## PaKMas (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)
https://journal.yp3a.org/index.php/PaKMas
ISSN Media Elektronik 2808 – 0920 Vol. 1 No. 1 (Mei 2021) 20-27 Doi: 10.54259/pakmas.v1i1.29

## Meningkatkan Pelayanan Administrasi Publik di Indonesia
Rita Komalasari 1 , Nurhayati 2 , Cecep Mustafa 3
1 Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran, Universitas Yarsi,  Jakarta, Indonesia
2 Program Studi, Fakultas, Universitas Prasetiya Mulya, BSD, Indonesia
3 Peneliti Independen Email: 1 rita.komalasari2012@gmail.com , 2 nurhayati.phd1@gmail.com, 3 cecepmustafa97@gmail.com

## Abstract
This paper presents the findings to improve public administration services. For the first time, the findings presented in this paper contribute to knowledge and to addressing problems, as well as to provide direct and tangible benefits to the service of the wider community. The research method presented in this paper is  a  qualitative  study  involving  interviews  with  participants  who  are  District  Court  Judges  and observations  in  two  selected  courts.  The  findings  presented  in  this  paper  will  have  an  impact  on improving services administration in public sector in Indonesia.
Keywords: improving, service administration, public, Indonesia.

## Abstrak
Makalah  ini  menyajikan  temuan-temuan  dalam  rangka  mengingkatkan  pelayanan  administrasi  publik. Untuk  pertama  kali  nya,  temukan  yang  disajikan  dalam  makalah  ini  memberikan  kontribusi  untuk pengetahuan  dan  untuk  menangani  masalah  serta  untuk  memberikan  manfaat  langsung  dan  nyata  bagi pelayanan masyarakat yang lebih luas. Metode penelitian yang disajikan dalam makalah ini berupa studi kualitatif yang melibatkan wawancara dengan partisipan yang merupakan Hakim Pengadilan Negeri dan observasi  di  dua  pengadilan terpilih.  Hasil  temuan  yang  disajikan dalam  makalah  ini akan  memberikan dampak dalam upaya meningkatan pelayanan administrasi di sektor publik di Indonesia.
Kata Kunci: peningkatan, layanan administrasi, publik, Indonesia.
A . PENDAHULUAN
Dalam  dua  dekade  terakhir,  telah  terdapat peningkatan  jumlah  studi,  khususnya  di  negara- negara  barat,  mengeksplorasi  hubungan  antara faktor-faktor budaya peradilan pada saat menjatuhkan  putusan.  Hal  ini  terkait  dengan budaya peradilan yang dalam hal ini terkait dengan pengetahuan  yang  mendasari  praktik  sehari-hari dan  membentuk  nilai-nilai  hakim  seperti  budaya birokrasi.  Patut  dicatat  bahwa  sejak  awal  tahun 2003  telah  terjadi  peningkatan  jumlah  penelitian, khususnya di negara-negara barat, yang mengeksplorasi hubungan antara budaya peradilan dan  kinerja  mereka  dalam  mengelola  beban  kasus pengadilan.  Durose  (2011), misalnya, menemukan bahwa  pada  konteks  birokrat,  hakim  pengadilan tingkat pertama tunduk pada pelaksanaan pengadilan  yang  lebih  tinggi.  Dengan  demikian, hakim  di  pengadilan  tingkat  pertama  diharapkan dapat memuaskan hakim di pengadilan yang lebih tinggi.  Inilah  yang  digambarkan  Lipsky  sebagai strategi  penanganan  yudisial.  Studi  Durose
menunjukkan bagaimana budaya birokrasi mereka, yang  menuntut  kepatuhan  terhadap  arahan  hakim senior, mempengaruhi para hakim. Ini mencerminkan beberapa perdebatan tentang strategi koping peradilan dalam literatur. Perdebatan ini terjadi antara konteks  internasional seputar  budaya  peradilan.  Seorang  pendukung strategi koping peradilan mengklaim bahwa hakim yunior  mengikuti  pendapat  hakim  senior.  Di  satu sisi,  hakim  bersifat  "independen"  (Biland  & Steinmetz,  2014)  dan  diizinkan  melaksanakan kebijaksanaan yudisial. Sebaliknya, hakim "bergantung"  pada  budaya  birokrasinya,  yang perlu  memberikan  pertanggungjawaban  kepada ketua  pengadilan  atas  kinerja  mereka  dalam mengelola  beban  perkara  di  pengadilan.  Budaya birokrasi  dan  orientasi  manajerial  ini  dapat menumbangkan interpretasi yudisial tentang keadilan menjadi hanya mempercepat beban kasus pengadilan, yang dianggap sebagai kriteria penting dari  pengadilan  yang  lebih  tinggi  (Durose,  2011). Karena  budaya  birokrasi  mereka  dan  dibawah tujuan  pengadilan  yang  salah  untuk  mewujudkan
efisiensi pemrosesan kasus, mereka dapat menghukum para pelanggar yang ingin menggunakan hak mereka untuk diadili lebih berat daripada mereka yang mengaku bersalah. Meskipun  studi  tentang  hubungan  antara  faktor budaya  peradilan  ketika  penjatuhan  putusan meningkat  sejak  2013,  sebagian  besar  didorong oleh  budaya  birokrasi  mereka  di  negara-negara barat,  fokusnya  terutama  untuk  memuaskan mereka  yang  berada  di  pengadilan  yang  lebih tinggi,  sekali  lagi  mengabaikan  struktur  penonton yang  lebih  luas  (yaitu  politik,  publik  dan komunitas  agama)  --menanggapi  pengabaian umum dari struktur yang lebih luas dari penonton, banyak studi tentang penjatuhan putusan mengeksplorasi  struktur  yang  lebih  luas  dari penonton  tentang  penjatuhan  putusan,  termasuk determinan  publik.  Studi  mereka  sangat  penting dalam  mengeksplorasi  masalah  legitimasi  yang mendasari  penjatuhan  putusan.  Ini  mendefinisikan legitimasi  dalam  studi  ini  sebagai  sejauh  mana lembaga tampaknya  mencerminkan harapan  orang lain  dalam  kinerja  yang  sah.  Dalam  hal akuntabilitas publik, Langbroek,
(2014)
memfokuskan  pada  penjatuhan  putusan  yang mencerminkan  mekanisme  akuntabilitas  langsung kepada masyarakat. Misalnya, di Amerika Serikat, hakim  dipilih  secara  demokratis  oleh  komunitas, dan  karena  itu,  interpretasi  yudisial  tentang keadilan  menunjukkan  akuntabilitas  langsung mereka  kepada  komunitas  (Langbroek  2014).  Ini mengakui  cara,  dalam  budaya  barat,  hakim melakukan  pekerjaan  politik  dengan  menafsirkan keadilan  dalam  penjatuhan  putusannya.  Patut  juga dicatat bahwa sejak awal 2013 ada satu studi yang mengeksplorasi  perspektif  peradilan  di  negara- negara  Asia,  terutama  dalam  hubungannya  antara komunitas  Buddhis  dan  penjatuhan  putusan  di Thailand  (Yarampancha,  2013).  Namun,  perlu dicatat  bahwa  sejauh  mana  interpretasi  hakim terhadap  keadilan  tampaknya  mencerminkan akuntabilitas  mereka  terhadap  struktur  audiens yang  lebih  luas  (yaitu,  ranah  politik,  publik  dan komunitas  agama)  yang  terkait  dengan  masalah penggunaan  narkoba  masih  belum  dieksplorasi. Hubungan  antara  umat  Islam  dan  akuntabilitas hakim  Indonesia  saat  menjatuhkan  penjatuhan putusan inilah yang akan penulis bahas lebih lanjut dalam penelitian ini.

