Empiricism Journal
https://journal-center.litpam.com/index.php/empiricism email: empiric.journal@gmail.com
pp. 150-155
Hak dan Kewajiban dalam Peralihan Hak Atas Tanah dalam Rangka Pendaftaran Tanah (Desa Jatisela Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat)
Shinta Andriyani*, Arief Rahman, Wiwiek Wahyuningsih
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Mataram, Jl. Majapahit No. 62 A, Mataram, Indonesia 83125
Email Korespondensi: shintaandriyani@unram.ac.id

## Abstrak
Kegiatan  penyuluhan  hukum  mengenai  Hak  dan  Kewajiban  Dalam  Peralihan  Hak  Atas  Tanah  Dalam  Rangka Pendaftaran  Tanah  (Desa  Jatisela  Kecamatan  Gunungsari  Kabupaten  Lombok  Barat  Nusa  Tenggara  Barat  ini dilakukan dengan metode ceramah yang dilanjutkan dengan diskusi. Adapun manfaat secara umum kegiatan ini adalah untuk membantu pemerintah dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terkait  hak dan kewajiban yang harus di penuhi oleh masing-masing pihak dalam hal ini penjual dan pembeli ketika melakukan peralihan hak atas tanah apa saja kewajiban yang harus dipenuhi dan dengan dilaksanakan kewajiban tersebut akan mempermudah proses pendaftaran tanah yang akan lebih menjamin kepastian hukum dalam peralihan hak atas  tanah  tersebut  sehingga  tertib  hukum  dan  tertib  administrasi  pertanahan  dapat  terwujud.  Adapun  secara khusus  penyuluhan  ini  bertujuan  untuk  merubah  sikap  dan  pola  pikir  masyarakat  serta  memberi  motivasi masyarakat  akan  hak  dan  kewajiban  dalam  peralihan  hak  atas  tanah  yang  di  sertai  dengan    pendaftaran  hak atas tanah untuk menjamin kepastian hukum terkait dengan kepemilikan tanah dan untuk menghindari terjadinya sengketa hak atas tanah yang sering kali terjadi di masyarakat.
Kata kunci: Hak dan Kewajiban, Hak Atas Tanah, Pendaftaran Tanah.

## Rights and Obligations in the Transfer of Land Rights in the Context of Land Registration (Jatisela Village, Gunungsari District, West Lombok Regency)

## Abstract
Legal counseling activities regarding Rights and Obligations in the Transfer of Land Rights in the Context of Land Registration (Jatisela Village, Gunungsari District, West Lombok Regency, West Nusa Tenggara) are carried out using the lecture method followed by discussion. The general benefit of this activity is to assist the government in the context of increase public legal awareness regarding the rights and obligations that must be fulfilled by each party  in  this  case  the  seller  and  the  buyer  when  transferring  land  rights  what  are  the  obligations  that  must  be fulfilled  and  by  carrying  out  these  obligations  will  facilitate  the  process  of  land  registration  which  will  guarantee greater  certainty  law  in  the  transfer  of  land  rights  so  that  legal  order  and  orderly  administration  of  land  can  be realized. Specifically, this counseling aims to change the attitude and mindset of the community and to motivate the community about the rights and obligations in the transfer of land rights accompanied by the registration of land rights land to guarantee legal certainty related to land ownership and to avoid disputes over land rights that often occur in the community.
Keywords: Rights and Obligations, Land Rights, Land Registration.
How to Cite: Andriyani, S., Rahman, A., & Wahyuningsih, W. (2023). Hak dan Kewajiban dalam Peralihan Hak Atas  Tanah  dalam  Rangka  Pendaftaran  Tanah  (Desa  Jatisela  Kecamatan  Gunungsari  Kabupaten  Lombok Barat). Empiricism Journal , 4 (1), 150 –155. https://doi.org/10.36312/ej.v4i1.1297
https://doi.org/10.36312/ej.v4i1.1297
Copyright © 2023, Andriyani, et al. This is an open-access article under the CC-BY-SA License.

