## Penanganan terhadap kecelakaan lalu lintas di Kota Probolinggo

## Handling of traffic accidents in Probolinggo city
Kadek Aditya Yasa Putra
Program Studi Kajian Ilmu Kepolisian, Sekolah Pascasarjana, Universitas Airlangga Surabaya, 60286, Jawa Timur, Indonesia E-mail: kadek.aditya.yasa-2016@pasca.unair.ac.id

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  menganalisis  faktor-faktor  penyebab  kecelakaan  lalu  lintas  dan menganalisis  penanganan  investigasi  terhadap  kecelakaan  lalu  lintas  di  Kota  Probolinggo.  Metode  penelitian yang  digunakan  adalah  deskriptif  kualitatif,  dengan  teknik  wawancara,  observasi  dan  dokumentasi.  Studi  ini menunjukkan bahwa karakteristik kecelakaan lalu lintas di Kota Probolinggo,  yaitu kecenderungan kecelakaan lalu lintas dimulai dengan sikap pelanggar. Karakteristik faktor manusia pada tahun 2018 adalah sebagai berikut: usia pelaku  didominasi  oleh  usia  26-30  tahun  dan  31-40,  di  mana  pada  usia  itu,  dapat dikategorikan  ke  dalam usia produktif adalah pekerja. Jenis kelamin pelaku didominasi oleh laki-laki. Sementara itu, profesi didominasi oleh  sektor  swasta.  Faktor-faktor  yang menyebabkan  kecelakaan  lalu  lintas  adalah  faktor  kelalaian  pengemudi dan faktor kendaraan, di mana kelalaian pengemudi terkait dengan lalu lintas yang tidak teratur seperti kecepatan dan  rambu  lalu  lintas.  Sedangkan  faktor  kendaraan  yang  terkait  dengan  kendaraan  jarang  dirawat  oleh pengemudi, sehingga menyebabkan kerusakan pada kendaraan. Penanganan penyelidikan kecelakaan lalu lintas di Kota Probolinggo adalah dengan memetakan area blackspot, membantu korban kecelakaan yang melakukan investigasi, investigasi dan penangkapan/penahanan tersangka.
Kata kunci: penanganan; kecelakaan; investigasi; polisi; lalu lintas

## Abstract
This  study  aims  to  determine and  analyze  the  factors  that cause traffic  accidents  and analyze  the  handling  of investigations  of  traffic  accidents  in  the  City  of  Probolinggo.  The  research  method  used  is  descriptive qualitative, with interview, observation and documentation techniques. This study shows that the characteristics of traffic accidents in the City of Probolinggo, namely the tendency of traffic accidents begins with the attitude of offenders. Characteristics of human factors in 2018 are as follows: the age of the offender is dominated by the age of 26-30 years and 31-40, where at that age, it can be categorized into the productive age as workers. The sexes of the perpetrators are dominated by men. Meanwhile, the profession is dominated by the private sector. Factors that cause traffic accidents are driver negligence and vehicle factors, where the negligence of the driver is related to irregular traffic such as speed and traffic signs. While vehicle factors related to vehicles are rarely treated by the driver, causing damage to the vehicle. The handling of traffic accident investigations in the City of Probolinggo is to map blackspot areas, assist accident victims  who investigate, investigate and arrest / detain suspects.
Keywords : handling; accident; investigation; Police; traffic