## B. PELAKSAAAN DAN METODE
Dari  segi  pelaksanaan  dan  metode,  studi  berbasis wawancara  kualitatif  ini  melibatkan  hakim Indonesia  sebagai  partisipan.  Penulis  mendapat persetujuan  etik  untuk  penelitian  ini  dari University of Stirling. Penulis ini juga mengadopsi beberapa  strategi  untuk  mengidentifikasi  studi yang  relevan  dalam  literatur.  Pertama,  penulis mengidentifikasi  studi  kunci  di  lapangan  dan menggunakannya  sebagai  sumber  referensi  lebih
lanjut. Kedua, setiap dokumen baru yang dipelajari memungkinkan  saya  untuk  mengidentifikasi  studi relevan  lainnya  dan  menjadi  akrab  dengan  jurnal yang relevan  dengan  bidang tersebut.  Daftar  judul yang  menurut  penulis  relevan  dengan  penelitian tersebut  adalah: International  Journal  of  Drug Policy, Justice Quarterly , International Journal of Court Administration .
Konseptualisasi  penelitian  ini  berasal  dari  penulis ini,  mantan  yang  mengidentifikasi  diri  sebagai hakim,  tetapi  juga  biografi  penulis  karena  penulis lebih  akrab  dengan  tekanan  suara  dan  tantangan dari  hakim  Pengadilan  yang  lebih  rendah. Sebelumnya  pernah  bekerja  sebagai  Pengadilan Negeri,  penulis  memiliki  pengalaman  sebelumnya tentang  sistem  peradilan  di  Indonesia.  Penulis melakukan  semua  kerja  lapangan  untuk  penelitian ini  dalam  kapasitas  penulis  sebagai  peneliti. Kekhawatiran  penulis  tentang  perspektif  yudisial tentang penjatuhan putusan berasal dari perjalanan belajar  penulis  yang  timbul  dari  pengalaman penulis  sebagai  hakim  praktik  dan  mahasiswa doktoral. Selama tujuh tahun penulis, sebagai salah satu dari 3.034 hakim pengadilan negeri di negara ini,  penulis  telah  mengirim  pelaku  narkoba  yang tidak  terlalu  serius  ke  penjara  dengan  penjatuhan putusan  standar  minimum  mulai  dari  satu  hingga empat  tahun,  termasuk  wanita  dan  dewasa  muda. Namun  demikian,  penulis  berpendapat  bahwa ketentuan pidana penjara tersebut terlalu keras bagi para  pelaku  narkoba,  yang  basis  keterlibatannya dalam  pelanggaran  narkoba  pada  banyak  faktor, termasuk  faktor  ekonomi  seperti  pendapatan. Selain  itu,  penulis  menganggap  kejahatan narkoba tidak separah kejahatan pembunuhan. Sebelumnya, penulis  merasa  berkonflik  terkait  peran  penulis dalam menghukum pelaku narkoba ringan. Terkait perilaku menghukum para hakim, mereka cenderung  menghadapi  kritik  dari  masyarakat  dan media  dimana  penjatuhan  putusan  yang  lebih rendah  diberikan  untuk  pelanggaran  narkoba, karena  hal  ini  dianggap  hakim  terlalu  lunak terhadap  kejahatan  narkoba.  Sementara  itu,  di kalangan masyarakat, pelanggaran narkoba dipandang sebagai masalah moral, menurut agama Islam,  dan  penjatuhan  putusan  hakim  akan dipandang  dengan  kecurigaan  sebagai  memihak para  pelaku  narkoba.  Namun,  ketika  penulis  telah menanyakan  pelaku  setelah  divonis  narkoba  apa yang  menurut  mereka  penjatuhan  putusan  yang adil, kebanyakan dari mereka meminta  penjatuhan putusan  yang lebih rendah atau  kesempatan  untuk menerima  perawatan  narkoba.  Namun,  dalam yurisdiksi  penulis,  tidak  ada  sumber  daya  yang layak  untuk  mendukung  pengobatan  narkoba  di komunitas.  Oleh  karena  itu,  setiap  upaya  untuk menghukum  pelaku  narkoba  dengan  pengobatan akan  sia-sia.  Merasa  bahwa  menghukum  pelaku narkoba  ke  penjara  akan  menjadi  pilihan  terbaik karena akan melindungi publik, sejak mempelajari
praktik  penjatuhan  putusan  secara  internasional, penulis  menyadari  bahwa  mungkin  ada  pilihan penjatuhan  putusan  yang  lebih  efektif  yang tersedia  bagi  para  pelanggar  narkoba.  Pilihan penjatuhan  putusan  ini  mungkin  benar  untuk hakim Indonesia lainnya, yang mungkin mengalami kurangnya pemahaman tentang alternatif  selain  penjatuhan  putusan  penjara. Menghukum  seorang  pelaku  narkoba  di  bawah umur  dapat  menyentuh  persepsi  dan  laporan pengadilan.  Penulis  menganggap  bahwa  latar belakang  penulis  ini  mungkin  bermanfaat  dalam menangani  aspek  ini.  Dengan  mempelajarinya, penulis  memaparkan  pemahaman  kontemporer tentang  perspektif  dan  pengalaman  hakim,  yang dapat  membantu  pemahaman  yang  lebih  baik tentang  pidana  narkoba  dalam  mewujudkan keadilan di Indonesia.
