## MIGRASI  INTERNASIONAL PEREMPUAN
DAN PENGUASAAN LAHAN PEDESAAN DI JAWA BARAT:
Antara Resiko Dan Penggunaan Remitan 1
Oleh : Muhammad Zid 2 , Ekawati Sri Wahyuni 3 , Lala M. Kolopaking 4 , Endriatmo Soetarto 5

## ABSTRACT
This paper is a result of a research on women in Panyingkiran Village (Karawang) and  Ciherang  Village  (Purwakarta)  of  West  Java-Indonesia  who  migrate  internationally. Paradigm  used  in  this  research  is  Post-Positivism  which  integrates  quantitative  and qualitative  methods.  Primary  data  is  collected  through  in  depth  interview  and  Focus Group  Discussion.  The  result  of  the  research  shows  that  most  of  female  migrants  spend remittent from working in Saudi to buy land (dry land and paddy rice fields) of relatively small in size. Land is an interesting choice because: (1) female migrants come from poor families which are the lowest class in rural areas; (2) the livelihood of female migrants’ families  are  farm  labors  and  landless  farmers;  (3)  occupations  of  migrants  before  going abroad are farm labors, jobless and as house wife; (4) farm land is a social status symbol for rural communities; (5) land is a saving and  land ownership is also a capital when one dies, and becomes a standard in the ritual of death  ngamumule or mulasara.
Key Words: Women, international migrant, rural.
1 Makalah adalah bagian dari disertasi penulis pertama, Program Studi Sosiologi Pedesaan SPs - IPB
2 Mahasiswa Program Doktor Sosiologi Pedesaan pada Sekolah Pascasarjana Insitut Pertanian Bogor
3 Ketua Komisi Pembimbing Disertasi penulis pertama, Staf Pengajar pada Program  Studi Sosiologi Pedesaan SPs-IPB
4 Anggota Komisi Pembimbing Disertasi penulis pertama, Staf Pengajar pada Program Studi Sosiologi Pedesaan SPs-IPB
5 Anggota Komisi Pembimbing Disertasi penulis pertama, Staf Pengajar pada Program Studi Sosiologi Pedesaan SPs-IPB

## I.    PENDAHULUAN
Migrasi  internasional  didefinisikan sebagai  suatu  bentuk  mobilitas  penduduk yang melampaui batas-batas wilayah negara dan budaya (Zlotnik, 1992; Appleyard,  1989  dalam  Haris  2002). Pengertian  yang  lebih  luas  dari  Lee, (1980);  Bogue,  (1969);  Bedford,  (1981) mendefinisikan migrasi internasional sebagai suatu aktivitas perpindahan penduduk yang mencakup aspek perubahan tempat  tinggal,  tujuan  migrasi  maupun keinginan-keinginan  menetap  atau  tidak menetap di daerah tujuan. Sedangkan PBB melihat  migrasi  dari  konteks  pelaku  atau migran. Menurut PBB, migran internasional adalah seseorang yang tinggal  di  luar  negara  asal  tempat tinggalnya selama periode sekurang- kurangnya satu tahun.
Berdasarkan  definisi  tersebut,  PBB menaksir  pada  tahun  2005  ada  sekitar  200 juta  migran  internasional  di  seluruh  dunia, termasuk  sekitar  9  juta  diantaranya pengungsi  (Kosser,  2009).  Negara-negara yang  menjadi  tujuan  migrasi  internasional asal  Indonesia  dan  negara  berkembang Asia  lainnya  adalah  negara  kaya  dan  maju di  kawasan  Timur  Tengah  dan  Asia Pasifik,  seperti  Arab  Saudi,  Uni  Emirat Arab,  Kuwait,  Malaysia,  Singapura,  Hong Kong, Korea Selatan, Taiwan.
Satu  hal  yang  menarik  bahwa  migrasi tenaga  kerja  internasional  saat  ini  di dominasi  oleh  buruh  migran  perempuan atau apa yang sering dinamakan feminisasi migrasi.  Krisis  ekonomi  di  Indonesia  yang diikuti  rentetan  krisis  lainnya  pada  tahun 1997-1998 menjadi faktor penyebab bertambahnya  jumlah  perempuan  yang bekerja ke luar negeri.  Pada  periode 1995- 1996  terdapat  48  migran  laki-laki  dari setiap  100  migran  perempuan,  maka  pada periode  1997-1998  terdapat  rasio  20  laki- laki  dari  setiap  100  buruh  migran perempuan  (Hugo,  2000).  Data  terbaru tahun 2007-2009 menunjukkan angka yang cukup  signifikan.  Jika  pada  tahun  2007 terdapat  543.859  orang  atau  sekitar  78 persen  perempuan  bekerja  di  luar  negri, migran  laki-laki  sebanyak  152.887  orang atau  hanya  22  persen,  pada  tahun  2008 terdapat  482.076  orang  atau  turun  sekitar 64 persen, migran laki-laki 266.749 orang, dan  pada  tahun  2009  terdapat  kenaikan yang  tinggi  yaitu  528.254  orang  migran perempuan  atau  83,56  persen,  sedangkan migran  laki-laki  hanya  103.918  orang  atau sekitar  16,44  persen  yang  bekerja  di  luar negri  (Sumber:  BNP2TKI  dan  Ditjen Binapenta,  Diolah  Pusdatinaker  :  2010). Tingginya  permintaan  terhadap  tenaga kerja  perempuan  dari  negara-negara  kaya menyebabkan beberapa kabupaten dan kota
di  Jawa  Barat  seperti  Indramayu,  Cirebon, Cianjur, Karawang, Purwakarta, Sukabumi sejak  lama  dikenal  sebagai enclave pengirim migran perempuan.
Tulisan  ini  mencoba  mengkaji  secara teoritis  migrasi  internasional  perempuan dan  secara  empirik  mengungkapkan  hasil penelitian  di  Desa  Panyingkiran  dan Ciherang  Jawa  Barat  yang  memiliki banyak perempuan bekerja sebagai pembantu  rumah  tangga  di  Negara  Arab Saudi  dan  membelanjakan  sebagian  dari remiten  ke  dalam  pembelian  lahan  berupa tanah darat dan sawah.

## II. PEMBAHASAN
2.1. Migrasi  Internasional:  Aras  Mikro-

## Messo dan Makro
Sebagai  sebuah  gerak  penduduk  antar wilayah  negara,  migrasi  internasional memiliki  berbagai  dimensi  yang  terkait dengan  kepentingan  berbagai  disiplin  ilmu dan  pemangku  kepentingan.  Meskipun pada  awalnya  migrasi  selalu  dikaitkan dengan motif ekonomi yaitu upaya seseorang untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasar manusia seperti pemenuhan  terhadap  makanan,  pakaian, dan  rumah  yang  layak  huni,  saat  ini pemaknaan  terhadap  migrasi  internasional selalu  terkait  dengan  ranah  sosiologis,
politik,  keamanan,  kultur, networking , keamanan, dan keagamaan.
