Pembangunan Dalam Perspektif Ekofeminisme (Analisis Kritis 333 Paradigma Teori Pembangunan dan Urgensi Pembangunan Perspektif Demokratis Kulturis dalam Upaya Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (Ema Khotimah)

## PEMBANGUNAN DALAM PERSPEKTIF EKOFEMINISME
(ANALISIS KRITIS PARADIGMA TEORI PEMBANGUNAN DAN URGENSI PEMBANGUNAN PERSPEKTIF DEMOKRATIS KULTURIS DALAM UPAYA MENINGKATKAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
Ema Khotimah *

## Abstrak
Pembangunan  yang  dilaksanakan  oleh  negera-negara  Dunia  Ketiga secara paradigmatik telah banyak dikecam dan dikritisi oleh para peneliti di Negara-negara  Selatan  dan  sejumlah  Negara  Timur.  Mengapa?  Pertama, karena  pembangunan  telah  banyak  menimbulkan  dampak  sosial,  budaya, politik  dan  ekologis  yang  harus  ditanggung  oleh  masyarakat  yang  dikenai pembangunan  tersebut.  Selain  semua  kebijakan  pembangunan  bersifat  top- down juga atas nama pertumbuhan ekonomi telah mengabaikan aspek-aspek lainnya  selain  ekonomi  dalam  kehidupan  masyarakat  tersebut.  Kedua, pembangunan menempatkan masyarakat terutama kaum perempuan sebagai objek  pembangunan,  misalnya  jelas  terlihat  dalam  kebijakan  program Keluarga Berencana.
Oleh  karena  secara  paradigmatik    teori  pembangunan  diadopsi sepenuhnya  dari  konsep  pembangunan  di  negara-negara  maju,  dengan sendirinya  indikator-indikator  pembangunan  pun  menggunakan  parameter negera-negara maju tersebut. Bahkan,  saat pertumbuhan ekonomi dijadikan tulang  punggung  keberhasilan  pembangunan,  parktik  pembangunan  ini telah  menggunakan  kepercayaan  pada ilmu  ekonomi yang  “bebas budaya” dengan  sendirinya  netral.  Resiko  yang  ditanggung  pembangunan  dengan titik  pandang  ini  sejak  pembangunan  dicanangkan  hingga  saat  ini  masih menyisakan  persoalan  yang  rumit  secara  sosial,  ekonomi,  politik,  budaya, dan ekologis.
Perempuan  di  Indonesia  misalnya,    dengan  populasi  49,9% (102.847.415)  berdasarkan  Sensus  Penduduk  2000  dari  total  206.264.595
* Ema  Khotimah,  Dra,  M.Si., adalah  Dosen  Tetap  Fakultas  Ilmu  Komunikasi Unisba
penduduk  Indonesia  masih  menangggung  marjinalisasi  dalam  bidang pendidikan,  kesehatan,  dan  akses  secara  politis.  Padahal,  salah  satu  tolok ukur    Indeks  Pembangunan  Manusia  yang  ditetapkan  oleh  UNDP  adalah indeks  kesehatan  dan  pendidikan.  Sehingga  tidak  mengherankan  bila Indonesia  dari  117  negara  yang  disurvey  untuk  Indeks  Pembangunan Manusia  ini  menempati  urutan  ke  111.  Kaum  Ekofeminisme  menuduh mengejar  kemajuan  pembangunan  hanya  menempatkan  perempuan  sebagai “korban”  (objek)  pembangunan  ketimbang  subjek  yang  ikut  serta  aktif berpartisipasi dalam proses pembangunan.
Berangkat dari fakta tersebut, tulisan ini berusaha melakukan analisis kritis  secara  paradigmatis  atas  teori-teori  pembangunan  dan  kedudukan perempuan  dalam  pembangunan  dalam  perspektif    Ekofeminisme.    Juga, menawarkan  alternatif  kerangka  paradigmatik  teori  pembangunan  yang sensitif  gender  dan  berbasis  budaya  yang  selama  ini  diabaikan  dalam paradigma  pembangunan  lama.  Karena  rendahnya  kualitas  perempuan dalam  akses  pendidikan  ,  kesehatan  dan  politik  di  Indonesia  juga  menjadi penyebab rendahnya Indeks Pembangunan Manusia Indonesia.
Kata Kunci: Pembangunan, ekofeminisme, Indeks Prestasi Manusia (IPM).

