286
Miftahul Hadi, Herri Azhari, Nur Fadlan, IIm Wasliman, Eva Dianawati

## Risalah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam
P-ISSN : 2085-2487;  E-ISSN : 2614-3275 Vol. 9, No. 1, (March) 2023. Journal website: jurnal.faiunwir.ac.id

## Research Article

## Penerapan Konsep Manajemen Strategi-Balanced Score- Card pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta
Miftahul Hadi 1 , Herri Azhari 2 , Nur Fadlan 3 , IIm Wasliman 4 , Eva Dianawati 5
1 STISNU Nusantara Tangerang, 2 STAI Pelabuhanratu, 3 STES Bhakti Nugraha,
4,5 Universitas Islam Nusantara Bandung
Copyright © 2023 by Authors, Published by Risalah: Jurnal Pendidikan dan Studi  Islam. This is an open access article under the CC BY License (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0).
Received :  February 11, 2022 Revised :  March 17, 2023 Accepted :  March 28,  2023 Available online    :  March 29, 2023
How  to  Cite :  Miftahul  Hadi,  Herri  Azhari,  Nur  Fadlan,  IIm  Wasliman,  and  Eva  Dianawati.  2023. “Penerapan Konsep Manajemen Strategi-Balanced Score-Card Pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta”.
Risalah, Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam 9 (1):285-95. https://doi.org/10.31943/jurnal_risalah.v9i1.433 . *Corresponding Author: Email: miftahulhadi0487@gmail.com , raisyaarinalhaq@gmail.com , nurfadlanmail@gmail.com , iimwasliman@uninus.ac.id , evadianawatiwasliman@uninus.ac.id
Application  of  the  Strategic  Management  Concept-Balanced  Score-Card  in  Private  Vocational  High Schools (SMK).
Abstract. Effective  and  quality-oriented  management  of  Vocational High  Schools  requires  a  serious commitment to quality improvement, long-term (human investment) and requires the use of certain equipment  and  techniques.  This  commitment  must  be  supported  by  a  high  dedication  to  quality through  continuous  process  improvement  by  all  parties  involved  which  is  known  as  strategic management.  Measurement  of  performance  in  a  school  so  far  has  been  carried  out  using  only  the acquisition  of  National  Examination  scores  or  school  rankings  as  measured  by  the  average National Examination  score,  dropout  rate,  and  finances  alone.  Measurements  on  other  aspects,  such  as measuring satisfaction with teachers and employees and stakeholders in the education system have not been a priority in performance measurement. Vocational High Schools (SMK), as an organization are expected to always carry out periodic performance measurements. Overall performance measurement can  be  done  through  the  balanced  scorecard  (BSC)  approach.  BSC  gave  rise  to  breakthroughs  in performance measurement in the private sector. BSC is a new framework capable of integrating various measurements  derived  from  strategic  management  within  the  company.  In  this  case  performance measurement in Vocational High Schools will be very effective if using a measurement strategy with a balanced  score  card  seen  from  4  perspectives:  finance,  internal  business  customers  and  growth  and learning in improving quality and quality in education.
Keywords: BSC, Performance Measurement, Vocational High School.
287
Penerapan Konsep Manajemen Strategi-Balanced Score-Card pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Miftahul Hadi, Herri Azhari, Nur Fadlan, IIm Wasliman, Eva Dianawati
Abstrak. Pengelolaan  Sekolah  Menengah  Kejuruan  yang  efektif  dan  berorientasi  pada  mutu pendidikan  memerlukan  suatu  komitmen  yang  penuh  kesungguhan  dalam  peningkatan  mutu, berjangka panjang (human investment) dan membutuhkan penggunaan peralatan dan teknik-teknik tertentu.  Komitmen  tersebut  harus  didukung  oleh  dedikasi  yang  tinggi  terhadap  mutu  melalui penyempurnaan proses yang berkelanjutan oleh semua pihak yang terlibat yang dikenal dengan suatu manajemen  strategi.  Pengukuran  dalam  kinerja  di  suatu  sekolah  selama  ini  telah  dilakukan  hanya menggunakan  perolehan  nilai  Ujian  Nasional  ataupun  peringkat  sekolah  yang  diukur  dari  rata-rata nilai Ujian Nasional, tingkatkan putus sekolah, serta keuangan saja. Pengukuran pada aspek lainnya, seperti  pengukuran  kepuasan  terhadap  guru  serta  karyawan  maupun  stakeholder  dalam  system pendidikan belum menjadi prioritas dalam pengukuran kinerja. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), sebagai suatu organisasi diharapkan selalu melakukan pengukuran kinerja secara berkala. Pengukuran kinerja  secara  menyeluruh  dapat  dilakukan  melalui  pendekatan  balanced  scorecard  (BSC).  BSC memunculkan  terobosan  pengukuran  kinerja  dalam  sektor  privat.  BSC  suatu  kerangka  kerja  baru mampu  mengintegrasikan  berbagai  pengukuran  yang  diturunkan  dari  manajemen  strategi  dalam perusahaan.  Dalam  hal  ini  pengukuran  kinerja  di  Sekolah  Menengah  Kejuruan  akan  sangat  efektif apabila  menggunakan  strategi  pengukuran  dengan  balanced  score  card  dilihat  dari  4  perspektif: keuangan,  pelanggan  bisnis  internal  serta  pertumbuhan  dan  pembelajaran  dalam  meningkatkan kualitas serta mutu dalam pendidikan.
