## Rancangan Pemberdayaan Masyarakat Pada Pengelolaan Hutan
Kemasyarakatan (HKm) Desa Pacekke, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan
Nur Awaliyah Reski 1 , Yusran Yusran 2 , Makkarennu 2,*
¹Mahasiswa Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin, Makassar ²Staf Pengajar Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin *E-mail: makkarennu@unhas.ac.id
ABSTRACT : The  aim  of  this  study  are  identified  needs  to  improvecommunity  capacity  and  develop  community empowerment plan.This study was used interview method, observation, and references.Selection of samples is done by purposive sampling with community criteria incorporated in Forest Farmer Group of MegahBuana and identified the needs  of  community  capacity  building  through  five  strategic  issues.The  five  issues  i.e.policy,  institutional,  forest resources, human resources, economy and social.In the final stages community empowerment plan is made where they were in and around forest for minimalize effect of the consequences of these five strategic issues. The results shown that policy issues, there are limited access to forest resources and high public dependence on government programs.So it needs community empowerment policy where it’s transparent, participatory, consistent and targeted to community.In the institutional issues there are poorof public access to capital, markets, science and technology, and the bargaining position of communities in low partnerships, it is necessary to develop institutional capacity based on institutional-based institutional.In the forest resource issues,forest destruction thatincrease, so it is necessary to design community-based forest resources. In the human resources is less of ability from government officer as facilitator of empowerment, so it needs training plans of capacity building and competence of human resource by government apparatus.In  theeconomy  and  social  issues,  there  are  less  motivated  to  entrepreneurship  because  of  the  lack  of available capital and economic infrastructure and the income of the community is still relatively low, so that need to develop improving access plan and strengthening socio-economic community.
Keywords : capacity improvement; community ; community forest; forest; policy DOI: http://dx.doi.org/10.24259/jhm.v9i1.2039

## 1. PENDAHULUAN
Pembangunan  kehutanan  dengan  pola  HKm  harus  lebih  menitikberatkan  pada  upaya pemberdayaan  untuk meningkatkan kapasitas masyarakat di dalam dan sekitar hutan. Hal ini disebabkan masyarakat desa yang hidup dan bertempat tinggal sejak lama di dalam dan di sekitar  hutan mempunyai hubungan  interaksi  dan ketergantungan  yang sangat  erat  dengan  hutan serta  sumberdaya  yang  ada di dalamnya, termasuk aspek kehidupan sosial budaya, ekonomi dan bahkan aspek religius (Harlen, 2010).
Memberdayakan  masyarakat  adalah  upaya  untuk  meningkatkan  peran  serta  masyarakat  dan kemandirian  melalui  pendekatan    partisipatif  sehingga  masyarakat  memiliki  ruang  terbuka  untuk mengembangkan potensi kreasi, mengontrol  lingkungan dan  sumberdayanya sendiri (Purnomo, 2013). Sedangkan menurut Noor (2011) dalam  rangka untuk memberdayakan masyarakat dapat dikaji dari tiga aspek  yaitu:  (a). Enabling, menciptakan  suasana  yang  memungkinkan  potensi  masyarakat  dapat berkembang; (b). empowering , memperkuat potensi yang dimiliki masyarakat dalam berbagai peluang yang akan  membuat  masyarakat  semakin  berdaya;    (c). Protecting ,  melindungi  dan  membela  kepentingan masyarakat lemah
Kementerian  Kehutanan  (2007)  menyatakan  bahwa  terdapat  beberapa  masalah  yang  perlu diperhatikan  untuk  penyelenggaraan    pembangunan  kehutanan  khususnya    kegiatan    yang  berkaitan dengan  pemberdayaan  di  dalam  dan  sekitar    hutan.  Masalah  tersebut  yaitu  dari  isu  kebijakan,  isu kelembagaan, isu sumberdaya hutan, isu sumberdaya manusia dan isu sosial ekonomi. Kelima isu tersebut akan  memunculkan berbagai dampak dimasa yang akan datang apabila tidak diminimalisir, untuk itu perlu adanya penyusunan rancangan pemberdayaan masyarakat yang sesuai dengan realitas kondisi saat ini .
Penelitian ini menekankan pada penyusunan rancangan program pemberdayaan masyarakat yang mengacu  kepada kebutuhan peningkatan kapasitas masyarakat. Penelitian ini dipandang perlu dilakukan karena fakta bahwa adanya kegagalan berbagai program dan proyek pemberdayaan perlu dianalisis dan sebagai  pembelajaran  untuk  pengelolaan  sektor  kehutanan  yang  lebih  baik.  Pemilihan  lokasi  penelitian akan  dilaksanakan  di  Desa  Pacekke,  Kecamatan  Soppeng  Riaja,  Kabupaten  Barru  dengan  dasar pertimbangan Desa tersebut telah diberikan Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) sesuai pada Surat Keputusan Nomor: 1/L.13.P/P2.T/11/2016 dengan status kawasan hutan lindung yang sampai saat ini belum terdapat program terkait pemberdayaan masyarakat.

