## SISTEM AKUNTANSI DANA DESA (Studi Kasus Desa Kali Padang Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong)
Berlian Afriansyah 1 , Paddery 2 , Meriana 3
1 Politeknik Raflesia - bafrians@gmail.com
2 Politeknik Raflesia - paddery@gmail.com
3 Politeknik Raflesia - merianaandi@gmail.com-
Abstract -  This  research  aims  to  identify  problems  experienced  by  villages  related  to  village  fund management and to deepen understanding regarding village fund management using a computerized system.  The  research  method  used  in  this  research  is  qualitative  with  a  descriptive  approach  using observation, interview and data collection and documentation techniques. In the research carried out, it was found that the main problem that needs to be analyzed in managing village funds is the quality of  human  resources,  where  some  managers  do  not  understand  the  accounting  system,  apart  from that  there  are  also  other  problems,  namely  inadequate  internet  network  power  sources  and  various kinds of obstacles in the management process. village finances. Village Accounting is the recording of transaction  processes  that  occur  in  the  village,  proven  by  notes  and  then  financial  recording  and reporting is carried out so that it will produce information in the form of financial reports that are used by several parties related to the village.

## Key words: accounting system, village funds, case study

## 1.  PENDAHULUAN
Pada  tanggal  15  Januari  2014,  pemerintah  mulai  memberlakukan  Undang-Undang RI  Nomor  6  Tahun  2014.  Pemberlakukan  UU  tersebut  menjadi  angin  segar  bagi masyarakat desa, di mana desa akan mendapatkan dana bantuan dari pemerintah. Sesuai dengan  UU  No.  6  Tahun  2014,  setiap  desa  memiliki  pendapatan  dari  pemerintah  guna membangun desa. Dengan kata lain, setiap desa mendapat banyak uang dari pemerintah. Kebijakan  pemerintah  ini  dilakukan  dengan  dapat  membuat  perubahan  yang  signifikan dalam  pembangunan  di  desa.  Agenda  tersebut  di  dukung  dengan  keluarnya  kebijakan baru  pendanaan desa dari Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD)  (Permen, 2014).
Menurut  pasal  24  huruf  g  UU  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa,  yang menerangkan  bahwa  penyelenggaraan  pemerintahan  desa  berasaskan  akuntabilitas adalah  asas  yang  memastikan  bahwa  tiap  aktivitas  serta  hasil  akhir  dari  aktivitas penyelenggaraan  pemerintahan  desa  wajib  bisa  dipertanggungjawabkan  kepada  warga desa (Permen, 2014). Peraturan  tersebut  diterbitkan  dengan tujuan agar  dapat membuat pemerintahan  desa  melaksanakan  tugasnya  dengan  baik  dan  sesuai  dengan  yang ditetapkan.  Selain  UU  No.4  tahun  2014,  muncul  pula  Permendagri  No  133  Tahun  2014 tentang  Pengelolaan  Keuangan  Desa,  dimana  dijelaskan  bahwa  yang  meliputi  kegiatan perencanaan, penerapan, penatausahaan,pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan  desa.  Pemerintahan  memiliki  peranan  yang  sangat  penting  dalam  pengwasan pengelolaan  keuangan  dan  kinerja  kegiatan  desa  khususnya  dana  desa  (Permendagri, 2014).
Pengelolaan Keuangan desa  meliputi Perencanaan,  Penerapan, Penatausahaan, Pelaporan,  serta  Pertanggungjawaban.  Tetapi,  pada  sesi  perencanaan  tidak  cocok dengan  suasana  yang  terjalin  di  lapangan,  di  kabupaten  Rejang  Lebong  sendiri  tidak seluruh desa mempunyai perencanaan yang baik. Bagi Dinas Pemberdayaan Warga serta Desa  (DPMD)  Kabupaten  Rejang  Lebong  melaporkan  kalau  terdapat  sebagian  desa  di kabupaten Rejang Lebong yang menyusun Rencana Anggaran Pemasukan Belanja Desa
(RAPB  Desa)  tidak  cocok dengan petunjuk  teknis.  Menyebabkan kerap  dikembalikannya APB  Desa  oleh  pemerintah  tingkatan  kecamatan  buat  diperbaiki  kembali  disebabkan belum relevan serta belum lengkap. Tidak hanya itu regulasi penataan RAPB Desa yang datangnya  setelah  itu  hari  jadi hambatan  sehingga pemerintah desa  wajib  membiasakan dengan regulasi baru.
