## ANALISIS PERJANJIAN PARA PIHAK YANG MELAKUKAN TRANSAKSI JUAL BELI BITCOIN YANG MENGGUNAKAN FASILITAS WEBSITE INDODAX

## Abstract
This article writing aims to study the bitcoin buying and selling transactions that are facilitated by the Indodax website according to the rule of law in Indonesia and protection for those who conduct bitcoin buying and selling transactions in Indonesia.This legal research is normative legal research that acts prescriptively and applied. Request submitted to the user. The technique of obtaining legal material used uses basic materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Legal materials analysis techniques draw conclusions from a debate that draws general attention to the concrete problems needed.Bitcoin buying and selling transactions facilitated by the first Indodax website are in accordance with the principles of agreement and the legal requirements contained in the Civil Code, the first in accordance with Law No. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions and Government Regulations Number 82 of 2012 concerning the Implementation of Systems and Electronic Transactions, and the third in accordance with Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. With the issuance of the Commodity Futures Trading Regulatory Agency Regulation No. 5 of 2019 concerning the Technical Provisions for the Implementation of the Physical Market of Crypto Assets (Crypto Assets) on the Futures Exchange, the bitcoin buying and selling transaction has been approved and supported by law in Indonesia. Regulations on how to buy bitcoin, the requirements for establishing the physical market for crypto assets or exchanges, and the procedure for disputing approval. Legal protection of bitcoin buying and selling transactions is divided into several aspects of privacy, the intensity of legal subjects, object transactions, and the responsibility of the parties.
Artikel ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan perjanjian transaksi jual beli bitcoin yang difasilitasi website Indodax menurut kaidah hukum di indonesia dan perlindungan bagi para pihak yang melakukan transaksi jual beli bitcoin di indonesia. Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan yang penulis gunakan adalah pendekatan perundang-undangan. Teknik pengumpulan bahan hukum yang penulis gunakan yakni dengan cara pengumpulan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik analisis bahan hukum dilakukan secara deduktif yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalah konkret yang dihadapi.Transaksi jual beli bitcoin yang difasilitasi website Indodax yang pertama telah sesuai
Keywords : bitcoin;  buy and sell;  indodax
Abstra k

## Teguh Wisnu Wardhana
E- mail: las.noches@yahoo.com Mahasiswa Fakultas Hukum UNS Surakarta
Yudho Taruno Muryanto E- mail : yudho_fhuns@yahoo.com Dosen Fakultas Hukum UNS Surakarta
dengan asas-asas perjanjian dan syarat sah perjanjian yang terkandung dalam Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, yang kedua telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, dan yang ketiga adalah telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dengan dikeluarkannya Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto ( Crypto Asset ) di Bursa Berjangka, maka transaksi jual beli bitcoin sudah resmi diakui dan mempunyai dasar hukum di indonesia. Peraturan ini memuat berbagai hal tentang tata cara jual beli bitcoin , persyaratan pendirian pasar fisik aset kripto atau exchange , dan prosedur penyelesaian sengketa. Perlindungan hukum transaksi jual beli bitcoin dibagi dalam beberapa aspek meliputi privasi, otentisitas subjek hukum, objek transaksi, dan tanggung jawab para pihak.