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilaksanakan pada bulan September 2016 hingga bulan April 2017, di Desa Pacekke Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru.
Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh melalui wawancara mendalam, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari laporan hasil penelitian, literatur, data-data dari instansi yang terkait serta data keadaan umum lokasi penelitian dan keadaan sosial ekonomi penduduk.
Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif dengan rincian kondisi sekarang dan  konsekuensi  dari  kelima  isu  strategis.  Pada tahap  akhir  dibuat  skenario  rancangan  pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar hutan.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1 Kebutuhan Peningkatan Kapasitas Masyarakat
Hasil observasi dan wawancara dengan sejumlah responden diketahui bahwa terdapat beberapa masalah yang perlu dikaji dalam peningkatan kapasitas masyarakat pada Desa Pacekke yang diuraikan sebagai berikut :
1. Kebijakan, terdapat dua isu yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar hutan yaitu: (a) masyarakat Desa Pacekke saat ini hanya mengelola hasil hutan berupa Kemiri dari HKm  tersebut  Hal  ini  disebabkan  karena  pemerintah  masih  kurang  memperhatikan  apa  yang masyarakat sekitar HKm Pacekke butuhkan sehingga akses masyarakat terhadap manfaat potensi sumberdaya hutan kurang optimal dan merasa tidak memiliki sumberdaya hutan;(b)ketergantungan masyarakat  terhadap  program  pemerintah  dan  pihak  lainnya  sangat  tinggi  sehingga  inisiatif  dan inovasi masyarakat  tergolong rendah, masyarakat menjadi pasif serta tidak mandiri khususnya pada proses pengambilan keputusan.
2. Kelembagaan,  terdapat  dua  isu  yang  berkaitan  dengan  pemberdayaan  masyarakat  di  dalam  dan sekitar hutan yaitu: (a) akses masyarakat terhadap modal, pasar, iptek dan dalam proses pengambilan kebijakan sangat minim sehingga masyarakat masih dalam kondisi marginal, apatis dan susah untuk mengembangkan  unit  usaha;  (b)lemahnya  posisi  tawar  masyarakat  dalam  kemitraan  pengelolan sumberdaya hutan sehingga menyebabkan masyarakat (hampir) selalu dirugikan dan termarginalkan karena  kemitraan  memiliki  prinsip  kesetaraan  dan  saling  menguntungkan.  Apabila  hal  ini  tidak terminimalisir maka akan menurunkan semangat dan mengurangi kreativitas masyarakat.
3. Sumberdaya Hutan, terdapat tiga isu yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar hutan yaitu: (a) tingkat kerusakan hutan semakin meningkat akibat belum adanya kepastian program  pada  pengelolaan  HKm  di  Pacekke,  sehingga  masyarakat  hanya  memanfaatkan  Kemiri. Pohon Kemiri pada Lokasi HKm di Pacekke pun termasuk pohon sudah berumur tua yang telah lama ditanam oleh nenek moyang mereka sehingga kuantitas, kualitas dan kontiniutas dari produktivitas pohon  Kemiri  semakin  menurun;  (b)  kurangnya  manfaat  sumberdaya  hutan  kepada  masyarakat sehingga  tidak  ada  peningktan kesejahteraan masyarakat  dan  masyarakat  akan mencari  alternatif usaha.  Data  dan  informasi  yang  diperoleh  dilapangan  membuktikan  bahwa  masyarakat  lebih menekuni pekerjaan seperti bertani dan beternak karena dapat memberikan income menguntungkan; (c)masyarakat kurang terlibat  dalam  pengelolaan pelestarian  hutan karena  memiliki  pekerjaan lain yang  lebih  banyak  menghasilkan  nilai  ekonomi.  Akibat  kurang  terlibatnya  masyarakat  dalam
