Analisis Implementasi  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
Kodrat Alam 1* , Fadjrin Wira Perdana 2 , Irwan 3 , Doharman Lumban Tungkup 4 , Miran 5 Universitas Diponegoro Semarang, Indonesia 1, 2, 3, 4, 5
Email:  kodratalam78@gmail.com 1* , fadjrinwira@gmail.com 2 , irwanpasang07@gmail.com 3 , doharman29021980@gmail.com 4 , mrnbp2ip@yahoo.com 5

## Artikel info

## Artikel history
Diterima : 09-07-2022 Direvisi : 17-07-2022 Disetujui : 25-07-2022
Kata Kunci: cipta  kerja ; omnibus la w; investa si; regula si
Keywords : job creation; omnibus law; investment; regulation

## Abstrak
Peneta pa n Omnibus La w  UU  Cipta  Kerja   seba ga i regula si  ya ng menga tur berba ga i sektor bertujua n untuk meningka tkan iklim investa si da n kemauan mendirika n usa ha  di Indonesia  guna  mencipta kan la pangan kerja  ya ng lebih lua s sehingga   ma mpu menyera p lebih ba nya k a ngkatan kerja . Na mun pada fa kta nya, penetapan UU Cipta  Kerja  justru menimbulka n ba nyak gejolak dan demonstra si di berba ga i wila ya h di Indonesia  ka rena terdapat pa sal-pasal yang dia ngga p  kontra diktif  da n  da pa t  mendegra da si  ha k  da n  keseja hteraan, menga ba ikan kelesta ria n  lingkunga n  da n keberla ngsunga n  hidup  bersama. Tujua n  da ri  penelitia n  ini  a da la h meliha t  implementa si  UU  Cipta   Kerja setela h  sa h  seba ga i  Unda ng-Unda ng.  Penelitia n  ini  mengguna ka n metode kua lita tif  yuridis-norma tif denga n  pendeka tan  perunda ng-undangan, pendeka tan  konsep  da n  pendeka tan  histori.  Ha sil  penelitia n  ini memperliha tka n ba hwa s setida knya terdapat 7 sektor a ta u kla ster ya ng cukup menda pat perha tia n ka rena ka ndungan pa sal-pa sal di da la mnya ya ng disebut cukup menimbulka n perdeba tan. Kla ster tersebut dia nta ra nya a dala h kla ster Peningka ta n  Ekosistem  Investa si  da n  Kegia ta n  Berusa ha ,  kla ster Ketena ga kerja an  kla ster  Kemuda ha n,  Perlindunga n,  da n  Pemberdayaan Kopera si, Usa ha , Mikro, Kecil,  da n Menenga h kla ster Kemuda ha n Berusaha, kla ster  Dukunga n Riset  da n Inova si, kla ster  Penga da a n Ta na h, da n kla ster Pela ksa na an Administra si Pemerinta ha n.

## Abstract
The stipulation of the Omnibus Law on the Job Creation Act as a regulation that regulates various sectors  aims  to  improve  the investment climate  and willingness to establish a business in Indonesia in order to create wider job opportunities so that it can absorb more  of  the workforce. But  in fact, the enactment of the Job Creation Law has actually caused a lot of turmoil and demonstrations in various regions in Indonesia because there are articles that are  considered  contradictory and can  degrade  rights and  welfare,  ignore environmental sustainability and the  sustainability of  living together.  The purpose of this research is to look at the implementation of the Job Creation Act after it is legal as a law. This study uses a juridical-normative qualitative method with a statutory approach, a  conceptual approach and a historical approach. The results of this study show that there are at least 7 sectors or clusters that get enough attention because the contents of the articles in them are said to be quite controversial. These clusters include the Investment and Business  Activity Ecosystem  Improvement  cluster,  the  Employment Cluster Ease,  Protection, and  Empowerment  of  Cooperatives, Enterprises,  Micro, Small  and  Medium  Enterprises,  the  Ease  of  Doing  Busin ess  cluster,  the Research and Innovation Support cluster, the Land Acquisition cluster, and the Government Administration Implementation cluster.
