Aris Munandar, I  Gusti Agung Ngurah, Abunawas  (2023) Kewenangan Penyidik Polri untuk Melakukan Penahanan Tersangka Pelaku Tindak Pidana dalam Proses Peradilan Pidana, (8) 11, http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i6
E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax  Literate:  Jurnal  Ilmiah  Indonesia  p–ISSN:  2541-0849  e- ISSN: 2548-1398 Vol. 8, No. 11, November 2023

## KEWENANGAN  PENYIDIK  POLRI  UNTUK  MELAKUKAN  PENAHANAN TERSANGKA  PELAKU  TINDAK  PIDANA  DALAM  PROSES  PERADILAN PIDANA
Aris Munandar, I Gusti Agung Ngurah, Abunawas Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM Emal: arismunandar22071993@gmail.com, igustiagung@iblam.ac.id abunawas@iblam.ac.id

## Abstrak
Dalam sistem peradilan pidana, polisi merupakan “pintu gerbang” bagi para pencari keadilan.  Dari  sinilah  segala  sesuatunya  dimulai.  Posisi  awal  ini  menempatkan polisi  pada  posisi  yang  tidak  menguntungkan.  Sebagai  penyidik  polisi  harus melakukan penangkapan (bila perlu) penahanan, yang berarti polisi harus memiliki dugaan yang kuat bahwa orang tersebut adalah pelaku kejahatan. Penahanan dapat dilakukan  apabila  memang  dirasa  perlu  sekali.  Sebagaimana  yang  tertuang  pada Pasal 1 Butir 21 Kitab Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana: “Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan penetapannya dalam hal serta menurut  cara  yang  diatur  dalam  undang-undang  ini.  Berdasakan  hasil  penelitian, penulis  menyimpulkan  bahwa  Pertimbangan  hukum  penyidik  Polri  diberi kewenangan untuk melakukan penahanan terhadap tersangka pelaku tindak pidana, karena  Polri  sebagai  penyidik  dalam  proses  penyidikan  mempunyai  tugas  dan kewajiban  tugas  pokok  dan  fungsinya.  Sehubungan  dengan  tugas  dan  kewajiban tersebut maka polisi mempunyai kewenangan sebagaimana sudah diatur dalam : 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yaitu syarat penahanan  subjektif  merupakan  syarat  yang  bersumber  dari  penilaian  dan kekhawatiran  penyidik  bahwa  jika  terdakwa  tidak  ditahan  maka  terdakwa  akan kabur,  akan  merusak  atau  menghilangkan  bukti,  dan  bahkan  akan  mengulangi tindak  pidana  tersebut;    2)    Undang-Undang    Nomor  2  Tahun  2002  tentang Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  ;  dan  secara  jelas  tentang  bagaimana manajemen penyidikan tindak pidana yang harus dilakukan oleh polisi sebagaimana diatur dalam Perkapolri No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.
Kata Kunci: Kewenangan Penyidik Polri, Penahanan, Pelaku Tindak Pidana.

## Abstract
In the criminal justice system, the police are the "gateway" for justice seekers. This is where things started. This initial position puts the police at a disadvantage. As an investigator the police must make arrests (when necessary) detentions, which means
the police must have a strong suspicion that the person is the perpetrator of the crime. Detention can be done if it is deemed necessary. As stated in Article 1 Point 21 of the Code of Criminal Procedure: "Detention is the placement of suspects or defendants in  certain  places  by  investigators,  public  prosecutors,  or  judges  with  their determination in the case and in the manner provided for in this law. Based on the results  of  the  study,  the  author  concludes  that  legal  considerations  of  police investigators  are  authorized  to  detain  suspected  perpetrators  of  criminal  acts, because the National Police as investigators in the investigation process have duties and obligations of their main duties and functions. In connection with these duties and obligations, the police have the authority as stipulated in: 1) Law Number 8 of 1981 concerning the Code of Criminal Procedure, namely the condition of subjective detention  is  a  condition  stemming  from  the  assessment  and  concern  of  the investigator that if the defendant is not detained then the accused will run away, will damage or eliminate evidence, and will even repeat the crime;  2) Law Number 2 of 2002 concerning the National Police of the Republic of Indonesia; and clearly about how the management of criminal investigations must be carried out by the police as stipulated  in  Perkapolri  No.  14  of  2012  concerning  Management  of  Criminal Investigations
Keywords: Authority of Police Investigators, Detention, Perpetrators of Criminal Acts.

## Pendahuluan
Menurut  ketentuan  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002  tentang    Kepolisian Negara  Republik  Indonesia  (selanjutnya  ditulis  UU  Polri),  Khususnya  dalam  Pasal  5 disebutkan  bahwa  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  merupakan  alat  negara  yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat dalam rangka terpeliharanyakeamanan  dalam  negeri.  Selanjutnya  dalam  Pasal  13  disebutkan  bahwa tugas  pokok  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  adalah:  (1)  memelihara  keamanan dan ketertiban masyarakat; (2) menegakkan hukum dan; (3) memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat (Julia, 2006).
Sebagai  penegak  hukum,  polisi  masuk  dalam  jajaran  sistem  peradilan  pidana, sebagai  salah  satu  subsistem.  Subsistem  yang  lain  adalah  kejaksaan,  kehakiman,  dan Pemasyarakatan. Dalam sistem peradilan pidana, polisi merupakan “pintu gerbang” bagi para  pencari  keadilan.  Dari  sinilah  segala  sesuatunya  dimulai.  Posisi  awal  ini menempatkan  polisi  pada  posisi  yang  tidak  menguntungkan (Prakoso,  1987).  Sebagai penyidik polisi harus melakukan penangkapan (bila perlu) penahanan, yang berarti polisi harus memiliki dugaan yang kuat bahwa orang tersebut adalah pelaku kejahatan.