## Pendahuluan
Salah  satu  persoalan  yang  selalu  dihadapi  di  kota-kota  besar  adalah  lalu  lintas. Persoalan  lalu  lintas yang  dihadapi  oleh  kota-kota  besar  antara  lain,  yaitu kemacetan,  kecelakaan  lalu  lintas  dan pelanggaran  lalu  lintas  (Tamin  1992;  Firman  1998;  Tamin  2005;  Steinberg  2007).  Keadaan  ini merupakan  salah  satu  perwujudan  dari  perkembangan  teknologi  transportasi  yang modern. Perkembangan lalu lintas itu sendiri dapat memberi pengaruh, baik yang bersifat negatif maupun yang bersifat  positif  bagi  kehidupan  masyarakat  (Kurniawan  2016).  Hal  ini nampak  telah  membawa pengaruh  terhadap  keamanan  lalu  lintas  yang  semakin sering  terjadi,  pelanggaran  lalu  lintas  yang menimbulkan kecelakaan  lalu lintas dan kemacetan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh banyak  faktor tidak  sekedar  oleh  pengemudi  kendaraan  yang  buruk,  pejalan  kaki  yang  kurang hati- hati,  kerusakan  kendaraan,  rancangan  kendaraan,  cacat  pengemudi,  rancangan  jalan,  dan  kurang mematuhinya rambu-rambu lalu lintas (Chakrabartty & Gupta 2014).
Kecelakaan  lalu  lintas di  jalan raya menyebabkan kematian sekitar 1,25 juta manusia setiap tahun  di seluruh  dunia.  Demikian  laporan  yang  dirilis  Organisasi  Kesehatan  Dunia  ( World  Health Oganitation /WHO).  Kasus  kecelakaan  lalu  lintas  jalan  yang  mematikan  yang  terjadi  di  Indonesia sendiri  dan  dilaporkan  pada  tahun  2013  mencapai  26.416,  namun  estimasi  WHO  mencapai  38.279. Korban kecelakaan terbesar pada pengendara sepeda motor dan kendaraan roda tiga, yaitu 36 persen, pengemudi dan penumpang bus mencapai 35 persen, dan pejalan kaki mencapai 21 persen. Sedangkan jumlah  kendaraan  di  Indonesia  mencapai  104  juta  lebih  untuk  semua  jenis.  Ironisnya  tidak  semua orang  yang  terlibat  dalam  kecelakaan  tersebut  murni  bersalah  tetapi  tetap  saja  dijadikan  sebagai tersangka (Nainggolan 2014), Tidak terkecuali di Kota Probolinggo. Jumlah kejadian kecelakaan yang terjadi di Kota Probolinggo mencapai 1.003 kasus selama tiga tahun. Adapun korban meninggal dunia berjumlah  241  orang,  korban  luka  berat  berjumlah    9  (Sembilan)  orang  dan  korban  luka  ringan berjumlah 1.453 orang. Hal ini mengindikasikan bahwa kecelakaan yang terjadi di Probolinggo relatif tinggi.  Untuk  lebih  jelas,  maka  akan  digambarkan  satu  kasus  kecelakaan    lalu  lintas  yang  terjadi  di Kota  Probolingg.  Kasus  yang  terjadi  antara  Bus  dan  Truk  yang  mana  menewaskan  10  orang.  Akibat jalan yang meningkung tajam, sementara Bus berkendara dengan kecepatan tinggi dan sopir bus tidak menguasi medan jalan, sehingga terjadi kecelakaan lalau lintas (Rofiq 2017).
Di  sisi  lain,  dalam  melaksanakan  tugas  dan  sebagai  alat  negara,  Polri  memberikan  perlindungan, pengayoman  dan  pelayanan  kepada  masyarakat,  harus  dilakukan  bersama  dan  menyatu  dengan masyarakat. Salah satu bentuk dari pelaksanaan tugas kepolisian adalah melakukan pelayanan kepada masyarakat  di  bidang  lalu  lintas.  Tugas  polisi  sebagai  penyidik  dalam  sistem  peradilan  pidana menempatkannya  dalam  jajaran  paling  depan,  sehingga  polisi  dituntut  untuk  bisa  menyeleksi  atau memilah-milah  perkara  mana  yang  pantas  untuk  diajukan  ke  pengadilan  atau  tidak  berdasarkan peraturan  perundang-undangan.  Tanpa  adanya  penyeleksian  oleh  polisi  pada  saat  penyidikan  maka akan terjadi penumpukan perkara yang nantinya tidak efektif dan efisien bagi semua pihak. Dalam hal ini pengambilan keputusan oleh polisi menjadi hal yang penting adanya (Djatmika & Zakaria 2013).
Kepolisian  yang  bertugas  dalam  menetapkan  status  tersangka  harus  paham  mengenai  perumusan penyidikan.  Karena  kekurangpahaman  dalam  memaknai  suatu  rumusan  penyidikan  tentu  akan berpengaruh dalam  menunjukkan ada tidaknya hubungan rangkaian perbuatan dengan akibatnya, dan barang  bukti  yang  diajukan  di  persidangan  serta  yang  tercantum  dalam  BAP  (Berita  Acara  Pidana) berbeda  dengan  yang  terungkap  dalam  persidangan  tersebut  benar  adanya,  ini  jelas  sangat memprihatinkan dalam proses penegakan hukum.
Kepolisian  merupakan  suatu  lembaga  negara  yang  berperan  dalam  memelihara  keamanan  dan ketertiban  masyarakat,  menegakkan  hukum,  serta  memberikan  perlindungan,  pengayoman,  dan pelayanan  kepada  masyarakat  dalam  rangka  terpeliharanya  keamanan  dalam  negeri.  (Sentanu  et  al. 2014).  Tugas  pokok  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  adalah:  (a)  memelihara  keamanan  dan ketertiban  masyarakat; (b) menegakkan  hukum;  dan (c)  memberikan perlindungan, pengayoman,  dan pelayanan  kepada  masyarakat  (Pasal  13  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002  tentang  Kepolisian Negara  Republik  Indonesia).  Dalam  melaksanakan  tugas  pokok  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal 13 diatas, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas salah satunya melakukan penyelidikan dan penyidikan  terhadap  semua  tindak  pidana  sesuai  dengan  hukum  acara  pidana  dan  peraturan perundang-undangan lainnya (Sentanu et al. 2014).
Sementara itu, dalam rangka  menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud  dalam Pasal 13 dan 14 Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002  tentang  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  di  bidang proses  pidana  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  berwenang  untuk  melakukan  penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan, melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan, membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan,  menyuruh berhenti orang yang dicurigai  dan  menanyakan serta memeriksa tanda  pengenal  diri,  melakukan  pemeriksaan  dan  penyitaan  surat,  memanggil  orang  untuk  didengar dan  diperiksa  sebagai  tersangka  atau  saksi,  mendatangkan  orang  ahli  yang  diperlukan  dalam hubungannya  dengan  pemeriksaan  perkara;  mengadakan  penghentian  penyidikan,  menyerahkan berkas  perkara  kepada  penuntut  umum,  mengajukan  permintaan  secara  langsung  kepada  pejabat
