## Tinjauan Yuridis Penerbitan Sertifikat Tanah (Studi Di Kantor Pertanahan Kabupaten Garut)
Rizky Anggita, Kholis Roisah, Mujiono Hafidh Prasetyo Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro E-mail: rizkyanggitaa@gmail.com

## Abstract
Dual  Certificates  according  to  Article  107  of  the  Regulation  of  the  Minister  of  State  for  Agrarian Affairs/Head of the National Land Agency Number 9 of 1999 are categorized as administrative law defects for a service product of the National Land Agency (BPN), other errors of an administrative law nature. The purpose of this study was to examine and analyze the procedure for issuing land certificates at the Garut  Regency  Land  Office  associated  with  UUPA  Number  5  of  1960  in  conjunction  with  Government Regulation Number 24 of 1997 concerning land registration and To review and analyze the legal efforts carried out by the Garut Regency Land Office in dealing with overlapping certificates. The legal materials studied  and  analyzed  in  normative  legal  research  consist  of  primary  legal  materials,  secondary  legal materials, and tertiary legal  materials.  The results of  this study indicate  that the Procedure for  Issuing Land  Certificates  according  to  UUPA  Number  5  of  1960  in  conjunction  with  Government  Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration is by way of conversion of land rights, into land rights according to the provisions contained in the LoGA, and Legal Efforts of the Garut Regency Land Office in dealing with Overlapping Certificates.
Keywords : Procedure for Issuing Land Certificates; Research; Legal Effort

## Abstrak
Sertipikat Ganda menurut Pasal 107 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 dikategorikan sebagai cacad hukum administrasi atas suatu produk pelayanan Badan Pertanahan  Nasional  (BPN),  Kesalahan  lainnya  yang  bersifat  hukum  administratif.  Terjadinya  sertifikat cacad hukum seperti sertifikat palsu dan sertifikat ganda dipengaruhi oleh faktor-faktor intern dan ekstern. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis prosedur penerbitan sertifikat tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Garut dihubungkan dengan UUPA Nomor 5 Tahun 1960 juncto Peraturan Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  Tentang  Pendaftaran  Tanah  dan  Untuk  mengkaji  dan  menganalisis upaya  hukum  yang  dilakukan  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Garut  dalam  menangani  sertifikat  ganda ( overllaping ). Penelitian ini merupakan penelitian hukum hukum normatif, maka sumber data yang utama berasal  dari  data  kepustakaan.  Bahan  hukum  yang  dikaji  dan  yang  dianalisis  dalam  penelitian  hukum normative terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Prosedur Penerbitan Sertifikat Tanah Menurut UUPA Nomor 5 Tahun 1960 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah ialah dengan cara konversi  hak  atas  tanah,  menjadi  hak  atas  tanah  menurut  ketentuan  yang  tercantum  dalam  UUPA,  dan Upaya Hukum Kantor Pertanahan Kabupaten Garut dalam menangani Sertfikat Overlapping .
Kata Kunci : Prosedur Penerbitan Sertifikat Tanah; Penelitian; Upaya Hukum

## A. PENDAHULUAN

## 1. Latar Belakang Masalah
Amanat  yang  terkandung  dalam  Pasal  33  ayat  (3)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Repubik Indonesia  (UUDNRI)  Tahun  1945  pemerintah  mengeluarkan  peraturan  untuk  mengatur  masalah agraria yaitu “Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau lebih dikenal dengan singkatan UUPA”, “sebagaimana disebutkan dalam diktum ke-5 UUPA yang merupakan pembaruan hukum agraria dan merupakan kebijakan pertanahan yang berlaku di Indonesia  untuk  mewujudkan  kebahagiaan,  kesejahteraan,  kedamaian  dan  kemerdekaan  dalam masyarakat dari segi hukum Indonesia yang berdaulat sempurna” (Notonagoro, 1984).
UUPA  merupakan  peraturan  dasar  yang  mengatur  penguasaan,  pemilikan,  peruntukan, penggunaan,  dan  pengendalian  pemanfaatan  tanah  yang  bertujuan  terselenggaranya  pengelolaan dan pemanfaatan tanah untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Salah satu aspek yang dibutuhkan untuk tujuan tersebut adalah mengenai kepastian hak atas tanah yang menjadi dasar utama dalam rangka kepastian hukum kepemilikan tanah (Harsono, 2005).
