## KAWISTARA
VOLUME 4 No. 2, 17 Agustus 2014 Halaman 111-224

## POLITIK SELEBRITAS ELABORASI TEORITIK TERHADAP MODEL KAMPANYE BARU
Wasisto Raharjo Jati Pusat Penelitian Politik-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Email: wasisto.raharjo.jati@gmail.com

## ABSTRACT
The discussion about concept of celebrity politics is a new study in the social sciences and political landscape  in  the  new  Indonesian  electoral  democracy  post-1999.  Phenomenon  of  celebrity  into  the realm of practical politics itself actually comes as a vote getter nature every political campaign. The existence of massive publicity in the media as well as a performance appears to attract public sympathy. However,  the  pattern  of  these  celebrities  also  performed  by  politicians  to  show  any  aspect  of  their daily life to become material for public consumption. The implication is that creating any sympathy and empathy from the public to candidate or party. Political journalism plays a major role in creating both the presence of the news by creating better and vice versa, creating a presence of construction to candidates or parties. This paper will elaborate more on this celebrity political perspective.
Keywords : Celebrity Politic, Endorser, Voting Getter, Political Strategy.
ABSTRAK Pembahasan mengenai konsep celebrity politic merupakan kajian baru dalam lanskap ilmu sosial dan politik  di  Indonesia  yang  baru  mengimplementasikan  demokrasi  elektoral  paska  1999.  Fenomena selebriti  yang  masuk  ke  dalam  ranah  politik  praktis  sendiri  sejatinya  hadir  sebagai vote  getter alam setiap  kampanye  politik.  Adanya  publikasi  di  media  yang  masif  maupun  peforma  yang  acap  kali ditampilkan membuat sosok selebriti menjadi daya magnet untuk menarik simpati publik. Hal itu yang kemudian berkausalitas dengan munculnya faktor endorsement suara yang akan diperoleh pada pemilu nanti. Akan tetapi, pola selebritas tersebut juga dilakukan oleh politisi untuk menampilkan adanya aspek aspek kesehariannya untuk menjadi bahan konsumsi publik. Implikasinya adalah menciptakan adanya simpati dan empati dari publik kepada kandidasi maupun partai. Adapun jurnalisme politik berperan besar dalam menciptakan kedua hal tersebut dengan menciptakan adanya pemberitaan lebih baik maupun sebaliknya, menciptakan adanya konstruksi kepada kandidat maupun partai. Tulisan ini akan mengelaborasi lebih lanjut mengenai perspektif politik selebritas ini.
Kata Kunci : Selebriti Politik, Endorser, Voting Getter, Strategi Politik
Kawistara, Vol. 4, No. 2, Agustus 2014: 177-188

## PENGANTAR
Pembacaan  atas  konstelasi  demokrasi di Indonesia sangatlah dinamis paska tahun 1999. Pertumbuhan partai politik yang begitu masif  seiring  dengan  diimplementasikan- nya  sistem  multipartai.  Minat  publik  yang tinggi semasa awal pelaksanaan pemilu 1999 dengan  mencatat  prosentase  aktif  memilih mencapai  92,5  persen.  Kesadaran  warga negara  untuk  ikut  berpolitik  praktis  juga ditujukan  untuk  mengubah  tatanan  negara menjadi  lebih  baik  paska  rezim  otoritarian. Adanya  ragam  cerita  mengenai  demokrasi tersebut  mengindikaskan  bahwa  pemilu sudah  diterima  sebagai  mekanisme  dalam setiap  rezim  pemerintahan  baik  dalam ranah  eksekutif  maupun  legislatif.  Adapun dalam  penyelenggaraan  pemilu  hingga 2014 ini, kesadaran publik untuk mengikuti proses  elektoral  semakin  rasional.  Makna rasional  sendiri  dapat  dianalisis  dalam sebuah  premis,  yaitu  ketika  rasionalitas politik  semakin  tinggi  berbanding  lurus dengan  menurunnya  tingkat  partisipasi publik  dalam  elektoral.  Publik  mengalami pergeseran  transendetal  dalam  memaknai kampanye. Kampanye bukan lagi dimaknai secara  ideologis  yang  hanya  menampilkan pesan abstrak dan utopis. Akan tetapi, lebih mengarah  kepada  aksi  nyata  dan  tindakan riil.  Adanya  pergeseran  dalam  kampanye inilah  yang  kemudian  menciptakan  adanya politik  pencitraan  yang  dilakukan  oleh politisi  maupun  partai  politik.  Politik pencitraan menjadi jamak dilakukan seiring dengan  berkembangnya  media,  teknologi, maupun  informasi  untuk  mendapatkan simpati publik secara instan dan masif. Tahun 2004 merupakan bentuk transisi tersebut  di  mana  model  kampanye  sendiri tidak digerakkan secara konvensional klasik seperti  halnya  orasi  massa  di  lapangan terbuka,  pawai  kendaraan  dengan  atribut partai,  maupun  acara  pembagian  bantuan sosial  kepada  masyarakat.  Pada  tahun tersebut  mengindikasikan  adanya  tahun televisi  di  mana  publisitas  dalam  lingkup ruang  media  lebih  mengena  di  hati  dan pikiran  pemilih,  daripada  harus  bercapai,
berpanas,  maupun  berpeluh  demi  hanya mengikuti  pesan-pesan  kampanye  politik yang  serba  abstraktif.  Artinya  bahwa terjadi  perubahan  dalam  membingkai kampanye  sebagai  komoditas  politik  yang serba  kaku  dalam  komunikasinya,  tetapi sebagai  komoditi  hiburan  yang  mampu mengikat  publik.  Adapun  jargon  politik yang  serba  sloganitik,  agitatif,  bahkan normatif  divisualisasikan  sebagai  hiburan yang  mampu  untuk  menarik  untuk  dilihat, dirasakan, dan diterima pendapatnya. Maka dari itu, konteks jurnalisme politik berlaku, manakala  media  dan  politik  kemudian bersinggungan  dalam  kampanye  politik. Pesan  komunikator  kepada  audiens  akan secara  cepat  terdesiminasikan  melalui kampanye  di  media.  Figur  kemudian  ber- kembang  menjadi  sosok  penting  untuk dikomoditaskan  dalam  kampanye  politik. Hegemoni  media  yang  masif  dalam  segala lini kehidupan dengan perkembangan infor- masi  yang  cepat  dan  berkembang  secara tidak langsung telah menyesuaikan prokem bahasa politik menjadi bahasa populis yang lebih  diterima.  Dimensi  politik  persuasif melalui kampanye media akan menghadirkan adanya snow ball effect bagi kandidat karena efeknya yang langsung menjalar ke berbagai jaringan  masyarakat.  Oleh  karena  itulah, opini  publik  untuk  menaikkan  elektabilitas sendiri  lebih  efektif  dan  efisien  melalui kampanye. Media akan menimbulkan gejala media darling di mana media akan melakukan framing yang  dapat  meyakinkan  publik sehingga  berimplikasi  pada social  darling . Fenomena social darling itulah yang berlinier dengan  elektabilitas  kandidat  maupun partai.  Untuk  itu,  pembentukan darling sebagai  akumulator  suara  menjadi  penting dibicarakan  dalam  konteks  ini,  yaitu  (1) darling sebagai bentuk strategi dalam meraih suara sebanyak mungkin, (2) darling sebagai bentuk figur / agensi yang berperan dalam mendapatkan suara dalam kampanye. Terkait  mengenai  dengan  strategi, darling ini  dapat  dianalogikan  sebagai  cara untuk  mempopulerkan  diri  baik  secara artifisial  maupun  riil  di  depan  publik  agar
Wasisto Raharjo Jati -- Politik Selebritas Elaborasi Teoritik terhadap Model Kampanye Baru
dapat  tercitrakan  dan  terimajinasikan sebagai  sosok  yang  terkenal  dan  peduli dengan publik. Model strategis ini biasanya digunakan untuk pengkultusan figur secara temporer  selama  masa  kampanye  dan kemungkinan  besar  tidak  berlanjut  lagi pada  setelah  kampanye.  Model  strategi  ini biasanya  diwujudkan  dalam  pemberian bantuan materi yang sifatnya langsung dan mengena  sehingga  simpati  publik  secara instan dapat diraih.
