## PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG OLEH KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA
Oleh :
Anggi Liani 1)
Yosmantri Tindaon 2)
Gomgom TP Siregar 3)
Universitas Darma Agung, Medan 1,2,3
E-mail :
anggiliani@gmail.com 1 )
yosmantri@gmail.com 2 )
gomgomsiregar@gmail.com 3 )

## ABSTRACT
The  title  of  this  thesis  is "Eradication  of    Trafficking    in  Persons  By    The    North  Sumatra Regional Police". The purpose of writing    this thesis is: First, to know and understand    the Modus    Operandi  of    trafficking  in  persons    during  the    Covid-19  pandemic  in      North Sumatra.    Second,  to  determine  the  obstacles  to    law  enforcement  by    the    North  Sumatra Regional  Police  in  handling    trafficking    crimes  in  North  Sumatra.    Third,  to  find  out  the criminal  policy  for  handling  the    Criminal  Act    of  Trafficking  in  Persons  during  the Covid-19 pandemic    As for the results of this study: First, the modus operandi    of    trafficking in  general  is  Marriage  and  Labor  distribution.    Second,    the    main  obstacles  faced  by  the North Sumatra    Police in enforcing trafficking laws were a lack of funding and a lack of public awareness  and    concern  in  trafficking      law  enforcement    .    Third,  in  the      criminal trafficking    law    enforcement    policy    ,  restitution  is  provided  and    included  at  the  same time in    court    rulings on trafficking cases.    The granting of restitution was carried out from the time of the    judgment of the court of    first instance.    Such restitution    can be deposited in advance in    the court    where the    case was decided. The suggestions in this study are: First, the  Modus  Operandi    of    trafficking      crimes  continues  to  develop  along  with  the  times, therefore  the  policy  and  readiness  of  a    personnel  the  police  in    the  enforcement  of  the criminal  act    of  trafficking  in  persons  must  be  improved      continuously.    Second,  the community    and    the  government    through    the    Police  must  cooperate  in  eradicating  the crime    of trafficking    in persons, this is because it is through    community    concern that    is the foundation f or    enforcement. the law of criminal acts    of trafficking in persons.    Third, the  criminal    policy  of    law  enforcement  of    criminal  acts  of  trafficking  in  persons,  still focuses on    providing    sanctions to    perpetrators, therefore    in the future it is expected that criminal policies will be          law    enforcement    of the criminal act    of trafficking in persons may also include    the    protection and rehabilitation of victims.
Keywords:    Trafficking Law Enforcement, Police, North Sumatra.

## ABSTRAK
Adapun judul dari penelitian ini adalah “Pemberatnasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Oleh    Kepolisian    Daerah    Sumatera    Utara”.  Adapun  tujuan  dari  penulisan  spenelitian  ini adalah:  Pertama,  untuk  mengetahui  dan  memahami  Modus  Operandi  Tindak  Pidana Perdagangan  Orang  pada  masa  pandemi  Covid  19  di  Sumatera  Utara.  Kedua,  untuk mengetahui  hambatan  penegakan  hukum  oleh  Kepolisian  Daerah  Sumatera  Utara  dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang di Sumatera Utara. Ketiga, untuk mengetahui
kebijakan criminal penanganan Tindak Pidana Pedagangan orang di masa pandemi Covid 19 Adapun  hasil  dari  penelitianini:  Pertama, Modus  Operandi TPPO  pada  umumnya  adalah Pernikahan  dan  Penyaluran  tenaga  kerja.  Kedua,  kendala  utama  yang  dihadapi  Kepolisian Sumatera Utara dalam penegakan hukum TPPO adalah kurangnya pendanaan dan kurangnya kesadaran  serta  kepedulian  masyarakat  dalam  penegakan  hukum  TPPO.  Ketiga,  dalam kebijakan criminal  penegakan  hukum TPPO,  restitusi  diberikan  dan  di cantumkan  sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana perdagangan orang. Pemberian restitusi dilaksanakan sejak dijatuhkan putusan pengadilan tingkat pertama. Restitusi tersebut dapat  dititipkan  terlebih  dahulu  di  pengadilan  tempat  perkara  diputus.  Adapun  saran  dalam penelitian  ini  adalah  :Pertama,  Modus  Operandi  tindak  pidana  perdagangan  orang  terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman, oleh sebab itu kebijakan dan kesiapan dari seorang personil kepolisian dalam penegakan hokum tindak pidana pedagangan orang haruslah ditingkatkan  secara  terus  menerus.  Kedua,  masyarakat  dan  pemerintah  melalui  Kepolisian haruslah bekerja sama dalam memberantas tindak pidana pedagangan orang, ini dikarenakan melalui  kepedulian  masyarakatlah  yang  menjadi  fondasi  penegakan  hokum  tindak  pidana pedagangan  orang.  Ketiga,  kebijakan  criminal  penegakan  hokum  tindak  pidana  pedagangan orang, masihlah berfokus kepada pemberian sanksi kepada pelaku, oleh karena itu kedepannya diharapkan  bahwa  kebijakan  criminal  penegakan  hokum  tindak  pidana  pedagangan  orang dapat juga mencakup perlindungan dan rehabilitasi korban.
Kata Kunci: Penegakan Hukum TPPO, Kepolisian, Sumatera Utara

## 1. PENDAHULUAN
Perkembangan jaman yang diikuti dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah  memberikan  dampak  positif  dan dampak  negative  bagi  masyarakat  dunia maupun masyarakat Indonesia.
Perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan teknologi  juga  mempengaruhi  Tindakan /perbuatan  masyarakat  dalam  kehidupan sosialnya,  dan  pada  akhirnya  juga berdampak    pada  perkembangan  modus operandi  kejahatan  yang  terjadi  ditengah masyarakat.
Kejahatan yang berkembang karena  perkembangan  ilmu  pengetahuan dan teknologi saat ini masuk dalam kategori kejahatan  yang  luarbiasa  ( ekstra  ordinary crime) atau  kejahatan  yang  dilakukan dengan  cara-cara  yang  tidak  seperti  biasa (konvensional).  Kejahatan  ini  muncul dengan  berkembangnya  ilmu  pengetahuan dan  teknologi,  dimana  para  pelaku kejahatan dalam melaksanakan kejahatannnya akan memanfaatkan teknologi  sebagai  medianya.  Salah  satu kejahatan  yang  masuk  dalam  kategori  ini adalah kejahatan perdagangan orang ( human trafficking).
