PELAKSANAAN  KEPUTUSAN  MAJELIS  UTAMA DESA  PAKRAMAN BALI  NOMOR   01/KEP/PSM-3/MDP BALI/X/ 2010    KHUSUSNYA MENGENAI KEDUDUKAN WANITA BALI DALAM KELUARGA DAN PEWARISAN DI DESA PAKRAMAN PATEMON,

## KECAMATAN SERIRIT, KABUPATEN BULELENG
Oleh:
Putu Indra Lesmana 1 , I Nyoman Lemes 2
Abstrak: Posisi  pria  dalam  hukum  adat  Bali  jauh  lebih  berkuasa  dengan  garis purusa yang  diberikan  kepadanya.  Setelah  lebih  dari  110  tahun  berlaku,  sebuah perubahan  besar  telah  terjadi.  Tepatnya  ketika  Majelis  Utama  Desa  Pekraman (MUDP)  yang  menghimpun  Desa  Adat  di  seluruh  Bali  menggelar  Pasamuhan Agung III pada 15 Oktober 2010. Dalam keputusan dengan Nomor 01/KEP/PSM- 3/MDP  Bali/X/2010  disepakati  adanya  hak  waris  bagi  perempuan.  Penelitian  ini meneliti:  pelaksanaan  dan  faktor-faktor  yang  berpengaruh  terhadap  pelaksanaan Keputusan  Majelis  Utama  Desa  Pakraman  Bali  Nomor  01/KEP/PSM-3/MDP Bali/X/2010  khususnya  mengenai  kedudukan  wanita  Bali  dalam  keluarga  dan pewarisan  di Desa Pakraman Patemon, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng. Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  empiris,  bersifat  deskriptif. Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  studi  dokumen  dan  wawancara.  Data  yang terkumpul dianalisis secara kualitatif.
Awig-Awig  Desa  Pakraman  Patemon  belum  mengadopsi  Keputusan  Majelis Utama  Desa  Pakraman  Bali  Nomor  01/KEP/PSM-3/MDP  Bali/X/2010.  Perarem yang  mendukung  juga  belum  ada.  Tokoh  masyarakat  mendukung  Keputusan Majelis  Utama  Desa  Pakraman  Bali  Nomor  01/KEP/PSM-3/MDP  Bali/X/2010. Dalam prakteknya anak perempuan sering memperoleh pemberian dari harta guna kaya orang tuanya. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi pelaksanaan Keputusan Majelis  Utama  Desa  pakraman  Bali  Nomor  01/KEP/PSM-3/MDP  Bali/X/2010 khususnya  mengenai  kedudukan  Wanita  Bali  dalam  keluarga  dan  pewarisan    di Desa  Pakraman  Patemonadalah:  faktor  awig-awig  belum  mendukung,  padahal jika terjadi sengketa, awig-awig masih menjadi acuan penting bagi krama di desa Desa Pakraman Patemeon, faktor tokoh masyarakat mendukung, dan faktor aturan hukum memenuhi persyaratan yuridis, sosiologis, dan filosofis.
Kata-kata Kunci: Keputusan Majelis Utama desa Pakraman, Kedudukan Wanita, Pewarisan.

## PENDAHULUAN
Hukum Waris Adat Bali menganut sistem kekeluargaan patrilineal. Menurut Eman  Suparman    sistem  patrilineal,  yaitu  sistem  keturunan/kekeluargaan  yang menarik  garis  keturunan  pihak  nenek  moyang  laki-laki.  Di  dalam  sistem  ini
1 Alumni Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
2 Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
kedudukan  dan  pengaruh  pihak  laki-laki  dalam  hukum  waris  sangat  menonjol, contohnya pada masyarakat  Batak,  yang menjadi ahli waris hanya  anak laki-laki sebab  anak  perempuan  yang  telah  kawin  masuk  menjadi  anggota  keluarga  pihak suami,  maka  selanjutnya  tidak  merupakan  ahli  waris  orangtuanya  yang  telah meninggal dunia. “Contoh lain sistem patrilineal adalah pada masyarakat Pacitan, Bali,  Gayo,  Alas,  Nias,  Lampung,  Buru,  Seram,  Nusa  Tenggara  dan  Irian”  . (Eman Suparman, 1985: 49).
I Gusti Ketut Kaler menyatakan (I Gusti Ketut Kaler, 1982: 138):
Dalam  masyarakat  adat  Bali  yang    diutamakan  dalam  pewarisan  adalah penarikan  garis  lelaki  saja,  yang  dalam  hukum  kekeluargaan  Bali  sering disebut sebagai kapurusan , yaitu kedudukan seorang laki-laki lebih penting dibandingkan  dengan  saudara-saudaranya  yang  wanita,  penting  selaku pemikul dharma (kewajiban)  menunaikan pitra  puja yaitu  pemujaan  dan tanggung jawab kepada leluhur, yang diiringi dengan hak mendapat warisan, mempergunakan dan mengemong/menjaga barang-barang pusaka.
Struktur  sosial  masyarakat  (keluarga)  Bali  dengan  ideologi purusa menempatkan  dan  memberi  arti  yang  berbeda  antara  laki-laki  dan  perempuan yang  cenderung  lebih  mengistimewakan  anak  laki-laki.  Pembedaan  ini  tidak hanya dalam dunia nyata tetapi sampai ke dunia maya (alam kekekalan). Di dalam keluarga orang  Bali, anak laki-laki memiliki nilai  dan arti penting, karena hanya anak  laki-laki  yang  dianggap  sebagai  pelanjut  keturunan  ( sentana )  dan  berhak menjadi  ahli  waris.  Dalam  konteks  perkawinan,  bentuk  perkawinan  biasa merupakan  preferensi  umum  masyarakat  (baca:  keluarga)  Bali.  Selain  itu,  juga diproduksi  bentuk  perkawinan nyentana sebagai  alternatif  dalam  menghadapi persoalan  keluarga  yang  tidak  memiliki  anak  perempuan.  “Struktur  sosial patrilineal  adalah  yang  paling  diidealkan  dan  menjadi  preferensi  umum masyarakat  Bali.  Di  dalam  realitasnya  relasi  demikian  menghadirkan  persoalan- persoalan  karena  ada  salah  satu  pihak  yang  merasa  dirugikan”  (Ni  Luh  Nyoman Kebayantini. Tanpa Tahun).
