## PENDIDIKAN IPS DALAM MEMBENTUK SDM BERADAB
Asep Eri Ridwan, Prodi Pendidikan IPS, SPs, UPI.

## ABSTRAK
Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia, oleh karena itu  harus  mendapat  perhatian  yang  lebih  serius.  Berkaitan dengan  hal  ini,  pendidikan merupakan  suatu  sistem  untuk  meningkatkan  kualitas  hidup  manusia  dalam  segala aspek kehidupan, sekaligus sebagai upaya pewarisan nilai-nilai budaya bagi kehidupan manusia.  Pendidikan  IPS  merupakan  bagian  integral  dari  sistem  pendidikan  nasional yang  bertujuan  untuk  membangun  warga  negara  yang  baik.  Melalui  Pendidikan  IPS diharapkan  terbentuk  Sumberdaya  Manusia  (SDM)  yang  beradab,  yakni  SDM  yang berpendidikan  (berpengetahuan  dan  berketerampilan)  dan  berbudaya  (berkarakter kuat).
Kata kunci: pendidikan IPS, sumberdaya manusia beradab.

## PENDAHULUAN
Pendidikan merupakan salah satu hal yang sangat  penting  dalam  kehidupan  manusia. Melalui  pendidikan,  manusia  bisa  mengem- bangkan kehidupannya ke taraf yang lebih baik. Sejalan  dengan  pendapat  Somantri  (2001:  55), yang  menyatakan  bahwa  begitu  pentingnya, peran  pendidikan  sering  dianggap  sebagai “kekuatan”.  Socrates  misalnya  beranggapan bahwa pengetahuan adalah kekuatan ( knowledge is  power ).  Negara-negara  yang  mengagungkan kredo keilmuan pun pada saat ini menempatkan pendidikan  pada  nilai  sentral  pembangunannya. Lebih  lanjut  Somantri  (2001:  56),  menegaskan bahwa education as power yang bisa meningkatkan  kualitas  hidup,  bahkan  sebagai director  of  power. Pendidikan  merupakan pembangkit  dan director  of  power terhadap kekuatan lainnya yang sudah diperoleh manusia seperti  kekuatan  politik,  ekonomi,  pertahanan. Sedangkan  Brownhill  dan  Smart  (1989:  2), menyebut  pendidikan  sebagai  sebuah  alat kontrol sosial.
Pendidikan  sering  juga  disebut  sebagai suatu  proses  untuk  memanusiakan  manusia. Dalam  hal  ini,  seorang  bayi  yang  lahir  tidak akan  begitu  saja  menjadi  manusia  yang berbudaya,  karena  menjadi  manusia  yang berbudaya  harus  melalui  pengisian  jasmani  dan rohani  ( nurture ).  Proses nurture merupakan transfer  dari  berbagai  bentuk  karya,  rasa  dan karsa  dari  budaya,  di  mana  proses  pendidikan
itu  terjadi.  Dimensi  ini  merupakan  dasar  dari kelanjutan  hidup  dan  budaya  suatu  masyarakat. Tanpa  dimensi  transfer  ini  suatu  kebudayaan akan  musnah.  Transfer  budaya  dari  generasi  ke generasi terjadi dalam proses pendidikan (Tilaar dan Sutaryadi, 1994: 189).
Para  ahli  antropologi  pendidikan,  seperti Teodore  Brameld,  melihat  keterkaitan  yang sangat  erat  antara  pendidikan  dengan  kebu- dayaan.  Keduanya  merupakan  satu  kesatuan yang  tidak  dapat  dipisahkan,  sebab  pendidikan tidak  terlepas  dari  kebudayaan  dan  pendidikan hanya  dapat  terlaksana  dalam  suatu  masyarakat yang  berbudaya.  Merujuk  pada  Tilaar  dan Sutaryadi  (1994:  190-192),  terdapat  tiga  fungsi pendidikan  dalam  kaitannya  dengan  upaya menjaga kesinambungan kebudayaan dan sebagai agen pengembangan kebudayaan, yakni: (1)  fungsi  preservasi  dinamik  dari  seluruh lembaga  pendidikan;  (2)  fungsi  partisipatoris; dan  (3)  fungsi  prepatoris  antisipatoris  yang dikaitkan  dengan  masyarakat  industri  masa depan.
Fungsi  preversi  dinamik  kebudayaan, artinya pendidikan merupakan reservator budaya.  Dalam  kaitan  ini  pendidikan  berfungsi untuk  mempertahannkan  unsur-unsur  esensial dari  kebudayaan  dan  membuka  diri  terhadap unsur-unsur  positif  dari  luar.  Tugas  pendidikan adalah  menanamkan  aspirasi  budaya  melalui penghayatan  budaya  yang  fungsional  sekaligus mengembangkan  daya  kreativitas  peserta  didik
dalam melestarikan dan mengembangkan kebudayaannya.
