SULTAN JURISPRUDENCE
Jurnal Riset Ilmu Hukum

## SULTAN JURISPRUDANCE: JURNAL RISET ILMU HUKUM
Volume 3 Nomor 2, Desember 2023, hlm. (240-255) Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang-Banten, Indonesia P-ISSN: 2798-5598 | e-ISSN: 2798-2130 https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/jurisprudence/index

## Numpang Nikah Beda Agama Indonesia dengan Thailand dalam Optimasi Hukum Perkawinan

## Prisca Dwi Maylinda
Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta Jl. RS. Fatmawati Raya, Pd. Labu, Cilandak, Jakarta Selatan Email : 2010611116@mahasiswa.upnvj.ac.id

## Resha Biantiputri
Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta Jl. RS. Fatmawati Raya, Pd. Labu, Cilandak, Jakarta Selatan Email: 2010611150@mahasiswa.upnvj.ac.id
Safira Maharani Putri Utami Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta Jl. RS. Fatmawati Raya, Pd. Labu, Cilandak, Jakarta Selatan Email: 2010611136@mahasiswa.upnvj.ac.id

## Wulan Apriliyatiningsih
Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta Jl. RS. Fatmawati Raya, Pd. Labu, Cilandak, Jakarta Selatan Email: 2010611104@mahasiswa.upnvj.ac.id
Cintya Hertiana Simanjuntak Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta Jl. RS. Fatmawati Raya, Pd. Labu, Cilandak, Jakarta Selatan Email: 2010611194@mahasiswa.upnvj.ac.id

## Dwi Aryanti Ramadhani
Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta Jl. RS. Fatmawati Raya, Pd. Labu, Cilandak, Jakarta Selatan Email: dwiaryanti@upnvj.ac.id
DOI: http://dx.doi.org/10.51825/sjp.v3i2.
Info Artikel |Submitted : 25 Oktober 2023 |Revised : 24 November 2023 |Accepted : 1 Desember 2023
How to cite: Prisca Dwi Maylinda, Resha Biantiputri, Safira Maharani Putri Utami, Wulan Apriliyatiningsih,  Cintya  Hertiana  Simanjuntak,  Dwi  Aryanti  Ramadhani, “ Nikah  Beda Agama  Indonesia  dengan  Thailand  dalam  Optimasi  Hukum  Perkawinan ”, Sultan Jurisprudance: Jurnal Riset Ilmu Hukum , Vol. 3 No. 2, (Desember, 202 3)”, hlm. 240-255.

## ABSTRACT:
Interfaith marriages by Indonesian citizens are currently commonplace even though there are legal and religious regulations that prohibit this act. There are many ways that several parties are still trying to implement and legalize interfaith marriages. Like the case of the interfaith marriage of artist Vidi Aldiano's brother, who got married at the Thai immigration office while maintaining their respective religions. Therefore, this research aims to discuss and analyze: (1) Perspectives of Indonesian Marriage Law and Thai Family Law regarding Interfaith Marriages and (2) Comparison of Registration of Interfaith Marriages in Indonesia and Thailand. This research is normative juridical research with a statutory approach, a comparative approach and a conceptual approach. The research results show that in Indonesia, interfaith marriages held abroad are the
authority of the judge to decide whether the marriage is in conflict with the law or not. Meanwhile in Thailand, there are no specific regulations regarding Thai citizens who will enter into marriages abroad with people of different religions. Apart from that, it is necessary to update the Indonesian Marriage Law which specifically regulates  the provisions for interfaith marriages as well as adding provisions for interfaith marriages  held outside Indonesia as well as harmonizing the Administering Law with the Marriage Law in order to produce laws that do not overlap. In this case, the role of the Indonesian Ulema Council together with the Ministry of Religion is needed optimally to resolve the still confusing issue regarding the legality of registering interfaith marriages, both those held abroad and within the country.
Keyword : Interfaith Marriage, Comparative Civil Law, Indonesian Marriage Law, Thai Marriage Law

## ABSTRAK:
Pernikahan beda agama oleh Warga Negara Indonesia saat ini menjadi hal yang lumrah meskipun terdapat peraturan hukum dan agama yang melarang perbuatan tersebut. Banyak cara yang ternyata masih diupayakan oleh beberapa pihak demi dapat melaksanakan dan mengesahkan pernikahan beda agama. Seperti kasus pernikahan beda agama adik artis Vidi Aldiano yang telah melangsungkan pernikahan di kantor imigrasi Thailand dengan mempertahankan agamanya masing-masing. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk membahas dan menganalisis: (1) Perspektif Hukum Perkawinan Indonesia dan Hukum Keluarga Thailand mengenai  Perkawinan  Beda  Agama  dan  (2)  Komparasi  Pencatatan  Numpang  Menikah  Beda  Agama  di Indonesia dengan Thailand. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan Undang- Undang  (statute  approach),  pendekatan  perbandingan  (comparative  approach)  dan  pendekatan  konseptual (conceptual  approach).  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  di  Indonesia  pernikahan  beda  agama  yang dilangsungkan di luar negeri menjadi kewenangan Hakim untuk memutuskan apakah perkawinan tersebut bertentangan atau tidak dengan Undang-Undang. Sementara di Thailand, tidak ada aturan spesifik mengenai Warga Negara Thailand yang akan numpah menikah di luar negeri secara beda agama. Selain itu, diperlukan pembaharuan Undang-Undang Perkawinan Indonesia yang mengatur mengenai ketentuan pernikahan beda agama  secara  spesifik  serta  menambahkan  ketentuan  pernikahan  beda  agama  yang  dilangsungkan  di  luar Indonesia juga penyelarasan antara Undang-Undang Adminduk dengan Undang-Undang Perkawinan demi melahirkan hukum yang tidak tumpang tindih. Dalam hal ini peran Majelis Ulama Indonesia bersama dengan Kementerian Agama sangat diperlukan secara optimal untuk mengatasi persoalan yang masih simpang siur mengenai keabsahan pencatatan perkawinan beda agama, baik yang dilangsungkan di luar negeri maupun di dalam negeri.
Kata  Kunci : Pernikahan  Beda  Agama,  Perbandingan  Hukum  Perdata,  Hukum  Perkawinan  Indonesia, Hukum Perkawinan Thailand