Kata Kunci: BSC, Pengukuran Kinerja, Sekolah Menengah Kejuruan.

## PENDAHULUAN
Tujuan  pendidikan  melahirkan  manusia  yang  pintar,  terampil,  dan  saleh, manusia yang imtak dan iptek, manusia yang terampil dan baik terhadap sesama dan Tuhan. Musfah  (2015:10)  Mengatakan  bahwa:  Pendidikan  Nasional  berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat  dalam  rangka  mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  bertujuan  untuk berkembangnya  potensi  peserta  didik  agar  menjadi  manusia  yang  beriman  dan bertakwa  kepada  Tuhan  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  berakhlak  mulia,  sehat, berilmu,  cakap,  kreatif,  mandiri,  dan  menjadi  warga  negara  yang  demokratis  serta bertanggung  jawab. UU  RI  (1990:  4)  mengatakan:  Tujuan  pendidikan  adalah membangun karakter peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga menjadi manusia bernilai dan memenuhi tantangan zaman dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Pendidikan formal terdiri atas pendidikan  dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan  tinggi.  Jenis  pendidikan  mencakup  pendidikan  umum,  kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus. Jalur, jenjang dan jenis pendidikan diwujudkan  dalam  satuan  pendidikan  yang  diselenggarakan  oleh  pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. [4]
Pendidikan  menengah  berbentuk  Sekolah  Menengah  Atas  (SMA),  Madrasah Aliyah  (MA),  Sekolah  Menengah  Kejuruan  (SMK)  dan  Madrasah  Aliyah  Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat.  Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, melalui Direktorat Pembinaan SMK sudah memfokuskan 4 program prioritas, yakni SMK  Kemaritiman,  SMK  Ketahanan  Pangan,  SMK  Pariwisata,  dan  SMK  Industri Kreatif. UU RI (1990: 7. 8)  menyatakan pula bahwa: pemerintah melakukan hal ini bertujuan agar karakter dan potensi daerah akan mendukung SMK yang menyediakan tenaga  kerja  sesuai  dengan  kebutuhan  tenaga  kerja  di  daerah  tersebut.  (dalam Kurniawan, 2015)
288
Miftahul Hadi, Herri Azhari, Nur Fadlan, IIm Wasliman, Eva Dianawati
Pendidikan  adalah  usaha  sadar  dan  terencana  untuk  mewujudkan  suasana belajar  dan  proses  pembelajaran  agar  peserta  didik  secara  aktif  mengembangkan potensi  dirinya  untuk  memiliki  kekuatan  spiritual  keagamaan,  pengendalian  diri, kepribadian,  kecerdasan,  akhlak  mulia  serta  keterampilan  yang  diperlukan  dirinya, masyarakat, dan negara. (Dalam UU no 20 tahun 2003). Maka dalam hal ini sekolah merupakan  penyelenggara  pendidikan.  Akan  tetapi,  dalam  praktiknya,  upaya perbaikan pengelolaan pendidikan yang dilakukan oleh SMK sangat bergantung pada keputusan  birokrasi  pendidikan  yang  memiliki  jalur  yang  sangat  panjang,  bahkan kebijakan pendidikan yang dikeluarkan tidak sesuai dengan kondisi sekolah setempat. Dengan demikian, sekolah akan kehilangan kemandirian, motivasi dan inisiatif untuk berkembang, serta memajukan lembaganya guna meningkatkan kualitas pendidikan. Peran  serta  masyarakat  (khususnya  orang  tua  siswa)  dalam  penyelenggaraan pendidikan  masih  sangat  minim.  Pada  umumnya,  partisipasi  masyarakat  hanya berupa  dukungan  dana,  bukan  pada  proses  pendidikan  itu  sendiri.  Dalam  hal akuntabilitas, sekolah tidak memiliki beban untuk mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan  pendidikan  kepada  masyarakat,  bahkan  masyarakat  cenderung mempercayakan hasil pelaksanaan pendidikan sepenuhnya kepada sekolah.
