## Efektivitas Pelayanan Publik dalam Proses Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Medan
Muhammad Fazil 1), Muhammad Husni Thamrin 2)
1,2) Ilmu Administrasi Publik, Program Studi Ilmu Administrasi Publik,Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara
E-mail: muhammadfazil@students.usu.ac.id

## PENDAHULUAN
Pelayanan  publik  adalah  segala  kegiatan  pelayanan  yang  dilaksanakan  oleh  penyelenggara pelayanan  publik  sebagai  upaya  pemenuhan  kebutuhan  penerima  pelayanan  maupun  pelaksanaan ketentuan peraturan undang-undang. Pelayanan publik dapat disediakan oleh pemerintah maupun pihak swasta.  Birokrasi  merupakan  sarana  dan  alat  dalam  penyelenggaraan  pelayanan  yang  dilakukan  oleh pemerintah.  Sebagai  suatu  sarana  dan  alat  penguhubung  antara  masyarakat  dan  pemerintah,  maka birokrasi  memiliki  peran  strategis  yang  menentukan  apakah  suatu  pelayanan  yang  diberikan  telah berkualitas  atau  belum.  Namun  sayangnya  pengalaman  sejarah  telah  menimbulkan  beberapa  masalah seperti sentralisasi kekuasaan dan pelayanan yang penuh dengan pungutan liar. Dalam menghadapinya, maka dibentuklah suatu otonomi daerah.
Salah  satu  kandungan  dari  otonomi  yang  sering  menjadi  sorotan  adalah  bagaimana  mengolah sumber  daya  yang  dimiliki  sehingga  mampu  menopang  kemandirian  daerah  tersebut  dalam  mencapai kesejahteraan masyarakatnya. Dari banyaknya sumber daya yang dimiliki suatu daerah, salah satu yang penting adalah terkait sumber daya modal. Sumber daya modal yang dimiliki suatu daerah adalah terkait nilai investasi yang ada pada daerah tersebut. Investasi merupakan salah satu komponen penting dalam pembangunan ekonomi karena akan terkait dan berpengaruh pada kegiatan ekonomi yang akan datang. Diantara  berbagai  faktor  yang  dapat  menentukan  keinginan  seseorang  untuk  melakukan  investasi, birokrasi perizinan yang diberikan adalah salah satu yang perlu diperhatikan. Pelayanan perizinan adalah gerbang pembuka  masuknya investasi. Dengan kemudahan perizinan yang diberikan, maka diharapkan akan terjadi pertumbuhan investasi yang masuk secara signifikan.
Menurut laporan Easy Doing Business 2016 atau indeks kemudahan berbisnis yang dikeluarkan oleh  bank  dunia,  hasil  yang  didapatkan  adalah  bahwa  dari  sepuluh  indikator  yang  dinilai  dalam  survei kemudahan  berusaha  di  Indonesia,  kelemahan  utama  yang  dimiliki  Indonesia  terletak  pada  indikator memulai  usaha.  Kelemahan  ini  terletak  pada  banyaknya  prosedur  yang  harus  dilewati  dalam  memulai suatu  usaha,  yaitu  sebanyak  13  prosedur,  dengan  waktu  kurang  lebih  selama  48  hari.  Biaya  yang dikeluarkan  di  Indonesia  juga  cukup  mahal  dalam  mengurus  izin,  yaitu  sebesar  20%  dari  total pendapatan  per  kapita.  Oleh  karena  itu,  secara  keseluruhan,  Indonesia  hanya  mampu  menduduki

## ARTICLE HISTORY
Received 08 November 2022] Revised [29 November 2022] Accepted [14 Desember 2022]

## ABSTRAK
Penerbitan  surat  izin  usaha  perdagangan  di  Indonesia  belum  sepenuhnya  terlaksana dengan  baik  sesuai  dengan  tujuan  dari  pelayanan  publik.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk mendeskripsikan  efektivitas  pelayanan  publik  dalam  proses  penerbitan  surat  izin  usaha perdagangan  pada  dinas  penanaman  modal  dan  PTSP  Kota  Medan.  Data  dianalisis secara  kualitatif  dengan  menggunakan  teori  efektivitas  menurut  Duncan    (Steers 1985:53).  Dari  hasil  penelitian,  Penerbitan  surat  izin  usaha  perdagangan  masih  belum efektif dikarenakan waktu penyelesaian  surat  izin melebihi  standar waktu  yang  ada dan sosialisasi yang dilakukan juga belum sepenuhnya merata, tetapi sarana dan prasarana yang  ada  sudah  sangat  mendukung  sebagai  penunjang  pelayanan  dalam  pengurusan surat izin usaha perdagangan.

## ABSTRACT
The issuance of trading business licenses in Indonesia has not been fully implemented properly  in  accordance  with  the  objectives  of  public  services.  This  study  aims  to describe the effectiveness  of public services in  the  process of issuing trading business licenses  at  the  investment  office  and  PTSP  Medan  City.  The  data  were  analyzed qualitatively by using the theory of effectiveness according to Duncan (Steers 1985:53). From the research results, the issuance of trading business licenses is still not effective because the time for completion of permits exceeds the  existing standard time and the socialization carried out is also not fully evenly distributed, but the existing facilities and infrastructure are very supportive as supporting services in the management of trading business permits.

