## KERJASAMA PEMERINTAH SWASTA DALAM PEMENUHAN PELAYANAN KESEHATAN PRIMER DI JAKARTA
Levi Dhynianti 1 , Ede Surya Darmawan 2 1,2 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Email: levidhynianti@yahoo.co.id ABSTRAK Kata kunci: Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)  ,  kerjasama pemerintah swasta, Layanan Kesehatan Primer Pelayanan  kesehatan  primer  atau  Primary  Health  Care  (PHC)  merupakan satu-satu nya cara untuk mencapai Universal Health Coverage (UHC) yang efektif,  efisien  dan  equitable.  Namun  demikian  terdapat  tantangan  dalam pelaksanaan PHC tesebut yaitu masih sulitnya masyarakat untuk mengakses layanan kesehatan. Untuk mengatasi pemenuhan akses tersebut, pemerintah memiliki beberapa alternatif solusi yang salah satunya adalah menggandeng peran sektor swasta sebagai bagian dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dalam bentuk kerjasama pemerintah dan swasta (KPS). DKI dalam pemenuhan  pelayanan  kesehatan  primer  untuk  masyarakatnya  telah bekerjasama dengan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pratama Lainnya. Penelitian ini  bertujuan  untuk  memberikan  gambaran  kebijakan  dan  pengembangan strategi kebijakan kerjasama sektor swasta dengan pemerintah yang di DKI diimplementasikan  melalui  kerjasama  FKTP  lainnya  dengan  Puskesmas. Metode  penelitian  melakukan  literature  review  terhadap  kebijakan  dan peraturan yang mendukung kebijakan dan pelaksanaan kerjasama pemerintah swasta  dalam  layanan  primer  di  beberapa  negara.  Hasil  dari  penelitian  ini didapatkan bahwa pemerintah telah mengeluarkan kebijakan atau peraturan yang dapat dijadikan sebagai landasan dalam pelaksanaan kerjasama dengan sektor  swasta.  Pelaksanaan  kebijakan  kerjasama  dibeberapa  negara memberikan  hasil  yang  positif  yang  terlihat  dari  meningkatnya  indikator kesehatan.  Kesimpulan:  Pelaksanaan  kebijakan  kerjasama  dengan  FKTP lainnya di DKI Jakarta telah didukung oleh kebijakan atau peraturan sebagai dasar  pelaksanaan.  Pemerintah  Jakarta  selaku  pelaksana  desentralisasi memiliki  kewenangan  dengan  tetap  mengacu  kepada  kebijakan  atau peraturan  pemerintah  pusat.  Perlunya  pemda  Jakarta  untuk  membangun kapasitas  agar  dapat  mengelola  sektor  swasta  dalam  sistem  kesehatannya lebih  baik  lagi  guna  memastikan  bahwa  semua  penyedia  layanan,  baik pemerintah  maupun  swasta,  berkontribusi  secara  efektif  terhadap  tujuan layanan kesehatan primer dalam mencapai cakupan kesehatan universal. ABSTRACT Keywords: First-Level Health Facilities (FKTP), public private partnership (PPP), Primary  Health  Care (PHC) Primary Health Care (PHC) is the only effective, efficient, and equitable way to achieve Universal Health Coverage (UHC). However, there are challenges in implementing PHC, particularly related to the difficulty that people face in accessing healthcare services. To address this access issue, the government has several alternative solutions, one of which involves partnering with the private sector as part of First-Level Health Facilities (FKTP) through public private  partnership  (PPP).  In  Jakarta  (DKI),  efforts  to  provide  primary
healthcare services to the population have involved collaboration with other primary  health  facilities.  This  research  aims  to  provide  an  overview  of policies and policy development strategies for private sector cooperation with the government in DKI, implemented through collaboration between FKTP and  community  health  centers  (Puskesmas).  The  research  methodology involves  a  literature  review  of  policies  and  regulations  supporting  public private partnership in primary care across various countries. The findings indicate that the government has issued policies or regulations that serve as a foundation for private sector collaboration. Implementation of cooperation policies  in  several  countries  has  yielded  positive  results,  as  evidenced  by improvements  in  health  indicators.  In  conclusion,  the  implementation  of cooperation policies with other FKTP in Jakarta (DKI) has been supported by policies or regulations as the basis for execution. The Jakarta government, as  a  decentralized  authority,  has  the  responsibility  to  align  with  central government  policies  or  regulations.  It  is  essential  for  the  Jakarta  local government to build capacity to effectively manage the private sector within its  healthcare  system,  ensuring  that  all  service  providers,  both  public  and private, contribute effectively to the goal of universal health coverage.

## PENDAHULUAN
Kesehatan merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap individu, dimana hak ini harus dihormati  dan  dipenuhi  oleh  negara  tanpa  membedakan  suku,  agama,  latar  belakang  politik, ekonomi maupun kondisi social (WHO, 2023). Hal tersebut didasarkan pada   konstitusi World Health Organization (WHO) tahun 1948 yang menyatakan health a fundamental human right dan health for all yang diagendakan oleh seluruh negara pada Deklarasi Alma-Ata pada tahun 1978. Kesehatan  adalah  keadaan  sehat  seseorang,  baik  secara  fisik,  jiwa,  maupun  sosial  dan  bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif (WHO, 1978).
Dimana negara-negara di dunia mewujudkan terjaminnya hak kesehatan melalui Universal Health Coverage (UHC). Cakupan kesehatan semesta/ UHC berarti semua orang memiliki akses terhadap layanan kesehatan berkualitas yang mereka butuhkan, kapan dan di mana pun mereka membutuhkannya,  tanpa  kesulitan  keuangan  (WHO,  2024).  Ini  mencakup  keseluruhan  layanan kesehatan penting, mulai dari promosi kesehatan hingga pencegahan, pengobatan, rehabilitasi dan perawatan paliatif. Untuk mewujudkan terjaminnya pemenuhan hal tersebut, negara-negara perlu memiliki sistem kesehatan yang kuat, efisien, dan adil yang berakar pada komunitas yang mereka layani. Pelayanan kesehatan primer (PHC) adalah cara yang paling efektif dan hemat biaya untuk

