## MAGISTRA Law Review
Volume 02 Nomor 01, Januari 2021 http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/malrev Penerbit : Program Studi Hukum Program Magister  Fakultas Hukum  Universitas 17 Agustus 1945 Semarang  Indonesia This article is published in a peer-reviewed section of the MAGISTRA Law Review
This is an open access article under the CC BY license

## IMPLEMENTASI PASAL 44 KUHP SEBAGAI ALASAN PENGHAPUS PIDANA DALAM PROSES PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA

## MUHAMAD CHANIF
Universitas 17 Agustus 1945 Semarang chanifjaya86@gmail.com

## ABSTRAK
Dalam Negara Republik Indonesia ini apabila terjadi suatu pelanggaran terhadap hukum pidana materiil, misalnya  tindak  pidana  maka  menjadi  tugas  Hukum  Pidana  Formil  atau  Hukum  Acara  Pidana  melalui penegak  hukum  untuk  mempertahankan  kebenaran  adanya  hukum  pidana  materiil.  Hukum  Pidana Formil  atau  Hukum  Acara  Pidana,  diatur  dalam  Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1981  yang  sering disebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sebagai ganti dari HIR (Herziene Inlandsch Regelemen).  Hukum  pidana  mengenal  beberapa  alasan  yang  dapat  dijadikan  dasar  bagi  hakim  untuk tidak  menjatuhkan  hukuman  atau  pidana  kepada  pelaku  atau terdakwa  yang  diajukan  ke  pengadilan karena telah melakukan suatu tindak atau perbuatan pidana. Alasan-alasan tersebut dinamakan alasan penghapus  pidana.  Dalam  penelitian  ini  penulis  akan  membahas  hubungan  antara  pasal  44  KUHP sebagai  alasan penghapusan  pidana dalam  proses  pemeriksaan  perkara pidana  pengaruh  hukum.  Data disampaikan  dengan  metode  penilitian  yuridis  normatif  yang  membahas  atau  menyoroti  dari  segi putusan pengadilan tanpa studi lapangan.

## Kata Kunci: Alasan Penghapus Pidana; Pasal 44 KUHP

## ABSTRACT
In the Republic of Indonesia, if there is a violation of material criminal law, for example, a criminal act, it is the duty of Formal Criminal Law or Criminal Procedure Law through law enforcement to maintain the truth  of  the  existence  of  material  criminal  law.  Formal  Criminal  Law  or  Criminal  Procedure  Code  is regulated in Law Number 8 of 1981 which is often called the Criminal Procedure Code (KUHAP), instead of HIR (Herziene Inlandsch Regelemen). Criminal law recognizes several reasons that can be used as the basis for judges not to impose penalties or punishments on perpetrators or defendants who are brought to  court because  they have committed an act  or  criminal  act. These  reasons are  called  the  reasons  for the abolition of the crime. In this study, the author will discuss the relationship between Article 44 of the Criminal Code as the reason for the abolition of the crime in the process of examining criminal cases with legal  influence.  The  data  is  presented  using  a  normative  juridical  research  method  that  discusses  or highlights in terms of court decisions without field studies.
Keywords: Pasal 44 KUHP Reason for Criminal Abolition;