Dalam  rangka  untuk  menciptakan  adanya  kepastian  hukum  di  sektor  pertanahan,  sehingga diperlukan  adanya  perangkat  hukum  yang  tercatat  dengan  jelas,  lengkap,  dan  dipatuhi  dan dilaksanakan  dengan  penuh  tanggung  jawab  dan  konsisten  berdasarkan  pada  peraturan  yang berlaku. Melalui adanya proses pendaftaran tanah menjadi menjadi salah satu cara untuk menuju terciptanya kepastian hukum. “Sebagai bagian dari proses pendaftaran tanah, sertifikat sebagai alat pembuktian  hak  atas  tanah  terkuat  pun  diterbitkan.  Dokumen-dokumen  pertanahan  sebagai  hasil proses pendaftaran tanah adalah dokumen tertulis yang memuat data fisik dan data yuridis tanah bersangkutan. Dokumen-dokumen pertanahan tersebut dapat dipakai sebagai jaminan dan menjadi pegangan  bagi  pihak-pihak  lain  yang  memiliki  kepentingan  atas  tanah  tersebut”  (Sangsun  & Florianus, 2008) .
Dalam UUPA pendaftaran tanah menjadi hal utama atas terciptanya suatu bukti hak milik atas suatu tanah. Menurut ketentuan Pasal 19 UUPA (Supriadi, 2008):
1) Untuk  menjamin  kepastian  hukum  oleh  pemerintah  diadakan  pendaftaran  tanah  di  seluruh wilayah  Republik  Indonesia  menurut  ketentuan-ketentuan  yang  diatur  dengan  Peraturan pemerintahan;
2) Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ini meliputi:
a) Pengukuran, perpetaan, dan pembukuan tanah;
b) Pendaftaran atas hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;
c) Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.
3) Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengikat keadaan Negara dan masyarakat, keperluan lalu-lintas  sosial  ekonomis  serta  kemungkinan  penyelenggaraannya,  menurut  pertimbangan Menteri Agraria;
4) Dalam Peraturan pemerintah diatur biaya-biaya yang bersangkutan dengan pendaftaran termasuk dalam  ayat  1  di  atas,  dengan  ketentuan  bahwa  rakyat  yang  tidak  mampu  dibebaskan  dari pembayaran biaya tersebut.
Pasal (1) angka (1) PP Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah bahwa Pendaftaran tanah  adalah  rangakaian  kegiatan  yang  dillakukan  oleh  pemerintah  secara  terus  menerus, berkesinambungan  dan  teratur  meliputi  pengumpulan,  pengolahan,  pembukuan  dan  pengkajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang- bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.
Dengan diselenggarakannya pendaftaran tanah, maka pihak-pihak yang bersangkutan dengan mudah dapat mengetahui status atau kedudukan hukum daripada tanah tertentu yang dihadapinya, letak, luas dan batas-batasnya, siapa yang punya dan beban apa yang ada diatasnya (Perangin, 1991).
Pasal (1) angka (10) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah  bahwa  Pendaftaran  tanah  secara  sporadik  merupakan  kegiatan  pendaftaran  tanah  untuk pertama  kali  mengenai  satu  atau  beberapa  obyek  pendaftaran  tanah  dalam  wilayah  atau  bagian wilayah suatu desa/kelurahan secara individual atau massal. Pendaftaran tanah secara sporadik ini inisiatif berasal dari masing–masing pemilik tanah. Maka pemilik tanah sebagai pemohon dituntut lebih aktif mengurus  permohonan sertifikat  tanahnya karena segala sesuatunya harus diusahakan sendiri. Biaya pendaftarannya relatif lebih mahal dan waktunya relatif lebih lama.
Menurut Boedi Harsono, pendaftaran tanah sebagai serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Negara atau Pemerintah secara terus menerus dan diatur, berupa pengumpulan data keterangan atau data tertentu yang ada di wilayah–wilayah tertentu, pengolahan, penyimpanan, dan penyajian bagi kepentingan rakyat  dalam  memberikan jaminan  kepastian hukum  di  bidang pertanahan termasuk tanda bukti dan pemeliharaannya (Harsono, 2005). Obyek dari pendaftaran tanah meliputi :
a. Bidang-bidang tanah yang dipunyai dengan hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai
b. Tanah hak pengelolaan
c. Tanah wakaf
d. Hak milik atas satuan rumah susun
e. Hak tanggungan
f. Tanah Negara
Berdasarkan  Pasal  (3)  PP  Nomor  24  Tahun  1997  tentang  Pendaftaran  Tanah,  tujuan pendaftaran tanah yaitu :
1. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang  tanah,  satuan  rumah  susun  hak-hak  lain  yang  terdaftar  agar  dengan  mudah  dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan.
2. Untuk  menyediakan  informasi  kepada  pihak-pihak  yang  berkepentingan  termasuk  pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dapat mengadakan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satun rumah susun yang sudah tersusun.
3. Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.
