Vol. 11, No. 1, Juni 2024

## Pemberdayaan Satgas Marinir Pengamanan Pulau-Pulau Terluar Guna Meningkatkan Pembinaan Potensi Maritim di
Wilayah Perbatasan Laut Natuna Utara

## Maikel Fernando
Sekolah Staff dan Komando Angkatan Laut, Indonesia maikel020611@gmail.com
Submitted : 05 th Feb 2024 | Edited : 14 th May 2024 | Issued : 01 st June 2024
Cited on : Fernando, M. (2024). Pemberdayaan Satgas Marinir Pengamanan Pulau- Pulau Terluar Guna Meningkatkan Pembinaan Potensi Maritim di Wilayah Perbatasan Laut Natuna Utara. INOVASI: Jurnal Ilmiah Ilmu Manajemen, 11 (1), 188-196.

## Abstract
The purpose of this study: 1) To describe how the empowerment of the marine task  force  in  implementing  the  security  task  force  for  the  outer  islands.  2)  To describe the role of the marine task force in maritime development in the North Natuna Sea Border. 3) To describe how the regulatory authority for the role of the marine task force is to improve maritime potential development in the North Natuna Sea border area. The method used in this research is to use qualitative research methods. The approach used in this study is the qualitative interactive mode of inquiry approach. Researchers performed data processing using NVivo software.  The  data  obtained  in  this  study  were  analyzed  using  data  analysis techniques Soft System Methodology (SSM). The results of the study: 1) Have good and constructive communication built with stakeholders in the surrounding environment, in order to support the idea of  implementing a defense system in their  environment  so  that  the  community  will  support  defense  development efforts? The efforts made by the marine task force to support the security of the outer  islands  by  having  the  following  capabilities  include:  (a)  Limited  defense capabilities  against  foreign  military  attacks  or  occupations;  (b)  Supervising ability;  and  (c)  Ability  to  prevent  transits  of  illegal  activities.  2)  Maritime Fostering in  the North Natuna Sea Border Area,  Assistant Dankormar Col Mar is responsible  to the Marine Corps Commander in  carrying out  his daily tasks. This  is  because  the  Dankormar  Asops  has  an  operational  role  of  the  marine task force in Maritime Development in the North Natuna Sea Border region. 3) The  Indonesian  Navy  agency  in  the  Natuna  Region  to  formulate  a  Regulation for the implementation of the Marine Task Force in enhancing the development of  maritime  potential,  because  the  regulations  for  the  Marine  Task  Force  on maritime potential development are not officially legalized yet.
Keywords: Empowerment; Sea Power; Effectiveness; Role; Authority

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini:  1)  Untuk  mendeskripsikan  bagaimana  pemberdayaan satgas kelautan dalam melaksanakan satgas keamanan pulau-pulau terluar. 2) Mendeskripsikan  peran  gugus  tugas  kelautan  dalam  pembangunan  maritim  di Perbatasan  Laut  Natuna  Utara.  3)  Mendeskripsikan  bagaimana  kewenangan pengaturan  peran  gugus  tugas  kelautan  dalam  meningkatkan  pengembangan
Vol. 11, No. 1, Juni 2024
potensi  maritim  di  wilayah  perbatasan  Laut  Natuna  Utara.  Metode  yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penelitian kualitatif.  Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan kualitatif  dengan  modus  inkuiri  interaktif.  Peneliti  melakukan  pengolahan  data dengan menggunakan software NVivo. Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data Soft System Methodology (SSM).  Hasil  penelitian:  1)  Sudahkah  terbangun  komunikasi  yang  baik  dan konstruktif  dengan  para  pemangku  kepentingan  di  lingkungan  sekitar,  guna mendukung gagasan penerapan sistem pertahanan di lingkungannya sehingga masyarakat  akan  mendukung  upaya  pembangunan  pertahanan?  