## JUSTICIA SAINS:

## JURNAL ILMU HUKUM
Published by The Law Faculty of Sang Bumi Ruwa Jurai University,  Indonesia Volume 09 Nomor 01, Juni 2024 ISSN (Print) 2527-4201 ISSN (Online) 2502-1788 Journal Homepage: https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm : 10.24967/jcs.v9i1.3176

## Konstruksi Hukum Pengembalian Orang Asing Ke Tempat Pemeriksaan Imigrasi Bandara Internasional Soekarno- Hatta Bagi Yang Ditolak Masuk Di Embarkasi Tujuan
Haikal Saka Inanda 1 , Tian Terina 2 1 Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, Indonesia
2 Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Indonesia
Article Info Abstract Corresponding Author: Haikal Saka Inanda
 haikalsakainanda@gmail.com
Page: 185 – 201

## History:
Submitted: 19-03-2024 Revised: 21-05-2024 Accepted: 26-05-2024 Published: 30-06-2024
Keyword: [ Legal  Construction,  Foreigner Return, Refuse Entry .]
Kata Kunci: [Konstruksi Hukum, Pengembalian Orang Asing, Tolak Masuk.]
Copyright © 2023 by  Justicia  Sains: Jurnal Ilmu Hukum . Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License .
[Immigration officers at Soekarno-Hatta Airport, in handling foreigners refused to enter  Indonesian  territory,  carry  out  the  process  of  returning  them  at  the  first opportunity  to  their  country  of  origin  in  accordance  with  statutory  regulations. However, for foreigners who continue their flight using non-allied airlines and then are  rejected  by  the  destination  country  after  transfer  within  Indonesian  territory, handling is not regulated by the Immigration Law or other laws and regulations. The problem is what is the juridical review of handling foreigners who are refused entry from the destination country who are returned to Soekarno-Hatta airport and what is  the  legal  construction  for  handling  foreigners  who  are  refused  entry  from  the destination country.
This  research  uses  normative-empirical  legal  research  with  deductive-qualitative data analysis. The data collection technique used was observation and interviews. The results of this research are that there are no legal regulations, either Law Number 6  of  2011  concerning  Immigration  or  its  derivatives  regarding  the  handling  of foreigners who are refused entry from the destination country. Then, in Annex 9 of 2017 Chapter 5 does not explain the handling of foreigners who are refused entry from the destination country but only explains that foreigners who are refused entry in a country are returned to their last place of departure or a country that is willing to accept them.]

## Abstrak
[Petugas imigrasi di Bandara Soekarno-Hatta dalam hal menangani Orang Asing ditolak masuk wilayah Indonesia melakukan proses pemulangan pada kesempatan pertama ke negara asalnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, bagi orang asing melanjutkan penerbangan menggunakan maskapai tidak aliansi kemudian ditolak oleh negara tujuan setelah transfer di wilayah Indonesia tidak diatur penanganannya oleh Undang-Undang keimigrasian maupun peraturan perundang-undangan  lainnya.  Permasalahan  bagaimanakah  tinjauan  yuridis penanganan orang asing yang ditolak masuk dari negara tujuan yang dikembalikan ke  bandara  Soekarno-Hatta  dan  bagaimanakah  konstruksi  hukum  penanganan orang asing yang ditolak masuk dari negara tujuan.
Penelitian  ini  menggunakan  penelitian  hukum  normatif-empiris  dengan  analisis data secara Deduktif-Kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan observasi dan wawancara.
Hasil  dari  penelitian  ini  adalah  tidak  ada  aturan  hukum  baik  Undang-Undang Nomor  6  Tahun  2011  tentang  Keimigrasian  maupun  turunannya  perihal penanganan  terhadap  orang  asing  yang  ditolak  masuk  dari  negara  tujuan. Kemudian,  pada  Annex  9  Tahun  2017  Chapter  5  tidak  menjelaskan  tentang penanganan  orang  asing  yang  ditolak  masuk  dari  negara  tujuan  tetapi  hanya menjelaskan bahwa orang asing yang ditolak masuk di suatu negara dikembalikan ke tempat keberangkatan terakhir atau negara yang mau menerima.]

## I. PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Direktorat  Jenderal  Imigrasi  di  bawah  Kementerian  Hukum dan Hak Asasi Manusia menjalankan segala hal yang berkaitan dengan Keimigrasian  mengacu  pada  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2011 tentang  Keimigrasian  dan  Persetujuan  Konvensi  Penerbangan  Sipil Internasional  yang  telah  disetujui  oleh  Perserikatan  Bangsa-Bangsa berupa Annex 9 Tahun 2017. Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang  masuk  atau  keluar  orang  ke  wilayah  Indonesia  serta pengawasannya  dalam  rangka  menjaga  tegaknya  kedaulatan  negara berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang  Keimigrasian.  Direktorat  Jenderal  Imigrasi  adalah  selaku pengemban  amanah  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2011  tentang Keimigrasian.  Adapun  fungsi  Keimigrasian  adalah  memberikan pelayanan  Keimigrasian,  penegakan  hukum,  keamanan  negara,  dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat berdasarkan Pasal 1  Ayat  (3)  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2011  tentang Keimigrasian.  Jika  melihat  dari  dua  fungsi  Keimigrasian,  yaitu penegakan  hukum  dan  keamanan  negara  sehingga  membuat Direktorat Jendral Imigrasi bertanggung jawab atas setiap orang yang masuk  atau  keluar  wilayah  Indonesia  yang  berfungsi  menjaga tegaknya kedaulatan negara.
