Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 2, Desember 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
IMPLEMENTASI PEMBAYARAN NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN DI KABUPATEN KUTAI TIMUR KALIMANTAN TIMUR
Luqman Hariyadi 1 , Darmawati 2 , Salehudin 3
1,2,3 Pascasarjana, UIN Sultan Aji Muhammad Idris, Samarinda, Indonesia luqmanhariyadi3@gmail.com, darmawati2570@gmail.com, akhmadharies12@gmail.com
Naskah diterima: 2 November 2023; revisi: 1 Desember 2023; disetujui: 25 Desember 2023

## Abstract
The purpose of this research is to understand and analyze the implementation of child support payments  post-divorce  in  Kutai  Timur  Regency,  East  Kalimantan  Province.  The  research method used is a field study with a normative-empirical approach. Primary data sources were gathered through interviews with the Chief of the Religious Court in Sangatta, judges, child support claimants, and other relevant parties. The results of this research indicate that child support payments after the dissolution of marriage in the jurisdiction of the Religious Court in Sangatta are still not functioning properly. This is due to the economic incapacity of the fathers and negligence on the part of fathers in providing post-divorce child support.
Keywords: Child support payment; Child support; Divorce
* Alamat korespondensi:
UIN Sultan Aji Muhammad Idris E-mail: luqmanhariyadi3@gmail.com
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 2, Desember 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## I. PENDAHULUAN
Putusnya suatu perkawinan merupakan hal yang wajar karena arti dasar akad nikah adalah ikatan, atau dapat juga dikatakan bahwa perkawinan pada dasarnya adalah akad (Kuzari, 2015). Oleh karena itu  dalam  hal  ini  perkawinan  dapat  bertahan  dan  dapat  pula  putus.  Salah  satu  penyebab  putusnya perkawinan  ialah  melalui  jalan  perceraian.  Dalam  keadaan  yang  tidak  dapat  dihindari,  perceraian diperbolehkan dengan alasan yang dibenarkan berdasarkan ketentuan baik dalam sisi hukum agama maupun hukum negara.
Begitupun dalam syariat Islam, putusnya suatu pernikahan jika telah dijatuhkan talak seorang suami kepada istri. Sebagaimana yang dikutip oleh Ghazaly, Ibnu Qayyim mengatakan bahwa talak adalah hak bagi orang yang sudah menikah karena itu adalah hak untuk menceraikan istrinya (Ghazaly, 2003). Dalam melakukan talak ini, seorang suami tidak membutuhkan kesaksian untuk menggunakan haknya. Bahkan hal tersebut tidak ada riwayat dari Nabi Muhammad dan para sahabat terkait kesaksian atas orang yang menjatuhkan talak.
Mengenai anak sebagai salah satu akibat perceraian adalah pembagian hak asuh anak, baik itu jatuh ke tangan Ibu atau jatuh ke tangan Ayah, atau bisa juga diambil asuh bersama (Harahap, 1989). Pada  hakikatnya,  anak  tidak  dapat  melindungi  dirinya  dari  berbagai  tindakan  yang  menimbulkan kerugian  mental,  fisik,  sosial  di  berbagai  bidang  kehidupannya,  mengingat  keadaannya.  Anak  perlu mendapatkan perlindungan agar tidak mengalami kerugian, baik secara mental, fisik, maupun sosial (Gultom, 2012).
Blackstone (2016), mengakui tiga kewajiban orang tua terhadap anaknya, yaitu pemeliharaan, perlindungan, dan pendidikan. Dalam bahasa modern, anak memiliki hak untuk menerima hal tersebut dari  orang  tua.  Liga  Bangsa-Bangsa  mengadopsi  Deklarasi  Jenewa  tentang  Hak  Anak  (1924),  yang menyatakan hak anak untuk menerima perlakuan guna berkembang secara normal, hak anak yang lapar untuk  diberi  makan,  hak  anak  yang  sakit  untuk  mendapatkan  kesehatan  pengasuhan,  hak  anak terbelakang untuk diberikan pembinaan, hak anak yatim untuk mendapat tempat tinggal, dan hak setiap anak  untuk  dilindungi  dari  eksploitasi.  Selain  hal  tersebut,  seorang  yang  telah  bercerai  juga  wajib memberikan perlindungan berupa nafkah kepada anaknya.
Nafaqa kepada anak juga dikenal sebagai uang yang di utang oleh seorang suami kepada istrinya untuk  memenuhi  kebutuhannya  dan  kebutuhan  rumah  tangganya  (Webb,  2000).    Hukum  Halsbury Inggris Mendefinisikan nafkah berarti pembayaran mingguan atau bulanan yang dapat diperintahkan dengan keputusan perceraian atau pembatalan yang harus dilakukan untuk pemeliharaan dan dukungan istri selama hidup bersama pasangan dan pemeliharaan untuk anak-anak adalah ketentuan yang serupa untuk keuntungan mereka. Osborne J. W dalam (Aziz et al., 2021), mendefinisikan pemeliharaan berarti membelanjakan seseorang yang wajib bagi seseorang untuk mendukungnya secara ekonomi.
