## JURNAL KOMUNIKASI HUKUM
Volume 9 Nomor 2, Agustus 2023 P-ISSN: 2356-4164, E-ISSN: 2407-4276 Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

## PERLINDUNGAN  HUKUM  BAGI  PEMENUHAN  HAK  ANAK TERLANTAR YANG DIASUH LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL
Andry Ochtora Butarbutar, Rina Shahriyani Shahrullah, Elza Syarief
Universitas Internasional Batam E-mail: andry.ochtora@gmail.com
Info Artikel Abstract
Masuk: 1 Juni 2023 Diterima: 12 Juli 2023 Terbit: 1 Agustus 2023
Keywords: Social
Rehabilitations, Neglected Children, Child’s Social Welfare Institution This research aims to analyze the regulatory framework for fulfilling the rights of abandoned children cared for in child welfare institutions carried out by the government. The research employs a normative legal research method.
Utilizing Satjipto Rahardjo's progressive legal theory, this study  indicates  that  the  fulfillment  of  the  rights  of abandoned  children  will  be  achieved  when  the  Child Welfare  Institution  conducts  basic  social  rehabilitation services  in  accordance  with  Minister  of  Social  Affairs Regulation  No.  30/HUK/2011  concerning  the  National Standards  for  Child  Upbringing.  However,  the enforcement  of  these  standards  cannot  be  rigidly implemented  due  to  the  many  child  welfare  institutions that  are  not  yet  professionally  managed.  Therefore,  the government needs to provide capacity-building in terms of knowledge, skills, and awareness to the administrators of these  institutions  regarding  child  care  based  on  child protection, in order to fulfill the rights of the children. Abstrak Kata kunci: Rehabilitasi Sosial, Anak Terlantar, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan pemenuhan  hak  anak  terlantar  yang  diasuh  dalam lembaga kesejahteraan sosial anak yang telah dilakukan oleh  pemerintah.  Penelitian  ini  menggunakan  metode penelitian hukum normatif. Dengan menggunakan teori hukum  progresif  Satjipto  Rahardjo,  penelitian  ini menunjukkan  bahwa  pemenuhan  hak  anak  terlantar akan terpenuhi bila Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak
Corresponding Author:
Andry Ochtora Butarbutar,
E-mail : andry.ochtora@gmail.com menyelenggarakan  pelayanan  rehabilitasi  sosial  dasar sesuai  Permensos  No.  30/HUK/2011  tentang  Standar Nasional Pengasuhan Anak. Namun pemberlakuan SNPA tidak  dapat  dilaksanakan  secara  kaku  karena  masih banyak  LKSA  yang  belum  dikelola  secara  profesional, sehingga  pemerintah  perlu  memberikan  penguatan kapasitas pengetahuan, kemampuan dan kesadaran para pengurus  LKSA  tentang  pengasuhan  anak  yang berlandaskan  perlindungan  anak  dalam  rangka pemenuhan hak-hak anak.
@Copyright 2023.

## PENDAHULUAN
Pemerintah Indonesia menargetkan Indonesia generasi emas di tahun 2045. Hal ini selaras dengan cita-cita bangsa Indonesia untuk menjadi bangsa yang maju dengan  Negara  berkedudukan  setara  dengan  Negara  adidaya  lainnya  dalam menyongsong seratus tahun kemerdekaan Indonesia. Generasi emas di tahun 2045 dapat diwujudkan apabila rakyat Indonesia yang masih berusia anak pada saat ini mendapatkan  hak-hak  secara  optimal 1 .    Sebagai  generasi  penerus  bangsa,  anak yang karena ketidak berdayaannya sebagai pribadi yang belum cakap baik secara hukum  maupun  sosial  perlu  mendapatkan  perlindungan 2 .  Pemerintah  Negara Republik Indonesia sejak meratifikasi United Nation Convention on the Rights of the Child (UN-CRC) melalui Keputusan Presiden No.36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention  On  The  Rights  Of  The  Child  (Konvensi  Tentang  Hak-hak  Anak)  yang kemudian  diadaptasi  ke  dalam  Undang-undang  No.23  tahun  2002  tentang Perlindungan Anak telah mengupayakan untuk setiap anak di Indonesia dilindungi hak-haknya dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia 3 . Negara  Indonesia  adalah  negara  hukum  yang  dalam  pembukaan  Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 4 telah merumuskan beberapa tujuan bernegara, antara lain (1) untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; dan (2) memajukan kesejahteraan umum 5 . Dalam usaha mewujudkan  tujuan  bernegara,  pemerintah  berkewajiban  untuk  meningkatkan kesejahteraan sosial dari semua kalangan, terlebih bagi kalangan yang termarginal seperti anak terlantar.
Negara  Indonesia  saat  ini  memiliki  sebanyak  84,4  juta  penduduk  yang termasuk dalam kategori usia anak, anak-anak tersebut diharapkan dapat menjadi
1 Hidayati Fitri, “Compliance Of The Children Rights As An Effort To Preapre The Golden Generation 2045,” 2016, 261–70.
2 Edo Clarita Samad and Tantimin Tantimin, “Efektivitas Pemerintah Dalam Mencegah Serta Mengurangi Anak Jalanan Di Kota Batam,” Wajah Hukum 6, no. 2 (October 14, 2022): 241, https://doi.org/10.33087/wjh.v6i2.910.
3 Zendy Wulan Ayu Widhi Prameswari, “Ratifikasi Konvensi Tentang Hak-Hak Anak Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia,” Yuridika 32, no. 1 (2017): 167, https://doi.org/10.20473/ydk.v32i1.4842.
4 Antony Antony, “Balancing Justice and Reconciliation: Restorative Approaches to Criminal Defamation Settlement,” Barelang Journal of Legal Studies 1, no. 1 (2023), https://doi.org/10.37253/barjoules.v1i1.7749.
5 Republik Indonesia, “Undang-Undang Dasar Negara RI” (1945).
SDM yang unggul, berkualitas, memiliki karakter serta berdaya saing 6 . Untuk dapat mewujudkan  harapan  tersebut,  anak  menjadi  prioritas  utama  dalam  menyusun peraturan dan program kebijakan strategis nasional.
Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa yang  akan  meneruskan  pembangunan  dan  cita-cita  bangsa  demi  menjamin eksistensi dan keutuhan bangsa dan negara pada masa depan. Keberadaan seorang anak bila dipandang dalam sisi sosial dan agama sebagai karunia dari Sang Pencipta kepada  keluarga,  menjadikan  pemenuhan  hak-hak  anak  sebagai  bagian  dari kewajiban dan fungsi dari keluarga 7 . Dalam dinamika sosial yang kemudian terjadi, terdapat  anak  yang  berada  dalam  situasi  disfungsi  keluarga  dan  sosial,  baik disebabkan  oleh  salah  satu  atau  kedua  orangtuanya 8 .  Keberadaan  anak  dalam keluarga yang mengalami disfungsi, kemudian mengakibatkan anak tidak terpenuhi kebutuhannya  secara  wajar,  baik  fisik,  mental,  spiritual,  maupun  sosial  sehingga anak mengalami kondisi keterlantaran 9 . Dalam  Undang-undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  pasal  34  ayat  (1) dengan jelas menyebutkan bahwa “ Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara ”. Untuk itu pemerintah sebagai penyelenggara negara bersama-sama dengan masyarakat memiliki kewajiban untuk memelihara anak terlantar 10. Dalam Pasal  28B  UUD  1945  pasal  2  disebutkan  bahwa  “ setiap  anak  berhak  atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi ”, tidak terkecuali  bagi anak terlantar 11 . Perlindungan anak yang dilselenggarakan oleh negara bukan hanya berlaku bagi anak yang tinggal di dalam keluarga, namun juga bagi anak terlantar yang tinggal di dalam Lembaga pengasuhan  alternatif  seperti  Panti  Sosial  Asuhan  Anak  atau  biasa  disebut  panti asuhan  yang  kini  berganti  nomenklatur  menjadi  Lembaga  Kesejahteraan  Sosial Anak (LKSA) 12 .
Upaya  Perlindungan  Hukum  bagi  Rehabilitasi  Sosial  Anak  Terlantar  yang diasuh  Lembaga  Kesejahteraan  Sosial  dapat  diwujudkan  dengan  menerapkan standar pengasuhan alternatif. Dalam pengaturan pelayanan rehabilitasi sosial anak terlantar  dalam  Lembaga  Kesejahteraan  Sosial  Anak  (LKSA),  pemerintah  telah membuat  peraturan  perundang-undangan  yang  komprehensif.  Mulai  dari
6 Kemenko PMK RI, “Menuju Indonesia Emas 2045, Pemerintah Siapkan Generasi Muda Unggul Dan Berdaya Saing | Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan,” https://www.kemenkopmk.go.id/, 2021.
7 Dike Farizan Fadhlillah, Santoso Tri Raharjo, and Ishartono Ishartono, “Pemenuhan Hak Anak Dalam Keluarga Di Lingkungan Prostitusi,” Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat 2, no. 1 (2015): 90–95, https://doi.org/10.24198/jppm.v2i1.13262.
8 Sukamdi and Latifah Permatasari Fajrin, “Pembinaan Agama Islam Berbasis Rumah Keluarga Asuh Terhadap Anak Yang Mengalami Disfungsi Keluarga Dan Sosial (Studi Di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Nur Hidayah Surakarta),” Jurnal Tawadhu 3, no. 1 (2019): 748–65.
9 Mursyid Djawas and Riska Fajrina, “Efektifitas Lembaga Perlindungan Anak Terlantar: Studi Pada Panti Asuhan Suci Hati Di Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat,” Samarah 3, no. 2 (2019): 296–321, https://doi.org/10.22373/sjhk.v3i2.4904.
10 Triyani Ambat, “Fungsi Negara Memelihara Anak-Anak Terlantar Menurut Undang-Undang Dasar 1945,” Lex Administratum 1, no. 2 (2013): 42–46.
11 Irwan Sandi, “Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Terlantar Pada Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah,” E Jurnal Katalogis, 4, no. 5 (2019): 150–60.
12 R. Fitriani, “Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak,” Jurnal Hukum Samudra Keadilan 11, no. 2 (2016): 250–358.
mencegah  keterlantaran  pada  anak,  hingga  pemberlakuan  Standar  Nasional Pengasuhan bagi lembaga pengasuhan anak.
Namun, konsekuensi dari pemberlakuan standardisasi bagi pelayanan dalam Lembaga  Kesejahteraan  Sosial  Anak  melalui  Peraturan  Menteri  Sosial  Republik Indonesia  Nomor:  30/HUK/2011  tentang  Standar  Nasional  Pengasuhan  Anak (SNPA) untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak serta penerapan Undang-undang No.  11  Tahun  2009  tentang  Kesejahteraan  Sosial  dan  Peraturan  Menteri  Sosial Republik Indonesia No. 17 Tahun 2012 tentang Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial,  Kementerian  Sosial  belum  dapat  dilaksanakan  secara  optimal,  sehingga banyak  LKSA  yang  tidak  layak  mendapatkan  izin  operasional.  Oleh  karena  itu penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  pemenuhan  hak  anak  terlantar  yang diasuh  dalam  lembaga  kesejahteraan  sosial  anak  yang  telah  dilakukan  oleh pemerintah.  Berdasarkan  tujuan  tersebut,  maka  identifikasi  masalah  adalah  1) bagaimana  esensi  dari  perlindungan  hukum  bagi  anak  terlantar?,  2)  bagaimana peran pemerintah di tingkat pusat dan daerah dalam melindungi pemenuhan hak anak terlantar yang diasuh dalam lembaga kesejahteraan sosial anak?

