## KAWISTARA
VOLUME 3 No. 3, 22 Desember 2013 Halaman 227-334

## MASA DEPAN KEAMANAN ENERGI INDONESIA TELAAH KRITIS ATAS PROBLEMATIKA DAN PROSPEK PENGEMBANGAN KELAPA SAWIT SEBAGAI ENERGI ALTERNATIF DI INDONESIA

## Nuruddin Al Akbar
Jurusan Politik dan Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada Email: nuruddin.alakbar@gmail.com

## ABSTRACT
This article aims to understand the problems of the development of biodiesel made   from Palm Oil. Understanding the problems become critical because of the successful development of Biodiesel is one of the keys to overcome the problem of energy security of Indonesia. Until now, Indonesia experienced energy  dependence,  especially  those  in  petroleum.  Option  is  taken  up  today  rely  on  oil  imports. Whereas the import option raises problems of its own, including further burden the state’s economy, due  to  government  subsidies  in  order  to  reduce  the  sales  price  of  oil  at  the  community  level.  This article specifically examines the factors that led to the development of Biodiesel made   from Palm Oil in Indonesia is not yet optimal. The article also highlights a number of the problems that are not directly related to the development of Biodiesel, but can be a threat to national security in general. In addition, this article seeks to offer an alternative reform by using Collaborative Governance framework.
Keywords: Alternative Energy, Collaborative Governance, Palm Oil, Biodiesel

## ABSTRAK
Artikel ini bertujuan untuk memahami pentingnya problematika pengembangan Biodiesel berbahan Kelapa  Sawit  karena  keberhasilan  pengembangan  Biodiesel  merupakan  salah  satu  kunci  mengatasi persoalan keamanan energi Indonesia. Indonesia mengalami ketergantungan energi khusunya pada minyak  bumi  hingga  kini.  Pilihan  yang  sampai  saat  ini  diambil  adalah  mengandalkan  pada  impor minyak. Padahal pilihan impor menimbulkan problematika sendiri, di antaranya semakin membebani ekonomi negara karena adanya subsidi pemerintah guna menekan harga penjualan minyak di level masyarakat.  Artikel  ini  secara  khusus  menelaah  faktor-faktor  yang  menyebabkan  pengembangan Biodiesel  berbahan  Kelapa  Sawit  di  Indonesia  belum  optimal.  Artikel  ini  juga  menyoroti  sejumlah problematika yang tidak secara langsung terkait pada pengembangan Biodiesel, tetapi dapat menjadi ancaman  bagi  ketahanan  nasional  secara  umum.  Selain  itu  artikel  ini  juga  berupaya  menawarkan alternatif pembenahan dengan menggunakan kerangka Collaborative Governance.
Kata Kunci: Energi Alternatif, Collaborative Governance, Kelapa Sawit, Biodiesel.
Nuruddin Al Akbar -- Masa Depan Keamanan Energi Indonesia Telaah Kritis atas Problematika dan Prospek Pengembangan Kelapa Sawit Sebagai Energi Alternatif di Indonesia

## PENGANTAR
Energi  Alternatif  saat  ini  menjadi sebuah  isu  yang  hangat  diperbincangkan dalam  masyarakat  global.  Populernya  isu energi  alternatif  tidak  dapat  dilepaskan dari  kekuatiran  masyarakat  global  akan stabilitas  pasokan  bahan  bakar  fosil. Kekuatiran  ini  beralasan  sebab  selama ini  bahan  bakar  fosil  menjadi  primadona guna  menyuplai  kebutuhan  energi  dunia. Kenyataan ini salah satunya diakui secara terbuka  oleh  pemerintah  Australia  yang menyatakan  negaranya  menggantungkan 80%  suplai  energi  dari  bahan  bakar  fosil (Zehner 2012).
Salah  satu  poin  penting  kekuatiran masyarakat  global  yang  berimbas  pada populernya  isu  energi  alternatif,  yaitu mengenai  konsumsi  energi  global  yang diprediksikan semakin tahun semakin naik. Padahal bahan bakar fosil merupakan sumber daya alam tidak terbaharukan sehingga dapat habis  jika  dipakai  terus-menerus,  apalagi dalam jumlah yang semakin meningkat.
Energi  alternatif  sendiri  erat  kaitannya dengan  problematika  bahan  bakar  fosil karena istilah energi alternatif merujuk pada segala  sesuatu  yang  mampu  menghasilkan energi  di  luar  bahan  bakar  fosil  (Anon, 2005).  Definisi  semacam  itu  hakikatnya bahwa  energi  alternatif  adalah  energi  yang sifatnya  substitusi,  guna  melepaskan  dunia dari  energi  fosil  yang  selama  ini  menjadi mainstream.
Arah  Pengembangan  energi  alternatif sendiri  dapat  dipilah  berdasarkan  dua kategorisasi  yang  berbeda,  yaitu  pertama, pengembangan bahan bakar cair, seperti  bioethanol  dan  biodiesel.  Kedua, pengembangan  pada  model  pembangkit listrik,  seperti  pembangkit  listrik  bertenaga panas  bumi,  sinar  matahari,  dan  angin (Fridley,  2010).  Pengembangan  tersebut sangat  logis  mengingat  konsumsi  paling besar dari bahan bakar fosil adalah sebagai bahan bakar pembangkit listrik atau sebagai sumber  energi  bagi  berbagai  kendaraan bermotor  dewasa  ini  seperti  mobil,  motor, kapal laut, dan pesawat terbang.
Salah satu negara yang tergabung dalam komunitas  global,  pengembangan  energi alternatif  di  Indonesia  terbilang  mendesak. Saat  ini  Indonesia  secara  kasat  mata  telah mengalami  problem  serius  terkait  dengan bahan bakar fosil, khususnya minyak bumi di mana terdapat kesenjangan antara produksi dan  kosumsi  minyak  bumi  di  Indonesia sebagaimana tergambar dalam berikut ini.
Grafik 1. Produksi dan Konsumsi minyak di Indonesia

## Sumber: Basri 2013
Berdasarkan  grafik  1  dapat  dicermati produksi  minyak  di  Indonesia  cenderung mengalami penurunan semenjak tahun 1996, dan pada akhirnya di tahun 2004 sudah tidak lagi  mampu  menopang  konsumsi  minyak yang semakin meroket.
Implikasi  dari  semakin  meroketnya permintaan,  tetapi  rendahnya  ketersedian minyak dalam negeri dibukalah keran impor minyak  dari  luar  negeri  untuk  memenuhi kebutuhan konsumsi minyak di Indonesia. Tentunya  dengan  semakin  menurunnya produksi  minyak  di  masa  mendatang  dan naiknya  permintaan,  maka  kebutuhan akan  impor  minyak  semakin  tinggi. Padahal  dalam  waktu  yang  bersamaaan harga  minyak  dunia  seringkali  mengalami kenaikan  akibat  terjadinya  perubahan geopolitik internasional. Apalagi Indonesia menggantungkan pasokan minyaknya pada Timur  Tengah  (Mujiyanto  &  Tiess  2013), yang  notabene  rawan konflik  sehingga
Indonesia: oil production & consumption
Thousand Barrel/day
1,600 1,400 1,200 1,000 800 600 400 Production Consumption Imports Oil production: A Oil Consumption: mixture of hydrocarbons that, exists in liquid phase in natural underground reservoirs and remaires liquid at atmospheric pressure after passing through surface separating facilities. inland demand plus aviation and marine bunkers and refinery fuel and loss.
Consumption of fuel ethanol and biodiesel is also included.
Source: United States Energy Information Administration. for oli production:
and BP Statistical Preview of World Energy, for oil consumption 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012
Kawistara, Vol. 3, No. 3, Desember 2013: 300-313
kestabilan  suplai  minyak  dapat  terganggu setiap saat.
Ketergantungan  minyak  impor  bagi Indonesia kian tahun kian meningkat akibat konsumsi minyak yang makin tinggi, secara langsung  berdampak  pula  pada  kapasitas perekonomian  negara.  Sebagaimana  di- ketahui  bersama  bahwa  pemerintah  selama ini  memberikan  subsidi  untuk  menjaga kestabilan  harga  BBM  jenis  premium  dan solar.  Ketika  konsumsi  semakin  meningkat yang  harus  ditutup  dengan  impor,  maka pemerintah  semakin  merugi  dikarenakan membutuhkan dana yang makin besar untuk menutupi pembelian minyak impor.
Situasi bertambah pelik ketika mencermati  fakta  lain  bahwa  konsumsi minyak  tidak  hanya  murni  dipergunakan untuk  sektor  transportasi  saja,  tetapi  juga pembangkit  listrik.  Di  tahun  2005,  tercatat minyak bumi menjadi sumber energi utama dari  pembangkit  listrik,  sebagaimana tergambar dalam grafik berikut ini.
Grafik 2.
Variasi Sumber Energi Pembangkit Listrik di

