## Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa – Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi

## ( The Accountability in the Management of the Village Fund Allocation in Villages at Rogojampi District, Banyuwangi Regency)
Siti Ainul Wida, Djoko Supatmoko 1 , Taufik Kurrohman Jurusan Akuntasi, Fakultas Ekonomi, Universitas Jember (UNEJ) Jln. Kalimantan 37, Jember 68121 E-mail : sitiainulwida@ymail.com

## Abstrak
Penelitian ini memfokuskan pada sistem akuntabilitas, yang merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan dana   publik   oleh   pemerintah   yang   dilakukan   mulai   dari   tahap   perencanaan,   pelaksanaan,   pertanggungjawaban,   serta pengawasan terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa. Penelitian ini dilakukan karena besarnya dana yang dianggarkan oleh pemerintah rentan terhadap penyelewengan akibat dari kurangnya transparansi pelaporan kepada publik, serta kinerja Tim Pelaksana Desa dalam mempertanggungjawabkan laporan akuntabilitas yang belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah Kabupaten Banyuwangi khususnya Kecamatan Rogojampi dalam upaya meningkatkan akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa. Penelitian ini dilakukan pada sembilan desa di wilayah Kecamatan Rogojampi. Pengumpulan data dilakukan dengan pengamatan langsung di lapangan dan dengan wawancara dengan Pihak Kabupaten, Pihak Kecamatan, Bendahara Desa, Unsur Badan Permusyawaratan Desa, serta perwakilan masyarakat desa . Penelitian ini menunjukkan bahwa pada tahap perencanaan dan pelaksanaan telah sesuai dengan prosedur yang berlaku dan pengelolaannya telah dilakukan secara akuntabel dan transparan. Untuk tahap pengawasan masih belum berjalan dengan baik karena kurangnya transparansi terhadap masyarakat. . Sedangkan untuk tahap pertanggungjawaban juga belum berjalan dengan baik dikarenakan Sumber Daya Manusia tim pelaksana dalam membuat laporan administrasi yang masih kurang, sehingga diperlukan adanya pembinaan dan pengawasan lebih dari pemerintah daerah.
Kata Kunci: Akuntabilitas, Transparansi, Alokasi Dana Desa.

## Abstract
This study focuses on the application of accountability system, which is a form of responsibility over the management of public   funds   by   the   Government   which   was   done   starting   from   the   planning   stages,   execution,   implementation,   and surveillance of the management of village Funds Allocation. This study was conducted because of the amount of the funds allocated for rural development as well as susceptible to fraud resulting from the lack of transparency of reporting to the public, as well as the performance of the implementation Team in the village of accountable reporting accountability that has not   been   in   accordance   with   the   applicable   regulations.   This   study   is   expected   to   be   beneficial   to   the   Government   of Banyuwangi Regency especially Rogojampi Sub-district in an attempt to improve the accountability of the management of the village Funds Allocation. This study was conducted in nine villages in Rogojampi sub-district. The Data collected by direct observation in the villages and with interviews with the parts of County, district monitoring teams, Treasurer of villages, village of Consultative Body Elements, as well as representatives of the villagers. This study shows that in the planning and the execution  were  in accordance  with the applicable  pr,ocedures  and operations  have  been conducted  in a  transparent  and accountable. For the surveillance phase is still not going well because of lack of transparency towards the public. As for the implementation phase also has not run properly due to human resources managing team in making the Administration report is still lacking, so the necessary existence of coaching and supervision over local government.
Keywords: Accountability, Transparency, Village Fund Allocation.

