Ulûmuna: Jurnal Studi Keislaman Vol.10 No.1: Juni 2024 P-ISSN 2442-8566 E-ISSN 2685-9181
Hadis Dalam Fatwa Dewan Syari’ah Nasional (Studi kritik hadis dalam fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 57/DSN- MUI/V/2007, No. 52/DSN MUI/III/  dan No. 58/DSN MUI/V/2007)

## Samrida
Prodi Magister Ilmu Hadis Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang Email: samrida@uinib.ac.id
Riri Fitria Prodi Magister Ilmu Hadis Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang Email: ririfitria@uinib.ac.id
Abstract
This article is motivated by the main task of the National Sharia Council as  an  explorer,  reviewer  and  person  who  decides  on  the  values  and principles of Islamic Law (sharia) in the form of fatwas to serve as a guide in  economic  activities  and  affairs  based  on  the  Qur'an,  hadith,  ijmak  , qiyas,  rules  of  fiqh,  and  opinions  of  madhhab  scholars.  However,  in quoting  hadiths  that  will  be  used  as  material  for  consideration,  DSN sometimes does not quote the hadith in full, including the matan, sanad or explanation of the quality of the hadith. However, it is important to mention that the quality of hadith that is taken into consideration does not only come from Sahih Bukhari and Sahih Muslim. For this reason, it is necessary to study the hadith contained in the DSN fatwa. This article aims to examine further the quality of the hadith contained in the DSN fatwa  number  57/DSN-MUI/V/2007  concerning  Letters  of  Credit (L/C)  with  the  Kafalah  Bil  Ujrah  Agreement  and  the  National  Sharia Council  Fatwa  number  52/DSN-  MUI/III/2006  concerning  the Wakalah  Bil  Ujrah  Agreement  on  Sharia  Insurance  and  Sharia Reinsurance  and  National  Sharia  Council  Fatwa  number  58/DSN- MUI/V/2007 concerning Hawalah bil Ujrah.
Keywords : Hadith; fatwa; National Sharia Council

## Abstrak
Artikel  ini  dilatar  belakangi  oleh  tugas  utama  lembaga  Dewan  Syariah Nasional  sebagai  penggali,  pengkaji  dan  yang  memutuskan  nilai  dan prinsip-prinsip  Hukum  Islam  (syariah)  dalam  bentuk  fatwa  untuk dijadikan panduan dalam kegiatan dan urusan ekonomi berdasarkan pada Al-  Qur'an,  hadis,  ijmak,  qiyas,  kaidah-kaidah  fiqih,  dan  pendapat-
pendapat  ulama  mazhab.  Namun  dalam  mengutip  hadis  yang  akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan, DSN  terkadang tidak mengutip hadis  secara  lengkap  baik  matan,  sanad  maupun  penjelasan  tentang kualitas hadis tersebut. Padahal penting untuk menyebutkan kualitas hadis yang  dijadikan  bahan  pertimbangan  tidak  hanya  bersumber  dari Shahih Bukhari dan Shahih Muslim . Oleh karena itulah perlu dilakukan penelaahan terhadap  hadis  yang  terdapat  dalam  fatwa  DSN.  Artikel  ini  bertujuan mengkaji  lebih  lanjut  tentang  kualitas  hadis  yang  terdapat  dalam  fatwa DSN  nomor  57/DSN-MUI/V/2007  tentang  Letter  of  Credit  (L/C) dengan  Akad  Kafalah  Bil  Ujrah  dan  Fatwa  Dewan  Syari’ah  Nasional nomor  52/DSN-MUI/III/2006  tentang Akad  Wakalah  Bil  Ujrah  pada Asuransi  Syari’ah  dan  Reasuransi  Syari’ah  serta  Fatwa  Dewan  Syari’ah Nasional nomor 58/DSN-MUI/V/2007 tentang Hawalah bil Ujrah. Keywords: Hadis; fatwa; Dewan Syari’ah Nasional
Pendahuluan
Di Indonesia, perkembangan kegiatan ekonomi syariah terus meningkat, mulai  dari  berdirinya  Lembaga  Keuangan  Syariah  sebelum  tahun  1999,  yaitu berdirinya  Perbankan  Syariah  tahun  1992,  Asuransi  Syariah  tahun  1994,  dan Pasar  Modal  Syariah  tahun  1997. 1 Sistem  ekonomi  syariah  saat  ini  semakin berkembang  di  tengah-tengah  masyarakat.  Bahkan  makin  menunjukkan eksistensinya dan memberi warna tersendiri bagi kegiatan usaha dan bisnis di Indonesia,  serta  telah  memberikan  pengaruh  dan  kontribusi  yang  signifikan terhadap pertumbuhan perekonomian nasional. 2
Di  samping  membawa  berbagai  kemudahan,  kemajuan  ini  juga menimbulkan sejumlah persoalan baru. Banyak persoalan yang beberapa waktu lalu tidak pernah dikenal, bahkan tidak pernah terbayangkan, kini hal itu menjadi kenyataan. 3 Oleh  sebab  itu  para  praktisi  ekonomi  syariah  merasakan  penting adanya  suatu  lembaga  yang  dapat  memberikan  jawaban  atas  pertanyaan- pertanyaan mengenai ekonomi syariah yang akan dijadikan sebagai dasar  dalam melaksanakan  kegiatan  ekonomi  syariah.  Lembaga  ini  pula  nantinya  akan memiliki  wewenang  dalam  pembentukan  fatwa  yang  menjadi  acuan  dalam melakukan kegiatan ekonomi syariah di Indonesia.
1 Dewan  Syariah  Nasional, Himpunan  Fatwa  Keuangan  Syariah, ( Jakarta: Erlangga, 2014), h. 17 2 Hasbi  Hasan, Pemikiran  dan  Perkembangan  Hukum  Ekonomi  Syariah  di  Dunia  Islam Kontemporer , (Jakarta: Gramata Publishing, 2011), h.  212 3 Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia sejak 1975, (Jakarta: Erlangga, 2011), h. 3
Pada  14  Oktober  1997, Majelis Ulama Indonesia (MUI) melakukan pertemuan untuk membentuk Dewan  Syariah  Nasional  dan  sebagai  tindak lanjutnya  dua  tahun  kemudian  dikeluarkan  SK  No.  Kep-754/MUI/II/1999 tertanggal 10 Februari 1999. 4 Hadirnya Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) merupakan sebagai lembaga keislaman yang independen dalam MUI ini telah banyak membawa rekaman jejak di Indonesia. Rekam jejak tersebut mengeluarkan fatwa-fatwa yang dapat digunakan oleh masyarakat Islam Indonesia  sebagai  pedoman  dalam  berkehidupan,  terutama  dalam  sektor perekonomian  di  Indonesia  khususnya  menerapkan  ekonomi  yang  sesuai dengan jalan syariat Islam. 5
Pada  prinsipnya,  Dewan  syariah  nasional  didirikan  sebagai  lembaga syariah  yang  bertugas  mengayomi  dan  mengawasi  operasional  aktivitas perekonomian  lembaga  keuangan  syariah  (LKS).  Selain  itu,  juga  untuk menampung  berbagai  masalah  atau  kasus  yang  memerlukan  fatwa  agar diperoleh kesamaan dalam penangananya oleh masing-masing dewan pengawas syariah  (DPS)  yang  ada  di  masing-masing  lembaga  keuangan  syariah  (LKS). Tugas utama lembaga Dewan Syariah Nasional adalah menggali, mengkaji dan memutuskan  nilai  dan  prinsip-prinsip  Hukum  Islam  (syariah)  dalam  bentuk fatwa  untuk  dijadikan  panduan  dalam  kegiatan  dan  urusan  ekonomi  pada umumnya  dan  khususnya  terhadap  urusan  dan  kegiatan  transaksi  lembaga keuangan  syariah,  yaitu  untuk  menjalankan  operasional  lembaga  keuangan syariah  dan  mengawasi  pelaksanaan  dan  implementasi  fatwa.  Karena  tugas utamanya mengeluarkan fatwa dalam bidang ekonomi syariah. DSN MUI dalam mengeluarkan fatwa-fatwanya berdasarkan pada Al- Qur'an, hadis, ijmak, qiyas, kaidah-kaidah fiqih, dan pendapat-pendapat ulama mazhab. 6
Hadis  merupakan  salah  satu  sumber  hukum  Islam  yang  dijadikan sebagai pertimbangan dalam mengeluarkan sebuah fatwa oleh DSN. Akan tetapi dalam pengutipan hadis DSN tidak mengutip hadis secara lengkap baik sanad maupun  matannya.  Dalam  mengutip  hadis  DSN  juga  tidak  menyebutkan kualitasnya.  Padahal  penyebutan  kualitas  hadis  penting  agar  mendatangkan ketenangan dalam mengamalkannya dan tidak ada keraguan dalam hati untuk mengamalkannya.. Di samping itu juga penyebutan kualitas hadis ini menjadi penting karena tidak semua hadis yang dikutip oleh DSN sebagai dasar dalam berfatwa  bersumber  dari Shahih  Bukhari dan Shahih Muslim.  Namun  juga
4 Pedoman Penyelenggaraan Organisais Majelis Ulama Indonesia, (Jakarta: Sekretariat Majelis Ulama Indonesia Pusat, 2011), h. 177.
5 http://www.dsnmui.or.id/ diakses 21 Juli 2024
6 Roni Hidayat, Disertasi, Studi Hadis Rujukan Fatwa Dewan Syariah Nasional (Dsn) Majelis Ulama  Indonesia  (Mui)  Tentang  Produk  Perbankan  Syariah ,  (Jakarta:  Pascasarjana  UIN  Syarif Hidayatullah), h. 15
mengutip hadis dari kitab lain seperti kitab Sunan Nasa’i. Ibn Majah, Sunan at- Tirmidzi  dan  lain-lain.  Sebagaimana  diketahui  bahwa  tidak  semua  hadis  yang terdapat dalam kitab-kitab tersebut berkualitas sahih. Salah satu contoh hadis yang terdapat dalam fatwa DSN ialah hadis tentang pengalihan hak kepada yang mampu:
لتحيلف ءيلم ىلع ةقحب ليحأ نمو
Artinya: Siapa saja yang dialihkan haknya pada yang mampu maka dia harus menerima pengalihan itu
Dalam  memaparkan  hadis  tersebut  DSN  hanya  mencantumkan potongan dari matan hadis, tanpa mencantumkan sanad secara lengkap dan juga tidak menjelaskan kualitas hadis serta sumber hadis.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  hadis  yang  dijadikan  dasar  pengambilan fatwa  oleh  DSN  perlu  di  tinjau  ulang  keshahihannya  megingat  bahwa  fatwa DSN  akan  dijadikan  sebagai  pedoman  oleh  Lembaga  Keuangan  Syariah  dan Regulator . Dalam  penelitian  ini  penulis  akan  melakukan  penelitian  ulang terhadap  hadis  yang  terdapat  dalam  Fatwa  Dewan  Syari’ah  Nasional.  Dalam penelitian ini penulis membatasi pembahasan hanya pada hadis yang terdapat dalam Fatwa Dewan Syari’ah Nasional nomor 57/DSN -MUI/V/2007 tentang Letter  of  Credit  (L/C)  dengan  Akad  Kafalah  Bil  Ujrah  dan  Fatwa  Dewan Syari’ah Nasional nomor 52/DSN -MUI/III/2006 tentang Akad Wakalah Bil Ujrah  pada  Asuransi  Syari’ah  dan  Reasuransi  Syari’ah  serta  Fatwa  Dewan Syari’ah Nasional nomor 58/DSN -MUI/V/2007 tentang Hawalah bil Ujrah.