Upaya  yang dilakukan  gugus  tugas  kelautan  untuk  mendukung  keamanan  pulau-pulau terluar  dengan  memiliki  kemampuan  antara  lain:  (a)  Terbatasnya  kemampuan pertahanan terhadap serangan atau pendudukan militer asing; (b) Kemampuan mengawasi;  dan  (c)  Kemampuan  untuk  mencegah  transit  kegiatan  ilegal.  2) Pembinaan  Maritim  di  Kawasan  Perbatasan  Laut  Natuna  Utara,  Asisten Dankormar  Kolonel  Mar  bertanggung  jawab  kepada  Komandan  Korps  Marinir dalam  melaksanakan  tugas  sehari-hari.  Sebab,  Asops  Dankormar  mempunyai peran  operasional  gugus  tugas  kelautan  dalam  Pembangunan  Maritim  di kawasan Perbatasan Laut Natuna Utara. 3) Badan TNI Angkatan Laut Wilayah Natuna  perlu  menyusun  Peraturan  tentang  penyelenggaraan  Satgas  Kelautan dalam  peningkatan  pengembangan  potensi  maritim,  karena  peraturan  Satgas Kelautan tentang pengembangan potensi maritim belum disahkan secara resmi. Kata Kunci : Pemberdayaan; Sea Power; Efektivitas; Peran; Kewenangan

## PENDAHULUAN
Sebagai  negara  kepulauan,  Indonesia  menghadapi  berbagai  persoalan dan ancaman, terutama yang datang dari luar. Ancaman tersebut dapat berupa aneksasi  wilayah,  penguasaan  sumber  daya  alam  maupun  pencurian  ikan. Negara  besar  seperti  Cina  merupakan  ancaman  tersendiri  bagi  Indonesia karena berpotensi menguasai Laut Cina selatan yang kaya sumber daya alam, sepeti minyak bumi dan gas alam. Untuk maksud tersebut Cina telah mencoba memperluas  landasan  kontinennya  sampai  ke  kepulauan  Natuna,  kepulauan Riau.  Kepulauan  Natuna  dikenal  sebagai  daerah  yang  kaya  dengan  minyak bumi  dan  gas  alam  dan  sekarang  sedang  dieksplorasi  oleh  Pertamina, memperhatikan  manuver  yang  dilakukan  negara  raksasa  seperti  Cina, Indonesia  harus  lebih  serius  mengurus  wilayah  perbatasannya,  khususnya wilayah  pulau-pulau  terluar.  Pemerintah  Indonesia  pada  tahun  2018  telah meresmikan penggantian nama wilayah laut ZEE di wilayah Laut China Selatan dengan nama Laut Natuna Utara. Tujuanya untuk legitimasi dan melindungi hak wilayah itu dari serobotan China. China sendiri mengklaim wilayah Laut Natuna Utara  melalui  sembilan  garis  yang  diakuinya  sebagai  wilayah  nelayan  China sejak masa Dinasti Ming.
Permasalahan  illegal,  unreported,  unregulated  (IUU)  fishing  menjadi masalah  yang  sering  dihadapi  oleh  Indonesia  di  Perairan  Natuna,  Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia menyatakan bahwa, walaupun KKP mengklaim telah  berhasil  menurunkan  aktivitas  IUU  fishing  di  Laut  Natuna,  pada kenyataannya  sepanjang  2017  terdapat  setidaknya  94  pelanggaran  pidana perikanan  oleh  kapal  ikan  asing.  Jumlah  itu  merupakan  angka  tertinggi
Vol. 11, No. 1, Juni 2024
dibanding  tahun-tahun  sebelumnya.  Jenis  pelanggaran  yang  umumnya  terjadi adalah memasuki laut teritorial Indonesia dan anak buah kapal asing.  Dengan adanya  OBOR  dikhawatirkan  kegiatan  IUU  fishing  meningkat,  dikarenakan semakin meningkat pula aktivitas pelayaran.
Korps  Marinir  (Kormar)  adalah  salah  satu  Komando  Utama  Operasi (Kotama Ops) TNI di bawah kendali langsung dari Panglima TNI. Korps Marinir memilki tugas utama antara lain menyelenggarakan operasi pertahanan pantai, operasi  amphibi,  operasi  pengamanan  pulau  terluar  strategis,  dan  operasi tempur  lainnya  baik  Operasi  Militer  Perang  (OMP)  maupun  Operasi  Militer Selain  Perang  (OMSP)  berdasarkan  dengan  kebijakan  panglima  TNI.  Korps Marinir  dipimpin  langsung  oleh  komandan  korps  marinir  yang  bertanggung jawab kepada panglima TNI.
