Jurnal Hukum to-ra : Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat
Volume 9 Issue 3, 2023 P-ISSN: 2442-8019, E-ISSN: 2620-9837 This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

## PERLINDUNGAN  HUKUM  TERHADAP  HAK  KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL DI SULAWESI UTARA
Friend Henry Anis 1 , Ollij Anneke Kereh 2 , Karel Yossi Umboh 3
1 Faculty of Law, Universitas Sam Ratulangi Manado, Indonesia. E-mail: fh.anis@unsrat.ac.id 2 Faculty of Law, Universitas Sam Ratulangi Manado, Indonesia.
3 Faculty of Law, Universitas Sam Ratulangi Manado, Indonesia.
Abstract: This  research  aims  to  determine  and  analyze  the  substance  of  the  regulation  of  communal intellectual property rights in Indonesia and to determine and analyze the role of Regional Government in providing legal protection for communal intellectual property rights in North Sulawesi. The method used in this research is a normative legal research method which uses a statutory approach to examine the regulation of communal  intellectual property rights and an empirical method  to determine the role of Regional Government in providing protection for Communal Intellectual Property Rights in North Sulawesi. Data analysis uses  the content analysis method for primary and secondary legal materials, while data obtained  through  interviews  uses  qualitative  data  analysis.  The  results  of  the  research  show  that  the regulation of Communal Intellectual Property includes several regulations, namely Law of the Republic of Indonesia  Number  11  of  2013  concerning  Ratification  of  the  Nagoya  Protocol  on  Access  to  Genetic Resources and the Fair and Equitable Haring of Benefits Arising from Their Utilization to the Convention on Biological Diversity, Law- Law of the Republic of Indonesia Number 28 of 2014 concerning Copyright, Law of the Republic of Indonesia Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications. The role of the regional government of North Sulawesi Province and Regency/City in providing protection for Communal IPR by carrying out registration which includes Traditional Cultural Expressions and Traditional Knowledge, while Indications of Origin and Geographical Indications as well as Genetic Resources have not yet been registered. This research concludes the Legal Regulation of Communal Intellectual Property It has not been regulated in a specific regulation but is still spread across several laws and regulations, while the role of Regional Government shows that not all are actively paying attention to protecting Communal IPR, which is measured  by the number  of Communal IPR registered and those currently  in the registration process.
Keywords: Protection, Law, Wealth, Intellectual, Communal
How to Site:  Friend Henry Anis, Ollij Anneke Kereh, Karel Yossi Umboh (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kekayaan Intelektual Komunal Di Sulawesi Utara. Jurnal hukum to-ra , 9 (3), pp 396-407. DOI. 10.55809/tora.v9i3.281

## Introduction
Eksistensi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam konteks global menjadi hal yang sangat mendapatkan  perhatian  seiring  dengan  perkembangan  yang  terjadi  dalam  bidang Ekonomi dan perdagangan dunia. Sejarah mencatat perkembangan HKI tidak lepas dari perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  serta  dunia  perdagangan.  Revolusi industri  di  Inggris  dan  Revolusi  politik  di  Perancis  memberikan  dorongan  terhadap perkembangan  doktrin  maupun  obyek  perlindungan  hak  milik  intelektual.  Lahirnya Konvensi  Paris  1883  untuk  masalah Industrial  Right (Hak  Industri)  berupa  paten  dan
Friend Henry Anis, Ollij Anneke Kereh, Karel Yossi Umboh (2023) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL DI SULAWESI UTARA Jurnal Hukum tora: 9 (3): 396-407
desain  dan  Konvensi  Berne  1886  untuk  masalah Copyright (Hak  Cipta)  didorong  oleh satu kebutuhan akan pentingnya perlindungan hak milik intelektual secara internasional dan juga merupakan realisasi terhadap perlunya satu peraturan yang bersifat global di bidang HKI 1 .
Perlindungan kekayaan intelektual personal  telah  mendapatkan  perlindungan dengan berlakunya  perundang-undangan  HKI  yang  terus  dibaharui  sesuai  dengan perkembangan  HKI  yang  disesuaikan  dengan  kebutuhan.  Namun  demikian  dalam perlindungan HKI komunal yang meliputi Pengetahuan Tradisional (PT), Ekspresi Budaya Tradisional (EBT), Sumberdaya Genetik (SDG) dan Potensi Indikasi Geografis (IG) belum terdapat  pengaturan  secara  khusus  tetapi  masih  menggunakan  ketentuan  dalam  HKI personal. Disamping itu terdapat juga peraturan lainnya seperti dalam Undang-Undang No.5  tahun  2017  tentang  Pemajuan  Kebudayaan  dan  Peraturan  Pemerintah  No.56 tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal.
Berkaitan dengan perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal, maka sangat dibutuhkan peran  aktif  pemerintah  daerah  dalam  memberikan  perlindungan  dengan  melakukan pendataan/inventarisasi kekayaan intelektual komunal yang asli, lahir dan dilestarikan secara turun temurun  dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu dalam mendorong peran  serta  pemerintah  daerah  tersebut,  pemerintah  pusat  melalui  Kementerian Hukum dan HAM telah mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No.13 Tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal. Peraturan Menteri ini diberlakukan dalam  rangka  memberi  perlindungan  terhadap  kekayaan  intelektual  komunal  dalam bentuk inventarisasi 2 .