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode penelitian  hukum  yuridis  normatif  atau  doktrinal 13 .  Berdasarkan  pendapat Soerjono Sokeanto, dirumuskan bahwa penelitian normatif adalah penelitian yang sifat dan ruang lingkup disiplin hukumnya mencakup disiplin analitis dan disiplin perspektif 14 .  Analisis  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  menggunakan  pisau analisa hukum progresif oleh Satjipto Rahardjo, bahwa hukum bila ditegakkan oleh subyek hukum yang berperilaku baik dapat menyejahterakan dan membahagiakan rakyatnya 15 .  Metode  penelitian  ini  adalah  metode  yang  mengkaji  hukum berdasarkan studi kepustakaan yang meneliti berdasarkan bahan pustaka berupa data  sekunder 16 .  Data  dari  penelitian  ini  berupa  bahan  hukum  primer,  bahan hukum  sekunder  dan  bahan  hukum  tersier.  Bahan  hukum  primer  terdiri  dari peraturan perundang- undangan seperti “Unda ng-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan  Anak,  Undang-Undang  No.  11  Tahun  2009  tentang  Kesejahteraan Sosial, Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang- undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak”, dan peraturan peru ndang- undangan  lainnya.  Adapun  bahan  hukum  sekunder  terdiri  dari  buku  hukum maupun  artikel  jurnal  terakreditasi.  Untuk  bahan  hukum  tersier  yang  digunakan berupa  kamus  besar  bahasa  Indonesia  dan  kamus  terjemahan  bahasa  inggris- indonesia  Teknik  analisis  dalam  penelitian  ini  menggunakan  teknik  analisis
13 Hari Sutra Disemadi, “Lenses of Legal Research: A Descriptive Essay on Legal Research Methodologies,” Journal of Judicial Review 24, no. 2 (November 30, 2022): 289, https://doi.org/10.37253/jjr.v24i2.7280.
14 Soerjono Soekanto Sri Mamudji, “Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Cet. 9” (Jakarta: Rajawali Press, 2006).
15 M. Yasin Al Arif, “Penegakan Hukum Dalam Perspektif Hukum Progresif,” Undang: Jurnal Hukum 2, no. 1 (2019): 169–92, https://doi.org/10.22437/ujh.2.1.169-192.
16 Rina Shahriyani Shahrullah et al., “Analisis Yuridis Pengaturan Abortus Provokatus Terhadap Korban Pemerkosaan Di Indonesia,” Jurnal Hukum Samudra Keadilan 15, no. 2 (2020): 251–63, https://doi.org/10.33059/jhsk.v15i2.2613.
deskriptif-kualitatif,  yang  mengutarakan  suatu  kegiatan  proses  berpikir  deduktif untuk memahami realitas permasalahan dalam penelitian. 17

## HASIL DAN PEMBAHASAN Esensi Perlindungan Hukum Bagi Anak Terlantar
Anak adalah warga negara yang wajib dilindungi sejak awal keberadaannya. Negara Republik Indonesia telah mengakui keberadaan seorang anak sejak dalam wujud  janin,  hal  ini  tercantum dalam UU  Perlindungan  Anak  pasal  1  ayat  1  yang berbunyi  :  “ Anak  adalah  seseorang  yang  belum  berusia  18  (delapan  belas)  tahun, termasuk  anak  yang  masih  dalam  kandungan ”.  Anak  diharapkan  dapat  menjadi potensi  serta  penerus  cita-cita  bangsa,  untuk  mampu  memikul  tanggung  jawab tersebut,  setiap  anak  perlu  mendapat  kesempatan  yang  seluas-luasnya  untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial 18 .  Untuk  memelihara  kesejahteraannya,  anak  memerlukan  kedua  orangtuanya, namun  apabila  salah  satu  atau  kedua  orangtuanya  tidak  mampu,  anak  berhak mendapatkan kesempatan untuk dilindungi pemenuhan hak-haknya dalam asuhan khusus,  baik  di  dalam  lembaga  maupun  keluarga  pengganti.  Anak  yang  tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial kemudian disebut dengan anak terlantar 19 . Perlindungan  anak  merujuk  pada  UU  Perlindungan  Anak  adalah  “ Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat  kemanusiaan,  serta  mendapat  perlindungan  dari  kekerasan  dan diskriminasi.” Dalam  proses  pertumbuhan  dan  perkembangannya,  setiap  anak memiliki  hak  yang  wajib  dipenuhi  untuk  menopang  tumbuh-kembang  secara normal,  adapun  hak  anak  tersebut  tertuang  dalam  Undang-Undang  Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagai berikut :
1. Mendapatkan identitas diri dan kewarganegaraan
2. Kebebasan beribadah, berekspresi, dan berpikir
3. Mengetahui orangtuanya, dibesarkan dan diasuh orang tuanya, terkecuali apabila orang tuanya tidak dapat
4. Memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial
5. Memperoleh pendidikan yang sesuai
6. Menyatakan pendapat, didengarkan pendapatnya
7. Melakukan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan rekreasi
8. Anak yang berkebutuhan khusus mendapatkan bantuan dan rehabilitasi
9. Mendapat perlindungan dari segala hal yang dapat merugikannya
17 H S Disemadi and R P Wardhana, “PERLINDUNGAN ANAK PANTI ASUHAN TERHADAP KEKERASAN DI BATAM, INDONESIA: KAJIAN HUKUM PERSPEKTIF SDGs,” Jurnal Komunitas Yustisia 3, no. 3 (2021): 197–207.
18 Bambang Eko Turisno et al., “Negligence in Implementing Child Custody Decisions: A Threat to Child Protection in Indonesia,” International Journal of Criminal Justice Sciences 16, no. 2 (2021): 282–302, https://doi.org/10.5281/zenodo.4756076.
19 Republik Indonesia, “UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak,” UU Perlindungan Anak , 2014, 48.
10. Apabila  kebebasannya  dirampas,  dapat  memperoleh  bantuan  dan membela  diri,  juga  dirahasiakan  identitasnya  apabila  menjadi  korban kekerasan
Dalam  kehidupan  sosial,  orang  tua,  keluarga,  dan  Masyarakat  bertanggung jawab  untuk  menjaga  dan  memelihara  hak-hak  anak  tersebut  sesuai  dengan kewajiban  yang  telah  diberikan  oleh  hukum.  Termasuk  dalam  rangka penyelenggaraan  perlindungan  anak,  negara  dan  pemerintah  bertanggung  jawab dalam menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah.
