## PROBLEMATIKA IMPLEMENTASI BANTUAN HUKUM DI INDONESIA
Oleh: Achmad Al-Muhajir STIS Al Maliki Bondowoso Amsam7405@gmail.com
Abstract :
Legal aid represent constitutional rights for every citizen in front of law which  arranged  in  Act  Number  16  Year  2011  concerning  Legal  Aid, specially  to  impecunious  society  (the  poor).  Researcher  tries  to investigate  the  problem  of  Legal  Aid  implementation  in  Indonesia.  To answer the the problems used by method research of normatif yuridis, having the character of analytical descriptive, using justice theory, used data of sekunder of book study, with approach of legislation. Results of this  research  concluded  that  implementation  giving  of  legal  aid  to  the poor as arranged in Act Number 16 Year 2011 About Legal Aid not yet can walk it to, there still found by many resistance and constraint, like human resource factor related to amount and quality giver of legal aid, and related/relevant culture factor society itself the lack of knowledge of society about legal aid. Potency receiver of its amount legal aid very big,  but  run  legal  aid  system  in  this  time  not  yet  as  according  to  real requirement  to  legal  aid.  Access  to  legal  aid  program  to  society  still limited especially because its minim of existence of organization giver of legal aid or access inaccesible region geographically. Factor enforcer of less owning law of integrity, moralitas, and idealism of profesionalitas. Factor  is  lack  of  budget or  financing  of  Local  Government,  and  lack  of observation and control.
Keyword: Problematika, Implementation, Legal Aid

## A. Pendahuluan
Betapa  pentingnya  menjunjung  tinggi  harkat  dan  martabat manusia, sehingga negara dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya wajib memelihara dan melindungi hak-hak dasar atau hak asasi warganya secara luas, tak terkecuali hak warga negara dalam hal perlindungan hukum dan/atau bantuan hukum, khususnya bagi kelompok masyarakat miskin dan/atau kelompok masyarakat yang termarginalkan.
Sebagai negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3)  UUD  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  menyatakan  bahwa
“Negara  Indonesia  adalah  negara  hukum”,  maka  dalam  menjalankan sistem ketatanegaraannya harus menerapkan prinsip-prinsip manajemen negara hukum. Salah satu ciri khas negara hukum adalah kedudukan yang sama  dihadapan  hukum  dan  perlindungan  hukum  yang  sama  ( equality before the law and equal protection of law ) bagi semua warga negara atau ada  yang  menyebutkan  pula  sebagai  kedudukan  yang  sama  dihadapan hukum  dan  penerapan  hukum  yang  bebas  dari  status  sosial  ( equality before  the law,  general application  of  the  law  independent  from  the  social status of those concerned ).
Bantuan hukum merupakan hak konstitusional setiap warga negara atas  jaminan  perlindungan  hukum  dan  jaminan  persamaan  di  depan hukum,  sebagai  sarana  pengakuan  hak  asasi  manusia  (HAM). Mendapatkan bantuan hukum bagi setiap orang adalah perwujudan acces to  justice (akses  terhadap  keadilan)  sebagai  implementasi  dari  jaminan perlindungan  hukum,  dan  jaminan  persamaan  di  depan  hukum.  Hal  ini sesuai dengan konsep bantuan hukum yang dihubungkan dengan cita-cita negara kesejahteraan ( welfare state ).
Perwujudan dari prinsip kedudukan yang sama dihadapan hukum dan  perlindungan  hukum  yang  sama  bagi  semua  warga  negara  adalah bahwa  setiap  warga  negara  yang  sedang  berhadapan  dengan  perkara hukum  harus  diberikan  hak  yang  sama  untuk  memperoleh  kemudahan akses  untuk  menyelesaikan  perkaranya  dan  hak  untuk  didampingi  oleh advokat  guna  menyelesaikan  perkara  hukumnya  tersebut  baik  melalui jalur litigasi maupun nonlitigasi.
Pemberian  bantuan  hukum  adalah  salah  satu  perwujudan  dari amanat  Pasal  28D  ayat  (1)  UUD  1945  yang  menyatakan  “setiap  orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil  serta  perlakuan  yang  sama  dihadapan  hukum”.  UUD  1945 mengualifikasikan  hak  atas  pengakuan,  jaminan,  perlindungan,  dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagai bagian dari hak asasi manusia.
Penyebutan hak dalam UUD 1945 membawa konsekuensi tertentu, baik  terhadap  pengualifikasiannya  maupun  pihak  mana  yang  memiliki kewajiban  utama  dalam  pemenuhannya.  Oleh  karena  disebutkan  secara resmi  dalam  konstitusi,  maka  hak  tersebut  dikualifikasi  sebagai  hak konstitusional setiap warga negara. Sehingga pemegang kewajiban utama dalam pemenuhannya adalah negara 1 .
1 Jimly  Asshiddiqy, Hak  Konstitusional  Perempuan  dan  Tantangan  Penegakannya , disampaikan  pada  acara  Dialog  Publik  dan  Konsultasi  Nasional  Komnas  Perempuan
Jaminan terhadap hak dan kewajiban ini ditegaskan dan dijadikan landasan  bagi  pembentukan  UU  No.  16  Tahun  2011  tentang  Bantuan Hukum.  Dalam  konsideran  menimbang  huruf  a  UU  Bantuan  Hukum dinyatakan  bahwa  Negara  menjamin  hak  konstitusional  setiap  orang untuk  mendapatkan  pengakuan,  jaminan,  perlindungan,  dan  kepastian hukum  yang  adil  serta  perlakuan  yang  sama  dihadapan  hukum  sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia.
Prinsip perlakuan yang sama dihadapan hukum ( equality before the law ) adalah perwujudan negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat  (3)  UUD  1945.  Pemenuhannya  sangat  penting  dan  fundamental, karena  selain  sebagai  bentuk  perlindungan  dan  persamaan  dihadapan hukum, prinsip ini merupakan pilar utama dalam mewujudkan peradilan yang adil ( fair trial ).
Peradilan  yang  adil  sangat  sulit  tercapai  apabila  para  pihak  tidak berada  dalam  kedudukan  yang  setara.  Terlebih  lagi,  apabila  pihak  yang berhadapan  dengan  hukum  (baik  tersangka,  terdakwa,  saksi,  maupun korban)  menjadi  objek  dan  bukan  subjek  dalam  suatu  proses  peradilan. Hal  ini  semakin  kompleks  jika  pihak  yang  berhadapan  dengan  hukum tersebut  menyandang  status  orang  miskin  ( the poor ).  Di  satu  sisi,  akses kaum  miskin  terhadap  keadilannya  ( access  to  justice )  rentan  terabaikan atau sengaja diabaikan. Di sisi lain, akses terhadap keadilan masih menjadi salah  satu  persoalan  utama  bagi  banyak  orang  yang  berurusan  dengan hukum.  Penyebabnya  banyak, pertama ,  karena  minimnya  informasi  bagi masyarakat awam tentang proses hukum. Kedua , karena ketidakmampuan dan  penolakan  banyak  orang  atas  maraknya  praktek  korupsi  dan  kolusi diproses  hukum. Ketiga ,  karena  ketidakprofesionalan  aparat  hukum  saat berurusan  dengan  warga  negara.  Akibatnya  kepercayaan  masyarakat terhadap  aparat  hukum  menurun,  pelayanan  hukum  pun  tidak  optimal, dan sering terjadi kekerasan atau rekayasa bukti dalam proses penegakan hukum.
UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum memberi peluang terhadap  perlindungan  hak  warga  negara  yang  sedang  menjalani  proses hukum.  Ada  dua  latar  belakang  yang  menjadi  dasar  pembentukan  UU Bantuan  Hukum,  yaitu  (i)  jaminan  negara  terhadap  hak  konstitusional setiap  orang  untuk  mendapatkan  pengakuan,  jaminan,  perlindungan  dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum
“Perempuan  dan  Konstitusi  di  Era  Otonomi  Daerah:  Tantangan  dan  Penyikapan Bersama”, Jakarta, 27 November 2007.
sebagai sarana perlindungan HAM, (ii) negara bertanggungjawab terhadap pemberian  bantuan  hukum  bagi  orang  miskin  sebagai  perwujudan  akses terhadap  keadilan.  Bantuan  hukum  yang  dimaksud  dalam  UU  Bantuan Hukum  adalah jasa  hukum  yang  diberikan  oleh  pemberi  bantuan  hukum yaitu lembaga bantuan hukum atau organisasi yang memberikan layanan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum 2 . Menurut  UU  Bantuan  Hukum,  penyelenggaraan  bantuan  hukum bertujuan untuk:
a. Menjamin  dan  memenuhi  hak  bagi  penerima  bantuan  hukum  untuk mendapatkan akses terhadap keadilan;
b. Mewujudkan  hak  konstitusional  segala  warga  negara  sesuai  dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
c. Menjamin  kepastian  penyelenggaraan  bantuan  hukum  dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah negara Indonesia; dan
d. Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan 3 . Secara garis besar, tujuan bantuan hukum yang tercantum dalam Pasal  3  UU  Bantuan  Hukum  tersebut  adalah  mewujudkan  akses  kepada keadilan  bagi  masyarakat  miskin  dan  juga  mewujudkan  peradilan  yang efektif,  efisien,  dan  dapat  dipertanggungjawabkan  (akuntabel).  Jadi bantuan  hukum  tidak  semata  untuk  memberikan  jasa  hukum  bagi masyarakat  akan  tetapi  sekaligus  diharapkan  mampu  mendorong perbaikan sistem peradilan.