## A. Pendahuluan
Perkembangan teknologi yang begitu pesat saat ini telah melahirkan inovasi-inovasi terbaru yang berguna bagi manusia. Perkembangan pesat tersebut juga berlaku pada dunia internet dimana kegunaannya sekarang sudah merambah di berbagai bidang. Salah satu hasil perkembangan pesat tersebut adalah lahirnya mata uang virtual. Mata uang virtual tersebut dikenal sebagai Bitcoin .
Bitcoin adalah sebuah mata uang virtual yang berfungsi untuk pembayaran seperti uang pada umumnya dan sifatnya terdesentralisasi atau hanya dikontrol penuh oleh penggunanya tanpa campur tangan pihak tertentu. Bitcoin hanya bisa diperoleh dari proses mining atau ditambang oleh suatu alat tertentu dan setelah itu baru bisa digunakan untuk jual beli antar penggunanya. Untuk melakukan transaksi jual beli bisa dilakukan secara langsung antar penggunanya atau melalui bursa jual beli yang biasa disebut Exchange (Andreas M.Antonopulos, 2017: 9-10).
Exchange pertama Bitcoin adalah New Liberty Standard dan saat itulah Bitcoin mempunyai harga senilai $0.0007 pada tahun 2009.  Saat itu transaksi Bitcoin hanya sekedar jual beli dan belum ada kegunaan untuk pembayaran barang dan jasa. Dalam perkembangannya Bitcoin akhirnya digunakan sebagai alat pembayaran berbagai barang dan jasa. Dengan meningkatnya permintaan akan penggunaan bitcoin kemudian harganya mengalami peningkatan yang signifikan hingga mencapai nilai $ 600 pada akhir tahun 2013 setelah disebabkan oleh berbagai faktor pro-kontra (http://historyof bitcoin .org). Di indonesia transaksi jual beli bitcoin pertama kali dilakukan oleh exchange yang bernama Indodax tepatnya pada tahun 2014 dan exchange Indodax akan menjadi salah satu fokus dalam penulisan hukum ini.
Dengan harga yang sangat tinggi seperti itu akhirnya orang-orang mulai memandangnya sebagai alat jual beli saja namun sebagai investasi atau untuk spekulasi harga. Setelah itu lahirlah berbagai exchange baru yang menawarkan jual beli bitcoin dengan fitur-fitur yang lebih baik dari exchange-exchange sebelumnya. Melihat kesuksesan Bitcoin kemudian orang-orang pun mulai menciptakan mata uang virtual baru yang kegunaannya sama dengan bitcoin . Munculnya mata uang virtual baru membuat jual beli mata uang virtual semakin bervariasi (Guadamuz dan Marsden, 2015: 8 ) .
Kata kunci: bitcoin;  jual beli;  indodax
Transaksi jual beli mata uang virtual di exchange hampir mirip dengan transaksi jual beli saham. Yang menjadi perbedaannya adalah kemudahan pendaftaran untuk menjadi member atau anggota dari suatu exchange , karena hal tersebut akhirnya jual beli mata uang virtual memperoleh member sangat banyak dalam waktu yang cukup singkat. Dengan masuknya jumlah member yang begitu banyak maka akan bertambah pula volume transaksi yang akhirnya meningkat sangat drastis dengan nilainya mencapai miliaran dolar amerika (https:// www.blockchain.com/id/stats). Perbedaan lainnya adalah bursa saham memiliki dasar dan perlindungan hukum yang jelas sedangkan bursa bitcoin terkadang tidak terikat dengan hukum sama sekali (Choquette,Dwyer,dan Rechard, 2017: 1-2).
Akan tetapi sebagai suatu benda yang terdesentralisasi atau tidak bisa dikontrol oleh suatu pihak tertentu dan sifatnya yang tidak bisa diprediksi, maka tidak semua negara mau menerima penggunaan Bitcoin dan mata uang virtual lainnya. Berbagai negara pun membuat kebijakan yang bervariasi dari mulai melarang penggunaanya secara penuh atau ilegal, tidak mengakuinya sebagai mata uang, dan ada pula negara yang menciptakan peraturan tentang mata uang virtual sendiri dan mengakuinya sebagai mata uang seperti contoh jepang (Mcleod, 2017: 569-572). Di indonesia sendiri Bitcoin dan mata uang virtual lainnya bukanlah sebuah mata uang menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dimana berbunyi mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah dan Pasal 1 Ayat 2 yang berisi definisi uang yang berbunyi uang adalah alat pembayaran yang sah. Jadi untuk bisa disebut mata uang yang sah harus diterbitkan oleh pemerintah indonesia dan mata uang yang diterbitkan tersebut hanya rupiah. Selain itu Bank Indonesia juga mengeluarkan peraturan yang melarang penggunaan bitcoin dan mata uang virtual lainnya sebagai alat pembayaran dalam Pasal 34 huruf a Peraturan BI 18/2016 beserta sanksi-sanksinya. Pemerintah Indonesia intinya hanya melarang penggunaanya untuk pembayaran barang dan jasa dalam wilayah hukum negara indonesia dan sudah member ikan peringatan tentang penggunaan bitcoin dan tidak akan member ikan perlindungan hukum terhadap penggunaannya (https://ekonomi.kompas.com/ read/2017/12/06/070000726/bi-larang-bitcoin-ditransaksikan-di-indonesia-mulai-2018).
