INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 6 Tahun 2023 Page 4138-4155 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
Renggi Pramita 1 ✉ , Michelle Abigail Suganda 2 , Partermutios
Susilo Putra Sukur 3
Fakultas Hukum , Universitas Tarumanagara, Jakarta Email: renggi.205220015@stu.untar.ac.id 1 ✉

## Abstrak
Di era globalisasi, masyarakat seluruh dunia khususnya Indonesia terus mendorong perkembangan e- commerce yang belum sepenuhnya terlindungi dengan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen  (UUPK).  Berkaitan dengan  masalah  tersebut, tulisan  ini  membahas  mengenai  bagaimana sebenarnya implementasi dari UUPK ini sendiri guna melindungi konsumen dan alternatif penyelesaian sengketa terhadap transaksi jual beli online. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum bagi konsumen dalam perjanjian jual beli melalui media internet meliputi: perlindungan  konsumen  terhadap  barang  dan/atau  jasa  yang  dimulai  dari  tahap  kegiatan  untuk mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sampai akibat-akibat yang timbul dari pemakaian barang dan/atau  jasa  tersebut.  Mekanisme  penyelesaian  sengketa  yang  tersedia  adalah  baik  yang  melalui peradilan  maupun  di  luar  peradilan.  Dimasa  mendatang  perlindungan  konsumen  haruslah  bersifat preventif  dan  diperlakukan  sinergisitas  antar  peraturan  yang  di  buat  pemerintah  agar  terdapat perlindungan  hukum yang semakin lengkap bagi konsumen.
Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Transaksi Jual Beli Online, Penyelesaian Sengketa
Abstract
Technological In the era of globalization, people around the world, especially Indonesia, continue to encourage the development of e-commerce which is not yet fully protected by Law no. 8 of 1999 concerning Consumer Protection (UUPK). In connection with this problem, this article discusses how the actual implementation of the UUPK itself is to protect consumers and alternative dispute resolution for online buying and selling transactions. The approach method used in this research is a normative juridical  approach  and  is  analytical  descriptive.  The  research  results  show  that  the  form  of  legal protection  for  consumers  in  sales  and  purchase  agreements  via  the  internet  includes:  consumer protection  for  goods  and/or  services  starting  from  the  activity  stage  to  obtain  the  goods  and/or services  to  the  consequences  arising  from  the  use  of  the  goods  and/or  services.  or  services.  The available dispute resolution mechanisms are either through the judiciary or outside the judiciary. In the  future,  consumer  protection  must  be  preventive  in  nature  and  treated  with  synergy  between regulations  made  by  the  government  so  that  there  is  increasingly  complete  legal  protection  for consumers.
Keywords: Consumer Protection, Online Buying and Selling Transactions, Dispute Resolution

## PENDAHULUAN
Pada  zaman  yang  serba  maju  ini,  teknologi  berkembang  sangat  pesat  sehingga membuat  perubahan  yang  signifikan  dalam  berbagai  aspek  kehidupan,  khususnya perkembangan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  yang  didukung  dengan  banyaknya penggunaan  internet.  Salah  satu  manfaat  sebagai  media  interaksi  sosial,  internet,  telah memberikan  kemudahan  dalam  berkomunikasi  serta  mencari  suatu  informasi  di  segala bidang. Hal ini ditegaskan oleh data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia tahun 2016  tercatat  bahwa  pengguna  internet  di  Indonesia  telah  mencapai  132.7  juta  orang dimana pengguna terbanyak  sejumlah 86.3 juta orang ada di pulau Jawa dan kedua di Sumatera.  Sebanyak  132,7  juta  pengguna  internet  memanfaatkan  internet  untuk  media sosial (97.4%), hiburan (96.8%), berita (96.4%), pendidikan (93.8%), komersial (93.1%), dan layanan publik (91.6%).Data tersebut adalah salah satu bukti konkrit bahwa perkembangan teknologi erat kaitannya dengan kehidupan manusia.
Penggunaan internet bukan hanya terbatas pada pemanfaatan informasi yang dapat diakses  melalui  media  internet,  tetapi  juga  dapat  digunakan  sebagai  sarana  untuk melakukan transaksi perdagangan, sehingga muncul yang disebut dengan perdagangan elektronik. Di mana para pihak antara penjual dengan konsumen tidak lagi saling bertatap muka,  melainkan  hanya  melalui  medium  internet.  Jual  beli  atau  perdagangan menggunakan  media  internet  yang  disebut electronic  commerce  (e-commerce).  Hal
tersebut  kini  sudah  tidak  asing  lagi  dalam  dunia  bisnis  di  negara-negara  berkembang maupun maju termasuk di Indonesia.
Pada  dasarnya  jual  beli  secara online  (e-commerce)  sama  dengan  jual  beli  pada umumnya,  yang  membedakan  jual  beli  secara online  dan  jual  beli  biasa  (konvensional) terletak  pada  media  yang  digunakan.  Pun  menurut  Pasal  1457  Kitab  Undang-Undang Hukum Perdata (yang selanjutnya disingkat KUH Perdata) menjelaskan bahwa konsep jual beli online sama dengan jual beli pada umumnya yaitu pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan atau dengan kata lain para pihak yang telah sepakat dengan barang dan harga yang disepakati melalui media online berupa chat maupun melalui wadah toko online yang tersedia seperti Tokopedia, Shopee, BukaLapak, dan lain sebagainya maka semenjak itulah perjanjian jual beli itu lahir (para pihak telah mengikatkan dirinya) dan menimbulkan hak dan kewajiban para pihak (penjual dan konsumen).
