## Abstract
Lack  of appreciation of cultural  heritage obiects have been-a factor increasing threats, such asiieft, vandaliim,  andforgery ofcultural heritage  objecls' The condition 'is i,acerboted by the economic "irdiions of society are minimal  and weak lqw
enforcement.
For that,  it should  continue  to be sociqlized that the historical  heritage sites  and.
objects of culrural heritage  is part of th1 iourney  of a society and nation. cultural niriiig""sites qnd obieci is a trail-so that  we can learn from the past, qs well as- cultuil presertation is the identity  of a nation.  Of course we do not wdnt lo lose track ofthe  history and identity  through  the loss ofcultural heritage objects.
Keywords;  Legal  Protection,  Obiect, Site, Heritage'

## PERLINDUNGAN  HUKUM TERIIADAP  BENDA CAGAR BUDAYA  DI PROVINSI GORONTALO
Oleh:  Sutrisno Mohamad
l. Pencurian/penyelunduPan Pendahuluan
Benda cagar budaYa  meruPakan kekayaan budaya bangsa yang penting artinya bagi Pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan  dan kebudayaan,  sehingga perlu dilindungi dan dilestarikan demi pemupukan  kesadaran jatidiri bangsa
dan  kepentingan  nasiona. Inilah salah satu isi diktum  pertimbangan UU No 5 tahun 1992  tentang Benda Cagar
Budaya.
Pentingnya  Perlindungan dan pelestarian warisan budaya  dan  sejarah ini juga menjadi kebutuhan dan
tuntutan  masyarakat  internasional'  Hal ini dapat dilihat dalam LaPoran
Kongres PBB Yang antar lain
menyangkut:
barang-barang berharga
2. Kelengkapan
perundang-undangan rangka kebudayaan peraturan dalam memberikan
perlindungan dengan barang- barang peninggalan  budaYa;  dan
3. Perlawanan  terhadap lalu lintas
internas ional atas baran g-barang'
Indonesia  adalah  negara Yang memiliki kekayaan  budaYa. Tujuan pelestarian  benda-benda kuno adalah
a1ar masyarakat daPat memahami
sejarah,  sekaligus juga menghargai
karya cipta yang melekat Pada benda kuno, sedangkan kecintaan nasional
terhadap  benda-benda kuno akan
menumbuhkan harga diri bangsa.
Pemahaman sejarah tanpa bentuk nyata
Jurnal Legalitas VoL 3 No.2
akan sulit menumbuhkan kebanggaan nasional.
Bangsa yang besar  adalah  bangsa yang menghargai warisan budaya  masa lalu. Pelestarian budaya  warisan masa lalu merupakan  tanggung jawab kita bersama, untuk melestarikan  nilai-nilai luhur budaya nenek moyang kita. Warisan budaya  masa lalu merupakan sarana untuk mempelajari dan menelusuri  sejarah dan budaya masa lalu  yang  perlu dilestarikan keberadaannya.
Pelestarian  benda cagar budaya merupakan inspirasi bagi kelanjutan perjuangan kita  dan menjauhkan terjadinya keterasingan  sejarah yang dapat mengakibatkan kemiskinan budaya. Maka  perlu ditumbuh kembangkan  pernahaman tentang pelestarian benda cagar budaya, sehingga  selalu diperhatikan keserasian, keseimbangan, dan kesinambungan antara aspek fisik dan aspek sosial budaya.  Kedua aspek  itu tidak  dapat dipisahkan untuk mendukung upaya pelestarian benda cagar budaya.  Bantuan dan dukungan masyarakat  sangat diperlukan, karena pada hakekatnya  pelestarian benda cagar budaya tersebut menjadi tanggung jawab kita. Unruk itulah sebagai bangsa yang besar dan berbudaya marilah kita lestarikan warisan  kebudayaan  masa lalu untuk kebesaran  bangsa tercinta.

## Pengertian Benda  Cagar Budaya
Benda Cagar  Budaya (BCB) merupakan salah satu wujud kebudayaan dalam  bentuk artefact, sebuah wujud yang dapat dirasa, dilihat, dan diraba, benda  cagar  budaya sebagaimana dalam pasal I undang _ undang  nomor. 5 tahun 1992 tentang benda  cagar  budaya adalah:
l. Benda buatan  manusia, bergerak atau tidak bergerak yang berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian - bagian  atau sisa - sisanya yang berumur  sekurang -kurangnya 50 (lima puluh) tahun, serta dianggap memiliki nilai pengting, sejarah , ilmu pengetahuan dan kebudayaan
2. Benda alam yang dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan. situs adalah lokasi yang mengandung atau diduga mengandung benda cagar budaya termasuk lingkungannya yang diperlukan bagi  pengamanannya.
Kriteria dan tolak ukur di atas Iingkungan  cagar budaya diklasifikasikan dalam 3 golongan, yakni:
l. Golongan I: lingkungan yang memenuhi seluruh kriteria, termasuk yang mengalami  sedikit perubahan tetapi masih memiliki tingkat keaslian yang utuh.
2. Golongan II: lingkungan yang hanya memenuhi 3 kriteria, telah mengalami perubahan  namun  masih memiliki beberapa  unsur keastian.
Jurnal Legalitas VoL 3 No.2
3. Golongan III: lingkungan Yang hanya  memenuhi 3 kriteria, Yang telah banYak  Perubahan dan kurang mempunYai  keaslian.
Bangunan cagar budaYa sendiri dibagi dalam 3 golongan,  Yaitu:
1. Bangunan  cagar  budaYa Golongan A: bangunan Yang memenuhi kriteria nilai sejarah  dan  keaslian
2. Bangunan  cagar budaYa  Golongan B: bangunan Yang memenuhi kriteria keaslian, kelangkaan,
landmark, arsitektur, dan umur'
3. Bangunan cagar budaYa  Golongan C: bangunan Yang memenuhi kriteria  umur dan arsitektur'
Manfaat dari Pengembangan BCB di kemudian hari haruslah
memiliki  nilai pemanfaatan mulai dari manfaat  ideologik,  Manfaat akademik,
dan juga  memberikan manfaat  ekonomi
namun sejalan dengan itu semua
diperlukan pengelolaan kawasan dan
pelestarian kawasan Yang harus
ditingkatkan.
Keberadaan BCB sangatlah
penting dikarenakan BCB  memiliki hal -  hal sebagai berikut: Pertama,
Kekunoan (orchais)'  Kedua, Nilai
Sejarah, ketiga, Keunikan' KeemPat'
Kelangkaan. Kelima' Bentuk dan
wujud Yang menunjukan keindahan'
kemegahan dan nilai seni'

## Landasan Hukum
1. Undang-Undang  Dasar  1945 Pasal
32

## Pasal ini
menYatakan :
"Pemerintah memajukan kebudayaan
nasional lndonesia". Dalam penjelasan
dinyatakan : "Kebudayaan bangsa ialah
kebudayaan Yang tirnbul dari buah
usaha budidaYa rakYat Indonesia
seluruhnya. Kebudayaan  lama  dan  asli yang terdapat sebagai puncak-puncak kebudayaan di daerah-daerah di seluruh
Indonesia  terhitung sebagai kebudayaan  bangsa. Usaha  kebudayaan menuju kearah kemajuan adab, budaya,
dan persatuan  dengan tidak menolak
bahan-bahan baru dari kebudaYaan
asing  yang dapat memperkembangkan
dan memperkaYa  kebudaYaan bangsa
sendiri serta mempertinggi derajat
kemanusiaan Indonesia".
2. Undang-Undang
Indonesia No. 5 Th. Benda Cagar BudaYa Undang-Undang Republik 1992 tentang Republik
Indonesia No. 5 Th. 1992 tentang
Benda  Cagar Budaya merupakan wujud murni  bahwa penanganan benda cagar
budaya dilakukan secara  khusus dan
dilindungi undang-undang' Sehingga
dalam pasal 2 sangat jelas disebutkan,
"Perlindungan benda  cagar  budaya  dan situs bertujuan  untuk  melestarikan dan
memanfaatkannYa untuk memajukan
kebudayaan  nasional Indonesia'

## 3. KetetaPan
MPR rviMPR/1999
Dalam  TaP  MPR
satunya "Mengembangkan Nomor tersebut salah menyebutkan dan membina
Jurnal Legalitas VoL i No- 2
kebudayaan nasional Indonesia yang bersumber dari warisan  budaya leluhur bangsa, budaya nasional yang mengandung nilai-nilai universal termasuk  kepercayaan terhadap Tuhan Yang  Maha Esa dalam rangka mendukung  terpeliharanya kerukunan hidup berrnasyarakat dan membangun peradaban bangsa".
Sifat Benda  Cagar Budaya, antara lain sebagai berikut: pertama,
Unik. Kedua,  Langka. Ketiga, Rapuh. Keempat, Tidak dapat diperbarui. Kelima, Tidak  bisa digantikan oleh teknologi dan bahan yang sama. Keenam,  Signifikan  (penting) berisi bukti-bukti  aktivitas manusia masa lampau.
Upaya pelestarian situs berpedoman pada ketentuan tentang penanganan benda cagar budaya sebagaimana termuat dalam Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1992  tentang Benda  Cagar Budaya  pada Bab V, pasal  18, ayat 3 adalah  sebagai berikut: "Ketentuan  mengenai tata cara pengelolaan  benda cagar  budaya dan situs ditetapkan dengan peraturan
Pemerintah". Dari ketentuan dan peraturan tersebut maka dalam pengolahan  perlindungan dan pemeliharaan situs beserta bcb-nya secara teknis dilakukan berdasar Peraturan  Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1993 pasal 23 ayat (l) "perlindungan dan pemeliharaan benda  cagar budaya dilakukan dengan cara penyelamatan, pengamanan, perawatan, dan
pemugaran ;  ayat (Z) ..Untuk kepentingan  perlindungan  benda cagar budaya dan  situs diatur batas-batas situs dan lingkungannya sesuai dengan kebutuhan ; ayat (3) Batas-batas  situs dan lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan sistim pemintakatan yang terdiri dari  mintakat inti, penyangga, dan  pengembanga.
Siapa Pemilik Benda  Cagar Budaya
Seperti telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor :  5 Tahun 1992 bahwa benda cagar budaya dibedakan menjadi dua yaitu benda bergerak dan tidak bergerak.  Untuk benda  cagar budaya yang bergerak biasanya dimiliki secara perorangan, baik diperoleh secara  turun-temurun atau  diperoleh secara tidak sengaja (penemuan). Misalnya berbagai  jenis senjata seperti  keris,  tombak, pedang; perkakas  rumah  tangga  seperti benda- benda keramik  asing, maupun berbagai perhiasan yang berasal dari masa lampau.
Selain itu, adapula benda cagar budaya  bergerak yang tidak bertuan seperti benda-benda yang ditemukan tergeletak di pekarangan  maupun  di persawahan penduduk, akan tetapi pemiliki sawah maupun pekarangan tersebut tidak merasa memiliki benda tersebut. Misalnya arca-arca lepas, lesung batu, yoni tnaupun  lingga yang ditemukan di pekarangan maupun persawahan milik masyarakat.
Jurnal Legalitas  VoL i&o. i
Untuk benda-benda
tidak
bergerak  pada  umumnya dimiliki dan
dikuasai oleh pemerintah' Antara  lain seperti gua-gua, benteng, bangunan atau monument megalitik, candi,
klenteng,  serta masjid dan gereja tua yang mempunyai konteks dengan kehidupan  masa  prasejarah.

## Pembahasan
Keberadaan benda cagar budaYa
di Provinsi  Gorontalo masih  rawan  dari kerusakan dan kemusnahan, baik yang disebabkan oleh faktor alam maupun ulah  manusia. Untuk itu perlu diungkap bagaimana  perlindungan hukumnYa dan apakah  peraturan perundangan-
undangan yang  ada sudah memadai dalam  upaya memberikan perlindungan terhadap  benda-benda tersebut.
Provinsi Gorontalo banYak menyimpan  tinggalan Benda Cagar
Budaya,  yang  sampai sekarang tinggal reruntuhan  ataupun yang masih utuh.
Untuk menjaga  kelestarian Benda
Cagar  Budaya  tentunya membutuhkan perlakuan khusus
dalam
menanganinya. Benda cagar  budaya di
Provinsi  Gorontalo  secara garis besar bisa dibedakan  meniadi dua Yaitu benda cagar budaya  Yang PaCa saat ditemukan  sudah tidak dimanfaatkan
lagi seperti fungsi semula  atau sering
disebut dead monument dan benda cagar budaya yang masih  dimanfaatkan seperti  fungsi semula atau living monument. Dari segi pengelolaannya benda cagar budaya Provinsi  Gorontalo yang merupakan  dead monument atau
monumen mati hampir keseluruhannya dikelola oleh Pemerintah, sedangkan
living monument  atau monumen hidup ada yang dikelola oleh Pemerintah dan ada  pula  yang dikelola oleh masyarakat, kelompok atau perorangan'
Mengingat  benda cagar budaYa di Provinsi Gorontalo  sudah berumur lebih dari 50 tahun, maka sudah
selayaknya bila mengalami kerusakan. Oleh  karena itulah PerlunYa perlindungan  dan  pemeliharaan benda cagar budaya. Perlindungan dan pemeliharaan atau pengelolaan benda
cagar budaya  dan situs  pada dasarnya
menjadi tanggung jawab  pemerintah di
Provinsi Gorontalo, meskiPun
demikian  masyarakat,  kelompok, atau perorangan dapat berPeran serta.
Bahkan  masyarakat yang memiliki atau menguasai benda cagar budaYa dibebani pula kewajiban untuk melindungi dan melestarikannYa lengkap  dengan sanksi  hukumnYa.
Bertolak  dari  hal tersebut di atas maka, diperlukan peran  serta  aktif semua pihak untuk melestarikan bangunan bersejarah,  khususnYa  di
Provinsi  Gorontalo dalam mengelola
Benda  Cagar Budaya. Pemugaran  yang
dilakukan  untuk melestarikan bangunan
keaslian Benda Cagar BudaYa di Provinsi  Gorontalo,  seringkali tidak tepat sasaran, bahkan menghilangkan keaslian dari bangunan tersebut.
Pemugaran adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mengembalikan  keaslian  bentuk benda cagar budaya dan mernperkuat
Jurnal Legalilas VoL 3 No.2
strukturnya bila  diperlukan,  yang dapat dipertanggungjawabkan dari segi arkeologis, historis, dan teknis dalam upaya  pelestarian  benda cagar budaya. Pemugaran dapat atau meliputi kegiatan o'restorasi, rekonstruksi, rehabilitasi, dan konsolidasi.
a. Restorasi  benda cagar budaya adalah suatu kegiatan pemugaran  yang mengarah  pada  pekerjaan yang bersifat membongkar  bangunan asli secara menyeluruh, tetapi tidak mengadakan penggantian bahan bangunan secara menyeluruh.
b. Rekonstruksi  adalah kegiatan penyusunan kembali  struktur bangunan yang rusak/runtuh  yang pada umumnya bahan-bahan  bangunan yang asli sudah banyak yang hilang.  Dalam hal ini dapat menggunakan bahan-bahan bangunan yang baru tetapi harus  sesuai dengan bahan aslinya.
c. Rehabilitasi adalah satu bentuk pemugaran yang sifat pekerjaannya hanya memperbaiki bagian-bagian bangunan yang mengalami  kerusakan. Hal ini berlaku pada tingkat kerusakan  yang kecil.
d. Konsolidasi adalah  pemugaran yang hanya  bersifat memperkuat bagian bangunan yang rusak. Kegiatannya hanya dilakukan di tempat-tempat  tertentu  saja,  dan tidak membongkar bangunan  keseluruhan.
Beberapa pemugaran yang dilakukan di Provinsi Gorontalo, terkesan  menghilangkan nilai - nilai keaslian  bangunan Benda Cagar
Budaya. Kalau dilihat dari definisi di atas, maka bangunan atau bahan asli harus sebisa  mungkin dapat dipertahankan, atau di cari yang mendekati keasliannya. Namun banyak pemugaran yang  dilakukan di Provinsi Gorontalo  dengan mengganti bahan yang lama dengan bahan yang  baru, ini adalah salah  satu contoh dari sekian banyak hasil restorasi Benda Cagar Budaya yang  menghilangkan nilai-nilai keasliannya.
Kurangnya  apresiasi terhadap benda  cagar  budaya menjadi salah  satu faktor semakin tingginya ancaman, seperti perusakan, dan pemalsuan terhadap  benda  cagar budaya yang ada di Provinsi Gorontalo Kondisi tersebut  diperparah lagi dengan kurangnya  sosialisasi tentang hukum perlindungan  terhadap  benda cagar budaya itu sendiri serta keadaan ekonomi masyarakat yang masih minim.
Masyarakat sekitar juga dapat menjadi berjarak  dengan situs atau benda cagar budaya tersebut karena perbedaan zaman dan kultur. Sebagai contoh kasus, peninggalan  baik berupa situs maupun cagar budaya di Jawa, misalnya  berupa candi Hindu atau Buddha, dan sudah  berusia ratusan tahun. Kondisi ini berbeda dengan kepercayaan dan kultur  yang dipeluk masyarakat sekitar cagar  budaya saat ini sehingga penghargaan terhadap benda cagar  budaya itu pun mengalami pergeseran.
Jurnal Legalitas VoL 3 No.2

## Untuk  itu,  perlu terus
disosialisasikan bahwa peninggalan sejarah berupa situs dan benda cagar budaya yang ada di Provinsi Gorontalo merupakan bagian dari perjalanan
sebuah  masyarakat dan bangsa. Situs dan benda cagar budaya merupakan jejak sehingga kita dapat belajar dari masa lalu, Cagar budaya sekaligus merupakan  identifikasi sebuah  bangsa.
Tentu kita tidak mau  kehilangan  jejak
sejarah dan identitas kita karena kurangnya kesadaran untuk melindungi benda-benda cagar  budaya tersebut.
Di  sisi  lain, kerap kali masyarakat di sekitar  benda cagar budaya  atau situs bersejarah,  terutama di Provinsi  Gorontalo, tingkat  ekonomi dan pemahaman tentang hukum pelrlindungan terhadap benda cagar budaya masih kurang baik,
Dengan demikian perlru adanya keseriusan dari pemerintah  Provinsi
Gorontalo dalam hal menangani masalah ini karena keberadaan  benda cagar budaya masih rawan dari kerusakan dan kemusnahan, baik yang disebabkan oleh faktor  alam maupun ulah  manusia. Untuk  itu perlu diungkap bagaimana  perlindungan hukumnya dan apakah  peraturan perundangan- undangan yang ada sudah memadai dalam  upaya memberikan perlindungan terhadap benda-benda tersebut.
Hasil penelitian menunjukkan,
meskipun  peraturan perundang- undangan yang berkaitan dengan benda cagar budaya  sudah ada, yaitu Undang- undang No. 5 Tahun 1992 beserta
aturan-aturan lainnya, tetapi dalam
Undang-undang itu masih terdapat kelemahan terutama tentang hakekat benda cagar  budaya itu sendiri dalam kaitannya dengan ketentuan yang mengatur sanksi pidana. Banyak benda peninggalan sejarah dan purbakala yang bukan  benda  cagar budaya, padahal sesuai Pasal 26 Undang- undang No. 5 tahun 1992, sanksi pidana hanya  ditujukan kepada seseorang yang merusak benda cagar budaya.
Hal ini akan berimplikasi dalam penegakan hukumnya. Sedangkan
untuk koleksi benda cagar  budaya yang ada di Provinsi  Gorontalo,  selama ini keamanannya dapat terjaga,  dalam  arti belum  pernah terjadi kasus  hilangnya atau  dicurinya  benda  cagar budaya tersebut. Yang  menjadi kendala dalam pemeliharaan dan perawatan  koleksi benda cagar budaya di Provinsi
Gorontalo, terutama faktor dana yang terbatas, masih sedikitnya sumber  daya manusia yang ahli atau trampil, masih kurang baiknya sarana dan prasana itu seidiri  serta  masih kurangnya sosialisasi tentang hokum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan  benda cagar  budaya , sehingga akan berpengaruh terhadap kualitas penyajian dan pelayanan
kepada  masyarakat.

## Kesimpulan
Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai warisan budaya  masa lalu. Pelestarian budaya warisan masa
ry Jurnal Legalitas VoL 3 No.2
lalu merupakan tanggung jawab kita bersam4  untuk  melestarikan  nilai-nilai luhur budaya nenek moyang kita. Warisan  budaya masa lalu yang ada di Provinsi Gorontalo  merupakan sarana untuk mempelajari dan menelusuri sejarah dan budaya masa lalu yang perlu dilestarikan keberadaannya.
Pelestarian  benda cagar budaya merupakan inspirasi bagi kelanjutan perjuangan kita  dan menjauhkan terjadinya keterasingan  sejarah yang dapat mengakibatkan kemiskinan budaya. Maka dari itu di provinsi
Gorontalo  perlu  ditumbuh kembangkan pemahaman tentang pelestarian benda cagar budaya, yaitu dengan selalu
memperhatikan keserasian,
keseimbangan, dan kesinambungan antara
Selain apa yang  telah  dijelaskan di atas, bantuan dan dukungan masyarakat yang  ada di provinsi Gorontalo  sangat diperlukan, karena pada hakekatnya  pelestarian benda cagar budaya tersebut menjadi tanggung jawab kita. Untuk itulah sebagai  bangsa yang besar dan berbudaya marilah kita lestarikan warisan kebudayaan masa lalu yang ada di Provinsi Gorontalo itu sendiri untuk kebesaran daerah provinsi
Gorontalo  khususnya dan bangsa Indonesia tercinta pada  umumnya.
Gorontalo sebaiknya dilakukan secara bertahap  dengan  cara sebagai berikut: l. Perlindungan hukum dan penetapan  sebagai benda cagar budaya, sebab peraturan  yang  diterbitkan  oleh pemerintah  kabupaten dan kota maupun  pemerintah  propinsi, misalnya Peraturan Daerah, Surat Keputusan Bupati,  Walikota, ataupun Gubernur yang gaungnya akan langsung dapat diterima oleh masyarakat luas. Demikian pula dengan  penetapan yang menyatakan suatu obyek adalah benda cagar budaya agar mempunyai kekuatan  hukum. Untuk  itu, diusulkan penetapan dapat  dilakukan oleh pemerintah  kabupaten kota yang dibantu oleh tenaga ahli yang berkompenten  dalam  bidangnya.
2. Perlindungan secara fisik, hal ini perlu dilakukan  untuk menghindari campur tangan pihak-pihak lain yang tidak berwenang dalam sistem pengelolaan benda cagar budaya. Langkah awal dalam perlindungan secara fisik adalah  melakukan zoning atau penetapan daerah. Langkah penetapan daerah ini selain bertujuan melestarikan obyek, juga dapat mengakomodasi
kepentingan-
kepentingan  lain  terutama yang terkait dengan pemanfaatan benda cagat budaya tersebut.

## Saran
Dalam upaya  pelestarian benda cagar  budaya  yang ada di provinsi
Jurnal Legalitas VoL 3 No.2
Gunadi,
Gunadi,
I Made
Daftar Pustaka
|999 a. " P ola P ertamanan Situs-Situs P ras ei arah di Indones  ia ", Direktorat
Perlindungan  dan Pembinaan  Peninggalan  Sejarah  dan Purbakala 1996. "Pemikiran Kembali Tentang Pengertian Situs Arkeologi",
Pertemuan llmiah Arkeologi vII, Proyek Penelitian Arkeologi Jakarta
Suantra., Pelestarian  Benda cagar Badaya,  Makalah seminar Hukum  di Program Studi Ilmu Hukum  Program Pasca Sarjana Universitas
SriwijaYa
Pedoman Teknis Pemugaran Bangunan Gedung dan Lingkungan (kaidah pemugaran), Dinas Kebudayaan  dan  Permuseurnan Undang-undang RI no 5 tahun 1992 tentangBenda  Cagar Budaya
t Jurnal Legalius VoL i No.2