Website: http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh Email: jurnal.ajsh@ardenjaya.com

## Penerapan Edukasi Hukum kepada Masyarakat terhadap Bahaya Minuman Keras Beralkohol di Kota Kendari

## INFO PENULIS
Ayu Lestari Dewi Universitas Sulawesi Tenggara dewylestari35@gmail.com
Muhammad Tahir Universitas Sulawesi Tenggara Muhmmdtahir66@gmail.com

## INFO ARTIKEL
ISSN: 2808-1307
Vol. 1, No. 3, Desember 2021 http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh
© 2021 Arden Jaya Publisher All rights reserved

## Saran Penulisan Referensi:
Dewi, A. L., & Tahir, M. (2021). Penerapan Edukasi Hukum kepada Masyarakat terhadap Bahaya Minuman Keras Beralkohol di Kota Kendari. Arus Jurnal Sosial dan Humaniora, 1 (3), 148-153.

## Abstrak
Fenomena  maraknya  perdagangan  minuman  beralkohol  merupakan  hal  yang  sering ditemukan khususnya di Indonesia. Umumnya hal ini terjadi beberapa karena kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang menekan produksi minuman beralkohol legal. Penerapan  kebijakan  pelarangan  beredarnya  minuman  beralkohol  sangat  jelas bertujuan  untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan nilai dan pola hidup sehat serta  meminimalisir  tingkat  kriminalitas  sebagai  dampak  dari  konsumsi  alkohol  yang menjadi  pengaruh  besarnya  tingkat  kriminalitas  yang  terjadi.  Efektifitas  hukuman sebagai  pemberian  efek  jera  baik  kepada  pengonsumsi  maupun  kepada  penjual  dan produsen.  Karena  itu  dibutuhkan  cara  represif,  preventif  dan  pre-emtif  dalam pengedukasian  mengenai  bahaya  minuman  keras,  tidak  dengan  serta  merta  memberi hukuman  dengan  tujuan  efek  jera  tetapi  lebih  mengedepankan  edukasi  hukum mengenai  nilai-nilai  yang  seharusnya  ditaati  dan  hal  yang  perlu  dihindari  khususnya ketika berbicara tentang bahaya minuman keras beralkohol mengenai dampak dan efek sampingnya  baik  bagi  kesehatan  maupun  bagi  lingkungan  sekitar.  Metode  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  yuridis  empiris  yaitu  suatu pendekatan  melalui  penelahan  dilapangan  yang    dilakukan  untuk  mengetahui  hukum dalam kenyataan.
Kata Kunci: Edukasi Hukum, Minuman Keras, Penerapan

