Jurnal Ilmiah Akuntansi • Vol. 4, No. 1, Hal: 66-87 • Juni 2019

## PERSEPSI WAJIB PAJAK ATAS PROGRAM TAX AMNESTY DALAM PERSPEKTIF BUDAYA MEBOYA
I Nyoman Putra Yasa a,* , Edy Sujana b , I Gede Dodi Andriawan c
a,b,c Universitas Pendidikan Ganesha, Jalan Udayana Nomor 11, Singaraja, Indonesia
* (putrayasainym@undiksha.ac.id)

## ABSTRAK
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  memberikan  pengetahuan  tentang: (1)  keberadaan  budaya meboya dari  wajib  pajak  Buleleng  pada  program tax amnesty ,  (2)  pandangan  wajib  pajak  Buleleng  yang meboya terhadap  program tax  amnesty ,  (3)  faktor-faktor  yang  menyebabkan  wajib  pajak  Buleleng  yang meboya memiliki  kemauan  untuk  mengikuti  program tax  amnesty ,  dan  (4) kendala  yang  dihadapi  wajib  pajak  Buleleng  yang meboya ketika  mengikuti program tax  amnesty. Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif  dengan teknik  wawancara  dalam  pengumpulan  data.  Responden  yang  digunakan adlaah  wajib  pajak  orang  pribadi  yang  terdaftar  di  KPP  Singaraja.  Hasil  dari penelitian  ini  adalah  Hasil  penelitian  ini  menunjukan  bahwa  wajib  pajak  di Kabupaten  Buleleng  masih meboya terhadap  program tax  amnesty yang ditunjukan  dengan  perilaku dari orang yang meboya seperti: adanya keraguan, sikap tidak sependapat serta kegiatan mencari tahu informasi tentang program tax  amnesty. Namun  demikian,  wajib  pajak  pajak  masih  memiliki  pandangan posistif terkait dengan pelaksanaan program tax amnesty . Kata Kunci: Meboya , Tax amnesty , wajib pajak

## ABSTRACT
The  purpose  of  this  research  is  to  provide  knowledge  of:  (1)  the  existence  of cultural meboya of tax payers a tax amnesty program in Buleleng, (2) the views of taxpayers  Buleleng  meboya  against  a  tax  amnesty  program,  (3)  the  factors  that cause  taxpayers  Buleleng  meboya  have  a  willingness  to  participate  in  a  tax amnesty, and (4) constraints faced by taxpayers Buleleng meboya when following a  tax  amnesty  program.  This  research  is  qualitative  research  with  interview techniques  in  data  collection.  Respondents  used  the  conventionally  accepted taxpayer  private  people  registered  in  the  KPP  Singaraja.  The  results  of  this research  is  the  result  of  this  research  showed  that  taxpayers  in  the  Regency  of Buleleng still meboya against a tax amnesty program is indicated by the behavior of  those  who  meboya  such  as:  presence  of  doubt,  disagree  and  attitude  the activity of finding out information about a tax amnesty program. Nevertheless, the taxpayer tax still has a view of the posistif associated with the implementation of the program a tax amnesty.
Keywords: Meboya, Tax amnesty, taxpayers

## PENDAHULUAN
Pajak sebagai tulang   punggung penerimaan bagi negara   merupakan fenomena yang selalu menarik untuk dikaji  mengingat  di  satu  sisi  suatu negara  akan  sangat  membutuhkan penerimaan dari sektor pajak sebagai sumber  pembiayaan  pembangunan sedangkan  di  sisi  lain  dibutuhkan kesukarelaan  yang  tinggi  dari  wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban  perpajakan  (Basuki  dan
Qodir, 2016). Akan tetapi perpajakan di Indonesia masih sering mengalami berbagai permasalahan seperti halnya  para  fiskus  yang  melakukan penggelapan  uang  pajak  untuk kepentingan  pribadi.  Salah  satu permasalahan    atau  kasus  dalam bidang  perpajakan  yang  melibatkan pihak  fiskus  adalah  kasus  dari Gayus  Tambunan  pada  tahun  2009 dimana  pada  saat  itu  Gayus  terlibat dalam  kasus  penggelapan  pajak murni.
Kondisi perpajakan di  Indonesia
semakin
diperparah dengan kenyataan  bahwa  penerimaan  pajak di  Indonesia  untuk  tahun  2015 cukup kritis. Hal tersebut dikarenakan penerimaan pajak untuk  tahun  2015  tidak  mencapai target  yang diperkirakan sebelumnya yakni  sebesar  Rp  1.294,25  triliun dimana  penyerapan  pajak  untuk tahun  2015  baru  mencapai  81,5
persen (Khairani dan Sari, 2013).
Melihat      kondisi      seperti      ini
maka sudah selayaknya jika pemerintah Indonesia perlu memikirkan  beberapa  upaya  yang patut untuk diterapkan dalam mengatas permasalahan   di  bidang perpajakan.  Upaya-upaya yang dapat  diterapkan  untuk  mengatasi permasalahan perpajakan di Indonesia antara lain upaya intesifikasi ataupun upaya ekstensifikasi (Ragimun, 2008). Upaya  intensifikasi  dapat  berupa peningkatan  jumlah  wajib  pajak maupun  peneningkatan  penerimaan pajak, sedangkan upaya ekstensifikasi dapat berupa perluasan dalam objek pajak. Selain  kedua  upaya  tersebut, pemerintah juga dapat mempertimbangkan beberapa kebijakan  perpajakan  seperti sunset policy untuk  kembali  diterapkan  di Indonesia. Pemerintah Indonesia juga dapat  mempertimbangkan  untuk menerapkan  program  pengampunan pajak atau tax amnesty . Tax amnesty merupakan  salah  satu  kebijakan  di bidang perpajakan yang
dilaksanakan  oleh  Dirjen  Pajak  dan program  ini  sudah  menjadi  hak bagi  para  wajib  pajak  yang  dapat dimanfaatkan atau tidak.
Program tax amnesty di
Indonesia      dilaksanakan       dalam
tiga  periode  yakni      periode  pertama yang berlangsung dari tanggal diundangkan  sampai  dengan  30 September  2016,  periode  kedua dilaksanakan  dari  tanggal  1  Oktober sampai  dengan  31  Desember  2016,
sedangkan periode ketiga dilaksanakan dari tanggal 1
Januari  hingga  31  Maret  2017 (Putra  dan  Wahyu,  2016).  Program ini  bertujuan  untuk  meningkatkan penerimaan  pajak  yang  nantinya akan  digunakan  untuk  pembiayaan pembangunan di
Indonesia (Suhartono,  2017).  Tujuan  lain  dari program  ini  adalah  sebagai  salah satu  upaya  pemerintah  menarik dana  masyarakat  yang  selama  ini “parkir”  di  perbankan  negara  lain sehingga  menambah  pasokan  dana yang  masuk  ke  kas  negara  guna membiayai berbagai aktivitas pembangunan  nasional  (Arisa  dan Noviari, 2017)
Sebagai sebuah program baru di Indonesia,  program tax  amnesty tidak  terlepas  dari  kontroversi. Program  pengampunan  pajak  ini banyak  menimbulkan  kontroversi  di kalangan  masyarakat.  Pihak  yang tidak  setuju  diberikannya  kembali program  pengampunan  pajak  ( tax amnesty )  ini  pesimis bahwa  program ini akan mampu menarik investor ke
Indonesia serta memberikan sumbangan
penerimaan yang
signifikan  bagi  negara.  Kebijakan  ini dikhawatirkan  hanya  dimanfaatkan lagi  wajib  pajak  nakal  selain  itu kebijakan tax  amnesty memang dianggap menimbulkan ketidak adilan  terhadap  wajib  pajak  patuh, mengingat bahwa fasilitas perpajakan tax  amnesty justru diperuntukkan  untuk  wajib  pajak yang tidak patuh (Sa’adah, 2017).
