Volume 4, Nomor 1, Juni 2021
licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/yuridika/

## PERLINDUNGAN HAK EKSKLUSIF ATAS CIPTAAN DIGITAL PAINTING DALAM TATANAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DI INDOENSIA
Hari S. Disemadi 1 , Raihan Radinka Yusuf 2 , Novi Wira Sartika Zebua 3
1 Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Indonesia, email: hari@uib.ac.id
2 Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Indonesia 3 Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Indonesia

## ABSTRAK

## ARTICLE INFO
Hak cipta merupakan salah satu bagian dari Hak Kekayaan Intelektual yang keberadaannya harus mendapat perlindungan hukum. Sama hal nya dengan ciptaan-ciptaan lainnya khususnya terhadap ciptaan yang dihasilkan melalui media digital yang merupakan salah satu karya cipta yang harus dilindungi. Akan  tetapi,  pada  kenyataannya  masih  banyak  masyarakat  yang  belum paham  mengenai  perlindungan  ini,  serta  banyak  orang  yang  tidak bertanggung jawab memanfaatkan  suatu karya cipta tanpa seizin pencipta. Hal tersebut tentu saja sangat merugikan pencipta sebagai pemilik asli dari ciptaan  tersebut  dengan  dilanggarnya  hak  eksklusif  dari  si  pencipta. Beberapa  pokok  permasalahan  yang  akan  dibahas  di  dalam  penelitian  ini adalah  tentang  perlindungan  hak  cipta  terhadap  karya  digital  yaitu  digital painting  sebagai  salah  satu  ciptaan  yang  seharusnya  dilindungi  serta beberapa upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap pelanggaran atas hak eksklusif  pencipta.  Jenis  penelitian  ini  yaitu  penelitian  hukum  normatif dengan  tipe  penelitian  deskriptif  analitis  dan  pendekatan  masalah  yang digunakan  yaitu  pendekatan  normatif  dengan  tipe  pendekatan  yuridis normatif.  Hasil  dari  penelitian  dan  pembahasan  menyimpulkan  bahwa perlindungan hukum terhadap digital painting ini secara tersirat telah diatur di  dalam  Undang-Undang  Nomor  28 Tahun  2014  tentang  Hak  Cipta.  Mulai dari perlindungan terhadap hak eksklusif pencipta hingga upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pencipta.
Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Hak Cipta; Digital; Hak Ekskulsif
Cite this paper: Hari S. Disemadi, R. R. Y. N. W. S. Z., 2021. Perlindungan Hak Eksklusif Atas Ciptaan
Digital Painting Dalam Tatanan Hak Kekayaan Intelektual Di Indoensia.
Widya Yuridika: Jurnal Hukum, 4(1).

## PENDAHULUAN
Seiring  berkembangnya  zaman  dan  waktu  semua  hal  dapat  dilakukan  dengan mudah  dan  praktis,  terlebih  lagi  dengan  adanya  kemajuan  teknologi  yang  semakin canggih. Namun ada suatu hal yang menarik untuk dikaji, yaitu terkait perkembangan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam mengikuti perkembangan zaman yang ada. Semakin canggih dan modern teknologi maka semakin banyak munculnya inovasi-inovasi dalam
Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 4 / Nomor 1 / Juni 2021
berbagai bidang khususnya dalam bidang hak kekayaan intelektual. 1 Berbicara mengenai hak cipta pemikiran seseorang pasti tertuju kepada sebuah karya atau ciptaan, baik itu lagu, lukisan, buku, dan sebagainya. 2 Namun dalam penelitian ini lebih fokus kepada suatu karya berupa lukisan atau gambar yang dihasilkan oleh media digital atau biasa disebut digital painting.
Digital painting itu sendiri berkembang pada saat adanya kemajuan teknologi yang semakin  canggih,  banyak  orang  yang  menghasilkan  karya  dari  media  digital,  tetapi mereka tidak tahu bahwasannya karya yang dihasilkan tersebut dapat memiliki hak cipta, dan si pencipta pun memiliki hak eksklusif yang mana pencipta dapat memanfaatkannya lewat hak ekonomi dan hak moral yang telah ia miliki. Pada fakta yang ada banyak sekali orang yang belum mengetahui hal tersebut sehingga banyak hasil karya nya diambil lalu dimanfaatkan  oleh  pihak  yang  tidak  bertanggungjawab,  dimana  pada  akhirnya  dapat merugikan si pencipta itu sendiri.
Ada para pencipta yang memperbolehkan hasil karya nya di gunakan oleh orang lain tetapi  dalam  dua  faktor,  yang  pertama  adalah  dikarenakan  orang  tersebut  belum mengetahui akan hak-hak yang dimilikinya lalu membiarkan orang lain untuk mengambil karya  yang  ia  hasilkan,  dan  yang  kedua  adalah  orang  tersebut  tau  akan  hak-hak  yang dimilikinya namun ia dengan sukarela membiarkan orang menikmati hasil dari karyanya tersebut. 3 Karya-karya yang dimaksud adalah seperti lukisan/gambar digital, vektor, dan semacamnya yang dihasilkan melalui media digital.