Petugas Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) atau yang disebut sebagai petugas pemeriksa pendaratan adalah pegawai Imigrasi yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Imigrasi untuk melakukan pemeriksaan  terhadap  orang  yang  masuk  atau  keluar  wilayah Indonesia  berdasarkan  Pasal  1  Ayat  (35)  Peraturan  Pemerintah Republik  Indonesia  Nomor  31  Tahun  2013  tentang  Peraturan Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2011  tentang Keimigrasian. Setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia wajib  melalui  pemeriksaan  yang  dilakukan  oleh  Pejabat  Imigrasi  di Tempat  Pemeriksaan  Imigrasi  berdasarkan  Pasal  20  Ayat  (1)
JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Volume 9, Nomor 1, 2024
187
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  31  Tahun  2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang  Keimigrasian.  Namun  dapat  digantikan  oleh  Petugas Pemeriksa Pendaratan jika dalam hal belum adanya Pejabat Imigrasi berdasarkan  Pasal  20  Ayat  (4)  Peraturan  Pemerintah  Republik Indonesia  Nomor  31  Tahun  2013  tentang  Peraturan  Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
Penulisan ini membahas tentang perlintasan orang asing yang hendak masuk ke wilayah Indonesia. Setiap orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia harus memenuhi persyaratan Berdasarkan Pasal 22 Ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 44  Tahun  2015  tentang  Tata  Cara  Pemeriksaan  Masuk  Dan  Keluar Wilayah Indonesia Di Tempat Pemeriksaan Imigrasi, sebagai berikut :
a. memiliki Visa sah dan berlaku, kecuali 169 negara yang termasuk dalam subjek BVK;
b. memiliki Dokumen Perjalanan sah dan berlaku paling singkat 6 (enam) bulan; dan
c. tidak termasuk dalam daftar Penangkalan.
Selain  harus  memenuhi  persyaratan  sebagaimana  dimaksud pada  Ayat  1b  dan  1c,  orang  asing  yang  dibebaskan  dari  kewajiban memiliki Visa juga harus memiliki tiket kembali atau tiket terusan ke negara lain berdasarkan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan  Hak  Asasi  Manusia  Nomor  44  Tahun  2015  tentang  Tata  Cara Pemeriksaan  Masuk  dan  Keluar  Wilayah  Indonesia  Di  Tempat Pemeriksaan  Imigrasi.  Pejabat  Imigrasi  dapat  menolak  orang  asing untuk  masuk  ke  wilayah  Indonesia  berdasarkan  Pasal  106  Ayat  (1) Peraturan Menteri Hukum  dan Hak Asasi Manusia Nomor 44 Tahun 2015  tentang  Tata  Cara  Pemeriksaan  Masuk  dan  Keluar  Wilayah Indonesia Di Tempat Pemeriksaan Imigrasi, sebagai berikut :
a. namanya tercantum dalam daftar Penangkalan;
b. tidak memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku;
c. memiliki dokumen Keimigrasian dan/atau Visa palsu;
d. tidak  memiliki  Visa,  kecuali  yang  dibebaskan  dari  kewajiban memiliki Visa;
e. telah memberi keterangan yang tidak benar dalam memperoleh Visa;
f. menderita  penyakit  menular  yang  membahayakan  kesehatan umum;
g. terlibat kejahatan internasional dan tindak pidana transnasional yang terorganisasi;
h. termasuk  dalam  daftar  pencarian  orang  untuk  ditangkap  dari suatu negara asing;
i. terlibat  dalam  kegiatan  makar  terhadap  Pemerintah  Republik Indonesia; atau
j. termasuk  dalam  jaringan  praktik  atau  kegiatan  prostitusi, perdagangan orang, dan penyelundupan manusia.
Pejabat  Imigrasi  juga  dapat  menolak  orang  asing  masuk  ke wilayah Indonesia berdasarkan Pasal 106 Ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Tata Cara  Pemeriksaan  Masuk  dan  Keluar  Wilayah  Indonesia  Di  Tempat Pemeriksaan Imigrasi, sebagai berikut :
a. tidak  tercantum  dalam  daftar  awak  Alat  Angkut  atau  daftar penumpang;
b. tidak memiliki biaya hidup yang cukup selama di Indonesia;
c. membahayakan keamanan; atau
d. mengganggu ketertiban umum.