Fungsi  partisipatoris  kebudayaan  adalah fungsi  pendidikan  merupakan  proses  untuk secara  aktif  menggodok  nilai-nilai  budaya  lama dengan  nilai-nilai  kontemporer,  sehingga  ter- bentuk  kepribadian  manusia  yang  sejalan dengan  keperluan  masa  kini  dan  masa mendatang.  Proses  peramuan  nilai  budaya  itu menunjukan betapa kebudayaan dan pendidikan merupakan  dua  unsur  yang  saling  mengikat. Kebudayaan  itu  hidup  dan  berkembang  karena proses  pendidikan  dan  proses  pendidikan  itu sendiri  hanya  ada  dalam  suatu  konteks kebudayaan.
Fungsi  preparatoris  antisipatoris  kebuda- yaan  maksudnya  pendidikan  harus  dapat mempersiapkan  generasi  muda  dengan  mem- bekali  berbagai  kemampuan  dan  tingkah  laku yang  sesuai  dengan  nilai-nilai  budaya  dan mampu  mengantisipasi  perkembangan  perubah- an  global  yang  dapat  membentuk  manusia berbudaya. Proses pendidikan merupakan wahana yang sangat penting dalam membangun kebudayaan  sejalan  dengan  perkembangan  era globalisasi.

## PEMBAHASAN
Seperti  telah  diketahui  bahwa  dewasa  ini kemajuan  teknologi  dan  informasi  telah  jauh mengubah  tatanan  kehidupan  dunia  dengan menciptakan  sebuah  konsep  yang  disebut globalisasi.  Globalisasi  telah  membuat  sekat antar  negara  menjadi  tidak  tampak  lagi, sehingga  dunia  seakan  ada  dalam  sebuah genggaman. Dalam dunia pendidikan diperlukan perubahan  yang  mampu  untuk  mengatasi permasalahan  akibat  dari  globalisasi  ini. Merujuk  pada  Griffin,  P.,  Care,  E.,  &  McGaw, B.  (2012:  1-2),  bahwa  terdapat  peningkatan kesadaran  dari  banyak  negara  yang  berpindah dari  negara  industri  menjadi  negara  yang ekonominya  berdasarkan  pada  informasi,  dan sistem-sistem  pendidikan  harus  merespon  pada perubahan  ini.  Pendidikan  menghadapi  suatu tantangan  baru,  yakni  untuk  memberikan kepada  rakyat  suatu  keterampilan  informasi yang  diperlukan  dalam  masyarakat  informasi. Sistem  pendidikan  harus  menyesuaikan,  mene-
kankan  informasi  dan  keterampilan  teknologi, bukan berbasis pada produksi.
Perubahan  mendasar  dalam  beberapa dekade  terakhir  ini  telah  menuntut  perubahan pada peran pembelajaran dan pendidikan sehari- hari.  Trilling  dan  Fadel  (2009:  6),  menyatakan bahwa  salah  satu  peran  utama  pendidikan adalah  untuk  mempersiapkan  pekerja  masa depan  dan  warga  negara  untuk  menghadapi tantangan  jaman  mereka.  Pengetahuan  kerja  - jenis  pekerjaan  yang  kebanyakan  orang  akan perlu dalam dekade mendatang - bisa dilakukan dimana  saja  oleh  siapa  saja  yang  memiliki keahlian,  ponsel,  laptop,  dan  koneksi  internet. Namun  untuk  memiliki  pekerja  berpengetahuan ahli,  setiap  negara  membutuhkan  sistem pendidikan  yang  menghasilkan  mereka;  karena itu, pendidikan menjadi kunci untuk kelangsungan hidup ekonomi di abad 21.
Pendidikan dan pembelajaran yang dijalankan pada saat ini tentu saja harus mampu merespon  dengan  baik  pada  perubahan  yang terjadi.  Pendidikan  dan  pembelajaran  tidak  lagi hanya bertugas untuk mentransfer ilmu pengetahuan  yang  dibutuhkan  untuk  pekerjaan- pekerjaan  manual  dan  rutin,  melainkan  harus mampu  membelajarkan  peserta  didik  agar memiliki  kemampuan  dan  keterampilan  yang bisa  digunakan  untuk  hidup  dan  menghadapi persaingan  yang  begitu  ketat  di  abad  ke-21  ini. Berkaitan dengan hal ini, pembelajaran seharusnya sudah mampu memberikan kemampuan  dasar  dan  keterampilan  terapan yang  sangat  berguna  bagi  peserta  didik  dalam menjalani kehidupan dan memperoleh pekerjaan.  Kemampuan  yang  dimaksud  oleh Trilling  dan  Fadel  (2009:7),  dirinci  sebagai berikut  :  komunikasi  lisan  dan  tertulis;  berpikir kritis  dan  pemecahan  masalah;  profesionalisme dan etos kerja; kerja tim dan kolaborasi; bekerja dalam  tim  beragam;  menerapkan  teknologi; serta kepemimpinan dan manajemen proyek.