## Indonesia
Sumber: Soentono & Aziz 2008
Pada grafik 2, tergambar secara jelas minyak bumi  menyimpan  41%  dari  total  sumber energi  yang  dibutuhkan  PLN.  Ketika dijumlah  dengan  batu  bara  dan  gas  yang termasuk bahan bakar fosil, maka 71% total sumber  energi  PLN  didapatkan  dari  bahan bakar fosil.
Ketergantungan  energi  listrik  Indonesia pada bahan bakar fosil, khususnya minyak bumi tentunya  menambah  beban  ketergantungan Indonesia pada minyak asing karena produksi minyak  dalam  negeri  yang  tidak  memadahi, bahkan  terus  menurun  produksinya.  Jika kondisi semacam ini terus berlanjut, maka harga listrik akan semakin mahal. Kondisi semacam ini tentunya berdampak pula pada perekonomian negara  di  mana  listrik  juga  sampai  saat  ini mendapatkan subsidi dari negara.
Mengantisipasi  krisis  energi  yang potensial  terjadi,  sejatinya  pemerintah Indonesia  sudah  mencanangkan  Stategi Energi  Nasional,  sebagaimana  tercermin dengan  dikeluarkannya  Peraturan  Presiden No. 5/2006. Sebuah Poin penting dari  Perpres tersebut, yaitu diversifikasi energi dari fosil ke  non-fosil.  Secara  lebih  jelas  gambaran diversifikasi  energi  yang  dibayangkan pemerintah dapat dicermati pada grafik 3.
Grafik 3.
Diversivikasi Energi berdasar Peraturan Presiden No. 5/2006 Sumber: Mujiyanto & Tiess 2013

## Nuruddin Al Akbar -- Masa Depan Keamanan Energi Indonesia Telaah Kritis atas Problematika dan
Prospek Pengembangan Kelapa Sawit Sebagai Energi Alternatif di Indonesia
Sebagaimana  tergambar  pada  grafik  3, diharapkan pada tahun 2025 sumber energi alternatif  dapat  memasok  kebutuhan energi  nasional  sebanyak  17%.  Sumber energi  alternatif  yang  dikembangkan sendiri  beraneka  ragam,  salah  satu  yang menjadi primadonanya adalah Biofuel yang digunakan sebagai bahan bakar kendaraan. Artikel  ini  berupaya  menyingkap problematika  di  balik  tidak  optimalnya pengembangan  Biofuel  di  Indonesia.  Telaah pada artikel ini berfokus pada pengembangan Kelapa  Sawit  sebagai  bahan  baku  pembuatan Biofuel.  Pilihan  ini  diambil  karena  Kelapa Sawit  menjadi  salah  satu  tanaman  yang diprioritaskan oleh pemerintah Indonesia untuk dikembangkan  sebagai  bahan  baku  Biofuel. Tercatat di tahun 2010 pemerintah menyediakan 1,5  juta  hektar  guna  pengembangan  Biofuel berbasis  Kelapa  Sawit  (Caroko  et  al.  2011). Bahkan  Kementerian  Pertanian  sempat menyebut Kelapa Sawit sebagai tanaman yang paling layak menjadi Biofuel (Inilah.com 2013). Meskipun  menjadi  prioritas,  faktanya  hingga saat  ini  hasil  diversifikasi  yang  direncanakan dari  tanaman  Kelapa  Sawit  belum  terlihat realisasinya  secara  nyata.  Sebagai  bukti  di tahun 2014, target Pertamina yang dibayangkan mendapatkan pasokan biodiesel 6,6 juta kiloliter (KL) ternyata hanya terealisasi 1,126 juta KL saja (Kontan, 2014).
Sebelum masuk telaah pada problema- tika pengembangan sawit, artikel ini berupaya melakukan telaah potensi keuntungan yang didapatkan  Indonesia  dari  pengembangan Biofuel berbasis Kelapa Sawit. Pembahan ini menjadi penting sebagai standing point artikel ini  bahwa  pengembangan  Biofuel  berbasis sawit  membawa  dampak  yang  positif  bagi Indonesia, jika dikelola dengan benar. Ketika penulis melakukan telaah pada problematika pengembangan  Biofuel  berbasis  sawit, sejatinya  dilakukan  dalam  rangka  kritik positif guna pembenahan kebijakan tersebut di  masa  mendatang.  Tulisan  ini  juga menawarkan  solusi  alternatif  yang  dapat ditempuh  guna  perbaikan  pengembangan Biofuel  berbasis  sawit  di  masa  mendatang berbasis Collaborative Governance.

## Keamanan Energi dan Collaborative Governance
Solusi alternatif pengembangan Biofuel di  Indonesia  yang  ditawarkan  sekiranya tepat  jika  meminjam  konsep  Collaborative Governance.  Chris  Ansell  dan  Alison  Gash (2007)  memberikan  definisi Collaborative Governance secara jelas, yaitu
A  governing  arrangement  where  one  or  more public  agencies  directly  engage  non-stet stakeholders  in  a  collective  decision-making process  that  is  formal,  consensus-oriented,  and deliberative and that aims to make or implement public policy or manage public program or assets
Berdasarkan  pemaparan  Ansell  dan Gash di atas dapat dipahami bahwa Konsep Collaborative  Governance  merupakan  sebuah tipe dari governance. Collaborative Governance sendiri  membayangkan  adanya  sebuah forum  deliberatif,  di  mana  para  stakeholder yang terlibat dapat melakukan proses dialog hingga  mencapai  sebuah  konsensus  terkait permasalahan  publik  tertentu.  Setidaknya ada  empat  aspek  penting  dari  Collaborative Governance,yaitu  eksistensi  forum  deliberatif, aktor  majemuk  meliputi  aktor  negara  dan non-negara, berorientasi consensus, dan terkait kebijakan publik(orientasi public goods)(Ansell & Gash 2007).
Empat  aspek  penting  Collaborative governance menjadi relevan apabila dikaitkan untuk  mengkaji  pengembangan  Biofuel. Sebagai  contoh,  guna    memastikan  anak SD (Sekolah Dasar)  di Indonesia menjalani rutinitas  sekolahnya  sehari-hari,  maka ada  berbagai  aktor  yang  terlibat  guna memastikan  rutinitas  tersebut  terjamin. Sebagai contoh harus ada aparat keamanan yang  memastikan  jalan  dari  rumah  sampai ke  sekolah  bebas  dari  ancaman  kelompok bersenjata.  Harus  dapat  dipastikan  pula bekerjanya  stasiun  pengisian  bahan  bakar jika  diasumsikan  sang  anak  diantar  oleh orang  tuanya  menggunakan  kendaraan. Pembelajaran di sekolah juga harus ditopang dengan berbagai prasarana yang memadahi guna memastikan siswa dapat belajar dalam suasana yang kondusif.
Contoh di atas dapat disimpulkan bahwa ada berbagai aktor yang harus terlibat untuk menjadi  rutinitas  sang  anak.  Begitu  pula dalam  pengembangan  Biofuel  di  Indonesia yang  tentunya  juga  membutuhkan  sinergi banyak  pihak.  Berlandaskan  kebutuhan  atas sinergi  itulah  konsep  Collaborative  Governance sangat  cocok  dipakai  untuk  menganalisa pengembangan
Biofuel di Indonesia, khususnya untuk merancang opsi pembenahan pengembangan Biofuel di masa mendatang.