## A. PENDAHULUAN
Masyarakat lebih mengenal hukum sebagai suatu aturan-aturan yang mengikat serta  harus  dipatuhi  oleh  setiap  individu  dalam  masyarakat  dan  bila  tidak,  akan  ada sanksi  bagi  si  pelanggar  aturan  tersebut.  Dalam  praktek  penegakan  hukum,  di masyarakat sanksi memiliki peran yang sangat penting agar suatu aturan hukum ditaati oleh masyarakat sehingga suatu sanksi hukum memiliki peran yang esensial agar suatu
tujuan dibentuknya suatu peraturan hukum bisa tercapai dan proses kontrol sosial yg diharapkan di dalam masyarakat bisa terwujud dengan baik.
Di  Indonesia,  lembaga  yang  mempunyai  kewenangan  untuk  mengadili  dan menjatuhkan  sanksi  disebut  lembaga  peradilan,  yang  di  dalamnya  terdapat  aparatur negara yang melaksanakan kewenangan untuk mengadili dan memutus suatu perkara dikenal sebagai Hakim.
Masyarakat lebih mengenal hukum sebagai suatu aturan-aturan yang mengikat serta  harus  dipatuhi  oleh  setiap  individu  dalam  masyarakat  dan  bila  tidak,  akan  ada sanksi  bagi  si  pelanggar  aturan  tersebut.  Dalam  praktek  penegakan  hukum,  di masyarakat sanksi memiliki peran yang sangat penting agar suatu aturan hukum ditaati oleh masyarakat sehingga suatu sanksi hukum memiliki peran yang esensial agar suatu tujuan dibentuknya suatu peraturan hukum bisa tercapai dan proses kontrol sosial yg diharapkan di dalam masyarakat bisa terwujud dengan baik.
Di  Indonesia,  lembaga  yang  mempunyai  kewenangan  untuk  mengadili  dan menjatuhkan  sanksi  disebut  lembaga  peradilan,  yang  di  dalamnya  terdapat  aparatur negara yang melaksanakan kewenangan untuk mengadili dan memutus suatu perkara dikenal  sebagai  Hakim.  Tugas  hakim  sesungguhnya  adalah  sebuah  tugas  yang  mulia, sebagaimana dijelaskan oleh Roeslan saleh tentang sebuah “Pergulatan kemanusiaan”.
Mengadili adalah suatu proses yang dengan susah payah telah terjadi diantara manusia  dan  manusia.  Mengadili  adalah  suatu  pergulatan  kemanusiaan  untuk mewujudkan  hukum.  Mengadili  tanpa  suiatu  hubuangan  yang  bersifat  manusia  pada hakekatnya adalah tidak mungkin. Karenanya sering terjadi suatu yang tidak adil. Hal demikian  merupakan  suatu  penghancuran  dan  merugikan  kemanusiaan  dan  bahkan kesejahteraan umum.
Dalam  pernyataan  tersebut  terlihat  besarnya  tanggung  jawab  seorang  hakim dalam  menjalankan  tugasnya,  dimana  mereka  harus  menghadapi  pergulatan  batin serta  gejolak  dalam  jiwanya  ketika  harus  membuat  suatu  pilihan-pilihan  yang  tidak mudah  dalam  membuat  suatu  Putusan  dalam  perkara  yang  diadilinya,  dan  lebih  dari itu seorang hakim juga harus meletakan telinganya pada pendapat dan rasa keadilan yang diharapkan oleh masyarakat.
Menurut  Joko  Prakoso  dalam  tulisannya,  putusan  hakim  merupakan  cermin dari  sikap,  moralitas,  penalaran  dan  banyak  hal  lainnya  yang  dideskripsikan  sebagai Pengalaman  seorang  hakim  dalam  menjalankan  tugas  dan  fungsinya.  Hal  ini menunjukkan  kepada  kita  bahwa  sebenarnya  putusan  hakim  sangat  bersifat relativisme  cultural  sehingga  tidak  menutup  kemungkinan  pandangan  setiap  hakim dalam  suatu  perkara  bisa  berbeda-beda.    Dalam  hukum  pidana  ada  beberapa  alasan yang  dapat  dijadikan  dasar  bagi  hakim  untuk  tidak  menjatuhkan  hukuman/pidana kepada  para  pelaku  atau  terdakwa  yang  diajukan  ke  Pengadilan  karena  telah melakukan suatu tindak pidana. Alasan-alasan tersebut dinamakan alasan penghapus pidana.  Alasan  penghapus  pidana  adalah  peraturan  yang  terutama  ditujukan  kepada hakim.
Peraturan  ini  menetapkan  dalam  keadaan  apa  seorang  pelaku,  yang  telah memenuhi  perumusan  delik  yang  seharusnya  dipidana,  tidak  dipidana.  Hakim menempatkan  wewenang  dari  pembuat  Undang-Undang  untuk  menentukan  apakah telah terdapat keadaan khusus seperti dirumuskan dalam alasan penghapus pidana.
Alasan-alasan penghapus pidana ini adalah alasan-alasan yang memungkinkan orang  yang  melakukan  perbuatan  yang  sebenarnya  telah  memenuhi  rumusan  delik, tetapi  tidak  dipidana.  Berbeda  halnya  dengan  alasan  yang  dapat  menghapuskan penuntutan,  alasan  penghapus  pidana  diputuskan  oleh  hakim  dengan  menyatakan bahwa  sifat  melawan  hukumnya  perbuatan  hapus  atau  kesalahan  pembuat  hapus, karena adanya ketentuan undang-undang dan hukum yang membenarkan perbuatan atau  yang  memaafkan  pembuat.  Jadi  dalam  hal  ini  hak  melakukan  penuntutan  dari Jaksa  tetap  ada,  tidak  hilang,  namun  terdakwanya  yang  tidak  dijatuhi  pidana  oleh hakim. 1
Pasal  yang  berhubungan  dengan  alasan  penghapus  pidana  adalah  Pasal  44 KUHP, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 51 KUHP. 2
Alasan penghapus pidana menyangkut perbuatan atau pembuatnya, oleh sebab itu dibedakan dua jenis alasan penghapus pidana yaitu:
a.  Alasan pembenar, yaitu menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, meskipun  perbuatan  itu  telah  memenuhi  rumusan  delik  dalam  Undang- undang. Kalau perbuatannya tidak melawan hukum maka tidak mungkin ada pemidanaan.  Alasan  pembenar  yang  terdapat  dalam  KUHP  ialah  Pasal  49 ayat  (1)  (pembelaan  terpaksa),  Pasal  50  (Peraturan  Undang-Undang)  dan Pasal 51 ayat (1) (perintah jabatan).
b.  Alasan  pemaaf,  yaitu  menyangkut  pribadi  si  pembuat,  dalam  arti  bahwa orang  ini  tidak  dapat  dicela  (menurut  hukum)  dengan  perkataan  lain  dia tidak  bersalah  atau  tidak  dapat  dipertanggungjawabkan  meskipun perbuatannya  bersifat  melawan  hukum.  Jadi  disini  ada  alasan  yang menghapuskan  kesalahan  si  pembuat  sehingga  tidak  mungkin  ada pemidanaan. Alasan pemaaf yang terdapat dalam KUHP ialah Pasal 44 (tidak mampu bertanggung jawab), Pasal 49 ayat 2 (noodweer exes), Pasal 51 ayat 2 (dengan iktikad baik melakukan perintah jabatan yang tidak sah). 3
Dengan kata lain Undang-Undang tidak melarang Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan  tersangka  pelaku  tindak  pidana  ke  sidang  Pengadilan  dalam  hal  adanya alasan  penghapus  pidana.  Oleh  karena  Hakimlah  yang  menentukan  apakah  alasan penghapus pidana itu dapat diterapkan kepada tersangka pelaku tindak pidana melalui vonisnya. Sedangkan dalam alasan penghapus penuntutan, Undang-Undang melarang sejak  awal  Jaksa  Penuntut  Umum  untuk  mengajukan/menuntut  tersangka  pelaku tindak pidana ke sidang Pengadilan.
Pertanggungjawaban  pidana,  tidak  dapat  dilepaskan  dengan  “tindak  pidana”. Sebab  tindak  pidana  baru  bermakna  jika  terdapat  pertanggungjawaban  pidana, sedangkan  pengertian  pertanggungjawaban  pidana  ialah  diteruskannya  celaan  yang obyektif yang ada pada tindak.
Setiap  orang  yang  melakukan  tindak  pidana  tidak  dengan  sendirinya  harus dipidana. Pertanggungjawaban pidana lahir dengan diteruskannya celaan yang objektif terhadap  perbuatan  yang  dinyatakan  sebagai  tindak  pidana  berdasarkan  hukum
1 Roeslan Saleh dalam Satjipto Rahardjo, 2006, Perang Di Balik Toga Hakim , dalam buku: Membedah Hukum Progresif , Jakarta: Kompas Media, hlm. 91
2 https://eprints.uns.ac.id/42448/1/E0014195 _ abstrak .pdf diakses pada tanggal 6 Desember 2020.
3 Wirjono Prodjodikoro, 1989, Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia, Bandung : Eresco , hlm. 34
pidana  yang  berlaku,  dan  secara  subjektif  kepada  pembuat  yang  memenuhi persyaratan untuk dapat diketahui pidana karena perbuatan tersebut.
Kemampuan  bertanggung  jawab  adalah  unsur  dari  kesalahan,  proses pembuktian  perlu  dilakukan  karena  yang  dilakukan  terdakwa  merupakan  perbuatan pidana.  Ada  tidak  adanya  perbuatan  pidana  tidaklah  ditentukan  oleh  sifat-sifat  yang ada  pada  terdakwa,  melainkan  ditentukan  oleh  perbuatan  yang  dilakukan  oleh terdakwa,  yaitu  perbuatan  yang  dilakukan  tersangka  merupakan  perbuatan  yang terlarang dan bersifat melawan hukum.
Dari  keterangan  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  untuk  adanya  kemampuan bertanggung  jawab  harus  ada  dua  hal  yaitu:  Pertama,  kemampuan  untuk  membeda- bedakan  antara  perbuatan  yang  baik  dan  yang  buruk,  yang  sesuai  hukum  dan  yang melawan  hukum.  Kedua,  kemampuan  untuk  menentukan  kehendaknya  menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi. 4

