## Relationship Between Tranparancies Of Funding Objectives And Work Ethics Of
The Local Government Apparatus In Minahasa
Frida Magda Sumual Universitas Negeri Manado Fakultas Ekonomi frida.sumual@gmail.com
Abstract
This research aims to discover the relationship between tranparancies of funding objectives  and  work  ethics  of  the  local  government  apparatus  in  Minahasa.  The public  sector  development  in  Indonesia  should  be  followed  by  research  on  work ethics concept in order to prepare good apparatus as public duties.
This research analyses data quantitatively using non parametric statistic test X2. To  simplify  the  analysis  cross  tabulation  is  created  so  data  on  the  table  can  be analised to test the hypotheses. This research collects qualitative and quantitave data. Field obsevation is used as data collection instrument.
The  research  finding  shows  that  there  is  a  significant  relationship  between tranparancies  of  funding  objectives  and  work  ethics  of  the  local  government apparatus  0,56  %.    The  funding  objectives  tranparancies  determine  the  size  of funding  objectives  specificly  and  understood  by  whom  responsible.  Government apparatus  will  react  positively  and  relatively  strong  to  increase  the  funding objectives tranparancies. Superior leaders can increase job satisfACTION lower job strength and increase fuunding related to work ethics.
Keywords: Transparancy Of Funding Objectives, Work Ethics.

## PENDAHULUAN
Perkembangan  sektor  publik  di  Indonesia  sudah  selayaknya  diiringi dengan  penelitian  dan  pengkajian  tentang  konsep-konsep  kinerja    dalam upaya  menyiapkan  aparat    yang  baik  sebagai  bentuk  pertanggungjawaban publik. Kinerja  aparat  menjadi  suatu  yang  sangat  dibutuhkan  pada  sebuah lembaga  sektor  publik  yang  menerapkan good governance. Gencarnya tuntutan  pengawasan  dan  pertanggungjawaban  atas  pengelolaan  keuangan nasional  maupun  keuangan  daerah,  dan  kinerja  aparat  pemerintah  sangat diperlukan untuk mewujudkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
Dalam  UU  No.  17  Tahun 2003  dijelaskan  bahwa  sebagai  instrumen kebijakan ekonomi, anggaran berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas  perekonomian  serta  pemerataan  pendapatan  dalam  rangka
mencapai  tujuan  bernegara.  Dalam  upaya  untuk  meluruskan  kembali  tujuan dan  fungsi  anggaran  tersebut  perludilakukan  pengaturan  secara  jelas  peran DPR/DPRD  dan  pemerintah  dalam  proses  penyusunan  dan  penetapan anggaran  sebagai  penjabaran  aturan  pokok  yang  telah  ditetapkan  dalam UUD`45. Sehubungan  dengan  itu,  dalam  undang-undang  ini  disebutkan bahwa  belanja  negara/daerah  dirinci  sampai  dengan  unit  organisasi,  fungsi, program,  kegiatan  dan  jenis  belanja.  Hal  tersebut  berarti  bahwa  setiap pergeseran  anggaran  unit  organisasi,  antar  kegiatan,  dan  antar  jenis  belanja harus mendapat persetujuan DPR/DPRD.
Untuk  mengantisipasi  adanya  perubahan  lingkungan,  pemerintah daerah perlu melakukan penjaringan aspirasi masyarakat untuk
mengidentifikasi  perkembangan  kebutuhan  dan  keinginan  masyarakat. Penjaringan aspirasi masyarakat dimaksudkan untuk memberikan kesempatan  kepada  masyarakat  untuk  berpartisipasi  dan  terlibat  dalam proses penganggaran daerah.
Pelaksanaan  penelitian  ini    akan  mengkaji  apakahkinerja  aparat pemerintah  berhubungan kejelasan  sasaran anggaran,  dengan  subjek penelitian adalah pejabat struktural pemerintah seperti kepala subbagian dan kepala  bagian  pada  beberapa  Kantor  Dinas  dan  Badan  di  Kabupaten Minahasa. Adapun  judul  penelitian  ini  adalah  sebagai  berikut: “ Hubungan Kejelasan  Sasaran  Anggaran dengan  Kinerja  Aparat  Pemerintah  Daerah Kabu paten Minahasa”.