Posisi  pria  dalam  hukum  adat  Bali  memang  jauh  lebih  berkuasa  dengan garis purusa yang diberikan kepadanya. Purusa yang dilekatkan kepada pria Bali berakar  pada  aturan  yang  ditetapkan  pada  masa  kolonial.  Tepatnya  melalui Lavering Adat  Bali  yang  dikeluarkan  Pemerintah  Kolonial  Belanda  pada  13
Oktober 1900. Status purusa berarti kemampuan untuk mengurus dan meneruskan swadharma (tanggung  jawab)  keluarga,    yakni,  dalam  masalah parahyangan (hubungan  dengan  Tuhan), pawongan (hubungansosial)  dan palemahan (pengaturan lingkungan). Kaum perempuan dianggap tidak memiliki kemampuan untuk  memikul  tanggungjawab  itu.  Konsekuensinya,  perempuan  tak  diberi swadikara (hak waris) sedikit pun (LSM Bali Sruti, 2011: 14).
Setelah  lebih  dari  110  tahun  berlaku,  sebuah  perubahan  besar  telah  terjadi. Tepatnya ketika Majelis Utama Desa Pekraman (MUDP) yang menghimpun Desa Adat  di  seluruh  Bali  menggelar  Pasamuhan  Agung  III  pada  15  Oktober  2010. Dalam  keputusan  dengan  Nomor  01/KEP/PSM-3/MDP  Bali/X/2010  disepakati adanya  hak  waris  bagi  perempuan.  Ketua  Nayaka  (Dewan  Penasehat)  MUDP Wayan P Windia menyatakan: “Karena situasi sudah berubah dan perempuan pun bisa  meneruskan swadharma keluarga,”  kata  Ketua  Nayaka  (Dewan  Penasehat) MUDP Wayan P Windia” (LSM Bali Sruti, 2011: 14).
Perubahan  seperti  ini,  tidak  hanya  terjadi  di  Bali.  Sri  Natin  menyatakan sebagai berikut:
Secara  umum  dapat  ditarik  suatu  gambaran  bahwa  pada  awalnya  keadaan dan daya berlaku hukum waris adat, juga dalam bidang-bidang hukum adat tertentu,  adalah  bergantung  kepada  corak  kekerabatan  dari  masing-masing masyarakat.  Hak  waris  diterapkan  atau  diturunkan  hanya  kepada  mereka yang  termasuk  golongan  kerabatannya,  sementara  yang  di  luar  garis kekerabatan  misalnya  status  perempuan  pada  masyarakat  patrilineal  atau status  laki-laki  pada  masyarakat  matrilineal,  tidak  terlalu  diperhitungkan dalam  pembagian  waris.  Ternyata  dengan  perkembangan  masyarakat,  baik karena  adanya  penemuan-penemuan  baru  maupun  karena  intensifikasi komunikasi, dan akulturasi hukum waris adat tidak lagi terpaku pada faktor- faktor  genealogis  yang  membentuknya,  terutama  pada  masyarakat matrilineal  dan  patrilineal.  Perubahan  yang  terjadi,  misalnya  anggota keluarga  yang pada awalnya dipandang bukan ahli waris dengan terjadinya beberapa  putusan  badan  peradilan  menjadi  ahli  waris,  misalnya  antara  lain (Putusan  MA  No.  179/K/Sip/1961,  tanggal  23  Oktober  1961),  yang menyelesaikan  perkara  hukum  waris  di  Tanah  Karo  yang  pada  intinya menyebutkan bahwa berdasarkan rasa perikemanusiaan dan keadilan umum dan  atas  hakekat  persamaan  hak  antara  laki-laki  dengan  perempuan, memandang  sebagai  hukum  yang  hidup  di  seluruh  Indonesia,  bahwa  anak perempuan,  bersama  anak  laki-laki,  harus  dianggap  sebagai  ahli  waris, sehingga mempunyai hak waris dari orang tuanya  (Sri Natin, 2012: 184).
Perubahan  masyarakat  merupakan  suatu  keniscayaan.  Perubahan  tersebut seharusnya  dapat  diakomodasi  oleh  norma  hukum  yang  ada.  Jika  norma  hukum yang ada tidak dapat menakomodasi perubahan masyarakat, maka akan dilakukan perubahan  terhadap  norma  tersebut.  Keputusan  Majelis  Utama  Desa  Pekraman (MUDP)  Nomor  01/KEP/PSM-3/MDP  Bali/X/2010  merupakan  salah  satu pendorong perubahan norma ke arah yang dianggap lebih berkeadilan. Pasamuhan Agung III Majelis Utama Desa Pakraman Bali memutuskan mengenai kedudukan suami  istri  dan  anak  terhadap  harta  pusaka  dan  harta  gunakaya  sebagai  berikut (Sri Natin, 2012: 184).
1. Suami  dan  istrinya  serta  saudara  laki-laki  suami  dan  istrinya,  mempunyai kedudukan  yang  sama  dalam  usaha  untuk  menjamin  bahwa  harta  pusaka dapat  diteruskan  kepada  anak  dan  cucunya  untuk  memelihara  atau melestarikan warisan immateriil.
2. Selama  dalam  perkawinan,  suami  dan  istrinya  mempunyai  kedudukan  yang sama terhadap harta gunakaya- nya (harta yang diperoleh selama dalam status perkawinan).
3. Anak  kandung  (laki-laki  atau  perempuan)  serta  anak  angkat  (laki-laki  atau perempuan)  yang  belum  kawin,  pada  dasarnya  mempunyai  kedudukan  yang sama terhadap harta gunakaya orangtuanya.
