## PENDAPATAN NON-HALAL, ZAKAT, DEWAN PENGAWAS SYARIAH DAN REPUTASI PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA
Indria Puspitasari Lenap*, Nina Karina Karim, Elin Erlina Sasanti Universitas Mataram, Indonesia indrialenap@unram.ac.id, ninakarim@unram.ac.id, elleen7@yahoo.com
https://doi.org/10.46367/jas.v5i1.312
Received: Apr 07, 2021 Revised: May 31, 2021 Accepted: Jun 05, 2021 Published: Jun 28, 2021

## ABSTRACT
This  study  examines  the  influence  of  non-halal  funds,  zakat,  and  the  number  of Sharia Supervisory Board (SSB) on the reputation of Islamic banking in Indone- sia. The sample is determined by the purposive sampling method and resulted in 7 banks  or  35  observations  from  2014  to  2018.  The  results  showed  that  non-halal funds did not affect the reputation of Islamic banking. However, non-halal funds in the company's financial report notes show that Islamic banks, especially in In- donesia, have not fulfilled sharia regulations. The results also showed that zakat affects the reputation of Islamic banking. Zakat in Indonesia is greatly influenced by company size in terms of its assets. Zakat paid by Islamic banks in Indonesia is still  low,  and  the  gap  for  the  welfare  of  the  directors  and  employees  of  Islamic banks is a huge difference. Furthermore, this study indicated that the number of SSB  affects  the  reputation  of  Islamic  banking.  Therefore,  SSB  has  a  significant role  in  compiling  reports  about  sharia  compliance.  The  ideal  number  of  SSB  is between 3 and 6 people.
Keywords: Reputation, Non-Halal Funds, Zakat, Sharia Supervisory Board.

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menguji  pengaruh  pendapatan  non-halal,  zakat, jumlah  Dewan  Pengawas  Syariah  (DPS)  terhadap  reputasi  perbankan  syariah  di Indonesia. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dengan jumlah  sampel  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  7  perusahaan  atau  35 observasi  dalam  rentang  tahun  2014-2018.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa pendapatan  non-halal  tidak  berpengaruh  terhadap  reputasi  perbankan  syariah. Adanya  pendapatan  non-halal  dalam  catatan  laporan  keuangan  perusahaan menunjukkan bahwa bank syariah khususnya di Indonesia belum sepenuhnya taat pada  ketentuan  syariah.  Hasil  penelitian  juga  menunjukkan  bahwa  zakat berpengaruh  terhadap  reputasi  perbankan  syariah.  Zakat  di  Indonesia  sangat dipengaruhi  oleh  seberapa  besar  ukuran  perusahaan  dalam  hal  ini  aset  yang dimiliki. Zakat yang dibayarkan oleh bank syariah di Indonesia masih rendah dan perbedaan  kesejahteraan  direktur  dengan  karyawan  bank  syariah  masih  besar. Selanjutnya, jumlah DPS berpengaruh terhadap reputasi perbankan syariah. DPS memiliki  peran  yang  signifikan  dalam  menyusun  laporan  tentang  tingkat kepatuhan  syariah.  Jumlah  DPS  yang  ideal  adalah  antara  3  sampai  dengan  6 orang.
Kata Kunci: Reputasi, Pendapatan Non-Halal, Zakat, Dewan Pengawas Syariah.

