## KEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM DALAM GANTI RUGI PENGADAAN TANAH BAGI KEPENTINGAN PEMBANGUNAN RUAS JALAN TOL
Cecep Wiharma 1 , Asep Hasanudin 1 , Leny Megawati 1 , and Hadi Koswara 1
1 Universitas Suryakancana, Cianjur, Indonesia

## Abstrak
Pengadaan  tanah  untuk  kepentingan  umum  harus  menjamin  keadilan  bagi  masyarakat  dalam perolehan  tanah  untuk  pelaksanaan  pembangunan,  termasuk  di  dalamnya  pemberian  ganti  rugi pengadaan  tanah  bagi  kepentingan  pembangunan  ruas  jalan  tol.  Dalam  pelaksanaannya  timbul pertanyaan mengenai pengadaan tanah untuk kepentingan umum perlu mendapatkan ganti rugi, dan bagaimana bentuk ganti rugi yang diberikan kepada pemilik hak atas tanah berdasarkan peraturan perundang  –  undangan  serta  upaya  yang  harus  di  lakukan  masyarakat  untuk  menanggulangi hambatan  bagi  masyarakat  mendapatkan  ganti  rugi  sesuai  aturan  yang  berlaku.  Metode  yang digunakan dalam penelitian ini antara: yuridis normatif, deskriptif analis, jenis dan sumber, yaitu data primer dan skunder, kualitatif. Setelah di kaji lebih dalam menunjukan bahwa ganti rugi dalam pengadaan  tanah  untuk  kepentingan  umum  merupakan  amanat  konstitusional  dan  sebagai kompensasi atas potensi ekonomi tanah yang dimiliki masayarakat. Ganti rugi dapat diberikan dalam bentuk  uang,  tanah  pengganti,  permukiman  Kembali,  kepemilikan  saham  atau  bentuk  lain  yang disetujui oleh kedua belah pihak. Upaya yang harus di lakukan masyarakat untuk mendapatkan ganti rugi adalah mendatangi sumber informasi resmi seperti kantor desa atau kelurahan dan kecamatan. Kemudian pastikan dokumen-dokumen adalah dokumen asli yang diakui oleh negara.

## Kata  kunci:  Pengadaan Tanah, Ganti Rugi, Kepentingan Publik, Undang  – Undang Nomor 2 Tahun 2012

## Abstract
Procurement of land for the public interest must ensure justice for the community in acquiring land for the implementation of development, including the provision of compensation for land acquisition for  the  benefit  of  the  construction  of  toll  roads.  In  practice,  the  question  arises,  why  does  land acquisition for the public interest need compensation? What is the form of compensation given to the owner of land rights based on the legislation? What efforts should be made by the community to overcome obstacles for the community to get compensation? According to applicable regulations? The methods used in this study include normative juridical, descriptive analysis; types and sources, namely primary and secondary data, qualitative. After further review, it shows that compensation in land acquisition for the public interest is a constitutional mandate and is compensation for the economic  potential  of  the  land  owned  by  the  community.  Compensation  can  be  given  as  money, replacement  land,  resettlement,  share  ownership,  or  other  forms  agreed  upon  by  both  parties. Efforts  that  the  community  must  make  to  obtain  compensation  are  to  visit  official  sources  of information such as the Office Village and Subdistrict. Then make sure the documents are original documents recognized by the state.