Selanjutnya,  dengan  berkembangnya  atau berubahnya  masyarakat  yang  begitu  cepat  pada abad  informasi  atau  abad  ke-21  ini,  menuntut pembelajar harus menguasai beberapa keterampilan  seperti  dinyatakan  oleh  Trilling dan  Fadel  (2009:  49)  antara  lain Critical thinking  and  problem  solving  (expert  thinking) ; Communication  and  collaboration  (complex
communicating) ;  dan Creativity  and  innovation (applied imagination and invention). Lebih jauh lagi  mereka  menyatakan  bahwa  di  dalam  dunia yang  sudah  mengglobal  ini  pembelajar  wajib menguasai Information, media,  and  technology skills .  Semua  keterampilan  tersebut  diharapkan didapatkan  oleh  peserta  didik  melalui  proses pembelajaran di sekolah.
Proses  pembelajaran  di  sekolah  meru- pakan  salah  satu  unsur  dari  dunia  pendidikan. Pendidikan  merupakan  hak  asasi  setiap  warga negara  Indonesia,  dan  untuk  itu  setiap  warga negara  Indonesia  berhak  memperoleh  pen- didikan  yang  bermutu  sesuai  dengan  minat  dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial ekonomi, suku, etnis, agama, dan gender. Pemerataan  akses  dan  peningkatan  mutu pendidikan  akan  membuat  warga  negara Indonesia memiliki kecakapan hidup ( life skills ) sehingga  mendorong  tegaknya  pembangunan manusia seutuhnya serta masyarakat madani dan modern  yang  dijiwai  nilai-nilai  Pancasila, sebagaimana  telah  diamanatkan  dalam  UU  No 20  Tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan Nasional. Dalam UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan didefinisikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk  mewujudkan  suasana  belajar  dan  proses pembelajaran  agar  peserta  didik  secara  aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan  spiritual  keagamaan,  pengendalian diri,  kepribadian,  kecerdasan,  akhlak  mulia, serta  keterampilan  yang  diperlukan  dirinya, masyarakat, bangsa dan negara
Pendidikan  Ilmu  Pengetahuan  Sosial (PIPS)  merupakan  bagian  integral  dari  sistem pendidikan  nasional.  PIPS  merupakan  padanan dari social  studies education dalam  konteks kurikulum  di  Amerika  Serikat.  Pada  dasarnya PIPS  merupakan  studi  integratif  dari  ilmu-ilmu sosial  (sosiologi,  ekonomi,  sejarah,  geografi, antropologi,  dan  lain-lain),  dan  humaniora (agama,  bahasa,  dan  lain-lain)  yang  diseder- hanakan  dan  ditujukan  untuk  kepentingan pendidikan.    Hal  ini  sejalan  dengan  apa  yang dinyatakan  oleh  Somantri  (2001:74),  bahwa Pendidikan  IPS  adalah  suatu  penyederhanaan disiplin  ilmu-ilmu  sosial,  ideologi  negara  dan disiplin  ilmu  lainnya  serta  masalah-masalah sosial terkait, yang diorganisasikan dan
disajikan  secara  ilmiah  dan  psikologis  untuk tujuan pendidikan pada tingkat pendidikan dasar dan menengah.
Hakekat PIPS tersebut mengacu juga pada apa yang dinyatakan oleh National Council For the  Social  Studies (1994:  3),  yang  memberikan definisi IPS atau social studies sebagai berikut: “…the  integrated  study  of  the  social sciences  and  humanities  to  promote  civic competence.  Within  the  school  program, social studies provides coordinated, systematic study drawing upon such disciplines  as  anthropology,  archaeology, economics, geography, history, law, philosophy,  political  science,  psychology, religion, and sociology, as well as appropriate  content  from  the  humanities, mathematics,  and  natural  sciences.  The primary  purpose  of  social  studies  is  to  help young  people  make  informed  and  reasoned decisions for the public good as citizens of a culturally  diverse,  democratic  society  in  an interdependent world.”
Merujuk pada Permendiknas No 22 Tahun 2006  tentang  Standar  Isi  Mata  Pelajaran disebutkan bahwa  mata  pelajaran  IPS  bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut:  (1)  mengenal  konsep-konsep  yang berkaitan  dengan  kehidupan    masyarakat  dan lingkungannya;  (2)  memiliki  kemampuan  dasar untuk  berpikir  logis  dan  kritis,  rasa  ingin  tahu, inkuiri, memecahkan masalah, dan keterampilan dalam kehidupan sosial; (3) memiliki komitmen dan  kesadaran  terhadap  nilai-nilai  sosial  dan kemanusiaan;  dan  (4)  memiliki  kemampuan berkomunikasi,  bekerjasama  dan  berkompetisi dalam  masyarakat  yang  majemuk,  di  tingkat lokal, nasional, dan global.
Sejalan  dengan  pandangan  Sumaatmadja (2001: 20), bahwa mata pelajaran IPS bertujuan mengembangkan potensi peserta didik agar peka terhadap  masalah  sosial  yang  terjadi  di masyarakat,  memiliki  sikap  mental  positif terhadap  perbaikan  segala  ketimpangan  yang terjadi,  dan  terampil  mengatasi  setiap  masalah yang  terjadi  sehari-hari  baik  yang  menimpa dirinya  maupun  yang  menimpa  kehidupan masyarakat.  Sedangkan  Sapriya  (2009:  51), menyatakan  bahwa  Pendidikan  IPS  sangat memperhatikan dimensi keterampilan di
samping  pemahaman  dalam  dimensi  penge- tahuan.  Kecakapan  mengolah  dan  menerapkan informasi  merupakan  keterampilan  yang  sangat penting  untuk  mempersiapkan  siswa  menjadi warga negara yang mampu berpartisipasi secara cerdas dalam masyarakat demokrasi.