## Konsep Akuntansi Sektor Publik
Sektor  publik  sering  dipahami  sebagai  segala  sesuatu  yang berhubungan  dengan  kepentingan  umum  dan  penyediaan  barang  atau  jasa kepada publik yang dibayar melalui pajak atau pendapatan negara lain yang diatur dengan  hukum.  Bidang  kesehatan,  pendidikan,  keamanan  dan transportasi  adalah  contoh  sektor  publik.  Oleh  karena  area  sektor  publik sangat  luas,  maka  dalam  penyelenggaraannya  sering  diserahkan  ke  pasar, namun  pemerintah  tetap  mengawasinya  dengan  sejumlah  regulasi.  Bahkan beberapa  bidang  sektor  publik  dikelola  dengan  menggunakan  sumber pendanaan dari sumbangan atau dana amal.
Sektor publik eksis karena dibutuhkan. Jadi keberadaan sektor publik di  tengah  masyarakat  tidak  bisa  dihindarkan  (inevetable).  Masyarakat membutuhkan  regulasi  yang  mengatur  pemakaian  barang-barang  publik (public  goods).  Dalam  perkembangannya,  sektor  publik  sangat  berperan dalam  pengaturan public  goods tersebut  sehingga  dapat  didistribusikan kepada segenap masyarakat secara adil dan merata.

## Pengertian Anggaran dan APBD
Menurut  Kenis  (1979:70)  menyatakan  bahwa  suatu  anggaran  bukan saja  sebagai  rencana  keuangan  yang  menganggarkan  besarnya  biaya  dan pendapatan  pada  pusat  pertanggungjawaban,  tetapi  juga  merupakan  alat pengendalian,  koordinasi,  komunikasi,  evaluasi,  dan  alat penumbuh motivasi.Anggaran  adalah  perencanaan  keuangan  untuk  masa  depan  yang pada  umumnya  mencakup  jangka  waktu  satu  tahun  dan  dinyatakan  dalam satuan  moneter.    Anggaran  ini  merupakan  perencanaan  jangka  pendek organisasi  yang  menerjemahkan  berbagai  program ke  dalam  rencana keuangan  tahunan  yang  lebih  kongkret.  Usulan  anggaran  pada  umumnya ditelaah  atau  direview  terlebih  dahulu  oleh  pejabat  yang  lebih  tinggi  untuk bisa  dijadikan  anggaran  formal. Anggaran  sektor  publik  dibuat  untuk membantu  menentukan  tingkat kebutuhan  masyarakat  seperti  listrik,  air, kualitas  kesehatan,  pendidikan  dan  sebagainya  agar  terjamin  secara  layak. Tingkat kesejahteraan masyarakat  dipengaruhi  oleh keputusan  yang  diambil pemerintah  untuk  mengarahkan  perkembangan  sosial  dan  ekonomi, menjamin kesinambungan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Jadi anggaran merupakan alat utama kebijakan fiskal pemerintah.
Anggaran  dapat  diinterpretasikan  sebagai  paket  pernyataan  perkiraan penerimaan dan pengeluaran  yang dapat diharapkan akan terjadi dalam satu atau  beberapa  periode  mendatang. Selanjutnya  menurut Government Accounting Standard Board (GASB), dalam buku Bastian (2006:79), definisi anggaran (budget) adalah sebagai  rencana operasi keuangan yang mencakup estimasi  pengeluaran  yang  diusulkan,  dan  sumber  pendapatan  yang diharapkan untuk membiayainya dalam periode waktu tertentu.

## Kejelasan Sasaran Anggaran
Kejelasan sasaran anggaran menunujukkan luasnya sasaran anggaran yang  dinyatakan  secara  spesifik  dan  jelas,  dimengerti  oleh  siapa  saja  yang bertanggung  jawab. Kenis  (1979)  menemukan  bahwa  manajer  memberi reaksi  positif  dan  secara  relative  sangat  kuat  untuk  meningkatkan  kejelasan sasaran  anggaran.  Manajemen  tingkat  atas  dapat  meningkatkan  kepuasan kerja,  menurunkan  ketegangan  kerja,  dan  memperbaiki  anggaran  yang dihubungkan  dengan  sikap,  kinerja  anggaran,  dan  efisiensi  biaya  manajer tingkat  bawah  secara  signifikan  meningkatkan  kejelasan  dan  ketegasan sasaran anggaran mereka. Sasaran anggaran yang jelas dan spesifik memiliki pengaruh  yang  positif  terhadap  komitmen  dan  pencapaian  sasaran  anggaran serta kepuasan karyawan.

