SHAUTUNA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Volume 04 Issue III, September 2023; 673-687 ISSN: 2775-0477 DOI: 10.24252/shautuna.vi.32641 https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/shautuna This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

## Sewa Menyewa Tanah Untuk Budidaya Tanaman Porang di Kabupaten Gowa; Perspektif Mazhab Hanafi
St Aminah 1 , Abdi Widjaja 2 , Rahma Amir 3
123 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar E-mail: 1 aminahnina9943@gmail.com, 2 abdiwijaya.ss@gmail.com, 3 rahmaamir.rra@gmail.com
*Corresponding Author
[Submitted: 28 October 2022] [Reviewed: 01 September 2023] [Revised: 07 September 2023] [Accepted: 07 September 2023] [Published: 31 September 2023]

## Abstrak
Tanaman  porang  memliki  nilai  ekonomis  yang  tinggi,  namun  yang  menjadi  kendala    adalah penyewaan  tanah  yang  nilainya  cukup  besar.  Pokok  masalah  pada  penelitian  ini  adalah bagaimana  pandangan  Mazhab  Hanafi  terhadap  ketentuan  dan  pelaksanaan  sewa  menyewa tanah  untuk  budidaya  tanaman  porang  di  Desa  Belabori,  Kecamatan  Parangloe,  Kabupaten Gowa. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik sewa menyewa tanah untuk budidaya tanaman porang dan mengetahui Perspektif Mazhab Hanafi terkait ketentuan dan pelaksanaan sewa menyewa. penelitian ini menggunakan metode field research. Penelitian ini bersumber dari data sekunder dan data primer dengan mengelola data wawancara, penelitian ini menunjukkan bahwa,  praktik  sewa  menyewa  yang  terjadi  di  Desa  belabori  pelaksanaan  sewa  menyewa tersebut  pihak  penyewa  dapat  melaksanakan  aktifitas  di  atas  lahan  tersebut  dalam  rangka penanaman porang setelah pihak penyewa  membayar lunas sewa  lahan yang teah disepakati bersama.  Ketentuan  dan  pelaksanaan  sewa  menyewa  tanah  di  Desa  Belabori,  ditinjau berdasarkan  perspektif  Mazhab  Hanafi  mempunyai  pendapat  bahwasanya  orang  yang menyewakan  tanah  tidak  berhak  atas  uang  sewaannya  sebelum  tanah  tersebut  bisa  diambil manfaatnya.
Kata Kunci: Sewa Menyewa; Budidaya; Tanaman Porang; Mazhab Hanafi

## Abstract
Porang plants have high economic value, but the obstacle is the rental of land whose value is quite large. The main problem in this study is how the Hanafi School views the provisions and implementation  of  the  lease  for  renting  land  for  the  cultivation  of  porang  plants  in  Belabori Village, Parangloe District, Gowa Regency. This study aims to determine the practice of renting land  for  the  cultivation  of  porang  plants  and  find  out  the  perspective  of  the  Hanafi  School regarding the terms and implementation of leases. This research uses field research method. This research  is  sourced  from  secondary  data  and  primary  data  by  managing  interview  data,  this study shows that, the leasing practice that occurs in the village belabori the implementation of the lease the tenant can carry out activities on the land in the context of planting porang after the  tenant  pays  in  full  the  land  rent  that  has  been  mutually  agreed.  The  terms  and implementation of the lease in Belabori Village, viewed from the perspective of the Hanafi School, have the opinion that people who rent land are not entitled to the rent before the land can be taken advantage of.
Keywords: Lease; Cultivation; Porang Plant; Hanafi School.
Sewa Menyewa Tanah Untuk Budidaya Tanaman Porang di Kabupaten Gowa; Perspektif Mazhab Hanafi St Aminah, et. al.

## 1. Pendahuluan
Dalam  kehidupan  manusia  yang  senantiasa  berkembang  dari  waktu  ke  waktu  dan berbagai macam bentuk hubungan antar manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup beraneka ragam. 1 Manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa lepas dari berhubungan dengan orang lain, manusia  selalu  membutuhkan  orang  lain  dalam  memenuhi  segala  kebutuhan  hidup  setiap harinya. Dalam kaitan ini, Islam adalah agama yang kompleks. 2 Islam bukan agama bebas dan lepas memenuhi keinginan logika dan akal manusia, sebagaimana Islam bukan ajaran ekstrem yang keras, sulit dan intoleran. 3 Islam datang memberikan dasar-dasar dan prinsip-prinsip yang mengatur secara baik dalam pergaulan hidup manusia yang mesti dilalui dalam kehidupan sosial mereka. Islam adalah agama yang sempurna yang mengatur segala aspek kehidupan manusia, baik yang menyangkut aqidah, ibadah, dan salah satu ajaran agama yang paling penting adalah bidang  muamalah.  Yang  dimana  muamalah  merupakan  wilayah  yang  paling  dominan  dan memiliki andil yang sangat signifikan dalam interaksi antar sesama manusia. 4
Salah satu sarana dalam muamalah untuk memenuhi kebutuhan materi, 5 saat ini yakni dengan sewa menyewa tanah. Masalah tanah adalah masalah yang menyangkut hak rakyat yang paling  dasar. 6 Tanah  sebagai  faktor  produksi  karena  kebanyakan  aktifitas  manusia  tergantung secara  langsung  pada tanah.  Tanah  adalah  salah  satu anugerah  yang diberikan  oleh  Allah  swt sebagai  factor  penunjang  manusia  untuk  melangsungkan  kehidupannya. 7 Karena  itu  Islam
1 Kiki Anggriyani, Erlina Erlina, and ST Nurjannah, “Tinjauan Yuridis Terhadap Jual Beli Tanah Dan Bangunan Yang Dibebani Hak Tanggungan,” Alauddin Law Development Journal 1, no. 1 (2019): 1 – 19, https://doi.org/https://doi.org/10.24252/aldev.v1i1.10138.
2 Nur  Hidayah  and  Istiqamah  Istiqamah,  “Analisis  Hukum  Positif  Dan  Hukum Islam  Terhadap  Kepemilikan  Tanah (Studi Kasus Sengketa Kepemilikan Tanah Desa Garing Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa),” Qadauna: Jurnal Ilmiah
Mahasiswa
Hukum Keluarga Islam 2, no. 2 (2021): 390 – 407, https://doi.org/https://doi.org/10.24252/qadauna.v2i2.19752.