Terlepas dari keberadaan kontroversi atas program tax amnesty ini,  pemerintah  sudah menjalankan program tax amnesty di seluruh  Indonesia  dengan  sukses. Hal   tersebut   karena    program tax amnesty di      Indonesia      mampu memperoleh  dana  deklarasi  harta dan  uang  tebusan  50  persen  lebih tinggi  dari  target  awal  pemerintah yakni  masing-masing  sebesar  Rp 4.855  triliun  dan  Rp  135  triliun. Kesuksesan  program tax amnesty di Indonesia  juga  dibuktikan  dengan fakta  bahwa  program tax  amnesty di
Indonesia menghasilkan dana deklarasi  harta  dan  uang  tebusan yang  paling  tinggi  dibandingkan dengan  hasil  yang  diperoleh  negara- negara lain yang pernah menerapkan program  serupa.  Kesuksesan  dari program tax  amnesty tentu  tidak terlepas  dari  peran  serta  wajib  pajak di  seluruh  Indonesia  tidak  terkecuali wajib  pajak  di  Kabupaten  Buleleng
Provinsi
Bali. Untuk daerah
Kabupaten Buleleng uang tebusandari program tax amnesty ini telah  mencapai  Rp  22.813.965.788 dari target sebesar Rp. 7.126.355.598 jika  dilihat  dari  hal  tersebut  jumlah penerimaan  pajak  telah  melebihi target yang telah ditetapkan. Namun, Menurut  Aruan,  dkk  (2017)  pada kenyataannya  meskipun  penerimaan pajak  telah  melebihi  target,  akan tetapi dilihat dari jumlah wajib pajak yang  membayar tax  amnesty masih sedikit.  Hal  ini  dibuktikan  oleh  data jumlah  wajib  yang  terdaftar tax amnesty sebesar 33.000 wajib pajak.
Namun dari 33.000 wajib pajak yang terdaftar  di  KPP  Pratama  Singaraja ,hanya  400  wajib  pajak  yang membayar tax amnesty . Penelitian ini dimotivasi berdasarkan oleh fenomena rendahnya  antusiasme  wajib  pajak di kabupaten Buleleng dalam mengikuti  kegiatan tax  amnesty
(Aruan,dkk.2017).  Apakah  hal  ini disebabkan  salah  satunya  oleh budaya meboya yang  telah  ada dalam  tatanan  kehidupan  sehari- hari  masyarakat  Buleleng  termasuk dalam kewajiban mengikuti program Tax  amnesty . Meboya merupakan kata  kerja  dalam  bahasa  bali  yang berasal  dari  kata  dasar boya kemudian  ditambah  awalan  “me” sehingga  menjadi  kata  kerja  yang berarti  melakukan  aktivitas boya .
Terdapat  dua  kondisi  atau  situasi yang  memberi  pengertian  terhadap penggunaan kata meboya (Wingarta, 2008). Kondisi atau situasi pertama adalah  situasi  dimana  predikat meboya akan   diberikan   kepada pihak   yang   melakukan   aktivitas penolakan, membantah, tidak sependapat serta menunjukan sikap perlawanan, situasi ini
menunjukan    sikap    curiga    atau berprasangka.    Situasi    kedua adalah  situasi  dimana  predikat meboya juga akan diberikan kepada pihak-pihak  yang  sedang  menebar kebohongan,  agitativ  dan  provokatif sebagai bentuk upaya yang menanamkan kooptasi dan pengaruh.  Menurut  Kiriana  (2015) dalam  kehidupannya,  masyarakat Buleleng dikenal sebagai
masyarakat  yang  egaliter  terhadap sesuatu  hal.  Mereka  tidak  menelan mentah-mentah  aturan  atau  hal yang menurut mereka bertentangan denga  situasi  dan  kondisi  mereka. Karena prinsip egaliter yang
menonjol  inilah  orang  Buleleng cenderung  skeptik  atau  dikenal dengan meboya . Meboya adalah kultur yang dimiliki oleh masyarakat Buleleng. Permasalahannya  bagaimana  kita bisa  meyakinkan  bahwa  kultur
meboya ini  dianut  oleh  wajib  pajak sementara  kita  tahu  bahwa  wajib
pajak  sangatlah  heterogen  sehingga mewakili  kultur  budaya  yang  tentu saja juga beragam?
Penelitian  kali  ini  diharapkan dapat  memberi  kontribusi  secara teoretis
berupa sumbangsih pemikiran  pada  bidang  perpajakan terkait  perilaku  wajib  pajak  atas budaya  lokal  dalam  kepatuhan wajib  pajak.  Hasil  penelitian  juga diharapkan  dapat  berkontribusi pada pengembangan teori-teori keperilakuan  sehubungan  dengan peran  faktor-faktor  non-ekonomi sebagai anteseden perilaku individu.
Secara  praksis,  temuan-temuan dalam penelitian kali ini diharapkan dapat  menjadi input bagi  para penyusun  kebijakan  dalam  rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak demi memaksimalkan besaran penerimaan negara.

## TELAAH LITERATUR DAN PERUMUSAN HIPOTESIS
Skeptisme Atau Meboya
Skeptisme  berasal  dari  bahasa Yunani  “ skepteshai” yang  berarti menguji, menyelidiki, mempertimbangkan (Saifuloh,  2013).
Biasanya kaum skeptis selalu meragukan setiap klaim pengetahuan karena mereka
cendrung  memiliki  sikap tidak puas dan masih mencari kebenaran. Sikap seperti  itu  dari  kaum  skeptis
didorong    oleh    menyebarnya    rasa ketidaksepakatan   yang  tiada  akhir terhadap  sebuah  isu  fundamental. Sikap skeptisme memiliki keterkaitan erat  dengan  sikap  keragu-raguan terhadap  segala  sesuatu.  Skeptisme dalam  bahasa  Bali  dikenal  dengan istilah meboya (Jaya,  2015) .  Meboya merupakan kata kerja dalam bahasa bali  yang  berasal  dari  kata  dasar boya kemudian  ditambah  awalan “me”  sehingga  menjadi  kata  kerja yang  berarti  melakukan  aktivitas boya (Wingarta, 2008).

## Tax amnesty
Dalam  Undang-Undang  Nomor 11 Tahun 2016 tentang
pengampunan  pajak, tax  amnesty didefinisikan  sebagai    penghapusan pajak    yang    seharusnya    terutang, tidak    dikenai    sanksi  administrasi perpajakan  dan  sanksi  pidana  di bidang  perpajakan  dengan  cara mengungkap  harta  dan  membayar uang   tebusan    sebagaimana  diatur dalam  Undang-Undang  ini.    Diah (2017)  mengemukakkan  beberapa alasan yang melatarbelakangi program tax  amnesty diterapkan  di Indonesia,  alasan-alasan  tersebut antara  lain:  1)  terdapat  harta  milik warga negara baik di dalam maupun di  luar  negeri  yang  belum  atau belum  seluruhnya  dilaporkan  dalam SPT  Pajak  Penghasilan;  2)  untuk
meningkatkan  penerimaan  negara dan  pertumbuhan  perekonomian
serta  kesadaran  dan  kepatuhan masyarakat dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan, perlu
menerbitkan  program tax  amnesty;
3)  Kasus Panama  Pappers yang melibatkan sejumlah pengusaha Indonesia  melakukan  penanaman modal  pada  perusahaan  gelap  yang sengaja  didirikan  di  wilayah-wilayah surga bebas pajak ( tax havens ).
