## PERAN DAN FUNGSI KECAMATAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI KOTA SEMARANG DAN KABUPATEN SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH
Role and Function Sub Distric in The Implementation of Local Government In Semarang City And District of Semarang Central Java Province
Gunawan
Pusat Penelitian Pemerintahan Umum dan Kependudukan Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kementerian Dalam Negeri Jl. Kramat Raya No. 132 – Senen, Jakarta E-mail: wawangunawan678@gmail.com Dikirim: 17 September 2014; direvisi: 27 September; disetujui 12 Desember 2014

## Abstrak
Kecamatan  dalam  menjalankan  fungsi  penyelenggaraan  pemerinnahan  umum  dan  fungsi  penyelenggaraan tugas-tugas  yang  telah  diserahkan  oleh  Kabupaten  Kota  sesuai  dengan  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun 2004  tentang  Pemerintahan  Daerah  dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  19  Tahun  2008  tentang  Kecamatan mengalami  hambatan  dalam  penerapannya  berupa  kewenangan,  kelembagaan,  sumber  daya  manusia  dan manajemen  kecamatan,  penelitian  menggunakan  pendekatan  kualitatif,  purposive  sampling  daerah  yang telah  diserahkan  dan  belum  diserahkan  kewenangannya  kepada  kecamatan,  hasil  penelitian  menunjukan bahwa  kewenangan  yang  telah  diserahkan  baik  dari  walikota  dan  bupati  tidak  sepenuhnya  diserahkan, kelembagaan atau organisasi kecamatan belum menyesuaikan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008, kualitas dan kuantitas sumber daya manusia menjadi hambatan dalam penyelenggaraan tugas-tugas atributif dan delegatif.
Kata kunci: Kecamatan, pemerintahan umum, kewenangan, kelembagaan, sumber daya manusia

## Abstract
Subdistrict in performing common functions pemerinnahan implementation and administration functions of the  tasks  that  have  been  submitted  by  Kanupaten  City  in  accordance  with  the  Law  No.  32  Year  2004  on Regional  Government  and  Government  Regulation  No.  19  Year  2008  on  the  District  experienced  a bottleneck  in  its  application  in  the  form  of  authority,  institutional,  resource  human  resources  and management  districts,  the  study  used  a  qualitative  approach,  purposive  sampling  areas  that  have  been submitted and have not been handed over authority to the districts, the results showed that the authority has submitted  both  the  mayor  and  the  regent  was  not  fully  submitted,  institution  or  organization  not  adjust districts  Government  Regulation  No.  19  in  2008,  the  quality  and  quantity  of  human  resources  become  a bottleneck in the implementation of tasks and discretionary attributive Keywords: Districts, public administration, authority, institutional, human resource

## PENDAHULUAN
Kecamatan  dan  camat  dalam  sejarah  perjalanan Indonesia sejak kemerdekaan hingga saat ini memiliki eksistensi yang sangat penting dan unik dengan peran- peran  penting  yang  disandangnya.  Pengingkaran terhadap kecamatan dan camat sebenarnya merupakan sesuatu  yang  tidak  berdasar, a-historis ,  dan  perlu segera  diluruskan  kembali  oleh  Pemerintah,  bila  hal ini  dapat  menimbulkan  permasalahan-permasalahan yang  mengganggu  jalannya  pemerintahan  dan pelayanan  publik  di  daerah-daerah.  Penelitian  ini merupakan  evaluasi  terhadap  eksistensi  kecamatan dan  camat  dalam  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia  di  masa  Undang-Undang  No.  32  Tahun 2004  yang  berusaha  mengungkap  permasalahan- permasalahan  yang  dihadapi  kecamatan  dan  camat, khususnya terkait dengan relasinya dengan pemerintahan  di  atas  (kabupaten/kota,  provinsi  dan Pusat)  dan  di  bawahnya  (desa/kelurahan).  Perlu
dicatat,  Peraturan  Pemerintah  No.  19  Tahun  2008 tentang Kecamatan (sebagai aturan pelaksana UU No. 32  Tahun  2004),  telah  mengatur  secara  cukup  rinci mengenai  kecamatan  dan  camat.  Akan  tetapi, pelaksanaan  PP  tersebut  pada  sejumlah  daerah terhambat oleh  sikap-sikap para  bupati/walikota  yang dengan  berbagai  alasan  yang  mereka  buat, cenderung untuk  melakukan  sentralisasi  kekuasaan  dan  enggan untuk  berbagi  kekuasaan/kewenangan  (desentralisasi) kepada para camat.
Bila kita melihat kepustakaan tentang camat dan lembaga  kecamatan  dapat  diketahui  di  Indonesia ataupun di nusantara sudah cukup lama, jauh sebelum masa  kemerdekaan  Indonesia.  Istilah  camat  kiranya telah  dikenal  masyarakat  khususnya  di  Jawa  dan Madura,  sejak  sebelum  penjajahan  Belanda.  Di  Jawa Barat  terdapat  istilah  cutak  yang  peranannya  sama dengan  camat,  yaitu  seseorang  yang  mengepalai  dan membina  suatu  wilayah  yang  biasanya  terdiri beberapa desa (Bayu Surianingrat, 1981: 1). Di dalam
pasal  70  R.R  (R.R  = Regeringsreglement ,  singkatan dari Reglement  op  het  beleid  der  Regering  in Nederlands  Indie -  Reglemen  tentang  kebijaksanaan Pemerintah di Hindia Belanda, Stbl.1854 No. 2) yang menjadi  peraturan  pokok  dari  pemerintahan  dalam negeri  di  Hindia  Belanda,  dan  baru  dikeluarkan  pada tahun 1854 tercantum sebagai berikut: 1
Pasal  tersebut  menunjukkan  dan membuktikan adanya struktur Pemerintahan  Indonesia  yang  asli  sejak sebelum kedatangan Belanda. Pemerintahan  di  daerah  yang  disusun menutut R.R sebenarnya hanya
memasukkan  struktur  pemerintahan  di dalam  hukum  dan  hanya  meniru  atau melanjutkan  atau  sesuai  dengan  susunan Pemerintahan asli  Indonesia, bahkan sebutan-sebutan  jabatan  yang  ada  tetap dipergunakan.  Misalnya:  lurah,  kuwu, camat,  wedana,  bupati.  Demikian  pula gelar-gelar  yang  ada  tetap  dipakai  seperti aria,  adipati,  tumenggung,  pangeran,  dan sebagainya.
Sebagai  suatu  organisasi  yang  hidup  dan melayani kehidupan masyarakat yang penuh dinamika,  kecamatan  menghadapi  banyak  masalah. Kompleksitas  masalah  yang  dihadapi  berkaitan  erat dengan  banyaknya  jumlah  penduduk  yang  dilayani, tingkat heterogenitasnya (asal-usul, pendidikan, umur, maupun  kemampuan  ekonomi),  karakteristik  wilayah maupun  banyaknya  desa/  kelurahan  di  lingkungan kerjanya.  Salah  satu  implikasi  negatif  dari  penafsiran berlebihan dimaksud adalah pengubahan status, fungsi dan kedudukan kecamatan dari organisasi kewilayahan  menjadi  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah (SKPD).  Berbicara  tentang  kedudukan  kecamatan,  di mana  UU  Nomor  5  Tahun  1974,  kecamatan merupakan wilayah administrasi pemerintahan, sedangkan  UU  Nomor  22  Tahun  1999,  kecamatan merupakan  wilayah  kerja  camat  sebagai  perangkat daerah kabupaten dan daerah kota (pasal 1 huruf m).
Dengan demikian, kecamatan bukan lagi wilayah administrasi  pemerintahan.  camat  bukan  lagi  Kepala Wilayah yang memiliki kewenangan sebagai penguasa wilayah.  Menurut  UU  Nomor  22  tahun  1999, kecamatan  hanyalah  merupakan  wilayah  kerja  camat sebagai perangkat daerah, artinya kedudukan camat di kecamatan  tidak  berbeda  jauh  dengan  perangkat daerah  lainnya  yang  ada di kecamatan  seperti  Kepala cabang  dinas,  Kepala  UPTD.  Sehingga  camat  tidak secara  otomatis  mempunyai  kewenangan  untuk
1 “Kabupaten-kabupaten  di  Jawa  dan  Madura,  jika dipandang  perlu  oleh  Gubernur  Jenderal  dibagi  dalam distrik-distrik. Tiap distrik diperintah  oleh seorang  Kepala Pribumi  dengan  sebutan  jabatan  menurut  adat-kebiasaan pribumi.  Instruksi-instruksi  untuk  Kepala  Distrik  dan hubungannya  dengan  pejabat-pejabat  Eropa  ditentukan oleh  Gubernur  Jenderal.  Di  dalam  Provinsi  penentuan tersebut  dalam  kalimat  di  atas  dilakukan  oleh  Gubernur (Stbl.1854 No.2)
menjalankan  urusan  pemerintahan  umum  yang meliputi  pengawasan,  koordinasi  serta  kewenangan lainnya.  camat  hanya  menjalankan  tugas  pokok sebagai  unsur  lini  yakni  ” to  do,  to  act ”  artinya kegiatan camat beserta jajarannya bersifat operasional, memberikan  pelayanan  langsung  kepada  masyarakat. camat  tidak  lagi  memiliki  kewenangan  atributif melainkan  hanya  memiliki  kewenangan  delegatif artinya  camat menerima  pelimpahan  sebagian kewenangan pemerintahan dari bupati/walikota; tanpa adanya pelimpahan  kewenangan  dari  bupati/walikota. camat  tidak  dapat  menjalankan  aktivitasnya  secara sah,  sebagai  kewenangan  yang  delegatif  diberikan oleh bupati/walikota.
Pada  masa  berlakunya  UU  Nomor  5  Tahun 1974, camat merupakan kepala wilayah. Pada pasal 76 dinyatakan:  “setiap  wilayah  dipimpin  oleh  seorang kepala  wilayah.”  Dalam  pasal  77  dinyatakan  bahwa kepala wilayah kecamatan disebut camat. Dalam pasal 80  dinyatakan  “kepala  wilayah  sebagai  wakil pemerintah  adalah  penguasa  tunggal  di  bidang pemerintahan dalam wilayahnya dalam arti memimpin pemerintahan  mengoordinasikan  pembangunan  dan membina kehidupan masyarakat di segala bidang.”
Wewenang,  tugas  dan  kewajiban  camat  selaku kepala  wilayah  kecamatan  sama  dengan  wewenang, tugas,  dan  kewajiban  kepala  wilayah  lainnya,  yakni gubernur,  bupati,  dan  walikota.  Pasal  81  secara lengkap  dijelaskan  bahwa  wewenang,  tugas  dan kewajiban kepala wilayah adalah membina ketentraman  dan  ketertiban  di  wilayahnya  sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh pemerintah;  melaksanakan  segala  usaha  dan  kegiatan di  bidang  pembinaan  ideologi,  negara  dan  politik dalam negeri serta pembinaan kesatuan bangsa  sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh pemerintah; menyelenggarakan koordinasi atas kegiatan-kegiatan  instansi-instansi  vertikal  dan  antara instansi-instansi  vertikal  dengan  dinas-dinas  daerah, baik  dalam  perencanaan  maupun  dalam  pelaksanaan untuk  mencapai  dayaguna  dan  hasil  guna  yang sebesar-besarnya; membimbing dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan daerah; mengusahakan secara terus-menerus agar segala peraturan perundang- undangan  dan  peraturan  daerah  dijalankan  oleh instansi-instansi  pemerintah  dan  pemerintah  daerah serta  pejabat-pejabat  yang  ditugaskan  untuk  itu  serta mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk menjamin  kelancaran  penyelenggaraan  pemerintah; melaksanakan segala tugas pemerintahan yang dengan atau  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan diberikan  kepadanya;  melaksanakan  segala  tugas pemerintah  yang  tidak  termasuk  dalam  tugas  sesuatu instansi lainnya.
Dari  sini  terlihat  betapa  kuatnya  posisi  dan kewenangan  seorang  camat  di  wilayah  kecamatan. camat adalah kepala wilayah, wakil pemerintah pusat, dan  penguasa  tunggal  di  wilayah  kecamatan  yang dapat mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan
pemerintah.  Meskipun  camat  adalah  bawahan bupati/walikota, camat  mempunyai kewenangan  yang cukup  besar  di  wilayahnya.  Tidak  heran  pada  masa UU  Nomor  5  Tahun  1974,  camat  dapat  memutuskan segala  sesuatu  tanpa  perlu  mengkonsultasikannya dengan bupati.
Pada  masa  setelah  berlakunya  UU  Nomor  22 Tahun  1999  dan  kemudian  UU  Nomor  32  Tahun 2004,  camat  tidak  lagi  menjadi  kepala  wilayah, melainkan  sebagai  perangkat  daerah.  Pasal  120  ayat (2)  UU  Nomor  32  Tahun  2004  dinyatakan  bahwa perangkat daerah  kabupaten/kota  terdiri atas sekretariat  daerah,  sekretariat  DPRD,  dinas  daerah, lembaga  teknis  daerah,  kecamatan,  dan  kelurahan . Jadi,  sebenarnya  dilihat  secara  hukum  posisi  camat disejajarkan  dengan  posisi  para  kepala  dinas  daerah dan  lurah.  Hal  ini  tentu  sangat  berbeda  jauh  ketika camat  waktu  itu  masih  mengacu  pada  UU  Nomor  5 Tahun 1974.
Lebih lanjut pada Pasal 126 ayat (2) menyatakan bahwa camat  yang  dalam  pelaksanaan  tugasnya memperoleh  pelimpahan  sebagian  wewenang  bupati atau  walikota  untuk  menangani  sebagian  urusan otonomi daerah . Jadi, berdasarkan ayat (2) ini seorang camat  mendapat  kewenangan  yang  dilimpahkan  atau diberikan oleh bupati atau walikota, untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
UU Nomor 32 Tahun 2004 dinilai tidak memberi cukup  ruang  bagi  camat  untuk  menjalankan  peran yang diharapkan publik. Peran  camat  ditentukan oleh bagaimana  bupati  atau  walikota  mendelegasikan kewenangan  kepada  camat.  Masalahnya,  di  hampir semua daerah di Indonesia camat belum mendapatkan delegasi kewenangan dari bupati atau wali kota secara maksimal. Pemerintah daerah cenderung mengedepankan  logika  sektoral  dan  belum  mampu memberdayakan kecamatan dalam logika kewilayahan.
Pasal 126 Ayat 3 UU No 32 Tahun 2004. Tugas umum  yang  dimaksud  itu  berbeda  maknanya  dengan urusan  pemerintahan  umum  sebagaimana  termaktub dalam  UU  No  5  Tahun  1974.  Pada  saat  ini  tugas umum  pemerintahan  yang  diselenggarakan  oleh camat,  tidak  dimaksudkan  sebagai  pengganti  urusan pemerintahan  umum  melainkan  hanya  mencakup tiga jenis  kewenangan,  yaitu  kewenangan  melakukan koordinasi  yang  meliputi  lima  bidang  kegiatan, kewenangan  melakukan  pembinaan  dan  kewenangan melaksanakan  pelayanan  kepada  masyarakat.  Hal  ini yang  mengakibatkan  camat  terasa “tidak  mempunyai gigi” ketika  berhadapan  dengan  kepala  SKPD  atau UPT, padahal masyarakat masih memposisikan camat berperan sebagai kepala wilayah.
Sejalan dengan itu, camat tidak lagi ditempatkan sebagai  Kepala  Wilayah dan  Wakil Pemerintah Pusat seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun  1974,  melainkan  sebagai  perangkat  daerah. Seperti  yang  dikatakan  oleh  Prof.  Koeswara Kertapradja,  camat  tidak  lagi  berkedudukan  sebagai kepala wilayah kecamatan dan sebagai alat pemerintah
pusat  dalam  menjalankan  tugas-tugas  dekonsentrasi. Ia telah beralih  menjadi perangkat daerah yang hanya memiliki  sebagian  kewenangan  otonomi  daerah  dan penyelenggaraan  tugas-tugas  dekonsentrasi.  camat telah  beralih  menjadi  perangkat  daerah  yang  hanya memiliki  sebagian  kewenangan  otonomi  daerah  dan penyelenggaraan  tuga-tugas  umum  pemerintahan dalam  wilayah  kecamatan.  Sedangkan  dalam  Pasal 126 ayat (3) huruf a Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004,  camat  memiliki  kewenangan  untuk  membina penyelenggaraan  pemerintahan  desa.  Yang  dimaksud membina  dalam  ketentuan  ini  adalah  dalam  bentuk fasilitasi  pembuatan  peraturan  desa  dan  terwujudnya adminstrasi tata pemerintahan yang baik.
Kalau  diperhatikan  dalam  tata  hubungan  kerja kecamatan  yang  dimanifestasikan  pada  peran  camat melakukan hubungan dengan berbagai instansi seperti: (a) Bupati/walikota melalui sekretaris daerah, sifatnya hirarkis  karena  camat  adalah  bawahan  bupati/ walikota,  (b)  Hubungan  dengan  dinas  daerah  dan lembaga  teknis  daerah  lainnya,  bersifat  koordinatif dan  teknis  fungsional,  apabila  di  dalam  organisasi kecamatan  terdapat  seksi-seksi  yang  menjalankan fungsi  dinas  teknis  dalam  rangka  memberikan pelayanan  kepada  masyarakat,  (c)  Hubungan  dengan Pemerintah  Desa,  bersifat  koordinatif  dan  fasilitatif (tidak  lagi  bersifat  hirarkhis)  tetapi  desa  sebagai kesatuan  masyarakat  yang  memiliki  kewenangan mengatur  dirinya  sendiri  ( self  governing  community ), secara  organisatoris  desa  tidak  memiliki  hubungan hirarkhis  dengan  kabupaten/kota,  akan  tetapi  dilihat dari  kepentingannya  terdapat  hubungan  yang  bersifat hirarkhis  dengan  melihat  pada  prinsip  umum  yang dipakai  artinya  bahwa  kepentingan  masyarakat  yang lebih kecil tunduk pada kepentingan  masyarakat  luas, (d)  Hubungan  dengan  Pemerintahan  Kelurahan, (Lurah) bersifat hirarkhis, sebab lurah adalah bawahan dari  camat.  Di  dalam  hubungan  kewenangan  camat dengan Lurah ada hal yang tidak lazim secara teoritis, bila  diamati  pada  pasal  67  ayat  (4)  Undang-Undang Nomor  22  Tahun  1999,  dinyatakan  bahwa  ”Lurah menerima pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan  dari  camat”,  pada  hal  prinsip  utama dalam pendelegasian kewenangan adalah kewenangan yang  bersifat  atributif,  sedangkan  kewenangan  yang bersifat  delegatif  tidak  dapat  didelegasikan  kepada pihak  lain,  karena  mempersulit  pembiayaan  yang pertanggungjawabannya;  dan  (e)  Hubungan  dengan instansi vertikal yang ada di kecamatan tidak otomatis bersifat  koordinatif,  karena  camat  tidak  lagi  sebagai kepala  wilayah,  sehingga  Peraturan  Pemerintah Nomor  6  tahun  1988  tentang  Koordinasi  Instansi Vertikal  di  Daerah,  tidak  berlaku  lagi  bagi  camat. Koordinasi  dapat  dilakukan  oleh  camat  apabila  ada delegasi  kewenangan  dari  bupati/walikota,  hanya sebatas  untuk  dinas  daerah  saja,  sedangkan  terhadap instansi  vertikal  yang  ada  di  kecamatan  (polsek, PLKB dan lainnya) sifatnya hubungan kerja biasa.
Atas  dasar  uraian  di  muka  maka  secara  umum dapat  dikatakan  bahwa  faktor-faktor  penyebab
permasalahan  yang  dihadapi  camat  antara  lain: Undang-Undang  (UU)  No.  32  Tahun  2004  tentang Pemerintahan  Daerah, terutama  pada Pasal 126,  yang mengamanatkan bupati dan walikota untuk menetapkan  dan  menuangkan  tugas  dan  fungsi kecamatan ke dalam Peraturan  bupati/walikota  belum diikuti sebagaimana mestinya, PP No. 19 Tahun 2008 tentang  Kecamatan  belum  menguraikan  tugas  dan fungsi  kecamatan  secara  lebih  rinci,  sehingga  sulit digunakan  oleh  bupati  dan  walikota  sebagai  norma yuridis  untuk  menetapkan  Peraturan  bupati/walikota tentang pelimpahan sebagian wewenang pemerintahan daerah  kepada  camat.  Informasi  dari  Ditjen  PUM Kemendagri  (April  2014)  didapatkan  data,  dari  486 kabupaten/kota  di  Indonesia  hanya  ada  sekitar  193 kabupaten/kota  yang  telah  melimpahkan  sejumlah kewenangan pemerintahan daerah kepada  camat.  Jadi bila  dipresentasekan  hanya  sekitar  39,71%  Kepala Daerah  (bupati  dan  walikota)  yang  telah  memberi wewenang  kepada  camat  dalam  melaksanakan sebagian penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Peraturan  Pemerintah  No.  19  Tahun  2008 tentang  Kecamatan  diimplementasikan  di  daerah- daerah  ditinjau  dari  faktor-faktor  kewenangan, kelembagaan,  SDM  dan  dukungan  pendanaan?, Bagaimana  pemetaan  permasalahan  yang  dihadapi kecamatan  dan  camat  di  daerah-daerah?,  Bagaimana solusi  kebijakan  atas  permasalahan-permasalahan yang dihadapi kecamatan dan camat yang mendukung pelayanan  publik  dan  efektivitas  penyelenggaraan pemerintahan  dan  pembangunan  dalam  ikatan  NKRI. Maksud  Pusat  Litbang  Pemerintahan  Umum  dan Kependudukan  Badan  Penelitian  dan  Pengembangan Kementerian  Dalam  Negeri  memandang  perlu  untuk melakukan  kegiatan  penelitian  kebijakan  guna menelaah  aspek-aspek  pengaturan  tentang  camat  dan pelimpahan  kewenangan  Kepala  Daerah  (bupati  dan walikota)  kepada  camat  yang  selama  ini  tidak  secara maksimal dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengkaji reposisi  peran  dan  tugas  fungsi  camat  dalam penyelenggaraan  pemerintahan  dan  pembangunan daerah dalam ikatan NKRI, memposisikan camat agar dapat  melakukan  fungsi  pelayanan  publik  di  garda depan  dalam  ikatan  NKRI,  memposisikan  camat dalam  melakukan  tugas  umum  pemerintahan  secara profesional sehingga camat secara otomatis mendapatkan  pelimpahan  kewenangan  dari  kepala daerah dalam ikatan NKRI.
Sasaran  penelitian  ini  adalah  agar  diperoleh gambaran  yang  jelas  tentang  peran dan  fungsi  camat; Diperolehnya usulan agar camat direposisikan sebagai Kepala  Wilayah.  Ruang  lingkup  Penelitian  ini meliputi Pelimpahan kewenangan dari Kepala Daerah (bupati/  walikota)  kepada  camat;  Undang-Undang Nomor  32  Tahun  2004;  Peraturan  Pemerintah  No  19 Tahun 2008.
Hasil Penelitian  ini diharapkan dapat bermanfaat bagi  Pemerintah  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) dan khususnya
Direktorat  Jendral  Pemerintahan  Umum  Kementerian Dalam Negeri.
Desentralisasi  merupakan  konsekuensi  dari demokratisasi.  Tujuannya  adalah  membangun good governance mulai  dariakar  rumput  politik.  Beberapa kasus semisal penolakan  laporan pertanggungjawaban (LPJ)  bupati  yang  oleh  sementara  kalangan  dinilai sebagai dampak negatif dari hiper-demokratisasi, yang merupakan realisasi dari ide desentralisasi. LPJ hanya satu  kasus.  Pada  akhirnya  masyarakat  lebih  banyak disuguhi  desentralisasi  sebatas  retorika  politik, demokratisasi sebagai pembungkus perjuangan merebut  kekuasaan,  serta  good  governance  sebagai mimpi  indah  penghias  tidur  di  saat  perut  rakyat semakin lapar (Riswandha Imawan, dalam Syamsuddin Haris (Ed), 2005: 40).
Implikasi  dari  pandangan  ini  adalah  masih dirasakan  perlunya  pengawasan,  nasehat  atau  bahkan arahan dari Pemerintah. Peran ini dapat dimungkinkan apabila  makna  dari  desentralisasi  menyangkut  pula dekonsentrasi  ( desentralisasi  administratif). Memang dimensi politik dari konsep ini sangat  lemah. Instansi pemerintah  tidak  mempunyai  kewenangan  politik untuk  menetapkan  kebijakan  sendiri,  karena  tidak memiliki  lembaga perwakilan rakyat di daerah. Tidak ada  keterikatan  politik  antara  instansi  pemerintah dengan  masyarakat  yang  dilayani.  Urusan  instansi pemerintah yang ada adalah menjadi field administrator yang menjamin terselenggaranya urusan atau  program  Pemerintah.  Namun  demikian,  instansi dekonsentrasi  ini  dibutuhkan  agar  Pemerintah  dapat melakukan  pelayanan  langsung  kepada  masyarakat, serta menjadi pengawas terhadap jalannya pemerintahan daerah otonom.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif pemilihan sampel daerah penelitian berdasarkan  teknik purposive  sampling (pengambilan sampel  bertujuan).  Ruang  lingkup  penelitian  ini dibatasi  atas  kriteria  Kecamatan  baik  yang  telah mendapatkan  pelimpahan  kewenangan  dari  Kepala Daerah  maupun yang belum dan didasarkan juga atas tipologi  kecamatan  yang  telah  ditentukan  sebagai berikut:  Kecamatan  di  kabupaten/kota  pada  ibukota negara;  Kecamatan  di  kabupaten/kota  pada  provinsi penerima  otonomi  khusus;  Kecamatan  di  kabupaten/ kota  sebagai  kawasan  pariwisata;  Kecamatan  di kabupaten/ kota sebagai kawasan industri; Kecamatan di  kabupaten/  kota  sebagai  kawasan  pertanian  dan perkebunan;  dan  Kecamatan  di  kabupaten/  kota sebagai  kawasan  pesisir  dan  pantai;  Berdasarkan kriteria dan tipologi kecamatan  yang telah disebutkan maka  lokasi  penelitian  yang  ditentukan  secara purposif  yaitu  salah  satu  diantaranya  adalah  Provinsi Jawa Tengah yang menjadi locus penelitian ini.
Metode deskriptif dimaksudkan untuk mengumpulkan  informasi  dimaksud  menggunakan pendekatan  (jenis)  survei  yakni  mengumpulkan  data
yang  relatif  terbatas  (sampel  survei)  dari  sejumlah kasus  yang  relatif  besar  jumlahnya,  dengan  cara wawancara  (disiapkan  suatu  pedoman  wawancara), (Sevilla 1993:76). Pendekatan  yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  pendekatan  kualitatif  dan kuantitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Provinsi  Jawa  Tengah,  yang  sesuai  namanya terletak  di  bagian  tengah  Pulau  Jawa,  memiliki  luas wilayah  32.548  km 2 ,  Jawa  Tengah  dikenal  sebagai “jantung”  budaya  Jawa.  Meskipun  demikian  di provinsi  ini  ada pula  suku  bangsa  lain  yang  memiliki budaya  yang  berbeda  dengan  suku  Jawa  seperti  suku sunda, Tionghoa-Indonesia, Arab-Indonesia dan India- Indonesia yang tersebar di seluruh provinsi ini.
Kependudukan di wilayah Provinsi Jawa Tengah tahun 2011  sebanyak  32.643.612  jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk  1.003  jiwa  per  km 2 .  Penyebaran penduduk di Provinsi Jawa Tengah masih bertumpu di Kabupaten  Brebes  yakni  sebesar  5,35  persen  dan Kabupaten Cilacap sebesar 5,1 persen sedangkan yang terendah  Kota  Magelang  sebesar  0,4  persen  . Sementara dilihat dari kepadatan penduduk kabupaten/kota  yang  paling  tinggi  tingkat  kepadatan penduduknya  adalah  Kota  Surakarta  yakni  sebanyak 11.393  jiwa  per  km 2 dan  yang  paling  rendah  adalah Kabupaten Blora dengan tingkat  kepadatan  penduduk sebanyak  465  jiwa  per  km 2 .  Dilihat  dari  sisi  laju pertumbuhan  selama  sepuluh  tahun  terakhir  (2000- 2010) Provinsi Jawa Tengah sebesar 0,37 persen lebih rendah  dari  pertumbuhan  nasional  penduduk  nasional (1,49%). Sementara untuk laju pertumbuhan penduduk  kabupaten/kota  tertinggi  terdapat  di  Kota Semarang1,41  persen  sedangkan  yang  terendah  di Kabupaten Wonogiri sebesar minus 0,43 persen.
Kewenangan  Kecamatan  yang bapak/ibu pimpin telah  diserahkan  kewenangan  oleh  bupati/walikota Lokus  penelitian  pada  Kota  Semarang  diwakili  oleh Kecamatan  Pedurungan,  Kecamatan  Semarang  Barat, Kecamatan Mijen, Kecamatan Gunungpati, Kecamatan  Tembalang.  sedangkan  pada  Kabupaten Semarang  yang  menjadi  sample  dalam  penelitian  ini adalah  Kecamatan  Ungaran  Timur  dan  Kecamatan Bergas, sebagian besar sudah dilimpahkan kewenangannya,  Sebagian  besar  khususnya  di  Kota Semarang sudah mengeluarkan pelimpahan kewenangan  dengan  Peraturan  walikota  Semarang Nomor  19  Tahun  2012  Tentang  Perubahan  atas Perwal  32  Tahun  2009  Tentang  Pendelegasian sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan walikota kepada camat kota Semarang.
Kabupaten  Semarang  juga  sudah  memberikan pelimpahan  sebagian  kewenangannya  kepada  camat dengan Peraturan bupati Semarang Nomor 117 Tahun 2012, dengan demikian jika bupati dan walikota sudah membuat  peraturan  tentang  pelimpahan  kewenangan- nya  kepada  camat  maka  pelaksanaannya  diikuti  dan dipatuhi  oleh  seluruh  kecamatan  yang  berada  pada
wilayah  bupati  maupun  walikota,  namun  untuk perijinan  galian  meratakan  gunung  yang  digunakan menguruk  laut  untuk  permukiman  atau  kepentingan umum  walikota  periode  sekarang  hanya  pernah mengeluarkan izin sekali dalam pemerintahan-nya dan sampai  sekarang  belum  pernah  mengeluarkan  izin penggalian lagi.
walikota  tidak  pernah  lagi  mengeluarkan  izin galian namun pada prakteknya masih dijumpai adanya oknum-oknum baik itu dari unsur masyarakat maupun dari aparat pemerintah daerah yang menggunakan dan memanfaatkan  sumber  alam  milik  daerah  digunakan untuk kepentingan pribadi dan golongan.
Bidang  apa-apa  saja  kewenangan  kepala  daerah bupati/walikota  yang  telah  didelegasikan  kepada kecamatan  Pendelegasian  yang  diserahkan  dari bupati/walikota  meliputi  bidang-bidang  yang  menjadi urusan Pemerintahan Daerah, pemerintahan, pendidikan,  kesehatan,  pekerjaan  umum,  perumahan, perhubungan, lingkungan hidup, pertanahan, kependudukan  dan  pencatatan  sipil,  pemberdayaan perempuan  dan  perlindungan  anak,  KB  dan  keluarga sejahtera,  sosial,  koperasi  dan  usaha  kecil  menengah, kebudayaan  dan  pariwisata,  pemuda  dan  olah  raga, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, komunikasi dan  informatika,  pertanian  dan  ketahanan  pangan, energi,  kelautan  dan  perikanan,  perdagangan,  dan perindustrian.
Bidang-bidang  yang  didelegasikan kewenangan- nya  dari  kabupaten  kota  ke  kecamatan  merupakan bagian  dari  bidang-bidang  yang  menjadi  urusan daerah  yang  diserahkan  kecuali  urusan  pemerintahan yaitu  fiskal nasional, pertahanan, keamanan,  moneter, agama,  politik  luar  negeri,  yustisi,  urusan-urusan inilah  yang  menjadi  urusan  pemerintah  sedangkan urusan yang menjadi urusan pemerintah daerah adalah sebanyak  31  urusan  seperti  pendidikan;  kesehatan; pekerjaan  umum;  perumahan;  penataan  ruang; perencanaan pembangunan; perhubungan;  lingkungan hidup;  pertanahan;  kependudukan  dan  catatan  sipil; pemberdayaan  perempuan  dan  perlindungan  anak; keluarga  berencana  dan  keluarga  sejahtera;  sosial; ketenagakerjaan  dan  ketransmigrasian;  koperasi  dan usaha  kecil  dan  menengah;  penanaman  modal; kebudayaan  dan  pariwisata;  kepemudaan  dan  olah raga;  kesatuan  bangsa  dan  politik  dalam  negeri; otonomi  daerah,  pemerintahan  umum,  administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian;  pemberdayaan  masyarakat  dan  desa; statistik;  kearsipan;  perpustakaan;  komunikasi  dan informatika;  pertanian  dan  ketahanan  pangan; kehutanan;  energi dan  sumber daya  mineral;  kelautan dan  perikanan;  perdagangan;  dan  perindustrian. Pemerintahan, Ekonomi dan Pembangunan, Pendidikan  dan  Kesehatan,  Sosial  dan  Kesejahteraan Rakyat, Pertanahan, Kepegawaian, Pelayanan Umum.
Dengan  demikian  dari  urusan-urusan  tersebut yang  di  jabarkan  dalam  bidang-bidang  kemudian  di delegasikan ke kecamatan belum sepenuhnya diserahkan hanya sebatas formalitas saja namun dalam
pelaksanaannya  belum  sepenuhnya  terlebih  lagi dengan  perizinan,  kecamatan  hanya  di  batasi  dengan perizinan  100  m2  sampai  dengan  200m2  saja  yang diserahkan.  Bidang-bidang  yang  diserahkan  dari kabupaten kota yang dilimpahkan ke kecamatan hanya sebatas rekomendasi atau fasilitasi dan koordinasi.
Pelaksanaan  kewenangan  tersebut  mengalami permasalahan/hambatan  keseluruhan  lokasi  sampel menjawab  ya  atau  ada  namun  alasan  hambatanya berfariasi  antara  lain  bahwa tidak  semua kewenangan yang  dilimpahkan  disertai  dengan  anggaran,  bahwa kewenangan  yang dilimpahkan tidak maksimal hanya bersifat rekomendasi/pengantar, yang diserahkan pada umumnya  hanya  skala  kecil  seperti  perijinan  Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) hanya pada kisaran 100 m 2 sampai  dengan  200  m 2 ,  bahwa  kewenangan diberikan  setengah  setengah  masih  terdapat  ego kepentingan  SKPD,  peran  camat  hanya  sebatas perangkat  daerah  namun tidak  bisa  dipisahkan  selaku kepala wilayah, Struktur organisasi sudah baik namun diisi  personil  yang  kurang  mumpuni,  terbatasnya sumber daya manusia, pola pikir yang masih mengacu pola  lama,  Latar  belakang  disiplin  ilmu  yang  tidak berasal  dari  pemerintahan,  Pelimpahan  kewenangan bupati  belum  disertai  dengan  kewenagan  yang memadai,  pejabat  yang  ada  di  kecamatan,  belum mengikuti  diklat,  Masih  ada  anggapan,  memilh bertugas  di  kabupaten  daripada  di  kecamatan,  camat sebagai  kepala  SKPD  namun  secara  riil  masyarakat umum  masih  menganggap  bahwa  kedudukan  camat masih sebagai kepala wilayah sehingga dalam banyak hal  yang  masih  mengerjakan/melaksanakan  sesuatu yang sama seperti sebagai Kepala Wilayah, terbatasnya kualitas Sumber Daya Manusia, pelimpahan  kewengan  bupati  belum  secara signifikan disertai  dengan  SDM  dan  anggaran,  masih  dirasakan adanya  persepsi  yang  memandang  sebelah  mata SKPD  kecamatan  dan  kelurahan  dibanding  dengan SKPD lain seperti badan dan/atau dinas.
Sedangkan  di  Kabupaten  Semarang  terdapat Peraturan  Bupati  Semarang  Nomor  18  Tahun  2007 Tentang  Pelimpahan  Sebagian  Kewenangan  Bupati Semarang  Kepada  Lurah  di  Kabupaten  Semarang. Jawaban  ini  juga  berkaitan  dengan  pertanyaan sebelumnya,  bahwa  pelimpahan  yang  diberika setengah-setengah  bagaikan  pala  dilepas  tapi  ekor diikat  begitu  perumpamaan  pelimpahan  kewenangan saat ini.
Faktor-faktor yang mendukung dan memperlancar  kecamatan  dalam  mengimplementasi- kan  kewenangannya  sangat  bervariatif  antara  lain adanya koordinasi baik dengan SKPD terkait  maupun warga  masyarakat,  kewenangan  hanya  bersifat rekomendasi  sehingga  tidak  menimbulkan  dampak yang  berarti,a  partisifasi  masyarakat  dan  tokoh masyarakat yang baik dan mudah diajak bekerjasama, adanya  internet,  adanya  koordinasi  yang  intensif antgara  camat  dengan  bawahannya,  kelurahan, MUSPIKA, UPTD/B dan instansi terkait dan menjalin kerjasama/silaturahmi  dengan  para  pengusaha  dan
tokoh  masyarakat  di  wilayahnya,  masyarakatnya sekitar 86% sampai dengan 90% berada pada wilayah kecamatan  sehingga  memudahkan  dalam  bekerja, aparatur  kecamatan  sebagian  besar  memahami  dan menguasai  teknologi  informasi,  adanya  budaya  kerja yang  positif,  memiliki  kode  etik,  adanya  SPM  dan SOP,  diminati  oleh  investor  tertentu,  seperti  investor pengembangan  wisata  agro,  wisata  alam,  Hubungan personal yang sangat erat dengan para pimpinan dinas, instansi,  lembaga  lain  di  tingkat  kecamatan  seperti kapolsek,  danramil,  kepala  KUA,  sarana  dan prasarana,  kelancaran  pelaksanaan  kecamatan  dalam melaksanakan pelimpahan kewenangan karena didukung  oleh  semua  pihak  yang  terkait  dengan kagiatan dan program yang dibuat kecamatan maupun SKPD/UPTD dan masyarakat di wilayah kecamatan.
Rekomendasi atau langkah-langkah yang diperlukan  untuk  lebih  memberdayakan  kecamatan terkait  dengan  kewenangan  yang  dimiliki  Kecamatan seharusnya mempunyai kewenangan untuk memproses  dan  menerbitkan  perijinan  sehingga pelayanan masyarakat lebih optimal dan cepat, Bahwa untuk mendukung kegiatan sesuai dengan kewenangan  yang  diberikan  kepada  camat  harus diikuti  dengan  anggaran  guna  memaksimalkan kegiatan tersebut, aktif mengusulkan kepada walikota/bupati agar dalam memberikan/menyerahkan sebagian kewenanagan dan  urusan  juga  menyerahkan anggaran  ke kecamatan,  Melaksanakan  pembangunan wilayah  dengan  melibatkan  peran  serta  aktif  dari masyarakat, Melaksanakan pembinaan kepada aparatur  di  lingkungan  kecamatan,  kelurahan  dan masyarakat  pada  setiap  kesempatan,  Melaksanakan koordinasi  intensif  antara  camat  dengan  bawahannya, kelurahan,  MUSPIKA,  UPTD  dan  instansi  terkait serta  menjalin  kerjasama/silaturahmi  dengan  para pengusaha  dan  tokoh  masyarakat  di  wilayahnya, melaksanakan  inovasi/terobosan  dalam  melaksanakan pekerjaan,  pengisian  jabatan  camat  sesuai  dengan disiplin  dan  latar  belakang  pemerintahan,  Adanya diklat  pemerintahan  kecamatan,  adanya  kewenganan sebagai  kepala  wilayah,  tesedianya  kualitas  SDM yang  mewadai,  pelimpahan  kewengan  diikuti  dengan SDM  dan  Anggaran  secara  signifikan,  rekomendasi- rekomendasi  yang  dibutuhkan  dalam  memerankan kecamatan  yang  diberi  tugas  dalam  melaksanakan kewenangan  tersebut  yang  paling  mendasar  adalah diserahkannya kewenangan kepada kecamatan namun didukung dengan anggaran yang cukup.
Kelembagaan  atau  organisasi  Kecamatan  sudah terbentuk dan berfungsi seperti yang diinginkan untuk lokasi  sampel  Kabupaten  Semarang  pada  organisasi kecamatan  terdiri  dari  1  (satu)  sekretaris  5  (lima) seksi, sedangkan untuk kecamatan yang terdapat pada lingkup walikota Semarang terdapat Peraturan Daerah Kota  Semarang  Nomor  14  Tahun  2008  Tentang Organisasi dan  Tata  Kerja  Kecamatan  dan  Kelurahan di  Kota  Semarang  dengan  komposisi  1  (Satu) sekretaris,  5  (lima)  seksi,  dan  sekretariat  3  (tiga)  sub bagian,
Kelembagaan  atau  organisasi  Kecamatan  sudah terbentuk  berdasarkan  Peraturan  Daerah  Nomor  20 Tahun 2008 tanggaal 23 Juli 2008 tentang Organisasi dan  Tata  Kerja  Kecamatan  dan  Kelurahan  di Kabupaten  Semarang  sebagaimana  telah  dirubah dengan  Peraturan  Daerah  No.4  Tahun  2011,  tanggal 19 Mei 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun  2008 tanggaal  23  Juli  2008 tentang Organisasi dan  Tata  Kerja  Kecamatan  dan  Kelurahan di  Kabupaten  Semarang.  Berkaitan  fungsi  belum secara  optimal  berfungsi  seperti  yang  diinginkan, karena terbatasnya kualitas SDM yang tersedia, dalam struktur  organisasi,  khususnya  dibawah  Sekretaris camat,  tidak  ada  Sub  bagian,  minimal  2  (dua), khususnya  perencanaan  dan  keuangan,  umum  dan kepegawaian, tugas dan fungsinya langsung dilaksanakan  oleh  staf/pelaksan,  dari  kedua  model struktur  kelembagaan  masing-masing  mempunyai alasan  khususnya  yang  terdapat  di  Kabupaten Semarang  mendudukan  pada  peran  dan  fungsi masing-masing yaitu dengan tema sedikit atau miskin struktur namun kaya fungsi tapi dalam pelaksanaannya  dalam  menjalankan  peran  dalam fungsi  atibutuf  dan  delegatif  mengalami  kesulitan khsusnya pada sekretariat tidak memiliki subbag yang bertugas  membantu  sekretaris  dalam  membuat program  dan  menyusun  perencanaan  anggaran, mengevaluasi  kinerja  kecamatan,  serta  yang  bertugas menghimpun data pendataan, struktur yang diinginkan dalam  pelaksanaan  kegiatan  kecamatan  dirinci  habis dari  mulai  unsur  lini  maupun  unsur  pelaksana, sehingga  sekretaris  camat  memiliki  unsur  staf setingkat  eselon  4  (kasubbag)  kepala  sub  bagianl. Sesuai  dengan  Peraturan  Pemerintah  19  Tahun  2008 tentang kecamatan.
Gambaran struktur organisasi kecamatan ideal/yang diharapkan  seperti kelembagaan organisasi yang  terdapat  di  Peraturan  Pemerintah  Nomor  19 Tahun  2008  tentang  kecamatan  sudah  ideal  namun masih  sebagian  kabupaten  kota  masih  menggunakan Peraturan  Pemerintah  Nomor  41  Tahun  2007  tentang Organisasi  Perangkat  Daerah,  Struktur  Organisasi yang  ideal  sebenarnya, apa  yang  sudah  ada  sekarang, ditambah  ada  2  (dua)  subbag  di  bawah  Sekretaris camat, namun kuncinya harus diisi oleh personil yang sesuai  dengan  disiplin  ilmu/atau  ada  diklat  tertentu, Struktur  Organisasi  yang  ideal  sebenarnya,  apa  yang sudah  ada  sekarang,  ditambah  ada  2  (dua)  subbag  di bawah  Sekretaris  camat,  Miskin  struktur  kaya  fungsi seperti  di  Kabupaten  Semarang  ternyata  dalam pelaksanaan  tugas-tugas  atributif  dan  tugas-tugas delegatif  mengalami  kendala  dan  hambatan,  maksud dan tujuan melakukan miskin struktur dan kaya fungsi untuk  penghematan  dan  efesiensi  anggaran  dalam membelanjakan rutin pegawai namun apa yang terjadi tidak sesuai yang diharapkan.
Organisasi  Kecamatan  selama  ini  (2  tahun terakhir)  kegiatan  yang  dilakukan  Kecamatan  dalam dua tahun terkahir ini masih dalam lingkup pelayanan kepada  masyarakat  baik  tugas-tugas  atributif  dan
tugas-tugas  yang  dilegasikan  bupati  dan  walikota, selain  kedua  tugas  tersebut  kecamatan  masih bertanggungjawab  terhadap  semua  yang  terjadi  di wilayahnya termasuk dalam kehidupan bermasyarakat,  melaksanakan  Tugas  dan  Fungsi sesuai  dengan  Peraturan  bupati  Semarang  Nomor  92 Tahun  2011  tentang  Tugas,Pokok  dan  Fungsi  dan Rincian  Tugas  Kecamatan  dan  Kelurahan  di Kabupaten  Semarang  dan  Peraturan  bupati  Semarang Nomor 117 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan  bupati  Semarang  kepada  camat  di Kabupaten Semarang.
Perencanaan Kecamatan dan perangkat Kecamatan pada jangka pendek, menengah dan jangka panjang?  Vivi  misi  (RPJMD)  Visi  misi  kecamatan tahun  2010  –  2015  adalah  “pelayanan  prima, lingkungan  nyaman  dan  masyarakat  partisipasi  pada tahun  2015”  antara  lain  meningkatkan  kwalitas pelayanan,  meingkatkan  kebersihan  lingkungan, memberdayakan  masyarakat  dalam  pembangunan, Rencana Jangka Pendek: Memfasilitasi dan mengkoordinasikan perwujudan prioritas
Pembangunan  Daerah  Tahun  2015  di  Kecamatan Ungaran Timur yang meliputi: Perwujudan Masyarakat
Sehat, Perwujudan masyarakat berpendidikan  dan  berdaya  saing,  Perwujudan kedualatan pangan, Perwujudan kemandirian ekonomi yang  berdaya  saing,  Perwujudan  pemerintahan  yang partisipatif,  efektif  efesien  dan  akuntabel,  Perwjudan iklim usaha yang kondusif, Perwujudan budaya tertib, Perwujudan infrastruktur yang berkualitas dan merata, Perwujudan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, Perwujudan kemandirian kelembagaan desa  dan  masyarakat,  Perwujudan  pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, Rencana Jangka Menengah:  Ikut  menyiapkan  bahan  pembuatan RPJMD  Kabupaten  Semarang  periode  Tahun  2016  – 2020  dan  mebuat  Rencana  Strategis  Kecamatan Ungaran Timur tahun 2016 – 2020.
Pemerintah,  Pemerintah  Provinsi,  Pemerintah kabupaten/kota  kepada  Kecamatan  dan  perangkat Kecamatan  untuk  dapat  melakukan  tugas  dan fungsinya  secara  lancar  dan  profesional  bagi pemerintah  yaitu  menaikan  gaji  PNS  agar  kehidupan PNS  lebih  layak  dan lebih  fokus  terhadap pekerjaaanya,  merubah  aturan  kepegawian  menjadi UU  ASN  yang  diharapkan  meningkatkan  performa PNS,  Membuat  PP  nomor  53  Tahun  2010  Tentang Peraturan  Disiplin  PNS  yang  diharapkan  bisa memperbaiki  kedisiplinan  PNS  menjadi  lebih  baik, Provinsi,  Pemerintah  kota  dan  kabupaten  yaitu menaikan  nominal  tunjangan  penghasilan  agar  PNS lebih  layak  dan  lebih  fokus  dalam  pekerjaannya, melaksanakan  inspeksi  mendadak  sewaktu-waktu  ke semua  SKPD,  termasuk  kecamatan  dan  kelurahan secara  acak  agar  PNS  takut  melanggar  aturan, melaksnakan  razia/inspeksi  mendadak  terhadap  PNS yang  menyalahi  aturan  jam  kerja  dipusat-pusat keramaian,  melaksanakan  pembinaan  buku-buku administrasi, keuangan, keamanan dan ketertiban, dll,
memberikan  berbagai  fasilitas  kepada  kecamatan seperti  merubah  loket  pelayanan  masyarakat  menjadi lebih representatif, memasang alat pengukur kepuasan masyarakat,  memasang  kamera  cctv  sebanyak  8  titik disemua kecamatan, selalu melibatkan aparat kecamatan  dan  kelurahan  dalam  setiap  pembahasan masalah/rapat  tertentu  yang  relevan,  melaksanakan jalan  sehat  bersama  walikota  dan  bupati  di  semua kelurahan  secara  bergiliran,  perlu  adanya  evaluasi terkait  dengan,  meliputi  Kedudukan  Organisasi Kecamatan,  Kedudukan  camat  dan  Kewenangan camat serta Tugas dan Fungsi Pemerintah Kecamatan,
Bentuk hubungan koordinasi yang telah dilakukan  oleh  Kecamatan  di  lingkungan  kerjanya koordinasi  secara  intensif  dengan  aparat  keamanan baik secara formal  maupun  informal untuk menyusun strategi  dan  mengevaluasi  situasi  keamanan  wilayah, koordinasi dengan instansi terkait untuk  menuntaskan persoalan trantibum, misalnya pengajuan pemasangan traffic light, pemasangan rambu lalu lintas, penambahan  jalan  berlubang,  koordinasi  secara intensif  dengan  para  lurah  untuk  mengoptimalkan tugas-tugas  pemerintahan  umum,  patroli  bersama aparat  keamanan  (polisi,  TNI,Satpol  PP)  dalam operasi  spanduk  yang  melanggar  aturan  dan  spanduk tanpa  ijin,  penindakan  terhadap  pelanggar  perda, operasi penindakan galian c, operasi penertiban atribut pemilu,  rapat  koordinasi  bersama  MUSPIKA,  kepala Puskesmas,  Kepala  UPTD/B  Kepla  SMP  dan  SMA, Kepala KUA, PPL Pertanian dilakukan sebualn sekali, koordinasi  aparat  kecamatan  dengan  kelurahan  per seksi Pemerintah, Pembangunan, Kesejahteraan Sosial, Ketentetraman dan Ketertiban  Umum, Kependudukan,  Kesekretariatan  dilakukan  paling sedikit  satu  (1)  bulan  sekali.  hubungan  koordinasi yang  telah  dilakukan  oleh  camat  di  llingkungan kerjanya, secara garis komando dengan secretariat dan masing-masing  seksi,  serta  melakukan  koordinasi dengan  satuan  kerja  perangkat  daerah  dan/atau instansi  vertical  yang  tugas  dan  fungsinya  di  bidang pemerintahan,  pembangunan,  trantibum,  kesra  dan pelayanan  umum,  hubungan  koordinasi  yang  telah dilakukan oleh  camat  di  llingkungan  kerjanya,  secara garis  komando dengan  secretariat  dan  masing-masing seksi, serta melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertical yang tugas dan fungsinya di bidang pemerintahan, pembangunan,trantibum,kesra dan pelayanan umum.
Tumpang  tindih  kewenangan  antar  Kecamatan dengan  SKPD  di  lingkungan  kerjanya  Tidak  ada tumpang  tindih  misalnya  kegiatan  pemberantasan nyamuk,  puskesmas  juga  memiliki  kegiatan  yang sama, contoh meingkatkan ekonomi masyarakat, salah satunya dari sektor wisata, namun sektor wisata adalah domain/ranah  dinas  kebudayaan  dan  pariwisata. selama  ini  sudah  ada  aturan  yang  jelas  tentang  tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD terkait, tidak ada  tumpang  tindih,  Kecamatan  hanya  sebatas memfasilitasi pemerintah desa/kelurahan, dan kordinasi atas kegiatan SKPD di wilayah Kecamatan,
secara normative tidak ada tumpang tindih kewenangan.  Kecamatan  hanya  sebatas  memfasilitasi pemerintah  desa/kelurahan,  dan  kordinasi  atas kegiatan SKPD di wilayah Kecamatan. Namun secara riil kadang masih terdapat kegiatan yang mengesankan bahwa Kecamatan kepanjangan dari pada para SKPD tingkat  Kabupaten, tumpang tindih  kewenangan  antar kecamatan dan SKPD pada lokasi sampel tidak terjadi karena  dalam  tugas  sudah  terdapat  koordinasi  yang baik dengan instansi vertikal dan instansi  yang terkait dengan  tugas  dan  fungsi  kecamatan.  Namun  dalam kenyataannya terkadang kecamatan menjadi salah satu kepanjangan tangan dari SKPD.
Kewenangan-kewenangan  khusus  apa  saja  yang sebaiknya  yang  dapat  diberikan  oleh  Pemerintah dibawah Kemendagri dengan pertimbangan harapannya  agar  kecamatan  diberi  anggaran  yang cukup  sehingga  kecamatan  dapat  memberikan pelayanan  yang  maksimal  kepada  masyarakat. dibawah Pemerintaan Gubernur/kabupaten/kota karena  sama-sama  merupakan  perangkat  daerah sehingga  koordinasi  akan  lebih  mudah.  Kewenangan lebih  terkait  perizinan  skala  kecil  seperti  izin  usaha dan  IMB  sehingga  tidak  perlu  sampai  ke  badan pelayanan  dan  perizinan  terpadu,  sudah  cukup dibawah  pembinaan  Kepala  Daerah,  tinggal  lebih dioptimalkan  dan  diperjelas,  serta  didukung  dari segala  hal,  sudah  cukup  dibawah  pembinaan  Kepala Daerah,  tinggal  lebih  dioptimalkan  dan  diperjelas, serta  didukung  dari  segala  hal,  sudah  cukup  dibawah pembinaan Kepala Daerah, tinggal lebih dioptimalkan dan  diperjelas,  serta  didukung  dari  segala  hal, sebagian  besar  kecamatan  memilih  SOTK  organisasi kecamatan  dibawah  pemerintah  daerah  secara kewilayahan  dapat  segera  di  komunikasikan  dan dikoordinasikan  peristiwa-peristiwa  yang  terjadi  pada tingkat kecamatan.
Kecamatan yang diperlukan oleh masyarakat dan oleh  pemerintah  atasannya  kewenangan  yang  penuh dalam  rangka  proses  perizinan,  harapan  masyarakat terhadap kecamatan adalah kecamatan bisa meningkatkan kemajuan wilayah meliputi insfrastruktur  wilayah,  taraf  hidup  dan  perekonomian masyarakat,  untuk  pembangunan  sarana  prasarana yang kini aturannya dikerjakan oleh rekanan/pihak ke 3,  masyarakat  mengharapkan  kecamatan  merubah aturan  tersebut  menjadi  pembangunan  sarana  dan prasarana  bisa  diserahkan  kepada  masyarakat  lagi bukan  ke  rekanan/pihak  ke  3  sehinggga  bisa  lebih optimal  tanpa  ada  potongan  unuk  admisitrasi, menggaji  rekanan  dan  pekerjaannya,  pajak,  dan  lain- lain  sehingga  pembangunan  sarana  prasaranalebih banyak  dan  optimal,  Pemerintah  di  atas  kecamatan berharap  kecamatan  bisa  melaksanakan  pelayanan terhadap  masyaraat  dengan  sebaik-baiknya,  mampu berkoordinasi  dan  membantu  pelaksanaan  tupoksi SKPD mereka, Harapan masyarakat tersebut bertentengan  dengan  Permendagri  Nomor  32  Tahun 2011  tentang  pedoman  pemberian  hibah  dan  bantuan sosial  yang  bersumber  dari  APBD,  Harapannya  agar
kecamatan  diberi  anggaran  yang  cukup  sehingga kecamatan  dapat  memberikan  pelayanan  yang maksimal  kepada  masyarakat,  Dalam  UU  Nomor  32 Tahun  2004,  dinilai  tidak  memberikan  cukup  ruang bagi camat untuk menjalankan peran yang diharapkan oleh  public,  camat  tidak  diberikan  kewenangan atributif untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap desa,
Peran Pembina di tingkat Provinsi terkait dengan tugas  dan  fungsi  Kecamatan  di  lokus  penelitian (apakah  ada  masalah  yang  dijumpai)  Pemerintah Provinsi  memberikan  pembinaan  bagi  aparatur Kecamatan  melalui  Pemerintah  Kota  dan  Kabuapten. (tidak  ada  masalah),  Adanya  koordinasi  antar kecamatan  oleh  pemerintah  Provinsi,  Pembinaan Gubernur dan SKPD di tingkat Provinsi kurang terasa karena  Kecamatan  tidak  berada  langsung  di  bawah mereka,  Tidak  ada,  Tingkat  Propinsi  hanya  banyak berkutat pada koordinasi kegiatan Propinsi yang ada di wilayah  Kecamatan,  Tidak  ada,  Tingkat  Propinsi hanya  banyak  berkutat  pada  koordinasi  kegiatan Propinsi yang ada di wilayah Kecamatan.
Saran  terkait  aparatur  Kecamatan  sehingga bermanfaat  bagi  kepentingan  masyarakat  daerahnya pembagian  tugas  antar  seksi  di  kecamatan  harus merata,  aparat  kecamatan  harus  bekerja  dengan  giat bagi  yang  belum  bekerja  dengan  giat,  ada  yang  rajin tapi ada yang malas, tegakan aturan kedisiplinan, ganti sistem  presensi  kehadiran  dengan  sidik  jari  sehingga jelas mana pegawai yang rajin dan pegawai yang tidak pernah  berangkat  kantor,  tingkatkan  kualitas  SDM kecamatan  dan  kelurahan  sehingga  cakap  dalam melaksankaan  pekerjaan  terutama  yang  berkaitan dengan  komputer,  tambah  personil  kecamatan  dan kelurahan, perbaiki kesejahteraan PNS kecamatan dan kelurahan  sehingga  PNS  di  SKPD  lain  rela  dan  suka jika dipindahkan tempat bekerjanya ke kecamatan dan kelurahan  dan  tidak  membangkang,  perjelas  tupoksi semua SKPD sehingga kecamatan dan kelurahan tidak terus  menerus  dimintai  bantuan  mengerjakan  tugas dari  berbagai  macam  SKPD,  adanya  peningkatan SDM  dalam  rangka  pelayanan  kepada  masyarakat, adanya  tambahan  personil,  SDM  yang  mampu  dan berkualitas,  aparatur  di  kecamatan  dan  kelurahan dilengkapi  sesuai  seksi  sehingga  tidak  terjadi kekosongan  karena  mengganggu  jalannya  kegiatan, dibekali  pelatihan-pelatihan  yang  terkait  dengan pelayanan kepada masyarakat, kedudukan camat perlu dikembalikan  kembali  sebagai  kepala  wilayah  yang disamping  melaksanakan  fungsi  atributif,  juga melaksanakan  fungsi  delegatif,  diperlukan  sosok camat  yang  mampu  meningkatkan  perannya  terkait system  dan  struktur  organisasi,pemberdayaan  sumber daya  manusia kecamatan dan  mengoptimalkan  fungsi pelayanan kepada masyarakat, Peran dan fungsi camat perlu  diarahkan  kepada  fungsi  atributif  tanpa mengsampingkan  fungsi  kewenangan  dari  kepala daerah, kedudukan camat perlu dikembalikan kembali sebagai kepala wilayah yang disamping melaksanakan fungsi  atributif,  juga  melaksanakan  fungsi  delegatif,
diperlukan  sosok  camat  yang  mampu  meningkatkan perannya terkait system dan struktur organisasi,pemberdayaan sumber daya manusia kecamatan  dan  mengoptimalkan  fungsi  pelayanan kepada  masyarakat,  peran  dan  fungsi  camat  perlu diarahkan kepada fungsi atributif tanpa mengsampingkan  fungsi  kewenangan  dari  kepala daerah.
Jumlah  personil  Kecamatan  yang  ideal  menurut tugas  dan  fungsinya  disesuaikan  dengan  struktur organisasi  di  PP  19  Tahun  2008  tentang  Kecamatan atau PP 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah  ditambah  staf  masing-masing  bidang  atau seksi  atau  bagian  minimal  2  (dua)  orang,  satu Kecamatan  30  sampai  dengan  50  orang/pegawai, jumlah  personil  Kecamatan  yang  ideal,  disesuaikan dengan struktur organisasi yang ada, minimal masing- masing  seksi  ada  3  (tiga)  pelaksana,  jumlah  personil Kecamatan  yang  ideal,  disesuaikan  dengan  struktur organisasi  yang  ada,  minimal  masing-masing  seksi ada  2  (tiga)  pelaksana  dan  disekretariat  ada  4 pelaksana.
Kompetensi/kapasitas Kecamatan serta jajarannya  perlu  dukungan  tenaga  ahli  berkaitan dengan  pertanahan  dan  pengadaan  barang  dan  sarana prasarana  karena  beresiko  hukum,  tidak  perlu  cukup meningkatkan  kualitas  dan  kuantitas  SDM,  pada  saat ini kompetensi belum maksimal sehingga masih perlu adanya  dukungan  dari  tokoh  masyarakat,  tenaga  ahli dari  pakar,  kalangan  profesional  dan  lainnya, kompetensi/Kapasitas  kecamatan  pada  saat  ini  masih kurang, dikarenakan latar belakang yang tidak berasal dari  pemerintahan,  idealnya  harus  berasal  dari pemerintahan, perlu dukungan dari segenap komponen terutama pengambil kebijakan bupati/walikota, kompetensi/Kapasitas kecamatan pada saat ini masih kurang, dikarenakan kualitas SDM yang  tersedia  masih  kurang  serta  mental  dan  disiplin yang rendah, perlu dukungan dari segenap komponen terutama  pengambil  kebijakan  bupati/walikota  dalam menempatkan penyediaan SDM yang berkualitas.
Komposisi Muspika di tingkat Kecamatan dan di bawah  kendali  Kecamatan  sudah  berfungsi  seperti seharusnya  dudah  tidak  perlu  ditambah,  komposisi Muspika  sudah  berfungsi  dan  tidak  perlu  ditambah, komposisi  Muspika  sudah  berjalan  sebagaimana mestinya, Kendali Muspika belum belum sepenuhnya dibawah  Kecamatan.  Karena  Muspika  masih  terikat dengan  instansi  induknya  kebijakan  dilakukan  secara bersama-sama, komposisi Muspika di tingkat Kecamatan  perlu  ditambah  Dinas/Instansi  terkait  di tingkat  Kecamatan,  karena  tidak  hanya  mencakup polsek/koramil  tapi  juga  dinas  instansi  teknis (Pertanian,Pendidikan,KBPP  ,Puskesmas,  Peternakan dll),  komposisi  Muspika  di  tingkat  Kecamatan dibawah koordinasi dan perlu ditambah Dinas/Instansi terkait  di  tingkat  Kecamatan,  karena  tidak  hanya mencakup  polsek/koramil  tapi  juga  dinas  instansi teknis
(Pertanian,Pendidikan,KBPP,Puskesmas,Peternakan dll).
Alokasi anggaran bagi Kecamatan yang diperlukan  sesuai  dengan  besaran  kewenangan  yang dimiliki  untuk  jalannya  organisasi  Kecamatan  dibagi dalam  2  (dua)  kelompok  untuk:  belanja  langsung (kegiatan  rutin  dan  pembangunan)  berkisar  antara Rp.9.000.000.000,-  sampai  dengan  12.000.000.000. dan  belanja  tidak  langsung  (gaji  dan  tunjangan)  Rp. 7.000.000.000,-  sampai  dengan  Rp. 10.000.000.000,-, disesuaikan dengan kemampuan daerah.
Program/kegiatan  dalam  satu  tahun  anggaran  di Kecamatan  yang  akan  dilaksanakan  terdiri  dari  9 Program  yang  dirinci  dalam  36  sampai  dengan  40 Kegiatan,  6 (enam) program  dan 19 (Sembilan  belas) kegiatan,  6  (enam)  program  dan  18  (delapan  belas) kegiatan.
Sumber  dana  dari  mana  saja  supaya  dapat berguna  bagi  kegiatan  organisasi  Kecamatan  terdiri dari  sumber  dana  APBD  II,  APBD  dan  APBN, Menggali potensi wilayah/swadaya dari masyarakat/pengusaha (sumbangan), APBD kota saja, baik  yang  masuk  di  anggaran  kecamatan  maupun masuk  di  anggaran  SKPD  lain  di  kota,  Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat terkadang menmberikan  bantuan  namun  melewati  SKPD  Kota tidak  langsung  ke  kecamatan/kelurahan,  Penambahan anggaran,  Kecamatan tidak punya kewenangan  untuk megelola  pendapatan,  Dari  APBD  kabupaten/kota, APBD Propinsi.
Solusi kegiatan terkait dengan anggaran Kecamatan dan perangkatnya camat dan perangkatnya berusaha  sebisa  mungkin  mencari  dana  untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, salah satunya adalah menggali potensi wilayah/swadaya dari masyarakat/pengusaha (sumbangan), dapat bekerjasama  dengan  pihak  ke  tiga  CSR,  Besaran anggaran  Kecamatan,  disesuaikan  dengan  kondisi wilayah, dan indicator, lain yang membedakan dengan Kecamatan  lain,  besaran  anggaran  Kecamatan, disesuaikan dengan beberapat indicator seperti kondisi wilayah,  jumlah  penduduk,  orbitasi  dll,  solusi mengatasi  permasalahan  yang  berkaitan  dengan penganggaran  pihak  kecamatan  mendapatkannya  dari berbagai  sumber  dari  penganggaran  dari  APBD maupun  dari  APBN  bahkan  ada  beberapa  kecamatan yang mendapatkan langsung dari bantuan pihak ketiga atau rekanan dan masyarakat.
Bentuk  dukungan  Kepala  Daerah  kepada Kecamatan dan perangkatnya memberikan penghargaan kepada yang berprestasi dan memberikan sanksi  yang  melanggar,  kepala  daerah  mendukung sepenuhnya camat dan perangkatnya, bentuk dukungan  bisa  berupa  kehadiran  pada  saat  ada  acara, dana  ataupun  sarana  prasarana  yang  diusulkan kecamatan dan kelurahan/masyarakat, misalnya permohonan bantuan dari masyarakat kepada walikota pada  saat  dialog  setelah  jalan  sehat  di  kelurahan, usulan  pada  saat  musrenbang,  diadakan  bintek
sosialisasi  dan  pelatihan  yang  bertujuan  untuk menambah  pengetahuan  dan  keterampilan  perangkat. Khususnya  sertifikasi  pengadaan  barang,  bentuk dukungan Kepala Daerah kepada Kecamatan kususnya  di  bidang  sarana  dan  prasarana  serta kewengan  yang  dilimpahkan  sudah  baik,  bahkan sudah  diwacankan  akan  ada  penambahan  materi pelimpahan  kewenangan  yaitu  infrastruktur  dengan nilai  dibawah  Rp  200.000.000,-,  bentuk  dukungan Kepala  Daerah  kepada  Kecamatan  dan  perangkatnya diwujudkan  dengan  memberikan  apresiasi  berupa reword  dan  funismen  kepada  karyawan  yang berprestasi  dan  malas,  selain  itu  juga  dengan  adanya dukungan  kepala  daerah  dalam  kegiatan  yang diadakan  kecamatan  juga  merupakan  dukungan  dan penghargaan  yang  setinggi-tingginya  yang  akan memebrikan  dampak  yang  lebih  luas  terhadap motivasi  baik  dari  camat  dan  perangkatnya  dalam melaksanakan tugas atributif maupun legislatif.
Dukungan  masyarakat  diperlukan  untuk  lebih memberdayakan Kecamatan dan perangkatnya bentuknya  antara  lain  partisifasi  dan  kehadiran masyarakat  dalam  suatu  acara/kegiatan  pemerintah kecamatan/kelurahan, bahkan bantuan swadaya/sumbangan dari masyarakat dengan berbagai macam  bentuk  (tenaga/uang/makanan),  dalam  bidang pembangunan perlu adanya pemberdayaan masyarakat,  partisifasi  dan  dukungan  masyarakat dalam kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan,  peningkatan  swadaya  masyarakat  dan pembangunan sarpras  wilayah.  Partisifasi dan dukungan  masyarakat  dalam  kegiatan  musyawarah perencanaan  pembangunan,  peningkatan  swadaya masyarakat  dan  pembangunan  sarpras  wilayah, dukungan  masyarakat  mutlak  diperlukan,  terkait aplikasi  kebijakan-kebijakan  pemerintah  daerah,  baik berupa  saran/masukan  dan  pendanaan  swadaya, dukungan  masyarakat  mutlak  diperlukan,  terkait aplikasi  kebijakan-kebijakan  pemerintah  daerah,  baik berupa  saran/masukan  dan  pendanaan  swadaya  dll, bentuk dukungan yang dilakukan masyarakat terhadap kecamatan  adalah  dalam  bentuk  menghadiri  setiap kegiatan  dan  program-program  yang  dilaksanakan oleh  kecamatan,  kecamatan  yang  menurut  versi Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan  Daerah  adalah  sebagai  SKPD  namun pada  kenyataanya  masyarakat  masih  merasakan kondisi  dan  situasi  seperti  Undang-Undang  Nomor  5 Tahun  1974  tentang  Pemerintahan  Daerah  bahwa kecamatan adalah sebagai kepala wilayah maka setiap ada persoalan kemasyarakatan yang berada di wilayah atau tingkat kecamatan masyarakat  hanya tahu bahwa mereka berada pada wilayah kecamatan.
Tugas-tugas  delegatif  (PP  19  Tahun  2008) seperti perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan  pemerintahan  telah  dilaksanakan dengan prinsip.
Tugas-tugas  delegatif  (PP  19  Tahun  2008) seperti perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan  pemerintahan  telah  dilaksanakan berdasarkan KISS (Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Simplikasi) telah dilaksanakan dengan sangat baik terdapat  56,25%  sedangkan  yang  menjawab  baik berkisar  antara  31,25%  dan  untuk  yang  menjawab cukup  baik  hanya  12,5%.  melihat  dari  hasil  tersebut maka untuk KISS dalam melaksanakan tugas delegatif seperti perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan,  pengawasan,  fasilitasi,  penetapan  tidak mengalami hambatan.
Tugas-tugas atributif (PP 19 Tahun 2008) tugas- umum  pemerintahan  seperti  mengkoordinasikan kegiatan  pemberdayaan  masyarakat,  mengkoordinasi- kan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban  umum,  mengkoordinasikan  penerapan  dan penegakkan  peraturan  dan  perundang-undangan, mengkoordinasikan  pemeliharaan  prasarana  dan fasilitas pelayanan umum, mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di kecamatan,
membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/kelurahan telah dilaksanakan dengan prinsif.
Tugas  umum  pemerintahan  kecamatan  dalam rangka  pemberdayaan  masyarakat  berdasarkan  KISS (Koordinasi,  Integrasi,  Sinkronisasi  dan  Simplikasi) masih  dapat  dikatakan  baik  terlihat  dari  hasilnya menunjukan  bahwa  peringkat  pertama  adalah  baik sekitar  56,25%  dan  dilanjuti  dengan  sangat  baik berkisar 37,5 % dan terakhir dengan pernyataan cukup baik  kisaran  6,25%  hal  ini  menunjukan  bahwa  pada pemberdayaan masyarakat yang dilakukan berdasarkan KISS (Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Simplikasi) dikatagorikan baik . Penyelenggaraan  ketenteraman  dan  ketertiban umum  yang  didasarkan  KISS  (Koordinasi,  Integrasi, Sinkronisasi  dan  Simplikasi)  cukup  berimbang  antara pernyataan  sangat  baik  dan  baik  yaitu  antara  50% dengan  pernyataan  sangat  baik  dan  pernyataan  baik, sehingga  dari  data  tesebut  mengindikasikan  bahwa penyelenggaraan  ketenteraman  dan  ketertiban  umum masih sangat baik dan baik.
Tabel 1. Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Simplikasi
KISS Sangat Baik Baik Cukup Baik Kurang Baik Sangat Kurang Baik Melaksanakan koordinasi dengan lintas sektor terkait 2 kab/kot 2 kab/kot Telah dilakukan dengan terIntegrasi 2 kab/kot 1 kab/kot 1 kab/kot Tugas-tugas sudah dilakukan dengan sinkronisasi 3 kab/kot 1 kab/kot Tugas-tugas sudah dilakukan dengan simplikasi 2 kab/kot 1 kab/kot 1 kab/kot Jumlah 9 kab/kot 5 kab/kot 2 kab/kot
Sumber: data dari hasil gabungan daerah sampel 2014
Tabel 2. Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Simplikasi Pemberdayaan Masyarakat
Pemberdayaan Masyarakat Sangat Baik Baik Cukup Baik Kurang Baik Sangat Kurang Baik Melaksanakan koordinasi dengan lintas sektor terkait 1 kab/kot 3 kab/kot Telah dilakukan dengan terIntegrasi 2 kab/kot 2 kab/kot Tugas-tugas sudah dilakukan dengan sinkronisasi 1 kab/kot 3 kab/kot Tugas-tugas sudah dilakukan dengan simplikasi 2 kab/kot 1 kab/kot 1 kab/kot Jumlah 6 kab/kot 9 kab/kot 1 kab/kot
Sumber: data dari hasil gabungan daerah sampel 2014
Tabel  3.  Koordinasi,  Integrasi,  Sinkronisasi  dan  Simplikasi  Penyelenggaraan  Ketentraman  dan  Ketertiban Umum
Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Sangat Baik Baik Cukup Baik Kurang Baik Sangat Kurang Baik Melaksanakan koordinasi dengan lintas sektor terkait 2 kab/kot 2 kab/kot Telah dilakukan dengan terIntegrasi 2 kab/kot 2 kab/kot Tugas-tugas sudah dilakukan dengan sinkronisasi 2 kab/kot 2 kab/kot Tugas-tugas sudah dilakukan dengan simplikasi 2 kab/kot 2 kab/kot Jumlah 8 kab/kot 8 kab/kot
Sumber: data dari hasil gabungan daerah sampel 2014
Penerapan dan  penegakan peraturan dan perundang-undangan  yang  dilakukan  kecamatan berdasarkan KISS (Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan  Simplikasi)  memperoleh  data  bahwa pelaksanaan tersebut  sangat  baik  terbukti  dengan  hasilnya  50% sedangkan  untuk  pernyataan  baik  31,25%  dan
pernyataan  cukup  baik  memperoleh  19,75%  dengan demikian  pernyataan  penerapan  dan  penegakan peraturan dan perundangan-undangan dapat dikatagorikan pelaksanaannya sangat baik.
Pemeliharaan  prasarana  dan  fasilitas  pelayanan umum  yang  didasarkan  KISS  (Koordinasi,  Integrasi, Sinkronisasi  dan  Simplikasi)  cukup  berimbang  antara
Tabel 4. Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Simplikasi Penerapan dan Penegakkan Peraturan dan Perundang-Undangan
Penerapan dan Penegakkan Peraturan dan Perundang-Undangan Sangat Baik Baik Cukup Baik Kurang Baik Sangat Kurang Baik Melaksanakan koordinasi dengan lintas sektor terkait   2 kab/kot 1 kab/kot 1 kab/kot Telah dilakukan dengan terIntegrasi 2 kab/kot 1 kab/kot 1 kab/kot Tugas-tugas sudah dilakukan dengan sinkronisasi 2 kab/kot 2 kab/kot Tugas-tugas sudah dilakukan dengan simplikasi 2 kab/kot 1 kab/kot 1 kab/kot jumlah 8 kab/kot 5 kab/kot 3 kab/kot
Sumber: Data dari hasil gabungan daerah sampel 2014
Tabel 5: Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Simplikasi Pemeliharaan
Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum Sangat Baik Baik Cukup Baik Kurang Baik Sangat Kurang Baik Melaksanakan koordinasi dengan lintas sektor terkait 2 kab/kot 2 kab/kot Telah dilakukan dengan terIntegrasi 2 kab/kot 2 kab/kot Tugas-tugas sudah dilakukan dengan sinkronisasi 2 kab/kot 2 kab/kot Tugas-tugas sudah dilakukan dengan simplikasi 2 kab/kot 2 kab/kot Jumlah 8 Kab/kot 8 Kab/kot Sumber: data dari hasil gabungan daerah sampel 2014 Tabel 6. Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Simplikasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di kecamatan Sangat Baik Baik Cukup Baik Kurang Baik Sangat Kurang Baik melaksanakan koordinasi dengan lintas sektor terkait 2 kab/kot 2 kab/kot telah dilakukan dengan terIntegrasi 2 kab/kot 2 kab/kot Tugas-tugas sudah dilakukan dengan sinkronisasi 2 kab/kot 2 kab/kot Tugas-tugas sudah dilakukan dengan simplikasi 2 kab/kot 2 kab/kot Jumlah 8 kab/kot 8 kab/kot
Sumber: data dari hasil gabungan daerah sampel 2014
Tabel 7: Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Simplikasi Membina Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan Telah Dilaksanakan Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/kelurahan telah dilaksanakan Sangat baik Baik Cukup baik Kurang baik Sangat kurang baik Melaksanakan koordinasi dengan lintas sektor terkait 2 kab/kot 2 kab/kot Telah dilakukan dengan terintegrasi 2 kab/kot 2 kab/kot Tugas-tugas sudah dilakukan dengan sinkronisasi 2 kab/kot 2 kab/kot Tugas-tugas sudah dilakukan dengan simplikasi 2 kab/kot 2 kab/kot jumlah 8 kab/kot 8 kab/kot
Sumber: data dari hasil gabungan daerah sampel 2014
pernyataan  sangat  baik  dan  baik  yaitu  antara  50% dengan  pernyataan  sangat  baik  dan  pernyataan  baik, sehingga  dari  data  tesebut  mengindikasikan  bahwa pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum masih sangat baik dan baik.
Penyelenggaraan  kegiatan  pemerintahan  di kecamatan  yang  didasarkan  KISS  (Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Simplikasi) cukup berimbang  antara  pernyataan  sangat  baik  dan  baik yaitu  antara  50%  dengan  pernyataan  sangat  baik  dan pernyataan baik, sehingga dari data tesebut mengindikasikan  bahwa  .  penyelenggaraan  kegiatan pemerintahan  di  kecamatan  masih  sangat  baik  dan baik.
Membina  penyelenggaraan  pemerintahan  desa dan/kelurahan telah dilaksanakan yang didasarkan kiss (koordinasi,  integrasi,  sinkronisasi  dan  simplikasi) cukup  berimbang  antara  pernyataan  sangat  baik  dan baik  yaitu antara 50% dengan  pernyataan  sangat  baik dan  pernyataan  baik,  sehingga  dari  data  tesebut mengindikasikan  bahwa  membina  penyelenggaraan pemerintahan  desa  dan/kelurahan  telah  dilaksanakan masih sangat  baik dan baik. apabila dikaitkan dengan undang-undang  6  tahun  2014  tentang  pemerintahan Desa  maka  aparatur  kecamatan  tidak  perlu  lagi mengeluarkan  energi  yang  ekstra  karena  walaupun dalam  Undang-Undang  tersebut  keterlibatan  hanya sebatas  pelaporan  dari  desa  ke  Kabupaten/walikota namun  dengan  mekanisme  yang  tak  tertulis  dari undang-Undang  tersebut  keberdaan  kecamatan  masih diperlukan  walaupun  hanya  sebatas  pelaporan  dan sekaligus sebagai pembina keluarahan dan desa.

## SIMPULAN
Dalam  penelitian peran  dan  fungsi  kecamatan dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  di Provinsi  Jawa  Tengah  pada  Kota  Semarang  pada kecamatan  Gunungpati  dan  kecamatan  Pedurungan serta Kabupaten Semarang kecamatan Ungaran Timur dan kecamatan Bergas, kewenangan yang dilimpahkan  dari  walikota  maupun  bupati  khususnya di  Kota  Semarang  sudah  ada  yaitu  melalui  Perwali Nomor  19  Tahun  2012  tentang  perubahan  atas peraturan  walikota  Semarang  Nomor  34  Tahun  2009 Tentang Pendelegasian sebagian urusan pemerintahan yang  menjadi  kewenangan  walikota  kepada  camat kota  Semarang  dan  untun  di  Kabupaten  Semarang melalui peraturan bupati Semarang Nomor 117 Tahun 2012 tentang pelimpahan sebagian kewenangan bupati Semarang  kepada  camat  di  Kabupaten Semarang  dan Nomor 18 Tahun 2007 Tentang Pelimpahan sebagian kewenangan  bupati  Semarang  kepada  lurah  di Kabupaten  Semarang  namun  dalam  pelaksanaannya belum sepenuhnya di terapkan aturan tersebut untuk di Kabupaten  dan  walikota  hanya  perijinan  mendirikan bangunan yang kurang dari 200 meter baru diserahkan kecamatan.
Struktur  organisasi  kecamatan  yang  berada  di wilayah  Kabupaten  Semarang  dengan  melakukan
miskin struktur kaya fungsi untuk beberapa kecamatan mungkin  dapat  berfungsi  dengan  baik  namun  untuk kecamatan  yang  berbatasan  dengan  kota  Semarang menjadi  sangat  menyulitkan  karena  harus  dituntut dengan  kinerja  yang  optimal.  Untuk  Kota  Semarang belum  menggunakan  struktur  organisasi  yang  berada di  PP  41  Tahun  2007  tentang  organisasi  perangkat daerah sehingga  masih  juga ada yang  merasa struktur tersebut kurang okomodatif.
Sumber Daya Manusia moratorium di kecamatan yang  berada  pada  wilayah  Kota  Semarang  dan Kabupaten  Semarang  sangat  kesulitan  sehingga seorang  Kepala Seksi  yang  berada  di  Kecamatan  dan Kelurahan  hampir  sebagian  besar  tidak  memiliki fungsional umum yang membantunya semua dikerjakan  sendiri  dari  mulai  foto  copy  hingga membuat konsep surat rekomendasi.
Manajemen  Kecamatan  dalam  melaksanakan tugas  atributif  dan delegatif  mendapat  peanggarannya dari  APBD  dan  APBN  serta  dari  pihak  ketiga  serta mendapat  dukungan  dari  Kepala  Daerah  dan Masyarakat,  namun  dalam menjalankan  tugas pelayanan  umum  dan  sosial  kemasyarakatan  masih diperlukan  dengan  dana  dari  uang  pribadi  seperti menghadiri hajat besar sosial kemasyarakatan.
Terkait dengan Koordinasi/Integrasi/ Sinkronisasi/Simplikasi  (KISS)  terhadap  pelaksanaan tugas  atributif  dan  delegatif  dalam  rangka  menjalin kesatuan  dan  persatuan  bangsa  (Negara  Kesatuan Republik Indonesia) sudah berjalan baik selama fungsi kecamatan sebagai kepala wilayah.

## Saran
Mengamati  dan  mempertimbangkan  hasil  dari kesimpulan  tersebut  untuk  itu  perlu  juga  disarankan antara  lain, kewenangan  yang telah  dilimpahkan oleh bupati  walikota  kepada  kecamatan  sudah  ada  secara normatif  namun  dalam  pelaksanaannya  masih setengah  setengah  intuk  itu  kewenangan  yang  telah diberikan  harus sepenuhnya  diberikan  dan  hendaknya diikuti  dengan  anggaran  yang  cukup  dan  memadai. struktur  kecamatan  yang  terdapat  di  kabuapten Semarang dan Kota Semarang masih mengacu kepada Peraturan  Pemerintah  41  Tahun  2007  tentang organisasi perangkat daerah untuk itu perlu menyesuaikan  kembali  dengan  sturutur  organisasi yang terdapat di Peraturan Pemerintah 19 Nomor 2008 tentang  Kecamatan,  di  aturan  tersebut  memutuskan adanya  unsur  kepala  subbagian  sebanyak  3  (tiga)  di bawah sekretaris kecamatan.Kementerian Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi Birokrasi hendaknya membuka kran kembali penerimaan  aparatur  guna  mengisi  kekosongan  di kecamatan  dan  kelurahan,  penganggaran  untuk kecamatan seyogyanya perlu diantisipasi dengan dana taktis  atau  dana  non  badget  untuk  mengakomodir pengeluaran camat dalam mengunjungi atau menyambangi kegiatan sosial kemasyarakatan.

## DAFTAR PUSTAKA
Anwar, Dewi Fortuna, Helena Bouvier, Glenn Smith, and Roger  Tol.  2005. Konflik  Kekerasan  Internal:
Tinjauan Sejarah, Ekonomi –Politik, dan Kebijakan di Asia Pasifik. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia Barkey, Karen, and Sunita Parikh. 1991. “Comparative Perspectives on the State”, dalam,
Annual Review Sociology , Vol.17 Bayu Surianingrat, 1981. Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab camat , Cetakan I, Penerbit Patco, Jakarta-Surabaya Brian Smith, 1985 . Decentralization , London, UK: George Allen and Unwin Bhakti,  Ikrar  Nusa  dan  Irine  H.Gayatri  (editor),  2002.
Unitary State versus Federal State .
Jakarta:  PPW  LIPI  dan  NDI-Mizan-Hanns  Seidel Foundation-GTZ-TAMF Bhakti,  Ikrar  Nusa  (Ed.)  2008. Beranda  Perdamaian, Aceh Tiga Tahun Pasca MoU Helsinki .
Yogyakarta: Kerjasama P2P LIPI-Pustaka Pelajar Budiardjo, Miriam.1978. Dasar-Dasar Ilmu Politik .
Jakarta: Gramedia
Eko Prasojo (dkk) 2006. Desentralisasi dan Pemerintahan  Daerah:  Antara  Model  Demokrasi Lokal dan Efisiensi Struktural. Jakarta: FISIP UI.
Elizabeth, Adriana, Muridan Widjojo, Cahyo Pamungkas (dkk)2005. Agenda dan Potensi Damai   di Papua . Jakarta: LIPI-The Friedrich Ebert Foundation-the West Papua
Gie, The Liang. 1967. Sejarah Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Indonesia , jilid I. Jakarta: Gunung Agung.
Gie, The Liang. 1968. Sejarah Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Indonesia . Jakarta: Gunung Agung Gonggong,  Anhar.  2000.  “Pilihan  Jalan  Simpang  antara Negara Kesatuan atau Federal: Penglihatan Sejarah dan Keamanan”. Harry  Friedman,  1983. Decentralized  Development  in Asis ,  dalam  Shabbir  Cheema  and  Dennis Rondinelli, Decentralization  and  Development , Beverly Hills, CA: Sage Publications Hidayat,  Syarif.  2003.  “Desentralisasi  dalam  Perpektif State-Society Relation: Rekonsruksi Konsep  dan  Pendekatan  Kebijakan”.  Dalam  Tim LIPI. Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Naskah Akademik dan RUU Usulan LIPI. Jakarta: P2P LIPI-PGRI;
Kahin,  Audrey.2005. Dari  Pemberontakan  ke  Integrasi Sumatra Barat dan Politik Indonesia 1926-1998. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia; Legge,  J.D.  1963. Central  Authority  and  Regional Autonomy in Indonesia, A Study in Local Administration  1950-1960 .  Ithaca  New  York: Cornell University Press Leirissa,  R.Z.  1997. PRRI  PERMESTA.  Strategi Membangun Indonesia Tanpa Komunis . Jakarta: Grafiti  Liddle,  R.  William  (editor).  2001. Crafting Indonesian  Democracy .  Jakarta:  PPW-LIPI  kerja sama dengan the Ford Foundation-Mizan Maddick, 1963. Democracy, Desentralization and Development , Bombay, India: Asia
Publishing House Maryanov,  Gerald  S.  1959. The  Establishment  of
Regional Government in the Republic of
Indonesia . Disertasi. The Departement of
Government Indiana University
M.Solly Lubis, 1983 . Perkembangan Garis Politik dan
Perundang-Undangan Pemerintahan
Daerah. Bandung: Penerbit Alumni Muhadam Labolo, 2000. “Dilema Penyelenggaraan Dekonsentrasi”, dalam Jurnal Pamong Praja , Jakarta: Edisi 1-2004 Philip Mawhood, 1983. Local Government in the Third World , (Chicester, UK: John Wisley and Sons Sadu Wasistiono, Ismail Nurdin dan M.Fahrurozi, 2009. Perkembangan Organisasi Kecamatan Dari Masa Ke Masa, Cetakan I, Penerbit Fokus Media,
Bandung Haris,  Syamsuddin.  “Pendahuluan”.  Dalam  Tim  LIPI.
Desentralisasi dan Otonomi Daerah ,
Naskah  Akademik  dan  RUU  Usulan  LIPI.  Turner,
Hulme.Op cit., hlm.154.

## Jurnal dan terbitan sejenisnya:
Jurnal Analisis CSIS Tahun XXIX/2000 No.1; Sekretariat  Negara  RI.  1992. Risalah  Sidang-Sidang BPUPKI . Jakarta: Setneg RI.
Makalah  Universitas  Diponegoro. Pemilihan  Kepala Desa Sebagai Perwujudan Nilai-Nilai Demokrasi . Seminar tanggal 9 Desember 1989. Semarang Watch Indonesia! 2003. Autonomy for Papua Opportunity  or  Illusion? Kumpulan  makalah dipresentasikan  pada  4  dan  5  Juni  di  Berlin, Jerman.

## Dokumentasi perundang-undangan:
Ensiklopedi Administrasi, tahun 1977 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Amandemen IV; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1955; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974;
Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  1999  tentang Pemerintahan Daerah;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004;
Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang Pemerintahan Daerah;
Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004  tentang Perimbangan  Keuangan  antara  Pemerintah  Pusat dan Daerah;
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2008;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.

## Biodata Penulis

## Abdul Hamid
Abdul  Hamid,  lahir  di  Muara  Aman,  Rejang  Lebong, Provinsi Bengkulu pada 12 Agustus 1960. Memeroleh gelar doktor  dengan  menyelesaikan  pendidikan  S3  Ilmu Pertanian  di  Universitas  Brawijaya  pada  tahun  2002, pendidikan S2 Ilmu Kehutanan di Universitas Gajah Mada pada tahun 1994, dan pendidikan S1 Budidaya Pertanian di Universitas Bengkulu pada 1986. Saat ini bekerja sebagai Fungsional  Peneliti  pada  Badan  Penelitian  dan Pengembangan  Daerah  Provinsi  Jawa  Timur  dengan jabatan Peneliti Madya Golongan IV/c Bidang Kebijakan Publik.

## Moh. Ilham A. Hamudy
Lahir  di  Makassar,  21  November  1980.  Saat  ini  bekerja pada  Badan  Penelitian  dan  Pengembangan  Kementerian Dalam  Negeri  sebagai  Pejabat  Fungsional  Peneliti. Menyelesaikan  pendidikan  S1  di  Universitas  Padjajaran Bandung  Jurusan  Ilmu  Pemerintahan  dan  menyelesaikan pendidikan Pascasarjana di Universitas Nasional Malaysia jurusan Ilmu Politik.

## Muhammad Soleh Pulungan
Lahir  pada  7  Oktober  1966.  Saat  ini  bekerja  pada Balitbangda  Kutai  Kartanegara,  Provinsi  Kalimantan Timur  sebagai  Peneliti  Muda  Bidang  Kebijakan Pendidikan. Selain itu juga menjabat sebagai Koordinator Fungsional  Peneliti  Balitbangda  Kukar-Kaltim. Menyelesaikan  pendidikan  program  sarjana  Pendidikan Universitas  Negeri  Yogyakarta  pada  1994,  kemudian menyelesaikan  program  Magister  Hukum  di  Universitas Putra Bangsa Surabaya pada 2004.

## Asrori
Lahir di Kudus, Jawa Tengah pada 7 Juni 1963. Saat iini bekerja sebagai Fungsional Peneliti dengan jabatan Peneliti Utama  golongan  IV/d  pada  Badan  Penelitian  dan P e n g e m b a n g a n   K e m e n t e r i a n   D a l a m   N e g e r i . Menyelesaikan pendidikan di APMD di Yogyakarta pada 1987 dan pendidikan di STPMD Yogyakarta pada 1990.

## Bambang Sunaryo
Bekerja  sebagai  tenaga  pengajar  aktif  di  Jurusan Manajemen  dan  Kebijakan  Publik  Fisipol  Universitas Gajah Mada. Menyelesaikan Master graduate school Asian Institute  of  Technology  Thailand  pada  1986,  pendidikan magister Administrasi Negara Fisipol UGM pada 1985 dan pendidikan sarjana Administrasi Negara Fisipol UGM pada 1981.  Memiliki  ketertarikan  dalam  penelitian  mengenai desentralisasi, birokrasi dan perencanaan pembangunan.

## Celly Cicellia
Lahir  di  Ngawi,  Jawa  Timur  pada  14  Agustus  1988. Menyelesaikan pendidikan S2 Manajemen dan Kebijakan
Publik  Fisipol  UGM  pada  2013  dan  pendidikan  Sarjana Administrasi  Negara  Fisipol  UGM  pada  2011.  Bekerja sebagai  Asisten  Dosen  Mata  Kuliah  Metode  Penelitian Sosial, Kebijakan Publik, dan Perencanaan Pembangunan di Jurusan Manajemen dan Kebijakan Publik Fisipol UGM. Juga sebagai peneliti bidang Kebijakan Publik dan Sosial di Housing Research Center Yogyakarta.

## Gusti Syahrany Noor
Lahir di Kotabaru, Kalimantan Selatan pada 27 Mei 1956. Pada  saat  ini  bekerja  sebagai  Fungsional  Peneliti  pada Badan  Penelitian  dan  Pengembangan  Daerah  Provinsi Kalimantan  Selatan  dengan  Bidang  Kepakaran  Kayu. Menyelesaikan  pendidikan  sarjana  jurusan  Hasil  Hutan Fakultas Kehutanan pada 1982.

## Gunawan
Lahir di Jakarta pada 11 November 1964. Menyelesaikan pendidikan Sarjana Administrasi Negara di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Negara pada 1996. Pada saat ini bekerja sebagai Peneliti Muda (III/c) Bidang Kepakaran Kebijakan Publik dan Administrasi pada Pusat Pemerintahan Umum dan Kependudukan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri.
JURNAL PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

## Jurnal Bina Praja
VOL. 6 NO. 4 DESEMBER 2014
ISSN: 2085-4323
TERAKREDITASI NO. 337/E/2013 TANGGAL 16 APRIL 2013

## Pedoman Penulisan
1. Artikel ditulis dengan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris dalam bidang  kajian pemerintahan dalam negeri/pemerintahan daerah.
2. Substansi  artikel  diharapkan  sejalan  dengan  Panduan  Akreditasi  Berkala  Ilmiah,  yang  diterbitkan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri. http://www.bpp.depdagri.go.id/....
3. Artikel ditulis dengan kaidah tata bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia yang baku, baik, dan benar.
4. Sistematika Penulisan
Sistematika  penjenjangan  atau  peringkat  judul  artikel  dan  bagian-bagiannya  dilakukan  dengan  cara berikut:
(1) Judul ditulis dengan huruf besar semua, di bagian tengah atas pada halaman pertama;
(2) Sub Bab Peringkat 1 ditulis dengan huruf pertama besar semua rata tepi kiri;
(3) Sub Bab Peringkat 2 ditulis dengan huruf besar-kecil rata tepi kiri.
 Sistematika  artikel  hasil  penelitian  adalah:  judul;  nama  penulis  (tanpa  gelar  akademik);  nama  dan alamat institusi, alamat e-mail penulis , abstrak (maksimum 150 kata dalam bahasa Inggris dan 250 kata dalam bahasa Indonesia) yang berisi tujuan, metode, dan hasil penelitian; kata kunci (4-5 kata kunci) ; pendahuluan (tanpa ada subjudul)  yang berisi latar belakang,  sedikit tinjauan pustaka, dan tujuan  penelitian; metode ; hasil  penelitian  dan pembahasan ; simpulan ; daftar  rujukan (hanya memuat sumber-sumber yang dirujuk).
JUDUL (ringkas dan lugas; maksimal 14 kata, hindari kata “analisis”, “studi”, “pengaruh”)
Penulis 1 1 dan Penulis 2 2 1 Nama instansi/lembaga Penulis 1 Alamat lengkap instansi penulis, nomor telepon instansi penulis 2 Nama instansi/lembaga Penulis 2 Alamat lengkap instansi penulis, nomor telepon instansi penulis (jika nama instansi penulis 1 dan 2 sama, cukup ditulis satu saja) E-mail penulis 1 dan 2:
Abstract: Abstract in english (max. 150 words) Keywords: 4 – 5 words/ phrase (separated with ;)
Abstrak: Abstrak dalam bahasa Indonesia (maks. 250 kata) Kata kunci: 4 – 5 kata/ frasa (dipisahkan dengan ;)

## PENDAHULUAN
( berisi  latar  belakang,  sekilas  tinjauan  pustaka,  dan  tujuan  penelitian,  yang  dimasukkan  dalam paragraf-paragraf bukan dalam bentuk subbab )
METODE PENELITIAN Subbab …
HASIL DAN PEMBAHASAN (Hasil adalah gambaran lokus. Pembahasan adalah analisa dan interpretasi penulis) Subbab …
SIMPULAN (Simpulan adalah hasil dari pembahasan yang menjawab permasalahan penelitian)
DAFTAR PUSTAKA
 Sistematika  artikel  hasil  pemikiran/reviu/telaahan  adalah: judul;  nama  penulis (tanpa  gelar akademik); nama dan alamat institusi, alamat e-mail penulis, abstrak (maksimum 150 kata dalam bahasa Inggris dan 25 kata dalam bahasa Indonesia); kata-kata kunci (4-5 kata kunci); pendahuluan (tanpa  ada  subjudul)  yang  berisi  latar  belakang  dan  tujuan  atau  ruang  lingkup tulisan;  bahasan utama  (dapat  dibagi  ke  dalam  beberapa  sub-judul); simpulan ;  daftar  rujukan (hanya  memuat sumber-sumber yang dirujuk).

## JUDUL
Penulis
Nama instansi/lembaga Penulis Alamat lengkap instansi penulis, nomor telepon instansi penulis E-mail penulis
Abstract: Abstract in English (max. 150 words) Keywords: 4 – 5 words/ phrase
Abstrak: Abstrak dalam bahasa Indonesia (maks. 250 kata) Kata kunci: 4 – 5 kata/ frasa
PENDAHULUAN PEMBAHASAN PENUTUP DAFTAR PUSTAKA
5. Artikel  diketik  pada  kertas  ukuran  A4  berkualitas  baik.  Dibuat  sesingkat  mungkin  sesuai  dengan subyek  dan  metode  penelitian  (bila  naskah  tersebut  ringkasan  penelitian),  biasanya  20-25  halaman dengan spasi satu, untuk kutipan paragraf langsung diindent (tidak termasuk daftar pustaka).
6. Abstrak , ditulis satu paragraf sebelum isi naskah. Abstrak dalam dua bahasa yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Abstrak tidak memuat uraian matematis, dan mencakup esensi utuh penelitian, metode dan pentingnya temuan dan saran atau kontribusi penelitian.
7. a.   Penulisan numbering kalimat pendek diintegrasikan dalam paragraf, contohnya: Tujuan  dilakukannya  penelitian  ini  adalah:  (1)  Untuk  mengetahui  apakah  CSR  berpengaruh positif  terhadap  nilai  perusahaan;  (2)  Untuk  mengetahui  apakah  persentase  kepemilikan manajemen  berperan  sebagai  variabel  moderating  dalam  hubungan  antara  CSR  dengan  nilai perusahaan;  dan  (3)  Untuk  mengetahui  apakah  tipe  industri  berperan  sebagai  variabel moderating dalam hubungan antara CSR dengan nilai perusahaan?
b. Penulisan bullet juga  diintegrasikan  dalam  paragraf  dengan  menggunakan  tanda  titik  koma  pada antarkata/kalimat tanpa bullet .
8. Tabel dan gambar, untuk  tabel  dan  gambar  (grafik)  sebagai  lampiran  dicantumkan  pada  halaman sesudah  teks.  Sedangkan  tabel  atau  gambar  baik  di  dalam  naskah  maupun  bukan  harus  diberi  nomor urut.
a. Tabel atau gambar harus disertai judul. Judul tabel diletakkan di atas tabel sedangkan judul gambar diletakkan di bawah gambar.
b. Sumber acuan tabel atau gambar dicantumkan di bawah tabel atau gambar.
c. Garis  tabel  yang  dimunculkan  hanya  pada  bagian header dan  garis  bagian  paling  bawah  tabel sedangkan untuk garis-garis vertikal pemisah kolom tidak dimunculkan.
d. Tabel atau gambar bisa diedit dan dalam tampilan berwarna yang representatif.
e. Ukuran resolusi gambar minimal 300 dpi.
Contoh Penyajian Tabel:
Tabel 1. Bentuk-Bentuk Mobilitas Penduduk No. Bentuk Mobilitas Batas Wilayah Batas Waktu 1. Ulang-alik ( commuting ) Dukuh 6 jam atau lebih, kembali pada hari yang sama 2. Mondok di daerah tujuan Dukuh Lebih dari satu hari tetapi kurang dari 6 bulan 3. Menetap di daerah tujuan Dukuh 6 bulan atau lebih menetap di daerah tujuan
Sumber: Ida Bagoes, 2000
Sumber: Bank Indonesia, 2009
Gambar 1. Utang Indonesia (dalam triliun Rupiah)
9. Cara  penulisan  rumus.  Persamaan-persamaan  yang  digunakan  disusun  pada  baris  terpisah  dan  diberi nomor  secara  berurutan  dalam  parentheses  ( justify )  dan  diletakkan  pada  margin  kanan  sejajar  dengan baris tersebut. Contoh:
wt = f (yt, kt , wt-1)
10. Keterangan  rumus  ditulis  dalam  satu  paragraf  tanpa  menggunakan  simbol  sama  dengan  (=),  masing- masing keterangan notasi rumus dipisahkan dengan koma. Contoh: dimana w adalah upah nominal, yt adalah produktivitas pekerja, kt adalah intensitas modal, wt-1 adalah tingkat upah periode sebelumnya
11. Perujukan  sumber  acuan  di  dalam  teks  ( body  text )  dengan  menggunakan  nama  akhir  dan  tahun. Kemudian bila merujuk pada halaman tertentu, penyebutan halaman setelah penyebutan tahun dengan dipisah  titik  dua.  Untuk  karya  terjemahan  dilakukan  dengan  cara  menyebutkan  nama  pengarang aslinya.
Contoh:
 Buiter (2007:459) berpendapat bahwa...
 Fatimah dan Daryono (1997) menunjukkan adanya...
 Didit dkk (2007) berkesimpulan bahwa...
 Untuk meningkatkan perekonomian daerah... (Yuni, Triyono, dan Agung Riyardi, 2009)
 Maya (2009) berpendapat bahwa...
12. Setiap  kutipan  harus  diikuti  sumbernya  (lihat  poin  no.11)  dan  dicantumkan  juga  dalam  daftar pustaka. Contoh:
Di dalam paragraf isi ( Body Text ) ada kutipan: Buiter (2007:459) berpendapat bahwa... Maka sumber kutipan tersebut wajib dicantumkan/disebutkan di dalam daftar pustaka:
Buiter,  W.H.  2007.  The  Fiscal  Theory  of  the  Price  Level:  A  Critique, Economic  Journal . 112(127):459
13. Sedapat  mungkin pustaka-pustaka yang dijadikan rujukan adalah pustaka yang diterbitkan 10 tahun terakhir dan diutamakan lebih banyak dari Jurnal Ilmiah (50 persen). Penulis disarankan untuk merujuk artikel-artikel pada Jurnal Bina Praja dari edisi sebelumnya.
14. Unsur yang ditulis dalam daftar pustaka secara berturut-turut meliputi: (1) nama akhir pengarang, nama awal,  nama  tengah, tanpa  gelar  akademik; (2)  tahun  penerbitan;  (3)  judul  termasuk  subjudul;  (4) tempat penerbitan; dan (5) nama penerbit.
Contoh cara penulisan:
a. Format  rujukan  dari  buku:  Nama  pengarang.  (tahun).  Judul  Buku.  Edisi.  Kota  penerbit:  Nama penerbit.
Jika penulis sebagai editor tunggal, ditulis (Ed.) di belakang namanya. Ditulis (Eds.) jika editornya lebih  dari  satu  orang.  Kemudian  bila  pengarang  lebih  dari  tiga  orang,  dituliskan  nama  pengarang pertama dan yang lain disingkat ‘ dkk ’ (pengarang domestik) atau ‘ et.al ’ (pengarang asing) Enders,  W.  2004. Applied  Econometric  Time  Series .  Second  edition.  New  York:  John  Wiley  & Son.
Purnomo, Didit (Ed.). 2005. The Role of Macroeconomic Factors in Growth . Surakarta: Penerbit Muhammadiyah University Press
b. Format rujukan dari artikel dalam buku ditulis: Nama editor (Ed.). (tahun). Judul tulisan/karangan. Judul buku. hlm atau pp. kota penerbit: nama penerbit. Daryono (Ed.). 2005. Concept of Fiscal Decentralization and Worldwide Overview (hlm. 12-25). Surakarta: Penerbit Muhammadiyah University Press.
c. Format  rujukan  dari  artikel  dalam  jurnal/majalah/koran:  Nama  pengarang  (tahun).  judul tulisan/karangan. Nama jurnal/majalah/koran.  volume (nomor): halaman. Jika rujukan  koran tanpa penulis, nama koran ditulis diawal Rodden, J. 2002. The Dilemma of Fiscal Federalism: Grants and Fiscal Performance around  the World. American  Economic  Journal .  46  (3):  670.  Nashville:  American  Economic Association.
Triyono.  2008.  Perimbangan  Keuangan  Pusat  dan  Daerah  Sebagai  Pelaksanaan  Desentralisasi Fiskal Efek. Warta Ekonomi . Vol. 4. Agustus: 46-48
Haryanto,  S.  2007,  13  November.  Desentralisasi  Fiskal  dan  Pembangunan  Ekonomi. Harian Jakarta . hlm.4. Harian Jogjakarta. 2007, 1 April. Hubungan Keuangan Pusat-Daerah di Indonesia. hlm.4.
d. Format rujukan dari internet, tanggal akses dicantumkan. Setyowati,  E. Keuangan  Publik  dan  Sistem  Harga .  http://www.ekonomipublik.com/akt/pdf/ akt452.pdf. Diakses tanggal 27 Mei 2009.
15. Referensi Online yang dianjurkan dalam penggunaan bahasa Indonesia:
a. Glosarium  kata  baku  dari  Pusat  Bahasa  Departemen  Pendidikan  Nasional  Republik  Indonesia: http://pusatbahasa.diknas.go.id/glosarium/
b. Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  dari  Pusat  Bahasa  Departemen  Pendidikan  Nasional  Republik Indonesia: http://pusatbahasa.depdiknas.go.id/kbbi/
c. Pedoman Umum Ejaan Bahasa
Indonesia yang Disempurnakan (EYD): http://pusatbahasa.depdiknas.go.id/lamanv4/sites/default/files/EJD-KKP-PBN-
BID.PENGEMBANGAN.pdf

## Pengiriman Artikel
1. Artikel dikirimkan sebanyak 2 eksemplar hardcopy , dan softcopy berupa file. File bisa dikirim melalui e- mail jurnalbinapraja@yahoo.com atau dalam media cd.
2. Artikel  yang  dikirim wajib dilampiri  biodata  ringkas  pendidikan  termasuk  catatan  riwayat  karya-karya ilmiah  sebelumnya  yang  pernah  dipublikasikan,  insitusi  dan  alamatnya,  nomor  telpon  kontak  atau  e-mail penulis.
3. Penulis  yang  menyerahkan  artikelnya  harus  menjamin  bahwa  naskah  yang  diajukan  tidak  melanggar  hak cipta, belum dipublikasikan atau telah diterima untuk dipublikasi oleh jurnal lainnya.
4. Kepastian  naskah  dimuat  atau  tidak,  akan  diberitahukan  secara  tertulis.  Artikel  yang  tidak  dimuat  tidak akan dikembalikan.
Alamat Jurnal Bina Praja: Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri Jalan Kramat Raya No. 132, Senen - Jakarta 10420 Telepon/Fax: +62 21 310 1953 / +62 21 392 4451 e-mail: jurnalbinapraja@yahoo.com