## B. METODE PENELITIAN
Metode  pendekatan  penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  yang  normatif yaitu  untuk  mengetahui  dan  mengenal  apakah  dan  bagaimanakah  hukum  positifnya mengenai suatu masalah tertentu.
Dengan  kata  lain  penelitian  hukum  normatif  merupakan  penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder. Yang dimulai dari inventarisasi hukum  positif  dan  selanjutnya  menganalisa  terhadap  Undang-undang  No.  8  Tahun 1981 khususnya yang mengatur tentang Implementasi Pasal 44 KUHP Sebagai Alasan Penghapus Pidana Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana.
Penelitian  yang  akan  dilaksanakan  oleh  peneliti  ini  termasuk  penelitian Diskriptif  Analitis,  karena  di  sini  peneliti  tidak  bermaksud  menarik  kesimpulan  yang berlaku  umum  tetapi  hanya  berusaha  menggambarkan  obyek  yang  diteliti  saja, yaitu suatu  tinjauan  hukum  terhadap  Implementasi  Pasal  44  KUHP  Sebagai  Alasan Penghapus  Pidana  Dalam  Proses  Pemeriksaan  Perkara  Pidana.  Untuk  mendapatkan data  yang  diperlukan  dalam  penelitian  ini  menggunakan  studi  kepustakaan,  yang bertujuan untuk mendapatkan data sekunder, diperoleh dengan mempelajari literatur- literatur dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan obyek.
Setelah data-data diperoleh kemudian semua data, baik data primer maupun data sekunder diatur sedemikian rupa untuk kemudian disajikan guna dianalisis. Cara penyampaian data yang demikian ini dimaksudkan agar data yang telah diperoleh lebih mudah  difahami dan dimengerti sehingga dapat membantu dalam proses analisisnya dan  selanjutnya  dianalisis  secara  kualitatif  yaitu  data  yang  diperoleh,  dipilih,  disusun sedemikian  rupa  untuk  kemudian  disajikan  guna  dianalisis,  sistematis,  kemudian dianalisa  dengan  menggunakan  teori-teori  hukum,  doktrin-doktrin  hukum,  kaidah- kaidah hukum dan asas-asas hukum yang berlaku untuk mencapai kejelasan mengenai masalah yang diteliti.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Alasan Penghapus Pidana
Hukum  pidana  mengenal  beberapa  alasan  yang  dapat  dijadikan  dasar bagi  hakim  untuk  tidak  menjatuhkan  hukuman  atau  pidana  kepada  pelaku  atau
4 Moeljatno, 1993, Asas-Asas Hukum Pidana , Cet. Kelima, Jakarta: PT Rineka Cipta, hlm. 165.
terdakwa yang diajukan ke Pengadilan karena telah melakukan suatu tindak atau perbuatan  pidana.  Alasan-alasan  tersebut  dinamakan  alasan  penghapus  pidana. Alasan  penghapus  pidana  adalah  peraturan  yang  terutama  ditujukan  kepada hakim.
Peraturan ini menetapkan berbagai keadaan pelaku, yang telah memenuhi perumusan  delik  sebagaimana  yang  telah  diatur  dalam  Undang-undang  yang seharusnya  dipidana,  akan  tetapi  tidak  dipidana.  Hakim  dalam  hal  ini, menempatkan  wewenang  dalam  dirinya  (dalam mengadili  perkara  yang  konkret) sebagai pelaku penentu apakah telah terdapat keadaan khusus dalam diri pelaku, seperti dirumuskan dalam alasan penghapus pidana. 5
Dalam  hal  ini  sebenarnya  pelaku  atau  terdakwa  sudah  memenuhi  semua unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam peraturan hukum pidana, akan tetapi ada  beberapa  alasan  yang  dapat  menyebabkan  pelaku  tidak  dipidana,  atau dikecualikan dari penjatuhan sanksi pidana.
Dengan demikian alasan-alasan penghapus pidana ini adalah alasan-alasan yang  memungkinkan  orang  yang  melakukan  perbuatan  yang  sebenarnya  telah memenuhi rumusan delik, untuk tidak dipidana,  dan ini merupakan kewenangan yang diberikan Undang-Undang kepada hakim. 6
Berbeda  halnya  dengan  alasan  yang  dapat  menghapuskan  penuntutan, alasan  penghapus  pidana  itu  diputuskan  oleh  hakim  dengan  menyatakan  bahwa sifat  melawan  hukumnya  perbuatan  hapus  atau  kesalahan  pembuat  tersebut hapus,  karena  ada  ketentuan  undang-undang  dan  hukum  yang  membenarkan peraturan atau yang memaafkan pembuat.
Pembentuk undang-undang telah menetapkan sejumlah alasan penghapus pidana  umum  dalam  Buku  I  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP).  KUHP sendiri  tidak  memberikan  pengertian  yang  jelas  tentang  makna  dari  alasan penghapus pidana itu.
Di  dalam  KUHP,  pada  buku  kesatu  bab  III  terdapat  beberapa  pasal  yang mengatur  tentang  hal-hal  yang  menghapuskan  pemidanaan  terhadap  seorang terdakwa.  Menurut  sejarahnya  yaitu  melalui  M.v.T  (Memorie  van  Toelichting) mengenai  alasan  penghapus  pidana,menyebutkan  apa  yang  disebut  dengan alasan-alasan  tidak  dapat  dipertanggungjawabkannya  seseorang  atau  alasan- alasan tidak dapat dipidananya seseorang. Hal ini berdasarkan dua alasan sebagai berikut :
a. Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak pada diri orang tersebut.
b. Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak di luar dari diri orang tersebut. 7
Dari  kedua  alasan  yang  ada  dalam  MvT  (Memorie  van  Toelichting) tersebut,  menimbulkan  kesan  bahwa  pembuat  Undang-Undang  dengan  tegas merujuk pada penekanan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang, tidak
5 M.  Hamdan,  2012, Alasan  Penghapus  Pidana  Teori dan  Studi Kasus , Bandung:  PT.  Refika  Aditama, hlm. 27
6 Ibid , hlm. 27
7 Ibid , hlm. 28
dapat dipidananya pelaku atau pembuat, bukan tidak dapat dipidananya tindakan atau  perbuatan.  Hal  ini  dipertegas  lagi  dalam  Pasal  58  KUHP  yang  menyatakan bahwa  “keadaan  diri  yang  menyebabkan  penghapusan,  pengurangan,  atau penambahan hukumannya hanya boleh dipertimbangkan terhadap yang mengenai diri orang yang melakukan perbuatan itu atau diri si pelaku saja.”
Alasan penghapus pidana dapat dilihat dari sudut unsur-unsur delik, yaitu unsur-unsur subjektif dan unsur objektif. Dari unsur subjektif, yaitu dari dalam diri pribadi  si  pelaku  itu  sendiri,  karena  alasan  penghapus  pidana  yang  merupakan alasan  pemaaf  adalah  merupakan  alasan  yang  menghapuskan  kesalahan  dari  si pelaku. Oleh karena hal ini menyangkut dari dalam diri pribadi atau pelaku, maka alasan  penghapus  pidana  ini  termasuk  alasan  penghapus  pidana  sebagai  unsur subjektif.
Sedangkan  dari  sudut  unsur  objektif,  yaitu  unsur  yang  berada  di  luar  diri pribadi  pelaku  yang  menyangkut  tentang  perbuatan,  yang  merupakan  alasan pembenar. Dalam hal ini sifat melawan hukum perbuatan pelaku yang dihapuskan. Oleh karena hal ini menyangkut keadaan di luar  diri pribadi pelaku, maka alasan penghapus pidana ini termasuk alasan penghapus pidana sebagai unsur objektif. 8 Pembagian  alasan  penghapus  pidana  dengan  cara  memisahkan  antara alasan pemaaf dengan alasan pembenar ini juga dapat dilihat dari pandangan atau aliran dualistis dalam hukum pidana yang berbeda dengan aliran atau pandangan monistis.  Menurut  pandangan  dualistis  untuk  adanya  syarat-syarat  penjatuhan pidana  terhadap  pelaku  diperlukan  lebih  dahulu  pembuktian  adanya  perbuatan pidana  (sebagai  unsur  objektif),  lalu  sesudahnya  itu  dibuktikan  kesalahan  pelaku (sebagai  unsur  subjektif).  Kedua  hal  ini  sama  pentingnya  untuk  dijadikan  hakim sebagai dasar dalam menjatuhkan pidana. 9