Keywords: Land Acquisition, Compensation, Public Interest, Law No. 2 of 2012

## A. Pendahuluan
Pembangunan  di  Indonesia  bertujuan untuk mewujudkan suatu keadilan yang merata materil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang  Dasar  1945,  dalam  wadah Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  yang merdeka, berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat  dalam suasana kehidupan bangsa yang aman,  tentram,  tertib  dan  dinamis  dalam lingkungan  pergaulan  dunia  yang  merdeka, bersahabat,  tertib  dan  damai. 1 Pada  dasarnya setiap orang berhak mempunyai hak milik baik sendiri  maupun  bersama-sama  dengan  orang lain  untuk  pengembangan  diri,  maupun keluarganya,  dan  pemilikan  hak  atas  tanah tersebut  dapat  memberikan  manfaat  dan kegunaan  dalam  berbagai  aspek  kehidupan pemiliknya,  baik  dalam  aspek  ekonomi, maupun aspek sosial. 2
Fungsi  dan  peran  tanah  dalam  berbagai sektor  kehidupan  manusia  memiliki  empat aspek  yang  strategis,  yaitu  aspek  ekonomi, politik, hukum, dan sosial yang merupakan isu sentral  dalam  proses  kebijakan  hukum pertanahan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah. 3 Pencabutan  hak  atas  tanah  menurut  Undang- Undang  Pokok  –  Pokok  Agraria  adalah pengambilan tanah kepunyaan suatu pihak oleh negara secara paksa, yang mengakibatkan hak atas  tanah  menjadi  hapus,  tanpa  yang bersangkutan  melakukan  sesuatu  pelanggaran atau  lalai  dalam  memenuhi  suatu  kewajiban hukum. 4
Definisi  tentang  kepentingan  umum, diikuti dengan 7 (tujuh) contoh kegiatan yang
1 Zarkasih, Hery. "Pelaksanaan prinsip keadilan dalam  pemberian  ganti  rugi  pengadaan  tanah  untuk kepentingan umum (studi kasus pelebaran jalan raya di Kota  Praya  Kabupaten  Lombok  Tengah)." Jurnal  IUS Kajian Hukum dan Keadilan 3, no. 2 (2015).
2 Kamilah,  Anita    and  M.  Rendi  Aridhayandi, “Kajian  Terhadap  Penyelesaian  Sengketa  Pembagian Harta Warisan Atas Tanah Akibat Tidak Dilaksanakannya Wasiat Oleh Ahli Waris Dihubungkan Dengan Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Tentang Benda (Van Zaken),” Jurnal Wawasan Hukum 32 (2015): 15.
3 Idham,  H. Konsolidasi  Tanah  Perkotaan Dalam Perspektif Otonomi Daerah . Bandung: Alumni, 2004.
4 Paranginangin, Effendi. Hukum Agraria
Indonesia . Jakarta: Rajawali Pers, 1999.
tidak  membuka  penafsiran  lebih  lanjut  lagi. 5 Kriteria  bagi  suatu  kegiatan  untuk  dapat dikategorikan  sebagai  kepentingan  umum yaitu; dilakukan oleh pemerintah, dimiliki oleh pemerintah dan tidak digunakan untuk mencari keuntungan,  oleh  karenanya  negara  secara proaktif  dan  imperatif  ikut  mengusahakan keadilan. 6
Dalam melaksanakan ketentuan- ketentuan  dalam  Undang  –  undang  Nomor  2 tahun  2012  tentang  Pengadaan  Tanah  Bagi Pembangunan  Untuk  Kepentingan  Umum, ganti kerugian yang layak diatur menurut cara yang  diatur  dengan;  Undang-undang,  team penilai  (appraisal)  dan  proses  musyawarah, cara tersebut merupakan rangkaian yang tidak bisa  di  lewati  dalam  sistim  hukum  positif maupun  kearifan  lokal  masyarakat  Indonesi yang  berlandaskan  Pancasila  dimana  Negara Indonesia  adalah  sebuah  negara  berlandaskan pada  Pancasila  yang  di  pandang  sebagai sumber dari sumber hukum . 7
Pemberian  ganti  rugi  melalui  tahapan Proses musyawarah dan penilaian aset. Bentuk dan  dasar  perhitungan  ganti  kerugian  juga ditentukan  secara  lebih  tegas  dan  lebih  adil yaitu  didasarkan  atas  nilai  nyata  dengan memperhatikan  nilai  jual  obyek  pajak  yang terakhir untuk tanah yang bersangkutan. 8
Pembanguan merupakan sarana peningkatan  infrastruktur  seperti  yang  di sampaikan  Kamilah,  Upaya  peningkatan kesejahteraan masyarakat diwujudkan melalui pembangunan
ekonomi dengan mengoptimalkan  aset  milik  negara  untuk menyediakan  barang  publik  (public  goods)
5
Sumardjono,  Maria  SW. Tinjauan  Yuridis Keppres No. 55/1993 Tentang Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan  (Konsepsi  Hukum,  Permasalahan  Dan Kebijaksanaan Dalam Pemecahannya) . Jakarta: Fakultas Hukum, Universitas Trisakti, 1994.