Mengenai  penyampaian  keadilan  dalam  konteks Indonesia, penulis mengidentifikasikan dari pelatihan  yudisial  bahwa  pemidanaan  terhadap pelaku  narkoba  harus  mencakup  minimal  tiga dimensi,  yuridis,  filosofis,  dan  sosiologis.  Yuridis adalah  tentang  penjatuhan  putusan  mati;  filosofis dalam  pengertian  tujuan  penjatuhan  putusan  dan sosiologis tentang penerimaan publik. Oleh karena itu,  penulis  menganggap  ketiga  dimensi  tersebut penting  dalam  konteks  Indonesia.  Studi,  yang menjadi  dasar  Makalah  ini  menawarkan  wawasan tentang  tiga  dimensi  penjatuhan  putusan  dalam praktik.  Meskipun  Ketua  Mahkamah  Agung diizinkan untuk belajar, mereka tidak memberikan pengaruh  apa  pun  pada  kerja  lapangan,  analisis atau interpretasi data.
Pada akhirnya, karena budaya peradilan sebelumnya  tidak  berbicara  tentang  kepedulian publik,  para peserta  berharap  suara mereka  benar- benar  diakui  melalui  studi  ini.  Dari  intonasi  yang provokatif, tanggapan yang bijaksana, dan ekspresi yang bijaksana, tanggapan para peserta tidak hanya untuk  menjawab  pertanyaan  wawancara  penulis; mereka juga tampaknya mengungkapkan keprihatinan mereka  bahwa  sebagian  besar  pelaku narkoba ringan yang dibawa ke pengadilan berasal dari  'kelas  bawah  (1)'.  Persepsi  yudisial  tentang ketidaksetaraan  struktural  mendorong  tanggung jawab  moral  para  hakim  panel.  Pengaruh pemeriksaan,  ketegangan  dengan  polisi,  Badan Narkotika  Nasional  (BNN),  dan  kejaksaan  kerap menjadi  tantangan.  Tantangan  ini  membuat sebagian  besar  peserta  menyesuaikan  interpretasi mereka  tentang  keadilan  ke  dalam  keadaan.  Ini menyebabkan  minoritas  substansial  dari  peserta untuk melaksanakan kebijaksanaan mereka dengan 'minoritas  substansial'  dari  penulis  mengacu  pada minoritas  numerik  dari  peserta  penelitian  yang berbagi perspektif yang sama.
C. HASIL DAN PEMBAHASAN
Bagian  hasil  dan  pembahasan  ini  menyajikan referensi  khusus  untuk  penjatuhan  putusan berdasarkan tanggung jawab moral dan melaksanakan kebijaksanaan yudisial. Selanjutnya, ia memberikan rekomendasi dan arahan penelitian di masa depan untuk meningkatkan layanan publik dan operasi pemerintah.

## Dasar Moral Dalam Menjatuhkan Putusan
Sebagian  besar  dari  peserta  minoritas  (yaitu  Lima dari  31)  menyampaikan  bahwa  seseorang  harus menjunjung  tinggi  tanggung  jawab  moral  baik pada  saat  pembahasan  penjatuhan  putusan  dan  di sidang pengadilan. Perhatikan, misalnya, komentar Hakim 19: "Menurut saya pengguna narkoba telah menjadi  korban  kriminalisasi"  (Hakim  19).  Dari perspektif  hakim  ini,  mengidentifikasi  mereka secara strategis tepat untuk mendapatkan dukungan  publik  untuk  tanggapan  simpatik. Mengenai pendekatan individual untuk menghukum  pelanggar  narkoba  di  bawah  umur, sebagian  kecil  dari  peserta  menunjukkan  bahwa latar  belakang  pelaku  di  balik  perdagangan narkoba  dan  efek  stigmatisasi  dari  penjatuhan putusan  dipertimbangkan  dengan  penuh  kasih. Dilihat  dengan  cara  ini,  minoritas  substansial  dari hakim yang berpartisipasi menganggap pendekatan penjatuhan  putusan  individual.  Misalnya  seperti yang disebutkan oleh Hakim 14 di bawah ini: ...  Pengertian  kepemilikan  harus  diperjelas  karena tidak  adil  menerapkan  hukum  narkoba  tanpa mempertimbangkannya dari berbagai sudut. Misalnya,  kami  mempertimbangkan  apakah  kasus tersebut  menarik  perhatian  publik,  efek  dari penjatuhan  putusan,  latar  belakang  di  balik perdagangan  narkoba  dan  apakah  itu  untuk berbisnis  atau  karena  kurangnya  pendapatan  atau pendapatan yang berlebihan. (Hakim 14)
Seperti  yang  diilustrasikan  oleh  kutipan  di  atas, kasus  yang  menarik  perhatian  publik  atas  latar belakang peredaran narkoba,  sering dianggap  oleh sebagian  kecil  peserta  terkait  dampak  penjatuhan putusan terhadap publik. Oleh karena itu, sebagian kecil  peserta  sedang  mempertimbangkan  efek stigmatisasi  dari  penjatuhan  putusan.  Sementara minoritas  substansial  dari  musyawarah  peserta tentang pendekatan individual terhadap penjatuhan putusan tampaknya implisit mengandalkan penilaian 'berbasis risiko', ada harapan implisit dari mereka,  yaitu  bahwa  penilaian  mereka  akan meminimalkan perilaku berisiko dari para pelanggar  hukum.  Misalnya,  dialog  antara  Hakim 14  (Panel)  dan  Pelanggar  yang  diambil  dari  hasil observasi  persidangan  menggambarkan  penilaian 'berbasis risiko' ini:
Hakim 14 Panel: Berapa lama Anda menggunakan narkoba? Pelaku: Tiga bulan
Hakim 14 Panel: Kapan Anda tahu tentang ganja? Pelaku: Sejak SMA Hakim  14  Panel:  Apa  yang  kamu  lakukan  saat SMA?
