## PERAN DAN FUNGSI PARTAI POLITIK ISLAM SEBAGAI RUMAH ASPIRASI MASYARAKAT (Studi Kasus di DPW PPP Jatim)

## Nurul Azizah
Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Ibrahimy Situbondo, Jawa Timur HP. 0877557 55338, email: messages-noreply@linkedin.com
Abstrak
Tulisan  ini  mengulas  peran  dan  fungsi  dari  partai  politik  Islam;  sebagai penyerap  aspirasi  masyarakat  dengan  studi  kasus  di  DPW  PPP  Jatim. Adapun Rumusan masalah secara spesifik adalah; (1) Bagaimanakah Dewan Pimpinan  Wilayah  Partai  Persatuan  Pembangunan  (DPW  PPP)  Propinsi Jawa  Timur  mengimplementasikan  Undang-Undang    No.  2/2008  tentang Partai Politik dalam mengaktualisasikan fungsinya sebagai sarana penyalur aspirasi  masyarakat.  (2)  Bagaimanakah  pola  komunikasi  politik  dalam penjaringan aspirasi masyarakat yang dilakukan Dewan Pimpinan Wilayah Partai  Persatuan  Pembangunan  (  DPW  PPP  )  Propinsi  Jawa  Timur. Perspektif kajiannya adalah sosial politik. Penelitian ini dilakukan di Dewan Pimpinan  Wilayah  Partai  Persatuan  Pembangunan  Propinsi  Jawa  Timur. Data  dikumpulkan  dengan  cara  wawancara  mendalam  dan  dianalisis menggunakan  model  fenomenologi.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan:  (1) Implementasi Undang-undang No.02 Tahun 2008 tentang Partai Politik telah dilakukan  secara  baik  oleh  Dewan  Pimpinan  Wilayah  Partai  Persatuan Pembangunan  Propinsi  Jawa  Timur  dalam  mengaktualisasikan  fungsinya sebagai  penyalur  aspirasi  masyarakat.  (2)  Komunikasi  politik  Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan sebagai penyalur aspirasi masyarakat sebagian besar telah dilakukan oleh para wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jawa Timur. Tiga fungsi yang tersebut adalah;  fungsi  legeslatif,  fungsi  controling/  pengawasan,  dan  fungsi budgeting/  anggaran  telah  dilaksanakan  oleh  para  anggota  DPRD  Jatim dari Fraksi Persatuan Pembangunan.

## Abstract
This  paper  reviews  the role and function of Islamic political  parties; as absorbent aspirations  of  the  community with  a  case  study in East  Java branch of the PPP. The specific formulation of the problem are; (1) How does the Regional Leadership Council of Partai Persatuan Pembangunan (DPW PPP)  of East  Java implements Act No. 2/2008 on  Political  Parties in actualizing its  function as a  means  of channeling the  aspirations  of the community. (2) How  does the  pattern  of political communication in  the aspirations of  local  communities Regional  Leadership Council  of Partai Persatuan  Pembangunan (PPP) of  East  Java  Province.  Perspective  of  the study is socio-political perspective. This research was conducted at Regional Leadership Council  of Partai  Persatuan  Pembangunan of  East  Java
Province. Data were  collected by  in-depth interviews and analyzed using phenomenological model. The  results  showed: (1) Implementation  of Act No.  02/2008  on Political  Parties has  been done either by the Regional Leadership Council of Partai Persatuan Pembangunan of East Java Province in  actualizing its  function as  the  voice  of  the  community.  Political communication in Regional  Leadership Council of Partai  Persatuan Pembangunan of East Java Province as the voice of the community has been largely carried out by the representatives in the East Java parliament. Three functions are; legeslatif function, function controling/supervision, and budgeting functions has  been carried  out by  members  of  the East  Java Parliament of the Partai Persatuan Pembangunan.
Kata Kunci partai politik Islam, Partai Persatuan Pembangunan, aspirasi masyarakat
Pendahuluan Komunikasi  politik  bagi  sebuah organisasi partai politik utamanya bagi partai  politik  baru,  karena  pada prakteknya komunikasi politik diperlukan  bagi  kepentingan  partai politik  itu  sendiri.  Terutama  dalam memperkenalkan  profil  organisasi, tokoh-tokoh  partai  yang  berpengaruh, visi  dan  misi  partai  serta  berbagai program-program  unggulan  partai. Komunikasi  politik  merupakan  salah satu  kunci  keberhasilan  bagi  partai dalam  perannya  sebagai  lembaga artikulasi organisasi politik masyarakat,  dimana  melalui  partai inilah  masyarakat  diharapkan  menjadi jembatan  dialogis,  penyalur  aspirasi rakyat,  gagasan,  sertakeinginannya untuk  kemudian  dituangkan  menjadi program partai.
Tidak  sebatas  itu  saja,  semua aktifitas  organisasi  partai  politik  yang berproses  melalui  partai  tersebut selanjutnya  diformulasikan  menjadi usulan kebijakan partai yang diperjuangkan  kepada  pemerintahan
untuk ditindak lanjuti menjadi kebijakan  masyarakat  (  Public  Policy  ). Dengan  kata  lain  semua  kepentingan masyarakat  disalurkan  melalui  partai politik. Oleh  karena  itu,  komunikasi politik  yang dilakukan  oleh  organisasi politik  tidk  lebih  adalah  untuk kepentingan  untuk  mensosialisasikan program-program partai, dimana partai politik dapat mengaktualisasikan fungsinya  sebagai  penyalur  aspirasi masyarakat  yang  selanjutnya  hendak diperjuangkan menjadi kebijakan pemerintah  yang  dampaknya  bisa dirasakan  untuk  kepentingan  rakyat dan kebutuhan rakyat.
Masalah  yang  di  bahas  dalam artikel  ini  adalah  (i)  Bagaimanakah Dewan
Pimpinan Wilayah Partai Persatuan  Pembangunan  (  DPW  PPP) Propinsi Jawa Timur mengimplementasikan  Undang-Undang No.2  Tahun  2008  tentang  Partai  Politik dalam  mengaktualisasikan  fungsinya sebagai sarana penyalur aspirasi masyarakat.  (ii)  Bagaimanakah  pola
komunikasi  politik  dalam  penjaringan aspirasi  masyarakat  yang  dilakukan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan  Pembangunan  (  DPW  PPP  ) Propinsi Jawa Timur.
Tinjauan Pustaka Menurut Nugraha Riant D 1 , secara umum kebijakan public adalah keputusan atau tindakan yang berpengaruh  terhadap  atau  mengarah tindakan  individu  dalam  kelompok masyarakat.  Riant  membagi  kebijakan public  ini  menjadi  dua.  Pertama, regulative  verus  deregulatif;  atau restriktif versus non-restriktif, merupakan  kebijakan  yang  menetapkan hal-hal  yang  dibatasi  dan  hal-hal  yang dibebaskandari pembatasan-pembatasan.
Kedua, alokatif versus distributive/  resdistributif,  kebijakan  ini berkenaan  dengan  anggaran  atau keuangan  publik.  Richard  A.  Musgrave dan  Peggi  B  menjelaskan  bahwa  fungsi dari  kebijakan  public  adalah  fungsi alokasi  yang  bertujuan  mengalokasikan barang-barang public ( public goods ) dan mekanisme alokasi barabg dan jasa yang tidak  bisa  dilakukan  melaui  mekanisme pasar, fungsi distributive yang berkenaan dengan pemerataan kesejahteraan termasuk  didalamnya  perpajakan,  fungsi stabilisasi  yang  berkenaan  dengan  peran penyeimbang  dari  kegiatan  alokasi  dan distribusi  tersebut  dan  fungsi  koordinasi anggaran  yang  berkenaan  dengan koordinasi  anggaran  secara  horizontal dan vertical.