## PEMBAHASAN
Menelisik Potensi Positif Pengembangan Biofuel Berbasis Kelapa Sawit bagi Indonesia Pengembangan Biofuel sebagai alternatif bahan bakar guna mengurangi ketergantungan minyak bumi mendapatkan pijakan kuat ketika diwacanakan  oleh  lembaga  internasional semacam PBB. Tercatat dalam rilis salah satu badan PBB dalam berkonsentrasi dalam bidang energi  (UN  Energy)  berjudul  “Sustainable Bioenergy:  A  Framework  For  Decision  Makers” mengintrodusir  ide  penggantian  bahan bakar  fosil  menjadi  bahan  bakar  terbarukan (Biofuel).  Laporan  tersebut  menjelaskan sejumlah  keuntungan  yang  diperoleh  dari pengembangan  Biofuel  termasuk  sebagai solusi bagi persoalan lingkungan. Akan tetapi, yang  menarik  dari  laporan  tersebut  adalah “himbauan” bagi negara di dunia –khususnya negara berkembang- untuk turut serta dalam memproduksi  Biofuel.  Presiden  Bank  Dunia saat itu Paul Wolfowitz (Energy, 2006) secara khusus menyoroti aspek positif pengembangan Biofuel  bagi  negara  berkembang  (terkhusus Brazil) dalam perkataannya;
It’s  an  opportunity  to  do  so  in  a  way  that developing  countries  like  Brazil  can  provide income and employment for their people
Pernyataan  Wolfowitz  yang  dinukil dalam  laporan  UN  Energy  tersebut menyiratkan  pesan  bahwa  pengembangan Biofuel  mempunyai  fungsi  yang  sangat berguna  baik  bagi  ekonomi  nasional  dan kesejahteraan masyarakat setempat.
Senada dengan laporan UN Energy, dalam Konferensi  Internasional  tentang  Biomass  and Climate Change in Rome ke 2 yang diselenggara- kan  di  Roma  pada  tahun  2004  juga  menegas- kan  keuntungan  pengembangan  Biofuel bagi  negara  berkembang.  Pada  konferensi tersebut  menegaskan  bahwa  umumnya negara  berkembang  memiliki  masalah  untuk menyediakan  lapangan  kerja  yang  memadahi bagi  penduduknya  agar  dapat  hidup  dengan layak.  Pengembangan  Biofuel  dapat  menjadi solusi  alternatif  guna  penyediaaan  lapangan pekerjaan,  khusunya  pada  warga  pedesaan yang  tingkat  pengangguran  dinilai  tinggi (Meijerink et al.2004).
Rekomendasi  pengembangan  Biofuel juga  disuarakan  oleh  World  Watch  Institute, yang  secara  khusus  memberikan  rasionalitas pengembangan  Biofuel  untuk  keluar  dari jeratan  impor  minyak  bumi.  Menurut  World Watch Institute, dari sekitar 47 “negara miskin” di dunia, sebanyak 38 di antaranya merupakan negara  pengimpor  minyak  bumi,  dan  25  di antaranya  mengimpor  seluruh  kebutuhan minyak  buminya.  Jika  pemerintah  negara miskin  memilih  untuk  mengembangkan Biofuel di wilayahnya, maka kebutuhan minyak nasional  akan  terpenuhi  dari  suplai  dalam negeri.  Efek  positifnya  adalah  keuntungan yang  didapat  mengalir  kepada  rakyat  yang negara  tersebut  mengembangkan  Biofuel, bukan  lagi  negara-negara  asing  yang  selama ini mendapat kucuran dana segar dari negara miskin untuk memenuhi kebutuhan  konsumsi minyaknya (Institute 2013; Committee 2008). Berbagai  wacana  positif  yang  muncul dari sejumlah lembaga internasional tentang pengembangan Biofuel menjadikan sejumlah negara  tertarik  dan  telah  mengembangkan Biofuel  bagi  kepentingan  negara  tersebut. Perkembangan  ini  salah  satunya  tercermin dari  perkiraan  sekitar  1%  tanah  di dunia  digunakan  untuk  kepentingan pengembangan  Biofuel  (Jumbe  et  al,  2009). Tercatat  sejumlah  negara  berkembang berlomba  mengembangkan  Biofuel  seperti Brazil  dan  India.  Bahkan  sejumlah  negara maju  seperti  Jepang  dan  Amerika  Serikat (AS),  kini  juga  mengikuti  jejak  negara

## Nuruddin Al Akbar -- Masa Depan Keamanan Energi Indonesia Telaah Kritis atas Problematika dan
Prospek Pengembangan Kelapa Sawit Sebagai Energi Alternatif di Indonesia
berkembang untuk mengembangkan Biofuel di wilayahnya sendiri.
Pengembangan  Biofuel  di  sejumlah negara  berkembang  atau  maju  seperti India  dan  AS  ternyata  juga  tidak  dapat dipisahkan  dari  upaya  mereka  mengurangi ketergantungan  minyak.  India  misalnya, selama ini menggantungkan sebagain besar kebutuhan  minyaknya  melalui  impor  dari negara  Timur  Tengah  dan  Afrika.  Tercatat total  impor  minyak  India  mencapai  77% dari total kebutuhan minyaknya. Angka ini diperkirakan terus naik dan akan menembus 90%  di  tahun  2030  (Gunatilake  et  al.  2014). Fakta ini tentunya mengkuatirkan mengingat kondisi  Timur  Tengah  dan  Afrika  sering tidak stabil. Terganggunya pasokan minyak atau  melambungnya  harga  tentu  menjadi malapetaka bagi India yang tengah mengejar impiannya menjadi negara industri baru.
Kondisi  serupa  juga  dialami  Amerika Serikat.  Hanya  saja  jika  ancaman  pasokan minyak  bagi  India  sifatnya  potensial,  tetapi Amerika  Serikat  pernah  merasakan  secara nyata.  Sebuah  peristiwa  fenomenal  yang menyebabkan ancaman minyak bagi Amerika Serikat  terjadi  pada  tahun  1973.  Pada  saat  itu negara-negara  Arab  yang  tergabung  dalam OPEC (Organization of Arab Petroleum Exporting Countries)  memutuskan  untuk  melakukan embargo  minyak  kepada  negara  Israel  dan
sejumlah  negara  Barat,  khususnya  Amerika Serikat  yang  dianggap  mendukung  eksistensi negara  Israel.  Embargo  sendiri  dilakukan dalam  konteks  terjadinya  perang  Arab-Israel yang  dikenal  sebagai  perang  Yom  Kippur atau perang Ramadhan. Embargo ini memiliki misi  politik,  yaitu  penghentian  suplai  minyak ke  negara  Israel  akan  menimbulkan  gejolak sosial  di  kalangan  warganya  dan  akhirnya menyebabkan  kemarahan  rakyat  terhadap pemerintahan  Tel  Aviv.  Penghentian  minyak ke negara  Barat memiliki misi menekan negara Barat untuk memilih apakah terus mendukung eksistensi Israel atau memilih pasokan minyak bagai kepentingan nasionalnya berjalan lancar (Falola & Genova,2005). Implikasi dari terjadinya embargo  minyak  ini  harga  minyak  melonjak naik  dan  memiliki  efek  dramatis  terhadap perekonomian  global  yang  dicatat  oleh  GDP (Gross Domestic Product) bahwa Amerika Serikat menurun sekitar 4,7% (Salameh, 2009).
Perlu  ditegaskan  bahwa  masing-masing negara  tersebut  menggunakan  aneka  macam bahan baku yang berbeda sebagai bahan untuk membuat  Biofuel.  Perbedaan  bahan  tersebut akan menghasilkan jenis Biofuel yang berbeda, tetapi  masuk  dalam  dua  kategori  besar, yaitu  bioethanol  dan  biodiesel.  Secara  detail penggunan  jenis  bahan  baku  yang  berbeda dan hasil Biofuel yang tercipta dari pengolahan dapat dicermati pada tabel sebagai berikut.

