## TRANSAKSI PERDAGANGAN DI WILAYAH PERBATASAN KABUPATEN SAMBAS PERSPEKTIF MAS}LAHA}H
Munadi
Sabri Samin Kasjim Salenda
Kurniati
Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas munadi176176@gmail .com
Abstrak:  Penelitian  ini  ingin  melihat  sejauhmana  transaksi  tersebut  sesuai dengan  konsepsi  hukum  Islam  terutama  teori-teori  mas}lah}ah.  Penelitian  ini adalah  penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan  yuridis  normatif  serta  teori- teori  hukum  Ekonomi  Syariah,  sehingga  transaksi  perdagangan  di  wilayah perbatasan  dapat  ditinjau  dari  kedua  pendekatan  teori  tersebut.  Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada beberapa bentuk perdagangan di wilayah perbatasan  di  Kabupaten  Sambas  Kalimantan  Barat  diantara:  Perdagangan dengan pemesanan barang, pemesanan barang ini dilakukan oleh para pembeli dari  Malaysia  yang  memesan  barang  kepada  pedagang  Indonesia  di  pasar Temajuk.  Mekanisme  pemesanan  barang  ini  yaitu  dengan  pemberian  uang panjar.  Sesuai  dengan  spesifikasi  barang  yang  dipesan.  Dalam  hukum  Islam dinamakan dengan ba’i salam,  dan ba’i salam telah sesuai dengan aspek-aspek transaksi di sistem Muamalah.
Diantara bentuk transaksi perdagangan di wilayah perbatasan lainnya yaitu  perdagangan  mata  uang  asing  atau  biasa  disebut  dengan  jual  beli s}arf. Perdagangan  mata  uang  ini  dilakukan  antara  pembeli  dan  penjual.  Hal  ini terjadi  disebabkan  pembeli  dari  Malaysia  menggunakan  mata  uang  Ringgit. Apabila  pembelian  tersebut  terdapat  sisa  pengembalian  maka  penjual  akan mengembalikannya dengan mata uang Rupiah. Oleh karena itu, disamping para pedagang tersebut menjual barang dagangannya, mereka juga sembari menjual mata  uang  Rupiah  kepada    pembeli  dari  Malaysia,  dengan kurs  yang  mereka sepakati.
Keywords : Wilayah Perbatasan, Salam, S}arf.

## I. PENDAHULUAN
Perbatasan  menjadi  salah  satu  isu  yang  selama  ini  terus  menjadi  masalah  di Indonesia,  termasuk  di  Kalimantan  Barat.  Meskipun  wilayah  perbatasan  menjadi garda terdepan hubungan regional antara Indonesia dengan negara tetangga, faktanya wilayah perbatasan masih belum terorganisir dengan baik dan terabaikan. Contohnya, pengembangan  infrastruktur  maupun  pembangunan  sumber  daya  manusia.  Padahal masyarakat berharap penuh pada pemerintah  dengan dibentuknya  kementrian  khusus yang menangani wilayah perbatasan dan daerah tertinggal. Akan tetapi, implementasi pengembangan wilayah perbatasan sepertinya masih belum merata. Hasilnya, berbagai persoalan sosial keagamaan bermunculan.
Problematika  yang  muncul  di  lapangan  bervariasi,  mulai  dari  pendidikan, kesehatan,  sosial  keagamaan,  sengketa  perbatasan  dengan  negara  tetangga  yang
berbatasan  langsung  dengan  wilayah  darat  maupun  wilayah  laut  Indonesia,  masalah kesejahteraan masyarakat yang bertempat  tinggal di wilayah perbatasan.
Permasalahan  akan  semakin  kompleks  mengingat  berdasarkan  data Kementerian  Negara  Pembangunan    Daerah    Tertinggal  2014  menunjukkan  bahwa sebagian  besar  Kabupaten-kabupaten  di  wilayah  perbatasan  tergolong  wilayah tertinggal,  termasuk  di  dalamnya  Provinsi  Kalimantan  Barat,  Kabupaten  Sambas termasuk  dalam  kategori  tersebut. 1 Padahal  Kabupaten  di  wilayah  perbatasan, termasuk  pulau-pulau  kecil  di  perbatasan,  memiliki  peran  yang  menentukan  sebagai garda terdepan perekonomian bangsa Indonesia. 2
Kondisi  tersebut  di  atas  kiranya  menyebabkan  berbagai  persoalan,  terutama kejahatan  yang  terjadi  di  wilayah  perbatasan  seperti  penebangan  kayu  secara  ilegal ( illegal  logging),  pencurian  ikan  (illegal  fishing),  perdagangan  wanita  dan  anak ( women  and  child  trades),  dan  pemasukan  imigran  gelap  (illegal  immigrants)  atau illegal  traffikcing  in  persons,  dan  penyelundupan  baik  manusia  maupun  barang ( people,  arms  and  explosives  smuggling),  serta  berbagai  konflik  sosial  dan  politik yang terjadi di wilayah-wilayah perbatasan, dan lain sebagainya.
Kebahagiaan hakiki adalah kebahagiaan paripurna yang universal. Kebahagiaan abadi  yang  meliputi  kebahagiaan  jasmani  dan  ruhani,  kebahagiaan  pribadi  dan masyarakat.  Semua  upaya  dan  cara  untuk  mencapai  kepuasan  itu  adalah mas}lah}ah. Mempertahankan, memelihara dan meningkatkan mutunya juga merupakan mas}lah}ah. Oleh  karena  itu,  ajaran  yang  dibawa  oleh  nabi  Muhammad  saw.  yang  berupa  syariat Islam adalah agama yang berorientasi pada kemaslahatan. Mas}lah}ah itu berupa rahmat, karena itu dia mendatangkan kedamaian dan kebahagiaan.
Dalam  kemaslahatan  tersirat  di  dalamnya  perangkat  Syariah  mengatur  harta dan  pemeliharaan  jiwa  agar  tetap  eksis  menapaki  kehidupan  ini.  Menelusuri  makna mas}lahat tidak terlepas dari pemaknaan maslahat itu sendiri yang berarti nilai manfaat yang  dihasilkan  atau  dengan  kata  lain  kesempurnaan  manfaat  dari  target  yang diinginkan.  Dengan  bahasa  lain  dapat  dikatakan  maslahat  sebagai  suatu  usaha  yang terkandung  di  dalamnya  nilai-nilai  manfaat.  Hakikat mas}lah}ah  adalah  manfaat  itu sendiri,  terlepas  nilai  manfaat  itu  sebagai out  put  atau  nilai  manfaat  itu  sebagai process.
Kehadiran Negara serta peran aktf pemerintah sebagai salah satu entitas pelaku ekonomi  yang  memiliki  ciri  khas  sebagai  perangkat  hukum  bagi  entitas  pelaku ekonomi lainnya tidak dapat dihindarkan untuk mewujudkan visi dan misi serta tujuan syariah  Islam.  Al-Quran  hanya  menyediakan  prinsip-prinsip  dasar  dalam  menuntun para  pedagang  dalam  mewujudkan  tujuan-tujuan  umum  dari  syariah  Islam  tersebut ( ma>qa>s}id  al-Syari>’ah),  yaitu  mewujudkan  kesejahteraan  masyarakat.  Terutama masyarakat  perbatasan,  kehadiran  pemerintah  dalam  merealisasikan  tujuan-tujuan syariah  dalam  lapangan  kehidupan  masayrakat  sangat  diperlukan  untuk  menjamin keselarasan  dan  keseimbangan  antara  transaksi  perdagangan  dengan maqa>s}id  al- Syari>’ah.
Dalam  mencapai maqa>s}id  al-Syari>’ah,  studi  tentang  perdagangan  Islam memberi kelonggaran dalam batas-batas  tertentu, untuk memilih strategi yang sesuai
1 Gusmardi  Bustami  ‚Mendorong  Perdagangan  Lintas  Batas‛ Warta  Ekspor,  Kementerian Perdagangan RI, (Agustus 2012), h. 3.
2 Mustafa  Abubakar, Menata    Pulau-pulau    Kecil  Perbatasan:  Belajar  dari  Kasus  Sipadan, Ligitan  dan Sebatik (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006), h. viii.
dengan  tahap-tahap  perkembangan  sosial  masyarakat.  Oleh  karena  itu  apapun  yang dihadapi oleh masyarakat perbatasan haruslah mengedepankan kemaslahatan terutama dalam  mendapatkan  barang-barang  yang  dimanfaatkan  untuk  menopang  kehidupan mereka  di  wilayah  perbatasan.  Apapun  dan  bagaimanapun  cara  pemerolehan  barang- barang  tersebut  haruslah  tetap  dalam  koridor Syariah  Islamiyah.  Di  satu  sisi mendapatkan  bahan  kebutuhan  masyarakat  perbatasan  akan  berbenturan  dengan Undang-undang  yang  berlaku  dalam  hal  terjadi  pelanggaran  undang-undang,  di  sisi yang lain pemeliharaan jiwa dan harta dalam konsep Islam wajib di kedepankan.
Disinilah pentingnya penelitian ini dilakukan supaya sinergitas antara Undang- undang  dan  Hukum  Islam  terutama  konsep al-mas}lah}ah  al-ijtima>iyyah  tidak  terjadi benturan  tetapi  saling  menutupi  satu  dan  yang  lainnya  sehingga  tercapai  kehidupan yang  lebih  baik  bagi  masyarakat  perbatasan.  Penelitian  ini  ingin  membahas  tentang bentuk transaksi perdagangan di wilayah perbatasan tersebut.

## II. KAJIAN TEORETIS
A. Konsep Umum Tentang Transaksi Istilah  perjanjian  dalam  hukum  Indonesia  disebut  dengan  akad. 3 Didalam perdagangan  istilah  untuk  menyatakan  persetujuan  antara  satu  pihak  dengan  pihak lainnya  dinamakan  dengan  transaksi. 4 Dalam  terminologi  hukum  Islam  akad  juga diistilahkan  dengan  transaksi.    Kata  akad  berasal  dari  kata al-‘Aqad  yang  berarti mengikat  menyambung,  atau  menghubungkan ( ُُطْبَّرلَا ). 5 Sebagai  suatu  istilah  hukum Islam,  ada  beberapa  definisi  yang  diberikan  kepada  akad  (transaksi)  diantaranya  : Menurut Pasal 262 Mursyidul Khairan, akad merupakan pertemuan ijab yang diajukan oleh  salah  satu  pihak  dengan  kabul  dari  pihak  lain  yang  menimbulkan  akibat  hukum pada objek akad. 6 Wabah Zuhaili mendefinisikan akad secara bahasa berarti ikatan (al- rabt}),  perikatan,  perjanjian  dan  permufakatan  (al-ittifa>q);  Dalam  fikih  didefinisikan dengan ُِوِّلََمَُ ِفيُُهُرَثََأُ ُتُبْ ثَ يُ ٍعْوُرْشَمٍُوْجَوُ َيلَعُ ٍلْوُ بَقِبُ ٍباَْيِْإُ ُطاَبِتْرِإ yakni  pertalian ija<b (pernyataan  melakukan  ikatan)  dan qabu>l  (pernyataan  penerimaan  ikatan)  sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada obyek perikatan. 7 Menurut Syamsul Anwar akad adalah Pertemuan ijab dan kabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya. 8
Berdasarkan  beberapa  definisi  di  atas  memperlihatkan  bahwa,  pertama,  akad merupakan  keterkaitan  atau  pertemuan  ijab  dan  kabul  yang  berakibat  timbulnya hukum. Ijab adalah penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak, dan kabul adalah jawaban  persetujuan  yang  diberikan  mitra  akad  sebagai  tanggap  terhadap  penawaran
3 Tim Penyusun, Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta,  Pusat Bahasa, 2008), h. 24.
4 Tim Penyusun, Kamus Bahasa Indonesia, h. 1729.
5 Ah}mad Abu> Fath}, Kita>b al-Mu’a>mala>t fi al-Syari>’ah al-Islamiyah wa al-Qawa>ni>n al-Mis}riyyah, Juz 1 (Mesir : Mat}ba’ahal-Busfir, 1913 M/1332 H), h. 139. Lihat juga Asy-Syaukani, Fath} Qa>dir, Juz 2 (Mesir: Must}afa> al-Ba>b al-H}alabi, 1964), h. 4.
6 Muh}ammad  Qa>dir  Ba>sya, Mursyid  al-Khaira>ni  al-Ma’rifah  al-Ah}wa>l  al-Insa>n  (Kairo,  Da>r  al- Furjani, 1403 H/1983 M), h. 49.
7 Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Isla>m wa Adillatuhu,  Juz 4 (Cet. 2; Dimasqi, 1985 M/1405 H),
h. 80.
