E-ISSN: 2685-5771 | P-ISSN: 2685-5860 Publisher: Agribusiness Department Agriculture Faculty State University of Gorontalo DOI: 10.37046/jaj.v3i2.13502

## ANALISIS KOREKSI FISKAL DALAM PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA UD. ABC

## Alfred Salindeho *)
Program Studi Akuntansi, Sekolah Tinggi Bisnis dan Manajemen Dua Sudara Bitung, Sulawesi Utara, Indonesia
*) E-mail Penulis Korespondensi: alfred.salindeho@gmail.com

## ABSTRAK
Koreksi  fiskal  merupakan  pembetulan  pencatatan  keuangan  untuk  menyesuaikan dengan  ketentuan  perpajakan.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  apakah laporan  keuangan  UD.  ABC  sudah  sesuai  dengan  peraturan  perpajakan  dalam menghitung  pajak  penghasilan  badan,  jenis  koreksi  fiskal  yang  dilakukan,  dan dampak  dari  koreksi  fiskal  terhadap  besarnya  pajak  penghasilan  badan  terutang UD. ABC. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif,  dimana  peneliti  melakukan  analisis  terhadap  laporan  keuangan komersial  UD.  ABC,  melakukan  koreksi  fiscal,  dan  menentukan  besarnya  pajak penghasilan  terutang  sesuai  dengan  ketentuan  perpajakan.  Hasil  penelitian menunjukkan  perhitungan  pajak  penghasilan  badan  UD.  ABC  belum  sesuai dengan ketentuan perpajakan, koreksi fiskal yang dilakukan dalam bentuk koreksi positif,  dan  dampak  terhadap  pajak  terutang  menambah  pajak  terutang.  Dampak koreksi  fiskal  tersebut  dapat  menambah  Penghasilan  Kena  Pajak  dan  Pajak Terutang, dan dapat mengurangi laba bersih UD ABC.
Kata kunci: Koreksi fiskal; Laporan keuangan; Pajak penghasilan Badan.

## PENDAHULUAN
Salah  satu  sumber  penerimaan  negara  terbesar  adalah  pajak  (Singgih  dan Widjaja,  2020).  Pajak  digunakan  untuk  pembangunan  dan  pengeluaran  Negara (Ainiyah,  2018).  Sumber  penerimaan  dari  sector  pajak  salah  satunya  adalah  pajak penghasilan  badan  (PPh  Badan),  yaitu  Pajak  atas  penghasilan  yang  diterima  atau diperoleh oleh suatu badan dalam tahun pajak (Lambidju, Elim dan Suwetja, 2021).
Menurut  Undang-Undang  Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara  Perpajakan,  Badan adalah  sekumpulan  orang  atau  modal  dalam  kesatuan,  baik  yang  melakukan  usaha maupun  yang  tidak  melakukan  usaha  yang  meliputi  Perseroan  Terbatas  (PT), Perseroan  Komanditer  (CV),  perseroan  lainnya,  BUMN,  BUMD  dengan  nama  dan dalam  bentuk  apapun,  termasuk  firma,  kongsi,  koperasi,  dana  pensiun,  persekutuan, perkumpulan,  yayasan,  organisasi  massa,  organisasi  sosial  politik  atau  organisasi yang  sejenis,  lembaga,  Bentuk  Usaha  Tetap  (BUT),  dan  bentuk  badan  lainnya (Sinambela,  2019).  Setiap  badan  yang  bertempat  atau  didirikan  di  Indonesia merupakan  Subjek  Pajak  Dalam  Negeri  dan  objek  pajak  adalah  penghasilan  atau usaha  yang  didapatkan  oleh  badan  (Kahar  dan  Gunawan,  2020).  Wajib  pajak  badan berkewajiban  menyetor,  menghitung  dan  melaporkan  pajak  atas  penghasilan  yang diperoleh sesuai dengan ketentuan perpajakan (Louis, 2020).