Koresponden  author: Kodrat Alam Ema il: kodra ta la m78@gmail.com a rtikel denga n a kses terbuka  diba wa h lisensi CC BY SA 2022

## Pendahuluan
Metode Omnibus  Law yang  belum  masyhur  di Indonesia digunakan  untuk  membuat sebuah  regulasi  yang  lantas  menimbulkan  banyak  pro  dan  kontra  di  kalangan  masyarakat. Diantara  kekhawatiran  masyarakat  mengenai  penggunaan  Omnibus  Law  diantaranya adalah karena  Omnibus Law belum  banyak dikenal pada bidang hukum di Indonesia, dikhawatirkan terjadinya  resentralisasi  kekuasaan  dan  kewenangan  pemerintah,  hak  tenaga  kerja  yang mengalami  degradasi,  serta  keberpihakan  pemerintah  kepada  investor  akan  lebih  besar dibandingkan  kepada  pekerja  ( Mayasari ,  2020).  Omnibus  Law  dapat  didefinisikan  sebagai sebuah kebijakan pemerintah baik legislatif maupun eksekutif yang digunakan untuk mengatasi berbagai  permasalahan  hukum agar tidak terjadi tumpang tindih produk hukum untuk sebuah regulasi  ( Satria ,  2020).  Di  Indonesia  sendiri  berkembang  beberapa  macam  hukum,  mulai hukum  peninggalan  Belanda  ( Wetboek  van  Strafrech ),  Hukum  Agama,  serta  Hukum  Adat setempat ( Kurniawan , 2021). Oleh seBab itu, sering terjadi saling tumpang tindih antar aturan. Hukum adalah alat pengatur yang sah dalam sebuah negara hukum. Tujuan utama dari keberadaan hukum adalah untuk menjamin  keadilan dan kepastian ( Bapa et al ., 2021). Omnibus Law setidaknya memuat  80 undang-undang dan kurang lebih  1.200 pasal  yang telah ditinjau kembali  untuk  kemudian  disusun  dalam  satu  undang-undang  tentang  Cipta  Kerja  dan dipergunakan untuk memberikan regulasi pada hampir semua sektor. Pada Rancangan Undang- Undangnya  Cipta  Kerja  menaungi  kebijakan  baru  pada  11  bidang  sektor  yakni  1). Penyederhanaan  Izin  Usaha  2).  Resgulasi  Investasi  3).  Sektor  Ketenagakerjaan  4). Perlindungan  terhadap UMKM  dan  Koperasi  5).  Aksesibilitas  Usaha  6).  Bantuan Riset  dan Inovasi 7). Administrasi Publik 8). Penerapan Sanksi-Sanksi  9). Bidang Pertanahan dan isu-isu yang terkait dengannya 10.)  Proyek Strategis Nasional  11).  Kawasan Pertumbuhan Ekonomi ( Kurniawan , 2021).
Sepanjang perjalanan  penetapan RUU Cipta Kerja banyak menuai  kontroversi. Hal-hal yang  menuai  kontroversi  dari  proses  penetapan  Undang-Undang Cipta  Kerja  diantaranya adalah  jumlah  halaman  yang  inkonsisten,  terdapat  kata-kata  bahkan  pasal  yang  ditiadakan dalam undang-undang yang baru tersebut, peristiwa  pembungkaman  dalam sidang paripurna, dan  meruaknya  aksi  demonstrasi  di  berbagai  wilayah  di  Indonesia  dengan  orasi  menolak Omnibus  Law ( Farahdiba ,  2021).  Pengesahan  UU Cipta Kerja  dilaksanakan  pada 5  Oktober 2020  melalui  rapat  paripurna  anggota Dewan Perwakilan  Rakyat (DPR)  Republik  Indonesia yang ketujuh  dalam masa  persidangan  I tahun 2020-2021  di Senayan ( Hamdana &  Alfahmi , 2021).  Selanjutnya  ditetapkan sebagai  Undang-Undang oleh  Joko  Widodo selaku  Presiden Republik  Indonesia didampingi Yasonna H. Laoly  selaku  Menteri  Hukum dan HAM pada 2 November 2020 ( Grigorius , 2022).
Setelah  resmi  dijadikan  sebagai  regulasi,  tentu banyak  perkara  yang  menjadikan  UU Cipta  Kerja  sebagai  rujukan  dalam  mengambil  kebijakan.  Guna  melihat  dampak  yang ditimbulkan dari pengesahan undang-undang tersebut penelitian ini bermaksud untuk meninjau penerapan  UU  Cipta  Kerja  pada  beberapa  sektor  yang  dinaungi.  Diharapkan  implementasi Undang-Undang  Cipta  Kerja  dapat  dilaksanakan  sesuai  dengan  tujuan  awal  dibentuknya undang-undang tersebut dan menganulir  segala kekhawatiran yang terjadi sebelumnya.

## Metode Penelitian
Metode yang digunakan dalam penelitian  merupakan  penelitian  yuridis-normatif  yang bersifat kualitatif. Metode tersebut merupakan sebuah metode yang fokus kajiannya diarahkan pada peninjauan  penerapan dari kaidah dan norma dalam hukum positif. Penelitian dilakukan dengan cara kajian pustaka pada bahan yang relevan  dengan permasalahan  yang diangkat dan selanjutnya dilakukan analisis kualitatif untuk pengambilan data secara efektif dan lebih mudah untuk diinterpretasi ( Damayanti , 2022).
Penelitian  ini  juga  menggunakan  pendekatan  perundang-undangan (statue  approach) yakni  pendekatan yang dilakukan dengan cara  melakukan  analisis  dan telaah  undang-undang yang  berhubungan  dengan  tema  yang  dibahas  ( Maghfiroh ,  2021).  Selanjutnya  adalah pendekatan  konsep  ( conceptual  approach ),  setiap  produk  hukum  yang  akan  lahir  perlu dipahami secara definitif supaya tidak terdapat bias makna ( Grigorius , 2022). Pendekatan yang selanjutnya adalah pendekatan histori (historical approach) yang merupakan sebuah pendekatan dengan  melihat  kembali  undang-undang yang  pernah  berlaku  sebelumnya  tentang  isu  yang sedang diangkat dalam penelitian ( Maghfiroh , 2021).