Pelaku: Saya menggunakan narkoba Hakim  14  Panel:  Mengapa  Anda  menerima narkoba?
Pelaku:  Saya  menerima  narkoba  dengan  bayaran Rp50.000 (sekitar € 4,00)
Hakim 14 Panel: Apa yang terjadi jika Anda tidak menggunakan narkoba?
Pelanggar:  Saya  terlalu  banyak  berpikir.  (Diambil dari  Catatan  Pengamatan  Sidang  Pengadilan, Hakim Panel 14)
Dari  kutipan  di  atas,  kita  dapat  melihat  bahwa
Hakim 14 (Panel) yang berpartisipasi memperhatikan risiko pelaku menjadi
ketergantungan pada  narkoba. Temuan ini menunjukkan  bahwa  minoritas  substansial  dari hakim yang berpartisipasi di dua yurisdiksi dengan penuh kasih mempertimbangkan penjatuhan putusan  mereka  dari  berbagai  sudut,  termasuk berdasarkan 'penilaian risiko', dan mempertimbangkan peran mereka
untuk meminimalkan  efek  stigmatisasi  dari  penjatuhan putusan pelanggar.

## Pengaruh Opini Publik dan Media
Faktor  lain  yang  mempersulit  pengejaran  keadilan tampaknya berasal dari opini publik dan gambaran media  yang  menghukum  para  pelaku  narkoba  di bawah  umur.  Meskipun  hakim  tidak  dipilih  oleh masyarakat, beberapa peserta (yaitu Sembilan dari 31)  menjelaskan  bahwa  kadang-kadang  mereka mempertimbangkan opini publik tentang penjatuhan putusan. Kutipan berikut
menggambarkan hal ini:
Jika  penjatuhan  putusannya  harus  menghukum pelanggar,  maka  opini  publik  seharusnya  tidak berpengaruh.  Namun,  jika  penjatuhan  putusannya non-vonis, maka opini publik bisa mempengaruhi. Namun,  opini  publik  bukanlah  acuan  utama,  ini hanya satu bahan; itu telah menjadi bumbu, dan itu menjadi bagian garam. (Hakim 9)
Kutipan di atas menyoroti pemahaman masyarakat bahwa terdakwa tidak bersalah, dan oleh karena itu mereka meminta kepada hakim untuk membebaskan  pelaku.  Anggota  komunitas  ini mengetahui  alibi  tersebut  dan  memahami  bahwa orang  tersebut  tidak  bersalah.  Sebagian  kecil peserta  sadar  bahwa  masyarakat  menginginkan pelaku  dibebaskan  dan  menganggap  ada  alibi. Dalam  situasi  ini,  hakim  menerima  opini  publik tersebut,  dan  hal  ini  menyebabkan  terdakwa  tidak divonis.  Oleh  karena  itu,  dapat  dianggap  bahwa peran  opini  publik  bertindak  sebagai  "tambahan" untuk  non-keyakinan.  Di  Pengadilan  Pedesaan, sebagian  kecil  dari  peserta  (yaitu  Dua  dari  11) menunjukkan  bahwa  harapan  publik  dianggap memastikan  bahwa  penjatuhan  putusan  memenuhi
harapan  masyarakat:  "Jika  kami  yakin  bahwa pelaku adalah pengguna narkoba, maka kami akan menghukum  mereka  sebagai  seorang  pemakai narkoba.  Ini  yang  diharapkan  masyarakat,  semoga kalimat  kita  membantu  "(Hakim  27).  Seperti  yang ditunjukkan,  begitu  keyakinan  yudisial  bertemu dengan  harapan  masyarakat,  Hakim  27  akan berharap penjatuhan putusan mereka akan membantu  pengguna  narkoba.  Oleh  karena  itu, harapan publik menjadi sumber pengetahuan yang menambah  nilai  justifikasi  penjatuhan  putusan. Namun  justifikasi  bentuk  pengetahuan  dari masyarakat ini perlu dipertimbangkan dengan hati- hati.  Di  Pengadilan  Perkotaan,  beberapa  peserta (yaitu  Dua  dari  17)  menunjukkan  bagaimana mereka berhati-hati dalam menyaring opini publik: Kita  harus  membedakan  tingkat  opini  publik,  dan apakah  itu  opini  jurnalis.  Oleh  karena  itu,  jika jurnalis menulis tentang pendapatnya sendiri, maka itu  akan  dianggap  sebagai  opini  jurnalis  yang dipublikasikan  dan  belum  tentu  opini  publik.  Jika opini  komunitas  diberitakan  oleh  wartawan,  kami anggap opini publik. (Hakim 9)
Seperti  yang  diilustrasikan  oleh  kutipan  di  atas, solusi  untuk  menjawab  harapan  publik  adalah dengan  menyaringnya  dan  menanamkan  nilai budaya  dalam  mempertimbangkan  opini  publik. Namun,  keduanya  bertujuan  untuk  kejelasan  yang menyaring  ekspektasi  publik  yang  seringkali mempengaruhi penjatuhan putusan yudisial. Positioning  seperti  itu  kontras  dengan  pandangan hakim  tentang  otonom.  Dalam  membenarkan penjatuhan  putusannya,  beberapa  peserta  menilai dampak  dari  menyaring  opini  publik  ke  dalam penjatuhan  putusannya.  Seperti  Hakim  14, misalnya, menyebutkan: "... Jika kita menganggap perkara  ini  menarik  perhatian  publik,  berpengaruh pada  penjatuhan  penjatuhan  putusan  (Hakim  14). Kutipan  ini  menggambarkan  bahwa  kasus  yang menarik  perhatian  publik  ini kerap menjadi  bahan pertimbangan  beberapa  peserta  terkait  dampak penjatuhan  putusan  terhadap  masyarakat.  Karena itu,  beberapa  peserta  membenarkan  penjatuhan putusannya berdasarkan ekspektasi publik.