## Pendahuluan
Akuntansi Pemerintahan memiliki peran dalam pengelolaan keuangan   publik   dalam   mewujudkan   tata   kelola pemerintahan   yang   baik,   mulai   dari   tata   kelola   keuangan pusat,   daerah,   maupun   desa.   Prinsip   dalam   akuntansi pemerintahan   seperti   akuntabilitas   dan   transparansi pengelolaan  Keuangan  publik bukan  hanya  sebagai  bentuk kewajiban dari pemerintah pusat, namun juga daerah seperti desa.   Desa   sebagai   unit   organisasi   pemerintah   yang berhadapan langsung dengan masyarakat dengan segala latar belakang kepentingan dan kebutuhannya mempunyai peranan yang   sangat   strategis.   Dikarenakan   kemajuan   dari   sebuah negara pada dasarnya sangat ditentukan oleh kemajuan desa,
karena tidak ada negara yang maju tanpa provinsi yang maju, tidak ada provinsi yang maju tanpa kabupaten yang maju, dan tidak   ada   kabupaten   yang   maju   tanpa   desa   dan   kelurahan yang maju. Ini berarti bahwa basis kemajuan sebuah negara ditentukan oleh kemajuan desa.
Untuk   itulah   pemerintah   mengeluarkan   kebijakan   yaitu pembentukan Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai perwujudan dari   desentralisasi   keuangan   menuju   desa   yang   mandiri. Alokasi   Dana   Desa   adalah   dana   yang   dialokasikan   oleh pemerintah  Kabupaten  /  Kota  untuk desa,  yang bersumber dari   bagian   dana   perimbangan   keuangan   pusat   dan   daerah yang   diterima   oleh   kabupaten   atau   kota   untuk   menunjang segala   sektor   di   masyarakat,   serta   untuk   memudahkan
1 Penulis Korespondensi
e-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi, 2017, Volume IV (2) : 148-152
Siti et al., Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa-desa Kecamatan Rogojampi ...
pemerintah   dalam   melaksanakan   kegiatan   pemerintahan, pembangunan   dan   pemberdayaan   masyarakat   desa, khususnya   dalam   melakukan   pemerataan   dalam   penataan keuangan   dan   akuntabilitasnya,   serta   untuk   mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.
Dalam penggunaan Alokasi Dana Desa, memerlukan adanya perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban   terhadap   penggunaannya.   Perencanaan pembangunan   desa   tidak   terlepas   dari   perencanaan pembangunan   dari   kabupaten   atau   kota,   sehingga perencanaan   yang   dibuat   tersebut   bisa   tetap   selaras. Pelaksanaan   pembangunan   desa   harus   sesuai   dengan   yang telah   direncanakan   dalam   proses   perencanaan   dan masyarakat,   bersama   aparat   pemerintahan   juga   berhak mengetahui   dan   melakukan   pengawasan   terhadap   jalannya pembangunan desa. Alokasi Dana Desa harus digunakan dan di alokasikan sebagaimana mestinya sesuai dengan undang - undang   dan   ketentuan   yang   berlaku   yang   telah   ditetapkan pemerintah   Indonesia.   Perencanaan   program   ADD   di   10 desakecama   sekecamatan   Umbulsari   secara   bertahap   telah melaksanakan  konsep pembangunan partisipatif masyarakat desa,   menerapkan   prinsip   partisipatif,   respondif   dan transparan   serta   pertanggungjawaban   secara   teknis   sudah cukup baik (Arifiyanto dan Kurrohman, 2014)