## Pendahuluan
Perkawinan mewujudkan sebuah peristiwa  yang  dianggap  suci  dan memiliki tujuan yang baik, dimana hal ini tidak  dapat  dipisahkan  dari  aturan- aturan  yang  terkandung  dan  ditetapkan oleh  agama.  Manusia  sebagai  makhluk sosial  tidak  bisa  hidup  tanpa  adanya peraturan untuk
mengatur kehidupannya. 1 Perkawinan,  sebagai bagian  penting  dalam  kehidupan manusia,  tetap  memiliki  regulasi  dan aturan  yang  perlu  diikuti.  Salah  satu masalah  yang  sering  muncul  adalah perkawinan beda agama, yang membutuhkan  penyelesaian  yang sesuai dengan nilai dan prinsip dari agama yang dianutnya.  Oleh  karena  itu,  perkawinan tetap  dianggap  sebagai  peristiwa  sakral dengan  tujuan  yang  tidak  dapat dipisahkan  dari  aturan  yang  sudah ditetapkan oleh agama. 2
Di  Indonesia  terdapat  Undang- undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang
Perkawinan (selanjutnya disebut
Undang-Undang  Perkawinan)  dan  pula terdapat  Instruksi  Presiden  Republik Indonesia  Nomor  1  Tahun  1991  tentang Kompilasi  Hukum  Islam  (selanjutnya disebut  KHI)  yang  mana  mengatur mengenai  perkawinan  di  Indonesia. Kedua  produk  hukum  ini  menangani masalah  perkawinan  yang  didalamnya terdapat  mengenai  perkawinan  beda agama.
3 Namun, Undang-Undang Perkawinan  tersebut  masih  belum mengatur secara tegas mengenai perkawinan beda agama.
1 Muhammad  Amin  Suma, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam , 1 ed. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004).
2 Suma. 3 Tim  Abd.  Rozak  A.  Sastra, Pengkajian Hukum Tentang Perkawinan Beda Agama
(Perbandingan  Beberapa  Negara) (Jakarta:  Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), 2011).
4 Populis,  “Jangan  Kaget!  Ini  Jumlah Pasangan Nikah Beda Agama di Indonesia,” 2022, https://populis.id/read13644/jangan-kaget-ini- jumlah-pasangan-nikah-beda-agama-di-indonesia.
Perkawinan  beda  agama  di Indonesia  saat  ini  menjadi  hal  yang terlihat  lumrah  dilakukan  meskipun terdapat peraturan hukum yang melarang  perbuatan  tersebut.  Hal  ini ditunjukkan  bahwa  sejak  tahun  2005, terdapat  1.425  pasangan  yang  berbeda agama namun tercatat perkawinannya di Indonesia. 4 Perkawinan  non-agama  di Indonesia  akan  memiliki  konsekuensi logis  dari  perspektif  sosiologis,  hukum, dan filosofis. Perkawinan antara pasangan yang berbeda agama dan anak- anak  mereka  tidak  dapat  saling  waris karena  perbedaan  agama  dan  nasab (Pasal  171  huruf  C  KHI).  Namun,  dari perspektif  sosiologis  dan  filosofis, pasangan  yang  memaksakan  menikah dengan  keadaan  berbeda  agama  akan menghadapi sanksi sosial seperti hujatan, cemoohan, atau setidaknya tekanan dari lingkungan sekitarnya. 5
Banyak cara yang ternyata masih diupayakan  oleh  beberapa  pihak  demi dapat  melaksanakan  dan  mengesahkan perkawinan  beda  agama.  Seperti  kasus perkawinan  beda  agama  adik  artis  Vidi Aldiano.  Belum  lama  ini,  beredar  berita bahwa adik dari Vidi Aldiano yaitu Diva Stradivaryan  dan  kekasihnya  Devina Deascal telah melangsungkan perkawinan  di  kantor  imigrasi  Thailand pada Senin, 27 Februari 2023 lalu.
6 Kasus ini  menggambarkan  bahwa  beberapa pihak lebih memilih untuk melangsungkan  perkawinan  di  luar negeri  guna  mendapatkan  pengesahan perkawinan  meskipun  dilaksanakan dengan keadaan berbeda agama. Jelas hal
5 Robby  Ramadhan  dan  Ni  Putu Purwanti,  “Konsekuensi  Hukum  Terhadap Perkawinan  Beda  Agama  Menurut  Perspektif Hukum  Perkawinan  di  Indonesia,” Jurnal  Kertha Desa 11, no. 2 (2023): 1851 – 60.
6 Insert  Live.com,  “Adik  Vidi  Aldiano Diduga Menikah Beda Agama di Thailand,” 2023, https://www.insertlive.com/hot- gossip/20230302113050-7-304407/adik-vidi- aldiano-diduga-menikah-beda-agama-di-thailand.
seperti  ini  merupakan  akibat  dari  masih terdapatnya  kekosongan  hukum  di Indonesia  yang  mengatur  mengenai ketentuan perkawinan beda agama yang dilakukan di luar negeri.
Beda  halnya  dengan  Thailand, perkawinan  di  Thailand  diatur  dalam Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata dan  Dagang  buku  5  pasal  1435  sampai dengan  1535,  yang  tidak  membatasi masyarakatnya untuk
melakukan pernikahan beda agama. Hal ini termuat dalam Undang-undang Hukum Keluarga Thailand  Bab  Pernikahan  Pasal  1457, yang  menjelaskan  bahwa  “Pernikahan akan berlaku hanya pada saat pendaftaran pernikahan dilakukan.
Pendaftaran  yang  dimaksudkan  adalah pendaftaran  pernikahan  pada  majelis agama  masing- masing.” 7 Sehingga  tidak ada peraturan spesifik mengenai pernikahan  beda  agama  disana.  Hal  ini menjadi  dasar  dilakukannya  pernikahan beda  agama  oleh  Warga  Negara  Asing (WNA) dengan istilah menumpang nikah di Thailand. Namun, di Thailand sendiri terdapat sebuah Majelis yang menangani permasalahan  mengenai  perkawinan beda  agama  pada  negara  tersebut  yang dikenal  dengan  Majelis  Agama  Islam (MAI).
Persoalan  mengenai  numpang nikah  beda  agama  tentunya  menjadi  isu hukum  yang  harus  segera  mendapatlan perhatian,  sebab  dengan  tidak  diatur jelasnya  pendaftaran  perkawinan  beda agama  baik  oleh  WNI  di  luar  negeri maupun  WNA  di  Indonesia,  hal  ini menjadi peluang adanya penyalahgunaan keadaan akibat kekosongan  hukum.  Dengan  demikian mengingat persoalan mengenai 7 Fatonah  Salaeh  dan  Darmawati Darmawati, “Studi Perbandingan Hukum
Perkawinan  Islam  di  Indonesia  dan  Thailand,” QONUN:  Jurnal  Hukum  Islam  dan  Perundang- undangan 5,  no.  1  (25  Januari  2020):  47 – 62, https://doi.org/10.21093/qonun.v4i1.1999.
8 Muhammad  Syahrum, Pengantar Metodologi  Penelitian  Hukum  Kajian  Penelitian
menumpang  nikah  beda  agama  yang terjadi di Indonesia dan Thailand sangat penting untuk dikaji lebih lanjut, kiranya menjadi  urgensi  tersendiri  ditulisnya artikel  mengenai  “ Studi  Komparatif Ketentuan  Numpang  Nikah  Beda  Agama Indonesia Dengan Thailand Dalam Optimasi Hukum  Perkawinan ”  guna  menambah pengetahuan khususnya mengenai hukum  perkawinan  di  Indonesia  dan Thailand.