Berlakunya  peraturan  perundang-undangan  di  bidang  HKI  Komunal  sebagaimana disebutkan di atas ternyata belum dapat menjamin sepenuhnya terhadap perlindungan kepemilikan  kekayaan  intelektual  komunal  yang  tersebar  pada  daerah-daerah  di Indonesia. Kasus-kasus yang berkaitan dengan klaim kepemilikan HKI Komunal banyak terjadi  di  antaranya  pada  tahun  2009,  Malaysia  pernah  mengklaim  dan  mematenkan Tari Pendet yang berasal dari Pulau Bali sebagai kebudayaan asli negerinya. Sebelum itu, Lagu  Rasasayange  juga  diakui  Malaysia  sebagai  buah  budaya  rumpun  Melayu  dari Kepulauan  Nusantara  (Malay  Archipelago).  Lagu  ini  dipergunakan  mereka  untuk mempromosikan kepariwisataan Malaysia bertajuk Truly Asia. Negeri Jiran ini juga telah melakukan hal yang sama atas batik, Tari Reog Ponorogo, dan musik angklung 3 .
Indonesia sebagai negara yang kaya baik di bidang kebudayaan maupun kekayaan alam dan lainnya, memiliki khazanah kekayaan intelektual komunal yang berjumlah banyak. Namun  demikian  kasus-kasus  yang  disebutkan  di  atas  menunjukkan  perlindungan terhadap  kekayaan  intelektual  komunal  masih  saja  terabaikan  oleh  pemangku kepentingan  khususnya  pemerintah.  Berdasarkan  pada  permasalahan  tersebut,  maka urgensi  dari  penelitian  ini  sangat  penting  dalam  mengkaji  pengaturan  KIK  dan  peran
1 Muhammad Djumhana, Djubaedillah. R. 2014. Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Praktiknya diIndonesia. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Hlm.3
2 Konsideran Permen Hukum dan HAM No.13 Tahun 2017
3 https://litbang.kalbarprov.go.id/artikel/artikel/urgensi-perlindungan-hki komunal
Friend Henry Anis, Ollij Anneke Kereh, Karel Yossi Umboh (2023) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL DI SULAWESI UTARA Jurnal Hukum tora: 9 (3): 396-407
pemerintah  dalam  memberikan  perlindungan  terhadap  HKI  komunal  khususnya  di Sulawesi Utara.

## Discussion

## Substansi Pengaturan Kekayaan Intelektual Komunal Di Indonesia
Hasil  inventarisasi  peraturan  terkait  KIK  didapati  bahwa  pengaturan  kekayaan intelektual  komunal  di  Indonesia  tersebar  dalam  beberapa  peraturan  perundang- undangan sebagai berikut:
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2013 tentang Pengesahan Nagoya  Protocol  on  Access  to  Genetic  Resources  and  the  Fair  and  Equitable haring of Benefits Arising from Their Utilization to the Convention on Biological Diversity.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
5. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  5  Tahun  2017  tentang  Pemajuan Kebudayaan.
6. Peraturan  Menteri  Hukum  Dan  HAM  Nomor  13  Tahun  2017  tentang  Data Kekayaan Intelektual Komunal.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.56 tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal.
Seluruh  kebudayaan  yang  dimiliki  Negara  Indonesia  termasuk  kedalam  Kekayaan Intelektual Komunal. Adapun kekayaan intelektual komunal adalah kekayaan intelektual yang  dimiliki  oleh  masyarakat  umum  bersifat  komunal 4 .  Menurut  ketentuan  Pasal  4 Peraturan  Pemerintah  No.56  tahun  2022  kekayaan  Intelektual  Komunal  terdiri  dari Ekspresi Budaya Tradisional (EBT), Pengetahuan Tradisonal (PT), Sumber Daya Genetik (SDG), Indikasi Asal dan Potensi Indikasi Geografis. Ekspresi Budaya Tradisional adalah segala  bentuk  ekspresi  karya  cipta,  baik  berupa  benda  maupun  tak  benda,  atau kombinasi  keduanya  yang  menunjukan  keberadaan  suatu  budaya  tradisional  yang dipegang secara komunal dan lintas generasi.
Undang-Undang  No.  28  Tahun  2014  tentang  Hak  Cipta  dalam  Pasal  38  ayat  (1) menyebutkan  ekspresi  budaya  tradisional  mencakup  salah  satu  atau  kombinasi  dari segala  jenis  kesenian  dan  karya  sastra  seperti  musik,  gerak  dan  tari,  prosa,  drama, teater, segala jenis seni rupa dan yang terakhir adalah upacara adat. Cara melindungi ekspresi  budaya  tradisional  adalah  dengan  adanya  pemusatan  dan  dokumentasi nasional  melalui  Seksi  Ekspresi  Budaya  Tradisional  dalam  Subdit  Pengetahuan  dan Ekspresi Budaya Tradisional.
4 Robiatul Adawiya dan Rumawi, “PENGATURAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM MASYARAKAT KOMUNAL DI INDONESIA”, Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol. 10 Mei 2021, DOI: http://dx.doi.org/10.28946/rpt.v10i1.67 2.
