## DOKTRIN PEMPIDANAAN DAN VIKTIMOLOGI DALAM DELIK ASUSILA KORBAN ANAK VERSUS PELAKU ANAK DAN DEWASA
Imam Subiyanto 1
1 Sekolah Tinggi Ilmu Adat dan Politik Pelopor Bangsa Email: imamsubiyanto1978@gmail.com

## ABSTRACT
This research identifies problems regarding what customary protection is available for children who are the target of acts of moral injustice, what obstacles exist in providing customary protection for children  who  are  the target  of  acts  of  moral  injustice,  and  what  efforts  can  be  made  to  overcome these  obstacles.  -those  obstacles.  This  research  aims  to  discover  what  obstacles  exist  in  providing customary protection for children through a victimology approach, who the targets of acts of moral injustice are, and what efforts can be made to overcome these obstacles. The results of the research show that through a victimology approach, economic factors, the environment, and lack of parental supervision  are  the  most  critical  factors  in  the  occurrence  of  appropriate  criminal  behavior  toward children.  Traditional  attention  to the target  objects  of  injustice  in  the tyrannical  justice  system  has not  received  optimal  attention,  and  there  needs  to  be  more  public  awareness  of  practical  ways  to anticipate injustice and socialize in society. Women are advised not to go out alone at night, dress neatly, and be careful not to be tempted by men.
Keywords: Immorality, Childbirth, Victimology, The Trib Law.

## ABSTRAK
Penelitian  ini  mengidentifikasi  permasalahan  mengenai  perlindungan  adat  apa  saja  yang  tersedia bagi  anak  yang menjadi  sasaran  tindakan  ketidakadilan  moral,  hambatan  apa  saja  yang  ada  dalam pemberian  perlindungan  adat  bagi  anak  yang  menjadi  sasaran  tindakan  ketidakadilan  moral,  dan upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut. -hambatan itu. Penelitian ini  bertujuan  untuk  mengetahui  kendala  apa  saja  yang  ada  dalam  memberikan  perlindungan  adat bagi  anak  melalui  pendekatan  viktimologi,  siapa  sasaran  tindakan  ketidakadilan  moral,  dan  upaya apa  saja  yang  dapat  dilakukan  untuk  mengatasi  hambatan  tersebut.  Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa  melalui  pendekatan  viktimologi,  faktor  ekonomi,  lingkungan,  dan  kurangnya  pengawasan orang  tua  merupakan  faktor  paling  kritis  dalam  terjadinya  perilaku  kriminal  yang  tepat  terhadap anak.  Perhatian  tradisional  terhadap  sasaran  objek  ketidakadilan  dalam  sistem  peradilan  tirani belum mendapat perhatian optimal, dan perlu ada lebih banyak kesadaran masyarakat tentang cara- cara praktis untuk mengantisipasi ketidakadilan dan bersosialisasi di masyarakat. Wanita disarankan untuk tidak keluar sendirian di malam hari, berpakaian rapi, dan berhati-hati agar tidak tergoda oleh pria.
Kata kunci: Amoralitas, Persalinan, Viktimologi, Hukum Trib.

## PENDAHULUAN
Viktimologi  yaitu  ilmu  yang  mempelajari tentang  objek sasarankejahatan.  Ini  yaitu bagian dari kriminologi, yang mempelajari kejahatan. Mereka yang mempelajari viktimologi (viktimisasi)  mempelajari  dampak  psikologis  kezaliman  terhadap  korban,  interaksi  antara objek sasarandan sistem peradilan pidana, dan hubungan antara objek sasarandan pelaku.
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 4 No. 1 Januari - April 2024
Teori-teori  viktimologi  kontemporer  berusaha  untuk  menjelaskan  mengapa  beberapa orang  lebih  mungkin  menjadi  objek  sasarankezaliman  daripada  yang  lain.  Definisi viktimologi (Hasan & Candra, 2021). Viktimologi berasal dari bahasa Latin Victimma, yang berarti  korban,  dan  Logo,  yang  berarti  pengetahuan.  Secara  teknis,  viktimologi  merujuk pada studi tentang konsep viktimisasi, penyebab viktimisasi, dan konsekuensi dari masalah- masalah  manusia  dalam  realitas  sosial.  Viktimologi  yaitu  disiplin  ilmu  dan  pengetahuan yang berasal dari kriminologi. Viktimologi yaitu disiplin ilmu yang berasal dari kriminologi. Pokok bahasan dari studi ini berkaitan dengan kezaliman dan konsekuensi dari kezaliman itu  sendiri  dan  apa  yang  ditimbulkan  oleh  kezaliman  terhadap  korban.  Objek sasarankezaliman  menjadi  objek  sasarankarena  mereka  menderita  kerugian  yang merupakan akibat dari kejahatan.
Pada  awalnya,  viktimologi  berfokus  pada  studi  tentang  objek  sasarankezaliman (viktimologi  profesional).  Hal  ini  disebabkan  oleh  kekecewaan  beberapa  kriminolog  yang mempelajari  kezaliman  dari  sudut  pandang  pelaku.  Studi  dari  sudut  pandang  objek sasarankezaliman  tidak  menghalangi  studi  tentang  kezaliman  itu  sendiri.  Hal  ini  sejalan dengan proyeksi dan rekomendasi Majelis Umum PBB tentang pencegahan kezaliman dan bagaimana menangani pelaku kezaliman (Millah, 2020). Kezaliman terkadang didefinisikan sebagai  kezaliman  biasa  atau  kezaliman  yang  didefinisikan  dalam  Kitab  Undang-Undang Adat  Kezaliman  (KUHP),  tetapi  juga  sebagai  kezaliman  di  luar  KUHP  atau  kezaliman abnormal.  Secara  otomatis  cakupan  sumber  daya  profesional  yang  dipertimbangkan  oleh viktimologi  yaitu  objek  sasarankezaliman  biasa  dan  objek  sasarankezaliman  abnormal. Penderitaan  yang  dirasakan  oleh  objek  sasaranmenjadi  salah  satu  pertimbangan  dalam penjatuhan  hukuman,  yang  berjudul  “Perspektif  objek  sasarandalam  pencegahan viktimologi” (Angkasa et al., 2008). Prinsip -prinsip viktimologi Perkembangan dan manfaat viktimologi  sejalan  dengan  gaya  hidup  masyarakat  dan  viktimologi  dapat  dirumuskan sebagai  masalah  manusia,  objek  sasaransebagai  realitas  sosial  dan  disiplin  ilmu  yang mempelajari  masalah-masalah  objek  sasarandan  akibat-akibat  viktimisasi.  Objek sasarandan  penyebab  viktimisasi  meliputi  individu,  kelompok,  perusahaan  swasta  dan pemerintah.  Sudut  pandang  Hak  Asasi  Manusia  (HAM),  masalah  kepentingan  objek sasarantindak  kezaliman  merupakan  bagian  dari  persoalan  hak  asasi  manusia  pada
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 4 No. 1 Januari - April 2024
umumnya.