3 Muh Munandar and M. Thahir Maloko, “Moderasi Bermazhab Dalam Pandangan Lembaga Dakwah Mahasiswa UIN Alauddin  Makassar,” Shautuna;  Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Perbandingan  Mazhab 2,  no.  3  (2021):  807 – 19, https://doi.org/https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i3.23006.
4 Abdi  Wijaya,  “Hukum Islam Dan  Sengketa  Ekonomi  Syari’ah  (Telaah  UU  N0.  3/2006  Dan  UU  N0.  50/2009),” Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan 7, no. 1 (2018): 129 – 39, https://doi.org/10.24252/ad.v7i1.5318.
5 Nur Ilma Asmawi and Muammar Bakry, “Kebebasan Perempuan Dalam Memilih Calon Suami; Studi Perbandingan Antara Mazhab Syafi’i Dan Hanafi,” Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab 2, no. 2 (December 17, 2020): 212 – 29, https://doi.org/10.24252/MH.V2I2.17817.
6 Suardi Suardi and Istiqamah Istiqamah, “Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum,” Alauddin Law Development Journal 2, no. 2 (2020): 113 – 22, https://doi.org/https://doi.org/10.24252/aldev.v2i2.15407.
7 Istiqamah,  “Tinjauan  Hukum  Legalisasi  Aset  Melalui  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  (Ptsl)  Terhadap Kepemilikan  Tanah,” Jurisprudentie :  Jurusan  Ilmu  Hukum  Fakultas  Syariah  Dan  Hukum 5,  no.  1  (2018):  226 – 35, https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v5i2.5814.
Sewa Menyewa Tanah Untuk Budidaya Tanaman Porang di Kabupaten Gowa; Perspektif Mazhab Hanafi St Aminah, et. al.
memandang tanah sebagai faktor produksi yang terpenting. Tanah diperlukan oleh manusia baik sebagai tempat tinggal maupun untuk mencari nafkah dengan cara menggarapnya. Pemanfaatan tanah lahan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu pemilik tanah itu sendiri yang mengolahnya atau  dia  serahkan  kepada  orang  lain  dengan  bagi  hasil  atau  sewa.  Dalam  pengolahan  tanah, pemilik tanah tidak selalu bisa mengolahnya sendiri karena alasan keahlian atau karena alasan lainnya. Maka dari itu pemilik tanah biasanya menyerahkan pada orang lain dengan sistem sewa.
Fenomena sewa menyewa salah satunya yakni sewa menyewa tanah juga terjadi di Desa Belabori, Kecamatan Parangloe, Kabupaten Gowa, dalam pengolahan tanah pemilik tanah tidak selalu  mengolahnya  sendiri  karena  alasan  keahlian  atau  alasan  lainnya. Beberapa warga  lebih memilih menyewakan tanah lahan miliknya untuk dikelola pihak lain dengan menyewakannya untuk budidaya tanaman porang dengan melihat besarnya eksistensi tanaman porang saat ini, bahkan adapun tanah lahan yang semula dikelola untuk tanaman ubi singkong sekarang beralih ke  tanaman  porang,  melihat  adanya  peluang  penghasilan  yang  lebih  besar  dengan  cara menyewakan tanah ataupun bagi hasil tanaman porang dibanding hasil tanaman ubi singkong mereka lebih memilih menyewakan tanah mereka dan ada juga yang memilih bagi hasil panen tanaman  porang  karena  masih    kurangnya  pengetahuan  warga  setempat  terkait  bagaiman pembudidayaan tanaman porang.
Porang  (Amorphophallus  Muelleri)  merupakan  jenis  tumbuhan  umbi-umbian  yang tumbuh dalam hutan namun beberapa tahun ini sudah banyak dibudidayakan, menjadi populer karena permintaan porang di pasar dunia terus meningkat sehingga banyak pihak yang tertarik untuk  membudidayakan.  Prospek  dari  komoditas  ini  bisa  dikatakan  memang  sangat  potensial karena memiliki nilai ekonomi terutama untuk industri dan kesehatan. Dilihat dari segi ekonomi, tanaman ini lebih menguntungkan dengan hasil yang didapat lebih menguntungkan dengan hasil yang lebih cepat dan besar dibanding komoditas pertanian lainnya seperti padi, jagung, karet, kopi, tebu, dan lain-lain. 8
Sewa menyewa ini merupakan suatu bentuk perjanjian yang bersifat perseorangan dan bukan  perjanjian  yang  bersifat  hak  kebendaan  yaitu  dengan  perjanjian  sewa  menyewa  ini kepemilikan terhadap objek sewa tersebut tidaklah beralih kepada penyewa tetapi tetap menjadi
8 Yunia Rahayuningsih, “Analisis Usaha Tani Porang (Amorphophalus Muelleri) Di Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang, Provinsi Banten,” Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah 5,  no. 1 (2021):  47 – 56, https://doi.org/https://doi.org/10.37950/jkpd.v5i1.119.
Sewa Menyewa Tanah Untuk Budidaya Tanaman Porang di Kabupaten Gowa; Perspektif Mazhab Hanafi St Aminah, et. al.
hak  milik  dari  yang  menyewakan.  Sewa  menyewa  tidak  memindahkan  hak  milik  dari  yang menyewakan. 9
Sewa menyewa tanah untuk budidaya tanaman porang sendiri merupakan hal yang baru bagi  beberapa  masyarakat  di  Desa  Belabori,  Kecamatan  Parangloe,  Kabupaten  Gowa.  Sewa menyewa yang dilakukan oleh beberapa masyarakat ada yang menerapkan bagi hasil saat panen ada juga yang menetapkan harga sewa tanah pertahun. Tidak semua perintah diatur dalam al- Qur’an secara rinci karena disebabkan berbagai alasan dan situasi mengenai aktivitas tersebut yang  mewarnai  pemikiran  para  ulama  dalam  memahami  ajaran  islam. 10 Dalam  Sewa  tanah merupakan  hal  yang  masih  menjadi  perdebatan  dikalangan  para  ulama.  Ada  ulama  yang membolehkan muzara’ah dan ada yang melarang sewa tanah dalam bentuk apapun tidak dengan uang ataupun muzara’ah. Diantara para ulama yang tidak membolehkan me nyewa tanah dalam bentuk apapun adalah Ibnu Hazim. Menurut Ibnu Hazm, menyewakan tanah sama sekali tidak diperbolehkan, baik untuk petanian, bangunan, atau untuk sesuatu yang lain, demikian juga dari segi  waktu,  baik  untuk  jangka  pendek,  lama  dan  juga  tidak  boleh  menyewakan  dengan  dinar maupun dirham dan lainnya.