Sebagaimana hasil penelitian Ulfa (2020) bahwa perceraian di luar pengadilan tidak sah, sebab lebih  banyak  merugikan  daripada  menguntungkan.  Dampak  yang  dihasilkan  dari  perceraian  diluar pengadilan ini banyak merugikan anak, dimana anak tidak mendapatkan hak sebagaimana mestinya. Anak-anak tersebut menjadi korban karena tidak terpenuhinya hak atas nafkah, pendidikan, kesehatan, hak waris, dan pengabaian kewajiban lain dari orang tua sebagai pembimbing. Begitupun Ahdie (2011), dalam penelitiannya menyatakan bahwa materi pengaturan perlindungan hukum bagi anak yang berada di bawah wilayah hukum PA harus lebih bersifat eksekutif dan kekuatan mengikat, di samping sanksi pidana bagi pelanggar.
Begitupun  juga  dengan  penelitian  Tektona  (2013),  dalam  penelitiannya  mengakui  bahwa pemenuhan hak anak pasca perceraian memiliki kekuatan hukum yang tetap karena anak membutuhkan rumah, pengasuhan, kasih sayang, dan perlindungan. Artinya, keputusan perwalian harus di mintakan di pengadilan oleh pihak yang ditunjuk. Selain itu, Tektona memfokuskan pada hak asuh anak di bawah umur dan berbeda pendapat dengan penelitian sebelumnya dengan kajian pengaruh perceraian terhadap hak  anak.  Berdasarkan  dari  hal  tersebut  penelitian  ini  mengkaji  terkait  implementasi  pembayaran nafkah anak pasca perceraian di Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif  yang  digunakan  untuk  meneliti  terkait implementasi  pembayaran  nafkah  anak  pasca  perceraian  di  Kabupaten  Kutai  Timur  Provinsi Kalimantan Timur. Penelitian yang mengkaji terkait hukum atau regulasi disebut juga sebagai legal
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 2, Desember 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
research (Muhaimin, 2020). Legal research atau penelitian hukum ini digunakan hanya khusus pada penelitian  hukum  (Susanto,  2007).  Penelitian  ini  dalam  pendekatan  penelitian  menggunakan pendekatan  normatif-empiris.  Hal  tersebut  dikarenakan  tujuan  dalam  penelitian  ini  untuk  mengkaji implementasi putusan hukum yang telah ditetapkan terkait pembayaran nafkah anak pasca perceraian di Kabupaten Kutai Timur.
Sumber data dalam penelitian ini ialah data primer melalui wawancara mendalam dengan Ketua Pengadilan Agama Sangatta, Hakim, Penggugat nafkah anak, serta pihak terkait lainnya di Pengadilan Agama  Sangatta.  Adapun  sumber  data  lainnya  dengan  menggunakan  hasil  Putusan  Nomor 1/Pdt.Eks/2020/PA.Sgta  dan  Putusan  Perkara  Nomor  1/Pdt.Eks/2022/PA.Sgta.  Sedangkan  data sekunder dapat diambil dari semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi (Marzuki, 2016).
Hasil  dari  pengumpulan  data  di  lapangan  berdasarkan  topik  penelitian,  kemudian  dilakukan analisis dengan metode Interaktif dengan berbagai langkah-langkah. Langkah-langkah dalam analisis interaktif ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Milles, Huberman dan Saldana dengan tahapan awal berupa  kondensasi  data,  penyajian  data,  dan  menarik  kesimpulan  serta  melakukan  verifikasi  hasil temuan  yang  diteliti.  Metode  kondensasi  data  ini  dilakukan  guna  memilih  data  yang  sesuai  dengan kebutuhan  penelitian  yang  kemudian  disederhanakan,  diringkas,  dikerucutkan  dan  dilaukan pentransformasian data(Miles et al., 2014).

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Allah SWT menitipkan anak kepada orang tua sebagai amanat yang harus dijaga dan dididik dengan penuh tanggung jawab, diberi perhatian dan kasih sayang. Mendidik merupakan kewajiban yang paling utama dari kedua orang tua dan sangat mempengaruhi tumbuh kembang anak hingga dewasa. Kewajiban  mendidik  meliputi  pendidikan  untuk  bekal  hidup  dan  pendidikan  agama  (spiritual)  yang dimulai sedini mungkin (Zuhaili, 2011).
Oleh  karena  itu,  tanggung  jawab  pemenuhan  kebutuhan  (dukungan)  dan  pendidikan  anak sebagian besar dipikul oleh orang tua. Diterima atau tidak tanggung jawab, ditebus dengan sepenuh hati atau tidak, pemenuhan dukungan adalah kodrat yang telah ditentukan oleh Yang Maha Kuasa kepada ayah dan ibu. Mereka tidak dapat menghindari tanggung jawab tersebut karena merupakan amanat dari Allah SWT yang diwajibkan kepada mereka (Sipahutar et al., 2016).  Sebagaimana pemeliharaan anak dalam Islam dijamin dalam ayat-ayat Alquran, hadiths Nabi Muhammad SAW dan ditegaskan dalam Syariah.  Allah  SWT  memerintahkan  seorang  laki-laki  yang  menjadi  ayah  dari  anak-anak  untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya untuk makan, minum dan pakaian mereka secara ma'ruf (atas ayah adalah rezeki ibu dan pakaian mereka menurut apa yang diterima).  Dalam ayat lain, Allah SWT memerintahkan suami dan mantan suami untuk memberikan nafkah kepada istri mereka di masa 'iddah, dan anak-anaknya serta memberikan tempat tinggal yang layak.