## 1 Pendahuluan

## 1.1  Latar Belakang
Indonesia  kerapkali  dikejutkan  oleh  laporan  badan  dunia  UNDP ( United  Nations  Development  Programs )  yang  mengumumkan  urutan kualitas  SDM  (Sumber  Daya  Manusia)  sejumlah  Negara  di  dunia. Persoalannya  setiap  kali  laporan  badan  dunia  tersebut  dikeluarkan  posisi SDM  Indonesia  semakin  menurun.  Lembaga  ini  bukan  hanya  telah meyakinkan  strata  kualitas  suatu  bangsa  tetapi  juga  telah  melahirkan penghampiran  baru  dalam  mengukur  keberhasilan  pembangunan  suatu bangsa  dengan  sebutan human  development  index (HDI)  atau  indeks pembangunan manusia (IPM).
Sebelum  tahun  2000,  laporan-laporan  UNDP  mengenai  kesejahteraan (pembangunan  manusia)  diuntai  dalam  perspektif  “tingkat  pengurangan kemiskinan”  atau tingkat  keberhasilan  pembangunan  manusia.  Namun  pada tahun-tahun  2000-an,  sekurangnya  pada  laporan  tahun  2001  dan  2004 laporan  UNDP  mengenai  pembangunan  manusia  juga  memasuki,  indikator
Pembangunan Dalam Perspektif Ekofeminisme (Analisis Kritis 335 Paradigma Teori Pembangunan dan Urgensi Pembangunan Perspektif Demokratis Kulturis dalam Upaya Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (Ema Khotimah)
lain,  yaitu  perspektif  demokrasi.  Terlepas  dari  ukuran-ukuran  yang  serba kuantitatif  dalam  IPM  tersebut,  Indonesia  tahun  2004    hanya  mampu menempati  urutan  ke  111  dari  177  negara  yang  diperingkat  oleh  lembaga yang bernaung pada PBB tersebut. Pada tahun 2002, Indonesia berada pada rangking ke-110 setelah Vietnam (109)dari sebanyak 173 negara yang dinilai. Sedangkan  tahun  2003,  Indonesia  menempati  peringkat  112,  karena merosotnya  kualitas  hidup  warga  Negara  Indonesia  pada  angka  0,002 berdasarkan skala yang ditentukan UNDP.
Indeks pembangunan  manusia (IPM) terdiri atas tiga komposit, yakni indeks  harapan  hidup  ( life  expectancy  index )  atau  indeks  kesehatan,  indeks pendidikan ( education  index ), dan indeks  daya beli (GDP index). Komposit indeks pendidikan terdiri atas indeks rata-rata lama sekolah (RLS) dan melek huruf  ( adult literacy  rate ).  Rata-rata  lama  sekolah  dihitung  melalui komponen  partisipasi  sekolah  tingkat  (kelas)  yang  sedang  (pernah)  dijalani, dan jenjang pendidikan, yang ditamatkan.
Prestasi  dunia  pendidikan  di  Indonesia  memprihatinkan  karena tertinggal  jauh  dibawah  Negara-negara  Asia  lainnya,  seperti  Singapura, Jepang  dan  Malaysia.  Bahkan  jika  dilihat  dari  indeks  sumber  daya  manusia dari  tahun  ke  tahun  peringkat  dunia  pendidikan  di  Indonesia  semakin menurun.
Indikator  rendahnya  mutu  pendidikan  di  Indonesia  mengacu  pada skala  Internasional  menurut  laporan  Bank  Dunia  adalah  prestasi  siswa sebagaimana  dirilis  RIAU  POS  Studi  IEA  ( International  Association  for Evaluation  A  chievement )  menyatkan  bahwa  keterampilan  membaca  kelas IV  SD  di  Indonesia  berada  pada  peringkat  terendah.  Anak-anak  Indonesia ternyata hanya mampu menguasai 30 persen dari materi bacaan dan ternyata mereka  sulit  sekali  menjawab  soal-soal  berbentuk  uraian  yang  memerlukan penalaran. (Muslim, 2006:1)
Belum  lagi,  berbicara  tentang  indeks  harapan  hidup  ( life  expectancy index ) atau indeks kesehatan, kasus kelaparan di Papua, dan maraknya kasus balita yang menderita gizi buruk. Di Provinsi Jawa Barat saja masih menjadi masalah  sosial  dan  kesehatan.  Tahun  2005,  hampir  satu  persen  balita dinyatakan  mengidap  gizi  buruk.    Relative  tingginya  kasus  gizi  buruk  di provinsi  ini  berkorelasi  dengan  tingkat  kemiskinan  (KOMPAS,  19  Agustus 2006;F)
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, saat ini di Jabar  terdapat  2,9  juta  rumah  tangga  miskin.  Sementara  itu,  angka kemiskinan  di  Indonesia  sendiri  masih  berkisar  antara  16%  sanpai  23,4%. Meski  Tim  Indonesia  Bangkit  memperkirakan  angka  tersebut  mengalami kenaikan pasca kenaikan harga BBM pada Oktober 2005 lalu.
Bagi  kaum  perempuan,  menurut  menteri  Negara  Pemberdayaan Perempuan  Meutia  Hatta,  kemiskinan  menjadi  beban  tambahan,  karena  ia tidak saja harus menjaga dirinya tetapi juga harus menjaga kelanjutan hidup anak  dan  keluarganya  (2006:1).  Penyebab  kemiskinan  terutama  di  kalangan perempuan  dipengaruhi  oleh  faktor  ekonomi,  politik,  sosial  dan  Budaya. “Secara  kultural  sebagian  masyarakat  masih  dipengaruhi  secara  kuat  oleh budaya  patriarki  yang  menimbulkan  ketimpangan  struktur  sehingga perempuan  menjadi  terbatas  untuk  memperoleh  pendidikan,  akses  ekonomi dan berorganinasi”. (Hatta, 2006:1)
Ditambahkan  oleh  Hatta,  bahwa  hasil  data  BPS  tahun  2004 memperlihatkan  bahwa  jumlah  perempuan  usia  sekolah  yang  memperoleh pendidikan  lanjutan  tingkat  atas  lebih  kecil  dibandingkan  rekan  laki-laki sebayanya. Dalam banyak  kasus, anak perempuan terpaksa tidak bersekolah untuk mengurangi biaya pendidikan.
Sebenarnya,  estimasi  rendahnya  posisi  pendidikan  kaum  perempuan sejak  tahun  1985  sudah  banyak  ditulis  para  ahli  dalam  bidang  pendidikan. Salah satunya yang ditulis oleh Santoso S. Hamijoyo,
Data  SUPAS  1985  antara  lain  menunjukkan  bahwa  lebih  banyak wanita yang berpendidikan di bawah SD 6 tahun (62,7% dari populasi wanita)  di  bandingkan  dengan  kaum  lelaki  (50,6%  dari  populasi lelaki). Wanita yang berpendidikan di atas SMTA (Diploma, Akademi, P.T.)  hanya  0,45%,  sedangkan  lelaki  1,11%.  Penduduk  yang  masih buta  huruf  ada  sekitar  22  juta  orang  tua  19,07%.  Namun  diantara penduduk  wanita  tercatat  ada  25,72%  yang  buta  huruf  dibandingkan lelaki 12,22% (dihitung dari masing-masing populasi) antara 1985 dan 1990 tentang akan terjadi perubahan atau perbaikan, tetapi usaha lima tahun  tidak  akan  merubah  situasi  taraf  pendidikan  tersebut  secara radikal (1990:33).
Ternyata  perubahan  yang  radikal  dalam  belum  juga  dilakukan,  sebab data terbaru BPS 2004 masih menggambarkan perempuan masih menempati posisi rendah dalam memperoleh akses pendidikan. Padahal, menurut analisa
Pembangunan Dalam Perspektif Ekofeminisme (Analisis Kritis 337 Paradigma Teori Pembangunan dan Urgensi Pembangunan Perspektif Demokratis Kulturis dalam Upaya Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (Ema Khotimah)
Bank  Dunia  pada  Negara-negara  berpendapatan  menengah  sebesar  satu persen  saja,  telah  dapat  meningkatkan  pendapatan  per  kapita  sebesar  0,3 persen, ini berarti investasi pada sumber daya. Manusia itu demikian penting dalam  menunjang  terciptanya  indikator-indikator  peningkatan  hasil-hasil pembangunan.
Kenyataan  ini,  meunjukkan  betapa  perempuan  dalam  kancah “pembangunan”  masih  termarjinalkan,  perempuan  bahkan  telah  banyak menjadi korban bagi sebuah arena yang dinamai “pembangunan”.

## 1.2 Perumusan Masalah
1. Bagaimana  posisi  perempuan  dalam  konteks  paradigma    Pembangunan Klasik ?
2. Bagaimana posisi perempuan dalam pembangunan perspektif demokratis dan kulturis.

## 1.3 Tujuan dan Manfaat Tulisan
Tulisan ini bertujuan untuk:
1. Menganalisis kritis posisi perempuan dan pembangunan dalam perspektif paradigma  klasik    yang  telah  dilaksanakan  Negara-negara  Dunia  ketiga termasuk Indonesia.
2. Menganalisis  kritis  urgensi    peluang  pemberdayaan  perempuan  dalam kerangka  pembangunan  berperspektif  demokratis  dan  kulturis  dengan harapan  dapat  menunjang  peningkatan  Indeks  Pembangunan  Manusia  di Indonesia
Tulisan ini diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak berikut ini :
1. Menumbuhkan  riset-riset  dalam  memotret  perempuan  dalam  perspektif pembangunan yang telah dilaksanakan di Indonesia
2. Memberi input bagi pemerintah daerah maupun pusat dalam menetapkan kebijakan  pembangunan  yang  sensitif  gender.  Juga    menstimulasi Perguruan  Tinggi  agar  mengembangkan  aspek  paradigmatic  baru  dalam menelaah  pembangunan  melalui  kegiatan  penelitian  dan  pengabdian masyarakat.