## Kerjasama Pemerintah Swasta Dalam Pemenuhan Pelayanan Kesehatan Primer di Jakarta
mencapai  tujuan  tersebut.  Peran  PHC  termasuk  puskesmas  menjadi  sangat  penting  karena merupakan kontak pertama masyarakat dalam mencari pelayanan kesehatan.
Universal  health  coverage  (UHC)  yang  didasarkan  pada  primary  health  care/layanan kesehatan primer membantu negara-negara mewujudkan hak atas kesehatan dengan memastikan semua orang memiliki akses yang terjangkau dan adil terhadap layanan Kesehatan (WHO, 2023). Tidak  diragukan  lagi,  saat  ini  strategi  utama  negara-negara  untuk  mencapai  tujuan  ini  adalah layanan  kesehatan  primer  (PHC).  Di  Indonesia  sendiri  konsep  yang  mendekati  PHC  ada  pada puskesmas (Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2022). Puskesmas adalah fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama,  dengan  lebih  mengutamakan  upaya  promotif  dan  preventif,  untuk  mencapai  derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya (Menteri Kesehatan RI, 2019). Puskesmas  adalah  koordinator  dan  penanggung  jawab  dalam  pelayanan  kesehatan  di  wilayah kerjanya,  termasuk  mencakup  jaringan  dan  jejaringnya,  seperti  pustu,  polindes,  posyandu, posbindu, dan fasilitas kesehatan swasta yang ada dalam wilayah kerjanya (klinik swasta, dokter praktik mandiri, bidan praktik mandiri) (Menteri Kesehatan RI, 2016).
Untuk  menjamin  Masyarakat  dapat  terpenuhi  hak  akan  kesehatannya  maka  diperlukan penguatan  dalam  sistem  Kesehatan  oleh  karena  itu  pada  tahun  2022  Kementerian  Kesehatan menegaskan komitmennya untuk melakukan transformasi sistem kesehatan, yang terdiri dari enam pilar  transformasi  yang  harus  dibangun  bersamaan,  yaitu  (1)  pelayanan  kesehatan  primer,  (2) pelayanan kesehatan rujukan, (3) sistem ketahanan nasional, (4) pembiayaan kesehatan, (5) SDM Kesehatan, dan (6) teknologi kesehatan (Menteri Kesehatan RI, 2022).
Pilar  pertama,  transformasi  pelayanan  kesehatan  primer  merujuk  pada  strategi  global pelayanan kesehatan yang berfokus pada pendekatan berbasis siklus hidup (people-centred) secara terintegrasi  untuk  mewujudkan  pelayanan  kesehatan  yang  lebih  komprehensif,  responsif,  dan terjangkau  yang  dilaksanakan  melalui  edukasi  penduduk,  pencegahan  primer,  pencegahan sekunder  serta  peningkatan  kapasitas  dan  kapabilitas  kesehatan  primer  (Menteri  Kesehatan  RI, 2023)  Peningkatan  kapasitas  dan  kapabilitas  layanan  primer  antara  lain  dilakukan  melalui implementasi integrasi pelayanan kesehatan antar FKTP (Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan
Kesehatan  di  Puskesmas  dan  Fasilitas  Kesehatan  Tingkat  Pertama  Lain  dalam  Pelaksanaan Program Prioritas, 2023).
Keterlibatan sektor swasta dalam sistem kesehatan, terutama dalam layanan kesehatan dasar, menjadi semakin penting mengingat ketidaksetaraan dalam akses, sumber daya, kualitas, dan hasil kesehatan yang mendasar saat ini. Jumlah dan pertumbuhan fasilitas layanan kesehatan swasta saat ini  berkembang  pesat  dan  melebihi  fasilitas  layanan  kesehatan  dasar  yang  dimiliki  oleh pemerintah. Pertumbuhan fasilitas kesehatan swasta cenderung terpusat di wilayah perkotaan, di mana permintaan layanan cukup tinggi dan aksesnya relatif mudah berkat infrastruktur yang ada (Menteri Kesehatan RI, 2022)
DKI  Jakarta  dengan  jumlah  penduduk  terpadat  di  Indonesia  dan  dengan  heterogenitas penduduknya menuntut perluasan aksesibilitas dan ragam pelayanan Kesehatan. Untuk mengatasi pemenuhan  akses  tersebut,  pemerintah  memiliki  beberapa  alternatif  solusi  yang  salah  satunya adalah  menggandeng  peran  sektor  swasta  sebagai  bagian  dari  FKTP  dalam  bentuk  kerjasama pemerintah  dan  swasta  (KPS).  Kerjasama  dengan  FKTP  lainnya  tersebut  tersebar  di  4  lokasi kecamatan yang tidak mempunyai puskesmas pembantu dengan ruang lingkup pelayanan meliputi upaya Kesehatan yang mencakup Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP) dan Upaya Kesehatan Masyarakat  (UKM).  Sebagai  salah  satu  inovasi  DKI  Jakarta  dalam  pemenuhan  pelayanan kesehatan untuk masyarakatnya diharapkan dengan kebijakan tersebut akan dapat mendekatkan layanan  kesehatan  primer  kepada  masyarakat.  Untuk  dapat  memastikan  keberlanjutan  serta tercapainya  tujuan  dari  kerjasama  tersebut  maka  diperlukan  evaluasi  dan  serta  masukan  untuk perbaikan. Dengan demikian peneliti dalam hal ini melakukan studi literatur untuk mendapatkan gambaran tentang dasar kebijakan yang menjadi acuan serta kebijakan kerjasama sektor swasta dengan  pemerintah  dan  implementasinya  di  beberapa  negara  sebagai  bahan  masukan  dalam melakukan evaluasi.

