## JIE E :
© 2021. Suar di. Published by Jurnal JIEE
Akuntabilitas  Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)    Desa Lumindai Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto Tahun 2019
Suardi 1 , Nazirwan 2 , Fitriani 3
1,2,3 Program Studi Ilmu Administrasi Negara, STIA Adabiah, Indonesia
* penulis korespondensi: suardi@gmail.com
ARTICLE INFO

## ABSTRAK
A rticle history:
Research  is  done  at  Lumindai's  Village,  Goods  district, Sawahlunto's city. Problem identification: Allocation
Management  accountability  Lents  Fund  Village  On  Silvan Lumindai has pointed out administration that corresponds to prevailing  rule,  lack  for  and  administration  incompleteness make  Allocation  Management  accountability  Lents  Fund imperfect Village and constraining deep Allocation
channelizing  proffering  Lents Fund  Village.  To  the  effect  this research  to  know      how  is  akuntabilitas  Allocation management Lents Fund Lumindai's Village and its therewith constraint  effort  that  is  done  in  settle      that  constraint. Akuntabilitas's conclusion Allocation Management Lents Fund Lumindai's Village was good, really and according to operation default  procedures  (SOUP),  but  there  is  constraint  sort  as reducing its tech guidance and coordination among institute. Effort that needs to be done to settle that constraint by follows bimtek  and  interlaces  good  coordination  institution  squire concerning.
Received 18 November 2021
Received  in  revised  form  06
December 2021 Accepted 20 December 2021

## Keyword:
Akuntabilitas is Management Lents Fund Village

## PENDAHULUAN
Desa  mempunyai  posisi  dan  peran yang  lebih  berdaulat,  posisi  dan  peran yang  sangat  besar  dan  luas  dalam mengatur dan mengurus desa.
Kewenangan desa yang sebelumnya hanya bersifat  target,  yaitu  sebagai  organisasi pemerintahan  yang  berada  dalam  sistem pemerintahan  kota.  Kini  desa  dapat menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan
pemberdayaan
masyarakat sendiri secara penuh. Didik G. Suharto (2016, p. 26) menyatakan Lahirnya  peraturan  perundang-undangan dalam penyelenggaraan pemerintahan
daerah  setelah  adanya  reformasi  melalui Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014 membawa pengaruh besar terhadap pengaturan
penyelenggaraan
pemerintahan desa, yaitu dengan lahirnya Undang-  Undang  Nomor  6  Tahun  2014 tentang  Desa.  Berbeda  dengan  peraturan perundang-undangan masa-masa sebelumnya,  Undang-Undang  Desa  yang diundangkan  menjadi  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menegaskan komitmen politik dan konstitusional bahwa negara melindungi dan memberdayakan  desa  agar  menjadi  kuat,
maju,  mandiri,  dan  demokratis  sehingga dapat  menciptakan  landasan  yang  kokoh dalam  melaksanakan  pemerintahan  dan pembangunan  menuju  masyarakat  yang adil,  makmur,  dan  sejahtera  (Silahuddin, 2015, p. 8).
Pada dasarnya Pertanggung jawaban  Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa Pada Desa Lumindai belum menunjukkan administrasi yang sesuai dengan ketentuan  yang  berlaku,  kekurangan  dan ketidaklengkapan administrasi menjadikan Pertanggungjawaban
Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  tidak sempurna dalam pemeriksaan yang
dilakukan
oleh instansi terkait.
Ketidaklengkapan administrasi adalah temuan yang bisa menjadi kasus ketidaksempurnaan administrasi dan kelengkapan  dalam  Pertanggung  jawaban Pengelolaan Alokasi Dana Desa. Selain itu, kasus  lain  yang  sering  terjadi  adalah dalam pengajuan penyaluran Alokasi Dana Desa  oleh  desa  ke  kota  salah  satunya prasyaratnya adalah Pelaporan dan Pertanggungjawaban  Pengelolaan  Alokasi Dana  Desa  yang  merujuk pada Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  20  Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa telah dijabarkan tata cara dan pertanggungjawaban keuangan desa.
