Maryati Bachtiar
VOLUME 6 NO. 1,  Agustus 2015-Januari 2016                      JURNAL ILMU HUKUM
NILAI STRATEGIS SENI TEATER TRADISIONAL RANDAI KUANTAN SINGINGI RIAU SEBAGAI SALAH SATU BUDAYA MELAYU  (KAJIAN TERHADAP HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL)
Maryati Bachtiar
Dosen Bagian Perdata Fakutlas Hukum Universitas Riau
Abstrak
Abstract
Kesenian randai merupakan musik tradisional yang didalamnya terdapat seni musik, seni teater dan juga seni tari, bahkan seni sastra. Kesenian randai ini terdiri dari beberapa orang pemain musik, beberapa para penari, dan lebih uniknya dari kesenian randai ini ialah ada beberapa orang Bujang - Gadis yang menjadi pusat perhatian para penonton.
Randai  art  is  traditional  music  which  are musical arts, theater arts and dance art and even literature. Randai art consists of some musicians,  dancers,  and  the  unique  one  is there  are  Bujang  -  Gadis  who  became  the center of attention of the audience.
Kata kunci : Randai, Budaya Melayu dan HaKI

## A. Pendahuluan
Gesekan  Piual-Biola,  hentakan  pukulan  Gondang  dan  tiupan  lapri (serunai), diiringi langkah tari merupakan ciri khas tersendiri dari Randai Kuantan,  salah  satu  bentuk  kesenian  rakyat  tradisional  Kabupaten Kuantan Singingi Riau. Randai Kuantan merupakan kesenian rakyat yang komunikatif,  lahir  dan  berkembang  di  tengah-tengah  masyarakat Kuantan. Randai Kuantan membawakan suatu cerita yang sudah disusun sedemikian rupa dengan dialog dan pantun logat Melayu Kuantan, disertai lagu-lagu Melayu Kuantan sebagai peningkah babak-babak cerita.
Memang  suatu  pertunjukan  kesenian  rakyat  yang  membuat  kita pun ingin  ikut bergoyang melihatnya, bahkan mengelitik hati. Tak urung gelak  tawa  pun  akan  keluar  dengan  seketika.  Cerita  yang  dibawakan biasanya  sudah  melekat  di  hati  orang  Rantau  Kuantan,  sehingga  randai sudah  begitu  akrab  di  tengah-tengah  masyarakat.  Tak  di  ketahui  secara pasti,  kapan  randai  mulai  ada  di  daerah  ini.  Tetapi  apabila  menilik  dari sejarah,  maka  randai  ini  telah  ada  semenjak  zaman  penjajahan  Belanda dulu.  Randai  dipergelarkan  dalam  acara  pesta  perkawinan,  sunatan,  doa
Maryati Bachtiar
VOLUME 6 NO. 1,  Agustus 2015-Januari 2016                      JURNAL ILMU HUKUM
padang,  kenduri  kampung  dan  acara  lainnya  yang  dianggap  perlu  untuk menampilkan Randai.
Randai biasanya dilaksanakan pada malam hari, memakan waktu 2 (dua)  hingga  4  (empat)  jam.  Disinilah  orang  sekampung  mendapat hiburan  dan  bisa  bertemu  dengan  kawan-kawan  dari  lain  desa. Masyarakat  Rantau  kuantan  sering  kali  mengadakan  hajatan  dengan mengundang  sebuah  kelompok  Randai.  Dengan  demikian  mereka  tidak merasa jenuh  dengan  latihan saja, mereka juga akan mandapat masukan berupa  uang  lelah  sebagai  ucapan  terima  kasih.  Peran  masyarakat setempatlah  yang  sebenarnya  paling  dominan,  sehingga  Randai  Kuantan tetap melekat dihati masyarakat.
Untuk  mengantisipasi  agar  nilai  strategis  seni  teater  tradisional Randai Kuantan Singingi Riau ini tetap terjaga, maka seni teater ini perlu dilindungi  dengan  perlindungan  Hak  Atas  Kekayan  Intelektual  (HaKI). Hak cipta sebagai salah satu cabang dari HaKI adalah salah satu hak yang dapat melindungi seni teater tradisional ini dari pencaplokan pihak lain.

## B. Rumusan Masalah
Perumusan masalah dalam tulisan ini adalah:
1. Bagaimanakah eksistensi dari seni teater tradisional Randai Kuantan Singingi sebagai salah satu budaya melayu?
2. Apakah  Undang-undang  Nomor  19  Tahun  2002  tentang  Hak  Cipta sudah  memadai  dalam  memberikan  perlindungan  atas  seni  teater tradisional  Randai  Kuantan  Singingi  sebagai  salah  satu  budaya melayu?

## C. Metode Penelitian
Melihat  dari  judul  penelitian  ini,  metode  pendekatan  yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu cara atau prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti  data  sekunder  terlebih  dahulu  untuk  kemudian  dilanjutkan dengan  meneliti  data  primer  yang  ada  di  lapangan.  Data  primer  adalah
Maryati Bachtiar
VOLUME 6 NO. 1,  Agustus 2015-Januari 2016                      JURNAL ILMU HUKUM
data  yang  diperoleh  langsung  dari  masyarakat.  Jadi,  pendekatan  yuridis empiris  merupakan  suatu  penelitian  yang  meneliti  peraturan-peraturan hukum yang kemudian dihubungkan dengan data dan perilaku yang hidup di tengah-tengah masyarakat langsung.
Sumber  Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data primer  dan  data  sekunder.  Data  primer  merupakan  data  yang  diperoleh dari lokasi penelitian. Sumber data primer diperoleh dari:
1. Grup randai Kuantan;
2. Kepala Seksi Pengembangan dan Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kuantan Singingi;
3. Kepala  Sub  Bidang  Pelayanan  Hukum  Umum  Kanwil  Departemen Hukum dan HAM Kabupaten Kuantan Singingi;
4. Kepala Taman Budaya Riau.
Sementara data sekunder merupakan data yang dapat mendukung keterangan-keterangan atau menunjang kelengkapan data primer. Sumber data  sekunder  diperoleh  dari  :  Bahan  hukum  primer  merupakan  bahan hukum  yang  berkaitan  dengan  permasalahan  yang  akan  diteliti,  yaitu Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2002  tentang  Hak  Cipta  serta peraturan  terkait  di  bawahnya  dan  ketentuan-ketentuan  lain  yang mempunyai korelasi dengan permasalahan yang akan diteliti.