Teori  migrasi  bemula  dari  karya Ravenstein (1885), dalam perkembangannya  menjadi  dasar  bagi karya-karya  ilmuwan  migrasi  lainnya seperti  Lee  dan  Zelinsky  khususnya  dalam hal  penekanan  aspek  motif  ekonomi sebagai  penyebab  terjadinya  migrasi.  Dari sudut ilmu ekonomi, teori migrasi diemukakan  oleh  Lewis  (1954)  dan kemudian  dikembangkan  oleh  Fei  dan Ranis  (1961),  menganggap  bahwa  migrasi sebagai  ” ecquilibating  mechanism” yang menjurus  kepada  keseimbangan  antara sektor  subsisten  dengan  sektor  modern. Ravenstein menggagas tujuh hukum terjadinya  migrasi  yaitu:  (1)  arus  migrasi terbesar  umumnya  berjarak  pendek;  (2) migrasi terjadi secara bertahap dari desa-ke kota  kecil-kota  besar;  (3)  setiap  proses dispersi  adalah  kebalikan  dari  proses absorpsi  secara  sama;  (4)  setiap  arus migrasi  masuk  dikompensasi  oleh  arus migrasi  keluar;  (5)  migran  jarak  jauh umumnya menuju pusat-pusat perdagangan dan  industri;  (6)  penduduk  kota  kecil kurang  migratori  dibandingkan  dengan penduduk  desa,  (7)  perempuan  lebih migratori  dibandingkan  dengan  laki-laki (Ravenstein,  1885;  Rauchber,  1893;  Lee, 1995; dan Ekawati, 2007).
4
Teori neoklasik ekonomi mikro membicarakan  pengambilan  keputusan  di tingkat  individu  migran,  tetapi  tidak mencoba  menjelaskan  persoalan,  mengapa seseorang  berpindah  dengan  cara  tertentu, mengapa bukan dengan cara lain. Teori ini hanya  merekomendasikan  kepada  para migran  potensial,  agar  mempertimbangkan ’cost  and  benefit’ dari  setiap  perpindahan ke  daerah  tujuan  yang  memiliki  potensi lebih  besar  dibandingkan  dengan  daerah asal migran (Massey, 1993; dan Kuper and Kuper, 2000).
Todaro  (1998)  menyatakan  migrasi merupakan  suatu  proses  selektif  yang mempengaruhi setiap individu dengan ciri- ciri  ekonomi,  sosial,  pendidikan  dan demografi  tertentu,  maka  pegaruhnya terhadap  faktor-faktor  ekonomi  dan  non ekonomi dari masing-masing individu juga bervariasi.  Beberapa  faktor  non  ekonomi yang  mempengaruhi  keinginan  seseorang melakukan migrasi adalah; 1) faktor-faktor sosial,  termasuk  keinginan  para  migran untuk  melepaskan  diri  dari  kendala- kendala tradisional yang terkandung dalam organisasi-organisasi sosial yang sebelumnya mengekang mereka; 2)  faktor- faktor  fisik,  termasuk  pengaruh  iklim  dan bencana  meteorologis  seperti  banjir  dan kekeringan;  3)  faktor  demografi,  termasuk penurunan tingkat kematian yang
kemudian  mempercepat  laju  pertumbuhan penduduk  suatu  tempat;  4)  faktor-faktor kultural,  termasuk  pembinaan  kelestarian hubungan keluarga besar yang berada pada tempat  tujuan  migrasi;  4)  faktor-faktor komunikasi,  termasuk  kualitas  seluruh sarana transportasi, sistem pendidikan yang cenderung  berorientasi  pada  kehidupan kota  dan  dampak-dampak  modernisasi yang  ditimbulkan  oleh  media  massa  atau media elektronik.
Pendekatan The  new  economics  of migration  of  theory dari  Massey  (1993) menganggap bahwa migrasi sebagai pilihan  kelompok  atau  keluarga  sebagai salah  satu  cara  untuk  mengurangi  resiko. Kepala  keluarga  akan  membiayai  anggota keluarga  yang  melakukan  migrasi  dan biaya hidup selama dia  mencari pekerjaan. Sementara itu migran mempunyai komitmen  untuk  mengirim  uang  kepada keluarga,  apalagi  pada  saat  keluarga mengalami  kesulitan  seperti  mengalami kegagalan  panen. Pandangan  Massey sejalan  dengan  Ellis  (1988)  dan  Owusu (2007)  yang  berpendapat  bahwa  migrasi  – di dalam maupun keluar negeri - merupakan survival  strategy dan copyng strategy yang  biasa  dilakukan  keluarga miskin di pedesaan.
Selanjutnya Massey (1990b) mengemukakan teori cumulative
causation, yang menjelaskan bahwa migrasi internasional  karena  adanya  pertumbuhan jejaring dan perkembangan berbagai lembaga  pendukung.  Migrasi  internasional akan  tetap  terjadi  karena  adanya  apa  yang disebut Gunar Myrdal sebagai “cumulative causation” (Myrdal, 1957; Massey, 1990b).
Kausalitas  migrasi  yang  dimaksud merupakan akumulasi berbagai faktor yang mendorong setiap keputusan migrasi dalam konteks  sosial  migrasi.  Paling  tidak terdapat enam faktor potensial  yang secara kumulatif  dapat  dipengaruhi  oleh  aktivitas migrasi  internasional  yang  terjadi,  yaitu: (1)  distribusi  pendapatan;  (2)  distribusi lahan;  (3)  organisasi  produksi  pertanian; (4) kebudayaan; (5) distribusi regional dari sumberdaya  manusia;  dan  (6)  pelabelan sosial.
Teori  neoklasik  ekonomi  makro  dari Wood (1982), menjelaskan bahwa perpindahan  tenaga  kerja  terjadi  dari negara  yang  mengalami  surplus  tenaga kerja  tetapi  kekurangan  kapital  menuju negara yang kekurangan tenaga kerja tetapi memiliki  surplus  kapital.  Lee  (1995) mengungkapkan bahwa faktor yang melatarbelakangi  migrasi  tenaga  kerja  ke daerah  tujuan  adalah  faktor  makro  yang lebih  dikenal  dengan  daya  tarik (pull
factor) di  daerah  tujuan  dan  daya  dorong (pull factor) dari daerah asal.