Dalam hadiths Hindun, dia mengeluh kepada Nabi Muhammad SAW bahwa suaminya, Abu Sufyan, pelit dengan tidak menafkahi dia dan anak-anaknya. Nabi SAW memberi izin Hindun untuk dia dan putranya untuk mengambil (dalam hal yang ma'rūf ) dari harta suaminya secara cukup ( kifāyah ) untuk mendukung standar hidup mereka. Hal ini berdasarkan hadiths yang tercatat dalam kitab Ṣahīh al-Bukhari dan Muslim di mana Nabi Muhammad SAW bersabda, “ Khuzhī ma yakfīki wa waladaki bi'l ma'rūf ”  yang  berarti  “ ambillah  yang  cukup  untuk  Anda  dan  anak  Anda  dengan  cara  yang  baik ” (’AbdAllāh,  1987;  Al-Naisābūrī,  2012).    Selain  itu,  dalam  khotbah  perpisahan  Nabi  SAW,  Jabir melaporkan bahwa, dalam pesan Nabi pada haji terakhirnya, dia berbicara panjang lebar tentang wanita, yang sebagian menyatakan: “Jika mereka (kamu istri) mematuhi hak Anda, maka mereka memiliki hak untuk  diberi  makan  dan  pakaian  dengan  cara  yang  dapat  diterima  ( ma'rūf )”(Al-Naisābūrī,  2012). Dengan demikian Syariah memberikan pedoman untuk menentukan bahwa pemeliharaan istri dan anak- anak harus didasarkan pada kriteria itu. yang cukup ( kifāyah ) dan baik ( ma'ruf ).
Menurut data yang diperoleh dari putusan Pengadilan Agama Sangatta, diketahui masih banyak ayah-ayah yang tidak memenuhi kewajibannya menafkahi anak sesuai dengan putusan pengadilan, hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Dn (39 tahun) dan Ri (34 tahun) yang tidak pernah mendapatkan nafkah untuk memenuhi kebutuhan anak yang menjadi tanggungan mantan suaminya pasca putusan cerai  dari  Pengadilan  Agama  Sangatta.  Keduanya  melakukan  gugatan  dengan  Nomor 1/Pdt.Eks/2020/PA.Sgta dan Nomor 1/Pdt.Eks/2022/PA.Sgta.
Tidak terpenuhinya nafkah anak pasca perceraian merupakan salah satu bentuk penyimpangan
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 2, Desember 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
sosial.  Padahal,  perceraian  hanya  memutus  hubungan  hukum  antara  suami  istri,  hanya  hak  dan kewajiban  antara  suami  istri  yang  dihilangkan.  Sedangkan  hak  dan  kewajiban  anak  tetap  menjadi tanggung jawab kedua orang tua (ayah dan ibu) seperti sebelum terjadi perceraian. Ketika ayah tidak menunaikan  tanggung  jawabnya,  maka  fungsi  lembaga  keluarga  tidak  berjalan  dengan  baik.  Tidak berfungsinya  lembaga  keluarga  tentunya  akan  mempengaruhi  tatanan  sosial  masyarakat  karena keluarga merupakan bagian terkecil dari masyarakat.
Pentingnya  pembayaran  nafkah  anak  tidak  bisa  diabaikan.  Ini  merupakan  wujud  tanggung jawab orang tua terhadap anak-anak mereka, bahkan setelah pernikahan berakhir. Melalui pembayaran nafkah anak, anak-anak dapat tetap memiliki akses yang stabil dan konsisten terhadap fasilitas-fasilitas penting seperti makanan, pakaian, tempat tinggal yang layak, pendidikan yang memadai, dan perawatan kesehatan.
Kewajiban ayah mencari nafkah diatur dalam UU Perkawinan yang kemudian diperkuat dengan Kompilasi Hukum Islam. Menurut UU Perkawinan dalam Pasal 45 ayat (1) dan (2) disebutkan bahwa setiap  orang  tua  wajib  memelihara  dan  mendidik  anaknya  dengan  sebaik-baiknya.  Kemudian, kewajiban orang tua berlaku sampai anak menikah (menikah) atau akan berdiri sendiri. Kewajiban ini tetap berlaku meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Demikian juga menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf a disebutkan bahwa apabila terjadi perceraian maka akibat hukumnya bagi  seorang  ayah,  salah  satunya  adalah  setiap  harga hadhanah dan  pembayaran  nafkah  menjadi tanggung jawab ayah sesuai dengan kemampuannya, minimal sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun) (Wijayanti, 2010).
