## J-REMI : Jurnal Rekam Medik dan Informasi Kesehatan
Vol. 5, No. 2, Maret 2024, hlm. 139 - 147 EISSN: 2721-866X URL : https://publikasi.polije.ac.id/index.php/j-remi

## Penyebab Pending dan Dispute Klaim Kasus Covid-19 Rumah Sakit Tipe C dan D
Khamna Diah Oktavia Chalimah 1 , Sutrisno 1 , Umi Hanik 1 , Umi Maftukhah 1 , Suyoko 1 , Faik Agiwahyuanto 1* , Deddy Setiadi 2
1 Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, Fakultas Kesehatan, Universitas Dian Nuswantoro
khamnadiah123@gmail.com, sutrisnoamadeo@gmail.com , vongolaai@gmail.com , umimaftukhah1311@gmail.com , suyoko@dsn.dinus.ac.id , faik.agiwahyuanto@dsn.dinus.ac.id
2 RSUP Dr. Kariadi Semarang, Jawa Tengah setiaddy68.ds@gmail.com
Keywords:

## ABSTRACT
Claim, Covid-19, Dispute, Pending Return of claims for cost of treating COVID-19 patients from BPJS Health is common  occurrence  due  to  administrative  and  service  problems.  In  2021, there  were  215  pending  files  and  32  unapproved  files  in  type  C  and  D hospitals  in  Central  Java.  To  determine  causes  of  pending  and  disputed COVID-19  cases  in  type  C  and  D  hospitals  in  Central  Java.  Methods: Descriptive  research  was  conducted  by  observing  all  pending  and  dispute files of COVID-19 cases, totaling 247 cases in 2021. Data collection method was  documentation.  Univariate  data  analysis.  Panti  Wilasa  Dr.  Cipto Semarang  Hospital  has  highest  pending  claims  for  COVID-19  cases.  Kelet Jepara Hospital has pending claims for most COVID-19 cases. Majority of pending claims for COVID-19 cases do not have supporting files or are not appropriate, while smallest  scanned laboratory results (albumin, PCR) are not attached, and INA-CBGs entry or exit date does not match the medical resume. Most pending and dispute claims for COVID-19 cases are mismatch of  diagnosis  and  diagnostic  results  with  KMK  Technical  Guidelines,  while mismatch of diagnosis with results of actions is least. Kata Kunci ABSTRAK Klaim, Covid-19, Dispute, Pending Pengembalian klaim biaya perawatan pasien Covid-19 dari BPJS Kesehatan merupakan biasa terjadi karena masalah administrasi dan pelayanan.  Tahun 2021, terdapat 215 berkas yang tertunda dan 32 berkas yang tidak disetujui di Rumah Sakit  (RS)  tipe C dan D di  Jawa Tengah. Tujuan penelitian: Untuk mengetahui penyebab pending dan dispute kasus Covid-19 di rumah sakit tipe C dan D di Jawa Tengah. Penelitian deskriptif dilakukan dengan mengamati semua berkas pending dan dispute kasus Covid-19 sebanyak 247 kasus tahun 2021.  Metode  pengumpulan  data  dokumentasi.  Analisis  data  univariat. Rumah Sakit Panti Wilasa Dr. Cipto Semarang pending klaim kasus Covid- 19 tertinggi. Rumah Sakit Kelet Jepara  pending klaim sebagian besar kasus Covid-19.  Mayoritas  pending  klaim  kasus  Covid-19  tidak  memiliki  berkas pendukung  atau  tidak  sesuai,  sedangkan  terkecil  adalah  scan  hasil laboratorium  (albumin,  PCR)  tidak  dilampirkan  dan  tanggal  masuk/keluar INA-CBGs tidak sesuai dengan Resume Medis.  Paling banyak pending dan dispute  klaim  kasus  Covid-19  adalah  ketidaksesuaian  diagnosis  dan  hasil tindakan  diagnostik  dengan  Juknis  KMK,  sedangkan  ketidaksesuaian diagnosis dengan hasil tindakan adalah paling sedikit.

## Korespondensi Penulis:
Faik Agiwahyuanto, Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan D-3, Fakultas Kesehatan, Universitas Dian Nuswantoro, Gedung D Lantai 1, Jalan Nakula I No. 5-11, Pendrikan Kidul, Semarang Tengah, Kota Semarang Telepon : +628112700925 Email: faik.agiwahyuanto@dsn.dinus.ac.id
Submitted : 19-09-2023; Accepted : 29-01-2024; Published : 07-02-2024

## Copyright (c) 2024 The Author (s)
This  article  is  distributed  under  a  Creative  Commons Attribution-ShareAlike  4.0  International  License  (CC  BY-SA 4.0)

## 1. PENDAHULUAN
Organisasi  Kesehatan  Dunia  (WHO)  melaporkan  11.953  kasus  Covid-19  di  awal  tahun  2020. Tiongkok menyumbang 11.821 orang [1]–[3]. Menurut WHO, menjadi perhatian dunia yang berdampak pada morbiditas dan mortalitas [4]. Covid-19 menyebar dengan cepat; wabah pertama kali terjadi di Cina, di Wuhan. WHO mengkonfirmasi 896.475 kasus positif dan 45.525 kematian di seluruh dunia. Pada awal tahun 2022, WHO juga melaporkan adanya lonjakan pasien Covid-19 dengan variasi baru [5]–[8]. Sejak tahun  2020,  Indonesia  telah  terdampak  oleh  epidemi  Covid-19,  dengan  pemerintah  menanggung  biaya diagnostik. Data BPS Kesehatan untuk klaim Covid-19 pada tahun 2020 BPJS Kesehatan telah menerima 686.129 klaim dengan total Rp 40,7 triliun. Hampir seluruhnya telah diverifikasi secara independen. Hingga 11 Oktober 2021, pihaknya telah memverifikasi sekitar 87,7% klaim Covid-19. Pada tahun 2021, terdapat 79,07% klaim yang sesuai sebanyak 933.708 kasus dengan biaya Rp 50,5 triliun, 14,42% klaim sengketa sebanyak 170.335 kasus dengan biaya Rp 9,9 triliun, 6,12% klaim yang tertunda sebanyak 72.248 kasus dengan biaya Rp 3,4 triliun, dan 0,39% klaim kadaluarsa atau tidak sesuai sebanyak 4.567 kasus dengan biaya Rp 193 miliar [9].
