## KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL DI KOTA PROBOLINGGO
Pungky Praja Jatmika Jurusan Ilmu Administrasi Universitas Jember
E-mail : karya.praja.mandiri@gmail.com

## ABSTRACT
Condition  of  traditional  markets  in  the  city  of  Probolinggo  are  considered  uncomfortable for  traders  and  consumers.  Many  parts  of  the  physical  buildings  have  damaged,  lack  of  trash, sewage that has been closed, lack of lighting and the number of traders who are selling in the hall because they do not get stall.
Vehicles  parking  around  the  market  has  also  resulted  in  traffic  congestion  as  well  as vehicles belonging to traders and shoppers that coming / leaving the market. The markets condition as illustrated above, especially in pasar Baru market of Probolinggo city need to get more attention from  multiple  parties  especially  market  stakeholders  and  specially  from  local  government  as manager. Although local governments have made efforts to empower pasar Baru  as a competitive traditional market, the results have not been able to resolve the real problems.
This  research  is  qualitative  research  with  fenomenological  approach  as  it  is  suitable  with social characteristics of traders and traditional market visitors. This research found that the local government of Probolinggo city still need to increase its attention in the improvement of pasar Baru management.  These  attentions  should  consider  (1)  the  urgency  to  increase  the  cleanliness  of  the market environment, (2) the urgency of parking rearrangement to overcome the congestion, (3) the urgency  of  physical  revitalization  building  so  that  the  physical  appearance  of  the  building  as  a modern market, (4) the urgency of revitalization of comprehensive market layout architecture. Keywords : Public Policy, Local Government, Management, Traditional Markets
PENDAHULUAN Pengelolaan
pasar di Kota
Probolinggo belum ada suatu sistem pengelolaan  pasar  tradisional  yang  baik sehingga  berdampak  pada  ketidakberdayaan para  pelaku  usaha  dipasar  tradisional  akibat dari  semakin  kuatnya  pengembangan  pasar modern. Pengembangan pasar modern di Kota Probolinggo  sangat  berpengaruh  terhadap pasar tradisional. Hal ini karena pasar modern menyediakan  fasilitas  yang  nyaman,  area yang  bersih  dan  penataan  zonasi  yang  baik sehingga  pembeli  sangat  mudah  menemukan berbagai  kebutuhannya.  Kondisi  tersebut sangat  bertolak  belakang  dengan  pasar tradisional yang justru sebaliknya.
Kondisi  pasar  tradisional  yang  ada  di kota  Probolinggo  dianggap  tidak  nyaman untuk  pedagang  dan  para  konsumen.  Fisik
bangunan pasar kurang sudah rusak, kurangnya  tempat  sampah,  saluran  limbah yang  telah  tertutup,  kurangnya  pencahayaan dan  banyaknya  pedagang  yang  berjualan  di lorong  karena  tidak  mendapatkan  bedak. Keberadaan  pedagang  tersebut  mengganggu kelancaran  access  distribusi  dan  lalulintas pengunjung/pembeli. Hal ini tentu mengurangi  daya  tarik  pengunjung  untuk berbelanja di pasar tradisional. Perparkiran di sekitar  pasar  juga  telah  mengakibatkan kemacetan  kendaraan  yang  melintas  maupun kendaraan milik pedagang dan pebelanja yang menuju / meninggalkan pasar.
Kondisi pasar di atas, khususnya pasar Baru  kota  Probolinggo  perlu  mendapatkan perhatian lebih dari berbagai pihak khususnya stakeholder  pasar  dan  pemerintah  daerah sebagai  pengelola.  Meskipun  pemerintah
daerah telah melakukan upaya untuk memberdayakan  pasar  Baru  sebagai  pasar tradisional  yang  kompetitif,  namun  hasilnya belum  mampu  mengatasi  permasalahan  yang ada secara nyata.
Berdasarkan  fenomena  sebagaimana diuraikan dalam latar belakang maka rumusan masalah  penelitian  ini  adalah  “  Bagaimana kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan  Pasar  Tradisional  yang  ada  di Kota Probolinggo “.

## TINJAUAN PUSTAKA
1. Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Pasar Tradisional Menurut Jimly Asshiddiqie (dalam Marcel Seran. 2014) bahwa dalam konsep  negara  hukum  kesejahteraan,
negara dituntut untuk memperluas tanggung  jawabnya  kepada  masalah- masalah  sosial  ekonomi  yang  dihadapi oleh rakyat banyak.
Untuk  menciptakan  kesejahteraan masyarakat pemerintah bertindak sebagai regulator.  Untuk  itu  Pemerintah  Kota Probolinggo  telah  menerbitkan  Peraturan Daerah  Kota  Probolinggo  Nomor  9 Tahun  2011  Tentang  Perlindungan, Pemberdayaan  Pasar  Tradisional  dan Penataan Pasar Modern.
2. Kebijakan Pemerintah Dalam Menjaga Eksistensi Pasar Tradisional
Upaya pemerintah dalam menjaga eksistensi  pasar  tradisional  sebenarnya sudah  mulai  nampak  dengan  adanya wacana-wacana tentang penertiban pasar- pasar  tradisional  agar  bisa  tertata  rapi sehingga  nyaman  untuk  masyarakat, namun  wacana  tersebut  belum  bisa berjalan maksimal, karena pada kenyataannya pasar-pasar tradisional yang  ada  sekarang  keadaanya  justru masih  banyak yang  tidak  terurus, sehingga  kesan  pasar  tradisonal  yang kumuh, bau, tidak terawat masih terngiang dalam benak masyarakat sehingga masyarakat lebih memilih pergi ke  pasar-pasar  modern  yang  terkesan
bersih,  nyaman,  wangi  dan  segar  karena menggunakan AC di dalamnya.