pengelolaan  HKm  di  Pacekke  maka  potensi  sumberdaya  hutan  tidak  dapat  dimanfaatkan  secara optimal.
4. Sumberdaya Manusia, terdapat dua isu yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat di dalam dan  sekitar  hutan yaitu:  (a) Hasil  yang  diperoleh  melalui  wawancara  menunjukkan  bahwa  setelah pembentukan KTH Mega Buana, selama ini mereka baru dua kali melakukan pertemuan dengan Dinas Kehutanan  Setempat.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  kemampuan  aparat  pemerintah    dalam memfasilitasi masyarakat di dalam dan di sekitar hutan sangat kurang sehingga akan menimbulkan informasi yang bias dan menyimpang kepada masyarakat dalam pengelolaan HKm; (b) Kemampuan sumberdaya  manusia  pada  pengelolaan  HKm  Pacekke  dikategorikan  masih  kurang  optimal. Penyebab dari kurang optimalnya sumberdaya manusia karena kurangnya fasilitas pendampingan, pelatihan,  penyuluhan  dan  kegiatan-kegiatan  yang  diberikan  oleh  pihak  pemerintah  maupun stakeholder lain  yang  dapat  menunjang  keberlanjutan  pengelolaan  HKm  di  Pacekke  rendahnya kemampuan  sumberdaya  manusia  KTH  Mega  Buana.  Beberapa  permasalahan  yang  ditimbulkan akibat rendahnya kemampuan sumberdaya manusia antara lain kemungkinan terjadi miskomunikasi dan disinformasi, sulit menerima aspirasi/saran dan pengawasan kurang efektif.
5. Sosial Ekonomi, terdapat tiga isu yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar hutan yaitu: (a) Hasil wawancara dapat diketahui bahwa masyarakat Desa Pacekke saat ini memiliki  pendapatan  yang  rendah  dalam  memanfaatkan  HKm  sehingga  masyarakat  cenderung semakin miskin.  Semakin miskinnya masyarakat sekitar hutan maka peluang usaha/nilai tambah dari hasil hutan yang diperoleh tidak menjanjikan untuk memenuhi kehidupan; (b) Modal dan infrastruktur ekonomi menurut Wibowo (2016) perlu diprioritaskan karena memiliki kontribusi yang besar terhadap perekonomian masyarakat. Masyarakat Desa Pacekke saat ini kurang termotivasi untuk berwirausaha karena  masyarakat  kekurangan  modal  untuk  memanfaat  hasil  hutan  dan  mereka  berpikir  belum jelasnya lokasi pemasaran produk yang mereka hasilkan;  (c) Jejaring informasi sangat penting untuk menghilangkan  keraguan  dalam  pengelolaan  HKm  di  Pacekke.  Kendala  yang  terjadi  saat  ini masyarakat KTH Mega Buana yang mengikuti kegiatan pelatihan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Barru, terkadang hanya langsung menerima informasi yang diberikan tanpa memberikan respon balik. Sehingga masyarakat akan menjadi latah dan mudah dihasut oleh pihak lain. Padahal semestinya masyarakat  menjadi  tokoh  kunci  dan  paham  dengan  kondisi  sumberdaya  hutan  yang  berada disekitarnya.