Pemerintah desa diharapkan mampu berupaya untuk meningkatkan pembangunan serta  meningkatkan  pemanfaatan  sumber  daya  yang  ada  pada  desa  tersebut  agar  desa tersebut dapat lebih maju dari sebelumnya (Fauziah, 2018). Jumlah dana yang dikucurkan oleh pemerintah  tidaklah  sedikit,  oleh  sebab  itu dalam pengelolaan  anggaran  dana desa diperlukan  ketelitian  dalam  membuat  laporan  penggunaan  dana.  Salah  satu  bentuk kepedulian  pemerintah  dalam  pembangunan  pedesaan  yaitu  anggaran  pembangunan yang  disediakan  dalam  Anggaran  Pemasukan  serta  Belanja  Desa  (APBDes)  guna pembangunan  pedesaan  dalam  bentuk  Alokasi  Dana  Desa  (ADD),  yang  dialokasikan dalam Kelompok Transfer Desa.
Dengan  demikian  masih  banyak  kelemahan  yang  muncul  ketika  dana  desa  ini dimanfaatkan  untuk  kepentingan  pemerdayaan  dan  pembangunan.  Kelemahan  itu  akan menimbulkan  persoalan  seperti  penyelewengan  dana  desa  sehingga  penggunaannya tidak  tepat  sasaran  sebagaimana  seharusnya.  Hal  ini,  diakibatkan  oleh  ketidakmampuan para aparat desa yang belum memiliki kompetensi dalam pengelolaan dana desa (Ismail, Widagdo & Widodo, 2016; Raharjo, 2020).
Pemerintah  harus  menjalankan  Sistem  Akuntansi  bukan  hanya  sebagai  sistem pengendali  proses  transakasi  keuangan  melainkan  harus  menjadi  suatu  pencapaian tujuan  organisasi  sebagaimana  yang  sudah  ditetapkan  dari  tujuan  suatu  organisasi tersebut.  Dengan  diterapkannya  sistem  akuntansi  diharapkan  dapat  mendukung pemerintahan  baik  daerah  ataupun  kota,  sehingga  pemerintahan  desa  mudah  dalam melakukan  pelaporan  serta  pertanggungjawaban  kepada  pemerintahan  di  kabupaten (Mulyadi, 2016; Murungi, & Kayigamba, 2015).
Tidak  hanya  mutu  LKPD  ,  kompetensi  aparatur  pengelola  keuangan  desa pengaruhi  akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  desa.  Sesuatu  organisasi  zona  publik dalam mengelola keuangan warga dituntut wajib sanggup membagikan laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan. Kepala desa sebagai aparatur desa  jadi penanggung jawab  pengelolaan  keuangan  serta  peninggalan  desa.  Kompetensi  yang  kompeten  bisa mendesak  Pengelola  Keuangan  desa  dalam  menguasai  tata  metode  pengelolaan  dana desa  dengan  baik.  Apabila  aparatur  kandas  dalam  menguasai  perihal  tersebut,  hingga bakal berakibat pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuatnya serta ketidaksesuaian laporan  dengan  standar  yang  diresmikan  pemerintah,  sehingga  data  yang  diterima  oleh warga jadi tidak pas dan bisa pengaruhi keputusan yang hendak diambil berikutnya. Terus menjadi  besar  kompetensi  yang  dipunyai  aparatur  pemerintah  desa  hingga  hendak meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. (Rosyidi, 2018) mengemukakan kalau  kompetensi  pemerintah  desa  dalam  pengalokasian  alokasi  dana  desa mempengaruhi  signifikan  terhadap  akuntabilitas  penerintah  desa  dalam  pengelolaan alokasi dana desa.
Berlandaskan hal tersebut di atas muncullah permasalah yang menarik untuk dikaji berkaitan dengan sistem akuntansi pengelolaan dana desa desa. Pada penelitian kali ini, peneliti  melakukan  pengkajian  pada  sistem  akuntansi  dana  desa  di  Kecamatan  Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong tepatnya di Desa Kali Padang. Desa kali padang ialah salah satu desa yang terletak di kecamatan Sindang Kelingi, dimana desa ini  terdiri dari 3 Dusun.  Desa  ini  memperoleh  dana  desa  dari  pemerintahan  guna  pembangunan  Desa, Oleh  karna  itu  dilaksanakan  penelitian  dengan  mengamati  sistem  akuntansi  desa  dan pengelolaan  dana  desa  pada desa  Kali  Padang. Penelitian  ini bertujuan  mengidentifikasi permasalahan  yang  dialami  desa  terkait  pengelolaan  dana  desa  memperdalam pemahaman  tentang  pengelolaan  Dana  Desa  dengan  menggunakan  sistem  yang terkomputerisasi.

