## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2407- 8778
Website : http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia

## Kewenangan Dokter Spesialis Dalam Melakukan Tindakan Medis Di Klinik Utama Rawat Inap
Ns. Pamuji 1 , M. Khoirul Huda 2
1 Mahasiswa Program Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Hang Tuah Surabaya, Jl. Gadung No. 1 Kompleks Barat RSAL dr. Ramelan, Surabaya, 60111 E-mail: yepahusadakaibon@yahoo.co.id
1 Dosen Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Hang Tuah Surabaya, Jl. Gadung No. 1 Kompleks Barat RSAL dr. Ramelan, Surabaya, 60111
E-mail: yepahusadakaibon@yahoo.co.id
Abstract —  Every  citizens  have  the  same  right  to  access  the  health  service  in  the  form  of  promotive,  preventive,  curative,  and rehabilitative  which  facilities  are  held  by  the  government,  the  local  government,  and  the  society  including  the  primary  clinic.  A specialist doctor in the inpatient primary clinic has atributive, mandatory, and delegative authority based on the education standard, competency,  profesional  standard,  and  operational  procedure  standard.  The  primary  clinic  can  conduct  the  mild  and  moderate surgery  with  general  anesthesia.  However,  there  is  a  contradiction  between  two  regulations  that  later  limits  the  authority  of  the specialist doctor and the anesthesia doctor to conduct the surgery.  A specialist doctor in carrying out their authority should consider the  operational  standard,  informed  consent,  ethical  code,  and  the  hospital  by  law.    Along  with  the  authority,  the  doctor  also  has  a huge  responsibility  to  treat  the  patients  based  on  the  procedure  both  legally  and  ethically  as  detemined.  The  previous  regulation, Health Ministry Regulation of the Republic of Indonesia article 9 year 2014 about clinic, has not enacted firmly about the specialist doctor’s authority in the inpatient primary clinic. The specialist doctors have legal responsibility, profesional responsibility, ethical and discipline responsibility, criminal law responsibility, civil law responsibility, and administrative law responsibility Therefore, we recommend  to  conduct  a  judicial  review  on  Health  Ministry  Regulation  of  the  Republic  of  Indonesia  article  9  year  2014  about  the specialist doctor’s authority.
Keywords — : inpatient primary clinic; specialist doctor’s authority; specialist doctor’s responsibility.

## I. PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Setiap  orang  berhak  hidup  sejahtera  lahir  dan  batin,  bertempat  tinggal,  dan  mendapatkan  lingkungan  hidup  yang  baik  dan sehat  serta  berhak  memperoleh  pelayanan  kesehatan  menurut  Undang-Undang  Dasar    (  UUD  )  1945  pasal  28  H  (1).  Hal  ini menunjukan bahwa pemerintah berkewajiban menyehatkan yang sakit dan berupaya mempertahankan yang sehat tetap sehat. 1 Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  (PMK)  Nomor  71  tahun  2013  Tentang  Pelayanan  Kesehatan  pasal  1  (5) menyebutkan bahwa Fasilitas Kesehatan adalah fasilitas yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan /atau Masyarakat. Pelayanan kesehatan pada sistem JKN telah diatur  di PMK tentang pelayanan JKN  pasal 2 ayat (3) bahwa fasilitas kesehatan  tingkat  lanjutan  yang  dimaksud  adalah  klinik  utama,  rumah  sakit,  dan  rumah  sakit  khusus.  Pada  PMK  Republik Indonesia  Nomor  9  tahun  2014  tentang  Klinik  pasal  2  ayat  (3)  Klinik  Utama  merupakan  klinik  yang  menyelenggarakan pelayanan  medik  spesialistik  atau  pelayanan  medik  dasar  dan  spesialistik.  Pada  penyelenggaraanya  pada  pasal  34  ayat  (2)  a; bahwa  klinik  utama  dapat  melakukan  tindakan  bedah  kecuali  tindakan  bedah  yang  menggunakan  anaestesi  umum  dengan inhalasi dan/atau spinal, poin b; operasi sedang yang berisiko tinggi dan c; operasi besar.
Undang-Undang Praktek Kedokteran tahun 2004 pasal 35 bahwa dokter dan dokter gigi yang memiliki surat tanda registrasi (STR)  mempunyai  wewenang  melakukan  praktek  kedokteran  sesuai  dengan  pendidikan  dan  kompentensi  yang  dimiliki. Terdapat    kontroversi  pada  implementasi  tindakan  dokter  spesialis  bedah  dan  dokter  spesialis  anestesi.  Tindakan  dokter spesialis  bedah  dalam  mengerjakan  tindakan  bedah  ringan  menggunakan  anestesi  umum  supaya  dalam  mengerjakan  tindakan bedah  lebih  aman  dan  nyaman.  Namun,  PMK  tentang  Klinik  menyebutkan  bahwa  dokter  anestesi  tidak  diperbolehkan  untuk melakukan anestesi  umum dan spinal,  yang juga berlaku pada dokter spesialis  yang lainnya.  Dokter  merupakan profesi  yang mempunyai  tanggung  jawab  secara  hukum  dalam  melaksanakan  tindakan  kedokteran.  Tanggung  jawab  ini  sangat  tergantung pada  kesesuaian tindakan dokter terhadap prosedur baik secara etik maupun secara hukum. Apabila tindakan tersebut berkaitan dengan  pelanggaran  di  bidang  hukum  perdata,  maka  pasien  yang  merasa  di  rugikan  akan  menuntut  gugatan  secara  perdata. Apabila pelanggaran tersebut menyangkut badan dan jiwa pasien, maka pasien dapat mengajukan tuntutan secara pidana kepada pihak-pihak  yang  berwenang.  PMK  Republik  Indonesia  tentang  Klinik  belum  mengatur  dengan  tegas  kewenangan  tindakan
1 Muhamad Sadi Is, Etika dan Hukum Kesehatan , Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2015,  h. 7