6 Kuswandi, “Model Pengelolaan Sumber Daya Alam  Untuk  Sebesarbesarnya  Kemakmuran  Rakyat,” Jurnal Hukum Mimbar Justitia 1, no. 2 (2017).
7 Junadi,  Yudi. Relasi  Agama  &  Negara Redefinisi  Diskursus  Konstitualisme  Di  Indonesia . Cianjur: IMR Pres, 2013.
8 Sinilele,  Ashar.  “Tinjauan  Yuridis  Terhadap Pelaksanaan  Pengadaan  Tanah  Bagi  Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Di Kota Makassar,” Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam 4, no. 1 (2017).
yang  memadai  dan  dapat  dinikmati  dengan mudah  oleh  seluruh  lapisan  masyarakat,  baik berupa  layanan  umum,  fungsi  pemerintahan, maupun infrastruktur. 9
Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 58 tahun  2017  tentang  percepatan  Pelaksanaan Proyek  Strategis  Nasional  mengenai  Proyek pembangunan  infrastruktur  Jalan  Tol,  proyek pembangunan infrastruktur Jalan Nasional/Strategis Nasional Non Jalan Tol dan Proyek  pembangunan  Prasarana  dan  sarana Kereta  Api  antar  kota,  tentunya  ada  sebagian tanah hak masyarakat dimana terjadi Pencabutan Hak Atas Tanah dan benda-benda di Atasnya.
Proyek pembangunan infrastruktur Jalan Tol, selain untuk mempermudah dan mempercepat akses masyarat dari satu tempat ke tempat lain juga sebagai sarana peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pariwisata di suatu daerah. Dalam Proses Pelepasan hak atas tanah pemilik  tanah  harus  diberikan  rasa  adil  dan kepastian hukum dimana dalam memberi ganti kerugian  yang  layak  dan  menurut  cara  yang diatur  dengan  Undang-undang.  Bagi  pemilik hak  atas  tanah  yang  terdampak  dari  adanya rencana  kegiatan  sesuai  Peraturan  Presiden Nomor  58  tahun  2017  tentang  percepatan Pelaksanaan  Proyek  Strategis  Nasional  harus di  lakukan  seadil-adilnya  dan  diberikan kepastian hukum mengenai rencana hak milik atas  tanah  yang  akan  di  ambil  oleh  negara dalam hal ini pemerintah.
Dalam  pelaksanaan  pengadaan  tanah bagi  kepentingan  pembangunan  ruas  jalan  tol terdapat  rumusan  masalah  sebagai  berikut, mengapa  pengadaan  tanah  untuk  kepentingan umum  perlu  mendapatkan  ganti  rugi?, bagaimana  bentuk  ganti  rugi  yang  diberikan kepada  pemilik  hak  atas  tanah  berdasarkan peraturan perundang - undangan ?, apa upaya yang  harus  di  lakukan  masyarakat  untuk
9
Kamilah, Anita. "Penerapan
Asas
Proporsionalitas  Dalam  Pemanfaatan  Aset  Negara Melalui Model Build Operate and Transfer/Bot." Jurnal Hukum & Pembangunan 50, no. 3 (2021): 603-618.
10 Kusumaatmadja, Mochtar. Hukum, Masyarakat, Dan Pembinaan Hukum Nasiona . Bandung: Binacipta, 1976.
11 Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum . Jakarta: Kencana, 2008.
12 Kamilah, Anita  and Yuyun Yulianah, “Land Tenure System  Dalam  Melindungi  Lahan  Pertanian  Pangan
menanggulangi  hambatan  bagi  masyarakat mendapatkan  ganti  rugi  sesuai  aturan  yang berlaku?