## 2.  METODE PENELITIAN
Pada    penelitian  ini  digunakan  metode  kualitatif  dengan  pendekatan  deskriptif. Sampel  pada  penelitian  ini  adalah  aparat  desa  Kali  Padang.  Kegiatan  yang  dilakukan adalah  mewawancarai  kepala desa  sebagai  pemimpin  desa,  sekretaris  desa,  bendahara sebagai  penanggungjawab  keuangan  dan  beberapa  masyarakat  sebagai perwakilan dari masyarakat.
Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  adalah  teknik:  1). wawancara  (interview),  2).  dokumentasi,  dan  3).  observasi  (observation)    (Sugiyono, 2019).

## 3.  HASIL DAN PEMBAHASAN
Kegiatan awal yang dilakukan pada penelitian ini adalah observasi yang kemudian dilanjutkan  dengan  wawancara.  Pada  wawancara,  diajukan  beberapa  pertanyaan diantaranya  apakah  sistem  keuangan  desa  telah  diterapkan  dengan  baik  dan  benar  dan beberapa pertanyaan lainnya.
Berdasarkan  hasil  wawancara  yang  telah  dilakukan  terhadap  kepala  desa, sekretaris desa, bendahara dan salah satu masyarakat di desa Kali Padang yang menjadi lokasi  penelitian  dan  observasi  awal  kepada  Kepala  Desa  Kali  Padang  di  temukan beberapa  temuan  penting.    Menurut  kepala  desa,  desa  kali  padang  telah  menerapkan Sistem  Akutansi  Dana  Desa dalam bentuk Sistem  Keuangan  Desa  yang telah  di  lakukan pada awal  Tahun 2023, dan dilakukan prosesnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 dan telah menjalankan versi terbaru yang rilis pada tahun 2021.
Ada beberapa  kendala dalam proses  komputerisasi  sistem pengelolaan  keuangan desa  yaitu  sumber  daya  manusia,  dimana  masih  ada  staf  yang  belum  memahami kebijakan  tentang  akuntansi,  selain  kendala  sumber  daya  manusia,  pelaporan  juga terkenadala  dengan  akses  internet,  jaringan  internet  yang  kurang  baik  mengakibatkan bendahara  harus  melakukanpencatatan  secara  manual  dengan Microsoft  Excel .  Hal  ini menyebabkan  aparat  desa  yang  bekerja  dalam  bidang  sistem  keuangan  desa,  yang seharusnya  sudah  terkomputerisasi  merasa  tidak  dapat  menjalankan  tugasnya  dengan baik dan harus lebih teliti dalam bertindak untuk pertanggunjawabannya.
Sistem  Keuangan  Desa  (SisKeuDes)  dari  pemerintah yang  digunakan pemerintahan  desa    bertujuan  untuk  memudahkan  para  pemerintah  desa  dalam pencatatan keuangan terutama kepada bendahara desa sebagai penanggungjawab dalam sistem  pengelolaan  keuangan  desa  yang  mampu  memberikan  hasil  yang  baik  sehingga dapat  mempermudah  para  aparat  desa  dalam  melakukan  pertanggungjawabannya  dan pelaporan yang lebih baik kepada masyarakat.
