http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/perada

## Perada: Jurnal Studi Islam Kawasan Melayu
ISSN 2656-7202 (P) ISSN 2655-6626 (O)
Volume 3 Nomor 1, Januari-Juni 2020 DOI: https://doi.org/10.35961/perada.v4i1.387

## TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP MAHAR 10 TAIL AMAS UTANG DI KECAMATAN TELUK BINTAN KABUPATEN BINTAN
Indriani Agustin STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau indriani11@gmail.com

## ABSTRAK
Artikel  ini  bertujuan  untuk  mengupas  tentang  tradisi  pelaksanaan  Mahar  10  Tail  Amas Utang dalam tradisi masyarakat di Kecamatan Teluk Bintan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum Islam dengan pendekatan antropologi. Dalam penelitian ini ditemukan praktik  Mahar 10 Tail  Amas  Utang  ini  merupakan mahar  adat  melayu  Bintan  yang  telah  dilakukan  secara  turun menurun dan berlaku untuk orang-orang yang masih memiliki keturunan dengan raja. Mahar 10 tail  amas  utang  adalah  sebuah  keihklasan  dengan  arti tail (timbangan  orang  zaman  dulu  dan biasa  disebut  kati),  sedangkan  amas  memiliki  arti  (suka  sama  suka,  ikhlas  sama  ikhlas).  Dan mahar  ini diaplikasikan dimasyarakat dengan  keadaan  yang tidak memiliki bentuk  sebab  telah diikhlaskan.  Masyarakat  di  sana  menganggap  jika  maharnya  berbentuk  uang,  emas, seperangkat alat sholat atau Al-Qur’an maka semua itu tidak masuk akal, sebab  beranggapan murah  sekali harga  perempuan  bisa  dibayar  dengan  sebuah  benda,  masyarakat  di  sana tidak mau menjualbelikan anak. Berdasarkan analisa menggunakan teori urf, diketahui bahwa praktik mahar 10 tail amas utang yang ada di Kecamatan Teluk Bintan tidak sah menurut ‘urf dan juga persyaratan  mahar  sebagaimana  dalam  fikih  munakahat.  Dalam  praktiknya,  diketahui  bahwa pihak  Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  kemudian  mengambil  solusi  dengan  mengganti  Mahar  10 Tail Amas Utang dengan sebentuk cincin emas atau yang lainnya atau yang sering disebut juga mahal mitsil .
This  article  aims  to  explore  the  tradition  of  implementing  the  10  Tail  Amas  Debt  Mahar  in  the community  tradition  of  Teluk  Bintan  District.  This  research  is  an  Islamic  law  research  with  an anthropological approach. In this study, it was found that the 10 Tail Amas Debt dowry practice is  a  traditional  Malay  Bintan  dowry  that  has  been  carried  out  for  generations  and  applies  to people  who  still  have  descendants  with  the  king.  The  dowry  of  10  tails  of  debt  amas  is  a sincerity  with  the  meaning  of  tail  (the  scales  of  the  ancients  and  commonly  called  kati),  while amas has the meaning (like and like, sincere and sincere). And this dowry is applied in society with conditions that do not have a form because it has been sincere. The people there think that if  the  dowry  is  in  the  form  of  money,  gold,  a  set  of  prayer  tools  or  the  Koran  then  all  of  that doesn't  make  sense,  because  they  think  that  the  price  for  women  can  be  paid  with  an  object, the people there don't want to buy and sell children. Based on the analysis using the urf theory, it  is  known  that  the  practice  of  dowry  of  10  tails  of  debt  in  Teluk  Bintan  District  is  not  legal according  to  'urf  and  also  the  dowry  requirements  as  in  the  munakahat  fiqh.  In  practice,  it  is
http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/perada
known that the Kantor Urusan Agama (KUA) then took a solution by replacing the 10 Tail Amas utang with a gold ring or something else or what is often called an mahar mitsil .
Kata Kunci: mahar, 10 tail amas, tradisi pernikahan, Bintan

## PENDAHULUAN
Indonesia  memiliki  keberagaman adat istiadat, salah satunya yaitu adat dalam perkawinan, semua hal tentang perkawinan telah  dijelaskan  dalam  Islam  yang  salah satunya yaitu tentang mahar, mahar adalah bentuk  pemberian  atau  hadiah  yang diberikan  oleh  mempelai  laki-laki  pada waktu  akad  nikah.  Mahar  ini  adalah sesuatu  yang  dapat  menaburkan  benih cinta dalam memulai kehidupan yang baru. Dan pemberian ini sesuai dengan kemampuan  yang  memberi,  karena  itu tidak  terlarang  jika  pemberian  itu  sedikit ataupun  banyak,  selama  masih  dalam batas-batas  kemam-puan.  Bagaimanapun, maka mahar adalah sesuatu yang pasti dan tidak  boleh  pihak  wanita  dihalangi  untuk mendapatkannya. 1 Sebagaimana  Allah berfirman dalam QS. An-Nisa’: 4
ﻮُﺗآ َو
ٍءْﻲَﺷ ﻦَﻋ ْﻢُﻜَﻟ  َﻦْﺒِط نِﺈَﻓ ًﺔَﻠ ْﺤِﻧ  ﱠﻦِﮭِﺗﺎَﻗُﺪَﺻ َءﺎَﺴِّﻨﻟا ا ﺎًﺌﯾ ِﺮﱠﻣ ﺎًﺌﯿِﻨَھ ُهﻮُﻠُﻜَﻓ ﺎًﺴْﻔَﻧ ُﮫْﻨِّﻣ Artinya: “Berikanlah  maskawin  (mahar) kepada  wanita  (yang  kamu  nikahi)  sebagai pemberian  dengan  penuh  kerelaan.  Kemudian jika  mereka  menyerahkan  kepada  kamu sebagian  dari  maskawin  itu  dengan  senang  hati, maka  makanlah  (ambillah)  pemberian  itu (sebagai  makanan)  yang  sedap  lagi  baik akibatnya.” 2
Hukum  memberi  mahar  adalah wajib  dalam  arti  laki-laki  yang  hendak menikahi seorang perempuan harus menyerahkan  mahar  kepada  istrinya  dan berdosa  apabila  suami  tidak  meyerahkan
1 Abdul  Halim  Abu  Syuqqah, Kebebasan Wanita ,  (Jakarta:  Gema  Insani  Press,  1998), Penerjemah, As’ad Yasin, cet, ke-1, hlm. 84.