Salah  satu  solusi  atas  berbagai  permasalahan  tersebut  adalah  melakukan reorientasi penyelenggaraan pendidikan. Seiring dengan berkembangnya paradigma otonomi  daerah,  pengelolaan  pendidikan  dasar  dan  menengah  telah  diserahkan  ke kabupaten/kota sampai tingkat sekolah. Dalam bidang pendidikan, muncul konsep manajemen berbasis sekolah (MBS) yang diterapkan pada semua satuan pendidikan. Menurut Dally (2010), agar kebijakan  MBS dapat diimplementasikan sesuai dengan harapan,  maka  strategi  yang  perlu  dikembangkan  adalah:  (a)  mengembangkan sekolah  yang  memiliki  perencanaan  strategik  dengan  membangun  visi  yang  dapat menggerakkan  sekolah,  merancang  program  dan  kegiatan  se-  kolah  pada  sebuah dokumen  program  dan  rencana  kerja sekolah  2  (RKS)  yang  menjadi  milik  bersama serta dilaksanakan secara konsisten;  mengembangkan sekolah yang mandiri dengan ditopang  oleh  sikap  profesionalisme,  pembagian  tugas  dan  kewenangan  yang  jelas melalui  mekanisme  pertanggungjawaban  sekolah  dalam  rangka  transparansi  dan akuntabilitas  sekolah;  dan  (mengembangkan  sekolah  yang  memberdayakan masyarakat  melalui  upaya  pe  ningkatan  peran  dan  partisipasi  masyarakat  melalui komite  sekolah  sebagai  perwakilan  dari  peran  serta  masyarakat  dalam  proses penyelenggaraan pendidikan.
Dalam  pengelolaan  sekolah  yang  efektif  dan  berorientasi  pada  mutu pendidikan  memerlukan  suatu  komitmen  yang  penuh  kesungguhan  dalam peningkatan  mutu,  berjangka  panjang  (human  investment)  dan  membutuhkan penggunaan  peralatan  dan  teknik-teknik  tertentu.  Komitmen  tersebut  harus didukung  oleh  dedikasi  yang  tinggi  terhadap  mutu  melalui penyempurnaan  proses yang  berkelanjutan  oleh  semua  pihak  yang  terlibat  yang  dikenal  dengan  suatu manajemen strategi.
Manajemen  strategi  di  Sekolah  merupakan  salah  satu  di  antara  ketiga  pilar pelaksanaan  manajemen  berbasis  sekolah.  Ada  dua  hal  yang  menjadi  penekanan utama  dalam  pelaksanaan  Manajemen  strategi  Berbasis  Sekolah  yaitu  prinsip transparansi dan akuntabilitas. Tranparansi yang dimaksudkan disini adalah adanya kemudahan akses bagi semua stake holderdan publik untuk memperoleh informasi
289
Miftahul Hadi, Herri Azhari, Nur Fadlan, IIm Wasliman, Eva Dianawati
yang  berkaitan  dengan  penyelenggaraan  sekolah  mulai  dari  Rencana  Kerja Sekolah (RKS)  dan  laporan  pelaksanaannya,  informasi  tentang  perkembangan  kemajuan belajar peserta didik dan sebagainya.  Sedangkan  akuntabilitas dimaksudkan bahwa semua  rencana  kerja  dan  pelaksanaannya  dapat  dipertanggungjawabkan  kepada semua stakeholder.
Artikel  ini  membahas  bagaimana  implementasi  manajemen  mutu  terpadu dalam  mewujudkan  MPMBS  melalui  peta  strategi  BSC  (Balanced  Scorecard).  Pada dasarnya,  BSC  merupakan  konsep  manajemen  yang  mengukur  kinerja  organisasi secara  seimbang  dari  berbagai  perspektif  yang  berfokus  pada  keberhasilan implementasi strategi organisasi. Dengan adanya konsep pengukuran kinerja secara komprehensif,  BSC  telah  diimplementasikan  oleh  berbagai  organisasi  kelas  dunia sebagai  sistem  manajemen  strategis  dan  bahkan  sebagai  sarana  pemandu  serta pendorong  proses  perubahan  manajemen  dan  budaya  organisasi  termasuk  pada imple- mentasi manajemen berbasis sekolah.
Model  BSC  yang  ditemukan  oleh  Robert  Kaplan  dan  David  Norton menerjemahkan misi dan strategi sekolah ke dalam berbagai tujuan dan 3 M ukuran, yang  tersusun  dalam  empat  perspektif,  yaitu  perspektif  keuangan  di  mana  sekolah diharapkan  dapat  memberikan  layanan  pendidikan  yang  lebih  baik  kepada masyarakat, perspektif pelanggan di mana sekolah diharapkan dapat memberdayakan masyarakat  dalam  proses  pengambilan  keputusan  dan  evaluasi  penilaian  kinerja sekolah,  perspektif  proses  internal  di mana  sekolah  diharapkan  dapat  memberikan hasil sesuai dengan program dan kegiatan yang telah direncanakan, serta perspektif pembelajaran  dan  pertumbuhan  di  mana  sekolah  diharapkan  dapat  meningkatkan dan menciptakan nilai. Demikian maka dalam artikel ini akan dipaparkan berkaitan dengan  Manajemen  strategi  Pendidikan  dengan  pendekatan  BSC.  Hal  lain  akan dipaparkan  bagaimana  indikator  dan  model  pelaksanaannya  dalam  organisasi pendidikan.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  deskripstif  kualitatif  yang merupakan metode-metode untuk mengeksprorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang di anggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan,  serta  menggambarkan  atau  mendeskripsikan  keadaan  di  lapangan dengan memotret dan menyajikan data dengan apa adanya serta menginterprestasikan  korelasi  sebagai  factor  yang  ada  yang  berlaku  meliputi  sudut pandang  atau  proses  yang  sedang  berlangsung  tentang  kasus  penerapan  konsep manajemen  strategi- balanced  score-card pada  sekolah  menengah  kejuruan/smk swasta.  Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  menggunakan pendekatan  deskriptif  kualitatif  dengan  jenis  penelitian  studi  kasus  (case  study). Sementara  studi  kasus  merupakan  strategi  penelitian  dimana  didalamnya  peneliti menyelidiki  secara  cermat  suatu  program,  peristiwa,  aktivitas,  proses,  atau sekelompok  individu.  Kasus-kasus  dibatasi  oleh  waktu  dan  aktivitas,  dan  peneliti mengumpulkan  informasi  secara  lengkap  dengan  menggunakan  berbagai  prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah ditentukan .