Dalam  mencari  dan  mengumpulkan  data  yang  diperlukan difokuskan  pada  pokok-pokok  permasalahan  yang  ada,  sehingga  dalam penelitian  ini  tidak  terjadi  penyimpangan  dan  kekaburan  dalam pembahasan. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui:
1. Penelitian  kepustakaan  ( library  research ),  terutama  mengkaji bahan-bahan  hukum  primer  yang  berkaitan  dengan  materi penelitian.
2. Penelitian  lapangan  ( field  research ),  yaitu  pengumpulan  data secara  langsung  dari  pihak  terkait  dengan  permasalahan perlindungan Hak Cipta atas seni teater tradisional Randai Kuantan Singingi sebagai salah satu budaya melayu untuk memperoleh dan menghimpun  data  primer,  atau  data  yang  relevan  dengan  objek
Maryati Bachtiar
VOLUME 6 NO. 1,  Agustus 2015-Januari 2016                      JURNAL ILMU HUKUM
yang  akan  diteliti,  yang  diperoleh  dengan  cara  melakukan indepth interview (wawancara secara mendalam) kepada responden secara lisan  dan  terstruktur  dengan  menggunakan  alat  pedoman wawancara.

## D. Pembahasan
1. Eksistensi  Seni  Teater  Tradisional  Randai  Kuantan  Singingi Sebagai Salah Satu Budaya Melayu
Randai biasanya dilaksanakan pada malam hari, memakan waktu 2
(dua)  hingga  4  (empat)  jam.  Disinilah  orang  sekampung  mendapat hiburan  dan  bisa  bertemu  dengan  kawan-kawan  dari  lain  desa. Berhasilnya  sebuah  pertunjukan  tidak  terlepas  dari  peran  serta  pemain, pemusik  dan  penontonnya.  Untuk  sebuah  cerita  yang  akan  dibawakan biasanya  memakan  waktu  latihan  sekitar  satu  bulan  atau  lebih.  Memang waktu latihannya tidak setiap hari, rutinnya hanya pada malam Ahad.
Tetapi  apabila  akan  mengadakan  pertunjukan,  maka  waktu latihannya  akan  ditambah  sesuai  dengan  kesepakatan  bersama.  Dengan jumlah  anggota  15  (lima  belas)  sampai  30  (tiga  puluh)  orang  untuk  satu tim  randai,  terdiri  dari  penari,  pemusik,  dan  tokoh  dalam  cerita.  Jumlah tokoh tergantung cerita yang dibawakan. Biasanya jumlah pemusik tetap. Satu Piual, 2-3 gendang, satu peniup lapri.
Keunikan  randai  memang  mempunyai  daya  tarik  tersendiri dibandingkan  dengan  kesenian  rakyat  lainnya  yang  hidup  di  Rantau Kuantan.  Antara  lain  adalah,  adanya  tokoh  wanita  yang  diperankan  oleh laki-laki  yang  berpakaian  wanita,  dan  sindiran-sindiran  terhadap  pejabat dalam  bentuk  pantun.  Tokoh  wanita  yang  diperankan  laki-laki  ini dimaksudkan  untuk  menjaga  adat  dan  norma-norma  agama.  Karena latihan pada malam hari dan pertunjukan juga pada malam hari, sehingga kalau  ada  anak  dara  yang  tampil  ini  merupakan  suatu  yang  tabu  bagi masyarakat.  Selain  itu  juga  untuk  menjaga  supaya  hal-hal  yang  tidak diinginkan tidak terjadi.
Maryati Bachtiar
VOLUME 6 NO. 1,  Agustus 2015-Januari 2016                      JURNAL ILMU HUKUM
Sewaktu pementasan para Anak Randai membentuk lingkaran dan menari  sambil  mengelilingi  lingkaran,  sehingga  pemain  tidak  berkesan berserakan  dan  terlihat  rapi.  Menyaksikan  Randai  Kuantan  kita  akan terbuai  dan  merasakan  suasana  kehidupan  desa.  Bermain,  bergurau, bersorak sorai serta berbincang, tentu dengan lidah pelat Melayu Kuantan. Sehingga perantau yang pulang kampung ke Rantau  Kuantan tak pernah melewatkan pertunjukan ini.
Untuk  menyaksikan  pertunjukan  Randai  Kuantan  bukanlah  hal yang  sulit,  karena  Randai  Kuantan  sampai  saat  ini  tetap  banyak didapatkan  di  Rantau  Kuantan,  bahkan  pada  saat  ini  hampir  setiap  desa mempunyai kelompok randai. Sebuah kelompok Randai juga mempunyai sutradara  yang  mengatur  jalan  cerita  sebuah  pertunjukan  randai. Sutradara  atau  peramu  cerita  harus  mempunyai  wawasan  yang  luas terutama  dalam  hal  pengembangan  dialog  dan  pantun.  Tidak  hanya  itu, dia sedikit banyak juga harus mengerti tentang peralatan alat musik yang digunakan. Disinilah sutradara dituntut untuk menampilkan yang terbaik, sehingga penonton tidak merasa bosan dengan alur ceritanya.
Selama ini Randai identik dengan seni tradisional Sumatera Barat, namun  hal  tersebut  dipatahkan  dengan  adanya  Randai  Kuantan  yang berasal  dari  Riau.  Randai  tersebut  sudah  ada  sejak  zaman  penjajahan Belanda,  yang  dipertontonkan  pada  acara  pesta  perkawinan,  sunatan, kenduri kampung dan acara lainnya.
Berbeda dengan Randai Sumatera Barat yang lebih kompleks dalam penyampaian pesan dengan airmata, kebencian, kekerasan, maupun suka cita,  randai  Kuantan  lebih  komunikatif  dan  penuh  dengan  gelak  tawa. Pelakonnya  pun  mayoritas  generasi  muda  sehingga  kadang  dikenal dengan randai "Bujang Gadi" atau lelaki dan perempuan muda. Sedangkan Randai  Sumatera  Barat  umumnya  dilakonkan  oleh  sesepuh  atau  tokoh masyarakat.