Dengan  melihat  ketentuan  Pasal  19  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960,  maka  akibat hukum  dari  pendaftaran  tanah  itu  adalah  berupa  diberikannya  surat  tanda  bukti  hak  yang  lazim dikenal dengan sebutan sertipikat tanah yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat terhadap pemegangan hak atas tanah. Sertipikat tanah yang diberikan itu akan memberikan arti dan peranan bagi  pemegang  hak  yang  bersangkutan.  Namun  dalam  praktek  sekarang  ini  berkenaan  dengan sertipikat tanah, tidak jarang telah terjadi terbit 2 (dua) atau lebih sertipikat tanah di atas sebidang tanah  yang  sama.  Dua  atau  lebih  sertipikat  tanah  yang  terbit  di  atas  tanah  yang  sama  ini  lazim dikenal dengan tumpang tindihnya (overlapping) sertipikat yang membawa akibat ketidakpastian hukum pemegang hak-hak atas tanah yang sangat tidak diharapkan dalam pelaksanaan pendaftaran tanah di Indonesia (Effendie, 1993) .
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan bagian dari program Presiden Joko Widodo yaitu Nawa Cita. Hingga tahun 2025 Presiden Joko Widodo menargetkan penerbitan lima juta  sertifikat  di  seluruh  indonesia.  Program  PTSL  merupakan  kegiatan  pendaftaran  tanah  untuk pertama  kali  yang  dilakukan  secara  serentak  dan  meliputi  seluruh  objek  pendaftaran  tanah  yang belum bersertifikat maupun sudah bersertifikat di suatu wilayah.
Kantor Pertanahan Kabupaten Garut, saat ini sedang mengerjakan program Pemerintah Pusat, yaitu Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), pada anggaran tahun 2017 Kabupaten Garut sudah  menyerahkan  5.500  Sertipikat  kepada  Masyarakat  yaitu  di  Desa  Cimuncang  Kecamatan Garut  Kota  dan  Desa  Margalaksana  Kecamatan  Cilawu,  pada  tanggal  17  Oktober  2017  oleh Presiden  Joko  Widodo,  akan  tetapi  program  tersebut  bukan  berarti  tidak  terdapat  masalah  atau kendala, hasil analisis penulis dan mendapatkan sample kasus di Desa Cimuncang Kecamatan Garut Kota, terdapat beberapa Sertipikat hasil produk Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang overllaping (tumpang tindih) atau double sertipikat dalam satu lokasi bidang tanah dengan sertipikat terdahulu atau sertipikat yang lebih dulu ada sebelum terbit sertipikat produk PTSL, hal ini terjadi dan baru di ketahui ketika sertipikat terdahulu akan di lakukan peralihak hak atas tanah, pada saat itu sertipikat terdahulu, yaitu “Sertipikat Hak Milik Nomor 50 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 65 Desa Cimuncang” dilakukan terlebih dahulu ploting sertipikat, seketika itu juga gambar yang tertera di Peta Induk Kantor Pertanahan Kabupaten Garut baru terlihat Sertipikat Hak Milik Nomor 50 dan 65 di atas nya di duduki oleh Sertipikat Hak Milik Nomor hasil produk PTSL, maka karena hal ini sertipikat terdahulu tidak dapat dilakukan proses selanjutnya dan tidak dapat dilakukan peralihak hak,  sehingga  mengakibatkan  pemilik  Sertipikat  Hak  Milik  Nomor  50  dan  65  dirugikan  dan dilanggar hak-haknya.

## 2. Kerangka Teori
Kepastian hukum adalah suatu kondisi dimana suatu peraturan dibuat dan diumumkan dengan penuh  keyakinan  karena  mengatur  sesuatau  hal  dengan  jelas.  Teori  mengenai  kepastian  hukum merupakan salah satu  teori penting dalam hukum  dan ketertiban.  Notohamidjojo dalam bukunya menyatakan  bahwa:  “hukum  mempunyai  tujuan  pada  persoalan  yang  menyertainya,  khususnya kepastian hukum, keadilan, kemudahan atau kepraktisan” (Notohamidjojo, 1975). Kepastian hukum tidak hanya sebatas pasal dalam perundang-undangan, namun selain adanya konsistensi antara pasal yang  satu  dengan  pasal  yang  lain,  suatu  pedoman  hukum  dibuat  dan  diumumkan  dengan  penuh kepastian  karena  dibuat  untuk  dapat  memberikan  suatu  peraturan  yang  jelas.  Jelas  karena  di dalamnya  tidak  menimbulkan  pertanyaan  atau  banyak  pengertian,  serta  sistem  hukum  dalam undang-undang  menjadi  suatu  pengaturan  norma,  sehingga  tidak  ada  konflik  atau  pertentangan norma atau adanya ketidakjelasan norma.
Terdapat  2  (dua)  implikasi  dalam  kepastian  hokum  antara  lain;  pertama  adanya  pedoman umum yang membuat orang memahami kegiatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan
yang  kedua  sebagai  jaminan  kepastian  bagi  orang-orang  yang  sedang  berurusan  dengan  hukum, sehingga  mampu  memahami  bagaimana  Negara  dalam  memberikan  suatu  putusan  hukum. Kepastian  hukum  ini  sangat  penting  untuk  menjamin  kerukunan  dan  ketenteraman  masyarakat (Rato, 2014).
