Analisis Pertanggungjawaban Pidana dan Dasar Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penodaan Agama Di Indonesia
Diah Gustiniati Maulani
Dosen dan Ketua Bagian Pidana Fakultas Hukum Univ. Lampung
Abstrak
Tujuan  penelitian  adalah  untuk  mengetahui  bagaimana  pertanggungjawaban pidana  terhadap  pelaku  tindak  pidana  penodaan  agama,  dan  dasar  pemidanaan terhadap  pelaku  tindak  pidana  penodaan  agama  di  Indonesia.  Menggunakan pendekatan  yuridis normatif disimpulkan  bahwa pertanggungjawaban pidana dan dasar  hukum  yang  dapat  diterapkan  terhadap  delik  penodaan  agama  adalah apabila terpenuhinya unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 156a KUHP.
Kata kunci : pertanggungjawaban pidana, tindak pidana, dan penodaan agama.

## I. PENDAHULUAN
Pemerintah Indonesia  telah mengakui secara resmi agama-agama yang  berlaku  di  Indonesia  meliputi agama-agama Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha, dan Konghucu.    Diluar  keenam  agama ini,  Pemerintah  Indonesia  menolak dan  tidak  mengakuinya  sebagai agama  yang  dianut  dan  dipeluk  oleh masyarakat  Indonesia. Fenomena keagamaan  beberapa  tahun  terakhir telah bermunculan aliran agama atau aliran  kepercayaan  yang  mengaku sebagai  bagian  dari  suatu  agama tertentu,  seperti  sebagian  ajaran  atau syariahnya  mirip,  mendekati  atau diakui pembuat dan atau penganutnya  sebagai  bagian  dari syariat  dan  aqidah  agama  tertentu,
yang sebagian ajaran lainnya berbeda, menyimpang dan menyesatkan penganutnya dari ajaran  asli  agama  induk  yang diadopsi ajaran-ajaranya. Perbuatan pencetus dan penganut dari ajaran yang disesatkan itu  menurut  Kitab  Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikategorikan sebagai perbuatan yang  menodai  ajaran  agama  yang berlaku  dan  dipeluk  masyarakat Indonesia. Penodaan agama sering memicu fanatisme dan gejolak kolektivisme penganutnya di masyarakat.    Masyarakat  merasa sakit  hati,  resah,  kecewa  terhadap sikap Pemerintah yang terkesan tidak berani untuk bertindak tegas mewakili  keresahan  masyarakat,  dan akhirnya  kesabaran  yang  terbatas  ini berujung  keinginan  melampiaskan kemarahannya kepada penganut ajaran  sesat  dan  perusakan  simbol- simbol „keagamaan‟ mereka.
Kekesalan masyarakat terhadap sikap  Pemerintah  yang  ambivalen seperti  itu  mendorong  masyarakat melakukan  „tindakan  sendiri‟  untuk menghentikan  aktivitas  keagamaan yang sesat, menodai dan melecehkan syariat  dan  akidah  agama  yang dipeluknya.    Tindakan  ini  sering mendapat  tentangan  dari  kelompok masyarakat  lain  yang  mendukung kebebasan  beragama  dan  kebebasan
menjalankan  sebagian  dari  syariat agama  yang diyakininya.  Kelompok pendukung  kebebasan  beragama  ini menuntut  aparat  kepolisian  untuk menindak  tegas  kelompok  yang dianggap melakukan tindakan pemaksaan dan anarkis itu. Persoalan  yang  lain,  setelah warga masyarakat menyerahkan masalah  penodaan  agama  ini  kepada Pemerintah, seringkali proses peradilan pidana untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, pengadilan tidak memihak terhadap keinginan pemenuhan tujuan kemurnian beragama. Pengadilan lebih cenderung  terhadap  jaminan  dan perlindungan  kebebasan  terhadap pemenuhan hak asasi manusia. Pembuktian terhadap perbuatan yang dilakukan lebih tertuju terhadap sifat melawan hukum formil, atau pemidanaan  terhadap  pelaku  dan pengikutnya  terlalu  ringan,  tidak menimbulkan  efek  jera,  dan  tidak mengandung  unsur  pencelaan  atas perbuatan  penodaan  agama  yang dilakukannya. Kasus-kasus yang pernah terjadi di Indonesia Aliran Ahmadiyah  yang  meyakini  Mirza Gulam Ahmad sebagai  Rasul setelah
Nabi  Muhammad  SAW,  Lia  Eden yang mengaku sebagai nabi terakhir.
Pertanggungjawaban  dan  dasar pemidanaan  terhadap  orang-orang yang  menodai  atau  memusuhi  suatu agama didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)  yang  merupakan  peraturan hukum pidana buatan Belanda. Pada  awalnya  KUHP  tidak mengatur  mengenai  perbuatan  atau tindak pidana, penodaan agama. Baru pada tahun 1965 Pemerintah Republik Indonesia melalui Penetapan  Presiden  No.1/Pnps/1965
menambahkan  Pasal  156a  mengenai Penyalahgunaan  dan/atau  Penodaan Agama  ke  dalam  KUHP.      Menurut R. Soesilo (1993: 134) isi Pasal 156a KUHP adalah: “Dipidana  penjara  selama- lamanya  lima  tahun  barang siapa  dengan  sengaja  di  muka umum  mengeluarkan  perasaan atau melakukan perbuatan:
a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan  terhadap  suatu agama yang dianut di Indonesia; b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama  apapun  juga,  yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa”.