## Menjalankan keadilan dan pelayanan publik
Minoritas  substansial  dari  hakim  Pengadilan Pedesaan  yang  berpartisipasi  (yaitu  dua  dari  11) merekomendasikan perlunya hakim untuk memiliki  peran  aktif  dalam  menafsirkan  opsi penjatuhan  putusan  dengan  BNN  setempat,  para pelanggar, dan keluarga pelanggar:
Saya punya peran ganda sebagai petugas hubungan masyarakat,  jadi  saya  dapat  menginformasikan kepada  kepala  BNN  setempat  (2)  di  yurisdiksi pedesaan tentang SKB (3) dan tentang menyediakan  rehabilitasi  ...  Kami  juga  memberi tahu  keluarga mereka di  sidang  pengadilan  bahwa tujuannya dari kalimat-kalimat ini adalah
pendekatan  pengobatan  yang  lebih  aktif.  (Hakim 28)
Hakim  28  menunjukkan  bahwa  peran  aktif  dalam proses negosiasi di dalam dan di luar ruang sidang akan memungkinkan BNN setempat, para pelanggar, dan keluarga pelaku untuk mendapatkan  informasi  yang  lebih  baik  tentang hak  mereka  atas  pengobatan.  Selama  penelitian lapangan,  tampaknya  ada  kurangnya  kesadaran tentang  Perjanjian  Bersama  tentang  ketentuan pengobatan (SKB) saat ini antara jaksa, polisi yang menjadi  saksi,  dan  pengacara  pelaku.  Dalam situasi  ini,  muncul  kekhawatiran  apakah  para pelanggar menyadari hak mereka atas pengobatan. Untuk mencari hubungan kekuatan yang seimbang antara para  pihak dalam negosiasi,  sebagian  besar minoritas Pengadilan Pedesaan yang berpartisipasi di  dua  yurisdiksi  bertujuan  untuk  menyediakan pengacara  untuk  membela terdakwa dan  berbicara dalam  mitigasi.  Kutipan  dari  persidangan  berikut menggambarkan hal ini:
Panel  Hakim  24:  Apakah  Anda  memahami dakwaan?  Kami  akan  memberikan  pengacara gratis  untuk  Anda;  Pemerintah  akan  membayar pengacara ini. Proses persidangan akan dilanjutkan minggu  depan  untuk  mendengarkan  pembelaan Anda  dari  pengacara  Anda  (Ringkasan  Catatan Pengamatan sidang pengadilan, Panel Hakim 24).
Seperti yang disoroti oleh Hakim 24 (Panel) dalam persidangan, tujuannya adalah untuk menyeimbangkan hubungan kekuasaan antara para pelanggar  dan  jaksa.  Pada  persidangan,  sebagian kecil  dari  Pengadilan  Kota  yang  berpartisipasi (yaitu Dua dari 17) dengan sengaja mencoba untuk menyeimbangkan hubungan kekuasaan ini. Pertimbangkan,  misalnya,  komentar  Hakim  9 (Perkotaan):
Kadang-kadang,  hakim  harus  mendukung  pelaku karena  pelaku,  yang  tidak  memiliki  pengacara pembela,  berada  dalam  posisi  yang rentan.  Dalam situasi  ini,  hakim  harus  menyeimbangkan  dan memposisikan pelaku secara setara dan menjunjung  tinggi  hak-hak  pelaku  terhadap  jaksa. Hanya  dalam  kondisi  ini  gagasan  tentang pengadilan yang adil akan ada. (Hakim 9)
Kutipan  di  atas  menyoroti  upaya  Hakim  9  untuk menyeimbangkan  hubungan  kekuasaan  dengan 'berdiri  di  belakang  pelanggar'.  Hakim  9  berusaha untuk menyeimbangkan posisi pelaku secara setara dan  mendukung  hak-hak  pelaku  terhadap  jaksa. Dalam situasi jaksa dianggap mengajukan pertanyaan tendensius, hakim dapat meminta jaksa mengajukan  pertanyaan  terbuka.  Dalam  situasi jaksa dianggap terlalu banyak menggunakan istilah hukum,  hakim  dapat  meminta  jaksa  untuk menggunakan  bahasa  yang  sederhana.  Dalam
situasi  di  mana  jaksa  dianggap  membuat  gugatan tentang  penjatuhan putusan, hakim  dapat  meminta pelaku  untuk  melakukan  gugatan  balik.  Bagi Hakim 9, penegakan prosedur penegakan merupakan strategi yang disengaja untuk mendamaikan ketidakseimbangan kekuasaan antara  jaksa  dan  pelanggar.  Mereka  menunjukkan upaya  lain  untuk  menyeimbangkan  hubungan kekuasaan  dalam  minoritas  substansial  dari kapasitas  Pengadilan  Kota  yang  berpartisipasi untuk  memastikan  bahwa  dukungan  rehabilitasi tersedia. Kutipan berikut menggambarkan hal ini:
Begitu  kita  menjatuhkan  penjatuhan  putusan  ke rehabilitasi, maka  biaya rehabilitasi harus menjadi beban  negara  dan  bukan  bagi  pelanggar.  Oleh karena itu, kami tidak melihat latar belakang sosial pelaku  atau  apakah  pelaku  itu  kaya  atau  miskin. Oleh  karena itu,  setelah  divonis rehabilitasi,  biaya akan  ditanggung  oleh  negara  atau  rumah  sakit umum. (Hakim 8)
Seperti  yang  ditunjukkan,  Hakim  8  (Urban) berusaha  untuk  memastikan  bahwa  kelas  sosial pelaku  tidak  menjadi  penghalang  akses  pelaku  ke dukungan  rehabilitasi.  Biaya  rehabilitasi  menjadi beban  negara  setelah  majelis  hakim  menghukum pelaku  rehabilitasi.  Mereka  meminta  hakim  untuk mempertimbangkan penerimaan pelaku atas penjatuhan  putusan  narkoba.  Oleh  karena  itu, peran  hakim  juga  disajikan  dalam  bentuk penjatuhan  putusan  yang  dapat  diterima  di  mata para pelanggar. Karena hakim dapat melakukannya, taktiknya adalah dengan mengabaikan  penjatuhan  putusan.  Sebagian  kecil dari  peserta  (yaitu  Dua  dari  31)  mencatat  bahwa menanggapi keluarga pelaku yang datang kepadanya dan meminta bantuan akan mengurangi lamanya  penjatuhan  putusan:  'Saya  tidak  melihat masalah  dengan  mengizinkan  intervensi  selama lamanya  penjatuhan  putusan.  penjatuhan  putusan tidak terlalu jauh dari standar minimum (Hakim 2). Pada  acara  Judge  2,  menyimpang  dari  standar minimum dipandang dapat diterima bagi pelanggar dan keluarga pelaku untuk menegosiasikan bentuk penjatuhan putusan yang dapat diterima. Minoritas substansial  dari  Pengadilan  Pedesaan  yang berpartisipasi  mencari  kesepakatan  di  antara anggota  panel  hakim.  Pertimbangkan,  misalnya, komentar (Pedesaan) Hakim 23: 'Pada pengangkatan pertama saya sebagai hakim, Hakim 24,  salah  satu  anggota  kami,  saya  berkata  kepada Hakim  24:  bagaimana  jika  kita  mengkategorikan pelanggar.  Mereka  memutuskan  kesepakatan yudisial untuk menghukum pelaku rehabilitasi oleh hakim  tiga  panel.  Dengan  demikian,  penjatuhan putusan  untuk  rehabilitasi  hasil  dari  kesepakatan yang telah dirundingkan.