Mutakin  (1998),  memberikan  rumusan tujuan  dari  IPS  secara  lebih  rinci,  yang  dapat diuraikan sebagai berikut:
a. Memiliki kesadaran dan kepedulian terhadap masyarakat  atau  lingkungannya,  melalui pemahaman  terhadap  nilai-nilai  sejarah  dan kebudayaan masyarakat.
b. Mengetahui dan memahami konsep dasar dan mampu menggunakan metode yang diadaptasi  dari  ilmu-ilmu  sosial  yang kemudian dapat digunakan untuk memecahkan masalah-masalah sosial.
c. Mampu  menggunakan  model-model  dan proses  berpikir  serta  membuat  keputusan untuk  menyelesaikan  isu  dan  masalah  yang berkembang di masyarakat.
d. Menaruh  perhatian  terhadap  isu-isu  dan masalah-masalah sosial, serta mampu membuat  analisis  yang  kritis,  selanjutnya mampu mengambil tindakan yang tepat. e. Mampu  mengembangkan  berbagai  potensi sehingga  mampu  membangun  diri  sendiri agar survive yang  kemudian  bertanggung jawab membangun masyarakat.
Lebih  lanjut  dijelaskan  Maftuh  (2010), bahwa jika kita mengkaji berbagai pendapat dari para  ahli  IPS  ( social  studies )  dalam  buku-buku klasik mereka, seperti Banks (1990:3), Jarolimek (1986:4), Michaelis (1988:2), Ross 17 (1997:6),  Savage  dan  Armstrong  (1987:6),  dan Woolever  &  Scot  (1988)  tentang  tujuan  IPS ( social studies ), maka terdapat suatu pandangan yang  sejalan  bahwa  tujuan  utama  IPS  ( social studies) adalah  untuk  memajukan  kemampuan warga  negara  untuk  berpartisipasi  dalam masyarakat  demokratis.  Dengan  kata  lain,  IPS ( social studies ) ditujukan untuk mempersiapkan peserta  didik  menjadi  warga  negara  yang  baik yang memiliki pengetahuan, nilai, dan keterampilan  yang  diperlukan  untuk  berpartisi- pasi secara aktif di masyarakat. National Council for  the  Social  Studie s  (1994:3)  mempertegas pula  bahwa  tujuan  utama social  studies adalah untuk: “... help young people develop the ability
to  make  informed  and  reasoned  decisions  for the  public  good  as  citizens  of  a  culturally diverse, democratic society in an interdependent world .”
Agar  tujuan-tujuan  tersebut  di  atas  dapat tercapai,  maka  perlu  dikembangkan  sejumlah kemampuan  yang  dibelajarkan  melalui  mata pelajaran  IPS.  Merujuk  pada  Banks  (1990:6), terdapat  sejumlah  kemampuan  yang  perlu dimiliki  peserta  didik  melalui  IPS  yang meliputi:  (a)  pengetahuan,  (b)  keterampilan,  (c) sikap  dan  nilai,  dan  (d)  praktik  warga  negara. Peserta  didik  perlu  menguasai  pengetahuan dalam  upaya  membuat  keputusan  reflektif  dan untuk  berpartisipasi  secara  efektif  dalam komunitas  warganegara.  Peserta  didik  perlu memiliki keterampilan yang meliputi keterampilan  berpikir,  keterampilan  penelitian ilmu  sosial,  keterampilan  akademik  dan keterampilan  kelompok  (group  skills).  Peserta didik  sebagai  warga  negara  juga  perlu mengembangkan  komitmen  terhadap  nilai-nilai demokratis  dan  kemanusiaan  ( democratic  and human  values ),  seperti  harkat  martabat  dan kesederajatan  manusia,  dalam  upaya  untuk membuat keputusan reflektif dan untuk mengambil  tindakan  yang  konsisten  dengan nilai-nilai  idealis  negara.  Melalui  IPS  peserta didik  juga  perlu  diberi  kesempatan  untuk berpartisipasi  dalam  kegiatan-kegiatan  yang akan  mengembangkan  pengetahuan  yang  lebih luas tentang kehidupan politik dan mengajarkan keterampilan yang berguna dalam mempengaruhi  lembaga-lembaga  sosial  dan warga negara.
Maftuh  (2010),  secara  khusus  menyoroti beberapa  keterampilan  abad  ke-21  di  mana Pendidikan  IPS  dapat  memainkan  peranan pentingnya, yakni pada  kelompok keterampilan sosial yang meliputi: keterampilan interpersonal, keterampilan bekerja sama (kolaborasi) lintas jaringan, keterampilan interaksi  sosial  dan  lintas  budaya,  tanggung jawab personal dan sosial, komunikasi interaktif, literasi budaya, dan kesadaran global. Selain  tentang  keterampilan  sosial,  Maftuh (2010), juga menyoroti tentang kaitan Pendidikan  IPS  dengan  masalah-masalah  sosial yang  sering  terjadi  di  Indonesia,  dalam  hal  ini tentang pendidikan resolusi konflik.
