## PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYUSUNAN AMDAL DI KABUPATEN SUKOHARJO

## Rahayu Subekti, Amalina Ghaisani Putri
Universitas Sebelas Maret, Indonesia e-mail : rahayusubekti0211@staff.uns.ac.id , amalinaghaisanip@student.uns.ac.id

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  partisipasi  masyarakat  dan  kendalanya yang dihadapi dalam penyusunan AMDAL di Kabupaten Sukoharjo. Penelitian ini merupakan  penelitian  hukum  empiris  dan  bersifat  deskriptif.  Penelitian  ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan sumber data berupa sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen,  dan  wawancara.Implementasi  partisipasi  masyarakat  dalam  proses penyusunan  AMDAL  di  Kabupaten  Sukoharjo  belum  dilaksanakan  secara maksimal  karena  ada  salah  satu  pabrik  yang  tidak  menjalankan  prosedur  terkait melibatkan  masyarakat  terkena  dampak  langsung  dalam  penyusunan  AMDAL. Selain itu, masih ditemukan beberapa kendala dalam proses implementasinya, baik kendala  yang  muncul  karena  disebabkan  oleh  Pemrakarsa,  Instansi  Lingkungan Hidup maupun masyarakat terkena dampak itu sendiri.
Kata Kunci : AMDAL, partisipasi masyarakat, Kabupaten Sukoharjo

## ABSTRACT
This study aims to analyze community participation and the obstacles faced in the preparation of the AMDAL in Sukoharjo Regency. This research is empirical legal research and is descriptive. This study uses a qualitative approach with sources of legal  material  in  the  form  of  primary  data  sources  and  secondary  data  sources. Data  collection  techniques  used  are  document  studies,  and  interviews.  The implementation of community participation in the AMDAL preparation process in Sukoharjo Regency has not been carried out optimally because there is one factory that does not carry out related procedures involving directly affected communities in the preparation of the AMDAL. In addition, there are still some obstacles in the implementation process, both obstacles that arise because they are caused by the Initiator, Environmental Agencies and the affected community itself.

## Keywords : AMDAL, community participation, Sukoharjo Regency

## PENDAHULUAN
Lingkungan  hidup  menurut  Pasal  1  ayat  (1)  Undang  -  Undang  Nomor  32  Tahun  2009 adalah  kesatuan  ruang  dengan  semua  benda,  daya,  keadaan,  dan  makhluk  hidup,  termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk  hidup lain.  Ruang lingkup  lingkungan  hidup  Indonesia meliputi ruang,
tempat Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  yang berwawasan nusantara dalam melaksanakan kedaulatan, hak berdaulat, dan yurisdiksinya.
Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan Hidup, memberikan ruang gerak bagi  masyarakat untuk ikut serta berperan dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan pada asas yang tertuang pada Pasal  2  yakni  asas  partisipatif  dan  asas  keterbukaan.  Asas  partisipasif  bahwa  setiap  anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup  baik  secara langsung maupun tidak langsung. Sedangkan  asas  keterbukaan  adalah  warga  masyarakat  dapat  membantu  mengidentifikasi persoalan dampak lingkungan hidup secara dini dan lengkap, menampung aspirasi dan kearifan lokal  sebagai  kunci  penyelesaian  persoalan  dampak  lingkungan  hidup  yang  timbul  (Mursid Raharjo, 2014:64).
Dokumen  AMDAL  disusun  oleh  pemrakarsa  dengan  mengikutsertakan  masyarakat sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  26  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang  Cipta  Kerja.  Penyusunan  dokumen  AMDAL  dilakukan  dengan  mengikutsertakan masyarakat yang terkena dampak langsung terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan. Ketentuan lebih lanjut mengenai proses partisipasi masyarakat diatur pada Peraturan pemerintah.
Partisipasi  masyarakat  diatur  secara  khusus  melalui  Peraturan  Pemerintah  Nomor  22 Tahun 2021 tentang tentang Penyelenggaraan Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, dan  Peraturan  Menteri  Lingkungan  Hidup  Republik  Indonesia  Nomor  17  Tahun  2012  tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan  menyatakan  penyusunan  dokumen  AMDAL  dilakukan  dengan  mengikutserakan masyarakat yang terkena dampak langsung terhadap rencana usaha dan/kegiatan.
Partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan AMDAL di Kabupaten Sukoharjo juga diatur dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Sebagai contoh pabrik yang terletak di Kabupaten Sukoharjo, berdasarkan dengan hasil survey yang dilakukan Tim Independen Muhammadiyah terkait Persepsi Masyarakat Terhadap Keberadaan pabrik tersebut. sejumlah 82% responden menyatakan tidak ada sosialisasi  kepada masyarakat terkait proses penyusunan AMDAL sebelum pabrik tersebut berdiri. Dan kemudian 58%  dari  responden  menyatakan  tidak  ada  keterlibatan  masyarakat  dalam  proses  penyusunan AMDAL. Sedangkan yang menyatakan ada keterlibatan hanya 8% dan responden menjawab tidak tahu  sebesar  33%  ( https://sukoharjonews.com/ diakses  pada  12  September  2021  pada  pukul 22.10).
Dengan adanya ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam penyusunan AMDAL, masih diperlukan  adanya  penelitian  mengenai  partisipasi  masyarakat  dalam  proses  penyusunan AMDAL  di  lapangan  dan  kendala  apa  saja  yang  ditemui.  Hal  ini  untuk  memastikan  apakah masyarakat  sudah  benar-benar  diikutsertakan  di  dalam  proses  penyusunan  atau  hanya  sekedar untuk  memenuhi  persyaratan  partisipasi  di  dalam  peraturan  perundang-undangan  saja. Permasalahan  pokok  yang  akan  dibahas  yaitu  :  (1)  Bagaimana  partisipasi    masyarakat    dalam proses penyusunan AMDAL di Kabupaten Sukoharjo? (2) Kendala apa saja  yang dihadapi dalam partisipasi masyarakat  dalam proses penyusunan AMDAL di Kabupaten Sukoharjo?

## METODE
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  empiris  atau non--doctrinal  research .  Pada penulisan empiris  atau sosiologis,  maka  yang diteliti awalnya adalah data sekunder, kemudian dilanjutkan  dengan  penelitian  terhadap  data  primer  di  lapangan  atau  terhadap  masyarakat (Soerjono Soekanto, 2014:52). Penelitian ini bersifat deskriptif  dengan menggunakan pendekatan kualitatif. kualitatif merupakan suatu metode penelitian yang menghasilkan data deskritif, yaitu yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata (Soerjono Soekanto, 2014:32).  Lokasi    penelitian  dilakukan  di  Dinas  Lingkungan  Hidup  Kabupaten  Sukoharjo  dan Kelurahan Desa Plesan. Sumber data dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo, Lurah Desa Plesan, dan masyarakat Desa Plesan. Data sekunder berupa  buku, jurnal ilmiah,  dan  artikel  yang  berasal  dari  internet.  Teknik  pengumpulan  dilakukan  dengan  studi dokumen,  dan  wawancara  dengan  Kepala  Bidang  Tata  Lingkungan  Dinas  Lingkungan  Hidup Kabupaten  Sukoharjo,  Lurah  Desa  Plesan,  dan  masyarakat  Desa  Plesan.  Teknik  analisis  data dalam penelitian ini melalui tahapan reduksi data dari hasil wawancara dari Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo, Lurah Desa Plesan, dan masyarakat Desa Plesan, lalu penyajian data dalam bentuk tabel dan  kaitan kegiatan, tahapan terakhir adalah penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan AMDAL di Kabupaten Sukoharjo
Terhadap pelaksanaan partisipasi dalam menyusun AMDAL, telah dilakukan survey dan wawancara dengan memilih sampel salah satu pabrik yang berlokasi di Desa Plesan, Kecamatan Nguter,  Kabupaten  Sukoharjo.  Survey  dan  wawancara  terhadap  masyarakat  terdampak  sekitar Pabrik X tersebut mengenai pelibatan masyarakat dalam penyusunan AMDAL dan pengetahuan masyarakat terhadap AMDAL. Hasil tersebut  disusun dalam bentuk tabel sebagai berikut :

## Tabel.1 Pengetahuan Masyarakat Terhadap AMDAL
No. Pendapat Masyarak at Jumlah Mayarak at Persenta se 1 Tidak Tahu 7 70 2 Tahu 3 30 Jumlah 10 100
Sumber data; data primer peneliti tahun 2021
Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa terdapat 70% masyarakat tidak tahu AMDAL dan 30% tahu. Hasil ini didapat melalui wawancara dengan masyarakat terdampak yang jarak rumah dengan lokasi Pabrik X berjarak sekitar 50-100 meter.