## Metode Penelitian
Pada jurnal ini dilakukan penelitian menggunakan yuridis normatif  dengan  menggunakan  analisis kualitatif  melalui  studi  pustaka  yang memiliki  sumber  melalui  data-data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer  dan  bahan  hukum  sekunder. 8 Bahan  hukum  primer  terdiri  dari Pembukaan  UUD  1945,  peraturan perundang-undangan, hukum adat, yurisprudensi,  dan  traktat.  Sedangkan, bahan  hukum  sekunder  terdiri  dari perjanjian, kontrak, hasil penelitian, atau dokumen  hukum  lainnya  serta  referensi lainnya. 9 Adapun  dalam  penelitian  ini, sumber  data  sekunder  yang  digunakan adalah:
1. Bahan Hukum Primer;
a. Undang-Undang Dasar Negara  Republik  Indonesia 1945; b. Undang-undang Republik
Indonesia  Nomor  1  Tahun 1974 tentang Perkawinan c. Instruksi  Presiden  Republik Indonesia  Nomor  1  Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
Normatif,  Empiris,  Penulisan  Proposal,  Laporan Skripsi, dan Tesis (Riau: Dotplus Publisher, 2022).
9 Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Jakarta: Rajawali Press, 2009).
d. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia e. Kitab Undang-Undang Hukum  Perdata  dan  Dagang Thailand 2. Bahan Hukum sekunder;
a. Jurnal, kajian dan buku terkait
Perkawinan  Beda  agama  di Indonesia dan Thailand; Pembahasan Perspektif Hukum Perkawinan Indonesia dan Hukum Keluarga Thailand  mengenai  Perkawinan  Beda
Agama
Perkawinan  merupakan  ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami  istri  dengan  tujuan  membentuk keluarga atau rumah tangga berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 10 Perkawinan dikatakan  sah  apabila  dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing  serta  telah  dicatat menurut
peraturan perundang- undangan  yang  berlaku.  Masyarakat yang  pluralistik  seperti  di  Indonesia, sangat  mungkin  terjadi  perkawinan antara  dua  orang  pemeluk  agama  yang berlainan.  Tentu ini  menimbulkan  suatu masalah hukum. Namun, perihal perkawinan  berbeda  agama  bukanlah termasuk  perkawinan  campuran  dalam pengertian hukum nasional. perkawinan campuran  menurut  UU  Perkawinan disebut sebagai perkawinan yang terjadi antara WNI dengan WNA, bukan dengan pasangan  yang  beda  agama  atau keyakinan.
Perkawinan  beda  agama  dapat menjadi  masalah  hukum  dan  agama, terutama  dalam  masyarakat  yang pluralistik  dengan  banyak  keyakinan
10 Indonesia,  “UU  No.1  Tahun  1974 tentang Perkawinan” (n.d.).
11 Syamsul  Bahri  dan  Elimartati, “Dinamika Hukum Perkawinan Beda Agama dan Campuran di Dunia Islam dan Implementasinya di Indonesia,” Syaksia :  Jurnal  Hukum  Keluarga  Islam
23, no. 1 (2022): 101 – 14, https://doi.org/10.37035/syakhsia.v23i1.6473.
agama  yang  berbeda.  Penting  untuk diingat  bahwa  konsep  perkawinan  dan peraturan  hukum  yang  mengaturnya dapat sangat bervariasi antara negara dan agama.  Sebagian  besar  negara  memiliki undang-undang perkawinan yang mengatur  persyaratan,  prosedur,  dan pengakuan  pernikahan.  Di  banyak negara, pernikahan seringkali diatur oleh hukum  sipil,  dengan  pengakuan  resmi dari  pemerintah. 11 Namun,  di  negara- negara dengan mayoritas penduduk yang beragama  Islam,  hukum  Islam  (fiqih) seringkali  memainkan  peran  penting dalam  mengatur  perkawinan  dan  dapat menutup  peluang  bagi  pernikahan  beda agama.  Di  negara-negara  Barat,  seperti yang Anda sebutkan, hukum perkawinan cenderung  didasarkan  pada  hukum kanonik  Kristen  atau  Katolik,  yang  juga dapat  membatasi  perkawinan  beda agama.
Pernikahan beda agama seringkali memerlukan pemahaman dan persetujuan dari berbagai pihak, termasuk  keluarga,  agama,  dan  hukum sipil. Ini adalah isu yang kompleks yang membutuhkan keseimbangan antara hak individu  untuk  menikah  dengan  orang yang  mereka  cintai  dan  nilai-nilai, keyakinan, dan peraturan yang dijunjung tinggi  oleh  agama  dan  budaya  mereka. Untuk  mengatasi  masalah  pernikahan beda  agama,  beberapa  negara  memiliki aturan  khusus  atau  izin  yang  dapat diperoleh pasangan untuk melangsungkan  pernikahan  tersebut. Hukum  perkawinan  yang  didasarkan kepada  agama  ini,  cenderung  menutup peluang perkawinan beda agama. 12

## 12 Cyntia Herdiani Syahputri dan Ni Luh
Gede  Astariyani,  “Akibat  Hukum  Perkawinan Berbeda  Agama  ditinjau  dari  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” Jurnal Kertha Semaya
2,
no. 4 (2014), http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/ article/view/8991%0Ahttp://garuda.ristekdikti.g o.id/journal/article/162609.
1. Perspektif Undang-Undang Perkawinan Indonesia Undang-Undang Perkawinan di  Indonesia  tidak  secara  eksplisit mengatur  perkawinan  campuran karena  perbedaan  agama.  Undang- Undang Perkawinan hanya mengatur  perkawinan  campuran karena perbedaan kewarganegaraan. Tidak ada ketentuan yang menyatakan  bahwa  perkawinan menjadi batal karena adanya perbedaan  agama  antara  pasangan yang  menikah.  Oleh  karena  itu, Undang-Undang Perkawinan seperti memberikan keterbukaan bagi individu yang ingin menikah dengan pasangan  yang  memiliki  agama berbeda.  Selain  itu,  konstitusi Indonesia yang diamandemen memberikan  perlindungan  hak-hak warga  negara,  termasuk  hak  untuk menikah  dengan  pasangan  seagama atau  tidak  seagama,  dan  juga Undang-Undang Hak Asasi Manusia No. 39 tahun 1999 juga memberikan jaminan perlindungan hak-hak individu. 13 Hal  tersebut  menjadi dasar bahwa masih terdapat ambiguitas dalam peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan beda agama di Indonesia.
Namun,  dalam  Undang- Undang Perkawinan pasal 2 ayat (1) disebutkan: “ Perkawinan adalah sah, apabila  dilakukan  menurut  hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu ” . Dalam
rumusan  ini,  maka  dapat  dimaknai bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum  masing-masing  agama  dan kepercayaan. 14 Hal  tersebut  sejalan dengan dari Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menjelaskan perkawinan
13 Padli  Yannor,  “Menelaah  Perkawinan Beda  Agama  Menurut  Hukum  Positif,”  Pelaihari, 2019, https://www.jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hu
bagi  umat  islam dianggap  batal  jika terjadi  perbedaan  agama.  selain  itu juga  senada  dengan  ketentuan  dari Instruksi Presiden Republik Indonesia  Nomor  1  Tahun  1991 tentang  Kompilasi  Hukum  Islam, yang mana dalam Pasal 4
menjelaskan Perkawinan adalah sah, apabila  dilakukan  menurut  hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang  No.  1  Tahun  1974 tentang Perkawinan.
Selain  itu,  dijelaskan  dalam Pasal  40  bahwa  bagi  pria  yang beragama islam dilarang melangsungkan  perkawinan  antara seorang pria dengan seorang wanita yang tidak beragama Islam,
sebaliknya,  juga  dijelaskan  dalam Pasal  44  yang  berbunyi “ Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang  pria  yang  tidak  beragama Islam ”. Sehingga,  merujuk  pada ketentuan  tersebut  maka  setiap perkawinan yang dilaksanakan dalam  wilayah  hukum  Indonesia meski  dilaksanakan  dalam  satu aliran  agama,  dalam  kata  lain  tidak diperbolehkannya perkawinan dengan  mempertahankan  masing- masing  agama  yang  berbeda.  Hal tersebut  dapat  dikatakan  sebagai pelanggaran  terhadap  konstitusi. Seperti  halnya  yang  dilakukan  oleh Diva  Stradivaryan  dengan  istrinya, yang  melangsungkan  pernikahan beda agama di luar negeri.