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2407- 8778
dokter  spesialis  di  klinik  utama  rawat  inap  baik  melalui  Konsil  Kedokteran  Indonesia  (KKI)  maupun  di  organisasi  profesi kedokteran Indonesia.
Undang  –  Undang  No.  36  Tahun  2009    Tentang  Kesehatan  Pasal    14  (1)  Pemerintah  bertanggung  jawab  merencanakan, mengatur,  menyelenggarakan,  membina,  dan  mengawasi  penyelengaraan  upaya  kesehatan  yang  merata  dan  terjangkau  oleh masyarakat.  Dalam kurun  waktu lima tahun terakhir terjadi peningkatan jumlah puskesmas  yang secara  tidak secara langsung menggambarkan  kebutuhan  pelayanan  kesehatan  primer  di  suatu  wilayah. 2 Pemenuhan  kebutuhan  puskesmas  telah  terpenuhi secara  nasional.  Meskipun  demikian,  jumlah  penduduk  tiap  kecamatan  tidak  merata  sehingga  satu  puskesmas  dalam  satu kecamatan  belum  mewakili  pemerataan  sarana  pelayanan  kesehatan.  Maka  dari  itu  peran  swasta  penting  dalam  pemenuhan sarana fasilitas kesehatan yaitu dengan berdirinya klinik - klinik swasta sangat diharapkan oleh pihak pemerintah. 2
Terdapat  keterbatasan  jumlah  dokter  spesialis  di  kota  maupun  kecamatan.  Keterlibatan  klinik  utama  rawat  inap  dengan pelayanan  dokter  spesialis  dan  dokter  sub  spesialis  dapat  menciptakan  paradigma  baru  dengan  fasilitas  kesehatan  yang dilengkapi instrumen sarana prasarana dan sumber daya tenaga kesehatan. Hal ini berlaku juga pada ketersediaan sumber daya tenaga kesehatan  yaitu dokter spesialis secara  merata di  setiap kecamatan  yang dapat  memberikan pelayanan  yang  maksimal. Perizinan  klinik  utama  rawat  inap  lebih  mudah  diurus  dibandingkan  dengan  perizinan  rumah  sakit.  Hal  ini  akan  mengubah mindset para  pengusaha  swasta  untuk  bergerak  di  bidang  klinik  utama  rawat  inap.  Terlebih,  dokter  spesialis  yang  termasuk tenaga kesehatan mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum dalam menjalankan tugasnya. Hal ini diatur dalam  Undang- Undang  (UU)  Nomor  36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan    pasal    27  ayat  1.  Hal  ini  tentunya  akan  mendorong  profesi  dokter spesialis akan menjadi lebih baik dalam mengabdikan dirinya pada masyarakat dan negara.

## B. Kerangka Teori
Kewenangan  seorang  tenaga  kesehatan  adalah  kewenangan  hukum  ( rechtbevoegheid )  yang  dimiliki  oleh  seorang  tenaga kesehatan untuk melaksanakan pekerjaanya dan kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain yang disahkan oleh yang berhak mengesahkan. 3 Kewenangan yang sah bila ditinjau dari sumber dari mana kewenangan itu lahir atau diperoleh, maka terdapat tiga kategori kewenangan, yaitu atributif, mandat, dan delegatif. 4 Dalam kewenangan atributif pelaksanaannya dilakukan sendiri oleh pejabat atau badan tersebut tertera dalam peraturan dasarnya. Mandat adalah suatu pelimpahan wewenang kepada bawahan. Pelimpahan itu bermaksud memberi wewenang kepada bawahan untuk membuat keputusan atas nama (a.n) pejabat Tata Usaha Negara  yang  memberi  mandat.  Delegasi  adalah  penyerahan  wewenang  yang  dipunyai  oleh  organ  pemerintahan  kepada  organ yang lain. Dalam delegasi mengandung suatu penyerahan, yaitu apa yang semula kewenangan si A, untuk selanjutnya menjadi kewenangan  si  B.  Kewenangan  yang  telah  diberikan  oleh  pemberi  delegasi  selanjutnya  menjadi  tanggung  jawab  penerima wewenang.
Seorang dokter dalam melaksanakan pelayanan terhadap pasien harus sesuai kompetensinya dan bekerja sesuai dengan kode etik.  Teori  pertanggungjawaban  Muntaha  dalam  konsep  Roscoe  Pound  mengartikan Liability adalah  suatu  kewajiban  untuk membayar  pembalasan  yang  akan  diterima  pelaku  dari  seorang  yang  telah  dirugikan.    Hal  ini  dimaksudkan,  pelayanan  yang diberikan  sesuai  dengan  Standar  Kompetensi  Dokter  Indonesia,  tanggung  jawab  ditunjukan  dengan  cara  siap  menerima hukuman  ( punishment )  secara  hukum    kalau  seorang  dokter  terbukti  bersalah  atau  melanggar  hukum.  Pertanggungjawaban hukum  seorang  dokter  dapat  dilihat  berdasarkan  tiga  bentuk  pembidangan  hukum  secara  perdata,  pidana,  dan  administrasi. Secara  prinsip  pertanggungjawaban  hukum  administrasi  lahir  karena  adanya  pelanggaran  terhadap  ketentuan  hukum administrasi  terhadap  penyelenggara  izin  praktek  dokter  terhadap  ketentuan  yang  berlaku.  Menurut  Ridwan  Syahrani  yang dimaksud  dengan  hukum  perdata  adalah  hukum  yang  mengatur  hubungan  hukum  antara  orang  yang  satu  dengan  orang  yang lain  di  dalam  masyarakat  yang  menitik  beratkan  kepada  kepentingan  perseorangan  (pribadi). 5 Aspek  pertanggungjawaban secara hukum pidana seorang dokter baru dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terdapat unsur- unsur sebagai berikut . 6
1. Suatu perbuatan yang melawan hukum dalam hal ini apabila dokter melakukan pelayanan kesehatan diluar wewenang yang tertuang pada Permenkes Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktek dan pelaksanaan Praktik Kedokteran .
2. Mampu  bertanggungjawab  dalam  hal  ini  seorang  dokter  yang  memahami  konsekuensi  dan  risiko  dari  setiap  tindakan  dan secara  kemampuan  telah  mendapat  pelatihan  dan  pendidikan,  artinya  seorang  dokter  yang  menyadari  bahwa  tindakanya dapat merugikan pasien.
3. Adanya kesalahan (schuld) berupa kesengajaan (dolus) atau karena kealpaan (culpa) kesalahan disini bertanggung pada niat (sengaja) atau karena lalai.
4. Tidak adanya alasan pembenar atau alasan pemaaf. Dalam hal ini tidak ada alasan pemaaf seperti tidak adanya aturan yang mengijinkan melakukan suatu tindakan, atau tidak alasan pembenar.
Menurut  Pasal  1  butir  (1)  PMK  No.  9  Tahun  2014  tentang  Klinik,  pengertian  klinik  yaitu,  sebagai  berikut  :  Klinik  adalah fasilitas  pelayanan  kesehatan  yang  menyelenggarakan  pelayanan  kesehatan  perorangan  yang  menyediakan  pelayanan  medis
2 Kementerian  Kesehatan Republik Indonesia, Profil kesehatan Indonsia tahun 2016 , Jakarta , Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2017, h.75
3 Muntaha, Hukum Pidana Malpraktek Pertanggungjawaban dan penghapus Pidana , Sinar Grafika, Jakarta Timur , 2017,  h.53
4 Lutfi Effendi, Pokok-pokok Hukum Administrasi , Cetakan III, Bayumedia, Malang, 2004,  h .77- 79.
5 Ridwan Syahrani, Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata , Bandung, Cet 4, Pt.Alumni, 2000, h. 2.
6 Sri Supraptiningsih, Kedudukan Hukum Perawat dalam Upaya Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit . Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2006, h 126.

