ARTICLE HISTORY: Submitted: 2021-10-08 | Revised: 2021-10-13 | Accepted: 2021-10-14 | Published: 2021-10-15 HOW TO CITE (APA 6 th Edition):
Simorangkir, R. J. D. (2021). Dinamika Perkembangan Golkar di Kota Medan: Golkar pada Pemilu 1971. MUKADIMAH: Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-Ilmu Sosial . 5 (2), 252-260. CORRESPONDANCE AUTHOR: ronggurrajadoli.simorangkir@gmail.com | DOI: https://doi.org/10.30743/mkd.v5i2.4431
This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Common Attribution License ( https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ ), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

## DINAMIKA PERKEMBANGAN GOLKAR DI KOTA MEDAN: GOLKAR PADA PEMILU 1971

## Ronggur Raja Doli Simorangkir*
Magister Ilmu Sejarah Universitas Sumatera Utara, Indonesia

## Abstract

## Abstrak
This article aims to discuss how the New Order which was dominated  by  the  army  dimension  used  the  Golkar Secretariat as a political machine in defending the interests of  the  government  and  the  military.  Initially,  the  Golkar Secretariat  was  only  filled  with  around  64  organizations under  it.  However,  along  the  way,  the  number  of organizations  under  the  Golkar  Secretariat  continued  to swell.  This  then  required  the  Golkar  Secretariat  to reorganize  its  entire  structure,  both  at  the  national  and local levels. This article uses a historical research method with  four  writing  steps,  namely:  source  search,  source criticism,  formulation  of  facts,  and  presentation  of  new ideas, a political approach. After various consolidations at the  national  and  regional  levels,  the  Golkar  Secretariat which was previously only an organization has now turned into  a  political  party  with  the  name  Golkar  (Golongan Karya)  which  aims  to  become  a  government  tool  in  the 1971 General Election. The main focus that the author will examine  in  this  article  is  related  to  Golkar's  political actions,  especially  those  in  Medan  City  in  the  1971 elections. Another focus is, the author wants to explore and review issues related to Golkar's presence in Medan City. This is inseparable from Golkar's victory in Medan City in the 1971 General Election, even though at that time Golkar was considered a newcomer party.
Artikel ini bertujuan untuk  membahas bagaimana Orde Baru  yang  didominasi  oleh  matra  Angkatan  Darat menggunakan Sekber Golkar sebagai mesin politik dalam membela  kepentingan  pemerintah  dan  militer.  Pada awalnya  Sekber  Golkar  hanya  diisi  oleh  sekitar  64 organisasi  yang  bernaung  di  bawahnya.  Namun  dalam perjalannya, jumlah organisasi yang bernaung di bawah Sekber  Golkar  terus  membengkak.  Hal  ini  kemudian mengharuskan  Sekber  Golkar  mereorganisasi  seluruh strukturalnya, baik  pada tingkat nasional maupun lokal. Artikel  ini  menggunakan  metode  penelitian  sejarah dengan  empat  langkah  penulisan,  yaitu:  pencarian sumber,  kritik  sumber,  perumusan  fakta,  dan penyajian pemikiran  baru,  dengan  pendekatan  politik.  Setelah berbagai kondolidasi di tingkat nasional maupun daerah, Sekber  Golkar  yang  sebelumnya  hanya  menjadi organisasi  kini  berubah  haluan  menjadi  mesin  politik dengan  nama  Golkar  (Golongan  Karya)  yang  bertujuan untuk menjadi alat pemerintah dalam Pemilu 1971.  Fokus utama  yang  akan  penulis  kaji  dalam  artikel  ini  terkait dengan  sepak  terjang  politik  Golkar,  terutama  yang berada  di  Kota  Medan  pada pemilu  tahun  1971. Fokus lainnya  ialah,  penulis  ingin  menggali  dan  mengulas persoalan  yang  berkaitan  dengan  kehadiran  Golkar  di Kota  Medan.  Hal  ini  tidak  terlepas  dari  kemenangan Golkar di Kota Medan pada Pemilu 1971 walaupun pada saat itu Golkar dianggap sebagai partai pendatang baru.
Keywords: Joint Secretariat of Golkar; Golkar; 1971
Election; Medan City.
Kata Kunci: Sekber Golkar; Golkar; Pemilu 1971; Kota
Medan

## PENDAHULUAN
Pada  awal  pemerintahan  Suharto,  tidak  ada  satupun  partai  politik  yang  mewakili  kepentingan Angkatan Darat. Hal ini menjadikan Suharto dan rekan-rekan militernya memilih Sekretaris Bersama Golkar (Sekber Golkar) untuk dikembangkan menjadi mesin politik dengan maksud melanggengkan kekuasaannya  sebagai  presiden.  Suharto  memerintahkan  para  rekannya  yang  saat  itu  berasal  dari empat kepala staf Angkatan Bersenjata, untuk memfasilitasi pengembangan Sekber Golkar baik pada tingkat nasional maupun daerah. Lewat prakarsanya, Sekber Golkar dapat berkembang dengan cepat,
bahkan  pada  tahun  1966  Sekber  Golkar  telah  menaungi  262  organisasi  di  bawahnya  (Wanandi, Chudori, & Bayuni, 2014, p. 34).
