STIGMA DIANTARA REPUBLIK MALUKU SELATAN “RMS” :

## PEMBANGUNAN DAN DEMOKRASI DI MALUKU
Christian H.J de Fretes
Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Komunikasi, Universitas Kristen Satya Wacana E-mail: christian.defretes@uksw.edu

## ABSTRAK
Pengintegrasian  negara  bagian  Republik  Indonesia  Serikat  ke  Republik Indonesia  termasuk  Negara  Indonesia  Timur  memicu  gerakan  kemerdekaan oleh  Dr.  Ch  Soumokil  dengan  memproklamasikan  Republik  Maluku  Selatan (RMS)  1950.  Meskipun  telah  berhasil  dikalahkan  tahun  1966  namun  stigma mengenai  RMS  masih  melekat  dan  diasosiasikan  dengan  budaya  Maluku. Stigma  yang  masih  melekat  ini  kemudian  menguat  pada  saat  hadirnya kembali  isu  RMS  sewaktu  terjadinya  konflik  kemanusiaan  1999.  Salah  satu factor  yang  menjadi  pemicu  bangkit  kembali  gerakan  ini  adalah ketidakpuasan terhadap negara selama Soeharto berkuasa 32 tahun. Batalnya beberapa  proyek  pembangunan  nasional  hingga  protes  masyarakat  yang dituduh  bagian  dari  Gerakan  RMS  menjadi  tantangan  demokrasi  di  Maluku. Demokratisasi  di  masa  reformasi  telah  memberikan  ruang  bagi  masyarakat yang  tadinya  terbungkam  untuk  mengekspresikan  ketidakpuasan  mereka melalui  aksi-aksi  melawan  pemerintah.  Kemunculan  RMS  menguji  seberapa jauh  kualitas  demokrasi  masyarakat  terhadap  pembangunan  manusia  di Maluku.
Kata kunci: Stigma, Konfik, Demokrasi, Republik Maluku Selatan

## ABSTRACT
The integration of the states of the Republic of the United States of Indonesia into the Republic of Indonesia including the State of East Indonesia triggered the independence movement by Dr. Christian R.S. Soumokil by proclaiming the  Republic  of  South  Maluku  (RMS)  1950.  Even  though  it  was  defeated  in 1966,  the  stigma  about  RMS  is  still  attached  and  associated  with  Maluku culture.  This  attached  stigma  then  strengthened  when  the  RMS  issue reappeared  during  the  1999  humanitarian  conflict.  One  of  the  factors  that triggered  the  revival  of  this  movement  was  dissatisfaction  the  state  during Suharto's  32-year  rule.  The  cancellation  of  several  national  development projects  to  public  protests  accused  of  being  part  of  the  RMS  Movement became  a  challenge  to  democracy  in  Maluku.  Democratization  in  the
reformation  period  has  provided  space  for  people  who  had  been  silent  to express  their  dissatisfaction  through  actions  against  the  government.  The emergence of RMS tests how far the quality of community democracy has on human development in Maluku.
Keyword: Stigma, Conflict, Democracy, Republik Maluku Selatan

## PENDAHULUAN
Pasca kemerdekaan Republik Indonesia 1945, terjadi beberapa dinamika politik  dalam  politik  nasional  salah  satunya  adalah  perubahan  menjadi  sebuah Negara  Federal  Republik  Indonesia  Serikat  (RIS)  pada  bulan  Desember  1949. Sesuai  dengan  kesepakatan  dalam  perjanjian  Linggarjati  25  Maret  1947  antara pemerintah  Kerajaan  Belanda  dengan  Republik  Indonesia.  Negara  RIS  terdiri atas  tiga  wilayah  bagian  yaitu  Republik  Indonesia  yang  meliputi  daerah  Jawa, Madura  dan  Sumatera,  Borneo  (Kalimantan)  dan  Negara  Indonesia  Timur  yang disebut juga Timur Raya termasuk Maluku.
Saat  transisi  kekuasaan  dari  Kerajaan  Belanda  ke  pemerintahan Indonesia  muncul  pergolakan  politik  didalam  tubuh  RIS.  Situasi  politik  yang berubah  dengan  meleburnya  RIS  ke  RI.  Ada  beberapa  kelompok  dalam masyarakat  Maluku  terutama  tentara  bekas  didikan  pemerintah  Kerajaan Belanda,  KNIL  ( Koninklijke  Nederlands(ch)-Indische  Leger)  yang  tidak  setuju dengan  keputusan  tersebut.  Alhasil  melalui  Dr.  Christian  Robbert  Steven Soumokil  RMS  diproklamasikan  tanggal  25  April  1950  dan  kemudian  berhasil ditumpas oleh Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat tahun 1963 melalui Gerakan Operasi Militer. Meski tahun 1963 manuver RMS telah berakhir seiring dengan  ditangkapnya  Dr.  Christian  Soumokil.  namun  hingga  kini  dampaknya masih terasa melalui narasi budaya yang terstigma RMS. Indikasi distorsi narasi budaya yang terstigmatisasi RMS adalah pada saat dibawanya Glendi Somawe, 26 Mei  2018,  oleh  oknum  polisi  karena  dicurigai  terlibat  gerakan  RMS  akibat menggunakan  kaos Mena  Muria.  Disusul  kemudian  dengan  peristiwa  serupa pada  April 2021  pada  saat  seorang  pemuda  bernama  Grizzly Cluivert  Nahusuly dimintai  keluar  untuk  menggantikan  kaos mena  muria  dengan  kaos  lain  saat hendak  mengurus  surat  ijin  mengemudi  di  kantor  polisi.  Peristiwa  kedua pemuda  ini  bertolak  belakang  dengan  pernyataan  yang  disampaikan  oleh Brigjend  Pol.  Drs.  Murad  Ismail  yang  pada  masa  itu  (2015)  menjabat  sebagai Kapolda.  Murad  menyatakan  bahwa  “apakah  bisa  dikatakan  radikalisme  dan separatis jika seseorang menggunakan baju atau atribut RMS?, mengapa hal kecil kita  besar-besarkan,  jangan  kita  mencap  suatu  golongan  dengan  symbol radicalism  atau  separatis,  sebab  mereka  ini  semestinya  sama  saja  dengan  fans
Stigma Diantara Republik Maluku Selatan “RMS”: Pembangunan dan Demokrasi di Maluku
Belanda  ketika  perhelatan  piala  dunia”  (Bedahnusantara.com,  2015). Menyambung  dari  apa  yang  disampaikan  oleh  Murad,  Rudi  Fofid  ketua  Tim Pengarah  Maluku  Media  Centre  (MMC)  mengatakan  b ahwa  “kenapa  jika  ada orang  yang  menggunakan  pakaian  yang  ada  unsur  empat  warna  atau  yang berkomposisi  mirip  bendera,  mereka  malah  dicurigai,  narasi  kultural  maluku dianggap  sebagai  RMS.  Semua  ini  adalah  paradigma  dan  stigma  yang  keliru, bahkan  berpotensi  melanggar  HAM,  serta  kebebasan  seseorang  untuk berekspresi  (bedah  nusantara.com,  2015).  Rangkaian  peristiwa  dan  situasi  yang digambarkan  ini  mengindikasikan  bahwa  narasi  budaya  masih  diasosiasikan dengan  politik.  Distorsi  narasi-narasi  budaya  dan  predikat  sebagai  daerah  yang pernah  memberontak  tetap  melekat.  Sebuah  kondisi  yang  menyebabkan masyarakat Maluku  terus hidup dibawah bayang-bayang hantu RMS. Hadirnya organisasi  Front  Kedaulatan  Maluku  (FKM)  di  tahun  2000  dengan  visi  untuk kembali  memperjuangkan  ide  RMS  1950  semakin  menguatkan  distorsi  istilah- istilah  budaya  Maluku.  Menguatnya  stigma  karena  setiap  aksi  yang  dilakukan oleh organisasi ini selalu meneriakan Mena Muria sebagai sorakan penyemangat dalam setiap aksi yang dilakukan. Mena muria adalah sebuah sapaan yang berarti siap  muka  belakang,  sapaan  ini  pernah  dianggap  tabu  untuk  digunakan  semasa Orde  Baru  karena  dianggap  sebagai  symbol  RMS  bukan  saja Mena  Muria  tapi juga  ada  beberapa  istilah  lain  seperti Alifuru  maupun  lagu  daerah  yakni  hena masa  waya. Suatu  situasi  yang  “wajar” diperiode  orde  baru,  saat  dimana  tidak adanya  kebebasan.  Namun  pada  era  reformasi  dengan  gerakan  demokratisasi harusnya cara-cara tidak demokratik sudah ditinggalkan.