Penghasilan  yang  diperoleh  oleh  Badan  disajikan  dalam  laporan  keuangan. Dalam  menyajikan  laporan  keuangan,  Badan  harus  berpedoman  pada  Standar Akuntansi  Keuangan  atau  disebut  dengan  laporan  keuangan  komersial  (Langsa,
2017).  Namun,  dalam  memenuhi  kebutuhan  ketentuan  perpajakan  maka  laporan keuangan komersil harus dilakukan koreksi fiskal (Watuseke et al., 2019). Koreksi fiskal merupakan suatu aktivitas pembetulan pencatatan keuangan yang akan dilaporkan oleh wajib pajak (Dhiya'Ulhaq, 2021). Biasanya revisi akan dilakukan apabila  draft  laporan  tidak  sesuai  dengan  format  yang  menjadi  standar  perpajakan (Languju et  al .,  2014).  Koreksi  fiskal  juga  dapat  diartikan  sebagai  tindakan penyesuaian  draft  keuangan  wajib  pajak  dengan  standar  pajak  sebelum  biaya  pajak disetorkan (Kumalawati,  2018).  Hal  ini  dilakukan untuk meminimalisir kesalahan  yang muncul  karena  terjadinya  kesalahan  antara  pengelolaan  akuntansi  komersial penghasilan  dengan  pajak  (Sondakh,  2016). Tujuan  untuk  dilakukannya koreksi  fiskal adalah  untuk menyesuaikan  besarnya  laba  menurut  standar  akuntansi keuangan  dan besarnya laba menurut undang-undang perpajakan (Tulandi et al., 2018). Perusahaan  UD.  ABC  merupakan  perusahaan  yang  bergerak  dalam  bidang perikanan. Perusahaan ini telah memiliki laporan keuangan yang telah mencatat setiap transaksi  yang  terdapat  dalam  perusahaan  UD.  ABC.  Perusahaan  ini  juga  telah memenuhi kewajibannya sebagai Wajib Pajak (WP) dan telah melakukan pembayaran pajak  untuk  setiap  transaksi  yang  dikenai  pajak.  Namun,  selama  ini  UD.  ABC  belum pernah  melakukan  koreksi  fiskal.  Perusahaan  menghitung  pajak  penghasilan  badan terutang berdasarkan laporan keuangan komersial.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  kesesuaian  laporan  keuangan  UD ABC  dengan  peraturan  perpajakan  dalam  melaporkan  pajak  terutangnya  dengan koreksi  fiskal  yang  dilakukan;  serta  menganalisis  dampak  dari  koreksi  fiskal  yang dilakukan terhadap pajak penghasilan badan terutang.

## METODE
Penelitian  ini  dilaksanakan  di  UD.  ABC  Kota  Bitung,  Sulawesi  Utara. Pengumpulan  data  dilapangan  dilakukan  pada  April  sampai  Juni  2021.  Data  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  sekunder  berupa  data  laporan  keuangan UD  ABC  periode  tahun  2019 –  2020.  Pemilihan  laporan  keuangan  menggunakan purposive  sampling dimana  peneliti  memilih  laporan  keuangan  terbaru  yang  sudah disusun oleh UD ABC.
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kuantitatif  dengan  pendekatan deskriptif.  Deskriptif  kuantitatif  sifatnya  menguraikan  dan  menggambarkan  suatu  data atau  keadaan  (Sugiyono,  2017).  Penggunaan  metode  deskriptif  karena  peneliti menelaah  laporan  keuangan  yang  disusun  oleh  UD  ABC  yaitu  Neraca  dan  Laporan Laba  Rugi  serta  mengambil  kesimpulan  koreksi  fiskal  yang  dilakukan  oleh  UD  ABC. Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  dokumentasi laporan keuangan UD ABC. Teknik analisis data dilakukan dengan  menelaah laporan keuangan,  melakukan  perhitungan  koreksi  fiskal,  yang  selanjutnya  membuat  laporan keuangan  yang  sudah  di  koreksi  dan  menentukan  besarnya  pengaruh  koreksi  fiskal terhadap PPh Badan UD ABC.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Analisis Laporan Keuangan UD. ABC
Laporan keuangan merupakan hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan, atau dapat dikatakan laporan keuangan  berfungsi  sebagai  alat  informasi  yang  menghubungkan  antara  perusahaan dan  pihak-pihak  yang  berkepentingan  dan  yang  menunjukkan  kondisi  kesehatan keuangan  perusahaan  serta  kinerja  perusahaan.  Pada  dasarnya  laporan  keuangan merupakan produk akhir dari serangkaian proses pencatatan dan pengikhtisaran data transaksi yang ada di perusahaan.
Proses  penyajian  laporan  keuangan  yang  digunakan  oleh  UD.  ABC  adalah laporan  neraca  ( balance  sheet )  dan  laporan  laba/rugi  ( income  statement ).  Laporan neraca  merupakan  sebuah  laporan  yang  sistematis  tentang  posisi  aset,  ekuitas  dan kewajiban perusahaan sesuai tanggal transaksi, dengan tujuan untuk menggambarkan posisi  keuangan  perusahaan.  Sementara  itu,  laporan  laba/rugi  merupakan  laporan yang  sistematis  tentang  pendapatan  dan  beban  yang  ada  di  perusahaan  untuk  satu periode waktu tertentu.