## PENDAHULUAN
Reputasi  dimaknai  sebagai  nilai  yang  diberikan  kepada individu,  institusi atau bahkan negara atas pencapaian (Darsiya, Amin, and Junaidi 2019). Reputasi memiliki  andil  besar  dalam  menjalin  kemitraan  antara  bank  syariah  dengan nasabah  dan  menjadi  dasar  penilaian  dalam  menentukan  kelayakan  perusahaan sebagai mitra kerjasama (Junusi 2012). Lebih dari dua dekade bank syariah hadir dalam  industri  perbankan  di  Indonesia.  Kemurnian  syariah  akan  dana  yang dititipkan  menjadi  harapan  bagi  banyak  umat  Islam,  salah  satunya  adalah memelihara  agar  dana  tersebut  tidak  tercampur  dengan  dana  non-halal  dan diinvestasikan  dalam  transaksi  yang  halal  pula  (Maulidha  and  Bayinah  2014). Selain itu, kewajiban zakat pun telah dilaksanakan oleh sebagian dari bank syariah besar  di  Indonesia  sebagai  salah  satu  dari  nilai  bisnisnya,  walaupun  ditemukan bahwa zakat yang dikeluarkan masih rendah  (Meilani, Andraeny, and Rahmayati 2016).  Fungsi  zakat  dalam  sudut  pandang  bank  syariah  tidak  hanya  sebagai bentuk pemenuhan kewajiban agama, melainkan sebagai cara bank syariah dalam menjaga  citra  perusahaannya,  sehingga  mampu  menciptakan  reputasi  yang  baik dari stakeholder (Sidik and Reskino 2016).
Untuk  memastikan  bahwa  bank  syariah  telah  menjalankan  kegiatan usahanya sesuai dengan prinsip syariah, maka dalam struktur organisasinya bank syariah  perlu  menempatkan  Dewan  Pengawas  Syariah  sebagai  fungsi pengawasan. Sebagai bentuk pengawasan bank syariah yang sesuai dengan prinsip muamalah  dan  Islam,  maka  dibentuklah  Dewan  Pengawas  Syariah  (DPS). Tanggung jawab DPS sebagai pemegang otoritas pengawasan terhadap kepatuhan syariah ( sharia compliance ) telah diatur dalam peraturan sehingga memiliki dasar hukum  yang  jelas  (Nurhisam  2016).  Prabowo  and  Jamal  (2017)  menjelaskan bahwa  citra  dan  kredibilitas  perbankan  syariah  di  mata  publik  juga  bergantung pada  kepatuhan  syariah,  sehingga  adanya  pelanggaran  yang  diabaikan  oleh  DPS dapat  mengurangi  kepercayaan  masyarakat  terhadap  perbankan  syariah.  Pada prinsipnya,  pelanggaran  atas  prinsip  syariah  menyalahi  kepercayaan  masyarakat dan  amanah  yang  diberikan  oleh  Allah Subhanahu  wa  Ta’alaa sebagai  pemilik seluruh  sumber  daya  yang  dimiliki  para stakeholders seperti  yang  termaktub dalam shari’ate enterprise theory (Mulawarman 2009, 115).
Penelitian yang mengkaji tentang reputasi perbankan syariah dengan zakat telah  dilakukan  oleh  Sidik  and  Reskino  (2016)  yang  membuktikan  bahwa  zakat memiliki  pengaruh  yang  positif  dan  signifikan  terhadap  reputasi  perusahaan. Selain  itu,  Darsiya  et  al.  (2019)  membuktikan  bahwa  zakat  memiliki  dampak positif  tidak  signifikan  pada  reputasi  bank  umum  syariah.  Junusi  (2012)  terkait implementasi  syariah governance serta  implikasinya  terhadap  reputasi  dan kepercayaan  bank  syariah  yang  menunjukkan  skor  dengan  kategori  baik. Sementara  itu,  penelitian  tentang  hubungan  DPS  dengan  reputasi  dilakukan  oleh Prabowo  and  Jamal  (2017)  yang  membuktikan  bahwa  kepatuhan  syariah  yang diawasi oleh DPS akan meningkatkan citra dan kredibilitas perbankan syariah di mata  publik  yang  berdampak  kepada  meningkatnya  kepercayaan  masyarakat terhadap  perbankan  syariah.  Sebagaimana  penelitian  yang  dilakukan  oleh Purwanti  (2016)  berdasar  pada Islamic  Social  Reporting bahwa  jumlah  DPS berpengaruh  positif  secara  signifikan  terhadap  luasnya  pengungkapan  aspek produk/jasa dan aspek lingkungan.
Sementara  itu,  Muchlis  and  Utomo  (2018)  melalui  kajian  kualitatif mendapati bahwa pendapatan non-halal dari giro yang berasal dari bank lain dapat mempengaruhi  tingkat  reputasi  bank  Muamalat  dan  menyebabkan  turunnya kepercayaan  nasabah  dalam  menabung.  Walaupun  telah  banyak  penelitian  yang meneliti tentang reputasi bank syariah seperti yang dilakukan oleh Junusi (2012); Arifin  and  Wardani  (2016);  Muchlis  and  Utomo  (2018), namun  belum  banyak yang menghubungkan antara reputasi dengan zakat serta dewan pengawas syariah. Terlebih  lagi,  peneliti  memasukkan  pendapatan  non-halal  sebagai  variabel  baru yang belum pernah diteliti sebelumnya pengaruhnya terhadap reputasi perbankan syariah.  Berdasarkan  fenomena  dan  keterbatasan  penelitian  di  Indonesia,  maka penelitian  kali  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  hubungan  pendapatan  non-halal berpengaruh negatif terhadap reputasi perbankan syariah di Indonesia. Bagaimana pengaruh  dan  hubungan  antara  zakat  dengan  reputasi  perbankan  syariah  di Indonesia? Apakah jumlah DPS berpengaruh terhadap reputasi pada bank syariah di Indonesia?

## TELAAH LITERATUR

## Shari’ate Enterprise Theory
Shariate  enterprise  theory menjelaskan  akan  pentingnya  menjunjung tinggi  tanggung  jawab  dalam  penggunaan,  cara  dan  tujuan  dalam  mengemban amanah  yang  diterima  berdasarkan  nilai  keadilan,  kebenaran  dan  kejujuran. Dalam  Islam  diwajibkan  untuk  memiliki  sifat  amanah  yaitu  dapat  di  percaya. Kepercayaan stakeholders sangat  penting  dalam  menentukan  reputasi  dan keberlangsungan  suatu  bank  (Muchlis  and  Utomo,  2018).  Menurut  teori  ini, stakeholders meliputi direct  participants dan indirect  participants (Mulawarman 2009,  115). Direct  participants ,  adalah  pihak  yang  memberi  kontribusi  kepada perusahaan,  keuangan  maupun  non  keuangan  (misalnya  tenaga  dan skill ).  Pihak pertama  meliputi  pemegang  saham,  karyawan,  kreditor,  pemerintah,  pemasok, pelanggan dan lainnya. Indirect participants adalah pihak yang sama sekali tidak memberikan kontribusi kepada perusahaan baik keuangan maupun non keuangan, tetapi dengan statusnya yang demikian justru mereka mempunyai hak atas bagian kesejahteraan  yang  berhasil  diciptakan  perusahaan.  Pihak  kedua  ini  meliputi: masyarakat secara umum (khususnya mustahiq ) dan lingkungan alam (dalam arti menjaga, memperbaiki dan melestarikan alam) (Mulawarman 2009, 116). Tujuan pokok  dari  keberadaan  perbankan  syariah  adalah  munculnya  kesadaran masyarakat  muslim  yang  ingin  menjalankan  seluruh  aktivitas  keuangannya berdasarkan  Al-Quran  dan  Sunnah.  Oleh  karena  itulah  jaminan  mengenai pemenuhan  terhadap  syariah  ( sharia  compliance )  dari  seluruh  aktivitas pengelolaan dana nasabah oleh bank syariah merupakan hal yang  sangat penting dalam  kegiatan  usaha  bank  syariah  (Junusi  2012).  Penerapan  prinsip shariate enterprise theory pada perbankan syariah akan membuat kinerja bank lebih sehat, dikarenakan  manajemen  akan  mematuhi  prinsip-prinsip  yang  telah  ditetapkan. Semakin  tinggi  tingkat  kepatuhan  syariah  akan  memungkinkan  bank  untuk mendapatkan  kategori  sebagai  bank  sehat.  Penerapan  prinsip shariate  enterprise theory bank  umum  syariah  harus  memberikan  informasi  yang  akurat  dan transparan,  sehingga  pemilik  modal  yakin  akan  kebenaran  informasi  laporan
keuangan yang di terbitkan oleh pihak bank umum syariah. (Muchlis and Utomo 2018).