4. Anak  kandung  (laki-laki  atau  perempuan)  serta  anak  angkat  (laki-laki  atau perempuan)  berhak  atas  harta gunakaya orangtuanya,  sesudah  dikurangi sepertiga  sebagai duwe  tengah (harta  bersama),  yang  dikuasai  (bukan dimiliki) oleh anak yang nguwubang (melanjutkan swadharma atau tanggung jawab) orangtuanya.
5. Anak  yang  berstatus kapurusa berhak  atas  satu  bagian  dari  harta  warisan, sedangkan  yang  berstatus pradana/ninggal  kadaton terbatas  berhak  atas sebagian  atau  setengah  dari  harta  warisan  yang  diterima  oleh  seorang  anak yang berstatus kapurusa .
6. Dalam  hal  pembagian  warisan,  anak  yang  masih  dalam  kandungan mempunyai  hak  yang  sama  dengan  anak  yang  sudah  lahir,  sepanjang  dia dilahirkan hidup.
7. Anak  yang ninggal  kadaton penuh  tidak  berhak  atas  harta  warisan,  tetapi dapat  diberikan  bekal  ( jiwa  dana )  oleh  orangtuanya  dari  harta gunakaya tanpa merugikan ahli waris.
Hal  yang  menarik  untuk  diteliti  adalah  apakah  Keputusan  Majelis  Utama Desa  Pekraman  (MUDP)  Nomor  01/KEP/PSM-3/MDP  Bali/X/2010  telah dilaksanakan  secara  efektif  pada  kenyataannya  di  desa-desa  pakraman  di  Bali. Penelitian ini meneliti masalah tersebut dengan membatasi pelaksanaan penelitian di Desa Pakraman Patemon, Kecamatan Seririt, Kabupaten  Buleleng.
Dari  latar  belakang  masalah  yang  diuraikan  dapat  dirumuskan  masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana    pelaksanaan  Keputusan  Majelis  Utama  Desa  Pakraman  Bali Nomor  01/KEP/PSM-3/MDP  Bali/X/2010  khususnya  mengenai  kedudukan wanita  Bali  dalam  keluarga  dan  pewarisan    di  Desa  Pakraman  Patemon, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng?
2. Apakah  faktor-faktor  apa  yang  mempengaruhi  pelaksanaan  Keputusan Majelis  Utama  Desa  pakraman  Bali  Nomor  01/KEP/PSM-3/MDP Bali/X/2010  khususnya  mengenai  kedudukan  Wanita  Bali  dalam  keluarga dan  pewarisan    di  Desa  Pakraman  Patemon,  Kecamatan  Seririt,  Kabupaten Buleleng?

## TINJAUAN PUSTAKA
Secara  normatif  keberadaan  desa  pakraman  kuat,  karena  dinyatakan  dalam Konstitusi  Negara  Republik  Indonesia.    Dalam  Pasal  18B  ayat  (2)  UUD  1945 dinyatakan:  “Negara  mengakui  dan  menghormati  kesatuan-kesatuan  masyarakat hukum  adat  beserta  hak-hak  tradisionalnya  sepanjang  masih  hidup  dan  sesuai dengan  perkembangan  masyarakat  dan  prinsip  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”
Keberadaan  Peraturan  Daerah  Propinsi  Bali  Nomor  3  Tahun  2001  tentang Desa Pakraman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor  3  Tahun  2003  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Daerah  Propinsi  Bali
Nomor  3  Tahun  2001  Tentang  Desa  Pakraman  menunjukan  pengakuan pemerintah terhadap keberadaan desa pakraman.
Secara substantif otonomi desa pakraman meliputi:
1. kekuasaan  atau  kewenangan  menetapkan  aturan-aturan  hukum  yang  berlaku bagi krama. Dengan kekuasaan ini desa pakraman menetapkan tata hukumnya sendiri  yang  meliputi  seluruh  aspek  kehidupan  dalam  wadah  desa  pakraman.
Aturan-aturan  hukum  ini  lazim  disebut awig-awig  desa  pakraman atau pararem ,  yang  ditetapkan  secara  musyawarah  melalui  lembaga  musyawarah desa  yang  disebut paruman  desa .  Kekuasaan  ini  dapat  diidentikkan  dengan kekuasaan perundang-undangan (legeslatif) dalam lingkungan negara.
2. kekuasaan atau kewenangan untuk menyelenggarakan kehidupan organisasinya.  Terlepas  dari  beragamnya  variasi  struktur  organisasi  serta sistem pemerintahan desa pakraman yang di kenal di Bali, secara umum dapat dikatakan bahwa aktivitas utama desa pakraman adalah aktivitas yang bersifat sosial  religius.  Perwujudan  otonomi  desa  pakraman  dibidang  sosial menyangkut  hubungan  sosial  kemasyarakatan  yakni  hubungan  antar  sesama warga  baik  dalam  ikatan  kelompok  maupun  perseorangan.  Dibidang kehidupan  religius,  otonomi  tersebut  akan  terwujud  dalam  bentuk penyelenggaraan  kegiatan  keagamaan  oleh  masyarakat  sebagai  kesatuan. Semua aktivitas ini diselenggarakan dalam koordinasi pengurus atau pimpinan desa  pakraman  yang  disebut prajuru  adat .  Kekuasaan  menyelenggarakan kehidupan  organisasi  desa  pakraman  ini  identik  dengan  kekuasaan pemerintahan (eksekutif) dalam lingkungan negara.
3. kekuasaan  atau  kewenangan  menyelesaikan  persoalan-persoalan  hukum. Persoalan  hukum  yang  dihadapi  desa  pakraman  dapat  berupa  pelanggaran hukum  ( awig-awig,  dresta ,  ataupun  aturan-aturan  hukum  lainnya)  dan  dapat berupa  sengketa.  Kekuasaan  ini  dapat  diidentikkan  dengan  kekuasaan peradilan  (yudikatif)  dalam  lingkungan  negara  (Putu  Wayan    Windia,  2004: 46).
