## Wajah Hukum
Polemik Hukum Penunjukan Penjabat (PJ) Kepala Daerah Berdasarkan Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota
Meri Yarni 1 , Kosariza 2 , Irwandi 3 , Juanson 4 , Herma Yanti 5 , A. Yuli Taufani 6 1,2,3,4 Fakultas Hukum Universitas Batanghari
5 Fakultas Hukum Universitas Batanghari
6 Fakultas Hukum Institut Agama Islam Muhammad Azim Correspondence: meri_yarni@unja.ac.id; kosarizanoer@yahoo.co.id; Irwandi58@yahoo.com; 11juanambar@gmail.com; hermayanti67@gmail.com; ivantauvani@gmail.com
Abstrak. Penunjukan  dan  implementasi  penjabat  kepala  daerah  guna  mengisi  kekosongan  penjabat  kepala daerah  definitif  karena  penundaan  pemilihan  kepala  daerah  (pilkada)  di  271  daerah  di  Indonesia  telah menimbulkan permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Pasal 201 UU Nomor.10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang menjadi dasar hukum penunjukan penjabat kepala daerah  tersebut, telah  dilakukan  uji  materi  yang  menghasilkan  Putusan  MKRI  Nomor  67/PUU-XIX/2021  dan Putusan  MKRI  Nomor  15/PUUXX/2022.  Sumber  data  dalam  penulisan  ini  dari  bahan  hukum  yang  diperoleh melalui  studi  pustaka  dan  dianalisis  secara  yurudis  normatif.  Penundaan  Pilkada  tahun  2022  dan  2023  masih menimbulkan  polemik.  Berdasarkan  data  Kemendagri  pada  Mei  2022,  kebutuhan  pengisian  pejabat  kepala daerah  di  antaranya  terdapat  di  5  Provinsi,  6  Kota,  dan  37  Kabupaten.  Sementara  itu,  terdapat  sebanyak  101 kepala daerah yang masa kepemimpinannya akan berakhir pada 2022 dan sebanyak 170 kepala dan wakil kepala daerah di 2023. Artinya, terdapat 271 jabatan kepala daerah akan berakhir sebelum pemilihan serentak 2024.
Kata kunci : Polemik, Penunjukan, Penjabat Kepala Daerah
Abstract.  The  appointment  of  acting  regional  heads  to  fill  the  vacancy  for  definitive  regional  head  officials caused by postponing regional elections in 271 regions in Indonesia has created problems in the administration of  government  in  Indonesia.  Regarding  Article  201  of  Law  No.  10  of  2016  concerning  the  Election  of Governors, Regents and Mayors which is the legal basis for the appointment of acting regional heads, a judicial review  has  been  carried  out  resulting  in  MKRI  Decision  Number  67/PUU-XIX/2021  and  MKRI  Decision Number  15/PUUXX  /2022.  These  legal  materials  were  obtained  through  literature  study  and  analyzed descriptively-qualitatively. The postponement of the 2022 and 2023 regional elections is still causing polemics. Based  on  data  from  the  Ministry  of  Home  Affairs  in  May  2022,  the  needs  for  filling  regional  head  officials include  5  provinces,  6  cities  and  37  districts.  Meanwhile,  there  are  as  many  as  101  regional  heads  whose leadership  terms  will  end in  2022 and as many as 170 regional heads and deputy heads in  2023.  This means that 271 regional head positions will end before the 2024 simultaneous elections.

## Keywords:  Polemic, Appoinment, Regional Head Officials

## PENDAHULUAN
Pengisian jabatan negara (staatsorganen, staatsambten) merupakan suatu unsur terpenting dalam pelaksanaan  organisasi  kenegaraan.  Hal  ini  didasari  karena  tanpa  diisi  oleh  pejabat  negara,  maka fungsi-fungsi dari jabatan kenegaraan tersebut tidak akan dapat dilaksanakan. 1 Begitu pentingnya peran pejabat  negara  karena  jabatan  tersebut  menjadi  aktor  penting  yang  bertangggungjawab  dalam penyelenggaraan  pemerintahan,  sehingga  apabila  terdapat  kekosongan  jabatan  negara  tersebut (staatsorganen,  staatsambten)  dapat  menimbulkan  stagnasi  pemerintahan.  Ancaman  kekosongan jabatan  negara  khususnya  jabatan  kepala  daerah  di  Indonesia  dapat  terjadi  karena  adanya  penundaan Pilkada  pada  tahun  2022  dan  tahun  2023  yang  disebabkan  karena  penyelenggaraan  Pilkada  serentak nasional  pada  tahun  2024.  3  Karena  adanya  penundaan  Pilkada  pada  tahun  2022  dan  tahun  2023 tersebut,  terdapat  271  kepala  daerah  yang  akan  habis  masa  jabatannya  sehingga  diperlukan  suatu mekanisme  khusus  untuk  mengisi  kekosongan  jabatan  kepala  daerah  tersebut  guna  menghindari stagnasi pemerintahan daerah.
1 Ramdani,  D.  (2022).  Problematika  Penunjukan  Penjabat  Kepala  Daerah  pada  Masa  Transisi  Pilkada Serentak Nasional Tahun 2024.
Dalam  menghadapi  ancaman  kekosongan  jabataan  kepala  daerah  pada  masa  transisi  pilkada serentak  nasional  tahun  2024,  terdapat  beberapa  mekanisme  yang  dapat  digunakan  untuk  mengisi kekosongan jabatan kepala daerah, yakni melalui penunjukan pelaksana harian (Plh), pelaksana tugas (Plt), penjabat sementara (Pjs) dan penjabat (Pj) kepala daerah. 2 Mekanisme-mekanisme tersebut lazim dipraktikan  di  Indonesia,  sebagaimana  kasus  yang  terjadi  di  Jawa  Barat  pada  tahun  2018,  untuk mengisi  kekosongan  jabatan  Gubernur  diangkat  penjabat  (Pj)  Gubernur  yakni  Kompol  M.  Iriawan. Selanjutnya,  kasus  yang  terjadi  pada  tahun  2019  di  Kota  Makassar  yakni  penunjukan  penjabat  (Pj) Walikota Makassar Iqbal Suhaeb yang diangkat karena pada pemilihan Walikota Makassar tahun 2018 jumlah  suara  kumulatif  dimenangkan  oleh  kotak  kosong  yang  mengakibatkan  kekosongan  jabatan Walikota Makassar sehingga harus diangkat penjabat (Pj) walikota.