8 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Islam, Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalah (Jakarta : PT Radja Grafindo Persada, 2010), h. 68.
pihak pertama. Akad tidak terkait apabila pernyataan kehendak masing-masing pihak tidak terkait satu sama lain karena akad adalah keterkaitan kehendak kedua pihak yang tercermin dalam ijab dan kabul.
Kedua,  akad  merupakan  tindakan  hukum  dua  pihak  karena  akad  adalah pertemuan ijab dan yang mempresentasikan kehendak dari satu pihak dan kabul yang menyatakan  kehendak  pihak  lain.  Tindakan  hukum  satu  pihak,  seperti  janji  memberi hadiah,  wasiat,  wakaf,  atau  pelepasan  hak,  bukanlah  akad,  karena  tindakan-tindakan tersebut  tidak  merupakan  isakan  dua  hak  dan  karenanya  tidak  memerlukan  kabul. Konsepsi  akad  sebagai  tindakan  dua  pihak  adalah  pandangan  ahli-ahli  hukum  Islam modern. Pada zaman pra modern terdapat perbedaan pendapat. Sebagian besar fukaha memang  memisahkan  secara  tegas  kehendak  sepihak  dari  akad,  akan  tetapi  sebagian lain menjadikan akad meliputi juga kehendak sepihak. Bahkan ketika berbicara tentang aneka  ragam  akad  khusus  mereka  tidak  membedakan  antara  akad  dan  kehendak sepihak  sehingga  mereka  membahas  pelepasan  hak,  wasiat  dan  wakaf  bersama-sama dengan  pembahasan  jual  beli,  sewa  menyewa  dan  semacamnya,  serta  mendiskusikan apakah hibah memerlukan ijab dan kabul atau cukup ijab saja.
Ketiga,  tujuan  akad  adalah  untuk  melahirkan  akibat  hukum.  Lebih  tegas  lagi tuan akad adalah maksud bersama yang dituju dan yang hendak diwujudkan oleh para pihak melalui pembuatan akad. Akibat hukum akad dalam hukum Islam disebut hukum akad  ( h}ukum  al-‘aqd). 9 Tujuan  akad  untuk  akad  bernama  sudah  ditentukan  secara umum oleh Pembuat Hukum Syariah, sementara tujuan akad tidak bernama ditentukan oleh  para  pihak  sendiri  sesuai  dengan  maksud  mereka  menutup  akad.  Tujuan  akad bernama dapat dikategorikan menjadi lima, yaitu :
a. Pemindahan hak milik dengan imbalan ataupun tanpa imbalan ( al-tamli>k).
b. Melakukan pekerjaan ( al-‘Amal).
c. Melakukan persekutuan ( al-Isytira>k).
d. Melakukan pendelegasian ( al-Tafwi>d}).
e. Melakukan penjaminan ( al-Taus}i>q).
Pemindahan milik meliputi pemindahan atas benda dan pemindahan milik atas manfaat. Jual beli adalah akad untuk memindahkan milik atas benda dengan imbalan. Hibah  adalah  pemindahan  milik  atas  benda  tanpa  imbalan.  Pinjam  pakai  adalah pemindahan  milik  atas  manfaat  benda  tanpa  imbalan. Muzara’ah  adalah  akad  untuk melakukan  pekerjaan. Mud}arabah  adalah  akad  untuk  melakukan  persekutuan  modal dan  usaha  guna  membagi  hasilnya. Waka>lah  adalah  (pemberan  kuasa)  adalah  akad untuk  melakukan  pendelegasian. Kafalah  (penanggungan)  adalah  akad  untuk melakukan penjaminan.
Tercapai  tujuan  akad  tercermin  pada  terciptanya  akibat  hukum.  Bila  maksud para pihak dalam akad jual beli adalah untuk melakukan pemindahan milik atas benda dari  penjual  kepada  pembeli  dengan  imbalan  yang  diberikan  oleh  pembeli,  maka terjadinya pemindahan milik tersebut merupakan akibat hukum akad jual beli. Akibat hukum  ini,  seperti  ditegaskan  di  atas  disebut  dengan  hukum  akad.  Hukum  akad dibedakan  menjadi  dua  macam,  yaitu  (1)  hukum  pokok  akad  ( al-hukm  al-As}l  Ii  al-
9 Dalam peristilahan hukum Islam, kata hukum mempunyai beberapa arti. Salah satu arti hukum itu adalah akibat hukum, arti lain dari hukum adalah kualifikasi hukum. Misalnya frasa hukum jual beli bisa berarti akibat hukum jual beli, baik hukum pokok maupun akibat hukum tambahan, dan bisa juga berarti  kualifikasi  jual  beli  seperti fasid,  maukuf,  sah,  haram  dan  semacamnya.  Arti  mana  yang dimaksudkan dalam kalimat tergantung kepada konteksnya.
‘Aqd); dan hukum tambahan akad (al-hukm al-Tabi’ Ii al-‘Aqd). Hukum pokok akad adalah  akibat  hukum  pokok  yang  timbul  dari  penutupan  akad.  Apabila  tujuan  akad dalam jual beli misalnya adalah melakukan pemindahan milik atas barang dari penjual kepada pembeli dengan imbalan dari pembeli, maka hukum pokok akad jual beli adalah terjadinya perpindahan milik atas barang yang dimaksudkan.
Hukum  pokok  akad  sama  bagi  semua  akad  satu  nama,  meskipun  pihak  yang membuatnya  berbeda-beda.  Hukum  pokok  akad  bernama  sudah  ditentukan  oleh Pembuat  Hukum  Syarak  sehingga  tidak  berbeda  dari  satu  akad  ke  ada  lain  yang senama.  Perbedaan  hanya  terjadi  pada  akad  yang  berbeda  namanya  karena  berbeda tujuannya.  Dengan  kata  lain,  perbedaan  tujuan  dan  hukum  pokok  akad  yang  hendak diwujudkan  itulah  yang  membedakan  akad  bernama  yang  satu  dengan  akad  bernama lain.  Sedangkan  di  dalam  akad  tidak  bernama  tujuan  itu  ditentukan  oleh  para  pihak sendiri  sesuai  dengan  kesepakatan  kehendak  mereka  untuk  melahirkan  akibat  hukum pokok yang mereka inginkan.
Perealisasian hukum pokok akad, maka para pihak memikul beberapa kewajiban yang  sekaligus  merupakan  hak  pihak  lain.  Misalnya,  dalam  jual  beli,  penjual berkewajiban  menyerahkan  barang  yang  merupakan  hak  penjual.  Hak  dan  kewajiban ini  disebut  hak-hak  akad ,  dan  disebut  juga  akibat  hukum  tambahan  akad.  Akibat hukum  tambahan  akad  ini  dibedakan  menjadi  dua  macam,  yaitu  akibat  hukum  yang ditentukan  oleh  Syariah  dan  akibat  hukum  yang  ditentukan  oleh  para  pihak  sendiri. Akibat  hukum  tambahan  yang  ditentukan  oleh  para  pihak  sendiri  berupa  klausul- klausul yang mereka buat sesuai dengan kepentingannya, misalnya penyerahan barang di rumah dan diantar oleh dan atas biaya penjual.Term akad ini banyak dipergunakan dalam fiqh klasik. Secara umum dalam kitab fiqh klasik, fuqaha mendefinisikan akad dengan sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak maupun yang dari dua pihak. 10 Akad yang berasal dari bahasa arab ini diartikan  bervariasi,  secara  bahasa  akad  digunakan  dalam  pengertian  untuk menyatakan  sesuatu  yang  semuanya  bermuara  pada  terbentuknya  ikatan  atau penghubung terhadap dua hal. 11
Kata akad ini dalam konteks Indonesia dapat diterjemahkan sebagai perjanjian, ikatan,  penguatan,  tapi  dalam  konteks  hukum  Islam  kata  akad  ini  menurut  Syamsul Anwar  adalah  pertemuan ijab 12 dan kabul 13 sebagai  pernyataan  kehendak  dua  pihak atau lebih untuk yang melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya. 14 Terkadang juga kata akad ini dipergunakan dalam makna umum, yakni adanya sesuatu yang diikatkan pada orang lain untuk dirinya atau bagi orang lain yang biasanya diikuti dengan kata harus.
10 Ascarya, Akad & Produk Bank Syari’ah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 35.
11 Abdulah Muslih dan Shalah Ash-Shawi, Fikih Ekonomi Keuangan Islam, (Jakarta: Darul Haq, 2008), h. 26.
12 Ijab  adalah  penawaran  yang  diajukan  oleh  salah  satu  pihak.  Lihat  Syamsul  Anwar, Hukum Perjanjian Syariah,  Studi  tentang  Akad  dalam  Fikih  Muamalat,  (Jakarta:  Raja  Garfindo,  2007),  h.  69. ijab juga dapat diartikan sebagai ungkapan penyerahan barang atau penyerahan kepemilikan. Lihat juga Abdulah Muslih dan shalah Ash-Shawi Fikih Ekonomi, h. 29.
13 Kabul  adalah  jawaban  persetujuan  yang  diberikan  mitra  akad  sebagai  tanggapan  terhadap penawaran pihak yang pertama. Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah, h. 69. Adapun Kabul adalah tanda  diterimanya  kepemilikan  barang  atau  tanda  berpindahnya  kepemilikan  barang.  Lihat.  Abdulah Muslih dan shalah Ash-Shawi Fikih Ekonomi, h. 29.
14 Syamsul  Anwar, Hukum  Perjanjian  Syariah,  Studi  tentang  Akad  dalam  Fikih  Muamalat, (Jakarta: Raja Garfindo, 2007), h. 68.
Jika ditinjau lebih lanjut, dari beberapa definisi diatas bahwa akad akan terjadi apabila  ada  orang  yang  berkehendak  melakukan  akad  (perjanjian,  keputusan,  ikatan) baik kepada dirinya sendiri maupun dengan melibatkan orang lain dalam artian bahwa terjadinya  akad  dapat  terjadi  dengan  keikutsertaan  orang  lain  dalam  melakukan perbuatan serupa baik berupa pengucap maupun penerima akad tersebut.
Menurut  Mahkamah  Agung  RI  dalam  Undang-undang  Perbankan  Syariahnya Nomor 21 tahun 2008 dituliskan bahwa akad adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau UUS dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing- masing  pihak  sesuai  dengan  prinsip  syariah. 15 Dari  pengertian  ini  dengan  jelas  dan ditegaskan  bahwa  akad  menurut  UU  ini  merupakan  suatu  akad  yang  tertulis.  Begitu pula  makna  akad  ini  juga  ditampilkan  oleh  Mahkamah  Agung  RI  dalam  Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (KHES) atau Hukum Perdata Islam menyatakan bahwa akad adalah  kesepakatan  dalam  suatu  perjanjian  antara  dua  pihak  atau  lebih  untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. 16
Dari  beberapa  definisi  yang  telah  ditampilkan  oleh  pemakalah  diatas  dapat dikemukakan  bahwa  sebenarnya  kata  akad  yang  diadopsi  dari  bahasa  arab  itu merupakan    kesepakatan  dua  belah  atau  perkatan  dua  belah  pihak  pada  suatu  objek yang mengakibatkan adanya akibat hukum pada objek tersebut.
B. Rukun dan Syarat Akad
Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa akad adalah suatu perikatan antara ijab  dan  kabul  dengan  cara  yang  dibenarkan  dalam  Islam  yang  menetapkan  adanya akibat-akibat hukum pada objeknya. Dalam hukum muamalat Islam, sebuah akad tidak terlepas  dari  ijab  dan  kabul.  Ijab  adalah  pernyataan  pihak  pertama  mengenai  isi perikatan  yang  diinginkan,  sedangkan  kabul  adalah  pernyataan  pihak  kedua  untuk menerimanya. Ijab dan kabul itu diadakan dengan maksud untuk menunjukkan adanya sukarela  timbal  balik  terhadap  perikatan  yang  dilakukan  oleh  kedua  pihak  yang bersangkutan.
Definisi lain tentang akad  adalah segala  suatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri seperti wakaf, talak, pembebasan atau sesuatu yang pembentukannya  membutuhkan  keinginan  dua  orang  seperti  jual  beli,  perwalian,  dan gadai. 17
Agar suatu akad dipandang terjadi harus diperhatikan rukun-rukun dan syarat- syaratnya.  Rukun  adalah  unsur  yang  membentuk  sesuatu,  sehingga  sesuatu  itu terwujud  karena  adanya  unsur-unsur  yang  membentuknya. 18 Dengan  kata  lain  rukun adalah unsur yang mutlak harus ada dalam sesuatu hal, peristiwa atau tindakan.
