Vol. 11, No. 2, (2020)

## IMPLEMENTASI (RAHN) PADA PT. LKMS BMT ALMABRUK BATUSANGKAR PERSPEKTIF FIKIH EKONOMI
Rudi Satria. Z. 1 , Zainuddin 2
1,2 Institut Agama Islam Negeri Batusangkar
1 Email: rudisatria.z30@gmail.com
2 Email: zainuddin@iainbatusangkar.ac.id

## Abstract
This  article  examines  Implementation  (Rahn)  at  PT.  Islamic  Financial  Institutions Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Almabruk Batusangkar Economic Jurisprudence Perspective. The problem is that the collateral items are not presented with a compilation that takes place in  the  financing  contract  and  the  valuation  is  lower  than  the  financing  because  the  BMT prioritizes the principle of buyer confidence. The type of research used is field research that addresses  qualitative.  Sources  of  data  in  this  study  were  obtained  from  interviews  with informants  namely  Almbaruk  BMT  marketing.  Data  is  processed  by  analyzing  phenomena and evaluating with studies of economic jurisprudence. The results of research obtained on collateral items for financing at Almabruk BMT consists of movable or immovable household goods,  both  those  that  have  been  obtained  now  or  that  will  be  needed  during the financing period  to  be  used  as  collateral  for  financing.  The  implementation  of  collateral  items  in Almabruk  BMT  in  terms  of  Economic  Jurisprudence  does  not  meet  the  pillars  and  rahn requirements  because  the  parties  do  not  need  goods.  Compilation  collateral  requires  a financing agreement and collateral items (rahn) are not strengthened in accordance with the BMT. Rahn contract that is not fulfilled in harmony and the conditions are called rahn fasid. Keywords: Rahn , Fikih Ekonomi, Baitul Maal wat Tamwil

## Abstrak
Artikel  ini  mengkaji  tentang  Implementasi  ( Rahn )  pada  PT.  Lembaga  keuangan Mikro  Syariah Baitul  Maal  wat  Tamwil (BMT)  Almabruk  Batusangkar  Perspektif  Fikih Ekonomi.  Permasalahanya  adalah  barang  jaminan  tidak  dihadirkan  ketika  terjadi  akad pembiayaan  serta  nilai  jaminannya  lebih  rendah  dari  pembiayaan  karena  pihak  BMT  lebih memperioritaskan  asas  kepercayaan  nasabah.  Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah penelitian  lapangan  pendekatan  kualitatif.  Sumber  data  dalam  penelitian  ini  diperoleh  dari wawancara  dengan  informannya  yaitu  marketing  BMT  Almbaruk.  Data  diolah  dengan menganalisis fenomena dan dihubungkan dengan kajian fiqih ekonomi. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu barang jaminan atas pembiayaan pada BMT Almabruk  berupa barang rumah tangga baik yang bergerak atau tidak bergerak, baik yang telah dimiliki saat ini ataupun yang akan  dimiliki  selama  masa  pembiayaan  untuk  dijadikan  sebagai  jaminan  atas  pembiayaan. Implementasi  barang  jaminan  pada  BMT  Almabruk  ditinjau  dari  Fikih  Ekonomi  belum memenuhi rukun dan syarat rahn karena pihak nasabah tidak menghadirkan barang jaminan ketika terjadinya akad pembiayaan dan barang jaminan ( rahn ) tidak dikuasi sepenuhnya oleh pihak BMT. Akad rahn yang tidak terpenuhi rukun dan syaratnya disebut rahn  fasid . Kata Kunci: Rahn , Fikih Ekonomi, Baitul Maal wat Tamwil

## PENDAHULUAN
Kinerja  lembaga  keuangan  mikro  syariah,  Baitul  Maal  Wat-Tamwil  (BMT),  yang beroperasi atas dasar sistem syariah dimaksudkan untuk menggambarkan kemampuan BMT dalam  manjalankan  perannya  sebagai  lembaga  intermediasi  yang  menyentuh  lapisan masyarakat  miskin  yang  tidak  di  sentuh oleh  lembaga  keungan  bank,  yang  selama  ini lebih berpihak  kepada  orang  kaya  dari  pada  orang  miskin.  Pengaturan  BMT  mengacu  pada berbagai peraturan antara lain UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi beserta Peraturan Pelaksanaannya, SK Menteri Negara Koperasi dan UKM (Djuwita & Purnamasari, 2017).
Rahn atau  gadai, pand (Belanda)  atau pledge atau pawn (Inggris)  merupakan  hak yang diperoleh kreditur atau nasabah atas barang bergerak miliknya yang diserahkan kepada debitur  (lembaga/pegadaian)  yang  memberikan  kekuasaan  kepada  kreditur  untuk  melunasi barang tersebut dan mempunyai hak untuk didahulukan daripada para penagih lainnya. Bagi LKMS,  akad  ini  adalah  akad  yang  memiliki  tingkat  keamanan  atau  tingkat  pengembalian kembali yang tinggi dengan risiko yang sangat rendah. Karena barang bergerak yang likuid milik nasabah sebagai jaminan, artinya bila terjadi wanprestasi oleh nasabah, LKMS tinggal melakukan  eksekusi  atau  pinalti  atas  barang  yang  dijaminkannya. Rahn pada  Lembaga Keuangan  Syariah  berbeda  dengan  gadai  pada  lembaga  konvensional,  karena  gadai  pada lembaga konvensional berbasis bunga yang dilarang dalam Islam yang motivasinya semata- mata menperoleh keuntungan dengan memanfaatkan masyarakat berpenghasilan rendah yang rentandengan  krisis  keuangan.  Hal  ini  berbeda  dengan  Lembaga  Keuangan  Syariah  yang mem punyai misi sosial, spiritual berdasarkan maqashid syariah (Susilo, 2017).
Alanshori  &  Zainuddin  (2017)  Pembiayaan rahn adalah  menahan  salah  satu  harta milik  si  peminjam  sebagai  jaminan  atas  pinjaman  yang  diterimanya.  Barang  yang  ditahan tersebut  memiliki  nilai  ekonomis,  dengan  demikian  pihak  yang  menahan  memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Dalam akad rahn ,  terdapat  biaya  pemeliharaan  atau  penyimpanan  (ujrah),  yakni  merupakan  biaya  yang dibutuhkan  untuk  merawat  barang  gadaian  selama  jangka  waktu  pada  akad  gadai. Sebagaimana firman AllahSWT Surat Al-Baqarah: 283:
Artinya: “ Jika  kamu  dalam  perjalanan  (dan  bermu'amalah  tidak  secara  tunai)  sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang) .