Dalam  wawacara  kedua,  yang  dilakuka  terhadap    sekretaris  Desa  Kali  Padang, diajukan pertanyaan tentang bagaimana pengawasan dan keterbukaan para pemerintahan desa  terhadap  keuangan  desa  pada  desa  Kali  Padang.  Sekretaris  Desa  mengatakan bahwa  ada  beberapa  kekurangan  pengawasan  pemerintah  secara  luas,  dalam  hal pembangunan  desa  pemerintah  sudah  memberikan  cukup  dana  bagi  masyarat  namun tidak  mempertimbangkan  apakah  dana  tersebut  bisa  dijalankan  dengan  baik  dan  benar sesuai  dengan  prosesdur.  Meskipun  anggaran  tersebut  digunakan  sesuai  dengan  yang talah dianggarkan, namun banyak kekurangan dalam pengelolaan dana desa. Oleh karena itu  sangat  dibutuhkan  perhatian  dari  pemerintah.  Sehingga  masih  kurangnya  kemajuan pada desa mungkin saja dapat terjadi, mengingat dalam pelaksanaan proses pengelolaan keuangan  desa  saja  masih  dibutuhkan  usaha  yang  maksimal  oleh  aparat  desa.  Dalam akuntanbilitas  Desa  Kali  Padang  sudah  melaksanakan  keterbukaan  atau  tranparansi mengenai laporan pengelolaan dana desa kepada masyarat. Transparansi ini dapat dilihat dengan diadakannya pertemuan  serta rapat dengan mengundang warga dalam pelaporan keuangan desa Kali Padang.
Wawancara  selanjutnya  dilakukan  kepada  bendahara  desa  Kali  Padang. Wawancara ini berisi tentang bagaimana bendahara menjalankan sistem akuntansi  dana desa  dalam  sistem  keuangan  desa.  Secara  gairs  besar,  bendahara  mengatakan  bahwa mengunakan sistem akuntansi dana desa ini sangat berperan penting pada tugas yang di
kerjakannya, dimana  penggunaan  sistem  akuntansi  dana  ddesa  ini  dapat  mempermudah proses pengimputan  sehingga  mengurangi  kesalahan-kesalahan  yang  akan  terjadi  dalam pencatatan  keuangan  desa  dan  membuat  bendahara  dapat  dengan  cepat  memberikan hasil  untuk dipertanggung jawabkan.  Namun, ada beberapa hambatan dan kendala yang dihadapi  oleh  bendahara  dalam  penginputan  sistem  keuangan  desa  yaitu  dengan  masih kurangnya pengetahuan mengenai akuntansi yang sebenarnya  dapat mendukung proses pengelolaan  keuangan  desa. Adanya  hambatan  dan  kekurangan  ini  dapat  menyebabkan banyaknya  keterlambatan  dalam  pengimputan  dikarenakan  aparat  harus  berkonsultasi kepada  dinas  terkait,  akademinisi/praktisi  terllebih  dahulu  mengenai  hal  yang  belum mereka  ketahui  dan  pahami  agar  tidak  terjadi  kesalahan  fatal  dalam  penginputan,  tentu saja  proses  ini  akan  memakan  waktu,  akan  lebih  efektif  dan  efisien  apabila  aparat  desa terkhusus bendahara telah memahami betul mengenai akuntansi.
Wawancara  terakhir  dilakukan  dengan  salah  satu  masyarakat  desa  Kali  padang dengan  menanyakan  bagaimana  kepuasan  masyarat  dengan  trasparansi  yang  dilakukan pemerintahan  desa  tentang  laporan  keuangan  desa.  Nara  sumber  mengatakan  bahwa mereka  cukup  puas  dengan  sistem  pengelolaan  dana  desa  yang  dilakukan  oleh pemerintah  dan  mengarahkan  dana  desa  tersebut  kepada  masyarakat  sehingga masyarakat  masih  bisa  menikmati  bantuan  pemerintahan.  Masyarakat  merasakan pembangunan nyata dari anggaran yang dikucurkan oleh pemerintah.
Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa Desa Kali  Padang  sudah  bisa  menerapkan  sistem  akuntansi  melalui  sistem  keuangan  dengan baik  jika  situasi  dan  kondisi  mendukung,  namun  karena  masih  belum  adanya  jaringan internet  yang  baik  untuk  mendukung  proses  sistem  akuntansi  pengelolaan  dana  desa tersebut menjadi halangan yang sangat berpegaruh bagi para aparat dan bendahara desa. Sehingga  proses  pencatatan  akuntansinya  masih  berbelit  dan  menggunakan  metode manual atau Microsoft Exel .

## Sistem Akuntansi
Sistem akuntansi dapat diaratikan sebagai sistem yang di buat manusia di mana terdiri  atas  komponen  seperti  komputer  ataupun  komponen  manual  yang  terkombinasi untuk  melakukan  pengumpulan  data, penyimpanan  data,  serta  memanajemen   informasi untuk  menciptakan  data  akuntansi  yang  diperuntukkan  bagi  orang  yang  memerlukan data  akuntansi.  Sistem  akuntansi  tentu  diperlukan  dalam  beberapa  organisasi  atau perusahaan  maupun  pemerintah  yang  bertujuan untuk  memperoleh  informasi dalam  hal mencapai suatu tujuan bagi perusahaan/organisasi/pemerintah  tersebut.
