## Pendidikan Antikorupsi Sebagai Pendidikan Karakter Bagi Peserta Didik
Farida Isroani 1* , Zaenullah 2

## Abstrak
Perspektif moral lebih sensitif melihat kerusakan yang ditimbulkan atas seseorang sedangkan perspektif konvensi lebih melihat pada pelanggaran kesepakaran,konsistensi dan ekspektasi dari pemilik otoritas.Pelanggaran terhadap prinsip moralitas menimbulkan rekasi afektif yang lebih kuat. Perilaku manusia dalam menanggapi pelanggaran moral atau kon- vensi juga berbeda. Jika mereka melanggar prinsip moral mereka minta maaf atau mencoba mencari pembenaran atau alasan dari tindakan mereka itu, tetapi prinsip moral itu sendiri tidaklah dipertanyakan. Sementara kalau mereka melang- gar konvensi maka mereka akan mengkritisi sumber norma tersebut. Karena itu manusia tahu secara instingtif mana yang moralitas dan mana yang konfensi. Ada pandangan tentang tahap-tahap perkembangam moral siswa dan pen- erimaannya atas konvensi, maka pendidikan antikorupsi, sebaiknya dilaksanakan sesuai dengan kematangan perkem- bangan moral yang dimiliki siswa.Siswa sekolah menegah atas yang telah berusia antara 14 sampai dengan 17 tahun dapat diberi penjelasan bahwa standar perilaku antikorupsi adalah wajib bagi setiap orang dalam posisi apapun untuk mempertahankan sistem sosial yang ada.Satu hal yang paling penting adalah korupsi itu dinilai jahat dilihat dari perspek- tif moral dan konvensi.
Kata Kunci: pendidikan anti korupsi, karakter
History: Received : 20 Nov 2023 Revised : 28 Nov 2023 Accepted : 22 Nov 2023 Published : 31 Dec 2023 1 Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri
2 Universitas Wisnuswardana Malang *Author Correspondent : farida@unugiri.ac.id
Publishers: LPM  IAIN  Syaikh  Abdurrahman  Siddik Bangka Belitung, Indonesia
Licensed: This work is licensed under aCreative  Commons  Attribution  4.0  International License.

## Pendahuluan
Pendidikan anti korupsi adalah program pendidikan tentang korupsi yang bertujuan untuk membangun    dan  meningkatkan  kepedulian  warganegara  terhadap  bahaya  dan  akibat  dari tindakan  korupsi.  Target  utama  Pendidikan  anti  korupsi  adalah  memperkenalkan  fenomena korupsi  yang  mencakup  kriteria,  penyebab  dan  akibatnya,  meningkatkan  sikap  tidak  toleran terhadap  tindakan  korupsi,menunjukan  berbagai  kemungkinan  usaha  untuk  melawan  korupsi serta berkontribusi terhadap standar yang ditetapkan sebelumnya seperti mewujudkan nilai-nilai dan  kapasitas  untuk  menentang  korupsi  dikalangan  generasi  muda.  Disamping  itu  siswa  juga dibawa untuk menganalisis nilai-nilai standar yang berkontribusi terhadap terjadinya korupsi serta nilai-nilai  yang  menolak  atau  tidak  setuju  dengan  tindakan  korupsi.  Karena  itu  pendidikan antikorupsi  pada  dasarnya  adalah  penanaman  dan  penguatan  nilai-nilai  dasar  yang  diharapkan mampu membentuk sikap antikorupsi pada diri peserta didik.
Departemen  pendidikan  Lithuania  yang  telah  mengimplementasikan  pendidikan antikorupsi di negaranya sejak 2005 mengatakan bahwa tugas utama dari pendidikan anti korupsi di  sekolah  adalah  untuk  memberikan  pemahaman  kepada  siswa  bagaimana  siswa  bisa membedakan antara kejahatan korupsi dengan bentuk kejahatan lainnya, memberikan argumen yang logis dan rasional kenapa korupsi dianggap sebagai suatu kejahatan, serta menunjukan cara- cara  yang  bisa  ditempuh  dalam mengurangi  terjadinya  tindakan  korupsi.  (Ministry  of  Education Lithuania, 2006)
Hal yang sama dinyatakan oleh Dharma (2003) secara umum tujuan pendidikan anti-korupsi adalah  :(1)  pembentukan  pengetahuan  dan  pemahaman  mengenai  bentuk  korupsi  dan  aspek-
aspeknya;  (2)  pengubahan  persepsi  dan  sikap  terhadap  korupsi;  dan  (3)  pembentukan keterampilan dan kecakapan baru yang ditujukan untuk melawan korupsi.Dengan ketiga tujuan itu dapat  dilihat  bahwa  pendidikan  antikorupsi  meskipun  mempunyai  sasaran  utama  sebagai pendidikan  nilai  akan  tetapi  tetap  meliputi  ketiga  ranah  pendidikan  sebagaimana  dikemukakan oleh Bloomyaitu pengembangan ranah kognitif, afektif dan psikomotor siswa.