## Biofuels

## Secondary Biofuels

## Primary Biofuels
Natural Biofuel Produced from - Firewood, plants weed chips
- forest - Animal waste
- Landfill gas
- Crop residues
1st Generation Biofuels Bioethanolproduced from
- wheat, barley, corn - Potato, sugarcane, beet
- Oil Seeds (soybeans coconut,
sunflower repeseed
- Animal fat, used cooking oil
2nd Generation Biofuels Bioethanol& Biodiesel - Cassava, jatropha miscanthus - straw, grass, wood
3rd Generation Biofuels Biodiesel produced from - Mircoalgae - Mircobes Tabel 1 Variasi Biofuel

## sumber:Firoz Alam et al. 2013
Pada  tabel  1  dapat  dicermati  adanya variasi dari Biofuel,yaitu ethanol dan bodiesel beserta  generasinya.  Ethanol  sendiri  identik dengan pengganti bensin sedangkan biodiesel
sebagai  pengganti  solar.  Sedangkan  adanya berbedaan  generasi  pada  masing-masing varian  terkait  dengan  jenis  bahan  baku  yang digunakan  dan  tentunya  proses  produksinya
(Indoenergi  n.d.).  Terkait  dengan  biodiesel, seringkali  penggunaannya  tidaklah  murni, tetapi  dicampur  dengan  bahan  bakar  fosil sebanyak  20%.  Hasil  pencampuran  ini seringkali disebut sebagai B20%, yang memiliki arti dicampur Biodiesel sebesar 20%. Meskipun ada pula Biodiesel yang murni penggunaanya sehingga disebut B100% (Indoenergi n.d.). Tren  pengembangan  Biofuel  di  dunia internasional, sebenarnya merupakan peluang yang sangat baik bagi pengembangan
Biofuel  bagi  negara  berkembang,  termasuk Indonesia untuk menjadikan berbagai negara dunia sebagai pasar produksi Biofuel mereka. Sebagai contoh potensi pasar  Biofuel, yaitu Eropa, di mana pada tahun 2020 ditargetkan transportasi  di  wilayah  tersebut  telah menggunakan  Biofuel  sebesar  20%  dari kebutuhan  bahan  bakar  mereka  (Mitchell, 2011).  Pasar  lain  yang  potensial  adalah Amerika  Serikat  dengan  mengagendakan konsumsi  Biofuel  di  tahun  2022  sebanyak 136  milyar  liter  (Mitchell,  2011).  Potensi  ini belum  termasuk  pasar  dalam  negeri  yang menguntungkan  jika  proses  konversi  dari minyak bumi ke Biofuel berhasil dijalankan. Indonesia  memiliki  keunggulan  karena menempatkan  Kelapa  Sawit  sebagai  bahan dasar Biofuel (jenis bioethanol), di mana secara komparatif Kelapa Sawit lebih produktif dan hemat  tempat  dibandingkan  tanaman  lain. Secara lebih jelas komparasi Kelapa Sawit dan tanaman lain dapat dicermati pada grafik 4.
Grafik 4. Perbandingan Tanaman penghasil Biodiesel sumber:Mekhilef et al. 2011
Berdasarkan  grafik  dapat  dilihat  per- bandingan  jelas  mengenai  hasil  biodiesel yang  dapat  diperoleh  jika  mengembangkan aneka jenis tamanan dalam area satu hektar. Sangat  jelas  keunggulan  Kelapa  Sawit dibanding  tanaman  lain  seperti  kelapa  dan kacang.  Lebih  jauh  dalam  pengelolaannya, Kelapa  Sawit  lebih  membutuhkan  sedikit sinar  matahari,  air,  pestisida,  dan  pupuk (Mekhilef et al. 2011). Konteks pengembangan biodiesel  yang  dilakukan  Indonesia,  yaitu Kelapa  Sawit  menjadi  potensi  besar  yang mampu  meminimalisir  ketergantungan energi  nasional  pada  minyak  bumi.  Selain itu  kelebihan  produksi  untuk  memenuhi kebutuhan  dalam  negeri  dapat  dijadikan sebagai  komoditas  ekspor  sehingga  me- nambah keuntungan ekonomi bagi Indonesia di masa mendatang.

## Problematika Pengembangan Energi Alternatif berbasis Kelapa Sawit di
Indonesia Potensi  besar  bagi  pengembangan biodiesel  berbasis  Kelapa  Sawit  sebenarnya merupakan  peluang  besar  yang  dapat dimanfatkan  Indonesia  untuk  menjamin keamanan energinya agar tidak bergantung kepada minyak impor. Akan tetapi, peluang tersebut terganjal oleh sejumlah problematika yang menyebabkan pengembangan biodiesel belumlah optimal. Perlu ditambahkan bahwa ada  pula  problematika  yang  tidak  secara langsung  berkaitan  dengan  pengembangan biodiesel  dari  Kelapa  Sawit,  tetapi  penting untuk  diangkat  karena  terkait  dengan ketahanan nasional juga. Problematika  yang  terjadi  dalam pengembangan  biodiesel  sejatinya  dapat dibagi  berbasarkan  dua  jenis  industri yang  saling  terkait  dalam  pengembangan Biofuel,yaitu industri hulu dan hilir. Industri hulu terkait dengan pengembangan tanaman Kelapa  Sawit  sebagai  bahan  dasar  Biofuel hingga  diproses  menjadi  minyak  sawit (CPO),  sementara  industri  hilir  terkait dengan  pengolahan  CPO  menjadi  biodiesel hingga siap diedarkan kepada konsumen.