Tidak akan sah suatu akad tanpa adanya unsur-unsur yang menjadi rukun serta syarat sahnya,  gadai  sebagai  sebuah  akad  perjanjian  hutang  piutang  harus  memenuhi  rukun  dan syarat-syarat tertentu. Rukun dari gadai yaitu: Orang yang berakad, mereka adalah dua orang yang  berakad  ( rahin )  dan murtahin (pemilik  piutang  yang  menguasai  harta  gadai  sebagai jaminan hutangnya) dan ma'qud alahi , yaitu harta benda yang menjadi barang jaminan serta hutang sebagai pinjaman rahin . Adapun syarat-syarat bagi sahihnya suatu akad gadai adalah Syarat bagi barang jaminan adalah hendaknya barang tersebut ada ketika akad berlangsung, namun  boleh  juga  dengan  menunjukan  bukti  kepemilikannya  seperti  surat-surat  tanah, kendaraan  dll  dan  barang  gadai  tersebut  dapat  dipegang  atau  dikuasai  oleh murtahin atau
Vol. 11, No. 2, (2020)
wakilnya. Akad rahn yang tidak terpenuhi rukun dan syaratnya ( rahn  fasid ) maka tidak ada hak  ataupun  kewajiban  yang  terjadi,  karena  akad  tersebut  telah  rusak  batal.  Para  imam madzhab  fiqih  telah  sepakat  mengenai  hal  ini.  Karena  itu  tidak  ada  dampak  hukum  pada barang  gadaian,  dan murtahin tidak  boleh  menahannya,  serta rahin hendaknya  meminta kembali  barang  gadai  tersebut,  jika murtahin menolak  mengembalikannya  hingga  barang tersebut  rusak  maka murtahin dianggap  sebagai  perampas,  karena  itu  dia  berhak mengembalikannya (Misno, 2018) .
PT.  LKMS  BMT  Almabruk  Batusangkar  telah  melaksanakan  pembiayaan  tanpa jaminan  ( rahn )  terhitung  sejak  tahun  2011  dengan  produk  pembiayaan  yaitu murabahah , ijarah  dan  mudharabah.  Pada  PT.  LKMS  BMT  Almabruk  Batusangkar  bergerak  di  bidang usaha  Mikro  Syariah  dimana  nasabah  lebih  tertarik  melalukan  pembiayaan  dengan  BMT karna tidak ada jaminan ( rahn ) yang dikuasai penuh oleh pihak BMT tetapi jaminan ( rahn ) berupa  peralatan  rumah  tangga  baik  yang  bergerak  atau  tidak  bergerak,  baik  yang  telah dimiliki saat ini ataupun yang akan dimiliki selama masa pembiayaan untuk dijadikan sebagai jaminan  atas  pembiayaan.  Barang  jaminan  tersebut  tidak  dihadirkan  ketika  terjadi  akad pembiayaan  serta  nilai  jaminannya  lebih  rendah  dari  pembiayaan  dikarnakan  pihak  BMT lebih memperioritaskan asas kepercayaan kepada nasabah (Wawancara Marketing, 2020) .
Adapun  syarat-syarat  bagi  sahihnya  suatu  akad  gadai  adalah  Syarat  bagi  barang jaminan  adalah  hendaknya  barang  tersebut  ada  ketika  akad  berlangsung  sedangkan  pada BMT Almabruk tidak meghadirkarkan barang jaminan ketika pelaksanaan akad pembiayaan. Maka dari itu penulis tertarik untuk meniliti dan mendalami dalam perspektif fikih ekonomi.
1. Bagaimana  implementasi  jaminan  ( rahn )  pada  Pada  PT.  LKMS  BMT  Almabruk Batusangkar?
2. Bagaimana  tinjauan  fikih  ekonomi  tentang  ( rahn )  pada  Pada  PT.  LKMS  BMT Almabruk Batusangkar?

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  lapangan  ( field  research )  dengan  metode penelitian hukum empiris. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui interview atau wawancara.  Pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  dilakukan  dengan  cara  mengumpulkan seluruh dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian dengan interview atau wawancara dan  dokumentasi.  Pengolahan  data  secara  kualitatif  dengan  menggunakan  uraian  dari informasi yang diperoleh dari objek yang diteliti. Menganalisis data dengan metode deskriptif kualitatif  dengan  cara  menghimpun  data-data  yang  berkaitan  dengan  yang  penulis  teliti, membaca, menelaah dan mencatat data-data yang telah dikumpulkan,  Me mba ha s  masalah- ma sal ah  ya ng  telah   di aju kan   da n  menginterpretasikannya berdasarkan teori-teori yang berkaitan dengan masalah yang akan penulis teliti untuk memecahkan permasalahan tersebut dan  merumuskan  k e s im pula n   serta  literatur  yang  relevan  mengenai  implementasi rahn perspektif fiqih ekonomi.
Vol. 11, No. 2, (2020)

## PEMBAHASAN

## Implementasi jaminan (rahn ) pada Pada PT. LKMS BMT Almabruk Batusangkar
Sesuai  amanat  rapat  umum  pemegang modal  tutup  buku  2016  pada  1  Februari  2017 untuk  menuntaskan  persoalan  legalitas  BMT,  maka  pada  tahun  2017  ini  BMT  telah memperoleh  pengakuan  hukum  melalui  keputusan  Mentri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia AHU-0156546.AH.01.11  tahun  2017  tanggal  9  Desember  2017  dengan  nama  PT.  Lembaga Keuangan  Mikro  Syariah  BMT  Almabruk.  Segala  bentuk  kegiatan  usaha,  permodalan  dan kepengurusan BMT juga telah di tuangkan dalam Akta Notaris No.53 tanggal 10 November 2017 yang di keluarkan oleh Notaris dan PPAT Syahrul Nizam,SH.,M.KN di Payakumbuh. Tanda  daftar  perusahaan  PT.LKMS  BMT  Almabruk  pada  PEMDA  Tanah  Datar  adalah No.03.12.1.64.00194  dengan  NPWP  83.366.443.6-204.000  tahapan  terakhir  untuk perizinan BMT secara penuh adalah mendapatkan legalitas usaha simpanan dan pembiayaan dari OJK. Pengurusan izin ini akan dituntaskan segera di tahun 2018 ini sebagai mana tertuang di dalam Akta  Notaris  dan  juga  telah  disampaikan  dalam  RUPM  sebelumnya.  Organisasi  BMT memiliki  susunan  yang  terdiri  dari  komisaris,  pengawas  syariah,  direktur,  officer  dan marketing.