Sementara  itu  menurut  jumhur  ulama  yang  secara  prinsip  membolehkan  praktik penyewaan tanah, mereka berbeda pendapat dalam beberapa aspek yang terkait pelaksanaa dan masalah jenis biaya sewa. Meunrut Imam Hanafi dibolehkan menyewakan tanah kosong dengan emas, perak dan benda-benda yang lain jika sudah jelas manfaat yang diperoleh dari tanah yang disewakan tersebut. Penelitian mengenai sewa menyewa telah banyak dilakukan seperti jurnal yang  ditulis  Tuljannah,  Wirda  Masduki,  dan  Humaeroh  yang  berjudul  Praktik  Masyarakat Kalanganyar  Lebak  Banten  dalam  Sewa-Menyewa  Tanah  Sawah  dengan  Sistem  Pembayaran Panen, 11 jurnal yang diteliti oleh Johanes Maria Vianney Graciano dengan judul Akibat Hukum Pelelangan  Tanah  yang  Menjadi  Objek  Sewa  Menyewa, 12 dalam  jurnal  ini  fokus  mengkaji
9 Abdul  Rokhim,  “Penerapan Azas  Jual  Beli  Tidak  Memutuskan  Sewa  Menyewa  Dalam  Kaitannya  Dengan  Hukum Perjanjian,” FOCUS UPMI 6, no. 3 (2017): 95 – 102, https://journal.upmi.ac.id/index.php/FU/article/view/231.
10 Abdi Wijaya, “Cara Memahami Maqashid Al - Syari’ah,” Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan 4, no. 2 (2015): 344 – 53, https://doi.org/10.24252/ad.v4i2.1487.
11 Wirda Tuljannah, Masduki Masduki, and Humaeroh Humaeroh, “Praktik Masyarakat Kalanganyar Lebak Banten Dalam  Sewa- Menyewa  Tanah  Sawah  Dengan  Sistem  Pembayaran  Panen,” Tazkiya 21,  no.  2  (2020):  137 – 50, https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/tazkiya/article/view/3743.
12 Maria Johanes and Vianney Graciano, “Akibat Hukum Pelelangan Tanah Yang Menjadi Objek Sewa Menyewa,” Udayana Master Law of Journal 9, no. 2 (2020): 319 – 29, https://doi.org/10.24843/JMHU.2020.v09.i02.p.08.
Sewa Menyewa Tanah Untuk Budidaya Tanaman Porang di Kabupaten Gowa; Perspektif Mazhab Hanafi St Aminah, et. al.
sengketa hukum  yang  terjadi terhadap  sewa  menyewa  tanah  dan  pelelangan  atas  tanah  yang sebelumnya menjadi objek perjanjian sewa menyewa. Sedangkan yang menjadi fokus penelitian penulis pada tulisan ini adalah bagaimana sistem praktik sewa menyewa tanah yang dilakukan oleh pelaku sewa menyewa tanah untuk tanaman budidaya porang yang ada di Desa Belabori, Kecamatan Parangloe, Kabupaten Gowa.

## 2. Literatur Review
Penelitian-penelitian  mengenai  sewa  mnyewa  telah  banyak  kita  jumpai.  Penelitian- penelitian sebelumnya memberikan pemahaman yang berharga akan tetapi, perlu kiranya dapat terus  dilakukan  penyempuranaan  terutama  pada  aspek  yang  kurang  di  perdalam.  Studi  sewa menyewa  pernah  di  teliti  oleh  Muhammad  Yusup,  dengan  judul  Akad  Sewa  Menyewa  Tanah Untuk  Pembuatan  Batu  Bata  dalam  Perspektif  Hukum  Islam  (Studi  di  Desa  Negeri  Sakti, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran), tahun 2017. Oleh Zuni Fatiha dengan judul skripsi  Sewa  Menyewa  dalam  KUHPerdata  Pasal  1576  dan  Hukum  Islam  (Studi  Putusan Mahkamah Agung Nomor 2439/K/PDT/2002), tahun 2015. Diteliti juga oleh Alvin Ainun Hanifa dalam skripisnya yang berjudul Analisis Hukum dan Undang-undang Nomor 51/PRP/Tahun 1960 Terhadap Praktik Sewa Menyewa Tanah milik PT. Kai Oleh Warga RW/10 Pacarkelling Surabaya, tahun  2020.  Berbeda  dengan  penelitian  sebelumnya  pada  penelitian  ini  peneliti  akan mengkhususkan  penelitian  pada  aspek  sewa  menyewa  tanah  yang  dimanfaatkan  untuk menanam tanaman porang dengan menggunakan perspektif mazhab Hanafi.
Konsep  Ijarah  dalam  fiqih  muamalah  menjadi  landasan  teori  dalam  praktek  sewa menyewa. Al-ijarah dalam  bentuk  sewa  menyewa  maupun  dalam  bentuk  upah  mengupah merupakan  muamalah  yang  telah  disyariatkan  dalam  Islam.  Hukum  asalnya  menurut  Jumhur Ulama adalah mubah atau boleh bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh syara’ berdasarka n ayat al- Qur’an, hadis -hadis Nabi dan ketetapan Ijma Ulama. 13
Berdasarkan  Objeknya  sewa  menyewa  di  klasifikasi  sebagai  bentuk  Ijarah  manfaat (al- ijarah  ala al- manfa’ah).  Ijarah ‘ala  al - manfa’ah disebut   juga   sewa-menyewa   yang   objek akadnya  merupakan  manfaat  dari  suatu  benda,  misalnya  sewa  menyewa  rumah,  kendaraan,
13 Nor  Rohman,  “Tinjauan  Hukum Islam  Mengenai  Sewa  Menyewa  Tanah  Untuk  Pembuatan  Batu  Bata  Di  Desa Ngerowo Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto”, Skripsi (Surabaya: Fak. Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, 2018), h. 32.
Sewa Menyewa Tanah Untuk Budidaya Tanaman Porang di Kabupaten Gowa; Perspektif Mazhab Hanafi St Aminah, et. al.
pakaian dan perhiasan. 14 Dalam hal ini mu’ajjir mempunyai benda-benda tertentu dan musta’jir butuh  benda  tersebut  dan  terjadi  kesepakatan  antara  keduanya,  dimana mu’ajjir mendapat imbalan  tertentu  dari musta’jir dan musta’jir mendapat  manfaat dari  benda  tersebut.  Apabila manfaat  itu  yang  dibolehkan  syara’  untuk  dipergunakan,  maka  para  ulama  fikih  sepakat menyatakan boleh dijadikan akad sewa menyewa.