## 2 Tinjauan Pustaka
2.1 Persoalan Paradigmatik  teori-teori  Pembangunan
Ilyas  Ba-Yunus  membagi  paradigma  sosiologi  ke  dalam  tiga  bagian, yaitu: paradigma struktural-fungsional , paradigma konflik , dan interaksionisme  simbolik . Paradigma  pertama  digagas  oleh  para  sosiolog Eropa,  yaitu  Max  Weber,  Emile  Durkheim,  Vilfredo  Patero,  dan  yang pertama  kalinya  Talcott  Parson.  Paradigma  pertama  menganut    dua  asumsi dasar:  (1)  masyarakat  terbentuk  atas  substruktur-substruktur  yang  dalam fungsinya    masing-masing,  saling  bergantungan,  sehingga  perubahan  yang terjadi  dalam  fungsi  satu  substruktur,  akan  mempengaruhi  pada  substruktur lainnya,  dan  (2)  setiap  substruktur  yang  telah  mantap  akan  menopang aktivitas-aktivitas  atau  substruktur  lainnya.  Teori  ini  dikritik  karena mengabaikan  peranan  konflik,  ketidaksepakatan,  perselisihan  dan  evolusi dalam  menganalisis  masyarakat.  Pendekatan  ini  dianggap  juga  mendukung status-quo (apa  yang  sudah  ada  itu  adalah  baik),  dan  orang  kemudian menduga bahwa teori ini membenarkan dan memajukan struktur kapitalisme demokrasi Barat.(dalam Susanto, 2003 : 1)
Sedangkan  Habermas  membagi  paradigma  ilmu-ilmu  sosial  ke  dalam tiga bagian yang tergolong kategori sosiologis.
Pertama ,  paradigma  instrumental.  Dalam  paradigma  “instrumental” ini,  pengetahuan  lebih  dimaksudkan  untuk  menaklukkan  dan  mendominasi obyeknya.  Paradigma  ini  sesungguhnya  adalah  paradigma  positivisme,  atau dekat dengan paradigma fungsional. Positivisme adalah aliran filsafat dalam ilmu  sosial  yang  mengambil  cara  kerja  ilmu  alam  dalam  menguasai  benda, dengan  kepercayaan  pada  universalisme  dan  generalisasi.  Untuk  itulah, positivisme mensyaratkan pemisahan fakta dengan nilai ( value ) agar didapati suatu  pemahaman  yang  obyektif  atas  realitas  sosial. Kedua ,  paradigma interpretif. Dasar dalam paradigma ini adalah fenomenologi dan hermeneutik, yaitu  tradisi  filsafat  yang  lebih  menekankan  pada  minat  yang  besar  untuk memahami. Semboyannya adalah “biarkan fakta berbicara atas nama dirinya sendiri”. Yang ingin dicapai hanya memahami secara sungguh-sungguh, tapi tidak  sampai  pada  upaya  untuk  melakukan  pembebasan.  Prinsipnya  tetap bebas  nilai,  walaupun  kelompok  paradigma  ini  kontra  dengan  positivisme. Ketiga ,  paradigma  kritis.  Paradigma  ini  lebih  dipahami  sebagai  proses katalisasi  untuk  membebaskan  manusia  dari  segenap  ketidakadilan. Prinsipnya  sudah  tidak  lagi  bebas  nilai,  dan  melihat  realitas  sosial  menurut perspektif kesejarahan (historisitas). Paradigma ini menempatkan rakyat atau
Pembangunan Dalam Perspektif Ekofeminisme (Analisis Kritis 339 Paradigma Teori Pembangunan dan Urgensi Pembangunan Perspektif Demokratis Kulturis dalam Upaya Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (Ema Khotimah)
manusia  sebagai  subyek  utama  yang  perlu  dicermati  dan  diperjuangkan. Positivisme  telah  menyebabkan  determinisme  dan  dominasi  irasional  dalam masyarakat  modern.  Kelompok  dalam  paradigma  ini  biasanya  diwakili  oleh kalangan critical theory Madzhab Frankfurt. (Susanto, 2003 : 1-2)
Beberapa  paradigma  di  atas  memiliki  kelemahan  dan  kelebihan masing-masing.Mengikuti  pemikiran  Ritzer  yang  menyatakan  bahwa sosiologi  itu  adalah  ilmu  pengetahuan  berparadigma  ganda,  maka  sosiologi profetik,  seperti  yang  pernah  diklaim  oleh  Kuntowijoyo,  menghubungkan perbedaan  pada  masing-masing  paradigma  tersebut.  Paradigma  yang diwakili  oleh  Emile  Durkheim  ternyata  memiliki  kelemahan  karena  fakta yang  obyektif  menjadi  sangat  rancu  ketika  nilai  begitu  dikesampingkan. Kerja  penelitian  sosial  hanya  bersifat  deskriptif  saja,  sehingga  hal  demikian menimbulkan  kemandulan  dalam  teoritisasi  ilmu  sosial.  Pendekatan  yang diwakili oleh Weber dengan verstehen -nya ternyata masih menganggap fakta dan  realitas  sosial  hanya  sesuatu  yang  cukup  dipahami,  tapi tidak  perlu  ada upaya kritis untuk  melihat bagaimana fakta dan realitas itu memiliki sejarah yang  mesti  dikritisi.  Paradigma  kritis,  penulis  yakin,  akan  lebih  bisa berkesesuaian  dengan  pendekatan  profetika  dalam  kajian  sosiologi  karena melihat masyarakat secara kritis dan perlu adanya keterlibatan aktif sosiolog dalam proses perubahan sosial.
Dengan  prinsip  “multi-paradigma”  itulah,  sosiologi  profetik berkeinginan mencari kelebihan dari masing-masing paradigma, karena tidak mungkin  di  tengah  persoalan  yang  sangat  kompleks  ini  kita  hanya berlandaskan  pada  satu  teori  atau  satu  paradigma  saja.  Kelebihan  yang dimiliki  pada  paradigma  fakta  sosial,  yang  sangat  terpengaruh  oleh positivisme,  adalah  terletak  pada  netralitas  dan  obyektivitas.  Tapi, kelemahannya  tidak  bisa  melihat  pada  sisi  historitas  obyek  kajian.  Untuk itulah paradigma definisi sosial, atau yang bisa kita sebut sebagai paradigma interpretif,  bisa  diadopsi  sebagai  sebuah  paradigma  ilmu  untuk  memahami kenyataan  sosial.  Proses  memahami  itu  perlu  memasukkan  pendekatan hermeneutik  dan  fenomenologi  agar  realitas  bisa  didekati  secara  lebih mendalam.  Dan  barulah  kemudian  kita  masuk  pada  pendekatan  kritis  untuk memahami  dinamika  masyarakat.  Dan  sosiologi  pun  tidak  berhenti  hanya sekedar  sebagai  ilmu  deskriptif,  tapi  juga  mampu  melakukan  perubahan sosial  secara  positif.  Akhirnya,  kita  tidak  lagi  hanya  berpatokan  pada pengetahuan  yang  bebas  nilai,  tapi  nilai  menjadi  bagian  inheren  dalam pengamatan  sosial.  Sosiologi  profetik  penulis  kira,  sangat  dekat  dengan pendekatan  ilmu  sosial  kritis,  tapi  hanya  saja  dalam  sosiologi  profetik
“realitas  kenabian”  sebagai  kerangka  kerja  ilmiah  dipakai  untuk  memahami masyatakat.  Sosiologi  profetik  juga  tidak  mengabaikan  pentingnya  analisis kultural yang menjadi bagian penting dalam realitas sosial.
Di  dalam  khazanah  ilmu-ilmu  sosial  di  Indonesia  sendiri,  sampai 1980-an,  dikuasai  oleh  teori  modernisasi.  Selama  lebih  dari  tiga  dekade  itu, teori  modernisasi  –  yakni  teori  yang  mengatakan  bahwa  kemiskinan  suatu negara  berpangkal  pada  persoalan  internal  negara  bersangkutan,  sehingga solusinya  adalah  memodernkan  negara  tersebut  –  menjadi  pilihan  utama untuk  menjelaskan  dan  menyelenggarakan  pembangunan  negara.  Sebagian besar kaum terdidik yang berperan dalam wacana pembangunan di Indonesia adalah para lulusan Barat yang berkiblat pada paradigma modernisasi.
Dunia  ilmu  sosial  Indonesia  tiba-tiba  tersentak  oleh  uraian  Arief Budiman  tentang  “teori  struktural,”  sebagai  alternatif  terhadap  paradigma modernisasi. Menurutnya, asumsi dasar teori modernisasi bahwa kemiskinan bersumber pada faktor-faktor internal suatu negara itu keliru. Sesungguhnya, kekuatan-kekuatan luar telah  menyebabkan suatu negara gagal  menjalankan pembangunannya.  Dalam  sebuah  wawancara  di  jurnal  Prisma  (Juni  1983), Arief mengatakan bahwa ilmu sosial di Indonesia bersifat ahistoris, karena ia mengabaikan  konteks  kesejarahan.  Para  ilmuwan  sosial  kita  cenderung mengimpor  begitu  saja  teori-teori  sosial  dari  Barat  tanpa  mempertanyakan keabsahannya, terutama ketika diterapkan dalam konteks lokal. Padahal, kata Arief  Budiman,  “ilmu-ilmu  sosial  tidak  bebas  nilai”  dan  “ilmu  sosial  itu sebenarnya  merupakan  satu  ideologi  imperialisme  ekonomi.”  (Budiman, 2006 : 1)
Arief  beranggapan  bahwa    upaya  pemberantasan  kemiskinan  dan pembangunan  negara  di  Dunia  Ketiga  tidak  akan  berhasil  jika  struktur hubungan antara negara-negara maju (Barat) dan negara-negara miskin tidak diubah.  Sebab,  struktur  hubungan  itu  tidaklah  sejajar, karena  negara-negara maju cenderung bersifat hegemonik dan eksploitatif terhadap mitra-mitranya yang lebih lemah.
Dalam berbagai tulisannya di beberapa harian nasional maupun jurnal Prisma,  Arief  menggunakan  teori  struktural  untuk  menjelaskan  berbagai kegagagalan  pembangunan  yang  dijalankan  pemerintahan  Soeharto. Bersamaan  dengan  itu,  ia  gigih  mengampanyekan  perlunya  bersikap  kritis akan  peran  ilmu-ilmu  sosial.  Kampanye  ini  mendapat  tanggapan  dari  para sarjana  dan  intelektual  terkemuka.  Jika  wacana  ilmu  sosial  Indonesia kemudian  terasa  amat  “kiri”  (dalam  arti  bersikap  tajam  terhadap  teori
Pembangunan Dalam Perspektif Ekofeminisme (Analisis Kritis 341 Paradigma Teori Pembangunan dan Urgensi Pembangunan Perspektif Demokratis Kulturis dalam Upaya Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (Ema Khotimah)
modernisasi  yang  biasanya  dianggap  berada  di  “kanan”),  maka  orang  yang paling bertanggung jawab adalah Arief Budiman.
Untuk  mengokohkan  pandangannya,  Arief  menerbitkan  beberapa buku,  yang  mempermudah  pembaca  Indonesia  memahami  perdebatan seputar  pembangunan  negara.  Teori  Negara:  Negara,  Kekuasaan,  dan Ideologi  (1997)  merupakan  bukunya  yang  jernih  berbicara  tentang  teori negara.  Teori  Pembangunan  Dunia  Ketiga  (1995)  dan  Negara  dan Pembangunan  (1991)  adalah  karya-karya  lain  yang  mendiskusikan  isu-isu fundamental tentang  negara dan pembangunan. Ia ingin  menekankan bahwa teori  alternatif  sudah  saatnya  mendapat  perhatian  lebih  besar  dalam khazanah ilmu sosial di Indonesia.
Salah  satu  penjelasan  favorit  Arief  adalah  teori  ketergantungan,  yang merupakan  varian  dari  teori  struktural.  Kendati  berinduk  pada  teori struktural  yang  sangat  Marxis,  teori  ketergantungan  sebetulnya  merupakan gabungan  antara  pandangan  liberal  dan  sosialis.  Inti  teori  ketergantungan adalah  bahwa  sebab  utama  kemiskinan  dan  kegagalan  pembangunan  di Dunia  Ketiga  bukanlah  keterlambatan  dalam  melakukan  modernisasi,  tapi campur  tangan  negara-negara  kapitalis  yang  menghalangi  perkembangan negara-negara  itu.  Pada  dasarnya  negara-negara  Dunia  Ketiga  (yang  biasa disebut  “negara-negara  pinggiran”  dalam  kapitalisme  internasional) memiliki dinamika yang berbeda dari negara-negara Barat. Karena keunikan ini, maka pendekatan yang dipakai juga harus berbeda.
Ketergantungan  yang  berlebihan  terhadap  negara-negara  maju  adalah faktor  utama  mengapa  negara-negara  pinggiran  sulit  berkembang.  Pola hubungan  yang  tidak  setara  menciptakan  kesenjangan  yang  terus  melebar antara  negara-negera  kapitalis  dan  negara-negara  miskin.  Solusinya  adalah memberikan kebebasan bagi negara-negara pinggiran itu untuk mengembangkan dirinya dengan melihat konteks budaya dan kesejarahannya sendiri.
Menurut  Johan  Galtung  “Disiplin  teoritis  yang  disebut  ‘studi pembangunan’,  dan  bidang  kebijakan  yang  disebut  ‘praktik  pembangunan’ adalah sebuah bidang yang selalu diperdebatkan dengan sengit” (2003:281). Mengapa  demikian?  Bidang  teoritis  ini  lanjut  Galtung  dipenuhi  bom-bom intelektual,  bidang  praktis  yang  didalamnya  memuat  terorisme  anti-negara dan  alat-alat  penyiksa  dari  penyiksaan  Negara.  Hal  ini  disebabkan pembangunan  telah  menciptakan  Negara-negara  yang  kaya  dan  kuat, menciptakan elite-elite yang kaya dan kuat, dan menciptakan umat manusia,
rakyat  yang  kuat  atau  setidaknya  mampu  memenuhi  kebutuhan-kebutuhan dasar  mereka.  Jika  pembangunan  cenderung  menumbuhkan  kekerasan struktural  dan  kultural,  maka  dalam  studinya  tentang  perdamaian,  Galtung mengemukakan  tesis  yang  memfokuskan  diri  pada  pengurangan  kekerasan strukturan  dan  kultural.  Oleh  karena  itu  berkenaan  dengan  studi pembangunan,  Galtung  mengemukakan  15  tesisnya  dalam  menelaah  studi pembangunan versus studi perdamaian.
Pertama: Pembangunan  adalah  peningkatan  sebuah  budaya; merealisasikan kode atau kosmologi budaya itu.
Kedua: Pembangunan adalah pemuasan progresif kebutuhan- kebutuhan alam manusia dan non-manusia, yang dimulai dengan mereka yang paling membutuhkan.
Tabel 1.1 Kebutuhan Manusia dan Pemuas-pemuas lain
Kebutuhan Dasar Manusia Pemuas-pemuas
Integritas tubuh manusia
Input Udara (bersih), air, nutrisi
Input rangsangan (menyenangkan), visual, auditif, penciuman
Output produk Buargon, pembuangan Suhu, kelembaban, kontrol argin
Tidur, Istirahat Gerakan Seks Reproduksi Perlindungan manusia Air, Air, makanan Lingkungan Menyenangkan Kakus, dll. Pakaian, Perlindungan Ketenangan Ruang Privasi
Semua hal diatas
Ketiga: Pembangunan  adalah  pertumbuhan  ekonomi,  tetapi  tanpa mengorbankan siapapun.
Keempat: Kata  benda  ‘pembangunan’  hanya  dapat  dipahami  dalam bentuk  jamak  sebagai  pembangunan-pembangunan,  bukan  dalam  bentuk tunggal.
Kelima: Kata  kerja  ‘membangun’  hanya  dapat  dipahami  sebagai  kata kerja  intransitive  atau  reflektif  atau  timbal-balik,  bukan  sebagai  kata  kerja transitif
Pembangunan Dalam Perspektif Ekofeminisme (Analisis Kritis 343 Paradigma Teori Pembangunan dan Urgensi Pembangunan Perspektif Demokratis Kulturis dalam Upaya Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (Ema Khotimah)
Keenam :  Peradaban  Barat  memahami  dirinya  sendiri  sebagai peradaban  universal,  dan  menguniversalisasikan  sejarahnya  sebagai  sejarah pembangunan bagi pihak lain, yang berarti bahwa:

## A. Pembangunan=pembangunan Barat = Modernisasi dan
B. Pembangunan=Pertumbuhan=pertumbuhan ekonomi=pertumbuhan GNP
Ketujuh: Syarat utama bagi pertumbuhan ekonomi adalah kerja keras, menabung/investasi, tamak, dan ketidakpedulian.
Kedelapan: Pembawa  utama  ketidak  pedulian  adalah  pria,  Protestan dan Ekonomi, khususnya jika digabungkan.
Kesembilan: Ada  dua  daerah  pertumbuhan  ekonomi  utama  di  dunia Barat  laut  yang  beragama  Yahudi-Kristen  (YK)  dan  Tenggara  yang beragama Budha-Konficius (BK).
Kesepuluh: Seluruh  dunia  untuk  sementara  ini  benda  dalam  status pinggiran dalam sistem pertumbuhan ekonomi dunia.
Kesebelas: Bantuan pembangunan merupakan keturunan sah dari ayah imperialis  Barat  dan  ibu  misionaris  kristen,  dan  sang  anak  membawa  kode keduanya.
Keduabelas: Bantuan  pembangunan  merupakan  pasar  internasional yang sangat kompetitif di mana negara donor dan negara penerima proyek di bawah  berbagai  slogan  (pra-investasi  infrastruktur,  biaya  transaksi, pembangunan  masyarakat,  partisipasi,  pengganti  impor,  pengganti  ekspor, kebutuhan dasar, untuk negara-negara termiskin, untuk rakyat termiskin dari negara-negara  termiskin  untuk  wanita,  untuk  wanita-wanita  termiskin  di pedesaan, untuk lingkungan hidup, untuk pembangunan berkelanjutan) guna meningkatkan bagian mereka dan apa yang ditawarkan dan diterima.
Ketigabelas: Bantuan  pembangunan  dapat  mengambil  bentuk menghilangkan  rintangan  struktural  besar,  struktur  pusat-pinggir,  dan menempatkan tuntutan yang menantang dengan pinggir.
Keempatbelas: Syarat  yang  diperlukan  bagi  bantuan  pembangunan adalah timbal balik, saya bantu anda, anda bantu saya.
Kelimabelas : Penyedia terbaik bantuan pembangunan mungkin adalah organisasi-organisasi  rakyat  suka  rela  yang  terlibat  dalam  dialog  rakyat-
rakyat  dan  bukan  ahli-ahli,  dengan  memberikan  bantuan  yang  lebih  dekat dengan  kebutuhan  dasar,  dan  siap  untuk  menerima  timbalbalik  yang  sangat membantu adalah organisasi-organisasi sukarela wanita .