## Metode
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  pendekatan  kualitatif.  (Sugiyono,  2016)    menyatakan bahwa metode penelitian kualitatif  diartikan sebagai metode penelitian yang  berlandaskan pada filsafat postpositivisme dan digunakan untuk meneliti kondisi obyek yang alamiah dimana peneliti sebagai instrumen kunci dengan teknik pengumpulan data secara triangulasi (gabungan),  analisis data  bersifat    induktif  /kualitatif,    dan  hasil  penelitian  lebih  menekankan  makna  dari  pada generalisasi.
Penelitian  ini  adalah  jenis  penelitian  studi  kasus.  Hal  ini  dilakukan  agar  lebih  fokus  pada masalah yang akan diteliti. Data dihimpun berasal dari berbagai sumber dan hasil penelitian melalui wawancara,  pengamatan  dan  dokumentasi.  Creswell  (1998)  dalam  (Rukin,  2021)  menyatakan bahwa  suatu  penelitian  dapat  dikatakan  sebagai  penelitian  studi  kasus  apabila  proses penelitiannya  dilakukan  secara  mendalam  dan  menyeluruh  terhadap  kasus  yang  diteliti,  serta mengikuti struktur studi kasus.

## Pembahasan
Berdasarkan    rumusan    yang  ditentukan oleh  komisi  pemberantasan  korupsi  (KPK), ada sembilan  nilai  dasar  yang  perlu  ditanamkan  dan  diperkuat  melalui  pelaksanaan  pendidikan antikorupsi di sekolah, yaitu nilai kejujuran, adil,berani, hidup sederhana, tanggung jawab,disiplin, kerja keras, hemat dan mandiri. Nilai-nilai ini sebenarnyaada di masyarakat sejak zaman dahulu, dan termuat  secara  jelas  dalam  dasar  falsafah  negara  Pancasila,namun  mulai  tergerus  oleh  budaya konsumerisme  yang  dibawa  oleh  arus  modernisasi  dan  globalisasi.  Sesuai  dengan  tujuan  yang hendak  dicapai,  maka  pelaksanaan  pendidikan  antikorupsi  di  sekolah  perlu  memperhatiakan beberapa hal terkait (Modern Didactic Center, 2006) diantaranya adalah:

## Pengetahuan Tentang Korupsi
Untuk  memiliki  pengetahuan  yang  benar  dan  tepat  tentang  korupsi,  siswa  perlu mendapatkan  berbagai  informasi  yang,terutama  informasi  yang  memungkinkan  mereka  dapat mengenal  tindakan  korupsi  dan  juga  dapat  membedakan  antara  tindakan  kejahatan  korupsi dengan tindakan kejahatan lainnya. Untuk itu pembahasan tentang kriteria, penyebab dan akibat korupsi merupakan materi pokok yang harus diinformasikan pada siswa.
Disamping  itu  siswa  juga  memiliki  argumen  yang  jelas  mengapa  perbuatan  korupsi dianggap  sebagai  perbuatan  yang  buruk  dan  harus  dihindari.  Analisis  penyebab  dan akibat  dari tindakan  korupsi  pada  berbegai  aspek  kehidupan  manusia,termasuk  aspek  moralitas  akan memberi siswa wawasan tentang korupsi yang lebih luas.Pada akhirnya berbagai alternatif yang dapat ditempuh untuk menghindari korupsi dapat menjadi inpirasi bagi siswa tentang banyak cara yang  dapat  dilakukan  dalam  memberntas  korupsi.  Kesemua  ini  merupakan  modal  dasar  dalam penanaman atau pembentukan sikap dan karakter antikorupsi.