Pada  dasarnya,  kajian  tentang  fatwa  DSN  ini  bukanlah  kajian  yang pertama dilakukan, namun sudah banyak dilakukan sebelumnya.  Perti penelitian yang  dilakukan  oleh  Homaidi  Hamid.  Dalam  penelitiannya  Homaidi  Hamid membahas  tentang  kualitas  hadis-hadis  tentang murabahah , musharakah dan wadi'ah yang  terdapat  dalam  fatwa  DSN.  Dan  dalam  penelitiannya  tersebut Homaidi Hamid menemukan bahwa hadis-hadis yang dijadikan rujukan untuk fatwa murabahah dalam  fatwa  DSN  ada  yang mardud (tidak  boleh  dijadikan hujjah) karena dha’if. 7
Selanjutnya  ialah  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Roni  Hidayat  dalam penelitiannya  membahas  tentang  hadis  yang  dijadikan  rujukan  dalam  fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia tentang produk  Perbankan Syariah.  Hasil  penelitiannya  menunjukkan  bahwa  relevansi  antara  persoalan syariah dengan hadis yang digunakan tidak selalu sesuai atau tepat. Terkadang
7 Homaidi  Hamid, Kritik  Hadis-Hadis  dalam  Himpunan  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional (Jurnal Penelitian Strategis UMY), (Yogyakarta: LP3 UMY, 2013), h. 20
hanya merujuk kepada hadis yang menjelaskan masalah secara global atau secara umum  saja.  Tema  yang  dibahas  dalam  fatwa  DSN  tidak  semuanya mencantumkan  hadis  yang  berhubungan  langsung  dengan  tema  dan permasalahan syariah yang dibahas. Misalnya dalam fatwa DSN No. 21/DSN- MUI/X/2001 yang mengatur tentang pedoman umum dalam asuransi. Hadis tentang ‘aqilah tidak  dijadikan  sebagai  dasar  hukum.  Padahal  hadis  tersebut sebagai  salah  satu  model  asuransi  yang  dipraktekkan pada masa Nabi SAW. Di sisi lain, hadis yang tidak berhubungan langsung dengan permasalahan dalam fatwa justru masuk sebagai landasan, misalnya hadis tentang innamal a'malu bin niyat . Secara umum, hadis ini berkaitan dengan praktik ibadah. Sedangkan untuk bidang  muamalah  hadis  ini  belum  pernah  dijadikan  sebagai  dasar  dalam memberikan istinbat hukum. 8
Selanjutnya  ialah  penelitian  yang  dilakukan  oleh  M.  Sururi  dalam penelitian ini penulis menemukan bahwa fatwa ekonomi dan keuangan syariah yang diterbitkan DSN-MUI telah melalui proses panjang, mulai pengajuan oleh pemohon dari lembaga keuangan, praktisi, dan masyarakat umum. Selanjutnya, ditindaklanjuti  dengan  diskusi  panjang  antara  Badan Pengurus Harian  (BPH) DSN-MUI  dengan  mengundang  pihak  pemerintah  sebagai  regulator  serta pihak-pihak yang dianggap dapat memberikan masukan yang konstruktif. Selain itu, penelitian ini juga menyimpulkan bahwa urgensi fatwa yang membolehkan pialang  syariah  ini  telah  menjadi  harapan  baru  bagi  praktisi  industri  asuransi syariah kepada lembaga penunjangnya. 9
Kemudian  penelitan  yang  dilakukan  oleh Bakhtiar, hasil  penelitian  ini menunjukan  bahwa  proses  penyerapan  fatwa  oleh  Bank  Indonesia  dibentuk KPS  untuk  menafsirkan,  pemaknaan  fatwa  dan  harmonisasi  fatwa  dengan peraturan perundang-undangan serta melakukan perubahan wujud dan fungsi dalam format dan formulasi hukum nasional. Hasil kerja KPS diserahkan pada Bank Indonesia untuk dijadikan PBI. Faktor diserapnya fatwa dalam PBI karena adanya  potensi  pasar  uang  syariah  lebih  bermanfaat  dan  dapat  berkembang dalam pengendalian moneter, menjaga kecukupan likuiditas bank syariah dan untuk pengembangan pasar uang antarbank berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Penyerapan fatwa berimplikasi terhadap efektifitas pengelolaan likuiditas bank syariah . 10
8 Roni Hidayat, Op.cit ., h. 9 9 M. Sururi, Fatwa Ekonomi Dan Keuangan Syariah: Studi Kasus Proses Penetapan Fatwa Dsn- Mui Tentang Pialang Asuransi Syariah , Jurnal Al-Tasyree: Jurnal Bisnis, Keuangan dan Ekonomi Syariah Volume 13 No 02 Tahun 2021
10 Bakhtiar, Penyerapan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam Peraturan Bank Indonesia Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah , jurnal urast: JurnalPenelitian&Pengabdian, Vol. 8, No. 2, Juli-Desember, 2020
95 | ‘U lûmunâ : Jurnal Studi Keislaman
Namun beberapa kajian yang ada terkait tema ini sama sekali tidak ada yang secara khusus mengkaji persoalan Fatwa Dewan Syari’ah Nasional nomor 57/DSN-MUI/V/2007 tentang Letter of Credit (L/C) dengan Akad Kafalah Bil Ujrah dan Fatwa Dewan Syari’ah Nasional nomor 52/DSN -MUI/III/2006 tentang Akad Wakalah Bil Ujrah pada Asuransi Syari’ah dan Reasuransi Syari’ah ser ta Fatwa Dewan Syari’ah Nasional nomor 58/DSN -MUI/V/2007 tentang Hawalah bil Ujrah. Kajian ini akan diarahkan pada pelacakan terhadap hadis- hadis tentang Letter of Credit (L/C) dengan Akad Kafalah Bil Ujrah dan Akad Wakalah  Bil  Ujrah  pada  Asuransi  Syari’ah  dan  Reasuransi  Syari’ah    serta Hawalah  bil  Ujrah  ke  dalam  kitab  pokok  hadis  dan  menelaah  tipologi  serta menelaah kualitas dari masing-masing hadis.

## Metode
Dalam  penelitian  ini  penulis  menggunakan  metode  kualitatif  bersifat deskriptif analisis yang didukung dengan sumber-sumber data primer yaitu hadis dalam Fatwa Dewan Syari’ah Nasional nomor 57/DSN -MUI/V/2007 tentang Letter  of  Credit  (L/C)  dengan  Akad  Kafalah  Bil  Ujrah  dan  Fatwa  Dewan Syari’ah Nasional nomor 52/DSN -MUI/III/2006 tentang Akad Wakalah Bil Ujrah  pada  Asuransi  Syari’ah  dan  Reasuransi  Syari’ah  ser ta  Fatwa  Dewan Syari’ah Nasional  nomor  58/DSN -MUI/V/2007  tentang  Hawalah  bil  Ujrah. Sedangkan  sumber  data  skunder  yaitu  kitab-kitab  takhrij  hadis,  kitab-kitab syarah hadis dan jurnal-jurnal yang sejalan dengan penelitian.
Dalam menentukan kualitas hadis yang terdapat dalam Fatwa Dewan Syari’ah  Nasional  nomor  57/DSN -MUI/V/2007  tentang  Letter  of  Credit (L/C)  dengan  Akad  Kafalah  Bil  Ujrah  dan  Fatwa  Dewan  Syari’ah  Nasional nomor 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Wakalah Bil Ujrah pada Asuransi Syari’ah dan Reasuransi Syari’ah serta Fatwa Dewan Syari’ah Nasional nomor 58/DSN-MUI/V/2007 tentang Hawalah bil Ujrah, maka penulis menggunakan unsur-unsur kaedah keshahihan mayor yang dikemukakan oleh Syuhudi Ismail, yakni sanad bersambung, periwayat yang terdapat dalam hadis tersebut adil dan dhabit , serta terhindar dari syadz dan illat. 11
Langkah  awal  yang  penulis  lakukan  dalam  penelitian  ini  ialah mengumpulkan  hadis  yang  terdapat  dalam Fatwa  Dewan  Syari’ah  Nasional nomor  57/DSN-MUI/V/2007  tentang  Letter  of  Credit  (L/C)  dengan  Akad Kafalah  Bil  Ujrah  dan  Fatwa  Dewan  Syari’ah  Nasional  nomor  52/DSN - MUI/III/2006  tentang  Akad  Wakalah  Bil  Ujrah  pada  Asuransi  Syari’ah  dan Reasuransi  Syari’ah  serta  Fatwa  Dewan  Syari’ah  Nasional  nomor  58/DSN -
11 M. Syuhudi Ismail, Metodologi Penelitian Hadis Nabi , (Jakarta: Bulan Bintang, 2007), h.
81
MUI/V/2007 tentang Hawalah bil Ujrah. Selanjutnya, mengklasifikasikan hadis dan kemudian melakukan pelacakan ke dalam kitab asli. Langkah selanjutnya ialah  dengan  melakukan  i’tibar  sanad,  dengan  melihat  jalur  sanad  dan  nama - nama perawi. Kemudian analisis terhadap masing-masing sanad yang terdapat dalam  hadis  tersebut.  Penelitian  ini  menganalisa  kualitas  hadis  pada  Fatwa Dewan Syari’ah Nasional dengan menggunakan takhrij hadis serta menganalisa kecocokan kutipan hadis yang terdapat dalam Fatwa Dewan Syari’ah Nasional dengan hadis yang terdapat dalam kitab sumber pokok hadis yang kemudian mendapatkan suatu kesimpulan.

## Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)
Dewan Syariah Nasional (DSN) menurut ketentuan Pasal 1 Ayat (9) PBI adalah dewan yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang bertugas dan  memiliki  kewenangan  untuk  menetapkan  fatwa  tentang  produk  dan  jasa dalam  kegiatan  usaha  bank  yang  melaksanakan  kegiatan  usaha  berdasarkan prinsip Syariah. 12
Dewan  Syariah  Nasional  merupakan  lembaga  yang  dibentuk  oleh Mejelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  pada  tahun  1997  dan  merupakan  hasil rekomendasi  Lokakarya  Reksadana  Syariah  pada  bulan  Juli  tahun  yang  sama. Lembaga ini merupakan lembaga otonom di bawah Majelis Ulama Indonesia dipimpin  oleh  Ketua  Umum  Ulama  Indonesia  dan  Sekertaris  (ex-officio). Kegiatan  sehari-hari  Dewan  Syariah  Nasional  dijalankan  oleh  Badan Pelaksanaan  Harian  dengan  seorang  ketua  dan  sekertaris  serta  beberapa anggota. 13
Dewan  Syariah  Nasional – Majelis  Ulama  Indonesia  (DSN-MUI) dibentuk  dalam  rangka  mewujudkan  aspirasi  umat  Islam  mengenai  masalah perekonomian  dan  mendorong  penerapan  ajaran  Islam  dalam  bidang perekonomian atau keuangan yang dilaksanakan sesuai dengan tuntunan syariat Islam.  Pembentukan  DSN-MUI  merupakan  langkah  efisiensi  dan  koordinasi para  ulama  dalam  menanggapi  isu-isu  yang  berhubungan  dengan  masalah ekonomi atau keuangan. Berbagai masalah atau kasus yang memerlukan fatwa akan  ditampung  dan  dibahas  bersama  agar  diperoleh  kesamaan  pandangan dalam  penanganannya  oleh  masing-masing  Dewan  Pengawas  Syariah  (DPS) yang ada di Lembaga Keuangan Syariah. 14
Pada  prinsipnya,  Dewan  syariah  nasional  didirikan  sebagai  lembaga
12 Cik  Basir,  Sengketa  Perbankan  Syariah.  (Jakarta:  Kencana  Prenada  Media  Grup, 2005), h. 60
13 M. Cholil Nafis. Teori Hukum Ekonomi Syariah , (Jakarta: UI Pers, 2011), h. 89
14 Dewan Syariah Nasional (DSN), Situs Resmi DSN.
https://dsnmui.or.id/kami/sekilas/(26 Maret 2019).
syariah  yang  bertugas  mengayomi  dan  mengawasi  operasional  aktivitas perekonomian  lembaga  keuangan  syariah  (LKS).  Selain  itu,  juga  untuk menampung  berbagai  masalah  atau  kasus  yang  memerlukan  fatwa  agar diperoleh  kesamaan  dalam  penanganannya  oleh  masing-masing  Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang ada di masing-masing lembaga keuangan syariah (LKS).  Tugas  utama  lembaga  Dewan  Syariah  Nasional  adalah  menggali, mengkaji  dan  memutuskan  nilai  dan  prinsip-prinsip  Hukum  Islam  (syariah) dalam  bentuk  fatwa  untuk  dijadikan  panduan  dalam  kegiatan  dan  urusan ekonomi pada umumnya dan khususnya terhadap urusan dan kegiatan transaksi lembaga  keuangan  syariah,  yaitu  untuk  menjalankan  operasional  lembaga keuangan syariah dan mengawasi pelaksanaan dan implementasi fatwa. 15
Di samping itu  Dewan Syariah Nasional juga memiliki fungsi utama yaitu mengawasi produkproduk lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan syariah Islam. Untuk keperluan pengawasan tersebut, Dewan Syariah Nasional membuat  garis  panduan  produk  syariah  yang  diambil  dari  sumber-sumber hukum  Islam.  Garis  panduan  ini  menjadi  dasar  pengawasan  bagi  Dewan Pengawas Syariah pada lembaga-lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar pengembangan  produk-produknya.  Fungsi  lain  dari  Dewan  Syariah  Nasional adalah  meneliti  dan  memberi  fatwa  bagi  produk-produk  yang  dikembangkan oleh  lembaga  keuangan  syariah.  Selain  itu,  Dewan  Syariah  Nasional  bertugas memberikan  rekomendasi  para  ulama  yang  akan  ditugaskan  sebagai  Dewan Syariah Nasional pada suatu lembaga keuangan syariah. Dewan Syariah Nasional dapat  memberi  teguran  kepada  lembaga  keuangan  syariah  jika  lembaga  yang bersangkutan  menyimpang  dari  garis  panduan  yang  telah  ditetapkan.  Hal  ini dilakukan  jika  Dewan  Syariah  Nasional  telah  menerima  laporan  dari  Dewan Pengawas  Syariah  pada  lembaga  yang  bersangkutan  mengenai  hal  tersebut. 16
Ada  beberapa  konsep  dasar  istinbat}  Dewan  Pengawas  Syariah  di  antaranya ialah:
1. Kaidah Muamalah Adapun  landasan  utama  yang  menjadi  tolak  ukur  DSN-MUI  dalam berfatwa adalah kaidah dasar dalam bermuamalah yakni ‚ al-a ṣ l fi al-mu ʽ amalah al- ibahah (hukum asal dalam muamalah adalah mubah). Dalam kaidah ini, sekalipun disebutkan secara mutlak akan tetapi maksud sebenarnya adalah di- taqyid dengan segala sesuatu yang tidak membahayakan. Karena sesuatu yang  terbukti  membahayakan  secara  nyata  maka  hukum  asalnya  bukan dibolehkan  sekalipun  tidak  ada  teks  dalil  tentangnya.  Hukum  ini  tidak
15 Ahyar  Ari  Gayo, Penelitian  Hukum  tentang  Kedudukan  Fatwa  MUI  dalam  Upaya Mendorong Pelaksanaan Ekonomi Syariah , (BPHN PUSLITBANG, 2011), h. 44.
16 Ibid ., h. 236
berubah kecuali dengan dalil. 17 Dalam fatwa-fatwa ekonomi syariah DSN- MUI,  kaidah  tersebut  selalu  dicantumkan  sebagai  dasar  hukum  dari pengambilan fatwa,  artinya  dalam  hal  ini kaidah tersebut secara konsisten mempengaruhi setiap pola ijtihad fatwa DSN- MUI meskipun metode yang digunakan berbeda.
2. Konsep MAGHRIB ( maysir, gharar, haram, riba dan batil )
Konsep dasar selanjutnya, yang mempengaruhi konstruk fatwa DSN-MUI adalah  dalam  bermuamalah  ada  5  landasan  bagi  seorang  muslim  ketika menjalankan  interaksi  ekonomi.  Kelima  hal  ini  menjadi  batasan  secara umum bahwa transaksi yang dilakukan sah atau tidak, lebih dikenal dengan singkatan MAGHRIB ( maysir, gharar, haram, riba dan batil ). 18
Berdasarkan paparan tersebut dapat disimpulkan bahwa DSN-MUI dalam proses iftā’ memiliki 2 (dua) konsep dasar yang menjiwai setiap fatwanya, yakni kaidah ‚ al-asl fi al-mua>malah al- ibahah‛ dan 5 (lima) landasan bermuamalah yang disingkat Maghrib . Kritik Hadis dalam Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Dalam  Fatwa  Dewan  Syari’ah  Nasional  nomor  57/DSN -MUI/V/2007 tentang  Letter  of  Credit  (L/C)  dengan  Akad  Kafalah  Bil  Ujrah  dan  Fatwa Dewan  Syari’ah  Nasional  nomor  52/DSN -MUI/III/2006  tentang  Akad Wakalah Bil Ujrah pada Asuransi Syari’ah dan Reasuransi Syari’ ah serta Fatwa Dewan Syari’ah Nasional nomor 58/DSN -MUI/V/2007 tentang Hawalah bil Ujrah  terdapat  10  hadis,  7  dari  hadis  tersebut  terdapat  dalam  kitab  Shahih Bukhari dan Muslim sedangkan 3 hadis lagi terdapat dalam kitab Sunan Nasa’i, Sunan Abu Dawud,  Musnad Ahmad bin Hanbal  dan lain-lain. Penulis tidak melakukan penelitian lagi terhadap 7 hadis yang terdapat dalam Shahih Bukhari dan Muslim karena sudah tidak diragukan lagi tentang keshahihannya.  Adapun hadis yang akan penulis teliti ialah 3 hadis yang terdapat dalam Fatwa Dewan Syari’ah Nasional selain riwayat Bukhari dan Muslim. Berikut penulis uraikan satu persatu:
1. Hadis tentang Perdamaian yang diperbolehkan
Adapun hadis yang terdapat dalam Fatwa Dewan Syari’ah tersebut ialah: ىلع نوملسلماو امارح لحأ وأ لالاح مرح احلص لاإ ينملسلما ينب زئاج حلصلا امارح لحأ وأ لالاح مرح اطرش لاإ مهطورش
17 Muslim  ibn  Muhammad  ibn  Majid  al-Dausari, al-Mumti Fi  al- Qawa’id al- Fiqhiyyah , Cet I,(Riyadh Saudi Arabia: Dar Zidnie, 2007), h. 141.
18 Abd  al-Karim  Zaidan, al-Wajiz  fi  al-Qawa ‟ id  al-Fiqhiyyah  fi  al-Syariah  al- Syar ‟ iyyah , CetakanI, (Beirut: Muasasah al-Risalah,2004), h. 183.
Artinya:  Perdamaian  diperbolehkan  di  antara  kaum  muslimin  kecuali perdamaian  yang  mengharamkan  yang  halal  atau  menghalalkan  yang  haram. Dan  kaum  muslimin  boleh  menentukan  syarat  kecuali  syarat  yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.
Sebelum  melakukan analisis  terhadap  kualitas  hadis  yang  terdapat  dalam Fatwa Dewan Syari’ah Nasional tentang perdamaian yang diperbolehkan, maka perlu  dilakukan  penelusuran  untuk  mengetahui  sumber  hadis  tersebut  dalam kitab  induk  hadis.  Setelah  melakukan  penelusuran  terhadap  hadis  pertama tentang Perdamaian yang diperbolehkan, dalam Kitab Mu’jam al -Mufahras li al- Fadzh  al-Hadis  al-Nabawi ,  menggunakan  lafazh حلص , رجأ dan طرش maka diperoleh informasi bahwa hadis ini terdapat dalam kitab berikut:
a. Sunan Tirmidzi
ب  يرث انثدح  ددقلا رماع وبأ انثدح  لالاا  لع  ب  نسلحا انثدح ب  ونننننننننننننن   نأ سدننج  ع  نن بأ  ع عزلما اوع  ب ورمع  ب ب دننبع مرح احلنننص لاإ ينملنننسلما ينب زئاج حلنننصلا  اص ملننن و   لع ب ىلنننص لالاح مرح اطرنننش لاإ مهطورنننش ىلع نوملنننسلماو امارح لحأ وأ لالاح امارح لحأ وأ 19 .
