Pertanggungjawaban Notaris Atas Kelalaian Dalam Profesionalitas Menjalankan Pekerjaan Oleh:
Ritsye Ereinne Lerrick, Lanny Kusumawati
Universitas Surabaya ritsyelerrick8@gmail.com
Volume 21 Nomor 3 Januari 2024:  DOI: https://doi.org/10.53515/qodiri Article History Submission:
22-10-2023 Revised: 04-12-2023 Accepted: 24-12-2023 Published: 10-01-2024

## ABSTRACT
According  to  Article  1  number  7  UUJN,  a  notarial  deed  is  a  legalized  deed  made  by  or  in  the presence  of  a  notary  according  to  the  form  and  procedures  stipulated  by  Law  Number  30  of  2004 concerning  the  Position  of  Notaries.  The  notary  is  responsible  for  the  documents  he  creates.  The question discussed in this research is in what cases a Notary can be held  responsible for the mistakes they make. To obtain answers to these questions, the normative-positive legal research method was used as the research method in preparing this journal. Matters relating to normative legislation (laws) in individual legal events that occur in society. The research results concluded that Notaries  cannot be  blamed  as  long  as  they  carry  out  their  position  and  profession  in  accordance  with  applicable regulations, Notary professional regulations, and legal principles. If proven, the Notary can be held accountable based on Article 52 paragraph (3) UUJN, and the Notary is obliged to pay fees, balance and  interest  on  the  deed  which  is  proven  to  be  a  private  deed.  Cancellation  of  a  notarial  deed  can only be done if there is approval from the party mentioned in the deed. The notarial deed in question no longer has legal force and is no longer binding on the parties.
Keywords: Notary Profession; Negligence; Liability.

## ABSTRAK
Menurut Pasal 1 angka 7 UUJN, akta notaris adalah suatu akta yang dilegalisir yang dibuat oleh atau di  hadapan notaris  menurut bentuk  dan tata cara  yang ditetapkan oleh  Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Kedudukan Notaris. Notaris bertanggung jawab atas dokumen yang dibuatnya. Pertanyaan yang  dibahas  dalam penelitian ini adalah dalam hal  apa seorang Notaris dapat  dimintai pertanggungjawaban  atas  kesalahan  yang  dilakukannya.  Untuk  memperoleh  jawaban  atas pertanyaan-pertanyaan  tersebut,  maka  metode  penelitian  hukum  normatif-positif  dijadikan  sebagai metode  penelitian  dalam  penyusunan  jurnal  ini.  Hal-hal  yang  berkaitan  dengan  penegakan peraturan  perundang-undangan  (undang-undang)  normatif  dalam  peristiwa  hukum  individual  yang terjadi  di  masyarakat.  Hasil  penelitian  menyimpulkan  bahwa  Notaris  tidak  dapat  disalahkan sepanjang  menjalankan  jabatan  dan  profesinya  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku,  peraturan  profesi  Notaris,  dan  asas  hukum.  Apabila  terbukti,  maka  Notaris  dapat  dimintai pertanggungjawaban  berdasarkan  Pasal  52  ayat  (3)  UUJN,  dan  Notaris  wajib  membayar  biaya, imbalan dan bunga atas akta yang dibuktikan sebagai akta di bawah tangan. Pembatalan suatu akta notaris  hanya  dapat  dilakukan  apabila  ada  persetujuan  para  pihak  yang  disebutkan  dalam  akta
Al  Qodiri:  Jurnal  Pendidikan,  Sosial  dan  Keagamaan  is  licensed  under  a  Creative  Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License. Copyright @ 2020 IAI Al Qodiri Jember. All Rights Reserved p-ISSN 2252-4371| e-ISSN 2598-8735
tersebut.  Akta  notaris  yang  bersangkutan  sudah  tidak  mempunyai  kekuatan  hukum  dan  tidak  lagi mengikat para pihak.
Kata kunci: Profesi Notaris; Kelalaian; Tanggung jawab.

## A. PENDAHULUAN
Profesi  notaris  merupakan  salah  satu  profesi  hukum  yang  diakui  sebagai  "Officium  Nobile" atau  "pekerjaan  mulia".  (Nurjanah,  2023)  Profesi  notaris  berkaitan  sangat  erat  dengan  kepentingan manusia. (Wiranata  Fakultas, 2021) Akta yang dibuat oleh notaris akan menjadi alas hukum atas status  harta  benda,  hak  dan  kewajiban  seseorang.  Ketidak  sesuaian  selama  proses  pembuatan  akta oleh  Notaris  akan  berakibat  tidak  baik  pada  hak  dan  kewajiban  seseorang.  (Hudaya,  2022)  Oleh karena itu, Notaris perlu mengikuti ketentuan yang diatur dalam undang-undang jabatan notaris saat melakukan pekerjaannya.