Menurut  Syamsul  Anwar  ada  empat  rukun  yang  harus  dipenuhi  agar  sebuah akad benar-benar mempunyai akibat hukum. Keempat rukun tersebut meliputi: 19
a. Para pihak yang membuat akad. Syarat dari para pihak ini meliputi: (1) tamyiz dan (2)  berbilang  pihak.  Dapat  disimpulkan  bahwa  Ijab  dan  kabul  disini  harus dinyatakan oleh orang yang sekurang-kurangnya telah mencapai umur tamyiz yang menyadari  dan  mengetahui  isi  perkataan  yang  diucapkan  sehingga  perkataan
15 Undang-undang RI Nomor 21 Tentang Perbankan Syariah, Pasal 1 angka 13, (Jakarta: CV. Eko: 2008), h. 42.
16 Mahkamah Agung Republik Indonesia 2008, Pasal 20 angka 1, hlm 8.
17 Rahmat Syafi’I, Fiqih Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 44.
18 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah, h. 95.
19 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah, h. 96-98.
tersebut benar-benar menunjukkan oleh keinginan hatinya. Artinya bahwa ijab dan kabul  harus  dikatakan  oleh  orang  yang  cakap  dalam  melakukan  tindakan-tindakan hukum.
b. Pernyataan kehendak para pihak. Syarat  dari rukun kedua  ini meliputi: (1) adanya persesuaian  ijab  dan  kabul,  (2)  kesatuan  majelis  akad.  Ijab  dan  kabul  harus berhubungan langsung dalam majlis apabila dua belah pihak sama-sama hadir, atau sekurang-kurangnya  dalam  majlis  diketahui  ada  ijab  oleh  pihak  yang  tidak  hadir. Seperti  misalnya  ijab  dinyatakan  kepada  pihak  ketiga  dalam  ketidakhadiran  pihak kedua.  Maka,  pada  saat  pihak  ketiga  menyampaikan  kepada  pihak  kedua  tentang adanya ijab itu, berarti bahwa bila pihak kedua menyatakan menerima (kabul), maka akad dipandang telah terjadi atau berlangsung.
c. Objek akad, rukun akad yang ketiga inipun mengandung syarat yang dipenuhi yaitu: (1) objek itu dapat diserahkan, (2) tertentu atau dapat ditentukan, dan (3) objek itu dapat  ditransaksikan.  Dapat  diartikan  disini  bahwa  semua  pernyataan  dari  para pihak tersebut selalu berhubungan dengan objek (barang, benda) yang menjadi objek akad  tersebut,  disini  terjadinya  Ijab  dan  kabul  harus  tertuju  pada  satu  obyek  yang merupakan obyek akad.
C. Konsep Mas}lah}ah Guna  memahami  secara  benar  makna mas}lah}ah,  maka  perlu  diperhatikan perkembangan  maknanya,  baik  secara  etimologi  maupun  terminologi.  Adapun  arti mas}lah}ah secara etimologi mempunyai dua pengertian yang sangat berbeda. 20 Pertama, mas}lah}ah mempunyai arti yang sama dengan manfaat baik dalam arti maupun dalam penggunaan  lafaznya. Mas}lah}ah  adakalanya  berbentuk  mas}dar ُُحَلاَّصلَا atau ُُح ْوُلَّصلَا .
Mas}lah}ah  merupakan  bentuk ٌُدَرْفُم dari ُُحِ لاَصَمْلَا . 21 Kedua,  mas}lah}ah  secara  etimologi digunakan  terhadap  perbuatan  yang  mengandung  kemanfaatan,  dalam majaz  mursal, seperti  perdagangan mas}lah}ah,  mencari  ilmu  mas}lah}ah.  Artinya  perbuatan  berdagang dan mencari ilmu yang bisa mendatangkan mas}lah}ah. 22
Menurut  ‘Abdillah  M.  Husayn  al-‘Amiri,  kata mas}lah}ah  dari  kata حلاصلا
(kebaikan,  kegunaan,  validitas  dan  kebenaran),  yang  berarti  bahwa  sesuatu  berada dalam  bentuk  sempurna  ( hay’ah  kamilah)  sesuai  dengan  tujuan  atau  sasaran  yang
20 Lihat  Husein  Hamid  Hasan, Nazariyyah  al-Maslahah  fi  al-fiqh  al-Islami,  Cairo,  Dar  al- Nahdhah al-‘Arabiyyah, 1991. h. 5
21 ةحلصلدا bermakna حلاصلا merupakan ميم ردصم dari lafaz حلصي حلص . Adapun حلاصتسإ adalah kebalikan dari داسفتسإ .  Lihat  Jamaluddin  Muhammad  bin  Maukarram  al-Anshari, Lisan  al-‘Arab,  Cairo,  Dar  al- Misriyyah, t.t., Juz. 3, h 304. Sedangkan dalam al-Munjid disebutkan حلصي حلص berarti hilang kerusakan. Ketika dikatakan نلاف لاح تحلص berarti telah hilang kerusakan darinya. Lihat Louis Makluf, al-Munjid fi> al-Lugah  wa  al-‘Alam,  (Beirut,  Da>r  al-Masriq,  1986),  h.  432.  Sedangkan  menurut  al-Munjid, ةحلصلما , secara etimologi berasal dari bahas Arab yang dikonstruk dari ح,ل ,ص ,م . Dari empat huruf ini kemudian di  konstruk , احولص ,احلص ,حلص dan ةحلصم .  Kata  tersebut  bermakna  kebaikan,  adil,  saleh  dan  jujur.  Lihat Fuad Irfan, Munjid al-Tullah, (Beirut, Da>r al-Fikr, t.t.), h. 479.
22 Hafiny  bin  Nafis, Qawa>id  al-Lugah  al-‘Arabiyyah  li<  al-Talamiz|  al-Mada>ris  al-S|a>nawiyah, (Surabaya: al-Hidayah, t.t.), h. 124-127.
dimaksud,  seperti  pena  berada  pada  bentuknya  yang  paling  tepat  ( s}a>lih)  ketika digunakan untuk menebas. 23
Al-Ghazali memformulasikan definisi mas}lah}alah ُلصلأاُفىُةرابعُيهفُةحلصلداامأ ُدصاقمُةرضلداُعفدوُةعفنلداُبلجُنإفُ,كلاذُوبُنيعنُانسلوُ,ةرضمُعفدُواُةعفنمُبلجُنع .مىدصاقمُليصتحُفيُقللخاُحلاصوُ,قللخا ُ عرشلاُدوصقمُىلعُةظفالمحاُةحلصلدباُنيعنانكل
‚Adapun maslahat pada dasarnya adalah ungkapan dari menarik manfaat dan menolak mudarat,  tetapi  bukan  itu  yang  kami  maksud;  sebab  menarik  manfaat  dan  menolak mudarat  adalah  tujuan  makhluk  (manusia),  dan  kebaikan  makhluk  itu  akan  terwujud dengan  meraih  tujuan-tujuan  mereka.  Yang  kami  maksud  dengan  maslahat  ialah memelihara  tujuan  syara‛  /hukum  Islam,  dan  tujuan  syara’mas}lah}ah  sebagai  ‚upaya mengambil  manfaat  dan  menolak  kemudharatan  dalam  rangka  memelihara  tujuan- tujuan syara‛. 24
Al-T}u>fi  mendefinisikan mas}lah}ah  berdasarkan  dua  hal,  yaitu  secara  ‘urf    dan syar’i, adapun secara ‘urf adalah عفنلاُوُحلاصُليإُيدؤلداُببسلا 25 : adalah faktor yang membawa manfaat pada kebaikan dan manfaat . Seperti berdagang yang mendatangkan keuntungan.
Sedangkan mas}lah}ah menurut Syat}i’b}i yaitu: ُعراشلاُدوصقمُليإُيدؤلداُببسلا ةداعُوأُةدابع 26 ُ faktor  penyebab  yang  menghantarkan  pada  maksud  pembuat  hukum dalam  masalah-masalah  ibadah  maupun  adat  (kebiasaan). Mas}lah}ah  terbagi  menjadi menjadi  dua:  yang  diuraikan  oleh  pembuat  hukum  demi  dirinya  sendiri,  yaitu kemanfaatan  makhluk-Nya  dan  pengaturan  urusan-urusan  mereka  seperti  adat kebiasaan itulah yang dimaksudkan oleh pembuat hukum.
Dalam  sumber  lain,  menyebutkan  bahwa  dalam  pandangan  al-T}u>fi mas}lah}ah juga  didefinisikan  sebagai mengambil  manfaat  dan  menolak  bahaya. 27 Adapun  yang dikendaki  dengan  manfaat  di  sini  menurut  Imam  al-Razi  adalah  kenikmatan  dan dikehendaki  dengan  kerusakan  adalah  rasa  sakit.  Selanjutnya  beliau  mengatakan bahwa:  ‚ mas}lah}ah  tidak  lain  kecuali  kenikmatan  atau  segala  yang  menghantarkan kepadanya dan kerusakan tidak lain kecuali rasa sakit atau segala yang menghantarkan kepadanya. 28
Perlindungan  terhadap  kemaslahatan  manusia,  menurut  al-T}u>fi  adalah  tujuan utama Islam atau sumber utama tujuannya ( qut}b maqs}u>d al-Syar’i). Perlindungan dan
23 Abdillah M. Al-Husayn al-‘Amiri, al-T}ufi Feflection of Traditional Muslim Juristic Source of Law  and  His  Views  on  The  Priority  of  Regard  for  Human  Welfare  as  The  Highest  Legal  Source  or Prinsciple, terj. Abdul Basir, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2004), h. 101.
24 Abu  Hamid  Muhammad  ibnu  Muhammad  al-Gaza>li>, al-Mustas}fa>  min  Ilm  al-Us{u>l,  Tahqiq: Hamz|ah Ibn Z|uhairi H}a>fiz}, (al-Madi>nah al-Munawwarah, Kulliyah al-Syari>’ah, 1997 M/1418 H), h. 481- 482.
25 Mustafa  Zayd, al-  Mas}lah}ah  fi>  at-Tasyri>’  al-Isla>mi  Najm  al-Din  al-T{ufi,  edisi  Kedua,  (Kairo: Dar al-Fikr al-‘Arabiya, 1384/1964 M), h. 54.
26 Mustafa Zayd, al- Mas}lah}ah fi> at-Tasyri>’ al-Isla>mi Najm al-Din al-T{ufi,  h. 55
27 Abdurrahman al-Kayla>ni, Qawa>id al-Maqa>s}id ‘inda Ima>m Sya>tib}i, Damasyq: Da>r al-Fikr, 2000, h. 126. 28 Abdurrahman al-Kaylani, Qawa>id al-Maqa>s}id ‘inda Ima>m Sya>tib}i, h. 126.
penegasan  terhadapnya  dalam  masalah-masalah  hukum,  karenanya  lebih  didahulukan atas pertimbangan hukum lainnya.  Artinya, ia memiliki prioritas atas seluruh sumber tradisional mazhab-mazhab Muslim, termasuk teks al-Quran, Sunnah atau hadis-hadis Nabi, maupun ijmak, baik dari masyarakat Muslim dan atau para ahli mazhab-mazhab hukum yang secara aktual tidak pernah terjadi dalam sejarah. 29
Pandangan  yang  terkesan  mengesampingkan  eksistensi nas}  inilah  yang bertentangan  dengan  ulama  usul  fiqh  di  zamannya.  Menurut  pandangan  ulama  usul ketika  itu, mas}lah}ah  apapun  bentuknya  harus  mendapat  dukungan  dari  syarak,  baik melalui  nas tertentu  maupun  melalui  makna  yang  terkandung  oleh  sejumlah  nas. Pandangan  al-T}u>fi  yang  terkesan  liberal ini  menyebabkan  ia  terasing  dari  ulama usul fiqh di zamannya. Akan tetapi pemikirannya tentang mas}lah}ah ini banyak dikaji dan di analisis para ulama usul fiqh sesudahnya dan banyak melahirkan doktor-doktor dalam kajian ke-Islaman.
Al-T}u>fi  menjelaskan,  di  mana  saja  teks  keagamaan  atau  ijmak,  dua  hal  yang secara  teori  merupakan  sumber  hukum  tradisional  paling  kuat,  tidak  selaras  dengan kemaslahatan  manusia,  maka  kemaslahatan  manusia  harus  di  prioritaskan  dari keduanya. 30 Hal  ini  dikarenakan  kemaslahatan  manusia  pada  dasarnya  adalah  tujuan dalam  dirinya  sendiri.  Akibatnya,  perlindungan  terhadapnya  menjadi  prinsip  hukum tertinggi atau sumber hukum paling kuat. 31
Pandangan  al-T}u>fi  tentang  kemaslahatan  manusia  bertumpuh  patuh  pada konsepsi maqa>s}id  al-tasyri>’  yang  menegaskan  bahwa  hukum  di  syariatkan  untuk mewujudkan dan memelihara kemaslahatan manusia.
