## Jurnal Pendidikan Universitas Garut
Fakultas Pendidikan Islam dan Keguruan Universitas Garut ISSN: 1907-932X
Pendidikan Karakter sebagai Upaya Revitalisasi Jati Diri Bangsa

## Ieke Sartika Iriany
Guru Besar Ilmu Sosial di Universitas Garut

## Abstrak
Pendidikan karakter (character education) dalam konteks kekinian, sangat relevan untuk  mengatasi  krisis  moral  yang  sedang  melanda  negara  Indonesia  tercinta. Krisis  tersebut  antara  lain  berupa  maraknya  korupsi,  meningkatnya  pergaulan bebas,  maraknya  angka  kekerasan  anak-anak  dan    remaja,  kejahatan  terhadap teman,  pencurian  remaja,  kebiasaan  menyontek,  penyalahgunaan  obat-obatan, pornografi,  dan  perusakan  milik  orang  lain  sudah  menjadi  masalah  sosial  yang hingga  saat  ini  belum  dapat  diatasi  secara  tuntas,  oleh  karena  itu  jelas  betapa pentingnya  pendidikan  karakter.  Kenyataan  obyektif  yang  penulis  uraikan  secara faktual  yang  menimpa  bangsa  Indonesia,  menunjukkan  bahwa  Bangsa  Indonesia nyaris  kehilangan  ”jati  dirinya”,  Bangsa  Indonesia tengah  menghadapi  masalah sangat  berat.  Berbagai  peristiwa  tahun-tahun  terakhir  ini  sungguh  mengancam eksistensi  bangsa,  merebaknya  konflik  sosial  dan  teror  kekerasan  yang  tak terkendali  telah  menghancurkan  modal  sosial  yang  begitu  penting  bagi  keutuhan moral kehidupan bersama. Wabah korupsi, kolusi dan nepotisme yang merajalela telah menjadikan kita sebagai bangsa yang memiliki rendahnya rasa saling percaya kepada sesama (low trust society). Berdasarkan fenomena obyektif yang dipaparkan tersebut,  maka  sepatutnya  harus  dilakukan  tindakan  afirmatif  untuk  melakukan revitalisasi  jati  diri  bangsa,  khususnya  melalui  pendidikan  karakter,  agar  dapat mengembalikan  jati  diri  bangsa  Indonesia;  Jati  diri  bangsa  akan  nampak  dalam karakter bangsa  yang  merupakan  perwujudan  dari  nilai-nilai luhur bangsa.  Bagi bangsa  Indonesia  nilai-nilai  luhur  bangsa  terdapat  dalam  dasar  negara  Negara Kesatuan Republik Indonesia yakni Pancasila, yang merupakan pengejawantahan dari  konsep  religiositas,  humanitas,  nasionalitas,  sovereignty  dan sosialitas. Revitalisasi  jati  diri  bangsa  Indonesia  berarti  membangun  atau  memperkokoh kembali  jati  diri  setiap  manusia  Indonesia,  yang  tiada  lain  adalah  membangun Manusia Pancasila yang ber-ahlak, bermoral dan bertangungjawab.
Kata kunci: Pendidikan Karakter, Jati diri bangsa dan Revitalisasi

## 1 Pendahuluan
Undang-Undang Republik Indonesia nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) merumuskan fungsi dan tujuan pendidikan nasional yang harus digunakan dalam mengembangkan  upaya  pendidikan  di  Indonesia.  Pasal  3  UU  Sisdiknas  menyebutkan, “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang  bermartabat  dalam  rangka  mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  bertujuan  untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada
Tuhan  Yang  Maha  Esa,  berakhlak  mulia,  sehat,  berilmu,  cakap,  kreatif,  mandiri,  dan  menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab”.
Tujuan pendidikan nasional itu merupakan rumusan mengenai kualitas manusia Indonesia yang harus dikembangkan oleh setiap satuan pendidikan. Oleh karena itu, rumusan tujuan pendidikan nasional menjadi dasar dalam pengembangan pendidikan budaya dan karakter bangsa. Karena itu perlu kesepakatan dalam memahami makna konsep pendidikan karakter bangsa, yang berkaitan erat dengan jati diri bangsa Indonesia.
Menyimak  amanat  undang-undang  Sisdiknas tersebut,  maka  pendidikan  dapat  diartikan  proses internalisasi  budaya  ke  dalam  diri  seseorang  dan  masyarakat  sehingga  membuat  orang  dan masyarakat  jadi  beradab.  Pendidikan  bukan  merupakan  hanya  sekedar  sarana  transfer  ilmu pengetahuan, tetapi lebih luas dari itu adalah sebagai sarana pembudayaan dan penyaluran nilai (enkulturisasi dan sosialisasi). Seorang manusia harus mendapatkan pendidikan yang menyentuh dimensi dasar kemanusiaan. Dimensi kemanusiaan itu mencakup tiga hal paling mendasar, yakni:
(1) Afektif yang tercermin pada kualitas keimanan, ketakwaan, akhlak mulia termasuk budi pekerti luhur serta kepribadian unggul, dan kompetensi estetis;
(2) Kognitif yang tercermin pada kapasitas pikir dan daya intelektualitas untuk menggali dan mengembangkan serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
(3) Psikomotorik  yang  tercermin  pada  kemampuan  mengembangkan  keterampilan  teknis, kecakapan praktis, dan kompetensi kinestetis.
Penguatan pendidikan moral ( moral education ) atau pendidikan karakter ( character education ) dalam  konteks  kekinian,  sangat  relevan  untuk  mengatasi  krisis  moral  yang  sedang  melanda  di negara  Indonesia  tercinta.  Krisis  tersebut  antara  lain  berupa  maraknya  korupsi,  meningkatnya pergaulan bebas, maraknya angka kekerasan anak-anak dan  remaja, kejahatan terhadap teman, pencurian remaja, kebiasaan menyontek, penyalahgunaan obat-obatan, pornografi, dan perusakan milik orang lain sudah menjadi masalah sosial yang hingga saat ini belum dapat diatasi secara tuntas, oleh karena itu jelas betapa pentingnya pendidikan karakter.
Dewasa ini masalah korupsi sedang hangat-hangatnya dibicarakan publik, seperti dalam media massa  baik  lokal  maupun  nasional.  Banyak  para  ahli  mengemukakan  pendapatnya  tentang masalah  korupsi  ini.  Pada  dasarnya,  ada  yang  pro  adapula  yang  kontra.  Namun  walau bagaimanapun korupsi ini merugikan negara dan dapat merusak sendi-sendi kebersamaan bangsa. Pada  hakekatnya,  korupsi  adalah  “benalu  sosial”  yang  merusak  struktur  pemerintahan,  dan menjadi penghambat utama terhadap jalannya pemerintahan dan pembangunan pada umumnya. Dalam  prakteknya,  korupsi  sangat  sukar  bahkan  hampir  tidak  mungkin  dapat  diberantas,  oleh karena sangat sulit memberikan pembuktian-pembuktian yang eksak. Disamping itu sangat sulit mendeteksinya  dengan  dasar-dasar  hukum  yang  pasti.  Namun  akses  perbuatan  korupsi merupakan bahaya latent yang harus diwaspadai baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, sebagaimana data berikut:
Tabel 1.   Tabulasi Data Pelaku Korupsi Berdasarkan Jabatan Tahun 2004-2014 (per 30 November 2014)
Jabatan 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Jumlah Anggota DPR dan DPRD 0 0 0 2 7 8 27 5 16 8 3 76 Kepala Lembaga/ Kementerian 0 1 1 0 1 1 2 0 1 4 9 20 Duta Besar 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 4 Komisioner 0 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 7 Gubernur 1 0 2 0 2 2 1 0 0 2 2 12 Walikota/ Bupati dan Wakil 0 0 3 7 5 5 4 4 4 3 9 42 Eselon I / II / III 2 9 15 10 22 14 12 15 8 7 2 116 Hakim 0 0 0 0 0 0 1 2 2 3 2 10 Swasta 1 4 5 3 12 11 8 10 16 24 13 107 Lainnya 0 6 1 2 4 4 9 3 3 8 8 48 Jumlah Keseluruhan 4 23 29 27 55 45 65 39 50 59 48 442
Sumber: KPK.go.id Januari 2015
Data pada Tabel 1 tersebut, sungguh sangat memprihatinkan, betapa banyaknya PNS dan orang- orang yang diberikan amanah sebagai wakil rakyat dan para birokrat pemimpin bangsa ini yang telah menyelewengkan amanahnya, telah menunjukkan moralitas dan akhlak yang buruk, inikah ’wajah Indonesia saat ini?’.
Masalah  pergaulan  bebas  di  Indonesia,  didefinisikan  sebagai  salah  satu  bentuk  perilaku menyimpang, “bebas” yang dimaksud adalah melewati batas-batas norma ketimuran yang ada. Masalah pergaulan bebas di Indonesia sering didengar dari lingkungan mana pun, baik dari media massa. Telah jelas di Indonesia tidak adanya rancangan pembentukan Undang-Undang legalisasi aborsi, karena hal itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, Agama, dan Hukum yang berlaku. Legalisasi aborsi akan mendorong pergaulan bebas lebih jauh dalam masyarakat. Data statistik nasional  mengenai  penderita  HIV/  AIDS  di  Indonesia  menunjukkan  bahwa  Pada  tahun  2012 sekitar 75% terjangkit hilangnya daya tahan tubuh pada usia remaja.
Hasil Survey Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) menunjukkan jumlah remaja di Indonesia mencapai 30% dari jumlah penduduk sekitar 1,2 juta jiwa. Kondisi remaja di Indonesia saat ini dapat digambarkan  bahwa  banyak  yang  menikah  di  usia remaja,  seks  pranikah dan  kehamilan tidak  dinginkan,  aborsi.  Sedangkan  dari  data  Badan  Narkotika  Nasional  (BNN),  kasus penyalahgunaan  narkoba  terus  meningkat  di  kalangan  remaja.  Dari  2,21%  (4 juta  orang)  pada tahun 2010 menjadi 2,8 (sekitar 5 juta orang) pada tahun 2011.
Narkoba,  aborsi,  pornoaksi,  pornografi  dan  perusakan  lingkungan  yang  tak  tercegah  menjadi "wabah  sosial"  yang  mengancam  masa  depan  kehidupan  masyarakat  secara  keseluruhan. Berbagai  masalah  tersebut  telah  menjadi  penyakit  sosial  yang  secara  ekonomi  dan  moral mengancam kelangsungan hidup bangsa dan generasi di masa datang. Berikut kasus narkoba yang sangat memprihatinkan peningkatannya dari tahun ke tahun.

## Tabel 2.  Jumlah Kasus Narkoba
Jabatan 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Narkotika 3.874 8.171 28.188 43.512 43.148 41.348 Psikotopika 3.887 6.733 21.318 33.595 33.759 38.959 Bahan Adiktif 648 1.348 4.639 7.034 9.521 9.241 WNI 11.242 22.695 81.948 128.468 134.916 132.516 WNA 81 85 433 708 535 585 Pria 10.263 21.046 76.037 118.908 125.047 129.347 Wanita 1.060 1.734 6.344 10.270 10.413 9.213 > 15 tahun 71 127 498 663 644 544 16-29 tahun 6.530 13.613 48.849 67.453 65.527 63.577 > 30 tahun 4.722 9.040 33.334 52.060 57.569 59.549 SD 1.300 2.542 8.449 12.848 13.708 11.208 SLTP dan SLTA 9.206 19.489 73.253 110.970 110.627 100.527 Perguruan Tinggi 817 749 3.987 5.358 5.075 5.975 PNS 64 137 449 678 734 634
Sumber: BNN Republik Indonesia, Tahun 2014
Angka  pengguna  narkoba  di  Indonesia  sudah  sangat  memprihatinkan.  Dari  tahun  ke  tahun jumlahnya  terus  mengalami  peningkatan.  Badan  Narkotika  Nasional  (BNN)  memproyeksikan terdapat 2,8 persen pengguna narkoba dari jumlah penduduk di Indonesia, atau setara dengan 5,8 juta  penduduk  pada  tahun 2012.  Dan  di  tahun  2015 diperkirakan  pengguna  narkoba  mencapai angka 5,8 juta hingga 6 juta atau 2,8 persen dari penduduk Indonesia.
Selanjutnya  data  dari  Komnas  Anak,  jumlah  tawuran  pelajar  sudah  memperlihatkan  kenaikan pada  enam  bulan  pertama  tahun  2012.  Hingga  bulan  Juni,  sudah  terjadi  139  tawuran  kasus tawuran  antar  sekolah,  Sebanyak  12  kasus  menyebabkan  kematian.  Pada  2011,  ada  339  kasus tawuran menyebabkan 82 anak meninggal dunia.
Jumlah kenakalan remaja setiap tahun tidak hanya diakibatkan oleh satu perilaku menyimpang, tetapi  akibat  berbagai  bentuk  pelanggaran  terhadap  aturan  agama,  norma  masyarakat  atau  tata tertib sekolah yang dilakukan oleh remaja, dan akibat dari kenakalan remaja pasti akan berimbas pada  remaja  tersebut.  Apabila  tidak  segera  diselesaikan,  akan  tumbuh  menjadi  sosok  yang berkepribadian buruk dan merugikan orang lain. (http:/ / kenakalan-remaja.blogspot.com, tangal 9 januari 2013 jam 13.30).
Salah satu parameter kondisi kehidupan seks di Indonesia adalah angka aborsi. Berikut ini adalah angka aborsi di Indonesia dari berbagai sumber yang tersedia online.