Notaris  merupakan  Pejabat  Umum  yang  mempunya  fungsi  dalam  menjamin  otoritas  pada tulisan-tulisannya  (akta).  (Manibuy,  2023)  Notaris  dalam  menekuni  profesinya  berdasarkan kontruksi  yuridis  menyatakan  bahwa  Notaris  sebenarnya  hanya  fasilitator  dari  para  pihak  dalam partij  acte .  (Winoto,  2023)  Meskipun  demikian,  Notaris  mempunyai  tanggung  jawab  terhadap perbuatannya  yang  berhubungan  dengan  pekerjaannya  dalam  membuat  akta.  Berdasarkan  dengan pertanggungjawaban  Notaris  sebagai  Pejabat  Umum,  maka  sebenarnya  apabila  Notaris  membuat suatu kesalahan dalam pekerjaannya, hal tersebut dapat dikenai sanksi tegas baik secara perdata atau pun pidana.
Selama ini terdapat  beberapa kejadian dimana apabila ada akta notaris  yang dipermasalahkan oleh para pihak atau pihak ketiga lainnya, maka itu berarti telah terjadi  kelalaian dalam pelaksanaan kerjanya. (Suhardini et al., 2018) Akta notaris pada dasarnya berisi kebenaran formal sesuai dengan apa  yang  disampaikan  para  pihak  kepada  notaris.  Notaris  memiliki  kewajiban  untuk  menuangkan tentang  hal  yang  sesungguhnya  ke  dalam  akta  sesuai  dengan  keinginan  para  pihak  dan menarasikannya kepada  para pihak tentang isi dari akta tersebut.  (Bombing, 2015) Pernyataan atau keterangan para pihak tersebut oleh Notaris dituangkan ke dalam akta Notaris.
Notaris diharapkan memiliki kemampuan serta profesionalitas dalam menjalankan profesinya. Dalam  menjalankan  profesinya,  notaris  memerlukan  wawasan  Pengetahuan  dan  keterampilan  yang komprehensif  merupakan  inti  dari  merancang,  mengedit,  dan  melaksanakan  dokumen  otentik. (Kurniawan,  2018)  Notaris  harus  dapat  dipercaya,  jujur,  teliti,  mandiri,  dan  tidak  memihak  dalam
Al  Qodiri:  Jurnal  Pendidikan,  Sosial  dan  Keagamaan  is  licensed  under  a  Creative  Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License. Copyright @ 2020 IAI Al Qodiri Jember. All Rights Reserved p-ISSN 2252-4371| e-ISSN 2598-8735
menjalankan tugasnya.  Notaris wajib menjaga sikap dan tingkah laku serta melaksanakan tugasnya sesuai  dengan  norma-norma  seperti  etika  profesi,  kehormatan,  martabat  dan  tanggungjawab sebagai  Notaris.  (Diana,  2016)  Namun,  ada  pula  Notaris  yang  tidak  lepas  dari  kesalahan  dalam menjalankan  tugasnya.  Hal  ini  disebabkan  karena  UUJN  dan  Kode  Etik  Notaris  seringkali menganggap  remeh  kewenangan  yang  dimiliki  seorang  Notaris,  baik  tertulis  maupun  tidak  tertulis, dan hal ini dapat mengakibatkan Notaris tidak memperhatikan, baik sengaja maupun tidak. Terlepas dari itu, hal ini dapat disebabkan karena kedudukan Notaris tersebut dapat diganggu gugat. Apabila Notaris  bertindak  asal-asalan  maka  dapat  mengakibatkan  kerugian  bagi  para  pihak  yang bersangkutan. (Iyan Nurdiyan Haris, 2018)
Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Notaris dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pelanggaran terhadap peraturan profesi dan pelanggaran terhadap hukum. Akibat dari pelanggaran ini  dapat  berupa  ganti  rugi  perdata,  hukuman  penjara,  denda,  bahkan  permintaan  penghapusan. Apabila Notaris berbuat melawan hukum dan menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka Notaris harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Segala perbuatan yang merugikan orang lain secara tidak  wajar  dan  melanggar  UU  juga  dianggap  perbuatan  melawan  hukum.  (Wijaya    Prajitno, 2018)
Notaris  yang  melakukan  perbuatan  melawan  hukum  menyangkut  pembuatan  akta  autentik harus mengambil tanggung jawab secara perdata. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Notaris terbagi menjadi dua yaitu bersifat pasif dan bersifat aktif. Perbuatan melawan hukum yang bersifat  aktif  yaitu  apabila  Notaris  melakukan  perbuatan  yang  menimbulkan  kerugian  pada  pihak lain. Sementara itu, perbuatan melawan hukum yang bersifat pasif artinya Notaris tidak melakukan perbuatan  yang  merupakan  keharusan,  sehingga  pihak  lain  menderita  kerugian.  Oleh  karena  itu, kelalaian  Notaris  yang  dapat  terjadi  adalah  melakukan  kesalahan  yang  berhubungan  dengan melawan hukum dan adanya kerugian yang ditanggung orang lain. (Pratiwi  Arsin, 2023)
Notaris dalam menjalankan kewenangannya sebagai pejabat umum untuk dapat membuat akta autentik  yang  baik  dan  benar  serta  kesesuaian  dengan  ketentuan-ketentuan  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku,  namun  tetap  tidak  menutup  kemungkinan  apabila  dalam  menjalankan kewajibannya.  (Nurjanah,  2023)  Seorang  Notaris  dapat  melakukan  kesalahan  dalam  pembuatan akta  yang  menimbulkan  akibat  hukum  bagi  beberapa  pihak  yang  terlibat.  Apabila  Notaris melakukan  kesalahan  yang  merugikan  para  pihak,  maka  Notaris  tersebut  dapat  dimintakan
Al  Qodiri:  Jurnal  Pendidikan,  Sosial  dan  Keagamaan  is  licensed  under  a  Creative  Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License. Copyright @ 2020 IAI Al Qodiri Jember. All Rights Reserved p-ISSN 2252-4371| e-ISSN 2598-8735
pertanggungjawaban  atas  kesalahan  yang  dilakukannya.  Sehingga  teori  pertanggungjawaban  ini digunakan  untuk  menganalisis  apa  saja  yang  dapat  dibebankan  kepada  Notaris  sebagai pertanggungjawaban  atas  kesalahan  yang  dilakukan  Notaris  pada  saat  melaksanakan  tugas  dan jabatannya, sehingga nantinya dapat memberikan kepuasan kepada para pihak yang dirugikan atas perbuatan melawan hukum dalam pembuatan akta autentik.