2 Departemen    Agama  RI, Al-Qur’an  dan Terjemahan:  Juz  1-30 ,  Jakarta:  Kumudasmoro Grafindo, Semarang, 1994).
mahar  kepada  istrinya. 3 Mahar  terbagi menjadi  dua  yaitu: mahar  musamma ,  bila mahar  tidak  disebutkan  pada  waktu  akad, maka kewajibannya itu harus ditunaikannya  selama  masa  perkawinan sampai  putus  perkawinan  dalam  bentuk kematian atau perceraian. Kemudian mahar mitsil adalah  bila  mahar  tidak  disebutkan jenis  dan  jumlahnya,  maka  kewajibannya adalah  sebesar  mahar  yang  diterima  oleh perempuan lain dalam keluarganya. Mahar merupakan  salah  satu  syarat  sah  dalam perkawinan yang tidak boleh ditiadakan.
Dari  pembahasan  diatas,  ada  satu kasus  yang  penulis  dapat  tentang  mahar yang diaplikasikan oleh kalangan masyarakat  di  Kecamatan  Teluk  Bintan, yaitu  menggunakan  mahar  10  tail  amas utang.  Secara  istilah  mahar  10  tail merupakan sebuah timbangan pada zaman dahulu  yang  biasa  disebut  kati,  sedangkan amas  merupakan  sudi  sama  sudi  ikhlas sama  ikhlas,  oleh  karena  itu  tidak  dapat dinilaikan  dengan  uang  dan  tidak  dapat dibayar,  karena  jika  dibayar  maknanya putus  hubungan,  maka  dari  itu  disebutlah mahar  10  tail  amas  utang,  masyarakat Kecamatan  Teluk    Bintan    menganggap mahar  dengan  bentuk  uang,  perhiasan, seperangkat alat sholat, Al-Qur’an dan lain sebagainya  dianggap  tidak  masuk  akal karena  mahar  tersebut  sama  saja  dengan menjual belikan anak. 4
Dalam hal ini terdapat beberapa data yang  tercatat  di  KUA  terkait  mempelai yang  menggunakan  mahar  10  tail  amas utang  yaitu,  Muhammad  Rusli  dan  Aisyah dengan No. Akta Nikah
3 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Jakarta: kencana, 2007). hlm, 85.
4 Johan,  Tokoh  Masyarakat  Desa  Penaga,  15 Juli 2020.
http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/perada
(0084/008/XI/2018),  Sandi  Irawan  dan Fauziah  S.IP  dengan  No.  Akta  Nikah (0006/006/I/2018), Jasman dan Noverma Sari dengan No. Akta Nikah (0036/002/VI/2018),  Masnur  dan  Surya dengan No. Akta Nikah (0060/012/VIII/2018), Marjoni dan Rayanti dengan No. Akta Nikah (0063/002/IX/2018). 5
Berangkat  dari  fenomena  tersebut, maka  penelitian  ini  hendak  mengupas tentang  apa  dan  bagaimana  praktik pemberian mahal 10 Tail Amas utang yang dipraktik  di  masyarakat  Bintan  tersebut serta  bagaimana  perspektif  hukum  Islam menilai praktik tersebut.
Untuk menjawab permasalah tersebut,  maka  menggunakan  pendekatan normatif antropoligis dengan
mewawancarai  pihak-pihak  terkait,  dari pelaku,  tokoh  masyarakat  dan  juga  tokoh agama.  Data  dari  lapangan  kemudian dianalisa  mengujnakan  teori urf dalam hukum Islam.

## TRADISI MAHAL 10 TAIL DI TELUK BINTAN
Desa Bintan Buyu Kecamatan Teluk Bintan,  Kabupaten  Bintan  (Kepri)  dikenal sebagai pusat sejarah dan budaya. Dulunya daerah ini menjadi pusat Kerajaan Bentan, yang kemudian berlanjut dengan berdirinya  kerajaan  di  Temasik  sebelum berdirinya  Kerajaan  Malaka.  Kerajaan Malaka di zaman Sultan Mahmud I pernah berpusat  di  Bintan,  tepatnya  di  daerah yang  hari  ini  bernama  Desa  Bintan  Buyu. Di  desa  ini  banyak  ditemukan  belasan makam  bersejarah  yang  terpusat  di kampung Bukit Batu dan Bintan Bekapur. 6
Tidak  hanya  kaya  dengan  potensi cagar  budaya,  Bintan  Buyu  juga  kaya
5 Tim  Penulis, Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Bintan , (Bintan, 2020).
6 https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpnbkepri/1 0-tahil-amas-dibayar-utang-mahar-nikah-unik-di- bintan-buyu/
potensi  nilai  budaya.  Sebagai  daerah  lama, sejumlah  tradisi  masyarakatnya  masih lestari hingga saat ini. Tradisi masyarakatnya  ada  yang  berbeda  dengan masyarakat  Melayu  lainnya  yang  ada  di Provinsi Kepri, khususnya dengan masyarakat  Bintan  lainnya.  Hal  ini  bisa terlihat dalam acara pernikahan masyarakat Melayu  yang  ada  di  Kecamatan  Teluk Bintan,  khususnya  Desa  Bintan  Buyu, Bintan  Enau,  Bintan  Bekapur,  dan  Bintan Bukit Batu. 7
Mahar  atau  maskawin  dalam  perni- kahan  di  empat  desa  yang  ada  di Kecamatan  Teluk  Bintan  cukup  unik. Maharnya yaitu 10 tail amas dibayar utang. Mahar  ini  sudah  berlangsung  turun temurun dalam masyarakat tersebut. Amas yang  disebut  dalam  mahar  ini  nilainya bukan  sebesar  emas  murni  yang  ada  di pasaran. “Amas itu kami sebut Emas Melayu, bukan emas murni. Dalam adat memang mahar ini  dibayar  utang,  tak  boleh  tunai.  Bagaimana pengantin  laki-laki  membayarnya,  itu  urusan mereka  berdua  setelah  nikah.  Antara  pengantin laki-laki dan wanita.”