Selanjutnya  hasil  wawancara  kepada  masyarakat  mengenai  pelibatan  dalam  tahapan penyusunan AMDAL memperoleh hasil sebagai berikut :
Tabel. 2 Partisipasi Masyarakat Dalam Pengumuman Rencana Usaha/Kegiatan
No. Pengumu man rencana usaha/kegi atan di lokasi usaha/kegi atan Jumlah Masyara kat Persent ase 1 Ada 0 0 2 Tidak Ada 10 100 Jumlah 10 100
Sumber data; data primer peneliti tahun 2021
Pada tabel  diatas, dapat  dilihat hasil melalui wawancara dengan masyarakat  terdampak yang  jarak  rumah  dengan  lokasi  Pabrik  X  berjarak  sekitar  50-100  meter,  sebanyak  100% masyarakat  terkena  dampak  menjawab  bahwa  tidak  ada  pengumuman  rencana  usaha/kegiatan sebelum Pabrik X dibangun di lokasi berdirinya Pabrik X, mereka tidak diikutsertakan pada tahap pengumuman rencana awal usaha/kegiatan hal ini menyebabkan masyarakat terkena dampak di sekitar lokasi Pabrik X berdiri tidak mengetahui sama sekali tentang deskripsi proyek, hal tersebut menyulitkan masyarakat terkena dampak dalam membayangkan apa yang akan terjadi jika proyek itu dilaksanakan. Dengan demikian tidak akan terjaring informasi isu dan concern masyarakat.
Tabel.3 Partisipasi Masyarakat Dalam Konsultasi Publik
No. Konsultasi Publik Jumlah Masyara kat Presen tase 1 Dilibatkan 0 0 2 Tidak Dilibatkan 10 100 Jumlah 10 100
Sumber data; data primer peneliti tahun 2021
Pada tabel  diatas, dapat  dilihat hasil melalui wawancara dengan masyarakat  terdampak yang  jarak  rumah  dengan  lokasi  Pabrik  X  berjarak  sekitar  50-100  meter  bahwa  sebesar  100% masyarakat tidak diundang pada saat konsultasi publik. Masyarakat terkena dampak menyatakan tidak  ada  undangan/ajakan  pada  saat  konsultasi  publik  yang  diselenggarakan  oleh pemrakasa/pelaku usaha, padahal masyarakat terdampak membutuhkan pemahaman akan adanya kegiatan di sekitar daerah mereka yang dapat mengandung risiko, berpotensi bahaya dan bencana jika terjadi kegagalan, karena masyarakat terdampaklah yang akan pertama merasakan dampak dan kerugian.
