Avaliable online at http://syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/equalita/article/view/7426
Diterbitkan  oleh  Pusat  Studi  Gender  dan  Anak  LP2M  IAIN  Syekh  Nurjati  Cirebon, Indonesia

## DISKURSUS RADHAÁH DAN HADHANAH BERSPEKTIF GENDER
Vevi Alfi Maghfiroh * email vevialfi27@gmail.com IAIN Syekh Nurjati Cirebon
 Received: 19  Oktober 2020
 Accepted: 26  November 2020  Published online :  1  Desember 2020

## Abstract:
Radha‟ah dan Hadhanah merupakan  hak  anak  sekaligus  kewajiban  kedua  orang  tua dalam menjalankan amanah titipan Tuhan. Keharusan ini sudah diatur dengan jelas dalam  ayat  Al-Qur’an  dan  teks  hadist.  Dalam  literatur  fikih  klasik  umumnya pembahasan radha‟ah hanya  membahas  tentang  tekhnis  penyusuan  yang menyebabkan  terjadinya  mahram  dan  upah  penyusuan  yang  dilakukan  oleh perempuan  selain  ibu  kandung.  Begitupun  dengan hadhanah, umumnya  hanya menempatkan  orang  tua  sebagai  subjek  pengasuh,  tanpa  mempertimbangkan kebutuhan  dan  kemaslahatan  anak.  Pembahasan Radha‟ah dan Hadhanah berperspektif  gender  ini  memperhatikan  dengan  seksama  perbedaan  dan  fungsi sosial yang  dikonstruksikan oleh masyarakat  tentang gender untuk kesetaraan dan kesalingan  menggapai  maslahah  bagi  setiap  subjeknya.  Adapun  metode  yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif pada penelitian pustaka, dengan tekhnik  analisis  berupa  metode  deskriptif  analitik  dan  metode  deduktif  untuk mengurai  secara  menyeluruh  objek  yang  diteliti.  Adapun  hasil  dari  penelitian  ini menyatakan  bahwa  perspektif  gender  dalam rada‟ah tidak  hanya  melihat  peran biologis  perempuan  dalam  memenuhi  kewajibannya  sebagai  ibu  yang  menyusui, tetapi  juga  memperhatikan  peran  bapak  sebagai  pelindung  yang  harus  menjamin kebutuhan  keduanya  baik  secara  materil  maupun  non-materil.  Begitupun hadhanah berperspektif  gender  harus  menjadikan  maslahah  sebagai  ketentuan  hukum  hak asuh agar berorientasi pada terwujudnya kemaslahatan bagi anak dan kedua orang tuanya.
Kata kunci: Radhaáh, Hadhanah, Gender.

## Abstract
Radha'ah and Hadhanah are  the  rights  of  children  as  obligations  of  parents  in carrying out God's mandate. This obligations has been clearly regulated in the Qur'anic  verses  and  hadith  texts.  In  classical  fiqh  literature,  generally  the discussion  of radha'ah only  discusses  the  technique  of  breastfeeding  which causes mahram. and  wages  for  breastfeeding  did  by  another  women.  Likewise with hadhanah ,  generally  it  only  placing  parents  as  the  subject  of  caregivers, without  considering  the  needs  and  welfare  of  the  child.  The  discussion  of
* Corresponding Author, Email: vevialfi27@gmail.com
Radha'ah and Hadhanah with  a  gender  perspective  pays  attention  to  the differences and social functions constructed by society about gender for equality to  reach maslahah for  each  subject.  This  research  is  a  library  research  with descriptive analytical methods and deductive methods to analyze the object of research.  The  results  of  this  study  that  gender  perspective  in rada'ah does  not only  see  the  biological  role  of  women  in  fulfilling  their  obligations  as breastfeeding  mothers.  but  also  pay  attention  to  the  role  of  the  father  as  a protector  who  must  ensure  the  needs  of  both  materially  and  non-materially. Likewise, hadhanah with  a  gender  perspective  must  make maslahah as  custody legal provisions that oriented to realize benefit for the child and both parents.
Keywords: Radhaáh, Hadhanah, Gender..

## A.  PENDAHULUAN
Anak  merupakan  anugrah  dan  amanah  dari  Allah  SWT  bagi  para  orangtua, keduanya dituntut untuk bertanggungjawab atas pertumbuhan dan perkembangan mereka di setiap fase kehidupan. Ibnul Qayyim dalam Tuhfatul Maudud bi al-Ahkami al-Maulud membagi  fase-fase  tersebut  meliputi,  fase  menyusui (radha‟ah), fase  usia dua sampai pada tiga tahun ( fase hadhanah), fase usia tiga sampai tujuh tahun (fase tamyiz), fase akil balig (bulugh), fase remaja dan dewasa (fase syabab), dan fase masa tua (syaikhuhah).
Fase menyusui (radha‟ah) dan fase pengasuhan (hadhanah) merupakan dua hal terpenting  dalam  menentukan  karakter  tumbuh  kembang  anak.  Pada  fase Rada‟ah, anak  hanya  membutuhkan  air  susu  ibu  (ASI)  untuk  memenuhi  hajat  hidupnya. Ajaran Ar-Radha‟ah (penyusuan) secara eksplisit dan tegas dikemukakan dalam kitab suci Al-Qur’an yang kemudian dijelaskan pula dengan hadist Nabi SAW.
Begitupun  dengan  pengasuhan (hadhanah), Al-Qur’an  dengan  tegas menyebutkan kewajiban orangtua tekait perlindungan bagi anak-anaknya pada surat At-Tahrim ayat 6, Hai Orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api  neraka. Kewajiban  mengasuh anak  juga tercantum dalam undang-undang  dasar tentang  perlindungan  anak,  pasal  26  ayat  1  bahwa  orangtua  berkewajiban  dan bertanggungjawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak.