Jaminan atau yang lebih dikenal sebagai agunan adalah harta benda milik debitur atau pihak  ketiga  yang  diikat  sebagai  alat  pembayar  jika  terjadi.  Wanprestasi  terhadap  pihak ketiga.  Jaminan  dalam  pembiayaan  memilki  dua  fungsi  yaitu:  Pertama,  untuk  pembayaran hutang  seandainya  terjadi  wanprestasi  atas  pihak  ketiga,  yaitu  dengan  jalan  menguangkan atau  menjual  jaminan  tersebut.  Kedua,  sebagai  akibat  dari  fungsi  pertama,  atau  sebagai indikator  penentuan  jumlah  pembiayaaan  yang  akan  diberikan  kepada  pihak  debitur. Pemberian  jumlah  pembiayaan  tidak  boleh  melebihi  nilai  harta  yang  dijaminkan.  Jaminan dalam pengertian yang lebih luas tidak hanya harta yang ditanggungkan saja, melainkan hal- hal lain seperti kemampuan hidup usaha yang dikelola oleh debitur. Untuk jaminan jenis ini, diperlukan kemampuan analisis dari officer pembiayaan untuk menganalisa circle live usaha debitur  serta  penambahan  keyakinan  atas  kemampuan  debitur  untuk  mengembalikan pembiayaan yang telah diberikan berdasarkan prinsip-prinsip syariah (Fajar, 2018).
PT.  LKMS  BMT  Almabruk  Batusangkar  bergerak  di  bidang  usaha  Mikro  Syariah, mayoritas nasabah adalah pedagang kaki lima yang membutuh modal dalam mengembangkan usahanya.  Sebelum  diberikan  pembiayaan  oleh  pihak  BMT  nasabah  harus  terlebih  dahulu membuka tabungan dengan setoran awal Rp. 10.000,- dan tabungan selanjutnya minimal Rp. 10.000,-  sedangkan  persyaratan  untuk  mengajukan  pembiayaan  nasabah  harus  mempunyai saldo minimal Rp. 300.000,- dan telah menjadi nasabah penyimpan selama 1 bulan.
Persyaratan  pembiayaan  yang  sudah  dipenuhi  maka  nasabah  boleh  mengajukan pembiayaan  sebesar  Rp.  2000.000,-  untuk  tahap  pertama  dengan  jangka  waktu  paling  lama adalah  10  bulan.  Ketika  nasabah  lancar  dengan  pembiayaan  Rp.  2000.000,-  maka  menjadi catatan  positif  oleh  pihak  BMT  untuk  memberikan  pembiayaan  yang  lebih  besar.  Nasabah yang  lancar  dengan  pembiayaan  tahap  pertama  maka  boleh  meningkatkan  pengajuan pembiayaan  menjadi  Rp.  4000.000,-begitu  seterusnya  sampai  batas  maksimal  pembiayaan adalah Rp. 50.000.000,-. dengan jaminan berupa peralatan rumah tangga yang tidak di kuasi penuh oleh pihak BMT.
Pembiayaan  dengan  jaminan  yang  tidak  kuasi  penuh  oleh  pihak  BMT  menjadi  daya tarik sendiri oleh nasabah melakukan pembiayaan dengan BMT sehingga terjadi peningkatan pembiayaan. Berikut data pembiayaan PT. LKMS BMT Almabruk Batusangkar:
Tabel 1. Jumlah pembiayaan dan jumlah nasabah pembiayaan pada PT. LKMS BMT Almabruk Batusangkar tahun 2014-2019
Meningkatkanya  jumlah  pembiayaan  pada  PT.  LKMS  BMT  Almabruk  Batusangkar salah  satu  faktornya  adalah  tidak  adanya  barang  jaminan  yang  dikuasi  penuh  oleh  pihak BMT.  Nasabah  yang  mempunyai  usaha  tetapi  kekurangan  modal  dan  tidak  mempunyai barang  jaminan  tetapi  usaha  yang  dikelola  kemungkinan  bisa  dikembangkan  maka  pihak BMT  akan  membantu  dalam  permodalan.  Asas  kepercayaan  kepada  nasabah  menjadi perioritas  utama  yang  dilihat  dari  pola  pengembalian  pembiayaan  berdasarkan  tahap-tahap yang ditentukan oleh pihak BMT.
BMT sebagai pemegang barang jaminan pembiayaan harus bisa membuktikan bahwa barang-barang tersebut masih terkait dengan pembiayaan yang diberikannya. Untuk itu BMT melakukan  pengikatan  terhadap  barang  jaminan.  Pengikatan  barang  jaminan  berbeda  untuk jenis  barang  yang  satu  dengan  jenis  barang  lainnya.  Menurut  aturan  yang  berlaku  bahwa pengikatan barang jaminan tanah dan kapal untuk tonase tertentu harus dilakukan di hadapan pejabat yang berwenang. Untuk jaminan tanah harus di depan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Oleh  karena  itu  dikenal  beberapa  jenis  pengikatan  barang  jaminan  antara  lain  yaitu:  APHT (Akta Pengikat Hak Tanggungan). APTH adalah akta yang memuat tentang nomor sertifikat, tanggal  penerbitan  sertifikat,  luas  tanah,  lokasi  tanah  dan  barang-barang  yang  ada  di  atas tanah  tersebut  serta  besarnya  beban  hutang  yang  dipertanggungjawabkan  di  atas  tanah tersebut.  APHT  harus  didaftarkan  di  Badan  Pertanahan  Negara.  Akan  tetapi  oleh  BMT pengikatan  jaminan  tidak  selalu  dengan  APHT.  Terhadap  pemberian  pembiyaan  dalam jumlah  besar  maka  BMT  menerapkan  aturan  tersebut,  yakni  mengikat  jaminan  tersebut dengan  APHT,  atau  Fidusia.  Akan  tetapi  untuk  pembiayaan  pembiayaan  berskala  kecil menengah  dan  kecil,  maka  pengikatan  jaminan  hanya  dilakukan  di  bawah  tangan.  Dalam prakteknya  nasabah  hanya  menandatangani  sejumlah  berkas  yang  menyatakan  penyerahan kepemilikan kepada pihak debitur yang dibubuhi dengan materai saja (Silviana, 2013).
Jaminan dalam hukum positif dibedakan menjadi dua macam yaitu: 1) Jaminan yang mempunyai sifat kebendaan (jaminan kebendaan) yaitu dapat berupa barang tidak bergerak, misalnya  tanah,  rumah,  gedung,  rumah/toko,  dan  sebagainya.  Atau  dapat  berupa  barang bergerak,  misalnya  motor,  mobil,  bus,  alat-alat  perkantoran,  barang-barang  perhiasan,  dan
Tahun Jenis Pembiayaan Jumlah Nasabah Jumlah Pembiayaan 2014 Murabahah 97   Orang Rp. 390.218.200,- Ijarah 15   Orang Rp. 60.115.000,- 2015 Murabahah 141 Orang Rp. 549.715.100,- Ijarah 30   Orang Rp. 183.668.200,- 2016 Murabahah 166 Orang Rp. 1.063.453.245,- Ijarah 35   Orang Rp. 219.052.500,- 2017 Murabahah 206 Orang Rp. 1.457.339.645,- Ijarah 36   Orang Rp. 232.174.500,- 2018 Murabahah 226 Orang Rp. 1.681.775.325,- Ijarah 27   Orang Rp. 145.242.500,- Mudharabah 1 CV Rp. 136.756.000 2019 Murabahah 232 Orang Rp. 1.967.350.246,- Ijarah 34 Orang Rp. 238.494.000,-
sebagainya. 2) Jaminan yang mempunyai sifat perorangan (jaminan perorangan) yaitu dapat berupa perjanjian penangguhan utang (borgtocht)seperti jaminan pribadi (personal guaranty) dan jaminan perusahaan(corporate guaranty). Ada 2 jenis jaminan yang digunakan oleh BMT sebagai  agunan  dalam  pembiayaan  pada  akad  murabahah,  yaitu:  1)  Jaminan  BPKB Kendaraan Bermotor, 2) Jaminanan Sertifikat Tanah. Nilai taksasi adalah presentase tertentu yang digunakan untuk menetapkan besarnya harga yang dapat dipertimbangkan bagi sesuatu jenis  jaminan  pembiayaan  berdasarkan  harga  pasar  yang  diperoleh  dari  penilaian ekonomis. Nilai  taksasi  yang  digunakan  oleh  BMT  untuk  tanah  sebesar  70  %  dari  besar  nominal pembiayaan  dan  untuk  kendaraan  bermotor  sebesar  50  %  dari  besar  nominal  pembiayaan. (Khanafi, 2014)
Perhitungan  Penilaian  Barang  Agunan  merupakan  salah  satu  unsur  dalam menganalisa  pembiayaan.  Oleh  karena  itu,  barang-barang  yang  diserahkan  anggota  harus dinilai  pada  saat  dilaksanakan  analisis  pembiayaan  dan  harus  berhati-hati  dalam  menilai barangbarang tersebut karena harga yang dicantumkan oleh anggota tidak selalu menunjukan harga  sesungguhnya  (harga  pasar  saat  itu).  Dengan  demikian  semua  jenis  agunan  wajib ditaksasi/dinilai  kembali,  minimum  satu  kali  dalam  enambulan  atau  setiap  tahun.  Setiap perubahan data agunan, termasuk perubahan karena taksasi agunan harus disimpan ke dalam arsip  komputer  data  agunan  yang  terbaru  Menurut  Hasibuan  jaminan  yang  diberikan merupakan tolak ukur bagi pihak manajemen dalam memutuskan untuk memberikan kredit. Hal  ini  dikarenakan character dan capacity seseorang  dapat  berupah  kapan  saja  tergantung situasi  yang  dialami  nasabah  tersebut,  sehingga  dalam  meminimalisir  resiko  suatu  agunan dapat dijadikan syarat sekunder yang mampu membackup resiko-resiko yang mungkin terjadi dikemudian hari. (Nazar, 2018)
Maksud dan Tujuan Jaminan yaitu: 1)  Memberikan hak dan kekuasaan kepada bank untuk  mendapatkan  pelunasan  dengan  barang-barang  agunan  tersebut  bilamana  nasabah bercedera  janji,  yaitu  tidak  bisa  membayar  kembali  utangnya  pada  waktu  yang  telah ditetapkan dalam perjanjian. 2) Menjamin agar nasabah berperan dan atau turut serta dalam transaksi  yang  dibiayai  sehingga  dengan  demikian  kemungkinan  nasabah  untuk meninggalkan usahanya/proyek dengan merugikan diri sendiri/perusahaannya dapat dicegah, atau  minimum  kemungkinan  untuk  berbuat  demikian  diperkecil.  3)  Memberi  dorongan kepada  debitur  untuk  memenuhi  perjanjian  pembiayaan,  khususnya  mengenai  pembayaran kembali  (pelunasan).  Barang  Jaminan  Dalam  buku  Bank  &  Lembaga  Keuangan  Syariah (Andri Soemitra), menurut Kasmir, jenis barang yang dapat diterima sebagai barang jaminan adalah: 1) Barang-barang perhiasan: yaitu semua perhiasan yang dibuat dari emas, perhiasan perak, platina, baik yang berhiaskan intan, mutiara, 2) Barang-barang elektronik: laptop, TV, kulkas,  radio,  tape  recorder,  VCD/DVD,  radio  kaset,  3)  Kendaraan:  sepeda,  sepeda  motor, mobil, 4) Barang-barang rumah tangga, 5) Mesin: mesin jahit, mesin motor kapal, 6) Tekstil, 7) Barang-barang lain yang dianggap bernilai seperti surat-surat berharga baik dalam bentuk saham,  obligasi,  maupun  surat-surat  berharga  lainnya.  Kriteria  Barang  yang  Dijadikan Jaminan Barang yang dapat dijadikan sebagai jaminan pembiayaan harus memenuhi kriteria sebagai berikut: 1) Harus mempunyai nilai ekonomis, artinya dapat dinilai dengan uang dan dapat dijadikan uang, 2) Harus dapat dipindahtangankan kepemilikannya dari pemilik semula kepada  pihak  lain,  3)  Harus  mempunyai  nilai  yuridis,  dalam  arti  dapat  diikat  sehingga pembiayaan  memiliki  hak  yang  didahulukan  terhadap  hasil  pelelangan  barang  tersebut (Mayam, 2012)
Vol. 11, No. 2, (2020)
Agunan pembiayaan atau jaminan merupakan hak dan kekuasaan atas barang agunan yang  diserahkan  oleh  anggota  kepada  lembaga  keuangan  sebagai  alat  penjamin  pelunasan pembiayaan  yang  diterimanya  jika  tidak  dapat  dilunasi  sesuai  waktu  yang  telah  disepakati dalam  perjanjian/akad  pembiayaan.  Dengan  demikian,  untuk  menghindari  adanya moral hazard dari  pihak  nasabah  yang  lalai  atau  melakukan  wanprestasi,  maka  BMT  dibolehkan meminta  jaminan  tertentu  kepada  nasabah.  Jaminan  ini  akan  disita  oleh  BMT  jika  ternyata menimbulkan kerugian karena nasabah melakukan kesalahan, sehingga tujuan dari pengenaan jaminan  dalam  akad  pembiayaan  adalah  untuk  menghindari moral  hazard nasabah,  bukan untuk  mengamankan  investasi  jika  terjadi  kerugian  karena  faktor  risiko  bisnis  (Yuliawati, 2019).