Untuk sekarang Bitcoin dan mata uang virtual khususnya di indonesia hanya bisa digunakan untuk transaksi antar pengguna dan yang paling banyak adalah untuk jual beli di bursa pertukaran atau exchange atau disebut juga dengan istilah trading . Di indonesia exchange yang berizin masih berjumlah sedikit sebagai contoh Indodax, Coinone, dan Triv (https://investasi.kontan.co.id/news/ini-empat-perusahaan-perantara-jual-beli-kripto-di- indonesia). Untuk melakukan transaksi jual beli diperlukan suatu perjanjian dan biasanya perjanjian tersebut sudah disediakan dari pihak exchange . Jual beli bitcoin di exchange mempunyai banyak perbedaan daripada jual beli pada umumnya, disini member exchange mempunyai 2 pilihan untuk jual beli bitcoin yaitu membeli atau menjualnya langsung kepada exchange atau bisa transaksi antar member melalui marketplace . Di marketplace semua member bisa membuat suatu penawaran jual atau beli yang disebut dengan order . Member bisa dengan mudah dan cepat mendapatkan bitcoin dengan harga yang mereka inginkan jika ada order yang sesuai namun jika tidak ada mereka harus membuat order tersendiri yang terkadang membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mendapatkan pembeli atau penjual jika order yang dipasang itu terlalu tinggi atau rendah dari harga rata-rata yang tertera (https:// help.indodax.com/apa-itu-market-taker-dan-market-maker/).
Pada februari 2019  Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi mengeluarkan sebuah aturan yang mengatur tentang jual beli bitcoin dan mata uang virtual lainnya yaitu Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto ( Crypto Asset ) di Bursa Berjangka. Hal ini juga didukung pemerintah karena bertujuan untuk mengawasi transaksinya agar tidak banyak bitcoin milik warga negara indonesia yang diperdagangkan di luar negeri (https:// kumparan.com/@kumparanbisnis/mendag-bitcoin-masuk-bursa-berjangka-ri-agar-tak-lari- ke-luar-negeri-1550548955147729340). Dengan dikeluarkannya peraturan ini maka transaksi jual beli bitcoin mulai bisa diterima oleh pemerintah dan masyarakat bisa melakukan transaksi jual beli bitcoin dengan tenang karena peraturan ini sudah memuat segala hal termasuk perlindungan hukumnya.
Walaupun transaksi jual beli Bitcoin ini sudah diperkuat keberadaannya dengan dikeluarkan peraturan BAPPEBTI tersebut namun tetap harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada. Transaksi jual beli tersebut harus berdasarkan pada adanya perjanjian jual beli. Transaksi jual beli bisa dikatakan sebagai transaksi yang sah apabila memenuhi syarat-syarat perjanjian. Syarat-syarat tersebut ada pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dan selain itu karena transaksi di dunia maya maka juga harus sesuai dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
Sebagai benda yang beroperasi di internet tentunya sangat besar kemungkinan untuk diretas oleh pihak-pihak tertentu. Sudah banyak kasus tentang pencurian Bitcoin , baik dari milik perseorangan atau milik suatu exchange . Kasus pencurian bitcoin dengan target exchange sendiri sudah terjadi beberapa kali. Untuk mengembalikan dana member yang hilang dibutuhkan waktu yang sangat lama sebagai contohnya adalah exchange Mt.Gox dimana mengalami pencurian Bitcoin sebanyak 750.000 bitcoin pada 2014 dan sampai sekarang mereka masih mencoba mengembalikan dana para member nya (https://blockonomi. com/mt-gox-hack/). Inilah yang menjadi momok para pelaku transaksi jual beli bitcoin di exchange . Tidak semua exchange memiliki keamanan website yang tinggi dan juga perlindungan hukum terhadap para member nya. Oleh karena itu diperlukan suatu ketelitian untuk memilih exchange yang menawarkan pelayanan terbaik dan izin usaha yang jelas (Decker,Guthrie,Seidel,dan Wattenhofer, 2015: 1-2).
Bitcoin mempunyai ciri khas yaitu transaksinya yang tidak dapat dibatalkan, yang artinya jika seorang mengirim bitcoin ke alamat wallet tertentu dan sudah dikonfirmasi maka transaksi tersebut tidak akan bisa dihentikan dengan cara apapun. Hal ini terkadang menyebabkan masalah dalam transaksi jual beli bitcoin seperti kasus salah mengisi alamat wallet yang biasanya disebabkan karena kurangnya ketelitian dan pihak exchange tidak akan menggantinya karena sudah tertuang dalam kontraknya (Stegâroiu, 2018: 2-3). Masalah lainnya adalah saat seorang ingin mengirim bitcoin dalam exchange lain ke Indodax biasanya akan mengalami penundaan transaksi yang lama dan bahkan jika sudah sukses bitcoin tersebut nyatanya belum masuk ke exchange Indodax. Hal ini biasa terjadi pada exchange-exchange yang reputasinya sudah terkenal buruk dan mempunyai customer service yang sangat lamban dan bahkan tidak merespon sama sekali. Karena exchange-exchange tersebut tidak berbadan hukum dan tidak terikat pada hukum apapun maka akan sangat mustahil untuk melaporkan kasus ini (Moore,Christin,dan Szurdi, 2018:1-2).
Berdasarkan pada apa yang diuraikan diatas, maka dalam artikel ini membahas tentang apakah perjanjian dalam transaksi jual beli bitcoin yang difasilitasi situs Indodax sudah sesuai dengan kaidah hukum di Indonesia.