Kabupaten Banyuwangi merupakan salah satu daerah otonom di   Jawa   Timur   yang   dalam   beberapa   tahun   terakhir   terus bertransformasi menjadi wilayah yang berkembang pesat dan mandiri.   Hal   itu   dibuktikan   dari   semakin   meningkatnya perencanaan   pembangunan   di   berbagai   daerah   yang menandakan   akuntabilitas   pengelolaan   keuangan   di Banyuwangi juga semakin meningkat dan memenuhi prinsip akuntabel,   partisipatif,   dan   transparan.   Semakin   baiknya akuntabilitas   pengelolaan   keuangan   di   Banyuwangi dibuktikan   dengan   menjadi   satu   –   satu   nya   Kabupaten   di Jawa Timur yang menerapkan metode pencatatan akuntansi berbasis   Akrual   pada   tahun   2014  (Kabupaten   Banyuwangi dalam angka, 2014).
Dalam   mengoptimalkan   potensi   desa   di   Banyuwangi, Pemerintah   Daerah   Kabupaten   Banyuwangi   menggunakan Alokasi   Dana   Desa   dalam   melakukan   peningkatan pembangunan,   baik   pembangunan   infrastruktur,   seperti pembangunan   sarana   dan   prasarana   umum,   maupun pembangunan   non   infrastruktur,   seperti   potensi   budaya, wisata,   pendidikan,   dan   lain   –   lain.   Semua   itu   dilakukan sebagai   langkah   nyata   pemerintah   daerah   Kabupaten Banyuwangi dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah agar   sesuai   dengan   arah   kebijakan   nasional   dan   Rencana Pembangunan   Jangka   Menengah   Daerah   (RPJMD) Kabupaten   Banyuwangi   tahun   2010   hingga   2015   yang menyebutkan  bahwa  pembangunan  saat  ini  diarahkan  pada pola   pemberdayaan   masyarakat   khususnya   yang   berada   di wilayah pedesaan.
Kecamatan Rogojampi merupakan kecamatan yang memiliki jumlah   ADD   terbesar   di   Kabupaten   Banyuwangi   karena memiliki   daerah   terluas   dan   jumlah   desa   tertinggi   di Kabupaten   Banyuwangi,   sehingga   dapat   dijadikan   sebagai objek   penelitian   dalam   akuntabilitasnya   karena   dianggap dapat   mewakili   akuntabilitas   di   kecamatan   yang   lainnya. Kecamatan Rogojampi memiliki jumlah desa tertinggi, yakni 18 desa.
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, peneliti ingin mengetahui akuntabilitas khususnya dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta pertanggungjawaban Alokasi Dana   Desa   di   Desa   –   Desa   Kecamatan   Rogojampi, Kabupaten   Banyuwangi   tahun   2014.   Penelitian   ini dimaksudkan untuk mengetahui pemerataan pembangunan di desa   –   desa   Kecamatan   Rogojampi   dengan   cara   meneliti akuntabilitas   terhadap   Alokasi   Dana   Desa   yang   bertujuan untuk   memberdayakan   masyarakat   di   seluruh   desa   di Banyuwangi.