Berdasarkan pengetahuan yang dimiliki tersebut diharapkan siswa mampu untuk menilai adanya  perilaku  korup  dalam  masyarakat  atau  institusi  disekitarnya.  Karena  itu  pemberian informasi tentang korupsi bukanlah untuk memberikan informasi sebanyak mungkin kepada siswa, melainkan  informasi  itu  diperlukan  agar  siswa  mampu  membuat  pertimbangan  pertimbangan tertentu  dalam  menilai.  Dengan  kata lain berdasarkan  informasi  dan pengetahuannnya tentang korupsi siswa mampu menilai apakah suatu perbuatan itu termasuk korupsi atau tidak, dan apakah perbuatan  tersebut  dikategorikan  baik  atau  buruk.  Dengan  pertimbangan  tersebut  selanjutnya siswa dapat menentukan perilaku yang akan diperbuatnya.

## Pengembangan Sikap
Sebagai  pendidikan  nilai  dan  karakter,  pendidikan  antikorupsi  memberi  perhatian  yang besar  pada  pengembangan  aspek  sikap  siswa.  Sikap  adalah  disposisi  penilaian  yang  diberikan terhadap  suatu  objek  yang  didasarkan  atas  pengetahuan,reaksi  afektif,  kemauan  dan  perilaku sebelumnya  akan  objek  tersebut  (Fishbean,&Ajzen  1973)  Kesemua  elemen  diatas  saling berhubungan dan saling bertukar tempat misalnya reaksi afektif dibayangi oleh perilaku yang biasa dilakukan. Karena itu sikap yang pro pada korupsi bukanlah sebuah kategori saja melainkan juga mengandung hal lainnya.
Perubahan  pada  satu  elemen  akan  merubah  pula  elemen  yang  lainnya.Misalnya menghilangkan intensi dan perilaku mungkin akan merubah kognisi,sikap dan reaksi afektif. Oleh karena itu ketika memberikan informasi tentang korupsi, guru berusaha mengembangkan sikap berdasarkan  kognisi.  Untuk  itu  siswa  harus  memiliki  kognisi  atau  pengetahuan  yang  benar  dan dipahami secara baik,sehingga pengetahuan itu bisa bertahan lama dalam memorinya dan dapat dipergunakan  setiap  kali  mereka  akan  membuat    pertimbangan      tertentu.  Disamping  itu keterlibatan  yang  intens  dalam  aktifitas  yang  mengandung  nilai-nilai  antikorupsi  juga  akan mengembangkan sikap yang sesuai dengan nilai tersebut.

## Perubahan Sikap
Merubah sikap yang telah dimiliki sebelumnya merupakan pekerjaan dan tugas yang tidak gampang dan terkadang menimbulkan rasa frustasi. Apalagi jika sikap yang telah dimiliki tersebut berlawanan dengan sikap yang dikehendaki guru atau pendidik, misalnya sikap yang menganggap curang dalam ujian adalah hal yang biasa dikalangan siswa, atau mencontoh tugas kawan untuk diakui sebagai tugas sendiri merupakan hal yang lumrah. Hal ini akan berlanjut terus dengan sikap terhadap fenomena dalam masyarakat seperti menyogok polisi karena melanggar peraturan lalu lintas,  dan  lain  sebagainnya.  Pendidikan  antikorupsi  menghendaki  sikap-sikap  seperti  ini  perlu untuk  dirubah  agar  sesuai  dengan  nilai-nilai  dasar  antikorupsi.  Untuk  itu  diperlukan  pola  dan strategi  perubahan  sikap  yang  bisa  dipakai  dari  berbagai  sumber  misalnya  untuk  membentuk persepsi  tentang  korupsi  yang berlawanan  dengan persepsi  yang  dimiliki  siswa  dapat  dilakukan dengan menyajikan informasi secara tak terduga melaui permainan atau parodi.
Strategi  lain  dalam  merubah  sikap  adalah  dengan  didasarkan  pada  fakta  bahwa pengetahuan dan sikap disimpan dalam tempat atau memori yang berbeda, karena itu diperlukan waktu untuk mencapai keduanya, artinya proses pengetahuan berubah menjadi sikap memerlukan waktu  yang  cukup  panjang.  Karena  itu  jika  ada  sikap  yang  pro  pada  korupsi  sebaiknya  tidak diserang secara langsung atau diatasi dengan cara persuasif. Dalam waktu panjang sikap tersebut akan berganti dengan sendirinya jika informasi yang mendiskreditkan korupsi disajikan dalam cara yang  bermakna  dan  memancing  siswa  untuk  berpikir  secara  kritis  tentang  fenomena  tersebut. Karena disinilah reaksi yang disebut postponement effect (Innerney, 2006), dimana pada awalnya informasi  tidak  akan  dipercayai  tapi  kemudian  pengetahuan  yang  benar  akan  mengatasi  reaksi afektif.