Upaya pemerintah dalam menjaga eksistensi  pasar  tradisional  juga  terlihat dengan  adanya  peraturan-peraturan  yang dikeluarkan  oleh  pemerintah.  Semangat pemerintah untuk memberikan perlindungan  terhadap  eksistensi  pasar tradisonal telah dibuktikan dengan lahirnya  Peraturan  Presiden  Republik Indonesia (Perpres RI) Nomor 112 Tahun 2007  tentang  Penataan  dan  Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan
Toko  Modern  serta  penjabaran  teknisnya telah  diatur  dalam  Peraturan  Menteri Perdagangan Republik Indonesia (Permendag RI) Nomor : 53/M- DAG/PER/12/  2008  tentang  Pedoman Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional,  Pusat  Perbelanjaan  Dan Toko  Modern.  Kedua  peraturan  tersebut merupakan
pengejawantahan dari semangat  Undang  Undang  No.  5  Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
3. Kebijakan Publik dalam Pengelolaan
Pasar Tradisional Sistem  kebijakan,  sebagaimana dikemukakan oleh Dunn (dalam
Wahyono,  2015),  sedikitnya  terdiri  atas tiga komponen, yaitu komponen pertama: kebijakan publik ( public policies ), komponen  kedua:  stakeholders  kebijakan ( policy  stakeholders ),  dan  komponen ketiga:  lingkungan  kebijakan  ( policy environment ).

## Elemen kebijakan publik

## Gambar 1.1 Komponen Kebijakan Publik
Kebijakan publik ( public policies ) yang  merupakan  isi  kebijakan  itu  sendiri ( policy  content )  terdiri  dari  sejumlah daftar  pilihan  keputusan  tentang  urusan publik  (termasuk  keputusan  untuk  tidak melakukan  apa-apa)  yang  dibuat  oleh lembaga  dan  pejabat  pemerintah.  Isi
sebuah  kebijakan  merespon  berbagai masalah  publik  ( public  issues )  yang mencakup  berbagai  bidang  kehidupan mulai dari pertahanan, keamanan, energi, kesehatan,  pendidikan,  kesejahteraan  dan semacamnya. Tingkat ketepatan
keputusan  sebuah  kebijakan  tergantung pada ketepatan dalam merumuskan masalah publik yang ingin dipecahkan.
Tujuan  kebijakan  publik  menurut
Rahmat  Hidayat  (2015)  adalah    Setiap kebijakan yang dikeluarkan atau ditetapkan oleh pemerintah pasti memiliki  tujuan.  Tujuan  pembuatan kebijakan  publik  pada  dasarnya  adalah untuk :
 Mewujudkan ketertiban dalam masyarakat
 Melindungi hak-hak masyarakat
 Mewujudkan ketentraman dan kedaimaian dalam masyarakat
 Mewujudkan kesejahteraan masyarakatat
4. New Public Management dalam

## Pengelolaan Pasar Tradisinoal
New  Public  Management  (NPM) adalah suatu sistem manajemen desentral dengan  perangkat-perangkat  manajemen baru  seperti  controlling,  benchmarking dan  lean  management.  NPM  dipahami sebagai  privatisasi  sejauh  mungkin  atas aktivitas  pemerintah.  NPM  secara  umum dipandang  sebagai  suatu  pendekatan dalam administrasi publik yang menerapkan pengetahuan dan pengalaman  yang  diperoleh  dalam  dunia manajemen  bisnis  dan  disiplin  yang  lain untuk  meningkatkan  efisiensi,  efektivitas kinerja  pelayanan  publik  pada  birokrasi modern.
Prinsip New Public Management
(by Hood, 1991)
a) Lebih  berfokus  pada  manajemen, bukan kebijakan.
b) Adanya  standar  yang  jelas  dan dilakukannya  pengukuran  terhadap kinerja yang dicapainya.
c) Penekanan  yang  lebih  besar  pada pengendalian  atas  hasil  (output), bukan pada prosedur.
d) Pergeseran  kearah  adanya  tingkat persaingan  yang  lebih  besar  didalam sektor pelayanan publik.
e) Penekanan pada pengembangan pola-pola  manajemen  sebagaimana yang  dipraktikan  pada  sektor  swasta untuk  mendukung  perbaikan  kinerja pelayanan publik.
f) Adanya pergeseran ke arah pemecahan  ke  dalam  berbagai  unit organisasi  yang  lebih  kecil  dalam sektor pelayanan publik.
Penekanan yang lebih besar pada disiplin dan parsimony dalam penggunaan sumber daya.