## Tabel 3.  Angka Aborsi per-tahun di Indonesia
Aborsi per tahun Remaja Tahun Lain-lain Sumber 2,4 juta 800 ribu 2010 2 juta per tahun menurut BKKBN 2,5 juta 1 ~ 2 juta 2011 Prof. Dr. Muhadjir Darwin, MPA 2 juta per tahun, 37 aborsi / 1000 perempuan usia reproduksi, 2000 2 ~ 2,6 juta aborsi per tahun. 43 aborsi setiap 100 kehamilan. 2009 2,3 juta per tahun 30% dari 2,3 juta Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD) remaja 150.000 ~ 200.000 per tahun. 2,3 juta 750.000 2004 Medical-Journal, Soetjiningsih, 2004 2 juta 70000 2000 Parawansa 2,3 juta 2000 Azwar 2 2,5 juta Nugraha BD 43 aborsi per 100 kelahiran 2001 Utomo, B 2,5 juta 2010 Maya Trisiswati Ch
Sumber: http:/ / www.aborsi.org/ pic3.jpg
Dari beberapa sumber didapat informasi juga bahwa banyak kasus aborsi terjadi pada orang yang sudah berkeluarga, terutama karena anak yang tidak diinginkan (sudah banyak), jadi aborsi tidak murni terjadi karena hubungan seks luar nikah. Menurut CIA World Factbook angka kelahiran Indonesia 18.1 per 1000 penduduk. Jumlah penduduk Indonesia 240 juta, jadi jumlah kelahiran sekitar 4,344 juta. jika misal 37 aborsi per 1000, maka total aborsi 1,6 juta.
Kenyataan  obyektif  yang  penulis  uraikan  secara  faktual  yang  menimpa  bangsa  Indonesia, menunjukkan bahwa Bangsa Indonesia nyaris kehilangan ”jati dirinya”, Bangsa Indonesia tengah menghadapi  masalah  sangat  berat.  Berbagai  peristiwa  tahun-tahun  terakhir  ini  sungguh mengancam eksistensi bangsa, merebaknya konflik sosial dan teror kekerasan yang tak terkendali telah menghancurkan modal sosial yang begitu penting bagi keutuhan moral kehidupan bersama. Wabah korupsi, kolusi dan nepotisme yang merajalela telah menjadikan kita sebagai bangsa yang memiliki rendahnya rasa saling percaya kepada sesama ( low trust society ).
Perkembangan teknologi dan globalisasi informasi di satu sisi memiliki nilai sangat positif. Hanya dengan satu unit PC dilengkapi modem dan hubungan telepon, setiap orang mampu mengakses
berbagai informasi dengan berbagai subyek, melintasi batas teritorial dengan biaya sangat murah, mudah, dan cepat. Tetapi, di sisi lain, dampak negatifnya pun tidak kalah besar, karena berbagai informasi  maupun  gambar  porno  dengan  mudah  bisa  diakses  untuk  sekadar  ditonton  maupun "dinikmati".  Bahkan,  milis  pribadi  pun  sering  kali  mendapat  kiriman  "liar"  meskipun  sudah berusaha menjaganya.
Informasi  dan  gambar  porno  belakangan  menjadi  marak,  bahkan  tabloid  dan  koran  porno dilengkapi kolom-kolom iklan layanan seks serta nomor telepon dengan mudah ditemukan dalam setiap sudut tempat penjual koran, majalah, maupun VCD. Pornografi Cepat atau lambat akan mempengaruhi  budaya  bangsa  kita,  terutama  anak-anak  dan  remaja  yang  tengah  membentuk identitas diri. nampaknya budaya ’malu’ dari bangsa ini telah melemah.
Berdasarkan  fenomena  obyektif  yang  dipaparkan  tersebut,  maka  sepatutnya  harus  dilakukan tindakan afirmatif untuk melakukan revitalisasi jati diri bangsa, khususnya melalui pendidikan karakter,  agar  dapat  mengembalikan  jati  diri  bangsa  Indonesia;  memang  sudah  selayaknya menjadi perhatian yang sangat khusus untuk saat ini. Mengingat kondisi bangsa Indonesia sebagai bangsa  besar  dengan  jumlah  penduduk  muslim  terbanyak  di  dunia,  sangat  ironis  bila  melihat kenyataan sekarang ini. Bangsa yang sebelumnya sangat dihormati dan disegani oleh bangsa lain. Bangsa-bangsa  di  Asia  sangat  hormat  dan  Amerika  Serikat  pun  sangat  segan  terhadap  bangsa kita. Sangat jauh sekali bila dibandingkan dengan kondisi saat ini. Untuk itu sudah saatnya harus merevitalisasi jati diri bangsa .
Sudah saatnya untuk memperkuat jati diri bangsa Indonesia sebagai bangsa yang besar, yang penuh  kerukunan  beragama  walaupun  tercatat  sebagai  salah  satu  negara  yang  memiliki  suku terbanyak. Tugas yang diemban saat ini adalah menjadi masyarakat yang patuh pada peraturan, disiplin, tertib, biasakan budaya antri, bermoral, beradab, beretika. dan menjadikan setiap langkah yang dibuat selalu bermanfaat untuk orang banyak.  Bukan saling sikut, saling cemooh, fanatik pada  golongan  tertentu  yang  nota  bene  malah  membuat  bangsa  kita  hancur,  lemah  serta  tidak berdaya  menghadapi  masalah-masalah  internal  sehingga  kehilangan  rasa  hormat  dari  bangsa- bangsa lain.
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pendidikan karakter sangat signifikan untuk melakukan revitalisasi  jati  diri  bangsa,  sebagai  bangsa  yang  besar  merupakan  suatu  hal  yang  sangat fondamental  untuk  membangun  sebuah  bangsa  yang  maju.  Hanya  bangsa  yang  mampu membangun karakter yang kuat yang akan mampu menjadi bangsa yang berjaya.

## 2 Rumusan Masalah
Berdasarkan  Uraian  yang  telah  penulis  kemukakan  dalam  latar  belakang  masalah,  maka  dapat dikemukakan bahwa focus masalahanya adalah mencakup analisis verbalistik tentang pendidikan karakter, jati diri bangsa dan revitalisasi jati diri bangsa Indonesia, yang dapat diidentifikasikan sebagai berikut:
a. Apakah yang dimaksud dengan pendidikan karakter?
b. Bagaimanakah perspektif sosiologis tentang pendidikan karakter?
c. Bagaimanakah jati diri bangsa Indonesia?
d. Mengapa harus dilakukan revitalisasi jati diri bangsa Indonesia?

## 3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan
Karya  tulis  ini  disusun,  untuk  melakukan  analisis  deskriptif  kualitatif  tentang  fenomena permasalahan bangsa, sehingga dapat mengetahui hal-hal berikut:
a. Pengertian dan makna pendidikan karakter
b. Persfektif sosiologis tentang pendidikan karakter
c. Pemahaman tentang jati diri bangsa Indonesia
d. Revitalisasi jati diri bangsa Indonesia
Kegunaan tulisan ini adalah untuk mengembangkan wawasan penulis dalam persfektif sosiologis serta sebagai penyegaran bagi masyarakat pembaca, agar memiliki sense of crisis , sehingga dapat memberikan  kontribusi  pemikiran  bagi  pembuat  kebijakan  dalam  rangka  revitalisasi  jati  diri bangsa.

## 4 Pendidikan Karakter
Karakter merupakan nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa,  diri  sendiri,  sesama  manusia,  lingkungan  dan  kebangsaan  yang  terwujud  dalam  pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata krama, budaya dan adat istiadat.
Menurut Lickona, karakter berkaitan dengan konsep moral ( moral knonwing ), sikap moral ( moral felling ),  dan  perilaku  moral  ( moral  behavior ).  Berdasarkan  ketiga  komponen  ini  dapat dinyatakanbahwa  karakter  yang  baik  didukung  oleh  pengetahuan  tentang  kebaikan,  keinginan untuk  berbuat  baik,  dan  melakukan  perbuatan  kebaikan.  Bagan  dibawah  ini  merupakan  bagan kterkaitan ketiga aspek tersebut.
Gambar 1
Keterkaitan antara komponen moral dalam rangka pembentukan Karakter yang baik menurut Lickona
Selanjutnya  perlu dikemukakan  tentang  pengertian  Pendidikan  Karakter Menurut  Ahli  sebagai berikut:
a. Pendidikan Karakter Menurut Lickona: menyatakan bahwa pengertian pendidikan karakter adalah suatu usaha yang disengaja untuk membantu seseorang sehingga ia dapat memahami, memperhatikan, dan melakukan nilai-nilai etika yang inti.
b. Pendidikan Karakter Menurut Suyanto (2009), mendefinisikan karakter sebagai cara berpikir dan  berperilaku  yang  menjadi  ciri  khas  tiap  individu untuk  hidup  dan  bekerja  sama,  baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa, maupun negara.
c. Pendidikan Karakter Menurut Kertajaya, Karakter adalah ciri khas yang dimiliki oleh suatu benda atau individu.  Ciri  khas tersebut  adalah asli  dan  mengakar  pada  kepribadian  benda atau  individu  tersebut,  serta  merupakan  “mesin”  yang  mendorong  bagaimana  seorang bertindak, bersikap, berucap, dan merespon sesuatu (Kertajaya, 2010).
d. Pendidikan Karakter Menurut Kamus Psikologi. Menurut kamus psikologi, karakter adalah kepribadian  ditinjau  dari  titik  tolak  etis  atau  moral,  misalnya  kejujuran  seseorang,  dan biasanya berkaitan dengan sifat-sifat yang relatif tetap (Dali Gulo, 1982: p.29).
Dalam pendidikan karakter, terdapat nilai-nilai yang dikembangkan melalui pendidikan budaya dan karakter, karakter bangsa diidentifikasi dari sumber-sumber inti. Sumber dimaksud adalah Agama, Pancasila, budaya dan Tujuan Pendidikan Nasional.
Menyadari bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang beragama, maka nilai yang terkandung dalam agamanya dijadikan dasar membentuk karakter bangsa. Pancasila dijadikan sumber karena dalam  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  Pancasila  adalah  dasarnya.  Selain  itu  mengingat bahwa bangsa Indonesia terbentuk dari berbagai macam suku bangsa dan beranekaragam budaya, maka adalah suatu keharusan dalam menanamkan nilai karakter bangsa berdasarkan nilai budaya yang  ada  tempat  mereka  berada.  Didalam  konteks  pendidikan,  dengan  bersumber  dari  agama, Pancasila dan budaya maka secara teknis dirumuskan melalui tujuan nasional pendidikan.
Bangsa  Indonesia  mau  dibentuk  dalam  kualitas  seperti  apa  sangat  ditentukan  oleh  tujuan pendidikan nasional. Oleh karena itu sebenarnya sumber nilai karakter bangsa yang paling teknis / operasional sifatnya adalah Tujuan Pendidikan Nasional. Karena pendidikan apapun bentuknya di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan tujuan pendidikan nasional sesuai UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Terdapat 18 butir nilai-nilai pendidikan karakter yaitu, (1) Religius, (2) Jujur, (3) Toleransi, (4) Disiplin,  (5)  Kerja  Keras,  (6)  Kreatif,  (7)  Mandiri,  (8)  Demokratis,  (9)  Rasa  Ingin  Tahu,  (10) Semangat  Kebangsaan,  (11)  Cinta  tanah  air,  (12)  Menghargai  prestasi,  (13)  Bersahabat/ komunikatif, (14) Cinta Damai, (15) Gemar membaca, (16) Peduli lingkungan, (17) Peduli social, dan (18) Tanggung jawab.
Guna  kepentingan  pendidikan  karakter  bangsa  maka  secara  operasional  rumusan  ke  18  nilai karakter tersebut adalah sebagai berikut:
(1) Religius:  Sikap  dan  perilaku  yang  patuh  dalam  melaksanakan  ajaran  agama  yang dianutnya,  toleran  terhadap  pelaksanaan  ibadah  agama  lain,  dan  hidup  rukun  dengan pemeluk agama lain.
(2) Jujur ; Perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan.
(3) Toleransi ; Sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya.
(4) Disiplin; Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan.
(5) Kerja  Keras;  Perilaku  yang  menunjukkan  upaya  sungguh-sungguh  dalam  mengatasi berbagai hambatan belajar dan tugas, serta menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya.
(6) Kreatif  ;  Berpikir  dan  melakukan  sesuatu  untuk  menghasilkan  cara  atau  hasil  baru  dari sesuatu yang telah dimiliki.
(7) Mandiri;  Sikap  dan  perilaku  yang  tidak  mudah  tergantung  pada  orang  lain  dalam menyelesaikan tugas-tugas
(8) Demokratis; Cara berfikir, bersikap, dan bertindak yang menilai samahak  dan kewajiban dirinya dan orang lain.
(9) Rasa  Ingin  Tahu;  Sikap  dan  tindakan  yang  selalu  berupaya  untuk  mengetahui  lebih mendalam dan meluas dari sesuatu yang dipelajarinya, dilihat, dan didengar.
(10) Semangat  Kebangsaan;  Cara  berpikir,  bertindak,  dan  berwawasan  yang  menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya.
(11) Cinta  Tanah  Air;  Cara  berfikir,  bersikap,  dan  berbuat  yang  menunjukkan  kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsa.
(12) Menghargai  Prestasi;  Sikap  dan  tindakan  yang  mendorong  dirinya  untuk  menghasilkan sesuatu  yang  berguna  bagi  masyarakat,  dan  mengakui,  serta  menghormati  keberhasilan orang lain.
(13) Bersahabat/ Komuniktif; Tindakan yang memperlihatkan rasa senang berbicara, bergaul, dan bekerja sama dengan orang lain.
(14) Cinta Damai; Sikap, perkataan, dan tindakan yang menyebabkan orang lain merasa senang dan aman atas kehadiran dirinya
(15) Gemar Membaca; Kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca berbagai bacaan yang memberikan kebajikan bagi dirinya.
(16) Peduli Lingkungan; Sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan  alam  di  sekitarnya,  dan  mengembangkan  upaya-upaya  untuk  memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi.
(17) Peduli Sosial; Sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan pada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan
(18) Tanggung-jawab;  Sikap  dan  perilaku  seseorang  untuk  melaksanakan  tugas  dan kewajibannya, yang seharusnya dia lakukan, terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial dan budaya), negara dan Tuhan Yang Maha Esa.
Bagi Indonesia sekarang ini, pendidikan karakter juga berarti melakukan usaha sungguh-sungguh, sitematik dan berkelanjutan untuk membangkitkan dan menguatkan  kesadaran serta keyakinan semua orang Indonesia bahwa tidak akan ada masa depan yang lebih baik tanpa membangun dan menguatkan karakter rakyat Indonesia. Dengan kata lain, tidak ada masa depan yang lebih baik yang bisa diwujudkan tanpa kejujuran, tanpa meningkatkan disiplin diri, tanpa kegigihan, tanpa semangat  belajar  yang  tinggi,  tanpa  mengembangkan  rasa  tanggung  jawab,  tanpa  memupuk persatuan  di  tengah-tengah  kebinekaan, tanpa  semangat  berkontribusi bagi  kemajuan bersama, serta tanpa rasa percaya diri dan optimisme. Inilah tantangan kita bangsa Indonesia, sanggup?
Theodore Roosevelt mengatakan: “To educate a person in mind and not in morals is to educate a menace to society” (Mendidik seseorang dalam aspek kecerdasan otak dan bukan aspek moral adalah ancaman mara-bahaya kepada masyarakat).
Pendidikan  karakter  telah  menjadi  perhatian  berbagai  negara  dalam  rangka  mempersiapkan generasi  yang  berkualitas,  bukan  hanya  untuk  kepentingan  individu  warga  negara,  tetapi  juga untuk  warga  masyarakat  secara  keseluruhan.  Pendidikan  karakter  dapat  diartikan  sebagai the deliberate us of all dimensions of school life to foster optimal character development (usaha kita secara sengaja dari seluruh dimensi kehidupan sekolah/ madrasah untuk membantu pembentukan karakter secara optimal.
Pendidikan  karakter  berpijak  dari  karakter  dasar  manusia,  yang  bersumber  dari  nilai  moral universal (bersifat absolut) yang bersumber dari agama yang juga disebut sebagai the golden rule . Pendidikan karakter dapat memiliki tujuan yang pasti, apabila berpijak dari nilai-nilai karakter dasar  tersebut.  Pendidikan  karakter  memiliki  esensi  dan  makna  yang  sama  dengan  pendidikan moral  dan  pendidikan  akhlak.  Tujuannya  adalah  membentuk  pribadi  anak,  supaya  menjadi manusia  yang  baik,  warga  masyarakat,  dan  warga  negara  yang  baik.  Adapun  kriteria  manusia yang baik, warga masyarakat yang baik, dan warga negara yang baik bagi suatu masyarakat atau bangsa, secara umum adalah nilai-nilai agama dan sosial tertentu, yang banyak dipengaruhi oleh budaya  masyarakat  dan  bangsanya.  Oleh  karena  itu,  hakikat  dari  pendidikan  karakter  adalah pedidikan nilai, yakni pendidikan nilai-nilai luhur yang bersumber dari nilai-nilai agama dan nilai- nilai budaya sendiri, dalam rangka membina kepribadian peserta didik.
Mengacu  kepada  uraian  yang  telah  penulis  kemukakan,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa pendidikan karakter mempunyai makna lebih tinggi dari pendidikan moral, karena bukan sekadar mengajarkan  mana  yang  benar  dan  mana  yang  salah,  lebih  dari  itu  pendidikan  karakter menanamkan  kebiasaan  tentang  hal  yang  baik  sehingga  siswa  didik  menjadi  paham  (ranah kognitif) tentang mana yang baik dan salah, mampu merasakan (ranah afektif) nilai yang baik, dan mau melakukannya (ranah psikomotor).