Satgas  Marinir  Pengamanan  Pulau-pulau  terluar  adalah  Pasukan  Marinir yang  ditugaskan  untuk  menjaga  keamanan  dan  menjaga  kedaulatan  dari segala  bentuk  ancaman  yang  ditempatkan  di  pulau-pulau  terluar  baik  pulau yang  berpenduduk  maupun  tidak  berpenduduk  yang  memiliki  nilai  Strategis. Penyelenggaran Pengamanan pulau-pulau terluar dalam hal ini di Pulau Natuna di  awali  sejak  Tahun  2017,  dalam  proses  berlangsungnya  penugasan Pengamanan  Pulau  terluar  di  Natuna  yang  dilaksanakan  oleh  Marinir, Pemberdayaan  kemampuan  satgas  Marinir  pengamanan  pulau-pulau  terluar sangatlah menentukan keberhasilan penugasan. Pemberdayaan satgas marinir pengamanan pulau terluar di Natuna diantaranya meliputi:
1.  Pemberdayaan Personel.
2.  Pemberdayaan Sarana dan Prasarana.
3.  Pemberdayaan Kewenangan Satgas.
Ketiga  komponen  diatas  haruslah  bersinergi  dan  saling  berhubungan dalam  terlaksananya  penugasan  pengamanan  pulau  di  Natuna.  Dengan harapan  setelah  di  adakannya  penelitian  dapat  memberikan  saran  dan masukan  bagi  Pimpinan  TNI  AL  dapat  membuat  dasar  hukum  kewenangan satgas marinir dalam pembinaan potensi maritim di wilayah pengamanan pulau- pulau terluar, dalam mendukung tugas pokok TNI AL.

## LANDASAN TEORI Teori Pemberdayaan
Menurut  Rappaport,  pemberdayaan  merupakan  konsep  yang  muncul setalah adanya perencanaan advokasi dan perencanaan komunikatif (Windiarti, 2015).  Sehingga  pemberdayaan  dapat  didefinisikan  sebagai  sebuah  proses atau  mekanisme  dimana  sekelompok  orang,  organisasi  atau  masyarakat memiliki  penguasaan  atas  masalah  yang  dialami.  Dalam  hal  ini  dikemukakan bahwa  suatu  pemberdayaan  dapat  dikatakan  berdaya  apabila  dapat menemukan hasil yang dicapai yaitu dapat memecahkan suatu permasalah dan mendapatkan hasil  yang dapat  bermanfaat bagi kelompok orang tersebut atau suatu organisasi.
Teori Sea Power
Menurut Rear  Admiral  A.T  Mahan  teori  Sea  Power  atau  Kekuatan  Laut, pada dasarnya identik dengan Kekuatan Maritim atau Maritime Power (Riptanto &  Hasan,  2023).  Apabila  kekuatan-kekuatan  itu  diberdayakan,  maka  akan meningkatkan  Kesejahteraan  dan  Keamanan  Negara.  Disamping  hal  tersebut,
Rear  Admiral  A.T  Mahan  menyatakan  b ahwa  “keunggulan  Angkatan  Laut adalah keperluan utama untuk menjadikan negara besar, kuat dan maju”.

## Teori Efektivitas
Menurut David J. Lawless dalam Gibson, Ivancevich dan Donnely tentang Efektifitas  dalam  (Natika  &  Nuraida,  2020)  menyatakan,  Efektivitas  adalah melakukan  hal  yang  benar.  Efektivitas  dalam  kegiatan  organisasi  dapat dirumuskan  sebagai  tingkat  perwujudan  sasaran  yang  menunjukkan  sejauh mana  sasaran  telah  dicapai.  Efektivitas  adalah  seberapa  baik  pekerjaan  yang dilakukan, sejauh mana seseorang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan.  Ini  dapat  diartikan,  apabila  sesuatu  pekerjaan  dapat  dilakukan dengan  baik  sesuai  dengan  yang  direncanakan,  dapat  dikatakan  efektif  tanpa memperhatikan waktu, tenaga dan yang lain. kekuatan personel Satgas Marinir sebagai upaya Pengamanan untuk Pulau-Pulau terluar tersebut.