Menurutnya, pengembangan pendidikan resolusi  konflik  di  sekolah  berkaitan  dengan tanggung  jawab  sekolah  dalam  menyiapkan siswa  menjadi  warga  negara  yang  demokratis dan  bertanggung  jawab.  Warga  negara  yang demokratis  dan  bertanggung  jawab  mesti mampu    mengatasi  dan  menyelesaikan  konflik mereka sendiri dalam cara-cara yang demokratis dan  konstruktif,  bukan  melalui  tindakan kekerasan.
Jika  mencermati  hakikat  dan  tujuan  dari Pendidikan  IPS  tersebut  di  atas,  maka  dapat dikatakan  bahwa  Pendidikan  IPS  sangat berkaitan  erat  dengan  pendidikan  karakter. Sebagaimana  merujuk  pada  Zuchdi  (2008:  5), bahwa  pendidikan  karakter  dapat  dimaknai sebagai pendidikan nilai, pendidikan moral atau pendidikan  budi  pekerti.  Pemaknaan  tersebut memiliki  arah  dan  tujuan  yang  sama  dengan tujuan  pendidikan  IPS,  yakni  membangun warga  negara  yang  baik.  Berkaitan  dengan  hal tersebut,  sudah  sejak  beberapa  tahun  terakhir pemerintah sebenarnya telah menerapkan pendidikan  yang  berbasis  pada  pembentukan karakter  atau  lebih  dikenal  dengan  sebutan pendidikan karakter.
Pendidikan  karakter  adalah  pendidikan yang  bukan  hanya  mengajarkan  mana  yang benar  dan  salah.  Lebih  dari  itu,  pendidikan karakter  adalah  usaha  menanamkan  kebiasaan- kebiasaan  yang  baik  ( habituation )  sehingga peserta  didik  mampu  bersikap  dan  bertindak berdasarkan  nilai-nilai  yang  telah  menjadi kepribadiannya.  Melalui  pendidikan  karakter, peserta  didik  menjadi  paham  (domain  kognitif) tentang  mana  yang  baik  dan  salah,  mampu merasakan (domain afektif) nilai  yang  baik dan biasa  melakukannya  (domain  perilaku).  Jadi, pendidikan  karakter  terkait  erat  dengan  “habit” atau  kebiasaan  yang  terus  menerus  dipraktekan atau  dilakukan.  Pendidikan  karakter  yang  baik harus melibatkan pengetahuan yang baik ( moral knowing ),  perasaan  yang  baik  atau loving  good ( moral  feeling )  dan  perilaku  yang  baik  ( moral action ) sehingga terbentuk perwujudan kesatuan perilaku  dan  sikap  hidup  peserta  didik (Balitbang  Pusat  Kurikulum  dan  Perbukuan, 2011: 7).
Konsep  karakter  sendiri  memiliki  banyak pengertian. Merujuk pada McKinnon (1999: 57-
58), karakter memiliki banyak arti secara kamus maupun bahasa sehari-hari. Arti pertama adalah naturalistik;  secara  sederhana  merupakan  suatu bagian  dari  sifat  manusia  untuk  membentuk karakter, untuk mengembangkan diri. Sebagaimana wajar bagi manusia untuk tumbuh secara  fisik,  maka  wajar  bagi  manusia  untuk membentuk  diri  dengan  memperoleh  sifat-sifat yang  dianggap  layak  dan  berguna,  yang memberikan  mereka  alasan  untuk  bertindak. Arti  kedua  menekankan  pada  aspek  etis;  kita menilai orang memiliki karakter baik atau buruk merujuk  pada  apakah  kita  berpikir  mereka memiliki  atau  tidak  memiliki  sifat-sifat  yang membuat mereka hidup yang layak dipuji secara etis  dan/atau  yang  meningkatkan  kehidupan orang-orang di sekitar mereka. Arti ketiga lebih metafisik; karakter berfungsi untuk membedakan orang, memberikan kriteria identitas.  Hal  ini  membuat  setiap  orang  adalah dirinya  sendiri,  bukan  orang  lain.  Dua  orang bisa  memiliki  karakter  yang  mirip,  tapi  tidak dapat memiliki karakter yang sama.
Kurikulum sebagai integrator sistem nilai, pengetahuan  dan  keterampilan,  harus  mampu membentuk  karakter  peserta  didik  seperti tercantum  dalam  tujuan  pendidikan  nasional  itu sendiri. Berkaitan dengan hal tersebut, pendidikan  karakter  bertujuan  mengembangkan nilai-nilai  yang  membentuk  karakter  bangsa yaitu  Pancasila,  yang  meliputi mengembangkan potensi  peserta  didik  agar  menjadi  manusia berhati  baik,  berpikiran  baik,  dan  berperilaku baik;  membangun  bangsa  yang  berkarakter Pancasila;  mengembangkan  potensi  warga negara agar memiliki sikap percaya diri, bangga pada  bangsa  dan  negaranya  serta  mencintai umat  manusia.  Pendidikan  karakter  berfungsi membangun kehidupan kebangsaan yang multikultural;  membangun  peradaban  bangsa yang  cerdas,  berbudaya  luhur,  dan  mampu berkontribusi terhadap pengembangan kehidupan  umat  manusia;  mengembangkan potensi dasar agar berhati baik, berpikiran baik, dan  berperilaku  baik  serta  keteladanan  baik; membangun  sikap  warga  negara  yang  cinta damai,  kreatif,  mandiri,  dan  mampu  hidup berdampingan  dengan  bangsa  lain  dalam  suatu harmoni  (Balitbang  Pusat  Kurikulum  dan Perbukuan, 2011: 8).
