Faktor  Penyebab Terjadinya Pengulangan Tindak Pidana Pasca Pembinaan  Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Solok Serta Implikasinya Dengan Bimbingan Konseling Maqomam Mahmuda, Wahidah Fitriani
Fakultas Agama Islam Universitas Wiralodra Indramayu www.faiunwir.ac.id

## Research Article
Faktor  Penyebab Terjadinya Pengulangan Tindak Pidana Pasca Pembinaan  Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Solok Serta Implikasinya Dengan Bimbingan Konseling
Maqomam Mahmuda 1 , Wahidah Fitriani 2
1. Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, mq.mahmuda14@gmail.com
2. Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, wahidahfitriani@uinmybatusangkar.ac.id
Copyright © 2024 by Authors, Published by Counselia: Jurnal Bimbingan Konseling Pendidikan Islam. This is an open access article under the CC BY License :
(https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0).
Received :  January 30, 2024 Revised :  February 18, 2024 Accepted :  February 27, 2024 Available online    :  March 15, 2024
How  to  Cite :  Maqomam  Mahmuda,  &  Wahidah  Fitriani.  (2024).  Faktor  Penyebab  Terjadinya Pengulangan  Tindak  Pidana  Pasca  Pembinaan  Di  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  II  B  Solok  Serta Implikasinya Dengan Bimbingan Konseling. Counselia; Jurnal Bimbingan Konseling Pendidikan Islam, 5(1), 50 – 59. https://doi.org/10.31943/counselia.v5i1.111
Abstract. This research aims to find out what factors cause a prisoner to commit repeated crimes. This type of research is classified as qualitative with the research approach used being juridical-sociological with data collection methods through field research (field research) and library research (library research). Furthermore, the  data  obtained  both  through  literature  study  and  interview  results  were analyzed using descriptive analysis methods. The research results show that what was researched, was found. There are several factors that the author found when conducting research to commit criminal offenses, namely external factors, namely, economics,  stigma  from  society,  the  environment.  Internal  factors,  intrinsic factors. Research Conclusion This is also expected because you will receive a Notice of Termination of Employment (PHK). Handing over custody increases the crime rate.
Keywords: Management of Prisoner Development, Recidivism, Quality of Prison Human Resources, Communication of Prisoners' Families.
Faktor  Penyebab Terjadinya Pengulangan Tindak Pidana Pasca Pembinaan  Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Solok Serta Implikasinya Dengan Bimbingan Konseling Maqomam Mahmuda, Wahidah Fitriani
Fakultas Agama Islam Universitas Wiralodra Indramayu www.faiunwir.ac.id
Abstrak. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menemukan  faktor  apa  saja  yang menyebabkan  seorang  Narapidana,  melakukan  kejahatan  yang  berulang.  Jenis penelitian ini tergolong kualitatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah  yuridis-sosiologis  dengan  metode  pengumpulan  data  melalui  penelitian lapangan  (field  research)  dan  penelitian  pustaka  (library  research).  Selanjutnya data  yang  diperoleh  baik  melalui  studi  kepustakaan  maupun  hasil  wawancara dianalisis  dengan  menggunakan  metode  analisis  deskriptif.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  apa  yang  diteliti,  ditemukan.  Ada  beberapa  alasan  faktor yang  penulis  dapatkan  pada  saat  melakukan  penelitian  sehingga  narapidana melakukan  pengulangan  tindak  pidana  yaitu  factor  eksterna  yaitu,  ekonomi, stigma dari masyarakat, lingkungan. Factor internal, factor intrinsic. Kesimpulan penelitian  Hal  ini  juga  diharapkan  karena  Anda  akan  menerima  Surat Pemberitahuan  Pemutusan  Hubungan  Kerja  (PHK)  Menyerahkan  tahanan meningkatkan tingkat kejahatan.
Kata Kunci: Manajemen Pembinaan Narapidana, Residivis, Kualitas Sumber Daya Manusia LAPAS, Komunikasi Keluarga Narapidana.

## PENDAHULUAN
Manusia  lahir  ke  dunia  ini  dalam  keadaan  suci,  bersih  dari  dosa;  seperti kertas  putih  tak  bernoda.  Pola  pendidikan  orang  tua,  sekolah  dan  pengaruh lingkungan,  sangatlah  menentukan  pembentukan  kepribadian  seseorang (Wulansari  &  Priyana,  2022).  Seseorang  bisa  berprilaku  baik  atau  jahat,  atau mulanya berprilaku baik, kemudian berprilaku jahat, umumnya tergantung dari situasi  bathin,  basic  iman  dan  pembinaan  dari  keluarganya,  serta  faktor lingkungan hidup seseorang (Ahmad Gunawan, 2022).