## 3. Metode Penelitian
Dalam  penelitian  ini,  penulis  menggunakan  metode  penelitian  lapangan  atau  biasa disebut  dengan Field  Research ,  yaitu  penelitian  yang  berupaya  menganalisis  kehidupan  sosial dengan menggambarkan dunia sosial dari sudut pandang atau interpretasi individu (informan) dalam  latar  alamiah.  Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  menggunakan  teknik dokumentasi  seperti  observasi  dan  wawancara.  Selain  itu,  juga  menelaah  berkas-berkas  serta dokumen yang berkaitan dengan data sewa menyewa tanah yang diperoleh dari jurnal, skripsi, buku dan sebagainya untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini. Data yang diperoleh  dikategorisasikan  menurut  pokok  permasalahan  dalam  bentuk  matriks  kemudian ditulis dalam bentuk laporan atau data yang terperinci. Penelitian ini mengambil lokasi di Desa Belabori, Kecamatan Parangloe, Kabupaten Gowa.

## 4. Hasil dan Pembahasan
4.1. Praktik  Sewa  Menyewa  Tanah  Untuk  Budidaya  Tanaman  Porang  Di  Desa  Belabori, Kecamatan Parangloe, Kabupaten Gowa
Sewa  menyewa  tanah  yang  terjadi  di  Desa  Belabori  merupakan  suatu  akad  sewa menyewa  terhadap  manfaat  suatu  tanah  untuk  diambil  manfaatnya  dalam  kurun  waktu  yang telah  ditentukan.  Akad  disini  merupakan  ungkapan  tentang  segala  hal  yang  menyangkut  dari pelaksanaan  sewa  menyewa  antara  pemilik  tanah  dengan  penyewa  bertujuan  untuk membuktikan adanya kesepakatan diantara keduanya.
Tingginya harga sewa yang ditawarkan melatar belakangi sebagian pemilik tanah lahan yang  ada  di  Desa  Belabori,  Kecamatan  Parangloe,  Kabupaten  Gowa,  lebih  memilih  untuk
14 Alia  Ramadhani,  “Accident  Risk  Coverage  System  For  Rental  Cars  in  The  Perspective  of  Ijarah’ala  Al - Manfa’ah Contract,” JURISTA: Jurnal Hukum Dan Keadilan 5, no. 1 (2021): 21 – 47, https://doi.org/10.1234/jurista.v5i1.7.
Sewa Menyewa Tanah Untuk Budidaya Tanaman Porang di Kabupaten Gowa; Perspektif Mazhab Hanafi St Aminah, et. al.
menyewakan tanah dibanding mengelolanya sendiri.  Sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Bapak Saeni Daeng Mone dalam Wawancaranya beliau mengatakan:
“ Saya  lebih  memilih  menyewakan  tanah  saya  dibanding  mengelolanya  sendiri  karena dibanding  mengelola  tanah  saya  sendiri  keuntungan  dalam  menyewakan  lebih  banyak dibandingkan  saya  kelola  sendiri  yang  awalnya  saya  tanami  tumbuhan  ubi  singkong, keutungan dengan menyewakan tanah untuk budidaya porang dua kali lipat dibanding saat saya kelola sendiri ”.
Begitu pula yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Tahir Dg Nai beliau mengatakan:
“ Dulu  tanah  saya  ditanami  ubi  sama  salah  satu  warga  dan  hasilnya  dibagi  dua  tapi sekarang saya sewakan karena lebih banyak saya dapat daripada bagi hasil tanam ubi ”.
Kemudian pernyataan dari Bapak Ismail dalam wawancaranya beliau mengatakan:
“ Tanah saya memang selama ini hanya dibiarkan kosong begitu saja dan biasa ditempati makan hewan ternak warga lain, karena kesibukan saya mengurus usaha jualan saya, dan saat ada yang menawarkan ingin menyewa tanah saya, sayapun terima untuk tambahan pemasukan ”.
Kemudian peniliti juga melakukan wawancara kepada salah satu pelaku penyewa tanah untuk budidaya tanaman porong terkait alasan beliau menyewa tanah untuk budidaya tanaman porang di Desa Belabori, Kecamatan Parangloe, Kabupaten Gowa.
Dalam  wawancara  yang  dilakukan  bersama  Ibu  Tanti  Sutanto  selaku  penyewa,  beliau mengatakan:
“ Awalnya  karena  ada  teman  tanam  itu  terus  dipikir-pikir  apa  salahnya  mencoba Alhamdulillah  ada  rezeki  terus  ada  link  juga  dari  teman,  jadi  dicobalah  dengan  penuh keyakinan kan dijawakan udah mulai happening kalau disinikan kayaknya belum terlalu boming, cumankan harus tau pasarnya kemana dan dijual kemana nah karena ada teman juga makanya berani coba menanam itu karena merasa tau bisa dijual nih kesini, karena itu  mau  coba  sesuatu-sesuatu  yang  baru.  Terus  kenapa  memilih  di  Desa  Desa  Belabori karena waktu cek-cek lokasi lihat-lihat situasi didesa ini banyak yang menanam juga yang sebenarnya hamper sejenis sama siporang ini, sama-sama modelnya kayak umbi-umbian lihat situasi tanahnya kayaknya cocok nih tanahnya subur makanya sewa disini ”.
1. Proses Transaksi atau pelaksanaan akad
Kemudian dalam proses transaksi sewa menyewa tanah yang dilakukan berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Ita Angryani selaku penyewa, beliau mengatakan bahwa:
“ Dalam perjanjian (akad) sewa menyewa antara pemilik lahan dengan penyewa lahan, dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian yang telah dibuat dan disepakati bersama atas dasar  saling  percaya  antara  satu  dengan  yang  lain.  Dalam  perjanjian  tersebut  kami menyepakati  atas  lokasi  tanah,  berapa  lama  waktu  yang  diinginkan  penyewa  untuk menyewa tanah, dan berapa besarnya upah atas sewa tanah tersebut ”.
Sewa Menyewa Tanah Untuk Budidaya Tanaman Porang di Kabupaten Gowa; Perspektif Mazhab Hanafi St Aminah, et. al.