## METODE PENELITIAN
Kebijakan  kerjasama  pemerintah  dengan  FKTP  lainnya    di  Jakarta,  serta  peraturan  yang menjadi dasar hukumnya, menjadi fokus penelitian ini. Penelitian ini menggali informasi melalui kepustakaan  dan  penelitian  literatur  dengan  melakukan  pencarian  dan  tinjauan  artikel  melalui

## Kerjasama Pemerintah Swasta Dalam Pemenuhan Pelayanan Kesehatan Primer di Jakarta
internet. Peneliti juga menggunakan analisis kepustakaan dari berbagai sumber diantaranya profil kesehatan  indonesia,  data  Kementerian  Kesehatan,  dokumen  Dinas  Kesehatan  Provinsi  DKI Jakarta dan tulisan dalam jurnal internasional sebagai pembanding pelaksanaan kerjasama sektor publik dengan sektor swasta dinegara lain untuk menjamin meningkatnya akses masyarakat untuk memperoleh  pelayanan  kesehatan  primer  yang  bermutu,  berkualitas  serta  aman.  Penelitian  ini bertujuan untuk memberikan gambaran kebijakan dan pengembangan strategi kebijakan kerjasama sektor  swasta  dengan  pemerintah  yang  di  DKI  diimplementasikan  melalui  kerjasama  klinik pratama  swasta  dengan  Puskesmas.  Kriteria  inklusi  yang  diterapkan  dalam  penelitian  ini mencakup  artikel  ilmiah  lengkap  yang  tersedia  untuk  umum  yang  membahas  kerjasama  sektor publik dengan sektor swasta untuk menjamin meningkatnya akses masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang bermutu, berkualitas serta aman di Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Saat  ini  DKI  Jakarta  sudah  terdapat  44  Puskesmas  Kecamatan  dan  274  Puskesmas Kelurahan.  Hampir  seluruh  kelurahan  terdapat  Puskesmas  Kelurahan  tetapi  masih  ada  15 Kelurahan  yang  belum  memiliki  Puskesmas  atau  Fasilitas  Kesehatan  Tingkat  Pertama  (FKTP) milik Pemerintah, yaitu Kelurahan Kemayoran, Kelurahan Cikini, Kelurahan Gambir, Kelurahan Senen, Kelurahan Karet Semanggi, Kelurahan Karang Anyar, Kelurahan Gondangdia, Kelurahan Gunung  Sahari  Selatan,  Kelurahan  Kebon  Kacang,  Kelurahan  Glodok,  Kelurahan  Tangki, Kelurahan  Duri  Selatan,  Kelurahan  Jembatan  Lima,  Kelurahan  Kebayoran  Lama  Selatan  dan Kelurahan  Cipedak.  Untuk  mengatasi  permasalahan  ini  maka  Dinas  Kesehatan  Provinsi  DKI Jakarta  mengadakan  kerjasama  dengan  pihak  swasta  sebagai  bagian  dari  transformasi  layanan Kesehatan  Provinsi  DKI  Jakarta,  dimana  kerjasama  ini  bertujuan  untuk  meningkatkan  akses layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat DKI Jakarta.
FKTP lainnya dalam kerjasama ini adalah Klinik Pratama yang sesuai dengan kriteria klinik sesuai  perundang-undangan  yang  berlaku,  bekerjasama  dengan  Badan  Penyelenggara  Jaminan Sosial  (BPJS)  Kesehatan  sebagai  fasilitas  kesehatan  pemberi  manfaat  Jaminan  Kesehatan Nasional, berada pada kelurahan yang belum memiliki puskesmas dan dikelola oleh Klinik Swasta dalam memberikan pelayanan kesehatan tingkat pertama (Kepala Dinas Kesehatan provinsi DKI Jakarta,  2022).  Pelayanan  yang  diberikan  oleh  FKTP  yang  bekerjasama  adalah  pelayanan

## Kerjasama Pemerintah Swasta Dalam Pemenuhan Pelayanan Kesehatan Primer di Jakarta
kesehatan  tingkat  pertama  berupa  pelayanan  promotif,  preventif,  kuratif  dan  rehabilitatif  yang diselenggarakan pada masyarakat di Kelurahan yang tidak terdapat FKTP milik Pemerintah.

## Landasan/ Kebijakan pelaksanaan kerjasama pemerintah dengan sektor swasta
Berikut adalah beberapa peraturan undang-undang dan kebijakan atau payung hukum yang ada  di  Indonesia  yang  terkait  secara  langsung  dan  tidak  langsung  dengan  kebijakan  kerjasama Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah/Publik (Puskesmas) dengan Fasilitas Kesehatan Swasta berdasarkan hasil penelusuran dengan penjelasannya masing-masing.

## Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
Berdasarkan  Pasal  28H  dan  Pasal  34  UUD  1945,  jelas  bahwa  negara  bertanggung  jawab untuk memberikan hak atas kesehatan setiap warga negara Indonesia, termasuk akses ke fasilitas kesehatan dan pelayanan umum. Hal tersebut juga menegaskan bahwa negara bertanggung jawab untuk  memenuhi  hak  tersebut.  Negara  berkewajiban  untuk  menyiapkan  pelayanan  umum  dan fasilitas kesehatan untuk setiap warganya. Namun demikian saat ini Pemerintah Indonesia masih dihadapi  oleh  tantangan  dalam  menyediakan  akses  terhadap  layanan  kesehatan  karena permasalahan seperti kesenjangan antar provinsi, infrastruktur kesehatan yang tidak memadai, dan distribusi  tenaga  kesehatan  yang  tidak  merata  (Rizky  Perdana  et  al.,  2022).  Tidak  hanya  di Indonesia hal tersebut pun masih menjadi permasalahan terutama di negara dengan penghasilan menengah ke bawah, terjadi baik di daerah rural maupun urban (Bakibinga et al., 2022)

## Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
Berdasarkan pasal 3 UU Kesehatan tahun 2023, Penyelenggaraan Kesehatan bertujuan untuk salahsatunya  adalah  meningkatkan  akses  dan  mutu  pelayanan  kesehatan  dan  sumber  daya kesehatan,  memenuhi  kebutuhan  masyarakat  akan  pelayanan  kesehatan.  Hal  tersebut  semakin dipertegas bahwa sistem pelayanan kesehatan primer diatur melalui kerjasama antar unit pelayanan kesehatan  yang  saling  terkoordinasi  dan  bekerjasama  dengan    Puskesmas  sebagai  koordinator sistem pelayanan kesehatan primer di daerahnya (Presiden RI, 2023). Pelayanan kesehatan primer diselenggarakan  dengan  cara  mengintegrasikan  upaya  kesehatan  perseorangan  dan  upaya

## Kerjasama Pemerintah Swasta Dalam Pemenuhan Pelayanan Kesehatan Primer di Jakarta
kesehatan masyarakat dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan kesehatan dalam semua tahapan kehidupan;  perbaikan  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  kesehatan  seperti  determinan  sosial, ekonomi,  komersial  dan  lingkungan;  serta    penguatan  kesehatan  perseorangan,  keluarga,  dan masyarakat, termasuk pelayanan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif,  dan/atau paliatif untuk semua tahapan kehidupan (Presiden Republik Indonesia, 2023). Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab meningkatkan dan mengembangkan Upaya Kesehatan dalam rangka meningkatkan akses dan mutu Pelayanan Kesehatan dan dapat melibatkan masyarakat.

## Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN tahun 2020 – 2024
Bahwa arah kebijakan dan strategi Pembangunan Kesehatan 5 (lima) tahun ke depan adalah “Meningkatkan  akses  dan  kualitas  pelayanan  kesehatan  menuju  cakupan  kesehatan  semesta/ Universal Health Coverage (UHC) dengan penekanan pada penguatan pelayanan kesehatan dasar (Primary Health Care) dan peningkatan upaya promotif dan preventif didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi. Arah kebijakan tersebut menekankan bahwa dalam rangka mewujudkan cakupan  kesehatan  semesta  yang  bermutu  maka  perlu  penguatan  pelayanan  kesehatan  dasar (Primary  Health  Care).  Ruang  lingkup  dari  UHC  itu  sendiri  mengandung  2  (dua)  elemen  inti, yakni: 1. Akses pelayanan kesehatan yang adil dan bermutu bagi setiap warga; dan 2. Perlindungan risiko finansial ketika warga menggunakan pelayanan kesehatan (WHO, 2019).

## Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  13  Tahun  2022  tentang  Rencana  Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020 – 2024
Arah  kebijakan  dan  strategi  yaitu  meningkatkan  akses  dan  mutu  pelayanan  kesehatan menuju  cakupan  kesehatan  semesta,  dengan  penekanan  pada  penguatan  sistem  pelayanan kesehatan  dasar  dengan  mendorong  peningkatan  upaya  promotif  dan  preventif  didukung  oleh inovasi  dan  pemanfaatan  teknologi.  Penguatan  sistem  pelayanan  kesehatan  dasar  dapat diwujudkan antara lain melalui pelayanan kesehatan primer yang komprehensif dan berkualitas serta penguatan pemberdayaan Masyarakat (Menteri Kesehatan RI, 2022). Dalam hal peningkatan akses  pelayanan  kesehatan  seluruh  komponen  bangsa  mempunyai  tanggung  jawab  terhadap pembangunan  kesehatan,  baik  itu  anggota  masyarakat,  pemerintah,  swasta,  organisasi

## Kerjasama Pemerintah Swasta Dalam Pemenuhan Pelayanan Kesehatan Primer di Jakarta
kemasyarakatan,  maupun  profesi.  Pemerintah  perlu  membuka  peluang  seluas-luasnya  untuk keterlibatan  swasta  dengan  memberikan  insentif  untuk  berinvestasi  pada  fasilitas  dan  alat kesehatan, serta tenaganya dalam rangka memperluas ruang fiskal.

## Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/2015/2023 Tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer
Pandemi covid yang melanda indonesia secara nasional dan negara-negara didunia secara global  telah  menyadarkan  bahwa  primary  health  care  (PHC)  atau  pelayanan  kesehatan  primer pelayanan kesehatan primer merupakan salah satu pilar transformasi kesehatan yang difokuskan pada  pemenuhan  kebutuhan  kesehatan  berdasarkan  siklus  hidup  yang  mudah  diakses  dan terjangkau sampai pada tingkat masyarakat, keluarga dan individu. Pelayanan Kesehatan primer merupakan  Pelayanan  Kesehatan  yang  terdekat  dengan  masyarakat  sebagai  kontak  pertama Pelayanan Kesehatan. Pelayanan Kesehatan primer diselenggarakan melalui suatu sistem jejaring Pelayanan  Kesehatan  yang  saling  berkoordinasi  dan  bekerja  sama.  Bentuk  kerjasama  dengan fasilitas  kesehatan  Tingkat  pertama  lainnya  telah  diatur  dalam  pedoman  ini  dimana  kerjasama dilakukan  melalui  Integrasi  pelayanan  kesehatan  pada  Puskesmas  dengan  Fasyankes  lain khususnya FKTP lain diselenggarakan melalui model Integrated Quality of Care (IQ-Care). Model IQ-Care  adalah  pelayanan  kesehatan  yang  merespon  kebutuhan  individu  masyarakat  melalui penyediaan  layanan  yang  komprehensif  mencakup  promosi  kesehatan,  pencegahan  penyakit, diagnosis, pengobatan, penatalaksanaan penyakit, rehabilitasi, dan perawatan paliatif. Mekanisme penyelenggaraan  integrasi  pelayanan  kesehatan  di  FKTP  dilaksanakan  melalui  5  tahapan  yaitu membentuk jejaring fungsiona, mengidentifikasi permasalahan prioritas,  melakukan  rencana tindak  lanjut  terhadap  hasil  identitas  permasalahan  prioritas,  melakukan  implementasi  rencana tindak lanjut serta melakukan monitoring dan evaluasi.
Keputusan  Direktur  Jenderal  Pelayanan  Kesehatan  Nomor  8461  tahun  2023  tentang Pedoman Penyelenggaraan Integrasi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dengan FKTP lain dalam Pelaksanaan Program Prioritas

## Kerjasama Pemerintah Swasta Dalam Pemenuhan Pelayanan Kesehatan Primer di Jakarta
Pedoman  ini  merupakan  turunan  atas  Petunjuk  Teknis  Integrasi  Pelayanan  Kesehatan Primer.  Pedoman  mengatur  secara  rinci  pelaksanaan  mekanisme  penyelenggaraan  integrasi dilaksanakan    melalui  5  tahapan,  yaitu  :  1)  pembentukan  jejaring  fungsional;  2)  identifikasi permasalahan prioritas; 3) rencana tindak lanjut terhadap hasil identifikasi permasalahan prioritas; 4) implementasi rencana tindak lanjut; dan 5) monitoring dan evaluasi (Kemenkes, 2022). Hasil yang  diharapkan  dari  integrasi  pelayanan  kesehatan  dengan  model  IQ-Care  adalah  pelayanan kesehatan primer yang berorientasi pada pasien dan keluarga. Akses ke pelayanan kesehatan harus terbuka untuk semua, termasuk penyandang disabilitas dan kelompok rentan. Tujuan utamanya adalah  mewujudkan  Pelayanan  Kesehatan  Primer  yang  komprehensif  dan  berkualitas,  serta memperkuat pemberdayaan masyarakat. Sasaran strategisnya mencakup peningkatan tata kelola manajemen pelayanan dan kerjasama antara sektor publik dan swasta. Indikator keberhasilannya meliputi  persentase  FKTP  (Fasilitas  Kesehatan  Tingkat  Pertama)  yang  terakreditasi,  serta persentase  klinik  pratama  dan  praktik  mandiri  dokter  yang  menyediakan  pelayanan  program prioritas.  Keberadaan  fasilitas  pelayanan  kesehatan  (Fasyankes)  berpengaruh  pada  tingkat kesehatan masyarakat di suatu wilayah. Fasyankes adalah tempat atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan  pelayanan  kesehatan  kepada  individu  atau  masyarakat  dengan  pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat (Presiden RI, 2023). Terdapat empat fungsi utama dari FKTP sebagai pemberi pelayanan primer yang meliputi menjadi titik masuk pertama ke dalam sistem kesehatan bagi pasien, memberikan perawatan yang berfokus pada pasien secara personal dan menyeluruh, memberikan perawatan untuk semua kecuali kondisi yang paling tidak umum dan  menjadi  bagian  dari  sistem  kesehatan  yang  mengintegrasikan  atau  mengkoordinasikan perawatan  yang  diberikan  di  tempat  lain  atau  oleh  orang  lain  (Starfield,  1998).  Pertumbuhan jumlah FKTP harus diiringi dengan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi Peserta JKN. Salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam peningkatan mutu pelayanan kesehatan di FKTP adalah  dengan  cara  pemantauan  kinerja  yang  dilakukan  secara  kontinu  dengan  menggunakan indikator mutu dan kinerja yang relevan.