## Reputasi
Reputasi  perusahaan  adalah  suatu  pandangan  stakeholders  pada perusahaan  yang  dinilai  dari  baik  atau  tidaknya  hal-hal  seperti  keterbukaan, kualitas  dan  kinerja  (Stuebs  and  Sun  2014).  Reputasi  yang  kokoh  ( solid reputation )  terbentuk  melalui  identitas  organisasi  yang  khas,  proyeksi  citra-citra publik  yang  konsisten  dan  komunikasi  persuasif  yang  positif  pada  segenap  jenis konstituensi (Muchlis and Utomo 2018). Reputasi dapat menjadi aspek yang harus diperhatikan  oleh  bank.  Salah  satu  alasan  utama  konsumen  membuat  keputusan menabung adalah reputasi bank (Widowati and Mustikawati 2018).

## Pendapatan Non-Halal
Penerimaan  non-halal  adalah  semua  penerimaan  dari  kegiatan  yang  tidak sesuai  dengan  prinsip  syariah  antara  lain  penerimaan  jasa  giro  atau  bunga  yang berasal  dari  bank  umum  konvensional.  Penerimaan  non-halal  pada  umumnya terjadi  dalam  kondisi  darurat  atau  kondisi  yang  tidak  diinginkan  oleh  entitas syariah karena secara prinsip dilarang (Ikatan Akuntan Indonesia 2019). Hartanto, Pramono,  and  Purnamasari  (2019)  menyatakan  bahwa  sumber  dana  non  halal  di Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah didominasi oleh pendapatan bunga bank  dan  jasa  giro.  Sedangkan  penggunaan  dana  non  halal  didominasi  oleh kegiatan sosial.

## Zakat
Zakat adalah sebagian dari harta yang wajib dikeluarkan oleh wajib zakat ( muzakki ) untuk diserahkan kepada penerima zakat ( mustahiq ). Pembayaran zakat dilakukan  apabila muzakki telah  memenuhi  nisab  dan  haul  dengan  sumber perolehan  dana  yang  halal  dan  thoyib  (BAZNAS Center  of  Strategic  Studies 2018).  Darsiya  et  al.  (2019)  dalam  penelitiannya  mengungkapkan  bahwa pengungkapan  zakat  secara  terus  menerus  dan  konsisten  akan  selalu menumbuhkan kepercayaan publik terhadap bank.

## Dewan Pengawas Syariah (DPS)
Menurut  OJK  tahun  2017  dijelaskan  bahwa  DPS  paling  sedikit mempunyai  tugas  dan  wewenang  untuk  memberikan  nasihat  dan  saran  kepada Direksi, mengawasi aspek syariah kegiatan operasional yang wajib dimuat dalam anggaran dasar perusahaan. DPS terdiri atas 1 (satu) orang ahli syariah atau lebih yang  diangkat  oleh  RUPS  atas  rekomendasi  Dewan  Syariah  Nasional  Majelis Ulama  Indonesia  dan  dituangkan  dalam  akta  notaris  (Otoritas  Jasa  Keuangan 2017).  Semua  transaksi  di  perbankan  syariah  harus  dipantau  secara  optimal  oleh DPS yang merupakan lanjutan dari DSN untuk meluruskan kesalahan yang terjadi dalam operasional perbankan syariah (Prabowo and Jamal 2017). DPS melakukan pengawasan syariah dengan menguji kesesuaian praktik perbankan dengan kriteria dan acuan yang telah ditentukan oleh Bank Indonesia (Astuti 2015).
Hubungan Antara Pendapatan Non-Halal dan Reputasi Perbankan Syariah Transaksi  pada  perbankan  Syariah  tidak  menerapkan  sistem  bunga  atas kegiatan  usahanya.  Pemasukan  pemasukan  dana  dan  pengeluaran  dana  yang  ada di Bank Syariah bersumber dari dana yang halal dan digunakan untuk kepentingan pembiayaan  kepada  masyarakat  atau  investasi  syariah  yang  bebas  dari  unsur ketidakpastian  ( Gharar) ,  investasi  bunga  (riba)  dan  perjudian  ( maisir )  yang mencakup  semua  aspek  kehidupan  ( way  of  life )  (Maulidha  and  Bayinah  2014). Hartanto  et  al.  (2019)  menunjukkan  bahwa  sumber  dana  non-halal  di  industri perbankan  didominasi  oleh  pendapatan  bunga  dari  bank  konvensional  lain. Selanjutnya, Muchlis and Utomo (2018) menemukan bahwa sebagian nasabah di bank  Muamalat  belum  mengetahui  bahwa  dana  yang  mereka  titipkan  pada  bank Muamalat  ada  yang  menghasilkan  pendapatan  non-halal.  Pendapatan  non-halal yang  diperoleh  oleh  bank  Muamalat  tersebut  dapat  mempengaruhi  kepercayaan para  nasabah  secara  khusus,  maupun stakeholders. Justru,  adanya  penurunan kepercayaan  stakeholders,  akan  menjadi  sinyal  negatif  bagi  eksistensi  bank syariah  yang  selama  ini  diyakini  telah  berjalan  sesuai  prinsip  syariah.  Sehingga, lambat  laun  akan  dikhawatirkan  akan  mengikis  reputasi  perusahaan  yang  telah lama  dibangun  dan  dipertahankan  oleh  bank  syariah. Dari  penjelasan  tersebut, peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:
H1: Pendapatan  non-halal  berpengaruh  negatif  terhadap  reputasi  perbankan syariah.