Friend Henry Anis, Ollij Anneke Kereh, Karel Yossi Umboh (2023) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL DI SULAWESI UTARA Jurnal Hukum tora: 9 (3): 396-407
Pengetahuan  Tradisional  (PT)  merupakan  pengetahuan  yang  dikembangkan  oleh masyarakat  pribumi  atau  karya  intelektual  berdasarkan  tradisi.  Pengetahuan  ini mencakup  metode  budi  daya  dan  pengolahan  tanaman,  pengobatan,  kesenian,  serta resep  makanan-minuman 5 .    Sumber  Daya  Genetik    (SDG)  adalah  material  tumbuhan atau  binatang,  atau  jasad  renik  yang  mengandung  unit-unit  yang  berfungsi  sebagai pembawa  sifat  keturunan,  baik  yang  bernilai  aktual  maupun  potensial  untuk menciptakan galur, rumpun, atau spseies baru 6 . Potensi Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan 7 .
Undang-Undang Hak Cipta yang berlaku saat ini yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Ekspresi Budaya Tradisional (folklor) diatur dalam Bab tersendiri yaitu  Bab  V  tentang  Ekspresi  Budaya  Tradisional  dan  Ciptaan  yang  Dilindungi.  Bab  V Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014  terdiri  dari  Bagian  Kesatu  mengenai  Ekspresi Budaya Tradisional dan Hak Cipta atas Ciptaan yang Penciptanya Tidak Diketahui, yang terdiri Pasal 38  dan Pasal 39. Selanjutnya  pada  bagian Kedua mengenai Ciptaan  yang Dilindungi,  yang  terdiri  dari  Pasal  40;  serta  Bagian  Ketiga  mengenai  Hasil  Karya  yang Tidak Dilindungi Hak Cipta, yang terdiri dari Pasal 41 dan 42.
Pasal 38 ayat (1) menyatakan Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara. Penjelasan ketentuan ini menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “ekspresi budaya  tradisional”  mencakup  salah  satu  atau  kombinasi  bentuk  ekspresi  sebagai berikut:
a. Verbal tekstual, baik lisan maupun tulisan, yang berbentuk prosa maupun puisi, dalam berbagai tema dan kandungan isi pesan, yang dapat berupa karya sastra ataupun narasi informative.
b. Musik, mencakup antara lain, vokal, instrumental, atau kombinasinya.
c. Gerak, mencakup antara lain, tarian
d. Teater,  mencakup  antara  lain,  pertunjukan  wayang  dan  sandiwara  rakyatSeni rupa,  baik  dalam  bentuk  dua  dimensi  maupun  tiga  dimensi  yang  terbuat  dari berbagai macam bahan seperti kulit, kayu, bambu, logam, batu, keramik, kertas, tekstil, dan lain-1ain atau kombinasinya; dan
e. Upacara adat.
Pasal  38  ayat  (2)  menyatakan  negara  wajib  menginventarisasi,  menjaga,  dan memelihara ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pasal 38 ayat (3) mengatur penggunaan ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada
5 Ika, “Perlindungan Pengetahuan Tradisional di Indonesia, Perlu Aturan Tegas”, Universitas Gadjah Mada, diakses dari https://www.ugm.ac.id/id/berita/671- perlindungan-pengetahuan-tradisional-diindonesia-perlu-aturan-tegas. Diakses Tgl 5 September 2023 Jam 17.30 Wita
6 IndoArgoPedia, “Sumber Daya Genetik (SDG)”, diakses dari http://indoagropedia .pertanian.go.id/books/direktorat- perbibitandan-produksi-ternak/chapter/sumber- dayagenetik- %28sdg%29#:~:text=Sumber%20Daya%20Genetik%20(SDG)%20adalah,%2C%20rum pun%2C%20atau%20spseies%20baru Diakses Tgl. 5 September 2023 Jam 17.45 Wita
7 Diakses dari https://www.dgip.go.id/menuutama/indikasi-geografis/pengenalan, pada Tgl 5 September 2023, Jam 18.00 Wita.
Friend Henry Anis, Ollij Anneke Kereh, Karel Yossi Umboh (2023) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL DI SULAWESI UTARA Jurnal Hukum tora: 9 (3): 396-407
ayat (1) harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya. Pasca amandemen,  Undang-Undang  Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 38 ayat (1), (2), (3), dan (4) tentang hak cipta mengatur mengenai ekspresi budaya tradisional yakni dengan muatan sebagai berikut:
a.   Hak cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh negara,
b.  Negara  wajib  menginventarisasi,  menjaga,  dan  memelihara  ekspresi  budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
c.  Penggunaan  ekspresi  budaya  tradisional  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya,
d.  Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  Hak  Cipta  yang  dipegang  oleh  negara  atas ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal  38  ayat  (3)  menyebutkan  bahwa  “penggunaan  ekspresi  budaya  tradisional tersebut  harus  memperhatikan  nilai-nilai  yang  hidup  dalam  masyarakat pengembannya”.  Adapun  yang  dimaksud  nilai  yang  hidup  disini  adalah  adat  istiadat, norma  hukum  adat,  norma  kebiasaan,  norma  sosial  dan  norma  luhur  yang  lain  yang dijunjung tinggi oleh masyarakat  tempat asal, yang memelihara, mengembangkan dan melestarikan  ekspresi  budaya  tradisional 8 .  Diaturnya  ekspresi  budaya  tradisional berdasarkan ketentuan hak cipta, maka dengan sendirinya merupakan bagian dari rezim Hak  Kekayaan  Intelektual,  akan  tetapi  dengan  konsep  kepemilikan  komunal  yang berbeda dengan konsep umumnya yang bersifat individual.