## 2. Penentuan harga dan sistem pembayaran
Dalam menentukan  harga  sewa  menyewa tanah  setelah  kedua  belah  pihak  melakukan peninjauan dan penawaran untuk budidaya tanaman porang, dalam wawancara yang dilakukan peneliti kepada pihak penyewa yakni Ibu Ika, beliau mengatakan bahwa:
“ Harga  sewa  yang  dibayarkan  berdasarkan  harga  yang  telah  disepakati  bersama  dan langsung dibayar tunai diawal pelaksanaan sewa ”.
Begitupula  berdasarkan  pernyataan  oleh  Bapak  Muhammad  Tahir  Dg  Nai  (yang menyewakan tanah):
“ Setelah  kesepakatan  untuk  sewa  menyewa  tanah  yang  kami  lakukan,  hari  berikutnya saya menerima uang sewaan untuk tanah saya yang kemudian untuk selanjutnya sudah boleh ditanami setelah pembayaran untuk sewanya dibayar lunas ”.
Dalam pelaksanaan sewa menyewa tanah kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan perjanjian sewa lahan perkebunan dengan ketentuan sebagai berikut:
a) Jangka  waktu  sewa  lahan  disepakati  selama  1  (satu) tahun  12  (dua  belas)  bulan  terhitung mulai tanggal  15  oktober  2021  sampai  dengan  15  oktober  2022,  dengan  harga  sewa  yang telah ditetapkan.
b) Pihak kedua ( musta’jir ) sudah dapat melakukan aktivitas diatas lahan tersebut dalam rangka penanaman  porang  dan  tanaman  pelindung  lainnya  yang  diperlukan  setelah  pihak  kedua membayar sewa lahan yang telah disepakati secara tunai.
c) Segala  apa  yang  ada  di  atas  lahan  perkebunan  yang  disewakan  pihak  pertama  ( mu’ajjir ) kepada pihak kedua pihak kedua (musta’jir) setelah dilakukan pembayaran sewa oleh pihak kedua  kepada  pihak  pertama  hak  pengelolaan  lahan  menjadi  milik  pihak  kedua  dan  tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun.
d) Pihak  kedua  tidak  bisa  menjual,  menggadai,  menjaminkan  dan  semacamnya  lahan perkebunan tersebut.
e) Segala  pajak  yang harus  dibayar  atas  lahan perkebunan  seperti  Pajak  Bumi  dan  Bangunan (PBB) dan pajak lainnya menjadi tanggung jawab sepenuhnya pihak yang cedera janji.
f) Apabila  dalam  masa  pelaksanaan  surat  perjanjian  ini  terjadi  perselisihan  antara  pihak pertama  dan  pihak  kedua,  maka  akan  diselesaikan  secara  musyawarah,  mufakat,  dan kekeluargaan.
Sewa Menyewa Tanah Untuk Budidaya Tanaman Porang di Kabupaten Gowa; Perspektif Mazhab Hanafi St Aminah, et. al.
g) Apabila  degan  cara  musyawarah,  mufakat,  dan  kekeluargaan  belum  dapat  dicapai  suatu penyelesaian,  maka  kedua  belah  pihak  sepakat  menyerahkan  perselisihan  ini  kepada Pengadilan Negeri Makassar.
4.2. Perspektif  Mazhab  Hanafi  Terkait  Ketentuan  Dan  Pelaksanaan  Sewa  Menyewa  Tanah Untuk  Budidaya  Tanaman  Porang  Di  Desa  Balabori,  Kecamatan  Parangloe,  Kabupaten Gowa
Islam merupakan agama yang diwahyukan kepada Rasul-Nya guna disampaikan kepada umat  manusia,  dan  jadi  pedoman  hidup  yang  bisa  mendatangkan  kebahagiaan  dunia  serta akhirat.  Agama  Islam  merupakan  mata  rantai  terakhir,  Agama  Islam  yang  dibawa  oleh  Nabi Muhammad  saw.  ialah  agama  yang  terakhir,  agama  yang  sudah  disempurnakan  dan diperuntukkan untuk umat manusia sepanjang masa, hingga datangnya hari kemudian kelak. 15 Hukum Islam dapat memenuhi kebutuhan setiap masyarakat   dan   menyatukan hal-hal baru pada   masa   yang   berbeda dan kondisi lingkungan yang beragam. 16
Salah  satu  faktor  yang  mendorong  perkembangan  pemikiran  filsafat  dalam  wacana hukum  Islam  adalah  karena  adanya  perubahan  sosial  yang  terjadi  di  tengah  masyarakat. 17 Perkembangan  zaman  di  lingkup  masyarakat  mengalami  banyak  permasalahan  hukum  yang terkadang tidak sesuai dengan syariat. Imam al-Syatibi menjelaskan bahwa tujuan agama adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat. Tujuan syariat mewujudkan kemaslahatan umum  dengan  cara  menjadikan  hukum  paling  utama  serta  sesuai  dengan  kebutuhan  dan maslahat mukalaf. 18 Maslahat bermakna sebagai perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan  manusia.  Segala  sesuatu  yang  bermanfaat  bagi  manusis.  Bermanfaat  dapat  berarti menarik atau menghasilkan keuntungan atau kesenangan.
Sewa  menyewa  hukumnya  diperbolehkan  oleh  sebagian  ulama  dan  akadnya  harus dikerjakan  oleh  kedua  belah  pihak.  Setelah  akadnya  sah  maka  salah  satunya  tidak  boleh
15 Achmad Musyahid, “Perkembangan Pemikiran Filsafat Dalam Jurisprudensi Islam,” DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum 8, no. 1 (2010): 47 – 54, https://doi.org/https://doi.org/https://doi.org/10.28988/diktum.v8i1.296.
16 Abdul Syatar, “Relevansi Antara Pemidanaan Indonesia Dan Sanksi Pidana,” DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum 16, no. 1 (2018): 118 – 34, https://doi.org/https://doi.org/10.35905/diktum.v16i1.525.
17 Muhammad Rezky Ranuwijaya Nursain and Achmad Musyahid, “Fenomena Ikhtilāf Di Kalangan Masyarakat Islam Kota  Makassar;  Studi  Perbandingan  Antara  Nahdlatul  Ulama  Dan  Wahdah  Islamiyah,” Mazahibuna:  Jurnal Perbandingan Mazhab 2, no. 2 (2020): 164 – 78, https://doi.org/10.24252/MH.V2I2.17597.