Wewenang desa pakraman diatur dalam Pasal 6, dalam Pasal ini dinyatakan wewenang desa pakraman adalah:
1. menyelesaikan  sengketa  adat  dan  agama  dalam  lingkungan  wilayahnya dengan  tetap  membina  kerukunan  dan  toleransi  antar krama desa  sesuai dengan awig-awig dan adat kebiasaan setempat,
2. turut  serta  menentukan  setiap  keputusan  dalam  pelaksanaan  pembangunan yang ada diwilayahnya terutama yang berkaitan dengan Tri Hita Karana ,
3. melakukan perbuatan hukum di dalam dan di luar desa pakraman.
Dalam Peraturan  Daerah Provinsi  Bali Nomor 3  Tahun 2001, sebagaimana telah  diubah  dengan  Peraturan  Daerah  Provinsi  Bali  Nomor  3  Tahun  2003 keberadaan Majelis Desa Pakraman diatur sebagai berikut:
1. Majelis Desa Pakraman terdiri atas :
a. Majelis utama untuk propinsi berkedudukan di ibukota propinsi;
b. Majelis madya untuk kabupaten/ kota berkedudukan di kabupaten/kota;
c. Majelis desa untuk kecamatan berkedudukan di kota kecamatan.
2. Pembentukan  majelis  desa  pakraman di  kecamatan  dipilih  oleh  utusan prajuru  desa  pakraman  se-kecamatan  melalui  paruman  alit.  Pembentukan majelis  madya  desa  pakraman  dipilih  oleh  utusan  desa  pakraman  se- kabupaten/kota  melalui  paruman  madya.  Pembentukan  majelis  utama  desa pakraman dipilih oleh utusan desapakraman se Bali melalui paruman agung.
3. Pengurus  majelis  utama  desa  pakraman,  majelis  madya  desa  pakraman,  dan majelis  desa pakraman  dipilih dari peserta paruman masing-masing. Peserta paruman adalah sebagai berikut:
a. paruman agung dihadiri oleh utusan majelis madya desa pakraman ;
b. paruman madya dihadiri oleh utusan majelis desa pakraman ;
c. paruman alit dihadiri oleh 2 (dua) orang utusan dari masing-masing desa pakraman .
4. Paruman-paruman dipimpin oleh beberapa orang Pimpinan sementara yang dipilih dari peserta paruman sebelum terbentuknya pengurus majelis.
5. Majelis desa pakraman mempunyai tugas :
a. mengayomi adat istiadat;
b. memberikan  saran,  usul  dan  pendapat  kepada  berbagai  pihak  baik perorangan,  kelompok/lembaga  termasuk  pemerintah  tentang  masalah masalah adat;
c. melaksanakan  setiap  keputusan-keputusan  paruman  sesuai  dengan aturan-aturan yang ditetapkan;
d. membantu penyuratan awig-awig;
e. melaksanakan penyuluhan adat istiadat secara menyeluruh.
6. Majelis desa pakraman mempunyai wewenang :
a. memusyawarahkan        berbagai        hal        yang    menyangkut  masalah masalah adat dan agama untuk kepentingan desa pakraman;
b. sebagai penengah dalam kasus-kasus adat yang tidak dapat diselesaikan pada tingkat desa;
c. membantu  penyelenggaraan  upacara  keagamaan  di  kecamatan,  di kabupaten/kota, dan di propinsi.
Hal  yang  sangat  penting  hubungannya  dengan  pewarisan  adalah  sistem kekerabatan/  penarikan  garis  keturunan.  Lazimnya  dibedakan  4  macam  prinsip garis keturunan, yakni  (Soerjono Soekanto, 2003: 49):
1. Prinsip  garis  keturunan  patrilineal  atau patrileneal  descent yang  secara sederhana  adalah  sistem  kekerabatan  yang  menghitung  hubungan kekerabatan  melalui  laki-laki  saja.  Contohnya  masyarakat  Batak.  Menurut Hazairin  selain  patrilineal  murni  ada  dikenal  patrilineal  beralih-alih  atau patrileneal alterend ,  yaitu  masyarakat  yang  menarik  garis  keturunan memungkinkan  penarikan  garis  melalui  seorang  perempuan  tergantung padabentuk perkawinan penyalur atau penghubung itu.
2. Prinsip  garis  keturunan  matrilineal  atau matrilineal  descent adalah penghitungan  hubungan  kekerabatan  melalui  pihak  wanita  saja,  karena  itu bagi  tiap-tiap  individu  masuk  dalam  kerabat  ibunya,  tidak  masuk  dalam kerabat bapaknya. Contohnya masyarakat Minagkabau.
3. Prinsip garis keturunan bilateral atau parental ( bilateral descent ), yaitu sistem penarikan  garis  keturunan  melalui  garis  ayah  maupun  garis  ibu.  Contohnya masyarakat Jawa.
4. Prinsip  garis  keturunan  bilineal  atau bilineal  descend ,  yaitu  penarikan hubungan  kekerabatan  melalui  pihak  laki-laki  saja  untuk  sejumlah  hak  dan kewajiban  tertentu,  dan  melalui  wanita  saja  untuk  sejumlah  hak  dan kewajiban yang lain. Contohnya masyarakat Aceh.
Dalam  pengertian  warisan  ada  3  unsur  mutlak/  esensialia,  yaitu  (K.R.M.H. Soeripto, 1973: 163):
1. seorang  peninggal  warisan  yang  pada  wafatnya  meninggalkan  harta kekayaan;
2. seorang  atau  beberapa  orang  ahli  waris  yang  berhak  menerima  kekayaan yang ditinggalkan itu;
3. harta  warisan  atau  harta  peninggalan,  yaitu  kekayaan inconcreto yang ditinggalkan dan beralih kepada ahli warisnya itu.