Ketentuan kode Covid-19 terbaru telah dicanangkan oleh WHO dan akan diimplementasikan mulai tahun  2020  [10],  [11].  Pendokumentasian  data  medis  pada  pasien  Covid-19  dapat  meningkatkan komunikasi  dan  mendukung  klaim  asuransi  [10].  Pemerintah  berkontribusi  terhadap  perawatan  warga negara Indonesia yang terkonfirmasi Covid-19 di fasilitas pelayanan kesehatan [9], [12]. Sejak tahun 2014, Sistem  Jaminan  Sosial  Nasional  dan  Pembiayaan  Kesehatan  Nasional  telah  berjalan.  Setiap  Fasilitas Pelayanan  Kesehatan  (Fasyankes)  diwajibkan  untuk  berkolaborasi  dengan  BPJS  Kesehatan  untuk memenuhi  semua  biaya  kesehatan  yang  adil  dan  merata  [13].  Sangat  penting  untuk  membantu  pemberi layanan kesehatan untuk tertib administrasi dan keakuratan dokumentasi dalam rekam medis agar asuransi kesehatan dapat berfungsi secara efisien [14].
Pemerintah  Indonesia  memiliki  perhatian  besar  terhadap  pengenalan  asuransi  kesehatan  dalam rangka pemerataan sistem jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk Indonesia. Setiap fasilitas kesehatan harus  menjadi  bagian  dari  kesuksesan  ini  sejak  diberlakukannya  Jaminan  Kesehatan  Nasional  (JKN). Ketelitian dokumentasi rekam medis dan ketepatan dalam menentukan koding klinis merupakan salah satu keberhasilan  sistem  asuransi  dan  pembiayaannya.  Jenis  klaim  biaya  kesehatan  sangat  dipengaruhi  oleh kualitas dan kelengkapan koding. Sejak tahun 2020, Indonesia terkena dampak epidemi Covid-19, dengan pemerintah menanggung biaya diagnosis [9], [15]. Klaim Covid-19 yang pending dan dispute telah menjadi masalah yang dihadapi oleh banyak institusi rujukan Covid-19 [6].
Pemetaan penelitian terdahulu ( state-of-the-art ) tentang klaim BPJS Kesehatan yang  tertunda dan sengketa menghasilkan gambaran umum tentang subjek penelitian yang sesuai dengan alasannya sebagai upaya preventif untuk mengatasi masalah klaim BPJS Kesehatan yang tertunda dan sengketa. Penelitian sebelumnya  telah  menemukan  bahwa  verifikasi  kepesertaan,  verifikasi  administrasi,  dan  verifikasi pelayanan semuanya berdampak pada klaim yang disetujui [3], [16]–[21]. Permasalahan dalam melakukan klaim Covid-19 bermula dari ketidaksesuaian antara RS dan BPJS Kesehatan, yang mengakibatkan klaim yang tertunda dan sengketa. Pada tanggal 8 November 2020, BPJS Kesehatan mengumumkan bahwa 37% klaim  di  RS  tipe  C  dan  D  Indonesia  masih  tertunda  pembayarannya  karena  adanya  sengketa  [3],  [22]. Menurut  temuan  penelitian  sebelumnya,  ada  tiga  penyebab  utama  sengketa  klaim  INA-CBGs  di  RS: interaksi antara kualitas pengkodean diagnosis, indikasi medis/layanan, dan administrasi [14], [23]–[26].
Sektor klaim BPJS Kesehatan membutuhkan pendekatan yang segar dan kreatif untuk menghindari duplikasi penelitian. Jika tidak, para peneliti akan cenderung mendasarkan penelitian mereka pada model atau hipotesis lama yang sama. Penyebab pending dan dispute klaim BPJS Kesehatan yang telah dibahas
sebelumnya perlu dilakukan studi dampak/kelayakan tentang tantangan, masalah, dan strategi tambahan untuk menilai keberhasilan penyebab pending dan sengketa klaim Covid-19 di RS tipe C dan D di Jawa Tengah.  Penelitian  di  masa  depan  akan  secara  aktif  mendukung  temuan  penelitian  ini  untuk  membantu pengembangan klaim kasus Covid-19 di RS. Penelitian yang ada hanya berfokus pada klaim pending dan sengketa kasus BPJS Kesehatan, tanpa adanya penelitian atau replikasi ( research gap ) mengenai penyebab klaim pending dan sengketa kasus Covid-19 di RS tipe C dan D di Jawa Tengah.