imigrasi  yang  berwenang  di  tempat  pemeriksaan  imigrasi  dalam  keadaan  mendesak  atau  mendadak untuk  mencegah  atau  menangkal  orang  yang  disangka  melakukan  tindak  pidana,  memberi  petunjuk dan  bantuan  penyidikan  kepada  penyidik  pegawai  negeri  sipil  serta  menerima  hasil  penyidikan penyidik  pegawai  negeri  sipil  untuk  diserahkan  kepada  penuntut  umum,  dan  mengadakan  tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
Penyidikan  merupakan  tahapan  penyelesaian  perkara  pidana  setelah  penyelidikan  yang  merupakan tahapan  permulaan  mencari  ada  atau  tidaknya  tindak  pidana  dalam  suatu  peristiwa.  Ketika  diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan” suatu “peristiwa”  yang  dianggap  atau  diduga  sebagai  tindakan  pidana.  Sedangkan  pada  penyidikan  titik berat  penekanannya  diletakkan  pada  tindakan  “mencari  serta  mengumpulkan  bukti”.  Penyidikan bertujuan membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya. Pengertian penyidikan tercantum dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP yakni dalam Bab I mengenai Penjelasan Umum, yaitu:  “Penyidikan  adalah  serangkaian  tindakan  penyidik  dalam  hal  dan  menurut  cara  yang  diatur dalam  undang-undang  ini  untuk  mencari  serta  mengumpulkan  bukti  yang  dengan  bukti  itu  membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.
Berdasarkan  rumusan  Pasal  1  butir  2  KUHAP,  unsur-unsur  yang  terkandung  dalam  pengertian penyidikan adalah: Pengertian penyidikan tercantum dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP yakni dalam Bab I mengenai Penjelasan Umum, yaitu: “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut  cara  yang  diatur  dalam  undang-undang  ini  untuk  mencari  serta  mengumpulkan  bukti  yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.
Berdasarkan  rumusan  Pasal  1  butir  2  KUHAP,  unsur-unsur  yang  terkandung  dalam  pengertian penyidikan adalah: pertama, penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan- tindakan  yang  antara  satu  dengan  yang  lain  saling  berhubungan.  Kedua,  penyidikan  dilakukan  oleh pejabat  publik  yang  disebut  penyidik.  Ketiga,  penyidikan  dilakukan  dengan  berdasarkan  peraturan perundang-undangan.  Keempat,  tujuan  penyidikan  ialah  mencari  dan  mengumpulkan  bukti,  yang dengan  bukti  itu  membuat  terang  tindak  pidana  yang  terjadi,  dan  menemukan  tersangkanya. Berdasarkan  keempat  unsur  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  sebelum  dilakukan  penyidikan,  telah diketahui adanya tindak pidana tetapi tindak pidana itu belum terang dan belum diketahui siapa yang melakukannya. Adanya tindak pidana yang belum terang itu diketahui dari penyelidikannya.
Menurut  F.D.  Hobbs  Kartika,  mengungkapkan  kecelakaan  lalu  lintas  merupakan  kejadian  yang  sulit diprediksi  kapan  dan  dimana  terjadinya.  Kecelakaan  tidak  hanya  trauma,  cedera,  ataupun  kecacatan tetapi  juga  kematian.  Kasus  kecelakaan  sulit  diminimalisasi  dan  cenderung  meningkat  seiring pertambahan  panjang  jalan  dan  banyaknya  pergerakan  dari  kendaraan  Kurniawan  Pasal  1  butir  24 Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan bahwa yang dimaksud  Kecelakaan  Lalu  Lintas  adalah  suatu  peristiwa  di  Jalan  yang  tidak  diduga  dan  tidak disengaja  melibatkan.  Kendaraan  dengan  atau  tanpa Pengguna  Jalan  lain  yang  mengakibatkankorban manusia dan/atau kerugian harta benda.
Undang-undang  Nomor  22  Tahun  2009  tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan  pasal  1  poin  24 menjelaskan definisi kecelakaan lalu lintas sebagai suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja  melibatkan  kendaraan  dengan  atau  tanpa  pengguna  jalan  lain  yang  mengakibatkan  korban manusia  dan/atau  kerugian  harta  benda.  Pasal  229  mengatur  tentang  penggolongan  kecelakaan  lalu lintas,  yaitu:  Kecelakaan  Lalu  Lintas  ringan  merupakan  kecelakaan  yang  mengakibatkan  kerusakan kendaraan  dan/atau  barang.  Kecelakaan  Lalu  Lintas  sedang  merupakan  kecelakaan  yang mengakibatkan  luka  ringan  dan  kerusakan  kendaraan  dan/atau  barang.  Kecelakaan  Lalu  Lintas  berat merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.
Direktorat  Keselamatan  Transportasi  Darat  menjelaskan  bahwa  yang  dimaksud  dengan  kecelakaan yang  serius  adalah  sebuah  kecelakaan  (satu  kali  kecelakaan)  tetapi  menelan  korban  meninggal  dunia lebih  besar  dari  delapan  orang.  Secara  prinsip  setiap  kecelakaan  lalu  lintas  jalan  yang  menimbulkan
korban  jiwa  manusia  harus  dilakukan  investigasi  dan  penelitian  untuk  mengetahui  kemungkinan penyebab kecelakaan yang dapat dijadikan rekomendasi guna mencegah terjadinya kecelakaan serupa terulang  kembali  (Al  Qurni  2013).  Saat  ini,  kriteria  kecelakaan  yang  diinvestigasi  dan  diteliti  adalah kecelakaan  lalu  lintas  jalan  yang  bersifat  luar  biasa,  yaitu:  kecelakaan  lalu  lintas  jalan  yang menimbulkan  korban  manusia  yang  mati  delapan  orang  atau  lebih,  kecelakaan  lalu  lintas  jalan  yang menyebabkan  prasarana  rusak  berat,  kecelakaan  lalu  lintas  jalan  yang  mengundang  perhatian  publik secara  luas  karena  melibatkan  tokoh  ternama/penting  atau  figur  publik,  kecelakaan  lalu  lintas  jalan yang  menimbulkan  polemik/kontroversi,  kecelakaan  yang  berulang-ulang  pada  merk  dan  tipe kendaraan yang sama, kecelakaan yang sama pada satu titik lokasi lebih dari tiga kali dalam setahun, dan  kecelakaan  lalu  lintas  jalan  yang  mengakibatkan  kerusakan/pencemaran  lingkungan  akibat bahan/limbah berbahaya beracun (B3).