Kepastian hukum dapat bermakna dimana seseorang dapat memperoleh sesuatu yang normal dalam situasi tertentu. Kepastian juga bermakna sebagai norma yang pasti sehingga dapat digunakan sebagai pedoman bagi orang-orang yang bergantung pada suatu peraturan. Dengan demikian makna kepastian  hukum  dapat  diartikan  sebagai  adanya  kejelasan  dan  kekekalan  dalam  pemanfaatan hukum dalam masyarakat. Hal ini akan bermanfaat karena tidak menyebabkan banyak kesalahan. Kepastian hukum merupakan asas yang tidak dapat dipisahkan oleh norma-norma hukum. Hukum apabila  tidak  ada  kepastian  yang  sah  akan  mengakibatkan  hilangnya  arti  pentingnya  dari  hukum tersebut karena kepastiannya tidak dapat digunakan sebagai aturan yang berlaku untuk semua orang.

## 3. Rumusan Permasalahan
Berdasarkan hal -hal tersebut di atas maka perlu adanya suatu penyelesaian yang tidak hanya dilakukan dengan pemikiran -pemikiran  praktis  melainkan  memerlukan  suatu  analisis  secara  normatif    yang  dapat dituangkan    dalam    karya  tulis  ilmiah.  Oleh  sebab  itu  permasalahan  yang ingin  dibahas  dalam  artikel ini yaitu; bagaimana Langkah-langkah  yang  Harus  ditempuh  dalam  Prosedur  Penerbitan  Sertifikat Tanah Menurut “UUPA No. 5 Tahun 1960 Jo Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran  Tanah”?,  dan  bagaimana  Upaya  Hukum  yang  dilakukan  dalam  Prosedur  Penerbitan Sertifikat Tanah Apabila Terdapat Cacat Hukum?

## 4. Orisinalitas Hasil Penelitian
Pembahasan mengenai  aspek  Yuridis  Penerbitan  Sertifikat  Tanah  sudah  pernah  dilakukan sebelumnya, antara lain estiani denan judul “Tinjauan Yuridis terhadap Penerbitan Sertipikat Hak Atas  Tanah  Berdasarkan  Akta  Cacat  Hukum”  dalam  artikel  tersebut  dibahas  mengenai  akibat hukum yang dalam pembuatannya ditemukan adanya cacat hukum dan akibat hukum sertipikat hak atas tanah dan penyelesaianya terhadap akta otentik notaris cacat hukum tersebut (Estiani, 2019) . Selanjutnya  artikel  yang  ditulis  oleh  Lailatul  Jannah  dengan  judul  “Tinjauan  Yuridis  Terhadap Pendaftaran  dan  Penerbitan  Sertipikat  Tanah  Bengkok”.  Artikel  tersebut  menekankan pembahasanya  terhadap  tinjauan  mengenai  tanah  bengkok  dan  pendaftaran  tanah  bengkok  yang bersertipikat dan status hukumnya (Jannah, 2021) .
Artikel  yang  ditulis  ini memiliki  perbedaan  dengan beberapa  artikel  yang  sudah  dijelaskan  di  atas. Artikel ini lebih mendalam membahas mengenai l angkah-langkah yang harus ditempuh dalam Prosedur Penerbitan Sertifikat  Tanah Menurut  “UUPA Nomor 5 Tahun 1960 juncto Peraturan Pemerintah Nomor  24  Tahun  1997  Tentang  Pendaftaran  Tanah”,  dan  upaya  hukum  yang  dilakukan  dalam Prosedur Penerbitan Sertifikat Tanah Apabila Terdapat Cacat Hukum.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  normatif  atau  yuridis  normatif.  Metode  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  Pendekatan  Hukum  Normatif.  Pengumpulan  data  dilakukan dengan  mendokumentasikan  semua  bahan  hukum  yang  terkait  dengan  penelitian,  memilih  dan memilah  bahan  hukum  yang  paling  sesuai  dengan  topik  penelitian,  serta  menyusun  bahan-bahan hukum  yang  telah  dikumpulkan.  Spesifikasi  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah deskriptif a analitis yaitu hasil penelitian akan berusaha memberikan gambaran situasi penelitian yang komprehensif,  sistematis  dan  mendalam.  Metode  analisis  data  dengan  menggunakan  analisis  data kualitatif,  yang  memusatkan  perhatiannya  pada  prinsip-prinsip  umum  yang  mendasari  perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia atau pola-pola yang di analisis gejala-gejala sosial  budaya  dengan  menggunakan  kebudayaan  dari  masyarakat  yang  bersangkutan  untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku (Ashtofa, 2013) .

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Langkah-langkah  yang  Harus  ditempuh  dalam  Prosedur  Penerbitan  Sertifikat  Tanah Menurut UUPA Nomor 5 Tahun 1960 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah
Sesuai  sistem  pelayanan  Kantor  Pertanahan  yang  sudah  dipadukan  di  seluruh  Indonesia, mekanisme pendaftaran tanah meliputi proses:
1) Pengajuan permohonan/pendaftaran hak atas tanah melalui loket II.