Menurut Hamsirman MS, pembina dari kelompok Randai Kuantan Pitunang  Grup,  Randai  Kuantan  membawakan  cerita  rakyat  yang  sudah disusun  dengan  dialog  dan  pantun  logat  Melayu  Kuantan,  disertai  lagu-
Maryati Bachtiar
VOLUME 6 NO. 1,  Agustus 2015-Januari 2016                      JURNAL ILMU HUKUM
lagu  Melayu  Kuantan  sebagai  paningkah  babak-babak  cerita. 1 Biasanya pertunjukan  ini  dimulai  pukul  20.00  WIB  hingga  menjelang  subuh,  dan dimainkan  40  orang.  “Uniknya,  dalam  pertunjukan  Randai  Kuantan  ini, tokoh  wanita  atau  “gadi”  dilakonkan  oleh  laki -laki  yang  berpakaian perempuan.  Hal  ini  disebabkan  keluar  malam  bagi  perempuan  Melayu adalah sesuatu yang tabu atau dilarang,” ujar Hamsir. 2
Dikatakannya,  selama  pementasan,  pelakon  atau  yang  dikenal dengan  sebutan  ’Anak  Randai’  membentuk  lingkaran  dan  menari  sambil mengelilingi  lingkaran.  Hamsir  mengatakan  bahwa  hal  tersebut mempunyai  makna  yakni  simbol  persatuan  dan  kesatuan  pemuda setempat.  “Menonton  pertunjukan  randai  ini  sama  seperti  menyaksikan kehidupan  kampung  di  Kuantan  Singingi,  seperti  bermain  di  antara rimbunan kebun karet, gurauan dan sorak sorai,” ujarnya. 3
Hamsir menambahkan, walaupun saat ini gempuran budaya asing tak  henti-hentinya  masuk  ke  Kuantan  Singingi,  namun  Randai  Kuantan tetap  berada  di  hati  masyarakat. 4 Hal  itu  antara  lain  terbukti  dengan keberadaan  25  (dua  puluh  lima)  grup  randai  di  kabupaten  hasil pemekaran tersebut. Begitu juga dengan generasi muda  yang merupakan generasi  “Facebook”,  tetap  mencintai  randai.  “Randai  sudah  mendarah daging dalam kehidupan masyarakat, sampai kapan pun randai tidak akan pernah  lepas  dari  tiap  sendi  kehidupan  masyarakat  Kuantan  Singin gi,” kata  Hamsir  yang  juga  Kepala  Seksi  Pengembangan  dan  Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kuantan Singingi. 5
Kepala  Taman  Budaya  Riau,  OK  Pulsiahmitra,  mengakui  Randai Kuantan memang tak sepopuler Randai Sumatera Barat, maupun Lenong
1 Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Bapak  Hamsirman  MS,  Pembina  dari  kelompok Randai Kuantan Pitunang Grup, tanggal 5 Oktober 2011.
2 Berdasarkan  hasil wawancara dengan Bapak Hamsirman MS, Pembina dari  kelompok Randai Kuantan Pitunang Grup, tanggal 5 Oktober 2011.
3 Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hamsirman MS, Pembina dari  kelompok Randai Kuantan Pitunang Grup, tanggal 5 Oktober 2011.
4 Berdasarkan  hasil wawancara dengan Bapak Hamsirman MS, Pembina dari kelompok Randai Kuantan Pitunang Grup, tanggal 5 Oktober 2011.
5 Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Bapak  Hamsirman  MS,  Kepala  Seksi Pengembangan  dan  Kebudayaan  Dinas  Pariwisata  dan  Kebudayaan  Kuantan  Singingi, tanggal 5 Oktober 2011.
Maryati Bachtiar
VOLUME 6 NO. 1,  Agustus 2015-Januari 2016                      JURNAL ILMU HUKUM
dalam  kesenian  khas  Betawi.  Padahal,  inti  dari  randai  ini  memberikan petuah  pada  masyarakat  dengan  cara  yang  lebih  komunikatif. 6 Menurut dia,  hal  ini  wajar  mengingat  gaungnya  hanya  ada  di  wilayah  Riau.  “Itu akan menjadi tugas kita ke depan untuk memperkenalkan budaya-budaya Melayu Riau ke pentas nasional. Tak hanya randai, tetapi juga masih ada budaya  lainnya  seperti  Joget  Pesisir  maupun  Zapin.  Ke  depan  kita harapkan  untuk  dapat  berkembang,”  kata  OK  Pulsiahmitra  yang  akrab disapa Ipul ini.
Di  dalam  perkembangannya,  randai  Kuantan  memperlihatkan  ciri khasnya  sendiri.  Di  dalam  randai  unsur  utamanya  adalah  cerita.  Unsur cerita  ini  didukung  oleh  Dul  Muluk,  Nandung,  Mak  Yong,  Mamanda, Mendu,  Nandai,  Randai  Kuantan,  Surat  Kapal,  Ranggung.  Di  Kabupaten Kuantan Singingi, terdapat sebuah kecamatan yang semakin maju dewasa ini  yakni  Kecamatan  Kuantan  Tengah.  Selain  dengan  kemajuannya  yang pesat,  Kuantan  Tengah  juga  kaya  akan  musik  daerah.  Di  Kecamatan Kuantan  Tengah  terdapat  musik  daerah  yang  menjadi  nyawa  daerah tersebut. Sebagai contoh kesenian Randai, Hikayat, dan lain-lain.
Kesenian  randai  merupakan  musik  tradisional  yang  didalamnya terdapat  seni  musik,  seni  teater  dan  juga  seni  tari,  bahkan  seni  sastra. Kesenian  randai  ini  terdiri  dari  beberapa  orang  pemain  musik,  beberapa para penari, dan lebih uniknya dari kesenian randai ini ialah ada beberapa orang  Bujang  -  Gadis  yang  menjadi  pusat  perhatian  para  penonton. 7 Di dalam  kesenian  ini  para  pemusik  mempergunakan  berbagai  alat  musik seperti biola, peluit, gendang dan kerincing. Biasanya dimainkan oleh 4-5 orang dan secara keseluruhan personil randai ini berjumlah 15-20 orang. 8
Kesenian  musik  randai  ini  sangat  di  senangi  dari  berberbagai kalangan.  Baik  dari  anak-anak,  kaum  muda-mudi,  orang  dewasa  bahkan orang  lanjut  usia  pun  menyukainya.  Namun  pada  umumya  penikmat
6 Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Bapak  OK  Pulsiahmitra,  Kepala  Taman  Budaya Riau, tanggal 12 Oktober 2011.
7 Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Bapak  Hamsirman  MS,  Pembina  dari  kelompok Randai Kuantan Pitunang Grup, tanggal 5 Oktober 2011.
8 Berdasarkan  hasil wawancara dengan  Bapak Hamsirman MS, Pembina dari  kelompok Randai Kuantan Pitunang Grup, tanggal 5 Oktober 2011.