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  metode  kualitatif,  dengan  menggunakan  metode  studi  kasus ( case study ), dimana dalam kajiannya mencoba mendalami suatu kasus tertentu secara lebih mendalam dengan  melibatkan  pengumpulan  beraneka  sumber  informasi.  Penelitian  ini  mengambil  lokasi  di wilayah  hukum  Polres  Probolinggo,  karena  di  wilayah  hukum  ini  ditemukan  kasus-kasus  terkait kecelakaan  lalu  lintas  yang  beruntun  dimana  juga  kian  meresahkan  masyarakat  Kota  Probolinggo. Kegiatan penelitian ini akan  dimulai sejak  disahkannya proposal penelitian serta surat ijin penelitian, yaitu  bulan  Mei  sampai  dengan  Juni  2018.  Adapun  teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam penelitian ini yakni wawancara dan observasi. Adapun informan dalam penelitian ini adalah kepolisian (Kapolres Probolinggo Kota, Kasat Lantas Polres Probolinggo Kota, Kanit Dikyasa, Anggota Dikyasa) dan masyarakat pengguna jalan di sekitar wilayah hukum Polres Kota Probolinggo.

## Hasil dan Pembahasan

## Karakteristik kecelakaan lalu lintas di Kota Probolinggo
Berdasarkan studi dokumen yang dilakukan peneliti pada Satlantas Polres Probolinggo Kota, diketahui kecelakaan  lalu  lintas  di  wilayah  hukum  Probolinggo  Kota  dapat  dibagi  ke  dalam  beberapa  kategori yaitu usia pelaku, jenis  kelamin, profesi, jenis  kecelakaan roda dua, dan jenis kecelakaan roda empat dari kurun waktu tahun 2012 sampai dengan Oktober 2017.

## Tabel 1.
Data Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Usia Pelaku Laka Lantas Periode Tahun 2013 sampai dengan Oktober 2018

## Sumber: Urmin Satlantas Polres Probolinggo Kota
Dari tabel 1 diketahui bahwa pelaku kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Probolinggo Kota yang paling dominan adalah penduduk berusia antara 26-30 tahun, kemudian urutan kedua  terbanyak adalah penduduk berusia 31-40 tahun. Terbukti pada penyebab kecelakaan untuk kelompok usia 26-30 tahun  dan  31-40  tahun  angka  kasus  dari  tahun  ke  tahun  terbilang  sama,  artinya  tidak  ada  penurunan secara signifikan. Pada usia tersebut, dapat dikategorikan ke dalam usia dewasa, dimana usia produktif
Tahun Jumlah Laka Usia 5-15 16-25 26-30 31-40 41-50 51-60 2013 829 43 135 258 135 119 139 2014 738 50 70 241 120 98 109 2015 561 93 166 46 201 35 20 2016 788 53 85 203 154 133 129 2017 868 61 76 270 165 120 156 2018 769 63 65 205 139 127 162 JUM 4553 363 597 1003 905 632 724
sebagai  pekerja.  Kemudian  juga  kelompok  usia  31-40  tahun,  yang  dikategorikan  sebagai  usia produktif  dapat  dibilang  ada  kaitanya  dengan  sikap  acuh  terhadap  peraturan  lalu  lintas.  Kurangnya kesadaran  berlalu  lintas  menjadikan  kecelakaan  lalu  lintas  pada  kelompok-kelompok  usia  tersebut mengalami  peningkatan.  Faktor  kecelakaan  yang  paling  banyak  menyebabkan  kecelakaan  di  Kota Probolinggo adalah lengah, tidak tertib, dan lelah. Hal ini dimungkinkan karena mayoritas pelaku laka lantas adalah karyawan swasta atau usia produktif.