Terkait  dengan darling sebagai  sosok figur  yang  menjadi  lokus  sentral  dalam kampanye politik di media demi mendapat- kan  akumulasi  suara  yang  banyak. Pemaknaan  sebagai  sosok  figur  dalam  hal ini lebih mengarahkan kepada pembentukan agensi atau intermediary yang menjembatani antara  politisi/partai  dengan  publik.  Maka dari itu, sosok selebriti sebagai tokoh publik tentu  tidak  dapat  dinafikan  begitu  saja. Selebriti yang selama ini selalu muncul dalam ekspose  dalam  pemberitaan  media  massa baik  cetak  dan  elektronik  sendiri  adalah figur yang selalu dinanti publik baik dalam penampilan maupun sisi-sisi kehidupannya. Semakin  berprestasi,  terkenal  maupun kontroversi,  figur  selebriti  akan  senantiasa dicari  dan  digandrungi  oleh  publik  untuk melihat  perkembangannya  dari  waktu  ke waktu.  Pemaknaannya  adalah  selebriti adalah  figur  biopolitik  yang  menjalankan fungsi-fungsi  politik  secara  tidak  langsung sehingga  mampu  menarik  perhatian  lebih. Tubuh  selebriti  diibaratkan  adalah  tubuh yang dikeremuni oleh publik sehingga setiap jengkal kehidupannya akan segera diketahui publik.  Dari  situlah  kemudian  popularitas untuk  mendapatkan  massa  kemudian diperlihatkan  dan  diperhatikan  secara saksama.
Pada  dunia  politik  praktis,  sosok selebriti  adalah  sosok  yang  seksi  untuk digali  lebih  jauh  potensinya  dalam  meraih suara.  Hal  itulah  yang  menjadikan  selebriti sendiri  menjadi  tubuh  yang  diperebutkan oleh kandidat maupun partai dalam meraih elektabilitas  tinggi  melalui  massa  yang dihadirkan  selebritis  tersebut.  Akan  tetapi,
cara  sedemikian  tidak  sahih  sepenuhnya dalam  model  kampanye  politik.  Kandidat juga  menggunakan  cara-cara  selebritas dalam  berkampanye  maupun  berpolitik agar mampu mengubah dan menghadirkan dimensi  politik  praktis  yang  serba  kolutif maupun  koruptif  menjadi  lebih  humanis agar  lebih  dapat  diterima  masyarakat dengan melakukan pencitraan baik individu maupun  kelompok.  Berkembangnya  media dan  kecepatan  informasi  ditambah  pula selebritas sebagai dirigen merupakan nuansa baru  dalam  memaknai  kampanye  politik dalam  demokrasi  elektoral  Indonesia  paska 2004.  Hal  yang  urgen  dan  signifikan  untuk digali lebih lanjut adalah seberapa efektif dan efisienkah  model selebritas  politik  maupun politik  selebritas  dalam  upayanya  meraih dukungan suara besar ? Apa saja kekurangan dan kelebihannya daripada model tersebut ? Tulisan  ini  akan  mengelaborasi  lebih  lanjut mengenai  selebritas  politik  maupun  politik selebritas dalam perannya sebagi voting getter dalam model kampanye politik di Indonesia. Metode  penelitian  yang  digunakan dalam  riset  ini  adalah  metode  kepustakaan (library  research) . Pertama ,  analisis  data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan  berbagai  macam  sumber literature  terkait  yang  relevan  misalnya buku,  jurnal  ilmiah,  prosiding,  maupun artikel  ilmiah  lainnya  yang  relevan  dalam penelitian  (Zed,  2004:  34). Kedua ,  setelah semua  dikumpulkan,  kemudian  penelitian melakukan  klasifikasi  data  dengan  cara coding untuk menemukan urgensi data yang perlu diolah terlebih dahulu baru kemudian dirangkai  dengan  data  komplementer lainnya. Ketiga ,  kemudian  merangkai  data utama  dengan  dengan  data  komplementer tersebut sehingga dapat disusun dalam suatu naskah akademik yang padu.

