INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 6 Tahun 2023 Page 4751-4763 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyulundupan Pakaian Bekas di Kantor Wilayah Bea dan Cukai Pekanbaru
Hafis Vivaldi Akbar 1 , Dedy Saputra 2 ✉ , Zarah Fathia 3
Universitas Hang Tuah Pekanbaru Email: dedysaputra@gmail.com 2 ✉

## Abstrak
Secara prinsip, perdagangan gelap dapat diartikan sebagai tindakan mengimpor, mengekspor, atau mentransfer  barang  antar  pulau  tanpa  mematuhi  prosedur  bea  cukai  yang  diwajibkan  oleh  hukum. Impor  pakaian  bekas  tidak  diizinkan  masuk  ke  Indonesia  sejak  tahun  1982  berdasarkan  Keputusan Kementerian Perdagangan dan Koperasi Nomor 28/KP/I/1982 yang menentukan bahwa barang-barang pakaian bekas tidak diperkenankan masuk ke Indonesia. Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Bea dan Cukai mempunyai  kewenangan  yang  memadai  dalam  menginvestigasi  pelanggaran  hukum  pidana  dan pelanggaran bea cukai, mencangkup perbuatan perdagangan gelap. Namun, dalam kasus perdagangan gelap  pakaian  bekas,  tidak  ada  satu  pun  contoh  yang  memasuki  proses  penyelidikan,  sementara penjualan  pakaian  bekas  terus  meningkat.  Tujuan  dari  penelitian  ini  untuk  memahami  penegakan hukum  mengenai  individu  yang  melakukan  tindak  pidana  perdagangan  gelap  pakaian  bekas  oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Bea dan Cukai Pekanbaru. Simpulannya ialah peningkatan kasus yang terjadi  setiap  tahun  dikarenakan  tinggi  nya  permintaan  dari  masyarakat  sehingga  upaya  yang diupayakan oleh penyidik Bea dan Cukai untuk melenyapkan perdagangan gelap pakaian bekas dalam bentuk penegakan hukum, dan preventif. Penegakan hukum pencegahan melibatkan pengawasan dan patroli, penangkapan dan penyitaan. Namun, kedua tindakan tersebut tidak melibatkan penyelidikan terhadap  dugaan  tindakan  pidana  perdagangan  gelap  pakaian  bekas  karena  bukti-bukti  telah dihancurkan  sebelum  penyelidikan  dimulai.  Kedua,  penegakan  hukum  terhadap perdagangan gelap pakaian bekas oleh penyidik tidak sepadan dengan aturan dan regulasi yang berlaku untuk barang- barang yang telah disita dan dihancurkan sebelum penyelidikan. Saran yang diberikan oleh peneliti mengenai isu yang sedang diselidiki mencakup beberapa poin. Pertama, penting bagi Bea dan Cukai Pekanbaru  untuk  meningkatkan  pemahaman  masyarakat  tentang  konsekuensi  dari  penggunaan pakaian  bekas.  Kedua,  investigasi  terkait perdagangan  gelap   pakaian  bekas  harus  dilakukan  sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Ketiga, penegakan
hukum terhadap perdagangan gelap pakaian bekas di Pekanbaru oleh penyidik Bea dan Cukai harus selaras dengan ketentuan hukum bea cukai yang berlaku.