Artinya:  Telah  menceritakan  kepada  kami  Al  Hasan  bin  Ali  Al Khallal, telah menceritakan kepada kami Abu Amir Al 'Aqadi, telah menceritakan kepada kami Katsir bin Abdullah bin Amru bin 'Auf Al Muzani dari ayahnya dari kakeknya bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi  wa  sallam  bersabda:  "Perdamaian  diperbolehkan  di  antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau  menghalalkan  yang  haram.  Dan  kaum  muslimin  boleh menentukan syarat kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram." Abu Isa berkata: Hadits ini hasan shahih.
b. Sunan Abu Daud
ب نام لننننننن  عو أ س و  با هو أ  رهلما هواه  ب نام لننننننن  انثدح ق  ناورم انثدح  دننننننننننننننشمدلا دحاولا دبع  ب دحمأ انثدح و ح  لاب
19 Abu  Isa  Muhammad  bin  Isa  bin  Saurah, Sunan  al-Tirmidzi ,  (Beirut:  Dar  Marifah,
2002), h. 634
Vol.10 No.1  Juni 2024 | 100
خ شلا كش دممح  ب ز زقلا دبع وأ  لاب  ب نام ل  انثدح دممح  با ب  ونننننن    اص  اص ةر ر  بيأ  ع حبا   ب د لولا  ع د ز  ب  يرث  ع احلنننص لاإ دحمأ هاز ينملنننسلما ينب زئاج حلنننصلا ملننن و   لع ب ىلنننص ىلص ب  و    اصو هواه  ب نام ل  هازو لالاح مرح وأ امارح لحأ لع ب مهطورش ىلع نوملسلما مل و 20
Artinya:  Sulaiman  bin  Daud  Al  Mahri  telah  menceritakan  kepada kami  dan  ia  berkata:  mengabarkan  kepada  kami  Ibnu  Wahb  telah mengabarkan  kepadaku  Sulaiman  bin  Bilal.  (dalam  jalur  lain disebutkan)  Telah  menceritakan  kepada  kami  Ahmad  bin  Abdul Wahid  Ad  Dimasyqi telah  menceritakan  kepada  kami  Marwan bin Muhammad telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Bilal atau Abdul  Aziz  bin  Muhammad  -Syeikh  merasa  ragu-  dari  Katsir  bin Zaid  dari  Al  Walid  bin  Rabah  dari  Abu  Hurairah  ia  berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Perjanjian damai diperbolehkan  di  antara  orang-orang  Muslim."  Ahmad menambahkan:  "Kecuali  perjanjian  damai  yang  menghalalkan sesuatu  yang  haram  atau  mengharamkan  yang  halal."  Sedangkan Sulaiman bin Daud menambahkan: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam  bersabda:  "Orang-orang  Muslim  terikat  di atas syarat-syarat mereka."
c. Sunan Ibnu Majah
دبع  ب  يرث انثدح دل   ب دلا  انثدح دب نننش بيأ  ب ركب وبأ انثدح ىلنننص ب  وننن   تقسم  اص سدج  ع   بأ  ع اوع  ب ورمع  ب ب لالاح مرح احلنص لاإ ينملنسلما ينب زئاج حلنصلا  ود  ملن و   لع ب امارح لحأ وأ 21
Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah berkata:  telah  menceritakan  kepada  kami  Khalid  bin  Makhlad
20 Abu Dawud Sulaiman bin al- Asy’ats al -Sajistani, Sunan Abi Dawud , (Beirut: al-Alam,
2003), Juz 3 h. 332
21 Abi Abdullah Muhammad bin Yazid al-Quzwaini, Sunan Ibn Majah , (Beirut : Dar al- Fikri , 2008), Juz 2, h. 788
berkata:  telah  menceritakan  kepada  kami  Katsir  bin  Abdullah  bin Amru  bin  Auf  dari  Bapaknya  dari  Kakeknya  ia  berkata:  "Aku mendengar  Rasulullah  shallallahu  'alaihi  wa  sallam  bersabda: "Berdamai  antara  kaum  muslimin  itu  boleh,  kecuali  damai  untuk mengharamkan yang halal atau yang menghalalkan yang haram."
d. Musnad Ahmad
ع دنن ز  ب  يرث  ع  لاب  ب ناننم لنننننننننننننن  انننثدننح  اننص  عازلاا انننثدننح اص ملنننن و   لع ب ىلننننص ب  ونننن   نأ ةر ر  بيأ  ع حبا   ب د لولا ينملسلما ينب زئاج حلصلا 22
Artinya:  Telah  menceritakan  kepada  kami  Al  Khuza'i  telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Hilal dari Katsir bin Zaid dari Al Walid bin Rabah dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah shallallahu  'alaihi  wa  sallam  bersabda:  "Perdamaian  diantara  kaum muslimin diperbolehkan."
Namun  dalam  penelitian  ini  penulis  hanya  akan  melakukan  takhrij  hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Dalam menentukan kualitas hadis penulis mencoba  untuk  mengkritisi  sanad  dan  matan  hadis.  Hal  ini  dilakukan  untuk mengetahui  kualitas  sanad  dan  matan  hadis  tentang  Letter  of  Credit  (L/C) dengan Akad Kafalah Bil Ujrah dan Hawalah bil Ujrah yang terdapat dalam dalam Fatwa Dewan Syari’ah Nasional sehingga dapat di jadikan hujjah. Berikut penulis paparkan  biografi  dan  penilaian  ulama  terhadap  periwayat  hadis  yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, jalur Ahma, Marwan, Abdul ‘Aziz, Katsir, Walid dan Abu Hurairah.
22 Abu Abdillah bin Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, Musnad Ahmad Bin Hanbal , (Beirut: Dar Sader, 1998), Juz 2, h. 366
Tabel 1: Biografi dan penilaian ulama terhadap periwayat hadis jalur Abu Dawud
Nama Periwayat Tanggal Lahir Tangga l Wafat Rihlah Guru Murid 1. Ahmad  bin Abdul Wahid  bin Waqid  al- Tamimiy 23 1. Muhammad bin Bilal
2. Marwan bin Muhammad
3. Muhammad bin Katsir
4. Abi Shalih 24 5. Dll
1. Abu Dawud
2. An- Nasa’i
3. Ibn Abi ‘Ashim
4. Ibn Jausha’ 25 5. dll 2. Marwan bin Muhamma d bin Hasan 26
210 H Syam 1. Sa’id bin Abdul ‘Aziz 2. Sa’id bin Basyir
3. Abdullah  bin  Abdurrahman bin Yazid
4. Khalid bin Yazid bin Shalih 5. Abdul Aziz bin Muhammad 27 6. Dll
1. Ahmad bin Abdul Wahid bin Waqid al- Tamimiy
2. Harun bin Muhammad bin Bakar bin Bilal
3. Syu’aib bin Syu’aib bin Ishak
4. Abdullah bin Abdurrahman al-Darimi 28 5. dll 29 3. Abdul ‘Aziz  bin Muhamma d bin
‘Ubaid  bin Abi ‘Ubaid 30 187 H Madi nah 1. Katsir bin Zaid 2. Ibrahim bin ‘Uqbah
3. Usamah bin Zaid
4. Ja’far bin Muhammad 31 5. Dll 1. Marwan bin Muhammad bin Hasan 2. Abdullah bin Wahab al-Misri
3. Abdullah bin Muhammad al-Nufailiy
4. Abdul ‘Aziz bin Abdullah 32 5. Dll 33 4. Katsir  bin Zaid al- Islami 34 158 H Madi nah 1. Salim  bin  Abdullah  bin
‘Amru
2. Walid bin Katsir
3. Al-Walid bin Rabah
1. Abdul ‘Aziz bin Muhammad bin ‘Ubaid bin Abi ‘Ubaid 2. Malik bin Anas
3. Sulaiman bin Bilal
4. Abdul ‘Aziz 35 5. dll 36 5.Walid bin Rabah al-
177 H M adi 1. Abi Hurairah 2. Sahal bin Hanif 3. Dll 1. Muhammad (anaknya) 2. Muslim
3. Katsir bin Zaid al-Islami
23 Ahmad Bin ‘Aliy bin Hajar Abu Faldh al -Asqalaniy, Tahdzib al-Tahdzib , (Beirut:
Mu’assasah al -Risalah, 1416H), Juz 1, h. 84 24 Ibid., 25 Ibid., 26 Ibid ., juz 8, h. 115
27 Ibid.,
28 Ibid.,
29 Ibid.,
30 Ibid., juz. 11, h. 524
31 Ibid., h. 525 32 Ibid., h. 527
33 Ibid., h. 5526
34 Ibid., juz. 6, h. 551 35 Ibid.,
36 Abi Muhammad Abdurrahman bin Abi Hatim, Jarh wa ta’dil , (Beirud: Dar al-Fikri, 1952), h. 150-151
103 | ‘U lûmunâ : Jurnal Studi Keislaman
Dausi al-
Madani 37 na h 6. Abdurrah man bin Sakhr 57 H M adi na h
Rasulullah 1. Walid bin Rabah al-Dausi al-Madani 2. Abu Salamah
3. Humaida
4. Hasan bin Basri 38 5. dll
Berdasarkan  pada  biografi  para  periwayat  di  atas,  maka  penulis  akan menjelaskan beberapa hal terkait dengan keshahihan hadis berdasarkan kualitas sanadnya:
1. Ketersambungan sanad hadis a. Abu  Dawud  dengan  Ahmad  bin  Abdul  Wahid  bin  Waqid  al-Tamimiy dapat dikatakan bersambung sanadnya dengan adanya indikasi guru dan murid.  Abu  Dawud  merupakan  salah  seorang  murid  dari  Ahmad  bin Abdul Wahid bin Waqid al-Tamimiy.
b. Ahmad  bin  Abdul  Wahid  bin  Waqid  al-Tamimiy  dengan  Marwan  bin Muhammad bin Hasan dapat dikatakan bersambung, karena Ahmad bin Abdul Wahid bin Waqid al-Tamimiy  merupakan murid dari Marwan bin Muhammad bin Hasan.
c. Marwan bin Muhammad bin Hasan dengan Abdul ‘Aziz bin Muhammad bin ‘Ubaid bin Abi ‘Ubaid dapat dikatakan bersambung sanadnya. Hal ini berdasarkan adanya indikasi guru dan murid. Marwan bin Muhammad bin Hasan  merupakan salah seorang murid dari Abdul ‘Aziz b in Muhammad bin  ‘Ubaid  bin  Abi  ‘Ubaid.  Selain  itu,  jika  dilihat  dari  tahun  wafat keduanya Abdul ‘Aziz bin Muhammad bin ‘Ubaid bin Abi ‘Ubaid (187 H) dengan  Marwan  bin  Muhammad  bin  Hasan  (210  H),  memungkinkan keduanya untuk semasa dan bertemu.
d. Abdul ‘Aziz bin Muhammad bin ‘Ubaid bin Abi ‘Ubaid dengan Katsir bin Zaid al-Islami dapat diakatakan bersambung dengan adanya indikasi guru dan murid, serta berdasarkan pada rihlah fi thalabul hadits dan tanggal wafat keduanya.  Abdul  ‘Aziz  bin  Muhammad  bin  ‘Ubaid  bin  Abi  ‘Ubaid merupakan seorang murid dari Katsir bin Zaid al-Islami, keduanya sama- sama  pernah  mencari  hadis  ke  Madinah.  Dari  tahun  wafat  keduanya, Katsir bin Zaid al- Islami (158) dengan Abdul ‘Aziz bin Muhammad bin ‘Ubaid bin Abi ‘Ubaid (187 H) , memungkinkan keduanya untuk semasa dan bertemu.
e. Katsir  bin  Zaid  al-Islami  dengan  Walid  bin  Rabah  al-Dausi  al-Madani dapat dikatakan bersambung, hal ini ditandai dengan adanya indikasi guru
37 Ibid ., juz. 9, h. 148
38 Ibid., juz. 10,  h. 295
dan murid, juga berdasarkan pada rihalah keduanya dalam mencari hadis serta  berdasarkan  papda  tahun  wafatnya.  Katsir  bin  Zaid  al-Islami merupakan  salah  seorang  murid  dari  Walid  bin  Rabah  al-Dausi  al- Madani,.  Dalam rihlah  fi  tahalabil  hadits keduanya  pernah  belajar  di Madinah. Dan jika dilihat pada tahun wafatnya Walid bin Rabah al-Dausi al-Madani (177 H) dengan Katsir bin Zaid al-Islami (158), memungkinkan keduanya untuk semasa dan bertemu.
f. Walid  bin  Rabah  al-Dausi  al-Madani  dengan  Abdurrahman  bin  Sakhar dapat dikatakan bersambung. Karena Walid bin Rabah al-Dausi al-Madani merupakan salah seorang murid dari Abdurrahman bin Sakhar. Selain itu juika dilihat pada rihlah dalam thalabul hadis Walid bin Rabah al-Dausi al- Madani  (Madiah)  dan  Abdurrahman  bin  Sakhar  (Madinah),  serta berdasarkan apda tahun wafat Abdurrahman bin Sakhar (57 H) dengan Walid bin Rabah al-Dausi al-Madani (177 H), memungkinkan keduanya untuk semasa dan bertemu.
g. Abdurrahman  bin  Sakhar  jelas  bertemu  dengan  RAsulullah,  karema Abdurrahman bin Sakhar adalah salah seorang sahabat Rasulullah yang mengambil hadis secara langsung dari Rasulullah.
