## PENDAMPINGAN PENGESAHAN PENDIRIAN, NOMOR  INDUK BERUSAHA, DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AMAL USAHA MUHAMMADIYAH DI WILAYAH KABUPATEN NGAWI
Sri Hartono 1) , Titin Eka Ardiana 2) , Rizki Listyono 3) Titis Purwaningrum 4) , Yeni Cahyono 5) 1,2,3,4,5 Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Ponorogo Email:  srihar@umpo.ac.id 1) , titineka31@gmail.com 2) , riskylistyono@gmail.com 3) , ning.titisumpo@gmail.com 4) , cahyo.ump@gmail.com 5)
Abstrak : Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk membekali kemampuan dan keterampilan  terkait  Pengesahan  Pendirian,  Nomor    Induk  Berusaha,  dan Penyusunan  Laporan  Keuangan  Amal  Usaha  Muhammadiyah  di  Wilayah Kabupaten  Ngawi.  Nomor  Induk  Berusaha  (NIB)  sebagai  kebijakan  baru  dari pemerintah  nyata  membawa  kemudahan  bagi  setiap  investor  maupun  Pelaku Usaha. Pasalnya, kini pengusaha tak lagi membutuhkan beragam surat izin hanya untuk mendirikan satu jenis usaha, karena NIB telah memiliki kedudukan sebagai pengganti surat-surat tersebut. Diharapkan dengan pendampingan tersebut status hukum  Amal  Usaha  Muhammadiyah  menjadi  lebih  jelas  dan  manajemen pengelolaan  administrasi  dan  keuangan  semakin  dapat  dipertanggungjawabkan. Metode  pendampingan  yang  dilaksanakan  oleh  Tim  Pendamping  Fakultas Ekonomi untuk wilayah Kabupaten/Kota  Ngawi adalah (1)  Diskusi Terfokus,  (2) Presentasi,  (3)  Pendampingan  Input  Data,  dan  (4)  Monitoring  dan  Evaluasi. Pendampingan  pengurusan  SK  pengesahan  pendirian  AUM  untuk  wilayah Kabupaten Ngawi dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober 2019, bertempat di SD Muhammadiyah 1 Kabupaten Ngawi. Target peserta pendampingan sebanyak 78 AUM,  yaitu  terdiri  dari  Raudatul  Athfal  atau  TK,  Madrasah  Ibtida’yah, Madrasah  Tsanawiyah,  dan  Madrasah  Aliyah/SMA/SMK,  dan  Rumah  Sakit sebanyak  1  rumah  sakit.  Berdasarkan  capaian  kegiatan  pada  tahap  1,  yaitu pengisian dan penguploadan permohonan surat keputusan pengesahan pendirian AUM,  maka  untuk  kegiatan  pendampingan  selanjutnya  difokuskan  pada pengurusan  Nomor  Induk  Berusaha  (NIB)  dan  pendampingan  pengelolaan keuangan AUM.
Kata Kunci : Pelatihan, Wirausaha, Akuntansi, Pemasaran

## 1. PENDAHULUAN
Pasal  25  ayat  (1)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun    2018  tentang  Pelayanan Perizinan  Berusaha  Terintegrasi  Secara  Eletronik  atau Online  Single  Submission (OSS) dinyatakan  bahwa  “NIB  merupakan  identitas  berusaha  dan  digunakan  oleh  pelaku  usaha untuk  mendapatkan  Izin  Usaha  dan  Izin  Komersial  atau  Operasional  termasuk  untuk pemenuhan  persyaratan  Izin  Usaha  dan  Izin  Komersial  atau  Operasional”.  Latar  belakang diluncurkan kebijakan baru ini adalah banyaknya keluhan yang datang dari para pelaku usaha terkait  kepengurusan  perizinan  usaha  yang  terbilang  rumit  dan  cenderung  berbelit-belit. Belum  lagi  waktu  yang  dibutuhkan  juga  biaya  yang  harus  dikeluarkan  untuk  mendapatkan sebuah  perizinan.  Padahal,  dibutuhkan  lebih  dari  satu  surat  izin  yang  berkaitan  dengan kepemilikan  usaha.  Dengan  memiliki  Nomor  Induk  Berusaha  (NIB),  maka  nantinya  setiap
pengusaha tidak perlu membawa terlalu banyak dokumen persyaratan untuk mengurus suatu izin  usaha.  Cukup  dengan  menggunakan  NIB  sebagai  salah  satu  dokumen  yang  dibutuhkan disertai dengan beberapa dokumen pendukung yang memang dibutuhkan.
Nomor  Induk  Berusaha  (NIB)  ini  akan  berlaku  selama  para  pelaku  usaha  masih menjalankan  usahanya  sesuai  dengan  peraturan  perundangan  yang  berlaku.  Namun, pemerintah  akan  mencabut  NIB  dan  menyatakan  bahwa  nomor  tersebut  tak  lagi  berlaku apabila  Pelaku  Usaha  ternyata  melakukan  penyimpangan  atau  menjalankan  aktivitas  yang tidak sesuai dengan data NIB, serta dinyatakan  tidak sah atau batal berdasarkan dari putusan pengadilan dengn kekuatan hukum yang bersifat tetap.
Dengan dikeluarkannya kebijakan baru terkait perizinan usaha, para pelaku usaha akan semakin mudah dalam mendirikan usaha baru. Tidak perlu  lagi repot mempersiapkan segala dokumen  dan  berkas  untuk  melengkapi  persyaratan  suatu  perizinan  usaha,  karena  nantinya, NIB  ini  akan  berperan  sebagai  surat  izin  resmi  pengganti  SIUP,  TDP,  API,  dan  hak  akses kepabeanan.  Sesuai  dengan  isi  Perpres  Nomor  91  Tahun  2017,  Percepatan  Pelaksanaan Berusaha dilakukan oleh pemerintah melalui tahapan berikut:
1) Membentuk Satuan Tugas (Satgas) di lembaga atau kementerian, pemerintahan provinsi dan  pemerintahan  daerah  atau  kabupaten  dengan  tugas  utama  untuk  mengawal pelaksanaan kegiatan usaha atau investasi serta membantu menyelesaikan perizinan yang dibutuhkan oleh Pelaku Usaha.
2) Memberikan  izin  pada  Pelaku  Usaha  atau  investor  yang  melakukan  aktivitas  usaha  di Kawasan Strategis Pariwisata, Kawasan Perdagangan Bebas, Kawasan Ekonomi Khusus, Kawasan Industri, dan Pelabuhan Bebas untuk melakukan penundaan terhadap izin usaha tertentu.
3) Menyederhanakan  regulasi  dan  memberikan  kemudahan  dalam  birokrasi  terkait  dengan perizinan usaha kepala investor atau Pelaku Usaha.
4) Penggunan dokumen atau data bersama dalam membuat izin usaha.
5) Menggabungkan  hal-hal  yang  terkait  dengan  pengajuan  perizinan,  proses  pembuatan sekaligus penerbitan izin usaha secara eletronik melalui sistem Online Single Submission (OSS)  dalam  bentuk  aplikasi  untuk  memudahkan membuat  izin  usaha  bagi  investor  dan Pelaku Usaha melalui sistem perizinan yang terintegrasi secara elektronik.

## 2. METODE PENGABDIAN
Metode  pengabdian  yang  dilaksanakan  oleh  Tim  Pendamping  Fakultas  Ekonomi untuk wilayah Kabupaten Ngawi adalah:
1) Diskusi Terfokus
Diskusi  terfokus  ini  dilaksanakan  baik  di  dalam  tim  pendamping  maupun  dengan melibatkan  pihak.  Di  dalam  tim  pendamping,  tema  yang  didiskusikan  adalah  materi pendampingan,  langkah  pendampingan  dan  pembagian  kerja  tim.  Sedangkan  diskusi dengan pihak lain dilakukan untuk uji coba penginputen data ke dalam sistem (https://sk- aum.id/).
2) Presentasi
Berdasarkan materi pendampingan, setiap bertemu dengan AUM di suatu wilayah, pertama kali dilakukan presentasi langkah pengisian data atau input data ke sistem.
3) Pendampingan Input Data
Setelah  tim  pendamping  presentasi,  maka  dilakukan  kegiatan  pendampingan  penginputan data.  Dalam  hal  ini,  masing-masing  AUM  sudah  menyiapkan  data  yang  akan  diinputkan dan pendamping akan membantu jika terdapat permasalahan.
4) Monitoring dan Evaluasi
Monitoring kegiatan pendampingan dilaksanakan setelah pendampingan di lapangan, yaitu berdasarkan  laporan  dari  AUM  terkait  ketercapaian  target    kegiatan  serta  memberikan solusi  jika  terdapat  permasalahan.  Sedangkan  evaluasi  dilaksanakan  secara  rutin,  baik secara  langsung  maupun  tidak  langsung.  Secara  rutin  evaluasi  kegiatan  dilaksakan  setiap minggu  dan  secara  tidak  langsung  dilakukan  melalui  penyampaian  informasi  dan permasalahan di lapangan melalui group whatsapp.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pelaksanaan pendampingan AUM se-Karesidenan Madiun dan Kabupaten Trenggalek diawali  dengan  kegiatan  Sosialisasi  Pengesahan  Pendirian  Amal  Usaha  Muhammadiyah (AUM)  dan  Nomor  Induk  Berusaha  (NIB)  yang  dilaksanakan  pada  hari  Selasa  tanggal  22 Oktober  2019  bertempat  di  Gedung  Expotorium  Universitas  Muhammadiyah  Ponorogo. Kegiatan  sosialisasi  tersebut  dilaksanakan  oleh  Tim  Pimpinan  Pusat  Muhammadiyah  dan dihadiri  oleh  Unsur  dari  Pimpinan  Daerah  Muhammadiyah,  unsur  dari  Pimpinan  Daerah Aisyiyah,  unsur  dari  Amal  Usaha  Muhammadiyah  dari  Kabupaten/Kota  se-Karisidenan Madiun  dan  Kabupaten  Trenggalek,  Pimpinan  Universitas  Muhammadiyah  Ponorogo,  dan seluruh Tim Pendamping dari Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Materi kegiatan sosialisasi terdiri dari dua bagian, yaitu:
1) Permasalahan NIB, Keuangan dan Perpajakan AUM, dan
2) Pengesahan Pendirian AUM dan NIB. Untuk materi pertama diikuti oleh seluruh peserta.
3) Pada  materi  kedua  peserta  sosialisasi  dibagi  menjadi  dua  kelompok,  yaitu  kelompok PDM  dan  PDA,  dan  kelompok  AUM.  Untuk  kelompok  AUM  dan  Tim  Pendamping diberikan  Sosialisasi  Proses  Pengurusan  Pengesahan  Pendirian  AUM  Dan  NIB  yang bertempat tetap di Gedung Expotorium, sedangkan kelompok PDM dan PDA, Pimpinan Universitas  Muhammadiyah  Ponorogo  dan  Tim  Inti  Pendamping  diberikan  sosialisasi proses pendamping dan kesepakatan pendampingan masing-masing kabupaten/kota.
Hasil  kesepakatan  antara  Tim  Pendamping  dengan  unsur  PDM  dan  PDA,  bahwa pendampingan untuk masing-masing kabupaten/kota sesuai dengan jadwal sebagai berikut:
Tabel 1. Hasil Kesepakatan antara Tim Pendamping dengan PDM/PDA Tanggal 22 Oktober

## 2019 di Ruang Meeting Lantai II Gedung Rektorat
No Nama PDM Tanggal Tempat Jumlah AUM 1 PDM Kab. Magetan 27 Okt 2019 SD Muhammadiyah 1 21 AUM 2 PDM Kab. Madiun 27 Okt 2019 SMK Muh. Dolopo 24 24 AUM 3 PDM Kab. Madiun 28 Okt 2019 SMU Muhammadiyah 1 146 AUM 4 PDM Kab. Ponorogo 29 Okt 2019 SMU Muhammadiyah 1 55 AUM 5 PDM Kab. Pacitan 29 Okt 2019 Kantor PDM Kab. Pacitan 128 AUM 6 PDM Kab. Ngawi 30 Okt 2019 SD Muhammadiyah 1 78 AUM 7 PDM Kota Madiun 2 Nov 2019 Kantor PDM Kota Madiun 20 AUM 8 PDM Kab. Trenggalek  2 Nov 2019 Pondok Pesantren MBS 61 AUM
Berdasarkan kesepakatan tersebut (Tabel 1) Tim Pendamping Fakultas Ekonomi pada hari  yang  sama  melakukan  koordinasi  tim  untuk  menyiapkan  bahan  pendampingan  dan pembagian  tenaga  pendamping  serta  kebutuhan  tenaga  pendamping  dari  mahasiswa.  Bahan yang harus disiapkan oleh masing-masing AUM pada saat pendampingan adalah:
a. E-mail untuk Pendaftaran AUM (sebaiknya e-mail Lembaga atau AUM)
b. E-mail untuk Pendaftaran NIB (wajib membuat karena akan dimasukkan alamat e-mail dan passwordnya
c. Copy SK Pendirian AUM,
d. Scan Sertifikat Tanah per lembar (bukan halaman depan tapi lembar Pendaftar Pertama dan lembar Surat Ukur) masing-masing maksimal 300kb
e. Profil AUM,
f. Foto Gedung dari Depan (identitas kelihatan) dan Foto Gedung bagian Dalam (maks 300kb),
g. Nomor dan Kop Surat AUM.
h. Membutuhkan kehadiran Ketua AUM dan PDM/PDA: 1) Tanda Tangan dan Stempel Ketua AUM, 2) Tanda Tangan dan Stempel Ketua PDM/PDA, dan 3) NPWP AUM (mengecek kesesuaian nomor).
Data yang dibutuhkan untuk Profil Sekolah/PAUD/Madrasah adalah:
a. Nomor SK Pendirian,
b. Status Akreditasi,
c. Nomor Statistik Sekolah,
d. Nomor dan Tanggal SK Ijin Operasional,
e. Kompetensi Keahlian (khusus untuk SMK),
f. Jumlah Pendidikan (Laki-Laki dan Perempuan),
g. Jumlah Tenaga Kependidikan (Laki-Laki dan Perempuan),
h. Jumlah Siswa sampai dengan Sekarang (Laki-Laki dan Perempuan),
i. Jumlah Rombel.
Data yang dibutuhkan untuk Profil Rumah Sakit atau Klinik adalah:
a. Nomor dan Tahun SK Pendiriian,
b. Status Akreditasi,
c. Nomor Ijin Penyelenggaraan,
d. Nomor dan Tanggal SK Ijin Operasional,
e. Tipe Rumah Sakit,
f. Jumlah Karyawan (Laki-Laki dan Perempuan),
g. Jumlah Bangsal, TT, dan Poliklinik,
h. Virtual Account BPJS,
i. Nomor Pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan,
j. Nomor WLKP.

## Pendampingan Aum Di Kabupaten Ngawi
Pendampingan  AUM  untuk  Kabupaten  Ngawi  dilaksanakan  pada  tanggal  30 Oktober  2019  bertempat  di  SD  Muhammadiyah  1  Kabupaten  Ngawi.  Jumlah  AUM  yang didampingi  ditargetkan  sebanyak  78  AUM  yang  terdiri  dari  Raudatul  Athfal  atau  TK, Madrasah Ibtida’yah, Madrasah Tsanawiyah, dan Madrasah Aliyah.
Beberapa permasalahan yang dihadapi pada saat pendampingan antara lain adalah:
a. Kesulitan  untuk  login,  karena  setelah  mendaftar  untuk  mendapatkan  verifikasi  lewat  e- mail  sangat  lama  dan  para  AUM  banyak  mengulangi  pendaftaran  baru  bisa  melakukan login ke sistem.
b. Berkas yang tersedia belum mengikuti arahan, yaitu maksimal 300kb. Kehadiran  tambahan  mahasiswa  dalam  pendampingan  sangat  membantu  untuk mengecilkan  ukuran  foto  maupun  file  pdf,  serta  melakukan  pemecahan  data  hasil  scan pdf.
c. Terdapat  kesulitan  untuk  menentukan  lokasi  AUM  karena  di  sistem  sering  error. Pendamping membantu mencarikan lokasi AUM melalui google map untuk diambil titik ordinatnya.

## 4. SIMPULAN DAN SARAN

## Simpulan
Berdasarkan  capaian  kegiatan  pada  tahap  1,  yaitu  pengisian  dan  penguploadan permohonan  surat  keputusan  pengesahan  pendirian  AUM,  maka  untuk  kegiatan pendampingan  selanjutnya  difokuskan  pada  pengurusan  Nomor  Induk  Berusaha  (NIB)  dan pendampingan pengelolaan keuangan AUM. Namun demikian, kegiatan pendampingan tetap menunggu  informasi  keputusan  dari  masing-masing  AUM  terkait  kepastian  dan  kesiapan untuk mengajukan NIB tersebut.

## Saran
Oleh  sebab  itu,  tindak  lanjut  kegiatan  dan  saran  atas  pendampingan  yang  akan dilakukan selanjutnya adalah sebagai berikut:

## Pendampingan Tahap II
1) Koodinasi terkait keputusan AUM untuk mengajukan NIB. Koodinasi ini dilakukan oleh Koordinator  Pendamping  Kabupaten/Kota  bersama  dengan  Pimpinan  Daerah Muhamamdiyah atau Aisyiyah masing-masing kabupaten/kota.
2) Melakukan  pendampingan  pengurusan  perubahan  NPWP  jika  belum    sesuai  dengan persyaratan yang sudah ditetapkan.
Pendampingan Tahap III
1) Melakukan kajian kebutuhan dan aplikasi keuangan untuk AUM
2) Simulasi penggunaan aplikasi keuangan untuk AUM
3) Pelatihan dan Pendampingan pengelolaan keuangan AUM masing-masing kabupaten/kota.

## DAFTAR PUSTAKA
Pemerintah  Indonesia.2018.  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  2018  Yang  Mengatur Tentang  Pelayanan  Perizinan  Berusaha  Terintegrasi  Secara  Elektronik.  Sekretariat Negara. Jakarta.
Pemerintah  Indonesia.2017.  Perpres  Nomor  91  Tahun  2017  Yang  Mengatur  Tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha. Sekretariat Negara. Jakarta.
Pemerintah  Indonesia.2014.  Nomor  49  Tahun  2014  Tentang  Standar  Nasional  Pendidikan Tinggi (SN DIKTI).Dikti. Jakarta.
Pemerintah  Indonesia.2015.  Nomor  44  Tahun  2015  Tentang  Standar  Nasional  Pendidikan Tinggi (SN DIKTI).Dikti. Jakarta.