Tabel 1. Pending dan Dispute Klaim Kasus Covid-19 di RS Tipe C dan D Jawa Tengah Tahun 2021
RS Pending Dispute Jumlah Jumlah % Jumlah % Kelet Jepara 18 100,0 - 0,0 18 Panti Wilasa Dr. Cipto Semarang 151 91,5 14 8,5 165 Banyumanik 2 Semarang 13 100,0 0 0,0 13 PKU Muhammadiyah Mayong Jepara 51 100,0 0 0,0 51 Total 215 87,0 32 13,0 247
Berdasarkan tabel di atas bahwa RS Tipe C dan D di Jawa Tengah merupakan salah satu RS di yang menangani kasus Covid-19. Pada tahun 2021 RSUD Kelet Jepara jumlah klaim Covid-19 kategori pending sebanyak 18 klaim (100,0%). RS Panti Wilasa Dr. Cipto Semarang kategori pending sebanyak 151 klaim (91,5%) dan dispute sebanyak 14 klaim (8,5%). RS Banyumanik 2 Semarang kategori pending sebanyak 13 klaim (100,0%). RS PKU Muhammadiyah Mayong Jepara kategori pending sebanyak 51 klaim (100%). Dengan jumlah klaim pending yang sangat banyak dan klaim dispute yang terjadi maka urgensi penelitian ini apabila tidak dilakukan penelitian lebih lanjut faktor-faktor penyebab klaim pending dan dispute klaim pasien  Covid-19  di  RS  Tipe  C  dan  D  Provinsi  Jawa  Tengah  yang  tidak  diselesaikan  akan  berdampak merugikan pihak RS yang bersangkutan secara finansial, administrasi, dan pelayanan.
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka perlu adanya penilaian terhadap klaim pelayanan Covid-19 untuk dapat mengajukan klaim penggantian biaya pelayanan pasien Covid-19 kepada BPJS sesuai ketentuan dan mengetahui kendala yang terjadi dalam pengajuan klaim BPJS oleh RS. Tujuan dari  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis  faktor-faktor  penyebab  klaim  pending  dan  dispute  klaim pasien Covid-19 di RS Tipe C dan D Provinsi Jawa Tengah.

## 2. METODE PENELITIAN
Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan pendekatan cross-sectional. Pada bulan Februari hingga April 2022, penelitian ini dilakukan di Unit Rekam Medis rumah sakit tipe C dan D di Jawa Tengah, yaitu RSUD  Kelet  Jepara,  Rumah  Sakit  Panti  Wilasa  Dr.  Cipto  Semarang,  Rumah  Sakit  Banyumanik  2 Semarang, dan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Mayong Jepara, dengan fokus penelitian pada penyebab klaim tertunda dan sengketa. Data sekunder yang digunakan adalah data sekunder dari laporan verifikasi covid-19  tahun  2021,  dengan  jumlah  sampel  sebanyak  247  berkas.  Pengumpulan  data  menggunakan dokumentasi. Data diolah dengan menggunakan aplikasi pengolah angka (Ms. Excel). Data diproses dalam lima langkah: coding, editing, skoring, entrying, dan cleaning.
Data dianalisis dengan menggunakan metode analisis univariat. Analisis univariat digunakan untuk mengetahui  distribusi  frekuensi  dan  persentase  dari  variabel  pending  dan  dispute.  Analisis  univariat  ini disajikan  dalam  bentuk  tabel  dengan  narasi  singkat.  Setelah  narasi  singkat,  temuan  penelitian  dibahas dengan  membandingkannya  dengan  Keputusan  Menteri  Kesehatan  (KMK)  Republik  Indonesia  Nomor HK.01.07/MENKES/446/2020  yang  mengatur  tentang  pedoman  teknis  klaim  penggantian  biaya pengobatan pasien Covid-19 bagi rumah sakit yang memberikan pelayanan Covid-19.

## 3. HASIL DAN ANALISIS
3.1 Pending dan Dispute Klaim Kasus Covid-19 di RS Tipe C dan D Jawa Tengah Tahun 2021 Berdasarkan tabel 2 di bawah bahwa pending klaim kasus Covid-19 di RS Tipe C dan D Jawa Tengah tahun 2021 terbanyak adalah Rumah Sakit Panti Wilasa Dr. Cipto Semarang sebanyak 151 kasus (100,0%). Dispute klaim kasus Covid-19 di RS Tipe C dan D Jawa Tengah tahun 2021 yang terbanyak adalah RSUD Kelet Jepara sebanyak 18 kasus (100,0%).
Tabel 2. Pending dan Dispute Klaim Kasus Covid-19 di RS Tipe C dan D Jawa Tengah Tahun 2021
RS Pending Dispute Jumlah Jumlah % Jumlah % Kelet Jepara 0 0,0 18 100,0 18 Panti Wilasa Dr. Cipto Semarang 151 91,5 14 8,5 165 Banyumanik 2 Semarang 13 100,0 0 0,0 13 PKU Muhammadiyah Mayong Jepara 51 100,0 0 0,0 51 Total 215 87,0 32 13,0 247
Sumber data:Laporan Hasil Verifikasi Covid-19 Periode Tahun 2021
Tidak  semua  klaim  RS  yang  diajukan  ke  Kementerian  Kesehatan  disetujui,  tetapi  beberapa  di antaranya  dimasukkan  ke  dalam  data  sengketa  dan  beberapa  di  antaranya  dimasukkan  ke  dalam pembayaran  yang  tertunda  karena  ketentuan  dan  berbagai  pertimbangan  harus  diperiksa  selama  proses klaim  [15].  Kualitas  pengkodean  klaim  jaminan  dipengaruhi  oleh  kelengkapan  pengkodean  klinis  [27]. Selain  itu,  pengkodean  klaim  dapat  mengoptimalkan  pembiayaan  kesehatan.  Salah  satu  elemen  yang berkontribusi  terhadap  ketepatan  waktu  klaim  adalah  setiap  formulir  perawatan  yang  terisi  lengkap  dan kode  klinis  yang  benar  [8].  Selain itu,  ketepatan  pengembalian  informasi medis memiliki  dampak  yang signifikan terhadap kecepatan klaim; jika terjadi keterlambatan dalam menyerahkan berkas klaim, maka berkas  klaim  tersebut  akan  ditandai  sebagai  pending  dan  akan  diikutsertakan  dalam  proses  klaim  bulan berikutnya [28]. Akibatnya, jumlah hasil klaim yang diperoleh fasilitas kesehatan pada bulan tersebut akan berkurang [9].
