## Implementasi Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 pada Aktivitas Reprografi Koleksi Digital
Ario Adi Prakoso 1*)
1 Program Studi Kajian Budaya dan Media minat studi Manajemen Informasi dan Perpustakaan, Sekolah Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada
* ) Korespondensi: ario.adiprakoso@gmail.com

## Abstract
The purpose of the research is to identify the implementation of the Copyright Act no. 28 Year 2014 by some libraries in Semarang which copying and reproducing their digital collections. A literature study was conducted to gather as many information as it was available related to the reprography activity by the libraries. The findings frm some literatures were then analysed and described in more details regarding the reprography compliance to the  Copyright Act no. 28  Year 2014.  It  reveals  that  interpretation  of  Copyright  Act  no.  28  Year  2014  implemented  by  each  library  in  Semarang  on reprogafi action was varied. Based on 4 research places found that UPT of Central Java Regional Library, UPT of State Polytechnic Library of Semarang, and Library of State Senior High School 1 Semarang in rule of reprographic action of digital collection which already exist with Copyright Act. 28 Year 2014. While the Library of the Central Java Provincial Secretariat in reprographic action has not used the Copyright Act no. 28 Year 2014.

## Keywords: copyright; copyright act; reprography; digital collection

## Abstrak
Penelitian ini berjudul “Implementasi Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 Pada Aktivitas Reprografi Koleksi Digital”. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui apakah tiap-tiap perpustakaan dalam melakukan reprografi koleksi digital sudah sesuai dengan Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014. Metode penelitian yang digunakan adalah  metode  studi  literatur.  Bertujuan  mencari  informasi  melalui  buku,  artikel  dan  jurnal  untuk  dijadikan  rujukan dalam memperkuat argumentasi yang ada. Analisis data yang digunakan meliputi pengumpulan data pustaka, membaca dan  mencatat,  serta  mengelolah  bahan  penelitian.  Penelitian  ini  menghasilkan  temuan  bahwa  interpretasi  Undang- Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 yang di implementasikan oleh masing - masing perpustakaan di Semarang pada tindakan  reprogafi  tidak  sama.  Berdasarkan  4  tempat  penelitian  ditemukan  bahwa  UPT  Perpustakaan  Daerah  Jawa Tengah,  UPT  Perpustakaan  Politeknik  Negeri  Semarang,  dan  Perpustakaan  SMA  Negeri  1  Semarang  dalam  aturan mengenai tindakan reprografi koleksi digital sudah berdasarkan dengan Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014. Sedangkan  Perpustakaan  Sekretariat  Daerah  Provinsi  Jawa  Tengah  dalam  tindakan  reprografi  belum  menggunakan Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014.
Kata kunci: hak cipta; undang-undang hak cipta; reprografi; koleksi digital

## 1. Pendahuluan
Masyarakat sekarang ini sudah banyak melahirkan suatu hasil karya yang bisa diakui oleh dunia. Tentu pencapaian ini  tidaklah  mudah,  perlu adanya kemauan  yang tinggi  serta ide-ide cemerlang  yang  dihasilkan. Sebagai warga  pribumi Indonesia  patut berbangga hati atas prestasi  yang  diraih  oleh  masyarakat Indonesia. Dikarenakan mampu bersaing dengan negara asing dan mampu mengharumkan ibu pertiwi. Namun terdapat perbedaan budaya antara Indonesia dengan negara lain.
Hasil  karya  dari  negara  lain  dilindungi  dan  diakui  oleh  masyarakatnya.  Tanpa  harus  mendaftarkan karya ciptanya, masyarakat luar negeri mampu menghormati karya tiap orang.  Berbeda dengan di Indonesia, pembajakan bagi kalangan masyarakat Indonesia dianggap sudah menjadi budaya. Hidayah (2008) mengatakan Indonesia dianggap sebagai pembajak program  komputer yang  masuk dalam peringkat ketiga sedunia dalam kategori  Negara  yang  tidak  melaksanakan  perlindungan  HAKI  setelah  Vietnam  dan  Cina.  Terkadang masyarakat sendiri tidak menyadari bahwa apa yang mereka lakukan merupakan suatu tindakan pelanggaran hak  cipta,  sehingga  tindakan  tersebut  dianggap  legal  oleh  setiap  orang  yang  melakukannya.  Sungguh memprihatinkan jika budaya seperti ini terus ada dan tidak bisa dihilangkan.