## Perspektif Moral dan Konvensional
Pendidikan anti korupsi didasarkan pada pendidikan nilai yang tidak begitu membedakan secara  tegas  antara  dua  regulasi  sosial  yaitu  moralitas  dan  konvensi.Dalam  perspektif  moral, perilaku  yang  baik  dikatakan  baik  karena  diterima  secara  universal  dan  merupakan  kewajiban semua orang tanpa melihat apa yang dipikirkan orang secara individual. Selanjutnya dari perspektif moral suatu tindakan dinilai sebagai baik atau buruk dengan melihat pada konsekuensinya, apakan tindakan  itu  menyakitkan  bagi  orang  laian,  atau  membawa  kerusakan,  atau  melanggar  rasa keadilan  bagi  semua  orang.  Selanjutnya  kualitas  suatu  tindakan  mungkin  ditentukan  oleh  niat seseorang.  Suatu  tindakan  tidak  dapat  diterima  jika  niat  atau  maksud  pelakunya  itu  buruk, meskipun pada suatu situasi hasilnya tidak jelek atau buruk, dan sebaliknya dapat dipertimbangkan jika niatnya baik meskipun hasilnya gagal.
Konvensi adalah norma yang didasarkan pada kesepakatan bersama yang ada pada suatu masyarakat pada suatu waktu tertentu, jadi tidak menjadi wajib bagi komunitas lain karena itu tidak universal. Dalam kehidupan nyata moralitas dan konvensi saling terkait. Prinsip moral yang umum turun menjadi norma seperti jangan mencuri, jangan berbohong, bertindak adil pada orang lain. Sedangkan pelanggaran terhadap konvensi yang dianggap sangat penting oleh suatu komunitas seperti  menghormati  orang  yang  telah  mati,  bisa  juga  menjadi  pelanggaran  moral  karena  itu menyakiti perasaan orang lain. Dengan kata lain moralitas dan konvensi berada pada konsep yang berbeda dan juga punya logika yang berbeda pula.
Pendidikan  antikorupsi  sebaiknya  memperhatikan  perbedaan  antara  moralitas  dengan konvensi. Dari perspektif konfensional apapun boleh dilakukan selama tidak dilarang, sedangkan dari  perspektif  moral  suatu  tindakan  dilihat  apakah  itu  ada  dalam  norma  atau  tidak.Perspektif moral  lebih  sensitif  melihat  kerusakan  yang  ditimbulkan  atas  seseorang  sedangkan  perspektif konvensi  lebih  melihat  pada  pelanggaran  kesepakaran,  konsistensi  dan  ekspektasi  dari  pemilik otoritas.Pelanggaran terhadap prinsip moralitas menimbulkan rekasi afektif yang lebih kuat.
Perilaku manusia dalam menanggapi pelanggaran moral atau konvensi juga berbeda. Jika mereka  melanggar  prinsip  moral  mereka  minta  maaf  atau  mencoba  mencari  pembenaran  atau alasan dari tindakan mereka itu, tetapi prinsip moral itu sendiri tidaklah dipertanyakan. Sementara kalau mereka melanggar konvensi maka mereka akan mengkritisi sumber norma tersebut. Karena itu manusia tahu secara instingtif mana yang moralitas dan mana yang konfensi.
Berdasarkan  pandangan  Kohlberg  dalam  Slavin,  (2004)  tentang  tahap-tahap perkembangam  moral  siswa  dan  penerimaannya  atas  konvensi,  maka  pendidikan  antikorupsi, sebaiknya  dilaksanakan  sesuai  dengan  kematangan  perkembangan  moral  yang  dimiliki  siswa. Siswa  sekolah  menegah  atas  yang  telah berusia antara  14  sampai  dengan  17  tahun  dapat  diberi penjelasan bahwa standar perilaku antikorupsi adalah wajib bagi setiap orang dalam posisi apapun untuk mempertahankan  sistem sosial yang ada. Satu hal yang paling penting adalah korupsi itu dinilai jahat dilihat dari perspektif moral dan konvensi.