Berdasarkan  latar  belakang, bagaimanakah  pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penodaan  agama  di  Indonesia,  dan Bagaimanakah  dasar  pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penodaan agama di Indonesia?

## II.  PEMBAHASAN
2.1 Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana  Penodaan  Agama  di Indonesia
Untuk  mempertanggungjawab -kan  pelaku  tindak  pidana  penodaan agama  yang  dilakukan  oleh  para pendiri dan atau pengikut aliran sesat seperti  pengikut  Aliran  Ahmadiyah yang meyakini Mirza Ghulam Ahmad  sebagai  rasul  setelah  Nabi Muhammad SAW.  Di awal abad ke- 20 muncul aliran Ahmadiyah di India lalu  menjalar  ke  Indonesia,  dan  di awal  tahun  70-an  bergema  gerakan
sekularisme, pluralisme dan liberalisme  yang  menginjak-injak hak  (akidah)  umat  Islam  dengan pernyataan-pernyataan,  antara  lain semua  agama  sama  dan  semua agama  benar;    Mirza  Gulam  yang lahir  di  India  adalah  nabi;  rukun iman  hanya  ada  lima,  takdir  tidak ada; hak mewaris anak laki-laki sama dengan  anak  wanita;  wanita  boleh menjadi  imam  dan  khatib  shalat Jumat, dsb.
Aliran sesat lain dapat disebutkan  di  antaranya,  Lia  “Eden” Aminudin;    Aliran  Al  Qiyadah  Al Islamiyah yang dipimpin oleh Ahmad  Mushadeq;    Aliran  Satrio Piningit  Weteng  Buwono  dengan pendirinya Agus Noto Soekarnoputro alias  Papi;    dan  aliran  kelompok
Wahabi  yang  diajarkan  oleh  seorang ustaz terkenal dari Gadingrejo berinisial  M  yang  membawa  ajaran tersebut  ke  warga  setempat  melalui dakwah. Umat Islam yang dirampas dan dinjak-injak haknya tersebut meminta kepada Pemerintah Indonesia untuk menindak dan menghentikan  kezaliman  terhadap mereka  (umat  Islam),  akan  tetapi sebelum Pemerintah Indonesia menindak  mereka  (kaum  kebatilan), mereka lebih dahulu berteriak bahwa mereka  dizalimi.  Dalam  kehidupan sehari-hari logika yang digunakan ini sering disebut "maling teriak maling". Untuk  mempertanggungjawab- kan  pelaku,  baik  pendiri,  pemimpin atau penganut yang turut menyebarkan aliran sesat yang
menodai kesucian agama yang berlaku  di  Indonesia,  dapat  dimulai dari  penjelasan  tentang  Hukum Pidana.    Hukum  Pidana  adalah keseluruhan peraturan-peraturan
yang  menentukan  perbuatan  apa
yang  merupakan  tindak  pidana  dan hukum apa yang dijatuhkan terhadap yang melakukannya.
Dengan
demikian,  hukum  pidana  bukanlah mengadakan  norma  hukum  sendiri, melainkan sudah terletak pada norma lain.  Dan  sanksi  pidana  diadakan untuk  menguatkan  ditaatinya  norma- norma  lain  tersebut. 1 Bambang Waluyo  menjelaskan  bahwa  hukum pidana  merupakan  hukum  yang mengatur tentang perbuatan- perbuatan yang dilarang oleh undang-undang beserta sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku.