Maryati Bachtiar
VOLUME 6 NO. 1,  Agustus 2015-Januari 2016                      JURNAL ILMU HUKUM
randai  ini  dari  kalangan  dewasa.  Kesenian  ini  mempunyai  keunikan  dari kesenian lainnya yaitu Bujang-Gadis. Bujang gadis yaitu seorang laki-laki yang  didandan  menyerupai  seorang  wanita  dengan  memakai  pakaian wanita dan bertingkah laku sebagaimana layaknya perempuan. 9
Di dalam kesenian randai ini setelah habis satu babak drama maka akan  dilanjutkan  dengan  acara  bergoyang  bersama-sama  dan  lagu  yang disuguhkan itu berbahasa daerah. Sebagai contoh yakni lagu yang berjudul LOMAK DEK AWAK KATUJU PULO DEK URANG. Ini merupakan salah satu  lagu  andalan  setiap  grup  randai  pada  umumnya. 10 Dengan  alunan lagu  itu  seluruh  orang  menggoyangkan  badan,  menari  bersama-  sama, dengan hal itu kesenian randai ini semakin terasa. Dalam kesenian randai ini  menggunakan  alat  musik  daerah  yang  tergolong  ke  dalam  macam- macam jenis alat musik, secara umum antara lain: 11
a. Idiofon,  adalah  alat  musik  yang  sumber  bunyinya  dengan  cara dipukul. Salah satu contoh alat musik idiofon ialah Gong.
b. Kordofon,  adalah  alat  musik  yang  sumber  bunyinya  bersal  dari dawai  yang  dipetik.  Salah  satu  contoh  alat  musik  kordofon  ialah Gitar.
c. Membranofon,  adalah  alat  musik  yang  sumber  bunyinya  berasal dari kulit hewan yang direnggangkan kemudian dipukul. Salah satu contoh alat musik membranofon ialah Gendang.
d. Aerophon,  adalah  alat  musik  yang  sumber  bunyinya  dari  udara. Salah satu contoh alat musik aerophon ialah Seruling.
e. Elektrofon,  adalah  alat  musik  yang  sumber  bunyinya  berasal  dari aliran  arus  listrik.  Salah  satu  contoh  alat  musik  elektrofon  ialah Keyboard Litrik.
Ciri  khusus  Randai  ini  adalah  dimainkan  secara  masal  dan siapapun  boleh  ikut  menari  dari  yang  anak-anak  sampai  yang  tua-tua,
9 Berdasarkan  hasil  wawancara dengan Bapak Hamsirman MS, Pembina dari kelompok Randai Kuantan Pitunang Grup, tanggal 5 Oktober 2011.
10 Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hamsirman MS, Pembina dari kelompok Randai Kuantan Pitunang Grup, tanggal 5 Oktober 2011.
11 Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hamsirman MS, Pembina dari kelompok Randai Kuantan Pitunang Grup, tanggal 5 Oktober 2011.
Maryati Bachtiar
VOLUME 6 NO. 1,  Agustus 2015-Januari 2016                      JURNAL ILMU HUKUM
hanya  saja  kita  harus  bisa  mengikuti  hentakkan-hentakkan  kaki  yang sangat kompak. Ciri-ciri randai adalah:
a. Pemain berjumlah 25-30 orang;
b. Memakai  alat  musik  tradisional,  contohnya  gendang,  suling,  dan lain-lain;
c. Cerita yang dimainkan dalam randai adalah cerita yang populer dan dikenal dalam masyarakat.
Ternyata  kesenian  rakyat  seni  teater  tradisional  Randai  Kuantan
Singingi  yang  telah  banyak  dipertunjukkan,  bahkan  telah  sampai  ke tingkat  nasional  dan  internasional  ini  belum  ada  pihak  yang melindunginya,  yaitu  dengan  melekatkan  Hak  atas  Kekayaan  Intelektual (HaKI), padahal kesenian rakyat seni teater Randai ini memiliki nilai jual dan nilai budaya yang tinggi.
Peran pemerintah untuk melestarikan kesenian tradisonal Kuantan ini  memang  ada.  Terbukti  dengan  diperlombakannya  kesenian  ini  pada setiap  Festival  Pacu  Jalur  di  Teluk  Kuantan.  Disinilah  mereka  bisa menguji kemampuan kelompoknya untuk menjadi yang terbaik. Selain itu pada  Festival  Budaya  melayu  (FBM)  1997  di  Pekanbaru,  randai  juga diikutsertakan  mewakili  kontingen  Inderagiri  Hulu  sebelum  mekar menjadi Kuantan Singingi.
Masyarakat  Rantau  kuantan  sering  kali  mengadakan  hajatan dengan mengundang sebuah kelompok Randai. Dengan demikian mereka tidak  merasa  jenuh  dengan  latihan  saja,  mereka  juga  akan  mandapat masukan  berupa  uang  lelah  sebagai  ucapan  terima  kasih.  Peran masyarakat  setempatlah  yang  sebenarnya  paling  dominan,  sehingga Randai Kuantan tetap melekat dihati masyarakat.
Tinggi la Bukik si Batu Rijal
Tompek Batanam Si Sudu-sudu Abang Kan Poi Adiak Kan Tinggal

## Bajawek Solam Kito dahulu
Itulah  salah  satu  pantun  dalam  Randai  Kuantan  yang  bercerita tentang  Ali  Baba  dan  Fatimah  Kayo.  Cerita  ini  mengisahkan  perjalanan
Maryati Bachtiar
VOLUME 6 NO. 1,  Agustus 2015-Januari 2016                      JURNAL ILMU HUKUM
hidup sepasang suami istri yang hidup di Kampung Kopah Teluk Kuantan. Sekarang  ini,  seni  tradisi  randai  sudah  jarang  dijumpai.  Tak  heran,  jika banyak generasi muda tidak mengenal seni tradisi ini. Apalagi mengetahui di Kabupaten Kuantan Singingi, juga ada seni tradisi ini.
Meski terbilang cukup tua, namun randai kuansing tetap memiliki ruang  tersendiri  dihati  masyarakat  melayu.  Kerinduan  terhadap  budaya tradisional  melayu  ini  pun,  menjadi  terobati  ditengah  kemajuan  jaman dan  teknologi  saat  ini.  Randai  Kuansing  masih  bisa  bertahan  dan dilestarikan sebagian generasi muda. Saat ini Randai Kuantan masih tetap eksis, malah telah samapai ke manca negara, dan punggawai oleh Fakhri Semekot dan kawan-kawan.