## Metode

## Jenis Penelitian
Pendekatan   yang   digunakan   dalam   penelitian   ini   adalah penelitian kualitatif. Pengumpulan data diperoleh dengan cara observasi,   wawancara,   dan   juga   studi   dokumentasi   dan selanjutnya   dilakukan   pengolahan   data   atau   analisis data,penyusunan   laporan,   serta   penarikan   kesimpulan   dari data yang diperoleh. Pendekatan  dilakukan  dengan metode analisis deskriptif, dengan menggambarkan secara utuh dan mendalam tentang realitas sosial dan berbagai fenomena yang terjadi   di   masyarakat   yang   menjadi   subjek   penelitian, sehingga tergambarkan ciri, karakter, sifat, dan model dari fenomena tersebut

## Jenis dan Sumber Data
Jenis   data   yang   digunakan   adalah   data   primer   dan   data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara kepada narasumber   atau   responden,   yaitu   orang   yang   kita   jadikan sebagai   sarana   mendapatkan   informasi   ataupun   data. Sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen – dokumen yang   terdapat   di   kecamatan   Rogojampi   terkait   dengan Alokasi Dana Desa tahun 2014

## Teknik pengumpulan data
Teknik   pengumpulan   data   dilakukan   dengan   Wawancara, dokumentasi,   dan   observasi.   Wawancara   dilakukan   dengan pertanyaan   terbuka   dan   juga   menggunakan   alat   perekam. Wawancara   dilakukan   dengan   pihak   yang   benar   –   benar berkompeten.   Dokumentasi   dilakukan   dengan mengumpulkan,   menganalisa,   dan   mengelola   data   yang menghasilkan   kumpulan   dokumen   yang   berisi   keterangan atas   hal   –   hal   yang   menunjang   berlangsungnya   kegiatan ADD.   Sedangkan   observasi   dilakukan   dengan   mengamati secara langsung keadaan obyek

## Informan Penelitian
Informan   penelitian   yang   akan   diwawancarai   adalah Bendahara   Badan  Pengelolaan  Keuangan   dan  Aset  Daerah Kabupaten   Banyuwangi,   Badan   Pemberdayaan   Masyarakat dan   Pemerintahan   Desa   Kabupaten   Banyuwangi   ,   Kepala Seksi Pemerintahan Desa Kecamatan Rogojampi,Bendahara Desa,   Perwakilan   dari   Badan   Permusyawaratan   Desa,   dan dari perwakilan masyarakat desa.

## Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian adalah Desa – Desa yang ada di wilayah kecamatan   Rogojampi   Kabupaten   Banyuwangi   tahun   2014 dan   berpedoman   pada   hasil   monitoring   dan   evaluasi   yang menunjukkan angka kurang dari 100 %, yaitu  Desa Aliyan, Desa   Mangir,   Desa   Gintangan,   Desa   Bubuk,   Desa
Kedaleman, Desa Lemahbangdewo, Desa Rogojampi, Desa Watukebo, dan Desa Karangbendo.

## Keabsahan Data
Keabsahan data dilakukan dengan teknik Triangulasi, yaitu membandingkan   data   hasil   pengamatan   dan   juga   hasil wawancara dari informan satu dengan informan yang lainnya, dan   dilakukan   dengan   member   check,   yaitu   menyesuaikan hasil   penelitian   dengan   matriks   pengelolaan   ADD   yang mengacu pada Peraturan Bupati no 20 tahun 2013 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Alokasi Dana Desa.

## Teknik Analisa Data
Teknik   analisa   data   dilakukan   dengan   tahap   pengumpulan data,   editing,   pengkodean,   horizonaliting,   reduksi   data, pengujian data, dan penyajian data dengan ketentuan skala penilaian objek adalah sebagai berikut :
Tabel 1. Ketentuan Skala penelitian terhadap kinerja pemerintahan Kabupaten Banyuwangi tahun 2014.
No Nilai Kategori Interpretasi dan Karakteristik Instansi 1. 2.
3.
4. 5. 6. 85 – 100 75 – 85 65 – 75 50 – 65 30 – 50 0 – 30 AA A B CC C D Memuaskan Sangat Baik Baik Cukup Kurang Sangat Kurang
Sumber   :   Nilai,   Kategori   dan   Interpretasi   Hasil   Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Kabupaten Banyuwangi, 2014.

## Hasil dan Pembahasan

## Deskripsi Wilayah Penelitian
Kecamatan   Rogojampi   adalah   salah   satu   kecamatan   di Kabupaten Banyuwangi yang memiliki luas wilayah 102, 25 Km 2 yang   terbagi   dalam   18   Desa.   Tingkat   Pendidikan Masyarakat di Desa – Desa Kecamatan Rogojampi mayoritas adalah  lulusan SD (Sebesar  43,67 %),  dan tertinggi  kedua adalah   lulusan   SMA   (Sebesar   16,62   %)   dan   lulusan   SMP (Sebesar   16,19%).   Hal   itu   menunjukkan   kesadaran   untuk menempuh   pendidikan   masih   rendah,   karena   masyarakat masih  berpendapat   lebih baik  bekerja   daripada   bersekolah. Hal itu tentu berdampak pada pola pikir masyarakat

## Akuntabilitas Pengelolaan ADD
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, Akuntabilitas Alokasi Dana Desa di 9 Desa di Kecamatan Rogojampi telah diwujudkan   dalam   empat   tahap,   yaitu   tahap   perencanaan, pelaksanaan,   pengawasan,   dan   pertanggungjawaban   dan sesuai dengan Peraturan Bupati Banyuwangi nomor 20 tahun 2013 mengenai  pedoman  teknis pengelolaan  Alokasi  Dana Desa di Kabupaten Banyuwangi.