Minimnya pengetahuan masyarakat terkait hak cipta mengakibatkan banyak sekali permasalahan  yang  timbul,  mulai  dari  pencurian  atas  karya-karya  khususnya  gambar digital hingga penjualan terkait karya yang dihasilkan tanpa diketahui langsung oleh si pencipta. 4 Oleh karena itu, permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian hukum ini adalah mempertanyakan bagaimanakah perlindungan hak cipta atas digital painting di Indonesia  dan  bagaimana  upaya  hukum  yang  dapat  dilakukan  bagi  pencipta  jika ciptaannya di ambil dan dimanfaatkan tanpa izin oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menambah pengetahuan dan wawasan terhadap permasalah yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual serta untuk menjawab pokok permasalahan yang sudah dirumuskan di dalam peneletian ini.

## METODE
Penelitian  ini  bersifat  deskriptif  analistis,  yang  mana  bahwa  penelitian  ini termasuk ke dalam lingkup penelitian yang mengkaji dan menjelaskan secara tepat serta menganalisa  peraturan  yang  ada  melalui  pendekatan  perundang-undangan 5 yang berkaitan  dengan  hak  intelektual  khususnya  hak  cipta  karya  digital.  Metode  yang
1 Gusti  Bagus  Gilang  Prawira,  &  Ni  Made  Ari  Yuliartini  Griadhi.  “Perlindungan  Hukum  Hak  Cipta  Atas  Tindakan Modifikasi Permainan Video Yang Dilakukan Tanpa Izin.” Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum 7.10 (2019): 1-16, hlm. 7.
2 Anak Agung Sinta Paramisuari, & Sagung Putri ME Purwani. “Perlindungan Hukum Ekspresi Budaya Tradisional Dalam Bingkai Rezim Hak Cipta.” Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum 7.1 (2019): 1-16, hlm. 5.
3 Erika  Ramadhani,  &  Wahluf  Abidian.  “Analisis  dan  Perancangan  Aplikasi  Perlindungan  Hak  Cipta  dan  Otentikasi Dokumen  Menggunakan  Teknik  Analisis  Kriptografi.” Journal  of  Appropriate  Technology  for  Community  Services 1.2 (2020): 55-62, hlm. 58.
4 I Gede Ari Krisnanta Permana, Ratna Artha Windari, & Dewa Gede Sudika Mangku. “Implementasi Undang-Undang Nomor.  28  tahun  2014  tentang  Hak  Cipta  Terhadap  Perlindungan  Karya  Cipta  Program  Komputer  (Software)  Di Pertokoan Rimo Denpasar.” Jurnal Komunitas Yustisia 1.1 (2020): 55-65, hlm. 58.
5 Junimart  Girsang,  et  al.  “Pertanggungjawaban  Hukum  Perusahaan  Asuransi  Terhadap  Penolakan  Klaim  Atas Kehilangan Kendaraan Bermotor.” Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora 7.4 (2020): 819-829, hlm. 825.
digunakan  adalah  metode  penelitian  yuridis  normatif  yang  dilakukan  dengan  cara menelaah dan meng-interpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas, konsepsi,  doktrin,  dan  norma  hukum,  serta  undang-undang  yang  berkaitan  dengan pengaturan hak cipta dalam konteks HKI. Hal tersebut merupakan prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran realita serta berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya. Materi dalam penelitian ini diambil dari data sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan yang mana  referensi berasal dari undang-undang mengenai hak kekayaan intelektual khususnya undang-undang terkait hak cipta, buku, dan jurnal edisi online, serta artikel yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual dan hak cipta karya digital.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Perlindungan Hukum Hak Eksklusif atas Ciptaan Digital Painting di Indonesia Hak  Kekayaan  Intelektual  atau  HKI  merupakan  hasil  pemikiran  dan  kecerdasan manusia  yang  dapat  berbentuk  penemuan,  desain,  seni,  karya  tulis,  atau  penerapan praktis suatu ide dalam hak kekayaan intelektual. 6 Mengenai perlindungan terkait digital painting  sendiri  sebenarnya  tidak  secara  jelas  atau  khusus  dijelaskan  dalam  Undang- Undang  Nomor  28  Tahun  2014  tentang  Hak  Cipta  (UU  Hak  Cipta)  melainkan  hanya tersirat di dalam pasal yang ada di dalam undang-undang tersebut. oleh karena itu banyak masyarakat yang belum bahkan tidak mengetahui terkait perlindungan atas karya digital ini  khususnya  digital  painting  sebagai  suatu  ciptaan.  Ditambah  lagi  dengan  kemajuan teknologi  yang  semakin  canggih  dan  para  generasi  muda  yang  semakin  kreatif  serta gencar-gencarnya dalam menciptakan suatu hal membuat mereka hanya terfokus untuk terus  menerus  berkarya  tetapi  masih  minim  pengetahuannya  terkait  perlindungan hukum  yang  mungkin  bisa  saja  mereka  dapatkan.  Gambar  digital  atau  digital  painting merupakan sebuah inovasi baru dari sebuah lukisan manual, yang mana pada sebelumnya orang-orang  hanya  melukis  diatas  kanvas  secara  manual  namun  dengan  adanya kemajuan teknologi tidak hanya lukisan bahkan kegiatan apapun bisa dilakukan melalui media digital. Suatu ciptaan lukisan yang pada awalnya hanya dibayangkan diatas kanvas pada  saat  ini  sudah  mulai  beralih  kepada  gambar  atau  lukisan  digital,  dan  karya  yang diciptakan melalui media digital pun tidak kalah bagus dan menarik dibandingkan lukisan yang di dilukis langsung secara manual di atas kanvas. Hal tersebut merupakan sebuah daya  tarik  yang  patut  dibahas  dikarenakan  masyarakat  belum  terlalu  paham  terkait perlindungan atas ciptaan yang dihasilkan melalui media digital. 7
Terkait  persoalan  digital  painting  yang  tidak  secara  detail  disebutkan  di  dalam undang-undang  melainkan  hanya  tersirat  dalam  undang-undang  tersebut,  yang menyebabkan masyarakat akan sulit untuk memahami akan suatu perlindungan hukum terhadap ciptaannya khususnya dalam hal digital painting. Jika dilihat dalam Pasal 40 UU Hak Cipta disebutkan bahwa ciptaan yang dilindungi yaitu meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang mana pada huruf (P) dijelaskan bahwa kompilasi ciptaan  atau  data,  baik  dalam  format  yang  dapat  dibaca  dengan  Program  Komputer
6 Made Angga Adi Suryawan, & Made Gde Subha Karma Resen. “Pelaksanaan Penarikan Royalti Oleh Yayasan Karya Cipta  Indonesia  Wilayah  Bali  Pada  Restoran  Di  Kabupaten  Gianyar  Atas  Penggunaan  Karya  Cipta  Lagu  Dan Musik.” Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum 4.3 (2018): 1-13, hlm. 5.