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2407- 8778

## Website : http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia
dasar  dan/atau  spesialistik.  Klinik  dapat  diselenggarakan  oleh  pemerintah,  pemerintah  daerah  atau  masyarakat.  Dalam penyelenggaraannya  sesuai  dengan  Keputusan  Menteri  Kesehatan,  pelayanan  kesehatan  klinik  bersifat  promotif,  preventif, kuratif dan rehabilitatif.

## C. Metode Penelitian

## 1. Tipe Penelitian
Tipe  penelitian  ini  merupakan  penelitian  yuridis  normatif  yaitu  penelitian  yang  membahas  doktrin–doktrin  atau  asas–asas dalam ilmu hukum, dengan mencari pemecahan atas isu hukum  untuk  mengadakan identifikasi  terhadap pengertian  pokok dasar hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum dan objek hukum. Penelitian ini mengkaji pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan tertentu secara hukum tertulis dan sistematis. 7 Dalam penelitian ini, peneliti mengkaji pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan secara sistematis dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana. 8

## 2. Pendekatan Masalah
Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  perundang-undangan  ( statute  approach )  yaitu pendekatan  yang  mengkaji  tentang  asas-asas  hukum,  norma-norma  hukum  dan  peraturan  perundang-undangan  serta pendekatan  konseptual  ( conceptal  approach) yaitu  mengadakan  identifikasi  terhadap  pengertian-pengertian  pokok  dasar dalam hukum yakni subyek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum dan obyek hukum. 9

## II. PEMBAHASAN

## A. Kewenangan Dokter Spesialis Dalam Melakukan Tindakan Medis Di Klinik Utama Rawat Inap
Kewenangan dokter spesialis dalam melakukan tindakan medis harus berprinsip dasar etika kedokteran yang meliputi prinsip tidak merugikan (nonmaleficence), berbuat baik atau bermanfaat ( beneficence ), menghormati otonomi pasien ( autonomy ), dan berkeadilan ( juctice ). Menurut PMK Nomor 2052 tentang Ijin Praktek Kedokteran Tahun 2011 pasal 3 (3) bahwa kewenangan pendidikan dokter spesialis ditetapkan oleh ketua program studi pendidikan dokter spesialis.
Menurut  Bagir  Manan  wewenang  dalam  bahasa  hukum  tidak  sama  dengan  kekuasaan.  Kekuasaan  hanya  menggambarkan hak  untuk  berbuat  dan  tidak  berbuat.Wewenang  sekaligus  berarti  hak  dan  kewajiban.    Berdasarkan    definisi  kewenangan menurut para ahli bahwa dokter dalam menjalankan tugasnya sebagai profesi dokter spesialis berdasarkan peraturan perundang –  undangan  yang  berlaku  saat  ini.  Kewenangan  altribusi  merupakan  pemberian  kewenangan  kepada  badan  dan/atau  pejabat pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau Undang-Undang.
Kewenangan  secara  altribusi  oleh  seorang  tenaga  medis  dalam  menjalankan  tugas  profesinya  untuk  melakukan  pelayanan terhadap  pasien.  Dalam  hal  ini  seorang  dokter  berhak  melakukan  pelayanan  kedokteran  sesuai  dengan  keahlianya  dan  bidang keilmuanya yang  diatur pada Undang–Undang Praktek Kedokteran Nomor 9 tahun 2004. Pada pasal 29 ayat (2) bahwa surat tanda  registrasi  dokter  dan  surat  tanda  registrasi  dokter  gigi  diterbitkan  oleh  Konsil  Kedokteran  Indonesia.  Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, dokter secara administrasi telah diberi kewenangan untuk menjalankan tindakan medis sesuai profesi yang diembanya untuk melakukan pelayanan medis kepada pasien dan masyarakat sesuai bidang keilmuannya.
Leenen  dan  Van  der  Mijn,  ahli  hukum  kesehatan  Belanda,  berpendapat  bahwa  dalam  melaksanakan  profesinya,  seorang tenaga kesehatan perlu berpegang pada tiga ukuran yaitu; kewenangan, kemampuan rata-rata, ketelitian yang umum. 10 Menurut sifatnya  bahwa  landasan  kewenangan  dapat  di  bedakan  menjadi  dua  bagian  yang  merupakan  satu  kesatuan  yang  tidak  dapat dipisahkan.Kewenangan  berdasarkan  keahlian  yang  dimiliki  oleh  seorang  dokter  dapat  diartikan  kewenangan  material,  yaitu melekat pada diri dokter itu setelah menyelesaikan pendidikan dokter yang telah di sumpah jabatan serta memiliki STR dan SIP dokter. Kewenangan menurut ketentuan peraturan perundang undangan disebut kewenangan formal. Dua kewenangan tersebut diatas harus dimiliki oleh seorang dokter.
Consent berarti persetujuan sedangkan, informed adalah telah diinformasikan. Informed consent dapat didefinisikan sebagai persetujuan atas dasar informasi sebagai alat penenentuan nasib sendiri yang berfungsi dalam praktik dokter . Dalam perjanjian terapeutik  antara  pasien  dan  dokter  gigi  maka  para  pihak  harus  sepakat  tentang  upaya  pengobatan  atau  pelayanan  kesehatan yang  diberikan  dokter  atau  dokter  gigi. 11 Menurut  Salgo  Leland  dikutip  dalam  buku  Guwandi  seorang  dokter  melanggar kewajiban terhadap pasiennya dan bertanggung jawab apabila ia menahan fakta-fakta atas dasar yang sebenarnya pasien akan memberikan  persetujuan,  dokter  tidak  boleh  memperkecil  suatu  bahaya  yang  diketahui  atas  suatu  prosedur  atau  operasi  agar sang pasien mau memberikan persetujuan. 12
Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit pasal 29 (1) menyatakan bahwa rumah sakit harus menyusun dan  melaksanakan  peraturan  internal  rumah  sakit  ( Hospital  By  Laws) .  HBL  adalah  Suatu  produk  hukum  yang  merupakan
7 H.Zainudin Ali,M.A, Metode Penelitian Hukum ,Sinar Grafika . Jakarta 2015 h. 25-26
8 .Mertokusumo Sudikno, Penemuan Hukum, Liberty, Yogjakarta  2007, h.18.
9 .Marzuki Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta 2005, h.59-60.
10 Wila Chandrawila Supriadi, Hukum Kedokteran ,.Mandar Maju .Bandung .2001. h  5
11 Ibid . h.104.
12 J. Guwandi, Hukum Medik (Medical Law ), Fakulatas Kedokteran Universitas Jakarta, 2004. h. 225.