Dari  rangkaian  tugas  penegak  hukum  dapat  diketahui  bahwa  tugas  kepolisian bukan  merupakan  tugas  yang  ringan.  Dengan  segala  keterbatasan,  ketrampilan  dalam melakukan  penyidikan  masih  tetap  harus  ditingkatkan  guna  “mengejar”  modus kriminalitas yang semakin kompleks    Kekuasaan yang dimiliki penyidik, masih menjadi faktor  penentu  dalam  melakukan  penegakan  hukum,  sehingga  terdapat  kecenderungan ketidakpercayaan pada lembaga kepolisian.
Hal ini tentunya sangat merugikan pihak kepolisian serta proses peradilan pidana secara  keseluruhan.  Landasan  yuridis  tugas  polisi,  baik  sebagai  penyelidik  maupun penyidik, telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana  (dikenal  dengan  KUHAP).  Jika  ditelaah,  nampak  bahwa  tugas-tugas  yang dilakukan sudah cukup terperinci.
Dari  berbagai  tugas  dan  kewenangan  yang  dimiliki  polisi  dalam  menjalankan tugas  sebagai  penegak  hukum,  yang  perlu  mendapatkan  perhatian  adalah  ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 19 UU Polri, yang menyatakan bahwa “dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, pejabat polri senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia”
Dalam melaksanakan tugas penyidikan (sidik), kewenangan Polri diawali dengan penyelidikan  (lidik)  yang  dilakukan  oleh  penyelidik.  Penyelidik  adalah  pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan  penyelidikan.  Penyelidikan  adalah  serangkaian  tindakan  penyelidik  untuk mencari  dan  menemukan  suatu  peristiwa  yang  diduga  sebagai  tindak  pidana  guna menentukan  dapat  atau  tidaknya  dilakukan  penyidikan  menurut  cara  yang  diatur  oleh undang-undang. Sedangkan penyidik adalah pejabat kepolisian negara republik Indonesia yang  diberi  wewenang  oleh  undang-undang  untuk  melakukan  penyidikan (Simarmata, 2011).
Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan  berdasarkan  hasil  penyelidikan.  Pada  tindakan  penyelidikan,  penekanannya diletakkan  pada  tindakan  “mencari  dan menemukan”  suatu “peristiwa”  yang  dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana.
Sedangkan  pada  penyidikan  titik  berat  penekanannya  diletakkan  pada  tindakan “mencari  serta  mengumpulkan  bukti”.  Penyidikan  bertujuan  membuat  terang  tindak pidana  yang  ditemukan  dan  juga  menentukan  pelakunya.  Pengertian  penyidikan tercantum dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP yakni dalam Bab I mengenai Penjelasan Umum, yaitu:  “Penyidikan  adalah  serangkaian  tindakan  penyidik  dalam  hal  dan  menurut  cara yang  diatur  dalam  undang-undang  ini  untuk  mencari  serta  mengumpulkan  bukti  yang dengan  bukti  itu  membuat  terang  tentang  pidana  yang  terjadi  dan  guna  menemukan tersangkanya”
Berdasarkan  Pasal  20  ayat  (1)  Peraturan  Kepala  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia  Nomor  12  Tahun  2009  tentang  pengawasan  dan  pengendalian  penanganan perkara pidana di lingkungan kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa kegiatan penyelidikan  dilakukan guna memastikan bahwa laporan polisi yang diterima dan  ditangani  penyelidik/penyidik  merupakan  tindak  pidana  yang  perlu  diteruskan dengan tindakan penyidikan.
Selanjutnya  dalam  pasal  21  ayat  (1)  ditentukan  penyelidikan  meliputi  segala upaya  untuk  melengkapi  informasi,  keterangan,  dan  barang  bukti  berkaitan  dengan
perkara  yang  dilaporkan,  dapat  dikumpulkan  tanpa  menggunakan  tindakan  atau  upaya paksa.  Kemudian  ayat  (2)  disebutkan  kegiatan  yang  dapat  dilaksanakan  dalam  rangka penyelidikan antara lain: 1) Pengamatan (observasi); 2) wawancara; 3) pembuntutan; 4) penyamaran;  5)  mengundang/memanggil  seseorang  secara  lisan  atau  tertulis  tanpa paksaan  atau  ancaman  paksaan  guna  menghimpun  keterangan;  6)  memotret  dan  atau merekam gambar dengan video; 7) merekan pembicaraan terbuka dengan atau seizin yang berbicara; dan 8) tindakan lain menurut peraturan perundang-undangan.
Penahanan  merupakan  bentuk  perampasan  kemerdekaan  bergerak  seseorang. Dimana hak bergerak yang dimiliki oleh seseorang tersebut merupakan hak asasi manusia yang  harus  dihormati (Hamzah,  2017).  Definisi  dasar  mengenai  penahanan  adalah penghambatan  atas  kebebasan  seseorang (Marpaung,  2009).  Maka  dari  itu,  sudah seharusnya penahanan dapat dilakukan apabila memang dirasa perlu sekali. Sebagaimana yang  tertuang  pada  Pasal  1  Butir  21  Kitab  Undang-undang  Hukum  Acara  Pidana: “Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik, penuntut  umum,  atau  hakim  dengan  penetapannya  dalam  hal  serta  menurut  cara  yang diatur dalam undang-undang ini.”
Dari  pengertian  penahanan  di  atas  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  beberapa instansi penegak hukum mempunyai wewenang untuk memberikan keputusan dilakukan atau  tidak  dilakukannya  penahanan  terhadap  tersangka (Harahap,  2002).  Terdapat  tiga pejabat atau instansi yang berwenang untuk melakukan penahanan yang telah ditentukan oleh  KUHAP,  yaitu  penyidik  atau  penyidik  pembantu,  penuntut  umum,  dan  hakim (Hamzah, 2014).