Lebih  lanjut  Aspin  (2007)  juga  mengemukakan  bahwa  apapun  juga  nilai  yang  ingin dimasukan dalam pendidikan,maka pendidikan menyangkut moral adalah hal yang utama, karena itu merupakan bagian dari  kewajiban untuk mempersiapkan generasi muda memasuki dunia yang menghendaki  perilaku  lebih  baik  dari  yang  pernah  ada.  Oleh  karena  itu  pendidikan  yang memperkuat moralitas peserta didik haruslah ditangani oleh institusi pendidikan secara serius.

## Pengembangan Karakter Antikorupsi
Pendidikan antikorupsi bukanlah seperangkat aturan perilaku yang dibuat oleh seseorang dan  harus  diikuti  oleh  orang  lain.  Sebagaimana  halnya  dengan  kejahatan  lainnya,  korupsi  juga merupakan sebuah pilihan yang bisa dilakukan atau dihindari.Karena itu pendidikan pada dasarnya adalah  mengkondisikan  agar  perilaku  siswa  sesuai  dengan  tuntutan  masyarakat.  Agar  perilaku tersebut dapat menjadi karakter siswa, maka beberapa langkah bisa dilakukan dalam pendidikan antikorupsi, diantaranya adalah:
a. Melatih  siswa  untuk  menentukan  pilihan  perilakunya.  Untuk  itu  siswa  harus  diberi  tahu tentang  hak,  kewajiban  dan  konsekuensi  dari  tindakan  yang  dilakukannya.  Jika  dalam diskusi  siswa  mengemukakan  pilihannya  terhadap  sesuatu  maka  guru  bisa  memberikan beberapa alternatif lain, misalnya untuk mendapatkan nilai bagus banyak cara yang bisa dilakukan. Berdasarkan alternatif pilihan tersebut siswa bisa menentukan mana yang baik atau  yang  buruk.  Jika  siswa  mampu  memutuskan  sendiri  berdasarkan  pilihan  yang dibuatnya, maka mereka juga berani mengatakan tidak atau ya terhadap sesuatu.
b. Memberi  siswa  kesempatan  untuk  mengembangkan  pemahaman  yang  luas  dengan menciptakan  situasi  yang  fleksibel  dimana  siswa  bisa  berkerjasama,  berbagi,  dan memperoleh bimbingan yang diperlukan dari guru.Karena itu kegiatan dalam menganalisis kasus,  diskusi,  bermain  peran  atau  wawancara  siswa  merupakan  situasi  yang  akan mengembangkan karakter antikorupsi pada diri siswa.
c. Tidak begitu terfokus pada temuan fakta seperti,berapa persen PNS yang terlibat korupsi, berapa banyak uang Negara yang hilang dikorupsi pertahun atau berapa hukuman yang tepat  untuk  pelaku  korupsi  dsb.  Hal  itu  juga  penting  tetapi  yang  lebih  penting  adalah bagaimana  membantu  siswa  menemukan  sumber  informasi,  seperti  bagaimana  dan dengan cara apa  informasi  bisa  dikumpulkan,  seberapa  penting  informasi  yang  didapat, pengetahuan apa yang bisa diandalkan, dan posisi apa yang harus dipilih dsb. Siswa diminta untuk menganalisis posisi yang diambilnya, menyatakan pilihanya dan mengapa posisi lain tidak  diambil.Dengan  melatih  siswa  menggunakan  tehnik  berpikir  kritis  pertanyaan tersebut akan dapat dijawabnya.
d. Melibatkan  siswa  dalam  berbagai  aktifitas  sosial  disekolah  dan  di  lingkungannya.  Ini ditujukan  untuk  menanamkan  rasa  tanggung  jawab  dan  respek  pada  orang  lain  dalam rangka  melatih  mereka  untuk  berbagi  tanggung  jawab  sosial  dimana  mereka  tinggal. Bukan  berarti  karakter  lain  tidak  penting  tetapi  dengan  mengemukakan  rasa  tanggung jawab dan respek pada orang lain akan mengurangi rasa egoisme dan mementingkan diri sendiri yang pada umumnya banyak dimiliki para koruptor.

## Implikasi Terhadap Pembelajaran
Mengacu  pada  tujuan  dan  target  pendidikan  antikorupsi  di  atas,  maka  pembelajaran antikorupsi hendaklah didisain secara moderat dan tidak indoktrinatif. Pembelajaran yang dialami siswa  merupakan  pembelajaran  yang  memberi  makna  bahwa  mereka  merupakan  pihak  atau warganegara yang turut serta memikirkan masa depan bangsa dan Negara ini ke depan, terutama dalam  upaya  memberantas  korupsi  sampai  ke  akarnya  dari  bumi  Indonesia.  Hanya  dengan menempatkan  siswa  pada  posisi  inilah  pendidikan  antikorupsi  akan  mempunyai  makna  penting bagi  siswa,  jika  tidak  mereka  akan  cenderung  beranggapan  bahwa  pendidikan  antikorupsi hanyalah urusan politik semata sebab mereka bukanlah orang-orang yang melakukan korupsi dan belum tentu juga akan berbuat korup dimasa depannya.
Mengingat  peran  kognisi  dalam  pembentukan  sikap  dan  perilaku  manusia,  maka pembentukan  pengetahuan  yang  tepat  tentang  korupsi  merupakan  langkah  pertama  dalam pendidikan antikorupsi. Untuk itu pembelajaran harus memberi perhatian pada proses bagaimana pengetahuan  itu  bisa  dimiliki  siswa.  Pengetahuan  mungkin  bisa  diperoleh  melalui  berbagai sumber,terakumulasi dan disimpan dalam bentuk sebagaimana dia diterima, tetapi pengetahuan yang kuat dan mendalam berasal dari keaktifan individu dalam membangun makna akan sesuatu seiring  dengan  interaksinya  dengan  lingkungan  fisik  dan  lingkungan  sosialnya  (Kozulin,2003). Karena  itu  belajar  adalah  proses  aktif  dalam  membangun  pengetahuan  dan  makna,  dan membangun pengetahuan akan memberi jalan untuk membangun pemahaman konseptual yang merupakan faktor penting dalam memecahkan suatu masalah.
Dengan demikian pembelajaran antikorupsi haruslah melibatkan siswa secara aktif dalam- membangun  pengetahuan  yang  bermakna.  Belajar  secara  aktif  memerlukan  aktifitas  belajar dimana  siswa  diberikan  otonomi  yang  cukup  untuk  mengontrol  arah  aktifitas  belajar  seperti menginvestigasi,  memecahkan  masalah,belajar  dalam  kelompok  kecil,  dan  sebagainya.  Dengan kata lain pembelajaran antikorupsi dapat menggunakan berbagai cara atau strategi, asalkan cara atau strategi tersebut melibatkan siswa secara aktif baik fisik maupun mental.
Proses belajarsecara aktif melibatkan dua aspek yaitu pengalaman dan dialog (Dee Fink, L 2002).  Dua  hal  yang  terkait  dengan  pengalaman  adalah  melakukan  dan mengamati.  Melakukan dalam belajar secara aktif meliputi aktifitas dimana siswa benar-benar melakukan sesuatu seperti menganalisa  suatu  tulisan  atau  artikel  tentang  korupsi  disuatu  departemen,  menginvestigasi factor-faktor  penyebab  korupsi  melalui  internet,  atau  mempresentasikan  prosedur  pengadilan perkara korupsi di pengadilan tipikor, dan lain sebagainya. Dengan kata lain suatu proses belajar secara aktif menempatkan siswa dalam suatu situasi yang membuat mereka terlibat dalam aktifitas yang telah dirancang oleh guru untuk tujuan tertentu.Oleh karena itu aktifitas tersebut terencana dan teragenda dengan baik.
Disisi lain mengamati dalam proses belajar secara aktif terjadi ketika siswa mengamati atau mendengarkan  seseorang  ketika  melakukan  sesuatu  yang  terkait  dengan  topik  yang  dipelajari. Misalnya  mengamati  ketika  guru  menunjukan  table  indeks  persepsi  korupsi  Negara-negara  di dunia,  mendengarkan  dialog  tentang  korupsi  melalui  audio,  atau  menonton  potret  kemiskinan masyarakat  yang  tidak  terselesaikan  oleh  Negara.  Proses  mengamati  ini  bisa  dilakukan  secara langsung maupun tidak langsung.
Dialog yang terjadi dalam proses belajar aktif bisa dengan diri sendiri dan juga bisa dengan orang lain. Dialog dengan diri sendiri terjadi apabila siswa berfikir reflektif tentang korupsi yang terjadi. Misalnya siswa bertanya pada dirinya sendiri tentang bagaimana seharusnya dia berpikir dan berpendapat tentang korupsi.Pada saat ini siswa berpikir tentang pikirannya sendiri dan ini menyangkut  berbagai  pertanyaan  yang  tidak  hanya  berada  pada  aspek  kognitif  saja.  Guru  bisa meminta  siswa untuk menulis catatan  di buku harian  pada  skala  kecil  atau membuat portofolio belajar pada skala yang lebih besar. Pada kesempatan lain siswa bisa menulis tentang apa yang dia pelajari dari topik tersebut, bagaimana peranan pengetahuan itu dalam kehidupannya,bagaimana hal ini bisa membuat dia merasa seperti itu dan lain sebagainnya.
Sementara dialog dengan orang lain dapat dilakukan dan muncul dalam berbagai bentuk. Dialog yang dinamis dan aktif adalah ketika guru menempatkan siswa dalam kelompok kecil untuk mendiskusikan  suatu  topik.  Kadang  kadang  guru  juga  bisa  menciptakan  cara  kreatif  untuk terjadinya  dialog  dengan  orang  lain,  seperti  mengundang  nara  sumber  yang  akan  berbicara tentang pemberantasan korupsi yang bisa dilakukan di kelas atau diluar kelas. Dialog bisa dilakukan secara langsung, melalui tulisan atau melalui email.
Proses belajar secara aktif adalah belajar yang berpusat pada siswa, karena itu guru harus memiliki tujuan yang jelas dan persiapan yang matang sebelum proses belajar dimulai. Tujuan yang jelas merupakan hal  yang penting dalam menyususn perencanaan pembelajaran aktif karena itu akan  membantu  guru  dalam  menentukan  materi  dan  cara  penyampaian  materi  itu  serta  jenis pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukannya (Eggen and Kauchack,2001)
Pengetahuan  yang  dalam  dan  bermakna  tentang  antikorupsi  akan  mempengaruhi pembentukan  sikap  antikorupsi  pada  siswa.  Untuk  itu  pembelajaran  haruslah  betul-betul memastikan bahwa siswa mengerti dan paham akan kriteria, sebab dan akibat dari korupsi. Guru dapat mengulang pemberian informasi tersebut dengan berbagai cara yang berbeda agar siswa betul  mengerti  dan  menangkap  makna. Eksplorasi berbegai  sumber belajar  seperti  modul,  LKS, internet,Koran dan sebagainnya akan membantu guru dan siswa dalam membangun pemahaman yang kuat akan segala aspek korupsi.
Aspek penting lain dari pendidikan antikorupsi adalah kemampuan siswa untuk membuat pertimbangan moral terkait perbuatan korupsi, dan ini juga sangat ditentukan oleh kognisi yang dimiliki. Berdasarkan klasifikasi Kohlberg siswa yang sudah berada pada usia remaja sudah mampu melihat sesuatu diluar dirinya,karena itu mereka sudah dapat dilatih untuk membuat pertimbangan moral  tertentu,apakah  suatu  perbuatan  tersebut  dapat  dikategorikan  baik  atau  buruk  dari  sisi moralitas.  Untuk  itu  pembelajaran  melalui  pengelaborasian  alasan-alasan  moral  tentang  suatu perbuatan  akan  membantu  siswa  dalam  membuat  pertimbangan,  dan  selanjutnya  akan meningkatkan perkembangan moralnya.
Dengan  bermain  peran  tentang  kasus  korupsi,  siswa  juga  bisa  menempatkan  dirinya  jika berada pada posisi koruptor dan bagaimana tanggapan siswa yang lain kepadanya. Hal seperti ini jika di elaborasi dengan perencanaan yang baik akan memberikan makna dan pesan kepada siswa bahwa korupsi merupakan perbuatan yang buruk dan harus di hindari.Selanjutnya kreatifitas guru dalam  merancang  pembelajaran akan  sangat menentukan  bagaimana pembelajaran antikorupsi dapat mencapai sasarannya.
Implikasi  lainnya  terhadap  pembelajaran  adalah  menjadikan  aktifitas  di  kelas  sebagai tempat  bagi  siswa  untuk  melatihkan  dan  membiasakan  teraplikaskannya    nilai-nilai  dasar antikorupsi.  Melalui  pengerjaan  tugas  yang  benar  dan  sesuai  tuntutan  yang  diharapkan,siswa dilatih untuk menilai tinggi kerja keras. Melalui pelaksanaan yang ujian tanpa mencontek berarti
menanamkan  nilai  kejujuran,  melalui  keterbukaan  hasil  penilaian  guru  memberi  kesempatan kepada  siswa  untuk  memaknai  keuntungan  dari  suatu  keterbukaan.  Untuk  itu  pembelajaran pendidikan antikorupsi dapat dikemas sesuai dengan sasaran dan tujuan pendidikan antikorupsi.