## Faktor penyebab kecelakaan lalu lintas di Kota Probolinggo
Menurut  Warpani,  penyebab  kecelakaan  lalu  lintas  dapat  dikelompokkan  dalam  empat  unsur,  yakni manusia,  kendaraan,  jalan,  dan  lingkungan  (Warpani  2002).  Secara  umum  ada  tiga  faktor  utama penyebab  kecelakaan;  faktor  pengemudi  ( road  user ),  faktor  kendaraan  ( vehicle ),  dan  faktor lingkungan jalan ( road environment ). Kecelakaan yang terjadi pada umumnya tidak hanya disebabkan oleh satu faktor saja, melainkan  hasil  interaksi antar faktor lain. Hal-hal  yang tercakup  dalam faktor- faktor tersebut antar lain: faktor pengemudi, yaitu kondisi fisik (mabuk, lelah, sakit, dan sebagainya), kemampuan  mengemudi,  penyebrang  atau  pejalan  kaki  yang  lengah,  dan  lain-lain.  Faktor  kendaraan yaitu,  kondisi  mesin,  rem,  lampu,  ban,  muatan,  dan  lain-lain.  Faktor  lingkungan  jalan  yaitu,  desain jalan  (median,  gradien,  alinyemen,  jenis  permukaan,  dan  sebagainya),  kontrol  lalu  lintas  (marka, rambu,  lampu  lalu  lintas),  dll.  Faktor  cuaca  yaitu,  hujan,  kabut,  asap,  salju,  dan  lain-lain.  Pada dasarnya  faktor-faktor  tersebut  berkaitan  atau  saling  menunjang  bagi  terjadinya  kecelakaan.  Namun, dengan  diketahuinya  faktor  penyebab  kecelakaan  yang  utama  dapat  ditentukan  langkah-langkah penanggulangan untuk menurunkan jumlah kecelakaan.
Faktor yang paling sering menyebabkan kecelakaan dari keempat faktor di atas adalah faktor manusia, hal  ini  dikarenakan  keceroboh,  kesalahan  pengemudi  kendaraan  sering  dapat  disimpulkan  tidak mempergunakan peraturan lalu lintas (Shinar 1998; Boyce & Geller 1999; Bjorklund & Aberg 2005). Kecelakaan  yang  terjadi  di  Kota  Probolinggo  masih  banyak  diakibatkan  karena  kecepatan  melaju pengendara  yang  tidak  sesuai  dengan  keadaan  keramaian  jalan,  sehingga  menyebabkan  kecelakaan tunggal. Pada umumnya, banyak pelanggaran yang dilakukan oleh  manusia,  misalnya tidak  memberi tanda akan membelok, atau mengendarai mobil tidak di jalur kiri, atau pada suatu persimpangan tidak memberikan  prioritas  pada  kendaraan  lain  yang  datang  dari  sebelah  kiri,  atau  menjalankan  mobil terlalu  cepat  melampaui  batas  kecepatan  yang  ditentukan  dalam  rambu-rambu  lalu  lintas  dan kurangnya berkonsentrasi saat mengemudikan kendaraannya (Parker et al. 1995; Mesken et al. 2002). Seperti yang telah diatur dalam Undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 106 ayat 1 yang berbunyi: “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh kosentrasi”.
Tingginya tingkat angka pertambahan  kendaraan bermotor apabila ditinjau dari sektor keamanan  dan keselamatan transportasi lalu lintas jalan raya menimbulkan dampak permasalahan yang cukup serius, apalagi  bila  dibandingan  dengan  pertambahan  panjang  dan  lebar  ruas  jalan  yang  sangat  sedikit mengakibatkan semakin rumit dampak permasalahan yang ditimbulkan (Ambarwati 2012). Kendaraan dapat menjadi faktor penyebab terjadinya  kecelakaan lalu lintas bila tidak  dikemudikan sebagaimana mestinya,  sebagai  akibat  dari  kondisi  teknisnya  yang  tidak  layak  jalan  atau  penggunaan  kendaraan yang tidak sesuai dengan aturan (Sivak 2002). Kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Kota Probolinggo juga  diakibatkan  oleh  kendaraan  pengendara  yang  tidak  dipelihara  dengaan  baik,  sehingga menimbukan kerusakaan dan mengakibatkan kecelakaan tunggal.
Adapun sebab-sebab terjadinya  kecelakaan lalu  lintas yang  diakibatkan  oleh faktor  kendaraan adalah sebagai  berikut:  pertama,  perlengkapan  kendaraan  meliputi  alat-alat  rem  tidak  baik  kerjanya,  misal rem blong, alat-alat kemudi tidak baik kerjanya, ban atau roda kondisi kurang baik atau ban pecah, as muka atau belakang patah. Kedua, penerangan kendaraan meliputi tidak memenuhi aturan penerangan, menggunakan  lampu  yang  menyilaukan  pengemudi  kendaraan  lain.  Ketiga,  penggunaan  kendaraan yang  tidak  sesuai  dengan  ketentuan,  misalnya  kendaraan  diberi  muatan  melebihi  kapasitasnya  atau overloaded .  Sehingga,  dari  hasil  analisa  tersebut  maka  harus  ada  kontrol  dari  aparat  terkait  uji kelayakan kendaraan guna meminimalisir angka kecelakaan (Girotto 2016).