Berdasarkan pada Pasal 7 ayat (1) huruf d KUHAP yang pada intinya menjelaskan bahwa  penyidik  memiliki  wewenang  untuk  melakukan  penangkapan,  penahanan, penggeledahan  dan  penyitaan.  Berdasarkan  penjelasan  Pasal  di  atas  maka  dapat disimpulkan  bahwasanya  penyidik  memiliki  wewenang  untuk  menahan  tersangka. Dimana istilah menahan mengandung makna memasukkan seseorang ke dalam tahanan atau mengurung orang yang besangkutan di dalam tempat tertentu dan melarang orang tersebut berhubu ngan dengan dunia luar (Ranoemihardja, 1976).
Wewenang penyidik dalam melakukan penahanan diatur pada Pasal 20 ayat (1) Kitab  Undang-undang  Hukum  Acara  Pidana  yang  pada  intinya  menjelaskan  bahwa penyidik  atau  penyidik  pembantu  atas  perintah  penyidik  berwenang  melakukan penahanan untuk kepentingan penyidikan. Dimana kepentingan penyidikan adalah untuk mendapatkan  informasi-informasi  atau  bahan  keterangan  yang  pada  akhirnya  mampu menjelaskan  tentang  peristiwa  yang  di  duga  merupakan  peristiwa  pidana  (criminal) (Hartono, 2010).
Pertimbangan penyidik dalam melakukan penahanan terdapat dua alasan antara lain alasan obyektif dan alasan subyektif (Anwar & Adang, 2009). Alasan obyektif adalah penahanan  dilakukan  jika  suatu  tindak  pidana  tersebut  diancam  lima  tahun  atau  lebih, atau  tindak  pidana  tertentu  sebagaimana  yang  tertuang  pada  Pasal  21  ayat  (4)  Kitab Undang-undang  Hukum  Acara  Pidana.  Alasan  subyektif  penahanan  terhadap tersangka/terdakwa  diatur  dalam  Pasal  21  Ayat  (1)  KUHAP  yang  pada  intinya
menjelaskan  bahwa  perintah  penahanan  atau  penahanan  lanjutan  dilakukan  terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti  yang  cukup,  dalam  hal  adanya  keadaan  yang  menimbulkan  kekhawatiran  bahwa tersangka atau terdakwa akan mengulangi tindak pidana, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan/atau tersangka akan melarikan diri.
Perlunya dilakukan penahanan apabila terdapat keadaan yang mengkhawatirkan tersangka atau terdakwa akan bertindak sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP.   Apabila timbul kekhawatiran bahwa tersangka akan mengulangi perbuatannya lagi, maka cara agar tidak kekhawatiran tersebut tidak benar-benar terjadi adalah dengan cara menghentikan kemerdekaan tersangka untuk pergi kemanapun yang dia mau, dan memerintahkan kepada tersangka agar menetap atau tinggal disuatu tempat (Prodjodikoro, 1977).
Dengan kata lain apabila tidak adanya kekhawatiran penyidik terhadap tersangka maka  penyidik  tidak  perlu  melakukan  penahanan  terhadap  tersangka  tersebut. Berdasarkan  latar  belakang  di  atas  rumusan  masalah  penelitian  ini  1)  Bagaimana pertimbangan  hukum  penyidik  Polri  diberi  kewenangan  untuk  melakukan  penahanan terhadap tersangka pelaku tindak pidan? 2) Bagaimana penerapan kewenangan Penyidik Polri dalam melakukan penahanan terhadap tersangka pelaku tindak pidana?

## Metode Penelitian
Peter Mahmud Marzuki (2013), menyatakan bahwa : “Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin- doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”.  Metode penelitian hukum merupakan  suatu  cara  yang  sistematis  dalam  melakukan  sebuah  penelitian  (Hanitijo, 2000).  Jenis  Penelitian  yang  dilakukan  dalam  penelitian  hukum  ini  adalah  dengan menggunakan metode Penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang mengutamakan data kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder.
Data  sekunder  tersebut  dapat  berupa  bahan  hukum  primer,  sekunder  maupun tersier (Muhammad  &  Niaga,  2004).  Penelitian  ini  meliputi  penelitian  mengenai ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia yang berkaitan dengan kewenangan penyidik Polri untuk melakukan penahanan tersangka pelaku tindak pidana.

## Hasil dan Pembahasan
A. Pertimbangan  Hukum  Penyidik  Polri  Diberi  Kewenangan  Untuk  Melakukan Penahanan Terhadap Tersangka Pelaku Tindak Pidana
Wewenang penyidik dalam melakukan penahanan diatur pada Pasal 20 ayat (1) Kitab  Undang-undang  Hukum  Acara  Pidana  yang  pada  intinya  menjelaskan  bahwa penyidik  atau  penyidik  pembantu  atas  perintah  penyidik  berwenang  melakukan penahanan untuk kepentingan penyidikan. Dimana kepentingan penyidikan adalah untuk mendapatkan  informasi-informasi  atau  bahan  keterangan  yang  pada  akhirnya  mampu menjelaskan tentang peristiwa yang di duga merupakan peristiwa pidana (criminal).