Kata Kunci: Penerapan  Hukum, Tindak Pidana Perdagangan Gelap, Pakaian Bekas

## Abstract
In principle, illicit trade can be defined as the act of importing, exporting or transferring goods between islands without complying with customs procedures required by law. Imports of used clothing have not  been  permitted  to  enter  Indonesia  since  1982  based  on  Decree  of  the  Ministry  of  Trade  and Cooperatives Number 28/KP/I/1982 which stipulates that used clothing items are not permitted to enter  Indonesia.  Civil  Servant  Investigators  at  Customs  and  Excise  have  adequate  authority  to investigate violations of criminal law and customs violations, including illegal trade acts. However, in the case of illicit trade in second-hand clothes, not a single example has entered the investigation process, while the sale of second-hand clothes continues to increase. The aim of this research is to understand  law  enforcement  regarding  individuals  who  commit  the  crime  of  illegal  trade  in  used clothing by Civil Servant Investigators at Pekanbaru Customs and Excise. The conclusion is that the increase in cases that occur every year is due to high demand from the public so that Customs and Excise investigators are making efforts to eliminate the illegal trade in used clothing in the form of law enforcement and prevention. Preventive law enforcement involves surveillance and patrols, arrests and confiscations. However, both actions did not involve an investigation into the alleged crime of illegal trafficking of used clothing because the evidence had been destroyed before the investigation began. Second, law enforcement against the illicit trade in used clothing by investigators is not commensurate with the rules and regulations that apply to items that have been confiscated and destroyed prior to the investigation. The suggestions given by researchers regarding the issue being investigated include several points. First, it is important for Pekanbaru Customs and Excise to increase public understanding of  the  consequences  of  using  used  clothing.  Second,  investigations  related  to  the  illegal  trade  in second-hand clothing must be carried out in accordance with the legal procedures applicable in the Indonesian criminal justice system. Third, law enforcement against the illegal trade in used clothing in Pekanbaru by Customs and Excise investigators must be in line with applicable customs law provisions. Keywords: Application of Law, Crime of Illegal Trade, Used Clothes

## PENDAHULUAN
Suatu negara yang  sedang mengalami perkembangan, Indonesia berusaha untuk memperkuat sektor ekonominya, khususnya di bidang-bidang yang dianggap signifikan, seperti  aktivitas  impor  dan  ekspor.  Upaya  juga  dilakukan  dalam  pelaksanaan  program pembangunan jangka panjang, dengan fokus pada pencapaian masyarakat Sejahtera dan adil, baik dalam dimensi materiil ataupun kerohanian (Marpaung, 1991). Penghasilan dan pengeluaran  APBN  mencerminkan  bahwa  pajak  menjadi  pilar  utama  sebagai  sumber
pendapatan  bagi  pemerintah  (Pudyatmoko,  2006).  Apabila  kita  mengamati  struktur penerimaan  dan  pengeluaran  negara  dalam  APBN,  dapat  dilihat  bahwa  sumber pendapatan mencakup beragam jenis pajak, bea masuk, bea keluar, dan cukai. Sayangnya, seringkali terjadi kegiatan ilegal yang bertujuan mengurangi atau menghindari kewajiban pajak. Praktik ini, seperti  perdagangan gelap   dengan tujuan memperoleh  keuntungan besar melalui pelanggaran aturan impor dan ekspor, dilakukan dengan maksud mengelak dari  pembayaran  pajak  dan  cukai.  Dampak  dari  tindakan  tersebut  telah  menimbulkan kerugian  signifikan  bagi  negara,  mencapai  jumlah  triliunan  rupiah.  Untuk  mencegah terjadinya  kejahatan  perdagangan  gelap,  pemerintah  telah  mengimplementasikan regulasi  khusus,  yaitu  Undang-Undang  Kepabeanan  Nomor  10  Tahun  1995,  yang kemudian direvisi menjadi UU Kepabeanan Nomor 17 Tahun 2006.
Perdagangan gelap termasuk dalam hal pakaian bekas, merupakan tantangan serius di Indonesia. Sejak tahun 1982, pemerintah telah mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Perdagangan  dan  Koperasi  Nomor  28/Kp/I/1982  yang  dengan  tegas  melarang  impor pakaian bekas eks di Indonesia. Larangan ini kemudian diperkuat oleh Peraturan Menteri Perdagangan  Republik  Indonesia  Nomor  51/M-DAG/PER/2015  yang  memperkuat pemberantasan impor pakaian bekas. Tetapi, ironisnya, di Wilayah Pekanbaru, penjualan pakaian bekas impor masih berlangsung umum serta melambangkan sumber pendapatan beberapa penduduk di Kota Pekanbaru.
Ketidakpatuhan  Wilayah  Riau,  khususnya  Pekanbaru,  terhadap  larangan  impor pakaian bekas menjadi perhatian serius. Keberlanjutan praktik penjualan pakaian bekas impor  di  wilayah  tersebut  disebabkan  oleh  keberadaan  pedagang  yang  tetap  menjual barang  tersebut.  Nelson  Heryansyah,  Pelaksana  peninjauan  di  Seksi  Penindakan  dan Penyidikan Bea dan Cukai, menjelaskan bahwa tingginya permintaan masyarakat menjadi salah  satu  faktor  utama  di  balik  meningkatnya  perdagangan  gelap    pakaian  bekas  di Pekanbaru.  Dampak  dari  aktivitas  ini  dapat  merugikan  negara  karena  menghindari pembayaran bea cukai, sekaligus merugikan pelaku usaha resmi di industri pakaian dalam negeri. Diperlukan upaya lebih lanjut dalam mitigasi perdagangan gelap dan penegakan hukum untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang ada.