## Hubungan Antara Zakat dan Reputasi Perbankan Syariah
Harta yang dikelola di perusahaan yang memiliki objek berkembang, baik secara riil maupun estimasi tunduk kepada harta wajib zakat (BAZNAS Center of Strategic  Studies 2018).  Zakat  dihitung  sebagai  pengurang  laba  bersih  untuk menghasilkan  jumlah  laba  bersih  setelah  zakat.  Pos  zakat  hasil  usaha  disajikan sebagai  pos  terpisah  dari  pendapatan  dan  beban  (Amirah  and  Raharjo  2014). Darsiya  et  al.  (2019)  membuktikan  bahwa  zakat  memiliki  dampak  positif  tidak signifikan  pada  reputasi  bank  umum  syariah.  Sebaliknya,  Amirah  and  Raharjo (2014)  menjelaskan  bahwa  zakat  berpengaruh  signifikan  terhadap  kinerja keuangan  perbankan  syariah.  Begitu  juga  dengan  Sidik  and  Reskino  (2016) membuktikan  bahwa  zakat  memiliki  pengaruh  yang  positif  dan  signifikan terhadap  reputasi  perusahaan.  Dari  penjelasan  tersebut,  peneliti  mengemukakan hipotesis sebagai berikut:
H2: Zakat berpengaruh positif terhadap reputasi perbankan syariah.

## Hubungan Antara Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Reputasi Perbankan Syariah
DPS  memiliki  peranan  yang  amat  penting  dalam  kontrak  syariah  yaitu membuat pedoman persetujuan produk dan operasional serta laporan rutin setiap tahun.  Adapun  dalam  operasionalisasinya  pengawasan  terhadap  bank  syariah dilakukan untuk memastikan bahwa dalam kegiatan operasionalnya bank syariah telah berjalan sesuai dengan ketentuan Syariah (Prabowo and Jamal 2017). Proses pengawalan  kepatuhan  syariah  oleh  DPS  harus  sesuai  dengan  aturan  yang  telah ditetapkan  oleh Accounting  And  Auditing  Organization  for  Islamic  Financial Institutions (AAOIFI)  dan Islamic  Financial  Services  Board (IFSB)  (Nurhisam 2016).  Selain  itu,  fungsi  dan  peran  DPS  dalam  perbankan  syariah  sangat
berhubungan  erat  dengan  manajemen  risiko  perbankan  syariah,  yaitu  risiko reputasi,  yang  memungkinkan  adanya  dampak  pada  risiko  lainnya,  seperti  risiko likuiditas (Astuti 2015). Oleh karena itu, risiko reputasi pada bank syariah sebagai bagian  yang  dapat  merobohkan image bank  syariah  wajib  diantisipasi  agar  tidak berdampak  terhadap industri perbankan syariah secara keseluruhan (Junusi 2012). Terkait  hal  tersebut,  DPS  dituntut  aktif  dalam  melakukan  supervisi,
mengumpulkan  data,  menganalisis  dan  melakukan  koreksi  terhadap  berbagai temuan  ketidakpatuhan  syariah  pada  sebuah  bank  syariah  (Purwanti  2016). Sehingga,  diharapkan  semakin  banyak  jumlah  DPS  pada  bank  syariah  akan membuat  bank  syariah  memiliki  tingkat  kepatuhan  syariah  yang  tinggi  sehingga dapat meningkatkan reputasi perbankan syariah di mata para stakeholders . Selain itu, Efektifitas DPS akan lebih tampak bila sering melakukan pembahasan/diskusi atas  masalah  yang  dikhawatirkan  akan  melanggar  prinsip  syariah  dalam menjalankan operasi perbankan syariah (Purwanti 2016). Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut:
H3: Jumlah DPS berpengaruh positif terhadap reputasi perbankan syariah.
Memperhatikan pengaruh pendapatan non-halal, zakat, dan DPS terhadap reputasi perbankan syariah, maka dibentuk kerangka teoritis, seperti terlihat pada Gambar 1.

## Gambar 1 Kerangka Teoritis

## METODE PENELITIAN
Metode  analisis  data  menggunakan  analisis  regresi  linear  berganda (Ghozali  2013,  96).  Pengolahan  data  dilakukan  dengan  bantuan software SPSS 23.  Desain  penelitian  ini  adalah  kuantitatif  dengan  pendekatan  asosiatif. Tujuannya  adalah  untuk  menguji  hipotesis  mengenai  hubungan  keseimbangan jangka panjang satu variabel dengan variabel lainnya. Variabel terikat (Y) adalah reputasi  perbankan  syariah,  sedangkan  variabel  bebas  adalah  pendapatan  non- halal (X 1 ), zakat (X 2 ), jumlah DPS (X 3 ), dimana pengukuran variabel dapat dilihat pada  Tabel  3.  Perbedaan  dengan  penelitian  sebelumnya,  dalam  penelitian  ini, tidak  hanya  konstruktif  tetapi  juga  menguji  hubungan  kausal  atau  sebab  akibat (eksperimen).
Tabel 1 Definisi Pengukuran Variabel No Variabel Definisi Operasional Pengukuran 1 Reputasi Reputasi Perbankan Syariah yang diukur dengan membandingkan persentase Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dikelola oleh bank dengan Total DPK Gabungan yang dikelola oleh seluruh BUS dan UUS Dana Pihak Ketiga (DPK) Total DPK Gabungan 2 Pendapatan non- halal Pendapatan non-halal diukur berdasarkan total pendapatan non-halal yang diterima oleh perusahaan pada tahun tersebut dan dapat dilihat pada laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan Σ Pendapatan non-halal tahun ke n 3 Zakat Zakat diukur berdasarkan jumlah zakat yang disalurkan oleh perusahaan pada tahun tersebut dan dapat dilihat pada laporan sumber dan penyaluran dana zakat yang terdapat pada laporan keuangan perusahaan Σ Zakat yang disalurkan perusahaan tahun ke n 4 Jumlah DPS Jumlah DPS diukur berdasarkan jumlah DPS yang dimiliki oleh bank umum syariah Σ DPS tahun ke n Sumber: data olahan

## Populasi dan Sampel
Populasi terdiri dari 12 perbankan syariah, teknik sampel yang digunakan adalah  teknik purposive  sampling dengan  dukungan  data  sekunder  yang  berasal dari  laporan  keuangan  yang  dipublikasi  pada website Otoritas  Jasa  Keuangan yaitu  www.ojk.go.id  dan website masing-masing  perbankan  syariah  selama periode 2014 hingga 2018. Sampel akhir didapat sebanyak 7 perusahaan dimana 5 perusahaan  tidak  memenuhi  kriteria,  sehingga  diperoleh  35  data  hasil  observasi selama 5 tahun.

## HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

## Statistik Deskriptif
Hasil statistik deskriptif pada Tabel 2 menunjukkan bahwa nilai minimum variabel  reputasi  sebesar  0,00  dengan  nilai  maksimum  sebesar  0,27.  Sementara nilai mean yaitu 0,0891 dan standar deviasi sebesar 0,08936. Variabel pendapatan non-halal memiliki nilai minimum sebesar 14 dengan nilai maksimum sebesar 21. Di  mana  nilai  mean  yaitu  sebesar  18,37  dan  standar  deviasi  sebesar  2,377. Selanjutnya, nilai minimum variabel zakat menunjukkan nilai sebesar 17 dan nilai maksimum sebesar 24, nilai mean sebesar 21,31 dan standar deviasi yaitu 2,506.
Variabel  jumlah  DPS  dapat  dilihat  bahwa  nilai  minimumnya  sebesar  2  dengan nilai  maksimum  sebesar  3.  Nilai  mean  jumlah  DPS  sebesar  2,29  dan  standar deviasinya sebesar 0,458.

## Tabel 2 Hasil Statistik Deskriptif
N Minimum  Maximum Mean Std. Deviation Reputasi 35 0,00 0,27 0,0891 0,08936 Pendapatan non-halal 35 14 21 18,37 2,377 Zakat 35 17 24 21,31 2,506 Jumlah DPS 35 2 3 2,29 0,458 Valid N (listwise) 35 Sumber: data olahan Uji Kelayakan Model Tabel 3 Hasil Uji Kelayakan Model F Sig. 58,494 0,000 b

## Sumber: data olahan
Berdasarkan Tabel 3 bahwa hasil uji kelayakan model menunjukkan nilai sig. sebesar  0,000.  Sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  semua  variabel  independen layak untuk menjelaskan variabel dependen yang dianalisis.

## Analisis Regresi Linear Berganda
Tabel 4 Hasil Uji Regresi Berganda Model Unstandardized Coefficients Sig. B Reputasi -0,472 0,000 Pendapatan non-halal -0,005 0,180 Zakat 0,016 0,000 Jumlah DPS 0,138 0,000 Sumber: data olahan
Berdasarkan  Tabel  4,  hasil sig. variabel  pendapatan  non-halal menunjukkan  nilai  0,180  >  0,05  dengan  arah  negatif.  Artinya,  pendapatan  non- halal  tidak  berpengaruh  terhadap  reputasi,  sehingga  dapat  dikatakan  bahwa hipotesis H1 ditolak.  Hasil sig. variabel  zakat  menunjukkan  nilai  0,000  <  0,05 dengan arah positif. Artinya, zakat berpengaruh terhadap reputasi, sehingga dapat dikatakan  bahwa  hipotesis H2 diterima.  Hasil sig. variabel  jumlah  DPS menunjukkan  nilai  0,000  <  0,05  dengan  arah  positif.  Artinya,  jumlah  DPS berpengaruh  terhadap  reputasi.  Sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  hipotesis H3 diterima.
Koefisien Determinasi ( 𝑅 2 )
Tabel 5 Hasil Koefisien Determinasi R R Square Adjusted R Square 0,941 a 0,886 0,871 Sumber: data olahan
Berdasarkan  Tabel  5,  hasil  koefisien  determinasi  menunjukkan  nilai adjusted  R  square sebesar  0,871.  Artinya,  bahwa  variabel  Independen  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  mampu  menjelaskan  variabel  dependen  sebesar 87,1%.  Sementara  12,9%  sisanya  dijelaskan  oleh  faktor  lain  yang  tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

## Pengaruh Pendapatan Non-Halal Terhadap Reputasi Perbankan Syariah
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  pendapatan  non-halal  tidak berpengaruh  terhadap  reputasi  perbankan  syariah.  Namun,  yang  menarik  adalah hubungan  kedua  variabel  menunjukkan  arah  negatif.  Artinya,  semakin  tinggi pendapatan  non-halal  maka  akan  menurunkan  reputasi  perbankan  syariah.  Bagi sebagian  besar  muslim,  memiliki  sistem  keuangan  yang  patuh  pada  prinsip  dan tujuan  syariah  Islam  merupakan  cita-cita  luhur  yang  mereka  harapkan.  Namun, praktik  beberapa  lembaga  keuangan  Islam  dalam  kasus-kasus  tertentu, menimbulkan berbagai keraguan akan kredibilitas dan integritas dan tidak jarang masyarakat mulai merasa was-was jika berurusan dengan bank, baik bank syariah maupun  lembaga  keuangan  lainnya  (Almahy,  Al-Sahn,  and  Beloucif  2014). Sehingga    dalam  hal  ini  perlu  adanya  upaya  yang  nyata  bahwa  semua  aktivitas perusahaan  harus  dikeluarkan  pada  objek  dan  tujuan  yang  jelas  dan  bebas  dari unsur haram (Maulidha and Bayinah 2014).
Shariate  enterprise  theory menjelaskan  bahwa  dalam  sumber  daya  yang ada  dalam  perusahaan  melekat  suatu  tanggung  jawab  dalam  penggunaan. Tanggung  jawab  ini  sebagai  bentuk  dalam  menjalankan  amanah  yang  sudah ditetapkan  Allah.  Shamma  (2012)  menegaskan  bahwa  reputasi  menjadi  sangat penting  saat  ini,  karena  perusahaan  dihadapkan  tingginya  kesadaran  masyarakat akan  berbagai  tindakan  dilakukan  oleh  perusahaan,  sehingga  tuntutan  akan transparansi semakin meningkat. Terlebih lagi, adanya ekspektasi yang tinggi dari para stakeholders terhadap perusahaan. Sehingga dapat dikatakan bahwa menjaga reputasi  melalui  pemenuhan  amanah  (tanggung  jawab)  dan  kesadaran  akan banyaknya pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan harusnya mendorong bank  syariah  dalam  menjalankan  bisnisnya  dengan  penuh  kepatuhan  terhadap prinsip  syariah.  Adanya  pendapatan  non-halal  dalam  catatan  laporan  keuangan perusahaan  menunjukkan  bahwa  bank  syariah  khususnya  di  Indonesia  belum sepenuhnya  taat  pada  ketentuan  syariah.  Fakta  ini  juga  diperkuat  oleh  penelitian Muchlis  and  Utomo  (2018)  yang  menemukan  bahwa  sebagian  nasabah  belum mengetahui  bahwa  dana  yang  mereka  titipkan  pada  salah  satu  bank  syariah  ada yang menghasilkan pendapatan non-halal.