Laporan  keuangan  sebelum  koreksi  fiskal  dan  sesudah  koreksi  fiskal  memiliki jumlah  yang  berbeda,  hal  itu  dikarenakan  sifat  dari  koreksi  fiskal  yaitu  menambah jumlah  laporan  komersial  atau  mengurangi  jumlah  laporan  komersial  sehingga  hasil sebelum  dikoreksi  fiskal  akan  berbeda  dengan  hasil  sesudah  dikoreksi  fiskal.  Berikut ini adalah data laporan keuangan UD. ABC sebelum dikoreksi fiskal untuk tahun 2019 dan 2020.
Tabel 1 . Laporan Neraca UD. ABC Tahun 2019 dan 2020 (Dalam Rp)
No. Akun Nama Akun Januari - Desember 2019 2020 1101.01.000 Kas 138.907.908 120.514.849 1102.00.000 Bank 44.005.000 44.005.000 1103.01.000 Piutang Usaha 129.562.263 1.023.100.058 1103.04.000 PRIVE 273.310.000 84.500.000 1104.01.000 Persediaan Ikan 319.807.000 126.692.000 1104.02.000 Persediaan Karton dan Plastik 93.058.952 97.000.605 1106.03.000 Pajak Dibayar Dimuka PPh 25 55.776.900 63.366.000 1106.04.000 Pajak Dibayar Dimuka PPh 22 27.213.451 53.631.299 1200.00.000 AKTIVA TETAP 240.000.000 243.635.000 1201.01.000 Material 484.943.500 - 1201.02.000 Ongkos bas/Borongan 355.375.000 - 1201.03.000 BANGUNAN BARU (lainnya) 233.306.500 1.073.625.000 1300.00.000 AKUMULASI PENYUSUTAN - (54.892.917) 2101.01.000 Hutang Dagang (764.766.600) - 2101.02.000 Hutang Gaji (33.150.000) (33.150.000) 2101.05.001 Hutang Pph pasal 21/26 (257.000) (206.800) 2101.05.002 Hutang Pph Pasal 25 - (5.264.000) 2101.05.003 Hutang Pph Pasal 29 - (3) 2101.05.006 Hutang Sewa Bangunan - (200.000.000) 2101.08.000 Hutang Jamsostek (2.415.450) (1.767.845) 3100.00.000 MODAL (556.247.507) (795.563.732) 3102.00.000 Saldo Laba / Laba ditahan (795.767.848) (2.171.449.133) 3103.00.000 Laba (Rugi) Tahun Berjalan (242.662.069) 330.487.094
Sumber: Data Laporan Neraca UD. ABC, diolah 2021
Tabel  1  menampilkan  laporan  keuangan  neraca  perusahaan  UD.  ABC  selama tahun  2019  dan  tahun  2020.  Laporan  tersebut  adalah  laporan  keuangan  komersial atau  laporan  keuangan  yang  belum  memiliki  koreksi  fiskal.  Tabel  2  menampilkan laporan  keuangan  laba  rugi  perusahaan  UD.  ABC  selama  tahun  2019  dan  2020. Laporan  tersebut  adalah  laporan  keuangan  komersial  atau  laporan  keuangan  yang belum memiliki koreksi fiskal.
Laporan  keuangan  memiliki  tujuan  untuk  memberikan  informasi  yang  berguna bagi  investor  dalam  pengambilan  keputusan  investasi.  UD.  ABC  memiliki  hubungan kerja sama dengan perusahaan atau investor yang ada di Jakarta, sehingga UD. ABC sangat memerlukan laporan keuangan untuk menjadi laporan kepada investor tentang kondisi keuangan perusahaan selama tahun berjalan. Dari laporan neraca dan laporan laba rugi dapat terlihat keadaan atau kondisi keuangan yang ada di UD. ABC.