## 2. Proses Pemeriksaan Perkara Pidana
Sebagaimana  telah  dikemukakan  bahwa  sistem  peradilan  pidana  (criminal justice  system)  terdiri  dari  3  (tiga)  sub-sistem,  yaitu  badan/lembaga  penyidikan, badan/lembaga penuntut umum, dan badan/lembaga Pengadilan, yaitu:
a. Penyidikan Yang Dilakukan Oleh Polisi Negara (Penyidik)
Tahap  penyidikan ini merupakan tahap awal dalam penanganan  perkara yang  dilakukan  oleh  penyidik.  Penyidikan  adalah  serangkaian  tindakan  penyidik dalam  hal  dan  menurut  cara  yang  diatur  dalam  KUHAP  untuk  mencarai  serta mengumpulkan  bukti  yang  dengan  bukti  itu  membuat  terang  tentang  tindak pidana yang terjadi dan guna menentukan tersangkanya (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981  Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 angka 2).
Tindakan pertama dari penyidikan adalah penyelidikan, yaitu serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menentukan suatu peristiwa yang diduga sebagai  tindak  pidana  guna  menentukan  dapat  atau  tidaknya  dilakukan penyidikan  menurut  cara  yang  diatur  dalam  KUHAP  (Undang-Undang  No.  8 Tahun 1981 Pasal 1 angka 5).
b. Penuntutan Yang Dilakukan Oleh Jaksa atau Penuntut Umum
8 Ibid , hlm. 28
9 A.Z. Abidin, 1983, Hukum Pidana, Jakarta: Bunga Rampai , hlm. 48
Tahap penuntutan ini dilakukan oleh Jaksa sebagai penuntut umum atas perkara  pidana  yang  telah  selesai  dilakukan  penyidikan  oleh  penyidik.  Penyidik setelah selesai melakukan penyidikan menyerahkan perkaranya (berkas perkara beserta tersangkanya) kepada penuntut umum untuk dilakukan penuntutan.
Sebelum  melakukan  penuntutan  terlebih  dahulu  dalam  jangka  waktu  7
(tujuh)  hari  jaksa  menilai  kelengkapan  alat  bukti  maupun  berkas  perkara  yang diserahkan  oleh  penyidik.  Apabila  jaksa  menilai  masih  terdapat  kekurangan untuk  pembuktian  di  persidangan,  maka  jaksa  mengembalikan  hasil  penyidikan kepada  penyidik  disertai  dengan  petunjuk  untuk  melengkapi,  dalam  waktu  14 hari setelah penyerahan berkas perkara (prapenuntutan).
Penuntutan  adalah  tindakan  penunutut  umum  untuk  melimpahkan perkara  pidana  ke  Pengadian  Negeri  yang  berwenang  dalam  hal  dan  menurut cara  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  (KUHAP)  dengan  permintaan  supaya diperiksa  dan  diputus  oleh  hakim  di  sidang  Pengadilan  Undang-Undang  No.  8 Tahun 1981 Pasal 1 angka 7).
Dalam  tahap  ini  penuntut  umum,  menyusun  surat  dakwaan  untuk perkara  pidana  yang  bersangkutan  berdasarkan  hasil  penyidikan  yang diterimanya  dari  penyidik.  Selama  melakukan  penuntutan,  penuntut  umum berwenang melakukan penahanan terhadap tersangka untuk waktu paling lama 20  (dua  puluh)  hari  dapat  diperpanjang  oleh  ketua  Pengadilan  Negeri  untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.
Baik  dalam  tahap  penyidikan  maupun  tahap  penuntutan,  pejabat  yang bersangkutan  dalam  menjalankan  tugas  dan  kewenangannya  harus  hati-hati, cermat
Secara  profesional,  karena  kesalahan  yang  dilakukan  akan  berakibat tuntutan  ganti  kerugian  dan  rehabilitasi  dari  pihak  tersangka  atau  pihak  yang berkepentingan kepada dirinya (penyidik dan penuntut umum) melalui lembaga praperadilan.
Praperadilan  merupakan  kewenagan  Pengadilan  untuk  memeriksa  dan mengadili  sah  tidaknya  penangkapan,  sah  atau  tidaknya  penahanan,  sah  atau tidaknya  penghentian  penyidikan,  dan  sah  tidaknya  penghentian  penuntutan Rehabilitasi dan atau ganti rugi sebagai akibat:
1. Ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau tindakan lain tanpa alasan yang sah berdasar Undang-Undang;
2. Sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan; dan
3. Akibat kekeliruan mengenai orangnya.
Permohonan praperadilan dapat diajukan oleh:
1. Tersangka  atau  oleh  kuasa  hukumya,  dalam  hal  adanya  penangkapan atau  penahanan  atau  tindakan  lain  tanpa  alasan  Undang-Undang  atau kekeliruan mengenai orangnya, serta permohonan rehabilitasi dan ganti kerugian  atas  tidak  sahnya  penghentian  penyidikan,  penuntutan  atau karena tindakan lain yang tidak berdasarkan Undang-Undang;
2. Pihak  ketiga  yang  berkepentingan  dalam  hal  adanya  penghentian penyidikan dan penuntutan;
3. Penyidik dalam hal ini dihentikan perkara oleh penuntut umum;
4. Penuntut umum dalam hal dihentikan perkara oleh penyidik.
c. Pemeriksaan Di Depan Sidang Pengadilan Oleh Hakim
Pemeriksaan  di  depan  sidang  dilakukan  setelah  tahap  penuntutan selesai oleh penuntut umum. Kemudian penuntut umum melimpahkan berkas perkara  kepada  Ketua  Pengadilan  Negeri  yang  berwenang,  dengan  memohon perkara  yang  bersangkutan  untuk  diperiksa  oleh  hakim  di  sidang  Pengadilan. Pemeriksaan  di  sidang  Pengadilan  dapat  dilakukan  dengan  acara  pemeriksaan biasa, singkat dan acara pemeriksaan cepat.
Untuk pemeriksaan sidang perkara pidana dengan acara pemeriksaan singkat  diajukan/dilakukan  oleh  jaksa  maupun  hakim  apabila  perkara  pidana baik  berupa  kejahatan  atau  pelanggaran  yang  menurut  jaksa  penuntut  umum cara  pembuktian  maupun  penerapan  hukum  mudah  dan  sifatnya  sederhana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Pasal 203).
Pemeriksaan  perkara  singkat  dilakukan  tanpa  perlu  adanya  surat dakwaan  khusus  dari  jaksa.  Untuk  pemeriksaan  cepat,  dapat  dilakukan terhadap  tindak  pidana  ringan  (perbuatan  pidana  yang  dilakukan  terhadap tindak  pidana  ringan  (perbuatan  pidana  yang  diancam  pidana  penjara  atau kurungan  paling  lama  3  (tiga)  bulan  dan  atau  pidana  denda  paling  banyak  Rp 7.500,-  (tujuh  ribu  lima  ratus  rupiah),  penghinaan  ringan  dan  tindak  pidana dalam pelanggaran lalu lintas.