Ruang  lingkup  perlindungan  pengetahuan  tradisonal  jika  dilihat  dari  unsur  yang  ada pada definisi terdiri dari dua kategori, yaitu pertama pengetahuan tradisional meng enai keanekaragaman  hayati misalnya  obat-obatan tradisional  dan  pertanian.  Selanjutnya, pengetahuan  tradisional  yang  terkait  dengan  seni.  Konsep  kepemilikan  pengetahuan tradisional  berbeda  dengan  cabang  HKI  lainnya.  Bagian  yang  harus  diperhatikan, pengetahuan  tradisional  harus  dijaga  dan  dilestarikan  oleh  sekelompok  masyarakat secara  turun-temurun.  Dengan  memberikan  perlindungan  bagi  pengetahuan tradisional, maka akan mendatangkan manfaat bagi banyak pihak.
Pengetahuan  Tradisional  dihasilkan  dari  kegeniusan  lokal  dalam  mengidentifikasi berbagai  potensi  dari  sumber  daya  yang  ada  di  suatu  wilayah.  Pada  umumnya Pemgetahuan Tradisional terkait dengan  fungsi-fungsi sumber daya guna  mendukung kehidupan  manusia.  Para  pemilik  Pengetahuan  Tradisional  umumnya  masih menggunakan  gaya  hidup  tradisional  dengan  memanfaatkan  sumber  daya  untuk memenuhi  kebutuhan  hidup  dan  keberlanjutan  komunitas,  meliputi  hal-hal  yang bersifat  material  dan  spiritual.  Hak  kekayaan  intelektual  di  Indonesia  belum  mampu sepenuhnya  dalam  memberikan  perlindungan  atas  Pengetahuan  Tradisional  yang dimiliki masyarakat. Hal tersebut disebabkan karena HKI dimaksudkan untuk melindungi hak privat individu sehingga jelas siapa subyek yang harus dilindungi. Sedangkan dalam Pengetahuan Tradisional bertujuan untuk melindungi kepemilikan bersama (komunal).
8 Djaja, H. (2016). Perlindungan Hukum terhadap Ekspresi Budaya Tradisional dalam Perspektif Undang Undang Hak Cipta. Jurnal Cakrawala Hukum, Vol.7, (No.1), pp.18–29. https://doi.org/ 10.26905/idjch.v7i1.1790
Friend Henry Anis, Ollij Anneke Kereh, Karel Yossi Umboh (2023) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL DI SULAWESI UTARA Jurnal Hukum tora: 9 (3): 396-407
Perlindungan  indikasi  geografis  terdapat  dalam  ketentuan  UU  No.  20  Tahun  2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan memberikan syarat-syarat  khusus yang melekat pada suatu produk indikasi geografis untuk memperoleh perlindungan Indikasi geografis  dimiliki  secara  komunal  dan  kolektif  bagi  suatu  masyarakat  berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2007. Penjelasan dari definisi indikasi geografis di Indonesia sendiri tertuang pada Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yakni suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/ atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/ produk yang dihasilkan. Berdasarkan pengertian indikasi geografis di atas, secara tidak langsung menyebutkan syarat-syarat yang  harus melekat pada suatu  output  pendukung indikasi  geografis itu sendiri yang mana diantaranya:
a. Tanda daerah asal suatu barang.
b. Produk itu eksis disebabkan oleh lingkungan geografis yang di dalamnya faktor alam.
c. Produk eksis dan berkembang oleh sebab faktor manusia.
d. Menjadi produk yang bereputasi dengan kualitas dan daya pembeda yang khas.
Sistem hukum di Indonesia  berkenaan  dengan  perlindungan indikasi geografis seperti yang dijelaskan di atas menjelaskan secara lengkap dari definisi serta terkait persyaratan yang harus melekat pada suatu produk yang akan dilindungi oleh indikasi geografis dan memberikan suatu amanat kepada pemerintah baik pusat dan daerah untuk melakukan upaya  perlindungan  terhadap  suatu  produk  yang  potensial  untuk  dilindungi  dengan sistem  hukum  indikasi  geografis.  Perolehan  perlindungan  hak  indikasi  geografis  bagi suatu produk, terlebih dahulu harus didaftarkan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
Perkembangan  terakhir  berkaitan  dengan  pengaturan  Kekayaan  Intelektual  Komunal, oleh  pemerintah  sejak  tanggal  20  Desember  2022  telah  menetapkan  dan memberlakukan Peraturan Pemerintah No. 56 tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal.  Peraturan  Pemerintah  ini  dimaksudkan  untuk  menyatukan  berbagai ketentuan yang diperlukan sebagai  dasar hukum dalam  pelaksanaan inventarisasi KIK yang  meliputi  Ekspresi  Budaya  Tradisional,  Pengetahuan  Tradisional,  Sumber  Daya Genetik, Indikasi Asal, dan Potensi Indikasi Geografis 9 . Adapun hal-hal yang diatur dalam PP ini mengenai:
1. Jenis  Kekayaan  Intelektual  Komunal  (KIK)  yang  terdiri  atas  Ekspresi  Budaya Tradisional,  Pengetahuan Tradisional,  Sumber  Daya Genetik, Indikasi Asal, dan Potensi Indikasi Geografis;
2. Inventarisasi KIK yang dilakukan dengan cara pencatatan KIK dan integrasi data KIK;
3. Penjagaan  dan  pemeliharaan  KIK  oleh  Menteri,  menteri/kepala  lembaga pemerintah nonkementerian, danf atau Pemerintah Daerah;
4. Pembentukan  sistem  informasi  KIK  Indonesia  yang  bersifat  nasional  dalam menyelenggarakan inventarisasi KIK;
5. Pemanfaatan KIK yang dimuat dalam sistem informasi KIK Indonesia; dan
9 Penjelasan PP No. 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal
Friend Henry Anis, Ollij Anneke Kereh, Karel Yossi Umboh (2023) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL DI SULAWESI UTARA Jurnal Hukum tora: 9 (3): 396-407