Keterbukaan serta peran serta masyarakat  adalah asas  yang esensial dalam pengelolaan lingkungan  yang  baik  (good  environmental  governance),  terutama  dalam  mekanisme administratif perizinan lingkungan sebagai instrumen pencegahan pencemaran lingkungan. (Siti Sundari Rangkuti, 2002:59). Dari hasil penelitian diketahui bahwa partisipasi masyarakat terkena dampak pada tahapan penyusunan dokumen AMDAL Pabrik X di Kabupaten Sukoharjo belum terlibat.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Bapak  Agung  Selaku  Kepala  Bidang  Tata Lingkungan DLH Sukoharjo, sebagai instansi yang mengeluarkan izin usaha, menurutnya semua pemrakarsa usaha yang wajib AMDAL di Sukoharjo telah memenuhi syarat administrasi untuk penerbitan  izin  usaha  termasuk  Pabrik  X.  Hal  ini  dibenarkan  oleh  Lurah  Desa  Plesan  bahwa Pabrik  X  telah  melakukan  tahapan  pengumuman  rencana  usaha/kegiatan  dan  pelibatan masyarakat  terkena  dampak  usaha/kegiatan  pada  saat  konsultasi  publik  yang  dilaksanakan  di Kantor  Kelurahan  Desa  Plesan.  Menurut  Lurah  Desa  Plesan  pada  saat  konsultasi  publik, pemrakarsa  Pabrik  X  tidak  menjelaskan  secara  detail  terkait  kegiatan/usahanya.  Pemrakarsa hanya menjelaskan keuntungan setelah Pabrik X beroperasi akan banyak menyerap tenaga kerja dari  masyarakat  sekitar,  sedangkan  untuk  dampak  potensial  yang  akan  terjadi  tidak  dijelaskan secara  detail,  meskipun  terkadang  dijelaskan  dampak  namun  tidak  sesuai  dengan  kondisi lingkungan  sekarang.  Akan  tetapi,  fakta  di  lapangan  masyarakat  terkena  dampak  yang  tempat tinggalnya  berjarak  50-100  meter  dari  Pabrik  X  100%  mengatakan  tidak  diikutsertakan  dalam tahapan penyusunan AMDAL, baik dalam tahapan pengumuman rencana usaha/kegiatan maupun konsultasi publik.
Community  Participation  (CP)  is  a  process  which  involves  people  to  participate  in planning, implementing and managing their local environment. It is actually a readiness on the part of both local governments and the community to accept equal responsibilities and activities in managing their surroundings. It also means a commitment to bring to the table resources, skills and knowledge for this purpose, and a respect for the capabilities and capacities of all partners. It  means  that  the  value  of  each  group's  contribution  is  seen,  appreciated  and  used.  It  is  an inclusive form of development in which the community's representatives as "partners" in decision- making, makes for successful community participation (Ragini Sahai, 2015:174-175).
Meskipun  didalam  prosedur  proses  penyusunan  AMDAL  partisipasi  masyarakat diperlukan  di  setiap  tahapan,  namun  pada  kenyataannya  di  Kabupaten  Sukoharjo  contohnya Pabrik X partisipasi tersebut tidak tertampung oleh pemrakarsa maupun pemilik usaha, sehingga ketika usaha serta/atau kegiatan berlangsung mengakibatkan kerugian bagi masyarakat. Padahal proses partisipasi masyarakat dalam AMDAL sangat dibutuhkan diantaranya untuk mengklaim terlaksananya  hak  dan  kewajiban  masyarakat  di  bidang  perlindungan  serta  pengelolaan lingkungan hidup.
Hak-hak masyarakat diikutsertakan dalam menyusun dokumen AMDAL  jika dimasukkan ke macam-macam hak, maka termasuk kedalam hak dasar sosial. Hak dasar sosial disini seperti hak  atas  lingkungan  hidup  yang  layak  dengan  cara  ikut  berperan  aktif  dalam  melindungi  dan mengelola lingkungan hidup. (Peter Mahmud Marzuki, 2016: 142). Melihat dari hak-hak  yang dimiliki oleh masyarakat dalam partisipasinya menyusun dokumen AMDAL dipertegas dengan asas partisipatif jika dijalankan dengan benar maka akan menghasilkan dokumen AMDAL yang sempurna.  Berdasarkan  hak-hak dan  asas partisipatif  yang telah dijelaskan di  atas,  masyarakat yang  diikutsertakan  dalam  menyusun  dokumen  AMDAL  sesuai  dengan  prosedur  penyusunan AMDAL dapat melalui penyampaian SPT, konsultasi publik dimana harus adanya keterbukaan,
efektivitas,  pertanggungjawaban,  dan  berkualitas  dalam  melakukan  pelaksanaan  proses penyusunan AMDAL  (Yurike Inna Rohmawati Ciptaningrum, dkk, 2017:75).