290
Penerapan Konsep Manajemen Strategi-Balanced Score-Card pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Miftahul Hadi, Herri Azhari, Nur Fadlan, IIm Wasliman, Eva Dianawati

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pushpanadham, (2006) menyatakan Pendidikan merupakan salah satu faktor kunci dalam keberhasilan pembangunan nasional di segala bidang, baik politik, sosial, budaya ekonomi, maupun moral. Peningkatan suatu kualitas dalam pendidikan akan memberikan  dampak    multilier  effect  terhadap  kseluruh  omponen  pembangunan bangsa.  Pendidikan  yang  bermutu  berdampak  serta  mendorong  meningkatnya kualitas SDM yang menjadi target sekaligus siubjek ataupun obyek dari pembangunan sumber  daya  manusia.  Dalam  rangka  meningkatkan  kualitas  pendidikan  tersebut, pemerintah  bertanggung  jawab  melaksanakan  Peningkatan  Mutu  Berbasis  Sekolah (MPMBS) yang merupakan suatu Manajemen berbasis Sekolah yang telah terlaksana di Indonesia.
Terkait  dengan  hal  pelaksanaan  MBS  pemerintah  telah  melakukan  berbagai terobosan melalui  kebijakan-kebijakan terutama dalam supervisi serta pengawasan. Pelaksanaan  otonomi  pendidikan  sangat  menuntut  perubahan  melalui  sistem supervisi yang bukan hanya untuk mengemban fungsi pengawasan saja, akan tetapi melalui  fungsi  membina  terhadap  terselenggaranya  mutu  dalam  pendidikan. Pengawasan serta pendampingan dalam pendidikan  dilakukan baik  melalui tingkat lembaga  pendidikan  ataupun  birokrasi  pengelolaan.  Pengawasan  serta  pembinaan menjadi  bagian  dari  fungsi  manajemen  harus  mampu  berjalan  seimbang  dengan fungsi-fungsi manajemen lainnya supaya dapat tercapai peningkatan kinerja lembaga penyelenggara  pendidikan  dengan  optimal.  Pelaksanaan  otonomi  daerah  tersebut berimplikasi  terhadap  tuntutan  dalam  pelaksanaan  proses  evaluasi  yang  menuntut lebih jujur, obyektif, profesional, dan transparan menjadi rangkaian dari pengawasan serta pembinaan sekolah dalam rangka peningkatan kualitas dalam pendidikan.
Wohlstetter  dan  Mohrman  menyatakan  (dalam  Hasballah  2006:  67)  bahwa Manajemen Berbasis Sekolah  merupakan suatu pendekatan politik untuk mereview ulang  suatu  organisasi  di  lembaga  sekolah  dengan  memberikan  kewenangan  serta kekuasaan  kepada  partisipan  sekolah  pada  tingkat  lokal  guna  peningkatan sekolahnya. Partisipan lokal yang dimaksud adalah wewenang kepala sekolah, guru, para pengawas, orang tua siswa, masyarakat, serta siswa itu sendiri. Mallen, Ogawa dan  Krans  (dalam  Halim  2010)  menyatakan  bahwa  MBS  merupakan  suatu  konsep dalam  penyelenggaraan  sekolah  bersifat  desentralisasi  mengidentiikasi  lembaga sekolah  itu  sendiri  sebagai  salah  satu  unit  utama  dalam  peningkatan  serta berlandaskan  pada  redistribusi  kewenangan  dalam  pembuatan  keputusan. Implementasi  MBS  tersebut  tidak  didasarkan  kepada  dua  argumen  yaitu  (1)  MBS diharapkan  mampu  meningkatkan  kepastian  manajemen  sekolah  dan  governance serta  (2)  MBS  dapat  memunculkan  kondisi  yang  memungkinkan  per-baikan pengajaran dan pembelajaran.