## B. Metode Penelitian
Untuk menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan metode penelitian normatif, yaitu mengkaji keabsahan transaksi jual beli bitcoin menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Pendekatan yang penulis gunakan adalah pendekatan perundang- undangan. Sumber bahan hukum adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder yaitu buku, jurnal atau media massa, dan bahan hukum tersier yaitu kamus bahasa besar Indonesia (Johnny Ibrahim, 2006: 296). Analisis bahan hukum dalam penelitian hukum ini adalah secara deduktif yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi.

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan
Transaksi jual beli bitcoin atau yang lebih dikenal dengan sebutan trading mulai dikenal di indonesia pada awal tahun 2014 yang saat itu pertama kali dibuka oleh website jual beli indodax yang dulunya dikenal dengan bitcoin indonesia. (Dimaz Ankaa Wijaya, 2016 : 53) Dulunya bitcoin tidak hanya digunakan untuk trading saja namun juga bisa digunakan sebagai alat pembayaran barang dan jasa. Tetapi pada 2017 Bank Indonesia mulai menyadarinya dan menilai bahwa penggunaan bitcoin sebagai alat pembayaran barang dan jasa merupakan hal yang salah maka Bank Indonesia mengeluarkan peringatan bahwa barangsiapa yang menggunakan bitcoin dan aset kripto lainnya maka akan dikenai sanksi dan hanya memperbolehkan penggunaan mata uang rupiah sebagai alat pembayaran yang sah. (https://ekonomi.kompas.com/read/2017/12/06/070000726/bi-larang-bitcoin-ditransaksikan- di-indonesia-mulai-2018) Pada akhirnya bitcoin dan aset kripto lainnya hanya diperbolehkan diperjual-belikan di bursa tertentu yang disebut dengan exchange .
Untuk melakukan perbuatan jual beli maka harus sesuai dengan kaidah hukum di indonesia yang mengatur tentang jual beli. Jual beli merupakan suatu bentuk perjanjian dan keabsahan perjanjian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Syarat sah perjanjian dimuat dalam pasal 1320 dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga memuat tentang asas-asas perjanjian. Peraturan selanjutnya yang mengatur tentang jual beli adalah Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, kedua peraturan ini lebih mengatur tentang tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik dan transaksi elektronik. Dan yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, peraturan ini mengatur tentang subjek dan objek dalam jual beli.
Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1320 memuat tentang syarat sah perjanjian yaitu :