Selain  itu,  empat  pilar  kebangsaan,  yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945,  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  dan  Bhinneka Tunggal  Ika  memberikan  landasan  filosofis serta berbagai prinsip dasar dalam pembangunan  pendidikan  dan  kebudayaan. Landasan  filosofis  tersebut,  menempatkan manusia  Indonesia  sebagai  makhluk  yang diciptakan  oleh  Tuhan  Yang  Maha  Esa  dengan segala  fitrahnya  dengan  tugas  memimpin kehidupan yang berharkat dan bermartabat serta menjadi  manusia  yang  bermoral,  jujur,  berbudi luhur,  berakhlak  mulia,  mempunyai  karakter dan  jati  diri bangsa,  serta  menghargai keragaman budaya (Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, 2010: 4).
Merujuk pada Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan  (2010:8),  penyelenggaraan  pen- didikan  dan  kebudayaan  didasarkan  pada beberapa  paradigma  universal  yang  perlu diperhatikan  sebagai  berikut:  (a)  pemberdayaan manusia  seutuhnya;  (b)  pengembangan  konver- gensi  peradaban;  (c)  pembelajaran  sepanjang hayat  berpusat  pada  peserta  didik;  (d) pendidikan  untuk  semua;  (e)  pendidikan  untuk perkembangan,  pengembangan,  dan/atau  pem- bangunan berkelanjutan (PuP3B); (f) pelestarian dan pengelolaan kebudayaan Indonesia.
Kurikulum  sebagai  panduan  pelaksanaan kegiatan  pembelajaran  harus  disusun  sedemi- kian  rupa,  agar  mendukung  dan  mengem- bangkan  pengetahuan,  sikap,  dan  keterampilan siswa,  harus  mampu  membentuk  watak  atau karakter  siswa.  Setidaknya  ada  lima  prinsip pengembangan  kurikulum  menurut  Asep  Herry Hernawan  dkk  (2002),  seperti  dikutip  dalam Sudrajat (2008), yaitu :
1. Prinsip  relevansi;  secara  internal  bahwa kurikulum  memiliki  relevansi  di  antara komponen-komponen kurikulum (tujuan, bahan,  strategi,  organisasi  dan  evaluasi).
Sedangkan secara eksternal bahwa komponen-komponen tersebut memiliki relevansi  dengan  tuntutan  ilmu  pengetahuan dan  teknologi  (relevansi  epistomologis), tuntutan  dan  potensi  peserta  didik  (relevansi psikologis)  serta  tuntutan  dan  kebutuhan perkembangan masyarakat (relevansi sosilogis).
2. Prinsip  fleksibilitas;  dalam  pengembangan kurikulum mengusahakan agar yang dihasilkan  memiliki  sifat  luwes,  lentur  dan fleksibel dalam
pelaksanaannya, memungkinkan terjadinya penyesuaian- penyesuaian  berdasarkan  situasi  dan  kondisi tempat  dan  waktu  yang  selalu  berkembang, serta  kemampuan  dan  latar  bekang  peserta didik.
3. Prinsip kontinuitas; yakni adanya kesinambungandalam  kurikulum,  baik  secara vertikal, maupun secara horizontal. Pengalaman-pengalaman belajar yang disediakan  kurikulum  harus  memperhatikan kesinambungan,  baik  yang  di  dalam  tingkat kelas,  antar  jenjang  pendidikan,  maupun antara  jenjang  pendidikan  dengan  jenis pekerjaan.
4. Prinsip  efisiensi;  yakni  mengusahakan  agar dalam pengembangan kurikulum dapat mendayagunakan  waktu,  biaya,  dan  sumber- sumber  lain  yang  ada  secara  optimal,  cermat dan tepat sehingga hasilnya memadai.
5. Prinsip  efektivitas;  yakni  mengusahakan  agar kegiatan  pengembangan  kurikulum  mencapai tujuan  tanpa  kegiatan  yang  mubazir,  baik secara kualitas maupun kuantitas.
