## Analisis  Sosiologis  terhadap  Sistem  Pergantian  Sultan  di Kesultanan Palembang Darussalam

## Mohammad Syawaludin
Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Indonesia Email: syawaluddin@radenfatah.ac.id

## Abstract
One  task  of  being  a  umaro  sultan,  that  he  was  a  religious  adviser  to  the government. The existence of the Sultanate of Palembang is not only the cultural but also the existing political elements. In this study it was found that the process of appointment of kings or sultans who ruled in Palembang no different from those in  other  sultanates  that  ever  existed  on  earth  this  archipelago.  Despite  having Islamic political unity, but actually still continue what has been there in the past, the concept of Hindu-Buddhism, Islam simply as a shirt while outside. The same is true  for  aspects  of  legality.  As  a  maritime  empire  that  is  absolute,  it  seems referrals can be directed only remaining absolute monarchy in Southeast Asia was the Sultanate of Brunei Darussalam. However, the origin of the empire was not of royal birth agrarian civilization as a palace, but of an empire in estuaries and the sea like, the kingdoms in Peninsular Malaysia, Sumatra, Borneo, and others.

## Abstract
One task of being umaro sultan, that he was a religion adviser to the government. The existence of the Sultanate of Palembang was not only the cultural but also the existing  elements  of  political.  In  this  study  it  was  found  that  the  process  of appointment of kings or sultans who ruled in Palembang not different from people of  other  sultanates  that  ever  existed  on  this  archipelago  earth.  Despite  having Islamic political unity, but actually still continued what had been there in the past, the concept of Hindu-Buddhism, Islam was only as a temporary shirt outside. The same thing was prevail for the aspects of legality. As a maritime empire that was absolute, it seemed directive could be directed only remaining absolute monarchy in Southeast Asia was the Sultanate of Brunei Darussalam. However, the origin of the empire was not born the empire of agrarian civilization as a palace, but from
an  empire  in  estuaries  and  the  sea  like,  the  Kingdoms  in  Peninsular  Malaysia, Sumatra, Borneo, and others.
Keywords: Social Stratification, Sultan, Symbol, Charismatic, the Kingdom
Dalam  mengkaji  sistem  pengangkatan  raja  atau  sultan  tidak  dapat dipisahkan  dari  persoalan  institusi  sosial  dan  politik  yang  hadir  di  tengah-tengah kekuasaan seperti keturunan, kepercayaan, istana dan lain sebagainnya. Kehadiran wujud kekuasaan tradisional dengan sejumlah konsep yang ada dalam kekuasaaan itu sendiri, sesuai  dengan  kebudayaan politik  yang  dianut  dan  menentukan  suatu proses  suksesi  raja  atau  sulthan  terjadi  di  masa  itu.  Ini  penting  dianalisis  untuk memahami suatu bentuk prosesi kunci dari perjalanan sejarahnya.
Dari  berbagai  fenomena  kekuasaan  yang  terjadi  di  seputar  suksesi  tahta kerajaan  yang  paling  mendasar  adalah  munculnya  dualisme  kepemimpinan meskipun    juga  bukan  hal  yang  aneh,    Misalnya  Kerajaan  Kahuripan  dulu  juga pecah  menjadi  dua Daha dan  Jenggala, Surakarta pecah  menjadi  dua Kesunanan dan  Mangkunegaran,  Yogyakarta  menjadi  Kesultanan  dan  Pakualamam.  Kraton Cirebon  pecah  menjadi  Kasepuhan  dan  Kanoman.  Kerajaan  Solo.  Yogya  dan Cirebon  meskipun  pecah  menjadi  dua,  ternyata  keduanya  tetap  eksis  hingga sekarang dan keduanya mampu menjadi teladan (budaya) bagi masyarakat sekitar yang mengapresiasinya. Sebab faktor geneologi dan kesinambungan tahta raja atau sulthan  tidak  satgnan  atau  menghilang,  meskipun  oleh  pemerintah  Kolonial Belanda keberadaan mereka dihapuskan secara statuta pemerintahan.
Seperti  kekuasaan  pemerintahan  Kesultanan  Cirebon  secara  resmi dihapuskan  oleh  Kolonial  Belanda  dengan  disahkannya  Gemeente  Cheirebon (Kota  Cirebon),  yang  mencakup  luas  1.100  Hektar,  dengan  penduduk  sekitar 20.000 jiwa (Stlb. 1906 No. 122 dan Stlb. 1926 No. 370). Pada masa kemerdekaan Indonesia, kata Kesulthan diganti dengan kata Keresidenan Cirebon dan  tidak lagi merupakan  pusat  dari  pemerintahan  dan  pengembangan  agama  Islam.  Meskipun demikian  kata    keraton    tetap  ada  dan    menjalankan  perannya  sebagai  pusat kebudayaan masyarakat khususnya di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Umumnya, Keraton  Kasepuhan  sebagai  istana  Sultan  Sepuh  dianggap  yang  paling  penting karena  merupakan  keraton  tertua  yang  berdiri  tahun  1529,  sedangkan  Keraton Kanoman  sebagai  istana  Sultan  Anom  berdiri  tahun  1622,  dan  yang  terkemudian adalah Keraton Kacirebonan dan Keraton Kaprabonan.
Lain  halnya dengan kasus yang terjadi di Palembang  yakni pengangkatan sulthan baru pada tahun 2003 di era kesultanan Palembang yang sudah dihapuskan oleh  Belanda  pada  tahun  1923,  bahkan  sultan  terakhir  yang  berkuasa  dibuang  ke Batavia.  Pengangkatan  tersebut  menarik  karena  setelah  lebih  200  tahun  institusi keraton  dan sultannya tidak ada sekarang  dimunculkan  kembali  oleh sekelompok masyarakat  Palembang.  Pengangkatan  R.M.S.  Prabu  Diraja  sebagai  Sultan Mahmud  Badaruddin  III  dilaksanakan  pada  tanggal  3  Maret  2003  (29  Dzulhijjah 1423  H.)  di  Masjid  Lawangkidul.  Pengangkatan  ini  menimbulkan  polemik  di kalangan  masyarakat dan tersebar luas melalui  media  masa lokal. Kalangan  yang pro  dengan  pengangkatan  itu  berpendapat  bahwa  pengangkatan  tersebut dimaksudkan  sebagai  upaya  untuk  melestarikan  warisan  budaya  Kesultanan Palembang dan sudah memenuhi sejumlah kriteria yang telah ditetapkan.
Di  sisi  lain,  kalangan  yang  tidak  sependapat  dengan  pengangkatan tersebut  memberikan  alasan  dari  beberapa  aspek,  baik  dari  aspek  keabsahan (legalitas)  maupun  relevansi  pengangkatannya  di  masa  kini  seperti  yang dinyatakan  oleh Iskandar Mahmud Badarudin yang didaulat juga sebagai penerus kesulthanan  Palembang  Darussalam  dilantik  di  Benteng  Kuto  Besak  oleh  Zuriat Kesultanan Palembang Darussalam pada 19 November 2006.
Kasus  pengangkatan  yang  menimbulkan  “konflik”  di  era  modern  seperti sekarang  ini, yang sudah  menglobal  dengan berbagai  multidimensi persoalan  dan tantangan yang melampaui batas-batas sejarah, peradaban dan kebudayaan, proses sejarah  itu  ternyata  masih  berlanjut.  Oleh  karena  itu  dalam  membaca  setiap peristiwa  sejarah  tidak  harus  dimaknai  secara  sepihak,  tetapi  harus  bersifat dialektis  sehingga  dapat  meminimalkan  subyektifas  dan  lebih  mengedepankan obyektifitas. Hal ini juga berlaku dalam membaca proses suksesi kepemimpinan di masa lalu, saat kesatuan politik masih berbentuk kerajaan atau kesultanan, yang di beberapa  daerah  di  nusantara  masih  terus  belanjut  sampai  saat  ini.  Apalagi  jika dilihat  bahwa    pengangkatan  seorang  raja  (sultan)  tidak  terlepas  dari  konsep Negara (kekuasaan), yang tentu saja berbeda dengan  konsep  negara modern yang diperkenalkan oleh Barat.
Sebab Raja atau Sulthan  merupakan tipe  kepemimpinan yang  menduduki lokasi  sosial-historis  dengan  orientasi  nilai  yang  berbeda-beda,  sehingga  berbeda pula  reaksinya  terhadap  eksistensinya  apakah  berupa  penolakan,  adaptasi,  dan asimilasi. Tidak jarang menghadirkan konflik politik yang disebabkan oleh faktor sosiokultural  dengan  kepentingan  ideologi  atau  nilai  tertentu.  Tidak  kalah pentingnnya analisis struktural yang  membahas status dan peranan perbagai  elite,
hubungan  dan  perbandingan  kekuasaan  antara  mereka,  kesemuanya  dalam kerangka hirarkis suatu sistem feodal.
Struktur  kekuasaan  sangat  menentukan  struktur  sosial  dengan  kedudukan birokrasi  yang  sangat  sentral  fungsinya.  Dalam  hubungan  ini  sangatlah  relevan menelaah  kehidupan  sosial  antara  golongan  sosial,  terutama  dalam  konteks kepentingan,  status  sosial,  ideologi,  serta  sistem  nilai-nilainya.  Tidak  dapat diabaikan  kenyataan  bahwa  tindakan  dan  interaksi  politik  tidak  dapat  berjalan  di luar kerangka kebudayaan politik (political culture). Di sini tindakan, kelakukan, serta  sikap  perlu  dilembagakan.  Misalnya  peranan  seorang  tokoh  ditentukan  oleh struktur  masyarakat,  atau  paling  tidak  peranannya  dijalankan  dalam  batas-batas struktural masyarakat. Pelaku tidak  dapat sepenuhnya melepaskan  diri dari ikatan atau subjektivitas yang demikian.
