Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 3  No. 1 Januari - April 2023

## MEMINIMALISASIKAN KASUS PENCEMARAN NAMA BAIK MENGGUNAKAN PENERAPAN ASAS SEBAB AKIBAT DALAM BIDANG SARANA ELEKTRONIK
Putri Adintya 1 , Meli Tania S 2 1.2 Fakultas Hukum, Universitas Narotama Surabaya Email: Putriadintya0509@gmail.com, Melitaniaendras05@gmail.com

## Abstrak
Kemajuan teknologi meningkatkan terjadinya Cyber Crime berupa pencemaran nama baik dalam bidang sarana elektronik. Dalam kasus pencemaran nama baik bisa memuat asas sebab akibat atau conditio sine qua non , yaitu terdapat tindakan yang menjadi sebab terwujudnya suatu tindak pidana pencemaran nama baik. Asas ini memiliki kelemahan yaitu berimplikasi pada kemungkinan terjadinya pemidanaan terhadap orang-orang yang seharusnya tidak boleh  dipidana.  Apparat  saat  ini  masih  memberikan  sanksi  pidana berdasarkan  UU  ITE,  sehingga  bisa  saja  merugikan  jika  pencemaran  nama  baik  ternyata  disulut  oleh perlakuan  tidak  menyenangkan  dari orang lain.  Artikel  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  upaya  untuk meminimalisasikan  tindak  pencemaran  nama  baik  menggunakan  penerapan  asas  sebab  akibat  dalam bidang  sarana  elektronik.  Artikel  ini  menggunakan  metode  penelitian  hukum  normatif  dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dengan  cara studi kepustakaan, yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk meminimalisasikan terjadinya tindak pidana kasus pencemaran nama baik dalam sarana elektronik bisa dilakukan dengan cara berhati-hati dan bijak dalam mengeluarkan pernyataan secara lisan maupun tertulis. Kemudian segala informasi yang akan di publikasikan harus sudah mendapat izin dari yang bersangkutan. Karena dalam kasus pencemaran nama baik, apparat tidak melihat adanya asas sebab akibat sehingga semua orang yang melakukan kata-kata penghinaan  bisa  menjadi  tersangka,  walaupun  motif  alasannya  membela  diri  atau  hanya  sekedar menumpahkan kekesalan semata.
Kata Kunci : Pencemaran Nama Baik, UU ITE, Conditio Sine Qua Non, Sarana Elektronik

## Abstract
Technological advances have increased the occurrence of Cyber Crime in the form of defamation in the field of electronic means. In the case of defamation, it can contain  the principle of cause and effect or conditio sine qua non, that is, there is an action that is the cause of the realization of a criminal act of defamation. This principle has the disadvantage that it has implications for the possibility of conviction of people who should not be convicted. Apparat currently still provides criminal sanctions under the ITE Law, so it can be detrimental if defamation turns out to be ignited by unpleasant treatment from others. This article aims to analyze efforts to minimize defamation using the application of the principle of cause and cause in the field of electronic means. This article uses normative legal research methods using secondary data obtained by means of literature studies, which are then analyzed qualitatively. The results showed that to minimize the occurrence of criminal defamation cases in electronic means can be done by being careful and wise in issuing statements orally and in writing. Then all information to be published must have received permission from the person concerned. Because in defamation cases, the apparat does not see any principle of causation so that everyone  who commits insulting  words can  be  a suspect, even if the motive is self-defense or merely shedding annoyance.
Keywords : Defamation, ITE Law, Conditio Sine Qua Non, Electronic Means