Pada umumnya yang menjadi ahli waris adalah orang yang besar dan hidup sangat  dekat  dengan  pewaris.  Menurut  Wiranata  dalam  bukunya  “Hukum  Adat Indonesia”,  dikatakan  bahwa  ahli  waris  adalah (Wiranata,  I  Gede  A.  B.,    2005: 261):
1. Anak kandung.
Anak yang lahir dari kandungan ibu dan ayah kandungnya. Kedudukan anak kandung  sebagai  ahli  waris  dipengaruhi  oleh  perkawinan  yang  dilakukan  oleh orang  tuanya.  Dengan  demikian,  terdapat  anak  sah,  yaitu  anak  yang  lahir  dari perkawinan yang sah menurut tata aturan hukum adat dalam masyarakat termasuk eksistensi keberlakuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yakni sah menurut agama dan kepercayaanya dan anak tidak sah  yang muncul disebabkan beberapa hal sebagai berikut:
a. anak yang lahir dari kandungan ibu sebelum terjadinya perkawinan yang sah;
b. anak  yang  lahir  dari  kandungan  ibunya  setelah  mengalami  perceraian yang cukup lama;
c. anak yang lahir dari ibu kandung karena perbuatan zina;
d. anak  yang  lahir  dari  kandungan  ibu  dan  tidak  diketahui  siapa  orang tuanya.
2. Anak tiri dan anak angkat.
Meskipun  anak  angkat  meneurut  ketentuan  Agana  Islam  tidak  berhak mewaris disebabkan karena pewarisan haruslah berasakan hubungan darah, tetapi di beberapa masyarakat adat ada semacam kebijakan tertentu bahwa anak angkat berhak  mendapat  harta  warisan  orang  tua  angkatnya.  Sejauh  mana  anak  angkat dapat  mewaris  dari  orang  tuan  angkatnya,  perlu  dilihat  latar  belakang  terjadinya pengangkatan  anak,  di  antaranya  tidak  mempunyai  keturunan,  tidak  ada  penerus keturunan, menurut adat perkawinan setempat, hubungan baik dan meningkatkan tali persaudaraan, rasa keluarga dan peri kemanusiaan, dan kebutuhan akan tenaga kerja.
3. Balu, janda, atau duda.
4. Para pewaris lain.

## METODE PENELITIAN
Dihubungkan  dengan  pembedaan  penelitian  hukum  menjadi  dua  jenis tersebut, jenis penelitian yang dilaksanakan ini adalah penelitian hukum  empiris. Penelitian  ini  meneliti  pelaksanaan  norma,  dalam  hal  ini  Keputusan  Majelis Utama Desa Pakraman Bali Nomor 01/KEP/PSM-3/MDP Bali/X/2010.
Penelitian hukum empiris menurut sifatnya dapat dibedakan menjadi:
a. Penelitian yang sifatnya eksploratif (penjajakan atau penjelajahan)..
b. Penelitian yang sifatnya Deskriptif (menggambarkan).
c. Penelitian yang sifatnya eksplanatoris (eksplanatif).
Penelitian  ini  ditujukan  untuk  mendiskripsikan  implementasi  Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Bali Nomor 01/KEP/PSM-3/MDP Bali/X/2010 di lokasi  penelitian,  dalam  hal  ini  di  Desa  Pakraman  Patemon,  Kecamatan  Seririt, Kabupaten Buleleng.
Penelitian  ini  dilakukan  di  Desa  Pakraman  Patemon,  Kecamatan  Seririt, Kabupaten  Buleleng.  Pemilihan  lokasi  penelitian  ditentukan  dengan  tujuan tertentu,  di  antaranya  karena  berdasarkan  penjajagan  pendahuluan    Keputusan MUDP yang dikaji belum terlaksana di Desa Pakraman Patemon.
Sumber data adalah sumber dari mana data diperoleh. Dalam penelitian ini, sumber data yang dimaksud dihubungkan dengan dikotomi antara data primer dan data  sekunder.  Data  primer  diperoleh  dari  sumber  data  lapangan  dan  data sekunder  diperoleh  dari  sumber  data  kepustakaan.  Sumber  data  kepustakaan diteliti  dengan  cara  melakukan  penelitian  kepustakaan  ( Library  Research ).  Data kepustakaan (data sekunder) dalam penelitian hukum, terutama berbentuk bahan- bahan hukum yang berupa:
1. Bahan hukum primer.
2. Bahan hukum sekunder.
Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  menggunakan  teknik  studi  pustaka, yaitu teknik yang terdiri dari kegiatan pencarian bahan-bahan pustaka, penelaahan materi bahan pustaka, pembuatan ringkasan dan pokok-pokok pikiran. Penelitian lapangan dilakukan terutama dengan melakukan wawancara.
Menurut  Moleong  analisis  data  adalah  proses  mengorganisasikan  dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarakna data (Moleong, Lexy J., 1999: 103).
Pengolahan  data  dalam  penelitian  ini  dilakukan  dengan  metode  kualitatif dan  disajikan  secara  deskriptif  analisis.  Metode  kualitatif  yang  dimaksud  adalah meneliti  obyek  penelitian  dalam  situasinya  yang  nyata/  alamiah/  riil  ( natural stting).  Analisis  kualitatif  diartikan  sebagai  penelitian  yang  tidak  melakukan perhitungan ‘jumlah’.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Ketentuan yang termuat dalam  Anggaran Dasar MDP maupun yang termuat dalam  Peraturan  Daerah  Provinsi  Bali  Nomor  3  Tahun  2001,  sebagaimana  telah diubah  dengan  Peraturan  Daerah  Provinsi  Bali  Nomor  3  Tahun  2003 menunjukkan  bahwa  keberadaan  MDP  maupun  regulasi  yang  dihasilkannya, berasal  dari  bawah,  artinya  dibentuk  sercara  sukarela  oleh  desa  pakraman  dan dalam keputusannya juga mendasarkan pada kebutuhan krama desa secara nyata. Mengingat  hubungan  antara  MDP  dengan  desa  pakraman  tidak  bersifat  atasan
bawahan,  maka  regulasi  yang  dihasilkannya,  tidak  dipaksakan  dengan  unsur ssnksi, tetapi mestinya diikuti oleh krama desa secara sadar.