## Kerjasama Pemerintah Swasta Dalam Pemenuhan Pelayanan Kesehatan Primer di Jakarta

## Pelaksanaan Kebijakan Kerjasama pemerintah dengan sektor swasta
Dampak  positif  dari  kerja  sama  antara  pemerintah  dan  swasta  dalam  sistem  layanan kesehatan dalam hal penyediaan, cakupan, dan kinerja layanan, serta peningkatan daya tanggap penyedia layanan terhadap peningkatan sistem rujukan kesehatan telah banyak di buktikan dalam beberapa penelitian (Ghasemi et al., 2022)
Kerjasama antara penyedia layanan kesehatan primer dan entitas swasta telah menunjukkan efektivitas dalam meningkatkan akses ke layanan kesehatan (Joudyian et al., 2021) Kerjasama ini, sering dibangun melalui kemitraan publik-swasta (PPP), telah berperan penting dalam mengatasi kekurangan sumber daya, meningkatkan penyediaan layanan, dan meningkatkan cakupan(WHO, 2024) Sinergi yang diciptakan oleh kemitraan multi-pemangku kepentingan telah menghasilkan hasil yang lebih baik di luar upaya individu, terutama untuk populasi yang rentan (Clarke et al., 2019)  .  PPP  dalam  perawatan  kesehatan  primer  telah  berhasil  dalam  meningkatkan  akses  ke layanan,  terutama  di  daerah  terpinggirkan,  dan  telah  berdampak  positif  pada  kinerja  dan  daya tanggap sistem kesehatan . Tantangan dalam pelaksanaan PPP meliputi fase awal, manajemen, sumber daya manusia, sumber daya keuangan, dan sistem teknologi, yang perlu ditangani untuk kerjasama yang berkelanjutan dan efektif]. Pemerintah harus fokus pada rencana jangka panjang dan kebijakan spesifik konteks untuk memastikan keberhasilan kemitraan tersebut
Layanan kesehatan swasta adalah salah satu segmen sistem layanan kesehatan yang tumbuh paling cepat, dan penyedia layanan swasta (yaitu individu dan organisasi yang tidak dimiliki atau dikendalikan  langsung  oleh  pemerintah  dan  bersifat  nirlaba  dan  nirlaba,  formal  dan  informal, domestik dan swasta). internasional) merupakan sumber penting layanan kesehatan (WHO, 2018).
Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan, FKKMK UGM bekerjasama dengan Direktorat Pelayanan Kesehatan Primer, Kementerian Kesehatan RI telah merumuskan konsep pelaksanaan integrasi pelayanan kesehatan mengguanakan model integrated quality of care (IQ-care) (Djasri, H et al., 2021). Beberapa bentuk dan dukungan integrasi pelayanan di FKTP yang bisa menjadi pelajaran  bagi  negara  berkembang  khususnya  Indonesia  dalam  rangka  pengembangan  dan implementasi konsep integrasi pelayanan Kesehatan dengan sektor swasta adalah perbaikan sistem pendukung pelayanan kesehatan, perbaikan dari sisi supply atau penyedia layanan, peningkatan

## Kerjasama Pemerintah Swasta Dalam Pemenuhan Pelayanan Kesehatan Primer di Jakarta
kapasitas  sumber  daya  manusia,  memaksimalkan  peran  pasien  dan  keluarga  dalam  pelayanan kesehatan.
Kerjasama  publik  dan  sektor  swasta  (PPP)  telah  diterapkan  dalam  penyediaan  pelayanan kesehatan primer (PHC) di Provinsi Azerbaijan Timur (EAP), Iran (Gharaee et al., 2023). PPP dalam kebijakan PHC dirancang dan diimplementasikan di EAP dengan tujuan keadilan sosial, memperkuat sistem kesehatan, dan mencapai Universal Health Coverage (UHC) dalam kerangka Health Complexs/ kompleks kesehatan (HCs). HCs menyediakan paket layanan yang ditentukan sesuai kontrak. Metode pembayaran adalah kombinasi dari per kapita, biaya untuk layanan, dan metode bonus. Sebagian pembayaran adalah tetap dan sebagian lainnya didasarkan pada sistem bayar untuk kualitas dan dibayar sesuai dengan hasil pemantauan dan evaluasi. Tantangan terbesar yang  dihadapi  dalam  implementasi  rencana  tersebut  adalah  hambatan  ekonomi.  Pada  awal pelaksanaan  rencana,  anggaran  disediakan  tepat  waktu,  namun  setelah  pemerintah  menghadapi masalah  ekonomi,  penyediaan  sumber  daya  keuangan  dihentikan  dan  terdapat  tantangan  serius dalam  keberlanjutannya.  Kurangnya  peraturan  perundang-undangan,  lemahnya  partisipasi masyarakat, kurangnya dokter, pengalaman negatif akibat terhentinya rencana koperasi kesehatan dan lemahnya sistem informasi. Kurangnya kesamaan bahasa dan kurangnya kepercayaan antara sektor swasta dan publik juga dianggap sebagai sebuah tantangan. Tampaknya selain mekanisme pembayaran,  kontrak  harus  secara  jelas  menguraikan  harapan  kedua  belah  pihak.  Pertemuan koordinasi  antara  sektor  publik,  penyedia  layanan  dan  pemangku  kepentingan  lainnya  perlu dilakukan untuk membangun kepercayaan dan memenuhi harapan kedua belah pihak. Kurangnya dan ketidakmampuan perusahaan swasta untuk berpartisipasi merupakan tantangan lainnya.
Implementasi  public-private  partnership  di  Malaysia  menggunakan  istilah  public-private integration,  yang  artinya  kerjasama  antara  sektor  publik  dan  swasta  dan  penggunaan  aset  dari sektor  swasta  untuk  memberikan  layanan  yang  lebih  adil  (Hamzi  et  al.,  2020).  Terdapat  lima contoh  inisiatif  PPP  di  Malaysia  yang  menunjukkan  hasil  yang  menjanjikan,  yaitu  Program Pendanaan  Dialisis,  Terapi  Pemeliharaan  Metadon  dan  Program  Pertukaran  Jarum  Suntik, Kerjasama  Melawan  HIV  KONGO,  Subsidi  Tes  Skrining  Mammogram  dan  Malaysian  Quit. Contoh-contoh kisah sukses ini dapat dijadikan contoh yang baik dalam memperluas KPS di masa depan yang dapat memberikan manfaat bagi pemerintah, swasta, dan juga Masyarakat/ kemitraan