Sampai  saat  ini,  motif  ekonomi dipandang sebagai faktor pendorong utama bagi  seseorang  untuk  melakukan  mobilitas (Lewis,  1954;  Ranis  &  Fei,  1961;  Todaro, 1979;  Titus,  1985;  Lee,  1992).  Seseorang melakukan  mobilitas  disebabkan  oleh adanya  motivasi  tertentu,  ketimpangan perkembangan  ekonomi  antar  daerah, secara  rasional  akan  mendorong  penduduk untuk melakukan mobilitas, dengan harapan  di  daerah  baru  akan  memperoleh pekerjaan dan  pendapatan  yang lebih baik. Piore (1979) terkenal dengan teori Segmented  Labour  Market berpendapat bahwa arus migrasi tenaga kerja dari suatu negara ditentukan faktor permintaan ( demand )  pasar  kerja  yang  lebih  tinggi  di negara  lain.  Faktor  penarik (pull  factor) berupa pasar kerja jauh lebih dominan jika dibandingkan  dengan  faktor  penekan  lain untuk  berpindah (push  factor) yang  ada  di daerah asal.
Tjiptoherijanto  (1977),  berpendapat bahwa  migrasi  internasional  berhubungan dengan  pertumbuhan  ekonomi  dan  transisi demografi  suatu  negara.  Ketika  suatu negara  mengalami  kemunduran  ekonomi yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi  yang  rendah  dan  pertumbuhan populasinya  yang  tinggi,  sangat  tidak
mungkin  aktivitas  perekonomian  negara tersebut  dapat  menyerap  kelebihan  tenaga kerja. Dengan demikian, pengiriman tenaga  kerja  merupakan  suatu  pemecahan masalah  ketenagakerjaan.  Dalam  teori ekonomi kependudukan dan ketenagakerjaan,  hal  ini  sering  dinyatakan sebagai “the first stage of labor migration transition” .

## 2.2.  Jender  dan  Penguasaan  Lahan  di Pedesaan
Secara  sederhana,  jender    dapat diartikan sebagai pembagian peran, kedudukan,  dan  tugas  antara  laki-laki  dan perempuan yang ditetapkan oleh masyarakat berdasarkan karakteristik perempuan  dan  laki-laki  yang  dibentuk oleh norma-norma, adat istiadat, kepercayaan  atau  kebiasaan  masyarakat (Djohani,  1996).  Jender  dibedakan  dengan jenis kelamin (Mosse, 1996).
Sebagai  sebuah  konstruksi  sosial, jender  terkait  erat  dan  selalu  berbeda  pada setiap  masyarakat,  dan  peran  jender dipengaruhi  oleh  kelas  sosial,  usia,  dan latar  belakang  etnis.  Pada  aras  keluarga, peran jender antara lain akan terlihat dalam hal  pembagian  kerja  antara  suami-istri, peran anak laki-laki dengan anak perempuan,  “siapa  memutuskan  apa”, akses  terhadap  sumberdaya  (termasuk
lahan)  dan  mengatur  bagaimana  cara-cara berhubungan dengan pihak luar.
Akses  perempuan  Indonesia  terhadap lahan  pertanian  sangat  terlihat  setelah penerapan revolusi hijau, dimana perempuan  semakin  termarjinalkan  dari hak-hak  dan  akses  terhadap  layanan pertanian,  termasuk  penyuluhan,  input produksi  dan  kredit  (White  dan  Wiradi, 2009).  Misalnya  dalam  hal  mendapatkan kredit,  perempuan  seringkali  menderita ganda,  yaitu  ada  diskriminasi  langsung berdasarkan jenis kelamin, dan diskriminasi  tidak  langsung  berdasarkan fakta  bahwa  perempuan  cenderung  tidak memiliki  hak  atas  tanah  keluarga  yang didaftar atas nama mereka.
Studi Stoler (1977) mencoba menggabungkan  analisis  jender  dan  kelas. Stoler  menunjukkan  bahwa  tipe  tenaga kerja,  pengaturan  tenaga  kerja,  dan kesempatan pendapatan akan sangat bervariasi antara suatu rumah tangga kaya, rumah  tangga  miskin,  dan  rumah  tangga tanpa  tanah.  Sementara  itu,  Boserup (1970),  Dove  (1980)  meneliti  peran  serta perempuan pada masyarakat ladang berpindah. Menurut mereka, akses perempuan  terhadap  lahan  dan  proses produksi  pertanian  sangat  tinggi,  mulai proses penanaman bibit, menyiangi, memanen. Sedangkan Moore (1988)
meneliti  masyarakat  Dayak  Kantu  yang memiliki  status  sejajar  dengan  laki-laki sebagai akibat  komoditi tanaman karet dan akses  perempuan  sebagai  pewaris  tanah orang tua mereka.
Studi  Savitri  dan  Fremerey  (2008) tentang  pergeseran  peran  dan  akses perempuan  petani  Bolapapu  di  Sekitar Kawasan  Taman  Nasonal  Lore-Lindu pasca  dikenalkannya  tanaman  kakao  yang berorientasi komersial ekspor telah memarjinalkan  tenaga  kerja  perempuan. Kontrol  dan  akses  perempuan  yang  relatif dominan  dalam  pertanian  padi  yang memiliki  “wajah”  pengetahuan  perempuan tergeser  dengan  masuknya  tanaman  kakao yang menyebabkan kontrol dan akses laki- laki  begitu  dominan.  Dominasi  dan  akses laki-laki terlihat sejak menentukan penanaman, perekrutan tenaga kerja, pemupukan, sampai pemanenan.
Perempuan hanya terlibat dalam pemanenan, pengeringan dan pemasaran.

## 2.3. Ketimpangan Penguasaan Lahan
Ketimpangan  penguasaan  lahan  di Pulau  Jawa,  Madura  dan  Bali  umumnya, dan  di  pedesaan  Jawa  Barat  telah  terjadi jauh  sebelum  adanya  penguasa  asing masuk  ke  Indonesia  (Huskens  dan  White 1989). Data  Sensus Pertanian Tahun 1963, 1973,  1983,  dan  1993  memperlihatkan
pengurangan  luas  tanah  garapan.  Misalnya pada  tahun  1963  jumlah  petani  7,95  juta, rata-rata  penguasaan  tanah  0,71  ha,  Tahun 1973 terdapat 8.27 juta petani dengan rata- rata  penguasaan  tanah  0,60  ha,  pada  tahun 1983  terdapat  10,27  juta  petani  dengan rata-rata  penguasaan  tanah  hanya  0.30  ha. Sensus Pertanian tahun 1993 menunjukkan angka  ketimpangan  yang  cukup  tajam, dimana    jumlah  penduduk  yang  bermata pencaharian  di  bidang  pertanian  naik menjadi 15,4 juta jiwa, yang memilik tanah pertanian  kurang  dari  0,5  ha  sebanyak  6,5 juta  jiwa,  yang  memiliki  tanah  sangat sempit,  sehingga  harus  mencari  makan  di luar  pertanian  sebanyak  1,6  juta  jiwa,  dan buruh  tani  penuh  2,6  juta  jiwa  (Bachriadi, Faryadi, Setiawan 1997).