## KEYWORDS
Public service, Effectiveness, Investment Office.
This is an open access article under the CC –BY-SA license
peringkat ke-109 dari 189 negara yang disurvei. Dari laporan tersebut dapat disimpulkan bahwa birokrasi perizinan di Indonesia memiliki proses yang panjang sehingga waktu penyelesaian sangat lama, berbelit- belit, serta berbiaya mahal.
Proses perizinan yang panjang ini terjadi karena terpecah-pecahnya kewenangan penerbitan izin yang  dilakukan  di  beberapa  Organisasi  Perangkat  Daerah  (OPD)  yang  bersangkutan.  Hal  ini mengakibatkan  pemohon  izin  harus  mondar-mandir  ke  berbagai  OPD  untuk  mengurus  perizinan usahanya.  Belum  lagi  kendala  prosedur  serta  persyaratan  yang  terkadang  berbeda-beda  di  tiap  OPD. Untuk itulah biaya yang dikeluarkan akan lebih banyak, di luar biaya-biaya retribusi perizinan itu sendiri, misalnya  biaya  transportasi  untuk  bolak-balik  antar  OPD,  biaya  fotokopi,  dan  biaya-biaya  tidak  terduga lainnya.  Akibatnya  waktu  yang  dibutuhkan  akan  semakin  lama  dan  tenaga  yang  dimiliki  juga  terkuras. Jika  keadaan  seperti  ini  terus  menerus  terjadi  maka  akan  berdampak  pada  keengganan  pelaku  usaha untuk mengurus perizinan dan menghambat pertumbuhan kegiatan usaha baru.
Panjangnya waktu dan rantai birokrasi yang harus dilewati untuk memulai suatu usaha  membuat para    pelaku    usaha    enggan    mendaftarkan    usaha    yang    di    milikinya,  hal    tersebut    mendorong pemerintah    melakukan  reformasi    struktural,    termasuk  dengan  reformasi  sistem  perizinan  dengan Penerapan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  (PTSP)  dan  Online  Single    Submission  (OSS).  Melalui reformasi  sistem  perizinan,  pemerintah  mendorong  standarisasi  menjadikan  birokrasi  perizinan    di tingkat    pusat    dan    daerah  lebih  mudah,  lebih  cepat,  dan  juga  lebih  terintegrasi  dengan  demikian  di keluarkanlah  Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor    24    Tahun    2018    tentang  Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
(https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/1680/presiden-jokowi-permudah-perizinan- perlancar-investasi diakses pada 1 Maret 2021).

## LANDASAN TEORI
Sektor-sektor  perizinan  berusaha  yang  terintegrasi  melalui  sistem  Online  Single  Submission tentunya  merupakan  sektor-sektor  penting  dan  strategis  bagi  pelaku  usaha.  Setiap  sektor  merupakan prioritas  percepatan  perizinan  oleh  pemerintah  sehingga  diharapkan  investasi  dan  penanaman  modal dapat  dimaksimalkan.  Sektor  perkoperasian  dan  usaha  mikro,  kecil,  menengah  merupakan  salah  satu fokus pemerintah dalam percepatan perizinan untuk meningkatkan nilai investasi dan penanaman  modal. Seperti  contohnya  di  Kota  Medan,  yang  banyak  masyarakatnya  berprofesi  sebagai  pengusaha  baik mikro, kecil maupun menengah, tentunya akan sangat terbantu dengan kebijakan ini.
Para  pelaku  usaha  dan  investor  yang  ingin  membuka  atau  menanamkan  modalnya  di  Kota Medan  harus  mendapatkan  izin  terlebih  dahulu  dari  pihak  Dinas  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan Terpadu  Satu  Pintu  Kota  Medan.  Sebelum  di  turunkannya  Peraturan    Pemerintah    Republik    Indonesia No. 24/2018  para  pelaku usaha  dan para investor harus mendatangi kantor pihak Dinas Penanaman Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  Kota  Medan  untuk  mendaftarkan  usahanya,  tetapi  setelah dikeluarkannya  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  No.  24/2018  tentang  Pelayanan  Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik,
Kota Medan merupakan kota sentra pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara. Di mana, Medan menjadi  penghubung  bagi  kabupaten  lain  yang  di  Provinsi  Sumatera  Utara.  Kota  Medan  memiliki kedudukan, fungsi dan peranan penting serta strategis sebagai  pintu gerbang utama bagi kegiatan jasa perdagangan barang dan keuangan domestik, maupun regional/internasional dikawasan barat Indonesia dengan  dukungan  faktor-faktor  dominan  yang  dimilikinya.  Berdasarkan  data  Badan  Koordinasi Penanaman Modal (BPKM), Kota Medan berada di nomor 10 sebagai tujuan investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dengan total nilai sebesar 580 Miliar dalam periode Januari  - September 2020. Sedangkan untuk  Penanaman  Modal  Dalam  Negeri  (PMDN)  berada  urutan  8  dengan  nilai  investasi  sebesar  4,128 triliun  di  periode  yang  sama.  (https://economy.okezone.com/read/2020/11/24/320/2315438/medan-kota- ramah-investasi-emang-punya-apa-saja diakses pada 1 Juli 2021).
Berdasarkan  pra  penelitian  yang  peneliti  lakukan  di  Dinas  Penanaman  Modal  Dan  Pelayanan Terpadu  Satu  Pintu  Kota  Medan  masih  ditemukan  banyak  masalah  dalam  rangka  penyelenggaraan pelayanan izin  usaha  seperti  kurangnya  sosialisasi  terhadap  masyarakat  tentang  pengurusan  surat izin usaha perdagangan melalui online. Permasalahan lain adalah tidak adanya atribut atau papan informasi tentang  jenis  pelayanan  dan  alur  pelayanan  pada  Dinas  Penanaman  Modal  dan  PTSP  Kota  Medan membuat masyarakat tidak mengetahui bagaimana alur dalam pembuatan surat izin usaha perdagangan.
Kurangnya pemahaman aparatur terhadap pembuatan izin usaha secara online melalui OSS juga menjadi  permasalahan  pada  Dinas  ini,  karena  ketika  seorang  pelaku  usaha  menanyakan  tentang pelayanan izin secara online melalui OSS hanya bagian-bagian tertentu saja yang dapat menjelaskannya yang  dimana  seharusnya    seluruh  aparatur  yang  bekerja  di  dinas  yang  bersangkutan  dengan    OSS harus lebih memahami tentang sistem tersebut.
Laporan  hasil  survei  kepuasan  masyarakat  di  Dinas  Penanaman  Modal dan  PTSP  Kota Medan tahun 2020 terdapat 332 responden yang berpartisipasi. Jumlah responden dipengaruhi dampak  wabah virus Korona yang sedang melanda dunia termasuk Indonesia dan Kota Medan sendiri sejak awal Maret 2020  dan  masih  berlangsung  sampai  saat  ini.  Sehingga  sesuai  arahan  Wali  Kota  Medan  untuk membatasi interaksi dan menjaga jarak sosial demi mencegah berkembangnya virus tersebut. Dari hasil survei tersebut ditemui nilai terendah ada pada unsur waktu pelayanan dan prosedur dalam menerbitkan izin, yaitu 2,84 (laporan SKM DPMPTSP Kota Medan 2020).