Kemudian terkait  Transit dan transfer  penerbangan  melalui Bandara  Internasional  yang  dimiliki  Indonesia  dengan  maksud mengunjungi  negara  tujuan  berdasarkan  hukum  yang  berlaku, penumpang dan awak alat angkut transit tidak dilakukan pemeriksaan Keimigrasian kemudian pada saat transit, penumpang dan awak alat angkut dapat turun dan berada di ruang transit atau tetap berada di dalam alat angkut  berdasarkan Pasal 47 Ayat (2) dan (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 44 Tahun 2015 tentang
JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Volume 9, Nomor 1, 2024
189
Tata  Cara  Pemeriksaan  Masuk  dan  Keluar  Wilayah  Indonesia  di Tempat  Pemeriksaan  Imigrasi.  Akan  tetapi  pada  kenyataannya  di
Bandara Internasional Soekarno-Hatta
untuk melanjutkan penerbangan dibagi menjadi 2, yaitu: menggunakan maskapai aliansi dan maskapai tidak aliansi . 1
1. Untuk melanjutkan penerbangan dengan maskapai aliansi dapat melakukan  proses  kedatangan  tanpa  perlu  melakukan  proses imigrasi;
2. Untuk melanjutkan penerbangan dengan maskapai tidak aliansi tetap melakukan proses pemeriksaan Keimigrasian melalui pintu kedatangan Internasional.
Sehingga  orang  asing  yang  melanjutkan  penerbangan menggunakan  maskapai  tidak  aliansi  mengakibatkan  kemungkinan petugas  maskapai  tidak  mengetahui  orang  asing  tersebut  akan melakukan penerbangan lanjutan, dikarenakan orang asing tersebut menggunakan maskapai berbeda atau tidak adanya kerjasama antar maskapai  untuk  melanjutkan  penerbangan.  Akibatnya  orang  asing tersebut  melanjutkan  penerbangan  secara  mandiri.  Hal  ini  dapat menimbulkan permasalahan jika orang asing tersebut ditolak masuk dari  negara  tujuan  yang  sebelumnya  telah  melakukan  pemeriksaan Imigrasi  di  Tempat  Pemeriksaan  Imigrasi  Bandara  Internasional Soekarno-Hatta.  Dikarenakan  penanganannya  berdasarkan  Undang- Undang  Nomor  6  Tahun  2011  tentang  Keimigrasian  maupun Peraturan Menteri Hukum  dan Hak Asasi Manusia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Tata Cara
Pemeriksaan Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia di Tempat Pemeriksaan Imigrasi tidak diatur secara jelas. Upaya penegakan dan penerapan  hukum  khususnya  di  Indonesia  seringkali  berhadapan dengan kendala yang berhubungan dengan perkembangan, sehingga memungkinkan terjadinya keadaan dimana aturan yang ada di suatu
1 Angkasa  Pura  II,  Retrieved  from  Penerbangan  Lanjutan  International  Ke  Internasional: https://soekarnohatta-airport.co.id/prosedur_detail/18 di akses Tahun 2020.
negara dianggap tidak lengkap dan tidak menjamin kepastian hukum yang  berakibat  adanya  kekosongan  hukum (recht  vacuum) pada aturan hukum yang ada 2
Kekosongan  hukum  ( recht  vacuum )  yang  berimplikasi terhadap penanganan orang asing ditolak masuk dari negara tujuan apabila  orang  asing  tersebut  telah  melalui  Tempat  Pemeriksaan Imigrasi  di  Bandara  Internasional  Soekarno-Hatta.  Akibat  yang ditimbulkan dengan adanya kekosongan hukum, terhadap hal-hal atau keadaan yang tidak atau belum diatur itu dapat terjadi ketidakpastian hukum (rechtsonzekerheid) atau ketidakpastian peraturan perundang- undangan  perihal  penanganan  orang  asing  yang  ditolak  masuk  dari negara tujuan yang lebih jauh lagi akan berakibat kepada kekacauan hukum  ( rechtsverwarring ).  Dalam  arti  bahwa  selama  tidak  diatur berarti boleh, selama ada tata-cara yang jelas dan diatur berarti bukan berarti  tidak  boleh.  Hal  inilah  yang  menyebabkan  kebingungan (kekacauan)  dalam  masyarakat  mengenai  aturan  apa  yang  harus dipakai dan diterapkan. Petugas Imigrasi menjadi tidak ada kepastian aturan  yang  diterapkan  untuk  mengatur  hal-hal  dalam  penanganan orang asing yang ditolak masuk dari negara tujuan Berdasarkan uraian tersebut, objek penelitian yang akan dikaji yakni mengenai bagaimana petugas imigrasi menangani orang asing ditolak masuk negara tujuan melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta berdasarkan tinjauan hukum.

## B. Perumusan Masalah
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  diatas,  maka  tulisan  ini akan membahas mengenai:
1. Bagaimana tinjauan yuridis proses penanganan orang asing yang ditolak  masuk  dari  negara  tujuan  yang  dikembalikan  ke  Tempat Pemeriksaan Imigrasi Bandara Internasional Soekarno-Hatta?