Prinsip-prinsip  universal  yang  terkandung  dalam  Deklarasi  Universal  Hak  Asasi Manusia (10 Desember 1948) dan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (16 Desember 1966) mengakui bahwa semua orang sama di hadapan adat dan berhak atas perlindungan  adat  yang  setara,  tanpa  perlakuan  atau  sikap  diskriminatif.  Setiap  tindakan pelanggaran  hak  asasi  manusia  dijamin  oleh  ketentuan  adat  nasional.  Prinsip-prinsip  ini sangat  penting  dalam  mendukung  viktimologi  dan  memberikan  dasar  yang  kuat  untuk legislasi masa depan yang berpihak pada objek sasarankezaliman ketika mengembangkan postur peraturan di setiap negara. Hak-hak Objek sasaranPerlakuan Salah Di sisi lain, uraian tentang  dasar-dasar  yang  menjadi  dasar  negara  memberikan  kompensasi  terutama didasarkan  pada  pengamatan  berikut  ini;  Kewajiban  negara  melindungi  warga negaranya.
1. Kemungkinan  pelaku  tidak  mampu  memberikan  kompensasi  yang  memadai.
Sosiologi adat berpendapat bahwa kezaliman seperti berikut ini terjadi.
2. Kesalahan  masyarakat  atau  kezaliman  sebagai  produk  masyarakat.  Secara  singkat, viktimologi  memiliki  beberapa  prinsip  yang  dapat  digunakan  sebagai  dasar pertimbangan  viktimologi  itu  sendiri,  menurut  (Mustofa,  2017)  diantaranya  yaitu sebagai  berikut;  a.  Viktimologi  mempelajari  hakikat  objek  sasarandan  viktimisasi, serta  makna  viktimisasi  dan  proses  viktimisasi  bagi  mereka  yang  terlibat  dalam proses  viktimisasi;  b.  Viktimologi  berkontribusi  pada  pemahaman  yang  lebih  baik tentang  objek  sasaransebagai  akibat  dari  tindakan  manusia  yang  menyebabkan penderitaan. Penderitaan ini termanifestasi dalam bentuk penderitaan mental, fisik, dan  sosial.  Tujuan  dari  pernyataan  ini  yaitu  untuk  memberikan  penjelasan mengenai  posisi  dan  peran  objek  sasaranserta  hubungannya  dengan  pelaku  dan pihak-pihak  lain  yang  terlibat;  c.  Viktimologi  berkaitan  dengan  isu-isu  objek sasarantidak langsung, seperti dampak sosial dari polusi industri terhadap individu ; dan Viktimologi memberikan dasar untuk menangani masalah kompensasi korban. Pendapat  viktimologi  digunakan  dalam  keputusan  peradilan  kezaliman  dan  dalam hubungan antara perilaku kriminal dan pengadilan.
Prinsip  viktimologi  yaitu  bahwa  untuk  memahami  objek  sasarandan  kezaliman  itu
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 4 No. 1 Januari - April 2024
sendiri, empat elemen harus dipertimbangkan: pelaku, korban, polisi (penegak hukum) dan proses  kontrol  sosial  dari  sistem  itu  sendiri.  Tujuan  viktimologi  dalam  kezaliman  asusila terhadap  anak  Viktimologi  memiliki  peran  dan  tujuan  dalam  proses  peradilan  pidana, terutama  dalam  kasus  kezaliman  asusila  yang  melibatkan  anak  sebagai  korbannya. Kedudukan viktimologi jelas merupakan ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri, baik dalam arti  sempit,  luas  maupun  baru.  Tujuan  viktimologi  adalah:  i.  menganalisis  berbagai  aspek dari  masalah  viktimisasi;  ii.  menjelaskan  penyebab  viktimisasi;  dan  iii.  mengembangkan sistem  tindakan  untuk  meringankan  penderitaan  manusia  (Huda,  2022).  Dengan memberikan gambaran umum tentang masalah viktimisasi, termasuk terjadinya kezaliman dan dampaknya terhadap korban, viktimologi memperkaya perspektif kezaliman dari sudut pandang objek sasarandan memperluas cakrawala kriminologi.
1. Viktimologi  yaitu  studi  tentang  proses  viktimisasi,  siapa  yang  menjadi  korban, siapa  yang  menciptakan  korban,  apa  artinya  menjadi  korban,  dan  siapa  saja yang terlibat dalam proses viktimisasi.
2. Viktimologi  berkontribusi  pada  pemahaman  yang  lebih  baik  tentang  objek sasarandari tindakan manusia yang menyebabkan penderitaan emosional, fisik, dan  sosial.  Tujuannya  bukan  untuk  menyanjung  korban,  tetapi  hanya  untuk memberikan  penjelasan  tentang  posisi  mereka,  peran  mereka,  dan  hubungan mereka  dengan  pelaku  dan  pemangku  kepentingan  lainnya.  Penjelasan  ini sangat  penting  untuk  mencegah  berbagai  jenis  viktimisasi,  menegakkan keadilan,  dan  meningkatkan  kesejahteraan  mereka  yang  secara  langsung terlibat dalam keberadaan korban.
3. Viktimologi  memandang  bahwa  setiap  individu  memiliki  hak  dan  kewajiban untuk  mengetahui  bahaya  yang  dihadapinya  dalam  kaitannya  dengan kehidupan  sosial,  dan  merupakan  bidang  yang  memberikan  konseling  dan bimbingan,  terutama  untuk  menghindari  menjadi  korban.  Viktimologi  juga berperan untuk menghormati hak asasi objek sasaransebagai manusia, sebagai anggota  masyarakat,  dan  sebagai  warga  negara  yang  memiliki  hak  dan kewajiban yang sama di hadapan adat dan pemerintahan.
Tujuan  Viktimologi  pada  dasarnya  berkenaan  dengan  tiga  hal  utama  dalam
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 4 No. 1 Januari - April 2024
mempelajari  manfaat  studi  objek  sasaranyakni  menurut  (Huda,  2022)  yaitu  sebagai berikut.
1. Manfaat  yang  terkait  dengan  perlindungan  hak-hak  objek  sasarandan perlindungan hukum.
2. manfaat yang berkaitan dengan menjelaskan peran objek sasarandalam tindak pidana.
3. Manfaat yang berkaitan dengan pencegahan objek sasaranManfaat viktimologi yaitu untuk memahami penyebab dasar kejahatan, posisi korban, dan mencari kebenaran.
Menggali  kebenaran  dan  memahami  masalah  kejahatan,  kenakalan,  dan penyimpangan secara proporsional dalam dimensi yang sebenarnya. Jika dikaitkan dengan kasus  kesusilaan  anak,  maka  dapat  kita  pahami  bahwa  viktimologi  pada  dasarnya memegang peranan penting dalam pengkajian dan penelaahan kesusilaan anak itu sendiri. Karena bukan hanya pelaku saja yang pada dasarnya harus menjadi fokus perhatian, tetapi juga  objek  sasarandi  sini,  yang  harus  melihat  bagaimana  proses  yang  terjadi  dan  seperti apa gambarannya di masa depan, bahwa tindak kezaliman kesusilaan anak yaitu kezaliman yang  sangat  berbahaya  bagi  perkembangan  anak  selanjutnya,  baik  sebagai  orang  dewasa maupun  sebagai  anak  yang  akan  menikah,  karena  penelitian  Viktimologi  berusaha  untuk meneliti  peran  objek  sasarandalam  kejahatan,  hubungan  antara  objek  sasarankezaliman dengan  pelaku  kejahatan,  peran  objek  sasarandalam  sistem  peradilan  pidana,  kerugian atau  penderitaan  yang  dialami  objek  sasarandan  memerlukan  perlindungan  dan pemulihan,  serta  hal-hal  lain  yang  berkaitan  dengan  objek  sasarandan  viktimisasi  secara utuh  dan  menyeluruh.  Secara  garis  besar,  tujuan  viktimologi  ada  tiga,  khususnya menangani pencabulan terhadap anak menurut (Farah Andriani et al., 2023):
1. Menganalisis  berbagai  aspek  yang  berkaitan  dengan  korban.
2. Berusaha  untuk  memberikan  penjelasan  penyebab  terjadinya  Viktimisasi
3. Mengembangkan  sistem  tindakan  untuk  mengurangi  penderitaan  manusia.  a. Viktimologi  memberikan  pemahaman  kepada  setiap  individu  tentang  hak  dan kewajibannya  untuk  mengantisipasi  berbagai  bahaya  yang  mengancam  individu tersebut. b.  Viktimologi memberikan  dasar  pemikiran  untuk  menangani kerugian
tidak  langsung,  konsekuensi  sosial,  dan  c.  Viktimologi  memberikan  dasar pemikiran untuk menangani viktimisasi kriminal atau faktor viktimogenesis dalam sistem peradilan pidana.

## KAJIAN TEORITIK

## Viktimology
Jenis-jenis  Viktimisasi  Menurut  M.E.  Wolfgang,  jenis-jenis  viktimisasi  antara  lain:  1. Viktimisasi  primer.  Viktimisasi  sekunder.  Objek  sasaranberperan  secara  tidak  langsung. Objek  sasaran  yaitu  provokator.  Objek  sasaranterlibat  dalam  kejahatan.  Objek sasarandianggap sebagai target yang salah. Peran Objek sasaranMenurut E.A. Fattah (1967), tipologi  berdasarkan  peran  korban:  Selain  itu,  Mendelsohn  merumuskan  tipologi berdasarkan tingkat kesalahan korban: 1. objek sasaransama sekali tidak bersalah, 2. objek sasaranmerasa kurang bersalah karena tidak tahu, 3. kesalahan objek sasaransama dengan pelaku,  4.  objek  sasaranmerasa  lebih  bersalah  dari  pelaku,  5.  objek  sasaransendiri  yang merasa  bersalah/paling  bersalah,  6.  objek  sasaranbersifat  imajinatif.  Menurut  (Setyowati, 2019), tipe-tipe korban:
1. Unrelated Victims . Orang-orang yang tidak ada hubungannya dengan pelaku kecuali pelaku  melakukan  kezaliman  terhadap  mereka.  Menurutnya,  semua  anggota masyarakat  yang  potensial  dapat  menjadi  korban.  Dengan  kata  lain,  tidak  ada seorang  pun  yang  terlindungi  dari  menjadi  korban,  terlepas  dari  apakah  objek sasaran memiliki hubungan sebelumnya dengan pelaku. Dalam kasus ini, tanggung jawab penuh ada pada pelaku;
2. Provocative  Victims ,  seseorang  yang  melakukan  kezaliman  yang  mengakibatkan provokasi  atau  mendorong  korban.  Dalam  kasus  ini,  objek  sasaranyaitu  pelaku utama, misalnya, dengan menjalin hubungan dengan orang lain. Dengan demikian, tanggung jawab ada pada objek sasarandan pelaku;
3. Participating  Victims .  Objek  sasaran  yang  berpartisipasi.  Orang  yang  tidak melakukan  sesuatu  secara  khusus terhadap penjahat  tetapi tidak  percaya  bahwa tindakan  mereka  akan  mendorong  pelaku  untuk  melakukan  kejahatan.  Contoh: berjalan sendirian di tempat yang gelap dan sepi, pelaku kezaliman tergoda untuk
merampok atau memperkosa. Kesalahan sepenuhnya ada pada pelaku.
4. Biologically  Weak  Victims .  Orang  yang  memiliki  kondisi  fisik  atau  mental  tertentu yang menyebabkan orang lain melakukan kezaliman terhadap mereka. Contohnya termasuk  anak  kecil,  orang  tua,  orang  cacat  fisik,  orang  cacat  mental,  dan  orang gila.  Dalam  kasus  ini,  masyarakat  atau  pemerintah  daerah  bertanggung  jawab karena gagal melindungi objek sasaranyang tidak berdaya.
Socially  Weak  Victims  merupakan  orang-orang  yang  tidak  diperhatikan  oleh masyarakat  luas  sebagai  anggota  dalam  masyarakat  tersebut  (Sugiyanto,  2021).  Sebagai contoh,  pada  imigran,  penganut  agama  tertentu,  etnis  minoritas,  dan  hubungan antarpribadi,  kezaliman  dan  viktimisasi  pada  dasarnya  yaitu  konflik  karakter  yang meningkat.  Kondisi  yang  kondusif  untuk  kezaliman  terbagi  dalam  tiga  kategori:  1. Precipitating factors; 2. Attracting factors; 3. Predisposing (atau Sociodemographic) factors x Routine Activities Theory (Cohen & Felson, 1979).   Kezaliman terjadi ketika ada tiga kondisi: target  yang  tepat,  pelaku  yang  termotivasi,  dan  tidak  adanya  perlindungan.  Viktimologi Kritis. Memandang objek sasaransebagai hasil dari struktur yang tidak adil, tidak setara, dan menindas.  Negara, pemerintah,  dan  institusi-institusinya  juga dapat  menciptakan berbagai pengorbanan  (baik  fisik  maupun  non-fisik)  terhadap  warganya.  Kajian  Objek  sasarandalam Tindak Kezaliman Pencabulan terhadap Anak.1. Pengertian Objek sasaranPengertian Objek sasaranSecara  garis  besar,  pengertian  objek  sasarantidak  hanya  mencakup  objek sasaranyang  secara  langsung  dirugikan,  tetapi  juga  objek  sasarantidak  langsung  yang mengalami  penderitaan yang  dapat diartikulasikan  sebagai  viktimisasi.  Objek  sasaran tidak langsung  meliputi  istri  yang  kehilangan  suami,  anak  yang  kehilangan  ayah,  dan  orang  tua yang  kehilangan  anak.  Lebih  lanjut,  definisi  objek  sasaransecara  adat  dapat  ditemukan dalam  UU  No.  13/2006.  UU  No.  13/2006  tentang  Perlindungan  Saksi  dan  Objek sasaranmendefinisikan objek sasaransebagai “seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.”
Menurut Kamus Kriminologi yang dikutip oleh Ahli Abdussalam, objek sasaran yaitu 'seseorang  yang  menderita  penderitaan  fisik  atau  mental,  kehilangan  harta  benda,  atau kematian  sebagai  akibat  dari  tindakan  atau  percobaan  tindakan  pelanggaran  ringan  oleh pelaku atau orang lain'. Dalam hal ini, jelas bahwa yang dimaksud dengan 'seseorang yang
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 4 No. 1 Januari - April 2024
menderita  penderitaan  fisik,  dll.'  yaitu  objek  sasaran,  kezaliman  atau  pelanggaran. Viktimologi  berusaha  untuk  memahami,  menerangi  dan  memecahkan  masalah  kezaliman dengan  mempelajari  korban,  proses  viktimisasi  dan  konsekuensinya.  Secara  umum, viktimologi  mendefinisikan  viktimisasi  sebagai  pengalaman  penderitaan  yang  dapat diungkap sebagai kerugian, tidak hanya bagi objek sasaran yang dirugikan secara langsung, tetapi juga bagi objek sasaran tidak langsung.
Objek sasaran tidak langsung antara lain yaitu istri yang kehilangan suami, anak yang kehilangan  ayah,  dan  orang  tua  yang  kehilangan  anak.  Dalam  menyelesaikan  kasus-kasus pidana,  adat  sering  kali  lebih  mengedepankan  hak-hak  tersangka  dan  terdakwa  dan mengabaikan  hak-hak  korban.  Banyak  objek  sasaran  kezaliman  yang  tidak  mendapatkan perlindungan  adat  yang  memadai,  baik  secara  immateriil  maupun  materiil.  Sebagai  pihak yang dirugikan, objek sasaran tentu berhak mendapatkannya.
Menurut  Arif  Goshta,  hak-hak  objek  sasaranantara  lain:  1.  Menerima  kompensasi atas  kerugian  dan  penderitaan;  2.  Menolak  restitusi  untuk  kepentingan  pelaku  (tidak menghendaki  restitusi  karena  tidak  diwajibkan);  3.  Menerima  restitusi  dan  santunan  bagi ahli  waris  apabila  objek  sasaranmeninggal  dunia  akibat  perbuatan  tersebut;  4.  Menerima bimbingan dan rehabilitasi; 5. Menerima restitusi harta benda; 6. Menerima santunan bagi ahli waris apabila objek sasaranmeninggal dunia akibat perbuatan tersebut; dan rehabilitasi; 5.  Menerima  restitusi  harta  benda;  6.  Menerima  bimbingan  dan  rehabilitasi.  Mendapat pembinaan dan rehabilitasi; 5. mendapat restitusi atas harta benda; 6. mendapat santunan bagi  ahli  waris  jika  objek  sasaranmeninggal  dunia  akibat  perbuatan  tersebut.  dan rehabilitasi;  5.  mendapat  restitusi  atas  harta benda;  6.  mendapat  santunan bagi  ahli waris jika  objek  sasaranmeninggal  dunia  akibat  perbuatan  tersebut.  7.  mendapat  santunan kepada ahli waris jika objek sasaranmeninggal dunia akibat perbuatan tersebut. Peran objek sasaran  dalam  tindak  kezaliman  pelecehan  Sehubungan  dengan  peran  korban,  jenis-jenis tindak  kezaliman  yang  dapat  terjadi tergantung pada  peran  objek  sasaranadalah:  a. tindak kezaliman kesusilaan terhadap anak di bawah umur (pencabulan, pemerkosaan, kekerasan seksual); b. perdagangan orang; c. penguntitan; d. pencurian; dan e. pembunuhan. Dengan kata lain, dari sekian banyak jenis kezaliman yang terjadi di Banyumas, ada lima kezaliman yang dapat terjadi karena kelalaian korban.
Namun,  dalam  mempelajari  korban,  setidaknya  diperlukan  perspektif  viktimologi. Secara terminologi, viktimologi berarti ilmu yang mempelajari masalah viktimisasi manusia sebagai  suatu  realitas  sosial,  sebab-sebab  terjadinya  viktimisasi,  dan  akibat-akibat  dari viktimisasi.  Objek  sasarandalam  konsep  keilmuan  (victimological),  termasuk  di  dalamnya antara  lain:  objek  sasaranakibat  kezaliman  (victim  of  crime);  objek  sasarankecelakaan (victim  of  accident);  objek  sasaranbencana  alam  (victim  of  natural  disaster);  objek sasarankesewenangwenangan  penguasa  atau  objek  sasaranatas  pelanggaran  hak  asasi manusia  (victim  of  56  illegal  abuses  of  public  power)  maupun  objek  sasarandari penyalahgunaan kekuasaan di bidang ekonomi (victim of illegal abuses).

## Pempidanaan
Pada dasarnya, setiap manusia dilahirkan dalam keadaan bergantung pada orang lain dan  lingkungannya.  Secara  bertahap,  melalui  proses  belajar,  seseorang  akan  tumbuh menuju  kedewasaan  yang  ditandai  dengan  adanya  sikap  mandiri  (Samosir,  1992). Narapidana,  sebagai  anggota  masyarakat  yang  ditempatkan  di  lembaga  pemasyarakatan, juga  tidak  terlepas  dari  kodratnya  sebagai  manusia  yang  harus  bekerja  untuk  memenuhi tuntutan  hidup,  mata  pencaharian,  dan  penghidupan.  Termasuk  dalam  pengertian kriminologi yaitu bahwa proses pembuatan adat (procceses of making laws), pembentukan adat (procceses of breaking laws), dan reaksi terhadap pelanggar adat (reacting toward the breaking laws). Dengan demikian, kriminologi tidak hanya mempelajari kejahatan, tetapi juga bagaimana  adat  bekerja.  Tujuan  kriminologi  didefinisikan  sebagai  ilmu  pengetahuan  yang mencakup  semua  materi  pengetahuan  yang  diperlukan  untuk  mendapatkan  konsep kejahatan, bagaimana pencegahan kezaliman dilakukan, dan pemahaman tentang hukuman dan  hukuman.  Tujuan  dari  Penologi  yaitu  untuk  lebih  memfokuskan  diri  pada  subjek penelitian kriminologi, yaitu reaksi sosial, dengan mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan perkembangan  hukuman,  makna  hukuman,  dan  manfaat  yang  terkait  dengan  hukuman “control  of  crime”. Penologi  yaitu  cabang  kriminologi  yang  mempelajari  prinsip-prinsip hukuman,  administrasi  penjara,  reformasi,  dan  unit-unit  pengekangan  lainnya  ( Kitab Undang-Undang Adat Acara Kezaliman (KUHAP) , n.d.).
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 4 No. 1 Januari - April 2024
Di  masa  lalu,  penologi  sangat  berfokus  pada  kebijakan  penyiksaan  bagi  para pelanggar  sebagai  akibat  dari  kesalahan  yang  mereka  lakukan,  tetapi  dalam perkembangannya,  studi  penologi  telah  meluas  hingga  mencakup  kebijakan  yang mempertimbangkan masa percobaan, perawatan, dan rehabilitasi, serta hukuman bagi para pelanggar (medical treatment) Dan itu yaitu pendidikan yang ditujukan untuk penyembuhan dan  rehabilitasi.  Menurut  Thomas  Sunarillo,  dengan  meningkatnya  studi  teoritis  dan penelitian tentang penologi, terutama tentang penjara, telah terjadi peningkatan pemikiran dan  kritik  terhadap  masalah-masalah  yang  berkaitan  dengan  penjara,  terutama  praktik- praktik  yang  berkaitan  dengan  salah  urus  penjara  dan  dampak  buruk  penjara.  Diskusi kemudian  berkisar  pada  rekomendasi  untuk  memperbaiki  lingkungan  dan  tujuan pemidanaan.  Teori  pemidanaan  yang  dibahas  sejauh  ini  membahas  tentang  tujuan pemidanaan  itu  sendiri.  Teori  ini  dikembangkan  oleh  Prince,  Van  Hamel,  dan  Van  List (Mahrus  Ali,  2011)  dengan  pandangan  berikut:  tujuan  terpenting  dari  pemidanaan  yaitu untuk  memberantas  kezaliman  sebagai  suatu  gejala  masyarakat.  Adat  kezaliman  dan yurisprudensi  kezaliman  harus  mempertimbangkan  hasil  penelitian  antropologi  dan sosiologi.  Pemidanaan  yaitu  salah  satu  cara  yang  paling  efektif  yang  dapat  digunakan pemerintah  untuk  memberantas  kejahatan.  Karena  hukuman  bukanlah  satu-satunya  cara, maka hukuman tidak boleh digunakan sendiri, tetapi harus dikombinasikan dengan upaya- upaya sosial.
Dari pengamatan di atas, teori ini menunjukkan bahwa hukuman tidak hanya harus menimbulkan  rasa  sakit  secara  fisik,  tetapi  juga  rasa  sakit  secara  psikologis.  Yang  paling penting,  hukuman  dan  pendidikan  harus  ditimbulkan.  Dari  pernyataan  ini,  kita  dapat menyimpulkan  bahwa  tujuan  hukuman,  yaitu  keinginan  untuk  memperbaiki  manusia  atau orang  yang  melakukan  kejahatan,  terutama  terlihat  jelas  dalam  kezaliman  ringan.  Untuk kejahatan-kezaliman  tertentu  yang  dianggap  merugikan  kehidupan  sosial  dan  masyarakat, maka  sifat  penjeraan  dan  pembalasan  dari  pemidanaan  tidak  dapat  dihindarkan,  karena pelaku  kezaliman  tersebut  sudah  tidak  dapat  diperbaiki  lagi.  M.  Sholehuddin  menyatakan bahwa  tujuan  pemidanaan  yaitu  untuk  mempertimbangkan  kepentingan  negara, masyarakat, korban, dan pelaku kejahatan.
M.  Sholehuddin  menyebutkan  beberapa  karakteristik  unsur  kezaliman  berdasarkan tujuan pemidanaan sebagai berikut: 1. Edukatif, dalam arti pemidanaan dapat menyadarkan orang  untuk  menyadari  perbuatan  yang  telah  dilakukan  dan  membuat  orang  tersebut memiliki  sikap  mental  yang  positif  dan  konstruktif  bagi  upaya  pencegahan  kejahatan;  2. Keadilan, dalam arti pemidanaan dianggap adil (baik oleh terkezaliman maupun oleh objek sasarandan  masyarakat);  3.  Keadilan,  dalam  arti  pemidanaan  dirasakan  adil  (baik  oleh terkezaliman  maupun  oleh  korban/masyarakat);  4.  Kepastian  hukum,  dalam  arti pemidanaan  dianggap  adil  (oleh  terkezaliman  maupun  oleh  korban/masyarakat).  Romli Atmasasmita  mengungkapkan  juga  jika  dikaitkan  dengan  Teori  Restributif  tujuan pemidanaan yaitu sebagai berikut; 1. Setelah dihukum, objek sasaran merasakan kepuasan, baik  itu  rasa  keadilan  bagi  diri  mereka  sendiri,  teman,  atau  keluarga  mereka.  Perasaan  ini tidak  dapat  dihindari  dan  tidak  dapat  digunakan  sebagai  alasan  untuk  menuduh  mereka tidak  menghormati  hukum.  Jenis  redistribusi  ini  disebut  balas  dendam;  2.  Hukuman memperingatkan  pelaku  dan  anggota  masyarakat  lainnya  bahwa  setiap  ancaman  untuk menyakiti orang lain atau mengambil keuntungan dari orang lain secara ilegal atau tidak adil akan mendapat ganjaran. Jenis redistributif ini disebut keadilan; 3. Hukuman dimaksudkan untuk  menunjukkan  perbandingan  antara  apa  yang  disebut  beratnya  kezaliman  dengan keseriusan pelanggaran.
Tipe  Restributif  ini  disebut  proporsionalitas.  Termasuk  dalam  kategori  keseriusan yaitu  kebrutalan  kejahatan,  apakah  disengaja  atau  kelalaian,  dan  sifat  kejahatan. Menentukan  tujuan  pemidanaan  merupakan  hal  yang  dilematis,  terutama  dalam menentukan  apakah  pemidanaan  dimaksudkan  untuk  membalas  kezaliman  yang  terjadi ataukah  merupakan  tujuan  yang  layak  dari proses  pemidanaan,  yaitu  pencegahan perilaku antisosial. Kegagalan dalam menentukan titik temu antara kedua pandangan tersebut, jika ada, akan membutuhkan perumusan baru mengenai institusi dan tujuan pemidanaan dalam adat pidana. Ada beberapa tujuan pemidanaan yang dapat dikategorikan berdasarkan teori pemidanaan.  Melihat  pengertian  pemidanaan,  dalam  konsep  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor:  2023/1/2023,  yang  berlaku  sejak  tanggal  2  Januari  2026,  tentang  Kitab Undang-Undang  Adat  Kezaliman  (KUHP),  tujuan  pemidanaan  secara  eksplisit  diatur  dalam Pasal 54, yang menyatakan: 1. Tujuan pemidanaan adalah: 1. menegakkan norma adat demi
pengayoman  masyarakat;  2.  mencegah  dilakukannya  tindak  pidana;  3.  memasyarakatkan narakezaliman  dengan  mendidik  narakezaliman  agar  menjadi  warga  masyarakat  yang  baik dan  berguna;  4.  menyelesaikan  perselisihan  yang  ditimbulkan  oleh  tindak  pidana, memulihkan  keseimbangan,  dan  mendatangkan  rasa  damai  pada  masyarakat;  dan  5. membebaskan narakezaliman dari rasa bersalah atas tindak kezaliman yang dilakukannya.

## METODE PENELITIAN
Metode Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, maka pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan Perundangundangan ( Statute-Approach ) dan pendekatan konsep  ( Conceptual  approach ).  Pendekatan  perundang-undangan  merupakan  pendekatan yang  mengkaji  berbagai  peraturan  perundang-undangan  yang  menjadi  tema  sentral  dan fokus  penelitian.  Berdasarkan  viktimologi,  penelitian  ini  akan  berfokus  pada  berbagai peraturan yang mengatur tentang kezaliman asusila terhadap anak. Namun demikian, studi kepustakaan  juga  dilakukan,  tidak  hanya  mencakup  sumber-sumber peraturan perundang- undangan, tetapi juga teori-teori dan pendapat para ahli hukum.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Bentuk-bentuk Kezaliman Terhadap Kesusilaan
Kezaliman  kesusilaan  memiliki  definisi  yang  beragam  dan  lebih  luas.  Kezaliman kesusilaan  diartikan  sebagai  pelanggaran  atau  kezaliman  terhadap  nilai-nilai  kesusilaan (norma  kesopanan).  Norma  kesusilaan  yaitu  norma  yang  menuntun  manusia  untuk  hidup sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan kesempurnaan hidup. Kezaliman yang melanggar hak-hak  dasar  kehidupan  manusia  dianggap  sebagai  pelanggaran  terhadap  norma kesusilaan, seperti pembunuhan, penganiayaan, dan kezaliman lainnya. Kezaliman terhadap kesusilaan secara lebih sempit merujuk pada pelanggaran atau kezaliman terhadap nilai-nilai komunal  (adat  istiadat  yang  baik,  sopan  santun,  keadaban,  kesopanan,  kesusilaan,  dan keadaban) dalam bidang seksual.

## Perlindungan Adat Kepada Anak
Perlindungan  anak  dalam  bermasyarakat,  bernegara  dan  berbangsa  merupakan kriteria  peradaban  manusia  dan  harus  dilakukan  upaya-upaya  perlindungan  anak  sesuai dengan  kepentingan  masa  depan  bangsa  dan  negara  demi  pembangunan  umat  manusia seutuhnya. Perlindungan anak dapat dibagi menjadi dua bagian: 1. Perlindungan anak adat publik: perlindungan di bidang adat publik dan adat perdata Perlindungan anak non-hukum: perlindungan di bidang sosial, kesehatan, dan pendidikan Dalam konsep perlindungan adat terhadap  objek  sasarankezaliman  juga  terdapat  beberapa  asas  adat  yang  perlu  mendapat perhatian.  Asas-asas  yang  dimaksud  adalah:  1.  Asas  kepentingan  2.  Asas  keadilan  3.  Asas keseimbangan 4. Asas kepastian hukum

## Kendala Yang Dihadapi Dalam Memberikan Perlindungan Adat Terhadap Anak
Dalam  upaya  memberikan  perlindungan  adat  terhadap  objek  sasarantindak kezaliman  asusila,  terkadang  muncul  beberapa  kendala.  Kendala-kendala  tersebut  antara lain:  1.  Objek  sasaran  enggan  melaporkan  kejadian  tersebut  karena  merasa  malu  dan merasa hal tersebut merupakan aib bagi dirinya dan keluarganya. Selain itu, ancaman dari pelaku  dapat  membuat  objek  sasaranmenjadi  tertekan  dan  takut  untuk  menceritakan  apa yang  dialaminya  kepada  orang  lain  atau  melaporkannya  kepada  pihak  yang  berwajib;  2. Anggota  keluarga  dan  masyarakat  cenderung  menyalahkan  objek  sasarankarena  tidak memahami  bahwa  ini  yaitu  kezaliman  terhadap  kesusilaan;  3.  Permintaan  objek sasaranuntuk  mencabut  laporan  penganiayaan  yang  dialaminya  atau  untuk  menyelesaikan masalah  secara  damai.  Permintaan  objek  sasaran  untuk  membatalkan  laporan  atau menyelesaikan  masalah  secara  damai  membuat  kasus  ini  tidak  mungkin  untuk  dilanjutkan dan  publisitasnya  menjadi  besar  kembali;  4.  Jika  tersangka  melarikan  diri,  polisi  akan mengalami  kesulitan  karena  tidak  mungkin  untuk  melanjutkan  kasus  ini  tanpa  kehadiran tersangka;  5.  Jika  pemerkosaan  terjadi  pada  malam  hari,  karena  suasana  lebih  sepi  pada malam hari dan tidak ada saksi. 6. Sarana dan prasarana. Pendanaan yang memadai dapat mempermudah dan mempercepat proses penyidikan.

## Upaya Yang Dilakukan Untuk Perlindungan Anak

## Upaya Pencegahan
Upaya  preventif  yaitu  upaya  yang  dilakukan  untuk  mencegah  terjadinya  kezaliman asusila  dan  meliputi  a.  menghimbau  dan  mengajak  warga  masyarakat  untuk  saling menghargai dan melindungi hak-hak dan martabat perempuan, khususnya anak b. mengajak warga  masyarakat  untuk  segera  melaporkan  kepada  pihak  yang  berwajib  apabila  terjadi tindak kezaliman terhadap diri sendiri atau orang lain.

## Upaya Penindakan
Objek  sasaran  harus  memahami  bahwa  kezaliman  asusila  bukan  hanya  sekedar penghinaan, tetapi juga merupakan kezaliman terhadap martabat manusia dan pelanggaran hak  asasi  manusia,  dan harus  bersedia  untuk  bekerja  sama.  Saksi  juga harus bekerja  sama dengan memberikan informasi yang benar untuk memfasilitasi investigasi dan mengungkap kejahatan.

## DAFTAR PUSTAKA
Undang  Undang  Republik  Indonesia  Nomor:  23  Tahun  2002.  Tanggal  22  Oktober  2002 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002, Nomor 109. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235 ) Tentang Perlindungan Anak.
Undang  Undang  Republik  Indonesia  Nomor:  35  Tahun  2014.  Tanggal  22  Oktober 2002( Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2014,  Nomor  297.  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606 ) Perubahan atas UU-RI Nomor 23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak.