Dari  uraian  di  atas  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  berdasarkan penyandarannya pada Rasulullah maka hadis ini dapat dikatakan sebagai hadis marfu’. Dan  jika  dicermati  ketersambungan  sanad-sanadnya  maka  hadis  yang penulis teliti ini dapat dikatakan muttashil (bersambung sanadnya).
2. Keadilan dan kedhabitan para periwayat hadis
Berdasarkan pada penilaian kritikkus hadis di atas maka dapat penulis tegaskan bahwa:
a. Ahmad bin Abdul Wahid bin Waqid al-Tamimiy merupakan seorang yang adil dan dhabit,. Hal ini berdasarkan pada penilaian yang diberikan oleh para  kritikus  hadis  terhadap  Ahmad  bin  Abdul  Wahid  bin  Waqid  al- Tamimiy . Di antara penilaian tersebut ialah dengan menggunakan lafazh tsiqah, la ba’sa bih. Lafazh-lafzh tersebut mengindikasikan bahawa Ahmad bin  Abdullah  merupakan  seorang  yang adil  algi  dhabit. Di  samping  itu juga  penulis  tidak  menemukan  penilaian  yang  bersifat jarh (negatif) terhadapnya.
b. Marwan  bin  Muhammad  bin  Hasan,  dari  penilaian  ulama  yang  telah penulis  paparkan  di  atas  maka,  dapat  dipahami  bahwa  Marwan  bin Muhammad  bin  Hasan  merupakan  periwayat  yang  adil  lagi  dhabit.  Ini berdasarkan  pada    penilaian  kritikus  hadis  yang  menilainya  sebagai seorang yang tsiqah dan la ba’sa bih.
c. Abdul  ‘Aziz  bin  Muhammad  bin  ‘Ubaid  bin  Abi  ‘Ubaid  merupakan seorang  periwayat  yang  adil.  hal ini  dapat  dilihat  pada  komentar  ualam
105 | ‘U lûmunâ : Jurnal Studi Keislaman
terhadapnya, di antaranya ialah dengan menggunakan lafazh tsiqah. Dan beberapa  kritikkus  hadis  hadis  juga  menilainya  sebagai  seorang  yang hafizh, ini menunjukkan bahwa Abdul ‘Azizi adalah seorang yang dhabit.
d. Katsir  bin  Zaid  al-Islami,  dari  komentar  ulama  yang  telah  penulis paparkan di atas dapat dipahami bahwa Katsir bin Zaid al-Islami adalah seorang yang adil dan dhabit. Di antara komentar tersebut ialah dengan menggunakan  lafazh sudhuqun dan Shalih. Lafazh  tersebut mengindikasikan adil dan dhabit.
e. Walid bin Rabah al-Dausi al-Madani adalah periwayata yang dinilai tsiqah dan shalih. Penilaian tersebut mengindikasikkan bahwa Walid bin Rabah al-Dausi al-Madani adalah seorang periwayat yang adil dan dhabit.
f. Abdurrahman bin Sakhar adalah sahabat Rasulullah dan tidak diragukan lagi keadilan dan kedhabitannya.
Melihat pada kualaitas para periwayat pada jalur Abu Dawud yang penulis  teliti  bahwa  semua  periwayat  dalam  sanad  ini  berkualitas tsiqah. dengan demikian dari segi sanad hadis ini shahih.
3. Syadz dan illat
Sanad  hadis  jalur  Abu  Dawud,  Ahmad  bin  Abdul  Wahid  bin Waqid al- Tamimiy, Marwan bin Muhammad bin Hasan, Abdul ‘Aziz bin Muhammad bin ‘Ubaid bin Abi ‘Ubaid, Katsir bin Zaid al -Islami, Walid bin  Rabah  al-Dausi  al-Madani,  Abdurrahman  bin  Sakhar  bila  di bandingkan dengan jalur at-Tirmidzi, an- Nasa’I, Ibn Majah dan Ahmad bin Hanbal, maka hadis ini tidak mengandung syadz dan illat.
Hadis tentang pengalihan hak kepada yang mampu
لتح لف ء لم ىلع ددبح ل حأ  مو
Artinya:  Siapa  saja  yang  dialihkan  haknya  pada  yang  mampu  maka  dia  harus menerima pengalihan itu.
Setelah  melakukan  pelacakan  terhadap  hadis  di  atas  menggunakan  maktabah syamila  maka  ditemukan  informasi  bahwa  hadis  tentang hawalah  bin  ujrah terdapat dalam sunan Ahmad bin Hanbal. Berikut penulis paparkan hadisnya: ب  و    اص ةر ر  بىا  ع جرعلأا  ع ههزلا بىا  ع نا ف  انث  اص ع ثو انثدح لتح لف ء لم ىلع ل حأ  مو ملظ  غلا لطم مل و   لع ب ىلص
39
39 Abu Abdillah bin Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, Op.cit., juz 10, h. 363
Vol.10 No.1  Juni 2024 | 106
Artinya:  Waki’ telah  menceritakan  kepada  kami  dan  ia  berkata:  telah menceritakan  kepada  kami Sufyan  dari  Abi  Zanad  dari  Al  A'raj dari  Abu Hurairah  ia  berkata:  Rasulullah  shallallahu  'alaihi  wa  sallam  bersabda: "Menunda-nundanya orang kaya dalam membayar hutang adalah kezhaliman, dan barangsiapa dibebaskan hutangnya oleh orang lain hendaklah diterima ". Dan juga terdapat dalam kitab Sunan Saghir al-Baihaqi , berikut penulis paparkan hadisnya:
ب دحمأ  نننننننننسلحا وبأ ه ،  ثزلما يىيح  ب دممح  ب م  اربإ  ب يىيح يارثز وبأ هو أ أرص ام ف ،  نقدلا ه ،  م ادلا د قننننننننننننن   ب ناميرع ه ،  فئارطلا سودبع  ب دممح ب ىلص ب  و   نأ ، ةر ر  بيأ  ع ، جرعلأا  ع ، ههزلا بيأ  ع ، كلام ىلع ظ  غلا لطم    اص ملننننن و   لع عبت لف ء لم ىلع مثدحأ عبتأ اذإو مل . ىلقم ساو و ىلع مثدنحأ لن حأ اذىنف م    انصو ،  ن بأ  ع ، ههزلا بيأ  با  ع ،  وننننننننننننننصنم  ب اعوفرم رمع  با ث دح في  و و » لتح لف ء لم
40
Antara  hadis  yang  terdapat  dalam  fatwa  Dewan  Nasional  dengan  hadis  yang terdapat dalam kitab Musnad Ahmad dan Sunan Baihaqi terdapat perbedaan. Dalam Fatwa Dewan Nasional  tersebut terdapat lafazh ةقحب sedangkan dalam matan hadis Imam Ahmad dan Al-Baihaqi tidak di temukan lafazh tersebut. Dalam  penelitian  ini  penulis  akan  melakukan  takhrij  terhadap  hadis  tentang hawalah bil ujrah yang terdapat dalam kitab Imam Ahmad bin Hanbal. Penulis akan  mengkritisi  sanad  dan  matan  hadis  tersebut  sehingga  dapat  dijadikan hujjah. Berikut penulis paparkan penilaian ulama terhadap periwayat hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal.
Tabel 2: Biografi dan penilaian ulama terhadap periwayat hadis jalur Ahmad bin Hanbal Nama Periwayat Tanggal Lahir Tanggal Wafat Rihlah Guru Murid 1. Waki’ bin Jarrah  bin Malih 41 128H 42 218H 43 Makkah 1. Ismail bin Abi Khalid
2. Aiman bin Nabil
3. A’masy 4. ‘Ikkramah bin Ammar
1. Abdurahman bin Mahdi 2. Muhammad bin Rafi’
3. Ahmad
4. Ali
40 41 Ahmad  Bin  ‘Aliy  bin  Hajar  Abu  Faldh  al -Asqalaniy, Tahdzib  al-Tahdzib ,  (Beirut: Mu’assasah al -Risalah, 1416H), Juz. 9, h. 139
42 Ibid ., h. 144 43 Ibid. , 145
107 | ‘U lûmunâ : Jurnal Studi Keislaman
5. Abdul Majid bin Wahab
6. Sufyan al-Tsauri 44
7. Dll 5. dll 45 46 2. Sufyan  bin Sa’id bin Masruq  al- Tsauri 47 97 H 1. Makka h
2. Kuffah 1. Abdullah bin Dzakwan
2. Abu Ishaq al-Syaibani
3. Suhail bin Abi Shalih
4. Abdullah  bin  Muhammad bin ‘Aqil 5. Dll 1. Waki’ 2. Abdurrahman bin Mahdi
3. Syu’bah
4. Yahya bin Yaman
5. Walid bin Muslim. 48 6. Dll 49 3. Abdullah bin Dzahkwan al-Kurasyi 50 130 51 1. Anas
2. ‘Aisyah binti Sa’at 3. Abdurrahman bin Hurmuz 4. Ali bin Husain 6. Sa’id bin Musayyab 7. Dll 1. Sufyan 2. Ibn ‘Ajlani
3. Shalih bin Qaishani
4. Abu Qosim
5. dll 52 53 5. ‘Ajaliy: tsiqah 6. Abu  Hatim: tsiqah,  Faqih,
shalih, hadisnya  dapat dijadikan  hujjah  karena  ia meriwayatkan  hadis  dari orang-orang yang tsiqah.