Salah satu mekanisme pengisisan kekosongan jabatan kepala daerah yakni melalui penunjukan penjabat  (Pj)  kepala  daerah.  Tertutupnya  ruang  partisipasi  masyarakat  daerah  dapat  terlihat  di  dalam Pasal  174  ayat  (7)  UU  No.  10  Tahun  2016  yang  menyatakan  bahwa  Presiden  menetapkan  penjabat gubernur dan Menteri Dalam Negeri menetapkan penjabat bupati/walikota. Selanjutnya, di dalam Pasal 201  ayat  (10) dan  ayat  (11)  UU No. 10  Tahun  2016  juga  menjelaskan  bahwa  penjabat  (Pj)  gubernur berasal  dari  jabatan  pimpinan  tinggi  madya  dan  penjabat  (Pj)  bupati/walikota  berasal  dari  jabatan pimpinan  tinggi  pratama.  Berdasarkan  ketentuan  tersebut,  bahwa  penunjukan  penjabat  (Pj)  kepala daerah merupakan hak prerogratif yang dimiliki oleh Presiden dan Menteri Dalam Negeri. 3 Ketentuan tersebut  sama  sekali  tidak  mensyaratkan  adanya  partisipasi  dari  masyarakat  daerah  untuk  dapat  turut serta  dalam  proses  penunjukan  penjabat  (Pj)  kepala  daerah,  sehingga  masyarakat  daerah  selaku pemegang kedaulatan daerah terabaikan. Padahal, penunjukan penjabat (Pj) kepala daerah merupakan suatu  hal  yang  sangat  penting  bagi  masyarakat  daerah  karena  hal  ini  berkaitan  dengan  prosesi penentuan  pemimpin  di  daerahnya  serta  berakibat  pula  pada  kebijakan  yang  akan  mempengaruhi masyarakat daerah secara langsung.
Salah satu amanat konstitusional yang terdapat di dalam pertimbangan hukum (ratio decidendi) Putusan MKRI Nomor 67/PUU-XIX/2021 yakni adanya perintah bagi pemerintah untuk menerbitkan peraturan  pelaksana  sebagai  tindak  lanjut  dari  ketentuan  Pasal  201  UU  10  Tahun  2016,  sehingga tersedia mekanisme dan persyaratan yang terukur dan jelas. Hal ini bertujuan agar penunjukan penjabat kepala daerah tidak mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi dan memberikan jaminan bagi masyarakat bahwa  mekanisme  pengisian  penjabat  kepala  daerah  berlangsung  secara  terbuka,  transparan,  dan akuntabel untuk menghasilkan kepala daerah yang kompeten, berintegritas serta sesuai dengan aspirasi daerah yang bekerja dengan tulus untuk rakyat dan kemajuan daerah. Atas dasar uraian dan paparan  di atas,  dapat dijadikan acuan dalam mengkaji problematika yang dihadapi dalam pengangkatan pejabat kepala daerah sebagaimana yang diatur dalam  Undang-Undang No. 10 Tahun 2016.

## METODE
Tipe  penulisan  ini  adalah  penelitian  hukum  yuridis  normatif,  yang  menelaah  dan  mengkaji permasalahan  hukum  yang  bersumber  dari  peraturan  perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan penunjukan  penjabat  (Pj)  kepala  daerah  di  Indonesia.  Dengan  Pendekatan  pendekatan  kasus  (case approach),  yaitu  digunakan  untuk  mengkaji  dan  menelaah  arugemntasi  hakim  konstitusi  dalam Putusan  MKRI  Nomor  67/PUU-XIX/2021  dan  Putusan  MKRI  Nomor  15/PUU-XX/2022  terkait permohonan  uji  materi  Pasal  201  UU  No.10  Tahun  2016  tentang  Pemilihan  Gubernur,  Bupati,  dan Walikota. Pendekatan perundang-undangan ( statute approach ), yakni dengan mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini, yaitu UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, UU No. 23 Tahun 2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  beserta  perubahannya,  serta  peraturan  perundang-undangan lainnya yang berkaitan.
Pendekatan konseptual ( conceptual approach ), yakni pendekatan yang mengkaji permasalahan penelitian  melalui  doktrin-doktrin  hukum,  pandangan-pandangan  ahli  hukum  serta  asas-asas  hukum
2 Nasution,  S.  R.  A.,  &  Sembiring,  A.  S.  (2022).  Kewenangan  Pelaksana  Tugas  (Plt)  Kepala  Daerah dalam  Pemerintahan  Daerah  Menurut  Perspektif  Hukum  Administrasi  Negara.  Mahadi:  Indonesia  Journal  of Law, 1(1), 140-153.
3 Suhaimi,  E.,  &  Yasin,  M.  (2022).  PROBLEMATIKA  PENGISIAN  KEKOSONGAN  JABATAN KEPALA DAERAH. Jurnal Hukum Tri Pantang, 8(1), 55-65.
untuk menyusun konsep ideal tentang penunjukan penjabat (Pj) kepala daerah di Indonesia.
Sumber Bahan Hukum dalam penulisan ini adalah  (a) Bahan hukum primer, (B) bahan hukum sekunder  dan  (c)  bahan  hukum  tersier.  Adapun  bahan  hukum  primer  dalam  penelitian  ini,  yakni  : Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang  Aparatur  Sipil  Negara;  Undang-Undang  No.  23  Tahun  2014  Tentang  Pemerintahan  Daerah beserta perubahannya; Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  2015  Tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan  Walikota Menjadi Undang-Undang; Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan; Peraturan Pemerintah No. 49  Tahun  2008  Tentang  Perubahan  Ketiga  Atas  Peraturan  Pemerintah  No.  6  Tahun  2005  Tentang Pemilihan,  Pengesahan,  Penunjukan,  dan  Pemberhentian  Kepala  Daerah  dan  Wakil  Kepala  Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 74 Tahun 2016 Tentang Cuti Di Luar Tanggungan Negara Bagi Gubernur  dan  Wakil  Gubernur,  Bupati  dan  Wakil  Bupati,  serta  Walikota  dan  Wakil  Walikota; Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No.  1  Tahun  2018  Tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Menteri Dalam  Negeri  No.  74  Tahun  2016  Tentang  Cuti  Di  Luar  Tanggungan  Negara  Bagi  Gubernur  dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,  serta Walikota dan Wakil Walikota; Putusan  Mahkamah Konstitusi  RI  Nomor  67/PUU-XIX/2021  tentang  uji  materi  Pasal  201  ayat  (7)  dan  (8)  UU  No.10 Tahun  2016  terhadap  UUD  1945;  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  RI  Nomor  15/PUU-XX/2022 tentang  uji  materi  Pasal  201  ayat  (10)  dan  (11)  UU  No.10  Tahun  2016  terhadap  UUD  1945. Selanjutnya,  bahan  hukum  sekunder  dalam  penelitian  ini  yakni  buku-buku,  skripsi/tesis/disertasi, koran, majalah dan karya tulis ilmiah berupa jurnal-jurnal ilmiah yang terkait dan lain-lain.