Bantuan  hukum  diharapkan  mampu  menjadi  sistem  yang membantu  melindungi  hak  masyarakat  dalam  proses  hukum  untuk memperoleh  keadilan  melalui  sistem  peradilan  yang  transparan  dengan menerapkan prinsip perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Kondisi saat ini  menunjukkan  adanya  relevansi  antara  bantuan  hukum  dengan penegakan perlindungan HAM dalam proses hukum.
Implementasi  bantuan  hukum  akan  menghadapi  berbagai permasalahan  dalam  penegakan  hukum  di  Indonesia  mulai  dari  kendala regulasi,  profesionalisme  aparat,  dan  pemahaman  masyarakat  dalam mengakses  hak-hak  mereka.  Implementasi  bantuan  hukum  berdasarkan UU  Bantuan  Hukum  juga  akan  dihadapkan  dan  dipengaruhi  sistem bantuan  hukum  yang  ada  sebelum  UU  Bantuan  Hukum  diterapkan. Bantuan  hukum  bukan  merupakan  mekanisme  baru  dalam  sistem penegakan hukum di Indonesia. Bantuan hukum secara tegas diatur dalam
2 Lihat Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 3 UU Bantuan Hukum.
3 Pasal 3 UU Bantuan Hukum
UU  No.  14  Tahun  1970  tentang  Pokok-Pokok  Kekuasaan  Kehakiman. Kemudian,  pengaturannya  dimuat  dalam  berbagai  peraturan  perundang- undangan.  Implementasi  prosedur  bantuan  hukum  yang  diatur  dalam berbagai  peraturan  perundang-undangan  telah  menciptakan  prosedur/ sistem  bantuan  hukum  yang  telah  diimplementasikan  dalam  waktu  yang cukup  lama.  Sebagai  contoh  sistem  Posbakum  di  pengadilan,  bantuan hukum oleh organisasi bantuan hukum atau bantuan hukum oleh profesi advokat.  Sistem  yang  sudah  lama  berjalan  tersebut  --dengan  berbagai sistem pendukungnya--akan dihadapkan pada model baru yang mengacu pada ketentuan UU Bantuan Hukum.
Berbagai  permasalahan  dalam  penegakan  hukum  dan  peradilan tersebut akan menjadi tantangan bagaimana upaya implementasi Undang- Undang ini dapat efektif dan mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Oleh karena itu, efektivitas regulasi dan sistem bantuan hukum menjadi situasi yang perlu dipantau dalam mendorong perlindungan hak masyarakat yang sudah dijamin dalam undang-undang.
Pemantauan dilakukan dalam rangka mendorong perlindungan hak masyarakat  dalam  kerangka  bantuan  hukum  tersebut  dilakukan  dalam bentuk  kegiatan  riset  kebijakan.  Kegiatan  ini  bukan  merupakan  evaluasi, mengingat implementasi bantuan hukum juga belum cukup lama. Riset ini lebih  pada  penilaian  terhadap  kebutuhan  yang  dapat  diidentifikasi  dari praktek  pemberian  bantuan  hukum  pada  masa  awal  penerapannya. Sehingga identifikasi awal ini bisa menjadi masukan bagi perbaikan sistem bantuan hukum kedepan.
Riset ini juga untuk mendorong pencapaian tujuan bantuan hukum yaitu  perlindungan  HAM  dan  perbaikan  sistem  peradilan,  khhususnya dalam  rangka  memberikan  perlindungan  dan  jaminan  penghormatan terhadap hak individu dalam proses hukum.
Mengingat  pentingnya  bantuan  hukum  dalam  menciptakan keadilan,  menegakkan  HAM  dan equality  before  the  law ,  serta  dalam mencapai  due  process  of  law,  tentu  menjadikan  kewajiban  pemberian bantuan  hukum  menjadi  hal  yang  penting  untuk  dapat  dilaksanakan secara efektif. Berdasarkan pemikiran di atas, penulis tertarik membahas terkait Implementasi Bantuan Hukum di Indonesia dan Problematikanya.

## B. Metode Penelitian
Guna  membahas  permasalahan  implementasi  Bantuan  Hukum, penulis  menggunakan  metode  penelitian  normatif,  yaitu  penelitian  yang menggunakan bahan pustaka sebagai bahan penelitiannya. Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis
dalam  peraturan  perundang-undangan  ( law  in  books )  atau  hukum dikonsepkan  sebagai  kaidah  atau  norma  yang  merupakan  patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas 4 . Penelitian  terhadap  problematika  pelaksanaan  UU  No.  16  Tahun 2011  tentang  Bantuan  Hukum  dengan  melihatnya  dari  sudut  pandang pelaksanaan bantuan terhadap masyarakat miskin yang selama ini sudah dilaksanakan di Indonesia menggunakan pendekatan normatif 5 . Penelitian  ini  kemudian  masuk  ke  dalam  penelitian  yuridis normatif  yang  pada  dasarnya  melihat  pada  dua  aspek,  pembentukan hukum  dan  penerapan  hukum,  khususnya  penerapan  UU  No.  16  Tahun 2011  tentang  Bantuan  Hukum  dan  juga  memperbandingkannya  dengan pelaksanaan bantuan hukum yang telah berjalan pada saat ini.
Oleh  karena  itu,  pendekatan  yang  dilakukan  adalah  pendekatan yang bersifat analitis (analytical approach) yaitu untuk mengetahui makna yang  ada  dibalik  Undang-Undang  Bantuan  Hukum,  sekaligus mengkaitkannya  dengan  realitas  pelaksanaan  bantuan  hukum  dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum UU No. 16  Tahun  2011  diundangkan.  Selain  itu,  karena  penelitian  ini  juga  akan menelaah  berbagai  peraturan  perundang-undangan  yang  terkait  dengan bantuan  hukum  maka  digunakan  juga  pendekatan  peraturan  perundang- undangan (statutory approach).
Penelitian  juga  melihat  faktor  empiris  dengan  memperbandingkan UU  No.  16  Tahun  2011  tentang  Bantuan  Hukum  dengan  pelaksanaan bantuan  hukum  yang  sudah  berjalan  saat  ini,  menggunakan  teknik observasi  dengan  dilengkapi  berbagai  data  serta  ulasan  mengenai pelaksanaan bantuan hukum yang telah ada saat ini.
Berkaitan  dengan  pendekatan-pendekatan  di  atas,  maka pengambilan  data  dalam  studi  ini  adalah  melalui  pengambilan  berbagai data.  Data-data  tersebut  meliputi  data  primer  berupa  peraturan perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan  Bantuan  Hukum  dan  data sekunder  yang  meliputi  berbagai  buku  dan  karya  ilmiah  lainnya  yang terkait dengan bantuan hukum.
Dengan  data  dan  bahan  tersebut  akan  dilakukan  pengolahan  dan analisis  data  yang  dilakukan  dengan  cara  kualitatif  dengan  menekankan pada aspek hukum, historis dan empiris terhadap pelaksanaan pertauran
4 Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum , (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 118.
5 Johny  Ibrahim, Teori  dan  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif ,  Surabaya:
Bayumedia Publishing, 2006), 299-322.
perundang-undangan  yang  telah  dilaksanakan  di  Indonesia  saat  ini. Penelitian  ini  akan  melakukan  penilaian  yang  bersifat  evaluatif  terhadap beberapa  pokok-pokok  pengaturan  yang  ada  dalam  Undang-Undang Bantuan  Hukum  dengan  pendekatan  bantuan  hukum  struktural  dan pendekatan  bantuan  hukum  yang  berbasis  pemberdayaan  hukum masyarakat.  Dengan  demikian,  akan  dapat  diidentifikasi    tantangan  apa saja  yang  akan  dihadapi  dalam  pelaksanaan  Undang-Undang  Bantuan Hukum  ketika  dihadapkan  dengan  pendekatan-pendekatan  bantuan hukum yang sudah ada dalam masyarakat selama ini.