Sekber Golkar mengalami perkembangan yang cukup pesat akibat pemerintah dan ABRI pada masa itu bekerjasama dalam mengembangkan sayap Sekber Golkar sampai ke tiap-tiap daerah. Tidak hanya  itu,  gaung  terhadap  anti  komunis  yang  menguat  pada  masyarakat  Indonesia  kala  itu, menjadikan  Sekber  Golkar  kian  mendapatkan  simpati,  dan  pada  akhirnya  anggota  masyarakat memilih  Sekber  Golkar  sebagai  wadah  organisasi  politik  mereka.  Perkembangan  yang  pesat  itu, mengharuskan  organisasi  ini  menyederhakan  organisasi  yang  dinaunginya,  sehingga  dibentuklah Kelompok Induk Organisasi (Kino). Kino sendiri memiliki tujuh bagian, antara lain: (1) Kino Kosgoro, (2) Kino Soksi, (3) Kino MKGR, (4) Kino Ormas Hankam, (5) Kino Karya Profesi, (6) Kino Gabungan Karya, (7) dan Kino Karya Pembangunan. Dari berbagai Kino yang ada hanya satu Kino yang dipimpin oleh kalangan sipil, sedang enam Kino lainnya dipimpin oleh para perwira Angkatan Bersenjata. Oleh karenanya,  dapat  dilihat  bahwa  Sekber  Golkar  telah  didominasi  oleh  orang-orang  dari  Angkatan Bersenjata.
Ketika  Sekber  Golkar  telah  melalui  berbagai  macam  konsolidasi  di  tingkat  nasional,  Sekber Golkar  pun  akhirnya  direorganisasi  dengan  tujuan  untuk  menjadi  mesin  partai  pada  saat  pemilu tahun  1971.  Reorganisasi  ini  juga  terjadi  di  hampir  seluruh  pengurus  wilayah    Sekber  Golkar  di Indonesia,  tidak  terkecuali  yang  ada  di  Kota  Medan.  Tidak  berselang  lama,  Sekber  Golkar  yang sebelumnya hanya menjadi organisasi, berubah haluan menjadi mesin politik dengan nama Golongan Karya  (Golkar),  guna  disiapkan  untuk  pemilu  1971.  Setelah  bertranformasi  menjadi  mesin  politik, Golkar telah siap bertarung pada kancah pemilu nasional tahun 1971 dan menjadi awal pertunjukan Golkar sebagai organisasi politik. Pimpinan Golkar di tingkat nasional mengakui bahwa mereka tidak mempunyai  harapan  Golkar  akan  menang,  tapi  mengatakan  bahwa  mereka  akan  cukup  puas  jika menjadi salah satu dari “tiga besar” pemenang pemilu tahun 1971 (Reeve, Triwira, Nugraha, Ni’am, & Fallickard, 2013, p. 16).
Kenyataannya  yang  terjadi  pada  saat  pemilu  1971  memberikan  kejutan  yang  luar  biasa  bagi Golkar. Golkar menjadi salah satu partai politik yang mendapatkan suara tinggi, serta menjadikannya unggul  di  antara  partai-partai  peserta  pemilu  lainnya.  Golkar  mendapatkan  62,8  %  suara,  dan memenangkan 236 (65, 6%) dari 360 kursi DPR (Ardanareswari, 2019). Golkar memperoleh suara yang banyak di hampir setiap provinsi di Indonesia, salah satu yang terbanyak berasal dari Sumatera Utara. Bahkan di Kota Medan, Golkar memperoleh suara sebesar 50 %,  unggul dari partai lainnya. Kendati demikian,  mobilisasi  massa,  campur  tangan  pemerintah,  serta  peran  Angkatan  Bersenjata  menjadi faktor keberhasilan Golkar unggul dalam pemilu 1971.
Pada  artikel  ini,  penulis  mencoba  untuk  menuliskan  kembali  berbagai  dinamika  politik  yang dialami oleh Golkar. Fokus utama yang akan penulis kaji dalam artikel ini terkait dengan sepak terjang politik  Golkar,  terutama  yang  berada  di  Kota  Medan  pada  pemilu  tahun  1971.  Fokus  lainnya  ialah, penulis  ingin  menggali  dan  mengulas  persoalan  yang  berkaitan  dengan  kehadiran  Golkar  di  Kota Medan.  Artikel  ini  akan  penulis  mulai  dari  latar  belakang  kemunculannya,  strategi  politik  yang dijalankan,  serta  siapa  saja  yang  berperan  menjadikan  Golkar  begitu  mendominasi  pemilu  1971, walaupun  pada  massa  itu  kita  semua  tahu,  bahwa  Golkar  merupakan  organisasi  politik  pendatang baru dalam kancah perpolitikan di Indonesia.