Tabel 2 . Laporan Laba Rugi UD. ABC Tahun 2019 dan 2020 (Dalam Rp)
No. Akun Nama Akun Januari - Desember 2019 2020 4101.00.000 Penjualan (10.885.380.502) (21.452.519.000) 5101.00.000 Persediaan Awal 61.765.000 319.807.000 5102.02.002 Pembelian Ikan 8.217.176.050 16.518.168.700 5103.00.000 Biaya Tenaga Kerja Langsung 295.206.000 633.180.000 5104.00.000 Biaya Operasional processing 55.539.650 80.663.200 5104.00.001 Biaya Sewa Gudang 200.000.000 200.000.000 5104.00.002 Biaya Pemeliharaan Bangunan 82.488.500 283.525.600 5105.00.000 Biaya Pemakaian Karton & Plastik 503.991.598 587.113.473 5106.00.000 Persediaan Barang Akhir (319.807.000) (126.692.000) 5107.00.000 Biaya Listrik Pabrik 526.122.050 855.965.550 5108.00.000 Biaya Ekspedisi 65.387.000 244.950.000 5109.00.000 Biaya Tenaga Kerja Tak Langsung 4.400.000 - 6100.00.000 BEBAN OPERASIONAL 68.008.000 89.077.510 6100.01.000 Beban Jamsostek 29.070.660 25.429.350 6101.00.000 BEBAN PEGAWAI - - 6101.01.000 Upah Staff 331.500.000 420.000.000 6101.02.000 THR Staff 63.737.500 78.500.000 6103.00.000 BEBAN KANTOR - - 6103.01.000 Beban Alat Tulis Kantor 1.172.300 - 6103.02.000 Beban Perlengkapan Kantor 3.137.200 962.500 6103.03.000 Beban Photocopy 739.500 969.500 6103.05.000 Administrasi kantor 1.059.000 8.277.300 6103.06.000 Beban pajak daerah 5.395.000 6.192.000 6103.07.000 Beban air, listrik, telepon 8.715.100 9.508.400 6103.08.000 Beban Transport 3.400.000 1.550.000 6103.09.000 Beban Konsultan 65.000.000 71.000.000 6103.10.000 Beban Pos dan Kurir 174.000 2.588.500 6105.00.000 BEBAN PENYUSUTAN & AMORTISASI - 53.681.250 6105.01.000 Beban penyusutan perlalatan dan inventaris kantor - 1.211.667 6107.01.000 Beban PPh Pasal 21 2.940.000 1.593.550 6107.05.000 Beban PPN 21.472.700 - 6107.06.000 Beban PPh 2.503.356 - 6108.00.000 BEBAN MAKAN DAN MINUM 62.977.000 84.054.000 6109.01.000 Beban Sumbangan 3.500.000 600.000 TOTAL (518.610.338) (900.641.950)
Sumber: Data Laporan Laba Rugi UD. ABC, diolah 2021

## Koreksi Fiskal
Sebelum  laporan  keuangan  dilaporkan  ke  dirjen  pajak  maka  akan  dilakukan pemeriksaan  terlebih  dahulu  atau  pengecekkan  transaksi-transaksi  yang  tidak  sesuai dengan  peraturan  perpajakan.  Apabila  kedapatan  ada  transaksi  yang  tidak  sesuai dengan peraturan perpajakan, maka perlu dilakukan koreksi fiskal untuk menyesuaikan laporan komersial dengan laporan perpajakan.
Dalam laporan keuangan UD. ABC terdapat transaksi-transaksi yang tidak sesuai dengan  peraturan  perpajakan  sehingga  perlu  dilakukan  koreksi  fiskal.  Koreksi  fiskal yang  terjadi  dikarenakan  adanya  perbedaan  perlakuan  atau  pengakuan  penghasilan maupun  biaya  antara  akuntansi  komersial  dan  akuntansi  pajak.  Laporan  keuangan perusahaan  UD.  ABC  yang  akan  dikoreksi  fiskal  ialah  laporan  laba  rugi,  dimana terdapat transaksi-transaksi atau akun-akun yang memiliki perbedaan pengakuan atau perlakuan  atas  biaya-biaya  yang  ada  dilaporan  keuangan  komersial  dengan  laporan pajak. Gabungan laporan keuangan  UD. ABC untuk tahun 2019 dan 2020 yang akan dikoreksi fiskal, adalah sebagai berikut.
Tabel 3 . Laporan Gabungan Koreksi Fiskal UD. ABC Tahun 2019 dan 2020 (Dalam Rp)
No Nama Akun Yang Dikoreksi Fiskal Laporan Keuangan Koreksi Fiskal 2019 2020 Beda Tetap (2019) Positif (2019) Beda Tetap (2020) Positif (2020) 1. Beban PPh Pasal 21 2.940.000   1.593.550 2.940.000 1.593.550 2. Beban PPN 21.472.700 21.472.700 3. Beban PPh 2.503.356 2.503.356 4. Beban Sumbangan 3.500.000      600.000   3.500.000 600.000 Jumlah 30.416.056 2.193.550
Sumber: Data primer, diolah 2021
Tabel  4  menunjukkan  laporan  keuangan  yang  akan  dilaporkan  ke  dirjen  pajak untuk tahun 2019 yang telah memiliki koreksi fiskal. Koreksi fiskal yang terjadi karena adanya  perbedaan  pengakuan  dan  penambahan  penghasilan  ini,  termasuk  dalam kategori perbedaan beda tetap yaitu dimana biaya yang diakui dalam perhitungan laba neto  untuk  akuntansi  komersial  tetapi  tidak  diakui  dalam  perhitungan  untuk  akuntansi pajak dan koreksi fiskal positif yaitu koreksi fiskal yang disebabkan oleh penambahan penghasilan  kena  pajak  dan  PPh  terutang.  Hasil  penelitian  ini  sesuai  dengan  hasil penelitian  Hardianti  (2019)  yang  menunjukkan  bahwa  koreksi  fiskal  positif  yang mengakibatkan laba kena pajak atau pajak terutang bertambah.