## 2. Perspektif  Undang-Undang  Hukum Keluarga Thailand
Pernikahan  beda  agama  di negara Thailand sudah lazim terjadi, terutama  karena  masyarakatnya yang  heterogen,  dengan  banyak
kum/detail/menelaah-perkawinan-beda-agama- menurut-hukum-positif.
14 Indonesia, UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
kelompok  agama  yang  berbeda- beda.  Thailand  memiliki  mayoritas penduduk  Buddha,  tetapi  juga memiliki minoritas Muslim, Kristen, Hindu,  dan  agama-agama  lainnya.
Namun, dalam pengaturannya,
Thailand tidak memiliki aturan yang tegas  yang  mengatur  pernikahan beda  agama,  sehingga  pasangan yang akan menikah dari agama yang berbeda mungkin menghadapi beberapa keraguan dan masalah. 15 Di Thailand,  pernikahan  diatur  dalam Undang-undang  pernikahan  yaitu Section  1457  of  the  Thailand  Civil  and
Commercial  Code .  Dalam  Undang- undang  pernikahan  ini  sendiri  dan peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksanaanya, tidak ditemukan  mengenai  pengaturan pernikahan beda agama. 16 Dalam aturan-aturan pernikahan  di  Thailand,  di  mana persoalan  pernikahan  sepenuhnya diserahkan kepada agama, tidak ada ketegasan  mengenai  perkawinan beda  agama.  Oleh  karena  itu, pernikahan dilakukan sesuai dengan agama masing-masing, dan tidak ada pernikahan  yang  diakui  di  luar kerangka hukum agama dan kepercayaan. 17 Namun, jenis pernikahan seperti itu dapat dianggap  sah  dengan  mengikuti prosedur  yang  dijelaskan  dalam Hukum Perdata Thailand. Pernikahan  beda  agama  dapat didaftarkan  di  Kantor  Catatan  Sipil asalkan  memenuhi  syarat-syarat
15 Nur  Triyono,  “Isu  Perkawinan
Minoritas di Thailand,” De Jure: Jurnal Hukum dan Syar’iah 8,  no.  1  (25  Juni  2016):  38 – 47, https://doi.org/10.18860/j-fsh.v8i1.3728. 16 Thailand,  “Thailand  Civil  and Commercial Code Book V” (n.d.).
17 Sulaiman  Dorloh  et  al.,  “Sejarah
Perkembangan  Undang-undang  Keluarga  Islam dan  Pusaka  Di  Selatan  Thailand,”  in e-Prosiding Konvensyen  Kearifan  Nusantara  Ke-3 ,  2021, https://oarep.usim.edu.my/jspui/handle/123456 789/17500.
tertentu,  seperti  surat  pernyataan kesiapan  kedua  calon  pengantin, surat pernyataan dari saksi, dan surat persetujuan  wali  jika  diperlukan. Oleh  karena  itu,  perkawinan  beda agama masih bisa diakui dan dicatat oleh Negara. 18
Di
Thailand, meskipun Undang-Undang  Hukum  Keluarga tidak  secara  eksplisit  mengatur pernikahan  beda  agama,  banyak perkawinan  diatur  sesuai  dengan ajaran agama masing-masing pasangan.  Dalam  hal  ini,  Majelis Agama  Islam  memainkan  peran penting dalam mengatur pernikahan beda  agama  yang  melibatkan  salah satu  atau  kedua  pihak  yang beragama  Islam.  Namun,  peran Majelis  Agama  Islam  ini  lebih berkaitan  dengan  aspek  agama  dan upacara  pernikahan,  bukan  aspek hukum resmi. 19
Di  bawah  ajaran  Islam, seorang Muslim pria diizinkan untuk menikahi  seorang  wanita  yang bukan  Muslim  (dalam  hal  ini, perempuan  Ahl  al-Kitab  atau Nasrani/Yahudi)  dengan  syarat wanita tersebut harus masuk Islam/ mualaf sebelum  pernikahan.  Ini adalah  prinsip  yang  penting  dalam Islam,  dan  pengadilan  Islam  atau Majelis
Agama Islam dapat memfasilitasi. Sehingga, MAI berperan untuk melakukan pendaftaran pernikahan, yang dimaksud  ialah  pernikahan  antara laki-laki  beragama  Islam  dan
18 Triyono, “Isu Perkawinan Minoritas di Thailand.”
19 Diah Ayu Ningtias dan Abdul Wahab, “Peran  Majelis  Agama  Islam  Nakhon  Si Thammarat  Thailand  Dalam  Pernikahan  Beda Agama  Perspektif  Undang-Undang  Hukum Keluarga  Thailand,” Maqasid:  Jurnal  Studi  Hukum Islam
8, no. 1 (2019): 2615 – 2622, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30651/mqs d.v12i1.18347.
perempuan  non-  muslim/Ahl  al- Kitāb.    Sebaliknya,  MAI  tidak
memperbolehkan pernikahan antara perempuan muslim dengan laki-laki
Ahl al- Kitāb. 20 MAI  juga  berperan  sebagai  wali hakim dari pasangan yang melangsungkan pernikahan, khususnya  yang  pasangan  beda agama  antara  laki-laki  muslim dengan wanita Ahl al- Kitāb.
Sebaliknya,  dalam  pernikahan  beda agama  antara  perempuan  muslim dengan  laki-laki  ahl  al- Kitāb,  tidak
diperbolehkan  sehingga  MAI  tidak berkewajiban  sebagai  wali  hakim sebagaimana Undang-undang Hukum  Keluarga  Thailand  section 1458. 21 Selanjutnya,  MAI  memiliki peran yang penting dalam menyediakan izin, administrasi, dan pencatatan  pernikahan  beda  agama, dan  peran  ini  sesuai  dengan ketentuan  Undang-Undang  Hukum Keluarga Thailand. Perizinan pernikahan, termasuk perizinan dari wali  calon  mempelai  dan  perizinan dari  MAI,  adalah  langkah  penting dalam memastikan bahwa pernikahan  tersebut  sah  dari  sudut pandang agama. Pencatatan pernikahan  di  Majelis  Agama  Islam bagi laki-laki Muslim dan di Majelis Agama Nasrani/Yahudi
bagi perempuan  Ahl  al- Kitāb  adalah penting untuk menjaga catatan resmi pernikahan  sesuai  dengan  ajaran agama  masing-masing. 22 Namun, berbeda  dengan  pernikahan  antara perempuan beragama Islam dan laki- laki Ahl al- Kitāb, MAI tidak memiliki
kewajiban atau peran dalam mengurus administrasi atau pencatatan  pernikahan,  karena  hal ini  tidak  sesuai  dengan  Ketentuan
20 Komite  Islam  Nasional, Pra’  Theasethai Kap Lok Muslim (Bangkok: Komite Islam Nasional, n.d.).
Undang-undang Hukum Keluarga di Thailand. 23
Apabila yang melangsungkan pernikahan  beda  agama  antara muslim dengan Budha/Hindu, maka MAI  tidak  memiliki  wewenang untuk menjadi wali ataupun membantu perizinan dan administrasi  pernikahan.  Ketika melibatkan  pasangan  Muslim  dan non-Muslim  dengan  agama  selain Ahl  al- Kitāb.  MAI  memiliki  peran yang  terbatas  dalam  hal  ini.  MAI hanya  memiliki  wewenang  untuk menikahkan laki-laki Muslim dengan  perempuan  Ahl  al- Kitāb (Nasrani/Yahudi)  sesuai  dengan hukum  Islam  dan  Undang-undang Hukum Keluarga di Thailand. Untuk pasangan  Muslim  yang  ingin menikah  dengan  orang  non-Muslim yang bukan Ahl al- Kitāb, MAI tidak memiliki kewenangan untuk menjadi wali, hakim, atau mengurus pernikahan tersebut.
Dalam  hal  pernikahan  beda agama  yang  melibatkan  pasangan yang  masuk  Islam  hanya  untuk melegalkan pernikahan dan kemudian kembali ke agama sebelumnya,  ini  adalah  masalah sosial  dan  agama  yang  kompleks yang mungkin memerlukan pendampingan dan bimbingan yang lebih  baik  dari  pihak  berwenang agama untuk
mengatasi. sebagaimana  UU  Hukum  Keluarga Thailand  telah  menjelaskan  bahwa pernikahan  hanya  dapat  terjadi ketika  kedua  pihak  baik  pria  dan wanita  setuju  sebagai  pasangan suami-istri,  dan  harus  menyatakan perjanjian  di  depan  Majelis  Agama. Sehingga  perlu  ditekankan  Majelis Agama  Islam  tidak  berperan  untuk mencatat, ataupun melakukan
21 Komite Islam Nasional.
22 Komite Islam Nasional.
23 Komite Islam Nasional.
pendampingan  pernikahan  oleh penganut  agama  islam  dengan Budha/Hindu 24 .