## METODE
Metode penelitian  yang  digunakan  dalam  menyusun  artikel  ini  sepenuhnya  menggunakan  metode sejarah yang dimulai dengan tahap pencarian sumber, kritik sumber, perumusan fakta, dan penyajian pemikiran  baru  (Garraghan,  1957). Proses  kerja  penelitian  ini  dimulai  dengan  mengumpulkan sumber-sumber sejarah atau heuristik yang berkaitan dengan topik penelitian (Kartodirdjo, 1993, p.
47). Sumber data dalam artikel ini mengandalkan buku-buku dan jurnal yang dianggap penting dan mendukung  penelitian,  seperti  karya-karya  sejarah  mengenai  politik  Indonesia,  literatur  tentang sejarah  kota  Medan,  dan  kajian-kajian  ilmiah  yang  menjelaskan  mengenai  Golkar  di  Kota  Medan. Selain  itu  untuk  melengkapi  kekurangan  sumber,  maka  penulis  melakukan  wawancara  dengan beberapa orang di Kota Medan yang berumur di atas enam puluh tahun, hal ini dimungkinkan karena mereka dianggap memiliki rekam jejak atas keterlibatan pada pemilu yang terjadi di tahun 1971.
Setelah  seluruh  sumber  berhasil  dikumpulkan,  kemudian  penulis  melakukan  kritik  sumber untuk mengetahui valid atau tidaknya data yang yang telah dimiliki. Kritik sumber dilakukan secara eksternal  dan  internal  (Kuntowijoyo,  1995,  p.  74). Untuk  mendapatkan  keabsahan  dari  data,  juga dilakukan  uji  silang  antar  data  lisan  dengan  data  tulisan.  Kritik  sumber  ini  juga  dilakukan  untuk mengatasi kelemahan yang dimiliki oleh sumber lisan. Hal ini dikarenakan narasumber dan penulis biasanya  sering  terjebak  dalam  pandangan  yang  bersifat  romantisme,  sehingga  sulit  memisahkan antara  fakta  dan  asumsi  pribadi.  Setelah  melalui  tahap  kritik  sumber,  maka  selanjutnya  penulis melakukan analisis terhadap isi buku, dokumen, dan hasil wawancara untuk mendapatkan fakta-fakta baru sehingga menghasilkan pandangan baru. Hingga setelahnya sampai pada tahap historiografi atau penulisan sejarah mengenai dinamika serta perkembangan Golkar di Kota Medan pada pemilu 1971.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Dinamika Politik Kota Medan Jelang Terbentuknya Sekber Golkar
Berbicara tentang kondisi sosial dan politik di Kota Medan tentu tidak terlepas dari berbagai peristiwa tentang PKI, ormas ormas anti PKI dan dugaan persekutuan antara TNI dengan ormas anti PKI. Kondisi politik di Kota Medan sebelum terjadinya kudeta 1965 umumnya berjalan dengan biasa saja tanpa ada suatu peristiwa yang menegangkan. Namun sesekali terjadi gesekan di lapangan antara organisasi sayap PKI dengan ormas anti PKI.
Minimnya  gesekan  politik  di  lapangan  antar  basis-basis  organisasi  PKI  dan  ormas  anti  PKI menandakan bahwa kekuatan PKI di Kota Medan sesungguhnya sangat kuat dan cukup berpengaruh, dan hal ini membuktikan bahwa kekuatan sayap-sayap organisasi kiri dan berbagai cabang organisasi induk dari PKI terlihat lebih dominan dalam hal pergerakan. Terlebih dalam memobilisasi massa guna mempengaruhi masyarakat agar turut bergabung dengan PKI.
Meskipun begitu, gerakan yang dibangun Angkatan Bersenjata untuk melawan pengaruh PKI terus  dilakukan  secara  massif  di  berbagai  tingkatan,  mulai  dari  pinggiran  kota  sampai  pusat  kota, dengan mengandalkan kader yang berlatar belakang profesi (Burke, 1992, p. 3). Gerakan ini dibentuk melalui  organisasi-organisasi  kekaryaan  seperti  halnya  para  karyawan  kantoran,  sampai  dengan buruh  perkebunan.  Organisasi-organisasi  kekaryaan  inilah  yang  kemudian  menjadi  pasukan  yang nantinya siap melawan anggota dari PKI.
Organisasi lain yang anti PKI umunya tidak terlihat dominan dalam menarik simpul-simpul massa di masyarakat untuk melawan dominasi PKI. Hal ini terjadi akibat pengaruh  dan dukungan yang besar dari aparat dan pemerintah pada masa itu. Kekuatan PKI dan sayap-sayap organisasi kiri lainnya baru dapat dilumpuhkan pasca PKI harus kalah akibat tragedi kudeta di Jakarta.