Penelitian ini menunjukkan kendala-kendala metode klaim biaya kesehatan Covid-19. Studi Covid- 19 masih terus dilakukan karena merupakan penyakit baru. Mengingat kebutuhan akan bukti terbaru terkait perkembangan Covid-19, uji klinis yang harus diselesaikan dalam waktu singkat dengan individu penelitian yang  tidak  sesuai  dengan  kriteria  ideal  harus  sering  dilakukan  [29].  Hal  ini  sering  kali  menimbulkan ketidakpastian  dalam  pencegahan  dan  manajemen,  mengharuskan  dokter  dan  pembuat  kebijakan  untuk selalu mengikuti perkembangan penelitian yang ada, yang sering kali tidak diikuti dengan regulasi yang tepat [30]. Selain dari kesulitan manajemen infeksi akut, gejala yang muncul setelah penyakit telah diobati harus menjadi sumber kekhawatiran. Covid-19 yang lama dikaitkan dengan tingkat keparahan penyakit, riwayat rawat inap, usia di atas 50 tahun, dan lebih banyak terjadi pada orang Asia [31]. Efek ini bisa sangat parah  sehingga membatasi aktivitas  fisik  pasien, menurunkan  kualitas  hidup mereka,  dan memperburuk masalah  mental  mereka  [32],  [33].  Banyak  negara  telah  menyadari  perlunya  memperhatikan  masalah kesehatan setelah infeksi Covid-19, mulai dari pengobatan simtomatik hingga rehabilitasi paru secara rutin, dan  akhirnya  membuat  alokasi  anggaran  dan  investasi  kesehatan  untuk  penderita  Covid-19  yang berkepanjangan [34].
Kasus Covid-19 yang pending dan dispute klaim di RS tipe C dan D di Jawa Tengah dapat berdampak pada anggaran institusi yang menangani pasien Covid-19. Penundaan pembayaran klaim Covid-19 dapat mengakibatkan peningkatan biaya RS dan penurunan pendapatan RS secara signifikan [5], [7], [22]. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan klaim Covid-19 yang cepat dan efisien agar tidak terjadi pending case atau sengketa klaim kasus Covid-19 di RS tipe C dan D.

## 3.2 Pending Secara Administratif Klaim Kasus Covid-19 di RS Tipe C dan D Jawa Tengah Tahun 2021
Berdasarkan tabel 3 di bawah bahwa pending klaim kasus Covid-19 di RS Tipe C dan D Jawa Tengah tahun 2021 yang terbanyak adalah kurang berkas pendukung klaim dan atau berkas pendukung klaim tidak sesuai sebanyak 142 kasus (94,0%) di RS Panti Wilasa Dr. Cipto Semarang dan terkecil adalah kasus tidak dilampirkan scan Hasil Laboratorium (albumin, PCR) sebanyak 1 kasus (2,0%) di RS PKU Muhammadiyah Mayong Jepara dan kasus Tanggal masuk/keluar di INA-CBG’s tidak sesuai di Resume Medis sebanyak 1 kasus (7,7%) di RS Banyumanik 2 Semarang.
Tabel 3. Pending Secara Administratif Klaim Kasus Covid-19 di RS Tipe C dan D Jawa Tengah Tahun 2021
Penyebab Rumah Sakit Kelet Jepara Panti Wilasa Dr. Cipto Semarang Banyumanik 2 Semarang PKU Muhammadiyah Mayong Jepara Jumlah % Jumlah % Jumlah % Kurang berkas Pendukung Klaim dan atau berkas pendukung klaim tidak sesuai 0 0 142 94,0 0 0 0 0 Ketidaksesuaian Data Kepesertaan (NIK) 0 0 8 5,3 0 0 0 0 Kurang Tanda tangan DPJP pada Resume Medis 0 0 1 0,7 0 0 0 0 Tidak dilampirkan scan Hasil Laboratorium (albumin, PCR) 0 0 0 0 7 53,8 1 2,0 Tidak dilampirkan scan Hasil Radiologi (thorax) pada pasien hami 0 0 0 0 2 15,4 0 0 Status pasien tidak sesuai ketentuan KMK 0 0 0 0 3 23,1 0 0 Tanggal masuk/keluar di INA-CBG’s tidak sesuai di Resume Medis 0 0 0 0 1 7,7 17 33,3 Berkas klaim (scan) yang perlu diunggah: Resume Medis 0 0 0 0 0 0 9 17,6 Berkas klaim (scan) yang perlu diunggah: Kartu Identitas (KTP, KITAS, NIK, Pasport, dll) 0 0 0 0 0 0 3 5,9 Berkas klaim (scan) yang perlu diunggah: Hasil radiologi 0 0 0 0 0 0 3 5,9 Kesesuaian status pasien Covid-19 (suspect/ probable/confirm) dengan KMK yang berlaku 0 0 0 0 0 0 8 15,7 Kode diagnosis sesuai dengan ketentuan KMK yang berlaku 0 0 0 0 0 0 8 15,7 Cara pulang pasien di INA-CBGs sesuai dengan resume medis 0 0 0 0 0 0 2 2,9 Total 0 0,0 151 100,0 13 100,0 51 100,0
Sumber data: Laporan Hasil Verifikasi Covid-19 Periode Tahun 2021
Kesalahan  koder  adalah  salah  satu  penyebab  tertundanya  klaim  di  RS.  Masalah  ini  dapat  terjadi karena  jumlah  berkas  yang  sangat  banyak,  yang  menyebabkan  programmer  harus  bekerja  dengan  cepat dalam pengkodean dan entri data [35], [36]. Dalam kaitannya dengan klaim yang ada, kelengkapan berkas juga  menjadi  kendala.  Penelitian  sebelumnya  telah  mengungkapkan  bahwa  resume  medis  yang  tidak memadai berhubungan dengan keterlambatan klaim [6], [21], [29], [36]–[38]. Hal ini biasa terjadi baik di rawat jalan maupun rawat inap karena dokter dan staf medis memiliki waktu yang terbatas dibandingkan dengan jumlah pasien yang tinggi. Hal ini diperparah dengan kurangnya pemahaman Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP) terhadap standar kelengkapan resume medis yang relevan dengan klaim [39]. Terlepas dari kenyataan bahwa pengetahuan dokter tentang berkas klaim terkait dengan kualitas rekam medis yang dibuat, dukungan RS dan komunikasi yang efisien di tempat kerja masih kurang [40].