6. Pendanaan untuk inventarisasi, pemeliharaan, dan penjagaan KIK.
Ketentuan  Pasal 3 ayat (1) dari PP ini menegaskan  bahwa Hak atas  KIK  dipegang  oleh Negara. Adapun yang dimaksud dengan dipegang oleh negara dalam penjelasan PP ini bukan  berarti dimiliki oleh  negara tetapi kepada negara diberikan kewenangan  untuk mengatur, mengurus dan mengelola hak atas KIK 10 . Selanjutnya yang termasuk dalam KIK  meliputi  Ekspresi  Budaya  Tradisional,  Pengetahuan  Tradisional,  Sumber  Daya Genetik, Indikasi Asal dan Potensi Indikasi Geografis.
Hak  atas  KIK  Ekspresi  Budaya  Tradisional,  Pengetahuan  Tradisional,  Sumber  Daya Genetik,  Indikasi  Asal  merupakan  hak  moral  yang  bersifat  inklusif,  yang  diampu dan/atau diemban oleh Komunitas Asal, yang memiliki manfaat ekonomi, dan berlaku tanpa batas waktu. Hak atas KIK Potensi Indikasi Geografis merupakan hak moral yang bersifat inklusif, yang diampu dan/atau diemban oleh Komunitas Asal. Hak moral yang bersifat  inklusif  bagi  Potensi  Indikasi  Geografis  mendapatkan  pelindungan  eksklusif setelah  didaftarkan  menjadi  indikasi  geografis  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan 11 .
Peran  Pemerintah  Daerah  Dalam  Memberikan  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Hak Kekayaan Intelektual Komunal di Sulawesi Utara
Peran  pemerintah  terkait  dengan  perlindungan  kekayaan  intelektual  komunal berdasarkan teori Hak Milik atau Komunal Kepemilikan bersama yang dalam terminologi bahasa Inggris dapat disebut sebagai Common heritage or common heritage of humanity yang dalam perkembanganya kaidah ini menjadi dasar pemikiran untuk melindungi hasil sumber  daya  alam  dan  kebudayaan  ( cultural  and  natural  resources )  yang  disebut sebagai common  heritage  principle yang  juga  menjadi  prinsip  dalam  lingkup  hukum internasional  untuk  mewujudkan  terselenggaranya  berdasarkan  wilayah  atau  elemen kemanusiaan  secara  natural  atau  budaya  untuk  generasi  yang  akan  datang  dan dilindungi dari eksploitasi yang dilakukan baik oleh individu maupun korporasi 12 .
Konsep  kepemilikan  komunal  merujuk  pada  adanya  hak  yang  dapat  dinikmati  oleh banyak  orang  atau  kelompok  masyarakat  dengan  sistem  ekonomi  tradisional  yang merupakan  pendukung  suatu  kebudayaan  terhadap  lingkungannya,  dalam  usaha memenuhi  kebutuhannya  sesuai  dengan  pola  pelaksanaan  yang  sifatnya  tradisional. Sedangkan  dalam  kaitannya  dengan  Common  Property  dapat  dimaknai  bahwa masyarakat  secara  keseluruhan  memperoleh  kesempatan  yang  sama  untuk memperoleh  penikmatan  terhadap  suatu  potensi  yang  terkandung  dalam  alam. Kekayaan  intelektual  komunal  telah  mengandung  adanya  makna  kepemilikan  bagi
10 Ibid
11 Ketentuan Pasal 5 ayat (1),(2) dan (3) PP No. 56 tahun 2022
12 Suyud Margono, Hukum Hak Kekayaan Intelektual (KI) mencari Konstruksi Hukum Kepemilikan Terhadap Pengetahuan dan seni Tradisional Dalam Sistem Hak kekayaan Intelektual (KI) di Indonesia, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2015, hal. 101
Friend Henry Anis, Ollij Anneke Kereh, Karel Yossi Umboh (2023) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL DI SULAWESI UTARA Jurnal Hukum tora: 9 (3): 396-407
masyarakat  daerah  atau  wilayah  tertentu  untuk  memanfaatkan  sebagian  dari  label economyyang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.