Terkuaknya  kasus  penculikan  para  Jenderal  Angkatan  Darat  yang  disertai  dengan pembunuhan  begitu  cepat  merebak  sampai  ke  berbagai  daerah  tanpa  terkecuali  di  Medan.  Hal tersebut kemudian menjadi daya ledak baru bagi para ormas anti PKI yang selama ini menahan diri dari sikap semena-mena PKI, dan karenanya masyarakat anti PKI memiliki alasan yang kuat untuk kembali melawan orang-orang komunis. Sebenarnya pemberangusan PKI di Kota Medan tidak terjadi secara spontan pada saat meletusnya kudeta. Namun setelah beberapa bulan peristiwa kudeta terjadi,
barulah kemudian ada gerakan yang dilakukan dari berbagai organisasi seperti PP, HMI, SOKSI, dan organisasi kekaryaan lainnya.
Dua bulan pasca meletusnya peristiwa G30S di Jakarta, barulah Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat  Daerah  (DPRD)  Sumut,  Zudi  Daulay,  membacakan  instruksi  Pemerintah  pusat  yang  harus dijalankan Pemerintah Daerah untuk melumpuhkan kekuatan PKI. Zudi Daulay menghimbau kepada orang-orang PKI untuk menyerahkan diri. Namun himbauan tersebut tidak serta merta dipatuhi oleh orang-orang PKI, malah kelompok PKI tersebut terlihat siap untuk melawan berbagai gerakan dari ormas ormas anti PKI yang ingin memberangus PKI.
Berbagai  ormas-ormas  anti  PKI  pada  25  Oktober  1965  tersebut  kemudian  melakukan konsolidasi dan berkumpul di rumah  Fendi Keling/Effendi Nasution dari PP. Di lokasi inilah berbagai pembahasan  sering  dibicarakan  terkhusus  mengenai  tentang  perlawanan  terhadap  PKI.  Umunya orang-orang  PKI  yang  ada  di  pusat  kota  jumlahnya  tidak  begitu  banyak  dan  hanya  tersebar  di beberapa titik, seperti di Glugur Darat, Pusat Kota, Perumnas Mandala, dan daerah Kampung Keling dan yang terbesar ada di Kampung Kolam Percut (wawancara dengan Anwar Kongo, 14 Maret 2017).
Sebelum  gesekan  besar  terjadi  di  Medan,  Sekretaris  IPKI  (Ikatan  Pendukung  Kemerdekaan Indonesia) Sumut Kosen Cokrosentoro yang juga Kepala Penerangan Provinsi Sumut sekaligus Guru pengajar Pancasila pada era Presiden Soekarno bersama Ketua dua Partai IPKI bidang Pemuda MY. Effendi  Nasution  membawa  Yan  Paruhum  Lubis/Ucok  Majestic  ke  Jakarta  untuk  bertemu  Ratu Aminah Hidayat dan Jenderal AH. Nasution di Cijantung. Ratu Aminah dan Jenderal AH. Nasution meminta  kepada  Ucok  Majestic  untuk  membentuk  para  pengikut  IPKI  menjadi  organisasi  sayap partai, seperti Kubu Pancasila, Pemuda Pancasila, Sarjana Pancasila di Kota Medan dengan visi misi menjaga tetap utuh tegaknya 4 pilar kebangsaan.
Pada akhirnya gesekan pun terjadi antara massa PKI dengan ormas-ormas anti PKI. Pertikaian yang  membesar  terjadi  antar  sesama  masyarakat  sipil,  serta  melibatkan  berbagai  pertikaian  yang mengarah  kepada  bentuk  rasis,  terutama  kepada  orang-orang  keturunan  Tionghoa.  Tidak  hanya sampai di situ, berbagai hal  yang pada saat itu berhubungan langsung dengan RRC akan dijadikan target sasaran oleh para ormas anti PKI. Sebab yang terjadi adalah massa mendatangi kantor konsulat Cina  dan  memaksa  untuk  masuk  ke  dalam.  Pertikaian  yang  terus-menerus  memakan  korban  ini sangat sulit untuk dihentikan, ledakan dari dendam lama terlihat dipertontonkan pada kerusuhan ini. Hampir dapat dipastikan bahwa kerusuhan terjadi pada setiap titik, baik di pusat kota Medan maupun pinggiran, terutama berbagai daerah basis PKI.
Melihat  situasi  dan  iklim  politik  masyarakat  di  Medan  yang  tidak  menentu,  Angkatan Bersenjata  sebagai  kekuatan  Sospol  dan  Hankam  menilai  perlu  untuk  turun  tangan  dalam mengamankan  berbagai  kerusahan  yang  terjadi.  Pada  tanggal  26  Juli  1965,  dibentuklah  panitia persiapan  di  bawah  pimpinan Letnan  Kolonel  T.  A.  Lingga  dan  Drs.  Amir  Husin  Nasution  sebagai sekretaris.  Pada  1  Agustus  1965  Letnan  Kolonel  T.  A.  Lingga  sebagai  Ketua  Sekber  Golkar  Sumut memberi mandat kepada Drs. Amir Husin Nasution untuk membentuk Sekber Golkar di Medan. Awal kehadiran  Sekber  Golkar  di  Medan  sesungguhnya  tidak  begitu  mempengaruhi  apapun  terhadap kondisi sosial politik di Medan. Namun hal tersebut menjadi titik awal kekuatan politik Golkar pasca habisnya perlawanan PKI di Medan.