Selanjutnya al-T}u>fi menunjukkan kemaslahatan hukum atau kehidupan duniawi dapat  diketahui  melalui  cara-cara  alami yang  diberikan  Tuhan  kepadanya,  yakni oleh sifat  alami  dari  pengalaman-pengalaman  hidup  manusia  sendiri  dan  dengan  tuntutan akan  intelegensianya  sendiri.  Cara  alami  ini,  tegas  al-T}u>fi  merupakan  metode pemahaman  dan  pencapaian  tujuan  yang  paling  menyakinkan.  Karena  itu,  ia mengingatkan, mas}lah}ah  seharusnya  tidak  digantikan  oleh  metode  atau  sumber  lain yang  meragukan  yang  mungkin  bisa  mengantarkan  kepada  kemaslahatan  manusia. Sebab, sesuatu yang harus diikuti sebagai otoritas, tegas al-T}u>fi bukanlah kesimpulan- kesimpulan para ahli hukum, atau interpretasi-interpretasi mereka terhadap ‚teks-teks keagamaan‛, tetapi bukti yang kuat dari akal dan dalil-dalil yang visible . 32 Dengan kata lain  hukum  tertinggi  kemaslahatan  hukum  atau  atau  kehidupan  duniawi  bukanlah ‚teks-teks keagamaan‛ atau kesimpulan-kesimpulan para ahli hukum tentangnya tetapi tuntutan akal dan intelegensi dalam kehidupan manusia sendiri.
Terkait dengan hal itu al-T}u>fi menegaskan :
Tidak  boleh  dikatakan  hukum  keagamaan  (sebagaimana  ditetapkan  oleh mazhab-mazhab  hukum)  lebih  mengetahui  kemaslahatan  manusia,  dan karenanya,  ia  seharusnya  diambil  dari  sumber-sumbernya  (sebagaimana ditetapkan oleh mereka). Sebab, kami telah menunjukkan bahwa perlindungan terhadap  kemaslahatan  manusia  merupakan  salah  satu  dari  prinsip  hukum
29 Mustafa Zayd, al- Mas}lah}ah fi> al-Tasyri<’ al-Isla>mi Najm al-Din al-T}u>fi>, h. 6.
30 Mustafa Zayd, al- Mas}lah}ah fi> al-Tasyri<’ al-Isla>mi Najm al-Din al-T}u>fi>, h. 6.
31 Mustafa Zayd, al- Mas}lah}ah fi> al-Tasyri<’ al-Isla>mi Najm al-Din al-T}u>fi>, h. 6.
32 Mustafa Zayd, al- Mas}lah}ah fi> al-Tasyri<’ al-Isla>mi Najm al-Din al-T}u>fi>, h. 43.
agama (teks-teks agama). Ia merupakan prinsip yang paling kuat dan khas. Oleh karena itu, memberikan prioritas kepadanya untuk mencapai kemaslahatan. 33
Tidak  seperti  kemaslahatan  hukum  dan  kehidupan  duniawi  manusia,  al-T}u>fi mempersilahkan  kemaslahatan  keagamaan  dan  masalah-masalah  ibadah  diputuskan atau dibimbing oleh teks agama.
Gagasan mas}lah}ah al-T}u>fi tidak dipadukan dalam kitab usul fiqh secara khusus. Gagasannya lahir ketika al-T}u>fi memberikan syah terhadap hadis no 3234 dalam kitab Arbai’in Nawawi mahakarya Yahya Ibn Syarifuddin al-Nawawi. Dari pembahasan ini kemudian  melahirkan  sebuah  gagasan  yang  boleh  dikatakan  liberal  radikal  sehingga tidak berlebihan kalau ada ulama us}ul yang menulis tentangnya yang menilai bahwa al- T}u>fi adalah sosok yang jarang dijumpai bahkan belum ada yang pernah mengajukannya dari kalangan pemikir sebelumnya ataupun semasanya.
Adapun  hadis  yang  dimaksud  adalah َُراَرِضُ َلاُ َوُ َراَرَضُ َلا
35
( janganlah menyebabkan  bahaya  atau  kerugian  pada  orang  lain  dan  jangan  membalas  suatu kerugian  dengan  kerugian  lainnya).  Hadis  ini  oleh  al-T}u>fi  dijadikan  sebagai  bukti (argumen) tekstual atas eksistensi mas}lah}ah. Dengan demikian bisa dimengerti bahwa hadis di atas sekaligus dijadikan sebagai paradigma dari gaya berpikir al-T}u>fi baik dari dataran teoritik maupun aplikasinya.
Dalam membangun proyek mas}lah}ah-nya al-T}u>fi bersandar pada empat prinsip utama.  Masing-masing  prinsip  merupakan  kerangka  utama  yang  dijadikan  al-T}u>fi sebagai pijakan pikiran epistimologinya. Keempat prinsip utama tersebut adalah: 36
1 .
دسافلداُوُلحاصلداُكاردبإُلوقعلاُللاقتسإ
Kemandirian pikiran dengan menyadari adanya Kebaikan dan kerusakan Prinsip  ini  mengutarakan  bahwa  akal  manusia  secara  independen  dapat menemukan mas}lah}ah  dan  mafsadah.  Namun  demikian  indenpedensi  rasio  dalam menemukan mas}lah}ah  bukanlah  pada  semua  bidang  termasuk  ibadah,  al-T}u>fi membatasi  pada  bidang  Muamalat  serta  adat  kebiasaan.  Prinsip  ini  mengedepankan pada peran rasio ini jelas berbeda dibandingkan dengan para us}uliyyun yang lain yang mengakui mas}lah}ah  sebagai  sumber  hukum  setelah  ditunjukkan  oleh  hukum  serta terjustifikasi oleh nas}.
33 Abdillah M. Al-Husayn al-‘Amiri, al-Thufi Feflection of Traditional Muslim Juristic Source of Law  and  His  Views  On  The  Priority  of  Regard  for  Human  Welfare  as  The  Highest  Legal  Source  or Prinsciple, h. 43.
34 Mustafa Zayd, al- Mas}lah}ah fi> al-Tasyri<’ al-Isla>mi Najm al-Din al-T}u>fi>, h. 113.
35 Hadis di atas diriwayatkan oleh Abu Sa’id Ibn Malik Ibn Sinan al-Khudri ra. Adapun kualitas hadis diatas adalah hasan yang diriwayatkan dengan mata rantai periwayatan (sanad) yang lengkap oleh Ibn  Majah, al-Da>r  al-qut}ni>,  dan  yang  lainnya,  namun  tanpa  menyebutkan  perawi  pertamanya  ( mursal) oleh Ima>m Ma>lik Ibn Anas dalam Muwatta’, dari ‘Amir Ibn Yahya dari ayahnya, dari Nabi, dengan tidak menyebut nama ‘Abu Sa’id Ibn Malik Ibn Sinan al-Khudri ra. ada sejumlah jalur periwayatan lain yang masing-masing saling menguatkan. Lihat al-Ima>m al-Malik, Muwatta’, Juz II (Mesir, Da>r Ihya> al-Turas| al-‘Arabi, t.t.), h. 754. Abu Abdullah Muhammad bin Yazid, Sunan Ibnu Majah, Juz 2 (Beirut: Dar al- Fikr, tt), h. 784. Hadis no. 2340.
36 Mustafa Zayd, al- Mas}lah}ah fi> al-Tasyri<’ al-Isla>mi Najm al-Din al-T}u>fi>, h. 127-132. Asas-asas di atas juga dikutip oleh Saifuddin Zuhri dalam disertasinya Maslahah dan Implikasinya Sebagai Sumber Hukum  Islam:  Kajian  Tentang  Konsep  Naj  al-Din  al-T}ufi>  (Ringksan  Disertasi  tidak  diterbitkan). (Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2008), h. 5. dan juga dikutip oleh Munawir Sadzali sebagai pemuja al-T}ufi  dalam  bukunya, Kontektualisasi  Ajaran-Ajaran  Islam  (Jakarta:  Temprint,  1995),  h.  287,  juga Nasrun Harun mengutip dalam Bukunya Ushul Fiqh I, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 1126.
2 . سمُيعرشُليلدُةحلصلدا صوصنلاُنعُلقت
Mas}lah}ah merupakan dalil syar’i sah yang terlepas dari teks. Prinsip  ini  sebagai  kelanjutan  dari  prinsip  di  atas,  dari  ungkapan    ini  bisa dimengerti  bahwa  dalam  pandangan  at-Thufi, mas}lah}ah  merupakan  dalil  syar’i  yang independen. Dalam pengertian mas}lah}ah al-T}u>fi tidak memiliki ketergantungan kepada kesaksian atau konfirmasi nas}.
3 . تادابعلاُنودُتاداعلاُوُتلاماعلداُوىُةحلصلدباُلمعلاُلمج
Objek  Pembahasan  Mas}lah}ah  adalah  Bidang  Muamalat  dan  ‘adat  (kebiasaan) tidak termasuk bidang Ibadah.
Mas}lah}ah  sebagai  dalil  syar’i  objek  garapannya  adalah  terbatas  pada  bidang muamalah dan ‘adah. Dengan demikian mas}lah}ah menurut al-T}u>fi tidak bisa menjamah pada  bidang  ritual  (ibadah).  Dalam  bidang  ibadah  menurut  al-T}u>fi  yang  berhak hanyalah Allah Swt semata. Di sini akal tidak punya wewenang. Dengan kata lain akal hanya  meneruskan  aspek  kelestarian  dari  ibadah  itu  sendiri.  Sedangkan  aspek perubahan itu ada pada wilayah muamalah dan adat. Hal ini tersusun dengan ungkapan al-T}u>fi yang menyatakan sebagai haqqu al-musyari. Artinya bagi al-T}u>fi akal manusia tidak sanggup untuk menembus rahasia mas}lah}ah dibalik ibadah.
4 .

## عرشلاُةلدأُيوقأُةحلصلدا
Mas}lah}ah merupakan dalil syar’i yang paling kuat. Al-T}u>fi mengakui ada sembilan belas dalil yang bisa dijadikan sebagai metode istimbat} hukum. Namun dalam kacamata al-T}u>fi yang paling kuat dari yang sembilan belas  itu  adalah  nas  dan  ijmak.  Namun  ketika  terjadi  pertentangan  antara mas}lah}ah dengan  nas  dan  ijmak,  maka  jalan  yang  ditempuh  al-T}u>fi  adalah  memenangkan mas}lah}ah. Dari kenyataan semacam ini bisa dipahami bahwa sebagai dalil hukum tidak saja fungsional ketika nas dan ijmak tidak meng- corfirm-nya. Namun juga fungsional ketika  nas  dan  ijmak  terjadi  pertentangan.  Hal  ini  mengindikasikan  bahwa  al-T}u>fi sangat mementingkan mas}lah}ah dibandingkan dengan dalil yang lain. Dalam keadaan seperti  itu,  Husein  Hamid  Hasan  berkesimpulan  bahwa mas}lah}ah  bagi  al-T}u>fi merupakan dalil syar’i yang paling kuat secara mutlak. 37
Nampaknya  penilaian  Husein  Hasan  Hamid  tersebut  tidak  berlebihan mengingat mas}lah}ah  merupakan  tujuan  dalam  legislasi  hukum  Islam.  Sedangkan  nas dan  ijmak  merupakan  sarana  untuk  mencapai  tujuan  tersebut.  Sehingga  kalau  terjadi pertentangan antara dan nas dan ijmak di satu sisi dengan mas}lah}ah di sisi yang lain, maka mas}lah}ah  harus  diutamakan  karena  tujuan  lebih  utama  daripada  sarana. Sedangkan  nas  dan  ijmak  tidak  lebih  dari  sarana  mencapai  tujuan  itu  sendiri  yaitu kemaslahatan.  Alasan  ini  nampaknya  bersesuaian  dengan  apa  yang  diungkapkan  al- T}u>fi  ‚karena mas}lah}ah  merupakan  tujuan  dari  seorang  mukallaf  dalam  menetapkan hukum,  maka  mengesampingkan  dalil  sebagai  sarana  atas mas}lah}ah  (sebagai  tujuan) menjadi urgen karena tujuan harus didahulukan dari pada sarana.
Kecenderungan al-T}u>fi untuk memprioritaskan mas}lah}ah dibandingkan dengan dalil-dalil  yang  sangat  kentara.  Dengan  demikian  bisa  di  analisis  bahwa mas}lah}ah  di
37 Husein Hamid Hasan, Naz}ariyyah al-Mas}lah}ah fi> al-Fiqh al-Isla>my (Kairo: Dar al-Nahdhah al- ‘Arabiyyah, 1991), h. 535.
sini  adalah  berperan  sebagai  substansi  hukum  itu  sendiri.  Sedangkan  nas  dan  ijmak serta dalil yang lain berperan sebagai sarana untuk mencapai substansi itu sendiri.
