## Indonesia Journal of Criminal Law (IJoCL)
Website: https://journal.ilininstitute.com/index.php/IJoCL Vol. 4, No. 1, Juni 2022, pp 45-58 p-ISSN:2656-9922, e-ISSN: 2684-916X DOI:

## Implikasi Hukum Praktik Kedokteran Terhadap Pelayanan Kesehatan Berbasis Online
Syulham Soamole 1 , Sabir Alwi & Amir Ilyas 1 Magister Ilmu Hukum, Universitas Hasanuddin, Email: syulham.soamole@gmail.com Artikel info
Artikel history: Received; ; 18-12-2021 Revised: 31-12-2021 Accepted: 28-01-2022 Published: 29-01-2022
Keywords: Medical; Health; On line
Kata Kunci: Kedokteran; Kesehatan; Online
Abstract . The  research  objective  to  analyze  the  legal  basis  of medical  practice  on  online-based  health  services  and  the  legal implications  of  medical  practice  on  online-based  health  services. This  research  was  conducted  using  doctrinal  legal  research methods or normative legal research. The results of the study show that:  1)  That  legally,  medical  practice  in  online-based  health services  does  not  yet  have  a  legal  basis  that  regulates  medical practice  in  online-based  health  services  2)  That  in  the  absence  of regulations  on  online-based  health  services,  this  can  have implications  in  medical  practice,  considering  that  online-based health  services  in  practice  doctors  cannot  perform  physical examinations.  Therefore,  it  creates  legal  uncertainty  in  medical practice.
Abstrak. Tujuan  penelitian  menganalisis  dasar  hukum  praktik kedokteran  terhadap  pelayanan  kesehatan  berbasis  online  dan implikasi  hukum  praktik  kedokteran  terhadap  pelayanan kesehatan  berbasis  online.  Penelitian  ini  dilakukan  dengan menggunakan  metode  penelitian  hukum  doktrinal  atau  penelitian hukum  normative  (normative  legal  research).  Hasil  penelitian menunjukan  bahwa:  1)  Bahwa  secara  yuridis,  praktik  kedokteran dalam pelayanan kesehatan berbasis online belum terdapat dasar hukum  yang  mengatur  tentang  praktik  kedokteran  dalam pelayanan  kesehatan  berbasis  online  2)  Bahwa  dengan  tidak adanya  regulasi  tentang  pelayanan  kesehatan  berbasis  online, maka  hal  ini  dapat  berimplikasi  pada  praktik  kedokteran, mengingat pelayanan kesehatan berbasis online dalam praktiknya dokter  tidak  dapat  melakukan  pemeriksaan  fisik.  Olehnya  hal tersebut  menimbulkan  ketidak  pastian  hukum  dalam  praktik kedokteran.
Coresponden author:
* Email: syulham.soamole@gmail.com A rtikel dengan akses terbuka dibawah lisensi CC BY
Implikasi Hukum Praktik … ( Soamole, Alwi & Ilyas ) | 46

## PENDAHULUAN
Perkembangan teknologi yang digunakan sebagai sarana pelayanan kesehatan kini telah berkembang dan melahirkan pelayanan kesehatan seperti Telemedicine dan pelayanan kesehatan  berbasis  online  seperti Halodoc dan Klikdoc (Daming,  2020) . Khususnya dalam  penelitian  ini  penulis  lebih  memfokuskan  prihal  teknologi  yang  sebagai  sarana pelayanan kesehatan berbasis online.
Terkait  dengan telemedicine diatur  dalam  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  20 Tahun  2019  Tentang  Penyelenggaraan Telemedicine Antar  Fasilitas  Pelayanan Kesehatan  Pasal  1  ayat  (1)  menyebutkan  bahwa  “ Telemedicine  adalah  pemberian pelayanan  kesehatan  jarak  jauh  oleh  profesional  kesehatan  dengan  menggunakan teknologi  informasi  dan  komunikasi,  meliputi  pertukaran  informasi  diagnosis, pengobatan,  pencegahan  penyakit  dan  cedera,  penelitian  dan  evaluasi,  dan  pendidikan berkelanjutan  penyedia  layanan  kesehatan  untuk  kepentingan  peningkatan  kesehatan individu  dan  masyarakat ” (Kuntardjo,  2020) .  Lanjut  ayat  (2) “Pelayanan  Telemedicine Antar  Fasilitas  Pelayanan  Kesehatan,  yang  selanjutnya  disebut  Pelayanan  Telemedicine adalah Telemedicine yang dilaksanakan antara fasilitas pelayanan kesehatan satu dengan fasilitas  pelayanan  kesehatan  yang  lain  berupa  konsultasi  untuk  menegakkan  diagnosis, terapi,  dan/atau  pencegahan  penyakit”. Jadi  dapat  disimpulkan  bahwa  telemedicine merupakan  layanan  kesehatan  pelayanan  kesehatan  dilakukan  antar  fasilitas  layanan kesehatan oleh professional kesehatan.
Sementara  pelayanan  kesehatan  berbasis online yang  digunakan  melalui  aplikasi smartphone hanya menyediakan fasilitas konsultasi antara dokter dan pasien, penjualan obat, dan akses terhadap fasilitas pelayanan kesehatan terdekat (Yuningsih, 2021) . Pada dasarnya  konsultasi  kesehatan  bukanlah  istilah  yang  terdapat  dalam  ilmu  kedokteran, konsultasi  kesehatan  khususnya  yang  dilakukan  oleh  dokter  merupakan  pertukaran informasi  yang  dalam  bahasa  kedokteran  adalah Anamnesa (wawancara). Anamnesa dalam  ilmu  kedokteran  merupakan  tahapan  awal  yang  dilakukan  dalam  praktik kedokteran  untuk  mengetahui  penyakit  pasien,  tentu  saja  untuk  mengetahui  penyakit pasien  melalui anamnesa atau  wawancara  tidak  dibenarkan  untuk  dijadikan  sebagai tahapan yang dapat menegakkan diagnosa tanpa adanya pemeriksaan fisik sebab ilmu kedokteran merupakan ilmu eksakta.
Pelaksanaannya pelayanan kesehatan, diselenggarakan oleh fasilitas layanan kesehatan sebagiamana  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009  Tentang Kesehatan Pasal 1 Angka 7:
” Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventin, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat” . Pelayanan kesehatan diselenggarakan oleh sarana penyelenggara yang harus berbentuk tempat  (fisik),  sementara  pelayanan  kesehatan  berbasis online ( aplikasi  mobile  phone ) dalam  praktiknya  terdapat  dokter  dengan  identitas  yang  beragam  dan  juga  tempat dokter  tersebut  dapat  dijangkau  meskipun  berbeda  kota/kabupaten  bahkan  provinsi yang berbeda dari orang yang menggunakan aplikasi tersebut, dengan arti bahwa dokter yang  melakukan  praktiknya  tidak  mempunyai  batasan  dalam  menerima  konsultasi kesehatan  melalui  aplikasi online tersebut.  Sehingga  penulis  menganggap  pelayanan kesehatan berbasis online dalam penyelenggaraannya dapat dikatakan tidak mempunyai dasar  hukum  oleh  karenanya  pelayanan  kesehatan  berbasis online khususnya  aplikasi
47 | Indonesian Journal of Criminal Law (IJoCL), Vol.4, No. 1, Juni 2022
mobile phone dapat mengakibatkan implikasi hukum yang sangat mendasar bagi dokter yang melakukan praktik kedokterannya terhadap aplikasi tersebut.
