## Pengaruh Ukuran Koperasi, Jumlah Anggota Dan Jenis Koperasi Terhadap Pelaksanaan Jasa Audit Pada Koperasi
Jilma Dewi Ayu Ningtyas, S.Pd, M.Si Politeknik Pusmanu jilmadewi@gmail.com

## ABSTRAK
Cooperative is one of the main buffer Indonesia's economy. The development of cooperatives started to increase from year to year. The rapid growth coupled with optimum performance. The  performance  of  an  enterprise  can  be  seen  from  its  financial  statements.  Financial statements  provide  information  that  is  useful  for  the  users  to  making  economic  decisions. Economic  decisions  are  taken  based  on  financial  statements  that  accountable.  To  meet  the accountability of financial statements typically see the audited financial statements. Therefore, financial  statements  need  to  be  audit.  Audit  of  financial  statements  in  cooperative  likely influenced  by  several  factors:  size  of  the  cooperative,  number  of  members  and  type  of cooperative. This research is quantitative. The sample used active primary cooperatives in the province of Central Java. Technique sampling used sample area probability sample. Methods of  data  collection  is  documentation  and  data  analysis  using  regression  analysis,  because  they want to know how likely the size of the cooperative,number and type of cooperative members can  influence  the  demand  for  audit  services  to  the  cooperative.  The  result  that  size  of  the cooperative, number of members, and the type of cooperative partially affect the demand for audit  services  to  the  cooperative.  While  simultaneously  the  variability  of  the  dependent variable  (demand  for  audit  services)  can  be  explained  by  the  variability  of  independent variables (size of the cooperative, number of members, and the type of cooperative) of 54,6% and 45,4% can be explained by factors outside the model.
Keywords : Audit, financial statements, cooperatives, size, number of members, type of cooperative
Pendahuluan
Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan  orang  seorang,  atau  badan hukum  yang  kegiatannya  dilandaskan  pada prinsip  koperasi  dan  asas  kekeluargaan. Sesuai  dengan  UU  No.  17  tahun  2012  dan SAK  No.  27  Koperasi  dapat  membantu meningkatkan  taraf  hidup  anggotanya  dan masyarakat. Sebagai badan usaha atau pelaku bisnis,  koperasi  dijadikan  sebagai  penyangga utama  perekonomian  di  Indonesia.  Hal  ini karena  koperasi  memiliki  budaya  gotong- royong  yang  sesuai  dengan  budaya  asli Indonesia.  Perkembangan  koperasi  mulai meningkat dari tahun ke tahun. Perkembangan  koperasi  dijadikan  sebagai salah  satu  tolak  ukur  pembangunan  ekonomi Indonesia.
Pertumbuhan  koperasi  semakin  meningkat, menurut data dari Kementerian Koperasi dan UKM    tahun  2015,    jumlah  koperasi  yang aktif  di  Indonesia  sebanyak  150.223  unit tersebar  di  seluruh  Indonesia,  dimana terbanyak ada di Jawa Timur , Jawa Tengah, dan Jawa Barat.
Berdasarkan  observasi  yang  dilakukan  oleh peneliti  di  Dinas  Koperasi  dan  Usaha  Mikro Kecil  Menengah  Provinsi  Jawa  Tengah tahun  2016  maka  objek  penelitian  ini difokuskan  pada  koperasi  primer  tingkat provinsi  yang  aktif  di  Jawa  Tengah  yang berjumlah  475  unit  koperasi.    Pemilihan observasi  penelitian  ini  diambil  di  Jawa Tengah  karena  struktur  koperasi  di  jawa tengah  ataupun  di  daerah  lain  adalah  sama, sesuai  peraturan  perundang-undangan.    Hal ini  diharapkan  bisa  mewakili  populasi koperasi di seluruh Indonesia.
Data  dari  Dinas  Koperasi  dan  Usaha  Mikro Kecil Menengah Provinsi Jawa Tengah tahun 2016  tercatat  bahwa  koperasi  di  Provinsi Jawa  Tengah  memiiki  volume  usaha  yang besar  dengan  total  volume  usaha  mencapai 54,11  trilyun  dan  jumlah  anggota  juga  besar yaitu  sebesar  7.808.978  orang.  Hal  ini membuktikan bahwa koperasi sangat diminati oleh  masyarakat.  Namun  Beberapa  koperasi juga  disalahgunakan  oleh  beberapa  oknum untuk  merugikan  anggota  dan  masyarakat.
Peraturan Menteri No.
15/Per/M.KUKM/IX/2015  yang  mewajibkan koperasi simpan pinjam untuk diaudit apabila volume  usahanya  lebih  dari  Rp2.500.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah). dan Perda
Jateng  No.  2  tahun  2012,  yang  meminta kepada  seluruh  koperasi  yang  memiliki volume usaha di atas lima milyar (5M) untuk melakukan audit. Pada kenyataan di lapangan koperasi  dapat  memilih  regulasi  mana  yang akan  digunakan  sebagai  dasar  keputusan koperasi melakukan audit atau tidak. Pada  hasil  observasi,  ada  koperasi  yang memiliki  volume  usaha  kurang  dari  5  M sudah  melakukan  audit  karena  koperasi tersebut  menggunakan  regulasi  berdasarkan permen.  Selain  permen  dan  perda,  penilaian tingkat  kesehatan  koperasi  yang  memberikan peringkat  tingkat  kesehatan  koperasi  juga menentukan keputusan koperasi akan mengaudit laporan keuangannya atau tidak. Pedoman  pemeringkat  koperasi  pada  bagian penilaian menunjukan bahwa salah satu dasar penilaian  adalah  aspek  badan  usaha  aktif yang ditunjukkan dengan berjalannya mekanisme  manajemen  koperasi,  seperti rapat  anggota  tauhan  (RAT),  audit,  proses perencanaan,  pengorganisasian,  pelaksanaan dan pengawasan, aktivitas bisnis berjalan dan ketaatan  terhadap  peraturan  perundangan yang  berlaku.  Koperasi  melakukan  audit laporan  keuangannya  untuk  memperoleh kepercayaan  masyarakat  dan  pihak  ketiga yang  ingin  menanamkan  modalnya  kepada koperasi.  Sehingga  koperasi  melakukan berbagai cara untuk menjaga nama baiknya. Laporan  keuangan  juga  harus  Relevance  dan faith  representation  sesuai  yang  dinyatakan pada Statement  of  financial  Accounting Concept No.  8  yaitu  dua  kualitas  yang membuat  informasi  akuntansi  bermanfaat dalam  pengambilan  keputusan  (financial Accounting  Standard  Board,  2010).  Untuk memenuhi  dua  criteria  relevance  dan  faith
representation, laporan keuangan selain harus sesuai  dengan  SAK  ETAP  perlu  juga  untuk diaudit oleh pihak eksternal yang independen untuk menjaga kredibilitas koperasi.
Menurut    Halim  (2003)    peranan  jasa  audit dalam perkembangan usaha suatu perusahaan adalah  untuk  meningkatkan  pengawasan, kredibilitas perusahaan, efisiensi dan kejujuran. Manajemen perusahaan memerlukan jasa pihak ketiga yaitu jasa audit auditor  independen.  Dengan  jasa  audit, laporan  keuangan  dapat  disajikan  sesuai dengan  kebutuhan  pihak  luar  dan  dapat dipercaya  (Mulyadi,  2009).  Hal  ini  yang membuat  audit  laporan  keuangan  menjadi penting untuk dilakukan.
Pelaksanaan  jasa  audit  dipengaruhi  oleh beberapa hal, seperti yang dikemukakan oleh Carey  (2013)  yang  menyatakan  faktor  yang mempengaruhi Pelaksanaan jasa audit ekternal  yaitu    ukuran  perusahaan.  Jika dikaitkan  dengan  entitas  koperasi,  ukuran perusahaan  menggunakan  ukuran  koperasi, seperti  penelitian  terdahulu  dari  Alfurkaniati (2004) dan Ardiansah (2011) yang menyebutkan bahwa ukuran koperasi mempengaruhi Pelaksanaan jasa audit. Ukuran  koperasi  menggunakan  dasar  total aset  koperasi,  semakin  besar  total  aset  maka semakin  besar  ukuran  koperasi  sehingga koperasi  memiliki  tanggungjawab  lebih terhadap  anggotanya  dan  pihak  ketiga (pemerintan  dan  perbankan).  Untuk  itu koperasi  memerlukan  jasa  audit  untuk mempertahankan kredibilitas perusahaan dimata stakeholder. Untuk menjaga kepercayaan  stakeholder  dan  menghindari kemungkinan  kerugian  yang  akan  dialami oleh  stakeholder  maka  koperasi  terdorong untuk  melakukan  audit.  karena  pemberi pinjaman mendasarkan keputusan investasinya    pada  laporan  keuangan  yang diaudit.
Faktor  lain  yang  mempengaruhi  Pelaksanaan jasa  audit  koperasi  adalah  jumlah  anggota. Menurut  penelitian  yang  dilakukan  oleh Januarti  (2006),    Utaminingsih  (2011),  dan Lisa  (2013)  menyatakan  bahwa  jumlah anggota koperasi, mempengaruhi Pelaksanaan  jasa  audit  koperasi.  Jumlah anggota  koperasi  yang  semakin  besar menandakan koperasi berhasil menarik perhatian  masyarakat.  Keanggotaan  koperasi bersifat sukarela dan didasarkan atas kepentingan bersama sebagai pelaku
ekonomi.  Semakin  banyak  anggota  koperasi maka semakin besar tanggung jawab koperasi untuk  menjaga  kredibilitas  dan  kepercayaan anggotanya. Sehingga untuk menjaga kepercayaan  anggotanya  dan    menghindari konflik  maka  koperasi  melakukan  audit  pada laporan  keuangannya.  Sehingga  kredibilitas koperasi terjaga dimata anggotanya. Faktor yang diduga mempengaruhi Pelaksanaan  jasa  audit  selanjutnya  adalah jenis koperasi. Jenis  koperasi  yang dimaksud dalam  penelitian  ini  berdasarkan  jenis  usaha koperasi,  menurut  undang-undang  koperasi No.  17  tahun  2012  tentang  perkoperasiaan dikenal  lima  jenis  koperasi  yang  dijelaskan oleh Deputi Perkembangan SDM
Kementerian  Koperasi  dan  Usaha  Kecil  dan Menengah  Republik  Indonesia  tahun  2010 yaitu    1)  Koperasi  Produsen,  2)  Koperasi Konsumen,  3)  Koperasi  Simpan  Pinjam,  4) Koperasi Pemasaran dan 5) Koperasi Jasa. Di dalam  praktek  koperasi  dikenal  sebutan penjenisan  koperasi,  seperti  Koperasi  Unit Desa  (KUD),  Koperasi  Simpan  Pinjam (KSP),  Koperasi  Jasa  Keuangan  Syariah (KJKS),  Koperasi  Pegawai  Negeri  (KPN),
Koperasi  Mahasiswa  (Kopma),  Koperasi Pedagang Pasar, Koperasi Karyawan (Kopkar), dan seterusnya. Tertulis dalam Permen Nomor 15/Per/M.KUKM/IX/2015  bahwa  koperasi simpan pinjam atau unit simpan pinjam yang memiliki volume usaha minimal Rp 2.500.000.000 (2,5 Milyar rupiah) diwajibkan untuk  diaudit  oleh  auditor  independen. Sedangkan  pada  Peraturan  Daerah  Jawa Tengah  No.  2  tahun  2012,  tertulis  bahwa seluruh koperasi yang memiliki volume usaha diatas  Rp.5000.000.000  (5M)  diminta  oleh Dinas  Koperasi  dan  UMKM  Provinsi  Jawa Tengah untuk melakukan audit.  Hal tersebut menjelaskan  bahwa  untuk  jenis  koperasi simpan  pinjam  diwajibkan  melakukan  audit jika  volume  usaha  koperasi  lebih  dari  Rp 2.500.000.000 (2,5 Milyar rupiah) sedangkan jenis  koperasi  yang  lain  seperti  koperasi produsen,  koperasi  konsumen,  koperasi pemasaran, dan koperasi jasa belum diwajibkan,  hanya  diminta  untuk  melakukan audit  jika  volume  usahanya  lebih  dari  Rp 5000.000.000  (lima  milyar  rupiah)  sesuai dengan Peraturan Daerah Jawa Tengah No. 2 tahun  2012.    Sehingga  peneliti  menduga bahwa  ada  pengaruh  antara  jenis  koperasi terhadap  Pelaksanaan  jasa  audit.  Dalam
penelitian  ini  peneliti  hanya  membedakan jenis  koperasi  menjadi  dua  yaitu  jenis koperasi  simpan  pinjam  dan  jenis  koperasi lainnya.
Dari  beberapa  penelitian  terdahulu  dapat diambil kesimpulan sementara bahwa kemungkinan  ukuran  koperasi  yang  dilihat dari  total  asset,  jumlah  anggota  dan  jenis koperasi  mempengaruhi  Pelaksanaan  jasa audit  pada  koperasi.  Sebagai  perbedaan dengan  penelitian  sebelumnya,  penelitian  ini menambahkan  variabel    jenis  koperasi, sebagai variabel yang kemungkinan mempengaruhi  Pelaksanaan  jasa  audit  pada koperasi.
Setelah melihat penjabaran dari latar belakang,  maka  penelitian  ini  mengangkat permasalah yaitu :
1. Apakah  Pelaksanaan  jasa  audit  koperasi dipengaruhi oleh ukuran koperasi?
2. Apakah  Pelaksanaan  jasa  audit  koperasi dipengaruhi oleh jumlah anggota?
3. Apakah  Pelaksanaan  jasa  audit  koperasi dipengaruhi oleh jenis koperasi?
Tujuan dari penelitian ini,  yaitu  untuk memberikan  bukti  empiris  kemungkinan ukuran  koperasi,  jumlah  anggota  dan  jenis koperasi  mempengaruhi  Pelaksanaan  jasa audit  pada  koperasi.  Dan  memberikan  bukti empiris bahwa 1. Pelaksanaan jasa audit koperasi dipengaruhi oleh ukuran koperasi.
2. Pelaksanaan jasa audit koperasi dipengaruhi oleh jumlah anggota.
3. Pelaksanaan jasa audit koperasi dipengaruhi oleh jenis koperasi.