Kerangka dasar filosofis sementara untuk mengembangkan moralitas peserta didik dalam pendidikan  antikorupsi  di  sekolah,  maka  beberapa  pendekatan  perlu  dipertimbangkan:  (1). Pembentukan kebiasaan, (2). Pembelajaran, (3).Pemodelan ( social learning ). Semua pendekatan ini cukup  relevan  dicermati  dan  diformulasikan  ulang  agar  target transfer  of  learning,  transfer  of values, dan transfer of principles dapat berinteraksi dengan persoalan dan realitas sosial di kalangan siswa. (Ghofur, 2009)

## Kesimpulan
Pendidikan  antikorupsi  merupakan  kebijakan  pendidikan  yang  tidak  bisa  lagi  ditunda pelaksanaanya  di  sekolah  secara  formal.  Jika  dilaksanakan  sebagaimana  mestinya  maka  dalam jangka  panjang  pendidikan  antikorupsi  akan  mampu  berkontribusi terhadap  upaya  pencegahan terjadinya tindakan korupsi, sebagaimana pengalaman negara lain. Melalui pendidikan antikorupsi diharapkan  generasi  masa  depan  memiliki  karakter  antikorupsi  sekaligus  membebaskan  negara Indonesia sebagai negara dengan angka korupsi yang tinggi.
Karakteristik  dari  pendidikan  antikorupsi  adalah  perlunya  sinergi  yang  tepat  antara pemanfaatan  informasi  dan  pengetahuan  yang  dimiliki  dengan  kemampuan  untuk  membuat pertimbangan-pertimbangan  moral.  Oleh  karena  itu  pembelajaran  antikorupsi  tidak  dapat dilaksanakan  secara  konvensional,melainkan  harus  didisain  sedemikian  rupa  sehingga  aspek kognisi, afeksi dan konasi siswa mampu dikembangkan secara maksimal dan berkelanjutan.

## Referensi
Aditjondro, George Junus (2002) Bukan Persoalan Telur dan Ayam. Membangun  suatu kerangka Analisis yang lebih Holistik bagi gerakan Anti Korupsi di Indonesia. Jurnal
Wacana Edisi 14 Tahun 2002
Aspin, David  N  &  Chapman,  Judith  D.  (2007).  Values  Education  and Lifelong  Learning.Springer  : Netherland
Dharma, Budi. (2004). Korupsi dan Budaya. dalam Kompas,25/10/2003
Dee Fink,L. (2002).Active learning. Kertas kerja. Tidak diterbitkan
Farida  Isroani,  (2022)  Mengintregasikan  Nilai-Nilai  Anti  Korupsi  dalam  Pendidikan  Agama  Islam,
Juranal Ar Risalah
Farida  Isroani,  (2022),  Kebijakan  Pengembangan  Kurikulum  Pendidikan  Islam:  Kurikulum  dan Pendekatan Humanistik di Era Digital, Jurnal Ar Risalah
Fishbean,Martin & Icek Ajzen. (1973). Belief, Attitude, Intention and Behafior: An Introduction to Theory and Research.Addison Wesley Publishing : USA
Ghofur,Syaiful  Amin  (2009)  Merancang  Kurikulum  Pendidikan  Antikorupsi.  Jurnal  Pendidikan Islam. Vol.01, No.01, Juni 2009 ISSN 2085-3033
Harahap, Krisna (2009) Pemberantasan Korupsi pada masa Reformasi. Jurnal of Historical Studies X Juni 2009.
Kauchack,  Donald  P  &  Eggen,  Paul  D.  2008.  Learning  and  Teaching  Research  Based- Methods.Pearson Education: Boston
Kozulin, Alex (Ed). (2007) Vygotsky"s Educational Theory in Cultural Contect. Cambridge University Press: USA
Lickona, Thomas. 2004. Character Matters.Touchstone : New York
McInerney,Denis M (2006). Developmental Psychology For Teacher. Allen & Unwin :Australia.
Modern Didactic Center (2006)Anti Corruption Education At School. Garnelish Publishing :Vilnius.Lithuania
Pope.J (2003) Strategi Memberantas Korupsi. Yayasan Obor Indonesia: Jakarta
Slavin, Robert E. (1994). Educational Psychology: Theory and Practice. Allyn and Bacon :Boston Tony Kwok Man-wai, (2002) Formulating an Effective Anti-corruption Strategy: The Experience of Hongkong ICAC