Merujuk  pada  Supriatna  (2012:  115), kurikulum  yang  seharusnya  dijadikan  acuan dalam  mengembangkan  inovasi  pembelajaran dan haruslah merupakan sebuah  konsep liberation yang  wajib  dimiliki  setiap  individu. Kurikulum tersebut harus terbebas dari kepentingan-kepentingan dari pihak yang sedang  berkuasa,  atau  disebut  sebagai  relasi kuasa. Kurikulum yang ada selama ini dianggap sangat  terbelenggu  oleh  relasi  kuasa  ini, sehingga  tidak  memberikan  otonomi  yang  luas kepada guru dan sekolah untuk mengembangkannya  sesuai  dengan  konteks daerah  setempat.  Hal  tersebut  terlihat  dari sejumlah  ketetapan,  peraturan  pemerintah  atau menteri yang “wajib diikuti” seperti adanya oleh guru dan sekolah.
Jika  kurikulum  pendidikan  di  Indonesia sudah  mampu  terbebas  dari  relasi  kuasa tersebut,  boleh  jadi  mampu  mewujudkan  visi, misi  dan  strategi  pembangunan  pendidikan nasional  yang  telah  ditetapkan.  Merujuk  pada Permendiknas  No.41  tahun  2007  tentang
Standar  Proses,  visi  pendidikan  nasional  adalah terwujudnya  sistem  pendidikan  sebagai  pranata sosial  yang  kuat  dan  berwibawa  untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang  menjadi  manusia  yang  berkualitas sehingga  mampu  dan  proaktif  menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Mengingat  kebhinekaan  budaya,  keragaman latar  belakang  dan  karakteristik  peserta  didik, serta tuntutan untuk menghasilkan lulusan yang bermutu, proses pembelajaran untuk setiap mata pelajaran  harus  fleksibel,  bervariasi,  dan memenuhi  standar.  Proses  pembelajaran  pada setiap  satuan  pendidikan  dasar  dan  menengah harus  interaktif,  inspiratif,  menyenangkan, menantang, dan memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi  aktif,  serta  memberikan  ruang yang  cukup  bagi  prakarsa,  kreativitas,  dan kemandirian  sesuai  dengan  bakat,  minat,  dan perkembangan  fisik  serta  psikologis  peserta didik.
Lebih  jauh  lagi,  jika  inovasi  pendidikan dan pembelajaran di Indonesia mampu dijalankan  dengan  baik,  maka  tidak  hanya sumber  daya  manusia  yang  beradab  yang  akan terbentuk, melainkan juga akan tercapainya visi misi pendidikan dan kebudayaan. Merujuk pada Renstra  Kemdikbud  2010-2014  (2010:  37), dalam rangka mewujudkan cita-cita mencerdaskan  kehidupan  bangsa  dan  sejalan dengan  visi  pendidikan  dan  kebudayaan, Kemdikbud  mempunyai  visi  2025  untuk menghasilkan  Insan  Indonesia  Cerdas  dan Kompetitif (Insan Kamil/Insan Paripurna). Yang dimaksud dengan insan Indonesia cerdas adalah insan  yang  cerdas  komprehensif,  yaitu  cerdas spiritual, cerdas emosional, cerdas sosial, cerdas intelektual, dan cerdas kinestetis. Lebih lengkap temtang makna dari insan Indonesia yang cerdas tersebut  dapat  dilihat  dalam  tabel  berikut  ini:

## Tabel 1.Makna Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif
Makna Insan Indonesia Cerdas Makna Insan Indonesia Kompetitif Cerdas spiritual •  Beraktualisasi  diri  melalui  olah  hati/kalbu  untuk menumbuhkan dan memperkuat keimanan, ketakwaan dan  akhlak  mulia  termasuk  budi  pekerti  luhur  dan kepribadian unggul. • Berkepribadian unggul dan gandrung akan keunggulan • Bersemangat juang tinggi • Jujur • Mandiri
• Pantang menyerah
• Pembangun dan
pembina jejaring
• Bersahabat dengan
perubahan
• Inovatif dan menjadi
agen perubahan
• Produktif
• Sadar mutu
• Berorientasi global
• Pembelajaran sepanjang hayat • Menjadi rahmat bagi
semesta alam
Cerdas emosional dan sosial •  Beraktualisasi  diri  melalui  olah  rasa  untuk meningkatkan  sensitivitas  dan  apresiativitas  akan kehalusan dan keindahan seni, nilai-nilai budaya, serta kompetensi untuk mengekspresikannya.
•  Beraktualisasi  diri  melalui  interaksi  sosial  yang  (a) membina  dan  memupuk  hubungan  timbal  balik;  (b) demokratis; (c) empatik dan simpatik; (d) menjunjung tinggi hak asasi manusia; (e) ceria dan percaya diri; (f) menghargai  kebhinekaan  dalam  bermasyarakat  dan bernegara; (g) berwawasan kebangsaan dengan kesadaran akan hak dan kewajiban warga negara. Cerdas intelektual •  Beraktualisasi  diri  melalui  olah  pikir  untuk memperoleh kompetensi dan kemandirian dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. •  Aktualisasi  insan  intelektual  yang  kritis,  kreatif, inovatif, dan imajinatif. Cerdas kinestetis •  Beraktualisasi  diri  melalui  olah  raga  untuk mewujudkan  insan  yang  sehat,  bugar,  berdayatahan, sigap, terampil, dan trengginas.
• Aktualisasi insan adiraga.