## Landasan Teori

## Teori Keagenan
Teori  keagenan  terfokus  pada  dua  individu yaitu principal dan agen. Principal mendelegasikan responsibility decision making kepada  agen.  Baik  principal  maupun agen diasumsikan sebagai orang-oang ekonomi  yang  rasional  yang  semata-mata termotivasi  oleh  kepentingan  pribadi,  tapi mereka  kesulitan  membedakan  penghargaan atas  preferensi,  kepercayaan  dan  informasi. (Raharjo, 2007).
Apabila masalah keagenan terus terjadi maka akan  mempengaruhi  biaya  keagenan  yang
semakin  membesar  dan  akan  merugikan entitas  bisnis.  Entitas  bisnis  penelitian  ini adalah  koperasi.  Untuk  mengatasi  masalah keagenan dan meminimalkan biaya keagenan maka  laporan  keuangan  perlu  diaudit  untuk mengetahui  kinerja  keuangan  entitas  bisnis yang  telah  di  kelola  oleh  agen.  Laporan keuangan  auditan  juga  digunakan  untuk memperoleh informasi akuntansi yang penting  bagi  pengguna  eksternal,  karena pengguna  eksternal  berada  dalam  kondisi yang paling besar ketidakpastiannya. Untuk  meningkatkan  kepercayaan  terhadap koperasi  dari  Dinas  Koperasi  Jawa  Tengah memberikan  peringkat  tingkat  kesehatan koperasi  sesuai  dengan  peraturan  menteri No.21/PER/M.KUKM/IV/2015. Dengan adanya  pemeringkatan  tingkat  kesehatan koperasi diharapkan akan memberikan dampak  positif  terhadap  koperasi  itu  sendiri. Salah  satu  syarat  adalah  aspek  badan  usaha aktif yang ditunjukkan berjalannya
mekanisme  manajemen  koperasi  contohnya audit. Semakin baik peringkat koperasi maka semakin sehat pengelolaan kinerjanya. Sehingga  audit  laporan  keuangan  menjadi penting untuk dilakukan.