## Perencanaan
Perencanaan Alokasi Dana Desa merupakan kegiatan dalam merumuskan pembangunan di desa. Perencanaan ADD perlu untuk dilakukan agar penggunaan dana dapat lebih efektif, efisien, dan ekonomis serta tepat sasaran.
Perencanaan   penggunaan   ADD   di   9   Desa   di   Kecamatan Rogojampi   diperoleh   melalui   hasil   Musrenbangdes   yang disesuaikan   dengan   angka   Alokasi   Dana   Desa.   Tingkat partisipasi   masyarakat   dalam   kegiatan  musrenbangdes  juga termasuk  tinggi, yakni   mencapai  81  %.  Hasil  perencanaan anggaran dan program yang telah disahkan dengan Peraturan Desa   ini   akan   menjadi   pedoman   penyelenggaraan pemerintahan   desa   dan   pembangunan   desa   dalam   kurun waktu   satu   tahun.   Perencanaan   ADD   di   Kecamatan Rogojampi   memenuhi   kriteria   transparan   dan bertanggungjawab yang artinya dapat diketahui oleh seluruh masyarakat dengan memberikan informasi mengenai program yang   akan   dilaksanakan   dan   yang   sedang   dilaksanakan melalui rapat dan papan pengumuman

## Pelaksanaan
Dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa, aparat pemerintahan desa memiliki peran yang sangat penting, karena  memiliki kewajiban   dengan   menjadi   ketua   pelaksanaan   oleh   kepala desa, dan juga anggota pelaksanaan oleh aparat pemerintahan desa lainnya. Agar pembangunan di suatu desa dapat berjalan dengan   baik,   diperlukan   adanya   tim   pelaksana   yang   dapat bekerjasama   dalam   mengatur   jalannya   pelaksanaan pembangunan. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kualitas  tim   pelaksana  adalah   dari   tingkat  pendidikan  dan pengalaman yang dimiliki. Semakin tinggi tingkat pendidikan dan pengalaman yang dimiliki, maka akan semakin baik pula kinerja   tim   pelaksana   dalam   melaksanakan   tugasnya memimpin jalannya pembangunan.
Dalam   tahap   pelaksanaan   ADD   di   9   Desa   di   Kecamatan Rogojampi, setiap desa telah memberikan informasi  secara transparan  kepada  masyarakat  mengenai  pembangunan   apa saja   yang   telah   dilaksanakan,   dan   yang  akan   dilaksanakan dengan   memasang   pengumuman   di   papan   yang   telah disediakan oleh desa yang berisi jadwal kegiatan fisik yang sedang dilaksanakan Penggunaan ADD di tahun 2014 telah ditujukan   untuk   masyarakat   desa   sebesar   70%   dan sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh masing – masing desa di Kecamatan Rogojampi. ADD yang ditujukan untuk pemberdayaan masyarakat ini ditujukan untuk   pembangunan   fisik  desa,   honorarium   tim   pelaksana, dan penguatan kelembagaan desa lainnya. Sebesar 30 % dari Alokasi   Dana   Desa   digunakan   untuk   penyelenggaraan pemerintahan   desa   yang   digunakan   sebagai   operasional penyelenggaraan   BPD,   dan   operasional   penyelenggaraan pemerintahan desa.