Sistem  Keuangan  Desa  yang  berbasis  aplikasi  ini  bertujuan  untuk  meningkatkan kapasitas pemerintahan desa dalam pengelolan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Sistem  keuangan  desa  ini  adalah  aplikasi  sederhana  yang  dikembangkan  Badan Pengawasan  Keuangan  dan  Pembangunan  (BPKP),  sebagai  alat  atau  sistem  yang digunakan  pemerintah  desa  dalam  pengelolaan  keuangan  desa,  berupa  Realisasi Anggaran dan APBDes.
Penggunaan  sistem  akuntansi  terkomputerisasi  guna  melakukan  pengelolaan  dana desa  dirasa  sangat  tepat.  Hal  ini  disebabkan  oleh  latar  belakang pendidikan  aparat desa seperti  kepala  desa,  sekretaris  dan  bendahara  belum  tentu  berasal  dari  bidang  ilmu akuntansi.  Kelebihan  dari  sistem  akuntansi  terkomputerisasi  adalah  penyimpanan  data pada  pengelolaan keuangan  desa  tidak  membutuhkan  banyak  dokumen  tetapi data akan tersimpan dan bisa digunakan dalam wantu yang lama.
Selain  komputer  merupakan  alat  pengolah  data yang  tepat dengan  akses  ketelitian maupun kecepatan tinggi, sistem komputerisasi juga akan menghemat waktu dan bekerja dengan tingkat akurasi yang lebih dibandingkan dengan sistem manual. Aparat desa, yaitu Kepala  Desa,  sekretaris  dan  bendahara  dapat  melakukan  pekerjaan  mereka  dengan mudah dan lebih teliti karena dibantu oleh aplikasi  serta dapat mempertanggungjawabkan pekerjaan mereka dengan baik
Program aplikasi dana desa ini  merupakan program yang berbasis microsoft acces . Sistem komputerisasi tersebut akan menghasilkan pengelolaan dan laporan sesuai dengan
petunjuk yang ada di Permendagri 113/2014, dapat di lihat pada tabel di bawah:
Tabel 1. Sistem Keuangan Desa No Program Aplikasi Rincian 1 Laporan Anggaran a. Laporan Anggaran detail per kegiatan b. Laporan Anggaran per rekening Anggaran c. Laporan Realisasi ringkas detail 2 Laporan Realisasi a.  Laporan Realisasi detail per kegiatan b.  Laporan Realisasi per rekening anggaran c.  Laporan Realisasi ringkas detail d.  Laporan Realisasi ringkas total 3 Formulir a.  Formulir anggaran b.  Formulir Realisasi 4 Realisasi Periode sebelumnya Setelah  tutup  buku  sebuah  anggaran,  maka semua data akan dihilangkan dan hanya tersisa realisasi  anggaran  dari  periode  sebelumnya yang dapat di cetak dari sub laporan ini.