Inilah  yang  melatarbelakangi perlunya diadanya penelitian tentang sistem pergantian  Sulthan  di  Kesultanan  Palembang  yakni  adanya  keunikan  tersendiri berkaitan  dengan  kebudayaannya,  yang  merupakan  perpaduan  antara  budaya Melayu  dan  Jawa.  Perbedaan  budaya  politik  dan  sistem  perekonomian berpengaruh  besar  terhadap  proses  suksesi  yang  terjadi.  Budaya  Melayu  yang lebih menitikberatkan perekonomiannya di bidang maritim, tentunya akan berbeda dengan budaya Jawa yang lebih bersifat agraris.
Untuk  lebih  memberikan  analisis  yang  multikompleks,  pendekatan interpretatif terhadap simbol-simbol politik, strategi politik, hubungan kebudayaan politik,  serta  adat-istiadat  setempat  dalam  hubungannya  dengan  kekuasaan  raja atau sulthan juga dikemukakan secara ringkas.

## Pola-pola Pembentukan Tradisi Penggantian Kekuasaan Raja
Menurut  Taufik  Abdullah,  ada  tiga  pola  dalam  proses  pembentukan kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara, ketika Samudera Pasai berdiri pada abad ke- 13  sampai  abad  ke-17  ketika  kerajaan  Gowa-Tallo  resmi  masuk  Islam. Pertama , pola  Samudera  Pasai.  Lahirnya  Kerajaan   Samudera   Pasai  berlangsung  melalui perubahan   dari  negara   yang  segmenter,   atau  mereuah  menurut  istilah Bustanus Salatin ,  ke  negara  yang   terpusat.  Di  sini  proses  Islamisasi  sejalan  dengan  proses pembentukan  kerajaan  terpusat,  yang  menggantikan  kerajaan  segmenter. Sebagaimana halnya sebuah kerajaan baru, Samudera Pasai tidak saja berhadapan dengan  golongan-golongan  yang  yang  belum  ditundukkan  dan  diislamkan  dari wilayah  pedalaman  ,  tetapi  juga  harus  menyelesaikan  pertentangan  politik  serta pertentangan keluarga. 1
Dalam proses perkembangannya menjadi negara terpusat, Samudera Pasai juga menjadi pusat pengajaran agama. Pola dari negara segmenter menjadi negara terpusat, juga diambil oleh Aceh Darussalam, yang setelah membebaskan diri dari Piddie, kemudian mengalahkan Samudera Pasai pada tahun 1524. Kecenderungan historis yang sama juga diperlihatkan oleh Sulu dan Manguindanao.
Kedua ,  pola  Melaka.  Baik Sejarah  Melayu maupun  laporan   Portugis memperlihatkan  bahwa  Islamisasi  Malaka  dimulai  setelah  para  pedagang  Islam dan  para  " mullah "  berhasil  mengislamkan  keluarga  kerajaan  atau,  bisa  juga  raja mengambil  inisiatif untuk  menjadikan  dirinya penganut Islam.  Dengan  kata lain, proses  Islamisasi  berlangsung  dalam  satu  struktur  negara  yang,  seperti  dikatakan dalam Sejarah Melayu, telah memiliki basis legitimasi geneologis. Pola Islamisasi melalui  konversi  keraton atau pusat kekuasaan juga dapat ditemukan  di  kota-kota pelabuhan yang lain. Ternate dan Gowa-Tallo diislamkan oleh masyarakat dagang masing-masing,  yang  jumlah  serta  peran  politiknya  terus  berkembang.Tidak seperti di Samudra Pasai, Islamisasi di Malaka, Gowa-Tallo dan sebagainya. 2
Tidak  memberi  landasan  bagi  pembentukan  negara.  Islam  tidak mengubah  desa  menjadi  suatu  bentuk  baru  dari  organisasi  kekuasaan,  seperti umpamanya   yang  terjadi  di  Samudra  Pasai.  Konversi  agama  dijalankan,  tetapi pusat kekuasaan telah ada lebih  dulu. Dari perbandingan beberapa tipe  Islamisasi dan  pembentuknya  negara  ini,  menurut  Taufik  Abdullah,   muncul  dua  pola  yang menonjol. Yang pertama adalah situasi di  mana Islam  memainkan peranan dalam pembentukan  negara.  Yang  kedua  adalah  keadaan  di  mana  Islam  harus menghadapi  masalah akomodasi struktural. Tetapi dalam  kedua pola perpindahan agama  tersebut,  negara,  baik  yang  berupa  kadipaten-kadipaten  yang  terletak  di pinggir-pinggir  sungai  maupun  kerajaan  maritim  yang  relatif  terpusat,  berperan sebagai "jembatan penyebrangan" Islamisasi bagi wilayah sekitarnya.
Ketiga, pola Jawa. Di sini Islam tampaknya tidak punya kebebasan untuk memformulasikan  struktur  dan  sistem  kekuasaan,  sebagaimana  di  Pasai.  Soalnya jelas:  Islam  sudah  harus  berhadapan  dengan  sistem  politik  dan  kekuasaan  yang sudah  lama  mapan,  dengan  pusatnya  keraton  Majapahit.  Benar,  komunitas pedagang  muslim  sudah  mendapat  tempat  di  pusat-pusat  politik  pada  abad  ke-11 dan kemudian membesar pada abad ke-14. Baru pada abad tersebut komunitas itu menjadi  ancaman  yang  serius  bagi  keraton  pusat.   Ini  pun  setelah  Majapahit melemah,  menyusul  konflik  internal  keluarga  kerajaan  dan  berbagai pemberontakan lokal.
Bahkan  Fachry  Ali 3 berpendapat  bahwa  kenyataan  tersebut  bukan merupakan  sesuatu  yang  asing  bagi  Islam.  Sejak  awal  kelahirannya,  Islam  telah membuktikan  dirinya  sebagai  kekuatan  alternatif  yang  mampu  mengubah  setiap bentuk  tatanan  kehidupan  yang  tidak  sesuai  dengan  harkat  kemanusiaan  dan diktum-diktum  universal.  Kondisi  tersebut  didorong  juga  oleh  penyebaran  Islam yang  massif  di    Nusantara,  diikuti  munculnya  kerajaan-kerajaan  baru  bercorak Islam  pada  abad  13,  ternyata  menciptakan  momentum  baru  bagi  hubungan- hubungan  social,  politik,  agama  antara  Timur  Tengah  dan  Nusantara.  Bahkan manakalah  Malaka  jatuh  ke  tangan  Portugis  (1511),  posisinya  digantikan  Aceh yang  mengambil  insiatif  bersama  kerajaan  Islam  lainnya  seperti  Demak  untuk menghadapi kekuasaan Portugis di perairan selat Malaka.
Kerajaan  Majapahit  melemah,  menyusul  konflik  internal  keluarga kerajaan dan berbagai pemberontakan lokal. Situasi yang runyam di pusat keraton itulah,  yang  membuka  peluang  kepada  pada  para  saudagar  kaya  di  berbagai kadipaten  di  wilayah  pesisir  untuk  menjauh  dari  kekuasaan  raja.  Berbekal keuntungan  besar  dari  perdagangan  internasional,  para  pedagang  besar  itu  tidak saja  masuk  Islam,  tapi  juga  membangun  komunitas-komunitas  politik  yang independen.
Maka  begitulah,  kita  kemudian  mengenal  Demak,  Jepara,  Rembang, Tuban,  Gresik  dan  Surabaya,  tampil  sebagai  pusat-pusat  perdagangan,  aktivitas agama  dan  politik.  Sesudah  keraton  pusat  menjadi  goyah,  maka  keraton-keraton kecil  mulai  bersaing  untuk  menggantikan  keraton  pusat--dan  Demaklah  akhirnya yang  menggantikan.  Kerajaan  ini,  dengan  posisinya  barunya  itu,  tidak  saja memegang hegemoni politik, tetapi juga menjadi "jembatan penyeberangan" Islam yang  paling  penting  di  Jawa.  Walaupun  mencapai  keberhasilan  politik  dengan cepat  dan  mainkan  peran  sebagai  "jembatan  penyebrangan"  keagamaan  paling penting, Demak tidak mempunyai kebebasan struktural. Sebagai pengganti keraton pusat, Majapahit, Demak tidak saja harus menghadapi  masalah legitimasi politik, tetapi  juga  panggilan  kultural  untuk  kotinuitas.  Dilema  kultural  dari  dominasi politik  Islam  di  dalam  suasana  tradisi  Ciwa-Budhistik,  dengan  konsep kesusastraan  yang  konsentrik,  telah  jauh  menukik  ke  dalam  kesadaran,  menjadi lebih  jelas  setelah  keraton  dipindahkan  oleh  anak  angkat  Sultan  Trenggana,  Jaka Tingkir, ke Pajang di pedalaman.
Menurut  Taufik  Abdullah,  dilema  ini  menjadi  lebih  penting  dengan muncul  dan  tampilnya  Mataram  sebagai  pemegang  hegemoni  (1588).  Masih menurut  pandangannya  bahwa    tidak  seperti  pola  Samudra  Pasai,  di  mana  Islam
mendorong pembentukan negara yang supra-desa, juga tidak seperti pola Malaka, di  mana  keraton  di-islamkan,  di  Jawa,  Islam  tampil  sebagai  penantang,  untuk kemudian menggantikan kekuasaan yang ada. Ini adalah dilema kultural dari orang baru dalam sebuah bangunan politik lama.