## Kerjasama Pemerintah Swasta Dalam Pemenuhan Pelayanan Kesehatan Primer di Jakarta
pemerintah  dan  swasta  dalam  menyediakan  layanan  dialisis  di  Malaysia  telah  membantu mengurangi  beban  pemerintah  dengan  menyediakan  sebagian  besar  layanan  hemodialisis, memberikan akses yang lebih baik kepada masyarakat serta mengurangi beban biaya yang semakin meningkat  setiap  tahunnya.  Permasalahan  dan  Tantangan  5.0  Kesimpulan  dan  rekomendasi Pengakuan  Sebagian  besar  inisiatif  KPS  di  Malaysia  tidak  dilaporkan  dan  kemajuan pelaksanaannya belum dievaluasi dan didokumentasikan dengan baik. Oleh karena itu, sulit untuk melakukan  evaluasi  lebih  lanjut  terhadap  pencapaian  KPS  apakah  kemitraan  ini  akan  terus dilaksanakan atau tidak, atau bagaimana meningkatkan integrasi ini untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.
Hasil  evaluasi  kualitatif  dan  kuantitatif  terhadap  kebijakan  ini  menunjukkan  bahwa kebijakan  ini  relatif  berhasil.  Namun  keberlangsungan  keberhasilan  kebijakan  memerlukan dukungan  politik  yang  komprehensif,  pendanaan  berkelanjutan,  keberlanjutan  organisasi  dan politik,  koordinasi  antar  departemen  internal  universitas  dan  antara  politisi  dan  otoritas  tingkat nasional,  serta  pembangunan  budaya  di  antara  masyarakat  dan  otoritas  melalui  pemberitahuan tentang pencapaian dan keberhasilan kebijakan. kebijakan. Mengingat sifat pelayanan kesehatan, dalam waktu singkat tidak mungkin untuk mengekstraksi data keluaran dan efektivitas, kecuali dalam sejumlah kasus tertentu. Oleh karena itu, merancang program yang sistematis dan akurat untuk  mengukur  dan  mengevaluasi  keberhasilan  kebijakan  ini  secara  akurat  akan  bermanfaat. Perancang  kebijakan  dapat  menggunakan  informasi  yang  diperoleh  untuk  menarik  pemangku kepentingan dan mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan kebijakan (Gharaee et al., 2019)
Sektor swasta (baik nirlaba maupun nirlaba) memainkan peran penting dalam sebagian besar sistem  kesehatan  dunia.  Perannya  berkembang  di  banyak  negara.  Sektor  swasta  menyediakan beragam barang dan jasa termasuk: penyediaan langsung layanan kesehatan (fokus dokumen ini), obat-obatan  dan  produk  medis,  produk  keuangan,  pelatihan  bagi  tenaga  kesehatan,  teknologi informasi, infrastruktur dan layanan pendukung (misalnya fasilitas kesehatan).
Kompleksitas dan keragaman sektor swasta dalam sistem kesehatan merupakan tantangan penting  lainnya.  Sektor  swasta  sangat  heterogen  dan  diperlukan  pendekatan  kebijakan  khusus untuk  melibatkan  dan  mengelolanya.  Pemilihan  dan  penerapan  pendekatan-pendekatan  ini memerlukan  pemahaman  tentang  berbagai  pelaku  sektor  swasta  yang  beroperasi  di  layanan

## Kerjasama Pemerintah Swasta Dalam Pemenuhan Pelayanan Kesehatan Primer di Jakarta
kesehatan primer dan atributnya. Atribut-atribut ini mencakup apakah mereka mencari keuntungan atau tidak, niat sosial mereka, apakah mereka mempunyai afiliasi dalam atau luar negeri, perilaku sosial dan etika, dan kapasitas mereka.
Beberapa tantangan yang mendorong sebuah negara untuk meningkatkan kerjasama dengan pihak  swasta  adalah  antara  lain  keterbatasan  ruang  fiskal  yang  timbul  dari  krisis  keuangan, perubahan beban penyakit (terutama penyakit kronis dan tidak menular), pergeseran demografi, perpindahan penduduk dan kasus ketidakstabilan politik dan ekonomi (WHO, 2018)
Sektor swasta sering dipandang oleh pemerintah sebagai solusi terhadap permasalahan ini karena dianggap menawarkan akses terhadap kapasitas layanan yang lebih besar, daya tanggap yang lebih besar, keahlian manajerial, teknologi dan inovasi, serta investasi dan pendanaan. Hal ini  tentunya  menjadi  sebuah  pertimbangan  yang  sangat  penting  bagi  pemerintah  DKI  Jakarta dalam menentukansektor swasta mana yang akan dipilih untuk berkerjasama, mengingat saat ini penyedia layanan publik di Jakarta telah memiliki kualitas pelayanan yang baik.