18 Zulhasari Mustafa, “Problematika Pemaknaan Teks Syariat Dan Dinamika Maslahat Kemanusiaan,” Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab 2, no. 1 (2020): 36 – 58, https://doi.org/10.24252/MH.V2I1.14282.
Sewa Menyewa Tanah Untuk Budidaya Tanaman Porang di Kabupaten Gowa; Perspektif Mazhab Hanafi St Aminah, et. al.
membatalkannya,  kecuali  terdapat  sesuatu  yang  mengharuskan  akad  menjadi  batal,  seperti terdapat  cacat  pada  barang  yang  disewakan.  Misalnya,  seseorang  yang  menyewa  rumah,  lalu didapati  bahwa  rumah tersebut  sudah  rusak,  atau  akan  dirusakkan  sesudah akad,  atau  budak yang disewakan sakit, atau yang menyewakan mendapati cacat pada uang sewaan. Jika demikian, bagi yang menyewakan boleh memilih ( khiyar ) antara diteruskan atau tidak persewaan tersebut. Demikian menurut pendapat Maliki, Syafi’i, dan Hambali.
Hanafi  dan  para  pengikutnya  menyatakan  bahwa  penyewaan  boleh  dibatalkan  karena adanya suatu uzur yang terjadi, walaupun dari pihak penyewa. Seperti, ia menyewa suatu warung (kios) untuk berdagang, lalu hartanya terbakar atau tercuri atau dirampas orang, atau bangkrut, ia  boleh  membatalkan  penyewaannya.  Menurut  pendapat  Maliki,  tidak  diperbolehkan menyewakan  tanah  dengan  menerima  hasil  tumbuh-tumbuhan  yang  diperoleh  dari  tanah tersebut sebagai sewanya, demikian pula dengan makanan, seperti ikan, madu, gula dan lain-lain dari jenis makanan. Hanafi, Syafi’ i dan Hambali sependapat mengenai Boleh menyewakan tanah dengan  menerima  apa  saja  yang  tumbuh  daripadanya  dan  lainnya  sebagai  sewanya, sebagaimana  dibolehkannya  menerima  sewa  berupa  emas,  perak,  dan  harta  benda.  Menurut pendapat  al-Hasan  al-Bashri  dan  Thawus  tidak  diperbolehkan  menyewa  tanah  sama  sekali (mutlak).
Menurut pendapat Hanafi, Maliki, Syafi’i dan Hambali, boleh menyewakan tanah untuk semua  jenis  tanaman  apabila  seseorang  menyewa  tanah  untuk  ditanami  gandum,  ia diperbolehkan menanami anggur dan apa saja yang kerusakannya sebanding dengan kerusakan yang ditimbulkan oleh tanaman gandum. Menurut pendapat Maliki, apabila seseorang menyewa tanah selama satu tahun untuk ditanami jenis tanaman yang lama hidupnya, lalu masa setahun itu  habis,  yang  menyewakan  boleh  memilih  antara  membayar  harga  dan  sesudah  itu mencabutnya,  atau  menyuruh  mencabut  langsung  demikian  juga  jika  didirikan  bangunan diatasnya.
Menurut Syafi’i, Jika yang disewanya itu berupa tanah belum ditanami, dan belum bisa diambil  kemanfaatannya  sehingga  masa  penyewaannya  telah  habis,  ia  tetap  wajib  membayar uang sewanya seperti penyewaan biasanya (secara sah). Demikian juga jika ia menyewa rumah, lalu  belum  didiami,  atau  menyewa  budak  yang  belum  dimanfaatkanya.  Demikian  menurut pendapat Maliki, Syafi’i dan Hambali.
Sewa Menyewa Tanah Untuk Budidaya Tanaman Porang di Kabupaten Gowa; Perspektif Mazhab Hanafi St Aminah, et. al.
Sedangkan menurut Hanafi orang yang menyewakan tidak berhak atas uang sewaannya karena  barang  tersebut  belum  bisa  diambil  manfaatnya.  Uang  sewa  tersebut  berhak  diterima dengan berangsur-angsur. Dan setiap habis diambil manfaat pada suatu hari, berhaklah dibayar uang sewanya pada hari itu. 19 Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. An-Nahl/16: 90 Terjemahnya:
Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat.
Ayat  ini  dinilai  oleh  para  pakar  sebagai  ayat  yang  paling  sempurna  dalam  penjelasan segala aspek kebaikan dan keburukan. Allah Subhanahu wataala berfirman sambil mengukuhkan dan merujuk langsung dirinya dengan nama yang teragung guna menekankan pentingnya pesan- pesannya bahwa sesungguhnya Allah secara terus-menerus memerintahkan siapa pun di antara hamba-hambanya  untuk  berlaku  adil  dalam  sikap,  ucapan  dan  tindakan,  walau  terhadap  diri sendiri  dan  menganjurkan  berbuat ihsan ,  yakni  yang  lebih  utama  dari  keadilan,  dan  juga pemberian apa pun yang dibutuhkan dan sepanjang kemampuan lagi dengan tulus kepada kaum kerabat, dan dia, yakni sepanjang kemampuan lagi dengan tulus kepada kaum kerabat, dan dia, yakni Allah melarang segala macam dosa, lebih-lebih perbuatan keji yang amat dicela oleh agama dan akal sehat seperti zina, demikian kemungkaran, yakni hal-hal yang bertentangan dengan adat istiadat  yang  sesuai  dengan  nilai-nilai  agama  dan  melarang  juga  penganiyaan,  yakni  segala sesuatu  yang  melampaui  batas  kewajaran.  Dengan  perintah  dan  larangan  dia  memberi pengajaran dan bimbingan kepada kaum semua, menyangkut segala aspek kebajikan agar kamu dapat  selalu  ingat  dan  mengambil  pelajaran  yang  berharga. 20 Kemudian  dalam  QS.  Az- Zukhruf/43: 32
Terjemahnya:
Apakah  mereka  yang  membagi-bagi  rahmat  Tuhanmu?  Kamilah  yang  menentukan penghidupan  mereka  dalam  kehidupan  dunia  dan  Kami  telah  meninggikan  sebagian mereka  atas  sebagian  yang  lain  beberapa  derajat,  agar  sebagian  mereka  dapat
19 Sisminawati Sisminawati and Ahmad Suminto, “Dualisme Akad Ijarah Dan Ijarah Muntahiyah Bit -Tamlik (IMBT) Perspektif  Fiqh  Muamalah,” Musyarakah:  Journal  of  Sharia  Economic  (MJSE) 1,  no.  1  (2021):  80 – 88, https://doi.org/https://doi.org/10.24269/mjse.v1i1.4167.