## Sejarah Sultan Kesultanan Palembang Darusalam
Pada  tahun  1659,  di  Palembang  juga  berdiri  sebuah  kesultanan  yang memiliki  corak  tersendiri  dan  berbeda  dengan  Kerajaan  Palembang  sebelumnya, yaitu  Kesultanan  Palembang  Darussalam.  Pendiri  kesultanan  ini  adalah  Sultan Jamaluddin  atau  dikenal  dengan  sebutan  Sultan  Ratu  Abdurrahman  Kholifatul Mukminin  Sayidul  Iman,  yang  pada  masa  akhir  hayatnya  bergelar  Sunan  Cinde Walang. Kesultanan Palembang Darussalam berdiri selama hampir dua abad, yaitu sejak  tahun  1659  hingga  tahun  1825.  Sebelum  kesultanan  ini  berdiri  sebenarnya telah  ada  terlebih  dahulu  Kerajaan  Palembang  yang  merupakan  cikal  bakal berdirinya Kesultanan Palembang Darussalam.
Bedanya dengan Kerajaan Palembang, Kesultanan Palembang Darussalam lebih bercorak Islam karena menerapkan syariat Islam serta menjadikan al-Qur‘an dan  hadits  sebagai  konstitusi  pemerintahan.  Sultan  Ratu  Abdurrahman  Kholifatul Mukminin  Sayidul  Iman  atau  disebut  dengan  Sunan  Cinde  Walang  adalah  raja pertama di Kesultanan Palembang Darussalam. Ia memerintah selama 45 tahun.
Dengan  masa  kekuasaan  yang  begitu  panjang,  ia  telah  meletakkan  tata kehidupan sosial, ekonomi, dan politik yang kuat di kesultanan ini. Dalam bidang pemerintahan, ia menerapkan sistem perwakilan di daerah pedalaman atau dikenal dengan  istilah raban dan jenang .  Undang-undang  dan  peraturan-peraturan  yang dibuatnya  dituangkan  dalam  bentuk piagem (piagam),  yang  harus  dilaksanakan oleh  setiap  daerah  yang  masuk  dalam  pengaruh  kekuasaan  Palembang,  seperti Bangka,
Belitung, sebagian Jambi (Muara Tembesi), Bengkulu
(Kepahiang/Rejang), dan Lapung (Tulang Bawang/Mesuji).
Sunan  Cinde  Walang  pernah  melakukan  aliansi  internasional  antara Palembang, Jambi, dan Johor. Aliansi ini hanya bersifat insidentil dan situasional. Namun,  aliansi  ini  kadang  justru  menimbulkan  konflik  di  antara  mereka  sendiri karena  adanya  perbedaan  kepentingan.  Dalam  bidang  pertanian,  ia  mewajibkan bagi  daerah-daerah  tertentu  untuk  mengembangkan  tanaman  lada.  Ia  juga membuat  sistem  perairan  yang  dibuat  antara  Ogan,  Komering,  dan  Mesuji,  yang tidak saja  digunakan untuk pertanian,  namun  juga untuk  kepentingan pertahanan. Setelah  Sunan  Cinde  Walang  meninggal  pada  tahun  1706,  tahta  kekuasaan
kesultanan  kemudian  dipegang  oleh  putranya  yang  bernamanya  Sultan Muhammad Mansyur Jayo Ing Lago (1706-1714).
Ia merupakan sultan yang dikenal gagah berani dan banyak menyelesaikan permasalahan  dengan  senjata.  Akibatnya,  Kesultanan  Palembang  pernah kehilangan salah satu daerah kekuasaannya, yaitu Muara Tembesi di Jambi. Ketika Jayo  Ing  Lago  tidak  lagi  berkuasa,  terjadi  kemelut  politik  pada  saat  itu  perihal siapa  yang  pantas  menggantikannya.  Pangeran  Purbaya,  yang  seharusnya menggantikan  Jayo  Ing  Lago  meninggal  karena  diracun.  Tahta  kekuasaan kemudian  dipegang  adik  Jayo  Ing  Lago,  Sultan  Agung  Komaruddin  Sri  Teruno (1714-1724).  Putra-putra  Jayo  Ing  Lago,  yaitu  Raden  Lembu  dan  Pangeran Mangkubumi  Mohamad  Ali  menolak  keputusan  tersebut  dengan  melakukan pemberontakan.  Sultan Agung Komaruddin kemudian berinisiatif untuk berdamai dengan  kedua  keponakannya  tersebut  dengan  cara  mengangkat  Pangeran Mangkubumi Mohamad Ali sebagai Sultan Anom Muhamad Alimudin dan Raden Lembu sebagai Pangeran Jayo Wirakmo.
Namun tetap saja keputusan tersebut belum dapat memuaskan kedua belah pihak  karena  ternyata  Pangeran  Jayo  Wikramo  lebih  diuntungkan  dengan mendapatkan putri Sultan  Agung Komaruddin sebagai pasangannya. Hal tersebut mengakibatkan  terjadinya  konflik  antar  saudara.  Pangeran  Jayo  Wirakmo memenangkan  peperangan  tersebut  yang  mengantarkan  dirinya  sebagai  sultan dengan  gelar Mahmud Badaruddin Jayo Wikramo (1724-1758) . Bila Dilihat dari sisi periode pemerintahan yang berkuasa di Palembang pada masa tersebut, paling tidak  dapat  dibedakan  dari  garis  silsilah  pemegang  kekuasaan  yakni;  periode Kerajaan  Palembang  (sebagai  cikal  bakal  Kesultanan  Palembang)  dan  periode Kesultanan Palembang Darussalam itu sendiri. 4

## Sejarah Suksesi Raja dan Sultan Palembang Darussalam
Retno 5 menyatakan  bahwa  sistem  penggantian  raja-raja  yang  ada  di Indonesia tampaknya  sudah dibakukan sedemikian rupa dalam bentuk tradisi dan adat masing-masing. Meskipun demikian, sejarah juga  mencatat seringnya terjadi konflik di antara para elit kerajaan pada saat proses penggantian raja. Apalagi jika raja yang memerintah sebelumnya tidak menunjuk calon penggantinya atau belum mengangkat  putra  mahkota.  Intrik  di  antara  para  pangeran  seringkali  mewarnai proses penggantian raja, yang tidak jarang berbuntut pada kematian pada kematian salah satu diantaranya. Hal seperti itu juga berlaku untuk kerajaan atau Kesultanan Palembang  Darussalam.  Untuk  menyelusuri  proses  penggantian  raja-raja  dan
sultan  di  Palembang  dapat  dilihat  dalam  buku  “Het  Sultanaat  Palembang”  yang disusun  oleh  Woelders  berdasarkan  beberapa  naskah  yang  disimpan  di  Leiden Belanda. Naskah tersebut diberi Kode Teks UBL 4 - 7, TR-1,  TR- 3 dan Teks KI- 4. 6
Susunan  raja-raja  dan  para  sultan  yang  memerintah  di  Palembang  juga termuat  pada  tabel  1  yang  disusun  oleh  Husni  Rahim  dengan  mengacu  pada berbagai  sumber. 7 Dari  susunan  tersebut  terlihat  adanya  perbedaan,  karena  tabel yang  dibuat  oleh  Husni  Rahim    dirunut  mulai  dari  Aria  Dilah,  sementara  yang lainnya  dimulai  dari  Ki  Gede  Ing  Suro.  Namun  dari  naskah-naskah  lama  yang disusun  oleh  Woelders  tampak  juga  adanya  perbedaan,  utamanya  dalam  masa kekuasaan  para  raja  dan  sultan  saat  memerintah.  Meskipun  demikian,  naskah- naskah  itu  semuanya  mencantumkan  nama  Ki  Gede  Ing  Sura  sebagai  penguasa pertama di Palembang. Meskipun sebagai cikal bakal genealogi  tidak selalu sama. Teks  UBL  –  6  ( Kitab  Toeroenan  Radja-radja  di  dalam  negeri  Palembang ), misalnya  menyebutkan  bahwa  genealogi  raja-raja  Palembang  dimulai  dari Sayyidina Husin.
Perbedaan lama kekuasaan atau tahun masa kekuasaan para raja dan sultan yang memerintah, tentunya dapat dikaitkan dengan masa penulisan naskah-naskah tersebut  yang  semuanya  berasal  dari  setelah  kesultanan  Palembang  dihapuskan. Teks  UBL  4-  6  ditulis  pada  tahun  1851;  sementara  teks  UBL  –  7  ditulis  antara tahun 1863 – 1880. 8 Mengenai proses penggantian kekuasaan di Palembang sejak masa  pemerintahan  Ki  Gede  Ing  Suro  sampai  dihapuskannya  Kesultanan Palembang  Darussalam  oleh  pemerintahan  Kolonial  Belanda  pada  tahun  1823. Dalam  naskah-naskah  kuna  Palembang  yang  terangkum  dalam  buku  “Het Sultanaat  Palembang”  dan  tradisi  lisan  masyarakat  Palembang  diketahui  bahwa yang  berkuasa  di  Palembang  pertama  kali  ialah  Ki  Gede  Ing  Sura  Tua.  Menurut kajian  Graff  dan  Pigeaud,  Ki  Gede  Ing  Sura  Tua  dianggap  sebagai  raja  pertama dan  berkuasa  sejak  tahun  1547  sampai  1552.  Ki  Gede  Ing  Sura  Tua  merupakan salah  satu  pelarian  dari  Jipang  yang  kemudian  memegang  pemerintahan  di Palembang pada tahun 1541.