Dally  (2010:  19)  menyatakan  tujuan  penerapan  dalam  Manajemen  Berbasis Sekolah  adalah  sebagai  berikut:  (a)meningkatkan  mutu  dalam  pendidikan  melalui kemandirian serta insiatif sekolah pengelolaan serta pemberdayaan sumber daya yang telah tersedia; (b) meningkatkan kepedulian seluruh warga sekolah serta masyarakat dalam  penyelenggaraan  pendidikan  melalui  musyawarah;  (c)  meningkatkan rasatanggung  jawab  sekolah  terhadap  orang  tua,  sekolah  serta  pemerintah  dalam meningkatkan  mutu  sekolah;  (d)  meningkatkan  iklim  kompetisi  yang  sehat  antar berbagai  sekolah  dalam  pencapaian mutu pendidikan  di lembaga  yang diharapkan;
Penerapan Konsep Manajemen Strategi-Balanced Score-Card pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Miftahul Hadi, Herri Azhari, Nur Fadlan, IIm Wasliman, Eva Dianawati
(e) memberdayakan eluruh potensi sekolah yang tersedia supaya dapat menghasilkan lulusan yang berhasil guna serta berdaya guna.
Pengukuran dalam kinerja di suatu sekolah selama ini telah dilakukan hanya menggunakan perolehan nilai Ujian Nasional ataupun peringkat sekolah yang diukur dari  rata-rata  nilai  Ujian  Nasional,  tingkatkan  putus  sekolah,  serta  keuangan  saja. Pengukuran  pada  aspek  lainnya,  seperti  pengukuran  kepuasan  terhadap  guru  serta karyawan  maupun  stakeholder  dalam  system  pendidikan  belum  menjadi  prioritas dalam  pengukuran  kinerja.  Kondisi  tersebut  menjadikan  sekolah  tidak  mengetahui secara  holistik  tentang  kinerja  sekolah.  Padahal  suatu  organisasi,  menurut  Pyzdek (dalam Rita, 2011) termasuk sekolah, perlu adanya evaluasi kinerja dari sudut pandang yang lebih komprehensif.
Rivai (2004: 14) menyatakan kinerja merupakan  hasil  ataupun tingkat dalam keberhasilan  seseorang  menyeluruh  selama  periode  tertentu  dalam  melaksanakan tugas dengan membandingkan berbagai kemungkinan, diantanya standar hasil kerja, target/sasaran  ataupun  kriteria  yang  sudah  ditentukan  terlebih  dahulu  dan  telah disepakati  bersama.  Gibson  et.al.  (1996:  118)  mengatakan,  kinerja  adalah  tingkat keberhasilan  dalam  melaksanakan  tugas  dan  kemampuan  untuk  mencapai  tujuan yang telah ditetapkan. Kinerja merupakanhasil kerja yang menjadi target seseorang ataupun  sekelompok  orang  dalam  suatu  organisasi  sesuai  dengan  wewenang  serta tanggung jawab tugas masing-masing untuk mencapai tujuan organisasi.
Dalam mengetahui tingkat keberhasilan kinerja seseorang maupun organisasi diperlukan suatu alat pengukuran dalam kinerja. Whittaker (dalam Tangkilisan, 2007: 171) menyatakan pengukuran kinerja organisasi adalah suatu alat fungsi manajemen yang  digunakan  dalam  meningkatkan  kualitas  pengambilan  keputusan  serta akuntabilitas. Stout (dalam Tangkilisan, 2007: 174) menyatakan pengukuran kdalam kinerja  suatu  organisasi  merupakan  proses  mencatat  serta  mengukur  pencapaian pelaksanaan  dalam  kegiatan  dalam  pencapaian  misi  melalui  hasil-hasil  yang ditampilkan berupa produk, jasa ataupun suatu proses. Pengukuran kinerja dilembaga sekolah merupakan bagian dari organisasi sektor publik merupakan hal yang sangat penting. Bastian (2007: 275) menjelaskan terdapat manfaat pengukuran kinerja baik secara  internal  maupun  eksternal  dalam  organisasi  sektor  publik,  yaitu:  (a) Memastikan  pemahaman  para  pelaksana  akan  ukuran  yang  digunakan  untuk pencapaian kinerja. (b). Memastikan terpaianya rencana kinerja yang telah disepakai. (C)  Memantau  dan  mengevaluasi  pelaksanaan  kinerja  dan  membandingkannya dengan  rencana  kerja  serta  melakukan  tindakan  untuk  memperbaiki  kinerja.  (d) Memberikan penghargaan dan hukuman yang obyektif atas prestasi pelaksana yang telah diukur dengan  sistem pengukuran kinerja yang telah disepakati.  (e).  Menjadi alat  komunikasi  antara  bawahan  dan  pimpinan  dalam  upaya  memperbaiki  kinerja organisasi. (f). Mengidentiikasikan apakah kepuasan sudah terpenuhi. (g) Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah. (h) Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara obyektif. (i) Menunjukkan peningkatan perlu dilakukan. (j). Mengungkapkan permasalahan yang terjadi.
Lebih spesiik, Muhroji (2012) menjelaksn manfaat pengukuran kinerja di suatu lembaga sekolah, yaitu: (a). untuk peningkatan kualitas dalam pelayanan pendidikan yang  telah    diselenggarakan.  Oleh  sebab  itu  informasi  dalam  pencapaian  kinerja lembaga sekolah  mampu memberikan masukan kepada sekolah mengenai  berbagai
292
Miftahul Hadi, Herri Azhari, Nur Fadlan, IIm Wasliman, Eva Dianawati
pelayanan  pendidikan  yang  diharapkan  oleh  masyarakat.  (b)  Guru  serta  karyawan harus  mengukur  sendiri    berbagai  aktivitasnya  sehingga  mampu    meningkatkan motivasi  dalam    bekerja.  Sekolah  memperioritaskan  program  serta  aktivitas  yang meningkatkan  kinerja  sekolah.  (c).  Memberikan  informasi  posisi  serta  kedudukan sekolah  dengan  membandingkan  dengan  sekolah  lain.  (d).  Membantu mengidentiikasi  berbagai  masalah  yang  dihadapi  sekolah,  baik  internal  maupun eksternal.
Haryoto  (2008)  menyatakan:  menilai  kinerja  dalam  suatu  organisasi  perlu dikembalikan  dalam  tujuan  ataupun  alasan  dibentuknya  suatu  system  dalam organisasi. Sekolah merupakan organisasi yang memiliki fungsi utama memberikan suatu layanan pendidikan yang bermutu kepada masyarakat. Terkait dengan layanan pendidikan  tersebut,  pemerintah  telah  menetapkan  Standar  Pendidikan  Nasional sebagai  dasar  rujukan  untuk  mengukur  kinerja  sekolah.  Oleh  karena  itu  dengan memperhatikan  berbagai  pendapat  para  ahli  tentang  dimensi  pengukuran  kinerja organisasi, maka pengukuran  dalam kinerja di lembaga sekolah dalam penelitian ini merujuk  kepada  Standar  Pendidikan  Nasional,  sebagaimana  tertuang  dalam  PP Nomor  19  Tahun  2005.  Terdapat  delapan  Standar  Pendidikan  Nasional  yang  dapat dijadikan  rujukan  untuk  mengukur  kinerja  sekolah,  sebagaimana  tertuang  dalam Pasal 2 Ayat (1), yaitu standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik  dan  tenaga  kependidikan,  standar  sarana  dan  prasarana,  standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan.
Sekolah  Menengah  Kejuruan  (SMK),  sebagai  suatu  organisasi  diharapkan selalu  melakukan  pengukuran  kinerja  secara  berkala.  Pengukuran  kinerja  secara menyeluruh  dapat  dilakukan  melalui  pendekatan  balanced  scorecard  (BSC).  Pada awalnya BSC dimunculkan sebagai terobosan pengukuran kinerja dalam sektor privat. BSC  menurut  Kaplan  dan  Norton  (2000:  71)  merupakan  suatu  kerangka  kerja  baru mampu  mengintegrasikan  berbagai  pengukuran  yang  diturunkan  dari  manajemen strategi dalam perusahaan.
Niven, 2(003: 15) menyatakan BSC, Balanced (Berimbang) dan Scorecard (kartu skore) merupakan suatu alat yang mempunyai tiga fungsi yakni sistem pengukuran, sistem  manajemen  stratejik,  serta  alat  komunikasi  BSC    menekankan  pengukuran keuangan  serta  non  keuangan,  jangka  pendek  dan  jangka  panjang,  internal  serta eksternal berjalan seimbang (Mulyadi, 2007: 3). BSC juga memberikan suatu kerangka dalam  kinerja  untuk  mengkomunikasikan  misi  serta  strategi  sekaligus menginformasikan  kepada  seluruh  SDM  tentang  yang  menjadi  determinan  sukses saat ini serta masa mendatang. BSC dapat digunakan untuk mengartikulasi strategi bisnis,  membantu  menyatukan  individu,  dan  antar  departemen  dalam  organisasi untuk mencapai tujuan bersama.
Dally  (2010:  79)  menjelaskan  penerapan  BSC  dalam  organisasi  publik memerlukan  beberapa  penyesuaian  ataupun  modiikasi  sebagai  berikut:  (a).  Fokus utama sektor publik (termasuk sekolah) adalah masyarakat (publik) dan kelompok- kelompok  tertentu  (interest  group),  sedangkan  fokus  utama  sektor  bisnis  adalah pelanggan  dan  pemegang  saham.  (b).  Tujuan  utama  organisasi  publik  adalah bukanlah maksimalisasi hasilhasil inansial, tetapi keseimbangan pertanggungjawaban inansial  (anggaran)  melalui  pelayanan  kepada  pihak-pihak  yang  berkepentingan (stakeholder)  sesuai  dengan  visi  dan  misi  organisasi  publik  (sekolah)  tersebut.  (c).
Penerapan Konsep Manajemen Strategi-Balanced Score-Card pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Miftahul Hadi, Herri Azhari, Nur Fadlan, IIm Wasliman, Eva Dianawati
Mendiinisikan  ukuran  dan  target  dalam  perspektif  pelanggan  dan  stakeholder membutuhkan  pandangan  dan  kepedulian  yang  tinggi,  sebagai  konsekuensi  dari peran kepengurusan organisasi publik/ sekolah, dan membutuhkan deinisi yang jelas serta  hasil  strategis  yang  diinginkan.  Misalnya,  penentuan  siapa  yang  menjadi stakeholders,  pemerliharaan  sumber  daya,  tujuan  strategis,  ukuran  kinerja,  target kinerja, dan program tindakan membutuhkan deinisi yang jelas.