7 Rachmad Irodad. “Perlindungan Preventif terhadap Hak Cipta Potret pada Mesin Pencarian Google Gambar.” Jurnal Hukum Positum 5.1 (2020): 13-31, hlm. 16.
maupun  media  lainnya.  Juga  termasuk  kedalam  kategori  ciptaan,  oleh  karena  itu  jika dilihat dari realita dalam hal digital painting atau gambar digital yang merupakan hasil dari proses komputer atau digital maka hal ini dapat dimasukkan ke dalam poin P, dengan ini secara tersirat jelas bahwa digital painting merupakan suatu karya intelektual yang dapat dilindungi dengan undang-undang terkait hak kekayaan intelektual khususnya UU Hak Cipta. Dalam pasal ini dikatakan bahwa salah satu  ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan atau data yang formatnya dapat dibaca oleh program komputer, mengenai hal ini sebenarnya tidak hanya terpaku pada gambar digital, melainkan juga untuk karya lainnya yang mempunyai format yang dapat  dibaca oleh  komputer, seperti hal nya lagu, video atau  semacamnya  yang  dapat  dibaca  oleh  program  komputer.  Tetapi  fokus  dalam penelitian ini adalah gambar digital atau biasa disebut digital painting yang merupakan salah  satu  ciptaan  yang  sifatnya  terdapat  pada  poin  P  Pasal  40  UU  Hak  Cipta  dan menyebabkan  adanya  suatu  pengakuan  serta  timbulnya  perlindungan  hukum  terkait digital painting itu sendiri.
Dilihat pada undang-undang sebelumnya yaitu “Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta” di dalam pasal mengenai ciptaan-ciptaan yang dilindungi, belum ada tercantum terkait ciptaan yang di hasilkan melalui media digital yang mana format nya  dapat  dibaca  oleh  program  komputer  diakui  sebagai  suatu  karya  intelektual,  oleh karena itu dengan adanya UU Hak Cipta menjadi pelengkap atas kekurang yang dimiliki oleh  undang-undang  sebelumnya  yang  mana  pada  undang  undang  terbaru  ini mencantumkan  hal-hal  yang  dirasa  kurang  lengkap  pada  Undang-Undang  Sebelumnya khususnya dalam ciptaan yang dihasilkan melalui media digital. Dan Isi dari Pasal 40 UU Hak Cipta adalah sebagai berikut: Ayat 1 menyebutkan “ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan  dalam  bidang  ilmu  pengetahuan,  seni,  dan  sastra,  terdiri  atas:  buku,  pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya; ceramah, kuliah, pidato, dan  ciptaan sejenis lainnya; alat  peraga  yang  dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan; lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks; drama, drama  musikal,  tari,  koreografi,  pewayangan,  dan  pantomim;  karya  seni  rupa  dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase; karya seni terapan;  karya arsitektur; peta;  karya seni batik  atau seni motif lain; karya fotografi; potret; karya sinematografi; terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi; terjemahan, adaptasi,  aransemen,  transformasi,  atau  modifikasi  ekspresi  budaya  tradisional; kompilasi  ciptaan  atau  data,  baik  dalam  format  yang  dapat  dibaca  dengan  program komputer  maupun  media  lainnya;  kompilasi  ekspresi  budaya  tradisional  selama kompilasi  tersebut  merupakan  karya  yang  asli;  dan  permainan  video;  dan  program computer”.
Lebih  lanjut  Ayat  2  menyebutkan  “ciptaan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) huruf  n  dilindungi  sebagai  ciptaan  tersendiri  dengan  tidak  mengurangi  hak  cipta  atas ciptaan asli”; dan ayat 3 dalam pasal ini mengatur “pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), termasuk pelindungan terhadap ciptaan yang tidak atau belum dilakukan  pengumuman  tetapi  sudah  diwujudkan  dalam  bentuk  nyata  yang memungkinkan penggandaan ciptaan tersebut”.