Berdasarkan  hasil  penelitian  ini,  kendala  dalam  pengajuan  klaim  dimulai  ketika  pasien  datang sendiri,  dan  pasien  berjalan  langsung  ke  ruang  gawat  darurat  untuk  menunggu  di  ruang  dekontaminasi setelah dinyatakan positif Covid-19. Pasien tidak didampingi oleh keluarga, sehingga pendaftaran dibantu oleh  bagian  administrasi,  mengakibatkan  beberapa  berkas  dan  tanda  tangan  tidak  lengkap,  seperti  kartu identitas pasien yang tidak dibawa saat masuk RS, sehingga memaksa petugas untuk menghubungi pasien atau  keluarganya  untuk  mendapatkan  data  yang  lengkap  saat  kembali.  Hambatan  selanjutnya  adalah masalah  sistem  dan  jaringan  sistem  rekam  medis  elektronik  yang  terkadang  membutuhkan  waktu  yang cukup lama untuk loading saat melihat rekam medis elektronik pasien, dan saat input data di aplikasi INA- CBGs  terkadang  jaringan  tidak  stabil  sehingga  mengharuskan  petugas  mengulang  input  data  dari  awal. Petugas juga harus sangat berhati-hati dan membatasi kesalahan pada saat mengklik dan menyelesaikan data pada langkah input data, karena data yang sudah terkirim tidak dapat diubah lagi [6].

## 3.3 Dispute Secara Pelayanan Klaim Kasus Covid-19 di RS Tipe C dan D Jawa Tengah Tahun 2021
Berdasarkan tabel 4 di bawah kasus dispute klaim kasus Covid-19 di RS Tipe C dan D Jawa Tengah tahun 2021 yang terbanyak adalah ketidaksesuaian diagnosis dengan hasil tindakan diagnostik dan aturan juknis KMK sebanyak 18 kasus (100,0%) di RSUD Kelet Jepara dan terkecil adalah kasus ketidaksesuaian diagnosis dengan hasil tindakan sebanyak 14 kasus (100,0%) di RS Panti Wilasa Dr. Cipto Semarang.
Tabel 4. Dispute Secara Pelayanan Klaim Kasus Covid-19 di RS Tipe C dan D Jawa Tengah Tahun 2021
Penyebab RS Kelet Jepara Panti Wilasa Dr. Cipto Semarang Banyumanik 2 Semarang PKU Muhammadiyah Mayong Jepara Jumlah % Jumlah % Jumlah % Ketidaksesuaian diagnosis dengan hasil tindakan diagnostik dan aturan juknis KMK 18 100,0 0 0 0 0 0 0 Ketidaksesuaian diagnosis dengan hasil tindakan 0 0 14 100,0 0 0 0 0 Ketidaksesuaian diagnosisutama dan diagnosissekunder 0 0 0 0 0 0 0 0 Ketidaksesuaian tindakan medis dengan diagnosis 0 0 0 0 0 0 0 0 Ketidaksesuaian kode ICD-10 dengan diagnosis medis 0 0 0 0 0 0 0 0 Ketidaksesuaian kode ICD-9 dengan prosedur diagnosis dan prosedur tindakan 0 0 0 0 0 0 0 0 Total 18 100,0 14 100,0 0 0,0 0 0,0
Sumber Data: Laporan Hasil Verifikasi Covid-19 Periode Tahun 2021
Proses  administrasi  berujung  pada  sengketa  klaim  karena  berkas  yang  kurang  lengkap  dan  tidak konsisten  dalam  pengisian  berkas  di  aplikasi  [5],  [7].  Penyelesaian  sengketa  oleh  Pelayanan  Kesehatan (Yankes) dengan status disetujui, dibayar, atau ditolak akan secara otomatis berubah menjadi status klaim di BPJS kesehatan [15]. Pada tanggal 8 November 2020, BPJS Kesehatan melaporkan bahwa 37% klaim masih  tertunda  pembayarannya  karena  adanya  sengketa  [3],  [22].Klaim  biaya  COVID-19  mengikuti ketentuan tarif per hari/biaya per hari yang ditetapkan dalam petunjuk teknis pelayanan pasien Covid-19 nomor HK.01.07/MENKES/5673/2021. Tingginya kasus ketidaksepakatan ini menyebabkan terganggunya arus  kas  RS.  Tekanan  pengeluaran  operasional  RS  yang  besar  namun  tidak  terbayarkan  mengakibatkan kerugian RS semakin tinggi dalam keberlangsungan pelayanan kesehatan Covid-19 [5], [7].
Penyebab  terjadinya  sengketa  klaim  Covid-19  adalah  anamnesis  yang  keliru,  perbedaan  persepsi, hasil PCR yang tidak dilampirkan, dan ketidakpahaman DPJP terhadap persyaratan teknis klaim Covid-19.
