## KONTRAK KERJASAMA DAN BAGI HASIL BISNIS FRANCHISE AGEN TIKI SUMBER KABUPATEN CIREBON DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM
Kohari Amaludin, Dewi Fatmasari dan Abdul Fatakh Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon Email: arilanrmemorries@gmail.com, dewifatmasari73@gmail.com dan abdulfatakh14@gmail.com

## Abstract
According to Indonesian Government Law, the franchise is an agreement which is given the right to use and or use Intellectual Property Rights or a meeting of business characteristics owned by another party with a reward based on the conditions stipulated by the other party in the context of providing and or selling goods and services. The method was proposed in this study  is  a  qualitative  method  to  utilize  a  legal  perspective  approach  to  Islamic  Economics. Data  collection  techniques  were  conducted,  namely  observation,  interviews  and documentation. As the results of this study were concluded, the cooperation contract used by PT.  TIKI  with  the  TIKI  Agent  Source  complies  with  Article  54  of  Law  No.  13  of  2003 concerning employment. The profit sharing system used by PT. TIKI with TIKI Source Agent uses a 75% percentage share (PT. TIKI): 25% (TIKI Agent). While the collaboration system used by PT. TIKI with the TIKI Source Agent is using the Musyarakah cooperation system.
Keywords: Franchising, Cooperation Contracts, and Revenue Sharing.

## Abstrak
Menurut Hukum Pemerintah Indonesia franchise adalah perikatan yang salah satu pihaknya diberikan  hak  memanfaatkan  dan  atau  menggunakan  Hak  dari  Kekayaan  Intelektual  atau pertemuan dari ciri khas usaha  yang dimiliki  pihak lain dengan suatu imbalan  berdasarkan persyaratan  yang  ditetapkan  oleh  pihak  lain  tersebut  dalam  rangka  penyediaan  dan  atau penjualan  barang  dan  jasa.  Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  kualitatif dengan  memanfaatkan  pendekatan  perspektif  hukum  Ekonomi  Islam.  Teknik  pengumpulan data  yang  dilakukan,  yaitu  observasi,  wawancara  dan  dokumentasi.  Hasil  penelitian  ini menyimpulkan, Kontrak kerjasama yang digunakan oleh PT. TIKI dengan Agen TIKI Sumber, telah sesuai dan memenuhi pasal 54 UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Sistem bagi  hasil  yang  digunakan  oleh  PT.  TIKI  dengan  Agen  TIKI  Sumber  menggunakan pembagian prosentase 75% (PT. TIKI): 25% (Agen TIKI).  Sedangkan sistem kerjasama yang digunakan oleh PT. TIKI dengan Agen TIKI Sumber adalah menggunakan sistem kerjasama musyarakah inân.
Kata Kunci: Waralaba, Kontrak Kerjasama, dan Bagi Hasil.

## LATAR BELAKANG
Franchise atau  waralaba  secara  umum didefinisikan sebagai hak-hak untuk menjual  suatu  produk  atau  jasa  maupun layanan. Menurut Hukum Pemerintah Indonesia  bahwa franchise atau  waralaba adalah  perikatan  yang  salah  satu  pihaknya diberikan  hak  memanfaatkan  dan  atau menggunakan Hak dari Kekayaan Intelektual (HAKI) atau pertemuan dari ciri khas usaha  yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan  oleh  pihak  lain  tersebut  dalam rangka  penyediaan  dan  atau  penjualan barang dan jasa.
Pemberi waralaba ( franchisor ) adalah  badan  usaha  atau  perorangan  yang memberikan  hak  kepada  pihak  lain  untuk memanfaatkan  dan  atau  menggunakan  hak atas  kekayaan  intelektual  atau  penemuan, atau  ciri  khas  usaha  yang  dimilikinya. Penerima  waralaba  ( franchisee )  adalah badan usaha atau perorangan yang diberikan hak untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan, atau ciri khas  yang dimiliki pemberi waralaba.
Franchise  fee atau  biaya  awal  waralaba adalah biaya yang harus dibayarkan dimuka sebelum Agen waralaba anda mulai beroperasi.  Pada  prinsipnya  biaya  ini dibayarkan untuk pertama, Lisensi atau hak untuk menggunakan merek yang diwaralabakan selama jangka waktu waralaba, dan kedua, Hak untuk
menggunakan
(meminjam) pedoman operasional selama jangka waktu waralaba.
Franchise  fee atau  biaya  awal waralaba adalah biaya yang harus dibayarkan  dimuka  sebelum  Agen  waralaba anda  mulai  beroperasi.  Pada  prinsipnya biaya  ini  dibayarkan  untuk: pertama, Lisensi atau hak untuk menggunakan merek yang  diwaralabakan  selama  jangka  waktu waralaba, dan kedua,
Hak
untuk
menggunakan (meminjam)
pedoman operasional selama jangka waktu waralaba. Dari  pemaparan  diatas  dapat  dirumuskan beberapa  masalah  sebagai  berikut:  1)
Bagaimana praktik kontrak kerjasama bisnis franchise antara  Pengelola  TIKI  dengan Agen TIKI Sumber Kabupatem Cirebon?, 2) Bagaimana  praktik  bagi  hasil  kerjasama bisnis franchise antara  Pengelola  TIKI dengan  Agen  TIKI  Sumber  Kabupatem Cirebon?,  3)  Bagaimana  perspektif  hukum ekonomi  Islam  terhadap  praktik  kontrak kerjasama  dan  bagi  hasil  bisnis franchise antara  Pengelola  TIKI  dengan  Agen  TIKI Sumber Kabupaten Cirebon tersebut?

## LITERATURE REVIEW
Penelitian tentang Analisis Kontrak Kerjasama dan Bagi Hasil Bisnis Franchise di  Agen  TIKI  Sumber  Kabupaten  Cirebon dalam  Perspektif  Hukum  Ekonomi  Islam, bukan suatu yang baru dan sudah dikaji oleh para peneliti sebelumnya. Meskipun demikian, saat ini  belum ditemukan penelitian  yang  secara  spesifik  dikaji  dari segi  hukum ekonomi Islam.  Berikut beberapa  karya  yang  terdokumentasikan terkait  permasalahan  yang  dikaji,  yaitu pertama, penelitian  yang  dilakukan  oleh Puji Sulistyaningsih. 1 Penelitian ini memfokuskan  kepada Sistem  Bagi  Hasil dalam  Perjanjian  Waralaba  (Franchise) Perspektif  Hukum  Islam”. Metode  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu menggunakan  metode  pendekatan  yuridis normatif,  dan  menggunakan  spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Adapun penarikan contohnya menggunakan purposive sampling.
Dan kedua, penelitian yang dilakukan oleh Eritha Indah Fauziyane pada tahun 2010 yaitu dengan judul
“Pelaksanaan
Perjanjian Waralaba Internasional  di  Indonesia  Pada  PT. Fastfood  Indonesia  Tbk”. Penelitian  ini menggunakan  metode  pendekatan  yuridis sosiologis,  dengan  melakukan  wawancara kepada pihak-pihak terkait dan mempelajari
1 Puji  Sulistyaningsih,  “Sistem  Bagi  Hasil dalam  Perjanjian  Waralaba  ( Franchise )  Perspektif Hukum  Islam”, Skripsi (Magelang:  Fakultas  Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, 2017).
kontrak  antara  para  pihak  dapat  dinilai sesuai dan benar menurut hukum Islam.
Dari  kedua  topik  penelitian  yang telah dipaparkan di atas, ternyata belum ada tinjauan  secara  khusus  dan  komprehensif tentang  sistem  kerjasama  dan  bagi  hasil bisnis franchise Agen  TIKI  Sumber  dalam perspektif  hukum  ekonomi  islam.  Dengan menggunakan  pendekatan  hukum  ekonomi Islam  ini,  selain  nantinya  akan  tergambar karakteristik  praktik  kontrak  kerjasama  dan bagi  hasil  bisnis franchise di  Agen  TIKI Sumber  Kabupaten  Cirebon,  diharapkan penelitian  ini  juga  akan  mengungkapkan nuansa  pembaharuan  pemikiran  hukum ekonomi Islam sesuai dengan perkembangan  saat  ini.  Di  sinilah  letak perbedaan  studi  ini  dengan  studi-studi  yang telah dilakukan sebelumnya.

## METODOLOGI PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah penelitian  lapangan. 2 Penelitian  lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dalam kehidupan  sehari-hari  atau  kehidupan  yang sebenarnya.  Ide  penting  dalam  penelitian lapangan ini adalah peneliti berangkat untuk mengadakan  pengamatan  terhadap  suatu fenomena  dalam  suatu  kejadian  langsung yang  ada  di  lapangan. 3 Pada  penelitian lapangan  ini  peneliti  mengamati  fenomena yang terjadi dalam praktik sistem kerjasama dan bagi hasil bisnis franchise di Agen TIKI Sumber  dalam  perspektif  Hukum  Ekonomi Islam  pada  bulan  Agustus-Maret  2019 dengan membuat catatan yang ekstensif.
Metode  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu peneliti bermaksud untuk memahami fenomena  tentang  apa  yang  dialami  oleh subjek penelitian seperti,  perilaku, persepsi, motivasi,  tindakan  dan  lainnya,  secara holistik  dan  dengan  suatu  konteks  khusus
2 Lexy  J.  Moleong, Metode  Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), 26.
3 Lexy  J.  Moleong, Metode  Penelitian Kualitatif, 27.
yang  alamiah  dan  dengan  memanfaatkan berbagai metode alamiah pula. 4
Pendekatan penelitian yang dilakukan  menggunakan  pendekatan  hukum ekonomi  Islam,  yaitu  melihat  kejadian sesuai realita sebagai fenomena sosial. Pada praktiknya, hal ini dilakukan untuk mengetahui  eksistensi  perspektif  hukum Islam dalam kerjasama dan bagi hasil bisnis franchise di  Agen  TIKI  Sumber  dalam perspektif hukum ekonomi Islam.
Sumber data  yang diperlukan adalah data  primer  dan  data  sekunder.  Data  primer didapatkan  melalui  wawancara  dengan informan diantaranya manajer dan karyawan.  Adapun  data  sekunder  yang digunakan  di  sini  yaitu,  skripsi,  jurnal,  dan website  yang  berkaitan  dengan  sistem kerjasama  PT.  TIKI,  serta  data  dari  Agen TIKI Sumber Kabupaten Cirebon.
Metode  pengumpulan  data  yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Pertama, dilihat  dari  segi proses  pengumpulan  data,  observasi  dapat dibedakan  menjadi  dua,  yaitu  observasi berperan  serta  dan  observasi  tidak  berperan serta. 5 Pada  teknik  pengumpulan  data dengan  observasi  ini  peneliti  menggunakan observasi non participant observation (observasi  tidak  berperan  serta),  dalam teknik  ini  peneliti  hanya  sebagai  pengamat independen  tanpa  ikut  terlibat  langsung dengan  aktivitas  orang-orang  yang  sedang diamati.  Peneliti  mengamati  bagaimana sistem  kerjasama  Agen  TIKI  Sumber, kemudian  mencatat, menganalisis  dan kemudian dapat membuat kesimpulan.
Kedua,  w awancara  adalah  proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian  dengan  cara  tanya  jawab,  sambil bertatap  muka  antara  pewawancara  dengan responden  dengan  menggunakan  alat  yang dinamakan panduan wawancara. 6 Dalam hal
4 Lexy  J.  Moleong, Metode  Penelitian Kualitatif, 27.
5 Sugiono, Metode  Penelitian  Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2012), 145.
6 Sugiono, Metode  Penelitian  Kuantitatif Kualitatif dan R&D, 163.
ini peneliti mewawancarai beberapa informan  yang  aktif  dalam  kerjasama  Agen TIKI  seperti  manajer  Agen  TIKI  Sumber, dan karyawan Agen TIKI.
Dan Ketiga, dokumentasi  adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang  berupa  catatan,  transkrip,  buku,  surat kabar,  majalah,  prasasti,  dan  sebagainya. 7 Maksud  dari  dokumentasi  ini  peneliti mencari  sumber-sumber  data  yang  lain selain  wawancara  dan  observasi  yang berkaitan  dengan  kajian  yang  dibahas. Seperti  misalnya  buku-buku  yang  relevan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter dan data yang relevan.
Penelitian  ini  menggunakan  teknis analisis data yang bersifat induktif berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Hipotesis yang dirumuskan berdasarkan  data  tersebut, selanjutnya dicarikan  data  lagi  secara  berulang-ulang sehingga  selanjutnya  dapat  disimpulkan apakah  hipotesis  tersebut  diterima  atau ditolak  berdasarkan  data  yang  terkumpul. Apabila  data  yang  dikumpulkan  ternyata diterima, maka hipotesis tersebut berkembang menjadi teori.

## KONSEP DASAR Jual Beli dalam Islam
Waralaba adalah terjemahan bebas dari kata franchise di  mana  menurut  Peraturan Pemerintah RI No.16 tahun 1997 tanggal 18 Juni  1997,  sebagaimana  dikutip  oleh  Pietra Sarosa,  pengertian  waralaba  adalah  suatu bentuk kerjasama di mana pemberi waralaba ( franchisor ) memberikan izin kepada penerima waralaba ( franchisee ) untuk menggunakan  hak  intelektualnya,  seperti nama,  merek  dagang  produk  dan  jasa,  dan sistem  operasi  usahanya.  Sebagai  timbal baliknya,  penerima  waralaba  membayar
7 Sugiono, Metode  Penelitian  Kuantitatif Kualitatif dan R&D, 166.
suatu  jumlah  seperti franchisee  fee dan royalty fee . 8
Franchise diterjemahkan  sebagai “waralaba”, gabungan dari kata “wara” yang berarti  istimewa  dan  “laba”  yang  berarti keuntungan sehingga dapat diartikan sebagai  usaha  yang  dapat  memberikan keuntungan  secara  istimewa.  Selanjutnya berkembang kata franchising sebagai pewaralabaan  dari  suatu  jenis  usaha, franchisor berarti  pemilik  waralaba  atau pemberi  waralaba  dan franchisee sebagai pihak penerima waralaba. 9
Konsep Franchisee
Perjanjian  atau  perikatan franchise ini  juga tunduk  pada  ketentuan  hukum  perjanjian atau perikatan yang ada dalam KUH Perdata seperti aturan tentang syarat sahnya perjanjian  dan  asas-asas  perjanjian.  Untuk mengetahui apakah suatu perjanjian sah atau tidak  sah,  maka  perjanjian  tersebut  harus diuji  dengan  beberapa  syarat.  Pasal  1320 KUH  Perdata  menentukan  empat  syarat untuk  sahnya  suatu  perjanjian,  yaitu:  1) Sepakat  mereka  yang  mengikatkan  dirinya. 2)  Kecakapan  untuk  membuat  suatu perikatan.  3)  Suatu  hak  tertentu.  4)  Suatu sebab yang diperkenankan.
Syarat  pertama  dan  kedua  disebut sebagai syarat subyektif karena kedua syarat tersebut harus dipenuhi oleh subyek hukum. Sedangkan  syarat  ketiga  dan  keempat disebut  sebagai  syarat  obyektif  karena karena kedua syarat  ini  harus dipenuhi oleh obyek perjanjian. 10
Tidak  dipenuhinya  syarat  subyektif akan mengakibatkan suatu perjanjian menjadi  dapat  dibatalkan.  Maksudnya  ialah perjanjian tersebut menjadi batal apabila ada yang  memohonkan  pembatalan.  Sedangkan
8 Pietra  Sarosa, Mewaralabakan  Usaha Andacet  II (Jakarta:  ElexMedia  Computindo,  2006), 2.
9 Deden  Setiawan, Franchise  Guide  Series (Jakarta: Dian Rakyat, 2007), 3.
10 Komariah, Hukum  Perdata (Malang: Universitas  Muhammadiyah  Malang,  2009),  175- 177.
tidak  dipenuhinya  syarat  obyektif  akan mengakibatkan  perjanjian  tersebut  menjadi batal  demi  hukum.  Artinya  sejak  semula dianggap  tidak  pernah  dilahirkan  suatu perjanjian  dan  tidak  pernah  ada  suatu perikatan. 11 Maksudnya  ialah  para  pihak yang terlibat dalam perjanjian harus sepakat atau  setuju  mengenai  hal-hal  pokok  dari perjanjian  tersebut. 12 Pasal  1321  KUH Perdata  menentukan  bahwa  kata  sepakat tidak sah apabila diberikan karena kekhilafan  atau  diperoleh  dengan  paksaan atau  penipuan.  Pasal  1330  KUH  Perdata menentukan  bahwa  setiap  orang  adalah cakap  untuk  membuat  perikatan,  kecuali undang-undang  menentukan  bahwa  ia  tidak cakap.  Mengenai  orang-orang  yang  tidak cakap  untuk  membuat  perjanjian  dapat ditemukan  dalam  Pasal  1330  KUH  Perdata yaitu:  1)  Orang-orang  belum  dewasa.  2) Mereka  yang ditaruh dibawah pengampuan. 3)  Orang-orang  perempuan  yang  telah kawin  (ketentuan  ini  menjadi  hapus  dengan berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974  tentang  perkawinan)  karena  Pasal  31 Undang-undang  ini  menentukan  bahwa  hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang dan masing-masing berhak untuk melakukan perbuatan hukum. 13
Merupakan sebuah konsep kerjasama yang  menguntungkan  antara  dua  pihak dalam  mengembangkan  usaha  masing- masing, baik franchisor maupun franchisee , Hal  ini  sesuai  dengan  Firman  Allah  SWT dalam konsep ta’awun dan syirkah : ُ ن َواَعَت َو ُ ى َوْقَّتلا َوُ ِ رِبْلاُ ىَلَعُ او . ُاو ن َواَعَتُ َلَ َو ُِنا َوْد عْلا َوُ ِمْثِ ْلْاُىَلَع . ُ ديِدَشَُهَّللاُ َّنِإَُهَّللاُاو قَّتا َو ُِباَقِعْلا
Artinya: …  dan  tolong-menolonglah  kamu dalam  (mengerjakan)  kebajikan dan  takwa,  dan  jangan  tolong- menolong  dalam  berbuat  dosa  dan
11 Komariah, Hukum Perdata , 175-177.
12 P.N.H.  Simanjuntak, Pokok-pokok  Hukum Perdata Indonesia (Jakarta: Djambatan, 2009), 334.
13 Subekti, Pokok-pokok  Hukum  Perdata (Jakarta: PT. Inermasa, 1989), 135.
pelanggaran.  Dan  bertakwalah kamu  kepada  Allah,  sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. 14
Akad Musyarakah (Syirkah)
Teori tentang sistem kerjasama musyarakah ( syirkah )  digunakan  sebagai  landasan  teori dalam penelitian ini karena dalam operasional  kerjasama  yang  dilakukan  oleh Pengelola  TIKI  dengan  Agen  TIKI  Sumber menggunakan sistem musyarakah ( syirkah ). Prinsip  dari musyarakah adalah  perjanjian antara  pihak-pihak  untuk  menyertakan modal  dalam  suatu  kegiatan  ekonomi dengan pembagian keuntungan atau kerugian  sesuai  dengan nisbah yang disepakati. 15

## Perjanjian  atau  Kontrak  Kerjasama Berdasarkan Hukum Positif
Dalam  setiap  kegiatan  usaha  yang  berjalan di  Indonesia,  baik  itu  antara  pemilik (pengusaha)  dengan  karyawan  maupun kemitraan  (antar  mitra)  harus  terdapat kontrak kerjasama yang jelas sehingga dapat melindungi  kedua  belah  pihak  apabila terjadi  hal-hal  yang  tidak  diinginkan  di kemudian  hari.  Karena  begitu  pentingnya kontrak  kerja  dalam  suatu  hubungan  kerja, khususnya hubungan antara  Pengelola TIKI dengan  Agen  TIKI  Sumber  yang  akan diteliti. Maka dari itu penulis menggunakan landasan  teori  tentang  kontrak  kerjasama yang  berlaku  di  Indonesia  dalam  penelitian ini. Di bawah ini akan dijelaskan lebih rinci mengenai  kontrak  kerjasama  yang  berlaku di  Indonesia,  antara  lain pertama, kontrak kerja atau perjanjian kerja menurut Undang- undang No.13/2013 tentang ketenagakerjaan adalah  perjanjian  antara  pekerja  atau  buruh dengan  pengusaha  atau  pemberi  kerja  yang memuat  syarat-syarat  kerja,  hak,  dan kewajiban  para  pihak. 16 Perjanjian  kerja
14 QS. Al-Maidah (5): 2.
15 Achmad Baraba, “Prinsip Dasar Operasional Perbankan  Syariah”, Jurnal  Ekonomi  Moneter  dan Perbankan, Vol . 2, No. 3 (1999): 1-8.
16 Abdussalam  dan  Adri  Desasfuryanto, Hukum Ketenagakerjaan (Jakarta: PTIK, 2016), 45.
menurut pasal 1601a ialah suatu persetujuan bahwa pihak kesatu, yaitu buruh mengikatkan diri untuk menyerahkan tenaganya  kepada  pihak  lain  yaitu  majikan dengan  upah  selama  waktu  tertentu. 17 Dari pengertian di  atas dapat disimpulkan bahwa perjanjian  atau  kontrak  kerja  adalah  suatu peristiwa  di  mana  dua  orang  atau  lebih berjanji  untuk  melakukan  suatu  pekerjaan tertentu baik itu secara tertulis maupun lisan yang  kemudian  menimbulkan  hak  dan kewajiban bagi kedua belah pihak.
Kedua, Syarat  Sah  Kontrak  Kerja, Agar  kontrak  kerja  itu  bisa  dianggap  sah sesuai  hukum  yang  berlaku,  maka  kontrak kerja  harus  memenuhi  ketentuan  yang tertera  di  dalam  Undang-undang.  Di  bawah ini  akan  dijelaskan  lebih  rinci  mengenai Undang-undang  tentang  syarat  sah  kontrak kerja.
Sistem Bagi Hasil ( Qiradh )
Dalam  teori  tentang  sistem  bagi  hasil terdapat  beberapa  poin  yang  akan  saya jabarkan,  yaitu  mengenai  pengertian  bagi hasil,  dasar  hukum  sistem  bagi  hasil,  dan rukun yang harus ada pada sistem bagi hasil.

## PEMBAHASAN DAN DISKUSI Gambaran Umum tentang PT. TIKI
TIKI  merupakan  perusahaan  asal  Indonesia yang  melayani  pengiriman  melalui  jasa ekspedisi.  Karena  pengelola  TIKI  berdiri pada  negara  hukum,  maka  harus  sesuai dengan  Undang-undang  yang  berlaku  pada daerah  tersebut  (hukum  positif)  yaitu  di Indonesia.  Indonesia  menetapkan  peraturan yang tegas dan tertera pada Undang-undang, sehingga  bagian  yang  ada  dalam  ruang lingkupnya harus mematuhi segala peraturannya.
Peraturan tentang
ketenagakerjaan  juga  telah  diatur  dengan sedemikian rupa baiknya untuk
17 Tim  Visi  Yustisia, KUHPerdata  (Kitab
Undang-Undang
Hukum
Perdata) dan
KUHAPerdata  (Kitab  Undang-Undang  Hukum Acara Perdata) (Jakarta: Visimedia, 2015), 400.
meminimalisir  dan  melindungi  pihak-pihak yang ada di dalamnya.

## Hak dan Kewajiban Para Pihak
Hal  penting  terkait  hubungan  antara prinsipal  dan  agen  adalah  menyangkut  hak dan  kewajiban  masing-masing  pihak.  Apa yang  menjadi  hak  dan  kewajiban  prinsipal maupun  agen  sangat  bergantung  pada  jenis pedagang  perantara  masing-masing  dan perjanjian  di  antara  kedua  pihak. 18 Hak  dan kewajiban  para  pihak  telah  dituangkan dalam ketentuan-ketentuan perjanjian keagenan  untuk  melakukan  pekerjaan, khususnya pekerjaan yang berkaitan dengan keagenan  itu.  Dalam  Peraturan  Menteri Perdagangan RI Nomor: 11/M- Dag/Per/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata
Cara  Penerbitan  Surat  Tanda  Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan atau Jasa, sangat  sedikit  mengatur  mengenai  hak  dan kewajiban  para  pihak.  Dalam  perjanjian keagenan  ini  para  pihak  senantiasa  dituntut untuk mentaati dan memperhatikan hak dan kewajibannya  selama  pekerjaan  keagenan berlangsung,  agar  para  pihak  memperoleh apa yang akan menjadi haknya dengan baik.
Hak  dan  kewajiban  para  pihak  telah diatur  dalam  Pasal  6  ayat  (1)  dan  (2)  pada Surat Perjanjian Kerjasama Keagenan antara PT.  TIKI  Dengan  Phutut  Wijanarto  NO. 048/TIKI-CBN/DIRUT/AG. 147/2015.
Pemutusan  Perjanjian  Kerja  Sama  serta Sanksi-sanksi dalam Perjanjian Keagenan Dalam melaksanakan pekerjaan
kemungkinan  dapat  timbul  halangan  yang mengakibatkan  para  pihak  tidak  dapat melaksanakan isi dari perjanjian. Sebenarnya  di  dalam  isi  perjanjian  selalu ditekankan  mengenai  sanksi  atau  denda yang  akan  dikenakan  apabila  terjadi pelanggaran  perjanjian.  Dan  juga  ketentuan mengenai  pemutusan  perjanjian  kerja  sama. Berdasarkan  Pasal  16  Perjanjian  Kerjasama
18 Agus  Sardjono, Pengantar  Hukum  Dagang (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014), 119.
Keagenan  antara  PT.  TIKI  Dengan  Phutut Wijanarto  NO.  048/TIKI-CBN/DIRUT/AG. 147/2015, mengatur mengenai sanksi-sanksi yaitu  sanksi-sanksi  yang  diberikan  oleh Pihak  Pertama  dalam  perjanjian  ini  dapat berupa  surat  teguran  hingga  pemutusan hubungan  kerjasama  sesuai  dengan  berat tingkat kesalahan yang dilakukan oleh Pihak Kedua,  yaitu  1)  Teguran  Lisan,  2)  Teguran dan  atau  pemberitahuan  teguran  secara tertulis,  3)  Surat  Peringatan  I,  4)  Surat Peringatan  II  dan  5)  Pemutusan  hubungan kerjasama  sepihak  dengan  pemberitahuan tertulis.

## Perlindungan  Hukum  bagi  Agen  jika Terjadi  Kerusakan  dalam  Pengiriman Barang
Pelaksanaan  perjanjian  pengiriman  barang, tidak  selamanya  berjalan  dengan  lancar. Adakalanya  pihak-pihak  tersebut  tidak melaksanakan  isi  dari  perjanjian  atau wanprestasi  baik  yang  dilakukan  secara sengaja  dan  atau  kelalaian  maupun  karena keadaan  memaksa  dari  pengangkut.  Pelaku usaha  berkewajiban  untuk  mengirimkan barang  dan  bertanggung  jawab  terhadap barang  yang  terlambat,  rusak,  atau  hilang yang disebabkan oleh kelalaian.
Perlindungan  hukum  bagi  agen  jika terjadi  kerusakan  dalam  pengiriman  barang apabila  ditinjau  dari  adanya  klausula  yang tercantum  dalam  perjanjian  kerjasama keagenan  antara  PT.  TIKI  dengan  Phutut Wijanarto  NO.  048/TIKI-CBN/DIRUT/AG. 147/2015  tentang  Maksud  dan  Tujuan Perjanjian tersebut  yaitu, 19 mengembangkan usaha  di  bidang  jasa  kiriman  ekspress  di wilayah Cirebon, dan memberikan pelayanan jasa penerimaan dan pengambilan dengan  standar  pelayanan  yang  telah ditetapkan  oleh  Pihak  Pertama.  Dalam  hal ini  berarti  agen  tidak  langsung  melakukan pengiriman  barang  akan  tetapi  hanya melakukan  pelayanan  penerimaan  dan
19 Lampiran  Perjanjian  Kerjasama  Keagenan antara  PT.  TIKI  dengan  Agen  TIKI  Sumber  NO. 048/TIKI-CBN/DIRUT/AG. 147/2015.
pengambilan  barang.  Hal  tersebut  diperkuat dengan  adanya  Pasal  8  ayat  (4)  dikatakan bahwa  selama  terikat  dalam  perjanjian  ini Pihak  Kedua  wajib  mengirimkan  kiriman barang  atau  dokumen  yang  diterima  dari customer atau  pelanggan  hanya  melalui Pihak Pertama.
Analisis Praktik bagi Hasil Bisnis Franchise antara  Pengelola  TIKI  dengan Agen TIKI Sumber Kabupaten Cirebon
Untuk  memudahkan  sistem  bagi  hasil  dari pendapatan  yang  diperoleh,  PT.  Citra  Van Titipan  Kilat  akan  menambahkan  tagihan pada invoice kepada  agen  TIKI  yang memiliki  tunggakan  pembelian  atribut pendukung atau lainnya. Apabila agen tidak mempunyai  tunggakanm  maka infoice hanya  berisikan  tagihan  yang  harus  dibayar kepada  PT.  Citra  Van  Titipan  Kilat yang merupakan hasil bagi hasil.
Sedangkan uintuk tarif jenis layanan dan  kota  tujuan  berbeda-beda.  Layanan yang  sering  di  gunakan  oleh  konsumen seperti  REG  ( Regular )  dengan  pengiriman yang menjangkau seluruh wilayah Indonesia dalam  waktu  kurang  dari  7  (tujuh)  hari kerja.  Layanan  ONS  ( Over  Night  Service ) yang  memberikan  layanan  pengiriman dengan  estimasi  satu  hari  kerja.  Yang terakhir  yang  merupakan  layanan  yang sering  di  gunakan  oleh  konsumen  adalah ECO  ( Economy )  yang  merupakan  layanan pengiriman  paket  dengan  konsep  ramah biaya dan disesuaikan dengan kebutuhan. 20
Pembayaran Franchise  Fee Agen  TIKI Sumber Kabupaten Cirebon Berdasarkan Hukum Ekonomi Islam.
Dalam  pembayaran franchise  fee bisnis waralaba  pada  agen  TIKI,  sesuai  dengan kaidah syirkah  ‘abdan dan syirkah  ‘inan yang dalam akadnya pengambilan keuntungan  dua  mitra  yang  bekerjasama dalam hal ini pemberi waralaba ( franchisor ) dan penerima waralaba ( franchisee )
20 https://tiki.id/about/product.  Diakses  pada 03 Juni 2016.
diperbolehkan  setelah  usaha  berjalan,  tidak boleh  mengambil  keuntungan  jika  usaha belum berjalan. 21
Franchise  fee yang  ditetapkan  oleh Agen  TIKI  sudah  sesuai  dengan syirkah ‘inan dan syirkah  ‘abdan dimana  dalam keduanya terdapat syarat bahwa pengambilan keuntungan diambil saat perjanjian  sudah  berlangsung,  dengan  kata lain  prinsip syirkah dalam  Islam  juga melarang adanya kompensasi tidak langsung ( indirect  monster  compensation )  karena  hal tersebut mendzalimi mitra usahanya.
Pembayaran Royalty  Fee Agen  TIKI Berdasarkan Hukum Ekonomi Islam Pembayaran royalty fee ditinjau dari prinsip hukum  ekonomi  Islam.  Hal  ini  bisa  dilihat dari  bagi  hasil  yang  dibebankan  kepada pihak franchise e  dengan  ketentuan  jika dibawah 2 juta, maka franchise e tidak harus membayar royalty  fee sebesar  15%.  Karena hal  itu  keuntungan  yang  diperoleh  pihak franchise e  tidak  banyak,  sehingga  pihak agen  TIKI  memaklumi  dengan  tidak membebankan royalty fee tersebut.
Dalam pembagian keuntungan dalam bisnis,  biasanya  didasarkan  pada  bagi  hasil yaitu: pertama, Gross  profit  (keuntungan kotor  yang  belum  dikurangi  biaya  yang dikeluarkan selama usaha).
Kedua, Net  profit  (keuntungan  bersih  yang sudah  dikurangi  biaya-biaya  selama  usaha, seperti  untuk  membayar  gaji  karyawan, pembelanjaan bahan baku, juga listrik, dll).
Dalam usaha bisnis agen TIKI, yang digunakan  dalam  pengambilan royalty  fee adalah  net  profit.  Pihak franchisor memilih dari keuntungan bersih agar tidak merugikan mitranya  yaitu franchisee .  Jadi,  keuntungan yang  diambil  oleh franchisor adalah  15% dari  keuntungan  bersih  yang  diperoleh franchisee .  Hal  ini  tentunya  tidak  akan merugikan  kedua  belah  pihak  dalam menjalin kerjasama.
21 Balgis  Bin  Faruk  Machrus,  “Prinsip  Dasar Waralaba  Berbasis  Syariah”, Jurnal  Ilmiah ,  Vol.  4, No. 2 (2015): 2.
Berbeda dengan waralaba konvensional  yang  dalam  praktiknya  ada sebagian  yang  melakukan  bagi  hasil  yang diambil  dari  omset.  Hal  ini  tentu  bisa merugikan franchisee karena  belum  jelas keuntungan  yang didapat tetapi sudah harus membayar royalty fee .

## KESIMPULAN
Dari  hasil  penelitian  yang  telah  penulis lakukan  mengenai  sistem  bagi  hasil  yang diterapkan  perusahaan  PT.  Citra  Van Titipan Kilat dengan Agen TIKI di Sumber, melihat  dari  teori-teori  yang  digunakan  dan data-data yang diperoleh dari hasil observasi yang  dilakukan,  maka  dapat  disimpulkan bahwa pertama, mengacu  kepada  Undang- undang nomor 13 tahun 2013 yang memuat tentang  syarat-syarat  kontrak  kerja  yang harus  ada  dalam  perjanjian  secara  tertulis. Kontrak  perjanjian  kerja  yang  digunakan oleh  PT.  Citra  Van  Titpan  Kilat  dengan Agen  TIKI  Sumber  telah  sesuai.  Tidak hanya  itu,  kontrak  perjanjian  kerja  yang digunakan  oleh  PT.  Citra  Van  Titpan  Kilat dengan  Agen  TIKI  Sumber  juga  telah memenuhi pasal 52 ayat 1 dan pasal 54 UU No.  13  tahun  2003  tentang  ketenagakerjaan dan pasal 1320, 1321, 1330 dan 1332 Kitab Undang-undang  Perdata  (KUH  Perdata). Kontrak  perjanjian  kerja  yang  dibuat  oleh perusahaan  PT.  Citra  Van  Titpan  Kilat dengan  Agen  TIKI  Sumber  telah  sesuai dengan Undang-undang yang berlaku (hukum  positif)  yang  berkaitan  dengan kontrak kerja.
Kedua, sistem  bagi  hasil  yang digunakan  oleh  PT.  Citra  Van  Titpan  Kilat dengan    Agen  TIKI  Sumber  menggunakan pembagian  prosentase  78%  untuk  PT.  Citra Van Titpan Kilat dan 22% untuk Agen TIKI Sumber untuk penghasilan penjualan kurang dari  Rp.  5.000.000,-.  Pembagian  porsentase 75%  untuk PT. Citra Van Titpan Kilat dan 25%  untuk  Agen  TIKI  Sumber  untuk penghasilan  penjualan  lebih  dari  Rp. 5.000.000,- dan kurang dari Rp. 10.000.000,-.  Pembagian  porsentase  73% untuk  PT.  Citra  Van  Titpan  Kilat  dan  27%
untuk agen TIKI Sumber untuk penghasilan penjualan lebih dari Rp. 10.000.000,-.
Dan ketiga, dilihat  dari  sistem  bagi hasil  yang  digunakan  oleh  PT.  Citra  Van Titpan  Kilat  dan  memadukan  dengan landasan  filosofis  sistem  bagi  hasil  yang Islami,  terdapat  kesesuaian  dari  poin-poin keduanya.  Sedangkan  sistem  kerjasama yang  digunakan  oleh  PT.  Citra  Van  Titpan Kilat  dengan  Agen  TIKI  Sumber  adalah menggunakan sistem kerjasama musyarakah inân ,  hal  ini dilihat dari kedua belah pihak yang  semua  mengeluarkan  modal  untuk usaha  bersama.  Sistem musyarakah yang dijalankan  oleh  PT.  Citra  Van  Titpan  Kilat dengan  Agen  TIKI  Sumber  telah  sesuai dengan  sistem musyarakah secara  Islami baik itu secara syarat dan rukun musyarakah .

## DAFTAR PUSTAKA
Abdussalam  dan  Adri  Desasfuryanto.
Hukum Ketenagakerjaan. Jakarta:
PTIK, 2016. Baraba, Achmad. “Prinsip Dasar Operasional Perbankan Syariah”, Jurnal Ekonomi Moneter dan Perbankan, Vol . 2, No. 3 (1999).
https://tiki.id/about/product.
Komariah. Hukum Perdata. Malang: Universitas  Muhammadiyah  Malang, 2009.
Lampiran  Perjanjian  Kerjasama  Keagenan antara  PT.  TIKI  dengan  Agen  TIKI Sumber NO. 048/TIKI-
CBN/DIRUT/AG. 147/2015.
Machrus,  Balgis  Bin  Faruk.  “Prinsip  Dasar Waralaba  Berbasis  Syariah”, Jurnal
Ilmiah , Vol. 4, No. 2 (2015).
Moleong,  Lexy  J. Metode  Penelitian
Kualitatif.
Bandung:
Remaja
Rosdakarya, 2014.
Sardjono, Agus. Pengantar Hukum Dagang. Jakarta:  PT.  RajaGrafindo  Persada, 2014.
Sarosa, Pietra Mewaralabakan Usaha Andacet II. Jakarta: ElexMedia
Computindo, 2006.
Setiawan,  Deden. Franchise  Guide  Series . Jakarta: Dian Rakyat, 2007.
Simanjuntak,  P.N.H. Pokok-pokok  Hukum Perdata Indonesia.
Jakarta: Djambatan, 2009.
Subekti. Pokok-pokok  Hukum  Perdata. Jakarta: PT. Inermasa, 1989.
Sugiono, Metode  Penelitian  Kuantitatif
Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2012.
Sulistyaningsih,  Puji.  “Sistem  Bagi  Hasil dalam Perjanjian Waralaba ( Franchise ) Perspektif Hukum Islam”, Skripsi .  Magelang:  Fakultas  Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang, 2017. Tim  Visi  Yustisia. KUHPerdata  (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan KUHAPerdata (Kitab Undang- Undang  Hukum  Acara  Perdata) . Jakarta: Visimedia, 2015.