## Penanganan terhadap kecelakaan lalu lintas di Kota Probolinggo

## Pelaksanaan mapping blackspot area
Diketahuinya  karakteristik  kecelakaan  maka  dapat  dilakukan  perhitungan  secara  ilmiah  yang  pada akhirnya  akan  bermanfaat  dalam  menentukan  titik black  spot (rawan  kecelakaan)  setiap  kilometer sebuah ruas jalan sehingga dapat dilakukan upaya preemptif, preventif, dan represif untuk  mencegah terjadinya kecelakaan lalu  lintas secara tepat guna, tepat sasaran, tepat personil, dan tepat sarana dan prasarana  pendukung.  Polres  Probolinggo  Kota  sebagai  salah  satu  polresta  yang  mempunyai  angka kecelakaan  lalu  lintas  yang  cukup  tinggi  memahami  begitu  pentingnya  analisa  ilmiah  terhadap kecelakaan disuatu ruas jalan, maka Polres Probolinggo Kota melakukan pendataan kecelakaan diruas jalan  utama  yang  terdapat  diwilayah  hukum  Polres  Probolinggo  Kota  dan  dilakukan  analisa  ilmiah terhadap  data-data  kecelakaan  tersebut,  serta  ruas  jalan  yang  berada  didalam  kota  Probolinggo. Dengan didapatkannya daerah black spot (rawan kecelakaan) pada ruas jalan tersebut maka ke depan Polres Probolinggo Kota dapat melaksanakan Program Black Spot Area Therapy.
Kecelakaan merupakan suatu tuntutan yang harus dipenuhi oleh petugas, agar mendapatkan citra yang lebih  baik  pada  masyarakat.  Penanganan  kecelakaan  yang  dilakukan  oleh  kepolisian  merupakan sebuah pelayanan yang diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Sesuai dengan tugas pokok fungsi kepolisian yaitu menjaga kemanan dan ketertiban, maka penempatan anggota polisi di pos-pos theraphy  black  spot ,  selain  memantau  perkembangan  kasus  kecelakaan  lalu  lintas  dan  faktor-faktor yang menyebabkannya, juga memiliki fungsi yang sama yaitu untuk menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Kota Probolinggo.

## Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan kecelakaan lalu lintas
Polisi  lalu  lintas  berwenang  untuk  melakukan  penyelidikan  tentang  terjadinya  suatu  tindak  pidana, yang  dalam  hal  ini  adalah  kelalaian  dalam  mengemudikan  kendaran  bermotor  hingga  menyebabkan orang  lain  meninggal  dunia.  Penyelidikan  ini  dilakukan  dalam  rangka  untuk  memastikan  telah terjadinya  suatu  tindak  pidana.    Dalam  hal  terjadi  kecelakan  lalu  lintas,  maka  penyelidik  polisi  lalu lintas  mendatangi  tempat  kejadian  perkara  (di  wilayah  Kota  Probolinggo),  dan  mencari  keterangan tentang kecelakan tersebut. Faktor manusia dan kendaraan masih menjadi penyebab utama kecelakaan di  wilayah  hukum  Polres  Probolinggo  Kota.  Hal  ini  tentunya  menghambat  kinerja  polisi  dalam melakukan  tugas  pokonya  sebagai  penegak  hukum.  Langkah-langkah  yang  dilakukan  dalam  rangka penyidikan  terhadap  kecelakaan  yang  mengakibatkan  orang  lain  meninggal  dunia  adalah  sebagai berikut:

## Melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP)
Penyidik kepolisian dalam melakukan pembuktian terkait dengan dugaan bahwa Tersangka melakukan kealpaan  dilakukan  dengan  melihat  olah  TKP.  Tidak  hanya  olah  TKP  saja  penyidik  juga  melihat apakah  pengendara  sudah  menggunakan  prinsip  kehati-hatian  atau  belum  (Julian  et  al  2012;  Wyatt 2014).  Menurut  Edy  Prasetyo,  ukuran  hati-hati  ini  dilihat  dari  jarak  pengendara  dengan  pengendara lainnya,  kecepatan  yang  digunakan  oleh  pengendara,  apakah  pengendara  sudah  mematuhi  rambu- rambu lalu lintas atau belum serta adakah perhatian  yang  dilakukan oleh pengendara terhadap situasi di  sekelilingnya.  Dalam  hal  ini  penyidik  melakukan  olah  TKP  untuk  dapat  menetukan  bagaimana terjadinya  kecelakaan  tersebut  dengan  memberikan  tanda  ditempat  ditemukannya  korban  dan  barang bukti.  Setelah  pemberian  tanda  dilakukan  pengukuran  TKP  dan  pemasangan  garis  polisi.  Untuk mempermudah  penyidikan,  penyidik  membuat  gambar  sketsa  kecelakaan  dan  melakukan  rekayasa peristiwa.

## Menolong korban kecelakaan
Saat terjadi kecelakaan lalu lintas tentu saja ada yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas tentu saja sangat  membutuhkan  pertolongan  satlantas  Polres  Pasuruan  dalam  hal  ini  terbukti  memberikan
pertolongan  kepada  korban  kecelakaan  tersebut  dan  memastikan  korban  berada  ditempat  yang seharusnya  termasuk  membawa  kerumah  sakit.  Korban  kecelakaan  dan  tentu  saja  korban  kecelakaan tersebut  membutuhkan  pertolongan  baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung,  secara  langsung korban kecelakaan  mungkin akan  ditolong oleh  warga sekitar dilokasi kecelakaan apabila kondisinya memungkinkan. Satlantas Polres Pasuruan juga  memiliki fungsi untuk  memberikan pertolongan bagi korban maupun pelaku yang terluka, sehingga dapat dilaksanakan langkah selanjutnya. Untuk korban kasus kecelakaan yang meningggal dunia ataupun untuk mengantarkan kerumah sakit untuk dilakukan visum atau perawatan.