## C. Pembahasan
1. Pengertian Bantuan Hukum
Menurut UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, PP No. 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, dan Permenkumham No. 1 Tahun 2018 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum yang ditandatangani Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly pada 17 Januari 2018. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 1 Tahun 2018 tentang  Paralegal  dalam Pemberian  Bantuan Hukum  diundangkan  dalam Berita  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2018  Nomor  182  oleh  Widodo Ekatjahjana  Dirjen  Peraturan  Perundang-Undangan  Kemenkumham  RI pada  26  Januari  2018,  di  Jakarta,  bahwa  Bantuan  Hukum  adalah  jasa hukum  yang  diberikan  oleh  Pemberi  Bantuan  Hukum  secara  cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
Dalam  penyelenggaraan  Bantuan  Hukum,  UU  No.  16  Tahun  2011 tentang  Bantuan  Hukum  ini  memiliki  tujuan  dalam  menyelenggarakan bantuan  hukum  yaitu  seperti  yang  tercantum  dalam  Pasal  3  UU  No.  16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yaitu :
1. Menjamin dan memenuhi hak bagi penerimaan Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
2. Mewujudkan  hak  konstitusional  setiap  warga  negara  sesuai  dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
3. Menjamin  kepastian  penyelenggaraan  Bantuan  Hukum  dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia; dan
4. Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Istilah  Bantuan  Hukum  sendiri  dipergunakan  sebagai  terjemahan dari  dua  istilah  yang  berbeda  yaitu  “ Legal  Aid ”  dan  “ Legal  Assistance ”. Istilah Legal  Aid biasanya  digunakan  untuk  pengertian  bantuan  hukum dalam  arti  sempit  berupa  pemberian  jasa-jasa  dibidang  hukum  kepada
seseorang dalam suatu perkara secara cuma-cuma khususnya bagi mereka yang  tidak  mampu. Legal  Assistence dipergunakan  untuk  menunjukkan pengertian  bantuan  hukum  kepada  mereka  yang  tidak  mampu  maupun pemberian  bantuan  hukum  oleh  para  advokat  yang  menggunakan honorarium 6 . Menurut  Adnan  Buyung  Nasution 7 bantuan  hukum  adalah: Legal aid, yang berarti pemberian jasa dibidang hukum kepada seseorang yang terlibat dalam suatu kasus atau perkara:
1) Pemberian jasa bantuan hukum dilakukan dengan cuma-cuma,
2) Bantuan jasa hukum dalam legal aid lebih dikhususkan bagi yang tidak mampu dalam lapisan masyarakat miskin,
3) Dengan demikian motivasi utama konsep legal aid adalah menegakkan hukum dengan jalan membela kepentingan hak asasi  rakyat kecil yang tak punya dan buta hukum.
Bantuan Hukum dalam pengertian yang lebih luas dapat diartikan sebagai upaya unuk membantu golongan yang tidak mampu dalam bidang hukum.  Menurut  Adnan  Buyung  Nasution  mengatakan;  upaya  untuk membantu  golongan  yang  tidak  mampu  mempunyai  tiga  aspek  yang paling  berkaitan,  yaitu  aspek  perumusan  aturan-aturan  hukum,  aspek pengawasan  terhadap  mekanisme  untuk  menjaga  agar  aturan  itu  ditaati, dan aspek pendidikan masyarakat agar aturan-aturan itu dihayati.
Yang menjadi persoalan dalam hal ini adalah siapa yang dimaksud dengan  masyarakat  yang  kurang  mampu  atau  tidak  mampu  ?.  Kita perhatikan  uraian  yang  dikemukakan  oleh  Prof.  Dr.  Mochtar Kusumaatmadja  “……  Pemberian  bantuan  hukum  bagi  orang-orang  yang tidak  mampu  sama  tuanya  dengan  profesi  hukum  itu  sendiri.  Hal  ini dilakukan  atas  dasar  amal  dengan  tujuan  utama  untuk  memberikan kepada  orang-orang  tak  mampu  kesempatan  yang  sama  dalam  usaha mereka  untuk  mencapai  apa  yang  dikehendakinya  melalui  jalan hukum……”.
Uraian  di  atas,  mengisyaratkan  tentang  keberadaan  dan pelaksanaan program bantuan hukum, maka hal ini sebenarnya juga tidak dapat  dilepaskan  dengan  sistem  sosial  yang  ada.  Yang  dalam prakteknya ternyata  juga  turut  mewarnai  dalam  menentukan  pemberian  bantuan hukum kepada masyarakat, khususnya masyarakat yang tergolong miskin
6 Abdurrahman, Beberapa Aspek Tentang Bantuan Hukum di Indonesia , (Jakarta: UI, 1980), 17-18.
7 Adnan  Buyung  Nasution. Bantuan  Hukum  di  Indonesia ,  Jakarta:  LP3ES.  Ce.3,
1988), 17.
dan  tidak  mampu.  Apabila  demikian  halnya,  hukum  yang  dapat diharapkan dapat memberikan pengaturan secara adil.
Menurut  Zulaidi  bantuan  hukum  berasal  dari  istilah  ‘ legal asisstance dan legal aid 8 ”. 1. Legal aids biasanya digunakan untuk pengertian bantuan hukum dalam arti sempit berupa pemberian jasa dibidang hukum kepada orang yang terlibat dalam suatu perkara secara cuma-cuma atau gratis bagi mereka yang tidak mampu (miskin).
2. Legal assistance adalah istilah yang dipergunakan untuk menunjukkan pengertian  bantuan  hukum  kepada  mereka  yang  tidak  mampu  yang menggunakan honorarium.
Dalam  praktek  keduanya  mempunyai  orientasi  yang  berbeda  satu sama  lainnya.  Sedangkan  Clarence  J.  Dias  mempergunakan  istilah  “ legal service” yang  diartikan  dengan  pelayanan  hukum.  Pelayanan  hukum menurut Dias adalah “langkah-langkah yang diambil untuk menjamin agar operasi  sistem  hukum  di  dalam  kenyataannya  tidak  akan  menjadi diskriminatif  sebagai  adanya  perbedaan  tingkat  penghasilan,  kenyataan, dan sumber daya lain yang dikuasai oleh individu dalam masyarakat”.
Dias  menggunakan  istilah  pelayanan  hukum  karena  pelayanan hukum  akan  mencakupi  kegiatan  seperti:  pemberian  bantuan  hukum, pemberian  bantuan  untuk  menekankan  tuntutan  agar  sesuatu  hak  yang telah diakui oleh hukum akan tetapi selama ini tidak diimplementasikan, usaha agar kebijakan hukum dapat diimplementasikan. Dias mengartikan bantuan  hukum  sebagai:  segala  bentuk  pemberian  pelayanan  oleh  kaum profesi  hukum  kepada  khalayak  di  masyarakat  dengan  maksud  untuk menjamin agar tidak ada seorangpun di dalam masyarakat yang terampas haknya  untuk  memperoleh  nasehat-nasehat  hukum  yang  diperlukan hanya  oleh  karena  sebab  tidak  dimilikinya  sumber  daya  finansial  yang cukup.
Dalam  pemikiran  Dias  tersebut  diatas,  pelayanan  hukum  atau bantuan hukum akan mencakupi pelbagai macam kegiatan, yang meliputi:
1. Pemberian bantuan hukum;
2. Pemberian  bantuan  hukum  untuk  menekankan  tututan  agar  sesuatu hak  yang  telah  diakuinya  oleh  hukum  akan  tetapi  selama  ini  tidak pernah diimplementasikan;
8 Yesmil  Anwar  dan  Adang, Sistem  Peradilan  Pidana  (Konsep,  Komponen  dan Pelaksanaannya Dalam Penegakkan Hukum di Indonesia) , (Bandung: Widya Padjadjaran, 2009), 246.

## “Problematika Implementasi Bantuan Hukum”
3. Usaha-usaha  agar  kebijakan-kebijakan  hukum  ( legal  policy )  yang menyangkut kepentingan orang-orang miskin, dapat
diimplementasikan secara lebih positif dan simpatik;
4. Usaha-usaha  untuk  meningkatkan  kejujuran  serta  kelayakan  prosedur di  pengadilan  dan  di  aparat-aparat  lainnya  yang  menyelesaikan sengketa melalui usaha perdamaian;
5. Usaha-usaha  untuk  memudahkan  pertumbuhan  dan  perkembangan hak-hak  di  bidang-bidang  yang  belum  dilaksanakan  atau  diatur  oleh hukum secara tegas; dan
6. Pemberian  bantuan  hukum  yang  diperlukan  untuk  menciptakan hubungan-hubungan kontraktual badan-badan hukum atau organisasi- organisasi kemasyarakatan yang sengaja dirancang untuk
memaksimalkan  kesempatan  dan  kemanfaatan  yang  telah  diberikan oleh hukum.
Lokakarya  bantuan  hukum  tingkat  nasional  tahun  1978, mengartikan  Bantuan  Hukum  sebagai  kegiatan  pelayanan  hukum  yang diberikan  kepada  golongan  yang  tidak  mampu  (miskin)  baik  secara perorangan  maupun  kepada  kelompok-kelompok  masyarakat  yang  tidak mampu secara kolektif.

## 2. Implementasi Bantuan Hukum
Indonesia  sebagai  negara  yang  menganut  paham  negara  hukum berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 harus menjunjung tinggi hak asasi manusia  dalam  segala  bentuk.  Bentuk  perlindungan  terhadap  hak  asasi manusia, diantaranya adalah dengan memberi jaminan dan perlindungan agar  setiap  orang  memiliki  kedudukan  yang  sama  di  hadapan  hukum dengan tidak ada pengecualiannya.
Adanya jaminan dan perlindungan tersebut  memberikan petunjuk akan pentingnya bantuan hukum guna menjamin agar setiap orang dapat terlindungi hak-haknya dari tindakan hukum yang diskriminatif sehingga apa yang menjadi tujuan negara untuk menciptakan persamaan dihadapan hukum,  dapat  terlaksana  karena  berjalannya  fungsi  dari  bantuan  hukum tersebut 9 . Bantuan  hukum  merupakan  hal  yang  sangat  esensial  dalam menciptakan  kehidupan  yang  adil  serta  melindungi  hak  asasi  manusia dimana bantuan hukum
yang  diberikan  bertujuan  untuk  melindungi  hak  asasi  masyarakat
9 Bagir  Manan, Menyongsong  Otonomi  Daerah ,  (Yogyakarta:  Pusat  Studi  Hukum (PSH) Fakultas Hukum UII Yogyakarta, 2001), 59.
dalam hal masalah hukum guna menghindari segala macam tindakan yang dapat  membahayakan  atau  tindakan  sewenang-wenang  aparat  penegak hukum atau aparat pemerintahan.