## Pencatatan Pernikahan untuk WNI yang Menikah di Luar Negeri
Pasal  56  UU  No.  1  Tahun  1974 tentang perkawinan menyatakan:
1) Perkawinan yang dilangsungkan di  luar  negeri  antara  dua  orang warga  negara  Indonesia  atau seorang  warga  negara  Indonesia dengan  warga  negara  Asing adalah  sah  bilamana  dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara  di  mana  perkawinan  itu dilangsungkan  dan  bagi  warga negara indonesia tidak melanggar  ketentuan-ketentuan undang-undang ini.
2) Dalam  waktu  1  (satu)  tahun setelah suami isteri itu kembali di wilayah  indonesia,  surat  bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di kantor Pencatatan Perkawinan tempat tinggal mereka. Eksistensi  dari  Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan  (Adminduk)  yang  kini telah diubah oleh Undang-Undang Nomor  24  Tahun  2013  memungkinkan pasangan  berbeda  agama  dicatatkan perkawinannya  dengan  ketentuan  harus melalui  penetapan  pengadilan.  Dalam Pasal  35  huruf  a,  dijelaskan  bahwa perkawinan  yang  ditetapkan  oleh pengadilan  adalah  perkawinan  yang dilakukan  antar  umat  yang  berbeda agama.  Sebelum  keluarnya  Undang- Undang  Adminduk,  pasangan  dengan beda keyakinan kerap kali
melangsungkan  pernikahan  di  luar negeri  untuk  menghindari  Undang- Undang  perkawinan  di  Indonesia  yang
24 Komite Islam Nasional.
25 Claudia  Verena  Maudy  Sridana  dan  I Ketut  Suardita,  “Akibat  Hukum  Terhadap Perjanjian  Perkawinan  yang  Tidak  Didaftarkan,” Jurnal Kertha Semaya 6, no. 8 (2018): 1 – 9.
melarang  adanya  pernikahan  beda agama. Selain itu, ada pun yang memakai cara penundukkan sementara pada salah satu  hukum  agama,  contohnya  seperti pada  pagi  hari  menikah  sesuai  agama mempelai  laki-laki,  dan  pada  siang harinya  menikah  sesuai  dengan  agama perempuan.  Hal  ini  dimungkinkan  jika menelaah  pasal  2  ayat  (2)  Undang- undang  No.  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan, sebagaimana sering dilakukan  oleh  kelompok  Paramadina, Wahid Institute, dan Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP). 25 Pasangan Warga negara Indonesia  yang  menikah  di  luar  negeri berkewajiban  untuk  mencatatkan  dan melaporkan peristiwa perkawinan tersebut.  Jika  tidak,  pasangan  tersebut dapat  dikenakan  denda  administratif. Sesuai  dengan  ketentuan  pada  Pasal  73 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang  Persyaratan  Dan  Tata  Cara Pendaftaran  Penduduk  Dan  Pencatatan Sipil,  diberikan  kewenangan  kepada Pemerintah  daerah  (Pemda)  untuk mengatur  besaran  denda  administratif tersebut.
Bahkan Pemda boleh menjadikan  denda  tersebut  sebagai sumber Pendapatan Asli daerah (PAD). 26
Akibat  tidak  memungkinkannya melakukan  perkawinan  beda  agama  di Indonesia, tidak sedikit dari mereka yang melangsungkan perkawinan sipil di luar negeri.  Seperti  yang  dilakukan  adik Selebritis Vidi Aldiano,
Diva
Stradivaryan dan istri. Pasangan tersebut melaksanakan  pernikahan  mereka  di Thailand.  Saat  kembali  ke  Indonesia, perkawinan  tersebut  dilaporkan  ke Kantor Catatan Sipil di tempat kediaman mereka.  Pernikahan  ini  dilakukan  pada tahun  2023  ini  dan  dilaksanakan  secara beda  agama.  Perkawinan  beda  agama yang  dicatatkan  dengan  Penetapan
26 Abdul  Halim  dan  Carina  Rizky Ardhani,  “Keabsahan  Perkawinan  Beda  Agama Diluar  Negeri  Dalam  Tinjauan  Yuridis,” Jurnal Moral Kemasyarakatan 1, no. 1 (2016): 15 – 36.
Pengadilan  yang  diatur  pada  pasal  35 huruf  a  Undang-Undang  Administrasi Kependudukan  No.  23  tahun  2006 banyak  dipertanyakan  keabsahannya menurut  Undang-Undang  No.  1  tahun 1974.
Menurut  ketentuan  pasal  21 Undang-Undang  No.  1  tahun  1974, Hakim  mempunyai  kewenangan  untuk memutuskan  apakah  suatu  perkawinan bertentangan atau tidak dengan Undang- Undang  No.  1  tahun  1974.  Apabila ternyata  Hakim  memutuskan  bahwa perkawinan  dapat  dilangsungkan  dan dicatatkan,  maka  pegawai  pencatat perkawinan dalam hal ini KUA ataupun Kantor  Catatan  Sipil  harus  mencatatkan perkawinan tersebut. 27 Ketentuan di atas tentu  membuat  hukum  perkawinan  di Indonesia  seolah-olah  lemah  dari  segi substansi  dan  penegakan  hukumnya. Dilihat dari banyaknya celah yang dapat dilakukan  oleh  beberapa  orang,  yang dalam  hal  ini  adalah  pernikahan  beda agama,  tentu  hukum  perkawinan  di Indonesia  perlu  pembenahan  yang  lebih komprehensif.
Undang-Undang Perkawinan  yang  terlampau  kaku  dan Undang-Undang Adminduk yang terkesan  memaksakan  keinginan  rakyat berdampak pada tidak adanya konsistensi  hukum  dalam  hal  larangan pernikahan maupun
pencatatan pernikahan  beda  agama.  Terlepas  dari hukum  negara  mana  yang  mengatur pencatatan  pernikahan  beda  agama seseorang,  namun  hukum  Indonesia tetap  butuh  penegakan  sebaik  dan seoptimal mungkin. 28
27 Sridana dan Suardita, “Akibat Hukum
Terhadap  Perjanjian  Perkawinan  yang  Tidak Didaftarkan.”
28 Ahmad Nurcholish, “Pernikahan Beda Agama  dan  Jaminan  Kebebasan  Beragama  di Indonesia,” Jurnal Hak Asasi Manusia 11, no. 11 (3 September 2021): 165 – 220,
https://doi.org/10.58823/jham.v11i11.92. 29 Khalid Dah- Umean, “Hukum Islam dan Peraturan  Masjid  Agama  Islam  Pattani  di  Pattani Thailand,” 2000.