Sebenarnya  di  Indonesia  sudah  memberikan  sebuah  apresiasi  bagi  karya  anak  bangsa,  dengan memberikan perlindungan atas karya anak bangsa melalui pengesahan UU Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI) yang terbaru yaitu UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Undang-undang tersebut dibuat untuk melindungi pencipta dan ciptaannya dari penjiplakan atau bahkan pengakuan dari pihak lain, yang tidak bertanggung  jawab.  Menurut  UU  Hak  Cipta  Nomor  28  Tahun  2014  berbunyi  sebagai  berikut:  “Hak  Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan”.  Hak  cipta  bertujuan  untuk  memberikan  pengakuan,  penghormatan,  dan  penghargaan  kepada seorang pencipta karya (Pradipta, 2012: 2).
Saat ini  kondisi  perpustakaan terlihat sangat  mencolok  pada tindakan  pelanggaran  hak cipta. Hal ini sungguh  miris  karena  perpustakaan  yang  semestinya  sebagai  lembaga  penyedia  informasi  bagi  masyarakat, justru menjadi sarang tindakan plagiarisme. Seperti pendapat Aziz (2015) mengatakan bahwa plagiat bisa saja terjadi karena sikap mahasiswa terhadap ketersediaan sumber bacaan di perpustakaan. Mahasiswa yang enggan untuk berfikir dan tidak ingin bersusah payah dalam menyusun karya ilmiah tugas akhir atau skripsi. Keadaan demikian  mendorong  banyak  mahasiswa  berpikir  singkat,  hanya  dengan  “copas”  ( copy-and-paste )  skripsi, thesis atau disertasi orang lain.
Tindakan tersebut perlu dicegah dan dimusnahkan karena akan membuat para penulis enggan berkarya lagi, hasil karya ciptaanya selalu dibajak sehingga secara moril atau material akan dirugikan. Pelanggaran hak cipta disebabkan  karena adanya  penggandaan sebuah  koleksi  yang tidak sesuai  dengan aturan  yang berlaku. Tindakan perbanyakan suatu koleksi dinamakan reprografi.
Menurut    IFRRO (The    International  Federation    of    Reproduction    Rights  Organisations) ada beberapa cakupan    yang termasuk   dalam  aktivitas reprografi,  diantaranya adalah  percetakan ( printing )  dan fotokopi  ( photocopying )  serta  reprografi  karya  dengan    cara    digital    seperti  pemindaian  ( scanning ), downloading atau mengunduh file dari  sebuah  pangkalan  data,  menyalin file digital misalnya  di  dalam  CD /  DVD, penyimpanan  dan  transfer file dari/  antar/  ke dalam database. Salah satu tindakan plagiarisme pada
old library yaitu adanya layanan fotocopy . Ada tiga tindakan dalam reprografi yaitu copying, duplicating dan microcopying (Sulistyo-Basuki, 2004 : 269).
Menurut Joint (2006) mengatakan bahwa resiko pelanggaran hak cipta pada perpustakaan pada koleksi cetak paling banyak dilakukan dengan cara fotocopy . Hal ini disebabkan fotocopy berarti memperbanyak suatu karya  tanpa  izin  dari  pengarang  dan  mendapatkan  keuntungan  ekonomi.  Selain  itu  dengan  didukung perkembangan teknologi yang semakin pesat maka perpustakaan tidak lagi hanya berpacu pada fotocopy saja.
Kini perpustakaan sudah bisa terintegrasi dengan internet, bahan bacaan bisa dibaca secara digital tidak tercetak lagi, sehingga terjadi transformasi dari koleksi fisik menjadi koleksi digital. Menurut Glossary yang dikeluarkan oleh African Digital Library , yang  dimaksud  dengan  koleksi  digital adalah  kumpulan informasi berbasis Internet elektronik yang biasanya ditemukan dalam bentuk hard copy , tetapi dikonversi ke format yang kompatibel  dengan  komputer.  Maka  dari  itu  adanya  perubahan  siklus  dari  koleksi  cetak  ke  koleksi  digital menjadi tantangan  tersendiri  bagi  perpustakaan  untuk  selalu  memberikan  kebutuhan  informasi  yang  update, mudah, cepat dan tepat.
Perlu  diketahui  bahwa  sekarang  banyak  perpustakaan  yang  menghimpun  koleksi  digital  untuk memenuhi kebutuhan pemustaka. Menurut Dwiyanto (2000) mengatakan bahwa Internet telah menjadi jaringan informasi global,  dan semakin banyak  koleksi  digital yang  di  onlinekan  di  Internet.  Hal ini juga  mendorong koleksi  tersebut  mendapatkan  lebih  banyak  kutipan  daripada  literature  yang  tidak  didiseminasikan  secara online . Pemustaka lebih cepat dan mudah dalam mencari informasi, tidak harus menuju ke perpustakaan namun bisa mencari langsung melalui website perpustakaan tersebut.