## 3.2 Skenario Rancangan Program Pemberdayaan Masyarakat
Kelima  isu  yang  berakar  pada  kebutuhan  peningkatan  kapasitas  masyarakat  Desa  Pacekke kemudian dibuat skenario rancangan program pemberdayaan masyarakat secara makro. Skenario program tersebut lebih detail dijelaskan sebagai berikut:

## 3.2.1 Kebijakan
Rancangan kebijakan pemberdayaan masyarakat yang transparan, partisipatif, konsisten dan tepat sasaran diuraikan sebagai berikut:

## 3.2.1.1 Kebijakan Transparan
Salah  satu  aspek  penting  dalam  implementasi  kebijakan  dalam  pengelolaan  kehutanan  menurut Mustafa (2015) adalah adanya asas transparansi atau keterbukaan. Prasyarat ini adalah mutlak mengingat dalam demokrasi saat ini masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar HKm Pacekke berhak mengetahui secara lebih spesifik mengenai konsep dan penerapan kebijakan yang layak dapat segera diwujudkan dan sekaligus  memberi  manfaat  yang  sebesar-besaranya  bagi  kehidupan  masyarakat  itu  sendiri.Seperti kebijakan  keterbukaan  informasi,  maka  kini  pemerintah  maupun stakeholder terkait  yang  memiliki kepentingan terhadap pengelolaan HKm Desa Pacekke harus memberikan akses informasi seluas-luasnya kepada masyarakat baik melalui media koran, televisi, radio, papan informasi maupun pertemuan rutin yang bersifat nonformal dalam menuju tata kelola hutan yang lestari dan berkelanjutan.

## 3.2.1.2 Kebijakan Partisipatif
Partisipasi  masyarakat  Desa  Pacekke  dalam  setiap  program  pemberdayaan  mutlak  diperlukan, tanpa adanya partisipasi masyarakat maka program tersebut hanya objek semata. Rahadian (2011) juga mengemukakan bahwa untuk mendukung hal tersebut harus dibangun suatu deklarasi agar masyarakat turut berpartisipasi dalam kehidupan kolektif.

## 3.2.1.3 Kebijakan Konsisten dan Tepat Sasaran
Pedoman  kebijakan  harus  jelas  sehingga  semua  anggota  KTH  Mega  Buana,  pemerintah  dan stakeholder terkait sebagai pelaksana kebijakan tersebut memiliki persepsi yang sama mengenai kebijakan pada pengelolaan HKm Pacekke agar dapat dilaksanakan dengan baik. Kebijakan yang tidak tepat sasaran perlu  penanggulangan  yang  komprehensif  karena  kebijakan  yang  baik  adalah  kebijakan  yang  selalu mementingkan  kepentingan  sasaran  kebijakan  bukan  kepentingan  para  pembuat  kebijakan  seperti peningkatan akses pelayanan kebutuhan dasar, kesehatan, pendidikan dan pangan kepada masyarakat sekitar HKm Pacekke.

## 3.2.2 Kelembagaan
Rancangan peningkatan kapasitas kelembagaan berbasis kemitraan pada KTH Mega Buana yang dibutuhkan agar tercapainya pengelolaan HKm yang berkelanjutan yaitu :

## 3.2.2.1 Rencana Pemahaman Kelembagaan dan Pengembangan Administrasi terhadap KTH Mega Buana
Hal  utama yang  perlu  dilakukan  dalam  kelembagaan  KTH  Mega  Buana yaitu  adanya  rancangan pembentukan struktur  kepengurusan dan  mengetahui  masing-masing  peran dan  fungsinya.  Selanjutnya yang perlu dilakukan yaitu melengkapi kebutuhan administrasi KTH lainnya. Kelengkapan administrasi KTH selain struktur kepengurusan yaitu seperti adanya buku tamu, buku kas, buku notulen rapat, AD/ART dan sebaiknya  KTH  Mega  Buana  mempunyai  lemari  tersendiri  untuk  menyimpan  arsip  dan  buku-buku perpustakaan yang mendukung pengelolaan HKm Pacekke.