Pencatatan  Pernikahan  Warna  Negara Thailand yang Menikah di Luar Negeri
Di Thailand, pencatatan
pernikahan  dilakukan  oleh  Kantor catatan  sipil  yang  lebih  dikenal  dengan istilah  “ district  office” atau  dalam  Bahasa Thailand  disebut “amphur” atau ” Khet” . Kantor  catatan  sipil  tersebut  melayani pencatatan  pernikahan  bagi  sesama warga negara Thailand, pernikahan bagi warga  negara  asing  (baik  yang  akan menikah dengan warga negara Thailand, maupun  menikah  antar  warga  negara asing).  Dalam  proses  pencatatan,  kantor catatan  sipil  tidak  membedakan  ras, warga  negara,  dan  agama. 29 Pernikahan yang  diakui  secara  hukum  adalah pernikahan  yang  dicatatkan  di  Kantor catatan  sipil  Thailand.  Pernikahan  yang dilakukan  secara  keagamaan  meskipun telah mendapatkan surat keterangan atau sertifikat  nikah,  pernikahan  tersebut belum sah secara hukum sampai dengan dicatatkannya  di  kantor  catatan  sipil Thailand. 30 Pencatatan  pernikahan  di Thailand  tidak  menganut  sistem  zonasi, yang artinya pernikahan dapat dicatatkan  dimana  saja  tanpa  harus menyesuaikan  asal  daerah  dari  calon mempelai.  Hal  ini  memungkinkan dikarenakan sistem kependudukan Thailand sudah terintegrasi secara online dan  Warga  negara  Thailand  sendiri, ketika melakukan pencatatan pernikahan cukup  hanya  dengan  melampirkan  KTP saja. 31
Sama  halnya  dengan  Indonesia, Thailand  juga  menerapkan  sistem pencatatan  perkawinan  bagi  warga negaranya  yang  melakukan  pernikahan
30 F  Sanafiah,  “Perkembangan  hukum keluarga  Islam  termutakhir  di  beberapa  negara Asia  Tenggara,” JISIP  (Jurnal  Ilmu  Sosial  dan Pendidikan) 7, no. 2 (2023): 1346 – 57, https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.4893/http. 31 Usman  Madami,  “Peranan  Urusan Agama  Pembinaan  Hukum  Islam  di  Pattani” (Universitas Islam Negeri Yogyakarta, 2014).
di  luar  negeri.  Suatu  perkawinan  dapat dilangsungkan  atas  pernyataan  yang dibuat  oleh  kedua  belah  pihak  yang hendak  menikah,  dengan  memberikan persetujuan  untuk  saling  mengambil sebagai  suami  istri  di  muka  umum  dan dihadapan  panitera  agar  dapat  dicatat oleh  Panitera.  Persetujuan  perkawinan dapat dilakukan dengan cara: 32
a. membubuhkan tanda tangan pemberi  persetujuan  dalam  Daftar pada saat pencatatan perkawinan; b. Surat  persetujuan  yang  memuat nama para pihak dalam perkawinan  dan  ditandatangani oleh pemberi persetujuan;
c. Pernyataan  lisan  di  hadapan sekurang-kurangnya  dua  orang saksi  jika  diperlukan.  Persetujuan yang  telah  diberikan  tidak  dapat ditarik kembali Permohonan pencatatan
perkawinan  dapat  diajukan  di  Kantor Distrik  atau  Kantor  Distrik  Kecil  mana pun di seluruh negeri tanpa memandang tempat  kelahiran  pasangan  tersebut. Apabila pencatatan perkawinan diajukan di  Kantor  Kecamatan  tempat  kelahiran perempuan (yang namanya tercatat pada Surat  Tanda  Daftar  Rumah),  maka  gelar yang digunakan dengan nama depan dan nama belakang perempuan akan diubah oleh  Pejabat  Kecamatan.  Perempuan harus  mengajukan  Kartu  Identitas  baru dalam waktu 60 hari. Jika perkawinannya didaftarkan  di  tempat  lain,  pihak perempuan  wajib  menghubungi  Kantor Kecamatan  setempat  untuk  mengubah nama  dan  nama  belakangnya,  serta mengajukan  Kartu  Tanda  Penduduk yang  baru.  Apabila  kedua  belah  pihak tidak
dapat mendaftarkan
perkawinannya  di  Kantor  Distrik  atau Kantor Distrik Kecil mana pun, pasangan tersebut dapat mengajukan permohonan
32 Madami. 33 Triyono, “Isu Perkawinan Minoritas di Thailand.”
kepada  Panitera  untuk  mencatatkan perkawinannya  di  tempat  mana  pun  di bawah  pengawasan  Kantor  Distrik tersebut.  Para  pihak  yang  mengajukan perkawinan wajib menyediakan
transportasi bagi Panitera. Biaya layanan sebesar  400  Baht  diwajibkan  oleh kementerian. 33 Di Thailand sendiri tidak memandang pernikahan yang dilakukan di  luar  negeri  oleh  warga  negaranya sebagai suatu hal yang luar biasa. Selain karena Thailand merupakan negara yang terbuka  terhadap  WNA,  ia  juga  tidak memberikan  peraturan  yang  ketat terhadap warga negaranya yang hendak menikah  di  luar  negeri.  Di  Thailand, WNA  yang  akan  numpang  menikah diberikan ketentuan untuk datang sendiri dengan  membawa  paspor  dan  kartu kedatangan  masing-masing  di Kedutaan Besar  Thailand,  untuk  melengkapi pernyataan yang menyatakan bahwa dia lajang  dan  bebas  untuk  menikah  sesuai dengan  Hukum  Thailand.  Adapun pendaftaran pernikahan harus dilakukan oleh  orang  Thailand,  baik  itu  Pejabat Diplomatik atau Konsuler. 34 Pendaftaran pernikahan  di  Thailand  berlaku  bagi orang asing yang menikah dengan warga negara Thailand atau orang asing lainnya. Namun perlu diketahui bahwa penegasan  kebebasan  menikah  harus diperoleh  terlebih  dahulu  dari  kedutaan masing-masing.  Sayangnya,  beberapa kedutaan  besar  di  Thailand  tidak mengeluarkan  penegasan  kebebasan menikah  seperti  Kedutaan  Besar  India bagi warga pemegang paspor India yang tidak  bertempat  tinggal  atau  bekerja  di Thailand.  Oleh  karena  itu,  perlunya menghubungi  kedutaan  untuk  rincian dan kejelasan yang lebih lanjut. 35
35 Awae  Affan,  “Perkembangan  Hukum Keluarga  Islam  di  Thailand  Selatan”  (Universitas Muhammadiyah Malang, 2016).

## Penutup
Berdasarkan  pembahasan  yang telah  diuraikan  tersebut  di  atas,  dapat disimpulkan mengenai perspektif hukum perkawinan  Indonesia,  bahwa  tidak  ada ketentuan  yang  menyatakan  bahwa perkawinan menjadi batal karena adanya perbedaan agama antara  pasangan  yang menikah.  Oleh  karena  itu,  Undang- Undang  Perkawinan  Indonesia  seperti memberikan  keterbukaan  bagi  individu yang  ingin  menikah  dengan  pasangan yang memiliki agama berbeda. Meskipun terdapat  beberapa  konsekuensi  atas  hal tersebut, namun banyak cara yang dapat ditempuh oleh WNI yang ingin menikah beda  agama,  yaitu  dengan  numpang menikah di Negara lain seperti Thailand. Sama  halnya  dengan  Thailand,  tentang pernikahan beda agama, tidak ditemukan dalam  Undang-undang  pernikahan  dan peraturan  pemerintah  sebagai  peraturan pelaksanaanya. Sehingga membuka jalan bagi turis atau WNA untuk
melangsungkan  numpang  nikah  di Thailand.
Ketentuan  numpang  nikah  di Indonesia  dan  Thailand  memiliki perbedaan  yang  tidak  signifikan,  di Indonesia  pernikahan  beda  agama  yang dilangsungkan  di  luar  negeri  menjadi kewenangan  Hakim  untuk  memutuskan apakah perkawinan tersebut bertentangan atau tidak dengan Undang-
Undang.  Sementara  di  Thailand,  tidak ada  aturan  spesifik  mengenai  Warga Negara  Thailand  yang  akan  numpah menikah  di  luar  negeri  secara  beda agama.  Hal  ini  dikarenakan  Thailand tidak memaksakan hukum yang diatur di negaranya  harus  ditaati  oleh  warga negaranya,  terkhusus  untuk  pernikahan beda  agama.  Thailand  akan  tetap mencatatkan  pernikahan  beda  agama yang dilangsungkan di luar negeri.
Adapun  saran  dan  rekomendasi berupa  diperlukannya  pembaharuan Undang-Undang  Perkawinan  Indonesia yang  mengatur  mengenai  ketentuan pernikahan  beda  agama  secara  spesifik
serta menambahkan ketentuan pernikahan beda agama yang dilangsungkan  di  luar  Indonesia.  Selain itu  diperlukan  pula  penyelarasan  antara
Undang-Undang  Adminduk  dengan Undang-Undang Perkawinan demi melahirkan  hukum  yang  tidak  tumpang tindih. Dalam hal ini peran Majelis Ulama Indonesia  bersama  dengan  Kementerian Agama sangat diperlukan secara optimal untuk  mengatasi  persoalan  yang  masih simpang  siur  mengenai  keabsahan pencatatan perkawinan beda agama, baik yang  dilangsungkan  di  luar  negeri maupun di dalam negeri. Dengan berkaca pada  Negara  Thailand  yang  secara spesifik memang tidak mengatur mengenai  pernikahan  beda  agama maupun  pencatatan  pernikahan  yang dilangsungkan  di  luar  negeri,  namun Thailand  dapat  dengan  konsisten  dan terbuka  mengatur  mengenai  persoalan privat  seperti  pernikahan.  Thailand merupakan  salah  satu  Negara  terbuka yang  memberikan  kepercayaan  kepada masing-masing  ketentuan  agama  untuk mengatur  mengenai  pernikahan  di negaranya,  sehingga  tidak  ada  aturan yang  tumpang  tindih  disana.  Indonesia dapat  mengadopsi  prinsip  penegakan hukum  di  Thailand  sebagaimana  hal tersebut di atas.