Faktor  yang  mendorong  pelaku  usaha  melakukan  transaksi online  karena  melalui transaksi online  pelaku  usaha  dapat  menekan  biaya  pemasaran,  distribusi  dan  lain-lain sehingga pelaku usaha hanya memerlukan modal yang relatif sedikit dalam menjalankan bisnisnya.  Sedangkan  faktor  yang  mendorong  konsumen  melakukan  transaksi online karena melalui transaksi online konsumen mendapatkan manfaat serta kemudahan antara lain dapat memilih beragam barang yang diinginkan selain itu konsumen tidak perlu pergi ke toko untuk sekedar membeli barang yang dibutuhkan, apalagi jika toko tersebut berada jauh dari konsumen, tentu hal ini sangat membantu konsumen karena dapat menghemat waktu  sekaligus  mempermudah  konsumen.  Melalui  transaksi online  cukup  dengan mengakses  situs-  situs  yang  menawarkan  barang  kebutuhan,  konsumen  sudah  dapat memilih dan membandingkan kualitas serta harga barang yang diinginkan, hal ini dirasa lebih  praktis  dan  hemat  dibandingkan  dengan  membeli  secara  langsung  dengan  pergi ketoko.
Meskipun  demikian,  pemanfaatan  teknologi  internet  untuk  melakukan  transaksi online  mempunyai  dampak  negatif  pada  konsumen.  Mengingat  pembelian  melalui transaksi online  dilakukan  oleh  pelaku  usaha  dan  konsumen  yang  tidak  bertatap  muka secara langsung serta tidak saling mengenal dengan kata lain transaksi online dilakukan atas  rasa kepercayaan dari  para pihak, permasalahan yang  dapat terjadi pada transaksi online antara lain, yaitu bahwa kualitas barang yang dipesan tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan  oleh  pelaku  usaha,  waktu  pengiriman  tidak  sesuai  dengan  waktu  yang  telah disepakati, dalam proses pengiriman barang juga rawan terjadi kerusakan. Permasalahan lain yang dapat terjadi yaitu tidak seimbangnya transaksi jual beli online dapat kita lihat dari
pemenuhan hak dan kewajiban antara pembeli  dengan penjual.  Contohnya  yaitu ketika pembeli  sudah  melakukan  kewajibannya  dengan  melakukan  pembayaran  secara online untuk barang yang akan dia beli tetapi penjual tidak melakukan kewajibannya dengan tidak mengirim barang yang ia jual kepada pembeli. Dalam kasus ini, pembeli sudah melakukan kewajibannya namun tidak dapat menerima haknya.
Menilik dari uraian diatas memperlihatkan bahwa dalam prakteknya transaksi jual beli online  melahirkan  kekuatan  daya  tawar  yang  tidak  sejajar  antara  pelaku  usaha  dan konsumen.  Lemahnya  kedudukan  konsumen  dengan  pelaku  usaha  dalam  melakukan transaksi online tentu sangat merugikan konsumen dan telah melanggar hak konsumen yang diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen  (yang  selanjutnya  disingkat  UUPK).  Maka,  rencana  untuk  memenuhi perlindungan yang lengkap kepada kepentingan konsumen dengan mengacu pada UUPK adalah suatu hal penting yang harus segara ditemukan solusinya, khususnya di Indonesia. Pun  perlindungan  konsumen  dalam  UUPK  juga  merupakan  penjabaran  dari  pasal-pasal yang  bercirikan  negara  kesejahteraan,  yaitu  Pasal  27  ayat  (2)  yang  berbunyi:  “Tiap -tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” dan Pasal 33 UUD 45, yaitu: “(1) Perekonomian disusun sebag ai usaha bersama berdasar atas asas  kekeluargaan;  (2)  Cabang-cabang  produksi  yang  penting  bagi  negara  dan  yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara; (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar- besarnya kemakmuran rakyat.”
Betapa  pentingnya  hak-hak  konsumen,  sehingga  melahirkan  pemikiran  yang berpendapat bahwa hak- hak konsumen merupakan “generasi keempat hak asasi manusia”, yang merupakan  kata kunci dalam konsepsi hak asasi manusia untuk  perkembangan di masa yang akan datang.Dengan adanya penjelasan tersebut, penulis memiliki kepentingan untuk  mengkaji  lebih  dalam  melalui  artikel  ini  dengan  judul,  "Implementasi  Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online ”.
Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah, sejauh mana perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual beli online ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan bagaimana penyelesaian sengketa dalam kasus transaksi jual beli online berdasarkan Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen.  Berdasarkan rumusan  permasalahan,  tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  dan  memahami perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual beli online ditinjau dari UU
Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan proses penyelesaian sengketan dalam kasus transaksi jual beli online berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

## METODE PENELITIAN
Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian  yuridis  normatif.  Yuridis  normatif  merupakan  suatu  penelitian  hukum  yang menempatkan  hukum  sebagai  sebuah  bangunan  sistem  norma.  Sistem  norma  di  sini dimaknai sebagai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, perjanjian serta doktrin.  Penelitian  ini  dilakukan  terhadap  data  yang  bersifat  sekunder  seperti  peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, buku-buku hukum berkaitan dengan hukum perjanjian kerjasama dan keagenan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Perlindungan  Hukum  Terhadap  Konsumendalam  Transaksi  Jual  Beli Online  Ditinjaudari Undangundang Nomor 8 Tahun 1999tentang Perlindungan Konsumen
Menurut Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen adalah: “setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain  dan  tidak  untuk  diperdagangkan.”  Konsumen  dalam  pembahasan  ini  yaitu konsumen  yang  membeli  suatu  produk  melalui online  dimana  produk  tersebut dimanfaatkan  secara  langsung  dan  tidak  untuk  dijual  kembali  atau  konsumen  akhir. Sedangkan, perlindungan konsumen jika menilik pasal 4 ayat 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah: “hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian  atau  tidak  seba gaimana  mestinya”,  atau  dapat  diartikan  sebagai  upaya  untuk menjaminkepastian  hukum  dan  memberi  perlindungan  kepada  konsumen.  Istilah “perlindungan konsumen” disini berkaitan dengan perlindungan hukum. Oleh karena itu, perlindungan konsumen mengandung aspek hukum. Adapun materi yang mendapatkan perlindungan  itu  bukan  sekedar  fisik,  melainkan  terlebih-lebih  hak-haknya  yang  bersifat abstrak.  Dengan  kata  lain,  perlindungan  konsumen  sesungguhnya  identik  dengan perlindungan yang diberikan hukum terhadap hak-hak konsumen.