Perubahan regulasi, kesalahan aplikasi, kelengkapan rekam medis lebih dari 2 x 24 jam, resume medis yang tidak  lengkap,  dan  tulisan  dokter  yang  tidak  terbaca  menjadi  kendala  dalam  prosedur  pengajuan  klaim. Sengketa  klaim  tidak  berpengaruh  terhadap  arus  kas  RS,  namun  dapat  menyebabkan  keterlambatan pembayaran layanan medis dan keperawatan serta menurunkan kualitas layanan [29], [36], [41].
Ketidaksesuaian  lembar  administrasi,  diagnosis  komorbid,  identitas  pasien,  kriteria  rawat  inap peserta asuransi  Covid-19,  pemeriksaan  penunjang  PCR  swab,  laboratorium,  radiologi,  penatalaksanaan isolasi, dan kriteria KRS yang tidak sesuai dengan limit penjaminan menjadi penyebab terjadinya dispute, sesuai  dengan  KMK  Nomor  HK.01.07/Menkes/4718/2021.  Kriteria  tersebut  didasarkan  pada  hasil verifikasi.  Tidak  ada  standar  yang  pasti  untuk  menentukan  penyebab  sengketa  klaim  dari  fasilitas kesehatan. Hal ini disebabkan oleh interpretasi verifikator yang berbeda-beda di setiap daerah. Beban RS bertambah akibat masalah ini karena pembayaran klaim Covid-19 tidak maksimal [42].

## 4. KESIMPULAN
Panti Wilasa Dr. Cipto Semarang memiliki klaim tertunda untuk pasien Covid-19 terbanyak di rumah sakit kategori C dan D di Jawa Tengah pada tahun 2021. Klaim yang paling banyak disengketakan untuk kasus Covid-19 ada di Rumah Sakit Kelet Jepara. Klaim yang paling banyak tertunda untuk kasus Covid- 19 adalah klaim yang tidak memiliki berkas pendukung klaim atau memiliki berkas pendukung klaim yang salah,  sedangkan  yang  paling  sedikit  adalah  klaim  yang  tidak  melampirkan  hasil  scan  laboratorium (albumin, PCR) dan tidak sesuai dengan tanggal masuk/keluar di INA-CBGs. Ketidaksesuaian yang paling banyak terjadi pada klaim kasus Covid-19 adalah ketidaksesuaian diagnosis dan hasil tindakan diagnostik dengan  Juknis  KMK,  sedangkan  ketidaksesuaian  diagnosis  dengan  hasil  tindakan  adalah  yang  paling sedikit.
Beberapa saran yang dapat diberikan antara lain dengan mengedukasi tenaga medis, petugas koding, dan verifikator mengenai kriteria terbaru. Petugas atau tim penanganan klaim Covid-19 dimaksudkan untuk mengoptimalkan proses pengumpulan kelengkapan berkas pengajuan klaim. Perlu dilakukan studi banding ke rumah sakit lain yang menerima rujukan Covid-19. SOP yang ditetapkan dari KMK atau protap terkait penanganan klaim Covid-19 harus dibuat agar ketentuan peraturan petugas lebih baku dan mudah dipahami.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para enumerator yang tidak dapat disebutkan namanya satu per satu, rumah sakit yang telah memberikan data dan menjadi tempat diskusi dalam  penelitian  ini,  serta  tim  peneliti  dari  Program Studi  DIII  Rekam  Medis  dan  Informasi  Kesehatan Universitas Dian Nuswantoro Semarang.

## REFERENSI
[1]  R. Ohannessian, T. A. Duong, and A. Odone, “Global telemedicine implementation and integration within health systems to fight the COVID-19 pandemic: A call to action,” JMIR Public Heal. Surveill. , vol. 6, no. 2, p. 18810, 2020, doi: 10.2196/18810.
[2]  A. Aditia, “COVID-19: Epidemiologi, Virologi, Penularan, Gejala Klinis, Diagnosa, Tatalaksana, Faktor Risiko dan Pencegahan,” J. Penelit. Perawat Prof. , vol. 3, no. 11, pp. 653–660, 2021.
[3]  P.  Herey  and  N.  A.  Temesvari,  “Determinants of  Approval  Claims  at  Hospital  Among COVID-19  Patients,” Media Kesehat. Masy. Indones. , vol. 18, no. 2, pp. 67–73, 2022, doi: 10.30597/mkmi.v18i2.19536.
[4]  B.  Singh,  “International  comparisons  of  COVID-19  deaths  in  the  presence  of  comorbidities  require  uniform mortality coding guidelines,” Int. J. Epidemiol. , vol. 50, no. 2, pp. 373–377, 2021, doi: 10.1093/ije/dyaa276.
[5]  Sugiarto  and  Y.  Ilyas,  “Claim  Analysis  of  Cost  Reimbursement  COVID-19  Patient  Service  to  Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) in health by Hospital,” J. Aisyah J. Ilmu Kesehat. , vol. 7, no. S1, pp. 227– 232, 2022, doi: 10.30604/jika.v7iS1.1186.
[6]  N. Nurhadianah, “Analisis Pending dan Dispute Klaim Kementerian Kesehatan Pasien Rawat Inap Covid 19,” Indones. J. Med. Heal. Sci. , vol. 1, no. 7, pp. 228–235, 2022.
[7]  Sugiarto and Y. Ilyas, “Analisis Klaim Penggantian Biaya Pelayanan Pasien Covid-19 kepada BPJS Kesehatan oleh  Rumah  Sakit,” J.  Manaj.  Inf.  Kesehat.  Indones. ,  vol.  11,  no.  2,  pp.  62–67,  2023,  [Online].  Available: https://jurnal.ugm.ac.id/jkki/article/view/74576.