2) Pemeriksaan kelengkapan berkas permohonan/pendaftaran oleh petugas loket II.
3) Penerbitan TTBP (Tanda Terima Berkas Permohonan/Pendaftaran) oleh petugas Loket II, yang biasanya berisi tentang:
a. Penerimaan berkas permohonan, dan surat-surat kelengkapan permohonan
b. Rincian biaya.
c. Perintah pembayaran dan pengambilan tanda bukti pendaftaran di loket III.
4) Pembayaran oleh pemohon/pendaftar di loket III
5) Penerbitan kuitansi pembayaran dan surat tanda bukti pendaftaran dan pembayaran oleh petugas loket III, yang diserahkan kepada pemohon/pendaftar.
6) Proses pendaftaran tanah dari pengukuran, pengumuman, pembukuan, serta penerbitan sertifikat.
7) Pengambilan  sertifikat  di  loket  IV  oleh  pemohon/pendaftar,  dengan  menunjukkan  surat keterangan pendaftaran tanah.
Sedangkan cara memperoleh hak kepemilikan atas tanah, meliputi:
a. Konversi hak atas tanah
Konversi dalam hal ini adalah perubahan status dari hak atas tanah menurut hukum agrarian sebelum berlakunya UUPA, menjadi hak atas tanah menurut ketentuan yang tercantum dalam UUPA. Hak-hak atas tanah berasal dari hak adat, yang menyerupai hak milik seperti, hak yasan, hak druwe desa, hak gogolan, dan lain sebagainya dengan nama beragam (tergantung pada adat istiadat/hukum adat setempat), yang bersifat tetap, dapat dikonversi (diubah statusnya) menjadi hak milik menurut ketentuan UUPA.
Terhadap  kepemilikan  hak  atas  tanah  yang  belum  mempunyai  sertifikat  dari  BPN berdasarkan ketentuan PP Nomor 10 tahun 1961 atau PP nomor 24 tahun 1997, maka pemilik terkait dapat menempuh mekanisme konversi, untuk kemudian mendapatkan sertifikat atas nama pemilik terkait itu sendiri.
Syarat-syarat pendaftaran tanah untuk pertama kali berdasarkan Konversi adalah:
1. Surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasa hukumnya.
2. Fotokopi KTP pemohon yang telah dilegalisasi oleh pejabat berwenang
3. Surat  keterangan  dari  kepala  desa/kelurahan,  tentang  penguasaan  dan  pemilikan  hak  atas tanah
4. Bukti kepemilikan hak atas tanah sebelum bersertifikat, dapat berupa salinan letter C yang diketahui oleh kepala desa; model D asli, model E asli, serta fotokopi pemeriksaan desa yang diketahui oleh kepala desa terkait.
5. Fotokopi  buku  C,  memuat  tentang  identitas  tanah  yang  dimohon/didaftarkan  ke  Kantor Pertanahan. Hal ini disebabkan, di Leter C dasar pencatatan adalah pada subjek pemilik hak atas tanah, bukan pada bidang tanahnya.  Ini  tentunya berbeda dengan pendaftaran tanah di kantor pertanahan, yang merupakan administrasi kepemilikan hak per bidang tanah.
6. Surat  pernyataan  yang  diketahui  oleh  Kepala  Desa/Kelurahan,  yang  menjelaskan  tentang perihal  status  Yuridis  tanah  belum  bersertifikat,  tidak  dijadikan  jaminan  utang,  serta  tidak dalam sengketa.
7. Surat pernyataan yang diketahui oleh Kepala Desa/Kelurahan tentang pemasangan batas-batas permanen.
8. Surat pernyataan persetujuan dari dan ditandatangani pemilik tanah yang berbatasan langsung, dengan diketahui oleh Kepala Desa. Memuat tentang perihal luas tanah yang didaftarkan, dan disetujui oleh pemilik tanah yang bersebelahan/berbatasan langsung tersebut.
9. DI.20 (Risalah penelitian data yuridis dan penetapan batas tanah), dibuat per bidang tanah;
10. Bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan terakhir atau SPPT PBB tahun berjalan.
b. Konversi peralihan hak
Peralihan hak dalam pengertian, pemilikan hak atas tanah yang didaftarkan/dimohonkan sertifikatnya, bukanlah milik pemohon melainkan berasal dari pemilik hak atas tanah sebelumnya yang  telah  beralih  hak  karena  hubungan  hukum  tertentu,  yang  sah  dan  dibenarkan  menurut hukum kepada pemohon.
Bentuk peralihan hak atas tanah yang banyak diketahui di masyarakat antara lain, warisan, hibah,  jual  beli,  sewa-menyewa,  wakaf,  dan  sebagainya,  yang  dilandasi  kesepakatan  damai. Namun dalam kondisi tertentu, ada juga peralihan hak yang pihak-pihaknya tidak menyepakati secara  damai  melainkan  didasarkan  pada  satu  perjanjian  bersifat  memaksa  sebelumnya,  atau karena ada persengketaan yang telah diputuskan oleh pengadilan.