## 3. Pembuktian Perkara Pidana
Pembuktian  selalu  menempati  posisi  sentral  dalam  hukum  acara  pidana karena  pembuktian  merupakan  masalah  yang  sangat  pelik  sehingga  memegang peranan  yang  strategis  dalam  proses  pemeriksaan  di  sidang  Pengadilan. Sedangkan  tujuan  dari  pembuktian  adalah  untuk  mencari  dan  mendapatkan kebenaran-kebenaran materiil, bukan untuk mencari kesalahan seseorang.
Hakim  dalam  pemeriksaan  perkara  pidana  di  sidang  Pengadilan  haruslah senantiasa berusaha untuk membuktikan:
1. Apakah betul suatu peristiwa itu telah terjadi.
2. Apakah betul suatu peristiwa itu merupakan suatu tindak pidana.
3. Apakah sebabnya peristiwa itu terjadi, dan
4. Siapakah orangnya yang telah bersalah berbuat peristiwa itu. 10
Tentang  pengertian  dari  pembuktian  sebenarnya  tidak  akan  dapat  ditemukan dalam satu Pasal pun yang memberikan pengaturannya baik dalam KUHAP maupun di dalam ketentuan hukum lainnya.
Menurut  M.Yahya  Harahap  yang  dimaksud  pembuktian  adalah  ketentuan- ketentuan  yang  berisi  penggarisan  dan  pedoman  tentang  cara-cara  yang  dibenarkan undang-undang  membuktikan  kesalahan  yang  didakwakan  kepada  terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan yang boleh dipergunakan hakim membuktikan yang didakwakan. 11
10 R Soesilo, 1982, Hukum Acara Pidana , Bo gor: politeria, hlm. 109
11 M Yahya Harahap, 2001, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Jakarta: Sinar Grafika, hlm . 252
Peranan  pembuktian  yang  demikian  itu,  membawa  pertumbuhan  hukum pembuktian  untuk  menetapkan  rumus-rumus  yang  menjadi  alat  ukur  dalam menyelenggarakan  pekerjaan  pembuktian.  Rumusan  menjadi  alat  ukur  yang  sudah dikenal di dalam hukum pembuktian terdiri atas:
a. Dasar-dasar  pembuktian  yang  tersimpul  dalam  pertimbangan  keputusan Pengadilan  untuk  memperoleh  fakta-fakta  yang  benar  atau  disebut ”bewijsgronden”.
b. Alat-alat  bukti  yang  dapat  dipergunakan  hakim  untuk  menetapkan  gambaran tentang  terjadinya  perbuatan  pidana  yang  sudah  lampau  atau  disebut ”bewijsmidde”.
c. Penguraian  cara  bagaimana  menyampaikan  alat-alat  bukti  kepada  hakim disidang Pengadilan atau disebut ”bewijsvoering”.
d. Kekuatan pembuktian dari masing-masing alat bukti dalam rangkaian penilaian terbuktinya dakwaan di muka sidang Pengadilan atau disebut ”bewijkracht”.
e. Beban  pembuktian  yang  diwajibkan  oleh  undang-undang  untuk  membuktikan tentang dakwaan di muka sidang Pengadilan atau disebut ”bewijslast”.
f. Bukti minimum yang diperlukan dalam pembuktian untuk mengikat kebebasan hakim atau disebut ”bewijsminimum”. 12
Di  dalam  menilai  kekuatan  pembuktian  dari  alat-alat  bukti  yang  digunakan hakim  dalam  menilai  kekuatan  pembuktian  alat-alat  bukti  yang  ada  pada  setiap persidangan. Bentuk-bentuk pembuktian tersebut ialah:
a. Conviction-in time (keyakinan hakim semata). yaitu pembuktian berdasarkan keyakinan hakim melulu. Sistem pembuktian ini menentukan  salah  tidaknya  seorang  terdakwa,  semata-mata  ditentukan  oleh “Keyakinan” hakim.  Keyakinan  hakimlah  yang  menentukan  keterbuktian kesalahan terdakwa.
b. Conviction-raisonne (keyakinan hakim atas dasar keyakinan logis). Dalam  sistem  Conviction-raisonne  dapat  dikatakan  keyakinan  hakim  tetap memegang  peranan  penting  dalam  menentukan  salah  tidaknya  seorang terdakwa.  Akan  tetapi  dalam  sistem  pembuktian  ini,  faktor  keyakinan  hakim “dibatasi”. Jika dalam sistem Conviction -in time peran keyakinan hakim leluasa tanpa  batas,  maka  pada  sistem  ini  keyakinan  hakim  harus  didukung  dengan ”alasan -a lasan  yang  jelas”.  Keyakinan  hakim  harus  mempunyai  dasar -dasar alasan yang logis dan benar-benar dapat diterima akal.
c. Positif wettelijk bewijstheori (pembuktian undang-undang secara positif). Yaitu  pembuktian  menurut  Undang-Undang  secara  positif.  Pembuktian  yang didasarkan  melulu  pada  alat-alat  pembuktian  yang  disebut  Undang-Undang, disebut sistem atau teori pembentukan berdasar Undang-Undang secara positif (Positif  wettelijk  bewijstheori).  Dikatakan  secara  positif  karena  hanya didasarkan  kepada  Undang-Undang  melulu.  Artinya  jika  telah  terbukti  suatu perbuatan  sesuai  dengan  alat-alat  bukti  yang  disebut  oleh  Undang-Undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali.
d. Negatif wettelijk stelsel (pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif). yaitu pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif. Sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif ini, merupakan penggabungan antara
12 Ibid . hlm. 293
teori sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara positif dengan sistem pembuktian  dengan  keyakinan  hakim  atau  Conviction-in  time.  Sistem pembuktian  menurut  Undang-Undang  secara  negatif  merupakan  suatu  sistem keseimbangan  antara  kedua  sistem  yang  saling  bertolak  belakang  secara ekstrim.  Dari  keseimbangan  tersebut,  sistem  pembuktian  menurut  Undang- Undang  secara  negatif  ”menggabungkan”  ke  dalam  dirinya  secara  terpadu kepada sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara positif. 13