## PEMBAHASAN
Kajian  mengenai  preferensi  politik Indonesia  dapat  dianalisis  mengenai  dua premis  penting,  yaitu  patrimonialisme dengan  figurisme.  Meskipun  boleh  dikata rasionalitas semakin tinggi, tetapi manakala
Kawistara, Vol. 4, No. 2, Agustus 2014: 177-188
menemui  figur  yang  dipersepsikan  sebagai figur  yang  transformatif  maupun  reformis. Maka  preferensi  publik  akan  mengalami gejala social  proofing, yaitu  gejala  preferensi massal  yang  mengarahkan  dukungan kepada  satu  figur  tertentu.  Maka  untuk menciptakan dan mengkonstruksi preferensi politik  itulah  kemudian  upaya  klarifikasi menjadi  penting  untuk  mendapatkan rekognisi maupun afeksi dari publik. Glori- fikasi  di  sini  dimaknai  sebagai  bentuk upaya  menampilkan  diri  maupun  kolektif secara berlebih atau menghebohkan sesuatu hal  agar  mendapatkan  perhatian  banyak. Hal  itulah  selaras  dengan  tesisnya  Geertz tentang negara teater. Negara teater sendiri menerjemahkan kuasa, relasi kuasa, maupun preferensi  politik  dibentuk  dan  dikonstruk dalam  sebuah  seremoni-formalistik.  Hal pertama  yang  perlu  dimengerti  adanya mengenai  teater  secara  semiotik  adalah kesenjangan  antara  realita  dengan  utopia. Politik  dalam  negara  teater  dalam  berada dalam  di  irisan  antara  realita  dan  utopia. Hal  itu  kemudian  diwujudkan  dalam bentuk  rekayasa  politik  yang  diorganisir. Pada  akhirnya  kemudian  terjadi  adalah politik  topeng  di  mana  realita  kemudian dibungkus  dalam  bentuk  utopia  kebaikan. Dalam  hal  romantisme  maupun  heroisme menjadi  bagian  lain  dari  konstruksi darling tersebut  yang  ingin  menampilkan  sebuah sosok yang dikenal dan dipuja publik. Model kampanye politik di Indonesia, aib kemudian diteaterkan  dalam  bentuk  seremonialkan berbagai  bentuk  perilaku  populis,  atraktif, maupun  realis.  Dari  situlah  kemudian konteks darling kemudian  dibentuk  sebagai personifikasi figur atau kolektif.
Pengertian teater sendiri merujuk pada kebesaran  sebuah  pertunjukkan  maupun atraksi  budaya  yang  mampu  mengafeksi publik. Adapun negara teater sendiri meng- artikan diri sebagai bentuk politik hiperbola yang  menempatkan  figur  ataupun  kolektif menjadi sosok yang pesohor dan kharismatik. Pada  lanskap  sosiologis  masyarakat  di Indonesia, kecenderungan untuk memamer- kan diri guna menuai simpati, dan menarik
perhatian masih menjadi pola baku. Budaya pamer  tersebut  selaras  dengan  upaya  pe- menuhan  batin  seseorang  untuk  mendapat rekognisi  maupun  afeksi  dari  orang  lain. Kaitannya  dengan  pembentukan darling maupun  juga  selebri-politik  sendiri  dapat dianalisis  sebagai  bentuk  pola  relasi  yang simetris.  Secara  etimologis,  selebriti  adalah figur sentral yang berperan sebagai penarik simpati dan empati publik agar selalu terpusat kepada  dirinya.  Dari  situlah  kemudian, pemusatan  terhadap  figur  maupun  kolektif itulah  yang  kemudian  menciptakan  adanya persepsi darling . Makna darling dalam hal ini dapat  dimaknai  sebagai  bentuk  perhatian lebih  yang  dialamatkan  publik  kepada figur  tertentu.  Oleh  karena  itulah,  dalam taraf  ini,  selebriti  menjadi  penting  untuk dikonteskan sebagai penarik simpati publik tersebut  melalui  berbagai  macam  metode yang dilakukan. Adapun metode yang jamak dilakukan adalah melalui media. Membaca relasi selebriti sebagai darling dengan  politik,  sekiranya  perlu  terlebih dahulu  tentang  konstelasi  media  dengan politik. Kedua hal tersebut menjadi penting untuk  dipahami  mengingat  selebriti  sendiri merupakan  sebentuk  aktor  intermediari yang  menjembatani  kampanye  politik dalam ruang media. Dalam hal ini, terdapat dua  praksis  utama,  yaitu politicisied  media dan  juga media  politicisied . Pertama ,  yaitu politicisied  media mengandung  arti  bahwa independensi  media  selaku  lembaga informasi  sendiri  sudah  terkooptasi  oleh banyaknya kepentingan politik yang bermain dalam  pemberitaan.  Jurnalisme  kemudian direcoki  dan  diintervensi  oleh  pelbagai kepentingan  politik. Kedua ,  yaitu media politicisied mengandung  arti  bahwa  media justru  memainkan  peranan  penting  dalam memainkan bidak-bidak politik yang hendak dilakukan oleh para aktor. Media berkembang menjadi political steering yang sangat efektif maupun  efisien  dalam  mempengaruhi jalannya  politik.  Peran  selebriti  sangatlah penting  dalam  menjambatani  kedua  entitas tersebut dengan menjadikan dirinya sebagai endorser .  Adapun  pemaknaan endorser
Wasisto Raharjo Jati -- Politik Selebritas Elaborasi Teoritik terhadap Model Kampanye Baru
dimaknai  sebagai  perantara  maupun penghubung  antar  keduanya  agar  sinkron dan  bersinergis.  Media  membutuhkan politik dalam rangka menarik minat publik dan  politik  membutuhkan  media  dalam upayanya  merubah  stigmatisasi  politik sebagai  dunia  yang  serba  culas,  keji,  dan kejam dengan dipenuhi segala macam intrik politik.
Memahami dimensi selebriti sendiri juga perlu dielaborasi lebih lanjut bahwa selebiriti tidaklah dimaknai sebagai sosok figur semata, tetapi pencitraan yang dilakukan juga di atas panggung  hiburan.  Selebriti  sebagai  entitas profesionalisme  dimaknai  sebagai  bentuk figur  yang  secara  benar  dan  utuh  memang menampilkan dirinya sebagai penghibur dan mampu  untuk  menarik  massa  secara  lebih luas dan massif. Sedangkan selebriti sebagai politisi dimaknai sebagai bentuk manifestasi dari  penggunaan  komunikasi  selebriti sebagai encoder atas  bahasa-bahasa  politik yang  serba  konservatif  maupun  serba  rigid diinstrumentalisasikan dalam ragam bahasa hiburan yang mudah dicerna dan dipahami oleh publik.
Adapun  terminologi celebrity  politician secara literal dapat dipahami sebagai bentuk person  yang  melalui  media  mendapatkan popularitas dan presensi kehadiran di ruang publik  lebih  besar.  Dalam  hal  ini, celebrity politician juga  dapat  dipahami  sebagai kegiatan  politik  yang  dilakukan  oleh  suatu individu  maupun  kelompok  luas  sehingga mampu  menarik  minat  publik.  Dari  dua pengertian  tersebut,  mampu  menganalisis bahwa pengertian celebrity politician dapat  dimaknai  sebagai  bentuk  upaya- upaya  pemopuleran  diri  maupun  kolektif dengan  menggunakan pop  culture maupun upaya  mengkultusan  diri  sebagai  corong representasi yang mewakili suara mayoritas.