20 Zaini Nur Aini and Lantip Susilowati, “Tinjauan Akuntansi Syariah Dalam Penggunaan Sistem Informasi Akuntansi Multi-Level  Marketing  Pada  E- Commerce  Indonesia,” JAS  (Jurnal  Akuntansi  Syariah) 6,  no.  1  (2022):  110 – 26, https://doi.org/https://doi.org/10.46367/jas.v6i1.619.
Sewa Menyewa Tanah Untuk Budidaya Tanaman Porang di Kabupaten Gowa; Perspektif Mazhab Hanafi St Aminah, et. al.
memanfaatkan  sebagian  yang  lain.  Rahmat  Tuhanmu  lebih  baik  dari  apa  yang  mereka kumpulkan.
Ayat  di  atas  menegasakan  bahwa  penganugerahan  rahmat  Allah  apalagi  pemberian wahyu,  semata-mata  adalah  wewenang  Allah,  bukan  manusia.  Apakah  mereka  yang  musyrik, durhaka dan bodoh itu yang dari saat ke saat dan secara bersinambungan kuasa membagi-bagi rahmat tuhan pemelihara dan pelimpah rahmat bagimu wahai Nabi agung ?, Tidak kami telah membagi melalui penetapan hukum-hukum yang kami tetapkan antara mereka serta berdasar kebijaksanaan kami baik yang bersifat umum maupun khusus kami telah membagi-bagi sarana penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, karena mereka tidak dapat melakukannya sendiri dan kami telah meninggikan sebagian mereka dalam harta benda, ilmu, kekuatan dan lain-lain atas  sebagian  yang  lain  peninggian  beberapa  derajat,  agar  sebagian  mereka  dapat mempergunakan  sebagian  yang  lain  sehinga  mereka  dapat  saling  tolong  menolong  dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Karean masing-masing saling membutuhkan dalam mencari dan mengatur kehidupannya. 21 Dan juga sebagaimana hadis Rasulullah saw:
Artinya:
Dari  Abu  Sa’id,  Sa’ad  bin  Sinan  Al -Khudri  radhiallahuanhu,  sesungguhnya  Rasulullah Shallallahu’alaihi  wasallam  bersabda:  “Tidak  boleh  melakukan  kemudharatan  pada  diri sendiri dan orang lain”.
Rasulullah  menegaskan  bahwa  ketidak  seimbangan  penyewa  harus  diketahui  dengan jelas,  sedangakan  kerugian  yang  ditanggung  bersama  oleh  kedua  pihak.  Jadi  kita  mengetahui bahwa  Rasulullah  saw  sangat  menginginkan  terwujudnya  keadilan  seutuhnya  di  masyarakat, sekaligus hal yang dapat menyulut dan menentang dari masyarakat yang beriman. Dan jika di Tanya  apakah  boleh  disyaratkan  khiyar  tiga  kali  dalam  urusan  sewa  menyewa  sebagaimana dalam urusan jual-beli. Menurut Hanafi, Maliki dan Hambali boleh adapun menurut  pendapat Syafi’i tidak boleh.

## 5. Kesimpulan
Praktik sewa menyewa yang terjadi di Desa Belabori, Kecamatan Parangloe, Kabupaten Gowa,  merupakan  suatu  akad  sewa  menyewa  terhadap  manfaat  suatu  tanah  untuk  diambil manfaatnya.  Tingginya  harga  sewa  menyewa  yang  ditawarkan  melatar  belakangi  sebagian
21 Moh  Ulumuddin  and  Ahmad  Insya’Ansori,  “Sewa  Guna  Dengan  Hak  Opsi  Dalam  Prespektif  Hukum  Islam,” At- Tahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Muamalah 10, no. 2 (2022): 79 – 85, http://ejournal.kopertais4.or.id/mataraman/index.php/tahdzib/article/view/4958.
Sewa Menyewa Tanah Untuk Budidaya Tanaman Porang di Kabupaten Gowa; Perspektif Mazhab Hanafi St Aminah, et. al.
pemilik  tanah  lahan  yang  ada  di  Desa  Belabori  lebih  memilih  untuk  menyewakan  tanah  yang dimilikinya dibanding mengelolanya sendiri. Dalam pelaksanaan sewa menyewa tersebut pihak penyewa  ( musta’jir )  dapat  melaksanakan  aktivitas  di  atas  lahan  tersebut  dalam  rangka penanaman porang setelah pihak penyewa membayar lunas sewa lahan yang telah disepakati secara  tunai  dalam  kurun  waktu  yang  telah  ditentukan.  Ketentuan  dan  pelaksanaan  sewa menyewa tanah di Desa belabori, ditinjau berdasarkan perspektif Mazhab Hanafi tidak sah atau tidak diperbolehkan. Menurut Mazhab Hanafi orang yang menyewakan tanah tidak berhak atas uang sewaannya sebelum tanah tersebut bisa diambil manfaatnya. Uang sewaan tersebut baru berhak diterima setelah dicapai manfaat dari apa yang ditanam di tanah tersebut.

## Daftar Pustaka
Aini,  Zaini  Nur,  and  Lantip  Susilowati. “ Tinjauan  Akuntansi  Syariah  Dalam  Penggunaan  Sistem Informasi  Akuntansi  Multi-Level  Marketing  Pada  E-Commerce  Indonesia. ” JAS  (Jurnal
Akuntansi Syariah) 6, no. 1 (2022): 110 – 26. https://doi.org/https://doi.org/10.46367/jas.v6i1.619.
Anggriyani, Kiki, Erlina Erlina, and ST Nurjannah. “ Tinjauan Yuridis Terhadap Jual Beli Tanah Dan Bangunan Yang Dibebani Hak Tanggungan. ” Alauddin Law Development Journal 1, no. 1 (2019): 1 – 19. https://doi.org/https://doi.org/10.24252/aldev.v1i1.10138.
Asmawi, Nur Ilma, and Muammar Bakry. “ Kebebasan Perempuan Dalam Memilih Calon Suami; Studi  Perbandingan  Antara  Mazhab  Syafi ’ i  Dan  Hanafi. ” Mazahibuna:  Jurnal Perbandingan Mazhab
2, no. 2 (December 17, 2020): 212 – 29. https://doi.org/10.24252/MH.V2I2.17817.