Berdasarkan Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 ditegaskan bahwa “Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara”. Berdasarkan ketentuan  Pasal  34  ayat  (1)  UUD  1945  tersebut  negara  mengakui  hak ekonomi,  sosial,  budaya,  sipil  dan  politik  dari  fakir  miskin.  Atas  dasar pertimbangan  tersebut,  fakir  miskin  memiliki  hak  untuk  diwakili  dan dibela  oleh advokat  baik  di  dalam  maupun  di  luar  pengadilan  ( legal aid ) sama  seperti  orang  mampu  yang  mendapatkan  jasa  hukum  dari  advokat ( legal service ). Penegasan sebagaimana diambil dari Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 memberikan implikasi bahwa bantuan hukum bagi fakir miskin pun merupakan  tugas  dan  tanggungjawab  negara  dan  merupakan  hak konstitusional.
Undang-Undang  yang  mengatur  tentang  Bantuan  Hukum  diatur dalam UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum . UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum disepakati oleh DPR pada tanggal 4 Oktober 2011,  kemudian  Undang-Undang  ini  ditandatangani  oleh  Presiden Republik  Indonesia  Dr.  Susilo  Bambang  Yudhoyono  pada  tanggal  31 Oktober  2011.  Undang-Undang  ini  dicantumkan  dalam  lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104.
Adanya  Undang-Undang  Bantuan  Hukum  ini  menjadi  babak  baru bagi  upaya  penegakan  hukum  yang  lebih fair dan  adil  di  Indonesia, khususnya bagi kelompok masyarakat yang tidak mampu. Undang-Undang ini telah menjadi impian sejak lama bagi para aktivis pengacara publik dan para  pencari  keadilan  agar  setiap  proses  dan  tahapan  dalam  penegakan hukum  dari  sejak  penyelidikan,  penyidikan,  dan  persidangan  di pengadilan  setiap  orang  mendapatkan  perlakuan  secara  manusiawi,  dan mendapatkan akses yang sama terhadap bantuan hukum.
Dalam  rangka  mengimplementasikan  UU  Bantuan  Hukum, setidaknya terdapat 5 peraturan pendukungnya, yaitu:
1. Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.
2. Permenkumham  No.  3  Tahun  2013  tentang  Tata  Cara  Verifikasi  dan Akreditasi Lembaga Bantaun Hukum;
3. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang  Pedoman  Pemberian  Layanan  Hukum  Bagi  Masyarakat  Tidak Mampu di Pengadilan.
4. Keputusan  Dirjen  Badan  Peradilan  Umum  Mahkamah  Agung  RI  No. 52/DJU/SK/HK.006/5/Tahun  2014  tentang  Petunjuk  Pelaksanaan

## “Problematika Implementasi Bantuan Hukum”
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang  Pedoman  Pemberian  Layanan  Hukum  Bagi  Masyarakat  Tidak Mampu Di Pengadilan.
5. Permenkumham No. 1 Tahun 2018 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum ditandatangani Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna  H.  Laoly  pada  17  Januari  2018.  Permenkumham  ini diundangkan  dalam  Berita  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2018 Nomor  182  oleh  Widodo  Ekatjahjana  Dirjen  Peraturan  Perundang- Undangan Kemenkumham RI pada 26 Januari 2018, di Jakarta.
Beberapa peraturan yang mengatur mengenai bantuan hukum yang berlaku  setelah  kemerdekaan  Indonesia,  antara  lain: Pertama ,  Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1965. Peraturan ini dikeluarkan atas dasar pertimbangan bahwa sebelum undang-undang tentang  bantuan  hukum  terbentuk,  perlu  diadakan  penertiban  dalam pemberian bantuan hukum terutama oleh pokrol (pengacara praktek).
Kedua , Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan- Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Dicabut Dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman). Dalam UU No. 14 Tahun 1970, masalah bantuan hukum diatur secara khusus dalam Bab VII Pasal  35  sampai  dengan  Pasal  38  (Abdurrahman,  1983:  84).    Dalam ketentuan tersebut diatur suatu ketentuan mengenai bantuan hukum yang mengatur  secara  tegas  adanya  suatu  jaminan  bagi  seseorang  untuk memperoleh  bantuan  hukum  dalam  setiap  tingkat  pemeriksaan  perkara pidana.  Undang-Undang  tersebut  lebih  lanjut menghendaki  adanya  suatu ketentuan-ketentuan  tentang  bantuan  hukum  yang  berdiri  sendiri  dalam hukum  acara  pidana  nasional.  UU  No.  14  Tahun  1970  kemudian  dicabut dengan  UU  No.  4  Tahun  2004  Tentang  Kekuasaan  Kehakiman  yang kemudian  dicabut  kembali  dengan  UU  No.  48  Tahun  2009  Tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam UU No. 48 Tahun 2009, terdapat ketentuan- ketentuan baru mengenai bantuan hukum yang diatur dalam BAB XI Pasal 56  dan  Pasal  57  yang  menegaskan  perlindungan  terhadap  hak  rakyat miskin sebagai bentuk tanggungjawab negara.
Ketiga , UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). KUHAP bukanlah undang-undang yang mengatur khusus mengenai bantuan hukum, namun di dalamnya dimuat ketentuan mengenai  bantuan  hukum  yang  merupakan  penjabaran  lebih  lanjut  dari UU  No.  14  Tahun  1970.  Dalam  pasal-pasal  KUHAP  yang  mengatur mengenai  bantuan  hukum  tersebut  diatur  mengenai  hak  memperoleh bantuan  hukum,  saat  memberikan  bantuan  hukum,  pengawasan
pelaksanaan  bantuan  hukum,  dan  wujud  dari  bantuan  hukum.  Pasal  56 KUHAP  secara  tegas  memberikan  jaminan  mengenai  hak  memperoleh bantuan  hukum  bagi  tersangka/terdakwa  yang:  1)  Melakukan  tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun  atau  lebih;  dan  2)  Tidak  mampu  secara  ekonomi  yang  diancam dengan  pidana  lima  tahun  atau  lebih  yang  tidak  mempunyai  penasehat hukum sendiri.
1. UU  No.  18  Tahun  2003  tentang  Advokat  jo.  PP  No.  83  Tahun  2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Cuma- Cuma.  Sebagai  salah  satu  pemberi  bantuan  hukum,  maka  seorang advokat wajib untuk memberikan bantuan hukum. Pasal 22 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat menegaskan bahwa advokat wajib memberikan  bantuan  hukum  secara  cuma-cuma  kepada  pencari keadilan  yang  tidak  mampu.  Selanjutnya  untuk  melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat  (2), maka dibentuklah PP No. 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Cuma- Cuma.  Dalam  hal  pemberian  bantuan  cuma-cuma  terhadap  suatu perkara,  perkara  yang  dapat  dimintakan  bantuan  hukum  cuma-cuma meliputi  perkara  di  bidang  pidana,  perdata,  tata  usaha  negara,  dan pidana militer. Bantuan hukum secara cuma-cuma diberikan pula bagi perkara nonlitigasi (di luar pengadilan)
2. UU  No.  16  Tahun  2011  Tentang  Bantuan  Hukum  jo.  PP  No.  42  Tahun
2013  tentang  Syarat  dan  Tata  Cara  Pemberian  Bantuan  Hukum  dan Penyaluran  Dana  Bantuan  Hukum.  Lahirnya  UU  No.  16  Tahun  2011 tentang  Bantuan  Hukum  menandakan  untuk  pertama  kalinya  di Indonesia  bantuan  hukum  disusun  dan  dibuat  dalam  suatu  tatanan yang  teratur  dan  pasti  sehingga  diharapkan  dapat  mewujudkan keadilan dan persamaan kedudukan di muka hukum bagi rakyat miskin. Pasal  4  menentukan  bahwa  bantuan  hukum  yang  diberikan  meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi.
Pemberian  bantuan  hukum  yang  diberikan  kepada  penerima bantuan  hukum  meliputi  perbuatan  menjalankan  kuasa,  mendampingi, mewakili,  membela,  dan/atau  melakukan  tindakan  hukum  lain  untuk kepentingan  hukum  penerima  bantuan  hukum.  Ketentuan  Pasal  15  ayat (5) dan Pasal 18 UU No. 16 Tahun 2011 menentukan syarat dan tata cara pemberian  bantuan  hukum  dan  penyaluran  dana  bantuan  hukum  akan diatur  lebih  lanjut  dengan  Peraturan  Pemerintah.  Untuk  melaksanakan ketentuan tersebut, diundangkanlah PP No. 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan

## “Problematika Implementasi Bantuan Hukum”
Hukum.  Peraturan  tersebut  mengatur  mengenai  syarat  dan  tata  cara pendanaan serta pemberian bantuan hukum di Indonesia.
Kehadiran  UU  No.  16  Tahun  2011  tentang  Bantuan  Hukum membawa  angin  segar  dalam  sejarah  bantuan  hukum  di  Indonesia. Meskipun  demikian,  para  pakar  melihat  bahwa  masih  ada  kekurangan yang  perlu  disempurnakan  dalam  ketentuan  Undang-Undang  ini,  antara lain:
1) Limitasi  penerima  bantuan  hukum  yang  hanya  terbatas  pada masyarakat  tidak  mampu.  Ketidakmampuan  masyarakat  harus dimaknai secara luas, bukan hanya tidak mampu secara ekonomi, tetapi juga ketidakmampuan dalam bidang sosial, politik, dan lain sebagainya sehingga  penerima  bantuan  hukum  tidak  hanya  sebatas  mereka  yang miskin  secara  materi,  tetapi  juga  meliputi  kelompok-kelompok masyarakat  yang  rentan  seperti  anak,  perempuan,  penyandang  cacat, dan lain sebagainya.
2) Kewenangan  tanpa  batas  penyelenggara  bantuan  hukum.  Menurut  UU No. 16 Tahun 2011, pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM  menjadi  satu-satunya  penyelenggara  bantuan  hukum  yang memiliki  kewenangan  membuat  kebijakan  ( regulating ),  melaksanakan ( implementing ),  anggaran  ( budgeting ),  dan  pengawasan  ( controlling ). Melekatnya semua fungsi tersebut tidak lazim dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip  pemerintahan  yang  baik  ( good  governance ),  dan berpeluang menimbulkan penyalahgunaan wewenang ( abuse of power ). 3) Permasalahan verifikasi dan akreditasi. Perlu diketahui bahwa masalah verifikasi  dan  akreditasi  harus  dimaknai  bukan  sebagai  proses legalisasi  organisasi  bantuan  hukum  melainkan  hanya  bagian  dari prosedur  untuk  mendapatkan  dana  bantuan  hukum  dari  pemerintah. Verifikasi dan akreditasi tidak boleh membatasi hak untuk memberikan bantuan  hukum  bagi  masyarakat  yang  membutuhkan.  Peraturan perundang-undangan  harus  menjamin  bahwa  organisasi  bantuan hukum  yang  tidak  ingin  mengikuti  verifikasi  dan  akreditasi  (tidak mengakses dana pemerintah) tetap berhak untuk memberikan bantuan hukum dengan berpegang pada standar bantuan hukum.
4) Prosedur  mendapatkan  bantuan  hukum.  UU  No.  16  Tahun  2011 mengatur  sedemikian  rupa  syarat  dan  tata  cara  pemberian  bantuan hukum.  Akan  tetapi,  tidak  selayaknya  hak  atas  bantuan  hukum terkalahkan  oleh  persoalan  administratif.  Seharusnya  Undang-Undang dan  peraturan  pelaksanannya  memberikan  kemudahan-kemudahan agar  seseorang  yang  betul-betul  memenuhi  kualifikasi  miskin  dapat
mengakses  bantuan  hukum  tanpa  terhambat  dengan  persoalan- persoalan  administratif  ( Point  Krusial  Implementasi  UU  Bantuan Hukum 10 . Bantuan  hukum  menjadi  salah  satu  upaya  untuk  mendorong pelaksanaan  hak-hak  warga  negara  dalam  menjalani  proses  hukum. Bantuan hukum juga berpeluang dapat mencegah terjadinya pelanggaran terhadap  hak-hak  hukum  individu  yang  sudah  diatur  dalam  peraturan perundang-undangan maupun instrumen hukum internasional. Pengaturan bantuan hukum dalam undang-undang tersendiri merupakan salah  satu  bentuk  penegasan  terhadap  hak  masyarakat  atas  bantuan hukum  dan  pengaturan  lebih  lanjut  jaminan  hak  konstitusional  warga negara yang telah diatur dalam UUD 1945.
Angka  pelanggaran  hak  individu dalam proses  hukum  yang  masih tinggi dan cenderung meningkat, termasuk pasca pengesahan UU Bantuan Hukum ini membutuhkan pemberian bantuan hukum baik melalui sistem bantuan  hukum  yang  dikelola  oleh  pemerintah  maupun  melalui mekanisme  lain.  Pelaksanaan  bantuan  hukum  melalui  program  bantuan hukum  pemerintah  masih  memiliki  keterbatasan  sehingga  belum  dapat menjamin  penghormatan  terhadap  hak-hak  individu  atau  mencegah terjadinya  tindakan  kekerasan  dalam  porses  hukum  baik  di  tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pelaksanaan putusan hakim.
Potensi penerima bantuan hukum jumlahnya sangat besar, namun sistem  bantuan  hukum  yang  dijalankan  saat  ini  belum  sesuai  dengan kebutuhan  riil  terhadap  bantuan  hukum.  Proses  yang  terjadi  pada  awal implementasi  bantuan  hukum  ini  terlihat  sebagai  pemenuhan  kewajiban pemerintah  yang  sudah  ditentukan  oleh  undang-undang  tanpa mempertimbangkan  efektivitas  dan  kualitas  implementasinya. Salah  satu persoalan  mendasar  mengenai  pengaturan  kelembagaan  pengelolaan bantuan  hukum  adalah  adanya  sentralisasi  peran  dan  kewenangan  ke dalam  satu  lembaga  dalam  mengatur,  mengelola  dan  mengawasi implementasi bantuan hukum berpotensi menimbulkan kelemahan sistem bantuan  hukum  dan  penyalahgunaan  atau  penyimpangan  kewenangan. Keberadaan program Criminal Defence Lawyer_ CDL (penanganan perkara pidana)  memiliki  peran  yang  signifikan  dalam  memberikan  layanan bantuan  hukum  kepada  masyarakat  dalam  perkara  pidana.  Hal  ini  juga didukung dengan kondisi masih tingginya angka pelanggaran hak individu dalam  proses  hukum.  Adanya  pengembangan  unit  khusus  di  tiap-tiap
10 http://www.pbhi.or.id/berita/point-krusial-implementasi-uu-bantuan-hukum, pada tanggal 15 Maret 2018, pukul 20.00.
organisasi  pemberi bantuan  hukum  juga  dapat  menjadi  salah  satu upaya dalam memperluas akses bantuan hukum bagi masyarakat.
Implementasi  bantuan  hukum  sesuai  dengan  UU  Bantuan  Hukum pada  tahun  awal  ini  telah  menciptakan  kondisi  baru  dalam  pelaksanaan sistem  bantuan  hukum  yaitu  dengan  hadirnya  institusi  negara  melalui pendanaan. Relasi antara pemberi bantuan hukum dengan pemerintah ini berimplikasi  pada  prosedur  administrasi  yang  harus  dijalani  oleh organisasi  pemberi  bantuan  hukum.  Pada  beberapa  kondisi,  pemenuhan persyaratan  administrasi  ini  menyulitkan  organisasi  pemberi  bantuan hukum.  Sehingga  menimbulkan  keengganan  lembaga  untuk  mengikuti program tersebut.
Keberadaan progam bantuan hukum yang merupakan implementasi  UU  Bantuan  Hukum  belum  sepenuhnya  dipahami  oleh aparat  penegak  hukum.  Sistem  bantuan  hukum  yang  dijalankan  oleh aparat  penegak  hukum  masih  mengacu  pada  ketentuan  peraturan perundang-undangan yang lama.
Minimnya pemahaman terhadap aturan bantuan hukum yang baru ini juga berimplikasi pada persoalan koordinasi dalam pelayanan bantuan hukum  selama  proses  hukum  dijalankan.  Kondisi  ini,  di  satu  sisi, menunjukkan  bahwa  respon  terhadap  sistem  bantuan  hukum  lebih banyak  berasal  dari  organisasi  pemberi  bantuan  hukum  dibandingkan dengan aparat penegak hukum. Di sisi lain, beberapa lembaga juga belum menyesuaikan  program  bantuan  hukumnya  dengan  ketentuan  UU Bantuan Hukum.
Akses  terhadap  program  bantuan  hukum  bagi  masyarakat  masih terbatas  terutama  karena  minimnya  keberadaan  organisasi  pemberi bantuan hukum atau akses wilayah yang sulit dicapai secara geografis. Di sisi  lain,  fasilitasi  dalam  bentuk  dukungan  dana  bagi  organisasi  bantuan hukum  ini  juga  menyimpan  persoalan  bagi  efektivitas  pelaksanaan bantuan  hukum  mengingat  perbandingan  dukungan  dana  dengan kebutuhan dalam pemberian bantuan hukum yang tidak sebanding. Selain ketidakcukupannya  dalam  memenuhi  kebutuhan  pemberian  bantuan hukum,  pendanaan  ini  juga  tidak  dapat  memberikan  kontribusi  bagi keberlanjutan  organisasi  pemberi  bantuan  hukum,  terutama  bagi organisasi yang mandiri atau tidak terafiliasi dengan organisasi lainnya.
Pengembangan  layanan  bantuan  hukum  juga  menjadi  program kerja  di  beberapa  pemerintah  daerah.  Inisiatif  ini  perlu  direspon  oleh pemerintah untuk mengefektifkan pemberian layanan bantuan hukum dan
memperluas akses masyarakat untuk mendapatkna bantuan hukum 11 . Das  sein,  das  solen .  Apa  yang  diharapkan  seringkali  tidak  sesuai dengan  kenyataan  yang  ada.  UU  No.  16  Tahun  2011  tentang  Bantuan Hukum beserta peraturan pelaksanaannya, PP No. 42 Tahun 2013 tentang Syarat  dan  Tata  Cara  Pemberian  Bantuan  Hukum  dan  Penyaluran  Dana Bantuan Hukum, diundangkan dengan harapan peraturan tersebut dapat menjadi dasar bagi negara untuk menjamin warga negaranya, khususnya bagi  orang  atau  kelompok  orang  miskin,  untuk  mendapatkan  akses keadilan  dan  persamaan  hak  di  hadapan  hukum.  Namun  bagaimanakah implementasinya?
Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penulis coba mengidentifikasi hal-hal yang menunjukkan bahwa implementasi Undang- Undang  Bantuan  Hukum  belum  sesuai  harapan,  antara  lain  sebagai berikut:
1. Terkait  pihak  yang  berhak  menerima  bantuan  hukum  yaitu  kelompok masyarakat  miskin  (dalam  hal  perkara  pidana)  adalah  mereka  (orang miskin)  yang  diancam  dengan  pidana  paling  sedikit  5  (lima)  tahun, berarti  bagi  mereka  yang  diancam  pidana  kurang  dari  5  (lima)  tahun tidak  berhak  menerima  bantuan  hukum.  Ditambah  lagi,  bahwa penerima bantuan hukum berdasarkan UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan  Hukum  hanyalah  terbatas  pada  orang  atau  kelompok  orang miskin  saja.  Padahal  menurut  UUD  1945  Pasal  27  ayat  (1)  dan  Pasal 28D ayat (1), serta UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM Pasal 5 ayat (3), penerima  bantuan  hukum  adalah  setiap  warga  masyarakat  tanpa terkecuali, termasuk didalamnya adalah kelompok masyarakat rentan.
2. Bagi  pelaku  tindak  pidana  ada  bantuan  hukum,  mengapa  bagi  korban tindak pidana tidak ada bantuan hukum (dalam arti luas)?. Selama ini hak untuk mendapatkan bantuan hukum itu hanya diperuntukkan bagi pihak pelaku tindak pidana.  Hal  ini  mestinya harus menjadi  perhatian serius  dalam  pengaturannya,  agar  sinkron  dengan  amanat  konstitusi tentang persamaan hak di depan hukum dan pengadilan.
3. Ruang  lingkup  bantuan  hukum  hanya  terbatas  pada  masalah  hukum keperdataan,  pidana  dan  tata  usaha  negara  baik  litigasi  maupun nonlitigasi.  Bagaimana  dengan  masalah  atau  kasus  hak  konstitusional warga  negara  yang  hendak  dimintakan  masyarakat  miskin  dan marginal tentang judicial review ke Mahkamah Konstitusi atau sengketa informasi ke Komisi Informasi Publik.
11 Sri  Suparyati,dan  M.  Yasin,  Ed. Bantuan  Hukum  Masih  Sulit  Diakses ,  Jakarta: KontraS, 2014), 69.

## “Problematika Implementasi Bantuan Hukum”

## 3. Hambatan dan Kendala Implementasi Bantuan Hukum
Komponen  struktur  adalah  bagian-bagian  yang  bergerak  dalam mekanisme  misalnya  pengadilan.  Komponen  substansi  merupakan  hasil aktual  yang  diterbitkan  oleh  sistem  hukum  dan  meliputi  pula  kaidah- kaidah hukum yang tidak tertulis. Sedangkan komponen struktur nilai dan sikap  yang  mengikat  sistem  hukum  itu  secara  bersamaan  dan  akan menghasilkan  suatu  bentuk  penyelenggaraan  hukum  dalam  budaya masyarakat secara keseluruhan yang menganut sistem keadilan, kepastian hukum serta segi kemanfaatan. Dalam hal keberhasilan penegakan hukum bukan  semata-mata  hanya  mengandalkan  perundang-undangan  saja, disana  terdapat  faktor-faktor  lain  yang  mempengaruhinya.  Ada  faktor positif tetapi banyak pula faktor negatif yang notabene merupakan faktor penghambat program jaminan bantuan hukum.
Faktor-faktor  penghambat  dalam  upaya  penegakan  hukum  itu antara lain  adalah sebagai berikut:
1. Faktor hukumnya sendiri, yaitu berkaitan dengan undang-undang  dan regulasi yang mengatur pelaksanaannya secara jelas.
2. Faktor  penegak  hukum,  yakni  pihak-pihak  yang  membantu  maupun menerapkan  hukum,  dalam  hal  ini  penegak  hukum  belum  berani melakukan terobosan serta dari segi kualitas yang belum memadai.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum dapat berupa operasional dan sebagainya.
4. Faktor  masyarakat,  yakni  lingkungan  dimana  hukum  tersebut  berlaku atau diterapkan disesuaikan dengan faktor-faktor yang
mempengaruhinya.
5. Faktor  kebudayaan,  yakni  sebagai  hasil  karya,  cipta,  dan  rasa  yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup 12 .
4. Point Krusial Implementasi UU Bantuan Hukum.
Menurut  laporan  Forum  Akses  Keadilan  untuk  Semua  (FOKUS) yang  terdiri  dari  LBH  Jakarta,  LBH  APIK,  PBHI,  ILRC,  LBH  Pers, Perkumpulan Huma, LBH ASPEK, LKBH FH UNKRIS, LKBH FH UPH, LKBH FH UNPAD, Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA), Arus Pelangi, dan Rumah Singgah  Master  Depok.  Pada  Konfrensi  persnya  FOKUS,  memandang terdapat  setidaknya  lima  point  krusial  dalam  implementasi  bantuan hukum  pasca  disahkannya  UU  No.  16  Tahun  2011  tentang  Bantuan Hukum, yakni:
12 Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamuji, Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan Singkat , (Jakarta: CV.Rajawali, 1986), 15.
Pertama , mengenai Limitasi Penerima Bantuan Hukum yang hanya terbatas  pada  masyarakat  tidak  mampu.  FOKUS  memandang Ketidakmampuan  masyarakat  harus  dimaknai  secara  luas,  bukan  hanya tidak mampu secara ekonomi, tetapi juga ketidakmampuan dalam bidang sosial,  politik,  dan  lain  sebagainya.  Sehingga  penerima  bantuan  hukum tidak  hanya  sebatas  mereka  yang  miskin  secara  materi,  tetapi  juga meliputi  kelompok-kelompok  masyarakat  yang  rentan  seperti  anak, perempuan, penyandang cacat, dan lain sebagainya. Peraturan Pemerintah perlu mengatur lebih rinci tentang kriteria tidak mampu bagi masyarakat, dimana tidak hanya berdasarkan kriteria miskin tetapi juga karena adanya kepentingan  keadilan  yang  menghendakinya.  Fakta  menunjukkan, organisasi bantuan hukum selama ini tidak hanya menangani kasus-kasus orang miskin, tetapi juga kelompok rentan, seperti disebutkan di atas.
Kedua , mengenai Kewenangan tanpa Batas Penyelenggara Bantuan Hukum.  Menurut  UU  Bantuan  Hukum  pemerintah  dalam  hal  ini Kementerian  Hukum  dan  HAM  menjadi  satu-satunya  penyelenggara bantuan  hukum,  yang  memiliki  kewenangan  membuat  kebijakan ( regulating ),  melaksanakan  ( implementing ),  anggaran  ( budgeting ),  dan pengawasan  ( controlling ).  Melekatnya  semua  fungsi  tersebut  tidak  lazim dan  tidak  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  pemerintahan  yang  baik  ( good governance ),  dan  berpeluang  menimbulkan  penyalahgunaan  wewenang ( abuse of power ). FOKUS berharap Peraturan Pemerintah harus menjamin bahwa  implementasi  dan  penyelenggaraan  bantuan  hukum  dilaksanakan secara  transparan,  akuntabel,  dan  memenuhi  rasa  keadilan  para  pencari keadilan ( justice seeker ).
Ketiga ,  Permasalahan  Verifikasi  dan  Akreditasi.  FOKUS mengingatkan,  Verifikasi  dan  Akreditasi  harus  dimaknai  bukan  sebagai proses legalisasi organisasi bantuan hukum, melainkan hanya bagian dari prosedur  untuk  mendapatkan  dana  bantuan  hukum  dari  pemerintah. Verifikasi  dan  akreditasi  tidak  boleh  membatasi  hak  masyarakat  untuk memberikan  bantuan  hukum  bagi  masyarakat  yang  membutuhkan. Peraturan  Pemerintah  atau  Peraturan  Menteri  harus  menjamin,  bahwa organisasi  bantuan  hukum  yang  tidak  ingin  mengikuti  verifikasi  dan akreditasi (tidak mengakses dana pemerintah), atau tidak lolos verifikasi dan  akreditasi  tetap  berhak  untuk  memberikan  bantuan  hukum  dengan berpegang pada standar bantuan hukum.