## A. Pendahuluan
Fenomena  maraknya  perdagangan  minuman  beralkohol  merupakan  hal  yang  sering ditemukan pada  beberapa daerah  khususnya  di  Indonesia.  Umumnya  hal  ini  terjadi  beberapa karena  kebijakan  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah  yang  menekan  produksi  minuman beralkohol  legal  sehingga  minum  menjadi  mahal  dan  sulit  diakses  dan  faktor  lainnya merupakan keadaan dimana dinamika tingkat keadaan psikologis manusia di era maju seperti sekarang ini menuntut semuanya berjalan dengan dinamis sehingga tekanan dan tingkat stress pun dapat dikatakan menjadi hal yang sering kita jumpai sehingga begitu banyaknya peredaran minuman beralkohol secara ilegal dewasa ini merupakan hal yang perlu diwaspadai,
Minuman  beralkohol  dalam  hukum  islam  dikenal  dengan  istilah  khamar.  Khamar  dalam bahasa  arab  berarti  menutup  kemudian  dijadikan  sebuah  nama  bagi  segala  yang  memabukan dan menutup aurat, khamar lebih dikenal dengan minuman yang memabukan. Selanjutnya kata khamar dipahami sebagai nama minuman yang membuat peminumnya mabuk atau gangguan kesadaran.  Pada  zaman  klasik,  cara  mengonsumsi  benda  yang  diolah  manusia  dalam  bentuk minuman hingga dalam bentuk minuman sehingga para pelakunya disebut peminum. Pada era modern. Benda yang memabukan dapat dikemas dalam aneka ragam kemasan dan jenis.
Pentingnya sebuah kesadaran untuk mematuhi aturan tentunya harus dilandasi pada pola pikir  yang  sehat  dimana  seseorang  yang    sadar  dengan  pemikiran  sehat  tentunya  akan membentuk  pola  pikir  dan  kebiasaan  yang  baik.  Pada  prinsipnya  hakekat  dari  pembangunan nasional  tidak  hanya  berorientasi  pada  membangun  negara  yang  sejahtera  tetapi  juga membangun  masyarakat  seutuhnya  dan  dalam  mewujudkan  hal  tersebut  perlu  mempelajari nilai-nilai  moralitas  yang  baik  guna  membentuk  karakteristik  yang  jauh  dari  perilaku penyimpangan terhadap nilai-nilai yang tumbuh dalam kehidupan masyarakat.
Penerapan kebijakan pelarangan  beredarnya minuman beralkohol  sangat jelas bertujuan untuk  meningkatkan  kesadaran  masyarakat  akan  nilai  dan  pola  hidup  sehat  serta meminimalisir  tingkat  kriminalitas  sebagai  dampak  dari  konsumsi  alkohol  yang  menjadi pengaruh besarnya tingkat kriminalitas yang terjadi. Namun di sisi lain,  kebijakan pelarangan ini  dapat mengakibatkan,  semakin  besar  pula  pasar  ilegal  yang  menyuplai  minuman  keras  ke masyarakat  baik  dalam  partai  besar  maupun  tingkat  kecil.  apabila  permintaan  terhadap minuman  beralkohol  yang  legal  sulit  dipenuhi  maka  permintaan  tidak  serta  merta  hilang melainkan cenderung pindah pada alkohol ilegal yakni oplosan dengan sasaran harga yang lebih terjangkau.
1. Tinjauan Umum Minuman Beralkohol
Pengertian minuman beralkohol Minuman  Beralkohol  adalah  minuman  yang  mengandung  etil  alkohol  atau  etanol  (C2H5OH) yang  diproses  dari  bahan  hasil  pertanian  yang  mengandung  karbohidrat  dengan  cara fermentasi  dan  destilasi  atau  fermentasi  tanpa  destilasi.  Pada  jumlah  yang  semestinya  ia merupakan  suatu  zat  yang  mampu  memberi  pengaruh  pada  susunan  pusat  saraf  manusia,