Angka  tahun  ini  diperoleh  Graff  dan  Pigeaud  berdasarkan  catatan  de Kock. 9 Hal  ini  berbeda  dengan  catatan  Sturler  yang  menyebut  angka  tahun  1549 sebagai  angka  tahun  kedatangan  Ki  Gede  Ing  Sura  Tua  di  Palembang  (Sturler, 1843).  Angka  tahun  ini  ternyata  disetujui  oleh  Graff  dan  Pigeaud,  karena  pada tahun 1541 Sultan Trenggono masih berkuasa di Demak. Terlepas dari perbedaan angka  tahun  kedatangan  Ki  Gede  Ing  Sura  tersebut,  yang  jelas  tokoh  ini  tidak
pernah  dimakamkan  di  Palembang,  karena  ia  meninggal  saat  dalam  pelayaran kembali  ke  Jawa.  Menurut  Husni  Rahim  masa  kekuasaan  Ki  Gede  Ing  Suro  21 tahun. Husni Rahim  juga  menyebutkan bahwa sebelum Ki Gede Ing Sura pernah berkuasa Pangeran Sido Ing Lautan yang masa kekuasaannya berlangsung selama 5 tahun. Sementara menurut teks TR. 1 masa kekuasaannya adalah 22 tahun.
Jika  melihat  masa  kekuasaannya  yang  lama,  maka  dapat  disimpulkan bahwa pada  masa itu kondisi Palembang stabil. Dengan  demikian, tidak  menutup kemungkinan  jika  sebelum  kembali  ke  Jawa,  dia  sudah  memberi  mandat  kepada saudaranya,  Ki  Gede  Ing  Sura  Muda  untuk  melaksanakan  pemerintahan  di Palembang.  Tokoh  ini  memerintah  Palembang  sejak  tahun  1572  –  1589  atau selama  17  tahun.    Angka  tahun  yang  disebutkan  oleh  Husni  Rahim  ini  ternyata berbeda  dengan  yang  terdapat  dalam  teks  TR.  1.  karena  menyebutkan  masa kekuasaannya hanya satu tahun, yaitu mulai tahun 968  Hijriah. Ki Gede Ing Sura Muda  inilah  kemungkinan  yang  membangun  kompleks  pemakaman  di Gedingsuro.  Tokoh  ini  juga  dikenal  dengan  sebutan  Ki  Gede  Ing  Suro  Ilir  atau Kyai  Mas  Anom  Adipati  Ing  Suro.  Jika  Ki  Gede  Ing  Suro  Ilir  baru  diganti  pada tahun 977 Hijriah, maka seharusnya masa kekuasaannya sekitar 9 tahun, bukannya satu  tahun.  Perbedaan  lama  kekuasaan  Kemas  Depati  yang  disusun  oleh    Husni Rahim dan TR. 1 adalah 7 tahun.
Masa  kekuasaan  antara  9  –  17  tahun  tidak  dapat  dikatakan  singkat, karenanya  Ki  Gede  Ing  Suro  Ilir  kemudian  menyerahkan  kekuasaan  kepada anaknya yaitu Pangeran Kemas Dipati  (1589-1594), sehingga lama kekuasaannya hanya  lima  tahun.  Angka  tahun  ini  ternyata  juga  mengalami  perbedaan  dengan yang  tercantum  pada  teks  TR.  1.,  karena  menyebutkan  angka  tahun  977  Hijriah sebagai  awal  masa  pemerintahannya  dan  baru  diganti  tahun  989  Hijriah  atau berkuasa selama 12 tahun. Terlepas dari perbedaan masa kekuasaan tersebut, yang jelas  pada  tahun  1595  kekuasaan  berpindah  tangan  kepada  saudaranya  yaitu Pangeran Madi Angsoka (anak Ki Gede Ing Suro Mudo) yang memerintah sekitar tahun 1594-1627 atau sekitar 34 –35 tahun. Meskipun pada masa Pangeran Madi Angsoka  ini  terjadi  perang  “kafir”  dengan  Bantam.  Lamanya  masa  pemerintahan Madi  Angsoka  (34-35  tahun)  menunjukkan  kondisi  perekonomian  dan perpolitikan di masa itu yang relatif stabil dan aman.
Ketika Pangeran Madi  Angsoka wafat terjadi perebutan  kekuasaan antara menantu  (Pangeran  Jambi)  dengan  dua  paman  isterinya  (saudara  Pangeran  Madi Angsoka)  dan  kemenangan  di  pihak  paman.  Meskipun  demikian  yang  menjadi raja adalah Pangeran Madi Alit (anak Ki Gede Ing Suro Mudo) yang disebut Raja
Depati  (1629-1630).  Pangeran  Madi  Alit  hanya  berkuasa  selama  satu  tahun  dan beliau  mati  terbunuh  karena  perkara  wanita. 10 Pangeran  Madi  Alit  kemudian digantikan  oleh  saudaranya  Pangeran  Seding  Puro  atau  juga  disebut  Pangeran Made  Sokan  yang  dikenal  dengan  Raden  Aria  yang  merupakan  anak  Kyai  Mas Adipati  dan  memerintah  sekitar  tahun  1629-1636.  Masa  kekuasaan  Raden  Aria yang  hanya  tujuh  tahun  terhitung  singkat,  tapi  mengingat    sebutannya  Pangeran Seding  Puro  (artinya  meninggal  di  Pura  atau  kraton),  maka  kematiannya kemungkinan  disebabkan  karena  karena  sakit  yang  telah  lama    diderita  selama masa  pemerintahannya,  oleh  karena  itu  ada  kemungkinan  sebelum  wafat  masih sempat  meninggalkan  wasiat  dan  menunjuk  seseorang  untuk  pengganti  dirinya sebagai penguasa di kerajaan Palembang.
Raden  Aria  kemudian  diganti  oleh saudaranya Pangeran Seding Kenayan yang memerintah sekitar 1636-1652. Isteri Pangeran Seding Kenayan adalah Ratu Sinuhun yang sangat terkenal di masyarakat Palembang. Pada masa pemerintahan Pangeran Seding Kenayan ini sempat terjadi ketegangan dengan pihak Belanda di Batavia berkaitan dengan pelanggaran kontrak yang dilakukannya pada tanggal 20 Oktober  1642  yang  menguntungkan  pihak  Belanda.  Pangeran  Sedo  Ing  Kenayan tidak memenuhi isi kontrak dan menaikkan harga lada pada tahun 1647, sehingga Belanda  tidak  memperoleh  keuntungan  dari  monopolinya. 11 Meskipun  terjadi “ketegangan” dengan Belanda tampaknya kondisi keamanan dan politik waktu itu tidak  berpengaruh  banyak  dan  relatif  stabil,  sehingga  dapat  memerintah  selama kurun  waktu  16  tahun.  Pada  masa  pemerintahan  inilah  “lahir” Undang-Undang Simbur  Cahaya ,    yang  oleh  masyarakat    Palembang  diyakini  merupakan  hasil karya  Ratu  Sinuhun  (istri  Pangeran  Sido  Ing  Kenayan).  Kestabilan  masa pemerintahan  Seding  Kenayan  juga  didukung    fakta  bahwa  dia  diganti  setelah meninggal.
Setelah  Pangeran  Seding  Kenayan  wafat  ia  digantikan  oleh  kemenakan Ratu  Sinuhun  yaitu  Pangeran  Seding  Pesariyan  (1652-1653)  yang  kemudian digantikan  oleh  anaknya  Pangeran  Seding  Rajak  (1653-1660).  Jika  melihat  dari julukannya  Pangeran  Seding  Pesariyan  (artinya  Pengeran  yang  meninggal  di Pesariyan=tempat  tidur),  maka  masa  kekuasaan  yang  singkat  tersebut  diduga disebabkan  karena  raja  ini  meninggal  secara  mendadak.  Langkah  Pangeran  Sedo Ing Kenayan yang berani  melawan Belanda ternyata juga diikuti oleh penerusnya yaitu  Pangeran  Seding  Rajak  yang  pada  tahun  1657  menangkap  dua  buah  kapal Belanda di perairan Sungai Musi. 12 Karena sikap Palembang yang melawan itulah, akhirnya    Belanda  menyerang  dan  membakar  kraton  Kuto  Gawang  pada  tahun
1659,  sehingga    Pangeran  Seding  Rajak  mengundurkan  diri  ke  Inderalaya  dan meninggal dunia di sana.  Pangeran Seding Rajak dimakamkan di dusun Sakatiga, Kabupaten Ogan Ilir. Kedudukannya digantikan oleh Raden Tumenggung atau Ki Mas Endi Ario Kesumo yang kemudian dikenal dengan Sultan Abdurrahman atau Sultan Abdul Hamal/Jamal dan lebih dikenal dengan Susuhunan Cinde Walang.
Di  masa  ini  pula  Palembang  melepaskan  diri  dari  Mataram  dan menyatakan  berdiri  sendiri.  Ki  Mas  Endi    menggunakan  gelar  sultan  yang lengkapnya  menjadi  Sultan  Abdurrahman Khalifatul  Mukminin  Sayidul  Imam. Sebagai  sultan  pertama  Palembang  ia  telah  mendirikan  kraton  baru  di Beringinjanggut  dan  kompleks  pemakaman  Cinde  Walang.  Pengangkatan  ini disertai  dengan  penandatanganan  kontrak  perjanjian  antara  Palembang  dan Belanda  pada  tahun  1662.  Salah  satu  isi  perjanjian  tersebut  adalah  Belanda diijinkan  kembali untuk  mendirikan  loji  dan  gudang  di tempat yang strategis  dan dekat  sungai.  Loji  tersebut  dikenal  dengan Loji  Sungai  Aur dan  letaknya berhadapan dengan Istana Beringinjanggut.