Di  sekolah  Menengah  Kejuruan  BSC  dapat  diterapkan  melalui  4  pesrpektif yakni;  perspektip  keuangan,  pelanggan,  bisnis  internal  dan  pembelajaran  serta pertumbuhan
Dalam  perspektif  keungan:  pengelolaan  Pengelolaan  keuangan  sekolah  yang baik  dapat  dilakukan  dengan  menggunakan:  asas  pemisahan  tugas,  perencanaan, pembukuan  setiap  transaksi,  pelaporan  dan  pengawasan.  Manajemen  keuangan merupakan  salah  satu  substansi  manajamen  sekolah  yang  akan  turut  menentukan berjalannya kegiatan pendidikan di sekolah. Dalam hal Pengelolaan keuangan sekolah yang transparan dan akuntabel diyakini dapat meningkatkan kepercayaan orang tua dan  masyarakat  terhadap  sekolah  karena  seluruh  dana  baik  internal  maupun diperoleh  dari  penggunaan  BOS  diinformasikan  secara  terbuka  dan  bertanggung jawab.
Perspektif pelanggan: Pelanggan internal (kepala sekolah, guru dan karyawan sekolah) berkembang secara baik dalam aspek isik maupun psikis. Secara isik antara lain  mendapatkan  imbalan  inansial  yang  memadai  sesuai  dengan  kinerja masingmasing.  Sedangkan  secara  psikis,  pelanggan  internal  memiliki  kesempatan yang  luas  untuk  terus  belajar  dan  mengembangkan  kompetensi,  bakat  dan kreatiitasnya.  Pelanggan  Eksternal:  Eksternal  Primer  (Para  Siswa):  menjadi pembelajar sepanjang hayat, komunikator yang baik dalam bahsa nasional maupun internasional,  punya  ketrampilan  teknologi  untuk  lapangan  kerja  dan  kehidupan sehari-hari,  integritas  pribadi,  pemecah  masalah,  dan  penciptaan  pengetahuan  dan menjadi warga negara yang bertanggung jawab.
Dalam  perspektif  Bisnis  Internal:  bagaimana  SMK  menyusun  kerangka program  yang  menjadi  unggulan,  sehingga  mampu  berkompetisi  baik  SMK  Swasta dan  SMK  Negeri,  dalam  hal  ini  akan  berimplikasi  terhadap  kepuasan  pelanggan, sehingga  diharapkan  dengan  terobosan-terobosan  program-program  tersebut,  akan menarik minat sebanyak-banyaknya calon siswa untuk dapat bersekolah dilembaga tersebut. Adapun  cara  meningkatkan  mutu  pendidikan  di  sekolah  adalah  sebagai berikut:  Efektifitas  Proses  belajar  Mengajar  Tinggi,  Kepemimpinan  yang  Kuat, Pengelolaan yang Efektif Tenaga Kependidikan, dan Sekolah Memiliki Budaya Mutu. Dalam  perspektif  proses  bisnis  internal,  SMK  dilihat  dari  proses  pelayanan  kepada para siswa. Dalam hal ini pengukuran kinerja proses bisnis internal dibagi tiga aspek, yaitu  inovasi,  proses  internal,  dan  layanan  purna  jual.  Apsek  inovasi  merujuk  pada kualitas  kurikulum  yang  digunakan  dan  ketercapaian  standar  isi.  Apek  Proses Internal,  merujuk  pada  capaian  SNP  pada  komponen  Standar  Proses,  Standar Kompetensi Lulusan, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana,  Standar  Pengelolaan,  dan  Standar  Penilaian  Pendidikan.  Perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran.
Dalam  perpektif  pembelajaran  dan  pertumbuhan,  SMK  harus  mampu mengevaluasi semua hasil kerja SDM maupun program-program yang digulirkan, agar
294
Miftahul Hadi, Herri Azhari, Nur Fadlan, IIm Wasliman, Eva Dianawati
lembaga tersebut dapat mengevaluasi sejauhmana keberhasilan serta kelemahan, dari dua  hal  tersebut  maka  lembaga  akan  sering  berproses  untuk  lebih  meningkatkan kualitas  lembaganya. Perbaikan  yang  dilakukan  organisasi  bersifat  terus  menerus, konstan,  dan  reguler  dengan  melibatkan  seluruh  elemen  organisasi  di  berbagai tingkatan.  Hal  tersebut  dilakukan  untuk  mengurangi  pemborosan  dan  variasi; menyederhanakan proses bisnis, meningkatkan kualitas dan kinerja organisasi. Faktor lain  dari perspektif pembelajaran dan pertumbuhan adalah implementasi teknologi dalam  organisasi.  Pemanfaatan  teknologi  baik  dalam  manaje-men  maupun pembelajaran akan menjadikan sekolah dapat melaksanakan kegiatan secara efektif dan eisien.

## KESIMPULAN
Misi  utama  SMK  adalah  menyelenggarakan  layanan  pendidikan  yang berkualitas dan memberikan kepuasan kepada pelanggan utamanya, yaitu para siswa. Oleh karena itu perspektif pelanggan dianalisis dari kualitas layanan dan kepuasan pelanggan.  Penerapan  BSC  dalam  SMK  memerlukan  beberapa  penyesuaian  Fokus utama  SMK  adalah  masyarakat,  sedangkan  fokus  utama  sektor  bisnis  adalah pelanggan dan pemegang saham. Tujuan utama SMK adalah bukanlah maksimalisasi hasil-hasil  finansial,  tetapi  keseimbangan  pertanggungjawaban  anggaran  melalui pelayanan kepada pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder) sesuai dengan visi dan  misi  organisasi  lembaga  sekolah.  Mendefinisikan  ukuran  dan  target  dalam perspektif pelanggan dan stakeholder membutuhkan pandangan dan kepedulian yang tinggi,  sebagai  konsekuensi  dari  peran  kepengurusan  organisasi  publik,  dan membutuhkan  deinisi  yang  jelas  serta  hasil  strategis  yang  diinginkan.  Dengan penentuan pelanggan yang menjadi stakeholders, pemerliharaan sumber daya, tujuan strategis, ukuran kinerja, target kinerja, dan program tindakan membutuhkan deinisi yang jelas.

## DAFTAR PUSTAKA
Dally. Dadang. 2010. Balanced Scorecard Suatu Pendekatan dalam Implementasi MBS. Cet. Kedua. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
Gibson,  James  L.,  John  M.  Ivancevich  dan  James  H.  Donnelly,  Jr.  1996.  Organisasi, Perilaku,  Struktur,  Proses.  (Alih  Bahasa  Nunuk  Adiarni),  Jakarta:  Penerbit Binarupa Aksara.
Hasballah. 2010. Otonomi Pendidikan: Kebijakan Otonomi Daerah dan Implikasinya Terhadap Penyelenggaraan Pendidikan. Jakarta: Raja Graindo Persada
Halim, Abdul. 2010. Analisis Hubungan Manajemen Berbasis Sekolah Model Trilogy Juran dengan Hasil Ujian Nasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Di Kota Padang. Program Pasca Sarjana Universitas Andalas
Haryoto. 2008. Kinerja Organisasi. [Online] Tersedia: http://lawu96. multiply.com/journal/ item/8.
Muhroji. 2012. Anggaran dan Pengukuran Kinerja Sekolah (SMU). Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial, Vol. 22, No. 1, Juni 2012: 50-60
Musfah Jejen (2015). Manajemen Pendidikan (Teori, Kebijakan, dan Praktik). Jakarta: Prenadamedia.
Penerapan Konsep Manajemen Strategi-Balanced Score-Card pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Miftahul Hadi, Herri Azhari, Nur Fadlan, IIm Wasliman, Eva Dianawati
Kaplan,  R.S.  &  Norton,  David  P.  2000.  Balanced  Scorecard:  Menetapkan  Strategi Menjadi Aksi. Terjemahan, Peter R Yosi Pasla. Jakarta: Erlangga
Kurniawan Wibowo Arie dan Haryani Tri (2015).., SMK dari Masa ke Masa, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  No.  19  Tahun  2005  tentang  Standar Nasional Pendidikan.
Pushpanadham,  Karanan.  2006.  Educational  Leadership  for  School  Based Management. ABAC Journal Vol. 26 No 1 (January-April, 2006, pp.41-48)
Rita Indriati. 2011. Analisis Pengukuran Kinerja Manajemen Berbasis Sekolah dengan Pendekatan  Balanced  Scorecard  di  SMPN  1  Manggar  Belitung  Timur.  Tesis. Jakarta: Universitas Indoensia
Rivai, Veithzal, (2004). Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan, Jakarta: PT. Raja Graindo Persada.
Tangkilisan,  Hessel  Nogi  S.  2007.  Manajemen  Publik.  Jakarta:  PT  Gramedia Widiasarana Indonesia
Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Volume 9, No. 1,  Maret 2023
P - ISSN : 2085 - 2487
Risalah,  Jurnal  Pendidikan  dan  Studi  Islam is published  by  the  Faculty  of  Islamic  Studies  Wiralodra University  Indonesia.  Focus  of  Risalah,  Jurnal Pendidikan  dan  Studi  Islam  is  on  publishing  original empirical  research  articles  and  theoretical  reviews  of Islamic  education  and  Islamic  Studies.  The  empirical research  includes  studies  on  the  implementation  of Islamic  education  in  educational  Islamic  institution while theoretical study covers historical studies, expert finding and Islamic education content analysis from al - Qur’an and Hadist.

## Fakultas Agama Islam Universitas Wiralodra
Jln. Ir. Juanda Km 3 Indramayu Jawa Barat Indonesia www.faiunwir.ac.id

## https://jurnal.faiunwir.ac.id
E - ISSN : 2614 - 3275