## 3.2.2.2 Rencana Studi Banding
Rencana  kegiatan studi  banding pada  KTH  Mega  Buana  merupakan  upaya  untuk  menambah wawasan dan pengetahuan dalam berusaha bertani modern dan berwawasan lingkungan yang baik. Selain itu dengan adanya studi banding maka anggota KTH Mega Buana akan mendapatkan berbagai macam informasi mulai dari konsep kehutanan berkelanjutan, peran kehutanan hingga persoalan yang dihadapi anggota KTH pada umumnya.

## 3.2.2.3 Rencana Pengembangan Program Koperasi
Umumnya  masyarakat  Desa  Pacekke  memiliki  ciri-ciri  kegotongroyongan  yang  kental,  saling membantu satu sama lainnya dan solidaritas yang tinggi. Berdasarkan ciri-ciri tersebut maka satu-satunya badan usaha yang sesuai dengan jiwa masyarakat pedesaan yaitu Koperasi Unit Desa (KUD).
Melalui  KUD  inilah  masyarakat  Desa  Pacekke  mampu  melakukan  aktivitas  simpan  pinjam, pemasaran,  layanan  jasa,  kegiatan  komsumsi  maupun  produksi  hasil  usaha  dari  hutan.    KUD  dapat diibaratkan sebagai wadah organisasi ekonomi sosial kemasyarakatan.

## 3.2.3 Sumberdaya Hutan
Selaku aktor utama dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat, masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar HKm Pacekke perlu rancangan sumberdaya hutan yang berbasis masyarakat diuraikan sebagai berikut :

## 3.2.3.1 Rencana Budidaya Hasil Hutan
Berikut ini beberapa rancangan budidaya yang dapat dilakukan pada HKm Desa Pacekke :

## 3.2.3.1.1 Budidaya Tanaman Obat
Apabila masyarakat Desa Pacekke melakukan budidaya tanaman obat pada lokasi HKm maka akan dapat  memperbaiki  status  gizi  khusunya  bagi  anak-anak,  meningkatkan  sarana  pendapatan  dengan menjual hasil tanaman obat, serta sarana untuk pelestarian hutan.

## 3.2.3.1.2 Budidaya Tanaman Hias
Membudidayakan tanaman hias maka masyarakat Desa Pacekke akan memperoleh manfaat dari segi ekonomi yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan dari segi ekologi  dapat meningkatkan nilai keindahan lingkungan, kesuburan hara terjaga, menyediakan udara bersih serta menjaga terjadinya erosi.

## 3.2.3.1.3 Budidaya Jenis Tanaman Serbaguna (Multi Purpose Tree Species)
Upaya menanam jenis tanaman serbaguna juga dapat memberikan hasil berupa getah, buah, daun, bunga, serat, pakan ternak dan sebagainya. Jenis tanaman MPTS yang dirancang untuk dibudidayakan pada pengelolaan HKm Desa Pacekke dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Jenis Tanaman MPTS yang direkomendasikan untuk dibudidayakan
No Nama Daerah Nama Ilmiah 1 Matoa Pometia pinata 2 Sukun Artocarpus altilis 3 Aren Arenga pinata 4 Jambe Mente Anacardium ocidentale

## 3.2.3.1.4 Budidaya Lebah
Usaha  untuk  membudidayakan lebah merupakan  salah  satu  usaha  potensial  untuk  dikembangkan sebab di lokasi HKm Desa Pacekke memiliki Petak Areal Kerja (PAK) cukup luas yakni sekitar 150 ha. Bila HKm tersebut dimanfaatkan pemeliharaan lemah madu secara intensif maka Desa Pacekke dapat menjadi salah satu desa pemasok madu di Sulawesi Selatan.Pemeliharaan lebah juga tidak hanya menguntungkan secara ekonomis, tetapi juga mampu menciptakan lapangan kerja sekaligus menunjang produktivitas HKm di desa tersebut.

## 3.2.3.2 Rencana Pengembangan Agroforestry
Perencanaan di bidang Agroforestry menjadi salah satu solusi dalam rangka mengatur pola kegiatan masyarakat dalam HKm Desa Pacekke yang termasuk hutan lindung. Sejalan dengan hal tersebut hasil penelitian  yang  dilakukan  oleh  Wijayanto  dan  Hartoyo  (2015)  menyimpulkan  bahwa  masyarakat  yang mengembangkan Agroforestry telah menerapkan biodiversitas dalam sistem penggunaan lahan, dan juga menghasilkan produk-produk unggulan yang bernilai ekspor.