Teknik  pengumpulan  bahan  hukum  dalam  penelitian  ini  menggunakan  metode  studi  literatur yang  meliputi  peraturan  perundang-undangan  terkait  penjabat  (Pj)  kepala  daerah,  buku-buku,  jurnal, koran,  hasil  penelitain,  dan  sumber  tulisan  lain  yang  relevan.  Pengumpulan  bahan  hukum  tersebut dilakukan  dengan  cara  studi  dokumen,  yakni  mengkaji,  menelaah  dan  mempelajari  bahan-bahan hukum  yang  berkaitan  dengan  penelitian  ini,  kemudian  bahan  hukum  tersebut  diolah  dengan mengkategorisasikan  bahan  hukum  atau  mengklasifikasikan  bahan  hukum  agar  dapat  dipahami, dibaca dan diinterpretasikan sesuai dengan masalah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Henry  B.  Mayo  menyatakan  bahwa  demokrasi  adalah  suatu  sistem  di  mana  kebijakan  umum ditentukan  atas  dasar  mayoritas  oleh  wakil-wakil  yang  diawasi  secara  efektif  oleh  rakyat  dalam pemilihan-pemilihan  berkala  yang  didasarkan  atas  prinsip  kesamaan  politik  dan  diselengggarakan dalam  suasana  terjaminnya  kebebasan  politik.  Sedangakan  menurut  Phillipe  C.  Schmitter  bahwa demokrasi  adalah  suatu  sistem  pemerintahan  di  mana  pemerintah  dimintakan  tanggung  jawab  atas tindakan-tindakan mereka di wilayah publik oleh warga negara, yang bertindak secara tidak langsung melalui  kompetisi  dan  kerja  sama  dengan  para  wakil  mereka  yang  telah  terpilih.  Hendry  B.  Mayo secara sederhana menyatakan enam krtiteria demokrasi, yakni: (1) menyelesaikan perselisihan secara damai dan sukarela; (2) menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam masyarakat yang berubah;  (3)  menyelenggarakan  suksesi  pemimpin  secara  teratur;  (4)  membatasi  penggunaan kekerasan secara minimum; (5) adanya keanekaragaman; dan (6) tercapainya keadilan. 4
Juan  J.  Linz  dan  Alfred  Stepan  mengemukakan  pandangan  dalam  demokrasi  kontemporer, yakni  kebebesan  hukum  dalam  merumuskan  dan  mendukung  alternatif-alternatif  politik  dengan  hak yang sesuai dalam kebebasan untuk berserikat, berbicara, dan kebebasan dasar lain bagi setiap warga negara.  Ternasuk  di  dalamnya  yakni  kompetisi  yang  bebas  dan  anti  kekerasan  di  antara  para pemimpin  di  mana  jabatan  pemimpin  tersebut  dipilih  secara  periodik  dan  mendapatkan  legitimasi masyarakat dalam menjalankan pemerintahannya. Selanjutnya terdapat hak untuk berperan serta bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa adanya diskriminasi yang didasari atas perbedaan pilihan politiknya.
Samuel Huntington mengemukakan, bahwa demokrasi dapat dikatakan demokratis apabila para pembuat  keputusan  secara  kolektif  dipilih  melalui  pemilihan  umum  yang  jujur,  adil,  berkala,  bebas bersaing untuk mendapatkan suara dan memberikan  kesempatan bagi  seluruh penduduk untuk dapat
4 Mahardika,  A.  G.,  Fatayati,  S.,  &  Furqan,  F.  N.  (2022).  Problematika  Yuridis  Pengisian  Penjabat Sementara  Kepala  Daerah  Dalam  Sistem  Ketatanegaraan  Indonesia.  Legacy:  Jurnal  Hukum  dan  Perundang- Undangan, 2(2), 22-36.
dipilih  dan  memilih.  Larry  Diamond  memberikan  koreksi  atas  pendapat  yang  disampaikan  oleh Huntington dengan membedakan secara  kategoris antara demokrasi pemilihan (electoral democracy) dan demokrasi liberal (liberal democracy). Menurut Diamond, rumusan demokrasi yang disampaikan oleh  Huntington  merupakan  demokrasi  yang  masuk  dalam  kategori  demokrasi  pemilihan  (electoral democracy)  yang  menjadi  konsepsi  minimal  dalam  demokrasi.  Tidak  jauh  berbeda  dengan Huntington,  Diamond  memaparkan  kategori  minimal  sebagai  syarat  demokrasi  yakni  mengakui kebebasan berbicara, kebebasan pers, kebebasan berserikat, dan kebebasan majelis (assembly) dalam tatanan, yang di dalamnya terdapat kompetisi dan partisipasi yang bermakna.
Demokrasi  sebagai  sistem  pemerintahan  yang  dianut  dan  diterapkan  di  suatu  negara  bukanlah suatu hal yang abadi dan dapat saja mengalami pembusukan. Banyak sekali faktor-faktor yang dapat mengakibatkan  hal  tersebut  dapat  terjadi  dengan  indikator-indikator  dan  keadaan  yang  berbeda  di masing-masing  negara.  Di  antara  ahli-ahli  politik  yang  telah  meneliti  faktor-faktor  kemunduran demokrasi  di  antaranya  adalah  Steven  Levitsky  dan  Daniel  Ziblatt.  Levitsky  dan  Ziblatt  menilai bahwa  meskipun  sebuah  negara  telah  melewati  fase  transisi,  liberalisasi,  instalasi  dan  konsolidasi demokrasi,  pembusukan  demokrasi  tetap  saja  menjadi  ancaman  yang  nyata  bahkan  dapat  saja mengalami titik balik kemunculan rezim otoritarian. Menurut Levitsky dan Ziblatt, bahwa pemimpin otoritarian  dapat  muncul  dari  pribadi  pemimpin  yang  bersifat  demagog  yang  akan  memunculkan konfigurasi politik otoritarian dibalik tameng konfigurasi politik yang seolah-olah demokratis.