## B. Pembahasan
Kerangka  teori  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  berkaitan  dengan  tujuan hukum  yang  mampu  memberikan  ketertiban, keadilan dan kepastian hukum. Sebuah produk hukum memiliki kekuasaan untuk memberikan kepastian hukum, menurut Mochtar
Kusumaatmadja. 10
Hukum dimaknai sebagai sebuah pedoman  yang  dapat  memberikan  kepastian hukum  kepada  masyarakat,  dan  untuk  dapat menetapkan  suatu  peraturan  yang  umum  dan pasti, rasa keadilan masyarakat sedikit banyak harus dikorbankan, hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan kepastian hukum. 11
Lahan  merupakan  kesatuan  berbagai sumber  daya  daratan  yang  saling  berinteraksi membentuk  suatu  sistem  struktural  dan fungsional. 12
Sebelum  Berlakunya  Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960, dasarhukum pencabutan hakatas tanah yaitu Staatblad 1920 Nomor 574
yang
di kenal dengan Onteigeningsordonnnantie yang beberapa kali di  ubah  dan  ditambah  dan  yang  terakhir  di aturdengan Staatblad 1947 Nomor 96 . 13
Menurut  Henny  Nuraeny  dan  Tanti Kirana  Utami,  konsep  Negara  Indonesia sebagai Negara kesejahteraan pun di wujudkan dalam  peraturan  pasal  2  Undang  –  undang Republik  Indonesia  Nomor  5  tahun  1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria,  wewenang  dalam  bidang  agrarian dapat  merupakan  sumber  keuangan  bagi daerah. 14
Pengadaan tanah pada dasarnya bertujuan  untuk  pembangunan  kepentingan
Berkelanjutan  Dan  Kedudukannya  Dalam  Hukum Agraria Nasional,” Jurnal Hukum Mimbar Justitia 2, no. 2 (2018).
13 Kamilah,  Anita. Diktat  Perkuliahan:  Diktat  Hukum Agraria . Cianjur: Universitas Surya Kancana, 2018. 14 Nuraeny,  Henny.  “Pola  Reintersi  Sosial  Korban Perdagangan  Orang  Di  Kabupaten  Cianjur  Berbasis Pemberdayaan  Ekonomi,” Jurnal  Internasional, 1 (2016): 5.
umum. Kepentingan umum secara luas adalah kepentingan  Negara  yang  termasuk  di dalamnya kepentingan pribadi maupun golongan, dengan kata lain kepentingan umum merupakan  kepentingan  yang  menyangkut kepentingan sebagian besar masyarakat. 15
Menurut Roscoe  Pound kepentingan umum adalah merupakan salah satu kepentingan  yang  harus  dilindungi  oleh hukum.  Kepentingan  yang  harus  dilindungi hukum terbagi atas 3 macam yaitu, kepentingan umum (public interest), kepentingan sosial (social interest), kepentingan perseorangan (private interest) . 16
Implikasi hukum terkait dengan perbuatan  hukum  pelepasan  hak  atas  tanah maupun pelepasan hak atas tanah sama yakni hapusnya  hak  atas  tanah  dari  subyek  hukum yang  bersangkutan  dan  status  hukum  obyek tanahnya  menjadi  tanah  yang  dikuasai  oleh negara sebagaimana diatur Pasal 2 jounto Pasal 4  Undang-undang  Nomor  5  tahun  1960. Disamping itu hal terpenting dari aktifitas atau perbuatan  hukum  pengadaan  tanah  untuk kepentingan pembangunan harus berpijak pada dasar  konstitusional  yakni  Pasal  33  Ayat  (3) Undang-undang  Dasar  1945  dan  Pasal  28  H Ayat (4) yang dinyatakan:” setiap orang berhak mempunyai  hak  milik  pribadi  dan  hak  milik tersebut  tidak  boleh  diambil-alih  secara sewenang-wenang  oleh  siapapun  ”.  Modal dasar pembangunan saat ini adalah tanah.
Ketentuan  Undang  –  Undang  Pokok Agraria  yang  merupakan  landasan  hukum tanah nasional, tidak memberi pengertian yang tegas  baik  mengenai  istilah  tanah”  maupun istilah  agraria.  Dari  Pasal  1  ayat  (4),  (5),  dan (6) jounto Pasal 2 ayat  (1) Undang  – Undang Pokok  Agraria  dapat  ditarik  kesimpulan bahwa,  pengertian  agraria  memiliki  arti  yang luas,  yaitu  meliputi  bumi,  air,  ruang  angkasa dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya. 17
15 Abdurrahman, Masalah  Pencabutan  Hak-Hak  Atas Tanah Dan Pembebasan Tanah Di Indonesia . Bandung: PT. Citra Abadi Bakti, 1991.