## 3.2.3.3 Rencana Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)
Pengelolaan HKm Pacekke hanya perlu diarahkan sebagai penghasil HHBK yang dapat membuka kegiatan  pemberdayaan  dan  penghasilan  bagi  masyarakat  dengan  memperhatikan  nilai  ekologis.HKm Desa  Pacekke  termasuk  hutan  lindung  maka  masyarakat  hanya  dapat  memungut  HHBK.  Saat  ini masyarakat hanya memungut HHBK dari HKm Pacekke berupa nira aren berkisar 100 liter/bulan dan madu ±70 liter/bulan.

## 3.2.3.4 Rencana Perlindungan dan Rehabilitasi Hutan
Rencana  perlindungan  dan  rehabilitasi  hutan  merupakan  salah  satu  upaya  demi  terjaminnya produktivitas, biodiversitas, vitalitas dan ruang tumbuh dalam pengelolaan HKm Desa Pacekke.

## 3.2.4 Sumberdaya Manusia
Rancangan pemberdayaan masyarakat yang sesuai  pada  peningkatan kemampuan sumberdaya manusia adalah sebagai berikut:

## 3.2.4.1 Rencana Pelatihan Pembibitan dan Budidaya
Keinginan  masyarakat  Desa  Pacekke  untuk  membudidayakan  beberapa  jenis  tanaman  sebagai upaya rehabilitasi hutan dibatasi oleh ketidakmampuan mereka untuk memperoleh bibit yang unggul. Oleh karena itu masyarakat cenderung menanam tanaman tersebut hanya dari biji atau benih yang tidak jelas asal  usulnya  yang  mengakibatkan  tanaman  akan  memerlukan  waktu  lebih  panjang  untuk  berproduksi. Bertolak  pada  masalah  tersebut,  maka  dipandang  perlu  diselenggarakan  pelatihan  pembibitan  dan pembudidayaan tanaman untuk meningkatkan kemampuan pengetahuan dan keterampilan masyarakat.

## 3.2.4.2 Rencana Pelatihan Pemanenan dan Pasca Pemanenan
Penanganan panen dan pasca panen yang tidak tepat atau tidak memenuhi syarat mengakibatkan mutu yang rendah dan kehilangan hasil sehingga produksi akan berkurang. Oleh karena itu perlu diadakan pelatihan terkait praktek pemanenan agar masyarakat memiliki wawasan tentang produksi dan mutu hasil hutan.

## 3.2.4.3 Rencana Pelatihan Keterampilan dan Manajemen Usaha
Menjalankan usaha dari hasil pengelolaan HKm Desa Pacekke kemungkinan melibatkan pekerjaan- pekerjaan rutin yang masyarakat tidak sukai. Hal ini yang menjadi tantangan bagi aparat pemerintah untuk memberikan pelatihan agar masyarakat Desa Pacekke memahami strategi pengelolaan pemasaran usaha dari  hasil  hutan,  pengelolaan  produksi  pada  usaha  hasil  hutan,  serta  pengelolaan  permodalan  dan keuangan usaha hasil hutan.

## 3.2.5 Sosial Ekonomi
Rancangan peningkatan akses dan penguatan kapasitas sosial ekonomi yang dibutuhkan yaitu:

## 3.2.5.1 Rencana Pengembangan Usaha Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)
Rencana  ini  ditujukan  dalam  rangka  pengelolaan  HHBK  untuk  kegiatan  usaha  sehingga  dapat menopang  perekonomian  masyarakat  Desa  Pacekke.  Rencana  ini  perlu  memperhatikan  aspek-aspek penting  yang  dapat  menjadi  tantangan  terutama dalam  mengembangkan usaha HHBK. Mokhamad  dan Hartono (2011) menyebutkan bahwa tantangan pengembangan usaha mengcakup aspek yang luas antara lain: (a). Peningkatan Kualitas SDM dalam hal kemampuan manajemen, (b). Organisasi dan teknologi, (c). Akses yang lebih luas terhadap permodalan, serta (d). Informasi pasar yang transparan.