Secara  historis,  munculnya  terminologi celebrity  politician sangatlah  terkait  dengan munculnya  fenomena New  Labour yang berkembang  di  Inggris  pada  era  1970-an. London  pada  tahun  yang  sama  sedang mengalami  gejala  perkembangan  budaya pop  yang  berlangsung  secara  cepat  dan
dinamis  seperti  halnya  munculnya Britpop, Britrock,  Britfashion ,  dan  lain  sebagainya. Perkembangan budaya pop tersebut sangatlah dipengaruhi  dengan  perkembangan  televisi modern  yang  menghegemoni  terhadap perkembangan  hiburan  dan  informasi yang  didapatkan  oleh  publik. New  Labour sendiri  dapat  diartikan  sebagai  bentuk pergerseran  orientasi  politik  dari  Partai Buruh  pada  pertengahan  tahun  1990-an sampai  pada  medio  2010.  Adapun  transisi tersebut  sangatlah  dipengaruhi  dengan upaya  modernisasi  politik  maupun  upaya mengikatkan  secara  lebih  kuat  hubungan antara partai dengan konstituennya mereka yakni kaum Buruh (Wheeler, 2013:74).
Secara ideologis, New Labour merupakan manifestasi perkembangan baru partai untuk menyaingi New  Rights yang  dikembangkan oleh  Partai  Konservatif. New  Rights sendiri yang  mengembangkan  perspektif  ekonomi baru  yang  berbasiskan  pada  liberalisme maupun  efisiensi  pasar,  sedangkan  dalam politik,  dapat  diartikan  sebagai  bentuk kebebasan  berekspresi  diri.  Adapun New Labour sendiri  dapat  diartikan  sebagai  anti tesis atas konsepsi yang dibangun oleh New Rights . New  Labour dapat  diartikan  sebagai bentuk upaya menghadirkan adanya Berbagai macam  usaha  untuk  memordenisasikan tubuh partai tersebut dilakukan dengan cara menjembatani  komunikasi  politik  secara lebih  ekspresif  dan  tidak  lagi  dkontekskan dalam hubungan permisif. Hal itu digunakan untuk  membedakan  dengan Old  Labour yang  kurang  memiliki  kepekaaan  terhadap isu-isu  konstituen  karena  selama  ini  lebih terpusat  pada  era  konsolidasi  tubuh  partai. Dengan  mengusung  slogan social  justice rather  than  equality , New  Labour sendiri banyak  mengusung  musisi  maupun  artis yang  memiliki  keterkaitan  isu  yang  sama seperti  halnya  Bono  U2,  Noel  Gallagher, Muse,  maupun  lain  sebagainya  yang concern terhadap  hal  tersebut.  Maka  dari situlah  kemudian New  Labour berusaha melakukan komodifikasi atas perkembangan musik  dan  hiburan  dengan  mengusung budaya  populis  sebagai  corongnya.  Para
Kawistara, Vol. 4, No. 2, Agustus 2014: 177-188
selebriti  yang  tergabung  dalam  gerakan New  Labour itulah  yang  berperan  dalam internalisasi  nilai-nilai  partai  dalam  karya seni mereka baik di panggung maupun luar panggung. Adapun selebriti yang tergabung dengan New  Labour membuat  slogan  yang mengatasnamakan Cool  Britannia, yaitu bentuk  penggambaran  Inggris  yang  baru dengan  seimbang  dalam  segi  kesejahteraan masyarakatnya,  penegakan  HAM,  maupun juga  sebagai  bentuk  kebebasan  berekspresi. Gerakan Cool  Britannia ini  sangatlah  efektif dalam  menjaring  suara  terutama  dari kalangan  muda  yang  terbukti  mayoritas prosentase  suara  di  tingkat  akar  rumpur banyak  dikuasai  oleh  oleh  Partai  Buruh. Meskipun  menggunakan  selebriti-selebiriti Implikasinya  bisa  dilihat  kemudian  ada pula benchmarking terhadap selebriti ini yang dilakukan  oleh  pelbagai  macama  selebriti Partai  Buruh  seperti  halnya  Gordon  Brown maupun Tony Blair dengan mempopuliskan kehidupan  pribadinya  yang  kemudian dikemas  dalam  sebuah  produk  hiburan populer. Maka dari itu, implikasinya adalah kekuatan  politik  Partai  Buruh  kemudian mampu  meraup  suara  dalam  jangka  waktu 10 tahun (Wheeler, 2013: 75). Hal itulah yang kemudian  menjadi trendsetter dalam  pola kampanye politik kontemporer, yaitu mulai diperkenalkannya  model  kampanye  non- agitatif  dan  non-dogmatik  untuk  menggaet akumulasi  suara  yang  tinggi.  Kampanye kemudian  dikonstruksikan  sebagai  bentuk kampanye dua arah yang melibatkan adanya partisipasi publik dalam kampanye tersebut maupun  juga  dalam  penekanan  diksi kampanye  agar  lebih  menggunakan  bahasa populis  agar  lebih  peka  dalam  menangkap aspirasi politik publik secara lebih holistik.