Pendekatan yang digunakan dalam menganalisis implementasi kebijakan  tentang  konservasi  energi adalah  teori  yang  dikemukakan  oleh
1 Nugraha, Riant D. 2003. “ Kebijakan Publik ”. Elexmedia.Jakarta
George  C.  Edwards  III.  Dimana implementasi dapat dimulai dari kondisi abstrak  dan  sebuah  pertanyaan  tentang apakah  syarat  agar  implementasi kebijakan dapat berhasil, menurut George C. Edwards III 2 ada empat variabel dalam kebijakan  publik  yaitu  Komunikasi ( Communications ), Sumber Daya ( resources ),  sikap  ( dispositions  atau attitudes ) dan struktur birokrasi ( bureucratic structure ). Pengertian  komunikasi  politik Gabriel  Almond  dalam  Blake  dan haroldsen  adalah  salah  satu  fungsi  yang selalu  ada  dalam  setiap  system  politik sehingga terbuka kemungkinan bagi para ilmuan politik memperbandingkan berbagai  system  politik  dengan  latar belakang budaya yang berbeda. Komunikasi  politik  adalah  suatu penyampaian  pesan  politik  yang  secara sengaja  dilakukan  oleh  komunikator kepada  komunikan  dengan  tujuan membuat komunikan berprilaku tertentu. Dijelaskan lebih jauh oleh Winddlesham,3 bahwa,  sebelum  suatu  pesan  politik dapat dikonstruksikan untuk disampaikan  kepada  komunikan  dengan tujuan  mempengaruhinya,  disitu  harus terdapat keputusan politik yang dirumuskan berdasarkan berbagai pertimbangan.
Salah  satu  fungsi  partai  politik sebagaimana tertuang dalam Bab V pasal 7 ayat C UU No. 2 Th 2008 tentang Partai Politik.adalah  sebagai  sarana  penyerap, penghimpun  dan  penyalur  aspirasi masyarakat  secara  konstitusional  dalam merumuskan  dan  menetapkan  kebijakan
2 Edwards III, George C, Implementing Publik Policy. 1980 Congresinal, Quartely press
3 Windelesham, Lord.1972.” What Is Political Communication ”, dalam K.J. McGarry (Ed). Mass Communication, Linnet Books & Cive Bingley.
Negara.  Dengan  demikian  dapat  di simpulkan bahwa partai politik merupakan  aktor  dominan  dalam  proses pengambilan  kebijakan  Negara  atau pemerintah.

## Bahan dan Cara Kerja
Penelitian ini merupakan penelitian  kualitatif  dengan  model pendekatan  fenomenologi.  Penelitian fenomenologi mencoba menjelaskan atau mengungkap  makna  konsep  atau fenomena pengalaman yang didasari oleh kesadaran  yang  terjadi  pada  beberapa individu.  Penelitian  ini  merupakan penelitian  kualitatif  dengan  model eksploratif.  Penelitian  ini  bermaksud mengeksplorasikan tentang fungsi penyalur  aspirasi  dan  peran  komunikasi politik  Dewan  Pimpinan  Wilayah  Partai Persatuan  Pembangunan  Propinsi  Jawa Timur. Penelitian  ini  dilakukan  dalam situasi  yang  alami,  sehingga  tidak  ada batasan dalam memaknai atau memahami  fenomena  yang  dikaji. Menurut Creswell , 4
Pendekatan fenomenologi  menunda  semua  penilaian tentang  sikap  yang  alami  sampai ditemukan dasar tertentu. Penundaan ini biasa  disebut  epoche  (jangka  waktu). Konsep epoche adalah  membedakan wilayah  data  ( subjek )  dengan  interpretasi peneliti.  Konsep  epoche  menjadi  pusat dimana peneliti menyusun dan mengelompokkan  dugaan  awal  tentang fenomena  untuk  mengerti  tentang  apa yang dikatakan oleh responden.
Meminjam pendapat Anselm Strauss  dan  Juliet  Corbin 5 peneliti  ada
4 Creswell, J. W. 1998. Qualitatif Inquiry and Research Design. Sage Publications,         IncCalifornia.hal.54.
5 Anselm  Strauss  ialah  seorang  guru  besar sosiologi  di  Jurusan  ilmu  sosial  dan  perilaku, pada  Universitas  California,  San  Francisco.
beberapa  alasan  mengapa  peneliti memilih  penelitian  kualitatif. Pertama, sesungguhnya  apa  yang  dimaksud penelitian  kualitatif  itu  adalah  peneliti maksudkan sebagai jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui  prosedur  statistik  atau  bentuk hitungan lainnya. 6 Mengingat studi yang peneliti  lakukan  di  sini  adalah menyangkut  kepemimpinan    yang dikembangkan  oleh    priyayi/  kyai  yang menjadi  aktor  dalam  demokrasi  politik lokal.  Maka, memilih  riset  kualitatif bersandar  pada  kebijaksanaan  yang secara informal mengembangkannya dari pengalaman peneliti sendiri. 7 Penelitian  ini  dilakukan  dalam kurun  waktu  3  Bulan  sejak  Novermber 2011  hingga  Februari  2012,  berlokasi  di Dewan Pimpinan
Wilayah Partai Persatuan  Pembangunan  Propinsi  Jawa Timur,  yang  berkantor  di  Jalan Kendang Sari No. 36 Surabaya.
Subyek Penelitian dalam penelitian ini adalah DPW PPP Propinsi jawa Timur .  Yang  beralamat  di  JL.  Kendang  Sari No.36  Surabaya  Jawa  Timur.  tentang bagaimana  komunikasi  Politik  serta peran  dan  fungsinya  sebagai  rumah aspirasi masyarakat di Jawa Timur.
Data yang  diambil  melalui  indept Interview (wawancara secara mendalam), data  dokumen,  hasil  observasi  dan pengamatan  peneliti.    Yang  menjadi
Sedangkan Juliet Corbin adalah anggota peneliti di  juranan  Ilmu  sosial  dan  perilaku  pada Universitas California, San Francisco.
6 Anselm  Strauss  dan  Juliet  Corbin, Dasar-dasar Penelitian Kualitatif: Tatalangkah dan Teknik-teknik Teoritisasi  Data, Terj.  Muhammad  Sodiq  dan Imam  Muttaqin  (Jogjakarta:  Pustaka  Pelajar, 2003), hal. 4
7 William  Lawrence  Neuman, Social  Research Methode: Qualitative and Quantitative approaches , (London: Allyn & Bacon, 1999), Fourth Edition, hal. 123
Informan  kunci  dalam  penelitian  ini adalah  (i)  Ketua  DPW  PPP  Jawa  Timur, Drs. H.M. Musyaffa’ Noer, MSi. MM dan Sekretaris DPW , H. Moh. Hasan Asy’ari, SH, Wakil Ketua DPW, KH. Mujib Imron, Ketua Fraksi PPP DPRD I Jawa Timur Hj. Munjidah  Wahab,  BA  serta  beberapa sumber lainnya.
Dalam  hal  ini  peneliti  membatasi informan secara purpose sampai memperoleh data dan informan yang bisa di pertanggung jawabkan, komprehensif, tepat  dan  akurat.  (ii)  Peristiwa  atau situasi  yang  terjadi  atau  pernah  terjadi yang  erat  kaitannya  dengan  penelitian tentang  peran  komunikasi  politik  dalam aktualisasi  fungsi  penyalur  aspirasi masyarakat di DPW PPP Jatim.
Informasi  yang  didapat  dari informan  akan  sangat  membantu  dalam mengoptimalisasi  keragaman  informasi yang  akan  di  kumpulkan  dari  para informan.  Informasi  mengenai  sesuatu yang  bersifat  pribadi  sebagaimana  lataar belakang  kehidupan  sebelum  mereka menjadi  kepala  daerah  atau  elit  politik, latar belakang keluarganya dan beberapa aktivitas  yang  tidak  tampak  dalam keseharian,  maka  kelompok  informan inilah yang akan membantu mendapatkan  informasi.  Untuk  lebih jelasnya lihat tabel di bawah ini:
Tabel.1.1 Informan Penelitian No
. Nama Jabatan Pendidika n 1. Drs. H.M. Musyaff a’  Noer, Ketua DPW PPP Jawa
S2
MSi. MM Timur, 2. H.  Moh. Hasan Asy’ari,
SH
Sekretari s DPW S1 3. KH. Mujib Imron
Wakil Ketua DPW, Aliyah 4. Hj.
Munjida h Wahab, BA Ketua Fraksi PPP DPRD  I Jawa Timur Sarjana Muda
Sumber:  informan  yang  diwawancarai oleh  peneliti  sejak    November  2011 hingga  Februari 2012

## Metode Pengumpulan Data
Sebagaimana dikutip dari Norman K.  Denzin  and  Yvonna  S.  Lincoln . 8 ada beberapa  metode  dalam  pengumpulan data  yang  dilakukan  dalam  didalam penelitian  kualitatif,  yaitu; Pertama , Wawancara  merupakan  alat  re-cheking atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan  yang  diperoleh  sebelumnya. Teknik  wawancara  yang  digunakan dalam  penelitian  kualitatif  adalah wawancara mendalam (in-depth interview ) adalah  proses  memperoleh  keterangan untuk  tujuan  penelitian  dengan  tanya jawab  sambil  bertatap  muka  antara pewawancara  dengan  informanatau orang  yang  diwawancarai  dengan  atau tanpa  menggunakan  pedoman  ( guide ) wawancara,  dimana  pewawancara  dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama.