Dedemokratisasi  yang  berlangsung  selama  orde  baru  dengan  gaya pemerintahan  yang  otoriter  mewariskan  pekerjaan  rumah  yang  harus diselesaikan.  Salah  satu  perubahan  yang  wajib  dilakukan  adalah  merestorasi narasi-narasi  budaya  dan  pembebasan  masyarakat  dari  stigma  yang  bisa menghambat  pembangunan  manusia  dalam  masyarakat.  Suatu  tatanan  ideal, sejalan dengan prinsip HAM generasi II yang menegaskan hak politik, ekonomi dan  budaya  bagi  masyarakat  tanpa  terkecuali.  Sehingga  bukan  saja  budaya  tapi juga pada aspek lain yang memiliki korelasi seperti politik dan ekonomi. Melalui perubahan  ini  masyarakat  bisa  mengembangkan  potensi  daerah  tanpa  takut dengan warisan-warisan dosa masa lalu.
Dengan berakhirnya orde baru oleh gerakan reformasi dan demokratisasi 1998  mulai  membuka  kembali  kebebasan  berekspresi  masyarakat.  Hal  ini  yang kemudian  memberanikan  masyarakat  khususnya  pemuda  untuk  mulai menggunakan  kembali  idiom-idom  maupun  istilah-istilah  budaya  yang  dulu pernah  ditabukan  dimasa  orde  baru.  Tulisan  ini  berupaya  untuk  memberikan wahana  baru  mengenai  bagaimana  korelasi  antara  budaya,  pembangunan  dan
demokrasi  dengan  mengangkat  pertanyaan penelitian  “ Bagaimana  pengaruh stigma  Republik  Maluku  Selatan  (RMS)  dan  pembangunan  demokrasi  di Maluku? ”

## METODE
Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah kualitatif dengan teks dan data sebagai tumpuan yang memiliki langkah-langkah tertentu dalam  analisa  data,  dan  terdeskripsikan  dalam  rancangan  yang  beragam (Creswell, 2014)
Teknik pengumpulan data yang akan dipakai dalam penelitian ini adalah melalui wawancara narasumber, dokumentasi, dan observasi. Dengan demikian data yang digunakan berupa data primer dan sekunder. Data primer didapat dari hasil wawancara beberapa narasumber di Ambon. Narasumber terdiri dari tokoh Maluku, Jurnalis, pihak yang terkait langsung dengan stigmatisasi, dan beberapa narasumber  lain  yang  relevan  dengan  topik  penelitian.  Penelitian  ini menggunakan pendekatan stigma dan demokrasi. Melalui perspektif stigma dan demokrasi  diharapkan  mampu  memberikan  penjabaran  deksriptif  mengenai stigma RMS dan demokrasi yang di Maluku.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hidup  berdampingan  dengan  damai  di  Maluku  akhirnya  mulai dirasakan,  setelah  konflik  yang  merenggut  kehidupan  persaudaraan  di  Maluku berakhir  di  tahun  2004.  Konflik  berkepanjangan  di  daerah  yang  berjuluk “negeri para raja” menelan banyak korban dari kedua komunitas yang bertikai. Tidak  kurang  dari  1.134  orang  yang  kehilangan  nyawanya.    Kini  masa-masa tegang, penuh dengan istilah jaga malam dan bunyi toleng-toleng (alarm tiang listrik) telah berakhir digantikan dengan keharmonisan dan perdamaian. Proses perdamaian  yang  berhasil  dibangun  tokoh-tokoh  perdamaian  dan  aktivis perdamaian, bukanlah sebuah proses yang mudah dan instan. Berbagai halangan dan  hambatan  dalam  proses  perdamaian  kerap  muncul.  Namun  halangan  dan hambatan  yang  ada  semakin  menguatkan  akan  mendesaknya  perdamaian  dan keharmonisan  sebagai  kebutuhan  primer.  Beberapa  hambatan  dan  penghalang menjadi musuh perdamaian yang harus diatasi dengan melibatkan semua pihak.
Stigma Diantara Republik Maluku Selatan “RMS”: Pembangunan dan Demokrasi di Maluku
Menurut hasil wawancara dengan Rudi Fofid adapun hambatan dan penghalang seperti berikut 1 :
1. Pada  saat  asap  mengepul,  peluru  melesat,  batin  tersakiti,  fisik  terluka dan tidak adanya ruang dialog. Hal yang paling primer untuk dipenuhi adalah  penanggulangan  situasi  darurat  seperti  kebutuhan  pangan  dan obat-obatan yang tidak terpenuhi. Faktor terhambatnya dialog diantara pihak  bertikai  dikarenakan  ada  hal-hal  yang  dianggap  lebih  penting seperti keamanan secara kolektif maupun individu. Selama isu-isu akan kebutuhan  darurat  tersebut  belum  terpenuhi  akan  susah  untuk mencapai dialog.
2. Antara kedua komunitas ada pada beberapa pihak yang jumlahnya tidak banyak namun pihak-pihak ini “ aktif ” dan frontal. Sedangkan mayoritas penduduk yang ingin damai hanya diam dan pasif. Alasan kenapa  pasif dan  diam  karena  mereka  percaya  terhadap  tanggung  jawab  dan kekuatan negara untuk menangani konflik.
3. Kehadiran  isu  dan stigma  RMS yang  ditujukan  ke  salah  satu  kelompok sangat mengganggu dialog keduanya. Pada minggu pertama kerusuhan, pra  kondisi,  sebelum  kerusuhan  telah  dibangun  dengan  adanya pengibaran  bendera  merah  putih  di  belakang  gereja  Silo  menjadi indikator  bahwa  ada  pencitraan  mengenai  penegasan  identitas kenegaraan  sehingga  menjadikan  bagian  lainnya  adalah  bukan.  Pada masa  ini  pemberitaan  media  mengenai  keterlibatan  RMS  pada  awal kerusuhan sudah mulai ada.