## PENDAHULUAN
Tanah  dalam  kehidupan  manusia  memegang  peranan  penting,  baik  di  lihat  dari aspek  ekonomis  maupun  dari  aspek  religius  (Aprianto,  2016).  Oleh  karenanya  setiap manusia  dan  badan  hukum  ingin  memiliki  dan  menguasai  tanah.  Dari  aspek  ekonomis, tanah di samping tempat orang atau badan hukum membangun rumah dan fasilitas lainnya, juga dijadikan sebagai obyek bisnis (jual beli) tanah yang sangat memberikan keuntungan yang besar bagi pelaku bisnis (Arba & Mulada, 2021).
Tanah  sebagai  karunia  dari  Tuhan  Yang  Maha  Esa  merupakan  sumber  daya  alam yang sangat diperlukan oleh manusia, seperti cocok tanam, tempat tinggal, maupun untuk melakukan usaha (Rahman, et al., 2021). Begitu bernilainya tanah sehingga manusia yang merupakan makhluk social akan mempertahankan tanahnya dengan cara apapun. Sebagai sumber  kehidupan,  keberadaan  tanah  dalam  kehidupan  mempunyai  arti  dan  sekaligus memiliki  fungsi  ganda,  yaitu  sebagai social  asset dan capital  asset .  Sebagai socialasset tanah  merupakan  sarana  pengikat  kesatuan  sosial  di kalangan  masyarakat  Indonesia dalam  hidup  bermasyarakat,  sedangkan capital  asset, tanah  merupakan  faktor  modal dalam  pembangunan  dan  tanah  harus  dipergunakan  dan  dimanfaatkan  sebesar- sebesarnya  untuk  kesejahteraan  rakyat  secara  adil  dan  merata,  juga  harus  dijaga kelestariannya (Andriyani, et al., 2022).
Peralihan hak atas tanah dari satu orang ke orang lainnya bisa terjadi karena adanya suatu perbuatan  hukum  dan  peristiwa  hukum  namun  yang  umum  dan  sering  terjadi  di masyarakat biasanya karena dua hal yaitu pemindahan hak dalam hal ini jual beli dimana perbuatan hukum peindahan hak atas tanah yang memang di sengaja untuk dialihkan pada pihak lain dan pewarisan tanpa wasiat (Kurniawati, 2018). Namun baik peralihan karena jual beli  ataupun  pewarisan  di  perlukan  proses  yang  perlu  dilakukan  agar  hak  dan  kewajiban para pihak terlindungi (Sakti & Budhisulistyawati, 2020).
Untuk  memperoleh  kepastian  hukum  dan  kepastian  akan  hak  atas  tanah Undang-  Undang  Agraria  No.  5  Tahun  1960  telah  meletakkan  kewajiban  kepada Pemerintah untuk melaksanakan  legalitas formal terhadap tanah (pendaftaran tanah) yang ada di seluruh Indonesia, disamping bagi pemegang hak untuk mendaftarkan hak atas tanah yang  ada  padanya  sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku.  Pendaftaran  tanah diselenggarakan  oleh  Badan  Pertanahan  Nasional  (BPN),  dimana  pelaksanaannya dilakukan  oleh  Kepala  Kantor  Pertanahan  (Kantor  Pertanahan).  Dalam  menjalankan tugasnya,  Kantor  Pertanahan  dibantu  oleh  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  (PPAT)  yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Negara Agraria atau Kepala BPN.