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2407- 8778
anggaran  rumah  tangga  FKTL  yang  di  tetapkan  oleh  pemilik  FKTL  atau  yang  mewakili  mengatur  tugas,  peran,  kewenangan pemilik untuk peran, tugas, dan kewenangan direktur FKTL, organisasi staf medis, peran, tugas dan kewenangan staf medis. 13 Dokter    spesialis  yang  berpraktek  di  klinik  utama  rawat  inap  harus  mempunyai  surat  tanda  registrasi  (STR)  dan  surat  ijin praktek (SIP) sesuai peraturan perundang  – undangan.  Apabila dokter spesialis  yang praktek di klinik  utama rawat inap  yang telah  memiliki  STR  dan  SIP  secara  altributif  telah  mempunyai  kewenangan  dalam  melakukan  tindakan  medis.  Klinik  utama yang memiliki alat medis telah memenuhi persyaratan dalam PMK tersebut  sehingga dokter spesialis mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan medis sesuai dengan kewenangan altribusi dan sesuai keahlian serta kopetensi yang di miliki oleah dokter  spesialis  tersebut.  PMK  tahun  2014  pasal  33  ayat  (1)  mengatur  bahwa  klinik  rawat  inap  hanya  dapat  memberikan pelayanan paling lama 5 ( lima ) hari pada ayat (2) mewajibkan  bahwa apabila memerlukan rawat inap lebih dari 5 (lima ) hari , maka pasien secara terencana di rujuk di rumah sakit sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
Pada penjelasan di atas peneliti  menganalisis pada pasal tersebut diatas, bahwa pasien  yang di rawat di  klinik utama  rawat inap paling lama 5 (lima ) hari, hal tersebut  sangat bertentangan dengan UU Praktek Kedokteran dan UU Rumah Sakit serta PMK yang mengatur sistem rujukan perorangan. Telah di jelaskan bahwa sistem pengaturan rujukan dilakukan apabila pasien membutuhkan  pelayanan  spesialistik  atau  sub  spesialistik  dan  klinik  utama  rawat  inap  tidak  dapat  memberikan  pelayanan kesehatan  sesuai  dengan  kebutuhan  pasien    karena  keterbatasan  fasilitas,  peralatan  dan  ketenagaan.  Kementerian  Kesehatan Indonesia perlu mengatur kewenangan dokter spesialis dan kewenangan klinik utama rawat inap dalam memberikan pelayanan pada pasien. Ketersediaan alat medis dan non medis di klinik utama serta ketersedianya tenaga dokter sebagai klasifikasi klinik utama  dalam  memberi  pelayanan  kesehatan  kepada  pasien.  Kewenangan  tindakan  medis  pada  klinik  utama  perlu  lebih  lanjut diatur  agar  tidak  terjadi  tumpang  tindih  sehingga  dapat  menghindari  pelanggaran  wewenang  dalam  melaksanakan  tindakan medis.
Tindakan pembedahan merupakan salah satu pelayanan kesehatan yang beresiko tinggi dan rawan untuk terjadinya perbuatan melawan hukum. PMK Nomor 9 tahun 2014 pasal 34 ayat ( 2 ) bahwa klinik utama dapat melakukan tindakan bedah, kecuali tindakan bedah yang; a) menggunakan anaestesi umum dengan inhalasi dan/atau spinal; b) Operasi sedang yang beresiko tinggi; c)  operasi  besar.  Ayat  (3)  menyebutkan  bahwa  klasifikasi  bedah  kecil,  sedang,  dan  besar  di  tetapkan  oleh  organisasi  profesi yang  bersangkutan.  Kewenangan  klinis  perlu  dibedakan  dari  kewenangan  dokter  sebagai  tenaga  kesehatan  yang  terkandung dalam UU Kesehatan, maupun UU Praktik Kedokteran.
Pasal  34  PMK  tentang  Klinik  bahwa  klinik  utama  dapat  melakukan  tindakan  bedah,  kecuali  tindakan  bedah  yang menggunakan anaestesi inhalasi dan /atau spinal. Menurut pandangan peneliti setelah menganalisis UU Praktek Kedokteran dan PMK  tentang  Klinik  seharusnya  pihak  organisasi  profesi  Ikatan  Dokter  Indonesia  (IDI) bekerja  sama  dengan  dinas  kesehatan sebagai  lembaga  pemberi  izin  operasional  klinik  utama  dan  surat  izin  praktek  dokter.  Dengan  demikian,    kolegium  dokter anestesi dan kolegium dokter bedah, secara peraturan Menteri Kesehatan dan  keputusan IDI, menetapkan jenis tindakan ringan, sedang, dan berat yang harus dilakukan oleh dokter spesialis dalam melakukan tindakan medis di klinik utama rawat inap.