Hidayah,  Nur,  and  Istiqamah  Istiqamah. “ Analisis  Hukum  Positif  Dan  Hukum  Islam  Terhadap Kepemilikan  Tanah  (Studi  Kasus  Sengketa  Kepemilikan  Tanah  Desa  Garing  Kecamatan Tompobulu  Kabupaten  Gowa). ” Qadauna:  Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Hukum  Keluarga
Islam 2, no. 2 (2021): 390 – 407. https://doi.org/https://doi.org/10.24252/qadauna.v2i2.19752.
Istiqamah. “ Tinjauan Hukum Legalisasi Aset Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptsl) Terhadap Kepemilikan Tanah. ” Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum 5, no. 1 (2018): 226 – 35. https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v5i2.5814.
Johanes, Maria,  and Vianney  Graciano. “ Akibat Hukum  Pelelangan  Tanah  Yang  Menjadi  Objek Sewa  Menyewa. ” Udayana  Master  Law  of  Journal 9,  no.  2  (2020):  319 – 29. https://doi.org/10.24843/JMHU.2020.v09.i02.p.08.
Munandar,  Muh,  and  M.  Thahir  Maloko. “ Moderasi  Bermazhab  Dalam  Pandangan  Lembaga Dakwah  Mahasiswa  UIN  Alauddin  Makassar. ” Shautuna;  Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa
Perbandingan Mazhab 2, no. 3 (2021): 807 – 19.
Sewa Menyewa Tanah Untuk Budidaya Tanaman Porang di Kabupaten Gowa; Perspektif Mazhab Hanafi St Aminah, et. al.
https://doi.org/https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i3.23006.
Mustafa,  Zulhasari. “ Problematika  Pemaknaan  Teks  Syariat  Dan  Dinamika  Maslahat Kemanusiaan. ” Mazahibuna:  Jurnal  Perbandingan  Mazhab 2,  no.  1  (2020):  36 – 58. https://doi.org/10.24252/MH.V2I1.14282.
Musyahid,  Achmad. “ Perkembangan  Pemikiran  Filsafat  Dalam  Jurisprudensi  Islam. ” DIKTUM:
Jurnal Syariah Dan Hukum 8, no. 1 (2010): 47 – 54. https://doi.org/https://doi.org/https://doi.org/10.28988/diktum.v8i1.296.
Nursain, Muhammad Rezky Ranuwijaya, and Achmad Musyahid. “ Fenomena Ikhtil ā f Di Kalangan Masyarakat  Islam  Kota  Makassar;  Studi  Perbandingan  Antara  Nahdlatul  Ulama  Dan Wahdah Islamiyah. ” Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab 2, no. 2 (2020): 164 – 78. https://doi.org/10.24252/MH.V2I2.17597.
Rahayuningsih,  Yunia. “ Analisis  Usaha  Tani  Porang  (Amorphophalus  Muelleri)  Di  Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. ” Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah 5, no. 1 (2021): 47 – 56. https://doi.org/https://doi.org/10.37950/jkpd.v5i1.119.
Ramadhani, Alia. “ Accident Risk Coverage System For Rental Cars in The Perspective of Ijarah ’ ala Al-Manfa ’ ah  Contract. ” JURISTA:  Jurnal  Hukum  Dan  Keadilan 5,  no.  1  (2021):  21 – 47. https://doi.org/10.1234/jurista.v5i1.7.
Rokhim, Abdul. “ Penerapan Azas Jual Beli Tidak Memutuskan Sewa Menyewa Dalam Kaitannya Dengan Hukum Perjanjian. ” FOCUS UPMI 6, no. 3 (2017): 95 – 102. https://journal.upmi.ac.id/index.php/FU/article/view/231.
Sisminawati,  Sisminawati,  and  Ahmad  Suminto. “ Dualisme  Akad  Ijarah Dan  Ijarah Muntahiyah Bit-Tamlik (IMBT) Perspektif Fiqh Muamalah. ” Musyarakah: Journal of Sharia Economic (MJSE) 1, no. 1 (2021): 80 – 88. https://doi.org/https://doi.org/10.24269/mjse.v1i1.4167. Suardi,  Suardi,  and  Istiqamah  Istiqamah. “ Pelaksanaan  Pengadaan  Tanah  Untuk  Kepentingan Umum. ” Alauddin  Law  Development  Journal 2,  no.  2  (2020):  113 – 22. https://doi.org/https://doi.org/10.24252/aldev.v2i2.15407.
Syatar,  Abdul. “ Relevansi  Antara  Pemidanaan  Indonesia  Dan  Sanksi  Pidana. ” DIKTUM:  Jurnal
Syariah Dan Hukum 16, no. 1 (2018): 118 – 34. https://doi.org/https://doi.org/10.35905/diktum.v16i1.525.
Tuljannah,  Wirda,  Masduki  Masduki,  and  Humaeroh  Humaeroh. “ Praktik  Masyarakat Kalanganyar  Lebak  Banten  Dalam  Sewa-Menyewa  Tanah  Sawah  Dengan  Sistem Pembayaran Panen. ” Tazkiya 21, no. 2 (2020): 137 – 50. https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/tazkiya/article/view/3743.
Ulumuddin,  Moh,  and  Ahmad  Insya ’ Ansori. “ Sewa  Guna  Dengan  Hak  Opsi  Dalam  Prespektif Hukum  Islam. ” At-Tahdzib:  Jurnal  Studi  Islam  Dan  Muamalah 10,  no.  2  (2022):  79 – 85. http://ejournal.kopertais4.or.id/mataraman/index.php/tahdzib/article/view/4958.
Wijaya,  Abdi. “ Cara  Memahami  Maqashid  Al-Syari ’ ah. ” Al  Daulah:  Jurnal  Hukum  Pidana  Dan Ketatanegaraan 4, no. 2 (2015): 344 – 53. https://doi.org/10.24252/ad.v4i2.1487.
Sewa Menyewa Tanah Untuk Budidaya Tanaman Porang di Kabupaten Gowa; Perspektif Mazhab Hanafi St Aminah, et. al.
——— . “ Hukum  Islam  Dan  Sengketa  Ekonomi  Syari ’ ah  (Telaah  UU  N0.  3/2006  Dan  UU  N0. 50/2009). ” Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan 7, no. 1 (2018): 129 – 39. https://doi.org/10.24252/ad.v7i1.5318.