## Merancang Pemilu Untuk Golkar
Pemulihan stabilitas politik adalah tugas penting bagi Suharto setelah ia memperoleh Surat Perintah 11 Maret 1966 yang berisi tentang pengalihan kekuasaan dari Sukarno ke Suharto. Pada waktu itu, kelompok anti-komunis sedang membantu Angkatan Darat untuk memburu anggota PKI. Banyak organisasi  massa  yang  berafiliasi  dengan  PKI  dan  PNI  mengalami  tekanan  tentara  yang  ingin membubarkannya. Sementara kesatuan-kesatuan aksi (seperti KAMI dan HMI) menuntut pengadilan
umum untuk Sukarno yang dituduh terlibat Gestapu. NU dengan cepat mengumpulkan dukungan politik dari kelompok anti-PKI, dan mendesak agar pemilu segera diadakan (Wanandi et al., 2014).
Berbagai perencanaan yang dilakukan untuk mempersiapkan pemilu pada tahun 1968 menjadi kian penting. Pada Maret 1968, MPRS bersidang untuk menentukan tanggal pelaksaan Pemilu yang baru  (Suryadinata,  1989,  pp.  1 &  8).  Pemerintah  mengusulkan  untuk  menunda  Pemilu  selama  lima tahun.  Akan  tetapi,  partai-partai  politik  berhasil  mendesak  suatu  kompromi  yang  mengharuskan pemerintah  melaksanakan  Pemilu  pada  5  Juli  1971.  Dalam  sidang  MPRS  itu  juga  diputuskan mengangkat Suharto sebagai presiden penuh dengan masa jabatan lima tahun.
Setelah MPRS memutuskan menunda pelaksanaan pemilu, Panitia Khusus bersidang kembali. Namun perdebatan dalam pembahasan RUU Pemilu menjadi berlarut-larut. Sampai Oktober 1969, belum ada kesepatakan untuk mengesahkan RUU Pemilu. Poin penting dari perselisihan RUU Pemilu adalah:  1) keseimbangan jumlah kursi MPR di antara partai-partai politik dan kelompok-kelompok fungsional; 2) keseimbangan jumlah kursi antara kelompok fungsional dari anggota militer dan non- militer dalam MPR, DPR, dan DPRD; 3) jumlah anggota yang ditunjuk di DPRD; 4) kepemilikan hak untuk mencalonkan sebagai anggota golongan fungsional dari non-militer di MPR, DPR, dan DPRD; 5) jumlah utusan daerah di MPR; 6) pergantian anggota MPR dan DPR; dan 7) status anggota militer dan non-militer yang ditunjuk pemerintah untuk menduduki kursi MPR, DPR dan DPRD.
Suharto  kemudian  menengahi  perdebatan  yang  berlarut-larut  itu.  Dia  menemui  para pempinan partai politik dan wakil Golkar secara terpisah. Akhirnya dicapai sebuah kompromi bahwa anggota-anggota  yang  diangkat  untuk  DPRD  di  tingkat  provinsi  dan  kabupaten/kota  tidak  boleh melebihi  20  %.  Sementara  itu,  faksi  Angkatan  Bersenjata  di  parlemen  telah  berkompromi  dengan partai-partai  politik  supaya  RUU  Pemilu  bisa  disahkan  meskipun  dengan  mengorbankan  gagasan kelompok militan Orde Baru.
Ada pembicaraan di beberapa kalangan bahwa pemerintah sengaja menunda pengesahan RUU tersebut  agar  memiliki  waktu  untuk  membangun  kekuatan  Golkar.  Tuduhan  ini  mungkin  tidak akurat,  tapi  kenyataannya  tak  dapat  diabaikan  karena  setelah  sidang  MPRS  tahun  1968  yang memutuskan  untuk  menunda  Pemilu  sampai  tahun  1971,  Suharto  dan  rekan-rekan  militernya mengambil banyak keuntungan dari situasi itu.
Sejak tahun 1965 sampai 1967, pemerintah berupaya untuk memperkuat Golkar. Kursi Golkar di DPR-GR perlahan-lahan meningkat selama periode itu, dari 53,8% (161 kursi) sebelum Gestapu 1965 menjadi 54,9% (133 kursi) pada 1966, kemudian bertambah lagi menjadi 55,5% (194 kursi) tahun 1967. Namun proporsi kursi Golkar menurun menjadi 40,4% (167 kursi) pada 1968, sedangkan partai-partai politik  memperoleh  59,6%(247  kursi)  atau  meningkat  99  kursi  dibandingkan  dengan  jumlah  kursi tahun  1967  (DPR-GR,  1970).  Pemerintah  tampaknya  merestui  berkurangnya  proporsi  kursi  Golkar tahun  1968  dengan  harapan  partai-partai  politik  akan  mendukungnya,  sebab  Golkar  gagal menunjukkan  kekuatannya.  Sejak  akhir  tahun  1969,  pemerintah  mulai  beralih  ke  Golkar  sambil menjinakkan dan meninggalkan partai politik (Forges, 1993, p. 875).