8 Lihat, Norman K. Denzin and Yvonna S. Lincoln, Handbook  of  Qualitative  Research (London:  Sage Publication, 2000), Edisi ke-9.
Beberapa  hal  perlu  diperhatikan, seorang  peneliti  saat  mewawancarai responden  adalah  intonasi  suara, kecepatan berbicara, sensifitas pertanyaan,  kontak  mata,  dan  kepekaan nonverbal.  Dalam  mencari  informan, peneliti melakukan dua jenis wawancara, yaitu  autoanamnesa  (wawancara  yang dilakukan dengan subyek atau responden). Beberapa tips saat melakukan  wawancara  adalah  mulai dengan  pertanyaan  yang  mudah,  mulai dengan informasi fakta, hindari pertanyaan  yang  multiliple,  jangan menanyakan  pertanyaan  pribadi  selama building  report,  ulang  kembali  jawaban untuk  klarifikasi,  kesan  positif,  dan kontrol emosi negatif.
Kedua ,    Observasi. Beberapa informasi  yang  diperoleh  dari  hasil observasi  adalah  ruang  (tempat),  pelaku kegiatan,  objek  perbuatan,  kejadian  atau peristiwa,  waktu  dan  perasaan.  Alasan peneliti  melakukan  observasi  adalah untuk  menyajikan  gambaran  relistik pelaku  atau  kejadian,  untuk  menjawab pertanyaan,  untuk  membantu  mengerti perilaku  manusia,  dan  untuk  evaluasi yaitu  melakukan  pengukuran  terhadap aspek  tertentu,  melakukan  umpan  balik terhadap pengukuran tersebut.
Ketiga ,  Dokumen.  Sejumlah  besar fakta  dan  data  tersimpan  dalam  bahan yang  berbentuk  dokumentasi.  Sebagian besar  data  yang  tersedia  adalah berbentuk  surat-surat,  catatan  harian, cenderamata,  laporan,  artefak,  foto  dan sebagainya.  Sifat  utama  data  ini  tidak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi  peluang  kepada  peneliti  untuk mengetahui  hal-hal  yang  pernah  terjadi diwaktu  silam.  Secara  detail  bahan dokumenter  terbagi  beberapa  macam, yaitu  otobiografi,  surat-surat  pribadi, buku  atau  cacatan  harian,  memorial
kliping,  dokumen  pemerintah  atau swasta,  data  diserver dan  flashdisk,  data tersimpan diwebsite, dan lain-lain.
Hasil Penelitian Partai  Persatuan  Pembagunan (PPP)  didirikan  tanggal  5  Januari  1973, sebagai  hasil  fusi  politik  empat  partai Islam,  Partai  Nadhlatul  Ulama,  Partai Muslimin  Indonesia  (Parmusi),  Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) dan Partai Islam
Perti. PPP  didirikan  oleh  lima  deklarator  yang merupakan pimpinan empat Partai Islam peserta  Pemilu  1971  dan  seorang  ketua kelompok  persatuan  pembangunan, semacam  fraksi  empat  partai  Islam  di DPR. 9 Hingga  saat  ini,  PPP  telah dipimpin oleh 1 Dewan Presidium dan 5 orang  ketua,  yakni  :  (1).  KH.  Idham Chalid  (Presiden  Partai/NU),  Wakil Presiden  Partai  :  Mohamad  Syafaat Mintaredja (Parmusi), Thayeb Mohammad  Gobel  (PSII),  Rusli  Halil (Perti),  Masykur  (Kelompok  Persatuan Pembangunan/Fraksi di DPR) (1973). (2). H.M.S.  Mintaredja  (1973-1978).  (3).  H. Djailani  Naro  (1978-1989).  (4).  H.  Ismail Hassan  Metareum  (1989-1998).  (5).
Hamzah Haz (1998-2007). (6). Suryadharma Ali (2007-2014). 10
PPP  sudah  mengikuti  sebanyak enam  kali  sejak  tahun  1977  sampai pemilu dipercepat tahun 1999 [1] dengan hasil yang fluktuatif, turun naik.Berdasarkan sejarah perjuangan dan jati  diri  di  atas,  maka  visi  PPP  adalah
9 Materi Muktamar VII PPP .2011. 3-7 Juli di Bandung 10 Sumber dari Sejarah DPP PPP 2012, dan data di olah.
"Terwujudnya masyarakat yang bertaqwa kepada Allah SWT dan negara Indonesia yang  adil,  makmur,  sejahtera,  bermoral, demokratis,  tegaknya  supremasi  hukum, penghormatan  terhadap  Hak  Asasi Manusia (HAM), serta menjunjung tinggi harkat-martabat kemanusiaan dan keadilan  sosial yang  berlandaskan kepada nilai-nilai keislaman.
Dewan  Pimpinan  Wilayah  Partai Persatuan  Pembangunan  Propinsi  Jawa Timur 11 berkantor di Jl. Kendang Sari No. 36 Surabaya, pada masa bakti 2011 – 2015 di  bawah  kepemimpinan  Drs.  H. Musyaffa’    Noer,  sekretaris  H.  Hasan Asy’ari,  SH  dan  beberapa  pengurus harian  lainnya  surat  keputusan  (SK). Dewan
Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Jatim membawahi  tiga  puluh  delapan  (38) Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan  Pembangunan  Kabupaten/ Kota seluruh Jawa Timur. Prinsip
keterwakilan dan kesetaraan  antar  daerah  adalah  hal  yang penting  dalam  mengimplementasikan system  partai  karena  berkaitan  erat dengan efektivitas dari system pemerintahan.  Implementasi  dari  teknis tersebut  di  Jawa  Timur  terbagi  menjadi sebelas ( XI ) daerah pemilihan. Sejak  bergulirnya  masa  reformasi Partai Persatuan
Pembangunan mengalami  tren  penurunan  suara  yang sangat  signifikan  baik  secara  nasional maupun
regional. Kini muncul pertanyaan  apakah  ini  adalah  gambaran parpol Islam dengan gaya dan pemikiran yang  lama  tidak  menarik  lagi  bagi masyarakat.
11 Materi Musyawarah Wilayah  Partai Persatuan Pembangunan Jawa Timur. Surabaya.2011, Asrama haji Sukolilo tgl 7 Februari
Periode kebangkitan Partai Persatuan  pembangunan  yang  di  muli sejak  1999  belum  menampakkan  tanda- tanda  yang  menggembirakan.  Ditengah- tengah  pergumulan  multi  parti,  dan terpaan  fragmentasi  politik  umat.  Partai persatuan Pembangunan meraih 58 kursi di  DPRRI  atau  setara  10,17  %  suara. Dengan  pekikan  “PPP  Bangkit”  pada pemilu  2009  kembali  di  uji  kesabaran karena kursi di DPR menurun tinggal 38 kursi  atau  setara  5,33%  suara  nasional  . bahkan  di  beberapa  daerah  Partai Persatuan  pembangunan  tidak  bisa mengirimkan wakilnya di DPRD.
Begitu  halnya  di  Jawa  Timur, Partai Persatuan Pembangunan mengalami penurunan suara yang sangat drastis.  Di  buktikan  wakil  partai  yang duduk  di  DPRD  Jatim  hanya  berjumlah empat  orang/  empat  kursi,  berbeda dengan    pemilu  legislative  2004 – 2009 PPP  Jatim  mendapatkan  delapan  kursi dari sepuluh daerah pemilihan. Jadi suara partai menguap hingga 50 % . Empat  daerah  pemilihan  yang mendapatkan  kursi  adalah,  daerah pemilihan  VIII  meliputi  kab.  Jombang, Mojokerto    munjidah  Wahab,  Dapil  II Probolinggo  dan  Pasuruan  Mahdi,  Dapil X Pulau Madura Hasan Asy’ari, Dapil III Situbondo,  Banyuwangi  dan  Bondowoso M. Ibrahim Adib.