Namun,  faktanya  di  Desa  Lumindai Pertanggungjawaban  Pengelolaan  Alokasi Dana  Desa  masih  belum  baik  dan  itu menjadi salah satu penyebab keterlambatan dalam pengajuan penyaluran  Alokasi  Dana  Desa  di  Desa Lumindai. TELAAH

## LITERATUR
DAN

## PENGEMBANGAN HIPOTESIS
Pengertian  Akuntabilitas  Menurut  Para Ahli Akuntabilitas
adalah bentuk kewajiban mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan  pelaksanaan misi  organisasi  dalam  mencapai  tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan
sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban  yang  dilaksanakan secara  periodik.  Dengan  kata  lain  dalam akuntabilitas terkandung kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala tindak lanjut  dan  kegiatan  terutama  di  bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih  tinggi/atasannya.  Dalam  hal  ini terminologi akuntabilitas dilihat dari sudut pandang  pengendalian  tindakan  pada pencapaian tujuan. Dalam dunia birokrasi,  akuntabilitas  suatu  instansi pemerintah  itu  merupakan  perwujudan kewajiban  instansi  pemerintah  untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi instansi bersangkutan.(Mardhatillah, 2021)

## Pengertian Alokasi Dana Desa (ADD)
Alokasi  Dana  Desa  adalah  bagian dari  dana  perimbangan  keuangan  pusat yang  diterima  kabupaten/kota  paling sedikit  sepuluh  persen  dalam  anggaran pendapatan  dan  belanja  daerah  yang peruntukkan  bagi  Desa  dengan  cara  di transfer,  digunakan  untuk  membiayai semua kegiatan dan program desa diantaranya kegiatan bidang
penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan  pembangunan,  pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat  dan  kegiatan  bidang  tak terduga/bencana alam (UU No. 6, 2014:11)

## Akuntabilitas Alokasi Dana Desa (ADD)
Akuntabilitas keuangan desa didasarkan  pada  asas-asas  transparan, akuntabel,  partisipatif  serta  dilakukan dengan  tertib  dan  disiplin  anggaran.
Dimana Alokasi Dana Desa
dipertanggungjawabkan pengelolaannya dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai  tanggal  1  Januari  sampai  dengan tanggal 31 Desember. Akuntabilitas pengelolaan  yang  dimaksud  tidak  hanya dari  hasil  laporan,  pertanggungjawaban keuangan desa harus diawali dari perencanaan,  penganggaran,  penyaluran,
pelaksanaan, pelaporan serta pemantauan dan evaluasi yang sesuai dengan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.(Mulia & Saputra, 2021)

## METODE PENELITIAN
Dilihat  dari  objek  dan  metode analisis  yang  digunakan,  maka penelitian yang  akan  penulis  lakukan  bersifat deskriptif  kualitatif.  Tipe  penelitian  ini berusaha mendeskripsikan gambaran yang  senyatanya  dari  fenomena  yang terjadi pada pertanggungjawaban pengelolaan  dana  alokasi  dana  desa, khususnya  Alokasi  Dana  Desa  di  wilayah Desa Lumindai Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto.
Adapun data yang digunakan teknik dalam penelitian ini adalah data primer itu sumber  data  penelitian  yang  diperoleh langsung  dari  sumber  asli  dan  tidak melalui  media  perantara  (Supomo  & Indrianto,  2013,  p.  142)  dan  data sekunder.  adalah  sumber  data  penelitian yang  diperoleh  peneliti  secara  tidak langsung melalui media perantara (diperoleh  dan  dicatat  oleh  pihak  lain (Supomo  &  Indrianto,  2013,  p.  143). Sumber  data  ini  berasal  dari  catatan- catatan, jurnal dan referensi tertulis.
Sedangkan  analisis  data  adalah proses  mencari  dan  menyusun  secara sistematis  data  yang  diperoleh  dari  hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan- bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.  Teknik analisis data adalah suatu uraian tentang cara-cara analisis yaitu kegiatan mengumpulkan  data  kemudian  diedit untuk  selanjutnya  dimanfaatkan  sebagai bahan  analisis  yang  sifatnya  kualitatif (Sugiyono, 2019, p. 319).
Penelitian  sendiri  dilaksanakan  di Kantor Desa
Lumindai
Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto. Alasan penulis memilih  tempat  penelitian  ini  sebagai lokasi  penelitian  karena  Keterbatasan
waktu,  biaya  dan  kemampuan  peneliti dalam  mendapatkan  data,  penelitian  ini penulis  laksanakan  selama  lebih  kurang dua bulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Akuntabilitas  Pengelolaan  Alokasi  Dana Desa  di  Desa  Lumindai  Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto (ADD)
Implementasi  otonomi  bagi  desa akan  menjadi  kekuatan  bagi  pemerintah desa  untuk  mengurus,  mengatur  dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri,  sekaligus  bertambah  pula  beban tanggung  jawab  dan  kewajiban  desa, namun demikian penyelenggaraan pemerintahan tersebut tetap harus dipertanggungjawabkan  terutama  dalam mengelola anggaran dana desa.
Akuntabilitas  pengelolaan  alokasi  dana desa  dimaksudkan  sebagai  upaya  untuk mewujudkan  tata  kelola  pemerintahan yang  baik,  bahwa  prinsip  atau  kaidah- kaidah good  governance adalah  adanya partisipasi, transparansi dan kebertanggungjawaban dalam pelaksanaan pemerintahan dan
pembangunan. Pertanggungjawaban pengelolaan  alokasi  dana  desa  sebagai bagian dari pelaksanaan pembangunan di desa, sudah seharusnya memegang teguh prinsip-prinsip yang merupakan indikator Good  Governance tersebut.  Akuntabilitas publik yang harus dilakukan oleh organisasi  sektor  publik  terdiri  atas beberapa  aspek.  Lebih  lanjut  Mahmudi (2010,  p.  9)  sebagaimana  dikutip  dari Hopwood dan Tomkins menjelaskan bahwa akuntabilitas dibagi atas:
1. Akuntabilitas  Hukum  dan  Kejujuran Merupakan akuntabilitas lembaga- lembaga  publik  untuk  berperilaku jujur  dalam  bekerja  dan  menaati ketentuan hukum yang berlaku. Penggunaan dana publik harus dilakukan  secara  benar  dan  telah mendapatkan  otorisasi.  Akuntabilitas hukum  berkaitan  dengan  kepatuhan
terhadap  hukum  dan  peraturan  lain yang  disyaratkan  dalam  menjalankan organisasi.
2. Akuntabilitas  Manajerial  Merupakan pertanggungjawaban  lembaga  publik untuk  mengelola  organisasi  secara efisien dan efektif. Akuntabilitas manajerial dapat juga diartikan sebagai akuntabilitas kinerja ( performance accountability ).  In-efisiensi  organisasi publik adalah menjadi tanggung jawab lembaga yang bersangkutan dan tidak boleh  dibebankan  kepada  klien  atau customer nya.  Akuntabilitas  manajerial merupakan akuntabilitas bawahan kepada atasan dalam suatu organisasi.
3. Akuntabilitas Program merupakan pertanggungjawaban  yang  berkaitan dengan  pertimbangan  apakah  tujuan yang  ditetapkan  dapat  dicapai  atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang  memberikan  alternatif  program yang  memberikan  hasil  yang  optimal dengan  biaya  yang  minimal.  Dengan kata lain akuntabilitas program berarti bahwa  program-program  organisasi hendaknya  merupakan  program  yang bermutu yang mendukung strategi dan pencapaian  misi,  visi,  dan  tujuan organisasi.
4. Akuntabilitas  Kebijakan  merupakan pertanggung  jawaban  yang  terkait dengan  pertanggungjawaban  lembaga publik atas kebijakan-kebijakan yang diambil. Lembaga-lembaga publik hendaknya  dapat  mempertanggung jawabkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan dampak di masa depan. Dalam membuat kebijakan harus
dipertimbangkan apa tujuan kebijakan tersebut, mengapa kebijakan itu diambil  siapa  sasarannya,  pemangku kepentingan  ( stakeholder )  mana  yang akan  terpengaruh  dan  memperoleh manfaat  dan  dampak  (negatif)  atas kebijakan tersebut.
5. Akuntabilitas  Finansial  merupakan pertanggungjawaban lembaga- lembaga  publik  untuk  menggunakan dana  publik  ( public  money )  secara ekonomis, efisien, dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana, serta korupsi.  Akuntabilitas  Finansial  ini sangat penting karena menjadi sorotan utama  masyarakat.  Akuntabilitas  ini mengharuskan lembaga-lembaga publik  membuat  laporan  keuangan untuk menggambarkan kinerja finansial organisasi kepada pihak luar.
Perencanaan,  di  Desa  Lumindai diawali  dengan  cara  musyawarah  dengan melibatkan semua perangkat desa beserta masyarakat, yang bertujuan untuk menjemput aspirasi masyarakat.
Musyawarah  yang  dilakukan  sebanyak  4 kali  diantaranya  musyawarah  dusun dilakukan di 5  dusun,  musyawarah  desa, musyawarah kecamatan dan musyawarah kota.
Pelaksanaan, dilakukan setelah perencanaan yang dibukukan dalam aplikasi  sistem  keuangan  desa  telah disahkan oleh Walikota Sawahlunto. Karena prasyarat Dana Alokasi Dana Desa Tahap  Pertama  tersalurkan  ke  Rekening
Desa adalah
telah disahkannya
Perencanaan  oleh  Walikota  Sawahlunto. Setelah itu, Desa membentuk Tim Pelaksana Kegiatan sebagai
Penanggungjawab Kegiatan yang disahkan oleh  Kepala  Desa  terdiri  dari  perangkat desa, lembaga dan masyarakat.
Pertanggungjawaban, berbentuk SPJ dengan memedomani Permendagri No 20  Tahun  2018  dan  Surat  Edaran  dari Dinas  Sosial  PMDPPA  Kota  Sawahlunto. Pertanggungjawaban  ini  dilakukan  oleh Tim
Pelaksana Kegiatan sebagai Penanggungjawab kegiatan.
Pertanggungjawaban  tersebut  diverifikasi oleh  sekretaris  desa  Selaku  Koordinator Pelaksana  Kegiatan  dan  disetujui  oleh Kepala Desa.
Pelaporan,
dilakukan
oleh
Bendahara  Desa  dengan  cara  menginput pertanggungjawaban  yang  diterima  dari Pelaksana  Kegiatan  ke  dalam  Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes).
Pelaporan  Realisasi  Penggunaan  Alokasi Dana  Desa  yang  telah  dinput  juga diverifikasi  oleh  sekretaris  desa  dan disetujui  oleh  Kepala  Desa.  Pelaporan tersebut juga sebagai salah satu prasyarat dalam pengajuan penyaluran dana Alokasi Dana Desa tahap berikutnya.
Pengawasan,  Alokasi  Dana  Desa  di Desa  Lumindai  pengawasan  dilakukan oleh siapapun. Lembaga yang ada di Desa, Masyarakat  dan  Pemerintah  Kota bahkan Pemerintah  Provinsi.  Terkait  Pengawasan Pertanggungjawaban  Pengelolaan  Alokasi Dana  Desa Pemerintah  Kota  menugaskan Inspektorat Kota Sawahlunto untuk melakukan  Pemeriksaan  Reguler  atas Pertanggungjawaban  Pengelolaan  Alokasi Dana Desa di Desa Lumindai.
Kendala  –  Kendala  yang  ditemui  dalam Akuntabilitas  Pengelolaan  Alokasi  Dana Desa  di  Desa  Lumindai  Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto
Dalam  Akuntabilitas  Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Lumindai kota Sawahlunto  tentunya  tidak  selalu  mudah dan berjalan mulus saja, apalagi di dalam pertanggungjawaban  pengelolaan  tentu tidak terlepas dari yang namanya kesulitan dan kendala, berikut ini
beberapa kendala yang ditemui atau yang dirasakan para aparat desa dalam Akuntabilitas  Pengelolaan  Alokasi  Dana Desa di Desa Lumindai.
1. Bimbingan Teknis yang Kurang Memadai
Pentingnya  bimbingan  teknis  yang diberikan  oleh  Pemerintah  Kota  kepada Perangkat Desa Lumindai khususnya bagi
Tim
Pelaksana Kegiatan terhadap Akuntabilitas  Pengelolaan  Alokasi  Dana
Desa.  Karena  dengan  banyaknya  aturan- aturan mengenai pengelolaan dana tersebut,  namun  tidak  diiringi  dengan bimbingan dari Pemerintah Kota menyebabkan
timbulnya berbagai masalah yang merugikan desa. Bimbingan teknis mempunyai tujuan yang sama yaitu terciptanya  tata  kelola  pemerintah  yang baik  dengan  akuntabilitas  pengelolaan alokasi dana desa yang baik. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya desa Lumindai merupakan salah satu desa yang menerima pendapatan dana desa tertinggi di Kota Sawahlunto dari 27 desa yang ada. Sehingga seharusnya pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa juga baik.
2. Kurangnya  koordinasi  antar  instansi yang terkait di Pemerintah Kota.
Desa  merupakan  unsur  paling bawah dalam tatanan  pemerintahan  yang ada di Pemerintah  Kota.  Sehingga tempat berkoordinasi desa jika mengalami permasalahan  ataupun  keraguan  adalah Pemerintah  Kota  dengan  instansi  yang terkait dengan desa, seperti pihak kecamatan,  dinas  sosial  PMDPPA,  Badan Pengelola  Keuangan  dan  Aset  Daerah (BPKAD)  dan  Inspektorat  Kota.  Namun faktanya  instansi  terkait  tersebut  sering tidak  senada,  tidak  satu  persepsi  dan kurangnya koordinasi antar instansi sehingga  membingungkan  aparat  desa dalam
berkoordinasi terutama permasalahan dalam pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa.
3. Sumber Daya Aparatur
Untuk
menciptakan
pertanggungjawaban  pengelolaan  alokasi dana  desa  yang  baik  maka  dibutuhkan aparat  desa  yang  memiliki  sumber  daya yang memadai. Sedangkan di desa Lumindai mengenai kualifikasi pendidikan yang  sebelumnya  sudah  di  jelaskan  pada bab  IV  hanya  beberapa  aparat  desa  yang menyelesaikan  pendidikan  sarjana  dan diploma, selebihnya menyandang
pendidikan  SLTA  dan  SD.  Di  samping memang  jiwa  sosial  yang  diutamakan sebagai  aparat  desa.  Namun  untuk pertanggungjawaban  pengelolaan  alokasi dana desa sangat dibutuhkan aparat desa dengan  pendidikan  yang  spesifik  serta wawasan yang luas. sumber daya aparatur desa  ter  spesifik  mengenai  pendidikan sangat  berpengaruh  dalam  menjalankan tata pemerintahan di desa terutama dalam pertanggungjawaban  pengelolaan  alokasi dana desa.
Upaya mengatasi Kendala – Kendala yang ditemui dalam Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi  Dana  Desa  di  Desa  Lumindai Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto
Adapun upaya yang telah dilakukan Kepala  Desa  Lumindai  untuk  mengatasi kendala-kendala dalam
Akuntabilitas Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  di  Desa Lumindai Kecamatan Barangin Kota
Sawahlunto bahwa untuk mengatasi bimbingan  teknis  yang  kurang  memadai oleh Pemerintah Kota kepada Desa, Pihak Pemerintah  Kota  ke  depannya  akan memberikan  bimbingan  tersebut  baik berupa sosialisasi maupun evaluasi secara berkala  kepada  desa  baik  itu  mengenai kebijakan yang mengatur maupun pertanggungjawaban  pengelolaan  alokasi dana desa itu sendiri. Kurangnya koordinasi  antar  instansi  yang  terkait dengan desa di  Pemerintah Kota sehingga membingungkan aparat desa dalam berkoordinasi terutama permasalahan dalam  pertanggungjawaban  pengelolaan alokasi  dana  desa  dan  tidak  menemukan pemecahan  masalah  tersebut.  Sumber daya  aparatur  terutama  pendidikan  yang minim berpengaruh terhadap pola pikirnya sehingga  sebagian  mereka  menganggap pertanggungjawaban  pengelolaan  alokasi dana desa itu hal yang sepele. Kekurangan sumber daya aparatur terutama pendidikan  yang  masih  minim  sangat berpengaruh  dalam  pertanggungjawaban pengelolaan  alokasi  dana  desa,  diatasi
dengan  melanjutkan  pendidikan  bagi aparatur desa, dengan minimal SLTA bagi Kepala  Dusun  dan  Minimal  Diploma  bagi Tim Pelaksana Kegiatan.

## SIMPULAN
1. Akuntabilitas  Hukum  dan  Kejujuran terhadap  Akuntabilitas  Pengelolaan Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  Di  Desa Lumindai  sangat  komprehensif  dalam melaksanakan program-program di desa  dengan  ketentuan  yang  berlaku serta pengawasan yang selalu dilakukan  oleh  lembaga  desa  seperti BPD  dan  LPM  terhadap  aturan  yang sering berganti sehingga mengingatkan untuk terus mengupgrade aturan agar tidak  salah  jalan.  Serta  Kepala  Desa beserta aparat yang selalu menerapkan prinsip transparansi (keterbukaan) kepada  masyarakat  tanpa  melanggar aturan yang berlaku.
2. Akuntabilitas Manajerial terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana  Desa  (ADD)  Di  Desa  Lumindai telah menerapkan prinsip-prinsip ekonomis,
efektif dan efisien. Walaupun penerapan prinsip
akuntabilitas  pada  tahap  ini  masih sebatas pertanggungjawaban fisik, sedangkan  sisi  administrasi  masih belum  sepenuhnya  dilakukan  dengan sempurna. dikarenakan aturan Pemerintah  Kota  yang  sering berubah, tanpa ada Komunikasi ataupun sosialisasi ke desa dengan Aparat yang
SDMnya masih kurang.
3. Akuntabilitas Program terhadap Akuntabilitas Pengelolaan
Alokasi Dana  Desa  (ADD)  Di  Desa  Lumindai telah melakukan sesuai prosedur yang telah  ditentukan  dan  aturan  yang berlaku  dengan  menerapkan  prinsip transparansi dan partisipatif.
4. Akuntabilitas Kebijakan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi
Dana Desa (ADD) Di Desa Lumindai ini ada  pertentangan  di  Desa  Lumindai. Karena  dengan  kebijakan  yang  dibuat
oleh  Pemerintah  Kota  menimbulkan banyak  masalah,  Pemerintah  Kota dianggap  tidak  melihat  situasi  dan kondisi desa di lapangan.
5. Akuntabilitas
Finansial terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana  Desa  (ADD)  Di  Desa  Lumindai telah menerapkan prinsip-prinsip transparansi dan partisipatif. Walaupun penerapan prinsip akuntabilitas  pada  tahap  ini  belum sepenuhnya
dilakukan dengan sempurna. dikarenakan kesadaran
masyarakat terhadap dana desa masih minim.
6. Program  Alokasi  Dana  Desa  (ADD) merupakan  konsep  ideal  Pemerintah Kota dalam rangka menerapkan Nawacipta presiden dan wakil presiden periode  2014-2019  yaitu  membangun daerah  dari  pinggiran  dan  partisipatif masyarakat  desa,  ternyata  mendapat respons dan tanggapan positif masyarakat  yang  sangat  diharapkan keberlanjutannya  guna  peningkatan pembangunan pedesaan.

## DAFTAR PUSTAKA
Mahmudi, M. (2010). Manajemen Keuangan Daerah. Jakarta: Erlangga .
Mardhatillah,  M.  (2021).  Implementasi Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) Untuk Pemberdayaan Masayarakat  Miskin  di  Kota  Padang Panjang. Jurnal  Ilmiah  Ekotrans  & Erudisi , 1 (1), 76–87.
Mulia,  R.  A.,  &  Saputra,  N.  (2021).
Systematic Literature Review: Determination of Government Policy in Health and Education Development for
Improved  Human  Capital. Jurnal  EL- RIYASAH , 12 (1), 92–107.
Silahuddin,  M.  (2015). Kewenangan  Desa dan Regulasi Desa, Kementerian Desa dan  Pembangunan  Daerah  Tertinggal dan Transimigrasi Republik Indonesia . Jakarta.
Sugiyono,  P.  (2019). Metode  Penelitian Pendidikan (Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&D dan Penelitian Pendidikan)(A. Nuryanto . Alfabeta.
Suharto,  D. G. (2016). Membangun kemandirian  desa:  perbandingan  UU No. 5/ 1979, UU No. 22/ 1999, & UU No. 32/ 2004  serta  perspektif  UU  No. 6/ 2014 . Pustaka Pelajar.
Supomo, B., & Indrianto, N. (2013). Metode Penelitian  Bisnis  Untuk  Akuntansi  & Manajemen. Fakultas  Ekonomi  & Bisnis UGM. Yogyakarta .