## 2. Perlindungan  Hukum  Terhadap  Seni  Teater  Tradisional Randai Kuantan Singingi Riau
Seni  teater  tradisional  randai  Kuantan  Singingi  Riau  dan  lainnya yang  telah  dipersamakan  dengannya  seperti,  tenun  songket  Melayu  Riau dan  lain  sebagainya,  di  Indonesia  mulai  mendapat  perlindungan  Hak Cipta sejak UUHC 1987 hingga UUHC 2002. 12 Berdasarkan UUD Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  Tahun  1945  sebenarnya  terdapat  pedoman yang  sangat  konkrit  tentang  sistem  perlindungan  yang  tepat.  Dalam Pembukaan  UUD  NKRI  Tahun  1945  dengan  tegas  dinyatakan  bahwa tujuan  pembentukan  Negara  Indonesia  adalah  “melindungi  segenap bangsa  Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah  Indonesia  dan  untuk memajukan kesejahteraan umum. ”
Tujuan  melindungi  segenap  tumpah  darah  Indonesia  itu kemudian  dibebankan  kepada Executive  Body  ( Pemerintah)  untuk dilaksanakan. Dari bunyi UUD tersebut, jelas bahwa tugas Negara bukan menjadi Pemilik atau Pemegang Hak sebagaimana klaim di dalam Pasal 10
12 Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, 2005, Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum , PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005 hlm. 135.
Maryati Bachtiar
VOLUME 6 NO. 1,  Agustus 2015-Januari 2016                      JURNAL ILMU HUKUM
UU  Hak  Cipta  Tahun  2002,  tetapi  justru  harus  menjadi  pelindung  bagi warga  masyarakat  atas  harta  benda  milik  mereka,  termasuk  warisan budaya yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari kehidupan sosial dan spiritual warga bangsanya.
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta selain mengatur  perlindungan  kekayaan  intelektual  juga  menjelaskan  posisi negara  dalam  kepemilikian  budaya  ekspresi  budaya  tradisional  melalui Pasal  10  ayat  2,  yaitu  :  “Negara  memegang  Hak  Cipta  atas folklore dan hasil  kebudayaan  rakyat  yang  menjadi  milik  bersama,  seperti  cerita, hikayat,  dongeng,  legenda,  babad,  lagu,  kerajinan  tangan,  koreografi, tarian  kaligrafi,  dan  karya  seni  lainnya”.  Namun  dalam  pasal  tersebut, pada  kenyataannya  belum  memuat  batasan-batasan  yang  dapat dikategorikan  sebagai  ekspresi  budaya  tradisional  yang  perlu  dilindungi, bentuk  perlindungan  yang  dilakukan,  serta  kewenangan  regulator  dalam mengatur  penggunaan  ekspresi  budaya  tradisional  secara  komersil,  baik oleh  warga  negara  Indonesia  maupun  warga  asing.  Dengan  kata  lain ketentuan  dalam  Pasal  10  UUHC  Tahun  2002  masih  sulit diimplementasikan,  salah  satu  alasannya  adalah  bahwa  pasal  ini memerlukan  peraturan  pelaksanaan  yang  sampai  saat  ini  belum diterbitkan. 13
Perlindungan  yang  diberikan  terhadap  ekspresi  budaya tradisional  lebih  bersifat  untuk  melestarikan  warisan  budaya  dan  untuk mencegah  terjadinya  kepunahan  warisan  budaya  itu.  Walaupun  tujuan Pasal 10 diajukan secara khusus untuk melindungi budaya penduduk asli, akan  sulit  (barangkali  mustahil)  bagi  masyarakat  tradisional  atau Pemerintah Daerah untuk menggunakannya demi melindungi karya-karya mereka  berdasarkan  beberapa  alasan.  Pertama,  kedudukan  Pasal  10 UUHC  Tahun  2002  belum  jelas  penerapannya  jika  dikaitkan  dengan berlakunya  pasal-pasal  lain  dalam  UUHC  Tahun  2002.  Misalnya,
13 Ahimsa  Putra  dan  Heddy  Sri,  2004, Warisan  Budaya  Dalam “ Jejak  Masa  Lalu : Sejuta Warisan Budaya ”, Kunci Ilmu, Yogyakarta, 2004, hlm. 15.
Maryati Bachtiar
VOLUME 6 NO. 1,  Agustus 2015-Januari 2016                      JURNAL ILMU HUKUM
bagaimana kalau suatu folklore yang dilindungi berdasar Pasal 10 (2) tidak bersifat asli sebagaimana diisyaratkan Pasal 1 (3) UUHC Tahun 2002 yang menyatakan  :  “Ciptaan  adalah  hasil  karya  Pencipta  yang  menunjukkan keasliannya  dalam  l apangan  ilmu  pengetahuan,  seni,  atau  sastra”.
Undang-undang  tidak  menjelaskan  apakah folklore semacam  ini mendapatkan  perlindungan  Hak  Cipta,  meskipun  merupakan  ciptaan tergolong folklore yang keasliannya sulit dicari atau dibuktikan.
Kedua,  suku-suku  etnis  atau  suatu  masyarakat  tradisioanl  hanya berhak  melakukan  gugatan  terhadap  orang-orang  asing  yang mengeksploitasi  karya-karya  tradisional  tanpa  seizin  pencipta  karya tradisional,  melalui  Negara  atau  Instansi  terkait.  Dengan  kata  lain penerapan  Pasal  10  UUHC  Tahun  2002  dalam  praktek  ternyata  tidak mudah  untuk  dilakukan.  Ada  tiga  alasan  yang  menjadi  penyebabnya. Pertama,  definisinya  mengandung  rumusan  yang  kurang  jelas.  Kedua, belum  diaturnya  prosedur  untuk  membedakan  antara  Ciptaan  yang terkategori folklore dengan  Ciptaan  yang  bukan folklore .  Ketiga,  tidak diaturnya  lembaga  pelaksana  yang  berwenang  untuk  menetapkan  suatu Ciptaan sebagai folklore . 14
Seandainya ketentuan Pasal 10 UUHC Tahun 2002 dimaksudkan untuk  memberi  kewenangan  bagi  Negara  dalam  menetapkan  suatu Ciptaan  sebagai folklore ,  permasalahan  mengenai  kejelasan  lembaga pelaksana  tetap  saja  ada.  Hal  tersebut  terjadi,  karena  lembaga  yang disebut  hanya  Negara.  Negara  adalah  entitas  yang  abstrak.  Untuk melaksanakan  kewenangannya  dalam  arti  yang  kongkrit,  maka  Negara harus dijabarkan lebih lanjut dengan menyebut instansi pemerintah yang mengemban  tanggung  jawab  tersebut.  Dengan  kondisi  yang  ada  saat  ini, maka  menjadi  tidak  jelas,  apakah  hanya  Ditjen  HKI  yang  berwenang mengadministrasikan folklore ,  atau  lembaga-lembaga  lain  juga berwenang. Hal ini sangat penting untuk diatasi mengingat perlindungan
14 Edy Sedyawati, KeIndonesiaan Dalam Budaya , Buku 2 Dialog Budaya : Nasional dan Etnik  Peranan  Industri  Budaya  dan  Media  Massa  Warisan  Budaya  dan  Pelestarian Dinamis , Wedatama Widya Sastra, Jakarta, 2008, hlm. 36.