## Pengawasan
Pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan yang didanai oleh ADD   dilakukan   oleh   pejabat   yang   berwenang,   aparat pemerintahan   dan   juga   masyarakat.   Pengawasan   dilakukan terhadap   jalannya   pemerintahan   dan   pembangunan   agar dalam pelaksanaannya tidak menyimpang dari rencana yang telah   ditetapkan   dan   aturan   yang   berlaku   berdasarkan terdahap   pelaksanaan   fisik   maupun   pengelolaan   keuangan (Putra, 2014)
Pengawasan   dilakukan   dalam   bentuk   Monitoring   dan Evaluasi   yang   dilakukan   oleh   Tim   Kecamatan   Rogojampi dengan   meninjau   secara   langsung   di   tiap   desa.   Kegiatan Monitoring dan Evaluasi bertujuan untuk mengetahui sejauh mana   tahap   –   tahap   pembangunan   yang   dilaksananakan dengan menggunakan ADD. Hasil dari kegiatan ini adalah
e-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi, 2017, Volume IV (2) : 148-152 ISSN : 2355-4665
diperoleh   data   bahwa   pembangunan   dengan   menggunakan ADD di 9 Desa di Kecamatan Rogojampi sudah sangat baik karena telah mencapai 93 %

## Pertanggungjawaban
Dalam   pertanggungjawaban   ADD,   kepala   desa   memiliki peran   sebagai   ketua   tim   pelaksana   yang   bertugas   untuk mempertanggungjawabkan   pengelolaan   ADD   mulai   dari perencanaan, hingga pelaksanaan dan pengawasannya
Setiap   kegiatan   pengelolaan   ADD   9   Desa   di   Kecamatan Rogojampi mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan telah dicatat dan dibuktikan secara sistematis dalam bentuk laporan pertanggungjawaban   yang   terdiri   dari   laporan   berkala   dan laporan akhir. Oleh kepala desa bersama dengan bendahara desa.   Penyampaian   laporan   untuk   9   Desa   di     Kecamatan Rogojampi   dilakukan   dengan   tiga   cara,   yaitu   dengan menyampaikan secara langsung kepada masyarakat melalui rapat,pengajian, maupun kegiatan lainnya, dan juga dengan cara   memasang   rincian   penggunaan   dana   maupun   rincian pelaksanaan kegiatan yang menggunakan dana dari Desa di papan pengumuman yang sudah disediakan oleh pihak balai desa

## Matriks   Pengelolaan   Alokasi   Dana   Desa   di   9   Desa Kecamatan Rogojampi
Berikut Adalah Matriks Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di 9 Desa   Kecamatan   Rogojampi   Kabupaten   Banyuwangi Berdasarkan Perbup Banyuwangi no 20 tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan  Alokasi Dana Desa
No. Uraian Kesesuaian Keterangan

## 1.Perencanaan ADD
Persentase Kesesuaian dengan Perbup Banyuwangi No. 20 tahun 2013 100 % Nilai : AA (Memuaskan) Dari keenam prosedur dalam tahap perencanaan, telah dilakukan seluruh prosedur tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku
2.Pelaksanaan ADD
Persentase Kesesuaian dengan Perbup Banyuwangi No. 20 tahun 2013 100% Nilai : AA (Memuaskan) Dari delapan prosedur dalam tahap pelaksanaan, telah dilakukan seluruh prosedur tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku
3.Pengawasan ADD
Persentase Kesesuaian dengan Perbup Banyuwangi No. 20 tahun 2013 100% Nilai : AA (Memuaskan)
Dari Sepuluh prosedur dalam tahap pengawasan, telah dilakukan semua prosedur tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku.
4. Pertanggungjawaban ADD
Persentase Kesesuaian dengan Perbup Banyuwangi No. 20 tahun 2013 87,5 % Nilai : AA (Memuaskan)
Dari Delapan prosedur dalam tahap pengawasan, telah dilakukan tujuh prosedur tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku. Dan ada satu prosedur yang masih belum/ tidak sesuai
Sumber : Peraturan Bupati Banyuwangi No 20 tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Alokasi Dana Desa .