5. Pemerintah Daerah Sebagai Pemangku Kebijakan
Keberadaan  pemerintahan  pada hakekatnya dimaksudkan untuk melayani dan  melindungi  kepentingan  masyarakat, sekaligus  meningkatkan  kesejahteraan atau  alasan  satu-satunya  bagi  eksistensi negara adalah pelayanan umum. Menurut Lonsdale  (Endang  Wirjatmi  TL,  1996:9) “Pelayanan  umum  adalah  sesuatu  yang disediakan baik oleh organisasi pemerintah atau swasta, karena umumnya masyarakat tidak dapat memenuhi  kebutuhan  yang  dilakukan untuk seluruh masyarakat guna kesejahteraan sosial”.
Profesionalisme  birokrasi  yang dituntut  oleh  good  governance  tidak terbentuk  dengan  sendirinya.  Haruslah ada  upaya  sadar  untuk  mewujudkannya yang  seringkali  menempuh  proses  yang panjang.    Beberapa  strategi  dapat disebutkan      disini  (Tjokrowinoto,  2001: 18) :
1.  Role Modelling. Sebagaimana
disebutkan, standar perilaku dan pola perilaku  birokrat  terbentuk  antara lain melalui keteladanan. Oleh karena  itu  sikap  elite  akan  amat
menentukan  sosok  profesionalisme birokrasi.
2.  Rekruitmen, kondisi kerja dan pelatihan.  Proses  rekruitmen  yang obyektif, kondisi kerja yang konduksif, dan pelatihan yang menggunakan methodik dan dedaktik yang tepat merupakan wacana pembentukan  profesionalisme  yang efektif.
3.  Pendekatan  proses  belajar.  Learning process approach sebagaimana dikemukakan David Korten
merupakan wacana  yang efektif bagi pembentukan  profesionalisme  ini.
Pendekatan  ini  memberi  margin toleransi  yang  besar  bagi  birokrasi untuk  berbuat  kesalahan  ( embracing error )  dalam  proses  pembentukan dan  penyempurnaan  profesionalisme karena kesalahan akan menjadi input untuk perbaikan diri. Melalui kesalahan  tadi,  birokrat  akan  belajar efektif ( learning to be effective ), dan dari  sana  akan  melangkah  menuju belajar  efisien  (learning  to  be
efficient),  dan  pada  akhirnya  belajar berkembang ( learning to be expand ).
4.  Pembentukan  profesionalisme  bagi pengembangan sumber daya birokrasi  harus  dilakukan  secara bersama-sama dengan penguatan organisasi
( organizational strengthening )  yang  memfokuskan diri  pada  sistem  manajemen  untuk meningkatkan  kinerja  pada  struktur mikro  dan  reformasi  kelembagaan ( institutional reform ) yang memfokuskan  diri  pada  struktur makro kelembagaan. 5.  Last  but  no  least,  pembentukan profesionalisme  memerlukan  kontrol sosial dari masyarakat sipil.
Meskipun  nampaknya  merupakan kontradiksi, di satu sisi profesionalisme  birokrasi  menuntut kemampuan empowering masyarakat sipil  melalui  pembentukan  enabling social  setting,  namun  disisi  lain, masyarakat  sipil  perlu  melakukan kontrol sosial terhadap birokrasi. Hal ini menuntut mutual learning process antara  birokrat  dan  masyarakat  sipil.
Gambar 1.2 Kerangka Konseptual

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  penelitian  deskriptif kualitatif.  Sedangkan  pendekatan  dalam penelitian  ini  menggunakan  pendekatan fenomenologi. Penelitian dengan menggunakan pendekatan fenomenologi merupakan  penelitian  yang  mendeskripsikan pemaknaan    umum  dari  sejumlah  individu terhadap  berbagai  pengalaman  hidup  yang terkait  dengan  fenomena  tersebut.  Creswell (2014) menyatakan bahwa studi
fenomenologis  mendeskripsikan  pemaknaan umum  dari  sejumlah  indivdu  terhadap berbagai  pengalaman  hidup  mereka  terkait dengan konsep atau fenomena.
Jenis  penelitian  ini  sesuai  dengan fenomena yang berkembang di masyarakat bahwasannya pasar tradisional khususnya  pasar  Baru  kota  Probolinggo semakin tidak nyaman bagi pedagang dan pengunjung/pembeli serta masyarakat pengguna  jalan  protokol  sekitar  pasar Baru.
Gambar 1.3 Kerangka Pemikiran
Public Policy New Public Management

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Kebijakan Pemerintah Daerah Kota Probolinggo
Kebijakan  Pemerintah  Daerah Kota  Probolinggo  dalam  Penyediaan Sarana  Prasarana  Pasar  Baru  Kota Probolinggo Dari
hasil analisis berdasarkan berbagai data primer, sekunder,  wawancara  dan  pengamatan  di lokasi  diketahui  bahwa  pemerintah  kota Probolinggo  sebagai  pembuat  kebijakan yang  berwenang  mengelola  pasar  Baru sebagai  sebuah  lembaga  perekonomian publik  yang  mana  pasar  Baru  sebagai pasar  tradisional,  yang  dalam  Undang- Undang  Nomor  7  tahun  2014  tentang Perdagangan disebut dengan Pasar
Rakyat,  pemerintah  kota  Probolinggo melalui  Unit  Pelaksana  Teknis  (UPT) Pasar  Baru  telah  menyediakan  beberapa sarana.