Isu  dan  stigmatisasi  RMS  semakin  merebak  dalam  masyarakat  seiring pemberitaan  media  massa  kian  intens.  Harold  D.  Lasswell  kemudian merumuskan  dalam  bentuk  pertanyaan,  siapa  yang  mengatakan  melalui  media apa  tertuju  ke  siapa  dan  apa  dampaknya.  Menurut  Wiryanto  efek  merupakan hasil  yang  didapat  akibat  perubahan  yang  muncul  pada  penerima  pesan ( audience)  sebagai  dampak  dari  pesan-pesan  dalam  pemberitaan  media (Wiryanto,  2000).  Lebih  spesifik  David  Berlo  menggolongkan  perubahan  atau efek  berita  kedalam  3  kategori,  1.  Perubahan  dalam  ranah  pengetahuan,  2. Sikap, dan 3. Perilaku nyata (Berlo,1960). Dampak pemberitaan RMS di media massa pada saat konflik telah mempengaruhi cara pandang bukan saja terhadap masyarakat  tapi juga kepada  oknum aparatus negara. Media massa yang cukup aktif  dalam  memuat  berita  RMS  pada  masa  konflik  yakni  Republika  dan
1 Penerima Maarif Institute Award 2016, Jurnalis Senior Suara Maluku dan aktivis budaya sekaligus tokoh perdamaian di Maluku.
Kompas.  Pertimbangan  penulis  mengambil  kedua  media  ini  karena  memiliki perspektif  yang  berbeda  dalam  pemberitaan  RMS  sekaligus  merupakan  surat kabar  nasional.  Data  yang  diolah  berawal  dari  tahun  2000-2005,  pemilihan tahun ini karena bersamaan dengan awal mula muncul pemberitaan RMS yang dikaitkan  dengan  konflik  dan  akhir  konflik  pada  tahun  2004-2005,  dan penurunan  pemberitaan  RMS  pada  2006  seiring  dengan  situasi  konflik  yang makin kondusif.
Tabel 1. Media Massa Pemberitaan RMS
Tahun Republika Kompas Jumlah 2000 18 4 22 2001 53 2 55 2002 88 46 134 2003 44 8 52 2004 42 29 71 2005 10 10 20 2006 4 2 6
Sumber: Primer, 2013
Pada tahun 2000 Republika mengangkat Isu RMS sebanyak 18 kali dan Kompas  hanya  4  kali.  Setahun  kemudian  di  tahun  2001,  Republika memberitakan  53  kali  dan  kompas  2  kali.  Puncak  dari  pemberitaan  yang tertinggi  adalah  di  tahun  2002  dimana  Republika  memberitakan  isu  RMS melalui kehadiran FKM ini sebanyak 88 kali dan kompas 46 kali dan tahun 2003 Republika  memberitakan  sebanyak  44  kali,  kompas  8  kali.  Tahun  2004 Republika  memberitakan  42  kali,  kompas  29  kali,  Tahun  2005  terjadi penurunan  yang  signifikan  Republika  hanya  memuat  10  berita  mengenai  isu RMS  dan  Kompas  10  sebagai  indikator  bahwa  Isu  RMS  semakin  meredup. Tahun  2006  Republika  hanya  memuat  4  berita  dan  Kompas  hanya  2  berita, menurunnya isu RMS mengindikasikan menurunnya eskalasi konflik.
Pengetahuan  dan  informasi  yang  didapat  dari  media  massa  akan mengubah  cara  pandang  seseorang  dalam  memaknai  dan  memandang  sesuatu. Faktor  ini  jugalah  yang  akan  mempengaruhi  penerima  dalam  bersikap  dan meresponi melalui tindakan dan perilaku terhadap sebuah realitas. Penyebaran informasi  yang  bebas,  menyesatkan,  tidak  bisa  diterima  secara  akal  sehat, dangkal dan terfragmentasi menyebabkan usaha yang dilakukan bersama dalam melawan  sesuatu  yang  salah  atau  tidak  benar  semakin  sulit  diterima  karena melemahnya  peran  akal  budi  (Gore,  2017).  Kondisi  yang  digambarkan  Gore inilah yang ada pada masyarakat Maluku beserta oknum apparatus negara yang lebih  memilih  untuk  mempercayai  apa  yang  ditakuti  dan  apa  yang  populis daripada  menelisik  fakta  dari  suatu  peristiwa.  Persepsi  yang  tidak  tepat  mulai berkembang  sejak  pemberitaan  salah  satu  media  masa  yang  menggiring  opini
Stigma Diantara Republik Maluku Selatan “RMS”: Pembangunan dan Demokrasi di Maluku
bahwa  RMS  identic  dengan  kelompok  tertentu  dan  memiliki  sapaan  khusus. Dari hasil penelitian penulis yang terdahulu penulis menemukan bahwa isu atau stigma  RMS  terhadap  masyarakat  Maluku  merupakan  salah  satu  penyebab terhentinya proses perdamaian dan mengakibatkan konflik berkepanjangan (de fretes,  2016).  Stigma  ini  kemudian  menimbulkan  ketakutan  tersendiri  bagi masyarakat  Maluku  yang  selalu  dibayang-bayangi  kecemasan  dan  kehawatiran bangkitnya kembali hantu masa lalu yang dikenal dengan RMS. Disebut hantu karena  RMS  hingga  saat  ini  sering  dipakai  beberapa  oknum  untuk  mencapai tujuan  dengan  motivasi  tertentu  pula.  Mengutip  apa  yang  ditemukan  oleh George  Adi  Tjondro  yang  menyatakan  bahwa  RMS  ini  pernah  dipakai  oleh kroni-kroni  Orde  Baru  untuk  mengusir  penduduk  masyarakat  Seram  yang lahannya kemudian akan digunakan untuk bisnis agro kepunyaan konglomerat pusat  (Adi  Tjondro,  2010).  Usaha  pembangunan  bisnis  Agro  yang  pernah ditentang  oleh  masyarakat  local  karena  dianggap  mengeksploitasi  kekayaan alam  Maluku  adalah  Djajanti  Group  milik  Burhan  Uray,  Soeharto  dan  Try Sutrisno  karena  melakukan  pembabatan  hutan  damar  di  Seram.  Penentangan masyarakat  local  Seram  ini  tak  luput  dari  intimidasi  isu  yang  mencap  mereka sebagai  RMS  (Fakta,  1988).  Belum  lagi  banyak  kekayaan  budaya  Maluku  yang kerap  dikaitkan  dengan  RMS  seperti  lagu Hena  Masa  Waya,  Mena  Muria, hingga  ketakutan  untuk  menggunakan  warna  Merah  Hijau  Biru  Putih  dalam satu  design  karena  akan  dikaitkan  dengan  RMS.  Ketakutan  dan  paranoia berlebihan  masyarakat  Maluku  tidaklah  tanpa  alasan,  sikap  oknum  apparatus negara  yang  melakukan  penangkapan  dengan  hanya  berdasarkan  opini  dan asumsi, juga penerapan hukuman oleh pemerintah dalam menindak para pelaku pengibaran  bendera  dan  para  simpatisan  RMS  menjadi  alasan  masyarakat  agar sejauh mungkin tidak berhubungan dengan apapun yang terkait RMS. Indikasi yang kuat bahwa pengaruh isu dan stigma RMS telah mempengaruhi sikap dan perilaku masyarakat.