## 5 Persfektif Sosiologis tentang Pendidikan Karakter
Pendidikan  merupakan human  investmen (investasi  manusia)  yang  sangat  penting.  Peran pendidikan sangat signifikan dalam mem-posisi-kan suatu bangsa di tengah era globalisasi saat ini. Kualitas pendidikan menjadi kunci peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang akan menghantarkan suatu bangsa pada modernisasi. Apabila memperhatikan kualitas pendidikan Indonesia saat ini, masih banyak hal yang perlu diperbaiki. Berdasarkan artikel Kompas (3/ 3/ 22011) dicantumkan bahwa berdasarkan data dalam Education for All (EFA) Global Monitroring Report 2011 yang dikeluarkan UNESCO, indeks pembangunan pendidikan Indonesia berada pada urutan 69 dari 127 negara yang disurvei.
Berdasar pada informasi tersebut, maka perlu segera diupayakan peningkatan kualitas pendidikan, agar bangsa Indonesia tidak semakin tertinggal. Peningkatan mutu pendidikan perlu ditinjau dari berbagai  aspek  demi  tercapainya  sistem  pendidikan  yang  efektif  dan  berkualitas.  Salah  satu perspektif yang perlu diperhatikan dalam rangka menciptakan sistem pendidikan yang ideal dan sesuai dengan karakter bangsa adalah perspektif sosiologi.
Sosiologi  merupakan  cabang  ilmu  sosial  yang  mengkaji  hubungan  antara  manusia  dengan manusia lainnya dalam masyarakat. Analisis sosiologi meliputi proses interaksi sosial yang terkait dengan  aktivitas  pendidikan  baik  dari  lingkup  keluarga,  kehidupan  sosio-kultur  masyarakat maupun pada tingkat nasional. Pendidikan dalam perspektif sosiologi dapat menghasilkan sebuah gambaran objektif tentang relasi-relasi sosial yang menyusun konstruksi total realitas pendidikan di negara Indonesia. Dengan demikian wawasan dan pengetahuan sosiologis untuk  membedah tubuh pendidikan menjadi perlu untuk dibahas agar proses-proses pengajaran tidak bias ke arah yang kurang relevan dengan kebutuhan bangsa.
Sosiolog  Emile  Durkheim  memandang  pendidikan  sebagai  “ social  thing ”  atau  disebut  juga dengan ikhtiar social. Menurut Durkheim, masyarakat secara keseluruhan beserta masing-masing lingkungan  social  di  dalamnya  merupakan  sumber  cita-cita  yang  dilaksanakan  lembaga pendidikan. Suatu masyarakat bisa bertahan hidup hanya kalau terdapat tingkat homogenitas yang
memadai di kalangan warganya. Keseragaman esensial yang dituntut dalam kehidupan bersama tersebut oleh upaya pendidikan diperkekal dan diperkuat penanamannya sejak dini di kalangan anak-anak.  Tetapi,  di  balik  itu,  suatu  kerjasama  apapun  tentunya  tidak  mungkin  tanpa  adanya keanekaragaman.  Keanekaragaman  yang  penting  tersebut,  oleh  pendidikan  dijamin  dengan pelaksanaan pendidikan yang beraneka ragam, baik dalam jenjang maupun spesialisasinya.
Berawal dari padangannnya bahwa pendidikan sebagai “ social thing ”, Durkheim mengungkapkan bahwa pendidikan itu bukanlah satu bentuk, dalam arti ideal maupun aktualnya, tetapi bermacam- macam. Seberapa banyak macam yang dimaksud, mengikuti banyaknya perbedaan lingkungan di kalangan masyarakat itu sendiri. Dengan demikian, akan menentukan tipe-tipe pendidikan yang diselenggarakan.
Pendidikan merupakan alat untuk mengembangkan kesadaran diri sendiri dan kesadarn social ( the individual self, and the social self, the I and the We, or homoduplex ) menjadi paduan yang stabil, disiplin,  dan  utuh  secara  bermakna.  Penyelaman  dan  pencernaan  nilai-nilai  dan  disiplin  oleh Durkheim  dianggap  sebagai  syarat  inisiasi  anak  terhadap  masyarakat.  Pendidikan  berperan penting  dalam  menjaga  nilai-nilai  moral  yang  menjadi  landasan  bagi  tumbuh  kembang masyarakat. Durkheim menggambarkan betapa generasi muda memerlukan bantuan pendidikan untuk mempersiapkan diri memasuki kehidupan di tengah masyarakat yang memiliki tata nilai tertentu. Persiapan itu diperlukan karena pemuda pada dasarnya belum siap memasuki kehidupan masyarakat. Sasaran pendidikan adalah mengembangkan kekuatan fisik, intelektual, dan moral yang dibutuhkan oleh lingkungan masyarakat.
Persepsi Durkheim terhadap Pendidikan, dinyatakan sebagai satu kesatuan utuh dari masyarakat secara  keseluruhan.  Pendidikan  sebagai  dasar  masyarakat  menentukan  proses  alokasi  dan distribusi  sumber-sumber  perubahan.  Pendidikan  juga  berfungsi  sebagai  “ baby-sitting ”  yang bertugas  agar  warga  masyarakat  tidak  ada  yang  yang  memiliki  perilaku  menyimpang.  Untuk mengemas pendidikan agar menjalankan fungsi tersebut, harus ditetapkan prioritas yang tepat. Pendidikan  harus  bisa  memaksimalkan  bakat  siswa.  Pendidikan  juga  harus  didekatkan  pada masyarakat luas.
Mengenai  perencanaan  pendidikan,  Durkheim  memandang  pentingnya  orientasi  pendidikan sebagai upaya penyediaan human capital (modal sumber daya manusia). Pendidikan merupakan sebuah  investasi.  Dalam  tataran  pembelajaran,  desain  pembelajaran  diatur  menganut  prinsip “bank  konsep”  dimana  sekolah/  guru  berperan  sebagai  “deposan”,  sementara  murid  sebagai “penerima uang deposan”.
Durkheim  melihat  bahwa  pada  masing-masing  masyarakat  memiliki  cara  yang  berbeda  dalam memilih  format  pendidikan.  Masyarakat  dan  pendidikan  saling  berinteraksi  dan  saling memberikan pengaruh. Pendidikan selalu berkaitan erat dengan institusi yang lain. Pendidikan selalu  ditumbuhkembangkan  berdasar  nilai-nilai  kolektif  dan  keyakinan  suatu  masyarakat. Sehingga  moralitas  umum  harus  masuk  dalam  kurikulum  dan  guru  harus  memiliki  komitmen untuk  mentransformasikannya  kepada  siswa di sekolah,  dengan  memulai  dari  guru  itu  sendiri. Secara  tegas  Durkheim  menyatakan  bahwa  suatu  keharusan,  dunia  pendidikan  melakukan perubahan-perubahan dan penyesuaian-penyesuaian seirama dengan arus deras transformasi yang berlangsung dalam perkembangan masyarakat modern. Ia menyimpulkan, bahwa tidak ada yang lebih penting daripada pendekatan sosiologi bagi para guru.
Lebih lanjut, menurut Durkheim, pendidikan memiliki beberapa fungsi, yaitu:
1) Memperkuat solidaritas social
Membuat  individu  merasa  menjadi  bagian  dari  kelompok  dan  dengan  demikian  akan mengurangi kecendurangan untuk melanggar aturan
2) Mempertahankan peranan social
Sekolah adalah masyarakat dalam bentuk miniature. Sekolah mempunyai hierarki, aturan, tuntutan yang sama dengan “dunia luar”. Sekolah mendidik orang muda memenuhi berbagai peranan
3) Mempertahankan pembagian kerja
Membagi-bagi  siswa  ke  dalam  kelompok-kelompok  kecakapan.  Mengajar  siswa  untuk mencari pekerjaan sesuai dengan kecakapan mereka
Perspektif sosiologi sebagai pisau bedah dalam menganalisa pendiidkan sangat bermanfaat bagi perbaikan  berbagai  permasalahan  pendidikan  yang  kini  menjadi  tantangan  besar  bagi  bangsa Indonesia.  Kajian  dan  analisis  terhadap  keterkaitan  fenomena  sosial  dalam  proses  pendidikan penting untuk diketahui, diinformasikan dan diimplementasikan dalam pengambilan keputusan, kebijakan maupun strategi dalam praktik pendidikan terkait dengan fungsi sosiologi pendidikan yaitu  menyediakan  visi,  pemahaman  dan  kemampuan  terhadap  proses  pendidikan,  dan kemampuan  bekerja  dalam  pendidikan  dengan  memanfaatkan  dinamika  struktural  dan  proses sosial terkait dengan proses pendidikan, dikarenakan kehidupan sosial baik dalam  maupun luar lembaga pendidikan mempunyai andil yang besar terhadap proses dan hasil-hasil pendidikan.
Sosiologi pendidikan dapat membantu memberi bahan yang berharga dalam proses pendidikan dengan berbagai masalah dan implikasi yang di timbulkan. Dalam hal ini sosiologi  membantu meningkatkan  kepekaan  dalam  melihat  nilai-nilai  melihat  nilai-nilai,  institusi,  budaya,  dan kecenderungan yang ada dimasyarakat. Sosiologi pendidikan juga memberi jalan kepekaan untuk melihat  nilai-nilai,  institusi,  budaya,  dan  kecenderungan  lainya  yang  terjadi  didalam  dunia pendidikan.  Selain  itu,  sosiologi  pendidikan  dapat  membantu  memahami  perencanaan,  proses implementasi, dan implikasi penerapan program manapun kebijakan pendidikan tertentu.
Pengembangan atau dinamika pendidikan seharusnya dilandasi konsep dan teori sosial, dengan argumentasi; pertama pendidikan mau tidak mau harus bisa menyiapkan sebuah generasi yang siap memasuki masyarakat yang dinamis menuju masyarakat berbasis pengetahuan itu. Kedua, praktisi  pendidikan  dapat  merumuskan  cara  menetapkan  orientasi  yang  relevan  dengan  dunia yang berubah pesat di satu pihak, namun di lain pihak dunia pendidikan tidak mengalami distorsi dan disorientasi. Dan alasan yang ketiga adalah pendidikan memerlukan perangkat pisau analisa sosiologis, karena ia bukan sekedar mesin atau tekhnologi pembelajaran ansich .
Melalui bantuan perspektif sosiologis, sekolah dan guru akan dapat memahami lingkungan sosial, proses-proses  sosial  seperti  terjadinya  konflik,  integrasi,  pelapisan  dan  proses  sosialisasi. Sosiologi  akan  membantu  meningkatkan  kepekaan  budaya  sehingga  memungkinkan  praktisi pendidikan  mampu  mengelola  pembelajaran  berbasis  multikultural,  melakukan  antisipasi terhadap dampak budaya global dan arus informasi yang tanpa batas.
Perspektif  sosiologis  terhadap  pendidikan  karakter,  mengacu  kepada  berbagai  perspektif  atau paradigm  yang  masing-masing  memiliki  focus  spesifik  dan  dapat  diimplementasikan  terhadap masyarakat dimanapun mereka tinggal, termasuk di Indonesia, agar permasalahan bangsa dapat segera  dicarikan  solusinya,  sehingga  karakter  yang  dibentuk  melalui  pendidikan,  akan memulihkan jati diri bangsa.
Dalam pendekatan sosiologis, berikut akan penulis uraikan tentang pendidikan dari (1) Perspektif Struktural Fungsional, (2) perspektif konstruksionis (3) perspektif Behavioristik, (4) perspektif Sosial Cognitive.