Minoritas substansial menyampaikan pesan tentang  perlunya  hakim  untuk  peka  dalam
menanggapi  pelanggar  yang  hadir  di  pengadilan karena menggunakan narkoba untuk rekreasi tanpa disertai  informasi  dan  penilaian  yang  memadai untuk  mendukung  tuntutan  mereka.  Ini  adalah pandangan dari minoritas substansial dari Pengadilan Kota yang berpartisipasi bahwa mereka seharusnya tidak menghukum para pelanggar yang menggunakan narkoba. Ini tidak berarti bahwa dia hanya  mengambil  pendekatan  yang  lunak,  tetapi sebagai  strategi  yang  dapat  diterima,  pengadilan harus  mulai  dengan  pendekatan  yang  lunak terhadap  pelanggaran  dan  perluasan  narkoba setelah  mendapatkan  dukungan  publik  yang  lebih luas.  Bagaimana  ini  disajikan mungkin  tergantung pada  pembawa  pesan.  Dalam  peran  mereka sebagai  petugas  hubungan  masyarakat,  minoritas substansial dari Pengadilan Kota yang berpartisipasi menjelaskan bahwa, kadang-kadang, mereka  memanfaatkan  liputan  media  untuk mengirim  pesan  kepada  publik  bahwa  mereka berusaha untuk mengikuti aturan:
Itu (penjatuhan putusan) dihargai , juga oleh Badan Narkotika  Nasional  Republik  Indonesia  (BNN) dan oleh sektor sukarela anti anarki bagi pengguna narkoba (GRANAT). Kasus ini juga dilaporkan di Detik  (4)  (surat  kabar  online).  Mereka  semua menghargainya. (Hakim 4)
Komentar  dari  Hakim  4  (Urban)  di  atas menggambarkan bentuk keadilan sosial ini. Hakim 4 menilai bahwa liputan media adalah kesempatan yang sangat baik untuk menyampaikan pesan yang sampai ke publik, bahwa aturan-aturan dipatuhi di salah  satu  Pengadilan  Pedesaan,  Hakim  28 menawarkan  pendekatan  unik  tentang  cara menangani  media.  Hakim  28  menyebutkan  bahwa peran media sangat membantu dalam menyebarkan secara  strategis  pendekatan  yudisial  terhadap pemberian  pengobatan,  terutama  ketika  hakim sudah memiliki hubungan yang bersahabat dengan media.  Hakim  28  menilai  sosialisasi  tentang Kesepakatan  Bersama  enam  kementerian  (SKB) tentang  ketentuan  pengobatan  itu  strategis. Komentar hakim 28 sangat tepat:
Setelah  keluar  dari  penjatuhan  putusan  minimum, jaksa mempertanyakan.