## Nuruddin Al Akbar -- Masa Depan Keamanan Energi Indonesia Telaah Kritis atas Problematika dan
Prospek Pengembangan Kelapa Sawit Sebagai Energi Alternatif di Indonesia
Problematika  yang  terjadi  pada  industri hulu setidaknya dapat dikelompokkan menjadi dua kategori besar, yaitu permasalahan yang berkaitan dengan eksternal perkebunan sawit dan permasalahan yang berkaitan dengan internal perkebunan sawit. Permasalahan pada eksternal perkebunan  sawit  meliputi  permasalahan lingkungan  dan  tanah  (tenurial).  Sementara permasalah  pada  internal  perkebunan  sawit meliputi  relasi  timpang  antara  perusahaan dengan petani rakyat atau buruh.
Terkait dengan permasalahan eksternal, yaitu  lingkungan  terkait  dengan  model pengembangan  perkebunan  Kelapa  Sawit yang  berbasis  ekstensifikasi  (perluasan lahan).  Model  pengembangan  semacam ini  maka  dampak  yang  terjadi  adalah  alih fungsi lahan besar-besaran untuk dikonversi menjadi perkebunan Kelapa Sawit. Padahal lahan yang dijadikan objek alih fugsi adalah hutan,  sehingga  terjadi  deforestasi  besar- besaran pada hutan Indonesia. Ambil contoh Kalimantan, di mana luas hutan pada tahun 2000  diperkirakan  mencapai  532.100  km 2 . Jumlah  ini  menyusut  sebanyak  14,212  km 2 atau sekitar 4,7% nya di tahun 2010 (Gaveau et al., 2013).
Salah  satu  penyebab  dari  deforestasi hutan  ini  adalah  perluasan  perkebunan Kelapa Sawit yang diperkirakan menyumbang deforestasi. Tercatat di tahun 2002 saja 32.000 km lahan dialokasian untuk budidaya Kelapa Sawit  (Curran  et  al.,  2004).  Problema  ini terbilang  serius  mengingat  salah  satu  aspek penting  dari  pengembangan  Biofuel  adalah menghasilkan  energi  yang  lebih  bersih  atau ramah  lingkungan  dibandingkan  bahan bakar  fosil.  Jika  dibandingkan,  diperkirakan menghasilkan  polusi    20-40%  lebih  kecil  dari bahan bakar fosil (Desonie, 2008). Bahkan polusi yang  dihasilkan  oleh  diklaim  Biofuel  lebih “aman” pada lingkungan karena masih dalam batasan  yang  dapat  diserap  oleh  tumbuhan. Implikasinya Biofuel tidak menambah jumlah karbon di atmosfer sebagaimana terjadi pada bahan bakar fosil (McNerney, 2012). Untuk itu, dalam konteks di Indonesia menjadi hal yang ironis jika pengembangan Biofuel justru tidak berdampak positif bagi kelestarian lingkungan.
Permasalahan lingkungan juga mengancam Indonesia jika berniat mengekspor  Biofuel  ke  luar  negeri,  seperti ke  negara-negara  Eropa.  Ada  tren  pasar Eropa  untuk  membeli  produk  yang  dinilai lebih  ramah  lingkungan.  Sebuah  survei yang  diselenggarakan  Euro  barometer misalnya  menunjukkan  tren  tersebut,  ada 75% masyarakat Eropa yang memilih untuk membeli  produk  yang  ramah  lingkungan walaupun  dengan  harga  yang  lebih  mahal (Brécard  et  al.,  2009).  Tren  ini  tentunya membahayakan  Indonesia  jika  persoalan lingkungan dipandang sebelah mata.Terlebih ancaman  ini  sudah  mulai  dapat  dirasakan dan  pemerintah  berusaha  melakukan  lobi dengan  sejumlah  pengusaha  Belanda  dan Perancis  guna  mamastikan  produk  Kelapa Sawit Indonesia dapat masuk dengan mudah ke negara tersebut. Poin penting dari lobi ini adalah  pembuktian  bahwa  produk  sawit Indonesia ramah lingkungan (Merdeka.com, 2012). Pada kasus tersebut, diambil pelajaran penting bahwa masalah lingkungan haruslah dianggap sebagai ancaman serius yang harus ditindaklanjuti  guna  menjamin  kesuksesan pengembangan Biofuel di Indonesia. Selain permasalahan lingkungan, permasalahan  tanah  juga  merupakan problema  penting  dalam  kaitannya  dengan problema  eksternal  perkebunan  sawit. Pemasalahan  ini  juga  terkait  dengan  model pengembangan  perkebunan  sawit  yang berbasis  ekstensifikasi  lahan,  sehingga membutuhkan  lahan  yang  luas.  Salah satu  lahan  yang  dialihfungsikan  menjadi perkebunan sawit seringkali sudah ditinggali  masyarakat  atau  komunitas  adat. Permasalahan  muncul  ketika  negosiasi  alih fungsi  lahan  tidak  berjalan  dengan  proses dialogis, tetapi dengan cara kekerasan. Cara inilah yang sering terjadi di masa Orde baru di mana kalangan yang menentang pembukaan kebun  dapat  dianggap  musuh  negara dan  tentu  berimplikasi  pada  keselamatan hidupnya (Chamim et al., 2012) . Pengambilalihan  tanah  sebagaimana dijelaskan  di  atas  jelas  berimplikasi  pada ketidakadilan  bagi  pemilih  tanah.Tentunya
jika  dipandang  dari  tujuan  pengembangan Biofuel demi kesejahteraan rakyat, fenomena ini  menjadi  ironi  karena  upaya  membangun kesejahteraan  justru  di  dirikan  di  atas kekerasan  dan  kesewenangan  terhadap masyarakat.  Problema  ini  haruslah  diatasi guna  menjamin  terwujudnya  ide  dasar  bagi pengembangan  Biofuel  terkhusus  dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia.
Terkait permasalahan internal perkebunan  banyak  terkait  dengan  relasi yang timpang baik antara petani rakyat atau buruh dengan perusahaan. Guna memahami hubungan  timpang  antara  petani  rakyat dengan  perusahaan  ada  baiknya  memahami dahulu model pengelolaan kebun sawit yang berlaku di Indonesia. Pada umumnya apa yang berlaku adalah model Perkebunan Inti Rakyat. Disebut  inti  Rakyat  karena  ada  pembagian yang  jelas  pada  lahan  perkebunan  sawit yang  dimiliki  rakyat  (disebut  plasma)  dan perusahaan besar (disebut inti) ( Arifin, 2005). Harapan  dari  model  ini,  yaitu  perusahaan besar  dapat  memberikan  pembinaan  dan bantuan teknis agar perkebunan rakyat dapat berkembang dengan baik. Akan tetapi, yang terjadi  seringkali  di  luar  harapan,  di  mana perusahan besar justru “memperdaya” rakyat, seperti membeli Kelapa Sawit yang dihasilkan oleh  perkebunan  harga  dengan  harga  yang ditentukan  sendiri  oleh  perusahaan,  tanpa adanya  dialog  dengan  rakyat  ( Arifin,  2005). Fenomena  semacam  ini  jelas  bertentangan dengan  tujuan  pengembangan  Biofuel  di negara berkembang,yaitu guna meningkatkan taraf  hidup  masyarakat.  Memang  benar rakyat  mendapatkan  peluang  untuk  bekerja membudidayakan  Kelapa  Sawit,  tetapi jika  hanya  bekerja  sementara  tidak  dapat menikmati  hasilnya  karena  “diperdaya” perusahaan  besar,  maka  pada  hakikatnya tidak  mengubah  apa-apa.  Sehingga  sangat jelas jika persoalan ini harus ditangani guna memastikan  tujuan  awal  pengembangan Biofuel tidak melenceng dan dapat terwujud dengan baik.
Selain  hubungan  timpang  antara  petani dan  perusahaan,  nasib  buruh  yang  bekerja pada  perusahaan  juga  mengalami  problema
serius.  Salah  satu  problema  krusial  yang dihadapi buruh adalah  seringkali tidak ada perjanjian resmi tercatat antara buruh dengan perusahaan.  Dengan  kondisi  semacam  itu dengan mudah dapat di PHK, jika dianggap mengancam  perusahaan.  Hal  inilah  yang sempat  terjadi  pada  8  (delapan)  orang karyawan tetap di PTPN III di Labuhan Ratu di tahun 2011 (Siagian n.d.).
Problematika  yang  terjadi  dalam pengembangan  industri  hilir  terjadi  dalam proses  konversi  minyak  sawit  ke  biodiesel hingga  distribusinya  kepada  konsumen. Setidaknya ada dua problematika serius yang terjadi  pada  tahap  ini.  Pertama,  memastikan adanya  pabrik  pengolahan  yang  memadahi beserta saran transporasi ke pabrik pengolahan tersebut.  Persoalan  yang  terjadi  sebenarnya sangat  klasik,  yaitu  soal  ketersediaan  dana untuk  membangun  pabrik  pengolahan dan  penyediaan  sarana  transportasi  yang memadahi. Pemerintah sendiri di tahun 2012 pernah  menargetkan  pembangunan  pabrik Biofuel sebanyak 23.307 unit guna memproses berbagai  variasi  bahan  baku  seperti  Kelapa Sawit,  tebu,  dan  singkong.  Jumlah  tersebut terbilang  fantastis,  dan  memerlukan  dan yang  cukup  besar,  yaitu  sebesar  150  triliun (Prihandana & Hendroko, 2008). Ketersediaan pabrik  yang  memadahi  tentunya  sangat krusial  untuk  memastikan  tercapainya target  produksi  Biofuel  yang  memadahi  di Indonesia.  Kedua,  terkait  dengan  persoalan pascaproduksi, yaitu terkait jaminan produk tersebut laku untuk dijual. Permasalahan ini erat kaitannya dengan permasalahan pertama, di  mana  pembangunan  pabrik  Biofuel diinisasi  oleh  sektor  swasta  -yang  tentunya memiliki  pola  pikir  untung  rugi-.  Realitas yang terjadi adalah keengganan pihak swasta untuk  menjual  Biofuel  produksinya  kepada Pertamina. Hal ini dikarenakan peran penting Pertamina  sebagai  pembeli  Biofuel  ternyata seringkali  tidak  memenuhi  harapan  pihak swasta dalam masalah harga. Kekecewaan ini secara terbuka terlontar dari Sekjen Asosiasi Produsen Bio fuel Indonesia (APOBRI), Paulus Tjakrawan  yang  menegaskan  harga  jual biofual rendah. Mereka membeli bahan baku