Agar  memperoreh  suara  yang maksimal di pemilu 2014 DPW PPP Jatim telah  mengadakan  musyawarah  kerja Wilayah  sekurang-kurangnya  sekali dalam  setahun,  dengan  mengundang seluruh  pengurus  DPW  dan  Dewan Pimpinan Cabang  PPP  se- Jatim. Membahas  dan  merumuskan    secara tepat  guna,  terukur,  mencapai  sasaran dan  mendapatkan  hasil  yang  maksimal perlu di lakukan kegiatan ; pemetaan dan analisis,  kelemahan  dan  kekuatan  PPP,
pemetaan  potensi  kekuatan-kelemahan competitor, partai-partai  lain,  segmentasi konstituen,  daerah  pemilihan,  dan pemilihan  issue-isue  strategis  baik nasional maupun regional. Implementasi  akan  berjalan  efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan  dipahami  oleh  masing-masing pengurus  harian  di  lingkungan  Dewan Pimpinan  Wilayah  Partai  Persatuan Pembangunan Jawa Timur yang bertanggungjawab  dalam  pencapaian tujuan kebijakan partai. Kejelasan ukuran dan  tujuan  kebijakan  dengan  demikian perlu  dikomunikasikan  secara  tepat antara  pengurus  partai  dan anggota legislative  sebagai  kepanjangan  tangan dari partai. Konsistensi atau keseragaman dari  ukuran  dasar  dan  tujuan  perlu dikomunikasikan  sehingga  para  anggota fraksi Persatuan Pembangunan mengetahui secara tepat ukuran maupun tujuan  kebijakan  Partai.  Komunikasi dalam  partai  politik  merupakan  suatu proses  yang  amat  kompleks  dan  rumit. Ada sebagian pengurus bisa menahannya hanya  untuk  kepentingan  tertentu,  atau menyebar-luaskannya.  Seperti  yang  di jelaskan  Hasan Asy’ari , 12 ”Saya  di  partai  sudah  dua  puluh tahun,  jadi  mengerti  bagaimana antar  pengurus  saling  menjegal hanya  untu  kepentingan  pribadi, tidak jarang hanya untuk mengambil  keputusan  di  lakukan voting, saking
kerasnya persaingan.
Di  samping  itu  sumber  informasi yang  berbeda  juga  akan  melahirkan interpretasi  yang  berbeda  pula.  Agar
12 Hasil Wawancara dengan Hasan Asy’ari Sekretaris PPP Jatim di Kantor Fraksi PPP DPRD Jatim, tgl. 12-3-2012.
implementasi  berjalan  efektif,  siapa  yang bertanggungjawab  melaksanakan  sebuah keputusan  harus  mengetahui  apakah pengurus  harian  dapat  melakukannya. Sesungguhnya  implementasi  kebijakan harus diterima oleh semua pengurus dan harus  mengerti  secara  jelas  dan  akurat mengenai  maksud  dan  tujuan  kebijakan partai dan target yang akan di capai. Jika para pengurus harian pembuat kebijakan telah  melihat  ketidakjelasan  spesifikasi kebijakan  sebenarnya  mereka  tidak mengerti  apa  sesunguhnya  yang  akan diarahkan.  Seluruh  pengurus  harian pengambil kebijakan bingung dengan apa yang akan mereka lakukan sehingga jika dipaksakan  tidak  akan  mendapatkan hasil  yang  optimal.  Tidak  cukupnya komunikasi  kepada  para  pimpinan  dan pengurus  harian  DPW  PPP  Jawa  Timur secara serius mempengaruhi implementasi kebijakan di internal partai.
Resoureces (Sumber  Daya)  Tidak menjadi  masalah  bagaimana  jelas  dan konsisten  implementasi  program  dan bagaimana akuratnya komunikasi dikirim.  Jika  fungsionaris  partai  yang bertanggungjawab  untuk  melaksanakan program  kekurangan  sumberdaya  dalam melakukan tugasnya. Komponen sumberdaya  ini  meliputi  jumlah  staf, keahlian  dari  para  pelaksana,  informasi yang  relevan  dan  cukup  untuk mengimplementasikan  kebijakan  dan pemenuhan sumber-sumber terkait dalam  pelaksanaan  program,  adanya kewenangan  yang  menjamin  bahwa program  dapat  diarahkan  kepada sebagaimana  yamg  diharapkan,  serta adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan program  seperti  dana  dan  sarana prasarana.
Sumberdaya  manusia  yang  tidak memadahi  (jumlah  dan  kemampuan)
berakibat  tidak  dapat  dilaksanakannya program secara sempurna karena mereka tidak  bisa  melakukan  pengawasan dengan  baik.  Jika  jumlah  staf  pelaksana kebijakan  terbatas  maka  hal  yang  harus dilakukan meningkatkan skill kemampuan  para  pelaksana  untuk melakukan  program.  Untuk  itu  perlu adanya  manajemen  SDM  yang  baik  agar dapat  meningkatkan  kinerja  program. Sebagimana  dijelaskan  oleh  ketua  PPP Jatim Musyaffa’’ 13 ”Program  kerja  dari  partai persatuan  pembangunan  yang dihasilkan,  target  yang  akan  di capai  sebenarnya  sudah  jelas  dan bagus, cuman sekarang masalahnya  terletak  pada  kinerja pengurus  dan  sumber  daya manusia  yang  di  miliki,  sehingga tidak  jarang  apa  yang  akan  di capai  menjadi  gagal  atau  tidk sesuai dengan yang direncanakan.
Ketidakmampuan pelaksana program ini disebabkan karena kebijakan konservasi  energi  merupakan  hal  yang baru  bagi  mereka  dimana  dalam melaksanakan program ini membutuhkan kemampuan yang khusus, paling  tidak  mereka  harus  menguasai teknik-teknik kelistrikan. Informasi merupakan  sumberdaya  penting  bagi pelaksanaan kebijakan.
Ada  dua  bentuk  informasi  yaitu informasi  mengenahi  bagaimana  cara menyelesaikan  kebijakan  program  serta bagi  pelaksana  harus  mengetahui tindakan  apa  yang  harus  dilakukan  dan informasi  tentang  data  pendukung kepetuhan  kepada  peraturan  pemerintah
13 hasil wawancara peneliti dengan ketua DPW PPP Jatim di Kantor PPP Jl. Kendang Sari 36 Surabaya, Tgl. 13-3-2012
dan
undang-undang.
Kenyataan dilapangan  bahwa  tingkat  pusat  tidak tahu  kebutuhan  yang  diperlukan  para pelaksana dilapangan. Kekurangan informasi/ pengetahuan  bagaimana melaksanakan kebijakan memiliki konsekuensi  langsung  seperti  pelaksana tidak  bertanggungjawab,  atau  pelaksana tidak  ada  di  tempat  kerja  sehingga menimbulkan  inefisien.  Imple-mentasi kebijakan  membutuhkan  kepatuhan organisasi  dan  individu  terhadap peraturan pemerintah yang ada. Sumber  daya  lain  yang  juga penting  adalah  kewenangan  untuk menentukan bagaimana program dilakukan, kewenangan untuk membelanjakan/mengatur keuangan, baik  penyediaan  uang,  pengadaan  staf, maupun pengadaan supervisor. Fasilitas  yang  diperlukan  untuk melaksanakan  kebijakan/program  harus terpenuhi seperti   kantor, peralatan, serta dana yang mencukupi. Tanpa fasilitas ini mustahil program dapat berjalan.
Dispositions/Attitudes
(Disposisi dan  Sikap  Pelaksana).  Salah  satu  faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan di Partai Persatuan Pembangunan Propinsi adalah sikap fungsionaris partai atau pengurus . Jika  pengurus  partai  setuju  dengan bagian-bagian  isi  dari  kebijakan  maka mereka  akan  melaksanakan  dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses  implementasi  akan  mengalami banyak masalah.
Ada  tiga  bentuk  sikap/respon pengurus terhadap kebijakan 14 ; kesadaran  pelaksana,  petunjuk/arahan pelaksana  untuk  merespon  program
14 Mas  Roro  Lilik  Ekowati,  Perencanaan.  2005. Implementasi & Evaluasi Kebijakan atau Program. Surakarta. Pustaka cakra SOLO
kearah  penerimaan  atau  penolakan,  dan intensitas  dari  respon  tersebut.  Para pelaksana  mungkin  memahami  maksud dan  sasaran  program  namun  seringkali mengalami kegagalan dalam melaksanakan  program  secara  tepat karena mereka menolak tujuan yang ada di dalamnya  sehingga  secara  sembunyi mengalihkan dan menghindari implementasi  program.  Di samping  itu dukungan  para  pejabat  pelaksana  sangat dibutuhkan  dalam  mencapai  sasaran program.  Situasi    ini  di  benarkan  oleh Musyaffa’, 15
”Adakalanya memang ada
pengurus yang  tidak  setuju terhadap kebijakan atau keputusan partai,  karena  suaranya  minoritas, maka  dia  menggalang  berbagai kekuatan  baik  secara  structural dan  cultural.  Misalnya  membuat surat  penolakan  terhadap  DPP dengan  melampirkan  beberapa tanda tangan dari pengurus,  tokoh masyarakat atau konstituen. Inilah dinamika  yang  ada  di  partai, memang terlalu banyak kepentingan.