Upaya perlindungan anak yang dilakukan di Indonesia dilakukan sejak anak masih berbentuk janin hingga anak berusia 18 (delapan belas) tahun. Sesuai dengan konsep perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, maka asas- asas yang harus ditegakkan dalam upaya perlindungan anak adalah sebagai berikut :
a. Nondiskriminasi;
Artinya  perlindungan  anak  wajib  dilakukan  untuk  setiap  anak  secara menyeluruh,  tanpa  memandang  latar  belakang  suku,  ras,  agama,  sosial, ekonomi.  Perlindungan  anak  wajib  menyentuh  setiap  kalangan  anak dengan mempertimbangkan aspek multikultur 20 .
b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
Artinya  semua  tindakan  yang  menyangkut  anak  yang  dilakukan  oleh pemerintah dan Masyarakat harus menjadikan kepentingan yang terbaik bagi  anak  dan  masa  depan  anak  sebagai  pertimbangan  utama,  bukan standar dan kepentingan orang dewasa. Keputusan yang baik bagi orang dewasa belum tentu menjadi kepentingan terbaik bagi anak 21 .
c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan;
Artinya hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  dilindungi  oleh  hukum,  negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua. Walaupun berasal dari latar belakang keluarga dengan ekonomi miskin, anak tidak boleh menjadi korban  eksploitasi  dengan  alasan  apapun,  karena  anak  berhak  untuk mengalami tumbuh kembang yang wajar 22 .
d. Penghargaan terhadap pendapat anak.
Artinya  penghormatan  atas  hak-hak  anak  untuk  berpartisipasi  dan menyatakan  pendapatnya  dalam  pengambilan  keputusan,  terutama  jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya. Anak tidak boleh dipandang hanya sebagai makhluk lemah yang pasif dan hanya menerima,
20 Sulistya Eviningrum, Hartiwiningsih, and Moh Jamin, “Strengthening Human Rights-Based Legal Protection on Victims of Child Trafficking in Indonesia,” International Journal of Advanced Science and Technology 28, no. 20 (2019): 296–300.
21 M. Nur Syafiuddin et al., “Understanding Child Support in the Pattern of Child Protection Based on the Principle of Child Protection,” International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding 8, no. 1 (2021): 92, https://doi.org/10.18415/ijmmu.v8i1.2260.
22 Aras Firdaus, “The Criminal Responsibility on the Under Age Children Exploitation in Indonesia” 192, no. Icils (2018): 79–82, https://doi.org/10.2991/icils-18.2018.15.
tetapi anak juga harus dipandang sebagai individu unik yang berkehendak bebas 23 .
Dalam  UU  Perlindungan  Anak  pasal  55  ayat  (1)  terdapat  kewajiban pemerintah untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, baik  di  dalam  lembaga  maupun  di  luar  lembaga;  dan  selanjutnya  pada  ayat  (2) disebutkan  bahwa  penyelenggaraan  pemeliharaan  itu  dapat  dilakukan  oleh lembaga  Masyarakat.  Lembaga  Masyarakat  yang  menjadi  Potensi  Sumber Kesejahteraan  Sosial  dalam  membantu  pemerintah  dalam  penyelenggaraan pemeliharaan  dan  perawatan  anak  terlantar  kemudian  disebut  dengan  Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA).
Dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 7 Tahun 2021 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial, Anak terlantar termasuk ke dalam salah satu dari 26 (dua puluh enam) jenis Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PMKS), sehingga anak terlantar memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik  jasmani  dan  Rohani  maupun  sosial  secara  memadai  dan  wajar.  Pelayanan Sosial  dimaksud  termasuk  dukungan  pemenuhan  kebutuhan  hidup  layak 24 . Berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), hingga tahun 2019 yang tercatat sebanyak 106.406 anak Indonesia menerima pelayanan rehabilitasi sosial dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, sedangkan jumlah LKSA yang terdaftar di Indonesia sebanyak 4.864 LKSA 25 .
1. Peran Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Melindungi Pemenuhan Hak Anak Terlantar Yang Diasuh Dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak
Peran Kementerian Sosial Dalam Melindungi Pemenuhan Hak Anak Terlantar Yang Diasuh Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak
Kementerian Sosial adalah pemerintah Republik Indonesia yang memiliki kewenangan dalam merumuskan kebijakan-kebijakan dalam bidang sosial yang berorientasi  kepada  kepentingan  masyarakat  demi  meningkatkan kesejahteraan  sosial  rakyat  Indonesia.  Dalam  upaya  melaksanakan perlindungan  hukum  bagi  anak  asuh  LKSA  kementerian  Sosial  Republik Indonesia telah menetapkan bahwa Penempatan anak di Lembaga melakukan upaya berupa :
1. Melaksanakan fungsi pembinaan
Melalui Undang-undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, dalam pasal 51 ayat (1) untuk melakukan akreditasi terhadap lembaga di bidang  kesejahteraan  sosial  yang  bertujuan  untuk  menentukan  tingkat kelayakan dan standardisasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
2. Menetapkan standardisasi bagi pelayanan dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak melalui Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 30/HUK/2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak (SNPA) untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.
23 Syafiuddin et al., “Understanding Child Support in the Pattern of Child Protection Based on the Principle of Child Protection.”
24 Republik Indonesia, “Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial,” 2022, 1–8.
25 Kemensos RI, “Komitmen Kemensos Bantu Anak-Anak Di Kondisi COVID-19 | Kementerian Sosial Republik Indonesia,” www.kemensos.go.id, 2020.
3. Melalui Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 17 Tahun 2012 tentang  Akreditasi  Lembaga  Kesejahteraan  Sosial,  Kementerian  Sosial telah  menguatkan  organisasi  Badan  Akreditasi  Lembaga  di  bidang Kesejahteraan Sosial sebagai Lembaga yang melakukan penilaian untuk menetapkan  tingkat  kelayakan  dan  standardisasi  Lembaga  di  bidang Kesejahteraan Sosial.
Dalam  Permensos  SNPA,  Kementerian  Sosial telah  menetapkan  Standar Pelayanan Bebasis Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak yang mewajibkan LKSA untuk  menyelenggarakan  pelayanan  rehabilitasi  sosial  bagi  anak  terlantar dengan menjamin beberapa faktor, yaitu :
1. Pelayanan pengasuhan dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak
LKSA berfungsi sebagai alternatif terakhir dalam pilihan pengasuhan bagi anak  apabila  orangtua/keluarga  tidak  dapat  memenuhi  kewajiban pengasuhan terhadap anak.
2. Peran sebagai pengganti orang tua
LKSA wajib berperan sebagai pengganti orang tua untuk sementara bagi anak-anak  yang  diasuh  di  dalam  LKSA  dan  bertanggung  jawab  dalam pemenuhan hak-hak anak sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dan harus dipenuhi secara menyeluruh.