Kekuatan politician  celebrity yang diusung  oleh  Partai  Buruh  ini  efektif  dan efisien  dalam  melakukan endorsement baik dalam membentuk preferensi politik maupun membentuk  pengaruh  persuasif  politik secara alam bawah sadar. Secara lebih lanjut, pemahaman  mengenai celebrity  politician sendiri  dipahami  dalam  berbagai  tipologi antara  lain: pertama, politisi  yang  terpilih
melalui  prosentase  suara  terbanyak (elected politician) melalui  jalur  latar  belakangnya. Politisi yang terlahir dalam konteks ini acap kali disebut sebagai famed non politicos , yaitu orang-orang tenar yang masuk dalam dunia politik.  Secara  pengetahuan  politik,  mereka adalah  orang  awam  dari  dunia  hiburan yang tidak mengetahui dunia politik secara praksis maupun teoritik. Maka yang terjadi kemudian adalah politisi selebriti ini hanya menjadi vote  getter saja  yang  dilakukan oleh  partai-partai  politik  (Street,  2012: 346). Kedua ,  Kecenderungan  menggunakan sosok  selebriti  dalam  kampanye  di Indonesia kontemporer menunjukkan gejala  pragmatisme  dan  macetnya  sistem kaderisasi  dalam  tubuh  partai.  Adapun sosok endorsement sebagaimana  yang  men- jadi  lokus  dalam  menganalisis  hubungan selebriti  dan  politisi  sangatlah  berbeda jikalau dianalogikan dalam tipologi pertama ini. Sosok endorsement dalam elected politician sendiri (Brubaker, 2011) lebih mengarahkan pada  pola  ketergantungan  partai  terhadap selebriti  yang  menjadi  mesin  pendulang suaranya (Morin, 2012: 414). Artinya kondisi seperti  itulah  sangatlah  jauh  dari  konteks ideal  bahwa  selebriti  merupakan  sosok endorser bagi  seorang  kandidasi  maupun partai bahwa selebriti ini sebenarnya adalah sosok  penguat  dan  penyokong  kekuatan figur  bagi  kandidat  maupun  partai.  Hal itulah  yang  menjadikan  konteks  selebriti politik dalam hal ini menjadi dualism antara selebriti politik maupun politik selebirit yang secara isu dan concern memiliki konteks yang berbeda.  Adapun  selebriti  politik  sendiri adalah  person  yang  berangkat  dari  latar belakang dunia hiburan yang masuk dalam dunia  politik  praktis,  sedangkan  politik selebritas  adalah  pola  kampanye  politik dengan menggunakan figur populer sebagai voting getter dalam meraih suara. Letak  perbedaannya  terletak  pada konteks endorsement sebagai  upaya  pelegi- timasian  diri  sebagai voting  getter tersebut. Pada  konteks  demokrasi  elektoral,  adanya sosok vote  getter merupakan  hal  urgen  dan signifikan dalam meraih suara, Apalagi yang
Wasisto Raharjo Jati -- Politik Selebritas Elaborasi Teoritik terhadap Model Kampanye Baru
dipilih  menjadi vote  getter tersebut  adalah sosok  orang  terkenal  di  ruang  publik.  Hal itulah yang membuat figur tersebut menjadi suatu  keharusan  dalam  setiap  kampanye. Akan tetapi, perbedaannya adalah bagaimana mengkaitkan  dengan voting  getter dengan konteks endorsement dalam  meraih  simpati suara.  Kedua  ranah  tersebut  sebenarnya merupakan dua rumpun yang berbeda sama sekali. Seorang vote getter tidak akan menjadi seorang endorser yang  baik  jikalau  tidak memiliki  komoditas  populerisme  di  mata publik sehingga kurang mampu meyakinkan publik  untuk  memilih  kandidasi  yang akan  didukung.  Sementara  itu,  seorang endorser  tidak  akan  mampu  meyakinkan publik,  jikalau  tidak  memiliki  kekuatan persuasif  yang  begitu  kuat  dan  mengikat. Hal itulah yang menjadikan dua hal tersebut memiliki  keterkaitan  sama,  tetapi  memiliki instrumentasi praksis yang berbeda.
Dalam hal ini perlu juga untuk dibeda- kan antara endorser dengan vote getter dalam memahami  konteks darling sebagai  selebriti politik. Secara makro sendiri, makna endorser sendiri lebih mengarah pada strategi dalam mengumpulkan  dan  mengakumulasikan suara.  Kandidat  yang  ingin  mendapatkan suara  akumulatif  lebih  harus  dapat  meng- endorse dirinya  sebagai  sosok  yang  agamis, dermawan,  maupun  sosok  filantropis  lain- nya  tergantung  konteks  masyarakatnya. Adapun  pola endorsing sendiri  dapat dilakukan  melalui  cara  populis-impresif melalui  cara  pemberian  bantuan  sosial maupun  aksi  lainnya.  Pencitraan  memang menjadi  jalan  terakhir  yang  ingin  dicapai dalam endorsing tersebut guna mendapatkan simpati. Dalam model kampanye Indonesia sendiri, endorsing berupa penciptaan adanya pencitraan  muslim  taat,  sosok  heroik  yang suka  berderma  dan  membantu  orang,  dan lain  sebagainya.  Intinya  adalah  penciptaan romantisasi  yang  kemudian  menghasilkan adanya pola endorsing yang dilakukan secara instan dan artifisial.
Adapun  yang  dimaksudkan  dengan pola voting  getter dalam  hal  ini  diartikan sebagai  upaya  menempatkan  artis  sendiri
sebagai  agen  atau  intermediari  yang  men- jembatani  antara  publik  dengan  politisi/ partai.  Selebriti  kemudian  diterjemahkan sebagai  penarik  suara  bagi  politisi  maupun partai  melalui  popularitasnya.  Konteks “aji  mumpung” kemudian  berlaku  dalam membaca darling yang  dibentuk  melalui voting  getter .  Baik  politisi  maupun  partai kemudian  memanfaatkan  ketenaran  si selebritis sebagai bagian dari mendompleng keterkenalan.  Pada  skala  besar,  terutama pelaksanaan basis kampanye yang dilakukan di  kawasan  pedesaan.  Hadirnya  pesohor sendiri  bagaikan  oase  yang  menyegarkan untuk  sekedar  menghilangkan  penat kehidupan. Maka jika kita cermati lebih lanjut terutama kawasan industri maupun agraria. Selebriti  lebih  banyak  digunakan  dalam kampanye  dengan  menawarkan  berbagai pesan politis yang diselipkan dalam hiburan. Pola  komunikatif  yang  ditunjukkan  oleh selebriti sendiri dinilai lebih efektif daripada hanya sekedar mendengarkan pesan agitasi yang normatif dan abstrak.
Maka pembangunan afeksi dan simpati publik  yang  dilakukan  oleh  selebriti  politik tersebut  kemudian  ditampilkan  dalam bentuk pembangunan political persona . Peran media  sangatlah  penting  dalam  melaku- kan  konstruksi  atas  persona  tersebut dengan melakukan pelbagai macam praktik jurnalisme politik. Jurnalisme politik sendiri dalam  bahasa  komunikasi  politik  sendiri diartikan  sebagai  bentuk  upaya-upaya jurnalistik  yang  dilakukan  media  untuk memperkuat  atau  justru  memperlemah figurisasi  suatu  person  dalam  ruang publik. Baik itu dengan cara melakukan bad journalism seperti kampanye hitam maupun sebagainya maupun juga melakukan political framing seperti menjadikannya media darling . Secara  lebih  mendetail,  pembangunan sebuah political  persona sendiri  sangatlah terkait  dengan  tiga  hal  utama,  yaitu  (1) vocally , (2) iconically, dan (3) kinetic (Corner, 2003:67).  Faktor pertama adalah Vocally, yaitu  pembangunan  persona  politik  yang dilakukan  oleh celebrity  politician dalam melakukan  politik  persuasif  sangatlah
ditekankan  bagaimana  teknis  verbal  yang akan  disampaikan.  Publik  sendiri  secara terdogmatik  melalui  pesan-pesan  politis yang  disampaikan  oleh  politisi  selebriti tersebut  jikalau  suara  yang  ditampilkan adalah  suara  yang  ceria  maupun  periang. Hal  itu  dikarenakan  untuk  mengurangi kesan-kesan  formalitas  yang  berada  dalam unsur  politik.  Akan  tetapi,  premis  itu  juga tidak  mesti  100  persen  diterima  sebagai pola pakem. Publik sekarang ini cenderung melihat  karakteristik  calon  pemimpin  yang sedikir  berbicara,  tetapi  ketika  berbicara sendiri sangatlah efektif dan langsung dapat diketahui publik. Oleh karena itulah, secara vocally ,  teknis  penyampaian  pesan  perlu untuk  disampaikan  dalam  bahasa  yang populis.