## Teori Peran
Teori Peran (Role Theory) adalah sebuah konsep yang mengintegrasikan berbagai  teori,  orientasi,  dan  disiplin  ilmu,  termasuk  psikologi,  sosiologi,  dan antropologi  (Rafsanjani,  2021).  Konsep  ini  berawal  dari  pemikiran  dalam sosiologi  dan  antropologi,  tetapi  juga  diterapkan  dan  dikembangkan  dalam psikologi. Istilah "peran" diadopsi dari dunia teater, di mana seorang aktor harus memainkan karakter tertentu dan, dalam posisi tersebut, diharapkan berperilaku sesuai  dengan  karakter  yang  diperankan.  Hal  ini  mencerminkan  bagaimana individu  dalam  kehidupan  nyata  diharapkan  untuk  bertindak  sesuai  dengan peran  sosial  yang  mereka  emban,  seperti  peran  sebagai  orang  tua,  pekerja, atau teman.
Dalam  konteks  sosiologi,  psikologi,  dan  antropologi,  teori  peran menjelaskan bagaimana perilaku individu dibentuk oleh ekspektasi masyarakat terhadap  peran  tertentu  yang  mereka  jalani  (Najoan,  et  al.,  2017).  Sebagai contoh,  seseorang  yang  berperan  sebagai  pemimpin  diharapkan  untuk menunjukkan sifat kepemimpinan seperti tanggung jawab dan ketegasan. Teori ini  membantu  memahami  dinamika  sosial  dan  bagaimana  identitas  serta perilaku individu dipengaruhi oleh norma dan harapan sosial yang melekat pada peran  mereka.  Dengan  memahami  teori  peran,  kita  dapat  lebih  baik menganalisis  interaksi  sosial  dan  mengidentifikasi  faktor-faktor  yang mempengaruhi perilaku manusia dalam berbagai konteks sosial.

## Teori Kewenangan
Menurut  kamus  besar  bahasa  Indonesia,  kata  wewenang  disamakan dengan  kata  kewenangan,  yang  diartikan  sebagai  hak  dan  kekuasaan  untuk bertindak,  kekuasaan  membuat  keputusan,  memerintah  dan  melimpahkan tanggung  jawab  kepada  orang/badan  lain.  Seperti  dikutip  Ridwan  HB  (2014), menyajikan pengertian tentang kewenangan. Kewenangan adalah: “Keseluruhan  aturan  –  aturan  yang  berkenan  dengan  perolehan  dan penggunaan  wewenang  pemerintah  oleh  subjek  hukum  publik  di  dalam hubungan hukum publik”.
Berdasarkan  definisi  kewenangan  menurut  para  ahli  diatas,  dikaitkan dengan judul tesis dapat disimpulkan bahwa sebatas mana kewenangan satgas marinir  dalam  menjalankan  tugas  pengamanan  pulau-pulau  terluar  guna meningkatkan  pembinaan  potensi  maritim  di  wilayah  Natuna,  sejauh  mana
Vol. 11, No. 1, Juni 2024
kewenangan  satgas  marinir  dalam  pembinaan  potensi  maritim  dilihat  dari aturan yang ada di dalam TNI AL.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  deskriptif  kualitatif,  maka  dalam penelitian ini tidak menggunakan hipotesis yang dirumuskan di  awal untuk diuji kebenarannya.  Adapun  langkah-langkah  yang  peneliti  lakukan  dalam  metode deskriptif kualitatif dengan ini adalah sebagai berikut:
1.  Mengumpulkan  data  dari  subjek  penelitian  melalui  teknik  observasi, wawancara dan dokumentasi.
2.  Melakukan  analisis  data  melalui  teknik  triangulasi  data  sebagai  teknik analisis  untuk  mengungkapkan  manajemen  kinerja  guru  dalam meningkatkan mutu pembelajaran.