## B. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## a. Hak dan Kewajiban Notaris
Pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Notaris tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  tentang  Kedudukan  Notaris.  Menteri  yang menyelenggarakan urusan politik di bidang hukum. Dalam Kabinet Hukum dan Hak Asasi Manusia, kewenangan lain di dalam Kabinet Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai berikut: (Gitayani, 2019) 1. Menetapkan kebijakan di bidang ini untuk mendukung pembangunan makro.
2. Penyusunan rencana makro nasional setiap daerah.
3. Penetapan akreditasi lembaga pendidikan, persyaratan akreditasi tenaga profesional/profesional, dan  persyaratan pekerjaan pada bidang khusus.
4. Peraturan  mengenai  pembuatan  perjanjian-perjanjian  internasional  atau  perjanjian- perjanjian yang diratifikasi atas nama negara-negara di kawasannya masing-masing.
5. Menetapkan kebijakan sistem informasi nasional di bidang ini.
6. Perkembangan peraturan perundang-undangan nasional.
7. Pengesahan dan pengakuan badan hukum di wilayahnya.
8. Pengesahan di bidang hak  kekayaan intelektual.
9. Kekuasaan  khusus  lainnya  yang dilaksanakan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti:
a. Pengaturan dan  pembinaan  terhadap  bidang  persyaratan  keimigrasian  dan kenotariatan;
b. Pengaturan dan pembinaan terhadap bidang tahanan, benda sitaan negara dan barang rampasan negara, peradilan,  penasihat hukum,  pendaftaran  jaminan  fidusia,
perubahan  nama,  harta  peninggalan,  kepailitan  ketatanegaraan  dalam  bidangnya  dan kewarganegaraan.
c. Peraturan  dan  pembinaan  di  bidang  daktoloskopi,  grasi,  amesti,  abolisi,  rehabilitasi  dan
Al  Qodiri:  Jurnal  Pendidikan,  Sosial  dan  Keagamaan  is  licensed  under  a  Creative  Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License. Copyright @ 2020 IAI Al Qodiri Jember. All Rights Reserved p-ISSN 2252-4371| e-ISSN 2598-8735
penyidik pegawai negeri sipil;
d. Penerapan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia.
Jika kita melihat kewenangan  Kementerian Hukum  dan Hak Asasi  Manusia, kita mendapati bahwa  Kementerian  tidak  hanya  berwenang  mengangkat  Notaris,  namun  juga  mengatur  dan mengarahkan  bidang  persyaratan  Notaris.  Pada  prinsipnya  tidak  setiap  orang  atau  setiap  warga negara  dapat  diangkat  menjadi  Notaris,  namun  seorang  warga  negara  atau  seseorang  yang memenuhi  syarat-syarat  yang  ditetapkan  dalam  peraturan  perundang-undangan  dapat  diangkat menjadi Notaris. Syarat-syarat tersebut antara lain: (Gitayani, 2019)
1. Warga negara Indonesia;
2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;