Kemudian kami
menawarkan mereka
penjelasan;
kami menggunakan  SKB  sebagai  dasar  penjatuhan putusan kami ... Saya menawarkan mereka salinan SKB dan, juga, terus memberi tahu mereka ... Saya membagikan  SKB  ini  melalui  media,  dan  juga; Saya  terus  menginformasikan  kepada  media bahwa,  jika  ada  anggota  masyarakat  yang menggunakan narkoba,  akan  lebih  baik  dirujuk  ke rehabilitasi. (Hakim 28)
Kutipan  di  atas  menyoroti  hubungan  strategis Hakim  28  dalam  menyebarkan  rujukan  pengguna narkoba  ke  rehabilitasi.  Mereka  harus  membina hubungan  dengan  media.  Bagi  Hakim  28,  ini
merupakan strategi yang disengaja untuk menghadirkan  keadilan  sosial  kepada  publik. Hubungan  strategis  hakim  diproses  melalui koordinasi  antar  lembaga  dan  berbagi  informasi. Hakim  28  percaya  bahwa  komunikasi  antar lembaga harus dipupuk secara proaktif, dan Hakim 28  akan  bekerja  sama  dengan  media  untuk membangun  kerja  sama  dan  berbagi  informasi. Kerja sama antarlembaga inilah yang menyalurkan lebih banyak "opini publik yang terinformasi" dan harapan publik yang lebih masuk akal dan realistis untuk merehabilitasi pengguna narkoba:
Saya  dapat  menginformasikan  kepada  Kepala BNN  di  wilayah  perdesaan  tentang  SKB  dan tentang  penyediaan  rehabilitasi.  Setelah  beberapa kali upaya oleh media untuk membantu menginformasikan  kepada  masyarakat  tentang SKB.  Proses  rehabilitasi  dimulai  sebelum  mereka membawa kasus tersebut ke pengadilan. Kami juga menasehati  keluarga  mereka,  di  persidangan, bahwa  tujuan  penjatuhan  putusan  ini  lebih merupakan  pendekatan  untuk  pengobatan.  (Hakim 28)  Disini,  Hakim  28  (Pedesaan)  menyoroti minoritas  substansial  dari  hubungan  hakim Pengadilan  Pedesaan  yang  berpartisipasi  dengan BNN  setempat,  media  dan  publik  dalam  mencari dukungan  yang  lebih  luas  untuk  rehabilitasi pelanggar.  Minoritas  substansial  dari  upaya Pengadilan  Pedesaan  yang  berpartisipasi  dan dukungan  media,  dalam  menginformasikan  BNN setempat  dan  publik  tentang  kesepakatan  untuk memberikan rehabilitasi, membentuk proses rehabilitasi  sebelumnya  sebelum  kasus  tersebut dibawa ke pengadilan. Dalam upaya mereka untuk mewujudkan  keadilan  sosial,  sebagian  kecil peserta menyoroti pentingnya membentuk kebijakan Mahkamah Agung dan Pemerintah. Ada variasi  yang  sangat  besar  yang  ada  di  antara pengadilan  yang  berbeda.  Di  Pengadilan  Kota, sebagian  kecil  peserta  menjelaskan  bahwa  upaya mereka  mendapat  dukungan  dari  Mahkamah Agung.  Dari  tahun  2009  hingga  2014,  tampaknya ada beberapa perubahan dalam bagaimana kebijakan  Mahkamah  Agung  menangani  pelaku narkoba  di  bawah  umur.  Dengan demikian, upaya penegakan  keadilan  tercermin  dalam  bentuk dukungan  dari  Mahkamah  Agung.  Mereka menunjukkan  upaya  mewujudkan  keadilan  dalam pernyataan  berikut:  "...  Alhamdulillah  Mahkamah Agung  mendengarkan  pendapat  saya  (lima  tahun lalu).  Hal  ini  saya  tunjukkan  dalam  peraturan internal  MA  (SEMA)  dan  peraturan  eksternal Mahkamah Agung (PERMA) "(Hakim 6).

## Pembahasan
Bagian  ini  bertujuan  untuk  membahas  konteks studi secara keseluruhan, terutama temuan-temuan tentang tantangan keseimbangan dalam mewujudkan  keadilan  dan  melakukan  pelayanan
publik.  Dalam  kondisi  seperti  itu  di  mana minoritas substansial dari hakim yang berpartisipasi menerima kepercayaan dan kepercayaan publik, harapan publik dan penggambaran  media  seringkali  menentukan apakah  pelaku  narkoba  di  bawah  umur  harus dipenjara  atau  difasilitasi  untuk  mendapatkan dukungan  rehabilitasi.  Istilah  "masyarakat"  yang digunakan  di  sini  merujuk  pada  pelaku,  keluarga pelaku,  pengunjung  di dalam ruang  sidang,  protes masyarakat, informan anonim  saat hakim  bertemu dengan  masyarakat,  dan  komunitas  Islam  Sunni. Harapan  publik  mengenai  dukungan  rehabilitasi bagi  para  pelaku  narkoba  di  bawah  umur tampaknya memfasilitasi munculnya model rehabilitasi.  Harapan  publik  dianggap  oleh sebagian  kecil  hakim  yang  berpartisipasi  sebagai sumber  pengetahuan  yang  menambah  nilai  pada justifikasi dukungan rehabilitasi. Dalam kondisi di mana  beberapa  hakim  yang  ikut  serta  mendapat kecurigaan publik atas isu korupsi, kondisi tersebut dapat  membuat  hakim  berada  dalam  situasi  yang memalukan.  Kondisi  ini  dapat  membuat  citra reputasi peradilan secara keseluruhan terdiskreditkan.  Kondisi  ini  memiliki  konsekuensi bagi  masing-masing  hakim:  mereka  melihat penjatuhan  putusan  penjara  atas  pelanggaran narkoba  sebagai  cara  untuk  melindungi  sebagian besar  hakim  yang  berpartisipasi  dari  prasangka sosial.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  pembenaran untuk  penjatuhan  putusan  penjara  merupakan subjek  bersyarat  dari  kepercayaan  publik  karena Masyarakat  sering  melihat  dukungan  rehabilitasi sebagai  tanda  korupsi  yang  menguntungkan  para pelanggar  yang  merusak  kinerja  peradilan. Sebagian  besar  peserta  menghindari  tuduhan publik.  Kita  dapat  melihat  bukti  ini  sebagai  tanda bahwa  sering  membenarkan  pemenjaraan  sebagai upaya yudisial untuk meminimalkan penyimpangan  kinerja.  Dari  sini  akan  terlihat bahwa  dalam  situasi  pengenaan  sanksi  yang bersyarat  dan  tunduk  pada  penerimaan  publik, peserta  studi  ini  ditantang  untuk  menyajikan presentasi  yang  seimbang  antara  mewujudkan keadilan dan memberikan pelayanan publik.