3.  Menyusun kesimpulan hasil penelitian. Penelitian  ini  dilaksanakan  di  Wilayah  Perbatasan  terutama  laut  Natuna Utara. Subyek penelitian adalah Komandan Satgas dan Asops Kormar (pejabat Marinir) sebagai sumber utama yang dianggap mendukung dalam penelitian ini menurut  pertimbangan  peneliti  agar  dapat  memberikan  informasi  maksimum mengenai  segala  sesuatu  yang  berkaitan  dengan  fokus  penelitian.  Salah  satu sifat metode kualitatif adalah dalam proses penelitian dapat  berkembang terus sesuai  dengan  kebutuhannya.  Hal  ini  sesuai  apa  yang  dikemukakan  oleh Moleong.
Teknik  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  dengan  menggunakan  3 metode  yang  diantaranya  adalah  sebagai  berikut:  observasi,  wawancara,  dan studi  dokumentasi.  Ketiga  teknik  tersebut  digunakan  untuk  memperoleh informasi  yang  saling  menunjang  atau  melengkapi  tentang  pemberdayaan kemampuan  personel  Satgas  Marinir  Pengamanan  Pulau-Pulau  terluar  dalam peningkatan  pembinaan  Maritim  di  Wilayah  Perbatasan  terutama  laut  Natuna Utara.  Adapun  instrumen  penelitiannya  adalah  diri  peneliti  sendiri  (human instrument).
Pengolahan data dalam penelitian ini akan menggunakan  software Nvivo 11  Plus.  Pengolahan  data  yang  dilakukan  dalam  penelitian  ini  melalui  tahap reduksi  data,  penyajian  data  dan  tahap  terakhir  yaitu  menarik  kesimpulan/ verifikasi.
Data  yang  diperoleh  dalam  penelitian  ini  akan  dianalisis  dengan  teknik analisis  data  Soft  System  Methodology  (SSM).  Penggunaan  teknik  analisa SSM  dalam  penelitian  ini  dianggap  relevan  karena  SSM  juga  diaplikasikan dalam  kajian  ilmu  pertahanan  dan  keamanan  sejak  awal  pengembangannya oleh  Peter  Chekland.  Dalam  SSM  terdapat  tujuh  tahap  analisis  data,  yaitu pengidentifikasian  masalah,  mengekspresikan  masalah  dengan  rich  picture, memformulasikan  root  definition  dengan  melakukan  system  thinking, pemodelan  sistem,  membandingkan  hasil  analisa  dengan  keadan  di lapangan,  analisa  inti, dan rekomendasi penyelesaian masalah.

## HASIL PENELITIAN Analisis Intervensi
Pada  tahap  pertama  dalam  memahami  situasi  permasalahan  yang dilemparkan dalam penelitian karena tehap ini mentapkan instrumen atau pihak
yang  terkait  pada  situasi  (permasalahalan)  tersebut.  Dalam  mengkatagorikan ketiga  pihak  tersebut,  sangat  mungkin  apabila  satu  instrument  memiliki  lebih dari satu peran. Dalam penelitian ini, tiga kategori tersebut adalah:
1. Clients  (C). Clients  (C)  penelitian  ini  adalah  Peneliti  sendiri  serta pembimbing I (Dr. Ir. Harjo Susmoro. S.sos.,S.H. M.H) dan pembimbing II (Dr. Agus Salim, S.H. M. Sc., PSC) yang merupakan kelompok akademisi dan berada di bawah naugan Markas di Wilayah Perbatasan Laut Natuna Utara.
2. Practitioners  (P). Praktisi  merupakan  pihak  yang  melakukan  kajian  atau penelitian  dengan  menggunakan  SSM,  dalam  penelitian  ini  (P)  adalah Peneliti (Ahmad Fauzi).
3. Owner  (O). Dalam  penelitian  ini  Owner  adalah  instrumen  yang  terlibat baik  sebagai  regulator  atau  operator  serta  pengamat,  yaitu;  Asops Dankormar, Aspotmar Dankormar, Paban Ops, Pabanops Sops Armada I, Pabanren Sops Kormar, Pabantik Sops Kormar.