## a. Perspektif Struktural Fungsional
Perspektif teori struktural fungsional memiliki akar pada pemikiran Emile Durkheim dan Max Weber,  dua  ahli  sosiologi  klasik  yang  terkenal.  Sedangkan  dalam  perkembangan  berikutnya, perspektif ini juga dipengaruhi oleh karya Talcott Parson dan Robert Merton, dua ahli sosiologi kontemporer yang terkenal pada masa kini.
Perspektif  teori  struktural  fungsional  dipandang  sebagai  perspektif  teori  yang  sangat  dominan dalam  perkembangan  sosiologi  dewasa  ini.  Seringkali,  perspektif  ini  disamakan  dalam  teori sistem, teori ekuilibrium. Konsep yang penting dalam perspketif ini adalah struktur dan fungsi, yang  menunjuk  pada  dua  atau  lebih  bagian  atau  komponen  yang  berbeda  dan  terpisah  tetapi berhubungan satu sama lain. Struktur seringkali dianalogikan dengan organ atau bagian-bagian anggota badan manusia, sedangkan fungsi menunjuk bagaimana bagian-bagian ini berhubungan dan  bergerak.  Misalnya  perut  adalah  struktur,  sedangkan  pencernaan  adalah  fungsi.  Contoh lainnya, organisasi angkatan bersenjata adalah struktur, sedangkan menjaga negara dari serangan musuh adalah fungsi. Struktur tersusun atas beberapa bagian yang saling berhubungan dan saling bergantung satu sama lain.
Struktur  sosial  terdiri  dari  berbagai  komponen  dari  masyarakat,  seperti  kelompok-kelompok, keluarga-keluarga, masyarakat setempat/ lokal dan sebagainya. Kunci untuk memahami konsep struktur adalah konsep status (posisi yang ditentukans secara sosial, yang diperoleh baik karena kelahiran ( ascribed status maupun karena usaha ( achieved status ) seseorang dalam masyarakat). Jaringan dari status sosial dalam masyarakat merupakan sistem sosial, misalnya jaringan status ayah-ibu-anak  menghasilkan  keluarga  sebagai  sistem  sosial,  jaringan  pelajar-guru-kepala sekolah-pegawai tata usaha menghasilkan sekolah sebagai sistem sosial, dan sebagainya. Setiap status memiliki aspek dinamis yang disebut dengan peran ( role ) tertentu, misalnya seorang yang berstatus ayah memiliki peran yang berbeda dengan seseorang yang berstatus anak.
Sistem  sosial  mengembangkan  suatu  fungsi  tertentu  yang  dengan  fungsi  itu  memungkinkan masyarakat dan bagi orang-orang yang menjadi anggota masyarakat untuk eksis. Masing-masing menjalankan suatu fungsi yang berguna untuk memelihara dan menstabilkan masyarakat sebagai suatu  sistem  sosial.  Misalnya  lembaga  pendidikan  berfungsi  mengajarkan  pengetahuan  atau ketrampilan, lembaga agama berfungsi memenuhi kebutuhan rohaniah, keluarga berfungsi untuk sosialisasi  anak  dan  sebagainya.  Para  penganut  struktural  fungsional  mengasumsikan  bahwa sistem senantiasa cenderung dalam keadaan keseimbangan atau equilibrium. Suatu sistem yang gagal  dari  salah  satu  bagian  dari  sistem  itu  mempengaruhi  dan  membawa  akibat  bagi  bagian- bagian lain yang saling berhubungan satu sama lin.
Setiap sistem sosial pada dasarnya memiliki dua fungsi utama, yaitu: (1) apa yang dapat dilakukan oleh sistem itu dan (2) konsekuensi-konsekuensi yang berkaitan dengan apa yang dapat dilakukan oleh  sistem  itu  (fungsi  lanjutan).  Misalnya  mata,  fungsinya  adalah  melihat  sesuatu  dalam lingkungan. Fungsi lanjutan dari mata adalah dengan mata orang dapat belajar, bekerja dan juga dapat  melihat  datangnya  bahaya.  Dalam  masyarakat,  lembaga  pemerintahan  memiliki  fungsi utama  menegakkan  peraturan,  sedangkan  fungsi  lanjutannya  adalah  menggerakkan  roda perekonomian, menarik pajak, menyediakan berbagai fasilitas sosial dan sebagainya.
Menurut  pandangan  Robert  Merton  salah  satu  tokoh  perspektif  ini,  suatu  sistem  sosial  dapat memiliki dua fungsi yaitu fungsi manifest, yaitu fungsi yang diharapkan dan diakui, serta fungsi laten, yaitu fungsi yang tidak diharapkan dan tidak diakui. Lembaga pendidikan sekolah taman kanak-kanak misalnya memiliki fungsi manifes untuk memberikan dasar-dasar pendidikan bagi anak  sebelum  ke  jenjang  sekolah  dasar.  Fungsi  latennya,  memberi  pekerjaan  bagi  guru  TK, membantu orang tua mengasuh anak selagi orang tuanya bekerja dan sebagainya.
Dalam pandangan Robert Merton, tidak semua hal dalam sistem selalu fungsional, artinya tidak semua hal selalu memelihara kelangsungan sistem. Beberapa hal telah menyebabkan terjadinya ketidakstabilan dalam sistem, bahkan dapat saja menyebabkan rusaknya sistem. Ini oleh Merton disebut dengan disfungsi. Misalnya tingkat interaksi yang tinggi dan kaku dalam keluarga dapat menghasilkan disfungsi, antara lain dalam bentuk kekerasan dan perlakuan kasar atau penyiksaan pada anak.
Para penganut perspektif struktural fungsional ini berusaha untuk mengetahui bagian-bagian atau komponen-komponen  dari  suatu sistem  dan  berusaha memahami  bagaimana  bagian-bagian  ini saling  berhubungan  satu  sama  lain  suatu  susunan  dari  bagian-bagian  tersebut  dengan  melihat fungsi  manifes  maupun  fungsi  latennya.  Kemudian  mereka  melakukan  analisis  mengenai manakah yang memberiu sumbangan bagi terciptanya kelestarian sistem dan manakah yang justru menyebabkan  kerusakan  pada  sistem.  Dalam  hal  ini  dapat  saja  suatu  komponen  menjadi fungsional dalam suatu sistem, tetapi menjadi tidak fungsional bagi sistem yang lain. Misalnya ketaatan pada suatu agama merupakan sesuatu yang fungsional dalam pembinaan umat beragama, tetapi tidak fungsional bagi pengembangan persatuan berbagai etnik yang beragam agamanya.
Dalam  pandangan  perspektif  struktural  fungsional  ini,  suatu  sistem  sosial  eksis  karena  sistem sosial itu menjalankan fungsinya yang berguna bagi masyarakat. Pusat perhatian perspektif ini juga tertuju pada masalah tatanan ( order ) dan stabilitas, yang karena perhatiannya pada hal ini mereka dikritik mempertahankan status-quo. Karena perhatiannya tertuju pada keseimbangan dan kelestarian sistem, perspektif ini juga sering dikritik mengabaikan proses perubahan yang terjadi dalam sistem sosial

## b. Perspektif konstruksionis
Pendidikan yang dikembangkan berdasarkan perspektif konstruksionis tidak lepas dari pemikiran sosiologi yang dimulai oleh teoritisi jerman akhir abad 19 dan awal abad 20, terutama dari karya simmel  dan  webber.  Perspektif  ini  beranggapan  bahwa  perilaku  manusia  secara  fundamental berbeda  dengan  perilaku  obyek  alam.  Manusia  selalu  bertindak  sebagai  agen  dengan mengkonstruk realitas kehidupan sosial. Cara melakukan tergantung cara mereka memahami atau memberikan makna terhadap dunianya. Oleh karena itu, maka tugas sosiologi adalah memahami cara agen melakukan penafsiran, member makna terhadap realitas.
Mahasiswa  yang  mempelajari  sosiologi  pendidikan,  harus  mempelajari  pemikiran  sosiolog Amerika,  seperti  Simmel  dan  George  Herberd  Mead.  Mereka  adalah  pelopor  tradisi konstruksionisme. Mead adalah pelopor teori interaksionisme simbolik, sebuah pendekatan yang memanfaatkan  jasa  psikologi  sosial,  dengan  mengandaikan  bahwa  hubungan  antara  aktor dibangun  dalam  pola-pola  bahasa  komunikasi.  Komunikasi  merupakan  medium  yang  dipakai masyarakat  untuk  memahami  aktor.  Aktor  memahami  realitas  melalui  simbol-simbol  yang
mereka  gunakan  dalam  interaksi.  Bahasa  adalah  simbol  yang  paling  banyak  dipakai  dalam interaksi individu-individu dengan individu lainnya.
Di  Eropa,  tradisi  konstruksionisme  memunculkan  sosiologi  fenomenologis.  Sosiologi fenomenologi memfokuskan kajiannya kepada cara-cara yang dilakukan aktor dalam memahami dan  menafsirkan  dunia  sosial  dengan  memperhatikan  pencerapan  data  ( sense  data )  kedalam tipifikasi  atau  penggambaran  secara  mental.  Cara-cara  individu  melakukan  tipifikasi  dengan menghubungkan  pemahaman  secara  intersubyektif,  disamping  juga  menghubungkan  antara penggambaran yang dibuat sosiolog dengan penggambaran yang dibuat aktor.
Sementara  itu,  di  amerika  muncul  tradisi  yang  disebut  perspektif  etnometodologi.  Tradisi  ini beranggapan bahwa tidak mungkin melakukan penggambaran dunia sosial secara ilmiah. Oleh karena itu cara melakukan penggambaran yang paling mungkin dilakukan sosiolog satu-satunya adalah melakukan penggambaran sesuai dengan apa yang dilakukan oleh sang aktor.
Dalam  pertimbangan  sosiologi  kontemporer,  tradisi  konstruksionis  memicu  munculnya  teori strukturasi. Teori strukturasi mencoba memperlihatkan bahwa dalam kehidupan sosial terdapat hubungan  antara  tindakan  pemahaman  atau  penafsiran  dengan  munculnya  sistem  sosial  yang stabil yang berkembang diluar individu dalam skala yang luas.Setiap tindakan individu tersebut adalah dalam rangka mewujudkan tujuan atau keinginan personal.
Dari  perkembangan  tradisi  konstruksionis  tersebut,  memberi  inspirasi  kepada  para  pemikir pendidikan. Sosiologi pendidikan yang mendasarkan pada perspektif konstruktivisme dalam hal ini memfokuskan pada “pemahaman siswa” ( student’s understanding ). Pendidikan harus dimulai dari pemahaman siswa tersebut dan pemahaman siswa harus menjadi focus perhatian guru.
Tugas praktisi pendidikan dengan demikian adalah memahami faktor-faktor instrinsik yang ada dalam diri siswa. Oleh karena itu pendidikan harus dimulai dari self concept siswa. Menciptakan situasi pembelajaran yang menarik dan kondusif bukan semata tugas guru tetapi siswa juga dinilai memiliki potensi untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif.
Dalam  pendidikan  konstruktivistik,  pembelajaran  dipandang  sebagai  proses  yang  dikendalikan sendiri oleh siswa. Perspektif ini menekankan kepada proses pembelajaran kolaboratif, sehingga proses  pembelajarannya  dilakukan  bersama.  Siswa  diberi  fasilitas  untuk  berinteraksi  dengan lingkungannya  disertai  dengan  proses  refleksi  diri.  Dengan  pendekatan  seperti  ini,  pendidikan konstruktivistik menegaskan bahwa sumber belajar bukan hanya bersumber dari guru, melainkan juga dari kawan sepergaulan dan orang-orang disekitarnya.
Paradigma  konstruktivisme  mengembangkan  inisiatif dan  kreatifitas pemikiran  individu  dalam pembelajaran.  Dalam  pendidikan  konstruktivistik,  anak-anak  atau  siswa  belajar  dengan mengembangkan  struktur  kognitifnya  yang  kompleks,  mengembangkan  skema-skema  berfikir, terutama menggunakan informasi dan pengetahuan baru untuk meraih kemajuan. Siswa belajar berinteraksi dengan lingkungannya.
Dengan  demikian,  pembelajaran dalam  paradigma  konstruktivistik  menjadikan  siswa  aktif  dan menentukan apa yang harus dipikirkan dan dipelajari. Fokusnya dalam hal ini diarahkan kepada cara bagaimana siswa mengkonstruk makna tentang kehidupan dan dunianya. Dalam pemikiran konstruktivisme, muncul dua aliran, yaitu:

## 1) Konstruktivisme psikologis
Pendidikan  difokuskan  kepada  siswa  sebagai  individu  dan  bagaimana  mereka mengkonstruk  pengetahuan,  keyakinan  dan  identitasnya  sendiri  selama  proses pembelajaran.  Penganut  perspektif  ini  antara  lain  adalah  Piaget,  yang  melahirkan  teori perkembangan kognitif (kemajuan individu melalui serangkaian tahapan).
2) Konstruktivisme sosial
Pendidikan  difokuskan  kepada  peran  faktor  sosial  dan  budaya  dalam  pengembangan pembelajaran.  Perspektif  ini  meyakini  bahwa  proses  sosial  merupakan  bagian  tak terpisahkan dalam proses pembelajaran. Ahli pendidikan Vigotsky yang selalu dikaitkan dengan  teori  ini  menganjurkan  penggunaan  secara  lebih  kreatif  strategi  pembelajaran kooperatif dan pembelajaran kolaboratif.
Ada  beberapa  tokoh  utama  dalam  tradisi  konstruksionis,  mulai  dari  Weber,  Berger,  hingga Giddens. Berikut adalah ulasan dari tokoh-tokoh tersebut.
1) Max Weber
Max weber merupakan ilmuan sosial yang sangat berpengaruh, lahir di erfurt, Jerman, 21 april  1864,  ayahnya  seorang  pejabat  dan  ibunya  seorang  cavinist.  Pada  mulanya  ia mengikuti  gaya  hidup  ayahnya,  tetapi  kemudian  tumbuh  antipati  dan  ia  memilih  dekat dengan  gaya  hidup  ibunya.  Weber  tercatat  sebagai  pendiri  masyarakat  sosiologi  jerman pada  tahun  1910.  Ia  mengkaji  tindakan  individu  dalam  membangun  teori  sosiologi.  Ia melihat individu yang berpengaruh di masyarakat, tetapi dengan catatan bahwa tindakan sosial individu ini berhubungan dengan rasionalitas, apakah rasionalitas instrumental atau rsionalitas yang berorientasi nilai.
Rasionalitas  instrumental  akan  melibatkan  pertimbangan  dan  pilihan  yang  sadar  dan berhubungan  dengan  tujuan  tindakan  dan  alat  yang  digunakan  untuk  mencapainya. Rasionalitas  nilai  lebih  menekankan  bahwa  tindakan  dikendalikan  oleh  kesadaran  akan keyakinan  dan  komitmen  terhadap  tatanan  nilai  yang  luhur.  Jadi  dengan  demikian,  alat hanya merupakan pertimbangan dan pengukuran yang sadar, tujuan-tujuannya hanya sudah ada dalam hubungannya dengan nilai-nilai individu yang bersifat absolut atau merupakan nilai-nilai akhir baginya. Pola rasionalitas demikian tidak hanya berlaku secara individu, tetapi juga meluas ke dalam masyarakat.
(a) Max Weber Tentang Kapitalisme Weber menuangkan pemikirannya tentang kapitalisme dalam the protestan ethic and the spirit of capitalism (1958). Masyarakat kapitalisme menurut Weber, memandang manusia terutama sebagai pekerja. Ia mencirikan kapitalisme seperti:
(1) Adanya  usaha-usaha  ekonomi  yang  diorganisir  dan  dikelola  berdasarkan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan serta berkembangnya kepemilikan pribadi;
(2) Berkembangnya produksi untuk pasar;
(3) Produksi untuk massa dan melalui massa;
(4) Produksi untuk uang; dan
(5) Adanya  antusiasme,  etos  dan  efisiensi  yang  maksimal  yang  menuntut pengabdian manusia kepada panggilan kerja.
Weber  melihat  ada  hal  diluar  ekonomi  yang  mempengaruhi  terbentuknya kapitalisme,  yaitu  agama  protestan.  Agama  protestan  mengajarkan  bahwa  bekerja keras  merupakan  panggilan  suci  bagi  kehidupan  manusia.  Berlaku  hemat  dengan cara  menggunakan  hasil  kerjanya  tidak  untuk  bersenang-senang  maupun  untuk upacara  keagamaan.  Weber  melihat  kapitalisme  sebagai  suatu  perubahan  tatanan
moral yang lama, yang menekankan pada pamrih material dan pendobrakan nilai- nilai karya tradisional.
(b) Max Weber Tentang Stratifikasi Sosial Weber mengunakan konsep klas dan klas pluralistis dalam menjelaskan stratifikasi sosial. Klas adalah golongan orang dalam kontinum  status dan situasi yang sama, yaitu  kesempatan  untuk  memperoleh  barang  dan  untuk  dapat  menentukan  sendiri keadaan kehidupan ekstern dan nasib pribadi. Klas pluralistis membicarakan tentang “situasi golongan status”, artinya diberikan hak istimewa positif atau negatif. Status ini  diberikan  dalam  hubungannya  dengan  martabat  sosial.  Dituntut  secara  efektif dalam  gaya  hidup  yang  spesifik.  Situasi  golongan  status  dapat  berdasarkan  atas situasi klas dan hal sebaliknyapun juga bisa terjadi, yaitu status menentukan klas.
(c) Max Weber Tentang Klas dan Kekuasaan Weber menaruh perhatian bagaimana kelompok dan kepentingan kelompok muncul dalam  kehidupan  sosial.  Persaingan  dipengaruhi  oleh  kekuasaan,  yang  mana kekuasaan tersebut menentukan satu kelompok mendominasi kelompok sosial yang lain.  Kekuasaan  tersebut  meliputi  dimensi  klas,  status,  dan  partai.  Klas  mengacu kepada tatanan ekonomi masyatakat yang dalam hal ini “hubungan pasar” (berkaitan dengan kepemilikan inidividu) merupakan suatu hala yang utama. Status mengacu kepada cara oranisasi masyarakat memmunculkan perbedaan lantaran prestise atau kehormatan  bagi  kelompok  individu  yang  berbeda-beda.  Kehormatan  atau  status sosial  bersumber  dari  gaya  hidup  yang  dipakai  oleh  kelompok  tertentu  dalam masyarakat,  seperti  ritual  dan  perkawinan.  Partai  adalah  cara  kelompok mengorganisir diri dalam mencapai tujuan hidup. Partai bisa dibentuk atas dasar klas maupun kelompok status atau gabungan dari keduanya.
Partai berusaha meraih posisi, kehormatan dan kontrol atas tatanan sosial. Mereka juga mencari keabsahan atau legitimasi di mata kelompok yang dikuasai. Ada tiga sumber legitimasi, yaitu tradisi, kharisma, dan instrumen rasional.
(d) Kontribusi Weber terhadap sosiologi pendidikan Pemikiran  Weber  memberi  inspirasi  untuk  melihat  pendidikan  tidak  dari  aspek struktural,  institusi  ataupun  sistem,  melainkan  dari  sudut  pemahaman  dan pemaknaan  individu  tentang  pendidikan.  Dalam  hal  ini  Weber  tetap  memberi perhatian  terhadap  struktural  makro.  Teori  yang  ditawarkan  tentang  organisasi birokrasi  rasional  juga  menginspirasi  bagaimana  dunia  pendidikan  mengorganisir diri.  Birokrasi  yang  dimaksud  adalah  birokrasi  modern  yang  ditandai  dengan kepemimpinan yang didasarkan kepada legitimasi legal rasional.
Pendidikan menurut weber harus mengajarkan “budaya status” tertentu. Hubungan kekuasaan dan konflik kepentingan selalu muncul di masyarakat dan mempengaruhi kondisi  di  sekolah.  Pada  umumnya  yang  terjadi  ialah  kelompok  budaya  dominan juga yang membentuk budaya yang berlaku di sekolah. Weber  pernah  menulis the  rationalization  of  education  and  training ,  yang didalamnya  ia  menyatakan  bahwa  pendidikan  yang  rasional  melahirkan  tipe “manusia  spesialis”,  berbeda  dengan  manusia  terlatih  yang  dilahirkan  pendidikan berorientasi vocational .  Di  masyarakat  pra  industri  pendidikan  menjadi  faktor penting dalam menyiapkan agen perubahan yang terdidik untuk menduduki posisi penting  dalam  mendorong  pertumbuhan  masyarakat.  di  masyarakat  industri, pendidikan memperoleh presure dari kelas menengah yang bekerja keras merebut posisi dalam sistem ekonomi yang terus berubah.
Menurut Weber ada dua tipe manusia di sekolah, yaitu insider dan outsider . Insider adalah  mereka  yang  memiliki  status  budaya  yang  diperoleh  dari  tata  nilai  dan
berbagai  proses  pengalaman  di  sekolah. Outsider adalah  mereka  yang  memiliki banyak kendala untuk bisa menjadi manusia berhasil di sekolah.
2) Edmund Husserl dan Alfred Schutz
Ada  pemikiran  lain  yang  mencoba  menghubungkan  antara  indvidu  dan  struktur  ini. Pemikian ini didasari oleh filsafat aliran Fenomologi ini di latarbelakangi oleh pemikiran Edmund  Husserl  dan  Alfred  Schutz.  Menurut  Husserl,  pengetahun  ilmiah  sebenarnya terpisahkan dari pengalaman sehari-hari dari kegiatan-kegiatan di mana pengalaman dan pengetahuan berakar. Fenomologi sebagai suatu bentuk dari idealiasme yang semata-mata tertarik pada cara-cara bekerjanya kesadaran manusia beserta dasar-dasarnya. Dunia yang didiami  menurut  perspektif  ini  diciptakan  oleh  kesadaran-kesadaran  yang  ada  di  kepala masing-masing, namun tidak berarti dunia yang eksternal itu tidak ada. Dunia eksternal itu ada, dan hanya dapat dimengerti melalui kesadaran manusia tentang dunia itu.
Proses  bagaimana  manusia  membangun  dunianya  dijelaskan  oleh  Alfred  Schutz melalui proses  pemaknaan.  Proses  pemaknaan  itu  berawal  dari  arus  pengalaman  yang berkesinambungan  yang  diterima  oleh  panca  indera.  Pengidentifikasian  dari  dunia pengalaman  inderawi  yang  bermakna  inilah  yang  terjadi  di  dalam  kesadaran  individu secara  terpisah  dan  kemudian  secara  kolektif,  di  dalam  interaksi  antara  kesadaran- kesadaran.
Schutz menganggap cara berfikir Weber sudah benar, akan tetapi ada beberapa aspek yang problematik. Pertama ia mempersoalkan ide Weber yang mempersoalkan ide Weber yang menyatakan bahwa makna tindakan adalah identik dengan motive tindakan. Dalam hal ini semua tindakan memiliki makna, baik tindakan rasional dan irasional.
Dari  pemikiran  yang  tergambar  di  muka  lalu  muncul  tradisi  Interaksionisme  Simbolik. Tradisi  ini,  menurut  salah  satu  pelopornya,  Herbert  Blumer  bertumpu  pada  tiga  premis utama,  yaitu  (1)  manusia  bertindak  terhadap  sesuatu  atas  dasar  makna  yang  ada  pada sesuatu bagi mereka. (2) Makna tersebut berasal dan hasil interaksi sosial seseorang dengan orang lain, dan (3) Makna-makna tersebut disempurnakan dan dimodifikasi melalui proses penafsiran di saat proses interaksi sosial berlangsung.
Implikasi  dari  ketiga  premis  tersebut,  maka  tindakan  manusia  bukan  disebabakan  oleh “kekuatan luar” tetapi juga bukan karena “kekuatan dalam”. Individu dalam hal ini yang benar  adalah  membentuk  objek-objek  yang  berbeda,  memberinya  arti,  menilai kesesuiannya dengan tindaan, dan mengambil keputusan berdasarkan penilaian tersebut. Oleh  karena  itu  individu  senantiasa  berupaya  mengantisipasi  tindakan  orang  lain  dan menyesuaikan tindakannya sebagaimana dia menafsirkan tindakan orang lain. Proses inilah yang dinamakan Blumer sebagai self-indication . Sosiolagi pendidikan mengikuti perspektif ini  kemudian  menyarankan  agar  para  pendidik  memahami  siswa  sebagia  individu  yang aktif  yang  mmiliki  kesadaran,  selalu  merancang  tindakannnya  dan  selalu  melakukan refleksi.
3) Mead dan Cooley
Dapat  dipahami  dari  pemikiran  Mead  dan  Cooley  bahwa  individu  memiliki  berbagai pengalaman budaya. Mereka menggunakan berbagai pengalaman, pengharapan, sentimen, dan rasionalitas yang dimilikinya itu guna menafsirkan dan mendefinisikan berbagai situasi sosial.  Mereka  melakukan  penafsiran  dengan  cara  yang  sama  ketika  ada  kesamaan pengalaman  sosialisasi  dan  ekspektasi.  Namun  di  lain  pihak  terjadi  perbedaaan  karena pengalaman, status sosial dan klas sosial individu satu sama lain tidak sama. Atas dari dasar asumsi itu maka sosiologi (pendidikan) harus memberi perhatian kepada interaksi sosial, baik di masyarakat, di pendidikan sekolah maupun dalam situasi-situasi lainnya.

## 4) Goffman
Goffman  memandang  perilaku  manusia  bagai  seni  teater,  yang  tidak  bisa  diukur  secara kuantitatif, menggunakan alat-alat statistik. Semua manusia memainkan peran, baik peran diatas panggung maupun di balik panggung. Ketika di atas panggung manusisa cenderung memanipulasi  penampilannya  agar  membuahkan  reaksi  positif  dari  orang  lain,  ketika  di balik panggung ia bertndak sebagai dirinya sendiri. Dengan demikian sosiologi pendidikan bertugas  membantu  mamahami  bagaimana  individu  bertindak  dalam  relasinya  dengan pihak-pihak lain di sekolah.
5) Berger dan Luckman
Selanjutnya sosiolog Berger dan Luckman menjelaskan bahwa makna-makna umum yang dimiliki bersama dan diterima tetap dilihat sebagai dasar dari organisasasi sosial, namun makna  yang  berkembang  di  luar  makna-makna  umum  merupakan  hasil  manusia  yang muncul dari lingkungan sosial yang diciptakannya.  Berger mengingatkan agar pendapat, ide dan persesi personal tidak ikut mewarnai ketika mencoba memahami realitas yang ada dihadapannya.
Pemikiran  itu  dikemukakannya  karena  selama  ini  ia  menganggap  banyak  orang  telah terjebak menjadi korban dari masyarakatnya. Mereka dilahirkan di sebuah masyarakat, dan kemudian terpenjara dan dikendalikan oleh masyrakat itu. Jadi manusia ini adalah individu yang dipenjara oleh epoch sejarah di mana tempat ia dilahirkan, seseorang adalah anak dari budaya  masyrakatnya.  Seseorang  tumbuh  berkembang,  berbahasa,  berperilaku, menggagas,  memperoleh pengetahuan, pemahaman serta persepsi yang kita peroleh dari budaya sekitar masyarakat. Namun sebagai individu, orang tidak hanya tinggal diam, dan hanya memberikan konformasi, tetapi juga mengelola.
Dalam perspektif Konstruksionisme, pendidikan memiliki makna berikut:
1. Makna dan Self-Concept
Kehidupan  sehari-hari  yang  ada  di  sekolah  ataupun  masyarakat,  merupakan  konstruk individu yang berada didalamnya. Konstruk atau cara individu mempersepsikan, memaknai dan mendefinisikan kehidupan sehari-hari itulah yang akan membentuk format kehidupan nyata.  Dalam  kacamata  sosiologi,  pendidikan  yang  menganut  perspektif  konstruksionis, proses  pendidikan  hanya  dapat  dipahami  dengan  cara  menulusuri  dunia  subjektif,  dunia makna  dan self  concept individu  yang  ada  dalam  dunia  pendidikan  itu  sendiri.  Contoh dalam memahami sitem evaluasi pendidikan yang mengutamakan tes kognitif seperti ujian nasional.  Ada  individu  yang  mengartikan  bahwa  tes  kognitif  sangat  penting,  karena merupakan cara praktis dan efisien untuk mengukur tingkat kecerdasan siswa dalam jumlah yang  banyak.  Namun  ada  juga  yang  menilai  bahwa system  test seperti  itu  tidak  dapat mengukur  seluruh  kecerdasan  siswa  dan  hanya  mengukur  kecerdasan  kognitif  saja. Perbedaan  konstruk, self  concept dan  pemaknaan  terhadap  penyelenggaraan  tes  tersebut bisa ditelusuri dari latar belakang individu.
Dalam kehidupan masyarakat, kemampuan individu mengkonstruk, mengkonsepsikan dan memaknai penting peranannya dalam mempengaruhi pendidikan. Cara memaknai dunia di sekitarnya  yaitu  dilakukan  sejalan  dengan  interaksi  yang  dilakukan  dengan  actor pendidikan  yang  lain.  Misalnya,  siswa  mempersepsikan  gurunya  hari  itu  akan menyampaikan  pelajaran  di  kelas  dengan  santai  seperti  biasa  yang  dilakukan.  Namun dalam  kenyataan  pada  hari  itu,  guru  mengajar  dengan  sangat  serius.  Dengan  demikian respon siswa tidak seperti biasanya yang santai, tetapi juga berubah menjadi lebih serius.
Sosiologi pendidikan menganut perspektif konstruksionis, tidak seperti penganut structural fungsional yang menekankan peran sosial. Dalam dunia pendidikan masing-masing jabatan bahkan masing-masing individu memiliki peran dan fungsinya. Meskipun statusnya sama- sama  guru  misalnya,  setiap  guru  memiliki  caranya  sendiri  dalam  mengkonsepsikan, mengkonstruk peranya di sekolah, didepan kelas, atau ketika diluar tugas-tugas pokoknya. Begitu  juga  siswa,  masing-masing  mereka  memiliki  persepsi,  konstruk  dan  pemaknaan sendiri.
Dengan demikian, pembelajaran menurut sosiologi pendidikan yang mengambil perspektif konstruksionis harus dilakukan berdasarkan self-concept , atau pemaknaan yang diberikan oleh masing-masing actor yang ada dalam proses pendidikan itu. Self-concept mereka itu berakar  pada  sub  kultur,  bangunan  pengalaman,  model  pengetahuan,  pengharapan, bayangan-bayangan dan konsep-konsep ideal yang mereka miliki. Sosiologi pendidikanlah yang memahami dan menelusuri akar dari self-concept tersebut.
2. Dibangun Melalui Hubungan Intersubyektif
Dalam  prespektif  kontrukstivisme,  pengetahuan  siswa  adalah  produk  interaksi  mereka dengan  dunianya.  Salah  satunya  adalah  hasil  interaksi  dengan  guru.  Guru  dalam menjalankan  interaksi  dengan  siswa,  selalu  berangkat  dari  cara  mereka  melabeling siswanya. Label itu diberikan berdasarkan konstruk, konsep dan pemaknaannya terhadap perilaku  dan  sifat-sifat  siswanya.  Dengan  label  itu  guru  menentukan  tindakan  tertentu dalam proses pembelajaran. Misalnya, tindakan yang dilakukan oleh guru terhadap murid yang diberi label rajin berbeda dengan tindakan yang diberikan guru terhadap murid yang diberi  label  yang  tidak  rajin.  Dengan  kata  lain,  tindakan  guru  ditentukan  oleh  labeling, konsepsi atau konstruksnya terhadap siswanya.
Labeling bisa jadi mempengaruhi cara siswa merespon tindakan-tindakan gurunya. Namun yang perlu di garis bawahi bahwa, tindakan guru dan siswa selalu bersifat intersubjektif. Artinya,  guru  maupun  siswa  masing-masing  memonitor  cara  masing-masing mempersepsikan  situasi  di  ruang  dan  waktu  dimana  interaksi  mereka  lakukan.  Dalam proses interaksi itulah masing-masing medefinisikan dunianya, yang dari hasil definisinya itu lalu masing-masing menentukan tindakannya. Oleh karena itu, pendidikan lalu dikonsep sebagai pendefinisian realitas. Dengan demikian proses pembelajaran disekolah atau dalam institusi pendidikan manapun harus dijaga interaksi antar anggota institusi tersebut, karena memang interaksi adalah inti dari proses pendidikan.
Kelas  lalu  dipersepsikan  sebagai  tempat  pengembangan  dan  trasformasi  diri  ( self transformation and copcept ). Dengan demikian, kesamaan hak memperoleh peluang dan perlakuan  dalam  kelas  harus  menjadi  focus  dalam  penyusunan  strategi  kebijakan pendidikan. Pada tahap perencanaan, prespektif ini menganjurkan agar dilakukan pelatihan guru. Perspektif ini menganjurkan pula agar perencanaan pendidikan memfokuskan pada identitas diri siswa yakni rumusan identitas yang positif yang berguna bagi pembangunan kepercayaan diri.
Pendekatan konstrutivistik juga mengimplikasikan pilihan strategi pengelolaan kelas yang spesifik.  Pertama,  pembelajaran  harus  diarahkan  kepada  pengalaman  dan  aktifitas  yang berpusat  pada  siswa  ( learner- centered experiens  and  activities )  dengan  menerapkan pendekatan discovery learning dan pemecahan masalah. Pendekatan konstruktivistik juga lebih banyak mendorong guru memberi kesempatan siswa belajar dan melakukan aktifitas bersama.  Oleh  karena  itu  pendekatan  pembelajaran cooperative  learning,  collaborative learning dan peer-assistend  learning merupakan  pendekatan  yang  dianjurkan.  Dalam konteks ini, maka tugas guru adalah menyiapkan pedoman kelompok yang fair.
Pendekatan konstruktivistik sangat peduli dalam menghantarkan siswa yang baru memulai belajar untuk mengetahui tujuan belajar. Pendekatan cognitive apprenticeships dalam hal
ini dapat memberikan bimbingan untuk memulai belajar dan mendorong mereka nantinya blajar secara mandiri.
Pendekatan receptional learning juga dianjurkan untuk digunakan dengan mengkombinasikan  pembelajaran  kolaboratif  dengan  petunjuk  guru  dan  model  belajar secara otonom. Oleh karena itu dorong interaksi positif antara guru dan siswa dalam satu hubungan partnership yang baik. Luangkan waktu untuk dialog, mendengar dan member respon pada siswa.