## Laporan Keuangan
Laporan  keuangan  merupakan  bagian  dari pertanggungjawaban  pengurus  selama  satu periode akuntansi, yang dapat dipakai sebagai bahan  untuk  menilai  hasil  kerja  pengelolaan koperasi.  Berdasarkan  Peraturan  Menteri Koperasi  Dan  Usaha  Kecil  Dan  Menengah Republik Indonesia No.12/Per/M.KUKM/IX/2015 Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi  mengenai  posisi  keuangan,  kinerja dan informasi yang bermanfaat bagi pengelola,  anggota  koperasi  dan  pengguna lainnya  dalam  menginterpretasikan  keadaaan pengelolaan koperasi. Pada Laporan
keuangan bertujuan 1) memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya dan bermanfaat  bagi  investor  dan  kreditor  untuk dasar  pengambilan  keputusan  investasi  dan pemberian  kredit.  2)  Memberikan  informasi posisi keuangan perusahaan dengan menunjukkan sumber-sumber ekonomi (kekayaan)  perusahaan  serta  asal  kekayaan tersebut  (siapa  pihak  yang  mempunyai  hak atas  kekayaan  tersebut).  3)  Memberikan informasi keuangan yang dapat menunjukkan
prestasi perusahaan dalam menghasilkan laba ( earning  power ).  4)  Memberikan  informasi keuangan yang dapat menunjukkan kemampuan  perusahaan  dalam  melunasi hutang-hutangnya.  5)  Memberikan  informasi keuangan  yang  dapat  menunjukkan  sumber- sumber pembiayaan perusahaan. 6)
Memberikan informasi yang dapat membantu para  pemakai  dalam  meramalkan  aliran  kas masuk ke perusahaan (Januarti, 2006) Sesuai konsep agency theory adanya hubungan  antara  dua  pihak  pada  entitas koperasi adalah principal (anggota, masyarakat  dan  pihak  eksternal)    dan agent
(pengelola/pengurus). Pemilik mendelegasikan beberapa wewenang
pengambilan keputusan kepada pengelola dan masing-masing  berusaha  memaksimalkan keuntungan. agency  theory memfokuskan pada bentuk penilaian kinerja dan penghargaan  yang  akan  mendorong  bawahan bertindak sesuai tujuan perusahaan. Untuk itu laporan  keuangan  dipilih  sebagai  bentuk pertanggung jawaban atas hubungan tersebut. Pelaksanaan  informasi  laporan  keuangan berasal  dari  perkembangan  para  pemakai dalam  kebutuhannya  untuk  pengambilan keputusan ekonomi atau memonitor pelaksanaan usaha di koperasi yang digambarkan  melalui  informasi  laporan keuangan. Alasan yang menentukan Pelaksanaan  terhadap  laporan  keuangan, adalah  :  1)  Informasi  keuangan  untuk mengurangi ketidakpastian 2) Tingkat ketidakpastian  apa  yang  dihadapi  oleh pembuat keputusan dan keuntungan apa yang diharapkan  dari  pengurangan  itu.  3)  Apa peran  informasi  laporan  keuangan  itu  dalam mengurangi  ketidakpastian.  4)  Tersedianya sumber  informasi  yang  kompetitif  (Januarti, 2006).

## Koperasi
Istilah  koperasi  berasal  dari  kata co- operation . Co dapat  diartikan  sebagai bersama  dan Operation diartikan  sebagai kerja sama untuk mecapai tujuan. Berdasarkan  Undang-Undang  No.  17  tahun 2012  tentang  perkoperasian,  definisi  dari  arti kata  koperasi  sendiri  adalah:  “Koperasi adalah  badan  usaha  yang  beranggotakan orang  seorang  atau  badan  hukum  koperasi, dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus
sebagai  gerakan  ekonomi  rakyat,  yang berdasarkan  atas  asas  kekeluargaan.”  Selain dipandang  sebagai  bentuk  perusahaan  yang memiliki asas dan prinsip tersendiri, koperasi di  Indonesia  digunakan  sebagai  alat  untuk membangun  sistem  perekonomian  yang demokratis.  Dilihat  dari  segi  tujuan  usaha, menurut  Undang-Undang  No.  17  tahun  2012 koperasi  bertujuan  memajukan  kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya  serta  ikut  membangun  tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar 1945.
Berdasarkan
tujuan tersebut
dapat disimpulkan  bahwa  tujuan  koperasi  di
Indonesia  dalam  garis  besarnya  meliputi  tiga hal  sebagai  berikut:  1)  Untuk  memajukan kesejahteraan anggotanya. 2) Untuk memajukan  kesejahteraan  masyarakat.  3) Turut serta membangun
tatanan perekonomian nasional.

## Kebutuhan Audit Koperasi
Standar  Profesional  Akuntan  Publik menyatakan  bahwa  tujuan  audit  atas  laporan keuangan  oleh  auditor  independen  pada umumnya adalah untuk menyatakan pendapat tentang  kewajaran,  dalam  semua  hal  yang material,  posisi  keuangan,  hasil  usaha, perubahan ekuitas dan arus kas sesuai dengan prinsip  akuntansi  yang  berlaku  umum  di Indonesia (IAI, 2011). Secara umum auditing merupakan  proses  yang  sistematik  untuk memperoleh  dan  mengevaluasi  bukti  secara objektif mengenai kegiatan ekonomi perusahaan  dan  jika  ditinjau  dari  profesi akuntan  publik,  auditing  adalah  pemeriksaan secara  objektif  atas  laporan  keuangan  suatu perusahaan atau organisasi lain dengan tujuan untuk menentukan laporan keuangan tersebut menyajikan  secara  wajar  dalam  semua  hal yang  material,  posisi  keuangan  dan  hasil usaha  perusahaan  dan  organisasi.  Tanggung jawab untuk menerapkan kebijakan akuntansi yang memadai, menjaga kecukupan pengendalian internal dan menyajikan laporan  keuangan  yang  wajar  terletak  pada manajemen,  bukan  auditor  (Arens  et  al, 2013).
Menurut Halim (2003) ada empat alasan yang mendorong  adanya  Pelaksanaan  akan  jasa audit atas laporan keuangan yaitu :
1. Perbedaan kepentingan
Perbedaan
kepentingan
dapat
menyebabkan  konflik  antara  manajemen sebagai pembuat laporan dan penyaji laporan keuangan  dengan  para  pemakai  laporan keuangan. Manajemen mempunyai kepentingan untuk mempertahankan jabatannya. Sehingga manajemen akan berusaha  agar  laporan  keuangan  perusahaan yang  dipimpinnya  memperlihatkan  kinerja yang  baik.  Dipihak  lain,  pemakai  laporan keuangan  mempunyai  berbagai  kepentingan yang  berbeda  terhadap  pelaporan  keuangan perusahaan.  Para  pemakai  mengharapkan kepastian  dari  auditor  independen  bahwa laporan  keuangan  yang  dibuat  dan  disajikan oleh manajemen bebas dari konflik kepentingan
terutama kepentingan manajemen.  Audit  atas  laporan  keuangan dibutuhkan  bahwa  laporan  keuangan  bersifat netral  sehingga  tingkat  reliabilitasnya  dapat ditingkatkan.
2. Konsekuensi Para pemakai laporan keuangan menginginkan  agar  laporan  keuangan  berisi sebanyak  mungkin  informasi  yang  relevan untuk pengambilan keputusan. Mereka menginginkan adanya pengungkapan ( disclosure )  yang  memadai.  Para  pemakai laporan  keuangan  mengandalkan  auditor independen untuk memastikan bahwa laporan keuangan  disusun  sesuai  prinsip  akuntansi yang berlaku umum dan berisi pengungkapan yang  diperlukan  bagi  para  pemakai  yang berpengetahuan dan mengerti laporan keuangan.
3. Kompleksitas
Dunia  bisnis  yang  selalu  berkembang mengakibatkan  permasalahan  akuntansi  dan proses  penyajian  laporan  keuangan  yang semakin  kompleks.  Peningkatan  komplesitas ini  mengakibatkan  semakin  tingginya  risiko kesalahan  interpretasi  dan  penyajian  laporan keuangan.  Hal  ini  menyulitkan  para  pemakai laporan keuangan dalam mengevaluasi kualitas  laporan  keuangan.  Oleh  karena  itu mereka mengandalkan laporan auditor independen  atas  laporan  keuangan  yang diaudit  untuk  memastikan  kualitas  laporan keuangan yang bersangkutan.
4. Keterbatasan akses (Remoteness)
Pemakai laporan keuangan pada
umumnya  mempunyai  keterbatasan  akses terhadap  data  akuntansi.  Ada  jarak  antara pemakai  dengan  aktivitas  perusahaan  yang mengeluarkan  laporan  keuangan.  Jika  para pemakai  ingin  mengakses  data  secara langsung,  maka  mereka  akan  menghadapi kendala  waktu,  biaya,  ketelitian,  dan  tenaga. Oleh  karena  itu  mereka  mempercayakan pemeriksaan  kepada  pihak  ketiga  yaitu auditor independen.
Faktor-faktor
yang diprediksi
mempengaruhi  Pelaksanaan  Jasa  Audit pada Koperasi dan Hipotesis
Dalam  penelitian  ini  variabel-variabel  yang akan  diteliti  tidak  lepas  dari  konflik kepentingan sebagaimana yang telah dijelaskan  pada  latar  belakang  masalah  dan telaah  teoritis.  Variabel  tersebut  adalah ukuran  (size)  koperasi,  jumlah  anggota  dan jenis koperasi.