Maryati Bachtiar
VOLUME 6 NO. 1,  Agustus 2015-Januari 2016                      JURNAL ILMU HUKUM
folklore dapat  berkaitan  dengan  instansi  pemerintah  seperti  Departemen Hukum dan HAM, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, Departemen Perindustrian, dan Pemerintah Daerah. 15
Sesungguhnya  Hak  Cipta  juga  mempunyai  beberapa  kelemahan bila  hendak  diterapkan  dengan  konsekuen  guna  melindungi folklore . Kelemahan  pertama,  Hak  Cipta  mempersyaratkan  adanya  individu pencipta,  sementara  itu  dalam  suatu  masyarakat  lokal, folklore biasanya tidak  memiliki  pencipta  individual.  Kedua,  rezim  Hak  Cipta  menyangkut perlindungan  aspek  komersial  dari  hak  yang  bersangkutan  dalam hitungan  waktu  yang  terbatas  (dapat  dilihat  dalam  Pasal  29  sampai dengan  Pasal  34  UUHC  Tahun  2002),  sedangkan  isu  perlindungan pengetahuan tradisional merupakan isu perlindungan atas warisan budaya suatu  masyarakat  tertentu.  Ekspresi folklore biasanya  terkait  dengan cultural  identity .  Dengan  demikian  perlindungannya  harus  bersifat permanen.  Ketiga,  Hak  Cipta  mempersyaratkan  bentuk  formal  atau fixation ,  sementara  itu folklore biasanya  tidak  dalam  bentuk  tertentu tetapi biasanya diekspresikan secara lisan dan diwariskan dari generasi ke generasi dalam masyarakat yang bersangkutan.
Kondisi  itulah  yang  membuat  rezim  Hak  Cipta  sulit  untuk diterapkan  melindungi folklore .  Selain  itu  juga  kelemahan  lain  dari pengaturan folklore tersebut belum diaturnya prosedur yang membedakan antara  Ciptaan  yang  termasuk folklore dengan  Ciptaan  yang  tidak termasuk folklore .  Sebagaimana  telah  dipaparkan  di  atas, folklore memiliki ciri-ciri yang khusus. Bahkan ahli folklore Indonesia, Prof. James
Danandjaja,  mengingatkan  bahwa  apabila  tidak  cermat,  seorang  peneliti bukannya  berhasil  menginventarisir folklore ,  tetapi  malah  melakukan studi  etnografi.  Oleh  karena  itu,  Undang-undang  sebagai  pedoman  atau kaidah  sosial  sangat  perlu  untuk  mengatur  tentang  prosedur penginventarisasian folklore . 16
15 Ibid , hlm. 40. 16 Edy  Sedyawati, Budaya  Indonesia : Kajian  Arkeologi , Seni , dan  Sejarah ,  PT.  Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 136.
Maryati Bachtiar
VOLUME 6 NO. 1,  Agustus 2015-Januari 2016                      JURNAL ILMU HUKUM
Dalam  melindungi  ciptaan-ciptaan  yang  tidak  diketahui Penciptanya  dan  dapat  dikategorikan  sebagai Folklore , UNESCO dan WIPO telah  melaksanakan  berbagai  usaha  untuk  pengaturannya.  Atas prakarsa kedua organisasi  internasional ini,  pada tahun 1976 pengaturan Folklore telah  dimuat  dalam Tunis  Model  Law  on  Copyright  for Developing  Countries . Tunis  Model  Law disusun  oleh UNESCO bekerja sama WIPO sebagai  panduan  pembentukan  hukum  nasional  yang mengatur perlindungan Hak Cipta di dalam sistem hukum negara-negara berkembang.  Walaupun  bertujuan  untuk  memenuhi  tuntutan  kebutuhan akan  rezim  Hak  Cipta,  namun Tunis  Model  Law juga  turut  membentuk mekanisme  perlindungan  budaya  dalam  kerangka  Hak  Cipta  dengan berbagai  pengecualian  khusus  yang  bersifat sui  generis khususnya pengaturan tentang folklore .
Diterbitkannya Tunis  Model  Law ini,  mendorong  pengajuan Naskah  Akademik  NCHSL  ( Nusantara  Cultural  Heritage  State  License ) Rancangan  Naskah  Akademik  RUU  Perlindungan  Kekayaan  Negara  Atas Budaya  merupakan  sebuah  konsep  perlindungan  hukum  terhadap ekspresi  budaya  tradisional  di  Indonesia.  Konsep  tersebut  diajukan  oleh IACI  ( Indonesian  Archipelago  Culture  Initiatives )  sebagai  sebuah  upaya untuk  melindungi  ekspresi  budaya  tradisional  dari  eksploitasi  komersil dan pencurian oleh pihak-pihak asing.
Menurut  Rancangan  Naskah  Akademik  RUU  Perlindungan Kekayaan  Negara  Atas  Budaya,  yang  disebut  dengan  ekspresi  budaya tradisional  adalah  sebuah  ekspresi  yang  dihasilkan  dari  manifestasi budaya  yang  telah  dikembangkan  secara  turun  temurun  baik  berbentuk maupun tidak, dapat berupa tarian, musik, simbol, motif pakaian, dan lain sebagainya.
Di  sisi  lain,  di  bawah  UU  Hak  Cipta  sedang  dirancang  suatu Peraturan  Pemerintah  (PP)  tentang  "Hak  Cipta  atas Folklore yang dipegang  oleh  Negara".  Dalam  hal  itu  yang  dimaksud  dengan  " folklore " adalah  segala  ungkapan  budaya  yang  dimiliki  secara  bersama  oleh  suatu komuniti  atau  masyarakat  tradisional.  Termasuk  ke  dalamnya  adalah
Maryati Bachtiar
VOLUME 6 NO. 1,  Agustus 2015-Januari 2016                      JURNAL ILMU HUKUM
karya-karya kerajinan tangan. Akan tetapi sampai sejauh ini, peraturan ini masih dalam tahap penyusunan yang diharapkan masih ada masukan dari pandangan  pelaku  usaha,  baik  pada  sisi  pencipta,  pedagang,  maupun konsumen kepada pihak Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 17
Rancangan  Peraturan  Pemerintah  (RPP)  mengenai “ Hak  Cipta atas Folklore yang  dipegang  oleh  Negara ” ,  adalah  jabaran  lebih  khusus mengenai  pengaturan folklore dalam  Undang-Undang  Hak  Cipta  No.  19 Tahun  2002.  Dalam  Draft  Peraturan  Pemerintah  tersebut  yang  disebut sebagai folklore dipilah ke dalam: 18
a. ekspresi  verbal  dan  non-verbal  dalam  bentuk  cerita  rakyat,  puisi rakyat, teka-teki, pepatah, peribahasa, pidato adat, ekspresi verbal dan non-verbal lainnya;
b. ekspresi lagu atau musik dengan atau tanpa lirik;
c. ekspresi dalam bentuk gerak seperti tarian tradisional, permainan, dan upacara adat;
d. karya  kesenian  dalam  bentuk  gambar,  lukisan,  ukiran,  patung, keramik,  terakota,  mosaik,  kerajinan  kayu,  kerajinan  perak, kerajinan perhiasan, kerajinan anyam-anyaman, kerajinan sulam- sulaman, kerajinan tekstil, karpet, kostum adat, instrumen musik, dan  karya  arsitektur,  kolose  dan  karya-karya  lainnya  yang berkaitan dengan folklore .