Kebijakan  Pemerintah  Daerah Kota  Probolinggo  dalam  Pembentukan Kelembagaan  bagi  Pedagang  Pasar  Baru Kota  Probolinggo.  UPT  Pasar  Baru  telah memfasilitasi terbentuknya beberapa organisasi  informal  di  dalam  pasar  yang antara lain : a) Paguyuban  Pedagang  pasar  Baru
Kota Probolinggo
Terbentuknya organisasi yang  beranggotakan  para  pedagang pasar  Baru  yang  kemudian  disebut dengan  paguyuban  pedagang  pasar Baru  ini  didasarkan  pada  SK Kepala  UPT  Pasar  Baru  Kota Probolinggo Nomor : 188/35a/KEP/425.110.1/2016 Tentang  Susunan  Kepengurusan paguyuban  pedagang  pasar  Baru  di kota Probolinggo Tahun 2016.
b) Bank Sampah Pasar Baru Pembentukan  bank  sampah
di pasar Baru merupakan salah satu hasil  musyawarah  dari  pengurus paguyuban  pedagang  pasar  Baru dan  menjadi  salah  satu  kegiatan
nyata dari paguyuban untuk menyiasati terpeliharanya kebersihan pasar. Fasilitasi terbentuknya  bank  sampah  ini merupakan  salah  satu  langkah strategis pemerintah kota Probolinggo  untuk  mewujudkan kebersihan  pasar  Baru.  Dengan adanya  bank  sampah  ini  harapan pemerintah  kota  Probolinggo  para pedagang  pasar  Baru  semakin termotivasi  kepeduliannya  dalam menjaga  kebersihan  lingkungan pasar.
c) Radio Land Pasar Baru
Radio  Land adalah  sebuah sistem  penyiaran  informasi  dan hiburan melalui suatu studio sederhana  layaknya  sebuah  stasiun radio. Radio Land ini sangat efektif sebagai sarana menyampaikan program-program  yang  diadakan oleh paguyuban pedagang, pemerintah maupun program- program  kegiatan  lainnya  sehingga dapat mempercepat sampainya informasi kepada seluruh pedagang dan  khalayak  pasar.  Beberapa pedagang  juga  menyatakan  bahwa keberadaan  radioland  pasar  Baru dapat  dijadikan  sebagai  sarana curhat  dan  memperoleh  informasi cepat  dari  paguyuban  ataupun  dari pemerintah.
2. Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Probolinggo Public Policy dalam Pengelolaan Pasar Baru Kota Probolinggo. Dalam upaya memberdayakan  pasar  Baru  kota Probolinggo,  pemerintah  melakukan beberapa  kebijakan  yang  antara  lain penyediaan faslitas / utility , revitalisasi fisik  dan  non  fisik  serta  pembentukan
wadah-wadah komunikasi yang berbentuk organisasi informal. Upaya pembentukan
organisasi-organisasi  informal  seperti paguyuban  pedagang  pasar  Baru, pembentukan bank sampah oleh paguyuban  pedagang  pasar  serta pendirian  Radio  Land  Suara  Pasar yang juga merupakan produk kegiatan paguyuban  pedagang  pasar  Baru tersebut  merupakan  salah  satu  wujud implementasi  kebijakan  publik  yang dilakukan oleh pemerintah daerah kota Probolinggo.
Langkah-langkah
tersebut  sesuai  dengan  adanya  tiga komponen  kebijakan  publik  yang diungkapkan oleh Dunn (dalam
Wahyono,  2015),  yaitu  isi  kebijakan
( policy content ), stakeholders kebijakan  ( policy  stakeholders ),  dan lingkungan kebijakan ( policy
environment ).
Alur  Pembuatan  Kebijakan Pengelolaan Pasar Baru Kota Probolinggo New Public Management
dalam  Pengelolaan  Pasar  Baru  Kota Probolinggo.  Penerapan  lima  prinsip
NPM  dalam  konteks  pengelolaan pasar  Baru  kota  Probolinggo  oleh pemerintah kota Probolinggo :
a) Korelasi  dibentuknya  Paguyuban Pedagang Pasar Pasar Baru dengan prinsip Pemerintahan yang Berorientasi  Pelanggan  pada  New Public Management ; Terwujudnya kepuasan pelayanan akan dapat tercapai jika aspirasi masyarakat berupa usulan
keinginan, kebutuhan dan pendapatnya  tentang  pengelolaan pasar  Baru  oleh  UPT  Pasar  yang disalurkan melalui wadah
paguyuban  pedagang  pasar  Baru dapat  dipenuhi  dan  diwujudkan oleh pemerintah kota Probolinggo sehingga  tercapai  kesejahtaraan para  pedagang  dan  pelanggan pasar yang ada.
b) Korelasi  dibentuknya  Paguyuban pedagang  Pasar  dengan  prinsip Pemerintahan  Desentralisasi  pada New Public Management; Pemerintah Kota Probolinggo dalam membuat kebijakan dalam pengelolaan pasar  Baru  tidak  secara  mutlak direncanakan  sendiri  oleh  pihak pemerintah  daerah  namun  juga melibatkan  langsung  masyarakat sebagai  penerima  manfaat  dari kebijakan  yang  dibuat  melalui organisasi  /  lembaga  informal yaitu  Paguyuban  pedagang  yang ada di dalam pasar dimaksud. c) Korelasi  dibentuknya  lembaga Bank Sampah di  Pasar  Baru Kota Probolinggo  dengan  ke-5  Prinsip New Public Management; Terkait dengan pembentukan  bank  sampah  oleh paguyuban pedagang pasar, pemerintah kota Probolinggo telah memposisikan diri sebagai
Pemerintahan  Yang  Berorientasi Pelanggan , yang merupakan salah satu prinsip pelaksanaan dari New Public Management, dimana manfaat  dari  pengelolaan  sampah dapat  dinikmati  hasilnya  oleh pemilik  sampah  itu  sendiri  yaitu para  pedagang  pasar  sebagai penghasil  sampah  sekaligus  pihak yang  menikmati  dampak  positif dari  bersihnya  lingkungan  pasar karena termotivasi adanya keuntungan ekstra dari
pengelolaan  sampah  melalui  bank sampah yang telah menjadi jembatan  bagi  para  pedagang dalam memanfaatkan sampah yang ada.