Setelah  Sultan  Abdurrahman  yang  berkuasa  di  Kesultanan  Palembang Darussalam adalah Sultan Muhammad Mansyur Jayo  Ing Lago  yang  memerintah pada  tahun  1706-1714.  Pada  tahun  1709  ia  menobatkan  putera  sulungnya  yaitu Raden  Abubakar  sebagai  putera  mahkota  dengan  gelar  Pangeran  Ratu  Purboyo. Meskipun  demikian, putera mahkota ini tidak sempat menjadi raja karena wafat . Oleh  karena  itu  kemudian  adiknya  Raden  Uju,    sebagai  penggantinya  dan dinobatkan  sebagai  putra  mahkota  dengan  gelar  Pangeran  Ratu.    Raden  Uju kemudian  dinobatkan  sebagai  sultan  ketiga  di  Palembang  dengan  gelar  Sultan Agung Komaruddin Sri Teruno yang memerintah antara tahun 1714 sampai tahun 1724 (10 tahun).
Tampaknya proses penggantian ini tidak bisa diterima oleh para elit kraton lainnya,  yang  ditandai  dengan  adanya  perselisihan  antara  Pangeran  Mangkubumi Muhammad  Ali  dengan  adiknya  Raden  Lambu  Pangeran  Mangkubumi Jayowikramo  tentang  siapa  yang  lebih  berhak  menjadi  sultan.  Atas  permintaan Sultan  Komaruddin,  Belanda  mengirimkan  suatu  ekspedisi  ke  Palembang  di bawah  pimpinan  Willem  Daams.  Ekspedisi  ini  berhasil  mengusir  pangeran Mangkubumi dan  memperkuat kedudukan Raden Lambu sebagai calon pengganti sultan.
Dua  tahun  setelah  penandatanganan  kontrak  tersebut,  Raden  Lambu Pangeran Mangkubumi Jayowikramo diangkat sebagai sultan dengan gelar Sultan Mahmud  Badaruddin  Jayowikramo  atau  Sultan  Mahmud  Badaruddin  I.  Masa
pemerintahannya berlangsung mulai tahun 1724 sampai tahun 1758. Pada tanggal 10 September 1755 terjadi pembaharuan kontrak 2 Juni 1722, yang ditandatangani oleh Paravicini dan Sultan Mahmud Badaruddin Jayowikramo. Dengan terjadinya perjanjian  tersebut  berimbas  pada  kestabilan  politik  pada  masa  pemerintahannya sehingga  dapat  mencapai  34  tahun.  Hal  ini  ditandai  dengan  dibangunnya  kraton Kuto Batu (Kraton Kuto Lamo).
Pada  tahun  1758  kekuasaan  berpindah  kepada  anak  sulungnya  yaitu Pangeran Adi Kesumo, setelah menjadi sultan bergelar Sultan Ahmad Najamuddin Adi  Kesumo  yang  berkuasa  dari  tahun  1758  –  1776. Seperti  pendahulunya,  pada masa inipun terjadi pembaruan kontrak dengan Belanda yang ditandatangani pada tanggal  15  Juni  1763.  Sultan  Ahmad  Najamuddin  Adi  Kesumo  kemudian digantikan  oleh  putra  sulungnya  dengan  gelar  Sultan  Muhammad  Bahauddin (1776 – 1803). Pada masa pemerintahannya dilakukan penobatan putra sulungnya Raden  Hasan  sebagai  putra  mahkota,  pewaris  tahta  kesultanan,  bergelar  Raden Hasan  Pangeran  Ratu.  Sultan  Muhammad  Bahauddin  membangun  Kuto  Besar yang dilengkapi dengan taman dan rumah dan kemudian menempatinya pada hari Senin  tanggal  23  bulan  Sya’ban  tahun  1211  Hijriah  (21  Februari  1797  Masehi). Pangeran  Ratu  kemudian  menempati  Kuto  Lamo  yang  dibangun  oleh  Sultan Mahmud Badaruddin Jayo Wikramo.
Menurut buku yang disusun oleh Badan Pengembangan Pariwisata Daerah Kotamadya  Palembang  pada  tahun  1984,  yang  berjudul  “  Sultan  Mahmud Badaruddin  II”  disebutkan  bahwa  menurut  ketentuan  yang  berlaku  maka  putra sulung dari seorang raja adalah putra mahkota dan merupakan pewaris tahta yang sah.  Meskipun  demikian,  penetapannya  sebagai  sultan  tetap  harus  mendapat persetujuan dari hasil musyawarah yang terdiri dari para pembesar istana dan para alim  ulama.  Berdasarkan  musyawarah  tersebut  pada  April  tahun  1804  Raden Hasan  Pangeran  Ratu  dinobatkan  menjadi  sultan  dengan  gelar  Sultan  Mahmud Badaruddin  II;  sementara  Sultan  Muhammad  Bahauddin  bergelar  Susuhunan Muhammad  Bahauddin.  Dari  naskah  kuna  diketahui  bahwa  sultan  berkedudukan di  Kraton  Lama  atau  Kraton  Kuto  Batu,  sementara  Susuhunan  berkedudukan  di Benteng Kuta Anyar atau Benteng Kuto Besar.
Pada saat yang bersamaan adik Raden Hasan Pangeran Ratu, yakni Raden Husin Pangeran Adi Menggalo diangkat menjadi Pangeran Adipati Negara sebagai pelaksana  harian  pemerintahan.  Pada  masa  pemerintahan  Sultan  Mahmud Badaruddin II terjadi pembumihangusan  loji  Belanda di Sungai  Aur pada tanggal 14  September  1811,  yang  dikenal  dengan Peristiwa  Sungai  Aur .  Peristiwa  ini
menandai kemerdekaan Palembang yang telah lama di bawah kekuasaan Belanda. Namun  tidak  lama  setelah  itu,  yakni  pada  tanggal  20  Maret  1812  Gubernur Jenderal  Raffles  mengirim  ekspedisi  militer  ke  Palembang,  kemudian  menyerang Palembang  dan  berhasil  mendudukinya,  sehingga  Sultan  Mahmud  Badaruddin  II mengundurkan diri ke Muara Rawas setelah menyerahkan pimpinan pemerintahan kepada adiknya Pangeran  Adipati Menggalo Husin Diauddin  dan  memerintahkan untuk  tetap  berada  di  Palembang. 13 Raden  Muhammad  Husin  Diauddin  diangkat menjadi  sultan  oleh  Inggris  dengan  gelar  Sultan  Ahmad  Najamuddin  II  (1912- 1813). 14 Pengangkatan  itu  dimaksudkan  untuk  mengadu  domba  antara  kakak  dan adik.
Belanda  mengangkat  kembali  Sultan  Mahmud  Badaruddin  II  sebagai sultan  pada  tanggal  13  Juli  1813  sampai  14  Agustus  1813  (sekitar  satu  bulan). Pada  tanggal  14  Agustus  1813  sampai  23  Juni  1818  Inggris  menurunkan  Sultan Mahmud  Badaruddin  II  dan  mengangkat  Sultan  Ahmad  Najamuddin  II  sebagai penguasa  Palembang.  Di  sisi  lain  pernah  juga  terjadi  kedua  kakak  beradik  ini memerintah  bersama  sama,  yaitu  antara  23  Juni  1818  sampai  30  Oktober  1818. Sultan Ahmad Najamuddin II berkuasa di Kraton Kuto Lamo sebagai sultan mudo; sementara Sultan Mahmud Badaruddin II berkuasa di Benteng Kuto Besar sebagai sultan tuo.
Pada masa kekuasaannya kali  ini, yaitu pada tahun 1819 Sultan Mahmud Badaruddin  II  menobatkan  anaknya  Pangeran  Ratu  sebagai  sultan  dengan  gelar Sultan Ahmad Najamuddin Pangeran Ratu (Sultan Ahmad Najamuddin III). Pada saat yang bersamaan Sultan Mahmud Badaruddin II bergelar Susuhunan Mahmud Badaruddin. Pada tanggal 1 Juli 1821 keraton diduduki oleh Belanda dan tanggal 3 Juli  1821  Susuhunan  Mahmud  Badaruddin  dan  Sultan  Ahmad  Najamuddin Pangeran  Ratu  ditangkap  dan  dibuang  ke  Ternate.  Tanggal  26  November  1852 Susuhunan  Mahmud  Badaruddin  wafat,  sedangkan  Sultan  Ahmad  Najamuddin Pangeran Ratu wafat tahun 1860.
Untuk mengisi kekosongan kekuasaan di Palembang, Belanda memanggil kembali  Sultan  Ahmad  Najamuddin  II  dan  anaknya  dari  pengasingannya  di Cianjur.  Pada  tanggal  16  Juli  1821  –  19  September  1825  Sultan  Ahmad Najamuddin  Prabu  Anom,  anak  Sultan  Ahmad  Najamuddin  II  diangkat  menjadi sultan Palembang oleh Belanda, sedangkan Sultan Ahmad Najamuddin II bergelar Susuhunan  Husin  Diauddin.  Pada  tanggal  22  November  1824  Sultan  Ahmad Najamuddin  Prabu  Anom  dengan  sepengetahuan  ayahnya  memberontak  terhadap Belanda,  yang  menyebabkan  ditangkapnya  Susuhunan  Husin  Diauddin  dan
dibuang  ke  Batavia  dan  meninggal  pada  tanggal  22  Februari  1825.  Sementara Sultan  Ahmad  Najamuddin  Prabu  Anom  baru  berhasil  ditangkap  oleh  Belanda pada tanggal 15 Oktober 1825 dan tanggal 19 Oktober 1825 dibuang ke Banda dan lalu ke Menado dan wafat di sana pada tahun 1844. Sebagai akhir dari Kesultanan Palembang  adalah  dengan  dihapuskannya  kesultanan  dan  diserahkannya pemerintahan  atas  Negeri  Palembang  dan  rakyat  Palembang  ke  tangan  Belanda. Penyerahan  kekuasaan  tersebut  dapat  dibaca  dalam  maklumat  penyerahan kekuasaan Sultan Palembang kepada pemeritah Belanda. 15
Menurut Husni Rahim penghapusan Kesultanan Palembang terjadi sekitar tanggal  18  Agustus  1823,  yaitu  tanggal  penandatanganan  maklumat  perjanjian penyerahan  kekuasaan  sekaligus  penghapusan  Kesultanan  Palembang  ( Ibid .)  Di Nusantara  umumnya  entitas  atau  masyarakat  politik  ( political  entity )  disebut kerajaan.  A.C.  Milner  menyebutnya  sebagai  "kondisi  memiliki  seorang  raja". Entitas politik Islam ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari entitas politik pada masa  pra-Islam,  di  mana  raja  mempunyai  kedudukan  yang  sangat  penting  dan sering dipandang sebagai bodhisattva alias  pribadi yang tercerahkan.