## Konsep Kinerja Sektor Publik
Mashun  (2006:25)  menyatakan  bahwa  kinerja (performance) adalah gambaran mengenai tingkat
pencapaian pelaksanaan suatu
kegiatan/program/kebijakan  dalam  mewujudkan  sasaran,  tujuan,  misi  dan visi organisasi  yang tertuang dalam perencanaan strategik  suatu organisasi. Istilah  kinerja  sering  digunakan  untuk  menyebut  prestasi  atau  tingkat keberhasilan  individu  maupun  kelompok  individu.  Kinerja  bisa  diketahui jika  individu  atau  kelompok  individu  tersebut  mempunyai  kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan.  Kriteria keberhasilan ini berupa tujuan- tujuan atau target-target tertentu yang hendak dicapai. Tanpa ada tujuan atau target,  kinerja  seseorang  atau  organisasi  tidak  mungkin  dapat  diketahui karena tidak ada tolok ukurnya.
Indikator  kinerja  pemerintah  daerah  meliputi  indikator  masukan, proses,  keluaran,  hasil,  manfaat  dan  dampak. Penjelasan  singkat  tentang beberapa  indikator  tersebut  menurut  Mashun  (2006  :  77)  adalah  sebagai berikut:
1.    Indikator  masukan  (input)  adalah  segala  sesuatu  yang  dibutuhkan agar  pelaksanaan  kegiatan  dapat  berjalan  untuk  menghasilkan keluaran.  Indikator  ini  mengukur  jumlah  sumber  daya  seperti
anggaran  (dana),  sumber  daya  manusia,  peralatan,  material,  dan masukan lainnya, yang dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan. Dengan  meninjau  distribusi  sumber  daya,  suatu  lembaga  dapat menganalisis apakah alokasi sumber daya yang dimiliki telah sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan. Tolok ukur ini dapat pula digunakan  untuk  perbandingan  (benchmarking)  dengan  lembaga- lembaga relevan.
2. Indikator    proses  (process)  adalah  ukuran  kegiatan,  baik  dari  segi kecepatan,  ketepatan  maupun  tingkat  akurasi  pelaksanaan  kegiatan tersebut. Rambu  yang  paling  dominan  dalam  proses  adalah  tingkat efisiensi  dan  ekonomis  pelaksanaan  kegiatan  organisasi.  Efisiensi berarti besarnya hasil yang diperoleh dengan pemanfaatan sejumlah input.  Sedangkan  yang  dimaksud  ekonomis  adalah  bahwa  suatu kegiatan  dilaksanakan  lebih  murah  dibandingkan  dengan  standar biaya atau waktu yang telah ditentukan untuk itu.
3. Indikator  keluaran  (output) adalah  sesuatu  yang  diharapkan langsung  dapat    dicapai  dari  suatu  kegiatan  yang  dapat  berwujud (tangible) maupun tidak berwujud (intangible). Indikator atau tolak ukur keluaran digunakan untuk mengukur keluaran yang dihasilkan dari  suatu  kegiatan. Dengan  membandingkan  dengan  keluaran. Instansi  dapat  menganalisis apakah  kegiatan  telah  dilaksanakan sesuai dengan rencana. Indikator keluaran dijadikan landasan untuk menilai  kemajuan suatu  kegiatan  apabila  tolak  ukur  dikaitkan dengan sasaran kegiatan  yang  terdefinisi dengan  baik.  Oleh  karena itu, indikator  keluaran  harus  sesuai  dengan  lingkup  dan  situasi kegiatan instansi. Misalnya untuk kegiatan yang bersifat penelitian, indikator berkaitan dengan keluaran paten dan publikasi ilmiah.