Penanganan masalah ini merupakan tanggung jawab yang diemban oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melibatkan pengelolaan impor dan ekspor barang dari dan ke luar negeri.  Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  (PPNS)  Bea  dan  Cukai  memiliki  peran  sebagai penyidik tindak pidana di sektor kepabeanan dan cukai, dan diberikan wewenang khusus sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana  untuk  melangsungkan  penyelidikan  terhadap  pelanggaran  pidana  di  bidang
Kepabeanan dan Cukai (Sutarto, 2010).
Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  (PPNS)  Bea  dan  Cukai  diberi  kewenangan  khusus dalam  melakukan  penyelidikan  terhadap  tindak  pidana  dan  pelanggaran  kepabeanan, termasuk dalam kategori perdagangan gelap. Pemberian kewenangan ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995, yang merupakan implementasi dari Pasal 6 ayat (1)  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana.  Selain  itu, wewenang  ini  diperkuat  oleh  Peraturan  Pemerintah  Nomor  55  Tahun  1996  mengenai Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan dan Cukai. Dasar hukum ini memberikan landasan  yang  kuat  untuk  penyelidikan  dan  penindakan  terhadap  pelanggaran kepabeanan, termasuk perdagangan gelap.
Penting untuk disadari bahwa perdagangan gelap, termasuk dalam konteks pakaian bekas,  memiliki  konsekuensi  serius  terhadap  perekonomian  dan  kepatuhan  hukum. Meskipun  di  Kota  Pekanbaru,  tampaknya  menjadi  rutinitas  dan  bahkan  sumber pendapatan bagi sebagian masyarakat setempat, tindakan ini tetap merupakan perbuatan ilegal  yang  merugikan  negara  dan  industri  pakaian  dalam  negeri.  Langkah-langkah penegakan hukum dan edukasi masyarakat mengenai dampak negatif perdagangan gelap dapat  membantu  mengurangi  praktik  tersebut  dan  mendorong  kepatuhan  terhadap peraturan kepabeanan yang berlaku.
Merujuk pada hasil wawancara penulis di Kantor Wilayah Bea dan Cukai Pekanbaru, penanganan perdagangan gelap  pakaian bekas oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai Pekanbaru telah terhenti selama 3 tahun terakhir, dan tidak ada  penyidikan yang dilakukan terhadap kasus perdagangan gelap  pakaian bekas di wilayah Pekanbaru yang bahkan tidak diproses hukum hingga tahap penyidikan. Hal ini dijelaskan dengan alasan bahwa barang yang ditangkap sudah dimusnahkan oleh Bea dan Cukai sebelum masuk ke tahap penyidikan.
Berikut  adalah  informasi  yang  diperoleh  dari  hasil  wawancara  di  Kantor  Bea  dan Cukai Pekanbaru:
No Tahun Barang yang Dileyapkan 1 2019 347 Bal 2 2022 420 Bal 3 2023 730 Bal Jumlah 1497 Bal
Dari data yang telah disajikan, terlihat adanya jumlah perdagangan gelap pakaian bekas yang berhasil diambil tindakan oleh petugas Bea dan Cukai Pekanbaru. Akan tetapi,
data yang dihimpun dari wawancara dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai menunjukkan bahwa tak seorang pun dari kasus tersebut mengalami proses penyidikan karena barang tangkapan sudah dimusnahkan sebelum tahap penyidikan dilakukan.
Untuk mencegah pelaku kejahatan menghindari proses peradilan dan penghindaran hukuman  melalui  sistem  pidana,  seharusnya  dalam  situasi  perdagangan  gelap  ,  para pelaku harus dihadapkan pada sanksi pidana sesuai ketentuan Pasal 102, Pasal 102 A, dan Pasal  102  B  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2006.  Ancaman  pidana  melibatkan hukuman penjara dengan rentang waktu antara 12 bulan hingga 120 bulan.
Namun, pendekatan yang bersifat represif dan kurang efektif yang diambil oleh Bea dan  Cukai  memberikan  kesempatan  bagi  pelaku  perdagangan  gelap    pakaian  bekas, terutama  para  pelaku  besar,  untuk  terus  melakukan  praktik  ilegal.  Meskipun  demikian, peredaran  dan  perdagangan  gelap  secara  besar  masih  terus  berlanjut,  menunjukkan bahwa peran Bea dan Cukai tidak sepenuhnya selaras dengan amanah Undang-Undang. Hal ini memicu adanya bahkan peningkatan perdagangan gelap  pakaian bekas di wilayah Kota Pekanbaru.