Kecenderungan yang terjadi dalam kasus kampanye politik baik dalam strata nasional maupun lokal. Banyak terjadi dualisme dalam vocally ini, yaitu politisi dengan selebriti yang menjadi endorser -nya.  Politisi  secara vocally menampilkan  konten  bahasa  yang  serba agitatif sehingga menimbulkan kesan arogan, meskipun  substansi  yang  ditampilkan sendiri sangatalah berkualitas. Adapun sele- briti  yang  menjadi endorser justru  menjadi boomerang  atas  pesan-pesan  politis  yang disampaikan  oleh  politisi  tersebut.  Bahkan dalam  kasus  selebriti  yang  maju  menjadi politisi  sekalipun,  meskipun  secara vocally sudah  mampu  melakukan  politik  persuasif kepada  publik.  Secara  konten,  materi  yang disampaikan  justru  malah  mengaburkan makna kampanye politis tersebut. Hal itulah yang  justru  menimbulkan  dilema  secara vocally dalam  upaya  menjadi voting  getter dikarenakan  penyampaian  suara  dilakukan secara mursal.
Faktor kedua ,  yaitu iconocally .  Pada pembahasan  kasus  ikon  ini  memang  tidak dibantahkan  apabila  konteks political  per- sona sangatlah  identik  dengan  sosok  ikon tersebut. Hal itu dikarenakan sebagai bentuk simbolisasi  atas  sebuah  entitas  politik tertentu.  Makin  kuat  figur  seseorang  untuk dipersonifikasikan  maupun  dikonstruksi  se- cara  kuat,  maka  secara  peluang  akan  lebih
cepat dalam memperoleh suara dalam ranah publik. Masalah yang timbul kemudian adalah seberapa  kuat  afiliasi  dan  afinitas  seorang tokoh  tersebut  dapat  menjadi  ikon  tersebut. Hal  itu  dikarenakan  sering  kali  ditemukan ikon  yang  tidak  bersimbiosis  dengan  pola kampanye  politik  yang  dimaksudkan sehingga  tidak  menemukan endorsement yang dimaksudkan dalam menjadi vote getter . Adapun  usaha  untuk  membangun  sebuah ikonik  sendiri  dapat  dilakukan  melalui berbagai  hal  seperti,  membangun  afiliasi diri  terhadap  suatu  peristiwa  tertentu  baik secara by  design maupun by  accident .  Akan tetapi,  tidak  semua  klausul  tersebut  dapat terjadi  karena  proses  menjadi  sebuah  ikonik juga  diperlukan  penerimaan  masyarakat. Biasanya  tokoh  masyarakat  maupun  tokoh populer yang sudah dikenal amat luas akan menciptakan  adanya  jejaring  patronase dengan  memanfaatkan  legitimasi  kharisma yang  dimilikinya.  Ikon  tersebut  dengan sendiri akan menjadi celebrity politician dengan kharisma  yang  dimilikinya,  tergantung seberapa  besar  rekognisi  yang  diperoleh publik. Faktor ketiga ,  yaitu kinetic ,  yang  secara harfiah  berarti  gerakan.  Gesture  dan penampilan seorang vote getter yang menjadi endorser memanglah  menjadi  perhatian penting  dalam  kampanye  politik.  Adapun preferensi politik publik kini melihat bahwa kandidasi  yang  memiliki  sifat  dinamis, energik, maupun responsif. Terhadap ketiga hal  tersebut,  sebenarnya  dapat  dikaitkan dengan  upaya  pembentukan  karakter pemimpin  yang  melayani  dan  setia  kepada publik.  Politisi  yang  menggunakan  teknik selebriti yang serba dinamik belumlah tentu memahami  hal  tersebut.  Bagi  yang  sudah merasa  senior  mungkin  akan  kesulitan dalam  mengikuti  ritme,  tetapi  hal  itu tidaklah berlaku bagi yang masih muda dan bersemangat  untuk  dapat  meningkatkan daya kinetisnya.
Maka  dari  itu,  jurnalisme  politik  akan secara mekanis meramu ketiga faktor tersebut apakah seseorang dapat dinobatkan sebagai politician  celebrity maupun celebrity  politician
Wasisto Raharjo Jati -- Politik Selebritas Elaborasi Teoritik terhadap Model Kampanye Baru
itu  sendiri.  Tergantung  pada  peforma persona politik yang selama ini ditampilkan di  depan  publik  itu  sendiri.  Politisi  yang tidak memiliki latar belakang dunia hiburan cenderung  untuk  masuk  dalam  ranah politician selebrity, yaitu menggunakan taktik dan  strategi  politis  lainnya,  sedangkan selebriti yang berangkat dari latar belakang hiburan  akan  memasuki  kelompok celebrity politician sendiri.  Jika  digambarkan  secara lebih  lanjut  mengenai  persona  politik  itu sendiri,  sebenarnya  juga  diangkat  dari kisah  keseharian  baik  itu  skandal,  gosip, prestasi, maupun lain sebagainya. Publisitas yang  sedemikian  biasanya  berlaku  dalam kasus  politisi  yang  memainkan  politik kesehariannya  demi  mendapat  simpati dan  empati  dari  publik.  Selebriti  pun  juga sebenarnya  melakukan  hal  sama,  tetapi tentu saja memiliki kadar porsi yang berbeda dengan  politisi.  Maka  dari  itu,  jika  diurai secara lebih lanjut, relasi jurnalisme politik, endorsement ,  maupun voting  getter sebagai berikut ini.