Analisis Sosial
1.  Elemen  Peran.  Kategori  yang  dibuat  berdasarkan  peran  dalam  konteks penelitian ini adalah; regulator, operator dan pengamat. Kelompok regulator dalam  penelitian  ini  adalah  Asops  Dankormar.  Kelompok  Operator  adalah Pabanren dan Kelompok Pengamat adalah Paban Ops dan Pabantik Sops Kormar.
2.  Elemen  Norma.  Norma  yang  dimaksudkan  pada  penelitian  ini  adalah segala  aturan  atau  pedoman  tertulis  maupun  tidak  tertulis  tentang bagaimana  Asops  Dankormar,  Paban  Ops  Sops  Kormar,  Pabantik  Sops Kormar,  Pabanren  Sops  Kormar  dalam  pemberdayaan  satgas  marinir pengamanan  pulau-pulau  terluar  guna  meningkatkan  pembinaan  potensi maritim di Wilayah Perbatasan Laut Natuna Utara.
3.  Elemen  Nilai  (Values).  Elemen  nilai  (values)  pada penelitian adalah  aspek kebenaran  dari  seluruh  informan  penelitian  yang  terlibat  serta  bagaimana pelaksanannya  di  lapangan.  Nilai  yang  dimaksudkan  mengacu  pada pemberdayaan  satgas  marinir  pengamanan  pulau-pulau  terluar  guna meningkatkan  pembinaan  potensi  maritim  di  Wilayah  Perbatasan  Laut Natuna Utara.
Analisis Politik
1.  Disposition  of  Power.  TNI  AL,  Asops  Dankormar  Kol  Mar  adalah  pembuat kebijakan strategi dan perencanaan.  Pada jajaran kebijakan satgas Marinir Asops  Dankormar  dan  TNI  AL  sebagai  pembuat  kebijakan  pemberdayaan satgas  Marinir  guna  mendukung  pengamanan  pulau-pulau  terluar meningkatkan  pembinaan  potensi  maritim  di  Wilayah  Perbatasan  Laut Natuna Utara.
2.  Nature  of  Power.  Nature  of  power  yang  dimaksud  dalam  penelitian  ini adalah  kondisi  alami  yang  terbentuk  secara  alami  dengan  struktur  power dalam  situasi  dan  proses  yang  mengontrolnya.  Asops  Dankormar  sebagai aktor  perencana  penggelaran  kekuatan  TNI  pertahanan  sesuai  dengan arah kebijakan nasional.
3.  Rich picture. Dalam Rich picture berikut ini adalah pendapat masing-masing informan  mengenai  topik  penelitian  yang  dibahas,  yaitu  bagaimana pemberdayaan  satgas  marinir  pengamanan  pulau-pulau  terluar  guna
Vol. 11, No. 1, Juni 2024
meningkatkan  pembinaan  potensi  maritim  di  Wilayah  Perbatasan  Laut Natuna Utara.
Sumber: Diolah Peneliti, 2020 Gambar 1. Rich pictures dalam Pengiriman Satgas Maritim TNI
Dari  hasil  pengolahan  data  dengan  tools NVivo didapatkan  keterkaitan antara  pendapat  Informan  satu  dengan  yang  lainnya.  Pertanyaan  penelitian menjadi pusat pembahasan dalam pelaksanaan wawancara.
Pemberdayaan  Satgas  Marinir  Dalam  Melaksanakan  Satgas  Pengamanan Pulau-pulau Terluar
Dengan  adanya  pengamanan  di  pulau-pulau  terluar  dan  digunakan sebagai  wilayah  pertahanan  dengan  menempatkan  personil  yang  sesuai dengan  kondisi  wilayah  sekitar  pulau  yang  dilengkapi  dengan  peralatan  yang memadai,  maka  apabila  terdapat  tindak  kejahatan  yang  terjadi  di  wilayah perairan sekitar pulau akan dapat dengan cepat diatasi.