Pendaftaran  tanah  dilakukan  untuk  menjamin  kepastian  hukum  terhadap  hak-hak atas  tanah,  sebagaimana  yang  diamanatkan  dalam  Pasal  19  Undang-undang  Pokok Agraria  Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Pertaturan  Dasar  Pokok-pokok  Agraria  (UUPA), Pemerintah  wajib  menyelenggarakan  pendaftaran  tanah  di  seluruh  wilayah  Indonesia dan mengharuskan kepada pemegang hak atas tanah untuk mendaftarkan. Pendaftaran Tanah di  Indonesia  dilaksanakan  berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  No.10  tahun 1961  tentang Pendaftaran  Tanah  yang  kemudian  diganti  dengan  Peraturan  Pemerintah  No.24  tahun 1997  tentang  Pendaftaran  Tanah  yang  merupakan  penyempurnaan  dari  ruang  lingkup kegiatan  pendaftaran  tanah  berdasarkan  Pasal  19  ayat  (2)  Undang-undang  Nomor  5 Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria  yang  meliputi:  pengukuran, perpetaan  dan  pembukuan  tanah,  pendaftaran  dan  peralihan  hak  atas  tanah  serta pemberian tanda bukti hak sebagai alat pembuktian yang kuat.
Jadi  definisi  pendaftaran  tanah  berdasarkan  Pasal  1  ayat  (1)  Peraturan  Pemerintah No.  24  Tahun  1997  tentang  Pendaftaran  Tanah,  bahwa  yang  dimaksud  dengan pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur,  meliputi  pengumpulan,  pengolahan,  pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi  bidang-bidang tanah yang  sudah ada haknya dan  hak milik  atas  satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.
Setiap bidang tanah dan satuan rumah susun termasuk peralihan, pembebanan dan hapusnya  hak  atas  tanah  dan  hak  milik  atas  satuan  rumah  susun  wajib  dilakukan Pendaftaran  guna  memberikan  kepastian  hukum  dibidang  Pertanahan,  yang  meliputi: Pemilik/pemegang  hak  atau  subyek  hak,  Batas-batas  dan  luas  bidang  tanah  atau  obyek hak  dan  Hak-Hak  atas  tanahnya  atau  jenis  hak  yang  merupakan  tujuan  dari  pendaftaran tanah  sehingga  dapat  terselenggaranya  tertib  administrasi  Pertanahan  yang  dapat memberikan  pembuktian atas bidang tanah yang dikuasainya dan  juga  dapat  memberikan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
Adapaun tujuan dari pendaftaran tanah tersebut, yaitu;
1.  Untuk  memberikan  kepastian  hukum  kepada  pemegang  hak  atas  tanah,  suatu  bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan.
2.  Untuk  menyediakan  informasi  kepada  fihak-fihak  yang  berkepentingan  termasuk pemerintah  agar  dengan  mudah  dapat  memperoleh  data  yang  diperlukan  dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun yang sudah terdaftar.
3.  Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan dan untuk memberikan kepastian dan  perlindungan  hukum  kepada  pemegang  hak  atas  tanah  yang  bersangkutan  dan diberikan sertipikat hak atas tanah.
Namun dalam kenyataannya masyarakat masih belum memahami hak dan kewajiban dalam    melakukan  pendaftaran  tanah  terkait  dengan  peralihan  hak  atas  tanah  yang disebabkan karena tingkat kesadaran hukum masyarakat pada umumnya masih rendah dan adanya  anggapan  bahwa  proses  melakukan  legalitas  formal  terkait  dengan  kepemilikan tanah  memerlukan  biaya  yang  banyak  serta  prosedurnya  dianggap  rumit.  Dengan mengingat  hal-hal  diatas  maka  tim  penyuluh  merasa  perlu  untuk  melakukan  kegiatan penyuluhan  hukum dalam bidang hukum pertanahan terutama yang berkaitan dengan hak- hak  dan  kewajibannya  yang  berkaitan  peralihan  hak  atas  tanah  yang  di  sertai  dengan melakukan pendaftaran tanah terkait dengan kepemilikan tanah.