Kejahatan perdagangan orang adalah kejahatan yang memiliki keterkaitan langsung  dengan  penggunaan  media  ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pelaksanaannya.  Para  pelaku  kejahatan perdagangan orang pada umumnya dilakukan  oleh  orang-orang  pintar,  atau orang-orang  yang  dapat  memanfaatkan teknologi  serta  memiliikijaringan  yang bersifatinternasional dan nasional.
Di Indonesia, kejahatan perdagangan  orang  dilakukan  dengan berbagai  modus  operandi.  Jika  merujuk pada Pasal 1 angka 1
Undang-UndangNomor  21  tahun  2007 pengertian perdagangan orang adalah Perdagangan  Orang  adalah  tindakan perekrutan,  pengangkutan,  penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang  dengan  ancaman  kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan  kekuasaan  atau  posisi rentan,  penjeratan  utang  atau  member bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh  persetujuan  dari  orang  yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik  yang  dilakukan  di  dalam  negara maupun  antar  negara,  untuk  tujuan
eksploitasi  atau  mengakibatkan  orang tereksploitasi.
Di dalam konteks global, perdagangan  manusia  dapat  dikategorikan menjadi 3 (tiga) bentuk yakni:
Perdagangan  orang  berdasarkan tujuan  pengiriman  Berdasarkan  tujuan pengiriman,  perdagangan  manusia  dapat dibedakan  atas  perdagangan  dalam  negeri ( internal-trafficking )  dan  perdagangan manusia antar negara/lintas batas ( international  trafficking ).  Perdagangan internal  biasanya  berlangsung  dari  desa kekota  atau  dari  kota  kecil  kekota  besar dalam satu negara.
Sedangkan perdagangan antar negara adalah perdagangan  manusia  dari  satu  negara  ke negara  yang  lain.  Model  ini  berkaitan dengan isuimigrasi. Orang masuk dari dan kesatu  negera  biasanya  melewati  jalur resmi,  akan  tetapi  ada  juga  yang  melalui jalur  tidak  resmi.    Perdagangan  manusia dalam  dan  luar  negeri  negeri,  biasanya disebabkan oleh kesenjangan ekonomi dan kesempatan kerja 2
Perdagangan  orang  berdasarkan korbannya Berdasarkan korbannya perdagangan manusia dapat dibedakan atas perdagangan perempuan, anak dan pria.
Perdagangan  manusia  berdasarkan  bentuk eksploitasi
Berdasarkan bentuk eksploitasinya, perdagangan manusia dibedakan  atas  eksploitasi  seksual  dan eksploitasi non-seksual. Eksploitasi seksual  dibedakan  atas  pelacuran  paksa, kawin  paksa  dan  kawin  lewat  perantara. Sedangkan eksploitasi non-seksual dibedakan atas kerja paksa dan perdagangan organ tubuh
Berdasarkan  klaster  pembagian jenis  tindak  pidana  perdagangan  orang tersebut, dapatlah dikatakan bahwa perdagangan  orang  merupakan  kejahatan yang  mengekang  hak  asasi  diri  manusia untuk dikendalikan oleh orang lain dengan tujuan eksploitasi dan keuntungan pelaku.
Di Indonesia, kasus-kasus perdagangan  orang  semakin  marak  terjadi ditengah  pandemi  covid-19  yang  melanda Indonesia  dan  juga  negara-negara  lain  di
dunia.
Meskipun
telah di sahkanUndang-UndangNomor  21  tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Orang  akan  tetapi  kenyataannya,  masih ditemukan  dan  terus  terjadi  tindak  pidana perdagangan orang.
Di tahun 2020, berdasarkan catatan  International  Organization  for Migration  (IOM)  di  Indonesia,  jumlah kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)  yang  diterima  IOM  meningkat menjadi  154  kasus  dan  menariknyaadalah TPPO  tidak  hanya  terjadi  lintas  negara, tetapi  angka  kasus  TPPO  di  dalam  negeri juga naik selain itu, berdasarkan data dari Kementerian  Pemberdayaan  Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) mencatat  peningkatan  kasus  TPPO  saat pandemi,  dari  213  kasus  (2019)  menjadi 400 kasus (2020).
Data  yang  dicatat  oleh  IOM  di Indonesia  juga  menyoroti  meningkatnya jumlah  korban  perdagangan  anak  pada tahun  2020,  di  mana  80%  di  antaranya dieksploitasi secara seksual. Sementara itu, berdasarkan catatan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) jumlah permohonan  perlindungan  saksi/korban TPPO  yang  diterima  LPSK  mengalami peningkatan sebesar 15.3%    pada 2020 7 . Terjadinya  peningkatan  kasus  TPPO  di masa pandemi covid 19 menjadi tantangan baru  bagi  Pemerintah  Indonesia  terutama institusi penegak hokum seperti Kepolisian Republik  Indonesia  yang  menjadi  banteng terdepan untuk mencegah dan menanggulangi maraknya TPPO di Indonesia. Indonesia dalam rangkaiankasus TPPO  merupakan  negara  asal  dan  negara tujuandari  TPPO.  Untuk  negara  asal, korban  tindak  pidana  perdagangan  orang dari Indonesia diperdagangkan kesejumlah negara,  antara  lain  Malaysia,  Singapura, Brunei Darussalam, Taiwan, Jepang, Timur Tengah,  dan  beberapa  negara  Eropa  serta wilayah  seperti  Hong  Kong.  Sedangkan sebagai  negara  tujuan,  Indonesia  menjadi tujuan dari perdagangan orang dari negara China, Thailand, Uzbekistan, Ukraina, dan beberapa negara Eropa lainnya.
Untuk  wiayah  sebaran  terbesar dari  kasus  TPPO  selama  masa  pandemi covid 19 adalah Jakarta, Medan, Surabaya, Makassar dan Bandung serta beberapa kota lainnya  di  Indonesia.  Kota-kota  tersebut menjadi  tempat  tujuan  dari  perdagangan orang  di  Indonesia.  Di  Sumatera  Utara, khususnya di Kota Medan, data peningkatan  terhadap  kasus  perdagangan orang juga mengalami peningkatan.
Sebagian  besar  korban  dari  TPPO  adalah perempuan  dan  anak.  Menurut  data Kementerian  Pemberdayaan  Perempuan dan  Perlindungan  anak  melalui  Simfoni PPPA,  pada  Januari  hingga  Juni  2020 terdapat 60 kasus eksploitasi seksual pada perempuan  dewasa  dan  60  anak  korban perdagangan orang.