Dukungan  dari  pimpinan  sangat mempengaruhi  pelaksanaan  program dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien.  Wujud  dari  dukungan  pimpinan ini  adalah  Menempatkan  kebijakan menjadi  prioritas  program,  penempatan pelaksana  dengan  orang-orang  yang mendukung  program,  memperhatikan keseimbangan daerah, agama, suku, jenis kelamin dan karakteristik demografi yang lain.  Disamping  itu  penyediaan  dana yang  cukup  guna  memberikan  insentif bagi  para  pelaksana  program  agar
15 Hasil  Wawancara  Peneliti  dengan  Ketua  DPW PPP Jatim, pada tgl 13-3-2012. di Surabaya.
mereka  mendukung  dan  bekerja  secara total  dalam  melaksanakan  kebijakan/ program. Bureucratic  Structure (Sturktur Birokrasi  ).  Membahas  badan  pelaksana suatu  kebijakan,  tidak  dapat  dilepaskan dari struktur  birokrasi. Struktur birokrasi adalah  karakteristik,  norma-norma,  dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif  yang  mempunyai  hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang  mereka  miliki  dalam  menjalankan kebijakan.  Van  Horn  dan  Van  Meter menunjukkan  beberapa  unsur  yang mungkin  berpengaruh  terhadap  suatu organisasi dalam implementasi kebijakan, yaitu: 16 (i)  Kompetensi  dan  ukuran  staf suatu  badan;  (ii)  Tingkat  pengawasan hirarkhis  terhadap  keputusan-keputusan sub  unit  dan  proses  proses  dalam  badan pelaksana;(iii)  Sumber-sumber  politik suatu  organisasi  (misalnya  dukungan  di antara anggota  legislative dan eksekutif); (iv)Vitalitas  suatu  organisasi;  (v)  Tingkat komunikasi  “terbuka”,  yaitu  jaringan kerja  komunikasi  horizontal  maupun vertical  secara  bebas  serta  tingkat kebebasan  yang  secara  relatif  tinggi dalam  komunikasi  dengan  individu- individu  di  luar  organisasi;  (vi)  Kaitan formal dan informal suatu badan dengan badan pembuat keputusan atau Pelaksana keputusan. Bila  sumberdaya  cukup  untuk melaksanakan  suatu  kebijakan  dan  para pengurus  di  Dewan  Pimpinan  Partai Persatuan Pembangunan mengetahui apa
16 Lihat Solichin Abdul Wahab,1991. Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta. Bumi Aksara
yang  harus  dilakukan  ,  implementasi masih  gagal  apabila  struktur  birokrasi yang  ada  menghalangi  koordinasi  yang diperlukan dalam melaksanakan kebijakan.  Seperti  pemaparan  yang  di katakan oleh Munjidah Wahab, ”Percuma
saja menerapkan AD/ART  baru  hasil  muktamar kemarin  tentang  penggemukan pengurus,  utusan  dari  perwakilan daerah atau dapil, kalau orangnya tidak  bisa  aktif  dan  bekerja, biarpun  sedikit  tapi  kita  bisa kerjasama  dan  kompak,  tidak  ada saling  menjatuhkan.  Kondisi  ini sudah  berbeda  dengan  beberapa tahun yang lalu. Kebijakan  yang  komplek  membu- tuhkan  kerjasama  banyak  orang,  serta pemborosan
sumberdaya akan mempengaruhi
hasil implementasi. Perubahan yang dilakukan tentunya akan mempengaruhi  individu  dan  secara umum akan mempengaruhi sistem dalam birokrasi. Aktualisasi    Fungsi    Komunikasi Politik  DPW  PPP  Jatim  Sebagai  Sarana Penyalur  Aspirasi  Masyarakat.  Dalam fungsinya  sebagai  penyalur  aspirasi masyarakat,  Dewan  Pimpinan  Wilayah Partai  Persatuan  Pembangunan  Prop. Jatim,  dimana  Fraksi    Persatuan Pembangunan  mempunyai  fungsi  yang sama  dengan  anggota  lainnya.  Fungsi tersebut  antara  lain  :  fungsi  legeslasi, fungsi  pengawasan/  controlling,  dan fungsi penganngaran / budgeting. Mengartikulasikan  fungsi  sebagai penyalur  aspirasi  masyarakat  tersebut, dalam  hal  ini  peneliti  hanya  mengambil beberapa  bentu  program  kerja  sebagai saran  penjaringan  dan  penyalur  aspirasi. Peningkatan peran serta partisipasi DPW PPP  Prop.  Jatim  baik  secara  internal maupun  eksternal  denga  ntujuan
meningkatkan daya tawar Partai Persatuan  Pembangunan  melalui  peran nyata  organisasi  di  tengah-tengah masyarakat.  (i)  Peningkatan  jalinan komunikasi  dan  koordinasi  dengan instansi  pemerintah/  lembaga-lembaga lain  seperti;  Organisasi  kemasyarakatan,
Organisasi politik, Organisasi kepemudaan, Lembaga
Swadaya masyarakat,  pondok  pesantren  dan Muspida  Prop.  Jawa  Timur  yang memiliki  keterkaitan  dengan  program dan kebijakan organisasi Partai Persatuan Pembangunan.  (ii)  Peningkatan  jalinan komunikasi  dan  koordinasi  internal organisasi  baik  secara  vertical  maupun horizontal.  (iii)  Meningkatkan  jalinan komunikasi  dan  kerjasama  dengan Pimpinan  Ranting,  Pimpinan  Anak Cabang,  dan  Dewan  Pimpinan  Cabang (iv)  Mengupayakan  jalinan  kemitraan dengan  instansi  terkait  dalam  program khusus.
Ada  beberapa  contoh  kasus bagaimana
Partai Persatuan Pembangunan  propinsi  Jawa  Timur, mendengar , menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, misalnya;  (i)  Kunjungan  Anggota  DPRD ke Luar
Negeri, Sebagaimana pemberitaan  media  massa  terhadap kegiatan  dan  kinerja  anggota  legislative yang  sudah  semakin  tidak  proporsional, menjadikan hamper seluruh kegiatan dan kunjungan  kerja  anggota  Dewan  le  luar negeri  menjadi  sorotan  kalangan  pers. Pemberitaan  yang  berlebihan  akan semakin membuat terpuruknya citra DPR di masyarakat.
Untuk  menghindari  timbulnya persepsi  masyarakat  yang  negative terhadap anggota Dewan dan menghindari  penilaian  konstituen  yang negative terhadap fraksi Partai Persatuan Pembangunan  Jawa  Timur,  pimpinan
fraksi  dan  DPW  PPP  Jatim,  telah mengambil  kebijakan  yang  menetapkan pelarangan  bagi  anggota  Fraksi  PPP untuk  melakukan  kunjungan  ke  luar negeri. Apabila terdapat keinginan anggota  yang  bersangkutan  dan  atau kebijakan  alat  kelengkapan  Dewan dengan  alasan  tertentu  untuk  tetap melaksanakan kunjungan  kerja  ke  luar negeri,  kepada  anggota  fraksi  PPP  yang bersangkutan  dapat  mengajukan  ijin tertulis  kepada  Ketua  Dewan  Pimpinan Wilayah  Partai  Persatuan  Pembangunan Propinsi  Jawa  Timur.  (ii)  Mengenai Aliran Ahmadiyah, menurut Fraksi Partai Persatuan  Pembangunan  memberikan sikap  terhadap  keberadaan  aliran Ahmadiyah,  setelah  menerima  masukan dari berbagai pihak, baik secara structural partai  maupun  menggali  langsung  dari masyarakat.  Akhirnya  FPPP  Jatim melalui berbagai kesempatan telah secara tegas
menyatakan “Bubarkan Ahmadiyah” karena dinilai telah melanggar  Surat  Keputusan  Bersama (SKB)  tiga  Menteri  yakni  tetap menyebarkan ajaran-ajarannya dan secara prinsip  telah  melakukan  penodaan agama.(iii) Penyelenggaraan Ibadah Haji. Hal  lain  yang  tidak  kalah penting menjadi  isu  dan  pembahasa  di  internal Partai  Persatuan  Pembangunan  adalah penyelenggaraan Ibadah Haji yang dalam pelaksanaan  tahun  2010  telah  mampu menjawab  berbagai  persoalan  yang timbul dan mengalami banyak kemajuan di  bandingkan  dengan  tahun-tahun sebelumnya.
