## PENGELOLAAN SUMBERDAYA HUTAN BERSAMA MASYARAKAT DALAM SISTEM AGROFORESTRY
Oleh: Totok Dwinur Haryanto 1
Abstract  :  Cooperative  forest  management  is  a  social  forestry  strategy  to  improve community  prosperity.  Cooperative  forest  management  not  only  produce timber  but  also  use  all  the  forest  resources.  Forest  management  has  been change  not  only  for  company  profits,  it’s  also  for  advantages  of  local community inside and around the forest.
Keywords  : Forest Resources Management

## I. PENDAHULUAN
Konsep pengelolaan sumberdaya hutan bersama masyarakat adalah merupakan strategi  kehutanan  sosial  yang  bertujuan  hutan  untuk  kemakmuran  masyarakat.  Di dalam  pengelolaan  hutan  dengan  strategi  kehutanan  sosial,  disesuaikan  dengan karakteristik lahan tipe hutan, fungsi hutan, kondisi daerah aliran sugai, sosial budaya ekonomi,  kelembagaan  masyarakat  setempat  termasuk  hutan  adat  dan  batas administrasi  pemerintahan,  yang  berbeda  dengan  sistem  konvensional  ( timber management ),  yang  mempunyai  perbedaan.  Tujuan  pengelolaan  hutan  tidak  hanya untuk menghasilkan kayu pertukangan, melainkan untuk memanfaatkan sumber daya hutan  bagi  semua  jenis  hasil  hutan  yang  dapat  dihasilkan  ditempat  yang  bervariasi menurut  lokasi;  Orientasi  pengelolaan  hutan  berubah  dari  kepentingan  untuk memperoleh  keuntungan  finansial  bagi  perusahaan,  kepentingan  dan  kebutuhan masyarakat,  khususnya  yang  bertempat  tinggal  didalam  dan  sekitar  hutan;  Berbeda dengan pengelolaan kebun kayu,  yang berskala luas dengan konsep kelas perusahaan untuk  satu  bagian  hutan  sebagai  unit  dalam  strategi  kehutanan  sosial,  bentuk pengelolaan  hutan  beragam  sesuai  dengan  sifat  fisik  wilayah  mikro  dan  pengaruh sosial  ( management  regimes ),  untuk  memaksimalkan  produktivitas  tiap  jengkal kawasan  hutan.  Satuan  wilayah  mikro  yang  diambil    adalah  unit  kegiatan  tahunan,
1 Dosen Fakultas Hukum
khususnya  pekerjaan  tanaman  yang  pada  hutan  jati  di  Jawa  dapat  diidentikkan dengan petak ( conpartement ) dengan luas 30 – 40 Ha saja.
Untuk  pulau  Jawa  dimana  pengelolaan  hutannya  diserahkan  kepada  Perum Perhutani,  dan  penerapan  kehutanan  sosial  untuk  kemakmuran  masyarakat disesuaikan dengan karakteristik tipe hutan dipulau Jawa yang pada umumnya hutan produksi  di  samping  hutan  konservasi,  dan  hutan  lindung  maka  Perum  Perhutani bekerjasama  dengan  Universitas  Gadjah  Mada  (UGM)  tahun  1988  melahirkan konsep sistem Pengelolaan Hutan Jati Optimal (PHJO) yang lebih populer dengan sistem  MR  ( Management  Regim ),  dan  tahun  1991  konsep  MR  diuji  coba  di  KPH Madiun  dan  hasilnya  dianggap  baik  maka  mulai  tahun  1994  juga  dicoba  di  Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Tangen, KPH Surakarta.
Konsep  sistem  PHJO  atau  MR  berbeda  dengan  sistem Pengelolaan  Hutan Konvensional ( timber  management ).  Di  dalam  konsep  ini  masyarakat  desa  hutan ditempatkan  sebagai  bagian  dari  proses  perumusan  pelaksanaan  pekerjaan dilapangan. Konsep PHJO juga  menempatkan masyarakat sebagai subyek pengelola hutan  bersama  pejabat  lapangan  Perum  Perhutani,  oleh  karena  itu  konsep  PHJO disebut  juga  bentuk  konsep Pengelolaan  Hutan  Bersama  Masyarakat  (PHBM) atau pengelolaan  hutan  kooperatif ( cooperative  forest  management )  yang merupakan kerjasama antara Perum Perhutani dengan masyarakat sekitar hutan.