Gambar I Relasi Jurnalisme Politik, Endorsement , dan Votting Getter dalam Bingkai Sumber : (Corner, 2003: 74)
Jikalau  menurut  rancang  bagun  dalam deskripsi  table  tersebut  dapat  dianalisis bahwa endorsement maupun voting  getter sendiri  merupakan  bentuk  kulminasi  dari praktik  jurnalisme  tersebut  yang  kemudian diramu dalam ruang publik maupun ruang privat  sehingga  menciptakan  adanya ruang  budaya  populer.  Budaya  populer sebagai  bentuk  komodifikasi  ruang  privat untuk  kemudian  menjadi  konsumsi  publik. Sebenarnya  terdapat  dua  variabel  berbeda dalam  menganalisis  konteks endorser dalam kampanye  politik  ini.  Konteks endorser yang  pertama  justru  malah  memarjinalkan sosok  kandidasi  maupun  partai  sehingga menimbulkan  adanya  depolitisasi  dalam perhelatan  kampanye  itu  sendiri.  Makna idealisme dalam kampanye sendiri justru  menjadi  nisbi  karena  tertutup  oleh popularitas  selebriti  tersebut.  Sedangkan dalam  pengertian  kedua,  dapat  dilihat adanya keseimbangan antara sosok idealisme dengan  popularitas  yang  hendak  dicapai dengan  mengumpulkan  massa  banyak. Tipologi pertama ini, sosok celebrity politician yang masuk dalam kategori ini seperti halnya Ronald  Reagan,  Arnold  Schwarzenegger, Clint  Eastwood,  Joseph  Estrada,  maupun pelbagai  macam  sosok  selebriti  tanah  air yang  hilir  mudik  masuk  dalam  lingkar politik Senayan. Tipologi kedua adalah celebrity politician yang  terlahir  dari  proses  bentuk pengasosian  dirinya  dengan  budaya  pop. Politisi  yang  bukan  terlahir  dalam  dunia hiburan,  akan  menempuh  secara  artistik untuk  mengidentifikasikan  dirinya  sebagai bentuk  figur  humanis  dalam  keseharian hidupnya. Ada proses ekternalisasi diri yang ditunjukkan  oleh  beberapa  figur  politisi agar  dapat  berkomunikasi  dengan  publik dan  dapat  diterima  secara  meluas  oleh publik  sehingga  terjadi  proses  pendekatan emosional  secara  lebih  holistik.  Praktik- praktik  umum  yang  dijalankan  seperti halnya  bernyanyi  dengan  artis,  memainkan alat  musik,  maupun  berolahraga.  Pola sedemikian  ini  sebenarnya  menjadi  efektif dalam  menyampaikan  pola  persuasif
Kawistara, Vol. 4, No. 2, Agustus 2014: 177-188
politiknya agar lebih diterima dan dipahami. Model  kampanye  demi  menimbulkan labelisasi “selebriti” sebenarnya merupakan cara  untuk  menujukkan  kepada  publik bahwa  kampanye  tidaklah  selalu  dikaitkan dengan  upaya  menarik  suara  saja,  tetapi menampilkan untold  stories yang  sifatnya positif dan konstruktif bagi kandidat maupun pemilih.  Inti  yang  disampaikan  adalah menampilkan  substansi everyday  politics bagi  para  kandidasi  untuk  menunjukkan sisi  humanismenya.  Pembahasan  mengenai konteks celebrity politic yang berlangsung di Indonesia sendiri dapat dianalisis dalam dua perspektif  tersebut darling sebagai  bentuk voting  getter maupun  juga darling sebagai bentuk endorser . Maka dari itu, pembahasan dalam  paper  ini  kemudian  akan  dibahas dalam dua skope besar.
Pertama ,  pembahasan  mengenai darling sebagai endorser sendiri  dapat  dimaknai dalam  berbagai  faktor.  (1)  Artis  tersebut sudah  tidak  laku  lagi  di  dunia  hiburan sehingga  mencari  sumber  nafkah  yang sepadan  dengan  dunia  hiburan  di  dunia politik.  (2)  Artis  tersebut  ingin  kembali namanya berkibar dan terkenal seperti aktif dulu  dengan  masuk  sebagai  legislator  DPR sehingga  publik  bisa  tahu  sepak  terjangnya melalui pemberitaan media. (3) Artis tersebut masuk  dunia  politik  karena  mengikuti “idealisme  semu”  partai  politik  tersebut agar menjadi bagian dari perubahan bangsa, padahal masih “hijau dalam politik”. (4) Artis tersebut masuk dunia politik karena desakan pihak  partai  politik  agar  bisa  meraih  suara sebanyak-banyak  dengan  memanfaatkan ketenaran artis tersebut. (5) Artis yang benar- benar ingin memperjuangkan aspirasi rakyat berbekal  pengalaman  kaderisasi  politik  di partai politik yang cukup lama.
Kedua ,  pembahasan  mengenai darling sebagai voting getter lebih dimaknai sebagai bentuk  menghadirkan  selebritis  sebagai bentuk  pengumpul  suara.  Selebritis  yang terkenal  dan  populis  di  mata  publik menjadi  senjata  kuat  sebagai  politisi  untuk mendompleng suaranya. Oleh karena itulah, dalam  model  kampanye  seperti  ini,  model
darling sendiri  sebenarnya  lebih  melekat pada  sosok  selebriti  itu  sendiri.  Selebriti itulah  yang  nantinya  akan  mempengaruhi preferensi  politik  publik  untuk  memilih figur  yang  dimaksud.  Model  kampanye yang sedemikian rupanya telah membiaskan makna  kampanye  yang  sebelumnya mengarah  pada  model  ideologis  menjadi lebih  lunak.  Selebriti  inilah  yang  kemudian berfungsi  mengubah  pesan  ideologi tersebut  menjadi  pesan  populis.  Intinya adalah  merubah  kampanye  politik  bukan lagi  kampanye  yang  kaku.  Akan  tetapi, lebih seperti pesta rakyat bagi publik. Pada akhirnya  kemudian  pemaknaan  mengenai negara teater kemudian berlaku dalam model votting  getter ini  di  mana  politisi  sebagai penyelenggara  berusaha  menghadirkan sebuah  kebesaran  untuk  dapat  dinikmati oleh segenap anggota masyarakat.