Dari  sudut  pandang  Islam,  prilaku  seseorang  biasanya  dipengaruhi  oleh iman  di  dadanya,  Iman  tersebut  terkadang  naik,  terkadang  pula  turun  (hadits riwayat  Ibnu  Hibban).  (Natasya,  2021)  Pola  pendidikan  dan  pembinaan  yang dilakukan oleh orang tuanya, sebagaimana hadits yang diceritakan Abu Hurairah Radhiyallaahu  ‘Anhu  :  “Setiap  anak  yang  dilahirkan  fithrah  (suci),  maka  orang tuanyalah yang menjadikannya Yahudi , atau Majusi atau Nasrani (Hadits  Riwayat Bukhari dan Muslim)
Menurut (Dortia Maya Missa, Rudepel Petrus Leo, 2023) manusia itu  adalah zoon  politicon , artinya bahwa manusia itu pada hakekatnya selalu ingin bergaul dalam masyarakat. Manusia disebut juga makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia  adalah  makhluk  individual  yang  harus  berinteraksi  dengan  manusia lainnya.  Ketika  melakukan  interaksi  sosial,  bisa  saja  terjadi  priksi  atau  gesekan dengan  manusia  lainnya  .  Dalam  hal  melakukan  interaksinya  setiap  manusia berpeluang  kepada  siapa  saja  untuk  melakukan  kebaikan  atau  kejahatan (Darmasnya, 2014).
(Karelina & Susila, 2021) Pelaku kejahatan sendiri dapat diartikan sebagai suatu perbuatan atau tindakan anti sosial yang melanggar aturan-aturan baku yang dianggap  bertentangan  dengan  norma  dan  konvensi  yang  telah  disepakati. Karenanya, sangat diperlukan  perangkat hukum sebagai sarana untuk mengatur kehidupan manusia agar tercipta ketentraman dan ketertiban, juga memberikan ancaman dan sanksi kepada siapa saja yang melanggar aturan-aturan hukum yang
Faktor  Penyebab Terjadinya Pengulangan Tindak Pidana Pasca Pembinaan  Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Solok Serta Implikasinya Dengan Bimbingan Konseling Maqomam Mahmuda, Wahidah Fitriani
Fakultas Agama Islam Universitas Wiralodra Indramayu www.faiunwir.ac.id
telah ditetapkan.  Menurut (Fazel & Wolf, 2015), tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup manusia secara damai.
Kondisi pada hari ini dimasyarakat kita telah terbentuk sebuah opini bahwa salah satu faktor kejahatan itu terjadi, karena adanya pelaku kejahatan yang sudah rusak mentalnya. Maka tidaklah mengherankan bila upaya penanganan kejahatan masih terfokus hanya pada tindakan penghukuman terhadap pelaku kejahatan saja (Setiawan & Sakti, 2019). Memberikan hukuman kepada pelaku masih dianggap sebagai  obat  manjur  dan  solusi  tercepat,  terutama  untuk  menjawab  dan ‘menghibur’ korban kejahatan. (Suhariyono AR, 2019) menyebutkan bahwa sanksi pidana  suatu  ketika  merupakan  penjamin  yang  utama  atau  terbaik  dan  suatu ketika merupakan pengancam yang utama dari kebebasan manusia itu sendiri.
Sanksi  pidana  dan  pembinaan  merupakan  solusi  apabila  dipergunakan secara  cermat,  tepat  dan  manusiawi.  Sementara,  sebaliknya  bisa  merupakan ancaman jika digunakan secara sembarangan, tidak konsisten dan tidak dimenej secara  benar  (Fahririn,  2023).  Pidana  di  Lembaga  Pemasyarakatan  (selanjutnya bisa disebut dengan LAPAS) adalah suatu bentuk pidana yang berupa pembatasan gerak yang dilakukan dengan menutup akses pelaku tindak pidana dari dunia luar, dan  kemudian  mewajibkan  si  Narapidana  untuk  mentaati  semua  peraturan, mengikuti  semua  acara  pembinaan,  jika  melanggar  maka  aka  nada  sanksi  pula (Kartono, 2019).
Sistem pemasyarakatan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 12  Tahun  1995  tentang  pemasyarakatan.  Lembaga  Pemasyarakatan  memiliki filosofi  yang  berbeda  dari  lembaga  kepenjaraan. Berdasarkan  Undang-Undang Nomor  12  Tahun  1995  tersebut,  Lembaga  pemasyarakatan  adalah  tempat melaksanakan  pembinaan  terhadap  warga  binaan  pemasyarakatan  (Victorio H.Situmorang, 2019).
Sistem  pemasyarakatan  bertujuan untuk  membentuk  warga  binaan  menjadi manusia sejati, menyadari kesalahan untuk memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana  agar  dapat  diterima  oleh  masyarakat,  mampu  berperan  aktif  dalam pembangunan,  dan  dapat  hidup  normal  sebaik-baiknya sebagai  warga  negara yang bertanggung  jawab  (Prayoga,  2023). Sistem  kepenjaraan  umumnya  lebih menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan kepada warga binaan.  Jika dipandang  dari konsep rehabilitasi warga binaan, sesungguhnya  hala ini tidaklah sejalan dengan konsep prinsip ideal rehabilitasi (Isnawati, 2022).