## Simpulan dan Keterbatasan

## Kesimpulan
Berdasarkan   hasil   analisis   dan   pembahasan   yang   telah peneliti   jelaskan   maka   dapat   disimpulkan   bahwa Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di 9 Desa di Kecamatan Rogojampi Kabupaten  Banyuwangi tahun 2014 adalah (1) Sistem Akuntabilitas dalam perencanaan Alokasi Dana   Desa   di   9   Desa   kecamatan   Rogojampi   telah berlangsung sebesar 100 %, dan memperoleh nilai AA. Hal itu   berarti   akuntabilitas   pengelolaannya   telah   berlangsung dengan memuaskan, dan sesuai dengan peraturan perundang –   undangan   yang   berlaku.   Dalam   perencanaan   ADD   telah dilakukan   kegiatan   Musyawarah   Perencanaan   dan Pembangunan baik di tingkat dusun, di tingkat desa, maupun di tingkat kecamatan dengan melibatkan BPD, LPMD, serta perwakilan  dari  masyarakat.  Tujuan dilakukan  kegiatan ini adalah untuk menampung aspirasi dari seluruh elemen, baik masyarakat, maupun pemerintahan desa sehingga diharapkan pembangunan   desa   berlangsung   sesuai   dengan   yang direncanakan dan sesuai dengan skala prioritas. (2) Sistem Akuntabilitas   dalam   pelaksanaan   Alokasi   Dana   Desa   di   9 Desa   kecamatan Rogojampi telah berlangsung sebesar 100 %,   dan   memperoleh   nilai   AA.   Hal   itu   berarti   sistem akuntabilitas   pelaksanaan   telah   berlangsung   dengna memuaskan   dan   sesuai   dengan   prosedur   yang   telah ditetapkan.   Penggunaan   dana  ADD  telah   digunakan  sesuai dengan   Rencana   Penggunaan   Dana   ADD   dengan   proporsi sebesar   70   %   yang   ditujukan   untuk   masyarakat   desa,   dan sebesar 30 % untuk penyelenggaraan pemerintahan desa. (3) Sistem Akuntabilitas dalam pengawasan Alokasi Dana Desa di 9 Desa   kecamatan Rogojampi telah berlangsung sebesar 100   %   dan   memperoleh   nilai   AA.   Hal   itu   berarti   sistem akuntabilitas dalam pengawasan telah berlangsung   dengan memuaskan.   Pengawasan   telah   dilaksanakan   oleh   pihak inspektorat,   pihak   kecamatan,   pihak   desa,   dan   pihak masyarakat   terhadap   perencanaan,   pelaksanaan,   dan pertanggungjawaban   terhadap   pengelolaan   ADD. Pengawasan   dilakukan   dalam   kegiatan   monitoring   dan evaluasi   yang   dilaksanakan   sekali   dalam   satu   tahun.   (4) Sistem   Akuntabilitas   dalam   pertanggungjawaban   Alokasi Dana   Desa   di   9   Desa   kecamatan   Rogojampi   telah berlangsung sebesar 87,5 %, dan mendapat nilai AA. Artinya sistem   akuntabilitas   dalam   pertanggungjawaban   telah berlangsung   dengan   memuaskan,   dengan   merekap   setiap kegiatan   dalam   bentuk   laporan   yang   telah   ditentukan berdasarkan   Prosedur   yang   telah   ditetapkan.   Bentuk pertanggungjawaban   aparat   pemeritahan   desa   terhadap pengelolaan  ADD adalah  dengan melakukan pembangunan
e-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi, 2017, Volume IV (2) : 148-152
Siti et al., Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa-desa Kecamatan Rogojampi ...
sarana fisik seperti paving, plengsengan, dan renovasi balai desa, dan bertanggungjawab dalam menyampaikan hasil baik secara   tertutis   maupun   secara   tidak   tertulis   kepada masyarakat. Namun penyampaian SPJ di 9 Desa masih belum tepat waktu. (5) Sistem Akuntabilitas secara Keseluruhan di 9 Desa yang ada di Kecamatan Rogojampi telah berlangsung sebesar   97   %.   Hal   itu   berarti   sistem   akuntabilitas   di Kecamatan  Rogojampi  mendapatkan  nilai  AA yang berarti sistem akuntabilitas telah berlangsunng dengan memuaskan. Baik  dalam  proses  perencanaan,   pelaksanaan,   pengawasan, dan   pertanggungjawaban,   semua   telah   berlangsung   dengan memuaskan,   namun   terdapat   satu   komponen   dalam pengawasan   yang   belum   terpenuhi,   yakni   ketepatan   waktu dalam penyampaian SPJ yang masih terlambat