Tax  amnesty dapat  dipandang sebagai sebuah kesempatan berbatas waktu  bagi  kelompok  wajib  pajak tertentu  untuk  membayar  pajak dengan  jumlah  tertentu  sebagai pengampunana atas kewajiban membayar pajak (termasuk
dihapuskannya  bunga  dan  denda) yang  berkaitan  dengan  masa  pajak sebelumnya  tanpa  takut penuntutan pidana  (Iwan,  2016).  Diah  (2017) mengklasifikasikan  beberapa  bentuk pengampunan  pajak  yang  pada umumnya diberikan oleh pemerintah kepada  wajib  pajak  dalam  program tax amnesty , bentuk-bentuk pengampunan  pajak  yang  dimaksud adalah sebagai berikut: 1)
Pengampunan    atas    seluruh    atau sebagian   dari   jumlah   pajak   yang terhutang.  2)      Pengampunan  atas seluruh  atau  sebagian  dari  jumlah sanksi  administrasi.  3)  Pembebasan dari sanksi pidana perpajakan dan 4)
Pemberian fasilitas untuk melakukan angsuran.
Menurut Rahayu (2017) program tax  amnesty adalah  salah satu  upaya  yang  dilakukan  oleh otoritas  pajak  suatu  negara  untuk memberikan  kesempatan  kepada wajib  pajak  yang  selama  ini  tidak patuh untuk melaporkan penghasilannya dan membayar pajak secara  sukarela  melalui  pemberian insentif. Suhartono (2017) memandang tax  amnesty sebagai kebijakan  yang  ditawarkan  untuk mengungkapkan  semua  penghasilan atau  harta  yang  belum  dilaporkan, membayar  uang  tebusan  sebagai penalty ,  tidak  ada  pengusutan  atas jumlah yang dimintakan pengampunan, tambahan bagi penerimaan  negara  dan  mendorong kepatuhan sukarela.

## METODE
Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan  metode  wawancara  sebagai metode  dalam  pengumpulan  data. Wawancara dilakukan terhadap wajib pajak  yang  terdaftar  di  KPP  Pratama Singaraja.  Responden  dipilih  secara purposive dari populasi dengan kriteria  utama  adalah  penduduk  asli
Buleleng yang telah terdaftar menjadi wajib pajak. Metode pemilihan informan yang tidak dapat
memberikan keyakinan bahwa
informan  tersebut  adalah  orang Buleleng  yang  menganut  kultur meboya . Analisis data pada penelitian
kualitatif
dilakukan melalui pengaturan  data  secara  logis  dan sistematis  dan  analisis  data  itu dilakukan sejak awal penelitian terjun ke lokasi penelitian hingga pada akhir penelitian  (Ghony,  2012).  Adapun teknik analisis data
yang dipergunakan  dalam  penelitian  ini adalah  teknik  analisis  interaktif ( interactive  model  of  analysis )  dengan tahapan-tahapan  sebagai  berikut  :  1) Reduksi data, 2)  Penyajian  data  dan 3)   Menarik  kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Keberadaan  Budaya Meboya pada Wajib  Pajak  Kabupaten  Buleleng dalam  Pelaksanaan  Program Tax amnesty
Masyarakat Buleleng pada dasarnya  sama  seperti  masyarakat- masyarakat di
daerah lain.
Masyarakat  Buleleng  masih  tetap masyarakat  yang  tidak  bisa  hidup sendiri  atau  biasa  disebut  sebagai mahluk sosial. Namun dalam
menjalankan  kehidupan  sosialnya, masyarakat  Buleleng  memiliki  nilai atau  karakter  yang  menonjol  yang belum tentu di miliki oleh masyarakat  di  daerah  Bali  lainnya. Nilai  atau  karakter  yang  dimaksud adalah meboya yang  sudah  ada  di
tengah kehidupan masyarakat Buleleng.    Nilai    atau    karakter meboya pada  masyarakat  Buleleng timbul  karena  keberadaan  karakter egaliter  yang  menonjol  serta  melekat pada  kehidupan  orang-orang  di Buleleng.  Karakter  egaliter  tersebut mengakibatkan  masyarakat  Buleleng cenderung  akan meboya terhadap berbaga  fenomena  yang  muncul ataupun hal-hal yang berbau feodal.  Salah  satu  kondisi  yang memberi pengertian terhadap
penggunaan  kata meboya adalah kondisi  dimana  predikat meboya akan  diberikan  kepada  pihak  yang melakukan aktivitas penolakan, membantah,  tidak  sependapat  serta menunjukan sikap perlawanan, situasi  ini  menunjukan  sikap  curiga atau  berprasangka  (Wingarta,  2008). Meboya atau  dalam  istilah  bahasa Indonesia  sering diistilahkan sebagai sikap  skeptisme  memilki  keterkaitan erat  dengan  sikap  keragu-raguan terhadap  segala  sesuatu.  Orang Buleleng  ataupun  orang  dari  luar Buleleng memposisikan meboya sebagai  sebuah  stigma  pada  sebuah kebiasaan atau watak dari masyarakat Buleleng yang cenderung negatif. Seperti  yang  telah  dipaparkan sebelumnya, masyarakat yang memilki  nilai  atau  karakter meboya seperti  masyarakat  Buleleng  tentu
akan  memiliki  keraguan  dalam segala  sesuatu  tidak  terkecuali pelaksanaan  program tax  amnesty .
Dari lima narasumber dalam penelitian  ini  empat  di  antaranya memiliki keraguan terhadap program tax amnesty . Masing-masing narasumber memiliki alasan berbeda-beda  yang  menyebabkan mereka  memilki  keraguan  terhadap program tax  amnesty. Beberapa  dari mereka  memiliki  keraguan  karena takut  dana  yang  mereka  setorkan ketika mengikuti program tax amnesty akan  berakhir  pada  kasus korupsi  dengan  kata  lain  mereka masih  memiliki  keraguan  terhadap tujuan  atau  penggunaan  dana  yang mereka  setorkan  saat  mengikuti program tax  amnesty .  Pernyataan tersebut  didukung  oleh  beberapa hasil wawancara dengan narasumber ketika  peneliti  menanyakan  alasan keraguan mereka apakah karena ada kasus korupsi seperti di bawah ini:
“ Ya satu karena ada korupsinya  mungkin  itu satu …” “ nah    ditu    be    masi    letak keraguane,    salahne    waktu ngasukang    to    kan  konden nawang  cara-carane  to  ape secara  apene  pipise  ane  tax amnesty  ne betul-betul kal
anggone untuk gitu  ape engken…” (“nah di  sana  juga  letak keraguannya, soalnya
waktu  memasukan  itu kan belum  tahu  cara-caranya apa  uang  dari tax  amnesty betul-betul digunakan untuk itu atau bagaimana …” Alasan  lain  yang  menyebabkan wajib pajak memiliki keraguan terhadap  program tax  amnesty adalah karena wajib pajak berasumsi bahwa tidak semua wajib pajak akan mengikuti  program tax  amnesty.
Pernyataan tersebut didukung dengan  hasil  wawancara  dengan narasumber berikut ini:
“ Ragu.  Men salahne kan  ade ngasukang  ade  ne  sing ” (“Ragu. Soalnya ada  yang memasukkan  dan  ada  yang tidak.”) “….ternyata setelah tax amnesty  mejalan  ade  masi sing  ngasukang  keto.  Nto ane ngeranaang ragu, memang  aje  sajaan  ade  ane ngasukang, ane sing ngasukang   ade  masi.   Ane ngasukang      ya      mejalan masi,   tapi sanksine  to  jani kengken  sing  nawang  ane sing    ngasukang    kengken sanksine,  ape    diterapkan ape  engken,  ape  saat  tax amnesty gen takut- takutine, ternyata  jani  be  ngasukang, ane sing ngasukang adi sing ade  kene    sanksi    ape, memang  jelas  ade  masi  ne konden  ngasukang  tapi adi konden kene  sanksi ape. Bos-bose terutama  ane penggede- penggede to ” (“Ternyata setelah tax amnesty berjalan  ada  juga
yang  tidak  memasukan,  itu yang membuat ragu, memang  benar  ada  yang memasukkan  tapi  ada  juga yang  tidak  memasukkan. Yang  memasukan  ya  sudah berjalan juga, tapi sanksinya itu sekarang bagaimana yang tidak memasukan bagaiaman sanksinya,  apa  diterapkan apa  bagaimana,  apa  hanya ditakut-takuti pada  saat tax amnesty ,  ternyata  sekarang
yang  tidak  memasukan kok belum  kena  sanksi  apa, memang  jelas  ada  yang belum memasukan tapi belum kena sanksi  apa terutama  para bos dan petinggi-petinggi itu.” Keraguan  dari  narasumber  yang lain  dipicu  karena  melihat  pejabat atau pemerintah yang sedang berkuasa  dan  mengeluarkan  aturan atau  kebijakan  itu  sendiri.  Program atau kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah  yang  memiliki  tingkat
kepercayaan yang tinggi dari masyarakat akan mampu
dilaksanakan  dan  didukung  oleh masyarakat. Pemimpin yang berkuasa harus  tetap  konsisten  dengan  aturan dari    sebuah    program    atau kebijakan sehingga terjalin sinergitas    antara  peraturan  dalam sebuah  program  dengan  pelaksanaan dari  program  tersebut,  dengan  kata lain,  ketika  terjadi  ketidaksesuaian antara  aturan  yang  semestinya  dari sebuah  kebijakan  dengan  realisasi pada saat kebijakan tersebut
dilaksanakan maka itu akan menimbulkan keraguan dari masyarakat  terhadap  kebijakan  atau aturan  baru  di  kemudian  hari.