Data  tahun  2009  menunjukkan  bahwa pemilikan tanah rata-rata petani sekitar 0,5 hektar  atau  bahkan  lebih  kecil  lagi. Keluarga  petani  yang  memiliki  tanah kurang  dari  0,5  hektar  saat  ini  mencapai 56,5 persen dari total keluarga petani  yang saat  ini  berjumlah  sekitar  25  juta  keluarga (Winoto,  2009).  Dengan  distribusi  tanah yang  timpang,  banyak  masalah  yang muncul  di  berbagi  wilayah  berupa  konflik sengketa tanah yang terjadi antara individu, keluarga dan konflik yang terjadi antara  penduduk  di  suatu  kawasan  dengan
8
pihak kehutanan, perkebunan milik perusahaan swasta, dan pemerintah.
Ketimpangan  pemilikan  lahan  ada masa  Orde  Baru  sebagai  akibat  konversi lahan  petanian  menjadi  lahan  pemukiman yang  berlangsung  terus  menerus  yang mengakibatkan penduduk tunakisma (landlessness) semakin meningkat
jumlahnya  (Kutanegara,  2002),  ditambah penerapan revolusi hijau yang dilaksanakan  melalui  program  Bimas  dan Inmas  serta  didukung  dengan  mekanisasi pertanian,  yang  hanya  menguntungkan kelas  pemilik  tanah  (Husken,  1989; Husken dan White, 1989). Mahalnya biaya produksi  pertanian  mengakibatkan  petani dengan lahan sempit tidak mampu membiayai produksi pertanian, dan menjual  lahan  mereka  kepada  golongan petani  kaya.  Maka  terjadilah  proses akumulasi  pemilikan  tanah  pada  segelintir orang kaya di pedesaan.
Akumulasi  penguasaan  dan  pemilikan lahan  di  pedesaan  kepada  segelintir  warga desa  yang  kaya  menghilangkan  peluang kerja  bagi  penduduk  --laki-laki  maupun perempuan--    yang  tidak  memiliki  lahan dan kemudian “memaksa” mereka meninggalkan  daerah  asalnya  menuju  ke perkotaan  bahkan  bekerja  ke  luar  negeri dengan  bekal  keterampilan  yang  tidak memadai. Dengan pendidikan dan
keterampilan  yang  rendah,  tenaga  kerja laki-laki  terserap  dalam  sektor  perkebunan (di  Malaysia),  konstruksi  bangunan,  dan pengemudi,  sedangkan  perempuan  hanya menjadi pembantu rumah tangga (PRT).

## 2.4. Migrasi Internasional Perempuan dan Penguasaan Lahan Pedesaan di Jawa Barat
Hasil  penelitian  penulis  tahun  2009- 2011  di  Desa  Panyingkiran  Karawang  dan Desa  Ciherang  Purwakarta,  menunjukkan bahwa  dengan  bekerja  sebagai  pembantu rumah  tangga  di  negara  Arab  Saudi terbukti  mampu  memperbaiki  kondisi sosial ekonomi keluarga migran perempuan di kedua desa tersebut. Mereka mampu merenovasi dan membangun rumah  tembok,  membeli  kendaraan  roda dua,  bahkan  mampu  menggadai,  menyewa dan  membeli  lahan  (tanah  darat  dan sawah).  Hasil  jerih  payah  mereka  mampu membuktikan  bahwa  perempuan  bisa menjadi  pencari  nafkah  utama  keluarga dan  bukan  hanya  sebagai  sub-ordinat  laki- laki  sebagaimana  ciri  masyarakat  yang masih memegang budaya patriarki.

## 2.4.1. Penguasaan  Lahan  oleh Migran Perempuan di Desa Panyingkiran
Panyingkiran  merupakan  sebuah  desa diantara  13  desa  yang  masuk  Kecamatan Rawamerta  Kabupaten  Karawang-Jawa Barat.  Jarak  dari  Kota  Karawang  ke Panyingkiran  hanya  14  km,  dengan  jalan raya  beraspal  yang  relatif  mulus.  Desa  ini mudah  dijangkau  kendaraaan  roda  empat. Angkutan umum  yang melayani Karawang -  Panyingkiran  berupa  angkutan  perkotaan menyebabkan  mobilitas  penduduk,  barang dan  jasa  dari  desa  ke  kota  dan  sebaliknya sangat lancar. Setiap hari dari Panyingkiran  diangkut  berbagai  komoditas hasil  pertanian  seperti  beras,  berbagai sayuran, ayam,  bebek  yang dijual ke  pasar besar di Kota Karawang.
Luas  wilayah  desa  hanya  sekitar  368 hektar,  sebagian  besar  merupakan  lahan sawah dengan irigasi  yang baik. Penduduk Panyingkiran  hampir  semuanya  dari  etnis Sunda  dengan  penggunaan  Bahasa  Sunda dialek  pesisiran  Karawang  yang  khas. Hanya  terdapat  enam  orang  yang  berasal dari  etnis  Jawa,  dan  dua  orang  beretnis Madura. Sebagian besar penduduk menggantungkan hidup dari sektor pertanian,  dengan  komoditas  utama  padi sawah.  Suatu  hal  yang  cukup  ironis,  dari 1.596  kepala  keluarga  (KK)  yang  bermata pencaharian sebagai petani, hanya 488 KK
atau hanya 31 persen petani yang memiliki lahan  pertanian,  sedangkan  1.108  KK  atau lebih  dari  69  persen  merupakan  petani tunakisma (landlessness) yang  kehidupan sehari-hari  menggantungkan  hidup  dari berburuh  di  sektor  pertanian  dan  non pertanian.
Tanda-tanda  polarisasi  penguasaan lahan  pertanian  kepada  segelintir  petani kaya  sangat  terlihat  di  Panyingkiran. Terdapat  368  KK  yang  memiliki  lahan pertanian  kurang  dari  1  hektar,  sebanyak 112  keluarga  memiliki  lahan  pertanian antara  1-5  hektar,  6  KK  yang  memiliki lahan  pertanian  dengan  luas  5-10  hektar, dan  hanya  terdapat  2  KK  yang  memiliki lahan  pertanian  dengan  luas  lebih  dari  10 hektar. Kondisi ketimpangan dalam pemilikan lahan diperparah dengan adanya tanah  guntai (absentee) yaitu  tanah  yang dimiliki  oleh  penduduk  di  luar  Desa Panyingkiran.  52  hektar  sawah  di  Desa Panyingkiran  dimiliki  oleh  7  orang  “luar” desa.  Mereka  berasal  dari  kecamatan  lain di luar Kabupaten Karawang yang umumnya  membeli  sawah  dari  penduduk Panyingkiran  karena  sawah  di  daerah  asal mereka tergusur oleh kawasan industri.