Cakupan perlindungan konsumen itu dapat dibedakan dalam dua aspek, yaitu:
1. Perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati;
2. Perlindungan  terhadap  diberlakukannya  syarat-syarat  yang  tidak  adil  kepada konsumen.
Cakupan  ini,  juga  dibarengi  dengan  hak  dasar  konsumen  yang  harus  diperhatikan bersama. Secara umum dikenal 4 (empat) hak dasar konsumen, yaitu :
1. Hak untuk mendapatkan keamanan ( The Right to Safety)
Konsumen  berhak  mendapatkan  keamanan  dan  barang  dan  jasa  yang  ditawarkan kepadanya. Produk barang dan jasa itu tidak boleh membahayakan jika dikonsumsi sehingga konsumen tidak dirugikan baik secara jasmani atau rohani terlebih terhadap barang dan/ atau jasa yang dihasilkan dan dipasarkan oleh pelaku usaha yang berisiko sangat tinggi.
2. Hak untuk mendapatkan informasi ( The Right to be Informed)
Setiap produk yang  diperkenalkan  kepada konsumen  harus disertai informasi yang benar baik secara lisan, melalui iklan di berbagai media, atau mencantumkan dalam kemasan  produk  (barang).  Hal  ini  bertujuan  agar  konsumen  tidak  mendapat pandangan dan gambaran yang keliru atas produk barang dan jasa.
3. Hak untuk memilih ( The Right to Choose)
Konsumen berhak untuk menentukan pilihannya dalam mengkonsumsi suatu produk.
Ia juga tidak boleh mendapat tekanan dan paksaan dari pihak luar sehingga ia tidak mempunyai kebebasan untuk membeli atau tidak membeli.
4. Hak untuk didengar ( The Right to be Heard)
Hak  ini  berkaitan  erat  dengan  hak  untuk  mendapatkan  informasi.  Ini  disebabkan informasi  yang  diberikan  oleh  pihak  yang  berkepentingan  sering  tidak  cukup memuaskan konsumen.
Pada  dasarnya  instrumen  perlindungan  hukum  terhadap  konsumen  dalam  suatu transaksi perdagangan di wujudkan dalam dua (2) bentuk pengaturan, yaitu yang pertama, perlindungan  hukum  melalui  suatu  bentuk  perundang-undangan  tertentu  (undang- undang,  peraturan  pemerintah,  dsb.)  yang  sifatnya  umum  untuk  setiap  orang  yang melakukan transaksi dan yang kedua,  perlindungan hukum berdasarkan perjanjian yang khusus  di  buat  oleh  para  pihak,  wujudnya  dalam  bentuk  substansi/isi  perjanjian  antara konsumen dan pelaku usaha/produsen, seperti ketentuan tentang ganti rugi, jangka waktu pengajuan klaim, penyelesaian sengketa, dan sebagainya.
Jika menilik dari instrumen  yang  pertama dalam tataran  internasional,  telah  dibuat kesepakatan-kesepakatan  internasional  yang  secara  khusus  dapat  digunakan  untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen dalam transaksi e-commerce. PBB tepatnya komisi  yang  menangani  Hukum  Perdagangan  Internasional  telah  menyetujui UNCITRAL
Model  Law  on  Electronic  Commerce  dengan  resolusi  51/162  sebagai  mandat  untuk kemajuan  terhadap  harmonisasi  dan  unifikasi  hukum  perdagangan  internasional  demi kepentingan  semua  pihak,  terutama  pihak-pihak  dalam  negara-negara  berkembang. Sedangkan pada pranata dan perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Transaksi E- commerce tataran Nasional, Indonesia telah memiliki UU yang memberikan perlindungan terhadap  hak  kekayaan  intelektual  seperti  hak  Cipta,  Paten  dan  Merk  termasuk mengesahkan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen (UUPK).
Dalam UUPK pasal 4 mengatur adanya delapan hak yang secara eksplisit diterangkan sedangkan  satu  hak  terakhir  dirumuskan  secara  terbuka.  Hak-hak  konsumen  tersebut sebagai berikut :
(a) Hak  atas  kenyamanan,  keamanan,  dan  keselamatan  dalam  mengkonsumsi  barang dan/atau jasa;
(b) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
(c) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
(d) Hak  untuk  didengar  pendapat  dan  keluhannya  atas  barang  dan/atau  jasa  yang digunakan;
(e) Hak untuk mendapatkan advokasi  perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
(f) Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
(g) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
(h) Hak  untuk  mendapatkan  kompensasi,  ganti  rugi  dan/atau  penggantian,  apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
(i) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Pelaksanaan  perlindungan  konsumen  juga  didukung  dengan  melibatkan  beberapa pihak yang dijelaskan sebagai berikut:
1. Pemerintah
Dalam pelaksanaan perlindungan konsumen, pemerintah memiliki peran yang penting serta  bertanggung  jawab  dalam  hal  pembinaan  serta  pengawasan  terhadap diselenggarakannya  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen.  Tanggung  jawab pembinaan oleh pemerintah berdasarkan ketentuan pada Pasal 29 ayat (1) Undang- Undang Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen  yang  menjelaskan  bahwa,
“Pemerintah  bertanggu ng  jawab  atas  pembinaan  penyelenggaraan  perlindungan konsumen  yang  menjamin  diperolehnya  hak  konsumen  dan  pelaku  usaha  serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha.”