Ida  Putu  Suandi,  Klian  Desa  pakraman  patemon,  dalam  wawancara  yang dilakukan  pada  tanggal  22  Juli  2016,  menjelaskan  bahwa  ada  beberapa  aturan yang  menjadi  panutan  bagi  krama  desa  dalam  bertingkah  laku  maupun  dalam melaksanakan kewajibannya sebagai krama desa. Aturan-aturan itu berupa: sima, lekita,  awig-awig,  dan  perarem.  Sima adalah  ketentuan-ketentuan  yang  tidak tertulis  yang  berlaku  dan  ditaati  oleh  masyarakat. Dresta, adalah  padangan masyarakat  tentang  tata  krama  melangsungkan  kehidupan  di  masyarakat. Lekita, berarti  peringatan  atau  catatan-catatan    tentang  peristiwa  penting  yang  dipakai sebagai pedoman dalam rangka melangsungkan hidup di masyarakat. Awig-awig, ketentuan  yan  mengatur  tata  krama  hidup  dalam  rangka  mewujudkan  ketertiban dan  ketentraman  di  dalam  masyarakat. Perarem adalah  hasil  dari  paruman  desa yang disetujui oleh krama desa. Dari aturan-aturan ini, menurut Ida Putu Suandi, yang paling mengikat adalah awig-awig.
Dalam  Awig-awig  Desa  Pakraman  Patemon  hal  yang  berkaitan  dengan pewarisan diatur sebagai berikut:
1. Anak  dibedakan  antara  anak  kandung  ( pratisentana) dan  anak  angkat (sentana paperasan) ( Pawos 59 ).
2. Di antara anak-anak, dapat dijadikan ahli waris utama ( sentana rajeg). Dapat diangakat sebagai sentana rajeg adalah ( Pawos 59 ) :
a. Salah satu anak perempuan, jika tidak ada anak  laki-laki.
b. Diupacarai sebagai putrika , dan dikawini kaceburin.
c. Menyampaikan kepada prajuru desa pakraman, dan disosialisasikan oleh Klian Banjar.
3. Pembagian warisan dapat dilakukan dengan cara ( Pawos 65):
a. Sudah  dilakukan  upacara pitra  yadnya dan  utang-piutang  pewaris  telah diselesaikan.
b. Ahli  waris  dapat  bagian  dari  kekayaan  orang  tuanya,  kecuali karang tegak ayahan desa .
c. Ahli waris tidak memperoleh bagian apabila:
1) berpindah agama ( nilar sasananing agama );
2) alpaka guru , dan ada surat tentang hal itu dari orang tuanya kepada prajuru .
3) ninggal kedaton (kawin ke luar).
d. Bukan ahli waris, tetapi memiliki hak menikmati, yaitu:
1) Anak perempuan yang belum kawin.
2) Janda.
3) Mulih daha , pulang kembali setlah kawin ke luar.
e. Pewaris  dapat  memberikan  warisan  kepada  anakanya,  sebelum meninggal, disebut jiwa dana.
Awig-awig  Desa  Pakraman  Patemon  ditulis  tanggal  2  Juni  2004,  dan  tidak secara  tegas  membedakan  warisan  berupa guna  kaya dengan  harta  pusaka. Demikian  juga,  kemungkinan  anak  perempuan  mewaris  harta guna  kaya orang tuanya  belum  diatur  secara  tegas.  Mesklipun  demikian,  Ida  Putu  Suandi, menyatakan  bahwa  dalam  prakteknya  pemberian  harta guna  kaya kepada  anak perempuan  sudah  sering  dilakukan,  tetapi  umumnya  diberikan  pada  saat  orang tuanya masih ada.
Secara  pribadi,  Ida  Putu  Suandi  dan  Ketut  Winaya  (tokoh  masyarakat  dan Perbekel  Desa  Patemon,  wawancara  dilakukan  pada  tanggal  23  Juli  2016) mendukung Keputusan     Majelis      Utama     Desa  Pakraman      Bali   Nomor 01/Kep/Psm-3/Mdp  Bali/X/  2010    khususnya    mengenai    kedudukan  wanita  bali dalam keluarga dan pewarisan. Alasan yang dikemukakan, karena anak-anak baik perempuan  maupun  laki-laki,  sama-sama  ikut  dalam  kegiatan  sehari-hari  orang tuanya, ikut membantu terkumpulnya kekayaan dalam bentuk guna kaya .
Sehubungan  belum  diaturnya  hak  mewaris  anak  perempuan  dalam  awig- awig  desa  pakraman,  Keputusan-keputusan  Pesamuan  Agung  tersebut  akan menjadi  pola  kelakuan  yang  ajeg  dalam  masyarakat  sehingga  berlaku  sebagai hukum  adat  dalam  kenyataan.  Keputusan-keputusan  Pesamuan  Agung  MUDP tersebut  tentu  saja  akan  menjadi  pedoman  dalam  revitalisasi  hukum  adat  Bali melalui  penyuratan  awig-awig  desa  pakraman,  karena  salah  satu  fungsi  MUDP adalah  melakukan  pembinanan  terhadap  awig-awig  desa  pakraman.  Dengan
begitu,  akan  terjadi  sosialisasi  dan  internalisasi  di  kalangan  masyarakat  hukum adat Bali mengenai nilai-nilai yang terkandung dalam Keputusan MUDP tersebut. “Lebih  dari itu, keputusan Pesamuan Agung MUDP tersebut  akan memudahkan bagi  hakim  untuk  melakukan  penemuan  hukum  adat  dalam  tugasnya  menggali nilai-nilai  hukum  yang  hidup  dalam  masyarakat,  ketika  hakim  di  Pengadilan- pengadilan  yang  ada  di  Bali  mengadili  kasus-kasus  pewarisan”  (Ketut  Sudantra, 2011: 25).