Menyusui  anak  merupakan  bagian  dari  siklus  kodrat  pengalaman  biologis perempuan, begitupun dengan pengasuhan anak dibawah usia tiga tahun yang erat kaitannya dengan kebutuhan ASI juga menjadi tanggungjawab seorang perempuan. Namun pada kenyataannya ada juga perempuan yang tidak bisa menyusui anaknya sendiri karena beberapa faktor.
Dalam  hal  ini,  Islam  telah  mengatur  dan  memperbolehkan  penyusuan terhadap  perempuan  lain  yang  berakibat  hukum  tentang  keharaman  pernikahan karena  persusuan.  Selain  akibat  hukum  tersebut,  penyusuan  yang  dilakukan  oleh orang lain juga berkaitan erat dengan hak upah susuan yang harus dibayar.
Menariknya hal tersebut juga bisa menimbulkan pertanyaan apakah hak upah juga  bisa  dituntut  oleh  perempuan  yang  menyusui  anaknya  sendiri?  Dan  kepada siapa  ia  menuntut  upahnya?  Hal  menarik  lain  yang  perlu  dibahas  juga  berkaitan dengan posisi persusuan sebagai hak anak (haqq ar-radhi) untuk menjamin kesehatan dan  cara  hidup  yang  baik,  serta  perlindungan  kesehatan  bagi  ibu  yang  menyusui (haqq al-murdhi‟ah) yang belum banyak disinggung dalam pembahasan radha‟ah.
Dalam  hal  pengasuhan, Hadhanah adalah  hak  bagi  anak  kecil  karena kebutuhannya  untuk  dipelihara,  dijaga,  diurus  keperluannya,  serta  diberikan pendidikan  yang  layak.  Kerap  kali  urusan  pengasuhan  anak  juga  lebih  condong kepada ibu, hal ini bisa dilihat dari penelitian Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengenai hasil survey kualitas pengasuhan anak tahun 2015.
Survey  tersebut  menemukan  fakta  bahwa  ketahanan  keluarga  sebagai  salah satu  faktor  yang  mempengaruhi  kualitas  pengasuhan  anak  masih  rendah.  Hal tersebut  bisa  dilihat  dari  beberapa  indikator  sebagai  berikut. Pertama, kualitas pendidikan  dan  pengetahuan  orangtua  terkait  pengasuhan  anak  masih  lemah, dimana  baru  sebesar  38,9%  ayah  dan  56,2%  ibu  mencari  informasi  merawat  dan mengasuh anak setelah menikah.
Kedua, keterlibatan orangtua secara langsung dalam proses pengasuhan anak juga masih rendah, baru 26,2% ayah dan 25,8% ibu menyatakan proses pengasuhan anak tidak dibantu dan tidak dialihkan kepada orang lain.
Dari kedua indikator tersebut dapat diketahui bahwa pengasuhan anak masih didominasi  oleh  perempuan.  Padahal  jika  melihat  beberapa  teks  hadist  secara tersurat  menyatakan  bahwa  kedua  orang  tua  berperan  aktif  dalam mentransformasikan identitas agama kepada anak. Sebuah pesan dari hadist riwayat Shahih  Bukhari  nomor  1373,  Abu  Hurairah  ra  menuturkan  dari  Nabi  Muhammad Saw bersabda, “Tidak ada seorang anak dilahirkan, kecuali dalam keadaan fitrah (suci dan bersih), kedua orang tuanyalah yang membuatnya beragama Yahudi, Nasrani, atau Majusi.”
Begitupun dalam konteks pengasuhan dan pendidikan Islam, kedua orangtua dianjurkan untuk berpartisipasi dan aktif. Pengasuhan bersama ini akan membawa hasil  yang  baik  jika  dilakukan  secara  responsif  gender,  yaitu  pengasuhan  yang respon  terhadap  perbedaan  aspirasi,  kebutuhan,  dan  pengalaman  perempuan  dan laki-laki yang tujuannya adalah mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender.
Melihat  pentingnya  perspektif  gender  dalam  persusuan (Radha‟ah) dan pengasuhan (Hadhanah), hal  inilah  yang  menginspirasi  penelitian  ini  membahas terkait: “ Diskursus  Radha’ah  Dan  Hadhanah  Berperspektif  Gender” , dimana penjelasannya akan dijelaskan lebih lanjut.

## B.  METODOLOGI PENELITIAN

## 1. Jenis dan Sumber Data
Jenis  data  yang  penulis  sajikan  dalam  penulisan  penelitian  ini  adalah  data kuantitatif,  diperoleh  dari  beberapa  literatur  baik  berbahasa  Indonesia  maupun berbahasa  Arab,  yang  relevan  dengan  rumusan  masalah  seperti:  Pengertian radha’ah  dan  hadhanah,  Tinjauan  hukum  Islam  tentang  radha’ah  dan  hadhanah, dan Analisis radha’ah dan hadhanah yang berperspektif gender.
Jenis penelitian ini adalah library research atau penelitian kepustakaan, dengan sumber data yang diambil dari berbagai referensi pustaka baik dalam bahasa Arab, terjemahan,  maupun  bahasa  Indonesia  yang  berkaitan  dengan  pembahasan  dalam penelitian ini.

## 2. Tehnik Pengumpulan Data
Penelitian ini adalah penelitian pustaka (Library Research), maka penelitian ini menggunakan  metode  pengumpulan  data  secara  dokumentasi  dengan  menelusuri literatur-literatur atau karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan penelitian, yang diambil dari bahan data primer maupun sekunder.
a. Tehnik Analisa Data
Penelitian  ini  menggunakan  tehnik  analisis  data  dengan  metode  deskriptif analitik  dan  metode  deduktif.  Analisis  deskriptif  adalah  menggambarkan  dan menguraikan  secara  menyeluruh  mengenai  objek  yang  diteliti.  Kerja  dari  metode deskriptif  analitik  adalah  dengan  cara  menganalisa  data  yang  diteliti  dengan memaparkan  data  tersebut  kemudian  diperoleh  kesimpulan  (Suharsimi,  1992:51).
Metode  ini  penulis  gunakan  untuk  melakukan  pelacakan  dan  anlisa  terhadap radha’ah  dan  hadhanah  dalam  perspektif  gender.  Sedangkan  metode  deduktif digunakan untuk menarik kesimpulan pada dalil atau kaidah yang digunakan oleh setiap  argumen,  dan  pernyatan-pernyataan  yang  berkaitan  dengan  topik  bahasan untuk menuju dalil atau pernyataan yang lebih spesifik.
b. Cara Pendekatan
Untuk  memudahkan  dalam  mengkaji  bahasan  dalam  penelitian  ini,  maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan tekstual dan normatif. Pendekatan tekstual  yaitu  pendekatan  terhadap  masalah  yang  menitikberatkan  pada  teks  dalil dimana  penulis  melakukan  penyimakan  kalimat  terhadap  teks-teks  yang  terdapat pada  buku-buku/literatur-literatur  yang  menjadi  sumber  data  pada  penelitian  ini (Suharsimi, 1992:8). Sedangkan pendekatan normatif yaitu pendekatan dengan cara melihat  terhadap  pedoman-pedoman  yang  menjadi  petunjuk  manusia  pada umumnya untuk hidup di masyarakat (Pius, dkk, 1994: 526).

## C.  HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Tinjauan Hukum Islam tentang Radha’ah dan Hadhanah
Secara etimologi, ar-radha‟ah atau ar-ridha‟ah adalah sebuah istilah bagi isapan susu,  baik  isapan  susu  manusia  maupun  susu  hewan.  Dalam  pengertian etimologis  tidak  dipersyaratkan  bahwa  yang  disusui  itu (ar-radhi‟) berupa  anak kecil  (bayi)  atau  bukan  (Abdurrahman,  1987:250).  Adapun  dalam  pengertian terminologis, sebagian ulama fikih mendefinisikan ar-radha‟ah sebagai berikut:
نيلوح ىلع هنس دزي نل لفط فوج ىلإ تيهدًأ نبل لوصو
“Sampainya (masuknya) air susu manusia (perempuan) ke dalam perut seorang anak (bayi) yang belum berusia dua tahun, 24 bulan.”
Dalam  pengertian  ini  maka  ada  tiga  hal  yang  menjadi  batasan  sesuatu tersebut dikatakan ar-radha‟ah asy-syar‟iyyah (persusuan yang berlandaskan etika Islam).  Yaitu, Pertama, adanya  air  susu  manusia (labanu  adamiyyatin).  Kedua, air susu  itu  masuk  ke  dalam  perut  seorang  bayi (wushuluhu  ila  jawfi  thiflin).  Ketiga, bayi tersebut belum berusia dua tahun (duna al-hawlayni).
Dengan demikian, rukun ar-radha‟ah asy-syar‟iyyah meliputi tiga unsur, yakni anak  yang  menyusu (ar-radhi‟), perempuan  yang  menyusui (al-murdhi‟ah), dan
kadar air susu (miqdar al-laban) yang memenuhi batas minimal. Jika ada persoalan yang memenuhi ketiga hal tersebut, maka berlaku padanya konsekuensi hukum ar-radha‟ah  asy‟syar‟iyyah. begitupun  sebaliknya  jika  tidak  memenuhi  rukunnya, maka tidak teriat padanya konsekuensi hukum tersebut.
Adapun  yang  disebut  sebagai  perempuan  menyusui (al-murdhi‟ah) sesuai kesepakatan para ulama, ia berlaku bagi perempuan yang sudah baligh atau juga belum,  sudah menopause atau  juga  belum,  gadis  atau  sudah  nikah,  hamil  atau tidak hamil. Semua air susu mereka bisa menyebabkan ar-radha‟ah asy‟syar‟iyyah yang
berimplikasi pada kemahraman bagi anak yang disusuinya (Ibn Rusyd, t,th:30).
Pensyariatan Radha‟ah terdapat  dalam  surat  al-Baqarah  ayat  233. “Para  ibu hendaklah  menyusukan  anaknya  selama  dua  tahun  penuh,  yatu  bagi  yang  ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para  ibu  dengan  cara  yang  ma‟ruf.  Seseorang  tidak  dibebani  melainkan  menurut  kadar kesanggupannya.  Janganlah  seorang  ibu  menderita  kesengsaraan  karena  anaknya  dan juga  seorang  ayah  karena  anaknya,  dan  warispun  berkewajiban  demikian.  Apabila keduanya  ingin  menyapih  (sebelum  dua  tahun)  dengan  kerelaan  keduanya  dan permusyawaratan,  maka  tidak  ada  dosa  atas  keduanya.  Dan  jika  kamu  ingin  anakmu disusukan  oleh  orang  lain,  maka  tidak  ada  dosa  bagimu  apabila  kamu  memberikan pembayaran menurit yang patut, bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”
Selain  ayat  ini,  ayat  radha’ah  juga  dijelaskan  pada  surat  An-Nisa  ayat  23 tentang  perempuan  yang  haram  dinikahi,  dan  salah  satunya  adalah  saudara perempuan  sepersusuan.  Juga  terdapat  pada  surat  al-Hajj  ayat  2,  surat  al- Qashash  ayat  7  dan  ayat  12,  yang  menjelaskan  tentang  kisah  para  perempuan yang menyusui anaknya dalam sejarah, terutama terkait kisah Nabi Musa tentang betapa pentingnya air susu ibu kandung untuk anaknya, hingga bayi Nabi Musa dicegah oleh Allah untuk menyusu pada perempuan lain.
Surat  at-Thalaq  ayat  6  tentang  jaminan  hak  upah  dalam  penyusuan,  baik terkait  upah  bagi  istri  yang  telah  tertalak  namun  masih  menyusui  anaknya, maupun  kebolehan  sekaligus  hak  upah  bagi  seorang  perempuan  yang
menyusukan anak orang lain sesuai dengan musyawarah dan kesepakatan antar kedua orang tua anak dengan al-murdhi‟ah secara baik dan adil.
Hadhanah juga merupakan istilah yang memiliki hubungan dengan konsep radha’ah. Hadhanah berasal dari bahasa Arab, dengan asal kata yahdun, hadnan, ihtadhana,  hawadhin yang  artinya  mengasuh  anak,  memeluk  anak  ataupun pengasuh  anak  (Mahmud  Yunus,  1989:104).  Sayyid  Sabiq  dalam  kitabnya Fikih Sunnah mengatakan bahwa hadhanah ialah menjaga dan mengasuh anak laki-laki maupun  perempuan  yang  belum  tamyiz  dengan  memenuhi  kebutuhannya, memberikan  perlindungan,  serta  mendidik  jasmani,  rohani,  dan  akalnya  agar mampu menghadapi hidup dan memikul tanggungjawab sendiri (2006:237).
Kewajiban hadhanah pada  prinsipnya  merupakan  tanggungjawab  bersama antara pasangan suami istri terhadap keturunannya. Mereka harus merawat dan mendidik  anak-anaknya  agar  terhindar  dari  segala  macam  keburukan  dan ancaman atas jiwa mereka. Hal ini tersurat dalam QS at-tahrim ayat 6, “Hai orang- orang  yang  beriman,  peliharalah  dirimu  dan  keluargamu  dari  api  neraka  yang  bahan bakarnya adalah manusia dan batu.”
Ayat  tersebut  mengandung  pesan  kepada  manusia  agar  bertanggungjawab dan  memelihara  diri  serta  keluarganya  dari  siksa  api  neraka,  juga  dari penderitaan  dan  kesengsaraan.  Kewajiban  dan  tanggungjawab  mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak juga merupakan amanah undang- undang dasar tentang perlindungan anak pada pasal 26 ayat 1.
Konsensus  dari  kewajiban  hadhanah  bagi  kedua  orang  tua,  juga  kewajiban radha’ah yang hanya bisa dilakukan oleh perempuan, maka orang tua terutama bapak  mempunyai kewajiban untuk memberi nafkah kepada anak dan istrinya. Hal ini karena hadhanah tidak mungkin bisa berjalan dengan baik tanpa adanya nafkah  yang  berupa  makanan,  pakaian,  tempat  tinggal,  dan  sarana  penunjang lainnya agar anak bisa bertumbuh kembang dengan baik.
Jumhur ulama’ berpendapat bahwa hak memelihara anak diserahkan kepada ibunya,  jika  anak  tersebut  masih  kecil  saat  terjadi  perceraian  antara  ibu  dan bapaknya.  Hal  ini  berkaitan  dengan  keharusan radha‟ah sampai  pada  usia  dua tahun, juga berdasarkan pada sabda Nabi SAW:
هجرخأ( تهايقلا موي هتبحأ نيبو هنيب الله قرف اهدلوو ةدلاو نيب قرف نه يذهرتلا )هجاه نباو
“Barangsiapa  memisahkan  antara  seorang  ibu  dengan  anaknya,  maka  Allah  akan memisahkan  antara  dia  dan  kekasih-kekasihnya  pada  hari  kiamat.” (HR  Tirmidzi  dan Ibnu Majah)
Kemudian fuqaha berselisih  pendapat  apabila  seorang  anak  telah  mencapai batas tamyiz. Segolongan fuqaha berpendapat  bahwa  anak  tersebut  disuruh memilih. Ini merupakan pendapat Syafi’i. Dalam hal ini mereka beralasan dengan hadis  yang  berkenaan  dengan  masalah  itu.  Tetapi  para fuqaha lainnya  tetap memegangi  aturan  pokok,  karena  mereka  berpendapat  bahwa  hadist  tersebut tidak shahih (Ibn Rusyd, 2007:256).
2. Radha’ah dalam Perspektif Gender
Umumnya  pembahasan  radha’ah  dalam  kitab-kitab  fikih  klasik  hanya terbatas  pada  dua  pembahasan  pokok. Pertama, pembahasan  tentang  tekhnis penyusuan  yang  menyebabkan  terjadinya mahram (haram  dinikahi). Kedua, pembahasan  mengenai  upah  penyusuan  yang  dilakukan  oleh  pihak  terkait (perempuan selain ibu kandung anak).
Oleh karenanya perspektif gender perlu masuk dalam pembahasan radha’ah agar  juga  bisa  memperhatikan  subjek  radha’ah,  yakni  posisi  persusuan  sebagai hak  anak (haq  ar-radhi‟) untuk  menjamin  kesehatannya,  juga  perlindungan  dan pemenuhan  kesehatan  ibu (haq  al-murdhi‟ah) sebagai  pihak  yang  harus menjalankan peran biologisnya dalam menyusui anak (Marzuki, 2011:259).
Perspektif  gender  sesuai  dengan  konsepnya  harus  melihat  dengan  seksama perbedaan  dan  fungsi  sosial  yang  dikonstruksikan  oleh  masyarakat,  serta tanggungjawab  laki-laki  dan  perempuan  dalam  kehidupan  berkeluarga  dan bermasyarakat.
Kata  gender  sudah  sejak  lama  dipakai  dalam  Ilmu  bahasa  Eropa  untuk menunjukan  sifat  maskulin,  feminin,  atau  netral  dari  sebuah  kata  benda.  Kata gender mulai dipakai dalam ilmu-ilmu sosial sejak timbulnya kesadaran bahwa laki-laki  dan perempuan tidak  hanya berbeda secara  biologis, tetapi juga secara sosial. Manfaat dari konsep gender ini terletak pada keampuhannya sebagai alat analisis untuk mengidentifikasi dan memahami masalah perempuan dan laki-laki dalam masyarakat (Sita Thamar, 2009:19).
(1) Hak Upah Susuan
Dalam pembahasan radha‟ah yang berperspektif gender, ketika membahas hak upah susuan, maka akan timbul pertanyaan, jika seorang perempuan menyusui anaknya sendiri, apakah ia juga berhak menuntut upah atas susuannya tersebut? Dan kepada siapakah ia menuntut upahnya?
Pertanyaan  tersebut  kemudian  dijawab  oleh  Wahbah  az-Zuhaily  dalam kitabnya Fiqih Islam wa Adillatuhu . Konteks permasalahan tersebut harus melihat kondisi  perempuannya,  ia  membaginya  dalam  tiga  kondisi  yang  memiliki konsekuensi  hukum  masing-masing  yang  berkaitan  dengan  kewajiban  nafkah (Wahbah, t,th:700).
Pertama, menurut  ulama  Hanafiyyah,  Syafi’iyyah,  dan  Hanabilan,  jika perempuan  yang  menyusui  tersebut  masih  terikat  perkawinan  atau  pada  saat menjalani „iddah dari  talak raj‟iy, maka  ia  tidak  berhak  menuntut  upah  secara spesifik  dari  susuannya.  Hal  ini  karena  ia  masih  mendapatkan  hak  nafkah  dari suaminya.
Kedua, jika  perempuan  yang  menyusui  tersebut  sudah  ditalak  dan  selesai masa „iddah nya,  atau  dalam „iddah  iwafat, sesuai  yang  disepakati  para  ulama bahwa  sang  perempuan  boleh  menuntut  upah  atas  susuannya  tersebut,  dan bapak  dari  anak  yang  disusuinya  wajib  memberikan  upah  secara  adil.  Hal  ini karena  sesuai  dengan  ketentuan  surat  at-Thalaq  ayat  6,  bahwa  nafkah  untuk perempuan yang tertalak dan berakhir „iddahnya, tidak ada lagi baginya nafkah.
Ketiga, menurut sebagian ulama Hanafiyyah, jika perempuan yang menyusui itu  masih  dalam  masa „iddah talak ba‟in, maka  ia  berhak  menuntut  upah  dari susuannya. Hal ini berdasarkan pada kenyataan hukum bahwa status perempuan yang  ditalak ba‟in sudah  tidak  memiliki  hubungan  perkawinan  lagi  dengan mantan  suaminya,  ia  tidak  lagi  memperoleh  hak  nafkah.  Pendapat  ini  juga disepakati oleh ulama Malikiyyah berdasarkan dalil surat at-Thalaq ayat 6.

## (2) Penyapihan Anak
Al-Qur’an  dengan  tegas  menyatakan  bahwa  batas  waktu  boleh  menyapih sebaiknya  adalah  ketika  anak  telah  berusia  dua  tahun.  Namun  hal  ini  hanya berupa keutamaan bukan merupakan kemutlakan. Hal ini sesuai yang dijelaskan dalam surat Al-baqarah ayat 233:
“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang  ingin  menyempurnakan  penyusuan.  Dan  kewajiban  ayah  memberi  makan  dan pakaian  kepada  para  ibu  dengan  cara  ma'ruf.  Seseorang  tidak  dibebani  melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya  dan  seorang  ayah  karena  anaknya,  dan  warispun  berkewajiban  demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan,  maka  tidak  ada  dosa  atas  keduanya.  Dan  jika  kamu  ingin  anakmu disusukan  oleh  orang  lain,  maka  tidak  ada  dosa  bagimu  apabila  kamu  memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”
Dalam  ayat  tersebut  menjelaskan  pentingnya  kedudukan  musyawarah  dan pertimbangan  matang  antara  bapak  dan  ibu  terkait  waktu  penyapihan. Musyawarah  ini  dilakukan  untuk  menjamin  hak  anak  dalam  memperoleh kehidupan  dan  kesehatan  yang  layak  dengan  mengikuti  masa  ASI  eksklusif selama dua tahun, namun juga harus memperhatikan kondisi ibu dan bapaknya, jangan sampai penyusuan tersebut menyengsarakan dan menjadi mudharat baik ibu maupun bapak anak tersebut.
Surat Luqman ayat 14 dan surat al-Ahqaf ayat 15, juga menjelaskan keharusan untuk  berbuat  baik  kepada  orang  tua,  terutama  kepada  ibu  yang  telah mengandung,  melahirkan,  dan  menyusui  selama  dua  tahun  dengan  susah payah.  Oleh  karenanya  musyawarah  dalam  masa  penyapihan  perlu  dilakukan untuk  memastikan  kebaikan  dan  hak  anak,  sekaligus  memperhatikan  hak  ibu untuk menikmati kesehatan dan kenyamanan dalam kehidupannya.
Selain dalam kedua bahasan diatas, Radha‟ah yang merupakan tugas seorang perempuan dalam menjalankan peran biologisnya, juga tidak boleh terlepas dari posisi  bapak/suami  sebagai  orang  yang  harus  memberikan  perlindungan kepada  ibu  dan  anaknya.  Suami  harus  menjamin  kebutuhan  materil  dan  non- materil keduanya  dalam proses penyusuan ini. Hal ini merupakan bentuk dari peran kesalingan dengan perempuan yang sedang menjalankan kodratnya.
3. Hadhanah dalam Perspektif Gender
Sebagaimana  dalam  pembahasan radha‟ah,  Hadhanah dalam  diskursus  yang berpespektif gender juga tidak boleh terlepas dari konstruksi atas peran laki-laki
dan perempuan. Dalam penelitian ini, hadhanah akan dibahas dalam dua kondisi. Kondisi  pertama  yaitu  pola  pengasuhan  pada  saat  suami  istri  tersebut  masih berada dalam ikatan perkawinan. Adapun  kondisi kedua akan membahas pola pengasuhan saat keduanya bercerai.

## (1) Hadhanah (Pengasuhan) dalam Perkawinan
Dalam  Islam,  pendidikan  anak  pada  praktiknya  menjadi  tanggungjawab bersama  kedua  orangtua,  bukan  ibu  semata.  Hal  ini  sesuai  dengan  penegasan dalam  teks  hadist  yang  diriwayatkan  oleh  Shahih  Bukhari  Nomor  1373: “Abu Hurairah  Ra  menuturkan  dari  nabi  Muhammad  Saw,  beliau  bersabda,  „Tidak  ada seorang  anak  dilahirkan,  kecuali  dalam  keadaan  fitrah  (suci  dan  berkah).  Kedua orangtuanyalah yang membuatnya beragama yahudi, Nasrani, atau Majusi”.
Dalam  hadist  riwayat  Bukhari  tersebut  secara  jelas  bahwa  kedua  orangtua berperan aktif dalam mempengaruhi identitas agama anak-anaknya. Hal ini juga berlaku  dalam  konteks  pengasuhan  dan  pendidikan  Islam.  Bukan  hanya  ibu, bapak  juga  berperan  dalam  pendidikan  anak.  Nabi  dalam  kehidupannya  telah mencontohkan  kepada  para  umatnya  tentang  kedekatannya  dengan  anak-anak dan bagaimana peran seorang bapak dalam pengasuhan.
Salah  satu  contoh  bagaimana  kedekatan  Nabi  dengan  anak  dan  cucunya dijelaskan dalam teks hadist yang diriwayatkan dalam Sunan at-Tirmidi Nomor 4143, “Abu  Buraidah  bercerita,  „Suatu  saat,  Rasulullah  Saw.  Sedang  berkhutbah  di hadapan kami, lalu datang Hasan dan Husein berbaju merah berjalan dan terjatuh. Nabi Muhammad Saw turun dari mimbar, menggendong dan membawa mereka di pangkuan baginda‟.
Teks  hadist  tersebut  meperlihatkan  betapa  teladan  Nabi  Muhammad  Saw yang  dekat  dengan  anak  cucunya,  ikut  mengasuh,  menggendong,  dan mengemban  menyampaikan  pesan  kepada  khalayak  khususnya  bagi  laki-laki, bahwa pengasuhan anak merupakan peran perempuan dan laki-laki.
Dari  teks  diatas,  terutama  dengan  perspektif  dan  metode mubadalah, pengasuhan dan pendidikan anak adalah tanggungjawab bersama (Faqihuddin, 2019:437).  Laki-laki  dan  perempuan,  baik  sebagai  suami-istri  maupun  ayah-ibu harus  bekerjasama  dan  saling  menguatkan  satu  sama  lain  dalam  peran pengasuhan dan pendidikan anak.
Peran  domestik  sebagaimana  yang  dicontohkan  Nabi  merupakan  bentuk ekspresi kasih sayang yang harus diberikan oleh kedua orang tua secara penuh kepada  anak.  Dengan  konsep  mubadalah  ini,  maka  pengasuhan  ideal  yang dicontohkan  adalah  jika  ibu  dan  bapak  sama-sama  berperan  aktif  dalam memberikan hak materil dan non-materil dalam hadhanah.
Sebagaimana pemenuhan nafkah yang bisa dilakukan bersama antara suami dan  istri,  pengasuhan  juga  bisa  dilakukan  oleh  keduanya  agar  anak mendapatkan  pendidikan  yang  lengkap  sesuai  dengan  karakter  ibu  dan bapaknya.  Maka  konsep hadhanah yang  berperspektif  gender tidak  mengkotak- kotakan  peran  bapak  dan  ibu  dalam  rumah  tangga,  akan  tetapi  keduanya  bisa saling  bekerjasama  untuk  menciptakan  kebahagiaan,  dan  suasana  sakinah, mawaddah, dan rahmah di dalamnya.
(2) Hadhanah (Pengasuhan) Setelah Perceraian
Dalam  literatur  fikih  klasik,  umumnya  menjelaskan hadhanah akibat perceraian dan asuhan awal masa anak dibawah kendali ibu, waktu berhentinya hadhanah tidak  memiliki  batasan  pasti,  namun  yang  biasa  digunakan  ialah ukuran tamyiz. Sayid Sabiq dalam Fikih Sunnah menjelaskan bahwa jika seorang laki-laki  berusia  7  tahun  dan  perempuan  berusia  9  tahun.  Setelahnya, pengasuhan  dapat  diserahkan  kepada  mantan  suami  atau  bapak  kandung  si anak (sayyid sabiq, t.th:246).
Para  ulama  berselisih  pendapat  tentang  batas  berakhirnya hadhanah. Pada asuhan  orangtua  yang  masih  lengkap,  umumnya  masa  pemeliharaan  berakhir jika si anak telah dapat hidup mandiri dan mampu mengurus kebutuhan pokok sendiri.  Kewajiban  ini  pada  akhirnya  juga  harus  dimaksimalkan  pada pemeliharaan yang baik, atas musyawarah orang tua demi kemaslahatan anak. Di  Indonesia,  ketentuan  hukum  tentang  hak  asuh  anak  dalam  hukum keluarga  diatur  dalam  UU  Nomor  1  tahun  1974  tentang  perkawinan  dan  juga dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI).  Pasal  45  ayat  (1)  UU  Perkawinan menegaskan  bahwa  kedua  orangtua  sama-sama  memiliki  kewajiban  dalam memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya. Kewajiban tersebut  diperjelas  dalam  ayat  (2)  dengan  ketentuan  berlaku  sampai  anak
tersebut  menikah  dan  dapat  berdiri  sendiri,  kewajiban  tersebut  juga  tetap berlaku meskipun perkawinan antara keduanya putus.
Ketentuan  ini  juga  ditegaskan  kembali  pada  pasal  41  huruf  (a)  UU Perkawinan yang isinya berupa penegasan bahwa akibat putusanya perkawinan karena  perceraian  adalah  baik  bapak  maupun  ibu  tetap  wajib  memelihara  dan mendidik  anak-anaknya  berdasarkan  kepentingan  anak,  dan  pengadilan  akan memutus perkara tersebut, bilamana terjadi perselisihan antara keduanya.
Secara eksplisit aturan dalam UU ini tidak membakukan pengasuhan setelah perceraian  pada  pihak  tertentu,  akan  tetapi  dibuka  luas  kesempatan  untuk keduanya saling bekerjasama. Namun berbeda dengan aturan penetapan dalam KHI,  dimana  hak  asuh  diatur  secara  detail  yang  tidak  jauh  berbeda  dengan pembahasan fikih hadhanah pada umumnya.
Sebagaimana  yang  tercantum  dalam  Pasal  105  dan  156.  Pasal  105  KHI membahas  tentang  pengasuhan  anak  dalam  dua  keadaan,  yaitu  ketika  anak masih dalam keadaan belum mumayyiz (kurang dari 12 tahun) pengasuhan anak ditetapkan  kepada  ibunya.  Keadaan  berikutnya  yakni  ketika  anak  tersebut mumayyiz (usia 12 tahun keatas), anak memiliki hak untuk memilih diasuh oleh ibu  atau  bapaknya.  Sedangkan  Pasal  156  mengatur  urutan  tentang  siapa  yang berhak mendapatkan hak asuh anak ketika ibu kandungnya meninggal dunia.
Aturan dasar KHI pasal 105 dan 156 tersebut adalah hadist Nabi Muhammad SAW  yang  diriwayatkan  oleh  Abdullah  bin  Amr,  seorang  perempuan  berkata kepada  Rasulullah  SAW, “Wahai  Rasulullah  SAW  anakku  ini  aku  yang mengandungnya,  air  susuku  yang  diminumnya,  dan  dibilikku  tempat  kumpulnya (bersamaku),  ayahnya  telah  menceraikanku  dan  ingin  memisahkannya  dari  aku,  maka Rasulullah SAW bersabda: “Kamulah yang lebih berhak (memelihara)-nya, selama kamu tidak  menikah. (Hadist  Riwayat  ahmad,  Abu  Dawud,  dan  hakim mensahihkannya) (Al-San’any, 1960:227).
Hadist  lain  yang  juga  dijadikan  dasar  dalam  perumusan  pasal  105  dan  156 KHI  adalah  hadist  yang  diriwayatkan  oleh  Abu  Hurairah  ra.  Seorang perempuan  berkata: “Wahai  Rasulullah  SAW  suamiku  menghendaki  pergi  bersama anakku,  sementara  ia  telah  memberi  manfaat  kepadaku  dan  mengambil  air  minum
untukku  dari  sumur  Abi  „Inbah.  Maka  datanglah  suaminya,  Rasulullah  bersabda kepadanya:  “wahai  anak  kecil,  ini  ayahmu  dan  ini  ibumu,  peganglah  dan  pilih  tangan keduanya mana yang kamu kehendaki”. Maka anak itu memegang tangan ibunya, lalu perempuan itu pergi bersama anaknya. (Hadist Riwayat Ahmad dan Imam Empat) (1960:227).
Hadist  tersebut  merupakan  penggambaran  anak  yang  sudah  bisa  memilih (mumayyiz), ia diberi hak pilih dengan siapa ia akan tinggal. Ketentuan hukum yang  ada  pada  pasal  105  dan  156  KHI  tersebut  umumnya  diambil  dari pandangan mayoritas pakar hukum Islam (Ulama fikih klasik).
Pada dasarnya fuqaha sepakat bahwa pada prinsipnya hukum hak asuh anak (hadlanah) adalah  kewajiban  bagi  kedua  orang  tua  (ayah  dan  ibu)  tanpa membedakan jenis kelamin. Akan tetapi mereka berbeda pendapat tentang siapa yang memiliki hak asuh setelah terjadi perceraian (Andi, 2008:118).
Dalam  hak  asuh  anak,  Ibnu  Rusyd  berpendapat  bahwa  hak  asuh  tersebut diatur tertibnya menurut konsep kedekatan dan kelemahlembutan, bukan dasar kekuatan  perwalian.  Adapun  Ulama  hanafiyah  berpendapat  bahwa  mengasuh, merawat,  dan  mendidik  anak  merupakan  hak  pengasuh  baik  laki-laki  maupun perempuan, akan tetapi lebih diutamakan perempuan.
Berbeda dengan keduanya, Wahbah Zuhaily berpendapat bahwa hak hadlanah merupakan  hak  berserikat  antara  ibu,  ayah,  dan  anak.  Dan  apabila  terjadi pertentangan antara ketiga orang ini, maka yang diprioritaskan adalah hak anak yang  diasuh  (Wahbah,  1997:7297).  Mayoritas  ulama  fikih,  Mazhab  Maliki, Hambali,  Syafi’I, dan  Hanafi  juga memberikan prioritas hak  asuh  anak  kepada ibu daripada ayah.
Argumen  yang  mereka  sampaikan  adalah  bahwa  perempuan  mempunyai naluri  yang  lebih  sesuai  untuk  merawat  dan  mendidik  anak,  serta  adanya kesabaran mereka dalam menghadapi permasalahan kehidupan anak-anak lebih tinggi  dibanding  kesabaran  seorang  laki-laki.  Apabila  anak  tersebut  sudah mencapai  usia  tertentu,  maka  pihak  laki-laki  dapat  dianggap  lebih  sesuai  dan
mampu  merawat  dan  mendidik  mereka.  Itulah  yang  menjadi  dasar  dalam memberikan urutan hak asuh anak ulama fikih mendahulukan perempuan dan laki-laki (Andi, 2008:118).
Ketentuan dalam KHI yang detail tersebut justru menjadi problematis dalam aspek  keadilan  gender.    Hal  ini  karena  pengasuhan  secara  otomatis  hanya diberikan kepada ibu yang berdasarkan jenis kelamin, bukan berdasarkan pada kualitas, integritas, moralitas, dan kemampuan dalam mewujudkan kepentingan terbaik  untuk  anak  (Ahmad,  2017:161).  Hal  ini  juga  merupakan  bagian  dari pelanggengan klasifikasi ranah domestik dan publik bagi pasangan suami istri.
Dalam  permasalahan  ini,  perspektif  gender  harus  bisa  menempatkan perempuan  dan  laki-laki  dalam  posisi  yang  sama.  Pengasuhan  yang  dalam pandangan  patriarkhis  menjadi  wilayah  perempuan,  harus  juga  menempatkan laki-laki sebagai pihak yang kompeten.
Hal ini bukan berarti meragukan kemampuan perempuan sebagai ibu, hanya saja dalam kaitannya dengan hadhanah yang paling penting untuk diperhatikan adalah  hal  yang  terbaik  dan  maslahat  untuk  anak.  Maka  prinsip  kesalingan dalam  pengasuhan  harus  tetap  dilakukan  meskipun  dalam  kondisi  keduanya telah bercerai.
Dengan  kerangka  berpikir  kemaslahatan  tersebut,  maka  ketentuan  hukum hak  asuh  anak  harus  tetap  berorientasi  pada  terwujudnya  kemaslahatan  bagi anak.  Dalam  kerangka  as-Syatibi,  maka hadhanah tersebut  harus  mampu memelihara  lima  hal  pokok,  yaitu  memelihara  agama,  memelihara  jiwa, memelihara  akal,  memelihara  keturunan,  dan  memelihara  harta  (Al-Syatibi, t.th:5).
Oleh  karenanya, hadhanah yang  berperspektif  gender  harus  memastikan semua  pihak  baik  ibu,  bapak,  maupun  anak  berada  dalam  posisi  yang  tidak dirugikan dalam relasi pengasuhan. Ketiganya harus bekerjasama mewujudkan kemaslahatan.  Adapun  jika  terjadi  sengketa  dalam  pengasuhan,  maka  yang
diutamakan  bukan  hak  pengasuhan  yang  disebabkan  karena  jenis  kelamin, melainkan kepada siapa yang paling bisa menjamin kemaslahatan bagi anak.

## D.  KESIMPULAN
Berdasarkan  pembahasan  dan  analisa  dari  penelitian  yang  berjudul: Diskursus  Radha’ah  dan  Hadhanah  Berperspektif  Gender,    dapat  diambil kesimpulan:
1. Radha’ah  perspektif  gender  tidak  hanya  membahas  tentang  akibat  hukum yang timbul karena adanya tekhnis penyusuan yang menyebabkan terjadinya mahram (haram dinikahi). Tetapi juga memperhatikan subjek radha’ah, yakni posisi  persusuan  sebagai  hak  anak (haq  ar-radhi‟) untuk  menjamin kesehatannya,  juga  perlindungan  dan  pemenuhan  kesehatan  ibu (haq  al- murdhi‟ah) sebagai  pihak  yang  harus  menjalankan  peran  biologisnya  dalam menyusui  anak.  Perspektif  gender  dalam  rada’ah  juga  bukan  hanya membicarakan  tentang  peran  biologis  perempuan  dalam  memenuhi kewajibannya  sebagai  ibu  yang  menyusui.  Tetapi  juga  memperhatikan peranan bapak sebagai pelindung yang harus menjamin kebutuhan keduanya baik secara materil maupun non-materil.
2. Hadhanah  dalam  perspektif  gender  memperhatikan  dan  memastikan  semua pihak  baik  ibu,  bapak,  maupun  anak  berada  dalam  posisi  yang  tidak dirugikan  dalam  relasi  pengasuhan.  Ketiganya  harus  bekerjasama mewujudkan kemaslahatan. Adapun jika terjadi sengketa dalam pengasuhan, maka  yang  diutamakan  bukan  hak  pengasuhan  yang  ditentukan  oleh  jenis kelamin,  melainkan  kepada  siapa  yang  paling  bisa  menjamin  kemaslahatan bagi anak. Dengan kerangka berpikir kemaslahatan tersebut, maka ketentuan hukum  hak  asuh  anak  harus  tetap  berorientasi  pada  terwujudnya kemaslahatan bagi anak.

## REFERENCES
Abdurrahman  al-Jaziri.  1987. Kitab  al-Fiqh  „ala  al-Madzhab  al-Arba‟ah,  Juz  IV. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
Ahmad  Zaenal  Fanani. Sengketa  Hak  Asuh  Anak  Dalam  Hukum  Keluarga  dalam Perspektif Keadilan Jender. Muslim Heritage, Vol 2, No.1, Mei-Oktober 2017 Al-San’any, Subul as-Salam, Juz 3. 1960. Kairo: Dar Ihya’ al-Turas al-‘Araby. Al-Syatibi. al-Muwafaqat fi Usul al-syari‟ah , Kairo: Mustafa Muhammad
Andi  Syamsu  Alam  M.  Fauzan.  2008. Hukum  Pengangkatan  anak  Perspektif  Islam. Jakarta: Pena media.
Faqihuddin Abdul Kodir. 2019. Qiraah Mubadalah. Yogyakarta: IRCiSoD Ibnu Qoyyim. 1407. Tuhfatul Maudud bi al-Ahkami al-Maulud. Darul Baya. Ibnu Rusyd. 2007. Bidayatul Mujtadih wa Nihayatuyl Muqtashid, alih bahasa Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun. Jakarta : Pustaka Amani.
KPAI.  2015. Kualitas  Pengasuhan  Anak  Indonesia,  Survei  Nasional  dan  Telaah  Kebijakan Pemenuhan Hak Pengasuhan Anak di Indonesia . Jakarta Pusat: KPAI. Marzuki Wahid. 2011. Modul Kursus Islam dan Gender. Cirebon : Fahmina Institute. Pius A Partanto. 1994. M. Dahlan Al-Barry, Kamus Ilmiah Populer . Surabaya: Arkola. Sayyid Sabiq. 2006. Fiqih Sunnah, terj. Nor Hasanuddin. Jakarta: Pena Pundi Aksara. Sita  Thamar  van  Bemmelen.  2009. Menuju  Masyarakat  Adil  Gender. Jakarta  :  Veco Indonesia Suharsimi  Arikunto.  1992. Prosedur  Penelitian:  Suatu  Pendekatan  Praktek. Jakarta  : Rineka Cipta.
Tim  Penyusun.  2006. Himpunan  Peraturan  Perundang-Undangan  Republik  Indonesia, volume I. Jakarta. Ichtar Baru Van Hoeve.
Wahbah Zuhaili, 1997. al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu, Jilid X. Beirut: dar al-Fikr.