Menurut  Levitsky  dan  Ziblatt  bahwa  terdapat  empat  indikator  yang  dapat  meruntuhkan bangunan  demokrasi  melalui  tindakan  otoritatif.  Adapun  keempat  indikator  tersebut  adalah:  1) Penolakan  atas  aturan-aturan  main  demokrasi,  yang  ditandai  dengan  tindakan  pelanggaran  terhadap aturan  dasar  bernegara,  menolak  atau  memanipulasi  pemilu,  melemahkan  prinsip  konstitusionalisme (pembatasan  kekuasaan),  pelemahan  peran  dan  fungsi  lembaga-lembaga  demokrasi,  dan  bersifat intervensionis.  2)  Menyangkal  legitimasi  lawan  politik,  dengan  melakukan  tindakan  tuduhan  makar terhadap lawan politik. 3) Bersifat represif, dengan kuatnya peran militer dan bersifat intimidatif. 4) Melakukan  pembatasan  kebebasan  sipil  dan  media,  yang  dilakukan  melalui  tindakan  pembatasan terhadap kritik dan protes serta pelemahan terhadap pers.
Nancy  Bormeo  memperkenalkan  istilah  “democracy  backsliding”  untuk  menjelaskan  terkait kemunduran  dan  arus  balik  demokrasi.  Analisis  yang  dilakukan  oleh  Bormeo  menghasilkan  tiga indikator penting  yang menjelaskan tentang terjadinya kemunduran dalam pelaksanaan demokrasi di suatu  negara.  Adapun  ketiga  indikator  tersebut  antara  lain  :  pertama,  munculnya  kudeta  terhadap pemerintahan  yang  sah.  Kedua,  adanya  perluasan  kekuasaan  eksekutif  yang  ditandai  dengan  adanya penambahan  masa  jabatan  Presiden.  Ketiga,  sistem  pemilu  yang  manipulatif  sehingga  melahirkan pemilu yang intervensionis dan tidak independen. 5
Kajian  IDEA  memaparkan  bahwa  kemunduran  demokrasi  cenderung  disebabkan  oleh  para pemimpin tiran yang dipilih melalui proses demokrasi namun memanfaatkan perubahan hukum untuk dapat  memperluas  kekuasaannya.  Kemunduran  demokrasi  seringkali  dilakukan  melaui  upaya menghilangkan  atau  memperpanjang  masa  jabatan  eksekutif  atau  secara  sepihak  mengubah  aturan pemilihan  sesuai  dengan  kehendak  guna  menguntungkan  kalangannya.  Selain  itu,  upaya  pelemahan demokrasi  dapat  pula  dilakukan  dengan  upaya  melakukan  pengurangan  terhadap  hak  pengawasan lembaga  lain  ,  pembatasan  independensi  lembaga  yudisial  dan  media,  menyalahgunakan  keadaan darurat,  serta  pembentukan  dan  pengesahan  undang-undang  yang  membatasi  hak-hak  yang  dijamin oleh konstitusi dalam rangka mengurangi oposisi politik dan perbedaan pendapat.

## Konsep Dinamika Pemilihan Kepala Daerah
Berbagai  kalangan  ahli  berbeda-beda  dalam  membuat  syarat-sayarat  untuk  mengukur demokrasi  suatu  negara,  akan  tetapi  secara  mayoritas  kalangan  ahli  menyetujui  bahwa  pemilihan umum menjadi salah satu faktor yang sangat penting. Dalam konferensi di Bangkok pada tahun 1965, International Commission of Jurist memperluas konsep mengenai the rule of law. Dikemukakan oleh komisi  ini  bahwa  syarat-syarat  untuk  terselenggaranya  pemerintahan  yang  demokratis  di  bawah  the rule  of  law  adalah  :  1.  Perlindungan  konstitusional,  artinya  konstitusi  selain  dari  menjamin  adanya perlindungan  terhadap  hak-hak  individu,  namun  harus  pula  menentukan  terkait  prosedur  untuk
5 Kelibay, I., Boinauw, I., Rosnani, R., & Kalagison, M. D. (2022). Dinamika Pemilihan Kepala Daerah Serentak Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial, 7(2), 167-181.
memperoleh  perlindungan  dari  hakhak  individu  tersebut;  2.  Lembaga  kehakiman  yang  bebas  dan tidak memihak; 3. Pemilihan umum yang bebas; 4. Kebebasan untuk dapat menyatakan pendapat; 5. Jaminan  kebebasan  untuk  berserikat  atau  berorganisasi  dan  beroposisi;  6.  Pendidikan kewarganegaraan (civic education). Berdasarkan syarat-syarat pemerintahan yang demokratis di atas, bahwa  salah  satu  syarat  penting  dalam  terselenggaranya  pemerintahan  demokratis  adalah  pemilihan umum, baik pemilihan umum untuk memilih Presiden, dewan perwakilan maupun kepala daerah.
Pemilihan  kepala  daerah  di  Indonesia  sering  disebut  dengan  pilkada,  yang  merupakan  salah satu agenda penting yang telah dilaksanakan sebagai mekanisme pergantian kepemimpinan di daerah. Menurut  Joko  J.  Prihantoro,  pemilihan  kepala  daerah  rekrutmen  politik  yaitu  penyeleksian  rakyat terhadap  tokoh-tokoh  yang  mencalonkan  diri  sebagai  kepala  daerah,  baik  sebagai  Gubernur/Wakil Gubernur mapun Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota.