Pelaku  usaha/pemrakarsa  memiliki  kewajiban  sebagaimana  terdapat  dalam  Pasal  68 Undang-Undang  No.  32  Tahun  2009  yang  menyatakan  bahwa “setiap  orang  yang  melakukan usaha  dan/atau  kegiatan  berkewajiban  untuk  memberikan  informasi  yang  terkait  dengan perlindungann  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup  secara  benar,  akurat,  terbuka,  dan  tepat waktu,  menjaga  keberlanjutan  fungsi  lingkungan  hidup;  dan  menaati  ketentuan  tentang  baku mutu lingkungan hidup dan/ataau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.”
Berdasarkan  implementasi  penelitian  yang  dilakukan  melalui  wawancara  terhadap masyarakat terkena dampak Pabrik X yang berlokasi di Desa Plesan, mereka tidak diikutsertakan pada  tahapan  proses  penyusunan  AMDAL.  Sehingga  masyarakat  yang  terkena  dampak  tidak mendapatkan  haknya  dengan  baik  khususnya  tidak  adanya  transparansi  dalam  pemberian informasi.
Dokumen AMDAL  di Kabupaten Sukoharjo, khususnya  Pabrik X perlu dikaji ulang dan diperbaiki,  karena  pada  tahapan  awal  seperti  pengumuman  rencana  usaha/kegiatan  serta konsultasi  publik  tidak  dilaksanakan  sesuai  prosedur.  Dari  data  lapangan  sebanyak  100% masyarakat terdampak menyatakan yang tidak diikutsertakan pada tahapan pengumuman maupun konsultasi publik, padahal mereka yang jarak rumahnya paling dekat dengan Pabrik X sehingga mereka yang sangat merasakan dampak dari usaha Pabrik X tersebut.

## Kendala-Kendala Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan AMDAL
Memang diakui bahwa dalam mengimplementasikan partisipasi masyarakat dalam proses AMDAL tidaklah mudah, begitu pula yang terjadi  dalam  proses  AMDAL  salah satu pabrik yang ada  di  Kabupaten  Sukoharjo,  yaitu  Pabrik  X.  Ada  berbagai  kendala  yang  mempengaruhi implementasi partisipasi masyarakat dalam proses AMDAL. Adapun kendala tersebut yaitu :
(1) Rendahnya pengetahuan dari masyarakat yang terkena dampak terhadap AMDAL Hal ini dapat didukung dengan hasil survey dan wawancara terhadap masyarakat terdampak sekitar  lokasi  usaha  pabrik  dengan  persentase  sebesar  70%  masyarakat  tidak  mengetahui AMDAL. Masyarakat terdampak Pabrik X yang berlokasi di Desa Plesan hanya sebagai pihak yang  diabaikan  oleh  pelaku  usaha/pemrakarsa,  hal  ini  terjadi  disebabkan  masyarakat  tidak mempunyai  informasi  tentang  penyusunan  dokumen  AMDAL  oleh    pihak  pelaku usaha/pemrakarsa maupun instansi lingkungan hidup.
(2) Minimnya  pengumuman  dari  pemrakarsa  terkait  rencana  usaha/kegiatan  dan  sosialisasi dampak yang akan timbul kepada masyarakat terkena dampak Berdasarkan  data  di  lapangan,  100%  masyarakat  sekitar  lokasi  Pabrik  X  yang  tempat tinggalnya  berjarak  50-100  meter  dari  pabrik  tidak  diberi  sosialisasi  dari  pemrakarsa mengenai dampak yang akan timbul ketika pabrik telah beroperasi. Yang mereka tahu hanya akan  menyerap  banyak  tenaga  kerja  dari  masyarakat  sekitar,  akan  tetapi  tidak  mengetahui bahaya  dampak  yang  akan  timbul  kedepannya  dan  upaya  menanggulanginya.  dampaknya. Pemrakarsa  seharusnya  menyediakan  informasi  yang  komperehensif  terkait  rencana usaha/kegiatan  dan  dampaknya  dengan  cara  yang  mudah  dimengerti  dan  diakses.  Pihak perusahaan  hanya  terfokus  pada  keuntungan  yang  dihasilkan  oleh  perusahaan  tanpa  terlalu mempedulikan keadaan atau kondisi lingkungan sekitar.