Koleksi  digital  dapat  dilakukan  melalui  proses  digitalisasi  dari  koleksi  cetak  ke  koleksi  digital,  dan mendownload  koleksi  digital.  Sedangkan  menurut Qalyubi (2007: 443)  menjelaskan, bahwa sumber-sumber koleksi digital mencakup materi yang didigitalisasikan dari bahan-bahan tercetak perpustakaan yang sudah ada sejak  dulu.  Maka  koleksi  digital  harus  berisi  informasi  yang  lengkap,  jangan  hanya  sebagian  saja.  Sesuai pendapat Liauw (2009: 20), bahwa adanya koleksi yang tersedia secara menyeluruh ( full-text ), maka pengguna dapat lebih terpenuhi kebutuhannya serta dapat menjadi pemantau terhadap penjiplakan suatu karya ilmiah.
Walaupun  sekarang  informasi  bisa  didapatkan  secara  digital  namun  tindakan  pelanggaran  hak  cipta tetap bisa  dilakukkan.  Tindakan  tersebut  seperti  pemindaian  ( scanning ),  downloading  atau  mengunduh file . Permasalahan utama saat ini belum ada aturan yang jelas mengenai aturan reprografi digitalisasi koleksi. Dalam hak cipta melekat hak ekonomi dan hak moral, dan proses digitalisasi dapat melanggar kedua hak tersebut yaitu apabila mendatangkan  keuntungan bagi  perpustakaan  maka ini  dapat  dikategorikan sebagai  pelanggaran  hak ekonomi  dan  dikatakan  melanggar  hak  moral  karena  digitalisasi  mengalih  bentukkan  dari  format  tercetak kedalam format digital atau dengan kata lain  merusak integritas bentuk karya tersebut (Heri Abi Burachman Hakim: 2011).
Sebagai  lembaga  penyedia  informasi  perpustakaan  diharapkan  juga  mampu  melindungi  karya  cipta dari para penulis. Hal  itu  perlu  diperhatikan  sehingga  bagaimana  cara  perpustakaan  menyediakan informasi dibatasi oleh UU Hak Cipta yang sebagai pengendali agar terhindarnya tindakan plagiarisme. Berdasarkan hal tersebut maka  penulis tertarik  untuk  mengetahui lebih  dalam lagi bagaimana  Implementasi  Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 pada Aktivitas Reprografi Koleksi Digital.

## 2. Metode penelitian
Metode penelitian yang digunakan pada penelitian  ini adalah metode studi literatur. Metode studi literatur adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca  dan  mencatat,  serta  mengolah  bahan  penelitian  (Zed,  2008:  3).  Alasan  peneliti menggunakan jenis penelitian ini karena sesuai dengan tujuan penelitian yaitu untuk mengungkapkan berbagai teori- yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti sebagai bahan rujukan dalam pembahasan  hasil  penelitian  ini  yaitu  mengenai  Implementasi  Undang-Undang  Hak  Cipta  No.  28 Tahun 2014 Pada Aktivitas Reprografi Koleksi Digital.

## 3. Hasil Penelitian
Tindakan Reprografi yang Sering Dilakukan di Perpustakaan
a. Macam-macam reprografi
Salah  satu  tugas  perpustakaan  adalah  memberikan  kepuasan  kepada  pemustaka  dalam  pemberian pelayanan.  Perpustakan  dalam  memenuhi  kebutuhan  informasi  harus  memiliki  koleksi  yang  lengkap. Walaupun  di  dunia  tidak  ada  perpustakaan  yang  bisa  menyediakan  informasi  secara  lengkap,  namun  artian lengkap disini bahwa informasi yang dibutuhkan pemustaka bisa ditemukan di perpustakaan.
Ketersediaan informasi  pada  perpustakaan  harus diperhatikan, terkadang informasi  yang  dibutuhkan ada namun jumlahnya  kurang.  Ada  beberapa  faktor  koleksi  itu  kurang,  diantaranya  koleksi  tersebut  dicetak hanya  sedikit,  koleksinya  langka  dan  koleksinya  mahal.  Itulah  yang  membuat  perpustakaan  hanya  bisa menyediakan sedikit koleksi. Maka dari itu munculah tindakan reprografi pada perpustakaan, dengan maksud agar koleksi bisa menjadi banyak.
Perpustakaan  satu  dengan  perpustakaan  lain  memiliki  reprografi  yang  berbeda-beda,  disesuaikan dengan  kemampuan  perpustakaan  yang  bersangkutan.  Menurut  Nurdin  (2014)  mengatakan  bahwa diperpustakaan haruslah memiliki macam-macam reprografi, terbagi menjadi empat yaitu cetak ke cetak, cetak ke digital, digital ke tercetak dan digital ke digital.
Keempat cara tersebut memiliki kelemahan dan kelebihan tersendiri, Berikut penjelasannya :
1. Cetak ke cetak
Tindakan reprografi ini  dilakukan  dengan  memperbanyak buku  dari cetak  ke cetak.  Caranya  dengan menggunakan mesin fotocopy maka koleksi bisa diberbanyak dengan bentuk yang sama persis.