4.  Indikator hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya  keluaran  kegiatan  pada  jangkamenengah  yang mempunyai  efek  langsung. Pengukuran indikator  langsung  sering kali rancu dengan indikator keluaran.Indikator outcome lebih utama dari sekedar output. Walaupun produk telah berhasil dicapai dengan
baik,  belum  tentu outcome kegiatan  tersebut  telah  tercapai.
Outcome menggambarkan  tingkat  pencapaian  atas  hasil  yang  lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Dengan indikator outcome,  organisasi  akan  dapat  mengetahui  apakah  hasil yang  telah  diperoleh  dalam  bentuk output memang  dapat dipergunakan  sebagaimana  mestinya  dan  memberikan  kegunaan yang besar bagi masyarakat banyak.
5.    Indikator    manfaat  (benefit); adalah  sesuatu  yang  terkait  dengan tujuan  akhir  dari  pelaksanaan  kegiatan.  Indikator  manfaat menggambarkan  manfaat  yang  diperoleh  dari  indikator  hasil.
Manfaat  tersebut  baru  tampak  setelah  beberapa  waktu  kemudian, khususnya dalam jangka menengah dan panjang. Indikator manfaat menunjukkan  hal  yang  dapat  diselesaikan  dan  berfungsi  dengan optimal (tepat lokasi dan waktu).
6.  Indikator  dampak (impact) adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negative.
Sementara  itu,  menurut  Palmer  yang  dikutip  oleh  Mahsun  (2006:78),
jenis indikator kinerja Pemerintah Daerah antara lain :
1. Indikator biaya (misalnya biaya total, biaya unit)
2. Indikator  produktivitas  (misalnya  jumlah  pekerjaan  yang  mampu dikerjakan pegawai dalam jangka waktu tertentu).
3. Tingkat penggunaan (misalnya sejauh mana layanan yang tersedia digunakan)
4. Target  waktu  (misalnya  waktu  rata-rata  yang  digunakan  untuk menyelesaikan satu unit pekerjaan)
5. Volume  pelayanan  (misalnya  perkiraan  atas  tingkat  volume pekerjaan yang harus diselesaikan pegawai)
6. Kebutuhan pelanggan (jumlah volume pelayanan yang disediakan
dibandingkan dengan volume permintaan yang potensial)
7.      Indikator kualitas pelayanan
8.      Indikator kepuasan pelanggan
9.      Indikator pencapaian tujuan.
Indikator  kinerja merupakan  kriteria  yang  digunakan  untuk  menilai keberhasilan  pencapaian  tujuan  organisasi  yang  diwujudkan  dalam  ukuran- ukuran  tertentu.    Indikator  kinerja  diukur    secara  tidak  langsung  melalui indikasi-indikasi kinerja yang kemudian disusun dalam data kuantitatif.

## METODE  PENELITIAN
Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan data  kuantitatif.  Data  kualitatif  adalah  data  yang  disajikan  dalam  bentuk deskriptif atau dalam bentuk kategori. Sedangkan data kuantitatif adalah data yang  disajikan  dalam  bentuk  angka-angka.  Sumber  data  penyusunan  skripsi ini yaitu; (a) data primer, dan (b) data sekunder.
Data  primer  adalah  data  yang  dikumpulkan  dari  para  responden, sedangkan  data  sekunder  adalah  data  yang  diperoleh  dari  berbagai literatur dan  jurnal  serta  peraturan  perundangan-undangan  yang  berkaitan  dengan permasalahan  dalam  penelitian  ini. Cara  pengumpulan  data  serta  alat  yang dipakai  pada  pengumpulan  data  adalah  melalui  kajian  lapangan    sebagai berikut:
a. Konsultasi  tentang  maksud  penelitian  dengan  pimpinan  kantor
Dinas/Badan,
b. Penyebaran instrumen penelitian (angket),
c. Penjelasan cara pengisian angket,
d. Pengumpulan angket.