Jika  dilihat  pada  kasus  Indonesia kontemporer,  dua  pola  ini  memang  terjadi dalam  kasus  kampanye  di  Indonesia.  Artis maju sebagai politisi dan politisi menggunakan artis  sebagai  media  kampanye.  Kedua  hal tersebut saling bertemu untuk berkontestasi kursi  kuasa.  Adapun  fenomena  artis  maju sebagai  politisi  sendiri  dimaknai  sebagai bentuk endorser dengan  memanfaatkan strateginya sebagai figur terkenal. Fenomena munculnya  artis  yang  masuk  ke  dalam dunia  politik  praktis  sebenarnya  sudah lama.  Pelacakannnya  dapat  dilihat  dari munculnya  organisasi  Parfi  yang  menjadi saluran korporatisme negara sendiri selama rezim Orde Baru berkuasa. Saat itu, politisi lebih bersuara pasif ketimbang bersuara aktif menjadi subjek aktif. Fenomena munculnya banyaknya  artis  yang  kemudian  mulai marak  semenjak  pemilu  legislatif  tahun 2004.  Tahun  2004  juga  ditandai  dengan munculnya digitalisasi media dan informasi sehingga  pesan  dari  komunikator  kepada komunikan sendiri kemudian menjadi cepat terdiseminasi kepada publik. Hal inilah yang kemudian  menandai  gerbong  masuknya para  selebritis  kemudian  memasuki  ranah politik praktis. Pada saat bersamaan, politisi sendiri  juga  melihat  adanya  digitalisasi
Wasisto Raharjo Jati -- Politik Selebritas Elaborasi Teoritik terhadap Model Kampanye Baru
media  dan  informasi  sebagai  gerbang informasi  baru.  Pada  politik  media  sendiri berlaku diktum “media adalah juri”. Media dapat merekonstruksi dan merekayasa citra dan  tampilan  seseorang.  Politisi  yang  maju dalam kandidas legislatif maupun eksekutif melihat  bahwa  media  dapat  mendongkrak popularitasnya  melalui  berbagai  tampilan yang menarik. Tercatat dalam periode 2004- 2009  sendiri  tercatat  hampir  19  artis  yang melaju  menjadi  politisi,  sedangkan  pada 2009-2019  menunjukkan  penurunan  hanya mencapai 16 orang saja.
Model kampanye yang digunakan artis sebagai strategi sendiri lebih mempopulerkan keterkenalan  mereka  di  media  ketimbang harus  bersusah  payah  berkampanye politik.  Politisi  yang  menggunakan darling sebagai  strategi  sendiri  lebih  menampilkan strategi  pencitraan  dalam  melakukan kampanye.  Pencitraan  dapat  dilakukan dengan jasa konsultan maupun juga dengan dilakukan dirinya sendiri. Kuncinya adalah menampilkan  sosok  yang  benar-benar merakyat dan menghamba pada kepentingan publik.  Pada  kasus  di  Indonesia,  sepak terjang artis yang masuk dunia politik yang namanya  bergema  di  telinga  masyarakat sangatlh  sedikit  dibandingkan  dengan kiprahnya  di  dunia  hiburan.  Sebut  saja, Dedi “Miing” Gumelar yang vocal terhadap masalah  olahraga  dan  pendidikan,  Nurul Arifin yang vokal terhadap masalah otonomi daerah,  Rieke  Diah  Pitaloka  yang  peduli masalah  buruh,  kekerasan  perempuan, dan  ketimpangan  ekonomi,  dan  Tanthowi Yahya  yang  peduli  terhadap  kebijakan politik  luar  negeri,  militer,  dan  pertahanan Indonesia.  Selebihnya  di  luar  keempat  artis tersebut,  para  artis  lainnya  yang  duduk  di kursi dewan yang terhormat tidak bergema suaranya  dan  hanya  menjadi  anggota dewan  yang  baik,  duduk  manis  ketika sidang,  dan  menerima  uang  ketika  rapat selesai. Mereka hanya menjadi anggota pasif yang  tidak  memanfaatkan  keartisan  dan keterkenalannya sebagai media penyambung aspirasi rakyat. Yang memalukan justru dari figur artis politik adalah Angelina Sondakh
yang terkenal menjadi puteri Indonesia 2004, tetapi  akhirnya  berkubang  dalam  sarang korupsi kepartaian.
Masuknya artis ke dalam dunia politik sah-sah  saja  karena  itu  merupakan  hak politik  aktif  warga  negara  untuk  ikut  serta dalam  pemerintahan  negara.  Akan  lebih baik lagi, kalau para artis tersebut juga vokal terhadap masalah masyarakat seperti halnya ketika  aktif  jadi  artis  juga  sangat  vokal dalam dunia hiburan. Jangan hanya menjadi penonton  pasif  dan  menjadi endorser partai dalam  meraih  suara  sebanyak-banyaknya. Adapun jika melihat kecenderungan politisi yang  memaikan  peran  sebagai politic celebrity adalah  kerap  kali  dicap  sebagai ajang pencitraan bagi publik. Publik sendiri sebenarnya  sudah  mampu  menilai  bahwa kecenderungan  tersebut  sebagai  bentuk pencitraan saja. Hal itulah yang terjadi dalam kontek demokrasi elektoral paska 2009, setiap aksi  kepedulian  maupun  aksi  filantropis yang  hendak  dilakukan  oleh  politisi  dalam menunjukkan  sisi celebrity  politic tersebut pada dasarnya merupakan sebentuk modus pencitraan di mata publik.

## SIMPULAN
Simpulan  dari  pembahasan  selebriti politik  ini  adalah  upaya  untuk  menjadi seseorang menjadi bagian dari politik selebriti ataukah  selebriti  politik  sendiri  sangatlah tergantung pada konteks endorsement. Hal itu dapat dilacak dari elemen yang mengiringnya entah  itu  berbasis  legitimasi,  popularitas, maupun  kharisma.  Adapun voting  getter sendiri  pada  dasarnya  merupakan  bentuk kulminasi  dari  pada endorsement tersebut. Adapun dalam kasus Indonesia, hal tersebut terbendung  diskursus  pencitraan  maupun kapabilitas  dalam  menilai politic  celebrity . Hal itulah menjadi alas an bahwa semangat advokasi  yang  dilakukan  oleh  selebriti maupun  politisi  sangatlah  berkurang  sekali dibandingkan  dengan  kasus  serupa  di  luar negeri.  Kedepannya,  perspektif  ini  perlu dikembangkan  lebih  jauh  dan  mendetail dalam  melihat  demokrasi  elektoral  di Indonesia.
Kawistara, Vol. 4, No. 2, Agustus 2014: 177-188

## DAFTAR PUSTAKA
Brubaker, Jennifer. 2011. It doesn’t my vote: Third  Person  Effect  of  Celebrity Endorsement  on  College  Voters in  the  2004  and  2008  Presidential Elections.” American  Communication
Journal . 13(2): 4-21.
Corner, John. 2003. Media and The Restyling of  Politic . 2 nd .  London:  Sage Publications.
Geertz,  Clifford.  1980.  The  Theatre  State  in Nineteenth  Century  Bali.  3 rd. New Jersey: Princeton University Press.
Morin, David.et.al. 2012. “Celebrity and  politics:  Effects  of  endorser credibility and sex on voter attitudes, perceptions,  and  behaviors”. Social Science Journal 49(1): 413-420.
Street, John. 2012. Do Celebrity Politics and
Celebrity Politicians Matter?. British Journal of Politic 14(1): 346-356.
Wheeler,  Mark.  (2013).  Celebrity  Politic.  1 st . Cambridge: Polity Press.