## 1. Kewenangan  Diberikan  Oleh  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981  Tentang Hukum Acara Pidana
Penahanan  adalah  proses  dalam  sistem  peradilan  pidana  yang  bertujuan  agar pelaku tindak pidana tidak melarikan diri dari tempat pelaku melakukan tindak pidana (Djanggih  &  Takdir,  2021).  Dalam  Pasal  1  Angka  21  Kitab  Undang-Undang  Hukum Acara  Pidana  (selanjutnya  disebut  sebagai  KUHAP)  menuliskan:  “Penahanan  adalah penempatan  tersangka  atau  terdakwa  di  tempat  tertentu  oleh  penyidik,  atau  penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”
Pengertian yang diberikan KUHAP menunjukan bahwa yang berhak melakukan penahanan  adalah  penyidik,  penuntut  umum,  atau  hakim.  Penahanan  juga  hanya  dapat dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Seperti yang dikatakan sebelumnya,  baik  penyidik,  penuntut  umum,  atau  hakim  dalam  melakukan  penahanan harus memperhatikan atau didasarkan pada bukti yang cukup dan persyaratan lain yang diatur  dalam  KUHAP.  KUHAP  sendiri  mengenal  dua  syarat  dalam  melakukan penahanan, yaitu:
Syarat  Objektif  Syarat  penahanan  objektif  memiliki  ukuran  yang  secara  tegas diatur dalam undang-undang. Pengaturan terkait Syarat Objektif dapat ditemukan dalam Pasal  21  ayat  (4)  KUHAP,  yang  mengatur  bahwa  penahanan  hanya  bisa  diberlakukan kepada tersangka maupun terdakwa yang melakukan tindak pidana dan/atau percobaan tindak pidana, serta pemberian bantuan dalam hal: a) Tindak pidana yang diancam dengan hukuman penjara lima tahun atau lebih; atau b) Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506 KUHAP, Pasal 25 dan Pasal 26 Rechtenordonnantie, Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-undang Tindak Pidana Imigrasi, Pasal 36 ayat (7), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika.
Syarat  Subjektif  Syarat  penahanan  subjektif  merupakan  syarat  yang  bersumber dari  penilaian  dan  kekhawatiran  penyidik  bahwa  jika  terdakwa  tidak  ditahan  maka terdakwa  akan  kabur,  akan  merusak  atau  menghilangkan  bukti,  dan  bahkan  akan mengulangi tindak pidana tersebut (Winata, Sugiartha, & Widyantara, 2021).
Pengaturan syarat subjektif ini dapat ditemukan dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP, yang  menyatakan:  “Perintah  penahanan  atau  penahanan  lanjutan  dilakukan  terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti  yang  cukup,  dalam  hal  adanya  keadaan  yang  menimbulkan  kekhawatiran  bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.”
Maka  dari  itu,  dalam  melakukan  penahahanan  penegak  hukum  yang  memiliki kewenangan sesuai yang diatur dalam KUHAP perlu memerhatikan kedua syarat di atas. Adapun  singkatnya,  syarat  objektif  adalah  syarat  yang  merujuk  pada  ketentuan  dalam Pasal  21  ayat  (4)  KUHAP.  Sementara  syarat  subjektif  merujuk  pada  kekuatiran  pada
tersangka akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau akan melakukan tindak pidana lagi.

## 2. Alasan Penyidik Melakukan Penahanan Diluar Dari Syarat Subyektif
Menurut  Sudarmiyanto,  bahwa  ada  beberapa  faktor  penyidik  tidak  melakukan penahanan di luar dari syarat subyektif sebagaimana yang terdapat pada Pasal 21 ayat (1) KUHAP. Salah satu pertimbangan penyidik dalam tidak melakukan penahanan terhadap tersangka di luar dari syarat subyektif adalah apabila tersangka menderita penyakit yang memerlukan  perawatan  intensif.  Alasan lainnya adalah  apabila  adanya  itikad  baik  dari tersangka untuk memberikan santunan kepada korban dan keluarga korban.
Adanya keikhlasan korban agar tersangka tidak ditahan walaupun proses hukum tetap  harus  berjalan.  Hal  serupa  juga  dikemukakan  bahwa  salah  satu  pertimbangan penyidik  dalam  melakukan  atau  tidak  melakukan  penahanan  adalah  apabila  tersangka tersebut  adalah  ibu  menyusui.  Tidak  ditahan  tersangka  tersebut  dengan  alasan kemanusiaan. Hal ini ditekankan pula oleh Prof. Dr. Supanto, S.H.,M.Hum., bahwa ketika melakukan  diskresi  maka  harus  bersikap  professional,  tidak  semena-mena,  dan  sesuai dengan kode etik yang ada (Winata et al., 2021).
Pada akhirnya tindakan diskresi ini harus melahirkan keadilan bagi kedua belah pihak  baik  tersangka  dan  pelaku.  Sering  desain  prosedural  suatu  hukum  acara  pidana terlalu berat memberikan penekanan kepada hak-hak pejabat negara untuk menyelesaikan perkara  atau  menemukan  kebenaran  daripada  memperhatikan  hak-hak  seorang  warga negara  untuk  membela  dirinya  terhadap  kemungkinan  persangkaan  atau  pendakwaan yang kurang atau tidak benar ataupun palsu.
Hak-hak  tersangka  dapat  juga  dikatakan  memiliki  tujuan  atau  berguna  untuk membatasi  kekuasaan  atau  sebagai  rintangan  bagi  penegak  hukum  yang  berbentuk represif dalam proses penegakan hukum dimana dilakukan secara sewenang-wenang atau melawan  hukum.  Aparat  penegak  hukum  dilarang  melakukan  penyiksaan,  pelecehan, serta  perampasan  terhadap  tersangka  karena  tindakan  tersebut  merupakan  perbuatan melawan hukum yang merendahkan martabat manusia(Winata et al., 2021).