Selain daripada itu, tanggung jawab pemerintah dalam pembinaan atas perlindungan konsumen dituangkan pada Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan  Konsumen  bahwa,  “Pengawasan  terhadap  penyelenggaraan  perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangannya diselenggarakan  oleh  pemerintah,  masyarakat,  dan  lembaga  perlindungan  konsumen swadaya masyarakat.”

## 2. Badan Perlindungan Konsumen Nasional
Badan  Perlindungan  Konsumen  Nasional  dibentuk  guna  mendukung  upaya perlindungan hukum terhadap konsumen. Dalam hal ini Badan Perlindungan Konsumen Nasional memiliki fungsi yaitu memberikan saran serta pertimbangan terhadap pemerintah mengenai upaya pengembangan perlindungan konsumen di Indonesia. Untuk menjalankan fungsi tersebut Badan Perlindungan Konsumen Nasional memiliki tugas berdasarkan pada Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
3. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat
Lembaga Swadaya Masyarakat juga diberikan kesempatan dalam rangka mewujudkan perlindungan hukum terhadap konsumen dan dapat diakui oleh pemerintah jika Lembaga Swadaya  Masyarakat  tersebut  memenuhi  syarat.  Oleh  karena  itu,  Lembaga  Swadaya Masyarakat  ini memiliki tugas yang dirumuskan pada Pasal 44  ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Dalam  penerapan  perlindungan  konsumen  dalam  transaksi  jual  beli online  (e- commerce) terdapat beberapa pedoman yang perlu diperhatikan, yang dijelaskan sebagai berikut:
1. Dilihat dari sisi pelaku usaha Perlindungan terhadap konsumen dapat diberikan dalam bentuk:
a. Pemberitahuan  indetitas  produsen/pelaku  usaha  secara  jelas  yang  meliputi alamat  tempat  berusaha  (termasuk  e-mail),  telepon  serta  jenis  usaha  yang dikelola
b. Apabila  pelaku  usaha  merupakan  kantor  atau  perusahaan  cabang  harus diberitahukan alamat kantor/perusahaan induknya
c. Memiliki izin yang  dikeluarkan  oleh  pejabat  yang  berwenang  untuk menyelenggarakan usahanya.
2. Dilihat dari sisi konsumen
Konsumen sebagai pihak yang membutuhkan produk seringkali sebelum dimulainya transaksi diharuskan untuk memberikan informasi yang lengkap mengenai identitas diri atau perusahaan  (apabila  konsumen  merupakan  perusahaan).  Namun,  berkaitan  dengan  hal tersebut  tidak  ada  jaminan  keamanan  mengenai  identitas  konsumen  untuk  tidak disalahgunakan.  Guna  melindungi  konsumen  dari  penyalahgunaaan  informasi  maka dibutuhkan adanya jaminan dari pelaku usaha bahwa data atau identitas yang berkaitan dengan  konsumen  tidak  akan  dipergunakan  secara  menyimpang  diluar  peruntukannya tanpa adanya izin dari konsumen.
3. Dilihat dari sisi produk (baik barang maupun jasa)
Informasi  mengenai  produk  sangat  penting  diketahui  oleh  konsumen.  Hal  ini disebabkan  melalui  informasi  tersebut  konsumen  dapat  mengambil  keputusan  untuk melakukan  transaksi  atau  tidak.  Seringkali  terjadi  kesalahan  pada  pemberian  informasi terhadap produk yang ditawarkan dalam transaksi jual beli yang dilakukan secara online (e- commerce) seperti contohnya gambar produk tidak sesuai dengan kenyataannya. Untuk itu dibutuhkan  pengaturan  perlindungan  konsumen  karena  hal  tersebut  dapat  merugikan konsumen.
4. Dilihat dari segi transaksi
Dalam  melakukan  transaksi  jual  beli  secara online,  konsumen  perlu  untuk memerhatikan syarat-syarat sebagai berikut:
a. Kesempatan  konsumen  dalam  mengkaji  ulang  transaksi  yang  akan  di  lakukan sebelum  mengambil  keputusan,  hal  ini  dimaksudkan  untuk  menghindarkan adanya kesalahan yang dibuat oleh konsumen
b. Harga dari produk yang ditawarkan, apakah sudah termasuk pajak atau belum, termasuk ongkos kirim atau belum
c. Mata uang apa yang dipakai
d. Bagaimana  mekanisme  pengiriman  barangnya,  terkait  dengan  mekanisme pengiriman  barang  ini  terdapat  sebuah  alternatif  berupa  perlindungan  barang yang berupa asuransi. Asuransi ini dapat dibenbankan terhadap konsumen bila ingin  menggunakan  asuransi  tersebut.  Jika  konsumen  telah  memilih  untuk menggunakan  asuransi  terhadap  pengiriman  barangnya  dan  barang  tersebut pada  proses  pengiriman  terjadi  kecacatan  atau  kerusakan  maka  tanggung jawabnya berpindah kepada pihak pengirim barang.
e. Pelaku usaha perlu untuk menyediakan suatu rekaman transaksi yang setiap saat bisa  diakses  oleh  konsumen  dan  didalamnya  memuat  segala  sesuatu  yang
berkaitan  dengan  transaksi  yang  sedang  atau  telah  dilakukan.  Hal  ini  penting untuk kepentingan pembuktian apabila dikemudian hari timbul wanprestasi
f. Informasi  mengenai  dapat  atau  tidaknya  konsumen  melakukan  pengembalian terhadap barang yang sudah dibeli, jika diperkenankan sudah jelas bagaimana mekanismenya.
g. Apakah  terdapat  jaminan  penggantian  barang  atau  penggantian  uang,  jika produk yang diterima tidak sesuai atau rusak
h. Mekanisme  penyelesaian  sengketa  Jangka  waktu  pengajuan  klaim  yang  wajar (Kharisma Hidayah dan Aryani Witasari, 2022).