Perubahan  dalam  hukum  adat  merupakan  suatu  keniscayaan.  Bukti-bukti empiris  yang  menunjukkan  telah  bergesernya  praktik  hukum  adat  terlihat  dari putusan-putusan badan peradilan yang memutuskan perkara-perkara adat. Banyak putusan yang tidak lagi berdasarkan pada keaslian hukum adat, tetapi pada hukum adat  yang  telah  dimodifikasi,  sesuai  dengan  perkembangan  masyarakat  di  mana hukum  adat  yang  bersangkutan  hidup.  “Beberapa  peraturan  perundangan- undangan  juga  sedikit  banyak  mengambil  alih  peranan  dalam  bidang-bidang tertentu  yang  diatur  hukum  adatserta  faktor-faktor  internal  masyarakat  yang mempengaruhi proses percepatan perubahan hukum adat itu sendiri” (Otje Salman Soemadiningrat, 2011).
Secara umum dapat diketahui bahwa pada awalnya berlakunya hukum waris adat  bergantung  pada  corak  kekerabatan  dari  masing-masing  masyarakat.  Hak untuk  mendapatkan  bagian  dari  harta  warisan  diterapkan  atau  diturunkan  hanya kepada  yang  termasuk  golongan  kekerabatan.  Sementara    yang  berada  di  luar garis  kekerabatan  (misalnya  status  anak  perempuan  pada  masyarakat  patrilineal atau  status  anak  laki-laki  pada  masyarakat  matrilineal)  tidak  terlalu diperhitungkan  dalam  pembagian  waris.  Ternyata  dalam  perkembangan  di masyarakat,  baik  karena  adanya  penemuan-penemuan  baru  maupun  karena intensifikasi  komunikasi,  inkultural  dan  akulturasi,  hukum  waris  adat  tidak  lagi terpaku  pada  pluralitas  dan  faktor-faktor  genealogis  yang  membentuknya  lagi, terutama  pada  masyarakat  matrilineal  dan  patrilineal.  Beberapa  putusan  badan peradilan  menunjukkan  terjadinya  perubahan  pola  pembagian  waris  yang seimbang antara bagian perempuan dengan bagian laki-laki (Komari, 2011: 62).
Sebagai  aturan  hukum,  Keputusan  Majelis  Utama  Desa  Pakraman  Bali Nomor  01/KEP/PSM-3/MDP  Bali/X/2010  telah  memenuhi  prinsip  legalitas. Dihubungkan dengan pendapat Ida Putu Suandi dan I  Ketut Winaya, tampaknya penerimaan Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Bali Nomor 01/KEP/PSM- 3/MDP  Bali/X/2010  ke  depan  akan  lebih  luas  di  Desa  Pakraman  Patemon, walaupun faktanya Awig-Awig Desa Pakraman Patemon belum mengadopsinya.
Dari  sisi  aturan  apa  yang  tertuang  dalam  Keputusan  Majelis  Utama  Desa Pakraman  Bali  Nomor  01/KEP/PSM-3/MDP  Bali/X/2010,  sejalan  dengan  apa yang dikemukakan oleh Esmi Warasih tersebut. Artinya, dengan upaya sosialisasi yang  sungguh-sungguh,  bukan  tidak  mungkin  akan  menjadi  regulasi  yang diterima secara luas.
Pendapat  yang  dikemukakan  oleh  Ida  Putu  Suandi  dan  I  Made  Lanus, merupakan  hal  yang  sangat  mendukung  pelaksanaan  Keputusan  Majelis  Utama Desa  Pakraman  Bali  Nomor  01/KEP/PSM-3/MDP  Bali/X/2010.  Pertama,  karena pendapat  tersebut  mencerminkan  pendapat  masyarakat  Desa  Pakraman  patemon. Kedua,  sebagai  tokoh  masyarakat  sikap  dan  perilakunya  akan  diikuti  oleh masyarakat,  terlebih  karema  sampai  saat  ini,  masyarakat  adat  di  Bali  masih menampakkan  pola  paternalistik,  di  mana  tokoh  umumnya  diikuti  sebagai panutan, sebagai bentuk identification.
Awig-awig  tertulis  umumnya  hanya  memuat  pokok-pokok  (aturan-aturan pokok)  mengenai  kehidupan  desa  pakraman,  sedangkan  aturan-aturan pelaksanaannya  yang  lebih  rinci  dituangkan  dalam  bentuk pararem. Dalam pengertian luas, awig-awig meliputi pula pararem , kadang-kadang keduanya tidak dibedakan  penggunaannya.  Pengertian  khusus, pararem diartikan  sebagai keputusan-keputusan  paruman  yang  mempunyai  kekuatan  mengikat.  Dilihat  dari substansinya, pararem dapat digolongkan dalam tiga golongan. Pertama, pararem penyahcah  awig ,  yaitu  keputusan-keputusan  paruman  yang  merupakan  aturan pelaksanaan  dari  awig-awig;  kedua: pararem  ngele/pareram lepas,  yaitu keputusan  paruman  yang  merupakan  aturan  hukum  baru  yang  tidak  ada landasannya  dalam  awig-awig  tetapi  dibuat  untuk  memenuhi  kebutuhan  hukum masyarakat;  dan  ketiga: pararem  penepas  wicara ,  yang  berupa  keputusan
paruman  mengenai  suatu  persoalan  hukum  (perkara)  tertentu,  baik  yang  berupa sengketa maupun pelanggaran hukum ( pararem panepas wicara ) (AA Gede Oka Parwata, 2007: 50).
Sampai  saat  ini,  di  Desa  Pakraman  Patemon  belum  ada  perarem, sehubungan  dengan  kecenderungan  berubahnya  tata  cara  pewarisan,  sejalan dengan  Keputusan  Majelis  Utama  Desa  Pakraman  Bali  Nomor  01/KEP/PSM- 3/MDP Bali/X/2010.
Keputusan  Majelis  Utama  Desa  Pakraman  Bali  Nomor  01/KEP/PSM- 3/MDP  Bali/X/2010,  merupakan  aturan  yang  tumbuh  dari  masyarakat,  melalui forum  MDP,  dengan  demikian  maka  secara  sosiologis  mestinya  dapat dipertanggungjawabkan.  Ditinjau  dari  kronologisnya,  serta  para  ahli  yang mengkajinya menjadikan syarat yuridis dan filosofisnya terpenuhi.
Berkenaan  dengan  berlakunya  Keputusan  Majelis  Utama  Desa  Pakraman Bali  Nomor  01/KEP/PSM-3/MDP  Bali/X/2010,  pendapat  Abdul  Manan  dapat dijadikan  perbandingan.  Menurutnya  agar  hukum  baru,  efektif  berlaku  ditengah- tengah  kehidupan  masyarakat,  maka  perubahan  hukum  itu  harus  memerhatikan tiga  ketentuan  yaitu:  (1)  perubahan  hukum  itu  tidak  dilakukan  secara  parsial, melainkan  perubahan  itu  harus  menyeluruh,  terutama  kepada  doktrin,  norma- norma  yang  tidak  sesuai  dengan  kondisi  zaman.  (2)  Perubahan  itu  juga  harus mencakupi dalam cara penerapannya. Pola pikir yang statis dalam cara penerapan hukum  hendaklah  ditanggalkan,  kemudian  dalam  cara-cara  penafsiran  hukum yang  tidak  melihat  perkembangan  zaman.  (3)  Harus  juga  diadakan  pada  kaidah (aturan)  yang  sesuai  dengan  falsafah  hidup  bangsa  Indonesia.  “Agar  kaidah (aturan) yang diperbaharui itu dapat dipatuhi oleh masyarakat, maka dalam kaidah (aturan) itu harus memuat sanksi dan daya paksa dan untuk itu harus dibuat oleh instansi yang berwenang” (Abdul Manan. 2005: 4).

## PENUTUP
Sebagai jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan, sesuai dengan hasil penelitian  dapat ditarik simpulan sebagai berikut:
1. Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Bali Nomor 01/KEP/PSM-3/MDP Bali/X/2010 khususnya mengenai kedudukan wanita Bali dalam keluarga dan pewarisan    di  Desa  Pakraman  Patemon,  Kecamatan  Seririt,  Kabupaten Buleleng adalah: secara umum belum terlaksana. Awig-Awig Desa Pakraman Patemon belum mengadopsi Keputusan Majelis  Utama Desa Pakraman  Bali Nomor  01/KEP/PSM-3/MDP  Bali/X/2010.  Perarem  yang  mendukung  juga belum  ada.  Tokoh  masyarakat  meskipun  berpendapat  sejalan  dengan Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Bali Nomor 01/KEP/PSM-3/MDP Bali/X/2010,  belum  melakukan  perubahan  nyata.  Dalam  prakteknya  anak perempuan sering memperoleh pemberian dari harta guna kaya orang tuanya.
2. Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  pelaksanaan  Keputusan  Majelis  Utama Desa  pakraman  Bali  Nomor  01/KEP/PSM-3/MDP  Bali/X/2010  khususnya mengenai  kedudukan  Wanita  Bali  dalam  keluarga  dan  pewarisan    di  Desa Pakraman Patemon, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng adalah:
a. Faktor  awig-awig.  Awig-Awig  Desa  Pakraman  Patemon  belum mendukung,  padahal  jika  terjadi  sengketa,  awig-awig  masih  menjadi acuan penting bagi krama di desa Desa Pakraman Patemeon.
b. Faktor  tokoh  masyarakat.  Pendapat  tokoh  masyarakat  mendukung,  hal ini terlihat dari pendapat Prajuru Desa Pakraman Patemon dan Perbekel Desa Patemeon
c. Faktor  aturan  hukumnya,  mendukung  karena  telah  memenuhi persyaratan yuridis, sosiologis, dan filosofis.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul Manan. 2005. Aspek-Aspek Pengubah Hukum . Jakarta: Kencana. AA  Gede  Oka  Parwata.  2007. Memahami  Awig-awig  Desa  Pakrama. Denpasar: Pemerintah  Daerah Propinsi Bali.
Eman Suparman. 1985. Intisari Hukum Waris Indonesia. Bandung: Armico. Ketut Sudantra. 2011. “Pembaruan Hukum Adat Bali Mengenai Pewarisan Angin Segar  Bagi  Perempuan    Bali”. Bali  Sruti  Suara .  Edisi  No.2  Februari-April 2011. Denpasar.
Komari.  2011. Laporan  Akhir  Kompidium  Hukum  Waris. Jakarta:  Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.
K.R.M.H.  Soeripto.  1973. Beberapa  Bab  Tentang  Hukum  Adat  Waris  Bali . Jember: Universitas Negeri Jember.
LSM  Bali  Sruti.  2011.  “Agar  Luh  Tak  Sekadar  Peluh”. Bali  Sruti  Suara Millenium  Development  Goals  (MDGs) .  Edisi  No.1  Januari-Maret  2011. Denpasar.
Moleong,  Lexy  J.  1999. Metodologi  Penelitian  Kualitatif. Bandung:  Remaja Rosda Karya.
Ni  Luh  Nyoman  Kebayantini.  Tanpa  Tahun. Konflik  Gender  Dalam  Pusaran Keluarga Orang Bali . Denpasar: Program Studi Sosiologi Fisip Unud. Otje Salman Soemadiningrat. 2011. Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer , Bandung: Alumni.
Putu Wayan  Windia. 2004. Danda Pacamil Catatan Populer Istilah Hukum Adat Bali. Denpasar: Upada Sastra. Soerjono  Soekanto.  2003. Hukum  Adat  Indonesia. Jakarta:    Raja    Grafindo Persada.
Sri Natin. “Hukum Waris Adat” dalam  Wilbert D. Kolkman dkk.. 2012. Hukum Tentang  Orang,Hukum  Keluarga  Dan  Hukum  Waris  Di  Belanda  dan Indonesia. Denpasar:  Denpasar:  Pustaka  Larasan;  Jakarta:  Universitas Indonesia, Universitas Leiden, Universitas Groningen.
Wiranata, I Gede A. B..  2005. Hukum Adat Indonesia. Bandung:  Citra  Aditya Bakti.
I Gusti Ketut Kaler. 1982. Butir-Butir Tercecer Tentang Adat Bali Bagian 2. Denpasar:  Bali Agung, Cet.I.