Merujuk pada konteks yang disebutkan sebelumnya, penulis memiliki keinginan untuk menyelidiki dan mendalami pelaksanaan kewenangan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai dalam proses penyidikan tindak pidana perdagangan gelap  pakaian bekas di  wilayah  Kota  Pekanbaru,  sebagaimana  tercantum  dalam  judul  penelitian  skripsi  yang berjudul:  “Penerapan  Hukum  Terhadap  Tindak  Pidana  Penyulundupan  Pakaian  Bekas  di Kantor Wilayah Bea dan Cukai Pekanbaru” .

## METODE PENELITIAN

## Jenis Penelitian
Jenis  penelitian  yaitu  penelitian  hukum  sosiologis,  yang  artinya  penelitian  ini dilakukan  dengan  cara  mengidentifikasi  aspek  hukum  dan  mengevaluasi  sejauh  mana efektivitas  pelaksanaan  hukum  yang  berlaku  dalam  masyarakat  (Soekanto,  1982)  atau mengevaluasi kondisi melalui permasalahan yang terjadi di lapangan yang terkait dengan aspek hukum yang berlaku (Sunggono, 2003).

## Lokasi Penelitian
Tempat penelitian berada di kantor Pelayanan Bea dan Cukai Pekanbaru.

## Populasi dan Sampel
1. Populasi merujuk pada semua pihak yang terkait dengan isu yang sedang diselidiki. Populasi  mencakup  seluruh  obyek  yang  diamati  atau  menjadi  fokus  penelitian
(Ashshofa, 2010). Pada sampel ini, populasi yang dijadikan fokus penulis terdiri dari: 1.  Pemeriksa  Bea  dan  Cukai  Ahli  Pertama,  2.  Pelaksana  pemeriksa  pada  seksi penindakan dan penyidikan, 3. Pedagang pakaian bekas di wilayah Kota Pekanbaru.
2. Sampel  adalah  bagian  dari  seluruh  populasi,  mencakup  generalisasi  populasi (Amirudin & Asikin, 2004). Untuk memudahkan penelitian, peneliti memilih sampel sebagai representasi dari seluruh populasi.

## Sumber Data
1. Data Primer
Data primer adalah data yang diterima secara langsung oleh peneliti dari responden di lapangan mengenai berbagai aspek yang menjadi fokus dalam penelitian ini.
2. Data Sekunder
Merupakan data yang diterima melalui hasil penelitian kepustakaan yang mencakup:
a. Sumber Hukum Primer, mencakup materi yang bersumber secara langsung dari penelitian kepustakaan, termasuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  beserta peraturan  pelaksanaannya,  dan  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1992  yang telah diganti oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, serta undang-undang lainnya. Selain itu, melibatkan dokumen-dokumen terkait dengan isu yang sedang diteliti.
b. Sumber  Hukum  Sekunder,  merupakan  materi  penelitian  yang  didapat  dari literatur  dan  karya  tulis  dalam  bidang  hukum  yang  terkait  dengan  subjek pembahasan.
c. Sumber Hukum Tersier, data ini merupakan informasi yang didapat oleh penulis dari kamus, ensiklopedia, internet, atau media cetak lainnya. Sumber-sumber ini dipakai untuk menyokong kelengkapan dan akurasi penelitian ini.

## Teknik Pengumpulan Data
1. Wawancara  (interview)  merupakan  bentuk  khusus  ikatan,  di  mana  peneliti mengajukan pertanyaan kepada responden terkait dengan isu penelitian.
2. Studi  Kepustakaan  adalah  proses  di  mana  peneliti  melakukan  penelaahan  serta analisis terhadap beberapa sitasi dari buku, literatur, dan bahan bacaan yang relevan dengan permasalahan yang tengah menjadi fokus penelitian.

## Analisa Data
Merujuk  pada  permasalahan  yang  diidentifikasi  dan  pembahasan  mengenai permasalahan,  penulis  memilih  untuk  menggunakan  teknik  analisis  data  kualitatif. Sementara itu, penulis menerapkan metode berpikir deduktif dalam penelitiannya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penegakan  Hukum  Terhadap  Tindak  Pidana  Perdagangan  gelap  Pakaian  Bekas  Oleh Penyidik  Pegawai Negeri Sipil Bea Dan Cukai di Pekanbaru
Implementasi  penegakan  hukum  terhadap  perdagangan  gelap    pakaian  bekas  di Kota Pekanbaru membutuhkan penegak hukum yang mempunyai moralitas yang tinggi, tegas,  dan  berkomitmen  untuk  menegakkan  keadilan  serta  kebenaran  sesuai  dengan norma yang berlaku. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa faktor yang memiliki dampak signifikan  dalam  penegakan  suatu  aturan  adalah  peran  dari  penegak  hukum.  Sebab implementasi aturan sangat tergantung pada tindakan penegak hukum, dan masyarakat melihat penegak hukum sebagai contoh atau panutan hukum (Soekanto, 1989).
Perhatian  terhadap  isu  perdagangan  gelap    pakaian  bekas  di  lingkup  Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Pekanbaru menjadi signifikan, terutama karena penjualan pakaian bekas impor masih menjadi praktik umum di wilayah Kota Pekanbaru. Data ini diperoleh melalui wawancara di kantor Bea dan Cukai Pekanbaru, dan berikut adalah hasilnya:
Tabel 1. Jumlah Kasus Perdagangan Gelap  Pakaian Bekas Di Wilayah Kota Pekanbaru Tahun 2019-2023
Sumber : Data olahan dari kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Pekanbaru Data yang terlah disajikan menyimpulkan bahwa kasus perdagangan gelap pakaian bekas di wilayah Kota Pekanbaru selama periode 2019 hingga 2023, yang ditangani oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Pekanbaru, mengalami peningkatan.
Hasil wawancara dengan Penjual Pakaian Bekas Impor, Ibu Murni, mengindikasikan bahwa penjualan pakaian bekas impor mengalami pertumbuhan yang signifikan. Hal ini disebabkan  oleh  tingginya  minat  pembeli,  baik  dari  Kota  Pekanbaru  maupun  daerah sekitarnya. Ibu Murni juga menyampaikan bahwa banyak pembeli tertarik pada pakaian
No Tahun Jumlah kasus 1 2019 4 2 2022 6 3 2023 7 Jumlah 17
bekas impor, meningkatkan permintaan terhadap barang dagangannya.
Wawancara dengan penjual pakaian bekas lainnya, Ibu Tuti, mencerminkan bahwa minat masyarakat terhadap pakaian bekas meningkat dikarenakan kualitas yang baik serta harga yang terjangkau, dibandingkan dengan produk lokal yang cenderung lebih mudah rusak.
Akibat tingginya permintaan masyarakat terhadap pakaian bekas impor di wilayah Kota  Pekanbaru,  terjadi  peningkatan  kasus  perdagangan  gelap.  Oleh  karena  itu, berdasarkan  wawancara  dengan  Bapak  Nelson  Heryansyah,  Pelaksana  Pemeriksa  pada Seksi  Penindakan  dan  Penyidikan  Kantor  Pengawasan  dan  Pelayanan  Bea  dan  Cukai Pekanbaru, Kantor tersebut memiliki tanggung jawab besar. Bapak Nelson menjelaskan bahwa tugas utama Petugas Pengawas dan Penyelidik Bea dan Cukai adalah mengurangi kasus perdagangan gelap  pakaian bekas impor melalui penegakan hukum, baik dengan pendekatan preventif maupun represif. Pendekatan preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya perdagangan gelap  dengan menghilangkan faktor-faktor pemicu.
Penegakan Hukum secara Preventif (Pencegahan)
Dari  keterangan  yang  diberikan  oleh  Bapak  Nelson  Heryansyah,  yang  saat  ini menjabat sebagai Pelaksana Pemeriksa di Bagian Penindakan dan Penyidikan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Pekanbaru, berikut adalah langkah-langkah pencegahan dalam penegakan hukum yang dijalankan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai Pekanbaru:
1. Patroli menjadi salah satu tindakan efektif untuk mencegah kejahatan perdagangan gelap  pakaian bekas impor, yang mana petugas Bea  dan Cukai melakukan patroli langsung di perairan menggunakan kapal patroli.
2. Pengamatan kegiatan adalah salah satu langkah preventif yang diterapkan oleh Kantor Pengawasan  dan  Pelayanan  Bea  dan  Cukai  Pekanbaru  terhadap  kejahatan kepabeanan, termasuk  perdagangan gelap. Tim intelijen bertanggung  jawab untuk menjalankan  tugas  ini  dengan  maksud  memperoleh  informasi  terkait  kejahatan perdagangan gelap  pakaian bekas di Kota Pekanbaru.

## Penegakan Hukum Secara Represif (Penindakan)
Terkait  perdagangan  ilegal  pakaian  bekas  impor,  menyikapi  tindakan-tindakan sebelumnya,  kami  telah  melakukan  tindakan  represif.  Tindakan  ini  merupakan  langkah terakhir  apabila  upaya  preventif  gagal,  dan  tindakan  represif  berupa  tindakan  dan penegakan  hukum  terhadap  ancaman  dan  sanksi  terkait  perdagangan  ilegal  pakaian bekas impor. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Penegakan Kepabeanan, Peraturan, dan Standar (PPNS)  menyerahkan  wewenang  khusus  kepada  Departemen  Bea  dan  Cukai  untuk mengusut  tindak  pidana  dan  pelanggaran  kepabeanan,  termasuk  pelanggaran perdagangan ilegal. Kewenangan pemeriksa bea dan cukai diatur dalam Pasal 112 Ayat 1 yang  memberikan  wewenang  khusus  sebagai  pemeriksa  kepada  pejabat  tertentu  di Departemen  Umum  Bea  dan  Cukai  sesuai  dengan  ketentuan  Undang-undang  Pidana Nomor  8  Tahun  1981.  Hukum  acara  untuk  melangsungkan  penyidikan    tindak  pidana kepabeanan.
Pelaksanaan penegakan hukum represif, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Nelson Heryansyah, dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Dalam  menindak  perdagangan  gelap  pakaian  bekas,  aparat  penegak  hukum melakukan  sinergi  dan  koordinasi,  menghasilkan  beberapa  tindakan  penegakan hukum, seperti pemusnahan pakaian bekas oleh Kementerian Perdagangan dengan nilai mencapai miliaran rupiah.
2. Penangkapan  dilakukan  untuk  keperluan  penyelidikan,  di  mana  penyidik  memiliki wewenang untuk melakukan penangkapan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995. Pasal 17 KUHAP menetapkan bahwa perintah penangkapan harus dilandaskan pada bukti  permulaan  yang  cukup  dan  tidak  boleh  dilakukan  secara  sembarangan, melainkan diberikan pada seseorang yang diduga kuat melansungkan tindak pidana.
3. Dalam kasus tindak pidana perdagangan gelap di wilayah Kota Pekanbaru, apabila pelaku terperangkap saat melangsungkan perdagangan gelap  pakaian bekas impor, petugas  penyidik  Bea  dan  Cukai  segera  mengkap  serta  menyita  pakaian  bekas tersebut.
Penegakan Hukum Yang Dilakukan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea Dan Cukai Di Kota Pekanbaru Terhadap Tindak Pidana Perdagangan gelap  Pakaian   Bekas Sudah Sesuai Dengan  Peraturan Perundang-Undangan
1. Penegakan Hukum Oleh  Penyidik  Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai Pekanbaru Penegakan hukum yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai Pekanbaru tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini terungkap  melalui  hasil  wawancara  dengan  Bapak  Nelson  Heryansyah,  yang menjabat  sebagai  Seksi  Penindakan  dan  Penyidikan  di  kantor  pengawasan  dan pelayanan Bea Cukai Pekanbaru. Bapak Nelson menyatakan bahwa tak seorang pun kasus yang muncul dalam proses penyidikan dan ditangani oleh Penyidik Pegawai
Negeri Sipil Bea dan Cukai Pekanbaru. Keadaan ini disebabkan oleh  pemusnahan barang hasil penangkapan sebelum proses penyidikan dapat dilakukan. Akibatnya, pelaku  kejahatan  tidak  menjalani  proses  pengadilan  dan  tidak  dijatuhi  hukuman pidana.  Idealnya,  dalam  kasus  perdagangan  gelap,  tersangka  perdagangan  gelap harus dihadapkan pada sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 102, Pasal 102 A, dan Pasal 102 B Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 bahwa pidana penjara minimal 12 bulan dan maksimal 120 bulan. Maka, pelaku tindak pidana perdagangan gelap ini tidak mempertanggungjawabkan perbuatannya terhadap tindak pidana.
Penghancuran  barang  bukti  sebelum  dilakukan  penyidikan  dapat mengakibatkan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip penegakan hukum yang adil dan transparan. Para pelaku tindak pidana yang seharusnya disidangkan kehilangan peluang  untuk  dihukum  sesuai  dengan  ketentuan  pidana  yang  berlaku.  Ini menciptakan celah dalam penegakan hukum yang dapat merugikan integritas sistem hukum  dan  menciptakan  ketidakpastian  seputar  pertanggungjawaban  pelaku kejahatan.
Dalam  rangka  memastikan  penegakan  hukum  yang  sesuai  dengan  aturan, penting  untuk  memastikan  bahwa  proses  penyidikan  dan  pengadilan  mengikuti langkah-langkah yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Koordinasi yang efektif antara penyidik, jaksa, dan pengadilan, serta perhatian terhadap prinsip- prinsip keadilan, dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat pada sistem peradilan dan memastikan bahwa para pelaku kejahatan dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku.
2. Penegakan Hukum yang dilakukan Penyidik Pegawai Negeri  Sipil Bea  dan  Cukai Menurut Undang-Undang
PPNS Bea dan Cukai Pekanbaru membenahi kasus perdagangan gelap  pakaian bekas di wilayah Kota Pekanbaru dengan menggunakan wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, yang merupakan hasil perubahan dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Wewenang tersebut dijelaskan dalam Pasal 112 ayat (1), di mana Penjabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Direktorat Jenderal Bea  dan  Cukai memiliki kewenangan  khusus  sebagai penyidik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melangsungkan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang kepabeanan.
Namun, disayangkan bahwa tidak ada satu pun kasus perdagangan gelap  di wilayah Kota Pekanbaru yang masuk dalam proses penyidikan. Hal ini disebabkan oleh pemusnahan barang bukti sebelum penyidikan dilakukan, sehingga para pelaku
tindak pidana perdagangan gelap  pakaian bekas ini tidak dihukum dengan hukuman pidana.  Seharusnya,  para  pelaku  tindak  pidana  perdagangan  gelap    seharusnya dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 102, Pasal 102 A, dan Pasal 102 B Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.
Faktor  Penghambat  Penegakan  hukum  terhadap  Tindak  Pidana  Perdagangan  gelap Pakaian bekas di Pekanbaru
Secara  menyeluruh,  dalam  menghadapi  tantangan  penegakan  hukum,  terdapat beberapa  elemen  yang  menjadi  hambatan  bagi  Bea  dan  Cukai  Pekanbaru  ketika menangani isu perdagangan gelap  pakaian bekas. Berikut adalah beberapa faktor yang memainkan peran sebagai kendala:

## 1. Faktor Penegak Hukum
Proses  penegakan  hukum,  selain  tidak  melibatkan  pihak  POLRI,  seringkali menunjukkan  keberadaan  oknum  penegak  hukum  yang  terlibat  dalam  praktik transaksional dalam menjalankan tugas penegakan hukum. Sebagai ilustrasi, ketika seorang tersangka terbukti melakukan tindak pidana perdagangan gelap , praktik yang dilakukan oleh tersangka melibatkan negosiasi dengan penegak hukum dengan imbalan memberikan sejumlah uang kepada mereka.
2. Faktor sarana atau Fasilitas
Cakupan  wilayah  pengawasan  yang  luas,  tingginya  permintaan,  dan keterbatasan sarana atau fasilitas yang diperlukan untuk menangani tindak pidana perdagangan  gelap  pakaian  bekas  menjadi  faktor  penghambat  dalam  proses penegakan  hukum.  Keterbatasan  kendaraan,  baik  roda  dua  maupun  roda  empat, berkontribusi  pada  kesulitan  dalam  mencari  bukti  yang  diperlukan  untuk pembuktian, di mana memiliki sarana transportasi yang memadai sangat mendukung dalam hal ini.
3. Faktor Masyarakat
Peran  aktif  masyarakat  memegang  pengaruh  signifikan  pada  pelaksanaan penegakan  hukum,  sebab  penegakan  hukum  bersumber  dari  masyarakat  dan bertujuan untuk menggapai keadilan. Faktor yang paling krusial dalam meyakinkan kesuksesan penegakan hukum adalah tingkat kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum di kalangan masyarakat, semakin mungkin penegakan hukum dapat dilaksanakan dengan efisien. Sebaliknya, rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat  dapat  menjadi  hambatan  dalam  proses  penegakan  hukum,  terutama termanifestasi dalam enggan masyarakat untuk melaporkan kasus perdagangan gelap
pakaian  bekas  kepada  pihak  berwajib,  seperti  Bea  dan  Cukai.  Faktor  tersebut merupakan salah satu halangan untuk mengimplementasi penegakan hukum.

## SIMPULAN
Penegakan hukum terhadap perdagangan gelap  pakaian bekas oleh Bea dan Cukai Pekanbaru  melibatkan  dua  pendekatan  utama,  yaitu  pencegahan  (preventif)  dan penindakan  (represif).  Pendekatan  preventif  mencakup  kegiatan  seperti  observasi  dan patroli,  sementara  pendekatan  represif  melibatkan  tindakan  seperti  penangkapan, penyitaan, dan pemusnahan pakaian bekas impor tersebut.
Penegakan  hukum  terhadap  tindak  pidana  perdagangan  gelap  pakaian  oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai tidak sesuai dengan ketentuan perundang- undangan  karena  barang  bukti  hasil  penangkapan  dilenyapkan  sebelum  penyidikan dilakukan.  Dampak  dari  langkah  ini  adalah  bahwa  para  pelaku  kejahatan  tidak menghadapi proses pengadilan dan tidak dikenakan hukuman pidana, yang seharusnya selaras dengan norma-norma hukum yang berlaku.
Berbagai  hambatan  dalam  upaya  menanggulangi  kasus  perdagangan  gelap pakaian bekas melibatkan faktor-faktor seperti keterlibatan penegak hukum, keterbatasan sarana atau fasilitas, dan perilaku masyarakat yang tidak patuh terhadap regulasi yang berlaku.
Disarankan agar Bea dan Cukai Pekanbaru mengimplementasikan sanksi yang kuat terhadap individu yang terlibat dalam perdagangan gelap  pakaian bekas, bertujuan untuk menciptakan efek jera dan menangani tindakan tersebut secara efisien. Selain itu, perlu diambil  tindakan  tegas  terhadap  oknum  penegak  hukum  yang  terlibat  dalam  praktik penyelewengan  jabatan  dan  berkolaborasi  dengan  pelaku  perdagangan  gelap  .  Kerja sama  yang  erat  dengan  instansi  lain,  termasuk  kepolisian,  juga  diharapkan  untuk memastikan penegakan hukum yang holistik.
Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  Bea  dan  Cukai  Pekanbaru  sebaiknya  menempuh proses  hukum  yang  sesuai  dengan  sistem  peradilan  pidana  di  Indonesia,  dan  perlu memastikan  bahwa  barang  bukti  dilenyapkan  setelah  keputusan  hakim  yang  memiliki kekuatan hukum tetap.

## DAFTAR PUSTAKA
Amiruddin dan Zainal Asikin, 2010, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
Ashshofa, Burhan, 2010, Metode Penelitian Hukum, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
Bohari, 2006, Pengantar Hukum Pajak, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,
Effendi, Erdianto, 2012 Hukum Pidana Dalam Dinamika (Bunga Rampai Masalah Aktual, Cicak Buaya, Century Hingga  Korupsi),  UR  Press, Pekanbaru
Kadir,Abdul, 2006,  Etika  Profesi Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
Keputusan  Menteri  Perindustrian  dan  Perdagangan  No.  229/MPP/Kep/7/1997  Tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor.
Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan No. 642/MPR/ Kep/9/2002 Tentang Perubahan  Lampiran  I  Keputusan  Menteri  Perindustrian  dan  Perdagangan Nomor:230/MPP/Kep/7/1997 Tentang Barang yang Diatur Tata Niaga Impornya.
Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 732/mpp/Kep/10/2002 Tentang Tata Niaga Impor
Marpaung,Leden,  1991,  Tindak  Pidana  Perdagangan  gelap    Masalah  Dan  Pencegahan, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,
Mertokusumo, Sudikno, Mengenal Hukum, Liberty, Yogyakarta,1999.
Moch. Anwar, Segi-Segi Hukum Masalah Perdagangan gelap , Alumni, Bandung, 1982. Nurul Arifah, Ratna, 1988,Barang Bukti Dakam Proses Pidana, Sinar Grafika, Jakarta Prakoso,  Djoko  dkk.,  Kejahatan-Kejahatan  yang  Merugikan  dan  Membahayakan Negara,PT. Bina Aksara, Jakarta, 1987.
Prasetyo,Teguh& Abdul Halim, Politik Hukum Pidana, Pustaka Pelajar, Yogyakarta,2005. Purba,  Radiks,  Dasar-Dasar  Bea  dan  Cukai  dan  Devisa,  Ami,  Jakarta,1970.Satochid,
Kartanegara, Hukum Pidana Bagian Satu, Balai Lektur Magasiswa.
Soekanto, Soejono, Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, 1996.
Undang-undang Nomor.17 Tahun 2006 Tentang perubahan Undang-undang Nomor.10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan (LN. No. 93,TLN.No. 4661).
Undang-undang Nomor.7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan (LN. Nomor 45 Tahun 2014,
TLN. Nomor 5512).