Oleh  karena  itu,  maka  disadari  akan  perlunya  dibentuk  suatu kerangka pengaturan tersendiri mengenai
pengetahuan tradisional/ folklore ( sui  generis ).  Istilah sui  generis berasal  dari  bahasa latin  yang  berarti  khusus  atau  unik.  Unik  di  sini  dalam  artian  bahwa kerangka perlindungan tersebut memiliki karakteristik yang berbeda dari Kekayaan Intelektual pada umumnya, namun masih berada  dalam ranah HKI. Dari sinilah konsep atau lebih tepatnya istilah HKI sui generis dapat kita  gunakan  yang  sesuai  dengan  karakteristik  Kekayaan  Intelektual
17 Ibid , hlm. 137.
Maryati Bachtiar
VOLUME 6 NO. 1,  Agustus 2015-Januari 2016                      JURNAL ILMU HUKUM
Tradisional.  Indonesia  juga  dapat  merujuk  pada  rumusan WIPO Intergovernmental  Commite  on  Intellectual  Property  and  Genetic Resources , Traditional Knowledge and Folklore (IGC-IPGRTKF). 19
Selain  disusun  pengaturan sui  generis mengenai folklore ,  cara lain untuk melakukan perlindungan terhadap ekspresi budaya tradisional ( folklore ) dapat dilakukan melalui sistem dokumentasi. Dokumentasi yang memadai  atas  karya  seni  tradisional  Indonesia  berfungsi  sebagai mekanisme perlindungan defensif untuk menanggulangi penyalahgunaan ( misappropriation )  instrumen  HKI  terhadap  pengetahuan  tradisional Indonesia di luar negeri. Artinya perlindungan hanya akan diberikan bagi pengetahuan tradisional yang telah terdokumentasi. 20
Proses  dokumentasi  ini  menjadi  sebuah  alternatif  yang  cukup signifikan.  Apabila  Indonesia  hendak  menerapkan  sistem  ini,  maka pelaksanaannya  akan  sangat  bergantung  kepada  efektivitas  dari dokumentasi  yang  bersangkutan.  Mekanisme  yang  dapat  ditetapkan antara  lain  melalui  proses  registrasi  dari  dokumentasi  yang  telah dilakukan ke Kantor HKI (Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual). Namun yang perlu diketahui adalah bahwa dokumentasi itu bukanlah cara untuk  memperoleh  hak  atas  pengetahuan  tradisional  melainkan  sebuah upaya  untuk  mempermudah  pembuktian  bahwa  pengetahuan  tradisional tertentu adalah milik masyarakat tertentu. 21
Dokumentasi  yang  dimaksud  di  atas  adalah  dalam  rangka pelestarian warisan budaya ( preservation of cultural heritage ) masyarakat lokal yang hidup dan berkembang secara alamiah, yang bisa membuktikan bahwa suatu warisan budaya tertentu memang berasal dan menjadi bagian dari  kehidupan  sosial  bangsa  Indonesia.  Dokumentasi  ini  dilakukan berdasarkan  pemahaman  bahwa  ekspresi  budaya  ( folklore )  dan pengetahuan  tradisional  tidak  memerlukan  pendaftaran  karena  hal tersebut adalah sudah menjadi milik umum di Indonesia, oleh karena itu
19 Ibid , hlm. 156.
20 Ibid , hlm. 152.
21 Ibid , hlm. 153.
Maryati Bachtiar
VOLUME 6 NO. 1,  Agustus 2015-Januari 2016                      JURNAL ILMU HUKUM
Negara yang  memegang hak atas karya folklore tersebut. Yang dilakukan pemerintah  mengenai  hal  tersebut  yaitu  dengan  cara  melakukan identifikasi tentang folklore dan pengetahuan tradisional yang terdapat di seluruh  wilayah  Indonesia  dan  kemudian  dimasukan  dalam  data base negara.  Sampai  sejauh  ini  terdapatnya  pihak-pihak  dari  instansi pemerintah yang akan mendaftarkan karya folklore sebagai Hak Cipta, hal tersebut  ditolak  oleh  Ditjen  HKI  mengingat folklore tidak  perlu didaftarkan namun secara otomatis dilindungi oleh negara. 22
Di  samping  itu  juga  bisa  dijadikan  inspirasi  untuk  merancang kegiatan  dokumentasi  dalam  rangka  pelestarian  warisan  budaya. Rintisannya dapat dilakukan oleh Kelompok Kerja (Pokja) yaitu Kelompok Kerja HKI di bidang Pendayagunaan Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Folklore yang dibentuk oleh Menteri Kehakiman RI  dengan  Surat  Keputusan  Menteri  Kehakiman  dan  Hak  Asasi  Manusia RI No : M.54.PR.09.03 Tahun 2002 tanggal 7 Agustus 2002. 23
Anggota  Pokja  ini  terdiri  dari  unsur  Pemerintahan,  Perguruan Tinggi,  dan  Lembaga  Swadaya  Masyarakat,  tugas  utama  kelompok  ini adalah: 24
a. Menginventarisasi  berbagai  dokumentasi  mengenai  sumber  daya genetik  dan  pemanfaatannya,  pengetahuan  tradisional  dan ekspresi folklore yang  telah  merupakan  wilayah  publik  ( public domain ).
b. Mengupayakan  penyebarluasan  dan  pertukaran  informasi  untuk dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas mengenai sumber daya genetik,  pengetahuan  tradisional  dan  ekspresi folklore yang berada di wilayah publik.
c. Memberi  masukan  untuk  penyusunan  rancangan  peraturan perundang-undangan  dan  masukan  tentang  posisi  serta  sikap Indonesia  dalam  berbagai  forum  mengenai  HKI,  khususnya  yang
22 Ibid , hlm. 155.
23 Sophar  Maru  Hutagalung, Hak  Cipta  Kedudukan  dan  Peranannya  di  Dalam Pembangunan , Akademika Pressindo, Jakarta, 1994, hlm. 94.