Pernyataan ini didukung dengan hasil wawancara dengan narasumber sebagai berikut:
“ E , kan setiap  pergantian kekuatan pasti akan berubah  sistemnya.  Ketika awal-awal tax  amnesty kan liat  dulu ini  yang  bicara siapa, ini Menterinya siapa ? kemudian    pemerintahnya punya trust di masyarakat,    kita  ikut, kalau  kemudian  tidak  ada trust dari  kita ya tidak  ikut gitu aja ”
“ he em , karena kan bisa jadi ketika hari ini bilang ada tax amnesty  kan di  kemudian hari  berubah  lagi  karna Menterinya  berubah  karena aturannya berubah tax amnesty itu dari A sampai Z aturannya  seperti  apa kan bisa jadi ga seperti itu”
Beberapa  narasumber  dalam penelitian  ini  tidak  sependapat  jika program tax  amnesty akan  diikuti oleh  seluruh  wajib  pajak  yang  belum melaporkan harta mereka. Hal tersebut  disebabkan  oleh  sifat  dari program tax  amnesty yang  tidak menetapkan  atau  membuat  daftar wajib  pajak  yang  harus  mengikuti program tax  amnesty dengan  kata lain wajib pajak masih dapat memilih untuk mengikuti program tax amnesty atau  tidak  sehingga  hal  ini
memberikan
indikasi kepada
narasumber  penelitian  ini  bahwa keikutsertaan  wajib  pajak  dalam program tax  amnesty tergantung  dari wajib  pajak  itu  sendiri.  Pernyataan tersebut  didukung  dengan  hasil wawancara
dengan
beberapa narasumber sebagai berikut:
Narasumber  pertama  atas  nama I  Made  M  (pemilik  Toko  Bangunan  di kawasan Jl. A.Yani Buleleng):
“ ya tergantung manusianya, soalnya  dia  mengerti ya untuk  pemasukan  daerah Buleleng yak  an harusnya bayar, bayar pajak kan gitu sebenarnya, seharusnya, untuk  kekayaan  pribadi tu harus, yang punya kekayaan, kalau saya pengusaha  kecil gini berani bayar  yang  kaya  yang gede gitu  kan harus milu (ikut) semestinya”
“ jani kan tergantung masing- masing,  mun  sadar  ye milunine,  lamun  sing  sadar ye  care  kene  omongne  nah depang  be,  ane  sadar  ye ngasukang  ane  sing  sadar ye depange gen ibane ”
(“Sekarang  tergantung  dari masing-masing, kalau sadar ya diikuti, kalau tidak sadar ya seperti ini mereka berkata  ya  biarkan  saja, yang  sadar  dia  memasukan yang tidak sadar dia membiarkan saja dirinya.”)
“…. kan ada aja yang  tidak patuh,  pasti  ada aja ,  dari temen-temen bli hampir
semua sih sudah ikut tapi di luar  sana  masih  ada  juga yang belum ikut….”
Sebelum  mengikuti  program tax amnesty, Bapak I Made M mencari tahu informasi-informasi terkait program tax  amnesty. Masing-masing narasumber    memiliki    cara    yang berbeda    untuk    mencari    atau memperoleh informasi tentang program tax  amnesty. Beberapa narasumber  memanfaatkan  media
online untuk  mengakses  informasi- informasi tentang program tax amnesty. Terdapat  pula  narasumber yang  mencari  tahu  program tax amnesty melalui  berita  baik  yang disiarkan  pada  televisi  atau  berita- berita  di  media  cetak.  Mencari  tahu program tax  amnesty melalui  rekan seprofesi serta terdapat juga narasumber  yang  mencari  tahu program tax amnesty dengan mengikuti sosialisasi yang diselenggarakan oleh Kantor
Pelayanan  Pajak  Pratama  Singaraja. Pernyataan ini didukung dengan hasil wawancara  dari  narasumber  sebagai berikut:
“Mungkin dari temen , memang  dari temen  dah informasinya  dari temen , disamping berita di TV terus temen menjelaskan gitu  aja dah ”
“ kan ade sebelum tax amnesty dilaksanakan kan ade sosialisasi  dari  pegawai pajak to ade untuk mengikuti  sosialisasi  untuk mengikuti tax amnesty to be terange ”
(“Sebelum tax amnesty dilaksanakan ada sosialisasi dari  pegawai  pajak  itu  ada untuk  mengikuti  sosialisasi untuk mengikuti tax amnesty itulah yang dijelaskan.”)
“dari google, berita”
“ ya cari tau ,  lewat temen-
temen pengusaha sharing bagaimana ikut tax amnesty , apa yang disiapkan,  berapa  persen kenanya, sanksinya apa dan lain-lain, termasuk juga cara  pengajuan  bagaimana, apa yang diperlukan, syarat- syaratnya  biar pas ke  pajak sekali  jalan ga ada  lagi  kita mau  pulang  untuk ngambil ini ngambil itu ga , Tanya- tanya dulu  sih  dan  paling cuma liat-liat internet.”
Adanya  keraguan,  sikap  tidak sependapat,  serta  kegiatan  mencari tahu  sebelum  mengikuti  program tax
amnesty yang dilakukan oleh
narasumber  dalam  penelitian  ini selaras  dengan  ciri  dan  karakter  dari orang  skeptik  atau meboya yang dikemukakan  oleh  Wingarta  pada bukunya.  Hal  ini  mengindikasikan bahwa narasumber  dalam  penelitian ini    masih    menngimplemtasikan budaya meboya dalam  pelaksanaan program tax amnesty. Budaya meboya di  tengah  kehidupan  narasumber penelitian  ini  dapat  diminimalisir dengan adanya ketegasan dari pemerintah.  Pernyataan  di  atas didukung  dengan  hasil  wawancara
dari narasumber penelitian ini sebagai berikut:
Narasumber:  Bapak  Gusti  M (Pemilik  Tempat  Makan  di  Kawasan Laksamana, Singaraja)
“Menurut pemerintah, kalau pemerintahnya  tegas  pasti ikut  semua,  pemerintahnya juga  yang jalanin ini,  dari komandan kalau komandanya  tegas  pasti semua ikut gini ”
“ Ow terutama sanksine  ape kal  jalanange  ape  kal  neked ditu  gen  ?  ipidan  bin  pesu aturan ne tawah-tawah sing be ade ne ngerunguang. Jani pemerintah harusne tegas” (“Terutama sanksinya apakah  akan  dijalankan atau  apa  hanya  sampai  di situ  saja?  Suatu  saat  jika keluar  lagi  aturan  yang aneh-aneh  tidak  akan  ada yang  akan  menghiraukan. Sekarang  pemerintah  harus tegas.”)