4. Sehat  jasmani  dan  rohani  yang  dinyatakan  dengan  surat  keterangan  sehat  dari  dokter  dan psikiater.
5. Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;
6. Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai  karyawan notaris  dalam waktu paling  singkat  24  (dua  puluh  empat)  bulan  berturut-turut  pada  kantor  notaris  atas  prakarsa sendiri atau atas rekomendasi organisasi notaris setelah lulus strata dua kenotariatan;
7. Tidak berstatus  sebagai  pegawai  negeri, pejabat  negara, advokat,  atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan notaris; dan
8. Tidak  pernah  dijatuhi  pidana  penjara  berdasarkan  putusan  pengadilan  yang  telah  memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. (Undang-Undang tentang Jabatan Notaris, 2016)
Al  Qodiri:  Jurnal  Pendidikan,  Sosial  dan  Keagamaan  is  licensed  under  a  Creative  Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License. Copyright @ 2020 IAI Al Qodiri Jember. All Rights Reserved p-ISSN 2252-4371| e-ISSN 2598-8735
Kedelapan persyaratan ini bersifat kumulatif. Artinya, siapa pun yang ingin menjadi Notaris harus  memenuhi  semua  persyaratan  tersebut.  Apabila  salah  satu  syarat  itu  tidak  terpenuhi,  maka yang bersangkutan tidak dapat diberikan izin notaris. (Gitayani, 2019) Dalam hal izin pelaksanaan, para pihak yang bersangkutan wajib melaksanakannya selambat-lambatnya dalam jangka waktu  60 hari  terhitung  sejak  tanggal  pengambilan  sumpah/janji  Notaris:  (Undang-Undang  tentang  Jabatan Notaris, 2016)
1. Menjalankan jabatannya dengan nyata
2. Menyampaikan berita acara sumpah/janji jabatan notaris kepada:
a. Menteri
b. Organisasi Notaris; dan
c. Majelis Pengawas Daerah; dan
3. Menyampaikan:
a. Alamat kantor;
b. Contoh tanda tangan dan paraf; serta
c. Teraan  cap  atau  stempel  jabatan  notaris  berwarna  merah.  Ketiga  hal  tersebut disampaikan kepada:
1) Menteri;
2) Pejabat lain yang bertanggungjawab di bidang pertanahan;
3) Organisasi notaris;
4) Ketua pengadilan negeri;
5) Majelis pengawas daerah; serta
6) Bupati/walikota di tempat notaris diangkat.
Notaris  mempunyai  tugas,  wewenang,  larangan  atau  batasan  dalam  melaksanakan  tugasnya. Tugas, wewenang dan larangan merupakan inti dari pekerjaan Notaris.
Hak dan kewajiban notaris, yang dalam bahasa Inggris disebut dengan rights and obligations of a notary ,  sedangkan  dalam bahasa  Belanda  disebut dengan rechten  en plichten  van  notarissen , diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
Al  Qodiri:  Jurnal  Pendidikan,  Sosial  dan  Keagamaan  is  licensed  under  a  Creative  Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License. Copyright @ 2020 IAI Al Qodiri Jember. All Rights Reserved p-ISSN 2252-4371| e-ISSN 2598-8735
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Hak atau right (bahasa Inggris) recht (bahasa Belanda) dikonsepkan sebagai:
“Kewenangan  atau  kekuasaan  dari  orang  atau  badan  hukum  untuk  berbuat  sesuatu  karena telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau kekuasaan yang benar atas sesuatu atau menuntut sesuatu”. (Sudjarot, 2022)
Kekuasaan  atau  power  atau authority (bahasa  Inggris),  atau bermogen (bahasa  Belanda), merupakan:
“Kemampuan  atau  kewenangan  dari  seseorang  atau  badan  hukum  untuk  mengurus  sesuatu atau menentukan sesuatu”.
Kewajiban,  juga  dikenal  sebagai  " responsiblity "  (Inggris)  atau  "verplichting"  (Belanda), dipahami  sebagai  kewajiban  yang  harus  dilakukan  oleh  orang  perseorangan,  badan  hukum  atau notaris ketika menjalankan kekuasaannya. Hak dan kewajiban tersebut antara lain :
1. Dalam  aktivitas  hukum,  Notaris  bertindak  dengan  cara  yang  dapat  dipercaya,  jujur,  adil, independen, dan tidak memihak, serta melindungi kepentingan pihak-pihak yang terlibat.;
2. Membuat akta dalam bentuk catatan akta dan menyimpannya sebagai bagian dari  catatan Notaris;
3. Melampirkan surat, dokumen, dan  sidik jari sebelum pencatatan dokumen.
4. Penerbitan sertifikat bruto, salinan sertifikat, atau kumpulan dokumen berdasarkan catatan sertifikat.
5. memberikan  pelayanan  sesuai  dengan  ketentuan  undang-undang  ini,  kecuali  ada  alasan penolakan.
6. Kecuali diwajibkan lain  oleh undang-undang, merahasiakan semua dokumen yang dibuat oleh  pemberi  kerja  dan  semua  informasi  yang  diterima  untuk  keperluan  pelaksanaan dokumen berdasarkan sumpah/janji jabatan.
7. Ikat  maksimal  50  dokumen  yang  dibuat  dalam  satu  bulan  menjadi  satu  volume.  Jika jumlah  dokumen  tidak  muat  dalam  satu  volume,  gabungkan  menjadi  beberapa  volume. Jilid  buku  dan  catat  nomor  menit,  bulan,  dan  tahun  yang  dibuat  pada  sampul  masing- masing buku.