Bagi  buruh  migran  dan  keluarganya, memiliki lahan terutama sawah  merupakan suatu  simbol  keberhasilan  yang  bisa menaikkan  status  sosial  ekonomi  keluarga
mereka  di  desa  asal.  Lahan  pertanian  juga merupakan bekal untuk kehidupan keluarga mereka sehari-hari, sebagai persiapan  manakala  buruh  migran  sudah
tidak  bekerja  lagi  di  luar  negeri.  Luas  dan tahun  pembelian  lahan  oleh  buruh  migran perempuan  di  Desa  Panyingkiran  bisa diperhatikan pada tabel 1 di bawah ini.

## Tabel 1

## Luas dan Tahun Pembelian Lahan oleh Buruh Migran di Desa  Panyingkiran
No Responden Jenis Lahan Yang Dibeli Lahan sawah (luas) Lahan darat (luas) Tahun Pembelian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
16 17 23.000 m²
4000 m
4000 m 4000 m - - 6500 m 3000 m 2500 m, 10000 m,10000 m 2500 m - 5000 m 5000 m 4000 m 2000 m - 6500 m 400 m 675 m 400 m² - - 250 m 100 m 500 m, 700 m, 700 m 4000 m 200 m 400 m 250 m - 600 m - 250 m 100 m 2004,2006,2007 2004 2006 2004 2006 2005 1999 1995, 1991, 2002, 2006 1995,1997,2005, 2006 2002, 2007 2003 2008, 2003 2005 2004, 2006 2009 2008 2005, 2000
Sumber: Penelitian Juni-Sept 2010
Salah  seorang  mantan  buruh  migran internasional  dari  Desa  Panyingkiran  yang cukup  berhasil,  yaitu    N.Yt  (32  tahun) berpendapat  bahwa  kondisi  orang  tuanya yang  bekerja  sebagai  buruh  tani  dan bekerja  sebagai  bujang  pada  keluarga petani  kaya  di  desanya  yang  mendorong dia  bolak  balik  bekerja  menjadi  pembantu di  Arab,  dan  hasilnya  saat  ini  N.Yt  bisa membeli  beberapa  hektar  sawah  yang digarap oleh orang tuanya. Menurut penuturan N.Yt (36 tahun): “Saya  berangkat  ke  Arab  pada tahun  1994,  waktu  itu  saya  baru lulus SD dua tahun   sebelumnya. Bapak  yang  sehari-hari  menjadi buruh  (bubujang)  pada  keluarga H.Slh   di  Kampung  Panyingkiran, kehidupan keluarga saya betul-betul serba kekurangan karena  Bapak harus menghidupi 3 orang anak dan
Ibu bekerja membantu Bapak sebagai  buruh  tani.  Saya  memiliki keinginan  membeli  sawah  agar
Bapak  bisa  bekerja  sendiri  tanpa harus menjadi bujang keluarga lain, Alhamdulillah hasil bekerja
bertahun-tahun  bisa  dibelikan  2 hektar  sawah  dan  sebagian  bisa saya  jadikan  modal  berdagang kecil-kecilan di kampung”. (Wawancara,12/2/2010).
Hal  yang  sama  dialami  oleh  ITA  (36 tahun)  yang  merupakan  mantan  buruh migran  yang  dianggap  paling  berhasil  di Desa  Panyingkiran,  dia  berasal  dari keluarga  lapisan  bawah.  Bapak  ITA seorang penjaga/pesuruh SD di Panyingkiran,  tetapi  berkat  keinginan
yang  kuat  untuk  memperbaiki  kondisi keluarga  mereka,  ITA  yang  berhasil menamatkan  sekolah  sampai  jenjang  SMA bisa bekerja di Arab selama belasan tahun. Hasil  kerja  kerasnya  bisa  memodali keluarga  mereka  untuk  membuka  toko sarana  produksi  pertanian,  (saprotan), membeli  kendaraan  bak  terbuka  untuk mengangkut  gabah  hasil  panen,  dan membeli  beberapa  hektar  tanah  darat  dan sawah. Saat ini ITA bisa dikatakan sebagai “juragan”  atau patron di  kampungnya.
Untuk  membantu  menggarap  sawah  dan berjualan,  ITA  dibantu  beberapa  orang buruh yang bekerja tetap.
2.4.2. Penguasaan Lahan Oleh Migran Di Desa Ciherang
Kondisi  geografis  yang  berbukit-bukit menyebabkan  Ciherang  merupakan  desa tipe  pertanian  campuran  antara  pesawahan dengan  pertanian  lahan  kering.  Ciherang terletak  di  bagian  Selatan  Kabupaten Purwakarta.  Secara  administratif  Desa Ciherang  termasuk  ke  dalam  Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta. Ciherang terletak hanya sekitar 7 kilometer dari  Kota  Purwakarta  sebagai  pusat pemerintahan  kabupaten.  Penduduk  Desa Ciherang  sebanyak  3.773  jiwa,  terdiri  dari laki-laki  1.943  jiwa,  perempuan  1.830 jiwa. Seperti halnya desa-desa lain di Jawa
Barat,  sebagian  besar  penduduk  Desa Ciherang masih menggantungkan kehidupan  pada  sektor  pertanian.  Dari 1.255  kepala  keluarga  (KK)  sebanyak  655 KK  bermata  pencaharian  sebagi  petani, yang  terdiri  dari  petani  pemilik  lahan sebanyak  432  KK,  dan  petani  tunakisma 233  KK.  Petani  tunakisma  umumnya bermata  pencaharian  sebagai  buruh  tani, buruh  bangunan  yang  bekerja  di  kota sekitar Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang dan  Bekasi  (Jabodetabek)  bahkan  sampai Pulau Sumatera.
Banyaknya  perempuan  yang  menjadi pembantu  rumah  tangga  di  Negara  Arab Saudi  secara  tidak  langsung  berpengaruh terhadap perekonomian desa. Sebagai salah satunya  adalah  semakin  naiknya  harga lahan  di  Desa  Ciherang.  Sebagai  ilustrasi, pada  tahun  2007  terjadi  6  kali  pembelian lahan  oleh  migran  perempuan,  berupa  3 kali  pembelian  tanah  darat,  dan  3  kali pembelian  sawah.  Luas  lahan  yang  dibeli masing-masing  untuk  tanah  darat  104  m, 133 m, dan 353 m. Sedangkan untuk tanah sawah  masing  masing  1.077  m,  1.212  m, dan  yang  terluas  hanya  1.220  m.  Harga yang  dilepas  oleh  penjual  berkisar  dari  Rp 5  juta  –  Rp  10  juta  untuk  tanah  darat,  dan Rp.  15  juta  –  Rp  24,5  juta  untuk  tanah sawah.