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  penelitian    kualitatif dengan  pendekatan  deskriptif,  dimana  penelitian  ini  menggunakan  metode  ilmiah  untuk  memberikan gambaran secara jelas mengenai masalah yang diteliti, mengidentifikasi dan menjelaskan data yang ada secara  sistematis.  Metode  deskriptif    kualitatif  bertujuan  untuk  mendeskripsikan  apa-apa  yang  saat  ini berlaku.  Didalamnya  terdapat  upaya  mendeskripsikan,  mencatat,  analisis  dan  menginterprestasikan kondisi-kondisi  yang  sekarang  ini  terjadi  (Mardalis,  2014:26).  Lokasi  yang  diambil  dalam  penelitian  ini ditentukan  dengan  sengaja.  Lokasi  penelitian  didasarkan  pada  masalah  yang  terjadi  di  lapangan. Penelitian ini dilakukan di Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Medan.
Untuk mendapatkan data-data dan informasi yang akan dibutuhkan dalam suatu penelitian, dapat diperoleh  melalui  informan  penelitian.  Dalam  penelitian  kualitatif  subjek  penelitian  yang  telah  tercermin dalam fokus penelitian ditentukan secara sengaja. Subyek  penelitian inilah yang menjadi informan yang akan  memberikan  berbagai  informasi  yang  akan  diperlukan  selama  proses  penelitian  (Suyanto, 2015:108). Informan penelitian adalah subjek yang memahami informasi objek penelitian sebagai pelaku maupun  orang  lain  yang  memahami  objek  penelitian  (Bungin,  2015:76).  Untuk  memperoleh  informasi yang  jelas  mengenai  masalah  yang  sedang  dibahas,  maka  dalam  penelitian  ini  menggunakan  teknik purposive  sampling  dalam  menentukan  informan  penelitiannya  yaitu  teknik  penentuan  sumber  data, dimana  peneliti  memilih  sampel  sesuai  dengan  tujuannya  (Ibrahim,  2018:72).  Dalam  penelitian ini  yang menjadi informan kunci adalah Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Usaha dan Tanda Daftar yang terlibat dalam pelaksanaan Perizinan Usaha dan Tanda Daftar. Informan Utama adalah orang yang mengetahui secara teknis dan detail tentang masalah penelitian yang akan dipelajari. Adapun Informan Utama dalam penelitian  ini  adalah  kepala  Seksi  Pelayanan  Izin  Usaha  yang  bertugas  sebagai  pelaksana  Penerbitan Surat  Izin  Usaha  Perdagangan  (SIUP),  Kepala  Seksi  Pemberdayaan  Usaha,  Staf  Analisis  Bimbingan Usaha,  serta  Staf  Pengelola  Dokumen  Perizinan.  Sedangkan  Informan  pendukung  adalah  orang  yang dapat  memberi  informasi  tambahan  sebagai  pelengkap  analisis  dan  pembahasan  dalam  penelitian kualitatif.  Informan  pendukung  kadang  memberikan  informasi  yang  tidak  disampaikan  oleh  informan utama  atau  informan  kunci.  Informan  pendukung  dalam  penelitian  ini  adalah  masyarakat  yang  memiliki tempat usaha perdagangan di Kota Medan.
Untuk  memperoleh  data  penelitian  ini  menggunakan  teknik  pengumpulan  data  yang  akan ditujukan pada informan. Dalam hal ini yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk  sumber  data  yang  sama  (Sugiyono,  2012:83).  Adapun  teknik pengumpulan  data  yang  digunakan peneliti  dalam  penelitian  ini  adalah  wawancara,  observasi,  dokumentasi  dan  studi  kepustakaan.  Sesuai dengan metode penelitian, teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data  kualitatif.  Menurut  Miles  dan  Huberman  (dalam  Sugiyono  2016:249)  terdapat  tiga  langkah  dalam melakukan analisis data yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.
Untuk mendapatkan hasil yang lebih sempurna perlu dilakukan validitas data. Triangulasi adalah suatu  pendekatan  riset  yang  memakai  suatu  kombinasi  lebih  dari  satu  strategi  dalam  suatu  penelitian untuk  menjaring  data/informasi.  Dalam  penelitian ini,  peneliti  menggunakan  dua  teknik  triangulasi,  yaitu triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dalam  menguji keabsahan data yaitu data yang  telah  dianalisis  oleh  peneliti  akan  menghasilkan  suatu  kesimpulan  selanjutnya  dimintakan kesepakatan  dengan  sumber  yang  berbeda  tersebut.  Triangulasi  teknik  dalam  menguji  keabsahan data yaitu  data  yang  diperoleh  dengan  wawancara,  lalu  dicek  dengan  observasi,  serta  dokumentasi  untuk mengetahui kebenaran data dan membandingkanya dengan data yang telah diperoleh dari sumber lain.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pencapaian Tujuan
Tujuan  sangat  penting  dirumuskan  dengan  jelas  karena  akan  digunakan  sebagai  tolak  ukur pembentukan oraganisai pemerintah maupun swasta. Tujuan tersebut dapat melahirkan berbagai macam fungsi  dan  fungsi-fungsi  tersebut  dapat  memperkuat  organisasi  dan  memberikan  fokus  bagi  kegiatan- kegiatan organisasi untuk mencapai hasil-hasil yang dikehendaki secara baik. Dalam hal ini keseluruhan
upaya  pencapaian  tujuan  harus  dipandang  sebagai  suatu  proses.  Oleh  karena  itu,  agar  pencapaian tujuan  akhir  semakin  terjamin,  diperlukan  pentahapan,  baik  dalam  arti  pentahapan  pencapaian  bagian- bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor yaitu kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongkrit.
Berdasarkan  Peraturan  Walikota  Kota  Medan  Nomor  41  Tahun  2018  tentang  Pendelegasian Sebagian  Wewenang  Perizinan  dan  Non  Perizinan  kepada  Kepala  Dinas  Penanaman  Modal  dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan Maka Jangka waktu pelayanan dalam pembuatan surat izin usaha  perdagangan  5  hari  kerja,  sedangkan  untuk  perpanjangan  maupun  perubahan  pada  surat  izin usaha perdagangan dibutuhkan waktu 4 hari kerja sesuai dengan Peraturan Walikota Kota Medan Nomor 41 Tahun 2018.

## Tabel 1. Waktu Pengurusan Perizinan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Medan
Jenis Perizinan Waktu Pengurusan Peizinan dan Non Perizinan baru 5 hari kerja Perizinan dan Non Perizinan Perpanjangan 4 hari kerja Perizinan dan Non Perizinan Perubahan 4 hari kerja
Sumber : Peraturan Walikota Kota Medan Nomor 41 Tahun 2018
Dalam  pelaksanaannya  penerbitan  surat  izin  usaha  perdagangan  masih  melewati  batas  waktu yang diatur dalam Peraturan Walikota Medan Nomor 41 Tahun 2018 yang menyatakan surat izin usaha perdagangan  terbit  dalam  5  hari  kerja  namun  kenyataannya  melebihi  standarisasi  waktu  tersebut  yaitu sekitar 10 hari bahkan 14 hari kerja. Penyebab utama dari surat izin yang lama di terbitkan adalah karena dari  pihak  pusat  telat  dalam  memproses  surat  tersebut.  Permohonan  pengajuan  surat  izin  yang  masuk akan  segera  di  verifikasi  oleh  pihak  dinas,  kemudian  akan  dialihkan  ke pusat  untuk  proses  selanjutnya. Namun  kendala  dari  pihak  pusat  yang  membuat  proses  penerbitannya  menjadi  lama.  Penyebab  lain adalah  karena  masyarakat  selaku  pelaku  usaha  masih  kurang  memperhatikan  petunjuk  pengajuan berkas melalui sistem OSS. Banyak pelaku usaha yang mengupload berkas tidak sesuai, seperti format berkas  yang  harusnya  Pdf  tetapi  malah  diupload  dengan  format  .jpg.  Kemudian  beberapa  data  yang salah di input seperti nomer NIK yang kurang dan alamat usaha yang tidak lengkap.
Hal  ini  menunjukkan  adanya  standarisasi  waktu  yang  belum  jelas  dan  tidak  ada  audit  yang dilakukan  untuk  menilai  efisiensi  dan  efektivitas  pada  kurun  waktu  penerbitan  surat  izin  usaha perdagangan  ini.  Audit  harusnya  dilakukan  agar  memeriksa  dan  mengevaluasi  hal  tersebut  sehingga tidak terkesan di biarkan saja padahal penerbitan izin tidak berjalan sebagaimana mestinya. Permohonan izin  yang  masuk  ke  dinas  harusnya  segera  di  verifikasi  oleh  bidang izin usaha  dan tanda daftar namun malah  di  biarkan  beberapa  hari  sehingga  prosesnya  menjadi  lama  ditambah  dengan  waktu  penerbitan yang  selanjutnya  dilakukan  oleh  pihak  pusat  juga  belum  jelas.  Pelaku  usaha  yang  melalukan permohonan  izin  usaha  juga  kurang  teliti  dalam  mengisi  data  dan  mengupload  berkas  persyaratan,  ini menjadikan permohonan izin ditolak dan harus segera dilakukan pengisian data ulang dan upload berkas kembali. Hal tersebut tentu juga mengakibatkan penerbitan izin usaha menjadi lama karena pemohon izin harus memulai ulang segala proses permohonan izin tersebut.
Pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Medan sasaran atau tujuan penerbitan surat izin usaha  perdagangan  (siup)  yakni  memberi  pelayanan  kepada  masyarakat  terkhusus  masyarakat  yang memiliki usaha perdagangan dan memberi legalitas serta perlindungan atas usaha yang dijalankan oleh pelaku  usaha  di  Kota  Medan.  Selain  memiliki  bukti  pengesahan  dari  pemerintah  sehingga  bisa menaikkan  branding,  siup  juga  bisa  digunakan  sebagai  syarat  tambahan  ketika  akan  mengajukan pinjaman  modal  usaha  di  perbankan.  Kepemilikan  izin  usaha  bagi  seorang  pelaku  usaha  memiliki manfaat  menjauhkan  kegiatan  usahanya  dari  tindakan  pembongkaran  dan  penertiban.  Hal  tersebut berefek  memberikan  rasa  aman  dan  nyaman  akan  keberlangsungan  usahanya.  Legalisasi  merupakan sarana  yang  pemerintah  sediakan  agar  kenyamaan  dalam  melakukan  kegiatan  usaha  dirasakan  oleh para  pelaku  usaha.  Dengan  memiliki  unsur  legalitas  tersebut  menandakan  bahwa  pelaku  usaha  telah mematuhi aturan-aturan hukum yang berlaku.
Sikap  tanggung  jawab  UPT  Museum  Negeri  Provinsi  Sumatera  Utara  dalam  menjalankan tugasnya terutama dalam hal keterbukaan prosedur, waktu, biaya dan informasi sudah berjalan dengan baik.  Hal  tersebut  dapat  dilihat  dari  tersedianya  SOP  (Standart  Operasional  Prosedur)  dengan  tujuan agar pengunjung dapat memahami mekanisme dan alur pelayanan.
Dalam  mencapai  sasaran  tersebut  dilakukan  beberapa  inovasi  oleh  pihak  Dinas  Penanaman Modal dan PTSP seperti layanan perbantuan dan kamis ceria. Layanan ini dilakukan agar masyarakat di mudahkan  dalam  pengurusan  izin  usaha.  Namun  kenyataannya  inovasi  tersebut  belum  sepenuhnya memudahkan. Hal ini karena pelaku usaha harus mengantri lama untuk mendapatkan layanan tersebut. Antrian  yang  lama  akibat  dari  kurangnya  jumlah  aparatur  dalam  memberikan  pelayanan  di  loket-loket
yang  tersedia.  Layanan  perbantuan  yang  dilaksanakan  oleh  Dinas  Penanaman  Modal  dan  PTSP  Kota Medan juga belum sepenuhnya bisa mengatasi permasalahan yang ada. Kendala-kendala yang dialami pelaku usaha harus menjadi acuan bagi dinas untuk membenahi lagi pelayanan yang ada demi kepuasan masyarakat terkhusus pelaku usaha yang mengurus surat izin usaha perdagangan (siup).

## Integrasi
Integrasi  adalah  pengukuran  terhadap  tingkat  kemampuan  suatu  organisasi  untuk  mengadakan sosialisasi,  pengembangan  konsensus  (mengenai  kesepakatan  bersama),  dan  komunikasi  dengan berbagai  macam  organisasi  lainnya.  Intergrasi  terdiri  dari  prosedur  dan  proses  sosialisasi.    mIntegrasi dapat dicapai dengan beberapa cara termasuk pembuatan peraturan dan prosedur standar operasi untuk mengatur tingkah laku, rencana dan sasaran, serta saling penyesuaian dan persetujuan (Steers, 1985, h 112).  Sosialisasi  adalah  sebuah  proses  penanaman  atau  transfer  kebiasaan  atau  nilai  dan  aturan  dari satu  generasi  ke  generasi  lainnya  dalam  sebuah  kelompok  atau  masyarakat.  Sosialisasi  merupakan suatu  proses  bagaimana  memperkenalkan  sebuah  sistem  pada  seseorang  dan  bagaimana  orang tersebut menentukan tanggapan serta reaksinya.
Prosedur standar operasi harus dimiliki oleh suatu perusahaan atau organisasi sebagai panduan untuk menjalankan tugas dan fungsi setiap bagian yang ada. Sehingga dengan begitu adanya prosedur standar  operasi  ini  dapat  memudahkan  dan  menertibkan  pekerjaan  yang  akan  dijalankan.  Peran pentingnya  prosedur  standar  operasi  ini  membuat  pelaku  bisnis  harus  mengetahui  terkait  tujuan  dan fungsi  dari  prosedur  standar  operasi  itu  sendiri.  Walaupun  memiliki  fungsi  sebagai  alat  pemandu, prosedur standar operasi juga dapat digunakan sebagai alat ukur, pantau, dan pelatihan.