## 1)  Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
Syarat ini terkait dengan sepakatnya para pihak dalam hal ini antara member dengan Indodax. Saat mendaftar calon member akan diberikan suatu kontrak elektronik yang sifatnya wajib untuk disetujui oleh calon member tersebut dan jika tidak setuju maka calon member tersebut tidak akan bisa melakukan transaksi jual beli bitcoin dalam website Indodax. Jika calon member tersebut setuju maka calon member tersebut sudah sepakat untuk mengikatkan dirinya.
2)  Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
Kecakapan adalah saat dimana orang tersebut sudah dianggap mampu untuk melakukan perbuatan hukum. Transaksi jual beli bitcoin merupakan salah satu perbuatan hukum namun di era yang sangat maju ini hal tersebut tidak hanya dilakukan oleh orang yang sudah cakap saja tetapi juga mereka yang belum cakap seperti anak di bawah umur. Persyaratan menjadi member adalah berumur 18 tahun ke atas dan memiliki kartu identitas, anak di bawah umur tersebut masih dapat melanjutkan pendaftaran dengan meminta orang yang sudah cakap di sekitar mereka seperti orang tua mereka untuk melakukan pendaftaran atas nama orang tua mereka. Jadi pada pelaksanaannya hal ini dianggap sudah sah.

## 3)  Suatu hal tertentu
Syarat ini terkait dengan objek jual beli yakni dalam transaksi jual beli bitcoin yang digunakan sebagai objeknya adalah mata uang rupiah dan aset kripto seperti bitcoin , ethereum , dan aset kripto lainnya yang sudah tersedia dalam website Indodax.

## 4)  Suatu sebab yang halal
Pada awalnya bitcoin dikenal luas karena banyak digunakan untuk hal-hal ilegal seperti penjualan narkoba,senjata atau pencucian uang. Hal itu membuat masyarakat agak tidak suka menggunakan bitcoin tetapi perlahan-lahan mulai diterima. Di Indonesia sendiri bitcoin dilarang untuk digunakan pembayaran barang dan jasa tetapi masih diperbolehkan untuk diperjualbelikan dalam suatu bursa atau exchange . Awalnya belum ada peraturan yang mengatur tentang jual beli bitcoin di exchange sehingga membuat masyarakat yang berkecimpung dalam transaksi ini khawatir apakah transaksi ini melanggar ketentuan undang-undang atau tidak karena tidak ada adanya aturan yang mendasari transaksi mereka namun pada akhirnya di tahun 2019 dikeluarkanlah Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto ( Crypto Asset ) di Bursa Berjangka yang akhirnya membuat transaksi jual beli bitcoin mempunyai dasar hukum yang jelas.
Selanjutnya adalah kesesuaian transaksi jual beli bitcoin dengan asas-asas perjanjian yaitu (Salim H.S., 2003:49) :
1)  Asas Kebebasan Berkontrak
Dalam dunia internet semua orang tidak benar-benar bebas berkontrak karena sifat kontrak elektronik hanya dibuat sepihak oleh pihak pengelola website saja. Hal yang sama juga berlaku dalam transaksi jual beli bitcoin yang difasilitasi website indodax
dimana indodax disini membuat kontrak mereka sendiri dan calon member hanya perlu menyetujui kontrak elektronik tersebut dan transaksi dapat dilakukan.

## 2)  Asas Konsensualisme
Konsensual artinya perjanjian itu terjadi atau ada sejak terjadinya kata  sepakat  antara para  pihak,  dapat  diartikan  bahwa  perjanjian tersebut sah dan mempunyai akibat hukum sejak terjadinya kesepakatan  antara para  pihak  mengenai  isi  dari  perjanjian yang dimaksudkan. Dengan menyetujui kontrak elektronik yang disediakan Indodax saat calon member tersebut mendaftar maka kedua pihak dianggap sudah sepakat.

## 3)  Asas Mengikatnya Suatu Perjanjian
Kontrak elektronik berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati oleh kedua pihak yaitu Indodax dan semua member nya.
4)  Asas Itikad Baik (Good Faith)
Itikad baik berkaitan dengan niat baik atau kejujuran calon member tersebut untuk setuju dan patuh terhadap kontrak elektronik yang disodorkan kepada mereka. Tidak ada yang tahu pasti apa yang ada dalam niat seseorang namun jika calon member tersebut setuju dengan kontrak elektronik tersebut maka sudah dianggap memenuhi asas ini.