Menurut  Van  Hamel,  tindak pidana  adalah  kelakukan  manusia yang  dirumuskan  dalam  Undang- Undang, melawan hukum, yang patut dipidana  dan  dilakukan  dengan kesalahan. 2 Menurut Pompe, perkataan tindak pidana atau straftbaar feit itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap  tertib  hukum)  yang  dengan sengaja  atau  pun  tidak  sengaja  telah dilakukan  terhadap  seorang  pelaku, di  mana  penjatuhan  hukum  terhadap pelaku tersebut adalah demi terpeliharanya  tertib  hukum  dan terjaminnya kepentingan umum. 3
Pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat  dipertanggungjawabkan.  Ini berarti  harus  diperhatikan  dahulu yang  dinyatakan  sebagai  pembuat untuk  suatu  tindak  pidana.  Soalnya apakah pertanggungjawaban itu diminta  atau  tidak  yang  terpenting
1 H.  Muchsin, Ikhtisar  Ilmu  Hukum ,  Badan Penerbit Iblam, Jakarta, 2006, hlm. 84 - 85
2 Andi  Hamzah, Asas-asas  Hukum  Pidana , Rineka Cipta, Jakarta, 1999, hlm 88
3 P.A.F.  Lamintang, Dasar-dasar  Hukum Pidana  Indonesia ,  PT,  Citra  Aditya  Bakti,
Bandung, 1997, hlm. 182
adalah  pada  kebijakan  pihak  yang berkepentingan  untuk  memutuskan apakah  merasa  perlu  atau  tidak menurut pertanggungjawaban tersebut.    Masalah  ini  menyangkut subjek  tindak  pidana  yang  pada umumnya  oleh  si  pembuat  undang- undang  untuk  tindak  pidana  yang bersangkutan. Namun dalam kenyataannya,  tidaklah  mudah  untuk memastikan  siapakah  si  pembuatnya karena untuk menentukan siapa yang bersalah  harus  sesuai  dengan  proses yang  ada  yaitu  sistem  peradilan pidana.  Dengan  demikian  tanggung jawab  tersebut  selalu  ada,  meskipun belum  pernah  dituntut  oleh  pihak yang berkepentingan, jika pelaksanaan  peranan  yang  telah berjalan  itu  ternyata  tidak  mencapai tujuan atau persyaratan yang diinginkan.  Demikian  pula  halnya dengan masalah terjadinya perbuatan pidana  atau  delik,  suatu  tindakan yang  telah  melanggar  hukum  yang telah  dilakukan  dengan  sengaja ataupun  tidaknya  oleh  undang- undang yang telah dinyatakan sebagai perbuatan atau tindakan yang dapat  dihukum.  Suatu  perbuatan yang  melawan  hukum  belumlah cukup  untuk  menjatuhkan  hukuman di samping kelakuan melawan hukum  harus  ada  seorang  pembuat ( dader ) yang bertanggung jawab atas perbuatannya.
Asas  legalitas  dalam  hukum pidana  Indonesia  diatur  dalam  Pasal 1 Ayat (1) KUHP menyatakan bahwa seseorang  baru  dapat  dikatakan melakukan  perbuatan  pidana  apabila perbuatannya  tersebut  telah  sesuai dengan  rumusan  dalam  Undang- undang  Hukum  Pidana.  Meskipun demikian  orang  tersebut  belum  tentu dapat  dijatuhi  pidana  karena  masih harus dibuktikan kesalahannya apakah  perbuatan  atau  kesalahan
tersebut  dapat  dipertangungjawab- kan. Dengan demikian untuk dapatnya  seseorang  dijatuhi  pidana harus  memenuhi  unsur  perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana. Van Hamel menyatakan pertanggungjawaban yaitu suatu keadaan  normal  dan  kematangan psikis  yang  membawa  3  (tiga) macam kemampuan untuk :
1. Memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri.
2. Memahami  bahwa  perbuatannya itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat.
3. Menetapkan kemampuan terhadap  perbuatan-perbuatan  itu sehingga        dapat  disimpulkan bahwa pertanggungjawaban ( teorekensvatbaarheid ) mengandung pengertian kemampuan atau kecakapan. 4 Moeljatno menyatakan pertanggungjawaban  pidana  tidak cukup dengan dilakukannya
perbuatan  pidana  saja,  akan  tetapi  di samping  itu  harus  ada  kesalahan, atau  sikap  batin  yang  dapat  dicela, ternyata pula dalam asas hukum yang tidak tertulis tidak dipidana jika tidak ada  kesalahan  ( green  straf  zonder schuld, ohne schuld keine strafe ). 5
Berdasarkan  pendapat  di  atas, dapat  diketahui  bahwa  pelaku  dapat dipertanggung-jawabkan secara hukum jika memenuhi syarat sebagai berikut:
1. Ada  pelaku  tindak  pidana  (baik orang maupun badan hukum).
2. Ada perbuatan (baik aktif maupun pasif ).
4 P.A.F. Lamintang, Hukum Pidana Indonesia , Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm. 108
5 Moeljatno ,  Asas-asas  Hukum  Pidana ,  PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm. 73
3. Ada  kesalahan  (baik  sengaja maupun culpa ).
4. Mampu bertanggung jawab (tidak  ada  alasan  pemaaf  dan tidak ada alasan pembenar).
5. Bersifat  melawan  hukum  (sesuai dengan azas legalitas). Dalam  kasus  di  atas,  menurut pengadilan  dipandang  melanggar pasal penodaan agama. Pasal ini baru ada pada tahun 1965 setelah Pemerintah Republik Indonesia melalui Penetapan Presiden No.1/Pnps/1965 menambahkan Pasal 156a mengenai Penyalahgunaan dan/atau  Penodaan  Agama  ke  dalam
KUHP.      Menurut  R.  Soesilo  (1993: 134) isi Pasal 156a KUHP adalah:
“Dipidana  penjara  selama- lamanya  lima  tahun  barang siapa  dengan  sengaja  di  muka umum  mengeluarkan  perasaan atau melakukan perbuatan:
a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan  terhadap  suatu agama yang dianut di
Indonesia;
b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama  apapun  juga,  yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dengan demikian untuk menyatakan  bahwa  perbuatan  yang dilakukan oleh pemimpin dan pengikut  aliran  Ahmadiyah,  Lia “Eden”  Aminudin;    Aliran  Al Qiyadah Al Islamiyah yang dipimpin oleh  Ahmad  Mushadeq;    Aliran Satrio  Piningit  Weteng  Buwono dengan pendirinya Agus Noto Soekarnoputro alias Papi;  dan aliran kelompok  Wahabi  yang  diajarkan oleh  seorang  ustadz  terkenal  dari Gadingrejo berinisial M yang
membawa  ajaran  tersebut  ke  warga
setempat  melalui  dakwah,  dapat dipertanggungjawabkan secara
pidana  harus  dipenuhi  unsur-unsur tindak  pidana yang  terkandung dalam Pasal 156a KUHP. Penempatan Pasal 156a sebagai  bagian  dari  Bab  V  KUHP, yaitu  bab  yang  mengatur  Tindak Pidana  terhadap  Ketertiban  Umum menimbulkan  konsekuensi  mengenai pertanggungjawaban atas orang yang perbuatannya masuk ke dalam kategori  menodai  agama  sering diasumsikan  sebagai  orang  yang kurang sehat jiwanya. Demikian pula dasar  pemidanaan  atau  penjatuhan pidana  terhadap  pelakunya  juga mesyaratkan adanya pemenuhan seluruh  unsur-unsur  tindak  pidana termasuk  adanya  pernyataan  yang mengganggu  ketenteraman  orang- orang untuk menjalankan agama dan membahayakan ketertiban umum. Secara rinci dapat dikemukakan unsur-unsur tindak pidana  penodaan  terhadap  agama sebagai berikut:
2.1.1 Ada  pelaku  tindak  pidana (baik  orang  maupun  badan hukum)
Yang  dimaksud  barangsiapa, diartikan  sebagai  subjek  hukum  atau pelaku tindak pidana.  Dalam KUHP hanya  dikenal  subjek  hukum  berupa orang  atau  manusia,  tidak  dikenal subjek  hukum  berupa  badan  hukum, seperti korporasi, perkumpulan, perusahaan,  koperasi,  yayasan,  dan lain-lain.    Oleh  karena  itu,  subjek hukum dalam tindak pidana penipuan  yang  diatur  dalam  Pasal 156a  KUHP  yang  dimaksudkan barang  siapa  adalah  orang  atau manusia,  yang  dalam  hal  ini  adalah orang  yang  memungkinkan  untuk berbuat  dan  memenuhi  unsur-unsur tindak  pidana  penodaan  agama.
Dalam konteks perkara tindak pidana penipuan ini terdapat Tersangka yang dapat  memenuhi  unsur  barang  siapa, yaitu misalnya sdr. Ahmad Musadek, Agus, dll.

## 2.1.2 Ada  perbuatan  (baik  aktif maupun pasif)
Di  muka  umum,  diartikan sebagai suatu rumah/gedung/ bangunan  yang  dihadiri  oleh  banyak orang.  Dengan  demikian  unsur  di muka  umum  yang  dimaksud  dalam Pasal 156a KUHP terpenuhi. Mengeluarkan perasaan atau melakukan  perbuatan  yang  pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama  yang dianut di
Indonesia;  atau  dengan  maksud  agar supaya  orang  tidak  menganut  agama apapun  juga, yang  bersendikan
Ketuhanan Yang Maha Esa. Perbuatan pencetus dan penganut dari ajaran yang disesatkan itu  menurut  Kitab  Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikategorikan sebagai perbuatan yang  menodai  ajaran  agama  yang berlaku  dan  dipeluk  masyarakat Indonesia,  terutama  agama  Islam, seperti aliran Ahmadiyah yang meyakini  Mirza  Ghulam  Ahmad sebagai rasul setelah Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, aliran  Lia  Eden  yang  mencomot sana-sini  “kemudahan”  syariat  yang ada  di  masing-masing  agama  yang berlaku  secara  resmi  di  Indonesia, kemudian mencampuradukkan menjadi  aliran  dan  ajaran  Lia  Eden, yang  kemudian  disebarkan  dan diajarkan  kepada  orang-orang  yang mempercayai  ajarannya.  Demikian pula  kasus  yang  terjadi  pada  tahun 2006  dengan  terdakwa  A.  Mahdi Asyikin  bin  M.  Asyikin  Hamin  dan
Ponco  Nugroho  alias  Mustofa  bin Suyatno,  telah  dengan  sengaja  di muka  umum  mengeluarkan  perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap agama Islam. 2.1.3 Ada kesalahan (baik sengaja maupun culpa ) Dengan sengaja, diartikan sebagai bentuk atau tingkatan kesengajaan dalam segala corak yang meliputi  (a)  kesengajaan  sebagai maksud/tujuan (opzet  als  oogmerk) sebagai  bentuk  kesengajaan  yang biasa dan sederhana. (b) kesengajaan dengan  sadar  kepastian (opzet  met zekerheidsbewustzijn) . (c) kesengajaan dengan sadar kemungkinan (voorwaardelijk  opzet) atau dolus eventualis. Unsur kesengajaan  dikatakan  ada  bila  niat orang  itu  berbuat  tindak  pidana memang menghendaki dan mengetahui (willens  en  wettens) atas terjadinya  delik  yang  bersangkutan. Dalam konteks perkara tindak pidana penodaan  agama  dipandang  atas perbuatannya  mewujudkan  ketiga bentuk  kesengajaan  dalam  satu perbuatan  karena  niatnya  memang menghendaki dan mengetahui (willens en wettens) tindak pidana itu dilakukan  akan  memenuhi  ketentuan yang diatur dalam Pasal 156a KUHP, yang  tentunya  dengan  segala  akibat pidana yang  dapat diancamkan kepadanya. Penempatan Pasal 156a sebagai  bagian  dari  Bab  V  KUHP, yaitu  bab  yang  mengatur  Tindak
Pidana  terhadap  Ketertiban  Umum menimbulkan  konsekuensi  mengenai pertanggungjawaban atas orang yang perbuatannya masuk ke dalam kategori  menodai  agama  sering
diasumsikan  sebagai  orang  yang kurang sehat jiwanya. Demikian pula dasar  pemidanaan  atau  penjatuhan pidana  terhadap  pelakunya  juga mesyaratkan adanya pemenuhan seluruh  unsur-unsur  tindak  pidana termasuk  adanya  pernyataan  yang mengganggu  ketenteraman  orang- orang untuk menjalankan agama dan membahayakan  ketertiban  umum. Pemidanaan  berdasarkan  Pasal  156a KUHP  seharusnya  memberikan  efek jera, merasa telah melakukan perbuatan  tercela,  sehingga  tidak ingin  mengulangi  atau  menjadikan perbuatannya  tidak  diikuti  atau diulangi oleh orang lain.
Kajian  hukum  pidana  untuk dapat  mempertanggungjawabkannya suatu perbuatan harus ada kesalahan, kesalahan  tersebut  mencakup  dua hal, yaitu kesengajaan dan kealpaan.

## 2.1.3.1 Kesengajaan
1. Kesengajaan ditentukan berdasarkan teori Kehendak ( Witstheorie )  yang  menggariskan bahwa  kehendak yang diarahkan kepada  terwujudnya  perbuatan seperti  dirumuskan  dalam wet , sedangkan  menurut  yang  lain kesengajaan  adalah  kehendak untuk berbuat dengan mengetahui  unsur-unsur  yang diperlukan menurut rumusan wet . 2. Teori Pengetahuan ( Voorstellings  Theorie ).  Menurut teori  ini  kesengajaan  diterima sebagai pengetahuan, disini pembuktian  lebih  singkat  karena hanya berhubungan dengan unsur-unsurnya  perbuatan  yang dilakukan saja. Tidak ada hubungan  kausal  antara  motif dengan perbuatan, hanya berhubungan  dengan  pertanyaan yaitu  kelakuan,  maupun  akibat
dan keadaan-keadaan yang menyertainya. Kesengajaan adalah tindak pidana  yang  dilakukan  oleh  subyek hukum  yang  ditentukan  berdasarkan tiga macam/bentuk/corak yaitu:
1) Kesengajaan dengan maksud
( Dolus  Directus )  yaitu  bahwa seseorang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja dimana perbuatan  menjadi  tujuan  sesuai kehendaknya.
2) Kesengajaan  dengan  kepastian ( Opzet bijt zekerheids bewutzjin ), yaitu bahwa seseorang melakukan  perbuatan  tertentu dengan  tujuan  tertentu,  dimana sangat  disadarinya  bahwa  akibat lain,  yang  bukan  menjadi  akibat perbuatanya  pasti  akan  timbul, terhadap akibat yang timbul yang bukan  merupakan  tujuan  dari perbuatanya dikatakan ada kesengajaan bagi kepastian. 3) Kesengajaan dengan kemungkinan ( Dolus Eventualis ), yaitu  suatu  perbuatan  tertentu dengan  tujuan  tertentu  dimana sangat  disadarinyabahwa  selain tujuanya  tercapai,  maka  makin ada  akibat  yang  dikehendakinya dapat terjadi.

## 2.1.3.2. Kealpaan
Kealpaan  yaitu perbuatan  yang merupakan  tindak  pidana  yang  tidak ada  dasar  niat  untuk  melakukan kejahatan  tetapi  karena  kecerobohan atau kurang hati-hatinya mengakibatkan terjadinya kejahatan. 6
Van  Hammel  menyatakan  bahwa kealpaan  itu  mengandung  dua  syarat yaitu :
a. Tidak mengadakan penduga- duga  sebagaimana  diharuskan oleh hukum.
6 Wirjono Projodikoro, Op Cit, hlm 61
b. Tidak  mengadakan  penghati-hati sebagaimana  diharuskan  oleh hukum. 7 2.1.4. Mampu bertanggung jawab (tidak  ada  alasan  pemaaf dan tidak ada alasan pembenar) Sudarto menuliskan bahwa untuk  adanya  pertanggungjawaban pidana  diperlukan  syarat  si  pembuat mampu  bertanggung  jawab,  adanya unsur  kesengajaan  atau  kealpaan sebagai  hubungan  batin  antara  si pembuat  dengan  perbuatan  tercela yang  dilakukan,  dan  tiadanya  alasan pemaaf  pada  si  pembuat  tindak pidana itu. Seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan  kriminalnya  adalah  orang yang  berkemampuan  bertanggung jawab (toerekeningsvatbaarheid). Kriteria orang  yang  berkemampuan bertanggung jawab adalah:
a. Orang  itu  mampu  mengetahui atau  menyadari  perbuatannya  itu bertentangan dengan hukum.
b. Orang  itu  dapat  menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran yang dimilikinya.