Sistem  prosedur  penerimaan  pendapatan  pada  Desa  melalui  transfer rekening desa.  Pemerintah  melakukan  transfer  ke  rekening  kas  desa,  setelah  itu  perangkat  desa akan   membuat  dokumen  bukti  Kas  Masuk  (BKM).  Setelah  membuat  dokumen  BKM, aparat  desa  akan  mengisi  tanggal  dan  nomor  lain  di  bukti  kas  masuk,  lalu  di input bendahara   desa  ke  dalam  aplikasi  SisKeuDes.  Hasil dari  Sistem  prosedur  tersebutlah yanng  menjadi  tanggungjawab  para  aparat  desa  kepada  pemerintah  dan  masyarakat nantinya. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
Tabel 2. Sistem Prosedur Penerimaan Transfer Ke Rekening Desa

## Tabel 3. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Pemerintah Desa kali Padang
Tahun Anggaran 2021 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN SUMBER DANA 1 2 3 4 5
4 PENDAPATAN 4.2 Pendapatan Transfer 1.202.509.000,00 5 JUMLAH PENDAPATAN 1.205.009.000,00 1 BELANJA 1.1 BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 424.449.936,00 1.1.01 Penyelenggaran  Belanja  Siltap,  Tunjangan  dan Operasional  Pemerintahan  Desa  (Maksimal  30% untuk kegiatan. 422.852.186,00 1.1.01 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 34.155.000,00 ADD 1.1.02 5.1 Belanja Pegawai 1.1.02 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 252.851.700,00 ADD 1.1.04 5.1 Belanja Pegawai Penyediaan  Operasional  Pemerintah  Desa  (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian 7.482.690,00 ADD 1.1.04 5.2 Belanja Barang dan Jasa 1.1.05 Penyediaan Tunjangan BPD 39.300.000,00 ADD 1.1.05 5.1 Belanja Pegawai 1.1.06 Penyediaan  Operasional  BPD  (Rapat,  ATK,  Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam 505.900,00 ADD 1.1.06 5.2 Belanja Barang dan Jasa 1.2 Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa 21.000.000,00 ADD 1.2.01 Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran atau Pemerintahan 1.2.01 5.3 Belanja Modal 1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 1.3.02 Penyusunan atau Pendataan atau Pemutakhiran Profil Desa (Di Pilih) 1.3.02 5.2 Belanja Barang dan Jasa 1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan 1.4.01 Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler) 1.4.01 5.2 Belanja Barang dan Jasa 1.4.03 Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa atau RKPDesa dll) 1.597.750,00 ADD 1.4.03 5.2 Belanja Barang dan Jasa 1.4.04 Penyusunan Dokumen Keuangan Desa(APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll) 1.4.04 5.2 Belanja Barang dan Jasa 1.4.08 Pengembangan Sistem Informasi Desa 1.4.08 5.2 Belanja Barang dan Jasa 2 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 510.596.000,00 DDS 2.1. Sub Bidang Pendidikan 2.1.02 Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE,
Sarana PAUO dst) 2.1.02 5.2 Belanja Barang dan Jasa 2.2. Sub Bidang Kesehatan 61.734.000,00 DDS 2.2.01 2.2.01 5.2 Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa atau Polindes Miik Desa (obat, Insentit, KB. dsb) Belanja Barang dan Jasa 2.2.02 Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentit) 2.2.02 5.2 Belanja Barang dan Jasa 2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 9.600.000,00 DDS 2.6.03 2.6.03 5.3 Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan atau Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa Belanja Modal 3 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 3.1 Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 388.466.000,00 DDS 3.1.02 Penguatan& Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan atau Ketertiban oleh pemdes 3.1.02 5.2 Belanja Barang dan Jasa 3.2 Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan 1.358.000,00 DDS 3.2.03 3.1.02 5.2 Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat atau Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll) Belanja Barang dan Jasa 3.3. Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga 3.3.06 Pembinaan Karangtaruna atau Klub Kepemudaan atau Olahraga Tingkat Desa 3.3.06 5.2 Belanja Barang dan Jasa 3.4 Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat 3.4.01 Pembinaan Lembaga Adat 3.4.01 5.2 Belanja Barang dan Jasa 3.4.02 Pembinaan LKMD/LPM/LPMD 3.4.02 5.2 Belanja Barang dan Jasa 3.4.03 Pembinaan PKK 3.4.03 5.2 Belanja Barang dan Jasa 3.4.03 5.3 Belanja Modal 4 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 242.000.000,00 DDS 4.2 Sub Bidang Pertanian dan Petenakan 242.000.000,00 DDS 4.2.03 Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll) 4.2.03 5.2 Belanja Barang dan Jasa 4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa 4.3.01 Peningkatan Kapasitas Kepala Desa 4.3.01 5.2 Betanja Barang dan Jasa 4.3.02 Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa 4.3.02 5.2 Belanja Barang dan Jasa 5 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA 77.000.000,00 DDS 5.2 Sub Bidang Keadaan Darurat 5.2.00 Penanganan Keadaan Darurat 5.2.00 5.4 Betanja Tidak Terduga

## Kendala  Yang  Dialami  Pemerintah  Desa  Dalam  Proses  Pengelolaan  Sistem Keuangan Desa
Dalam  proses  pengelolaan  keuangan  desa,  terdapat  beberapa  kendala  yang dialami oleh  pemerintahan  desa  dalam  pengunaan  Aplikasi  Sistem  Keuangan  Desa, diantaranya  sumber  daya  manusia  aparatur  desa  yang  kurang  memadai  yaitu  latar belakang  pendidikan  dari  aparatur  pemereintahan  desa  yang  bukan  berlatar  belakang pendidikan akuntansi dapat  menjadi kendala dalam implementasi aplikasi siskeudes. Hal
tersebut  dapat  menyebabkan  lemahnya  pengelolaansehingga  dapat  menyebabkan masyarakat masih tertinggal.