Berdasarkan  isi  dari  pasal  diatas  dibandingkan  dengan  undang-undang  yang mengatur terkait hak cipta sebelumnya yaitu “Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002” jauh lebih lengkap dan mengatur hal-hal yang terbaru mengikuti perkembangan zaman
dan teknologi yang ada pada saat ini. Karena kembali lagi pada dasarnya bahwa hukum itu  bersifat  dinamis,  dimana  dalam  perkembangan  suatu  hukum  tersebut  akan  selalu sejalan dan seirama dengan perkembangan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. 8 merujuk kembali pada pasal diatas terkait ciptaan yang dilindungi masih adalagi pasal lainnya yang menjelaskan kurang lebih sama dari pasal tersebut, pada pasal lainnya yaitu di dalam Pasal 59 Ayat (1) Huruf (i) UU Hak Cipta yang mana disebutkan perlindungan hak cipta atas ciptaan huruf (i) kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer atau media lainnya. Dalam pasal ini kurang lebih sama isi nya dengan Pasal 40 UU Hak Cipta dan sudah jelas disini bahwa “suatu ciptaan yang formatnya dapat dibaca dengan program komputer atau media lainnya merupakan suatu karya atau ciptaan, tidak dijelaskan secara spesifik tetapi dapat dipahami bahwa gambar digital  atau  digital  painting  masuk  ke  dalam  kategori  tersebut,  dan  jika  sudah  masuk kedalam  sebuah  karya  intelektual  yang  merupakan  hak  cipta  maka  tentu  akan  timbul yang  namanya  hak  eksklusif”.  Hak  Cipta  yang  dimiliki  oleh  si  pencipta  tersebut  dapat dilihat dalam Pasal 4 UU Hak Cipta yang mana menjelaskan bahwa hak cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a UU Hak Cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak  moral  dan  hak  ekonomi.  Dari  pasal  ini  dapat  diketahui  bahwa  ada  dua  hak  yang dimiliki oleh si pencipta yang mana diantaranya adalah hak moral dan ekonomi. Kedua hak  ini  hanya  dimiliki  oleh  si  pencipta  yang  mana  dalam  perlindungan  dan pemanfaatannya pun hanya dapat dilakukan oleh seorang pencipta. 9 Apabila ada orang lain yang melanggar hak-hak dari si pencipta maka sudah jelas dikatakan sebagai suatu pelanggaran karena dalam hal ini sudah jelas diatur secara lengkap dalam UU Hak Cipta.
Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan. Terkait hak moral dapat dilihat mulai dari Pasal 5 UU Hak Cipta yang mana hak moral ini lebih terkait  kepada pribadi si  pencipta, dalam artian pencipta dapat mengubah suatu ciptaannya  sendiri,  mengubah  nama  atau  judul  ciptaan,  menggunakan  nama  asli  atau nama samarannya, mencantumkan atau tidak namanya di dalam salinan karyanya, serta dapat mempertahankan haknya jika ada sesuatu hal yang bersifat merugikan kehormatan diri  atau  reputasinya.  Jika  di  implementasikan  dalam  digital  painting  maka  tidak  jauh kasusnya dengan lukisan biasa atau manual, yang mana di dalam digital painting sebelum orang lain mendapat izin untuk memamerkan karya pencipta aslinya ataupun sebelum membeli salinan dari karya pencipta aslinya, maka biasanya akan diberikan watermark ( watermark merupakan suatu cara menyelipkan atau penyembunyian atau penanaman data  atau  informasi  tertentu  (baik  itu  hanya  berupa  catatan  umum  ataupun  rahasia) kedalam  sebuah  data  digital  lainya,  tetapi  tidak  diketahui  kehadirannya  oleh  indera manusia  (indera  penglihatan  maupun  indera  pendengaran),  dan  mampu  menghadapi proses proses pengolahan) pada gambar atau ciptaan nya tersebut. 10 Hal ini dilakukan agar  menghargai  suatu  ciptaan  dari  pencipta  aslinya  serta  mengurangi  risiko  dari pencurian hingga pemanfaatan suatu ciptaan. Meskipun dalam hal pencantuman nama ini tergantung opsi dari si pencipta aslinya, apakah si pencipta ingin mencantumkan  atau tidak mencantumkan.
8 Ahmad Faldi Albar, Rohaini Rohaini, & Diane Eka Rusmawati. “Perlindungan Hukum Penggunaan Musik Sebagai Latar Dalam Youtube Menurutundang-Undang Hak Cipta.” Pactum Law Journal 1.04 (2018): 321-335, hlm. 331.
9 Erika Ramadhani, & Wahluf Abidian. Op.Cit., hlm. 57. 10 Antonio Rajoli Ginting. “Perlindungan Hak Moral dan Hak Ekonomi terhadap Konten Youtube yang Dijadikan Sumber Berita.” Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum 14.3 (2020): 579-596, hlm. 583.