Ia menyebut mahar seperti ini hanya berlaku  di  empat  kampung  yang  dulunya masuk  wilayah  Kepenguluan  Bintan  Buyu meliputi  Bintan  Enau,  Bintan  Bukit  Bukit Batu,  Bintan  Buyu  dan  Bintan  Bekapur. Sementara,  kampung-kampung  yang  lain yang  bertetangga,  seperti  Desa  Penaga, mas  kawinnya  berbeda  dengan  Bintan Buyu. “Kami  10  tail  amas,  mereka  7  tail amas”. Sedangkan  yang  penulis  temukan berbeda  dari  pembahasan  di  atas  karena karena  Desa  Penaga  juga  menggunakan mahar  10  tail  amas  utang,  hal  ini  hanya berbeda  pemahaman  disetiap  desa  serta mengaplikasian dalam masyarakatnya saja.
Hal  menarik  sesuai  perkembangan zaman, mahar itu juga mengalami perubahan.  Dulunya  hanya  10  tail  amas dibayar  utang,  kini  mengalami  perubahan. Maharnya  berubah  menjadi  10  tail  amas
7 Ibid.
http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/perada
dibayar  utang  berganti  sebentuk  cincin emas  dibayar  tunai.  Penyesuaian  ini menyesuaikan dengan kondisi perkembangan zaman, termasuk administrasi pernikahan  di Kantor Urusan Agama (KUA) yang berwenangan mencatat pernikahan.
Selain  mahar  nikah,  di  Desa  Bintan Buyu juga ada keunikan dalam acara tepuk tepung  tawar.  Tak  semua  orang  boleh melakukan  tepuk  tepung  tawar.  Hanya  9 orang  yang  boleh  melakukan  tepung tepung  tawar  dan  semuanya  laki-laki. Mereka  adalah  penghulu  (kepala  desa), waris  pengantin  laki-laki,  waris  pengantin wanita, walak pengantin laki-laki dan walak pengantin  wanita.  Selain  itu  juga  yang berhak  tukang  doa  ( lebai ),  tuan  said,  juru kunci kampung (orang yang dituakan), dan mudim  mak  andam.  Kemudian  dalam pemberian  cincin  untuk  gadis  berbeda bentuk  dengan  perempuan  yang  pernah menikah  (janda),  seorang  gadis  bentuk cincinnya  harus  belah  rotan  (tanpa  ada ukiran  ataupun mutiara),  sedangkan  untuk janda boleh saja dengan model apapun. Di desa  penaga  ada  kebiasaan  yang  selalu dilakukan oleh sepasang pengantin laki-laki dan  perempuan  sebelum  mereka  naik  ke atas ranjang pengantin laki-laki izin kepada ayah  perempuan “mohon izin pak malam ini saya  akan  naik  ke  atas  ranjang,  semoga  bapak merestui” .8
Mahar  10  tail  amas  utang  adalah sebuah keihklasan dengan arti tail (timbangan  orang  zaman  dulu  dan  biasa disebut  kati),  jika  dinilaikan  dalam hitungan masa saat ini satu kati berkisaran 6  ¼ ons,  1  ons  bernilai  37,8  gram  sesuai dengan  KBBI.  sedangkan  amas  memiliki arti  emas  melayu  bukan  emas  murni namun  ada  juga  pendapat  lain  mengenai amas  yaitu “suka  sama  suka,  ikhlas  sama ikhlas” sebagaimana  penjelasan  langsung dari  tokoh  adat  di  desa  penanga. 9 Dan mahar  ini  diaplikasikan  dimasyarakat
8 Johan, Wawancara. Juli 2020
9 Ibid.
dengan  keadaan  yang  tidak  memiliki bentuk sebab telah diikhlaskan. 10
Masyarakat  disana  menganggap  jika maharnya berbentuk uang, emas, seperangkat  alat  sholat  atau  Al-Qur’an maka  semua  itu  tidak  masuk  akal,  sebab beranggapan murah sekali harga perempuan  bisa  dibayar  dengan  sebuah benda,  nah  masyarakat  disana  tidak  mau menjual belikan anak. 11
Sebagaimana  penjelasan  dari  tokoh agama/adat  didesa  penaga,  bintan  buyu, dan  pengujan  dibawah  ini,  mereka mengatakan:
Johan  mengatakan, “mahar  tidak dapat  dibayar  dengan  uang  ataupun  benda lainnya,  Sebab  jika  maharnya  dalam  bentuk uang, emas, seperangkat  alat sholat,  Al-Qur’an, dan  benda  lainnya  dianggap  tidak  masuk  akal, karena  kami  mengaggap  murah  sekali  harga perempuan jika dinilaikan dengan benda. Mahar adat bintan (desa penaga) dibayar dengan sebuah kerelaan  (sudi  sama  sudi  ikhlas  sama  ikhlas, karena  pernikahan  itu  selamanya  sampai  mati, oleh  sebab  itu  adanya  mahar  ini  bertujuan  agar perkawinan kekal abadi. Apabila 10  tail  amas utang itu dibayar maka jatuhnya putus hubungan pernikahan (talak).” 12
Idrus  menyebutkan  bahwa, “Tidak semua  masyarakat  Bintan  memakai  mahar  10 tail  amas  utang,  karena  mahar  tersebut  biasa digunakan  untuk  orang-orang  yang  masih memiliki  garis  keturunan  raja”. 13 Demikian juga diakui oleh Ayu dan Rosita.