## Abstract
The phenomenon of the rampant trade in alcoholic beverages is something that is often found, especially in Indonesia. Generally, this happens partly because of policies issued by  the  government  that  suppress  the  production  of  legal  alcoholic  beverages.  The implementation  of  policies  prohibiting  the  circulation  of  alcoholic  beverages  is  very clearly aimed at increasing public awareness of the values and healthy lifestyles as well as  minimizing  the  crime  rate  as  a  result  of  alcohol  consumption  which  affects  the magnitude of the crime rate that occurs. The effectiveness of punishment as a deterrent effect  for  both  consumers  and  sellers  and  producers.  Therefore  we  need  a  repressive, preventive  and  pre-emptive  method  in  educating  about  the  dangers  of  alcohol,  not necessarily giving punishments with the aim of being a deterrent but prioritizing legal education  regarding  values  that  should  be  adhered  to  and  things  that  need  to  be avoided,  especially  when  talking  about  dangers.  alcoholic  beverages  regarding  their impacts  and  side  effects  both  for  health  and  for  the  surrounding  environment.  The method  used  in  this  study  is  an  empirical  juridical  approach,  which  is  an  approach through field research that is carried out to find out the law in reality.
Keywords :  Legal Education, Liquor, Implementation
Pemakaian  dengan jangka waktu  tertentu yang  cukup  lama pada  akhirnya menimbulkan  rasa ketergantungan.
2. Golongan Minuman Beralkohol
Minuman  beralkohol  memiliki  banyak  jenis  ragam  namun  umumnya  minuman  beralkohol dibagi  berdasarkan  tingkat  kadar  serta jumlah  alkohol  yang terkandung dalamnya.  Umumnya minuman beralkohol dibagi menjadi tiga golongan yaitu:
1) Minuman Beralkohol golongan A yaitu minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C2H5OH) tingkat kadar sampai dengan 5%;
2) Minuman Beralkohol golongan B yaitu minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C2H5OH) tingkat kadar lebih dari 5% hingga 20%; dan
3) Minuman Beralkohol golongan C yaitu minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C2H5OH) dengan tingkat kadar lebih dari 20% sampai dengan 55%.
3. Tinjauan Aturan/Landasan Hukum Mengenai Peredaran Minuman Beralkohol Minuman  beralkohol  diatur  dalam  beberapa  peraturan  hukum  mulai  dari  praktek produksi,  penjualan,  hingga  peredarannya,  beberapa  peraturan  hukum  tentang  minuman beralkohol yang berlaku yaitu :
a. Undang  Undang  Hukum  Pidana  KUHP  Di  dalam  kitab  undang-undang  hukum  pidana diatur  mengenai  masalah  penyalahgunaan  alkohol  atau  tindak  pidana  minuman  keras yang tersebar dalam beberapa Pasal, antara lain Pasal 300, Pasal 492, Pasal 536, Pasal 537,  Pasal  538,  Pasal  539  KUHP.  Dalam  ketentuan  KUHP  tersebut  berisi  pembatasan terhadap penjualan dan peredaran minuman beralkohol, seperti dalam ketentuan Pasal 538  yang  melarang  menjual  minuman  beralkohol  terhadap  anak  dibawah  umur  lalu Pasal  537  yang  melarang  menjual  minuman  beralkohol  terhadap  angkatan  bersenjata dan  larangan  penyediaan  minuman  beralkohol  dalam  pesta  keramaian  untuk  umum atau pertunjukan rakyat atau diselenggarakan arak-arakan untuk umum.
b. Undang-Undang  No  29  Tahun  1947  Tentang  Cukai  Minuman  Keras  Dalam  Pasal  2 pembuatan  minuman  beralkohol  harus  mendapat  izin  perusahaan  dan  dalam  Pasal  3 minuman beralkohol yang di produksi harus dikenai pembayaran pajak cukai.
c. Peraturan  Presiden  No  74  Tahun  2013  Tentang  Pengendalian  Dan  Pengawasan Minuman  beralkohol  Dalam  Pasal  3  ayat  (2)  minuman  beralkohol  ditetapkan  sebagai barang dalam pengawasan sesuai yang dimaksud dalam UU No 8 Tahun 1962 Tentang Perdagangan  Barang  Pengawasan.  Dalam  Pasal  4  diatur  tentang  teknis  perizinan. Perizinan  pengadaan  minuman  beralkohol  ada  dua  yaitu  produksi  dalam  negeri  dan impor,  perizinan  pengadaan  minuman  beralkohol  dalam  negeri  harus  memiliki  izin pelaku usaha sedangkan pengadaan melalui impor harus memiliki izin impor. Selain izin pengadaan  juga  terdapat  izin  edar  dan  izin  perdagangan  kemudian  mengenai  standar mutu produksi diatur dalam pasal 5
d. Peraturan  daerah  kota  kendari    Nomor  3  Tahun  2015  tentang  retribusi  izin  tempat penjualan  minuman  beralkohol  mengenai  jenis  kadar  yang  diperbolehkan  untuk diperdagangkan, terkait izin dan tempat  alkohol yang diperdagangkan.