## PENDAHULUAN
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 3  No. 1 Januari - April 2023
Dengan  adanya  kemajuan  teknologi  dalam  bidang  komunikasi  dan  informasi,  salah  satunya dengan munculnya internet memungkinkan terjadinya revolusi informasi yang dapat diakses oleh siapapun  dan  dari  manapun  sehingga  manusia  tak  kekuragam  informasi 1 .  Munculnya  media sosial sebagai bentuk kehadiran internet sebagai salah satu media baru sangat dimanfaatkan oleh masyarakat dari berbagai lapisan untuk saling berkomunikasi.
Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) melakukan survei penetrasi dan perilaku pengguna  internet  di  Indonesia dan  didapatkan  jumlah  pengguna  internet  pada  tahun  2019 sampai  2020 telah  mencapai  196.71  juta  jiwa  atau  setara  dengan  73.7%  dari  total  jumlah penduduk Indonesia. Jumlah tersebut menunjukan kenaikan sebesar  25.53  juta  jiwa dari hasil survei pada tahun 2018 2 .
Menurut survei APJII, sebanyak 51.1% masyarakat menggunakan internet untuk bersosial media, sebanyak 32.9% menggunakan internet untuk komunikasi lewat pesan, 5.2% untuk hiburan, dan 2.9 untuk akses layanan publik 3 .
Seiring dengan meningkatnya jumlah aplikasi di internet dan jumlah pengguna internet, maka meningkat  pula  kejahatan  yang  menggunakan  internet  atau  biasa  disebut  Cyber  crime.  Cyber crime adalah aktivitas kejahatan yang dilakukan dengan memanfaatkan komputer dan jaringan komputer.
Untuk  mengatur  hukum  kaitannya  dengan  tindak  kejahatan  cyber  crime,  Pada  tahun  2008 Pemerintah  Indonesia  menerbitkan  peraturan  baru  terkait  dengan  penggunaan  teknologi informasi, melalui Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU  ITE).  Kemudian  UU  ini  disempurnakan  dengan  menerbitkan  Undang-Undang  Nomor  19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE.pada Maret  2008  disahkanlah  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan Transaksi  Elektronik.  Didalam  undang-undang tersebut diatur mengenai beberapa kriminalisasi perbuatan  pidana  penecemaran  nama  baik  melalui  media  sosial  yang  sebelumnya bukanlah tindak pidana melalui perluasan dalam hal sanksi pidananya dan asas-asasnya. Undang-Undang ini  juga  mengatur  tentang  alat  bukti dan  prosedur  yang  mengalami  perluasan  dengan dimasukkannya alat bukti baru yang berkaitan dengan media elektronik 4 .
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 3  No. 1 Januari - April 2023
UU  ITE  selain  memuat  aturan  juga  menjadi  pedoman  dalam  menggunakan  internet,  serta menjadi  pembatas  bagi  masyarakat untuk berekspresi serta mengeluarkan pendapat. Undang- Undang  ini  merupakan payung hukum bagi semua aktivitas dan transaksi di Internet dan  media elektronik, termasuk mengenai pencemaran nama baik.
Pencemaran nama baik merupakan suatu tindakan penghinaan dengan mencemarkan nama baik seseorang melalui lisan ataupun tulisan. Paencemaran nama baik yang diucapkan secara lisan, adalah contohnya dengan sengaja menuduh secara langsung tanpa bukti sehingga diketahui oleh masyarakat umum. Sedangkan pencemaran secara tertulis dilakukan denganmenyebar luaskan tulisan maupun gambar yang menyangkut pencemaran nama baik 5 .
Di  Indonesia,  masalah  cyber  crime  seperti  pencemaran  nama  baik  mulai diperhatikan  secara serius. Pada masa-masa awal munculnya berbagai  kasus  yang  berkaitan  dengan  cyber  crime  di Indonesia,  masalah  ini  sangat  sulit  ditangani  oleh  Indonesia.  Di  Indonesia  sendiri, pengaturan terhadap tindakan-tindakan yang berhubungan dengan pencemaran nama baik masih terdapat banyak kelemahan, terutama pada sosialisasi dan penginformasian UU ITE pada masyarakat.
Terdapat penelitian terdahulu terkait isu pencemaran nama baik. Noor (2015) membahas tentang pembatasan  unsur  tindak  pidana  pencemaran  nama  baik  dengan  kebebasan  berekspresi  dan untuk  mengetahui  jenis  delik  dalam Pasal  27  ayat  (3)  Undang-Undang  Nomor 11  Tahun  2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum pidana,  serta  untuk  mengetahui  rumusan  Pasal  27  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam perspektif kebijakan hukum pidana 6 .
Kemudian  penelitian  Fadli  dkk  (2019),  yang  mengkaji  perlindungan  hukum  terhadap  korban pencemaran  nama  baik  melalui  media  online  dan  menjelaskan  pemenuhan  restitusi  yang seharusnya  diterima  korban  pencemaran  nama  baik  melalui  media  online.  Pada  penelitian ditemukan bahwa ancaman pidana pada Pasal 45 ayat (3) UU ITE belum memenuhi rasa keadilan dan memberi manfaat kepada korban, karena belum mengatur sanksi pidana yang bersifat ganti rugi terhadap korban 7 .
Saat  ini  kejahatan  pencemaran  nama  baik  semakin  berkembang  dengan  adanya penyalahgunakan teknologi sehingga memuat tindakan rekayasa dengan berbagai macam modus
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 3  No. 1 Januari - April 2023
kejahatan  sehingga  berakibat kerugian  pada  korban  secara  materil  dan  immateril.  Bentuk rekayasa  kasus pencemaran  nama baik melalui sarana elektronik antara lain kasus penghinaan, fitnah, dan penuduhan korban yang sangat dirugikan secara materil dan immateril.
Dengan diaturnya hukum mengenai pencemaran nama baik, mereka yang merasa difitnah atau menyebarkan sesuatu tentang pihak lain, tetapi tidak berdasarkan fakta dan berdampak buruk pada pihak yang terluka. Kemudian, pihak yang terluka memiliki hak untuk melaporkan tindakan pencemaran  nama  baik.  Kasus  pencemaran  nama baik selalu terjadi di Indonesia setiap tahun, bahkan di setiap tahun tidak hanya ada satu kasus pencemaran nama baik, tetapi lebih dari satu kasus.
Dengan banyaknya kasus pencemaran nama baik pada sarana elektronik, diperlukan diperlukan suatu cara untuk meminimalisir munculnya tindak pencemaran nama baik di Indonesia. Dalam rangka  penegakan  hukum  tindak  pidana  pencemaran  nama  baik  melalui  sarana elektronik, diperlukan  usaha  preventif  yang  menitikberatkan  pada  unsur pencegahan,  artinya  usaha penanggulangan  yang  dilakukan  sebelum  terjadinya  tindak  pidana  pencemaran  nama  baik melalui media elektronik.
Upaya untuk meminimalisisr tindak pencemaran nama baik adalah dengan memanfaatkan sarana elektronik  dengan  bijak,  agar  tidak sembarangan  menjelek-jelekkan  lembaga  atau  individu tertentu.  Apalagi  menurut  Pasal  45  ayat  3  UU  ITE,  orang  yang  dengan  sengaja  melakukan penghinaan atau pencemaran nama baik dapat dipidana paling lama 4 tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,-.
Untuk menghindari segala tindak pencemaran nama baik yang bisa terjadi pasa sarana elektronik diperlukan  kesadaran  penuh  untuk  selalu  berhati-hati  dalam  menyampaikan  pendapat  atau memberikan  komentar  ketika  menggunakan  media  sosial,  website, maupun  sarana  elektronik lain. Karena dalam terjadinya kasus pencemaran nama baik bisa terjadi oleh adanya hubungan kausalitas atau sebab akibat. Sebab – akibat adalah suatu hubungan atau proses kejadian dimana satu faktor menimbulkan atau menyebabkan faktor lainya 8 .
Dalam hukum pidana, kausalitas tidak dapat dipisahkan dari pemikiran Von Buri dengan doktrin conditio sine qua non .  Inti sari dari pemikiran Von Buri adalah setiap keadaan pada hakikatnya
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 3  No. 1 Januari - April 2023
merupakan suatu  hasil  dari  bekerjanya  beberapa  faktor  secara  bersama-sama  atau  dapat dikatakan bahwa antara faktor yang satu dengan faktor yang lain terdapat suatu hubungan timbal balik. Sehingga faktor-faktor tersebut dapat dipandang sebagai penyebab-penyebab dari suatu akibat yang telah timbul 9 .
Berdasarkan paparan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut masalah tersebut dalam bentuk artikel dengan judul Meminimalisasikan Kasus Pencemaran Nama Baik Menggunakan Penerapan Asas Sebab Akibat Dalam Bidang Sarana Elektronik.

