TheJournalish: Social and Government http://thejournalish.com/ojs/index.php/thejournalish/index Volume 1 Nomor 3 September 2020: TheJournalish
Hal. 100-109
ANALISIS SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA PADA DEMOKRASI DI ERA SBY DAN JOKOWI
Irmaline Pakazeni F 1 , Cindy Nabilla 2
1,2 Progam Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Indo Global Mandiri,Indonesia.
1 Email Korespondensi: Irmalinepf4@gmail.com
Abstrak: Artikel  ini  bertujuan  untuk  melihat  bagaimana  pekembangan  sistem  pemerintahan  di Indonesia melalui perspektif demokrasi pada era SBY dan Joko Widodo yang dirasa memiliki kendala dan  masalah  pada  beberapa  sektor.  Untuk  mengetahui  hasil  dari  tujuan  tersebut,  artikel  ini mengunakan studi literatur dengan pendektan teoritis yang diambil dari beberapa sumber, baik berita, jurnal  maupun  buku  guna  mengambil  data-data  yang  diperlukan.  Temuannya  adalah  pada  sistem pemerintahan  pada  era  demokrasi  masa  kepemimpinan  SBY  dan  Joko Widodo  dirasa  banyak  sekali memliki  masalah  dalam  sistem  politik  indonesia.  Maraknya  penyakit  birokrasi  pun  sering  terjadi seperti  poltik  balas  budi,  hingga  Revisi  UU  ITE  serta  pelemahan  KPK  pada  masa  presiden  ke-7  RI Joko Widodo membuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah menurun. Temuan lainnya ialah data  dalam  Badan  pusat  statistik  yaitu  indeks  demokrasi  indonesia  atau  IDI  terbilang  stabil  dan meningkat  namun  pada  praktiknya  keresahan  dan  ketidak  percayaan  masyarakat  terhadap  sistem pemerintahan di indonesai khusus nya demokrasi di indonesia semakin nyata.
Kata kunci; Sistem Pemerintahan; Demokrasi; SBY dan Jokowi.
Abstract:  This  article  aims  to  see  how  the  development  of  the  government  system  in  Indonesia  through  the perspective  of  democracy  in  the  era  of  SBY  and  Joko  Widodo.  Which  is  considered  to  have  constraints  and problems in several  sectors.  To find out the results of these objectives, this article uses  literature studies with theoretical  approvals  taken  from  several  sources,  both  news,  journals  and  books  to  retrieve  the  data  needed. His  findings  were  that  the  government  system  in  the  democratic  era  during  the  leadership  of  SBY  and  Joko Widodo  was  considered  to  have  many  problems  in  the  Indonesian  political  system.  The  rise  of  bureaucratic diseases often occurs such as political reciprocation, until the revision of the ITE Law and the weakening of the KPK during the 7th presidential year of the Republic of Indonesia, Joko Widodo, has made public confidence in the  government  decline.  Another  finding  is  the  data  in  the  Central  Statistics  Agency,  namely  the  Indonesian democratic  index  or  IDI  is  fairly  stable  and  increasing,  but  in  practice  the  unrest  and  distrust  of  the  public towards the government system in Indonesia especially democracy in Indonesia is increasingly apparent.
Keywords: Government system; Democracy; SBY and Jokowi.

## Article History :
Received 26-08-2020; Revised 01-09-2020; Accepted 28-09-2020

## PENDAHULUAN
Sejak  tahun  1945  indonesia  dengan  resmi  menyatakan  kemerdekannya.  Sejak  saat  itu indonesia  mulai  mengatur  dan  menata  sistem  pemerintahannya  sendiri.  Dimulai  dengan sistem  kabinet  parlementer  yang  dibentuk  pertama  kali  oleh  presiden  Soekarno  pada  awal maa kemerdekaan RI hingga sampai dengan saat ini telah beberapa kali indonesia mengalami pergantian sistem kepresidenan serta pergantian jabatan pada sistem pemerintahan Indonesia. Indonesia  sebagai  negara  demokrasi  telah  mengadopsi  konsep  Governance  dimana  di dalamnya  melibatkan  negara,  pasar  dan  masyarakat  sipil  dalam  menjaga  stabilitas  negara.
(Sarmiasih  &  Pratama, 2020). Tercatat sejak kemerdekaannya indonesia telah beberapa kali berganti  era,  dimulai  dari  masa  orde  lama  pimpinan  presiden  soekarno,  lalu  era  orde  baru yang di pimpin presiden Soeharto, dan era reformasi yang kita lewati sejak era kepemimpinan BJ.  Habibie  hingga  Megawati,  lantas  bagaimana  saat  ini  sistem  pemerintahan  di  indonesia? dan dikenal sebagai era apa saat? Masihkah kita pantas menyebutnya era reformasi?
Sejarah  konstitusi  Indonesia  dapat  dikatakan  telah  melewati  berbagai  tahap perkembangan.  Tiap  tahap  memunculkan  model  ketatanegaraan  yang  khas,  sampai  karena trauma masa lalu terutama akibat praktik politik Orde Baru yang menyalahgunakan konstitusi untuk  tujuan  kekuasaannya  yang  sentralistik  dan  otoriter,  memunculkan  ide  untuk mengamandemen  UUD  1945.  Tahap  perkembangan  konstitusi  di  Indonesia  dapat dikelompokkan  menjadi  beberapa  periode.  Periode  pertama  berlaku  UUD  1945,  periode kedua  berlaku  Konstitusi  RIS  1949,  periode  ketiga  berlaku  UUDS  1950,  Periode  keempat berlaku  kembali  UUD  1945  beserta  Penjelasannya.  Setelah  itu  UUD  1945  diubah berturutturut pada tahun 1999, 2000, 2001, 2002 dengan menggunakan naskah yang berlaku mulai  5  Juli  1959  sebagai  standar  dalam  melakukan  perubahan  di  luar  teks  yang  kemudian dijadikan lampiran yang tak terpisahkan dari naskah UUD 1945 (Sartono, 2009).