## Ukuran Koperasi
Badan Usaha yang semakin berkembang akan cenderung  untuk  melakukan  pemisahan antara  pemilik  dan  pengelola.  Hal  tersebut berlaku  juga  untuk  koperasi.  Teori  keagenan menjelaskan bahwa terjadinya konflik keagenan disebabkan
oleh rasa
ketidakpercayaan  pihak  principal  (anggota, masyarakat, pihak ketiga) terhadap pengelolaan  pengurus  sebagai  agennya. Beberapa  kasus  penipuan  dan  korupsi  yang terjadi  pada  koperasi  menambah  buruk  citra koperasi  dimata  masyarakat,  oleh  sebab  itu jasa  audit  diperlukan  sebagai  solusi  dari masalah  tersebut.  Pelaksanaan  jasa  audit berbanding  lurus  dengan  ukuran  koperasi. Ukuran  koperasi  dilihat  dari  total  asset koperasi.  Apabila  total  assetnya  tinggi  dan maka  ukuran  koperasi  dan  kemungkinan koperasi  meminta  jasa  audit  juga  semakin meningkat  karena  jika  ukuran  koerasi  itu besar  maka  tanggung  jawabnya  juga  besar untuk  mempertahankan  kepercayaan  publik. Selain itu koperasi ingin menghindari konflik
keagenan  yang  mungkin  akan  terjadi  untuk meminimalkan biaya keagenan yang mungkin  muncul  dari  konflik  keagenan  dan menjaga kredibilitas koperasi dimata stakeholder .  Penelitian  mengenai  pengaruh ukuran  koperasi  terhadap  Pelaksanaan  jasa audit  telah  banyak  dilakukan,  beberapa penelitian dilakukan oleh Alfurkaniati (2004) yang  menunjukkan  variabel  ukuran  koperasi mempengaruhi Pelaksanaan jasa audit.
Pendapat  tersebut  didukung  penelitian  dari Ardiansah  (2011)  dengan  hasil  penelitian yang  menunjukan  bahwa  ukuran  koperasi mempengaruhi Pelaksanaan jasa audit.
Berdasarkan  uraian  diatas  dapat  dirumuskan hipotesis sebagai berikut:
H 1 =  Ukuran  Koperasi  berpengaruh  positif terhadap  Pelaksanaan  jasa  audit pada koperasi

## Jumlah Anggota
Ardiansah (2011) menyatakan bahwa keberhasilan  koperasi  mencakup  tiga  hal yaitu business  success (keberhasilan  bidang usaha), member  success (keberhasilan  di bidang  anggota)  serta development  success (keberhasilan dibidang pertumbuhan).
Keberhasilan  dibidang  anggota  dapat  dilihat dari  perkembangan  jumlah  anggota.  Jumlah anggota  koperasi  yang  semakin  besar menandakan bahwa koperasi tersebut berhasil menarik masyarakat untuk menjadi anggotanya.  Keanggotaan  koperasi  bersifat sukarela  dan  didasarkan  atas  kepentingan bersama sebagai pelaku ekonomi.
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Utaminingsih dan  Hidayah  (2011)  dan  Lisa  (2013) menyatakan  bahwa  jumlah  anggota  koperasi, mempengaruhi Pelaksanaan jasa audit koperasi.  Jumlah  anggota  koperasi  yang semakin  besar  menandakan  koperasi  berhasil menarik  perhatian  masyarakat.  Keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan didasarkan atas kepentingan bersama sebagai pelaku ekonomi. Keanggotaan koperasi yang semakin besar ini memicu terjadinya asimetri informasi.  Teori  keagenan menjelaskan kemungkinan terjadinya asimetri informasi di koperasi  karena  banyaknya  anggota  koperasi
yang belum memahami pengelolaan koperasi.
Pelaksanaan  jasa  audit  mungkin  saja  datang dari  anggota  koperasi  yang  berawal  dari adanya  asimetri  informasi  tersebut.  Karena jika  asimetri  informasi  akan  menimbulkan konflik  keagenan  dan  memperbesar  biaya keagenan  sehingga  untuk  mengatasi  asimetri informasi  ini  salah  satu  cara  adalah dilakukannya audit atas laporan keuangan. Penelitian  tentang  pengaruh  jumlah  anggota terhadap  Pelaksanaan  jasa  audit  eksternal dilakukan  oleh  Januarti  dan  Nasir  (2006) yang  menemukan  bahwa  variabel  yang signifikan  berpengaruh  terhadap  Pelaksanaan jasa  audit  adalah  jumlah  anggota,  temuan tersebut  didukung  juga  oleh  Utaminingsih dan Hidayah (2011) yang menyatakan jumlah anggota  koperasi  secara  parsial  berpengaruh terhadap  Pelaksanaan  jasa  audit,  serta penelitan  dari  Ardiansah  (2011)  mendukung kedua  peneliti  sebelumnya  yang  menyatakan semakin besar jumlah anggota suatu koperasi, semakin tinggi kemungkinan koperasi menggunakan jasa
audit eksternal.
Berdasarkan  uraian  diatas  dapat  dirumuskan hipotesis sebagai berikut:
H 2 =  Jumlah  Anggota  berpengaruh  positif terhadap  Pelaksanaan  jasa  audit pada koperasi

## Jenis Koperasi
Faktor yang mungkin mempengaruhi Pelaksanaan  jasa  audit  selanjutnya  adalah jenis koperasi. Jenis  koperasi  yang dimaksud dalam  penelitian  ini  berdasarkan  jenis  usaha koperasi,  menurut  undang-undang  koperasi No.17  tahun  2012  tentang  perkoperasiaan dikenal  lima  jenis  koperasi  yang  dijelaskan oleh  Deputi  Perkembangan  Sumber  Daya Manusia  Kementerian  Koperasi  dan  Usaha Kecil  dan  Menengah  Republik  Indonesia tahun  2010  yaitu    1)  Koperasi  Produsen,  2) Koperasi  Konsumen,  3)  Koperasi  Simpan Pinjam,  4)  Koperasi  Pemasaran  dan  5) Koperasi  Jasa.  Pengertian  dari  masing- masing jenis koperasi adalah :
1) Koperasi Produsen koperasi yang
anggotanya-anggotanya adalah para produsen.  Anggota  koperasi  ini  adalah pemilik  ( owner )  dan  pengguna  pelayanan
( user ),  dimana  dalam  kedudukannya sebagai produsen, anggota koperasi produsen  mengolah  bahan  baku/input menjadi  barang  jadi/output,  sehingga menghasilkan barang yang dapat diperjualbelikan,  memperoleh  sejumlah keuntungan dengan transaksi dan memanfaatkan  kesempatan  pasar  yang dapat diperjualbelikan, memperoleh sejumlah  keuntungan  dengan  transaksi dan  memanfaatkan  kesempatan  pasar yang ada.
2) Koperasi Konsumen adalah koperasi yang melaksanakan  kegiatan  bagi  anggota dalam rangka penyediaan barang atau jasa yang dibutuhkan anggota. Koperasi konsumen  berperan  dalam  mempertinggi daya  beli  sehingga  pendapatan  riil anggota  meningkat.  Pada  koperasi  ini, angggota  memiliki  identitas  sebagai pemilik (owner) dan  sebagai  pelanggan (customer) .  Dalam  kedudukan  anggota sebagai konsumen, kegiatan mengkonsumsi  (termasuk  konsumsi  oleh produsen) adalah penggunaan mengkonsumsi barang/jasa yang disediakan oleh pasar. 3) Koperasi  Simpan  Pinjam,  Koperasi  ini sering kali juga disejajarkan dengan nama koperasi kredit, koperasi ini menyelenggarakan  layanan  tabungan  dan sekaligus memberikan kredit bagi anggotanya.
Layanan-layanan ini menempatkan  koperasi  sebagai  pelayan anggota  memenuhi  kebutuhan  pelayanan keuangan bagi anggota menjadi lebih baik dan  lebih  maju.  Dalam  koperasi  ini anggotanya  memiliki  kedudukan  identitas ganda  sebagai  pemilik (owner) dan nasabah (customers) .  Dalam  kedudukan sebagai  nasabah  anggota  melaksanakan kegiatan menabung dan meminjam dalam bentuk  kredit  kepada  koperasi.  Pelayanan koperasi  kepada  anggota  yang  menabung dalam  bentuk  simpanan  wajib,  simpanan sukarela dan deposito, merupakan sumber modal bagi koperasi. Penghimpunan dana dari  anggota  itu  menjadi  modal  yang selanjutnya  oleh  koperasi  disalurkan dalam bentuk pinjaman atau kredit kepada anggota  dan  calon  anggota.  Dengan  cara pinjam  (KSP)  dan  atau  Unit  Usaha Simpan Pinjam (USP) Koperasi.
4) Koperasi  Pemasaran    seringkali  disebut koperasi  penjualan.  Identitas  anggota
sebagai  pemilik (owner) dan  penjual (seller) atau pemasar. Koperasi pemasaran mempunyai fungsi menampung  produk  barang  maupun  jasa yang dihasilkan
anggota untuk selanjutnya memasarkannya kepada konsumen. Anggota berkedudukan sebagai pemasok barang atau jasa kepada koperasinya.  Dengan  demikian  bagi anggota,  koperasi  merupakan  bagian terdepan dalam pemasaran barang ataupun  jasa  anggota  produsen.  Sukses fungsi  pemasaran  ini  mendukung  tingkat kepasatian usaha bagi anggota untuk tetap dapat berproduksi.
5) Koperasi  Jasa  Adalah  koperasi  dimana identitas  anggota  sebagai  pemilik  dan nasabah konsumen jasa dan atau produsen jasa.  Dalam  status  anggota  sebagai konsumen  jasa,  maka  koperasi  yang didirikan adalah koperasi pengadaan jasa. Sedangkan  dalam  status  anggota  sebagai produsen  jasa,  maka  koperasi  yang didirikan  adalah  koperasi  produsen  jasa atau  koperasi  pemasaran  jasa.  Sebagai koperasi  pemasaran,  bilamana  koperasi melaksanakan  fungsi  memasarkan  jasa hasil produksi angota. Menurut peraturan Menteri No. 15/Per/M.KUKM/IX/2015 mewajibkan
koperasi  jenis  simpan  pinjam  mengaudit laporan keuangannya jika volume usaha lebih dari 2,5 milyar. Sedangkan perda no. 2 tahun 2012  untuk  semua  jenis  koperasi  di  jawa tengah  diminta  mengaudit  laporan  keuangan jika  volume  usaha  lebih  dari  5  milyar  (5M). Dilihat  dari  kedua  peraturan  tersebut, koperasi  dengan  jenis  usaha  simpan  pinjam mendapat  perhatian  khusus.  Hal  tersebut dikarenakan  jenis  koperasi  simpan  pinjam merupakan jenis koperasi yang paling mudah dijalankan  operasionalnya  dan  paling  banyak diminati  oleh  anggota  masyarakat.  Semakin banyak  masyarakat  yang  berminat  semakin besar  tanggung  jawab  publiknya,  sehingga untuk  menghindari  konflik  keagenan  dan meminimalkan biaya keagenan yang mungkin  muncul  koperasi  lebih  memilih untuk  mengaudit  laporan  keuangannya  agar kredibilitas  koperasi  tetap  terjaga  dimata masyarakat.  Berdasarkan  uraian  diatas  dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: H 3 =  Jenis  Koperasi  berpengaruh  terhadap Pelaksanaan jasa audit pada koperasi

## Kerangka Pemikiran Teoritis
Dari  teori  diatas  maka  dapat  digambarkan kerangka  pemikiran  teoritis  penelitian  ini seperti  tampak  pada  gambar  2.1  yang menyebutkan bahwa ukuran koperasi, jumlah anggota berpengaruh positif terhadap Pelaksanaan  jasa  audit,  dan  jenis  koperasi berpengaruh  terhadap  Pelaksanaan  jasa  audit pada koperasi.
Sumber : Data diolah, 2016

## Metodologi Penelitian
Rancangan penelitian ini merupakan rancangan  penelitian  kausal.  Hal  ini  karena penelitian  ini  bermaksud  meneliti  pengaruh antara variabel-variabel. Penelitian ini merupakan explanatory  research ,  karena bertujuan  untuk  menjelaskan  pengaruh  antar variabel  melalui  pengujian  hipotesis  (Lisa, 2013).  Observasi  yang  digunakan  adalah koperasi  provinsi  yang  merupakan  binaan langsung  dari  Dinas  Koperasi  dan  UMKM Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2016  yang berjumlah  475  unit  koperasi.  Pengambilan sampel  observasi  dalam  penelitian  ini menggunakan Area  Sampling .  Desain area sampling merupakan cluster geografis.
Artinya,  ketika  penelitian  berkaitan  dengan populasi dalam wilayah geografis yang dapat diidentifikasi  seperti  kabupaten,  blok  kota,
Ukuran Koperasi
Jumlah Anggota Pelaksanaan Jasa Audit Laporan Keuangan pada Koperasi Jenis Koperasi
H 1 (+)
H 2 (+)
H 3 Gambar 2.1 Kerangka pemikiran teoritis
atau  batas  tertentu  dalam  suatu  daerah,  area sampling dapat dilakukan. Dengan demikian, area sampling adalah bentuk cluster sampling dalam  suatu  daerah  (Sekaran,  2003).  Teknik pengambilan sampel dimulai dengan membagi area di Jawa Tengah menjadi 6 area yaitu  eks  karesidenan  Banyumas,  eks karesidenan  Kedu,  eks  karesidenan  Pati,  eks karesidenan  Pekalongan,  eks  karesidenan Semarang  dan  eks  karesidenan  Surakarta. Setelah  itu  pengambilan  observasi  per wilayah  dilakukan  secara  random  dan didapatkan  jumlah  observasi  475  unit koperasi. Jumlah observasi digunakan sebagai  sampel  maka  jumlah  observasi  sama dengan  jumlah  sampel  yaitu  475  unit koperasi.    Dari  475  unit  koperasi  yang memiliki  data  lengkap  dan  dapat  diproses hanya  270  unit  koperasi.  Sehingga  jumlah sampel terakhir dalam penelitian ini sebanyak 270 unit koperasi.
Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
1. Analisis deskriptif, bertujuan untuk menggambarkan  atau  mendeskripsikan data yang diperoleh seperti rata-rata, nilai maksimum dan nilai minimum
2. Analisis  inferensial,  merupakan  metode analisis  yang  menggunakan  data  yang berbentuk angka dan analisis dengan cara membandingkan  melalui  perhitungan  dan mengaplikasikannya dengan
menggunakan rumus yang sesuai. Analisis  inferensial  digunakan  untuk menguji  parameter  populasi  yangada, dengan  menggunakan  data  yang  berasal dari  koperasi  yang  diteliti,  hal  ini  untuk mempermudah  mengelola  data  yang berwujud  angka  statistic  dan  kemudian dapat  ditarik  kesimpulannya.  Analisi inferensial yang digunakan dalam
penelitian  ini  adalah  analisis  regresi berganda dan uji hipotesis.
Variabel  dalam  penelitian  ini  adalah  sebagai berikut :
Pelaksanaan Audit pada Koperasi
Pelaksanaan  audit  pada  koperasi  yang dimaksud  penelitian  ini  yaitu  Pelaksanaan badan  usaha  koperasi  terhadap  jasa  audit laporan  keuangan  kepada  pihak  ketiga  yang independen.  Data  variabel  Y  merupakan Variabel  dummy.  kriteria  koperasi  yang sudah  melakukan  audit  memiliki  skor  1, sedangkan untuk koperasi yang tidak melakukan audit memiliki skor 0

## Ukuran (size) Koperasi
Ukuran  koperasi  yang  dimaksud  pada penelitian ini adalah besar kecilnya koperasi. Besar  kecilnya  koperasi  dapat  diukur  dengan melihat  total  asset  koperasi.  Semakin  besar total  asset  maka  ukuran  koperasi  juga semakin  besar,  dengan  ukuran  koperasi  yang semakin  besar  terdapat  tanggung  jawab  yang besar juga untuk mempertahankan kepercayaan publik terhadap koperasi sehingga koperasi akan cenderung melakukan audit.  Jadi  variabel  Ukuran  koperasi  dalam penelitian  ini  dapat  diketahui  dari  laporan keuangan  dengan  menggunakan  total  asset sebagai ukurannya.

## Jumlah Anggota
Jumlah  anggota  yang  dimaksud  dalam penelitian  ini  yaitu  jumlah  anggota  koperasi primer  tahun  2016.  Pada  koperasi  syarat untuk  menjadi  anggotanya  adalah  apabila seseorang  telah  membayar  simpanan  pokok. Pada  koperasi  besarnya  simpanan  pokok untuk  masing-masing  anggota  adalah  sama, hal  ini  berbeda  dengan  kepemilikan  saham pada  perusahaan.  Masing-masing  anggota koperasi  memiliki  hak  suara  yang  sama dalam  Rapat  Anggota  Tahunan  (Januarti  dan Nasir, 2006).
Variabel jumlah anggota dalam penelitian ini dapat
diketahui dari laporan pertanggungjawaban RAT koperasi.

## Jenis Koperasi
Jenis  koperasi  yang  dimaksudkan  pada penelitian  ini  merupakan  jenis  koperasi berdasarkan  jenis  usaha  koperasi  yang dicantumkan  pada  nama  koperasinya.  Dalam penelitian ini variabel jenis koperasi dinyatakan  dengan  menggunakan  variabel dummy  untuk  variabel  jenis  koperasi  yang
memiliki nama koperasi simpan pinjam diberi label  1  sedangkan  koperasi  selain  simpan pinjam  yaitu  koperasi  produsen,  konsumen, pemasaran, dan jasa diberi label 0. Data jenis koperasi dapat diketahui melalui dokumentasi yang  diperoleh  dari  web  Kementerian Koperasi dan UMKM Republik Indonesia

## Analisa Dan Pembahasan

## Analisis Regresi Linier Berganda
Analisis  regresi  linier  berganda  digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel ukuran koperasi, jumlah anggota dan jenis  koperasi  terhadap  Pelaksanaan  jasa audit koperasi (Y). Hasil perhitungan dengan menggunakan  program  SPPS  Versi  20 For Windows dapat dilihat pada tabel berikut :

## Tabel. 4.1 Rekapitulasi Hasil Analisis Regresi Linier Berganda
Variabel Koefisien Regresi t hitung Sig. Size 0,177 14,892 0,000 Jml Agt 5,275 3,006 0,003 Jen. Kop -0,15 -3,772 0,000 Konstanta -3,475 R 0,739 R square 0,546 Sig. F 0,000 N 270 Variabel terikat : Pelaksanaan Jasa Audit
*Signifikan secara statistic pada level α = 5%
Hasil  perhitungan  regresi  berganda  tersebut dapat diketahui formulasinya sebagai berikut:
Y = a + b 1 X 1 + b 2 X 2 + b 3 X 3
Y = -3,475 + 0,177X 1 + 5,275X 2 – 0,15X 3
Berdasarkan  hasil  persamaan  tersebut  maka dapat dijelaskan sebagai berikut:
a. Konstanta  (a)  =  -3,475  menunjukkan besarnya  Pelaksanaan  jasa  audit  jika ukuran  koperasi,  jumlah  anggota,  dan
jenis  koperasi  besarnya  0  maka  besarnya Pelaksanaan jasa audit sebesar -3,475.
b. Koefisien  regresi  X 1 (Ukuran  Koperasi) sebesar 0,177 (b 1 ), menunjukkan besarnya pengaruh  Ukuran  Koperasi  terhadap Pelaksanaan  jasa  audit,  regresi  bertanda positif  menunjukkan  ukuran  koperasi searah  terhadap  Pelaksanaan  jasa  audit (Y),  yang  berarti  setiap  peningkatan
Ukuran koperasi yang dilihat dari asetnya akan menyebabkan Pelaksanaan jasa audit akan mengalami peningkatan.
c. Koefisien  regresi  X 2 (Jumlah  Anggota) sebesar 5,275 (b 2 ), menunjukkan besarnya pengaruh jumlah anggota terhadap Pelaksanaan  jasa  audit,  koefisien  regresi bertanda  positif  menunjukkan  jumlah anggota  berpengaruh  searah  terhadap Pelaksanaan  jasa  audit  (Y)  yang  berarti setiap  peningkatan  jumlah  anggota  akan menyebabkan  peningkatan  Pelaksanaan jasa audit.
d. Koefisien  regresi  X 3 (Jenis  Koperasi) sebesar  -0,15  (b 3 ),  menunjukkan  terdapat pengaruh jenis koperasi terhadap Pelaksanaan  jasa  audit,  dengan  koefisien regresi bertanda negatif.
Koefisien regresi berganda (R) sebesar 0,739 menunjukkan  bahwa  secara  bersama-sama ukuran  koperasi,  jumlah  anggota  dan  jenis koperasi  mempengaruhi  Pelaksanaan  jasa audit  sebesar  73,9%.  Berdasarkan  hasil analisa regresi linier berganda diatas diketahui  nilai  koefisien  determinasai  (R square) sebesar 0,546. angka ini menunjukkan bahwa variabel ukuran koperasi,  jumlah  anggota  dan  jenis  koperasi dapat  menjelaskan  atau  mampu  memberikan kontribusi terhadap variabel Pelaksanaan jasa audit  sebesar  54,6%  sedangkan  sisanya 45,4%  dijelaskan  oleh  variabel  lain  yang tidak dimasukkan dalam penelitian.