Pijakan epistemologi al-T}u>fi di atas memiliki keunikan tersendiri dibandingkan dengan dalil yang lain. Sebagai contoh misalnya dengan al-Syatibi yang memang sejak awal  mengembangkan mas}lah}ah-nya  dengan  model  istiqra>i  maknawi-nya  serta maqashid  al-Syariah-nya.  Adapun  al-Gazali  yang  menjadikan  mas}lah}ah-nya  masih sangat kental dalam bingkai syar’i. Namun al-T}u>fi di sini memiliki sisi yang berbeda secara  diametral  ketika  membicarakan  sandaran  epistimologinya  mengingat  dalam menetapkan hukum Islam keterlibatan akal dalam menetapkan hukum dalam pemikiran al-T}u>fi mendapatkan porsinya secara signifikan.
Relevansinya mas}lah}ah  al-T}u>fi  terhadap  perdagangan  yang  sesuai  dengan syariah sebenarnya dapat dilihat pada pijakan epistemologi yang nomor tiga dijadikan sebagai  fondasi  bangunan  mega  proyek mas}lah}ahnya  yang  sudah  dengan  jelas dikatakan  : تادابعلاُ نودُ تاداعلاُ وُ ةحلصلدباُ لمعلاُ لمج prinsip  ini  menghendaki  bahwa ladang  garapan mas}lah}ah  al-T}u>fi  sebagai  instrumen  atau  metode  operasionalisasi adalah  hanya  bidang  muamalat  (termasuk  di  dalamnya  perdagangan)  bukan  masalah- masalah  ibadah.  Dalam  masalah  ibadah  al-T}u>fi  mempersilahkan  teks  agama  untuk membimbingnya.
Eksistensi al-Mas}lah}ah  dalam  perdagangan  dalam  konteks  ke-Indonesian terlihat  dengan  jelas  pada  asas-asas  dalam  melakukan  perjanjian.  Dalam  Hukum kontrak  Syariah  terdapat  beberapa  asas  yang  harus  melandasinya,  adapun  asas-asas tersebut adalah asas al- Mas}lah}ah. Dengan asas kemaslahatan dimaksudkan bahwa akad yang  dibuat  oleh  para  pihak  bertujuan  untuk  mewujudkan  kemaslahatan  bagi  mereka dan tidak menimbulkan kerugian atau memberatkan. Apabila dalam pelaksanaan akad terjadi  suatu  perubahan  keadaan  yang  tidak  dapat  diketahui  sebelumnya  serta membawa  kerugian  yang  fatal  bagi  pihak  bersangkutan  sehingga  memberatkannya, maka kewajibannya dapat diubah dan disesuaikan kepada batas yang masuk akal. 38 Untuk  melihat  bagaimana  sigfinikansi al-Mas}lahah  sebagai  instrumen  dalam rangka menetapkan hukum perdagangan, maka mengetahui kaidah-kaidah fikih sebagai medianya  menjadi  penting.  Di  antara  kaidah  fikih  yang  berbunyi لازيُ ررضلا kaidah  ini bertujuan  untuk  menyelesaikan maqa>s}id  Syariah  dengan  menolak  mafsadah  atau setidaknya meringankannya. Sehingga tidak heran jika Ahmad al-Nadwi menyebutkan bahwa penerapan kaidah di atas meliputi lapangan luas di dalam fikih bahkan bisa jadi meliputi seluruh materi fikih yang ada. 39
Contoh  yang  bisa  diajukan  dalam  masalah  ini  adalah  larangan  dalam  bisnis Syariah  melakukan  penimbunan  barang-barang  kebutuhan  pokok  masyarakat  karena perdagangan dalam Islam memandang bahwa perbuatan tersebut dapat mengakibatkan kemudharatan  bagi  rakyat.  Dalam  pelarangan  tersebut  terdapat mas}lah}ah  bagi masyarakat  karena  penolakan  mudarat  ataupun  penarikan  manfaat  tujuan  utamanya untuk  meraih  kemaslahatan  dibalik  keduanya.  Namun  terhadap  contoh  ini  bisa  di ajukan  pertanyaan  bagaimana  dengan  penimbunan  yang  dilakukan  Bulog.  Penting untuk  diketahui  bahwa  penimbunan  oleh  Bulog  dalam  rangka  untuk  menjaga kestabilan  harga  dan  menjamin  ketersediaan  bahan  makanan  pokok,  seperti  beras,
38 Samsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah : Studi Tentang Akad Dalam Muamalat,  h. 90.
39 Ah{mad al-Nadwi>, al-Qawa>id al-Fiqhiyyah (Beirut: Da>r al-Qalam, 1420 H/2000 M), h. 287.
penumpukan dan penyimpanan beras oleh Bulog dapat dibenarkan bahkan diharuskan sekalipun bertentangan dengan bunyi hadis ‚ tidak boleh menahan harta kecuali orang aniaya‛. 40 Inilah aplikasi penjelasan al-T}u>fi bahwa di mana saja teks keagamaan atau ijmak dua hal yang secara teori merupakan sumber hukum tradisional paling kuat-tidak selaras  dengan  kemaslahatan  manusia,  maka  kemaslahatan  manusia  harus  di prioritaskan dari keduanya (teks keagamaan dan ijmak).
Berangkat dari sekelumit bangunan formulasi mas}lah}ah baik dari sisi etimologi maupun  terminologi prespective tersebut, dapat di bangun atau konklusi pemahaman bahwa mas}lah}ah yang merupakan instrumen atau metode operasionalisasi ijtihad dapat dicerna sebagai sebuah penetapan hukum terhadap suatu kasus yang sama sekali sepi dan sunyi dari ketetapan nas dan atas pertimbangan kepentingan hidup manusia yang berujung pada penarikan manfaat dan menghilangkan kemudharatan.
Muhammad Ayub dalam bukunya Understanding Islamic Finance, memaparkan bahwa  secara  keseluruhan  tujuan  di  balik  syariat  Allah  swt.  adalah  kebahagian  dan kesejahteraan  manusia  di  dunia  dan  akherat,  dan  semua  hal  yang  menjamin kesejahteraan  dan  memenuhi  kepentingan  utama  dari  umat  manusia  tercakup  dalam tujuan-tujuan syariah ( maq>as}id al-syari‘ah) Tujuan-tujuan tersebut dapat dibagi dalam dua kelompok, yaitu : 41 a. Tujuan  Primer  yang  ingin  diwujudkan  oleh  syariah  adalah  perlindungan  dan pemeliharaan atas:
1) Agama.
2) Kehidupan.
3) Keturunan – anggota keluarga.
4) Harta.
5) Intelek.
6) Kehormatan.
b. Tujuan Sekunder
Tujuan primer syariah akan membawa ke beberapa tujuan sekunder yang terdiri atas :
1) Penegakan keadilan dan kesamaan dalam masyarakat.
2) Peningkatan keamanan sosial, sikap saling membantu, dan solidaritas, khususnya untuk  membantu  yang  miskin  serta  membutuhkan  dalam  memenuhi  kebutuhan dasar mereka.
3) Pemeliharaan kedamaian dan keamanan.
4) Peningkatan  kerjasama  dalam  hal  kebaikan  dan  larangan  perbuatan  serta tindakan jahat.
5) Peningkatan  nilai  moral  universal  yang  utama  dan  semua  tindakan  yang  perlu untuk pemeliharaan dan penguasaan alam. Zakaria  al-Subri  dalam  kitabnya Masa>dir al-Ahka>m  al-Islamiyyah  yang memberikan syarat-syarat lain sebagai berikut, antara lain: 42
a. Hendakya  kemaslahatan  itu  bersifat  hakiki  bukan  bersifat  imajinatif  dalam  arti apabila orang yang berkesempatan dan yang memusatkan perhatian pada itu yakin
40 Abu> H}usain Muslim bin al-Hajjaj , S}ah}ih Muslim, Kita>b al-Buyu>’ Ba>b Tah{ri>m al-Ih}tika>r fi> al- Amwa>l, Juz 2 (Mesir: Isa al-Ba>b al-H}alabi wa Syurakah, t.th.), h. 702.
41 Muhammad Ayyub, Understanding Islamic Finance   (Wiley & Sons Ltd. England, 2007), h. 23-25. 42 Zakaria al-Subri, Mas>adir al-Ahkam Islamiyyah (Mesir: al-Qa>hirah, 1975), h 102.
bahwa  membina  hukum  berdasarkan  kemaslahatan  tersebut  akan  dapat  menarik manfaat dan menolak madarat bagi umat manusia.
b. Kemaslahatan  itu  hendaknya  bersifat  universal  dan  tidak  parsial.  Sebagai  contoh ialah  apa  yang  dikemukakan  oleh  al-Gazali  yaitu:  kalau  dalam  suatu  pertempuran melawan  orang  kafir  mereka  membentengi  diri  dan  membuat    pertahanan  melalui beberapa orang muslim yang tertawan, sedang orang kafir tersebut dikwatirkan akan melancarkan  agresi  dan  dapat  menghancurkan  kaum  muslimin  mayoritas  maka pennyerangan  terhadap  mereka  harus  dilakukan,  meskipun  akan  mengakibatkan kematian  beberapa  orang  muslimin  yang  sebenarnya  harus  dilindungi  keselamatan jiwanya.
c. Hendaknya kemaslahatan itu bukan kemaslahatan yang mulgha (yang jelas di tolak oleh nas).
III. METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif  terhadap  bentuk  transaksi perdagangan  di  wilayah  perbatasan  Indonesia  dan  Malaysia  khususnya  Kabupaten Sambas,    tepatnya  di  wilayah  Kecamatan  Paloh  dan  Kecamatan  Aruk  Kabupaten Sambas, kemudian transaksi perdagangan lintas batas orang dan barang tersebut akan di analisa berdasarkan hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini dinamakan penelitian terpadu yaitu antara penelitian lapangan ( field research) dan penelitian  literatur  ( library  research).  Lokasi  penelitian  yakni  di  Kecamatan  Paloh tepatnya  di  desa  Temajuk  dan  desa  Aruk  di  Kecamatan  Sajingan  Kecil  Kabupaten Sambas  Provinsi  Kalimantan  Barat.  Kecamatan  Paloh,  salah  satu  Kecamatan  dari  14 Kecamatan yang secara administratif berada di wilayah Kabupaten Sambas, yaitu salah satu  daerah  perbatasan  negara  Indonesia  dengan  Malaysia  (Serawak).  Pilihan  pada lokasi di Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas selain karena spesifik daerah perbatasan sebagai  daerah  prioritas  untuk  dibangun,  juga  spesifik  budaya  masyarakatnya  karena mayoritas  suku  Melayu  beragama  Islam.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan interdisipliner,  yaitu  pendekatan  yuridis  normatif,  pendekatan  hukum  Islam,  dan pendekatan hukum ekonomi Syariah. Sumber data primer dalam penelitian ini berupa bentuk  dan  praktik  transaksi  perdagangan  di  wilayah  perbatasan  Indonesian  dan Malaysia  di  Kabupaten  Sambas  Propinsi  Kalimantan  Barat  yang  dilakukan  oleh mereka yang melakukan transaksi perdagangan di wilayah perbatasan yang mencakup Pedagang  lintas  batas  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  di  daerah  perbatasan,  Pelaku bisnis  lintas  batas  negara  (Pedagang  besar  yang  mempunyai  gudang  penyimpanan barang-barang dari Malaysia), Tokoh masyarakat dan tokoh agama yang jadi panutan masyarakat,  Kepala  Badan  pengelolaan  perbatasan  sekretariatan  Pemerintah  Daerah Kabupaten  Sambas,  dan  Kepala  Imigrasi  Kelas  II  Sambas.  Sedangkan  data  sekunder berupa dokumen laporan dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah kebijakan pemerintah pusat tentang perbatasan.
Proses  pengumpulan  data  penelitian  ini  menggunakan  metode  wawancara terbuka,  metode  observasi,  metode  dokumentasi.  Pada  penelitian  ini,  peneliti mengambil  data  menggunakan  instrumen  pedoman  wawancara,  lembar  observasi  dan tabel  dokumentasi  yang  sewaktu-waktu  dapat  berubah  di  lapangan.  Proses pengumpulan data, reduksi data, dan penyajian data serta penarikan kesimpulan adalah bagian  dari  analisis  data.  Teknik  pemeriksaan  keabsahan  data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  hanya  menggunakan  tiga  teknik,  meliputi:  1)  Perpanjangan Keikutsertaan; 2) Ketekunan Pengamatan ; dan 3) Triangulasi.

## IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Perdagangan dengan sistem Pemesanan Jual beli merupakan sebuah aktivitas yang dilakukan oleh setiap manusia untuk mendapatkan  barang,  atau  manfaat  yang  ingin  diambil  dari  sebuah  objek  jual  beli. Untuk  mendapatkan  sebuah  barang  yang  diinginkan,  terkadang  kita  langsung mendapatkannya tanpa harus menunggu dengan waktu yang lama. Namun tidak jarang kita  harus  menunggu  dalam  waktu  yang  cukup  lama.  Proses  ini  biasanya  untuk mendapatkan  barang  yang  sesuai  dengan  keinginan  kita.  Sistem  pesanan  merupakan salah satu bentuk jual beli yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari.
Kebutuhan  masyarakat  Malaysia  yang  begitu  kompleks,  membuat  para pedagang harus mencari sebuah alternatif sistem dagang. Barang-barang yang mereka jual ada sebagian yang disimpan di gudang sebagai stok barang. Ketika ada konsumen yang  menginginkan  sebuah  barang  dengan  jumlah  banyak,  dan  harus  sesuai  dengan keinginan  konsumen,  maka  pedagang  akan  mengambilkan  stok  yang  ada  di  gudang. Praktik  dagang  di  pasar  batas  selain  menerapkan  sistem  jual  beli  langsung,  mereka terkadang  menerapkan  sistem  pesanan  terhadap  barang  yang  dipesan  oleh konsumennya, baik yang berasal dari sekitar pasar maupun dari Sambas.
Kondisi pasar yang tidak setiap hari beroperasi, melainkan tiga kali seminggu, yakni hari Selasa, Kamis, dan Sabtu membuat pasar batas selalu ramai dikunjungi oleh para  pembeli  yang  sebagian  besar  berasal  dari  Malaysia.  Dengan  terbatasnya  hari operasional pasar, maka masyarakat Sambas yang berbelanja di pasar batas terkadang melakukan  pemesanan  barang  yang  dibutuhkan  kepada  para  pedagang  di  pasar tersebut.  Pemesanan  barang  yang  dilakukan  oleh  warga  Malaysia  bervariasi,  dimulai dari bahan pokok, hingga keperluan perlengkapan bangunan.
Berdasarkan  observasi  yang  dilakukan  peneliti,  para  pedagang  ada  juga  yang menerapkan sistem pesanan dengan sistem deposit (panjar) dan pembayaran langsung diawal  kepada  para  konsumennya.  Sistem  pesanan  ini  dilakukan  kepada  masyarakat Malaysia yang berbelanja di pasar perbatasan Temajuk. Sistem pesanan yang dilakukan kepada  masyarakat  Malaysia  lebih  banyak  dilakukan,  mengingat  hampir  seluruh pembeli adalah warga masyarakat Malaysia.
Berdasarkan  hasil  observasi  yang  dilakukan  oleh  peneliti  di  lapangan  yang berkaitan  dengan  praktik    jual  beli  pesanan  telah  diperkuat  dengan  hasil  wawancara bersama  beberapa  informan.  Seperti  yang  disampikan  oleh  H.  Sulaiman  dan  Eka pedagang  sembako  dan  pedagang  aksesoris handphone  ketika  diwawancarai  oleh peneliti.
Kalau ada pesanannya biasa kita sediakan, kalau sudah ada pesanan baru kita terima uangnya dan dia ambil barangnya. Karena pengalaman ini dek saya dulu kasih pinjam juga, tapi begitu tutup susah taginya, dulu kan ada to langganan saya, ambil di sini suatu waktu dia tutup dia tidak datang lagi. Dan sekarang sistemnya  ndak  bisa  pinjam  lagi.  Kendalanya  kan  kalau  tutup,  orang  sebelah yang punya utang ndak bisa bayar ke kita lagi. Kadang dia belanja dengan Sped Boat  melalui  Hamadi.  Jadi  sekarang  tu,  saya  kasih  barangnya  kalau  ada uangnya. 43
Sistem  pesanan  dilakukan  apabila  telah  ada  pesanan  barang  dari  konsumen. Barang  yang  sudah  disediakan  harus  diambil,  selain  itu  juga  ada  pedagang  yang
43 H. Sulaiman, Pedagang, wawancara, 13 April 2018, Temajuk, Sambas.
menerapkan deposit (panjar) terhadap barang yang dipesan oleh konsumennya.  Seperti yang  diungkapkan  oleh  salah  seorang  pedagang  yang  menerapkan  deposit  ketika diwawancarai oleh peneliti.
Kalau di sini kita biasa melayani penjulan barang dengan jual beli langsung  dan melalui  order  (Pesanan),  untuk  order  kita  menerapkan  deposit  kepada  orang yang mau beli. 44
Dalam  praktiknya  berdasarkan  pengamatan  peneliti,  pedagang  di  pasar  batas apabila menerapkan sistem pesanan, maka mereka akan menerima pembayaran terlebih terdahulu kemudian barang yang dipesan akan diambil oleh pemesan. Sedangkan cara lain,  yaitu  dengan  menerapkan  sistem  deposit  diawal  untuk  menjaga  keseriusan pemesan terhadap barang yang akan dibeli. Dalam sistem deposit, pedagang menerima pembayaran  baik  dalam  bentuk  mata  uang  Rupiah  maupun  Ringgitsebagai  sistem pembayaran.
Berdasarkan  hasil  penelitian,  para  pedagang  ada  yang  menerapkan  sistem pesanan  terhadap  barang  yang  diperdagangkan.  Praktik  yang  dilakukan  ada  yang menerapkan  sistem  deposit  dan  juga  membayar  terlebih  dahulu.  Hal  ini  dilakukan apabila  ada  pembeli  yang  memerlukan  barang  dalam  jumlah  banyak.  Sistem  yang digunakan  adalah  dengan  menggunakan  uang  muka  (deposit)  sebagai  bentuk kesepakatan.
Pembayaran  yang  dilakukan  dapat  menggunakan  dua  jenis  mata  uang,  yakni mata  uang  Rupiah  dan  Ringgit.  Apabila  Ringgitmengalami  kenaikan  atau  penurunan kurs,  maka  pedagang  akan  menyesuaikan  dengan  harga  Ringgityang  dikurs  kan  ke mata uang Rupiah tanpa merubah harga.
Dalam  konsep  jual  beli  sering  kita  mendengar  istilah  ( order)  atau  pembelian barang dengan sistem pemesanan terlebih dahulu. Sistem pemesanan barang ini biasa dilakukan  karena  pembeli  ingin  memiliki  suatu  barang  yang  sesuai  dengan kehendaknya,  akan  tetapi  produsen  belum  menyediakan  dan  harus  membuat  atau menyediakan  sesuai  dengan  pesanan  konsumen.  Sistem  pesanan  menjadi  salah  satu alternatif untuk memenuhi kebutuhan konsumen.
Dalam  konsep  Islam  terdapat  model  praktik  dagang  seperti  ini  yang  biasa disebut  dengan  praktik Salam  dan  Istishna ‟ .  Keduanya  merupakan  bentuk  akad  jual beli  dengan  menggunakan  sistem  pemesanan  terlebih  dahulu.  Akad Salam  dan Istishna ‟ memiliki perbedaan pada waktu penyerahan uang sebagai tanda kesepakatan. Apabila  pembayaran  sebagai  tanda  kesepakatan  dilakukan  diawal  waktu,  maka termasuk  dalam  kategori  akad Salam,  namun  jika  pembayaran  itu  diakhirkan  setelah menerima barang maka termasuk kategori akad Istishna ‟ .
Dalam  penelitian  yang  dilakukan  oleh  peneliti,  para  pedagang  di  pasar perbatasan  Temajuk  ada  yang  menerapkan  jual  beli  dengan  sistem  pemesanan  atau biasa  disebut  dengan order,  dengan  menerapkan  deposit  (panjar)  dan  menerapkan pembayaran langsung diawal waktu.
Praktik  dengan  menyerahkan  uang  diawal  waktu  sebagai  tanda  kesepakatan dilakukan  untuk  menjaga  keseriusan  konsumen  dengan  akad  yang  telah  disepakati. Selain itu juga, ada pedagang yang menyediakan barangnya terlebih dahulu kemudian menerima pembayaran diakhir waktu pengambilan.
Khusus untuk memenuhi barang terlebih dahulu, para pedagang menerapkannya kepada  para  pelanggan  yang  sudah  lama  dikenalnya,  mengingat  beberapa  pedagang memiliki pengalaman buruk terkait akad pemesanan ini.
Harga menjadi salah satu syarat dari pelaksanaan praktik jual beli salam. Harga yang  ditawarkan  harus  diketahui  jumlahnya,  jenis  alat  tukarnya  misalnya,  Rupiah, Dollar, Ringgit, dan lain sebagainya. Alat tukar yang digunakan merupakan alat tukar yang  sah  dan  diakui  oleh  kedua  belah  pihak,  dan  yang  terakhir  penyerahan  uang dilakukan pada waktu akad berlangsung. Selain itu juga, barang yang diperjual belikan menjadi salah satu syarat agar dapat terpenuhinya praktik jual beli salam. Persyaratan yang  harus  diketahui  adalah  barang  yang  dipesan  harus  diketahui  oleh  kedua  belah pihak baik sifatnya, ukurannya, hitungannya, serta takarannya.
Jelas batas waktu dan tempat penyerahan barang tersebut, barang yang dipesan merupakan  tanggungan  penjual  kepada  pembeli,  dan  tidak  ada khiya>r  Syarat  bagi kedua  belah  pihak.  Untuk  harga  yang  ditawarkan  penjual  kepada  pembeli menggunakan harga ukuran Rupiah, namun mengingat sebagian besar pembeli adalah masyarakat Malaysia, penjual dapat menerima pembayaran dengan menggunakan mata uang Ringgityang disesuaikan dengan nilai Rupiah.
Dalam praktiknya pedagang yang menerapkan praktik jual beli pesanan ( salam) ini  bermacam-macam.  Peneliti  mencoba  untuk  menggali  beberapa  informasi  dari pedagang  diantaranya  pedagang  souvenir  dan  pedagang  sembako.  Khusus  praktik pemberian  deposit,  hal  ini  masuk  dalam  kategori  jual  beli  menggunakan  uang  panjar atau  biasa  disebut  dengan ba’i  al-‘urbun.  Dalam  konsep  jual  beli  salam,  uang  yang diserahkan  merupakan  pembayaran  yang  telah  disepakati  dan  diserahkan  terlebih dahulu  dengan  maksud  untuk  menjaga  akad salam  tersebut.  Selain  itu  juga  menjadi modal untuk biaya produksi.
Berdasarkan hasil kajian analisis tentang praktik dagang dengan sistem pesanan ( ba’i al-salam), terdapat dua sistem yaitu, pembayaran dilakukan diawal waktu, serta adanya  penerapan  deposit  atau  panjar  ( ba’i  al-‘urbun).  Pembayaran  diwaktu  awal mendekati  konsep  jual  beli salam,  sedangkan  penerapan  deposit  merupakan  sebuah bentuk praktik jual beli yang berbeda dengan praktik jual beli salam.

## B. Jasa Penukaran Uang
Mengingat posisi pasar batas Temajuk yang berada di perbatasan antarnegara, yaitu  Indonesia-Malaysia  dan  pengunjung  pasar  lebih  banyak  berasal  dari  Malaysia, maka alat tukar yang digunakan untuk melakukan transaksi terdiri dari dua mata uang, yaitu  mata  uang  Rupiah  dan  mata  uang  Ringgit.  Hal  ini  sudah  menjadi  kebiasaan  di pasar batas Temajuk, mengingat belum ada jasa penukaran uang resmi yang didirikan oleh  pemerintah.  Sehingga  peluang  ini  dimanfaatkan  oleh  beberapa  pedagang  untuk membuka  jasa  penukaran  uang  Ringgit,  baik  penukaran  uang  Ringgitke  Rupiah ataupun sebaliknya.
Berdasarkan  hasil  observasi  peneliti  di  lapangan,  ketersediaan  fasilitas penunjang  seperti money  changer  belum  tersedia,  sehingga  banyak  timbul  money changer tidak resmi. Secara tidak langsung peneliti melihat proses tukar menukar yang dilakukan  oleh  pedagang.  Seperti  yang  diungkapkan  oleh  H.  Sulaiman  salah  seorang pedagang di pasar batas Temajuk kepada peneliti di tempat dagangannya.