Kepemilikan kekayaan intelektual komunal juga merupakan Common Property artinya kekayaan intelektual komunal dimiliki secara bersama-sama suatu kelompok komunitas masyarakat tradisional secara kolektif secara turun temurun yang tidak terpisahkan, dan bukan  dimiliki  oleh  individu.  Kekayaan  intelektual  komunal  dikuasai  oleh  masyarakat tempat dimana Kekayaan intelektual komunal tersebut lahir dan berkembang menjadi salah satu perekonomian bagi masyarakat tradisional, itu artinya pengaturan terhadap Kekayaan  intelektual  komunal  tersebut  dilakukan  oleh  para  pemilik  atau  pengguna Kekayaan intelektual komunal tersebut 13 .
Berdasar  pada  karakteristik  KI  komunal  sebagaimana  diuraikan  di  atas,  maka  peran pemerintah  sangat  penting  dalam  memberikan  perlindungan  hukum  terhadap  KI komunal yang dimiliki secara bersama oleh msyarakat dimana KI Komunal itu berada. Peran pemerintah disini sebagai penggerak ataupun pemrakarsa untuk menginvetarisir KI  Komunal  yang  ada  di  masyarakat  dan  selanjutnya  meneruskan  ke  otoritas  yang berwenang dalam hal ini institusi Kemenkumham yang ada didaerah untuk dicatat atau didaftarkan  sehingga  dapat  memberikan  manfaat  bagi  masyarakat  sebagai  pemilik  KI komunal.
Ketentuan dalam  Undang-Undang  Nomor 20 Tahun 2016  tentang Merek  dan Indikasi Geografis mempersyaratkan bagi pemerintah pusat dan/ atau daerah untuk melakukan aktivitas melindungi indikasi geografis seperti menyiapkan pengisian persyaratan untuk pengajuan indikasi geografis, menerapkan pendaftaran indikasi geografis, penilaian dan penjualan indikasi geografis, sosialisasi perlindungan indikasi secara geografis kepada masyarakat,  pemetaan  dan  penemuan  produk  indikasi  geografis  potensial,  pelatihan dan  pendampingan,  pengawasan,  evaluasi  dan  pendampingan,  penyediaan perlindungan  hukum,  dan  memfasilitasi  pembangunan,  pemerosesan  dan  penjualan produk-produk dan/ atau produk indikasi geografis (Pasal 70).
Pengaturan  lebih  lanjut  terkait  dengan  keterlibatan  pemerintah  daerah  dalam memberikan perlindungan hukum bagi  kekayaan intelektual komunal terdapat dalam Peraturan  Menteri  Hukum  dan  HAM  No.  13  Tahun  2017  tentang  Data  Kekayaan Intelektual Komunal. Dalam Permenkumham ini KIK terdiri dari 4   yakni  pengetahuan tradisional,  ekspresi  budaya  tradisional,  sumber  daya  genetik,  dan  potensi  indikasi geografis. Hal ini berbeda dengan pembagian KIK yang terdapat dalam PP No. 56 Tahun 2022 yang terdiri dari 5 KIK yaitu Ekspresi Budaya Tradisional;. Pengetahuan Tradisional, Sumber Daya Genetik, Indikasi Asal; dan Potensi Indikasi Geografis.
PP  No.  56  tahun  2022  membedakan  Indikasi  Asal  dengan  potensi  indikasi  geograis sebagaimana  pengertian  yang  diberikan terhadap indikasi asal adalah ciri asal barang dan/atau  jasa  yang  tidak  secara  langsung  terkait  dengan  faktor  alam  yang  dilindungi
13 Zainul daulay, Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan Tradisional (Studi Atas pengetahuan Obat Masyarakat Asli Mentawai dan Sabah Malayasia),Disertasi, Makasar: Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Hasannuddin, 2011, hal. 153
Friend Henry Anis, Ollij Anneke Kereh, Karel Yossi Umboh (2023) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL DI SULAWESI UTARA Jurnal Hukum tora: 9 (3): 396-407
sebagai  tanda  yang  menunjukkan  asal  suatu  barang  dan/atau  jasa  yang  benar  dan dipakai dalam perdagangan. Sedangkan Potensi Indikasi Geografis adalah suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan, yang memiliki potensi untuk dapat dilindungi dengan indikasi geografis dan belum didaftarkan sebagai indikasi geografis. Dari kedua pengertian  tersebut  menunjukkan  indikasi  asal  hanya  terkait  denga  asal  barang dan/atau jasa tidak ada kaitan dengan lingkungan geografis atau alam.
Pemerintah bertanggungjawab atas keberadaan dari KIK yang ada ditengah masyarakat oleh karena itu  amanat Pasal 7 dan Pasal 8 Permenkumham No.13  tahun 2017 tentang Data  Kekayaan  Intelektual  Komunal  pemerintah  dalam  hal  ini  Menteri  wajib menginventarisasi KIK yang  tersebar  di seluruh wilayah Indonesia.   Dalam melakukan inventarisasi  Menteri  dapat  bekerja  sama  dengan  kementerian/lembaga  dan/atau Pemerintah  Daerah.  Inventarisasi  yang  dilakukan  wajib  mengisi  formulir  dan  dapat dilakukan dengan cara:
a. studi lapangan/kelayakan;
b. kelengkapan administrasi;
c. pengusulan penetapan hasil inventarisasi; dan/atau
d. pertukaran data.