## Uji Hipotesis
Untuk  menguji  hipotesis  menggunakan  uji  t. hasil  uji  t  masing-masing  variabel  disajikan pada table berikut :
Tabel 4.2. Koefisien Regresi masing- masing variabel bebas Variabel Koefisien Regresi Sig. t Ket Ukuran Koperasi 0,177 0,000 Signifikan Jumlah Anggota 5,275 0,003 Signifikan Jenis Koperasi -0,15 0,000 Signifikan
*Signifikan secara statistic pada level α = 5%
Berdasarkan  table  diatas  dapat  dijelaskan sebagai berikut :
1) Ukuran Koperasi
Hasil analisis regresi diperoleh nilai signifikansi 0,000 < 0,05 jadi H 0 ditolak atau H 1 diterima  sehingga  variabel  ukuran koperasi berpengaruh positif signifikan terhadap Pelaksanaan jasa audit.
2) Jumlah Anggota
Hasil analisis regresi diperoleh nilai signifikansi 0,003 < 0,05 jadi H 0 ditolak atau H 2 diterima sehingga variabel jumlah anggota berpengaruh  positif signifikan  terhadap Pelaksanaan jasa audit.
3) Jenis Koperasi
Hasil analisis regresi diperoleh nilai signifikansi 0,000 < 0,05 jadi H 0 ditolak atau H 3 diterima  sehingga  variabel  jenis  anggota berpengaruh  signifikan  terhadap  Pelaksanaan jasa audit.

## Pembahasan

## Pembahasan  Pengaruh  Ukuran  koperasi terhadap Pelaksanaan jasa audit
Hasil  penelitian  ini  menerima  hipotesis  satu karena secara  statistik  ukuran koperasi    yang diukur  dengan  total  aset  secara  signifikan mempengaruhi  Pelaksanaan  jasa  audit. Hasil uji  sesuai  dengan  teori  dan  hipotesis  yang dibangun  yaitu  semakin  besar  aset  koperasi akan  semakin  tinggi  kemungkinan  koperasi melakukan  audit  dan  hasil  uji  ini  konsisten
dengan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh Alfurkaniati  (2004),  Ardiansah  (2011),  dan Kusumawati  (2012).  Hal  ini  disebabkan koperasi-koperasi  yang  memiliki  asset  yang besar  akan  cenderung  melakukan  pemisahan antara  anggota  dan  pengelola.  Pemisahan  ini diharapkan  dapat  memaksimalkan  kinerja manajemen  sesuai  dengan  yang  diharapkan oleh  anggota  sebagai  pemiliknya.  Pada kenyataannya masih terdapat berbagai masalah yang timbul akibat asimetri informasi  yang  dapat    menimbulkan  konflik kepentingan  antara  anggota  sebagai  pemilik (principal) dengan manajer (agen).
Teori keagenan menjelaskan bahwa terjadinya  konflik  keagenan  disebabkan  oleh rasa ketidakpercayaan pihak principal
(anggota,  masyarakat,  pihak  ketiga)  terhadap pengelolaan  pengurus  sebagai  agennya. Apabila  terjadi  konflik  keagenan  maka  akan menimbulkan biaya
agensi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Apalagi jika ditambah  adanya  beberapa  kasus  penipuan dan  korupsi  yang  terjadi  pada  koperasi menambah  buruk  citra  koperasi  dimata masyarakat,  oleh  sebab  itu  jasa  audit diperlukan  sebagai  solusi  dari  masalah tersebut.  Karena  biaya  yang  dikeluarkan untuk  melakukan audit lebih sedikit daripada biaya  keagenan  yang  muncul  karena  konflik keagenan. Maka koperasi  memutuskan  untuk mengaudit laporan keuangannya.

## Pembahasan  pengaruh  jumlah  anggota terhadap Pelaksanaan jasa audit
Hasil  uji  statistik  menunjukkan  variabel jumlah anggota koperasi mempunyai pengaruh  positif  dan  signifikan  dengan Pelaksanaan  jasa  audit.  Hasil  penelitian  ini konsisten  dengan  hasil  penelitian  dari Januarti  dan  Nasir  (2006),  Ardiansah  (2011), Utaminingsih dan Hidayah (2011), Kusumawati (2012) dan Lisa (2013). Jumlah anggota
secara statistik mempengaruhi  Pelaksanaan  jasa  audit  pada koperasi.    Hal  ini  menunjukkan  bahwa jumlah  anggota  yang  banyak  maka  tanggung jawab  publiknya  akan  semakin  tinggi,  untuk
menghindari  asimetri  informasi  yang  akan menimbulkan  konflik  keagenan  dan  biaya keagenan yang tinggi maka koperasi memilih untuk mengaudit laporan keuangannya. Hasil penelitian  dari  Januarti  dan  Nasir  (2006) menunjukkan bahwa jumlah anggota berpengaruh  positif  terhadap  Pelaksanaan jasa  audit  eksternal.  Hasil  tersebut  sesuai dengan  kenyataan  di  lapangan  bahwa koperasi yang memiliki anggota banyak maka kebutuhan  Pelaksanaan  terhadap  jasa  audit eksternal juga akan tinggi.
Secara  rasional  anggota  koperasi  yang merupakan  pemilik  koperasi  terpisah  dari pengelola. Dengan adanya pemisahan tersebut  maka  dibutuhkan  alat  komunikasi yang  dapat  menjebatani  antara  keduanya. Laporan keuangan yang terpercaya dibutuhkan  untuk  mengurangi  konflik  antara keduanya.  Kenyataan  lain  bahwa  koperasi yang  jumlah  anggotanya  besar  sering  terjadi perbedaan  pendapat  dan  wawasan  sehingga jasa  audit  oleh  pihak  independen  diharapkan dapat  memberikan  laporan  keuangan  yang reliabel.  Penelitian  ini  juga  didukung  dengan penelitian  Ardiansah  (2011),  Utaminingsih dan Hidayah (2011). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa variabel jumlah anggota berpengaruh  terhadap  Pelaksanaan  jasa  audit independen.  Pengelolaan  koperasi  biasanya tidak  semata-mata  dapat  dilakukan  oleh anggota  koperasi  itu  sendiri  karena  adanya keterbatasan waktu dan sumber daya manusianya.  Oleh  karena  itu  pada  umumnya koperasi  menunjuk  orang  diluar  anggota sebagai  pengelola  koperasi.  Sehingga  pada posisi  yang  seperti  ini  timbullah  hubungan antara pengelola dan pemilik.
Adanya  perbedaan  kepentingan  dan  semakin banyaknya  jumlah  anggota  koperasi  akan menimbulkan  perbedaaan  pendapat  serta kepentingan  antara  anggota  yang  berdeda pula,  maka  hai  ini  mendorong  untuk dilakukannya  audit  laporan  keuangan  oleh auditor  independen.  Kusumawati  (2012)  dan Lisa  (2013)  juga  menegaskan  bahwa  bahwa jumlah  anggota  mempengaruhi  koperasi
melakukan  audit  pada  laporan  keuangannya atau  tidak.  Semakin  banyak  jumlah  anggota koperasi  akan  semakin  tiggi  keinginan koperasi  tersebut  untuk  mengaudit  laporan keuangannya.  Karena  mengaudit  laporan keuangan  menjadi  jembatan  komunikasi, penyelasaian konflik keagenan dan meminimalkan biaya keagenan yang
mungkin  muncul.  Dari  pembahasan  diatas dapat  disimpulkan  bahwa  jumlah  anggota mempengaruhi  Pelaksanaan  jasa  audit  pada koperasi.
Pembahasan  pengaruh  jenis  koperasi terhadap Pelaksanaan jasa audit
Kemungkinan pengaruh jenis koperasi terhadap Pelaksanaan jasa audit pada koperasi dapat dilihat pada tabel 4.2. Hasil ini konsisten dengan rasionalitas yang dibangun, yang  menyebutkan  bahwa  jenis  koperasi simpan  pinjam  memiliki  kewajiban  lebih untuk  melakukan  audit  bila  dibandingkan dengan jenis koperasi lainnya seperti koperasi produsen,  konsumen,  pemasaran  dan  jasa. Hal  ini  bisa  terjadi  karena  jika  kita  melihat peraturan menteri
No.
15/Per/M.KUKM/IX/2015  yang  memberikan perhatian  khusus  pada  jenis  koperasi  simpan pinjam.  Dilihat  dari  peraturan  menteri  No. 15/Per/M.KUKM/IX/2015  yang  mewajibkan koperasi  jenis  simpan  pinjam  mengaudit laporan keuangannya jika volume usaha lebih dari  2,5  milyar.  Sedangkan  perda  Jawa Tengah no. 2 tahun 2012 untuk koperasi jenis simpan  pinjam  dan  lainnya  di  jawa  tengah diminta  mengaudit  laporan  keuangan  jika volume usaha lebih dari 5 milyar (5M).
Dilihat  dari  kedua  peraturan  tersebut, koperasi  dengan  jenis  usaha  simpan  pinjam mendapat  perhatian  khusus.  Hal  tersebut dikarenakan  jenis  koperasi  simpan  pinjam merupakan jenis koperasi yang paling mudah dijalankan  operasionalnya  dan  paling  banyak diminati  oleh  anggota  masyarakat.  Semakin banyak  masyarakat  yang  berminat  semakin besar  tanggung  jawab  publiknya,  sehingga untuk  menghindari  konflik  keagenan  dan
meminimalkan biaya keagenan yang
mungkin  muncul  koperasi  lebih  memilih untuk  mengaudit  laporan  keuangannya  agar kredibilitas  koperasi  tetap  terjaga  dimata masyarakat.

## Kesimpulan dan Saran

## Kesimpulan
Berdasarkan  analisis  data  dan  pembahasan yang telah dilakukan maka diambil kesimpulan  bahwa  hipotesis  1,  2,  dan  3 terbukti berpengaruh secara signifikan.
Variabel  size  (ukuran  koperasi)  ,jumlah anggota  dan  jenis  koperasi  berpengaruh signifikan  terhadap  Pelaksanaan  jasa  audit pada laporan keuangan koperasi Penelitian ini diharapkan  bermanfaat  bagi  pengembangan ilmu  pengetahuan.  Bagi  para  akademisi  hasil penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan kontribusi literatur penelitian dibidang auditing pada usaha kecil dan menengah serta koperasi. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat  memberikan  gambaran  umum  bagi praktisi  di  bidang  perkoperasian  di  Jawa Tengah  dan  sebagai  masukan  bagi  Dinas Koperasi Jawa Tengah dan badan usaha yang bersangkutan  dalam  membuat  kebijakan  dan pelayanan koperasi.

## Saran
1. Menambah jumlah sampel penelitian
2. Mempertimbangkan  variabel  lain  yang mungkin berpengaruh terhadap
Pelaksanaan  jasa  audit  pada  laporan keuangan koperasi.
3. Penelitian selanjutnya dapat dikembangkan  dengan  mengukur  rasio kinerja keuangan yang lebih rinci
misalnya rasio
likuiditas,
rasio
solvabilitas, dan rasio rentabilitas.
4. Melakukan  penelitian  longitudinal  lebih lama tahunnya, misalnya 5 tahun terakhir

## D AFTAR PUSTAKA
[1] Alfurkaniati,  2004.  Analisis  Faktor- faktor  yang  Mempengaruhi  Pelaksanaan
Jasa Audit Akuntan Publik pada Koperasi  Perkotaan  di  Pekanbaru-Riau. Tesis  Tidak  Diterbitkan. Semarang: Universitas Diponegoro
[2] Arens,  A.  Alvin,  Randal  J.  Elder,  Mark S.  Beasley,  Amir  Abadi  Jusuf.  2013. Jasa  Audit  dan  Assurance .  Jakarta  :
Salemba Empat
[3] Ardiansah, M.N. 2011. Pegaruh Karakteristik Koperasi Terhadap
Pelaksanaan Jasa Audit Eksternal : Studi Empiris  Koperasi  di  Kota  Semarang. Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi dan  Keuangan  Publik.  Vol.  6  No.  2  Juli 2011. Hal. 71-82
[4] Carey,  and  George  Tanewski.  2013. “Voluntary  Demand  for  Internal  and
External Auditing
by Family
Businesses”. Auditing:  A  Journal  of Practice & Theory. Vol. 12: 2.
[5] Halim,  Abdul.  2003. Auditing  (Dasar- Dasar  Audit  Laporan  Keuangan). Edisi Ketiga.  Yogyakarta:  UPP  Akademi Manajemen Perusahaan YKPN
[6] Ikatan Akuntan Indonesia, 2011. Standar Akuntansi  Keuangan  Entitas  Tanpa Akuntabilitas Publik. Jakarta.
[7] Januarti,  I.  dan  M.  Nasir.  2006.  Faktor- faktor  yang  Mempengaruhi  Pelaksanaan Audit pada KPRI di Jawa Tengah. Jurnal Akuntansi, Vol. 4,hal : 175-186
[8] Kementrian Negara Koperasi dan UMKM  Republik  Indonesia.  2015.
Peraturan  Menteri  Negara  Koperasi  dan Usaha  Kecil  dan  Menengah  Republik Indonesia Nomor: 12/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Akuntansi Koperasi Sektor Riil. Jakarta
[9] Kementrian Negara Koperasi dan
UMKM  Republik  Indonesia.  2008. Peraturan  Menteri  Negara  Koperasi  dan Usaha  Kecil  dan  Menengah  Republik Indonesia Nomor: 15/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Usaha  Simpan  Pinjam  oleh  Koperasi. Jakarta
[10] Kusumawati,  K.P.S.  2012.  Analisis
Faktor-faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan  jasa  Audit  Eksternal  pada
Koperasi  Simpan  Pinjam  dan  Unit Simpan  Pinjam  Koperasi  di  Semarang Jawa  Tengah. Tesis  tidak  di  terbitkan. Universitas Diponegoro
[11] Lisa,  O.  2013.  Analisis  Faktor-Faktor yang  mempengaruhi  Pelaksanaan  Jasa Audit  Eksternal  pada  Koperasi  di  Jawa Timur. Jurnal WIGA Vo. 3 No. 1, Maret 2013. ISSN No. 2088-0944
[12] Mulyadi.  2009. Auditing .  Jakarta  : Salemba Empat
[13] Raharjo,  Eko  .2007.  Teori  Agensi  dan Teori Stewarship dalam Perspektif
Akuntansi. Jurnal Fokus Ekonomi Vol. 2 No. 1 2007 :37- 46. ISSN : 1907-6304
[14] Republik  Indonesia.  2012.  Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  17 Tahun  2012  tentang  Perkoperasian.
Jakarta: Penerbit Fokus Media.
[15] Sekaran, Uma . 2003. Research Methods For  Business:  A  Skill  Building  Aproach , New  York-USA:  John  Wiley  and  Sons, Inc
[16] Utaminingsih,  N  S  dan  R.  Hidayah .2011.  Pengaruh
Anggota,  Volume Usaha dan Likuiditas Koperasi Terhadap Pelaksanaan Jasa Audit. Jurnal
Dinamika Akuntansi Vol. 3, No. 1, Maret 2011, pp. 51-59. ISSN: 2085-4277