Tabel 4 . Laporan Keuangan Neraca UD. ABC Setelah Koreksi Fiskal Tahun 2019
UD. ABC Neraca Per 31 Desember 2019 Aktiva Pasiva Aktiva Lancar Kas Rp.       138.907.908   Hutang Dagang Rp.     569.456.600 Bank Rp.         44.005.000   Hutang Gaji Rp.       33.150.000 Piutang Usaha Rp.       129.562.263   Hutang Pajak Rp.       39.227.803 Persediaan Ikan Rp.       319.807.000   Hutang Jamsostek Rp.         2.415.450 Persediaan Lainnya Rp.         93.058.952   Hutang Sewa Rp.     100.000.000 Total Aktiva Lancar Rp.       725.341.123   Total Hutang Rp.     744.249.853 Aktiva Tetap Daftar Harta Rp.       240.000.000   Modal Rp.     795.563.732 Bangunan Baru Rp.    1.073.625.000   Laba Berjalan Rp.     499.152.538 Total Aktiva Tetap Rp.    1.313.625.000 Total Aktiva Rp.    2.038.966.123   Total Pasiva Rp.  2.038.966.123
Sumber: Data primer, diolah 2021
Pada Tabel 5 dapat dilihat bahwa koreksi fiskal yang dilakukan akan menambah penghasilan  neto,  yang kemudian  penghasilan  tersebut  akan  dikurangi dengan  PTKP untuk memperoleh Penghasilan Kena Pajak (PKP). Hasil dari Penghasilan Kena Pajak akan dikenai tarif pajak untuk memperoleh Pajak Terutang.
Tabel 5 . Laporan Keuangan Laba Rugi UD. ABC Setelah Koreksi Fiskal Tahun 2019
UD. ABC Laporan Rugi Laba
Januari s.d. Desember 2019
Penjualan Rp. 10.885.380.502 Hpp Persediaan Awal Rp.      61.765.000 Pembelian Ikan Rp. 8.217.176.050 Persediaan Akhir Rp.  (319.807.000) Total Harga Pokok Penjualan Rp. 7.959.134.050 Laba Kotor Rp.  2.926.246.452 Biaya – Biaya Biaya Tenaga Kerja Langsung Rp.    295.206.000 Biaya Operasional processing Rp.      55.539.650 Biaya Sewa Gudang Rp.    200.000.000 Biaya Pemeliharaan Bangunan Rp.      82.488.500 Biaya Pemakaian Karton dan Plastik Rp.    503.991.598 Biaya Listrik Pabrik Rp.    526.122.050 Biaya Ekspedisi Rp.      65.387.000 Biaya Tenaga Kerja Tak Langsung Rp.        4.400.000 Upah Staff Rp.    331.500.000 THR Staff Rp.      63.737.500 Total Biaya Rp.  2.128.372.298 Beban Umum & Administrasi Beban Operasional Rp.      68.008.000 Beban Jamsostek Rp.      29.070.660 Beban Alat Tulis Kantor Rp.        1.172.300 Beban Perlengkapan Kantor Rp.        3.137.200 Beban Photocopy Rp.           739.500 Administrasi kantor Rp.        1.059.000 Beban pajak daerah Rp.        5.395.000 Beban air, listrik, telepon Rp.        8.715.100 Beban Transport Rp.        3.400.000 Beban Konsultan Rp.      65.000.000 Beban Pos dan Kurir Rp.           174.000 Beban PPh Pasal 21 Rp.        2.940.000 Beban PPN Rp.      21.472.700 Beban PPh Beban Makan Dan Minum Rp.        2.503.356 Rp.      62.977.000 Beban Sumbangan Rp.        3.500.000 Total Beban Umum & Administrasi Rp.      279.263.816

## UD. ABC
Laporan Rugi Laba Januari s.d. Desember 2019
Laba Komersial Rp.      518.610.338 Koreksi Fiskal Rp.      30.416.056 Penghasilan Neto Rp.      549.026.000 PTKP (K/2) Rp.        67.500.000 Penghasilan Kena Pajak Rp.      481.526.000 Pajak Terutang Rp.        90.381.500 Laba Bersih Rp.      428.228.838

## Perhitungan Pajak Yang Harus Dibayar
Pph Terutang Tahun 2019 Rp.         90.381.500 Angsuran PPh 25 Tahun 2019 Rp.        58.636.544 Kredit Pajak PPh 22 Rp.        27.213.453 Pajak Yang Masih Harus Dibayar Rp.         4.531.503 PPh 25 Tahun 2020 Rp.         5.264.000

## Sumber: Data primer, diolah 2021
Setelah memperoleh nilai pajak terutang, maka Laba Komersial dikurangi dengan Pajak  Terutang  akan  memperoleh  hasil  Laba  Bersih.  Untuk  perhitungan  Pajak  Yang Masih Harus Dibayar diperoleh dari PPh Terutang tahun 2019 dikurangi Angsuran PPh 25 selama tahun 2019 dan dikurangi juga dengan Kredit Pajak PPh 22. Sementara itu, untuk  PPh  25  tahun  2020  diperoleh  dari  PPh  Terutang  tahun  2019  dikurangi  Kredit Pajak  PPh  22,  kemudian  total  tersebut  dibahagi  12  bulan.  Jumlah  yang  diperoleh adalah  biaya  PPh  25  yang  harus  dibayarkan  selama  12  bulan  untuk  periode  tahun 2020.  Setelah  semua  hasil  telah  diperoleh  maka laporan keuangan untuk tahun  2019 telah siap untuk dilaporkan ke dirjen pajak.
Tabel 6 . Pajak Terutang Menurut Ketentuan Perpajakan Tahun 2019
DPP Nilai Pajak Terutang 50.000.000 5% 2.500.000 200.000.000 15% 30.000.000 231.526.000 25% 57.881.500 481.526.000 90.381.500
Sumber: Data primer, diolah 2021
Selanjutnya,  akun-akun  yang  akan  dikoreksi  fiskal  pada  Laporan  Laba  Rugi tahun  2020,  sebagaimana  dalam  Tabel  3,  yaitu  sejumlah  Rp.  2.193.550,  sehingga bentuk  laporan  keuangan  sebelum  dilaporkan  ke  dirjen  pajak  adalah  sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 7.
Tabel 7 . Laporan Keuangan Neraca UD. ABC Setelah Koreksi Fiskal Tahun 2020

## UD. ABC
Neraca Per 31 Desember 2020
Aktiva Pasiva Aktiva lancar Kas Rp.        120.514.849   Hutang gaji Rp.         33.150.000 Bank Rp.          44.005.000   Hutang pajak Rp.       237.701.304 Piutang usaha Rp.     1.023.100.058   Hutang jamsostek Rp.           1.767.845 Persediaan ikan Rp.        126.692.000   Hutang sewa Rp.       200.000.000 Persediaan lainnya Rp.          97.000.605   Hutang usaha Rp.         (1.737.524) Total aktiva lancar Rp.    1.411.312.512   Total hutang Rp.       470.881.625 Aktiva tetap Daftar harta Rp.        243.635.000   Modal Rp.    1.139.292.570 Bangunan Rp.     1.073.625.000   Laba berjalan Rp.    1.063.505.400 Akumulasi peny. Rp.       (54.892.917) Total aktiva tetap Rp.    1.262.367.083 Total aktiva Rp.    2.673.679.595   Total Passiva Rp.    2.673.679.595
Sumber: Data primer, diolah 2021
Tabel 8 . Laporan Keuangan Laba Rugi UD. ABC Setelah Koreksi Fiskal Tahun 2020
UD. ABC Laporan Rugi Laba
Januari s.d Desember 2020
Penjualan Rp. 21.452.519.000 Hpp: Persediaan awal Rp.         319.807.000 Pembelian ikan Rp.    16.518.168.700 Persediaan akhir Rp.      (126.692.000) Total harga pokok penjualan Rp.  6.711.283.700 Laba kotor Rp.  4.741.235.300 Biaya - Biaya Biaya Tenaga Kerja Langsung Rp.         633.180.000 Biaya Operasional processing Rp.           80.663.200 Biaya Sewa Gudang Rp.         200.000.000 Biaya Pemeliharaan Bangunan Rp.         383.525.600 Biaya Pemakaian Karton dan Plastik Rp.         587.113.473 Biaya Listrik Pabrik Rp.         855.965.550 Biaya Ekspedisi Rp.         244.950.000 Upah Staff Rp.         420.000.000 THR Staff Rp.           78.500.000 Total Biaya Rp.   3.012.897.823

## UD. ABC
Laporan Rugi Laba Januari s.d Desember 2020
Beban umum & administrasi Beban operasional Rp.           89.077.510 Beban Jamsostek Rp.           25.429.350 Beban Perlengkapan Kantor Rp.                962.500 Beban Photocopy Rp.                969.500 Administrasi kantor Rp.             8.277.300 Beban pajak daerah Rp.             6.192.000 Beban air, listrik, telepon Rp.             9.508.400 Beban Transport Rp.             1.550.000 Beban Konsultan Rp.           71.000.000 Beban Pos dan Kurir Rp.             2.588.500 Beban Penyusutan & Amortisasi Rp.           54.892.917 Beban PPh Pasal 21 Rp.             1.593.550 Beban Makan Dan Minum Rp.           84.054.000 Beban Sumbangan Rp.                600.000 Total Beban Umum & Administrasi Rp.     356.695.527 Laba komersial Rp.     900.641.950 Koreksi fiskal Rp.             2.193.550 Penghasilan neto Rp.     902.835.000 PTKP (K/2) Rp.       67.500.000 Penghasilan kena pajak Rp.     835.335.000 Pajak terutang Rp.     195.600.500 Laba bersih Rp.     705.041.450 Perhitungan Pajak Yang Harus Dibayar Pph Terutang Tahun 2020 Rp.          195.600.500 Angsuran  PPh 25 Tahun 2020 Rp.           63.366.900 Kredit Pajak PPh 22 Rp.            53.631.301 Pajak Yang Masih Harus Dibayar Rp.            78.602.299 PPh 25 Tahun 2021 Rp.            11.830.000