Banyak kalangan mengakui adanya  kemajuan  yang  di  capai  dalam pelaksanaan  pelayanan  ibadah  haji tersebut  baik  dari  segi  layanan, transportasi, akomodasi maupun konsumsi.  Jumlah  jama’ah  haji  yang
dapat menempati pemondokan di Ring I di  Mekkah  tak  kurang  mencapai  sekitar 70%, dan pada penyelengaraan haji tahun 2011 juga telah meningkat menjadi sekitar 85 % .
Pola Komunikasi Politik DPW PPP Jatim Dalam Mengelola Aspirasi Masyarakat  Yang  Telah  Terjaring . Di dalam  menjalankan  penjaringan  aspirasi, DPW PPP Jatim,  menggunakan tiga pola komunikasi  politik,  yaitu  Top  Dwon Model,  Bottom  Up  Model  dan  pola Konvergensi  ( combination  model ).  Lebih jelasnya  di  uraikan  sebagai  berikut: (i) Pola Top Dwon. Pola  komunikasi politik ini  dilakukan  oleh  DPW  PPP  dengan langsung  mengambil  policy  tanpa  harus dikonfirmasikan kepada konstituen terlebih  dahulu.  Artinya  DPW  PPP melalui rapat harian pengurus melakukan  tindakan  langsung  terkait dengan  sebuah  policy. Atau  bisa  dikenal dengan istilah kebijakan / policy dari atas ke  bawah.  Artinya  dri  DPW  di intruksikan  ke  DPAC,  Ranting  dan konstituen partai.
Beberapa  kebijakan  yang  di  ambil langsung  oleh  DPW  PPP  Jatim  adalah terkait  dengan  penentuan  system  dan manajemen  parti,  termasuk  juga  dalam hal  penataan  penyaluran  fungsi  aspirasi masyarakat.
Komunikasi politik yang dilakukan  dengan  pola  top  dwon biasanya di gunakan  dalam hal-hal yang mendesak dan tidak berkenaan langsung dengan konstituen. Seperti hasil wawancara peneliti  dengan  sekretaris DPW PPP Jatim Kh. Moh. Hasan Asy’ari, SH sebagai berikut: “  memang  sesekali  partai  (  DPW PPP Jatim ) melakukan komunikasi politik  secara  top  dwon,  karena memang  tidak  seluruh  keputusan partai  harus  di  konsultasikan
dengan  konstituen,  ini  pun  juga terbatas pada hal-hal yang bersifat managerial partai termasuk bagaimana kita menjalin komunikasi politik dengan pemerintah dan lintas partai” 17
Pola  top  dwon  ini  juga  dilakukan dalam  komunikasi  politik  yang  terkait dengan  investasi  ,  dimana  dalam  hal investasi  DPW  PPP  Jatim  telah mengadakan  rapat  terbatas  untuk pengurus  harian  untuk  menentukan rekomendasi  apa  yang  akan  di sampaikan  kepada  pemrintah  Propinsi Jawa  Tmur  melalui  kepanjangan  tangan partai  di  fraksi  Partai  Persatuan Pembangunan  di  DPRD  Jatim.  Seperti yang di ungkapkan oleh Musyaffa’ ketua DPW PPP Jatim berikut ini: “Pola  komunikasi  politik  yang sifatnya  top  dwon  ini  kami terapkan dalam penanganan masalah-masalah  yang  terkait dengan mandeknya iklim investasi (di jawa Timur ) dimana kami dari DPW  melihat,  ini  harus  segera  di tangani  dan  kita  tidak  perlu menunggu  laporan-laporan  dari konstituen  partai  yang  ada  di bawah. Kita bisa langsung melihat dari Laporan Pertanggung Jawaban  (LPJ)  Gubenur  atau  data statistic..” 18
(ii)  Pola  Bottom  Up . Seperti  pada umumnya sebuah partai, Dewan Pimpinan  Wilayah  Partai  Persatuan Pembangunan Jawa Timur juga menjaring  aspirasi  masyarakat  langsung
17 Hasil wawancara dengan Sekretaris DPW PPP Hasan As’ary pada tgl 12 Desember 2011
18 Hasi wawancara dengan Ketua DPW PPP Jatim Musyaffa’ Noer di Surabaya pada tgl 14 Desember 2011
dari  bawah.  Dulu  istilah  ini  di  kenal dengan  “jaring  asmara”  (jarring  aspirasi masyarakat).  Pola  ini  digunakan  untuk menetukan  policy  partai  yang  sifatnya signifikan.  Seperti  dalam  penjaringan calon  kepala  daerah  dan  calon  wakil kepala  daerah  baik  di  tingkat  propinsi maupun  di  tingkat  kabupaten/  kota seluruh Jawa Timur.
Pola  Bottom  Up  memang  telah  di lakukan oleh  DPW  PPP  Jatim,  seperti yang  telah  di  tuturkan  oleh  KH.  Mujib Imron,  ketua  Lembaga  Pemenangan Pemilu sebagai   berikut: “DPW  PPP  Jawa  Timur  dalam menentukan  calon  kepala  daerah maupun  wakil  kepala  daerah dalam  pemilhan  kepala  daerah langsung, telah melakukan konvensi,  di mana    konvensi  ini bertujuan untuk menentukan bakal calon  Kepala  daerah  dan  wakil kepala  daerah  di  seluruh  Jawa Timur  dari  Partai  Persatuan Pembangunan.  Pemilihan  ini  di lakukan dengan demokratis, meski keputusantidak  diambil  langsung saat  konvensi,  melainkan  setelah itu  ada  musyawarah  sendiri  di masing-masing DPC atau kepengurusan di tingkat kabupaten/ kota. 19 Pola Konvergensi.
Pola komunikasi  politik  konvergensi  ini merupakan  pola  campuran  antara  top dwon dengan buttom up, dimana dengan pola ini DPW PPP Jawa Timur menyerap aspirasi  masyarakat  dan  konstituen. Partai  kemudian  menindak  lanjuti dengan rapat harian terbatas.
19 Wawancara dengan KH. Mujib Imron, ketua Lembaga Pemenangan Pemilu. Pada tgl 14 Desember 2011
Pola  ini  sudah  dilakukan  DPW PPP Jawa Timur terutama terkait dengan penentuan  calon  anggota  legislative  di masing-masing  daerah  pemilihan  yang tersebar  di  sepuluh  (10)  Dapil  di  Jawa Timur. Dimana dalam hal ini DPC PPP di tingkat kabupaten memberikan rekomendasi  kepada  orang-orang  untuk memperoleh  tempat  di  setiap    daerah pemilihan.  Sementara  DPW  PPP  Jatim yang  akan  menggodok,  menetapkan  dan memutuskan  siapa-siapa  yang  berhak menempati  nomor  urut  di  masing- masing daerah pemilihan (Dapil). Seperti yang  dituturkan  oleh  Musyaffa’  ketua DPW PPP Jatim:
”Memang  kita  menjaring  aspirasi langsung  dari  DPC  PPP,  dan kemudian kita menentukan orang- orang  yang  ditempatkan  sesuai dengan  nomor  urut  di  daerah pemilihan  dan  itu  wewenang penuh  DPW  untuk  menentukan, meski bahan bakunya dari DPC. 20 Pola  konvergensi  ini  juga  di lakukan  oleh  DPW  PPP  Jawa  Timur, dalam hal penanganan masalah perijinan di  Propinsi  Jawa  Timur,  dimana  setelah DPW  memperoleh  data-data  yang mencukupi  baru  lah  DPW  PPP mengadakan  rapat  dan  kemudian ditindak lanjuti oleh fraksi PPP, bisa jadi temuan data berasal dari konstituen, bisa juga  langsung  dari  DPW  PPP  Jawa Timur. Masing-masing  pola  komunikasi politik  memang  mempunyai  kekuatan dan  kelemahan  masing-masing.  Untuk pola  komunikasi  politik  top  dwon,  pola ini memang relative sederhana dan tidak memakan  banyak  waktu  dan  biaya.