Sebagaimana  dimaklumi,  Narapidana  di  Lembaga  Pemasyarakatan mempunyai banyak kesempatan untuk saling berinteraksi serta bersosialisasi antar sesama narapidana lainnya.. Interaksi ini bisa membawa dampak positif sekaligus bisa juga berdampak negatif. Para Narapidana yang diinapkan dalam satu kamar, atau sering berkumpul dalam satu tempat di LAPAS, kesempatan tersebut dapat mereka  gunakan  untuk  saling  mencerahkan  dalam  bidang  kebajikan  kepada teman-temannya, dan ironisnya bisa juga untuk  berbagi pengalaman  dalam hal kejahatan. Yang Penulis temui dan dapatkan dilapangan, banyak para Narapidana yang setelah keluar dari LAPAS, akhirnya memang benar-benar telah bertaubat, dan ada pula yang akhirnya mereka semakin canggih  dalam melakukan kejahatan (Aswar & Yasin, 2021).
Faktor  Penyebab Terjadinya Pengulangan Tindak Pidana Pasca Pembinaan  Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Solok Serta Implikasinya Dengan Bimbingan Konseling Maqomam Mahmuda, Wahidah Fitriani
Fakultas Agama Islam Universitas Wiralodra Indramayu www.faiunwir.ac.id
Dari satu sisi, jika pembinaan, bimbingan dan pengawasan tidak dilakukan secara intensif dan benar di Lembaga Pemasyarakatn ini, maka  sebutan  LAPAS sebagai  ‘sekolah  kejahatan’  semakin  memberikan  legitimasi  pembenarannya (Rumadan,  2013).  Narapidana  yang  keluar  dari  Lembaga  Pemasyarakatan  akan melakukan  kejahatan  berulang  setelah  dia  bebas.  Konsep  yang  ideal  adalah narapidana sejatinya mendapatkan pembinaan; bimbingan konseling yang intensif di  Lembaga  Pemasyarakatan,  baik  pembinaan  keterampilan  (skill),  maupun pembinaan  kerohanian.  Namun  pada  kenyataannya  ada  juga  narapidana  yang justru  berani  melakukan  tindak  pidana  kejahatan  sekalipun  masih  dalam lingkungan  LAPAS,  atau  malah  semakin  menjadi-jadi  prilaku  kejahatannya, setelah berbaur kembali dengan masyarakat (Somantri & Wibowo, 2022).
Hal  yang  membuat  kita  prihatin  dan  menjadi  pemikiran  kita  bersama adalah  adanya  penjahat-penjahat  kambuhan  atau  yang  biasa  disebut  dengan residivis (recidive). Residivis sendiri berasal daribahasa Prancis, yaitu re dan cado . Re berarti  lagi  dan cado berarti  jatuh,  sehingga  secara  umum  dapat  diartikan sebagai  melakukan  kembali  perbuatan-perbuatan  kriminal  yang  sebelumnya dilakukannya  setelah  dijatuhi  penghukumannya  (Kartanegara,  t.t.)  Menurut (Wulansari  &  Priyana,  2022)  resedivis  adalah  istilah  dalam  hukum  untuk  jenis kejahatan  yang  tidak  dapat  dihentikan,  akan  tetapi  hanya  dapat  dicegah.  Para penjahat  biasanya  mengulang  kejahatan  yang  sama  atau  jenis  kejahatan  yang berbeda, meskipun dia pernah sebelumnya dijatuhi hukuman kurungan di LAPAS.
Residivis  terjadi  dalam hal  seseorang yang  melakukan  tindak pidana  dan telah dijatuhi pidana dengan suatu putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap  ( in  kracht  van  gewijsde ),  kemudian  melakukan  tindak  pidana  lagi.  Dalam KUHP  Indonesia,  pengulangan  tindak  pidana  hanya  dikenal  dalam  bentuk residivisme, tanpa menentukan dengan jelas berapa batasan jumlah pengulangan kejahatannya (Meka AlMukharomah, 2022).
Seseorang  melakukan  pengulangan  tindak  pidana  disebabkan  oleh beberapa faktor seperti kurang bekerjanya salah satu subsistem secara efektif dari salah satu sistem peradilan pidana ( criminal justice system ) di Indonesia, dan bisa juga karena faktor ekonomi, sosial, budaya si Narapidana, atau lebih khusus tidak berjalan  dan  berfungsinya  dengan  baik  manajemen  pembinaan;  penyuluhan; bimbingan  konseling,    dan  terputusnya  atau  tidak  harmonisnya  komunikasi dengan pihak keluarga Narapidana dengan pihak LAPAS dan atau Penyuluh agama di Lembaga Pemasyarakatan tersebut (Samsu & Yasin, 2021). .
Lembaga  Pemasyarakatan  sebagai  suatu  institusi  yang  diberikan  tugas untuk melakukan pembinaan dan rehabilitasi terhadap Warga Binaan, jika belum menjalankan  fungsinya  dengan  baik  dan  efektif  atau  secara  maksimal,  maka penjahat-penjahat  kambuhan  yang  berkualifikasi  residivis  akan  terus  banyak bermunculan  ditengah-tengah  masyarakat  kita.  Lembaga  Pemasyarakatan sejatinya memiliki tujuan untuk membimbing terpidana agar mau bertobat, serta mendidik  mereka  supaya  menjadi  anggota  masyarakat  yang  baik,  mandiri  dan berguna, serta tidak mengulangi tindak kejahatannya lagi (Asmawati, 2022).
(Hamsir et al., 2019) Lembaga Pemasyarakatan sebagai tempat pembinaan dan perbaikan terhadap para narapidana seyogiyanya diharapkan dapat berfungsi sebagaimana  mestinya  sehingga  dapat  menanggulangi  volume  kejahatan  dalam
Faktor  Penyebab Terjadinya Pengulangan Tindak Pidana Pasca Pembinaan  Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Solok Serta Implikasinya Dengan Bimbingan Konseling Maqomam Mahmuda, Wahidah Fitriani
Fakultas Agama Islam Universitas Wiralodra Indramayu www.faiunwir.ac.id
masyarakat.  Intinya,  jika  pembinaan;  bimbingan  konseling;  penyuluhan  yang intensif,  terprogram  dan  termenej  secara  baik,  dilaksanakan  di  Lembaga Pemasyarakatan,  in  syaa  Allah  akan  bisa  menjawab  beberapa  persoalan  di  atas. Karenanya, beranjak dari permasalahan ini, Penulis mencoba meneliti permasalah ini  dengan  judul  :    Faktor-faktor  yang  Menyebabkan  Terjadinya  Pengulangan Tindak Pidana (residivis) . Studi  Manajemen Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Solok.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, yakni riset yang bersifat deskriptif  dan  cendrung  menggunakan  analisis.  Pendekatan  kualitatif menekankan  pada  kualitas,  dan  data  yang  dikumpulkan  bukan  berasal  dari kuisioner  melainkan  berasal  dari  wawancara,  mengolah  dokumen  resmi  yang terkait, dan observasi langsung.  Tujuannya juga untuk memahami gejala-gejala yang  tidak  memerlukan  kuantifikasi.  Metode  kualitatif  membantu  ketersediaan diskripsi  yang  kaya  atas  fenomena.  Kualitatif  mendorong  pemahaman  atas substansi  dari  suatu  peristiwa.    Pada  jenis  penelitian  kualitatif,  kebenaran  itu bersifat  dinamis,  dan  dapat  ditemukan  melalui  kajian  mendalam  atau menghadapinya secara langsung.
“Memahami  jenis  penelitian  kualitatif  adalah  menjabarkan  serta menganalisa  baik  fenomena,  kejadian,  kegiatan  sosial,  sikap  kepercayaan, pandangan, serta pemikiran orang, baik secara individu maupun kelompok .
(Sugiyono,  2021)  metode  penelitian  kualitatif  adalah  metode  penelitian yang  berlandaskan  pada  filsafat,  yang  digunakan  untuk  meneliti  pada  kondisi ilmiah  (eksperimen)  dimana  peneliti  sebagai  instrumen,  teknik  pengumpulan data, dan dianalisis yang bersifat kualitatif lebih menekan pada makna. Metodologi penelitian  kualitatif  bertujuan  untuk  menganalisis  dan  mendeskripsikan fenomena atau obyek penelitian melalui aktivitas sosial, sikap dan persepsi orang secara  individu  atau  kelompok.  Peneliti  kualitatif,  mereka  yang  terlibat  dalam bentuk penyelidikan ini memiliki asumsi tentang pengujian teori secara deduktif, membangun  perlindungan  terhadap  bias,  mengendalikan  alternatif  atau penjelasan kontrafaktual, dan mampu menggeneralisasi dan mereplikasi temuan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Sejak awal tahun 2020, ada pemberitaan dua orang di Indonesia terjangkit virus  corona  baru.  Virus  ini  sangat  berbahaya  dan  awalnya  dapat  ditularkan melalui  droplet  pernapasan  ketika  penderita  batuk,  bersin,  atau  bersentuhan dengan  lawan,  sehingga  merupakan  ancaman  serius  bagi  kelangsungan  hidup manusia.  bicara.  Terkait  lembaga  pemasyarakatan,  telah  diterbitkan  Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Jaminan Hak  Asimilasi  dan  Integrasi  Narapidana,  dengan  pedoman  upaya  pencegahan, penanggulangan, dan pengobatan virus corona baru di lembaga pemasyarakatan dan  rumah  tahanan.  Ta.  Anak-anak  yang  terlibat  dalam  pencegahan  dan pengendalian  penyebaran  COVID-19  Dengan  diumumkannya  kebijakan  ini, sebanyak 69.006 narapidana dibebaskan di seluruh UPT Indonesia.
Faktor  Penyebab Terjadinya Pengulangan Tindak Pidana Pasca Pembinaan  Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Solok Serta Implikasinya Dengan Bimbingan Konseling Maqomam Mahmuda, Wahidah Fitriani
Fakultas Agama Islam Universitas Wiralodra Indramayu www.faiunwir.ac.id
Peraturan  kemudian  akan  diubah  untuk  menyempurnakannya  Dahulu dikenal  sebagai  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia,  Peraturan  Nomor  32 Tahun 2020 Syarat dan tata cara pemberian asimilasi, pemberhentian bersyarat, dan  cuti  pra  pemberhentian  Pemberian  cuti  bersyarat  kepada  anak-anak  dan narapidana  dari  sudut  pandang pencegahan  dan  respon  Akibat  aturan  tersebut, sudah  ada  21.248  orang  yang  divonis  bersalah  karena  COVID-19  di  seluruh Indonesia.
Setelah itu, Beberapa penyempurnaan telah dilakukan terhadap Peraturan Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Nomor  32  Tahun  2020.  Di  bawah Khususnya  mengenai  syarat-syarat  dan  tata  cara  pemberian  hak  asimilasi  dan integrasi,  serta  pembatasan  tindakan.  Tindak  pidana  tertentu,  pemberian  hak kepada orang asing, publikasi Formulir keputusan online disimpan dalam sistem database pemasyarakatan.
Asimilasi tidak diperbolehkan bagi narapidana dan anak yang melakukan kejahatan  tersebut.  Narkotika,  prekursor  narkoba  dan  psikotropika,  terorisme, korupsi,  dan  kejahatan  terhadap  ketertiban  umum  Negara,  kejahatan  hak  asasi manusia yang berat dan kejahatan transnasional terorganisir lainnya. Selain itu, asimilasi juga tidak diperbolehkan terhadap narapidana dan anak dalam perkara yang  berkaitan  dengan  pembunuhan  (Pasal  339  dan  340),  pencurian  dengan kekerasan (Pasal 365) atau kesusilaan (Pasal 365). Moralitas terhadap anak sebagai korban dalam Pasal 285 hingga 290 dan Pasal 81 dan 81 KUHP Pasal 82 UU No.35 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas  UU No.23 Tahun 2002 Perlindungan Anak Berikutnya,  ada  perubahan  peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia. Manusia  Nomor  24  Tahun  2021  tentang  Syarat  dan  Tata  Cara  Asimilasi  dan Pembebasan  cuti  bersyarat,  cuti  pra-pelepasan,  cuti  bersyarat  untuk  anak-anak dan narapidana, sesuai urutannya. Pencegahan dan pengendalian penyakit virus corona  (Covid-19).  Hingga  Agustus  2021  Sebanyak  8.135  narapidana  menjalani program asimilasi.
Menurut  Organisasi  Kesehatan  Dunia  (WHO),  Indonesia  mendapat peringkat  pertama    Menemukan  dan  mengidentifikasi  beberapa  korban  yang terpapar virus Covid-19  Infeksi virus corona baru berada dalam kondisi pandemi dan  berpotensi  menyebabkan  infeksi  di  seluruh  dunia.  dengan  menjadi Pemerintah Indonesia menerbitkan Perpres Nomor 12 Tahun 2020 pada tanggal 13 Pada bulan Maret 2020, ditetapkan bahwa virus corona bukanlah bencana alam. Kadang-kadang  Waktunya  telah  tiba  ketika  infeksi  virus  corona  baru  menyebar dan  jumlah  korban  bertambah.  Berbagai  upaya  pemerintah  dilakukan  untuk menghentikan  penyebaran  penyakit  virus  corona  (Covid-19).  Hingga  Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 mengatur tentang pengecualian sosial berskala besar.
Skala  Besar  (PSBB)  dengan  Pemberlakuan  Pembatasan  untuk Memperlambat  Penyebaran  COVID-19  Pembebasan  bersyarat  tawanan  perang sesuai Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 Tata  cara  pemberian  asimilasi,  pelepasan  bersyarat,  pelepasan,  dan  cuti Persyaratan  bagi  anak-anak  dan  narapidana  mengenai  pencegahan  dan pengobatan  COVID-19.  Hal  ini  disebabkan  kekhawatiran  pemerintah  terhadap penyebaran  virus  corona  baru  ke  luar  angkasa.  Alasan  utama  mengapa  penjara
Faktor  Penyebab Terjadinya Pengulangan Tindak Pidana Pasca Pembinaan  Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Solok Serta Implikasinya Dengan Bimbingan Konseling Maqomam Mahmuda, Wahidah Fitriani
Fakultas Agama Islam Universitas Wiralodra Indramayu www.faiunwir.ac.id
berukuran  besar  adalah  karena  kepadatan  yang  berlebihan,  dan  hal  ini bertentangan  dengan  kebijakan.  jarak  fisik  untuk  mencegah  infeksi  COVID-19 (penyakit virus corona) Lapas Kelas II A Bengkulu saat ini menampung total  575 narapidana. Dengan kapasitas 270 narapidana, ini adalah salah satu penjara yang paling penuh sesak Mencapai 201,9%.
Ada  beberapa  alasan  faktor  yang  penulis  dapatkan  pada  saat  melakukan penelitian  sehingga  narapidana  melakukan  pengulangan  tindak  pidana,  antara lain:
Faktor Eksternal
1. Faktor Ekonomi
Faktor  ini  adalah  alasan  paling  umum  bagi  warga  negara.  Indonesia  dengan standar fiskal yang rendah banyak melakukan tindakan kriminal. Dan Adanya kebijakan  PSBB akan  menyebabkan  penurunan  lebih  lanjut  di  seluruh  sektor perekonomian.  Perusahaan  yang  awalnya  mempunyai  jumlah  karyawan  yang banyak, Perusahaan tersebut gulung tikar karena mencatat penurunan kinerja yang diraih. Dampaknya terhadap pekerja berujung pada berakhirnya Peraturan Ketenagakerjaan (PHK).
Akibatnya,  sebagian  masyarakat  Indonesia  tidak  mempunyai  pekerjaan  atau menganggur. Hubungan dengan narapidana yang sedang dalam tahap asimilasi setelah  dibebaskan  Cari  tahu  seperti  apa  kehidupan  mereka  sebenarnya  dari penjara  Setelah  dibebaskan,  situasinya  akan  sangat  berbeda  dan  akan  sulit mendapatkan  pekerjaan.  Kalaupun  ingin  berbisnis,  mereka  tetaplah  tahanan Bagi yang tidak mampu, diperlukan biaya yang besar. Kenyataan yang mereka hadapi  memaksa  mereka  untuk  menentukan  pilihan.  Lakukan  kejahatan  lagi dan Anda akan mendapatkan konsekuensi yang cepat dan mudah langsung.
2. Stigma dari masyarakat Konsep  ini,  yang  disebut  pelabelan,  melibatkan  mantan  narapidana  yang kembali  bermain. Masyarakat tidak lepas dari pelabelan. Memberi label pada tahanan Hal ini terjadi melalui tindakan dan perkataan yang diberikan kepada mantan narapidana. Mantan narapidana sering kali percaya bahwa mereka akan terus  mendapat  stigma  dan  pelecehan.  dicap  oleh  orang  lain  sehingga menimbulkan  perasaan  pesimis  dan  negatif  Kami  sering  berinteraksi.  itu membuatmu  berpikir  untuk  mempekerjakan  mereka  atau  memberi  mereka pendanaan  bisnis,  misalnya.  Mereka  memulai  hidup  baru  karena  masih memiliki  kekhawatiran  terhadap  kesehatan  mentalnya  Ada  kekhawatiran mantan narapidana akan kembali melakukan pelanggaran.
3. Faktor Lingkungan Salah satu faktor yang mempunyai pengaruh besar terhadap baik atau tidaknya seseorang  melakukan  suatu  tindakan  Kejahatan  disebabkan  oleh  faktor lingkungan  yang  menyebabkan  kondisi  buruk  Lingkungan  ini  kondusif  bagi kejahatan. Dan para tahanan yang menghadapi dunia Keluar lagi setelah sekian lama  dipenjara  selagi  masih  punya  waktu  bersama  teman-teman  lama,  atau Berada  di  lingkungan  rawan  kejahatan  tidak  menghilangkan  kemungkinan tersebut melakukan kembali atau mengulangi kejahatan
Faktor  Penyebab Terjadinya Pengulangan Tindak Pidana Pasca Pembinaan  Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Solok Serta Implikasinya Dengan Bimbingan Konseling Maqomam Mahmuda, Wahidah Fitriani
Fakultas Agama Islam Universitas Wiralodra Indramayu www.faiunwir.ac.id

## Faktor Internal
Faktor  Intrinsik:  Pada  dasarnya  pasti  ada  sebagian  orang  yang  tidak  bisa mengubah  atau  memperbaiki  jiwanya.  Melakukan  tindakan  yang  meresahkan meski mengetahui risiko yang dihadapi. Dengan begitu setiap orang punya cara untuk  mengendalikan  dirinya.  Ada  berbagai  tingkat  toleransi  terhadap pengendalian  diri.  WHO  Orang  dengan  tingkat  pengendalian  diri  yang  rendah sangat rentan terhadap pengaruh. Tergantung pada kondisi lingkungan, mantan narapidana juga menjadi Juga agresif. Mengingat dampak yang ditimbulkannya, Jangan hanya fokus pada pembebasan narapidana seperti: B. Asimilasi virus corona baru Kami mencegah penyebaran COVID-19 di penjara kami, namun kami tetap melakukan  tindakan  pencegahan  Tujuan  pemidanaan  sendiri  ditujukan  kepada narapidana yang menjalani program asimilasi. Semoga lekas sembuh dan jangan pernah melakukan kejahatan lagi. Lalu, sehubungan dengan itu keyakinan bahwa perbuatan  jahat hanya dilakukan  oleh mereka yang berkekurangan Iman, orang yang  tingkat  keimanannya  rendah  pasti  akan  kesulitan  Kendalikan  diri  Anda karena  Anda  dapat  membedakan  tindakan  baik  dan  buruk  dari  tindakan Perbuatan buruk.
Inilah sebabnya mengapa pengawas prihatin dengan residivisme tahanan. Urusan  Masyarakat  (PK  Bapas)  memainkan  peran  penting  dalam  memberikan bimbingan  dan  dukungan.Merawat  narapidana  yang  mengalami  asimilasi  pada masa  pandemi  COVID-19  Agar  mereka  tidak  melakukan  kejahatan  lagi  dan diterima kembali di masyarakat. Hal itu tertuang dalam Permenkumham Nomor 41 Tahun 2017 tentang PNS. Pembina Masyarakat (PK) adalah pegawai yang diberi tugas,  tanggung  jawab,  dan  lain-lain.  Wewenang  untuk  melakukan  kegiatan penasehatan bersama. Mengenai kondisi Virus Corona, pembebasan narapidana melalui  program  asimilasi  dan  integrasi  memerlukan  PK  Kami  akan  terus memberikan saran dan dukungan secara online. Dukungan online yang diberikan PK  berbasis  teknologi  informasi  Hubungi  pelanggan  melalui  telepon,  SMS, WhatsApp atau video telepon. Dengan kata lain, online sebagai bentuk kegiatan pengawasan  yang  berkelanjutan.  oleh  PK  Bapas  namun  pemantauan  online kembali menemui hambatan.

## KESIMPULAN
Oleh  karena  itu,  ketentuan  asimilasi  didasarkan  pada  Permenkamham nomor 32. 2020, asimilasi, pembebasan bersyarat; Tata cara cuti pra-pelepasan dan cuti  bersyarat  bagi  narapidana  dan  anak  Pencegahan  dan  pengendalian penyebaran penyakit virus corona (Covid-19). Kebijakan ini telah tercapai Reaksi masyarakat  terhadap  kebijakan  ini  Tahanan  akhirnya  mengulangi  kejahatan Untuk kembali. Kenyataannya adalah beberapa orang merasakan dampaknya. Hal ini juga diharapkan karena Anda akan menerima Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)  Menyerahkan tahanan meningkatkan tingkat kejahatan. Ini benar-benar berulang Perilaku kriminal narapidana mempunyai motivasi yang beragam, antara lain faktor ekonomi, alasan minimal, dan lain-lain. Keterampilan, bias  sosial,  faktor  lingkungan,  faktor  internal    dia.  Oleh  karena  itu,  peran  ayah dalam memberikan bimbingan dan bimbingan sangatlah penting. Dukungan klien asimilasi.  tahanan  yang  melakukan  kejahatan  Jika  Anda  mengulangi  kejahatan
Faktor  Penyebab Terjadinya Pengulangan Tindak Pidana Pasca Pembinaan  Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Solok Serta Implikasinya Dengan Bimbingan Konseling Maqomam Mahmuda, Wahidah Fitriani
Fakultas Agama Islam Universitas Wiralodra Indramayu www.faiunwir.ac.id
tersebut, Anda akan dikenakan tuntutan hukum selain pencabutan. Jika mendapat surat keputusan asimilasi, pihak Lapas akan bekerja sama dengan pihak kepolisian Memberikan perlindungan (hukuman) keheningan.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad  Gunawan,  M.  S.  P.  (2022). Faktor-Faktor  Pengulangan  Tindak  Pidana Dalam Pelaksanaan Program Asimilasi Covid-19 Di Lapas Klas Ii A Bengkulu Ahmad Gunawan , Mitro Subroto . 10 (2), 519 – 529.
Asmawati, H. (2022). Analisis Penguatan Sistem Pemasyarakatan Melalui Konsep
Reintegrasi Sosial. Jurnal Mengkaji Indonesia , 1 (2), 172 – 186.
Https://Doi.Org/10.59066/Jmi.V1i2.209
Aswar, A. K. A. S., & Yasin, H. M. (2021). Peranan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Melakukan  Pembinaan  Terhadap  Narapidana  Lanjut  Usia. Al-Ishlah:  Jurnal Ilmiah Hukum , 24 (1), 104 – 125. Https://Doi.Org/10.56087/Aijih.V24i1.61
Darmasnya,  M.  W.  (2014). Pengulangan  Kejahatan  Atau  Residiv  (Analisis Kriminologis  Dan  Sosiologis  Di  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  I  Makassar 2008-2014) . 76.
Dortia  Maya  Missa,  Rudepel  Petrus  Leo,  H.  A.  (2023). Tinjauan  Kriminologis Terhadap  Pengulangan  Pencurian  (  Residive  )  Di  Kelurahan  Oepura  , Kecamatan Maulafa , Kota Kupang Dortia Maya Missa , Rudepel Petrus Leo , Heryanto  Amalo  Program  Studi  Ilmu  Hukum  Universitas  Nusa  Cendana Kupang , Indonesia Negara Ind . 1 (3), 72 – 98.
Fahririn,  F.  (2023).  Penerapan  Sanksi  Pidana  Turut  Membantu  Dalam  Tindak Pidana  Menurut  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana. Supremasi :  Jurnal Hukum , 5 (2), 202 – 211. Https://Doi.Org/10.36441/Supremasi.V5i2.1494 Fazel,  S.,  &  Wolf,  A.  (2015).  A  Systematic  Review  Of  Criminal  Recidivism  Rates Worldwide:  Current  Difficulties  And  Recommendations  For  Best  Practice.
Plos One , 10 (6), 199 – 216. Https://Doi.Org/10.1371/Journal.Pone.0130390 Hamsir, H., Zainuddin, Z., & Abdain, A. (2019). Implementation Of Rehabilitation System  Of  Prisoner  For  The  Prisoner  Resocialization  In  The  Correctional Institution  Class  Ii  A  Palopo. Jurnal  Dinamika  Hukum , 19 (1),  112. Https://Doi.Org/10.20884/1.Jdh.2019.19.1.2056
Isnawati,  S.  N.  E.  S.  Dan  M.  (2022).  Overcrowding  Lembaga  Pemasyarakatan (Lapas) Dalam System Pemidanaan Di Indonesia. Pagaruyuang Law Journal , 6 (1), 52 – 70.
Karelina,  Y.,  &  Susila,  M.  E.  (2021).  Faktor  Kriminologi  Narapidana  Residivis Pencurian  Di  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  Ii  B  Kota  Tasikmalaya. Indonesian  Journal  Of  Criminal  Law  And  Criminology  (Ijclc) , 2 (2),  115 – 125. Https://Doi.Org/10.18196/Ijclc.V2i2.12422 Kartono.  (2019).  Penerapan  Sanksi  Pidana  Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana Perzinahan  (Examinasi  Putusan  Nomor:  1952/Pid.B  /2014/Pn  .Tng). Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan , 09 (01), 19 – 36. Meka Almukharomah, P. W. (2022). Faktor Pendorong Residivisme Tindak Pidana Narkotika  Di  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  Ii  B  Arga  Makmur. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan , 10 (1), 1 – 20. Natasya,  N.  (2021). Repeat  Of  Criminal  Actions  Conducted  By  The  Criminal  (  A
Faktor  Penyebab Terjadinya Pengulangan Tindak Pidana Pasca Pembinaan  Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Solok Serta Implikasinya Dengan Bimbingan Konseling Maqomam Mahmuda, Wahidah Fitriani
Fakultas Agama Islam Universitas Wiralodra Indramayu www.faiunwir.ac.id
Research On Banda Aceh Class Iib State Resistant Houses ) A . 5 (4), 617 – 624. Prayoga, A. Dkk. (2023). Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Pada Proses Pembinaan Sebagai Tujuan Akhir Pemidanaan. Jurnal … , 4 , 1349 – 1358. Http://Journal.Universitaspahlawan.Ac.Id/Index.Php/Jpdk/Article/View/1252
7%0ahttp://Journal.Universitaspahlawan.Ac.Id/Index.Php/Jpdk/Article/Dow nload/12527/9568
Rumadan,  I.  (2013).  Problem  Lembaga  Pemasyarakatan  Di  Indonesia  Dan Reorientasi  Tujuan  Pemidanaan. Jurnal  Hukum  Dan  Peradilan , 2 (2),  263. Https://Doi.Org/10.25216/Jhp.2.2.2013.263-276
Samsu, S., & Yasin, H. M. (2021). Optimalisasi Pelaksanaan Pembinaan Residivis Narapidana  Narkotika  Pada  Lembaga  Pemasyarakatan. Al-Ishlah:  Jurnal Ilmiah Hukum , 24 (1), 18 – 38. Https://Doi.Org/10.56087/Aijih.V24i1.60 Setiawan,  H.  E.,  &  Sakti,  H.  (2019).  Penemuan  Makna  Hidup  Pada  Residivis  Di Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  1  Semarang. Jurnal  Empati , 8 (1),  40 – 48. Https://Doi.Org/10.14710/Empati.2019.23572
Somantri,  W.  A.,  &  Wibowo,  P.  (2022). Keadilan  Bagi  Narapidana  Di  Lembaga Pemasyarakatan Wahyu . 4 , 3568 – 3579.
Sugiyono. (2021). Prof. Dr. Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D. Intro ( Pdfdrive ).Pdf. In Bandung Alf (P. 143).
Suhariyono  Ar.  (2019).  Penentuan  Sanksi  Pidana  Dalam  Suatu  Undang-Undang.
Legislasi Indonesia , 6 , 846. Https://E-
Jurnal.Peraturan.Go.Id/Index.Php/Jli/Article/View/337/221 Victorio  H.Situmorang.  (2019).  Lembaga  Pemasyrakatan  Sebagai  Bagian  Dari Penegakan  Hukum  (Correctional  Institution  As  Part  Of  Law  Enforcement). Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum , 13 (1), 85 – 98.
Wulansari, O., & Priyana, P. (2022). Faktor Penyebab Seorang Menjadi Residivis Atas  Pengulangan  Tindak  Pidana  Pencurian  Kendaraan  Sepeda  Bermotor  ( Curanmor ). Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora , 9 (3), 1269 – 1277.