## KAJIAN TEORITIK
A. Pengaturan  Tindak  Pidana  Pencemaran  Nama  Baik  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana
Pencemaran  nama  baik  secara  umum  merupakan  bentuk  tindakan  mencemarkan  nama  baik seseorang yang dinyatakan melalui lisan maupun tulisan 10 . Pencemaran nama baik dikenal juga sebagai  istilah  penghinaan,  yang  menyerang  kehormatan  dan  nama  baik  seseorang  sehingga merasa dirugikan. Walaupun memiliki pengertian yang berbeda, namun kehormatan dan nama baik  tidak  dapat dipisahkan,  karena  menyerang  kehormatan  akan berakibat  pada tercemarnya nama  baik.  Demikian  pula  menyerang  nama  baik  akan  pada  tercemarnya  kehormatan seseorang. Oleh sebab itu, menyerang kehormatan atau nama baik sudah cukup dijadikan alasan untuk menuduh seseorang melakukan penghinaan 11 .
Terdapat  dua  macam  pencemaran  nama  baik  yaitu  pencemaran  nama  baik  secara  lisan  dan secara tertulis. Sedangkan, menurut Oemar Seno Adji pencemaran nama baik yang disebut juga penghinaan, dibagi menjadi sebagai berikut 12 :
1. Penghinaan Materiil
Penghinaan  materiil  memuat  pernyataan  penghinaan  melalui  kata-  kata  secara  lisan  maupun secara tulisan. Maka untuk menentukan apakah kata-kata tersebut adalah bentuk penghinaan, dapat dilihat dari isi dari pernyataan yang disampaikan secara lisan atau tertulis tersebut. 2. Penghinaan Formil
Penghinaan  formil  tidak  melihat  isi  dari  penghinaan,  melainkan  bagaimana  bentuk  dan  cara
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 3  No. 1 Januari - April 2023
pernyataan yang bersangkutan itu dikeluarkan. Biasanya penghinaan dinyatakan dengan cara- cara tidak objektif dan kasar.
Penghinaan dan atau pencemaran nama baik diatur dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang  Kitab Undang-Undang  Hukum Pidana  (KUHP)  yang  terdiri dari  beberapa Pasal.  Hukum Pidana Positif penghinaan  dibagi  menjadi  penghinaan  umum   (diatur   dalam   bab XVI buku II KUHP)  dan  penghinaan  Khusus  (tersebar  diluar  bab  XVI  buku II  KUHP).  Objek  dari  bentuk penghinaan umum berupa martabat atau rasa harga diri mengenai nama baik dan kehormatan yang  bersifat  pribadi.  Sedangkan  objek  penghinaan  khusus  berupa  perasaan  harga  diri  atau martabat mengenai nama baik dan kehormatan yang bersifat kelompok atau komunal 13 .

## 1)  Penghinaan Umum
Penghinaan umum terdiri atas 7 (tujuh) bentuk yakni pencemaran/penistaan, pencemaran atau penistaan  tertulis,  fitnah,  penghinaan  ringan,  pengaduan  fitnah,  menimbulkan  persangkaan palsu, dan penghinaan mengenai orang yang meninggal.
Dalam Hukum Pidana sendiri, pencemaran nama baik yang diatur dalam KUHP dengan Pasal 321 KUHP. Menurut R.Soesilo, ada enam macam penghinaan, yakni 14 :
a. Menista ( Pasal 310 KUHP ayat (1) )
(1) Barangsiapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan  jalan  menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud nyata akan tersiarnya tuduhan tersebut, dihukum  karena  menista,  dengan  hukuman  penjara  selamalamanya  Sembilan  bulan  atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4500,- (empat ribu lima ratus rupiah).
b. Menista Dengan Tulisan ( Pasal 310 ayat (2) )
(1) Menista  dilakukan  dengan  tulisan  atau  gambar  yang  disiarkan,  dipertunjukkan  atau ditempelkan kepada umum, maka diancam hukuman penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4500,-
(2) Tidak  termasuk  menista  atau  menista  dengan  tulisan,  jika  ternyata  bahwa  si  pembuat melakukan  hal  itu  untuk  membela  kepentingan  umum  atau  lantaran  terpaksa  perlu  untuk mempertahankan dirinya sendiri.
c. Memfitnah ( Pasal 311 KUHP )
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 3  No. 1 Januari - April 2023
(1) Barangsiapa  melakukan  kejahatan  menista  dengan  tulisan  dalam  hal ia  diizinkan  untuk membuktikan  dan  jika  tuduhan  itu  dilakukannya sedang diketahuinya  tidak  benar,  dihukum karena salah memfitnah dengan hukuman penjara paling lama empat tahun.
(2) Dapat dijatuhkan hukuman pencabutan hak yang tersebut dalam pasal 35 no 1-3.