Dalam  dinamika  kehidupan  politik  di  daerah,  pilkada  merupakan  salah  satu  kegiatan  yang nilainya  sama  dengan  pemilihan  anggota  DPRD.  Kesamaannya  dapat  terlihat  dari  kedudukan  kedua lembaga  tersebut  di  mana  di  antara  keduanya  kedudukannya  sejajar  dan  tidak  adanya  yang  lebih tinggi.  Pelaksanaan  pemilihan  kepala  daerah  di  Indonesia  memiliki  ragam  yang  bervariasi.  Hal  ini didasari  karena  perbedaan  politik  hukum  pilkada  yang  dipilih  oleh  setiap  rezim  yang  berkuasa  di Indonesia.  Pemilihan  yang  dilaksanakan  di  Indonesia  pernah  dilaksanakan  secara  tidak  langsung melalui penunjukan secara langsung oleh Presiden dan pemilihan perwakilan yang dilaksanakan oleh DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, maupun dilaksanakan secara langsung melalui pemilihan kepala daerah oleh masyarakat daerah. 6 Pada  saat  ini,  politik  hukum  pilkada  dilaksanakan  secara langsung melalui pemilihan oleh masyarakat daerah. Pilihan final dari ragam pemilihan kepala daerah di  Indonesia  adalah  melalui  suatu  proses  pemilihan  secara  langsung  oleh  rakyat.  Hal  ini  didasari karena  sistem  pemilihan  kepala  daerah  secara  langsung  lebih  demokratis  daripada  sistem  pemilihan lainnya. Selain itu, pemilihan kepala daerah secara langsung dianggap lebih sesuai dengan makna kata “demokratis” di dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 hasil  amandemen. Adapun bunyi Pasal 18 ayat (4)  UUD  1945  yakni:  “Gubernur,  Bupati,  dan  Walikota  masing-masing  sebagai  kepala  pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis”.
Menurut  Ni’matul  Huda,  setidaknya  terdapat  dua  alasan  penting  mengapa  pemilihan  kepala daerah secara langsung lebih menjamin demokrasi, yakni : Pertama, untuk lebih membuka pintu bagi tampilnya  kepala  daerah  yang  sesuai  dengan  kehendak  mayoritas  rakyat  sendiri.  Kedua,  untuk menjaga  stabilitas  pemerintahan  agar  tidak  mudah  untuk  dijatuhkan  di  tengah  pelaksanaan kepemimpinan  kepala  daerah.  Menurut  Eko  Prasodjo,  pemilihan  kepala  daerah  secara  langsung adalah  instrumen  untuk  dapat  meningkatkan  participatory  democracy  dan  memenuhi  segala  unsur yang  dibutuhkan  sebagai  negara  demokrasi.  Apalagi,  bahwa  sebenarnya  demokrasi  bersifat  lokal, maka  salah  satu  tujuan  dari  penyelenggaraan  pilkada  adalah  memperkuat  legitimasi  demokrasi  di daerah.  Meskipun  demikian,  keberhasilan  dari  pilkada  langsung  tidak  bersifat  tunggal  akan  tetapi memiliki faktor-faktor lain yang saling mendukung satu sama lain diantaranya kematangan partai dan aktor  politik,  budaya  politik  yang  terdapat  di  masyarakat  dan  kesiapan  dukungan  administrasi penyelenggaraan  pilkada.  Selain  itu,  terdapat  faktor-faktor  penghambat  untuk  mewujudkan  tujuan pilkada,  diantaranya  kondisi  politik  lokal  yang  sangat  heterogen  ,  rendahnya  pengetahuan  dan kesadaran  politik  masyarakat,  dan  buruknya  sistem  pencatatan  kependudukan  dan  verifikasi  data dalam  proses  penyelenggaraan.  Dengan  demikian,  harus  disadari  bahwa  untuk  dapat  mewujudkan pilkada  yang  demokratis  bukanlah  suatu  perjuangan  yang  mudah  dan  memerlukan  kesadaran  serta dukungan dari semua pihak baik masyarakat, partai politik maupun pemerintah.

## Urgensi Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia
Setiap  daerah  di  Indonesia  dipimpin  oleh  kepala  pemerintahan  daerah  yang  disebut  kepala daerah.  Di  Indonesia,  jabatan  kepala  daerah  terdiri  dari  gubernur,  bupati  dan  walikota,  sebagaimana tertuang dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi: “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing- masing  sebagai  kepala  pemerintah  daerah  provinsi,  kabupaten,  dan  kota  dipilih  secara  demokratis”. Masa  jabatan  kepala  daerah  berdasarkan  Pasal  60  UU  No.  23  Tahun  2014  adalah  selama  5  (lima) tahun  terhitung  sejak  pelantikan  dan  sesudahnya  dapat  dipilih  kembali  dalam  jabatan  yang  sama
6 Deliarnoor, N. A. (2015). Problematika Pelaksana Tugas (Plt) dalam Masa Transisi Pemerintahan (Pra dan Pasca Pilkada Serentak). CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 1(2), 322-335.
hanya  untuk  satu  kali  masa  jabatan.  Di  dalam  Pasal  1  angka  3  UU  No.  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan  Daerah,  disebutkan  bahwa  “Pemerintah  Daerah  adalah  kepala  daerah  sebagai  unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan  daerah  otonom”.  Berdasarkan  rumusan  Pasal  tersebut,  dapat  dipahami  bahwa  kepala daerah  merupakan  unsur  utama  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  yang  bertugas  untuk memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah. 7
Secara  tidak  langsung,  bahwa  jalan  atau  tidaknya  pemerintahan  daerah  bergantung  pada kebijakan  kepala  daerah,  karena  setiap  kebijakan  yang  berkaitan  dengan  penyelenggaraan pemerintahan  di  daerah  menjadi  tugas,  wewenang  dan  tanggung  jawab  kepala  daerah.  Pentingnya posisi kepala daerah didasari karena pentingnya tugas, wewenang dan kewajiban kepala daerah dalam menyelenggarakan  pemerintahan  daerah.  Adapun  tugas,  wewenang  dan  tanggung  jawab  kepala daerah  terdapat  dalam  Pasal  65  ayat  (1)  dan  (2)  serta  Pasal  67  UU  Pemerintahan  Daerah,  yang berbunyi  :  304  Pasal  65  (1)  Kepala  daerah  mempunyai  tugas:  a.  Memimpin  pelaksanaan  Urusan Pemerintahan  yang  menjadi  kewenangan  Daerah  berdasarkan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD; b. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;  c.  Menyusun  dan  mengajukan  rancangan  Perda  tentang  RPJPD  dan  rancangan  Perda tentang  RPJMD  kepada  DPRD  untuk  dibahas  bersama  DPRD,  serta  menyusun  dan  menetapkan RKPD;  d.  Menyusun  dan  mengajukan  rancangan  Perda  tentang  APBD,  rancangan  Perda  tentang perubahan  APBD,  dan  rancangan  Perda  tentang  pertanggungjawaban  pelaksanaan  APBD  kepada DPRD  untuk  dibahas  bersama;  e.  Mewakili  Daerahnya  di  dalam  dan  di  luar  pengadilan,  dan  dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; f.  Dihapus.  g.  Melaksanakan  tugas  lain  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan.  (2) Dalam  melaksanakan  tugas  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  kepala  daerah  berwenang:  a. Mengajukan  rancangan  Perda;  b.  Menetapkan  Perda  yang  telah  mendapatkan  persetujuan  bersama DPRD; c. Menetapkan Perkada dan keputusan kepala daerah; d. Mengambil tindakan tertentu dalam keadaan  mendesak  yang  sangat  dibutuhkan  oleh  Daerah  dan/atau  masyarakat;  e.  Melaksanakan wewenang  lain  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan.  Pasal  67  Kewajiban  kepala daerah  dan  wakil  kepala  daerah  meliputi:  a.  Memegang  teguh  dan  mengamalkan  Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan  memelihara  keutuhan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia;  b.  Menaati  seluruh  ketentuan peraturan  perundangundangan;  c.  Mengembangkan  kehidupan  demokrasi;  d.  Menjaga  etika  dan norma  dalam  pelaksanaan  Urusan  Pemerintahan  yang  menjadi  kewenangan  Daerah;  e.  Menerapkan prinsip  tata  pemerintahan  yang  bersih  dan  baik;  f.  Melaksanakan  program  strategis  nasional;  dan  g. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh Instansi Vertikal di Daerah dan semua perangkat daerah.
Menurut Ateng Syafrudin bahwa dalam diri kepala daerah, terdapat dua fungsi, yakni: pertama, fungsi  sebagai  kepala  daerah  otonom  yang  memimpin  pelaksanaan  dan  bertanggung  jawab sepenuhnya  terhadap  jalannya  pemerintahan  daerah;  kedua,  fungsi  sebagai  kepala  wilayah  yang memimpin  pelaksanaan  pemerintahan  umum  yang  menjadi  wakil  dari  pemerintah  pusat  di  daerah. Lebih lanjut, Ateng Syafrudin menyatakan : “Sebagai kepala wilayah, ia harus memiliki kecakapan di bidang  pemerintahan  dan  dipercayai  sepenuhnya  oleh  pemerintah.  sebagai  kepala  daerah  otonom,  ia harus  mendapatkan  dukungan  dari  rakyat  yang  dipimpinnya.  Dengan  demikian,  faktor  kemampuan (capability)  dan  faktor  dukungan  (acceptability)  harus  terpadu  dalam  figur  kepala  daerah,  karena dalam konfigurasi kontinuitas pembangunan ia memegang peranan yang menentukan”.

## Mekanisme Pengisian Penjabat Kepala Daerah di Indonesia
Tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  pemerintah  memiliki  peranan  penting  dalam  mempertahankan eksistensi  suatu  negara.  Bahkan,  suatu  negara  yang  terdapat  di  seluruh  dunia  tidak  mungkin  tidak memiliki pemerintah. Akan tetapi, luasnya keberadaan pemerintah dan penerimaan yang hampir tanpa kritisi di seluruh dunia tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa masyarakat yang tertib dan adil hanya bisa terwujud melalui agen pemerintah yang dominan. Meskipun demikian, terdapat beberapa kalangan aliran paham politik yang secara ekstrem menyatakan bahwa suatu negara tidak memerlukan pemerintah  dan  mewacanakan    penghapusannya.  Ini  merupakan  pernyataan  yang  dikemukakan  oleh
7 Assyayuti,  M.  M.  (2022).  Urgensi  Penataan  Ulang  Mekanisme  Pengisian  Jabatan  Penjabat  Kepala Daerah Perspektif Demokrasi Konstitusional. Lex Renaissance, 7(2), 281-295.
aliran  anarkisme.  Argumentasi  klasik  akan  pentingnya  kehadiran  pemerintah  berdasar  pada  teori kontrak sosial yang dikemukakan oleh Thomas Hobbes dan John Locke. Teori kontrak sosial tersebut menjadi  dasar  dari  pemikiran  politik  modern  yang  menjadikan  pemerintah  sebagai  syarat  mutlak pembentukan negara.
Teori  kontrak  sosial  melihat  bahwa  eksistensi  pemerintah  diperlukan  sebagai  pertahanan melawan  kejahatan  dan  kebiadaban  serta  mempertahankan  eksistensi  dari  warga  negara  itu  sendiri atas  ekspansi  dari  manusia  lainnya.  Dengan  demikian,  bahwa  salah  satu  fungsi  dari  pembentukan pemerintahan  adalah  untuk  menjamin  adanya  perlindungan  dan  menghindari  adanya  ancaman  dari luar. 8 Berkaitan  dengan  pemerintah,  dapat  dipahami  bahwa  pemerintah  menurut  Andrew  Heywood dalam  pengertian  yang  luas  adalah  pelaku  setiap  mekanisme  proses-proses  formal  dan  institusional yang  berjalan  pada  level  nasional  maupun  lokal  atau  daerah  untuk  memelihara  tatanan  publik  dan memfasilitasi aksi kolektif.
Maka  dengan  demikian,  fungsi-fungsi  dari  pemerintah  yang  menjalankan  pemerintahan berkaitan  dengan  proses  pembentukan  hukum  (legislasi),  pelaksanaan  hukum  (eksekusi)  dan menafsirkan hukum (yudikasi). Berdasarkan hal tersebut, bahwa fungsi-fungsi yang dilaksanakan oleh pemerintah  bersifat  esential  dalam  mempertahankan  eksistensi  suatu  negara.  Adapun  pemerintah sendiri  terbagi  menjadi  beberapa  lapisan,  yakni  lapisan  nasional  dan  lokal  atau  daerah.  Salah  satu lapisan dari pemerintah yang telah di jelaskan sebelumnya yakni lapisan pemerintah tingkat lokal atau daerah, atau sering disebut dengan pemerintah daerah.