## Dinamika Golkar di Kota Medan Pada Pemilu 1971
Kampanye  Golkar  di  Kota  Medan  sangat  meriah  dan  ramai  diikuti  oleh  masyarakat  kota Medan. Umbul-umbul dan bendera Golkar terpasang di sepanjang jalan protokol hingga sampai ke kampung-kampung  yang  berada  di  sudut  kota.  Hampir  seluruh  peserta  yang  mengikuti  kampanye Golkar  menggunakan  atribut  Golkar,  mulai  dari  baju,  ikat  kepala,  bendera,  model  rambut  dengan ukiran Golkar, dan bahkan ada yang mencat tubuhnya dengan warna kuning sebagai simbol kecintaan terhadap Golkar.
Kampanye Golkar menjadi yang paling meriah dari kampanye partai lain. Hal ini tentu tidak terlepas dari pengaruh dukungan pemerintah pada saat itu terhadap Golkar. Sementara partai-partai lain mendapat batasan dalam melakukan kegiatan kampanye. Mulai dari atribut, sampai massa yang mengikuti kampanye partai selain Golkar harus melapor terlebih dahulu. Apabila tidak ada laporan, maka  kampanye  akan  dibatalkan.  Pembatasan  dalam  penggunaan  atribut  kampanye,  baik  jumlah bendera yang dibawa, jenis atribut yang digunakan, serta adanya larangan memajang foto-foto Bung Karno. Namun pada saat itu pemerintah menggunakan dalih agar eks komunis tidak ikut menyusup dalam aktifitas partai politik menuju pemilu 1971 (wawancara dengan Husni Thamrin, 12 Desember 2016).
Berbagai  hal  yang  demikian  itu  tentu  menjadikan  kampanye  dari  partai-partai  lain  di  luar Golkar  sunyi,  ketimbang  kampanye  yang  dilakukan  Golkar.  Golkar  mendapat  porsi  yang  berbeda dengan partai-partai lain saat melakukan kampanye. Jika partai lain mendapat jatah sebulan sekali untuk  melakukan  kampanye  akbar,  maka  Golkar  bisa  sampai  dua,  tiga  kali  melakukan  kegiatan tersebut.  Golkar  juga  tidak  ada  pembatasan  jumlah  atribut,  jumlah  massa  dan  berbagai  larangan lainnya dalam aktifitas kampanye, dan seluruh aktifitas tersebut mendapat dukungan yang baik oleh pemerintah. Bahkan massa yang ikut kampanye juga diangkut dengan menggunakan fasilitas ABRI seperti truk dan pick up untuk konvoi menuju lokasi kegiatan kampanye (wawancara dengan Entis Suka Ramais, 23 Mei 2017).
Pada saat hari pemilihan, kondisi Kota Medan sangat tenang karena sedikit kendaraan yang melintas  di  jalan  raya.  Hampir  semua  toko  ditutup.  Tempat  pemungutan  suara  menjadi  tempat komunitas  berkumpul  dengan  rasa  kesungguhan  dan  kemeriahan.  Hansip  bekerja  sebagai  penjaga tempat  pemungutan  suara.  Polisi  ada  di  mana-mana,  dan  markas  militer  bersiaga  untuk mengantisipasi jika kemungkinan akan terjadi kekacauan.
Sejak tahun 1969, seluruh pegawai negeri di Kota Medan dan daerah lainnya harus terdaftar sebagai anggota Golkar dan setiap pegawai negeri memiiki kartu anggota Golkar. Pembagiaan kartu anggota  Golkar  tersebut  bertujuan  untuk  mendata  sekaligus  sebagai  penambahan  anggota  yang nantinya akan dimasukkan ke dalam strukural pengurus Golkar (wawancara dengan Nautir Siregar, 23 Desember 2016). Semua pegawai negeri diwajibkan melapor ke kantor mereka  pada pukul 07.30 WIB. Di kantor, para pegawai negeri mendengar pidato Presiden Suharto dan hal ini terus berlanjut hingga masa pencoblosan.
Sebagian besar tempat pemungutan suara memulai pemilihan setelah pukul delapan dan kotak suara  ditutup  pada  siang  harinya.  Panitia  tempat  pemungutan  suara  menghitung  jumlah  suara – disaksikan  perwakilan  setiap  partai – dengan  cara  membuka  setiap  surat  suara  dari  kotak  dan mengumumkan nama partai yang dipilih dengan speaker agar warga di sekitar tempat pemungutan suara  bisa  mendengarnya  (wawancara  dengan  Husni  Thamrin,  12  Desember  2016).  Golkar memperoleh 50 % suara di kota Medan. Di tingkat nasional, Golkar dipilih lebih dari 34 juta orang atau 62,80  %  dari total suara. Golkar memenangkan 227 kursi dari 460 kursi di DPR (Suryadinata, 1989, p. 48).