Bukan hal yang mudah untuk tetap menjaga kondusifitas selama proses perdamaian.  Untuk  itu  dibutuhkan  peran  aktif  negara  untuk  menjamin terpenuhinya  kebutuhan-kebutuhan  masyarakat  di  semua  sektor.  Salah  satu yang  paling  sederhana  adalah  menjaga  masyarakat  agar  terlindungi  dari  opini berita,  informasi  sesat  dan  stigmatisasi  yang  bisa  mengancam  perdamaian  dan menghambat  pembangunan  seperti  yang  terjadi  di  tahun  2014. Salah  satu contoh buruk dampak dari stigma adalah pemberitaan surat kabar harian lokal di Maluku perihal rencana akan diselenggarakannya seminar oleh tokoh-tokoh diaspora Belanda di Maluku. Kegiatan yang diberikan tema “ Beta Maluku, Mau Maju ” harusnya  dilaksanakan  tanggal  02-04  Agustus 2014 pada  akhirnya  tidak terlaksana. Sekali lagi dilatarbelakangi karena yang menginisiasi seminar adalah
masyarakat  Diaspora  Maluku  Belanda  yang  terstigma  dengan  RMS.  Opini  ini terbangun  dari  informasi  yang  dikembangkan  oleh  media  massa  melalui  surat yang  dikirimkan  oleh  ketua  Task  Forces  Maluku,  Indonesia  Diaspora  Network Belanda  (IDN-NL)  Sam  Pormes  tertanggal  17  Juli  2014.  Rencana  yang  bisa membuka  peluang  untuk  pengembangan  sumber  daya  manusia  akhirnya  gagal terlaksana  hanya  karena  stigma  dan  berdasarkan  opini.  Insiden  ini  berpotensi memunculkan  kesan  bahwa  inisiasi  kegiatan  maupun  dialog  yang  tidak melibatkan  Indonesia  Diaspora  Network-Netherland  adalah  bagian  dari kegiatan RMS.
Pembatalan  kegiatan  tersebut  juga  mengisyaratkan  bahwa  stigmatisasi RMS telah membuat masyarakat Maluku makin terpisah dengan saudara-saudara diaspora mereka yang berada di Belanda. Sangat disesalkan apabila ada kelompok (organisasi)  non  pemerintah  diaspora  Maluku  Belanda  yang  ingin  melakukan kerja  sama  dengan  masyarakat  Maluku  dalam  bidang  pendidikan,  ekonomi  dan social  budaya  atau  teknologi  tidak  dapat  terlaksana  hanya  karena  stigma, pelabelan yang sesat dan distorsi narasi. Dampak dari narasi bisa berupa sesuatu yang  positif  dan  negative  tergantung  dari  tujuannya  (man  behind  the  gun). Menurut  Kurt  Bradock  (Bradock,  2020) deceive  enemies.  Words  can  also establish allies, form treaties, emancipate the enslaved, and make peace. Peluang dari kerja sama yang dilakukan bisa memberikan dampak positif bukan saja pada aras domestic-local tapi juga bisa membuka hubungan kerja sama antar actor non negara.
Stigma  RMS  terhadap  masyarakat  Diaspora  Maluku  Belanda  lebih disebabkan  kurangnya  informasi  dan  minimnya  dialog.  Selain  itu  ada pemahaman  yang  keliru  mengenai  ideologi  yang  dianut  semenjak  kedatangan masyarakat  diaspora  Maluku  ke  Belanda.  Stigmatisasi  dan  menggeneralisasikan Masyarakat  Maluku  Belanda  sebagai  RMS  hanyalah  asumsi  keliru  yang  secara dangkal  disimpulkan  berdasarkan  status  mereka  sebagai  mantan  tentara  KNIL. Meskipun 5000 orang mantan KNIL ini yang kemudian diidentikan dengan RMS tapi  untuk  jumlah  pasti  berapa  banyak  yang  hingga  saat  ini  pun  belum  bisa diketahui  secara  pasti.  Terlepas  dari  besar  kecilnya  jumlah  pengikut  RMS  di Belanda maupun di Maluku, berapapun hasilnya bisa dianalisa beberapa dampak atas stigma tersebut:
1. Paska  Gerakan  RMS  1950,  secara  psikologis  menjadi  kaum  yang minder  dan  secara  politik  relative  tidak  memiliki  ( bargaining position)  cenderung  menerima  setiap  kebijakan  pemerintah  karena setiap  aktivitas  yang  melawan  kebijakan  pemerintah  berpotensi selalu dikaitkan dengan RMS.
2. Selama stigma RMS masih melekat dalam  masyarakat Maluku maka setiap  usaha  dan  rencana  untuk  melakukan  hubungan  antar  actor non  negara  dengan  diaspora  Maluku  Belanda  dalam  bidang pendidikan,  ekonomi,  social  budaya  dan  teknologi  demi  kemajuan masyarakat  Maluku  akan  selalu  terhambat  karena  dikaitkan  dengan RMS  akibatnya  gerakan  inisiatif  demi  kepentingan  Maluku  pun menjadi terhalang, dan masyarakat akan tetap hidup dalam pengaruh stigmatisasi.
Stigma Diantara Republik Maluku Selatan “RMS”: Pembangunan dan Demokrasi di Maluku
Stigmatisasi  yang  hadir  dalam  setiap  hubungan  transnasional  antara masyarakat  Diaspora  Maluku  di  Belanda  menjadi  tantangan  terhadap kualitas  demokrasi  di  Maluku.  Kaitannya  antara  stigma  (RMS)  dengan demokrasi adalah pada saat stigma tersebut mempengaruhi kebebasan untuk berekpresi  dan  kekhawatiran  untuk  mengeluarkan  opini  berupa  kritikan terhadap  kebijakan  pemerintah.  Sehingga  diperlukan  sebuah  jaminan  dan edukasi dari pemerintah bahwa semua masyarakat diberikan kebebasan yang sejalan dengan hak mereka sebagai warga sipil.
Demokrasi “ Wilayah Pinggiran ”
Pasca  runtuhnya  kekuasaan  otoritarian  Orde  Baru  dengan tergusurnya  Soeharto.  Demokratisasi  menjadi  aspek  penting  dalam  sendi kehidupan  bernegara  dan  berbangsa.  Menyebabkan  gema  reformasi  terasa seperti  nafas  baru  bagi  masyarakat  yang  hidup  dalam  kekangan  otoritas tunggal pemerintah selama kurang lebih 32 tahun. Reformasi hadir menjadi jawaban akan era baru keterbukaan dan kebebasan dalam bingkai demokrasi. Kebebasan  dalam  berserikat,  berekspresi,  mengeluarkan  pendapat (pemikiran) dan jaminan negara untuk memberikan perlindungan bagi hak- hak  sipil  dan  hak-hak  politik  warga  negara  yang  oleh  Charles  Tilly merupakan indicator-indikator dari kekuatan demokrasi (Tilly, 2007).
Demokrasi rekat dengan istilah “ opus populis opus dei” suara rakyat adalah  suara  tuhan,  yang  artinya  masyarakat  diberikan  kebebasan  untuk menyampaikan  pendapat,  mengawasi,  mengawal  dan  bahkan  berhak meminta pertanggungjawaban pemerintah. Sehingga kebebasan yang seperti dipercaya  oleh  liberalism  harus  menjadi  dasar  dalam  penerapan  demokrasi. Menurut  sebagian  kaum  liberalis,  liberalisme  atau  kebebasan  menekankan pada  jaminan  dan  menjunjung  kebebasan.  Jaminan  itu  bisa  berupa persamaan  dalam  hak,  persamaan  dalam  pemerintahan  dan  konstitusional, persamaan dalam hukum, toleransi dan juga memiliki hak yang sama untuk mampu menjalankan kebebasan dan pemikiran.
Konflik  Maluku  terjadi  hanya  beberapa  saat  setelah  pecahnya reformasi  yang  mencoba  untuk  mendemokratisasi  pasca  32  tahun  dibawah kendali  otoritarianism.  Kondisi  sosial  dan  politik  pasca  konflik  menyisakan banyak  pekerjaan  rumah  yang  harus  diselesaikan  bukan  saja  oleh  para perumus  dan  pengambil  kebijakan,  tapi  juga  menuntut  keterlibatan  semua komponen yang termasuk dalam struktur sosial, politik masyarakat. Pada era demokrasi yang sangat terbuka sekarang ini bisa dimanfaatkan oleh struktur dan  lembaga  politik  local  dalam  memperjuangkan  aspirasi  dan  kepentingan daerah dan menghindari praktik demagog.