4.Abdurrahma n bin Hurmuz al- A’raj 54 117H 1. Abi Hurairah 2. Abi Sa’id 3. Ibn ‘Abbas
4. Abdullah bin Malik 5. Mu’awiyah  bin  Abdullah bin Ja’far 6. dll 55 1. Zaid bin Aslim 2. Shalih bin Kaisani
3. Zuhairi
4. Abu Zubair
5. Yahya bin Zaid 6. dll 56
57 5.Abdurrahma n bin Sakhr 58 57 H Rasulullah SAW 44 Ibid., 45 Ibid., h . 140
46 Ibid ., h. 145 47 Ibid., Juz 3, h. 397 48 Ibid., 49 Ibid. , 400 50 Ibid., Juz 19, h. 287 51 Ibid., juz, 9, h. 289 52 Ibid., h. 288 53 Ibid ., h. 289
54 Ahmad Bin ‘Aliy bin Hajar Abu Faldh al-Asqalaniy, ibid., juz. h. 192
55 Ibid ., h. 192 56 Ibid ., h. 192 57 Ibid. , h. 193 58 Ibid., Juz.8, h. 35
Berdasarkan  pada  biografi  para  periwayat  di  atas,  maka  penulis  akan menjelaskan beberapa hal  terkait dengan keshahihan hadis berdasarkan kualitas sanadnya:
1. Ketersambungan sanad hadis
a. Ahmad bin Hanbal dengan Waki’ bin Jarrah bin Malih dapat dikatakan bersambung, karena Ahmad merupakan salah seorang murid dari Waki’ bin Jarrah bin Malih. Selain itu, dilihat dari tahun lahir dan wafat anatar Waki’ bin Jarrah bin Malih lahir 128H dan wafat 218H dengan Ahmad lahir 164H dan wafat 241H memungkinkan keduanya liqa’ dan mu’asyarah . Dan  berdasarkan  pada rihlah  fi  thalabil  hadits antara  Ahmad  bin Hanbal (Makkah) dengan Waki’ bin Jarrah bin Malih (Makkah), memungkinkan keduanya bertemu.
b. Waki’ bin Jarrah bin Malih dengan Sufyan bin Sa’id bin Masruq al -Tsauri dapat dikatakan bersambung mengingat tahun lahir Waki’ bin Jarrah bin Malih (97H) dan Waki’ bin Jarrah bin Malih 128H. Serta rihlah fi thalabul hadis Sufyan bin Sa’id bin Masruq al - Tsauri (Makkah) dengan Waki’ bin Jarrah bin Malih (Makkah) memungkinkan keduanya liqa’ dan mu’asyarah.
c. Sufyan bin Sa’id bin Masruq al -Tsauri dengan Abdullah bin Dzahkwan al- Kurasyi dapat dikatakan bersambung berdasarkan pada tahun wafatnya Abdullah bin Dzahkwan al- Kurasyi (130H) dengan Sufyan bin Sa’id bin Masruq  al-Tsauri  (97H)  dan  adanya  indikasi  guru  dan  murid  serta berdasarkan  rihlahnya  dalam  mencari  hadis  memungkinkan  keduanya semasa dan bertemu.
d. Abdullah bin Dzahkwan al-Kurasyi dengan Abdurrahman bin Hurmuz al- A’raj  dapat  dikatakan  bersambung  dengan  adanya  indikasi  guru  dan murid, serta berdasarkan pada tahun wafat Abdurrahman bin Hurmuz al- A’raj  (117H)  dengan  Abdullah  bin  Dzahkwan  al -Kurasyi  (130H) memungkinkan keduanya semasa dan bertemu.
e. Abdurrahman bin Hurmuz al- A’raj dengan Abu Hurairah dapat dikatakan bertemu berdasarkan padda tahun wafat Abdurrahman bin Hurmuz al- A’raj  (117  H)  dengan  Abu  Hurairah  (57  H),  dan  juga  karena  adanya indikasi guru dan murid memungkinkan keduanya semasa dan bertemu.
f. Abdurrahman  bin  Sakhr  dengan  Rasulullah  jelas  bertemu  karena  Abu Hurairah merupakan salah seorang sahabat Rasulullah yang mengambil hadis secara langsung dari Rasulullah.
Dari  uraian  di  atas  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  berdasarkan penyandarannya  sampai  kepada  Rasulullah  maka  hadis  ini  dapat  dikatakan sebagai hadis Marfu’ . Dan jika dicermati ketersambungan sanad-sanadnya maka hadis yang penulis teliti ini adalah muttashil (bersambung sanadnya).
2. Keadilan dan kedhabithan para periwayat hadis
Berdasarkan  pada  penilaian  para  kritikus  hadis  di  atas  maka  dapat  penulis tegaskan bahwa:
a. Waki’ bin Jarrah bin Malih adalah seorang yang adil lagi dhabit. Hal ini berdasarkan pada penilaian para kritikus hadis terhadap  Waki ’ bin Jarrah bin Malih. Di antara kritikus hadis yang memberikan penilaian terhadap Waki’ bin Jarrah bin Malih ialah Ibn Sa’id, Abu Muawiyah, ‘Ajliy dan ibn Hibban yang menilainya sebagai seorang yang tsiqah. Di samping itu Ibn Hibban juga menilainya sebagai seorang yang Hafizh. Penilaian-penilaian tersebut  mengindikasikan  bahwa  Waki’  bin  Jarrah  bin  Malih  adalah seorang yang adil lagi dhabit . Penulis juga tidak menemukan penilaian an dari kritikus hadis yang bersifat jarh (negatif)
b. Sufyan  bin  Sa’id  bin  Masruq  al -Tsauri  dari  komentar  ulama  yang  telah penulis paparkan di atas maka, dapat dipahami bahwa Sufyan bin Sa’id bin Masruq al-Tsauri dapat dikatakan sebagai seorang periwayat yang adil. Hal ini berdasarkan pada penilaian yang diberikan oleh para kritikus hadis seperti  Ibn  Sa’id  yang  menilainya  sebagai  seorang  yang tsiqah. dan beberapa  ulama  kritikus  hadis  menilaianya  sebagai  seorang  yang faqih, wara’, hafizh, ini mengindukasikn bahwa Sufyan bin Sa’id bin Masruq al - Tsauri adalah seorang yang dhabit .
c. Abdullah bin Dzahkwan al-Kurasyi adalah seorang yang adil berdasarkan pada  penilaian  yang  dilakukan  oleh  para  kritikus  hadis  dengan menggunakan lafazh tsiqah. ulama kritikkus hadis lainnya juga menilainya sebagai seorang yang faqih, shalih, ini mengindikasikan bahwa Abdullah bin Dzahkwan al-Kurasyi adalah seorang yang dhabit .
d. Abdurrahman  bin  Hurmuz  al- A’raj  merupakan  seorang  yang  adil  dan dhabit ditandai dengan adanya komentar ulama yang mengatakan bahwa ia adalah seorang yang tsiqah. Penulis tidak menemukan komentar kritikus hadis  yang  mengandung jarh yang  dapat  mengurangi  keadian  dan kedhabitannya.
e. Abu Hurairah jelas adil dan dhabit karena ia adalah sahabat Rasulullah yang mengambil  hadis langsung dari Rasulullah.
Dari  uraian  yang  penulis  paparkan  di  atas  maka  dapat  disimpulkan bahwa  dari  kualiatas  periwayat  pada  jalur  sanad  yang  penulis  teliti  hadis tersebut shahih.
3. Syadz dan illat
Sanad  hadis jalur  Ahmad  bin  Hanbal,  Waki’  bin  Jarrah  bin  Malih, Sufyan bin Sa’id bin Masruq al -Tsauri, Abdullah bin Dzahkwan al-Kurasyi, Abdurrahman  bin  Hurmuz  al- A’raj,  Abdurrahman  bin  Sakhr  bila  di bandingkan dengan jalur al-Baihaqi , maka hadis ini tidak mengandung syadz dan illat.
Vol.10 No.1  Juni 2024 | 110

## Hadis tentang memberitahu upah bagi pekerja
ُ ْمِلْقُن ْلَنف اً ِجَأ َرَجْأَتْ ا ِ َمَو
ُسَرْجَأ
Artinya:  Barang  siapa  yang  memperkerjakan  pekerja  maka  beritahu upahnya.
Setelah melakukan pelacakan terhadap hadis tentang hawalah bin ujrah dalam  Kitab Mu’jam  al -Mufahras  li  al-Fadzh  al-Hadis  al-Nabawi ,  menggunakan lafadz رجأ maka ditemukan informasi bahwa hadis tentang hawalah bin ujrah terdapat dalam sunan an- Nasa’i. berikut penulis paparkan hadisnya:
ع هاحم  ع دبقنننش  ع ب دبع هأبنأ  اص نابح هأبنأ  اص تماح  ب دممح هو أ اص د ق  بيأ  ع م  اربإ سرجأ  ملعأف ا جأ ترجأت ا اذإ 59
Artinya: Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Hatim berkata: telah memberitakan kepada kami Hibban berkata: telah memberitakan kepada kami Abdullah dari Syu'bah dari Hammad dari Ibrahim dari Abu Sa'id berkata: "Jika kamu memperkerjakan orang, maka beritahukanlah upahnya.
Selain  menggunakan  Kitab Mu’jam  al -Mufahras  li  al-Fadzh  al-Hadis  al- Nabawi penulis juga menelusuri hadis tersebut dengan aplikasi maktabah syamila dengan  menggunakan kata رجأ ,  dan  penulis menemukan  hadis tersebut juga terdapat dalam Sunan Baihaqi, hadis tersebut berbunyi:
َلاِ  ُ ْب ُم ِ اَرْنبِإ اَنَنثهدَح اِنَْ  هنننننننننننصلا ٍدهمَُمح ُ ْب ُرْكَب َهََوْ َأ ُظِفاَْلحا ِهللَّا ِدْبَع وُبَأ َهََوْ َأ ٍ ْ َع َدَف ِنَح  ِبىَأ ْ َع َِِ اَبُمْلا ُ ْب ِهللَّا ُدْبَع اَنَنثهدَح ٍب ِد َننننننننش ِ ْب ِ  َننننننننسَْلحا ُ ْب اىِلَع اَنَنثهدَح ٍهاهَحم ِ ِِّهنلا ِ َع َةَرْن َرُ   ِبىَأ ْ َع ِهَو ْننن َلأا ِ َع َم ِ اَرْنبِإ ْ َع - ملننن و   لع ب ىلنننص - م َلاَو او ُننننننننشَجاَنَنت َلاَو ِ  ِ َأ ِدَبْطُ  ىَلَع ُسُطَْط َلاَو ِ  ِ َأ ِمْو َنننننننن  ىَلَع ُلُجهرلا ُمِوا َننننننننسُ  َلا َرَجْأَننت ْ نننننننننننننن ا ِ َمَو ِرَ َْلحا ِءاَنندْلِِِ اوُقَن اَننبَنت
َدَننف ِنَح وُبَأ ُساَوَ  اَرَننث ك» ُسَرْجَأ ُ ْننمِلْقُن ْلَنف اً ِجَأ ٍهوُقْسَم ِ ْبا ِ َع  ٍف ِقَض َرَ آ ٍ ْجَو ْ ِم َل ِصَو َةَرْن َرُ   ِبىَأ ْ َع  ِبىاَتِث  ِن اَرَثَو
60
Dalam  penelitian  ini  penulis  akan  melakukan  takhrij  terhadap  hadis tentang hawalah  bil  ujrah yang  terdapat  dalam  kitab  an- Nasa’i.  Penulis  akan mengkritisi  sanad  dan  matan  hadis  tersebut  sehingga  dapat  dijadikan  hujjah.