Hukum  Islam  menetapkan  bahwa  seorang  ayah  wajib  memberikan  nafkah  kepada  anak- anaknya. Besarnya santunan yang diberikan dapat disesuaikan dengan kemampuan sang ayah, sehingga jika  sang  ayah  dengan  sengaja  melalaikan  kewajiban  memberikan  santunan  padahal  dalam  keadaan mampu,  maka  perbuatan  tersebut  adalah  perbuatan  zalim  dan  haram.  Dalam  norma  hukum  Islam, perbuatan  melawan  hukum  atau  yang  dilarang  oleh  hukum  Islam  adalah  perbuatan  yang  dapat dikenakan  hukuman  dan  siksaan,  sebagaimana  pendapat  Wahbah  al-Zuhaili  menjelaskan  bahwa perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang harus ditinggalkan dan berakibat pada celaan dan siksaan di dunia. akhirat dan iqab (sanksi) bagi pelakunya di dunia (Azizi, 2020).
Permasalahan  hukum  yang  terjadi  dalam  pemenuhan  nafkah  anak  pasca  perceraian  adalah adanya  kesenjangan  antara  harapan  (ideal)  dan  kenyataan  (fakta),  antara  rumusan  nilai  normatif (standar)  dan  implementasi  di  lapangan  (empiris),  antara  das  sollen  (teori)  atau  das  sein  (yang diharapkan dalam praktik di lapangan). Secara tegas hukum Islam dan hukum positif telah mengatur kewajiban menafkahi anak dengan baik, dan kewajiban ini tidak hilang meskipun terjadi perceraian. Data penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara harapan (ideal) dan kenyataan di lapangan. Realitas  yang  terjadi  adalah  sebagian  besar  anak  korban  perceraian  tidak  mendapatkan  hak  yang seharusnya.
Hal tersebut dibuktikan dengan data penelitian yang diperoleh, bahwa masih terdapat anak yang orang tuanya bercerai yang haknya untuk mendapatkan nafkah dari ayahnya tidak terpenuhi. Sedangkan sebagian anak lainnya mendapatkan santunan tetapi tidak teratur dan jumlah yang diberikan tidak sesuai karena jauh di bawah jumlah yang telah ditetapkan hakim dalam putusan. Biaya menghidupi anak pasca perceraian sangat diperlukan untuk menjamin kelangsungan hidup seorang anak hingga dewasa. Untuk itu,  seorang  ayah  harus  memahaminya  tanpa  beban  dan  tekanan,  karena  semua  itu  bisa  menjadi konsekuensi logis dari adanya hubungan status perkawinan dan hubungan kekerabatan.
Tidak terbayarkannya nafkah anak pasca perceraian yang ada di Kabupaten Sangatta dari hasil penelitian dikarenakan faktor ekonomi dari pihak ayah. Selain faktor ekonomi ada pula bentuk kelalaian yang  di  lakukan  dan  lepad  dari  tanggung  jawab  sebagai  ayah.  Tentunya  hal  ini  yang  menjadi permasalahan tidak terbayarkannya nafkah anak. Sebagaimana hal tersebut dikemukakan oleh Dn dan Ri sebagai pemohon gugatan nafkah anak di Pengadilan Agama Sangatta.
Pengaturan mengenai hak nafkah anak setelah perceraian juga termasuk dalam ruang lingkup hukum keluarga Islam dan masih dalam hukum keluarga perdata. Hukum keluarga Islam tidak memiliki kekuatan  paksaan  yang  tegas,  seperti  dalam  ranah  hukum  pidana.  Tidak  adanya  sanksi  yang  tegas menjadi salah satu penyebab rendahnya kepatuhan ayah dalam memenuhi kewajiban memenuhi nafkah anak  pasca  perceraian.  Namun,  negara  Indonesia  sendiri  sudah  memiliki  perangkat  hukum  dan peraturan  dalam  hal  perlindungan  anak.  Perundang-undangan  ini  secara  khusus  menjelaskan  bahwa perbuatan  melalaikan  kewajiban  memenuhi  nafkah  anak  dikategorikan  sebagai  perbuatan
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 2, Desember 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
menelantarkan anak.
Pasal  49  ayat  1  UU  Perkawinan  mengatur  bahwa  seseorang  dapat  dikenakan  sanksi  berupa pencabutan hak asuh terhadap anaknya, jika ia lalai dalam memenuhi kewajibannya atau berlaku tidak baik terhadap anaknya. Oleh karena itu, orang yang melalaikan tanggung jawab memelihara anak juga termasuk  dalam  kategori  yang  dapat  dicabut  hak  asuh  anaknya.  Sanksi  serupa  juga  tertuang  dalam Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1979  tentang  Kesejahteraan  Anak  yang  menjelaskan  bahwa pencabutan hak orang tua sebagai orang tua dari anak balita sering diberikan jika orang tua terbukti tidak menjalankan tanggung jawabnya sehingga mengakibatkan terhambat nya tumbuh kembang anak. dan pengembangan. Pasal 10 ayat (1) undang-undang ini mengatur bahwa dalam hal perwalian dicabut, seorang atau badan hukum diangkat sebagai wali anak dari orang tuanya.
Kegagalan  pemenuhan  nafkah  anak  setelah  perceraian  dapat  dikategorikan  sebagai  tindakan penelantaran anak. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana tertuang  dalam  Pasal  13  huruf  c  menyebutkan  bahwa  perbuatan  menelantarkan  anak  adalah  dengan sengaja  melalaikan  kewajiban  untuk  memelihara,  memelihara,  dan  mengasuh  anak  sebagaimana mestinya. Undang-undang ini memberikan kewajiban dan tanggung jawab kepada orang tua dalam hal mengasuh, merawat, mendidik dan melindungi anak, memberikan pendidikan yang layak agar anak dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan minat dan bakatnya, menanamkan nilai-nilai budi pekerti dan memberikan pendidikan budi pekerti. Karena orang tua merupakan pihak yang sering berinteraksi, bertemu dan dekat dengan anak, sehingga secara langsung dapat membimbing tumbuh kembang fisik dan psikis nya (UU No. 35 Tahun 2014).
Ancaman sanksi pidana terhadap penelantaran anak diatur dalam Pasal 77 b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yaitu pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) (Azizi, 2020).  Sanksi pidana ini dapat dijatuhkan kepada ayah yang tidak memenuhi kewajibannya mengenai nafkah anak pasca perceraian karena nafkah merupakan faktor penting dalam memberikan dan menjamin anak memperoleh hak-hak tersebut. Demikian pula yang tertuang dalam Pasal 4 sampai dengan 18 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Hak Asasi Manusia, mengatur tentang hak anak. Kemudian tertuang dalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.
Berbagai peraturan perundang-undangan bagi ayah yang tidak menunaikan kewajiban nafkah anaknya telah diatur secara jelas, namun hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa sampai saat ini sanksi tersebut tidak pernah diterapkan kepada ayah yang tidak menunaikan kewajiban hak nafkah anak  setelahnya.  perceraian.  Dengan  demikian,  dapat  dikatakan  bahwa  pengaturan  terkait  dengan dukungan dan perlindungan anak belum dilaksanakan secara efektif, meskipun ancaman hukuman telah diatur dengan undang-undang. Muchsin menjelaskan, jika proses perdata tidak dapat menyelesaikan masalah pemenuhan hak formyl anak setelah putusan cerai, maka dapat menempuh jalur hukum pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait perlindungan anak (Muchsin, 2010).
Masalah  pelaksanaan  kewajiban  nafkah  anak  oleh  ayah  tetap  harus  diselesaikan  dengan pendekatan kekeluargaan. Faktor komunikasi antara ayah, ibu, dan keluarga menjadi hal utama dalam penyelesaian kasus ini. Peran keluarga terutama dari pihak ayah dalam meningkatkan kesadaran untuk menunaikan kewajiban pasca perceraian dapat berupa pemberian nasihat dan pengetahuan tentang ilmu agama. Ayah harus menyadari bahwa pelaksanaan pemenuhan dukungan anak tidak hanya terletak pada pemenuhan kebutuhan materi saja, tetapi juga pemenuhan kebutuhan immaterial seperti kasih sayang, perhatian, dan pendidikan dari ayah yang sangat penting dalam pembentukan karakter anak.
Hukum Islam dan hukum positif mengatur bahwa meskipun ikatan perkawinan antara suami dan  istri  telah  putus  (terjadi  perceraian),  mereka  tetap  mempunyai  kewajiban  untuk  mengasuh  dan memberikan pendidikan kepada anak yang lahir dalam ikatan perkawinan tersebut. Meskipun putusan pengadilan menetapkan hak hadhanah (pengasuhan anak) pada ibu dan ayah sebagai tanggung jawab utama pemenuhan nafkah anak, tidak berarti pihak lain (ibu) lepas dari tanggung jawab pemeliharaan (UU No. 35 Tahun 2014). Dasar hukum hadhanah tertuang dalam surat at-Tahrim ayat 6. Dimana ayat tersebut  mengartikan  bahwa  dakwah  dan  pendidikan  dimulai  dari  keluarga,  meskipun  secara redaksional yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah laki-laki (ayah), namun makna dari ayat tersebut adalah  bahwa  ayah  dan  ibu  bertanggung  jawab  terhadap  anaknya.  Idealnya  ayah  dan  ibu  mampu menciptakan hubungan keluarga yang berlandaskan hukum agama dan dinaungi oleh hubungan yang baik.
Jangka waktu pemberian nafkah hadhanah anak tidak diatur secara rinci dalam Al-Qur'an dan
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 2, Desember 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
hadits, oleh karena itu para ulama melakukan ijtihad untuk menentukan jangka waktu pemberian nafkah kepada  anak.  Menurut  pendapat  Mazhab  Hanafi,  anak  laki-laki  berhak  mendapat  nafkah/ hadhanah sampai  anak  dapat  mengurus  dirinya  sendiri  dan  dapat  memenuhi  kebutuhannya  sendiri,  sedangkan perempuan berhak mendapat nafkah/ hadhanah sampai baligh atau telah periode menstruasi pertama mereka. Tamyiz dan kemampuan mandiri menjadi dasar pemberian dukungan di sekolah ini.
Ketentuan  mengenai  bentuk-bentuk  nafkah  dalam  hukum  positif  terdapat  dalam  UU Perkawinan  yang  tertuang  dalam  Pasal  34  ayat  (2)  yang  mengatur  bahwa  suami  wajib  memelihara pasangannya (istri) dan menyediakan segala kebutuhan hidup keluarga sesuai dengan kemampuannya. Sedangkan  Kompilasi  Hukum  Islam  tertuang  dalam  Pasal  80  ayat  empat  (4)  yang  merinci  bentuk- bentuk nafkah anak yang harus dipenuhi oleh ayah adalah kiswah, perumahan, biaya pengobatan, biaya pengobatan dan biaya pendidikan anak (Tim Redaksi, 2012).
Sebagaimana hal tersebut diatur pada ayat 1 pasal 34 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, baik nafkah istri maupun anak ditanggung nafkahnya oleh suami atau ayah dari si anak. Dalam ayat 3 pasal 34,  menyatakan  bahwa  “jika  suami  atau  istri  melalaikan  kewajibannya  masing-masing,  maka  dapat mengajukan gugatan ke pengadilan”. Pada ayat 1 dan 2 pasal 45 menyatakan, “maka orang tua si anak berkewajiban memeliharanya, memberikan pendidikan dengan sebaiknya dan juga kedua ibu ayahnya berkewajiban dalam pasal ini sampai anak tersebut kawin atau menikah atau mandiri, meskipun kedua orang tunya sudah bercerai”.
Pasca  perceraian  hak  anak  diatur  dalam  pasal  41  UU  Perkawinan  Tahun  1974,  adanya perceraian  antara  kedua  orang  tuanya,  maka  suami  atau  ayah  dari  anak-anak  tetap  berkewajiban memberikan nafkah anak. Juga sudah dipertegas dalam Pasal 105 huruf (c) KHI, sesungguhnya dana dari biaya yang timbul dari pemeliharaan anak dibebankan kepada ayah si anak. Namun demikian dalam Pasal  41  huruf  (b)  Undang-Undang  Perkawinan  telah  menjelaskan,  jika  ayah  si  anak  kenyataannya belum bisa memenuhi hak anak tersebut, maka pengadilan bisa memutuskan bahwa ibunya ikut serta dalam mengeluarkan biaya tersebut. Kemudian untuk hak nafkah anak, pada huruf d pasal 149 KHI sudah diterangkan, bila pernikahan sudah terputus disebabkan talak cerai, maka seorang mantan suami berkewajiban: d). Mengeluarkan biaya pemeliharaan atau pengasuhan ( hadhanah ) untuk anaknya yang masih  belum  dewasa  yaitu  belum  berumur  dua  puluh  satu  tahun.  Hak  anak  setelah  perceraian mendapatkan  pemeliharaan,  susuan,  perawatan  (KHI  Pasal  105  huruf  b  dan  c),  pendidikan  dan pembiayaan.
Pada  Pasal  45  dinyatakan  bahwa:  1).  Orang  tua  mempunyai  kewajiban  memelihara  dan memberikan pendidikan kepada anak dengan pendidikan yang baik. 2). Maksud dari ayat (1) hak ini berlaku hingga usia anak dewasa atau menikah atau mandiri, hal ini tetap berlaku kendatipun kedua orang tuanya sudah bercerai. Kewajiban ayah memberikan nafkah dilegalkan dalam hukum normative Indonesia melalui UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 kemudian dikuatkan dengan KHI atau kompilasi hukum Islam. Apalagi dengan adanya UU perlindungan anak Nomor 23 Tahun 2002 jo UU Nomor 35 Tahun  2014  dan  UU  Nomor  4  Tahun  1979  tentang  kesejahteraan  anak.  UU  Perkawinan  1974  ayah berkewajiban memberikan nafkah anak walaupun kedua orang tuanya sudah bercerai. Menurut Pasal 3 Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  jo  UU  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perlindungan  Anak menyatakan bahwa,
“ Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan,  serta  mendapat  perlindungan  dari  kekerasan  dan  diskriminasi,  demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera ”.
Pembahasan  mengenai  tanggung  jawab  orang  tua  setelah  perceraian  juga  disebutkan  dalam Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21  tahun”.  Pengertian hadhanah menurut  Pasal  1  huruf  (g)  Kompilasi  Hukum  Islam  adalah “Pemeliharaan  anak,  yaitu  kegiatan  mengasuh,  memelihara  dan  mendidik  anak  hingga  dewasa  atau mampu berdiri sendiri”. Hal lain yang melekat pada anak, termasuk kewajiban orang tua bagi anak juga termuat dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 4 menyebutkan bahwa “Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai  dengan  harkat  dan  martabat  kemanusiaan,  serta  mendapat  perlindungan  dari  kekerasan  dan diskriminasi. Mengenai tanggung jawab orang tua juga disebutkan dalam Pasal 9 Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak yang menyatakan bahwa “Orang tua adalah yang pertama-
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 2, Desember 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
tama  bertanggung  jawab  atas  terwujudnya  kesejahteraan  anak  baik  secara  rohani,  jasmani  maupun social”.
Dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  Pasal  105  Huruf  c  yang  menyatakan  bahwa  “Dalam  hal terjadinya perceraian biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya”. Berdasar hal tersebut ayah wajib memberikan  biaya  nafkah  kepada  anaknya  setiap  bulan,  dan  demi  kepentingan  si  anak  maka  kedua orang tua wajib memberikan asuhan sebaik-baiknya. Pasal 105 KHI menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum mummayiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak Ibunya, pemeliharaan anak yang sudah dewasa diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya,  dan  biaya  pemeliharaan  ditanggung  oleh  ayahnya  sebagaimana  yang dikatakan(Maswandi, 2017).
Membicarakan  tentang  perlindungan  anak  yang  berkaitan  dengan  hukum  di  Indonesia,  juga dapat  dilihat  pada  Undang  –  Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perlindungan  Anak  yang sebelumnya adalah Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002. Perlindungan anak tersebut adalah segala kegiatan  untuk  menjamin  dan  melindungi  anak  dan  hak  –  haknya  agar  dapat  hidup,  tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sedangkan khusus untuk penelantaran anak termuat  pada  Pasal  76A  Undang  –  Undang  Perlindungan  anak  mengatakan  bahwa  “Setiap  orang dilarang memperlakukan anak secara diskriminatif yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materiel maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya”. Dan pada Pasal 76B yang mengatakan bahwa  “Setiap  orang  dilarang  menempatkan,  membiarkan,  melibatkan,  menyuruh  melibatkan  anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran”.
Dalam konteks ini, penggugat dapat mengajukan gugatan atau rekonvensi untuk meminta hak nafkah  anak  dari  suami  yang  telah  bercerai.  Selain  mengajukan  gugatan/rekonvensi  untuk  meminta nafkah,  penggugat  juga  memiliki  hak  untuk  mengajukan  permohonan  penetapan  sita  terhadap  harta milik suami. Hal ini dimungkinkan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) No. 5 Tahun 2021.
SEMA  No.  5  Tahun  2021  memberikan  arahan  bagi  pengadilan  untuk  memberlakukan permohonan sita terhadap harta milik Penggugat/Tergugat (dalam kasus ini, suami) sebagai jaminan atas gugatan pembayaran nafkah anak diajukan bersama-sama gugatan/rekonvesi nafkah anak secara rinci baik dalam posita dan petitum. Jadi dengan adanya permohonan sita tersebut istri mendapatkan jaminan atas nafkah anak yang dituntut dan diputuskan oleh Majelis Hakim, dengan permohonan sita tersebut dapat menjangkau lebih jauh lagi kepada barang-barang milik suami yang dapat diajukan sita untuk menjamin terpenuhinya nafkah anak.
Melihat Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 di atas mengemukakan panduan terkait pemenuhan asas kepentingan terbaik bagi anak dan pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Fokus utama dari surat edaran ini adalah terkait pembebanan nafkah anak dalam konteks perceraian atau situasi di mana orang tua terpisah.
Dengan  mengacu  pada  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  Nomor  5  tahun  2021  di  atas,  maka setiap  istri  dapat  melakukan  permohonan  penetapan  sita  terhadap  harta  suami  sebagai  jaminan pemenuhan  nafkah  anak  bersama-sama  gugatan  nafkah  anak  secara  rinci  dalam  posita  dan  petitum gugatan.  Hal ini merupakan langkah yang tepat ditempuh apabila pihak suami tidak membayarkan kewajiban sebagai seorang ayah untuk memenuhi nafkah anak pasca perceraian.  Akan tetapi peneliti melihat perlu adanya ketetapan hukum yang dapat menjadi landasan yang kuat secara konstitusi dalam menghadapi kasus pembayaran nafkah anak pasca perceraian.
Dalam mengakhiri pembahasan ini, perlu diingat bahwa pembayaran nafkah anak bukan hanya sekadar kewajiban hukum, tetapi juga sebuah tanggung jawab moral. Anak-anak adalah individu yang paling  rentan  dalam  proses  perceraian,  dan  oleh  karena  itu,  memastikan  bahwa  mereka  terus mendapatkan perhatian, cinta, dan dukungan yang layak adalah tugas bersama orang tua, terlepas dari kondisi hubungan mereka. Kerjasama, empati, dan kesediaan untuk bekerja sama adalah kunci untuk memastikan bahwa anak-anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, bahagia, dan sehat. Ketika konflik tak terhindarkan, mengambil langkah-langkah hukum yang benar dengan bantuan pengacara keluarga atau ahli hukum adalah cara yang bijak untuk menyelesaikan perselisihan dan memastikan perlindungan terbaik bagi anak-anak. Semoga setiap anak dapat tetap menjadi prioritas utama dalam
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 2, Desember 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
proses perceraian, dan bahwa mereka dapat terus merasa dicintai dan dihargai oleh kedua orang tua mereka.