2. Cetak ke digital
Reprografi  ini  dilakukan  dengan  memperbanyak  koleksi  cetak  ke  digital.  Caranya  dengan menggunakan  mesin scanning maka  koleksi  bisa  diperbanyak  namun  bentuknya  berubah  menjadi koleksi digital
3. Digital ke cetak
Reprografi  ini  dilakukan  dengan  memperbanyak  koleksi  digital  ke  cetak.  Caranya  dengan menggunakan  mesin printing maka  koleksi ini bisa  diperbanyak  namun bentuknya berubah  menjadi koleksi cetak.
4. Digital ke digital
Reprografi  ini  dilakukan  dengan  memperbanyak  koleksi  digital  ke  digital.  Caranya  dengan menggunakan bantuan komputer yaitu copy paste maka koleksi bisa diperbanyak dengan bentuk yang sama.
b. Reprografi pada koleksi digital
Kemajuan perkembangan teknologi informasi menjadikan kehidupan manusia bergantung pada digital, dalam aktivitas sehari-hari pasti ada sangkut pautnya dengan digital sehingga sekarang ini di sebut zaman era digital. Dimana hal yang bersifat digital sudah menjadi kebutuhan primer bagi masyarakat sekarang ini.
Pada  perpustakaan  juga  ikut  mengalami  perubahan  dari  adanya  pengaruh  era  digital,  dahulu perpustakaan yang hanya menyediakan koleksi cetak kini sudah mulai menambah koleksinya menjadi koleksi digital. Maka perpustakaan yang dulunya bernama perpustakaan konvensional sekarang menjadi perpustakaan digital. Menurut Vraha (2007) mengatakan bahwa perpustakaan digital adalah kumpulan layanan dan koleksi objek  formasi  dan  organisasi,  struktur,  dan  presentasi  mereka  yang  mendukung  pengguna  dalam  berurusan dengan objek informasi tersedia secara langsung atau tidak langsung melalui sarana elektronik/digital. Untuk menjadikan perpustakaan digital maka membutuhkan banyak koleksi digital.
Koleksi digital dibagi menjadi dua yaitu e-book dan koleksi elektronik. Seperti pendapat Pendit (2008: 38) mengatakan bahwa e-book secara sederhana bisa dilihat dalam bentuk segala teks yang tersaji dalam bentuk dokumen yang dibuat dengan wordprocessor , HTML, atau XML. Sedangkan  koleksi buku elektronik secara lebih sempit adalah buku cetak yang diubah bentuk menjadi elektronik untuk dibaca di layar monitor.
Semakin  maraknya  penggunaan  koleksi  digital  mengakibatkan  banyaknya  tindakan  reprografi  yang dilakukan di perpustkaan. Tujuannya untuk bisa melengkapi koleksi yang ada di perpustkaan, namun reprografi bisa dianggap melakukan pelanggaran hak cipta jika tidak sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah yang tercantum pada Undang-undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014.
c. Upaya perlindungan hak cipta pada koleksi digital
Sekarang ini banyak ditemukan tindakan pelanggaran hak cipta, penggunaan reprografi diperpustakaan terus  dipakai  tanpa  memperhatikan  dampaknya.  Tidak  adanya  kontrol  pada  reprografi  bisa  menjadikan pelanggaran hak cipta, karena tidak semua koleksi boleh di lakukan reprografi dan ada juga syarat ketentuan dalam melakukan reprografi agar terhindar dari perbuatan pelanggaran hak cipta.
Dari  situ  maka  perlu  ada  upaya  perlindungan  hak  cipta  pada  koleksi,  seperti  yang  dikatakan  oleh (Cornish, 2007: 66), yaitu :
1. Suatu kopian tidak diberikan sebelum form pernyataan ditandatangani oleh pengguna.
2. Kopian tidak akan digunakan kecuali untuk penelitian dan untuk tujuan non-komersial atau pembelajaran pribadi dan berjanji bahwa kopian tersebut tidak akan diberikan ke banyak pihak.
3. Jika form pernyataan tersebut sudah ditandatangani dan kopian tersebut disalahgunakan/dilanggar oleh penggunaannya, maka sudah menjadi tanggung jawab pengguna secara pribadi
Jadi dengan adanya perlindungan hak cipta pada koleksi di perpustakaan maka tindakan pelanggaran hak cipta bisa dicegah, serta menjadikan langkah agar orang- orang terus mau berkarya karena hasil karyanya bisa dihargai oleh masyarakat.