## Nuruddin Al Akbar -- Masa Depan Keamanan Energi Indonesia Telaah Kritis atas Problematika dan
Prospek Pengembangan Kelapa Sawit Sebagai Energi Alternatif di Indonesia
CPO untuk Biofuel saja mencapai Rp 6000,00/ liter, tetapi “dipaksa” untuk menjual Biofuel seharga  Rp4.700,00  /  liter  (Detik.com,  2009). Jika situasi ini tidak teratasi sangat potensial pihak  swasta  memilih  berhenti  berproduksi yang  tentunya  merugikan  bagi  upaya pengembangan  Biofuel  di  Indonesia.  Inilah problematika yang harus diselesaikan dalam industri  hilir  sebagai  syarat  keberhasilan pengembangan  biodiesel  berbahan  Kelapa Sawit.
Forum Stakeholder dan Prospek Pengembangan Energi Alternatif berbasis Kelapa Sawit Problematika  kompleks  di  industri hulu  dan  hilir  sebagaimana  dijelaskan
dalam  pembahasan  sebelumnya  dapat ditemukan solusinya dengan menggunakan Forum stakeholder.Stakeholder yang dimaksud  melibatkan  aktor  yang  terkait dengan  pengembangan  industri  hulu dan
hilir.Sebagai ruang kerjasama antar-  aktor,  maka  forum  stakeholder  ini haruslah  mencapai  konsensus  yang  saling menguntungkan  dengan  tujuan  akhir keberhasilan  pengembangan  Biofuel  bagi ketahanan energi.Aktor yang terkait sendiri sangat  banyak,  tetapi  untuk  memudahkan pemetaan aktor, setidaknya ada tiga kategori besar  aktor,  yakni  aktor  negara,  pasar,  dan masyarakat.  Secara  lebih  detail  tentang sejumlah  aktor  penting  yang  terlibat  dapat dicermati pada tabel 2.
Tabel 2 Aktor terkait Proyek Biofuel Indonesia Aktor Negara Aktor Pasar Aktor Masyarakat Pemerintah Pusat (termasuk Kementerian terkait seperti Kehutanan,  ESDM, Ekonomi) Investor Biofuel (baik dalam dan luar negeri) Tokoh masyarakat di wilayah Perkebunan Sawit Pemerintah daerah Perusahaan Pembuat Biofuel (baik dalam dan luar negeri) Tokoh masyarakat di wilayah Pabrik pengolahan Biofuel DPR Perusahaan Kelapa Sawit (baik dalam dan luar negeri) LSM/NGOs/Asosiasi Pro lingkungan DPRD Petani Sawit Rakyat (plasma) LSM/NGOs/Asosiasi Pro Buruh Pertamina LSM/NGOs/Asosiasi Pro Petani Sawit LSM/NGOs/Asosiasi Pro Masyarakat Adat
Forum  stakeholders  itu  haruslah memungkinkan masing-masing aktor untuk terlibat  dalam  pembahasan  dan  suaranya harus didengar, sehingga dalam pembuatan keputusan dapat dijalankan secara “legowo” oleh semua pihak.
Letak  dialog  sendiri  secara  khusus terletak pada sejumlah permasalahan krusial yang  selama  ini  menjadi  hambatan  bagi kesuksesan  proyek  Biofuel  Indonesia,  baik langsung  ataupun  tidak.  Walaupun  dialog dapat  diperluas  pada  isu  lain  yang  relevan dengan pengembangan Biofuel Indonesia.
Terkait  dengan  format  dialog  guna menyelesaikan  problematika  yang  sampai saat ini masih terjadi menjadi relevan untuk dibagi  berdasarkan  letak  permasalahan,
yaitu  pada  industri  hulu  dan  hilir.  Pada industri hulu ada dua cabang permasalahan yang krusial yaitu masalah eksternal (terkait lingkungan dan tanah) dan masalah internal (terkait  jalannya  perkebunan  sawit).  Dialog untuk menyelesaikan masalah tersebut harus melibatkan aktor yang berkepentingan baik dari kalangan negara, pasar atau masyarakat.
Permasalahan eksternal harus menghadirkan tokoh masyarakat di wilayah Perkebunan  Sawit,    LSM/NGOs/Asosiasi pro  masyarakat  adat,LSM/NGOs/Asosiasi pro-lingkungan,  Perusahaan  Kelapa  Sawit, dan agensi pemerintah seperti Kementerian kehutanan, dan Badan Pertanahan Nasional (BPN),  DPR/DPRD,  dan  pejabat  daerah seperti  Bupati  yang  wilayahnya  dibuka
perkebunan  Kelapa  Sawit.  Dialog  dalam konteks  ini  paling  tidak  berpusat  pada isu  tata  guna  lahan  dan  implementasinya. Penggunaan  lahan  harus  didiskusikan  oleh semua pihak yang berkepentingan, sehingga dicapai  titik  temu  pembukaan  lahan  yang proporsional,  di  mana  mampu  mewadahi kegiatan  ekonomi  Kelapa  Sawit,  di  sisi  lain sekecil mungkin berdampak pada kerusakan lingkungan  dan  pelanggaran  kepemilikan tanah  bagi  masyarakat  adat/asli.  Atau semisal dalam proses alih fungsi lahan yang tadinya digunakan untuk pemukiman warga menjadi pekebunan, warga asli yang pindah harus  dipastikan  dapat  menegosiasikan berapa ganti rugi yang dapat mereka terima dan  kepastian  untuk  hidup  yang  layak  di daerah  baru  mereka.  Tidak  kalah  penting adalah implementasi tata guna lahan setelah terciptanya kesepakatan semua pihak. Forum memungkinkan  dialog  untuk  memastikan implementasi  sesuai  dengan  kesepakatan awal.  Semisal  adanya  pelanggaran,  maka forum  selalu  terbuka  untuk  mendiskusikan ulang  masalah  ini.  Semisal  ada  peruntukan lahan yang karena fungsinya sebagai kawasan hutan,  tetapi  pada  kenyataanya  terjadi penyerobotan  tanah  untuk  Kelapa  Sawit maka  LSM/NGOs/Asosiasi  lingkungan dapat mengajukan kritik keras forum kepada pihak yang melanggar.
Masalah internal pada industri hilir juga harus melibatkan aktor yang berkepentingan seperti  Perusahaan  Kelapa  Sawit  (yang disebut  inti),  petani  sawit  rakyat  (yang disebut plasma), LSM/NGOs/Asosiasi pro- buruh,  dan  petani  sawit,  dan  kementerian terkait  seperti  Pertanian.  Dialog  yang dilakukan  sendiri  paling  tidak  mencakup dua  pembicaraan  penting,yaitu  kepastian bantuan  yang  konstruktif  bagi  para petani  rakyat  baik  oleh  perusahaan  sawit ataupun  pemerintah.  Seperti  Kementerian pertanian  yang  memberikan  bantuan pupuk  atau  alat-alat  pertanian  sehingga memudahkan  pekerjaan  petani.  Petani juga  dapat  mengajukan  kegundahannya kepada  pemerintah  jika  seandainya  terjadi “pemerdayaan” oleh perusahaan. Forum ini
juga dapat menjadi sarana penentuan harga yang disepakai dalam periode tertentu untuk pembelian sawit petani oleh perusahaan dan upah kerja buruh perkebunan sawit. Adanya LSM  LSM/NGOs/Asosiasi  pro-buruh  dan petani  sawit  tentunya  menaikkan  daya tawar petani dan buruh sehingga posisinya dapat sejajar dengan perusahaan sawit, dan tercapai  kesepakatan  antara  kedua  belah pihak yang sifatnya “win-win solution”. Terkait  dengan  permasalahan  pada industry  hilir  maka  dialog  diperlukan mencakup  tiga  hal  penting  sebagai  berikut: pertama  adalah  pembangunan  konsensus antara  pemerintah  pusat,  pemerintah daerah,  DPR/DPRD  dengan  kalangan swasta  (baik  investor  maupun  perusahaan Biofuel)  untuk  memastikan  terealisasinya target  pembangunan  berbagai  pabrik pengolahan  Biofuel  dan  sarana  transportasi yang  menunjangnya.  Kedua,  dialog  antara Pertamina,  pemerintah  dan  perusahaan Biofuel.  Sebagaimana  dikeluhkan  selama  ini oleh perusahaan Biofuel merasa rugi dengan kebijakan  Pertamina  yang  membeli  produk mereka  dengan  harga  rendah.  Dialog  pada level  ini  mencakup  harga  ekonomis  yang disepakati  kedua  belah  pihak.  Termasuk dialog  yang  penting  adalah  menyinkronkan antara kebijakan pemerintah dan Pertamina. Ketika  Pertamina  melakukan  persiapan untuk  transformasi  minyak  bumi  ke  Biofuel dan  dalam  konteks  Kelapa  Sawit,  yaitu bioethanol.  Kementerian  terkait  harus melakukan  kebijakan  yang  mendukung sehingga transformasi dapat berjalan dengan lancar. Semisal Kementerian Komunikasi dan Informatika menggencarkan kampanye media tentang  pentingnya  beralih  ke  Biodiesel. Ketika  program  konversi  dijalankan  oleh Pertamina  masyarakat  menyambut  dengan antusias  dan  tidak  kaget  dengan  perubahan tersebut.