16 Friedmann,  Wolfgang.  "Legal  Theory  and  the Practical  Lawyer." The  Modern  Law  Review 5,  no.  2 (1941): 103-112.
Hak  atas  tanah  dapat  beralih  dan dialihkan oleh pemegang haknya kepada pihak lain. 18
Kebijakan pengadaan tanah bagi pembangunan  untuk  kepentingan  umum  pada saat  ini  dituangkan  dalam  berbagai  peraturan dan ketentuan. Pemerintah perlu melaksanakan pembangunan  kemudian  untuk  menjamin terselenggaranya pembangunan untuk kepentingan umum. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 berkaitan dengan aturan perundang-undangan  yang  ada  sebelumnya seperti:
1. Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun1945;
2. Pasal 5 ayat (1), Pasal 18B ayat (2), Pasal 20,  Pasal  28G  ayat  (1),  Pasal  28H,  Pasal 28I ayat (5), Pasal 28J ayat (2), serta Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4.
3. Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960 tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok Agraria (LembaranNegara Republik Indonesia  Tahun  1960  Nomor  104,
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia Nomor 2034).
Asas pengadaan tanah untuk pembangunan menurut
Undang-Undang
Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk  Kepentingan  Umum  asas  dan  tujuan adalah:
1. Asas –
kemanusiaan, keadilan, kemanfaatan, kepastian, keterbukaan, kesepakatan, keikutsertaan, kesejahteraan, keberlanjutan dan keselarasan.
2. Tujuan  –  Pengadaan  Tanah  untuk Kepentingan Umum bertujuan menyediakan  tanah  bagi  pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan  dan  kemakmuran  bangsa, negara,  dan  masyarakat  dengan  tetap menjamin kepentingan hukum Pihak yang berhak.
17 Nurlinda, Ida. Prinsip-Prinsip Pembaharuan Agraria Prespektif Hukum . Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
18 Santoso,  Urip. Perolehan  Hak  Atas  Tanah .  Jakarta: Predamedia Group, 2015.
Dalam pengadaan tanah berpegang pada asas bahwa dalam proses pelepasan hak milik atas tanah untuk kepentingan umum orang atau badan  hukum  yang  melepas  tanahnya  untuk kepentingan pembangunan harus dapat memberikan kehidupan yang secara ekonomis lebih  baik  dari  pada  sebelumnya,  sebab  hak yang  telah  dilepaskan  secara  ekonomis  tidak dapat  dinilai  dengan  uang.  Untuk  itu  perlu mendapat  kajian  lebih  jauh,  agar  masyarakat bisa menerima pelepasan haknya secara sadar (tanpa paksaan), bagi lahan yang di kuasi oleh pemerintah  khususnya  Pemerintah  Daerah memiliki hak melukukan relokasi pada sektor- sektor yang di kuasai termasuk fasilitas umum seperti Pasar. 19
Pelaksanaan  pengadaan  tanah  tersebut dilakukan  dengan  memerhatikan  peran  dan fungsi  tanah  dalam  kehidupan  manusia  serta prinsip  penghormatan  terhadap  hak-hak  yang sah atas tanah. 20
Dalam  melaksanakan  Undang  -  undang Nomor  2  Tahun  2012  dalampengadaan  tanah untuk  Kepentingan  publik  perlu  suatu  stategi sebagaimana  di  amanatkan  dalam  undang  – undang tersebut yaitu dengan
mempertimbangkan  budaya  lokal/kearifan lokal, salah satunya adalah budaya musyawarah.  Budaya  musyawarah  adalah lembaga  yang  dikenal  dalam  adat-istiadat nusantara  dalam  kekinian  dikenal  sebagai kearifan lokal. 21
Selama  tidak  ditemukan  persamaan budaya,  permasalahan  serius  akan  selalu timbul.  Sebenarnya  perbedaan  budaya  antara pemerintah  dengan  masyarakat  terletak  pada penetapan harga ganti rugi. Pihak masyarakat menghendaki  harga  yang  setinggi-tingginya dari  harga  pasaran  atau  paling  tidak  sesuai dengan harga pasaran, bahkan ada masyarakat yang  menghendaki  harga  ganti  rugi  itu didasarkan  pada  harga  sekian  tahun  kedepan
19 Armi,  Aldinur.  “Dampak  Sosial  Kebijakan Relokasi  Pasar,  Jurnal  Administrasi  Publik  (JAP),” Universitas Brawijaya 4 (2016): 3.
20 Sumardjono, Maria S.W. Kebijakan Pertanahan  Antara  Regulasi  Dan  Implementasi . Jakarta: Kompas, 2007.
21 Zuhdi,  Muhammad  Harfin.  “Kearifan  Lokal Suku  Sasak  Sebagai  Model  Pengelolaan  Konflik  Di Masyarakat Lombok,” MABASAN 12, no. 1 (2018).
atau  setelah  tanahnya  dibebaskan  dan  telah dijadikan sarana umum. 22
Keperluan Ganti Rugi dalam pengadaan tanah  untuk  kepentingan  umum  merupakan pelaksanaan atas amanat Undang-undang dasar 1945.  Perbuatan  hukum  pengadaan  tanah untuk  kepentingan  pembangunan  berpijak pada dasar konstitusional yakni Pasal 33 Ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 dan Pasal 28 H Ayat (4) yang dinyatakan:” setiap orang berhak mempunyai  hak  milik  pribadi  dan  hak  milik tersebut  tidak  boleh  diambil-alih  secara sewenang-wenang  oleh  siapapun”.  Modal dasar pembangunan saat ini adalah tanah.
Kemudian ganti rugi di perlukan sebagai kompensasi  atas  potensi  ekonomi  tanah  yang dimiliki masayarakat, seperti yang di sampaikan  oleh  salah  satu  pakar  Maria  R. Ruwiastuti.  Adapun  yang  dikemukakan  oleh Maria, Tanah adalah suatu wilayah berpotensi ekonomi  yang  mampu  menghidupi  kelompok manusia  (bisa  berupa  hutan,  sungai-suangai, gunung,  sumber-sumber  mineral  dan  lahan- lahan  pertanian),  serta  dihayati  berbagai perpangkalan  budaya  dari  komonitas  yang bersangkutan. 23
Di dalam buku karangan Imam Koeswahyono di sampaikan bahwa pengadaan tanah  sebagai  suatu  perbuatan  hukum  yang dilakukan oleh pemerintah untuk mendapatkan tanah  bagi  kepentingan  tertentu  dengan  cara memberikan ganti kerugian kepada si empunya (baik  perorangan  atau  badan  hukum)  tanah menurut tata cara dan besaran nominal tertentu.
Tujuan pemberian ganti rugi adalah demi keadilan serta jaminan hak atas tanah, selain itu untuk  melaksanakan  perintah  undang-undang yaitu:
1. Pasal  33  Ayat  (3)  Undang-undang  Dasar 1945  dan  Pasal  28  H  Ayat  (4)  yang dinyatakan:” setiap orang berhak mempunyai  hak  milik  pribadi  dan  hak
22 Sutedi, Adrian. Implementasi Prinsip Kepentingan  Umum  Dalam  Pengadaan  Tanah  Untuk Pembangunan . Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
23 Arba,  H.  M.  "Konsepsi  Perlindungan  dan Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  Dalam  UUPR  dan RTRW se Provinsi Nusa Tenggara Barat." Jurnal Media Hukum 20, no. 2 (2013).
milik  tersebut  tidak  boleh  diambil-alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.
2. Undang-undang  Nomor  5  tahun  1960 tentang  Peraturan  Dasar-dasar  Pokok Agraria khususnya pasal 18.
3. Undang-undang  Nomor  2  tahun  2012 tentang Pengadaan Tanah bagi
Pembangunan untuk Kepentingan Umum
Sementara  itu,  bentuk  ganti  rugi  yang diberikan  kepada  pemilik  hak  atas  tanah berdasarkan  peraturan  perundang  –  undangan adalah  mengacu  pada  UU  No.  12  tentang Pengadaan  Tanah  bagi  Pembangunan  untuk Kepentingan  Umum.  Sesuai  UU  No.  2  tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan  untuk  Kepentingan  Umum, Pemberian ganti kerugian pada obyek yang di sebutkan di atas dapat diberikan dalam bentuk: uang, tanah pengganti, permukiman Kembali, kepemilikan  saham  atau  bentuk  lain  yang disetujui oleh kedua belah pihak. Permukiman kembali maksudnya proses kegiatan penyediaan tanah kepada pihak yang berhak ke lokasi  lain  sesuai  dengan  kesepakatan  dalam proses Pengadaan Tanah. Sedangkan, “bentuk ganti  kerugian  melalui  kepemilikan  saham” adalah  penyertaan  saham  dalam  kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum terkait dan/atau pengelolaannya yang didasari kesepakatan  antar  pihak.  Bentuk  lain  yang disetujui  oleh  kedua  belah  pihak  misalnya gabungan  dari  (dua)  atau  lebih  bentuk  ganti kerugian.  Pasal  40  Undang-Undang  Nomor  2 Tahun  2012  menyebutkan  bahwa  pemberian Ganti  Kerugian  atas  Objek  Pengadaan  Tanah diberikan langsung kepada Pihak yang Berhak.

## C. Kesimpulan
Keperluan Ganti Rugi dalam pengadaan tanah  untuk  kepentingan  umum  merupakan amanat konstitusional yakni Pasal 33 Ayat (3) Undang-undang  Dasar  1945  dan  Pasal  28  H Ayat  (4)  dan  Undang-undang  Nomor  5  tahun
1960  tentang  Peraturan  Dasar-dasar  Pokok Agraria  khususnya  pasal  18,  selain  itu merupakan Ganti rugi yang di perlukan sebagai kompensasi  atas  potensi  ekonomi  tanah  yang dimiliki masayarakat.
Bentuk ganti rugi yang diberikan kepada pemilik  hak  atas  tanah  berdasarkan  peraturan perundang – undangan, dapat diberikan dalam bentuk  :  uang,  tanah  pengganti,  permukiman Kembali, kepemilikan saham atau bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak dimana obyek  yang  menjadi  penilaian  besarnya  nilai Ganti Kerugian oleh Penilai dilakukan bidang per  bidang  tanah,  meliputi:  tanah,  ruang  atas tanah  dan  bawah  tanah,  bangunan,  tanaman, benda  yang  berkaitan  dengan  tanah;  dan/atau kerugian lain yang dapat dinilai dan di berikan kepada  Pihak  yang  berhak  berdasarkan  hasil penilaian  yang  ditetapkan  dalam  musyawarah dan/atau putusan pengadilan negeri/ Mahkamah Agung.
Upaya yang harus di lakukan masyarakat untuk  mendapatkan  ganti  rugi  sesuai  aturan yang berlaku adalah mempelajari dan memahami  isi  dari  Undang-undang  Nomor  2 tahun  2012  tentang  Pengadaan  Tanah  bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, dan yang  tak  kalah  penting  adalah  mendatangi sumber  informasi  yang  terpercaya  seperti Kantor  Desa,  Kantor  Kelurahan  dan  Kantor Kecamatan.  Selain  itu  pastikan  dokumen- dokumen  kepemilikan  tanah  adalah  dokumen asli yang di akui oleh negara.
Sebagai rekomendasi untuk pemerintah, bahwa  untuk  menjamin  terselenggaranya pembangunan  untuk  kepentingan  umum, diperlukan tanah yang pengadaannya dilaksanakan  dengan  mengedepankan  prinsip kemanusiaan,  demokratis,  dan  adil.  Untuk masyarakat, diharapkan mempunyai informasi yang  benar,  akurat  dan  terpercaya  yang  bisa didapat  dari instansi  resmi pemerintah seperti kantor  kelurahan,  kantor  desa  dan  kantor kecamatan, atau situs resmi pemerintah.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdurrahman, Masalah Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah Dan Pembebasan Tanah Di Indonesia . Bandung: Citra Abadi Bakti, 1991.
Arba, H. M. "Konsepsi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam UUPR dan RTRW se Provinsi Nusa Tenggara Barat." Jurnal Media Hukum 20, no. 2 (2013).
Armi,  Aldinur.  “Dampak  Sosial  Kebijakan  Relokasi  Pasar,  Jurnal  Administrasi  Publik  (JAP),” Universitas Brawijaya 4 (2016): 3.
Friedmann, Wolfgang. "Legal Theory and the Practical Lawyer." The Modern Law Review 5, no. 2 (1941): 103-112.
Idham,  H. Konsolidasi  Tanah  Perkotaan  Dalam  Perspektif  Otonomi  Daerah .  Bandung:  Alumni, 2004.
Junadi, Yudi. Relasi Agama & Negara Redefinisi Diskursus Konstitualisme Di Indonesia . Cianjur: IMR Pres, 2013.
Kamilah, Anita and M. Rendi Aridhayandi, “Kajian Terhadap Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta  Warisan  Atas  Tanah  Akibat  Tidak  Dilaksanakannya  Wasiat  Oleh  Ahli  Waris Dihubungkan Dengan Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Tentang Benda (Van Zaken),” Jurnal Wawasan Hukum 32 (2015): 15.
Kamilah, Anita and Yuyun Yulianah, “Land Tenure System Dalam Melindungi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Dan Kedudukannya Dalam Hukum Agraria Nasional,” Jurnal Hukum Mimbar Justitia 2, no. 2 (2018).
Kamilah, Anita. "Penerapan Asas Proporsionalitas Dalam Pemanfaatan Aset Negara Melalui Model Build Operate and Transfer/Bot." Jurnal Hukum & Pembangunan 50, no. 3 (2021): 603-618. Kamilah, Anita. Diktat Perkuliahan: Diktat Hukum Agraria . Cianjur: Universitas Surya Kancana,
2018.
Kusumaatmadja,  Mochtar. Hukum,  Masyarakat,  Dan  Pembinaan  Hukum  Nasiona .  Bandung: Binacipta, 1976.
Kuswandi, “Model Pengelolaan Sumber Daya Alam Untuk Sebesarbesarnya Kemakmuran Rakyat,” Jurnal Hukum Mimbar Justitia 1, no. 2 (2017).
Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum . Jakarta: Kencana, 2008.
Nuraeny, Henny. “Pola Reintersi Sosial Korban Perdagangan Orang Di Kabupaten Cianjur Berbasis Pemberdayaan Ekonomi,” Jurnal Internasional, 1 (2016): 5. Nurlinda,  Ida. Prinsip-Prinsip  Pembaharuan  Agraria  Prespektif  Hukum .  Jakarta:  Rajawali  Pers, 2009.
Paranginangin, Effendi. Hukum Agraria Indonesia . Jakarta: Rajawali Pers, 1999. Santoso, Urip. Perolehan Hak Atas Tanah . Jakarta: Predamedia Group, 2015.
Sinilele,  Ashar.  “Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Pelaksanaan  Pengadaan  Tanah  Bagi  Pembangunan Untuk  Kepentingan  Umum  Di  Kota  Makassar,” Jurnal  Al-Qadau:  Peradilan  dan  Hukum Keluarga Islam 4, no. 1 (2017).
Sumardjono,  Maria  S.W. Kebijakan  Pertanahan  Antara  Regulasi  Dan  Implementasi .  Jakarta: Kompas, 2007.
Sumardjono, Maria SW. Tinjauan Yuridis Keppres No. 55/1993 Tentang Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan (Konsepsi Hukum, Permasalahan Dan Kebijaksanaan Dalam Pemecahannya) . Jakarta: Fakultas Hukum, Universitas Trisakti, 1994.
Sutedi,  Adrian. Implementasi  Prinsip  Kepentingan  Umum  Dalam  Pengadaan  Tanah  Untuk Pembangunan . Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
Zarkasih, Hery. "Pelaksanaan prinsip keadilan dalam pemberian ganti rugi pengadaan tanah untuk kepentingan  umum  (studi  kasus  pelebaran  jalan  raya  di  Kota  Praya  Kabupaten  Lombok Tengah)." Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan 3, no. 2 (2015).
Zuhdi, Muhammad Harfin.  “Kearifan Lokal  Suku Sasak Sebagai  Model Pengelolaan Konflik Di Masyarakat Lombok,” MABASAN 12, no. 1 (2018).