2.1.5. Bersifat  melawan  hukum
(sesuai dengan azas legalitas)
Sifat  melawan  hukum  adalah salah  satu  unsur  tindak  pidana, termasuk  tindak  pidana  penodaan agama  yang diatur dalam Pasal  156a KUHP.    Perbuatan  yang  bersifat melawan  hukum  (formil),  yaitu perbuatan  itu  masuk  dalam  rumusan delik sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang (KUHP),
7 Moeljatno, Op Cit, hlm  201
dalam  hal  ini  diatur  dalam  Pasal 156a  KUHP.  Oleh  karena  itu  sifat melawan  hukum  diartikan  sebagai perbuatan yang dilakukan oleh Penganut  aliran  Ahmadiyah,  Lia Eden,  atau  yang  lain  yang  secara sengaja (dalam ketiga corak kesengajaan) 2.2. Dasar  Pemidanaan  terhadap Pelaku Tindak Pidana Penodaan Agama di Indonesia Sementara untuk mengkaji persoalan pemidanaan terhadap pelaku  tindak  pidana  penodaan agama  digunakan  kerangka  teori pemidanaan,  yaitu  didasarkan  pada pendapat  Hulsman  yang  pernah mengemukakan bahwa sistem pemidanaan (the  sentencing  system) adalah  aturan  perundang-undangan yang  berhubungan  dengan  sanksi pidana dan pemidanaan (the
statutory  rules  relating  to  penal sanctions  and  punishment) .    Bila pengertian pemidanaan diartikan sebagai suatu pemberian atau penjatuhan  pidana,  maka  pengertian sistem  pemidanaan  dapat  dilihat  dari 2 (dua) sudut pandangan:
1. Dalam  arti  luas  (fungsional),
yaitu bekerjanya atau prosesnya:
a. Keseluruhan  sistem  (aturan perundang-undangan)  untuk fungsionalisasi/
operasionalisasi/konkretisasi pidana; b. Keseluruhan sistem (perundang-undangan)  yang mengatur  cara  hukum  pidana itu ditegakkan/dioperasi- onalisasikan  secara  konkret, sehingga  seseorang  dijatuhi sanksi (hukum) pidana. Sistem pemidanaan identik dengan  sistem  penegakan  hukum
pidana  yang  terdiri  dari  sub  sistem Hukum  Pidana  Materiel/Substantif, sub-sistem  Hukum  Pidana  Formal, dan  sub-sistem  Hukum  Pelaksanaan Pidana.    Ketiga  sub-sistem  itu merupakan  satu  kesatuan  sistem pemidanaan  karena  tidak  mungkin hukum pidana dioperasionalkan/
ditegakkan  secara  konkret  hanya dengan salah satu sub sistem di atas.
2. Dalam arti sempit (sudut normatif/substantif),  yaitu  hanya dilihat  dari  norma  hukum  pidana substantif:
a. Keseluruhan  sistem  (aturan  Per- UU-an) untuk pemidanaan;
b. Keseluruhan  sistem  (aturan  per- UU-an) untuk pemberian/ penjatuhan dan pelaksanaan pidana. Selanjutnya, teori-teori pemidanaan terdiri atas: 1. Teori absolut/pembalasan/ pengimbalan (retributive /vergeldingstheorieen) ; 2. Teori relatif atau tujuan (utilitarian/doeltheorieen) . 3. Teori  gabungan  antara  absolut dan relatif
(verenigings theorieen) .

## 1. Teori Absolut atau Pembalasan
Teori  ini  menyatakan  bahwa pidana dijatuhkan semata-mata karena  orang  telah  melakukan  suatu kejahatan  atau  tindak  pidana (quia peccatum  est) .    Penganut  teori absolut adalah:
a. Immanuel  Kant (Philosophy  of
Law) :  Seseorang  harus  dipidana
(oleh  Hakim)  karena  ia  telah
melakukan kejahatan (Kategorische Imperatief) ; b. Hegel: Pidana merupakan keharusan logis sebagai
konsekuensi dari adanya kejahatan.    Kejahatan  adalah pengingkaran terhadap ketertiban hukum  negara  yang  merupakan perwujudan dari cita susila, maka pidana  merupakan Negation  der
Negation (pengingkaran terhadap pengingkaran).    Teori  Hegel  ini dikenal sebagai quasi mathematics yaitu  (1) wrong being  (crime)  is  the  negation  of right ;    (2) punishment  is  the negation of  that negation . Menurut Nigel Walker, penganut teori retributif dibagi dalam beberapa golongan:
a. Penganut  teori  retributif  murni
(the  pure  retributivist) .    Pidana harus sepadan dengan kesalahan
b. Penganut  teori  retributif  tidak murni dibagi:
1) Penganut teori retributif yang terbatas (the limiting retributivist) :    Pidana  tidak harus sepadan dengan kesalahan, namun tidak melebihi  batas  kesepadanan dengan  kesalahan  terdakwa. Kebanyakan  KUHP  disusun sesuai  dengan  teori  ini  yaitu dengan  menetapkan  pidana maksimum sebagai batas atas tanpa mewajibkan pengadilan untuk mengenakan batas maksimum tersebut.
2) Penganut teori retributif yang distributif:    pidana  jangan dikenakan  pada  orang  yang tidak  bersalah,  tetapi  tidak harus  sepadan  dan  dibatasi oleh  kesalahan    X strict liability .
b.  Teori Relatif atau Tujuan
Penjatuhan  pidana  tidak  untuk memuaskan tuntutan absolut
(pembalasan)  dari  keadilan,  tetapi pembalasan  itu  sebagai  sarana  untuk melindungi  kepentingan  masyarakat.
Teori relatif dapat juga disebut:
1) teori  perlindungan  masyarakat (the  theory  of  social  defence) ; atau
2) teori  reduktif,  artinya  untuk mengurangi  frekuensi  kejahatan; atau
3) teori  tujuan (utilitarian  theory) , yaitu  pengimbalan  mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat.
Pidana dijatuhkan bukan disebabkan  orang  berbuat  kejahatan ( quia  peccatum  est ),  melainkan  agar orang tidak melakukan kejahatan ( ne peccetur ).    Dalam  kaitan  ini,  Seneca
menyatakan Nemo  prudens  punit quia  peccatum  est,  sed  ne  peccetur (No reasonable man punished because  there  has  been  a  wrong doing, but in order that there should be  no  wrong  doing (Tidak  seorang pun  layak  dipidana  karena  telah melakukan  suatu  perbuatan  jahat, tetapi  ia  dipidana  agar  tidak  ada perbuatan jahat).   Tujuan penjatuhan pidana  untuk  pencegahan  kejahatan dapat dibedakan: 1) Prevensi spesial/pencegahan khusus (special deterrence) : Pengaruh pidana terhadap terpidana. 2) Prevensi general/pencegahan umum (general deterrence) : Pengaruh pidana/pemidanaan terhadap masyarakat pada umumnya. c. Teori Gabungan Pembalasan sebagai asas pidana  dan  beratnya  pidana  tidak boleh  melampaui  pembalasan  yang adil. Dalam ajaran ini diperhitungkan  adanya  pembalasan, prevensi  general,  serta  perbaikan sebagai  tujuan  pidana.    Penganut:
Pellegrino  Rossi,  Binding,  Merkel, Kohler, Richard Schmid, dan Beling.

## III. PENUTUP
3.1. Simpulan
1. Pelaku  tindak  pidana  penodaan agama dapat dipertanggung-
jawabkan  secara  hukum  pidana jika memenuhi syarat :
a. Ada  pelaku  tindak  pidana, dalam  hal  ini  dapat  ditujukan kepada  para  pendiri  dan  atau pengikut aliran sesat Ahmadiyah  yang  meyakini Mirza Ghulam Ahmad sebagai  rasul  setelah  Nabi Muhammad SAW., Lia “Eden” Aminudin;  Aliran Al Qiyadah  Al  Islamiyah  yang dipimpin oleh Ahmad Mushadeq;    Aliran  Satrio Piningit Weteng Buwono dengan pendirinya Agus Noto Soekarnoputro  alias Papi; dan  aliran  kelompok  Wahabi yang  diajarkan  oleh  seorang ustaz terkenal dari Gadingrejo berinisial M yang membawa  ajaran  tersebut  ke warga setempat melalui dakwah.
b. Ada  perbuatan  berbentuk di
muka umum, diartikan sebagai  suatu  rumah/gedung/ bangunan  yang  dihadiri  oleh banyak orang. Dengan demikian  unsur  di  muka umum  yang  dimaksud  dalam Pasal  156a  KUHP  terpenuhi. Mengeluarkan
perasaan atau melakukan  perbuatan yang  pada  pokoknya  bersifat permusuhan,  penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di
Indonesia; atau dengan maksud  agar  supaya  orang
tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan  Ketuhanan  Yang Maha Esa. Perbuatan pencetus  dan  penganut  dari ajaran  yang  disesatkan  itu menurut Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) dikategorikan sebagai perbuatan yang menodai  ajaran  agama  yang berlaku dan dipeluk masyarakat Indonesia, terutama agama Islam c. Ada  kesalahan  (baik  sengaja maupun culpa ), tindak pidana penodaan  agama  dipandang atas perbuatannya mewujudkan  ketiga  bentuk kesengajaan dalam satu perbuatan karena niatnya memang  menghendaki  dan mengetahui (willens en wettens) tindak  pidana  itu dilakukan  akan  memenuhi ketentuan  yang  diatur  dalam Pasal  156a  KUHP,  yang tentunya dengan segala akibat pidana yang dapat diancamkan kepadanya. d. Mampu  bertanggung  jawab, untuk adanya pertanggungjawaban  pidana diperlukan  syarat  si  pembuat mampu  bertanggung  jawab, adanya  unsur  kesengajaan atau kealpaan sebagai hubungan  batin  antara  si pembuat  dengan  perbuatan tercela  yang  dilakukan,  dan tiadanya  alasan  pemaaf  pada si pembuat tindak pidana itu.
e. Bersifat  melawan  hukum, adalah salah satu unsur tindak pidana, termasuk tindak pidana penodaan agama  yang diatur  dalam  Pasal  156a KUHP.    Perbuatan  yang bersifat melawan hukum (formil),  yaitu  perbuatan  itu masuk  dalam  rumusan  delik sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang (KUHP), dalam hal  ini diatur dalam Pasal 156a KUHP.
2. Pemidanaan  diartikan  sebagai suatu  pemberian  atau  penjatuhan pidana  yang  dapat  dilihat  dari  2
(dua) sudut pandang, yaitu secara fungsional bekerjanya atau berprosesnya  keseluruhan  sistem (aturan perundang-undangan) untuk  fungsionalisasi/  operasio nalisasi/konkretisasi  pidana  dan keseluruhan  sistem  (perundang- undangan)  yang  mengatur  cara hukum  pidana  itu  ditegakkan/ dioperasionalisasikan
secara konkret, sehingga seseorang dijatuhi  sanksi  (hukum)  pidana. Sistem pemidanaan identik dengan  sistem  penegakan  hukum pidana  yang  terdiri  dari  sub sistem Hukum Pidana Materiel/Substantif, sub-sistem Hukum  Pidana  Formal,  dan  sub- sistem Hukum Pelaksanaan Pidana.    Ketiga  sub-sistem  itu merupakan  satu  kesatuan  sistem pemidanaan karena tidak mungkin hukum pidana dioperasionalkan  secara  konkret hanya  dengan  salah  satu  sub sistem  di  atas.    Dalam  sejumlah perkara  tindak  pidana  penodaan agama  para  pelakunya  ada  yang digunakan  sarana  penal  seperti Lia Eden, Ahmad Mushadeq, dan Agus  Noto  Soekarnoputro  alias Papi.    Sedangkan  para  pengikut aliran  Ahmadiyah,  Pemerintah cenderung  menggunakan  upaya nonpenal,  meskipun  ada  fatwa dari  Majelis  Ulama  Indonesia
(MUI) yang mengeluarkan
sebelas  butir  fatwa,  di  antaranya pelarangan terhadap aliran Ahmadiyah  di  Indonesia  dan mengharamkan sekularisme, liberalisme dan pluralisme agama.

## 3.2.Saran
1. Pemerintah  Republik  Indonesia sebaiknya  bertindak  tegas  untuk melakukan  penegakan  hukum secara  represif  terhadap  setiap pelanggaran tindak pidana penodaan  agama,  baik  terhadap pencetus, pemimpin maupun pengikut  atau  penganut  suatu aliran  sesat  yang  berada  di Indonesia.
2. Pemerintah  Republik  Indonesia seharusnya tidak melakukan tindakan  tebang  pilih  dalam melakukan  penegakan  hukum secara  penuh  di  Indonesia  yang cenderung  lebih  mengedepankan tindakan  nonpenal  yang  terkesan ada  tekanan-tekanan  dari  aspek- aspek nonhukum.
3. Sikap Pemerintah Republik
Indonesia yang tidak tegas memperkarakan  pelaku  aliran sesat  ke  pengadilan  menjadikan para  pemeluk  ajaran  agama  yang disesatkan  itu  sering  bersikap anarkis untuk menyelesaikan sendiri persoalan yang dihadapinya.

## DAFTAR PUSTAKA
Arief,  Nawawi  Barda.  1991. Upaya Non  Penal  Dalam  Kebijakan
Penanggulangan Kejahatan . semarang. Lamintang,    P.A.F.  1997 .  Hukum
Pidana  Indonesia .  Sinar  Baru,
Bandung ________________,  1983, Hukum Pidana  Indonesia ,  Sinar  Baru Bandung. Moeljatno.  2002. Asas-asas  Hukum Pidana . Rineka Cipta. Jakarta.
Muchsin,  H,  2006. Ikhtisar  Ilmu Hukum ,  Badan  Penerbit  Iblam,
Jakarta. Muladi  dan  Barda  Nawawi  Arief. 2005. Teori-Teori Dan Kebijakan  Pidana .  Alumni. Bandung. Soekanto, Soerjono. 1986. Pengantar  Penelitian  Hukum . UI Press, Jakarta. Soepanto. 2007. Delik Agama . Lembaga Pengembangan Pendidikan (LPP) UNS dan  UPT  Penerbitan  dan Percetakan UNS, Surabaya. Soesilo,  R.  1993,  Kitab  Undang- undang Hukum Pidana, Politea. Bogor. Waluyo,  Bambang,  2004, Pidana dan Pemidanaan , Sinar Grafika, Jakarta. Undang-Undang  No.  1/Pnps/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama Poerwadarminta, W.J.S. 2006. Kamus Umum Bahasa Indonesia , Balai Pustaka. Jakarta.