## 3.2.5.2 Rencana Pengembangan Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan
Rencana  ini  dalam  rangka  memanfaatkan jasa  lingkungan yang  tersedia  di  HKm  Desa  Pacekke sehingga pemanfaatan hutan tidak hanya sebatas pemungutan HHBK saja. Pengembangan usaha jasa lingkungan  antara  lain  rencana  pengembangan  usaha  perdagangan  karbon  ( carbon  tarding ).  Dengan demikian rencana pemanfaatan jasa lingkungan seperti ini mempunyai peluang yang cukup menarik bagi masyarakat Desa Pacekke agar percaya bahwa upaya perlindungan hutan akan sulit dilakukan jika manfaat terhadap lingkungan  tersebut tidak dinilai secara layak dengan uang atau melalui sistem pembayaran.

## 4. KESIMPULAN
1. Kebutuhan  peningkatan  kapasitas  setelah  diidentifikasi  melalui  lima  aspek  menunjukkan  bahwa kondisi masyarakat Desa Pacekke saat ini memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap program pemerintah dan pihak lainnya; lemahnya akses masyarakat terhadap modal, pasar dan iptek sehingga menyebabkan posisi tawar masyarakat dalam kemitraan rendah; kerusakan hutan akan semakin meningkat karena masyarakat kurang terlibat dalam pengelolaan hutan; lemahnya kemampuan  aparat  pemerintah  sebagai  fasilitator  pemberdayaan  sehingga  kemampuan sumberdaya  manusia  kurang  optimal;  serta  masyarakat  kurang  termotivasi  untuk  berwirausaha karena kurangnya modal dan infrastruktur ekonomi yang tersedia sehingga pendapatan masyarakat masih tergolong rendah.
2. Penyusunan  rancangan  pemberdayaan  masyarakat  Desa  Pacekke  yang  sesuai  kondisi  saat  ini yaitu  antara  lain  rancangan  kebijakan  pemberdayaan  masyarakat  yang  transparan,  partisipatif, konsisten dan tepat sasaran; rancangan peningkatan kapasitas kelembagaan berbasis kemitraan; rancangan  sumberdaya  hutan  yang  berbasis  masyarakat;  rancangan  pelatihan  peningkatan kapasitas  dan  kompetensi  sumberdaya  manusia  oleh  aparat  pemerintah;  serta  rancangan peningkatan akses dan penguatan sosial ekonomi masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Harlen, S. 2010. Efektivitas Hutan Kemasyarakatan Sebagai Wujud Kolaborasi Pengelolaan Hutan. Skripsi Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor. Bogor.
Kementrian  Kehutanan.  2007.  Lampiran  Peraturan  Menteri  Kehutanan  No.  P6/Menhut-II/2007  tentang Rencana Makro Pemberdayaan Masyarakat di dalam dan Sekitar Hutan. Jakarta.
Mokhamad,  T.  dan  Hartono.  2011. Model  Pengembangan  Usaha  Kecil  Menengah  Berbasis  Potensi Ekonomi Masyarakat . Jurnal STIE Widya Gama Lumajang. Volume 1 (1).
Mustafa, R. 2015. Transparansi, Syarat Mutlak Kebijakan Publik. Kompasiana.
Noor, M. 2011. Pemberdayaan Masyarakat . Jurnal Ilmiah CIVIS Volume 1 (2).  Semarang.
Purnomo, D. 2013. Modal Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Nelayan . Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. Makassar.
Rahadian, A.P. 2011. Analisis Implementasi Kebijakan tentang Keterbukaan Informasi Publik Studi Kasus pada Kementrian Pertanian. STIAMI. Jakarta Pusat.
Wijayanto, N. dan A.P.P. Hartoyo. 2015. Biodiversitas Berbasiskan Agroforestry . Jurnal Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor Volume 1 (2).