Merujuk pada UU Nomor 5 Tahun 1960 juncto PP Nomor 24 Tahun 1997, dalam kondisi normal  transaksi  seharusnya  dilakukan  di  hadapan  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  (PPAT). Tujuannya,  agar  pelaporan  peralihan  hak  atas  tanah  terkait,  dapat  segera  ditindaklanjuti  ke Kantor Pertanahan, untuk kemudian didaftarkan.
Syarat-syarat  yang  harus  dipenuhi  dalam  pendaftaran  Tanah  Konversi  Hak  berdasarkan perolehan hak karena wakaf atau peralihan hak atas tanah, adalah:
1. Surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasa hukumnya.
2. Bukti tertulis yang membuktikan adanya hak yang bersangkutan, yaitu:
a) Surat  tanda  bukti  hak  milik  yang  diterbitkan  berdasarkan  peraturan  Swapraja  yang bersangkutan atau,
b) Sertifikat hak milik yang diterbitkan berdasarkan PMA Nomor 9 Tahun 1959, atau
c) Surat keputusan pemberian hak milik dari pejabat berwenang, baik sebelum atau pun sejak berlakunya UUPA, yang tidak disertai kewajiban untuk mendaftarkan hak yang diberikan, tetapi telah memenuhi semua kewajiban yang disebutkan di dalamnya, atau
d) Petuk  Pajak  Bumi  dan  Verponding  Indonesia  sebelum  berlakunya  PP  Nomor  10  Tahun 1961, atau
e) Akta  peralihan  hak  di  bawah  tangan,  yang  dibubuhi  tanda  kesaksian  oleh  Kepala Adat/Kepala  Desa/kelurahan  setempat,  yang  dibuat  sebelum  berlakunya  PP  Nomor  24 Tahun 1997, dengan disertai dasar hak yang dialihkan, atau
f) Akta pemindahan hak atas tanah yang dibuat oleh PPAT, yang tanahnya belum dibukukan dengan disertai dasar hak yang dialihkan, atau
g) Akta  ikrar  wakaf/surat  ikrar  wakaf  yang  dibuat  sebelum  atau  sejak  dilaksanakannya  PP Nomor 28 Tahun 1977, dengan disertai dasar hak yang diwakafkan, atau
h) Surat penunjukkan atau pembelian kaveling tanah pengganti atas tanah yang diambil oleh pemerintah daerah, atau
i) Risalah lelang yang dibuat oleh pejabat lelang berwenang, yang tanahnya belum dibukukan dengan disertai dasar hak yang dialihkan
j) Surat keterangan riwayat tanah yang pernah dibuat oleh Kantor Pelayanan PBB, dengan disertai dasar hak yang dialihkan, atau
k) Bentuk  lain  dari  alat  pembuktian  tertulis,  dengan  nama  apa  pun  juga,  sebagaimana dimaksud  dalam  pasal  II,  VI  dan  VII  Ketentuan-ketentuan  Konversi  Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960.
l) Surat-surat bukti kepemilikan lainnya, yang terbit dan berlaku sebellum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960.
3. Surat  pernyataan  tidak  dalam  sengketa,  yang  diketahui  kades/lurah  dan  2  saksi  dari  tetua adat/penduduk setempat.
4. Bukti  dasar  perolehan  hak  karena  waris  (keterangan  pembagian  waris),  atau  peralihan  hak (perjanjian jual-beli, hibah, dan sebagainya).
5. Identitas diri pemohon dan atau kuasanya (fotokopi KTP dan KK yang masih berlaku), serta identitas pemilik hak sebelumnya, atau KTP seluruh ahli waris dalam hal peralihan hak karena pembagian waris.
6. Fotokopi SPPT PBB tahun berjalan.
7. Bukti  SSBPHTB  (Surat  Setoran  Bea  Perolehan  Hak  atas  Tanah  dan  Bangunan),  meskipun nihil namun tetap terlampirkan.
c. Pendaftaran Tanah Kedua
Syarat-syarat pendaftaran tanah kedua ini, antara lain:
1. Hak atas tanah yang diperoleh melalui peralihan hak atau waris
2. Hak atas tanah yang diperoleh melalui pendaftaran peningkatan hak
3. Penggantian sertifikat karena rusak.

## 2. Upaya  Hukum  yang  dilakukan  dalam  Prosedur  Penerbitan  Sertifikat  Tanah  Apabila Terdapat Cacat Hukum
Berdasarkan Pasal 107 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, mengatur mengenai hal-hal yang dikategorikan sebagai cacad hukum administrasi atas suatu produk pelayanan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Produk pelayanan BPN dinyatakan cacad apabila terdapat (Sutopo, 1992) :
a. Kesalahan prosedur;
b. Kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan;
c. Kesalahan subyek hak;
d. Kesalahan obyek hak;
e. Kesalahan jenis hak;
f. Kesalahan perhitungan luas;
g. Tumpang tindih hak atas tanah;
h. Ketidakbenaran pada data fisik dan/atau data yuridis;
i. Kesalahan lainnya yang bersifat hukum administratif. Terjadinya sertifikat cacad hukum seperti sertifikat palsu dan sertifikat ganda dipengaruhi oleh faktor-faktor intern dan ekstern”.
Faktor  intern  yaitu  tidak  dilaksanakannya  Undang-undang  Pokok  Agraria  dan  peraturan pelaksanaannya  secara  konsekuen  dan  bertanggung  jawab  disamping  masih  adanya  orang  yang berbuat untuk memperoleh keuntungan pribadi, kurang berfungsinya aparat pengawasan sehingga memberikan  peluang  kepada  aparat  bawahannya  untuk  bertindak  menyeleweng  dalam  arti  tidak melaksanakan  tugas  dan  tanggung  jawab  sesuai  sumpah  jabatannya  serta  ketidaktelitian  pejabat Kantor Pertanahan dalam menerbitkan sertifikat tanah yaitu dokumen-dokumen yang menjadi dasar bagi  penerbitan  sertifikat  tidak  teliti  dengan  seksama  yang  mungkin  saja  dokumen-dokumen tersebut belum memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan faktor ekstern yaitu masyarakat masih kurang mengetahui undang-undang
dan  peraturan  tentang  pertanahan  khususnya  tentang  prosedur  pembuatan  sertifikat  tanah, Ketersediaan  tanah  tidak  seimbang  dengan  jumlah  peminat  yang  memerlukan  tanah  serta pembangunan
Indonesia  menggunakan  sistem  publikasi  negatif  bahwa  pihak  yang  namanya  tercantum sebagai pemegang hak dalam buku tanah dan sertipikat selalu menghadapi kemungkinan gugatan dari pihak lain yang merasa mempunyai tanah. Untuk mengatasi kelemahan sistem publikasi negatif dalam pendaftaran tanah terdapat  lembaga rechtsverwerking . Meskipun prinsip rechtsverwerking diterapkan  dengan  tujuan  untuk  memberikan  kepastian  hukum  kepada  pihak  yang  dengan  itikad baik  menguasai  tanah  sebagai  pemegang  hak  dengan  sertipikat  tanah  sebagai  tanda  bukti pemilikannya, namun prinsip rechtsverwerking tidak memberikan perlindungan hukum serta dapat merugikan  bagi  pihak  yang  memiliki  tanah  namun  tidak  dapat  membuktikan  dengan  alat  bukti sertipikat  tanah. Perlindungan hukum  juga sulit  diberikan kepada pemegang hak atas tanah yang memperoleh hak atas tanah hanya dengan berdasarkan asas itikad baik (Sutedi, 2004) .
Sertifikat tanah yang dipunyai seseorang belum menunjukan orang tersebut sebagai pemegang hak yang sebenarnya, karena sertipikat hak atas tanah setiap waktu dapat dibatalkan apabila ternyata ada pihak lain yang dapat membuktikan secara hukum bahwa ia adalah pemilik yang sebenarnya. Hal ini berbeda dengansistem publikasi positif, yaitu tanda bukti hak seseorang atas tanah adalah mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Apabila ternyata terdapat bukti yang cacad, menunjukan cacad  hukum  dari  perolehan  hak  tersebut,  maka  ia  tidak  dapat  menuntut  pembatalan,  kecuali tuntutan pembayaran ganti kerugian.
Dalam kepustakaan hukum dikenal dua jenis sarana perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah yang sifatnya  preventif dan  represif.  Menurut Hadjon  pada perlindungan hukum  yang preventif kepada rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapat sebelum suatu  keputusan  pemerintah  mendapat  bentuk  yang  definitif  (sudah  pasti).  Dengan  demikian perlindungan  hukum  yang  preventif  bertujuan  untuk  mencegah  terjadinya  sengketa,  sedangkan sebaliknya  perlindungan  hukum  yang  represif  bertujuan  untuk  menyelesaikan  sengketa, Perlindungan hukum preventif sangat signifikan bagi tindakan pemerintah yang tidak didasarkan pada ketentuan aturan yang berlaku. dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong  untuk  bersikap  hati-hati  dalam  mengambil  keputusan  yang  didasarkan  pada  suatu kebijakan yang diambil (Hamni, 2013).

## D. SIMPULAN
Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :
1. Prosedur  Penerbitan  Sertifikat  Tanah  Menurut  UUPA  Nomor  5  Tahun  1960 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah ialah dengan cara Konversi hak atas tanah,  yaitu  perubahan  status  dari  hak  atas  tanah  menurut  hukum  agrarian  sebelum  berlakunya UUPA, menjadi hak atas tanah menurut ketentuan yang tercantum dalam UUPA. Hak-hak atas tanah berasal dari hak adat, yang menyerupai hak milik seperti, hak yasan, hak druwe desa, hak gogolan, dan lain sebagainya dengan nama beragam  (tergantung  pada  adat  istiadat/hukum adat  setempat), yang  bersifat  tetap,  dapat  dikonversi  (diubah  statusnya)  menjadi  hak  milik  menurut  ketentuan UUPA.  Prosedur  Penerbitan  dan  Akibat  Hukum  Sertifikat  Tanah  Hak  Milik  secara  Sporadik  di Kantor Pertanahan Kabupaten Garut
a) Pembuatan Peta Dasar Pendaftaran;
b) Penetapan Batas Bidang-Bidang Tanah;
c) Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah dan Pembuatan Peta Pendaftaran;
d) Pembuatan Daftar Tanah;
e) Pembuatan SU;
f) Pembuktian Hak Baru;
g) Pembuktian Hak lama;
h) Pengumuman Hasil Penelitian Yuridis dan Hasil Pengukuran;
i) Pengesahan Hasil Pengumuman;
j) Pembukuan Hak;
k) Penerbitan sertifikat
2. Upaya  Hukum  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Garut  dalam  menangani  Sertfikat Overlapping (Ganda), bahwa Sertifikat tanah yang dipunyai seseorang belum menunjukan orang tersebut sebagai pemegang  hak  yang  sebenarnya,  karena  sertifikat  hak  atas  tanah  setiap  waktu  dapat  dibatalkan apabila ternyata  ada pihak lain yang dapat  membuktikan secara hukum  bahwa ia adalah pemilik yang sebenarnya. Hal ini berbeda dengan sistem publikasi positif, yaitu tanda bukti hak seseorang atas tanah adalah mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Apabila ternyata terdapat bukti yang cacat, menunjukan cacat hukum dari perolehan hak tersebut, maka ia tidak dapat menuntut pembatalan, kecuali tuntutan pembayaran ganti kerugian.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Ashtofa, B. (2013). Metode Penelitian Hukum . Jakarta: Rineka Cipta.
Kansil, Csl. Christine, dkk. (2009), Kamus Istilah Hukum. Jakarta: Jala Permata Aksara.
Effendie, B. (1993). Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan-Peraturan Pelaksanaannya . Bandung: Alumni.
Harsono, B. (2005). Hukum Agraria Indonesia : Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan pelaksanaanya . Jakarta: Djambatan.
Notonagoro. (1984). Politik Hukum dan Pembangunan Agragria di Indonesia . Jakarta: Bina Aksara. Notohamidjojo, O. (1975). Demi Keadilan dan Kemanusiaan . Jakarta: BPK Gunung Mulia.
Perangin, E. (1991). Hukum Agraria Indonesia . Jakarta: CV. Rajawali.
R. Soeprapto (1976), UU Pokok Agraria dalam Praktek . Jakarta: Mitra Sari.
Sangsun SP, & Florianus. (2008). Tata Cara Mengururs Sertifikat Tanah . Jakarta: Transmedia Pustaka. Rato, D. (2014). Filsafat Hukum: Suatu Pengantar Mencari, Menemukan dan Memahami Hukum ,
Cetakan ke-IV. Surabaya: LaksBang.
Supriadi. (2008). Hukum Agraria, cetakan ke Dua . Jakarta: Sinar Grafika.
Sutedi, A. (2004). Kekuatan Hukum Berlakunya Sertifikat sebagai Tanda Bukti Hak Atas Tanah (Jakarta). Jakarta: BP.Cipta Jaya.

## Artikel Jurnal:
Hamni, L. B. (2013). Perlindungan Hukum Pemegang Sertifikat Hak Atas tanah. Jurnal Hukum Universitas Mataram .
Estiani. (2019). Tinjauan Yuridis terhadap Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah Berdasarkan Akta Cacat Hukum. Notarius , Vol. 12, (No.2), p. 811-823.
Jannah,  Lailatul.,  &  Herawati,  Mega  Tri.,  &  Rachmawati.,  Istiana.  (2021).  Tinjauan  Yuridis  Terhadap Pendaftaran dan Penerbitan Sertipikat Tanah Bengkok. Jurnal Komunikasi Hukum, Vol.7,(No.1), p. 87-96.
Sutopo, U. (1992). Masalah Penyalahgunaan Setifikat Dalam Masyarakat dan Upaya Penanggulangannya.
Seminar Nasional Kegunaan Sertifikat dan Permasalahannya .

## Peraturan Perundang-Undangan:
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia (Burgerlijk Wetboek).
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
Instruksi Menteri Negara/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1998 Tanggal 20 Juli 1998 Tentang Pemanfaatan
Tanah  Kosong  Untuk  Tanaman  Pangan  Menteri  Negara  Agraria/Kepala  Badan  Pertanahan Nasional.