Menurut  informan  kunci,  harga  lahan di Ciherang melonjak tinggi terutama pada awal  terjadi  krisis  moneter  yaitu  tahun 1997-1998 dimana banyak buruh migran di Ciherang  berani  membeli  lahan  dengan harga  tinggi.  Hal  ini  sebagai  dampak langsung  dari  melemahnyta    nilai  tukar rupiah terhadap uang asing  khususnya  real Arab  Saudi.  Sebagai  gambaran,  sebelum krisis  moneter  menimpa  Indonesia,  harga lahan  di  Desa  Ciherang  untuk  tanah  darat Rp  20.000  per  meter  persegi,  dan  tanah sawah Rp 30.000 per meter persegi. Tahun 2011  harga  jual  tanah  melonjak  100 persen. Tanah sawah saat ini Rp 250.000  – Rp.  350.000  per  meter  persegi,  sedangkan harga  tanah  darat  antara  Rp  200.000  –  Rp 250.000  per  meter  persegi.  .  Harga  tanah sawah  akan  lebih  mahal  apabila  letaknya dekat  sumber  air  irigasi,  sedangkan  tanah darat  memiliki  harga  yang  tingi  apabila dekat dengan jalan.
Sejak tahun-tahun tersebut harga lahan di Ciherang sampai sekarang terus mengalami  kenaikkan  dari  tahun  ke  tahun. Tabel  2  di  bawah  menggambarkan  lahan yang  diperjual  belikan  rata-rata  dalam ukuran  yang  sempit  yang  memberikan gambaran  bahwa  telah  terjadi  fragmentasi kepemilikan  lahan  di  pedesaan.  Dari perspektif  lain  menunjukkan  pula  bahwa lahan  sebagai  sumber  kehidupan  bagi
masyarakat pedesaan yang bermata pencaharian  sebagai  petani  merupakan modal  sekaligus saving dimana  dalam keluarga  mengalami  kondisi  sulit,  lahan bisa bisa dengan cepat diperjualbelikan.
Lahan  terluas  yang  mampu  di  beli migran  perempuan  yang  berasal  dari  Desa Panyingkiran,  yaitu  seluas  lebih  dari  2 hektar  lebih  untuk  lahan  sawah,  dan  4000 meter persegi untuk lahan darat, sedangkan
di Desa Ciherang lahan yang mampu dibeli migran  perempuan  paling  luas  2  hektar untuk  lahan  sawah,  dan  300  meter  untuk lahan darat. Kondisi di atas jelas menyiratkan suatu optimisme bahwa menjadi  pembantu  rumah  tangga  di  luar negeri  terbukti  bisa  meningkatkan  taraf kehidupan, menaikkan status sosial keluarga sekaligus kesejahteraan
komunitas sekitarnya.
Tabel 2.
Luas dan Tahun Pembelian Lahan oleh Buruh Migran di Desa Ciherang
No Responden Jenis Lahan Yang Dibeli Lahan sawah (luas) Lahan darat (luas) Tahun Pembelian 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12
13
14 15 - 1000 m 2 1000 m 2 400 m 2 120 m 2 120 m 2 5000 m 2 5000 m 2 3000 m 2 - 1000 m 2 800 m 2 - 2 hektar -
84 m 2 (7x12 m 2 ) 112 m 2 (7x16 m 2 ) - 100 m 2 120 m 2 - 180 m 2 dan 90 m 2 180 m 2 (15x12m 2 ) 300 m 2 (15x20m 2 ) 77 m 2 (7x11 m 2 ) - 200 m 2 (10x20 m 2 ) - 100 m 2 120 m 2
2008 2009 1987 2009 2000 1999 2007 2007 1986 1995 1995 2009 2008 1998, 2000,2005,2007 1993
Sumber: Penelitian Juni-Sept 2010
Dari  penuturan  beberapa  responden yang  berhasil  membeli  lahan  pertanian terungkap  bahwa  masa  lalu  mereka  yang umumnya  berasal  dari  keluarga  lapisan bawah  di  desanya,    menjadi  pendorong yang  kuat  untuk  memperbaiki  keadaan sosial  ekonomi  keluarga.  Berikut  petikan ungkapan  dari Hj. Msryh (60 Tahun)  yang bekerja di Arab Saudi lebih dari 21 tahun:
“…….  Saya  bekerja  keras  hampir dua  puluh  satu  tahun  menjadi pembantu di Arab, niatnya  hanya untuk kehidupan keempat orang anak saya yang sejak kecil   ditinggalkan oleh bapaknya.
Alhamdulilah sekarang semua anak saya sudah saya bekali  dengan  sawah  dan  tanah  darat meskipun  luasnya  tidak  seberapa, sekarang kehidupan saya sudah  tenang  karena  semua  anak sudah  berumah  tangga  dan  saya sekarang sudah tinggal beribadah dan ikut  tolab  (pengajian)  yang  diadakan di kampung saya……”. (Wawancara,15/12/2010)
Hj.  Bdryh  (43  tahun)  yang  bekerja selama  lebih  dari  8  tahun  di  Arab  Saudi mengungkapkan  hal  yang  kurang  lebih sama dengan Hj. Msryh. Menurut pengakuan Hj. Bdryh:
“Pada tahun 1992 saya berangkat ke negara  Arab  dengan  meninggalkan  2 orang anak yang masih kecil-kecil.