## Analisa Hasil Penelitian
Secara teoritis menganalisa artinya memberikan penilaian atau pemecahan suatu permasalahan  yang  dihadapi.  Untuk  menganalisa  bagaimana  Sistem  Akuntansi Pengelolaan  Dana  Desa  Kali  Padang  Kecamatan  Sindang  Kelingi  Kabupaten  Rejang Lebong, dilakukanlah penelitian. Dimana hasil penelitian di lapangan yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan teori-teori yang mendukung penelitian telah diuraikan diatas.
Dari  uraian  di  atas  dan  dukungan  teori tentang  sistem  akuntansi,  beserta  hasil penelitian  di  lapangan  yang  diperoleh  dari  hasil  wawancara  dan  observasi.  Maka,  hasil analisa wawancara kepada kepala desa, menganalisi sistem akuntansi pengelolaan  dana desa  di  Desa  Kali  padang,  dapat  disimpulkan  bahwa  pengelolaan  telah  sesuai  dengan peraturan  pemerintah  dan  dilaksanakan  sebagaimana  semestinya, namun  dikarenakan beberapa  kendala  terjadilah  kendala  yang  sedikit  fatal  dalam  proses  pengelolaan keuangan  desa.  Berdasarkan  hasil  wawancara  terhadap  sekretaris  desa,  dapat dianalisis  bahwa masih  kurangnya kepedulian pemerintah teratas kepada desa pelosok atau  tertinggal.  Bendahara  dapat  dikatakan  sebagai  pemeran  utama  dalam  keuangan desa  dan  pelaporannya,  dari  hasil  wawancara,  bendahara  merasa  terkendala  dalam proses  pengelolaan  dana  desa  karena  belum  mendukungnya  sumber  daya  manusia seperti  latar  belakang  pendidikan.  Pada  sesi  wawacara  terakhir  yanng  dilakukan terhadap  masyarakat,  penduduk  desa  Kali  Padang  hanya  berharap  pemerintah  dapat memperhatikan desa yang tertinggal dan telah merasa puuas terhadap transparansi dari pengelolaan dana desa.
Berdasarkan  hasil  penelitian  ini,  dapat  ditemukan  bahwa  pihak  terkait  dapat memberikan  analisis  tentang  gambaran  pengelolaan  dana  desa,  program  aplikasi  dana desa,  prosedur  dana  desa  serta laporan  belanja  desa.  Sistem  akuntansi  secara  umum adalah  formulir,  catatan,  dan  laporan  yang  dikoordinasikan  sedemikian  rupa  untuk menyediakan  informasi  keuangan  yang  dibutuhkan  oleh  manajemen guna  memudahkan pengelolaan  suatu  organisasi.  Termasuk  dari  pihak  akademisi,  yang  dapat  tterjun langsung untuk membantu dan memberikan tambahan pengetahuan keppada bendahara dalam  hal  sistem  pengelolaan  keuangan  desa.  Hal  ini  sejalan  dengan  pendapat  dari Martini et al. (2019), yang menyatakan bahwa  untuk mencapai akuntabilitas pengelolaan keuangan  desa  sangat  dibutuhkan  pengendalian  atas  kegiatan  yang  dilakukan. Pengendalian  tersebut  dilakukan  dengan  berpedoman  kepada  SPIP.  SPIP  memiliki kegunaan  sebagai  pedoman  dalam  pelaksanaan  dan  tolak  ukur  pengujian  efektifitas pelaksanaan  kegiatan  suatu   organisasi  pemerintahan  dengan  mempertimbangkan  aspek biaya  dan manfaat,  SDM,  kejelasan kriteria  pengukuran  efektifitas  dan perkembangan teknologi serta dilakukan secara komprehensif.
4.  KESIMPULAN
Sistem akuntansi bertujuan untuk menyediakan informasi bagi perusahaan/organisasi.  Akuntansi  Desa  merupakan  pencatatan  dari  awal  proses transaksi  hingga  akhir  proses  penggunaan  dana  yang  terjadi  di  desa.  Pencatatan  ini harus diiringi dengan bukti seperti nota untuk kemudian dilakukan pencatatan, lalu diinput dalam  pelaporan  keuangan  sehingga  nantinya  akan  menghasilkan  informasi  dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan inilah yang digunakan beberapa pihak yang berhubungan  dengan  desa.  Berdasarkan  hasil  penelitain  dan  analisis  dapat  diketahui bahwa  pengelolaan  sistem  keuangan  desa  di desa Kali  Padang telah  dilakukan dengan baik, hal  ini  dapat  dilihat dari  transparansi  yang dirasakan oleh  warga dan  penggunaan sistem  akuntansi  dana  desa,  namun  terdapat  beberapa  kendala  yang  dialami  yaitu Sumber daya manusia kurangnya penngetahuan mengenai akuntansi juga menjadi salah satu  hambatan  dan  masalah  teknologi  sistem  informasi  yang  dapat  menyebabkan terganggunya  proses  pelaporan.  Oleh  karena  itu,  akademisi  dapat  membantu memberikan pengetahuan mengenai akuntansi dan sistem pelaporan aparatur desa.

## DAFTAR PUSTAKA
Arfiansyah,  M.  A.  (2020).  Pengaruh  Sistem  Keuangan  Desa  dan  Sistem Pengendalian  Intern  Pemerintah  Terhadap  Akuntabilitas  Pengelolaan  Dana Desa. Journal Of Islami Finance And Accounting , 3(1), 75-84.
Afriansyah, B., Meriana, M., & Paddery, P. (2022). AKUNTABILITAS PENGELOLAAN  KEUANGAN  DESA  (STUDI  KASUS  DI  KABUPATEN REJANG LEBONG). Jurnal Akuntansi STIE Muhammadiyah Palopo, 8(2), 68- 78.
Fauziah,  I.  (2018).  SAP:  Standar  Akutansi  Pemerintahan  Pengelolaan  Dana  Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa . Jupiis: Jurnal Pendidikan Ilmu- Ilmu Sosial, 10 (1), 146-154.
Ismail, M., Widagdo, A. K., & Widodo, A. (2016).
Sistem Akuntansi  Pengelolaan
Dana  Desa. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 19(2), 323-340. Martini,  M.,  Lianto,  N.,  Hartati,  S.,  Zulkifli,  Z.,  Widyastuti,  E.  (2019).  Sistem Pengendalian  Intern  Pemerintah  Atas  Akuntabilitas  Pengelolaan  Keuangan Dana  Desa  Di  Kecamatan  Sembawa. Jurnal  Akademi  Akuntansi,  2(1),  106- 123.
Mulyadi. (2016). Sistem Akuntansi Edisi 4. Selemba Empat: Jakarta Selatan. Murungi,  S.,  &  Kayigamba,  C.  (2015).  The  Impact  of  Computerized  Accounting System  on  Financial  Reporting  in  the  Ministry  of  Local  Government  of Rwanda. Journal  of  Emerging  Trends  in  Economics  and  Management Sciences (JETEMS), 6(4), 261-26.
Permen.  (2014). Permerintah  Republik  Indonesia  Nomor  43  Tahun  2014  Tentang Peraturan  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  Tentang Desa.
Permendagri.  (2014 ).  Permen  No  113  tahun  2014  Tentang  Pengelolaan  Keuangan Desa.
Raharjo, M. M. (2020). Pengelolaan Dana Desa . Jakarta: Bumi Aksara.
Rosyidi,  M.,  Azlina,  N.,  &  Putra,  A.  A.  (2018).  Pengaruh  transparansi,  kompetensi dan  sistem  pengendalian  internal  terhadap  akuntabilitas  Pemerintah  Desa dalam  pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  (Studi  empiris  pada  seluruh  Desa  di Kecamatan  Salo  Kabupaten  Kampar). Jurnal  Online  Mahasiswa  (JOM) Bidang Ilmu Ekonomi, 1(1), 1-14.
Sari,  N.,  Ghozali,  I.  &  Achmad,  T.  (2017).  The  Effect  Of  Internal  Audit  And  Internal Control  System  On  Public  Accountability:  The  Empirical  Study  In  Indonesia Stae Universi-ties . International Journal of Civil Engineering and Technology, 8(9), 157-166.
Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D Edisi 2. Bandung: Alfabeta.