Di masa pandemi covid-19 saat ini, menjadi  tantangan  tersendiri  bagi  apparat penegak hokum untuk melakukan penanganan  dan  penindakan  TPPO  di Indonesia.  Artinya,  kondisi  pandemi covid-19  saat  ini  tidak  hanya  terbatas permasalahan  Kesehatan  saja,  tetapi dibalik  itu  juga  terjadi  persoalan  social, ekonomi,  hukum  dan  politik  Oleh  karena itu,  sudah  seharusnya  dibentuk  politik criminal  untuk  penanganan  TPPO  di Indonesia dalam situasi pandemic covid-19 saat  ini  agar  pemberantasan  TPPO  di Indonesia, khususnya di Provinsi Sumatera Utara dapat berjalan maksimal. Kepolisian Republik  Indonesia  memiliki  tanggung jawab  yang  besar  untuk  melakukan pemberantasan TPPO
dengan instrumen-instrumen hukum yang ada.
Di  perlukan  adanya  penanganan  dan pencegahan TPPO agar modus modus baru TPPO  di  masa  pandemi  covid-19  tidak terjadi.    Maka  dari  itu,  sudah  sepantasnya masyarakat dan Penegak hukum bersinergi mengantisipasi  adanya  modus-modus  baru TPPO dan melakukan penyesuaian dengan adaptasi  kebiasaan  baru  dalam  melakukan penanganan  dan  pencegahan  TPPO.  untuk menghimpun  kekuatan  demi  mewujudkan system  penghapusan  TPPO  yang  lebih komprehensif, membangun kerjasama, mencari  solusi,  demi  mencapai  tujuan
bersama  yaitu  mengakhiri  perdagangan orang,  karena  perempuan  dan  anak  bukan komoditi dagang.
Di tengah pandemi Covid-19
ini penegakan hukum terhadap
perdagangan  orang  akan  menghadapi tantangan  baru  sehingga  perlu  untuk  terus berevolusi,  beradaptasi,  dan  menemukan cara-cara  inovatif  untuk  mengidentifikasi tren dan kerentanan TPPO di tengah masa pandemi.  Untukitu,  Pemerintah  Indonesia, dan  Penegak  Hukum  serta  masyarakat harus terus ber komitmen untuk memerangi perdagangan orang bersama dengan organisasi  masyarakat  sipil,  kelompok berbasis kepercayaan, sector privat, komunitas  internasional,  dan  masyarakat luas lainnya.
Di  dalam  konteks  penegakan  hukum, TPPO  ini  merupakan  tindak  pidana kejahatan  transnasional,  oleh  karena  itu pembuktian  dan  unsur-unsurnya  pun sangat  kompleks.  Sehingga  akhirnya pengungkapan  dan  penuntutan  terhadap pelaku  perlu  kerja  sama  daris  emuapihak. Dalam hal pencegahan TPPO sendiri.

## 2. METODE PENELITIAN

## 1.Tipe atau Jenis Penelitian
Penelitian dengan judul “Pemberantasan Tindak Pidana

## Perdagangan
Orang  Oleh  Kepolisian  Daerah  Sumatera Utara” adalah Jenis penelitian yuridis  normatif.  Menurut  Penelitian yuridis normative tersebut mengacu kepada norma-norma  hukum  yang  terdapat  dalam peraturan perundang-undangan dan norma-norma  hukum  yang  ada  dalam masyarakat.  Penelitian  yuridis  normative atau  penelitian  hokum  normatif  yang dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan disebut juga penelitian hokum kepustakaan.
2. Jenis Data dan Sumber Data Penelitian  hokum  normatif  yang menitik  beratkan  pada  studi  kepustakaan dan berdasarkan kepada data sekunder saja,
maka  bahan  hukum  yang  digunakan  dapat dibagi kedalam beberapa kelompok, yaitu:
a. Bahan hukum primer, adalah bahan yang secara langsung terkait dengan penelitianya ini kasus-kasus human traffiking ( perdaganganmanusia).
b. Bahan hokum sekunder, yaitu bahan-bahan  yang  memberikan  penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berup buku-buku, karyailmiah, atau hasil penelitian  yang  relevan  dengan  penelitian ini.
a. penjelasan  mengenai  bahan  hukum primer  yang  berupa  buku-buku, karyailmiah,  atau  hasil  penelitian yang relevan dengan penelitian ini
b. Bahan hokum tertier, yaitu
bahan-bahan  yang  dapat  member petunjuk  dan  penjelasan  terhadap bahan  hukum  primer  atau  bahan hokum  sekunder  yang  berasal  dari kamus,  ensiklo  pedia,  majalah, surat  kabar,  internet,  dan  lain sebagainya.
3.Teknik Pengumpulan Data Penelitian hokum normative
dilakukan  dengan  pengumpulan  bahan hokum  dengan  dibedakan  dalam  dua tahapan, yakni:
1. Penelitian  pendahuluan  ( preliminary research) yakni kegiatan untuk mengumpulkan bahan hukum, terutama bahan hukum primer untuk menemukan permasalahan  hukum  normatif.  Dengan demikian, penelitian pendahuluan adalah  penelitian  untuk  kepentingan proposal.
2. Penelitian tahan kedua, yakni penelitian setelah  selesai  melakukan  proposal untuk  dilanjutkan  untuk  menyelesaikan penelitian.
Berkenaan  data  yang  digunakan hanya data sekunder jadi teknik pengumpulan  data  dilakukan  dengan  cara penelitian  kepustakaan  ( library  research ), studi  ini  dilakukan  dengan  jalan  meneliti dokumen-dokumen yang ada, yaitu dengan mengumpulkan  data  dan  informasi  baik yang  berupa  buku,  karangan  ilmiah, peraturan  perundang-undangan  dan  bahan
tertulis  lainnya  yang  berkaitan  dengan penelitian  ini,  yaitu  dengan  cara  mencari, mempelajari, dan mencatat serta menginter pretasikan  hal-hal  yang  berkaitan  dengan objek penelitian.