Sementara itu, menurut Jimly Assidiqie dalam Sartono (2009)  membagi menjadi enam tahap  konstitusi  yang  berlaku  di  indonesia,  yaitu:  1)  Periode  tanggal  18  Agustus  1945  –  27 Desember 1949; 2) Periode tanggal 27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950; 3) Periode tanggal 17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959; 4) Periode tanggal 5 Juli 1959 – 19 Oktober 1999; 5) Periode tanggal 19 Oktober 1999 – 10 Agustus 2002; dan 6) Periode tanggal 10 Agustus 2002 sampai dengan sekarang. Pada periode pertama berlaku UUD 1945, periode kedua berlaku Konstitusi RIS  1949,  periode  ketiga  berlaku  UndangUndang  Dasar  Sementara  1950,  Periode  keempat berlaku  kembali  UUD  1945  beserta  Penjelasannya.  Setelah  itu  UUD  1945  diubah  berturut- turut pada tahun 1999, 2000, 2001, 2002 dengan menggunakan naskah yang berlaku mulai 5 Juli 1959 sebagai standar dalam melakukan perubahan di luar teks yang kemudian dijadikan lampiran yang tak terpisahkan dari naskah UUD 1945.
Pada  hakikatnya  perubahan  sistem  pemerintahan  di  indonesia  ini  juga  perpengaruh terhadap  perubahan  bentuk  demokrasi  diindonesia  tercatat  indonesia  telah  melalui  masa dengan  sistem  demokrasi  yang  berbeda  sebanyak  4  kali  dalam  sejarah  kemerdekaan,  yang pertama  yaitu  pada  masa  demokrasi  liberal  di  awal  kemerdekaan  indonesia,  kedua  adalah demokrasi  terpimpin  pada  era  presiden  soekarno  mengumumkan  demokarsi  terpimpin  dan membubarkan konstituante, ketiga yaitu demokrasi pancasila yang dimulai pada era presiden soeharto,  dan  terakhir  ialah  demokrasi  pada  era  saat  ini  yang  dinilai  masih  dalam  tahap transisi. Dalam  perkembangannya  demokrasi  yang  dijalankan  berdasarkan  perwakilan. (Wijaya et al., 2019). Dengan adanya perubahan sistem demokrasi di Indonesia dari masa ke masa ini diharapkan mampun memperbaiki pula sistem pemerintahan di Indonesia.
Berdasarkan history yang  telah  tercatat  bahwa  negara  indonesia  memiliki  sistem pemerintahan yaitu presidensil yang artinya presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.  Lantas  bagaimana  peranan  tugas  dan  fungsi  lembaga  legislatif?  Lembaga legislatif sebagai salah satu unsur pemerintahan baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah secara  structural  menjadi  mitra  kerja  pemerintah  pusat  dan pemerintah  daerah  dalam penyelenggaraan pemerintahan. Meskipun  antara pemerintah dan lembaga legislatif masing- masing  memiliki  tugas,  wewenang,  hak  dan  kewajiban yang  sudah  diatur  dalam  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku.  DPRD  merupakan  lembaga  perwakilan  rakyat  daerah kedudukan  sebagai  unsur  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  memiliki  fungsi  legislatif, anggaran,  dan  pengawasan.  DPRD  mempunyai  tugas  dan  wewenang  sebagai  berikut  : pertama,  membentuk  perda  yang  dibahas  dengan  kepala  daerah;  kedua,  membahas  tentang menyetujui  rancangan  Perda  tentang  APBD  bersama  dengan  kepala  daerah;  ketiga, melaksanakan  pengawasan  terhadap  pelaksanaan  Perda  dan  peraturan  perundang-undangan
lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program  pembangunan  daerah,  dan  kerja  sama  internasional  di  daerah;  keempat, mengusulkan  pengangkatan  dan  pemberhentian  kepala  daerah/wakil  kepala  daerah  kepada presiden  melalui  Menteri  Dalam  Negeri  melalui  Gubernur/DPRD  Kabupaten;  kelima, Memilih wakil kepala daerah dalam hal ini terjadi kekosongan jabatan-jabatan daerah wakil kepala  daerah;  keenam,  memberikan  pendapat  dan  pertimbangan  kepada  pemerintah  daerah terhadap  rencana  perjanjian  internasional  di  daerah;  ketujuh,  memberikan  persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh internasional dan pemerintah daerah;  ketujuh,  meminta  laporan  laporan  keterangan  pertanggungjawaban  kepala  daerah dalam  menyelenggarakan  pemerintahan  daerah;  kedelapan,  membentuk  panitia  pengawas pemilihan kepala daerah; keselakukan pengawasan dan meminta laporan KPUD; kesembilan, memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama antara daerah dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah. Disamping tugas dan wewenang DPRD mempunyai hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat (Lumowo: 2017).
Salah  satu  faktor  yang  mempengaruhi  sistem  pemerintahan  diindonesia  salah  satunya ialah dengan peran dari kekuasan itu sendiri secara mendasar kekuasaan lazimnya dipetakan ke dalam beberapa fungsi  yang berkaitan satu  sama lain. John  Locke dalam  bukunya “Two Treatises  of  Government ”,  membagi  kekuasaan  negara  dalam  tiga  fungsi,  tetapi  berbeda isinya.  Menurut  Locke  fungsi-fungsi  kekuasaan  negara  terdiri  dari;  fungsi  legislatif,  fungsi eksekutif,  dan  fungsi  federatif.  Dengan  mengikuti  jalan  pikiran  John  Locke,  Montesquieu dalam  bukunya “L’Espirit  des  Lois ”  yang  ditulis  tahun  1784  atau  versi  bahasa  Inggris-nya dikenal “ The Spirit of The Laws “, mengklasifikasikan kekuasaan negara ke dalam tiga cabang, yaitu 1. Kekuasaan legislatif sebagai pembuat undang-undang; 2. Kekuasaan eksekutif untuk melaksanakan  undang-undang.  3.  Kekuasaan  untuk  menghakimi  atau  yudikatif  (Marzuki dalam Yani, 2018).