Konsep  PHBM  mempunyai  ciri-ciri  pokok,  kehutanan  ditempatkan  sebagai bagian  (sub  sistem)  dari  sistem  pembangunan  wilayah,  maka  tujuan  pengelolaan hutan  adalah  untuk  ikut  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat.  Untuk  dapat merumuskan  pengelolaan  yang  relevan  dengan  kondisi  wilayah  dan  kepentingan masyarakat,  maka  harus  sesuai  dengan  prosedur  perencanaan  umum  dan  verifikasi pembangunan  wilayah  dengan  disertai  informasi  yang  jelas.  Belakangan  muncul sistem  agroforestry ,  bagaimana  dengan    sistem  Agroforestry  dalam  pengelolaan hutan bersama masyarakat ?

## II. PENGELOLAAN  SUMBERDAYA  HUTAN  BERSAMA  MASYARAKAT (PHBM)
Pengelolaan sumber daya hutan bersama masyarakat menurut Keputusan Ketua Dewan  Pengawas  Perum  Perhutani  No.  136/KPTS/DIR/2001  adalah  suatu  sistem
pengelolaan  sumber  daya  hutan  yang  dilakukan  bersama  oleh  Perum  Perhutani  dan masyarakat desa atau Perum Perhutani dan masyarakat desa hutan dengan pihak yang berkepentingan  ( stake  holders ) dengan  jiwa  berbagi,  sehingga  kepentingan  bersama untuk  mencapai  berkelanjutan  fungsi  dan  manfaat  sumber  daya  hutan  dapat diwujudkan secara optimal dan proporsional.
Berdasarkan    Undang-undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan Daerah dan Undang-undang  Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat  dan  Daerah.  PHBM  merupakan  sistem  kebijakan    pengelolaan  atau manajemen  yang  berorientasi  pada  kolaborasi  antara  perusahaan  dan  pemerintah daerah  dalam  membangun  kerjasama  dengan  masyarakat  desa  hutan  maupun stake holders yang  dilandasi  prinsip  pembelajaran  bersama,  saling  percaya  dan  saling menghargai  peran  masing-masing  dalam  konteks  pengelolaan  sumber  daya  hutan dengan  memadukan  aspek  ekonomi,  ekologi  dan  aspek  sosial  secara  proporsional sesuai  dengan  tujuan  Undang-undang  Nomor  41  Tahun  1999  tentang  Kehutanan. Adapun  bentuk  dari  kegiatan  PHBM  yang  dilakukan  Perum  Perhutani  dan Pemerintah  Daerah  bersama  masyarakat  desa  hutan, stake  holders meliputi  berbagi dalam pemanfaatan lahan atau tata ruang, berbagi dalam pemanfaatan waktu, berbagi pemanfaatan  hasil  dalam  pengelolaan  sumber  daya  alam  dengan  prinsip  saling menguntungkan, saling memperkuat dan saling mendukung. Bentuk-bentuk kegiatan pengelolaan  sumber  daya  hutan  yang  dapat  dikelola  bersama  masyarakat  adalah jenis-jenis kegiatan berbasis lahan ( land bezed ) yang dilaksanakan didalam kawasan hutan  dan  dapat  dikembangkan  diluar  kawasan  hutan  dengan  memanfaatkan  lahan atau ruang melalui pola tanam  yang disesuaikan dengan  karakteristik  wilayah. Pola- pola  tanam  yang  sesuai  dengan  karakteristik  wilayah  adalah  pola  tanam  yang  dapat mengembangkan  untuk  keanekaragaman  jenis  dan  komoditi  kehutanan,  pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dengan tetap mengoptimalkan fungsi dan manfaat sumber daya alam.
Pengelolaan sumber daya hutan menurut Pasal 21 Undang- undang  Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan meliputi kegiatan :
a. Tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan
b. Pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan
c. Rehabilitasi dan reklamasi hutan
d. Perlindungan hutan dan konservasi alam
Sedangkan pengelolaan  sumber daya  hutan  menurut Keputusan  Ketua  Dewan Pengawas  Perum  Perhutani  Nomor  136/KPTS/DIR/2001  pengelolaan  sumber  daya hutan, meliputi :
a. Penyusunan rencana sumber daya hutan
b. Pemanfaatan sumber daya hutan dan kawasan hutan
c. Perlindungan  sumber  daya  hutan  dan  konservasi  alam,  tidak  termasuk rehabilitasi dan reklamasi hutan.