Metode dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian  ini digunakan untuk melihat hasil implementasi  dari ditetapkannya Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagai regulasi  pertama di Indonesia yang bersifat Omnibus Law. Oleh karena itu, penelitian ini  akan  berisi  kondisi  empiris  serta  perbandingannya  dengan  pasal-pasal  yang  ada  dalam undang-undang ataupun regulasi  sejenis  lainnya.

## Hasil  dan Pembahasan
Bermula  dari  terbitnya  rilis  dari  Ease  of  Doing  Business  pada  tahun  2019  yang menyatakan bahwa Indonesia berada di urutan 73 dari total 190 negara yang ada dalam daftar perangkingan di bidang kemudahan berinvestasi maka Presiden Joko Widodo berinisiatif untuk merealisasikan  suatu regulasi  yang dapat meningkatkan iklim  berinvestasi di Indonesia. Itulah cikal  bakal  disusunnya  Omnibus  Law  UU Cipta  Kerja.  Susiwijono  yang  menjabat  sebagai Sekretaris  Kementerian  Koordinator Bidang Perekonomian  menyebutkan  bahwa terciptanya Omnibus Law bermula dari keinginan Presiden Joko Widodo untuk memperluas lapangan kerja pada  sektor  formal  karena  berdasarkan  data  pekerja  di  berbagai  sektor  pada  tahun  2019 diketahui  bahwa sebesar  57,27%  pekerja  bekerja  pada sektor  informal  ( Yusri  et al .,  2021). Terdapat setidaknya 16 kebijakan  yang terdiri dari 11 klaster ( Catur et al ., 2020). Negara lain yang  juga  sudah  menggunakan  sistem  Omnibus  Law  adalah  Australia,  Philipina,  Inggris, Jerman, Kamboja, Malaysia,  Singapura, Turki, dan Vietnam.
Undang-Undang Cipta Kerja memuat 15 Bab dan 186 pasal yang terhimpun  pada 1.187 halaman  ( Yusri  et al .,  2021). Bagian  yang membahas  mengenai  regulasi  berdasarkan  klaster ataupun  sektor  dimulai  dari  Bab  III  yang  memuat  Peningkatan  Ekosistem  Investasi  dan Kegiatan  Berusaha.  Bab  IV  mengenai  Ketenagakerjaan.  Bab  V  berisi  Kemudahan, Perlindungan,  dan  Pemberdayaan  Koperasi,  Usaha,  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah.  Bab  VI memuat masalah  Kemudahan Berusaha. Bab VIIA mengenai Kebijakan Fiskal Nasional yang Berkaitan dengan Pajak dan Retribusi.  Bab VII adalah tentang Dukungan Riset dan Inovasi. Bab VIII tentang Pengadaan Tanah.  Bab IX berisi  tentang Kawasan Ekonomi.  Bab X adalah tentang Investasi Pemerintah Pusat dan Kemudahan Proyek Strategis Nasional. Terakhir  adalah
Bab XI berisi tentang Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Untuk Mendukung Cipta Kerja. Adapun Bab-Bab lain lebih condong pada pengaturan teknis dan pedoman undang-undang.
Menurut  pernyataan  yang  disampaikan  oleh  Menko  Perekonomian  Bapak Airlangga Hartato, akan terdapat setidaknya 40 aturan turunan dari UU Cipta Kerja yang terdiri dari 35 PP  (Peraturan  Pemerintah)  dan  5  Perpres  (Peraturan  Presiden)  ( Kompas ,  2020).  Bidang pertanahan  yang  diwakili  oleh  Kementerian  ATR/BPN  menyebutkan  bahwa  pihaknya  telah menyelesaikan  5  rancangan  PP  sebagai  turunan  dari UU  Cipta Kerja.  Adapun pada bidang ketenagakerjaan  akan  ada  7  PP  yang  menerangkan  tentang  Perjanjian  Kerja,  Pekerja outsourcing,  Jam  Kerja  dan  Jam  Istirahat,  Tenaga  Kerja  Asing,  Upah,  Pesangon  dan Kompensasi  Masa  Kerja,  dan  Jaminan  Pekerjaan.  Pada  Bab  Penyederhanaan  Izin  Usaha terdapat 2  PP  yakni  mengenai  izin  lokasi  dan lingkungan.  Hanya  ada  satu PP  pada  klaster Persyaratan Investasi yakni PP mengenai bidang jenis usaha. Adapun pada Klaster Kemudahan Berusaha akan ada 2 PP yakni tentang Keimigrasian,  Paten, dan Jaminan  Bahan Baku, satu lagi adalah  PP  tentang  Pendirian  Badan  Usaha.  Klaster  Dukungan  Riset  dan  Inovasi  akan menerbitkan  3  PP  yakni  mengenai  Penugasan  BUMN/Swasta,  Penyediaan  Anggaran,  dan Pengembangan Ekspor. Klaster yang terakhir yakni mengenai Kemudahan Proyek Pemerintah hanya akan ada 1 PP yang mengatur mengenai Penyediaan Lahan dan Perizinan  Pemerintah.