## Daftar Pustaka
Affan,  Awae.  “Perkembangan  Hukum Keluarga  Islam  di  Thailand Selatan.” Universitas Muhammadiyah Malang, 2016. Alifia    Meita  Putri,    Muhamad Muslih,“Analisis  Putusan  Hakim tentang    Penolakan  Permohonan Itsbat    Nikah(Putusan    No. 47/Pdt.P/2021/PA.Tas hakim Pengadilan    Agama    Tais)”.
QANUN: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol 1, No 1, (Mei, 2023)
Bahri,
Syamsul, dan Elimartati.
“Dinamika  Hukum  Perkawinan Beda  Agama  dan  Campuran  di
Dunia Islam dan Implementasinya  di  Indonesia.” Syaksia :  Jurnal  Hukum  Keluarga
Islam 23,  no.  1  (2022):  101 – 14. https://doi.org/10.37035/syakhs ia.v23i1.6473.
Chaula  Luthfia,  Hamdan  Arief  Hanif, Urgensi  Perncatatan  Perkawinan Perspektif  Hukum  Islam,  Sahaja: Journal Shariah And Humanities, Volume 1 Issue 2 (2022) Dah- Umean, Khalid. “Hukum Islam dan Peraturan  Masjid  Agama  Islam Pattani di Pattani Thailand,” 2000. Dorloh,  Sulaiman,  Mahamatayuding Samah,  Mohd  Noor  Daud,
Muhammadtahir  Cheuma,  dan Tayudin Osman. “Sejarah Perkembangan  Undang-undang Keluarga  Islam  dan  Pusaka  Di
Selatan  Thailand.”  In e-Prosiding Konvensyen Kearifan Nusantara Ke- 3 , 2021. https://oarep.usim.edu.my/jspui /handle/123456789/17500. Ferry  Fathurokhman,  Reine  Rofiana, Empowering  Communities:  A Path  to  Reducing  Domestic Violence through Economic Resilience, Probono and Community Service Journal: Jurnal Hukum Pengabdian Kepada  Masyarakat,  Vol.  2  Issue 2, October 2023 DOI: http://dx.doi.org/10.51825/pcsj. v2i2.21781 Hamdan  Arief  Hanif,  Chaula  Luthfia, Pandangan Fikih Terhadap Pembatasan Minimal Usia Perkawinan, Sultan Jurisprudence:  Jurnal  Riset  Ilmu Hukum, vol 2, No 2, 2022.
Halim, Abdul, dan Carina Rizky Ardhani.
“Keabsahan  Perkawinan  Beda Agama  Diluar  Negeri  Dalam Tinjauan  Yuridis.” Jurnal  Moral Kemasyarakatan 1, no. 1 (2016): 15 – 36. Indah  Listyorini, Burhanatut  Dyana,  Ree Naldy Candra
Pramudya,“Perkawinan  Anggota Lembaga Dakwah Islam Indonesia Menurut Hukum Perkawinan  Islam”,  QANUN:
Jurnal  Hukum  Keluarga  Islam, Vol. 1No. 2, (November, 2023) Indonesia.  UU  No.1  Tahun  1974  tentang Perkawinan (n.d.).
Insert  Live.com.  “Adik  Vidi  Aldiano Diduga  Menikah  Beda  Agama  di
Thailand,” 2023.
https://www.insertlive.com/hot- gossip/20230302113050-7- 304407/adik-vidi-aldiano- diduga-menikah-beda-agama-di- thailand.
Komite  Islam  Nasional. Pra’  Theasethai Kap Lok Muslim . Bangkok: Komite Islam Nasional, n.d.
M. Khoirur Rofiq, Siti Fauzizah, Najichah,
Indah Listyorini“Pemberian Nafkah Iddah dan Mut’ah Akibat Pembatalan Nikah karena Mur’tad”, QANUN: Jurnal
Hukum  Keluarga    Islam,  Vol.  1 No. 1, (Mei, 2023).
Madami,  Usman.  “Peranan  Urusan Agama Pembinaan Hukum Islam di  Pattani.”  Universitas  Islam Negeri Yogyakarta, 2014.
Mamudji,  Soerjono  Soekanto  dan  Sri.
Penelitian Hukum Normatif . Jakarta: Rajawali Press, 2009. Naili    Zakiyah,      Mukhamad Suharto,“Dominasi   Istri   Pencari Nafkah   Utama”, QANUN: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 1No. 2,(November, 2023)
Ningtias,  Diah  Ayu,  dan  Abdul  Wahab. “Peran  Majelis  Agama  Islam Nakhon  Si  Thammarat  Thailand Dalam  Pernikahan  Beda  Agama Perspektif
Undang-Undang Hukum  Keluarga  Thailand.”
Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam 8,  no.  1  (2019):  2615 – 2622. https://doi.org/http://dx.doi.or g/10.30651/mqsd.v12i1.18347.
Nurcholish,  Ahmad.  “Pernikahan  Beda Agama  dan  Jaminan  Kebebasan
Beragama  di  Indonesia.” Jurnal Hak  Asasi  Manusia 11,  no.  11  (3 September 2021): 165 – 220. https://doi.org/10.58823/jham.v
11i11.92.
Pipih  Ludia  Karsa,  Ade  Marpudin,
Juridical  Framework  of  Tertiary Irrigation Networks in Enhancing Food  Security,  Probono  and Community Service Journal: Jurnal Hukum Pengabdian Kepada  Masyarakat,  Vol.  2  Issue 2, October 2023 DOI: http://dx.doi.org/ 10.51825/pcsj.v2i2.21666
Populis.  “Jangan  Kaget!  Ini  Jumlah Pasangan  Nikah  Beda  Agama  di Indonesia,”
2022.
https://populis.id/read13644/ja ngan-kaget-ini-jumlah-pasangan- nikah-beda-agama-di-indonesia. Ramadhan,  Robby,  dan  Ni  Putu
Purwanti.  “Konsekuensi  Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Menurut Perspektif Hukum Perkawinan di Indonesia.” Jurnal  Kertha Desa 11, no. 2 (2023): 1851 – 60.
Rani Sri Agustina, Muhamad Uut Lutfhi,
Fostering Community Engagement:  Creating  Child- Friendly  Villages,  Probono  and Community Service Journal: Jurnal Hukum Pengabdian Kepada  Masyarakat,  Vol.  2  Issue 2, October 2023, DOI: http://dx.doi.org/10.51825/pcsj. v2i2.22057 Salaeh, Fatonah, dan Darmawati Darmawati.  “Studi  Perbandingan Hukum  Perkawinan  Islam  di Indonesia dan Thailand.” QONUN:  Jurnal  Hukum  Islam  dan Perundang-undangan 5,  no.  1  (25 Januari 2020): 47 – 62.
https://doi.org/10.21093/qonun. v4i1.1999.
Sanafiah,  F.  “Perkembangan  hukum keluarga  Islam  termutakhir  di beberapa  negara Asia  Tenggara.”
JISIP  (Jurnal  Ilmu  Sosial  dan Pendidikan) 7,  no.  2  (2023):  1346 – 57. https://doi.org/10.58258/jisip.v7 i1.4893/http.
Sridana,  Claudia  Verena  Maudy,  dan  I Ketut  Suardita.  “Akibat  Hukum Terhadap  Perjanjian  Perkawinan yang  Tidak  Didaftarkan.” Jurnal Kertha Semaya 6, no. 8 (2018): 1 – 9. Suma,  Muhammad  Amin. Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam . 1 ed. Jakarta: PT.  Raja Grafindo
Persada, 2004. Syahputri,  Cyntia  Herdiani,  dan  Ni  Luh Gede Astariyani. “Akibat Hukum Perkawinan Berbeda Agama ditinjau  dari  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1974  Tentang Perkawinan.” Jurnal Kertha Semaya 2, no. 4 (2014). http://ojs.unud.ac.id/index.php /kerthasemaya/article/view/899 1%0Ahttp://garuda.ristekdikti.g o.id/journal/article/162609. Syahrum, Muhammad. Pengantar Metodologi Penelitian Hukum Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi, dan Tesis . Riau: Dotplus Publisher,
2022.
Thailand. Thailand Civil and Commercial Code Book V (n.d.).
Tim  Abd.  Rozak  A.  Sastra. Pengkajian Hukum  Tentang  Perkawinan  Beda Agama  (Perbandingan  Beberapa
Negara) . Jakarta: Badan
Pembinaan  Hukum  Nasional (BPHN), 2011.
Triyono, Nur. “Isu Perkawinan Minoritas di  Thailand.” De  Jure:  Jurnal Hukum dan Syar’iah 8, no. 1 (25 Juni 2016): 38 – 47.
https://doi.org/10.18860/j- fsh.v8i1.3728.
Yannor,  Padli.  “Menelaah  Perkawinan
Beda  Agama  Menurut  Hukum Positif.”
Pelaihari,
2019. https://www.jdih.tanahlautkab.g o.id/artikel_hukum/detail/mene
laah-perkawinan-beda-agama- menurut-hukum-positif.

## Zulkifli  Reza  Fahmi,“Pembagian  Peran
Suami  Istri  dalam  Membangun Rumah Tangga  Sakinah  Menurut SyekhNawawi
al- Bantani”,
QANUN:    Jurnal    Hukum Keluarga  Islam, Vol. 1No. 1, (Mei, 2023)