Berdasarkan  hasil  analisa  perbandingan  model  konseptual  pada pemberdayaan  satgas  marinir  pengamanan  pulau-pulau  terluar  guna meningkatkan  pembinaan  potensi  maritim  di Wilayah  Perbatasan  Laut  Natuna Utara    ditemukan  rentang  antara  real  world  dan  system  thinking  (gap)  dimana aktivitasnya  belum  dilakukan  (gap  penelitian)  oleh  instrumen  terkait.  Upaya yang  dilakukan  satgas  marinir  mendukung  pengaman  pulau-pulau  terluar dengan memiliki kemampuan, antara lain: 1) Kemampuan pertahanan terbatas terhadap  serangan  atau  pendudukan  militer  Asing;  2)  Kemampuan pengawasaan; dan 3) Kemampuan pencegahan transit kegiatan illegal. Kewenangan  peran  satgas  marinir  dalam  Pembinaan  Maritim  diwilayah Perbatasan Laut Natuna Utara
Sejalan  dengan  Asops  Dankomar,  Paban  Ops  Letkol  Mar  juga mengatakan bahwa peran personel dalam mendukung tugas satgas pembinaan maritim  diwilayah  perbatasan  laut  natuna  utara: “Mendidik  dan  menanamkan rasa cinta tanah air kepada NKRI”.
Berdasarkan  hasil  analisa  perbandingan  model  konseptual  pada kewenangan  peran  satgas  marinir  dalam  pembinaan  maritim  diwilayah perbatasan  laut  natuna  utara ditemukan  rentang  antara  real  world  dan  system thinking  (gap)  dimana  aktivitasnya  belum  dilakukan  (gap  penelitian)  oleh instrumen  terkait.  Alasan  mengevaluasi  pelaksanaan  cara  mendidik  dan menanamkan  rasa  cinta  tanah  air  kepada  NKRI  yang  dilakukan  oleh  Asops Dankormar  Kol  Mar.  Karena  dalam  Pembinaan  Maritim  diwilayah  Perbatasan
Laut  Natuna  Utara,  Asops  Dankormar  Kol  Mar  bertanggungjawab  kepada panglima TNI dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Hal ini dikarenakan Asops Dankormar  Kol  Mar  memiliki  peran  sebagai  satgas  marinir  dalam  Pembinaan Maritim diwilayah Perbatasan Laut Natuna Utara.

## Regulasi  Tentang  Peran  Satgas  Marinir  Dalam  Pembinaan  Maritim diwilayah Perbatasan Laut Natuna Utara
Pendapat yang dikemukakan oleh Pabantik Letkol Mar dalam pertanyaan Peran TNI AL dalam melaksanakan kebijakan regulasi penyelenggaraan Peran satgas  marinir  guna  meningkatkan  pembinaan  potensi  maritim  diwilayah perbatasan Laut Natuna Utara, menyatakan:
“1)  Menyiapkan  kekuatan  pertahanan  dan  Keamanan  di  perbatasan  laut Natuna;  2)  Pelaksanaan  Ops  Bhakti  TNI  AL  di  perbuatan  laut  natuna,  3) Tersusunnya  karakter  kebijakan  bebas  dan  aktif  yang  dilandasi  kepentingan nasional dan jati diri sebagai potensi maritim. 4) Menguatnya diplomasi maritim untuk  mempercepat  penyelesaian  perbatasan  Indonesia,  menjamin  integritas wilayah  NKRI,  kedaulatan  maritim  dan  keamanan/kesejahteraan  pulau-pulau terdepan, dan mengamankan sumber daya alam dan ZEE.”
Sekarang,  tinggal  kemauan  saja  dari  semua stakeholder yang  ada  untuk bisa  mewujudkannya  dengan  mengubah  regulasi  dan  tanggungjawab  untuk memaksimalkan  mempertahankan  Pengamanan  pulau-pulau  terluar  serta peran  satgas  marinir  dalam  pembinaan  maritim  diwilayah  Perbatasan  Laut Natuna Utara.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  yang  telah  dikemukakan sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1.  Upaya yang dilakukan satgas marinir mendukung pengaman pulau-pulau terluar  dengan  memiliki  kemampuan,  antara  lain:  1)  Kemampuan pertahanan terbatas terhadap serangan atau pendudukan militer Asing; 2) Kemampuan  pengawasaan;  dan  3)  Kemampuan  pencegahan  transit kegiatan illegal.
2.  Dalam  pembinaan  maritim  diwilayah  perbatasan  Laut  Natuna  Utara Satgas Marinir Pengamanan pulau-pulau terluar melaksanakan pembinaan  potensi  maritim  di  wilayah  perbatasan  laut  Natuna  Utara secara  terbatas,  Dengan  cara  mendidik  dan  menanamkan  rasa  cinta tanah  air  kepada  masyarakat  di  perbatasan  wilayah  laut  Natuna  utara, sebagi  upaya  pengamanan  pembinaan  Dawilhanla  menjadikan  garda terdepan pertahanan Laut.
3.  Pada  saat  ini  kewenangan  regulasi  pembinaan  potensi  Maritim  yang secara resmi berada di Satuan kewilayahan, Lanal dan Lantamal. Namun Satgas  Marinir  pengamanan  pulau-pulau  terluar  dalam  melaksanakan pembinaan  potensi  Maritim,  dalam  pelaksanaannya  dilakukan  secara terbatas  disamping  tugas  pokoknya  sebagai  pengamanan  pulau-pulau terluar.

## DAFTAR PUSTAKA
Checkland, Peter B. & Poulter, J. (2006). Learning for Action: A short definitive account  of  Soft  Systems  Methodology  and  its  use  for  Practitioners,
Vol. 11, No. 1, Juni 2024
teachers  and  Students,  England:  John  Wiley&  Sons  Ltd,  The  Atrium Southern Gate, Chichester, West Sussex PO19 8SQ Dansatgas Marinir IV, Pengamanan pulau terluar Natuna 2020. Moleong,  Lexy  J.  (2014). Metode  Penelitian  Kualitatif .  Edisi  Revisi.  Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
Moleong,  Lexy,  J.,  (1990). Metodologi  Penelitian  Kualitatif.  Bandung:  Remaja Karya hal 3
Najoan,  B.,  Kawengian,  D.  D.,  &  Harilama,  S.  H.  (2017).  Peranan  Komunikasi Tokoh Masyarakat Dalam Meminimalisir Kesenjangan Sosial Di Kelurahan Mampang Kota Depok Jawa Barat. Acta Diurna Komunikasi , 6 (3). Natika,  L.,  &  Nuraida,  N.  (2020).  Efektivitas  Tempat  Pelelangan  Ikan  (Tpi) Terungtum  Pada  Dinas  Perikanan  Kabupaten  Subang  (Studi  Kasus  Di Kecamatan Pusakanagara). The World of Public Administration Journal . Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Tentang  Susunan  Organisasi  Tentara Nasional Indonesia
Peraturan Presiden RI no 66 Tahun 2019 Tentang Susunan Organisasi TNI. Rafsanjani,  H.  (2021).  Peran  Dewan  Pengawas  Syariah  (Dps)  Pada  Lembaga Keuangan  Syariah. Jurnal  Masharif  al-Syariah:  Jurnal  Ekonomi  dan Perbankan Syariah/Vol , 6 (2), 268.
Rappaport,  J.  (1995).  Studies  in  Empowerment:  Introducing  to  the  Issue, Prevention In Human Issue, USA, 1987, hal: 122. 47 Ife, Jim, Community Development:  Creating  Community  Alternative,  Vision,  Analysis  and Practice, Australia, Longman.
Ridwan  HR.  (2014). Hukum  Administrasi  Negara.  Jakarta.  RajaGrafindo Persada .
Riptanto,  S.  H.,  &  Hasan,  S.  (2023).  Optimalisasi  Pemberdayaan  Potensi Sumber Daya Nasional Di Kalimantan Timur Guna Menghadapi Ancaman Militer  Di  ALKI  II. Scientific  Journal  Of  Reflection:  Economic,  Accounting, Management and Business , 6 (4), 965-974. Windiarti,  N.  A.  (2015).  Pemberdayaan  ekonomi  masyarakat  pada  kelompok pembudidaya  ikan  (pokdakan)  mino  tirtorejo  di  Desa  Tunjungrejo Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang. Publika , 3 (8).