3. Martabat anak sebagai manusia
LKSA wajib menjamin bahwa anak terhindar dan terlindungi dari semua bentuk perlakuan (baik verbal maupun fisik) yang dapat mempermalukan atau merendahkan martabat anak dan LKSA harus menjamin setiap anak terhindar dari segala bentuk diskriminasi.
4. Perlindungan anak
LKSA  wajib  melarang  segala  bentuk  kekerasan,  termasuk  melarang hukuman  fisik  dengan  alasan  apapun.  LKSA  juga  wajib  menciptakan kondisi lingkungan yang aman bagi anak.
5. Perkembangan anak
LKSA  wajib  mendukung  perkembangan  anak  dengan  mendukung keterlibatan  anak  dalam  berbagai  kegiatan  yang  meningkatkan  rasa percaya diri dan membangun konsep diri yang baik.
6. Identitas anak
LKSA wajib memastikan setiap anak asuh mendapatkan identitas dirinya dan LKSA dilarang mengganti identitas asal anak.
7. Relasi anak LKSA wajib memfasilitasi komunikasi anak asuh dengan
orangtua/keluarga/kerabat dan lingkungan sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan terbaik bagi anak.
8. Partisipasi anak
LKSA wajib mendukung anak untuk dapat menyampaikan pendapat dan mengikut  sertakan  anak  dalam  membahas  hal-hal  penting  yang menyangkut kepentingan dan masa depan anak
9. Makanan dan pakaian
LKSA  wajib  menjamin  pemenuhan  kebutuhan  nutrisi  anak  untuk mendukung  tumbuh  kembang  yang  optimal,  selain  itu  LKSA  juga  wajib
memenuhi  kebutuhan  pakaian  setiap  anak  secara  memadai,  dari  segi jumlah, fungsi, ukuran dan tampilan yang memperhatikan keinginan anak. 10. Akses terhadap Pendidikan dan Kesehatan
LKSA wajib memenuhi hak Pendidikan anak sebagai bagian dari rencana pengasuhan anak yang disesuaikan dengan jenis pengasuhan dan jangka waktu  anak  tinggal  di  LKSA.  LKSA  wajib  menjalin  kerjasama  dengan Lembaga  atau  perorangan  yang  dapat  memfasilitasi  pemenuhan  hak Kesehatan anak.
11. Privasi/Kerahasiaan Pribadi Anak
LKSA wajib menyediakan berbagai fasilitas yang mendukung privasi anak, dan  pengurus  LKSA  wajib  memperoleh  pelatihan  dan  dukungan  untuk menghargai  dan  menjaga  semua  informasi  tentang  anak  yang  sifatnya rahasia  dan  mengatur  sistem  untuk  memastikan  kerahasiaan  informasi tersebut.
12. Pengaturan waktu anak
Anak asuh, dengan didukung pengasuh Menyusun jadwal harian sebagai pedoman  anak  melaksanakan  kegiatan  sehari-hari  yang  memerlukan tanggung jawab seperti sekolah, belajar, ibadah dan piket, namun tetap dengan  memberikan  waktu  bagi  anak  untuk  beristirahat  dan  bermain. LKSA wajib menyediakan waktu dan kesempatan untuk anak berekreasi di  luar  lembaga  minimal  satu  kali  dalam  6  bulan  supaya  mengenal  dan memahami lingkungan dan komunitas di sekitarnya.
13. Kegiatan/pekerjaan anak di LKSA
Anak  dilarang  dipekerjakan  dalam  pekerjaan  berbahaya  atau  yang termasuk  bentuk-bentuk  pekerjaan  terburuk  untuk  anak,  termasuk praktek  sejenis  perbudakan,  eksploitasi,  dan  yang  membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak-anak 26 .
14. Aturan, disiplin, dan sanksi
Anak  bersama-sama  pengurus  dan  staf  LKSA  merumuskan  aturan  yang dianggap penting untuk kehidupan bersama dalam LKSA namun dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai Upaya untuk mendukung perilaku positif anak dan penghargaan terhadap orang lain.

## Peran Dinas Sosial Tingkat Provinsi Dalam Melindungi Pemenuhan Hak Anak Terlantar Yang Diasuh Lembaga Kesejahteraan Sosial
Dinas Sosial Provinsi sebagai Perpanjangan tangan Pemerintah Republik Indonesia  di  tingkat  Provinsi  dalam  urusan  di  bidang  sosial  merujuk  pada Permendagri No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal pada Pasal 10  ayat  (2)  Pemerintah  Daerah  tingkat  Provinsi  memiliki  kewajiban  untuk menyelenggarakan  pelayanan  rehabilitasi  sosial  dasar  anak  terlantar  dalam panti. Sebagai pengaturan teknis dari penyelenggaraan pelayanan rehabilitasi sosial  ini  dilaksanakan  sesuai  dengan  Permensos  No.  9  Tahun  2018  tentang Standar  Teknis  Pelayanan  Dasar  Pada  Pelayanan  Minimal  Bidang  Sosial  Di Daerah Provinsi dan Di Daerah Kabupaten/Kota Pasal 7 yang berbunyi “ Jenis
26 Tri Sulistiyono et al., “Criminal Law and International Law Instrument ( a Case Study Of,”
International Journal of Business, Economics and Law 18, no. 4 (2019): 45–52.
Pelayanan Dasar pada SPM bidang sosial di daerah provinsi terdiri atas : poin (b) Rehabilitasi  Sosial  dasar  Anak  Terlantar  di  dalam  Panti  Sosial”; selanjutnya diterangkan dalam pasal 12 (dua belas) ayat ( 1) “ Standar jumlah dan kualitas barang  da/atau  jasa  yang  harus  diterima  oleh  Anak  Terlantar  di  dalam  Panti Sosial  merupakan  kebutuhan  dasar; ayat  (2)  “ Kebutuhan  dasar  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
a. Pengasuhan;
b. Permakanan;
c. Sandang;
d. Asrama yang mudah diakses;
e. Perbekalan Kesehatan;
f. Bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial;
g. Bimbingan keterampilan hidup sehari-hari;
h. Pembuatan  akta  kelahiran,  nomor  induk  kependudukan,  dan  kartu identitas Anak;
i. Akses ke layanan pendidikan dan Kesehatan dasar;
j. Pelayanan penelusuran keluarga;
k. Pelayanan reunifikasi keluarga; dan/atau
l. Akses layanan pengasuhan kepada keluarga pengganti.
Merujuk  pada  peraturan  tersebut,  Dinas  Sosial  Provinsi  memiliki kewajiban  untuk  menjamin  pemenuhan  hak-hak  anak  asuh  Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak yang berada di Kabupaten/Kota dalam wilayah kerjanya.

## Peran  Dinas  Sosial  Tingkat  Kabupaten/Kota  Dalam  Melindungi  Pemenuhan Hak Anak Terlantar Yang Diasuh Lembaga Kesejahteraan Sosial
Sejak  diberlakukannya  otonomi  daerah,  Dinas  Sosial  Kabupaten/Kota sebagai  organisasi  perangkat  daerah  yang  bertanggung  jawab  dalam menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  di  bidang  sosial  termasuk  di dalamnya pemeliharaan anak terlantar 27 . Dalam Permensos No. 30/HUK/2011 tentang  SNPA  mengatur  peran  Dinas  Sosial  sebagai  representasi  dari pemerintah  dalam  memberikan  legitimasi  apabila  terjadinya  pengalihan pengasuhan dari satu pihak ke pihak lainnya, serta memberikan rekomendasi atas pendirian LKSA sebagai Lembaga pengasuhan alternatif terakhir.
Dalam  Permensos  SNPA,  tugas  dan  fungsi  Dinas  Sosial  tingkat Kabupaten/Kota dalam pembinaan LKSA dibagi menjadi 3 poin, yaitu:
1. Fungsi Dinas Sosial Kabupaten/Kota dalam Pendirian LKSA
Dalam  Pendirian  LKSA,  Dinas  Sosial  Kabupaten/Kota  memiliki kewajiban  untuk  mereview  usulan  pendirian  LKSA  berdasarkan  asesmen kebutuhan dengan tetap mengedepankan upaya mencegah pemisahan anak dari keluarganya. Review yang dilakukan harus mencakup asesmen apakah LKSA  yang  mengusulkan  pendirian  tersebut  memiliki  kapasitas,  baik kelengkapan  teknis,  finansial,  maupun  sumber  daya  manusia  untuk memberikan pelayanan sesuai standar nasional pengasuhan.
2. Fungsi Dinas Sosial Kabupaten/Kota dalam Pemberian Perizinan LKSA
27 Republik Indonesia, “Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah” (2014).
Dinas  Sosial  Kabupaten/Kota  wajib  mengeluarkan  atau  tidak mengeluarkan izin operasional berdasarkan hasil asesmen. LKSA hanya bisa beroperasi  jika  telah  memiliki  izin  operasional  secara  tertulis  dari  Dinas Sosial  Kabupaten/Kota  yang  harus  diperbaharui  setiap  lima  tahun  sekali berdasarkan hasil penilaian oleh Dinas Sosial Kabupaten/Kota tersebut.
Untuk kepentingan monitoring dan evaluasi, Kementerian Sosial, Dinas Sosial  Provinsi,  dan  Dinas  Sosial  Kabupaten/Kota  wajib  membentuk  tim monitoring  terlatih  untuk  :  (1)  Melakukan  asesmen  dan  mereview penempatan  anak  dalam  pengasuhan  alternatif;  (2)  Mereview  kualitas pelayanan  yang  disediakan  oleh  Lembaga  Kesejahteraan  Sosial  Anak termasuk  pemenuhan  standar  nasional  pengasuhan  dan  kemungkinan pembatalan/penarikan izin operasional LKSA.
Dinas  Sosial  Kabupaten/Kota  wajib  melaksanakan  asesmen  regular untuk  memastikan  LKSA  memenuhi  standar  nasional  pengasuhan  dan menegur  apabila  dalam  periode  tertentu  LKSA  tidak  memperbaiki pelayanannya. Apabila setelah tiga kali peringatan LKSA masih melakukan pelanggaran terhadap standar nasional pengasuhan, Dinas sosial berwenang untuk  membatalkan  izin  operasional  LKSA.  LKSA  yang  tidak  memiliki  izin operasional tidak diperkenankan menyelenggarakan pelayanan pengasuhan. Izin  operasional  LKSA  harus  terpisah  dari  izin  untuk Yayasan/organisasi sosial yang menjadi payungnya.
3. Fungsi Dinas Sosial Kabupaten/Kota dalam Akreditasi Dalam  rangka  peningkatan  mutu  dan  kualitas  pelayanan  rehabilitasi sosial anak terlantar di dalam LKSA, Dinas Sosial Kabupaten/Kota memiliki kewajiban untuk melakukan asesmen awal terhadap usulan akreditasi LKSA, asesmen  awal  harus  mencakup  kebutuhan  akan  lembaga  pelayanan, kelengkapan  administrasi  lembaga,  serta  pelayanan  pengasuhan  sesuai SNPA.
Hukum  merupakan  alat  kontrol  sosial  yang  bekerja  secara  sinergi  dengan sistem sosial lain seperti sistem moral, politik, pendidikan, ekonomi dan keluarga. Dengan  demikian  hukum  harus  mampu  menjawab  perubahan  sosial  yang cenderung  bergerak  secara  dinamis.  Perubahan  sosial  yang  dinamis  kemudian membawa pembaharuan hukum progresif. Dalam pandangan hukum progresif yang dikemukakan  Satjipto  Rahardjo,  “hukum  untuk  manusia,  dan  bukan  sebaliknya manusia  untuk  hukum”.  Dalam  pola  demikian,  hukum  ada  untuk  manusia  dan kemanusiaan. Dalam menjalankan dan menegakkan hukum, perilaku subjek hukum yang diberi wewenang oleh hukum harus baik agar hukum dapat menyejahterakan dan membahagiakan masyarakatnya 28 .
Dalam  pandangan  hukum  progresif,  hukum  bukanlah  institusi  final,  hukum tidak kaku namun lebih mengalir. Memahami dan membaca peraturan ( law in the books )  tidak  semata-mata  menggunakan  logika  peraturan,  melainkan  membaca kenyataan sosial yang terjadi di dalam masyarakat, dengan demikian hukum dapat diterima oleh masyarakat karena hukum dapat memberikan rasa keadilan dalam masyarakat.
28 M. Zulfa Aulia, “Hukum Progresif Dari Satjipto Rahardjo,” Undang: Jurnal Hukum 1, no. 1 (2018): 159–85, https://doi.org/10.22437/ujh.1.1.159-185.
Selain menuntut masyarakat yang ikut ambil bagian dalam pemeliharaan anak terlantar  untuk  tertib  secara  administrasi  dan  kelembagaan,  pemerintah  juga memberikan  bantuan  bagi  lembaga  kesejahteraan  sosial  anak,  baik  yang  sifatnya berasal  dari  Anggaran  Pendapat  Belanja  Negara,  maupun  berasal  dari  Anggaran Pendapatan  Belanja  Daerah.  Melalui  Permensos  Nomor  7  Tahun  2022  tentang Asistensi  Rehabilitasi  Sosial,  kementerian  sosial  memberikan  bantuan  program Atensi bagi anak terlantar, baik yang bersifat perorangan maupun komunal. Dalam bantuan Atensi sebagaimana terdapat dalam pasal 11 ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:  (a)  dukungan  pemenuhan  kebutuhan  hidup  layak;  (b)  perawatan  sosial dan/atau  pengasuhan  anak;  (c)  dukungan  keluarga;  (d)  terapi  fisik,  terapi psikososial,  dan  terapi  mental  spiritual;  (e)  pelatihan  vokasional  dan/atau pembinaan kewirausahaan; (f) bantuan dan asistensi sosial; dan/atau (f) dukungan aksesibilitas.
Upaya melakukan perlindungan hukum bagi rehabilitasi sosial anak terlantar yang diasuh lembaga kesejahteraan sosial dilakukan dengan menegakkan peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  dengan  memperhatikan  kondisi  nyata  di tengah-tengah masyarakat. Memberlakukan secara baku SNPA layaknya seperti dua sisi  mata  pisau,  karena  tidak  semua  LKSA  mampu  untuk  menyelenggarakan pengasuhan  sesuai  standar  pelayanan  pengasuhan  yang  terdapat  dalam  SNPA, kemudian apabila LKSA yang tidak memenuhi standar pelayanan pengasuhan tidak diizinkan  beroperasi,  maka  akan  muncul  permasalahan  lain  dimana  anak-anak terlantar tersebut akan diasuh. Maka dengan itu Pemerintah hingga saat ini masih belum  dapat  dapat  secara  tegas  memberlakukan  SNPA  karena  memang  masih banyak  LKSA  yang  belum  dikelola  secara  professional  dan  hanya  mengharapkan untuk dapat menyerap bantuan dari pemerintah 29 . Paradigma dalam hukum progresif berpendapat bahwa hukum itu tidak kaku, hukum bukanlah sesuatu yang sentral dalam berhukum, melainkan manusia yang berada  di  titik  pusat  putaran  hukum.  Dalam  menegakkan  peraturan  perundang- undangan dalam upaya melindungi pemenuhan hak-hak anak terlantar yang diasuh dalam  LKSA,  pengaturan  tentang  SNPA  tidak  dapat  diberlakukan  secara  kaku, karena  tidak  semua  pengurus  LKSA  memahami  dengan  benar  pengasuhan  yang berasaskan perlindungan anak, sehingga dapat dimaknai bahwa LKSA tetap dapat beroperasional sepanjang asas-asas upaya perlindungan anak diperhatikan dalam pelayanan di dalam LKSA dan setiap anak mendapatkan pemenuhan hak-haknya. Selain itu upaya pemberlakuan SNPA harus dilakukan dengan penguatan kapasitas pengetahuan, kemampuan dan kesadaran para pengurus LKSA tentang pengasuhan anak  yang  berlandaskan  perlindungan  anak  dalam  rangka  pemenuhan  hak-hak anak.  Selain  itu  pemerintah  perlu  mengambil  kebijakan  untuk  memprioritaskan LKSA yang terakreditasi dalam pemberian bantuan untuk menstimulus keinginan masing-masing  LKSA  untuk  dapat  melaksanakan  SNPA  dengan  sebaik-baiknya sehingga dan kemudian dapat mengajukan akreditasi kelembagaan.
29 Sandi, “Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Terlantar Pada Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah.”

## PENUTUP Kesimpulan
Esensi perlindungan anak merujuk pada UU Perlindungan Anak adalah “ Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat  kemanusiaan,  serta  mendapat  perlindungan  dari  kekerasan  dan diskriminasi.” Perlindungan  anak  harus  dilakukan  secara  utuh  dan  menyeluruh, termasuk  bagi  anak  terlantar  yang  mendapatkan  pengasuhan  alternatif  di  dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.
Pemerintah melalui instansi sosial baik di tingkat pusat dan daerah memiliki tanggung  jawab  atas  perlindungan  anak  terlantar.  Dalam  upaya  perlindungan hukum bagi pemenuhan hak anak terlantar, pemerintah dari tingkat pusat hingga daerah  telah  memiliki  peran  dan  fungsi  masing-masing,  termasuk  di  dalamnya dalam menyelenggarakan standardisasi nasional pengasuhan anak dalam lembaga pengasuhan alternatif. Penerapan standar nasional pengasuhan anak belum dapat sepenuhnya  dilakukan  secara  kaku.  Butuh  pemberian  pemahaman  dan  kapasitas pengetahuan  bagi  masing-masing  LKSA  agar  dapat  mengenal  dan  menjalankan pelayanan pengasuhan yang sesuai dengan upaya-upaya perlindungan anak. Demi mencapai  tujuan  berlakunya  SNPA  secara  utuh,  pemerintah  perlu  mengambil kebijakan dan langkah-langkah yang dapat menstimulus keinginan masing-masing LKSA  agar  berkeinginan  untuk  menyelenggarakan  pengasuhan  anak  yang  sesuai dengan SNPA.

## DAFTAR PUSTAKA
Ambat, Triyani. “Fungsi Negara Memelihara Anak -Anak Terlantar Menurut Undang- Undang Dasar 1945.” Lex Administratum 1, no. 2 (2013): 42 – 46.
Antony, Antony. “Balancing Justice and Reconciliation: Restorative Approaches to Criminal Defamation Settlement.” Barelang Journal of Legal Studies 1, no. 1 (2023). https://doi.org/10.37253/barjoules.v1i1.7749.
Arif, M. Yasin Al. “Penegakan Hukum Dalam Perspektif Hukum Progresif.” Undang: Jurnal Hukum 2, no. 1 (2019): 169 – 92. https://doi.org/10.22437/ujh.2.1.169-192.