Pada  dasarnya  tujuan  diciptakannya  UU  Cipta  Kerja  adalah  supaya  memberikan manfaat dan kebaikan kepada seluruh pihak baik pengusaha maupun pekerja dan juga terhadap perekonomian Indonesia ( Catur et al ., 2020). Namun, masih ditemui berbagai persoalan dalam pemberlakuan  UU  Cipta  Kerja.  Pada beberapa  bidang  memang  terjadi  pembaharuan  pasal sehingga lebih  modern akan tetapi pada beberapa bidang yang lain juga terdapat hal-hal  yang problematik ( Elora , 2021).
Permasalahan  yang  paling  menonjol  dan banyak  menuai  kontroversi  dari  UU  Cipta Kerja  adalah pasal-pasal  yang mengatur  mengenai  ketenagakerjaan,  pertanahan, lingkungan, dan kemudahan berinvestasi.  Adapun problematika  yang dinilai krusial  dan memiliki  dampak masif  adalah  adalah  isu  mengenai  aturan-aturan  yang  lebih  bersifat  politis  dan  seolah meniadakan  peran  serta  kewenangan  pemerintah  daerah.  Dengan  adanya  Omnibus  Law setidaknya akan ada 82 undang-undang yang tidak lagi berlaku padahal setiap undang-undang memiliki  aturan  pelaksanaan  masing-masing  ( Iswahyudi ,  2022).  Beberapa  hal  yang  layak untuk dibahas terkait dengan implementasi  UU Cipta Kerja adalah sebagai berikut :

## 1. Peningkatan Ekosistem  Investasi dan Kegiatan Berusaha
Tujuan  dari dibuatnya pasal-pasal  pada Bab ini  adalah untuk menumbuhkan  minat investor  dalam  membuka  usahanya  di  Indonesia.  Tujuan  dari  adanya  regulasi  yang memudahkan investasi sebenarnya dinilai cukup baik karena investasi merupakan salah satu instrumen  yang  dapat  meningkatkan  Pendapatan  Nasional.  Berbagai  kemudahan aksesibilitas  mengenai  investasi  dan  pendirian  usaha  diharapkan  dapat  membantu pemerintah dalam menyerap tenaga kerja  yang ada di Indonesia. Investasi juga merupakan salah  satu  komponen  yang  memiliki  hubungan  positif  dengan  Produk  Domestik  Bruto (PDB) sehingga tingginya minat investasi juga akan meningkatkan pendapatan dalam negeri Indonesia.  Artinya  investasi  memiliki  peran  yang  cukup  penting  dalam  pembangunan perekonomian  Indonesia ( Marbun et al ., 2020).
Akan  tetapi  hal  ini  akan  menjadi  masalah  jika  tingginya  investasi  tidak  disertai dengan berbagai aturan yang melindungi keberlanjutan investasi maupun melindungi iklim
investasi.  Selanjutnya  adalah  dihapusnya  izin  pemanfaatan  ruang  yang  tentunya memberikan  ancaman terhadap keberlangsungan  alam dan lingkungan. Selain itu, kawasan strategis Provinsi  dan Kabupaten/Kota serta ruang  pedesaan juga dihapuskan yang dinilai cukup  riskan  membawa  sentralisasi  atas  pemberian  izin  usaha.  Terlebih  pemenuhan terhadap Kajian  Lingkungan  Hidup Strategis  (KLHS) dan Rencana  Tata  Ruang  Wilayah (RTRW) juga tidak begitu diperhatikan. Ancaman terhadap lingkungan juga dikhawatirkan terjadi  karena  aturan  mengenai  penyisaan  kawasan  hutan  minimal  30%  juga  telah dihapuskan. Berkaitan  dengan isu  mengenai  lingkungan  hidup, kepemilikan  sumber  daya alam  berikut  rencana  pencadangan  dan  pemanfaatan  merupakan  hal  yang  krusial,  jika konsep perizinan  berubah  dan masyarakat  tidak lagi  diberikan  akses  yang luas  untuk ikut serta  memberikan  kritik  maka  kelestarian  alam  kemungkinan  besar  akan  mengalami eksploitasi.  Peran  masyarakat  dalam  mengambil  keputusan  mengenai  lingkungan  hidup dibatasi  hanya  pada  “warga  terdampak”  yang  mana  memiliki  artian  bahwa  masyarakat secara  luas  tidak diperkenankan  melakukan  evaluasi  terhadap  kondisi  lingkungan  hidup terdampak.