Dan  kedatangan  Islam  tampaknya  tidak  mengubah  esensi  entitas  politik tersebut,  khususnya  mengenai  raja  dan  kerajaan,  karena  konsepsi  konsepsi  di sekitar  soal  ini  tidak  dianggap  bertentangan  dengan  ajaran  Islam,  bahkan  telah mendapatkan  legitimasi  dari  para  ulama  sendiri.    Sebagai  akhir  dari  Kesultanan Palembang  adalah  dengan  dihapuskannya  kesultanan  dan  diserahkannya pemerintahan atas Negeri Palembang dan rakyat Palembang ke tangan Belanda.
Dari paparan tersebut dan data sejarah mengenai para raja dan sultan yang pernah  memerintah  di  Palembang  Darussalam  dapat  diketahui  bahwa  tidak  ada aturan  atau  hukum  yang  baku  tentang  proses  penggantian  atau  pewarisan  tahta pada  masa  Kerajaan  Palembang.  Dengan  kondisi  seperti  ini  rawan  terjadinya konflik,  karena  masing-masing  tokoh  merasa  berhak  atas  tahta  kerajaan.  Oleh karena  itu  tidak  mengherankan  jika  terlihat  adanya  ketidakaturan  garis  keturunan dalam  hal  pewarisan  kekuasaan.  Sehingga  muncul  saudara-saudara  muda  atau bahkan adik dari pihak permaisuri bisa menduduki tahta kerajaan atau kesultanan. Hal ini terlihat dari proses suksesi dari masa pemerintahan KI Gede Ing Sura Tua sampai Pangeran Sedo Ing Kenayan, yaitu sejak tahun 1552 – 1652. Selama kurun waktu  100  tahun  telah  terjadi  pergantian  kekuasaan  di  Palembang  10  kali.  Dari sepuluh  raja  tersebut,  hanya  empat  orang  raja  yang  berkuasa  lebih  dari  sepuluh tahun, yaitu Ki Gede Ing Sura Tua 26 tahun;  Ki Gede Ing Sura Muda 17 tahun;
Pangeran Madi Ing Angsoka 34 tahun dan Pangeran Sedo Ing Kenayan 11 tahun, selebihnya berkuasa kurang dari sepuluh tahun.
Bahkan ada dua  orang raja yang berkuasa hanya sekitar satu tahun,  yaitu Pangeran  Madi  Alit  dan  Pangeran  Sedo  Ing  Kenayan.  Selain  raja-raja  tersebut, Kyai  Mas  Adipati    hanya  berkuasa  selama  5  tahun;  Pangeran  Sido  Ing  Puro  9 tahun;  dan  Pangeran  Sedo  Ing  Rajek  7  tahun.  Konflik  intern  para  elit  kesultanan Palembang  ini  juga  dipicu  oleh  persaingan  antara  saudara  seayah  lain  ibu  untuk memperebutkan  kekuasaan.  Isteri  para raja  yang  lebih  dari  satu  merupakan  salah satu pemicu timbulnya konflik intern di kalangan keluarga raja Palembang. 16
Keadaan ini baru dapat teratasi sejak Kyai Mas Hindi atau Pangeran Ario Kesumo  Abdurrohim  memplokamirkan  pembentukan  Kesultanan  Palembang  dan terlepas dari Mataram. Hal ini tampak dari penunjukkan putra mahkota, yang tidak lain adalah anak pertama sultan dengan permaisuri. Putra mahkota ini diberi  gelar Pangeran  Ratu  Meskipun  aturan  tertulis  mengenai  hak  pewarisan  tahta    sebelum Sultan  Mahmud  Badaruddin  II  belum  diketahui  sumber  tekstualnya.  Namun  dari naskah-naskah  lama  Palembang  dapat  diketahui  bahwa  sebelum  sultan  yang berkuasa meninggal atau turun tahta, dia telah mengangkat seorang putra mahkota dengan  gelar  Pangeran  Ratu.  Penobatan  sebagai  putera  mahkota  tersebut,  bahkan sering  juga  dilanjutkan  dengan  penobatan  yang  bersangkutan  sebagai  sultan  baru lengkap dengan gelarnya.
Sementara itu, sultan yang lama masih tetap memerintah, tetapi kemudian mengambil gelar “Susuhunan”. Walaupun sultan baru sudah diangkat, tidak berarti “sultan  lama”  yang  bergelar  susuhunan  langsung  “lengser  keprabon”  atau  turun dari  tahta.  Sehingga  tidak  memegang  kendali  pemerintahan  lagi.  Berdasarkan sumber tekstual, ternyata yang terjadi justru sebaliknya, Susuhunan tetap berkuasa penuh berdampingan dengan sultan yang baru saja dinobatkan.
Hal ini juga diperkuat dengan stempel kesultanan Palembang peninggalan Sultan Mahmud Badaruddin II yang berangka tahun 1819 Masehi (1234 H). Pada saat  mengeluarkan  stempel    Sultan  Mahmud  Badaruddin  II  sudah  meletakkan tahtanya  dan  menobatkan  anaknya    Pangeran  Ratu  sebagai  sultan  dengan  gelar sultan  Ahmad  Najamuddin  Pangeran  Ratu.  Setelah  menobatkan  anaknya  Sultan Mahmud  Badaruddin  II  kemudian  mengambil  gelar  susuhunan,  seperti  yang tertera pada stempel. 17
Di  sini  justru  tampak  adanya  proses  “pembelajaran”  bagi  penjabat  sultan baru  dalam  soal  “kepemimpinan”  ataupun  pemerintahan  sebelum  susuhunan melepaskan  diri  secara  penuh  sebagai  penguasa  kesultanan.  Atau  dalam  istilah
mutakhir  “kaderisasi”.  Bukan  itu  saja,  dari  sumber  tekstual  juga  diperoleh informasi, bahwa sejak digunakannya Benteng Kuto Besak, maka Putera Mahkota menempati Benteng Kuto Lama, sementara sultan lama atau susuhunan tinggal di Benteng  Kuto  Besak.  Ternyata,  perbedaan  lokasi  bermukim  dan  masih  tetap berkuasanya  susuhunan,  pada  masa  kemudian  justru  dimanfaatkan  oleh  pihak Belanda dan Inggris untuk lebih memperkeruh proses pengambilalihan kekuasaaan (suksesi)  di  lingkungan  kraton  Kesultanan  Palembang  dengan  cara  mengadu domba  di  antara  keduanya.  Usaha  ini  berhasil  baik  sehingga  dalam  masa  sebelas tahun,  Inggris  dan  Belanda  berhasil  mengangkat  dan  menurunkan  kedua  adik kakak  tersebut  sebanyak  6  kali  sampai  dengan  dihapuskannya  kesultanan Palembang.
Proses  penggantian  raja  di  Palembang  baru  ditemukan  rujukannya  pada salah  satu  naskah  kuna  “Hikayat  Palembang”  (Teks  UBL  7)  yang  sekarang tersimpan di Museum Leiden, Belanda menyebutkan tentang proses pengangkatan seorang raja sebagai berikut:
“Adapun  cerita  dari  segala  raja-raja  yang  memerintah  diatas  tahta kerajaan  negeri  Palembang  itu,  terlalu  banyak  fasal  ia  berganti-ganti menjadi  raja  diatas  tahta  kerajaan  memerintah  didalam  negeri Palembang.  Adakalanya  dengan  aturan  betul  diganti  anaknya  menjadi raja  dan  adakalanya  dengan  sebab  perang  dan  adakalanya  daripada sebab  wasiat,  yakni  pesan.  /Tatkala  masanya  raja  lagi  hidup,  berwasiat kepada  sekalian  punggawa  menterinya  dan  orang  besar-besar  sekalian dengan sumpah: “Jikalau aku mati, sianu yang akan mengganti aku; tiada aku  sukai  anakku  mengganti  akan  menjadi  raja”.  Demikianlah  yang dikerjakan  oleh  segala  punggawa  menterii  dan  sekalian  orang  didalam negeri  Palembang  sepertimana  yang  wasiat  itu  juga.  Dan  adakalanya dengan sebab berperang dengan orang putih, yaitu Holanda. Dan apabila alah daripada perang itu, Raja Palembang undur di hulu, tiada lagi mau ilir  di  Palembang,  menyuruh  saudaranya  menjadi  ganti  jadi  raja  diatas tahta didalam negeri Palembang menahan bicara orang Putih”. 18
Berdasarkan  naskah  yang  ditulis  antara  tahun  1863  –  1880  ( Ibid. ;  49) tersebut  dapat  diketahui  bahwa  proses  pergantian  raja  di  kerajaan  Palembang Darussalam  bisa  bermacam-macam,  namun  satu  hal  yang  harus  dicatat  adalah kalimat “ Adakalanya dengan aturan betul diganti anaknya menjadi raja ”. Kalimat ini menegaskan adanya semacam aturan baku tentang proses pergantian raja yang
dianggap  sah  dan  mempunyai  legitimasi  yang  kuat,  yaitu  bahwa  penggantinya adalah anak raja yang  memerintah sebelumnya. Meskipun dalam  kalimat tersebut tidak  menyebutkan  anak  raja  yang  mana  yang  berhak  menggantikan  raja sebelumnya, namun dari naskah itu juga dapat diketahui bahwa sebelum raja yang berkuasa  turun  tahta  atau  meninggal  dunia,  terlebih  dahulu  mengangkat  putra mahkota  dan  diberi  gelar  Pangeran  Ratu.  Gelar  putra  mahkota  ini  pada  masa pemerintahan  Sultan  Muhammad  Husin  Diauddin  bergelar  Prabu  Anom,  karena gelar  Pangeran  Ratu  sudah  digunakan  oleh  putra  mahkota  yang  diangkat  oleh Sultan Mahmud  Badaruddin II. Di sisi lain, dari penggalan  kalimat dalam  naskah tersebut  dapat  dipastikan  bahwa  raja  yang  berkuasa  sebelumnya  punya  otoritas yang  tinggi  untuk  menetapkan  penggantinya,  meskipun  lewat  pesan  atau  surat yang berbentuk wasiat.