## B. Tanggung Jawab Dokter Spesialis Dalam Melakukan Tindakan Medis Di Klinik Utama Rawat Inap
Dokter  spesialis  dalam  melakukan  tindakan  medis  memiliki  tanggung  jawab  secara  administrasi,  hukum  pidana,  hukum perdata,  hukum  profesi,  dan  etik.  Dalam  kamus  hukum  terdapat  dua  istilah  pertanggungjawaban  yaitu, liability dan responsibility.  Liability merupakan  istilah  hukum  yang  luas  yang  merujuk  pada  hampir  semua  karakter  risiko  atau  tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti  kerugian,  ancaman,  kejahatan,  biaya  atau  kondisi  yang  menciptakan  tugas  untuk  melaksanakan  undang-undang. Responsibility berarti  hal  yang  dapat  dipertanggungjawabkan  atas  suatu  kewajiban,  dan  termasuk  putusan,  ketrampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan.
Dokter  spesialis  dalam  melaksanakan  wewenang  dan  profesinya  harus  berpegang  teguh  pada  tiga  ukuran  meliputi kewenangan,  kemampuan  rata  –  rata  dan  ketelitian  yang  umum.  Pasal  50  Undang-Undang  Praktek  Kedokteran  Tahun  2004, sesuai dengan  tanggung jawab profesi dokter spesialis dalam  melaksanakan tindakan  medis di klinik utama rawat inap sesuai hak dan kewajiban, berhak mendapakan perlindungan hukum artinya apabila dokter spesialis dalam melakukan tindakan medis di klinik utama sesuai dengan standar profesi dan standar pelayanan medis, dokter spesialis berhak mendapatkan pendampingan hukum. Akan tetapi apabila dokter spesialis dalam melakukan tindakan medik di klinik utama rawat inap tidak sesuai dengan standar  profesi  kedokteran  dan  standar  pelayanan  medis  berarti  dokter  tersebut  telah  melakukan  pelanggaran  hukum,  dalam istilah kedokteran medical malpractice .
Kode etik kedokteran yang berlaku di Indonesia berdasarkan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang telah disesuaikan dengan The International Code of Medical Ethics , sebagai pengemban tugas kemanusiaan dokter harus menjunjung tinggi  kode  etik  dan  sumpah  dokter.  Pada  surat  keputusan  Pengurus  Besar  Ikatan  Dokter  Indonesia    (  IDI  )  Nomor III/PB/A.4.02/2013,  pokok-  pokok  Kode  Etik  Kedokteran  Indonesia  (  KODEKI  )  antara  lain  tentang  hubungan  dokter  secara kemanusian, kewajiban umum, kewajiban dokter dengan pasien, kewajiban dokter dengan teman sejawat dan kewajiban dokter terhadap  diri  sendiri.  Etika  ini  dibentuk  oleh    profesi  secara  kesadaran  dan  ketaatan  untuk  dilaksanakan  peraturan  yang diputuskan oleh profesi tersebut.