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
(3) Minimnya  sosialisasi  yang  dilakukan  oleh  Dinas  Lingkungan  Hidup  Kabupaten  Sukoharjo kepada masyarakat yang terkena dampak Dalam  realitanya,  70%  masyarakat  yang  terkena  dampak  tidak  mengetahui  mengenai AMDAL, dikarenakan kurangnya sosialisasi dari instansi pemerintah terkait yang menaungi bidang lingkungan hidup. Pada tahap rencana pembangunan usaha/kegiatan yang memerlukan AMDAL, otomatis akan berdampak di lingkungan sekitar lokasi berdirinya usaha/kegiatan. Dengan  minimnya  sosialisasi  pada  saat  sebelum  usaha/kegiatan  itu  dibangun,  akan menimbulkan  kurangnya  pengetahuan  masyarakat  sekitar  lokasi  yang  terkena  dampak terutama urgensi diikutsertakannya mereka sebagai masyarakat yang terkena dampak dalam proses penyusunan AMDAL.

## PENUTUP
(1) Partisipasi  masyarakat  dalam  proses  Analisis  Mengenai  Dampak  Lingkungan  Hidup (AMDAL) di  Kabupaten Sukoharjo belum dilaksanakan secara maksimal karena  ada salah satu pabrik yang tidak menjalankan prosedur terkait melibatkan masyarakat terkena dampak langsung dalam penyusunan AMDAL.
(2) Dalam partisipasi masyarakat dalam proses AMDAL di Kabupaten Sukoharjo masih terdapat berbagai kendala, antara lain :
a) Rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM) dari masyarakat yang terkena dampak
b) Minimnya  pengumuman  dari  pemrakarsa  terkait  rencana  usaha/kegiatan  dan sosialisasi dampak yang akan timbul kepada masyarakat terkena dampak
c) Minimnya  sosialisasi  yang  dilakukan  oleh  Dinas  Lingkungan  Hidup  Kabupaten Sukoharjo kepada masyarakat yang terkena dampak.
Upaya-upaya yang bisa dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam proses AMDAL dengan cara berupa :
a) Sosialisasi  berkaitan  dengan  partisipasi  masyarakat  dalam  proses  AMDAL.  Pihak pemrakarsa  dan  instansi  lingkungan  hidup  meningkatkan  frekuensi  sosialisasi mengenai rencana usaha/kegiatan yang akan dibangun dan Peraturan Pemerintah serta Undang-Undang yang mengatur partisipasi masyarakat dalam menyusun AMDAL.
b) Pemerintah  Daerah  dengan  Instansi  Lingkungan  Hidup  meningkatkan  koordinasi dengan masyarakat terkena dampak apabila ada suatu rencana pembangunan maupun rencana usaha/kegiatan.

## DAFTAR PUSTAKA
Ciptaningrum,  Y.  I.  R.,  Atikah  W.,  &  Fadhilah  N.  L.,  (2017). Peran  Serat  Masyarakat  dalam Proses Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup. Lentera Hukum.  Vol 4, No. 1
Marzuki, Peter Mahmud. (2016). Penelitian Hukum . Jakarta: Prenada Media Group.
Soekanto,  Soerjono.  (2014). Pengantar  Penelitian  Hukum .  Jakarta:  Universitas  Indonesia  Press (UI Press).
Raharjo, Mursid. (2014).  Memahami AMDAL edisi 2. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Ragini Sahai. (2015). Community Participation In Environmental Management: Role Of Women , ICRRDESH-15.
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Zulkarnain, Cut Sabina A., (2017). Pemenuhan Hak Akses Atas Informasi Amdal Di Indonesia: Penguatan Regulasi Dan Optimalisasi Sistem Elektronik . Jurnal Poros Hukum Padjajaran. Volume 2, Nomor 1.
https://sukoharjonews.com , diakses pada 12 September 2021 pada pukul 22.10