Angket  tentang  kinerja  aparat  pemerintah  Kabupaten  Minahasa disusun  berdasarkan  indikator  atau  bidang  tugas  yang  menurut  Mahoney (1963)  terdiri  dari  perencanaan,  investigasi,  koordinasi,  supervisi, pengaturan staf, negosiasi, dan representasi. Tiap bidang tugas ini diuraikan lebih  spesifik  dalam  kuesioner  penelitian.  Jadi  kuesioner  ini  terdiri  dari delapan  bidang  tugas  dengan  uraiannya  masing-masing,  dilengkapi  dengan
skala  kinerja  skor  1  s/d  9.    Skor  kinerja  yang  akan  diisi  responden dikategorikan dalam tiga tingkatan yaitu;  kinerja di bawah rata-rata ( skor 1, 2, dan 3), kinerja rata-rata ( skor 4, 5, dan 6), serta kinerja di atas rata-rata ( skor 7, 8, dan 9). Bentuk kuesioner lengkapnya dapat dilihat pada lampiran.
Kuesioner  tentang kejelasan  sasarananggaran  menggunakan  skala Lickert yang disederhanakan (tiga pilihan) dengan skor  a = 3,  b = 2,  dan c = 1, yaitu sebagai berikut: kejelasan  sasaran anggaran,  terdapat  enam pernyataan/pertanyaan  dengan  pilihan;    (a)  sangat  sering,    (b)  sering,      (c) tidak  pernah. Kuesioner  penelitian  ini  akan  diedarkan  kepada  responden sesudah dikoreksi dan mendapat persetujuan dari dosen pembimbing.
Data  yang  dikumpulkan  dianalisis  secara    kuantitatif  dengan menggunakan  alat  uji  statistika  nonparametrik  2 .  Untuk  mempermudah analisis,  terlebih  dahulu  dibuat  tabulasi  silang  sehingga  data  yang  tertera  di dalam  tabel  dapat  dianalisis  untuk  menguji  hipotesis.Pengujian  hipotesis dilakukan dengan menggunakan  2 atau kai kuadrat, yang menurut Sudjana (1992:280) menggunakan  rumus sebagai berikut :
  ij ij ij n j n i E E O 2 2     
Dimana : O ij = frekwensi observasi dalam sel (i, j)
E ij = frekwensi harapan dalam sel (i, j) i = 1, 2, 3, ……………………….b j = 1, 2, 3, ……………………….k
Selanjutnya dengan anggapan bahwa tabel silang tersebut adalah tabel silang lengkap, maka :
E ij = N K B j i
Dimana : B i =  jumlah  observasi  dalam  kategori  ke  i  dari  faktor pertama
K j =  jumlah  observasi  dalam  kategori  ke  j  dari  faktor kedua N = jumlah seluruh observasi
Statistik  2 tersebut  mempunyai  distribusi  probabilitas  dengan derajat  kebebasan  adalah  (b-1)  (k-1).  Dengan  demikian  maka  suatu hubungan dinyatakan signifikan apabila  2 yang diperoleh adalah sama atau
melebihi angka yang terdapat dalam distribusi probabilitas  2 untuk derajat kebebasan yang bersangkutan.
Freund  (1979:329)  mengatakan  bahwa “If  the  analysis  of  a contingency  table  shows  that  there  is a  relationship  between  the  two variabels  under  consideration,  the  strength  of  the  relationship  can  be measured by the contingency coefficient”.
Begitu  juga  Sudjana  (1992:282)  mengatakan  bahwa  untuk mengetahui  kekuatan  atau  derajat  hubungan  antara  variabel bebas  dan variabel  terikat,  digunakan  koefisien  kontingensi  C,  dengan  rumus  sebagai berikut :
C = N X X  2 2
Agar  supaya  harga  C  yang  diperoleh  dapat  dipakai  menilai  derajat asosiasi antara faktor, maka harga C ini perlu dibandingkan dengan koefisien kontingensi  maksimum  yang  bisa  terjadi  (Sujana,  1992:282).  Harga  C maksimum ini dihitung dengan  rumus :
C maks = m m 1 
Dimana  :  m  =  harga  maksimum  antara  banyaknya  baris  dan  banyaknya kolom. Makin dekat harga C kepada C maks makin besar derajat kaitan antara variabel.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Data Kinerja Aparat Pemerintah
Tabel 4.1 Data Kinerja Aparat Pemerintah No. Responden Skor No. Responden Skor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 6 8 7 7 5 8 3 7 26 27 28 29 30 31 32 33 34 6 8 7 3 8 3 6 8 8
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 7 7 3 3 8 8 5 6 7 7 3 7 3 7 8 7 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 3 5 7 7 3 5 7 7 6 7 7 4 8 8 2 4
Data  kinerja  aparat  pemerintah  dalam penelitian  ini  disusun  dalam tiga kategori yaitu : kinerja di bawah rata-rata, kinerja rata-rata, dan kinerja di atas rata-rata. Untuk jelasnya kategori kinerja aparat pemerintah  tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.3.