## B. Metodologi
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris yaitu suatu pendekatan  melalui  penelahan  dilapangan  yang    dilakukan  untuk  mengetahui  hukum  dalam kenyataan baik berupa penelitian, pendapat, sikap, yang berkaitan dengan Penerapan Edukasi Hukum Kepada Masyarakat Terhadap Bahaya Minuman Keras Beralkohol Di Kota Kendari data dikumpulkan melalui observasi, studi pustaka. dan wawancara.

## C. Hasil dan pembahasan
Tujuan  Penerapan  Edukasi  Hukum  Kepada  Masyarakat  Terhadap  Bahaya  Minuman Keras Beralkohol
Untuk mendidik dan memberikan pemahaman terhadap masyarakat dengan mengajarkan wawasan  mengenai  hukum  serta  pentingnya  kesadaran  dan  ketaatan  terhadap  nilai-nilai hukum khususnya akan bahaya minuman keras beralkohol baik bagi diri sendiri maupun bagi
lingkungan  sosial  masyarakat.  terdapat  berbagai  cara  dalam  memberikan  edukasi  hukum kepada masyarakat salah satunya adalah memberikan pemahaman hukum dengan penyuluhan dan  pendampingan  sasarannya  adalah  ketaatan  yang  diharapkan  dapat  dimiliki  oleh  seluruh kalangan masyarakat tentunya. Penyuluhan Hukum merupakan kegiatan penyebaran informasi, sosialisasi  atau  penerangan  hukum  dengan  materi  Peraturan  Perundang-Undangan  dan Peraturan Daerah yang berlaku. Hal ini dilakukan dalam rangka mewujudkan kesadaran hukum kepada masyarakat dan aparatur agar tercipta kepatuhan dan ketaatan terhadap hukum Faktor  Faktor  Penyebab  terjadinya  Pelanggaran  dengan  maraknya  peredaran  Minuman Beralkohol, saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya yaitu :
1. Faktor  Hukum,  Hukum  menjadi  salah  satu  faktor  penyebab  fenomena  minuman beralkohol  semakin  berkembang.  Kencenderungan  pemerintah  pusat  maupun pemerintah daerah untuk menekan dan membatasi produksi ,peredaran dan penjualan minuman  beralkohol  legal  melalui  produk-produk  hukum  yang  diberlakukan  oleh pemerintah  pusat  maupun  daerah  membuat  para  konsumen  minuman  beralkohol beralih  mengkonsumsi  minuman  beralkohol  oplosan,  bila  Permintaan  terhadap minuman  beralkohol  yang  legal  sulit  bahkan  tidak  bisa  dipenuhi  maka  permintaan justru  tidak  menghilang  melainkan  cenderung  berpindah  kepada  alkohol  yang  ilegal (oplosan).  Minuman  beralkohol  oplosan  dikonsumsi  karena  aksesnya  mudah  dan harganya yang murah
2. Faktor kebijakan, kebijakan pemerintah berupa produk hukum yang menekan minuman beralkohol  legal  yang  membuat  konsumen  minuman  beralkohol  beralih  kepada konsumsi minuman beralkohol oplosan:
a. Produk hukum pertama yang menyebabkan minuman beralkohol mahal adalah ketentuan  mengenai  bea  cukai  dan  pajak  pemerintah  telah  menerapkan  pajak bea  cukai  yang  tinggi  terhadap  minuman  beralkohol  legal.  Pada  tahun  2015, melalui Peraturan Pemerintah No 132 Tahun 2015 pemerintah menaikkan tarif impor  minuman  beralkohol  kategori  B  dan  C  menjadi  150%  dari  nilai  barang yang  diimpor  kemudian  Pada  tahun  2010,  pajak  cukai  terhadap  minuman beralkohol  yang  diproduksi  di  dalam  negeri  dinaikkan  hingga  380%  untuk kategori  A,  500%  untuk  kategori  B,  dan  188%  untuk  kategori  C.  Pada  tahun 2014,  pajak  minuman  beralkohol  domestik  dalam  kategori  A  meningkat  dari Rp2.500,-  (2010)  ke  Rp11.000,-  (2010)  dan  Rp13.000,-  (2014)  per liter.Kenaikan  pajak  cukai  terhadap  minuman  beralkohol  legal  oleh  produsen dibebankan  pada  konsumen  sehingga  menyebabkan  tingginya  harga  minuman beralkohol legal.
b. Kedua  yaitu  pembatasan  penanaman  modal  asing  terhadap  perusahaan  yang memproduksi minuman beralkohol,
dalam ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia No 39 Tahun 2014 Tentang Daftar  Bidang  Usaha  Yang  Tertutup  Dan  Bidang  Usaha  Yang  Terbuka  Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal dijelaskan dalam lampiran kesatu yang berisi ketentuan  tentang  daftar  bidang  usaha  yang  tertutup  terhadap  penanaman  modal. Walaupun  pajak  cukai  untuk  konsumsi  minuman  beralkohol  impor  tidak  mengalami kenaikan  sebesar  minuman  beralkohol  domestik,  pajak  minuman  impor  tetap  lebih tinggi dari minuman domestik.
c. Ketiga  adalah  kebijakan  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintahan  daerah  yang  telah menerapkan  pelarangan  minuman  beralkohol  dalam  yurisdiksinya.  Beberapa  daerah di  Indonesia  mulai  merumuskan  dan  menerapkan  peraturan  daerah  yang  mengatur tentang  pelarangan  minuman  beralkohol  pembatasan  dan  pengaturan  mengenai alkohol  khususnya  dikota  kendari  sendiri  diatur  dalam  peratuan  daerah  yaitu  perda Nomor 3 tahun 2015 mengenai retribusi izin penjualan minuman beralkohol.