## 4. Alat Bukti Menurut KUHAP
Pasal  184  ayat  (1)  KUHAP  telah  menetukan  secara  limitatif  tentang  alat bukti  yang  sah  menurut  Undang-Undang.  Di  luar  alat  bukti,  tidak  dibenarkan dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Ketua sidang, penuntut umum,  terdakwa  atau  penasehat  hukum  terikat  dan  terbatas  hanya diperbolehkan mempergunakan alat-alat bukti yang ada dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP.
Dalam  setiap  pemeriksaan,  apakah  itu  pemeriksaan  dengan  acara  biasa, acara  singkat,  maupun  acara  cepat  setiap  alat  bukti  itu  diperlukan  guna membantu hakim dalam mengambil keputusannya.
Alat bukti yang sah menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana,  diatur  dalam  Pasal  184  ayat  (1), yang  terdiri  dari:  Keterangan  Saksi,  Keterangan  Ahli,  Surat,  Petunjuk, Keterangan Terdakwa.
Alat-alat  bukti  sangat  diperlukan.  Oleh  karena  itu  hakim  tidak  boleh menjatuhkan  pidana  kepada  seseorang,  kecuali  apabila  sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana  benar-benar  terjadi,  dan  bahwa  terdakwalah  yang  terbukti  melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut.
Dengan  demikian  alat  bukti  itu  adalah  sangat  penting  di  dalam  usaha penemuan kebenaran atau dalam usaha menemukan siapakah yang melakukan perbuatan tersebut.
a. Keterangan Saksi
Keterangan  dari  saksi  mengenai  suatu  perkara  pidana  yang  dia  dengar sendiri,  ia  lihat  sendiri,  dan  ia  alami  sendiri  dengan  menyebut  alasan  dari pengetahuannya  itu.  Dengan  demikian  pendapat  atau  rekaan  yang  diperoleh dari  hasil  pemikiran  saja  bukanlah  keterangan  saksi  (Pasal  1  butir  27). Sedangkan pengertian saksi menurut Pasal 1 butir 26 KUHAP, yang berbunyi:
“Saksi  adalah  orang  yang  dapat  memberikan  keterangan  guna kepentingan  penyidikan,  penuntutan  dan  peradilan  tentang  suatu  perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat s endiri, dan ia alami sendiri”.
Keterangan  Saksi  ini  mempunyai  kekuatan  pembuktian  yang  bebas, artinya tidak melekat sifat pembuktian yang sempurna dan juga tidak melekat di dalamnya sifat pembuktian yang mengikat yang menentukan. Tegasnya, alat bukti  kesaksian  sebagai  alat  bukti  yang  sah  mempunyai  nilai  kekuatan pembuktian bebas.
13 Andi Hamzah, 1985, Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia , Jakarta: Ghana Indonesia, hlm. 241
Oleh karena itu, alat bukti kesaksian sebagai alat bukti yang sah, tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan juga memiliki kekuatan pembuktian  yang  menentukan.  Nilai  kekuatan  pembuktian  tergantung  pada penilaian hakim.
b. Keterangan Ahli
Apa  yang  seorang  ahli  nyatakan  di  sidang  Pengadilan,  yaitu  keterangan yang  diberikan  oleh  seorang  ahli  yang  memiliki  keahlian  khusus  tentang  hal yang  diperlukan  untuk  membuat  terang  suatu  perkara  pidana  guna kepentingan pemeriksaan.
Nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti keterangan ahli adalah:
“ Mempunyai  penilaian  kekuatan  pembuktian  bebas  atau  vrij bewijskracht.  Di  dalam  tidak  ada  melekat  nilai  kekuatan  pembuktian yang sempurna dan menentukan, terserah pada penilaian hakim. Hakim bebas menilai dan terikat kepadanya ” .
Di samping itu sesuai dengan prinsip minimum pembuktian yang diatur dalam  Pasal  183  KUHAP  keterangan  ahli  yang  berdiri  sendiri  tanpa  didukung oleh  salah  satu  alat  lain,  tidak  cukup  dan  tidak  memadai  membuktikan kesalahan terdakwa.
c. Surat
Menurut  Pasal  187  KUHAP.  Dianggap  sah  menurut  Undang-Undang  ialah surat  yang  dibuat  atas  sumpah  jabatan  atau  surat  yang  dikuatkan  dengan sumpah. Ditinjau dari segi formal adalah alat bukti yang “sempurna”.
Sebab  bentuk  surat-surat  yang  ada  di  dalamnya  dibuat  secara  resmi menurut  formalitas  yang  ditentukan  peraturan  dan  perundang-undangan. Ditinjau dari segi materiil. semua alat bukti surat dalam Pasal 187 KUHAP bukan alat bukti yang mempunyai kekuatan mengikat atau “bersifat bebas”.
Meskipun dari segi formal alat bukti surat mempunyai sifat sempurna tapi kesempurnaan  formil  itu  tidak  dengan  sendiri  mengandung  nilai  kekuatan pembuktian  yang  mengikat.  Hakim  bebas  untuk  menilai  kekuatan pembuktiannya.
d. Petunjuk
Menurut Pasal 188 (1) KUHAP menyatakan bahwa petunjuk adalah:
“Perbuatan,  kejadian  atau  keadaan,  yang  karena  persesuaiannya,  baik antara  yang  satu  dengan  yang  lain,  maupun  dengan  tindak  pidana  itu sendiri,  menandakan  telah  terjadi  suatu  tindak  pidana  dan  siapa pelak unya”.
Cara  untuk  memperoleh  alat  bukti  petunjuk  Pasal  188  ayat  (2)  KUHAP menyebutkan  bahwa  bukti  petunjuk  dapat  diperoleh  dari  keterangan  saksi, surat  dan  keterangan  terdakwa  akan  tetapi  harus  memenuhi  syarat  yaitu mempunyai persesuaian satu sama lain atas perbuatan yang terjadi, keadaan- keadaan  perbuatan  itu  berhubungan  satu  sama  lain  dengan,  kejahatan  yang terjadi,  Berdasarkan  pengamatan  hakim  baik  dari  keterangan  terdakwa maupun saksi dipersidangan. 14
14 Andi  Hamzah  dan  Irdan  Dahlan,  1984, Perbandingan  KUHAP,  HIR  dan  Komentar ,  Jakarta:  Ghalia Indonesia, hlm. 263