8. Mendaftarkan akta protes atas tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga.
Al  Qodiri:  Jurnal  Pendidikan,  Sosial  dan  Keagamaan  is  licensed  under  a  Creative  Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License. Copyright @ 2020 IAI Al Qodiri Jember. All Rights Reserved p-ISSN 2252-4371| e-ISSN 2598-8735
9. Buatlah  daftar  bulanan  dokumen-dokumen  yang  berkaitan  dengan  surat  wasiat  Anda sesuai urutan pembuatannya.
10. Mengirimkan  daftar  akta  atau  akan  mendaftarkannya  ke  Pusat  Daftar  Wasiat  pada Departemen  Kehakiman  yang  menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  di  bidang  hukum, dalam waktu lima hari setelah minggu pertama  bulan berikutnya.
11. Catatlah tanggal penerbitan wasiat dalam register setiap akhir bulan.
12. Bawalah stempel  atau stiker bergambar lambang negara Republik  Indonesia dan  tuliskan nama, jabatan, dan lokasi kantor masing-masing pada tempat disekitarnya.
13. Bila membuat wasiat pribadi, akta itu harus dibacakan di hadapan sekurang-kurangnya dua orang  saksi  atau  empat  orang  saksi  khusus,  yang  kemudian  dibacakan  oleh  tuan,  para saksi, dan notaris.
14. Penerimaan Magang Notaris.
15. Kewajiban menyimpan catatan akta. (Yulia, 2019)
Notaris  mempunyai  tugas  memberikan  nasehat  dan  bimbingan  sebelum  para  pihak menyatakan  keinginannya  secara  tertulis.  Siapa  yang  dapat  melakukan  perbuatan  hukum, apa  yang  diperbolehkan  dan  tidak  diperbolehkan  oleh  undang-undang  sehubungan  dengan suatu  akta  yang  dibuat,  dan  apa  yang  harus  diselesaikan  untuk  membuat  suatu  akta,  dan sebagainya.
Notaris  mempunyai  kedudukan  dan  peranan  yang  sangat  penting  dalam  kehidupan bermasyarakat  dan  bernegara,  karena  mempunyai  wewenang  dan  wewenang  yang  ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

## b. Pertanggungjawaban Notaris Atas Kelalaian Dalam Menjalankan Pekerjaan
Notaris  mempunyai  tugas  memberikan  nasehat  dan  bimbingan  sebelum  para  pihak menyatakan keinginannya secara tertulis. Siapa yang dapat melakukan perbuatan hukum, apa yang diperbolehkan  dan  tidak  diperbolehkan  oleh  undang-undang  sehubungan  dengan  suatu  akta  yang dibuat,  dan  apa  yang  harus  diselesaikan  untuk  membuat  suatu  akta,  dan  sebagainya.  Notaris mempunyai  kedudukan  dan  peranan  yang  sangat  penting  dalam  kehidupan  bermasyarakat  dan bernegara,  karena  mempunyai  wewenang  dan  wewenang  yang  ditetapkan  dengan  peraturan perundang-undangan.
Tugas  Notaris sebagai  pejabat  publik mengenai  kebenaran penting dapat  dibedakan menjadi
Al  Qodiri:  Jurnal  Pendidikan,  Sosial  dan  Keagamaan  is  licensed  under  a  Creative  Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License. Copyright @ 2020 IAI Al Qodiri Jember. All Rights Reserved p-ISSN 2252-4371| e-ISSN 2598-8735
empat bidang, yakni : 13
c. Tanggung jawab notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil atas akta yang dibuatnya;
Perbuatan Melawan Hukum ( onrechtmatige daad ) dalam konteks perdata diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Burgerlijk Wetboek (“BW”), dalam Buku III BW, pada bagian “Tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan demi Undang-Undang”, yang berbunyi: “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian  tersebut.” Perbuatan melawan hukum  dapat  diartkan  di  sini  tidak  hanya  mengacu  pada  undang-  undang,  tetapi  juga  mencakup perbuatan yang melanggar akal sehat, moralitas, dan hak orang lain serta menimbulkan kerugian. d. Tanggung jawab notaris secara pidana terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya;
Meskipun  UUJN  tidak  mengatur  ketentuan  hukum  pidana,  namun  notaris  dapat  dikenakan pertanggungjawaban  pidana  jika  melakukan  tindak  pidana.  UUJN  hanya  mengatur  sanksi  atas pelanggaran  UUJN  yang  dilakukan  Notaris.  Sanksi  tersebut  dapat  berupa  suatu  akta  yang  dibuat oleh Notaris yang tidak mempunyai surat kuasa yang sah atau yang hanya mempunyai kewenangan akta  privat.  Sanksi  juga  dapat  dikenakan  kepada  Notaris  itu  sendiri  berupa  teguran  atau pemberhentian tidak dengan  hormat.