Tabel 4.2 Kategori Data Kinerja Aparat Pemerintah
Kategori Banyaknya Persentase % Kinerja di bawah rata-rata Kinerja rata-rata Kinerja di atas rata-rata 10 11 29 20,00 22,00 58,00 Jumlah 50 100,00

## Data Kejelasan Sasaran Anggaran
Data  kejelasan sasaran anggaran    dikategorikan  dalam tiga tingkatan yaitu  :  tidak  memuaskan,  memuaskan,  dan  sangat  memuaskan.  Untuk jelasnya data ini dapat dilihat pada Tabel 4.3
Tabel 4.3 Kategori Data Kejelasan Sasaran Anggaran Kategori Banyaknya Persentase % Tidak memuaskan Memuaskan Sangat memuaskan 12 10 28 24,00 20,00 56,00 Jumlah 50 100,00 Pengujian Hipotesis
Pengujian  hipotesis  dilakukan  dengan  menggunakan koefisien kontingensi  C. Setelah  harga  C  didapat,  dilanjutkan  dengan  menguji signifikan koefisien kontingensi kemudian membandingkan harga C dengan C maksimum yang bisa terjadi.
Kriteria Penilaian:
Tolak Ho jika ;  2 hitung >  2 α (V), α = 0,05
Hipotesis  : Tidak  terdapat  hubungan  yang  berarti  antara  kejelasan  sasaran anggaran  dengan kinerja aparat pemerintah Kabupaten Minahasa
Perhitungan harga  2 untuk menguji hipotesis, digunakan tabel kerja hipotesis.
Tabel 4.4 Tabel Kerja Hipotesis
                  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 , 16 24 , 16 22 8 , 5 8 , 5 4 96 , 6 96 , 6 3 16 , 6 16 , 6 3 2 , 2 2 , 2 3 64 , 2 64 , 2 5 6 , 5 6 , 5 3 0 , 2 0 , 2 3 4 , 2 4 , 2 4
                  
=  1,07 + 0,5 + 1,2 + 2,10 + 2,29 + 1,62 + 2,25 + 0,56 + 2,04
= 13,63
KEJELASAN SASARAN ANGGARAN Tidak pernah Sering Sangat sering Jumla h KINERJA APARAT PEMERINTAH Kinerja di bawah rata- rata 4
2,4 3 2,0 3 5,6 10 Kinerja rata-rata 5 2,64 3 2,2
3
6,16 11 Kinerja di atas rata- rata 3 6,96 4 5,8 22 16,24 29 Jumlah 12 10 28 50
Dari harga  2 ini diperoleh harga koefisien untuk kontingensi C yaitu:
C = 46 , 0 50 63 , 13 63 , 13  
Dengan  α  =  0.05  dan  dk  =  (3 -1)  (3-1)  =  4,  didapat  2 0,95(4) =  9,49, jelas  lebih  kecil  dari  13,63  ;  dengan  demikian  Ho  dapat  ditolak.  Jadi penelitian  ini  memberikan  pengujian  yang  berarti,  sehingga  dapat disimpulkan  bahwa  ada  hubungan  yang  nyata  antara  kejelasan  sasaran anggaran  dengan kinerja aparat pemerintah Kabupaten Minahasa.
Koefisien kontingensi maksimum adalah seperti berikut :
C max = 816 , 0
3 1 3  
Dari  hasil  pengujian  tersebut  diperoleh  derajat  hubungan  antara kejelasan sasaran anggaran  dengan  kinerja  aparat  pemerintah  Kabupaten Minahasa  adalah  sebesar  0,56.Hasil  penelitian  ini  menunjukan  bahwa  ada hubungan  yang  berarti  antara  kejelasan  sasaran  anggaran  dengan  kinerja aparat pemerintah Kabupaten Minahasa sebesar 0,56.