## e. Keterangan Terdakwa
Menurut  Pasal  189  ayat  (1)  KUHAP  menerangkan  tentang  keterangan ialah apa yang terdakwa nyatakan di persidangan tentang perbuatan ia lakukan atau alami sendiri.
Sedangkan dalam ayat (4) KUHAP dikutip sebagai berikut:
“Keterangan  terdakwa  saja  tidak  cukup  untuk  membuktikan  bahwa  ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti lain”
Keterangan  terdakwa  bila  dikaitkan  dengan  Pasal  184  KUHAP  juga merupakan salah satu bukti yang sah menurut Undang-Undang. Nilai kekuatan pembuktian  yang  melekat  pada  alat  bukti  keterangan  terdakwa  adalah mempunyai  nilai  pembuktiannya  bebas,  Hakim  tidak  terikat  pada  nilai  yang terdapat pada alat bukti keterangan terdakwa.
Dari  ketentuan  ini  jelas  dapat  disimak  keharusan  mencukupkan  alat bukti  keterangan  terdakwa  dengan  sekurang-kurangnya  satu  alat  bukti  yang lain, baru mempunyai nilai pembuktian yang cukup.

## 5. Macam-Macam Putusan Perkara Pidana
Di dalam KUHAP kita jumpai adanya tiga macam putusan Pengadilan ketiga macam putusan tersebut adalah:
a. Putusan yang berisi pembebasan terdakwa dari dakwaan (vrijspraak)
Menurut Pasal 191 ayat (1) KUHAP jika Pengadilan berpendapat bahwa hasil  pemeriksaan  di  sidang,  kesalahan  terdakwa  atau  perbuatan  yang didakwakan  kepadanya  tidak  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  maka terdakwa diputus bebas. Tidak terbuktinya ini ada dua macam yaitu:
Minimun  bukti  yang  ditetapkan  oleh  Undang-Undang  tidak  terpenuhi, misalnya  hanya  ada  keterangan  terdakwa  atau  hanya  ada  seorang  saksi  atau satu penunjukan saja tanpa dikuatkan oleh alat bukti yang lain;
Minimum bukti yang ditetapkan oleh Undang-Undang telah terpenuhi, misalnya  sudah  ada  dua  orang  saksi  atau  dua  orang  saksi  atau  dua  penunjuk atau lebih akan tetapi tidak meyakinkan Hakim akan kesalahan terdakwa.
Putusan  bebas  ini  mempunyai  sifat  negatif  (negatif  karakter).  Putusan ini  tidak  menyatakan  bahwa  terdakwa  tidak  melakukan  perbuatan  yang didakwakan itu akan tetapi hanyalah menyatakan bahwa kesalahannya tentang hal itu tidak terbukti. Jadi kemungkinan besar terdakwalah yang melakukannya, akan tetapi di dalam persidangan hal itu tidak terbukti.
b. Putusan yang berisi suatu pemidanaan (veroodeling).
Apabila  perbuatan  yang  didakwakan  kepada  terdakwa  terbukti  secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah  melakukan tindak pidana yang didakwakan maka Pengadilan menjatuhkan pidana (Pasal 193 ayat (1) KUHAP). Dalam hal ini Hakim dapat menjatuhkan putusan yang berisi:
1. Menyerahkan  kembali  terdakwa  kepada  orang  tuanya,  walinya  atau pemeliharanya tanpa pidana apapun.
2. Menyerahkan kepada pemerintah tanpa pidana apapun.
Penyerahan  terdakwa  kepada  pemerintah  dilakukan  apabila  perbuatan terdakwa merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran yang terdapat dalam Pasal  486,  490,  492,  497,  503,  505,  514,  517  -  519,  526,  531,  532,  536  dan  540 KUHAP serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan bersalah karena melakukan kejahatan  atau  salah  satu  pelanggaran  di  atas.  Terdakwa  dimasukkan  dalam rumah pendidikan sampai paling lama umum 18 tahun. 15
Kalau  Hakim  menjatuhkan  pidana  kepada  terdakwa  yang  masih  muda  itu, maka  maksimum  pidana  pokok  dikurangi  dengan  sepertiganya,  dan  dalam  hal tindak  pidana  diancam  dengan  pidana  mati  atau  pidana  penjara  seumur  hidup, maka  maksimum  menjadi  pidana  penjara  lima  belas  tahun,  sedangkan  pidana tambahan yaitu pencabutan hak tertentu dan pengumuman putusan Hakim tidak dapat dijatuhkan.
Pengadilan  dalam  menjatuhkan  putusan  pemidanaan  jika  terdakwa  tidak ditahan, dapat memerintahkan supaya terdakwa tersebut ditahan, apabila tindak pidana yang dilakukan itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih, atau apabila tindak pidana itu termasuk yang diatur dalam Pasal 21 ayat (4) sub b KUHAP yang terdapat cukup alasan untuk itu. Dalam hal terdakwa tetap ada dalam tahanan  atau  membebaskannya,  apabila  terdapat  alasan  cukup  untuk  itu  (Pasal 193  ayat  2  KUHAP).  Setelah  Hakim  menjatuhkan  hukuman,  maka  wajib memberitahu  kepada  terdakwa  tentang  segala  sesuatu  yang  menjadi  haknya, yaitu: 16
1. Hak segera menerima atau segera menolak putusan;
2. Hak  mempelajari  putusan  sebelum  menyatakan  menerima  atau  menolak putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam Undang-Undang;
3. Hak minta penangguhan pelaksanaan putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang untuk mengajukan grasi, dalam hal ini ia menerima putusan;
4. Hak  minta  diperiksa  perkaranya  dalam  tingkat  banding  dalam  tenggang waktu yang diperlukan oleh Undang-Undang ini, dalam hal ini ia menolak putusan;
5. Hak  mencabut  pernyataan  sebagaimana  dimaksud  dalam  angka  1  dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang ini.
Selain dari tiga macam putusan akhir seperti di atas, masih ada putusan- putusan lain yang bukan merupakan putusan akhir, yaitu:
1) Putusan  yang  berisi  pernyataan  tidak  berwenangnya  Pengadilan  untuk mengadili suatu perkara .
Putusan  ini  terjadi  karena  adanya  pelimpahan  perkara  dari  Penuntut Umum  ke  suatu  Pengadilan  Negeri,  dimana  Ketua  Pengadilan  Negeri tersebut  menganggap  bahwa  perkara  tersebut  bukan  wewenangnya untuk  memeriksa  maupun  mengadili,  hal  ini  berkaitan  dengan ketentuan Pasal 84 KUHAP yang pada intinya menyatakan: 17
15 Soedirjo, 1985, Jaksa dan Hakim Dalam Proses Pidana , Jakarta: CV Akademika Presindo, hlm. 59
16 Ibid , hlm. 61
17 M Yahya Harahap, 1986, Pembahasan Permasalahan dan penerapan KUHAP , Jakarta: PT. Sarana Bakti Semesta, hlm. 879
a) Karena  tindak  pidana  yang  terjadi  tidak  dilakukan  dalam  daerah hukum Pengadilan Negeri yang bersangkutan.
b) Atau sekalipun terdakwa bertempat tinggal, bukan berdiam terakhir, diketemukan  atau  ditahan  berada  di  wilayah  Pengadilan  Negeri tersebut,  tetapi  tindak  pidananya  dilakukan  wilayah  hukum Pengadilan  Negeri  yang  lain,  sedang  saksi-saksi  yang  dipanggilkan lebih dekat dengan Pengadilan Negeri tempat dimana tindak pidana dilakukan.
Maka terhadap Pengadilan Negeri yang menerima pelimpahan perkara dan berpendapat bahwa tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut, Pasal 148 KUHAP,  dapat  melimpahkan  perkaranya  kepada  Pengadilan  Negeri  lain  yang dianggap berwenang. Untuk Pengadilan Negeri mengeluarkan “Surat Penetapan” yang berisi pernyataan tidak berwenang mengadili.
2) Putusan yang menyatakan batal surat dakwaan .
Yaitu  apabila  surat  dakwaan  tidak  disebutkan  uraian  secara  cermat,  jelas  dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.
Dasar putusan tersebut adalah Pasal 143 ayat (3) dan Pasal 156 ayat (1) KUHAP dimana  Pengadilan  Negeri  dapat  menjatuhkan  putusan  yang  menyatakan dakwaan  batal  demi  hukum,  baik  hal  tersebut  atas  permintaan  terdakwa maupun  penasehat  hukum  yang  diajukan  dalam  eksepsi  ataupun  karena wewenang Hakim jabatannya.
3) Putusan  yang  berisi  pernyataan  bahwa  dakwaan  Jaksa  tidak  dapat diterima .
Putusan  ini  diucapkan  dalam  hal  tidak  adanya  syarat-syarat  untuk  dapat diadakan penuntutan ialah: 18
a. Apabila Undang-Undang hukum pidana sudah dinyatakan tidak berlaku.
b. Apabila  terdapat  perbuatan  yang  sama  diadakan  penuntutan  untuk kedua kalinya.
c. Apabila perkara sudah kadaluwarsa.
d. Apabila  dalam  penuntutan  delik-delik  aduan  ternyata  tidak  ada pengaduan.
e. Apabila dalam hal penuntutan terhadap seorang Penerbit atau pencetak ternyata mereka telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan masing- masing dalam Pasal 61 dan 62 KUHAP.
f. Apabila  dalam  penuntutan  mengenai  tindak  pidana  pencurian  dan tindak  pidana  terhadap  harta  benda  lainnya,  ternyata  hal  itu  terjadi antara suami-istri.
4) Putusan  yang  berisi  penundaan  pemeriksaan  perkara  oleh  karena  ada perselisihan pre yudisial .
Putusan  ini  diberikan  oleh  karena  di  dalam  perkara  yang  bersangkutan dibutuhkan atau ditunggu terlebih dahulu adanya putusan dari Hakim perdata, misalnya  dalam  hal  perzinahan  (overspel)  tersebut  dalam  Pasal  284  KUHAP, atau  dalam  perkara  pencurian  atau  penggelapan  dimana  sulit  untuk menentukan siapa sebenarnya pemilik barang itu.
18 Ibid , hlm. 879
Di  samping  putusan-putusan  tersebut  di  atas,  masih  ada  juga  putusan  yang dijatuhkan  oleh  Hakim  karena  tidak  hadirnya  terdakwa,  yaitu  yang  disebut putusan  “verstek”.  Putusan  ini  bi asa  digunakan  dalam  perkara  pidana  cepat yakni  perkara  tindak  pidana  ringan  (tipiring)  dan  perkara  pelanggaran  lalu lintas, yang dahulu disebut perkara rol.