## Pengaruh Zakat Terhadap Reputasi Perbankan Syariah
Hasil penelitian menunjukkan bahwa zakat berpengaruh terhadap reputasi perbankan  syariah.  Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  Amirah  and Raharjo  (2014);  Sidik  and  Reskino  (2016)  yang  menyatakan  bahwa  zakat memiliki  pengaruh  yang  positif  dan  signifikan  terhadap  reputasi  dan  kinerja perusahaan. Namun, kontradiktif dengan hasil yang ditemukan oleh Darsiya et al. (2019) yang membuktikan bahwa zakat tidak berpengaruh terhadap reputasi bank umum  syariah.  Terkait  dengan  penelitian  tentang  zakat,  Rusydiana  and Firmansyah  (2017)  menemukan  fakta  bahwa  bank  umum  syariah  dalam mengeluarkan  zakat  sangat  dipengaruhi  oleh  seberapa  besar  ukuran  perusahaan
dalam  hal  ini  aset  yang  dimiliki.  Ini  kaitannya  dengan  keberadaan  bank  umum syariah  di  Indonesia  mayoritas  masih  baru  sehingga  operasional  bank  masih dalam  tahap  meningkatkan  pangsa  pasar  sehingga  segala  bentuk  pengeluaran termasuk zakat masih banyak pertimbangan dan mungkin masih dianggap beban yang  nilainya  signifikan,  padahal  UU.  No.  17/2000  menyebutkan  bahwa pengeluaran  zakat  bukanlah  pengeluaran  beban  perusahaan  yang  akan memberatkan  perusahaan  akan  tetapi  hanya  menjadi  pengurang  dalam penghasilan kena pajak. Selain itu Meilani et al. (2016) menjelaskan bahwa zakat yang  dikeluarkan  oleh  bank  syariah  di  Indonesia  masih  rendah  dan  perbedaan kesejahteraan direktur dengan karyawan bank syariah masih besar.
Dalam  konteks shariate  enterprise  theory dikenal  istilah indirect participants yaitu  pihak  yang  sama  sekali  tidak  memberikan  kontribusi  kepada perusahaan  baik  keuangan  maupun  non  keuangan,  tetapi  dengan  statusnya  yang demikian  justru  mereka  mempunyai  hak  atas  bagian  kesejahteraan  yang  berhasil diciptakan  perusahaan.  Pihak  kedua  ini  meliputi  masyarakat  secara  umum termasuk  mustahiq/penerima  zakat  (Mulawarman  2009,  116).  Mengeluarkan zakat  oleh  bank  syariah,  selain  merupakan  bentuk  ketaatan  terhadap  prinsip syariah, juga merupakan suatu media yang tepat dalam membentuk reputasi yang kokoh  bagi  bank  syariah.  Iwu-Egwuonwu  (2011)  menegaskan  bahwa  reputasi yang  kokoh  merupakan  fondasi  yang  kuat  dalam  menaklukan  persaingan  bisnis, memperluas pangsa pasar, kinerja keuangan serta eksistensi bank syariah di masa yang akan datang.

## Pengaruh Jumlah DPS Terhadap Reputasi Perbankan Syariah
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  jumlah  DPS  berpengaruh  terhadap reputasi perbankan syariah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Purwanti (2016).  El-Halaby  and  Hussainey  (2016)  menemukan  bahwa  mekanisme  tata kelola perusahaan yang terkait dengan DPS berpengaruh terhadap pengungkapan kepatuhan  standar  AAOIFI  oleh  bank  syariah.  Dijelaskan  pula  bahwa  DPS memiliki  peran  yang  signifikan  dalam  menyusun  laporan  tentang  tingkat kepatuhan terhadap syariah. Reputasi perusahaan dimaknai sebagai hasil logis dari kualitas  tata  kelola  perusahaan  yang  dioperasikan  dalam  suatu  organisasi  (Iwu- Egwuonwu 2011). Alam, Miah, Siddiquii, and Hossain (2020) menyatakan bahwa jika  anggota  DPS  percaya  diri,  maka  akan  sulit  bagi  manajemen  untuk memengaruhi.  Namun,  dalam  banyak  kasus  ditemukan  bahwa  adanya  intervensi manajemen  mengakibatkan  tata  kelola  yang  bias.  Nomran  and  Haron  (2020) mengungkapkan akan pentingnya ukuran DPS dalam meningkatkan kinerja bank syariah.  Jumlah  DPS  yang  ideal  adalah  antara  3  sampai  dengan  6  orang. Meskipun  ukuran  DPS  memainkan  peran  penting  dalam  mempengaruhi  kinerja bank syariah. Namun, belum ada bukti empiris berapa jumlah optimal DPS yang paling  tepat.  Nurhisam  (2016)  menjelaskan  bahwa  DPS  sebagai  pemegang otoritas  pengawasan  terhadap  kepatuhan  syariah  ( sharia  compliance )  memiliki tanggung jawab yang diatur melalui ketentuan hukum yang tegas. Walaupun, pada faktanya  Prabowo  and  Jamal  (2017)  menemukan  bahwa  masih  terdapat pelanggaran  kepatuhan  syariah  yang  dibiarkan  oleh  DPS  yang  tentunya  akan merusak  citra  dan  kredibilitas  perbankan  syariah  di  mata  publik.  Astuti  (2015); Alama,  Rahman,  Thakur,  Bashir,  and  Hosen  (2020)  menyatakan  bahwa pengawasan  syariah  selama  ini  dilakukan  oleh  DPS  belum  memiliki  pedoman
yang  standar  bagi  semua  anggota  DPS,  tata  cara  pengawasan  dan  pelaporan sepenuhnya diserahkan kepada anggota DPS.