Isi dari Pasal 5 UU Hak Cipta adalah sebagai berikut: Ayat 1 menyebutkan “hak moral sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri  pencipta  untuk  tetap  mencantumkan  atau  tidak  mencantumkan  namanya  pada salinan  sehubungan  dengan  pemakaian  ciptaannya  untuk  umum;  menggunakan  nama aliasnya  atau  samarannya;  mengubah  ciptaannya  sesuai  dengan  kepatutan  dalam masyarakat;  dan  mengubah  judul  dan  anak  judul  ciptaan;  dan  mempertahankan haknyadalam  hal  terjadi  distorsi  ciptaan,  mutilasi  ciptaan,  modifikasi  ciptaan,  atau  hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya”. Kemudian Ayat 2 dan Ayat 3 dari pasal ini menyebutkan “hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah pencipta meninggal dunia”; “dalam hal terjadi pengalihan pelaksanaan hak moral sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2),  penerima  dapat  melepaskan  atau  menolak pelaksanaan haknya dengan syarat pelepasan atau penolakan pelaksanaan hak tersebut dinyatakan secara tertulis”.
Hak ekonomi di dalam UU Hak Cipta diatur secara jelas mulai dari Pasal 8 sampai Pasal 19 UU Hak Cipta. “Hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan” yang tertuang dalam Pasal 8 UU Hak Cipta. Manfaat ekonomi yang dimaksud dalam pasal ini adalah ketika si pencipta dapat meraih keuntungan dari suatu ciptaannya dengan cara diperjual belikan ataupun hak hak ekonomi lainnya. Mengenai hal hal apa saja yang dapat dilakukan pencipta atas hak ekonomi yang dimiliki terdapat dalam Pasal 9 UU Hak Cipta. Isi dari pasal tersebut adalah  sebagai  berikut:  Ayat  1  menyebutkan  “pencipta  atau  pemegang  hak  cipta sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  8  memiliki  hak  ekonomi  untuk  melakukan: penerbitan  ciptaan;  penggandaan  ciptaan  dalam  segala  bentuknya;  penerjemahan ciptaan;  pengadaptasian,  pengaransemenan,  atau  pentransformasian  ciptaan; pendistribusian  ciptaan  atau  salinannya;  pertunjukan  ciptaan;  pengumuman  ciptaan; komunikasi  ciptaan;  dan  penyewaan  ciptaan”.  Ayat  2  dan  Ayat  3  berturut-turut menyebutkan  “setiap  orang  yang  melaksanakan  hak  ekonomi  sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta”; “setiap orang yang  tanpa  izin  pencipta  atau  pemegang  hak  cipta  dilarang  melakukan  penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan”.
Suatu hasil karya atau ciptaan khususnya digital painting jika dilihat eksistensinya pada perkembangan zaman yang ada pada saat ini merupakan suatu tren bahkan usaha baru bagi para orang-orang kreatif yang dapat membuat suatu karya atau ciptaan yang bernilai secara digital, sehingga pihak lain pun mempunyai ketertarikan untuk membeli ciptaan tersebut. Contohnya adalah penjualan gambar-gambar digital terkait wallpaper , lukisan digital, dan semacamnya yang mana hal ini merupakan usaha serta pasar besar yang  berada  di  dunia  internet  atau  digital  pada  saat  ini.  Oleh  karena  itu  hak  ekonomi pencipta  sangatlah  berarti  dan  bermanfaat  dalam  menghadapi  situasi  ini.  Jika  banyak orang  yang  belum  mengetahui  mengenai  hak  eksklusif  tersebut  khususnya  untuk pemanfaatan  hak  ekonomi  maka  sudah  dipastikan  ada  pihak  yang  tidak bertanggungjawab secara sengaja mencuri dan memanfaatkan keadaan tersebut, hingga pada akhirnya pencipta aslinya akan mendapat kerugian atas tindakan orang-orang yang itu dan tidak dapat menikmati hak ekonomi yang ia miliki sendiri. Untuk mencegah atau menghadapi pihak  yang tidak bertanggung jawab ini pencipta dapat melakukan upaya
hukum dalam melindungi ciptaannya. Namun sebelum dapat dilindungi, pencipta harus mendaftarkan  hasil  ciptaannya  dahulu  kepada  Dirjen  Hak  Kekayaan  Intelektual  yang mana tata cara pencatatannya terdapat di dalam Pasal 66 UU Hak Cipta. Pasal tersebut menyebutkan “pencatatan ciptaan dan produk hak terkait diajukan dengan permohonan secara tertulis dalam bahasa indonesia oleh pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait, atau kuasanya kepada Menteri”. Kemudian “permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik dan/atau non elektronik dengan menyertakan contoh ciptaan, produk hak terkait, atau penggantinya; melampirkan surat  pernyataan kepemilikan ciptaan dan hak terkait; dan membayar biaya”.