## KESIMPULAN
Pendidikan  IPS  mengintegrasikan  antara pendidikan  dan  kebudayaan,  yakni  keseluruhan gagasan, perilaku, dan hasil karya manusia yang dikembangkan  melalui  proses  pembelajaran. Integrasi  tersebut  dapat  berfungsi  sebagai pedoman  untuk  kehidupan  bermasyarakat, berbangsa,  dan  bernegara.  Pada  akhirnya, keseluruhan  proses  dan  hasil  interaksi  sistemik dari  pendidikan  dan  kebudayaan,  baik  lingkup lokal  maupun  global,  yang  terkait  satu  sama lain,  diharapkan  akan  mendorong  ke  arah kemajuan peradaban bangsa.
Pergeseran paradigma  pembangunan pada abad  ke-21  yang  berbasis  pada  kekayaan peradaban,  telah  menuntut  pula  pada  adanya inovasi  pendidikan  dan  pembelajaran  di Indonesia,  termasuk  Pendidikan  IPS.  Hal tersebut  merupakan  bentuk  respon  yang diperlukan  untuk  menciptakan  sumber  daya manusia Indonesia yang beradab. yakni berpendidikan (berpengetahuan dan berketerampilan)  dan  berbudaya  (berkarakter kuat).  Jika  pendidikan  mampu  membentuk sumber  daya  manusia  Indonesia  yang  beradab, maka  diharapkan  proses  pembangunan  dapat terlaksana  sesuai  dengan  tujuan  nasional. Keharusan  inovasi  dalam  pendidikan  dan pembelajaran  tersebut  juga  merupakan  sebuah upaya untuk beradaptasi dengan perubahan yang terjadi pada abad ke-21.

## DAFTAR PUSTAKA
Balitbang  Pusat  Kurikulum  dan  Perbukuan. (2011). Panduan Pelaksanaan Pendidikan Karakter . Jakarta : Kemdiknas Banks,  J.A.  (1990). Teaching  Strategies  for  the Social  Studies:  Inquiry,  Valuing,  and Decision Making . New York: Longman. Brownhill,  Robert,  dan  Smart,  Patricia.  (1989). Political Education . London: Routledge. Griffin, P., Care, E., & McGaw, B. (2012). The
Changing Role of Education and Schools. Dalam  Griffin,  P.,  Care,  E.,  &  McGaw (2012). (Editor). Assessment and Teaching of  21 st Century  Skills .  New  York  : Springer.
Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (2010). Renstra  Kemdikbud  2010-2014 .
Jakarta : Kemdikbud.
Maftuh,  Bunyamin.  (2010). Memperkuat  Peran IPS  dalam  Membelajarkan  Keterampilan Sosial  dan  Resolusi  Konflik .  Pidato Pengukuhan  Jabatan  Guru  Besar  dalam bidang  Pendidikan  Ilmu  Pengetahuan Sosial Pada FPIPS UPI. 28 Pebruari 2010.
McKinnon, Christine. (1999). Character, Virtue Theories and the Vices . Canada: Broadview Press.
Mutakin,  Awan.  (1998) Model  Pembelajaran IPS . Jakarta : P3MTK-Ditjen Dikti.
NCSS. (1994). Curriculum Standards for Social Studies . Washington DC :NCSS.
Permendiknas  no.  22  tahun  2006  tentang Standar Isi Mata Pelajaran
Permendiknas  No.41  tahun  2007  tentang Standar Proses.
Sapriya.  (2009). Pendidikan  IPS  :  Konsep  dan Pembelajaran . Bandung: Remaja Rosadakarya. Somantri, Nu’man. (2001). Menggagas Pembaharuan  Pendidikan  IPS .  Dedi Supriadi  &  Rohmat  Mulyana  (ed).
Bandung  :  PPS-FPIPS  UPI  dan  PT. Remaja Rosda Karya. Sudrajat, Akhmad. (2008). Prinsip Pengembangan Kurikulum . Tersedia: http://akhmadsudrajat.wordpress.com/200 8/01/31/prinsip-pengembangan kurikulum/ [6 Pebruari 2014].
Sumaatmadja,  Nursid.  (2001). Metodologi
Pengajaran  Ilmu  Pengetahuan  Sosial (IPS) . Bandung: Alumni. Supriatna, Nana (2012). Pandangan Postmodernisme  dalam  Mengembangkan Inovasi Pembelajaran IPS. Dalam Suryadi, K.,  Malilah,  E.  (2012).  (Editor). Inovasi Pembelajaran IPS . Bandung : Rizqi Press. Tilaar.  H.A.R.,  dan  Ace  Suryadi.  (1994). Analisis  Kebijakan  Pendidikan  Suatu Pengantar. Cet.  II.  Bandung:  Remaja Rosda Karya.
Trilling,  Bernie.  and  Fadel,  Charles.  (2009).
21st  Century  Skills  Learning  for  Life  in Our Times. San Francisco: Jossey-Bass.
Undang-Undang  No  20  Tahun  2003  tentang Sistem Pendidikan Nasional
Zuchdi,  D.  (2008). Humanisasi  Pendidikan: Menemukan  Kembali  Pendidikan  yang Manusiawi . Jakarta: Bumi Aksara