## 2.2 Teori pembangunan Demokratik
Terhadap  teori-teori  yang  telah  menciptakan  krisis  kemanusiaan,  dan alienasi,  Soedjatmoko  mengajukan  teori  pembangunan  demokratik.  Dalam kerangka  pemikirannya,  Soedjatmoko  ingin  keluar  dari  teori-teori pertumbuhan  yang  berwatak  konvensional  di  satu  sisi  dan  teori-teori struktural yang berwatak revolusioner di sisi lain.
Dalam  kerangka  ini,  ”pembangunan  dapat  dilihat  sebagai  kemauan subjek/suatu bangsa untuk  mencapai martabatnya. Di sini  martabat itu tidak dengan sendirinya akan terjamin oleh pertumbuhan ekonomi. Maka terhadap teori-teori  yang  menjagokan  investasi  produktif  sebagi  esensi  pertumbuhan ekonomi,  Soedjatmoko  mengajukan  antitesis  teori  pembangunan  ekonomi sebagai pengerahan (dalan Ibrahim, 2004:96)
Teori  pembangunan  demokratik  ini  menurut  Soedjatmoko  harus memiliki  kemampuan  analitik  dan  menjelaskan  agar  kita  dapat  lebih memahami  hubungan  antara  perubahan  dan  pembangunan.  Dalam  kontek aktual  Soedjatmoko  mengajukan,  beberapa  premis  yang  dapat  membantu memahami  proses  perubahan  dan  menerangi  pilihan-pilihan  yang  muncul dihadapan  kita  dalam  kerangka  nilai-nilai  dasar  umat  manusia.  Sejumlah premis yang mendukung teori demokratik ini antara lain :
Pertama, ia  harus  didasarkan  atas  premis  bahwa  ada  batas kemampuan setiap sistem politik untuk  mengatur dan mendamaikan  konflik dan  data  adalah  penting  mengidentifikasikannya,  meskipun  batas-batas  ini bukan tanpa perubahan.
Dalam  pandangan  Soedjatmoko,  hal  tersebut  merupakan  fungsi  dari sejumlah  faktor,  termasuk  diperolehnya  informasi,  adanya  komunikasi, ambang  toleransi-ketakutan,  maupun  pengaruh  dan  manipulasi  dari  luar secara historis dan geopolitik, yang semuanya berbeda-beda bagi masyarakat.
Kedua, ia  harus  mempunyai  makna  operasional  dalam  pengertian memberikan  pegangan-pegangan  konseptual  tentang  masalah-masalah perubahan  struktural  sedemikian  rupa  sehingga  masyarakat  tetap  langgeng dan efektif di tingkat kursi yang terendah.
Pembangunan Dalam Perspektif Ekofeminisme (Analisis Kritis 345 Paradigma Teori Pembangunan dan Urgensi Pembangunan Perspektif Demokratis Kulturis dalam Upaya Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (Ema Khotimah)
Ketiga ,  premis  bahwa  kebebasan  manusiawi  ditentukan  oleh  cara dimana  tuntutan  perubahan  yang  bertikai,  stabilitas  dan  keadilan  berada dalam  keseimbangan  dan  bahwa  politik  yang  moderat  di  dalam  proses perubahan,  struktural  hanya  mungkin  bila  kemampuan  suatu  sistem  politik untuk  menghasilkan  penyesuaian  secara  sukarela,  bisa  ditingkatkan (Soedjatmoko dalam Ibrahim, 2004:97)
Soedjatmoko  mengajukan  adanya  transformasi  (perubahan)  struktural berupa :
1. memperbaiki  ketidakseimbangan  antara  sektor  perkotaan  dan  sektor pedesaan;
2. penghapusan  kemiskinan  absolut  menuntut  realokasi  sumber-sumber secara masif;
3. pengarahan  kembali  pertumbuhan  industri  untuk  memenuhi  kebutuhan mayoritas,  dan  mengurangi  dari  kekuatan-kekuatan  ekonomi  dan  politik dari luar.
Pentingnya  kerangka  paradigmatik  yang  mampu  mengatasi  berbagai ketimpangan  praktik  pembangunan  yang  selama  ini  dilakukan..  Sependapat dengan ini adalah Dorodjatun Kuntjoro Jakti, adalah makin banyaknya teori ekonomi  pembangunan  yang  muncul,  baik  dari  kalangan  pemikir  di  kubu kapitalis  maupun  sosialis,  yang  ternyata  meskipun  semakin  berusaha  untuk sekrouprehensif  dan  seaktual  mungkin,  tetapi  ternyata  kalau  dikaji  makin tidak  meperjelas  penggambaran  situasi  yang  dihadapi  (1985:317).  Menurut Kuntjoro  Jakti,  teori  tersebut  juga  memberikan  rekomendasi  yang  saling bertentangan  atau  menimbulkan  masalah trade-off yang  sulit,  atau  bahkan bersifat  tautologis.  Rekomendasi-rekomendasi  dari  para  teoritis  itu  juga berarti  penerapan  sejumlah  paradigma  negara-negara  sudah  maju  kepada negara  Dunia  Ketiga.  Bahkan,  menurutnya  rekomendasi-rekomendasi cenderung  bersifat normatif ,  meskipun  cocok  secara  ideologis  atau  politis, tapi  sifatnya  terlalu  idealis  sehingga  tidak  praktis;  ”menuntut  penyelesaian permasalahan  pembangunan  dalam  skala  yang  terlalu  komprehensif,  atau terlalu bersifat radikal (dalam Jakti, 1985:317).

## 2.3 Ekofeminisme
Banyak  orang  menginterpretasikan  berakhirnya  konfrontasi  Timur- Barat bukan hanya sebagai akhir impian kaum sosialis dan utopis tetapi juga seluruh  ideologi  universal  yang  berdasarkan  pada  konsep  universal  umat
manusia dan hubungannya dengan alam dan umat manusia lainnya. Ideologi ini  telah  di”dekonstruksi”  sebagai  Eropa  Sentris,  Egosentris  dan  menurut beberapa  kaum  feminist-Androsentris,  dan  Materialistis.  (Mies  dan  Shiva, 2005:12)
Akhir  dari  ideologi  ini  diproklamasikan  oleh  pemikir  postmo,  orang yang  berpendapat  bahwa  universalisasi  modern  –  proyek  pencerahan  Eropa telah gagal kemudian sejumlah kalangan enviromentalist dan developmentalist yang  berpendapat  bahwa  penekanan  pada  perkembangan materi dan perkembangan ekonomi dan usaha untuk menyamai model Barat dalam  masyarakat  industri,  telah  gagal  memahami  sumbangan  kebudayaan masyarakat  non-Eropa  yang  memberikan  penekanan  cukup  signifikan. Lebih-lebih  menurut  Mies  dan  Shiva,  ”mereka  menekankan  bahwa pembagian  dualistik  antara  ekonomi  dan  kebudayaan,  (atau  dalam terminologi.  Marxis  dikenal  dengan  basis  dan  suprastruktur)  tidak  tepat ditempatkan  pada  masyarakat  yang  sangat  terbelakang”  (2005:12).  Mereka selanjutnya  mengkritik  paradigma  pembangunan  Barat  yang  ada  yaitu strategi  modernisasi  yang  mengakibatkan  hancurnya  kebudayaan,  dan  juga keanekaragaman  biologi.  Berangkat  dari  argumen-argumen  inilah  kaum ekofeminisme,  perdamaian  dan  ekologi  kendati  istilah  ini  pertama  kali digunakan  oleh  Francoise  D’Eaubanne,  namun  menjadi  populer  dalam kaitannya  dengan  gerakan  protes  dan  aktivis  menentang  perusakan lingkungan hidup yang dipicu oleh bencana ekologis.
Ekofeminisme  banyak  mengkritik  paradigma  pembangunan  Barat, mereka  menolak proses homogenisasi yang dihasilkan oleh pasar dunia dan proses  produksi  kapitalis.  Ekofeminisme  selanjutnya  mengkritik  pembagian yang  berdasarkan  pada  dualisme  antara  suprastruktur  atau  kebudayaan  dan ekonomi atau basis. Dalam pandangan ekofeminisme, perlindungan terhadap bentuk  kehidupan  dimuka  bumi  yang  berbeda-beda  dan  kebudayaan masyarakat  manusia  merupakan  prasyarat  untuk  mempertahankan  hidup  di planet ini.
Menurut Megawangi, ”perspektif ekofeminisme timbul karena ketidak puasan akan arah perkembangan ekologi dunia yang semakin bobrok (dalam Sunarto,  2000:66).  Salah  satu  kritikan  pedas  ekofeminisme  adalah  pada gerakan-gerakan  feminisme  modern  terutama  feminisme  liberal,  dan feminisme sosialis/marxisme.
Berbeda  dari  teori-teori  feminisme  modern  yang  berasumsi  bahwa individu adalah makhluk otonom yang lepas dari pengaruh lingkunganya dan
Pembangunan Dalam Perspektif Ekofeminisme (Analisis Kritis 347 Paradigma Teori Pembangunan dan Urgensi Pembangunan Perspektif Demokratis Kulturis dalam Upaya Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (Ema Khotimah)
berhak  menentukan  jalan  hidupnya  sendiri,  maka  teori  ekofeminisme memiliki  titik  berdiri  yang  berbeda,  aliran  ini  memandang  individu  secara lebih  komprehensif  sebagai  makhluk  yang  terikat  dan  berinteraksi  dengan lingkungannya.