Berdasarkan  uraian  diatas  penelitian  ini  akan  menjelaskan  bagaimana  sistem pemerintahan  indonesia  dan  apa  saja  perbedaan  serta  perkembangannya  dari  masa  presiden susilo  bambang  yudhoyono  hingga  saat  ini  di  masa  pemerintahan  presiden  Joko  Widodo. Analisis  sistem  pemerintahan  diindonesia  pada  artikel  ini  mengunakan  pendekatan  teoritis yang  bersumber  pada  studi  literatur  atau  literatur  review  yang  telah  penulis  kumpulkan melalui  beberapa  sumber  baik  dari  jurnal-jurnal  dan  buku-buku  yang  berkaitan  pada  topik yang akan dibahas.  Sedangkan untuk keperluan analisis pada artikel ini menggunkan ladasan teori sistem pemerintahan, teori pemisahan kekuasan serta teori demokrasi.
Setiap  negara  pasti  mempunyai  bentuk  sistem  pemerintahannya  untuk  mengatur  dan menjalankan urusan pemerintahanya, sebuah sistem pemerintahan berisi sekumpulan aturan- aturan  dasar  mengenai  pola  kepemimpinan,  pola  pengambilan  keputusan,  pola  pengambilan kebijakan  dan  berbagai  macam  lainnya.  Yang  berguna  untuk  menjaga  kestabilan pemerintahan  dalam  bidang  politik,  ekonomi,  pertahanan,  dan  lainnya  (Hendardi,  2017). Sistem  pemerintahan  itu  sendiri  memiliki  tujuan  untuk  menjaga  ke  stabilan  masyarakat menjaga  tingkah  laku  kaum  mayoritas  dan  minoritas  dan  menjaga  fondasi  pemerintahan, menjaga  kekuatan  politik,  pertahanan  ,  ekonomi,  keamanaan  sehingga  menjadi  sistem pemerintahan yang terus-menerus dan demokratis. (hendardi, 2017).
Dari  definisi  diatas  tentu  sistem  pemerintahan  yang  baik  ialah  yang  mengaju  pada bentuk  negara  nya.  hendardi  (2017),  dalam  bukunya  menjelaskan  bahwa  bentuk  sistem pemerintahan diseluruh dunia berbeda-beda, namun dapat digaris besarkan pada 5 golongan utama,  yaitu:  1.  Presidensial  2.  Parlementer  3.  Semi  Presidensial  4.  Komunis,  dan  5. Demokrasi  Liberal.  Setiap  sistem  pemerintahan  memiliki  ciri  dan  gaya  nya  masing-masing, baik itu ke lebihan maupun kekurangannya. Sistem pemerintahan diindonesia itu sendiri yang dinyatakan  dalam  konstitusi  ialah  sistem  pemerintahan  presidensial,  dimana  Presiden memiliki  dua  jabatan  tinggi  sekaligus  ialah  sebagai  kepala  negara  dan  juga  sebagai  kepala
pemerintahan.  Bukan  hanya  itu,  Sistem  pemerintahan  presidensial  dicirikan  oleh  pemilihan kepala eksekutif atau kepala negara secara langsung oleh rakyat, bukan dipilih oleh parlemen seperti yang berlaku pada sistem parlementer. Presiden bukan bagian dari parlemen dan tidak bisa  diberhentikan  oleh  parlemen,  kecuali  melalui  proses  pemakzulan  ( impeachment );  dan Presiden tidak dapat membubarkan parlemen sebagaimanan halnya sistem parlementer yang memberi hak kepada kepala negara untuk membubarkan parlemen (Haris, 2011).
Menurut Giovanni Sartori, karakteristik presidensial memiliki tiga ciri utama. Pertama, kepala  pemerintahan  (presiden)  dipilih  secara  langsung  oleh  rakyat  untuk  masa  jabatan tertentu. Kedua ,  dalam  masa  jabatannya  presiden  tidak  dapat  dijatuhkan  parlemen. Ketiga , presiden  memimpin  secara  langsung  pemerintahan  yang  dibentuknya  (Ismanto  dkk,  2004). Bahasannya sistem pemerintahan presidensil ini berangkat dari peran presiden sebagai poros dan  pemegang  kekuasaan  tertinggi  disuatu  negara  tetapi  masih  dalam  kendali  rakyat  dalam kerangka  demokrasi  (Wibisono,2014).  Di  sebuah  negara  pastilah  memiliki  ciri  politik  dan budaya  politik  yang  ada  di  negara  tersebut,  ciri  dan  budaya  politik  tersebut  tertuang  dalam bentuk demokrasi yang ada di negara tersebut.
Secara  etimologis  istilah  demokrasi  berarti  pemerintahan  oleh  rakyat  ( demos berarti rakyat; kratos berarti  pemerintahan).  Tetapi  dalam  sejarah  perkembangannya,  istilah demokrasi  itu  mengandung  pengertian  yang  berbeda-beda.  Demokrasi  dijelaskan  sebagai bentuk  pemerintahan  dimana  hak-hak  untuk  membuat  keputusan-kepuutusan  politik digunakan secara langsung oleh setiap warga negara, yang diaktualisasikan melalui prosedur pemerintahan  mayoritas,  yang  biasa  dikenal  dengan  istilah  demokrasi  langsung.  Demokrasi juga  dijelaskan  sebagai  bentuk  pemerintahan  dimana  warga  negara  menggunakan  hak  yang sama  tidak  secara  pribadi  tetapi  melalui  para  wakil  yang  duduk  di  lembaga  Dewan Perwakilan  Rakyat.  Wakil-wakil  itu  dipilih  oleh  rakyat  dan  bertanggung  jawab  terhadap rakyat.  Ini  yang  disebut  demokrasi  perwakilan.  Atas  nama  rakyat  pejabat-pejabat  iitu  dapat berunding mengenai berbagai isu masyarakat yang rumit lewat cara bijaksana dan sistematis, membutuhkan waktu dan tenaga (Pratiwi, dkk. 2019).
Menurut Dahl  dalam Pratiwi,dkk (2019). terdapat enam  prinsip  demokrasi yang harus ada  dalam  sistem  pemerintahan,  yaitu:  1.  Adanya  control  atau  kendali  atas  keputusan pemerintahan.  Pemerintahan  dalam  mengambil  keputusan  masih  dikontrol  oleh  lembaga legislative yaitu DPR dan DPRD. Dalam penyusunan kepatutan dan kelayakan (fit and proper test)  untuk  pengangkatan  pejabat  negara  yang  dilakukan  oleh  pemerintah.  2.  Adanya pemilihan  yang  teliti  dan  jujur.  Demokrasi  dapat  berjalan  dengan  baik  apabila  adanya partisipasi aktif dari warga negara dan partisipasi tersebut dilakukan dengan teliti dan jujur. 3. Adanya  hak  memilih  dan  dipilih.  Hak  memilih  untuk  memberikan  hak  pengawasan  rakyat terhadap  pemerintahan,  serta  memutuskan  pilihan  yang  terbaik  sesuai  dengan  tujuan  yang ingin dicapai  rakyat.  Hak dipilih memberikan kesempatan kepada setiap warga negara yang mempunyai  kemampuan  dan  kemauan  serta  memenuhi  persaratan  untuk  dipilih  dalam menjalankan  amanat  dari  warga  pemilihnya.  4.  Adanya  kebebasan  menyatakan  pendapat tanpa  ancaman.  Demokrasi  membutuhkan  kebebasan  dalam  menyampaikan  pendapat, berserikat  dengan  rasa  aman.  5.  Adanya  kebebasan  mengakses  informasi.  Demokrasi membutuhkan informasi yang akurat, untuk itu setiap warga negara harus mendapatkan akses informasi  yang  memadai.  6.  Adanya  kebebasan  berserikat  yang  terbuka.  Kebebasan  untuk berserikat  ini  memberikan  dorongan  bagi  warga  negara  yang  merasa  lemah,  dan  untuk memperkuatnya membutuhkan teman atau kelompok dalam bentuk serikat.
Dari  definisi  dan  prinsip  di  atas  maka  demokrasi  di  indonesia  dapat  kita  ketahui terbagi  dari  berbagai  masa  ke  masa.  Terhitung  indonesia  telah  melewati  4  masa  pergantian demokrasi  dimulai  dari  masaa  demokrasi  awal  kemerdekaan  pada  tahun  1945-1959.  lalu masa demokrasi terpimpin pada tahun 1959-1965. Masa demokrasi pancasila pada era tahun 1965-1998. hingga saat ini era reformasi yang dimulai pada tahun 1998 sampai dengan saat
ini.  Perjalanan  reformasi  di  indonesia  masih  berjalan  sampai  saat  ini.  Perubahan  sistem ketatanegaraan  indonesia  telah  mengubah  struktur  ketatanegaraan  indonesia.  Majelis permusyawaratan  rakyat  yang  awalnya  menjadi  lembaga  tertinggi  negara  berubah  statusnya sebagai lembaga tinggi negara. Kedudukna MPR saat ini sejajar dengan lembaga tinggi yang lain seperti BPK, Presiden, DPR. DPD, MA, dan MK. Perubahan juga terjadi di lingkungan yudikatif.  Kekuasaan  yudikatif  bersifat  mandiri  dan  independen  tidak  berada  dibawah eksekutif.  Bahkan  lemabaga  yudikatif  memiliki  peradilan  baru  yang  disebut  mahkamah konstitusi.  Tugasnya  sebagai  penjaga  konstitusi  dan  ketatanegaraan  indonesia.  Perubahan yang paling mendasar terjadi  di  lingkungan esksekutif. Presiden dan wakil presiden  sebagai pelaksana undang-undang. Masa jabatan presiden dan wakil presiden pun dibatasi maksimal dua periode. (Suryana. 2019).
Proses penglolaan sebuah negara kendatinya harus sesuai dengan falsafah dan hukum tertinggi di negara tersebut, yaitu Pancasila, sebagai nilai-nilai dalam penerapan proses check and  blance  antar  lembaga  negara  sebagaimana  diajarkan  dalam  teori  trias  politika  atau pemisahan  kekuasaan  yang  dikemukakan  oleh  montesquieu.  Teori  ini  memberikan pemahaman  bahwa  kekuasaan  pada  sebuah  pemerintahan  yang  berdaulat  tidak  dapat diserahkan  kepada  orang  yang  sama  dan  harus  dipisahkan  menjadi  dua  atau  lebih  kesatuan kuat  yang  bebas  untuk  mencegah  penyalahgunaan  kekusaan  oleh  pihak  yang  berkuasa. (Suryana, 2019).

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan gabungan dari 2 metode penelitian yaitu merupakan metode penelitian  studi  kasus  dan  metode  deskriptif,  yang  artinya  penelitian  ini  mengambil  dan pengelola  data  melalui  fenomena  sosial  yang  nyata  di  alami  berdasarkan  kasus-kasus  yang ada  secara  nyata  dan  di  infestigasi  secara  mendalam  dan  terperinci.  Sementara  itu  metode pengelolaan data yang diambil pada penelitian ini dengan mengunakan metode kualitaif yang berwujud narasi dan tulisan yang telah peneliti temukan selama mencari data melalui banyak sumber.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  menganalisis  sistem  pemerintahan  di indonesia  khusus  nya  pola  demokrasi  di  indonesia  pada  masa  kepemimpinan  presiden indonesia  yang  ke-enam  dan  ke-tujuh,  Bapak  Susilo  Bambang  Yudhoyono  dan  Bapak  Joko Widodo. Dan mengingatkan kembali bagaimana peranan dan fungsi demokrasi indonesia itu berjalan pada era saat ini sesuai tujuan dan cita-cita yang seharusnya. Sesuai dengan metode yang telah di sampaikan di atas, maka penelitian ini mengunakan metode studi literatur guna mengambil  data-data  yang  di  perlukan  dari  berbagai  sumber  seperti  buku,  Jurnal,  media elektronik  dan  hukum  negara  indonesia  yang  berkaitan  dengan  sistem  pemerintahan  di indonesia pada demokrasi era SBY dan Jokowi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Bagian ini merupakan bahasan atas temuan dan analisis mengenai sistem pemerintahan di  indonesia  pada  era  presiden  Susilo  Bambang  Yudhoyono  dan  Presiden  Joko  Widodo, dengan  mengunakan  pendekatan-pedekatan  melalui  teori-teori  yang  telah  dipaparkan  pada bagian  atas  artikel  ini.  Dilihat  dari  sistem  pemerintahan  Indonesia  periode  2004-2014  yang diampu  oleh  presiden  Susilo  Bambang  Yudhoyono  masih  menganut  sistem  presidensial. Pemerintahan  tersebut  merupakan  pemerintahan  pertama  di  Indonesia  hasil  dari  pemilihan langsung  oleh  rakyat.  Pemilu  secara  langsung  oleh  rakyat  yang  diselenggarakan  pada  tahun 2004,  menghasilkan  kursi  jabatan  presiden  kepada  Susilo  Bambang  Yudhoyono  bersama wakilnya Jusuf  Kalla. Periode SBY ini berlangsung selama 2 periode, karena SBY menang dalam 2 kali pemilihan presiden.
Krisis  moneter  warisan  orde  baru,  masih  membawa  Indonesia  ke  arah  keterpurukan. Bahkan sudah berganti 4 kali presiden, namun terpilihnya SBY memberi sedikit harapan baru bagi  Ekonomi  Republik  Indonesia.  Hubungan  diplomatik  dengan  negara  lain  gencar dilakukan pe-merintah dalam upaya untuk menstabilkan politik dan perekonomian Indonesia. Secara  politik,  SBY  mendapat  dukungan  koalisi  dari  4  partai  dan  dukungan  individu  dari partai  PAN  dan  PKB.  Namun  sebagai  balas  jasa  telah  mendukungnya  dalam  pemilu,  maka sesuai  kontrak  politik  harus  membagikan  jatah  kekuasaan  dalam  infrastruktur  politik.  Hal seperti  itu  merupakan  asumsi  politik  Bureaucratic  Patrimonialis  dan  budaya  politik  patron client terjadi lagi. Dengan mempunyai hak preogratifnya, SBY-JK memilih susunan menteri dalam kabinetnya berasal dari partai-partai pengusungnya.
Posisi  presiden  dan  wakil  presiden  antara  SBY-JK  menjadi  campur  aduk  dalam penentuan  kebijakan  dan  tindakan.  Jusuf  Kalla  sebagai  wakil  presiden  melebihi wewenangnya  dalam  penentuan  kebijakan,  sehingga  terjadi  dualisme  kepemimpinan  yang dipublikasi media. Jusuf Kalla yang merupakan seorang pengusaha, politikus, dan penguasa menjadi  lebih  mendominasi  perpolitikan  daripada  SBY.JK  mengontrol  127  anggota  DPR sedangkan SBY hanya  mengontrol  56 anggota  DPR. Secara politis kekuatan JK lebih besar dibandingkan  dengan  SBY.  Proses  rekonstruksi  birokrasi  di  dalam  pemerintahan  SBY-JK pernah melakukan restrukturisasi kementrian dan dapartemen, hingga restrukturisasi lembaga kepresidenan.
Gaya  kepemimpinan  SBY  tampak  sebagai  visioner  dan  intelektual  tapi  indecisive, sementara  Jusuf  Kalla  tampak  sebagai  pemimpin  yang  berani  dalam  mengambil  keputusan dan risiko  tapi decisive. Seharusnya ada  pembagian wewenang terhadap presiden dan wakil presiden  dalam  bidang  politik,  wewenang  dalam  pelaksanaan  dan  pengawasan  anggaran negara,  wewenang  perencanaan  dan  implementasi  kebijakan,  menata  birokrasi  di pemerintahan dan keamanan dalam negeri dan luar negeri.
Kekuasaan  SBY  berlanjut  pada  periode  selanjutnya,  kala  memenangkan  pemilihan presiden  tahun  2009  bersama  wakilnya  Boediono.  Yang  menjadi  rapor  merah  SBY  pada periode  keduanya  adalah  masalah  ketidaktransparan  pemerintah  terhadap  publik, ketidakpastian  sistem  hukum,  pemberantasan  KKN,  dan  reformasi  birokrasi  yang  belum mendapatkan  titik  terangnya.  Sampai  berakhirnya  masa  jabatan  kepresidenan  SBY  pada tahun 2014, diselenggarakan pemilihan presiden berikutnya. Terdapat 2 pasangan calon, yaitu Joko Widodo-Jusuf Kalla dan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Pemilu ini dimenangkan oleh Joko Widodo dan Jusuf Kalla. (Amini, 2019).
Lima tahun setelah berakhirnya masa jabatan presiden susilo bambang yudhoyono atau lebih  tepatnya  memasuki  masa  jabatan  yang  dipimpin  oleh  presiden  Joko  Widodo  pun  juga banyak  mendapatkan  catatan  dalam  menjalankan  demokrasi    melalui  sistem  pemerintahan indonesia saat ini.
Dalam  buku Lima  Tahun  Maju  Bersama yang  dirilis  Kantor  Staf  Presiden  Republik Indonesia  diketahui,  selama  lima  tahun  Pemerintahan  Jokowi-Jusuf  Kalla  telah  memastikan perlindungan  dan  rasa  aman,  pemerintahan  yang  bersih,  kemajuan  desa  dan  daerah-daerah pinggiran  serta  tegaknya  sistem  hukum  sebagai  prioritas  dalam  pembangunan  di  bidang politik.  Dalam  hal  stabilitas  politik  dalam  negeri,  pemerintahan  Jokowi-Jusuf  Kalla  terus menjaga  dengan  mewujudkan  rasa  aman  serta  memastikan  ruang  dialog  untuk  terus meningkatkan kualitas demokrasi.
Berdasarkan  data  yang  dikutip  dari  Badan  Pusat  Statistik  (BPS),  kehidupan demokrasi  Indonesia  yang  diukur  dengan  Indeks  Demokrasi  Indonesia  (IDI)  berdasarkan kebebasan  sipil,  hak-hak  politik,  dan  lembaga  demokrasi  terus  berada  di  titik  stabil.  Pada tahun  2014  Indeks  Demokrasi  Indonesia  tercatat  berada  pada  73,04  poin.  Sementara  pada 2015 berada pada 72,82 poin.Pada 2016 IDI ada pada 70,09 poin, 2017 pada 72,11 poin dan 2018 berada pada 72,39 poin. Menurut pemerintah, fluktuasi Indeks Demokrasi Indonesia ini
berada di  titik stabil.  Sebagai  sebuah gambaran,  penting dilihat salah satu  indikator kualitas demokrasi yakni partisipasi publik dalam pemilihan umum. (Asmara,2019.)
Di  era  kepemimpinan  Jokowi   selama  5  tahun  tersebut,  penguatan  demokrasi  seperti diabaikan, namun begitu Presiden Jokowi tetap menyampaikan bahwa kehidupan demokrasi di  eranya  begitu  diperhatikan.  Presiden  Jokowi  menyebutkan  bahwa  kebebasan  pers  dan menyampaikan  pendapat  merupakan  pilar  demokrasi  yang  harus  tetap  dijaga  dan dipertahankan.  Presiden  Joko  Widodo  menyebutkan  bahwa  kemajemukan  etnis,  budaya Indonesia,  dan  Agama  dilindungi  oleh  konstitusi.  Semua  warga  negara  memiliki  hak  yang sama,  kesetaraan.  Dan  model  pemaksaan  kehendak  berdasarkan  unsur  SARA  atau  jumlah massa bukanlah bentuk dari demokrasi.
Buktinya  setelah  satu  periode  berlalu,  pemerintahan  Jokowi  dinilai  belum  signifikan dalam memperkuat demokrasi dan institusi demokrasi. Reformasi sistem kepartaian, pemilu, serta  lembaga  perwakilan  juga  belum  terjadi.  Namun  selama  5  tahun  memerintah  bukan berarti  Presiden  Jokowi  tidak  ada  melakukan  apa-apa  untuk  memperbaiki  demokrasi.  Ada salah  satu  kebijakan  Presiden  Jokowi  yang  lumayan  menyangkut  penguatan  institusi demokrasi, yaitu kenaikan bantuan anggaran untuk partai politik. (Wahyuni, 2019.)
Jokowi  melakukan  serangkaian  kebijakan  untuk  memajukan  Republik  Indonesia  dan berusaha untuk membenahi evaluasi dari era SBY. Mungkin untuk hal transparansi ke publik dan  kebebasan  pers  sudah  dapat  dibenahi,  namun  pada  terdapatnya  Revisi  UU  ITE  pada tahun 2016 yang membelenggu kebebasan pers dan berekspresi. Rezim Jokowi yang banyak melakukan  pembangunan  infrastruktur  negara  menciptakan  kriminalisasi  terhadap masyarakat  sipil  yang  terkena  dampak  penggusuran  rumah  dan  tanah  dalam  upaya pembebasan  lahan  untuk  pembangunan.  Ini  menjadi  rapor  merah  Jokowi,  mengingat  yang dipermasalahkannya adalah tentang Hak Asasi Manusia.
Pemerintahan Jokowi tidak mampu menaikan ekonomi nasional, hanya stagnan dalam 5%.  Pembengkakan  utang  luar  negeri  pun  terjadi.  Karena  tidak  ingin  terjadi  defisit,  maka pemerintah berutang. Kebijakan dalam kesejahteraan masyarakat, yaitu dalam penanggulangan  dalam  masalah  pelayanan  kesehatan  dibentuklah  BPJS-Kesehatan.  Akan tetapi,  dalam  merelealisasikannya  terdapat  deviasi  dari  persepektif  masyarakat.  Pelayanan kesehatan kurang efektif dan fasilitas kesehatan yang kurang memadai. Belum lagi akses ke fasilitas  kesehatan  seperti  puskesmas  dan  rumah  sakit  belum  mampu  menjangkau  wilayah terpencil di Indonesia.
Penanganan  dalam  pemberdayaan  kualitas  SDM  di  Indonesia  dengan  mencoba meningkatkan  kapabilitas  pendidikannya,  pemerintah  mengeluarkan  Kartu  Indonesia  Pintar untuk  membantu  mereka  yang  membutuhkan  dana  pendidikan.  Namun  sasaran  pembagian Kartu Indonesia Pintar tidak merata, sehingga isu-isu kecemburuan sosial pun terjadi.
Pemerintahan  Jokowi  tidak  berakhir  pada  tahun  2019,  karenanya  Jokowi  terpilih kembali saat pemilihan presiden tahun 2019 dengan Ma’ruf Amin sebagai wakilnya. Gejolak politik  yang  terjadi  di  awal  periode  kedua  kepresidenannya  sangat  intens  dan  tinggi  sekali. Polemik  yang  paling  besar  adalah  usaha  KPK  memberantas  korupsi  dikriminalisasi  oleh politik  era  Jokowi  pada  tahun  2019  dengan  Revisi  UU  KPK.  Pasal-pasal  yang  termaksud dalam  RUU  KPK  ini  membatasi  dan  melemahkan  pergerakan  KPK  untuk  memberantas korupsi. Hal yang kontroversial lainnya adalah Revisi KUHP yang menimbulkan mosi tidak percaya  kepada  pemerintah.  Pasal-pasal  karet  yang  tidak  rasional  dijadikan  sebuah  aturan hukum yang fundamental. Tentu saja ini menuai kritik keras terhadap DPR dan Jokowi. Dari dua aturan fundamental tersebut menimbulkan demonstrasi yang dilakukan ribuan mahasiswa di  berbagai  daerah  dan  puncaknya  di  Senayan  di  depan  Gedung  DPR/MPR  terjadi  di  tahun 2019. (Amini, 2019.).
Pasca reformasi, struktur politik dan fungsi politik mungkin mengalami perubahan yang signifikan,  tetapi  tidak  dengan  budaya  politiknya.  Sehingga,  menimbulkan  paradoks  dalam
sistem  politik  Indonesia.  Budaya  politik  yang  berorientasi  pada  perebutan  kekuasaan  yang terjadi  dikalangan  elit  politik  telah  membuat  struktur  demokrasi  politik  tidak  berjalan  baik. Isu-isu  KKN  masih  kerap  terdengar  dalam  portal  media  massa.  KKN  menjadi  pekerjaan rumah  yang  besar  bagi  setiap  presiden  di  Indonesia.  Demokratisasi  semakin  menurun  dan bisa saja hilang seiiring dengan kebijakan otoriternya pemerintah. (Amini, 2019).
Lantas  pekembangan  demokrasi  di  indonesia  ini  pun  mempengarui  sistem pemerintahan  di  indonesia  itu  sendiri.  Implementasi  pemerintahan  presidensial  di  era reformasi  ini  nampaknya  belum  berjalan  maksimal.  Presiden  dihadapkan  pada  posisi  yang dilematis,  kompromi  dengan  parlemen  atau  berpegang  teguh  pada  prinsip  presidensial  yang belum sepenuhnya didukung desain  politik yang kuat.  Kompromi-kompromi sulit  dihindari, sehingga  menyebabkan  sistem  presidensial  semakin  tereduksi  karena  personalitas  dan  gaya kepemimpinan  presiden  yang  cenderung  kompromistik  dan  kurang  tegas  dalam  mengambil keputusan.  Penguatan  sistem  presidensial  menjadi  sangat  relevan  diwujudkan  untuk mengefektifkan  penyelenggaraan  pemerintahan.  Kurang  efektifnya  pemerintahan  Presiden Susilo  Bambang  Yudhoyono  selama  dua  periode  menjadi  pelajaran  memperkuat  sistem presidensial  dengan  menyederhanakan  sistem  kepartaian  dalam  revisi  paket  undang-undang politik. Memang menciptakan pemerintahan presidensial yang efektif memang tidak mudah. (Wibisono, 2017).
Dari bebarapa kasus diatas maka dapat disimpulkan bahwa setiap sistem pemerintahan yang  dijalani  oleh  masing-masing  presiden  baik  SBY  maupun  jokowi  mempunyari  corak demokrasi  yang  berbeda-beda  dan  menjadi  ciri  khas  masing-masing.    Corak  demokrasi tersebut  menimbulkan  kelebihan  dan  kekurangannya  masing-masing  dibeberapa  bidang. Yang  pertama  dari  segi  gaya  kepemimpinan,  gaya  kepemimpinan  presiden  ke  6  RI  yaitu Susilo bambang yudhoyono dapat dilihat tampak visioner dan berwibawa tegas dan ilektual, sedang kan gaya kepemimpinan Joko Widodo ialah sederhana, dan lebih mengayomi, hal ini dilihat  dari  cara  kampanye  dan  kegiatan  awal  setelah  menjadi  presiden  RI  yang  ke  7  yaitu blusukan.
Hal yang berbeda antara sistem demokrasi di era SBY dan Jokowi ialah sistem politik dan  gaya  politik  nya  sendiri.  SBY  dikenal  dengan  ketua  partai  Demokrat  nya  telah mempersiapkan  putra  nya  untuk  mengikuti  jejaknya  ke  dunia  politik,  sedangkan  Jokowi sampai  dengan  detik  ini  masih  setia  berada  pada  naungan  partai  PDI  dibawah  pimpinan Megawati,  kedua  fenomena  ini  memunculkan  2  isue  yang  tak  asing  lagi,  seperti  politik dinasti,  dan  politik-politik  kotor  lainnya  yang  menimbulkan  ketidak  percayaan  masyarakat kepada pemerintah.
Dari segi ekonomi dan keadilan sosial pun tedapat beberapa kekurangan seperti sistem ekonomi  yang  kurang  stabil,  keamanan  dan  keutuhan  negara,  serta  hak  asasi  manusia  yang harus diukur lagi. Kesenjangan dalam sistem ekonomi ini pun makin terasa setiap tahunnya, pada era SBY sistem ekonomi mengalami kemunduran karena harga bahan bakar yang terus meningkat setiap tahunnya, namun ini bisa teratasi dengan bantuan-bantuan yang pemerintah berikan. Memasuki periode masa jabatan presiden ke-7 bantuan ini memang tetap ada namun kesenjangan sosial  di  aspek lain yang melemah  seperti hak  asasi  manusia, maraknya kasus- kasus  yang  bersinggungan  dengan  HAM  dengan  salah  satunya  UU  ITE,  UU  KPK,  RUU KUHP  yang  terkadang  membuat  pemerintah  sepertinya  enggan  untuk  dikeritik  dan masyarakat  seperti  di  bungkam  dan  tidak  bisa  mengeluarkan  aspirasi,  dalam  arti  kata  lain pada  era  Bapak  Jokowi  yang  kata  nya  keran  mengeluarkan  aspirasi  itu  dibuka  selebar- lebarnya namun nyata nya malah sebaliknya.
Memang betul setiap periode masa jabatan seorang pemimpin akan mengeluarkan ciri khas  dan  gaya  politik  nya  masing-masing  namun  sampai  dengan  detik  ini  pemerintah sepertinya  harus  bebena  lagi  agar  sistem  politik  indonesia  pada  era  ini  bisa  membaik  lagi serta  patologi  birokrasi  dan  penyakit  demokrasi  bisa  sedikit  berkurang  agar  dapat
meningkatkan  kepercayaan  masyarakat  terhadap  pemerintah  tidak  hanya  dalam  segi  politik namun juga dalam segi demokrasi di indonesia.

## KESIMPULAN
Kesimpulan  pada  artikel  ini  adalah  sistem  pemerintahan  di  indonesia  yang  tercantum jelas  pada  konstitusi  indonesia  itu  sendiri  ialah  menganut  sistem  presidensial,  dimana presiden  memiliki  dua  jabatan  sekaligus,  ialah  sebagai  kepala  negara  dan  kepala pemerintahan.  Presiden  pun  dipilih  melalui  pemilihan  langsung  oleh  rakyat,  dan  tidak  ada kaitannya dengan parlement, parlement tidak bisa memberhentikan presiden kecuali dengan pemakzulan. Secara garis besar presiden sebagai  poros pemegang kekuasaan tertinggi tetapi masih  dalam  kendali  rakyat  dalam  kerangka  demokrasi.  Pada  sistem  pemerintahan  dalam lingkup demokrasi pada era presiden ke-6 dan ke-7 RI, yaitu Susilo bambang yudhoyono dan Joko Widodo, banyak sekali perubahan demokrasi  di  indonesia, diawali  dengan kinerja dan harapan baik dari bapak SBY yang meningkatkan perekonomian di indonesia, sampai dengan kasus-kasus  permainan  politik  itu  sendiri,  seperti  contoh  adanya  lobby-lobby  politik  yang tidak adil dan politik balas budi. Hal ini menyebabkan politik di indonesia pada era SBY ini memburuk pada setiap tahunnya.
Terlebih  lagi  memasuki  era  pemerintahan  Joko  Widodo  banyak  sekali  kasus-kasus politik  yang  merugikan  masyarakat,  demokrasi  di  indonesia  terasa  semakin  di  abaikan. Buktinya  setelah  satu  periode  berlalu,  pemerintahan  Jokowi  dinilai  belum  signifikan  dalam memperkuat  demokrasi  dan  institusi  demokrasi.  Reformasi  sistem  kepartaian,  pemilu,  serta lembaga  perwakilan  juga  belum  terjadi.  Belum  lagi  kasus-kasus  fatal  seperti  revisi  UU  ITE 2016 yang membuat undang-undang itu rentan untuk di salah artikan, hingga UU pelemahan KPK  yang  membuat  rakyat  indonesia  mengelurakan  mosi  tidak  percaya  terhadap pemerintahan di  era Joko Widodo ini. Untuk itu masukan yang mungkin akan berguna bagi pemerintah ialah perbaikan pada sistem politik terlebih dahulu, agar dapat menimbulkan lagi rasa  percaya  di  kalangan  masyarakat  terhadap  kinerja  pemerintah  itu  sendiri,  mengingat sistem demokrasi di indonesia pada akhir-akhir ini melalui Badan pusat statistik dalam indeks demokrasi  indonesia  terbilang  stabil  dan  meningkat  namun  pada  praktiknya  keresahan  dan ketidak  percayaan  masyarakat  terhadap  sistem  pemerintahan  di  indonesai  khusus  nya demokrasi di indonesia semakin nyata.

## REFERENSI
Amini,  Widiana,  2019.  Hegemoni  Kekuasaan  Dalam  Sistem  Politik  Indonesia:Orde  Lama,
Orde Baru, Era Reformasi. Siliwangi.
Asmara, Rangga Pandu. 2019. Mengukur capaian 5 tahun pemerintahan   Jokowi-JK di bidang politik. (https://www.antaranews.com/berita  /1119148/mengukur-capaian-5- tahun-pemerintahan-jokowi-jk-di- bidang-politik). di akses 6 Mei 2020. Haris,  Syamsuddin  (Ed),  1998. Menggugat  Pemilihan  Umum  Orde  Baru,  Jakarta: Yayasan obor Indonesia. PPW-LIPI Hendardi, Bagas. 2017. Sistem Pemerintahan Negara Indonesia. Yogyakarta:   Istana Media.
Ismanto dkk, 2004. Pemilihan Presiden Secara Langsung 2004: Dokumen, Analisis, dan Kritik, Jakarta: Kementerian Riset dan Tehnologi dan Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS.
Lumowa,  Johny.  2017.  "Peranan  Legislatif  Dalam  Mekanisme  Pemerintahan  Daerah Kabupaten Jaya Wijaya." Journal Lyceum 5.1
Pratiwi,Ega.Dkk. 2019. Blusukan Wujud Kepemimpinan Demokratis (Studi Pada Era Kepemimpinan Jokowi). Malang : FIA UB
Sartono, Kus Eddy. 2009. kajian konstitusi diindonesia dari awal   kemerdekaan  sampai  era reformasi. Yogyakarta: Humanika.
Suryana, Yana. 2019. Demokrasi di Indonesia dalam lintasan waktu.
Klaten  :  Penerbit cempaka putih.
Sarmiasih,  M.,  &  Pratama,  P.  Y.  (2020).  DUKUNGAN  KOLEKTIF  CIVIL  SOCIETY  DALAM PENGARUSUTAMAAN  GERAKAN  ANTI  KORUPSI  DI  INDONESIA. TheJournalish:  Social and Government , 1 (1), 1–11.
Wahyuni, Reza. 2019. Kepemimpinan Demokrasi di Era Pemerintahan Jokowi.
(https://www.kompasiana.com/rezawahyuni2338/5dc94f19d541df6efb 4f5383/kepemimpinan-demokrasi-di-era-pemerintahan-jokowi).Di akses 6 Mei 2020.
Wijaya,  J.  H.,  Zulfikar,  A.,  &  Permatasari,  I.  A.  (2019).  IMPLEMENTASI  SISTEM  E-VOTING  UNTUK MENINGKATKAN  KUALITAS  DEMOKRASI  DI  INDONESIA. Jurnal  Pemerintahan  Dan Kebijakan (JPK) , 1 (1), 51–59. Wibisono, Yusuf. 2017. Anomali Praktik Sistem Pemerintahan Presidensial Dan Multipartai Di Awal Pemerintahan Jokowi Tahun 2014.  Jakarta: Jurnal Ilmu dan budaya. Yani, Ahmad. 2018.  Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori   Dan   Praktek Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Jakarta: JIKH