59 Al- Hafizh Abi Abdirrahman Ahmad bin Syu’aib bin Ali al -Harasani al- Nisa’i, Sunan an- Nasa’i, (Beirut: al-Khotob al-Ilmiyah, 2005), h. 7
60 Abi Bakar Ahmad bin Husain al-Baihaqi, Sunan Kabir, (Beirud: dar al-Fikr, 1993), juz 6, h. 120
Berikut  penulis  paparkan  penilaian  ulama  terhadap  periwayat  hadis  yang diriwayatkan oleh an- Nasa’i.
Tabel 2: Biografi dan penilaian ulama terhadap periwayat hadis jalur an- Nasa’i
Nama Periwayat Tanggal Lahir Tanggal Wafat Rihlah Guru Murid 1. Muhammad bin  Hatim bin  Nu’aim bin  Abdul Hamid 61 1. Baghda 2. Mesir 1. Hibban bin Musa 2. Muhammad bin ‘Aliy bin
Hasan
3. Muhammad bin Maki bin Musa 4. Nu’aim bin Hammad 5. ‘Ammar  bin  Hasan  al -
Raziy 62
6. Dll 1. An- Nasa’I 2. Abu  ‘Amir  bin  Ahmad bin Muhammad
3. Abu Ahmad bin ‘Adiy
4. Abu Ja’far
5. Abu Qasim 63 6. Dll 64 2.  Hibban  bin Musa bin Sawwar  al- Salam 65 233H 1. Abdullah bin Mubarak 2. Abi Hamzah 3. Dawud bin Abdurrahman 66 4. Dll 1. Hatim bin Nu’aim 2. Bukhari 3. Muslim
4. An- Nasa’i 67
5. Dll
68 69 3. Abdullah bin Mubarak bin  Wadih al- Hanzholial- Tamimi 70 118H 71 181H  1. Syam
2. Kharasan
3. Turki 4. Mesir 5. Yaman 6. Hijaz 7. Kuffah 1. Sulaiman al-Yatimi
2. Ismail bin Abi Khalid
3. Yahya  bin  Sa’id  al -
Anshari
4. Syu’bah 72 5. Dll 1. Hibban bin Musa 2. Al-Tsauri
3. Ma’mar bin Rasyad
4. Ja’far bin Sulaiman
5. Dawud bin ‘Abdurrahman 73
6. Dll
61 Ahmad  Bin  ‘Aliy  bin  Hajar  Abu  Faldh  al -Asqalaniy, Tahdzib  al-Tahdzib ,  (Beirut:
Mu’assasah al -Risalah, 1416H), Juz 3, h. 93
62 Ibid ., 63 Ibid ., 64 Ibid ., h. 94 65 Ibid ., Juz 2, h. 148
66 Ibid,. 67 Ibid.,
68 Ibid., 69 Ibid., h. 214 70 Ibid., Juz 4, h. 457
71 Ibid, . h, 459 72 Ibid, . 73 Ibid.,
74
4. Syu’bah  bin al-Hajjaj  al- Wardi al-
‘Atakiy  al -
Azdiy 75
82H 76 160H  Kuffah Irak Mesir Basroh 77 1. Hammd bin abi al-Azdiy
2. Ibrahim  bin  ‘Amir  bin Mas’ud
3. Ibrahim bin Muslim
4. Ja’far al -Shaddiqi
5. Sa’ad bin ibrahim 6. dll 78 1. A’masy 2. Sa’id bin Ibrahim
3. Ibn Mubarak
4. Yahya
5. Muhammad  bin  abi
Adiy 79 6. Dll 80 5. Al- ‘Ajlani: tsiqahtsabat fi al- hadits
6. Abu Bakar bin Manjuwaih: Hafidz, itqanan, wara’
7. Ibn Hibban: tsiqah 5. Hammad bin Abi Sulaiman 81 120H 82 Kuffah
1. Ibrahim
2. Ikramah
3. Hasan
4. Abdurrahman bin Sa’at 83 5. Dll
1. Syu’bah 2. Hammad bin Salamah
3. A’masy
4. Mughirah 84 5. Dll
85 6. Ibrahim  bin Yazid bin Qais bin Aswad  bin 50 H 96H Kuffah 1. Masruq 2. Abi Ma’mar
3. Hammam bin Harits 4. Dll 1. A’masy 2. Manshur 3. Hammad bin Sulaiman 4. Dll 87 74 Ibid., h. 460 75 Ibid, . juz, 4, h. 3, h. 628 76 Ibid., 77 Ibid., h. 632 78 Ibid., 79 Ibid ., h. 631
80 Al-Miziy, Tahdzib al-Kamal , (Beirut: Dar al-Fikri, 1994), Juz. 8, h. 350
81 Ahmad Bin ‘Aliy bin Hajar Abu Faldh al -Asqalaniy, Loc.cit., Juz.2, h. 427
82 Ibid ., 428
83 Ibid., 84 Ibid., 85 Ibid. , h. 427-428 87 Ibid.,
113 | ‘U lûmunâ : Jurnal Studi Keislaman
‘Amri bin Rabi’ah 86 7. Sa’at bin Malik bin Sinan bin
‘Ubaid  bin Tsa’labah bin  ‘Ubaid bin Abjar 88 64H Madinah   1. Rasulullah
2. Abi Bakar
3. Utsman
4. ‘Aliy 89 5. Dll
1. Ibn Abbas 2. Ibn umar
3. Abdullah bin Habbab
4. Jabir 5. Dll
Berdasarkan biografi para periwayat di atas, maka penulis akan menjelaskan beberapa hal terkait keshahihan hadis berdasarkan kualitas sanadnya:
1. Kebersambungan sanad hadis
a. An- Nasa’i dengan Muhammad bin Hatim bin Nu’aim bin Abdul Hamid dapat dikatakan bersambung dengan adanya indikasi guru dan murid. An- Nasa’i  merupakan  salah  seorang  murid  dari  Muhammad  bin  Hatim  bin Nu’aim  bin  Abdul  Hamid  yang  memungkinkan  keduanya  semasa ( mu’asyarah ) dan bertemu ( liqa’ ).
b. Muhammad bin Hatim bin Nu’aim bin Abdul Hamid dengan Hibban bin Musa bin Sawwar al-Salam dapat dikatakan bertemu dengan adanya indikasi guru  dan  murid.  Muhammad  bin  Hatim  bin  Nu’aim  bin  Abdul  Hamid merupakan  murid  dari  Hibban  bin  Musa  bin  Sawwar  al-Salam,  hal  ini memungkinkan keduanya semasa dan bertemu.
c. Hibban bin Musa bin Sawwar al-Salam dengan Abdullah bin Mubarak bin Wadih al-Hanzholi al-Tamimi dapat dikatakan bersambung dengan adanya indikasi guru dan murid antara keduanya. Hibban bin Musa bin Sawwar al- Salam merupakan murid dari Abdullah bin Mubarak bin Wadih al-Hanzholi al-Tamimi. Dan juga berdasarkan pada tahun wafat Abdullah bin Mubarak bin  Wadih  al-Hanzholi  al-Tamimi  (181H)  dan  Hibban  bin  Musa  bin Sawwar al-Salam (233H), memugkinkan keduanya semasa dan bertemu.
d. Abdullah bin Mubarak bin Wadih al-Hanzholial- Tamimi dengan Syu’bah bin  al-Hajjaj  al-Wardi  al- ‘Atakiy  al -Azdiy  dapat  dikatakan  bersambung. Ketersambungan  tersebut  dapat  diketahui  dengan  adanya  indikasi  guru murid  dan  tahun  wafatnya  serta  rihlah  keduanya  dalam  mencari  hadis. Abdullah bin Mubarak bin Wadih al-Hanzholial-Tamimi merupakan salah seorang murid dari Syu’bah bin al -Hajjaj al-Wardi al- ‘Atakiy al -Azdiy. Jika dilihat dari tahun lahir dan wafat antara Syu’bah bin al -Hajjaj al-Wardi al- ‘Atakiy al -Azdiy lahir 82H dan wafat 160H dengan Abdullah bin Mubarak
86 Ibid., Juz. 1, h. 194
88 Ibid., Juz. 3, h. 290 89 Ibid.,
bin Wadih al-Hanzholi al-Tamimi lahir 118H dan wafat tahun 181H yang memungkinkan keduanya semasa dan bertemu.
e. Syu’bah bin al -Hajjaj al-Wardi al- ‘Atakiy al -Azdiy dengan Hammad bin Abi Sulaiman  dapat  dikatakan  bersambung.  Ini  berdasarkan  adanya  indikasi guru dan murid, rihlah fi thalabil hadis, serta tahun wafat keduanya.  Syu’bah bin al-Hajjaj al-Wardi al- ‘Atakiy al -Azdiy merupakan salah seorang murid dari Hammad bin Abi Sulaiman. Syu’bah bin al -Hajjaj al-Wardi al- ‘Atakiy al-Azdiy  pernah  singgah  dibeberapa  negeri  dalam  mencari  hadis  seperti Kuffah  dan  lain-lain.  Demikian  juga  halnya  dengan  Hammad  bin  Abi Sulaiman  yang  juga  prnah  singgah  di  Kuffah  dalam  hal  mencari  hadis. Kemudian  jika  dilihat  dari  tahun  wafatnya  Hammad  bin  Abi  Sulaiman (120H) dengan Syu’bah bin al -Hajjaj al-Wardi al- ‘Atakiy al -Azdiy (160H), memungkinkan keduanya semasa dan bertemu.
f. Hammad bin Abi Sulaiman dengan Ibrahim bin Yazid bin Qais bin Aswad bin  ‘Amri  bin  Rabi’ah  dapat  dikatakan  bersambung.  Ketersambungan tersebut dapat diketahui dengan adanya indikasi guru dan murid, rihlah fi thalabil hadis, serta berdasarkan pada tahun wafat keduanya. Hammad bin Abi Sulaiman merupakan salah seorang murid dari Ibrahim bin Yazid bin Qais  bin  Aswad  bin  ‘Amri  bin  Rabi’ah,  dalam  mencari  hadis  keduanya sama-sama  pernah  singgah  di  Kuffah  yang  memungkinkan  keduanya semasa  dan  bertemu.  Dan  jika  dilihat  pada  tahun  wafatnya  Ibrahim  bin Yazid bin Qais bin Aswad bin ‘Amri bin Rabi’ah (96H) dengan  Hammad bin  Abi  Sulaiman  (120H)  juga  memungkinkan  keduanya  semasa  dan bertemu.
g. Ibrahim bin Yazid bin Qais bin Aswad bin ‘Amri bin Rabi’ah dengan Sa’at bin Malik bin Sinan bin ‘Ubaid bin Tsa’labah bin ‘Ubaid bin Abjar dapat dikatakan bersambung. Hal ini berdasarkan pada indikasi guru dan murid serta tahun wafatnya. Sa’at bin Malik bin Sinan bin ‘Ubaid bin Tsa’labah bin ‘Ubaid (64H) dengan Ibrahim bin Yazid bin Qais bin Aswad bin ‘Amri bin Rabi’ah (96H), memungkinkan keduanya semasa dan bertemu.
h. Sa’at bin Malik bin Sinan bin ‘Ubaid bin Tsa’labah bin ‘Ubaid bin Abjar dengan Rasulullah jelas bertemu karena Sa’at bin Malik bin Sinan bin ‘Ubaid bin  Tsa’labah  bin  ‘Ubaid  bin  Abjar  merupakan  salah  seorang  sahabat Rasulullah yang mengambil hadis secara langsung dari Rasulullah.