## Gambar  1.  Pelaksanaan  Standar  Operasional  Prosedur  Dinas  Penanaman  Modal  dan  PTSP  Kota Medan

## Sumber:Peraturan Walikota Medan No.69 Tahun 2017
Adapun mekanisme dari pelaksanaan standar operasional prosedur di Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Medan adalah sebagai berikut:
1. Kepala Dinas: Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Kepala Dinas sebagaimana dimaksud  dilaksanakan  terhadap  pelayanan  semua  sistem  program,  kegiatan  bersifat  administrasi dan  teknis  serta  selalu  berkoordinasi  dan  berkonsultasi  dengan  pimpinan  daerah,  Kepala  Dinas melaksanakan  perintah  kepada  Sekretaris,  Kepala  Bidang  dan  sebaliknya  sekertaris  dan  kepala bidang melakukan koordinasi dan konsultasi langsung dengan kepala dinas.
2. Sekretaris:  Melaksanakan  perintah  Kepala  Dinas,  Melaksankan  konsultasi  dengan  kepala  dinas, Melaksnakan  koordinasi  dengan  kepala  bidang,  Melaksanakan  perintah  serta  menerima  konsultasi dari kepala sub bagian dan staf:
3. Kepala  bidang:  Melaksanakan  perintah  Kepala  Dinas,  Melaksankan  konsultasi  dan  Koordinasi dengan  kepala  dinas,  Melaksnakan  Konsultasi  dan  koordinasi  dengan  Sekertaris,  Melaksanakan perintah serta menerima koonsultasi dari kepala seksi dan staf
4. Kepala  sub  bagian:  Melaksanakan  perintah  Kepala  Dinas,  Melaksankan  konsultasi  dan Koordinasi dengan  Sekertaris,  Melaksanakan  Konsultasi  dan  koordinasi  dengan  kepala  seksi,  Melaksanakan perintah serta menerima konsultasi dari staf.
5. Kepala  Seksi:  Melaksanakan  perintah  Kepala  Dinas,  Melaksankan  konsultasi  dan  Koordinasi dengan  kepala  Bidang:  Melaksanakan  Konsultasi  dan  koordinasi  dengan  kasubag,  Melaksanakan perintah serta menerima koonsultasi dari staf.
6. Staf:  Melaksanakan  perintah  Kepala  dinas,  Sekretaris,  Kepala  bidang,  Kepala  sub  bagian  dan Kepala seksi, Melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan Kepala seksi dan Kepala sub bagian.
Dalam Pembuatan surat izin usaha perdagangan (siup) melalui beberapa langkah sesuai dengan prosedur  yang  ada  yaitu  pertama  pelaku  usaha  melakukan  aktivasi  akun  di  halaman  website  OSS dengan  menggunakan  email  dan  nomor  induk  kependudukan  (NIK)  dan  beberapa  persyaratan  lain. Setelah  aktivasi  dilanjutkan  dengan  login  ke  sistem  OSS  menggunakan  username  dan  password  yang sudah  diberikan  melalui  email  pendaftar.  Selanjutnya  pelaku  usaha  diarahkan  untuk  mengisi  beberapa keterangan  terkait  usaha  yang  dijalankan,  sampai  akhirnya  mendapatkan  NIB  (nomer  induk  berusaha). Setelah  itu  barulah  pelaku  usaha  bisa  melanjutkan  dengan  melengkapi  data-data  yang  ada.  Setelah semuanya  selesai  dilakukakan  pihak  dinas  akan  melakukan  verifikasi,  barulah  surat  izin  usaha perdagangan terbit melalui halaman website OSS.
Dalam  pelaksanaannya  segala  pelayanan  yang  ada  sudah  dilakukan  sesuai  prosedur.  Namun belum  tersedianya  prosedur  atau  petunjuk  di  Dinas,  hal  itu  dilihat  dari  belum  adanya  papan  informasi prosedur perizinan online di Dinas sehingga petugas harus menginformasikan prosedur perizinan secara langsung  kepada  para  pemohon,  dan  selanjutnya  mengenai  proses  pelayanan  yang  mudah  dan  jelas bisa dikatakan masih belum begitu mudah dilihat dari para pemohon yang masih merasa kesulitan dalam mengurus  perizinan  secara  online,  karena  belum  terbiasa  dalam  menjalankan  komputer  sehingga kebanyakan dibantu oleh petugas.
Pelayanan yang diberikan aparatur pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Medan sesuai dengan  SOP,  namun  kedisplinan  aparatur  masih  dinilai  kurang.  Terlihat  dari  banyaknya  aparatur  yang melakukan kegiatan lain seperti keluyuran di luar kantor dan makan padahal masih dalam jam pelayanan. Menurut  Haryono  (2012)  Pelayanan  terbaik  adalah  pelayanan  yang  menempatkan  kepentingan  umum diatas  kepentingan  pribadi.    Namun  pelayanan  yang  diberikan  aparatur  kepada  masyarakat  dianggap menjadi  hal  sepele  dan  lebih  mengutamakan  kepentingan  pribadi.  Hal  ini  terjadi  karena  kurangnya pengawasan  dan  pengendalian  oleh  kepala  dinas  yang  menjadikan  aparatur  bekerja  secara  tidak profesional.  Sanksi  terhadap  hal  tersebut  di  rasa  perlu  untuk  meningkatkan  kualitas  pelayanan  agar nantinya tidak memperburuk citra dinas penanaman modal dalam memenuhi kebutuhan pelayanan untuk masyarakat.
Sosialisasi  untuk  Masyarakat  yang  dilakukan  oleh  pihak  Dinas  Penanaman  Modal  dan  PTSP sudah  dilaksanakan,  namun  masih  belum  merata.  Hanya  beberapa  daerah/perkumpulan  yang  sudah dilakukan  sosialisasi.  Terhambatnya  sosialisasi  di  Dinas  ini  adalah  karena  faktor  kekurangan  aparatur untuk  turun  ke  lapangan  guna  melakukan  sosialisasi.  Faktor  lain  adalah  akibat  dari  wabah  pandemi Covid-19 beberapa tahun terakhir sehingga pemerintah melarang segala hal yang membuat kerumunan maupun perkumpulan dari banyak orang.
Maksud  dan  tujuan  di  lakukan  penyuluhan/sosialisasi    mengenai  perizinan  yang  dikelola  oleh Dinas  Penanaman  Modal  dan  PTSP  Kota  medan  sesuai  dengan    pelimpahannya  oleh  Kepala  Daerah Kota  Medan  ialah  untuk  memberikan  informasi  yang  terbuka  mengenai  proses  dan  mekanisme  dalam pelayanan  perizinan  kepada  pelaku  usaha.  Penyuluhan  yang  dijalankan  memberikan  pencerahan  pada masyarakat  sebagai  sarana  menyebarkan  informasi  kepada  masyarakat  selaku  penerima  layanan tentang  tata  cara  proses  perizinan  serta  untuk  menggugah  kesadaran  masyarakat  akan  pentingnya mengurus  perizinan  dan  non  perizinan  guna  melegalkan  dalam  melakukan  usaha.  Dalam pelaksanaannya, sosialisasi terhambat akibat dari kurangnya jumlah aparatur yang kompeten untuk turun ke lapangan, di lihat dari aparatur yang belum ahli di bidangnya pada dinas penanaman modal dan ptsp sehingga  mengakibatkan  terhambatnya  proses  sosialisasi.  Sosialisasi  yang  harusnya  dilakukan  setiap satu bulan sekali belum terealisasi dengan baik.