Keempat ,  Pemberi  Bantuan  Hukum  yang  seakan-akan  dimonopoli Advokat.  Undang-Undang  Bantuan  Hukum  menyebutkan  empat  elemen yang dapat memberikan bantuan hukum, yaitu; advokat, dosen, paralegal dan  mahasiswa  hukum.  Keempat  elemen  tersebut  oleh  UU  dijamin
menjadi  bagian  dari  kegiatan  bantuan  hukum  dan  mereka  akan  bekerja dibawah organisasi bantuan hukum. Peraturan Pemerintah tidak perlu lagi membatasi  bahwa  yang  dapat  memberikan  bantuan  hukum  hanyalah advokat,  tetapi  yang  perlu  dilakukan  adalah  memperjelas  ruang  lingkup kerja  masing-masing  dalam  memberikan  bantuan  hukum.  Selain  itu,  PP juga perlu memperjelas beberapa kriteria pemberi bantuan hukum seperti legalitas  LKBH  yang  ada  di  perguruan  tinggi,  ataupun  lembaga  bantuan hukum yang dibuat oleh organisasi kemasyarakatan seperti serikat buruh dan sebagainya.
Kelima ,  mengenai  Prosedur  Mendapatkan  Bantuan  Hukum. Undang-Undang  Bantuan  Hukum  mengatur  sedemikian  rupa  syarat  dan tata cara pemberian bantuan hukum. Tidak selayaknya hak atas bantuan hukum terkalahkan oleh persoalan administrative. Oleh karena itu, untuk memperkuat  akses  masyarakat  tidak  mampu  terhadap  bantuan  hukum, Peraturan  Pemerintah  yang  akan  disusun  diharapkan  memberikan kemudahan-kemudahan  agar  seseorang  yang  betul-betul  memenuhi kualifikasi  miskin  dapat  mengakses  bantuan  hukum  tanpa  terhambat dengan persoalan-persoalan administratif 13 .
Berdasarkan  hasil  penelitian,  kita  dapat  melihat  bahwa  sejak lahirnya UU No. 16  Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum sampai dengan saat ini, penerapan bantuan hukum pro bono publico , masih sangat kurang dan perlu dikembangkan lagi. Masih banyak kendala dalam melaksanakan bantuan  hukum.  Hal  ini  perlu  menjadi  perhatian  bagi  pemerintah  untuk mengambil tindakan guna memperbaiki kekurangan-kekurangan tersebut.
Pemenuhan  hak  atas  bantuan  hukum  mempunyai  arti  bahwa negara  harus  menggunakan  seluruh  sumberdayanya  termasuk  dalam bidang eksekutif, legislatif dan administratif untuk mewujudkan hak atas bantuan  hukum  secara  progresif.  Negara  seharusnya  membuat  tindakan dengan  membuat  kebijakan  bantuan  hukum  dalam  perspektif  acces  to justice.  Sejatinya,  sudah  seharusnya  pemerintah  mulai  serius  dalam membuat  serta  menumbuhkan  sebuah  gerakan  bantuan  hukum,  salah satunya  dengan  membuat  regulasi  yang  mampu  mangatur  secara  efektif program bantuan hukum terutama terhadap si terpidana yang cenderung diabaikan bahkan diacuhkan. Dalam rangka perhormatan, pengakuan dan penegakan  atas  hukum  dan  HAM  maka  arah  kebijakan  ditujukan  kepada peningkatan  pemahaman,  menciptakan  penegakan  dan  kepastian  hukum yang  konsisten  terhadap  nilai-nilai  Hak  Asasi  Manusia  dengan menunjukkan perilaku yang adil dan tidak diskriminatif. Penyelenggaraan
13 www.pbhi.or.id, diakses: 15 Maret 2018.
bantuan  hukum  yang  tidak  serius  merupakan  pelanggaran  Hak  Asasi Manusia  yang  berarti  bertentangan  dengan  hak  konstitusional  warga negaranya.
Jadi  yang  menjadi  penghalang  penerapan  bantuan  hukum  ini diantaranya  juga  adanya  peranan  negara  yang  kurang  menjalankan kewajibanya,  dalam  memberikan  jaminan  atas  batuan  hukum,  jaminan dalam arti mengawal pelaksanaan hak-hak tersangka atau terdakwa yang terdapat  didalam  undang-undang.  Jadi  walaupun  hak-hak  atas  bantuan hukum  ini  sudah  ada  di  dalam  undang-undang,  tidak  semestinya pemerintah  lengah  terhadap  penerapan  bantuan  hukum  khususnya  bagi masyarakat yang tidak mampu. Disamping adanya faktor penghambat lain yaitu  kurangnya  kesadaran  hukum  aparat  penegak  hukum  dalam menjalankan  tugasnya,  baik  ditingkat  penyidikan,  penuntutan, persidangan  pengadilan,  maupun  penerapan  hukuman,  yang  melakukan tugasnya  dengan  sewenang-wenang  sehingga  banyaknya  korban  dari perlakuan aparat penegak hukum tersebut.
Dengan  adanya  kesadaran  dari  para  penegak  hukum  dan  kerja sama antara negara dan para penegak hukum yang digalang dengan baik, serta  dengan  adanya  sosialisasi  kepada  masyarakat  luas,  terutama masyarakat  miskin,  niscaya  tujuan  negara  Indonesia  sebagai  negara hukum  dalam  rangka  mewujudkan  keadilan  dan  persamaan  di  depan hukum guna tercapainya masyarakat yang adil dan makmur dapat segera terwujud di Indonesia.
Secara  umum,  Problematika yang  dihadapi  terkait  implementasi pemberian  Bantuan  Hukum  kepada  masyarakat  miskin  dalam  rangka mencari  keadilan  berdasarkan  UU  No.  16  Tahun  2011  tentang  Bantuan Hukum  dapat  diklasifikasi  dan  dibedakan  menjadi  3  (tiga)  faktor,  yakni; faktor  substansi  hukum  ( legal  substance ),  struktur  hukum  ( legal structure ), dan budaya hukum ( legal culture ):
1. Faktor  substansi  hukum  yang  menghambat  salah  satunya  adalah kekurangan atau kelemahan dalam substansi Pasal 56 ayat (1) KUHAP yang  mengatur  mengenai  pembatasan  penerima  bantuan  hukum berdasarkan  kualifikasi  ancaman  hukuman.  Faktor  struktur  hukum yang menghambat yakni, faktor penegak hukum dari segi internal dan eksternal  yang  juga  meliputi  sarana  atau  fasilitas.  Faktor  penegak hukum  dari  segi  internal  yang  menghambat  seperti,  kurangnya integritas,  moralitas,  idealisme  dan  profesionalitas  advokat.  Faktor penegak  hukum  dari  segi  eksternal  dan  sarana  atau  fasilitas  yang menghambat  seperti  kurangnya  Lembaga  Bantuan  Hukum  yang  lulus diakreditasi  oleh  Kementerian  Hukum  dan  HAM  dan  kurangnya

## “Problematika Implementasi Bantuan Hukum”
advokat  yang  profesional,  kurangnya  pendanaan  atau  anggaran  dari Pemerintah Daerah, kurangnya kontrol dan pengawasan. Faktor budaya hukum  yang  menghambat  meliputi  faktor  budaya  hukum  atau  faktor kebudayaan dan faktor masyarakat itu sendiri.
2. Faktor  budaya  hukum  atau  kebudayaan  dalam  hal  ini  meliputi  faktor budaya hukum atau kebudayaan dari masyarakat dan penegak hukum (penyidik  dan  advokat).  Seperti,  kurangnya  pemahaman  masyarakat terhadap  hak  atas  bantuan  hukum  mengacu  pada  ketidakpercayaan, sikap  pesimisme,  serta  sikap  skeptis  terhadap  pelaksanaan  bantuan hukum,  dan  elemen  sikap,  nilai-nilai,  cara  bertindak  dan  berpikir advokat  dan  penyidik,  yang  terjadi  secara  berulang-ulang  sehingga mengarah pada sikap atau tindakan penyimpangan.
3. Faktor  masyarakat  yang  menghambat  adalah  pandangan  masyarakat yang  negatif  tentang  pelaksanaan  bantuan  hukum  serta  kekhawatiran dalam menggunakan bantuan hukum.

## D. Simpulan
Setelah melakukan penelitian dan pembahasan data yang diperoleh dalam  penelitian  ini,  maka  sebagai  penutup  dari  pembahasan  atas permasalahan,  penulis  dapat  menarik  beberapa  kesimpulan  sebagai berikut: Pertama , Implementasi Bantuan Hukum pada masyarakat miskin sampai  sejauh  ini  belum  cukup  optimal.  Pelaksanaan  bantuan  hukum melalui  program  bantuan  hukum  pemerintah  masih  memiliki keterbatasan  sehingga  belum  dapat  menjamin  penghormatan  terhadap hak-hak individu masyarakat miskin. Hal ini disebabkan antara lain:
1. Potensi  penerima  bantuan  hukum  jumlahnya  sangat  besar,  namun sistem  bantuan  hukum  yang  dijalankan  saat  ini  belum  sesuai  dengan kebutuhan riil terhadap bantuan hukum.
2. Implementasi bantuan hukum sesuai dengan UU Bantuan Hukum pada saat  ini  telah  menciptakan  kondisi  baru  dalam  pelaksanaan  sistem bantuan  hukum  yaitu  dengan  hadirnya  institusi  negara  melalui pendanaan. Relasi antara pemberi bantuan hukum dengan pemerintah ini  berimplikasi  pada  prosedur  administrasi  yang  harus  dijalani  oleh organisasi  pemberi  bantuan  hukum.  Pada  beberapa  kondisi, pemenuhan  persyaratan  administrasi  ini  menyulitkan  organisasi pemberi bantuan hukum. Sehingga menimbulkan keengganan lembaga untuk mengikuti program tersebut.