Menurut  Undang-undang  No.  41  Tahun  1999  tentang  Kehutanan  ditegaskan didalam  Pasal  3  penyelenggaraan  kehutanan  bertujuan  untuk  sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan:
a. Menjamin  keberadaan  hutan  dengan  luas  yang  cukup  dan  sebaran  yang proposional.
b. Mengoptimalkan  aneka  fungsi  hutan  yang  meliputi  fungsi  konservasi, fungsi  lindung,  dan  fungsi  produksi  untuk mencapai  manfaat  lingkungan, sosial budaya dan ekonomi yang seimbang dan lestari.
c. Meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai.
d. Meningkatkan  kemampuan  untuk  mengembangkan  kapasitas  dan keberdayaan  masyarakat  secara  partisipatif  berkeadilan,  dan  berwawasan lingkungan  sehingga  mampu  menciptaka  ketahanan  sosial  dan  ekonomi serta ketahanan terhadap akibat perubahan eksternal.
Dan  dalam  Pasal  10  ayat  (2)  Undang-undang  ini  mengatur  macam-macam kegiatan penyelenggaraan hutan yaitu :
1).  Perencanaan kehutanan
2).  Pengelolaan hutan
3).  Penelitian  dan  pengembangan,  penelitian  dan  latihan,  serta  penyuluhan kehutanan.
Pada  hakekatnya  tujuan  pengurusan  hutan  dalam  arti  luas  adalah  untuk mencapai  manfaat  hutan  yang  sebesar-besarnya,  secara  serba  guna  dan  lestari,  baik langsung  maupun  tidak  langsung  dalam  rangka  membangun  masyarakat  Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.
Pengelolaan  sumber daya  hutan untuk  kepentingan masyarakat perlu dilandasi oleh  suatu  pemikiran  yang  kongkrit  sekarang  dan  generasi  mendatang,  kebutuhan biologis dan fisik yang dapat mendukung kebutuhan lintas generasi tersebut.
Hutan  merupakan  kekayaan  alam  yang  dikuasai  oleh  negara  yang  digunakan untuk  kemakmuran  rakyat  dan  didalam  Keputusan  Ketua  Dewan  Pengawas  Perum Perhutani No. 136/KPTS/DIR/2001 tujuan diadakan PHBM, adalah :
1).  Meningkatkan  tanggung  jawab  perusahaan  masyarakat  desa  hutan  dan pihak  yang  berkepentingan  terhadap  keberlanjutan  fungsi  dan  manfaat sumber daya hutan.
2). Meningkatkan peran perusahaan, masyarakat desa hutan dan pihak  yang berkepentingan terhadap pengelolaan hutan.
3).  Menselaraskan  kegiatan  sumber  daya  hutan  sesuai  dengan  kegiatan pembangunan  wilayah  sesuai  dengan  kondisi  dan  dinamika  sosial masyarakat desa hutan.
Pengelolaan  sumber  daya  hutan  bersama  masyarakat  dimaksudkan  untuk memberikan  arah  pengelolaan  sumber  daya  hutan  dengan  memadukan  aspek-aspek ekonomi,  ekologi  dan  sosial  secara  proporsional  guna  mencapai  visi  dan  misi perusahaan.
Keberhasilan pembangunan di Indonesia tidak saja ditentukan oleh minyak dan gas  semata,  tetapi  juga  kekayaan  alam  yang  berupa  hutan,  kekayaan  alam  ini merupakan  modal  pembangunan  nasional  sehingga  perlu  digali  dan  dimanfaatkan secara  optimal.  Penggalian  kekayaan  tersebut  harus  dilakukan  dengan  pengusahaan hutan secara modern diseluruh Indonesia, sehingga memberikan  hasil  yang  sebesar- besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Pengusahaan  hutan  tidak  hanya  menjadi  monopoli  pemerintah  dengan  badan usaha  milik  negara,  tetapi  keterlibatan  pihak  swasta  juga  sangat  diperlukan, diharapkan dapat memperoleh dan meningkatkan hasil hutan.
Hal  ini ditegaskan dalam Pasal 28 ayat (2) Undang- undang Nomor 41 Tahun 1999,  yang  merumuskan  :  “Pemanfaatan  hutan  produksi  dilaksanakan  melalui pemberian    izin  usaha  pemanfaatan  kawasan,  izin  usaha  pemanfaatan  jasa lingkungan, izin pemanfaatan hasil hutan kayu, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu,
izin pemungutan hasil kayu dan izin pemungutan hasil hutan bukan kayu”, dan Pasal 29  undang-undang  ini  mengatur  tentang  pemberian  izin  usaha  kepada  pemanfaatan kawasan  hutan  sebagaimana  dimaksud  Pasal  28  ayat  (2)  di  atas  kepada  perorangan dan koperasi.
Sedangkan  Pasal  29  ayat  (2)  mengatur  tentang  izin  usaha  pemanfaatan  jasa lingkungan  sebagaimana  dimaksud  Pasal  28  di  atas  dapat  diartikan  kepada  : perorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Swasta Indonesia, dan Badan Usaha Milik Negara atau Daerah.
Dalam pemanfaatan hutan terkandung 3 (tiga) asas yaitu :
a. Azas  manfaat,  artinya  bahwa  dalam  pemanfaatan  sumber daya  hutan  harus dapat  memberikan  manfaat  yang  sebesar-besarnya  untuk  kemakmuran rakyat banyak.
b. Azas  kelestarian,  artinya  bahwa  dalam  pemanfaatan  sumber  daya  hutan harus  senantiasan  memperhatikan  kelestarian  sumber  daya  alam  hutan tersebut agar mampu memberikan manfaat yang terus menerus.
c. Azas  perusahaan,  artinya  bahwa  pengusahaan  hutan  harus  mampu memberikan  keuntungan financial .  Ketiga  azas  tersebut  di  atas  harus diperhatikan secara sungguh-sungguh dan seksama oleh pemegang izin hak pengusahaan  hutan  dan  hak  pengusahaan  hutan  tanaman  industri,  karena apabila salah satu saja dari ketiga azas di atas diabaikan oleh pemegang hak pengusahaan  hutan  maka  menimbulkan  kerusakan  hutan  yang  sangat  fatal dan  mengakibatkan  hutan  itu  tidak  dapat  dimanfaatkan  oleh  generasi mendatang.
Kebijaksanaan kehutanan dinegara manapun harus berpandangan positif dalam pengelolaan  kawasan  hutan  yang  baik,  ada  empat  sendi  pandangan  yang  harus digaris bawahi oleh analisa suatu negara yaitu :
a. Keutuhan  dan  kelanjutan  ekologi  yaitu  :  contoh-contoh  kekayaan  hutan dinegeri  tersebut  memuat  yang  cukup  lengkap  mengenai  berbagain  jenis hutan  yang  harus  dilindungi  untuk  mendukung  berbagai  fungsi  lingkungan maupun jasa-jasa yang diberikan oleh hutan.
b. Penggunaan  produk  dan  jasa  hutan  oleh  manusia  secara  berkelanjutan  dan adil  yaitu  sebagian  dari  kekayaan  hutan  itu  dilindungi  secara  ketat  atau
hanya  digunakan  untuk  penelitian  ilmiah,  pengembalian  flora  dan  fauna tradisional secara terbatas, atau wisata alam yang tidak merusak lingkungan. c. Pengelolaan  terpadu  pada  skala  yang  tepat  yaitu  :  hutan  dikelola  dalam suatu  kerangka  kerja  regional  perencanaan  dan  pengelolaan  yang memperhitungkan  pemukiman  manusia  disekitarnya,  tanah-tanah  pertanian dan berbgai macam kegiatan ekonomi.
Dalam  keputusan-keputusan  mengenai  pengelolaan  dan  kebijaksanan kehutanan, semua pihak  yang berkepentingan mempunyai  kewenangan dan hak atas informasi dan partisipasi. Keputusan dibuat melalui suatu dialog terus menerus. Jika keempat  sendi  ini  tidak  dilaksanakan  oleh  suatu  negara  dan  melakukan  pengelolaan hutan  yang cenderung merusak, menimbulkan kerugian besar secara ekonomi, sosial dan lingkungan.
Di  Jawa  strategi  pengelolaan  hutan  tanaman  adalah  bagaimana  memobilisasi berbagai nilai yang dapat diperoleh dari hutan untuk menentukan tujuan pengelolaan dan  kemudian  menentukan  arah  kebijaksanaan  yang  harus  ditetapkan  berdasarkan kebutuhan sistem yang bersangkutan.
Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat dinilai berhasil apabila mencapai sasaran:
a. Sasaran jangka pendek
1).  Terjalinnya  kerjasama  dengan  masyarakat  dan  pihak  yang berkepentingan dalam pengelolaan sumber daya hutan.
2).   Pengelolaan sumber daya hutan semakin baik.
3).  Masyarakat desa hutan, pihak  yang berkepentingan dan perusahaan memperoleh tambahan pendapatan.
4).  Penyelamatan asset perusahaan berupa lahan hutan dari penguasaan oleh masyarakat.
b. Sasaran Jangka Panjang
1).   Kelestarian sumber daya dan ekosistem hutan terjamin
2).  Terciptanya tanggung jawab perusahaan, masyarakat desa hutan dan pihak  yang berkepentingan terhadap kelanjutan  fungsi dan manfaat hutan.
3).  Pengelolaan  sumber  daya  hutan  selaras  dengan  pembangunan wilayah.
4).   Mutu sumber daya hutan semakin baik.
5).  Meningkatnya  tingkat  perekonomian  masyarakat,  pihak  yang berkepentingan dan perusahaan.

## III. PENGELOLAAN  SUMBER  DAYA  HUTAN  BERSAMA  MASYARAKAT DALAM SISTEM AGROFORESTRY
Untuk  mengendalikan  kegiatan  perladangan  berpindah-pindah  pembribikan tanah,  pencurian  kayu,  perencekan  kayu,  penggembalaan  secara  liar  maka diperkenalkan  usaha  tani  Agroforestry  dalam  Program  Perhutanan  Sosial  kepada masyarakat.
Pengertian Agroforestry seperti dikemukakan oleh KFS King,: adalah suatu sistem  pengelolaan  hutan  dengan  berasaskan  kelestarian  yang  meningkatkan  hasil hutan  secara  keseluruhan,  mengkombinasikan  produksi  tanaman  pertanian  ( termasuk  pohon-pohonan  )  dan  tanaman  hutan  dan  atau  hewan  secara  bersamaan yang sesuai dengan kebudayaan dari penduduk setempat.
Pada  pedoman  Agroforestry  dalam  Program  Perhutanan  Sosial, Agroforestry  diartikan  sebagai sistem pengelolaan  hutan dengan menerapkan pola budidaya tanaman hutan dengan tanaman pertanian, peternakan dan perikanan baik pada saat sama atau berurutan untuk meningkatkan produksi dan kelestarian hutan.
Secara  umum  Agroforestry  adalah  manajemen  pemanfaatan  hutan  secara optimal  dan  lestari,  dengan  cara  mengkombinasikan  kegiatan  kehutanan  dan kegiatan  pertanian  pada  unit  pengolahan  lahan  yang  sama  dengan  memperhatikan kondisi  lingkungan  fisik,  sosial,  ekonomi  dan  budaya  masyarakat  yang  berperan serta.
Agroforestry dalam Program Perhutanan Sosial   mempunyai tujuan, yaitu:
a. Keberhasilan  pembangunan  hutan  terutama  di  daerah-daerah  rawan  akibat tekanan sosial ekonomi / tekanan penduduk.
b. Peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan.
c. Meningkatkan  peran  serta  aktif  masyarakat  dalam  pembangunan  dan kelestarian hutan serta pemeliharaan kualitas lingkungan.
Bentuk Agroforestry terbagi dalam:
a. Agrisilviculture ,  yaitu  Penggunaan  lahan  secara  sadar  dan  dengan pertimbangan  yang  masuk  untuk  memproduksi  sekaligus  hasil-hasil  tanaman pertanian-kehutanan.
b. Silvopastoral ,  yaitu  Sistem  pengelolaan  untuk  menghasilkan  kayu  dan menghasilkan ternak.
c. Agrosylvo-Pastoral  System ,  yaitu  Sistem  pengelolaan  lahan  hutan  secara bersamaan dan sekaligus untuk memelihara hewan ternak.
d. Multipurpose  Forest  Tree  Production  System ,  yaitu  Sistem  pengelolaan  dan penanaman  berbagai  jenis  kayu,  tidak  hanya  hasil  kayunya,  akan  tetapi  juga daun-daun  dan  buah-buahan  yang  dapat  dipergunakan  sebagai  bahan  untuk manusia dan ternak.
Untuk  membantu  masyarakat  sekitar  hutan  telah  dikembangkan  tehnologi tumpang-sari  dalam  Program  Perhutanan  Sosial.  Tehnologi  ini  merupakan  hal terpenting untuk membuat tanaman-tanaman hutan di Jawa.
Penggunaan tehnologi ini selain untuk tanaman hutan juga tetumbuhan yang turut  memanfaatkan  lahan  hutan  untuk  sementara  waktu,  yaitu  tanaman  pertanian semusim.  Tehnologi  tumpang-sari  dalam  Program  Perhutanan  Sosial  dilakukan dalam berbagai kegiatan:
a. Pembuatan Pola Agroforestry
-   Pemilihan jenis pohon dan palawija,
-   Penentuan pola Agroforestry
b.    Petunjuk pelaksanaan Agroforestry
-   Persiapan pembuatan benih,
-   Persiapan benih atau bibit,
-   Pelaksanaan penanaman,
-   Pemeliharaan,
-   Perjanjian kerjasama / kontrak.
c.    Monitoring dan Evaluasi Pola Agroforestry
-   Pengertian-pengertian,
-   Monitoring pada pola Agroforestry,
-   Evaluasi pola Agroforestry.
Pelaksanaan  pengelolaan  sumber daya  hutan  bersama  masyarakat  demgam sistem  agroforestry  adalah  suatu  sistem  pengelolaan  sumber  daya  yang  dilakukan bersama oleh Perum Perhutani dan kelompok tani hutan atau Perum Perhutani dan kelompok tani hutan dengan pihak  yang berkepentingan (stakeholder) dengan jiwa berbagi,  sehingga  kepentingan  bersama  untuk  mencapai  keberlanjutan  fungsi  dan manfaat  sumber  daya  hutan  dapat  terwujud  secara  optimal  dan  proposional. Sedangkan  pihak  yang  berkepentingan (stakeholder) adalah  pihak-pihak  diluar perhutani  dan  kelompok  tani  hutan  yang  mempunyai  perhatian  dan  berperan mendorong  proses  optimalisasi  serta  berkembangnya  pengelolaan  sumber  daya hutan, yaitu Pemerintah daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Ekonomi Masyarakat, Lembaga Sosial Masyarakat, Usaha Swasta, Lembaga Pendidikan, dan Lembaga Donor.
Pengelolaan  sumber  daya  hutan  dimaksudkan  untuk  memberikan  arah pengelolaan  hutan  dengan  memadukan  aspek-aspek  ekonomi  dan  sosial  secara proposional.  Sedangkan  berbagi  hasil  hutan  kayu  dalam  pengelolaan sumber daya hutan dimaksudkan  untuk :
1).  Meningkatkan tanggungjawab perusahaan, kelompok tani hutan dan pihak yang    berkepentingan  terhadap  keberlanjutan  fungsi  dan  manfaat  sumber daya hutan.
2).  Meningkatkan  peran  perusahaan,  kelompok  tani  hutan  dan  pihak  yang berkepentingan terhadap pengelolaan sumber daya hutan.
3).  Menselaraskan  kegiatan  pengelolaan  sumber  daya  hutan  sesuai  dengan kegiatan pembangunan wilayah sesuai dengan kondisi dan dinamika sosial kelompok tani hutan.
4).  Meningkatkan  mutu  sumber  daya  hutan  sesuai  dengan  karakteristik wilayah.
5).  Meningkatkan  pendapatan  perusahaan,  kelompok  tani  hutan  serta  pihak yang  berkepentingan secara simultan dan berkelanjutan.
Pihak  yang  berkepentingan  berperan  sebagai  motivator,  stimulator, fasilitator, mediator, negosiator untuk meningkatkan kualitas hubungan perusahaan dan kelompok tani dalam pengelolaan sumber daya hutan bersama masyarakat dan dapat ditingkatkan menjadi suatu bentuk kemitraan lanjutan dengan Perusahaan dan
kelompok  tani  hutan  untuk  mengoptimalkan  fungsi  dan  manfaat  sumber  daya hutan.
Dalam hal ini kewenangan dan tanggung jawab perusahaan meliputi :
a. Bersama  kelompok  tani  hutan  dan  atau  pihak  yang  berkepentingan menetapkan  nilai  dan  proporsi  berbagi  hasil  dari  perjanjian pengelolaan sumber daya hutan.
b. Menandatangani kesepakatan kerjasama dengan kelompok tani hutan dan  atau  pihak  yang  berkepentingan  dalam  rangka  perencanaan pengelolaan sumber daya hutan.
c. Mengambil  langkah  yang  diperlukan  untuk  mengembangkan  dan pencapaian tujuan perjanjian pengelolaan sumber daya.
Kemudian ketentuan berbagi meliputi :
a. Kegiatan  berbagi  dalam  perjanjian  pengeloalaan  sumber  daya ditujukan  untuk  meningkatkan  nilai  dan  berkelanjutan  fungsi  serta manfaat sumber daya hutan.
b. Nilai  dan  proporsi  berbagai  perjanjian  pengelolaan  sumber  daya hutan ditetapkan dengan nilai dan proporsi masukan faktor produksi yang  dikontribusikan  oleh  masing-masing  pihak  (perusahaan, kelompok tani hutan, pihak yang berkepentingan).
c. Nilai dan proporsi berbagi ditetapkan oleh perusahaan dan kelompok tani  hutan  atau  perusahaan  dan  kelompok  tani  hutan  dengan  pihak yang berkepentingan pada saat penyusunan rencana.
d. Penetapan  mengenai  nilai  dan  proporsi  berbagi  dituangkan  dalam perjanjian  pengelolaan  sumber  daya  hutan  antara  perusahaan  dan kelompok  tani  hutan  atau  perusahaan  dan  kelompok  tani  hutan dengan pihak yang berkepentingan.
Secara  kelembagaan  kelompok  tani  hutan  yang  berkerjasama  dengan perusahaan adalah kelompok yang memenuhi persyaratan :
a. Anggotanya terdiri dari warga kelompok tani hutan diutamakan yang kehidupannya  tergantung  pada  sumber  daya  hutan  dan  atau  berada dibawah garis kemiskinan, dan atau mempunyai kepedulian terhadap kelestarian sumber daya hutan.
b. Memiliki  struktur  organisasi,  peraturan  dan  mekanisme  kerja, rencana  kerja,  rencana  pengelolaan  dan  rencana  pemanfaatan  hasil berbagi secara partisipatif.
c. Direkomendasikan  dan  diajukan  oleh  Lembaga  Pemerintah  desa dengan surat permohonan kerjasama kepada perusahaan.
d. Sepakat  bekerjasama  dengan  perusahaan  yang  dituangkan  dalam perjanjian kerjasama.

## IV. KESIMPULAN
A. Agroforestry  adalah    manajemen  pemanfaatan  hutan  secara  optimal  dan  lestari, dengan  cara  mengkombinasikan  kegiatan  kehutanan  dan  kegiatan  pertanian  pada unit pengolahan lahan yang sama dengan memperhatikan kondisi lingkungan fisik, sosial, ekonomi dan budaya masyarakat yang berperan serta.
B. Agroforestry  adalah  suatu  sistem  pengelolaan  hutan  dengan  menerapkan  pola budidaya tanaman hutan dengan tanaman pertanian, peternakan dan perikanan baik pada saat  yang  sama atau berurutan untuk meningkatkan produksi dan  kelestarian hutan.
C. Agroforestry  adalah  suatu  sistem  pengelolaan  hutan  dengan  berasaskan kelestarian yang meningkatkan hasil hutan secara keseluruhan, mengkombinasikan produksi tanaman pertanian (  termasuk pohon-pohonan ) dan tanaman hutan dan atau hewan secara bersamaan yang sesuai dengan kebudayaan dari penduduk setempat.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul Karim. 2005. Pengantar Hukum Kehutanan Indonesia Dalam Era Otonomi Daerah. Citra Aditya Bakti. Bandung.
Budi  Riyanto,  2005, Pengaturan  Hutan  Adat  di  Indonesia ,  Lembaga  Pengkajian  Hukum Kehutanan dan Lingkungan, Bogor.
Hasan  Simon.  2004. Hukum  Kehutanan  dan  Pembangunan  Bidang  Kehutanan ,  Edisi  1. PT. Raja Garfindo Persada. Jakarta.
Perum  Perhutani.  1990. Pedoman  Agroforestry  Dalam  Program  Perhutanan  Sosial .  PHT- 62 Seri 39 Perum Perhutani.
Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
Peraturan    Pemerintah  Nomor  34  Tahun  2002  tentang  Tata  Hutan,  Penyusunan  Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan, dan Penggunaan Kawasan Hutan.