## 3 Pembahasan

## 3.1 Posisi Perempuan dalam Paradigma Pembangunan lama
Penduduk perempuan yang jumlahnya 49,9% (102.847.415) dari total (206.264.595)  penduduk  Indonesia  (Sensus  Penduduk  2000)  merupakan sumberdaya  pembangunan  yang  cukup  besar.  Partisipasi  perempuan  dalam setiap  proses  pembangunan  akan  mempercepat  tercapainya  tujuan pembangunan  kurang  berperannya  kaum  perempuan  akan  memperlambat proses  pembangunan  atau  bahkan  dapat  menjadi  beban  pembangunan  itu sendiri.
Kenyataannya,  dalam  berbagai  praktekpembangunan  perempuan kurang  dapat  berperan  aktif.  Hal  ini  disebabkan  kondisi  dan  posisi  yang kurang menguntungkan dibanding laki-laki. Seperti peluang dan kesempatan yang  terbatas  dalam  mengakses  dan  mengontrol  sumberdaya  pembangunan, sistem upah yang merugikan, tingkat kesehatan dan pendidikan yang rendah sehingga  manfaat  pembangunan  kurang  diterima  kaum  perempuan. Sebagimana  dikritisi  oleh  Johan  Galtung  dan  kaum  ekofeminisme  atas pemaksaan  indikator-indikator  pembangunan  di  negara-negara  maju  kepada dunia  ketiga,  maka  yang  terjadi  akibat  penerapan  pembangunan  paradigma tersebut adalah ketidak adilan gender.
Awalnya,  pembangunan  yang  dilaksanakan,  pemerintah  merupakan pembangunan  yang  ”buta  gender”  yang  menghasilkan  kesenjangan  gender dan  merugikan  kaum  perempuan.  Kemudian  tahun  1975  pemerintah berusaha memperbaiki kehidupan perempuan melalui pendekatan perempuan  dalam  pembangunan  ( Women  in  Development /  WID)  melalui: Menteri Muda Urusan Peranan Wanita Tahun 1978. Namun, sampai saat ini ketimpangan  gender  dalam  arus  utama  pembangunan  masih  berlangsung. Hal ini terbukti :
Dalam  laporan  pembangunan  Manusia  Indonesia  2004  yang bertajuk,  ” The  Economic  of  Democracy:  Financing  Human Development  in  Indonesia ”  menekankan  perlunya  Indonesia memberikan  prioritas  investasi  yang  lebih  tinggi  pada  upaya
pembangunan  manusia  dan  ”bagaimana  pembiayaannya.  Dalam laporan  tersebut  juga  menyebutkan  posisi  perempuan  dibidang pendidikan  dan  kesehatan  tidak  terlalu  menggembirakan.  Partisipasi dalam  angkatan  kerja  dibidang  non  pertanian  kembali  menurun menjadi 28 persen tahun 2002 dan 38 persen tahun 1998. Dari 3,9 juta pegawai negeri sipil (PNS), 38 persen diantaranya perempuan, namun 1,8 juta adalah staf biasa, dan hanya sekitar 160.000 menduduki posisi yang  ”lebih  tinggi”.  Sebagian  besar  perempuan  bekerja  sebagai  guru dan  perawat. Pada tahun  2003  hanya  45 perempuan  dari  462 anggota DPR.
Menurut  Agus  Wariyanto:  ”pembangunan  manusia  tak  akan  adil, berkesinambungan  dan  holistik,  manakala  pembangunan  tadi  tak  mengenai dan  mepersoalkan  kesenjangan  relasi  gender  dan  kebutuhan  serta permasalahan  perempuan  dan  laki-laki  (2003:2).  Ima  bentuk  ketidakadilan gender  yang  lazim  diteriui  dalam  praktek  pembangunan  di  Indonesia” adalah :
1. Marjinalisasi  (peminggiran  ekonomi):  banyak  bentuk  peminggiran ekonomi  perempuan,  salah  satu  yang  paling  nyata  adalah  lemahnya peluang  perempuan  terhadap  sumber-sumber  ekonomi,  seperti  tanah, kredit dan pasar
2. Subordinasi  (penomorduaan)  perempuan,  sehingga  tak  mempunyai peluang untuk mengambil keputusan yang menyangkut dirinya
3. Beban  kerja  berlebihan:  perempuan  memiliki  tiga  peran  ( triple  role ), yakni  produktif,  reproduktif,  dan  memelihara  masyarakat  yang  lebih dominan  sementara  peran  politik  dalam  masyarakat  lebih  dominan  laki- laki
4. Cap-cap  ( Stereotip )  negatif  perempuan  sering  digambarkan  emosional, lemah,  tak  mampu  memimpin,  tak  rasional,  sering  dilontarkan  dari  kecil hingga  dewasa.  Perempuan  selama  ini  masih  sering  ditempatkan  pada posisi domestik. Sebuah peran stereotipe dalam aspek kehidupan seperti hanya  mitos  perempuan  identik  dengan  tempat  tidur,  sumur,  dan  tempat memasak atau dapur
5. Kekerasan  berbasis  gender,  meliputi  perkosaan,  serangan  fisik, penyiksaan,  pelacuran,  pornografi,  pemaksaan,  pelecehan  seksual,  dan sebagainya (Wariyanto, 2003:2)
Pembangunan Dalam Perspektif Ekofeminisme (Analisis Kritis 349 Paradigma Teori Pembangunan dan Urgensi Pembangunan Perspektif Demokratis Kulturis dalam Upaya Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (Ema Khotimah)
Sejauh  ini,  kita  telah  menyaksikan  dampak-dampak  ekologis  dari strategi  mengejar  pembangunan  di  negara-negara  berkembang.  Bagi  kaum perempuan  yang  hidup  di  negara-negara,  Industri  maju,  mengejar pembangunan  berarti  hubungan  laki-laki  perempuan  yang  patriarkal  akan dihapus  dan  diganti  dengan  kebijakan  kesetaraan  gender.  Dilanjutkan penghapusan  diskriminasi  dalam  bidang  politik  dan  lapangan  kerja.harapan srupa  diipikan  oleh  kaum  perempuan  negara-negara  Dunia  Ketiga  saat roda pembangunan  dijalankan.  Namun  yang  kerap  dialami  perempuan  diwilayah ini adalah telah menjalani kolonisasi, pemiskinan, penggusuran (peminggiran)  kekerasan  struktural  maupun  kultural,  menjadi  kelinci percobaan, lebih menjadi objek ketimbang subjek dalam pola konsumsi.
Vandara  Shira  dan  Maria  Mies  pegiat  ekofeminisme  mengemukakan kasus di India.
Pada  tahun  1951,  dengan  rencana  Pembangunan  lima  tahunnya  yang pertama, India merupakan negara pertama yang menyusun sebuah Kebijakan Nasional Pengendalian Penduduk. Bercirikan ’ top down’ , kebijakan tersebut direncanakan,  dibiayai  dan  diawasi  secara  terpusat,  untuk  dilakukan ditingkat  pusat  hingga  lokal.  Diaraskan,  disusun  dan  dirancang  oleh  agen- agen  eksternal, kebijakan tersebut diimplementasikan  oleh pemerintah India dan para pejabatnya. Rencana ini tidak memerlukan laporan evaluasi jangka menengah Planning  Commission untuk  menilai  kegagalan  kebijakan pengendalian penduduk, seperti yang terjkadi pada statistik yang tidak sesuai dengan  kebutuhan  penduduk.  Setelah  kesalahan  kampanye  sterilisasi  yang bersifat  memaksa  selama  Masa  Darurat  (1975-1977)  tema  program  irubah dari ’keluarga berencana’  menjadi ’kesejahteraan keluarga’, namun strategi- strategi  dan  pendekatannya  dalam  menghargai  perempuan  tetap  tidak berubah.  Perempuan  dipandang  tolol,  buta  huruf  dan  bodoh,  hanya menginginkan  kelahiran  anak-anak  menghambat  kesuburan  mereka  jelas sangat  dibutuhkan.  Bagi  mereka  yang  terjun  dibidang  perawatan  kesehatan, kebijakan  pengendalian  jumlah  penduduk  India  merupakan  malapetaka ganda:  pertama,  karena  mereka  gagal  memahami  dan  melayani  kebutuhan kontrasepsi  perempuan;  dan  kedua,  karena  mereka  meminggirkan  dan memundurkan seluruh kerja perawatan kesehatan lainnya.
Bagimana  dengan  Indonesia?  kasus  serupa  tentu  saja  terjadi,  saat paradigma  pembangunan  yang  sama  coba  diterapkan.  Program  Keluarga Berencana  adalah  contoh  kasus  betapa  perempuan  menjadi  subordinat  dan
telah dimarjinalkan dalam pembangunan.  Atas nama ledakan penduduk dan upaya mengurangi kemiskinan dengan slogan keluarga kecil adalah keluarga bahagia  dan    sejahtera  telah  memaksa  perempuan  menjadi  objek  program tersebut.    Di  Indonesia  dan  India  misalnya,  perempuan  melalui  program Keluarga  Berencana  telah  mengalami  kekerasan  fisik  juga  kekerasan struktural.  Bahkan,  dalam  beberapa  kasus  penerapan  alat  kontrasepsi  secara massal perempuan diperlakukan tidak  manusiawi. Seperti digambarkan oleh Shiva dan Mies :
Selama  rentang  waktu  tersebut  banyak  perempuan    yang  benar-benar menderita sakit, tetapi bukan lantaran kesuburan mereka; mereka jatuh sakit karena  mempertahankan  kesuburan  dengan  memakai  kontrasepsi.  Telah diketahui,    bahwa  kemandulan  yang  banyak  dikeluhkan  perempuan  dewasa ini  merupakan  bagian  dari  hasil  metode  kontrasepsi  yang  merusak, contohnya,  Dalkon  Shield  dan  berbagai  pemakai  IUD  lainnya  dan pengobatan dokter tapa perasaan ( 2005 : 216).
Strategi  program  memerangi  kesuburan  perempuan  di  negara-negara Dunia  Ketiga  juga    telah  mengabaikan  efek  jangka  panjang  terhadap kesehatan  perempuan.  Perempuan  miskin  tidak  diperlakukan  sebagai manusia namun hanya sebatas entitas angka statistik kependudukan di dalam pembangunan.  Di  beberapa  negara  yang  sedang    membangun  seperti Indonesia,  pemerintah  telah  menjadi  agen-agen  bagi  negara  donatur  untuk melakukan  pengawasan  terhadap  jumlah  penduduk.  Dalam  hal  ini, pemerintah  telah  menjalankan  berbagai  kebijakan  guna  memenuhi  target tersebut  melalui  petugas-petugas  lapangan  yang  siap  memaksa  perempuan untuk bersedia dipasangkan IUD, sterilisasi dan lain sebagainya. Perempuan di  Dunia  Ketiga  juga  telah  menjadi  apa  yang  disebut  Shiva  dan  Mies sebagai  ”kelinci  percobaan”  oleh  industri  obat-obatan  multinasional  dalam melanggengkan  dominasi  ekonomi  mereka  melalui  proyek  pembatasan jumlah kelahiran di berbagai belahan negara Dunia Ketiga.