Undang  Undang  Republik  Indonesia  Nomor:  17  Tahun  2016,  Tanggal  09  Nopember 2016( Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2016,  Nomor  237.  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946 ) Tentang Penetapan PERPU Nomor
:  1  Tahun  2016,  Tanggal  25  Mei  2016( Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2016, Nomor  99.  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  5882 )  Tentang Perubahan Kedua atas UU-RI Nomor 23 Tahun 2002. Tentang Perlindungan Anak.
Undang  Undang  Republik  Indonesia  Nomor:  3  Tahun  1997,  Tanggal  03  Januari  1997 ( Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1997,  Nomor  3.  Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668 ) Tentang Pengadilan Anak.
Undang  Undang  Republik  Indonesia  Nomor:  11  Tahun  2012,  Tanggal  30  Juli  2014 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012, Nomor 153. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332 ) Tentang Sistem Peradilan Kezaliman Anak. Andi  hamzah.  Sistem  Kezaliman  dan  Pemidanaan  Indonesia  dari  Retribusi  ke  Reformasi.
Cetakan Pertama. (Jakarta: PT Pradnya Paramita. 2016.) Bambang Waluyo. Asas-Teori-Praktik Adat Pidana. (Jakarta: Sinar Grafika. 2009).
Bambang Waluyo,  Viktimologi Perlindungan  Objek sasaranDan Saksi, Jakarta: Sinargrafika, 2012.
Dikdik M.Arif Mansur dan Elisatrisgultom, Urgensi Perlindungan Objek sasaranKejahatan, Jakarta:PT Rajagrafindo Persada, 2007.
Lilik  Mulyadi,  Kapita  Selekta  Adat  Kezaliman  Kriminologi  &  Victimologi,  Jakarta:  PT. Djambatan, 2004.
Marlina, Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Adat Pidana, Medan : USU Press, 2010.
Moeljatno, Asas-asas HukumPidana,Jakarta : PT. RinekaCipta, 2009.
M.  Sholehuddin,  Sistim  Sanksi  Dalam  Adat  Pidana,  Ide  dasar  Double  Track  System dan Implementasinya, Jakarta: PT. RajagrafindoPersada, 2004.
Muladidan  Barda  Nawawi  Arief,  Teori-teori  dan  Kebijakan  Pidana,  Bandung:  Alumni,
1992.
Niniek  Suparni,  Eksistensi  Kezaliman  Denda  Dalam  Sistem  Kezaliman  dan Pemidanaan,Jakarta : Sinar Grafika, 2007.
Peradilan  Kezaliman Anak  di  Indonesia  (Konsep  Diversi  dan  Restorative  Justice),  Medan: PT. RefikaAditama, 2009.
Siti  Rahayu.  Suatu  Tinjauan  Ringkas  Sistem  Pemidanaan  di  Indonesia.  (Jakarta:  Rajawali.
2009).
Angkasa,  A.,  Windiasih,  R.,  &  Juanda,  O.  (2021).  Efektivitas  Rancangan  Undang-Undang Penghapusan  Kekerasan  Seksual  Sebagai  Adat  Positif  Dalam  Perspektif  Viktimologi. Jurnal Usm Law Review , 4 (1), 117. https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.2696
Farah Andriani, Msy. Arifah Sumayyah, Muhammad Ria Revanza, Fajri Ramadhan, M. Ivandi Aulia,  &  Haryadi,  T.  (2023).  Bentuk  Perlindungan  Adat  Kepada  Anak  Sebagai  Objek sasaranTindak Kezaliman Kesusilaan Dalam Adat Kezaliman Positif Saat Ini. Consensus : Jurnal Ilmu Hukum , 2 (1), 1 – 10. https://doi.org/10.46839/consensus.v2i1.32
Hasan,  T.  N.,  &  Candra,  M.  (2021).  Tinjauan  Viktimologi  Terhadap  Hak  Perlindungan Penyalahgunaan Narkotika (Victimless Crime). PAMPAS: Journal of Criminal Law , 2 (2), 89 – 103. https://doi.org/10.22437/pampas.v2i2.13026
Huda, M. N. (2022). Objek sasarandalam Perspektif Viktimologi. VOICE JUSTISIA : Jurnal Adat
Dan Keadilan , 6 (1), 63 – 69. https://journal.uim.ac.id/index.php/justisia/article/view/1526
Kitab Undang-Undang Adat Acara Kezaliman (KUHAP) . (n.d.). Mahrus Ali. (2011). Dasar - Dasar adat pidana . Sinar Grafika.
Millah,  I.  A.  (2020).  Penanggulangan  kezaliman  di  masa  pandemi  Covid-19. Jurnal Komunikasi  Adat  (JKH)  Universitas  Pendidikan  Ganesha , 6 (2),  497 – 513. https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/article/view/28099
Mustofa,  M.  (2017).  Viktimologi  posmodern. Indonesian  Journal  of  Criminology , 13 (2), 229092.
Samosir, D. (1992). Fungsi Kezaliman Penjara Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia . 103 – 111.
Setyowati,  D.  (2019).  Pendekatan  Viktimologi  Konsep  Restorative  Justice  Atas  Penetapan Sanksi  Dan  Manfaatnya  Bagi  Objek  sasaranKezaliman  Lingkungan. Jurnal  Komunikasi
Adat (JKH) , 5 (2), 49. https://doi.org/10.23887/jkh.v5i2.18312
Sugiyanto, O. (2021). Perempuan dan Revenge Porn: Konstruksi Sosial Terhadap Perempuan Indonesia  dari  Preskpektif  Viktimologi. Jurnal  Wanita  Dan  Keluarga , 2 (1),  22 – 31. https://doi.org/10.22146/jwk.2240
Viktimologi,  D.  P.,  &  Maulana,  A.  (2020). Copyright  ©  2020,  Jurnal  Adat  Mimbar  Justitia Fakultas Adat Universitas Suryakancana Objek sasarantindak kezaliman pemerkosaan Dalam Perspektif Viktimologi . 6 (1).