## Bentuk Implementasi Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 Pada Aktivitas Reprografi Perpustakaan Di Era Digital
Perpustakaan yang dijadikan sebagai lembaga penyedia informasi harus mampu mengolah informasi dengan baik.  Tindakan  pelanggaran  hak  cipta  wajib  dihindari,  maka  dari  itu  pada  tindakan  reprografi  harus dilakukan dengan ketentuan  dan syarat yang  sesuai  dengan Undang-Undang Hak Cipta No. 28  Tahun 2014. Berikut ini  merupakan  hasil  observasi  dari  penelitian  Nurdin  (2014)  yang  dilakukan  di  empat  perpustakaan Semarang, diantaranya:
a. Layanan Repografi pada UPT Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Tengah
UPT  Perpustakaan  Daerah  Jawa  Tengah  memiliki  beberapa  layanan  reprografi  diantaranya  adalah layanan fotokopi, alih  media dan digitalisasi. Layanan fotokopi berada di lantai 2 ruang sirkulasi, sedangkan layanan  alih  media  dan  digitalisasi  berada  di  lantai  2  ruang  deposit.  Latar  belakang  diadakannya  layanan reprografi diantaranya adalah untuk pelestarian buku (layanan deposit) dan untuk memberikan pelayanan prima dan menambah kas daerah (layanan fotokopi).
Layanan fotocopy ini rentan menimbulkan tindakan plagiat yang terjadi di UPT Perpustakaan Daerah Jawa  Tengah.    Hal  tersebut  dikarenakan  Pengguna  dan  petugas  juga  tidak  pernah  mendapatkan  sosialisasi mengenai  hak  cipta  di  UPT  Perpustakaan  Daerah  Jawa  Tengah.  Rata-rata  alasan  pengguna  menggunakan layanan fotokopi adalah untuk Pendidikan dan penelitian.
Sejauh  ini  tidak  ada  seperti  komplain  dari penerbit maupun kasus hukum dalam aktivitas reprografi,  namun  upaya  dan  solusi  lain  agar Undang-undang  Hak  Cipta  diterapkan  dengan baik  juga belum    terpikir    oleh  perpustakaan.  Izin  kepada  pengarang  saat  akan  memfotokopi  buku  dirasa  akan memberatkan pihak perpustakaan.
Jadi dapat disimpulkan bahwa di UPT Perpustakaan Daerah Jawa Tengah dalam penggunaan reprografi  pada  koleksi  digital  sudah  banyak  digunakan,  pada  layanan  deposit  digunakan  untuk  proses digitalisasi koleksi. Walaupun di UPT Perpustakaan Daerah Jawa Tengah secara substansi UU yang ada dapat memberikan kebingungan namun masih tetap dapat dipakai. Sehingga Implementasi pada Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 tentang hak cipta sudah diterapkan  di UPT Perpustakaan Daerah Jawa Tengah. b. Layanan Repografi pada Perpustakaan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah
Layanan  reprografi  yang  dimiliki  Perpustakaan  Sekretariat  Daerah  Provinsi  Jawa  Tengah  hanya layanan  fotokopi.  Layanan  fotokopi  ini  merupakan  usaha  internal  dari  pihak  perpustakaan.  Layanan  ini bertujuan  untuk  membantu  karyawan  Sekretariat  Daerah  Provinsi  Jawa  Tengah  maupun  pihak  luar  yang membutuhkan  informasi  dari  koleksi  yang  tersimpan  di  Perpustakaan  Sekretariat  Daerah  Provinsi  Jawa Tengah.
Perpustakaan  Sekretariat  Daerah  Provinsi  Jawa  Tengah  tidak  memiliki  divisi  maupun  bentuk sosialisasi  mengenai  hukum  hak  cipta.  Perpustakaan  Sekretariat  Daerah  Provinsi  Jawa  Tengah  menjalankan aktivitasnya hanya berkisar pada pengadaan, pengolahan dan pelayanan saja. Pasal pada UU Hak Cipta yang ada memang dapat diinterpretasikan berbeda dan hal tersebut akan menyulitkan pihak perpustakaan pada saat penerapannya  karena  menurut  pihak  Perpustakaan  UU  tersebut  tidak  memberikan  kejelasan  aturan  yang berhubungan dengan reprografi koleksi.
Perpustakaan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah tidak memberlakukan aturan mengenai Hak Cipta. Untuk memfotokopi buku tidak memerlukan syarat-syarat tertentu. Fotokopi adalah usaha internal dari pihak perpustakaan maka perputaran uang hasil keuntungan fotokopi di Perpustakaan Sekretariat Daerah Provinsi  Jawa  Tengah  dimanfaatkan  untuk  memenuhi  kebutuhan  operasional  fotokopi  dan  honor  operator. Sejauh  ini  di  Perpustakaan  Sekretariat  Daerah  Provinsi  Jawa  Tengah  tidak  memiliki  kendala  dalam mengimplementasikan UU Hak Cipta seperti komplain yang dilakukan penerbit maupun pengarang.