4.Analisis Data Berdasarkan  sifat  penelitian  yang menggunakan  metode  penelitan  bersifat deskripti  fanalitis,  maka  analisis  yang dipergunakan adalah analisis secara pendekatan kualitatif terhadap data sekunder yang didapat. Deskriptif tersebut, meliputi  isi  dan  struktur  hokum  positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan penulis untuk  menentukan  isi  atau  makna  aturan hukum  yang  terkait  dengan  perdagangan manusia di Indonesia. 34

## 3. HASIL DAN PENELITIAN

## Hambatan  Penegakan  Hukum  Tppo Oleh  Kepolisian  Daerah  Sumatera Utara
Istilah    Polisi    pada  awalnya  berasal  dari kata Yunani‚ Politeia , yang berarti seluruh pemerintahan Negara Kota. Seperti diketahui  pada  abad  sebelum  Masehi, Negara  Yunani  adalah  Negara  kota  yang dinamakan  “ Polis ”.  Pada  zaman  tersebut arti  “polisi”  demikian  luasnya.  Selain meliputi  seluruh  pemerintahan  Negara kota, termasuk juga di dalamnya urusan-urusan keagamaan seperti penyembahan  terhadap  dewa-dewa.  Pada zaman  itu,  sebagai  akibat  masih  kuatnya rasa  kesatuan  dalam  masyarakat,  urusan keagamaan menjadi terpisah dari pemerintahan, sehingga arti Polisi menjadi seluruh  pemerintahan  Negara  kota  kecuali urusan  agama.  Arti  kata  polisi  sekarang berbeda  dengan  arti  yang  asli  yang  ada pada  mulanya.  Juga  istilah  yang  diberikan tiap-tiap  negara  terhadap  pengertian  polisi berbeda-beda, karena tiap negara cenderung untuk memberikan istilah dalam bahasanya sendiri atau kebiasaan-kebiasaannya  sendiri.  Demikian kita  dapatkan  istilah  yang  berbeda-beda menurut  bahasanya  seperti Police di Inggris, Polizei di Jerman, Politie di
Belanda  yang  diadopsi  menjadi  Polisi dalam bahasa Indonesia.
Sementara itu di Jerman istilah polisi juga ditemukan dalam istilah‚ Wolfahrtspolizer . Dalam pengertian WolhlfahrtsPolizei , termasuk urusan pemerintahan yang mendekati  pengertian  pamong  praja  atau bestuur , mengusahakan kesejahteraan, keamanan dan penolakan bahaya. Di dalam Encylopaedia  of  Social  Sciences di dapatkan pengertian polisi sebagaiberikut: “The term police in its early definitions has covered  a  wide  range  of  functions.  It  has been employed to describe various aspects of  the  control  of  public  sanitation  :  it  has had a highly special meaning with respect to the suppression of political offences; and at  times  it  has  been  expanded    to  cover practically  all  form  of  public  regulation and  domestic  order.  Now,  however,  it  is used  primarily  with  reference  to  the maintenance  of  public  order  and  the protection of person and property from the commission of unlawful acts. Hence police and constabulary have come to the almost synonymous”
Yang  apa  bila  kita  artikan  dalam bahasa  Indonesia:  “Istilah  polisi  dalam definisi  awalnya  telah  mencakup  berbagai fungsi. Ini telah digunakan untuk menggambarkan  berbagai  aspek  control sanitasi publik, telah memiliki makna yang sangat istimewa sehubungan dengan penindasan pelanggaran politik; dan kadang-kadang  diperluas  untuk  mencakup hamper  semua  bentuk  regulasi  publik  dan ketertiban domestik. Sekarang ini digunakan terutama dengan mengacu pada pemeliharaan ketertiban umum, perlindungan  orang  dan  property  dari tindakan  yang  melanggar  hukum.  Oleh karena  itu  polisi  dan  kepolisian  telah sampai pada titik yang hamper sama ”.
Dalam  pengertian  di  atas,  istilah polisi pada mulanya meliputi bidang tugas yang  luas.  Istilah  itu  dipergunakan  untuk menjelaskan  berbagai  aspek  pengawasan kesehatan  umum,  dalam  arti  yang  sangat khusus  di  pakai  dalam  hubungannya dengan usaha penanggulangan pelanggaran
politik, dan sejak itu telah meluas meliputi semua  pengaturan  dan  ketertiban  umum. Sekarang istilah itu terutama dipergunakan dalam  hubungan  dengan  pemeliharaan ketertiban  umum  dan  perlindungan  orang- orang beserta harta bendanya dari tindakan yang melanggar hukum. Dari uraian di atas, arti  kata  polisi  mengalami  perubahan  dari pada  mulanya.  Namun,  meskipun  terdapat arti yang berbeda yang dapat dilihat bahwa arti yang diberikan itu terletak pada bentuk kegiatannya  dan  badan  (organ)  yang menjalankan  kegiatan  itu.  Perbedaan hanyalah terletak pada titik berat pandangan.  Di  antara  kedua  hal  tersebut, yaitu  di  satu  pihak  menitik  beratkan  pada kegiatannya, di lain pihak pada badan yang menjalankan  kegiatan,  dan  selain  itu  pula ada yang mencakup kedua-duanya. Politeia dalam  istilah  Yunani  berarti  tugas,  hanya bidangnya  yang  sangat  luas.  Kemudian setelah adanya diferensiasi dan spesialisasi dalam  bidang  pemerintahan,  arti  polisi dimaksudkan  sebagai  bagian  dari  fungsi pemerintah,  seperti  terdapat  di  Perancis. Bahwa polisi dalam arti tugas terkandung di dalam  istilah Wohlfahrtspolizei di  Jerman. Arti  yang  sama  juga  terdapat  dalam Encyclopedia  of  Social  Science ,  yang menitik  beratkan  pengertian  polisi  kepada kegiatannya  atau  dengan  kata  lain  berarti tugas.
Menurut  Abdulkadir  Besar,  betapa pun sederhananya suatu masyarakat, niscaya mempunyai seperangkat nilai yang dihayati  sekaligus  diamalkan  oleh  para warganya. Berdasarkan nilai–nilai tersebut, masyarakat  mengorganisasikan  diri  dalam suatu  kebersamaan  hidup  yang  bertatanan tertentu. Masyarakat sebagai entitas hokum mampu  mempertahankan  eksistensinya hanya apabila tatanan termaksud terpelihara  dan  fungsional.  Pemeliharaan tatanani tu pada mulanya melalui seperangkat  nilai  hokum  itu  sendiri  yang dalam  implementasinya  di  wibawai  oleh pendapat  umum  masyarakat.  Pendapat umum  masyarakat  yang  berdaya  moral memberlakukan  nilai,  adalah  sosok  polisi, sebagai fungsi yang paling mula. Dalam
proses selanjutnya pendapat umum masyarakat  itu  melembaga  kedalam  diri person seseorang yang dituakan masyarakat.  Orang  yang  dituakan  ini, adalah  sosok  polisi  sebagai  individu  yang sekaligus sebagai organ, yang pertama kali diperkenalkan oleh sejarah.