## 5)  Asas Kepribadian
Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Dalam transaksi jual beli bitcoin , bagi pihak member yang sudah terdaftar maka sebelumnya pasti mempunyai sebuah kepentingan tertentu seperti untuk mendapatkan keuntungan dari jual beli bitcoin atau kepentingan lainnya dan bagi pihak Indodax pun dalam pembuatan kontrak yang harus disetujui oleh member sebelumnya pasti juga sudah mempunyai maksud atau kepentingan tertentu bagi perusahaannya. Dalam syarat dan ketentuan yang dibuat oleh pihak Indodax juga mengenal pihak ketiga yang di dalamnya mempunyai peran berbagai macam.
Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik hampir memiliki isi yang sama dan saling melengkapi karena Peraturan Pemerintah tersebut berisi penjelasan dari Undang-Undang tersebut. Kedua peraturan ini berisi tentang syarat-syarat agar suatu sistem elektronik atau website memiliki keamanan yang baik agar transaksi elektronik dapat terlindungi dengan baik dan berisi pula tentang prosedur transaksi elektronik,hak dan kewajiban para pelaku transaksi elektronik dan penyelesaian sengketa dalam transaksi elektronik. Menurut pengamatan penulis website indodax sudah member ikan segala sesuatu yang berhubungan dengan keamanan website sesuai dengan kedua peraturan tersebut dan transaksi jual beli bitcoin juga sudah sesuai dengan transaksi elektronik yang tercantum dalam kedua peraturan tersebut.
Selain tentang keamanan website , Undang-Undang ITE juga mewajibkan transaksi elektronik harus memenuhi persyaratan lain seperti menurut pasal 9 yakni pelaku usaha harus menyediakan informasi yang benar terkait syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan. Indodax sudah menyediakan suatu kontrak perjanjian di awal saat calon member
tersebut mendaftar dan syarat kontrak tersebut berisi segala informasi tentang produk, syarat dan ketentuan serta pilihan penyelesaian sengketa yang harus calon member itu setujui agar dapat menjadi member Indodax.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen hanya mengatur tentang subjek dan objek jual beli. Subjek jual beli menurut undang-undang tersebut adalah konsumen dan pelaku usaha, dalam hal ini yang dimaksud sebagai konsumen adalah para pengguna website indodax atau yang lebih dikenal dengan sebutan member dan pelaku usaha disini adalah indodax sebagai perusahaan yang menyediakan website jual beli bitcoin . Objek jual beli menurut undang-undang perlindungan konsumen adalah barang dan jasa, yang dapat diperjual belikan dalam transaksi jual beli bitcoin adalah hanya berupa barang yaitu aset kripto seperti bitcoin , ethereum , litecoin , dan aset kripto lainnya.

## D. Simpulan
Berdasarkan analisis dan pembahasan masalah, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :
Perjanjian dalam Transaksi jual beli bitcoin yang difasilitasi website indodax ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, apabila kontraknya ditinjau dari pasal 1320 yang berisi tentang syarat sahnya perjanjian maka semua syarat sudah terpenuhi walau ada beberapa syarat seperti umur para member indodax yang masih di bawah umur sehingga tidak cakap tetapi secara normatif sudah memenuhi syarat sah perjanjian. Selain memuat syarat sahnya perjanjian, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga membuat asas-asas perjanjian, dimana transaksi jual beli bitcoin yang difasilitasi situs indodax juga sudah sesuai dengan asas-asas tersebut. Sedangkan apabila ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi elektronik telah sesuai juga dengan ketentuan-ketentuan yang ada seperti sertifikasi, penyelenggara, dan prosedur yang ditentukan oleh peraturan tersebut. Dan yang terakhir adalah menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, di undang-undang ini tidak memuat ketentuan tentang keabsahan prosedur transaksi jual beli namun hanya syarat sahnya transaksi jual beli yaitu adanya subjek dan objek jual beli, dan berdasarkan uraian di atas transaksi jual beli bitcoin yang difasilitasi website indodax juga sudah sesuai dengan ketentuan undang-undang tersebut.