Berdasarkan  pernyataan  dari narasumber  dalam  penelitian  ini maka  sudah  seharusnya  pemerintah perlu untuk mencari serta melakukan pendekatan  yang  lebih  khusus  pada masyarakat Buleleng dalam menerapkan sebuah kebijakan ataupun program baru. Terkait penyelenggaraan program tax amnesty, pemerintah  juga  diminta tegas baik dalam pelaksanaan program tax  amnesty agar  semua wajib  pajak  mau  mengikuti  program tax  amnesty ataupun  tegas  dalam penerapan  sanksi  agar  keberadaan
sanksi tidak dianggap sebagai
“gertakan” semata.
Pandangan Wajib Pajak di Kabupaten  Buleleng  yang Meboya
Terhadap Program Tax amnesty
Program tax  amnesty tentunya memiliki  banyak  pandangan  dari berbagai  lapisan  masyarakat  di Indonesia  mengingat  program tax amnesty dapat  dikatakan  sebagai sebuah  program  yang  baru  di Indonesia. Perbedaan pandangan dan pemikiran tentunya akan melahirkan pro dan juga kontra terkait pelaksanaan  program tax  amnesty . Sebelum
dilaksanakan pada pertengahan tahun 2016 tax amnesty sudah menjadi topik yang diperdebatkan  terutama  di  kalangan pengamat  perpajakan  dan  beberapa ahli pajak. Sebagian pihak memandang  bahwa  program tax amnesty sebagai  sebuah jalan keluar dalam upaya peningkatan penerimaan pajak dimasa mendatang andai kata wajib pajak tetap menjaga komitmen mereka untuk mempertahankan  ketidakpatuhannya setelah program tax amnesty berakhir karena  akan  menunggu  adanya program  yang  sama  di  masa  yang akan  datang.  Sedangkan  beberapa pihak  lainnya  memandang  program tax amnesty sebagai sebuah program yang
sia-sia karena kemungkinanannya sangat kecil
untuk mendapatkan uang dari program tax amnesty sehingga program tax  amnesty di  anggap sebagai “angin surga” belaka.
Sebagai  peserta  dari  program tax amnesty , beberapa wajib pajak di Kabupaten  Buleleng  juga  memiliki pandangan  tersendiri  terkait  dengan program tax  amnesty. Narasumber pertama dalam penelitian ini memandang  program tax  amnesty
sebagai  sebuah  kesempatan  untuk melakukan perbaikan terhadap urusan  perpajakan  wajib  pajak.  Hal ini terungkap ketika peneliti melakukan wawancara dengan narasumber   pertama.   Narasumber pertama      memberikan      pernyataan sebagai berikut:
“Kalau saya sendiri memahami program tax amnesty sebagai  program pengampunan  pajak,  kita dikasi kesempatan  untuk memperbaiki urusan perpajakan kita. Yah namanya juga pengampunan” Pandangan  dari  narasumber pertama  selaras  dengan  pandangan dari Rahayu (2017) yang memandang program tax  amnesty sebagai  salah satu  upaya  yang  dilakukan  oleh otoritas  pajak  di  sebuah  negara untuk memberikan kesempatan kepada  wajib  pajak  yang  selama  ini tidak  patuh  untuk  melaporkan penghasilannya dan membayar pajak
secara  sukarela  melalui  pemberian insentif.  Selain  itu,  narasumber pertama  juga  memandang  program tax  amnesty sebagai  program  yang menguntungkan  bagi  wajib  pajak. Pernyataan  ini  didukung  oleh  hasil wawancara dari narasumber pertama sebagai berikut:
“Kalau saya sendiri menganggap  program  ini adalah program yang menguntungkan  bagi  wajib pajak  itu  saja sih intinya, kalau tidak ada tax amnesty pajak  harus  menetapkan dia berapa-berapa ,  kalau tax amnesty kan itu kemauan kita” Narasumber pertama juga
memandang  program tax  amnesty
sebagai program yang bagus sehingga waktu  pelaksanaan  program tax amnesty perlu  diperpanjang  karena
ia memiliki keyakinan bahwa program tax  amnesty akan  diikuti oleh  semua  wajib  pajak  yang  belum melaporkan hartanya.  Keyakinan tersebut  didasarkan  oleh  keluhan- keluhan  dari  beberapa  klien  yang menggunakan jasanya yang mengaku menyesal  mereka  tidak  mengikuti program tax  amnesty .  Pernyataan tersebut didukung oleh hasil wawancara narasumber pertama sebagai berikut: “kalau saya sebenernya memandang  program  ini bagus kalau perlu diperpanjang gitu lho , kadang-kadang nasabah banyak  ke  sini kan mereka baru  tau  akhirnya  mereka uber-uberan dah kejar- kejaran gitu lho karna waktu terbatas  sebenernya  kalau bisa sih pemerintah memperpanjang  waktunya lagi,  tambah  lagi gitu  lho , pasti  semua  melaporkan soalnya  efeknya    apa, ya seperti    misalnya    kita sudah beli tanah    tetapi tidak melaporkan di kemudian  hari  itu kan banyak  dendanya  nanti,
kalau  kita  misalkan  sudah melaporkan ya tenang aja , jadi  apapun  yang  tidak  kita laporkan  kita  pasti  tenang gitu sebenernya harus diperpanjang  ini  program tax  amnesty, masyarakat sebenernya  banyak  yang begitu uber-uberan , bih  kok saya ga  tau habis waktunya gitu kan banyak nasabah ke sini itu sebenernya”
Pandangan  berbeda  diberikan oleh narasumber kedua yang memandang  program tax  amnesty sebagai  upaya  pemerintah  untuk meningkatkan  pemasukan  dengan melaporkan      harta      yang    dimiliki. Hal   ini   terungkap   melalui   hasil wawancara  yang  dilakukan  sebagai berikut:
“Pemahaman,  mungkin ohh berarti  untuk  pemasukan daerah kayaknya itu aja dah , oh berarti tax  amnesty untuk  kekayaan-kekayaan ini ohh mungkin  daerah butuh  dana  soalnya  di  desa harus begini, biaya- biayanya besar dari pemerintah  mungkin tax amnesty harus  dinaikan,
harus  bayar  kita, uli  to  ye bise meyayain program cuma itu intinya”
Pandangan  dari  narasumber kedua  memiliki  keselarasan  dengan pandangan  yang  diberikan    oleh Basuki    dan    Qodir    (2016)    yang memandang  program tax  amnesty sebagai    sebuah    inovasi    baru dalam    upaya    meningkatkan penerimaan  pajak  tanpa  menambah
beban pajak baru kepada
masyarakat,  dunia  usaha,  dan para pekerja.  Narsumber  kedua  juga memandang  program tax  amnesty sebagai  sebuah  kesempatan  untuk melaporkan  kekayaan.  Pernyataa tersebut  didukung  dengan  hasil wawancara  dari  narasumber  kedua sebagai berikut:
“ oh
kesempatan,
kesempatan  untuk  melapor punya  kekayaan pang  sing
nyan di  belakang nyan
kene ”
(“ ya kesempatan,
kesempatan  untuk  melapor punya  harta  agar  nanti dibelakang tidak terjadi apa-
apa.”