Reith, sebagaiberikut: “The only genuinely weapon of the police is the public will. The beaton  is  the  symbol,  not  of  the  power  of the  police,  but  of the  power  of  the  will  of the  people”. Yang  artinya:  Satu-satunya senjata  murni  dari  polisi adalah  kehendak rakyat.
Tongkat profesi
adalah lambangnya, bukan lambing dari kekuasaan  Polisi,  tetapi  lambing  dari kekuasaan kehendak rakyat.
Hakikat  eksistensi  polisi  terungkap dalam Tri  Brata ,  dengan  rumusan  dan maknanya sebagai berikut:
1. Pertama, Rastra  Sewakottama ,  yang maknanya adalah abdi utama dari pada nusa  dan  bangsa.  Muatan  filsafat  dari brata  pertama  adalah  :bahwa  sebagai abdi utama dari rakyat, polisi menempatkan  diri  sebagai  hati  nurani rakyat.
2. Kedua: Negara  Yanotama ,  yang maknanya polisi adalah warga Negara teladan  dari  pada  Negara.  Muatan filsafat dari btara kedua adalah: polisi sebagai  penegak  hukum  yang  dibuat oleh  dan  di  peruntukkan  bagi  rakyat mewajibkan diri meneladani kepatuhannya pada hukum dan memberlakukannya tanpa
3. Dari  uraian  di  atas,  terungkap  bahwa eksistensi  polisi  sebagai  fungsi,  sebagai organ  masyarakat,  maupun  sebagai individu  dilahirkan  oleh  dan  dari masyarakat  dengan  misi  terpeliharanya rasa aman masyarakat.
4. Transisi  reformasi  sekarangini,  di tengah-tengah  upaya  kita  menciptakan kondisi  aman  dan  damai,  adil  dan demokratis, serta upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, Polri terus  berjuang.  Apalagi  Polri  telah menjadi  bagian  dari  warga  sipil.  Oleh karena itu Polri di era reformasi ini, harus
mampu  menampilkan  figure  Polri  yang dicintai, dipercaya, dimiliki, dan dibanggakan oleh masyarakat. Filosofi ini harus  terus  diaktualisasikan  kepada segenap insane Bhayangkara di tanah air. Untuk  memenuhi  harapan  dan  tuntutan masyarakat  di  era  reformasi,  selain memposisikan POLRI sebagai bagian dari warga  sipil,  Polri  juga  harus  melakukan reformasi  internal  melalui  pembenahan dalam berbagai aspek.
Kebijakan Kriminal Penanganan Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang Dimasa Pandemi Covid 19 A.Tinjauan Umum Mengenai Kebijakan    Negara Kebijakan ( policy ) umumnya digunakan untuk memilih dan menunjukan pilihan terpenting untuk  mempererat kehidupan, baik dalam kehidupan organisasi  pemerintahan  maupun  privat. Kebijakan  harus  bebas  dari  konotasi  atau nuansa  yang  dicakup  dalam  kata  politis ( political ), yang sering diyakini mengandung  makna  keberpihakan  akibat adanya  kepentingan.  Kebijakan  sebuah ketetapan  berlaku    dan  dicirikan  oleh perilaku yang konsisten serta berulang, baik dari yang membuatnya atau yang menaatinya  (yang  terkena  kebijakan). Adapun  kebijakan  publik  ( public  policy ) merupakan  rangkaian  pilihan  yang  lebih kurang  salang  berhubungan  (termasuk keputusan-keputusan yang tidak bertindak) yang  dibuat  oleh  badan  atau  pejabat pemerintah.  Tugas  pemerintah  adalah mengurus,  mengelola,  melayani  warga. Dalam  rangkaini  yang  dilakukan  oleh pemerintah pertama-tama adalah memutuskan untuk membuat suatu kebijakan
demi kemaslahatan masyarakat. 54
Terbitnya  kebijakan  public  dilandasi kebutuhan  untuk  penyelesaian  masalah yang  terjadi  di  masyarakat.  Kebijakan public ditetapkan oleh para pihak ( stakeholders ),  terutama  pemerintah  yang diorientasikan  pada  pemenuhan  kebutuhan dan  kepentingan  masyarakat.  Makna  dari pelaksanaan kebijakan public merupakan
suatu  hubungan  yang  memungkinkan pencapaian  tujuan-tujuan  atau  sasaran sebagai  hasil  akhir  dari  kegiatan  yang dilakukan  pemerintah.  Kekurangan  atau kesalahan  kebijakan  publikakan  dapat diketahui setelah kebijakan public tersebut dilaksanakan,  keberhasilan  pelaksanaan kebijakan public dapat dilihat dari dampak yang  ditimbulkan  sebagai  hasil  evaluasi atas pelaksanaan suatu kebijakan.
Gambaran  kualitas  Kebijakan/  regulasi yang  dilakukan  berbagai  lembaga  survey nasional  dan  internasional,  menunjukkan kualitas
Kebijakan/regulasi  di  Indonesia  masih rendah.
Setiap  kebijakan  yang  dikeluarkan oleh  pemerintah  haruslah  haruslah  melalui proses  yang  cermat  dan  mendalam  agar kebijakan  tersebut  menjadi  efektif  serta efisien.  Proses  tersebut  haruslah  melalui kajian  akademis,  survey  empiris,  dan berbagai  langkah  teknis  lainnya  sesuai dengan tata cara yang diatur dalam Undang-UndangNomor  12  Tahun  2011 tentang
Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan  (UU  No.  12  Tahun 2012) untuk mendapatkan legalitas/legitimasi.
Setelah  suatu  kebijakan  negara memperoleh legalitas/legitimasi, agar diperoleh intended impact , kiranya perlu di implementasikan. Van    Meter dan Van Horn menyatakan bahwa proses implementasi  sebagai  “tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok  public  ataus  wasta  yang diarahkan  pada  pencapaian  tujuan  yang ditetapkan  dalam  keputusan  kebijakan sebelumnya”.
Penerapan suatu kebijakan dewasa ini sangat erat kaitannya dengan konsep negara kesejahteraan  atau welfare  state .  Konsep negara kesejahteraan mengutamakan peran negara  dalam  menyediakan  layanan  dan manfaat  bagi  warga  negaranya.  Seperti misalnya dalam penyelenggaraaan ekonomi,  kesehatan,  pendidikan,  serta jaminan  penghidupan  yang  layak  bagi warga negaranya.Konsep negara
kesejahteraan  merupakan  penerapan  dari system  ekonomi  yang  mandiri,  produktif serta  efisien  dengan  pendapatan  individu yang  memungkinkan  masyarakat  untuk menabung,  setelah  kebutuhan  dasar  dalam hidup  mereka  sudah  tercukupi  dengan pelayanan  public  bebas  biaya  yang diselenggarakan oleh pemerintah.