Kepentingan  Maluku  yang  sampai  sekarang  belum  disetujui  adalah pembangunan fasilitas penunjang Lumbung Maluku Nasional (LIN) dan New Port  Ambon  (NPA)  dan  disahkannya  rancangan  undang-undang  status Maluku  sebagai  Provinsi  Kepulauan.  Dengan  disetujuinya  status  Maluku tersebut akan berdampak positif terhadap pembangunan dan pengembangan sumber daya di Maluku yang mana luas lautnya 93% dan luas daratan hanya 7% dari keseluruhan luas provinsi Maluku. Sehingga secara geografis kondisi geografis  Maluku  tidak  bisa  diperlakukan  sama  dengan  provinsi  lain  di Indonesia. Dengan demikian penerapan prinsip wilayah berbasis continental di  Maluku  tidaklah  relevan/sesuai.  Mengutip  dari maluku  news  salah  satu penyebab  dari  macetnya  perjuangan  atas  RUU  tersebut  karena  lemahnya anggota  legislatif  Maluku  di  DPD  dan  DPR  yang  hanya  berjumlah  8  orang. Perjuangan  untuk  kedua  status  ini  sudah  bergulir  semenjak  tahun  2005. Permasalahan  yang  menjadi  focus  mengacu  pada  Undang  Undang  No.  33 tahun  2004  dan  UU  No.  25  tahun  2009  tentang  Perimbangan  Keuangan Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah.  Variabel  yang  dianggap  tidak relevan  dengan  keadaan  geografis  Maluku  adalah  mengenai  luas  wilayah (daratan)  dan  jumlah  penduduk.  Dimana  kedua  variabel  ini  sangat mempengaruhi  perhitungan  DAU  (Dana  Alokasi  Umum)  dan  DAK  (Dana Alokasi  Khusus).  Kondisi  ini  pernah  diperjuangkan  oleh  anggota  legislatif pusat  Mercy  Barends  yang  mengatakan  bahwa  “kemiskinan  yang  terjadi adalah kemiskinan structural karena dimiskinkan oleh kebijakan negara yang tidak  adil.  Sehingga  adalah  suatu  kejanggalan  apabila  daerah  kepulauan diterapkan  penghitungan  anggaran  yang  berbasis continental.  Walaupun undang-undang  yang  mengatur  DAK  DAU  ini  tentu  saja  telah  melewati berbagai prosedur dan mekanisme di DPR.
Masalah  yang  paling  utama  adalah  sejauh  mana  wakil  rakyat,  Dewan Perwakilan  Rakyat  (DPR),  lembaga  dimana  rakyat  (khususnya  Maluku) bergantung, mengenali kebutuhan apa yang terbaik buat Maluku. Pada konteks inilah kemudian 4 orang anggota DPR bukanlah jumlah ideal untuk meyakinkan 500an  anggota  lainnya  yang  berasal  dari  daerah  lain.    Pada  pemilu  tahun  2014 kursi  yang  disediakan  untuk  legilsatif  adalah  560  kemudian  pada  2019 bertambah  menjadi  575.  Bertambahnya  kursi  karena  adanya  penambahan  dapil yang  pada  pemilu  sebelumnya  77  menjadi  80.  Penambahan  tersebut  ada  pada wilayah Kalimantan Barat, Kalimantan Utara dan Nusa Tenggara Barat. Menurut statistik 2019 jatah kursi tiap daerah berdasarkan wilayah pulau:
Tabel 2. Jatah Kursi Berdasarkan Wilayah Pulau
Wilayah Jumlah kursi Pulau Jawa 306 kursi Sumatera 120 kursi Kalimantan 50 kursi Sulawesi 47 kursi Nusa Tenggara (Timur dan Barat) dan Bali 32 kursi Papua 13 kursi Maluku dan Maluku Utara 7 kursi Sumber: data diolah penulis
Data  BPS  menunjukan  bahwa  lapangan  pekerjaan  utama  masyarakat Maluku pada sector pertanian dan perikanan menempati urutan pertama sebesar 240.829  dibandingkan  dengan  sector  jasa  lainnya  yang  relative  signifikan selisihnya.  Pada  sector  jasa  misalnya  berada  di  angka  152.709,  perdagangan besar, eceran, rumah makan  hotel 98.884, sektor pengolahan 51.656, angkutan, perdagangan  dan  komunikasi  42.537  dan  yang  paling  rendah  adalah  listrik,  gas dan air 3.859. selain itu data yang miris juga ditunjukan oleh BPS bahwa pencari kerja  yang  terdaftar  di  Maluku  2.266,  angka  yang  cukup  besar  apabila dibandingkan dengan daerah lain seperti DKI Jakarta yang hanya 1231.
Proyek  pembangunan  Lumbung  Ikan  Nasional  (LIN)  dan  Ambon  New Port  (ANP)  sebagai  satu  langkah  kebijakan  Proyek  Strategis  Nasional  untuk memajukan  perekonomian  daerah  hingga  tulisan  ini  dibuat  masih  belum menemukan  kepastian.  Menyusul  pernyataan  Menteri  Koordinator  Bidang Kemaritiman  dan  Investasi,  Luhut  Binsar  Pandjaitan  pada  saat  menemui  8 anggota  wakil  rakyat  dari  Maluku.  Alasan  pembatalan  tersebut  karena ditemukannya gunung api aktif di bawah lokasi pembangunan dan adanya sisa- sisa  ranjau  perang  dunia  II  (siwalimanews.com, 2022). Menanggapi  pembatalan tersebut kabarnya 8 wakil perwakilan Maluku dari DPR-DPD akan mengunjungi Presiden  Jokowi  Widodo  untuk  membahas  lebih  lanjut  tentang  keputusan  itu. Kondisi  ini  mengindikasikan  adanya  ketimpangan  negara  dalam  distribusi pembangunan untuk Maluku.
Ada  beberapa  aras  pengambilan  kebijakan,  untuk  kebijakan  strategis nasional  berada  di  bawah  otoritas  presiden/menteri.  Untuk  pengambilan kebijakan  strategis  dearah  tergantung  dari  kepentingan  pemerintah  daerah. Proses  pengambilan  keputusan  kebijakan  strategis  di  daerah  dalam  konteks penetepan  lumbung  ikan  nasional  bisa  saja  diputuskan  oleh  presiden  dengan pertimbangan  pada  aspek  kebutuhan  dan  keadaan  memaksa  ( force  major). Mekanisme  dan  pengambilan  kebijakan  di  DPR  dalam  merancang  dan memutuskan  RUU  menjadi  Undang-undang  hingga  sekarang  masih
dipertanyakan,  aspek  dan  pertimbangan  apa  saja  yang  digunakan  dalam memproses  RUU  untuk  bisa  menjadi  UU.  Sehingga  memunculkan  opini bahwa pertimbangan subjektif bisa saja memainkan peran yang signifikan dalam proses tersebut.  Pertimbangan-pertimbangannya  bisa  saja  terkait  dengan  konstituen dan daerah pemilihan. Belum juga subjektifitas para anggota DPR dalam melihat urgensitas sebuah  RUU  yang  tidak  melibatkan  mereka  secara  langsung  seperti faktor daerah asal, lumbung suara, bargaining position provinsi yang lemah dan factor yang lainnya.