Adapun peran pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten/Kota yang ada di Sulawesi Utara cukup  berperan  dalam  memberikan  perlindungan  terhadap  kekayaan  intelektual komunal.  Indikasi  dari  peran  pemerintah  ditunjukkan  dari  data  kekayaan  intelektual komunal  yang  terdaftar  di  Sulawesi  Utara  baik  oleh  Prakarsa  pemerintah  Provinsi maupun Kabupaten/Kota Tahun 2022 sd 2023 sebagai berikut 14 :
1.  Cakalang Fufu / (PT : Pengetahuan Traditional) - Kota Bitung
2.  Cap Tikus / (PT : Pengetahuan Traditional) - Sulawesi Utara
3.  Dodol Amurang / (PT : Pengetahuan Traditional) - Kabupaten Minahasa Selatan
4.  Tari Kebasaran / (EBT : Ekpresi Budaya Traditional)  - Kabupaten Minahasa
5.  Kolintang / (EBT : Ekpresi Budaya Traditional) - Sulawesi Utara
6.  Tari Maengket / (EBT : Ekpresi Budaya Traditional) - Kabupaten Minahasa
7.  Masamper / (EBT : Ekpresi Budaya Traditional) - Kepulauan Sangihe
8.  Musik Lide / (EBT : Ekpresi Budaya Traditional) - Kepulauan Sangihe
9.  Rumages / (EBT : Ekpresi Budaya Traditional) - Kabupaten Minahasa
10.  Rumambak / (EBT : Ekpresi Budaya Traditional) - Kabupaten Minahasa 11.  Tagonggong / (EBT : Ekpresi Budaya Traditional) - Kabupaten Kepulauan Sangihe 12.  Tari Mahambak / (EBT : Ekpresi Budaya Traditional) - Sulawesi Utara 13.  Tarian Tumatenden / (EBT : Ekpresi Budaya Traditional) - Sulawesi Utara 14.  Tinutuan / (PT : Pengetahuan Traditional) - Kabupaten Minahasa
15.  Kain  Koffo  /  (PT  :  Pengetahuan  Traditional)  -  Kabupaten  Kepulauan  Sangihe  dan Kepulauan Talaud
16.  Gohu Ikan / (PT : Pengetahuan Traditional) – Kota Bitung
17.  Nasi Jaha Cakalang / (PT : Pengetahuan Traditional) - Kota Bitung
14 Data Primer Kanwil Kemenkumham Sulawesi Utara
Friend Henry Anis, Ollij Anneke Kereh, Karel Yossi Umboh (2023) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL DI SULAWESI UTARA Jurnal Hukum tora: 9 (3): 396-407
18.  Tari Dangisa / (EBT : Ekpresi Budaya Traditional) - Kabupaten Bolaang Mangondow Selatan
19.  Alat  Musik  Arababu  (Kab.  Kep.  Sangihe)  /  (EBT  :  Ekpresi  Budaya  Traditional)  – Kabupaten Kepulauan Sangihe
20.  Tarian  Ampa  Wayer  (Kab.  Kep.  Sangihe)  /  (EBT  :  Ekpresi  Budaya  Traditional)  - Kabupaten Kepulauan Sangihe
21.  Alat  Musik  Ansambel  (Kab.  Kep.  Sangihe)  /  (EBT  :  Ekpresi  Budaya  Traditional)  - Kabupaten Kepulauan Sangihe
22.  Alat Musik Bansi (Kab. Kep. Sangihe) / (EBT : Ekpresi Budaya Traditional) - Kabupaten Kepulauan Sangihe
23.  Alat Musik Oli (Kab. Kep. Sangihe) / (EBT : Ekpresi Budaya Traditional) - Kabupaten Kepulauan Sangihe
24.  Alat  Musik  Salude  (Kab.  Kep.  Sangihe)  /  (EBT  :  Ekpresi  Budaya  Traditional)  - Kabupaten Kepulauan Sangihe
25.  Alat  Musik  Sasesaheng  (Kab.  Kep.  Sangihe)  /  (EBT  :  Ekpresi  Budaya  Traditional)  - Kabupaten Kepulauan Sangihe
26.  Motif Sohi Kain Kofo Sangihe (Kab. Kep. Sangihe) / (PT : Pengetahuan Traditional) - Kabupaten Kepulauan Sangihe
Berdasarkan  data  yang  dipaparkan  di  atas  menunjukkan  pendaftaran  kekayaan intelektual  komunal  hanya  meliputi  KI  berupa  EBT  dan  PT.  EBT  yang  terdaftar merupakan budaya dibidang kesenian yaitu tari-tarian dan peralatan musik sedangkan untuk PT merupakan budaya dibidang kuliner yaitu makanan dan berupa kain tenunan. Dari segi jumlah atau banyaknya KI Komunal yang terdaftar didominasi oleh KI dibidang EBT  dan  untuk  KI    Komunal  berupa  Indikasi  Geografis  dan  Sumberdaya  Genetik  nihil pendaftaran.  Dilihat  dari  tempat  KI  komunal  berada  paling  banyak  dari    Kabupaten Kepulauan  Sangihe  diikuti  Kabupaten  Minahasa,  Kota  Bitung,  Kabupaten  Bolaang Mongondow  Selatan  dan  Kabupaten  Minahasa  Selatan.  Disamping  berasal  dari beberapa  Kabupaten  dan  Kota  terdapat  juga  KI  komunal  yang  berasal  dari  Provinsi Sulawesi Utara.