Peraturan perundangan-undangan yang  di  keluarkan  atau  diterbitkan  oleh pemerintah merupakan bagian dari kebijakan  publik,  setiap  kebijakan  public haruslah  bertujuan  untuk  meningkatkan kesejahteraan dan memberikan perlindungan  kepada  masyarakat  secara luas dan menyeluruh. Oleh karena itu setiap perancangan  kebijakan  public  haruslah dipandu dengan asas-asas umum pemerintahan  yang  baik  agar  kebijakan tersebut  dapat  membantu  terwujudnya Negara  Kesejahteraan  Republik  Indonesia seperti yang di cita-citakan dalam pembukaan Undang-Undang    Dasar 1945.

## B.Kebijakan  Kriminal  Tindak  Pidana Perdagangan Orang
Perdagangan  orang  adalah  bentuk modern dari perbudakan manusia. Perdagangan  orang  juga  merupakan  salah satu  bentuk  perlakuan  terburuk  dari pelanggaran  harkat  dan  martabat  manusia. Bertambah maraknya masalah perdagangan orang  di  berbagai  negara,  termasuk Indonesia  dan  negara-negara  yang  sedang berkembang lainnya, telah menjadi perhatian Indonesia sebagai bangsa, masyarakat  internasional,  dan  anggota organisasi internasional, terutama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Berdasarkan bukti empiris, perempuan dan anak  adalah    kelompok    yang  paling banyak  menjadi  korban  tindak  pidana pperdagangan orang. Korban diperdagangkan    tidak hanya untuk tujuan pelacuran  atau  bentuk  eksploitasi  seksual lainnya,  tetapi  juga  mencakup  bentuk eksploitasi  lain,  misalnya  kerja  paksa  atau pelayanan  paksa,  perbudakan, atau  praktik serupa perbudakan itu.
Pelaku  tindak  pidana  perdagangan orang melakukan perekrutan,
pengangkutan, pemindahan, penyembunyian,  atau  penerimaan  orang untuk  tujuan  menjebak,  menjerumuskan, atau  memanfaatkan  orang  tersebut  dalam praktik eksploitasi dengan segala bentuknya  dengan  ancaman  kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau member bayaran atau manfaat sehingga memperoleh  persetujuan  dari  orang  yang memegang kendali atas korban.
Bentuk-bentuk  eksploitasi  meliputi  kerja paksa  atau  pelayanan  paksa,  perbudakan, dan  praktik  praktik  serupa  perbudakan, kerja  paksa  atau  pelayanan  paksa  adalah kondisi  kerja  yang  timbul  melalui  cara, rencana,  ataupola  yang  dimaksudkan  agar seseorang
Perbudakana  dalahkondisi  seseorang di  bawah  kepemilikan  orang  lain.  Praktik serupa perbudakan adalah tindakan menempatkan  seseorang  dalam  kekuasaan orang  lain  sehingga  orang  tersebut  tidak mampu  menolak  suatu  pekerjaan  yang secara melawan hokum diperintahkan oleh orang  lain  itu  kepadanya,  walaupun  orang tersebut  tidak  menghendakinya.  Tindak pidana  perdagangan  orang,  khususnya perempuan  dan  anak,  telah  meluas  dalam bentuk jaringan kejahatan baik terorganisasi  maupun  tidak  terorganisasi. Tindak  pidana  perdagangan  orang  bahkan melibatkan  tidak  hanya  perorangan  tetapi juga  korporasi  dan  penyelenggara  negara yang  menyalah  gunakan  wewenang  dan kekuasaannya.  Jaringan  pelaku  tindak pidana perdagangan orang memiliki jangkauan  operasi  tidak  hanya  antar wilayah dalam negeri tetapi juga antar negara. 65 dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana  (KUHP).  Pasal  297  KUHP menentukan mengenai larangan perdagangan  wanita  dan  anak  laki  laki belum  dewasa  dan  mengkualifikasikan tindakan tersebut sebagai kejahatan. Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang  Perlindungan  Anak  menentukan larangan memperdagangkan, menjual, atau
menculik  anak  untuk  diri  sendiri  atau untuk dijual. Namun, ketentuan KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut  tidak  merumuskan  pengertian perdagangan  orang  yang  tegas  secara hukum. Di samping itu, Pasal 297  KUHP memberikan sanksi yang terlalu ringan Untuk tujuan tersebut, Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2007 tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Perdagangan  Orang  mengantisipasi  dan menjerat  semua  jenis  tindakan  dalam proses, cara, atau semua bentuk eksploitasi yang  mungkin  terjadi  dalam  praktik perdagangan  orang,  baik  yang  dilakukan antar wilayah dalam negeri maupun secara antar  negara,  dan  baik  oleh  pelaku perorangan maupun korporasi. Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2007 mengatur  perlindungan  saksi  dan  korban sebagai  aspek  penting  dalam  penegakan hukum, yang dimaksudkan untuk memberikan  perlindungan  dasar  kepada korban dan saksi. Selain itu, Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2007 juga  memberikan  perhatian  yang  besar terhadap penderitaan korban sebagai akibat tindak  pidana  perdagangan  orang  dalam bentuk  hak  restitusi  yang  harus  diberikan oleh  pelaku  tindak  pidana  perdagangan orang  sebagai  ganti  kerugian  bagi  korban, dan  mengatur  juga  hak  korban  atas rehabilitasi  medis  dan  sosial,  pemulangan serta  reintegrasi    yang    harus    dilakukan oleh  negara  khususnya  bagi  mereka  yang mengalami  penderitaan  fisik,  psikis,  dan social  akibat  tindak  pidana  perdagangan orang. 67

## 4. SIMPULAN
1. Ada  beberapa  masalah  yang  dihadapi oleh  Kepolisian  Sumatera  Utara  dan juga stakeholder lainnya dalam penegakan  hokum  Tindak  Pidana Perdagangan    Orang  (TPPO),  antara lain  sebagai  berikut:  1)  Pendanaan, masalah pendanaan di sini adalah sudah tentu  jumlah  dana  yang  dialokasikan untuk  Penegakan  Hukum  TPPO  harus diakui  tidak  bias  mengkover  sejumlah program yang disusun dalam jangka
waktu setahun.