## c. Perspektif Behavioristik
Perspektif behavioristik sering disebut dengan paradigm klasik yang muncul pada tahun 1930-an. Paradigma ini di pelopori oleh Pavlov (1849-1036), Wason (1878-1958), Skinner dan Thorndike (1874-1949). Perspektif behavioristik atau perilaku social ini dapat dilihat dalam berbagai bentuk pengenbangan  manajemen  pendidikan  yang  mendasarkan  pada  pemikiran  positivisme, empirisme, teknokrasi dan manajerialisme.
Paradigma ini menganut perspektif gestalt yang memfokuskan pada cara kerja pemikiran kognitif, namun Pavlov menggangap perspektif tersebut memiliki kekurangan karena tidak memfokuskan langsung pada gerakan tubuh dan gejala internal tubuh yang bias diamati, Pavlov (1849-1036) menunjukan hubungan yang simple antara stimulus dan respon dalam pengajaran ( conditioning ) untuk membentuk perilaku organisme.
Watson  (1878-1931)  yang  memperkenalkan  istilah  behaviorisme  mengembangkan  gagasanya berdasarkan  apa  yang  dirintis  Pavlov.  Ia  mengembangkan  Pembelajaran  adalah  proses pembentukan kondisi yang diwujudkan dalam bentuk subtitusi satu stimulus terhadap yang lain.Ia juga mengasumsikan cara berpikir manusia bersifat mekanis buukan proses kerja mental.
Thorndike (1913-1931) memberikan sumbangan paradigma behavioristik dengan mengeksplorasi dampak perilaku terhadap perilaku tertentu lainya yang disebut Low of Effect. Low of Effect ini mengatakan  bahwa  respon  kuat  akan  diberikan  apabila  situasi  dibuat  menyenangkan,  tetapi respon  lemah  jika  situasi  tidak  menyenagkan.  Menurut  teori  ini  lingkungan  pembelajaran merupakan factor yang amat menentukan.
Perspektif  behavioristik  ini  menilai  bahwa  keseluruhan  kenyataan  tidak  bisa  dibiarkan  dalam keadaan rumit dan kompleks. Sehingga dalam proses pembelajaran harus ada penyederhanaan. Paradigma ini tidak menempatkan segala sesuatu pikiran, intelegensia, ego dan berbagai bentuk rasa perorangan yang tak dapat dijelaskan sebgai sesuatu yang diperhitungkan.
Pemikiran diatas menimbulkan implikasi berbagai factor pembelajaran yaitu:
1) Implikasi terhadap peran guru dalam pembelajaran.
2) Implikasin terhadap pengembangan kurikulum
3) Implikasi terhadap peran siswa dalam organisasi pembelajaran
4) Iimplikasi terhadap cara penilaian
Guna menerapkan paradigma behavioristik yang juga disebut sebagai perspektif Skinnerian guru harus  merumuskan  tujuan  pembelajaran  tertentu  dalam  kerangka  pembelajaran  behavoristik kemudian  menyusun  tahapan  pembelajaran  tersebut  sehingga  dapat  sampai  pada  tujuan. Sementara  siswa  ditempatkanan  pada  situasi  yang  kondusif  untuk  mencapai  pembentukan perilaku  tertentu.  Jadi  guru  harus  bias  menciptakan  situasi  (operant)  yang  bersifat  fisik  untuk
menstimulasi pembelajaran siswa. Situasi ini adalah sebuah alat yang berupa materi dan doronagn yang bersifat eksternal.
Untuk  menjalankan  paradigma  Skinnerian  guru  memerlukan  sejumlah  kompetensi  yang  harus dikuasai yaitu:
1) Mengetahui perialku siswa secara tepat dan mendorong disiplin diri siswa.
2) Mengunakan pendekatan yang dapat memecahkan perilaku yang tidak diingginkan.
3) Menggunakan  berbagai  bentuk  strategi  mengelola  perilaku  seperti  peraturan  negosiasi, penggunaan sanksi yang efektif.
4) Mengembangkan  kegiatanrutin  yang  jelas  dalam  mengelola  peilaku  siswa  konsisten dengan peraturan sekolah.
5) Melakukan tindakan yang tepat, tegas, adil, dan konsisten.
Selain itu guru juga harus memiliki kemampuan membuat perencanaan untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu.upaya yang harus dilakukan yaitu:
1) Menghubungkan program pembelajaran denagn tujuan dan sasaran pendidikan.
2) Menyusun tujuan yang jelas dalam program pembelajaran dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran siswa sebagaimana telah yang disepakati sebelumnya.
3) Pilih dan buat tahapan aktifitas belajar untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan.
4) Perhatikan tujuan siswa dan segala capaian yang telah diraih oleh siswa sebelumnya.
5) Susun  strategi  pembelajaran  behavioristik  dengan  berupaya  mengembangkan pembelajaran, tahap demi tahap, serta jamin tersedia.
6) Hubungkan  proses  penilaian  atau  evaluasi  dengan  strategi,  tujuan,isis,  dan  tugas pembelajaran.

## d. Perspektif Sosial Cognitive
Perspektif  Sosial  Cognitive  ini  muncul  dari  perpaduan  kedua  paradigma  behavioristic  dan konstruktivistik  yang  masing-masing  memiliki  kelebihan  dan  kekurangan.  Oleh  Bredo  (1997) yang pada dasarnya asumsi dibangun berdasarkan prinsip bahwa individu selalu berdialog dengan lingkungannya. Individu bukan sekedar actor yang memperoduksi apa yang dia peroleh dari dunia atau truktur di sekitarnya.
Dalam  paradigma social  cognitive ,  pembelajaran  diatur  sedemikian  rupa  sehingga  siswa menggunakan  system  pengetahuan  yang  dimilikinya  dan  digunakan  untuk  berdialog  dengan lingkungannya.  Dan  di  dalam  system  ini  adalah  bahwa  pembelajaran  adalah  aktifitas  yang difasilitasi  yang  didalamnya  terdapat  bentuk-bentuk  ragam  budaya  guna  mempermudah  dalam pembelajaran, seperti halnya buku, pensil, papan, alat-alat, namun juga bisa berupa alat simbolik seperti bahasa.
Dengan demikian pembelajaran dalam perspektif ini tiada lain diartikan sebagai aktifitas sosial dan  kolaborasi.  Di  dalam  aktifitas  dan  kolaborasi  itu  siswa  mengembangkan  pemikirannya bersama-sama.  Pembelajaran  dilakukan  secara  partisipatoris.  Apa  yang  dipelajari  bukan  hanya yang  dimiliki  oleh  individu  namun  sesuatu  yang  dapat  dibagikan  dengan  orang  lain,  dan  oleh karena itu paradigma ini juga disebut dengan ‘ distributed cognition’ , pemikiran yang terbagikan.
Perspektif social cognitive dirinci dengan baik oleh Mclnerery dan Mclnerery yang dapat dilihat dari cara menyampaikan materi, metodologi, motivasi dan perumusan tujuan dan cara evaluasi sebagai berikut:
1. Menyampaikan materi
a. Melakukan  display  model,  misalkan  guru  melakukan  demonstrasi,  audiovisual, mengundang tamu, dan materi harus relevan dan dapat menarik perhatian siswa.
b. Berfokus  pada  siswa,  yaitu  materi  disampaikan  dengan  cara  yang  dapat  menarik mnat siswa secara langsung.
2. Aktivitas/ Metodologi
a. Terinci atau bertahap mengikuti model
b. Penjelasan dan pemberian informasi verbal
c. Bahan disusun secara teratur dan menarik siswa
3. Memberikan siswa untuk memahami dan menyajikan kembali materi pelajaran
a. Motivasi dan Tujuan
b. Membuat instrument reinforcement
c. Menekankan dorongan intrinsic maupun reinforcement
d. Menguasai perilaku yang ditentukan dan menstranformasikanya dalam situasi baru.
4. Evaluasi
a. Melakukan  evaluasi  formative  secara  terus  menerus  melakukan  koreksi  dan memberi respon terhadap umpan balik secara langsung.
b. Memperoduksi pendorong kepuasan yang diperlukan untuk membentuk perilaku.
c. Menggunakan  skill  yang  diperlukan  dalam  siatuasi  yang  sama  maupun  yang  baru melalui transformasi.
d. Kawan sebaya dan interaksi efektif dengan orang yang lebih dewasa.
Praktik di kelas selanjutnya menyusun strategi pembelajaran yang menurut Krause (2006: 184- 187) ada tiga strategi:
a. Mendorong pembelajaran terpusat pada pengalaman dan kegiatan siswa
b. Memberikan kesempatan siswa belajar bekerjasama
c. Bantu siswa baru mengembangkan keahliannya.
Dengan demikian perspektif Social Cognitive tampak lebih comprehensive dan lebih memadai jika diterapkan untuk megembangkan dan meningkatkan performance pembelajaran di Madrasah. Persoalanya  sering  kali  bukan  soal  kemampuan,  tetapi  soal  kecenderungan  dan  pilhan.  Jika pilihan  benar  dalam  menetapkan  paradigma  pendidikan,  maka  akan  bisa  menentukan  strategi pembelajaran yang bisa menjamin melahirkan outcome pendidikan yang berkarakter, berguna dan bermanfaat untuk memecahkan persoalan yang dihadapi, kini maupun masa yang akan datang.

## 6 Jati Diri Bangsa
Jati  diri  dalam  bahasa  Inggris  disebut identity adalah suatu  kualitas  yang  menentukan  suatu individu atau entitas sedemikian rupa sehingga diakui sebagai suatu pribadi yang membedakan dengan individu atau entitas yang lain. Kualitas yang menggambarkan suatu jatidiri bersifat unik, khas,  mencerminkan  pribadi  individu  atau  entitas  dimaksud.  Jatidiri  merupakan  pencerminan individu  atau  suatu  entitas  yang  mempribadi  dalam  diri  individu  atau  entitas,  selalu  nampak dengan  konsisten  dalam  sikap  dan  perilaku  individu  atau  entitas  yang  bersangkutan  dalam menghadapi setiap permasalahan.
Terdapat pula pihak yang membedakan antara pengertian identitas diri dan jati diri. Identitas diri lebih menggambarkan penampilan lahiriah dalam bentuk sikap dan perilaku yang membaku dan pribadi seperti ramah, pemarah, introvert, extravert , optimistik, pesimistik, dan sebagainya. Sedangkan jati diri adalah kualitas yang menggambarkan integritas individu atau suatu entitas,
sebagai karunia Tuhan, yang mencerminkan harkat dan martabat individu atau entitas dimaksud secara utuh.
Jatidiri  mengandung  nilai-nilai  dasar  yang  akan  memberikan  corak  terhadap  jatidiri  bagi pendukungnya.  Jatidiri  suatu  bangsa  yang  menganut  faham  individualistik  liberalistik  akan berbeda  dengan  jatidiri  suatu  bangsa  yang  menganut  faham  kolektivistik,  sosialistik  atau kegotong royongan.
Jatidiri bangsa akan nampak dalam karakter bangsa yang merupakan perwujudan dari nilai-nilai luhur bangsa. Bagi bangsa Indonesia nilai-nilai luhur bangsa terdapat dalam dasar negara Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  yakni Pancasila ,  yang  merupakan  pengejawantahan  dari  konsep religiositas,  humanitas,  nasionalitas, sovereignty dan sosialitas .  Membangun  jatidiri  bangsa Indonesia  berarti  membangun  jatidiri  setiap  manusia  Indonesia,  yang  tiada  lain  adalah membangun Manusia Pancasila.
Pancasila  sebagai  Jati  diri  bangsa  Indonesia,  sehingga  ciri  khas  atau  karakteristik  bangsa Indonesia yang membedakannya dari bangsa yang lain. Jati diri bangsa merupakan suatu pilihan, dan  Jati  diri  Bangsa  Indonesia  merupakan  pencerminan  atau  tampilan  dari  karakter  Bangsa Indonesia. Karakter bangsa merupakan akumulasi atau sinergi dari karakter individu anak bangsa yang  mengelompok  menjadi  bangsa  Indonesia.  Dengan  demikian  karakter  bangsa  akan ditampilkan  sebagai  nilai-nilai  luhur  yang  digali  dari  kehidupan  nyata  dan  dirumuskan  dalam suatu tata nilai yang dikenal sebagai Pancasila.
Pancasila adalah falsafah dan ideologi bangsa Indonesia yang belum tergantikan hingga saat ini. Di dalamnya banyak nilai-nilai yang membentuk karakter dan budaya bangsa. Bila pemerintah dan  masyarakat  ingin  mengembalikan  jati  diri  bangsa,  Maka  sebaiknya  bangsa  ini  harus  bisa menghayati makna dari semua sila Pancasila, karena memang Pancasila adalah acuan dalam hidup berbangsa  dan  bernegara.  Bila  dikaitkan  dengan  kondisi  yang  ada  saat  ini,  Pancasila  sebagai falsafah  negara  merupakan  rumusan  nilai  nilai  idealisme  bangsa  yang  secara  konseptual memberikan  tuntunan  politik  bagi  rakyat  dan  pemerintah  tentang  bagaimana  menemukan pemecahan persoalan negara secara mandiri dan bermartabat.
Pancasila  sebagai  ideologi  memiliki  karakter  utama  sebagai  ideologi  nasional.  Ia  adalah  cara pandang  dan  metode  bagi  seluruh  bangsa  Indonesia  untuk  mencapai  cita-citanya,  yaitu masyarakat  yang  adil  dan makmur.  Pancasila adalah ideologi  kebangsaan  karena  ia  digali  dan dirumuskan untuk kepentingan membangun negara bangsa Indonesia. Pancasila yang memberi pedoman dan pegangan bagi tercapainya persatuan dan kesatuan di kalangan warga bangsa dan membangun pertalian batin antara warga negara dengan tanah airnya.
Pancasila dan Jati diri tidak dapat dipisahkan dan tidak terpisahkan. Pancasila sebagai landasan idiil, landasan filosofis bangsa, sumber dari segala hukum di negeri Indonesia ini, sedangkan jati diri  adalah  implementasi  sehari-hari,  sebagai  perilaku  insan  Indonesia,  seperti  dengan  jelas diuraikan pada tiap-tiap sila yang ada pada Pancasila:

## 1. Ke Tuhanan Yang Maha Esa
Sebagai  wujud Jati  diri  bahwa  Indonesia  adalah  bangsa  yang  Agamis.  Jati  Diri  ini jelas bahwa Indonesia adalah bangsa yang Agamis serta jelas artinya dan jelas konsekuensinya, jelas  bentuknya.  Sebagai  bangsa  yang  Agamis,  bangsa  yang  beragama,  bangsa  yang percaya akan adanya Tuhan, bangsa yang beriman. Maka jelas bahwa Indonesia memang
bukan murni negara sekuler. Indonesia menjadi negara yang sangat ideal dalam kerukunan antar umat beragama karena memiliki satu falsafah hidup bernegara, yaitu Pancasila. Negara-negara Muslim lainnya tidak mempunyai model seperti Indonesia. Di Indonesia, Pancasila sebagai ideologi negara; 6 agama resmi negara; kedudukan warga negara tidak ditentukan  oleh  agama;  hukum  nasional  yang  berlaku.  Dari  perbandingan  sepintas  ini tampak  bahwa  Indonesia  merupakan  model  negara  Muslim  yang  baik  dalam  kerukunan hidup antar umat beragama.
Potensi dan modal yang dimiliki Indonesia dalam menciptakan kerukunan hidup antar umat beragama harus dikelola dan dijaga dengan baik sehingga keragaman agama menjadi nilai yang  hidup  di  tengah  masyarakat.  Disinilah  letaknya  jati  diri  bangsa  dengan  konsep religiositas.
2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
Wujud  Jati  diri  dari  sila  kedua  Pancasila  bahwa  bangsa  Indonesia  adalah  Bangsa  yang menghormati  Hak  Azasi  Manusia.  Indonesia  adalah  negara  hukum.  Di  dalam  negara hukum  kekuasaan  negara/  pemerintah  dilaksanakan  sesuai  dengan  dasar  dan  prinsip keadilan, sehingga terikat pada undang-undang ( rule of law ). Prinsip negara hukum adalah adanya  pembagian  kekuasaan  dan  ada  jaminan  atas  hak  asasi  manusia  untuk  rakyatnya. Pancasila adalah ideologi bangsa dan dasar negara Indonesia, oleh karenanya merupakan landasan idiil bagi sistem pemerintahan dan landasan etis-moral bagi kehidupan berbangsa, bernegara serta bermasyarakat.
Nilai-nilai  yang  terkandung  secara  tersirat  maupun  yang  tersurat  tidak  ada  yang bertentangan  dengan  nilai-nilai  penegakkan  HAM.  Bahkan  apabila  dicermati  secara filosofis terutama pada sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab adalah rumusan dasar  tentang  inti  etika  politik.  Karena  apabila  orang  Indonesia  memiliki  sikap  adil  dan beradab,  diharapkan  akan  mampu  bersikap  adil,  toleran  dan  menghargai  hak-hak  orang lain.  Inilah  pengakuan  Pancasila  terhadap  nilai-nilai  HAM  secara  hakiki,  karena  itulah dalam sila ini terkandung jati diri dengan konsep humanitas.
3. Persatuan Indonesia
Sebagai wujud Jati diri sila ketiga adalah Bangsa yang cinta Tanah Air. Rasa cinta tanah air atau nasionalisme dimaksudkan dalam hal ini adalah rasa kebanggaan, rasa memiliki, rasa menghargai, rasa menghormati dan loyalitas yang dimiliki oleh setiap individu pada negara tempat ia tinggal yang tercermin dari perilaku membela tanah airnya, menjaga dan melindungi  tanah  airnya,  rela  berkorban  demi  kepentingan  bangsa  dan  negaranya, mencintai  adat  atau  budaya  yang  ada  dinegaranya  dengan  melestarikannya  dan melestarikan alam dan lingkungan. rasa cinta tanah air perlu ditumbuh kembangkan dalam jiwa setiap individu yang menjadi warga dari sebuah negara atau bangsa agar tujuan hidup bersama dapat tercapai. Semua itu menunjukkan jati diri bangsa dalam konsep nasionalitas.
4. Kerakyatan  yang  Dipimpin  oleh  Hikmat  Kebijaksanaan  dalam  Permusyawaratan Perwakilan
Sebagai  wujud  sila  keempat  yaitu  Bangsa  Indonesia  adalah  Bangsa  yang  Demokratis.
Demokrasi Sebuah kata yang setiap Negara/ bangsa selalu mengagungkannya. kata tersebut memiliki pengaruh yang luar biasa. Secara umum dapat dikatakan bahwa Demokrasi adalah sistem  politik  yang  memungkinkan  semua  warga  bangsa  mempunyai  kesempatan mewujudkan  aspirasinya.  Tiap-tiap  bangsa  mempunyai  caranya  sendiri  mewujudkan demokrasi.  Pelaksanaan  atau  perwujudan  demokrasi  yang  universal  dan  berlaku  bagi semua  bangsa.  Bahkan  dalam  satu  bangsa  dapat  terjadi  perubahan  dalam  pelaksanaan demokrasi sesuai dengan perkembangannya. perwujudan demokrasi bagi bangsa Indonesia
tidak sama dan tidak harus sama dengan yang dilakukan bangsa lain, termasuk bangsa Barat yang  berbeda  pandangan  hidupnya  dari  Pancasila  sebagai  pandangan  hidup  bangsa Indonesia.  Karena  Pancasila  telah  diakui  dan  diterima  sebagai  Filsafah  dan  Pandangan Hidup Bangsa serta Dasar Negara RI, maka Pancasila harus menjadi landasan pelaksanaan demokrasi  Indonesia.  Demokrasi  Indonesia  bukan  hanya  demokrasi  politik,  tetapi  juga demokrasi  ekonomi  dan  demokrasi  sosial.  Bahkan  sesuai  dengan  Tujuan  Bangsa  dapat dikatakan bahwa demokrasi Indonesia adalah demokrasi kesejahteraan dan kebahagiaan, dimana dalam sila ini menunjukkan konsep kedaulatan yang dikenal dengan jati diri bangsa berdasarkan konsep sovereignty .
5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Bangsa Indonesia
Sebagai  Wujud  sila  kelima  adalah  Kebersamaan,  atau  bangsa  yang  menghormati kebersamaan. Keadilan Sosial adalah Jembatan emas menuju terwujudnya kesejahteraan rakyat  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia.  Isi  keadilan  sosial  yang  dicita-citakan,  dan  cara merealisasikannya sebenarnya tidak bias dipisah.
Lima prinsip dasar dalam Pancasila sebagaimana tercermin dalam sila-sila Pancasila merupakan dasar filosofis sekaligus ideologis untuk mewujudkan empat tujuan atau cita-cita ideal bernegara seperti yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945, yaitu 1) Melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
2) Meningkatkan kesejahteraan umum;
3) Mencerdaskan kehidupan bangsa;
4) Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian yang abadi, dan keadilan sosial.
Pancasila sebagai jati diri bangsa Indonesia, merupakan pembeda atau ciri khas yang dimiliki oleh bangsa  Indonesia  yang  dapat  dijadikan  pembeda  dengan  bangsa  lainnya  di  dunia  ini.  Identitas nasio jati diri nal merupakan suatu hal yang sangat penting dimiliki oleh setiap bengsa di dunia ini termasuk Indonesia sebagai karakter dan pola perilaku yang seharusnya tertanam kuat sebagai acuan masyarakat dalam berprilaku atau bersikap di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara agar tatanan kehidupan di negara kita ini dapat berjalan teratur dan sesuai dengan ciri khas bangsa Indonesia yang telah tertanam sejak dahulu kala.
Jika suatu bangsa tidak mempunyai ciri khas atau cirikhasnya telah pudar kerena suatu hal, bangsa tersebut  akan  mengalami  perubahan  sikap  dan  tatanan  kehidupan  yang  terjadi  pada masyarakatnya.  Mereka  akan  cenderung  meniru  perilaku  atau  cirikhas  bangsa  lain  yang diidolakannya. Padahal ciri khas bangsa lain belum tentu cocok dan sesuai bila digunakan pada bangsa tersebut. Ketidak cocokan tersebut mungkin dikarenakan karena faktor letak geografis, kebudayaan, agama yang dianut oleh masyarakat pada umumnya, sejarah pembentukan bangsa, dan sebagainya.
Dampak dari melemahnya atau hilangnya jati diri bangsa dan pola perilaku masyarakat yang baru tersebut tidak sesuai dengan keadaan bangsa itu, maka akan melemahkan keadaan bangsa tersebut dalam berbagai bidang. Sehingga dapat dengan mudah bangsa itu dihancurkan atau dijajah oleh negara lain.
Dari uraian di atas dapat diketahui betapa pentingnya jati diri yang dimiliki oleh setiap bangsa. Maka dari itu dalam tulisan ini telah dikemukakan berbagai kondisi permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia yang merupakan ancaman, hambatan, gangguan dan tantangan terhadap jati diri bangsa Indonesia saat ini. Yang ternyata karakter bangsa Indonesia ini mulai pudar, sehingga jadi
diri  bangsa  melemah  dan  memerlukan  langkah-langkah  yang  efektif  untuk  merevitalisasi  atau memperkuat dan mengembalikan jati diri bangsa Indonesia agar kembali kepada jati diri bangsa Indonesia  yang  sesungguhnya,  dengan  demikian  jati  diri  bangsa  Indonesia  menunjukkan sosialitas
Konsep religiositas, humanitas, nasionalitas, sovereignty dan sosialitas . Membangun jatidiri bangsa  Indonesia  berarti  membangun  jatidiri  setiap  manusia  Indonesia,  yang  tiada  lain  adalah membangun Manusia Pancasila.