20 Hasi wawancara dengan Ketua DPW PPP Jatim
Musyaffa’ Noer di Kantor DPW. Jl. Kendang sari 36 Surabaya pada tgl 14 Desember 2011
Keputusannya  pun  bisa  cepat  di  ambil. Namun  kelemahannya  kadangkala  ada keputusan  atau  kebijakan  yang  tidak tepat  maka  seringkali  menimbulkan  aksi protes  dari  DPC  PPP  atau  bahkan konstituen.  Karena  itu  pola  top  dwon sangat  tepat  bila  di  gunakan  untuk persoalan-persoalan  managerial  partai bukan persoalan yang bersifat ekses atau berdampak  besar  bagi  konstituen.  Pola top  dwon  ini  lebih  bagus  digunakan untuk menentukan keputusan-keputusan yang sifatnya kurang strategis. Pola bottom up merupakan sebuah pola komunikasi politik yang sangat ideal bagi  partai  yang  mengedepankan demokrasi  seperti  Partai  Persatuan Pembangunan  ini,  sehingga  keputusan- keputusan partai  berasal dari arus bawah dan kondisi riil para konsituen. Memang pola  ini  membutuhkan High  Cost (  biaya mahal)  dan  memerlukan  waktu  yang panjang,  namun  hasil  akhirnya  bisa menjadi keputusan yang bisa memuaskan semua  pihak,  karena  keputusa  di  ambil sesuai  dengan  aspirasi  masyarakat/ konstituen.  Namun  bila  komunikasi politik  dengan  pola  bottom  up  tetapi produk keputusan nya tidak memprioritaskan  aspirasi  bawah,  maka konflik  akan  timbul sebagai  aksi kekecewaan. Pola ini memang cukup baik bagi  sebuah  partai  tetapi  perlu  diingat bahwa suara mayoritas juga belum tentu benar. Untuk  pola  konvergensi  adalah sebuah  pola  yang  paling  rumit  karena harus  berada  pada  dua  track,  yaitu  atas dan  bawah.  Pola  ini  sangat  tepat  di gunakan  untuk  keputusan-keputusan yang sifatnya kompromistis. Manajemen  Komunikasi  Politik DPW  PPP  Jawa  Timur  dalam  Mengelola Aspirasi. Perencanaan Komunikasi Politik DPW  PPP  Jatim  direncanakan  oleh
pengurs  harian  DPW  PPP,  biasanya  di kemas dalam acara rapat pengurus harian DPW. Rapat perencanaan ini dibuka oleh Ketua  dan  di  catat  di  agenda  rapat  oleh Sekretaris DPW PPP yang kemudian hasil akhir dari keputusan rapat akan di tanda tangani  oleh  pengurus  harian  DPW  PPP sebagai peserta rapat dalam sebuah berita acara  .  hal  ini  sesuai  dengan  apa  yang telah dijelaskan oleh sekretaris DPW PPP, Hasan: “Biasanya  kita  mengadakan  rapat- rapat  perencanaan  kegiatan  partai itu  sekitar  sebulan  sekali  yang  di hadiri  oleh  seluruh  pengurus harian. Termasuk di dalamnya kita membahas  aspirasi  yang  masuk dan  bagaimana  merencanakan aspirasi  tersebut  agar  bisa  di komunikasikan  kepada  pihak- pihak  yang terkait,  tidak  jarang kita  juga  memanggil  anggota
Dewan  di  propinsi  dan  anggota legislative
di seluruh Kabupaten/Kota se Jawa Timur. 21 Pengorganisasian Komunikasi Politik,  Setelah  direncanakan  kemudian di tindak
lanjuti dengan pengorganisasian dengan terlebih dahulu memerinci detail komunikasi politik yang nanti  di  harapkan.  Kemudian  dibuatkan rekomendasi siapa yang akan melakukan komunikasi  politik  tersebut.,  bahkan  ada juga di bentuk tim yang di SK oleh DPW PPP  Jatim,  untuk  menangani  beberapa persoalan  yang  harus  di  tangani  lebih extra. Penjelasan  ini  sesuai  dengan  apa yang  telah  di  paparkan  oleh  Musyaffa’ kepada  peneliti  bertempat  di  Kantor
21 Hasil wawancara dengan Sekretaris DPW PPP Hasan As’ary pada tgl 12 Desember 2011. Di Gedung Indra Pura Ruang FPPP Jawa Timur.
DPW  PPP  Jatim  Jl.  Kendang  Sari  36 Surabaya : “perencanaan  yang  sudah  di godog  oleh  pengurus  harian kemudian  baru  di  cari  kira-kira siapa  yang  pantas  mengemban amanat  untuk  menyampaikan komunikasi  politik,  tidak  jarang anggota  dewan  yang  berasal  dari komisi  yang  sesuai  dengan permasalahan  diintruksikan  untuk all  out  menangani  persoalan- persoalan  tersebut,  juga  seperti kegiatan  menjelang  pemilihan kepala  daerah  maka  di  bentuklah tim khusus pilkada. Maka pengurus  yang  terpilih  menjadi tim  adalah  orang-orang  yang kompeten  di  bidang  itu,  sehingga di  harapkan  bisa  menyelesaiakan persoalan dan calon yang di usung Partai  Persatuan  Pembangunan menjadi pemenang”. 22
Pelaksanaan  Komunikasi  Politik merupakan Implementasi atau pelaksanaan dari pengorganisasian politik  bisa  langsung  di  tangani  oleh Fraksi  Partai  Persatuan  Pembangunan yang  ada  di  DPRD  Jatim,  dimana biasanya FPPP mengadakan rapat terkait dengan  isu  dan  intruksi  yang  di  berikan oleh  DPW  PPP  Jatim,  seperti  pemaparan dari Munjidah Wahab ketua FPPP Jatim : “  intruksi  yang  berasal  dari  DPW PPP selalu kita follow up di tingkat FPPP dan kita langsung mengeksekusi  intruksi  tersebut, bisa kita lakukan dengan mengkritisi  berbagai  kebijakan pemerintah  dan  penyelewengan yang  berbau  KKN,  bisa  juga
22 Hasil wawancara dengan Ketua DPW PPP Jatim Musyaffa’ Noer di Kantor DPW. Jl. Kendang sari 36 Surabaya pada tgl 14 Desember 2011.
dengan  kita  melakukan  loby dengan pemerintah, karena memang DPRD itu lembaga politik dimana  seringkali  penyelesaian- penyelesainnya
juga secara
politik’. 23 Monitoring dan
Evaluasi Komunikasi  Politik Dewan  Pimpinan Wilayah  Partai  Persatuan  Pembangunan Jawa  Timur  juga  melakukan  monitoring dan  evaluasi  terkait  dengan  intruksi  dan saluran  aspirasi  masyarakat  yang  sudah diberikan pada Fraksi Persatuan Pembangunan  Jatim.  Apakah  aspirasi- aspirasi  dan  intruksi  sudah  di  tindak lanjuti dan di kerjakan oleh anggota FPPP DPRD  Jatim  atau  belum.  Dan  sejauh manakah  keberhasilan  FPPP  dalam menyalurkan  aspirasi  politiknya.  Hal  ini di lakukan dengan mengundang langsung  FPPP  dalam  rapat  pengurus harian  DPW  PPP  Jatim.  Seperti  yang diungkapkan oleh Hasan selaku sekretaris DPW:
“.DPW  sering  memanggil  anggota FPPP  DPRD  Jatim  terkait  dengan aspirasi dan intruksi DPW, apakah sudah di tindak lanjuti apa belum, termasuk  juga  apakah  kendala- kendalanya,  kemudian  kita  juga menanyakan  bagaimana  tingkat keberhasilannya,
bila belum berhasil kita susun lagi perencanaan  dan  scenario  yang lain”. 24
DPW  PPP  Jawa  Timur  sudah mempunyai  manajemen  komunikasi
23 Hasil wawancara dengan Ketua FPPP Jatim HJ. Munjidah Wahab, BA di DPRD Jatim Surabaya. Tgl 12 Desember 2011.
24 Hasil wawancara dengan Sekretaris DPW PPP Hasan
As’ary pada tgl 12 Desember 2011. Di Gedung Indra Pura Ruang FPPP Jawa Timur
politik  yang  cukup  baik,    mulai  dari perencanaan
program kerja, pengorganisasian, pelaksanaan dan monitoring dan evaluasi dari komunikasi- komunikasi  politik  yang dilakukannya. Ditingkat
perencanaan, komunikasi  politik  berasal  dari  aspirasi masyarakat  dan  juga  rencana  DPW  PPP Jatim  harus  melihat  komposisi  pengurus harian sebagai tim perencana, dan apabila ada  beberapa  pengurus  tidak  dilibatkan dalam  hal  perencanaan,  maka  ini merupakan alas an terjadi ketidak utuhan partai  serta  solidaritas  yang rendah  dari pengurus yang teralienasi.
