## Keberlanjutan Pembangunan Kawasan Perkotaan Berbasis Penyiapan Ruang Terbuka Hijau di Kota Parepare
(Studi Kasus: Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare)
Sustainability of Urban Area Development Based on the Preparation of Green Open Spaces in Parepare City

## (Case Study: Bacukiki District, Parepare City)
Andi Mirza Azilia 1* , Mary Selintung 2 , Syafri 3
1 Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang, Sulawesi Selatan
2 Departemen Teknik Sipil, Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin
3 Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Program Pascasarjana, Universitas Bosowa
* E-mail: mirzaazilia@gmail.com
Diterima: 10 September 2023/Disetujui: 30 Desember 2023
Abstrak . Isu keberlanjutan menjadi populer, pemicunya adalah fenomena pemanasan global yang mengkawatirkan keberlangsungan  kehidupan  di  Bumi.  Gejalanya  adalah  meningkatnya  suhu  rata -rata  di  Bumi  yang  disebabkan oleh efek gas rumah kaca. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui capaian pemenuhan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan  Perkotaan  Parepare  di  Kecamatan  Bacukiki.  Metodologi  penelitian  yang  digunakan  didasarkan  pada pendekatan  kualitatif  melalui  interpertasi  data  sekunder  yang  tersedia  dan  dapat  diakses  oleh  umum.  Ruang terbuka  hijau  (RTH)  menjadi  salah  satu  fungsi  penting  dalam  alokasi  peruntukan  setiap  wilayah  yang  berfungsi menjaga  keseimbangan ekosistem.  Sesuai  ketentuan peraturan perundangan, di tetapkan besaran 30%  untuk  fungsi RTH  dengan  proporsi  20%  RTH  publik  dan  10%  RTH  privat.  Dalam  pelaksanaannya  sebagian  besar  wilayah belum  berhasil  memenuhi  capaian  sesuai  besaran  yang  ditetapkan.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui besaran  RTH  dan  mengidentifikasi  strategi  yang  dilakukan  dalam  rangka  memenuhi  penyediaan  RTH  untuk mencapai  target  yang  disyaratkan.  Menggunakan  pendekatan  deskriptif,  penelitian  ini  dilakukan  untuk mendapatkan  dua  jenis  data  mencakup  data  luas  eksisting  RTH  publik  dan  da ta  strategi  penyediaan  RTH.  Data luas RTH diperoleh melalui interpretasi citra yang didigitasi dan divalidasi dengan ground survey, sementara data strategi penyediaan RTH diperoleh melalui sumber sekunder dari laporan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021. Maka diperlukan strategi untuk meningkatkan RTH dengan mulai berpikir alternatif melalui peningkatan RTH privat dan pemenuhan RTH Publik .
Kata Kunci : Keberlanjutan Pembangunan, Ruang Terbuka Hijau, Wilayah Perkotaan, Bacukiki, Parepare
Abstract. The issue of sustainability has become popular, the trigger is the phenomenon of global warming which is worrying about the continuity of life on Earth. The symptom is an increase in the average temperature on Earth caused by the effects of greenhouse  gases.  The  aim  of  the  study  is  to  determine  the  achievement  of  fulfilling  Green  Open  Space  in  the  Parepare Urban Area in Bacukiki District. The research methodology used is based on a qualitative approach through interpretation of secondary data that is available and accessible to the public. Green open space is an important function in the allocation of  land  use  for  each  area  which  functions  to  maintain  ecosystem  balance.  In  accordance  with  statutory  provisions,  the amount  is  set  at  30%  for  green  open  space  functions  with  a  proportion  of  20%  public  green  open  space  and  10%  private green  open  space.  In  its  implementation,  most  regions  have  not  succeeded  in  meeting  the  achievements  according  to  the stipulated amounts. This research aims to determine the size of green open space and identify the strategies carried  out to fulfill  the  provision  of  green  open  space  to  achieve  the  required  targets.  Using  a  descriptive  approach,  this  research  was carried out to obtain two types of data including data on the existing area of public green open space and data on strategies for providing green open space. Data on the area of green open space was obtained through digitized image interpretation and  validated  with  a  ground  survey,  while  data  on  the  strategy  for  providing  green  open  space  was  obtained  through secondary sources from the 2021 South Sulawesi Provincial Public Works and Spatial Planning Service report. Strategy to increase  the  area  of  public  green  open  space  through  planting  trees  along  roads,  land  acquisition  for  green  areas  in settlements, and clearance of river borders from buildings for re-function as green open spaces. The increase has been quite
slow, and the area obtained has not been able to increase the green open spaces significantly. Another strategy is needed to increase green open space by starting to think about alternatives by increasing private green open space.
Keywords : Sustainable Development, Green Open Space, Urban Area, Bacukiki, Parepare
This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

## Pendahuluan
Pembangunan  perkotaan  yang  berkelanjutan  adalah bentuk  pembangunan  berkelanjutan  yang  bertujuan  untuk memenuhi  kebutuhan  masa  kini  tanpa  mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Ini tidak hanya mencakup aspek lingkungan yang berkelanjutan tetapi juga bergantung pada komunitas  yang  berkelanjutan  (Lestari et  al., 2023). Keberlanjutan  perkotaan  melibatkan  fungsi  harmonis subsistem  utama  kota,  termasuk  aspek  ekonomi,  sosial, fisik,  dan  lingkungan,  untuk  memastikan  kesejahteraan jangka  panjang  penghuninya  dan  pelestarian  sumber  daya alam (Benton-Short & Keeley, 2023). Kota-kota mengadaptasi  infrastruktur  dan  sistem  alamnya  untuk mengatasi  dampak  perubahan  iklim,  membangun  kembali ruang  perkotaan  untuk  mempromosikan  pembangunan ekonomi  dan  pilihan  transportasi  berkelanjutan,  dan mengatasi  masalah  ketidaksetaraan  dan  ketidakadilan lingkungan.
Kota  berkelanjutan  adalah  kota  yang  menjaga keseimbangan  antara  aspek  lingkungan,  ekonomi,  dan sosial. Ini melibatkan pembangunan terkoordinasi pembangunan sosial manusia dan lingkungan ekologis, dan pembangunan  berkelanjutan  di  bawah  daya  dukung lingkungan  alam (Tian et  al., 2023).  Dampak  pariwisata terhadap cara hidup penduduk dan penawaran perdagangan yang  dipromosikan  oleh  pariwisata  dapat  mempengaruhi keberlanjutan  kota  (Utami  et  al.,  2023).  Kota-kota berkelanjutan juga menggabungkan bentuk energi berkelanjutan dan  memanfaatkan  fungsi Internet of Things untuk  mempromosikan  efisiensi  energi,  pemantauan kualitas  udara,  dan  keselamatan  (Rama et  al., 2022). Mengevaluasi  tingkat  keberlanjutan  kota  dapat  membantu memandu  ekonomi  perkotaan  menuju  efisiensi,  stabilitas, dan  inovasi  dengan  konsumsi  sumber  daya  minimal (Botsios et al., 2022).
Pemerintah
menerapkan
P2KH
(Program
Pembangunan  Kota  Hijau)  untuk  menciptakan  kelestarian lingkungan.  Sebagai  bagian  dari  program  ini,  mereka mengembangkan  Green  Open  Space  Urban  Areas (RTHKP) yang meliputi City Forest, City Green Line, City Park,  Tourist  Park,  Cemetery,  Yard,  Farm,  and  Plantation (Toda et  al., 2023).  Pengembangan  ruang  hijau  ini memiliki  beberapa  manfaat,  seperti  meningkatkan  iklim mikro lingkungan perkotaan, mempromosikan keanekaragaman  hayati,  dan  meningkatkan  kesehatan  fisik dan  mental  pengguna  dan  tetangga  (Perdigones et  al., 2023).  Selain  itu,  penyediaan  ruang  hijau,  seperti  taman,
memainkan  peran  penting  dalam  menjaga  keberlanjutan ekosistem perkotaan dengan memecahkan masalah lingkungan  dan  menawarkan  berbagai  layanan  ekosistem kepada  penduduk  kota  (Mahendra  &  Dwijendra,  2022). Namun, ada kecenderungan pengurangan area taman, yang mengarah  pada  kebutuhan  taman  universal  multi-fungsi  di lahan  yang  relatif  kecil  (Lee  &  Kim,  2023).  Untuk memastikan  keberhasilan  pembangunan  ruang  hijau  ini, penting  untuk  mempertimbangkan  faktor-faktor  seperti dampak sosial, aspek ekonomi, dan penerapan energi hijau.
Pengembangan  RTH  diajukan  pemerintah  melalui PERDA  Kota  Parepare  Nomor  1  Tahun  2021  tentang Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Kota  Parepare.  Komposisi RTH  daerah  adalah  30  persen  terdiri  dari  RTH  publik  (20 persen)  dan  RTH  privat  (10  persen).  Menurut  Dinas Pekerjaan Umum Kota Parepare keberadaan RTH publik di Kota  Parepare  belum  memenuhi  20  persen  namun  privat keberadaannya lebih dari 10 persen.
Analisis  skenario  adalah  alat  yang  digunakan  untuk mengarahkan  persepsi  masyarakat  tentang  peristiwa  masa depan.  Ini  melibatkan  pembuatan  model  yang  berbeda untuk membayangkan kemungkinan masa depan.
Pembangunan perkotaan yang berkelanjutan dapat mengambil manfaat dari analisis skenario untuk memahami realisasi masa depan kota berkelanjutan. Dengan mengeksplorasi
berbagai skenario, kota dapat mengidentifikasi  lintasan  dan  jalur  menuju  menjadi komunitas  yang  berkelanjutan  (Lovie,  2020).  Konstruksi kelembagaan  skenario  masa  depan  untuk  kota  melibatkan dimensi  regulasi,  normatif,  dan  kognitif.  Skenario  ini mencerminkan  kepentingan  dan  keprihatinan  dari  berbagai aktor  dan  membentuk  visi  masa  kini  (Romanelli,  2023). Memahami  dampak  urbanisasi  terhadap  lingkungan  sangat penting untuk pembangunan perkotaan yang berkelanjutan. Penelitian telah menunjukkan bahwa ada hubungan penting antara  morfologi  perkotaan  dan  keberlanjutan  sosial- ekonomi  dan  lingkungan  (Mihaylov  &  Sala,  2022).  Kota memainkan  peran  penting  dalam  mengatasi  perubahan iklim  dan  implikasinya  yang  lebih  luas.  Mereka membutuhkan  dukungan  dari  pemerintah  dan  masyarakat internasional  untuk  mengatasi  tantangan  ini  secara  efektif (Purcell, 2022). Secara keseluruhan, analisis skenario dapat memberikan  wawasan  berharga  tentang  masa  depan  kota berkelanjutan dan memandu proses pengambilan keputusan.
Tujuan  penelitian  adalah  untuk  mengetahui  capaian pemenuhan  Ruang  Terbuka  Hijau  di  Kawasan  Perkotaan Parepare di Kecamatan Bacukiki.

## Metode Penelitian

## a. Lokasi Penelitian
Penelitian  akan  dilakukan  di  Kecamatan  Bacukiki, Kota  Pare-Pare,  Provinsi  Sulawesi  Selatan.  Pertimbangan pemilihan  lokasi  penelitian  yaitu  pada  area  Kecamatan Bacukiki  terbagi  atas  kawasan  perumahan,  perdagangan dan jasa, perkantoran, pendidikan, dan olahraga. Pemanfaatan  kawasan  di  Kecamatan  Bacukiki  cukup variatif sehingga dapat diperbandingkan dengan penyiapan ruang terbuka hijau.
Gambar 1 . Peta Administrasi Lokasi Penelitian
Gambaran  Umum  Wilayah  Penelitian  di  Kecamatan Bacukiki  merupakan  daerah  yang  berbatasan  langsung dengan  Kabupaten  Sidenreng  Rappang  dan  Kabupaten Pinrang.  Adapun  letak  geografis  antara  4°0'49.25"  LS  dan 119°39'6.30.52"BT. Secara administrasi, berbatasan sebagai berikut:
 Sebelah Utara: Kabupaten Sidenreng Rappang dan Pinrang
 Sebelah  Timur:  Kelurahan  Lemoe,  Kecamatan Bacukiki
 Sebelah  Selatan:  Kelurahan  Lumpue  dan  Watang Bacukiki
 Sebelah Barat: Kelurahan Sumpang Minangae
Luas  Wilayah  Penelitian  adalah  1.718  Ha.  Secara administratif Wilayah penelitian terdapat pada 3 Kelurahan
b. Variabel Penelitian
Variabel  merupakan  objek  yang  ditetapkan  oleh peneliti  untuk  dipelajari  dan  memperoleh  informasi  yang cukup  untuk  menarik  kesimpulan  (Sugiyono,  2013). Variabel  penelitian  ini  yaitu  ekspansi  ruang  atau perkembangan  kota,  tipologi  perkotaan,  morfologi,  dan kondisi  ruang  terbuka  hijau  di  Kecamatan  Bacukiki,  Kota Pare-Pare.  Untuk  penilaian  status  keberlanjutan  maka variabel  yang  diamati  yaitu  dimensi  ekologi,  dimensi sosial, dimensi ekonomi, dan dimensi kelembagaan.

## c. Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan  data  pada  penelitian  ini  menggunakan teknik  Studi  literatur,  yaitu  Penelusuran  terhadap  berbagai literatur  dilakukan  untuk  memperoleh  data  awal  dan  data pendukung selama proses penelitian.

## d. Teknik Analisis Data
Proses  analisis  data  pada  penelitian  ini  terbagi  atas beberapa tahapan yaitu :
1) Identifikasi model perkembangan kota
Model  perkembangan  kota  diidentifikasi  berdasarkan data  citra  periode  2011  –  2021.  Data  yang  telah diunduh  kemudian  diolah  menggunakan  software ArcGIS untuk memperoleh perbandingan perkembangan  kota,  khususnya  sebaran  pemukiman. Berdasarkan  hasil  analisis  maka  dapat  diketahui model  perkembangan  kota  yang  sesuai  dengan  lokasi penelitian.
2) Analisis tipologi
Analisis  tipologi  wilayah  penelitian  dilakukan berdasarkan  peta  rancangan  tata  ruang  wilayah (RTRW)  yang  telah  tersedia.  Peta  RTRW  tersebut kemudian dianalisis secara deskriptif untuk mengidentifikasi massa bangunan dan ruang sehingga pola  dan  tekstur  lokasi  penelitian  dapat  diketahui. Proses  analisis  menggunakan  bantuan  piranti  lunak ArcGIS.
3) Analisis morfologi
Analisis  morfologi  wilayah  penelitian  menggunakan peta  RTRW  sebagai  acuan.  Berdasarkan  peta  RTRW yang telah tersedia maka dilakukan analisis deskriptif untuk menentukan bentuk lokasi penelitian, struktural, fungsional,  dan  visual.  Proses  analisis  menggunakan bantuan piranti lunak ArcGIS.
4) Analisis kondisi ruang terbuka hijau
Kondisi aktual ruang terbuka hijau di lokasi penelitian diamati dengan dua metode yaitu melalui peta RTRW dan  peta  pemetaan  kawasan  RTH.  Melalui  analisis data  citra  RTRW  maka  dapat  diketahui  kondisi  fisik dan  fungsi  sedangkan  hasil  survei  akan  memeriksa hasil  data  citra  serta  memberi  informasi  mengenai struktur dan kepemilikan.
5) Analisis Skenario
Penelitian  ini  menggunakan  metode  deskriptif kualitatif  dengan  analisa  skenario.  Scenario  Planning dibuat  pemerintah  dengan  tujuan  untuk  mengetahui kondisi  yang  mungkin  muncul  di  masa  depan  karena adanya  perubahan  sosial,  ekonomi  dan  lingkungan. Berdasarkan tujuan penelitian, penelitian ini bertujuan untuk  memberikan  deskripsi  fenomena  sosial,  yakni proses  kebijakan  pengembangan  ruang  terbuka  hijau di  Kabupaten  Nganjuk,  serta  analisisnya  dalam mewujudkan keberlanjutan lingkungan di masa depan.
Berdasarkan  permasalahan  yang  telah  dirumuskan maka fokus penelitian ditetapkan sebagai berikut:
(1) Pengembangan  Ruang  Terbuka  Hijau  di  Kota Parepare:  (a)  Pengembangan  RTH  Publik berdasarkan Kegiatan
Inventarisasi Dan Pemetaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kawasan Ajatappareng Tahun 2021; dan (b) Pengembangan RTH Privat Berdasarkan Kegiatan  Inventarisasi  Dan  Pemetaan  Ruang Terbuka  Hijau  (RTH)  Kawasan  Ajatappareng Tahun 2021.
(2) Pengembangan  RTH  dari  aspek  pengembangan sosial, ekonomi, lingkungan
(3) Pengembangan  Analisis  RTH  Berdasarkan analisis Tracking, Analysing, Imaging, Deciding, Acting (TAIDA).
(4) Analisis Faktor  Pendorong  dan  Penghambat pengembangan RTH dalam mewujudkan sustainable city.

## Hasil dan Pembahasan
a. Analisis Kebijakan
a) RTRW Kota Parepare
Muatan  kebijakan  terkait  ruang  terbuka  hijau  pada dokumen  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Kota  Parepare Tahun  2011-2031  RTH  publik  yang  telah  ada  di  Kota Parepare  meliputi  kawasan  seluas  kurang  lebih  1.968  ha atau sekitar  kurang  lebih 20 persen dari luas  wilayah Kota Parepare yang meliputi:
1) Taman  kota  terdistribusi  di  Kecamatan  Ujung, Kecamatan  Soreang,  Kecamatan  Bacukiki  dan Kecamatan  Bacukiki  Barat  dengan  luas  kurang lebih 22 ha;
2) Kawasan  taman  hutan  raya,  yang  terletak  di kompleks hutan Alitta Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan  Soreang,  dengan  luas  kurang  lebih 84 ha;
3) Kawasan kebun raya, yang terletak di Kelurahan Bukit  Indah  dan  Kelurahan  Bukit  Harapan, Kecamatan  Soreang,  dengan  luas  kurang  lebih 13 ha;
4) Kawasan hutan kota terletak di Kelurahan Ujung Baru, Kecamatan Soreang dan Kelurahan Ujung Sabbang,  Kecamatan  Ujung  (eks  kompleks gabungan  dinas  jalan  Ganggawa)  dengan  luas kurang lebih 2 ha;
5) Pemakaman  umum  dan  swasta  terletak  di Kecamatan  Ujung,  Kecamatan  Bacukiki,  dan Kecamtan Bacukiki Barat seluas kurang lebih 22 ha;
6) Daerah  penyangga  hutan  lindung  (hutan  plasma nutfah)  di  Kelurahan  Lemoe,  Kecamatan Bacukiki seluas kurang lebih 120 ha;
7) Kawasan hutan kota meliputi  kecamatan Bacukiki, kecamatan Bacukiki Barat, kecamatan
Ujung,  dan  kecamatan  Soreang  dengan  luas kurang lebih 10 ha;
8) kawasan  sempadan  sungai  tersebar  diseluruh wilayah Kota Parepare dengan luas kurang lebih 1.088 ha;
9) kawasan  sempadan  pantai  tersebar  di  wilayah pesisir  Kota  Parepare  dengan  luas  kurang  lebih 194 ha;
10) kawasan  agrowisata  di  kelurahan  Watang Bacukiki  kecamatan  Bacukiki  dan  di  kelurahan Lemoe  kecamatan  Bacukiki  dengan  luas  kurang lebih  398  ha;  dan  lapangan  olahraga/lapangan terbuka  hijau  tersebar  di  Kota  Parepare  dengan luas kurang lebih 15 ha.
b) Rencana Detail Tata Ruang Kota Parepare
Secara khusus pemerintah Kota
Parepare mengeluarkan peraturan Walikota Parepare nomor 64 tahun 2020  tentang  Pengelolaan  Ruang  Terbuka  Hijau  Publik. RTH Publik yang disediakan ditetapkan dalam bentuk Unit RTH Publik atau Kelompok RTH Publik.  Unit RTH Publik adalah satuan luas sebuah RTH Publik yang berdiri sendiri, dengan  pengelolaan  yang  dilakukan  secara  tersendiri  oleh Pemerintah Daerah.  Kelompok RTH Publik adalah jumlah satuan  luas  dari  beberapa  RTH  yang  berada  pada  satu wilayah  Kelurahan.  Penyediaan  lahan  RTH  Publik dilakukan melalui:
1) setiap  pembangunan  sarana  dan  prasarana pemerintahan berupa gedung, wajib menyediakan lahan RTH paling kurang 10% dari lahan  yang ditetapkan sesuai  rencana  tapak ( site plan );
2) setiap  pembangunan  jalan,  dengan  lebar  badan jalan  paling-kurang  8  (delapan)  meter,  wajib dilengkapi  dengan  pedestrian  pada  salah  satu sisinya,  dengan  lebar  pedestrian  paling-kurang 2,5 (dua koma lima) meter;
3) setiap  pembangunan  jalan,  dengan  lebar  badan jalan paling- kurang 15 (lima belas) meter, wajib dilengkapi  dengan  pedestrian  pada  kedua sisinya, dengan lebar pedestrian paling kurang 3 (tiga) meter;
4) setiap lahan tempat usaha yang akan dimanfaatkan, disediakan lahan RTH seluas 20% dari luas keseluruhan lahan yang akan dimanfaatkan;
5) bagi  tempat  usaha  atau  bangunan  non-usaha, yang  memiliki  luas  3.000  (tiga  ribu)  meter persegi  atau  lebih,  yang  telah  digunakan seluruhnya  dan  tidak  lagi  tersedia  lahan  untuk RTH,  maka  pemiliknya  diwajibkan  untuk menyediakan  lahan  RTH  pengganti  di  tempat lain,  dengan  luas  sebesar  20%  dari  luas  lahan usahanya;
6) bagi  tempat  usaha  atau  bangunan  non-usaha, yang memiliki luas kurang dari 3.000 (tiga ribu) meter  persegi,  yang  telah  digunakan  seluruhnya dan  tidak  lagi  tersedia  lahan  untuk  RTH,  maka pemiliknya diwajibkan untuk menyediakan RTH non- lahan/nonpermanen, dalam bentuk sejumlah pohon,  pot-pot  atau  wadah  lain,  taman  berdiri
( vertical-garden ) atau taman  atap ( roof-garden ), dengan  luas  disesuaikan  kondisi  dan  kebutuhan; dan
7) pembangunan  kawasan  industri  yang  memiliki luas  paling  kurang  50  hektar,  wajib  ditetapkan RTH Hutan Kota di sekelilingnya (sebagai green belt/sabuk hijau), kecuali pada sisi yang terdapat jalan  primer,  dengan  lebar  RTH  paling  kurang 10 meter.
b. Profil Kawasan Perkotaan di Kecamatan Bacukiki
a) Gambaran Umum Wilayah Kecamatan Bacukiki
Gambaran  Umum  Wilayah  Penelitian  di  Kecamatan Bacukiki  merupakan  daerah  yang  berbatasan  langsung dengan  Kabupaten  Sidenreng  Rappang  dan  Kabupaten Pinrang.  Adapun  letak  geografis  antara  4°0'49.25"  LS  dan 119°39'6.30.52"BT. Secara administrasi, berbatasan sebagai berikut:
 Sebelah Utara: Kabupaten Sidenreng Rappang dan Pinrang
 Sebelah  Timur:  Kelurahan  Lemoe,  Kecamatan Bacukiki
 Sebelah  Selatan:  Kelurahan  Lumpue  dan  Watang Bacukiki
 Sebelah Barat: Kelurahan Sumpang Minangae
Luas  Wilayah  Penelitian  adalah  1.718  Ha.  Secara administratif Wilayah penelitian terdapat pada 3 Kelurahan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1 . Luas WP dan Sekitarnya
No. Kel/Desa Luas (Ha) 1 Kelurahan Bukit Harapan 535.37 2 Kelurahan Galung Maloang 619.12 3 Kelurahan Lompoe 564.86 Jumlah 1.718 Sumber:  Hasil Delineasi, Tahun 2022
Gambar 2 Peta Administrasi Wilayah Penelitian
b) Sebaran  RTH  Kawasan  Perkotaan  Bacukiki  di  Kota
Parepare
Pembangunan dan penyediaan RTH di Kota Parepare hingga  saat  ini  cukup  bervariatif,  dengan  luas  lahan  RTH yang tersedia kurang lebih 64.21 ha atau sekitar 5.22% dari
luas  kawasan  terbangun  di  perkotaan.  Hal  tersebut  belum mencapai  target  yang  ditentukan  yaitu  sebesar  20%, sehingga  masih  memerelukan  lahan  peruntukan  RTH  baru seluas 182,02 ha.
Terdapat  selisih  antara  hasil  survei  inventarisasi  dan pemetaan RTH di Kota Parepare dengan hasil dari program kerja  Kemeterian  PUPR  dalam  kegiatan  “ Program Pengembangan  Kota  Hijau  (P2KH)  Kota  Parepare ”.  Di mana  hasil  dari  kegiatan  itu  menunjukkan  luas  RTH Eksisiting  Kota  Parepare  seluas  1.763  ha.  Data  tersebut bersumber  dari  Bappeda  Kota  Parepare  tahun  2012  dan cukup   berbeda signifikan. Namun dalam kegiatan ini data sebaran  RTH  eksisting  bersumber  dari  RTRW  Kota Parepare tahun 2011 – 2031.
Hasil  survei  dan  identifikasi  sebaran  RTH  di  Kota Pare-Pare,  menunjukkan,  RTH  yangte  rdapat  di  Kota Parepare sebanyak 92 unit yang tersebar pada beberapa titik lokasi. Adapun jenis RTH yang tersedia berupa taman kota, rimba kota dan pemakaman. Secara rinci luas RTH di Kota Pare-Pare, diuraikan pada tabel berikut:
c) Profil  dan  Kualifikasi  RTH  Kawasan  Perkotaan Kecamatan Bacukiki
Spesifikasi  setiap  RTH  yang  terdapat  di  Kota  Pare- Pare,  khsusnya  di  Kecamatan  Bacukiki  cukup  bervariasi, dan  menyesuaikan  peruntukan  atau  jenis  RTH  yang tersedia. Adapun profil RTH secara umum yang tersebar di Kecamatan Bacukiki, meliputi:
1) Taman Kota
RTH  berupa  taman  kota  hingga  saat  ini  tersedia sebanyak  58  unit,  dengan  memanfaatkan  lahan  sekitar 26,26  ha.  Umumnya  taman  kota  yang  terbangun  memiliki sistem penyerapan air yang cukup bagus, dengan rata-KDH yang  tersedia  berkisar  antara  8-90%  dari  luas  RTH, dominasi tanaman hias, dan dilengkapi oleh fasilitas taman yang cukup memadai seperti, bangku taman, lampu taman, papan  informasi  dan  system  jaringan  infrastruktur.  Secara spesifik  RTH  berupa  taman  kota  di  Kota  Pare-Pare, diuraikan pada tabel berikut:
Gambar 3 Visualisasi Taman kota di Kota Parepare
Sumber: Inventarisasi RTH Kawasan Perkotaan Ajatappareng Sulawesi Selatan, 2023
2) Rimba Kota
RTH dengan kategori Rimba Kota di Kota Pare-Pare, terdapat pada 1 lokasi, dengan luas total kurang lebih 13,89
ha.  Unit  RTH  rimba  kota  dengan  ID  PR-20  merupakan hutan  yang  dikelola  langsung  oleh  pemerintah  Kota  Pare- Pare  dengan  memberikan  nama  lokasi  tersebut  dengan nama Kebun Raya Jompie. Vegetasi dan sarana prasaran di lokasi  tersebut  sangat  menunjang  dari  segi  pemanfaatan lahan  sebagai  kawasan  RTH  yang  dapat  dinikmati  oleh masyarakat dengan fasilitas-fasilitas yang dapat memanjakan pengunjung di kawasan tersebut.
Gambar 4 Visualisasi Rimba kota di Kota Parepare Sumber: Inventarisasi RTH Kawasan Perkotaan Ajatappareng Sulawesi Selatan
3) Pemakaman
Taman pemakaman merupakan klasifikiasi zona RTH, yang  sebarannya  sebanyak  33  lokasi  di  Kota  Pare-Pare. Luas total lahan peruntukan pemakaman kurang lebih 24,06 ha, spesifikasi pada Tabel 2. berikut:
Gambar 5 Visualisasi Taman Pemakaman di Kota Parepare Sumber: Inventarisasi RTH Kawasan Perkotaan Ajatappareng Sulawesi Selatan, 2023

## c. Arahan Strategi Pemenuhan RTH
Analisis strategi pemenuhan kebutuhan proporsi RTH Publik  di  kawasan  perkotaan      dalam      lingkup      wilayah Ajatappareng      diintegrasikan      kedalam  analisis  SWOT yang  mencakup  lingkungan  internal  dan  lingkungan eksternal. Analisis lingkungan internal mencakup kekuatan ( strengths ) dan kelemahan ( weaknesses ), sementara analisis lingkungan  eksternal  mencakup  peluang  ( opportunities ) dan  ancaman  ( threats ).  Analisis  SWOT  dilakukan  dengan tujuan  untuk  merumuskan  alternatif  strategi  yang  tepat dalam penyelenggaraan RTH Publik di wilayah Ajatappareng.
Sebagai  gambaran  bahwa  metode  SWOT  merupakan salah  satu  metode  yang  seringkali  digunakan  dalam  suatu perencanaan  strategi,  dan  sangat  implikatif  di  dalam analisisnya. SWOT akan mencari faktor-faktor penghambat dan  faktor-faktor  peluang  yang  dihadapi,  sehingga
seringkali  disebut  juga  sebagai  metode  analisis  situasi. Penyajian  hasil  identifikasi  disusun  dengan  menggunakan matriks SWOT yang ditunjukkan pada Gambar 1. berikut:
Gambar 6. Matriks Analisis SWOT Sumber: Rangkuti, 2018
Berdasarkan  peraturan  yang  berlaku  dan  karakteristik penyelenggaran,  maka  arahan  kebijakan  dan  strategi penyelenggatan  RTH  Publik  di  kawasan  perkotaan  dalam lingkup  wilayah  Ajatappareng  mengacu  kepada  isu-isu strategis  pada  tiga  aspek  yaitu  aspek  pemerintahan,  aspek kerjasama swasta/masyarakat dan aspek teknis pengelolaan RTH.
Merujuk pada Matriks analisa SWOT (Gambar 5.14), faktor-faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan faktor- faktor eksternal (peluang dan ancaman) terkait pemenuhan kebutuhan  RTH  Publik  di  kawasan  perkotaan  di  wilayah Ajatappareng ditunjukkan pada tabel berikut

## Kesimpulan dan Saran
Hasil  penelitian  dapat  disimpulkan  bahwa    ruang terbuka   hijau   merupakan   unsur   esensial   dari   sebuah wilayah  perkotaan,  dalam  menciptakan  pembangunan  kota diharuskan  berwawasan  lingkungan.  Hal  tersebut  telah disampaikan  dalam  Deklarasi  Rio  1992.  Pembangunan berwawasan  lingkungan  merupakan  hal  wajib,  sebagai pemenuhan prinsip berkelanjutan. Sumber daya alam  yang dimiliki  saat  ini  harus  dirasakan  juga  oleh  generasi  yang akan  datang.  Berada  di  iklim  tropis  membuat  Negara Indonesia  memiliki  kekayaan  alam  yang  berlimpah.  Hal tersebut  merupakan  hal  yang  baik  bagi  Negara  Indonesia. Banyak negara- negara yang mengalami krisi sumber daya alam  (SDA),  Indonesia  dapat  menambah  devisa  dengan cara  berdagang  hasil  SDA  ke  negara  lain.  Memiliki  iklim yang  baik  membuat  Indonesia  mudah  menciptakan kawasan  hijau,  pembangunan  kawasan  hijau  terlah  di  atur dalam  UU  Nomor  26/2007  Tentang  Penataan  Ruang, berlandaskan Deklarasi Rio 1992 UU Tata Ruang Tercipta.
Kawasan  hijau  identik  dengan  taman  kota,  akan tetapi  berdasarkan  Permendagri  Nomor  1  tahun  2007, bukan  hanya  taman  kota  saja  yang  digolongkan  sebagai RTH.  Kawasan  Kecamatan  Bacukiki  di  Kota  Parepare dikenal  dengan  tematik  yang  beragam,  namun  hal  tersebut tidak  menambah  besaran  RTH  di  Kawasan  Perkotaan Bacukiki  dikarenakan  hanya  memperbaiki  dari  kualitas yang  sebelumnya,  pemenuhan  besaran  RTH  yang  diatur dalam UU Penataan Ruang haruslah dipenuhi, pasalnya hal tersebut merupakan pembangunan jangka panjang. Pembangunan yang berkaitan dengan lingkungan berlandasan prinsip berkelanjutan.
Secara  teknis  setiap  kawasan  perkotaan  di  wilayah Kecamatan  Bacukiki  telah melakukan  perencanaan penambahan  RTH  eksisting  dari  RTH  rencana  dalam penyusunan  RDTR  wilayah  perkotaan  atas  Kota  Parepare. Walaupun  dalam  analisis  dari  RTH  eksisting  ditambah dengan  RTH  rencana  (potensial)  masih  belum  memenuhi aspek lahan terbangun,  luas  wilayah perkotaan dan jumlah penduduk  di  beberapa  wilayah  perkotaan  kecamatan Bacukiki,  namun  secara  perhatian  dari  pemerintah  setiap kawasan di wilayah Kecamatan Bacukiki telah serius dalam menanggapi  hal  yang terkait  dengan lingkungan dalam  hal ini pemenuhan RTH wilayah perkotaan

## Daftar Pustaka
Benton-Short,  L., &  Keeley,  M.  (2023).  Urban Sustainability. The  Routledge  Companion  to  the American Landscape, 267-280.
Botsios, A. E., Sabbagh, H., Romain, D., Theodorakis, A.,
&  Karampelas,  A.  (2022).  Modelling  a  Sustainable Smart City. Open Schools Journal for Open Science, 5(2).
Dong, Q., Yi, P., Li, W., & Wang, L. (2022). Evaluation of city  sustainability  using  the  HGRW  method:  A  case study of urban agglomeration on the West  Side of the Straits,  China. Journal  of  Cleaner  Production, 358, 132008.
Lee,  E.,  &  Kim,  G.  (2023).  Green  Space  Ecosystem Services  and  Value  Evaluation  of  Three-Dimensional Roads for Sustainable Cities. Land, 12(2), 505.
Lestari,  A. W., Yuniningsih,  T., Larasati, E., &  Adhitama, M.  O.  (2023).  Sustainable  Development  Based Tourism in Batu City. KnE Social Sciences, 447-458.
Lovie,  J.  (2020).  Toward  a  Sustainable  Future:  An Exploratory  Approach  to  the  Dynamics  of  Europe’s Urban Morphology and Sustainability.
Mahendra, I. G. I., & Dwijendra, N. K. A. (2022). Evaluasi Penerapan Green City Pada Taman Kota (Studi Kasus: Taman  Kota  Lumintang  Denpasar). RUAS, 20(1),  74-
86.
Mihaylov,  V.,  &  Sala,  S.  (2022).  Planning  “the  Future  of the  City”  or  Imagining  “the  City  of  the  Future”?  In Search of Sustainable Urban Utopianism in Katowice. Sustainability, 14(18), 11572.
Peraturan  Daerah  Kota  Pare-Pare  nomor  1  tahun  2019 tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pare-Pare tahun 2018 – 2023.
Peraturan  Daerah  Kota  Pare-Pare  nomor  1  tahun  2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.
Peraturan  Daerah  Kota  Pare-Pare  nomor  64  tahun  2020 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik.
Perdigones,  A.,  Mazarrón,  F.  R.,  &  García,  J.  L.  (2023). Green  Areas  to  Introduce  Sustainability  and  Social Responsibility: Training on Agenda 2030. In Considerations  on  Education  for  Economic,  Social, and  Environmental  Sustainability (pp.  156-175).  IGI Global.
Purcell,  P.  H.  (2022).  The  Sustainable  City. The  Climate City, 72-91.
Rama,  M.,  Carral,  E.,  González-García,  S.,  Torres-Feijó, E.,  del  Rio,  M.  L.,  Moreira,  M.  T.,  &  Feijoo,  G. (2022). Balance between  hosts and  guests: The  key  to sustainable tourism in a Heritage city. Sustainability, 14(20), 13253.
Rangkuti,  Freddy.  2018.  Analisis  SWOT:  Teknik Membedah  Kasus  Bisnis  Cara  Perhitungan  Bobot, Rating,  dan  OCAI.  Jakarta:  PT.  Gramedia  Pustaka Utama.
Romanelli, M. (2023). Driving Cities as Sustainable Urban
Communities. In Smart Technologies for
Organizations:  Managing  a  Sustainable  and  Inclusive Digital Transformation (pp. 181-191). Cham: Springer International Publishing.
Sugiyono.  2013.  Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta.
Tian, X., Liu, W., & Zhao, Q. (2023). Chengde City in the Perspective  of  Sustainable  Economic  Development Eco-city  construction  study. Academic  Journal  of Management and Social Sciences, 2(2), 56-64.
Toda,  H.,  Rihi,  D.  W.,  Daeng,  E.,  &  Fallo,  A.  R.  (2023). Sustainability  Analysis  of  Green  Open  Space Development  of  Kupang  City  Nostalgic  Park. Jurnal Multidisiplin Madani, 3(5), 1139-1146.
Undang  Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
Utami,  W.  D.,  Hasriyanti,  N.,  &  Vanziru,  C.  T.  (2023). Eco-City-Based  Sustainable  Settlement  Planning  In Bengkayang New City Area. Jurnal Syntax Transformation, 4(4), 1-10.