## Sumber: Data primer, diolah 2021
Tabel  7  menunjukkan  laporan  keuangan  yang  akan  dilaporkan  ke  dirjen  pajak untuk  tahun  2020,  dan  Tabel  8  adalah  laporan  laba/rugi  yang  telah  memiliki  koreksi fiskal.  Koreksi  fiskal  yang  terjadi  karena  adanya  perbedaan  pengakuan  dan penambahan  penghasilan, koreksi  ini  termasuk  dalam  kategori  perbedaan  beda  tetap yaitu dimana biaya yang diakui dalam perhitungan laba neto untuk akuntansi komersial tetapi  tidak  diakui  dalam  perhitungan  untuk  akuntansi  pajak  dan  koreksi  fiskal  positif
yaitu  koreksi  fiskal  yang  disebabkan  oleh  penambahan  penghasilan  kena  pajak  dan PPh terutang.
Dari  gambaran  tersebut  dapat  dilihat  bahwa  koreksi  fiskal  yang  dilakukan  akan menambah  penghasilan  neto,  yang  kemudian  penghasilan  tersebut  akan  dikurangi dengan  PTKP  untuk  memperoleh  Penghasilan  Kena  Pajak  (PKP).  Hasil  dari Penghasilan Kena Pajak akan dikenai tarif pajak untuk memperoleh Pajak Terutang.
Tabel 9 . Pajak Terutang Menurut Ketentuan Perpajakan Tahun 2020 DPP Nilai Pajak Terutang 50.000.000 5% 2.500.000,00 200.000.000 15% 30.000.000,00 250.000.000 25% 62.500.000,00 847.426.000 30% 254.227.800,00 1.347.426.000 349.227.800,00
Sumber: Data primer, diolah 2021
Setelah memperoleh nilai pajak terutang maka Laba Komersial dikurangi dengan Pajak  Terutang  akan  memperoleh  hasil  Laba  Bersih.  Untuk  perhitungan  Pajak  Yang Masih Harus Dibayar diperoleh dari PPh Terutang tahun 2020 dikurangi Angsuran PPh 25 selama tahun 2020 dan dikurangi juga dengan Kredit Pajak PPh 22. Sementara itu, untuk  PPh  25  tahun  2021  diperoleh  dari  PPh  Terutang  tahun  2020  dikurangi  Kredit Pajak  PPh  22,  kemudian  total  tersebut  dibahagi  12  bulan.  Jumlah  yang  diperoleh adalah  biaya  PPh  25  yang  harus  dibayarkan  selama  12  bulan  untuk  periode  tahun 2021.  Setelah  semua  hasil  telah  diperoleh  maka laporan keuangan untuk tahun  2020 telah siap untuk dilaporkan ke dirjen pajak.

## SIMPULAN
Laporan  keuangan  yang  dimiliki  oleh  UD.  ABC  belum  sesuai  dengan  peraturan pajak sehingga harus dilakukan koreksi fiskal. Koreksi fiskal yang dilakukan termasuk dalam  bentuk  koreksi  beda  tetap  karena  terdapat  perbedaan  pengakuan  antara akuntansi  komersial  dengan  akuntansi  pajak,  dan  koreksi  fiskal  positif  karena penghasilan yang dikoreksi fiskal memiliki sifat menambah. Karena koreksi fiskal yang dilakukan  bersifat  menambah,  sehingga  jumlah  penghasilan  neto  akan  didapat  dari jumlah laba komersial ditambah dengan koreksi fiskal. Dampak koreksi fiskal juga akan menambah  Penghasilan  Kena  Pajak  (PKP)  dan  Pajak  Terutang,  tetapi  akan mengurangi  Laba  Bersih.  Dampak  koreksi  fiskal  juga  dapat  terlihat  pada  Pajak  Yang Masih  Harus  Dibayar,  karena  PPh  Terutang  bertambah  sehingga  jumlah  Pajak  Yang Masih  Harus  Dibayar  juga  akan  bertambah.  Begitu  pula  dengan  PPh  25  yang  akan dibayarkan pada tahun selanjutnya, akan bertambah karena adanya koreksi fiskal.