d) Korelasi  dibentuknya  Radio
Land  Suara  Pasar  Baru dengan  ke-5  Prinsip  New Public Management Sebagai upaya menyediakan media penyebaran  informasi  baik informasi  yang  berasal  dari pemerintah  daerah  maupun informasi yang bersifat internal komunitas pedagang  pasar  Baru,  maka dibentuklah Radio Land Suara  Pasar  Baru  yang dilahirkan dari hasil musyawarah pengurus paguyuban  pedagang  pasar Baru kota Probolinggo. Secara  umum  keberadaan Radio  Land  khusus  untuk para pedagang dan pengunjung pasar tradisional  ini  sangat  baik. Bahkan  di  salah  satu  pasar tradisional telah dijadwalkan  adanya  siaran khusus  pencerahan  rohani yang  dilaksanakan  secara bekerjasama  dengan  salah satu  organisasi  masyarakat yang dengan sukarela memberikan  bantuan  yang dikemas dalam bentuk suatu acara  radio  dengan  judul Berdagang  sambil  Ngaji yang berisi Ceramah Agama Islam  dan  tanya  jawab permasalahan  perdagangan yang  dialami  oleh  para pedagang pasar ditinjau dari sudut pandang Agama Islam. 3. Solusi Kebijakan Kemitraan Pengelolaan  Pasar  Tradisional  di Kota Probolinggo
a. Renovasi Fisik Bangunan
Terkait  dengan  kurang sinkronnya  antara  fakta  hasil tatakelola  kondisi  pasar  dengan pendapatan retribusi maka
beberapa  pihak  merasa  perlu adanya langkah konkrit yang lebih paripurna  dalam  pemberdayaan pasar  tradisional  khususnya  pasar Baru  yaitu  dengan  melakukan renovasi fisik pasar.
Renovasi fisik pasar Baru yang  dikehendai  oleh  berbagai pihak adalah dalam wujud mengubah  tata  ruang  pasar,  baik tata  ruang  penempatan  los/lapak pedagang  maupun  tata  ruang parkir  yang  terpadu,  misalnya berada  di  lantai  dasar,  sehingga kemacetan  lalulintas  di  jalan protokol bisa teratasi dan lalulintas  bongkar  muat  barang lebih  nyaman.  Jika  perlu  justru dibangun  eskalator  dari  lantai dasar ke lantai berikutnya sehingga meringankan para pedagang  menganggut  barang  ke atas.  Pada  dasarnya  banyak  pihak menginginkan tata ruang
lingkungan  pasar  Baru  yang  lebih terintegrasi  dan  membuat  semua pihak  lebih  nyaman  baik  dalam berdagang maupun berbelanja.
Ketersediaan tempat
penampungan  sampah  sementara ini tentu terkait erat dengan desain fasilitas bangunan fisik pasar yang belum mengantisipasi volume sampah  yang  ternyata  sangat banyak.  Maka  dari  itu  sudah sangat  mendesak  untuk  segera dilakukan renovasi fisik bangunan dengan  mendesain  ulang  pasar Baru  yang  bisa  mengakomodir volume sampah, jumlah pedagang
dan  penataan  lokasi  parkir  yang integratif dan representatif.
b. Penataan dan Penertiban Perparkiran
Penggunaan  badan  jalan sebagai  tempat  parkir,  baik  oleh kendaraan roda enam, roda empat, roda  tiga,  becak  dan  roda  dua (sepeda motor dan sepeda) memang  tidak  bisa  dielakkan karena  jumlah  kendaraan  yang sangat banyak akibat dari banyaknya pedagang dan pengunjung  pasar  yang  memarkir kendaraannya  baik  saat  bongkar muat  barang  dagangan  maupun para  pengunjung  yang  sedang berbelanja  di  pasar  Baru.  Selain itu  juga  disebabkan  karena  lahan khusus  parkir  tidak  disediakan oleh pemerintah daerah.
Dengan pertimbangan kondisi  demikian  maka  sudah saatnya  dilakukan  renovasi  fisik pasar yang didesain dapat mengakomodasi perparkiran sehingga permasalahan kesemrawutan  lalu  lintas  dan perparkiran  dapat  teratasi  secara komprehensif.
c. Penertiban Pedagang di Luar Pasar
Dari data primer diperoleh 83 pedagang yang masih menempati  tepi  jalan  akses  dan pinggir  pasar.  Mereka  sebagian besar  berada  di  sepanjang  trotoar sisi  Barat  dan  Utara  pasar  Baru. Sebagiannya  menempati  tepi  kiri dan kanan pintu masuk dan lorong dalam pasar.