Penyelesaian  Sengketa  Dalam  Kasus  Transaksi  Jual  Beli Online  Berdasarkan  Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
Transaksi  elektronik  ( e-commerce)  saat  ini  memang  sedang  naik  daun  dikalangan masyarakat. E-commerce sendiri dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu bentuk suatu transaksi  perdagangan  maupun  perniagaan  dengan  menggunakan  media  elektronik. Didalam transaksi elektronik ( e-commerce) pelaku usaha dengan konsumen diketahui tidak bertemu  secara  langsung  hal  inilah  yang  menyebabkan  sesuatu  hal  yang  baik  maupun buruk bisa terjadi didalam melakukan transaksi secara online tersebut (Riyeke Ustadiyanto, 2022). Permasalahan ini kerap terjadi  pada pihak konsumen  yang dilakukan oleh  pelaku usaha yang menyebabkan suatu kerugian akibat kesalahan maupun kelalaian. Akan tetapi, UU  perlindungan  Konsumen  yang  seharusnya  menjadi  garda  terdepan  bagi  konsumen secara  khusus  belum  mengantisipasi  Perkembangan  teknologi  informasi  di  dalam pengaturannya.  Didalam  UUPK  tidak  dijelaskan  dengan  tegas  mengenai  apa  saja  jenis barang yang dapat dipertanggungjawabkan oleh pelaku usaha tersebut dan sampai mana saja pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pelaku usaha tersebut dipenuhi. Hak atas informasi yang benar seharusnya dapat dilakukan dengan baik oleh pelaku usaha, tetapi tidak jarang pelaku usaha yang luput dari kata benar tersebut. Selain mendapatakan hak atas informasi yang benar, pelaku usaha juga tidak memberikan hak untuk kemanan pada konsumen  dalam  hal  bertransaksi  misalnya  keamanna  data  si  pelaku  konsumen,  nomor kartu  kredit  hal  ini  juga  bertentangan  dengan  hak  atas  keamanan  yang  didapatkan konsuemen pada nyatanya.
Selain itu terdapat beberapa permasalahan pula yang terjadi pada proses transaksi online, yaitu (Juni Abdul Halim Barkatullah, 2010) :
1. Konsumen tidak dapat langsung mengidentifikasi, melihat, atau menyentuh barang yang akan dipesan;
2. Ketidakjelasan  informasi  tentang  produk  yang  ditawarkan  dan/atau  tidak  ada kepastian  apakah  konsumen  telah  memperoleh  berbagai  informasi  yang  layak diketahui, atau yang sepatutnya dibutuhkan untuk mengambil suatu keputusan dalam bertransaksi;
3. Tidak jelasnya status subjek hukum, dari pelaku usaha;
4. Tidak ada jaminan keamanan bertransaksi dan privasi serta penjelasan terhadap risiko- risiko  yang  berkenaan  dengan  sistem  yang  digunakan,  khususnya  dalam  hal pembayaran secara elektronik baik dengan credit card maupun electronic cash;
5. Pembebanan  risiko  yang  tidak  berimbang,  karena  umumnya  terhadap  jual  beli  di internet,  pembayaran  telah  lunas  dilakukan  di  muka  oleh  konsumen,  sedangkan barang belum tentu diterima atau akan menyusul kemudian, karena jaminan yang ada adalah jaminan pengiriman barang bukan penerimaan barang;
6. Transaksi  yang  bersifat  lintas  batas  negara  borderless,  menimbulkan  pertanyaan mengenai yurisdiksi hukum negara mana yang sepatutnya diberlakukan.
Dari permasalahan tersebut upaya penyelesaian sengketa  konsumen  sebagai  salah satu  bentuk  mekanisme  perlindungan  konsumen  menurut  ketentuan  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang mana dapat ditempuh melalui pengadilan  atau  di  luar  pengadilan  berdasarkan  pilihan  sukarela  para  pihak  yang bersengketa.  Penyelesaian  sengketa  konsumen  sebagaimana  dimaksud  di  atas  tidak menutup kemungkinan penyelesaian damai oleh para pihak yang bersengketa. Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.
Ada beberapa cara yang dapat dipakai dalam proses beracara dalam penyelesaian sengketa konsumen di pengadilan, yaitu :
a. Gugatan perdata biasa/konvensional;
b. Gugatan perdata gugatan kelompok atau class action;
Dalam Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen gugatan kelompok atau class action telah tercantum pada pasal 46 ayat 1 huruf b  yang  menyatakan  bahwa  gugatan  atas  pelanggaran  pelaku  usaha  dapat dilakukan oleh sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama. Dalam  hal  ini  gugatan  kelompok  harus  diajukan  oleh  sekelompok  konsumen yang benar-benar dirugikan dan dapat dibuktikan secara hukum.
c. Legal standing.
Legal standing merupakan proses beracara yang diajukan oleh suatu lembaga dalam hal ini Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM).
LPKSM  adalah  lembaga  nonpemerintahan  yang  terdaftar  dan  diakui  oleh pemerintah guna melakukan kegiatan mengenai perlindungan konsumen (Nila Juniarti, 2014).
2. Melalui  lembaga  yang  bertugas  menyelesaikan  sengketa  konsumen  (dalam  hal  ini Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen).
Tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 52  jo.  Surat  keputusan  menteri  perindustrian  dan  perdagangan  Nomor 350/MPP.Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.