Ibu, bagaimana..? (Tanya Pak Sulaiman) mau tukar, 100 Ringgit. (Konsumen). Mari  sudah,  ada  tapi  400.000  ribu  saja.    Mari  sudah.  (Pak  Sulaiman)  Jadi
langsung  dek,  kalau  ada  rupiah  baru  kita  menukar.  Begitupun  kalau  kita  ada Ringgit baru kita menukar juga. 45
Dari hasil wawancara di atas, salah satu pedagang yang berdagang sembako di pasar  batas  Temajuk  melakukan  aktivitas  penukaran  jenis  mata  uang  Ringgityang ditukarkan  ke  mata  uang  Rupiah.  Hal  ini  dilakukan  untuk  memberi  kemudahan  bagi konsumen yang tidak memiliki uang Rupiah atau Ringgit, atau bahkan hanya sekedar menukar uang untuk keperluan koleksi, seperti yang dilakukan oleh peneliti pada saat menukar Rupiah dengan mata uang Ringgit.
Berdasarkan hasil observasi peneliti di lapangan, proses yang dilakukan dalam melakukan  aktivitas  penukaran  mata  uang  asing  oleh  pedagang,  para  pedagang  akan membeli dibawah harga pedagang lain, setelah itu akan ditukarkan atau dijual kembali ke penukar yang lain dengan tawaran di  atas harga beli Ringgit tadi. Disinilah orang yang  menukarkan  Ringgitharus  teliti  untuk  mencari  penukar  Ringgityang  mau menukarkan  (membeli)  Ringgitnya  dengan  harga  yang  tinggi.  Seperti  yang diungkapkan  oleh  H.  Sulaiman,  penukar  mata  uang  Ringgitdi  pasar  Temajuk  ketika diwawancarai oleh peneliti.
Bisa  juga  dek,  tergantung  kalau  ada  orang  yang  punya  Rupiah    atau  Ringgit biasanya dia lari ke kita tukar. Kadang ada orang tukar saya beli, kalau saya beli tadi begitu Rp. 400.000, bisa jual Rp. 420.000. misalnya saya tahu penukaran dia tukar 41 atau 42, ya saya beli Rp. 4.000. uang ini tidak bisa kita pakai, harus jual kembali. 46
Kegiatan penukaran uang yang dilakukan oleh para pedagang bukan merupakan mata  pencaharian  utama.  Dikarenakan  profesi  mereka  hanya  berdagang,  baik berdagang sembako, baju, makanan, Dan lain sebagainya. Penukaran dilakukan apabila pedagang  memiliki  Ringgitatau  Rupiah  untuk  ditukarkan  kembali.  Apabila  tidak tersedia uang Rupiah atau Ringgit, maka mereka akan menukarkan ditempat lain yang juga antar sesama pedagang.  Sebab mata uang Ringgit tidak dapat digunakan di luar pasar batas Temajuk-Kuching. Informan lain yang juga menerima jasa penukaran mata uang  asing,  yaitu  Arman.  Arman  berprofesi  sebagai  pedagang  kebutuhan  sandang seperti  baju,  celana,  kaos,  dan  souvenir.  Aktivitas  penukaran  yang  dilakukan merupakan usaha sampingan selain berdagang kebutuhan sandang.
Seperti yang diungkapakan oleh Arman ketika diwawancarai oleh peneliti.
Saya  juga  biasa  terima  tukar  Ringgitatau  rupiah.  kalau  ada  teman-teman pedagang    yang  butuh  rupiah,  ya  mereka  tukar  sama  saya.  Saya  tidak  pergi ambil  di  tempat  mereka,  karena  saya  juga  harus  jaga  kios  pak.  Jadi,  mereka yang  datang  ke  saya.  Kalau  mereka  tukar  ya  langsung  kita  kasih  uangnya Ringgitatau  rupiah.  Kadang  juga  saya  bawa  turun  ke  kota  untuk  tukar  di penukaran uang di Jakarta. 47
Dengan adanya para pedagang yang menawarkan jasa penukaran atau jual beli mata uang asing, sangat membantu pedagang lainnya untuk mendapatkan uang Rupiah, dikarenakan mata uang Ringgityang diperoleh tidak dapat digunakan untuk melakukan transaksi  jual  beli  di  Jakarta.  Oleh  karena  itu,  harus  segera  ditukarkan  dengan  mata
45 H. Sulaiman, Pedagang, wawancara, 13 April 2018, Temajuk, Sambas
46 H. Sulaiman, Pedagang, wawancara, 13 April 2018, Temajuk, Sambas.
47 Arman, Pedagang, wawancara, 13 April 2018, Temajuk, Sambas.
uang Rupiah. Himbauan tentang penukaran mata uang Ringgitjuga telah disampaikan oleh  kepala  bidang  Perdagangan  luar  negeri  Dinas  Perindustrian  dan  Perdagangan Pemda.  Sambas  kepada  seluruh  pedagang  di  pasar  perbatasan  Temajuk-Kuching. Seperti yang disampaikan oleh bapak Herman.
Kami mendesak pedagang di sana jangan menahan uang Ringgit itu sampai 1 bulan.  2  minggu  sekali  atau  seminggu  sekali  harus  segera  tukar.  Kalau  kita tahan  sebulan,  bank  di  Sambas  Nugini  kosong  dengan  uang  Ringgit.  Pernah terjadi  sampai  4  (empat)  kali,  karena  uangnya  semua  tertahan  pedagang perbatasan. 48
Berdasarkan  hasil  observasi  yang  dilakukan  oleh  peneliti  dan  pengalaman menukarkan  uang  Ringgit  serta  hasil  wawancara  yang  dilakukan  dengan  beberapa informan,  para  pedagang  valas  berjualan  Ringgitdengan  secara  langsung  bertemu dengan masyarakat atau pedagang yang ingin menukarkan Ringgitnya dengan Rupiah. Transaksi dilakukan ditempat dengan kesepakatan yang telah disepakati. Misanya pada saat peneliti melakukan wawancara, peneliti mendapati seorang warga Malaysia yang menukarkan  uang  Ringgitsebesar  100  Ringgit.  Uang  tersebut  ditukarkan  kepada  Haji Sulaiman  dengan  jumlah  Rp.  400.000,  dan  dilakukan  secara  langsung.  Dari  transaksi ini,  pembeli  Ringgit  akan  menukarkan  kembali  di money  changer  yang  ada  di Kabupaten Sambas.
Banyaknya Para pedagang yang menawarkan jasa penukaran mata uang Ringgit (pedagang  valuta  asing)  yang  belum  terdaftar  secara  resmi  di  Bank  Indonesia perwakilan Prov. Kalbar, hal ini yang menjadikan pilihan utama para pedagang untuk menjual  atau  menukarkan  uang  Ringgitnya  kepada  pedagang  valas,  tanpa  harus  jauh turun ke Kabupaten Sambas untuk menukarkan uang Ringgitmereka.
Berdasarkan hasil penelitian peneliti di lapangan terdapat dua jenis mata uang yang  digunakan,  yakni  mata  uang  Rupiah  dan  mata  uang  Ringgit(Malaysia).  Adanya peredaran  mata  uang  Ringgitdi  wilayah  perbatasan  Indonesia-  Malaysia  membuat tumbuh  subur  praktik  penukaran  atau  jual  beli  mata  uang  asing  di  pasar  perbatasan. Hal  inilah  yang  menimbulkan  banyak  bermunculan money  changer  yang  tidak  resmi didirikan  dan  dikelola  oleh  pedagang  pasar  perbatasan.  Mereka  mampu  melihat peluang dari adanya transaksi penukaran atau jual beli mata uang asing tersebut.
Praktik  yang  dilakukan  oleh  para  pedagang  yang  menerima  penukaran  uang Ringgitdilakukan secara langsung bertemu dengan pihak yang menukarkan, dilakukan dalam  waktu  yang  bersamaan,  dan  ada  keuntungan  yang  diambil.  Pemerintah  Pemda Sambas  melalui  Dinas  Perindustrian  dan  Perdagangan  Pemda  Sambas  diharapkan segera  membangun money  changer  resmi  yang  dari  atau  yang  ditunjuk  oleh  Bank Indonesia.  Keberadaan money  changer  sangatlah  penting  untuk  mendukung  proses penukaran  mata  uang  asing  yang  resmi, dan  memperlancara  aktivitas  perdagangan  di kawasan perbatasan.
Dalam  setiap  transaksi  perdagangan  yang  dilakukan  oleh  masyarakat membutuhkan sebuah ukuran nilai tukar  yang biasa disebut dengan uang. Uang telah menjadi  satuan  alat  tukar  untuk  mencapai  kata  sepakat  dalam  bertransaksi.  setiap negara tentunya memiliki mata uang yang sah sebagai alat tukar yang telah disepakati, hal ini juga yang dimiliki oleh Indonesia dengan mata uang yang diakui, yaitu Rupiah (Rp)  dan  negara  Malaysia  dengan  mata  Ringgit.  Ketika  seseorang  akan  bepergian  ke
luar  negeri  tentunya  ia  akan  menukarkan  sejumlah  uangnya  untuk  dapat  dijadikan sebagai  alat  transaksi  yang  diakui  oleh  sebuah  negara.  Penukaran  ini  biasa  dilakukan pada money changer dan foreign exchange.
Dalam konsep Islam praktik dagang menukarkan pecahan uang yang sama atau menukarkan uang yang berbeda (perdagangan valas) dikenal dengan istilah al-sharf. Al- S}arf menurut Wahbah al-Zuhaily di dalam Rozlinda, secara bahasa berarti  al-ziya>dah (tambahan),  penukaran,  atau  transaksi  jual  beli.  Sedangkan  menurut  istilah al-s}arf adalah  jual  beli  uang  dengan  uang,  baik  yang  sejenis  atau  berbeda  jenis.  Islam membolehkan jenis transaksi ini dengan  ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam.  Terkait  dengan  praktik  ini,  yaitu  apabila  uang  yang  ditukarkan  sama  nilai nominalnya  dan  sama  jenisnya,    maka  tidak  diperkenankan  adanya  kelebihan  atau pengurangan. Sedangkan apabila uang yang ditukarkan berbeda jenisnya (Rupiah dan Dollar),  maka  diperbolekan  mengambil  keuntungan  selama  bukan  untuk  berspekulasi (untung-untungan), dan harus diserahkan secara tunai ( over the counter). 49 Hal ini telah disampaikan oleh Rasulullah SAW di dalam hadisnya.
ُْاُِدِلاَخُْنَعَُناَيْفُسَُنََرَ بْخَأُِكَراَبُلدْاُِاللهُُدْبَعُاَنَ ثَّدَحٍُرْصَنُِنْبُُدْيَوُسُاَنَ ثَّدَح ُ ِبَِأُْنَعُِءاَّذَلح ُُبَىَّذلاَُلاَقَُمّلَسَوُِوْيَلَعُُاللهُيَّلَصُِِبَِّنلاُِنَعُِتِماَّصلاَُةَداَبُعُْنَعَُثَعْشَلأاُْ ِبَِأُْنَعَُةَبَلاِق ٍُلْثِِبًُِلاْثِمُِرْمَّتلِباُُرْمَّتلاَُوُ ٍلْثِِبًُِلاْثِمُِةَّضِفْلِباُُةَّضِفلْاَُوُ ٍلْثِِبًُِلاْثِمُ ِبَىَّذلِبا ُ ُِّرُ بْلِباُُّرُ بلْاَُو ُْزاُِوَأَُداَزُْنَمَفُ ٍلْثِِبًُِلاْثِمُِْيِْعَّشلِباُُرْ يِعَّشلاَُوُ ٍلْثِِبًُِلاْثِمُ ِحْلِمْلِباُُحْلمِلْاَُوُ ٍلْثِِبًُِلاْثِم َُداَد َُّرُ بلْاُاوُعْ يِبَيَُوٍُدَيِبُاًدَيُْمُتْ ئِشَُفْيَكُِةَّضِفْلِباُ ِبَىَّذلاُاوُعْ يِبَيُ َبِْرَأُْدَقَ ف ُ ُْمُتْ ئِشُ َفْيَكُِرْمَّتلِبا
ٍُدَيِبُاًدَيُْمُتْ ئِشَُفْيَكُِرْمَّتلِباَُرْ يِعَّشلاُاوُعْ يٍبَيَُوٍُدَيِبُاًدي
. ُ ُ.)ذيمترلاُهاور(
Artinya:
Suwaid  bin  Nas}r  telah  menceritakan  kepada  kami,  Abdullah  bin  al-Mubarak  telah menceritakan kepada kami, Sufyan telah mengabarkan kepada kami dari Khalid al- H}aza>i  dari  Abu  Qila>bah  dari  Abu  al-Asy'as|  dari  ‘Uba>dah  bin  al-S}amit  dari  Nabi saw.,  beliau  bersabda:  "Emas  (ditukar)  dengan  emas  sama  ukuran  berat timbanganya,  perak  (ditukar)  dengan  perak  sama  berat  timbangannya  dan  kurma (ditukar)  dengan  kurma  sama  berat  takarannya, burr  (gandum)  dengan  burr (gandum)  sama  berat  takarannya,  garam  dengan  garam  sama  berat  timbangannya, sya'ir  (gandum)  dengan  sya'ir  (gandum)  sama  berat  timbangannya.  Barangsiapa menambah atau meminta tambahan sungguh ia telah melakukan riba. Juallah emas dengan perak sesuka hatimu secara tunai dan jualah sya'ir (gandum) dengan kurma sesuka hatimu secara tunai."
Dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada pasar perbatasan Temajuk- Kuching, alat tukar yang digunakan adalah mata uang Rupiah dan mata uang Malaysia, yaitu Ringgit. Namun letak pasar yang berada di Indonesia tidak.
Hal ini telah membuat mata uang Ringgit menjadi dominan di pasar tersebut. Hal  ini  disebabkan  karena  sebagian  besar  pengunjung  pasar  merupakan  masyarakat
49 Rozalinda, Fiqh  Ekonomi  Syariah  Prinsip  dan  Implementasinya  Pada  Sektor  Keuangan,  h. 109.
Malaysia yang berbelanja dengan menggunakan uang Ringgitsehingga banyak praktik pertukaran uang asing yang tidak resmi dijalankan oleh para pedagang. Berbeda halnya dengan money  changer  yang  berada  di  wilayah  Kabupaten  Sambas  yang  telah mendapatkan  izin  dari  Bank  Indonesia  dan  sesuai  dengan  kurs  yang  dikeluarkan oleh Bank Indonesia.
Praktik  yang  dilakukan  oleh  para  pedagang  yang  menerima  penukaran  mata uang  Ringgit-Rupiah  atau  Rupiah-Ringgit  di  pasar  perbatasan  Temajuk  secara  tidak langsung telah menyerupai model transaksi Spot. Transaksi Spot merupakan transaksi perdagangan  valas  yang  dilakukan  secara  tunai.  Hal  ini  yang  diterapkan  oleh  para pedagang dalam melakukan aktivitas penukaran mata uang Ringgit dan Rupiah.  Para pedagang  mengambil  keuntungan  dari  transaksi  ini  berkisar  Rp.100-Rp.500/1 Ringgityang ditukarkan dan penyerahan dilakukan pada saat itu ditempat transaksi.
Transaksi  valas  dengan  jenis  transaksi Spot,  yaitu  transaksi  penukaran  mata uang  asing,  dimana  penerima  maupun  yang  menyerahkan  berada  dalam  suatu  tempat secara  bersamaan  untuk  menyerahkan  dan  menerima  objek  yang  ditukar.  Transaksi jenis  ini  sangat  dianjurkan  karena  dapat  diserah  terimakan  secara  langsung  dan terbebas  dari  unsur garar.  Transaksi  spot  memiliki  banyak  jenis  penyerahan  dana, diantaranya Value  Today,  yaitu  penyerahan  yang  dilakukan  pada  tanggal  yang  sama dengan  tanggal  dilakukannya  transaksi. Kedua,  Value  Tomorrow  yaitu  penyerahan dilakukan pada hari kerja berikutnya. Ketiga, Value Spot yaitu penyerahan dilakukan dua hari kerja setelah tanggal transaksi. 50
Para  pedagang  dalam  menyerahkan  dana  atau  uang  sebagai  objek  pertukaran atau jual beli dilakukan pada hari itu juga, tanpa ada jeda waktu. Hal ini dilakukan agar Ringgit  yang  didapat,  dapat  segera  digantikan  dengan  mata  uang  Rupiah  sehingga dapat digunakan.
Praktik ini dilakukan apabila para pedagang memiliki jumlah uang Rupiah yang cukup untuk ditukarkan dengan Ringgit, apabila pedagang tidak memiliki ketersediaan uang  Rupiah,  maka  pedagang  akan  menukarkan  pada money  changer  yang  berada  di wilayah Kabupaten Sambas.
Berdasarkan hasil kajian analisis tentang praktik jual beli atau penukaran mata uang  asing  ( ba’i  al-s}arf)  yang  dilakukan  oleh  para  pedagang  di  pasar  perbatasan Temajuk-Kuching,  para  pedagang  melakukan  transaksi  penukaran  atau  jual  beli  jenis mata  uang  yang  berbeda  (Rupiah-Ringgit)  yang  dilakukan  ditempat  ( on  the  spot) dengan mengambil keuntungan dari praktik tersebut.

## V. PENUTUP
Berdasarkan  kajian  teori  dan lapangan  tersebut,  dapat  disimpulkan  bahwa  ada beberapa bentuk perdagangan di wilayah perbatasan di Kabupaten Sambas Kalimantan Barat  diantara:  Perdagangan  dengan  pemesanan  barang,  pemesanan  barang  ini dilakukan  oleh  para  pembeli  dari  Malaysia  yang  memesan  barang  kepada  pedagang Indonesia di pasar Temajuk. Mekanisme pemesanan barang ini yaitu dengan pemberian uang  panjar.  Sesuai  dengan  spesifikasi  barang  yang  dipesan.  Dalam  hukum  Islam dinamakan  dengan ba’i  salam,    dan  ba’i  salam  telah  sesuai  dengan  aspek-aspek transaksi di sistem Muamalah.
50 Rozalinda, Fiqh  Ekonomi  Syariah  Prinsip  dan  Implementasinya  Pada  Sektor  Keuangan,  h. 113.
Diantara  bentuk  transaksi  perdagangan  di  wilayah  perbatasan  lainnya  yaitu perdagangan  mata  uang  asing  atau  biasa  disebut  dengan  jual  beli s}arf.  Perdagangan mata uang ini dilakukan antara pembeli dan penjual. Hal ini terjadi disebabkan pembeli dari  Malaysia  menggunakan  mata  uang Ringgit.  Apabila  pembelian  tersebut  terdapat sisa  pengembalian  maka  penjual  akan  mengembalikannya  dengan  mata  uang  Rupiah. Oleh  karena  itu,  disamping  para  pedagang  tersebut  menjual  barang  dagangannya, mereka  juga  sembari  menjual  mata  uang  Rupiah  kepada    pembeli  dari  Malaysia, dengan kurs yang mereka sepakati.

## DAFTAR PUSTAKA
Abubakar,  Mustafa, Menata    Pulau-pulau    Kecil  Perbatasan:  Belajar  dari  Kasus Sipadan,  Ligitan  dan Sebatik Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006).
Amiri,  Abdillah  M.  al-Husayn  al-‘, al-T}ufi  Feflection  of  Traditional  Muslim  Juristic Source of Law and His Views on The Priority of Regard for Human Welfare as The Highest Legal Source or Prinsciple, terj. Abdul Basir, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2004.
Anshari,  Jamaluddin  Muhammad  bin  Maukarram  al-, Lisan  al-‘Arab,  Cairo,  Dar  al- Misriyyah, t.t., Juz. 3.
Anwar,  Syamsul, Hukum  Perjanjian  Islam,  Studi  Tentang  Teori  Akad  Dalam  Fikih Muamalah Jakarta : PT Radja Grafindo Persada, 2010.
Ascarya, Akad & Produk Bank Syari’ah, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
Ayyub,  Muhammad, Understanding  Islamic  Finance    Wiley  &  Sons  Ltd.  England, 2007.
Ba>sya,  Muh}ammad  Qa>dir, Mursyid al-Khaira>ni al-Ma’rifah al-Ah}wa>l al-Insa>n, Kairo, Da>r al-Furjani, 1403 H/1983 M.
Bustami,  Gusmardi  ‚Mendorong  Perdagangan  Lintas  Batas‛ Warta  Ekspor, Kementerian Perdagangan RI, Agustus 2012.
Fath, Ah}mad Abu> }, Kita>b al-Mu’a>mala>t fi al-Syari>’ah al-Islamiyah wa al-Qawa>ni>n al- Mis}riyyah, Juz 1 Mesir : Mat}ba’ahal-Busfir, 1913 M/1332 H.
Gaza>li,  Abu  Hamid  Muhammad  ibnu  Muhammad  al-  >, al-Mustas}fa>  min  Ilm  al-Us{u>l,
Tahqiq:  Hamz|ah  Ibn  Z|uhairi  H}a>fiz},  al-Madi>nah  al-Munawwarah,  Kulliyah  al- Syari>’ah, 1997 M/1418 H.
Hajjaj,  Abu>  H}usain  Muslim  bin  al- ,  S}ah}ih  Muslim,  Kita>b  al-Buyu>’  Ba>b  Tah{ri>m  al- Ih}tika>r fi> al-Amwa>l, Juz 2 (Mesir: Isa al-Ba>b al-H}alabi wa Syurakah, t.th.
Harun, Nasrun Ushul Fiqh I, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
Hasan,  Husein  Hamid, Naz}ariyyah  al-Mas}lah}ah  fi>  al-Fiqh  al-Isla>my  Kairo:  Dar  al- Nahdhah al-‘Arabiyyah, 1991.
Hasan,  Husein  Hamid, Nazariyyah  al-Maslahah  fi  al-fiqh  al-Islami,  Cairo,  Dar  al- Nahdhah al-‘Arabiyyah, 1991.
Irfan, Fuad, Munjid al-Tullah, Beirut, Da>r al-Fikr, t.t.
Kayla>ini, Abdurrahman al-, Qawa>id al-Maqa>s}id ‘inda Ima>m Sya>tib}i, Damasyq: Da>r al- Fikr, 2000.
Mahkamah Agung Republik Indonesia 2008, Pasal 20 angka 1.
Makluf, Louis, al-Munjid fi> al-Lugah wa al-‘Alam, Beirut, Da>r al-Masriq, 1986.
Malik, al-Ima>m al-, Muwatta’, Juz II Mesir, Da>r Ihya> al-Turas| al-‘Arabi, t.t.
Muslih,  Abdulah  dan  Shalah  Ash-Shawi, Fikih  Ekonomi  Keuangan  Islam,  Jakarta:
Darul Haq, 2008.
Nadwi, Ah{mad al- >, al-Qawa>id al-Fiqhiyyah, Beirut: Da>r al-Qalam, 1420 H/2000 M
Nafis,  Hafiny  bin, Qawa>id  al-Lugah  al-‘Arabiyyah  li<  al-Talamiz|  al-Mada>ris  al- S|a>nawiyah, Surabaya: al-Hidayah, t.t.
Subri, Zakaria al-, Mas>adir al-Ahkam Islamiyyah, Mesir: al-Qa>hirah, 1975 .
Syadzali Munawir Kontektualisasi Ajaran-Ajaran Islam Jakarta: Temprint, 1995.
Syafi’i, Rahmat, Fiqih Muamalah, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
Syaukani, al-, Fath} Qa>dir, Juz II, Mesir: Must}afa> al-Ba>b al-H}alabi, 1964.
Tim Penyusun, Kamus Bahasa Indonesia, Jakarta,  Pusat Bahasa, 2008
Undang-undang RI Nomor 21 Tentang Perbankan Syariah, Pasal 1 angka 13, Jakarta: CV. Eko: 2008.
Yazid, Abu Abdullah Muhammad bin, Sunan Ibnu Majah, Juz II, Beirut: Dar al-Fikr, tt Zayd, Mustafa, al- Mas}lah}ah fi> at-Tasyri>’ al-Isla>mi Najm al-Din al-T{ufi, edisi Kedua, Kairo: Dar al-Fikr al-‘Arabiya, 1384/1964 M.
Zuhaili,  Wahbah  al-, al-Fiqh al-Isla>m wa Adillatuhu,   Juz IV, Cet. II; Dimasqi, 1985 M/1405 H.
Zuhri,  Saifuddin, Maslahah  dan  Implikasinya  Sebagai  Sumber  Hukum  Islam:  Kajian Tentang  Konsep  Naj  al-Din  al-T}ufi>,  ‚Ringksan  Disertasi  tidak  diterbitkan‛. Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2008.
Sumber Wawancara: H. Sulaiman, Pedagang, Wawancara, 13 April 2018, Temajuk, Sambas.
Eka, Pedagang, Wawancara, 13 April 2018, Temajuk, Sambas. H. Sulaiman, Pedagang, Wawancara, 13 April 2018, Temajuk, Sambas H. Sulaiman, Pedagang, Wawancara, 13 April 2018, Temajuk, Sambas. Arman, Pedagang, Wawancara, 13 April 2018, Temajuk, Sambas.
Heman, Pedagang, Wawancar, 13 April 2018, Temajuk, Sambas.