## Sasaran edukasi hukum mengenai  bahaya minuman keras
a. Edukasi kepada para pengguna khususnya kalangan remaja dan anak sekolah yang dilakukan  secara  berkelanjutan  baik  di  sekolah  maupun  pada  komunitas  yang  di program  secara  kreatif  agar  lebih  diterima  oleh  kalangan  remaja  yang  cenderung tidak tertarik terhadap himbauan yang sifatnya membuat jenuh dan membosankan.
b. Edukasi  yang  dilakukan  pada  masyarakat,  agar  supaya  masyarakat  dapat  terlibat aktif untuk mengawasi dan melaporkan ketika melihat adanya kegiatan yang terkait dengan  minuman  keras  baik  peredaran,  pengonsumsian  maupun  produksi  di wilayah sekitar masyarakat bertempat tinggal.
c. Edukasi  yang  dilakukan  pada  para  penyalur/pembuat/penjual  adalah  dengan memberikan jalan keluar bagi peluang usaha yang halal dan tidak merugikan dengan membagikan  ilmu  konsep  kewirausahaan  yang  lurus,.  Dalam  melakukan  edukasi sebaiknya  berkoordinasi  dengan  aparat,  pemuka  agama  dan  pemuka  masyarakat setempat.  Edukasi  juga  bisa  dilakukan  melalui  kajian  rutin  dalam  keluarga  atau lingkungan sekitar atau dengan share himbauan baik melalui sosial media ataupun media himbauan lainnya yang bersifat dapat diakses oleh khalayak umum (publik)