Selain  dari  permasalahan  keabsahan  terhadap  pelayanan  kesehatan  berbasis online, penulis melihat terdapat pula permasalahan hukum terkait dengan praktik kedokteran dalam  pelayanan  kesehatan  berbasis online .  Jika  merujuk  pada  Pasal  35  ayat  (1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.
Sementara  dalam  pelayanan  kesehatan  berbasis online sebagaimana  yang  telah diuraikan,  dalam  praktiknya  hubungan  antara  dokter  ( health  provider )  dan  pasien ( health receiver ) hanya dapat dilakukan secara virtual yang artinya dokter dan pasien di tempat  yang  berbeda.  Hal  ini  tentu  saja  mempunyai  keterbatasan  dalam  melakukan pemeriksaan  fisik  untuk  selanjutnya  dapat  ditegakkan  diagnosa  sebagaimana  yang termuat dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b dan c, oleh karenanya hal tersebut sangatlah berpotensi  terhadap  pelanggaran  norma  (hukum)  dan  juga  pelanggaran  kompetensi (profesi) oleh dokter (Awaluddin, Warka & Budiarsih, 2019).
Berdasarkan  uraian  tersebut  maka  dapat  dipastikan  bahwa  pelayanan  kesehatan berbasis online khususnya aplikasi mobile phone belum terakomodir, sehingga tidak ada norma  hukum  yang  mempu  memproteksi  kepentingan  dokter  sebagai  sebagai  profesi yang sangat menentukan upaya terciptanya kesehatan masyarakat (Rohayati, 2020) . Di samping  itu  H.  Zein  mengungkapkan  bahwa  dalam  rangka  memberikan  kepastian  dan perlindungan  hukum  untuk  meningkatkan,  mengarahkan  dan  memberi  dasar  bagi pembangunan  kesehatan  diperlukan  perangkat  hukum  kesehatan  yang  dinamis. Perangkat  hukum  tersebut  hendaknya  dapat  menjangkau  perkembangan  yang  makin kompleks,  yang  akan  terjadi  dalam  kurun  waktu  mendatang.  Untuk  itu  perlu peyempurnaan dan pengintegrasian perangkat hukum yang sah.
Penulis  menyadari  terkait  dengan  dasar  hukum  atau  keabsahan  pelayanan  kesehatan berbasis online khususnya layanan kesehatan dari aplikasi mobile phone belum menjadi ius  constiteundum sementara  praktik  pelayanan  kesehatan  berbasis online setiap tahunnya  mengalami  peningkatan  terhadap  penggunaannya  di  masyarakat  sedangkan sarana  tersebut  belum  mempunyai  dasar  hukum  dengan  pengertian  bahwa  terdapat kekosongan hukum ( rechtsvacuum ) dalam dunia praktik kedokteran.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal atau penelitian hukum normatif ( normative legal research ) yakni penelitian yang akan menelah hukum positif, asas dan kaidah hukum, sinkronisasi vertikal dan horizontal serta melakukan pendekatan Ilmu kedokteran dalam upaya pelayanan kesehatan berbasis online guna untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang akan diteliti, sebagaimana telah dirumuskan di dalam rumusan masalah.

## PEMBAHASAN
A.  Dasar Hukum Peraktik Kedokteran Terhadap Layanan Medis Berbasis Online. Salah  satu  layanan  medis  berbasis online yang  merupakan  hasil  transformasi pengembangan  digital  kesehatan  adalah telemedicine .  Saat  ini Telemedicine telah beroperasional  yaitu  penggunaan System  Applicationand  Product untuk  memberikan solusi  kesehatan  terpadu  bagi  perusahaan  industri  kesehatan  di  Indonesia.  Di  rumah sakit  Eka  Hospital,  sistem  ini  digunakan  untuk  program healthcare ,  logistik  dan
Implikasi Hukum Praktik … ( Soamole, Alwi & Ilyas ) | 48 manajemen  keuangan.  Tujuan  utama  dari  proyek  ini  adalah  untuk  dapat  melayani pasien secara optimal, dan di saat yang bersamaan, merampingkan semua proses back- office  sehingga aktivitas  frontliners terintegrasi.  Hal  yang  sama  juga  digunakan  oleh Rumah  Sakit  Mitra  Keluarga  yang  menerapkan  sistem terintegrasi  Electronic  Medical Records and Business Process Management . Bagi sebuah industri kesehatan tidak rumah sakit atau klinik, termasuk juga industri farmasi dan alat kesehatan dapat menggunakan digital sistem ini sebagai suatu pilihan efisiensi dan ektivitas untuk memasarkan produk barang dan jasa, karena sistem terintegrasi juga pada keuangan, pengadaan, inventaris, manajemen pasien, tagihan dan rekam medis elektronik ( Electronic Medical Records ).
Telemedicine sendiri  adalah  penggunaan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  yang digabungkan  dengan  kepakaran  medis  untuk  memberikan  layanan  kesehatan,  mulai dari konsultasi hingga diagnosa tanpa terbatas ruang atau dilaksanakan dari jarak jauh sehingga  dokter  dapat  memberikan  pelayanan  kesehatan  dengan  melalui  media telekomunikasi, audio, visual, dan data yang dapat menghubungkan fasilitas pelayanan kesehatan meskipun secara geografis terpisah (Yoga, 2018) .
Telemedicine merupakan suatu layanan kesehatan antara dokter atau praktisi kesehatan dengan  pasien  jarak  jauh  guna  mengirimkan  data  medik  pasien  menggunakan komunikasi  audio  visual  mengunakan  infrastruktur  telekomunikasi  yang  sudah  ada misalnya menggunakan internet, satelit dan lain sebagainya Adapun perbedaan waktu, tempat, dan jarak sudah tidak lagi menjadi kendala dalam hubungan terapeutik antara dokter dengan pasien (Mustikasari, 2020) .
Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2019  tentang  Penyelenggaraan  Pelayanan Telemedicine antar  Fasilitas  Pelayanan Kesehatan diterangkan bahwa yang di maksud dengan Telemedicine adalah pemberian pelayanan  kesehatan  jarak  jauh  oleh  profesional  kesehatan  dengan  menggunakan teknologi  informasi  dan  komunikasi,  meliputi  pertukaran  informasi  diagnosis, pengobatan, pencegahan penyakit dan cedera, penelitian dan evaluasi, dan pendidikan berkelanjutan  penyedia  layanan  kesehatan  untuk  kepentingan  peningkatan  kesehatan individu dan masyarakat.
Salah satu pelayanan kesehatan berbasis online termasuk didalamnya adalah pelayanan kesehatan telemedicine di jelaskan dalam lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No. 46 Tahun 2017 Tentang Strategi Pelayanan kesehatan online “Pelayanan kesehatan online adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk pelayanan dan informasi kesehatan,  utamanya  untuk  meningkatan  kualitas  pelayanan  kesehatan  dan meningkatkan proses kerja yang efektif dan efisien”.
Sementara  itu  istilah  penyelenggara  sistem  elektronik”  didefinisikan  dalam  Pasal  1 angka  6a  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008   tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi:
Penyelenggara  Sistem  Elektronik  adalah  setiap  Orang,  penyelenggara  negara,  Badan Usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik,  baik  secara  sendiri-sendiri  maupun  bersama-sama  kepada  pengguna  Sistem Elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain.
Maka  dari  itu  baik  layanan  medis  berbasis online maupun telemedicine adalah  sama- sama  dapat  memberikan  upaya  kesehatan  secara  jarak  jauh  dengan  memanfaatkan
49 | Indonesian Journal of Criminal Law (IJoCL), Vol.4, No. 1, Juni 2022
penggunaan  dari  teknologi  informasi  dan  komunikasi  agar  terselenggara  pelayanan kesehatan yang lebih efektif dan lebih efisien.
Selanjutnya  dalam  memberi  dan  meminta  konsultasi  pelayanan  kesehatan  berbasis online  harus  melakukan  registrasi  yang  diajukan  kepada  Menteri  Kesehatan  melalui Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan.
Dalam praktiknya, telemedicine diterapkan dalam dua konsep yaitu:
1. Real  time ( synchronous ) Telemedicine secara real  time ( synchronous  telemedicine ) dapat  berbentuk  sederhana  seperti  penggunaan  telepon  atau  bentuk  yang  lebih kompleks  seperti  penggunaan  robot  bedah. Synchronous  telemedicine memerlukan kehadiran  kedua  pihak  pada  waktu  yang  sama,  untuk  itu  diperlukan  media penghubung antara kedua belah pihak yang dapat menawarkan interaksi real time sehingga salah satu pihak bisa melakukan penanganan kesehatan. Bentuk lain dalam synchronous  telemedicine adalah  penggunaan  peralatan  kesehatan  yang dihubungkan  ke  komputer  sehingga  dapat  dilakukan  inspeksi  kesehatan  secara interaktif . Contoh penggunaan teknologi ini adalah tele-otoscope yang memberikan fasilitas  untuk  seorang  dokter  melihat  kedalam  pendengaran  seorang  pasien  dari jarak jauh. Contoh yang lain adalah tele-stethoscope yang membuat seorang dokter mendengarkan detak jantung pasien dari jarak jauh.
2. Store and forward (asynchronous). Telemedicine dalam store  and  forward  (asynchronous  telemedicine) mencakup pengumpulan  data  medis  dan  pengiriman  data  ini  ke  seorang  dokter  pada  waktu yang tepat untuk evaluasi offline . Jenis ini tidak memerlukan kehadiran kedua belah pihak dalam waktu yang sama. Dermatologi, radiologi , dan patologi adalah spesialis yang biasanya menggunakan teknologi ini. Rekam medis dalam struktur yang tepat dalah komponen utama dalam transfer ini (WInburn, et.al, 2018) .
Merujuk  pada  Pasal  12  ayat  (2)  dan  (3)  Permenkes  20/2019,  aplikasi telemedicine disediakan  oleh  Kementerian  Kesehatan,  namun  jika  pelayanan telemedicine menggunakan  aplikasi  yang  dikembangkan  secara  mandiri,  aplikasi  tersebut  harus teregistrasi  di  Kementerian  Kesehatan  sehingga  pelayanan  kesehatan  berbasis  online diharapkan tetap terakomodir oleh pemerintah melalui kementerian kesehatan.
Menurut  Idar  Mappangara,  salah  satu  contoh  layanan  kesehatan  yang  menggunakan telemedicine adalah layanan Home Care dan Dottoro Ta ’ milik program Pemerintah kota Makassar.  Layanan  kesehatan  ini  menggunakan telemedicine dengan  menerapkan konsep real  time (synchronous  telemedicine) .  Konsep  dari telemedicine  real time yaitu menghadirkan  dua  tenaga  kesehatan  dalam  waktu  yang  bersamaan  dengan  cara menghubungkan  dua  orang  professional  di  bidang  kesehatan  (dokter)  yang  saling berdiskusi dari jarak jauh. Sebagai contoh dari konsep ini, dokter yang berada di tempat pasien  akan  terhubung  langsung  dengan  dokter  yang  berada  pada  pusat  pelayanan telemedicine  (wall  room) dan  apabila  pasien  hanya  menderita  penyakit  ringan  maka dokter yang berada di tempat pasien dapat mengobati langsung, akan tetapi jika pasien mengalami  penyakit  yang  tidak  dapat  ditangani  oleh  dokter  yang  berada  di  tempat pasien, maka pasien akan langsung dibawah ke rumah sakit dan hasil dari pemeriksaan telemedicine dapat dijadikan rujukan medis nantinya.
Berkaitan  dengan  itu,  layanan  medis  berbasis online ,  hadir  dalam  bentuk  yang  baru dengan  memperbaruhi  konsep real  time yang  ada  pada  teknologi telemedicine .  Jika sebelumnya  konsep real  time pada telemedicine menghadirkan  dua  dokter  secara
Implikasi Hukum Praktik … ( Soamole, Alwi & Ilyas ) | 50 bersamaan  yang  saling  berdiskusi  jarak  jauh,  dimana  salah  satu  dokter  menjadi penghubung ke dokter yang lainnya yang ada pada pusat pelayanan maka pada layanan medis  berbasis online menghubungkan  langsung  antara  pasien  dengan  dokter  secara online tanpa perantara dokter lain. Dari segi pengunaannya layanan medis online lebih mudah,  cepat  dan  praktis  karena  pada  layanan  medis  berbasis online di  akses  melalui aplikasi mobile yang  ada  di smartphone .  Pasien  dapat  memilih  fitur  yang  telah disediakan aplikasi seperti  fitu  chat, audio  call ,  dan video  call yang  ingin  digunakan ketika ingin berinteraksi dengan dokter dan pasien juga dapat mengirim berupa gambar terkait dengan penyakit yang dialami pasien.
Selain  itu,  layanan  medis  berbasis online dalam  menawarkan  layanan  yang  lebih beragam, tergantung aplikasi layanan medis online apa yang digunakan oleh pasien. Ada layanan  medis  yang  memfasilitasi  konsultasi  antara  dokter  dengan  pasien  secara personal dan menyediakan berbagai macam dokter yang berasal dari berbagai spesialis yang  berbeda-beda  dan  ahli  di  bidangnya  dan  ada  juga  layanan  medis  yang  hanya menyediakan  dokter  spesialis  ahli  saja,  seperti  dokter  ahli  kandungan  dan  dokter  ahli jantung (Santoso, et.al, 2015) .
Terdapat  juga  beberapa  aplikasi  layanan  medis  berbasis online yang  memasang  tarif terhadap  pelayanannya,  ada  tarif  dengan  hitungan  permenit  serta  adapula  yang mengenakan  tarif  per  sesi  setiap  kali  konsultasi,  dengan  pilihan  metode  pembayaran yang telah disediakan, seperti pembayaran dengan kartu kredit atau membayar melalui mesin ATM (anjungan tunai mandiri) bahkan juga ada yang tidak berbayar sama sekali. (Rahman,  Hakim  &  Sari,  2020). Bukan  hanya  layanan  konsultasi  dokter  saja  yang ditawarkan oleh aplikasi layanan medis berbasis online . Beberapa aplikasi tersebut juga memiliki  layanan Pharmacy  Delivery dan  Pengujian  Laboratorium. Pharmacy  Delivery yaitu  layanan  untuk  membeli  obat  dan  bisa  langsung  diantarkan  jika  pasien menghendaki  obat  dengan  sistem  pembayaran Cash  On  Dilevery .  Sedangkan  fitur pengujian  Labotarium,  memudahkan  pengguna  untuk  memesan  jasa  tes  laboratorium dari  laboratorium  resmi  yang  sudah  bekerja  sama  degan  aplikasi  layanan  medis berbasis online untuk pengambilan darah atau sampel urine akan dilakukan di rumah.
Dalam millennial mendatang, layanan medis seperti ini diperkirakan akan berkembang dengan  cepat  khususnya  di  Indonesia,  mengingat  penggunaan  internet  di  Indonesia sendiri  pada  saat  ini  telah  menduduki  peringkat  ke-6  dunia  dengan  jumlah  yang mencapai 112 juta orang, sehingga dari segi bisnis layanan kesehatan seperti ini menjadi salah  satu  sektor  yang  banyak  digarap  oleh  para  pengembang  lokal  di  level start  up digital  karena  selain  pengguna  internet  yang  banyak  bidang  kemaslahatan  juga merupakan  salah  satu  sektor  yang  potensial  untuk  dikembangkan  di  Indonesia (Sumarsono, 2019) .
Selanjutnya, mengenai prosedur dari pelaksanaan praktik layanan medis berbasis online menurut Agung Dirgantara menerangkan bahwa jika ingin bergabung menjadi anggota, hal  pertama  yang  harus  dimiliki  oleh  dokter  adalah  Ijazah  pendidikan  Sarjana Kedokteran,  telah  memiliki  surat  tanda  registrasi  (STR)  yang  dikeluarkan  oleh  konsil kedokteran dan telah mengikuti ko assistent selama 2 (dua) tahun, kemudian mengikuti seleksi dengan cara ujian secara tertulis yang diselengarakan oleh perusahaan. Setelah lulus  seleksi,  dokter  akan  diberi  pembelajaran  tentang  penggunaan  aplikasi  dan bagaimana  tata  cara  pengoperasian  aplikasi  dalam  melayani  pasien  sesuai  dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dari perusahaan.
Sehubungan  dengan  itu,  Nahdiah  Zainuddin  juga  menjelaskan  bahwa  tekait  dengan
51 | Indonesian Journal of Criminal Law (IJoCL), Vol.4, No. 1, Juni 2022
waktu  kerja  yang  digunakan  pada  layanan  medis  berbasis online .  Lebih  lanjut menjelaskan  waktu  kerja  yang  digunakan  dalam  memakai  sistem  pembagian  waktu yang  dapat  dipilih  oleh  dokter.  Pembagian  waktu  yang  disediakan fleksibel sehingga dokter  dapat  menyesuaikan  dengan  waktu  praktik  di  tempat  yang  lain  (praktik konvensional).  Adapun  pembagian  waktunya  yaitu,  dokter  hanya  diperbolehkan mengambil  minimal  (5)  lima  waktu  dalam  (1)  satu  minggu  dan  bisa  lebih  dari  waktu minimal  yang  disediakan,  hanya  saja  dalam  pelaksanaanya  ada  target  yang  harus diselesaikan dalam per (1) satu waktu, jadi umumnya dokter hanya mengambil (5) lima waktu dalam satu minggu kecuali dokter yang bekerja yang memang mengambil waktu secara full time . Lebih lanjut dijelaskan bahwa tata cara pelayanan yang diberikan yaitu;
1. Dokter  dapat  memilih  pertanyaan  konsultasi  sesuai  dengan  bidang  keahliannya. Kemudian  pertayaan  konsultasi  tersebut  yang  muncul  paling  atas  pada  sistem aplikasi  harus  diambil  dan  dijawab  terlebih  dahulu,  tidak  boleh  mengmabil pertayaan yang bukan paling atas. Mengingat pertayaan yang muncul dapat dibaca oleh  dokter  yang  lain,  maka  sistem  pemilhan  dan  pengambilan  pertanyaan konsultasi dilakukan secara rebutan.
2. Dalam  hal  mengidentifikasi  dan  penentuan  penyakit,  hal  pertama  yang  dilakukan oleh  dokter  adalah  melakukan  proses  wawancara  kesehatan  (secara online ) terhadap keluhan pasien. Setelah dokter mengetahui penyakit yang diderita pasien, maka dokter akan memberitahukan kepada pasien 3 (tiga) atau lebih jenis penyakit yang  mendekati  sebagai  pembanding  dari  gejala  yang  dialami  pasien.  Dalam  ilmu kesehatan penentuan penyakit seperti ini disebut difrensial diagnosis .
3. Jika  pada  proses  konsultasi,  pasien  menghendaki  sebuah  obat,  maka  dokter  akan menganjurkan  obat,  akan  tetapi  dengan  syarat,  obat  yang  dianjurkan  adalah  obat yang berlabel hijau atau biasa disebut dengan obat yang dijual bebas.
Dipihak  lain,  Hardarati  Razak  menjelaskan  bahwa  pada  prinsipnya  pemeriksaan  oleh dokter  harus  dilakukan  dengan  pemeriksaan  fisik  atau  dilakukan  secara  langsung, sehingga penegakan diagnosis yang tepat dapat tercapai. Dengan demikian pemeriksaan fisik sebenarnya dokter sudah dapat mengetahui penyakit yang diderita pasien dengan presentase  50%,  lebih  lanjut  menambahkan,  beberapa  penyakit  juga  memerlukan pemeriksaan penunjang tidak bisa dengan wawancara apalagi dilakukan secara online , seperti  penyakit  jantung  dan  pengecekan  kehamilan  maka  dari  itu  wawancara  hanya dapat menunjukan tanda-tanda dari gejala saja. Senada dengan itu, Hardiati Razak juga menambahkan bahwa kontak dokter terhadap pasien terletak pada proses atau upaya maksimal  yang  diberikan  bukan  pada  hasil  akhir  sehingga  sangat  berisiko  jika  proses penanganan medis tidak dilakukan secara baik.
Terkait dengan difrensial diagnosis yang ada pada layanan medis online . Lebih lanjut Idar Mappangara,  menyatakan  bahwa difrensial  diagnosis itu  hanya  bersifat  sementara  dan bukan  suatu  penentu  dalam  penanganan  medis. Difrensial  diagnosis hanya  berbicara seputar kemungkinan-kemungkinan penyakit apa yang diderita pasien bukan penyakit yang pasti. Sehingga dokter tidak dapat mengeluarkan resep obat.
Hardiati Razak lebih lanjut menjelaskan, bahwa pada saat ini semua layanan kesehatan yang  berbasis online memang  belum  ada  aturan  spesifik  yang  mengatur  tentang bagaimana  praktik  kedokteran  melalui online sehingga  belum  ada  batasan-batasan praktik  yang  dapat  dilakukan.  Adanya  media  baru  sebagai  wadah  praktik  kedokteran, para dokter juga perlu diingatkan dan berhati-hati dalam melakukan praktik kedokteran secara online karena di era digital ini dokter terlibat langsung ke media sehingga profesi
Implikasi Hukum Praktik … ( Soamole, Alwi & Ilyas ) | 52 dokter  tekadang  rawan  terlibat  masalah  kode  etik  seperti  dokter  yang  melakukan periklanan  baik  secara  langsung  maupun  tersamar,  menerima  sponsor,  memberikan potongan  harga  atau  diskon  atas  pelayanan  yang  diberikan  kepada  pasien  dan  tidak menjaga hak privasi dan rahasia pasien.
Merujuk  pada  pendapat  para  ahli  di  atas,  hadirnya  fenomena  layanan  medis  berbasis online di  tengah  masyarakat  disamping  memberi  kemudahan  dari  segi  konsumen  atas penggunaannya karena dapat memangkas jarak dan memberi efisiensi waktu, perlu juga disadari bahwa penggunaan layanan medis berbasis online ini berpotensi menimbulkan permasalahan hukum. Beberapa masalah hukum meliputi antara lain pemberian lisensi, hak privasi pasien dan kerahasiaan rekam medis elektronik pasien, pedoman dan tata cara klinis ,  dan  tanggung  gugat  bila  terjadi  kerugian  yang  dialami  pasien.  Mengingat bahwa  aplikasi  layanan  medis  berbasis online kebanyakan  didirikan  oleh  orang  yang bukan  dari  profesional  kedokteran  maka  perlu  juga  dipertanyakan  siapa  yang  berhak mengawasinya.
Sebagaimana  ketentuan  pasal  35  ayat  (1)  UU  a  quo,  dokter  yang  berwenang  adalah dokter yang memiliki Surat Tanda Registrasi (STR). Atas dasar STR, dokter mempunyai wewenang  melakukan  praktik  kedokteran  sesuai  dengan  pendidikan  dan  kompetensi yang  dimiliki,  yang  terdiri  atas:  mewawancarai  pasien;  memeriksa  fisik  dan  mental pasien;  menentukan  pemeriksaan  penunjang;  menegakkan  diagnosis;  menentukan penatalaksanaan  dan  pengobatan  pasien;  melakukan  tindakan  kedokteran  atau kedokteran gigi; menulis resep obat dan alat kesehatan; menerbitkan surat keterangan dokter  atau  dokter  gigi;  menyimpan  obat  dalam  jumlah  dan  jenis  yang  diizinkan;  dan meracik  dan  menyerahkan  obat  kepada  pasien,  bagi  yang  praktik  di  daerah  terpencil yang tidak ada apotek.
Dalam  proses  pelayanan  praktik  kedokteran  sebagaimana  yang  telah  dijelaskan  diatas ada  beberapa  prosedur  yang  terlewatkan  sebagaimana  seharusnya  dilakukan  sesuai dengan  kompetensi  dokter.  Pelayanan  praktik  kedokteran  online  pada  tahapannya setelah melakukan wawancara atau anamnesis dilanjutkan dengan penentuan diagnosis dan pemberian pengobatan tanpa melalui prosedur pemeriksaan fisik dan mental pasien serta melakukan pemeriksaan penunjang.   Hal ini tentu tidak sesuai dengan prosedur praktik kedokteran.
Lebih  lanjut,  mengenai  izin  praktik  dokter  pada  layanan  medis online yang menggunakan  surat  tanda  registrasi  yang  diterbitkan  oleh  konsil  kedokteran,  surat tanda  registrasi,  selanjutnya  disingkat  STR  adalah  bukti  tertulis  yang  diberikan  oleh Konsil Kedokteran Indonesia kepada dokter dan dokter gigi yang telah diregistrasi.
Penggunaan  STR  sebagai  dasar  untuk  melakukan  praktik  kedokteran  tidak  sesuai dengan  peruntukannya  karena  pada  dasarnya  seorang  dokter  berwenang  melakukan praktik di Indonesia ketika dokter telah mendapat izin praktik dari pemerintah dalam hal  ini  Dinas  Kesehatan  tingkat  kota/kabupaten  yang  diberikan  kepada  dokter  untuk menyelenggarakan praktik kedokteran. Adapun pengaturan mengenai STR lebih lanjut diatur  dalam  Pasal  29  Undang-Undang  Nomor  29  Tahun  2004  tentang  Praktik Kedokteran.
Mengingat  praktik  kedokteran  dengan  menggunakan  layanan  medis  berbasis online memerlukan  keterampilan  dan  keahlian  khusus  maka  tentu  dokter  tersebut  perlu dibekali dengan ilmu dan kemampuan khusus pula dalam bidang layanan medis online.
53 | Indonesian Journal of Criminal Law (IJoCL), Vol.4, No. 1, Juni 2022
Penguasaan  standar  kualitas  minimum  oleh  tenaga  kesehatan  seharusnya  dapat dibuktikan dengan sistem sertifikasi yang terpercaya.
Standar Profesi adalah batasan kemampuan ( knowledge, skill and professional attitude ) minimal  yang  harus  dikuasai  oleh  seorang  individu  untuk  dapat  melakukan  kegiatan profesionalnya  pada  masyarakat  secara  mandiri  yang  dibuat  oleh  organisasi  profesi. Demikian pula terhadap praktik kedokteran dengan menggunakan layanan medis online , hanya dapat dilakukan jika hak penggunaannya sudah mendapatkan kepastian hukum terlebih  dahulu  dan  sudah  tidak  ada  keraguan  atas  profesionalitasnya.  Seperti  dalam pembahasan  sebelumnya  sejauh  ini,  organisasi  profesi  kedokteran  belum  mengatur secara  spesifik  tentang  standar  profesi  dalam  penggunaan  layanan  medis  berbasis online . Untuk itu, standar profesi yang terukur harus menjadi bagian dari prinsip hukum penggunaan layanan medis online .
Selain  itu,  dalam  pelaksanaan  layanan  medis  berbasis online berindikasi  adanya pelanggaran  hak  atas  privasi  pasien  yang  menurut  penulis  adalah  suatu  hal  yang berpotensi  menjadi  masalah  hukum  karena  pada  pelaksanaannya,  beberapa  aplikasi layanan  medis online menampilkan  informasi  riwayat  konsultasi  pasien  sehingga dengan  mudah  diakses  oleh  pihak-pihak  yang  tidak  berkepentingan.  Untuk  itu  dalam penyelengaraanya  perlu  dipertayankan  jaminan  keamanan  dan  kehandalan  sebagai layanan sebagai layanan yang menyelenggarakan sistem elektronik pada Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur bahwa:
“Setiap  Penyelenggara  Sistem  Elektronik  harus  menyelenggarakan  sistem  elektronik secara  andal  dan  aman  serta  bertanggung  jawab  terhadap  beroperasinya  sistem elektronik sebagaimana mestinya”
Melihat  ketentuan  di  atas,  sudah  seharusnya  layanan  medis  berbasis online perlu dijalankan  secara  aman  dan  handal,  dengan  memperhatikan  ketentuan  mengenai proteksi terhadap data pasien. Mengingat karena di dalam layanan tersebut dijalankan oleh  tenaga  profesional  yaitu  dokter,  yang  dimana  dalam  profesinya  tersebut  melekat suatu kewajiban terhadap pasiennya untuk menjaga rahasia kedokteran.
Dalam  kode  etik  profesi  kedokteran,  setiap  dokter  wajib  merahasiakan  segala  sesuatu yang  diketahuinya  tentang  seorang  pasien,  bahkan  juga  setelah  pasien  tersebut meninggal dunia. Aturan lain terkait dengan kerahasian pasien juga dituang dalam Pasal 57 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tentang Kesehatan yang mengatur bahwa:
“Setiap orang berhak atas rahasia kondisi kesehatan pribadinya yang telah dikemukakan kepada penyelenggara pelayanan kesehatan”.
Lebih  lanjut,  mengenai  hak  privasi  pasien  yang  dapat  diakses  oleh  pihak-pihak  yang tidak  berkepentingan,  ini  disebabkan  karena  pada  layanan  medis online memberikan atau  memperlihatkan  informasi  pada  khalayak  umum  tanpa  mendapat  persetujuan pasien.  Perlu  diketahui  sebagian  dokter  tahu  dan  sebagian  tidak  tahu,  bahwa memberikan informasi kepada ke orang lain tanpa persetujuan pasien adalah perbuatan melanggar  hukum,  bahkan  terhadap  keluarga  pasien  sekalipun,  tetap  seorang  dokter harus terlebih dahulu meminta persetujuan dari pasien. Adapun kerugian yang timbul yang disebabkan oleh dokter yang memperlihatkan rahasia pasien maka dasar tuntutan yang dapat dilakukan adalah perbuatan melawan hukum.
Alasan  penulis  menempatkan  perbuatan  melawan  hukum  sebagai  dasar  tuntutan  dan bukan wanprestasi pada kasus di atas karena sebelumnya, tidak ada perjanjian antara
Implikasi Hukum Praktik … ( Soamole, Alwi & Ilyas ) | 54 pasien  dengan  dokter  mengenai  apakah  informasi  riwayat  konsultasi  pasien  dapat ditampilkan  atau  tidak  dapat  ditampilkan  karena  tanpa  diperjanjikan  menjaga kerahasian  medis  seorang  pasien  sudah  menjadi  kewajiban  dokter  yang  melekat  pada profesinya sehingga kesalahan dokter pada kasus ini tidak terletak pada terapeutiknya (kontrak  penyembuhan),  melainkan  terletak  pada  keselahan  profesionalnya  yang merupakan kewajiban yang melekat pada profesi dokter tersebut.
Meskipun  demikian,  beberapa  layanan  medis  berbasis online berdalih  bahwa  tujuan ditampilkannya  riwayat  kosultasi  pasien  merupakan  bagian  dari  sarana  edukasi kesehatan  untuk  pasien  yang  lain.  Akan  tetapi,  hal  tersebut  keliru  karena  dapat menimbulkan  permasalahan  ditengah  masyarakat,  salah  satunya  yang  dapat  terjadi adalah  adanya  tindakan  diskriminatif,  seperti  bullying  terhadap  salah  seorang  pasien yang  riwayat  konsultasinya  ditampilkan.  Dari  hasil  riwayat  konsultasi  tersebut  yang dapat  diakses  oleh  pengguna  lain  seperti  nama  pasien,  foto  profile  pengguna,  dan penyakit  yang  diderita  pasien  serta  rekomendasi  obat  yang  diberikan  dokter  kepada pasien. Perlu juga diketahui beberapa penyakit yang dialami pasien dapat dianggap aib dalam pergaulan masyarakat sehingga dari segi yuridis dan etik profesi penyelenggaran layanan medis online tidak sesuai dari apa yang diwajibkan pada dokter.
Dari pemaparan pembahasan di atas, dapat simpulkan bahwa sejauh ini belum adanya aturan spesifik yang mengatur layanan medis berbasis online baik itu oleh pemerintah pusat  maupun  pemerintah  daerah  sehingga  dengan  adanya  layanan  medis  berbasis online ini tidak serta merta dapat dipersamakan dengan layanan medis biasa. Selain itu organasasi profesi dalam hal ini Ikatan Dokter Indonesia juga harus berperan aktif dan responsif terhadap  masalah-masalah  etik  yang  dapat  ditimbulkan  dari  penggunaan layanan  medis  berbasis online ini  sebagai  wujud  bentuk  pertanggungjawabannya terhadap pasien, terhadap teman sejawat, dan terhadap dirinya sendiri.
Sebagai negara yang meletakkan hukum dengan kedudukan tertinggi yang berlandaskan Pancasila  dan  Undang-undang  Dasar  Tahun  1945,  sudah  seharusnya  Indonesia mempunyai  ketentuan  nasional  tentang  layanan  medis  berbasis online sehingga  dapat memberikan  kepastian  hukum  baik  bagi  praktisi  kesehatan  maupun  pasien  yang menggunakan  layanan  medis  berbasis  online  sekaligus  melindungi  para  pihak  atas kepastian  hukum  tersebut  karena  membiarkan  perubahan  dan  perkembangan  tanpa disertai  penyesuaian  peraturan  hukumnya  sama  saja  dengan  membiarkan  perubahan dan perkembangan tersebut dalam situasi ketidakpastian dan ketidakteraturan.

## B.  Implikasi  Hukum  Peraktik  Kedokteran  Terhadap  Pelayanan  Kesehatan Berbasis Online.
Patut  diketahui  bahwa  profesi  kedokteran  merupakan  profesi  yang  berkepentingan dengan kesejahteraan manusia sehingga dikatakan bahwa pengemban profesi di bidang kedokteran ini senantiasa melaksanakan perintah moral dan intelektual. Perlu diketahui pula bahwa menjadi seorang dokter berarti mau melayani dan mengobati manusia yang sakit  agar  mendapatkan  pencegahan  dan  pengobatan  sehingga  memperoleh kesembuhan  dan  kesehatan  jasmani  melalui  pencegahan  dan  peningkatan  derajat kesehatan.
Perkembangan teknologi yang digunakan sebagai sarana pelayanan kesehatan kini telah berkembang dan melahirkan pelayanan kesehatan seperti Telemedicine dan pelayanan kesehatan berbasis online seperti Halodoc dan Klikdoc. Khususnya dalam penelitian ini
55 | Indonesian Journal of Criminal Law (IJoCL), Vol.4, No. 1, Juni 2022
penulis lebih memfokuskan prihal teknologi yang sebagai sarana pelayanan kesehatan berbasis online.
Terkait  dengan telemedicine diatur  dalam  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  20 Tahun  2019  Tentang  Penyelenggaraan Telemedicine Antar  Fasilitas  Pelayanan Kesehatan  Pasal  1  ayat  (1)  menyebutkan  bahwa  “ Telemedicine  adalah  pemberian pelayanan  kesehatan  jarak  jauh  oleh  profesional  kesehatan  dengan  menggunakan teknologi  informasi  dan  komunikasi,  meliputi  pertukaran  informasi  diagnosis, pengobatan,  pencegahan  penyakit  dan  cedera,  penelitian  dan  evaluasi,  dan  pendidikan berkelanjutan  penyedia  layanan  kesehatan  untuk  kepentingan  peningkatan  kesehatan individu  dan  masyarakat ”.  Lanjut  ayat  (2) “Pelayanan  Telemedicine  Antar  Fasilitas Pelayanan  Kesehatan,  yang  selanjutnya  disebut  Pelayanan  Telemedicine  adalah Telemedicine  yang  dilaksanakan  antara  fasilitas  pelayanan  kesehatan  satu  dengan fasilitas  pelayanan  kesehatan  yang  lain  berupa  konsultasi  untuk  menegakkan  diagnosis, terapi,  dan/atau  pencegahan  penyakit”. Jadi  dapat  disimpulkan  bahwa  tele  medicine merupakan  layanan  kesehatan  pelayanan  kesehatan  dilakukan  antar  fasilitas  layanan kesehatan oleh professional kesehatan.
Sementara  pelayanan  kesehatan  berbasis online yang  digunakan  melalui  aplikasi smartphone hanya menyediakan fasilitas konsultasi antara dokter dan pasien, penjualan obat,  dan  akses  terhadap  fasilitas  pelayanan  kesehatan  terdekat.  Pada  dasarnya konslutasi kesehatan bukanlah istilah yang terdapat dalam ilmu kedokteran, konsultasi kesehatan khususnya yang dilakukan oleh dokter merupakan pertukaran informasi yang dalam  bahasa  kedokteran  adalah Anamnesa (wawancara). Anamnesa dalam  ilmu kedokteran merupakan tahapan awal yang dilakukan dalam praktik kedokteran untuk mengetahui  penyakit  pasien,  tentu  saja  untuk  mengetahui  penyakit  pasien  melalui anamnesa atau  wawancara  tidak  dibenarkan  untuk  dijadikan  sebagai  tahapan  yang dapat  menegakkan diagnosa tanpa  adanya  pemeriksaan  fisik  sebab  ilmu  kedokteran merupakan ilmu eksakta.
Selain  dari  permasalahan  keabsahan  terhadap  pelayanan  kesehatan  berbasis online, penulis melihat terdapat pula permasalahan hukum terkait dengan praktik kedokteran dalam  pelayanan  kesehatan  berbasis online .  Jika  merujuk  pada  Pasal  35  ayat  (1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran yang berbunyi :
“ Dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi mempunyai wewenang melakukan  praktik  kedokteran  sesuai  dengan  pendidikan  dan  kompetensi  yang  dimiliki yang  terdiri  atas:  a.  wawancara  pasien;  b.  memeriksa  fisik  dan  mental;  c.  menentukan pemeriksaan  penunjang;  d.  menegakkan  diagnosis;  e.  menentukan  penatalaksanaan  dan pengobatan  pasien;  f.  melakukan  tindakan  kedokteran  atau  kedokteran  gigi;  g.  menulis resep obat dan alat kesehatan; h. menerbitkan surat keterangan dokter atau dokter gigi; i. menyimpan obat dalam jumlah dan jenis yang diizinkan;dan j. meracik dan menyerahkan obat kepada pasien, bagi yang praktik di daerah terpencil yang tidak ada apotek. ”
Perlu peneliti ketengahkan pengertian dari diagnose bahwa diagnose adalah identifikasi sifat-sifat penyakit atau kondisi atau membedakan suatu penyakit atau kondisi dari yang lain. hal tersebut dilakukan melalui pemeriksaan fisik, tes laboratorium, atau sejenisnya, dan dapat dibantu oleh program computer yang dirancang untuk memperbaiki proses pengambilan  keputusan.  Selain  itu  diagnosis  juga  diartikan  sebagai  hasil  dari  evaluasi dan itu mencerminkan temuan.
Implikasi Hukum Praktik … ( Soamole, Alwi & Ilyas ) | 56
Diagnosis  berfungsi  untuk  menentukan  penyakit  yang  dialami  oleh  pasien,  dengan melalui  tahapan-tahapan  pemeriksaan  mulai  dari  anamnesis,  pemeriksaan  fisik  dan pemeriksaan  penunjang.  Pasal  35  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  29  Tahun  2009 tentang  Praktek  Kedokteran  menyebutkan  bahwa  dokter  atau  dokter  gigi  yang  telah memiliki  surat  tanda  registrasi  mempunyai  wewenang  untuk  melakukan  praktek kodekteran sesuai dengan pendidikan dan kompetensi yang dimiliki, yang terdiri atas:
a. Mewawancarai pasien;
b. Memeriksa fisik dan mental pasien;
c. Menentukan pemeriksaan penunjang;
d. Menegakkan diagnosis;
e. Menentukan penataanlaksana dan pengobatan pasien;
f. Melakukan tindakan kedokteran atau kedokteran gigi;
g. Menulis resep obat atau alat kesehatan;
h. Menerbitkan surat keterangan dokter atau dokter gigi;
i. Menyimpan obat dalam jumlah dan jenis yang diizinkan;
j. Meracik dan menyerahkan obat kepada pasien, bagi yang praktik di daerah terpencil yang tidak ada apotik.
Menariknya  dalam  perkembangan  terdapat  Peraturan  Konsil  Indonesia  Nomor  74 Tahun 2020 tentang Kewenangan Klinis dan Praktik Kedokteran Melalui Telemedicine Pada  Masa  Pandemi  Corona  Virus  Disease  2019  (Covid-19)  di  Indonesia, mengkategorikan  telemedicine  sebagai  pelayanan  kedokteran  jarak  jauh  dengan menggunakan  teknologi  informasi  dan  komunikasi,  lebih  jelasnya  penjelasan  tersebut tertuang dalam Pasal 1 ayat (4) “Telemedicine adalah pemberian pelayanan kesehatan jarak  jauh  oleh  Dokter  dan  Dokter  Gigi  dengan  menggunakan  teknolohi  informasi  dan komunikasi, meliputi informasi diagnosis, pengobatan, pencegahan penyakit dan cedera, penelitian  dan  evaluasi,  dan  pendidikan  berkelanjutan  penyedia  layanan  untuk kepentingan  peningkatan  individu  dan  masyarakat”.  Dengan  demikian  penafsiran tentang  telemedicine  menjadi  lebih  luas  tidak  hanya  sebatas  pertukaran  informasi sesame fasyankes tapih dapat dilakukan oleh dokter dengan pasien. Meskipun demikian peneliti  melihat  bahwa  peraturan  tersebut  belum  sepenuhnya  menjadi  rujukan  atau dasar legalitas terhadap pelayanan kesehatan berbasis mobile phone atau aplikasi yang terdapat di smart phone, hal tersebut jelas bahwa di dalam peraturan konsil Indonesia tersebut  tidak  membatasi  praktik  kedokteran  sebagaimana  yang  disebutkan  pada undang-undang praktik kedokteran.
Sementara  dalam  pelayanan  kesehatan  berbasis online sebagaimana  yang  telah diuraikan,  dalam  praktiknya  hubungan  antara  dokter  ( health  provider )  dan  pasien ( health receiver ) hanya dapat dilakukan secara virtual yang artinya dokter dan pasien di tempat  yang  berbeda.  Hal  ini  tentu  saja  mempunyai  keterbatasan  dalam  melakukan pemeriksaan  fisik  untuk  selanjutnya  dapat  ditegakkan  diagnosa  sebagaimana  yang termuat  dalam  Pasal  35  ayat  (1)  huruf  b  dan  c,  oleh  karenya  hal  tersebut  sangatlah berpotensi  terhadap  pelanggaran  norma  (hukum)  dan  juga  pelanggaran  kompetensi (profesi) oleh dokter.
Berdasarkan  uraian  tersebut  maka  dapat  dipastikan  bahwa  pelayanan  kesehatan berbasis online khususnya aplikasi mobile phone belum terakomodir, sehingga tidak ada norma  hukum  yang  mempu  memproteksi  kepentingan  dokter  sebagai  sebagai  profesi yang  sangat  menentukan  upaya  terciptanya  kesehatan  masyarakat.  Di  samping  itu  H. Zein  mengungkapkan  bahwa  dalam  rangka  memberikan  kepastian  dan  perlindungan
57 | Indonesian Journal of Criminal Law (IJoCL), Vol.4, No. 1, Juni 2022
hukum  untuk  meningkatkan,  mengarahkan  dan  memberi  dasar  bagi  pembangunan kesehatan  diperlukan  perangkat  hukum  kesehatan  yang  dinamis.  Perangkat  hukum tersebut hendaknya dapat menjangkau perkembangan yang makin kompleks, yang akan terjadi  dalam  kurun  waktu  mendatang.  Untuk  itu  perlu  peyempurnaan  dan pengintegrasian perangkat hukum yang sah.
Bahder  Johanan  Nasution  mengungkapkan  bahwa  kemajuan  ilmu  pengetahuan  dan teknologi  di  bidang  kesehatan  telah  berkembang  pesat  dan  didukung  oleh  sarana kesehatan  yang  semakin  canggih,  perkembangan  ini  turut  mempengaruhi  jasa professional  dibidang  kesehatan  yang  dari  waktu-kewaktu  semakin  berkembang  pula. Olehnya jika dilihat dari aspek yuridisnya, sudah tiba saatnya untuk mengkaji kembali dan  melengkapi  peraturan  perundang-undangan  bidang  kesehatan,  dengan mengeluarkan produk pokok hukum yang lebih sesuai.
Penulis  menyadari  terkait  dengan  dasar  hukum  atau  keabsahan  pelayanan  kesehatan berbasis online khususnya layanan kesehatan dari aplikasi mobile phone blum menjadi ius  constiteundum sementara  praktik  pelayanan  kesehatan  berbasis online setiap tahunnya  mengalami  peningkatan  terhadap  penggunaannya  di  masyarakat  sedangkan sarana  tersebut  belum  mempunyai  dasar  hukum  dengan  pengertian  bahwa  terdapat kekosongan hukum ( rechtsvacuum ) dalam dunia praktik kedokteran.
Dengan  tidak  adanya  pengaturan  secara  jelas  terkait  dengan  pelayanan  kesehatan berbasis  online  (aplikasi  kesehatan)  maka  hal  tersebut  dapat  memberikan  peluang terhadap  “malpraktik”  sebagaimana  yang  telah  peliti  uraikan  bahwa,  secara  yuridis Surat  Izin  Praktik  (SIP)  mempunyai  batasan  untuk  digunakan  pada  saat  melakukan tindakan  atau  praktik  kedokteran.  Selain  itu  juga  jika  dilihat  dari  praktik  yang  telah dilakukan  oleh  dokter  melalui  aplikasi  kesehatan  bahwa  praktik  yang  dilakukan  oleh dokter  mempunyai  keterbatasan  sementara  jika  merujuk  pada  prosedur  praktik kedokteran  harus  dilakukan  secara  keseluruhan,  dengan  demikian  peneliti  dapat mengungkapkan  bahwa  hal  tersebut  sangatlah  rentan  terhadap  tindakan-tindakan “malpraltik”.
Hal tersebut juga sejalan dengan yang diutarakan oleh H. Indar bahwa tenaga kesehatan dikatakan  telah  melakukan  administrative  malpractice  manakala  tenaga  perawatan tersebut telah melanggar hukum, misalnya tentang persyaratan bagi tenaga perawatan untuk  menjalankan  profesinya  (Surat  Ijin  Kerja,  Surat  Ijin  Praktik),  batas  kewenangan serta  kewajiban  tenaga  perawatan.  Olehnya  persiapan  reaktif  dan  proaktif-antisipatif dalam merespons konvergensi teknologi informasi dan komunikasi serta implikasi yang dihadirkannya,  perlu  dilakukan  dengan  melakukan  perubahan,  salah  satunya  melalui peribahan regulasi.

## KESIMPULAN
1.  Bahwa  secara  yuridis,  praktik  kedokteran    belum  terdapat  dasar  hukum  yang mengatur tentang praktik kedokteran dalam layanan kesehatan berbasis online .
2.  Bahwa  dengan  dengan  tidak  adanya  regulasi  yang  mengatur  tentang  pelayanan kesehatan berbasis online, maka hal ini dapat berimplikasi pada praktik kedokteran, mengingat  pelayanan  kesehatan  berbasis online dalam  praktiknya,  dokter  tidak dapat  melakukan  pemeriksaan  langsung  atau  pemeriksaan  fisik.  Olehnhya  hal tersebut menimbulkan ketidak pastian praktik kedokteran.

## SARAN
Implikasi Hukum Praktik … ( Soamole, Alwi & Ilyas ) | 58
1. Sebaiknya kedepannya dibuat regulasi berupa peraturan perundang-undangan yang lebih  spesifik  ( lex  spesialis )  yang  mengatur  tentang  Praktik  kedokteran  dalam layanan  kesehatan  berbasis online sehingga  diharapkan  kedepannya  terdapat regulasi  tentang  pelayanan  kesehatan  berbasis  online  yang  lebih  jelas  dan terakomodir sesuai dengan prosedur pelayanan kesehatan yang seharusnya.
2. Diharapkan  dengan  adanya  Konstruksi  hukum  yang  lebih  baik  kedepannya  akan memberikan  perlindungan  hukum  terhadap  pelayanan  kesehatan  berbasis online sehingga  semakin  berkualitas  dan  mendapatkan  jaminan  terpenuhinya  hak  dan kewajiban konstusionalnya secara proporsional.

## DAFTAR PUSTAKA
Awaluddin,  M.  A.,  Warka,  M.,  &  Budiarsih,  B.  (2019).  Perlindungan  Hukum  Teradap Pasien  Yang  Memperoleh  Pelayanan  Kesehatan  Berbasis  Online. Jurnal  Akrab Juara , 4 (5), 264-280.
Daming,  S.  (2020).  Deviasi  Hukum  dan  Moral  dalam  Sistem  Regulasi  dan  Pelayanan Badan Pelaksana Jaminan Sosial Kesehatan. Pandecta Research Law Journal , 15 (2), 311-341.
Kuntardjo,  C.  (2020).  Dimensions  of  Ethics  and  Telemedicine  in  Indonesia:  Enough  of Permenkes  Number  20  Year  2019  As  a  Frame  of  Telemedicine  Practices  in Indonesia?. Soepra , 6 (1), 1-14.
Mustikasari, A. P. (2020). Informed Consent Dan Rekam Medis Dalam Telemedicine Di Indonesia. Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi , 8 (2), 89-94.
Rahman, T., Hakim, L., & Sari, O. M. (2020). Sistem Informasi Rekam Medis Pada Dinas Kesehatan  Kabupaten  Musirawas  Berbasis  Web  Mobile. JUTIM  (Jurnal  Teknik Informatika Musirawas) , 5 (2), 141-156.
Rohayati, R. (2020). Aplikasi e-Health Berbasis Teknologi Smartphone dalam Monitoring Klien  di  Komunitas:  Studi  Literatur. Jurnal  Penelitian  Kesehatan  SUARA  FORIKES (Journal of Health Research Forikes Voice) , 11 (2), 120-124.
Santoso, B. S., Rahmah, M., Setiasari, T., & Sularsih, P. (2015). Perkembangan Dan Masa Depan Telemedika Di Indonesia. National Coference on Information Technology and Technical enginee-ring (CITEE) .
Sumarsono,  D.  (2019). New  Business  Model  for  Hotel  Industry  Winning  Competition . Gramedia Pustaka Utama.
Winburn,  A.  S.,  Brixey,  J.  J.,  Langabeer,  J.,  &  Champagne-Langabeer,  T.  (2018).  A systematic review of prehospital telehealth utilization. Journal of telemedicine and telecare , 24 (7), 473-481.
Yoga,  I.  G.  P.  (2018).  Pertanggungjawaban  Hukum  Konsultasi  Pelayanan  Kesehatan Berbasis Online. Kerta Dyatmika , 15 (2), 11-20.
Yuningsih, R. (2021). Pelindungan Kesehatan Masyarakat Terhadap Peredaran Obat dan Makanan Daring. Aspirasi: Jurnal Masalah-masalah Sosial , 12 (1), 47-62.