## METODE
Dalam rangka pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum Di Desa Jatisela Kecamatan Gunungsari  Kabupaten  Lombok  Barat,  langkah  awal  yang  dilakukan  oleh  tim  penyuluh adalah  mengadakan  komunikasi  dengan  kepala  desa  dan  stafnya  mengenai  rencana kegiatan  penyuluhan  hukum  tersebut.  Setelah  mendapatkan  persetujuan  atau  izin  untuk menyelengarakan  kegiatan  penyuluhan  maka  kemudian  tim  penyuluh  menentukan  waktu pelaksanaan penyuluhan hukum dan kemudian melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum. Adapun khalayak yang menjadi sasaran penyuluhan hukum adalah para pemilik / pemegang hak atas tanah yang belum melakukan pendaftaran hak atas tanah terkait  kepemilikan hak atas  tanah  dengan  tujuan  menumbuhkan  kesadaran  masyarakat  mengenai  pentingnya melakukan  pendaftaran  hak  atas  tanah  terhadap  tanah  yang  mereka  miliki.  Selain  itu  juga yang  menjadi  sasaran  kegiatan  ini  adalah  para  tokoh  agama,  tokoh  pemuda,  tokoh masyarakat dan anggota masyarakat lainnya.
Metode  yang  digunakan  dalam  penyuluhan  hukum  ini  adalah  metode  ceramah  dan diskusi.  Metode  Ceramah  digunakan  untuk  memberikan  pemahaman  kepada  para  peserta tentang  topik  mengenai  hak  dan  kewajiban  dalam  peralihan  hak  aats  tanah  dalam  rangka pendaftaran  tanah.  Dalam  ceramah  diuraikan  mengenai  materi  hak  dan  kewajiban  yang harus  dipersiapkan  oleh  penjual  dan  pembeli  dalam  rangka  pendaftaran  hak  atas  tanah terkait  dengan  kepemilikan  tanah  secara  jelas,  sistemasis  sehingga  mudah  dipahami. Sedangkan  metode  diskusi  digunakan  untuk  lebih  memberikan  kesempatan  kepada  para peserta  membahas,  melakukan  tanya  jawab,  memberi      masukan  dan    menanyakan  lebih lanjut hal-hal yang sekiranya belum di mengerti oleh peserta penyuluhan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil
Penyuluhan  hukum  ini  dilaksanakan  dalam  upaya  memberikan  pengertian, pemahaman,  dan  akhirnya  diharapkan  dapat  menghasilkan  kesadaran  hukum  masyarakat untuk  melaksanakan  berbagai  ketentuan  UUPA  dan  peraturan  pelaksanaannya  yang berkaitan  dengan  hak  dan  kewajiban  dalam  peralihan  hak  atas  tanah  dalam  rangka pendaftaran  hak atas tanah untuk menjamin kepastian hukum. Permasalahan utama dalam pelaksanaan  penyuluhan  hukum  ini  adalah  masih  rendahnya  pemahaman  hukum masyarakat  tentang  peraturan  pertanahan  pada  umumnya,  khususnya  tentang  hak  dan kewajiban  dalam  peralihan  hak  atas  tanah.  Masih  sering  terjadi  jual  beli  atau  peralihan melalui pewarisan yang belum tahu proses peralihannya dan apa saja yang harus disiapkan. Kurangnya  kesadaran  anggota  masyarakat  tentang  hak-hak  dan  kewajibannya  yang berkaitan dengan perolehan dan peralihan hak atas tanah (Arba, et al., 2021).
Untuk  mengatasi  masalah  tersebut  maka  salah  satu  upaya  yang  dilakukan  adalah melalui  kegiatan  penyuluhan  hukum  untuk  menyampaikan  informasi  hukum  pertanahan khususnya  yang  berkaitan  dengan  hak  dan  kewajiban  dalam  peralihan  hak  atas  tanah dalam  rangka  pendaftaran  hak  atas  tanah  untuk  menjamin  kepastian  hukum  yang  mana peralihan  tersebut  bisa  terjadi  baik  melalui  perbuatan  hukum  maupun  melalui  peristiwa hukum (Ekawati, et al., 2021).