Berdasarkan  yang  telah  dirumuskan  pada  Pasal  52  diatas,  penyelesaian  sengketa konsumen  melalui  lembaga  yang  bertugas  menyelesaikan  sengketa  konsumen dilakukan dengan 3 (tiga) cara, yaitu (Yusuf Shofie, 2003) :
a. Konsiliasi
Konsiliasi  ditempuh  atas  inisiatif  salah  satu  pihak  atau  para  pihak,  sedangkan Majelis BPSK bersikap pasif sebagai konsiliator. Majelis BPSK bertugas sebagai pemerantara antara  para  pihak yang  bersengketa.Di  dalam konsiliasi, seorang konsiliator akan menklarifikasikan masalah- masalah yang terjadi dan bergabung di tengah-tengah para pihak, tetapi kurang aktif dibandingkan dengan seorang mediator  dalam  menawarkan  pilihan-pilihan  (options)  penyelesaian  suatu sengketa.
b. Mediasi
Sama halnya dengan konsiliasi, cara mediasi ditempuh atas inisiatif salah satu pihak atau para pihak. Bedanya  dengan konsiliasi,  pada mediasi Majelis BPSK bersikap aktif sebagai pemerantara dan penasihat.
c. Arbitrase
Cara penyelesaian sengketa konsumen dengan cara arbitrase yaitu para pihak menyerahkan  sepenuhnya  kepada  majelis  BPSK  untuk  memutuskan  dan menyelesaikan sengketa konsumen yang terjadi.Selain dua upaya penyelesaian sengketa  konsumen  diatas,  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan  Konsumen  juga  membuka  peluang  bagi  para  pihak  yang bersengketa untuk mengupayakan  penyelesaian sengketa secara  damai.  Pada penjelasan  Pasal  45  ayat  2  Undang-  Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan  Konsumen  memberikan  pengertian  penyelesaian  secara  damai adalah penyelesaian yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa
(pelaku usaha dan konsumen) tanpa melalui pengadilan atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan tidak bertentangan dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penyelesaian secara damai dapat berarti  penyelesaian  dengan  cara  musyawarah  antara  pelaku  usaha  dan konsumen untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi.
Alur  untuk  penyelesaian  atas  kerugian  konsumen  dalam  transaksi online  dengan musyawarah tersebut  dilakukan oleh  pelaku usaha  dengan  konsumen  selaku para pihak yang  melakukan  kegiatan  transaksi  tersebut,  yang  dimana  hasil  musyawarah  yang diharapkan terjadi yaitu antara penggantian barang ataupun pengembalian sejumlah uang. Namun,  apabila  musyawarah  tersebut  tidak  mencapai  mufakat  yang  diharapkan,  maka musyawarah  baik  secara  konsiliasi  maupun  mediasi  dituangkan  dalam  perjanjian  tertulis yang dituangkan dalam bentuk keputusan BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen), selambat- lambatnya 21 hari kerja sejak permohonan diterima di sekretariatan BPSK.
Tugas dan wewenang dari BPSK meliputi pelaksanaan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi, yang selain sebagai  media  penyelesaian  sengketa  juga  dapat  menjatuhkan  sanksi  administratif  bagi pelaku  usaha  yang  melanggar  larangan-larangan  tertentu  yang  dikenakan  bagi  pelaku usaha.  Kehadiran  UUPK  menjadi  tonggak  sejarah  perkembangan  hukum  perlindungan konsumen di Indonesia. Diakui, bahwa undang-undang tersebut bukanlah yang pertama dan  yang  terakhir,  karena  sebelumnya  telah  ada  beberapa  rumusan  hukum  yang melindungi konsumen tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Undang- undang ini mengatur tentang kebijakan perlindungan konsumen, baik menyangkut hukum materiil,  maupun  hukum  formil  mengenai  penyelesaian  sengketa  konsumen  (Inosentius Samsul, 2004).
Selanjutnya untuk upaya dari permasalahan yang terjadi pada proses transaksi online diatas, sejatinya dirumuskan dalam kewajiban atau tanggung jawab pelaku usaha dalam permasalahan yang dihadapi dengan konsumen, tanggung jawab tersebut dibagi menjadi tiga bagian, sebagai berikut:
1. Tanggung Jawab Atas Informasi
Pemikiran mengenai hak konsumen atas informasi diawali pada era globalisasi, yaitu ketika sekat dan batas antar bangsa telah kabur. Informasi telah menjadi komoditas yang diperhitungkan konsumen karena sering menjadi korban akibat tidak bersikap kritis serta tidak mempertanyakan keberadaan suatu informasi mengenai barang dan/atau jasa yang dikonsumsi,  padahal  lengkap  atau  tidaknya  informasi  ikut  menentukan  keputusan  untuk
membeli atau tidak membeli suatu produk. Pihak pelaku usaha harus dapat memberikan informasi yang memadai dan jelas bagi konsumen dalam memilih barang. Standar umum mengenai informasi yang harus diberitahukan kepada konsumen adalah mengenai harga, kualitas,  dan  keterangan-  keterangan  lain  yang  dapat  membantu  konsumen  dalam memutuskan untuk membeli barang sesuai dengan kebutuhan dan kualitas barang. Pada gilirannya hal tersebut dapat membantu produsen untuk menetapkan bentuk atau standar produk  yang  ditawarkan  kepada  konsumen.  Tentunya  di  sini  prinsip  ceaveat  venditor memegang peranan penting di mana pelaku usaha harus dapat memberikan perlindungan kepada konsumen dari produk-produk yang tidak aman (unsafe product). Jadi, pelaku usaha harus  berhati-hati  terhadap  keluaran  produk  yang  berasal  dari  produk  industri  yang dihasilkannya. Intinya yang paling penting adalah informasi harus terbebas dari manipulasi data. Sejalan dengan tujuan perlindungan konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen  Pasal  3  butir  d,  yaitu  “menciptakan  sistem  perlindungan  konsumen  yang mengandung  unsur  kepastian  hukum  dan  keterbukaan  informasi  serta  akses  untuk mendapatkan infomasi,”
2. Tanggung Jawab Hukum Atas Produk ( Product Liability)
Dalam hal tidak terdapat hubungan perjanjian (non privity of contract) antara pelaku usaha dengan konsumen, tanggung jawab pelaku usaha didasarkan pada product liability atau pertanggungjawaban produk. Product liability adalah tanggung jawab perdata secara langsung  (strict  liability)  dari  pelaku  usaha  atas  kerugian  yang  dialami  konsumen  akibat menggunakan produk yang dihasilkannya. Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 19 Undang- Undang  Perlindungan  Konsumen  yang  menyatakan  pelaku  usaha  bertanggung  jawab memberikan rugi atas:
a. Kerusakan;
b. Pencemaran; dan/atau
c. Kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang yang dihasilkan /diperdagangkan.