## Adaptasi
Adaptasi yang di maksud disini adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya.  Adaptasi  terdiri  dari  beberapa  faktor,  yaitu,  peningkatan  kemampuan  dan  sarana prasarana.  Dalam  hal  ini  sumber  daya  manusia  baik  dari  jumlah  pegawai  maupun  kemampuan  dan sarana  prasarana.  Dimana  sumber  daya  disini  berkaitan  dengan  sumber  yang  dapat  digunakan  untuk mendukung  keberhasilan  suatu  organisasi  seperti  keterampilan,  dedikasi,  profesionalitas,  dan kompetensi  dibidangnya.  Sumber  daya  manusia  sangat  berpengaruh  terhadap  keberhasilan organisasi, tanpa  sumber  daya  manusia  organisasi  akan  berjalan  lambat.  Dan  fasilitas  atau  sarana  prasarana merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam keberhasilan suatu organisasi agar mendapatkan hasil yang optimal dalam pelayanan penerbitan surat izin usaha perdagangan.
Adaptasi  dapat  dilihat  dari  sumber  daya  manusia  yang  ada  telah  memenuhi  standar  yang dibutuhkan  dalam  pelayanan  perizinan  penerbitan  surat  izin  usaha  perdagangan  (siup).  Sumber  daya manusia  merupakan  salah  satu  faktor  yang  sangat  penting  bahkan  tidak  dapat  dilepaskan  dari  sebuah organisasi,  baik  institusi  maupun  perusahaan.  Sumber  daya  manusia  juga  merupakan  kunci  yang menentukan  perkembangan  organisasi.  Pada  hakikatnya,  sumber  daya  manusia  berupa  manusia  yang
dipekerjakan  di  sebuah  organisasi  sebagai  penggerak,  pemikir  dan  perencana  untuk  mencapai  tujuan organisasi itu.
Peningkatan  kemampuan  pada  internal  dinas  penanaman  modal  dan  ptsp  dilakukan  dengan upaya  mengadakan  pelatihan-pelatihan  dan  bimbingan  teknis  setiap  tiga  bulan.  Sementara  itu  pada eksternal  dinas  dilakukan  kunjungan-kunjungan  dan  studi  banding  setahun  sekali.  Penyelenggaraan urusan  pemerintahan  Bidang  penanaman  modal  secara  kelembagaan  digerakkan  oleh  sumber  daya kepegawaian  Dinas  Penanaman  Modal  dan PTSP  Kota  Medan.  Jumlah  jabatan  struktural  sebanyak  29 jabatan, dengan rincian; 1 jabatan eselon II, 7 jabatan eselon III, dan 21 jabatan eselon IV. Sedangkan jabatan fungsional belum terisi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu hingga tahun 2020.

## Tabel 2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan DPMPTSP Medan

## Sumber: Laporan Triwulan I Dinas Penanaman Modal dan PTSPKota Medan 2020
Tabel diatas menunjukkan bahwa tingkat pendidikan pegawai terbanyak adalah sarjana dengan komposisi  berdasarkan  jenis  kelamin  yang  relatif  berimbang.  Hal  ini  merupakan  modal  dasar  dalam pembinaan  dan  peningkatan  kualitas  kerja  pegawai  pada  Dinas  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.
Peningkatan  kemampuan  atau  kompetensi  Menurut  Emron,  Yohny,  Imas  (2017,P.140)  adalah kemampuan individu untuk melaksanakan suatu pekerjaan dengan benar dan memiliki keunggulan yang didasarkan  pada  hal-hal  yang  menyangkut  pengetahuan,  keahlian  dan  sikap.  Artinya  segala  hal  yang menyangkut  pengetahuan,  keahlian  dan  sikap  menjadi  tolak  ukur  dalam  peningkatan  kemampuan. Namun  kenyataannya  kompetensi  aparatur  di  dinas  penanaman  modal  dan  ptsp  masih  sangat  kurang. Hal ini disebabkan karena hanya beberapa aparatur yang mengikuti bimbingan teknis maupun pelatihan- pelatihan  yang  diadakan  oleh  dinas  karena  bersifat  tidak  wajib.  Aparatur  lain  terkesan  sudah  bisa  dan mengetahui  tentang  pelatihan  tersebut  enggan  mengikutinya.  Hal  ini  tentu  berdampak  buruk  pada pelayanan  yang  didapatkan  masyarakat.  Ketika  masyarakat  ingin  menanyakan  terkait  surat  izin  usaha perdagangan hanya bagian tertentu saja yang bisa menjelaskan alur dalam pembuatannya.
Ketersediaan  kelengkapan  sarana  dan  prasarana  yang  disiapkan  oleh  Dinas  Penananaman Modal dan PTSP Kota Medan untuk masyarakat sudah memadai. Dalam melakukan pelayanan surat izin usaha  perdagangan  (siup),  Dinas  Penanaman  Modal  dan  PTSP  Kota  Medan    menggunakan  sarana seperti komputer, mouse, keyboard, formulir identitas, dan pulpen sedangkan prasarana yang digunakan adalah  wifi  internet,  ruang  tunggu,  dan  ruang  informasi.  Oleh  karena  itu,  dapat  menunjukkan  bahwa semakin lengkap sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Penanaman  Modal dan PTSP Kota  Medan, maka  semakin  efektif  pula  pelayananan  perizinan  yang  diberikan  Dinas  Penanaman  Modal  dan  PTSP Kota Medan.
Sarana dan prasarana untuk pegawai di Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Medan di atas dapat  menjadi  alat  bantu  agar  memudahkan  pekerjaan,  selain  sarana  dan  prasarana  canggih  di  kantor tersebut  juga  diperlukan  sumber  daya  manusia  yang  tidak  hanya  memenuhi  kualitas  secara  akademis namun harus telah siap bekerja melayani dengan tidak memberatkan masyarakat. Sarana dan prasarana di  Dinas  Penanaman  Modal  dan  PTSP  Kota  Medan,  suasana  kerja  di  Dinas  Penanaman  Modal  dan PTSP  Kota  Medan  teratur  dan  nyaman,  di  lengkapi  AC  (air  conditioner)  dan  kipas  angin  sehingga membuat  ruangan  sejuk  dan  membuat  masyarakat  nyaman  dalam  mengurus  keperluannya.  Halaman parkir yang cukup luas di Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Medan menjadikan suasana nyaman untuk  memarkirkan  kendaraan  masyarakat  dengan  aman.  Halaman  depan  juga  rindang  banyak pepohonan memberikankesan sejuk saat masuk ke halaman depan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota  Medan.  Peneliti  juga  melihat  bahwa  kebersihan  kantor  ini  baik  dan  peneliti  tidak  pernah  melihat sedikitpun sampah yang ada.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Efektivitas pelayanan publik dalam proses penerbitan surat izin usaha perdagangan (siup) pada Dinas  Penanaman  Modal  dan  PTSP  Kota  Medan  dapat  dikatakan  belum  efektif.  Hal  ini  dikarenakan waktu  penyelesaian  surat  izin  usaha  perdagangan  (siup)  masih  belum  sesuai  standar  pelayanan  yang ada  dikarenakan  proses  dari  pusat  yang  terkesan  belum  optimal  dan  verifikasi  dari  pihak  dinas penanaman  modal  yang  lambat.  Masyarakat  yang  belum  paham  betul  akan  sistem  OSS  dalam pembuatan surat izin usaha juga menjadi suatu kendala yang mengakibatkan lamanya proses penerbitan surat izin tersebut,  hal ini  dikarenakan  saat masyarakat  atau  pelaku  usaha  mendaftar  usahanya  secara mandiri  pada  sistem  OSS,  pelaku  usaha  tidak  memeriksa  kembali  dokumen  yang  diuploadnya  apakah sudah  sesuai  instruksi  yang  ada.  Sosialisasi  terkait  pengurusan  surat  izin  usaha  perdagangan  kepada masyarakat  juga  belum  merata  serta  kurangnya  kemampuan  aparatur  dalam  memberikan  pelayanan yang  baik  kepada  masyarakat.  sumber  daya manusia  yang ada  di  Dinas  Penanaman  Modal  dan  PTSP masih dinilai kurang jumlah serta kemampuan dan kedisiplinan yang dimiliki aparatur juga masih kurang. Hal ini  tentu  menjadi  kendala  besar  bagi  Dinas  Penanaman  Modal  dan  PTSP.  Berbeda  halnya dengan sarana  dan  prasarana  yang  dinilai  sudah  sangat  baik.  Segala  fasilitas  yang  ada  membuat  aparatur nyaman dalam bekerja serta masyarat yang datang untuk mengurus izn juga merasa sangat nyaman.

## DAFTAR PUSTAKA
Batinggi A dan Badu Ahmad. 2013. Manajemen Pelayanan Publik. Yogyakarta: Andi Offset. Bungin, Burhan. 2001. Metodologi Penelitian Sosial: Format-format  Kuantitatif dan Kualitatif. Surabaya:
Airlangga University Press. https://dpmptsp.pemkomedan.go.id/dpmptspwebaplikasi/ https://kolom.tempo.co/read/1003271/buruknya-layanan-perizinan https://meilyneman.wordpress.com/2013/07/04/desain-penelitian-penelitian-kualitatif-deskriptif/ https://nswi.bkpm.go.id/tableau/show_eis?app_name=Investasi%20Per%20Kabupaten%20/%20Kota&co ntent_url=2018_12_DB-Desktop-Apps/DB-per-KABKOT https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-25-2009-pelayanan-publik https://www.jpnn.com/news/prosedur-urus-izin-di-medan-ringkas-tapi berbelit?page=3 Mahsyar, A. (2011). Masalah pelayanan publik di Indonesia dalam perspektif  administrasi publik. Otoritas:  Jurnal  Ilmu  Pemerintahan,  1.Nasional  Organisasi  dan  Tatakerja  Unit  Pelayanan  Perijinan Terpadu  di  Daerah  Pelayanan  Perizinan  Berusaha  Terintegrasi  Secara  Elektronik Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Peraturan Gubernur Sumatera Utara nomor 39 tahun 2020 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Pedoman Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13 Tahun 2017 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Ratminto & Atik Septi Winarsih.2007. Manajemen Pelayanan, Yogyakarta : Pustaka Belajar Steers, Richard M. 1985. Efektivitas Organisasi. Jakarta : PPm Erlangga Sugiyono.2015. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung:  ALPABETA Syafie,  Inu Kencana DKK. 1999. Ilmu Administrasi Publik. Jakarta : Rineka Cipta.
Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publik Undang - Undang  No 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik