http://jayapanguspress.penerbit.org/index.php/ganaya Jayapangus Press ISSN 2615-0913 (E) Vol. 3 No. 1 (2020)

## Kaidah Sosial dan Hukum dalam  Teks Manawa Swarga dan Konteksnya Pada Masyarakat Bali di Kabupaten Klungkung
Oleh I Wayan Wastawa 1 , I Ketut Sudarsana 2 12 Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar
1 balivas65@yahoo.com, 2 iketutsudarsana@ihdn.ac.id
Keywords: Abstract Social rules, legal rules, Manawa Swarga Bali is known for its valuable traditions and customs from pre- Hindu  times  to  the  present.  Social  facts,  that  the  more widespread  social  problems  occur  that  are  not  directly proportional to the social and legal rules in the lontar text and customs  in  Bali.  The  purpose  of  this  paper  is  to  examine  the social norms and legal norms contained in the Manawa swarga text  and  its  context  in  Balinese  society  in  Klungkung  Regency. This paper uses primary data and secondary data, with methods of observation, text search, interviews and literature study. Data analysis techniques, the process of collecting data, classification, display data, interpretation and conclusions. The finding is that there  is  a  relationship  between  the  contents  of  the  Vedic scriptures,  Manawadhamasastra,  Manawa  Swarga,  and customary law (awig-awig) in Bali. Each of them describes the Chess of Varna or four classes of professions, which is contained in Ṛgveda :  10.90.12,  Manawadharmasastra  /  Manu  Smrtih. Pratamo'dhyayah  I.31  Manawa  Swarga  text  article  189.  The contents of the Manawa Swarga text are still relevant to current social phenomena, specifically regarding the homosexual legal norms,  hate  speech  "Adur  Welyani"  which  can  strengthen national legal norms. Kata kunci: Abstrak Aturan sosial, aturan hukum, Manawa Swarga Bali  dikenal  karena  tradisi  dan  adat  istiadatnya  yang  berharga dari  zaman  pra-Hindu  hingga  sekarang.  Fakta  sosial,  bahwa semakin  banyak  masalah  sosial  terjadi  yang  tidak  berbanding lurus  dengan  aturan  sosial  dan  hukum  dalam  teks  dan  adat istiadat  lontar  di  Bali.  Tujuan  dari  makalah  ini  adalah  untuk menguji  norma-norma  sosial  dan  norma-norma  hukum  yang terkandung dalam teks Manawa swarga dan konteksnya dalam masyarakat  Bali  di  Kabupaten  Klungkung.  Makalah  ini menggunakan  data  primer  dan  data  sekunder,  dengan  metode observasi, pencarian teks, wawancara dan studi literatur. Teknik analisis data, proses pengumpulan data, klasifikasi,
menampilkan  data,  interpretasi  dan  kesimpulan.  Temuannya adalah ada hubungan antara isi kitab suci Veda,
Manawadhamasastra, Manawa Swarga, dan hukum adat ( awig- awig )  di  Bali.  Masing-masing  dari  mereka  menggambarkan Catur Varna atau empat kelas profesi,  yang terkandung dalam
Ayurveda:  10.90.12, Manawadharmasastra  /  Manu  Smrtih. Pratamo'dhyayah I.31 Manawa Swarga teks artikel 189. Isi teks Manawa Swarga masih relevan dengan fenomena sosial saat ini,
khususnya mengenai norma-norma hukum homoseksual, pidato kebencian  " Adur  Welyani "  yang  dapat  memperkuat  norma hukum nasional.

## Pendahuluan
Kaidah agama tidak cukup mengatur sikap dan perilaku manusia terhadap yang dipujanya.  Manusia  dengan  berbagai  kebutuhan  dan  keinginannya  maka  akan menimbulkan  berbagai  persaingan,  pertentangan,  malahan  sampai  munculnya  konflik sosial  untuk  mencapainya.  Untuk  itu  menurut  Soerjono  Soekanto  disebutkan  bahwa ‘sikap-sikap  manusia  kemudian  membentuk  kaidah-kaidah,  karena  manusia  cendrung untuk hidup teratur dan pantas’. Untuk itu teks lontar Manawa Swarga yang terdiri dari 227 pasal  yang isinya berkaitan dengan kaidah kepercayaan, kaidah kesopanan, kaidah susila, dan kaidah hokum (Soekanto, 2007).
Sejalan dengan pendapat  Soerjono Soekanto, maka  yang menjadi alasan  pokok dari  makalah  ini.  Pertama.  perkembangan  pada  era  global  perilaku  manusia  cedrung mengarah  pada  sifat-sifat  pragmatis,  hedonis,  dan  tanpa  batas  logika  dan  etika,  yang banyak  melanggar  kaidah-kaidah  kesusilaan  dan  kaidah  hukum,  seperti  terjadinya pelecehan seksual, ujaran kebencian, hate speech , wak parusya , ujar ahala , saling fitnah, hoaxs ,  pencurian  merajalela,  pembunuhan,  KDRT,  dan  sebagainya  yang  keluar  dari tatanan norma agama, susila, kesopanan dan hukum. Alasan kedua , masyarakat Bali telah menuangkan sebagian isi kitab suci Veda, kitab Manawa Dharmaçastra ke dalam teks- teks lontar dan awig-awig adat di Bali, namun kenyataannya masih banyak isi awig-awig adat tersebut  hanya  menjadi  buku  teks  yang  tidak  memiliki  makna  lagi,  karena pelanggaran terhadap kaidah sosial dengan penerapan sanksi-sanksinya dianggap sebagai campur tangan masalah private. Alasan ketiga, tidak dipungkiri bahwa teks ini memuat ego sektoral penguasa feodalisme pada pemerintahan kerajaan (monarkhi absolut),
Permasalahannya,  apakah  teks-teks  lontar  agama  dan sesana yang  masih  ada dapat dipergunakan sebagai pedoman berinteraksi sosial  masyarakat Bali pada era global
dewasa  ini,  serta  bagaimana  kedudukan  teks Manawa  Swarga ,  dan  penerapan  kaidah sosial dan kaidah hukumnya pada masyarakat Bali.

## Metode
Penelitian  ini  merupakan  jenis  penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan  sosial budaya, untuk mengkaji masyarakat dengan terkaitannya pada struktur soaial dalam suatu sistem  sosial  dan  perubahan  sosial  budayanya,  serta  kaidah-kaidah  yang  berlaku  di masyarakat  dengan  segala  perubahan  sesuai  dengan  perkembangan  jaman,  sehingga ditemukan makna kebaruan dari kaidah-kaidah dimaksud. Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, maka dipergunakan metode penelusuran teks, obervasi, wawancara tidak berstruktur  dan  studi  kepustakaan,  dengan  menentukan  lokasi  penelitian  di  Kabupaten Klungkung,  dengan  alasan  Kabupaten  Klungkung  pernah  sebagai  pusat  pemerintahan kerajaan, dan berlakunya sistem peradilan adat dan agama berlandaskan kaidah-kaidah sosial dan hukum yang terdapat dalam teks-teks lontar.  Analisis artikel ini, adalah untuk mencari  benang  merah  antara  kitab  suci  Veda,  kitab  Manawa  Dharmaçastra  sebagai sumber hukum  Hindu dengan turunannya pada teks-teks lontar, awig-awig  adat,  sima , sampai pada bhisama.

## Hasil dan Pembahasan
1. Kedudukan dan Deskripsi Teks Manawa Swarga
Berlakunya  teks Manawa  Swarga tidak  terlepas  dari  perjalanan  sejarah Klungkung  yang  pernah  sebagai  pusat  pemerintahan  zaman  kerajaan  di  Bali,  kontak dengan  Belanda,  sampai  dengan  munculnya  kebangkitan  Nasional  yang  dilanjutkan dengan zaman Kemerdekaan Negera Kesatuan Republik Indonesia pada tahun 1945.
Bentuk asli teks Manawa Swarga adalah tertulis dalam sebuah cakep lontar milik Geria Pidada, Perbekelan Sidemen, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem terdiri dari 110 lembar, dengan ukuran panjang 60 cm, lebar 3,5 cm dengan menggunakan huruf Bali,  Bahasa  Jawa  Kuna.  Lontar  ini  di  alih  bahasakan  ke  dalam  Bahasa  Sankerta  dan Bahasa  Jawa  kuno  dengan  memakai  huruf  latin  dan  diterjemahkan  kedalam  bahasa Indonesia  oleh  Ida  Bagus  Pidada  Adnyana  dibantu  oleh  I  Gusti  Gede  Oka  sebagai sekretaris  dan  selesai  ditulis  pada  hari  Kamis,  tanggal  20  Nopember  1980  ( Wrespati Kliwon wara Ukir menurut kalender Bali).
Diperhatikan dari sifat dan isinya, sesuai dengan pengklasifikasian kepustakaan Bali oleh beberapa sarjana, antara lain Kadjeng, Pigeaud (1967), dan Sura (1991). Teks Manawa Swarga adalah termasuk lontar dalam  kategori hukum beserta sanksinya yang digabungkan  dengan  ajaran  dan  pengetahuan  moralitas  yang  baik  (susila),  kesopanan, serta tuntunan menuju kesadaran suci, karma dan samsara juga termasuk lontar dalam kategori dharma dan  kelompok  lontar  Agama,  yaitu palakerta dan sesana. Dengan demikian Teks Manawa Swarga sebagai naskah hukum keagamaan.
Hukum  Hindu  adalah  hukum  yang  bersumber  pada  ajaran-ajaran  agama  Hindu yang  kemudian  bagian-bagian  tertentu  ada  yang  diundangkan  menjadi  undang-undang dan  ada  pula  karena  sifatnya  dibiarkan  sebagaimana  halnya  dengan  kewenangan  dan kebebasan  hukum  untuk  menafsirkannya  (Pudja,  1977).  Hukum  Hindu  itu  dalam perkembangan sejarahnya dapat ditinjau dari dua fase perkembangan yaitu: fase pertama , dapat dilihat berdasarkan bukti-bukti sejarah yang memuat pokok-pokok hukum Hindu, yang pertama-tama dijumpai di dalam Veda yang dikenal dengan nama Sruti . Sedangkan pada fase  kedua ,  pertumbuhan  hukum  Hindu  adalah  kitab Dharmasastra yang  dikenal dengan Sṁrti , yang mulai berkembang sejak abad X SM (Pudja, 1977).
Berdasarkan kedua fase perkembangan dan pembagian hukum Hindu ditemukan 4 bentuk Dharmaҫastra , yaitu : 1) Manawa Dharmaҫastra yang berlaku untuk jaman Krta Yuga ,  2) Gautama  Dharmaҫastra yang  berlaku  pada  jaman Treta  Yuga ,  3) Samkha Likhita  Dharmaҫastra yang  berlaku  pada  jaman Dwapara  Yuga ,  4) Parasara Dharmaҫastra yang berlaku pada jaman Kali Yuga (Surpha, 1983)
Sumber  hukum  Hindu  dalam  arti  formil  adalah Manawa  Dharmaҫastra ,  di samping  beberapa  kitab  yang  bisa  dipandang  sebagai  sumber  hukum  Hindu  seperti Adigama , Purwadigama, Kutara Manawa , dan yang lainnya, termasuk Manawa Swarga, serta keputusan Parisada Hindu yang disebut dengan Bhisama Parisada. Manawa Swarga dibuat  untuk  memperkuat Manawa  Dharmasastra ,  yang  dijalankan  melalui  organisasi adatnya  yang  disebut Desa  Adat. Hal  inilah  yang  selanjutnya  disebut Kertha,  Sima, dresta,  gama,  cara,  kerta  sima,  geguat,  pengeling-eling,  tunggul,  sepat  siku-siku dan sekarang  dikenal  dengan Awig-Awig  Adat dengan  petunjuk  teknisnya  disebut  dengan pararem. Sebagian  isi awig-awig dalam palet dan paosnya atau  pasal-pasalnya dikelompokan ke dalam kelompok falsafah agama Hindu Tri Hita Karana.
Berdasarkan  isi Manawa  Swarga termasuk Smerti yang  memuat  kaidah-kaidah sosial dan kaidah hukum dalam pasal-pasalnya yang dapat diklasifikasikan sesuai dengan masalah-masalah sosial dalam kehidupan masyarakat diantaranya sebagai berikut :
a. Hukum  Sipil  dan  Pidana  antara  lain  :  1)  Acara  Peradilan  termasuk  tata  cara berperkara,  perjanjian,  dan    saksi  di  Pengadilan,  termasuk Tri  Premana ( likita , bukti ,  dan saksi )  di  persidangan,  sumpah,    2)  Penyerangan,  pembunuhan  dan melukai bak terhadap manusia maupun binatang. 3) mengenai kekerasan, 4) zinah termasuk  pemerkosaan,  mengawinkan  anak  gadis  dengan  dipaksa,  pelacuran, ingkar janji kepada wanita yang hendak dinikahi., 5) pencurian, 6) penipuan, 7) pinjaman,  hutang  piutang,  gadai,  8)  perselisihan  daerah  perbatasan,  hutan,  9) berisi  tentang asta  dusta ,  menguraikan  tentang asta  corah .  10)  sad-atatayi.  11)
Penghinaan (fitnah), berita bohong dengan fitnah ( adurwelyani ), 12) wak parusya beserta  sanksinya,  etika  meludah,  melempar  kotoran  kepada  orang  lain  disertai dengan kata-kata kasar, perusakan hak milik orang lain, 13) perbuatan mengikat, menelanjangi,  dan  menawan,  (10)  menjual  barang-barang  bukan  miliknya,  11) Sad Ripu.
b. Kewajiban suami sitri, antara lain : 1) Stri Sesana , 2) pewarisan dan pembagian harta warisan, ahli waris, dan pewarisan yang tidak syah, 3) Judi dan taruhan,
c. Kutukan, perbuatan menggunakan black-magic , peralihan catur yuga
d. Kewajiban dan tugas bagi seorang brahmana dan tugas dari catur warna ,
e. Homo sexual
f. Mengenai  makna yajnya ,  mengenai  musuh  yang  ada  dalam  diri  manusia, mengenai  tanda-tanda  adanya  peringatan  dari  Tuhan,  dan  hukuman  yang  wajib diterima di alam neraka, mengenai kewajiban pendeta sebagai hakim, membahas tentang ciri-ciri alam telah rusak, dan dengan penyelenggaraan yadnya dinyatakan alam akan kembali suci.

## 2. Kaidah-Kaidah Sosial dan Hukum dalam Teks Manawa Swarga
Prinsip  struktural  dijadikan  pedoman  dalam  analisis  penelitian  ini  dengan menggunakan  landasan  berpikir  dari  Asikin,  yang  membedakan  antara  kaidah  hukum dengan kaidah-kaidah sosial lainnya, dengan membedakan menjadi empat kaidah yang berdasarkan tujuan, sasaran, sumber sanksinya, kekuatan mengikatnya dan berdasarkan isinya.  Keempat  kaidah  tersebut  antara  lain:  Norma  agama  sumbernya  kepercayaan
terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Norma kesusilaan sumbernya suara hati (insane kamil). Norma  kesopanan  sumbernya  keyakinan  masyarakat  yang  bersangkutan,  dan  norma hukum sumbernya peraturan perundangan-undangan (Asikin, 2015).
Pertama,  kaidah  agama  yang  berpegang  pada  kekuasaan  Tuhan  dalam  Teks Manawa Swarga termuat pada Pasal 224, bahwa “Tuhan sebagai saksi alam semesta dan penghukum  dari  segala  perbuatan,  memberikan  restu  dan  menghukum,  maha  adil  dari segala  perbuatan.  Segala  kehendak  dari  manusia  diberikan  kesempatan  untuk dilaksanakan”.  Pasal  119,  kaidah  agama  yang  berpegang  kepada  kejujuran  sebagai seorang saksi di pengadilan dan berbuat jasa kepada Negara akan mendapatkan swarga yang luhur, serta dikaruniai oleh Sanghyang Brahma, Wisnu, Iswara”. Pasal 120,  yang memuat ketidak jujuran, sebagai saksi  yang berdusta di dalam persidangan, selamanya akan sengsara. Pasal 179, berhubungan dengan kutukan. Pasal 211; mengenai keikhlasan menerima suatu akibat secara ikhlas dari batalnya sebuah upacara yajna.
Kedua,  Kaidah  Kesusilaan  dalam  teks Manawa  Swarga disyaratkan  untuk mengatur  bahwa  manusia  di  dunia  ini  yang  masih  mempunyai  kecendrungan  untuk berbuat  baik  dan  ada  pula  yang  buruk.  Sifat-sifat  tersebut  disebut  dengan subhakarma (perbuatan  baik)  dan asubhakarma (perbuatan  buruk).  Orang  yang  melakukan subhakarma disebut dengan “ Sadhujana” atau “Sang Sajjana”. Sedangkan orang berbuat buruk  disebut  dengan  “Dursila”,  “Durjana”,  atau  “orang  papa”  (Tim  Penyusun  Buku Bacaan Agama Hindu, 1989).
Landasan kaidah  kesusilaan subhakarma disebut  dengan Tri  Kaya  Parisudha , yaitu tiga perilaku yang wajib disucikan, diantaranya : (1) Manacika artinya berpikir yang baik dan suci, (2) Wacika , berkata yang baik dan benar, dan (3) Kayika, berbuat yang baik dan jujur. Di dalam Pancasiksa 20 diuraikan arti satya “ Satya ta kita tan linok ring ambek, ring wuwus, ring ulah, ring brata, sapawekas sang matuha ” artinya satya -lah kamu, tidak berdusta  dalam  pikiran,  di  dalam  kata-kata  di  dalam  perbuatan,  di  dalam brata (dan) dengan  ucapan-ucapan  (nasehat-nasehat)  orang-orang  tua  (Puniyatmadja,  1976). Disebutkan pula di dalam kitab Sarasamuccaya 79, yaitu: “sebab yang disebut pikiran itu, adalah  sumbernya  nafsu,  ialah  yang  menggerakan  perbuatan  yang  baik  ataupun  yang buruk;  oleh  karena  itu,  pikiranlah  yang  segera  patut  diusahakan  pengekangannya/ pengendaliannya” (Kajeng, 2005).
Ketiga, Kaidah Kesopanan. Norma kesopanan sering disebut sopan santun,  tata karma atau adat istiadat. Ada beberapa kaidah kesopanan dalam teks Manawa Swarga ,
yang masih  berkaitan dengan kaidah sosial  lainnya,  seperti: pasal; 185, pasal  187, dan 188,  menyiratkan  makna  kepada  masing-masing  status  sosial  dalam  hubungannya profesionalisme  menjaga  budhi  pakerti,  ketenangan,  kesejahteraan,  dan  kemakmuran masyarakat sehingga hubungan diantara mereka menjadi harmonis. Ini merupakan kaidah kesopanan sesuai dengan tradisi atau adat-istiadat masyarakat Hindu. Kaidah kesopanan seperti  ini  perlu  ditanamkan  kepada  masyarakat  sehingga  mereka  bisa  berbuat  sesuai dengan  kopetensinya,  dengan  slogan  “ sesana  manut  linggih ”  yang  artinya  profesi, kemampuan,  dan  kedudukan  sesuai  dengan  legalitas  hak  dan  kewajiban  yang  patut dijalankan.
Pasal  194  dalam  terjemahannya,  menguraikan;  “Petiklah  manfaat  dari  pada  api (daya  panas),  dari  pada  racun,  dari  pada  alam  dan  kembalikan  alam  pada  hukumnya. Jangan menjatuhkan hukuman terhadap orang yang sedang bersenggama, terhadap orang yang sedang tidur. Tidak menghukum kepada orang yang sedang berjalan, yang sedang duduk, orang yang sedang makan, orang yang sedang berak dan juga terhadap orang yang sedang  kencing”.  Pasal  tersebut  mengajarkan;  tata  cara  mengambil  hukuman  kepada mereka  yang  bersalah  dengan  penuh  kesopanan.  Pengadilan  maupun  orang  yang diberikan  kewenangan  untuk  memutus  hukuman  bagi  seseorang  hendaknya  sesuai dengan  situasi  dan  kondisi  seseorang.  Di  dalam  hukum  adat  Bali,  misalnya  terhadap sanksi rerampagan atau penyitaan suatu  barang  yang dipakai  jaminan hutang. Apabila hutang terus berbunga dan seseorang tidak bisa membayarnya , maka ada aturan barang- barang  yang  tidak  boleh dirampag diantaranya;  makanan,  dan  alat-alat  dapur  untuk memasak.
Kidah kesopanan juga diperjelas pada Pasal 202, sebagai berikut: ““Jajaka rara asisiwo. Ring dalan, ring lebuh, ring alas, ring kebon, ring banyu. Sa-prakara ning sunya. Pratama dandha 5.000.katula-tula ngaranya.” Artinya “Jajaka dengan gadis berkelakar di dalam rumah, di jalanan, di hutan, di kebun, di sungai, dan di segala tempat yang sunyi. Perbuatan tersebut dikenakan denda 5.000. hal mana disebut “ Katula-tula ”. Pasal  203, Bagi  wanita  berbincang-bincang  dengan  laki-laki  di  tegalan,  di  sawah  atau  di  segala tempat yang sunyi, denda 15.000. hal tersebut dinamakan “ Apradesa ”. Kaidah kesopanan ini  berlaku  bagi  masyarakat  Bali  yang  masih  menghormati  adat-istiadat.  Yang  lebih penting  lagi  kesopanan  wajib  dijaga  kepada  mereka  yang  telah  disucikan,  tidak dibenarkan  untuk  mencela  prilaku  sang  pendeta  atau  berperilaku  layaknya  sebagai pendeta, sekalipun perbuatan pendeta itu benar diluar etika kependetaannya.
Keempat, Kaidah Hukum. Hukum hadir di tengah-tengah kehidupan masyarakat bertujuan  untuk  menjaga  ketertiban  dalam  masyarakat  dapat  mengendalikan  perilaku warga kearah prilaku yang sejalan dengan norma-norma kemasyarakatan. Walaupun teks Manawa Swarga tidak dipergunakan dalam hukum positif di Indonesia, akan tetapi nilai- nilai  yang  ada  di  dalamnya  dapat  dipakai  pedoman  dan  sumbangan  memperkaya keberadaan kaidah-kaidah hukum nasional. Alasannya  masih banyak masyarakat Hindu tidak  mendapatkan  kepuasan  perasaan  keadilan  dari  sanksi    pidana  hukum  nasional, seperti,  sanksi  hukum  kepada  pencuri Pratima ,  tentang  pemerkosaan  dan  sebagainya. Teks Manawa Swarga dikatakan sebagian besar berisi kaidah hukum, apabila dilihat dari isinya: (1) berisi perintah ( Gebod ), sehingga harus ditaati. (2) berisi larangan ( verbod ), kaidah  ini  memuat  larangan  untuk  melakukan  sesuatu  dengan  ancaman  sanksi  apabila melanggar. (3) berisi membolehkan ( mogen ), kaidah-kaidah hukum ini memuat hal-hal yang boleh dilakukan, tapi boleh tidak. (Asikin, 2015). Tidak dipungkiri kaidah-kaidah sosial lainnya terdapat didalamnya yang mengatur sikap lahir dan sikap batin manusia.

## 3. Penerapan  Kaidah-Kaidah  Sosial  dan  Hukum  Teks  Manawa  Swarga  pada Masyarakat Bali di Kabupaten  Klungkung
Sumber ajaran agama Hindu adalah Veda yang diklasifikasikan secara berstruktur yakni: Sruti,  Smrti,  Sila,  Acara, dan Atmanastuti (Pudja,  dan  Sudharta,  1905:33). Klasifikasi isi Veda diadopsi dan sebagian isinya diterapkan pada hukum adat Bali yang disebut Awig-Awig Adat . Awig-awig pada dasarnya mengatur tentang tatanan kehidupan beragama  dan  kehidupan  sosial  kemasyarakatan  khususnya  mengenai  keseimbangan antara  hak  dan  kewajiban  berdasarkan  falsafah Tri  Hita  Karana. Untuk  itu,  dalam penelitian  ini  penerapan  isi  teks Manawa Swarga dianalisis  berdasarkan  ketiga  unsur falsafah Tri Hita Karana tersebut.
a. Penerapan  Kaidah  Sosial  dan  Hukum  dalam  Mewujudkan  Sukerta  Tata Parhyangan/Agama
Sukerta  tata agama adalah suatu  cara untuk menjaga ketertiban dalam praktik- prektik keberagamaan dalam bentuk keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ada lima keyakinan umat Hindu yang disebut dengan Panca Sraddha , di antaranya : (1) Percaya dengan  adanya Brahman /Tuhan,  (2)  Keyakinan  dengan  adanya Atman ,  (3)  Keyakinan dengan adanya Hukum Karmaphala , (4) Keyakinan dengan adanya Punarbhawa /reinkarnasi, dan (5) keyakinan dengan adanya Moksa .
Impelementasi isi teks Manawa Swarga dalam awig-awig yang mengatur tentang sukerta  tata  agama diantaranya;  (1)  jumlah  pura/tempat  suci  yang  dimiliki  oleh  Desa Parkraman, (2) pamangku/pinandita sebagai orang yang disucikan dengan beberapa hak dan  kewajibannya,  (3) sukertan  kahyangan (pura)  etika  bagi  masyarakat  adat  dalam berperilaku, berkata, dan berpikir. Penerapan kaidah sosial keagamaan ini disuratkan di dalam awig-awig dengan tema patitis lan pamikukuh (dasar dan tujuan). Awig-awig Desa adat Dawan, Desa Adat Selisihan, Desa Adat Lembongan, Desa Adat Gelgel. Disebutkan pada Palet II (Dwitiyas sargah).
Pawos 3. Desa Adat Puniki ngamanggehang pamikukuh desa sakadi: ha. Pancasila; na. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; ca. Tri Hita Karana manut Tatwaning Bhuana Agung.
Pawos 4. Petitis
Petitis Desa adat puniki kasurat sakadi ring sor: ha. Mikukuhin saha ngajegang Sang  Hyang  Agama;  na.  Nginggilang  tata  prawerti  magama;  ca.  ngrajegang sukertaning desa, krama saha kasukertaning pawongannya sekala     lan niskala. Maksudnya :
Desa Adat Dawan mempunyai dasar dan tujuan seperti: 1) Pancasila, 2) Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, 3) Tri Hita Karana sesuai dengan Tatwaning Bhuana Agung.
Palet 4. Tujuan
Tujuan  Desa adat diantaranya: 1) Menjunjung tinggi serta meyakini ajaran agama Hindu,  2)  Mengutamakan  tata  cara  hidup  beragama,  3)  Menjalankan  tata  tertib desa, ketertiban masyarakat baik di dunia maupun hubungan dengan Tuhannya. Setiap Desa  Adat di  Kabupaten  Klungkung  sangat  menjunjung  tinggi  ajaran agama Hindu  yang bermuara kepada keyakinannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.  Di samping  itu  masyarakat  sadar  akan  keberadaan desa  adat masih  di  bawah  Negara kesatuan Republik Indonesia, maka awig-awig dibuat berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang  dasar  RI  1945  serta  Undang-Undang  yang  lebih  Tinggi  sifatnya.  Dengan demikian setiap Desa Adat memiliki Kahyangan Tiga dengan segala upacaranya sebagai wujud bhakti kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa .
Selanjutnya dituangkan larangan, tata cara ketertiban berperilaku dan berbuat di dalam  tempat  suci,diantaranya:  (a)  larangan  melakukan  sumpah,  kecuali  atas  perintah atau  disaksikan  oleh  pemimpin  desa,  (b)  mengucapkan  kata-kata  kasar,  (c)  Berkelahi,
sengaja memperbaiki pakaian, tidur bersama laki perempuan, menyusui anak kecil, (d) Membuang  air  besar,  kencing,  memperbaiki  sanggul,  (e)  larangan  makan  dan  minum sampai mabuk, dan segala bentuk perjudian, (f) Menaiki palinggih/ bangunan suci. Palet f. awig-awig desa adat Dawan kembali dipertegas; “ Apabila terbukti ada salah satu warga masyarakat  yang  melaksanakan  perbuatan  encemari  tempat  suci  seperti  disebutkan  di atas, patutlah dikenakan sanksi dan upacara penyucian pura dengan sarana pamerascita di pura tersebut”.
Menjaga  kesucian  Pura  juga  tidak  lepas  dari  peran  seorang  Pinandita  sebagai orang yang disucikan, maka pada Awig-awig Desa adat Sedayu Tojan Sargah IV Sukerta Tata  Agama , palet  1,  pawos  62  indik  swadarmaning  pamangku/ tentang  kewajiban pamangku, point 4 dan 5 disebutkan “apabila ada pamangku dikatai-katai secara kasar, berperilaku tidak baik , patut dikenakan denda sesuai dengan keputusan rapat desa adat”, dan “apabila pamangku terbukti  berperilaku  tidak  sesuai  dengan  etika kapamangkuan , maka  ia  tidak  boleh  diberikan  upacara  penyucian  kembali”.  Pengangkatan  seorang pamangku tidak dibenarkan dari mereka yang cacad rohani dan jasmani, demikian juga apabila pamangku melakukan perbuatan tercela. Awig - awig desa Adat Gelgel pawos 45 tentang memberhentikan pamangku point 3, “diberhentikan menjadi pamangku apabila meninggalkan aturan-aturan kepamangkuan , ikut sebagai pencuri dan bersahabat dengan pencuri, sebagai pembunuh serta bersahabat dengan pembunuh dan yang lainnya. Hal ini sesuai  dengan  isi  teks Manawa  Swarga pasal  28  dan  pasal  198  mengenai sad  atatayi , pasal 182, 214 dan pasal 218 mengenai sad ripu , pasal 142,143 mengenai asta dusta , dan pasal 144, pasal 147 mengenai asta corah .
Pada  Teks Manawa  Swarga pasal  213  disebutkan:  “Penjelmaan  kelak  bagi penyelenggaran yajna ,  akan  menjadi  pendeta  Siwa  atau  Budha,  patut  menjadi  guru masyarakat,  meluruskan  yang  menyimpang,  mendidik  dan  mengadili  dengan  seadil- adilnya, menjadi contoh kesucian di masyarakat. Di samping itu bagi penyelenggara dan para pinandita yang  mengantarkan  sebuah  upacara  akan  mendapatkan  tempat  sesuai dengan karmanya. Tidak  sebatas phala atau  hasil  perbuatan  secara niskala ,  melainkan pula  hasil  perbuatan  bagi  penyelenggara yajna diterima  secara sekala di  dunia  ini.  Ini artinya  bagi  mereka  yang  yakin  akan  buah  dari yajna ,  maka  segala  pelaksanaan yajna akan dirasakan dalam kehidupan di dunia ini.
b. Penerapan  Kaidah  Sosial  dan  Hukum  dalam  Mewujudkan Sukerta  Tata Pawongan
Sukerta  tata  pawongan adalah  tata  cara  menjalankan  kaidah-kaidah  sosial  dan hukum dalam menjaga hubungan yang harmonis antara manusia dengan manusia lainnya, baik  secara  individu  maupun  kelompok.  Kaidah-kaidah  sosial  dan  hukum  dalam hubungan Sukerta  tata  pawongan banyak  mengatur  mengenai  perkawinan,  perceraian, angkat  sentana,  pewarisan,  kekeluargaan,  pembunuhan,  pencurian,  putra  sasana,  etika sosial, perebutan perbatasan, pemerkosaan, zinah, peradilan, dan lain sebagainya.

## 1) Perkawinan
Perkawinan  menurut  adat  Bali  tidak  bertentangan  dengan Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor.  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan,  seperti  dituliskan  di dalam awig-awig desa adat sebagai berikut “ Pawiwahan inggih punika : panunggalan purusa lan pradana (lanang istri) melarapan antuk suka cita kadulurin antuk upasaksi sekala  lan  niskala” yang  artinya:  perkawinan  adalah  bersatunya  antara  seorang  pria dengan  seorang  wanita  berdasarkan  suka  sama  suka,  disaksikan  secara sekala oleh masyarakat,  pimpinan  desa  adat  dan  dinas,  dan niskala (disaksikan  oleh  Tuhan  Yang Maha Esa. Awig-awig  desa  adat Sedayu Tojan Sargah V, palet siki Indik Pawiwahan, pawos 85. Pada point 4 menguraikan, tata cara orang yang akan bersuami istri: (a) sudah remaja,  (b)  berdasarkan  cinta  sama  cinta  bukan  karena  dipaksa,  (c)  apabila  menikah dengan orang yang lain agama maka diupacarai dengan sarana upakara penyambutan, (d) sesuai  dengan  sastra  agama,  (e)  sesuai  dengan  Undang-Undang  Perkawinan  yang dikeluarkan oleh Pemerintah. Isi awig-awig ini tidak berbeda jauh dengan isi awig-awig desa adat Lembongan sargah V, palet 1 pawos 68.
Penerapan  kaidah  sosial  tentang  perkawinan  tersebut  di  atas  sesuai  dengan  isi Teks Manawa Swarga pasal 46 dan pasal 47; “Perkawinan hendaknya didasarkan pada suka  sama  suka  saling  mencintai,  tidak  atas  paksaan.  Tidak  membenarkan  adanya hubungan antara seorang pria dengan seorang pria, ataupun sebaliknya yang mengikatkan dirinya  sebagai  suami  istri.  Hal  ini  ditegaskan  pada  pasal  197,  tentang  larangan  untuk melakukan  homo  seksual.  Hubungan sex hanya  dibenarkan  bagi  mereka  yang  telah bersuami  istri,  dengan  tujuan  membentuk  keluarga  yang  bahagia  dan  kekal.  Baik  teks Manawa swarga maupun awig-awig  desa  adat di  Bali  telah  secara  tegas  melarang perkawinan  sama  jenis.  Sedangkan  mereka  yang  telah  disebut  dengan  berusuami  istri apabila mereka telah disyahkan secara Hukum Nasional, agama dan adat istiadat.

## 2) Tentang Perceraian  ( Nyapian )
Teks Manawa  Swarga menyiratkan  bahwa  perceraian  itu  bisa  terjadi  karena beberapa hal, diantaranya: Pasal 50, laki-laki meninggalkan istrinya karena kepentingan :  (1)  menuntut  ilmu  pengetahuan,  (2)berdagang,  (3)  mengabdi  kepada  pemerintah,  (4) dengan tujuan yang belum dipastikan. Apabila laki-laki tidak menepati batas-batas waktu yang telah ditentukan, maka istri yang ditinggalkan dibenarkan untuk kawin lagi dengan pria lain. Pasal 51; bagi laki-laki yang menderita penyakit gila, udug , penyakit klamin, lumpuh.  Setelah  2  (dua)  tahun  pengobatannya  lalu  tidak  sembuh,  maka  istrinya dibenarkan  untuk  menikah  dengan  laki-laki  lain.    Pasal  54;  laki-laki  yang  membenci istrinya  kalau  dalam  batas  satu  tahun  tidak  berhasil  hidup  rukun,  maka  wanita  itu diperkenankan untuk kawin lagi dengan pria lain. Selanjutnya, pasal 61 menegaskan, bagi suami  yang  tidak  mampu  melaksanakan sanggama ,  karena  menderita  penyakit  lemah syahwat  (impotent).  Apabila  penyakitnya  itu  diobatkan,  dan  dalam  jangka  waktu  satu tahun  tidak  sembuh,  maka  wanita  itu  boleh  kawin  dengan  laki-laki  lain,  perceraian diakibatkan salah satu suami istri melakukan perbuatan tercela, dan masalah lainnya.
Penerapan teks Manawa Swarga di  atas juga tersirat  di  dalam awig-awig Desa adat di  Kabupaten  Klungkung. Awig-awig  desa  adat Sidayu  Tojan  Palet  2,  pawos  91 point  1,  menyebutkan  :  “yang  disebut  dengan  perceraian  yaitu,  mereka  suami  istri berpisah yang tidak sepaham dalam bersuami istri. Perceraian karena salah satu mempelai meninggal dunia disebut dengan balu (janda atau duda)’. Pawos 48 point 3, menyebutkan: “perceraian dengan alasan tidak senang, disebabkan karena permasalahan diantaranya: a) anyasar  laku,  drati  karma,b)  wak  parusya  wiraseng  laku,  c)  macecala  matilar  tan pasadok langkungan ring 2 masa, d) kepatut polih pamatut saking Guru Wisesa. artinya : a) perilaku yang tidak baik, pemerkosaan atau kejahatan rumah tangga, b) mencaci maki, mengeluarkan  kata-kata  kasar  yang  dibarengi  dengan  kekerasan,  c)pergi  meninggalan rumah  (keluarga)  lebih  dari  2  tahun,  d)  semuanya  patut  mendapat  keadilan  dari pemerintah (pengadilan). Ditambahkan pula di dalam Awig-awig Desa Adat Lembongan, awig-awig Desa adat Gelgel, Desa adat Selisihan, Desa Adat Dawan yaitu: “perceraian dapat dilakukan apabila (a) sakit-sakitan termasuk sakit gila, (b) sakit impoten, (c) istri pergi  meninggalkan  rumah  yang  lamanya  sampai  6  bulan.  (d)  suami  pergi  dari  rumah tidak memberikan nafkah kepada istri/keluarga selama enam bulan.

## 3) Pewarisan
Menurut  Korn,  Hukum  Pawarisan  adalah  bagian  yang  paling  sulit  dari  Hukum Adat Bali, karena perbedaan-perbedaan di beberapa daerah dalam wilayah Hukum Adat Bali, baik  mengenai  (banyaknya) barang-barang  yang boleh diwariskan atau mengenai banyaknya  bagian  masing-masing  ahli  waris,  maupun  mengenai  putus-putusan Pengadilan Adat (Panetje, 20014). Sependapat dengan Panetja, bahwa Pawarisan di Bali tidak  bisa  dilepaskan  dengan  agama  Hindu,  dengan  perkawinan,  dengan  keturunan (pawaris), serta dengan hak yang dimiliki oleh setiap orang yang mempunyai hubungan darah atau kerabat dengan si pewaris.
Selain  itu  bentuk  waris  di  Bali,  ada  dua  jenis,  yaitu  bentuk  waris  yang  abstrak yang  memiliki  kekuatan  pamor,  atau  warisan  yang  tidak  dapat  dibagi-bagi,  seperti  : tempat suci, prasasti, keris, dan yang semacam itu yang bernilai religious, dan waris yang berbentuk  kongkrit  atau  nyata  seperti  tanah  sawah,  ladang,  rumah,  mobil  dan  lain sebagainya.    Sehubungan  dengan  pawarisan  teks Manawa  Swarga mengatur  tentang pawarisan,  diantaranya:  Pawaris,  ahli  waris,  warisan  dan  tata  cara  pembagian  warisan, putusnya sebagai ahli waris, serta yang tidak boleh mewaris.
Pasal  75.  Hilangnya  harta  warisan  karena  “ kalebu  ring  panca-sadarana” namanya , antara  lain : hilang  karena  dirampas  oleh  musuh,  dirampas  oleh  raja,  dicuri, dirampok,  dibakar,  hanyut  diwaktu  banjir.  Pasal  101  Tentang  pewaris  yang  tidak mempunyai  keturunan.”Milik/warisan  orang  yang  tidak  mempunyai  anak,  tidak  boleh diambil  oleh  ayah  ibunya.  Yang  boleh  mengambil  adalah  kakek  dan  neneknya.  Kalau kakek dan neneknya sudah tidak  ada maka Raja  mengambil  2 (dua) bagian,  yang satu bagian dipergunakan untuk biaya pengabenannya (upacara kematiannya).
Masyarakat Bali menganut sistem kekeluargaan patrilineal atau“ purusha ”, yakni keluarga  akan  dilacak  dari  pihak  bapak.  Keanggotaan  keluarga  ditentukan  oleh  bapak, anak-anak  memperoleh  keanggotaan  keluarga  dari  kelompok  bapak.  Pada  masyarakat Bali  jalur  laki-laki  adalah  sangat  menentukan.  Penerapan  tentang  pewaris  yang  tidak memiliki  ahli  waris  juga  tertuang  dalam awig-awig  desa  adat Gelgel  pawos  40, terjemahannya, sebagain berikut :
“Apabila  ada  tanah  karang  perumahan  tidak  ada  ahli  warisnya  ( putung /putus), pimpinan  desa  atau  peradilan  desa  wajib  menyelesaikan  serta  memperhatikan silsilah ahli waris untuk diberi warisan. a) Ahli waris dari garis laki-laki. b) Waris ke samping (saudara laki-laki pewaris), kalau tidak ada diberikan kepada waris ke atas  yaitu  bapak  dari  almarhum.  c)  Apabila  tidak  ada  seperti  disebutkan  pada angka 1 ataupun angka 2 di atas, baru diberikan kepada orang yang tidak punya
karang  perumahan,  yang  disebut  warga  utama  ( ngarep ),  tercatat  sebagai  warga adat Gelgel, dan beragama Hindu”.
Pasal Manawa Swarga dan awig-awig Desa Adat Gelgel di atas menyiratkan jalan tengah terhadap pewarisan bagi mereka yang tidak memiliki keturunan dan juga tidak ada sanak  saudaranya  lagi  sebagai  ahli  waris,  bahwa  warisannya  itu  akan  di  ambil  oleh pemerintah, kalau di Bali diambil oleh Desa adat sedangkan sebagian akan dipergunakan oleh keluarga besar ( tunggal dadia ) ataupun Desa adat untuk mengupacarai pada waktu kematiannya.
Pasal  102 Manawa  Swarga .  Orang  yang  tidak  boleh  membagi  warisan,“Bagi orang  banci, ayan/ ,  buta,  tuli,  bisu,  gila,  bodoh  dan  amat  pelupa.  Dalam  hal  ini  ia  ada memiliki harta pusaka/warisan. Karena keadaannya ia tidak berhak turut membagi atau memiliki kekayaan tersebut. Pawos 38 point 2 Awig-awig Desa adat Gelgel, dijelaskan “Seorang ahkli waris, boleh tidak diberikan bagian warisan apabila: 1) Pindah agama dari agama Hindu, 2) Tidak hormat kepada orang tua, kepada leluhur maupun kepada Tuhan. 3) Ahli waris  melakukan perkawinan keluar, maupun melakukan perkawinan nyeburin (berstatus  sebagai  wanita  di  rumah  mempelai  wanita),  semuanya  disebut  pergi meninggalkan rumah.
Pasal 103 Manawa Swarga . Kedudukan anak kandung dan anak angkat sebagai ahli  waris,  dijelaskan  “Bagi  orang  yang  akan  membagi  kekayaan  dari  harta  benda kekayaan yang berstatus waris. Pembagian untuk anak kandung dengan anak angkat harus dilaksanakan  sama”.  Pasal  104  MS  “Pembagian  istri  yang  memiliki  anak,  harus  lebih setengah atau sepertiga dari pada istri yang tidak mempunyai anak”. Pasal 106 MS.”Bagi orang  yang  banyak  mempunyai  istri  dan  juga  sama-sama  mempunyai  anak,  bila  telah meninggal suaminya, kekayaannya dibagi dan tiap orang mendapatkan pembagian yang sama,  setelah  diatur  keadaannya”.  Pasal  107  MS,  ”Bagi  seorang  ibu  yang  mempunyai anak banyak, mestinya anak tertua (pangarep) lebih banyak mendapatkan bagian”. Pasal 109 MS. “Bagi anak yang belum kawin mendapatkan sebagian dari suatu artha warisan dan bagi yang sudah kawin mendapatkan 2 (dua) bagian. Demikian cara pembagian dalam membagi artha pusaka (waris)”. Dan Pasal 112 MS. “Anak yang lahir dari perkawinan tidak  syah,  tidak  berhak  mewaris.  Anak  yang  lahir  dari  perkawinan  syah  yang  berhak mewaris”.
Berdasarkan petikan pasal teks Manawa Swarga di atas, pewarisan dapat dibagi menjadi beberapa jenis, antara lain : (1) pewaris adalah mereka yang meneruskan harta
warisannya kepada istri, anak, dan anak angkatnya. (2) warisan adalah harta benda, harta pusaka, hutang piutang, upacara pitra yadnya, (3) ahli waris adalah mereka yang berhak untuk  mendapatkan  pembagian  warisan;  (4)  tata  cara  pewarisan  adalah  bagaimana warisan  itu  dibagikan  kepada  ahli  waris  dengan  melihat  status  dari  perkawinannya, jumlah anak, status anak, dan kepada siapa warisan itu dapat diwariskan.   Secara garis besar  hukum  adat  Bali  juga  menganut  sistem  pewarisan,  yaitu  sistem  pewarisan individual,  sistem  pewarisan  kolektif,  dan  sistem  pewarisan  mayorat,  dengan  sedikit variasi-variasinya  sangat  tergantung  pada desa,  kala dan patra ,  ataupun  pada macam/jenis dari pada harta warisan tersebut (Wirawan, 1982).
Penerapan  pewarisan  teks Manawa  Swarga pada  masyarakat  adat  Bali  di kabupaten  Klungkung  dapat  dilihat  dari  isi awig-awig  desa  adat Lambongan  yang menyiratkan  tentang  waris  dan  pembagian  harta  warisan,  antara  lain:  Palet  2  indik Nyapian  (perceraian),  pawos  73  point  5  huruf  b,  dengan  terjemahannya  “apabila perceraian dilakukan secara ikhlas yang bercerai mendapat pembagian waris harta benda dari penghasilan selama pernikahannya”. Pawos 75 point 1 huruf c dan d, point 3 dan 4 yang bunyinya : “seorang janda yang ditinggal meninggal oleh suaminya atau duda dalam status  perkawinan nyeburin, laki-laki  berstatus  sebagai  wanita  di  rumah  istrinya mempunyai  kewajiban  :  a.  menjaga,    menguasai  dan  memelihara  segala  warisan  dan keturunannya,  b.  tidak  dibenarkan  untuk  menjual  atau  memberikan  kepada  orang  lain harta warisan, kecuali mendapat persetujuan dari kalurga dari pihak purusa (laki-laki). Pada  point  3  disebutkan  “apabila  janda  atau  duda  yang  terbukti  tidak  taat  kepada kewajibannya di rumah pihak purusa, maka boleh diusir oleh keluarga purusa dan tidak mendapatkan  bagian  waris.  Sedangkan,  apabila  janda/duda  yang  tidak  mempunyai keturunan  taat  kepada  kewajibannya  di  rumah purusa ,  dan  apabila  diusir  oleh  pihak purusa, maka ia mendapatkan bagian waris pagunakaya.
Awig-awig desa adat Lembongan, desa adat Gelgel, desa adat Sedayu Tojan serta awig-awig yang lainnya tersurat, bahwa yang dimaksud ahli waris dan warisan antara lain :  (1)  Warisan  adalah  harta  benda  warisan  serta  kewajiban-kewajiban  yang  bertujuan menjaga  keharmonisan  hubungan  sosial  dan  hubungan  dengan  Tuhan  dari  pewarisnya kepada keturunannya. (2) Jenis warisan diantaranya: a) Harta milik bersama, tanah lahan perumahan, dan tempat suci, b) Harta benda hasil selama perkawinan, harta bawaan, harta pemberian orang tua si wanita, dan hutang piutang. (3) Harta benda dan sebagainya baru bisa disebut warisan apabila : a) Adanya pemberi warisan (pewaris), b) Adanya keturunan
penerima  warisan  (ahli  waris),  c)  Ada  harta  benda,  serta  kewajiban-kewajiban  yang bersangkut  paut  dengan  warisan.  (4)  Yang  disebut  dengan  waris,  yaitu:  a)  Anak (keturunan) laki-laki, b) Anak perempuan yang diangkat statusnya sebagai anak laki-laki (purusa),  c)  Anak  angkat  baik  laki  maupun  perempuan.  (5)  Apabila  tidak  ada  seperti disebutkan di  atas,  yang  boleh menjadi  ahli waris: a) Keturunan laki-laki  garis ke atas seperti paman, b) Keturunan garis kesamping, keponakan, anak dari paman dan lain-lain. c. Penerapan  kaidah  Sosial  dan  Hukum  dalam  Mewujudkan  Sukerta  Tata Palemahan
Sukerta  tata  palemahan di  dalam awig-awig juga  disebutkan  dengan sukerta pamitegep yang  mengatur  tentang  hubungan  antara  manusia  dengan  lingkungan  alam serta tata cara menempati, menggunakan dan pengaturannya sesuai dengan ajaran agama Hindu, dan tradisi yang berlaku setempat. Sukerta tata palemahan ini mengatur tentang lahan  perumahan,  ladang,  sawah,  pepohonan,  binatang  piaraan,  tata  cara  membangun bangunan  perumahan  dan  bangunan  suci,  tentang  bahaya  dan  pencurian,  dan  tentang kewajiban krama desa .
Selanjutnya  merusak  milik  orang  lain,  yang  dimaksudkan  tidak  hanya  merusak milik perseorangan melainkan juga milik negera yang dipergunakan untuk  kesejahteraan rakyat secara umum. Hal ini tertuang pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 2; Dengan demikian merusak karang, merusak hutan bakau, mengambil pasir tidak sesuai dengan  tempat  dan  tujuannya,  dan  menembak  burung,  sangatlah  realistis  karena semuanya itu untuk  menjaga lingkungan  agar tetap asri dan lestari demi  kelangsungan hidup manusia. Di samping aturan secara khusus di atas sesuai dengan kondisi wilayah desa adat masing-masing, maka ada juga ketentuan-ketentuan isi awig-awig desa adat di wilayah  Klungkung  secara  umum,  antara  lain  mengatur  tentang:  (1) karang lan tegal , pepayonan , wewangunan , lan wewalungan.
Tata aturan mengenai karang sebagai tempat berdirinya sebuah bangunan tempat tinggal  yang  dibatasi  oleh  pagar,  baik  pagar  hidup  maupun  pagar  tembok  serta  sudah mendapat upacara secara agama yang disebut dengan pamarisudha ( nyakap karang ) atau penyucian.  Setiap  karang  perumahan  masyarakat  Hindu  di  Bali  wajib  memiliki lebuh, rurung atau  akses  keluar  masuk pekarangan bagi  penghuninya,  sehingga  tidak  ada karang kebebeng atau tempat perumahan yang tidak memiliki jalan. Pengaturan tentang karang perumahan dengan segala isinya tidak boleh menyebabkan permasalahan ataupun kerugian kepada pihak lain. Hal ini juga dapat dilihat pada isi awig-awig Desa adat Gelgel
palet VIII indik karang  pawos 20 point 1 dan 4 serta diperjelas dalam awig-awig desa adat Lembongan palet 6 Indik Sukerta Pamitegep kaping 1 Karang tegal, pawos 35.
Isi awig-awig di atas sedikit disinggung di dalam teks Manawa Swarga , seperti disebutkan pada pasal 33:” dandha ning wong arebut bhumia 160.000….” artinya denda bagi orang  yang marebut tanah sebesar 160.000, dijelaskan pula pada pasal 88 ‘bahwa bagi  orang  yang  mau  menguasai  hutan,  dengan  menentukan  batas-batas  tertentu  yang hendak  dimilikinya,  denda  20.000  dan  daerah  atau  batas  hutan  itu  harus  diutuhkan kembali”.  Pasal  151,  yaitu  “Bagi  orang  yang  mengambil  tanah,  merubah-rubah  batas. Dendanya yang tertinggi sebesar 20.000. dan mengembalikan seperti keadaan semula”.
Di antara isi awig-awig dan teks Manawa Swarga di atas, ada kesesuaian isi dalam penerapan  aturan  mengenai  pekarangan  parumahan,  memperluas  pakarangan  rumah dengan  mengambil  milik  orang  lain  yang  sama  dengan ngelahlahang, merubah  batas- batas,  apalagi  tidak  memberikan  jalan  ke  pekarangan  rumah  warga  desa,  ini  patut diberikan  keputusan  oleh  pimpinan  desa  adat  maupun  desa  dinas.  Apabila  semua perbuatan  itu  terbukti,  maka  sanksi  adatpun  dapat  diterapkan  untuk  mengembalikan keharmonisan  kehidupan  masyarakat  sesuai  dengan  permasalahan  yang  terjadi. Tingkatan sanksi disesuaikan dengan batas-batas tanah yang di rubah, apabila merubah batas tanah yang berhubungan dengan tempat suci yang tingkatannya lebih tinggi, maka sanksi  upacara  yang  dilaksanakannya  lebih  besar  pula  demikian  sebaliknya.  Hal  ini merupakan kaidah-kaidah kesalahan yang menyangkut tanah, dan hutan (Setiady, 2009)
Isi awig-awig desa adat Lembongan, sesuai juga dengan isi awig-awig desa adat yang lainnya merupakan salah satu penerapan teks Manawa Swarga . Secara implisit di dalam  teks Manawa  Swarga dijelaskan  bahwa  semua  hewan  peliharaan  wajib  untuk dikandangkan.  Apabila  dibandingkan  dengan  hukum  adat  yang  berlaku  di  Sumatera Selatan dapat dilihat pada pasal 22 III h. 25 ST, sebagai berikut : “ternak kerbau, sapi, kuda, kambing pada malam hari dikandangkan, jika kedapatan hewan tersebut lepas di jalan,  di  dusun  dan  merusak  kebun  atau  ladang  orang,  maka  pemiliknya  di  denda  12 ringgit untuk setiap ekor dan mengganti kerugian tanaman, tumbuhan orang yang di rusak (Setiady,  2009).  Tetapi  dalam  teks Manawa  Swarga dan awig-awig  adat di  Bali  tidak menekankan  sanksi  dengan  pasti  terhadap  dendanya.  Yang  ditekankan  adalah  adanya keputusan pimpinan adat dengan masyarakat dalam suatu parum adat.

## Kesimpulan
Kedudukan teks lontar Manawa Swarga yang terdiri dari 227 pasal sesuai dengan klasifikasi  naskah  dikelompokan  dalam  kelompok  lontar  Agama,  yaitu Palakerta dan Sesana . Teks  Lontar Manawa Swarga  memiliki benang merah dengan kitab suci  Veda dan  kitab Manawadharmsastra, khususnya  tentang Catur  Varna atau  empat  golongan profesi  sesuai  dengan  keahlian/pekerjaannya  masing-masing,  yakni  tertuang  pada Ṛgveda:  10.90.12,  Manawadharmasastra/Manu  Smrtih.  Pratamo’dhyayah  I.31, serta pada  teks Manawa  Swarga pada  pasal  189.  Disamping  itu  kalau  dikompilasi  isi  title hukumnya ada suatu kemiripan. Dari  beberapa title hukum dan kaidah sosial dalam teks Manawa  Swarga ,  yang  sangat  menonjol  dengan  perkembangan  jaman  adalah  masalah lingkungan,  tentang homo sexual, dan menyebar berita kebohongan yang disebut “ Adur Welyani ”  direkomendasikan  untuk  dapat  dijadikan  pedoman  dalam  kehidupan bermasyarakat  umat  Hindu  dan  masyarakat  Indonesia  pada  umumnya.  Selanjutnya, penerapan  kaidah  sosial  dan    hukum  pada  masyarakat  Bali  di  Kabupaten  Klungkung, walaupun  sebagian  masyarakat  tidak  mengenal  teks Manawa  Swarga ,  namun  isinya secara  implisit    telah  diterapkan  dalam  kehidupan  sehari-hari  dengan  dituangkannya dalam bentuk awig-awig adat yang berdasarkan Falsafah Tri Hita Karana .

## Daftar Pustaka
Agastia, I. B. G. (1987). Wrttasañcaya dan Gita Sañcaya Kumpulan Wirama dan Pupuh .
Denpasar : Wyasa Sanggraha.
Asikin, H. Z.  (2015). Pengantar Ilmu Hukum , Edisi Kedua. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
Ager, B. (2006). Teori Sosial Kritis: Kritik, Penerapan, dan Implikasinya . Yogyakarta : Kreasi Wacana.
Ardika,  I  W.  dan  Sutaba,  I  M.  (1996). Dinamika  Kebudayaan  Bali .  Denpasar  :  Upada Sastra.
Basrowi dan Sudikin. (2002). Metode Penelitian Kualitatif Perspektif Mikro. Grounded Theory,  Fenomenologi,  Etnometodologi,  Etnografi,  Dramaturgi,  Interaksi Simbolik, Hermeneutik, Konstruksi Sosial, Analisis Wacana, dan Metode Refleksi . Surabaya: Insan Cendekia.
Daniel L. P. (2001). Seven  Theories of Religion .Yogyakarta : Qalam.
Halliday, M. A. K. & Hasan, R. (1994). Bahasa, Konteks, dan Teks. Aspek-Aspek Bahasa dalam Pandangan Semiotik Sosial . Yogyakarta: Gajah Mada Univerty Press.
Kajeng, I N. (2005). Sarasamuccaya , Surabaya : Paramita.
Jingga, I M. (1967). Upadesa . Parisadha Hindu Dharma Indonesia. Denpasar.
Kutha  Ratna,  N.  (2005). Sastra  dan  Cultural  Studies  Representasi  Fiksi  dan  Fakta . Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
Lebacqz,  K.  (1986). Teori-Teori  Keadilan,  Six  Theories  of  Justice .  Bandung:  Nusa Media.
Lechte, J. (2001). 50 Filsuf Kontemporere dari Strukturalisme sampai Postmodernitas. Yogyakarta : Kanisius.
Mantra,  I.  B.  (1982). Tata  Susila  Hindu  Dharma .  Denpasar:  Parisada  Hindu  Dharma Pusat.
Parisada  Hindu  Dharma  Indonesia.  (1980). Keputusan  Seminar  Kesatuan  Tafsir Terhadap Aspek-Aspek Agama Hindu. Ke I-V.
Panetja. G. (2004). Aneka Catatan Tentang Hukum Adat Bali . Denpasar: CV. Kayumas Agung.
Pudja, G. (1977). Apakah Hukum Hindu Itu . Jakarta : Mayasari
Pudja, I G. (1977). Hukum Kewarisan Hindu yang diresipir ke dalam Hukum Adat Bali dan Lombok . Jakarta : CV. Jonasco.
Puniyatmadja, I. B. O. (1976). Çilakrama, Denpasar : Parisada Hindu Dharma Pusat. Setiady, T. (2009). Intisari Hukum Adat Indonesia (dalam kajian kepustakaan). Bandung : Alfabeta.
Soekanto, S. (2001). Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta : CV. Rajawali Soekanto,  S. (2007). Pokok-Pokok Sosiologi Hukum . Jakarta : PT RajaGrafindo Persada. Surpha. (1986). Pengantar Hukum Hindu . Surabaya: Paramitha
Wirawan, I K. (1982) Pengantar Tentang Hukum Kewarisan Adat Bali . Denpasar : Kertha Aksara, Majalah Mahasiswa Fakultas Hukum & Pengetahuan Masyarakat. Zoetmulder,  P.  J.  (1983). Kalangwan:  Sastra  Jawa  Kuno  Selayang  Pandang ,  (Edisi Terjemahan oleh Dick Hartoko SJ). Jakarta : Djambatan.