Berdasar  pada  sebaran  daerah  asal  KI  komunal  yang  terdaftar  hanya  berjumlah  5 Kabupaten/Kota dari sebanyak 15 Kabupaten/Kota yang ada di Sulawesi Utara, hal ini menunjukkan bahwa perhatian yang diberikan pemerintah  daerah dalam memberikan perlindungan  terhadap  KI  Komunal  belum  sepenuhnya  mendapat  perhatian  dari pemerintah daerah. Sebagaimana juga dari hasil wawancara di lapangan masih terdapat aparat  pemerintah  daerah  yang  belum  memahami  keberadaan  KI  Komunal  padahal mempunyai tupoksi terkait dengan KI Komunal.
Friend Henry Anis, Ollij Anneke Kereh, Karel Yossi Umboh (2023) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL DI SULAWESI UTARA Jurnal Hukum tora: 9 (3): 396-407

## Conclusion
Substansi  Pengaturan  Kekayaan  Intelektual  Komunal  tidak  berbeda  dengan  substansi pengaturan  kekayaan  intelektual  personal  yang  pada  prinsipnya  dalam  rangka memberikan perlindungan hukum terhadap kepemilikan komunal (bersama) yang ada dalam  kehidupan  masyarakat  dan  dilestarikan  secara  turun  temurun  berupa  Ekspresi Budaya Tradisional, Pengetahuan Tradisional, Sumber Daya Genetik dan Potensi Indikasi Geograis.  Pengaturan  Kekayaan  Intelektual  Komunal  belum  diatur  secara sui  generis atau  dalam  satu  aturan  tersendiri  tetapi  masih  tersebar  pada  beberapa  peraturan perundang-undangan. Hal ini menjadi faktor penghambat  dalam memberi pemahaman kepada pemerintah ataupun masyarakat terkait dengan kekayaan intelektual komunal.
Peran Pemerintah Daerah dalam memberikan perlindungan pada kekayaan intelektual komunal  di Sulawesi Utara  dapat  dikatakan   belum semua  bersikap proaktif memberi perhatian dalam melindungi HKI Komunal. Hal itu diukur dari keterlibatan Pemerintah baik  di  tingkat  Provinsi  maupun  di  tingkat  Kabupaten/Kota  yang  terdata  telah mendaftarkan kekayaan intelektual komunal pada instansi terkait dalam hal ini Bagian Kekayaan Intelektual Kanwil Kementerian Hukum dan Ham Provinsi Sulawesi Utara.
Friend Henry Anis, Ollij Anneke Kereh, Karel Yossi Umboh (2023) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL DI SULAWESI UTARA Jurnal Hukum tora: 9 (3): 396-407

## References
Djaja,  H.  (2016).  Perlindungan  Hukum  terhadap  Ekspresi  Budaya  Tradisional  dalam Perspektif Undang Undang Hak Cipta. Jurnal Cakrawala Hukum, Vol.7, (No.1), pp.18– 29. https://doi.org/ 10.26905/idjch.v7i1.1790
Ika,  “Perlindungan  Pengetahuan  Tradisional  di  Indonesia,  Perlu  Aturan  Tegas”, Universitas  Gadjah  Mada,  diakses  dari  https://www.ugm.ac.id/id/berita/671- perlindungan-pengetahuan-tradisional-diindonesia-perlu-aturan-tegas.
IndoArgoPedia,  “Sumber  Daya  Genetik  (SDG)”,  diakses  dari  http://indoagropedia .pertanian.go.id/books/direktorat-perbibitandan-produksi-ternak/chapter/sumber- dayagenetik-
%28sdg%29#:~:text=Sumber%20Daya%20Genetik%20(SDG)%20adalah,%2C%20ru m pun%2C%20atau%20spseies%20baru
Muhammad  Djumhana, Djubaedillah. R. 2014. Hak  Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
Robiatul  Adawiya  dan  Rumawi,  “Pengaturan  Hak  Kekayaan  Intelektual  Dalam Masyarakat Komunal Di Indonesia”, Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol. 10 Mei 2021, DOI: http://dx.doi.org/10.28946/rpt.v10i1.67 2.
Suyud Margono. 2015. Hukum Hak Kekayaan Intelektual (KI) mencari Konstruksi Hukum Kepemilikan  Terhadap  Pengetahuan  dan  seni  Tradisional  Dalam  Sistem  Hak kekayaan Intelektual (KI) di Indonesia, Pustaka Reka Cipta
Zainul daulay. 2011. Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan Tradisional (Studi Atas pengetahuan  Obat  Masyarakat  Asli  Mentawai  dan  Sabah  Malayasia),Disertasi, Makasar: Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Hasannuddin
https://litbang.kalbarprov.go.id/artikel/artikel/urgensi-perlindungan-hki komunal https://www.dgip.go.id/menuutama/indikasi-geografis/pengenalan