Selain  product  liability  yang  merupakan  pertanggungjawaban  langsung,  terdapat tortious  liability  dalam  pertanggungjawaban  produk  (product  liability),  yaitu  tanggung jawab yang didasarkan pada perbuatan-perbuatan melawan hukum. Unsur-unsur tortious liability dalam pertanggungjawaban produk ini adalah:
a. Unsur perbuatan melawan hukum;
b. Unsur kesalahan;
c. Unsur kerugian dan
d. Unsur  hubungan  kausal  antara  perbuatan  melawan  hukum  dengan  kerugian
yang timbul.
Dalam  hal  pembuktian,  pembuktian  unsur  kesalahan  bukan  merupakan  beban konsumen lagi, tetapi justru merupakan beban yang harus ditanggung oleh pihak pelaku usaha untuk membuktikan ia tidak bersalah. Hal ini diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menyatakan pembuktian terhadap ada atau tidaknya unsur kesalahan  dalam  gugatan  ganti  rugi  dalam  Pasal  19  Undang-Undang  Perlindungan Konsumen yang berupa kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen merupakan tanggung jawab konsumen.

## 3. Tanggung Jawab Atas Keamanan
Jaringan transaksi secara elektronik harus mempunyai kemampuan untuk menjamin keamanan dan keandalan arus informasi. Para pihak yang terlibat dalam transaksi harus mempunyai kepercayaan yang tinggi terhadap infrastruktur jaringan yang digunakan. Tentu saja pihak pelaku usaha perlu menyediakan jaringan sistem yang cukup memadai untuk mengontrol  keamanan  transaksi.  Suatu  transaksi  bisnis  memerlukan  kepercayaan. Konsumen akan memilih melakukan transaksi dengan penjual yang mereka percaya karena menyangkut uang yang berikan. Transaksi bisnis yang tidak secara face to face, selain harus berdasarkan kepercayaan juga tergantung dari komunikasi yang menjadikannya penting untuk diketahui konsumen bahwa pesan telah dikirim dan diterima oleh dan/atau hanya kepada alamat yang benar tanpa kesalahan. Bagi penjual, tindakan ini juga penting untuk menjaga ini pesan gara tetap rahasia dan menghindari saingan dagangnya yang dapat saja mencampuri data tersebut. Sementara itu, perlindungan terhadap keamanan sebuah sistem komputer  harus  dilakukan.  Hal  tersebut  untuk  menyikapi  keinginan  konsumen  untuk bertransaksi  secara  aman.  Pengamanan  dalam  bertransaksi  meliputi  sistem  keamanan komunikasi, keamanan komputer, keamanan dari segi fisik, keamanan individu yang terlibat, kemanan  secara  administratif,  dan  keamanan  media  yang  digunakan.  Keamanan  yang diberikan bertujuan untuk mencegah ancaman yang mungkin timbul sebelum benar-benar terealisasi,  meminimalkan  kemungkinan  terjadinya  ancaman  tersebut,  dan  mengurangi akibat yang akan timbul setelah ancaman tersebut terealisasi. Jadi, sistem keamanan yang perlu diperhatikan dalam kaitannya dengan jenis business to consumer dalam e-commerce adalah adanya mekanisme yang aman bagi cara pembayaran yang dilakukan konsumen pada suatu website.
Konsep  tanggungjawab  hukum  merupakan  bagian  dari  konsep  kewajiban  hukum. Prinsip  tentang  tanggung  jawab  merupakan  bagian  yang  sangat  penting  dalam  hukum perlindungan  konsumen.  Dalam  kasus-kasus  pelanggaran  hak  konsumen,  diperlukan kehati-hatian dalam menganalisis siapa yang harus bertanggung jawab dan sebarapa jauh
suatu tanggung jawab dapat dibebankan kepada pihak-pihak terkait. Prinsip-prinsip umum tanggung  jawab  pelaku usaha  dalam  hukum yang dalam  praktik dapat dibedakan yang salah  satunya  dengan  prinsip  tanggung  jawab  bedasarkan  unsur  kesalahan  (fault liability/liability  based  on  fault).  Prinsip  ini  menyatakan  bahwa  seseorang  dapat  dimintai pertanggungjawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya. Bila pihak  penggugat  gagal  membuktikan  adanya  unsur  kesalahan  di  pihak  tergugat, gugatannya  gagal.  Padahal  bagi  konsumen  (sebagai  korban)  pada  umumnya  awam terhadap proses dalam suatu industri, apabila menggunakan teknologi yang canggih. Jadi, bisa dikatakan akan mustahil untuk mampu membuktikan secara tepat di mana letaknya kesalahan yang menyebabkan “cacat barang dan/atau jasa” tersebut. Prinsip ini terkait erat dengan hubungan hukum antara konsumen  dan  pelaku usaha yang mendasarkan  pada kontrak bukan merupakan syarat.