Dari  uraian  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  berdasarka  pada penyandarannya  hadis  ini  sampai  kepada  Rasulullah,  maka  hadis  ini  dapat dikatakan  sebagai  hadis marfu’ .  Dan  jika  cermati  ketersambungan  sanad- sanadnya  maka  hadis  yang  penulis  teliti  ini  adalah muttasil (bersambung sanadnya).
2. Keadilan dan kedhabitan periwayat
115 | ‘U lûmunâ : Jurnal Studi Keislaman
Berdasarkan  pada  penilaian  para  kritikus  hadis  di  atas  dapat  penulis tegaskan bahwa:
a. Muhammad bin Hatim bin Nu’aim bin Abdul Hamid merupakan seorang yang adil dan dhabit. Hal ini berdasarkan pada penilaian ulama kritikus hadis seperti  penilaian  yang  diberikan  oleh  Musallamah  dan  An- Nasa’ i  bahwa Muhammad  in  Hatim  adalah  seorang  yang tsiqah. penilaian  tersebut mengindikasikan bahwa Muhammad bin Hatim adalah seorang yang adil lagi dhabit. Penulis juga tidak  menemukan penilaian yang  bersifat jarh (negatif) terhadap Muhammad bin Hatim.
b. Hibban  bin  Musa  bin  Sawwar  al-Salam merupakan  seorang  yang  adil dan dhobit, berdasarkan  pada  penilaian  ulama  kritikus  hadis.  penilaian  tersebut dengan  menggunakan  lafazh la ba’sa  bih dan tsiqah yang  mengindikasikan bahwa Hibban adalah seorang yang adil lagi dhabit.
c. Abdullah  bin  Mubarak  bin  Wadih  al-Hanzholial-Tamimi adalah  periwayat yang  adil  lagi dhabit. Ini  dapat  dilihat  pada  komentar  para  kritikus  hadis terhadapnya.  Di  antaranya  ialah  dengan  menggunakan  lafazh tsiqah, tsabit,‘alim, tsabt fi al - hadits, shalih, ,ahl ‘ilmu, s haduqun. Dan beberapa kritikus hadis lainnya juga menilainya sebagai seorang yang faqih ini mengindikasikan bahwa dia adalah seorang yang dhabit.
d. Syu’bah bin al -Hajjaj al-Wardi al- ‘Atakiy al -Azdiy merupakan periwayat yang adil.  ini  berdasarkan  pada  komentar  ulama  kritikus  hadis  terhadapnya.  Di antara  komentar  tersebut  menggunakan  lafazh shalih,  atsbitu  minhu,  amirul mu’minin fi al -hadits, ashdaqunnas fi al- hadits, tsiqah ma’munan, tsabtan hujjah, tsiqah hafidz, itqanan, dan wara’. Lafazh tersebut mengindikasikan Syu’bah bin al - Hajjaj al-Wardi al- ‘Atakiy al -Azdiy adalah seorang yang adil lagi dhabit. e. Hammad bin Abi Sulaiman, dari penilaian kritikus hadis terhadapnya maka Hammad bin Abi Sulaiman dapat dikatakan sebagai seorang yang adil lagi dhabit. Berdasarkan  pada  penilaian  para  kritikus  hadis  seperti  Ahmad menilainya  sebagai  seorang  yang shalih. Syu’bah  juga  menilainya  sebagai seorang  yang shuduqu  lisan dan hafizh. Lafazh  yang  digunakan  tersebut mengindikasikan keadilan dan kedhabitan Hammad bin Abi Sulaiman. Penulis tidak  menemukan  penilaian jarh (negatif)  terhadap  Hammad  bin  Abi Sulaiman.
f. Ibrahim bin Yazid bin Qais bin Aswad bin ‘Amri bin Rabi’ah, merupakan seorang periwayat yang adil dan dhabit . Ini berdasarkan pada komentar ulama kritikus hadis terhadapnya seperti al- A’jali yang menyatakan bahwa  Ibrahim adalah seorang yang shalih dan faqih . Penulis tidak menemukan komentar kritikus yang bersifat jarh (negatif), bahkan sebagian ulama seperti al- Syu’biy menyatakan bahwa ia tidak pernah meninggalkan satu hadispun dari Ibrahim. ini menunjukkan Ibrahim merupakan seorang periwayat yang terpercaya.
g. Sa’at bin Malik bin Sinan bin ‘Ubaid bin Tsa’labah bin ‘Ubaid bin Abjar sudah jelas  adil  dan dhabit, karena  ia  mengambil  hadis  secara  langsung  dari Rasulullah. Ia juga merupakan sahabat Rasulullah.
Dari  uraian  yang  penulis  paparkan  di  atas  maka  dapat  disimpulkan bahwa dari kualiatas periwayat pada jalur sanad yang penulis teliti hadis tersebut shahih.
3. Syadz dan illat
Sanad  hadis  jalur  Ahmad  bin  Hanbal,  Muhammad  bin  Hatim  bin Nu’aim bin Abdul Hamid, Hibban bin Musa bin Sawwar al-Salam, Abdullah bin Mubarak bin Wadih al-Hanzholial- Tamimi, Syu’bah bin al -Hajjaj al-Wardi al- ‘Atakiy al -Azdiy, Hammad bin Abi Sulaiman, Ibrahim bin Yazid bin Qais bin Aswad bin ‘Amri bin Rabi’ah, Sa’at bin Malik bin Sinan bin ‘Ubaid bin Tsa’labah bin ‘Ubaid bin Abjar, bila di bandingkan dengan jalur Baihaqi, maka hadis ini tidak mengandung syadz dan illat.
Kesimpulan
Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hadis yang terdapat dalam Fatwa Dewan Syari’ah Nasional nomor 57/DSN -MUI/V/2007 tentang Letter  of  Credit  (L/C)  dengan  Akad  Kafalah  Bil  Ujrah  dan  Fatwa  Dewan Syari’ah Nasional nomor 52/DSN -MUI/III/2006 tentang Akad Wakalah Bil Ujrah  pada  Asuransi  Syari’ah  dan  Reasuransi  Syari’ah  serta  Fatwa  Dewan Syari’ah Nasional  nomor  58/DSN -MUI/V/2007  tentang  Hawalah  bil  Ujrah, berkualitas  shahih.  Jika  dilihat  berdasarka  pada  penyandarannya  hadis  yang penulis  teliti  ini  sampai  kepada  Rasulullah,  maka  hadis  ini  dapat  dikatakan sebagai  hadis marfu’ .  Dan  jika  cermati  ketersambungan  sanad-sanadnya  maka hadis  yang  penulis  teliti  ini  adalah muttasil (bersambung  sanadnya).  Dan  jika dilihat dari kualiatas periwayat pada jalur sanad yang penulis teliti hadis tersebut shahih. Di samping itu juga bila di bandingkan dengan jalur lain, maka hadis yang penuulis teliti ini tidak mengandung syadz dan illat.
Daftar Pustaka Abd  al-Karim  Zaidan, al-Wajiz  fi  al-Qawa ‟ id  al-Fiqhiyyah  fi  al-Syariah  al- Syar ‟ iyyah , CetakanI, Beirut: Muasasah al-Risalah,2004 Abi Abdullah Muhammad bin Yazid al-Quzwaini, Sunan Ibn Majah , Beirut : Dar al-Fikri, 2008
Abi Bakar Ahmad bin Husain al-Baihaqi, Sunan Kabir, Beirud: dar al-Fikr, 1993, juz 6
117 | ‘U lûmunâ : Jurnal Studi Keislaman
Abi Muhammad Abdurrahman bin Abi Hatim, Jarh wa ta’dil , Beirud: Dar al- Fikri, 1952
Abu  Abdillah  bin  Ahmad  bin  Muhammad  bin  Hanbal, Musnad  Ahmad  Bin Hanbal , Beirut: Dar Sader, 1998, Juz 2
Abu Dawud Sulaiman bin al- Asy’ats al -Sajistani, Sunan Abi Dawud , (Beirut: al- Alam, 2003), Juz 3
Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah, Sunan al-Tirmidzi , Beirut: Dar Marifah,
2002 Ahmad Bin ‘Aliy bin Hajar Abu Faldh al -Asqalaniy, Tahdzib al-Tahdzib , Beirut: Mu’assasah al -Risalah, 1416H
Ahmad Bin ‘Aliy bin Hajar Abu Faldh al -Asqalaniy, Tahdzib al-Tahdzib , Beirut: Mu’assasah al -Risalah, 1416H, Juz. 9
Ahyar  Ari  Gayo, Penelitian  Hukum  tentang  Kedudukan  Fatwa  MUI  dalam  Upaya Mendorong Pelaksanaan Ekonomi Syariah , BPHN PUSLITBANG, 2011
Al- Hafizh Abi Abdirrahman Ahmad bin Syu’aib bin Ali al -Harasani al- Nisa’i, Sunan an- Nasa’i, Beirut: al-Khotob al-Ilmiyah, 2005
Cik Basir, Sengketa Perbankan Syariah. (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2005), h. 60 M. Cholil Nafis. Teori Hukum Ekonomi Syariah , Jakarta: UI
Pers, 2011 Dewan Syariah Nasional (DSN), Situs Resmi DSN. https://dsnmui.or.id/kami/sekilas/(26 Maret 2019
Dewan Syariah Nasional, Himpunan Fatwa Keuangan Syariah, Jakarta: Erlangga, 2014
Hasbi Hasan, Pemikiran dan Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah di Dunia Islam Kontemporer , Jakarta: Gramata Publishing, 2011
Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia sejak 1975, Jakarta: Erlangga, 2011
Homaidi  Hamid, Kritik Hadis-Hadis dalam Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional (Jurnal  Penelitian  Strategis  UMY),  Yogyakarta:  LP3 UMY, 2013
Juhaya S. Praja, Ekonomi Syariah Bandung: Pustaka Setia, 2012
Karnaen Penataatmadja dan M. Syafi’i Antonio, Apa dan Bagaimana Bank Islam , Yogyakarta: Dana Bhakti Wakar, 1992
M. Syuhudi Ismail, Metodologi Penelitian Hadis Nabi , Jakarta: Bulan Bintang, 2007
Muhammad  Ajjaj  Al-Khatib, Ushulu  Al-Hadis  Ulumuhu  wa  Musthalahuhu , Beirut: Dar Al-Fikr, 1909 H/1989 M Muslim  ibn  Muhammad  ibn  Majid  al-Dausari, al-Mumti  Fi  al- Qawa’id al- Fiqhiyyah , Cet I, Riyadh Saudi Arabia: Dar Zidnie, 2007
Pedoman  Penyelenggaraan  Organisais  Majelis  Ulama  Indonesia,  Jakarta: Sekretariat Majelis Ulama Indonesia Pusat, 2011
Roni  Hidayat, Disertasi, Studi Hadis Rujukan Fatwa Dewan Syariah Nasional (Dsn) Majelis  Ulama  Indonesia  (Mui)  Tentang Produk Perbankan  Syariah ,  Jakarta: Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah