## Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)
Vol. 6, No. 3 Juli 2022 e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944
DOI: 10.36312/jisip.v6i3.3345/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

## Pendaftaran Tanah Secara Sporadik Merujuk Kepada PP Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah
Rama Perkas 1 , F.X Arsin Lukman 2
12 Universitas Indonesia Article Info Abstract Article history: Received: 19 Mei 2022 Publish: 05 Juli 2022 The purpose of this research is to find out how the process of sporadic land registration according to Government Regulation No. 24 of 1997 and how the legal consequences of land  that  are  disputed  in  land  registration.  By  using  the  normative  juridical  research method,  it  can  be  concluded:  Sporadic  Land  Registration  according  to  Government Regulation No. 24/1997 concerning Land Registration is the registration of land rights carried out by land owners for the first time. Sporadic land registration is very good for land  that  has  never  been  registered  so  that  the  administration  of  land  in  Indonesia becomes  more  regular.  Sporadic  land  registration  is  carried  out  according  to  the provisions  and  procedures  contained  in  government  regulation  number  24  of  1997 concerning  land  registration.  This  sporadic  land  registration  is  intended  to  provide certainty  of  rights  and  legal  protection  for  land  rights  holders  with  proof  of  land certificates,  as  a  controlling  instrument  in  the  use  and  utilization  of  land.  The  legal consequences for land that are disputed in land registration are the cancellation of the certificate by the Minister or the Head of the BPN Regional Office by the issuance of a Decree  on  the  cancellation  of  the  certificate  by  the  Minister  or  the  Head  of  the  BPN Regional  Office,  so  that  the  parties  claiming  to  be  landlords/land  owners  who  do  not legally cannot control the land in dispute.
Keywords:
Land Registration, Sporadic,
Government regulations
Info Artikel ABSTRAK Article history: Diterima: 19 Mei 2022 Terbit: 05 Juli 2022 Tujuan  dilakukannya  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  bagaimana  proses pendaftaran tanah secara sporadik menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan bagaimana akibat  hukum terhadap tanah  yang  menjadi sengketa dalam pendaftaran tanah.  Dengan  menggunakan  metode  penelitian  yuridis  normatif  disimpulkan: Pendaftaran  Tanah  secara  Sporadik  menurut  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah  merupakan pendaftaran hak atas tanah  yang  dilakukan oleh  pemilik  tanah  untuk  pertama  kali.  Pendaftaran  tanah  secara  sporadik  sangat  baik dilakukan bagi tanah  yang belum pernah didaftarkan agar supaya administrasi terhadap tanah  yang  ada  di  Indonesia  ini  menjadi  lebih  teratur  lagi.  Pendaftaran  tanah  secara sporadik  dilakukan  menurut  ketentuan  dan  prosedur  yang  ada  dalam  peraturan pemerintah  nomor  24  tahun  1997  tentang  pendaftaran  tanah.  Pendaftaran  tanah  secara sporadik  ini  ditujukan  untuk  memberikan  kepastian  hak  dan  perlindungan  hukum  bagi pemegang  hak  atas  tanah  dengan  pembuktian  sertifikat  tanah,  sebagai  instrument pengendali  dalam  penggunaan  dan  pemanfaatan  tanah.  Akibat  hukum  terhadap  tanah yang menjadi sengketa dalam pendaftaran tanah yaitu dilakukannya pembatalan sertifikat oleh Menteri atau Kepala Kantor Wilayah BPN dengan dikeluarkannya Surat Keputusan pembatalan  sertifikat  oleh  Menteri  atau  Kepala  Kantor  Wilayah  BPN,  sehingga  para pihak  yang  mengaku  sebagai  tuan  tanah/pemilik  tanah  yang  tidak  sah  tidak  dapat menguasai tanah yang menjadi sengketa itu.
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi-
BerbagiSerupa 4.0 Internasional
Corresponding Author: Rama Perkas Universitas Indonesia Email: Rama.perkasa1999@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN
Pendaftaran  tanah  merupakan  persoalan  yang  penting  dalam  UUPA,  karena  pendaftaran tanah  merupakan  awal  mula  dari  lahirnya  kepemilikan  tanah  di  Indoneia.  Begitu  pentingnya persoalan pendaftaran tanah tersebut sehingga UUPA memerintahkan kepada pemerintah untuk melakukan  pendaftaran  tanah  diseluruh  wilayah  Indonesia.  Hal  ini  sesuai  dengan  ketentuan pasal 19 UUPA dinyatakan sebagai berikut [1].
1. Untuk  menjamin  kepastian  hukum,  oleh  pemerintah  diadakan  pendaftaran  tanah  diseluruh wilayah  republik  Indonesia  menurut  ketentuan-ketentuan  yang  diatur  dengan  peraturan pemerintah.
2. Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi :
a. Pengukuran, perpetaan, dan  pembukuan tanah;
b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan  peralihan hak-hak tersebut;
c. Pemberian  surat-surat  tanda  bukti    hak,  yang  berlaku  sebagai  alat    pembuktian  yang kuat.
3. Pendaftaran  tanah  diselenggarakan    dengan  mengingat  keadaan  Negara  dan  masyarakat, keperluan  lalu  lintas  social  ekonomi  serta  kemungkinan  penyelenggaraannya,  menurut pertimbangan menteri agrarian.
4. Dalam  Peraturan  Pemerintah  diatur  biaya-biaya  yang  bersangkutan  dengan  pendaftaran tanah termaksud dalam ayat (1) di atas, dengan ketentuan bahwa rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari pembayaran biaya-biaya tersebut.
Pendaftaran  tanah  secara sporadik adalah  kegiatan  pendaftaran  tanah  untuk  pertama  kali mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan  secara  individual  atau massal. Pendaftaran  tanah  secara  sporadik  dilaksanakan atas permintaan pihak yang berkepentingan [2], [3].
Sebagai  tindak  lanjut  dari  perintah  Pasal  19  ayat  (1)  UUPA  tersebut,  pemerintah mengeluarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  10  Tahun  1961  tentang  pendaftaran  tanah. Berpatokan pada perkembangan  yang begitu dan banyaknya persoalan pendaftaran tanah  yang muncul  ke  permukaan  dan  tidak  mampu  diselesaikan  oleh  PP  Nomor  10  Tahun  1961,  maka setelah  berlaku  selama  kurang  lebih  38 tahun,  pemerintah  mengeluarkan  PP  Nomor  24  Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah.
Pasal 19 UUPA, yang ditujukan kepada pemerintah untuk melaksanakan pendaftaran tanah diseluruh  wilayah  Republik  Indonesia,  adalah  merupakan  kewajiban  pemerintah  sebagai pengusaha tertinggi terhadap tanah. Sedangkan pasal 23, 32, dan 38  UUPA,  yang menyatakan bahwa Hak milik, hak guna usaha dan hak guna bangunan, setiap peralihan, hapusnya dengan pembebanan dengan hak-hak lain harus didaftarkan, adalah merupakan “kewajiban” bagi  yang mempunyai hak-hak tersebut, dengan maksud agar mereka mendapat tentang kepastian hukum tentang  haknya  itu  [4].  Di  dalam  pendaftaran  tanah  dikenal  sistem  pendaftaran  tanah  secara sporadik. Pendaftaran secara sporadik adalah kegiatan pendaftaran pertama kali mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan secara individual atau massal [5].
Pendaftaran  tanah  untuk  pertama  kalinya  dilakukan  untuk  tanah-tanah  yang  belum didaftarkan  atau  yang  belum  disertifikatkan,  hal  ini  sesuai  dengan  ketentuan  PP  Nomor  24 Tahun  1997  tentang  pendaftaran  tanah.  Maka  untuk  menjamin  kepastian  hukum,  maka mendaftarkan  ha  katas  tanah  merupakan  hal  yang  penting  untuk  dilakukan.  Hal  ini  dilakukan guna  menjamin  kepastian  hukum  bagi  pemegang  ha  katas  tanah  serta  pihak  lain  yang berkepentingan  dan  dengan  tanah  tersebut  [6].  Pendaftaran  tanah  dilakukan  di  kantor  Badan Pertanahan  Nasional  (BPN)  serta  dibantu  oleh  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  (PPAT)  yang berada di wilayah kabupaten/kota.
Apabila  suatu  tanah  tidak  atau  belum  didaftarkan,  maka  tanah  tersebut  tidak  mempunyai bukti kepemilikan berupa sertifikat hak atas tanah. Jika tanah tersebut pernah didaftarkan untuk keperluan  pajak  tanah,  maka  biasanya  bukti  kepemilikan  tanah  tersebut  berupa  bukti-bukti pajak. Bukti-bukti berupa pemungutan pajak atas tanah tersebut oleh sebagian masyarakat kita hingga saat ini masih dianggap sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah. Padahal secara yuridis surat-surat pemungutan pajak tersebut tidak membuktikan subjek dan objek suatu hak atas tanah [7].
Sertifikat  hak  atas  tanah  berfungsi  untuk  membuktikan  adanya  hak  atas  tanah  tersebut. Keberadaan sertifikat hak atas tanah merupakan proses dari pendaftaran tanah. Dengan adanya sertifikat tanah maka akan memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada hak
atas  tanah  yang  bersangkutan.  Jaminan  perlindungan  hukum  diberikan  kepada  pemegang  hak atas  tanah  yang  bersertifikat  manakala  ada  pihak  lain  yang  mengajukan  gugatan  atas  tanah seseorang [7].
Di  Indonesia,  sertifikat  hak-hak  atas  tanah  berlaku  sebagai  bukti  yang  kuat  sebagaimana ditegaskan  dalam  pasal  32  ayat  (1)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  tentang pendaftaran  tanah,  yang  kini  telah  dicabut  dan  ditegaskan  kembali  dalam  peraturan pemerintahan nomor 24 tahun 1997.
Faktor aman sebagai salah satu asas dan tujuan pendaftaran tanah haruslah diartikan oleh badan pertanahan Nasional sebagai keharusan berhati-hati, cermat, dan teliti dalam memproses penerbitan  sertifikat  tanah  dan  pekerjaan  pendaftaran  tanah  agar  tercapai  kebenaran  mengenai siapa  pemilik  tanahnya  dan  apa  yang  menjadi  objek  miliknya  mengenai  luas,  batas  dan  lokasi yang disebutkan dalam isi sertifikat [5].

## 2. METODE PENELITIAN
Metode  penulisan  yang  dipakai  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  pendekatan  yuridis normatif,  dimana  penelitian  yang  di  lakukan  adalah  dengan  cara  meneliti  bahan-  bahan kepustakaan  yang  merupakan  data  sekunder,  yang  terdiri  dari  bahan  hukum  primer,  sekunder dan  tertier.  Sebagai  bahan  hukum  primer  dalam  penulisan  skripsi  ini  antara  lain  berupa peraturan perundang-undangan antara lain PP No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## 3.1. Proses Pendaftaran Tanah Secara Sporadik Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997
Prosedur  pendaftaran  tanah  secara  sporadik  menurut  Peraturan  Pemerintah  No.24 Tahun 1997 adalah:
a. Pendaftaran tanah secara sporadic dilakukan atas permintaan pihak yang berkepentingan Yang  dimaksud  dengan  pihak  berkepentingan  adalah  pihak  yang  berhak  atas  bidang tanah yang bersangkutan atas kuasanya.
b. Pembuatan  Peta  Dasar  Pendaftaran  Untuk  keperluan  pembuatan  peta  dasar  pendaftaran, Badan Pertanahan Nasional menyelenggarakan pemasangan, pengukuran, pemetaan, dan pemeliharaan titik-titik dasar teknik nasional di setiap Kabupaten/Kota.
c. Penetapan Batas Bidang-bidang tanah Untuk memperoleh data fisik yang diperlukan bagi pendaftaran  tanah,  bidang-  bidang  tanah  yang  akan  dipetakan  akan  diukur,  setelah ditetapkan letaknya, batas- batasnya dan menurut keperluannya ditempatkan tanda-tanda batas disetiap sudut bidang tanah yang bersangkutan.
d. Pengukuran  dan  Pemetaan  Bidang-bidang  tanah  dan  Pembuatan  Peta  Pendaftaran. Bidang-bidang  tanah  yang  sudah  ditetapkan  batas-batasnya  diukur  dan  selanjutnya dipetakan dalam peta dasar pendaftaran.
e. Pembuatan  Daftar  Tanah  Bidang  atau  bidang  tanah  yang  sudah  dipetakan  atau dibubuhkan nomor pendaftarannya pada peta pendaftaran dibukukan dalam daftar tanah.
f. Pembuatan  Surat  Ukur.  Bagi  bidang-bidang  tanah  yang  sudah  diukur  serta  dipetakan dalam peta pendaftaran, dibuatkan surat untuk keperluan pendaftaran haknya.
g. Pembuktian Hak Baru. Untuk keperluan pendaftaran hak:
1. Hak atas tanah baru dibuktikan dengan:
a) Penetapan  pemberian  hak  dari  pejabat  yang  berwenang  memberikan  hak  yang bersangkutan menurut ketentuan yang berlaku apabila pemberian hak tersebut berasal dari tanah Negara atau tanah hak pengelolaan.
b) Asli  akta  PPAT  yang  memuat  pemberian  hak  tersebut  oleh  pemegang  Hak  Milik kepada  penerima  hak  yang  bersangkutan  apabila mengenai  Hak  Guna  Bangunan  dan Hak Pakai atas tanah Hak Milik.
2. Hak pengelolaan dibuktikan dengan penetapan pemberian Hak Pengelolaan oleh pejabat yang berwenang.
3. Tanah wakaf dibuktikan dengan Akta Ikrar Wakaf.
4. Hak Milik atas Satuan Rumah Susun dibuktikan dengan akta pemisahan.
5. Pemberian Hak Tanggungan dibuktikan dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan.
i. Pembuktian Hak Lama. Untuk keperluan pendaftaran hak, ha katas tanah yang berasal dari  konversi  hak,  hak-  hak  lama  dibuktikan  dengan  alat-alat  bukti  mengenai  adanya hak  tersebut  berupa  bukti-bukti  tertulis,  keterangan  saksi  dan/atau  pernyataan  yang bersangkutan yang  kadar  kebenarannya  oleh Kepala  Kantor  Pertanahan Kabupaten/Kota  setempat  dianggap  cukup  untuk  mendaftar  hak,  pemegang  hak  dan hak-hak pihak lain yang membebaninya.
ii. Pengumuman Hasil Penelitian Data Yuridis dan Hasil Pengukuran. Hasil pengumpulan dan  penelitian  data  yuridis  beserta  peta  bidan  atau  bidang-  bidang  tanah  yang bersangkutan  sebagai  hasil  pengukuran  diumumkan  selama  60  (enam  puluh)  hari untuk  memberikan  kesempatan  kepada  pihakyang  berkepentingan  mengajukan keberatan.
iii. Pengesahan  Hasil  Pengumuman  Penelitian  Data  Fisik  dan  Data  Yuridis.  Setelah jangka  waktu  pengumuman  berakhir,  data  fisik  dan  data  yuridis  yang  diumumkan tersebut  oleh  Kepala  Kantor  Pertanahan  Kabupaten/Kota  setempat  disahkan  dengan suatu berita acara.
iv. Pembukuan  Hak.  Hak  atas  tanah,  Hak  Pengolaan,  tanah  wakaf,  dan  Hak  Milik  Atas Satuan  Rumah  Susun  didaftar  dengan  membukukannya  dalam  buku  tanah  yang memuat data yuridis dan data fisik bidang tanah yang bersangkutan, dan sepanjang ada surat ukurnya dicatat pula pada surat ukur tersebut.
v. Penerbitan  Sertifikat  Sertifikat  diterbitkan  untuk  kepentingan  pemegang  hak  yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah.
Menurut  pasal  29  Peraturan  Pemerintah    Nomor  24  Tahun  1997  tentang pendaftaran  tanah  menentukan  bahwa  pembukuan  dalam  buku  tanah  serta pencatatannya pada surat ukur tersebut merupakan bukti bahwa hak yang bersangkutan beserta pemegang haknya dan bidang tanahnya yang diuraikan dalam surat ukur secara hukum telah didaftar [8]. Selain itu, menurut ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor  24  Tahun  1997  tentang  Pendaftaran  Tanah  menentukan  bahwa  untuk kepentingan  pemegang  hak  yang  bersangkutan,  diterbitkan  sertifikat  sesuai  dengan data fisik yang ada dalam surat ukur dan data yuridis  yang telah didaftar dalam buku tanah [9].
Dengan  pendaftaran  tanah  maka  pemerintah  terlebih  dahulu  harus  mengadakan pengukuran  secara  menyeluruh  kemudian  mengadakan  pemetaan  yang  lengkap  dan membukakan  tanah  yang  ada  dikawasan  Nusantara  ini.  Bilamana  sudah  diadakan pengukuran  dan  sebagainya  tersebut  diatas  maka  barulah  dapat  diadakan  pendaftaran hak-  hak  atas  tanah  dalam  artian  hak-hak  apa  saja  yang  ada  di  atas  tanah  yang  telah diukur  dan  siapa  pemegang  haknya  terhadap  suatu  kavling  tanah  harus  ditentukan dengan pasti, untuk keperluan tersebut sudah tentu harus didahului dengan penelitian seksama  terhadap  tanah  yang  bersangkutan,  kalau  semuanya  ini  sudah  dapat ditegaskan  barulah  dapat  diberikan  tanda  bukti  untuk  penegasan  bagi  pemegang  hak kepastian hukum dan kepastian hak atas tanah [10].
6. Dalam Pasal 12 ayat (1) dalam PP Nomor 24 Tahun 1997, kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi:
a. Pengumpulan dan pengolahan data fisik;
b. Pembuktian hak dan pembukuannya
c. Penerbitan sertifikat
d. Penyajian data fisik dan data yuridis; dan
e. Penyimpanan daftar umum dan dokumen [11].
3.2. Akibat Hukum Terhadap Tanah Yang Menjadi Sengketa Dalam Pendaftaran Tanah Terdapat  beberapa  permasalahan  yang  timbul  seputaran  kegiatan  pendaftaran  tanah untuk  pertama  kali,  khususnya  pendaftaran  tanah  secara  sporadik.  Masalah tersebut  timbul baik  dari  segi  pendaftar  maupun  dari  pemerintah  yang  berwenang  itu  sendiri.  Adapun beberapa permasalahan tersebut, di antaranya adalah :
a. Minimnya  pengetahuan  dan  kesadaran  masyarakat  mengenai  pentingnya  pendaftaran tanah secara sporadik. Kurangnya pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat kerap kali menimbulkan sengketa pertanahan. Hal ini tidak hanya bagi masyarakat Indonesia  yang berpendidikan rendah namun meliputi pula mereka yang berpendidikan cukup. Dalam hal masyarakat  dengan  pendidikan  yang  terbatas,  biasanya  di  desa-desa  sebagian  besar masyarakatnya  pada  awalnya  bahkan  hingga  sekarang  tidak  memiliki  akta  atas  tanah mereka atau dengan kata lain tanah mereka belum terdaftar.
b. Minimnya  tanggung  jawab  pemerintah.  Hal  ini  dapat  berimplikasi  Negara  tidak bertanggung  jawab  sepenuhnya  terhadap data  yang  disajikan.  Konsekuensinya  sertifikat tidak  menjamin  kepastian  hukum.  Alasan  pemberlakuan  system  negatif  (tidak  murni) oleh  karna  pelaksanaan  system  positif  membutuhkan  banyak  waktu,  tenaga  dan  biaya, sedangkan dengan system negatif penyelenggaraan dapat dilaksanakan dalam waktu yang lebih  singkat.  Masalah  yang  kedua  ini  tidak  hanya  berlaku  atau  timbul  dalam  hal pendaftaran tanah secara sporadik.
c. Prosedur  pelayanan  perdaftaran  pertanahan  rumit  dan  berbelit-belit.  Birokrasi  Badan Pertanahan  Nasional  seringkali  membuat  “ketentuan-ketentuan”  yang  menyimpangi peraturan sehingga menyulitkan masyarakat yang ingin mendaftarkan tanahnya.
d. Tidak  ada  kepastian  waktu  mengenai  lamanya  prosedur  pendaftaran  tersebut. Ketidakpastian jangka waktu pelaksanaan prosedur pendaftaran tanah.
e. Adanya penyimpangan biaya pendaftaran tanah.
f. Masih menjamurnya praktik KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) dikalangan pejabat, tidak terkecuali pejabat di Badan Pertanahan Nasional. Membuat biaya pendaftaran tanah merupakan  suatu  proses  yang  mahal.  Dengan  biaya  yang  harus  dikeluarkan  oleh  si pendaftar berkali-kali lipat biaya yang semestinya dibayarkan oleh pendaftar.
Dalam  hal  di  atas  satu  bidang  tanah  terdapat tumpang  tindih  sertifikat  hak  atas  tanah,  Menteri atau  Kepala  Kantor  Wilayah  BPN  sesuai  kewenangannya  menerbitkan  Keputusan  pembatalan sertifikat yang tumpang tindih, sehingga di atas bidang tanah tersebut hanya ada 1 (satu) sertifikat hak  atas  tanah  yang  sah. Perlu  diingat  bahwa  penerbitan  keputusan  pembatalan  hak  atas  tanah maupun  sertifikat  tidak  berarti  menghilangkan/menimbulkan  hak  atas  tanah  atau  hak  keperdataan lainnya kepada para pihak. Jadi apabila memperoleh hak atas tanah, maka terhadap orang tersebut telah  melekat  kekuasaan  atas  tanah  tersebut  dengan  dibatasi  kewajiiban  yang diperintahkan oleh hukum [12].
Dalam  hal  Keputusan  berupa  Pembatalan  Hak  Atas  Tanah,  Pembatalan  Sertifikat  atau Perubahan Data, Kepala  Kantor Pertanahan  memerintahkan pejabat yang berwenang untuk memberitahukan  kepada  para  pihak  agar  menyerahkan  sertifikat  hak  atas  tanah  dan/atau pihak  lain  yang  terkait  dalam  jangka    waktu  paling  lama  5  (lima)  hari  kerja.    Setelah pemberitahuan  atau  pengumuman,  Kepala  Kantor  Pertanahan memerintahkan  pejabat  yang berwenang menindaklanjuti keputusan sebagai berikut:
1. Dalam  hal  Keputusan  berupa  pembatalan  hak  atas  tanah:  pejabat  yang  berwenang melakukan  pencatatan  mengenai  hapusnya  keputusan  pemberian  hak,  sertifikat,  surat ukur, buku tanah dan Daftar Umum lainnya, pada Sertifikat hak atas tanah, Buku Tanah dan Daftar Umum lainnya.
2. Dalam hal Keputusan berupa pembatalan sertifikat: pejabat yang berwenang melakukan pencatatan  mengenai  hapusnya  hak  pada  Sertifikat,  Buku  Tanah  dan  Daftar  Umum lainnya.
3. Dalam  hal  Keputusan  berupa  perubahan  data:  pejabat  yang  berwenang  melakukan perbaikan  pada  Sertifikat,  Surat  Ukur,  Buku  Tanah  atau  Daftar  Umum  lainnya.  Setelah

## dilakukan perbaikan, sertifikat diberikan kembali kepada pemegang hak atau diterbitkan sertifikat pengganti.
Di  dalam  stelsel  ini  terkandung  pengertian  bahwa  tanda  bukti  hak  (sertifikat)  yang  dipegang seseorang  belum  menunjukan  orang  tersebut  sebagai  pemegang  hak  yang  sebenarnya.  Dengan perkataan  lain  tanda  bukti  terkuat  atas  tanah,  oleh  sertifikat  tersebut  setiap  waktu  dapat  dibatalkan apabila  ternyata  ada  pihak  lain  yang  dapat  membuktikan  secara  hukum  bahwa  ia  adalah  pemilik yang  sebenarnya.    Lain  halnya  di  dalam  sistem  yang  positif,  yaitu  tanda  bukti  hak  seseorang  atas tanah  adalah  mutlak  dan  tidak  dapat  diganggu  gugat.  Apabila  ternyata  terdapat  bukti  yang  cacat, menunjukan  cacat  hukum  dari  perolehan  hak  tersebut,  maka  ia  tidak  dapat  menuntut  pembatalan, kecuali tuntutan pembayaran ganti kerugian [12].

## 3.2.1. Timbulnya Sertifikat Ganda
Terjadinya  sertifikat-sertifikat  ganda  mengakibatkan  cacat  hukum  seperti sertifikat palsu atau sertifikat ganda di pengaruhi oleh faktor-faktor intern dan ekstern [13].
Faktor intern antara lain :
a. Tidak  dilaksanakannya  undang-undang  pokok  agrarian  dan  peraturan  pelaksanaan secara  konsekuen  dan  bertanggung  jawab  disamping  masih  adanya  orang  yang berbuat untuk memperoleh keuntungan pribadi.
b. Kurang berfungsinya aparat pengawas sehingga memberikan peluang kepada aparat bawahannya  untuk  bertindak  menyeleweng  dalam  arti  tidak  melaksanakan  tugas dan tanggung jawab sesuai sumpah dan jabatannya.
c. Ketidak telitian pejabat Kantor Pertanahan dalam menerbitkan sertifikat tanah yaitu dokumen-dokumen  yang  menjadi  dasar  bagi  penerbitan  sertifikat  tidak  diteliti dengan seksama  yang mungkin saja dokumen-dokumen tersebut belum memenuhi persyaratan  sebagaimana  ditentukan  oleh  ketentuan  perundang-  undangan  yang berlaku.
Faktor Eksternal antara lain:
a. Masyarakat  masih  kurang  mengetahui  undang-undang  dan  peraturan  tentang pertanahan khususnya tentang prosedur pembuatan sertifikat tanah.
b. Persediaan tanah tidan seimbang dengan jumlah peminat yang memerlukan tanah.
c. Pembangunan mengakibatkan kebutuhan akan tanah semakin meningkat sedangkan persediaan  tanah  sangat  terbatas  sehingga  mendorong  peralihan  fungsi  tanah  dari tanah pertanian ke non pertanian, mengakibatkan harga tanah menjolak.
Dalam  surat/sertifikat  tanah  juga  tercatat  peralihan  hak  atas  tanah  sebagai  gambaran, apabila pemilik tanah melakukan transaksi jual beli nama pemegang hak yang terdahulu akan dicoret  oleh  pejabat  Kantor  Pertanahan  setempat  (BPN).  Setelah  proses  jual-beli  tanah rampung,  nama  pemegang  hak  yang baru akan  dicantumkan.  Karena  itu,  melalui  sertifikat tanah dapat diketahui siapa pemegang hak atas tanahnya. Meski begitu, tetapi tetap saja terjadi sejumlah  kasus  sengketa  tanah  yang  ditimbulkan  oleh  sertifikat  tanah  ganda  terhadap  tanah yang sama.
Pada  dasarnya  hal  ini  seharusnya  tidak  diharapkan  terjadi,  karena  untuk  menerbitkan sebuah  sertifikat tanah ,  BPN  (Badan  Pertanahan  Negara)  sebelumnya  seharusnya  telah melakukan semacam pengecekan ulang pada buku induk tanah tersebut, apakah tercatat telah diterbitkan  sertifikat  atau  belum.  Yang  mana  dalam  hal  ini  sering  melibatkan  sesama  warga atau warga berhadapan dengan korporat dalam konflik kepemilikan tanah tersebut. Dan ujung- ujungnya, mereka yang terkait kasus hukum ini menyelesaikannya ke pengadilan. 3.2.2. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Hukum
Mekanisme penanganan sengketa tersebut lazimnya diselenggarakan dengan pola sebagai berikut [12]:
a. Penyelesaian melalui musyawarah
Langkah-langkah  pendekatan  terhadap  para  pihak  yang  bersengketa  para  pihak yang  bersengketa  sering  berhasil  di  dalam  usaha  penyelesaian  sengketa  (dengan jalan musyawarah). Musyawarah ini apabila dilakukan, harus pula memperhatikan tata cara formal seperti surat pemanggilan, berita acara atau notulen rapat, akta atau
pernyataan perdamaian yang berguna sebagai bukti bagi para pihak maupun pihak ketiga.  Hal  semacam  ini  biasanya  kita  temukan  dalam  akta  perdamaian,  baik dilakukan dimuka hakim maupun di luar pegadilan atau notaris.
b. Penyelesaian melalui pengadilan
Apabila  Usaha-usaha  musyawarah  tersebut  mengalami  jalan  buntu,  atau  ternyata ada  masalah-masalah  prinsipil  yang  harus  diselesaikan  oleh  instansi  lain  yang berwenang misalnya pengadilan, maka kepada yang bersangkutan disarankan untuk mengajukan masalahnya ke pengadilan. Jadi pada umumnya sifat dari sengketa ini adalah  karena  adanya  pengaduan  yang  mengandung  pertentangan  hak  atas  tanah maupun hak- hak lain atau suatu kesempatan/prioritas atau adanya suatu ketetapan yang  merugikan  dirinya.  Dalam  hal  ini  apabila  dilakukan  penyelesaian  di pengadilan, maka akan dilihat [14] :
1. Otentitas masing-masing sertifikat. Apakah benar-benar diterbitkan oleh BPN atau pihak lainnya.
2. Sejarah  cara  memperoleh  sertifikat.  Tidak  hanya  menyangkut  umur,  namun cara- cara memperoleh sertifikat tersebut apakah telah melalui prosedur hukum yang benar (mulai dari kegiatan jual belinya sampai penerbitan sertifikat).
3. Latar belakang terjadinya penerbitan sertifikat oleh BPN. Oleh  karena  itu,  bisa  jadi  sertifikat  yang  lebih  dahulu  bisa  memiliki  dasar hukum  yang  tidak  kuat,  sehingga  bisa  dikalahkan  dalam  persidangan.  Atau bahkan  bisa  juga  oknum  BPN  menjadi  pihak  yang  salah  karena  menerbitkan sertifikat  atas  tanah  yang  sudah  bersertifikat,  tergantung  bagaimana  proses pengadilan  itu  apakah  mampu  mencari  kebenaran  dan  validitas  sertifikat  tanah yang sah secara hukum.

## 4. KESIMPULAN
Secara  umum  dapat  disimpulkan  bahwa  pendaftaran  tanah  secara  sporadik  menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah merupakan pendaftaran hak atas tanah yang dilakukan oleh pemilik tanah untuk pertama kali. Pendaftaran tanah secara sporadik  sangat  baik  dilakukan  bagi  tanah  yang  belum  pernah  didaftarkan  agar  supaya administrasi  terhadap  tanah  yang  ada  di  Indonesia  ini  menjadi  lebih  teratur  lagi.  Pendaftaran tanah  secara  sporadik  dilakukan  menurut  ketentuan  dan  prosedur  yang  ada  dalam  peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah secara sporadik ini ditujukan untuk memberikan kepastian hak dan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah dengan pembuktian sertifikat tanah, sebagai instrumen pengendali dalam penggunaan dan pemanfaatan tanah.
Akibat  hukum  terhadap  tanah  yang  menjadi  sengketa  dalam  pendaftaran  tanah  yaitu dilakukannya  pembatalan  sertifikat  oleh  Menteri  atau  Kepala  Kantor  Wilayah  BPN  dengan dikeluarkannya  Surat  Keputusan  pembatalan  sertifikat  oleh  Menteri  atau  Kepala  Kantor Wilayah BPN, sehingga para pihak yang mengaku sebagai tuan tanah/pemilik tanah yang tidak sah tidak dapat menguasai tanah yang menjadi sengketa itu.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
[1]  Supriadi, Hukum Agraria . Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
[2]  Hukumonline,  “Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  -  Pusat  Data  Hukumonline,” hukumonline.com .  https://hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/undangundang-nomor- 13-tahun-2003 (diakses 26 Oktober 2021).
[3]  D.  O.  Setiabudhi,  “MEKANISME  PENDAFTARAN  TANAH  MASSAL  DALAM UPAYA MEWUJUDKAN TUJUAN PENDAFTARAN TANAH,” LEX ET SOCIETATIS , vol. 5, no. 8, Art. no. 8, Des 2017, doi: 10.35796/les.v5i8.18114.
[4]  K. W. Saleh, Hak Anda Atas Tanah . Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
[5]  A. Sutedi, Sertifikat Hak Atas Tanah . Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
[6]  M.  L.  Lambonan,  “PEMBAHARUAN  SISTEM  PENDAFTARAN  TANAH,” Lex  Et Societatis , vol. 6, no. 8, hlm. 10, 2018.
[7]  J. A. Hartanto, Hukum Pertanahan . Surabaya: LaksBang Justitia, 2014.
[8]  A.  T.  Tandey,  “PENDAFTARAN  TANAH  MENGGUNAKAN  SISTEM  PUBLIKASI NEGATIF  YANG  MENGANDUNG  UNSUR  POSITIF  MENURUT  PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH,” Lex Privatum , vol. 5, no. 9, hlm. 9, 2017.
[9]  B. Limbong, Opini Kebijakan Agraria . Jakarta: Margaretha Pustaka, 2014.
[10]  T.  Poniskori,  “PENDAFTARAN  TANAH  SECARA  SPORADIK  MENURUT  PP NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG  PENDAFTARAN TANAH,” Lex  Privatum ,  vol. 5, no. 2, hlm. 8, 2017.
[11]  “Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.”
[12]  R. Murad, Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah . Bandung: Alumni, 1991.
[13]  R. Anggita, K. Roisah, dan M. H. Prasetyo, “Tinjauan Yuridis Penerbitan Sertifikat Tanah (Studi Di Kantor Pertanahan Kabupaten Garut),” Notarius , vol. 14, no. 2, hlm. 15, 2021.
[14]  A. P. Syara L. S, A. P. Sigit, dan E. Koeswarni, “Analisis Hukum Penyelesaian Sengketa Sertifikat Ganda Berdasarkan Hukum Pendaftaran Tanah,” Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia , vol. 6, no. 2, 2021.