Pedagang  yang  berada  di sisi  Barat  dan  sisi  Utara  pasar Baru sudah barang tentu berada di depan  toko.  Pedagang  yang  di depan  toko  ini  tentu  mengganggu lalu lintas pengunjung pasar/pembeli yang akan
memasuki  pasar  dan  merugikan toko  yang  ada  di  sisi  Barat  dan sisi Utara tersebut karena pembeli cenderung menghindari kerumunan pedagang tak berlapak ini.  Dengan  demikian  pemilik toko merasa dirugikan oleh keberadaan pedagang tersebut.
Selain  merugikan  toko tersebut,  pedagang  yang  tidak memiliki  tempat  permanen  ini juga  merugikan  para  pedagang  di dalam  pasar  yang  resmi  memiliki lapak dan telah membayar retribusi  sewa  lapak  di  dalam pasar  secara  rutin.  Karena  jenis dagangan  yang  dijajakan  sama dengan dagangan yang dijual oleh pedagang  yang  ada  di  dalam pasar.
Adanya  luberan  pedagang pasar  yang berjualan di luar pasar ini sudah sering disampaikan oleh para pedagang anggota paguyuban pedagang  pasar  Baru,  namun kenyataannya  hingga  sekarang masih belum terselesaikan. Hal ini tentunya  menjadi  kesenjangan yang  tak  berujung,  karena  dalam pertemuan  sering  di  bahas  namun kenyataannya  tidak  ada  solusi realistis yang sesuai dengan harapan  pedagang  yang  telah disampaikan  pada  setiap  kali pertemuan  dan  solusinya  belum dapat dirasakan oleh para anggota paguyuban pedagang pasar karena masih  tetap  banyak  pedagang  di luar pasar.

## KESIMPULAN
Pemerintah  Daerah  Kota  Probolinggo masih  perlu  membuat  kebijakan  alternatif sebagai  solusi  dalam  pengelolaan  Pasar  Baru di  Kota  Probolinggo.  Upaya  yang  telah dilakukan
Pemerintah Daerah Kota
Probolinggo  dalam  pengelolaan  Pasar  Baru sebenarnya  sudah  dilaksanakan  baik  tentang
pembangunan  fisik  pasar  maupun  non  fisik pasar,  akan  tetapi  beberapa  permasalahan dalam  pengelolaan  pasar  baru  masih  belum terselesaikan  dengan  baik  karena  masih adanya kondisi pasar yang masih kumuh/becek  saat  musim  hujan,  parkir  dan jalan  sekitar  pasar  masih  semrawut  dan banyaknya  pedagang  yang  berada  di  luar pasar untuk menjual dagangannya.
Pemerintah  Daerah  Kota  Probolinggo perlu  mewujudkan  harapan  masyarakat, pedagang dan warga pasar demi mensejahterakan  mereka  dengan  melibatkan pengelolaan  pasar  tradisional  tersebut  dengan pihak  swasta  yaitu  paguyuban  pedagang pasar. Perubahan pengelolaan pasar tradisional  ini  sangat  mendesak  yang  diawali dengan  revitalisasi  baik  bangunan  fisik  dan non  fisik  serta  arsitektur  tata  letak  pasar sehingga  tampang  fisik  gedung  layaknya pasar modern agar pengunjung atau konsumen  betah  untuk  berada  di  pasar  baru. Pelibatan paguyuban pedagang pasar dimaksudkan untuk segera mengatasi permasalahan  yang  belum  teratasi  sehingga segera  menjadikan  pasar  tradisional  menjadi pilihan utama bagi masyarakat dalam berbelanja sehingga diharapkan dapat bersaing secara sehat dengan pasar modern.
Solusi  ini  sesuai  dengan  model  NPM dengan  melibatkan  pihak  swasta  dalam pengelolaan  pasar  tradisional  sebagai  wujud pemerintahan  yang  menjalankan  prinsip wirausaha.
Sebagaimana  telah  ditetapkan  dalam tujuan  penelitian  ini  bahwa  salah  satu  tujuan dilaksanakannya  penelitian  ini  adalah  untuk memberikan solusi pengelolaan pasar tradisional  kepada  Pemerintah  Daerah  Kota Probolinggo, maka peneliti memberikan saran hendaknya  pemerintah  Kota  Probolinggo segera  melakukan  revitalisasi bangunan secara menyeluruh. Revitalisasi fisik dilakukan  sedemikian  rupa  sehingga  dapat menjadikan performan pasar tradisional pasar Baru  memiliki  profil  sebagaimana  pasar
swalayan  modern.  Dalam  penataan  ulang bangunan  fisik  Pemerintah  Kota  Probolinggo hendaknya  memberikan  ruang  parkir  yang cukup sebagaimana dikehendaki oleh masyarakat sehingga memberikan efek nyaman  kepada  para  pengunjung.  Setelah dilakukan  renovasi  fisik  pasar  seyogyanya pengelolaan  pasar  dilakukan  oleh  paguyuban pedagang  pasar.  Dalam  pengelolaan  tersebut paguyuban pedagang pasar melakukan pengelolaan  retribusi  sewa  los,  tetribusi perparkiran,  perawatan  bangunan  pasar, lingkungan, penertiban

## DAFTAR PUSTAKA
Afiff, Faisal. 2015. Kebijakan Bisnis . Jakarta: Universitas Bina Nusantara.
Adi,  Bawana.  2009. Perencanaan  Pelayanan Perizinan Investasi Dalam Rangka  Meningkatkan  Kualitas Pelayanan  Perizinan. Malang:
Universitas Brawijaya.
Badan Pusat Statistik. 2015. Kota Probolinggo Dalam Angka 2015 . Kota Probolinggo: BPS.
BAPPEDA.  2012. Program  Revitalisasi Pasar  Baru  kota  Probolinggo . Pemerintah Kota Probolinggo. BAPPEDA.  2013. Profil  Umum  Pasar  Baru
Kota Probolinggo . Pemerintah Kota Probolinggo. Bungin, M Burhan. 2014. Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi,  Kebijakan  Publik  dan Ilmu  Sosial  Lainnya .  Jakarta: Prenada Media Group.
Creswell, John. 2014. Penelitian Kualitatif  & Desain  Riset,  Memilih  di  antara Lima  Pendekatan ,  Edisi  ke-3.
Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Djumantri.  2010. Pasar  Tradisional,  Ruang
Masyarakat Tradisional Yang Terpinggirkan. Buletin Tata Ruang , Juli-Agustus 2010. E-Jurnal . Manado: Universitas Samratulangi.
Falianti.  2011. Desain  Kebijakan  Publik
Dalam  Menghadapi  Krisis  Global .
Jurnal Ekonomi & Kebijakan
Publik,  Vol.  2,  No.  2,  Desember 2011. Febrianty,  Dessy.  2013. Model  of  Role Strengthening of Traditional Market  Based  on  Social  Capital  in Indonesia:  Study  Case  Beringharjo Market .  Journal  of  Economics  and Sustainable Development. Jogjakarta:  Vol.4,  No.  5,  2013 www.iiste.org. Girindrawardana,  Danang.  2015. Public
Services  Reform  in  Indonesia .
Jakarta: Ombudsmen Republik
Indonesia.  (diakses  pada  tanggal  7 April 2016). Goleman  Daniel,  Boyatzis  Richard,  Mckee Annie, 2006. Kepemimpinan Berdasarkan  Kecerdasan  Emosi . Jakarta:  P.T.  Gramedia  Media Utama. Himawan, Muhammad. 2016. Kajian Hubungan  Teori  Pasar  Dengan Administrasi Publik . https://www.academia.edu. (diakses pada tanggal 12 Oktober 2016). Indrawati, Novita. 2010. Penyusunan Anggaran  Dalam  Era  New Public Management: Implementasinya  di  Indonesia , Jurnal  Riset  Akuntansi  dan Bisnis  Vol  10  No.  2.  Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Ismail. 2009. Etika Birokrasi Dalam Perspektif  Manajemen  Sumber Daya Manusia. Averroes Press. Islamy, Irfan. 2009. Prinsip-prinsip Perumusan  Kebijakan  Negara. Surabaya:  Universitas  Negeri Surabaya.
Kim, Heung-Ryel. 2015. Culture and Tourism-Oriented Local
Traditional  Market  Strategies  in Korea. Korea: MokWon University. Kosasih,  2014. Pasar  Tradisional:  Ruang Publik  yang  Makin  Terpinggirkan . Jurnal Ilmiah, Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.
Kotler  dan  Lee.  2007. Pemasaran  di  Sektor Publik . Jakarta: PT. Indeks.
Mairizon  dan  Kiswanto.  2013. Implementasi Fungsi-Fungsi  Manajemen  Publik ,
Jurnal  Kebijakan  Publik ,  Volume 4, Nomor 2.
Mangkoesebroto,  Guritno.  1999. Ekonomi Publik . Yogyakarta: BPFE.
Mangeswuri dan Purwanto. 2010. Revitalisasi Pasar  Tradisional  Di  Indonesia.
Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik. Vol. 2 No. 1, Desember 2010. Miles  dan  Huberman.  1992. Analisis  Data Kualitatif .  Jakarta  :  Universitas Indonesia.
Monoarfa.  2012. Efektivitas  dan  Efisiensi Penyelenggaraan Pelayanan Publik:  Suatu  Tinjauan  Kinerja Lembaga Pemerintahan . Jurnal Pelangi  Ilmu  Vol.05  No.  01. http://ejurnal.ung.ac.id/index.php/J PI/article/view/891. (diakses tanggal 7 April 2016) Moleong, Lexy J. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
Mujianto,  Agus.  2015. Mengenal  Kebijakan Publik. Pusdiklat  Kemenkeu  R.I. Jakarta. http://www.bppk.kemenkeu.go.id. (diakses pada tanggal 12 Juli 2016). Mulyono, Agus. 2015. Mengenal Kebijakan Publik . Pusdiklat Kemenkeu. Jakarta. http://rochyati-w-t- fisip.web.unair.ac.id/artikel_detail- 69582-Umum MENGENAL%20IMPLEMENTA SI%20KEBIJAKAN%20PUBLIK
%20.html. (diakses pada tanggal 12
Juli 2016)
Muniggar,  Retno.  2014. Pengantar  Ilmu Kebijakan . http://himafarin.lk.ipb.ac.id. (diakses  pada  tanggal  4  Agustus 2016)
Nystrom, H. 2013. Definisi pasar menurut para ahli . http://www.dosenpendidikan.com/p engertian-pasar-menurut-para-ahli- beserta-jenis-jenisnya. (diakses pada tanggal 1 Agustus 2016)
Nastiti,  Surti.  2013. Pasar  di  Jawa  Masa
Mataram Kuna Abad VIII-XI Masehi .  Jakarta:  Dunia  Pustaka
Jaya
Paskarina,  Mariana,  Atmoko.  2007 .  Evaluasi
Kebijakan  Pengelolaan  Pasar  di
Kota  Bandung .  Pusat  Penelitian Kebijakan Publik dan Pengembangan  Wilayah,  Bandung: Lembaga  Penelitian  Universitas Padjadjaran.
Prastyawan, Suryono,  Soeaidy, Muluk. 2015.
Revitalization of Traditional Markets  into  a  Modern  Market  in the Perspective of Local Governance  Theory  (Studies  on
Revitalization  Wonokromo  Market in  Surabaya). IOSR  Journal  Of Humanities  And  Social  Science (IOSR-JHSS).Volume  20,  Issue  9, Ver. IV. http://iosrjournals.org/iosr- jhss/papers/Vol20-issue9/Version- 4/A020940106.pdf.
Rudianto,  Yayan .  2005.    Pelayanan  Publik Pada Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan .  Jurnal  Madani  Hal.32
Edisi  II/Nopember  2005.  (diakses tanggal 5 April 2016).
Sanjaya,  Adi.  2015. Pengertian  Kebijakan Publik  dan  Pemerintah  Definisi
Menurut Para Ahli serta Komponennya .
http://www.landasanteori.com. (diakses pada tanggal 5 April 2017)
Seran,  Marcel.  2014. Perlindungan  Hukum Bagi  Pasar  Tradisional  di  Era Globalisasi Dan Liberalisasi Perdagangan . MMH, Jilid 43 No. 3 Hal.  388:  Juli  2014.  Makassar:
Fakultas  Hukum  Universitas  Atma Jaya.
Starkey,  Phyllis.  2009. Paper  Conference: Market Failure?: Can the traditional market survive?
London: House of Commons London.  (diakses  pada  tanggal  2 Februari 2017) Sugiyono. 2015. Memahami Penelitian
Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
Susilo,  Dwi.  2011. Dampak  Operasi  Pasar
Modern Terhadap Pendapatan
Pedagang  Pasar  Tradisional  Di Kota Pekalongan. Pena Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Teknologi hal. 29. Journal.unikal.ac.id.  (diakses  pada tanggal 24 Januari 2016) Tangkilisan,  Nogi.  2005. Manajemen  Publik. Jakarta: PT. Grasindo. Thamrin,  Mahandis  Y.  2013. Petualangan
Melancongi Pasar Zaman Mataram Kuno . National Geographic Indonesia. Tjokrowinoto,  Moeljarto. 2001. Birokrasi Dalam Polemik . Yogyakarta:
Pustaka Pelajar.
Utami  dan  Riduansyah.  2013. Pengelolaan Pasar  Tradisional  di  Kota  Depok . Jakarta: Universitas Indonesia. Wahyono, Budi. 2015. Sistem dan Komponen Kebijakan Publik . http://www.pendidikanekonomi.co m/2015/01/sistem-dan-komponen- kebijakan-publik.html. (diakses
pada tanggal 12 Juli 2017) Wainwright, Hilary. 2012. Tragedi Privatisasi
Potensi  Publik .  Public  Services International dan Transnational
Institute. Voltaire CedexFrance. Wicaksono,  Harsasto,  Astuti.  2013. Persepsi Pedagang Pasar Terhadap Program Perlindungan Pasar Tradisional  Oleh  Pemerintah  Kota
Semarang. Journal  of  Politic  and Government  Studies  Volume  2, Nomor 4,Tahun 2013. Wilson,  Kharisma.  2012. Sungai  Banger Menjadi Awal Terbentuknya Daerah Probolinggo. Nee Prinses. Winarno,  Budi.  2014. Kebijakan  Publik (Teori,  Proses  dan  Studi  Kasus) ,
Yogyakarta:  Center  of  Academic Publishing Service. Wirjatmi,  Endang.  2001. Filosofi  Strategi
Dan  Teknik  Pelayanan  Prima  Di Sektor  Publik ,  Bandung:  Lembaga Administrasi Negara. Yusuf,  Muri.  2014. Metode  Penelitian (Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan). Jakarta:  Prenadamedia Group. Undang -Undang  Republik  Indonesia  Nomor
25  tahun  2009  tentang  Pelayanan Publik . Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
---------.  2014. Undang-undang  Republik Indonesia  Nomor  23  tahun  2014
tentang Pemerintahan Daerah .
---------.  2014. Undang-undang  Republik Indonesia  Nomor  7  tahun  2014 tentang Perdagangan . ---------.  2007. Peraturan  Presiden    No.112 tahun  2007  tentang  Penataan  dan
Pembinaan Pasar Tradisional,
Pusat  Perbelanjaan  dan  Toko Modern . ---------. 2011. Peraturan Daerah Probolinggo  Nomor  9  Tahun  2011 Tentang Perlindungan, Pemberdayaan  Pasar  Tradisional dan Penataan Pasar Modern . ---------. 2014. Peraturan Menteri
Perdagangan . Pemerintah Republik Indonesia.