## KESIMPULAN
Dalam penelitian diketahui bahwa telah terdapat banyak kebijakan atau peraturan sebagai dasar pelaksanaan kerjasama sektor swasta dengan pemerintah yang menjadi dasar pelaksanaan klinik  pratama  kolaboratif  di  Indonesia.  Pemerintah  Jakarta  selaku  pelaksana  desentralisasi memiliki  kewenangan  untuk  melakukan  inovasi-inovasi  dalam  Pembangunan  Kesehatan diwilayahanya dengan tetap mengacu kepada kebijakan atau peraturan pemerintah pusat. Perlunya pemda  Jakarta  untuk  membangun  kapasitas  agar  dapat  mengelola  sektor  swasta  dalam  sistem kesehatannya lebih baik lagi guna memastikan bahwa semua penyedia layanan, baik pemerintah maupun  swasta,  berkontribusi  secara  efektif  terhadap  tujuan  layanan  kesehatan  primer  dalam mencapai  cakupan  kesehatan  universal.  Salah  satu  pertimbangan  yang  sangat  penting  bagi pemerintah  DKI  Jakarta  dalam  menentukan  sektor  swasta  mana  yang  akan  dipilih  untuk berkerjasama,  mengingat  saat  ini  penyedia  layanan  publik  di  Jakarta  telah  memiliki  kualitas pelayanan yang baik.

## DAFTAR PUSTAKA
Akademi  Ilmu  Pengetahuan  Indonesia.  (2022).  Foresight  Untuk  Menata  Masa  Depan  Layanan Kesehatan Primer Indonesia.
Bakibinga, P., Kisia, L., Atela, M., Kibe, P. M., Kabaria, C., Kisiangani, I., & Kyobutungi, C. (2022). Demand and supply-side barriers and opportunities to enhance access to healthcare for  urban  poor  populations  in  Kenya:  A  qualitative  study.  BMJ  Open,  12(5),  e057484. https://doi.org/10.1136/bmjopen-2021-057484
Clarke, D., Doerr, S., Hunter, M., Schmets, G., Soucat, A., & Paviza, A. (2019). The private sector and universal health coverage. Bulletin of the World Health Organization, 97(6), 434–435. https://doi.org/10.2471/BLT.18.225540
Djasri, H, Nappoe, S, Hasri, E. T, & Yulianti, A. (2021). Konsep Pelaksanaan Integrasi Pelayanan Kesehatan  Menggunakan  Model  Integrated  Quality  of  Care  (IQ-Care)  di  Fasilitas Kesehatan Tingkat Primer (FKTP).
Gharaee, H., Azami Aghdash, S., Farahbakhsh, M., Karamouz, M., Nosratnejad, S., & Tabrizi, J.
S.  (2023).  Public–private  partnership  in  primary  health  care:  An  experience  from  Iran.
Primary Health Care Research & Development, 24, e5.
https://doi.org/10.1017/S1463423622000561
Gharaee, H., Tabrizi, J. S., Azami-Aghdash, S., Farahbakhsh, M., Karamouz, M., & Nosratnejad,
S. (2019). Analysis of Public-Private Partnership in Providing Primary Health Care Policy: An  Experience  From  Iran.  Journal  of  Primary  Care  &  Community  Health,  10, 215013271988150. https://doi.org/10.1177/2150132719881507
Ghasemi, M., Amini-Rarani, M., Shaarbafchi Zadeh, N., & Karimi, S. (2022). Role of Public-
Private  Partnerships  in  Primary  Healthcare  Services  Worldwide:  A  Scoping  Review. Health Scope, 11(3). https://doi.org/10.5812/jhealthscope-129176
Hamzi, M., Hidayah, N., Qistina, N., & Mahmud, A. (2020). OVERVIEW OF PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP  IN  PRIMARY  HEALTH  CARE  IN  MALAYSIA:  A  SCOPING REVIEW. Open Access, 7(3).
Joudyian, N., Doshmangir, L., Mahdavi, M., Tabrizi, J. S., & Gordeev, V. S. (2021). Public-private partnerships in primary health care: A scoping review. BMC Health Services Research, 21(1), 4. https://doi.org/10.1186/s12913-020-05979-9
Kepala  Dinas  Kesehatan  provinsi  DKI  Jakarta.  (2022).  Keputusan  Kepala  Dinas  Kesehatan Provinsi  Daerah  Khusus  Ibukota  Jakarta  Nomor  499  Tahun  2022  tentang  Pedoman Penyelenggaraan Klinik Pratama Kolaborasi di Provinsi DKI Jakarta.
Menteri Kesehatan RI. (2016). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Pedoman Manajemen Puskesmas.
Menteri Kesehatan RI. (2019). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.
Menteri Kesehatan RI. (2022). Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024.
Menteri  Kesehatan  RI.  (2023).  Keputusan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor HK.01.07/MENKES/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer.
Presiden  Republik  Indonesia.  (2023).  Undang  Undang  RI  Nomor  17  Tahun  2023  tentang Kesehatan.
Presiden RI. (2023). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023.
Rizky  Perdana,  N.,  Adhasari,  G.,  &  Puspitaloka  Mahadewi,  E.  (2022).  Challenges  and Implementation of Universal Health Coverage Program in Indonesia. International Journal of Health and Pharmaceutical (IJHP), 2(3), 589–596. https://doi.org/10.51601/ijhp.v2i3.97
WHO. (2018). The private sector, universal health coverage and primary health care.
WHO. (2019). Primary Health Care on the Road to Universal Health Coverage 2019 GLOBAL MONITORING REPORT EXECUTIVE SUMMARY.
WHO. (2023, Desember). Human rights. https://www.who.int/news-room/fact- sheets/detail/human-rights-and-health
WHO.  (2024).  Universal  Health  Coverage.  https://www.who.int/health-topics/universal-health- coverage
WHO, U. (1978). Alma Ata Declaration.

## This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License