## Melakukan penangkapan, penahanan, dan penyitaan
Adanya  fungsi  melakukan  penyidikan  yang  bagian  dari  upaya  represif.  Kepolisian  juga  berwenang untuk  melakukan  pemeriksaan  atas  kebenaran  keterangan  berkenaan  dengan  pemenuhan  persyaratan teknis  dan  layak  jalan  kendaraan  bermotor.  pelaksanaan  penyidikan  tetap  harus  memberikan perlindungan  terhadap  penghakiman,  Setelah  merasa  cukup  dalam  memberikan  pertnyaan  terhadap tersangka  polisi  melakukan  pemberkasan  dan  melakukan  penyidikan  ketempat  kejadian  perkara dengan  melakukan  pemotretan,  yang  terdiri  dari  foto  situasi  secara  keseluruhan,  foto  posisi  dari kendaraan yang terlibat kecelakaan, foto korban sebelum dipindahkan dari TKP, foto kerusakan yang ada pada kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu lintas dan foto bekas-bekas yang tertinggal.
Setelah  terjadinya  kecelakaan  lalu  lintas  tentunya  polisi  harus  segera  melakukan  penindakan  kepada pelaku  terjadinya  kecelakaan  yaitu  dengan  melakukan  penangkapan.  Hal  ini  bertujuan  agar  pelaku tidak  pergi  meninggalkan  TKP  atau  berusaha  melarikan  diri.  Penangkapan  terhadap  pelaku  tindak pidana  kelalaian  yang  mengakibatkan  orang  lain  meninggal  dunia  adalah  suatu  tindakan  penyidik berupa  penangkapan  sementara  waktu  kebebasan  tersangka  apabila  telah  terdapat  cukup  bukti,  guna kepentingan  penyidikan.  Sesuai  dengan  kewajiban  penyidik  yang  disebutkan  pada  Pasal  7  huruf  D bahwa  penyidik  berwenang  untuk  melakukan  penangkapan,  penahanan,  penggeledahan,  dan penyitaan.  Pasal  17  KUHP  menyebutkan  bahwa  “Perintah  penangkapan  dilakukan  terhadap  seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.”

## Kendala dalam penanganan penyidikan terhadap kecelakaan lalu lintas di Kota Probolinggo
Dalam  melakukan  olah  TKP,  Satuan  Lalu  lintas  Polisi  Resort  Probolinggo  Kota  hanya  bisa menurunkan  jumlah  personil  yang  sedikit,  karena  dalam  unit  laka  hanya  memiliki  personil  sebanyak 11 orang termasuk  di dalamnya kasatlantas kanitlaka. Tidak hanya itu sejumlah penyidik  juga sangat terbatas yakni hanya berjumlah 4 orang yang terdiri dari 2 orang penyidik pembantu.
Diketahui  masih  kurangnya  kesadaran  masyarakat  untuk  mematuhi  peraturan  lalu  lintas  yang berakibat  pada  terjadinya  pelanggaran  lalu  lintas.  Hal  ini  diantaranya  mengendarai  sepeda  motor dengan  kecepatan  tinggi,  kurang  merawat  kendaraan,  tidak  menggunakan  helm,  parkir  di  area  yang telah dipasangi rambu dilarang parkir, dan lain sebagainya (Hasselberg 2005; Factor 2007).
Lebih spesifik, terkait sikap, diduga pengguna  jalan tidak  mematuhi aturan lalu  lintas dan cenderung melakukan pelanggaran karena memiliki: (1) Sikap positif terhadap pelanggaran lalu lintas, (2) Sikap negatif  terhadap  hukum  lalu  lintas,  serta  (3)  Sikap  negatif  terhadap  polantas.  Sikap-sikap  dari  para pelanggar tersebut merupakan determinan dasar dari pembentukan perilaku, yaitu perilaku melanggar peraturan lalu lintas.

## Simpulan
Karakteristik  kecelakaan  lalu  lintas  di  Kota  Probolinggo  yaitu  kecenderungan  kecelakaan  lalu  lintas tersebut  diawali  oleh  sikap  pelanggar  yang  kemudian  didukung  dengan  anatomi  lokasi  yang  kurang memadai,  seperti  jalan  sempit,  kurang  penempatan  rambu,  dan  faktor  manusia  sebagai  faktor penyebab kecelakaan. Karakteristik dari faktor manusia pada tahun 2018 adalah sebagai berikut: usia pelaku didominasi oleh usia 26-30 tahun dan 31-40, dimana pada usia tersebut, dapat dikategorikan ke
dalam usia dewasa, dimana usia produktif sebagai pekerja. Jenis kelamin pelaku laka didominasi oleh laki-laki. Sementara profesi didominasi oleh swasta.
Faktor  yang  menyebabkan  kecelakaan  lalu  lintas  di  Kota  Probolinggo  yaitu  faktor  kelalaian pengendara  dan  faktor  kendaraan,  dimana  kelalaian  pengendara  terkait  tidak  tertib  lalu  lintas  seperti kecepatan  dan  rambu  lalu  lintas.  Sementara  faktor  kendaraan  yang  terkait  dengan  kendaraan  jarang dipelihara oleh pengendara sehingga menyebabkan kerusakan pada kendaraan tersebut.
Penanganan penyidikan terhadap kecelakaan lalu lintas di Kota Probolinggo yaitu dengan melakukan mapping blackspot  area,  menolong  korban  kecelakaan  pelaksanaan  penyelidikan,  penyidikan  serta penangkapan/penahanan tersangka.