Hasil musyawarah adat yang dilaksanakan pada tanggal 24 Februari 2003 di  Auditorium  IAIN  Raden  Fatah  Palembang,  yang  menginginkan  tidak  terjadi kesimpangsiuran  dalam penetapan syarat kesulthan Palembang Darussalam untuk kepentingan sejarah. Maka musyawarah adat kemudian menyusun suatu rancangan yang berisi pedoman atau syarat-syarat menjadi sultan. Adapun  isi pedoman atau persyaratan-persyaratan sebagai sultan Palembang adalah sebagai berikut (Siregar, 2004: 73-74): pertama , beragama Islam, termasuk keluarganya. Kedua , dari zuriat Kesultanan  Palembang  Darussalam  (diutamakan  dari  zuriat  Sultan  Mahmud Badaruddin  II). Ketiga ,  mempunyai  bukti  Amanah  (berupa  benda-benda peninggalan  dari  sultan-sultan  Palembang  Darussalam). Keempat ,  dikenal  oleh masyarakat  Palembang  dan  kesultanan  lainnya. Kelima ,  dapat  mendorong semangat  kesatuan  dan  persatuan  masyarakat  Palembang  Darussalam. Keenam , peduli  terhadap  peninggalan  Kesultanan  Palembang  Darussalam. Ketujuh ,  tidak terlibat  baik  langsung  maupun  tidak  langsung  terhadap  pengrusakan  atau penjualan  aset-aset  peninggalan  Kesultanan  Palembang  Darussalam. Kedelapan , berani  berkorban  untuk  kemajuan  dan  kebanggaan  zuriat. Kesembilan ,  bertempat tinggal  di  Palembang,  mengenal  negeri  Palembang. Kesepuluh ,  berpendidikan yang tinggi minimal SMA. Kesebelas , berpengalaman dalam berorganisasi.
Djohan  Hanafiah  salah  satu  tokoh  Pemerhati  Sejarah  dan  Budayawan Palembang  justru  memberikan  persyaratan  yang  berbeda.  Ia  mengemukakan bahwa kriteria menjadi sultan adalah genealogi, geografis, simbol-simbol kerajaan dan  pengakuan  dari  masyarakat. 19 Dengan  mengacu  pada  pendapat  yang dikemukakan  oleh  Mustofa  Al-Azhari,  seorang  ulama  Palembang,  Rahmawati Siregar menyebutkan bahwa untuk  menentukan seseorang berhak  menjadi sultan,
tidak  hanya  dilihat  dari  faktor  genealogi,  wilayah,  kekuasaan  dan  pengakuan masyarakat  saja,  melainkan  juga  harus  dilihat  dari  segi  kepemilikan  pesan-pesan khusus  dari  para  leluhur.  Artinya  yang  menjadi  sultan  adalah  orang  pilihan  dari leluhur.  Dan  juga  didukung  oleh  legitimasi  informal  diperoleh  seseorang  karena kapasitasnya dalam sesuatu bidang dianggap mumpuni oleh masyarakat, misalnya “kyai”  untuk  ulama.  Legitimasi  informal  ini  bisa  dilihat  dari  penerimaan masyarakat sekitar pada yang bersangkutan secara luas dan tanpa pamrih.
Berdasarkan paparan mengenai konsep Negara dan kedudukan raja di atas kaitannya  dengan  proses  penggantian  kekuasaan,  maka  dapat  dijelaskan  bahwa secara  garis  besar ada  tiga  unsur  penting  yang  harus dimiliki  oleh  seorang  sultan agar  kekuasaannya  mempunyai  legitimasi  dan  kredibilitas,  yaitu  genealogis, geografis  dan  simbol-simbol  atau  tanda-tanda  kebesaran  kerajaan  (Regalia)  yang biasanya merupakan warisan dari para pendahulunya. Tanpa ketiga unsur tersebut legitimasi kedudukan seorang raja menjadi lemah dan rawan pemberontakan.

## Analisis Sosiologis Terhadap Pergantian Sultan
Setelah  kejatuhan  kerajaan  Sriwijaya  wilayah  Palembang  mengalami kekosongan  pemerintahan  selama  kurang  lebih  seratus  tahun.  Pemerintahan  baru muncul  pada  abad  ke  enam  belas  .  Ki  Gede  Ing  Suro  dianggap  sebagai  pendiri Kerajaan  Palembang  yang  berkuasa  pada  abad  enambelas.  Menurut  Wolders (1975)    Ki  Gede  Ing  Suro  menduduki  jabatan  sebagai  Raja  di  Palembang  yang kemudian disusul dengan Gending Ilir.  Ki Gede Ing Suro memerintah di Kerajaan Palembang  selama  2  tahun.  Raja  Ki  Gede  Ing  Suro  kemudian  digantikan    oleh saudaranya  Gending  Ilir  yang  berkuasa  selama  1  Tahun    dan  seterusnya sebagaimanan yang telah diuraikan sebelumnya.
Gelar  sulthan  yang  digunakan  oleh  penguasa  menandakan  bahwa  rajanya beragama  Islam.  Pada  awal  abad  16  ketika  bangsa  Eropa  hadir  di  wilayah palembang  mereka  berusaha  keras  untuk  mendapatkan  komoditi  perdagangan secara  langsung  dengan  maksud  untuk  memperoleh  keuntungan  ekonomi  yang besar. Disinilah  Pengaruh bangsa Eropa terhadp eksistensi seorang Raja, KI Gede, atau  Sultan  yang  tidak  saja  pengakuan  dari  kulturnya  saja  tetapi  juga  dari  kultur keyakinannya. Bangsa Eropa telah berhasil menjadikan Raja yang beragama Islam menambah  gelar  Sultan,  ini  dilakukan  untuk  penguatan  kekuasaan  dan  hukum terhadap penguasa pribumi. Mereka dianugrahi bermacam-macam tanda kebesaran sebagai  suatu  simbol  kekuasaan.  Akibatnya  di  dalam  kesultanan  Palembang
sendiri  timbl  persaingan  antara  anggota  keluarga  raja  dan  sultan  yang  ingin berkuasa juga.
Dari  sini  dapat  dilihat  bahwa  pergantian  kekuasaan  pada  saat  Kerajaan Palembang  berjalan  seperti  umumnya  terjadi  di  beberapa  Kerajaan  di  Jawa beraliran Hindu-Buddha yakni geneologi dan martabat. Hal ini juga berlaku dalam membaca  proses  suksesi  kepemimpinan  di  masa  lalu, saat  kesatuan  politik  masih berbentuk  kerajaan  atau  kesultanan,  yang  di  beberapa  daerah  di  nusantara  masih terus  belanjut  sampai  saat  ini.  Apalagi  jika  dilihat  bahwa    pengangkatan  seorang raja  (sultan)  tidak  terlepas  dari  konsep  Negara  (kekuasaan),  yang  tentu  saja berbeda dengan konsep negara modern yang diperkenalkan oleh Barat.
Sebab Raja atau Sulthan  merupakan tipe  kepemimpinan yang  menduduki lokasi  sosial-historis  dengan  orientasi  nilai  yang  berbeda-beda,  sehingga  berbeda pula  reaksinya  terhadap  eksistensinya  apakah  berupa  penolakan,  adaptasi,  dan asimilasi. Tidak jarang menghadirkan konflik politik yang disebabkan oleh faktor sosiokultural  dengan  kepentingan  ideologi  atau  nilai  tertentu.  Tidak  kalah pentingnnya analisis struktural yang  membahas status dan peranan perbagai elite, hubungan  dan  perbandingan  kekuasaan  antara  mereka,  kesemuanya  dalam kerangka hirarkis suatu sistem feodal.
Struktur  kekuasaan  sangat  menentukan  struktur  sosial  dengan  kedudukan birokrasi  yang  sangat  sentral  fungsinya.  Dalam  hubungan  ini  sangatlah  relevan menelaah  kehidupan  sosial  antara  golongan  sosial,  terutama  dalam  konteks kepentingan,  status  sosial,  ideologi,  serta  sistem  nilai-nilainya.  Tidak  dapat diabaikan  kenyataan  bahwa  tindakan  dan  interaksi  politik  tidak  dapat  berjalan  di luar kerangka kebudayaan politik (political culture).
Di  sini  tindakan,  kelakukan,  serta  sikap  perlu  dilembagakan.  Misalnya peranan  seorang  tokoh  ditentukan  oleh  struktur  masyarakat,  atau  paling  tidak peranannya dijalankan dalam batas-batas struktural masyarakat. Pelaku tidak dapat sepenuhnya melepaskan diri dari ikatan atau subjektivitas yang demikian.