## 7 Revitalisasi Jati Diri Bangsa
Mengapa perlu melakukan penguatan kembali jati diri bangsa?. Apakah sesungguhnya ada yang hilang  dari  bangsa ini,  mengapa  tiba-tiba  saja  masyarakat  menjadi  beringas, saling  serang  dan bunuh.  Aksi  tawuran  yang  melibatkan  pelajar  dan  antar  mahasiswa  selalu  saja  terjadi.  Praktik korupsi, kriminalitas, perjudian, perilaku asusila, peredaran dan pemakaian narkoba, dan perilaku permisif  yang  tidak  lagi  mengindahkan  adab  kesopanan  dan  kesantunan  merupakan  sebagian bukti terjadinya dekadensi moral di setiap struktur masyarakat, sebagaimana penulis kemukakan dalam bagian terdahulu.
Lembaga adat sudah tidak berwibawa, aparat keamanan seperti tidak berdaya menghadapi semua ini. Peran lembaga-lembaga tradisional seperti tokoh adat, tokoh masyarakat dan tokoh agama yang di masa lalu sangat berpengaruh di dalam menciptakan suasana kondusif di tengah-tengah masyarakat, kini sudah hilang. Jujur harus diakui bahwa demoralisasi telah melanda negeri ini. Di mana, nilai-nilai moral telah semakin menipis. Rasa nasionalisme masyarakat Indonesia saat ini mengalami ambiguitas, yang pada akhirnya terjadi degradasi nasionalisme.
Kondisi  obyektif  lainnya,  yakni  kinerja  pemerintah  tidak  secara  profesional  untuk mengembalikan  semangat  nasionalisme.  Sejak  bergulirnya  reformasi  di  negeri  ini,  bangsa Indonesia  telah  kehilangan  jati  diri.  Sebagai  bangsa  yang  bermartabat.  Di  masa  dulu  bangsa Indonesia  mendapat  julukan  sebagai  ’’bangsa  timur’’  karena  perilaku  masyarakatnya  yang dikenal berbudi pekerti luhur, sabar, ramah, dan santun. Itulah sesungguhnya jati diri yang telah terpatri dan dimiliki rakyat Indonesia dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Bangsa Indonesia saat ini sedang mengalami patologi sosial yang amat kronis. Sebagian besar masyarakat  indonesia,  terutama  kaum  muda  dan  para  pelajar  telah  tercerabut  dari  peradaban easterisasi  atau  ketimuran  yang  beradab,  santun  dan  beragama.  Dengan  dalih  demi  untuk menunjukkan  paradigma  transparansi,  demokratisasi  dan  keterbukaan,  unjuk  rasa  (bayaran) marak  di  mana-mana.  Rakyat  pun  bingung,  sosok  mana  yang  pantas  menjadi  figur  pemimpin karena yang mengaku tokoh pun kerjanya hanya mengkritik dan menghujat. Bangsa Indonesia seperti sedang berjalan di alam yang gelap gulita, satu sama lain saling bertabrakan atau sengaja untuk bertabrakan.
Karakter  bangsa  adalah  kualitas  perilaku  kolektif  kebangsaan  yang  khas  baik  yang  tecermin dalam kesadaran, pemahaman, rasa, karsa, dan perilaku berbangsa dan bernegara sebagai hasil olah  pikir,  olah  hati,  olah  rasa  dan  karsa,  serta  olah  raga  seseorang  atau  sekelompok  orang. Karakter bangsa Indonesia akan menentukan perilaku kolektif kebangsaan Indonesia yang khas- baik  yang  tecermin  dalam  kesadaran,  pemahaman,  rasa,  karsa,  dan  perilaku  berbangsa  dan bernegara  Indonesia  yang  berdasarkan  nilai-nilai  Pancasila,  norma  UUD  1945,  keberagaman
dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika, dan komitmen terhadap NKRI. Karakter bangsa ini akan menunjukkan jati diri bangsa.
Untuk  mencapai  karakter  bangsa  yang  diharapkan  sebagaimana  tersebut  di  atas,  diperlukan individu-individu yang memiliki karakter. Oleh karena itu, dalam upaya pembangunan karakter bangsa diperlukan upaya sungguh-sungguh untuk membangun karakter individu (warga negara). Secara psikologis karakter individu dimaknai sebagai hasil keterpaduan empat bagian , yakni olah hati, olah pikir, olah raga, olah rasa dan karsa. Olah hati berkenaan dengan perasaan sikap dan keyakinan/ keimanan. Olah pikir berkenaan dengan proses nalar guna mencari dan menggunakan pengetahuan  secara  kritis,  kreatif,  dan  inovatif.  Olah  raga  berkenaan dengan  proses  persepsi, kesiapan, peniruan, manipulasi, dan penciptaan aktivitas baru disertai sportivitas. Olah rasa dan karsa berkenaan dengan kemauan dan kreativitas yang tecermin dalam kepedulian, pencitraan, dan penciptaan kebaruan.
Karakter individu yang dijiwai oleh sila-sila Pancasila pada masing-masing bagian tersebut, dapat dikemukakan sebagai berikut.
1) Karakter yang bersumber dari olah hati , antara lain beriman dan bertakwa, jujur, amanah, adil, tertib, taat aturan, bertanggung jawab, berempati, berani mengambil resiko, pantang menyerah, rela berkorban, dan berjiwa patriotik;
2) Karakter yang bersumber dari olah pikir antara lain cerdas, kritis, kreatif, inovatif, ingin tahu, produktif, berorientasi Ipteks, dan reflektif;
3) Karakter yang bersumber dari olah raga/ kinestetika antara lain bersih, dan sehat, sportif, tangguh, andal, berdaya tahan, bersahabat, kooperatif, determinatif, kompetitif, ceria, dan gigih;
4) Karakter  yang  bersumber  dari  olah  rasa  dan  karsa  antara  lain  kemanusiaan,  saling menghargai,  gotong  royong,  kebersamaan,  ramah,  hormat,  toleran,  nasionalis,  peduli, kosmopolit  (mendunia),  mengutamakan  kepentingan  umum,  cinta  tanah  air  (patriotis), bangga menggunakan bahasa dan produk Indonesia, dinamis, kerja keras, dan beretos kerja.
Olah  hati,  olah  pikir,  olah  raga,  serta  olah  rasa  dan  karsa  sebenarnya  saling  terkait  satu  sama lainnya. Oleh sebab itu, banyak aspek karakter yang dapat dijelaskan sebagai hasil dari beberapa proses.  Jati  diri  bangsa  tersebut  hanya  dapat  terbentuk  melalui  contoh  perilaku  pemimpin- pemimpin  bangsa  yang  tangguh,  yang  mempunyai  semangat  perubahan,  global  dan transformational serta tetap memiliki semangat kebangsaan yang kuat. Tidak harus merupakan negarawan ( statesman ) yang merupakan manusia langka.
Karakter kepemimpinan (Muladi: 2006) yang dapat diteladani tersebut adalah:
1) Change leadership yang dapat melakukan sinergi positif antara enthusiasism, energy and hope , yang selalu menjaga optimisme, pantang menyerah dalam mengejar tujuan, disertai rasa percaya diri di satu pihak dengan moral purpose, understanding change, coherence making, relationship building ang knowledge creation and sharing di lain pihak. Dalam culture  of  change seorang  pemimpin  akan  mengalami  atau  menikmati  ketegangan  yang merupakan  kesatuan  dalam  beratnya  memecahkan  masalah.  Di  situlah  sebenarnya keberhasilan terbesar terletak pada effective leaders make people feel that even the most difficult problems can be tackled productively.
2) Transformational leadership dengan karakter:
a. Able to set out bold vision;
b. Skilled in marshalling the intellectual and emotional equity of their people;
c. Caring for the individual at the highest level;
d. Ability to mind the mind;
e. Quick to recoqnize good ideas and have the intellectual honesty;
f. The imperative on institutionalization, to ensure continuity without disruption;
g. Wilingness to move away from his conventional role;
3) Global  leadership, yang  konsepnya  dilandasi  oleh  keyakinan  sosial  yang  komplek  dan bersifat global, tidak ada model khusus (single model) yang cocok terhadap situasi yang sangat  luas  yang  dihadapi  seorang  pemimpin  apapun  juga.  Dalam  hal  ini  paling  tidak terdapat 5 ( lima ) karakteristik yang muncul (emerging characteristics) dalam kerangka kepemimpinan global yaitu:
a. Thinking  globally yang  mengandung  pesan  agar  pemimpin  selalu  berusaha  untuk memahami  keanekaragaman  sistem  ekonomi,  budaya,  hukum  dan  politik,  sebagai bagian dari warga negara dunia dengan visi dan nilai-nilai yang open ended. A home centric view will not be tolerated. Global leaders need to have a global level when making decisions (think globaly act locally).
b. Appreciating cultural diversity, diversitas dalam hal ini diartikan sebagai diversity of  leadership  style,  industry  style,  individual  behaviors  and  values,  race,  religion and sex, hal ini akan merupakan a key to competing successfully in the future.
c. Developing  technological  savy, tanpa  hal  ini  masa  depan  kemitraan  dan  jaringan global yang terpadu tidak mungkin terjadi.
d. Building  partnership  and  alliances, kepemimpinan  di  masa  depan  akan mensyaratkan  tim-tim  kepemimpinan  yang  kolaboratif,  setiap  tim  menguasai pelbagai ketrampilan yang disyaratkan oleh kepemimpinan global.
e. Sharing leadership, untuk membuat keputusan-keputusan yang efektif. Tidak seperti kepemimpinan individual saat ini, seorang pemimpin yang berhasil di masa depan akan bergerak secara terintegrasi.
Apabila  konsep  kepemimpinan  tersebut  diimplementasikan  dalam  kehidupan  bermasyarakat, berbangsa  dan  bernegara,  maka  niscaya  semua  permasalahan  bangsa  akan  dapat  dicarikan solusinya, karena perilaku pemimpin suatu bangsa, besar sekali pengaruhnya kepada kehidupan masyarakat banyak. Bangsa Indoneia memiliki karakteristik masyarakat yang paternalistik yang rakyatnya beroreintasi ke atas. Apa yang dilakukan pemimpin akan ditiru oleh rakyatnya, baik perilaku  pemimpin  yang  baik  maupun  yang  buruk.  Maka  mulailah  dari  keteladanan  para pemimpin  untuk  hidup  yang  wajar  yang  tidak  menimbulkan  kecemburuan  sosial.  Dengan membangun  jati  diri  yang  tangguh,  maka  bangsa  ini  akan  menjadi  bangsa  yang  kuat,  maju, demokartis dan modern.
Jati  diri  bangsa,  dapat  direvitalisasi  melalui  pendidikan  karakter.  Karena  pendidikan  karakter adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana serta proses pemberdayaan potensi dan pembudayaan peserta didik guna membangun karakter pribadi dan/ atau kelompok yang unik- baik  sebagai  warga  negara.  Hal  itu  diharapkan  mampu  memberikan  kontribusi  optimal  dalam mewujudkan  masyarakat  yang  berketuhanan  yang  Maha  Esa,  berkemanusiaan  yang  adil  dan beradab,  berjiwa  persatuan  Indonesia,  berjiwa  kerakyatan  yang  dipimpin  oleh  hikmat kebijaksanaan  dalam  permusyawaratan/  perwakilan,  berkeadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat Indonesia.
Dengan demikian, salah satu di antara instrumen penting untuk membenahi patologi social yang menimpa bangsa ini adalah melalui pendidikan karakter. Sebagai bangsa yang menganut Islam terbesar  di  Dunia,  hendaknya  agama  dijadikan  ‘ruh’  dalam  pendidikan  karakter  untuk mengembalikan jati diri bangsa. Islam sudah mengajarkan tentang keagungan akhlak mulia. Nabi Muhammad saw sudah mengancangkan bahwa Beliau diutus untuk menyempurnakan akhlak agar
menjadi  mulia.  Beliau  menyatakan: “innama  buitstu  liutammima  makarimal  akhlak ”.  Yang artinya: “sesungguhnya saya diutus untuk menyempurnakan akhlak mulia”.
Pendidikan karakter sesungguhnya adalah pendidikan yang berbasis pada kejujuran, keikhlasan, tanggungjawab  dan  keterpercayaan.  Jujur  dalam  segala  hal  yang  dilakukan,  ikhlas  dalam melakukan segala sesuatu, tanggungjawab ketika diberi amanah dan terpercaya ketika diserahi tanggungjawab.  Pendidikan  semacam  ini  akan  terlaksana  jika  semua  komponen  bangsa  ini mendukung  terhadapnya.  Artinya  dibutuhkan  lingkungan,  pelaku  dan  juga  kebijakan  yang memihak kepadanya. Jika tidak didapati kenyataan itu, maka juga akan sia-sia.
Pelaksanaan  pendidikan  karakter  dalam  konteks  makro  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara Indonesia,  merupakan  komitmen  seluruh  sektor  kehidupan,  bukan  hanya  sektor  pendidikan nasional.  Keterlibatan  aktif  dari  sektor-sektor  pemerintahan  lainnya,  khususnya  sektor keagamaan, kesejahteraan, pemerintahan, komunikasi dan informasi, kesehatan, hukum dan hak asasi manusia, serta pemuda dan olahraga juga sangat dimungkinkan.
Dalam revitalisasi jati diri bangsa melalui pendidikan karakter, strategi mikro dalam pendidikan karakter,  dapat  dilakukan  melalui  keluarga.  Keluarga  dapat  berperan  sebagi  fondasi  untuk memulai langkah-langkah pembudayaan karakter melalui pembiasaan bersikap dan berperilaku sesuai dengan karakter yang diharapkan. Pembiasaan yang disertai dengan teladan dan diperkuat dengan  penanaman  nilai-nilai  yang  mendasari  secara  bertahap  akan  membentuk  budaya  serta mengembangkan hubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa. Dengan cara itu lingkungan keluarga dapat menjadi pola penting dalam pembudayaan karakter bangsa bagi anak dan generasi muda.
Pemerintah harus menjadi teladan bagi pembudayaan karakter bangsa karena pemerintah harus dapat menjadi contoh warganya. Pemerintahan yang baik mencerminkan masyarakat yang baik. Masyarakat yang berkarakter mencerminkan warga negara yang berkarakter. Pemerintah dengan demikian harus selalu di garda depan dalam pembudayaan karakter dengan segala manifestasinya. Selain keteladan, pembudayaan dalam lingkup pemerintah dapat dilakukan dengan pembiasaan nilai-nilai di lingkungan pemerintah, peningkatan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta penegakan aturan.

## 8 Penutup
Bangsa Indonesia adalah bangsa yang beragama, maka nilai yang terkandung dalam agamanya dijadikan dasar membentuk karakter bangsa. Pancasila dijadikan sumber karena dalam kehidupan berbangsa  dan  bernegara  Pancasila  adalah  dasarnya,  mengingat  bahwa  bangsa  Indonesia terbentuk  dari  berbagai  macam  suku  bangsa  dan  beranekaragam  budaya,  maka  adalah  suatu keharusan dalam menanamkan nilai karakter bangsa berdasarkan nilai budaya yang ada dimana mereka  berada.  Didalam  konteks  pendidikan,  dengan  bersumber  dari  agama,  Pancasila  dan budaya  maka  secara  teknis  dirumuskan  melalui  tujuan  nasional  pendidikan.  Nilai-nilai  yang dikembangkan dalam pendidikan karakter bangsa diidentifikasi dari sumber-sumber inti. Sumber dimaksud adalah Agama, Pancasila, budaya dan Tujuan Pendidikan Nasional.
Dalam UU No 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas, sudah ditegaskan pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Dengan rumusan pendidikan berfungsi sebagai media pembentukan watak seperti itu maka secara sosiologis,  pendidikan  haruslah  bisa  menghantar  manusia  Indonesia  memiliki  kemampuan
menemukan  wilayah  pemaknaan  atas  simbol-simbol  kehidupan  manusia  yang  berkarakter  dan bermartabat.
Pendekatan  sosiologi  dalam  pendidikan  karakter,  menyediakan  berbagai  alternative  teori  dan konsep  melalui  berbagai  persfektif,  dalam  implementasinya,  perlu  kesungguhan  masyarakat, bangsa  dan  Negara;  khususnya  keteladanan  pemimpin  bangsa  yang  berkarakter,  bermoral  dan berahlak mulia serta dapat amanah.
Jati diri adalah, ciri khas atau karakteristik suatu bangsa yang membedakannya dari bangsa yang lain.  Jati  diri  bangsa  merupakan  suatu  pilihan,  dan  Jati  diri  Bangsa  Indonesia  merupakan pencerminan  atau  tampilan  dari  karakter  Bangsa  Indonesia.  Karakter  bangsa  merupakan akumulasi atau sinergi dari karakter individu anak bangsa yang  mengelompok menjadi bangsa Indonesia. Karakter bangsa akan ditampilkan sebagai nilai-nilai luhur yang digali dari kehidupan nyata dan dirumuskan dalam suatu tata nilai yang kita kenal sebagai pancasila. Pancasila adalah falsafah  dan  ideologi  bangsa  ini  yang  belum  tergantikan  hingga  saat  ini.  Di  dalamnya  banyak nilai-nilai yang membentuk karakter dan budaya bangsa.
Bila pemerintah dan masyarakat ingin mengembalikan jati diri bangsa, Maka sebaiknya bangsa ini harus dapat menghayati makna dari semua sila Pancasila, karena memang Pancasila adalah acuan dalam  hidup  berbangsa  dan  bernegara.  Bila  dikaitkan  dengan  kondisi  yang  ada  saat ini, Pancasila sebagai falsafah negara merupakan rumusan nilai nilai idealisme bangsa yang secara konseptual  memberikan  tuntunan  politik  bagi  rakyat  dan  pemerintah  tentang  bagaimana menemukan pemecahan persoalan negara secara mandiri dan bermartabat. Pancasila dengan ruh religiositas, humanitas, nasionalitas, sovereignty dan sosialitas yang memberi pedoman dan pegangan bagi tercapainya persatuan dan kesatuan di kalangan warga bangsa dan membangun pertalian batin antara warga negara dengan tanah airnya.

## Daftar Pustaka
Dali Gulo dan Kartini Kartono . 1987. Kamus Psikologi. Bandung, Pionir Jaya Efendi,  Taufiq,  2008. Jati  Diri  Bangsa  Indonesia  Menuju  Indonesia  Jaya .  Jakarta,  Exatama Mediasindo
Elmubarok,  Z.,  2009. Membumikan  Pendidikan  Nilai:  Mengumpulkan  yang  Terserak, Menyambung yang Terputus dan Menyatukan yang Tercerai , Bandung: Alfabeta, Endang, Sumantri, 2010. Pendidikan Karakter Harapan Handal Bagi Masa Depan Pendidikan Bangsa . UPI
Kertajaya Hermawan, 2010. Diferensiasi. Jakarta, Gramedia Lickona  Thomas.  2004.  Educating  for  Character:  How  Our  Schools  Can  Teach  Respect  and Responsibility (dalam Nuraini Farida, 2014. Sunan Kalijaga Yogyakarta) Maliki, Zainuddin. 2010. Sosiologi Pendidikan . Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Muladi. 2006. Diskusi Panel dengan tema “Revitalisasi Jati Diri Bangsa ” yang diselenggarakan oleh  Biro  Organisasi  dan  Humas,  Deputi  Mensesneg  Bidang  Sumber  Daya  Manusia bersama Biro Kewilayahan dan Wawasan, Deputi Seswapres Bidang Politik pada tanggal 14 Juni 2006 di Kantor Sekretariat Negara RI, Jakarta
Mulyadi, Seto dkk, 2008. Character Building: Bagaimana Mendidik Anak Berkarakter, cetakan I, Yogyakarta: Tiara Wacana.
Musthafa, Fuham, Asy-syaikh, 2004. Manhaj Pendidikan Anak Muslim, cetakan pertama, Jakarta: MUSTAQIM,
Muttaqin,  Tatang,  dkk.  2006. Membangun  Nasionalisme  Baru:  Bingkai  Ikatan  Kebangsaan Indonesia Kontemporer . Jakarta: Bappenas. Shulhan, Najib. 2010. Pendidikan Berbasis Karakter, cetakan: pertama, Surabaya: Jaring Pena Sofan,  Moh. Pendidikan  Berparadigma  Profetik:  Upaya  Konstruktif  Membongkar  Dikotomi Sistem Pendidikan Islam. Yogyakarta: Ircisod, 2004 . Suhartono, Suparlan, 2006. Filsafat pendidikan, cetakan pertama, Jogjakarta: Ar-Ruzz. Suyanto Slamet. 2009. Pendidikan Karakter Melalui Pembelajaran Terpadu . Yogyakarta Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. https:/ / stf1100025.wordpress.com/ 2011/ 07/ 30/ pendidikan-berbasis-karakter/ http:/ / kenakalan-remaja.blogspot.com