## IV.  KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  terkait  implementasi  pembayaran  nafkah  anak pasca  perceraian  di  Kabupaten  Kutai  Timur  Provinsi  Kalimantan  Timur  dapat  disimpulkan  bahwa pembayaran nafkah anak pasca perceraian oleh pihak mantan suami di Wilayah Hukum Pengadilan Agama  Sangatta  masih  belum  berjalan  dengan  baik.  Hal  ini  dapat  diketahui  dari  dua  perkara permohonan eksekusi pembayaran nafkah anak akibat perceraian yang dilakukan di pengadilan agama Sangatta.  Hasil  lain  dari  putusan  gugatan  tidak  sampai  pada  tingkat  eksekusi,  sebagaimana  yang terdapat pada putusan dengan Nomor 1/Pdt.Eks/2020/PA.Sgta dan Nomor 1/Pdt.Eks/2022/PA.Sgta. hal yang menyebabkan tidak terbayarkannya nafkah anak disebabkan kelalaian dari pihak ayah dan ketidak mampuan dari sisi ekonomi.

## REFERENSI
AbdAllāh, M. bin I. al-B. A. (1987). Ṣaḥīḥ al-Bukhārī: al-Jami‘ al-Sahih al-Mukhtasar (3 Vol. 5). Dar Ibn Katsir.
Ahdie,  U.  (2011). Perlindungan  Hukum  Untuk  Anak  Pasca  Perceraian  di  Pengadilan  Agama . Universitas Brawijaya Malang.
Al-Naisābūrī, M. bin Ḥajjāj A. al-Ḥussain al-Q. (2012). Ṣaḥīḥ Muslim (Vol. 2). Dar Ihya al-Turath al- ’Arabi.
Aziz,  N.  A.,  Abdullah,  R.,  Ibrahim,  I.,  &  Raof,  N.  A.  (2021).  DUTY  OF  PATERNAL  FAMILY MEMBERS IN THE MAINTENANCE OF CHILDREN ACCORDING TO SECTION 73(2) OF ISLAMIC FAMILY LAW (SELANGOR) ENACTMENT 2003. IIUM Law Journal , 29 ((S1)), 111–134. https://doi.org/10.31436/IIUMLJ.V29I(S1).638
Azizi,  A.  Q.  A.  (2020).  Sanksi  Pengabaian  Hak  Alimentasi  Anak:  Perspektif  Fiqh  dan  Perundang- Undangan Indonesia. Iqtisad Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia , 7 (1), 1–22. https://doi.org/10.31942/iq.v7i1.3455
Blackstone, W. (2016). Commentaries on the Laws of England: Book II: Of the Rights of Things (I). Oxford University Press.
Ghazaly, A. R. (2003). Fiqh Munakahat . Kencana. Gultom, M. (2012). Perlindungan Hukum Anak dan Perempuan . Refika Aditama. Harahap, M. Y. (1989). Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama . Sinar Grafika. Kuzari, A. (2015). Nikah Sebagai Perikatan . Rajawali Press. Marzuki, P. M. (2016). Penelitian Hukum Edisi Revisi . Pranada Media Grup.
Maswandi, M. (2017). HAK ASUH ANAK YANG BELUM DEWASA SETELAH PERCERAIAN.
JPPUMA:  Jurnal  Ilmu  Pemerintahan  dan  Sosial  Politik  Universitas  Medan  Area , 5 (1),  21. https://doi.org/10.31289/JPPUMA.V5I1.1143
Miles,  M.  B.,  Huberman,  A.  M.,  &  Saldana,  J.  (2014). Qualitative  Data  Analysis:  A  Methods Sourcebook (3th Editio). SAGE Publications, Inc.
Muchsin. (2010). Perlindungan Hukum terhadap Anak Pasca Perceraian Orang Tua. Varia Peradilan: Majalah Hukum, Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) .
https://lib.atmajaya.ac.id/default.aspx?tabID=61&src=a&id=207859
Muhaimin. (2020). Metode Penelitian Hukum . Mataram University Press.
Sipahutar, A. (Anjani), Kamello, T. (Tan), Runtung, R. (Runtung), & Barus, U. M. (Utary). (2016). Tanggung  Jawab  Orang  Tua  Terhadap  Nafkah  Anak  Pasca  Putusan  Perceraian  Bagi  Warga Negara  Indonesia  Yang  Beragama  Islam. USU  Law  Journal , 4 (1),  152–167. https://www.neliti.com/id/publications/14305/
Susanto, F. S. (2007). Penelitian Hukum . CV. Ganda.
Tektona,  R.  I.  (2013).  KEPASTIAN  HUKUM  TERHADAP  PERLINDUNGAN  HAK  ANAK KORBAN PERCERAIAN. Muwazah , 4 (1). https://doi.org/10.28918/muwazah.v4i1.148 Tim Redaksi. (2012). Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam . Citra Umbara.
Ulfa,  M.  (2020). TINJAUAN  HUKUM  ISLAM  TENTANG  PERCERAIAN  DI  LUAR  PENGADILAN
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 2, Desember 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
DAN IMPLIKASINYA TERHADAP HAK-HAK ANAK (Studi di Pekon Ulok Mukti, Kecamatan Ngambur, Kabupaten Pesisir Barat) . http://repository.radenintan.ac.id/ Webb, G. (2000). Windows  of  Faith:  Muslim  Women  Scholar  Activists  in  North  America .  Syracuse University Press.
Wijayanti, R. (2010). Hak-hak Anak . Sinar Pustaka. Zuhaili, W. (2011). Fiqih Islam Wa Adillatuhu (A. H. Al-Katani (ed.)). Gema Insani Press.