Dalam  konteks  supremasi  hukum  dan  pelayanan administrasi  publik  dalam  konteks  ini,  sebagian besar  hakim  yang  berpartisipasi  masih  dapat mengajukan  aplikasi  hukum  untuk  mencapai keadilan  dalam  pemidanaan.  Mereka  menyadari adanya kode hukum yang keras, yang menimbulkan  persoalan  seputar  keadilan.  Mereka juga  menyadari  pentingnya  penerimaan  publik dalam  penjatuhan  putusan.  Kesadaran  mereka tentang  isu-isu  seputar  keadilan  dan  penerimaan publik  mengarah  pada  situasi  di  mana  mereka berusaha  menghadirkan  keseimbangan  antara mewujudkan  keadilan  dan  pelayanan  publik. Sebagai  pegawai  negeri,  mereka  tahu  bahwa mereka  diharapkan  dapat  memberikan  pelayanan
yang  prima  untuk  memenuhi  harapan  masyarakat. Untuk melakukannya, mereka menampilkan interaksi  dengan  komunitas.  Misalnya,  mereka menunjukkan  kasih  sayang  dan  pada  saat  itu diharapkan  secara  moral  mencerminkan  harapan masyarakat akan keadilan moral yang berdasarkan ajaran  Islam  Sunni.  Dalam  situasi  ini,  pengaruh tersebut  membentuk  individu  untuk  beradaptasi dengan  ekspektasi  situasional.  'Hakim  yang berbelas  kasih'  di  pengadilan  studi  menunjukkan kepekaan terhadap pelaku narkoba di bawah umur, dan  ini  mendorong  minoritas  substansial  dari hakim  yang  berpartisipasi  untuk  mendefinisikan kembali  opsi  penjatuhan  putusan  di  luar  penjara. Pilihan  ini  termasuk  pengurangan  penjatuhan putusan  untuk  membebaskan  pelaku  narkoba  di bawah  umur  dari  penjara  lebih  cepat  dan memungkinkan mereka untuk menerima perawatan di  luar  penjara.  Kami  menafsirkan  demonstrasi belas  kasih  yudisial  dan  pendekatan  suportif  di pengadilan  studi  sebagai  respons  yang  dapat diterima di mata publik.

## D. PENUTUP

## Simpulan
Sebagai  simpulan,  untuk  mendapatkan  tanggapan yang  dapat  diterima  dari  publik,  sebagian  besar hakim  yang  berpartisipasi  juga  mengadopsi pendekatan  humanistik  yang  mempertimbangkan aspek  hak  asasi  manusia  dari  pelaku  narkoba  di bawah  umur.  Minoritas  substansial  dari  hakim yang berpartisipasi juga berusaha untuk menginformasikan kepada publik bahwa pendekatan  yang  ada  untuk  perang  melawan narkoba telah kehilangan arah. Minoritas substansial dari hakim yang berpartisipasi memiliki  peran  ganda  sebagai  petugas  hubungan masyarakat.  Peran  ini  memungkinkan  mereka untuk berbagi ketentuan pengobatan (SKB) dengan media.  Untuk  melakukannya,  sebagian  besar hakim  yang  berpartisipasi  memanfaatkan  liputan media  untuk  mengirimkan  pesan  kepada  publik tentang  pendekatan  yudisial  dalam  penyediaan pengobatan.  Mereka  akan  berbagi  informasi dengan  wartawan  di  kantor  peserta  setiap  hari. Mereka membagikan ketentuan pengobatan (SKB) dengan  media  untuk  memastikan  pemahaman rujukan  pelaku  di  bawah  umur  ke  rehabilitasi. Kemudian,  komentar  dari  media  dan  publik digunakan untuk menyesuaikan interpretasi mereka tentang  keadilan.  Dengan  cara  ini, mereka menyebarkan pendekatan mereka
dan mempertimbangkan  opini  publik  sehingga  mereka bisa  mendapatkan  wawasan  tentang  tingkat penerimaan publik.

## Saran
Makalah  ini  memberikan  pertimbangan  bahwa kesadaran yudisial tentang isu-isu seputar keadilan dan  penerimaan  publik  mengarah  pada  situasi  di
mana  mereka  berusaha  untuk  menghadirkan keseimbangan  antara  mewujudkan  keadilan  dan pelayanan administrasi publik.

## Ucapan Terima Kasih
Penulis  berterima  kasih  kepada  para  peserta penelitian atas perkenanyanya berpartisipasi dalam penelitian ini.

## E. DAFTAR PUSTAKA
Biland,  É  and  Steinmetz,  H.  (2014)  The  judiciary and the boundaries of street level bureaucracy: family judges in France and Canada. Glasgow. ECPR General Conference .
Dewi.  (2012).  Perlindungan  hukum  bagi  korban penyalahgunaan  narkotika.  Undang-Undang Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana, 1 (1), 1-22.
Durose,  Catherine  (2011).  "Revisiting  Lipsky: Front-line  work  in  UK  local  governance." Political studies 59, no. 4: 978-995. https://doi.org/10.1111/j.1467- 9248.2011.00886.x
Pelayanan Penjara Indonesia (2013). Data narapidana.  (Layanan  Penjara  Indonesia). http://smslap.ditjenpas.go.id/public/krl/current/ monthly/year/2013/month/7 .
Jangkar  (2013).  Pelanggaran  hak  asasi  manusia yang  terkait  dengan  undang-undang  anti- narkoba  di  Indonesia.  Tinjauan  Berkala Universal  PBB  Sesi  ketiga  belas  dari Kelompok  Kerja  UPR  dari  Dewan  Hak  Asasi Manusia  (Harm  Reduction  International  dan
Asian Harm Reduction Network). http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents /session13/ID/JS1_UPR_IDN_S13_2012_Joint Submission1_E.pdf .
Lai,  G.  Fransiska,  A.  &  Birgin,  R.  (2013). Kebijakan  obat  di  Indonesia.  Konsorsium Kebijakan Obat Internasional (IDPC). Makalah Singkat). http://idhdp.com/mediaimport/28817/idpc- briefing-paper_drug-policy-in-indonesia.pdf .
Langbroek, P. M. (2014). International Journal for Court Administration. International Journal , 1.
Mulyadi.  (2012).  Penjatuhan  putusan  terhadap penyelundup dan pengguna narkoba: penelitian tentang  penerapan  prinsip,  teori,  dan  norma praktik di pengadilan. Pusat Penelitian
Mahkamah Agung Indonesia, hal. 147.
Romindo,  R.,  &  Ameylia,  N.  (2019).  Sistem Informasi  Pengarsipan  Pada  Kantor  Notaris Efrina  Nofiyanti  Kayadu,SH.,  M.Kn  Berbasis Web  Dengan  Metode  Waterfall. Riset  dan  E- Jurnal  Manajemen  Informatika  Komputer ,  81- 85.
Yampracha,  S.  (2013).  Memahami  budaya penjatuhan putusan Thailand. [Disertasi Doktor Tidak  Diterbitkan].  Universitas  Strathclyde, Glasgow, Britania Raya.