Dilihat dari cara atau metode yang dipakai, bahwa sistem pengisian jabatan kepala daerah dapat diklasifikasikan  menjadi  dua  jenis,  yakni  :  1)  sistem  pemilihan  secara  tidak  langsung  melalui mekanisme  pengangkatan  dan/atau  penunjukan  serta  pemilihan  perwakilan;  2)  pemilihan  secara langsung  yakni  memberikan  keputusan  secara  langsung  kepada  rakyat  untuk  memilih  kepala  daerah (direct  popular  vote)  atau  yang  sering  disebut  dengan  pemilihan  kepala  daerah  atau  pilkada. Perbedaan  secara  esensial  dari  kedua  jenis  pengisian  jabatan  kepala  daerah  tersebut  yakni  terletak pada proses atau mekanisme kedaulatan rakyat diletakan dalam proses pengisian.
Pada  metode  pengisian  secara  tidak  langsung,  kedaulatan  rakyat  diwakilkan  atau  diserahkan kepada elit politik, baik pemerintah atau pejabat pusat atau melalui anggota dewan. Konsekuensi dari metode ini, pertanggungjawaban bahkan pemberhentian kepala daerah juga berlangsung secara tidak langsung.  Oleh  karena  itu,  elit  politik  yang  diberikan  kewenangan  untuk  melakukan  penunjukan melalui  undang-undang  berkewajiban  untuk  untuk  mempertanggungjawabkan  pilihannya  kepada rakyat,  sehingga  dalam  proses  pemilihan  kepala  daerah  tersebut  harus  tetap  dilaksanakan  secara selektif,  kompetitif  dan  akuntabel.  Bekerjanya  sistem  check  and  balances  dalam  proses  pelaksanaan tugasnya  mengandalkan  sepenuhnya  pada  etika  dan  kesadaran  elit  politik  dan  dewan  sebagai representasi dari rakyat.
Pada jenis pengisian jabatan kepala daerah secara langsung, kedaulatan sepenuhnya diserahkan dan  digunakan  oleh  rakyat  tanpa  melalui  perwakilan  atau  perantara,  sehingga  lebih  menjamin keterwakilan  dan  preferensi  rakyat  serta  terkesan  lebih  demokratis.  Kepala  daerah  yang  terpilih merupakan  konsekuensi  dari  keputusan  rakyat  sendiri,  termasuk  apabila  kedepannya  kinerja  kepala daerah  buruk  dan  mengecewakan.  Oleh  karena  itu,  kualitas  kepala  daerah  cukup  ditentukan  oleh rasionalitas dan kritisme rakyat sebagai pemilih dalam menyeleksi dan menentukan kepala daerahnya. Joko  J.  Prihatmoko  membagi  tiga  jenis  sistem  pengisian  jabatan  kepala  daerah,  yakni  melalui:  1) sistem  penunjukan  dan/atau  pengangkatan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah/pejabat  pusat;  2)  sistem pemilihan  yang  dilaksakan  oleh  dewan  perwakilan/council;  dan  3)  sistem  pemilihan  yang dilaksanakan secara langsung oleh rakyat.
Lebih  lanjut,  Joko  J.  Prihantoro  mengungkapkan  bahwa  sistem  penunjukan  dan/atau pengangkatan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  pusat  merupakan  sistem  pengisian  yang  memiliki legitimasi  paling  lemah,  sehingga  sistem  ini  merupakan  sistem  yang  paling  tidak  populer  di  negara- negara demokrasi modern yang memelihara dan menghidupkan nilai-nilai demokrasi. Di dalam sistem ini,  rakyat  tidak  lain  hanyalah  menjadi  objek  politik  karena  tidak  memiliki  akses  informasi  dan partisipasi. Selain itu, dengan lemahnya partisipasi dan ruang kontrol dari rakyat maka berakibat pada tingginya  kontrol  dari  elit  politik  untuk  dapat  mengatur  dan  melakukan  intervensi  terhadap  jalannya
8 Kholik,  S.  (2018).  Kebijakan  Menteri  dalam  Negeri  Tentang  Persyaratan  Pengangkatan  Penjabat Gubernur Dalam Pemilihan Kepala Daerah.
pemerintahan di daerah.
Pada  umumnya,  sistem  pengisian  melalui  penunjukan  atau  pengangkatan  ini  diterapkan  di negara-negara  yang  menggunakan  bentuk  negara  kesatuan  murni  (unitaris)  yang  masih mempertahankan  sistem  monarki,  emirat  atau  otoritarianisme,  dengan  variasi-variasi  sistem pemerintahan sejenis. Selain adanya sistem pengisian melalui penunjukan atau pengangkatan, terdapat pula  sistem  pengisian  melalui  dewan  perwakilan  dewan/council  yang  digunakan  pada  hampir  dua pertiga negara-negara yang mempraktikan bentuk negara kesatuan. Partisipasi rakyat dalam sistem ini tidak sempurna karena rakyat diwakili oleh anggota dewan perwakilan.
Legitimasi  dari  kepala  daerah  cukup  lemah  apabila  proses  pengisian  tidak  dilakukan  secara kompetitif,  transparan  dan  akuntabel,  serta  mekanisme  pertanggungjawabannya  bersifat  tertutup  dan manipulatif.  Kecenderungan  pemerintah  pusat  untuk  melakukan  kontrol  masih  sangat  besar  terlebih apabila antara dewan perwakilan dengan pemerintah memiliki keterikatan politik yang kuat, sehingga meskipun  sistem  ini  telah  melibatkan  perwakilan  rakyat  tetapi  masih  belum  menjamin  kehendak rakyat dapat terwujud.
Namun  berdasarkan  pengesahan  UU  Nomor  10  Tahun  2016  tentang  Pemilihan  Gubernur, Bupati dan Walikota. Pasal 201 UU No 10 tahun 2016 menimbulkan istilah baru dalam pemerintahan Daerah, disebutkan dalam Pasal 201 UU No 10 tahun 2016 yang pada intinya bahwa  untuk mengisi kekosongan  jabatan  kepala  daerah,  diangkat  Penjabat  (Pj)  Kepala  Daerah  oleh  pemeritah  pusat  atau eksekutif. Namun ketentuan soal mekanisme lebih lanjut dan terperinci terkait penunjukan Pj Kepala Daerah  tersebut  tidak  tersedia.  Pemerintah  hanya  berpaku  pada  UU  Nomor  10  tahun  2016  dalam penunjukan ratusan Pj Kepala Daerah di tanah air, tanpa bisa menyebutkan dasar hukum yang spesifik mengatur terkait bagaimana tata cara penunjukan seseorang untuk menjadi Pj Kepala Daerah.