## SIMPULAN
Pengembangan  Biofuel  berbasis  Kelapa Sawit menyimpan potensi keuntungan yang besar  bagi  Indonesia  jika  dikelola  dengan baik.  Akan  tetapi,  saat  ini  ada  sejumlah
Nuruddin Al Akbar -- Masa Depan Keamanan Energi Indonesia Telaah Kritis atas Problematika dan Prospek Pengembangan Kelapa Sawit Sebagai Energi Alternatif di Indonesia
problematika  serius  yang  menyebabkan pengembangan  Biofuel  belumlah  optimal. Problematika tersebut meliputi permasalahan yang terkait langsung dengan Pengembangan Biofuel  seperti  tarik  menarik  harga  beli Biofuel  oleh  Pertamina.  Permasalahan  ini menyebabkan banyak pihak swasta yang tidak mau  menjual  produknya  kepada  Pertamina sehingga  target  produksi  yang  dibayangkan pemerintah  potensial  gagal.  Sedangkan permasalahan tidak langsung terkait dengan konsepsi  dasar  pengembangan  biofuel  yang hakikatnya untuk pemberdayaan masyarakat. Akan  tetapi,  realitas  di  lapangan  seringkali masyarakat yang menjadi petani Sawit justru “diperdayakan” oleh perusahaan besar. Sebagai solusi alternatif bagi pemecahan masalah  ini  adalah  pembangunan  forum multistakeholders,  di  mana  semua  aktor penting  dalam  pengembangan  Biofuel  di Indonesia  dapat  duduk  bersama  mencari titik  temu  diantaranya.  Guna  mengefektifkan dialog  yang  dihadiri  berbagai  aktor  berbeda menjadi  lebih  relevan  jika  dikelompokkan sesuai  dengan  permasalahan  yang  muncul selama  ini.  Seperti  Pertamina  yang  harus duduk  bersama  dengan  pengusaha  untuk membicarakan  harga  jual  beli  Biofuel  yang disepakai.  Tentunya  adanya  dialog  pada berbagai  aspek  berpotensi  menghasilkan perdebatan  yang  panjang.  Akan  tetapi,  itu merupakan sebuah resiko yang harus dijalani jika  mengharapkan  pengembangan  Biofuel dapat berjalan dengan lancar dibarengi dengan kesepakatan pada semua aktor yang terlibat di dalamnya. Sebenarnya resiko tersebut terbilang sepadan, dibandingkan dengan berpijak di atas kebijakan yang bernuansa status quo sekarang ini  yang  justru  menyimpan  “bom  waktu” akibat  adanya  ketidaksinkronan  banyak aktor,  sehingga  justru  dapat  menggagalkan pengembangan Biofuel di masa mendatang.