Apalagi peran Kepolisian sangat banyak yang dimulai dari  pencegahan  sampai  penanganan. Meskipun
demikian,
Kepolisan
Sumatera  Utara  memiliki  kemampuan manajerial    yang  untuk  menyikapi jumlah  dana  yang  tidak  besaritu. Kepolisia+matera  Utara  tetap  bias mengkover  kebutuhan  walaupun  dana tidak  besar  dengan  melaksanakan program-program  prioritas.  Kepolisian Sumatera    Utara    mensiasati  jumlah dana  yang  kecil  ini  dengan  cara berkoordinasi dengan stakeholder lainnya  untuk  berbagi  beban,  sehingga pada  akhirnya  masalah  tersebut  dapat diselesaikan;  2)  Masyarakat  Enggan untuk melapor adanya masalah, kesadaran  masyarakat  yang  enggan untuk melapor adanya masalah dihadapi  oleh    Kepolisian    Sumatera Utara. Peran masyarakat dalam melakukan pencegahan baik mencegah agar  tidak  terjadi  maupun  mencegah masalah/kasus  bertambah  besar  adalah sangat  dibutuhkan  perannnya  dalam membantu    Kepolisian    Sumatera Utara  dalam  menjalankan  tugas;  3) Tidak  semua instansi  pemerintah  yang menangani
TPPO mehamami prosedur,  salah    satu  kelemahan penanganan  kasus  TPPO  di  Indonesia adalah tidak semua instansi pemerintah yang  menangani  TPPO  memahani prosedur  penanganan  yang  benar. Misalnya:  ada  sebagian  orang  yang menganggap  bahwa  ketika  korban sudah dipulangkan kedaerah asal, maka itu  dianggap  sudah  menyelamatkan. Padahal sebenarnya tidak demikian; 4) Belum  jelasnya  kebijakan  restitusi, yang  dimaksud  dengan  “restitusi” adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan  pengadilan  yang  berkekuatan hokum  tetap  atas  kerugian  materiil dan/atau imateriil yang diderita korban  atau  ahli  warisnya;  5)  Belum adanya SOP pelayanan korban
sehingga
pelayanannya berjalan
sendiri-sendiri,  belum  adanya  SOP yang  secara  spesifik  mengatur  tentang pelayanan terhadap
korban menyebabkan setiap stajkeholder seolah-seolah  berjalan  sendiri-sendiri dan  tidak  memiliki  pedoman  dalam penanganan kasus TPPO.
2. Dalam  kebijakan  criminal  penegakan hukum  TPPO  Restitusi  diberikan  dan dicantumkan  sekaligus  dalam  amar putusan  pengadilan  tentang  perkara tindak  pidana  perdagangan  orang. Pemberian  restitusi  dilaksanakan  sejak dijatuhkan  putusan  pengadilan  tingkat pertama. Restitusi tersebut dapat dititipkan terlebih dahulu di pengadilan tempat  perkara  diputus.  Pemberian restitusi  dilakukan  dalam  14  hari terhitung sejak diberitahukannya putusan yang telah memperoleh kekuatan  hokum  tetap.  Dalam  hal pelaku  diputus  bebas  oleh  pengadilan tingkat    banding  atau  kasasi,  maka hakim memerintahkan dalam putusannya  agar  uang  restitusi  yang dititipkan  dikembalikan  kepada  yang bersangkutan.  Pelaksanaan  pemberian restitusi  dilaporkan  kepada  ketua pengadilan  yang memutus perkara dan ditandai tanda bukti pelaksanaannya.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
A. Buku-buku
Bambang  Yuniarto, Kedudukan  Dan Fungsi  Polisi  Dalam  SistemPolitik , Yogyakarta: Deepublish, 2016
Diantha,I
Made Pasek. MetodologiPenelitian  Hukum Normatif  Dalam  Justifikasi  Teori Hukum, Prenada  Media  Group,
Jakarta: 2018.
Irianto,  Sulistyowati.,  et.al. Perdagangan Perempuan Dalam Jaringan Pengedaran  Narkotika, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2005. Kantor Perburuhan Internasionall, Mencegah Diskriminasi, Eksploitasi dan Perlakuan Sewenang-Wenang Terhadap Pekerja Migram Perempuan
:Pedoman Informasi, Kantor
Perburuhan  Internasional,  Jakarta:
2004  Sahya  Anggara, Kebijakan Publik Bandung:  CV.  Pustaka Setia, 2014.
Samodra  Wibawa, Kebijakan  Publik , Yogyakarta, 2015.
Soemitro,  Ronny  Hanitijo. Metodologi Penelitian  Hukum  Dan  Jurimetri,
Ghlmia Indonesia, Jakarta: 1994.
Syafaat,  Rahmad  . Dagang    Manusia, cet.
1, Lappera Pustaka Utama, Jakarta:
2003.
B. Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945 Undang  –  Undang  Nomor  21  Tahun  2007 Tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana Perdagangan Orang Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011 Tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-Undangan. Penjelasan  Undang-Undang  Nomor  21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Peraturan  Pemerintah  Nomor  38  Tahun
2007  tentang  Pembagian  Urusan
Pemerintah, Pemerintahan    Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
Peraturan  Pemerintah  No.  9  Tahun  2008 Tentang    Tata    Cara    dan Mekanisme  Pelayanan  Terpadu Bagi    Saksi    dan/atau    Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.
Peraturan  Presiden    No.    69    Tahun
2008 tentang Pembentukan Gugus    Tugas  Pencegahan  dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Peraturan Menteri Koordinator Kesejahteraan    Rakyat    No.  25 Tahun  2009    Tentang  Rencana
Aksi  Nasional    Tindak  Pidana Perdagangan Orang.
Peraturan  Menteri  Negara  Pemberdayaan Perempuan  No.  08  Tahun2008
Tentang Pembentukan Sub  Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana
Perdagangan  Orang.  \Peraturan Menteri    Negara  Pemberdayaan Perempuan  No.  01  Tahun  2009 Tentang  SPM  Pelayanan  Terpadu Bagi    Saksi  dan/atau    Korban Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang di Kabupaten/Kota
Peraturan  Kepala  Kepolisian  RI    No.    10 Tahun  2007  Tentang  Organisasi dan  Tata  Kerja  Unit    Pelayanan Perempuan    dan  Anak  (Unit  PPA) dilingkungan  Kepolisian  Negara RI.
Peraturan  Kepala  Kepolisian  RI  No.  3 Tahun    2008Tentang    Mekanis medan  Tata  Cara  Pemeriksaan Saksi    dan/atau    Korban  Tindak Pidana  Perdagangan  Orang  pada Unit  Perempuan  dan  Anak  Surat
Edaran  Menkes  No.  659/2007 Untuk Membentuk Pusat
Pelayanan  Terpadu  Di  RS  Dan Pelayanan Korban di Puskesmas. C. Jurnal dan karya ilmiah lainnya Abdullah  Ramdhani;  Muhammad  Ali Ramdhani, „Konsep Umum Pelaksanaan  Kebijakan  Publik‟, Jurnal  Publik ,  Volume  11.Nomor 01; 1-12 (2017)
Andi Fardian dan Gerralda    Chintyaarizma
Putriaksa, Peran  Pusat  Pelayanan
Terpadu Pemberdayaan
Perempuan Dan Anak  (P2tp2a) Di Indonesia Dalam Menangani Kasus
Human  Trafficking ,  Jurnal  Widya Pranata Hukum, Volume 2, Nomor
1, Februari 2020
Eddy  Kiswanto,  „Negara  Kesejahteraan
(Welfare  State):    Mengembalikan Peran Negara Dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial Di Indonesia‟, Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik , Volume 9.Nomor 2, November (2005) Erna  Irawati  et  all,  „Strategi  Penataan Kebijakan Nasional‟, Jurnal Analisis Kebijakan , Volume 1.Nomor 2 (2017)

## M. Arief Amrullah, Politik Hukum Pidana
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Makalah Disampaikan  pada  Seminar  dan Sosialisasi RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Diselenggarakan  atas  kerjasama Fakultas Hukum Universitas Jember  dengan  Forum  Parlemen Indonesia untuk Kependudukan dan Pembangunan, Jember, 21 Nopember 2006. Muhammad  Fadil,  Pengaturan  Hukum Internasional  Tentang  Larangan Perdagangan Perempuan Serta Implementasinya di Indonesia, Jurnal Ilmu Hukum, Legal Opinion, Vol.1 No.5, Tahun 2013.
Sanggup  Leonard  Agustian,  „Asas-Asas
Umum    Pemerintahan    Yang  Baik Sebagai  Batu  Uji  Bagi  Hakim Dalam Memutus Sengketa Peradilan  Administrasi  Negara‟, Jurnal  Hukum    Magnum  Opus , Volume 2.Nomor 2 Agustus (2019) Solechan, „Asas-Asas Umum Pemerintahan  Yang  Baik  Dalam Pelayanan Publik‟, Jurnal Administrative Law & Governance , Volume 2.Nomor 3 Agustus (2019)
Susi Wahyu ningsih, 2007, Skripsi: Upaya Perlindungan Hukum Dan Rehabilitasi Bagi Korban Perdagangan  Anak  Perempuan Dengan  Tujuan  Untuk  Dilacurkan
Di  Surakarta ,  Surakarta:  Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Syamsuddin,  Bentuk-Bentuk  Perdagangan Manusia    dan  Masalah  Psikososial Korban,    Jurnal  Sosio  Informa,
Vol.  6  No.  01,  Januari  –  April, Tahun 2020.
Yohanes  Suhardin, Tinjauan  Yuridis Mengenai  Perdagangan  Orang Dari    Prespektif  Hak  Asasi Manusia, Jurnal  Mimbar    Hukum, Vol. 20, No. 3, Oktober 2008. Zulkarnain  Umar,  „Analisis  Implementasi
Kebijakan Standar Pelayanan
Minimal Untuk Peningkatan Kualitas Layanan Publik Di Daerah‟, Jurnal Analisis Dan Kebijakan Publik , Volume  3.Nomor  1 Juni (2017) NASUTION,  Lukman;  ICHSAN,  Reza Nurul. SOSIALISASI PEMASARAN DALAM MENINGKATKAN LOYALITAS MAHASISWA DAN  ALUMNI  FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SIMALUNGUN. PKM Maju UDA , [S.l.], v. 1, n. 1, p. 31-36, sep. 2020. Available at: http://jurnal.darmaagung.ac.id/in dex.php/pkmmajuuda/article/vie w/702 NASUTION,  Lukman;  ICHSAN,  Reza Nurul. SOSIALISASI PEMASARAN DALAM MENINGKATKAN LOYALITAS MAHASISWA DAN  ALUMNI  FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS
SIMALUNGUN. PKM  Maju UDA , [S.l.], v. 1, n. 1, p. 31-36, sep.  2020.  ISSN  2745-6072. http://jurnal.darmaagung.ac.id/in dex.php/pkmmajuuda/article/vie w/702
ICHSAN,  Reza  Nurul;  SE,  M.  M. Bahan Ajar  Manajemen  Sumber  Daya Manusia  (MSDM) .  CV.  Sentosa
Deli Mandiri.
HAMONANGAN, Alusianto et al.
PERANAN KURATOR TERHADAP KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS. PKM Maju UDA , [S.l.], v. 2, n. 1, p. 20-34, sep.  2021.  ISSN  2745-6072. Available at: <http://jurnal.darmaagung.ac.id/ index.php/pkmmajuuda/article/v iew/1182>.  Date  accessed:  24 nov.
2021.
doi: http://dx.doi.org/10.46930/p kmmajuuda.v2i1.1182.
Simbolon, N. Y., Nasution, M. Y., & Lubis, M.  A.  (2019).  Pemberdayaan
Kearifan  Lokal    Masyarakat Adat Batak Toba dalam Mencegah  Kekerasan  terhadap Anak. Jurnal  Mercatoria , 12 (2),
148-159.
Lubis,  M.  A.,  Dhevi,  R.  S.,  &Yasid,  M.
(2020). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP APARAT SIPIL NEGARA YANG MELAKUKAN PELANGGARAN HUKUM DALAM MEWUJUDKAN GOOD
GOVERNANCE. Jurnal Darma
Agung , 28 (2), 269-285.
Siregar,  G.,  &  Lubis,  M.  A.  (2020, October).  The  Effectiveness  of
The Imposition of Prison Sentences of Fines For Perpetrators of Electronic Technology Information Violations. In Virtual Conference on Social Science in Law  Political  and  Economic Development . VCPSPILED 2020.
Yasid,  M.,  Siregar,  G.,  &  Lubis,  M.  A. (2020).    Plagiarism-Turnitin: The  Policy  of  Credit  Payment Relaxation  in  Overcoming  the Impact of Covid-19 Spread to the
Economic Society in Indonesia. Siregar, S. A., Siregar, G., & Lubis, M. A.
(2020). Criminological Perspective Of Street Crime. Journal of Advanced
Research  in  Dynamical  and
Control
Systems-JARDCS , 12 (6), 603-611.