## d. Penghinaan Ringan (Pasal 315)
1) Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tiada bersifat menista atau menista dengan tulisan, yang dilakukan kepada seseorang baik ditempat umum dengan lisan ataupun dengan tulisan maupun dihadapan orang itu sendiri dengan lisan ataupun dengan perbuatannya, begitupun dengan  tulisan  yang  dikirimkan  kepadanya,  dihukum  karena  penghinaan  ringan  dengan hukuman penjara selamalamanya empat bulan dua minggu atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4500,-.
e. Mengadu Dengan Memfitnah (Pasal 317)
(1) Barangsiapa dengan sengaja memasukkan atau menyuruh menuliskan surat pengaduan atas pemberitaan  yang  palsu  kepada  pembesar  negeri tentang seseorang  sehingga kehormatan atau  nama baik  orang  tersebut  jadi  tersinggung,  maka  dihukum  karena  mengadu  dengan memfitnah dengan hukuman penjara selamalamanya empat tahun.
(2) Dapat dijatuhkan hukuman pencabutan hak yang tersebut dalam pasal 35.
f. Menyuruh Dengan Memfitnah (Pasal 318)
(1) Barangsiapa  dengan  sengaja  melakukan  suatu  perbuatan  menyebabkan  orang  lain  dengan palsu  tersangka  melakukan  suatu  perbuatan  yang  dapat  dihukum,  maka  dihukum  karena tuduhan memfitnah dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.

## 2) Penghinaan Khusus
Tindak pidana khusus merupakan penghinaan pada badan hukum tertentu, antara lain Presiden /Wakil  Presiden,  Golongan/Agama/Suku,  Perwakilan  Negara  sahabat,  dan  Badan  Umum yang memiliki  nama  baik  dan  kehormatan.  Adapun  bentuk-bentuk penghinaan  khusus,  disebutkan pada:
a. Penghinaan terhadap kepala Negara RI dan atau wakilnya (Pasal 134, Pasal 136 bis dan Pasal 137 KUHP).
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 3  No. 1 Januari - April 2023
b. Penghinaan terhadap kepala negara sahabat (Pasal 142 KUHP)
c. Penghinaan terhadap wakil negara asing di Indonesia (Pasal 143 dan Pasal 144 KUHP)
d. Penghinaan terhadap bendera kebangsaan RI dan lambang negara RI (Pasal 154a KUHP)
e. Penghinaan terhadap bendera kebangsaan negara lain (Pasal142 a)
f. Penghinaan terhadap pemerintah RI (Pasal 154, Pasal 155 KUHP).
g. Penghinaan terhadap golongan penduduk Indonesia tertentu (Pasal 156 dan Pasal 157 KUHP)
h. Penghinaan terhadap penguasa atau badan hukum (Pasal 207, dan Pasal 208 KUHP);
i. Penghinaan dalam hal yang berhubungan dengan agama, yaitu:
(1) Penghinaan terhadap agama tertentu yang ada di Indonesia (Pasal KUHP)
(2) Penghinaan terhadap petugas agama yang menjalankan tugasnya (Pasal 177 butir 1 KUHP)
(3) Penghinaan mengenai benda-benda untuk keperluan ibadah (Pasal 177 butir 2 KUHP)
(4) Bentuk-bentuk  penghinaan  dalam  KUHP  bersumber  pada  pencemaran  sebagaimana ketentuan Pasal 310 KUHP yang unsur-unsurnya adalah:
• Dengan sengaja
• Menyerang kehormatan atau nama baik orang lain
• Menuduh melakukan suatu perbuatan tertentu
• Dengan maksud yang nyata supaya diketahui oleh umum.

## B. Informasi Elektronik
Menurut  Pasal  1  Bab  1  Undang – Undang  No.  11  tahun  2008,  informasi  elektronik  adalah sekumpulan  data  elektronik  yang  tidak  terbatas  pada  tulisan,  foto,  suara,  gambar,  peta rancangan, Elektronik  Data  Interchange (EDI),  surat  elektronik,  telegram,  telecopy  atau sejenisnya, huruf, angka, tanda, kode akses, simbol, atau perfrasi yang telah diolah yang memiliki arti dan dapat dipahami 15 .
Selain transaksi elektronik, Informasi elektronik secara substansial diatur dalam Undang-Undang ITE.  Perkembangan  informasi  elektronik  telah  memberikan  manfaat  dan  kenyamanan  bagi masyarakat. Bentuk  dari  perkembangan informasi  elektronik adalah penggunaan sosial  media yang berguna untuk memudahkan setiap orang untuk berinteraksi dan berkomunikasi 16 .
Dalam  undang-undang  juga  mengatur  perbuatan  yang  dilarang  berkaitan  dengan  informasi
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 3  No. 1 Januari - April 2023
elektronik antara lain mendistribusikan muatan informasi elektronik yang berisi penghinaan atau pencemaran  nama  baik,  pelanggaran  kesusilaan,  perjudian,  serta  pemerasan  dan  atau pengancaman 17 .

## C. Conditio Sine Qua Non
Ajaran  kausalitas  penting  untuk  menentukan  siapakah  yang dapat  dipertanggung-jawabkan terhadap  timbulnya  suatu  akibat  dalam  hukum pidana.  Penentuan  sebab  suatu akibat  dalam hukum pidana sulit untuk  dipecahkan.  Di  dalam  KUHP  tidak  tercantum  petunjuk  tentang cara untuk menentukan sebab suatu akibat yang dapat menciptakan suatu delik. 18 .
Ada  beberapa  macam  ajaran  kausalitas,  salah  satunya  adalah  asas  sebab  akibat  atau  biasa disebut Conditio Sine Qua Non . Asas conditio sine qua non diciptakan pertama kali oleh Von Buri yang berpendapat bahwa setiap perbuatan terdapat sebab dan akibat yang timbul. Munculnya sebab dan akibat ini tidak bisa dihilangkan dan harus diberi nilai yang sama 19 .
Teori ekuivalensi dan bedingungtheorie dinamakan sebagai asas conditio  sine  qua  non .  Disebut teori  ekuivalensi,  karena  menurut  pendiriannya,  tiap-tiap  syarat  adalah  sama  nilainya.  Semua factor  sama pentingnya  terhadap  timbulnya  suatu  akibat.  Disebut bedingungtheorie , karena baginya tidak ada perbedaan antara syarat ( bedingung) dan musabab atau penyebab.
Asas conditio  sine  qua  non merupakan  satu-satunya  teori  kausalitas  yang  sangat rasional dan sistematis. Logika yang dibangun untuk mencari penyebab dari timbulnya suatu akibat sangat logis, rasional,  dan  sistematis.  Namun  di  dalam  perspektif  hukum  pidana,  teori ini  memiliki kelemahan  yaitu  dicarinya  hubungan  sebab  akibat  secara  terus  menerus  karena  setiap  sebab merupakan akibat dari sebab yang terjadi sebelumnya 20 .
Kelemahan lain teori ini adalah memperluas pertanggung jawaban dalam hukum pidana. Teori ini  jika  digunakan akan berimplikasi pada kemungkinan terjadinya pemidanaan terhadap orang- orang  yang  seharusnya  tidak  boleh  dipidana,  baik  berdasarkan  rasa  keadilan  maupun berdasarkan  konsep  hukum  pidana.  Karena,  seseorang  baru  bisa  dijatuhi  sanksi  pidana  jika memenuhi dua syarat, yang pertama adalah orang  tersebut  melakukan  tindak pidana dan  yang kedua,  pada  saat  melakukannya  orang  tersebut  merupakan  orang  yang  dapat dipertanggungjawabkan secara pidana 21 .
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 3  No. 1 Januari - April 2023

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  penelitian  hukum  normatif,  yaitu  metode penelitian  hukum  yang  dilakukan  dengan cara  meneliti  bagian  pustaka  atau  data  sekunder. Penelitian normative  disebut  juga sebagai  studi dokumen  atau  penelitian  kepustakaan, sebab penelitian ini lebih banyak dilakukan pada data sekunder yang ada di perpustakaan 22 .
Data  yang  digunakan  adalah  data  sekunder.  Data  sekunder  adalah  data  yang  diperoleh  dari dokumen-dokumen  resmi,  buku-buku  yang  berhubungan  dengan  objek  penelitian,  hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang- undangan 23 . Prosedur pengambilan dan pengumpulan data yang digunakan dalam artikel ini diperoleh dengan cara  studi  kepustakaan  (library research).  Studi  kepustakaan  adalah  studi  dokumen  dengan mengumpulkan  dan  mempelajari  buku-  buku  hukum,  literatur,  tulisan  ilmiah,  peraturan perundang-undangan dan bacaan lainnya yang berkaitan dengan penulisan artikel ini 24 .
Analisis  yang  dilakukan  adalah  analisis  data  secara  kualitatif  yaitu  bertujuan  memahami, menginterprestasikan,  dan  mendeskripsikan suatu  realitas.  Teknik  analisis  kualitatif  dalam menganalisis data lebih memfokuskan pada analisis hukum dan menelaah bahan-bahan hukum, peraturan perundang-undangan maupun buku-buku yang berkaitan dengan judul artikel ini 25 .

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Meminimalisasikan Kasus Pencemaran Nama Baik Menggunakan Penerapan Asas Sebab Akibat Dalam Bidang Sarana Elektronik
Dunia  maya  yang  bisa  diakses  melalui  sarana  elektronik  bukanlah  zona  yang  bebas  hukum, sehingga  hukum  tetap  dibutuhkan  untuk  mengatur  sikap  tindak  dari  masyarakat.  Lahirnya pengaturan  hukum  dalam  internet  berdasarkan  atas  dua  pertimbangan,  yaitu:  1)  masyarakat yang ada di dunia maya adalah masyarakat yang ada di dunia nyata; 2) interaksi yang dilakukan oleh masyarakat di internet berpengaruh di dunia nyata 26 .
Kegiatan dalam bidang teknologi yang berbasis elektronik sangat rawan akan bentuk kejahatan seperti pencemaran nama baik, pelanggaran hak asasi manusia dan kriminalisasi lainnya. Oleh
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 3  No. 1 Januari - April 2023
sebab itu Indonesia selalu berusaha untuk melakukan pembaharuan pada hukum pidana, salah satunya dengan menerbitkan UU ITE.
Pada tahun 2008 pemerintah Indonesia menerbitkan peraturan baru terkait dengan penggunaan teknologi informasi, melalui Undang- Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU  ITE).  Kemudian  UU  ini  disempurnakan  dengan  menerbitkan  Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE.
Pencemaran nama baik merupakan salah satu bentuk khusus dari perbuatan melawan hukum. Dalam  KUHP  pencemaran  nama  baik diistilahkan  sebagai  penghinaan  atau  penistaan  yang merugikan nama baik dan  kehormatan seseorang.  Dalam  Pasal  310  KUHP,  pencemaran  nama baik adalah bentuk menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Pencemaran ini biasanya membuat korban merasa malu. Menyerang nama baik atau kehormatan sudah cukup dijadikan alasan untuk menuduh seseorang melakukan penghinaan.
Penghinaan  dalam  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  perubahan  atas  Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yakni dalam Pasal 27 Ayat (3) jo Pasal 45 Ayat (1). Pasal 27 Ayat (3) menyatakan:
“ Setiap  orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  mendistribusikan dan/atau  menstransmisikan dan/atau  membuat  dapat  diaksesnya informasi  elektronik  dan/atau  dokumen  yang  memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik ”.
Kemudian dalam Pasal 45 Ayat (1): “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3) atau Ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) Tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar)”.
Pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  tidak  memuat  bentuk-bentuk penghinaan  atau  pencemaran  nama  baik  seperti  yang  terdapat  di  dalam KUHP.  Namun  hanya memuat kualifikasi dari tindak pidana penghinaan  atau  pencemaran  nama  baik  seperti  pada kalimat “ mendistribusikan dan/ataumentransmisikan dan/atau membuat dapat diakses ”.
Dalam  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  telah  diatur  penjelasan  mengenai  apa  yang
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 3  No. 1 Januari - April 2023
dimaksud  dengan  “ mendistribusikan  dan/atau  mentransmisikan  dan/atau  membuat  dapat diakses ” dengan dijelaskan pada Pasal 27 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang berbunyi: a. Mendistribusikan  yaitu  mengirimkan  dan/atau  menyebarkan  Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Banyak Orang atau berbagai pihak melalui sistem Elektronik
b. Mentransmisikan yaitu mengirimkan informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui system
c. Membuat  Dapat  Diakses  adalah  semua  perbuatan  lain  selain  mendistribusikan  dan mentransisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain
d. Informasi  Elektronik  adalah  satu  atau  sekumpulan  data  elektronik,  termasuk  tetapi  tidak terbatas pada suara, tulisan, peta, gambar, rancangan, Electronic Data Intercharge (EDI), foto, surat elektronik, telecopy, telegram, atau sejenisnya, tanda, huruf, angka, kode, symbol, akses atau perforasi yang telah diolah dan dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya e. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, dikirimkan, disimpan atau diterima dalam bentuk elektromagnetik, analog, digital, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan melalui Sistem Elektronik atau komputer, tetapi tidak terbatas pada suara, tulisan,  peta,  gambar,  rancangan,  foto,  surat  elektronik,  atau  sejenisnya,  tanda,  huruf, angka,  kode, symbol, akses atau perforasi yang telah diolah dan dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
Konsep  penyebaran  dalam  KUHP  tidak  dapat  dianggap  sama  dengan  yang  terdapat  dalam Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun 2008 ITE. Penggunaan unsur yang berbunyi “ mendistribusikan dan/atau mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik ” telah membuat UU ITE membatasi penyebaran untuk semua media elektronik.
Berdasarkan Pasal 310 KUHP dan Pasal 27 ayat (3) Undang- Undang Nomor 29 Tahun 2016 tentang perubahan  atas  Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2008  tentang  ITE,  untuk  mengkategorikan tindak pidana pencemaran nama baik, harus ada pembuktian yang memuat unsur-unsur sebagai berikut:
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 3  No. 1 Januari - April 2023
a. Adanya kesengajaan
b. Tanpa hak (tanpa izin)
c. Bertujuan untuk menyerang nama baik atau kehormatan
d. Agar diketahui oleh umum
Sedangkan menurut R.Soesilo, macam-macam penghinaan dapat berupa menista secara lisan, penistaan  secara  tertulis,  memfitnah,  penghinaan  ringan,  mengadu  secara  memfitnah,  dan menuduh secara memfitnah 27 .
Ada banyak kasus tentang pencemaran nama baik melalui sarana elektronik di Indonesia, salah satunya  adalah  tindak  pidana  penghinaan  dan  pencemaran  nama  baik  yang  sering  terjadi  di media  sosial  seperti  dalam  Putusan  Nomor  310/Pid.Sus/2017/PN.Idm  yang  terjadi  karena adanya tindakan provokatif korban yang memancing perilaku kejahatan 28 .
Hal ini bermula ketika terdakwa yang bernama Eko Indraprasda merasa telah dianiaya oleh saksi yaitu Habib Burrohman dan Hilal Hilmawan pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2016 di Sport Center Kabupaten  Indramayu.  Terdakwa  yang  merasa  kesal  tersebut  ternyata  tidak  langsung melaporkannya  kepada  kepolisian,  melainkan  malah  melampiaskan  kekesalannya  dengan menuduh  saksi  Hilal  Hilmawan  sebagai  pelaku  kriminal  atau  preman  yang  telah  melakukan penganiayaan.  Tuduhan  ini  disampaikan  melalui  update  status  pada  akun  Facebook  miliknya dengan  kata- kata:  “ Hilal  Hilmawan  kamu  preman  Indramayu  tah  sya  cari  kamu,  kamu maksudnya apa premanismee gt sya udh ada bukti. Masukan ranah hukum. Pemuda Pancasila bukan kumpulan preman kaya kamu”.
Terdakwa  yang  mengetahui  Habib  Burrohman  merupakan  Ketua  Ormas  Sapma  PP  Kab. Indramayu, menuduhnya sebagai kumpulan para penjahat serta budak bayaran. Hal ini dibagikan lewat  Blackberry Massager  (BBM)  dengan  menulisan  kata- kata,  ” PP  tuh  ormas  atau  kumpulan preman? Ormas di Indonesia Cuma PP aja th yg menurut dia merasa hebat? maju tak gentar dan sapma PP Indramayu itu kumpulan para preman atau kumpulan para jongosnya Yance”.
Kata-kata  yang  ditulis  oleh  terdakwa  melalui  facebook  dan aplikasi BBM  telah  membuat  para korban merasa malu dan tersinggung telah dicemarkan nama baik dan kehormatannya sehingga mereka berinisiatif melaporkan terdakwa kepada pihak Kepolisian.
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 3  No. 1 Januari - April 2023
Dari kasus ini, keterangan saksi yang ada ditempat kejadian perkara menyatakan  bahwa  korban ternyata  berperan  aktif  dalam  menyulut  kemarahan  terdakwa  hingga  mencurahkan kekesalanya di media sosial sebagai bentuk kekesalan pelaku terhadap korban. Namun cara yang dilakukan  salah  karena  telah  menghina  korban  dan  organisasi  tertentu  sebagai  preman  dan jongos dengan kata-kata yang memuat ujaran sarkasme. Perbuatan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh terdakwa, Eko Indraprasda akhirnya diancam pidana berdasarkan Pasal 27  Ayat  3 jo  dan  Pasal 45  Ayat  1 Undang-Undang  Nomor  11 tahun 2008 tentang ITE.
Serangkain kejadian pada kasus ini memuat adanya asas sebab akibat atau conditio sine qua non . Hubungan  sebab-akibat  merupakan  suatu  hubungan  antara  dua  atau  lebih  kejadian  dari peristiwa di mana satu faktor menimbulkan atau menyebabkan faktor lainnya 29 . Dalam asas ini, terdapat tindakan yang menjadi sebab (causa) terwujudnya suatu tindak pidana.
Berdasarkan  asas conditio  sine  qua  non sehubungan  dengan  tindak pidana  pencemaran  nama baik , maka  korban  yang  berperan  dalam  menyulut  emosi  pelaku  di  tempat  kejadian  perkara dengan menghampiri pelaku hingga terjadi cekcok dan adanya penarikan baju hingga terjatuh. Kejahatan dapat terjadi akibat adanya provokasi terlebih dahulu oleh korban. Terjadinya tindak pidana tidak sepenuhnya dikarenakan peran pelaku tetapi juga karena adanya peran korban.
Korban mempunyai peran penting dalam terjadinya tindak pidana. Peranan tersebut bisa terjadi baik dalam keadaan sadar ataupun tidak sadar, dan secara langsung atau tidak langsung. Korban juga dapat berpartisipasi aktif maupun pasif semua tergantung pada situasi dan kondisi pada saat kejahatan tersebut terjadi. Peran korban dalam terjadinya tindak pidana dapat dijadikan sebagai pertimbangan hakim dalam  menjatuhkan  sanksi  pidana.  Pertimbangan  tersebut  berkaitan dengan apakah kesalahan mutlak hanya dilakukan oleh pelaku tindak pidana atau tidak. Sehingga diperlukan  pemahaman  yang  lebih  dalam  terhadap  tipologi  korban  agar  tidak  menimbulkan ketimpangan tanpa memandang kepentingan pelanggar dan kepentingan korban 30 .
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa korban mempunyai tanggung jawab fungsional dalam terjadinya  kejahatan  dimana  ketika  korban  menghampi  terdakwa  terlebih  dahulu  dan  terjadi cekcok,  sehingga  mendorong  terdakwa  untuk  melakukan  suatu  tindak  pidana  berupa
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 3  No. 1 Januari - April 2023
menyebarkan  ujaran  yang  memuat  pencemaran  nama  baik  melalui  media  sosial.  Sehingga perbuatan terdakwa diancam pidana berdasarkan  Pasal  27  Ayat  3  jo.  Pasal 45  Ayat  1  Undang- Undang
Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE.
Dalam praktiknya di Indonesia, para penegak hukum belum menggunakan asas conditio sine qua non .  Para  aparat  selama  ini  masih  menggunakan  asas  di  mana  si  pelaku  lah  yang bertanggungjawab  terhadap  tindak  pidana.  Pemerintah  sendiri  dalam  menangani  kasus  ini memberikan sanksi dari UU ITE kepada terdakwa tanpa mempertimbangkan peran korban dalam memepengaruhi  emosi  terdakwa  untuk  melakukan  tidak  kejahatan  pencemaran  nama  baik. Pemerintah harus bersikap lebih tegas agar para korban tidak mengulangi perbuatannya untuk menyulut pertikaian yang bisa mendorong terjadinya tindak pidana pencemaran nama baik. Maka  dapat  disimpulan bahwa  jika diterapkan asas conditio  sine  qua  non, maka terjadi  suatu kemungkinan  bahwa  korban  dapat  dipertanggungjawabkan  atas  perbuatannya  yang  dengan sengaja menyulut emosi terdakwa sehingga menimbulkan tindak pidana pencemaran nama baik akibat dilakukannya pengeroyokan oleh para korban tersebut.
Pasal pencemaran nama baik  bagi banga Indonesia  dianggap sesuai dengan karakter bangsa ini yang menjujung tinggi adat dan budaya ketimuran. Pencemaran nama naik di anggap melanggar norma  sopan  santun  dan  bahkan  bisa  melanggar  norma  agama  jika  hal  yang  dituduhkan mengandung fitnah.
Larangan memuat kata penghinaan telah diatur dalam pasal 27 dan pasal 28 UU ITE No. 11 tahun 2008  serta  pasal  310  KUHP.  Aturan  ini diatur  untuk  melindungi  hak-hak  instansi  dan  individu. Untuk meminimalisasikan terjadinya tindak pidana kasus pencemaran nama baik bisa dilakukan dengan  cara  berhati-hati  dan  bijak  dalam  mengeluarkan  pernyataan  atau  kata  secara  lisan maupun tertulis, terutama saat menggunakan sarana elektronik, khususnya internet. Kemudian segala informasi yang akan di publikasikan harus sudah mendapat izin dari yang bersangkutan, sehingga segala hal yang dipublikasikan bisa  dipertanggung jawabkan, dan yang bersangkutan tidak merasa dirugikan dengan perbuatan kita. Karena dalam kasus pencemaran nama baik, tidak dilihat bagaimana alasan seseorang melakuan pencemaran tersebut. Sehingga semua orang yang
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 3  No. 1 Januari - April 2023
melakukan kata-kata penghinaan bisa menjadi tersangka, walaupun motif alasannya membela diri atau hanya sekedar menumpahkan kekesalan semata.

## KESIMPULAN
Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa:
1) Dalam Pasal 310 KUHP, pencemaran nama baik adalah bentuk menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Pencemaran nama baik diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE.
2) Dalam kasus pencemaran nama baik bisa memuat asas sebab akibat atau conditio sine qua non . Dimana,  terdapat  tindakan  yang  menjadi  sebab  terwujudnya  suatu  tindak  pidana pencemaran  nama baik. Asas ini memiliki kelemahan yaitu memperluas pertanggung jawaban dalam  hukum  pidana,  sehingga  berimplikasi  pada  kemungkinan  terjadinya  pemidanaan terhadap orang-orang yang seharusnya tidak boleh dipidana.
3) Dalam praktiknya di Indonesia, para penegak hukum belum menggunakan asas conditio sine qua  non.  Para  aparat  selama  ini  masih  menggunakan  asas  di  mana  si  pelaku  lah  yang bertanggungjawab terhadap tindak pidana dengan memberikan sanksi dari UU ITE. Hal ini bisa saja  merugikan  jika  pencemaran  nama  baik  ternyata  disulut  oleh  perlakuan  tidak menyenangkan dari orang lain.
4) Untuk  meminimalisasikan  terjadinya  tindak  pidana  kasus  pencemaran  nama  baik  dalam sarana  elektronik  bisa  dilakukan  dengan  cara  berhati-  hati  dan  bijak  dalam  mengeluarkan pernyataan atau kata secara lisan maupun tertulis, Kemudian segala informasi yang akan di publikasikan harus sudah mendapat izin dari yang bersangkutan.

## DAFTAR PUSTAKA
Akbar. 2006. Panduan Cepat Menguasai Teknologi . Yogyakarta : PT.Gava Media. Ali, H. Zainuddin. 2009. Metodologi Penelitian Hukum . Jakarta : Sinar Grafika.
APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia). 2020. Laporan Survei Internet APJII 2019
– 2020 (Q2). Diakses dari https://www.apjii.or.id/survei pada 18 Februari 2021. Chazawi, Adami. 2013. Hukum Pidana Positif Penghinaan . Surabaya, ITS PRESS. Djafar, Wahyudi dan Velda, Justitian Avila. 2014. Internet Untuk Semua .
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 3  No. 1 Januari - April 2023

## Jakarta: Elsam.
Ediwarman. 2015. Monograf Metodologi  Penelitian Hukum: Panduan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi . Medan : PT. Sofmedia.
Gunadi, Ismu dan Efendi, Jonaedi. 2014. Hukum Pidana . Jakarta : Kencana.
Fadli,  Rahmat.,  Mohd,.  Dan  Din,  Mujibussalim.  2019.  Reformulasi  Sanksi Pidana  Pencemaran Nama Baik Melalui Media Online. Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 21, No. 2. Indriani,  Fani.  2016.  Tinjauan  Yuridis  Tindak  Pencemaran  Nama  Baik  Melalui  Media  Sosial Berdasarkan Pasal 27 Ayat (3) Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang  Informasi Dan  Transaksi  Elektronik  Dikaitkan  Dengan  Kebebasan Berpendapat. Jom Fakultas  Hukum Volume III Nomor 1.
Halim, M., Fulthoni A.M dan M.Nur Sholikin. 2009. Menggugat Pasal- Pasal Pencemaran Nama Baik . Jakarta:LBH Pers.
Lienarto,  Lhedrik.  2016.  Penerapan  Asas  Conditio  Sine  Qua  Non  Dalam  Tindak  Pidana  Di Indonesia. Lex Crimen Vol. V/No. 6.
Mudzakir. 2004. Delik Penghinaan dalam pemberitaan Pers Mengenai Pejabat Publi k. Dictum 3. Noor, Saifullah. 2015. Tinjauan Pencemaran Nama Baik Melalui Informasi Dan Transaksi Elektronik Dikaitkan dengan Kebebasan Berekspresi. Tesis . Banda Aceh: Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala.
Pawennei,  Mulyati  dan  Tomalili,  Rahmanuddin.  2015. Hukum  Pidana . Jakarta: Mitra Wacana Media.
Prakoso, Ari. 2019. Victim Precipitation Dalam Tindak Pidana Penghinaan Dan Pencemaran Nama Baik  Di  Media  Sosial  (Studi  Kasus  Terhadap  Putusan  Perkara  Nomor  310/PID.SUS/2017/ PN.IDM). Jurnal Idea Hukum Vol 5 N o. 2
Tobing, Raida L. 2012. Penelitian Hukum Tentang Efektivitas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008  Tentang  Informasi  Dan  Transaksi  Elektronik .  Jakarta  :  Badan  Pembinaan  Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.
Slamet,  Sri  Redjeki.  2013  Tuntutan  Ganti  Rugi  Dalam  Perbuatan  Melawan Hukum:  Suatu Perbandingan Dengan Wanprestasi. Lex Jurnalica . Volume 10 Nomor 2.
Sofian, Ahmad. 2018. Ajaran Kausalitas Hukum Pidana . Jakarta: Prenada Media. Sofyan, Andi dan Nur Azisa. 2015. Buku Ajar Hukum Pidana . Makassar: Pustaka Pena Press. Soekanto, Soerjono. 2010. Pengantar Penelitian Hukum . Jakarta : UI Press. Soesilo, R. 2000. KUHP Berikut Komentar-Komentarnya . Bandung: Politeia.