2 Mitendra, H. M., Fenomena Dalam Kekosongan Hukum ( Rechts Vinding Jurnal, 1. 2018, April 26).
JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Volume 9, Nomor 1, 2024
2. Bagaimana konstruksi hukum yang tepat untuk penanganan orang asing yang ditolak masuk dari negara tujuan?

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif-empiris agar penelitian ini dapat memberikan data yang valid. Penelitian hukum normatif-empiris  (gabungan)  yaitu  penelitian  hukum  yang  menyelidiki pelaksanaan  atau  implementasi  ketentuan  hukum  positif  (perundang- undangan)  secara  faktual  dalam  setiap  insiden  hukum  eksklusif  yang terjadi. 3 Teknik  pengumpulan  data  yang  dilakukan  adalah  dengan observasi dan wawancara pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi di Kantor Imigrasi  Kelas  I  Khusus  TPI  Soekarno-Hatta.  Sebagai  tindak  lanjut  dari pengolahan data, dilanjutkan dengan analisis data.
Analisis  data  dalam  penelitian  ini  dilakukan  secara  Deduktif- Kualitatif,  yakni  suatu  analisis  yang  berasal  dari  hasil  penelitian  yang merupakan rangkaian data yang tersusun secara sistematis dan dianalisis dengan cara deskriptif, selanjutnya data tersebut disajikan dalam bentuk uraian secara kalimat per kalimat sehingga merupakan gambaran secara umum dari jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian. 4

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Tinjauan  Yuridis  Proses  Penanganan  Orang  Asing  yang  Ditolak Masuk dari Negara Tujuan yang Dikembalikan Ke TPI Soekarno- Hatta.
Orang  asing  yang  ditolak  masuk  ditempatkan  dalam pengawasan  sementara  menunggu  proses  pemulangan  yang bersangkutan  berdasarkan  Pasal  114  Ayat  (1)  dan  (2)  Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Tata  Cara  Pemeriksaan  Masuk  Dan  Keluar  Wilayah  Indonesia  Di Tempat  Pemeriksaan  Imigrasi.  Penanggung  Jawab  Alat  Angkut  yang
3 DR. Johnny Ibrahim, S. M., Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif (4 ed.) (Surabaya: Bayumedia Publishing, 2017), hlm 57.
4 Soekanto,  S.,  Beberapa  Permasalahan  Hukum  dalam  Kerangka  Pembangunan  di  Indonesia (Jakarta: UI Press, 2010).
datang  dari  luar  wilayah  Indonesia  diwajibkan  untuk  menanggung segala  biaya  yang  timbul  sebagai  akibat  pemulangan  setiap penumpang  dan/atau  awak  Alat  Angkutnya  berdasarkan  Pasal  4h Peraturan Menteri Hukum  dan Hak Asasi Manusia Nomor 44 Tahun 2015  tentang  Tata  Cara  Pemeriksaan  Masuk  dan  Keluar  Wilayah Indonesia  di  Tempat  Pemeriksaan  Imigrasi.  Kemudian  penanggung jawab alat angkut diwajibkan untuk membawa kembali keluar wilayah Indonesia  pada  kesempatan  pertama  setiap  orang  asing  yang  tidak memenuhi  persyaratan  yang  datang  dengan  Alat  Angkutnya berdasarkan  Pasal  4f  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemeriksaan Masuk dan  Keluar  Wilayah  Indonesia  di  Tempat  Pemeriksaan  Imigrasi. Kemudian jika terdapat orang memulai perjalanan dari suatu wilayah negara  pihak  pada  persetujuan (Contracting  State) harus  menerima jika  seseorang  tersebut  ditolak  masuk  dari  negara  tujuannya.  Serta tidak  dapat  mengembalikan  kembali  orang  tersebut  ke  negara tujuannya. 5
1. Berdasarkan hasil wawancara daring melalui pesan teks pada hari Senin,  1  Juni  2020  dengan  Bapak  Rery  Yudhistira,  A.Md.Im.,  S.H. selaku  Supervisor  Unit  Pemeriksaan  1.  Menjelaskan  bahwa, penanganan  orang  asing  yang  ditolak  masuk  dari  negara  tujuan memang belum diatur secara jelas. Namun pada intinya orang asing yang  ditolak  masuk  dari  negara  tujuan  akan  dikembalikan  ke tempat  keberangkatan  terakhir,  jika  Indonesia  sebagai  tempat keberangkatan  terakhir  maka  harus  memulangkan  kembali  ke negara  asalnya  atau  negara  yang  mau  menerima.  Dikarenakan dianggap orang asing tersebut belum masuk wilayah Indonesia.