Guna  merealisasikan  kegiatan  penyuluhan  hukum  ini,  maka  tim  penyuluhan  hukum melakukan  berbagai  aktivitas  untuk  mewujudkan  pelaksanaan  kegiatan  ini.  Dalam  rangka pelaksanaan  kegiatan  penyuluhan  hukum  di  Desa  Jatisela  Kecamatan  Gunungsari, Kabupaten  Lombok  Barat,  dengan  upaya  awal  yang  dilakukan  oleh  tim  penyuluh  adalah mengadakan  pendekatan  dengan  Kepala  Desa  dan  Stafnya  untuk  menentukan  dan mendapatkan  kesepakatan  tentang  waktu  dan  tempat  pelaksanaan  penyuluhan. Pelaksanaan  penyuluhan  hukum  dilaksanakan  sesuai  dengan  kesepakatan  tim  penyuluh dengan Kepala Desa. Pada pelaksanaan penyuluhan tersebut melibatkan sejumlah anggota masyarakat setempat, tokoh agama, tokoh pemuda dan tokoh masyarakat lainnya.
Khalayak  yang  menjadi  sasaran  penyuluhan  hukum  ini  adalah  para  pemilik  atau pemegang hak atas tanah dengan tujuan agar masyarakat pemegang hak dapat melakukan pendaftaran hak atas tanahnya jika terjadi perolehan dan peralihan hak atas tanahnya guna memberikan kepastian hukum dan hak atas tanahnya. Selain itu juga yang menjadi sasaran kegiatan  ini  adalah  para  tokoh  agama,  tokoh  pemuda,  tokoh  masyarakat  daan  anggota masyarakat  lainnya  agar  dapat  menyampaikan  informasi  hukum  ini  kepada  saudara- saudaranya,  kerabat-kerabatnya,  dan  anggota  masyarakat  yang  ada  di  sekitarnya.  Metode yang  digunakan  dalam  penyuluhan  hukum  ini  adalah  metode  ceramah,  kemudian dilanjutkan  dengan  tanya  jawab,  diskusi  dengan  peserta  tentang  hal-hal  yang  berkaitan pentingnya  pendaftaran  peralihan  dan  perolehan  hak  atas  tanah  guna  memperoleh kepastian hukum dan hak guna memperoleh sertifikat sebagai alat bukti hak yang kuat.
Penyuluhan  hukum  ini  dilaksanakan  pada  tanggal  hari  Senin  1  Agustus  2022  yang bertempat  di  Kantor  Desa  Jatisela,  Kecamatan  Gunungsari  ,Kabupaten  Lombok  Barat. Pelaksanaan penyuluhan dilakukan dengan menggunakan metode ceramah dan dilanjutkan dengan  diskusi/tanya  jawab  dengan  para  peserta  penyuluhan,  serta  konsultasi  hukum khusus  bagi  anggota  masyarakat  yang  mempunyai  masalah  khusus  yang  tidak  ingin diketahui  oleh  orang  banyak  dan  yang  mau  menyelesaikan  masalahnya  secara  damai. Sesudah  pemberian  materi  oleh  penyuluhan,  maka  peserta  mengajukan  berbagai pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:
1.  Apakah setiap kita memperoleh hak atas tanah wajib dilakukan pendaftaran tanah?
2.  Apa  akibat  hukumnya  jika  tanah  hak  yang  diperoleh  melalui  warisan  maupun  melalui perbuatan hukum tidak dilakukan pendaftaran?
3.  Apa  saja  hak  dan  kewajiban  pemegang  hak  atas  tanah  dalam  melakukan  pendataran tanah guna memperoleh sertifikat?