## 6. Wewenang dan Tugas Hakim Dalam Memutus Perkara Pidana
Menurut Undang-Undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman, dalam Pasal 1 yang dimaksud dengan Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang  merdeka  untuk  menyelenggarakan  peradilan  guna  menegakkan  hukum dan  keadilan  berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945,  demi  terselenggaranya  Negara  Hukum Republik Indonesia.
Dalam  Pasal  11  Pengadilan  memeriksa,  mengadili,  dan  memutus  perkara dengan  susunan  majelis  sekurang-kurangnya  3  (tiga)  orang  hakim,  kecuali  undang- undang menentukan lain. Susunan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari  seorang  hakim  ketua  dan  dua  orang  hakim  anggota.  Hakim  dalam  memeriksa, mengadili,  dan  memutus  perkara  dibantu  oleh  seorang  panitera  atau  seorang  yang ditugaskan  melakukan  pekerjaan  panitera.  Dalam  perkara  pidana  wajib  hadir  pula seorang penuntut umum, kecuali Undang-Undang menentukan lain.
Disebutkan  dalam  Pasal  14  ayat  (1)  Putusan  diambil  berdasarkan  sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia. Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim  wajib  menyampaikan  pertimbangan  atau  pendapat  tertulis  terhadap  perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan.
Hakim  adalah  pejabat  peradilan  negara  yang  diberi  wewenang  oleh  Undang- undang untuk mengadili. Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu  perkara  yang  diajukan  dengan  dalih  bahwa  hukum  tidak  atau  kurang  jelas, melainkan  wajib  untuk  memeriksa  dan  mengadilinya.  Memang  pada  hakekatnya  dari seorang  hakim  hanya  diharapkan  atau  diminta  untuk  mempertimbangkan  tentang benar tidaknya suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Oleh karena itu hakim harus memeriksa dan mengadili setiap perkara yang diajukan kepadanya.
Kedudukan sebagai pemberi keadilan itu sangat mulia, sebab dapat dikatakan bahwa  kedudukan  itu  hanyalah  setingkat  di  bawah  Tuhan  Yang  Maha  Esa  Maha Pengasih  dan  Maha  Penyayang.  Sehingga  dapat  pula  dikatakan  bahwa  hakim  itu bertanggung  jawab  langsung  kepadanya.  Di  samping  itu  hakim  juga  mempunyai tanggung jawab sosial kepada masyarakat.
Tugas dan wewenang hakim adalah mengadili suatu perkara yang bersifat final. Dalam  memutuskan  suatu  perkara  tindak  pidana  hakim  memiliki  beberapa pertimbangan. Dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak  pidana adalah  harus  mempertimbangkan  kebenaran  yuridis  (hukum)  dengan  kebenaran fisolofis (keadilan). Seorang hakim harus membuat keputusan, keputusan yang adil dan bijaksana  dengan  mempertimbangkan  implikasi  hukum  dan  dampaknya  yang  terjadi dalam masyarakat.
Hakim  dalam  pengambilan  keputusan  harus  memiliki sifat  arif,  bijaksana,  dan adil karena hakim adalah sosok yang masih cukup dipercaya oleh sebagian masyarakat yang  diharapkan  mampu  mengayomi  dan  memutuskan  suatu  perkara  dengan  adil, karena  dalam  mewujudkan  kebenaran  dan  keadilan  ataupun  kemaslahatan  yang tercermin  dalam  putusan  hakim  tidaklah  mudah.  Apabila  kasus  posisi  suatu  perkara tidak  diatur  dalam  Peraturan  Perundang-Undangan  sehingga  hakim  sebagai  penegak hukum dan keadilan. Wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat .

## D. PENUTUP
Ada  beberapa  alasan  yang  dapat  dijadikan  dasar  bagi  hakim  untuk  tidak menjatuhkan  hukuman/pidana  kepada  para  pelaku  atau  terdakwa  yang  diajukan  ke Pengadilan  karena  telah  melakukan  suatu  tindak  pidana.  Alasan-alasan  tersebut dinamakan alasan penghapus pidana. Alasan penghapus pidana adalah peraturan yang terutama ditujukan kepada hakim.
Alasan  penghapus  pidana  ini  adalah  alasan-alasan  yang  memungkinkan  orang yang  melakukan  perbuatan  yang  sebenarnya  telah  memenuhi  rumusan  delik,  tetapi tidak dipidana. Berbeda halnya dengan alasan yang dapat menghapuskan penuntutan, alasan  penghapus  pidana  diputuskan  oleh  hakim  dengan  menyatakan  bahwa  sifat melawan hukumnya perbuatan hapus atau kesalahan pembuat hapus, karena adanya ketentuan  undang-undang  dan  hukum  yang  membenarkan  perbuatan  atau  yang memaafkan  pembuat.  Jadi  dalam  hal  ini  hak  melakukan  penuntutan  dari  Jaksa  tetap ada, tidak hilang, namun terdakwanya yang tidak dijatuhi pidana oleh hakim.
Undang-Undang  tidak  melarang  Jaksa  Penuntut  Umum  untuk  mengajukan tersangka  pelaku  tindak  pidana  ke  sidang  Pengadilan  dalam  hal  adanya  alasan penghapus pidana. Oleh karena Hakimlah yang menentukan apakah alasan penghapus pidana itu dapat diterapkan kepada tersangka pelaku tindak pidana melalui vonisnya. Sedangkan dalam alasan penghapus penuntutan, Undang-Undang melarang sejak awal Jaksa  Penuntut  Umum  untuk  mengajukan/menuntut  tersangka  pelaku  tindak  pidana ke sidang Pengadilan

## DAFTAR PUSTAKA
A.Z. Abidin, 1983, Hukum Pidana, Jakarta: Bunga Rampai
A. Karim Nasution, 1994, Masalah Pembuktian dalam Proses Pidana, Jilid I, II, III,
Tanpa penerbit.
Andi  Hamzah  dan  Irdan  Dahlan,  1984,  Perbandingan  KUHAP,  HIR  dan  Komentar, Jakarta: Ghalia Indonesia.
___________,  1985,  Pengantar  Hukum  Acara  Pidana  Indonesia,  Jakarta:  Ghalia Indonesia.
___________,  1985,  Pembahasan  Permasalahan  dan  Penerapan  KUHAP,  Jakarta: Pustaka Kartini.
___________, 2008, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika
Bambang  Purnomo,  1996,  Pola  Teori  Dan  Azas  Umum  Hukum  Acara  Pidana,
Yogyakarta: Liberty.
Departemen  Kehakiman,  1982,  Pedoman  Pelaksanaan  Kitab  Undang-undang
Hukum Acara Pidana, Jakarta: Sinar Grafika.
Joko  Prakoso,  1987,  Upaya  Hukum  yang  diatur  dalam  KUHAP,  Jakarta:  Aksara Persada, Indonesia.
Leden  Marpaung,  1995,  Putusan  Bebas,  Masalah  dan  Pemecahannya,  Jakarta: Sinar Grafika.
Lilik Mulyadi, 2007, Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
Mulyatno, 1990, KUHP, Jakarta: Aksara Baru, cetakan ke 16.
M  Yahya  Harahap,  1986,  Pembahasan  Permasalahan  dan  penerapan  KUHAP, Jakarta: PT. Sarana Bakti Semesta
M. Hamdan, 2012, Alasan Penghapus Pidana Teori dan Studi Kasus, Bandung: PT. Refika Aditama.
Moeljatno, 1993, Asas-Asas Hukum Pidana, Cet. Kelima, Jakarta: PT Rineka Cipta.
Neng  sarmida,  dkk.  2002,  Diktat  Hukum  Pidana.  Padang:  Bagian  Hukum  Pidana Fakultas Hukum Universitas Andalas.
R Soesilo, 1982, Hukum Acara Pidana, Bogor: Politeia.
Roeslan Saleh dalam Satjipto Rahardjo, 2006, Perang Di Balik Toga Hakim, dalam buku: Membedah Hukum Progresif, Jakarta: Kompas Media
Ronny  Hanitijo  Soemitro,  1990,  Metodologi  Penelitian  Hukum  dan  Yurimetri, Jakarta: Ghalia Indonesia.
Soedirjo, 1981, Kasasi dalam Perkara Pidana, Jakarta: Ahliayayah.
________,  1985,  Jaksa  dan  Hakim  Dalam  Proses  Pidana,  Jakarta:  CV  Akademika Presindo.
Sunaryati  Hartono,  1994,  Penelitian  Hukum  di Indonesia  Pada  Akhir  Abad  Ke  20, Bandung: Alumni.
Soejono,  Srimamudji,  1986,  Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan  Singkat, Jakarta: CV. Rajawali.
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
Undang-undang  No.  8  Tahun  1981  Tentang  Kitab  Undang-undang  Hukum  Acara Pidana (KUHAP).
Undang-undang   Nomor 2 Tahun   2002   Tentang   Kepolisian   Negara   Republik Indonesia.
Undang-undang  Nomor  48  Tahun  2009  Tentang  Kekuasaan  Kehakiman.
H.M.  Hamdan,  "Alasan  Penghapus  Pidana",  jurnal.usu.ac.id/index.  php/jmpU article/158, diakses tanggal 15 Januari 2021.
https://eprints.uns.ac.id/42448/1/E0014195_abstrak.pdf  diakses  pada  tanggal  6 Desember 2020.