Aulia, M. Zulfa. “Hukum Progresif Dari Satjipto Rahardjo.” Undang: Jurnal Hukum 1, no. 1 (2018): 159 – 85. https://doi.org/10.22437/ujh.1.1.159-185.
Disemadi,  H  S,  and  R  P  Wardhana.  “PERLIND UNGAN  ANAK  PANTI  ASUHAN TERHADAP  KEKERASAN  DI  BATAM,  INDONESIA:  KAJIAN  HUKUM PERSPEKTIF SDGs.” Jurnal Komunitas Yustisia 3, no. 3 (2021): 197 – 207.
Disemadi,  Hari  Sutra.  “Lenses  of  Legal  Research:  A  Descriptive  Essay  on  Legal Research  Methodologies.” Journal  of  Judicial  Review 24,  no.  2
(November 30, 2022): 289. https://doi.org/10.37253/jjr.v24i2.7280.
Djawas,  Mursyid,  and  Riska  Fajrina.  “Efektifitas  Lembaga  Perlindungan  Anak
Terlantar: Studi Pada Panti Asuhan Suci Hati Di Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat.” Samarah 3, no. 2 (2019): 296 – 321.
https://doi.org/10.22373/sjhk.v3i2.4904.
Eviningrum,  Sulistya,  Hartiwiningsih,  and  Moh  Jamin.  “Strengthening  Human Rights-Based  Legal  Protection  on  Victims  of  Child  Trafficking  in
Indonesia.” International Journal of Advanced Science and Technology 28, no. 20 (2019): 296 – 300.
Fadhlillah, Dike Farizan, Santoso Tri Raharjo, and Ishartono Ishartono. “Pemenuhan Hak  Anak  Dalam  Keluarga  Di  Lingkungan  Prostitusi.” Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat 2, no. 1 (2015): 90 – 95.
https://doi.org/10.24198/jppm.v2i1.13262. Firdaus, Aras. “The Criminal Responsibility on the Under Age Children Exploitation in Indonesia” 192, no. Icils (2018): 79– 82.
https://doi.org/10.2991/icils-18.2018.15.
Fitri,  Hidayati.  “Compliance  Of  The Children  Rights  As  An  Effort  To  Preapre  The Golden Generation 2045,” 2016, 261– 70.
Fitriani,  R.  “Peranan  Penyelenggara  Perlindungan  Anak  Dalam  Melindungi  Dan Memenuhi Hak- Hak Anak.” Jurnal Hukum Samudra Keadilan 11, no. 2 (2016): 250 – 358.
Indonesia,  Republik.  Undang-Undang  No.  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan Daerah (2014).
Kemenko  PMK  RI.  “Menuju  Indonesia  Emas  2045,  Pemerintah  Siapkan  Generasi
Muda Unggul Dan Berdaya Saing | Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan.” https://www.kemenkopmk.go.id/, 2021. Kemensos  RI.  “Komitmen  Kemensos  Bantu  Anak -Anak  Di  Kondisi  COVID-19  | Kementerian Sosial Republik Indonesia.” www.kemensos.go.id, 2020. Prameswari, Zendy Wulan Ayu Widhi. “Ratifikasi Konvensi Tentang Hak -Hak Anak Dalam  Sistem  Peraturan  Perundang- Undangan  Di  Indonesia.” Yuridika 32, no. 1 (2017): 167. https://doi.org/10.20473/ydk.v32i1.4842.
Republik  Indonesia.  “Peraturan  Menteri  Sosial  RI  Nomor  7  Tahun  2022  Tentang
Asistensi Rehabilitasi Sosial,” 2022, 1– 8.
——— . Undang-Undang Dasar Negara RI (1945).
———. “UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.” UU Perlindungan Anak , 2014, 48.
Samad,  Edo  Clarita,  and  Tantimin  Tantimin.  “Efektivitas  Pemerintah  Dalam
Mencegah  Serta  Mengurangi  Anak  Jalanan  Di  Kota  Batam.” Wajah Hukum 6, no. 2 (October 14, 2022): 241. https://doi.org/10.33087/wjh.v6i2.910.
Sandi,  Irwan.  “Implementasi  Kebijakan  Perlindungan  Anak  Terlantar  Pada  Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah.” E Jurnal Katalogis, 4, no. 5 (2019): 150 – 60. Shahrullah, Rina Shahriyani, Elza S yarief, Lu Sudirman, and Tedy Surya. “Analisis Yuridis  Pengaturan  Abortus  Provokatus  Terhadap  Korban Pemerkosaan Di Indonesia.” Jurnal Hukum Samudra Keadilan 15, no. 2 (2020): 251 – 63. https://doi.org/10.33059/jhsk.v15i2.2613.
Sri  Mamudji,  Soerjono  Soekanto .  “Penelitian  Hukum  Normatif:  Suatu  Tinjauan Singkat, Cet. 9.” Jakarta: Rajawali Press, 2006.
Sukamdi, and Latifah Permatasari Fajrin. “Pembinaan Agama Islam Berbasis Rumah Keluarga  Asuh  Terhadap  Anak  Yang  Mengalami  Disfungsi  Keluarga Dan Sosial (Studi Di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Nur Hidayah
Surakarta).” Jurnal Tawadhu 3, no. 1 (2019): 748 – 65.
Sulistiyono, Tri, Ridwan Arifin, Benny Sumardiana, and Diandra Preludio Ramada.
“Criminal Law and International Law Instrument ( a Case Study Of.” International Journal of Business, Economics and Law 18, no. 4 (2019): 45 – 52.
Syafiuddin,  M.  Nur,  Rachmad  Safa’at,  Prija  Djatmika,  and  Istislam  Istislam. “Understanding Child Support in the Pattern of Child Protection Based on  the  Principle  of  Child  Protection.” International  Journal  of Multicultural  and  Multireligious  Understanding 8,  no.  1  (2021):  92. https://doi.org/10.18415/ijmmu.v8i1.2260.
Turisno,  Bambang  Eko,  R.  Suharto,  Ery  Agus  Priyono,  and  Siti  Mahmudah.
“Negligence  in  Implementing  Child  Custody  Decisions: A  Threat  to Child  Protection  in  Indonesia.” International  Journal  of  Criminal Justice Sciences 16, no. 2 (2021): 282 – 302. https://doi.org/10.5281/zenodo.4756076.