4.  Apa  saja  yang  dilakukan  oleh  pemegang  hak  atas  tanah  agar  hak-haknya  atas  tanah terlindungi?

## Pembahasan
Berdasarkan  kenyataan  yang  terjadi  pada  saat  pelaksanaan  penyuluhan  hukum, bahwa  penyuluhan  hukum  yang  dilakukan  ini  berjalan  dengan  baik  dan  lancar.  Antusias para  peserta  sangat  tinggi,  sehingga  pelaksanaan  penyuluhan  hukum  sesuai  dengan  apa yang  diharapkan.  Para  penyuluh  menyampaikan  materi  penyuluhan  secara  bergantian dengan  penuh  semangat.  Setelah  penyuluhan  dilakukan,  maka  peserta  penyuluhan diberikan  kesempatan  untuk  mengajukan  berbagai  pertanyaan  yang  ditujukan  kepada penyuluh.  Pertanyaan-pertanyaan  di  atas  diberikan  jawaban-jawaban  yang  lugas  dan  jelas oleh para penyuluh, sebagai berikut:
1.  Apakah setiap kita memperoleh hak atas tanah wajib dilakukan pendaftaran tanah?
2.  Apa  akibat  hukumnya  jika  tanah  hak  yang  diperleh  melalui  warisan  maupun  melalui perbuata hukum tidak dilakukan pendaftaran?
3.  Apa sajakah  hak dan kewajiban  pemegang hak atas  tanah yang  harus  dipenuhi  apabila akan melakukan pendaftaran tanah dalam rangka memperoleh sertifikat?
4.  Apa  saja  yang  dilakukan  oleh  pemegang  hak  atas  tanah  agar  hak-haknya  atas  tanah terlindungi?
Memperhatikan berbagai pertanyaan yang disampaikan oleh para peserta menunjukan bahwa  peserta  sebelumnya  belum  memahami  benar  tentang  hak  dan  kewajiban  dalam melakukan  pendaftaran  hak  atas  tanah  yang  diperolehnya  baik  karena  ada  perbuatan hukum ataupun karena adanya peristiwa hukum. Terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut di atas oleh para penyuluh diberikan penjelasan sebagai berikut.
Setiap perolehan hak atas tanah harus dilakukan pendaftaran untuk memperoleh alat bukti hak, dan setiap peralihan hak atas tanahpun harus didaftarkan guna kepastian hukum dan hak dalam pelaksanaan perbuatan hukum tersebut. Hak dan kewajiban penjual ataupun pembeli  juga  di  uraikan  oleh  tim  penyuluh  sehingga  masyarakat  peserta  penyuluhan  lebih memahami  setelah  mendengarkan  penjelasan  dati  tim  penyuluh.  Dengan  diberikan pengertian  dan  pemahaman  melalui  penyuluhan  hukum  ini  maka  para  peserta  faham  dan antusias  untuk  mengurus  peralihan  hak  atas  tanah  sesuai  ketentuan  yang  sudah  di  atur pemerintah  dan  selanjutnya  akan  melakukan  pendaftaran  hak  atas  tanahnya  jika  terjadi peralihan hak atas tanah. Demikian juga dengan ilmu yang mereka peroleh tersebut, maka mereka  akan  menginformasikan  kepada  anggota  masyarakat  lainnya,  sekaligus  mengajak untuk  sama-sama  melakukan  pendaftaran  hak  atas  tanahnya,  baik  hak  atas  tanah  yang diperoleh  melalui  pewarisan  maupun  hak  atas  tanah  yang  diperoleh  melalui  jual  beli,  tukar menukar (Larasati & Raffles, 2020).
Adapun akibat hukum apabila tanah-tanah yang diperoleh melalui pewarisan maupun melalui  perbuatan  hukum  tertentu  jika  tidak  didaftarkan  adalah:  1.  tidak  adanya  jaminan kepastian hukum  dan hak terhadap hak  atas  tanah yang  dikuasai  dan  dimilikinya;  2.  Tidak mempunyai  alat  bukti  kepemilikan yang  terkuat  jika terjadi  sengketa  hak;  3.  Secara  hukum Negara  bahwa  perbuatan  hukum  tersebut  belum  memenuhi  ketentuan  hukum  Negara, sehingga  mereka  belum  memperoleh  jaminan  kepastian  hukum  dari  negara  (Masriani, 2022).