## Keterbatasan
Penelitian   ini   hanya   membahas   mengenai   Akuntabilitas Alokasi   Dana   Desa   saja,   dan   tidak   membahas   mengenai Akuntabilitas   pendapatan   desa   lainnya   seperti   Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, BUM Desa dan lain – lain. Beberapa masalah yang masih ditemui yang merupakan  keterbatasan objek   penelitian   adalah   kurangnya   kualitas   SDM   tim pelaksana   ADD   sehingga   berpengaruh   terhadap   kurangnya koordinasi   dalam   penyusunan   pelaporan   ADD   yang menyebabkan   terlambatnya   proses   pencairan   ADD   dan pelaporan   SPJ   kepada   kecamatan.   Selain   itu   kurangnya transparansi  dalam pertanggungjawaban kepada masyarakat karena  maysarakat  belum bisa mengakses informasi terkait pengelolaan   ADD   di   desa   –   desa   kecamatan   Rogojampi. Untuk   penelitian   selanjutnya   dapat   disarankan   untuk membahas mengenai akuntabilitas pengelolaan desa lainnya, seperti   Pendapatan   Asli   Desa,   Dana   Desa,   BUMDesa   dan lain– lain. Selain itu saran untuk objek peneliti adalah dengan
memperbaiki kekurangan dengan memperbaiki kualitas SDM tim pelaksana melalui pendidikan dan pelatihan secara rutin, serta   lebih   transparan   memberikan   laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

## Referensi
Arifiyanto,   Dwi   Febri,   dan   Kurrohman,   Taufik.   2014.   Akuntabilitas Pengelolaan   Alokasi   Dana   Desa   di   Kabupaten   Jember.   Jurnal   Riset Akuntansi dan Keuangan. Jember, Vol.2, No.3, p.473-485, Universitas Pendidikan Indonesia
BPMPD.   2014. Pedoman   Umum   Pengelolaan   Alokasi   Dana   Desa Kecamatan Rogojampi. Banyuwangi
BPMPD. 2014. Profil Desa tahun 2014 Desa – desa Kecamatan Rogojampi . Banyuwangi
BPMPD. 2014. Berita Acara Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kecamatan Rogojampi . Banyuwangi
Kabupaten Banyuwangi Dalam Angka, 2014
Kecamatan Rogojampi Dalam Angka, 2014
Nilai, Kategori dan Interpretasi Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Kabupaten Banyuwangi, 2014
Nordiawan,   D.,   Putra,   I.S.,   Rahmawati,   M.   2012. Akuntansi Pemerintahan. Jakarta : Salemba empat
Peraturan Bupati Banyuwangi No. 20 Tahun 2013
Soleh, Chabib. 2014. Pengelolaan Keuangan Desa. Bandung : Fokusmedia Tim Pelaksana ADD. 2014. Laporan hasil Musrenbangdes Kecamatan Rogojampi. Banyuwangi
Tim Pelaksana ADD. 2014. Laporan Realisasi ADD Kecamatan Rogojampi. Banyuwangi
Tim Pelaksana ADD. 2014. Laporan Pertanggungjawaban ADD Kecamatan Rogojampi. Banyuwangi
Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa