Jurnal Islamika, Volume 13 Nomor1 Tahun 2013

## MEMBANGUN PERADABAN ZAKAT
(Studi Terhadap Ayat, Hadis dan Regulasi Negara tentang Zakat, Infak dan Sedekah)
Repelita Mahasiswa Program Doktor IAIN Imam Bonjol Padang repelita@gmail.com

## Abstract
In language, zakat means sacred, grow and develop. While the definition of zakat means "growth resulting from Allah blessed for the life  here  after.  charity,  donation  or  charity is  an  important  instrument  tin  poverty reduction which would give further effect is very  great  improvement  in  welfare.  Zakat command is deployed in Mecca, but details about the type of wealth that must be given as  well  as  the  kind  of  society  who  deserve it.  Command  charity  Is  revealed  in Madinah in the second year after the Hijra of  the  Prophet  shape  society  and  the  state. The  recipient  as  the  right  (al-ashnaf)  of zakat  is  determined  by  religious  texts.  He used to meet eight types of needs: indigent, poor,  ibn  sabil,  the bank rupt,  converts the needy, prisoners, amy land sabilillah.

## Keywords: Zakat, Infaq, Shadaqah

## Abstrak
Secara  bahasa,  zakat  berarti  suci,  tumbuh dan berkembang. Sedangkan secara definisi,  zakat  berarti  pertumbuhan  yang dihasilkan  dari  keberkatan  Allah  SWT untuk kehidupan dunia akhirat. Zakat, infak maupun  sedekah  adalah  instrumen  penting dalam  pengentasan  kemiskinan  yang  akan memberikan  efek  lanjutan  sangat  besar dalam peningkatan kesejahteraan. Perintah zakat  diturunkan  di  Mekkah,  tetapi  rincian tentang jenis kekayaan yang wajib diberikan  serta  jenis  kelompok  masyarakat yang  berhak  menerimanya  diturunkan  di Madinah  pada  tahun  kedua  hijriah  setelah Nabi  membentuk  masyarakat  dan  negara. Adapun  penerima  yang  berhak  (al-ashnaf) dari zakat ditentukan oleh teks-teks agama. Ia  digunakan  untuk  memenuhi  delapan jenis  kebutuhan:  fakir,  miskin,  ibnu  sabil, orang bangkrut, muallaf yang membutuhkan, tawanan, amil dan sabilillah.
Kata Kunci:  Zakat, Infak, Sedekah

## Pendahuluan
Zakat  adalah  salah  satu  rukun  Islam  dan  merupakan  salah  satu  pilar  penting  dalam ajaran  agama.  Dalam  sebuah  hadis  dinyatakan  bahwa  Islam  dibangun  atas  5  pilar,  yakni syahadat, shalat, zakat, puasa, dan haji.
Sebagaimana  syariat  lainnya,  zakat  sebagai  salah  satu  syariat  yang  diturunkan  Allah kepada hamba-Nya tentu memiliki tujuan tersendiri ( ذصاقه تعٌششلا ) 1 . i Keistimewaan zakat selain semata-mata  bernilai  ibadah mahdhah ( الله يه لبح),  ia  juga  memiliki  nilai  humanis  kepada sesama  manusia  ( ساٌلا يه لبح).  Jika  umat  Islam  bisa  secara  konsisten  menunaikan  serta mengelola  zakat,  infak  dan  sedekah,  maka  umat  Islam  telah  membangun  sebuah  peradaban islami yang mereka sendiri akan nikmati hasilnya.
Di  dalam  al-Quran,  kata  ”zakat”,  yang  secara  umum  berarti  membersihkan  atau menyucikan,  dalam  beragam  derivasinya  disebutkan  tidak  kurang  sebanyak  32  kali 2 . ii
Sementara itu, kata “infak” dengan segala pecahannya muncul tidak kurang dari 61 kali, 9 di antaranya berbentuk kata perintah 3 . iii Sedangkan kata zakat  yang diulang bersama dengan kata shalat sebanyak 28 kali 4 . iv
Al-Quran  maupun  hadis  telah  memaparkan  tentang  zakat,  infak  dan  sedekah  baik kadarnya/nisabnya, yang wajib mengeluarkan/muzakki, yang berhak menerima/mustahik, tata cara membaginya, maupun tujuan yang ingin dicapai.
Banyak  pihak  menyatakan  bahwa  zakat,  infak  maupun  sedekah  adalah  instrumen penting dalam pengentasan masyarakat dari kemiskinan yang akan memberikan efek lanjutan sangat  besar  dalam  peningkatan  kesejahteraan 5 . v Namun  sampai  saat  ini  di  Indonesia,  negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, zakat, infak maupun sedekah dirasakan masih belum banyak membantu untuk terciptanya peningkatan kesejahteraan tersebut.
Tentang  pengelolaan  zakat,  sesungguhnya  negara  telah  mengaturnya  dalam  sebuah undang-undang,  yakni  undang-undang  Nomor  38  tahun  1999.  Demikian  pula  infak  dan sedekah yang juga disinggung di sana, meski porsi pembahasannya  tidak begitu banyak.
Bagaimanakah  posisi  dan  peranan  zakat,  infak  dan  sedekah  dalam  bingkai  negara kesatuan  Republik  Indonesia?  tulisan  ini  akan  mengurai  tentang  ayat  hukum,  hadis  hukum dan regulasi negara tentang zakat, infak dan sedekah.
Jurnal Islamika, Volume 13 Nomor1 Tahun 2013

## Pengertian Zakat
Secara  bahasa,  zakat  berarti  suci,  tumbuh  dan  berkembang.  Secara  definisi,  zakat adalah  ”pertumbuhan  yang  dihasilkan  dari  keberkatan  Allah  SWT  untuk  kehidupan  dunia akhirat”. 6 .”vi
Sayyid  Sabiq  mendefinisikan  zakat  sebagai  nama  untuk  hak  Allah  SWT  yang dikeluarkan oleh insan muslim kepada fakir miskin 7 . vii Syekh al-Khudhari Bek menyebutkannya sebagai  bagian  tertentu  dari  kekayaan  yang  disedekahkan  oleh  orang  yang  berkecukupan untuk  tujuan  membersihkan  kekayaan  tersebut  sehingga  ia  menjadi  murni  dan  dapat berkembang 8 . viii
Adapun infak yang diambil dari bahasa Arab infaq , berarti belanja dan biaya. Undang- undang  Nomor  38  tahun  1999  mendefinisikan  infak  sebagai  harta  yang  dikeluarkan  oleh seseorang atau badan, di luar zakat, untuk kemaslahatan umum.
Sedekah  sendiri  secara  bahasa  adalah  benar,  nyata,  teman,  atau  berbuat  baik.  Dalam Ensiklopedi  Islam  dinyatakan  bahwa  sedekah  adalah  suatu  pemberian  yang  diberikan  oleh seorang  muslim  kepada  orang  lain  dengan  sukarela  tanpa  dibatasi  oleh  waktu  dan  jumlah tertentu,  suatu  pemberian  yang  diberikan  oleh  seseorang  sebagai  suatu  kebajikan  dan mengharap  ridha  Allah  SWT 9 . ix Dalam  undang-undang  Nomor  38  Tahun  1999  sedekah diartikan benda yang dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan  yang dimiliki orang orang muslim, di luar zakat, untuk kemaslahatan umum.
Di dalam al-Quran, zakat, shadaqah dan infak digunakan dalam makna yang terkadang sama. Di dalam surat at-Taubah umpamanya, kata sedekah dipergunakan pada makna zakat: 10 x
                            
Artinya: ”Ambillah zakat dari sebagian harta mereka...”
Menurut Sayyid Sabiq,  kata sedekah digunakan  pada banyak tempat  dan makna, dan ia  berlaku  umum  jika  itu  adalah  sebuah  kebaikan  maka  bisa  dinamakan  sedekah 11 . xi Ia menjadikan sedekah sebagai term besarnya, lalu sedekah dibagi menjadi sedekah yang wajib itulah zakat dan sedekah yang sunat (عىطتلا تقذص) 12 . xii

## Hikmah Zakat, Infak dan Sedekah
Sebagaimana  syariat  lainnya,  zakat  sebagai  salah  satu  syariat  yang  diturunkan  Allah kepada hamba-Nya tentu memiliki tujuan tersendiri ( ذصاقه تعٌششلا ). Dengan kata lain tentu ada hikmah yang bisa dipetik jika seorang muslim melaksanakan zakat.
Jurnal Islamika, Volume 13 Nomor1 Tahun 2013
Pada QS. At-Taubah: 103 yang memerintah zakat dalam bentuk amar, diiringi dengan pernyataan bahwa zakat atau sedakah itu akan membuat bersih harta dan suci jiwa: 14 xiii
                                                                                                                      
Artinya: Ambillah  zakat  dari  sebagian  harta  mereka,  dengan  zakat  itu  kamu  membersihka dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.
Dalam  tafsir  yang  diterbitkan  Departemen  Agama  RI,  maksud  bersih  pada  ayat tersebut yang diberikan penjelasan dalam bentuk catatan kaki bahwa zakat itu membersihkan mereka  dari  kekikiran  dan  cinta  yang  berlebih-lebihan  kepada  harta  benda.  Sedangkan mensucikan maksudnya adalah zakat itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan memperkembangkan harta benda mereka 15 . xiv
Di  dalam  al-Quran,  Allah  sering  mengulang  kata-kata  zakat  bersamaan  dengan  kata shalat yakni sebanyak 28 kali 16 . xv Ini mengandung pengertian bahwa kesucian diri harus diikuti dengan  kesucian  harta  atau  dalam  bahasa  lain  kesalehan  indiviual  harus  dibarengi  dengan kesalehan  sosial.  Dengan  melakukan  shalat  secara  benar,  seorang  muslim  sebenarnya berusaha membersihkan dirinya dari perbuatan keji dan mungkar 17, xvi dan dengan mengeluarkan zakat,  ia  berusaha  membersihkan  harta  bendanya  dari  hak  orang  lain  yang  ada  dalam  harta benda  tersebut.  Menurut  al-Faruqi,  zakat  itu  sebenarnya  memaniskan  kekayaan  sehingga menjadi halalan thayyiban , yang berkat dan nikmatnya dirasakan dalam kehidupan dunia dan akhirat.  Kekayaan  yang  tidak  dizakatkan  akan  membuat  kehidupan  menjadi  pahit  sehingga membawa kesengsaraan 18 . xvii
Sesungguhnya  zakat  memberikan  berbagai  keuntungan  kepada  masyarakat  muslim. Pertama , sebagai kewajiban agama, zakat memberikan kepuasan ke dalam hati orang beriman karena ia telah dapat menunaikan kewajiban untuk membantu orang yang membutuhkan 23 . xviii
Kedua, zakat  secara  ekonomi  menjadi  pendorong  yang  kuat  bagi  investasi.  Modal yang menganggur dalam masyarakat Islam akan berkurang 2,5% setiap tahun karena terkena wajib  zakat.  Untuk  menghindari  pengurangan  ini,  pemilik  modal  akan  berusaha menginvestasikannya untuk usaha-usaha halal yang menguntungkan.
Banyak lagi di antara hikmah zakat, infak dan sedekah serta Allah akan memberikan ganjaran  yang  berlipat  ganda,  baik  di  dunia  atau  di  akhirat  bagi  mereka  yang  disiplin
Jurnal Islamika, Volume 13 Nomor1 Tahun 2013
menunaikan  zakat,  infak  dan  sedekah,  sebagaimana  yang  disebutkan  dalam  QS.  Al-Baqarah 261:
                                                                                                                                                  
                 
Artinya: Perumpamaan  (nafkah  yang  dikeluarkan  oleh)  orang-orang  yang  menafkahkan hartanya  di  jalan  Allah  adalah  serupa  dengan  sebutir  benih  yang  menumbuhkan tujuh  bulir,  pada  tiap-tiap  bulir  seratus  biji.  Allah  melipat  gandakan  (ganjaran) bagi  siapa  yang  Dia  kehendaki.dan  Allah  Maha  Luas  (karunia-Nya)  lagi  Maha mengetahui.
Terhadap  mereka  yang  berzakat  Allah  janjikan  ganjaran,  demikian  pula  bagi  mereka yang  enggan  menunaikannya.  Dalam  al-Quran  terdapat  keterangan  tentang  hukuman  para pembangkang zakat seperti QS. 9: 77, 9:35, 92: 8, 3:180.

## Kekayaan yang dizakatkan dan Penerima yang Berhak
Di zaman Nabi saw ada empat jenis kekayaan  yang dikenakan wajib zakat. Keempat jenis  itu  adalah  uang,  barang  dagangan,  hasil  pertanian  seperti  gandum  dan  padi  dan  buah- buahan. Di samping itu ada jenis kelima yang jarang ditemukan, yaitu rikaz, (barang temuan atau  harta  karun  yang  didapat  secara  kebetulan).  Namun  belakangan  ini  seiring  dengan semakin  berkembangnya  kehidupan,  berkembang  pula  hukum.  Di  samping  jenis  di  atas, semua kekayaan yang berkembang secara ril (bernilai atau dipandang bernilai) juga termasuk ke dalam kekayaan yang wajib dizakatkan. Hal ini berlandas pada QS. Al-Baqarah: 267:
                                                                                                                                                 
                                                                        
Artinya: Hai  orang-orang  yang  beriman,  nafkahkanlah  (di  jalan  Allah)  sebagian  dari  hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu.  dan  janganlah  kamu  memilih  yang  buruk-buruk  lalu  kamu  menafkahkan daripadanya,  Padahal  kamu  sendiri  tidak  mau  mengambilnya  melainkan  dengan
Jurnal Islamika, Volume 13 Nomor1 Tahun 2013
memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji .
Demikian  pula  pada  QS.  At-Taubah:  103.  Kata  kerja anfiqu (nafkahkanlah  sebagai zakat)  dan khuz (ambillah)  dalam  kedua  ayat  tersebut  adalah  dalam  bentuk  perintah  yang mewajibkan  Nabi  Muhammad  SAW  untuk  mengambil  zakat  dari  kekayaan  umat  Islam. Kekayaan mengandung pengertian yang sangat luas, yang mencakup semua harta benda yang dapat  dinilai  dengan  uang.  Baik  usaha  yang  baik  dan  hasil  pertanian,  semuanya  adalah kekayaan yang dapat berkembang dan mengandung nilai materi 27 . xix
Al-Maraghi  ketika  menjelaskan  pada  QS.  Al-Baqarah:  267  di  atas  memberikan komentar  bahwa  perintah  menginfakkan  harta  yang  dimaksud  yakni  dihasilkan  usaha-usaha yang  baik  berupa  uang,  barang  dagangan  atau  usaha  produktif  lainnya,  dan  dari  hasil pertanian baik itu biji-bijian, buah-buahan atau yang lainnya 28 . xx
Dalam  diskursus  ilmu  fikih  memang  berkembang  banyak  pendapat  ulama  tentang harta yang wajib dizakati. Ibnu Hazm umpama membatasi harta yang wajib dizakati itu hanya wajib  pada  jenis-jenis  yang  ditetapkan  nabi.  Dalam  al-Muhalla,  disebutkan  jenis-jenis  itu hanya  delapan,  yakni  unta,  sapi,  kambing,  gandum,  biji  gandum,  kurma,  emas  dan  perak sehingga  anggur  pun  menurut  tokoh  mazhab  zhahiri  ini  tidak  ditegaskan  oleh  hadis  yang shahih oleh karenya ia tidak mewajibkannya.
Ada  ulama  berpandangan  lebih  luas  sehingga  mencakupi  semua  kekayaan  yang berkembang  pada  masanya.  Abu  Hanifah  berpendapat  bahwa  semua  usaha  pertanian  yang dimaksudkan menghasilkan wajib zakat. Ia mewajibkan pula zakat kuda dan perhiasan, tetapi hanya terhadap orang dewasa. Abu Hanifah tidak mewajibkan zakat atas tanah  yang terkena pajak hasil bumi ( kharaj ) sehingga banyak tanah kaum muslimin yang terlepas dari zakat.
Namun Yusuf al-Qaradhawi berpandangan bahwa semua yang bernama kekayaan dan orang  kaya,  baik  itu  dari  pertanian,  industri,  perdagangan  maupun  usaha-usaha  wiraswasta lainnya  kena  beban  zakat  bila  telah  mencapai  syarat  -syarat  tertentu.  Pandangan  Yusuf  al- Qaradhawi tersebut dengan beberapa prinsip: 29 xxi
1. Teks-teks global al-Quran dan hadis menegaskan bahwa setiap kekayaan mengandung di dalamnya  hak  orang  lain,  seperti  firman  Allah:  ”Orang-orang  yang  di  dalam  kekayaan mereka terkandung hak tertentu orang lain” (QS. 51:19), dan sabda Nabi:
نهئاشقف ىلع دشتف نهئاٌٍغأ يه زخؤت تقذص نهلاىهأ ًف نهٍلع ضشتفا الله ىأ نهوِلْعأ
Artinya:  “ Beritahukanlah  kepada  mereka  bahwa  Allah  mewajibkan  zakat  atas  kekayaan mereka  yang  dipungut  dari  0rang  kaya  dan  dikembalikan  kepada  orang-orang miskin mereka”
2. Semua orang kaya perlu membersihkan dan mensucikan harta. Oleh karenanya penyucian harta  tentu  tidak  masuk  apabila  hanya  diwajibkan  kepada  petani  padi  dan  gandum  saja, sedangkan  pemilik  kebun  coklat,  karet,  sawit  yang  luas  tidak  terkena,  demikian  juga pemilik-pemilik  pabrik  dan  gedung  yang  menjulang  yang  memberikan  keuntungan  dan pemasukan yang berlipat ganda daripada yang diberikan oleh tanah-tanah pertanian.
3. Di dunia ini masih sangat banyak mereka yang tidak berpunya dan hidup di bawah garis kemiskinan  yang  memerlukan  bantuan  orang  kaya.  Tentu  keliru  sekali  jika  agama membebankan  kewajiban  itu  kepada  orang  yang  hanya  memiliki  5  ekor  unta,  40  ekor kambing, dan lima kati gandum, tetapi tidak membebankan apa-apa kepada para pemilik modal besar, para pialang, model iklan, dokter spesialis, kontraktor atau usahawan besar yang penghasilannya sehari saja sama atau bisa mengalahkan orang yang memiliki 5 ekor unta atau 40 ekor kambing dalam setahun.
4. Dalam  hukum  Islam  dikenal  qiyas  sebagai  salah  satu  sumber  hukum,  karenanya ditetapkannya hukum zakat wajib dengan jalan qias bukanlah mengada-ada. Apalagi bila ditinjau dari segi  kemaslahatan bahwa zakat  bukanlah hanya ibadat  mahdah, tetapi  juga bagian dari lembaga keuangan dan sosial dalam Islam.
Menurut  penulis,  inti  dari  perbedaan  pandangan  tentang  harta  apa  saja  yang  wajib dizakati berangkat dari pengertian apa yang dimaksud dengan kekayaan. Di satu sisi ada yang berpegang  pada  praktik  wajib  zakat  yang  terjadi  pada  zaman  Nabi.  Hal  ini  memang memungkinkan  karena  pada  masa  itu  kondisinya  memang  barang-barang  tersebutlah  yang ada,  sebagaimana  ensiklopedi  Arab Lisan  al-Arab 30 xxii ,  mengatakan  bahwa  kekayaan  adalah adalah  segala  sesuatu  yang  dimiliki,  namun  orang-orang  desa  sering  menghubungkannya dengan  ternak  dan  orang-orang  kota  sering  menghubungkannya  dengan  emas  dan  perak, tetapi semuanya adalah kekayaan.
Di  sisi  lain  seiring  dengan  perubahan  zaman,  pemaknaan  akan  kekayaan  semakin kompleks dan beragam sehingga benarlah  yang dikatakan Ibnu Asyur bahwa kekayaan pada mulanya  berarti  emas  dan  perak,  tetapi  kemudian  berubah  pengertiannya  menjadi  segala barang yang disimpan dan dimiliki 31 . xxiii
Adapun penerima yang berhak ( al-ashnaf ) dari zakat ditentukan oleh teks-teks agama. Ia  digunakan  untuk  memenuhi  delapan  jenis  kebutuhan:  fakir,  miskin,  ibnu  sabil,  orang
Jurnal Islamika, Volume 13 Nomor1 Tahun 2013
bangkrut,  muallaf  yang  membutuhkan,  tawanan,  amil  dan  sabilillah.  Sebagaimana  QS.  At- taubah: 60
                                                                                                                                                       
                                           
Artinya: Sesungguhnya  zakat-zakat  itu,  hanyalah  untuk  orang-orang  fakir,  orang-orang miskin,  pengurus-pengurus  zakat,  Para  mu'allaf  yang  dibujuk  hatinya,  untuk (memerdekakan)  budak,  orang-orang  yang  berhutang,  untuk  jalan  Allah  dan  untuk mereka  yuang  sedang  dalam  perjalanan,  sebagai  suatu  ketetapan  yang  diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana 32 xxiv
Sedangkan  persentasenya  adalah  2,5%  untuk  uang  (emas,  perak  dll)  dan  harta perdagangan,  10%  untuk  hasil  pertanian  tanpa  sistem  irigasi  dan  5%  untuk  hasil  pertanian yang  memakai  sistem  irigasi,  serta  20%  untuk  harta  temuan.  Sementara  itu  zakat  binatang ternak  (unta,  kerbau,  sapi,  domba,  kambing)  tergantung  kepada  jenis  dan  jumlahnya,  yang juga mempunyai ketentuan yang jelas.
Perbedaan  pendapat  di  kalangan  ulama  kontemporer  adalah  dalam  hal  nisab  dan persentase  zakat  profesi.  Sebagian  melihat  bahwa  hasil  dari  sebuah  profesi  (sebagai  dokter, insinyur,  kontraktor,  konsultan,  pegawai  dll.)  adalah  sama  dengan  hasil  perdagangan,  yaitu dengan menganalogikannya ( qiyas ) kepada zakat tijarah. Dengan demikian, ia menjadi wajib bila  telah  mencapai  nishab  dan  haul  (masa  1  tahun  hijriah),  dan  zakatnya  adalah  2,5%.  Bila seseorang  mendapat  gaji  dalam  setahun  melebihi  20  dinar  (lebih  kurang  85  gram  emas) setelah  dipotong  kebutuhan  pokok,  maka  ia  wajib  mengeluarkannya  sebanyak  2,5%. Pembayaran  dapat  dilakukan  setiap  bulan  berdasarkan  jumlah  gaji  atau  penerimaan  dalam setahun. Ini antara lain adalah pendapat Syekh Yusuf al-Qaradhawi 33 . xxv
Sebagian  yang lain melihat bahwa zakat  profesi  dianalogikan kepada zakat  pertanian yang  harus  dikeluarkan  pada  setiap  kali  panen.  Dengan  demikian  maka  zakat  profesi  tidak perlu  menunggu  masa  satu  tahun,  tetapi  langsung  dikeluarkan  sewaktu  menerima  gaji  atau menerima uang dari hasil profesi yang sudah mencapai nishab.

## Zakat dalam Sejarah Islam dan UU Zakat di Indonesia
Jurnal Islamika, Volume 13 Nomor1 Tahun 2013
Jika  menilik  pada  sejarah  Islam,  zakat  di  zaman  Nabi  dikumpulkan  oleh  negara. Setelah wafatnya beliau, sebagian masyarakat menolak memberikan zakat melalui pemerintah bahkan  ada  yang  tidak  berzakat  sama  sekali.  Karena  itu  Abu  Bakar  melancarkan  perang terhadap  mereka.  Mereka  diperangi  karena  dipandang  sebagai  orang  murtad 36 . xxvi Kewajiban zakat  yang  harus  disalurkan  melalui  negara  ini  berlangsung  sampai  ke  masa  pemerintahan Umawi dan awal pemerintahan ‟Abbasi. Setelah itu sampai hari ini, zakat menjadi lembaga sukarela, tanpa kewajiban negara untuk menyalurkannya.
Administrasi zakat di zaman Rasulullah dan para sahabat barangkali sangat sederhana sesuai  dengan  kondisi  yang  ada,  namun  pada  waktu  ini,  dengan  kemajuan  zaman  dan kemungkinan penyelewengan dana umat oleh oknum  tertentu, maka manajemen zakat  harus dikelola  secara  profesional  dan  bertanggung  jawab.  Administrasi  zakat  di  zaman  modern perlu  diatur  oleh  negara  atau  berdasarkan  undang-undang  sehingga  pembangkang  dan penunggak  zakat  dapat  ditindak  secara  tegas  dan  zakat  dapat  berperan  sebagai  lembaga keuangan yang efektif.
Di Indonesia, sudah ada Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 yang mengatur tentang pengelolaan  zakat,  tetapi  di  sini  pengelolaan  zakat  tidak  dilakukan  oleh  negara,  tetapi  oleh ”badan  amil  zakat  yag  dibentuk  oleh  pemerintah 37 .” xxvii .Pengelolaan  yang  dimaksud  meliputi ”kegiatan  perencanaan,  pengorganisasian,  pelaksanaan,  dan  pengawasan  terhadap pengumpulan  dan  pendistribusian  serta  pendayagunaan  zakat 38 .” xxviii Pemerintah  hanya ”berkewajiban  memberikan  perlindungan,  pembinaan,  dan  pelayanan  kepada  para  muzakki, mustahiq,  dan  amil  zakat 39 .” xxix Badan  amil  tersebut  menurut  penjelasan  pasal  7  ayat  1  adalah ”institusi  pengelolaan  zakat  yang  sepenuhnya  dibentuk  atas  prakarsa  masyarakat  dan  oleh masyarakat.” sungguhpun demikian, institusi ini bertangung jawab kepada pemerintah sesuai dengan tingkatannya 40 .” xxx
Pemerintah  RI  berkewajiban  memberikan  perlindungan,  pembinaan  dan  pelayanan karena  pengelolaan  zakat  menyangkut  hak  dan  kewajiban  sebagian  besar  warga  negara  dan kepastian hukum  sesuai  UUD 1945 (pasal  4). Zakat  berhubungan dengan hajat hidup  orang, administrasi  keuangan,  kemungkinan  tindakan  penyimpangan  dan  lain-lain.  Karena  itu,  ia memerlukan  pengaturan  melalui  undang-undang.  Pengaturan  adalah  inti  hukum.  Sementara itu,  zakat  sebagai  hukum  agama  yang  bersifat diyani tergantung  kepada  ketaatan  pemeluk agama  secara  individual  tanpa  tekanan  dari  pihak  luar,  tetapi  ketika  ia  bersentuhan  dengan hak  dan  kewajiban  orang  lain,  maka  ia  menjadi  hukum  yang  bersifat qadha’i berdasarkan undang-undang.
Jurnal Islamika, Volume 13 Nomor1 Tahun 2013
Undang-undang No. 38  Tahun 1999 dengan jelas mengakui  zakat sebagai  kewajiban agama  warga  negara  yang  beragam  Islam 41 . xxxi Karena  sifatnya  yang diyani ,  maka  pemerintah tidak  mewajibkan  zakat  kepada  setiap  warga  muslim  yang  memenuhi  syarat,  tetapi mendasarkannya  kepada  kesadaran  masyarakat  muslim  sendiri.  Warga  muslim  wajib  zakat yang  tidak  melaporkan  zakatnya  kepada  badan  amil  zakat  tidak  terjangkau  oleh  undang- undang  ini.  Sifat diyani lah  yang  diharapkan  dapat  menggugah  hatinya  sehingga  mau melaporkan zakatnya kepada badan yang sudah ditetapkan undang-undang ini. Pasal 12 ayat 1 menyatakan  bahwa  amil  zakat  hanya  mengumpulkan  zakat  atas  dasar  pemberitahuan  para muzakki.  Segi qadha’i dalam  undang-undang  ini  tampak  dari  penetapan  sanksi  kurungan selama-lamanya  tiga  bulan  dan/atau  denda  sebesar-besarnya  tiga  puluh  juta  rupiah  terhadap kasus kelalaian dalam pengelolaan zakat 42 . xxxii
Langkah  pengumpulan  zakat  yang  digariskan  oleh  undang-undang  ini  persis  seperti langkah  yang  digariskan  oleh  undang-undang  perpajakan  dalam  mengumpulkan  pajak masyarakat, yaitu berasarkan pelaporan wajib pajak. Kedekatan zakat dan pajak dapat dilihat dari  pasal  14  ayat  3  UU  No.  38  yang  menyatakan  bahwa  pembayaran  zakat  kepada  badan yang ditunjuk pemerintah dapat mereduksim pajak. Ini dimaksudkan ” agar wajib pajak tidak terkena  beban  ganda,  yakni  kewajiban  membayar  zakat  dan  pajak.  Kesadaran  membayar zakat dapat memacu kesadaran membayar pajak. ” (penjelasan Pasal 14 ayat 3).
Sementara  ini  masalah  perpajakan  merupakan  wewenang  Direktorat  Perpajakan Kementerian  Keuangan,  sedang  zakat  berada  di  bawah  perlindungan,  pembinaan  dan pelayanan  Kementerian  Agama 43 , xxxiii tanpa  ada  jalur  koordinasi  antara  dua  instansi  tersebut. Mungkin  ke  depan  perlu  dipikirkan  formulasinya  agar  zakat  bisa  benar-benar  bisa  menjadi sumber  dana  yang  bisa  menopang  pembangunan  dan  menjadi  kekuatan  umat.  Mungkin  saja zakat  dipindahkan  ke  Kementerian  Keuangan  yang  memiliki  Direktorat  tersendiri  seperti halnya  pajak,  atau  tetap  berada  di  Kementerian  Agama  tetapi  mempunyai  kewenangan  dan ‟gigi‟  yang  lebih  menggigit.  Dikarenakan  urusan  keuangan  zakat  hampir  sama  rumit  dan luasnya dengan urusan pajak, maka dari itu masalah zakat perlu ditangani secara profesional oleh  direktorat  khusus  urusan  ini  yang  beranggotakan  pengurus  yang  akuntabel,  profesional dan amanah.
Undang-undang  Nomor  38  tahun  1999  ini  juga  berisikan  beberapa  ijtihad  dalam hukum  Islam,  yang  antara  lain  dapat  dilihat  dari  penafsiran al-ashnaf  ats-tsamaniyah yang digariskan oleh at-Taubah 60. Penjelasan Pasal 16 ayat 2 berbunyi:
”Mustahik delapan ashnaf ialah fakir, miskin, muallaf, riqab, gharim, sabilillah dan ibnu  sabil,  yang  di  dalam  aplikasinya  dapat  meliputi  orang-orang  yang paling  tidak berdaya secara ekonomi, seperti anak yatim, orang jompo, penyandang cacat, orang yang  menuntut  ilmu,  pondok  pesantren,  anak  terlantar,  orang  yang  dililit  utang, pengungsi yang terlantar dan korban bencana alam.”
Undang-undang  Nomor  38  tahun  1999  ini  melalui  penjelasan  Pasal  13  membedakan pengertian antara infak dengan sedekah; infak adalah ”harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau  badan,  di  luar  zakat,  untuk  kemaslahatan  umum”, sedangkan  sedekah  adalah ”benda yang dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki orang orang muslim, di luar zakat, untuk kemaslahatan umum”
Tampak di sini bahwa infak adalah harta yang dikeluarkan secara umum di luar zakat, baik  oleh  muslim  atau  non  muslim  untuk  kepentingan  umum.  Sedangkan  sedekah  adalah harta  yang  dikeluarkan  secara  khusus  oleh  muslim  untuk  kepentingan  umum.  Dengan demikian,  undang-undang  menekankan  keberpihakan  kepada  kepentingan  nasional  di  mana pihak  nonmuslim  dapat  memberikan  sumbangan  kepada  badan  amil  zakat  dan  juga  dapat memperoleh bagian dari dana yang dihimpun bila yang bersangkutan termasuk ”orang-orang yang paling tidak berdaya secara ekonomi.”
Sebagai  undang-undang  yang  lahir  di  awal  masa  reformasi,  undang-undang  tersebut dianggap  sebuah  terobosan  yang  luar  biasa,  namun  seiring  dengan  waktu  kini  dirasa  ada beberapa  kekurangan  pada  penerapan  undang-undang  tersebut.  Hal  itu  dilihat  dari penerapannya  yang  tidak  ada  memberikan  sanksi  bagi  para  penungggak  atau  pembangkang zakat. Selain itu undang-undang ini dirasa tidak sinkron dengan undang-undang lainnya yang saling  berkaitan,  seperti  undang-undang  nomor  7  tahun  1989  sebagaimana  diubah  terakhir dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang pengadilan agama.
Sebagaimana  dimaklumi  bahwa  kompetensi  absolut  ( absolute  competentie )  adalah kekuasaan  yang  berhubungan  dengan  jenis  perkara  dan  sengketa  kekuasaan  pengadilan. Kekuasaan  pengadilan  di  lingkungan  Peradilan  Agama  adalah  memeriksa,  memutus,  dan menyelesaikan  perkara  perdata  tertentu  di  kalangan  golongan  rakyat  tertentu,  yaitu  orang- orang  yang  beragama  Islam.  Kekuasaan  absolut  Pengadilan  Agama  diatur  dalam  pasal  49, yang pada pokoknya adalah: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari‟ah.
Keberadaan  Undang-Undang  Nomor  38  Tahun  1999  yang  sudah  berusia  11  tahun belum  mampu  mengatasi  permasalahan  mengenai  zakat  secara  komprehensif.  Masyarakat
menganggap  keruwetan  ini  antara  lain  terjadi  karena,  secara  yuridis-formal  Undang-Undang ini hanya terbatas pada pengaturan pengelolaan zakat dan tidak memiliki kekuatan memaksa muzaki dalam membayarkan zakat. Dengan kata lain, supremasi pemerintah, selaku penguasa dan  penyelenggara  negara  yang  memiliki  daya  paksa,  tak  terlihat  dalam  Undang-Undang tersebut.  Bahkan dalam  Pasal  12 Undang-Undang  Nomor 38 Tahun 1999 disebutkan bahwa petugas  hanya  akan  mengambil  zakat  setelah  diberitahu  oleh  muzaki.  Ini  berarti  Undang- Undang tersebut tidak memiliki kekuatan memaksa dalam mengambil zakat dari muzaki.
Kelemahan  ini  tentu  saja  menciptakan  peluang  bagi  kelompok  tertentu  yang  belum memiliki  komitmen  moral  yang  tinggi  untuk  tidak  berzakat.  Berbagai  persoalan  khilafiyah yang ada dalam perkembangan terakhir juga tak bisa terselesaikan. Misalnya, persoalan zakat profesi (pengacara, dokter, konsultan, dan  semacamnya) yang memang tidak terdapat dalam Al-Quran  dan  hadis,  tetapi  ada  dalam  realitas  sosial  saat  ini  dan  berpenghasilan  jauh  lebih besar  dari  petani  dan  peternak  yang  disebut  dalam  Al  Quran.  Oleh  karena  itu,  tidaklah mengherankan jika timbul ijtihad yang berbeda dan bertentangan satu sama lain di kalangan ulama, sebagian ijtihad ulama menyebutkan penghasilan profesi wajib dizakati, sebagian lagi yang mengatakan hal tersebut tidak termasuk wajib zakat.
Dalam  perspektif fiqh  al-siyasah (fikih  politik),  tindakan  Pemerintah  tersebut  dapat dibenarkan.  Penyebabnya  adalah  tugas  pemerintah  adalah  pemutus  perkara  yang  menjadi khilafiah (فلاخلا عفشٌ). Di samping itu, pemerintah adalah satu-satunya institusi yang sah dan memiliki  kekuatan  memaksa.  Namun,  keputusan  ini  tetap  tidak  boleh  lepas  dari  koordinasi dengan  para  ulama  yang  lebih  memahami  masalah  ini.  Melalui  perubahan  Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 ini diharapkan zakat mampu menjadi solusi efektif menuju terciptanya keadilan ekonomi.
Sejak  awal  pembentukannya,  perdebatan  publik  mewarnai  proses  penyusunan Undang-Undang  Nomor  38  Tahun  1999  yang  juga  menampilkan  perdebatan  yang  saling menafikan satu sama lain. Sebagian berpendapat bahwa pengelolaan zakat diperlukan, karena konsekuensi  dari  pengelolaan  zakat  adalah  mempositifkan  hal-hal  yang  di  atas  kertas  hanya bersifat normatif. Di sisi lain, ada juga yang menganggap pengelolaan zakat tidak diperlukan, alasannya  zakat  terkait  dengan  keimanan  seorang  hamba  dengan  Allah  SWT,  dengan demikian pemerintah tak perlu campur tangan dan membiarkan masyarakat sendiri saja yang mengatur  pengelaolaan  zakat  tersebut.  Hal  ini  juga  diperkuat  dengan  alasan  Indonesia bukanlah negara  Islam karena itu kewajiban zakat tidak perlu diatur dengan sebuah undang- undang.
Jurnal Islamika, Volume 13 Nomor1 Tahun 2013
Prinsip-prinsip  zakat  memang  terdapat  dalam  Al-Qur'an,  tapi  implementasinya  di suatu negara perlu diatur dalam undang-undang tersendiri. Tujuannya, agar pengelolaan zakat bisa  lebih  transparan  dan  profesional.  Berlakunya  Undang-Undang  Nomor  38  Tahun  1999 akan  mendorong  para  muzaki  untuk  mengeluarkan  zakatnya,  sehingga  potensi  zakat  di Indonesia sangat besar dapat dimanfaatkan secara maksimal.
Di  samping  itu,  persoalan  lain  yang  mendapatkan  perhatian  adalah  adalah  adanya ketentuan yang menyatakan bahwa zakat yang telah dibayarkan kepada badan amil zakat atau lembaga  amil  zakat  dikurangkan  dari  laba  atau  pendapatan  sisa  kena  pajak  dari  wajib  pajak yang  bersangkutan  sesuai  dengan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Namun  hal  ini  tetap belum  jelas,  serta  belum  bisa  dilaksanakan  karena  belum  ada  peraturan  pelaksanaannya. Bahkan terdapat  anggapan, bahwa ketentuan dalam  Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor  7  Tahun  1993  tentang  Pajak  Penghasilan,  dinilai  kontradiktif  dalam  masalah  relasi pajak dan zakat. Idealnya, berzakat dapat mengurangi semua beban pajak seperti di Malaysia dan atau mengurangi kewajiban pajak layaknya di Saudi Arabia.
Pemusatan  pengelolaan  zakat  pada  satu  badan,  yaitu  Badan  Amil  Zakat  Nasional (BAZNAS)  yang  didasarkan  pada  tafsiran  normatif-otentik,  bahwa  yang  berhak  memaksa adalah  otoritas  negara  (pemerintah),  juga  menjadi  persoalan.  Di  tengah  kepercayaan  yang belum terbentuk, hadir di lapangan sosok Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS), seperti Dompet  Dhuafa  Republika,  Pos  Keadilan  Peduli  Umat  dan  lainnya.  Dengan  demikian,  apa yang akan dilakukan apakah lebih baik melakukan peleburan institusi zakat ke BAZNAS atau melakukan penggabungan seperti merger bank.
Berdasarkan  fakta-fakta  tersebut,  perubahan  Undang-Undang  Nomor  38  Tahun  1999 perlu dilakukan dengan tujuan utama untuk memaksimalkan peran zakat, karena zakat adalah ibadah maaliyah  ijtima'iyah yang  memiliki  posisi  yang  sangat  penting,  strategis  dan menentukan, baik dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan ummat.

## Peraturan Daerah (Perda) tentang Zakat
Kenapa masih banyak orang yang tidak berzakat? Salah satu alasan rendahnya animo masyarakat untuk berzakat bisa jadi disebabkan oleh antara lain: (1) kurangnya pengetahuan dan  informasi  yang  didapat  tentang  zakat,  (2)  kurangnya  kesadaran  beragama  di  kalangan sebagian  besar  muslim  tanah  air,  dan  (3)  tidak  ada  sanksi  bagi  mereka  yang  enggan mengeluarkan zakat.
Menurut  hemat  penulis,  sesungguhnya  kewajiban  zakat  bagi  umat  Islam  diketahui umat Islam sendiri dan telah pula diterima secara luas dalam sistem hukum nasional. Dengan demikian, jika dilihat secara teoritis, diadopsinya nilai-nilai dan prinsip Islam dalam peraturan perundangan baik nasional atau daerah layak dibenarkan.
Supaya  kaidah  hukum  berfungsi,  maka  kaidah  hukum  harus  memiliki  ketiga  unsur kelakuan hukum yaitu secara yuridis, sosiologis, dan filosofis.
Suatu  kaidah  hukum  yang  hanya  mempunyai  kelakuan  secara  yuridis  belaka,  maka kaidah  hukum  tersebut  menjadi  suatu  kaidah  yang  mati.  Kalau  suatu  kaidah  hukum  hanya mempunyai  kelakuan  sosiologis  dalam  arti  kekuasaan,  maka  kaidah  hukum  yang bersangkutan  menjadi  aturan  pemaksa.  Akhirnya  apabila  suatu  kaidah  hukum  hanya mempunyai  kelakuan  filosofis,  maka  kaidah  hukum    tersebut  hanya  boleh  disebut  sebagai kaidah  hukum  yang  diharapkan  atau  dicita-citakan  ( ius  constituendum, ).  Dengan  demikian, dapatlah disimpulkan bahwa apabila kaidah hukum  tersebut  diartikan sebagai  patokan hidup bersama  yang  damai  dan  tertib,  maka  tidak  boleh  tidak  kaidah  tersebut  harus  mempunyai kelakuan dalam ketiga bidang tersebut 45 . xxxiv
Pada  banyak  kabupaten  di  Indonesia,  sepertinya  ketiga  unsur  kelakuan  hukum  yaitu secara  yuridis,  sosiologis,  dan  filosofis  telah  terwujud  dan  poses  legislasi  berupa  Perda  bisa diwujudkan  dalam  waktu  yang  tidak  terlalu  lama,  hal  ini  bisa  dilihat  dengan  beberapa instrumen:
1. Secara  yuridis,  kita  telah  memiliki  peraturan  yang  lebih  tinggi  yang  memungkinkan dibuatnya Perda tentang zakat, infak dan sedekah;
2. Secara sosiologis  banyak kabupaten di  Indonesia adalah mayoritas muslim 47 , xxxv , masyarakat yang  taat  beragama  dan  memegang  nilai-nilai  adatnya,  bahkan  di  sebagian  kabupaten berlaku  istilah ”adat  basandi  syara’,  syara’  basandi  kitabullah.” Tentu  jika  Peraturan Daerah tersebut diterbitkan, tidak akan ada reaksi penentangan dari masyarakat;
3. Secara  filosofis,  tentu  terwujudnya  masyarakat  yang  taat  zakat,  adanya  pemerataan,  dan sejahtera  lahir  batin  sesuai  dengan  semangat  zakat,  infak  dan  sedekah  adalah  merupakan cita-cita seluruh masyarakat.
Seiring  dengan  era  reformasi,  keinginan  masyarakat  untuk  membuat  peraturan  yang sesuai dengan jiwa dan semangat yang hidup di tengah masyarakat (baca: syariah), sepertinya semakin  menguat,  seperti  UU  Perbankan  Syariah,  UU  Otonomi  Nangro  Aceh  Darussalam, UU Ibadah Haji, UU Peradilan Agama dan UU Zakat sendiri. Zakat sebagaimana diketahui, sudah  diyakini  penduduk  Indonesia  yang  mayoritas  muslim  sebagai  suatu  kewajiban.
Jurnal Islamika, Volume 13 Nomor1 Tahun 2013
Undang-undang Pengelolaan Zakat yang lahir pada tahun 1999 adalah sebuah terobosan dari para pembuat kebijakan dan merupakan buah manis dari reformasi tersebut 48 . xxxvi
Namun  seperti  diuraikan  di  atas,  undang-undang  ini  masih  memiliki  beberapa kelemahan,  di  antaranya  adalah  ia  hanya  mengatur  tentang  pengelolaan  zakat  dan  tidak  ada sanksi  bagi  umat  Islam  yang  mampu  yang  tidak  berzakat.  Jadi  sampai  hari  ini,  setelah  11 tahun  diundangkan,  pengumpulannya  masih  tetap  mengandalkan  kesadaran  umat  Islam sendiri.
Sementara  beberapa  daerah  di  Indonesia,  ada  yang  mencoba  untuk  lebih ”membumikan”  peraturan  tersebut  dalam  bentuk  Perda  atau  Peraturan  Kepala  Daerah 49 . xxxvii
Sebenarnya  bisakah  dibuat  peraturan  daerah  yang  mengatur  tentang  zakat  secara  lebih  rinci dan efektif? Jawabannya bisa, tergantung kepada kemauan semua pihak.
Secara  yuridis  dibentuknya  Perda  yang  bernuansakan  syariah  adalah  sesuatu  yang halal di bumi Indonesia ini. Tinggal kemauan semua pihak untuk bisa mewujudkannya. Untuk menilik  lebih  lanjut  kemungkinan  terbitnya  Perda  Zakat  ini  ada  baiknya  kita  melihat  dulu yang dimaksud dengan Perda tersebut.
UUD 1945, Pasal 18 ayat (6) menjelaskan “Pemerintahan Daerah berhak menetapkan peraturan  daerah  dan  peraturan-peraturan  lain  untuk  melaksanakan  otonomi  dan  tugas pembantuan.”  selanjutnya  UU  No  10  Tahun  2004,  tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-undangan,  Pasal  1  angka  (7)  menjelaskan  “Peraturan  Daerah  adalah  Peraturan Perundang-undangan  yang  dibentuk  oleh  DPRD  dengan  persetujuan  bersama  Kepala Daerah.” dan UU No 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 136-147 lebih rinci menjelaskan tentang tata cara pembuatan Perda tersebut.
Selanjutnya  Pasal  136  ayat  3  UU  No.  42  tahun  2005  menjelaskan  bahwa  Perda sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  merupakan  penjabaran  lebih  lanjut  dari  peraturan perundang-undangan  yang  lebih  tinggi  dengan  memperhatikan  ciri  khas  masing-masing daerah.
Dengan  diterbitkannya  Perda  Zakat  tentunya  akan  bisa  meningkatkan  Pendapat  Asli Daerah  kabupaten  itu  sendiri,  sekalipun  tentu  hasil  pengumpulan  tersebut  tidak  otomatis masuk ke dalam APBD.
Secara  undang-undang,  PAD  bertujuan  memberikan  kewenangan  kepada  Pemerintah Daerah  untuk  mendanai  pelaksanaan  otonomi  daerah  sesuai  dengan  potensi  Daerah  sebagai perwujudan Desentralisasi (pasal 4 UU 33 tentang Perimbangan Keuangan). Sementara Zakat,
infak dan sedekah bisa masuk kategori penerimaan daerah, sebagaimana dalam Pasal 5 ayat 2 dan pasal 6 pon d UU 33 Tahun 2004.
Jika  Perda  tersebut  telah  terbit  dan  disosialisasikan  dengan  baik,  besar  harapan  dana yang terkumpul di BAZDA akan terus meningkat secara siginifikan. Zakat, infak dan sedekah akan  menjadi  sumber  dana  yang  bisa  dimanfaatkan  bagi  kesejahteraan  masyarakat  terutama untuk  mengentaskan  kemiskinan  dan  menghilangkan  kesenjangan  sosial  sebagaimana disebutkan pada penjelasan pembukaan undang-undang tentang Zakat.
Menurut  penulis,  para  pengambil  kebijakan  baik  eksekutif  maupun  legislatif  perlu melakukan pemilihan nilai-nilai  atau  yang lebih dikenal  dengan istilah politik hukum,  untuk mengakomodir nilai-nilai yang berlaku berdasarkan agama dan adat istiadat bangsa Indonesia.

## Kesimpulan
Dari tulisan diatas perlu disimpulkan bahwa:
1. Zakat  adalah  salah  satu  fondasi  umat  Islam,  jika  di  daerah  tertentu  banyak  yang  tidak berzakat  tentu  bangunan  umat  tersebut  akan  timpang  dan  oleng  sehingga  umat  tidak  bisa membangun peradaban sesuai yang diinginkan dan diridhai Allah SWT.
2. Zakat,  infak dan sedekah memiliki hikmah dan  manfaat  yang jika dilakukan, manfaatnya akan dirasakan oleh pelakunya dan sekitarnya.
3. Indonesia  telah  memiliki  UU  nomor  38  tahun  1999  tentang  pengelola  zakat,  namun undang-undang  ini  dirasa  masih  banyak  terdapat  kelemahan.  Perlu  dipahami  bahwa undang-undang  ini  adalah  terobosan  yang  sangat  berharga  dalam  upaya  untuk membumikan nilai-nilai syariat.
4. Demi  untuk  terus  memacu  meningkatkan  kesadaran  berzakat,  infak  dan  sedekah,  perlu dibuat peraturan daerah yang mengatur tentang hal tersebut.
Jurnal Islamika, Volume 13 Nomor1 Tahun 2013

## Endnote
1 Diskursus tentang "maqashid al-syari‟ah" sesunguhnya telah ada semenjak zaman Rasulullah, namun sebagai sebuah  disiplin  ilmu  ia  baru  populer  setelah  al-Syathibi  membeberkan  konsep  tersebut  dalam  bukunya Al- Muwafaqat  fi  Ushul  al-Syari'ah .  Konsep  ini  berupaya  untuk  menggali  hikmah,  rahasia  dan  tujuan diturunkannya  syariat  untuk  merealisasikan  kemaslahatan  bagi  hamba  Allah.  Menurut  al-Syathibi,  syariat yang diturunkan oleh syari‟ adalah untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dan menghindari mafsadat. Kemaslahatan itu sendiri kemudian terbagi menjadi 3; تٌسوشضلا(primer) , ا تٍجاحل (sekunder) dan تٌٍسحتلا (tersier). Untuk yang pertama adalah sesuatu yang harus ada demi terwujudnya kehidupan manusia. Seperti beragama, makan,  minum,  nikah,  belajar,  dan  lain-lainnya,  yang  terangkum  dalam  5  bagian;  menjaga  agama(يٌذلا), jiwa(سفٌلا), keturunan( لا لسً ), harta ( ا اول ل ) dan akal(لقعلا). Lihat Abu Ishaq al-Syatibi, al-Muwafaqat fi Ushul al- Syari'ah , Dar al-Fikr, Beirut, 2003.
2 Muhammad Fu‟ad Abdul Baqi, Mu’jam Mufahharaz li Alfazh al-Qur’an al-Karim , Dar al-Hadits, Kairo, h. 407.
3 Ibid. , h. 808
4 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah , Dar al-Fikr, Beirut, 1977. h. 276 5 Sambutan  Menteri  Agama  pada  saat  pembukaan  "World  Zakat  Forum"  di  Yogyakarta,  Oktober  2010. Indonesia adalah tuan rumah WZF tahun 2010.
6 Ar-Raghib al-Ashfihani, Mu’jam Mufradat Alfazh al-Quran , Dar al-Fikr, t.t, Jakarta, hlm 218.
7 Sayyid Sabiq , Loc. Cit , h. 327
8 Syekh Muhammad al-Khudhari Bek, Tarikh at-Tasyri’ al-Islami, Dar al-Fikr, Beirut, 1995, h. 32.
9 Anonim, Ensiklopedi Islam , PT. Ichtiar Baru van Hoeve, Jilid IV, h. 259.
10 Ahmad Mustafa Al-Maraghi, Op. Cit , Jilid IV, Juz 11,h. 16. 11 Sayid  Sabiq  mengutip  beberapa  hadis  yang  menunjukkan  banyaknya  penggunaan  kata  sedekah, diantaranya: نلسو ٍَلع الله ىلص الله لىسس لاق : تقذص نلسه لك ىلع , اىلاق قذصتٌو َسفً عفٌٍف ٍذٍب لوعٌ لاق ؟ذجٌ نل يوف الله ًبً اٌ اىلاقف فىهلولا تجاحلاار يٍعٌ لاق ؟ذجٌ نل ىإف . تقذص َل اهًإف ششلا يع كسوٍلو فوشعولاب لوعٍلف لاق ؟ذجٌ نل ىإف اىلاق ( يساخبلا ٍاوس )
12 Sayyid Sabiq, Op. Cit., h. 356. 14 Ketika memberikan penjelasan ayat tersebut, Ahmad Mushtafa al-Maraghi menghubungkannya ( munasabah ) dengan ayat tentang penyucian jiwa.
15 Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya , h. 297 16 Sayyid Sabiq , Loc. Cit. h.276 17 QS. Al-Ankabut: 45
18 Ismail Raji al-Faruqi, sebagaimana dikutip Rifyal Ka‟bah, ibid.
23 QS Al_Baqarah: 274
27 Dalam kaidah ushul fikih dikenal istilah:
ببسلا صىصخب لا ظفللا مىوعب ةشبعلا
“Bahwa ibarat itu dari umumnya lafazh, bukan dari sebab yang khusus”
28 Ahmad Mushtafa al-Maraghi, Tafsir al-Maraghi, Jilid I, Dar al-Fikr, Beirut, tt, h. 39.
29 Yusuf  Al-Qaradhawi, Fiqh  Zakat,  Studi  Komparatif  mengenai  status  dan  Filsafat  zakat  berdasarkan  al- Quran dan Hadis , terjemah Salman Harun dkk, (Jakarta: Litera AntarNusa, 2002), h. 145-146.
30 Lisan al-Arab, di bawah lam bagian mim.
31 Yusuf Al-Qaradhawi, Op. Cit. , h. 123
32 Dalam  al-Quran  dan  Terjemah  Departemen  Agama  RI,  diberikan  catatan  kaki  nomor  [647].  Yang  berhak menerima  zakat  Ialah:  1.  orang  fakir:  orang  yang  Amat  sengsara  hidupnya,  tidak  mempunyai  harta  dan tenaga  untuk  memenuhi  penghidupannya.  2.  orang  miskin:  orang  yang  tidak  cukup  penghidupannya  dan dalam  Keadaan  kekurangan.  3.  Pengurus  zakat:  orang  yang  diberi  tugas  untuk  mengumpulkan  dan membagikan zakat. 4. Muallaf: orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang  imannya  masih  lemah.  5.  memerdekakan  budak:  mencakup  juga  untuk  melepaskan  Muslim  yang ditawan  oleh  orang-orang  kafir.  6.  orang  berhutang:  orang  yang  berhutang  karena  untuk  kepentingan  yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat  Islam  dibayar  hutangnya  itu  dengan  zakat,  walaupun  ia  mampu  membayarnya.  7.  pada  jalan  Allah (sabilillah):  Yaitu  untuk  keperluan  pertahanan  Islam  dan  kaum  muslimin.  di  antara  mufasirin  ada  yang berpendapat  bahwa  fisabilillah  itu  mencakup  juga  kepentingan-kepentingan  umum  seperti  mendirikan sekolah,  rumah  sakit  dan  lain-lain.  8.  orang  yang  sedang  dalam  perjalanan  yang  bukan  maksiat  mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.
Jurnal Islamika, Volume 13 Nomor1 Tahun 2013
33 Tentang  zakat  profesi  ini  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  telah  mengeluarkan  fatwa  Nomor  3  tahun  2003 tentang zakat penghasilan. Dalam Fatwa ini, yang dimaksud dengan "penghasilan" adalah setiap pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa, dan lain-lain yang diperoleh dengan cara halal, baik rutin seperti pejabat negara, pegawai atau karyawan, maupun tidak rutin seperti dokter, pengacara,konsultan, dan sejenisnya, serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya. Dinyatakan hukum semua bentuk penghasilan halal wajib  di  keluarkan  zakatnya  dengan  syarat  telah  mencapai  nishab  dalam  satu  tahun,  yakni  senilai  emas  85 gram, dan dapat dikeluarkan pada saat menerima jika sudah cukup nishab. Jika tidak mencapai nishab, maka semua penghasilan dikumpulkan selama satu tahun; kemudian zakat dikeluarkan jika penghasilan bersihnya sudah cukup nishab. Adapun kadar zakat penghasilan adalah 2,5%.
36 Al-Imam al-Jashshash, Ahkam al-Quran , jilid III, Dar al-Fikr, 1993, hlm. 122. Lihat juga lebih lanjut Ahmad Haikal, Sejarah Sahabat Abu Bakar Ash-Shiddiq , terjemah Ali Audah, Al-Kautsar, Jakarta, 1999. 37 Pasal 6 ayat1 38 Pasal 1 ayat 1 39 Pasal 3 40 Pasal 9 41 Pasal 2 42 Pasal 21 43 Pasal 1 ayat 6 dan pasal 15
45 Purnadi  Purbacaraka  dan  Soerjono  Soekanto, Perihal  Kaidah  Hukum ,  Citra  Aditya  Bakti,  Bandung,  1983, hal. 92-93
47 Salah  satu  contoh  Kabupaten  Tebo,  penduduknya  mayoritas  adalah  pemeluk  agama  Islam,  yaitu  sebesar 98,28 persen. Sedangkan pemeluk agama Kristen Katolik sebesar 0,35 persen, Kristen Protestan 0,80 persen, Hindu  0,03  persen,  dan  Budha  0,54  persen.  Sedangkan  jumlah  tempat  ibadah  yang  tercatat  sebanyak  601 mesjid/langgar/musholla, dan gereja sebanyak 8 buah. Lihat Bappeda Tebo, Tebo Dalam Angka , 2009. 48 Beberapa undang-undang yang mendukung tegaknya syariat Islam Indonesia:
1. UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
2. UU No 17 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji
3. UU No 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat
4. UU No 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Nangro Aceh Darussalam
5. UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama
6. UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
7. UU No 18 Tahun 2003 tentang Advokat
8. UU No 4 Tahun 2004 tentang Kehakiman
9. UU No 5 Tahun 2005 tentang Perubahan tentang Mahkamah Agung
10. UU No 44 Tahun 1999 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi  Daerah  Istimewa  Aceh  sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD)
11. UU No 18 tahun 2001 Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi NAD 12. UU No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
Selain itu ada Undang-undang yang sangat islami yang lahir di masa Orde Baru, yaitu UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Inpres No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).
49 Beberapa Qanun atau Peraturan Daerah yang bernuansakan syariah:
1. Qanun Provinsi NAD No 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam 2. Qanun Provinsi NAD No 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam
3. Qanun Provinsi NAD No 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Akidah, Ibadah, dan Syi‟ar Islam
4. Qanun Provinsi NAD No 12 Tahun 2003 tentang Minuman Khamr dan Sejenisnya
5. Qanun Provinsi NAD No 13 Tahun 2002 tentang Maisir (Perjudian)
6. Qanun Provinsi NAD No 14 Tahun 2002 tentang Khalwat (Mesum)
7. Qanun Provinsi NAD No 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat
8. Perda Prov. Sumbar No 11 Tahun 2001 tentang Pemberantasan dan Pencegahan Maksiat
9. Perda Kab. Solok No 10 Tahun 2001 tentang Kewajiban Membaca Alquran bago Siswa dan Pengantin 10. Perda Kab. Solok No 6 Tahun 2002 tentang Pakaian Muslimah
11. Perda  Kab.  Padang  Pariaman  No  2  tahun  2004  tentang  Pencegahan,  Penindakan,  dan  Pemberantasan Maksiat
12. Perda Kota Padang No 3 Tahun 2003 tentang Wajib Baca Alquran
13. Perda Kab. Pasaman Barat tentang Aturan Berbusana Muslim di Sekolah
14. Perda Kab. Tangerang No 8 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pelacuran
15. Perda Kab. Garut No 6 Tahun 2000 tentang Kesusilaan
Jurnal Islamika, Volume 13 Nomor1 Tahun 2013
16. Perda Kab. Gresik No 7 Tahun 2002 tentang Larangan Praktik Prostitusi 17. Perda Kab. Gresik No 15 Tahun 2002 tentang Peredaran Minuman Beralkohol 18. Perda Kab. Pamekasan No 18 tahun 2001 tentang Peredaran Minuman Keras 19. Perda Kab. Jember No 14 Tahun 2001 tentang Penanganan Pelacuran 20. Perda Kab. Enrekang No 6 Tahun 2005 tentang Busana Muslimah dan Baca Tulis Alquran 21. Perda Kab. Gowa tentang Busana Muslimah dan Penambahan Jam Pelajaran Agama 22. Perda Kab. Maros No 15 tahun 2005 tentang Pemberantasan Buta Aksara Alquran 23. Perda Kab. Sinjai tentang tentang Busana Muslimah 24. Perda Kab. Bulukumba No 2 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Zakat Profesi, Infaq, dan Sadaqah 25. Perda Kab. Bulukumba No 3 Tahun 2002 tentang Larangan Penjualan Minuman Alkohol 26. Perda Kab. Bulukumba tentang Busana Muslimah, Baca Tulis Alquran bagi Siswa dan Calon Pengantin, dan Zakat
27. Perda Kab. Takalar tentang Busana Muslimah

## Referensi
Al-Quran al-Karim.
Abu Ishaq al-Syatibi, al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah , Dar al-Fikr, Beirut, 2003.
Ahmad  Haikal, Sejarah  Sahabat  Abu  Bakar  Ash-Shiddiq ,  terjemah  Ali  Audah,  Al-Kautsar, Jakarta, 1999.
Ahmad Mushtafa al-Maraghi, Tafsir al-Maraghi, Dar al-Fikr, Beirut, tt.
Al-Jashshash, Ahkam al-Quran , jilid III, Dar al-Fikr, 1993.
Anonim, Ensiklopedi Islam , PT. Ichtiar Baru van Hoeve, Jilid IV
Ar-Raghib al-Ashfihani, Mu’jam Mufradat Alfazh al-Quran , Dar al-Fikr, t.t, Jakarta.
Bappeda Tebo, Tebo Dalam Angka , 2009.
Erdianto, Perda-perda  Bernuansa  Islam ,  Artikel  pada  Harian  Jambi  Ekspress,  Edisi  20  Juni 2005
Muhammad al-Khudhari Bek, Tarikh at-Tasyri’ al-Islami, Dar al-Fikr, Beirut, 1995.
Muhammad  Fu‟ad  Abdul  Baqi, Mu’jam  Mufahharas  li  Alfazh  al-Quran  al-Karim ,  Dar  al- Hadis, Kairo.
Purnadi  Purbacaraka  dan  Soerjono  Soekanto, Perihal  Kaedah  Hukum ,  Citra  Aditya  Bakti, Bandung, 1983
Rifyal Ka‟bah, Penegakan Syariat Islam di Indonesia , Khairul Bayan, Jakarta, 2004
Sayyid Sabiq, Fiqh as-Sunnah, Jilid I, Dar al-Kitab al-„Arabi, Beirut, 1977
Yusuf  Al-Qaradhawi, Fiqh  Zakat,  Studi  Komparatif  mengenai  Status  dan  Filsafat  Zakat berdasarkan al-Quran dan Hadis , terjemah Salman Harun dkk, Litera AntarNusa, Jakarta, 2002.

## Undang-undang:

## Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang pengelolaan Zakat
Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua terhadap Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama
Undang-Undang  Nomor  17  tahun  2000  tentang  Perubahan  Ketiga  Atas  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1993 tentang Pajak Penghasilan
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Koran:

## Harian Pagi Jambi Ekpress