## Tinjauan  Tikih  Ekonomi  tentang  rahn    pada  Pada  PT.  LKMS  BMT  Almabruk Batusangkar
Perkataan aqdu mengikat terjadinya dua perjanjian atau lebih, yaitu apabila seseorang mengadakan  janji  kemudian  ada  orang lain  menyetujui  janji  tersebut  serta menyatakan  pula suatu  janji  yang  berhubungan  dengan  janji  pertama  maka  saat  itulah  terjadu  sebuah  ikatan, maka  dapat  disimpulkan  apabila  terjadi  atau  ada  dua  buah  janji  dari  dua  orang  yang mempunyai  hubungan  antara  yang  satu  dengan  yang  lainnya  disebut  perikatan  (aqad). Dengan  kata  lain  akad  itu  adalah  perikatan  antara  ijab  dan  kabul  secara  yang  dibenarkan syara‟, yang menetapkan persetujuan kedua belah pihak.
Sedangkan  menurut  istilah  yang  dimaksud  dengan  akad  adalah  berkumpulnya  serah terima dua pihak atau perikatan seseorang yang berpengaruh pada dua pihak. Jumhur ulama berpendapat bahwa rukun akad terdiri dari:
1. Al-‘Aqidain (pihak-pihak yang berakad)
2. Ma’qud  ‘Alaih  (objek  akad).  Untuk  dapat  dijadikan  objek  akad  maka  diperlukan beberapa syarat sebagai berikut:
a) Objek akad harus ada ketika akad/kontrak sedang dilakukan. Tidak diperbolehkan bertransaksi atas objek yang belum jelas dan tidak ada waktu akad, karena hal ini akan  menimbulkan  masalah  saat  serah  terima.  Hal  ini  didasarkan  hadits Rasulullah  SAW  yang  melarang  siapapun  menjual  barang  yang  bukan  miliknya, atau  barangnya  tidak  ada.  Hakim  bin  Hazm  berkata:  Aku  berkata  kepada Rasulullah  SAW:  „Wahai  Rasulullah,  seorang  laki-laki  datang  kepadaku  hendak membeli  sesuatu  yang  tidak  ada  padaku.  Lalu  aku  menjual  barang  dari  pasar. Maka Rasulullah SAW bersabda: “Janganlah engkau menjual apa yang tidak ada padamu”  (HR.  Abu  Dawud  No.  3503).  Ungkapan  Nabi  SAW  ma  laisa  ‘indak (yang tidak ada padamu) bersifat umum mencakup apa yang tidak dimiliki, barang yang tidak dapat diserahkan kepada pembeli akibat tidak adanya kemampuan, dan barang yang belum sempurna pemilikannya. Dengan demikian, jelas bahwa semua barang  yang  tidak  ada  atau  bukan  miliknya  tidak  dapat  diserahkan  atau diperjualbelikan. Berbeda dengan Ibnu Taimiyah, yang membolehkan objek akad tidak  ada  saat  kontrak,  namun  objek  tersebut  harus  dapat  dipastikan  adanya kemudian hari, sehingga bisa diserah terimakan.
Vol. 11, No. 2, (2020)
b) Objek  akad  harus  berupa mal  mutaqawwim (harta  yang  diperbolehkan  syara’ untuk ditransaksikan) dan dimiliki penuh oleh pemiliknya.
c) Adanya kejelasan tentang objek akad. Dalam arti, barang tersebut diketahui secara detail oleh kadua belah pihak, hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya perselisihan  dikemudian  hari.  Artinya,  bahwa  objek  akad  tersebut  tidak mengandung unsur gharar dan bersifat majhul (tidak diketahui).
d) Objek  akad  bisa  diserahterimakan  saat  terjadinya  akad,  atau  dimungkinkan kemudian  hari.  Dengan  demikian,  walaupun  barang  tersebut  ada  dan  dimiliki, namun tidak bisa diserahterimakan, maka akad tersebut dinyatakan batal.
3. Sighat al-‘aqd (pernyataan untuk mengikatkan diri).
Secara  bahasa,  kata ar - rahn artinya adalah al-stubut dan al-habs (penetapan dan  penahanan), ar-rahn juga  bisa  diartikan  terkurung  atau  terjerat.  Secara  syara’, beberapa  Ulama  mengartikan  ar- rahn sebagai  akad  yang  objeknya  menahan  harga terhadap  sesuatu  hak  yang  mungkin  diperoleh  bayaran  dengan  sempurna  darinya, menjadikan  suatu  benda  bernilai  menurut  pandangan  syara’  sebagai  tanggungan hutang,  dengan  adanya  benda  yang    menjadi  tanggungan  itu  seluruh  atau  sebagian hutang  dapat  diterima  (Wulandari,  20016).  Pengertian ar-rahn menurut  Ulama Madzab,  Ulama  Syafi’iyah  mengartikan Rahn adalah  menjadikan  benda  sebagai jaminan hutang yang dapat dijadikan pembayar ketika berhalangan dalam membayar hutang.  Sedangkan  Ulama  Hanabilah,  makna rahn adalah  harta  yang  dijadikan jaminan  hutang  sebagai  pembayar  hutang  ketika  yang  berutang  berhalangan  (tidak mampu  membayar)  hutangnya  kepada  pemberi  pinjaman.  Kata Rahn dalam  Al- Qur’an didapat dari (Q.S Al-Baqarah; 283):
Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan  yang  dipegan  (oleh  yang  berpiutang).  akan  tetapi  jika  sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya;  dan  janganlah  kamu  (para  saksi)  Menyembunyikan  persaksian. Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
Dalam  hadis, ar-rahn dapat  ditemukan,  diriwayatkan  oleh  Ahmad,  Bukhari,  Nasai, dan Ibnu Majah dari Anas r.a berkata:
م ص الله لوسر نهر ِهِلهَِلِ ايرعش ُهنم َذَخَأو ةنيدلمبا ٍّ يدوهي َدنع اًعْرِد Artinya: Rasullah  Saw,  telah  meruguhkan  baju  besi  beliau  kepada  seorang Yahudi  di  Madinah,  sewaktu  beliau  menghutang  syair  (gandum)  dari  orang Yahudi itu untuk keluarga itu untuk keluarga beliau ”. (HR. Ahmad, Bukhari, Nasai, dan Ibnu Majah).