Seperti yang dikutip oleh Pak Moelyatono, Pak Simmons mengatakan bahwa ``strafbar Fate'' adalah  suatu  perbuatan  (perbuatan)  yang  dilakukan  oleh  orang  yang  diancam  pidana,  melanggar hukum, mengandung kesalahan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dijelaskan bahwa Van  Hamel sebaliknya  mengartikan  strafbar  fait  sebagai  suatu  perbuatan  manusia  yang  dirumuskan dalam bentuk basah, dilakukan dengan suatu kesalahan yang melanggar hukum dan patut dihukum. (Hudaya, 2022)
e. Tanggung  jawab  notaris  berdasarkan  peraturan  jabatan  notaris  (UUJN)  terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya;
Notaris sebagai pegawai negeri yang diangkat oleh pemerintah tidak hanya untuk kepentingan dirinya  sendiri,  tetapi  juga  untuk  kepentingan  masyarakat  umum.  Pelayanan  yang  diberikan  oleh notaris berkaitan dengan masalah kepercayaan, dan tanggung jawab tersebut dapat bersifat hukum dan moral, namun berarti negara mempunyai kepercayaan yang besar terhadap mereka.
Al  Qodiri:  Jurnal  Pendidikan,  Sosial  dan  Keagamaan  is  licensed  under  a  Creative  Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License. Copyright @ 2020 IAI Al Qodiri Jember. All Rights Reserved p-ISSN 2252-4371| e-ISSN 2598-8735
Ketentuan di bidang Notaris merupakan ketentuan yang sudah ada mengenai profesi Notaris di  Indonesia.  Peraturan  mengenai  Notaris  di  Indonesia  adalah  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun 2004 tentang Kedudukan Notaris (UUJN). Mengenai tugas notaris, Pasal 65 UU Notaris mengatur bahwa  notaris  (notaris  penjabat,  notaris  khusus,  dan  notaris  sementara)  wajib.  Hal  ini  mengatur bahwa perseroan bertanggung jawab atas segala akta yang dibuatnya, sekalipun akta yang dibuatnya dipindahkan pada pihak pemegang protokol notaris.
f. Tanggung jawab notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik notaris
Notaris harus benar-benar mentaati etika notaris dalam melaksanakan tugas resminya. Tanpa hal  tersebut,  kehormatan  dan  harkat  dan  martabat  seorang  Notaris  akan  hilang,  begitu  pula kepercayaan masyarakat. Ikatan Notaris Indonesia (INI) secara resmi menyatakan bahwa Kode Etik memuat  seluruh  kaidah  moral  yang  ditetapkan  oleh  Ikatan  Notaris  Indonesia,  dan  wajib  bagi seluruh  anggota  perkumpulan  dan  notaris  dalam  memegang  dan  menjalankan  tugasnya  kepada orang  lain  yang  melakukannya  baik  di  kantor  maupun  dalam  kehidupan  sehari-hari.  Pengertian Kode Etik dijelaskan bahwa: (Wiranata  Fakultas, 2021)
“Kode  etik  adalah  suatu  pedoman,  petunjuk,  pedoman  atau  daftar  kewajiban  dalam menjalankan suatu profesi mengenai moral dan tata krama suatu profesi tertentu, yang disusun oleh para  anggota  profesi  itu  sendiri,  dan  mengikat  dalam  menjalankan  profesi  itu”.  Oleh  karena  itu, Kode Etik Notaris dimaksudkan untuk memberikan pedoman, pedoman, atau tuntunan akhlak atau tuntunan  akhlak  yang  baik  bagi  Notaris,  baik  sebagai  perseorangan  maupun  sebagai  pejabat  yang ditunjuk  pemerintah,  dalam  rangka  pemberian  pelayanan  publik  khususnya  di  bidang  Notaris. Dalam  hal  ini  dapat  mencakup  baik  Kode  Etik  Notaris  yang  berlaku  dalam  organisasi  (INI), maupun Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia yang berasal dari Reglement op het Notaris .
Kode  Profesi  Notaris  memuat  unsur-unsur  penting  mengenai  kewajiban,  larangan, pengecualian,  dan  sanksi  yang  akan  dikenakan  apabila  seorang  Notaris  terbukti  melakukan pelanggaran  kode  profesi.  Selain  itu,  Kode Etik  Notaris  juga mengatur  tata  cara  penegakan  Kode Etik  mengenai  pemberhentian  sementara  sebagai  anggota  INI.  Hubungan  antara  peraturan  profesi notaris  dengan undang-undang tentang status  notaris  memberi makna pada hakikat profesi  notaris itu  sendiri.  Menurut  undang-undang  tentang  kedudukan  Notaris  dan  peraturan  profesi  Notaris, notaris  harus memenuhi  syarat-syarat  sebagai  berikut:  Selain berpegang pada UUJN, Notaris juga harus  berpegang  pada  etika  profesi  dalam  menjalankan  tugasnya  sebagai  pegawai  negeri  dan
Al  Qodiri:  Jurnal  Pendidikan,  Sosial  dan  Keagamaan  is  licensed  under  a  Creative  Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License. Copyright @ 2020 IAI Al Qodiri Jember. All Rights Reserved p-ISSN 2252-4371| e-ISSN 2598-8735
mengatasnamakan masyarakat yang dilayaninya.
Dengan  perbandingan  tersebut,  seorang  Notaris  yang  tidak  menghormati  keluhuran  dan harkat dan martabat jabatan Notaris tidak hanya dikenakan sanksi moral, teguran, dan diskualifikasi profesinya, tetapi juga dapat diberhentikan dari tugasnya.
Jabatan  atau  profesi  Notaris  dalam  pembuatan  akta  merupakan  suatu  jabatan  amanah  yang memerlukan  tanggung  jawab  hukum  dan  profesional.  Dalam  membuat  akta  asli,  Notaris  harus bertanggung  jawab  untuk  memastikan  bahwa  akta  yang  dibuatnya  tidak  mengandung  kesalahan atau pelanggaran yang disengaja oleh Notaris. Sebaliknya apabila unsur kesalahan atau pelanggaran itu berasal dari  pihak yang hadir, maka Notaris yang bersangkutan sepanjang Notaris menjalankan kewenangannya sesuai dengan peraturan hanya akan mencatat  apa yang disampaikan oleh Notaris tersebut. Notaris tidak berkewajiban untuk memverifikasi keakuratan atau keaslian semua dokumen yang  diserahkan  kepadanya  oleh  para  pihak.  Pihak  yang  bertanggung  jawab  atas  kasus  tersebut akan diserahkan kepada pihak lain.

## C. KESIMPULAN DAN SARAN

## a. Simpulan
Berdasarkan uraian pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Tugas Notaris adalah mengesahkan akta-akta asli yang menjadi alat bukti yang sah apabila terjadi perselisihan.  Akta  yang  dibuat  oleh  Notaris  mengacu  pada  perkara  hukum  perdata,  yaitu  suatu perjanjian  yang  dibuat  antara  dua  pihak  atau  lebih,  walaupun  dapat  juga  dibuat  secara  sepihak (sifatnya semakin kuat). Pemberian nama dan tanda tangan Notaris sering diartikan bahwa Notaris adalah  salah  satu  pihak  dalam  akta  tersebut,  sehingga  apabila  ada  permasalahan  dalam  akta tersebut  maka  Notarislah  yang  menjadi  tergugat/  ikut  tergugat/saksi/tersangka.  Sebab,  pandangan ini  kurang  memahami  kedudukan  notaris  dalam  sistem  hukum  negara.  Sepanjang  Notaris menjalankan  tugas  dan  profesinya  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku, kaidah profesi Notaris dan asas hukum, maka Notaris tidak dapat dipersalahkan. Hal ini disebabkan karena  akta  Notaris  itu  sendiri  merupakan  akta  asli,  yaitu  akta  yang  mempunyai  kebenaran  fisik, formal,  dan  materiil,  kecuali  jika  pihak  penggugat  dapat  membuktikan  sebaliknya.  Ditegaskan bahwa  Notaris  dapat  dimintai  pertanggungjawaban  berdasarkan  Pasal  52  ayat  (3)  UUJN  dan bahwa  Notaris wajib membayar biaya, imbalan dan bunga atas surat-surat yang dibuktikan sebagai surat di bawah tangan.bunga.
Al  Qodiri:  Jurnal  Pendidikan,  Sosial  dan  Keagamaan  is  licensed  under  a  Creative  Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License. Copyright @ 2020 IAI Al Qodiri Jember. All Rights Reserved p-ISSN 2252-4371| e-ISSN 2598-8735
2. Suatu  akta  dapat  batal  apabila  tidak  memenuhi  syarat  obyektif,  yaitu  hal-hal  tertentu  atau  sebab- sebab  yang  tidak  dilarang,  dan  akad  dapat  batal  apabila  tidak  memenuhi  syarat  obyektif,  yaitu persetujuan  orang  yang  mengadakan  perjanjian  kontrak,  yaitu  kesimpulan  dari  kontrak  Suatu kondisi  mungkin  tidak  sah  jika  tidak  memenuhi  persetujuan  dari  orang  yang  berwenang  untuk melakukannya. Apabila para pihak berpendapat bahwa akta notaris yang bersangkutan tidak dapat mencapai  tujuannya  atau  perlu  diubah  sesuai  dengan  keadaan,  maka  para  pihak  dapat  bersama- sama  mengunjungi  notaris  untuk  membatalkan  isi  akta  notaris  yang  bersangkutan.  Pembatalan suatu akta notaris hanya dapat dilakukan dengan persetujuan para pihakakta.

## b. Saran
Berdasarkan kesimpulan yang ada, maka dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut : 1) Notaris  sebagai  pegawai  negeri  yang  menjalankan  tugas  terhormat  untuk  melayani  masyarakat harus  selalu  bertindak  hati-hati  dan  hati-hati,  serta  harus  memiliki  pengetahuan  yang  cukup mengenai  profesinya  agar  dapat  memahami  dengan  benar peraturan  perundang-undangan  yang berlaku  dalam  menjalankan  aktivitasnya  sebagai  Notaris.  Untuk  memperkecil  kemungkinan  suatu perbuatan atau dokumen yang diajukan nantinya akan ditentang oleh  pihak yang berkepentingan.
2) Para  pihak  yang  berkepentingan  untuk  mengadakan  suatu  perjanjian  dan  menjadi  penghadap, diharapkan  mampu  secara  cermat  untuk  memahami  kedudukan  para  penghadap  dalam pembuatan  perjanjian  agar  tidak  menyalahkan  Notaris  yang  sudah  melaksanakan  tugas  dan wewenangnya dengan baik dan benar.
Al  Qodiri:  Jurnal  Pendidikan,  Sosial  dan  Keagamaan  is  licensed  under  a  Creative  Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License. Copyright @ 2020 IAI Al Qodiri Jember. All Rights Reserved p-ISSN 2252-4371| e-ISSN 2598-8735

## DAFTAR PUSTAKA
Bombing,  I.  (2015).  Pengawasan  Terhadap  Pejabat  Notaris  Dalam  Pelanggaran  Kode  Etik. Lex Privatum , III (3), 108–116.
https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/7838%0Ahttps://ejournal.unsrat.a c.id/index.php/lexprivatum/article/viewFile/7838/7402
Diana, P. V. P. (2016). Pertanggung Jawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta Berdasarkan Pemalsuan Surat Oleh Para Pihak. JurActa Comitas , 1 (2502–8960), 188–195.
Gitayani,  L.  P.  C.  (2019).  Penerapan  Etika  Profesi  oleh  Notaris  dalam  Memberikan  Pelayanan  Jasa Kepada Klien. Acta Comitas , 3 (3), 426. https://doi.org/10.24843/ac.2018.v03.i03.p03 Hudaya,  S.  G.  (2022).  Sah  Tidaknya  Pembuatan  Akta  Notaris  Secara  Elektronik  Berdasarkan  Teori Hukum  Positif  Yang  Berlaku. Al  Qodiri :  Jurnal  Pendidikan,  Sosial  Dan  Keagamaan , 19 (3), 566–578. https://doi.org/10.53515/qodiri.2022.19.3.566-578
Iyan Nurdiyan Haris, 2018. (2018). View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to  you  by  CORE  provided  by  Rechtidee  Pertanggungjawaban  Notaris  Berkenaan  dengan Kebenaran Substansi Akta Otentik I. Rechtidee , 15 (1), 165–175.
https://core.ac.uk/download/pdf/196255896.pdf
Kurniawan,  I.  W.  A.  (2018).  Tanggung  Jawab  Notaris  Atas  Akta  yang  Tidak  Dibacakan  Dihadapan Para Penghadap I. Acta Comitas Jurnal Hukum Kenoktariatan , 3 (3), 489–499. Manibuy, C. (2023). Analisa Hukum Klausul Eksonerasi (Pembebasan Tanggung Jawab) dalam Akta Notaris. Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan , 21 (1), 249–259.
Nurjanah, A. (2023). Subtansi  Prinsip  Profesionalisme Dalam Peran Notaris Sebagai  Pejabat  Umum Terhadap Pembuatan Akta Autentik. Cakrawala , 6 , 1028–1036.
Pratiwi,  M.  K.,    Arsin,  F.  X.  (2023).  Pertanggungjawaban  Notaris  Dalam  Penyerahan  Dokumen Kepada  Orang  Yang  Tidak  Berwenang. Jurnal  Ilmu  Sosial  Dan  Pendidikan , 7 (3),  1966–1976. https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.5121/http
Sudjarot, A. (2022). Peran Dan Kewenangan Notaris Terhadap Pendaftaran Izin Usaha Melalui Sistem
Online Single Submission. Fiat Iustitia : Jurnal Hukum , 3 (1), 93–113.
https://doi.org/10.54367/fiat.v3i1.2132
Suhardini,  A.  P.,  Imanudin,    Sukarmi.  (2018).  Pertanggungjawaban  Notaris  Yang  Melakukan Perbuatan.. (Aprilia Putri Suhardini) Vol 5 No 1 Maret 2018. Jurnal Akta , 5 (1), 261–266. Undang-Undang tentang Jabatan Notaris. (2016). Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004  (UU  Nomor  02  Tahun  2014). Undang-Undang  Tentang  Jabatan  Notaris ,  1–43. https://www.kemhan.go.id/ppid/wp-content/uploads/sites/2/2016/11/UU-2-Tahun-2014.pdf Wijaya, P. A. P. D.,  Prajitno, A. A. A. (2018). Tanggung Jawab Notaris Terhadap Kesalahan Dalam Pembuatan  Akta  Yang  Dilakukan  Oleh  Notaris  Penggantinya. Perspektif , 23 (2),  113. https://doi.org/10.30742/perspektif.v23i2.684
Winoto,  C.  K.  (2023).  Kewajiban  Notaris  Terhadap  Titipan  Sertipikat  Yang  Disita  Dalam  Tindak Pidana Pencucian Uang. Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan , 21 (1), 261–280. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK558907/
Wiranata, A. R.,  Fakultas. (2021). Analisis Pembuatan Akta Notaris Secara Elektronik. Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan , 19 (1), 408–421.
Yulia, A. (2019). Profesi Notaris di Era Industrialisasi Dalam Perspektif Transendensi Pancasila. Law and Justice , 4 (1), 56–67. https://doi.org/10.23917/laj.v4i1.8045