## 2. Ketenagakerjaan
Masalah  ketenagakerjaan  merupakan  isu  yang  paling  ramai  disuarakan  dalam berbagai  kesempatan  demonstrasi  yang  terjadi  di  berbagai  wilayah  di  Indonesia.  Pada dasarnya  isu  ini  memang  memiliki  sensitivitas  yang  tinggi.  Oleh  karenanya,  perubahan sedikit saja pada sektor ketenagakerjaan akan selalu menuai polemik. UU Cipta Kerja dinilai mendegradasi  hak  dan  kesejahteraan  pekerja  karena  beberapa  pasal  yang  dihilangkan ataupun dimunculkan.  Hilangnya  batas  waktu Perjanjian  Kerja  Waktu Tertentu (PKWT), yang  sebelumnya  memiliki  batas  waktu maksimal  1  tahun  pada UU Cipta  Kerja  hal  itu dihapuskan. Tentu ini merupakan  hal yang sangat merugikan  bagi para kaum pekerja.  Hal tersebut mengandung makna bahwa bisa jadi para pekerja akan menjalani  PKWT sepanjang waktu kerjanya. Selain itu pembatasan mengenai jenis pekerjaan yang diperbolehkan untuk emnggunakan  tenaga  alih  daya  ( outsourcing )  juga  ditiadakan,  maka  tidak  menutup kemungkinan  bahwa akan banyak pekerja  di berbagai  sektor pekerjaan  yang dipekerjakan melalui  pihak ketiga.
Standar kebutuhan hidup yang layak yang menjadi acuan dalam penghitungan nilai Upah  Minimum  Regional  (UMR)  juga  dihapuskan.  Dengan  begitu,  penghitungan  nilai UMR dikhawatirkan tidak lagi memperhatikan kebutuhan pokok masyarakat. Bahkan ketika penghitungan UMR sudah sangat jelas disebutkan bahwa mensyaratkan standar hidup layak suatu  daerah,  masih  banyak  para  pemilik  usaha  yang  tid ak  mengindahkan  hal  tersebut terlebih  jika  tidak lagi  dicantumkan dalam undang-undang tentu para pemilik  modal akan dengan mudah memberikan nilai gaji atau upah yang tidak memenuhi kebutuhan hidup para pekerja.
Pemutusan  Hubungan  Kerja  (PHK)  lebih  diberikan  kemudahan  karena  tidak diharuskan lagi untuk melakukan negosiasi  antara pekerja  dan pemberi  kerja namun hanya sebatas pemberitahuan dari pemberi  kerja kepada pihak pekerja.  Pada beberapa  hal negara menarik diri untuk turut serta memberikan kebijakan. Hal ini tentu melemahkan para pekerja karena tidak lagi memiliki  payung perlindungan mengenai hak-hak pekerja. Selain masalah PKWT dan PHK, negara juga menarik  diri mengenai kesepakatan hak istirahat panjang dan diserahkan  pada  perjanjian  kerja  yang  disepakati  oleh  kedua  belah  pihak,  tanpa
perlindungan  dari  negara  para  pekerja  tentu  tidak  memiliki  daya  tawar  tinggi  untuk mempertahankan haknya.
Berdasarkan  data  dari  Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  sebesar  40  persen  penduduk Indonesia  adalah  orang  yang  berstatus  sebagai  pekerja  baik  berstatus  buruh,  karyawan ataupun  pegawai  ( Bintoro ,  2022).  Artinya  perlindungan  negara  terhadap  pekerja  masih sangat  dibutuhkan  sehingga  kesejahteraan  para  pekerja  benar  diperhatikan  oleh  pihak pemberi  kerja.  Tanpa  ada  campur  tangan  pemerintah  dalam  segala  hal  yang  berkaitan ketenagakerjaan, terdapat potensi penggunaan upah besi dalam sistem kerja.
3. Kemudahan, Perlindungan,  dan Pemberdayaan Koperasi,  Usaha, Mikro,  Kecil,  dan Menengah
Pada Bab ini dijelaskan mengenai pendirian Perseroan yang mana disebutkan bahwa pendirian  Perseroan  UMK dapat didirikan oleh  perorangan  yang hanya  berdasarkan surat pernyataan pendirian. Menurut regulasi yang sudah berlaku sebelumnya, pendiria Perseroan haruslah dengan membawa akta resmi pendirian di akta notaris. Penghilangan jumlah modal minimum  serta  batasan  pendirian  Perseroan  bagi  orang  per  orang  juga  ditakutkan akan menjadi  boomerang  karena  akan  muncul  perseroan-perseroan  yang  secara  realitas  usaha belum memiliki  kemampuan untuk menjalankan usaha tersebut secara berkesinambungan.
Pada  beberapa  sektor  seperti  sektor  keuangan  dan  perbankan,  adanya  UU  Cipta Kerja  belum  menunjukkan  hasil  yang  signifikan  terhadap  minat  investor.  Perdagangan saham perbankan konvensional  di pasar tetap berjalan  seperti biasa dan jumlah saham yang diperdagangkan juga tidak mengalami  kenaikan ( Tiyarsari  et al ., 2021).