Jadi dapat disimpulkan bahwa di Perpustakaan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah tidak memiliki  koleksi  digital,  karena  hanya  fokus  mengelola  koleksi  cetak  saja.  Perpustakaan  ini  tergolong perpustakaan belum berkembang, karena masih bertahan dengan menerapkan perpustakaan konvensional serta belum bisa mengikuti perkembangan zaman yang sudah ke era digital. Sehingga pada Perpustakaan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah tidak ada tindakan reprografi koleksi digital.
c. Layanan Repografi pada UPT Perpustakaan Politeknik Negeri Semarang
Tujuan  diadakan  layanan reprografi  di  UPT  Perpustakaan Politeknik Negeri Semarang adalah  untuk memberikan pelayanan dalam pemenuhan kebutuhan akademik para pengguna perpustakaan dan juga sebagai sarana penyebaran informasi ilmu pengetahuan. Terdapat 3 layanan reprografi di UPT Perpustakaan Politeknik Negeri Semarang yang ketiganya dikenai biaya yakni :
1. Layanan  fotokopi,  intensitas  layanan  ini  cukup  tinggi,  biasa  dimanfaatkan  untuk  memfotokopi buku-buku, TA dan laporan penelitian/pengabdian.
2. Layanan scanning (digitalisasi), di bawah tanggung jawab koordinator teknologi informasi, bahan yang discan antara lain TA, biodata dan lain-lain.
3. Layanan printing (cetak), khusus untuk TA, karena intensitas fotokopi masih tinggi.
UPT Perpustakaan Politeknik Negeri Semarang tidak memiliki divisi khusus yang menangani masalah  hak  cipta.  Pengetahuan  pegawai  tentang  hak  cipta  sudah  cukup  sebagai  bekal  saat  memberikan pelayanan reprografi di Perpustakaan Politeknik Negeri Semarang. Menurut pengunjung, pasal tersebut masih mengambang  dan  diyakini  akan  mengakibatkan  penafsiran  yang  berbeda  pada  tiap  orang.  Seharusnya  ada Peraturan Pemerintah yang menyertainya agar secara praktis dapat diimplementasikan di perpustakaan.
UPT Perpustakaan Politeknik Negeri Semarang mempunyai aturan tertulis mengenai batasan- batasan  yang  mengatur  layanan  fotokopi/print.  Aturan  tersebut  untuk  mengatur  tata  cara  memfotokopi  TA mahasiswa namun belum dikenakan pada buku-buku koleksi umum. Kemudian untuk  mendigitalkan koleksi penelitian mahasiswa, dasar hukum yang mengaturnya adalah Peraturan Menteri Pendidikan tentang kewajiban mengunggah karya ilmiah ke portal penelitian.
UPT Perpustakaan Politeknik Negeri Semarang menyetorkan hasil keuntungan dari aktivitas reprografi  ke  Politeknik  karena  dari  pusat  juga  yang  membiayaai  semua  operasional  perpustakaan,  namun aktivitas reprografi  yang ada  selama ini jika  dihitung tidak  pernah  memberikan  keuntungan  jika tidak  dapat dikatakan  rugi.  Selama  ini  tidak  ada  kendala  yang  dihadapi  dalam  proses  penegakkan  hak  cipta  seperti komplain penerbit maupun adanya kasus hukum.
Jadi dapat disimpulkan bahwa di UPT Perpustakaan Politeknik Negeri Semarang dalam penggunaan reprografi  koleksi  digital  sudah  banyak  digunakan.  Tindakan  reprografi  yang  dilakukan  ada  pada  layanan scanning  (digitalisasi)  bertujuan  untuk  menunjang  penelitian  para  mahaiswa.  UPT  Perpustakaan  Politeknik Negeri  Semarang  mempunyai  aturan  mendigitalkan  koleksi  penelitian  mahasiswa,  dasar  hukum  yang mengaturnya adalah Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pendidikan tentang kewajiban  mengunggah  karya  ilmiah  ke  portal  penelitian.  Maka  pada  UPT  Perpustakaan  Politeknik  Negeri Semarang sudah  melakukan  Implementasi pada Undang-Undang Hak  Cipta No. 28  Tahun 2014 tentang  hak cipta.
d. Layanan Repografi pada Perpustakaan SMA Negeri 1 Semarang
Perpustakaan SMA Negeri 1 Semarang memiliki sarana reprografi bahan pustaka diantaranya adalah fotokopi, alih media, digitalisasi dan print. Khusus untuk fotokopi, sarana yang ada sering rusak. Selanjutnya aktifitas fotokopi beroperasi melalui printer perpustakaan.