Narasumber ketiga memiliki
pandangan  yang  berbeda  tentang program tax  amnesty. Program tax
amnesty cenderung dipandang sebagai suatu kebijakan dari
pemerintah  agar  wajib  pajak  mau terbuka  tentang  harta  yang  dimiliki. Dengan  demikian  narasumber  ketiga cenderung  memandang  program tax amnesty sebagai  wujud  transparasi dari  wajib  pajak  kepada  pemerintah. Pernyataat tersebut didukung dengan hasil  wawancara  yang  dilakukan dengan  narasumber  ketiga  sebagai berikut:
“ tax,  ya bagus kan program pemerintah jadi kita ga ragu lagi soalnya aset kita terbuka dicatat secara terbuka”
Program tax      amnesty juga dipandang      sebagai      sebuah aturan   dari pemerintah yang harus dilaksanakan dengan
cara memasukan  kekayaan  yang  belum tercantum pada SPT sebelumnya dan memiliki jangka waktu tertentu pada saat  pelaksanaannya.  Pandangan tersebut dikemukakan oleh narasumber keempat dalam penelitian ini. Berikut ini pernyataan narasumber keempat terkait
pandangannya  tentang  program tax amnesty pada  wawancara  yang dilaksanakan pada tanggal 12
Desember 2017:
“ ape  men  oraang,  anak aturan  uling  pemerintah  to harus memasukan kekayaan ane konden masuk  di  SPT  to  harus  kita masukkan  keto,  nyan  amun modelne  care  SPT  kan  ade kolom  untuk  kekayaan  to
kayang kene- kene amonken terekam ane di SPTne waktu to  jani  ane  konden  masuk bange    lah    kelonggaran untuk    mengikuti    tax amnesty    keto,    tokan    ade kenene  masi  ade  jangka  ne masi  dari  bulan  sekian sampe  bulan  sekian  amone ade persentasine ” (“Dibilang apa ya , itu adalah aturan dari pemerintah dimana  harus  memasukan kekayaan  yang  sebelumnya belum  masuk  di  SPT  itu yang  harus  kita  masukkan, nanti  kalau  misalkan kan ada  kolom  untuk  kekayaan berapa  yang  terekam  pada SPT  waktu  dulu,  yang belum  masuk  dalam  SPT sekarang diberikan kelonggaran untuk mengikuti tax  amnesty ,  itu kan ada  jangka  waktunya juga,  dari  bulan  sekian sampai bulan sekian berapa persentasenya.”)
Pandangan  dari  narasumber keempat  senada  dengan  pandangan yang  ada  dalam  penelitian  Iwan
(2016) serta pandangan dari Santoso  (dalam  Suhartono,  2017). Dalam penelitian Iwan (2016) program tax  amnesty dipandang sebagai  kesempatan  yang  memiliki batas  waktu  bagi  kelompok  wajib pajak  tertentu  untuk  melakukan pembayaran  pajak  dengan  jumlah tertentu  sebagai  pengampunan  atas kewajiban    membayar    pajak (termasuk    dihapuskannya    bunga dan    denda)    yang  berkaitan  dengan masa  pajak  sebelumnya  tanpa  takut penuntutan pidana.
Sementara
Santoso  memandang  program tax amnesty sebagai  sebuah  kebijakan yang ditawarkan untuk mengungkapkan  semua  penghasilan atau  harta  yang  belum  dilaporkan, membayar  uang  tebusan  sebagai
penalty ,  tidak  ada  pengusutan  atas jumlah yang dimintakan pengampunan, tambahan bagi
penerimaan  negara  dan  mendorong kepatuhan  sukarela.  Narasumber keempat  juga  memandang  program tax  amnesty sebagai  program  yang bagus  jika  semua  wajib  pajak  patuh untuk mengikuti program tax amnesty terlebih dana yang terkumpul dari program tax amnesty akan dipergunkan untuk kepentingan negara. Pernyataan
tersebut  didukung  dengan  hasil wawancara  narasumber  keempat sebagai berikut:
“ Melah    pandangane    melah yen    nyak    patuh    lah mekejang    wajib    pajak bagus    to  carane  untuk ngeneyang program pemerintah  disamping  to  bin yaa  untuk  pembangunan hasilne  tapi  pang  betul-betul dijalankan ” (“Bagus pandangannya bagus  asalkan  semua  mau patuh wajib pajaknya bagus itu caranya untuk membiayai program pemerintah  di  samping  itu untuk pembangunan hasilnya  tapi  biar  betul- betul dijalankan.
Program tax  amnesty juga dipandang  sebagai  sebuah  program yang  digunakan  untuk  melaporkan harta yang belum dilaporkan sebelumnya sehingga
dengan mengikuti  program  ini  wajib  pajak akan  terhindar  dari  pemeriksaan pajak  suatu  saat  nanti  dan  secara tidak  langsung  akan  menghapus rasa  takut  dan  kekhawatiran  wajib pajak akan pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak
pajak.
Pandangan  ini  dicetuskan  oleh narasumber  kelima  dalam  penelitian ini.  Berikut  merupakan  pernyataan narasumber  kelima  terkait  program tax amnesty .
“Kalau  pandangan bli itu dah  tax  amnesty program pengampunan  pajak  dari yang    dulu    kita    tidak melaporkan kemudian sekarang harus melaporkan  untuk bikin hidup  tenang  seperti  di iklan tu  kan jadi  kita deklarasikan  harta  kita  apa kita  bayar  pajaknya  udah tenang kan besok-besok kemudian  ketika  kita  dicari ada apa kan tidak takut lagi karena  kita  udah  ikut tax amnesty ini lo harta  yang disembunyiin ,  semua  data harta  kita  lampirkan disana selesai dah .”
Pandangan  dari  narasumber
kelima mendukung pandangan tentang  program tax  amnesty yang tertera  pada  situs  resmi  Direktorat Jendral  Pajak.  Dalam  situs  tersebut program tax  amnesty dipandang
sebagai  kebijakan  yang  diberikan pemerintah  kepada  wajib  pajak tentang forgiveness atau pengampunan  pajak  dan  sebagai ganti  atas  pengampunan    yang diberika,    wajib  pajak  diharuskan untuk  membayar  uang  tebusan, sehingga  hal  ini  memiliki  arti  bahwa data  laporan  yang  ada  selama  ini dianggap  telah  diputihkan  dan beberapa utang pajak juga dihapuskan.
Pemaparan-pemaparan  di  atas menunjukan  bahwa  wajib  pajak  di Kabupaten  Buleleng  terutama  yang menjadi narasumber dalam penelitian ini  memandang  positif  pelaksanaan program tax  amnesty .  Banyak  yang memandang tax  amnesty sebagai sebuah  kebijakan  atau  aturan  dari pemerintah  serta  terdapat  pula  wajib pajak  yang  memandang tax  amnesty sebagai  sebuah  kesempatan  yang baik  dan  harus  dimanfaatkan  oleh wajib  pajak  karena  pada  dasarnya tax amnesty akan memberikan keuntungan tidak hanya bagi pemerintah  saja  tetapi  memberi keuntungan  juga  bagi  wajib  pajak. Wajib pajak yang menjadi narasumber  dalam  penelitian  ini tentunya  memiliki  pemahaman  yang berbeda tentang program tax amnesty .      Tingkat      pemahaman yang berbeda dari narasumber
melahirkan  pandangan  yang  berbeda
pula  terhadap  program tax  amnesty.
Walaupun  program tax  amnesty dipandang dari berbagai sudut pandang  wajib  pajak  akan  tetapi penerapan atau penyelenggaraan program tax  amnesty di  Kabupaten Buleleng  mendapat  sambutan  baik dari  wajib  pajak  yang  ada  di Kabupaten  Buleleng.  Hal  tersebut dibuktikan  dengan  antusiasme  yang cukup  tinggi  dari  wajib  pajak  di
Kabupaten Buleleng dalam keikutsertaan  mereka  pada  program
tax  amnesty serta  perolehan  dana tebusan  dalam  program tax amnesty yang  mencapai  angka  30 Miliar.