Apa  yang  terjadi  pada  sistem  pergantian  kekuasaan  di  Kesulthanan Palembang Darussalam merupakan suatu perjuampaan berbagai nilai, kepentingan dan  kultur,  dimanan  konsep  kepemimpinan  didasarkan  pada  otoritas  tradisional yang  didasarkan  pada  pengakuan  kultural.  Tipe  ini  memudahkan  dalam mempengaruhi  masyarakat,  karenanya  kepemimpinan  tradisional  tidak  bisa dilepaskan  dari  kepemimpinan berbasis  genealogic-hereditically (keturunan)  dan kharismatik.
Namun,  diantara  dua  tipologi  basis  kepemimpinan  ini,  maka kepemimpinan berbasis kharismatik merupakan pelatak dasar setiap kepemimpinan  tradisional  di  berbagai  entitas  sosial.  Konsep  Weber  tentang kharismatik ini merupakan pembahasan argumentatif-komparatif yaitu pengalaman  masyarakat  keagamaan  di  dunia.  Pada  abad  Tengah  di  Eropa  Barat yang  dimulai  pada  abad  ke-13,  hingga  menjelang  revolusi  industri,  ternyata  para pendeta  sangat  mempunyai  kewibawaan  dalam  agama,  sosial,  politik,  ekonomi, sehingga membentuk nilai kharisma.
Di Indonesia pada abad ke-19, kharisma tokoh-tokoh Islam yaitu para kiai menduduki  kepemimpinan yang  kharismatik. Terlepas dari latar belakang apapun yang  mendasari  penetapan  syarat  sebagai  sultan  adalah  keturunan  (zuriat) Kesultanan  Palembang,  secara  tradisi  ini  dapat  dibenarkan.  Bagaimanapun  faktor keturunan  atau  genealogis    menjadi  salah  satu  penentu  legalitas  dan  kedaulatan suatu kesatuan politik di masa lalu. Raja dipandang sebagai pusat Kosmos dan dari raja  terpancar  kekuatan  yang  berpengaruh  pada  alam  maupun  masyarakat. Penempatan raja sebagai keturunan nabi-nabi dan dewa-dewa dimaksudkan untuk memperkokoh  keabsahan  ( legitimacy )  sebagai  raja.  Anggapan  ini  dikaitkan dengan kepercayaan magis dari wahyu raja ( pulung ratu ) dan konsep tentang garis keturunan  darah raja  ( trahing  kusuma  rembesing  madu ).  Di  kalangan  masyarakat Jawa terdapat anggapan, bahwa hanya orang yang masih mempunyai darah rajalah yang dapat menjadi raja.
Konsep seperti ini bukan merupakan sesuatu hal yang baru, karena dalam konsep  kekuasaan  raja  di  Jawa,  misalnya  (dan  Asia  Tenggara  umumnya), kedudukan  raja  paling  sering  diabsahkan  (juga)  dengan  membuktikan kesinambungan.  Hubungan  darah  atau  pengalaman  yang  serupa  dengan  seorang tokoh  pendahulu  yang  agung  memungkinkan  seseorang  ikut  tersinari  oleh aura (sinar) keagungan. Bukan itu saja, justru hal terpenting dari penelusuran genealogi ini adalah bisa menjadikannya mata rantai kesinambungan.
Berdasarkan  pemaparan  di  atas  dapat  diketahui  bahwa  proses pengangkatan  raja-raja  atau  sultan-sultan  yang  pernah  memerintah  di  Palembang tidaklah  berbeda  dengan  yang  ada  di  kesultanan-kesultanan  lain  yang  pernah  ada di  bumi  nusantara  ini.  Meskipun  kesatuan  politik  ini  bernafaskan  Islam,  namun sesungguhnya masih meneruskan apa yang telah ada pada masa sebelumnya, yaitu Konsep  Hindu-Budha,  sementara  Islam  terkadang  muncul  dalam  aspek  sosio  dan politik. Hal yang sama juga berlaku untuk aspek-aspek legalitasnya. Selain kedua aspek di atas, yaitu legalitas dan simbolisasi, yang paling penting  adalah struktur
organisasi yang “dipimpin” oleh seorang  Sultan. Hal ini mengingat gelar “sultan” bisa  mengacu  kepada  seseorang  yang  menyatukan  pelaksanaan  kekuasaan tertinggi  dan  berbagai  lambing  yang  bersifat  magis  dan  mistis,  yang  menyatukan kualitas perlengkapan-perlengkapan kekuasaan itu. 20
Jadi munculnya dua sultan di kesultanan Palembang merupakan fenomeno yang  tidak  biasa  dilepaskan  dari  apa  yang  disebut  sebagai  status,  powershif  dan legitimasi. Meskipun baik sultan prabu diraya, maupun sultan iskandar badaruddin dijadikan  sebagai  sultan  hanya  sebatas  simbolisasi  kebudayaan  dan  kedigjayaan kesultanan  Palembang  Darussalam.    Namun  tetap  saja  posisi  sultan  pada  level symbol kebudayaan memiliki pengaruh yang kuat khususnya bagi masyarakat asli Palembang.  Sebab  sebagai  symbol  kebudayaan,  maka  seorang  sultan  mampu memainkan  beberapa  peranan  strategis  yakni  sebagai  aktor  dari  sistem kebudayaan,  system  social  dan  system  personal.  Seorang  sultan  memiliki kemampuan  leadership  sebab  ia  juga  berperan  sebagai  pusat  sosialisasi  dan sekaligus evaluasi nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakatnya.

## Kesimpulan
Uraian  mengenai  analisis  sosiologis  terhadap  sistem  pergantian  sultan  di Palembang, dapat disimpulkan bahwa persoalan dualisme pengangkatan sultan  di kesultanan  Palembang  pada  era  modern  tidak  sekedar  persoalan  simbol-simbol kebudayaan, penyatuan pemeliharaan warisan kesultanan dan persoalan perebutan pengaruh tetapi ada hal lain yang ditemukan berupa persoalan yang terkait dengan stratifikasi sosial kedua belah pihak. Hal ini terlihat dalam komunitas tersebut ada strata tinggi, strata sedang dan strata rendah. Pembedaan dan/atau pengelompokan ini didasarkan pada adanya suatu simbol -simbol tertentu yang dianggap berharga atau  bernilai-baik  berharga  atau  bernilai  secara  sosial,  ekonomi,  politik,  hukum, budaya maupun dimensi lainnya
Dalam  suatu  kelompok  sosial  (komunitas).  Simbol  -simbol  tersebut misalnya,  kekayaan,  pendidikan,  jabatan,  kesalehan  dalam  beragama,  dan pekerjaan. Dengan kata lain, selama dalam suatu kelompok sosial (komunitas) ada sesuatu  yang  dianggap  berharga  atau  bernilai,  dan  dalam  suatu  kelompok  sosial (komunitas)  pasti  ada  sesuatu  yang  dianggap  berharga  atau  bernilai.ini  terrekam didalam persyaratan menjadi sultan yang lain satu sama lainnya.

## Endnote
1 Lihat Berg, 1902: 10; Uka, 1993: 297; dan Taufik Abdullah, 2002
2 A.  Sartono.  Kartodirdjo,  “Struktur  Sosial  dari  Masyarakat  Tradisionil  dan Kolonial”, Lembaran  Sedjarah,  No.4 ,  (Yogyakarta:  Seksi  Penelitian  Jurusan  Sejarah, Fakultas Sastra dan Kebudayaan Universitas Gadjah Mada. 1969), hlm. 298
3 Fachri Ali, Refleksi “ Paham Kekuasaan Jawa ” Dalam Indonesia Modern , (Jakarta: Gramedia, 1986), hlm. 32
4 Lihat Faille, 1971, hlm. 14; Rahim, 1998, hlm. 80; dan Retno,  2004
5 Lihat Retno, 2002 6 Lihat Michiel Otto Woelders, Het Sultanaat Palembang 1811 – 1825, 1975 7 Lihat Rahim, 1998 8 Lihat Woelders, Het Sultanaat Palembang 1811 – 1825, 1975
9 Lihat Graff dan Pigeaud, 2001, hlm. 337 10 Lihat Faille, 1971, hlm. 14
11 Lihat Rahim, 1998, hlm. 73 12 Lihat Rahim, 1998, hlm. 74
13 Anonim, Sultan  Mahmud  Badaruddin  II .  (Palembang:  Badan  Pengembangan Pariwisata Daerah Kota Madya Palembang, 1984), hlm. 29-30
14 Lihat Rahim, 1988, hlm. 80 15 Lihat Rahim, 1988, hlm. 81-82 16 Lihat Retno, 2004, hlm. 34 17 Lihat Retno, 2002, hlm. 119 18 Lihat Michiel Otto Woelders, Het Sultanaat Palembang 1811 – 1825, 1975, hlm.
74
19 Lihat Siregar, 2004, hlm. 69 20 A.  Sartono.  Kartodirdjo,  “Struktur  Sosial  dari  Masyarakat Tradisionil ..., Op.Cit., hlm. 13

## Daftar Pustaka
Anonim.  (1984). Sultan  Mahmud  Badaruddin  II .  Palembang:  Badan
Pengembangan Pariwisata Daerah Kota Madya Palembang.
Fachri, Ali, (1986). Refleksi “Paham Kekuasaan Jawa ” Dalam Indonesia Modern .
Jakarta: Gramedia.
Hanafiah,  Djohan.  (1987). Kuto  Gawang  Pergolakan  dan  Permainan  Politik dalam    Kelahiran  Kesultanan  Palembang  Darussalam .  Parawisata  Jasa Utama.
Kartodirdjo, A. Sartono. (1969). “Struktur Sosial dari Masyarakat Tradisionil  dan
Kolonial”, Lembaran  Sedjarah,  No.4 ,  Seksi  Penelitian  Jurusan  Sejarah,
Fakultas Sastra dan Kebudayaan Universitas Gadjah Mada.