Keberangkatan  saya  atas  kesepakatan dan restu suami,  bahkan  modal  untuk keberangkatan  dari  hasil  penjualan sawah milik suami. Sawah yang luasnya  tidak  seberapa  dijual  seharga Rp 190.000 kepada saudara dekat, dan hasil  penjualan  tersebut  masih
kurang untuk berbagai biaya keberangkatan, akhirnya saya meminjam kepada H. Engkon
(sponsor/calo)  yang  memberangkatkan saya. Pinjaman tersebut dibayar setelah saya beberapa bulan bekerja di Arab.”   (Wawancara,14/12/2010)
Kondisi  kemiskinan  yang  dialami keluarga  Badriyah,  terbatasnya  lapangan pekerjaan di Desa Ciherang serta terbukanya  kesempatan  menjadi  tenaga pembantu  di  Arab  Saudi  mendorong semangat  Bdryh  untuk  terus  bolak-balik bekerja  di  Arab,  apalagi  selama  bekerja  di sana, dia belum pernah mendapat kesulitan yang  berarti.  Menurut  pengakuan  Bdryh, semua  majikannya  “cukup  baik”.  Godaan justru  datang  dari  pihak  suami  yang bertahun-tahun  ditinggal  Bdryh.  Suami Bdryh  beberapa  kali  terdengar  selingkuh dengan  tetangganya  sendiri.  Menanggapi masalah ini Bdryh berpendapat:
“Selama saya bekerja di Arab hanya sempat  pulang  3  kali,  saya  mendapat laporan   dari  saudara  suami  yang juga bekerja di Arab bahwa suami saya bermain-main dengan perempuan lain. Bagi saya itu sangat menyakitkan, tapi saya tidak bisa berbuat  apa- apa,  karena  perbuatan  suami  dosanya juga  harus  ditanggung  oleh  dia sendiri.  Bagi  saya  yang  terpenting kedua  anak  saya,  hal  ini  mengingat anak yang mulai besar dan perlu biaya  untuk  bersekolah,  apalagi  anak pertama saya mempunyai  kelainan pendengaran  (tuna  rungu)  sejak  lahir, hal ini memerlukan biaya besar
karena bersekolah di SLB” (Wawancara,14/12/2010).
Berkat  kegigihan  Bdryh  bekerja  di Arab,  dia  mampu  membeli  4.060  meter sawah  dan  268  meter  tanah  darat. Pembelian sawah dari empat orang saudara dan  tetangganya.  Pembelian  sawah  yang pertama  seluas  2.000  meter  seharga  Rp  55 juta,  pembelian  kedua  seluas  680  meter seharga  Rp  27,5  juta,  pembelian  ketiga seluas  700  meter  seharga  Rp  32  juta, pembelian  terakhir  seluas  680  meter seharga Rp 30 juta. Sedangkan tanah darat yang  dibeli  Bdryh  adalah  170  meter seharga  Rp.4,75  juta,  tanah  tersebut  dibeli dari adik ipar Bdry. Saat ini tanah tersebut dipakai  rumah keluarga  Bdryh  yang  cukup luas dan mewah untuk ukuran di pedesaan. Pembelian  kedua  seluas  98  meter  tanah darat  yang  terletak  di  depan  Balai  Desa Ciherang, dengan harga Rp. 10 juta. Semua pembelian  lahan  atas  nama  suami  Bdryh, karena  dia  percaya  sepenuhnya  kepada suaminya,  dan  seperti  itulah  sikap  yang seharusnya dilakukan sebagai seorang istri.
Keberhasilan  migran  untuk  menguasai lahan  di  kampung  halaman  terjadi  secara bertahap  dan  umumnya  mereka  mampu membeli  lahan  di  desanya  setelah  bekerja bolak-balik ke luar negeri berkali-kali atau apa  yang  dinamakan yo-yo  migration . Terdapat  pola  yang  umum  terjadi  bahwa pada  tahun  pertama  dan  kedua  bekerja  di luar negeri, migran hanya mampu
mengirim  uang  ke  pada  keluarga  dalam jumlah  yang  terbatas.  Hal  ini  karena  uang gaji  mereka  sebagian  dipotong  untuk membayar  hutang-hutang  kepada  sponsor atau  calo  yang  mengirim  mereka.  Pada kepergian  kedua  atau  ketiga,  uang  kiriman kepada  keluarga  di  kampung  halaman biasanya  digunakan  untuk  memperbaiki, membangun rumah atau membeli kendaraan  roda  dua.  Pada  kepergian berikutnya,  beberapa  migran  mulai  ada yang  mampu  membeli,  menyewa,  dan menggadai lahan pertanian di desa masing- masing.  Fenomena  yang  cukup  menarik dalam pembelian lahan.
Pertama, bagi  migran  yang  belum berkeluarga,  pembelian  lahan  tersebut dilakukan  oleh  orang  tua,  dan  lahan  yang dibeli  sebagian  besar  atas  nama  mereka sendiri.  Meskipun  pada  saat  transaksi  jual beli  mereka  sedang  berada  di  luar  negeri, mereka  mengaku  sangat  percaya  kepada orang tuanya, Kedua, bagi migran perempuan  yang  berstatus  sebagai  ibu rumah  tangga  atau  istri,  terdapat  kehati- hatian  dalam  membeli  lahan.  Dalam kondisi  suami  “tidak  bisa  dipercaya”, pembelian  lahan  dilakukan  ketika  migran pulang kampung atau pembelian dilakukan oleh  bapak  dari  migran  perempuan. Kondisi  ini    seringkali  menimbulkan konflik  antara  mertua  dan  menantu,
menantu  merasa  statusnya  sebagai  suami tidak  dihargai.  Sedangkan  bagi  migran yang  memiliki  suami  “bisa  dipercaya” pembelian  lahan  dilakukan  oleh  suami mereka  atas  nama  istri  atau  atas  maupun atas nama suami sendiri.

## III. PENUTUP
Mengalirnya buruh migran internasional  perempuan  dari  pedesaan  di Jawa Barat dan Indonesia masih akan terus berlangsung selama kondisi ketenagakerjaan di Indonesia belum dibenahi  dan  belum  mampu  memberikan kesejahteraan  bagi  para  pekerja.  Hal  ini sebagai akibat dari saling terkaitnya faktor; kemiskinan,  penguasaan  lahan,  kurangnya lapangan kerja di pedesaan, dan terbukanya  kesempatan  menjadi  buruh migran di luar negeri, khususnya di Negara Arab  Saudi.  Besarnya  resiko  yang  harus dihadapi  migran  internasional  perempuan sebelum  keberangkatan,  di  negara  tujuan dan  saat  kembali  ke  daerah  asal  seperti pemalsuan berbagai dokumen keberangkatan, eksploitasi ekonomi, pelecehan seksual, pemerkosaan, penyiksaan  fisik  yang  dalam  beberapa kasus  berakhir  dengan  kematian,  tidak pernah mampu menyurutkan minat perempuan  pedesaan  untuk  memutuskan bekerja di luar negeri.