2. Berdasarkan hasil wawancara daring melalui pesan teks pada hari Rabu, 23 September 2020 dengan Bapak Aryo Bagus Permono, S.S selaku  Assisten  Supervisor  Unit  Pemeriksaan  1.  Menjelaskan
5 ICAO. (2017). Annex 9. ICAO.
JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Volume 9, Nomor 1, 2024
193
bahwa,  penanganan  orang  asing  yang  ditolak  masuk  dari  negara tujuan didasari pada aturan hukum yang sama seperti orang asing ditolak masuk ke wilayah Indonesia, yaitu diatur dalam Konvensi Penerbangan  Sipil  Internasional  Annex  9  tahun  2017  Chapter  5, Pihak  maskapai  harus  memindahkan  orang  yang  tidak  dapat diterima ke: 6
a. Sebuah titik di mana dia memulai perjalanannya; atau
b. Tempat dimanapun dia bisa diterima.
3. Berdasarkan  hasil  wawancara  langsung  pada  hari  Selasa,  20
Oktober  2020 dengan Bapak Leonardo Da Vinci, A.Md.Im. selaku Assisten  Supervisor  Unit  Pemeriksaan  1.  Menjelaskan  bahwa, untuk  peraturan  tentang  penanganan  orang  asing  yang  ditolak masuk  dari  negara  tujuan  memang  tidak  tercantum  dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemeriksaan Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia  di  Tempat  Pemeriksaan  Imigrasi.  Akan  tetapi  orang asing tersebut akan dikembalikan ke negara asal atau negara yang mau menerima dengan menggunakan alat angkutnya dikarenakan tidak adanya tanda bukti cap keluar dari suatu negara. Hal tersebut untuk menghindari adanya dugaan cap terbang.
4. Berdasarkan  hasil  wawancara  langsung  pada  hari  Selasa,  20 Oktober 2020 dengan Bapak Rudianto Girsang, S.H. selaku Assisten Supervisor  Unit  Pemeriksaan  1.  Menjelaskan  bahwa,  untuk peraturan  tentang  penanganan  orang  asing  yang  ditolak  masuk dari  negara  tujuan  tercantum  pada  Pasal  4f  Peraturan  Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemeriksaan Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia di Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Dikarenakan masih dalam tanggung jawab alat  angkut  untuk  memulangkan  orang  asing  tersebut  ke  negara asalnya.
Sehingga  dalam  hal  Pejabat  Imigrasi  menolak  orang  asing, Penanggung  Jawab  Alat  Angkut  wajib  membawa  kembali  keluar wilayah  Indonesia  pada  kesempatan  pertama  ke  negara  tempat keberangkatan terakhir atau tempat yang bersedia menerima. Orang asing  yang  ditolak  masuk  dari  negara  tujuan  pada  akhirnya  akan dikembalikan  ke  negara  asalnya  atau  ke  negara  yang  bersedia menerima.
Pada  laporan  khusus  orang  asing  yang  ditolak  masuk  dari negara  tujuan  dengan  inisial  (MJ)  Warga  Negara  Bangladesh  hanya menjelaskan  bahwa  yang  bersangkutan  merupakan  Inadmissible Person  dari  Kuala  Lumpur  dengan  tindakan  yang  diambil  adalah dipulangkan  ke  negara  asalnya  yaitu  Bangladesh.  Sedangkan,  pada laporan  khusus  orang  asing  yang  ditolak  masuk  dari  negara  tujuan dengan  inisial  (RS)  Warga  Negara  India  merupakan  Inadmissible Person dari Singapura sebagai alasan penolakan dengan tindakan yang diambil  adalah  ditolak  masuk  ke  wilayah  Indonesia.  Sehingga,  dari kedua laporan khusus tersebut memiliki perbedaan pernyataan. Akan tetapi, sama-sama tidak memiliki tindakan yang didasari oleh aturan hukum.
Berdasarkan  hal  tersebut  sangat  bertentangan  dengan  teori negara  hukum  yang  mengharuskan  suatu  negara  diperintah  bukan oleh orang-orang, tetapi oleh Undang-Undang (state the not governed by  men,  but  by  laws) 7 dan  juga  sangat  bertentangan  dengan  teori diskresi dikarenakan keputusan dari diskresi harus tetap berdasarkan aturan  hukum.  Sehingga  perlu  ditekankan  bahwa  seorang  pejabat pemerintah dituntut harus bisa mempertanggungjawabkan tindakan diskresi yang dibuat tanpa perlu adanya somasi yang diajukan secara legalistik. 8
7 Fadjar, A. M., Elemen dan Tipe Negara Hukum, (Malang: Setara Press, 2016).
8 Ansori, L., Diskresi dan Pertanggungjawaban pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintah.
(Jurnal Yuridis, 2, 21. 2015, Juni).
JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Volume 9, Nomor 1, 2024
195
Selama  ini  petugas  Imigrasi  telah  melakukan  spekulasi terhadap hukum yang seolah-olah untuk penanganan terhadap orang asing yang ditolak dari negara tujuan diberlakukan sama seperti orang asing  yang  ditolak  masuk  ke  wilayah  Indonesia.  Hal  ini  disebabkan masih terdapatnya kekosongan hukum (recht vacuum) dimana belum ada peraturan yang mengatur mengenai hal tersebut. Sementara ini, petugas  Imigrasi  mengambil  kebijakan  berdasarkan  Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Tata  Cara  Pemeriksaan  Masuk  dan  Keluar  Wilayah  Indonesia  di Tempat  Pemeriksaan  Imigrasi  dan  Annex  9  Chapter  5  ICAO.  Kedua peraturan  tersebut  pun  sebenarnya  tidak  mengarah  kepada penanganan  terhadap  orang  asing  yang  ditolak  masuk  dari  negara tujuan, tetapi hanya menjelaskan bahwa jika orang asing yang ditolak masuk  dengan  alasan  Keimigrasian  akan  dikeluarkan  dari  negara tersebut melalui penanggung jawab alat angkut. Padahal dalam Asas Legalitas (Due Process of Law), yaitu segala tindakan pemerintah harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Peraturan  perundang-undangan  tertulis  tersebut  harus  ada  dan berlaku  lebih  dulu  atau  mendahului  tindakan  atau  perbuatan  yang dilakukan. 9
B. Konstruksi  Hukum  Yang  Tepat  Untuk  Penanganan  Orang  Asing
Yang Ditolak Masuk Dari Negara Tujuan.
Perserikatan  Bangsa-Bangsa  telah  melakukan  persetujuan dalam bentuk Konvensi Penerbangan Sipil Internasional (Convention on International Civil Aviation) Annex 9 Tahun 2017. Sehingga aturan ini  ditujukan  hanya  kepada  negara-negara  yang  dinyatakan  sebagai negara peserta. 10 Pada Chapter 5 Annex 9 Tahun 2017 tentang orang yang ditolak masuk (Inadmissible person) dan orang yang dideportasi
(Deportee) dapat dijabarkan sebagai berikut :
9 Najih,  M.,  Politik  Hukum  Pidana  Konsepsi  Pembaharuan  Hukum  Pidana  Dalam  Cita  Negara Hukum, (Malang: Setara Press, 2014),  hlm:7-13.
10 ICAO, loc.cit.
Pihak maskapai bertanggung jawab atas segala biaya penjagaan dan perawatan orang yang tidak terdaftar dengan benar, sejak orang tersebut  dikategorikan sebagai orang yang ditolak masuk, termasuk orang-orang  yang  ditolak  masuk  karena  alasan  dokumen  di  luar keahlian maskapai atau alasan lain selain dokumen yang tidak layak yang  diserahkan  kepada  maskapai  untuk  dikeluarkan  dari  negara tersebut. Jika dilihat dari peraturan yang juga diatur dalam Peraturan Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Nomor  44  Tahun  2015 menjelaskan  Penanggung  Jawab  Alat  Angkut  yang  datang  dari  luar wilayah  Indonesia diwajibkan untuk menanggung segala biaya yang timbul sebagai akibat pemulangan setiap penumpang dan/atau awak Alat Angkutnya berdasarkan Pasal 4h Peraturan Menteri Hukum dan Hak  Asasi  Manusia  Nomor  44  Tahun  2015  tentang  Tata  Cara Pemeriksaan  Masuk  Dan  Keluar  Wilayah  Indonesia  Di  Tempat Pemeriksaan  Imigrasi.  Dari  2  peraturan  tersebut  yang  sumbernya berbeda saling berkaitan dengan maksud yang sama.
Maskapai  bertanggung  jawab  atas  proses  pemindahan  orang yang ditolak masuk untuk dikembalikan pada: 11
a. Titik di mana dia memulai keberangkatan; atau
b. Tempat manapun di mana dia diterima.
Jika  dilihat  kembali  dari  peraturan  yang  juga  diatur  dalam
Peraturan Menteri Hukum  dan Hak Asasi Manusia Nomor 44 Tahun 2015 menjelaskan “Penanggung jawab alat angkut diwajibkan untuk membawa  kembali  keluar  wilayah  Indonesia  pada  kesempatan pertama  setiap  orang  asing  yang  tidak  memenuhi  persyaratan  yang datang  dengan  Alat  Angkutnya”  berdasarkan  Pasal  4f  Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Tata  Cara  Pemeriksaan  Masuk  dan  Keluar  Wilayah  Indonesia  di Tempat  Pemeriksaan  Imigrasi.  Dari  2  peraturan  tersebut  yang sumbernya  berbeda  saling  berkaitan  dengan  maksud  yang  sama.
JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Volume 9, Nomor 1, 2024
Berikut ini adalah Pasal 106 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemeriksaan Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia di Tempat Pemeriksaan Imigrasi:
Pasal 106
(1) Pejabat  Imigrasi  dapat  menolak  Orang  Asing  untuk  masuk Wilayah Indonesia dalam hal Orang Asing tersebut:
a. namanya tercantum dalam daftar Penangkalan;
b. tidak  memiliki  Dokumen  Perjalanan  yang  sah  dan  masih berlaku;
c. memiliki dokumen Keimigrasian dan/atau Visa  palsu;
d. tidak memiliki Visa, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa;
e. telah  memberi  keterangan  yang  tidak  benar  dalam memperoleh Visa;
f. menderita penyakit menular yang membahayakan kesehatan umum;
g. terlibat  kejahatan  internasional  dan  tindak  pidana transnasional yang terorganisasi;
h. termasuk dalam daftar pencarian orang untuk ditangkap dari suatu negara asing;
i. terlibat dalam kegiatan makar terhadap Pemerintah Republik Indonesia; atau
j. termasuk  dalam  jaringan  praktik  atau  kegiatan  prostitusi, perdagangan orang, dan penyelundupan manusia.
(2) Pejabat  Imigrasi  juga  dapat  menolak  Orang  Asing  masuk  ke Wilayah Indonesia dalam hal:
a. tidak  tercantum  dalam  daftar  awak  Alat  Angkut  atau  daftar penumpang;
b. tidak memiliki biaya hidup yang cukup selama di Indonesia;
c. membahayakan keamanan; atau
d. mengganggu ketertiban umum.
Jika  dilihat  dari  pasal  tersebut  tidak  ada  yang  menyatakan bahwa pejabat imigrasi berhak menolak masuk ke wilayah Indonesia bagi  orang  asing  yang  merupakan  penumpang  Inadmissible  person dari negara tujuan yang berarti orang asing tersebut sebenarnya dapat masuk  ke  wilayah  Indonesia  tanpa  harus  dikembalikan  ke  negara asalnya atau  negara yang mau  menerima. Padahal orang asing yang ditolak masuk dari negara tujuan tersebut seharusnya memang benar jika ditolak masuk ke wilayah Indonesia seperti yang telah dilakukan oleh pejabat imigrasi atau pejabat yang berwenang saat ini, tetapi pada pasal ini tidak memberikan kekuatan hukum positif yang seharusnya
terhadap  penanganan  orang  asing  yang  ditolak  dari  negara  tujuan. Maka dari itu pada penelitian ini ingin memberikan konstruksi yang dapat dipertimbangkan oleh pimpinan agar penanganan orang asing yang  ditolak  masuk  dari  negara  tujuan  memiliki  kekuatan  hukum positif, sebagai berikut :
NO Regulasi Saat Ini Regulasi Yang Ditawarkan 1 “Maskapai  bertanggung  jawab atas proses pemindahan orang yang  ditolak  masuk  untuk dikembalikan  pada  :  Titik  di mana dia memulai keberangkatan;  atau  Tempat mana  pun  di  mana  dia diterima” berdasarkan  Point 11  Annex  9  Chapter  5 About Inadmissible persons and deportees . Penambahan  pada  Pasal  106
Ayat  1k  Peraturan  Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia  Nomor  44  Tahun 2015  tentang  Tata  Cara Pemeriksaan Masuk dan Keluar  Wilayah  Indonesia  di Tempat  Pemeriksaan  Imigrasi “termasuk dalam daftar penumpang Inadmissible person dari negara tujuan”. 2 “Penanggung jawab alat
angkut diwajibkan untuk membawa  kembali  keluar wilayah Indonesia pada kesempatan  pertama  setiap orang asing yang tidak memenuhi  persyaratan  yang datang dengan Alat Angkutnya” berdasarkan Pasal
4f  Peraturan  Menteri  Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 44  Tahun  2015  tentang  Tata Cara  Pemeriksaan  Masuk  dan Keluar  Wilayah  Indonesia  di Tempat Pemeriksaan Imigrasi.
Kemudian peneliti
memberikan alternatif sebagai berikut: mencantumkan  pada  Laporan Khusus  Penolakan  berupa Alasan Penolakan, seperti : “1. Yang bersangkutan merupakan penumpang Inadmissible Person dari (Negara Tujuan) dan  akan  dikembalikan  ke negara  asalnya”,  “2.  Yang bersangkutan  patut  diduga dapat membahayakan keamanan  dan  mengganggu ketertiban umum” dan Tindakan yang diambil,
seperti:
“menolak  yang  bersangkutan masuk  ke  wilayah  Indonesia berdasarkan Pasal 106 Ayat 2c dan  2d  Peraturan  Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 44 Tahun 2015”.
JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Volume 9, Nomor 1, 2024
199
Hal tersebut sangat berkaitan dengan teori kedaulatan negara yang  menjelaskan  bahwa  kedaulatan  negara  berarti  kekuasaan tertinggi  yang  menjadi  sifat  atau  ciri  hakiki  suatu  negara.  Namun kekuasaan  tertinggi  ini  mempunyai  batas-batas  yang  dibatasi  oleh batas-  batas  wilayah  negara. 12 Sehingga  petugas  Imigrasi  Indonesia (tempat keberangkatan terakhir) juga berhak untuk menolak masuk ke  wilayah  Indonesia  jika  orang  asing  tersebut  ditolak  masuk  dari negara  tujuan,  dikarenakan  negara-negara  yang  berdaulat  memiliki kekuasaan untuk menerima dan mengusir orang asing. 13 Akan tetapi hal tersebut juga sangat berkaitan dengan teori diskresi dikarenakan adanya  keputusan  dan/atau  tindakan  yang  ditetapkan  dan/atau dilakukan  pejabat  pemerintahan  untuk  mengatasi  masalah  konkret yang  dihadapi  oleh  penyelenggaraan  pemerintahan  dalam  hal peraturan  perundang-undangan  yang  menaruh  pilihan,  tidak mengatur,  tidak  lengkap  atau  tidak  jelas,  dan/atau  adanya  stagnasi pemerintahan berdasarkan Pasal 1 Ayat 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

## IV. KESIMPULAN
Orang  asing  yang  dikembalikan  ke  wilayah  Indonesia  (tempat keberangkatan terakhir) pada akhirnya akan dipulangkan ke negara asal atau negara yang mau menerima melalui kebijakan yang dikeluarkan oleh kepala kantor dan dilaksanakan oleh petugas Imigrasi yang berwenang. Akan  tetapi,  tidak  ada  aturan  hukum  yang  tercantum  berdasarkan Undang-  Undang  Nomor  6  Tahun  2011  tentang  Keimigrasian  serta turunannya perihal penanganan terhadap orang asing yang ditolak masuk dari  negara  tujuan,  sehingga  hanya  ada  keputusan  yang  berbentuk kebijakan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bukan dalam bentuk  aturan  hukum  yang  berlaku  dan  dapat  dikategorikan  sebagai bentuk spekulasi terhadap hukum.
12 Santoso, I., Perspektif Imigrasi Dalam Migrasi Manusia (Bandung: Reka Cipta,  2012),  hlm 39.
13 Ibid.
Kemudian,  pada  perjanjian  Konvensi  Penerbangan  Sipil Internasional berbentuk Annex 9 Tahun 2017 Chapter  5 tentang orang yang  ditolak  masuk  (Inadmissible  person)  dan  orang  yang  dideportasi (Deportee) tidak  menjelaskan  tentang  penanganan  orang  asing  yang ditolak masuk dari negara tujuan tetapi hanya menjelaskan bahwa orang asing  yang  ditolak  masuk  di  suatu  negara  dikembalikan  ke  tempat keberangkatan  terakhir  atau  negara  yang  mau  menerima.  Hal  ini berakibat  terbukanya  celah  yang  dapat  membuat  orang  asing  tersebut tidak berkenan untuk dikembalikan ke negara asal atau negara yang mau menerima,  dikarenakan  sebelumnya  telah  dinyatakan  sah  masuk  ke wilayah Indonesia dengan bukti cap tanda masuk ke wilayah Indonesia (cap  tanda  masuk  keberangkatan  terakhir).  Sehingga  petugas  Imigrasi tidak  memiliki  alasan  hukum  yang  kuat  untuk  mengembalikan  orang asing tersebut ke negara asalnya atau menempatkan orang asing tersebut ke negara yang mau menerima.
JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Volume 9, Nomor 1, 2024

## DAFTAR PUSTAKA

## BUKU
Ali,  A.  (2012). Menguak  Teori  Hukum  (Legal  Theory)  dan  Teori  Peradilan (Judicalprudence)  Termasuk  Undang-Undang  (Legisprudence).
Jakarta: Kencana.
DR.  Johnny  Ibrahim,  S.  M.  (2017). Teori  &  Metodologi  Penelitian  Hukum Normatif (4 ed.). Surabaya: Bayumedia Publishing.
Fadjar, A. M. (2016). Elemen dan Tipe Negara Hukum. Malang: Setara Press.
Najih, M. (2014). Politik Hukum Pidana Konsepsi Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Cita Negara Hukum . Malang: Setara Press.
Raharjo,  S.  (2010). Hukum  Perkembangan  Metode  dan  Pilihan  Masalah.
Yogyakarta: Genta Publishing.
Santoso, I. (2012). Perspektif Imigrasi Dalam Migrasi Manusia. Bandung: Reka
Cipta.
Soekanto,  S.  (2010). Beberapa  Permasalahan  Hukum  dalam  Kerangka
Pembangunan di Indonesia . Jakarta: UI Press.

## JURNAL
Luthan,  S.  (2011).  Penegakan  Hukum  Dalam  Konteks  Sosiologis. Jurnal Hukum, IV, 57-70.
Ansori, L. (2015, Juni). Diskresi dan Pertanggungjawaban pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintah. Jurnal Yuridis , 2, 21.
Mitendra,  H.  M.  (2018,  April  26).  Fenomena  Dalam  Kekosongan  Hukum.
Rechts Vinding Jurnal, 1.