## 3.2  Posisi  Perempuan  dalam  pembangunan  perspektif  Demokratis  dan kuturis.
Sejatinya,  seperti  dikembangkan  Vinod  Thomas  (dkk),  pembangunan berkaitan  dengan  perbaikan  kualitas  hidup  rakyat,  memperluas  kemampuan mereka  untuk  membentuk  masa  depan  mereka  sendiri  (2001:xxx). Pembangunan  juga  dalam  manuskrip  World  Bank    disebutkan:  kesempatan kerja,  gender,  kesehatan  dan  nutrisi  yang  lebih  baik,  lingkungan  alam  yang
Pembangunan Dalam Perspektif Ekofeminisme (Analisis Kritis 351 Paradigma Teori Pembangunan dan Urgensi Pembangunan Perspektif Demokratis Kulturis dalam Upaya Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (Ema Khotimah)
lebih bersih dan lestari, keadilan dalam sistem hukum, kebebasan politik dan sipil,  serta  kehidupan  kultural  yang  lebih  kaya.  Namun  kerangka  yang direkomendasikan  negara-negara  yang  mengusung  paradigma  tersebut terlampau  normatif  bahkan  idealistis.  Bahkan,  kerapkali  dengan  berbekal keyakinan  yang  diusung  ilmu  ekonomi  yang  ”bebas  budaya  dan  karenanya netral”  (Galtung,  2003:283),  menjadikan  pembangunan  dilakukan  dengan mengorbankan siapapun atas nama pertumbuhan ekonomi.
Dminasi  akan  tuntutan  pertumbuhan  ekonomi  yang  tinggi menyebabkan terbengkalainya aspek-aspek lain dalam proses pembangunan. Misalnya fkus pembangunan ekonomi telah banyak merusak ekosistem,  ”munculnya  perekonomian  internasional  yang  berkembang  pesat sekarang  ini  telah  memberikan  kemungkinan  bagi  perpindahan  kelangkaan sumberdaya  dari  satu  negara  ke  negara  lain,  semacam  teori  domino  untuk gangguan dan kerusakan ekologi (Brown, 1987:8).
Packrd  Winklor  membedakan  cara  memandang  hubungan  antara kebudayaan dan pembangunan salah satunya bahwa ”kegiatan pembangunan harus  disesuaikan  dalam  konteks  kebudayaan”  (Pronk,  1993:287)  untuk menjawab  berbagai  dampak  negatif  pembangunan.  Bahkan  pada  level  yang lebih  jauh  kegiatan  pembangunan  dicangkokan  pada  konteks  kebudayaan dengan hasil keduanya menjadi lebih kuat.
Kiranya  perlu  dikaji  pembangunan  Nasional  yang  dilaksanakan dengan  pendekatan  Integratif,  demokratis  sekaligus  kulturis.  ”Pemikiran pendekatan kebudayaan timbul dari pengamat bahwa dalam perubahan sisial yang  cepat  brbagai  aspek-sektor  kehidupan  tidak  berjalan  seimbang” (Pasaribu  dan  Simanjuntak,  1986:184).  Dalam  juangka  panjang  keadaan  ini apabila  dibiarkan  akan  menimbulkan  disorganisasi  sosial  bahan  disintegrasi kultural.
Pendekatan  kultural  dan  demokrasi  dalam  pembangunan  diharapkan dapat memberikan langkah-langkah solutif atas permasalahan pembangunan. Jika  pendekatan  kulturismenyediakan  langkah-langkah  proses  inkulturasi hingga  asimilasi  terma-terma  pembangunan  dalam  konteks  budaya masyarakat,  maka  perspektif  pembangunan  demokratik  akan  memberikan akses  keadilan,  keseimbangan  dan  menjauhkan  pada  upaya  pembangunan masyarakat yang lebih humanis. Mengapa? sebab pembangunan yang selama ini  bersifat  fisik  (melalui  ukuran-ukuran  ekonomi  telah  melahirkan ketimpangan-ketimpangan  secara  sosial  budaya  bahkan  sudah  sejak  lama hingga  kini  Suparjo  menyebutkan  adanya  sikap  pasif,  untuk  tidak
mengatakan  sikap  masa  bodoh  yang  masih  mewarnai  peta  psikologis  dan mentalitas  sebagian  masyarakat  Indonesia  (dalam  Lubis,  1993:186). Karenanya,  mentalitas  pembangunan  yang  ideal  seperti  prakarswa  sikap produktif, kesediaan untuk mengorbankan kepentingan-kepentingan marjinal dan  sebagainya,  ternyata  masih  relatif  lemah.  Selo  Sumardjan menyebutkan;  ”adanya  gejala  korupsi  yang  semakin  meluas,  gelombang kejahatan  yang  semakin  meningkat,  ketegangan  antara  golongan  kaya  dan miskin,  keresahan  putusan  kubu  orang  yang  tidak  sempat  memperoleh pendidikan (dalam Lubis, 1993:186)

## 4 Penutup

## 4.1 Kesimpulan
Perempuan  di  Indonesia  telah  dirugikan  oleh  kemiskinan  dan dimarjinalkan  oleh  proses  pembangunan.  Dari  perspektif  perempuabn, definisi  kemiskinan  tidak  hanya  dilihat  dari  rendahnya  pendapatan,  tetapi juga  kurangnya  kesempatan  bekerja,  berkarya,  dan  akses,  serta  hak  untuk mengambil keputusan atas diri dan  keluarganya. Rendahnya akses terhadap pendidikan  akibat  kemiskinan  dan  budaya  partriarki  juga  menambah buruknya kualitas sumbar daya perempuan Indonesia. Tenaga Kerja Wanita (TKW)  adalah  contoh  kongkrit  rendahnya  mutu  pendidikan  sehingga menjadikan  perempuan  tak  lebih    sebagai  asset  yang  dapat  dieksploitasi. Kemiskinan  struktual  dalam  berbagai  praktek  pembangunan  telah memarjinalkan perempuan dan menempatkannya sebagai korban.
Dalam  kerangka  mengubah  arah  pembangunan  yang  bias  gender inilah,  kaum  Ekofeminisme  melakukan  gerakan    dalam  menyelamatkan ekosistem  yang  telah  dirusak  atas  nama  pembangunan.  Sebagai  gerakan feminis  dan  aktivis  lingkungan,  gerakan  ini  juga  mencoba  mengkonstruksi epistimologis ekofeminisme dan aspek-aspek metodologis dalam, “mendukung pembebasan konsumen dan produksi subsistence , keberlanjutan dan  regenerasi;  dan  mereka  mendorong  penerimaan  terhadap  konsep keterbatasan  alam  dan  hubungan  timbal  balik,  dan  sebuah  penolakan terhadap  eksploitasi  ,  kebutuhan  tak  terbatas  terhadap  komoditas  dan kekerasan” (Shiva dan Mies, 2005).
Kegagalan  pembangunan  dalam  mengusung  tujuan  sejatinya  juga telah  banyak  menuai  kritik  dari  kalangan  akademisi.  Berbagai  tawaran paradigmatik  diajukan  oleh  berbagai  kalangan,  salah  satu  yang  banyak digaris bawahi adalah urgensi atas pembangunan selaras dengan kebudayaan
Pembangunan Dalam Perspektif Ekofeminisme (Analisis Kritis 353 Paradigma Teori Pembangunan dan Urgensi Pembangunan Perspektif Demokratis Kulturis dalam Upaya Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (Ema Khotimah)
tempat  di  mana  pembangunan  itu  dilaksanakan.  Sebagaimana  dinyatakan oleh  Galtung  dalam  tesis-tesisnya,  saat  kebudayaan  diakomodir  dalam kerangka  pembangunan,  dengan  sendirinya  akan  ada  berbagai  perspektif pembangunan  yang  sesuai  dengan  kondisi  budaya  Negara-negara  yang membangun tersebut.
Alternatif  yang  ditawarkan  Soedjatmoko  dalam  mengubah  arah pembangunan  kira  patut  ditelaah  lebih  serius  oleh  para  penentu  kebijakan pembangunan.    Pembangunan  demoktratis,  kulturis,  dan  humanis  kiranya harus  menjadi  pilihan  Negara-negara  Dunia  Ketiga  dalam  menyelesaikan berbagai permasalahan pembangunan yang telah sekian lama dialami. Dalam perspektif  ini,  dimungkinkan  adanya  jaminan  keadilan,  kesetaraan, perspektif  subjek  (partisipatif)  dalam  memperoleh  kualitas  kehidupan  yang lebih baik. Mudah-mudahan  juga dapat meningkatkan  Indeks Pembangunan Manusia  Indonesia  apabila  kita  sepakat  dengan  ukuaran-ukuran  kuantitatif atas pembangunan yang ditetapkan oleh UNDP tersebut.

## 4.2 Saran
Dalam  mengusung  perubahan  paradigma  atas  konsep-konsep pembangunan  tersebut,  Perguruan  Tinggi  menempati  posisi  yang  demikian strategis  dalam  melakukan  riset    pembangunan  dan  memberikan feed  back kepada pihak pengambil kebijakan akan perlunya perubahan perspektif teori- teori  dan  praktik  pembangunan  selama  ini.    Perguruan  Tinggi  juga  melalui Lembaga  Penelitian  dan  Pengabdian  kepada  Masyarakatnya    seharusnya menjadi  tulang  punggung  dalam  melakukan  proses  meningkatkan  sumber daya  manusia.  Pemerintah  hendaknya  bermitra  dengan  Perguruan  Tinggi dalam  merumuskan  berbagai  kebijakan  pembangunan  dengan  sikap  yang jujur dan penuh tanggungjawab dalam upaya mengentaskan  bangsa ini dari berbagai keterpurukkan dan ketertinggalan.
------------------------

## DAFTAR PUSTAKA
Sunarto.  2002.  Analisis  Wacana  ”Ideologi  Gender” Media  Anak-Anak . Semarang  : Yayasan Adikarya Ikapi dan Ford Foundation. Jakt,  Dorojatun  Kuntjoro.  1984. Teori  Pembangunan  Ekonomi:  Menuju
Ketidakpastian? (Memelihara Momentum Pembangunan).
Jakarta  : Gramedia.
Ibrahim,  Idi  Subandy.  2004. Dari  Nalar  Keterasingan  Menuju  Nalar Pencerahan  (Ruang  Publik  dan  Komunikasi  dalam  Pandangan Soedjatmoko . Yogyakarta : Jalasutra.
Shiva,  Vandara  dan  Mies  Maria.  2005 .  Ecofeminisme:  Perspektif  Gerakan, Perempuan & Lingkungan. Yogyakarta : IRE PRESS. Galtung  Johan.  2003. Studi  Perdamaian:  Perdamaian  dan  Konflik Pembangunan dan Peradaban. Surabaya : Pustaka Eureka. Hatta,  Meutia.  2006.  ”Indeks  Pembangunan  Manusia  Indonesia  Rendah” Sambutan tertulis  pada  pengukuhan  Lembaga  Pemberdayaan Ekonomi Perempuan dan Perlindungan Anak.
Muslim. 2006. Reformasi Otonomi Pendidikan, RIAU POS, 28 Maret 2006. Hamijoyo.  Santoso  S.  1990.  ”Lima  Jurus  Strategi  Dasar  Pendidikan,  dalam Era  Globalisasi,  dalam  jurnal  pendidikan”. Mimbar  Pendidikan , No 4 tahun IX Desember 1990. Bandung : University Press IKIP Bandung.
Vinod,  Thomas,  dkk.  2001. the  Quality  of  Growth:  Kualitas  Pertumbuhan. Jakarta  : PT. Gramedia Pustaka.
Pronk, J.P. 1993. Sedunia Perbedaan Sebuah Acuan Baru dalam kerjasama pembangunan  Tahun  1990-an. Jakarta    :  yayasan  Obor Indonesia..
Pasaribu I.L dan Simandjuntak B. 1986. Sosiologi Pembangunan . Bandung : Tarsito.
Brown Lester R, dkk. 1987. Dunia penuh Ancaman. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
Lubis,  Mochtar,  1993.  ”Budaya  Masyarakat  dan  Manusia  Indonesia  : Himpunan  Catatan  Kebudayaan    Mochtar  Lubis”. Majalah Horison , Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.