## Daftar Pustaka
Al Qurni I (2013) Analisis Rawan Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Nasional Kabupaten Kendal. Jurnal Universitas Negeri Semarang.
Ambarwati L, Sulistio H, Negara GH, & Hariadi Z (2012) Karakteristik dan peluang kecelakaan pada mobil pribadi di wilayah perkotaan. Rekayasa Sipil 4 (2):124-135.
Bjorklund  GM,  Aberg  L  (2005)  Driver  behaviour  in  intersections:  Formal  and  informal  traffic  rules. Transport. Res. Part F: Traffic Psychol. Behav. 8:239–253.
Chakrabartty A & Gupta S (2014) Traffic congestion  in the  metropolitan City  of Kolkata. Journal of Infrastructure Development 6 (1):43-59.
Factor R, Mahalel D & Yair G (2007) The social accident: A theoretical model and a research  agenda for  studying  the  influence  of  social  and  cultural  characteristics  on  motor  vehicle  accidents. Accident Analysis & Prevention 39 (5):914–921. doi:10.1016/j.aap.2006.12.015
Firman  T  (1998) The  restructuring  of  Jakarta  metropolitan  area:  A  ‘‘global  city’’  in  Asia.  Cities  15 (4):229–243.
Girotto  E,  de  Andrade  SM,  González  AD,  Mesas  AE  (2016)  Professional  experience  and  traffic accidents/near-miss  accidents  among  truck  drivers. Accident  Analysis  &  Prevention  95:299- 304.
Hasselberg  M,  Vaez  M,  Laflamme  L  (2005)  Socioeconomic  aspects  of  the  circumstances  and consequences of car crashes among young adults. Social Sci. Med. 60:287–295.
Julian  R,  Kelty  S,  &  Robertson  J  (2012)  “Get  it  right  the  first  time”:  Critical  issues  at  the  crime scene. Current Issues in Criminal Justice 24 (1):25-37.
Kurniawan R (2016) Kinerja kepolisian dalam penanganan kecelakaan lalu lintas (Studi kasus di Polisi Resor Samarinda). E-Journal Ilmu Pemerintahan 4 (4):1879-1892.
Mesken  J,  Lajunen  T,  Summala  H  (2002)  Interpersonal  violations,  speeding  violations  and  their relation to accident involvement in Finland. Ergonomics 45 (7), 469-483.
Nainggolan A (2014) Pelaksanaan penyidikan tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan matinya  korban  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  22 Tahun  2009 Tentang  Lalu  Lintas  dan Angkutan Jalan. JOM Fakultas Hukum 1 (2):1-15.
Parker  D,  Reason  JT,  Manstead  AS,  &  Stradling  SG  (1995)  Driving  errors,  driving  violations  and accident involvement. Ergonomics, 38 (5):1036-1048.
Rofiq M (2017) Ini Kronologi Kecelakaan di Probolinggo  yang  menewaskan 10 Orang. Disadur dari https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-3560193/ini-kronologi-kecelakaan-di-probolinggo- yang-menewaskan-10-orang. Diakses 2 Mei 2018.
Sentanu  AI,  Djatmika  P  &  Navianto  I  (2014)  Mediasi  penal  sebagai  alternatif  penyelesaian  perkara kecelakaan  lalu  lintas  yang  berkorban  dan  tersangka  memiliki  hubungan  keluarga  (Studi  di Polres Probolinggo Kota). Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya 1-22.
Sivak  M  (2002)  How  common  sense  fails  us  on  the  road:  contribution  of  bounded  rationality  to  the annual  worldwide  toll  of  one  million  traffic  fatalities.  Transport. Res.  Part F:  Traffic  Psychol. Behav. 5:259–269.
Steinberg  F  (2007) Jakarta:  Environmental  problems  and  sustainability.  Habitat  International  31  (3-
4):354–365. doi:10.1016/j.habitatint.2007.06.002
Tamin  OZ  (1992)  Pemecahan  masalah  lalu  linta  kota  besar.  Jurnal  PWK  4  (2).  Institut  Teknologi Bandung.
Tamin OZ (2005) Integrated public and road transport network system for Bandung metropolitan area (Indonesia). Proc. Eastern Asia Soc. Transport. Studies 5:1281-1300.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2002  Tentang  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia.
Undang-Undang  Nomor  Tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum  acara  Pidana,  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981., Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 tahun 1981.
Wyatt  D  (2014)  Practising  crime  scene  investigation:  Trace  and  contamination  in  routine work. Policing and Society 24 (4):443-458.