Maryati Bachtiar
VOLUME 6 NO. 1,  Agustus 2015-Januari 2016                      JURNAL ILMU HUKUM
berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya genetik, pengetahuan tradisional dan ekspresi folklore .
d. Mendukung  kegiatan  penyelesaian  permasalahan  yang  terkait dengan  HKI  mengenai  pemanfaatan  sumber  daya  genetik  dan pembagian keuntungan atas pemanfaatan tersebut secara adil.
Secara  singkat  tugas  tersebut  mencakup  persoalan  dokumentasi, publikasi, legal  drafting ,  dan benefit  sharing .  Implementasinya  di lapangan,  bahwa  Pokja  ini  ikut  membantu  memberikan  pemahaman kepada  masyarakat  tentang  folklore  dan  pengetahuan  tradisional  dan kemudian  membantu  pemerintah  untuk  mengidentifikasi  karya-karya folklore dan pengetahuan tradisional dari seluruh wilayah Indonesia. 25

## E. Penutup
1. Seni  teater  tradisional  randai  Kuantan  Singingi  Riau  merupakan warisan  budaya  yang  masih  eksis  sampai  sekarang.  Oleh  karena  itu dapat dikatakan bahwa seni teater tradisional randai Kuantan Singingi Riau  hampir  tidak  dipengaruhi  oleh  zaman.  Seni  teater  tradisional randai  mempunyai  kedudukan  yang  penting  di  dalam  masyarakat Kuantan Singingi, seni teater tradisional randai Kuantan Singingi Riau sering  ditampilkan  dalam  berbagai  acara,  baik  acara  resmi  seperti perkawinan  maupun  dalam  acara  tidak  resmi,  sehingga  dapat diketahui  bahwa  eksistensi  seni  teater  tradisional  randai  Kuantan Singingi Riau merupakan bagian dari ekspresi budaya (folklore ), hal ini dapat dilihat dari nilai jual dan nilai budayanya yang tinggi.
2. Seni  teater  tradisional  randai  Kuantan  Singingi  Riau  sebagai  ekspresi budaya  tradisional  ( folklore )  yang  tidak  diketahui  siapa  penciptanya, dalam Pasal 10 Ayat (2) UU Hak Cipta Tahun 2002 dijelaskan bahwa atas folklore dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama di  mana  tidak  diketahui  siapa  penciptanya,  maka  Hak  Ciptanya dipegang  oleh  negara.  Namun  dalam  implementasi  di  lapangan,  UU
Maryati Bachtiar
VOLUME 6 NO. 1,  Agustus 2015-Januari 2016                      JURNAL ILMU HUKUM
Hak Cipta belum bisa mengakomodir perlindungan Hak Cipta atas seni teater  tradisional  randai  Kuantan  Singingi  Riau  sebagai  bagian  dari folklore ,  hal  ini  dikarenakan  UU  Hak  Cipta  masih    mempunyai beberapa  kelemahan  bila  hendak  diterapkan  dengan  konsekuen  guna melindungi folklore . Kelemahan pertama, Hak Cipta mempersyaratkan adanya individu pencipta, sementara itu dalam suatu masyarakat lokal, folklore biasanya tidak memiliki pencipta individual. Kedua, rezim Hak Cipta  menyangkut  perlindungan  aspek  komersial  dari  hak  yang bersangkutan  dalam  hitungan  waktu  yang  terbatas  (dapat  dilihat dalam Pasal 29  sampai dengan Pasal 34 UUHC Tahun 2002).  Ketiga,
Hak  Cipta  mempersyaratkan  bentuk  formal  atau fixation ,  sementara itu folklore biasanya  tidak  dalam  bentuk  tertentu  tetapi  biasanya diekspresikan  secara  lisan  dan  diwariskan  dari  generasi  ke  generasi dalam  masyarakat  yang  bersangkutan.  Kondisi  itulah  yang  membuat rezim  Hak  Cipta  sulit  untuk  diterapkan  melindungi folklore .  Oleh karena  itu  diperlukan  pengaturan  secara  khusus  terhadap folklore , yaitu  dengan  dibentuknya  suatu  kerangka  pengaturan  tersendiri mengenai pengetahuan tradisional/ folklore ( sui generis ).

## E. Daftar Pustaka
Adi  Sulistiyono,  2007, Eksistensi  dan  Penyelesaian  Sengketa  Hak  Atas Kekayaan Intelektual , Sebelas Maret Universitas Press, Surakarta.
Ahimsa Putra dan Heddy Sri, 2004, Warisan Budaya Dalam “ Jejak Masa Lalu : Sejuta Warisan Budaya ”, Kunci Ilmu , Yogyakarta.
Bambang  Sunggono,  2001, Metode  Penelitian  Hukum ,  Rajawali  Press, Jakarta.
Budi Agus Riswandi,  2004, Hak Atas  Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum Indonesia , UII Press, Yogyakarta.
_______________,  dan  M.  Syamsudin,  2005, Hak  Kekayaan Intelektual  dan  Budaya  Hukum ,  PT.  Raja  Grafindo  Persada, Jakarta.
Maryati Bachtiar
VOLUME 6 NO. 1,  Agustus 2015-Januari 2016                      JURNAL ILMU HUKUM
Edy  Sedyawati,  2008, KeIndonesiaan  Dalam  Budaya , Buku  2  Dialog Budaya : Nasional dan Etnik Peranan Industri Budaya dan Media Massa  Warisan  Budaya  dan  Pelestarian  Dinamis ,  Wedatama Widya Sastra, Jakarta
_______________, 2007, Budaya Indonesia : Kajian Arkeologi , Seni , dan Sejarah , PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Jica  (Japan  International  Co-Operation  Agency),  2004, Hak  Atas Kekayaan Intelektual, Rajawali Press, Jakarta.
Sentosa Sembiring, 2001, Hak Kekayaan Intelektual di Bidang Hak Cipta, Paten dan Merek , Irama Widya, Bandung.
Sophar Maru Hutagalung, 1994, Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya di Dalam Pembangunan , Akademika Pressindo, Jakarta.
Sudargo Gautama, 2000, Hak Atas Kekayaan Intelektual , PT. Citra Adytia Bakti, Bandung.
Tim Lindsey, Eddy Damian, Simon But H, Tomi Suryo Utomo, 2002, Hak Atas Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar , PT. Citra Adytia Bakti , Bandung.
Musri Nauli, Pengaruh Hindu Dalam Seloko Melayu Di Riau, Jurnal Ilmu Hukum Volume 4 No. 2, Februari -Juli 2014.