Selanjutnya untuk persoalan ketiga dan persoalan keempat dijelaskan sebagai berikut: Setiap  perolehan  dan  peralihan  hak  atas  tanah,  apakah  melalui  peristiwa  hukum  atau melalui  perbuatan  hukum  wajib  dilakukan  pendaftaran  guna  memperoleh  kepastian  hukum dan  kepastian  hak.  Untuk  membuktian  kepastian  hukum  dan  hak  tersebut  pemerintah, dalam hal ini Badan Pertanahan memberikan sertifikat hak kepada para pemegang hak. Hak ini  sesuai  dengan  ketentuan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  10  Tahun  1961  yang  diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
Pasal  3 Pendaftaran tanah bertujuan:
a.  untuk  memberikan  kepastian  hukum  dan  perlindungan  hukum  kepada  pemegang  hak atas  suatu  bidang  tanah,  satuan  rumah  susun  dan  hak-hak  lain  yang  terdaftar  agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan;
b.  untuk  menyediakan  informasi  kepada  pihak-pihak  yang  berkepentingan  termasuk Pemerintah  agar  dengan  mudah  dapat  memperoleh  data  yang  diperlukan  dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar, untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.
Pasal 4 (1) Untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam  Pasal  3  huruf  a  kepada  pemegang  hak  yang  bersangkutan  diberikan  sertifikat  hak atas tanah.
Selanjutnya  berkaitan  dengan  pendaftaran  perolehan  dan  peralihan  hak  atas  tanah diatur di dalam Pasal 37 menentukan:
1)  Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar,  hibah,  pemasukan  dalam  perusahaan  dan  perbuatan  hukum  pemindahan  hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang, hanya dapat didaftarkan, jika dibuktikan dengan  akta  yang  dibuat  oleh  PPAT  yang  berwenang  menurut  ketentuan  peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2)  Dalam  keadaan  tertentu  sebagaimana  yang  ditentukan  oleh  Menteri,  Kepala  Kantor Pertanahan  dapat  mendaftar  pemindahan  hak  atas  bidang  tanah  hak  milik,  yang dilakukan  di  antara  perorangan  warga  negara  Indonesia  yang  dibuktikan  dengan  akta yang  tidak  dibuat  oleh  PPAT,  tetapi  yang  menurut  Kepala  Kantor  Pertanahan  tersebut
kadar  kebenarannya  dianggap  cukup  untuk  men-daftar  pemindahan  hak  yang bersangkutan.
Jadi  setiap  perolehan  hak  apakah  melalui  pewarisan  maupun  melalui  perbuatan hukum jual beli, tukar menukar, sewa menyewa wajib dilakukan pendaftaran hak atas tanah untuk  memperoleh  kepastian  hukum  dan  hak  atas  tanah  serta  memperoleh  alat  bukti  hak berupa sertifikat hak atas tanah (Fajaruddin, 2017; Murni, 2020).

## KESIMPULAN
Dari  uraian  di  atas,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  masyarakat  masih  kurang mendapatkan informasi tentang hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dalam  pendaftaran hak atas tanah untuk memperoleh kepastian hukum dan hak atas tanah. Dengan demikian maka  penyuluhan  hukum  yang  disampaikan  oleh  tim  penyuluh  sangat  bermanfaat  bagi anggota  masyarakat,  sehingga  ke  depan  mereka  akan  berusaha  untuk  melakukan pendaftaran  terhadap  tanah-tanah  hak  yang  diperolehnya.  Penyuluhan  hukum  yang dilakukan  oleh  tim  penyuluhan  tentang  pendaftaran  tanah  sangat  tepat,  karena  selama  ini persoalan hak dan kewajiban dalam pendaftaran hak atas tanah masih banyak yang belum mengetahuinyanya.  Hal  ini  disebabkan  meraka  belum  mengerti  dan  memahami  apa  saja yang harus dipersiapkan dalam pendaftaran hak atas tanah bagi para pemegang haknya.

## UCAPAN TERIMAKASIH
Terimakasih  kami  ucapkan  kepada  responden  dan  seluruh  pihak  yang  tidak  dapat kami  sebutkan  satu-persatu  yang  telah  berkontribusi  dalam  melancarkan  proses penyusunan penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Andriyani,  S.,  Rahman,  A.,  &  Wahyuningsih,  W.  (2022).  Penyuluhan  Hukum  Tentang Pentingnya Pendaftaran Hak Atas Tanah Untuk Menjamin Kepastian Hukum Di Desa Karang  Bongkot  Kecamatan  Labuapi  Kabupaten  Lombok  Barat. Jurnal  Pengabdian Magister Pendidikan IPA , 5 (4), 413-417.
Aprianto,  N.  E.  K.  (2016).  Kebijakan  Distribusi  dalam  Pembangunan  Ekonomi  Islam. Al- Amwal: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syari'ah , 8 (2). Arba, A. S., & Mulada, D. A. (2021). Pentingnya Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Peralihan  Hak  Atas  Tanah  Di  Desa  Nangawera  Kecamatan  Wera,  Kabupaten Bima. Jurnal Risalah Kenotariatan , 2 (2).
Arba,  A.,  Suryani,  A.,  &  Asmara,  G.  (2021).  Sistem  Pendaftaran  Tanah  Yang  Berlaku  Di Indonesia. Prosiding PEPADU , 3 , 395-401.
Ekawati, D., Wardhani, D. K., Prastiwi, D. E., Prayitno, S., & Purwanto, A. (2021). Prosedur Peralihan  Kepemilikan  Hak  Atas  Tanah  di  Indonesia. Community  Service  Journal , 2 , 90-101.
Fajaruddin,  F.  (2017).  Pembatalan  Perjanjian  Jual  Beli  Hak  Atas  Tanah  Akibat  Adanya Unsur Khilaf. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum , 2 (2), 285-306.
Kurniawati,  L.  (2018).  Akta  Perjanjian  Pengikatan  Jual  Beli  Dan  Kuasa  Menjual  Sebagai Bentuk  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pembeli  Hak  Atas  Tanah. Jurnal  Hukum  dan Kenotariatan , 2 (1), 1-18.
Larasati,  A.,  &  Raffles,  R.  (2020).  Peralihan  hak  atas  Tanah  dengan  Perjanjian  Jual  beli menurut  hukum  Pertanahan  indonesia. Zaaken:  Journal  of  Civil  and  Business Law , 1 (1), 127-144.
Masriani, Y. T. (2022). Pentingnya Kepemilikan Sertifikat Tanah Melalui Pendaftaran Tanah Sebagai Bukti Hak. Jurnal USM Law Review , 5 (2), 539-552.
Murni,  C.  S.  (2020).  Pendaftaran  Peralihan  Hak  Milik  Atas  Tanah  Karena  Pewarisan. Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum , 6 (2), 130-145.
Rahman,  A.,  Wahyuningsih,  W.,  Andriyani,  S.,  &  Mulada,  D.  A.  (2021).  Sosialisasi Pentingnya Legalitas Formal Dalam Kepemilikan Tanah Di Desa Senteluk Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat. Jurnal Abdi Insani , 8 (1), 100-110.
Sakti, S. T. I., & Budhisulistyawati, A. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian  Jual  Beli  Tanah  Letter  C  Di  Bawah  Tangan. Jurnal  Privat  Law , 8 (1),  144- 150.