Salah  satu  motif  migran  perempuan adalah  memperbaiki  status  sosial  ekonomi keluarga mereka dengan salah satu indikator menguasai lahan pertanian (tanah darat  dan  sawah)  disamping  keinginan untuk memiliki rumah yang bagus, kendaraan  roda  dua.  Ketertarikan  migran untuk  menguasai  lahan  dengan  alasan:  (1) mereka  berasal  dari  keluarga  miskin  yang merupakan  lapisan  terbawah  di  pedesaan; (2)  mata  pencaharian  keluarga  sebagai buruh  tani  dan  petani  tanpa  lahan (landlessnes); (3) pekerjaan migran sebelum  berangkat  ke  luar  negri  adalah sebagai  buruh  tani,  menganggur  dan sebagai  ibu  rumah  tangga;  (4)  lahan pertanian  merupakan  simbol  status  sosial bagi  masyarakat  pedesaan;  (5)  lahan merupakan saving sekaligus  bekal  masa depan  ketika  buruh  migran  sudah  tidak mampu lagi bekerja di luar negeri; dan (6) pemilikan lahan juga menjadi modal ketika seseorang  meninggal  dunia,  dan  menjadi ukuran  dalam  upacara ”ngamumule  atau mulasara” (rangkaian upacara kematian).
Moratorium untuk menghentikan pengiriman sementara buruh migran perempuan  khususnya  ke  Arab  Saudi  dan Malaysia hanya merupakan langkah sementara  dan  belum  menjadi  solusi pemecahan  masalah  yang  cukup  kompleks dibidang ketenagakerjaan. Dengan
demikian  diperlukan  tindakan  serius  dari pemerintah  dan  para  pelaku (stakeholders) yang  terkait  dengan  pengiriman  buruh migran  perempuan  ke  luar  negeri  untuk melindungi  warga  Negara  Indonesia  yang sering  disebut  sebagai  pahlawan  devisa. Pihak  terkait  seperti  sponsor/calo,  PJTKI, BNP2TKI,  Departemen  Tenaga  Kerja  dan Transmigrasi  secara  terus  menerus  perlu diawasi berbagai pihak  seperti NGO/LSM, pers,  perguruan  tinggi  agar  pelaksanaan pengiriman  buruh  migran  internasional semakin baik lagi.

## DAFTAR PUSTAKA
Childress,  Malcolm,  Cornkiel-Lastarria, Susan, Gender  In  Agriculture.
Source  Book ,    The  World  Bank- Food and Agricultural Organizational-International Food for Agricultural Development. 2009.  The  International  Book  for
Reconstructional  Development/The
World  Bank.  1818  H  Street,  NW.
Washington DC 20433, 2009.
Ellis, Frank, Rural Livelihood and Diversity  in  Developing  Countries , Oxford:  Oxford  University  Press,
2000.
Haris,  Abdul, Kucuran  Keringat  dan Derap Pembangunan (Jejak Migran Dalam Pembangunan Daerah) ,
Yogjakarta: Pustaka Pelajar, 2003. ---------------, “Migrasi Internasional, Jaminan Perlindungan dan

## Tantangan Ekonomi Global”, dalam
Jurnal POPULASI , Buletin Penelitian Kebijakan Kependudukan.  Volume  12  Nomor 1  Tahun  2001.  Jogjakarta  :  PPSK
UGM, 2001.
Hugo,  Graeme,  “International  Labor
Migration and Family: Some
Observation from Indonesia”, Asian and Pacific Migration
Journal 4(2-3): 273-301, 1995.
Kolopaking,  Lala,  M.,  “Penghijrahan
Buruh  Ke  Malaysia  dari  Sisi Pembangunan Daerah Asal di Jawa”, dalam Mimbar Sosek: Jurnal
Sosial-Ekonomi  Pertanian ,  Volume 13  Nomor  1  :  April  2000.  Jurusan Ilmu-Ilmu Sosial Ekonomi Pertanian. Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor, 2000. Koser, Khalid, International Migration: A Very Short
Introduction, New  York:  Oxford University Perss, 2007.
Mabogunje, A.L.., ”System Approach to A theory  of  Rural  Urban  Migration”, in Geographycal Analysis ,  2:1- 8, 1970.
Mantra,  Ida  Bagoes,  Kasto,  Abdul  Haris, Mobilitas Pekerja Perempuan Indonesia Ke Arab   Saudi: Masalah Kekerasan Dan Perlindungan  Hukum,  Kasus  Di Kabupaten Cilacap, Yogyakarta. Lembaga Penelitian Universitas Gadjah Mada, 2001. Massey, D., et.al., “Theories of international  Migration:  a  review and  appraisal”, Population  and Development  Review, 19  (3):  431- 466, 1993.

## Rahmawati,  Siti,  “Dampak  Mobilitas
Pekerja Ke Sabah-Malaysia Terhadap Rumah Tangga Migran Di Daerah  Asal”,  dalam Majalah
Geografi Indonesia, Volume 15, No 2,  September  2001.  Halaman  119- 131, 2001.
Setiadi,  “Migrasi  Perempuan:  Respons Lokal  dan  Alternatif  Kebijakan”,
dalam Faturohman, Bambang
Wicaksono, Setiadi, Syahbudin Latief (editor),
Dinamika Kependudukan dan Kebijakan ,
Pusat  Studi  Kependudukan  dan
Kebijakan. UGM. Jogjakarta, 2004.
Todaro,  M.P., Pembangunan  Ekonomi  di Dunia Ketiga, Terj. Jakarta: Erlangga, 1998. Tjiptoherijanto, P., International Migration:  Process,  System  and Policy  Issue, Presented  in  A Workshop on International Migration at The Population Studies Centre  Gadjah  Mada  University. Yogyakarta, 1998.
Tjondronegoro,  Sediono  M.P., Sosiologi Agraria: Kumpulan Tulisan Terpilih, Penyunting: M.T.   Felix
Sitorus dan Gunawan Wiradi. Bandung: Akatiga Kerjasama dengan Lab. Sosiologi, Antropologi,  dan  Kependudukan Faperta IPB, 1999. Tukiran,  Abdul  Haris,  Pande  Made Kutanegara, Setiadi, Mobilitas Penduduk Indonesia, Tinjauan Lintas  Disiplin ,  Yogyakarta.  Pusat Studi Kependudukan dan K ebijakan. Universitas Gadjah Mada, 2002.
Wahyuni,  Ekawati,  Sri, The  Impact  of Migration  Upon  Family  Structure and  Functioning  in  Java, Thesis Submitted in Fulfillment of Requirements the Doctor of
Philosophy  Degree  in  Population and  Human  Resources,  Department of  Geography  The  University  of
Adelaide, Australia, 2000.
Wood,  Charles  H., Equilibrium  and Historicl Perspectives on Migration ,  IMR.Volume  16  No.2,
1982.
Zid,  Muhammad, Migrasi  Tenaga  Kerja Internasional Perempuan Dan Penguasaan Lahan Pedesaan. Kasus Desa Pengirim Migran Internasional Dari Pedesaan Kabupaten Karawang dan
Purwakarta  Jawa  Barat, Fakultas Ilmu  Sosial  Universitas  Negeri Jakarta.  Penelitian  RUBI  Dengan Dukungan  Dana  DIPA  UNJ  Tahun 2010.