Selain itu, sejatinya pelaku usaha telah dibebankan oleh kewajiban sebagaimana diatur dalam  Pasal  7  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen, yakni :
(b) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
(c) Memberikan  informasi  yang  benar,  jelas  dan  jujur  mengenai  kondisi  dan  jaminan barang  dan/atau  jasa  serta  memberi  penjelasan  penggunaan,  perbaikan,  dan pemeliharaan;
(d) Memperlakukan  atau  melayani  konsumen  secara  benar  dan  jujur  serta  tridak diskriminatif;
(e) Menjamin  mutu  barang  dan/atau  jasa  yang  diproduksi  dan/atau  diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
(f) Memberikan  kesempatan  kepada  konsumen  untuk  menguji  dan/atau  mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
(g) Memberikan  kompensasi,  ganti  rugi,  dan/atau  penggantian  atas  kerugian  akibat penggunaan,  pemakaian  dan  pemanfaatan  barang  dan/atau  jasa  yang diperdagangkan;
Memberikan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

## SIMPULAN
Transaksi  jual-beli  melalui E-commerce  saat  ini  dan  terutama  di  Indonesia  telah berkembang pesat. Indonesia telah memiliki landasan hukumnya mengenai perlindungan konsumen yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disamping  masih  adanya  peraturan  perundang-undangan  lainnya  mengatur  hal  yang sama.  Sebuah  hal  untuk  mendapatkan  perlindungan  tersebut  bukanlah  sekedar  fisik, melainkan  lebih  mengedepankan  hak-haknya  yang  bersifat  abstrak.  Dengan  kata  lain, perlindungan  konsumen  sesungguhnya  identik  dengan  perlindungan  yang  diberikan hukum terhadap hak- hak konsumen. Bentuk perlindungan hukum bagi konsumen dalam perjanjian  jual  beli  melalui  media  internet  meliputi:  perlindungan  konsumen  terhadap barang  dan/atau  jasa  yang  dimulai  dari  tahap  kegiatan  untuk  mendapatkan  barang dan/atau jasa tersebut sampai akibat-akibat yang timbul dari pemakaian barang dan/atau jasa  tersebut.  Proses  penyelesaian  sengketa  konsumen  dapat  dilakukan  melalui  jalur pengadilan  maupun  diluar  pengadilan,  ketentuan  ini  diatur  dalam  Undang-Undang Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen.  Sehingga  jika  para  pihak konsumen  maupun  para  pelaku  usaha  dalam  melakukan  transaksi  jual  beli  terdapat permasalahan  maka  dapat  menggunakan  sarana  UUPK  yang  mana  sebagai  pedoman bagi  konsumen  terutama  untuk  memperjuangkan  hak-  haknya  untuk  melindungi kepentingannya. Tidak menutup kemungkinan bagi para pelaku usaha jika mendapatkan pembeli yang tidak memiliki iktikad baik dapat menyelesaikan hal melalui proses yang serupa. Pun Segala hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha untuk mengedepankan perlindungan konsumen dalam pelaksanaannya juga harus didukung dengan melibatkan beberapa pihak yaitu Pemerintah, Badan Perlindungan Konsumen Nasional, dan Lembaga Perlindungan  Konsumen  Swadaya  Masyarakat.  Pada  intinya,  tidak  cukup  sampai  disini peraturan terkait perlindungan konsumen menjadi wadah maupun sarana houkum bagi pihak  konsumen  maupun  para  pelaku  usaha.  Masih  ada  beberapa  perbaikan  dan tambahan substansi peraturan yang perlu ditambah untuk melindungi berbagai pihak. Mengingat perkembangan ilmu pengetahuan semakin pesat maka kita selayaknya juga harus mewaspadai berbagai kemungkinan yang akan merugikan kepentingan kita.

## DAFTAR PUSTAKA
Gemala Dewi, Hukum Perikatan Islam di Indonesia, (Jakarta: Prenada Media, 2005), h.201.
InosentiusSamsul, “ Perlindungan Konsumen Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak ”, (Universitas Indonesia, 2004). Halaman 20.
Jimly  Asshiddiqie,  Undang-Undang  Dasar  1945:  Konstitusi  Negara  Kesejahteraan  Dan
Realitas Masa Depan, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap Madya, Jakarta,
1998.
Juni  Abdul  Halim  Barkatullah,  “Urgensi  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Hak -Hak Konsumen Dalam Transaksi E- Commerce”, Cita Hukum, Vol.2. No.1, 2010.
Kharisma Hidayah dan Aryani Witasari, “Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen  Dalam  Transaksi  Jual-Beli  Secara  Online  (E- Commerce)”. Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) 7, ISSN. 2809-2996, 2022.
Margaretha  Rosa  Anjani,  Budi  Santoso, “Urgensi  Rekonstruksi  Hukum  E -Commerce  Di Indonesia”, Jurnal Law Reform, Vol. 14, No. 1 (2018).
Ni Kadek Diah Miantari, Ratna Artha Windari, dan Ni Putu Rai Yuliartini, “Perlindungan Hukum Dalam Transaksi Belanja Online (E-Commerce) Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah  Umur  Melalui  Media  Sosial  Di  Desa  Baktiseraga”, E-Journal  Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha, Vol. 1, No. 2 (2018).
Nila  Juniarti,“ Kewajiban  Pelaku  Usaha  Mencantumkan  Penggunaan  Bahasa IndonesiapPada  Produk  Elektronik  Rumah  Tangga  di  Kota  Pontianak ”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak. 2014.
Riyeke Ustadiyanto, Framework e-Commerce, (Yogyakarta, Andi Offset, 2001), h.139.
Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Jakarta: PT Grasindo, 2000.
Sukarmi, Cyber  Law  Kontrak  Elektronik  Dalam  Bayang-Bayang  Pelaku  Usaha,  (Jakarta: Pustaka Sutra), hal. 170
Yusuf  Shofie, Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  Menurut  Undang-Undang  Nomor  8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) Teori dan Praktek Penegakan Hukum, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003).
Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: Prenada Media Group, 2013.