Kejelasan  sasaran  anggaran  menunjukan  luasnya  sasaran  anggaran yang  dinyatakan  secara  spesifik  dan  jelas,  dan  dimengerti  oleh  siapa  saja yang  bertanggung  jawab.    Aparat  pemerintah  akan  memberi  reaksi  positif dan  secara  relatif  sangat  kuat  untuk  meningkatkan  kejelasan  sasaran anggaran.  Pemimpin  tingkat  atas  dapat  meningkatkan  kepuasan  kerja, menurunkan ketegangan kerja, dan memperbaiki anggaran yang dihubungkan dengan kinerja anggaran.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan  dapat  disimpulkan  bahwa  terdapat Terdapat  hubungan  yang  berarti  antara  kejelasan  sasaran  dengan  kinerja aparat pemerintah Kabupaten Minahasa, derajat  hubungan = 0,56.Kejelasan sasaran  anggaran  menunjukan  luasnya  sasaran  anggaran  yang  dinyatakan secara  spesifik  dan  jelas,  dan  dimengerti  oleh  siapa  saja  yang  bertanggung jawab.    Aparat  pemerintah  akan  memberi  reaksi  positif  dan  secara  relatif sangat kuat untuk meningkatkan kejelasan sasaran anggaran.

## 2017

## Saran
Dalam  penelitian  ini  ditemukan  sejumlah  keterbatasan dilihat  dari obyek  penelitian  yang  cukup besar,  namun  begitu  menurut  peneliti  masalah mengenai kejelasan  sasaran anggaran menarik  untuk  diteliti  dalam  rangka peningkatan  kinerja  aparatur  pemerintah  di  Kabupaten  Minahasa.  Untuk  itu penelitian  ini  sebaiknya dilanjutkan  oleh  peneliti  lain  termasuk  para  dosen studi lanjut dengan menambah variabel dan sampel yang lebih besar.

## DAFTAR PUSTAKA
Aimee    F.,  dan  Carol  E.,    2004, Aligning  Priorities  In  Local  Budgeting Processes.
Bastian  I.,  2006, Akuntansi  Sektor Publik;  Suatu  Pengantar.  Penerbit Erlangga, Jakarta.
Daniel W,. (1989), Statistik Non Parametrik Terapan. Tarsito, Bandung.
Darma, Emile Setia, 2004, SNA VII Denpasar,Bali.
Dhammika  D.,  2001, Legislative  Bargaining  and  Incremental  Budgeting. Economics Program Research School  of Social  Sciences.  Australia National University Camberra.
Freund  J  E,  1979, Modern  Elementary  Statistics,  Prentice-Hall  Englewood Cliffs, N.J, U.S.A.
Kenis   I.,    1979, Effects  of  Budgetary  Goal  Characteristics on  Managerial Attitudes and Performance. The Accounting Review LIV.2.
Mahoney.,  T.A,  Jerdee.,  and  Carroll,  1963. The  Jobs  of  Management.
Copyright. Pp 97-110.
Mahsun    M.    2006, Pengukuran  Kinerja  Sektor  Publik.    Edisi  Pertama,
BPFE- Yogyakarta.
Mahsun  M,  Sulistiyowati,  dan  Purwanugraha,  2006. Akuntansi  Sektor
Publik. BPFE-UGM, Yogyakarta.
Mardiasmo, 2002. Akuntansi Sektor Publik, ANDI Yogyakarta.
Maryanti  H A.,  2002, Pengaruh Karakteristik Tujuan Anggaran Terhadap
Perilaku,  Sikap,  dan  Kinerja Pemerintah Daerah  di  Propinsi  Nusa
Tenggara Timur. Tesis S2 Pascasarjana UGM, Yogyakarta.
Milani,  Ken,  1975.  The  Relationship  of  Participation  in  Budget-Setting  to Industrial  Supervisor  Performance  and  Attitudes:  A  Field  Study. The Accounting Review, pp. 274 – 284.