## DAFTAR PUSTAKA
Anon,  2005.  Two  Days  National  Seminar  on Alternative Energy Sources, Available at: http://www.vpmthane.org/ p u b l i c a t i o n - a e n e r g y s o u r c e / alternate_energy_ebook.pdf. Ansell,  C.  &  Gash,  A.,  2007.  Collaborative Governance in Theory and Practice. Journal of Public Administration  Research  and  Theory, 18(4),  pp.543–571.  Available  at: http://jpart.oxfordjournals.org/ content/18/4/543.short  [Accessed March 20, 2014].
Arifin,  B.,  2005. Pembangunan  pertanian: paradigma  kebijakan  dan  strategi revitalisasi, Jakarta: Grasindo.
Basri,  F.,  2013.  Kualitas  Pertumbuhan  dan Kemerosotan  Rupiah.  Available  at: http://ekonomi.kompasiana.com/ moneter/2013/08/26/kualitas- pertumbuhan-dan-kemerosotan- rupiah-587047.html.
Brécard,  D.  et  al.,  2009.  Determinants  of demand  for  green  products:  An application to eco-label demand for fish  in  Europe. Ecological  Economics, 69(1), pp.115–125.
Caroko  et  al.,  2011.  Policy  and  institutional frameworks for the development of palm oil–based biodiesel in Indonesia, CIFOR.
Committee,  G.B.P.H.  of  C.E.A.,  2008.  Are biofuels  sustainable?:  first  report  of session 2007-08, Vol. 2: Oral and written evidence , The Stationery Office.
Curran,  L.M.,  Trigg,  S.N.,  McDonald,  A.K., Astiani,  D.  &  al,  E.,  2004.  Lowland Forest  Loss  in  Protected  Areas of  Indonesian  Borneo.  Science, 303(5660).
Desonie, D., 2008. Geosphere: The Land and Its Uses, New York: Infobase Publishing. Detik.com,  2009.  Harga  Jual  ke  Pertamina Rendah,  Produsen  Biofuel  Merugi. Available  at:  http://finance.detik. com/read/2009/05/11/154636/11 29590/4/harga-jual-ke-pertamina- rendah-produsen-biofuel-merugi [Accessed April 16, 2014].
Energy,  U.,  2006.  Sustainable  Bioenergy:  A Framework  for  Decision  Makers. Available  at:  http://www.fao.org/
docrep/010/a1094e/a1094e00.htm [Accessed April 16, 2014].
Falola,  K.  and  A.G.,  2005.  The  Politics  of  the Global  Oil  Industry:  An  Introduction [Hardcover], Connecicut: Praeger.
Firoz  Alam,  Abhijit  Date,  Roesfiansjah
Rasjidin,  Saleh  Mobin,  H.M.,  2013. Biofuel  From  Algae:  Is  It  A  Viable Alternative?  In  B.  Gikonyo,  ed. Advances in Biofuel Production: Algae and Aquatic Plants. Apple Academic Press.
Fridley,  D.,  2010.  Nine  challenges  of
alternative  energy.  The  post  carbon reader: Managing the 21st …. Available at: http://khosachonline.ucoz.
com/_ld/0/82_9_challengeAlte.pdf [Accessed April 16, 2014].
Gaveau,  D.L.A.  et  al.,  2013.  Reconciling forest  conservation  and  logging  in Indonesian  Borneo.  PloS  one,  8(8), p.e69887.
Gerdien  Meijerink  (LEI),  Wolter  Elbersen
(A&F),  M.M.  (LEI),  2004.  Bio-fuels in  developing  countries,  Available at: https://www.google.com/ur
l?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&sourc e=web&cd=1&ved=0CC0QFjA
A&url=https%3A%2F%2Fwww. wageningenur.nl%2Fweb%2Ffile%3 Fuuid%3D623a37be-9265-4052-9685- 0 7 9 3 f 9 9 f 0 0 7 4 % 2 6 o w n e r %
3Db19deef9-f8d1-42c4-acdc-431d9ad c3d08&ei=sBxPU5vbFIaQ2gXbzYDo Ag&usg=  AFQjCNEsG_VEmEeUKf 3saFPT2sOK5OqD5g&bvm=bv.6505 8239,bs.1,d.b2I&cad=rja.
Gunatilake, H., Roland-Holst, D. & Sugiyarto, G.,  2014.  Energy  security  for  India: Biofuels,  energy  efficiency  and food productivity. Energy Policy, 65, pp.761–767. Indoenergi, Biofuel: Perkembangan Generasi  Etanol  dan  Biodisel. Available at: http://www. indoenergi.com/2012/04/biofuel- perkembangan-generasi-etanol.html.
Inilah.com,  2013.  Kelapa  Sawit  Paling Siap  Jadi  Biodiesel.  Available  at: http://ekonomi.inilah.com/read/ detail/2056292/kelapa-sawit- paling-siap-jadi-biodiesel#.U08O- 6JUPcw [Accessed April 16, 2014].
Institute,  W.W.,  2013.  Food  and  Fuel: Biofuels  Could  Benefit  World’s Undernourished  |  Worldwatch Institute.  Available  at:  http:// www.worldwatch.org/node/5300 [Accessed April 17, 2014].
Jumbe,  C.B.L.,  Msiska,  F.B.M.  &  Madjera, M.,  2009.  Biofuels  development  in Sub-Saharan Africa: Are the policies conducive?  Energy  Policy,  37(11), pp.4980–4986.
Mardiyah Chamim, Dwi Setyo Irawanto, Yusi Avianto  Pareanom,  Zen  Hae,  I.B., 2012. Raja Limbung Seabad Perjalanan Sawit  di  Indonesia,  Jakarta:  Sawit Watch, Tempo Institute, Insistpress.
McNerney,  G.,  2012.  Clean  Energy  Nation: Freeing  America  from  the  Tyranny of  Fossil  Fuels,  AMACOM  Div American Mgmt Assn.
Mekhilef,  S.,  Siga,  S.  &  Saidur,  R.,  2011.  A review  on  palm  oil  biodiesel  as  a source  of  renewable  fuel.  Renewable and Sustainable Energy Reviews, 15(4), pp.1937–1949.
Merdeka.com, 2012. Pemerintah rayu Eropa biar tidak  tolak  CPO  Indonesia.  Available at: http://m.merdeka.com/uang/ pemerintah-rayu-eropa-biar-tidak- melarang-ekspor-cpo-indonesia.html [Accessed April 16, 2014]. Mitchell,  D.,  2011.  Biofuels  in  Africa: Opportunities, Prospects, and Challenges, World Bank Publications. Mujiyanto, S. & Tiess, G., 2013. Secure energy supply in 2025: Indonesia’s need for an  energy  policy  strategy.  Energy Policy, 61(5), pp.31–41.
Prihandana,  R.  &  Hendroko,  R.,  2008. Energi  hijau:  pilihan  bijak  menuju
Nuruddin Al Akbar -- Masa Depan Keamanan Energi Indonesia Telaah Kritis atas Problematika dan Prospek Pengembangan Kelapa Sawit Sebagai Energi Alternatif di Indonesia
negeri  mandiri  energi,  Depok:  Niaga Swadaya.
Salameh,  M.G.,  2009.  Oil  Crises  Historical Prespective.  In  C.  J.  Cleveland,  ed. Concise  Encyclopedia  of  the  History  of Energy. California: Elsevier Inc. Siagian,  S.,  Buruh  Sawit  Membutuhkan Standar  Sosial  Berkeadilan,  Available at: http://www.academia. edu/2574870/Standar_berkeadilan_ untuk_Buruh_Sawit. Soentono, S. & Aziz, F., 2008. Expected role of  nuclear  science  and  technology to  support  the  sustainable  supply of  energy  in  Indonesia.  Progress  in Nuclear Energy, 50(2-6), pp.75–81.
Zehner,  O.,  2012.  Green  Illusions:  The  Dirty Secrets  Of  Clean  Energy  And  The Future Of Environmentalism, Lincoln: University of Nebraska Press.