[8]  X. Jin et al. , “Epidemiological, clinical and virological characteristics of 74 cases of coronavirus-infected disease 2019  (COVID-19)  with  gastrointestinal  symptoms,” Gut ,  vol.  69,  no.  6,  pp.  1002–1009,  2020,  doi: http://dx.doi.org/10.1136/gutjnl-2020-320926.
[9]  L. R. Ilmi, R. Prahesti, Praptana, A. Wahyuningsih, and C. Manuela, “Review Ketepatan Kode Diagnosis dan
Pending Klaim Rekam Medis Pasien Covid-19 Tahun 2021,” J. Ilm. Perekam dan Inf. Kesehat. Imelda , vol. 8, no. 1, pp. 9–16, 2023.
[10]  World Health Organization, “Medical Certification, Icd Mortality Coding, And Reporting Mortality Associated With  Covid-19,” Technical  Note ,  2020.  https://www.who.int/Publications/I/Item/Who-  2019-Ncov-Mortality- Reporting-2020-1 (accessed Apr. 16, 2023).
[11]  B. Garrett and A. Gangopadhyaya, “How the COVID-19 Recession Could Affect Health Insurance Coverage,” New Jersey, 2020.
[12]  A. J. Walker et al. , “Clinical coding of long COVID in English primary care: a federated analysis of 58 million patient records in situ using OpenSAFELY,” Br. J. Gen. Pract. , vol. 71, no. 712, pp. e806–e814, 2021.
[13]  N. K. Ningtyas, S. Sugiarsi, and A. S. Wariyanti, “Analisis Ketepatan Kode Diagnosis Utama Kasus Persalinan Sebelum  dan  Sesudah  Verifikasi  pada  Pasien  BPJS  di  Rsup  Dr.  Soeradji  Tirtonegoro  Klaten,” J.  Kesehat. Vokasional , vol. 4, no. 1, pp. 1–11, 2019, doi: 10.22146/jkesvo.38794.
[14]  N. Nuraini, R. A. Wijayanti, F. Putri, G. Alfiansyah, A. Deharja, and M. W. Santi, “Optimalisasi Manajemen Penanganan Klaim Pending Pasien BPJS Rawat Inap Di Rumah Sakit Citra Husada Jember,” Kesmas Indones. , vol.
11, no. 1, pp. 24–35, 2019, [Online]. Available: http://jos.unsoed.ac.id/index.php/kesmasindo/article/view/1314/1031.
[15]  P. Agustina and S. Hayu, “Managemen Keuangan Rumah Sakit Sumber Kasih Di Masa Pandemi,” J. Al-Naqdu Kaji. Keislam. ,
vol.
3,
no.
2, pp. 1–10, 2022, [Online]. Available:
http://www.jurnal.iaicirebon.ac.id/index.php/alnaqdu/article/view/106.
[16]  A.  Artanto,  “Faktor-Faktor  Penyebab  Klaim  Tertunda  BPJS  Kesehatan  RSUD  Dr.  Kanujoso  Djatiwibowo Periode Januari-Maret 2016,” J. Adm. Rumah Sakit , vol. 4, no. 2, pp. 122–134, 2018.
[17]  Supriadi and S. Rosania, “Tinjauan Berkas Klaim Tertunda Pasien JKN Rumah Sakit Hermina Ciputat 2018,” J. Vokasi Indones. , vol. 7, no. 2, pp. 19–26, 2019, doi: 10.7454/jvi.v7i2.145.
[18]  F. Ariyanti and M. T. Gifari, “Analisis Persetujuan Klaim BPJS Kesehatan pada Pasien Rawat Inap,” J. Ilmu Kesehat. Masy. , vol. 8, no. 04, pp. 156–166, 2019, doi: 10.33221/jikm.v8i04.415.
[19]  C.  J.  Muroli,  T.  B.  W.  Rahardjo,  and  A.  Germas  Kodyat,  “Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Terjadinya Pending Klaim Rawat Inap Oleh BPJS Di RSAB Harapan Kita Jakarta Barat Tahun 2019,” J. Manaj. dan Adm. Rumah Sakit Indones. , vol. 4, no. 2, pp. 191–197, 2020, doi: 10.52643/marsi.v4i2.1040.
[20]  N. Nugraheni, “The Effect of Accuracy of Giving Diagnosis Codes on Diseases in the Verification of the Sosial Security Organizing Agency (BPJS) in PKU Muhammadiyah Sruweng Hospital,” Heal. Media , vol. 2, no. 2, pp. 1–5, 2021.
[21]  A. Deharja, A. I. Rosita, R. A. Wijayanti, and M. W. Santi, “Analisis Pengembalian Klaim BPJS Rawat Inap Dengan Metode PDCA di RS Jember Klinik,” J. Kesehat. , vol. 10, no. 1, pp. 49–57, 2022.
[22]  W. Ambarwati, “Pembiayaan Pasien Covid-19 dan Dampak Keuangan terhadap Rumah Sakit yang Melayani Pasien COVID-19 di Indonesia Analisis Periode Maret 2020-Desember 2020,” J. Ekon. Kesehat. Indones. , vol. 6, no. 1, pp. 23–37, 2021, doi: 10.7454/eki.v6i1.4881.
[23]  Siswati and S. L. Pratami, “Hubungan ketepatan pemberian kode diagnosa dan tindakan terhadap persetujuan klaim BPJS,” J. INOHIM , vol. 3, no. 2, pp. 52–60, 2015.
[24]  A. T. Nurrul and I. Alik, “Hubungan Ketepatan Kode Diagnosa Obstetric Terhadap Kelancaran Klaim Bpjs Di Rsud Sawerigading Kota Palopo Sulawesi Selatan,” J. INOHIM , vol. 4, no. 1, pp. 1–10, 2016.
[25]  Valentina and M. N. S. Halawa, “Analisis Penyebab Unclaimed Berkas BPJS Pasien Rawat Inap di Rumah Sakit Umum Imelda Pekerja Indonesia (RSU IPI) Medan,” J. Ilm. Perekam dan Inf. Kesehat. Imelda , vol. 3, no. 2, pp. 480–485, 2019, doi: 10.52943/jipiki.v3i2.66.
[26]  E. Syafitri and D. Novita, “Analisis Keterkalitan Kualitas Koding Diagnosa Pasien Rawat Inap Dengan Dispute Klaim INA-CBG’s,” Adm. Heal. Inf. J. , vol. 2, no. 1, pp. 43–50, 2021.
[27]  S. Molani et al. , “Risk factors for severe COVID-19 differ by age for hospitalized adults,” Sci. Rep. , vol. 12, no. 1, pp. 1–9, 2022, doi: 10.1038/s41598-022-10344-3.
[28]  C. Opitasari and A. Nurwahyuni, “The Completeness and accuracy of clinical coding for diagnosis and medical procedure on the INA-CBGs claim amounts at a hospital in South Jakarta,” Heal. Sci. J. Indones. , vol. 9, no. 1, pp. 14–18, 2018, doi: 10.22435/hsji.v9i1.464.
[29]  F. Hafidz et al. , “Kebijakan Alih Manfaat Covid-19 Dalam Manfaat Jaminan Kesehatan Nasional,” J. Jaminan Kesehat. Nas. , vol. 2, no. 2, pp. 217–238, 2022.
[30]  S.  B.  Blankenship,  M.  Nakano-Okuno,  and  R.  Zhong,  “Physicians’  role  in  the  COVID-19  infodemic:  A reflection,” South. Med. J. , vol. 114, no. 12, pp. 812–814, 2021, doi: 10.14423/SMJ.0000000000001327.
[31]  C. Chen, S. R. Haupert, L. Zimmermann, X. Shi, L. G. Fritsche, and B. Mukherjee, “Global Prevalence of Post- Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Condition or Long COVID: A Meta-Analysis and Systematic Review,” J. Infect. Dis. , vol. 226, no. 9, pp. 1593–1607, 2022, doi: 10.1093/infdis/jiac136.
[32]  H. Humphreys, L. Kilby, N. Kudiersky, and R. Copeland, “Long COVID and the role of physical activity: a qualitative study,” BMJ Open , vol. 11, no. 3, p. e047632, 2021, doi: 10.1136/bmjopen-2020-047632.
[33]  H.  Nandasena,  M.  Pathirathna,  A.  Atapattu,  and  P.  Prasanga,  “Quality  of  life  of  COVID  19  patients  after discharge:  Systematic  review,” PLoS  One ,  vol.  17,  no.  2  February,  p.  e0263941,  2022,  doi: 10.1371/journal.pone.0263941.
[34]  D.  Menges et  al. , “Burden of post-COVID-19 syndrome and implications for healthcare service planning: A population-based cohort study,” PLoS One , vol. 16, no. 7, p. e0254523, 2021.
[35]  A. N. Kusumawati and Pujiyanto, “Faktor-Faktor Penyebab Pending Klaim Rawat Inap di RSUD Koja tahun 2018,” Cdk-282 , vol. 47, no. 1, pp. 25–28, 2018.
[36]  B. A. Putri, F. Hafidz, and Y. Hendrartini, “Dispute Analysis of Claims For Patients With Covid-19: A Case Study at Hospital X Class B in Bantul Regency,” J. Indones. Heal. Policy Adm. , vol. 8, no. 1, pp. 8–18, 2023.
[37]  Bahlani,  L.  Widjaja,  D.  R.  Dewi,  and  L.  Indawati,  “Tinjauan  Kelengkapan  Berkas  Persyaratan  Klaim  Pasien Rawat Inap Covid-19 di Rumah Sakit Sumber Waras,” SEHATMAS (Jurnal Ilm. Kesehat. Masyarakat) , vol. 1, no. 2, pp. 240–249, 2022, doi: 10.55123/sehatmas.v1i2.237.
[38]  N. F. Dewi and A. P. Nurdaliani, “Klaim Dispute Berkas Pasien Rawat Inap Covid-19 di Rumah Sakit Hermina Depok,” J. Adm. Bisnis Terap. , vol. 4, no. 1, pp. 1–9, 2021.
[39]  A.  N.  Kusumawati  and  Pujiyanto,  “Analisis  Kinerja  Dokter  Verifikator  Internal  dalam  Menurunkan  Angka Klaim Pending di RSUD Koja Tahun 2018,” J. ARSI , vol. 6, no. 1, pp. 1–10, 2018.
[40]  N. D. S. Ismawati, S. Supriyanto, S. Haksama, and C. Hadi, “The influence of knowledge and perceptions of doctors on the quality of medical records,” J. Public health Res. , vol. 10, no. 2, p. jphr.2021.2228, 2021, doi: 10.4081/jphr.2021.2228.
[41]  A.  R.  Archanti,  “Analisis  Perbedaan  Tarif  INA-CBG  Dengan  Tarif  Rumah  Sakit,”  Universitas  Islam  Sultan Agung Semarang, 2021.
[42]  R.  A.  Cahyaharnita,  T.  D.  N.  Subchi,  S.  Hariyanto,  I.  P.  Andriyani,  R.  R.  Fitri,  and  H.  Fauziah,  “Causes  of Dispute for COVID-19 Outpatient and Inpatient Claims at the Muhammadiyah University General Hospital of Malang,” Int. Conf. Med. Heal. , vol. 2022, pp. 112–123, 2022, doi: 10.18502/kme.v2i3.11859.