Inkonstitusionalitas  dalam  penunjukan  Pj  Kepala  Daerah  pun  sudah  digugat  oleh  sejumlah organ  masyarakat  sipil  dan  sudah  diputus  oleh  Mahkamah  Konstitusi  dalam  Putusan  MK  Nomor: 67/PUU-XIX/2021, kemudian Putusan MK Nomor 15/PUU-XX/2022, dan Putusan MK No: 37/PUU- XX/2022. Dalam Putusan No: 15/PUU-XX-2022 MK dalam poin pertimbangannya merekomendasikan  agar,  Perlu  menjadi  pertimbangan  dan  perhatian  bagi  pemerintah  untuk menerbitkan  peraturan  pelaksana  sebagai  tindak  lanjut  Pasal  201  UU  10/2016,  sehingga  tersedia mekanisme  dan  persyaratan  yang  terukur  dan  jelas  bahwa  pengisian  penjabat  tersebut  tidak mengabaikan  prinsip-prinsip  demokrasi  dan  sekaligus  memberikan  jaminan  bagi  masyarakat  bahwa mekanisme  pengisian  penjabat  berlangsung  terbuka,  transparan,  dan  akuntabel  untuk  menghasilkan pemimpin  yang  kompeten,  berintegritas,  sesuai  dengan  aspirasi  daerah  serta  bekerja  dengan  tulus untuk rakyat dan kemajuan daerah.

## SIMPULAN
Penundaan  Pilkada  tahun  2022  dan  2023  masih  menimbulkan  polemik.  Berdasarkan  data Kemendagri  pada  Mei  2022,  kebutuhan  pengisian  pejabat  kepala  daerah  di  antaranya  terdapat  di  5 provinsi,  6  kota,  dan  37  kabupaten.  Sementara  itu,  terdapat  sebanyak  101  kepala  daerah  yang  masa kepemimpinannya  akan  berakhir  pada  2022  dan  sebanyak  170  kepala  dan  wakil  kepala  daerah  di 2023.  Artinya,  terdapat  271  jabatan  kepala  daerah  akan  berakhir  sebelum  pemilihan  serentak  2024. Kebijakan ini  telah disepakati oleh DPR dan  Pemerintah dengan peniadaan pemilihan kepala daerah 2022  dan  2023.  Pemerintah  menyepakati  dengan  solusi  berupa  Penunjukan  penjabat  (PJ)  kepala daerah. Kebijakan ini diambil untuk menghindari kekosongan kekuasaan di daerah pada masa transisi Pilkada  serentak  nasional  2024.  Dasar  hukum  penunjukan  penjabat  (Pj)  kepala  daerah  dalam pengisian  kekosongan  jabatan  kepala  daerah  sampai  dengan  terpilihnya  kepala  daerah  hasil  Pilkada serentak  nasional  2024  adalah  Pasal  201  ayat  (9)  UU  No.  10  Tahun  2016,  namun  penjelasan  lebih lanjut terkait bagimana proses atau mekanisme serta regulasi lebih lanjut soal penunjukan Pj Kepala daerah  oleh  pemeritnah  pusat  tidak  ada  tersedia.  Sehingga  menurut  penulis  dalam  kasus  ini, penunjukan Pj Kepala Daerah oleh pemerintah pusat sarat akan kekaburan norma.
Berdasarkan  kesimpulan  di  atas  dapat  disarankan  bahwa  Pasca  Putusan  MK  No  15/PUU- XX/2022 dan Putusan MK No 37/PUU-XX/2022 atas pengujian pada UU No 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota  serta penjelasan lebih lanjut  soal  ketentuan  yang tertuang dalam Pasal 205 C UU No 10 tahun 2016 yang menyatakan bahwa, Peraturan Pelaksana dari Undag Undang  ini  haru  ditetapkan  paling  3  bulan  semenjak  Undang  undang  ini  diundangkan.  Maka  dapat dinilai  bahwa  Pemerintah  Pusat  telah  lalai  dalam  membentuk  peraturan  pelaksana  terkait  pengisian
kekosongan  jabatan  kepala  daerah.  Oleh  karena  itu  perlu  agar  pemrintah  pusat  menerbitkan  suatu peraturan  perundang-undangan  atau  Permendagri  yang  mengatur  soal  ketentuan  yang  lebih  detail terkait  pengangkatan  Pj  Kepala  Daerah  dengan  memperlibatkan  peran  serta  public  atau  kalangan masyarakat  sipil  sebagai  bukti  bahwa  demokrasi  masih  ada  dan  berpraktek  dengan  baik  di  Negara Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Assyayuti,  M.  M.  (2022).  Urgensi  Penataan  Ulang  Mekanisme  Pengisian  Jabatan  Penjabat  Kepala Daerah Perspektif Demokrasi Konstitusional. Lex Renaissance , 7 (2).
Deliarnoor, N. A. (2015). Problematika Pelaksana Tugas (Plt) dalam Masa Transisi Pemerintahan (Pra dan Pasca Pilkada Serentak). CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan , 1 (2).
Kelibay, I., Boinauw, I., Rosnani, R., & Kalagison, M. D. (2022). Dinamika Pemilihan Kepala Daerah Serentak Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial , 7 (2). Kholik,  S.  (2018).  Kebijakan  Menteri  dalam  Negeri  Tentang  Persyaratan  Pengangkatan  Penjabat Gubernur Dalam Pemilihan Kepala Daerah.
Mahardika,  A.  G.,  Fatayati,  S.,  &  Furqan,  F.  N.  (2022).  Problematika  Yuridis  Pengisian  Penjabat Sementara Kepala Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan , 2 (2).
Nasution,  S.  R.  A.,  &  Sembiring,  A.  S.  (2022).  Kewenangan  Pelaksana  Tugas  (Plt)  Kepala  Daerah dalam  Pemerintahan  Daerah  Menurut  Perspektif  Hukum  Administrasi  Negara. Mahadi: Indonesia Journal of Law , 1 (1).
Ramdani,  D.  (2022).  Problematika  Penunjukan  Penjabat  Kepala  Daerah  pada  Masa  Transisi  Pilkada Serentak Nasional Tahun 2024.
Suhaimi, E., & Yasin, M. (2022). Problematika Pengisian Kekosongan Jabatan Kepala Daerah. Jurnal Hukum Tri Pantang , 8 (1).