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2407- 8778
Pertanggungjawaban  dokter  spesialis  di  klinik  utama  rawat  inap  tidak  jauh  dengan  pertanggungjawaban  di  rumah  sakit. Semua  tindakan  medis  yang  dilakukan  di  klinik  utama  rawat  inap  tidak  hanya  menjadi  tanggung  jawab  pribadi  dokter  tetapi juga,  rumah  sakit  seperti  yang  telah  diatur  dalam  Undang-Undang  Rumah  Sakit  pasal  34.  Kewajban  seorang  dokter  dalam mempertanggungjawabkan  tindakannya  sesuai  pasal  51  Undang–Undang  Praktek  Kedokteran  Tahun  2004  yang  memiliki kewajiban  salah  satunya,  memberikan  pelayanan  medis  sesuai  dengan  standar  profesi  dan  standar  prosedur  operasional  serta kebutuhan medis pasien.
Pertanggungjawaban  dikutip  dari  Roeslan  Saleh  menegaskan  bahwa  pertanggungjawaban  itu  dinyatakan  dengan  adanya hubungan antara  kenyataan – kenyataan yang menjadi syarat dan akibat yang di syaratkan. Perlu dingat kembali bedanya unsur tindak pidana dan unsur–unsur pertanggung jawaban pidana. Pengertian tanggung jawab mengandung unsur–unsur: kecakapan, beban kewajiban, dan perbuatan. 14 Dalam hal pertanggungjawaban pidana dokter spesialis dalam melakukan tindakan medis di klinik  utama  akan  dibahas  unsur  –  unsur  tindak  pidana.  Syarat  mutlak  dokter  sebelum  melakukan  tindakan  menurut  Undang- Undang  Praktek  Kedokteran  Pasal  29  dan  Pasal  36  bahwa  dokter  harus  memiliki  STR  dan  SIP.  Apabila  syarat  ini  tidak terpenuhi maka, dokter tersebut telah melanggar larangan perbuatan pidana.
Tanggung jawab berikutnya ialah tanggung jawab dokter spesialis akibat  melawan  hukum ( wederchtejilk )  yang  merupakan pelanggaran larangan  yang bertentangan dengan  hukum.  Dalam  menentukan perbuatan  melawan hukum  seorang dokter harus memenuhi  kriteria  4  syarat,  antara  lain:  a)  Bertentangan  dengan  kewajiban  si  pelaku,  b)  Bertentangan  dengan  hak  subyektif orang  lain,  c)  Bertentangan  dengan  kesusilaan,  dan  d)  Bertentangan  dengan  kepatutan,  ketelitian  dan  kehatia-hatian. 15 Klinik utama rawat inap dalam  memberikan pelayanan kedokteran juga harus  memperhatikan hak  – hak pasien diantaranya  hak atas penjelasan tentang penyakitnya, hak atas persetujuan tindakan dan hak atas informasi dari dokter yang merawat, apabila hal itu tidak  dipenuhi  oleh  dokter  spesialis  dalam  pelayanan  medis  di  klinik  utama  rawat  inap  dokter  akan  di  kenakan  perbuatan melawan hukum sesuai undang - undang praktek kedokteran pasal 52. Dokter spesialis juga bertanggung jawab atas kesalahan yang  dilakukan  ( schuld )  yang  terdiri  dari  kesengajaan  ( dollus atau opzet ),  kelalaian  /  kelapaan  ( negligence,  culpa), dan  tidak alasan pembenar atau pemaaf.
Hubungan  hukum  dokter  dan  pasien  dari  sudut  pandang  perdata  berada  dalam  suatu  perikatan  hukum.  Perikatan  hukum adalah  suatu  ikatan  antara  dua  atau  lebih  subjek  hukum  untuk  melakukan  atau  tidak  melakukan  sesuatu  atau  memberikan sesuatu  (1313  jo  1234  BW).  Malpraktik  kedokteran  dari  sudut  perdata  terjadi  apabila  perlakuan  salah  dokter  dalam hubungannya dengan pemberian prestasi (dalam hal ini, prestasi adalah suatu kewajiban hukum bagi para pihak yang ,membuat perikatan hukum) menimbulkan kerugian keperdataan (diatur dalam hukum perdata). Perikatan hukum lahir oleh 2 (dua) sebab atau  sumber,  yang  satu  oleh  suatu  kesepakatan  (1313  BW)  dan  yang  lainnya  oleh  sebab  Undang  –  Undang    (1352  BW). Hubungan  hukum  dokter  pasien  berada  dalam  jenis  perikatan  hukum  yang  lahir  sebab  UU.  Pelanggaran  hukum  dokter  atas kewajiban hukum dokter karena UU membawa suatu keadaan perbuatan melawan hukum ( onrechtmatige daad ) dokter dimana kedua-duanya mengemban pertanggungjawaban penggantian kerugian.
Prinsip  pertanggungjawaban  dokter  spesialis  dalam  hukum  perdata  terdiri  dari  pertanggungjawaban  personal  dan  mandiri, pertanggungjawaban Zaakwarweening dokter  spesialis,  pertanggungjawaban  kuasa  ( Volmacht )  dokter  spesialis, pertanggungjawaban Respondead  Superior atau Vicarious  Liability dokter  spesialis,  dan  pertanggung  jawaban  wanprestasi dokter  spesialis.  Seorang  dokter  yang  melakukan  kesalahan  dalam  menjalankan  fungsi  independennya  yang  mengakibatkan kerugian  pada  pasien  maka  ia  wajib  memikul  tanggungjawabnya  secara  mandiri.  Kedua,  dalam  keadaan  pertolongan  darurat rumah  sakit  dapat  melakukan  tindakan  medis  tanpa  harus  ada  persetujuan informed  consent oleh  pasien  atau  keluarganya. 16 Apabila  dilakukan  tindakan  medis  tanpa informed  consent dan  pasien  tidak  mendapatkan  hasil  yang  dinginkan  namun  dokter sudah  melakukan  dokter  sesuai  dengan  standar  pelayanan,  SPO,  dan  kode  etik  kedokteran,  maka  sebagai  tanggung  jawab Zaakwaarneming dokter tidak dapat dituntut.
Pemberian kuasa menurut pasal 1792 BW, disebutkan bahwa pemberian kuasa adalah perjanjian dimana seseorang memberi kekuasaan  (  kewenangan  )  kepada  orang  lain  yang  menerimanya  untuk  dan  atas  nama  pemberi  kuasa  melakukan  perbuatan hukum (undang-undang mengatakan ―melaksanakan suatu urusan‖ ). 17 Dengan adanya rumusan pasal tersebut tersimpul bahwa untuk melaksanakan suatu perbuatan dalam hal ini tindakan medik yang dilimpahkan dokter spesialis kepada dokter umum atau dilimpahkan  sesama  dokter  spesialis,  pada  dasarnya  terdapat  dua  pihak  yang  saling  berhadapan  yakni  pihak  pemberi  kuasa dalam  hal  ini  dokter  sebagai  pihak  yang  mempunyai  kepentingan  dengan  pihak  yang  diberi  kuasa  yaitu  dokter  umum  atau dokter  spesialis  yang  berkedudukan  sebagai  wakil  yang    menyelenggarakan  kepentingan  itu.  Pihak  yang  diberi  kuasa  ini mempunyai peranan dan memiliki kekuasaan dalam menyelenggarakan urusan yang dilimpahkan kepadanya. 18 Vicariaus  liability, lazim  disebut  dengan  pertanggungjawaban  pengganti,  diartikan  sebagai  pertanggungjawaban  hukum seseorang  atas  perbuatan  salah  yang  dilakukan  oleh  orang  lain. 19 Sesuai  dengan  teori  atau  doktrin  respondeat  superior  bahwa antara dokter spesialis dan dokter umum  terdapat hubungan kerja sama sesuai dengan tugas  yang diberikan oleh klinik utama
14 Muntaha , Hukum Pidana Malpraktek Pertanggungjawaban dan Penghapus Pidana , Cetakan Pertama Sinar Grafika, Jakarta .2017.h.103
15 Rosa Agustina. Perbuatan Melawan Hukum. Jakarta, Penerbit Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia. 2003 h.117
16 Soerjono Soekamto (I) dan Kartono Mohamad, aspek Hukum dan etika kedokteran di Indonesia , Jakarta . Grafiti Pers.1983.h.69
17 Suryodiningrat, Perikatan-Perikatan Bersumber Perjanjian , Bandung, Transito, 2011, h. 99.
18 Wiryono Prodjodikoro, Hukum Perdata Persetujuan-Persetujuan Tertentu , Jakarta, Sumur Bandung , Cet. VII,  2014, h. 152.
19 Mahrus Ali, Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi dalam Russel Heaton, Criminal Law Textbook, Oxford University Press, London, 2006, h. 403.