Sementara itu level pengorganisasian, DPW PPP Jawa Timur sudah  melakukan  langkah-langkah  yang cukup  taktis,  namun  lebih  sempurna apabila  DPW  PPP  Jatim  melibatkan pakar-pakar  dan  Tim  yang  berkompeten di  bidang  ilmu  politik,  sehingga  bisa memberikan arahan dalam pengorganisasian,  penyaluran  aspirasi masyarakat atau konstituen partai. Monitoring dan evaluasi komunikasi  politik  menurut  peneliti belum di lakukan dengan baik oleh DPW PPP  Jatim,  karena  beberapa  kasus  yang belum terselesaikan oleh FPPP juga masih belum  ada  tindak  lanjut  dari  DPW  PPP dan  mekanisme  pertanggung  jawaban penyaluran aspirasi politik belum ada.
Menurut  peneliti  akan  lebih  baik bila  manajemen  komunikasi  politik  yang ada  di  DPW  PPP  Jawa  Timur menggunakan  buku  pedoman  politik sebagai acuan pelaksanaan dan petunjuk teknis  dalam  berorganisasi  partai khususnya Partai Persatuan Pebangunan, yang  kemudian  buku  ini  bisa  di  sebar luaskan  keseluruh  kader  partai  di  Jawa Timur..  apabila  langkah  ini  ditempuh oleh DPW PPP Jatim maka konstituen di
grass  root  tidak  akan  menemukan kesulitan  untuk  menyalurkan  aspirasi politiknya.
Kemudian  langkah  berikutnya pemberian  Reward  bagi  pengurus  partai yang berhasil mensosialisasikan program kerja  partai,  dan  punistmen  bagi pengurus yang tidak aktif dalam kegiatan berpartai.  Sehingga  bisa  dilihat  mana kesuksesan  dan  mana  kekurangan  atau kegagalan komunikasi politik.
Daftar Pustaka Affan  Gaffar  2005.” Otonomi  Daerah”, Jogjakarta: Pustaka Pelajar. Anies  Baswedan,2007.  “Kata  Pengantar” dalam  Henk  Schulte  Nordholt  dan Gerry  van    Klinken, Politik  Lokal  di Indonesia, Jakarta: YOI-KITLV. Gabriel  Almond.1965.” A  Developmental Approach  to  Political  System” .  Dalam Louis  J.  Cantori    (ed).1997.
Comparative Political System.Boston:Holbrook Press Anong  Uchana  Efendi.  1986. Dinamika Komunikasi : Ramadja Karya. Bandung. Arief  priyadi.  2006.”  Amnesia  Politik Partai  Politik”.  Analisis  CSIS,  Vol. 35, No.1 .
Arbi  Sanit. 2002. “ Demokrasi, Kekuatan Masyarakat, dan Strategi Alternatif”.  Dalam  Maruto  MD  dan Anwari  MWK.  Reformasi  Politik dan  kekuatan  Masyarakat.  Jakarta: LP3ES. Hal.130
Blake,  Reed  H,  &  Haroldsen,  Edwin  O.
2005. Taksonomi  Konsep  Komunikasi . Surabaya; Papyrus. Budi  Winarno.  2008.”
Sistem  Politik Indonesia ”: Era
Reformasi.Yogjakarta. MedPress.
Dawn  Oliver,  2003. Constitutional  Reform in the UK , Oxford University Press.
Daman  Rozikin.2001.  “ Membidik  NU Dilema  Percaturan  Politik  NU  Pasca Khittah ”.    Yogjakarta: Gama Media George C. Edwards III. 1980. Implementing Publik Policy . Congresinal, Quartely press.
Hardiman,  F.Budi.  2005.” Ruang  Publik Politis ”:  komunikasi  politis  dalam masyarakat  Majemuk.  Makalah dlam seminar politik lokal di Percik. Huntington,  Samuel.2003.  “ Tertib  Politik Pada  Masyarakat  Yang  Sedang Berubah . Edisi  Terjemehan.  Jakarta: Raja Grafindo Persada. Henk  Schulte  Nordholt  dan  Gerry  Van Klinken,  2007.” Politik  Lokal  di Indonesia”. Jakarta:          Obor  dan KITLV.
Kacung  Marijan,  2006.” Demokratisasi  di Tingkat  Lokal”, Surabaya:  Pustaka Eureka Karl  W.  Deutsch. The  Nerver  of Government,  Glencoe.III .  The  free Press.1963 in SP.Varma M. Irfan Islamy,  2001. Prinsip-prinsip Perumusan  Kebijaksanaan  Negara . Jakarta: Bina Aksara.
Mas  Roro  Lilik  Ekowati,  Perencanaan.
2005. Implementasi  &  Evaluasi
Kebijakan atau Program. Surakarta. Pustaka cakra SOLO
Moekijat.  1995. Analisis  Kebijakan  Publik . Bandung: Mandar Maju
Mustopadidjaja  AR.  2003. Manajemen Proses  Kebijakan  Publi:  formulasi, implementasi  dan  evaluasi  kinerja . Jakarta:  Lembaga  Administrasi Negara RI. Miriam  Budiarjo.  2003. Dasar-dasar  Ilmu Politik .  Jakarta:  Gramedia  Pustaka Utama.
Monica  and  Jean  Charlot,  1985.‘Les Groupes  Politiques  dans  leur Environement’  in  J.  Leca  and  M.
Grawitz  (eds.),  Traite  de  Science Politique, iii Paris. Nugraha,  Riant  D.  2003.  “ Kebijakan Publik ”. Elexmedia.Jakarta Priyatmoko,  2005.“ Restrukturisasi  dan Pelembagaan  Organisasi  pemerintah Kabupaten/Kota ,”  dalam      M.  Asfar (ed.) Penyiapan  Stakeholder  Lokal Pelaksana Otonomi Daerah, Surabaya: CPPS dan Pusdeham.
Priyatmoko, “Perubahan Perilaku Birokrasi  dalam  Pelayanan  Publik,” dalam  M.  Asfar  (ed.) Penyiapan Stakeholder  Lokal  Pelaksana  Otonomi Daerah, (Surabaya:  CPPS  dan
Pusdeham, tth).
Robert  Michels,  1984.  Partai  Politik:
Kecenderungan  Oligarkis  dalam Birokrasi,  Penerbit              Rajawali, Jakarta.
Soenarko.  2000. Public  Policy;  pengertian pokok untuk memahami dan analisa
kebijaksanaan
pemerintah . Surabaya: Airlangga University Press. Solichin  Abdul  Wahab,1991. Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan  Negara.
Jakarta.
Bumi Aksara Sutopo  dan  Sugiyanto.  2001. Analisis
Kebijakan Publik (Bahan ajar Diklatpim tingkat  III). Jakarta:  Lembaga Administrasi Negara.
Surapto,  Bibit.2002.”Analisis  Hasil  PKB Kabupaten  Malang  Dalam  Pemilu 1999  Dan  Strategi  Menghadapi Pemilu  2004”.  Program  Master  of Science  in  Management  Notorthern California Global University.
Windelesham,  Lord.1972.”
What  Is Political  Communication ”,  dalam  K.J. McGarry (Ed). Mass Communication,  Linnet  Books  & Cive Bingley. William Dunn,N. 1999. Pengantar Analisis Kebijakan  Publik  (Edisi  Kedua) . Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Wahab,  Solichin  Abdul.  1997. Analisis Kebijaksanaan;  dari  Formulasi  ke Implementasi       Kebijaksanaan Negara (edisi kedua) . Jakarta: Bumi Aksara. Yves  Meny  and  Andrew  Knapp,  1998. Government and Politics in Western Europe:  Britain,  France,  Italy, Germany,  third  edition,  Oxford University Press.
Zarkasih Nur.2000. Evaluasi pemilu 1999. Makalah tidak diterbitkan.