3. Keberadaan progam bantuan hukum yang merupakan implementasi UU Bantuan  Hukum  belum  sepenuhnya  dipahami  oleh  aparat  penegak
hukum  dalam  menjalankan  tugasnya,  baik  ditingkat  penyidikan, penuntutan,  persidangan  di  pengadilan,  maupun  penerapan  hukuman. Sistem  bantuan  hukum  yang  dijalankan  oleh  aparat  penegak  hukum masih  mengacu  pada  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang lama.
4. Akses  terhadap  program  bantuan  hukum  bagi  masyarakat  masih terbatas  terutama  karena  minimnya  keberadaan  organisasi  pemberi bantuan hukum atau akses wilayah yang sulit dicapai secara geografis.
5. Keberadaan  fasilitasi  dalam  bentuk  dukungan  dana  bagi  organisasi bantuan  hukum  masih  menyimpan  persoalan  bagi  efektivitas pelaksanaan bantuan hukum mengingat perbandingan dukungan dana dengan  kebutuhan  dalam  pemberian  bantuan  hukum  yang  tidak sebanding.  Selain  ketidakcukupannya  dalam  memenuhi  kebutuhan pemberian  bantuan  hukum,  pendanaan  ini  juga  tidak  dapat memberikan kontribusi bagi keberlanjutan organisasi pemberi bantuan hukum,  terutama  bagi  organisasi  yang  mandiri  atau  tidak  terafiliasi dengan organisasi lainnya.
Kedua ,  Problematika yang  dihadapi  terkait  implementasi pemberian  Bantuan  Hukum  kepada  masyarakat  miskin  dalam  rangka mencari  keadilan  berdasarkan  UU  No.  16  Tahun  2011  tentang  Bantuan Hukum  secara  umum  dapat  diklasifikasi  dan  dibedakan  menjadi  3  (tiga) faktor  yakni;  faktor  substansi  hukum  ( legal  substance ),  struktur  hukum ( legal structure ), dan budaya hukum ( legal culture ) :
1. Faktor  substansi  hukum  yang  menghambat  salah  satunya  adalah kekurangan atau kelemahan dalam substansi Pasal 56 ayat (1) KUHAP yang  mengatur  mengenai  pembatasan  penerima  bantuan  hukum berdasarkan  kualifikasi  ancaman  hukuman.  Faktor  struktur  hukum yang menghambat yakni, faktor penegak hukum dari segi internal dan eksternal  yang  juga  meliputi  sarana  atau  fasilitas.  Faktor  penegak hukum  dari  segi  internal  yang  menghambat  seperti,  kurangnya integritas,  moralitas,  idealisme  dan  profesionalitas  advokat.  Faktor penegak  hukum  dari  segi  eksternal  dan  sarana  atau  fasilitas  yang menghambat  seperti  kurangnya  Lembaga  Bantuan  Hukum  yang  lulus diakreditasi  oleh  Kementerian  Hukum  dan  HAM  dan  kurangnya advokat  yang  profesional,  kurangnya  pendanaan  atau  anggaran  dari Pemerintah Daerah, kurangnya kontrol dan pengawasan. Faktor budaya hukum  yang  menghambat  meliputi  faktor  budaya  hukum  atau  faktor kebudayaan dan faktor masyarakat itu sendiri.
2. Faktor  budaya  hukum  atau  kebudayaan  dalam  hal  ini  meliputi  faktor budaya hukum atau kebudayaan dari masyarakat dan penegak hukum
(penyidik  dan  advokat).  Seperti,  kurangnya  pemahaman  masyarakat terhadap  hak  atas  bantuan  hukum  mengacu  pada  ketidakpercayaan, sikap  pesimisme,  serta  sikap  skeptis  terhadap  pelaksanaan  bantuan hukum,  dan  elemen  sikap,  nilai-nilai,  cara  bertindak  dan  berpikir advokat  dan  penyidik,  yang  terjadi  secara  berulang-ulang  sehingga mengarah pada sikap atau tindakan penyimpangan.
3. Faktor  masyarakat  yang  menghambat  adalah  pandangan  masyarakat yang  negatif  tentang  pelaksanaan  bantuan  hukum  serta  kekhawatiran dalam menggunakan jasa bantuan hukum.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdurrahman, Beberapa  Aspek  Tentang  Bantuan  Hukum  di  Indonesia ,  UI, Jakarta. 1980.
----------------, Aspek-Aspek  Bantuan  Hukum  di  Indonesia ,  Cendana  Press, Jakarta. 1983.
Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum , PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2004. Anwar, Yesmil dan Adang, Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen dan Pelaksanaannya  Dalam  Penegakkan  Hukum  di  Indonesia) .  Bandung: Widya Padjadjaran, 2009. Asshiddiqie,  Jimly, Konsolidasi  Naskah  UUD  1945  setelah  Perubahan Keempat ,  Depok,  Pusat  Studi  Hukum  Tata  Negara  Fakultas  Hukum Universitas Indonesia, Jakarta. 2002.
Asshiddiqie,  Jimly, Hak  Konstitusional  Perempuan  dan  Tantangan Penegakannya , disampaikan pada acara Dialog Publik dan Konsultasi Nasional  Komnas  Perempuan  “Perempuan  dan  Konstitusi  di  Era Otonomi  Daerah:  Tantangan  dan  Penyikapan  Bersama”,  Jakarta,  27 November 2007.
Bagir  Manan, Menyongsong  Otonomi  Daerah ,  Pusat  Studi  Hukum  (PSH) Fakultas Hukum UII Yogyakarta. 2001.
Gemma  Noor  Febryana,  http://hukumpedia.com/ham/sebuah-kritik- terhadap-undang-undang-bantuanhukum-hk5260f92232f57.html.
Diakses, 15 Maret 2018 Ibrahim,  Jhony, Teori  dan  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif , Bayumedia Publishing, Surabaya. 2005.
Keputusan  Direktur  Jenderal  Badan  Peradilan  Umum  Mahkamah  Agung Republik  Indonesia  Nomor  :  52/DJU/SK/HK.006/5/Tahun  2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Republik
Indonesia  Nomor  1  Tahun  2014  tentang  Pedoman  Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan. 2014 Kusumah, Mulyana W, Paralegal dan Akses Masyarakat Terhadap Keadilan , Yayasan Obor Indonesia YLBHI, Jakarta. 1991.
---------------,  dalam  Kelompok  Kerja  Keparalegalan  Indonesia, Analisis Kritik  RUU Bantuan Hukum , Pokja Paralegal, Jakarta. 2011. LBH Tak Berbadan Hukum Boleh Ikut Verifikasi.Http//HukumOnline.Com/Akses, 15 Maret 2018 Lubis,  T.  Mulya, Bantuan  Hukum  dan  Kemiskinan  Struktural .  Jakarta: LP3ES. 1986.
MK Putuskan Paralegal Boleh Beri Bantuan Hukum, www.GresNews.Com,
Diakses, 15 Maret 2018 Nasution,  Adnan  Buyung, Bantuan  Hukum  di  Indonesia ,  Ce.3.  Jakarta:
LP3ES. 1988.
Peraturan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2014 tentang  Pedoman  Pemberian  Layanan  Hukum  Bagi  Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan. 2014.
Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  RI  Nomor  22  Tahun 2013  tentang  Peraturan  Pelaksanaan  Peraturan  Pemerintah  RI Nomor  42  Tahun  2013  tentang  Syarat  dan  Tata  Cara  Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum. 2013. Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  RI  Nomor  3  Tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan. 2013.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  42  Tahun  2013  tentang  Syarat  dan  Tata Cara  Pemberian  Bantuan  Hukum  dan  Penyaluran  Dana  Bantuan Hukum. 2013.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  83  Tahun  2008  tentang  Persyaratan  dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma. 2008. PERMA  Nomor  1  Tahun  2014  tentang  Pedoman  Pemberian  Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. 2014.
PERMA  Nomor  1  Tahun  2014  tentang  Pedoman  Pemberian  Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. 2014.
Permenkumham  Nomor  1  Tahun  2018  tentang  Paralegal  dalam Pemberian Bantuan. 2018.
Point Krusial Implementasi UU Bantuan Hukum, (www.pbhi.or.id, Diakses: 15 Maret 2018. Point Krusial Implementasi UU Bantuan Hukum , http://www.pbhi.or.id/berita/point-krusial-implementasi-uu-
bantuan-hukum, Diakses, 15 Maret 2018.

## “Problematika Implementasi Bantuan Hukum”
Soekanto,  Soerjono  dan  Mamuji,  Sri, Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu Tinjauan Singkat , CV.Rajawali, Jakarta. 1986. Suparyati,  Sri  dan  M.  Yasin,  Ed., Bantuan  Hukum  Masih  Sulit  Diakses , KontraS, Jakarta. 2014.
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum. Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009  tentang  Perubahan  Kedua  Atas Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Undang-Undang Nomor18 Tahun 2003 tentang Advokat
Winarta,  Frans  Hendra, Advokat  Indonesia-Citra,  Idealisme,  dan Keprihatinan . Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 1995.
YLBHI dan AusAID, Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia , YLBHI, Jakarta. 2014.