Tabel 1. Jumlah perolehan suara Golkar pada Pemilu 1971 di Kota Medan
No Partai Jumlah Suara Persentase 1 Partai Katolik 6.393 3% 2 PSII 5.327 2,5% 3 NU 9.589 4,5% 4 Parmusi 37.290 17,5% 5 Golkar 106.543 50% 6 Parkindo 19.178 9% 7 Murba 3.196 1,5% 8 PNI 17.047 8% 9 Perti 3.196 1,5% 10 IPKI 5.327 2,5%
Sumber: Surat Kabar Waspada, 11 Desember 1971.

## Koalisi Pemerintah dan ABRI, Melihat Golkar dari Medan
Ali  Murtopo  menjelaskan  mengenai  kemenangan  Golkar  pada  pemilu  tahun  1971,  ia menjelaskan “Beberapa kalangan berpandangan bahwa kemenangan Golongan Karya terjadi karena beberapa  faktor  berikut:  tersedianya  dana,  dukungan  pejabat  terutama  dari  ABRI,  pembentukan Korpri  di  dalam  berbagai  kementerian,  lembaga-lembaga  dan  perusahaan-perusahaan,  dan  juga karena berbagai macam intimidasi. Semua ini tentu saja memberikan sumbangan pada kemenangan Golongan Karya” (Murtopo, 1974, pp. 82 – 83).
Kemenangan  Golkar  pada  Pemilu  1971  mengejutkan  semua  pihak,  bahkan  pemerintah sekalipun. Golkar memperoleh 62,8 % suara, memenangkan 236 (65,6%) dari total 360 kursi di DPR yang diperebutkan (Ricklefs, 2008, pp. 585 – 586). Golkar meraih suara terbanyak di semua provinsi, mengalahkan perolehan suara partai-partai non-pemerintah. Di Sumatera Utara saja, perolehan suara Golkar  mencapai  70  %  dari  2.546.564  total  suara  (Nishihara,  1972,  p.  66).  Bahkan  di  Kota  Medan, Golkar  lebih  unggul  dari  partai-partai  lain  dengan  perolehan  50%  suara (“Perolehan  Suara  Golkar Pada Pemilu 1971 di Kota Medan,” 1971) .
Kesuksesan  Golkar  meraih  suara  terbanyak  pada  Pemilu  merupakan  hasil  strategi  dari pemerintah, sebab semuanya tak mungkin berhasil jika mengandalkan kemampuan dan sumber daya Golkar  sendiri.  Pemerintah  menggunakan  sumber  daya  Departemen  Dalam  Negeri,  Departemen Hankam, dan Opsus Ali Murtopo untuk mengatur kemenangan Golkar dalam pemilu 1971.
Pada masa Orde Baru, peran militer jauh melampaui peran spesifiknya di bidang pertahanan nasional. Keterlibatan militer di bidang politik pantas disebut sebagai sebuah intervensi. Setelah Orde Baru  berdiri,  salah  satu  bentuk  perwujudan  fungsi  ABRI  sebagai  kekuatan  sosial  politik  adalah penugasan  prajurit  ABRI  dalam  lembaga,  instansi,  badan  atau  organisasi  di  luar  jajaran  ABRI. Walaupun pada awalnya memiliki maksud untuk mengamankan bangsa dari pengaruh komunisme. Tetapi sesungguhnya penugasan itu juga dimaksudkan untuk menyukseskan program pembangunan Orde Baru termasuk dalam hal urusan politik demi melanggengkan kekuasaannya. Selain itu, militer juga  mengisi  kursi  di  lembaga  legislatif,  baik  di  DPR  maupun  DPRD  yang  diperoleh  melalui penjatahan, bukan melalui pemilihan umum yang kompetitif.
Peran  militer  yang  dominan  itu  seakan  selaras  dengan  fakta  bahwa  militer  adalah  tentara rakyat, dari rakyat dan untuk rakyat dan konsekuensinya dikotomi sipil-militer tidak dikenal dalam sistem politik Indonesia dan kedudukan militer dalam jabatan-jabatan sipil dapat dibenarkan. Secara
struktural,  organisasi  ABRI  disusun  mengikuti  struktur  organisasi  pemerintahan  sipil,  mulai  dari Bintara  Pembina  Desa  atau  Babinsa  di  tingkat  Kelurahan,  Komando  Rayon  Militer   (Koramil)   di tingkat  Kecamatan,  Komando  Distrik  Militer  (Kodim) di tingkat Kabupaten/Kota, Komando Resor Militer  (Korem)  di  tingkat  Kabupaten  dan  Komando  Daerah  Militer  (Kodam)  di  tingkat  Provinsi (wawancara dengan Usman Pelly, 9 September 2016).