## KESIMPULAN
Pendapatan  non-halal  tidak  berpengaruh  terhadap  reputasi  perbankan syariah.  Zakat  berpengaruh  terhadap  reputasi  perbankan  syariah.  Zakat  di Indonesia sangat dipengaruhi oleh seberapa besar ukuran perusahaan dalam hal ini aset yang dimiliki. Zakat yang dikeluarkan oleh bank syariah di Indonesia masih rendah  dan  perbedaan  kesejahteraan  direktur  dengan  karyawan  bank  syariah masih besar. Jumlah DPS berpengaruh terhadap reputasi perbankan syariah. DPS memiliki  peran  yang  signifikan  dalam  menyusun  laporan  tentang  tingkat kepatuhan terhadap syariah.
Jumlah  bank  umum  syariah  ataupun  perusahaan  yang  berbasis  syariah yang  laporan  keuangannya  dapat  diakses  melalui website perusahaan  sangat terbatas,  terkecuali  bank  umum  syariah  nasional  khususnya  yang  terdaftar  di Bursa  Efek  Indonesia.  Hal  ini  berefek  pada  jumlah  sampel  yang  diteliti  cukup kecil. Lingkup penelitian hanya terbatas pada satu negara yaitu di Indonesia. Adanya pendapatan non-halal dalam catatan laporan keuangan perusahaan menunjukkan bahwa bank syariah khususnya di Indonesia belum sepenuhnya taat pada  ketentuan  syariah,  hal  ini  menunjukkan  bahwa  peran  DPS  masih  belum optimal,  sehingga  diharapkan  bagi  perusahaan  untuk  mempertimbangkan komposisi DPS yag ideal dalam perusahaan. Jumlah DPS yang ideal adalah antara 3  sampai  dengan  6  orang.  Dengan  demikian,  dapat  membantu  pengawan perusahaan  secara  lebih  efektif.  Bagi  peneliti  selanjutnya  yang  ingin  meneliti variabel yang sama, disarankan untuk meneliti tentang perbandingan antara kasus di  Indonesia  dengan  negara-negara  Islam  lainnya  seperti  Malaysia,  Arab, Bangladesh, dana negara lain yang menjalankan sistem perbankan syariah.

## DAFTAR PUSTAKA
Alam,  Md.  Kausar,  Muhammad  Shahin  Miah,  Md.  Naim  Siddiquii,  Mohammad Imtiaz  Hossain.  2020.  “The  influences  of  board  of  directors  and management  in  Shariah  governance  guidelines  of  the  Islamic  banks  in Bangladesh.” Journal  of  Islamic  Accounting  and  Business  Research 11 (9): 1633-1647. https://doi.org/10.1108/JIABR-08-2019-0155.
Alama, Kausar, Suhaimi Ab. Rahman, Oli Ahad Thakur, Abdul Bashir, and Sharif Hosen.  2020.  “The  Reasons  Behind  the  Absence  of  a  Comprehensive Shariah  Governance  Framework  of  Islamic  Banks  in  Bangladesh.” International Journal of Economics & Business Administration (IJEBA) 8 (1): 134-145. https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/53886. Almahy,  Jaafar,  Farid  Al-Sahn,  and  Ahmed  Beloucif.  2014.  “The  Corporate Reputation  of  Islamic  Banks:  A  Measurement  Scale”. International Journal of Marketing Studies 6 (6): 91-103.
https://doi.org/10.5539/ijms.v6n6p91.
Amirah, Amirah, and Teguh Budi Raharjo. 2014. “Pengaruh Alokasi Dana Zakat Terhadap  Kinerja  Keuangan  Perbankan  Syariah.” PERMANA:  Jurnal
Perpajakan,  Manajemen  dan  Akuntansi 5  (2):  73-81.  http://e- journal.upstegal.ac.id/index.php/per/article/view/369.
Arifin,  Johan,  and  Eke  Ayu  Wardani.  2016.  “Islamic  corporate  social responsibility disclosure, reputasi, dan kinerja keuangan:  Studi pada bank syariah di Indonesia”. Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia (JAAI) 20 (1): 38-46. http://dx.doi.org/10.20885/jaai.vol20.iss1.art4.
Astuti,  Rahma  Yudi.  2015.  “Analisa  Kinerja  Dewan  Pengawas  Syariah  di  Bank Syariah”. Al Tijarah 1 (2): 194-210.
http://dx.doi.org/10.21111/tijarah.v1i2.955.
BAZNAS  Center  of  Strategic  Studies.  2018. Fiqih  Zakat  Perusahaan. Jakarta: Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional. https://www.puskasbaznas.com/publication/books/762-fiqih-zakat- perusah. Darsiya,  Nuril  Alfi,  Moh.  Amin,  and Junaidi Junaidi.  2019.  “Dampak  Zakat  dan Tanggung  Jawab  Sosial  (CSR)  pada  Reputasi  dan  Hasil  Kerja  Bank Umum  Syariah.” Jurnal  Ilmiah  Riset  Akuntansi 8  (01):  71-81. http://riset.unisma.ac.id/index.php/jra/article/view/2827.
El-Halaby,  Sherif,  and  Khaled  Hussainey.  2016.  “Determinants  of  Compliance with  AAOIFI  Standards  by  Islamic  Banks.” International  Journal  of Islamic  and  Middle  Eastern  Finance  and  Management 9  (1):  143-168. https://doi.org/10.1108/IMEFM-06-2015-0074.
Ghozali.  Imam.  2013. Aplikasi  Analisis  Multivariate  dengan  Program  SPSS Cetakan IV . Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro . Hartanto,  Rudy,  Irena  Paramita  Pramono,  and  Pupung  Purnamasari.  2019. “Analisis Pendapatan Non Halal Perbankan Syariah Di Indonesia : Sumber Dan  Penggunaannya”. Falah:  Jurnal  Ekonomi  Syariah 4  (2):  159-171. https://doi.org/10.22219/jes.v4i2.10087.
Ikatan  Akuntan  Indonesia.  (2019). PSAK  101:  Penyajian  Laporan  Keuangan Syariah. http://iaiglobal.or.id.
Iwu-Egwuonwu,  Ronald  Chibuike.  2011.  “Corporate  Reputation  &  Firm Performance :  Empirical  Literature  Evidence.” International  Journal  of Business and Management 6 (4): 197-206. https://doi.org/10.5539/ijbm.v6n4p197.
Junusi, Rahman El. 2012. “Implementasi Syariah Governance serta Implikasinya terhadap  Reputasi  dan  Kepercayaan  Bank  Syariah” . Al-Tahrir:  Jurnal Pemikiran Islam 12 (1): 87-111. https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/tahrir/article/view/48.
Maulidha, E., and Bayinah, A.N. 2014. “Kerangka Pengungkapan Transaksi Non- Halal  di  Bank  Syariah” .  Seminar  Nasional  Akuntansi  Syariah  (SNAS) 2014 .
Meilani,  Sayekti  Endah  Retno,  Dita  Andraeny,  and  Anim  Rahmayati.  2016.
“Analisis  Kinerja  Perbankan  Syariah  di  Indonesia  dengan  Menggunakan Pendekatan  Islamicity  Indices” .  Seminar  Nasional  dan  The  3rd  Call  for Syariah Paper , Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Muchlis,  Saiful,  and  Husain  Soleh  Utomo.  2018.  “Kajian  Pendapatan  Non  Halal dan Dampak Penggunaannya terhadap reputasi dan Kepercayaan Nasabah Perbankan Syariah (Study Empiris Pada Bank Muamalat).” JRAK: Jurnal Riset Akuntansi & Komputerisasi Akuntansi 9 (1): 75-101.
https://doi.org/10.33558/jrak.v9i1.1363. Mulawarman,  Aji  Dedi.  2009. Akuntansi  Syariah:  Teori,  Konsep  dan  Laporan Keuangan . Jakarta : Penerbit e-publishing .
Nomran,  Naji  Mansour,  and  Razali  Haron.  2020.  “Shari’ah  supervisory  board’s size impact on performance in the Islamic banking industry: An empirical investigation  of  the  optimal  board  size  across  jurisdictions.” Journal  of Islamic  Accounting  and  Business  Research 11  (1):  110-129. https://doi.org/10.1108/JIABR-05-2017-0070.
Nurhisam,  Luqman.  2016.  “Kepatuhan  Syariah  ( Sharia  Compliance )  dalam Industri  Keuangan  Syariah.” Jurnal  Hukum  IUS  QUIA  IUSTUM 23  (1): 77-96. https://doi.org/10.20885/iustum.vol23.iss1.art5. Otoritas  Jasa  Keuangan.  2017. Peraturan  OJK  Nomor  3/OJK.05/2017  Tentang Tata  Kelola  Perusahaan  yang  Baik  Bagi  Lembaga  Penjamin. https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/regulasi/lembaga-jasa-keuangan- khusus/peraturan-ojk/Pages/POJK-Nomor-3-POJK.05-2017.aspx.
Prabowo,  Bagya  Agung,  and  Jasri  Bin  Jamal.  2017.  “Peranan  Dewan  Pengawas
Syariah  terhadap  Praktik  Kepatuhan  Syariah  dalam  Perbankan  Syariah  di Indonesia.” Jurnal  Hukum Ius  Quia  Iustum 24  (1):  113-129. https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss1.art6.
Purwanti.  Ari.  2016.  “Dewan  Pengawas  Syariah  dan  Pengungkapan  Aspek Lingkungan,  Produk  dan  Jasa  pada  Bank  Syariah.” Jurnal  Akuntansi  dan Keuangan Islam 4 (2): 169-182. https://doi.org/10.35836/jakis.v4i2.25. Rusydiana,  Aam  Slamet,  and  Irman  Firmansyah.  2017.  “Prioritizing  Zakat  Core Principles Criteria.” Esensi: Jurnal Bisnis Dan Manajemen 7 (2): 277-302. https://doi.org/10.15408/ess.v7i2.5275.
Shamma,  Hamed  M.  2012.  “Toward  a  Comprehensive  Understanding  of Corporate  Reputation:  Concept,  Measurement  and  Implications.” International  Journal  of  Business  and  Management 7  (16):  151-169. https://doi.org/10.5539/ijbm.v7n16p151.
Sidik, Ichwan, and Reskino Reskino. 2016. “Pengaruh  Zakat dan ICSR terhadap Reputasi  dan  Kinerja . ” Simposium  Nasional  Akuntansi  XIX,  Lampung, 2016 . http://lib.ibs.ac.id/materi/Prosiding/SNA%20XIX%20(19)%20Lampung% 202016/makalah/084.pdf.
Stuebs,  Martin T.,  and  Li  Sun.  2011.  “Corporate  Social  Responsibility  and  Firm Reputation.” S&P  Global  Market  Intelligence  Research  Paper  Series . https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1863343.
Widowati,  Ayun  Sekar,  and  RR.  Indah  Mustikawati.  2018.  “Pengaruh Pengetahuan  Produk  Tabungan,  Reputasi  Bank,  Dan  Persepsi  Nasabah Mengenai  Suku  Bunga  Simpanan  Terhadap  Keputusan  Menabung Nasabah.” NOMINAL:  Barometer  Riset Akuntansi  dan  Manajemen 7  (2):
141-156.  https://doi.org/10.21831/nominal.v7i2.21643.