Faktor-faktor    Penyebab    Wajib Pajak    di    Kabupaten    Buleleng yang Meboya Memiliki  Kemauan untuk  Mengikuti  Program Tax amnesty Sehingga Terjadi Peningkatan  Jumlah  Wajib  Pajak yang Mengikuti Program Tax amnesty di Kabupaten Buleleng Dalam penelitian ini narasumber memberikan  jawaban  yang  berbeda-
beda terkait faktor-faktor yang menyebabkan mereka mengikuti
program tax  amnesty .  Hal  ini  berarti masing-masing  narasumber  memiliki alasan  tersendiri  mengikuti  program tax  amnesty, dengan  kata  lain keikutsertaan mereka dalam program tax  amnesty dipengaruhi  oleh  faktor yang  berbeda-beda.  Faktor  yang mempengaruhi  narasumber  pertama untuk mengikuti program tax
amnesty adalah  narasumber  pertama memiliki pemahaman tentang program tax  amnesty atau  bisa diidentifikasi
sebagai tingkat pemahaman wajib pajak. Ketika wajib pajak  sudah  memiliki  pemahaman yang  baik  tentang  program tax amnesty ,  kemauan  untuk  mengikuti program tax amnesty akan meningkat.  Pernyataan  ini  didukung dengan jawaban narasumber pertama dalam wawancara sebagai berikut:
“iya paham dan saya mengerti apa itu tax amnesty dan apa itu maksud tax amnesty makaknya saya  ikut gitu lho ”
Pernyataan  yang  mengatakan bahwa  narasumber  pertama  memiliki pemahaman yang baik tentang program tax  amnesty ditunjukkan dengan  penjelasan  dari  narasumber dalam wawancara berikut ini:
“ ya itulah, pemerintah sebenarnya memberikan kemudahan  bagi  wp  untuk melaporkan kekayaannya, itu aja sebenernya tax amnesty poinnya, melaporkan kekayaan sendiri kan  gitu ,  berapa nilainya  nanti  itu  yang  kita ikutin  tax dan  itu  menjadi pengampunan,  jadi  kalau seumpama katakanlah sekarang  kita  harus tax amnesty bayarnya e 100 juta  nanti  kalau  biasa  bisa lebih    dari    500    bayar    itu sebenarnya    kemudahan dari    pemerintah cuman kadang    masyarakat    takut
yang ndak mengerti    tapi kebanyakan pengusaha- pengusaha  itu    pasti    ikut tax,  gak ada  yang gak ,  dia itu    itu  keuntungannya  jadi di kemudian hari tidak akan ada tagihan untuk harta itu,
ya kalau  seumpanya  saya kemarin  itu  beli  rumah, oh itu sudah dicantumkan
dalam tax akhirnya kan  ga
bayar lagi saya pajak rumah apa gitu karena  sudah dicantumkan, tax itu merupakan  pengampunan apapun  itu  yang  sudah dimasukan, semua itu sudah  dianggap  lolos gitu , udah  dateng surat  dari Dirjen bahwa anda dibebaskan  dari  ini kan udah kemudahan  itu,  coba kalau gak,    udah berapa itu    dendanya    yang    harus saya bayar…” Selain karena narasumber pertama sudah paham tentang program tax amnesty, faktor lain yang menyebabkan  narasumber  pertama mengikuti  program tax  amnesty adalah  karena  keberdaan  sanksi. Sanksi  yang  besar  akan  dikenakan kepada wajib pajak ketika wajib pajak yang belum melaporkan harta mereka tidak  mengikuti    program tax amnesty. Keikutsertaan  narasumber pertama  dalam program tax amnesty yang  disebabkan  oleh  keberadaan
sanksi pajak diperkuat dengan pernyataan narasumber pertama dalam wawancara sebagai berikut:
“iya jelas, misalnya kan kita sudah tau bahwa  sanksinya berat, itu pasti
kan
memberatkan kita di kemudian  hari  gitu  lho, ya harus tau  gitu ,  sanksi tu harus  dikemukakan,  jadi masyarakat  berfikir  kalau ga ikut  ini mih pasti  akan kena sanksi kaya gini ” Adanya  manfaat  dari  mengikuti program
tax amnesty juga
menyebabkan  narasumber  pertama mengikuti  program tax  amnesty .
Manfaat    yang  dirasakan  oleh narasumber pertama setelah mengikuti    program tax  amnesty adalah  rasa tenang dan tidak was- was dan tidak dikejar-kejar oleh petugas pajak. Selengkapnya tentang      manfaat      yang narasumber      pertama      rasakan setelah mengikuti program tax amnesty dijelaskan  melalui  hasil wawancara berikut ini:
“ya  tenang aja , ndak  was- was  dikejar-kejar pajak  lagi paling  saya tinggal urus laporan  pajak  saya  untuk tahun ini saja dan tahun ini pun saya diberikan kemudahan-kemudahan, biasanya kan harus  bayar langsung saya dikasi mencicil  tiap  bulan segini-
segini karena  mereka kan udah tau saya  sudah  ikut tax jadi dikasilah kemudahan,  nego  juga kan , padahal segini pak,  saya kan penghasilan  banyak ni , gaji  yang udah  diturun- turunin ,  padahal  banyak manfaatnya cuma masyarakat gak tau ” Keikutsertaan narasumber pertama  dalam  program tax  amnesty
juga  disebabkan  karena  keberadaan pelayanan fiskus
yang baik.
Pelayanan  yang  diberikan    oleh fiskus  kepada  narasumber  pertama sudah    baik.    Narasumber  pertama selalu  dibimbing  dan  dibantu  dalam pengisian  beberapa  formulir  yang berhubungan  dengan  program tax amnesty. Pengaruh  pelayanan  fiskus
terhadap keinginan narasumber pertama  untuk  mengikuti  program tax amnesty diperkuat dengan pernyataan narasumber pertama
berikut ini:
“misalkan    mereka    apa namanya judes (tidak ramah)    mungkin    males jadinya  wajib  pajak,  kalau mereka sudah oke dan  mau ditanya dan mau memberikan solusi itu bagus,  kadang  mungkin ga tau ini  sifat  orang kan tergantung  orang  diajak, kalau pas saya  yang  dapet bagus ya seneng  ikut tax, kalau misalkan sudah ketus (judes) ,  ya mungkin  saya males jadinya,  orang  paling melaporkan itu-itu aja ”
Selain  tingkat  pemahaman  dari
wajib pajak, keberadaan sanksi pajak, manfaat yang diperoleh
dari mengikuti  program tax  amnesty, dan pelayanan yang diberikan oleh fiskus, faktor  terakhir  yang  menyebabkan narasumber pertama mengikuti program tax    amnesty adalah karena  wajib  pajak  berusaha  untuk menjadi    wajib    pajak    yang    patuh
dengan    melaporkan    hal-hal    yang belum  dilaporkan  sebelumnya  pada SPT  melalui  keikutsertaan  dalam program tax  amnesty ..  Selama  ini narasumber  pertama  merasa  selalu taat  dan  patuh  untuk  menjalankan setiap  program  dari  pemerintah khususnya program-program di bidang perpajakan. Pernyataan tersebut  didukung  dengan  hasil wawancara berikut ini:
“ya itu karena memang saya tau dan  memang  saya  taat ya  tetep ,  tapi tetep baca dulu, kalau menguntungkan ya  ikutin kalau  misalkan masih meragukan kita tanyak dulu  dan  minta  apa itu  istilahnya  nego gitu karena pajak tu kan hitungannya 50 persen gitu , masihlah  mereka nerima gitu tidak  kaku  itu  intinya, makaknya  sekarang kan masyarakat berbondong- bondong cuman program tax amnesty  kan  udah selesai kan banyak tu yang  belum laporan    yang nyesel    ga ikut    padahal    itu    kalau dibuka nasabah- nasabah tu pasti  ikut  karena  waktu Desember udah tutup buihh ngebut orang pas daftar ga bisa ”
Sedangkan  faktor-faktor  yang menyebabkan narasumber kedua mengikuti  program tax  amnesty antara lain: (1) narasumber berusaha untuk  menjadi  wajib  pajak  yang patuh,  (2)  keberadaan  sanksi  pajak, (3) saran dan ajakan dari teman atau yang  dapat  diidentifikasi  sebagai
peran  lingkungan,  serta  (4)  program tax amnesty memberikan manfaat.

## KESIMPULAN DAN KETERBATASAN
Keberadaan budaya meboya pada  wajib  pajak  di  Kabupaten Buleleng dalam pelaksanaan program tax  amnesty terindikasi  dari  adanya keraguan  terhadap  program tax amnesty ,  sikap  tidak  sependapat bahwa  semua  wajib  pajak  akan mengikuti program tax amnesty, serta sikap  mencari  tahu  program tax amnesty yang  dilakukan  oleh  wajib pajak  yang  menjadi  narasumber dalam penelitian ini. Menurut
Wingarta  (2008)  sikap  ragu,  tidak sependapat, serta upaya  untuk mencari  tahu  merupakan  ciri  dari orang yang memiliki nilai meboya .
Keberadaan budaya meboya dalam  diri  narasumber  penelitian  ini tidak
menjadikan narasumber
penelitian  ini  memiliki  pandangan yang  negatif  terhadap  program tax amnesty .    Narasumber    dalam penelitian    ini    memiliki    pandangan positif terhadap program tax amnesty .
Beberapa  narasumber  memandang program tax  amnesty sebagai  sebuah kesempatan  yang  menguntungkan bagi  wajib  pajak  untuk  melaporkan apa  yang  seharusnya  dilaporkan dalam  SPT  mereka  tanpa  takut  akan keberadaan  denda  yang  berjumlah besar. Narasumber lainnya
memandang  program tax  amnesty sebagai sebuah upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan sumber  penerimaan    negara  dari pajak    yang  nantinya  digunakan untuk  membiayai  program-program pemerintah.  Salah  satu  narasumber dalam  penelitian  ini  memandang program tax  amnesty sebagai  bentuk transparasi yang dilakukan oleh wajib pajak kepada negara.
Keberadaan budaya meboya dalam diri narasumber pada penelitian  ini  tidak  menjadi  alasan mereka untuk tidak mengikuti program tax  amnesty .  Terdapat beberapa  faktor  yang  menyebabkan narasumber  dalam  penelitian  ini mengikuti  program tax  amnesty.
Faktor yang dimaksud antara lain: (1) keberadaan sanksi pajak, (2) manfaat program tax  amnesty ,  (3)  usaha untuk  menjadi  wajib pajak  patuh, (4) peran lingkungan, (5) kualitas pelayanan fiskus, (6) tingkat
pemahaman  wajib  pajak,  serta  (7) keberadaan  konsultan  pajak.  Faktor- faktor  tersebut  dapat  dihubungkan dengan faktor-faktor independen dalam theory  of  planned  behavior . faktor  manfaat  program tax  amnesty yang  merupakan  salah  satu  faktor yang menyebabkan narasumber penelitian  ini  memiliki  niat  untuk mengikuti program tax  amnesty merupakan  salah  satu  aksen  dalam
sikap  arah  prilaku.  Usaha  untuk menjadi  wajib  pajak  patuh,  tingkat pemahaman wajib pajak, serta kualitas pelayanan fiskus yang merupakan beberapa faktor yang juga menyebabkan narasumber dalam penelitian  ini  memiliki  niat  untuk mengikuti program tax amnesty dapat digolongkan ke dalam norma subjektif dalam theory  of  planned  behavior . Keberadaan
faktor independen kontrol  perilaku  yang  dipersepsikan
dalam theory  of  planned  behavior direfleksikan dengan keberadaan usaha  untuk  menjadi  wajib  pajak patuh,  tingkat  pemahaman  wajib pajak, serta keberadaan  sanksi pajak    sebagai    faktor-faktor    yang menyebabkan      narasumber      dalam penelitian  ini  memiliki  niat  untuk mengikuti program tax amnesty . Keterbatas
penelitian ini mecakup  responden  dan  wilayah penelitian.  Responden  yang  diteliti hanya  respornden  yang  berada  di wilayah pusat kota Singaraja,
sehingga  kondisi  ini  belum  tentu menggambarkan  kondisi  responden diluar kota Singaraja yang kondisinya belum tentu sama

## REFERENSI
Arisa  dan    Noviari.  2017.  Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan  Fiskus  dan  Sanksi Perpajakan pada KEmauan
Mengikuti Tax amnesty. E-jurnal
Akuntansi  Universitas  Udayana, Vol. 19, No.2, p. 1378-1405.
Aruan,  Rini,  Sujana,  INS  dan  Palupi, Lulup.  2017.  Persepsi  Wajib Pajak  Terhadap  Pelaksanaan Program Tax amnesty Di Kantor Pelayanan Pajak  (KPP) Pratama Singaraja  Tahun  2016-2017. ejournal  Jurusan  Pendidikan Ekonomi  Vol:  10  No:  2  Tahun: 2017
Basuki dan Qodir. 2016. Tax amnesty dan  Implikasinya  Terhadap Reformasi Perpajakan di Indonesia. Supremasi  Hukum, Vol. 5, No. 2, Hal: 1-21. Diah, Puspareni Kadek. 2017. Pengaruh Tax amnesty, Pertumbuhan Ekonomi, Kepatuhan   Wajib   Pajak,   dan Tranformasi Kelembagaan Direktorat Jendral Pajak Terhadap  Penerimaan  Pajak Tahun  Pajak  2015  di  Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja. Skripsi.  Universitas Pendidikan Ganesha. Dewan  Perwakilan  Rakyat  Republik Indonesia. 2016. Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2016
Tentang Pengampunan Pajak.

## Iwan,  Kusuma.  2016.  Pengampunan
Pajak  ( Tax  amnesty) Sebagai Upaya Optimalisasi Fungsi Pajak. Jurnal Ekonimi, Keuangan  dan  Manajemen ,  Vol 12, No 2.
Jaya.  2015. Karakter  Menonjol  Orang Asli  Buleleng .  [Online],  tersedia di http://www.akriko.co m, diakses pada tanggal 28
Agustus 2017.
Khairani dan Sari. 2013. Prospek Tax amnesty dalam  Meningkatkan
Penerimaan  Pajak  dari  Sudut Pandang Konsultan Pajak
(Studi  Kasus  pada  Konsultan
Pajak  di  Palembang). [Online], tersedia di https://www.eprints.mdp.ac.id, diakses pada tanggal 26 Agustus 2017. Kriana, Made. 2015. Karakter Menonjol  Orang  Asli  Buleleng. Tersedia di https://www.akriko.com , diakses pada 22 Mei 2019
Yasa,  INP  dan  Mandala,  Wahyu.
2016. Tax amnesty dan Implementasinya (Sebuah Pendekatan Eksploratif). [Online], tersedia di https://www.jp.feb.unsoed.ac.i d,  diakses  pada  tanggal  29 Agustus 2017.
Ragimun. 2008. Analisis Implementasi Pengampunan Pajak (Tax amnesty)  di  Indonesia [Online], tersedia di https://www.kemenkeu.go.id, diakses pada tanggal 28 Agustus 2017. Rahayu. 2017. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan  Sanksi  Pajak  dan Tax amnesty Terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak. Jurnal
Akuntansi  Dewantara, Vol.1
No.1, Hal: 15-30
Rulam.    2014. Metodologi  Penelitian Kualitatif .  Yogyakarta:  Ar-Ruzz Media.
Sa’adah,  Nabitatus.  2017.  Kebijakan Pengampunan Pajak ( Tax amnesty ) Berdasarkan Keadilan Yang Mendukung Iklim Investasi Indonesia. Masalah  -  Masalah  Hukum, Jilid  46  No.  2,  April  2017, Halaman 182-189
Saifulloh,  Ahmad.  2013.  Pengaruh Skeptisme  Terhadap  Konsep
World  Theology dan Global Theology . Kalima,. Vol.  11,  No. 2. Suhartono. 2017. Analisis Pengampunan Pajak ( Tax amnesty) Atas  Harta  Dalam Negeri Menggunakan Ms. Access Programming . Perspektif, Vol. 15, No1, Hal: 28-33
Wingarta,  Sastra.  2009. MEBOYA: Kearifan  Lokal  Buleleng  dan Restorasi  Nilainya;  Perspektif
Kewaspadaan. Yogyakarta:
Universitas Gadjah Mada.