## E. Saran
Dari hasil penelitian yang telah diperoleh, maka dapat diberikan rekomendasi antara lain adalah :
Pihak Indodax selaku Exchange yang member ikan fasilitas jual beli bitcoin sudah sepatutnya selalu meningkatkan kemanan website exchange untuk menjaga kemanan aset para member nya karena dunia internet yang semakin canggih ini pasti para hacker akan dengan mudah menemukan cara untuk meretas suatu exchange seperti kejadian-kejadian terdahulu. Bagi pihak member agar selalu memasang sistem kemanan ganda seperti pemasangan google authenticator dan verifikasi melalui email atau nomor telepon seluler sesuai dengan himbauan pihak indodax yang selalu member ikan pemberitahuan terbaru
terkait kemanan para member nya. Hal ini bertujuan untuk melindungi akun member dari kejahatan phising dimana member lupa untuk mengecek keaslian website indodax dan kemudian asal memasukkan data login, maka dari itu juga penting untuk melihat keaslian website nya dengan memperhatikan CA (Certification Authority) dahulu.
Dengan dikeluarkannya Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto ( Crypto Asset ) di Bursa Berjangka maka transaksi jual beli bitcoin dianggap sudah legal di indonesia. Aset kripto seperti bitcoin dan  aset kripto lainnya hendaknya segera bisa diterima secara penuh oleh pemerintah indonesia dan nantinya transaksi jual beli bitcoin dapat dikeluarkannya Undang-Undang yang secara spesifik mengaturnya.
Abdul Halim Barkatullah. 2008. Hukum  Perlindungan  Konsumen  (Kajian  Teoretis  dan Perkembangan Pemikiran . Bandung : Nusa Media.
Andreas M.Antonopulos. 2017. Mastering  Bitcoin:  Programming  the  Open  Blockchain. Sebastopol : O’Reilly Media.Inc.
Dimaz Ankaa Wijaya. 2016. Mengenal Bitcoin dan Cryptocurrency . Medan : Puspantara.
Johnny Ibrahim. 2006. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif . Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
Salim H.S. 2009. Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak . Jakarta : Sinar Grafika.

## Jurnal
Choquette, J., Dwyer, G.P., Rechard, K. 2017. Bitcoin Exchanges : Clemson University.
Decker, C., Guthrie, J., Seidel, J., Wattenhofer, R. 2015.Making Bitcoin Exchanges Transparent.
Duca, Louis F. Del, The Commercial Law of Bitcoin and Blockchain Transactions‖, Uniform Commercial Code Law Journal, Vol. 47, No. 2, Juli 2017.
Elwell, Craig K., et.al., Bitcoin : Question, Answers, and Analysis of Legal Issue‖, CRS Report, Congressional Research Service, Washington DC , 20 Desember 2013.
Guadamuz, A., & Marsden, C.  2015. Blockchains and Bitcoin : Regulatory responses to cryptocurrencies. First Monday ,  Vol. 20, No. 12, 7 Desember 2015.
Mcleod, S. 2017. BITCOIN : THE UTOPIA OR NIGHTMARE OF REGULATION. The Elon Law Review , Vol. 9.

## F. Daftar Pustaka
Buku
Moore, T., Christin, N., Szurdi, J. 2018.Revisiting the Risks of Bitcoin Currency Exchange Closure. ACM Transactions on Internet Technology , Vol. 9, Issue 4, No. 50, November 2018.
Stegâroiu, C.E. 2018. THE ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF BITCOIN PAYMENTS IN THE NEW ECONOMY. Annals of “Constantin Brâncuşi” University of Târgu-Jiu - Serie Economy , Issue 1:2.

## Internet
https://ekonomi.kompas.com/read/2017/12/06/070000726/bi-larang-bitcoin-ditransaksikan-di- indonesia-mulai-2018, diakses tanggal 14 februari 2019
https://coinsutra.com/biggest-bitcoin-hacks, diakses tanggal 23 maret 2019 https://www.blockchain.com/id/stats, diakses tanggal 24 maret 2019 http://historyof bitcoin .org, diakses tanggal 24 maret 2019
https://investasi.kontan.co.id/news/ini-empat-perusahaan-perantara-jual-beli-kripto-di-indonesia, diakses tanggal 25 maret 2019
https://help.indodax.com/apa-itu-market-taker-dan-market-maker/, diakses tanggal  25 maret 2019 https://kumparan.com/@kumparanbisnis/mendag-bitcoin-masuk-bursa-berjangka-ri-agar-tak- lari-ke-luar-negeri-1550548955147729340, diakses tanggal 26 maret 2019
https://blockonomi.com/mt-gox-hack/, diakses tanggal 27 maret 2019