Penetapan  kebijakan  strategis  nasional  bisa  diambil  oleh  pemerintah pusat  diluar  undang-undang  apabila  memenuhi  aspek-aspek  tadi.  Persoalannya adalah  seberapa  urgensi  RUU  ini  untuk  disahkan  oleh  kedua  lembaga  tinggi negara  ini.  Kriteria  dan  indicator  apa  yang  digunakan  sebagai  ukuran  dalam menetapkan  batas  antara  subjektifitas  dan  objektifitas  dalam  urgenisitas  untuk memproses  dan  pengesahan  RUU.  Asumsi  lain  dalam  lambatnya  proses  ini adalah  kelemahan  provinsi  dalam  memperjuangkan  kepentingan  daerah  atau ketidakmampuan  mereka  dalam  memenuhi  kriteria/  kelengkapan  administrasi ataupun syarat yang lain. Lambatnya terpenuhi aspirasi rakyat Maluku akhirnya mempertanyakan  kredibilitas  para  penerus  suara  rakyat. Political  web  yang belum  kelihatan  kontribusinya  secara  konkret  sebagai  peghubung  antara  yang diperintah  dengan  yang  memerintah.  Pada  akhirnya  rakyat  hanya  bergantung pada perwakilan mereka di DPR.
Berefleksi  dari  situasi  Maluku  ada  beberapa  rekomendasi  yang  bisa dijadikan  alternatif  sebagai  solusi.  Pertama  adalah  pemberian  Otonomi  khusus ke  Propinsi,  kedua  adalah  demokrasi  deliberative  dengan  penguatan  kembali komponen-komponen civil  society  dalam  masyarakat  dan  ketiga  melalui  cara yang dari dulu telah menjadi perdebatan, yakni dengan membuka dialog  untuk mempertimbangkan  kembali  Unitarian  sebagai  bentuk  negara.  Federalisme dengan  perumusan  yang  matang  mungkin  bisa  menjadi  solusi  untuk  banyak masalah  di  dearah  dengan  tanpa  meniadakan  kebutuhan  daerah  lain.  Dengan meratanya  pembangunan  dan  kesejahteraan  di  daerah  akan  semakin memperkecil  kelompok-kelompok  resisten  yang  mencoba  memisahkan  diri seperti kelompok RMS.

## Demokrasi dan Hukum
“ Indonesia  tanah  airku  tanah  tumpah  darahku ” merupakan  kebanggaan untuk  menjadi  bagian  dari  sebuah  negara  besar  seperti  Negara  Kesatuan Republik Indonesia. Apalagi ketika sepenggal bait dari syair lagu Indonesia Raya diatas  dinyanyikan,  lagu  tersebut  terasa  sangat  menyentuh  hati  kita  sebagai warga NKRI. Sebuah negara yang telah menyatukan banyak sekali daerah yang
Stigma Diantara Republik Maluku Selatan “RMS”: Pembangunan dan Demokrasi di Maluku
berbeda suku, ras, budaya dan agama yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, dimana Maluku adalah salah satunya.
Ketika kita menyebut Maluku beragam persepsi muncul dari masyarakat luar  Maluku.  Beberapa  pendapat  mereka  tentang  orang  Maluku  yang  mungkin muncul adalah  “Wong  Ireng” ,  pemberani,  keras,  memiliki  suara  yang  bagus, daerah  dengan  sejarah  konflik  dan  juga  sebagai  daerah  dengan  sejarah pemberontakan  oleh  RMS.  Banyak stereotype,  stigma  dan  pendapat  yang berbeda-beda  mengenai  orang  Maluku,  terlepas  dari  semua  perbedaan pandangan  yang  mereka  utarakan  Orang  Maluku  tetaplah  bagian  dari  NKRI yang mengakui UUD 1945 dan Pancasila sebagai dasar negara.
Satu  insiden  mengejutkan  pernah  terjadi  pada  perayaan  Hari  Keluarga Nasional  (HARGANAS)  XIV  tahun  2007,  sekelompok  orang  Maluku mengibarkan  bendera  RMS  atau  yang  biasa  disebut  Benang  Raja  di  depan Presiden  SBY.  Setelah  peristiwa  tersebut  beberapa  dari  mereka  yang  menjadi pelaku  pengibaran  kemudian  ditahan  dan  ditangkap  karena  mereka  dianggap telah melakukan kejahatan politik dengan tuduhan makar dan separatis. Namun penahanan tersebut kemudian direspons oleh Human Right Watch:
“The  Indonesian  government  should  immediately  release  the more  than 100  Papuan  and  Moluccan  activists  imprisoned  for  peacefully  voicing political  views,  and  change  laws  and  policies  to  protect  freedom  of expression ”
Di  atas  adalah  penggalan  kutipan  tuntutan  Human  Right  Watch  (HRW), Haris  Azhar  selaku Vice  Chairman  of  Kontras.  Presiden  saat  itu  mendapatkan surat  tuntutan  untuk  membebaskan  para  tahanan  politik  Maluku  dan  Papua. Termasuk para pembawa bendera dalam insiden HARGANAS XIV tahun 2007 di lapangan Merdeka Ambon. Selain para pembawa bendera termasuk di dalamnya juga  para  orator  politik  yang  dianggap  telah  melakukan  kejahatan  politik  oleh negara.
Tim  Advokasi  Masyarakat  Sipil  Maluku  (TAMASU),  sebuah  organisasi yang membantu para tahanan  politik, melaporkan  di tahun 2010 ada 70 hingga 75 orang yang berada dalam penjara dikarenakan mereka terlibat dalam gerakan politik  RMS  (UNPO.Org).  Dari  70-75  orang  termasuk  pula  21  orang  yang ditahan  dalam  penjara  karena  terlibat  kejadian  pada  tanggal  29  Juni  2007. Diantara  mereka  termasuk  juga  para  aktivis  yang  terlibat  dalam  pengibaran bendera  RMS  dan  berbagai  bentuk  ekspresi  politik  damai  yang  lain.  Tragis memang  di  saat  mereka  mengemukakan  pendapat  pandangan  politik  dengan damai  pihak-pihak  terpidana  ini  menurut  yang  laporan  HRW  malah  disiksa secara  fisik  maupun  mental  dan  di  hukum  penjara  dengan  tuntutan  bervariasi
bahkan  ada  yang  harus  mendekam  selama  20  tahun  hanya  karena  membawa bendera (hrw.org).
Berkaitan dengan hukum yang digunakan untuk menjerat tahanan politik Maluku,  acuan  yang  bisa  digunakan  adalah  pasal-pasal  makar  dalam  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang telah ada sejak abad ke 19, pada saat itu Menteri Kehakiman Belanda pun telah menolak usul penggunaan makar sebagai  peraturan  terhadap  seluruh  masyarakat  dalam  pernyataannya  yang berbunyi,
“de ondergeteekende zou deze bepalingen, welke op zichzelf te verklaren zijn door de behoefte van een koloniale samenleving, zeker niet voor het rijk in Europa willen overnemen,” 2
Diterjemahkan  secara  bebas  peraturan  ini,  dengan  sendirinya  dinyatakan hanya  berlaku  bagi  kebutuhan  masyarakat  colonial.  Pasal-pasal  makar  dalam KUHP yang digunakan saat ini diadopsi dari pemerintah kolonial Belanda yang juga  hasil  adopsi  dari  pasal  124a British  Indian  Penal  Code  tahun  1915. Walaupun, dinyatakan sudah tidak berlaku lagi oleh Indian Supreme Court dan East  Punjab  High  Court,  karena  dipandang  sebagai  sesuatu  yang  bertentangan dengan  konstitusi  India  yang  dengan  jelas  tidak  mendukung  kebebasan berekspresi  dan  menyatakan  pendapat  bagi  semua  orang.    Adapun  alasan mengapa  pasal-pasal  tersebut  diberlakukan  oleh  Pemerintah  Kolonial  Belanda yang  dipakai  hanya  dalam  negara-negara  jajahannya  karena  dalam  pasal-pasal makar  KUHP  ini  dinilai  tidak  sesuai  dengan  paham-paham  demokrasi  karena bertentangan dengan gagasan freedom of expression and opinion.
