Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 3 Juli 2020 p-ISSN: 2598-9944 e-ISSN: 2656-6753

## Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Jambi Periode Tahun 2013- 2018
Nurfitri Martaliah 1) , Puji Wahyuli 2) , Salmia 3)
1,2,3 STAI Ahsanta Jambi, Indonesia
1 nmartaliah@yahoo.com , 2 Puji.wahyuli0787@gmail.com , 3 Salmiaumy@gmail.com
Abstrak. Pengukuran kinerja adalah suatu metode atau alat yang digunakan untuk mencatat dan  menilai  pencapaian  pelaksanaan  kegiatan  berdasarkan  tujuan,  sasaran,  dan  strategi.  Melalui pengukuran kinerja dapat diketahui kemajuan  suatu organisasi, serta meningkatkan kualitas dalam pengambilan  keputusan,  dan  termasuk  akuntabilitasnya.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk mengetahui  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah  kota  Jambi,  penelitian  dilakukan  di  kantor walikota  dan  data  yang  digunakan  adalah  data  kuantitatif  berupa  Laporan  Realisasi  Anggaran (LRA).  Metode  yang  digunakan  adalah  metode  deskriptif  kuantitatif,  untuk  mengukur  kinerja keuangan  melalui  rasio  keuangan.  Hasil  penelitian  menunjukkan,  jika  dilihat  dari  Rasio  Derajat Desentralisasi  Fiskal  dapat  dikategorikan  sangat  kurang,  rasio  ketergantungan  keuangan  daerah terhadap  pemerintah  pusat  dan  provinsi  masih  sangat  tinggi,  begitu  juga  dengan  rasio kemandiriannya  masih  sangat  rendah.  Saran  untuk  pemerintah  Kota  Jambi  sebagaimana  lebih meningkatkan PAD melalui penerimaan sektor pajak dan retribusi daerah.
Kata Kunci: Rasio Keuangan, Kinerja Keuangan, PAD
Abstract. Performance  measurement  is  a  method  or  tool  used  to  record  and  assess  the achievement of the implementation of activities based on goals, objectives, and strategies. Through performance, the measurement can be seen as the progress of an organization, as well as improving the  quality  of  decision  making,  and  including  accountability.  The  purpose  of  this  study  was  to determine the  financial  performance  of the  Jambi  city  government,  the  research was  conducted  at the  mayor's  office  and  the  data  used  was  quantitative  data  in  the  form  of  a  Budget  Realization Report  (LRA).  The  method  used  is  a  quantitative  descriptive  method,  to  measure  financial performance  through  financial  ratios.  The  results  showed,  if  viewed  from  the  Fiscal Decentralization  Degree  Ratio  can  be  categorized  as  very  less,  the  ratio  of  regional  financial dependence to the central and provincial governments is still very high, as well as its independence ratio is still very low.  Suggestions to the Jambi City  government to further increase PAD through regional sector tax and retribution revenue.

## Keywords : Financial Ratios, Financial Performance, PAD

## PENDAHULUAN
Pengelolaan anggaran daerah
sepenuhnya  menjadi  wewenang  pemerintah daerah, karena pemerintahan daerah merupakan  organisasi  yang  secara  otonomi diberi kekuasaan untuk mengatur kepentingan nasional  di  suatu  daerah.  Pengelolaan keuangan  daerah  didasarkan  pada  Undang- Undang  Nomor  32  tahun  2004  tentang Pemerintah  Daerah,  dan  Undang-Undang Nomor  33  Tahun  2004  tentang  Perimbangan Keuangan  antara  Pemerintah  Pusat  dan Daerah.  Berdasarkan  Undang-undang  Nomor
33  Tahun  2004,  pemerintah  daerah  dituntut untuk memiliki kemandirian keuangan daerah yang lebih besar. Dengan tingkat kemandirian keuangan  yang  lebih  besar  berarti  daerah tidak  akan  lagi  sangat  tergantung  pada bantuan  dari  pemerintah  pusat  dan  propinsi melalui  dana  perimbangan.  Namun  tidak berarti  jika  kemandirian  keuangan  daerah tinggi,  maka  daerah  sudah  tidak  perlu  lagi mendapatkan dana perimbangan. Dana perimbangan  masih  tetap  diperlukan  untuk mempercepat pembangunan di daerah.
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 3 Juli 2020 p-ISSN: 2598-9944 e-ISSN: 2656-6753
Halim  (2015)  menjelaskan  bahwa  ciri utama suatu daerah yang mampu melaksanakan otonomi, yaitu (1) kemampuan keuangan  daerah,  artinya  daerah  harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya,  dan  (2)  ketergantungan kepada  bantuan  pusat  harus  seminimal mungkin,  agar  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD) dapat menjadi bagian sumber keuangan terbesar sehingga peranan pemerintah  daerah  menjadi  lebih  besar. Namun  pada  kenyataannya,  sudah  dua  belas tahun sejak otonomi daerah diberlakukan, saat ini kemampuan keuangan beberapa pemerintah  daerah  masih  sangat  tergantung pada penerimaan yang berasal dari pemerintah pusat.
Penelitian  yang  akan  dilakukan  ini merupakan  replikasi  penelitian  sebelumnya yang  dilakukan  oleh  Rahayu  (2014)  yang melakukan  analisis  rasio  untuk  mengukur kinerja  keuangan  Pemerintah  Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2008-2012. Dalam penelitiannya Rahayu (2014)
menyebutkan bahwa rata-rata kinerja pengelolaan  keuangan  Kabupaten  Grobogan berdasarkan  analisis  rasio  keuangan  adalah baik.  Pola  hubungan  kemandirian  daerah Kabupaten  Grobogan  dalam  lima  tahun terakhir  masih  menunjukan  pola  hubungan instruktif  dimana  peranan  pemerintah  pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah  daerah  dengan  rasio  kemandirian daerah rata-rata mencapai 13,56%.
Pencapaian  rasio  kemandirian  ini  masih tergolong rendah.
Penelitian  yang  dilakukan  Mentari Wachid,  dkk.  (2013)  menyebutkan  bahwa kemampuan  keuangan  pemerintah  daerah Kota Malang tahun 2008-2012 dapat dikatakan  baik  karena  setiap  tahun  dapat mengoptimalkan  kemampuan  keuangannya meskipun  hasil  persentasenya  masih  berada dalam  kategori  kurang  mampu.  Selain  itu kinerja  keuangan  tahun  2008-2012  juga menunjukkan  tren  positif  karena  setiap tahunnya  dapat  meningkatkan  kinerjanya  dan
perolehan  SILPA  tahun  berjalan  selalu meningkat  yang dikarenakan adanya efisiensi PAD  komponen  belanja  daerah.  Pengukuran kinerja  keuangan  untuk  kepentingan  publik dapat  dijadikan  evaluasi  dan  memulihkan kinerja  dengan  pembanding  skema  kerja  dan pelaksanaannya.  Selain  itu  dapat  juga digunakan sebagai tolak ukur untuk peningkatan  kinerja  khususnya  keuangan pemerintah  daerah  pada  periode  berikutnya.
Adanya otonomi daerah tersebut mengakibatkan terjadinya desentralisasi sistem pemerintahan pada Kota Jambi, karena itu  Pemerintah  Kota  Jambi  sebagai  pihak yang  diserahi  tugas  menjalankan  roda pemerintahan,  pembangunan  dan  pelayanan masyarakat  wajib  menyampaikan  laporan pertanggung  jawaban  keuangan  daerahnya untuk  dinilai  apakah  pemerintah  Kota  Jambi berhasil  menjalankan  tugasnya  dengan  baik atau tidak.
Masyarakat sebagai salah satu sumber daya  pembangunan  yang  memegang  dua peranan  penting  dalam  pembangunan  yaitu sebagai subjek atau perilaku sekaligus sebagai objek  pembangunan  menginginkan  adanya transparansi  anggaran  keuangan  yang  ada pada  Pemerintah  Kota  Jambi,  sehingga masyarakat  atau  penduduk  juga  dapat memantau  kinerja  Pemerintah  Kota  Jambi apakah dapat berjalan dengan baik atau tidak.
Berkaitan dengan hal tersebut, serapan anggaran  Kabupaten  dan  Kota  masih  rendah. Sampai  dengan  bulan  September  2017 (triwulan  ketiga)  rata-rata  serapan  anggaran untuk seluruh Kabupaten dan Kota di Provinsi Jambi  baru  mencapai  angka  49%.  Serapan anggaran tertinggi adalah Kabupaten Kerinci, yaitu  mencapai  87%,  dan  terendah  adalah Kota Jambi yang hanya mencapai 42%. Selain itu,  APBD  Kota  Jambi  lebih  banyak digunakan  untuk  belanja  rutin,  seperti membayar  gaji  pegawai  (Bapeda  Provinsi Jambi,  2018).  Sesuai  dengan  alasan  tersebut, maka dalam penelitian ini dipilih Kota Jambi sebagai lokasi penelitian.
Penelitian ini menjadi menarik, mengingat  Undang-Undang  Nomor  32  tahun 2004  tentang  Pemerintah  Daerah,  dan Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 3 Juli 2020 p-ISSN: 2598-9944 e-ISSN: 2656-6753
Pemerintah Pusat dan Daerah menuntut setiap pemerintah daerah harus mampu menjalankan otonomi  daerah  dalam  kerangka  Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), namun sampai  saat  ini  masih  banyak  pemerintah daerah yang masih tergantung pada pemerintah pusat, khususnya berkaitan dengan  aspek  keuangan  daerah.  Berdasarkan uraian  tersebut,  peneliti  tertarik  untuk melakukan  penelitian  dengan  mengambil judul “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Jambi tahun 2013-2017”.

## METODE PENELITIAN
Metode  Penelitian  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  kuantitatif deskriptif.  Penelitian  kuantitatif  Menurut Arikunto  (2006)  adalah  penelitian  yang datanya  berupa  angka-angka  yang  dihitung secara  matematis.  Metode  pengumpulan  data adalah penelitian kepustakaan yang didukung oleh media cetak seperti buku, majalah, surat kabar,  jurnal,  laporan  dari  berbagai  sumber, dan  juga  media  elektronik,  terutama  internet di  mana  data  merupakan  sumber  sekunder. Selain  data  sekunder  diatas  penulis  juga menggunakan  data  primer  yang  didapatkan dari wawancara bersama pihak yang kompeten dalam menjawab persoalan penelitian  ini.  Setelah  didapatkan  datanya, maka  data-data  diatas  akan  dianalisis  dalam kerangka  teoritis  yang  telah  ditentukan  untuk membuktikan  bahwa  hipotesis  itu  akurat  dan akhirnya dapat menjawab pertanyaan penelitian.  Objek  yang  diteliti  yaitu  Laporan Realisasi  Anggaran  Pemerintah  Kota  Jambi tahun 2013-2018. Penelitian dilakukan dengan  pencarian  data  sekunder  yang  berupa data  khusus  berupa  Laporan  Rencana  dan Realisasi  Anggaran  Pemerintah  Kota  Jambi tahun anggaran 2013-2018.
Teknik  analisa  data  yang  digunakan deskriptif kuantitatif berikut ini:
1. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal
Rasio  Derajat  Desentralisasi  Fiskal
dihitung berdasarkan perbandingan antara  jumlah  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD)  dengan  Total  Pendapatan  Daerah yang  dihitung  dengan  menggunakan rumus :
DDF  = TPDt PADt × 100%
Keterangan: DDF  = Derajat Desentralisasi Fiskal PADt  = Total Pendapatan Asli Daerah tahun t
TPDt  = Total Pendapatan Daerah tahun t 2. Rasio Kemandirian
Rasio  Kemandirian  Keuangan  Daerah ditunjukkan  oleh  besarnya  Pendapatan  Asli Daerah  dibandingkan  dengan  Pendapatan Daerah  yang  berasal  dari  sumber  lain (Pendapatan  Transfer)  antara  lain:  Bagi  hasil pajak,  Bagi  hasil  bukan  pajak  sumber  daya alam,  Dana  alokasi  umum  dan  Alokasi khusus, Dana darurat dan pinjaman (Widodo, 2015). Rumus yang digunakan untuk menghitung Rasio Kemandirian adalah:
RKKD =
Transfer Pendapatan PAD × 100%
Keterangan:
RKKD = Rasio Kemandirian Keuangan Daerah PAD  = Total Pendapatan Asli Daerah

## 3. Rasio Efektivitas PAD
Rasio  Efektivitas  PAD  menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan  PAD  yang  direncanakan dibandingkan  dengan  target  yang  ditetapkan berdasarkan  potensi  riil  daerah.  Rasio efektivitas PAD dihitung dengan menggunakan rumus:
Rasio  Efektivitas  PAD  = PAD Anggaran PAD Realisasi × 100%
4. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Rasio Efisiensi Keuangan Daerah dihitung dengan menggunakan rumus berikut ini:
REKD= Daerah Pendapatan Realisasi Daerah Belanja Realisasi × 100% 5. Rasio Keserasian Rasio Keserasian itu dapat
diformulasikan sebagai berikut:
Rasio Belanja Operasi = Daerah Belanja Total Operasi Belanja Total × 100%
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 3 Juli 2020 p-ISSN: 2598-9944 e-ISSN: 2656-6753
Rasio Belanja Modal = Daerah Belanja Total Modal Belanja Total × 100%

## HASIL DAN PEMBAHASAN HASIL
Analisis  Kinerja  Keuangan Kota Jambi  dalam  penelitian  ini  adalah  suatu proses  penilaian  mengenai  tingkat  kemajuan pencapaian  pelaksanaan  pekerjaan/kegiatan Kota  Jambi  dalam  bidang  keuangan  untuk kurun waktu 2013-2017. Rasio yang digunakan  oleh  peneliti  dalam  menganalisis kinerja  keuangan  Kota  Jambi  pada  penelitian ini  adalah:  Rasio  Derajat  Desentralisasi Fiskal, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio  Efektivitas  PAD,  Rasio  Efisiensi Keuangan  Daerah,  dan  Rasio  Keserasian. Data  yang  digunakan  dalam  melakukan penelitian  ini  adalah  laporan  rencana  dan realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah  (RAPBD)  Pemerintah  Kota  Jambi yang  diperoleh  dari  Badan  Pusat  Statistik Daerah Kota Jambi. Berdasarkan data tersebut dapat  dihitung  rasio-rasio  keuangan  yang menjadi indikator dari kinerja keuangan  Kota Jambi.  Adapun  dari  analisis  rasio  tersebut adalah sebagai berikut:
Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi  PAD  terhadap  total  penerimaan daerah  Hasil  dari  perhitungan  Rasio  Derajat Desentralisasi Fiskal dibawah ini:
Tabel 1.
Penghitungan Rasio DDF Kota Jambi
Periode Tahun Anggaran 2013-2018 No Tahun Anggaran Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal (%) Selisih 1. 2013 37,95 - 2. 2014 35,78 - 2,17 3. 2015 34,57 - 1,21 4. 2016 34,85 0,28 5. 2017 32,85 - 2,00 6 2018 35,09 2,24 Sumber Data: Kota Jambi (diolah) Berdasarkan  hasil  perhitungan  pada
Tabel  1.  dapat  dilihat  bahwa  Kinerja
Keuangan  Kota  Jambi  jika  dilihat  dari  Rasio Derajat
Desentralisasi Fiskal dapat dikategorikan  Sangat  Kurang.  Dimulai  pada tahun  2013  Rasio  Derajat  Desentralisasi Fiskal pada Kota Jambi adalah 37,95%.

## Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
Rasio  Kemandirian  Keuangan  Daerah menunjukkan  tingkat  kemampuan  suatu daerah  dalam  membiayai  sendiri  kegiatan pemerintah,  pembangunan  dan  pelayanan kepada  masyarakat  yang  telah  membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan  yang  diperlukan  daerah.  Hasil dari perhitungan Rasio
Kemandirian Keuangan  Daerah  dapat  dilihat  pada  Tabel 4.2. di bawah ini:
Tabel 2. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kota Jambi Periode Tahun Anggaran 2013-2018 No Tahun Anggaran Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (%) Selisih 1. 2013 4,01 - 2. 2014 4,20 0,19 3. 2015 4,06 -0,14 4. 2016 3,88 -0,18 5. 2017 4,31 0,43 6 2018 4,50 0,19

## Sumber Data: Kota Jambi (diolah)
Berdasarkan  hasil  perhitungan  pada
Tabel  2.  di  atas  kemampuan  keuangan  Kota Jambi tergolong masih rendah sekali dan pola hubungannya termasuk pola hubungan instruktif  dimana  pemerintah  pusat  memiliki peran yang sangat dominan dalam menentukan jalannya roda pemerintahan Kota Jambi  melalui  politik  anggaran.  Dengan demikian  pemerintah  daerah  Kota  Jambi masih jauh dari kemampuan untuk melaksanakan otonomi daerah. Sampai dengan  tahun  2015  rasio  kemandirian  Kota Jambi  tidak  pernah  beranjak  dari  nilai  3%  - 5%, bahkan  pada tahun 2018. Rasio Efektivitas PAD Rasio Efektivitas PAD
menggambarkan kemampuan Pemerintah
Daerah  dalam  merealisasikan  PAD  yang direncanakan  dibandingkan  dengan  target
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 3 Juli 2020 p-ISSN: 2598-9944 e-ISSN: 2656-6753
yang  ditetapkan  berdasarkan  potensi  riil daerah. Semakin tinggi rasio efektivitas, maka semakin  baik  kinerja  pemerintah  daerah. Hasil dari perhitungan Rasio Efektivitas PAD dapat dilihat pada Tabel 4.3. di bawah ini:
Tabel 3.
Rasio Efektivitas PAD Kota Jambi Periode Tahun Anggaran 2013-2017

## Sumber Data: Kota Jambi (diolah)
Berdasarkan perhitungan pada Tabel3. dapat  diketahui  bahwa  efektivitas  PAD  Kota Jambi  mencapai  titik  tertinggi  pada  tahun 2014  sebesar  102,86%,  dan  kondisinya  terus mengalami  fluktuasi  hingga  mencapai  titik terendah pada tahun 2017 yaitu hanya sebesar 79,92%.  Kondisi  ini  menunjukkan  bahwa PAD  Kota  Jambi  hanya  efektif  terjadi  pada tahun 2014 dan 2015, sedangkan tahun-tahun yang  lain  berjalan  tidak  efektif,  karena efektivitasnya masih dibawah 100%.

## Rasio Efisiensi Keuangan Daerah
Rasio  Efisiensi  Keuangan  Daerah menggambarkan perbandingan antara besarnya  biaya  yang  dikeluarkan  untuk memperoleh  pendapatan  dengan  realisasi pendapatan yang diterima. Hasil dari perhitungan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah dapat dilihat pada Tabel 4. di bawah ini:
Tabel 4.
Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Kota Jambi Periode Tahun Anggaran 2013-2018 ©

## Sumber Data: Kota Jambi (diolah)
Berdasarkan  perhitungan  pada  Tabel 4.  dapat  diketahui  bahwa  selama  periode tahun  2013  sampai  dengan  tahun  2017  rasio efektivitas  keuangan  Pemerintah  Kota  Jambi cenderung fluktuatif, tetapi selama lima tahun efektivitas  kinerja  keungan  pemerintah  Kota Jambi  masih  dalam  kisaran  kurang  efisien, yaitu  berada  dalam  rentang  90  –  100  persen.
Bahkan  pada  tahun  2016,  efektivitasnya mencapai  111,25%.  Kondisi  ini  dapat diartikan  bahwa  realisasi  belanja  masih berada  dibawah  modal  yang  berasal  dari pendapatan  daerah.  Dengan  demikian,  masih banyak  sektor-sektor  pembangunan  yang tidak  berjalan  secara  optimal,  atau  memiliki serapan  anggaran  yang  tidak  optimal  atau maksimal.

## Rasio Keserasian
Rasio  Keserasian  menggambarkan bagaimana  pemerintahan  daerah  mengalokasi dananya  pada  belanja  modal  secara  optimal. Hasil dari perhitungan Rasio Keserasian dapat dilihat pada Tabel 5. di bawah ini:
Tabel 5.
Rasio Keserasian Kota Jambi Periode Tahun Anggaran 2013-2018 (Belanja Modal)

## Sumber Data: Kota Jambi (diolah)
Berdasarkan  hasil  perhitungan  pada Tabel  5.  di  atas  diketahui  bahwa  Rasio Keserasian Belanja Modal Kota Jambi selama periode  tahun  2013  –  2014  berkisar  antara 17,72% - 48,96%. Rasio tertinggi terjadi pada tahun 2016, yaitu sebesar 54,02.

## PEMBAHASAN Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal
Hasil  perhitungan  rasio  desentralisasi fiskal Kota Jambi sebagaimana  dimuat dalam Tabel  1.  tertingi  pada  tahun  2013  yaitu sebesar  37,95%.  Sedangkan  untuk  nilai terendah adalah pada tahun 2017 dengan rasio derajat desentralisasi fiskal sebesar 32,85. Hal ini  menunjukkan  bahwa  PAD  di  Kota  Jambi masih  relatif  kecil  bila  dibandingkan  dengan total  pendapatan  daerah.  Kondisi  tersebut disebabkan kurang optimalnya upaya pemerintah  dalam  menggali  penerimaan  dari sektor pajak.
Pada  penelitian  yang  dilakukan  oleh Sri  Wahyuni  (2016)  di  Sragen  dijelaskan bahwa  Kinerja  Keuangan  Kotamadya  Sragen tahun  2002-2014  jika  dilihat  dari  Rasio Derajat  Desentralisasi  Fiskal  ini  masih tergolong  Sangat  Kurang  karena  rata-rata
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 3 Juli 2020 p-ISSN: 2598-9944 e-ISSN: 2656-6753
rasionya  sebesar  9,69%.  Hal  tersebut  kurang lebih hampir sama dengan apa yang terjadi di Kota Jambi dimana rata-rata kinerja keuangannya  sebesar  6,57%  dan  tergolong Sangat  Kurang  meskipun  hal  tersebut  tidak dapat dijadikan perbandingan karena perbedaan  tahun  penelitiannya.  Menurut  Sri Wahyuni  permasalahan  yang  terjadi  di Pemerintah  Kota  Jambi  Sragen  adalah ketidakmampuan  pemerintah  daerah  yang bersangkutan  untuk  menggali  potensi-potensi daerah yang ada guna meningkatkan PAD dan ketergantungan  yang  masih  sangat  besar terhadap  bantuan  ataupun  pinjaman  dari pemerintah pusat. Begitupun juga yang terjadi di  Kota  Jambi,  apabila  dilihat  dari  hasil penerimaan  pajak  Kota  Jambi  yang  tidak pernah  mencapai  angka  50%  atau  lebih menunjukkan  bahwa  pemerintah  Kotamadya Tebi  tidak  optimal  atau  tidak  mampu menggali  potensi-potensi  penerimaan  yang ada,  sehingga  ketidakmampuan  pemerintah daerah  untuk  menggali  potensi-potensi  yang ada  tersebut  menyebabkan  kinerja  keuangan pemerintah  daerah  Kota  Jambi  dilihat  dari Rasio  Derajat  Desentralisasi  Fiskal  masih tergolong sangat kurang.

## Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
Rasio  Kemandirian  Keuangan  Daerah (RKKD)  menunjukkan  tingkat  kemampuan suatu  daerah  dalam  membiayai  sendiri kegiatan  pemerintah,  pembangunan  dan pelayanan  kepada  masyarakat  yang  telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan  yang  diperlukan  daerah.  Rasio Kemandirian  Keuangan  Daerah  ditunjukkan oleh  besarnya  Pendapatan  Asli  Daerah dibandingkan  dengan  Pendapatan  Daerah yang  berasal  dari  sumber  lain  (Pendapatan Transfer)  antara  lain:  Bagi  hasil  pajak,  Bagi hasil  bukan  pajak  sumber  daya  alam,  Dana alokasi  umum  dan  Alokasi  khusus,  Dana darurat  dan  pinjaman.  Berdasarkan  hasil perhitungan  pada  Tabel  4.2.  Sampai  dengan tahun  2015  rasio  kemandirian  Kota  Jambi tidak  pernah  beranjak  dari  nilai  3%  -  5%, bahkan    pada  tahun  2017,  rasio  kemandirian Kota  Jambi  mencapai  titik  terendah,  yaitu sebesar 3,82%. Sebagaimana telah disebutkan bahwa,  berdasarkan  hasil  perhitungan  pada Tabel  4.2.  kemampuan  keuangan  Kota  Jambi
tergolong  masih  sangat  rendah  dan  pola hubungannya termasuk pola hubungan instruktif  dimana  peranan  pemerintah  pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah). Pola hubungan  instruktif  karena  masih  tergolong dalam  interval  0%  -  25%  dimana  peranan pemerintah  pusat  lebih  dominan  daripada pemerintah daerah itu sendiri. Rasio
Kemandirian yang masih rendah mengakibatkan  kemampuan  keuangan  daerah Kota  Jambi  dalam  membiayai  pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah masih sangat  tergantug  bantuan  dari  pemerintah pusat.
Jadi  Kemandirian  Keuangan  Kota Jambi  secara  keseluruhan  dapat  dikatakan sangat  rendah  sekali,  hal  ini  menggambarkan bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap  sumber  dana  ekstern  masih  sangat tinggi. Kondisi ini disebabkan oleh ketidakmampuan  Pemerintah  Daerah  dalam mengoptimalkan  pendapatan  asli  daerah. Pendapatan asli daerah yang dapat digali dari pajak  daerah  dan  retribusi  daerah  tidak  dapat digali  secara  optimal.  Sektor-sektor  potensial yang  ada  di  Kota  Jambi  belum  mampu memberikan sumbangan PAD secara optimal.. Kesadaran dan partisipasi masyarakat  akan  pembayaran  pajak  dan retribusi juga salah satu hal yang menyebabkan PAD yang dihasilkan Pemerintah  Kota  Jambi  sedikit  dan  belum bisa  dapat  diandalkan  untuk  membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Selain itu, juga dikarenakan adanya perbedaan  besarnya  pinjaman  serta  bantuan dari pusat dan total pendapatan pada masing- masing  daerah  dan  realisasi  belanja  pada masing-masing  daerah.  Untuk  mengatasi  hal tersebut,  pemerintah  daerah  harus  mampu mengoptimalkan  penerimaan  dari  potensi pendapatannya  yang  telah  ada.  Inisiatif  dan kemauan pemerintah daerah sangat diperlukan  dalam  upaya  meningkatkan  PAD, misalnya pendirian BUMD sektor potensial.
Pada  penelitian  yang  dilakukan  oleh Sri Widada (2017)  Kinerja Keuangan Daerah Kotamadya Klaten pada tahun 2014-2017 jika dilihat  dari  Rasio  Kemandirian  tergolong
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 3 Juli 2020 p-ISSN: 2598-9944 e-ISSN: 2656-6753
rendah  sekali  atau  instruktif.  Rata-rata rasionya  sebesar  64,95%.  Hal  tersebut  juga terjadi  di  Kota  Jambi  pada  penelitian  ini dimana rata-rata rasionya sebesar 54,17% dan Kinerja  Keuangannya  tergolong  instruktif. Menurut  Sri  Widada  penyebab  terjadinya kinerja  keuangan  yang  rendah  sekali  tersebut hampir  sama  apa  yang  dijelaskan  pada penelitian  ini  dimana  kedua  daerah  ini  masih mengandalkan  bantuan  dari  pemerintah  baik pusat  maupun  provinsi  dan  belum  mampu untuk  mengolah  potensi  yang  mereka  miliki sendiri guna menaikkan PAD.

## Rasio Efektivitas PAD
Rasio
Efektivitas
PAD
menggambarkan kemampuan pemerintah daerah  dalam  merealisasikan  PAD  yang direncanakan  dibandingkan  dengan  target yang  ditetapkan  berdasarkan  potensi  riil daerah.  Semakin  tinggi  Rasio  Efektivitas PAD,  maka  semakin  baik  kinerja  pemerintah daerah.
1. Jika  diperoleh  nilai  kurang  dari  100%  ( x < 100%) berarti tidak efektif
2. Jika diperoleh nilai sama dengan 100% (x = 100%) berarti efektivitas berimbang.
3. Jika  diperoleh  nilai  lebih  dari  100%  (x  > 100%) berarti efektif. Menurut hasil perhitungan pada  Tabel
3.  Efektivitas  Kinerja  Keuangan  Kota  Jambi cenderung masih tidak efektif karena rata-rata efektivitasnya  di  bawah  angka  100%.  Hal  ini disebabkan  karena  penerimaan  dari  sektor pajak dan retribusi daerah masih lebih rendah daripada  yang  dianggarkan  sebelumnya. Pemerintah  Kota  Jambi  juga  dapat  dikatakan memiliki  kinerja  yang  masih  kurang  optimal dalam  hal  merealisasikan  PAD  yang  telah direncanakan.  Sehingga  untuk  mengatasi kondisi  tersebut,  Pemerintah  Daerah  harus terus mengoptimalkan penerimaan dari potensi  pendapatannya  yang  telah  ada. Inisiatif  dan  kemauan  Pemerintah  Daerah sangat  diperlukan  dalam  upaya  peningkatan PAD.  Pemerintah  Darah  harus  mencari alternatif-alternatif yang memungkinkan untuk dapat mengatasi kekurangan pembiayaannya,  dan  hal  ini  memerlukan kreatifitas  dari  aparat  pelaksanaan  keuangan daerah untuk mencari sumber-sumber bembiayaan  baru  baik  melalui  program
kerjasama  pembiayaan  dengan  pihak  swasta dan juga program peningkatan PAD, misalnya pendirian BUMD sektor potensial.
Pada  penelitian  yang  dilakukan  oleh Fitriyah  Agustin  (2015)  yang  melakukan penelitian  di  Kotamadya  Blitar  dijelaskan bahwa  kinerja  keuangan  Blitar  jika  dilihat dari  Rasio  Efektivitas  PAD  sudah  Efektif. Begitupun  juga  dalam  penelitian  ini  dimana kinerja  keuangan  Kota  Jambi  sudah  efektif. Kedua  daerah  ini  dapat  dikatakan  memiliki kinerja  yang  baik  dalam  hal  merealisasikan PAD yang telah direncanakan.

## Rasio Efisiensi Keuangan Daerah
Kinerja  pemerintahan  daerah  dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan  efisien  apabila  rasio  yang dicapai  kurang  dari  1  (satu)  atau  di  bawah 100%.  Semakin  kecil  rasio  efisiensi  berarti kinerja pemerintahan semakin baik. Untuk itu pemerintah  daerah  perlu  menghitung  secara cermat  berapa  besar  biaya  yang  dikeluarkan untuk  merealisasikan  seluruh  pendapatan yang  diterimanya  sehingga  dapat  diketahui apakah  kegiatan  pemungutan  pendapatannya tersebut  efisien  atau  tidak.  Hal  itu  perlu dilakukan karena meskipun pemerintah daerah berhasil merealisasikan target penerimaan  pendapatan  sesuai  dengan  target yang  ditetapkan,  namun  keberhasilan  itu kurang  memiliki  arti  apabila  ternyata  biaya yang  dikeluarkan  untuk  merealisasikan  target penerimaan  pendapatannya  itu  lebih  besar daripada realisasi pendapatan yang diterimanya.
Rata-rata  Efisiensi  Keuangan  Daerah Kota  Jambi  yang  tergolong  masih  Kurang Efisien  karena  rata-rata  rasionya  99,61% diakibatkan  karena  total  belanja  daerahnya masih  lebih  besar  daripada  pendapatan daerahnya  terutama  pada  tahun  2016  dan 2017.  Meskipun  pada  tahun  2016  dan  2017 tersebut  Pemerintah  Kota  Jambi  sudah  dapat menekan belanjanya daripada yang dianggarkan  sebelumnya  namun  jumlah pendapatan  yang  diperolehnya  masih  sedikit jumlahnya  bila  dibandingkan  dengan  belanja daerahnya.  Sehingga  dapat  dikatakan  kinerja Pemerintah  Kota  Jambi  dalam  hal  ini  masih buruk  karena  belum  dapat  menekan  jumlah belanja daerahnya. Untuk kedepannya
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 3 Juli 2020 p-ISSN: 2598-9944 e-ISSN: 2656-6753
diharapkan  Pemerintah  Kota  Jambi  dapat meminimalisir  jumlah  belanjanya  dengan disesuaikan pendapatannya. Sehingga kedepannya dapat terjadi peningkatan efisiensi belanja daerah.
Pada  penelitian  yang  dilakukan  oleh Andi  Melisa  Anastasia.  B  (2017)  di Kotamadya  Bulukumba,  Sulawesi  Selatan Kinerja  keuangannya  jika  dilihat  dari  Rasio Efisiensi  Keuangan  Daerah  sudah  Efisien karena  rata-ratanya  sebesar  87,34%.  Menurut peneliti hal tersebut terjadi karena Pemerintah Kota  Jambi  Bulukumba  sudah  berhasil menerapkan  efisiensi  anggarannya.  Hal  ini berbeda  dengan  apa  yang  terjadi  dalam penelitian  ini  dimana  efisiensi  keuangan Pemerintah Kota Jambi Tidak Efisien.

## Rasio Keserasian
Rasio  keserasian  yang  dilihat  dari aspek  belanja  modal  yang  terjadi  pada  tahun 2016  merupakan  rasio  keserasian  yang terbaik,  karena  anggaran  belanja  Kota  Jambi lebih  dari  50%  digunakan  untuk  belanja modal  yang  tidak  lain  adalah  belanja pembangunan.  Tingginya  belanja  modal  ini disebabkan oleh beberapa hal berikut ini: 1.  Pada tahun 2016 Pemerintah Kota Jambi menganggarkan dan merealisasikan pembelian  peralatan  dan  mesin  hingga sebesar  Rp.  41,273  miliar.  Peralatan  dan mesin yang dibelanjakan
oleh
Pemerintah  Kota  Jambi  adalah  berupa pengadaan mobil dinas, pembelian mobil pemadam  kebakaran,  dan  berbagai  jenis peralatan dan mesin yang lainnya.
2.  Pemerintah Kota Jambi juga membangun kantor,  merenovasi  dan  membangun sekolah-sekolah,
perbaikan dan pembangunan terminal, serta pengembangan pasar, sehingga menyebabkan  meningkatnya  kebutuhan akan  pos  anggaran  belanja  gedung  dan bangunan  yang  mencapai  angka  Rp. 66,824 miliar.
3.  Banyaknya  jalan  yang  rusak,  dan pembukaan  daerah-daerah  baru  yang membutuhkan akses menyebabkan
Pemerintah  Kota  Jambi  membutuhkan dana  lebih  untuk  mengisi  pos  anggaran belanja jalan, jaringan dan irigasi hingga mencapai angka Rp. 161,784 miliar.
4.  Pada tahun 2016, pemerintah Kota Jambi juga menganggarkan dana untuk mengadaan  komputer  guna  menunjang pelayanan publik sampai kepada kecamatan  dan  desa.  Untuk  itu  pada tahun  2016  Pemerintah  Kota  Jambi menganggarkan  hingga  mencapai  Rp. 7,735 milar. Anggaran  yang cukup besar untuk  memenuhi  pos  belaja  aset  tetap lainnya  untuk  delapan  kecamatan  yang ada di Kota Jambi. Rasio Keserasian menggambarkan bagaimana pemerintahan daerah
memprioritaskan alokasi dananya pada belanja  operasi  dan  belanja  modal  secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan  untuk  belanja  operasi  berarti persentase  belanja  modal  yang  digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat  cenderung  semakin  kecil.  Belum ada patokan yang pasti berapa besarnya Rasio Belanja  Operasi  maupun  Modal  terhadap APBD  yang  ideal,  karena  sangat  dipengaruhi oleh  dinamisasi  kegiatan  pembangunan  dan besarnya kebutuhan investasi yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan yang ditargetkan.  Meskipun  demikian  Darmadji dan  Tan  (2008)  menyatakan  bahwa  untuk daerah  di  negara  berkembang  peranan pemerintah daerah untuk memacu pelaksanaan  pembangunan  masih  relatif besar.
Rasio keserasian Pemerintah Kota Jambi pada  tahun  2014  mencapai  nilai  terendah, yaitu  hanya  sebesar  17.72%.  Kondisi  ini disebabkan oleh beberapa hal berikut ini: 1.  Pemerintah Kota Jambi pada tahun 2014 cenderung memprioritaskan belanja operasional dari pada belanja modal atau belanja pembangunan. Kondisi ini berbeda  dengan  tahun  2016  ketika anggaran  Kota  Jambi  lebih  banyak diarahkan  untuk  pembangunan.  Belanja operasional  pada  tahun  2014  yang mencapai  angka  Rp.  299,761  miliar ternyata  menggerus  lebih  dari  80% pendapatan yang dimiliki oleh pemerintah Kota Jambi.
2.  Meningkatnya  jumlah  belanja  pegawai yang mencapai angka Rp. 244,772 miliar dan  belanja  barang  dan  jasa  sebesar  Rp.
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 3 Juli 2020 p-ISSN: 2598-9944 e-ISSN: 2656-6753
49,007 miliar telah menyebabkan anggaran  tahun  2014  lebih  banyak digunakan untuk belanja operasi daripada belanja modal. Kondisi ini mengakibatkan menurunnya rasio keserasian.
Dari  Tabel  4.5.  itu  juga  dapat  dilihat bahwa rasio belanja modal  yang belum stabil dari  tahun  ke  tahun.  Menurut  uraian  dan perhitungan  di  atas  bahwa  sebagian  besar dana  yang  dimiliki  Pemerintah  Daerah  masih diprioritaskan untuk kebutuhan belanja operasi  sehingga  rasio  belanja  modal  relatif kecil. Ini dapat dibuktikan dari rata-rata rasio belanja operasi yang masih besar dibandingkan  dengan  rata-rata  rasio  belanja modal.  Besarnya  alokasi  dana  untuk  belanja operasi terutama dikarenakan besarnya dinas- dinas otonomi dan belanja pegawai untuk gaji PNS.  Dengan  ini  dapat  menunjukkan  bahwa Pemerintah  Kota  Jambi  yang  lebih  condong pada  pengeluaran-pengeluaran  rutin  untuk pemenuhan aktivitas Pemerintahan dan belum memperhatikan pembangunan daerah. Hal ini dikarenakan  belum  ada  patokan  yang  pasti untuk  belanja  modal,  sehingga  Pemerintah Daerah masih berkonsentrasi pada
pemenuhan belanja operasi yang
mengakibatkan belanja modal untuk Pemerintah  Kota  Jambi  kecil  atau  belum terpenuhi.  Untuk  itu  kedepannya  Pemerintah Kota  Jambi  diharapkan  lebih  memperhatikan pelayanan  kepada  masyarakat  yang  nantinya dapat dinikmati langsung oleh publik. Karena pada  dasarnya  dana  pada  anggaran  daerah adalah  dana  publik  sehinga  dana  tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan publik.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  analisis  data  yang telah diuraikan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :
1.  Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Kota Jambi  jika  dilihat  dari  Rasio  Derajat Desentralisasi Fiskal dapat dikategorikan Sangat Kurang, Kondisi ini menunjukkan bahwa  Pemerintah  Kota  Jambi  masih sangat tergantung pada Pemerintah Pusat dan  Provinsi  dalam  menjalankan  roda pemerintahan dan pembangunan
wilayahnya.
2.  Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Kota Jambi jika dilihat dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah tergolong  masih  sangat  rendah  dan  pola hubungannya  termasuk  pola  hubungan Instruktif.
3.  Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Kota Jambi  jika  dilihat  dari  Rasio  Efektivitas PAD diketahui bahwa efektivitas keuangan  Pemerintah  Kota  Jambi  tahun 2013 dan 2017 berjalan Tidak Efektif .
4.  Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Kota Jambi  jika  dilihat  dari  Rasio  Efisinesi Keuangan Daerah  Kurang Efisien.
5.  Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Kota Jambi  jika  dilihat  dari  Rasio  Keserasian adalah belum stabil dari tahun ketahun.

## DAFTAR PUSTAKA
Anita Wulandari, 2011, Kemampuan Keuangan  Daerah  di  Kota  Jambi Dalam Melaksanakan Otonomi Daerah , Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik, Kemampuan Keuangan  Daerah Vol,  5,  No,  2,
November.
Aries  Djaenuri,  2012, Hubungan  Keuangan Pusat  Daerah ,  Ghalia  Indonesia,
Bogor.
Choiriyah,  Umi.  2010. Information  Gap Pengungkapan  Lingkungan  Hidup  Di Indonesia. Skripsi. Fakultas  Ekonomi Universitas Sebelas Maret.
Danang  Prio  Utomo,  2011,  Analisa  Rasio Keuangan  APBD Sebagai Tolak Ukur Penilaian  Kinerja  Keuangan  Pada Pemda  Kabupaten  Lombok  Timur Tahun  Anggaran  2007-2009,  Jurnal Education  Vol.  6  No.  2,  Desember 2011, hal. 57-80
Darmadji,  E.S.S.H.  dan  Tan,  Y.,  2008, Metode  Penelitian  Akuntansi, Graha Ilmu, Yogyakarta Djanegara,  Meormahadi,  S.  2011, Laporan Keuangan  Pemerintah  Daerah:  Teori, Praktik  dan  Permasalahan ,  Kesatuan
Press, Jakarta.
Fitriyah  Agustin,  2007,  Pengukuran  Kinerja
Pemerintah Daerah Studi pada
Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Blitar, Skripsi Fakultas  Ekonomi  Universitas Muhammadiyah Malang.
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 3 Juli 2020 p-ISSN: 2598-9944 e-ISSN: 2656-6753
Halim,  A.,  2007, Akuntansi  Sektor  Publik:
Akuntansi Keuangan Daerah , Salemba Empat, Jakarta.
Halim,  A.,  2015, Pengelolaan  Keuangan Daerah,  Edisi  Ketiga ,  UPP  STIM
YKPN, Yogyakarta. Hendro Sumarjo, 2010, Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah  Daerah, Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret.
I  Dewa  Gde  Bisma  dan  Hery  Susanto,  2010, Evaluasi  Kinerja  Keuangan  Daerah Pemerintah  Provinsi  Nusa  Tenggara Barat  Tahun  Anggaran  2003-2007,
GaneÇ  Swara  Edisi  Khusus  Vol.  4 No.3, Desember 2010.
John,  M.Y.  dan  Setiawan,  D.S.,  2011, Kiat Memahami Pemeriksaan Laporan Keuangan  Pemerintah  Daerah  di
Indonesia , Gramedia, Jakarta.
Kus  Endang  Muji  Rahayu,  2014,  Analisis
Rasio Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten
Grobogan  Tahun  Anggaran  2008-
2012, UMS, Surakarta.
Mahmudi,  2010, Analisis  Laporan  Keuangan Pemerintah  Daerah  Edisi  Dua ,  UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
Mahsun,  M.,  2009, Pengukuran  Kinerja
Sektor Publik, BPFE, Yogyakarta Mardiasmo,  2006, Akuntansi  Sektor  Publik ,
Penerbit Andi, Yogyakarta Mardiasmo,  2012, Otonomi  dan  Manajemen Keuangan  Daerah ,  Penerbit  Andi, Yogyakarta.
Mariani, 2013, Perbandingan Kinerja Keuangan  Sebelum  dan  Sesudah Pemekaran. Undip, Semarang
Mentari  Wachid,  dkk.  2013, Analisis  Kinerja
Keuangan  Pemerintah  Daerah  Kota Malang  Tahun  2008-2012 .  Unibraw,
Malang. Mirna Sesotyaningsih, 2012, Pengaruh Leverage, Ukuran Legislatif, Intergovernmentak, Revenue, dan
Pendapatan  Pajak  Daerah  Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah,
Jurnal Fakultas  Ekonomi  Universitas Negeri Semarang.
Muhamad  Rudiyanto,  2015,  Analisis  Kinerja Keuangan Serta Kemampuan Keuangan  Pemerintah  Daerah  Dalam Pelaksanaan  Otonomi  Daerah    Studi Pada  Daerah  Kabupaten/Kota  Di Provinsi  Daerah  Istimewa  Yogyakarta Dan Provinsi Banten, Fakultas Ekonomika  Dan  Bisnis    Universitas Diponegoro, Semarang. Nurhidayat, 2005, Otonomi Daerah Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan  Daerah,  UU  RI  No,  32  Tahun 2004  &  UU  RI  No,  33  Tahun  2004 ,
Nuansa Aulia, Bandung.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  59
Tahun  2007  Tentang  Perubahan  Atas Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor  13  Tahun  2006  Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Peraturan  Pemerintah  Nomor  66  tahun  2011 pasal  1  ayat  1  tentang  Retribusi Daerah. Permendagri  Nomor  59  Tahun  2005  tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah.
PP Nomor 105 tahun 2000.
Puspitasari,  Ayu  Febriyanti.  2013.  Analisis Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Daerah Kota  Malang  Tahun  Anggaran  2007- 2011 .  Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa FEB.
Vol  1.  No  2.  Semester  Genap 2012/2013 Rahayu 2014, Analisis Rasio Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun  Anggaran  2008-2012.  UMS,
Surakarta.
Raihanna,  2012,  Analisa  Kinerja  Keuangan
Kota Jambi 2002-2011, UNJA, Jambi. Sesotyaningtyas,  Mirna.  2012.  Pengaruh Leverage, Ukuran Legislatif , Intergovernmental Revenue dan Pendapatan  Pajak  Daerah  terhadap
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 3 Juli 2020 p-ISSN: 2598-9944 e-ISSN: 2656-6753
Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah  Kabupaten/Kota  di  Jawa) . Skripsi . Semarang:  Fakultas Ekonomi.
Universitas Negeri Semarang Sri  Wahyuni,  2008,  Analisis  Kemampuan
Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Sragen  Dalam Mendukung Pelaksanaan  Otonomi  Daerah, Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Sri Widada, 2012, Analisis Kinerja Keuangan
Pada  Dinas  Pendapatan  Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Klaten, Skripsi Fakultas  Ekononmi
Universitas Negeri Yogyakarta.
Sumarjo,  2010, Keuangan  Negara  Dalam Teori dan Praktek , BPFE, Yogyakarta. Syamsi, I., 2006, Pokok-Pokok Kebijaksanaan, Perencanaan, Pemrograman,  Dan  Penganggaran Pembangunan  Tingkat  Nasional  Dan
Regional, CV Rajawali, Jakarta. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999. Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974. Weill, Laurent. 2003. Leverage and Corporate Performance:  A  Frontier  Efficiency Analysis  on  European  Countries. Working Paper. Working Paper Series. SSRN May. Wenny,  2012,  Pengaruh  Pendapatan  Asli
Daerah PAD Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten  dan  Kota  di  Provinsi Sumatera Selatan. USU, Medan Widodo,  2015, Manajemen  dan  Akuntansi Keuangan Daerah , UGM, Yogyakarta. Zuhri,  Muhammad  dan  Ahmad  Soleh,  2017, Analisis Kinerja Keuangan
Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Kaur , Ekombis  Reviews.  Fakultas  Ekonomi Universitas Dehasen Bengkulu.