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2407- 8778
rawat  inap. 20 Doktrin respondead  superior ini  mengandung  arti  bahwa    seorang  pimpinan  klinik  adalah  seorang  yang  berhak memberikan intruksi dan mengontrol bawahnya, baik atas hasil yang dicapai maupun tentang cara yang di gunakan.
Hubungan  dokter  dan  pasien  lahir  karena  adanya  hubungan  kontraktual  antara  pasien  dan  dokter,  pada  pasal  1335 jo  1320 BW, dapat diartikan sebagai tujuan bersama yang hendak dicapai para pihak dalam hubungan kontraktual yang mereka buat. 21 Sebagai bentuk khusus perikatan hukum timbal balik, perikatan hukum  dokter-pasien yang dikenal sebagai kontrak terapeutik jaga  saling  membebani  kewajiban  untuk  memberikan  prestasi  dan  saling  menerima  prestasi  antara  dokter  dan  pasien.  Bagi seorang  dokter  prestasi  adalah  upaya  penyembuhan  atau  tidak  berbuat  kesalahan  atau  kekeliruan  dalam  perlakuan  medis. Kontrak  terapeutik  antara  dokter  dan  pasien  bukan  termasuk  perjanjian resultaat  vebertenis melainkan inspaning  vebrtenis, pelayanan dokter yang ditujukan bukan dari hasil perbuatan melainkan hasil dari pelayanan dokter yang sesuai dengan standar pelayanan  medis  dan  SPO.  Wanprestasi  dalam  arti  khilafah  harfiah  prestasi  yang  buruk,  yang  pada  dasarnya  melanggar  isi kesepakatan dalam perjanjian kontrak oleh salah satu pihak.
Berikutnya,  dokter  spesialis  juga  memiliki  tanggung  jawab  secara  hukum  administrasi.  Hukum  administrasi  adalah  hal-hal yang secara khusus mengatur hubungan timbal balik antara pemerintah dan rakyat sehingga titik berat objek ada pada hubungan istimewa  tersebut  sehingga  perlu  ada  dalam  norma  peraturan. 22 Penyelenggaraan  praktik  kedokteran  sesuai  dengan  pasal  36 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, menyatakan bahwa :―Setiap dokter dan dokter gigi yang melakukan  praktik  kedokteran  di  Indonesia  wajib  memiliki  surat  izin  praktik‖.  Pasal  1  ayat  (1)  Permenkes  Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 Tentang Izin Praktik Dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran, menyatakan bahwa :―Praktik kedokteran adalah  rangkaian  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  dokter  terhadap  pasien  dalam  melaksanakan  upaya  kesehatan‖.  Pada penyelenggaraan  praktik  kedokteran,  dokter  yang  membuka  praktik  kedokteran  atau  layanan  kesehatan  harus  memenuhi persyaratan yang ditetapkan pemerintah, antara lain: 1) Memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan 2) Surat Izin Praktik Dokter (SIP).

## III. PENUTUP

## A. Kesimpulan
Kewenangan dokter spesialis dalam menjalankan tugasnya harus berpegang teguh pada standar profesi, standar kompetensi dokter  spesialis  serta  mempunyai  prinsip  dasar  etika  kedokteran  Dokter  spesialis  dalam  melakukan  tindakan  medis  di  klinik utama  rawat  inap  mendapat  kewenangan  secara  altribusi  yaitu  sebagai  profesi  dokter  spesialis  menjalankan  tugasnya berdasarkan perintah atau peraturan perundang-undangan.
Pelayanan  kedokteran  pada  pasien  bertanggung  jawab  selama  24  jam  supaya  pelayanan  pada  pasien  tetap  berjalan  secara maksimal  dokter  harus  bekerja  secara  tim.  Dalam  hal  ini  diperlukan  mekanisme  pelimpahan  wewenang  dengan  pelimpahan wewenang secara mandat yaitu dari dokter spesialis kepada dokter umum atau bawahanya yang mempunyai kompetensi sesuai keahlianya.  Kewenangan  delegasi  melengkapi  pelimpahan  wewenaang  apabila  dokter  spesialis  berhalangan  datang  dengan pelimpahan secara delegasi ini, maka yang bertanggung jawab adalah dokter yang menerima delegasi.
Menurut  UU  Praktek  Kedokteran    No.  9  Tahun  2004  bahwa  dokter    spesialis  yang  memiliki  STR,  SIP,  memiliki  surat keterangan  surat  mental  dan  fisik,  serta  memiliki  kompetensi  mempunyai  kewenangan  yang  melekat  pada  profesi  seorang dokter spesialis. Menurut PMK No. 9 tahun 2014 bahwa dokter spesialis bedah dalam melakukan tindakan operasi ringan dan sedang tidak beresiko , sedangkan dokter spesialis anaestesi dalam mendukung tindakan dokter spesialis bedah di klinik utama sesuai kompetensi yang dimiliki oleh dokter spesialis adalah anestesi lokal, anaestesi regional, anestesi general.
Tanggung jawab dokter spesialis dalam melakukan tindakan medis di klinik utama rawat inap menurut hukum adalah sebagai konsekuensi suatu akibat perbuatan yang berkaitan dengan etika dan perilaku suatu perbuatan, dalam melakukan tindakan medis dokter spesialis  menpunyai tanggung jawab secara profesi dalam mengemban jabatannya, secara etik dan dispilin kedokteran sebagai  seorang  dokter  harus  menjunjung  tinggi  sumpah  kedokteran  dan  tugas  kemanusiaan  yang  berbudi  luhur.  Tanggung jawab  pidana  dokter  spesialis  meliputi  unsur  -  unsur  pidana,  diantaranya  perbuatan  pidana,  perbuatan  melawan  hukum  dan kesalahan yang patut di pidanakan. Adapun tanggung jawab dokter spesialis dari  unsur kesalahan adalah adanya kesengajaan, kelalaian,  dan  tidak  ada  alasan  pemaaf  dan  pembenar.  Dokter  spesialis  dalam  melakukan  tindakan  medis  terdapat  pada  kitab undang-undang pasal 1313 BW dan 1352 BW tentang perikatan dan kesepakatan. Pelanggaran hukum dokter dalam kewajiban undang  –  undang  membawa  suatu  perbuatan  melawan  hukum  ( onrechtmatige  daad )  di  mana  mengemban  suatu  pertanggung jawaban  pergantian  kerugian.  Ganti  rugi  yang  di  emban  oleh  dokter  spesialis  dalam  hukum  perdata  terdapat  empat  prinsip pertanggung  jawaban  yaitu,  pertanggungjawaban  mandiri  ( personal  liability ),  pertanggungjawaban zaakwarweening , pertanggungjawaban kuasa ( volmacht ), pertanggungjawaban responded superior, dan pertanggungjawaban wanprestasi. Sementara,  tanggung  jawab  hukum  adminitrasi  merupakan  tanggung  jawab  yang  harus  dipenuhi  dalam
20 H. Syahrul Machmud, Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter Yang Diduga MelakukanMedikal Malpraktek, Karya Putra Darwati. Cet. I, Bandung,2012. H  17.
21 Agus Yudha Heernoko, Hukum perjanjian Azas porposionalitas Dalam Kontrak kormesial, Jakarta.Pt Kharisma Putra Utama. Edisi Pertama 2010 .h.225
22 Yos Johan Utama, Pengertian Administrasi Negara dan Hukum Administrasi Negara , Modul 1 Tahun 2014.

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2407- 8778
melaksanakan  praktek  kedokteran  apabila  tidak  di  penuhi  secara  administratif  berarti  sudah  melanggar  UU  dan  perbuatan melawan hukum.

## B. Saran
Peneliti  merekomendasikan peninjauan  kembali terhadap kewenangan dokter  spesialis dalam  melakukan tindakan  medis di klinik  utama  rawat  inap  pada  PMK  Nomor  9  tahun  2014  pasal  33  dan  pasal  34  ayat  (1),  (2),  (3)  tentang  kewenangan  dokter anestesi  dan  dokter    spesialis  bedah.  Kementerian  Kesehatan  Republik  Indonesia  dengan  organisasi  IDI  perlu  bersikap  tegas dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. PMK yang baru harus dibuat secara jelas dan tegas tentang klasifikasi klinik serta  tindakan  dokter  spesialis  di  klinik  utama  rawat  inap.  Peneliti  memberikan  saran  perlu  adanya  undang-undang  yang mengatur  tentang  klasifikasi  klinik  dan  jumlah  tenaga  medis  yang  memberikan  pelayanan  di  klinik  pratama  maupun  klinik utama. Peralatan yang harus dilengkapi di klinik utama rawat inap harus sesuai dengan tindakan dokter spesialis sebagai sarana yang menunjang tindakan dokter spesialis, bahwa kompetensi dan keahlian yang sifatnya melekat sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku di Indonesia.

## IV. DAFTAR PUSTAKA
Muhamad Sadi Is, Etika dan Hukum Kesehatan , Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2015,  h. 7 Kementerian  Kesehatan Republik Indonesia, Profil kesehatan Indonsia tahun 2016 , Jakarta , Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2017, h.75 Muntaha, Hukum Pidana Malpraktek Pertanggungjawaban dan penghapus Pidana , Sinar Grafika , Jakarta Timur , 2017,  h.53 Lutfi Effendi, Pokok-pokok Hukum Administrasi , Cetakan III, Bayumedia, Malang, 2004,  h .77- 79 Ridwan Syahrani, Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata , Bandung, Cet 4, Pt.Alumni, 2000, h. 2. Sri Supraptiningsih, Kedudukan Hukum Perawat dalam Upaya Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit . Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2006, h 126. H.Zainudin Ali,M.A, Metode Penelitian Hukum ,Sinar Grafika . Jakarta 2015 h. 25-26 Mertokusumo Sudikno, Penemuan Hukum, Liberty, Yogjakarta  2007, h.18. Marzuki Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta 2005, h.59-60. Wila Chandrawila Supriadi, Hukum Kedokteran ,.Mandar Maju .Bandung .2001. h  5 Ibid . h.104. J. Guwandi, Hukum Medik (Medical Law ), Fakulatas Kedokteran Universitas Jakarta, 2004. h. 225. Cecep Triwibowo , ibid . h .243 Rosa Agustina. Perbuatan Melawan Hukum. Jakarta, Penerbit Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia. 2003 h.117 Soerjono Soekamto (I) dan Kartono Mohamad, aspek Hukum dan etika kedokteran di Indonesia , Jakarta . Grafiti Pers.1983.h.69 Suryodiningrat, Perikatan-Perikatan Bersumber Perjanjian , Bandung, Transito, 2011, h. 99. Wiryono Prodjodikoro, Hukum Perdata Persetujuan-Persetujuan Tertentu , Jakarta, Sumur Bandung , Cet. VII,  2014, h. 152.
Mahrus Ali, Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi dalam Russel Heaton, Criminal Law Textbook, Oxford University Press, London, 2006, h. 403. H.  Syahrul  Machmud, Penegakan  Hukum  danPerlindungan  Hukum  Bagi  Dokter  Yang  Diduga  MelakukanMedikal  Malpraktek, Karya  Putra  Darwati.  Cet.  I, Bandung,2012. H  17.