Layanan reprografi  ditujukan  untuk  membantu guru  maupun siswa sekaligus memberikan laba yang dapat  digunakan  untuk  membiayai  operasional  perpustakaan,  namun  karena  keterbatasan  sarana,  aktivitas reprografi yang ada belum dapat berjalan secara maksimal.
Perpustakaan SMA Negeri 1 Semarang tidak kesulitan melakukan sosialisasi mengenai pentingnya hak cipta kepada 3 orang petugasnya. Lingkup kerja Perpustakaan SMA Negeri 1 Semarang yang relatif kecil juga tidak  membutuhkan  bidang  khusus  penanganan  hak  cipta.  Maka  dengan  sosialisasi  dirasa  cukup  untuk menumbuhkan  kesadaran  akan  pentingnya  hak  cipta.  Interpretasi  tentang  pembatasan  UU  Hak  Cipta  yang diungkapkan  oleh informan sangat jelas yaitu  memfotokopi  hanya 1 bab, digunakan untuk pribadi  dan  tidak dikomersilkan. Pengguna yang memanfaatkan layanan fotokopi semuanya adalah pelajar karena memang SMA Negeri 1 Semarang adalah perpustakaan sekolah yang segmennya adalah civitas akademika seperti pelajar dan guru. Aturan yang melandasi aktivitas reprografi sebagian berasal dari UU Hak Cipta dan sebagian berasal dari pendapat  orang  yang  memiliki  keterkaitan  dengan  bidang  perpustakaan  seperti  praktisi,  organisasi  dan  duta perpustakaan.
Alokasi  dana  keuntungan  digunakan  untuk  pembiayaan  operasional  perpustakaan  dan  kemudian laporan pertanggung jawaban turut disampaikan kepada pihak sekolah. Perpustakaan SMA Negeri 1 Semarang tidak  memiliki  kendala  berarti  dalam  aktivitas reprografi  yang  berhubungan  dengan  hak  cipta  seperti  kasus hukum dan komplain penerbit, namun lebih kepada kendala teknis karena kekurangan staf perpustakaan.
Jadi dapat disimpulkan bahwa di Perpustakaan SMA Negeri 1 Semarang dalam penggunaan reprografi koleksi  digital  sudah  dilakukan.  Kegiatan  alih  media  dan  digitalisasi  merupakan  tindakan  reprografi  koleksi digital yang ada pada Perpustakaan SMA Negeri 1 Semarang. Aturan pada aktivitas reprografi sebagian berasal dari  UU  Hak  Cipta  dan  sebagian  berasal  dari  pendapat  orang  yang  memiliki  keterkaitan  dengan  bidang perpustakaan  seperti  praktisi,  organisasi  dan  duta  perpustakaan.  Maka  pada  Perpustakaan  SMA  Negeri  1 Semarang sudah  melakukan  Implementasi pada Undang-Undang Hak  Cipta No. 28  Tahun 2014 tentang  hak cipta.

## 4. Simpulan
Hasil analisis dan pembahasan  yang  diperoleh  dalam  meneliti “Implementasi Undang-Undang Hak Cipta  No.  28  Tahun  2014  Pada  Aktivitas  Reprografi  Koleksi  Digital”,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa Interpretasi  Undang-Undang  Hak  Cipta  No.  28  Tahun  2014  pada  masing-masing  perpustakaan  tidak  sama. Berdasarkan  analisis  empat  perpustakaan  yang  berada  di  Semarang  memiliki  kebijakan  peraturan  sendiri-
sendiri, ada yang memakai, tidak memakai dan sebagian memakai aturan dari Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014.
Pada  UPT  Perpustakaan  Daerah  Jawa  Tengah,  UPT  Perpustakaan  Politeknik  Negeri  Semarang,  dan Perpustakaan  SMA  Negeri  1  Semarang  dalam  aturan  mengenai  tindakan  reprografi  koleksi  digital  sudah berdasarkan  dengan  Undang-Undang  Hak  Cipta  No.  28  Tahun  2014.  Sedangkan  Perpustakaan  Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam tindakan reprografi koleksi digital belum menggunakan Undang-Undang Hak Cipta No.  28  Tahun  2014  karena  menurut  pustakawan  Perpustakaan  Sekretariat  Daerah  Provinsi  Jawa Tengah  mengenai  Undang-Undang  Hak  Cipta  No.  28  Tahun  2014  tidak  memberikan  kejelasan  aturan  yang berhubungan dengan reprografi koleksi dan parahnya pada perpustakaan ini juga tidak memiliki koleksi digital.
Maka  penulis  ingin  memberikan  saran  yang  diharapkan  nantinya  dapat  dijadikan  sebagai  bahan pertimbangan dalam proses perlindungan koleksi digital. Adapun saran yang lahir dari hasil penelitian sebagai berikut :
1. Adanya pembaharuan mengenai Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 yang lebih detail dan rinci membahas aturan hak cipta terutama untuk koleksi digital agar penerapan reprografi di perpustakaan bisa berjalan dengan baik dikarenakan sudah memiliki payung hukum yang jelas.