## Upaya Hukum Pencipta terhadap Ciptaan yang Dimanfaatkan Tanpa Izin
Sebelum beranjak kepada upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pencipta atas pelanggaran  hak  eksklusif  nya,  ada  beberapa  faktor  yang  membuat  hal  yang  tidak diinginkan tersebut terjadi, faktor-faktor tersebut ialah sebagai berikut:
a. Faktor Ekonomi. “Ekonomi adalah salah satu faktor pendorong dan termasuk faktor utama terkait munculnya pelanggaran hak cipta seperti pencurian suatu gambar digital melalui  media  internet.  Tingkat  pendapatan  yang  rendah  dan  relatif  kurang  serta dengan  tingkat  pengangguran  yang  cukup  tinggi  membuat  masyarakat  mudah melakukan  apapun  untuk  menambah  pendapatannya,  yang  mana  kegiatan  yang dilakukan  tersebut  telah  melanggar  hukum  yang  ada,  meskipun  eksistensi  media digital baru eksis pada akhir-akhir ini tetapi bukan menjadi alasan untuk seseorang tidak tahu akan pengaturan terkait hal ini”.
b. Faktor Sosial Budaya. “Dilihat dari segi sosial dan budaya, sebagian besar masyarakat Indonesia  belum  bisa  menghargai  suatu  ciptaan  seseorang,  baik  berupa  apapun ciptaan tersebut ditambah lagi dengan tidak ada daya tarik untuk mengeluarkan biaya dalam  membeli  suatu  karya  atau  ciptaan  yang  sebenarnya  memiliki  nilai  dan  patut untuk dihargai lalu ditambah lagi dengan kebiasaan masyarakat Indonesia yang dalam membeli  sebuah  produk  hanya  mengorientasikan  atau  mementingkan  pada  harga barang tanpa melihat kualitas dari barang tersebut. oleh karena itu maka akan timbul suatu karya-karya bajakan yang akan membuat kerugian bagi para pencipta aslinya”.
c. Faktor Pendidikan. “Sejauh ini masyarakat kurang mendapatkan sosialisasi terkait hak kekayaan intelektual serta adanya udang-undang yang mengatur hal tersebut. Dampak ketidaktahuan  masyarakat  akan  aturan  yang  telah  ada  membuat  sebagian  besar masyarakat  tidak  bisa  membedakan  antara  karya  asli  ciptaan  pemilik  dengan  yang tiruan, serta  dalam memahami apa saja yang termasuk  atau dikategorikan kedalam sebuah karya atau ciptaan hasil dari kekayaan intelektual”.
d. Kurang tegasnya penegakkan hukum terhadap pelaku pelanggaran hak cipta adalah sebagai salah satu penyebab banyaknya pencurian dan plagiasi terhadap suatu karya cipta  akibat  masih  lemahnya  aparat  hukum  dalam  menangani  pelanggaran  yang terjadi. Keadaan ini dijadikan suatu alasan untuk menghalalkan segala kegiatan baik berupa pencurian, peniruan maupun pemasaran dari suatu ciptaan tersebut.
Berdasarkan  faktor-faktor  di  atas  maka  tentunya  dinilai  mengakibatkan pelanggaran yang timbul di dalam masyarakat dan sudah seolah menjadi kebiasaan untuk dilakukan  berulang  kali  oleh  masyarakat  tanpa  memikirkan  konsekuensi  serta  aturan hukumnya. Sangat disayangkan jika para pencipta yang telah susah dalam menciptaan karyanya harus mengalami hal-hal yang tidak diinginkan seperti diatas. Oleh karena itu jika ada pelanggaran yang menyebabkan suatu pihak mengalami kerugian tentu ada pula upaya yang akan dilakukan oleh pihak yang dirugikan tersebut yang mana dalam hal ini
adalah pencipta. Lalu bentuk kegiatan seperti apa saja yang dapat dikategorikan sebagai suatu pelanggaran hak cipta. 11
Berikut adalah contoh bentuk pelanggaran terkait hak cipta yang terjadi pada saat ini yaitu dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan, memperbanyak suatu ciptaan yang  bukan  miliknya  tanpa  seizin  pemegang  hak  cipta  atau  pencipta.  Kedua,  dengan sengaja memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum sesuatu ciptaan atau barang  hasil  pelanggaran  hak  cipta.  Bentuk  pelanggaran  hak  cipta  ini  baik  berupa pengutipan, pengambilan, pengumuman serta penjualan sebagian atau seluruh ciptaan orang lain dengan cara apapun tanpa adanya izin pencipta atau pemegang hak cipta yang bertentangan dengan undang-undang. 12 Dalam hal ini tentu terkait dengan ciptaan yang sedang dibahas yaitu gambar digital atau biasa disebut digital painting .
Ada  2  upaya  yang  dapat  dilakukan  pencipta  atas  pelanggaran-pelanggaran  yang berlaku  yaitu  “upaya  preventif  dan  upaya  represif”. 13 “Upaya  pencegahan  atau  biasa disebut  upaya  preventif  adalah  sebuah  upaya  dalam  mengurangi  terjadinya  kegiatan pelanggaran terkait hak moral dan hak ekonomi, yang dimiliki pencipta atas karya atau ciptaan  yang  dimilikinya  yang  dapat  menyebabkan  kerugian”.  Upaya  preventif merupakan kegiatan  yang bertujuan untuk mencegah terjadinya  tindakan pelanggaran dalam hal ini seperti pengambilan ataupun penjiplakan terhadap ciptaan berupa gambar digital  tanpa  adanya  izin  dari  pencipta.  Contoh  dari  upaya  preventif  adalah  dengan melakukan  pencatatan  terhadap suatu karya gambar  digital yang  telah dibuat, dengan cara mengajukan permohonan yang dapat dilakukan melalui beberapa cara, yaitu dengan secara langsung mengajukan kepada Direktorat Jenderal Hak Cipta dan Desain Industri, Dirjen Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), ataupun dengan  cara  lain melalui Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham Republik  Indonesia dan  melalui  Konsultan  HKI,  terkait  pencatatan  ini  lebih  lengkap  dan  jelasnya  terdapat dalam Pasal 66 UU Hak Cipta.
Upaya  yang  kedua  adalah  upaya  represif,  “upaya  ini  adalah  suatu  upaya  untuk menanggulangi terjadinya tindakan atas pelanggaran terhadap karya atau ciptaan digital. Pada dasarnya upaya hukum ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan upaya melalui  litigasi  dan  non-litigasi”. 14 “Litigasi  merupakan  suatu  proses  penyelesaian sengketa yang dilakukan di dalam pengadilan atau melalui jalur pengadilan, sedangkan non-litigasi merupakan sebuah penyelesaian sengketa yang dilakukan diluar pengadilan seperti arbitrase, mediasi, konsiliasi, dan negosiasi, serta penilaian ahli”. Adapun upaya yang dapat dilakukan pencipta atas kerugian yang telah dialami secara litigasi terdapat dalam Pasal 100 UU Hak Cipta yang mana di dalam pasal tersebut menjelaskan “bahwa gugatas  atas  pelanggaran  hak  cipta  diajukan  kepada  ketua  pengadilan  niaga”.  Tetapi dalam beberapa hal, dalam sengketa hak cipta ini juga ada dikenal dengan ketentuan atau hukuman pidana nya yang terdapat dalam Pasal 112 UU Hak cipta. Hal-hal yang harus dilakukan  dalam  melakukan  upaya  sebagaimana  dimaksud  pada  pasal-pasal  tersebut adalah  “mengajukan  permohonan  penetapan  sementara  ke  Pengadilan  Niaga  dengan menunjukkan bukti sebagai pemegang hak serta menunjukkan bukti bahwasannya ada
11 Dewa Gede Yudi Putra Wibawa, and I Gusti Ayu Agung Ari Krisnawati. “Upaya Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Hak Cipta.” Jurnal Kertha Wicara, Fakultas Hukum Universitas Udayana 8.01 (2019): 1-15, hlm. 11.
12 Novita  Cahyani.  “Perlindungan  Hak  Cipta  Terhadap  Pencipta  Lagu  Yang  Dapat  Diunduh  Secara  Bebas  Di Internet.” Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum 26.1 (2020): 37-49, hlm. 41.
13 Anak Agung Sinta Paramisuari, & Sagung Putri ME Purwani. Op.Cit., hlm. 9.
14 Gusti Bagus Gilang Prawira, & Ni Made Ari Yuliartini Griadhi. Op.Cit., hlm. 10.
pelanggaran  yang  telah  terjadi,  dalam  hal  ini  penetapan  sementara  ditujukan  untuk mencegah  masuknya  barang  yang  diduga  hasil  pelanggaran  hak  cipta  atau  Hak  yang terkait  ke  jalur  perdagangan,  menarik  dari  peredaran  serta  menyita  dan  menyimpan sebagai alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran hak cipta atau hak terkait tersebut, mengamankan barang bukti dan mencegah penghilangannya oleh pelaku atau pelanggar dan menghentikan pelanggaran guna mencegah timbulnya kerugian yang lebih besar” hal ini termuat dalam  Pasal 106 UU Hak Cipta.
Kemudian pencipta juga dapat menuntut secara pidana, hal ini dikarenakan dalam UU Hak Cipta juga mengatur terkait ketentuan pidana atas pelanggaran terhadap suatu hak cipta. 15 Terhadap ketentuan pidana ini dapat dilihat mulai dari Pasal 112 tentang Hak Cipta. Mengenai ketentuan pidana dalam Undang-Undang ini sangat banyak membahas terkait pelanggaran ekonomi yang mana sanksi nya pun berbeda-beda terhadap konteks pelanggaran yang ada. Maka dapat  katakan bahwa bentuk upaya  hukum  perlindungan terhadap  kekayaan  intelektual  khususnya digital  painting tentunya  merupakan  suatu bentuk  perlindungan  yang  diberikan  oleh  suatu  negara  terhadap  pemilik  kekayaan intelektual.

## PENUTUP
Perlindungan  terhadap  kekayaan  intelektual  merupakan  suatu  bentuk perlindungan yang diberikan oleh suatu negara terhadap pemilik kekayaan intelektual. Ciptaan yang tidak memiliki  perlindungan tentunya dapat menjadi sasaran para pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mempergunakan secara sepihak demi keuntungan pribadi.  Berbicara  mengenai  hukum  kekayaaan  intelektual  tentunya  seseorang  akan memikirkan  bentuk  perlindungan  terhadap  hak  eksklusif  ciptaan  bagi  penciptanya, begitu pula dengan hak cipta pemikiran seseorang akan pasti tertuju kepada sebuah karya atau ciptaan, baik itu lagu, lukisan, buku, dan lain sebagainya. Penelitian ini fokus kepada suatu karya berupa  lukisan  atau gambar yang dihasilkan oleh media digital atau biasa disebut digital painting yang sangat rawan untuk di salah gunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.  Mengenai  perlindungan  terkait  digital  painting  sendiri  sebenarnya tidak secara jelas atau khusus dijelaskan dalam UU Hak Cipta melainkan hanya tersirat di dalam  pasal  yang  ada  di  dalam  undang-undang  tersebut,  oleh  karena  itu  banyak masyarakat yang belum bahkan tidak mengetahui terkait perlindungan atas karya digital ini khususnya digital painting sebagai suatu ciptaan.
Adanya suatu hukum atau aturan yang mengatur perlindungan akan hal hak ekslusif sebuah ciptaan, maka dapat dipastikan bahwa juga akan ada upaya hukum yang dapat dilakukan  terhadap  pelanggaran  yang  terjadi  meyangkut  permasalahan  penggunaan ciptaan orang lain tanpa izin, yaitu baik secara litigasi ataupun non-litigasi, yang mana jika  upaya  dilakukan  melalui  jalur  litigasi  yaitu  dengan  mengajukan  gugatan  kepada pengadilan niaga ataupun bisa dituntut secara pidana yang mana hal ini sudah terdapat di dalam UU Hak Cipta, atau dengan menyelesaikan suatu permasalah tersebut melalui jalur non-litigasi yaitu dengan mediasi, negosiasi, konsiliasi, atau Arbiitrase. Berdasarkan pembahasan di atas mengenai perlindungan hukum terhadap karya atau ciptaan melalui media digital, sebaiknya pemerintah dapat menjelaskan lebih spesifik lagi di dalam isi dari UU Hak Cipta terkait digital painting yang belum dijelaskan secara mendalam, serta harus adanya  sosialisasi  yang  lebih  kepada  masyarakat  agar  masyarakat  lebih  mengerti  dan
15 Eben Paulus Muaja. “Kewenangan Pengadilan Niaga Dalam Penyelesaian Sengketa HAKI di Bidang Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.” Lex Crimen 7.6 (2018): 89-96, hlm. 93.
paham  akan  adanya  perlindungan  hukum  terhadap  suatu  karya  atau  ciptaan  baik  itu bersifat digital ataupun tidak.

## DAFTAR PUSTAKA

## Jurnal:
Albar, A.F., Rohaini., & Rusmawati, D.E. 2019. “Perlindungan Hukum Penggunaan Musik Sebagai  Latar  Dalam  Youtube  Menurutundang-Undang  Hak  Cipta.” Pactum  Law Journal 1.04, 321-335.
Anak Agung Sinta Paramisuari, A.G.S., & Purwani, A.P.M.E. 2019. “Perlindungan Hukum Ekspresi  Budaya  Tradisional  Dalam  Bingkai  Rezim  Hak  Cipta.” Kertha  Semaya: Journal Ilmu Hukum 7.1, 1-16.
Cahyani. N. 2020. “Perlindungan Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu Yang Dapat Diunduh Secara Bebas Di Internet.” Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum 26.1, 37-49.
Ginting, A.R. 2020. “Perlindungan Hak Moral dan Hak Ekonomi terhadap Konten Youtube yang Dijadikan Sumber Berita.” Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum 14.3, 579-596.
Girsang,  J.  et  al.  2020.  “Pertanggungjawaban  Hukum  Perusahaan  Asuransi  Terhadap Penolakan Klaim Atas Kehilangan Kendaraan Bermotor.” Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora 7.4, 819-829.
Irodad. R. 2020. “Perlindungan Preventif terhadap Hak Cipta Potret pada Mesin Pencarian Google Gambar.” Jurnal Hukum Positum 5.1, 13-31.
Muaja, E.P. 2018. “Kewenangan Pengadilan Niaga Dalam Penyelesaian Sengketa HAKI di Bidang Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.” Lex Crimen 7.6, 89-96.
Permana, I.G.A.K., Windari, R.A., & Mangku, D.G.S. 2020. “Implementasi Undang-Undang Nomor.  28  tahun  2014  tentang  Hak  Cipta  Terhadap  Perlindungan  Karya  Cipta Program  Komputer  (Software)  Di  Pertokoan  Rimo  Denpasar.” Jurnal  Komunitas Yustisia 1.1, 55-65.
Prawira, G.B.G., & Griadhi, N.MA.Y. 2019. “Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Tindakan Modifikasi  Permainan  Video  Yang  Dilakukan  Tanpa  Izin.” Kertha  Negara:  Journal Ilmu Hukum 7.10, 1-16.
Ramadhani, E., & Abidian, W. 2020. “Analisis dan Perancangan Aplikasi Perlindungan Hak Cipta dan Otentikasi Dokumen Menggunakan Teknik Analisis Kriptografi.” Journal of Appropriate Technology for Community Services 1.2, 55-62.
Suryawan, M.A.A., & Resen, M.G.S.K. 2018. “Pelaksanaan Penarikan Royalti Oleh Yayasan Karya  Cipta  Indonesia  Wilayah  Bali  Pada  Restoran  Di  Kabupaten  Gianyar  Atas Penggunaan Karya Cipta Lagu Dan Musik.” Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum 4.3, 1-13.
Wibawa,  D.G.Y.P.,  &  Krisnawati,  I.G.A.A.A.  2019.  “Upaya  Mediasi  Dalam  Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Hak Cipta.” Jurnal Kertha Wicara, Fakultas Hukum Universitas Udayana 8.01, 1-15.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.