Contoh lain dari masih adanya praktik-praktik peninggalan kolonial yang dipakai  hingga  saat  ini  salah  satunya  adalah  para  tahanan  politik  Maluku  yang ditahan terpisah ada yang ditahan di Malang, Nusa Lambangan, Porong, Kediri, Semarang,  Permisan,  Kembang  kuning  dan  Ambon.  Pengasingan  atau  isolasi terhadap  para  tahanan  ini  merupakan  salah  satu  cara  pemutusan  komunikasi dengan  keluarga  yang  dipakai  kolonial  dalam  mengasingkan  beberapa  tokoh nasional kita seperti Soekarno dan tokoh-tokoh kemerdekaan yang lain. Produk- produk  hukum  kolonial  seperti  yang  dijabarkan  diatas  yang  semenjak  jaman penjajahan,  orde  baru,  reformasi  hingga  kini  juga  masih  terus  dipakai.  Praktik pembungkaman  oleh  negara  seperti  yang  telah  diceritakan  ternyata  bukan  saja terjadi  di  negara  kita  tetapi  juga  di  Myanmar, Aan  sun  kyi  “didiamkan”  oleh negara-nya sendiri karena dianggap melakukan kejahatan politik.
2 (Prof MR. J.M.J. schepper,het gevaar voor de vrijheid van godsdienstige belijdenis te duchten van het dalam artikel 156 No. 1 SW . omschreven haatzaaidelict”, T. 143, hal. 581-582 ).
Para  tahanan  politik  Maluku  ditangkap  atas  ancaman  makar,  mari  kita lihat sejenak apa arti dari makar. Makar ( aanslag) secara yuridis berarti adalah
“ suatu  tindakan  penyerangan  secara  sepihak  terhadap  penguasa  umum dengan maksud supaya sebagian wilayah negara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebahagian wilayah dari negara lain ” .
Makar  yang  diatur  dalam  pasal  104  sampai  pada  pasal  129  KUHP.    Bisa juga  di  golongkan  sebagai ;  “ kejahatan  terhadap  presiden  dan  wakil  presiden (negara dan/atau wakil kepala negara sahabat), terhadap pemerintahan yang sah atau badan-badan pemerintah, menjadi mata-mata musuh, perlawanan terhadap pegawai  pemerintah,  pemberontakan,  dan  perbuatan  lain  yang  ‘merugikan’ kepentingan  negara. ” Menurut  HRW  Pasal  dengan  tuduhan  makar  yang dikenakan  kepada  tahanan  politik  di  Indonesia  adalah  pasal  106  dan  pasal  110 dari  kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana.    Lebih  jauh  lagi  makar  biar  artikan sebagai: “ penyerangan  yang  ditujukan  kepada  pemerintah  (kepala  negara  dan wakilnya).  Motif  utamanya:  membuat  subjek  tidak  cakap  memerintah, merampas  kemerdekaan,  menggulingkan  pemerintah,  mengubah  sistem pemerintahan  dengan  cara  yang  tidak  sah,  merusak  kedaulatan  negara  dengan menaklukan  atau  memisahkan  sebagian  negara  untuk  diserahkan  kepada pemerintahan lain atau dijadikan negara yang berdiri sendiri ” .
Masalah  lain  yang  muncul  adalah  sulitnya  mendefinisikan  apa  yang dimaksud  dengan  kejahatan  politik  yang  bisa  ditemukan  dalam  ketentuan  di KUHP  (Pasal  104-110)  di  Indonesia.  Kondisi  ini  berpotensi  terjadinya diskriminasi penerapan hukum terhadap kelompok-kelompok tertentu. Dugaan diskriminasi  penerapan  hukum  ini  bisa  dilihat  dari  aksi  serupa  yang  bisa dikategorikan  sebagai  upaya  untuk  menggulingkan  pemerintah  atau  pencobaan untuk  memisahkan  sebagian  wilayah  negara  yang  dilakukan  oleh  kelompok  di daerah lain (kontras.org). Aksi  percobaan untuk memisahkan Sebagian  wilayah negara ini terjadi tepatnya di Jogjakarta ketika muncul perdebatan Sultan sebagai pemimpin  daerah  akan  dipilih  atau  diangkat.  Bentuk  penolakan  proposal  yang diajukan  Pemerintah  Pusat  untuk  mengubah  status  Provinsi  Jogjakarta  sebagai daerah  Istimewa  dan  posisi  sultan  sebagai  Gubernur  mengundang  munculnya pernyataan untuk memerdekakan Jogjakarta (tribunnews. 2012)
Tahanan politik yang dipidana dan ditahan sampai saat ini menggunakan pasal-pasal  makar  di  KUHP  adalah  mereka  yang  dianggap  sebagai  bagian  dari gerakan  separatis.  Meskipun  sebagian  besar  aksi  yang  dilakukan  semata-mata mencoba  untuk  mengekspresikan  pernyataan  politik  ke  pemerintah  dan kemudian dianggap makar lewat cara-cara damai seperti lewat pernyataan oral, pengibaran bendera atau symbol lainnya, dan sebagainya (Human Rights Watch, 2010).
Di era Orde Baru pada masa berkuasanya Presiden Soeharto, pasal-pasal ini  menjadi  dasar  hukum  dan  sebagai  alat  legitimasi  untuk  mengekang kebebasan berpendapat aktivis, politikus, kritikus, mahasiswa, dan pembela hak asasi manusia. Dalam masa kemerdekaan berpendapat saat ini yang disebut-sebut sebagai era reformasi ternyata belum semua yang direformasi karena pasal-pasal yang  dipakai  pada  jaman  Orde  Baru  masih  digunakan  untuk  membatasi  dan mengekang hak-hak individu atas kebebasan berpendapat politik, kasus tahanan politik  Maluku  merupakan  bukti  bahwa  masih  ada  penerapan  pola  yang  sama namun dengan sistem yang berbeda.
Para  pembawa  bendera  sebagai  wakil  dari  ekspresi  pandangan  politik dan para orator politik ini pun ditahan, yang jadi pertanyaan hukum mana yang harus  menjadi  dasar,  apakah  pasal-pasal  KUHP  yang  ditujukan  untuk  daerah- daerah  koloni  atau  konstitusi  yang  merupakan  hukum  yang  paling  tertinggi  di negara ini yang harusnya melindungi mereka dan menjamin mereka untuk bebas berpendapat seperti dalam pasal 28 E point ke-3
“Setiap  orang  berhak  atas  kebebasan  berserikat,  berkumpul,  dan mengeluarkan pendapat” .
Selain  pada  point  ke  -3  juga  terdapat  point  ke-1  dari  pasal  28I  yang menyatakan bahwa negara menjamin
“Hak  untuk  hidup,  hak  untuk  tidak  disiksa,  hak  kemerdekaan  pikiran  dan hatinurani,  hak  beragama,  hak  untuk  tidak  diperbudak,  hak  untuk  diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum  yang  berlaku  surut  adalah  hak  asasi  manusia  yang  tidak  dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.”
Selain  konstitusi  kita  yang  sudah  dengan  jelas  menjamin  kebebasan berpendapat  ternyata  kita  juga  sudah  dijamin  kehidupan  politiknya.  Pada tanggal  10  Desember  1948  PBB  melalui  Majelis  Umumnya  mencanangkan Pernyataan  Umum  tentang  Hak-hak  Asasi  Manusia  ( Universal  Declaration  of Human Right). Deklarasi yang dimaksud terdapat 30 pasal didalamnya mengatur hak-hak sipil dan politik tradisional beserta hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Kalau dalam pasal 1 dan 2 deklarasi menegaskan bahwa semua orang dilahirkan dengan  martabat  dan  hak-hak  yang  sama  dan  berhak  atas  semua  hak  dan kebebasan sebagaimana yang ditetapkan oleh deklarasi tanpa membeda-bedakan baik  dari  segi  ras  dan,  warna  kulit,  jenis  kelamin,  agama,  pandangan  politik, maupun  yang  lain,  asal-usul  kebangsaan  atau  sosial,  hak  milik,  kelahiran,  atau kedudukan  yang  lain.  point  yang  paling  relevan  dengan  konteks  tulisan  ini adalah  tentang  pandangan  politik  dimana  telah  dikatakan  bahwa  semua  orang dilahirkan dengan martabat hak-hak yang sama dan berhak atas semua hak dan kebebasan sebagaimana yang ditetapkan oleh deklarasi tanpa membeda-bedakan
baik  dari  pandangan  politik  termasuk  menggunakan  narasi-narasi  dan  simbol budaya.
Dengan demikian dimulai dari edukasi untuk mencegah adanya  tindakan dan  perlakuan  oknum  polisi  atas  penggunaan  diksi Mena  Muria  tidak  terulang kembali.  Sehingga  narasi  budaya  yang  bebas  stigma  politik,  bisa  secara  bebas digunakan  tanpa  ada  ketakutan  dan  kekhawatiran  oleh  masyarakat.  atas keterlibatan  mereka  dalam  upacara  pengibaran  bendera  dan  pernyataan- pernyataan  pandangan  politik  mereka  secara  damai  merupakan  tindakan  yang melanggar undang-undang internasional hak asasi manusia.

## KESIMPULAN
Paska  kemerdekaan  RI  1945  menyisakan  banyak  pekerjaan  rumah  bagi pemerintah.  Salah  satunya  adalah  proyek  membangun  satu  bangsa  dengan karakter negara yang plural. Tentu karakter ini akan memiliki banyak tantangan sehingga diperlukan solusi dan cara yang tepat untuk mengatasinya. Demokrasi harusnya bisa menjadi salah satu cara yang ideal. Namun  Demokrasi yang tidak diiringi  dengan  pembangunan  yang  merata  akan  memicu  Gerakan-gerakan  di daerah  yang  mengarah  ke  usaha  untuk  memerdekakan  diri.  Kebebasan  pasca reformasi  harus  dipahami  secara  menyeluruh  yang  berlandaskan  dengan  pilar- pilar kebangsaan. Sehingga penyebaran informasi yang sesat dan stigmatisasi  ke suatu  daerah  atau  kelompok  tidak  menjadi  hambatan  atas  kemajuan  suatu daerah. Harapan untuk bebasnya stigma RMS di Maluku bisa menjadi jembatan dari awal terciptanya hubungan transnasional yang membangun antara diaspora Maluku  Belanda  dengan  Indonesia  khususnya  Maluku.  Selain  itu  dampak terbebasnya  dari  stigma  bisa  berpengaruh  terhadap  perubahan  cara  apparatus negara  dalam  melihat  budaya  sebagai  asset  dan  kekayaan  keragaman  nasional yang tidak memiliki kaitan dengan RMS.

## REFERENSI
Abts, K. & Rummens, S. (2007). Populism versus Democracy. Political Studies, Volume 55.
Aditjondro, G.J. (2001). Cermin Retak Indonesia. Yogyakarta: Cermin.
Aditjondro, G.J. (2010). Membongkar Gurita Cikeas. Yogyakarta: Galang Press
Berlo, David K. (1960). The Process of Communication: An Introduction to Theory and Practice. New York: Holt, Rinehart and Winston
Bertrand,  Jacques.  (2004). Nationalism  and  Ethnic  Conflict  in  Indonesia.  New  York: Cambridge University Press.
Braddock, Kurt. (2020) Weaponized Words: The Strategic Role of Persuasion in Violent Radicalization  and  Counter – Radicalization.  Cambridge  United  Kingdom: University Press.
Brown,  Graham,  dkk.  (2005). Overcoming  Violent  Conflict  volume  IV:  Peace  and development analysis in Maluku and North Maluku, Jakarta: CPRU-UNDP, LIPI and BAPPENAS.
Chauvel, R. (1990). Nationalists, Soldiers, and Separatists. Leiden: KILTV Press.
Creswell,  John  W.  (2014). Research  Design:  Qualitative,  Quantitative,  and  Mixed Methods Approaches. USA: Sage Publications.
De  fretes,  Christian  H.J.  (2016). Kemunculan  Isu  RMS  dan  Pengaruhnya  dalam  konflik Ambon  1999,  Cakrawala Jurnal  Penelitian  Sosial  5  (1),  Universitas Kristen  Satya Wacana.
Eriyanto. (2001). Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media. Yogyakarta: PT. LKiS Pelangi Aksara.
Frost, D. M. (2011). Social stigma and its consequences for the socially stigmatized. Social and Personality Psychology Compass, 5(11), 824-839. DOI: 10.1111/j.1751- 9004.2011.00394.
Gore, Albert. (2017). The Assault of Reason. London: Penguin Books Ltd.
Gurr,  T.R.  (1993). Minorities  at  Risk.  Washington  DC:  United  States Institute  of Peace Press.
Hadi,  Syamsul,  dkk.  (2007). Disintegrasi  Pasca  Orde  Baru:  Negara,  Konflik  Lokal,  dan Dinamika  Internasional.  Jakarta:  Centre  for  International  Relations  Studies
(CIReS) dengan Yayasan Obor Indonesia
Hanitzsch,  Thomas,  dkk.  (2002). Media-Militer-Politik.  Crisis  Communication:
Perspektif Indonesia dan Internasional. Yogyakarta: Galang.
Petersen,  Roger  D.  (2002). Understanding  Ethnic  Violence,  Cambridge:  Cambridge University Press.
Pieris,  John.  (2004). Tragedi  Maluku:  Sebuah  Krisis  Peradaban,  Jakarta:  Yayasan  Obor Indonesia.
Suaedy,  Ahmad.  (2000). Luka  Maluku:  Militer  Terlibat,  Jakarta:  Institut  Study  Arus
Informasi.
Sudibyo, Agus. (2001). Politik media dan Pertarungan Wacana, Yogyakarta: LKiS.
Tilly,  Charles.  (2005). Identities,  Boundaries,  and  Social  Ties.  Boulder,  Colo:  Paradigm Publishers.
Tilly, Charles. (2007). Democracy. New York: Cambridge University Press.
Wiryanto. (2000). Teori Komunikasi Massa. Jakarta: Grasindo.
Yani, Buni. (2002). Reporting the Maluku Sectarian Conflict: “ The Politic of Editorship in  Kompas  and  Republika  Dailies ”,  Southeast  Asian  Studies  Center  For International Studies.