## 3. Alasan Penyidik Melakukan Penahanan Dari Syarat Subyektif
Menurut  Sudarmiyanto,  bahwa  salah  satu  pertimbangan  ditahannya  tersangka adalah upaya untuk mencegah agar tidak terjadi tindak pidana lain yang terjadi. Tidak ditahannya tersangka akan menimbulkan kerawanan pada tersangka itu sendiri akibat dari rasa  dendam  yang  timbul  dari  korban.  Alasan  di  luar  subyektif  ditahannya  tersangka adalah pelapor yang mempunyai peran besar.
Pelapor  yang  melakukan  pendekatan  dengan  penyidik  bagaimana  caranya  agar tersangka dapat ditahan. Pertimbangan lain dilakukannya penahanan terhadap tersangka adalah tempat tinggal yang jauh sehingga penyidik mengalami kesulitan untuk melakukan penyidikan.  Dalam  praktik  yang  terjadi  adalah  ada  orang-orang  yang  melakukan  jenis tindak  pidana  tertentu,  yang  dirasakan  tidak  layak  untuk  tidak  dilakukan  penahanan terhadap orang-orang tersebut.
Pemberitahuan  penolakan  penangguhan  penahanan  sampai  saat  ini  juga  masih terjadi perdebatan. Apabila penangguhan penahanan ditolak maka akan ada penjelasan konkrit  mengenai  alasan-alasan  ditolaknya  penangguhan  penahanan  tersebut.  Alasan- alasan  penolakan  penangguhan  penahanan  tidak  pernah  diutarakan  kepada  advokat maupun  tersangka.  Permasalahan  utama  bagi  hukum  dalam  penangguhan  penahanan, kebebasan  dan  kewenangan  semata-mata  diberikan  kepada  penyidik  untuk  menyetujui dan tidak menyetujui penangguhan penahanan.
Terdapat beberapa kasus yang memang dirasa tersangka “tidak perlu” dilakukan penahanan  namun  implementasinya  ditahan.  Dilakukan  penahanan  sebenarnya  untuk menjamin  agar  tersangka  tidak  melakukan  perubahan-perubahan  yang  menghambat penyidikan,  maka  tersangka  dipandang  perlu  untuk  ditahan.  Apabila  pemeriksaan penyidikan sudah cukup penahanan tidak diperlukan lagi, kecuali ada alasan lain untuk tetap menahan tersangka.
Proses hukum yang adil dan layak dalam pelaksanaannya antara lain menjamin asas-asas yang melindungi hak warga negara, antara lain perlakuan yang sama di muka hukum  bagi  setiap  pelanggar  hukum.  Pada  praktiknya  pengadilan  masih  bersifat diskriminatif,  dimana  masyarakat  kecil  didalam  terjadinya  pelanggaran  hukum  secara efektif  mudah  dilaksanakan  tetapi  peradilan  yang  menindak  masyarakat  kuat  seperti penguasa yang melakukan pelanggaran hukum tampak sebagai suatu hal yang sulit untuk dijangkau.
Penyimpangan dalam penegakan hukum (secara negative) dapat terjadi disemua tingkatan proses peradilan pidana. penyimpangan dapat terjadi karena substansi hukum yang mengandung keterbatasan, atau dapat pula disebabkan masyarakat pencari keadilan yang  memiliki  keterbatasan.  Sebagaimana  yang  telah  dikemukakan  oleh  Guru  Besar Hukum Pidana Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum yang pada intinya menjelaskan bahwa hukum tidak boleh kaku dan harus mengikuti zaman.
Maka sudah sepantasnya penyidik melakukan tindakan-tindakan diskresi karena syarat subyektif yang tidak diatur secara terperinci.  Keharusan penyidik mengeluarkan keputusan secara cepat dalam melakukan atau tidak melakukan penahanan. Sebagaimana yang telah diuraikan diatas bahwa terdapat kekhawatiran penyidik yang tidak tercantum pada pasal 21 ayat (1) KUHAP.
Dalam hal ini penyidik melakukan penilaian sendiri dalam melakukan atau tidak melakukan penahanan terhadap tersangka. Sebenarnya apapun tindakan penyidik dalam melakukan penahanan walaupun alasan yang digunakan tidak tercantum pada pasal 21 ayat  (1)  KUHAP  namun  pada  akhirnya  tindakan  tersebut akan  dianggap  benar  apabila melahirkan keadilan bagi korban dan tersangka.
Sebagaimana  yang  telah  dikemukakan  oleh  beberapa  penyidik  bahwasanya penyidik memiliki itikad yang baik dalam melakukan atau tidak melakukanpenahanan. Adanya  alasan  rasional  yang  sebenarnya  dapat  diterima  oleh  masyarakat.  Namun pendapat diluar dari syarat subyektif ini jarang diutarakan oleh penyidik kepada publik dalam melakukan penahanan dengan alasan “ini merupakan kewenangan penyidik” maka
hal itu lah yang menyebabkan adanya asumsi-asumsi buruk mengenai keputusan penyidik dalam melakukan atau tidak melakukan penahanan terhadap tersangka.
Berbeda pendapat dengan beberapa advokat. Alasan-alasan penyidik diluar syarat subyektif  dalam  melakukan  penahanan  cenderung  negatif,  seolah-olah  yang  dilakukan oleh  penyidik  menahan  tersangka  bukan  atas  dasar  memang  dirasa  sangat  perlu dilakukannya  penahanan  namun  hanya  sebatas  keinginan  penyidik  untuk  melakukan penahanan. Apabila didasarkan pada kedua pendapat tersebut maka terlihat bahwa alasan melakukan penahanan diluar syarat subyektif cenderung negative.
Adanya  kepentingan  penyidik  yang  tersembunyi  yang  bahkan  alasan  tersebut tidak  diketahui  oleh  advokat.  Terutama  penangguhan  penahanan,  seluruh  advokat mengutarakan  pernyataan  yang  sama  bahwasanya  tidak  ada  alasan  konkrit  yang diutarakan baik secara tulisan maupun lisan oleh penyidik ketika pengajuan penangguhan penahanan ditolak. Walaupun kedua penyidik yang sudah dilakukan wawancara tersebut mengaku bahwa mereka selalu mengutarakan alasan penolakan penangguhan penahanan secara lisan.
Adanya  perbedaan  pendapat  antara  penyidik  dan  advokat  menunjukan  bahwa masih  banyak  pro  dan  kontra  mengenai  alasan  penyidik  dalam  melakukan  penahanan terutama diluar dari syarat subyektif. Apabila dilihat pendapat penyidik, bahwa adanya itikad baik dari penyidik dalam melakukan penahann maka sebenarnya hal ini tidak akan terjadi.
Perbedaan pendapat antara penyidik dan advokat dapat ditarik kesimpulan bahwa letak  permasalahannya  bukanlah apabila penyidik mempertimbangkan  beberapa  alasan di  luar  syarat  subyektif  dalam  melakukan  penahanan.  Namun  permasalahannya adalah apabila  penyidik  tidak  menerapkan  alasan-alasan  di  luar  syarat  subyektif  itu  kepada seluruh tersangka. Apapun tindakan penyidik apabila akhirnya memang berdampak baik bagi tersangka dan korban maka akan disimpulkan bahwa tindakan penyidik tersebut adil. Alasan-alasan  penahanan  di  luar  dari  syarat  subyektif  pada  dasarnya  sah-sah  saja  bila diterapkan  terhadap  seluruh  tersangka  tanpa  memandang  kepentingan  individu, kekuasaan dan uang.

## 4. Masa  Penahanan  Menurut  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981  Tentang Hukum Acara Pidana
Penahanan Dalam UU No. 1 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pada dasarnya telah ditentukan pembatasan jangka waktu masa penahanan  bagi  seorang  tersangka/terdakwa  di  setiap  instansi  penegak  hukum  seperti penyidik di Kepolisian, penuntut umum di Kejaksaan dan Hakim di Pengadilan.
Ketentuan yang mengatur tentang pembatasan jangka waktu penahanan tersebut bisa dimintakan perpanjangan masa penahanan yaitu sekali saja pada tiap-tiap instansi. Lalu ada juga akibat jika masa tahanan telah lewat dari batas waktu yang telah ditentukan, siap  atau  tidak  pemeriksaan  terhadap  seorang  tersangka/terdakwa  yang  dikenakan penahanan,  maka  sesuai  amanah  KUHAP  seorang  tersangka/terdakwa  haruslah dikeluarkan “demi hukum” dari tahanan tersebut.
Penahanan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  1  angka  21  KUHAP,  yaitu: Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya dalam hal serta menurut cara yang diatur  dalam  undang-undang  ini.  Menurut  Pasal  7  ayat  (1)  huruf  d  KUHAP,  penyidik (dalam  hal  ini  kepolisian)  karena  kewajibannya  memiliki  wewenang  melakukan penahanan. Selain itu, penahanan juga bisa dilakukan oleh penuntut hukum atau hakim sesuai tahapan proses peradilan pidana (Pasal 20 KUHAP).
Tujuan  penahanan  dapat  kita  temui  pengaturannya  dalam  Pasal  20  KUHAP, yakni: 1) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik berwenang melakukan penahanan; 2) Untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan; 3) Untuk kepentingan pemeriksaan  hakim  di  sidang  pengadilan  dengan  penetapannya  berwenang  melakukan penahanan.
Perihal  fungsi  dilakukannya  penahanan  dapat  dilihat  dalam  Pasal  21  ayat  (1) KUHAP yang mengatur bahwa perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan  bukti  yang  cukup,  dalam  hal  adanya  keadaan  yang  menimbulkan kekhawatiran  bahwa  tersangka  atau  terdakwa  akan  melarikan  diri,  merusak  atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.
Jadi,  fungsi  dilakukannya  penahanan  itu  adalah  mencegah  agar  tersangka  atau terdakwa  tidak  melarikan  diri,  merusak  atau  menghilangkan  barang  bukti  dan  atau mengulangi tindak pidana.

## B. Penerapan  Kewenangan  Penyidik  Polri  Dalam  Melakukan  Penahanan Terhadap Tersangka Pelaku Tindak Pidana
Secara  tugas  pokok  dan  fungsi  (tupoksi),  Polri  sebagai  aparat  penegak  hukum dalam  sistem  peradilan  pidana  Polri  merupakan  bagian  dari  Criminal  Justice  System selaku penyidik yang memiliki kemampuan penegakan hukum (represif) dan kerjasama kepolisian  internasional  untuk  mengantisipasi  kejahatan  internasional.  Dalam menciptakan kepastian hukum peran Polri diaktualisasikan dalam bentuk: a) Polri harus profesional dalam bidang hukum acara pidana dan perdata sehingga image negatif bahwa Polri bekerja berdasar kekuasaan akan hilang; b) Mampu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat  sehingga  tidak  menjadi  korban  dari  kebutuhan  hukum  atau  tindakan sewenang-wenang;  c)  Mampu  memberikan  keteladanan  dalam  penegakan  hukum.  d) Mampu menolak suap atau sejenisnya dan bahkan sebaliknya mampu membimbing dan menyadarkan penyuap untuk melakukan kewajiban sesuai peraturan yang berlaku.
Kepolisian juga memiliki diskresi yang diartikan sebagai kebebasan mengambil keputusan  dalam  setiap  situasi  yang  dihadapi.  Diskresi  selalu  dikaitkan  dengan pengambilan  keputusan,  kekuasaan,  atau  kewenangan  yang  dilakukan  oleh  seorang terhadap  persoalan  yang  dihadapi.  Diskesi  penyidik  dapat  diartikan  sebagai  suatu kebijaksanaan  berdasarkan  kekuasaan  untuk  melakukan  suatu  tindakan  atas  dasar pertimbangan dan keyakinan dirinya.
Kewenangan  diskresi  adalah  suatu  kekuasaan  atau  wewenang  yang  dilakukan berdasarkan  hukum  atas  dasar  pertimbangann  dan  keyakinan  dan  lebihmenekankan pertimbangan  moral  ketimbang  dalam  kerangka  hukum (Situmeang,  2017).  Esensi diskresi adalah pengambilan suatu keputusan yang cepat, tepat, dan berfaedah terhadap suatu yang belum diatur oleh hukum, atau aturan yang jelas (vagennormen).
Berbicara mengenai penegakan hukum dan keadilan tidak akan terlepas dari lima pilar hukum yang harus dipenuhi agar penegakan hukum itu dapat tercapai secara efektif. Yang dimaksud dengan lima pilar tersebut adalah subtansi hukumnya, aparat, peralatan, masyarakat  dan  birokrasinya.  Polisi  memiliki  hak,  kewajiban  serta  wewenang  yang diberikan kepada bagian-bagian tertentu seperti halnya penyidik dengan sedemikian rupa luasnya.
Bersumber  atas  wewenang  yang  diberikan  undang-undang  tersebut,  penyidik berhak  mengurangi  kebebasan  dan  hak  asasi  seseorang,  asalkan  hal  itu  masih  berpijak pada  landasan  hukum.  Wewenang  pengurangan  kebebasan  dan  hak  asasi  itu,  harus dihubungkan  dengan  landasan  prinsip  hukum  yang  menjamin  terpeliharanya  harkat martabat  kemanusiaan  seseorang  serta  tetap  berpedoman  pada  landasan  orientasi keseimbangan  antara  perlindungan  kepentingan  tersangka  pada  satu  pihak,  dan kepentingan masyarakat serta penegakan ketertiban hukum pada pihak lain.
Secara universal ada dua tugas utama polisi yaitu, polisi berada dalam determinan orde hukum dan orde ketertiban. Pekerjaan polisi dari sudut orde hukum, tidak Iain berupa penerapan atau penegakan hukum dan dengan demikian polisi bertindak menjaga status quo dari hukum. Hal ini membawa konsekwensi bahwa apa yang dilakukan polisi tidak menyimpang  dari  sekalian  atribut-afribut  penegakan  hukum,  seperti  peraturan- peraturannya  sendiri  serta  azas  yang  lazim  diterima  dalam  dunia  hukum,  khususnya hukum pidana.
Sedangkan  dari  orde  ketertiban,  pekerjaan  polisi  sering  dilihat  sebagai  seorang yang  sehari-harinya  menafsirkan  hukum.  Seorang  polisi  misalnya  tidak  akan melaksanakan  suatu  ketentuan  hukum  oleh  karena  pelaksanaannya  justru  akan menumbuhkan suatu ketidaktertiban dalam masyarakat. Praktek-praktek yang demikian membuka sudut tersendiri dalam praktek kepolisian yang tidak selalu sama benar dengan perundang-undangan. Pelaksanaan kedua tugas tersebut, dapat saling bertolak belakang, disatu  Sisi  sebagai  pengayom/pelindung  masyarakat  (orde  ketertiban)  polisi  harus bersikap terbuka, ramah terhadap masyarakat luas.
Disamping  itu  sebagai  penegak  hukum  (orde  hukum)  polisi  dihadapkan  pada tugas  penyidikan  yaitu,  melakukan  pemeriksaan  saksi,  penahanan,  penggeledahan, penangkapan, penyitaan dan seterusnya menuntut  polisi bersikap tegas, cepat sehingga segera diketahui pelaku dari tindak kejahatan. Dalam melaksanakan kedua tugas utama tersebut bukanlah hal yang mudah untuk menjalankannya. Polisi lebih banyak dimusuhi dan  ditakuti  oleh  masyarakat  daripada  diterima  dengan  senang  kehadirannya.  Polisi muncul dalam bentuk yang menakutkan dan identik dengan kekerasan (Anwar & Adang, 2009).
Permasalahan  mengenai  penempatan  tahanan  tersangka/terdakwa  yang ditempatkan di tahanan kantor Kepolisian ini menimbulkan kejanggalan dan kekeliruan atas masyarakat terhadap Kepolisian dalam sistem penempatan tahanan/tersangka.
Penulis mendapatkan kesimpulan bahwa: a) Sel atau tahanan kantor Kepolisian tersebut  merupakan  bagian  dari  Rutan.  Dan  hal  tersebut  memang  jelas,  oleh  sebab  itu tidak  pernah  ada  pembongkaran  sel  tahanan  Kepolisian  serta  konflik  apapun  secara langsung  mengenai  ini.  Selain  itu  karna  masih  sedikitnya  gedung  Rutan,  hingga mengakibatkan penuhnya tahanan didalam Rutan tersebut dan mengalihkan ke tahanan kantor Kepolisian yang sama-sama milik Negara. b) Sesuai dengan penjelasan Pasal 22 ayat  (1)  huruf  a  yang  menyatakan:  Selama  belum  ada  rumah  tahanan  negara  ditempat yang  bersangkutan,  penahanan  dapat  dilakukan  di  kantor  kepolisian  negara,  dikantor kejaksaan negeri, di lembaga pemasyarakatan, di rumah sakit dan dalam keadaan yang memaksa  ditempat lain.  Serta  menjelaskan  secara  lisan  bahwa  sel  atau  tempat  tahanan kantor kepolisian merupakan bagian dari rumah tahanan negara.
Pihak Kepolisian dalam melakukan penahanan yang selalu berdasarkan dengan aturan yang sudah ada dalam KUHAP, dan dalam penyampaian ke masyarakat itu selalu disampaikan  pada  saat  proses  penahanan  akan  dilakukan.  Penyampain  tersebut disampaikan dalam bentuk lisan dan menjelaskan bahwa sel tahanan kantor Kepolisian merupakan bagian dari rumah tahanan negara (Rutan), jadi tidak ada permasalahan yang terjadi karena sel tahanan Kepolisian itu resmi sifatnya”.
Hanya  saja  sampai  sekarang  belum  disebutkan/dibuar  dengan  jelas  perundang- undangan yang menyatakan bahwa kantor polisi berhak menempatkan tersangka dalam tahanannya  meski  telah  dibuat  rumah  tahana  negara  (Rutan)  dalam  setiap  ibu  kota kabupaten. Pedoman Kepolisian dalam melaksanakan tugasnya hanya berpatokan pada Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981  Tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara Pidana,  dengan  kode  etik  internal  Polri  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

## Kesimpulan
Pertimbangan  hukum  penyidik  Polri  diberi  kewenangan  untuk  melakukan penahanan  terhadap  tersangka  pelaku  tindak  pidana,  karena    :  1)  Kewenangan  yang diberikan  oleh    Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana (KUHAP),  yaitu  syarat  penahanan  subjektif  merupakan  syarat  yang  bersumber  dari penilaian dan kekhawatiran penyidik bahwa jika terdakwa tidak ditahan maka terdakwa akan kabur, akan merusak atau menghilangkan bukti, dan bahkan akan mengulangi tindak pidana tersebut;  dan 2)  Kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang  Nomor 2 Tahun  2002  tentang  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  ;  dan  secara  jelas  tentang bagaimana  manajemen  penyidikan  tindak  pidana  yang  harus  dilakukan  oleh  polisi sebagaimana diatur dalam Perkapolri No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen penyidikan Tindak Pidana
Penerapan  kewenangan  Penyidik  Polri  dalam  melakukan  penahanan  terhadap tersangka pelaku tindak pidana yaitu, karena di satu sisi merupakan kewenangan yang
diberikan oleh undang-undang berdasarkan prinsip legalitas kepada penyidik, penuntut umum maupun hakim, namun di sisi lain penahanan bersinggungan dengan perampasan kemerdekaan  tersangka  dan  terdakwa.  Adanya  cukup  bukti  yang  menjadi  dasar dilakukannya penahanan rentan melanggar hak asasi manusia tersangka atau terdakwa. Oleh  karena  itu,  aparat  penegak  hukum  dituntut  tidak  hanya  mengacu  kepada  prinsip legalitas sebagai dasar hukum penahanan, tapi juga prinsip proporsionalitas.

## BIBLIOGRAFI
Anwar,  Yesmil,  &  Adang.  (2009). Sistem  peradilan  pidana:  konsep,  komponen  & pelaksanaannya dalam penegakan hukum di Indonesia . Widya Padjadjaran.
Djanggih,  Hardianto,  &  Takdir,  Muhammad.  (2021).  Problematika  Proses  Penahanan Dalam Sistem Peradilan Pidana. Kalabbirang Law Journal , 3 (1), 9–19.
Hamzah, Andi. (2014). Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia (Edisi Kedua). Sinar Grafika, Jakarta .
Hamzah, Andi. (2017). Hukum Pidana Indonesia . Sinar Grafika.
Hanitijo, Ronny. (2000). Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: Ghalia Indonesia .
Harahap,  M.  Yahya.  (2002). Pembahasan  permasalahan  dan  penerapan  KUHAP penyidikan dan penuntutan Edisi kedua .
Hartono.  (2010). Penyidikan  &  penegakan  hukum  pidana  melalui  pendekatan  hukum progresif . Sinar Grafika.
Julia, Syamsiar. (2006). Pelanggaran HAM dan peranan Polri dalam penegakan hukum di Indonesia .
Marpaung,  Leden.  (2009).  Proses  Penanganan  Perkara  Pidana  (Penyelidikan &Penyidikan) Bagian Pertama. Edisi Kedua. Pt Sinar Grafika. Jakarta .
Marzuki,  Peter  Mahmud.  (2013).  Penelitian  Hukum,  Jakarta:  Kencana. Mertokusumo, Sudikno .
Muhammad, Abdulkadir, & Niaga, Hukum Pengangkutan. (2004). Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti .
Prakoso, Djoko. (1987). Polri sebagai penyidik dalam penegakan hukum. (No Title) .
Prodjodikoro,  Wirjono.  (1977).  Hukum  Acara  Pidana  di  Indonesia,  cet.  9. Sumur Bandung, Bandung .
Ranoemihardja, Atang. (1976). Hukum Acara Pidana . Tarsito.
Simarmata,  Berlian.  (2011).  Pengawasan  terhadap  Pelaksanaan  Penahanan  Menurut
KUHAP  dan  Konsep  RUU  KUHAP. Mimbar  Hukum-Fakultas  Hukum  Universitas Gadjah Mada , 23 (1), 191–209.
Situmeang,  Sahat  Maruli  Tua.  (2017). Penahanan  Tersangka  Diskresi  dalam  Proses Peradilan Pidana . Logos Publishing.
Winata,  I.  Made  Arya  Kusuma,  Sugiartha,  I.  Nyoman  Gede,  &  Widyantara,  I.  Made Minggu.  (2021).  Proses  Penangguhan  Penahanan  Dengan  Jaminan  Pada  Tingkat Penyidik Berdasarkan Pasal 31 Kuhap. Jurnal Interpretasi Hukum , 2 (2), 403–408.

## Copyright holder:
Aris Munandar, I Gusti Agung Ngurah, Abunawas (2023)
First publication right: Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: