https://journal.unismuh.ac.id/index.php/equilibrium/index
Peran Pendapatan Daerah Terhadap Pasar Cakke Dalam Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Selama Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Enrekang
Karina Arfany Arfah 1 , Risfaisal 2 Fiska Pebrianti 3
1 Program Studi Administrasi Publik, institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Yapis Biak Email : karina.arfany@gmail.com
2 Pendidikan Sosiologi, Universitas Muhammadiyah Makassar Email : risfaisal@unismuh.com
2 Pendidikan Sosiologi, Universitas Muhammadiyah Makassar Email : fiskapebrianti22@gmail.com
Abstract. This study aims to determine: 1) To determine the Role of Regional Income on the Cakke Market in Community  Economic  Growth  during  the  Covid-19  pandemic,  2)  to  determine  the  obstacles  in  the implementation of collecting market fees during Covid-19. This type of research is qualitative using the Study approach.  The  case  with  the  determination  of  informants  through  purposive  sampling  technique.  Data collection techniques used are: Observation, Interview, Documentation. The data obtained were analyzed using descriptive  qualitative  with  the  stages  of  reducing  data,  displaying  data  and  drawing  conclusions.  Technique validity  of  data  using  triangulation  methods  or  techniques.  The  results  show  that  the  increase  in  regional income  has  not  been  maximized  because  the  target  of  receiving  market  fees  has  not  been  achieved  even though the realization of market fees in Anggeraja District, Enrekang Regency has increased every year. This is due  to  various  obstacles  such  as  lack  of  market  revitalization,  intensive  data  collection  on  mandatory  fees, unpaid  tax  payments  by  merchants  for  various  reasons,  the  covid-19  pandemic  and  the  weather  so  that  the realization of market retribution receipts did not reach the target.
Keywords : the role of Increasing Revenue, constraints, Covid-19 Pandemic.
Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Untuk Mengetahui Peran Pendapatan Daerah Terhadap Pasar  Cakke  Dalam  Pertumbuhan  Ekonomi  Masyarat  selama  masa  pandemi  covid-19,  2)  untuk  mengetahui kendala dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pasar selama covid-19. Jenis penelitian ini Kualitatif dengan menggunakan pendekatan Studi Kasus dengan penentuan informan melalui teknik Purposive Sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu: Observasi, Wawancara, Dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis dengan  menggunakan  Deskriptif  Kualitatif  dengan  tahapan  mereduksi  data,  mendisplay  data  dan  penarikan kesimpulan.  Teknik  keabsahan  data  menggunakan trianggulasi  metode  atau  teknik. Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  dalam    peningkatan  pendapatan  daerah  belum  maksimal  karena  belum  tercapainya target  penerimaan  retribusi  pasar  yang  telah  ditetapkan  meskipun  realisasi  retribusi  pasar  di  Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang meningkat  setiap tahunnya. Hal ini disebabkan oleh berbagai kendala seperti kurang  revitalisasi  pasar,  intensifnya  pendataan  wajib  retribusi,  tunggakan pembayaran  pajak  oleh  pedagang karena  berbagai  alasan,  faktor  adanya  pandemi  covid-19  dan  cuaca  sehingga  realisasi  penerimaan  retribusi pasar tidak mencapai target.
Kata Kunci : Peran Pendapatan Daerah, Kendala, Pandemi Covid-19.
Equilibrium : Jurnal Pendidikan Vol. IX. Issu 2. Mei-Agustus 2021
Prodi Pendidikan Sosiologi http: journal unismuh.ac id/index php equilibrium

## PENDAHULUAN
Dengan  adanya  pandemi  covid-19  indonesia  harus  melakuakan  segalah  bidang  aspek kehidupan,  yang  dimana  pada  dasarnya  bertujuan  untuk  menciptakan  masyarakat  yang  adil  dan makmur. Dalam upaya mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, salah satu cara yang bisa di lakukan adalah dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam bentuk  perbaikan pendapatan daerah.  Untuk  menyelenggarakan  pembangunan,  setiap  daerah  diberikan  kewenangan  dalam mengatur  daerahnya  sendiri  atau  yang  lebih  dikenal  dengan  Otonomi  Daerah.  Otonomi  Daerah memberikan  kewenangan  kepada  daerah  untuk  mengurus  daerahnya  sendiri  termasuk memaksimalkan  pendapatan  asli  daerahnya,  sehingga  Pemerintah  Daerah  berupaya  keras  untuk mencari  sumber-sumber  pendapatan  daerah  yang  potensial,  mengoptimalkan  sumber-sumber pendapatan asli daerah yang telah dipungut, secara mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerahnya.
Fokus  perhatian  berkenaan  dengan  pembiayaan  dalam  penyelenggaraan  otonomi  daerah bertumpu  pada  persoalan  pendapatan  daerah  yang  berasal  dari  berbagai  jenis  sumber.  Artinya pendapatan  daerah  merupakan  cerminan  dari  kemampuan  daerah  dalam  menyelenggarakan otonomi  daerah.  Pelaksanaan  otonomi  daerah  pada  Nomor  23  tahun  2014  bahwa  Pemerintah daerah memungkinkan  untuk mengatur  rumah  tangganya.Dengan  penepatan otonomi  secara  utuh pada  daerah  kabupaten.Sebagaimana  konsekuensi  daerah  otonomi  memiliki  kekuasaan  dan kewenangan  dalam  membentuk  dan  menjalankan  kebijakan  menurut  aspirasi  masyarakat  sesuai dengan potensi yang dimiliki dan prakarsa.
Pemberian otonomi kepada daerah maka memungkinkan daerah yang terkait untuk mengurus rumah  tangganya  untuk  mengembangkan  hasil  guna  penyelenggaraan    pemerintah  dalam  rangka pelayanan  terhadap  masyarakat  dan  daya  guna.  penyelenggaraan  pemerintahan  yang  efektif  yaitu dapat merumuskan kebijakan dan menyampaikan kebijakan yang  bermanfaat untuk masyarakat dan demokratis  (dikontrol  rakyat).  Dalam  konteks  krisis  pandemi  covid-19  indonesia  berdebat  tentang mana  yang  harus  diutamakan  kesehatan  ataukah  ekomomi  yang  dimana  ekonomi  sebagai  sesuatu yang  sanagat  sempit  terutama  dengan  pendapatan  asli  daerah,  berbicara  tentang  ilmu perekonomian bahwa ekonomi diartikan sebagai sumber daya dalam artian luas pula seperti finalis alam, tenaga kerja dan sebagainya yang sifatnya terbatas untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Adapun  alasan  peneliti  sehingga  mengangkat  judul  penelitian  ini  karena  peneliti  tertarik  untuk meneliti  bagaimana  retribusi  pasar  dalam  pendapatan  asli  daerah  sebelum  adanya  covid-19  dan adanya covid-19, apakah pendapatan asli daerah normal seperti sebelumnya atau sebaliknya karena dimana sebelum adanya covid-19 pasar terbuka 2 kali seminggu dan dengan adanya covie-19 pasar hanya terbuka 1 kali dalam seminggu selama adanya covid-19.

## METODE PENELITIAN
Adapun  jenis  penelitian  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  adalah  penelitian  deskriptif kualitatif. Deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang  berdasarkan  data-data  sedangkan  kualitatif  yang  memperoleh  data  dengan  melakukan observasi wawancara dan dokumentasi yang ingin diungkapkan, mengembangkan, menafsirkan data, peristiwa  kejadian  dan  fenomena-fenomena  yang  terjadi  pada  saat  sekarang,  penelitian  dengan menggunakan metode tersebut menitikberatkan pada observasi.
Sementara pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus,  pendekatan  studi  kasus  dianggap  paling  tepat  untuk  digunakan  dalam  penelitian  yang  akan dilaksanakan  karena  pendekatan  studi  kasus,  dengan  peneliti  menjelaskan  dan  memahami  objek yang diteliti secara khusus sebagai suatu kasus.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1. Peran  Pendapatan  Daerah  Terhadap  Pasar  Cakke  Dalam  Pertumbuhan  Ekonomi  Masyarakat Selama Masa Pandemi Covid-19
Pada  prinsipnya,  retribusi pasar  merupakan  salah  satu  bagian  dari  retribusi  jasa  umum yang turut  memberikan  kontribusi  dalam  meningkatkan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD),  dimana Pendapatan Asli Daerah menjadi tolak ukur kemampuan kemandirian Pemerintah dalam membiayai mobilitas  pemerintahan  dan  pembangunan  daerah.  Oleh  karena  itu,  untuk  meningkatkan penerimaan  yang  berasal  dari  retribusi  pasar  guna  menunjang  Pendapatan  Asli  Daerah,  maka Pemerintah  Daerah  harus memperhatikan  efisiensi  dan  efektifitas  dari  pemungutan  retribusi  pasar itu sendiri. Seperti yang tercantum dalam pasal 1 UU nomor 28 tahun 2009 mengenai retribusi pasar ini  adalah  pungutan  di  daerah  yakni  sebagai  pembayaran  atas  perizinan  tertentu  yang  disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang secara pribadi atau juga badan yang terlibat atas suatu  pembayaran  terhadap  penggunaan  baik  jasa  atau  juga  perizinan  pemerintah  daerah.
Pengembangan  pendapatan  asli  daerah  tersebut  tidak  lepas  dari  mekanisme  sistem pemerintah daerah dengan cara kerja sama antar dewan perwakilan dan kepala daerah dengan cara pendekatan  terpadu  dan  tidak  menghilangkan  identitas,tugas  serta  fungsi  masing-masing.  Dalam rangka  peningkatan  pendapatan  asli  daerah,  sub  sektor  retribusi  pasar  merupakan  bagian  dari sumber penerimaan retribusi daerah yang merupakan sumber penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) yang cukup berarti karena dimana kontribusi pasar akan turut menentukan besarnya tingkat kemandirian  suatu  daerah  yang  juga  dapat  menentukan  arah  perkembangan  dan  pembangunan suatu daerah kedepannya.

## a. Perencanaan Yang Diterapkan Oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Enrekang
Perencanaan  yang  diterapkan  oleh  Dinas  Perdagangan  berdasarkan  hasil  wawancara  yaitu penentuan  target  penerimaan  retribusi  pasar  serta  Pendataan  wajib  retribusi.  Untuk  mencapai tujuan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi cakke maka perlu adanya perumusan perencanaan dari Dinas Perdagangan. Perencanaan memegang peranan penting dalam upaya pencapaian tujuan yang ditetapkan dalam suatu organisasi. Penerimaan retribusi pasar yang dalam hal ini dikelola oleh Dinas  Perdagangan  yang  ada  di  kec.  Anggeraja  senantiasa  menerapkan  fungsi-fungsi  manajemen dalam  pengelolaannya  agar  dalam  pelaksanaannya  senantiasa  merujuk  pada  upaya  pencapaian tujuan  organisasi.  Penentuan  target  penerimaan  retribusi  serta  Pendataan  wajib  retribusi  Untuk mencapai tujuan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi cakke kecamatan Anggeraja maka perlu adanya perumusan perencanaan dari Dinas Perdagangan. Perencanaan memegang peranan penting dalam upaya pencapaian tujuan yang ditetapkan dalam suatu organisasi. Peran yang dilakukan yaitu penentuan target Retribusi, pelayanan pasar cakke Kabupaten Enrekang yang memiliki potensi cukup tinggi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah untuk pencapaian target yang ditentukan. Dapat kita lihat bahwa dari data realisasi pendapatan retribusi pasar pada tahun 2018-2020 yaitu sebagai berikut:
Table 1.7 Target dan Realisasi Retribusi Pasar pada tahun 2018-2020 No Tahun Target Realisasi % 1 2018 Rp 1.000.000.000 Rp 616.964.000 61,70
https://journal.unismuh.ac.id/index.php/equilibrium/index
2 2019 Rp 1.000.000.000 Rp 821.670.000 82,17 3 2020 Rp 1.000.000.000 Rp 487.385.000 48,74

## Sumber: Dinas Perdagangan dan perindustrian Kab.Enrekang
Berdasarkan  persentase  target  dan  Realisasi  di  atas  selama  3  tahun  akhir  ini  bahwa  seperti yang kita ketahui retribusi pasar tidak ada yang mencapai target. Target retribusi pasar pertahun dari tahun 2018-2020 adalah  Rp. 1.000.000.000 dan pencapaian target yang tertinggi yaitu pada tahun 2019 tahun lalu sebesar Rp. 821.670.000 atau 82,17 % dan pencapaian target terendah pada tahun 2020 Rp. 487.485.000 atau  48,74 dimana tahun  ini mengalami penurunan  drastis.

## b. Pengorganisasian Yang Diterapkan Oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Enrekang
Dalam suatu organisasi terdapat struktur organisasi dengan tujuan untuk membagi pekerjaan dengan melihat tugas dan fungsi masing-masing bagian. Sehubung dengan ditetapkannya Peraturan Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT pasar)  tentang  Dinas  Perdagangan  maka  guna  kelancaran  penyelenggaraan  tugas  tersebut  perlu ditindaklanjuti  dengan  uraian  tugas.  Dalam  rangka  menjalankan  Peraturan  Nomor  12  Tahun  1995 tentang  Retribusi  Pelayanan  Pasar.  Pengorganisasian  pada  Dinas  Perdagangan  yaitu  mengenai sumber  daya  manusia.  Suatu  organisasi  jumlah  pegawai  harus  seimbang  dengan  jumlah  pekerja dalam organisasi tersebut dengan maksud bahwa jumlah pegawai tidak berlebihan agar tidak terjadi pemborosan dan tidak kurang agar pekerjaan dapat terselesaikan dengan baik. Dari jumlah pegawai dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pasar diketahui dari Kepala Bina Pasar Dinas Perdagangan.

## c. Pelaksanaan Pemungutan Yang Diterapkan Oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Enrekang
Retribusi pasar dipungut oleh juru tagih yang ada di setiap Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pasar dengan menggunakan alat bukti pembayaran berupa karcis yang telah tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah. Dalam hal pembayaran, pedagang yang tidak membayar retribusi tepat pada  waktunya,  maka  akan  dikenakan  sanksi  administrasi  sebesar  2%  dari  keseluruhan  jumlah retribusi yang harus dibayar dan ditagih dengan Surat Tagihan Retribusi Daerah. Retribusi pelayanan pasar adalah pungutan sebagai pembayaran atas penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan kios, los atau  toko  di  kawasan  pasar  dan  tempat  perdagangan  umum  yang  disediakan  oleh  pemerintah daerah.  Jenis  pasar  yang  dapat  dikenakan  retribusi  pelayanan  pasar  meliputi  pasar  umum.
Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan  perhitungan  besarnya  retribusi  yang  terutang,  pengawasan  penyetoran  retribusi,  dan penagihan  retribusi.  Retribusi  dipungut  dengan  menggunakan  Surat  Ketetapan  Retribusi  Daerah (SKRD)  atau  dokumen  lain  yang  dipersamakan.  SKRD  adalah  surat  ketetapan  retribusi  yang menentukan besarnya pokok retribusi. Dokumen lain yang dipersamakan antara lain berupa karcis, kupon  dan  kartu  langganan.  Tata  Cara  Pelaksanaan  Pemungutan  Retribusi  Pelayanan  Pasar  cakke Kab.enrekang,  retribusi  pasar  dikenakan  kepada  pedagang  yang  memanfaatkan  fasilitas  pasar. Fasilitas  pasar  yang  dikenakan  retribusi  pasar  adalah  berupa  los,  kios  yang  dikelola  pemerintah daerah dan khusus disediakan untuk pedagang. Pemungutan retribusi pasar baik itu kios maupun los telah diatur dalam Peraturan.
https://journal.unismuh.ac.id/index.php/equilibrium/index
Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar dengan tarif sebagai berikut :
Table 1.8 Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Pasar
No Ukuran tempat pedagang Tarif (Rp) Frekuensi Waktu 1 4m x 4m (16m2 atau lebih) 4.000 Per minggu 2 3m  x  4m  (12m2  sampai  dengan 15m2) 3.000 Per minggu 3 3m x 3m (9m2 atau kurang) 2.000 Per minggu 4 1m x 1m (Insidentil) 1.000 Per minggu

## d. Pengawasan Yang Diterapkan Oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Enrekang
Pengelolaan  pemungutan  yang  diterapkan  oleh  Dinas  Perdagangan  yaitu  pengawasan. Pengawasan  dalam  pelaksanaan  pemungutan  retribusi  pasar  merupakan  hal  yang  sangat  penting. Tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  pengawasan  memegang  peranan  penting  sebagai  upaya  dalam meminimalisir  ketimpangan-ketimpangan  dalam  pemungutan  retribusi.  Pengawasan  merupakan proses pemantauan yang dilakukan sebagai langkah untuk mengetahui apakah kegiatan pelaksanaan di  lapangan  sudah  sesuai  dengan  ketentuan.  Dengan  pengawasan  yang  baik  maka  ketimpangan- ketimpangan  yang  dapat  mengurangi  keberhasilan  pemungutan  retribusi  pasar  bisa  diminimalisir.
Demikian  dalam  pemungutan  retribusi  pasar  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Daerah,  untuk menghindari  dan  menekan  seminimal  mungkin  terjadinya  penyimpangan-penyimpangan  serta kesalahan  lainnya  yang  mungkin  biasa  terjadi.  Sebab  dalam  pengelolaan  retribusi  pasar  tanpa dilakukan pengawasan, maka akan mengalami kesulitan dalam mengukur tingkat keberhasilan yang dilaksanakan  oleh  para  petugas  yang  melaksanakan  pemungutan  retribusi  pasar.  Dengan pengawasan  yang  baik  maka  kecenderungan  akan  timbulnya  kesalahan  yang  kurang  mendukung keberhasilan  dalam  pemungutan  retribusi  pasar  dapat  ditekan  seminimal  mungkin.  Dalam pengawasan  penerimaan  retribusi  pasar  dilakukan  dua  bentuk  pengawasan  yaitu  pengawasan langsung  dan  pengawasan  tidak  langsung.  Pengawasan  langsung  dilakukan  oleh  Kepala  UPT  (unit pelaksana teknis) dan pengawasan tidak langsung dilakukan oleh Kepala Dinas Perdagangan.

## 2. Kendala  Dalam  Pelaksanaan  Pemungutan  pajak  Pasar  Dalam  Pertumbuhan  Ekonomi Masyarakat selama Masa Pandemi Covid-19.
Pendapatan  daerah  mempunyai  peranan  yang  sangat  besar  terhadap  pelaksanaan  otonomi daerah  dan  realisasi  pendapatan  asli  daerah  (PAD).  Retribusi  merupakan  salah  satu  sumber pendapatan  yang  sangat  potensial  bagi  suatu  daerah.  Hasil  dari  pungutan  retribusi  tersebut selanjutnya  akan  digunakan  untuk  kelangsungan  kehidupan  pemerintahan  daerah  yang bersangkutan, terutama untuk menandai kegiatan-kegiatan yang berorientasi pada kesejahteraan.
https://journal.unismuh.ac.id/index.php/equilibrium/index
Jika dilihat dari aktivitas yang  terjadi di pasar cakke yang seakan akan tidak pernah mengalami kendala,  secara  tidak  langsung  dapat  diperkirakan  begitu  besarnya  potensi  pasar  dalam meningkatkan  pendapatan  asli  daerah.  Namun  karena  belum  dikelola  secara  optimal  baik  dari perhitungan  potensi  yang  dimiliki,  pelaksanaan  pemungutan,  serta  pengawasan  terhadap pemungutan  retribusi  pasar  itu  sendiri,  maka  pendapatan  dan  penerimaan  yang  diperoleh  kurang sesuai dengan target yang ditetapkan.
Faktor-faktor penyebab terjadinya penurunan jumlah penerimaan retribusi pasar di Kabupaten Enrekang yaitu kesalahan sistem pengelolaan penerimaan retribusi pasar, sarana dan prasarana yang kurang  memadai  dan  kurangnya  petugas  serta  kesadaran  wajib  retribusi.  kecenderungan  tidak tercapainya  realisasi  penerimaan  retribusi  pasar  sesuai  target  dipengaruhi  berbagai  faktor diantaranya menurunnya kinerja SDM, dalam menentukan tarif retribusi, keterlibatan banyak pihak dalam pelaksanaan pemungutan retribusi, masih rendahnya penegakan hukum di lingkungan Pasar Bambu  Kuning,  kurang  memadainya  fasilitas  dan  infrastruktur  yang  tersedia,  masih  lemahnya pengawasan  dan  rendahnya  kepatuhan  para  pedagang  terhadap  aturan-aturan  yang  telah ditetapkan.
Namun  retribusi  pasar    tidak  selamanya  berjalan  baik  apalagi  di  masa  pandemi  covid-19  ini antaranya:

## a. Penentuan Target Revitalisasi Pasar
Retribusi  pasar  di  terapkan  oleh  Dinas  Perdagangan  kabupaten  Enrekang  yaitu  penentuan target penerimaan retribusi pasar cakke kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang Pendataan wajib retribusi. Untuk mencapai tujuan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pasar maka perlu adanya perumusan  perencanaan  dari  Dinas  Perdagangan.  Target  penerimaan  retribusi  pasar  merupakan tolak  ukur  realisasi  penerimaan  tahunan  yang  harus  dicapai  dalam  realisasi  penerimaan  retribusi pasar, yaitu proses penentuan target penerimaan retribusi pasar yang ingin dicapai dalam satu tahun anggaran, yaitu terhitung mulai dari 1 Januari sampai 31 Desember.

## b. Kurang Intensifnya Pendapatan Wajib pajak
Dalam  pemungutan  retribusi  pasar  para  kolektor  selalu  mendahulukan  pedagang-pedagang yang  ada  di  luar  pasar,  yang  tidak  memiliki  tempat  khusus  di  dalam  pasar  karena  merekalah  yang paling  cepat  pulangnya  sehingga  para  kolektor  melakukan  pemungutan  retribusi  dengan mendahulukan  pedagang  yang  tidak  memiliki  tempat  khusus  agar  pedagang  membayar  retribusi sebelum  mereka  pulang  dan  disitulah  tempat  kendala  yang  dialami  oleh  para  kolektor  atau  juruh tagih.

## c. Tunggakan Pembayaran Oleh Pedagang
Perilaku  pedagang  di  pasar  cakke  kecamatan  Anggeraja  Kabupaten  Enrekang    dalam menanggapi retribusi pasar bisa  dikatakan tidak efektif dikarenakan sebagian  para pedagang tidak mematuhi  peraturan    yang  tercantum  dalam  surat  ketetapan  yang  ditentukan  oleh  dinas perindustrian  dan  perdagangan  karena  Selama  masa  pandemi  covid-19  ini  banyak  Pedagang menghadapi masa sulit dalam perekonomian rumah tangganya untuk itu sebagian pedagang banyak yang  mengeluh  akibat  barang  dagangannya  tidak  laku  sehingga  mereka  tidak  membayar  retribusi pasar.

## KESIMPULAN
Peran  pendapatan  daerah  terhadap  pasar  cakke  dalam  pertumbuhan  ekonomi  masyarakat selama  masa  pandemi  covid-19.  Berdasarkan  pemaparan  hasil  penelitian  mengenai  peran pendapatan  daerah  terhadap  pasar  cakke  dalam  pertumbuhan  ekonomi  masyarakat  selama  masa pandemi covid-19  (studi kasus Kec.Anggeraja Kab.Enrekang ) peneliti dapat mengambil kesimpulan
https://journal.unismuh.ac.id/index.php/equilibrium/index
bahwa  dalam    peningkatan  pendapatan  daerah  belum  maksimal  karena  belum  tercapainya  target penerimaan  retribusi  pasar  yang  telah  ditetapkan  meskipun  realisasi  retribusi  pasar  di  Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang meningkat setiap tahunnya. Hal ini disebabkan oleh berbagai kendala seperti  kurang  intensifnya  pendataan  wajib  retribusi,  revitalisasi  pasar,  tunggakan  pembayaran retribusi oleh pedagang karena berbagai alasan, faktor  adanya pandemi covid-19 dan cuaca sehingga realisasi penerimaan retribusi pasar tidak mencapai target. Kendala dalam pelaksanaan pemungutan pajak  pasar  dalam  pertumbuhan  ekonomi  masyarakat  selama  masa  pandemi  Covid-19.  Dalam memungut  pajak  senantiasa  bertindak  kurang  tegas  kepada  para  wajib  pajk.  Hal  ini  dikarenakan petugas  kurang  profesional  dalam  melaksanakan  tugasnya,  seperti  masih  ada  sikap  sungkan  pada wajib pajak bila mereka mengeluh belum laku dagangannya atau belum bisa membayar pajak.

## DAFTAR PUSTAKA
Arikuno, S., 2000, Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktis , Jakarta, Rineka Cipta
Brotodiharjo, R Santoso.2009. Pengantar Ilmu Hukum Pajak , Bandung: Refika Aditama.
Danim,  Sudarwan.  2005, Pengantar  Studi  Penelitian  Kebijakan,  Edisi  Pertama.cetakan pertama.Jakarta: Bumi Aksara.
Drs.H.  Nurdin,  M.Pd.  2019. Panduan  penulisan  Proposal  dan  Skripsi .  Makassar:  Universitas Muhammadiyah Makassar.
Dun, William N, 2008 , Analisis Kebijakan publik, Yogyakarta : Gajah Mada University.
Daun,  William  N.  2003. Analisis  Kebijakan  Publik  Edisi  Kedua. Yogyakarta:  Gadjah  Mada  University Press.
Gunawan, I.  2014. Metode Penelitian Kualitatif : Teori dan Praktis .  Jakarta:  Bumi Aksara
Jones, Charles O.2013. Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy ) Terjemahan Ricky Ismanto.Jakarta : Penerbit PT Raja Grafindo Persada.
Kaho,R, Joseph. 2007. Keuangan Otonomi Daerah , Jakarta: Rineka Cipta.
Lirik  , M.R., 2009 . Perencanaan Implementasi dan Evaluasi Kebijakan atau Program : Suatu  Kajian Teoritis Praktis ). Sukarta : Pustaka Citra
Murtiani  ,  S.,  Subroto,  I,M.I    &  Kurniadi,  D.,  2016 .  Sistem  Informasi  Retribusi  Pedagang  Pasar Kabupaten Semarang . Jurnal Transistor Elektro dan Informatika (TRANSISTOR EI,pp. 47-59.
Utomo,  C.e.w.  &  Haryadi,M.,  2016. Strategi  Pembangunan  Smart  City  dan  Tantangannya  bagi Masyarakat Kota .Jurnal Strategi dan Bisnis , pp. 159-176
Soetopo, H.B 2002, Metode Penelitian Kualitatif , Surakarta.
Suradinata, E. 2003. Organisasi dan Manajemen Pemerintahan . Bandung: Ramdhan
Winarno, B., 2008. Kebijakan public Teori & Proses . Jakarta: PT BUKUKITA
Winardi, 2006, Prinsip-Prinsip Manajemen . Bandung Alumni
Winarno, Budi. 2012. Teori dan Proses Kebijakan Publik . Yogyakarta: Media Pressindo.