Pendekatan  keamanan  yang  represif  dengan  menggunakan  segenap  kekuatan  militer  untuk menjaga stabilitas politik dan keamanan tidak memberikan peluang bagi masyarakat sipil untuk turut andil pada proses politik kenegaraan, hal ini jugalah yang terjadi di kota Medan. Keberadaan partai politik  oposisi  dan  organisasi  sosial  masyarakat  tidak  lebih  hanya  dianggap  sebagai  rekayasa demokrasi  dan  legalisasi  pelengkap  sistem  politik  yang  ada.  Pendekatan  keamanan  telah  menjadi alasan  untuk  membenarkan  kewenangan  pemerintah  dalam  merepresi  rakyat,  sementara  rakyat dibatasi hak dan kebebasannya. Sehingga dalam hal ini juga yang menjadikan Golkar menjadi sebuah partai yang melenggang bebas dan menjadi begitu mendominasi pada pemilu 1971 di Kota Medan.
Tidak  hanya itu  saja,  kemunculan  berbagai  macam  organisasi  baru  di  Medan  adalah  wujud untuk  melegitimasi  gerakan  dukungan,  baik  terhadap  ABRI  maupun  gerakan  politik  bagi  Golkar. Beberapa organisasi yang muncul di Medan saat itu di antaranya, organisasi yang dinamakan Petani ABRI, Buruh ABRI, Nelayan ABRI, Asosiasi Karyawan ABRI dan banyak lagi organisasi profesi lainnya yang menggunakan nama ABRI di belakangnya. Secara politik tentu hal ini sangat menguntungkan bagi Golkar, karena memang massa simpatisannya ABRI sudah tentu adalah massanya Golkar pada saat itu (wawancara dengan Usman Pelly, 9 September 2016).

## SIMPULAN
Sejarah politik di Kota Medan tidak dapat dipisahkan dari peristiwa-peristiwa nasional. Dalam arti, sejarah  politik  di  Kota  Medan  adalah  perpanjangan  dari  peristiwa-peristiwa  nasional.  Hal  ini  juga berlaku untuk sejarah pembentukkan Sekber Golkar dan Golkar di kota Medan. Restrukturasi Sekber Golkar  dilakukan  dengan  maksud  menghadapi pemilu  tahun  1971.  Kepengurusan  Sekber  Golkar  di Kota  Medan  sebagian  besar  dipegang  oleh  Angkatan  Darat.  Dengan  berbagai  dorongan  dari pemerintah dan ABRI akhirnya Golkar meraih kemenangan besar dalam pemilu 1971, baik di tingkat nasional maupun di Kota Medan.

## REFERENSI
Ardanareswari,  I.  (2019).  Demokrasi  Semu  dalam  Sejarah  Pemilu  Pertama  Orde  Baru  Tahun  1971.  Retrieved October  8,  2021,  from  tirto.id  website:  https://tirto.id/demokrasi-semu-dalam-sejarah-pemilu-pertama- orde-baru-tahun-1971-dlYX Burke, P. (1992). New Perspectives on Historical Writing . Pennsylvania: The Peensylvania State University Press. DPR-GR, S. (1970). Seperempat Abad Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia . Jakarta: tanpa penerbit. Forges, R. V. Des. (1993). The Military Revolution and Political Change: Origins of Democracy and Autocracy in Early Modern Europe. The Journal of Asian Studies , 52 (4), 961 – 963. https://doi.org/10.2307/2059349 Garraghan, G. J. (1957). A Guide to Historical Method . New York: Fordham University Press. Kartodirdjo,  S.  (1993). Pendekatan  Ilmu-Ilmu  Sosial  dalam  Metodologi  Sejarah .  Jakarta:  Gramedia  Pustaka Utama.
Kuntowijoyo. (1995). Metode Sejarah . Yogyakarta: Tiara Wacana. Murtopo, A. (1974). Strategi Politik Nasional . Jakarta: Centre for Strategic and International Studies. Nishihara, M. (1972). Golkar and the Indonesian Elections of 1971 . New York: Modern Indonesia Project Cornell University.
Perolehan Suara Golkar pada Pemilu 1971 di Kota Medan. (1971). Waspada .
Reeve, D., Triwira, G., Nugraha, I., Ni’am, L., & Fallickard, R. (2013). Golkar Sejarah yang Hilang: Akar Pemikiran & Dinamika . Depok: Komunitas Bambu. Ricklefs, M. C. (2008). Sejarah Indonesia Modern . Jakarta: Serambi.
Suryadinata, L. (1989). Military ascendancy and political culture: a study of Indonesia’s Golkar . Ohio: Athens Ohio.
Wanandi, J., Chudori, L. S., & Bayuni, E. (2014). Menyibak Tabir Orde Baru: Memoar Politik Indonesia 1965-1998 . Jakarta: Kompas.

## Daftar Informan:
1) Usman Pelly (Tokoh Pendiri Golkar di Kota Medan).
2) Sutris atau Entis Suka Ramais (Pengurus Soksi Kota Medan 1969).
3) Husni Thamrin  (Ketua Eksponen 66 Kota Medan).
4) Nautir Siregar (Pensiunan Guru sekarang berusia 68 tahun).
Copyright Holder ©Ronggur Raja Doli Simorangkir | Copyright Year 2021 Licence URL https://creativecommons.org/licenses/by/4.0