## 4. Kemudahan Berusaha
Bab  ini  banyak  mengatur  mengenai  perpajakan.  Masalah  di  Bab  ini  ada  pada Undang-Undang  mengenai  Pajak  Pertambahan  Nilai  di  dalam  UU  Cipta  Kerja  yang menyebutkan bahwa batubara ternasuk objek pajak yang dikecualikan sebagai Barang Kena Pajak, padahal seperti yang kita ketahui ada banyak industri pertambangan dan pengeboran yang  sejenis.  Banyak  industri  pertambangan  dan  pengeboran  yang  juga  sama-sama mengambil  langsung  dari  sumber  barang  tersebut.  Jika  batu  bara  dibebaskan  dari  PPN karena  dianggap  belum  mengalami  pertambahan  nilai,  maka  objek  pajak  lain  yang  juga berasal dari industri pertambangan maupun pengeboran dan belum mengalami  pertambahan nilai juga seharusnya dibebas pajakkan.
UU Cipta Kerja pada bab ini juga menyebutkan mengenai pajak e-commerce dimana terdapat penurunan  tarif pajak  yang terhitung mulai  tahun 2021-2023, besaran  pajak yang semula  sebesar  25  persen  diresolusikan  untuk turun  hingga  20  persen  pada  tahun 2023. Penurunan  pajak  juga  diterapkan pada perusahaan  yang bersedia  untuk go public  dimana akan  mendapatkan  penurunan  pajak  sebesar  3  persen.  Adanya  pajak  e-commerce dimaksudkan untuk  menghindarkan  pengusaha  dari  perilaku  menguntungkan  diri  sendiri dan  merugikan  negara.  Transformasi  digitalisasi  di  kalangan  masyarakat  memaksa pemerintah  untuk  memberikan  perhatian  pula  terhadap  berbagai  industri  yang  dalam pengoperasionalannya  menggunakan sistem digital ( Ridayati et al ., 2020).
5. Dukungan Riset dan Inovasi
Pada dasarnya Bab ini  tidak melahirkan  banyak konflik. Pasal-pasal  yang ada juga dinilai tidak bermasalah selain penjelasan lebih lanjut dan lebih mendetail mengenai skema, mekanisme,  ataupun alur kebijakan  yang akan dijalankan untuk melakukan dukungan riset
dan  inovasi.  Perlu  juga  untuk memberikan  penjelasan  mengenai  pihak-pihak  yang  akan bertanggungjawab  atas  pelaksanaan  berbagai  kegiatan  untuk  riset  dan  inovasi.  Karena selama  ini,  riset  ataupun  kegiatan  sejenisnya  masih  d ianggap  sesuatu  yang  kurang menguntungkan sehingga dalam pelaksanaannya  seringkali  dikesampingkan dibandingkan dengan kebutuhan lain yang dirasa lebih memberikan keuntungan pada negara dalam waktu yang cepat. Padahal riset  sudah seharusnnya  dilakukan dalam jangka  waktu yang panjang guna melihat hasil sesuai dengan model yang direncanakan.

## 6. Pengadaan Tanah
Pasal-pasal  yang tertulis dalam UU Cipta Kerja pada Bab VIII bagian keempat pada dasarnya  tidak memberikan  penyederhanaan  regulasi  tentang pertanahan.  Sebab  regulasi asalnya  yakni  Undang-Undang nomor  5  tahun  1960  tidak  mengalami  perubahan  namun justru diperumit  secara  substansial.  Hak Pengelolaan  (HPL) atas tanah bagi  investor yang sebelumnya  cenderung bersifat  menjadi  “fungsi”  diarahkan  menjadi  bersifat  “hak”  yang rawan  pengalihdayaan  oleh  investor  sebagai  Hak  Guna  Bangunan  (HGB)  sebab  dalam pendirian  investasi  lebih  sering  memanfaatkan  HGB  dalam  status  pembangunan  lokasi usaha.  Pembentukan  Bank  Tanah  juga  pada  dasarnya  memiliki  tujuan  yang  baik,  yakni supaya investor yang membutuhkan informasi mengenai lokasi yang dapat digunakan untuk mendirikan usaha lebih mudah dalam aksesibilitasnya.  Namun, dikhawatirkan bahwa dalam pelaksanaannya  hal  tersebut  justru  mengganggu  Reforma  Agraria  karena  visi  dari  Bank Tanah dianggap kontradiksi dengan prinsip Reforma Agraria

## 7. Pelaksanaan Administrasi  Pemerintahan
Pada  prinsipnya  tujuan  pemerintah  menyusun  UU  Cipta  Kerja  adalah  untuk memangkas  regulasi  yang dianggap  terlalu  berbelit  dan saling  tumpang  tindih satu sama lain.  Namun  hal  ini  juga  dikhawatirkan  menjadi  celah  adanya  resentralisasi  dan menghilangkan  desentralisasi  secara  perlahan.  Pada  kondisi  desentralisasi  diterapkan, kewenangan  Pemerintah  Pusat  adalah  pada  tingkat  memberikan  pengawasan  sedangkan pada UU Cipta Kerja Pemerintah Pusat kembali diberikan kewenangan sebagai eksekutor. Pemberian  izin  baik  untuk  pendirian  usaha  ataupun  kegiatan  lain  yang  semisal  memang suatu hal yang selalu menjadi buah simalakama.  Peristiwa kebakaran hutan yang terjadi di beberapa  wilayah  dianulir  karena  Pemerintah  Pusat  kecolongan  atas  pemberian  izin operasional  usaha  suatu  perusahaan.  Pemberian  izin  yang  sepenuhnya  dipasrahkan  pada Pemerintah  Daerah  mengindikasikan  bahwa  terdapat  beberapa  kecurangan  dan kongkalikong antara pemerintah dan pengusaha. Pelolosan izin yang mana analisis  dampak lingkungannya  tidak  memenuhi  syarat,  pemudahan  akses  pembukaan  lahan  tanpa memperhatikan  kondisi  hayati,  dan  berbagai  kejadian  serupa  merupakan  indikasi penyalahgunaan  kekuasaan  oleh  Pemerintah  Daerah,  sehingga  Pemerintah  Pusat  melalui UU Cipta Kerja bermaksud menghalau hal tersebut. Akan tetapi, pengembalian pelaksanaan adminitrasi pemerintahan  kepada Pemerintah Pusat juga bukan hal yang sepenuhnya dapat dibenarkan, karena  Pemerintah Pusat seringkali  tidak mengetahui kondiisi riil  di lapangan. Pemerintah  Daerah tentu lebih  dekat untuk meninjau  berbagai  kondisi  lapangan dan lebih memahami  batas konservasi  wilayah  yang dapat digunakan untuk usaha ataupun kegiatan lain yang memiliki  dampak lingkungan.
Pada UU Cipta Kerja  juga  disebutkan banyak sanksi  pidana yang  digantikan oleh sanksi  materiil  yang  tentu sangat  besar  celahnya  untuk dijadikan  lahan  negosiasi  antara
pengusaha  dan pemerintah.  Peniadaan sanksi  pidana dinilai  dapat meningkatkan keabaian para pemilik  usaha untuk melaksanakan aturan-aturan yang ada dalam regulasi pemerintah. Keadilan dapat diklasifikasikan dalam tiga hal yakni keadilan yang fokus untuk menghukum kesalahan  pelaku  atau  disebut  keadilan  korektif,  keadilan  yang  menjadikan  perbaikan kesalahan sebagai pokok utama atau disebut juga dengan keadilan rehabilitatif dan terakhir adalah keadilan  yang fokus utamanya adalah memperbaiki  kondisi korban  dari perbuatan pelaku  yang  umum  disebut sebagai  keadilan  restoratif.  Pada konsepnya  UU Cipta  K erja telah  menerapkan  ketiga  konsep  keadilan  tersebut  namun  peniadaan  sanksi  pidana  pada beberapa  hal  ditakutkan  akan  meningkatkan  kesemena-menaan  pada  berbagai  hal  yang seharusnya membutuhkan perlindungan.

## Kesimpulan
Omnibus  Law  UU  Cipta  Kerja  pada  dasarnya  memiliki  tujuan  yang  baik  dan mempertimbangkan  kepentingan  bersama  demi  tercapainya  pertumbuhan  ekonomi  di Indonesia.  UU Cipta  Kerja  bertujuan  untuk meningkatkan  investasi  yang  diharapkan  dapat meningkatkan  lapangan  pekerjaan  sehingga  mengurangi  tingkat  pengangguran,  mengingat Indonesia  sedang  menuju  kondisi  bonus  demografi  yang  menuntut  untuk  bertambahnya lapangan pekerjaan. Selain kemudahan berinvestasi dalam UU Cipta Kerja juga terdapat banyak pasal  yang merupakan  interpretasi  dari  kemudahan pendirian  usaha.  Tujuan  dari  pasal-pasal tersebut kurang  lebih  memiliki  kesamaan  dengan pasal-pasal  kemudahan  berinvestasi,  yakni untuk mendukung pencipataan lapangan  kerja  oleh  siapapun  baik  perorangan  maupun  badan usaha.  Namun  pada  perjalanannya  terdapat  beberapa  bagian  ataupun  pasal  yang  dinilai kontradiktif  dan  menimbulkan  kontroversi  karena  berpotensi  untuk  menjadi  celah  tindak kejahatan dalam berbagai  sektor maupun bidang. Beberapa unsur  dinilai tidak mencerminkan perlindungan terhadap masyarakat yang lemah serta perlindungan terhadap terhadap kelestarian lingkungan serta keberlangsungan  hidup hayati.

## Bibliografi
Bapa, P.  Y., Efrizal,  H. S., Mau,  H. A., & Sinaulan,  R. L. (2021).  The  Work  Creation  Law Legislation  Process. Aksara:  Jurnal  Ilmu  Pendidikan  Nonformal , 7 (2),  667–680. https://doi.org/10.37905/aksara.7.2.667-680.2021
Bintoro,  D.  W.  (2022).  Implikasi  Undang-Undang Cipta  Kerja  tentang  Ketenagakerjaan. Disiplin: Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda , 1– 8.
Catur, J. S., Djongga, D., Heriyandi, H., Poerwanto, H., Hutasoit, J., Anam, K., & Wiyono, B. (2020).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Kesejahteraan  Pekerja  Melalui  Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Jurnal Lex Specialis , 1 (2).
Damayanti, E. (2022). Tinjauan  Yuridis Perbandingan Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Jurnal Lex Justitia , 3 (2), 126–139. https://doi.org/10.22303/lex%20justitia.3.2
Elora,  D.  (2021).  Problematika  Hukum  Perusahaan  dalam  Implementasi  UU  Cipta  Kerja Terkait  Pendirian  PT  UMK. Wacana  Paramarta:  Jurnal  Ilmu  Hukum , 20 (3),  45–54. https://doi.org/10.32816/paramarta.v20i3.102
Farahdiba, A. (2021).  Analisis  Semiotika  Cover Story Koran Tempo  Edisi 15  Oktober 2020
“Jalan Terus.” JRK (Jurnal
Riset Komunikasi) , 12 (2), 164–178.
https://doi.org/10.31506/jrk.v12i2.11985
Grigorius,  E. S. (2022).  Keterbukaan Informasi Publik  Dalam Proses  Legislasi:  Studi Kasus RUU Cipta Kerja. Jurist-Diction , 5 (1), 143–168. https://doi.org/10.20473/jd.v5i1.32729
Hamdana,  E.  N.,  &  Alfahmi,  M.  B.  I.  (2021).  Pengembangan  Sistem  Analisis  Sentimen Berbasis  Java  Pada  Data  Twitter  Terhadap  Omnibus  Law  Menggunakan  Algoritma Naïve Bayes dan K-Nearst Neighbor (K-NN). Jurnal Informatika  Polinema , 7 (2), 79– 84. https://doi.org/10.33795/jip
Iswahyudi, F. (2022). Implikasi  Kebijakan Omnibus Law Cipta Kerja dalam Perspektif Teori Perundang-Undangan. Mahadi:  Indonesia  Journal  of  Law , 1 (1).  Implikasi  Kebijakan Omnibus Law Cipta Kerja dalam Perspektif Teori  Perundang-Undangan
Kompas. (2020). Aturan Turunan UU Cipta Kerja, Jokowi Minta Diselesaikan  dalam 1 Bulan . Jakarta: Kompas.Com.
Kurniawan, B. (2021). Redesain Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Jurnal Akta Yudisia , 6 (1), 21–32.
Maghfiroh, V. N. W. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Berdasarkan Perjanjian  Kerja Tidak  Tertulis  Pasca  Berlakunya  Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2020  Tentang Cipta
Kerja. NOVUM: JURNAL HUKUM , 91–100.
https://doi.org/10.2674/novum.v0i0.41724
Marbun, A. T., Wageanto, A., Rusmamto, A. A., Siregar,  D. M., Dongga, D. D., Budianto, J., &  Bastianon,  B.  (2020).  Investasi  Asing  dan  Tenaga  Kerja  Asing  di  Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Jurnal Lex Specialis , 1 (2).
Mayasari,  I. (2020).  Kebijakan  Reformasi  Regulasi  Melalui  Implementasi  Omnibus  Law Di Indonesia. Jurnal  Rechts  Vinding:  Media  Pembinaan  Hukum  Nasional , 9 (1),  1. https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i1.401
Ridayati, E., Astuti, D., Nova, Y. S., Maulana, A., Sudjeni, A., & Hanif, A. (2020). Pengenaan Pajak  E-Commerce  Pasca  Diundangkannya Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2020 tentang Cipta Kerja. Jurnal Lex Specialis , 1 (2).
Satria,  A.  P.  (2020).  Sibernetika  Talcott  Parsons:  Suatu  Analisis  Terhadap  Pelaksanaan Omnibus  Law  Dalam  Pembentukan  Undang-Undang  Cipta  Lapangan  Kerja  Di Indonesia. Indonesian State Law Review (ISLRev) , 2 (2), 111–118. https://doi.org/10.15294/islrev.v2i2.37317
Tiyarsari,  A. D., Pramesti, D. A., & Zuhriyah, E. (2021). Analisis Pengaruh Omnibus Law Ruu Cipta  Kerja  Terhadap  Harga  Saham  Perbankan  Konvensional  Di  BEI. Prosiding Seminar Nasional Fakultas Ekonomi Untidar 2021 , 1 (1).
Yusri, A. A., Hidayat, Y., & Sadino, S. (2021). Kontruksi Keadilan Persaingan Usaha pada UU Cipta Kerja Menurut Tinjauan  Ekonomi Pancasila. Jurnal Magister  Ilmu Hukum , 6 (2), 1–22.