Ketentuan  hukum  atas rahn di  Indonesia  berdasarkan  (FatwaDSN-MUI  Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002  Tentang rahn ).  Fatwa  tersebut  mengatur  pengertian  dan  ketentun rahn ,  bahwa akad rahn pada  prinsipnya  dibolehkan  dalam  Islam.  Ketentuan  secara  umum pada  fatwa  tersebut  adalah: murtahin (penerima  barang)  mempunyai  hak  untuk  menahan marhun (barang)  sampai  semua  utang rahin (yang  menyerahkan  barang)  dilunasi  (Susilo, 2017).
Tidak akan sah suatu akad tanpa adanya unsur-unsur yang menjadi rukun serta syarat sahnya,  gadai  sebagai  sebuah  akad  perjanjian  hutang  piutang  harus  memenuhi  rukun  dan syarat-syarat tertentu. Adapun rukun dari gadai adalah:
a. Orang yang berakad, mereka adalah dua orang yang berakad ( rahin ) dan murtahin (pemilik piutang yang menguasai harta gadai sebagaijaminan hutangnya).
b. Ma'qud alahi, yaitu harta benda yang  menjadi barang jaminan serta hutang sebagai pinjaman rahin .
c. Shighat,  yaitu  lafadz  yang  terdiri  dari  ijab  dan  qabul  dari  kedua  pihak  yang melakukan transaksi gadai.
Adapun syarat-syarat bagi sahihnya suatu akad gadai adalah sebagai berikut:
a. Syarat-syarat  yang  harus  dipenuhi  oleh  dua  orang  yang  berakad  adalah  faham dengan akad yang dilaksanakan, yang berarti sudah baligh, berakal dan tidak gila.
b. Syarat  bagi  barang  jaminan  adalah  hendaknya  barang  tersebut  ada  ketika  akad berlangsung,  namun  boleh  juga  dengan  menunjukan  bukti  kepemilikannya  surat- surat tanah, kendaraan dll. Dan barang gadai tersebut dapat dipegang atau dikuasai oleh murtahin atau wakilnya. Selain itu, barang gadai tersebut hendaknya adalah barang  yang  bernilai  harta  dalam  pandangan  Islam,  karena  itu  tidak  sah menggadaikan  barang-barang  haram  semisal  khamr  (Minuman  keras).  Demikian juga  hendaknya  barang  tersebut  harus  utuh,  bukan  hutang,  barang  tersebut  adalah barang  yang  di  dagangkan  atau  dipinjamkan,  barang  warisan  dan  barang  tersebut hendaknya bukan barang yang cepat rusak.
c. Syarat  pada sighat (lafadz),  hendaknya  lafadz  dalam  ijab  qabul itujelas  dan  dapat dipahami  oleh  pihakyang  berakad,  Ulama  Hanafiyah  mensyaratkan  bahwa  sighat gadai  hendaknya  tidak  terkait  dengan  sesuatu  syarat  dan  tidak  dilakukan  diwaktu yang akan datang. Hal ini karena akad gadai mirip dengan akad jual beli. Adapun lafadz  gadai  dapat  berupa  ucapan  "aku  gadaikan  hartabendaku"  dan  lain-lain. Boleh juga tanpa lafadz tertentu namun tetap mengindikasi-kan akad gadai.
d. Syarat marhun bih , marhun bih adalah hak yang diberikan oleh murtahin kepada rahin ketika terjadi akad gadai, para ulama selain Hanafiyah mensyaratkan bahwa marhun bih hendaknya adalah berupa hutang ataupun barang dan dapat dibayarkan (dikembalikan serta benda tersebut milik murtahin). (Misno, 2018)
Gadai jika dilihat dari sah tidaknya akad terbagi menjadi dua  yaitu gadai shahih dan gadai fasid adapun rinciannya adalah sebagai berikut:
a. Rahn Shahih  /  lazim,  yaitu rahn yang  benar  karena  terpenuhi  syarat  dan rukunnya.
b. Rahn Fasid, yaitu akad rahn yang tidak terpenuhi rukun dan syaratnya. Apabila  sebuah  akad rahn telah  terpenuhi  rukun  dan  syaratnya  maka membawa dampak yang harus dilakukan oleh murtahin dan juga rahin , di antara dampak tersebut adalah:
a. Adanya hutang bagi (penggadai) rahin .
b. Penguasaan suatu barang yang berpindah dari rahin kepada murtahin .
c. Kewajiban untuk menjaga barang gadaian bagi murtahin .
d. Biaya-biaya  pemeliharaan  harta  gadai  menjadi  tanggung  jawab rahin ,  karena  itu murtahin berhak untuk memintanya kepada rahin .
Sedangkan pada rahn yang fasid maka tidak ada hak ataupun kewajiban yang terjadi, karena akad tersebut telah rusak / batal. Para imam madzhab fiqih telahsepakat mengenai hal ini.  Karena  itu  tidak  ada  dampak  hukum  pada  barang  gadaian,  dan murtahin tidak  boleh
Vol. 11, No. 2, (2020)
menahannya,  serta rahin hendaknya  meminta  kembali  barang  gadai  tersebut,  jika murtahin menolak mengembalikannya hingga barang tersebut rusak maka murtahin dianggap sebagai perampas, karena itu dia berhak mengembalikannya. Jika rahin meninggal dunia sedangkan dia  masing  berhutang,  maka  barang  gadaian  tersebut  menjadi  hak  milik murtahin dengan nilai yang seimbang dengan hutangnya.
Dari Abu Hurairah Nabi bersabda:
ْيِذَّلا ِهِبِحاَص ْنِم ُنْهَّرلا قَلْغُ ي َلِ
ُهُمْرُغ ِهْيَلَعَو ُهُمْنُغ ُهَل ،ُهَنَهَر
.
Artinya :  Tidak  terlepas  kepemilikan  barang  gadai  dari  pemilik  yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung resikonya .
HR Asy-Syafi'i, al Daraquthni dan Ibnu Majah dengan sanad yang lemah, sebagaian ulama menganggap hadis ini mauquf .
Imam  As-Syaukani  mengatakan  bahwa  pada  zaman  Jahiliyah murtahin mempunyai hak  mutlak  atas  suatu  barang  gadaian  apabila rahin tidak  membayarkan  hutangnya  dalam waktu  yang  relatif  lama  lalu  hal  ini  dihapuskan  oleh  Islam.  Imam  As-San'ani  berkomentar mengenai  hadis  ini  katanya    makna  " yughlaku "  dalam  riwayat  ini  adalah murtahin tidak berhak  atas  barang  gadaian  jika  pemiliknya  tidak  berkuasa  dari  menebusnya,  dan hadits  ini juga  membatalkan  apa  yang  terjadi  pada  masa  jahiliyah  yaitu murtahin mempunyai  hak mutlak  atas  barang  gadai,  serta  menjelaskan  bahwa  hasil  dari  barang  gadaian  adalah  milik rahin jika dia mengeluarkan biaya pemeliharaannya.
Pembiayaan rahn adalah  menahan  salah  satu  harta  milik  si  peminjam  sebagai jaminan  atas  pinjaman  yang  diterimanya.  Barang  yang  ditahan  tersebut  memiliki  nilai ekonomis,  dengan  demikian  pihak  yang  menahan  memperoleh  jaminan  untuk  dapat mengambil  kembali  seluruh  atau  sebagian  piutangnya.  Tidak  akan  sah  suatu  akad  tanpa adanya  unsur-unsur  yang  menjadi  rukun  serta  syarat  sahnya,  gadai  sebagai  sebuah  akad perjanjian hutang piutang harus memenuhi rukun dan syarat-syarat tertentu.
Rukun dari gadai yaitu: Orang yang berakad, mereka adalah dua orang yang berakad ( rahin )  dan murtahin (pemilik  piutang  yang  menguasai  harta  gadai  sebagai  jaminan hutangnya)  dan Ma'qud  alahi ,  yaitu  harta  benda  yang  menjadi  barang jaminan  serta  hutang sebagai  pinjaman rahin .  Adapun  syarat-syarat  bagi  sahihnya  suatu  akad  gadai  adalah  syarat bagi barang jaminan adalah hendaknya barang tersebut ada ketika akad berlangsung, namun boleh juga dengan menunjukan bukti kepemilikannya seperti surat-surat tanah, kendaraan dll dan barang gadai tersebut dapat dipegang atau  dikuasai oleh murtahin atau wakilnya. Akad rahn yang  tidak  terpenuhi  rukun  dan  syaratnya  ( rahn    fasid )  maka  tidak  ada  hak  ataupun kewajiban yang terjadi, karena akad tersebut telah rusak atau batal. Para imam madzhab fiqh telah sepakat mengenai ha ini. Karena itu tidak ada dampak hukum pada barang jaminan, dan murtahin tidak boleh menahannya,serta rahin hendaknya meminta kembali barang jaminan tersebut,  jika murtahin menolak  mengembalikannya  hingga  barang  tersebut  rusak  maka murtahin dianggap  sebagai  perampas,  karena  itu  dia  berhak  mengembalikannya.  (Misno, 2018)
Berdasarkan  pada  konsep  tersebut,  baik  secara  terminologis  maupun  secara  prinsipil dapat  penulis  pahami  bahwa  dalam  hal  pelaksanaan  gadai  tersebut  telah  terjadi  kekeliruan penafsiran, yakni dalam hal pemanfaatan marhun yang dilaksanakan oleh murtahin (Pemberi
utang).  Dilihat  dari  segi  rukun  akad,  jumhur  ulama  sepakat  bahwa  rukun  suatu  akad  itu  di antaranya diwujudkan dengan adanya:
a. Shigat lafaz ijab (pernyataan menyerahkan barang sebagai agunan yang dalam hal ini dilakukan oleh pemilik/ rahin ) dan qabul (pernyataan kesediaan memberi utang dan  menerima  barang  agunan,  yang  dalam  hal  ini  dilakukan  oleh  pemilik uang/ murtahin ).
b. Aqidain (yakni rahin dan murtahin ).
c. Mahallul ‘aqd, yakni obyek akad, merupakan sesuatu yang hendak diakadkan.
Kemudian berkaitan dengan syarat gadai di antaranya yaitu:
a. Orang yang berakad (aqidain).
b. Ma’qud ‘Alaih (barang yang diakadkan).
Berkenaan  dengan  syarat  yang  melekat  pada  marhun/ rahn ,  para  ulama menyepakati  bahwasanya  yang  menjadi  syarat  yang  harus  melekat  pada  barang gadai  merupakan  syarat  yang  berlaku  pada  barang  yang  dapat  diperjual-belikan, dalam  praktek  gadai  tersebut  marhun  yang  dimaksudkan  ialah  berupa  agunan. Sementara itu yang berkaitan dengan marhun bih ini harus merupakan barang yang dapat  dimanfaatkan,  apabila  marhun  bih  ini  tidak  dapat  dimanfaatkan,  maka dianggap tidak sah. Selain itu, marhun bih haruslah merupakan barang yang dapat dihitung  jumlahnya,  dalam  praktek  gadai  tersebut  marhun  bih-nya  berupa  uang. Berkenaan  dengan  ma’qud  ‘alaih  tersebut,  baik  marhun  (barang  gadai)  maupun marhun  bih  langsung  ada  saat  akad  dilaksanakan.  Yakni  penyerahan  uang  dari murtahin secara langsung, dan penyerahan benda agunan secara lisan oleh rahin . Setelah serah terima, agunan berada di bawah kekuasaan murtahin . Namun, bukan berarti murtahin boleh  memanfaatkan  harta  agunan  itu.  Sebab,  agunan  hanyalah tawtsîq,  sedangkan  manfaatnya,  tetap  menjadi  hak  pemiliknya,  yakni  ar- rahin . Karena  itu,  ar- rahin berhak  memanfaatkan  barang  yang  diagunkan;  juga  berhak menyewakan  barang  agunan,  misal  menyewakan  rumah  atau  kendaraan  yang  dia agunkan,  baik  kepada  orang  lain  atau  kepada  al- murtahin ,  tentu  dengan  catatan tidak  mengurangi  manfaat  barang  yang  diagunkan  (marhun).  Ia  juga  boleh menghibahkan  manfaat  barang  itu,  atau  mengizinkan  orang  lain  untuk memanfaatkannya,  baik  orang  tersebut  adalah murtahin (yang  mendapatkan agunan) maupun bukan.
c. Sigat  (Ijab  dan  Qabul).  Berkenaan  dengan  Sigat  dalam  pelaksanaan  praktek  gadai tersebut  sudah  memenuhi  kriteria  Sigat  ‘aqdi,  yakni  telah  memenuhi  tiga  ketentuan (urusan) pokoknya, yaitu:
1) Harus terang pengertiannya
2) Harus bersesuaikan antara ijab dan qabul
3) Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan.
Sigat  ini  pun  dilaksanakan  oleh rahin dan murtahin dalam  pelaksanaan praktek  gadai  di  Iksan  Rent.  Akan  tetapi,  kerancuan  justru  timbul  dalam kesepakatan  yang  terjadi  diantara rahin dan murtahin ,  dimana  ketika  Sigat keduanya  menyepakati  adanya  ketentuan  yang  menyatakan  bahwa  selama rahin belum dapat mengembalikan pinjaman yang diambilnya, maka selama itu pula hak kepemilikan dan hak penguasaan atas barang agunan yang dijaminkan berpndah ke tangan murtahin . Hal ini bertentangan dengan syarat Sigat akad yang menyatakan
bahwa  shighat  yang  terdapat  dalam  akad  gadai  tidak  boleh  digantungkan (mu’allaq) dengan syarat tertentu yang bertentangan dengan substansi akad gadai ( rahn ).  Sementara  itu  secara  substansial  dapat  diketahui  bahwa  akad  gadai  ini merupakan  suatu  kegiatan  menjadikan  suatu  barang  sebagai  jaminan  atas  utang, dengan  ketentuan  bahwa  apabila  terjadi  kesulitan  dalam  pembayarannya  maka utang  tersebut  dapat  dibayar  dari  hasil  penjualan  barang  yang  dijadikan  jaminan tersebut (Hermawan, 2015).

## PENUTUP
Setelah    penulis    mengadakan    penelitian    mengenai  Implementasi Rahn pada  PT. Lembaga Keuangan Mikro Syariah  BMT Almabruk Batusangkar Perspektif Fikih Ekonomi, maka  penulis  dapat  menarik kesimpulan sebagai berikut :
1. Pelaksanaan  pembiayaan  pada  PT.  LKMS  BMT  Almabruk  Batusangkar  lebih memperioritaskan  asas  kepercayaan  kepada  nasabah  yang  dilihat  dari  pola pengembalian  pembiayaan  melalui  angsuran  berdasarkan  beberapa  tahap pencairan  yang  ditentukan  oleh  pihak  BMT.    Pihak  nasabah  mengikat  semua barang  rumah  tangga  baik  yang  bergerak  atau  tidak  bergerak,  baik  yang  telah dimiliki  saat  ini  ataupun  yang  akan  dimiliki  selama  masa  pembiayaan  untuk dijadikan  sebagai  jaminan  atas  pembiayaan  jika  terjadi  wanprestasi  atas  akad pembiayaan yang ditandatangani oleh kedua pihak.
2. Tinjauan  Fikih  Ekonomi  tentang  Implementasi  jaminan  ( rahn )  pada  PT.  LKMS BMT Almabruk Batusangkar belum memenuhi rukun dan syarat jaminan ( rahn ) dikarnakan pihak nasabah tidak menghadirkan barang jaminan ( rahn ) dan barang jaminan ( rahn ) tidak dikuasi sepenuhnya oleh pihak BMT. Akad rahn yang tidak terpenuhi rukun dan syaratnya disebut rahn  fasid .

## DAFTAR PUSTAKA
Abdurrahman  M.  (2018). Gadai  dalam  Syari'at  Islam .  (Ad  Deenar:  Jurnal  Ekonomi  dan Bisnis Islam. Vol. 1 No. 1)
Alanshori dan M. Zainuddin. (2017). Analisis Fatwa DSN-MUI Nomor 25/III/2002 Terhadap Penetapan  Ujrah  Dalam  Akad  Rahn    Di  BMT  UGT  Sidogiri  Cabang  Waru  Sidoarjo . JES. Vol. II No.1
Diana  Djuwita  dan  Dian  P.  (2017).  Analisis  Penetapan  Harga  Jual  pada  Pembiayaan Murabahah berdasarkan Perspektif Islam di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT AL-Falah Sumber. Al-Amwal: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syari'ah. Vol. 9 No. 1
Edi  Susilo.  (2017). Shariah  Compliance  Akad  Rahn    Lembaga  Keuangan  Mikro  Syariah (Studi  Kasus  BMT  Mitra  Muamalah  Jepara .  IQTISHADIA:Jurnal  Ekonomi &Perbankan Syariah, Vol. 4 No. 1
Fajar.  (2018). Mekanisme  Eksekusi  Jaminan  pada  Pembiayaan  Musyarakah  di  BMT  UGT Sidogiri Bangkalan dalam Perpektif Hukum Bisnis Syari’ah. Az Zarqa’, Vol. 10, No. 2 Hermawan, B. (2015). Tinjauan Hukum Islam terhadap Penggunaan Barang Gadai di Ikhsan Rent Krapyak Kulon Panggungharjo, Sewon, Bantul. Az Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam , 7 (2).
Vol. 11, No. 2, (2020)
Khanafi, M. (2014). Studi analisis terhadap keberadaan barang jaminan dalam pembiayaan di  lembaga  keuangan  syariah  (studi  kasus  di  BMT  Hudatama  Semarang) (Doctoral dissertation, IAIN Walisongo).
Marketing.  (2020). hasil  wawancara  dengan  marketing    PT.  LKMS  BMT  Almabruk Batusangkar
Maryam,  S.  (2012). Pengaruh  Pendapatan  Nasabah  Dan  Jaminan  Terhadap  Kelancaran Pembayaran  Pembiayaan  Murabahah  (Survey  pada  KJKS  BMT  El-Gunung Jati) (Doctoral dissertation, IAIN Syekh Nurjati Cirebon). Nazar,  W.  (2018). Analisis  Penilaian  Agunan  Dalam  Keputusan  Pemberian  Pembiayaan Murabahah Pada Bmt Mitra Dana Sakti Lampung Selatan (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
Silviana, E. (2013). Telaah Konsep Jaminan dalam Akad Mudharabah pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)  sebagai  Lembaga  Keuangan  Mikro  Syariah  (Studi  Kasus  BMT  di Pontianak). Jurnal Nestor Magister Hukum , 2 (3), 10542.
Wulandari,  W.  (2016). Pelaksanaan  akad  murabahah  dan  akad  rahn    pada  produk pembiayaan  cicil  emas  di  Bank  Syariah  Mandiri  Kantor  Cabang  Pembantu Antapani (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung). Yuliawati,  A.  (2019). Pengaruh  Jumlah  Pembiayaan,  Jangka  Waktu  Pengembalian Pembiayaan  Dan  Nilai  Jaminan  Terhadap  Kelancaran  Pengembalian  Pembiayaan Murabahah (Studi Pada BMT Fajar Cabang Bandar Lampung) (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).