## Sebab-Sebab Timbulnya Alkoholisme
Sebenarnya  jumlah  alkoholisme  erat  berhubungan  dengan  kondisi  individu  dalam kehidupan masyarakat. Pada masyarakat yang sehat dan tidak membawa cekaman apapun terhadap  para  individunya,  akan  kurang  ditemukan  alkoholis.  Konsumen  alkoholis  bisa disebut  sebagai  bentuk  dari  pelarian  psikologis.  Maka  sebenarnya  alkoholisme  adalah akibat dari masalah individual dan masalah sosial yang cukup kompleks. Pada kenyataanya, merorang yang mengonsumsi minuman keras secara berlebihan akan berada dalam kondisi mabuk,  sehingga  dapat  meakukan  apa  saja  yang  bersifat  kriminalitas    diantaranya pengerusakan, penganiayaan dan hal-hal melanggar hukum lainnya Sebab  timbulnya  alkoholisme  dalam  diri  Seseorang  yang  mengonsumsi  minuman  keras diakibatkan terdorong  oleh  berbagai  hal.  hal  tersebut  adalah  :  a)  Peminum  yang  memang terbiasa dengan kesenangan dan semakin kerap mengonsumsi, sehingga meningkat volume konsumsinya hingga pada akhirnya menjadi seorang alkoholik b) Peminum yang didorong oleh rasa sakitnya, tindakannya tersebut guna meringankan yang dirasakan dengan tujuan Ketidaksadaran. c) Seorang peminum yang didorong oleh kondisi psikologis dalam tekanan perasaan,  tekanan  batin,  kecemasan,  dan  ketegangan,  yang  ditumpahkan  kesemuanya dengan  mengonsumsi  alkohol  sebagai  bentuk  protes  dan  rasa  frustasi.  d)  pengaruh  dari lingkungan pergaulan

## Hal-hal Yang Mempengaruhi Dalam Pengedukasian Hukum
Rendahnya kesadaran hukum dipengaruhi oleh berbagai hal misalnya faktor internal yakni pola pikir, pendidikan, tanggung jawab hingga pada tingkat ekonomi masyarakat yang rendah faktor- faktor  tersebut  umumya  memiliki  arti  yang  luas,  sehingga  dampak  positif  atau  negatifnya terletak pada isi di dalam Faktor itu sendiri, yaitu sebagai berikut :
a) Faktor masyarakat kecendrungan  masyarakat  menganggap  hukum  masih  lemah  dan  belum  bisa mengakomodir keadilan yang diharapkan oleh masyarakat Faktor peraturan Campur tangan hukum yang semakin meluas ke dalam bidang kehidupan masyarakat menyebabkan  masalah  efektivitas  penerapan  hukum  semakin  penting.  peraturan perundang-undangan  yang  telah  dibuat  oleh  lembaga  yanga  berwenang  dan  masih belum mengakomodir kebutuhan perlindungan bagi  masyarakat tidak akan memberi dampak  yang  baik  bagi  ketaatan  dan  kepatuhan  yang  diharapkan,  Oleh  karena  itu fungsi  edukasi  hukum  yang diharapkan  ialah  melakukan  usaha  untuk  menggerakkan masyarakat  agar  bersikap  sesuai  untuk  mencapai  situasi  aman  dan  kondusif  sesuai dengan  yang  diinginkan  oleh  semua  masyarakat  dalam  hal  ini  Hukum  dapat  dipakai sebagai landasan kegiatan yang dilakukan oleh semua pihak yang terlibat.
b) Faktor penegak hukum
Aparat Penegak Hukum sebagai pelaksana hukum itu sendiri terkadang  masih belum mampu  untuk  benar-benar  menerapkan  peraturan  yang  sudah  ditetapkan.  bahkan seringnya  terjadi  aparat  penegak  hukum  yang  seharusnya  sebagai  pelaksana  justru melanggar  hukum.  Dimana  kita  melihat Secara  umum,  setiap  penegak  hukum mempunyai kedudukan dan peranannya Kedudukan ini merupakan suatu wadah yang isinya hak dan kewajiban. Sebagai penegak hukum, memiliki kedudukan dan peranan sekaligus  sebagai  bagian  dari  masyarakat  yang  harus  menaati  hukum  dan  bertindak sebagai  seseorang  yang  membuat  dan  melaksanakan  hukum  itu  sendiri.  Dengan demikian  tidak  mustahil  terkadang  antara  kedudukan  dan  peranan  menimbulkan konflik  bilamana  di  dalam  kenyataannya  menuntut  antara  peranan  yang  seharusnya dengan peranan yang sebenarnya dilakukan oleh seorang penegak hukum.
c) Faktor kebiasaan yang menjadi budaya Sebagai  hasil  karya,  cipta  dan  rasa  yang  didasarkan  pada  karsa  manusia  didalam pergaulan  hidup.  budaya  hukum  pada  dasarnya  mencakup  nilai-nilai  yang  mendasari
hukum  yang  berlaku,  nilai  norma  inilah  yang  merupakan  konseps  abstrak  mengenai apa  yang  dianggap  baik  sehningga  dilakukan  dan  apa  yang  dianggap  buruk  sehingga dihindari.  Hal  tersebut  lazimnya  merupakan  nilai  yang  mencerminkan  dua  keadaan yang harus diatur tindakannya karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum itu sendiri.