## DAFTAR PUSTAKA
Ainiyah,  N.  (2018).  Analisis  Penerapan  Koreksi  Fiskal  atas  Pendapatan,  Beban  dan Pajak Tangguhan untuk Menghitung Pajak Penghasilan Terutang Pada PT. Sinar Karya Bahagia. Prive: Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan, 1 (1), 59-72.
Dhiya'Ulhaq,  A.  R.  (2021).  Studi  literatur  mengenai  dampak  penerapan  PSAK  73 terhadap  koreksi  fiskal  dan  perpajakan  badan  di  Indonesia  dari  sisi  penyewa. Jurnal Acitya Ardana, 1 (2), 84-108.
Hardianti,  R.  (2019).  Analisis  Koreksi  Fiskal  Laporan  Keuangan  Komersil  Dalam Perencanaan  Pajak  Penghasilan  Terutang  Pada  CV.  Sinar  Gemilang  Makassar (Doctoral dissertation).
Kahar,  A.  S.,  &  Gunawan,  A.  (2020).  Analisis  Koreksi  Fiskal  atas  Laporan  Keuangan Komersial  untuk  Menghitung  PPh  Badan  Terutang  (Studi  Kasus  pada  CV.  X). Prosiding Industrial Research Workshop and National Seminar , 11(1), 828-832.
Kumalawati,  L.  (2018).  Analisis  Koreksi  Fiskal  Atas  Laporan  Keuangan  Komersial Untuk Menentukan Pajak Penghasilan Terutang: Studi Interpretivist. Jurnal AKSI (Akuntansi dan Sistem Informasi), 3( 1), 21-28.
Lambidju,  N.  E.,  Elim,  I.,  &  Suwetja,  I.  G.  (2021).  Koreksi  Fiskal  Laporan  Keuangan Komersial Dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Terutang Pada PT. XYZ. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, 9 (1), 566-573.
Languju,  R.  C.,  Tinangon,  J.  J.,  &  Elim,  I.  (2014).  Analisis  Terhadap  Koreksi  Fiskal Pajak  Penghasilan  Pada  PT.  Bitung  Mina  Utama  Di  Kota  Bitung. Jurnal  EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, 2 (3), 1101-1111.
Langsa,  H.  R. (2017).  Analisis  Koreksi  Fiskal  Atas  Laporan  Keuangan  Komersil  Pada PT Toarco Jaya Makassar. Economics Bosowa, 3 (2), 44-57.
Louis, P. H. W. (2020). Analisis Koreksi Fiskal Terhadap Laporan Keuangan Komersial Pada PT. Thermoplast Indo. Jurnal Paradigma Akuntansi, 3 (3), 1141-1149.
Sinambela,  P.  (2019).  Analisis  Faktor  Koreksi  Fiskal  Dalam  Menentukan  Besarnya Pajak  Terhutang  PT  Jui  Shin  Indonesia. Kumpulan  Karya  Ilmiah  Mahasiswa Fakultas Sosial Sains, 1 (1), 1-127.
Singgih,  A.,  &  Widjaja,  P.  H.  (2020).  Analisis  Koreksi  Fiskal  Atas  Laporan  Keuangan Komersil PT. ABC Tahun 2018. Jurnal Paradigma Akuntansi, 3 (2), 598-602.
Sondakh,  S.  G.  (2016).  Analisis  Koreksi  Fiskal  Atas  Laporan  Keuangan  Komersial Pada  PT.  Bank  Perkreditan  Rakyat  Cipta  Cemerlang  Indonesia. Jurnal  EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, 3 (4), 357-368.
Sugiyono.  (2017). Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif  dan  R&D .  Bandung:  CV. Alfabeta
Tulandi,  M.  R.,  Sabijono,  H.,  &  Pangerapan,  S.  (2018).  Analisis  Koreksi  Fiskal  untuk Menghitung  PPH  Badan  pada  PT.  Empat  Tujuh  Abadi  Jaya. Going  Concern: Jurnal Riset Akuntansi, 13 (2), 432-441.
Watuseke,  R.  H.,  Sabijono,  H.,  &  Wangkar,  A.  (2019).  Analisis  Koreksi  Fiskal  Atas Laporan  Keuangan  Komersial  Dalam  Penentuan  Pph  Pada  PT.  Air  Manado. Jurnal  EMBA:  Jurnal  Riset  Ekonomi,  Manajemen,  Bisnis  dan  Akuntansi,  7 (3), 4183-4192.