Bidin  mengatakan, “  Mahar  10  tail amas utang biasa dipakai oleh orang-orang tinggi seperti  keturunan  raja.  Kalo  masyarakat  biasa saja  pakai  uang  dolar  atau  ringgit.  Orang  dulu juga  ada  yang  beranggapan  tidak  boleh  mahar dalam  bentuk  emas,  karena  emas  dapat  dijual, sedangkan pemahaman orang zaman dulu mahar itu tidak boleh dijual bagaimanapun keadaannya, orang zaman dulu meyakini apabila
10 Ibid.
11 Ibid.
12 Johan, Wawancara , Juli 2020, 15:30 WIB
13 Idrus,  Ayu,  Rosita, Wawancara, Rabu,  9 September 2020 Pukul 13:50 WIB.
http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/perada
mahar dijual akan merusak kebahagiaan rumah tangga  yang  menimbulkan  masalah-masalah dalam keluarga bahkan perpisahan”. 14
Apan  menceritakan, “mahar  10  tail amas  utang  ini  dibayar  dengan  “ikhlas”  dalam arti  lain  tidak  ada  wujudnya,  kata  ikhlas  itu terucap  setelah  ada  kata  sah,  dan    sebenarnya mahar  10  tail  amas  utang  ini  hanya  sebuah kalimat  yang  mengartikan  bahwasannya  kedua mempelai  telah  melakukan  nikah  batin,  yang akan  dilakukan  pada  saat malam  pertama  oleh kedua mempelai.” 15
Demikian  juga  pendapat  pasangan, Amri  dan  Santi,  yakni “mahar  10  tail amas utang  biasa  dipakai  untuk  orang-orang  yang memiliki  keturunan  raja,  dan  kebanyakan  dari kami  juga  kurang  memahami  tentang  mahar tersebut, karena kami hanya mengikuti apa yang orangtua kami inginkan”
Nikah  batin  adalah  pernikahan  yang dilakukan  oleh  seorang  mempelai  laki-laki dengan  seorang  mempelai  perempuan pada  malam  pertama  sebelum  melakukan hubungan  suami  istri.  Nikah  batin  ini mencontoh  kepada  nikahnya  Adam  dan Hawa  dimana  Allah  sebagai  walinya  dan malaikat  sebagai  saksi. 16 Dalam  Islam setelah  tersebutnya  akad  ( ijab dan qabul ) berarti  seseorang  itu  telah  menikah  secara lahir dan batin, dan tidak perlu adanya lagi pernikahan secara batin.
MAHAR  10  TAIL  AMAS  UTANG

## DALAM
TINJAUAN

## HUKUM ISLAM
Penggunaan  Mahar  10  Tail  amas utang  dalam  perkawinan  adat  masyarakat kecamatan  teluk  bintan  telah  ada  sejak dahulu dan masih dilaksanakan hingga saat ini.  Apabila  fenomena  tersebut  dikaitkan dengan  hukum  Islam  tidak  lepas  dari
14 Bidin, Wawancara , Rabu, 9 September  2020 Pukul  14:17 WIB.
15 Apan, Wawancara, Rabu, 9 September 2020 Pukul 16:09 WIB.
16 https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/turast/artic le/view/36.
mahar menurut Islam dan ‘urf. Mahar atau maskawin dalam Al-Qur’an telah dijelaskan  bahwa  wajib  seorang  pengantin laki-laki memberi mahar kepada
perempuan  yang  akan  dia  nikahi.  Allah berfirman dalam QS. An-Nisa’: 4.
ِﻧ  ﱠﻦِﮭِﺗﺎَﻗُﺪَﺻ  َءﺎَﺴِّﻨﻟا  اﻮُﺗآ َو ٍءْﻲَﺷ  ﻦَﻋ  ْﻢُﻜَﻟ  َﻦْﺒِط  نِﺈَﻓ  ًﺔَﻠ ْﺤ ﱠﻦِﮭِﺗﺎَﻗُﺪَﺻ  َءﺎَﺴِّﻨﻟا  اﻮُﺗآ َو    ﺎًﺌﯾ ِﺮﱠﻣ  ﺎًﺌﯿِﻨَھ  ُهﻮُﻠُﻜَﻓ  ﺎًﺴْﻔَﻧ  ُﮫْﻨِّﻣ ﺎًﺌﯾ ِﺮﱠﻣ ﺎًﺌﯿِﻨَھ ُهﻮُﻠُﻜَﻓ ﺎًﺴْﻔَﻧ ُﮫْﻨِّﻣ ٍءْﻲَﺷ ﻦَﻋ ْﻢُﻜَﻟ  َﻦْﺒِط نِﺈَﻓ ًﺔَﻠ ْﺤِﻧ “Dan  berikanlah  maskawin  (mahar)  kepada perempuan  (yang  kamu  nikahi)  sebagai pemberian  yang penuh  kerelaan. Kemudian, jika mereka  menyerahkan  kepada  kamu  sebagian dari  (maskawin)  itu  dengan  senang  hati,  maka terimalah  dan  nikmatilah  pemberian  itu  dengan senang hati”. 17
Mahar dalam Islam merupakan salah satu  rukun  dan  syarat  sahnya  suatu perkawinan,  sehingga  untuk  dikatakan  sah sebuah perkawinan tentunya harus memenuhi  syarat-syarat  tertentu.  Imam Syafi’i  memberikan  definisi  yang  terbuka dan jelas tentang mahar yaitu‚ sesuatu (bisa harta  maupun  jasa)  yang  wajib  diberikan oleh suami kepada istri untuk menghalalkan  seluruh  anggota  badannya, yaitu asalkan sesuatu yang dijadikan mahar itu  bernilai  dan  berharga,  maka  boleh digunakan  sebagai  mahar  atau  maskawin, maka  jelas  bahwa  mahar  baik  berupa  jasa atau manfaat (non materi) diperbolehkan.
Sebagaimana  dalam  kitab al-umm , syafi’i  mengatakan  bahwa  Setiap  barang yang  bisa  dijual  atau  disewakan  dengan suatu  harga,  maka  barang  tersebut  bisa dijadikan mahar. Sebaliknya bila barang itu tidak  mempunyai  harga  dan  tidak  bisa dijual,  maka  barang  tersebut  tidak  layak menjadi mahar.
Pendapat  Syafi’i  tentang  kebolehan perempuan  menikah,  dengan  mahar  lelaki itu  menjahit  kepadanya  pakaian  atau membangun baginya rumah atau melayaninya  sebulan  atau  baginya  laki-laki
17 Departemen  Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan: Juz 1-30 , Jakarta: Kumudasmoro Grafindo, Semarang, 1994).
itu  buat  suatu  perbuatan  apa  saja  atau  ia mengajarkan  al-Qur’an,  dalam  kitabnya al- Umm Syafi’i  berkata, ”boleh, bahwa wanita itu mengawini  seorang  laki-laki  untuk  menjahit kepadanya  pakaian  atau  membangun  baginya rumah  atau  melayani  sebulan  atau  lelaki  itu berbuat baginya suatu perbuatan apa saja atau ia mengajarkan al-Qur’an yang disebutkan atau ia mengajarkan bagi wanita itu seorang budak dan yang serupa dengan ini‛.
Penjelasan  dari  kitab  di  atas  bahwa Imam  Syafi’i  membolehkan  adanya  mahar dengan  menjahit  pakaian,  membangun rumah, melayani sebulan, atau mengajarkan  al-Qur’an  kepada  istri,  yang merupakan  mahar  jasa.  Menurut  Imam Syafi’i,  setiap  manfaat  yang  dimiliki  dan halal  harganya  serta  mempunyai  nilai kesederhanaan pada mahar itu lebih beliau sukai.  Beliau  memandang  sunnah,  bahwa tidak berlebih pada mahar.
Hadits  yang  dijadikan  argumentasi Imam  Syafi’i  mengenai  mengenai  mahar jasa  adalah,  “ Sesungguhnya  Rasulullah  SAW bersabda:  “Bayarlah  olehmu,  alaiq‛  (istilah  lain untuk  mahar).  Apakah‚  ‘alaiq  itu  Ya Rasulullah?  Nabi  menjawab:  “sesuatu  yang disenangi  oleh  keluarga  wanita”. (HR.  Abu Dawud dan Tabrani). 18
Ulama  Syafi’iyah  mengatakan  mahar manfaat  adalah  sah.  Kaidahnya  menurut mereka  adalah  setiap  sesuatu  yang  dapat menjadi  harga  dalam  jual  beli  dapat  pula menjadi  mahar,  jika  sah  membeli  rumah dengan  harga berupa memanfaatkan  suatu tanah  pertanian  selama  waktu  tertentu, maka begitu pula sah menjadikan manfaat tersebut sebagai mahar.
Setiap  kegiatan  yang  diupah  seperti mengajar  al-Qur’an,  fiqh  dan  sebagainya, atau mengajar keterampilan seperti bertenun,  menjahit,  atau  menjahitkan pakaian,  atau  membangun  rumah,  atau melayani si perempuan, meski ia merdeka, maka semua itu sah untuk menjadi mahar,
18 HR. Abu Dawud dan Tabrani
seperti halnya sah untuk menjadi harga jual beli. Sebagaimana hadits di bawah ini: 19
“Telah  menceritakan  kepada  kami  (Abdullah bin Maslamah) telah menceritakan kepada kami (Abdul  Aziz  bin  Abdul  Abu  Hazim)  dari (Ayahnya)  bahwa  dia  mendengar  (Sahl) berkata;  seorang  wanita  datang  kepada  Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam dan berkata: “Saya datang kepada anda untuk menyerahkan diriku kepada  anda,  ”  Beliau  lalu  berdiri  lama  dan menelitinya  dengan  seksama,  ketika  beliau berdiri  lama  seorang  laki-laki  berkata:  ‘Wahai Rasulullah, jika anda tidak berkenan dengannya, maka nikahkanlah aku dengannya.’ Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bertanya kepada  laki-laki  tersebut:  ‘Apakah  kamu mempunyai sesuatu yang dapat dijadikan mahar untuknya?  ‘Laki-laki  itu  menjawab:  ‘Tidak.’ Beliau bersabda: ‘Carilah terlebih dahulu.’ Lalu laki-laki itu pergi, sesaat kemudian dia kembali dan  berkata;  ‘Demi  Allah,  aku  tidak mendapatkan  sesuatupun.’  Beliau  bersabda: ‘Pergi  dan  carilah  lagi  walaupun  hanya  dengan cincin  dari  besi.’  Kemudian  laki-laki  itu  pergi, tidak  berapa lama  dia kembali  sambil berkata; ‘Aku tidak mendapatkan apa-apa walau cincin dari  besi.’  Saat  itu  laki-laki  tersebut  tengah mengenakan  kain  sarung,  lantas  dia  berkata; ‘Aku akan menjadikan kain sarung ini sebagai mahar.’  Maka  Nabi  shallallahu  ‘alaihi wasallam  bersabda:  ‘Jika  kamu  memakaikan kain  sarung  itu  padanya,  maka  kamu  tidak memakai  apa-apa,  sementara  jika  kamu  yang memakai  sarung  tersebut,  dia  tidak  memakai apa-apa.’  Laki-laki  itu  duduk  termenung, ternyata  Nabi  shallallahu  ‘alaihi  wasallam melihatnya berpaling, lalu beliau memerintahkan seseorang untuk memanggilnya, maka dipanggilah  laki-laki  tersebut,  beliau  bertanya: ‘Apakah  kamu  mempunyai  hafalan  dari  Al Qur’an?  ‘  Laki-laki  itu  menjawab;  ‘Ya,  saya telah  hafal  surat  ini  dan  ini.’  Lalu  beliau bersabda:  ‘Maka  aku  nikahkan  kamu  dengan wanita itu, dengan mahar apa yang telah engkau hafal  dari  surat  Al  Qur’an.” (HR.  Shahih Bukhari, No. 5422) 20
19 HR. Shahih Bukhari, No. 5422
20 HR. Shahih Bukhari, No. 5422
http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/perada
Dari  gambaran  definisi  yang  telah dipaparkan  di  atas  dan  dari  hadits Rasulullah  dapat  di  pahami  bahwa  mahar 10  tail  amas  utang  yang  berlaku  di kecamatan  teluk  bintan  tidak  sesuai dengan syarat-syarat mahar dalam nash dan syari’ah ,  karena  maharnya  tidak  jelas  dan tidak  dapat  di  wujudkan  dengan  sebuah benda,  ataupun  jasa.  Menurut  penulis sebuah  mahar  itu  wajib  diberikan  kepada seorang  istri  sesuai  dengan  kemampuan laki-laki  (tidak  memberatkan)  asalkan sesuai  dalam  syarat-syarat  mahar  tersebut sebagai  hadiah  atas  kerelaan  (ikhlas) seorang  istri  karena  dinikahi  dengan suaminya.
Dikaji berdasarkan Al-Qur’an terkait ‘urf atau ‘adah sebagaimana  penejelasan dalam  surah  Al-A’raf  ayat  199 “Jadilah engkau  pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang  ma'ruf,  serta  berpalinglah  dari  pada  orang- orang  yang  bodoh.” Yang  dimaksud mengerjakan yang ma’ruf pada ayat di atas, yaitu  mengerjakan  kebiasaan  yang  baik yang  tidak  bertentangan  dengan  norma agama  Islam  serta  dengan  cara  baik  yang diterima  oleh  akal  sehat  dan  kebiasaan manusia  yang  berlaku.  Maka  ayat  tersebut dapat  dipahami  sebagai  perintah  untuk mengerjakan  sesuatu  yang  telah  dianggap baik  sehingga  telah  menjadi  tradisi  dalam suatu  masyarakat.  Namun,  yang  terjadi  di masyarakat  banyak  hal-hal  yang  dilakukan tidak  berdasarkan  Al-Qur’an  sebagaimana mahar yang ada di daerah kecamatan teluk bintan.  Sebaiknya  menurut  penulis  hal semacam  ini  tidak  layak  untuk  terus dilestarikan menjadi adat.
Selanjutnya  kita  telaah  berdasarkan macam-macam  ‘urf. Pertama ,  ditinjau  dari sisi  kualitasnya,  mahar  10  tail  amas  utang ini  termasuk  ke  dalam  ‘urf fasid karena bertentangan  dengan  hukum  syara’  atau mengahalalkan  yang  haram  dan  meng- haramkan  yang  halal,  sebab  telah  jelas mahar  tersebut  hukumnya  haram.  Oleh karena  itu  menurut  penulis  sebaiknya masyarakat  disana  mengikuti  prosedur
syarat-syarat  mahar  yang  telah  ditetapkan dari Kantor Urusan Agama dengan mahar yang bermanfaat, berbentuk benda ataupun jasa agar tidak melanggar nash. Kedua, ditinjau dari ruang
lingkupnya,  mahar  ini  termasuk  ke  dalam ‘urf khash, karena  penerapannya  tidak terdapat  diseluruh  negeri  atau  seluruh kepulauan  riau,  namun  mahar  tersebut khusus di daerah Kecamatan Teluk Bintan. Oleh sebab itu, menurut penulis sebaiknya masyarakat  melaksanakan  hukum  yang biasa  digunakan  oleh  seluruh  masyarakat, penulis  tidak  menayalahkan  adat  selagi tidak  melanggar  ketentuan  yang  telah ditetapkan dalam Al-Qur’an dan Sunnah.
Ketiga, ‘urf  ditinjau  dari  objeknya, mahar  10  tail  amas  utang  termasuk  dalam ‘urf  al-amali (perbuatan).  Sebab  sudah menjadi  suatu  kebiasaan  yang  turun menurun  dari  nenek  moyang  dalam menetapkan  mahar  ataupun  maskawin. Menurut  penulis  sebaiknya  masyarakat harus  memahami  Islam  lebih  dalam  agar tidak  salah  dalam  menafsirkan  ayat-ayat Al-Qur’an dan Hadits, dan tidak mengatakan  lagi  bahwa  ketentuan  mahar menurut  Al-Qur’an  itu  tidak  masuk  akal, sebab  sama  saja  dengan  menjual  belikan anak.  Padahal  semua  hal  yang  telah dituliskan  dalam  Al-Qur’an  merupakan sebuah  kebaikan  wajib  diikuti  sebagai pedoman hidup semua umat manusia.
Menurut  ulama  ushul  fiqh,  ‘urf  bisa dijadikan  pertimbangan  dalam  penetapan hukum  syara’  apabila  memenuhi  persya- ratan-persyaratan tertentu, yaitu: Tidak ada dalil yang khusus untuk kasus tersebut baik dalam  Al-Qur’an  atau  Sunnah,  Pemakai- annya tidak mengakibatkan kesampingkan- nya  nash  syari’ah  termasuk  juga  tidak mengakibatkan
ke
mafsadatan, kesempitan,  dan  kesulitan,  dan  terakhir telah  berlaku  secara  umum  dalam  arti bukan  hanya  yang  biasa  dilakukan  oleh beberapa orang saja. Nah, dalam pelaksanaan  mahar  10  tail  amas  utang tersebut  jelas  mengesampingkan  nash
syari’ah dan juga mengakibatkan
kemafsadatan,  dan  juga  pelaksanaannya hanya dilakukan oleh orang-orang tertentu saja.
Mahar termasuk ke dalam syarat sah nikah,  maka  wajib  adanya  mahar  yang sesuai dengan syarat-syarat menurut syariah,  jika  tidak  ada  wujudnya  maka mahar  dinyatakan  batal,  dan  ini  dapat menyebabkan  rusaknya  agama,  karena pernikahannya  tidak  sah  dan  jatuhnya berzina,  dalam  memelihara  keturunan  jika nikahnya  tidak  sah  maka  otomatis  anak yang  dilahirkan  juga  anak  hasil  zina  yang menyebabkan  rusaknya  keturunan  dan terputusnya nasab, kemudian dalam memelihara harta  tersebab  rusaknya nasab yang  menyebabkan  terputusnya  warisan bagi  sang  anak  serta  terputusnya  wali  dari ayahnya.
Kesimpulan  analisis  di  atas  maka batal  pernikahan  yang  menggunakan mahar  10  tail  amas  utang  yang  ada dikecamatan teluk bintan, karena maharnya tidak sesuai dengan syarat-syarat mahar  menurut  islam,  serta  tidak  sesuai dalam  kajian  ‘Urf  atau  Al-‘adahnya,  oleh sebab  itu  pihak  Kantor  Urusan  Agama  di kecamatan  teluk  bintan  mengeluarkan solusi  kepada  masyarakat  agar  tetap  dapat melangsungkan  pernikahan  yang  sah secara  agama  tapi  tidak  menghilangkan adat  yang  ada,  adapun  penjelasan  serta solusinya yaitu:
Penjelasan  dari  Kepala  Kantor Urusan  Agama  di  Kecamatan  Teluk Bintan mengenai mahar. Menurut Mulyadi, “ dalam  pernikahan  mahar  telah  diatur  dalam islam  dan  memiliki  syarat-syaratnya,  adapun syarat-syarat  mahar  tersebut  yaitu,  barangnya harus  jelas  bentuk  dan  wujudnya,  memiliki manfaat,  suci,  bukan  barang  gasab,  berharga, sedangkan  mahar  10  tail  amas  utang  itu  tidak termasuk  dalam  kategori  syarat  mahar tersebut.” 21
21 Mulyadi, Wawancara , 11 September 2020
Pukul 10:45 WIB
Sedangkan Zainal Nahra, mengatakan, ”dalam  hukum  Islam  mahar  itu boleh  dalam  bentuk  utang  atau  tunai  asalkan jelas  bentuk  atau  wujudnya  dan  kapan dibayarnya.  Untuk  tercapainya  tujuan  dari pernikahan  maka  pakailah  mahar  mitsli  atau mahar  musamma.  Dalam  islam  juga  jumlah mahar  tidak  ada  batas  minimalnya  tapi  sesuai dengan kesanggupan calon mempelai laki-laki” 22
Sebagai  Kepala  Kantor  Urusan Agama  (KUA)  wajib  memahami  syarat- syarat  mahar,  untuk  menghindari  hal-hal kecil ataupun besar yang dapat membatalkan  pernikahan.  Oleh  sebab  itu, seperti  yang  dilakukan  Kepala  Kantor Urusan  Agama  di  kecamatan  teluk  bintan dan  juga  mantan  Kepala  Kantor  Urusan Agama  yang  pernah  menjabat  disana memberi  solusi  kepada  masyarakat  agar mengganti penyebutan mahar 10 tail amas utang  ini  diganti  dengan  sebentuk  cincin emas,  uang  ataupun  kalung  secara  tunai. Sebagai  contoh  : “Hai  fulan,  Aku  nikahkan engkau dengan anak kandungku fulanah dengan mahar  10  tail  amas  utang.” Maka kalimat tersebut  diganti  menjadi, “Hai  fulan,  Aku nikahkan  engkau  dengan  anak  kandungku Fulanah  dengan  mahar  10  tail  amas  utang DIGANTI dengan  sebentuk  cincin  emas tunai.”
Dengan  adanya  solusi  yang  di ambil  dari  Kepala  Kantor  Urusan  Agama di  kecamatan  Teluk  Bintan  barulah pernikahan  dapat dilaksanakan. Tujuannya agar  pernikahan  sah  secara  hukum  dan adatpun  tidak  dihilangkan.  Kejadian  ini masih  berlaku  sampai  saat  ini,  namun sebelum melangsungkan pernikahan kepala KUA terlebih dahulu mengarahkan kepada  calon  pengantin  ataupun  orang tuanya agar tidak lagi menggunakan mahar 10 tail amas utang.

## KESIMPULAN
22 Zainal, Wawancara , 11 September 2020 Pukul 11:26 WIB
http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/perada
Berdasarkan  uraian  dan  analisa  di atas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan. Pertama, mahar  dalam  Islam merupakan  salah  satu  rukun  dan  syarat sahnya  suatu  perkawinan,  sehingga  untuk dikatakan sah sebuah perkawinan tentunya harus memenuhi syarat-syaratnya.
Sedangkan,  mahar  10  tail  amas  utang adalah  sebuah  keihklasan  dengan  arti  tail (timbangan  orang  zaman  dulu  dan  biasa disebut  kati),  jika  dinilaikan  dalam hitungan masa saat ini satu kati berkisaran
6  ¼ ons,  sedangkan  amas  memiliki  arti (suka  sama  suka,  ikhlas  sama  ikhlas).  Dan mahar  ini  diterapkan  masyarakat  dengan keadaan yang tidak memiliki bentuk sebab telah  diikhlaskan. Kedua, apabila  ditinjau dari  perspektif  urf,  maka apabila  ditinjau dari ruang lingkupnya, mahar ini termasuk ke  dalam  ‘urf khash, karena  penerapannya tidak  terdapat  di  seluruh  negeri  atau seluruh  Kepulauan  Riau,  namun  mahar tersebut  khusus  di  daerah  Kecamatan Teluk  Bintan.  Sedangkan bila  ditinjau  dari dari  sisi  kualitasnya,  mahar  10  tail  amas utang  ini  termasuk  ke  dalam  ‘urf fasid karena  bertentangan  dengan  hukum syara’ atau  mengahalalkan  yang  haram  dan mengaharamkan  yang  halal,  sebab  telah jelas  mahar  tersebut  hukumnya  haram. Apabila  ditinjau  berdasarkan  objeknya, mahar  10  tail  amas  utang  termasuk  dalam ‘urf  al-amali (perbuatan).  Sebab  sudah menjadi  suatu  kebiasaan  yang  turun menurun  dari  nenek  moyang  dalam menetapkan  mahar  ataupun  mas  kawin. Apabila ditarik kesimpulan berdasarkan hal itu,  maka  pelaksanaan  mahar  10  tail  amas utang  tersebut  jelas  mengesampingkan nash  syari’ah  dan  juga  mengakibatkan kemafsadatan,  dan  juga  pelaksanaannya hanya dilakukan oleh orang-orang tertentu saja.  Berdasarkan  dari  pada  hal  itu,  dalam praktiknya,  mahal  10  tail  amas  tersebut kemudian diganti menjadi mahal mitsli yang menjadi berupa cincin
ataupun seperangkat  alat  salat  dan  ataupun  benda
lainnya yang digunakan sebagai mahar oleh mempelai. []
DAFTAR PUSTAKA Alfaroby. (2010). Transformasi Pemahaman Masyarakat tentang Mahar dalam  Adat  Jambi  (Studi  Kasus  Desa Penegah Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangan), (Fakultas Syariah  dan  Hukum,  Universitas  Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).
al-Ghazali, A. H. (n.d.). al-Mustafa Min ‘Ilm al-Usul. Beirut: Dar al-Fikr. Apan. (2020, September Rabu). Wawancara. (I. Agustina, Interviewer) Arikunto,  S.  (2006). Prosedur  Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta . Ashari,  I.  (2016).  Makna  Mahar  Adat  dan Status Sosial Perempuan dalam
Perkawinan di Desa Penengahan Kabupaten Lampung Selatan, (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung).
as-Suyuti,  I.  J.-M.  (n.d.). Tafsir  Jalalain.
Kairo: Dar al-Fikr.
Bagir,  M.  (2009). Fiqh  Praktis  II  Menurut Al-Qur’an  As  Sunnah  dan  Pendapat  Para Ulama. Jakarta: Karisma.
Bidin. (2020, September Rabu).
Wawancara. (I. Agustina, Interviewer)
Ghazaly,  A.  (2006). Fiqh  Munakahat. Jakarta: Kencana. Hasan,  M.  A.  (2006). Pedoman  Hidup Berumah  Tangga  dalam  Islam,  (Jakarta:  ,
http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/perada
2006),  . Jakarta:  Siraja  Penada  Media Grup.
Hikmah,
N. (2011). Implementasi
Pemberian  Mahar  pada  Masyarakat Suku  Bugis  dalam  Perspektif  Hukum Islam  (Studi  Kasus  di  Kelurahan Kalbaru  Kecamatan  Cilincing  Jakarta Utara.
Idrus,  A.  R.  (2020,  September  Rabu). Wawancara. (I. Agustina, Interviewer) Irawan, H. (2006). Tinjauan Hukum Islam
Terhadap  Pemberian  Mahar  pada  Adat
Perkawinan  di  Kelurahan  Kedaton
Kabupaten Ogan Komering Ilir,
(Fakultas  Syariah  UIN  Raden  Fatah
Palembang).
Johan.  (2020,  Juli  20).  Wawancara,  Juli
2020, 15:30 WIB. (I. Agustina, Interviewer)
Kamal,  M.  A.  (2007). Fiqh Sunnah Wanita. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
Kamal,  M.  A.  (2007). Fiqh Sunnah Wanita, (Jakarta:  Pena  Pundi  Aksara,  2007). Jakarta: 2007.
Kholil,  M.  (1955). kembali  kepada  al-qur’an dan  as-sunnah  . Semarang:  Bulan Bintang.
KUA,  T.  P.  (2020). Profil  Kantor  Urusan Agama Kecamatan Teluk Bintan. Bintan.
Maisura.  (2018).  Penetapan  mahar  dalam pernikahan  pada  masyarakat  gampong meunasah  keude  kecamatan  Bandar baru kabupaten pidie jaya.
Manshur,  A.  Q.  (2012). Buku  Pintar  Fikih
Sunnah Wanita. Jakarta: Zaman.
Mughiyah, M. J. (2011). Fiqh Lima Mazhab:
Ja’fari, Hanafi, maliki, Hambali, Penerjemah, Masykur A.B, Afif Muhammad, Idrus Al-Kaff. Jakarta:
Lentera.
Mulyadi. (2020, September Jum'at). Mulyadi,  Wawancara,  11  September 2020. (I. Agustina, Interviewer) Mulyadi. (2020, September Jum'at). wawancara . (I. Agustina, Interviewer)
Nahra,  Z.  (2020,  September  Jum'at). Wawancara. (I. Agustina, Interviewer)
Penulis,  T.  (2020). Profil  Kecamatan  Teluk Bintan. Bintan.
RI, D. A. (1994). Al-Qur’an dan Terjemahan: Juz 1-30. Jakarta: Kumudasmoro Grafindo. Sahrani,  T.  d.  (2010). Fiqh  Munakahat,  cet ke-2. Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo Persada. Shomad, A. (2007). Hukum Islam Penormaan Prinsip  Syari’ah  dalam  Hukum  Indonesia.
Jakarta: Kencana.
Slamet,  A.  (1999). Fiqih  Munakahat  I. Bandung: CV Pustaka Setia. Syarifuddin,  A.  (2003). Garis-garis  Besar Fiqh. Jakarta: Penada Media. Syarifuddin,  A.  (2007). Hukum  Perkawinan Islam di Indonesia. Jakarta: kencana. Syarifuddin, A.  (2008). Ushul Fiqh. Jakarta:
Kencana.
Syarifuddin,  A.  (2008). Ushul fiqh . Jakarta:
Logos Wacana Ilmu.
Syarifuddin,  A.  (2009). Hukum  Perkawinan Islam  di  Indonesia  antara  Fiqh  Munakahat dan UU Perkawinan . Jakarta: Kencana. Syuqqah,  A.  H.  (1998). Kebebasan  Wanita. Jakarta: Gema Insani Press. Yunus,  M.  (1990). Kamus  Bahasa  Arab- Indonesia. Jakarta: Hidakarya Agung.