## D. Kesimpulan
Efektifitas  hukuman  sebagai  pemberian  efek  jera  baik  kepada  pengonsumsi  maupun kepada  penjual  dan  produsen  untuk  menekan  praktek  produksi  dan  penjualan  minuman beralkohol  masih  belum  mampu  membuat  rangsangan  psikologis  untuk  tidak  melakukan praktek  produksi,  pengedaran  dan  penjualan  minuman  beralkohol  oplosan.  Karena  itu dibutuhkan  cara  represif,  preventif  dan  pre-emtif  dalam  pengedukasian  mengenai  bahaya minuman  keras,  tidak  dengan  serta  merta  memberi  hukuman  dengan  tujuan  efek  jera  tetapi lebih mengedepankan edukasi hukum mengenai nilai-nilai yang seharusnya ditaati dan hal apa yang  perlu  dihindari  khususnya  ketika  berbicara  tentang  bahaya  minuman  keras  beralkohol mengenai  dampak  dan  efek  sampingnya  baik  bagi  keshatan  maupun  bagi  lingkungan  sekitar. Melihat    efektifitas  razia  oleh  kepolisian  belum  berhasil  menghilangkan  kebiasaan mengonsumsi maupun peredaran alkohol dan pembatasan yang lebih besar melalui ketentuan UU  Larangan  Minuman  Beralkohol  juga  tidak  cukup  efektif  bahkan  cenderung  meningkatkan konsumsi yang lebih besar. dimana permintaan terhadap minuman beralkohol yang legal sulit orang akan beralih ke ilegal karena itulah dapat disimpulkan dibutuhkan edukasi hukum untuk menanamkan  nilai-nilai  kepantasan  baik  atau  buruk  terhadap  hal-hal  yang  melanggar  hukum dan melanggar nilai-nilai yang tumbuh di dalam masyarakat.

## E. Referensi
Dirdjosisworo, S. (1984). Alkoholisme Paparan Hukum Dan Kriminologi . Bandung : CV. Remadja Karya.
Lomban,  K.  (2014).  Permasalahan  Dan  Segi  Hukum  Tentang  Alkoholisme  Di  Indonesia. Lex Crimen , 3 (1). Nurwijaya,  H.,  &  Ikawati,  Z.  (2009). Bahaya  alkohol:  dan  cara  mencegah  kecanduannya .  Elex Media Komputindo.
Peraturan  Presiden  No  74  Tahun  2013  Tentang  Pengendalian  Dan  Pengawasan  Minuman Beralkohol
Peraturan Menteri Keuangan No 132 Tahun 2015 Tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang Dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor
Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
Soekanto,  S.  (2007). Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum .  Jakarta  :Raja Grafindo Persada.
Soesilo, R. (2009). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP . Bogor: Pelita