2. Perlu adanya sosialisasi secara berkala dalam memberikan pengarahan kepada pustakawan dan pemustaka mengenai  adanya  aturan  Undang-Undang  Hak  Cipta  No.  28  Tahun  2014,  bertujuan  untuk  mencegah tindakan pelanggaran hak cipta.
3. Jika  ditemukan  sebuah  pelanggaran  pada  hak  cipta,  maka  harus  segera  diproses  secara  hukum  dan  bila terbukti  melakukan  pelanggaran  maka  dihukum  sesuai  dengan  ketentuan    Undang-Undang  Hak  Cipta. Tujuannya  agar  setiap  orang  tidak  meremehkan  aturan  Undang-Undang  Hak  Cipta,  sehingga  budaya tindakan  plagiarisme  bisa  hilang.  Selain  itu  juga  dengan  adanya  ini  akan  banyak  perpustakaan  yang mengimpilkasikan  Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014,  dikarenakan  perpustakaan akan  lebih hati-hati dalam melakukan reprografi.

## Daftar Pustaka
Anonim.  2002. African  Digital  Library  Glossary .  Tersedia  di  http://www.africandl.org.za/glossary.htm Cornish, G. P. 2004. Copy right: interpreting the law for libraries, archives and information services . London: Facet Publishing.
Aziz, Lulu Andarini, Irhandayaningsih, Ana,  Kurniawan, Amin Taufiq. 2015. “Upaya perpustakaan dalam mengurangi  plagiarisme  Pada  karya  ilmiah  mahasiswa  (Studi  kasus  di  UPT  Perpustakaan  Unika Soegijapranata)”. Jurnal Ilmu Perpustakaan, 4(3)
Dwiyanto, Arif Rifai. 2000. Peningkatan manfaat koleksi perpustakaan melalui perpustakaan digital . Sekretaris Umum Jaringan Perpustakaan Digital Indonesia (IDLN).
Hidayah, Uning Kusuma. 2008. “Penanggulangan Pelanggaran Hak Cipta Terhadap  Pembajakan CD/VCD”.
Skripsi. Semarang: Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.
Joint,  Nicholas.  2006. “Risk  assessment  and  copyright  in  digital  libraries”. Library  Review ,  55(9),  545-548. https://doi.org/10.1108/00242530610706743
Lazinger, Susan S. 2001. Digital Preservation and Meta Data: History, Theory, Practice . Englewood: Libraries Unlimited
Liauw, T. T. 2009. Open access: menyuburkan plagiarisme . Jakarta: Visi Pustaka, 11(33). http://www.pnri.go.id/MajalahOnlineAdd.aspx?id=130
Nurdin, A. M.,  Yuniawati. 2014. “Implementasi undang-undang hak cipta no. 19 tahun 2002 pada aktivitas reprografi di beberapa perpustakaan di semarang”. Jurnal Ilmu Perpustakaan . 3(1), https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jip/article/view/9336
Pendit, Putu Laxman. 2003. Penelitian ilmu perpustakaan dan informasi: suatu pengantar diskusi epistemology dan metodologi . Jakarta: JIP-FSUI
Pendit,  Putu  Laxman.  2007. Perpustakaan  digital:  perspektif  perpustakaan  Perguruan  Tinggi  Indonesia . Jakarta: Sagung Seto.
Qalyubi, Syihabuddin. 2007. Dasar-dasar ilmu perpustakaan dan informasi . Yogyakarta: Jurusan Ilmu Perpustakaan dan Informasi, Fakultas Adab, UIN Sunan Kalijaga
Sitorus,  Ade  Uswatun.  2015.  Hak  cipta  dan  perpustakaan. Jurnal  Iqra ,  9(2),  https://media.neliti.com /media/publications/ 196951-ID-hak-cipta-dan-perpustakaan.pdf
Soeatminah. 1992. Perpustakaan, kepustakawanan dan pustakawan . Yogyakarta: Kanisius.
Sulistyo-Basuki. 2004. Pengantar ilmu perpustakaan . Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
Sutarno, N. S. 2006. Perpustakaan dan Masyarakat . Jakarta: Sagung Seto.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
Willan Collin Sons  Co. 2012. Reprography. Collins English Dictionary , http://dictionary. reference.com/browse/reprography
Yulia, Y. 2009. Materi pokok pengembangan koleksi . Jakarta: Universitas Terbuka.
Vrana, Radovan. 2007. “The Importance of Usability in Development of Digital Libraries”. Digital Information and Heritage
Zed, Mestika. 2004. Metode penelitian kepustakaan .  Jakarta: Yayasan Obor Indonesia