## PROGRAM PENDIDIKAN KECAKAPAN HIDUP (LIFESKILLS) SEBAGAI STRATEGI INTERVENSI

## DALAM PERSPEKTIF PEMBANGUNAN SOSIAL DI INDONESIA
1 Ani Retno Dumilah, 2 Ety Rahayu
Program Pascasarjana Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat
ani_gemini01@yahoo.com etyrahayu9@gmail.com

## ABSTRAK
Studi  ini  bertujuan  untuk  melihat  gambaran  program  pendidikan  kecakapan  hidup  ( Life  Skills ) berbasis  vokasi  di  Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan  sebagai  bentuk  intervensi  makro dalam  perspektif  pembangunan  sosial  di  Indonesia.  Studi  yang  dilakukan  adalah  studi kepustakaan  dengan  teknis  analisis  data  deskriptif  kualitatif  untuk  mendapatkan  gambaran program secara mendetail. Data yang digunakan adalah data sekunder yang berasal hasil evaluasi program  di  Direktorat  Pembinaan  Kursus  dan  Pelatihan  dan  juga  Badan  Pusat  Statistik, digabungkan  dengan  data  implementasi  program.    Hasil  dari  studi  ini  adalah  program  ini merupakan kebijakan (produk sosial) yang disusun sebagai strategi intervensi pemerintah dengan pelibatan  masyarakat  sebagai  agen  perubahan  dari  kalangan  akademisi  dan  praktisi.    Program Pendidikan  Kecakapan  Hidup  berbasis  vokasi  yang  diselenggarakan  dalam  bentuk  program pendidikan kecakapan kerja dan pendidikan kecakapan wirausaha telah menggambarkan sebuah program pembangunan sosial.  Pengimplementasiannya berorientasi pada pemberdayaan peserta dan terfokus pada peningkatan kompetensi berupa pengetahuan ( knowledge ), keterampilan ( skill) dan sikap ( attitude ).  Program telah diimplementasikan mengarah pada pembangunan sosial dan ekonomi.    Hal  tersebut  terlihat  dari  5  jenis  keterampilan  yang  paling  banyak  diminati  para peserta  program,  yakni  jenis  otomotif  dan  layanan  jasa,  komputer  dan  desain  grafis,  menjahit, tata rias dan seni kreatif. Kelima jenis keterampilan tersebut merupakan jenis keterampilan yang mampu  membekali  peserta  dengan  kompetensi  yang  sesuai  dengan  kebutuhan  dunia  usaha  dan dunia  industri  dan  juga  dunia  wirausaha  yang  saat  ini  sedang  berkembang,  hal  tersebut  secara tidak langsung dapat meningkatkan kesejahteraan sosial.
Kata  Kunci:  Program  Pendidikan  Kecakapan  Hidup,  Strategi  Intervensi,  Pembangunan Sosial

## LIFE SKILLS EDUCATION PROGRAM AS AN INTERVENTION STRATEGY IN THE PERSPECTIVE OF SOCIAL DEVELOPMENT IN INDONESIA
Ani Retno Dumilah, Ety Rahayu Program Pascasarjana Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat email: ani_gemini01@yahoo.com, etyrahayu9@gmail.com

## ABSTRACT
This study  aims to  see an overview of vocational-based  Life Skills education programs at the Ministry of Education and Culture as a form of macro intervention in the perspective of social development in Indonesia. The study is a literature study with qualitative descriptive data  analysis  techniques  to  get  a  detailed  description  of  the  program.  The  data  used  are secondary  data  derived  from  the  results  of  program  evaluations  at  the  Directorate  of Training  and  Training  and  the  Central  Statistics  Agency,  combined  with  program implementation data. The result of this study is that this program is a policy (social product) that has been prepared as a government intervention strategy with community involvement as  an  agent  of  change  from  academics  and  practitioners.  Vocational-based  Life  Skills Education  programs  organized  in  the  form  of  work  skills  education  and  entrepreneurship skills education programs have described a social development program. Its implementation is  oriented  towards  the  empowerment  of  participants  and  is  focused  on  increasing competencies  in  the  form  of  knowledge,  skills  and  attitudes.  The  program  has  been implemented leading  to social and economic development. This can be seen from the five types  of  skills  that  are  most  sought  after  by  program  participants,  namely  the  types  of automotive  and  services,  computer  and  graphic  design,  sewing,  cosmetology  and  creative arts.  The  five  types  of  skills  are  types  of  skills  that  are  able  to  equip  participants  with competencies in  accordance with  the needs of the business world  and the industrial world and  also  the  entrepreneurial  world  that  is  currently  developing,  it  can  indirectly  improve social welfare.
Keywords: Life Skills Education Program, Intervention Strategies, Social Development

## PENDAHULUAN
Pembangunan sosial merupakan amanat yang tercantum  dalam  UUD  1945,  yang  didalamnya tercantum  bahwa  tujuan  negara  Indonesia  adalah melindungi  segenap  bangsa  Indonesia  dan  seluruh tumpah  darah  Indonesia.  Pembangunan  dilakukan  di berbagai  tingkat  baik  level  lokal,  nasional  maupun global.    Pembangunan  mencakup  upaya  peningkatan semua  aspek  kehidupan  seperti  pembangunan  fisik, sosial,  budaya  ekonomi,  pertahanan  keamanan  dan juga  ideologi.    Penjelasan  tersebut  menggambarkan bahwa  pembangunan  sosial  di  Indonesia  adalah bertujuan  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  sosial masyarakat Indonesia.
Tercantum  dalam  UU  No.  11  Tahun  2009 tentang  ketentuan-ketentuan  pokok  Kesejahteraan Sosial Pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa “Kesejahteraan  sosial  adalah  kondisi  terpenuhinya kebutuhan material, spiritual  dan sosial warga negara agar  dapat  hidup  layak  dan  mampu  menembangkan diri,  sehingga  dapat  melaksanakan  fungsi  sosialnya”. Rumusan tersebut menggambarkan kondisi kesejahteraan  sosial  sebagai  suatu  keadaan  dimana tercipta  tatanan  kehidupan  masyarakat  yang  baik  dan bukan hanya sekedar kemakmuran material, tapi juga pada  aspek  sosial  dan  spiritual.  Midgley  (1995) mendefinisikan  kesejahteraan  sosial  sebagai  kondisi kehidupan  manusia  yang  tercipta  ketika  berbagai permasalahan  sosial  dapat  dikelola  dengan  baik; ketika  kebutuhan manusia  dapat  terpenuhi  dan  ketika kesempatan sosial dapat  dimaksimalisasikan. Sebagai sebuah  proses  perubahan  sosial  yang  terencana  yang dirancang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat sebagai  suatu  kebutuhan,  dimana  pembangunan  ini dilakukan  untuk  saling  melengkapi  dengan  dinamika proses  pembangunan  ekonomi.      Penjelasan  Midgley tersebut  menggambarkan  bahwa  masyarakat  telah berada  dalam  kondisi  sejahtera  jika  terpenuhi  tiga unsur  yaitu  masalah  sosialnya  dapat  dikelola, kebutuhannya  terpenuhi  dan  masyarakatnya  memiliki kesempatan untuk mengembangkan diri.
Permasalahan  pembangunan  di  Indonesia pada  dimensi  makro  terlihat  dengan  adanya kesenjangan pembangunan desa dan kota.  Kondisi ini mendorong  adanya  migrasi  dari  desa  ke  kota  yang sangat massive ,  yang  menyebabkan  modal  manusia ( human capital ) yang berpotensi untuk mengembangkan  daerah  pedesaan  justru  mengalir  ke kota-kota besar. Sementara di sisi lain, berkembangnya  teknologi  industri  4.0,  menuntut sumberdaya  manusia  untuk  lebih  adaptif  terhadap perubahan.  Sumberdaya  manusia  yang  dibutuhkan saat  ini  adalah  yang  memiliki  kompetensi  dalam pemanfaatan  teknologi  digital.    Rohida (2018)  dalam artikelnya  menyebutkan  era  industri  4.0  ini  juga mendisrupsi berbagai aktivitas manusia.  Sumber daya
manusia  menjadi  isu  penting  yang  perlu  mendapat perhatian  dalam  sebuah  organisasi  (Rohida,  2018). Apalagi  menghadapi  bonus  demografi,  permasalahan sumberdaya  manusia  harus  mampu  menjawab tantangan  global  sehingga  memberikan  manfaat  bagi pertumbuhan  perekonomian  di  Indonesia.  Modal manusia  ( human  capital )  yang  datang  ke  kota  besar yang  tidak  dilengkapi  dengan  pengetahuan  dan keterampilan sesuai dengan tuntutan lapangan kerja di sektor  formal  malah  menyebabkan  banyaknya pengangguran  karena  ketidakmampuannya  bersaing. Dampak  buruk  yang  terjadi  adalah  meningkatnya angka  pengangguran  dan  kemiskinan  di  perkotaan yang  akhirnya  memunculkan  dinamika  sendiri  dalam kelompok-kelompok masyarakat.
Pada  Februari  2019,  Badan  Pusat  Statistik mencatat  Tingkat  Pengangguran  Terbuka  (TPT) sebesar  5,01  persen.  Tingkat  Pengangguran  Terbuka adalah  indikator  yang  dapat  digunakan  untuk mengukur  tingkat  penawaran  tenaga  kerja  yang  tidak digunakan  atau  tidak  diserap  oleh  pasar  kerja.    Jika dilihat dari jenjang pendidikan, tingkat  pengangguran terbuka yang tertinggi  adalah dari  lulusan SMK yang mana  berada  di  rentang  usia  produktif.  Pada  bulan Februari 2019, TPT lulusan SMK menunjukkan angka sebesar  8,63  persen  (Badan  Pusat  Statistik  Indonesia, 2019).  Kondisi  tersebut  pada  akhirnya  dapat  menjadi salah  satu  faktor  yang  dapat  meningkatkan  jumlah penduduk  miskin  di  Indonesia.    Data  tersebut menunjukkan  adanya  ketidaksinkronan  antara  dunia pendidikan dengan kebutuhan yang ada didunia usaha dan dunia industri.
Mengantisipasi  kondisi  tersebut,  pemerintah melalui  kementerian  pendidikan  dan  kebudayaan republik  Indonesia  mengeluarkan  kebijakan  berupa program  pendidikan  kecakapan  hidup  ( lifeskills education ).  Istilah  Pendidikan  Kecakapan  Hidup ( lifeskills ), diartikan sebagai  kecakapan yang dimiliki seseorang  untuk  mau  dan  berani  menghadapi problema  hidup  dan  penghidupan  secara  wajar  tanpa merasa tertekan, kemudian secara proaktif dan kreatif mencari  serta  menemukan  solusi  sehingga  akhirnya mampu mengatasinya (PLSP, 2003).  Definisi lainnya tentang  pendidikan  kecakapan  hidup  dikemukakan oleh  WHO  sebagai  keterampilan  atau  kemampuan untuk  dapat  beradaptasi  dan  berperilaku  positif,  yang memungkinkan  seseorang  mampu    menghadapi berbagai  tuntutan  dan  tantangan  dalam  kehidupan secara  lebih  efektif.    Dengan  demikian  konsep  dan karakteristik  program  pendidikan  kecakapan  hidup ( life  skills ),  seharusnya  mampu  menjadi  kebijakan yang  menjadi  jembatan  penghubung  antara  dunia pendidikan  dengan  dunia  usaha  dan  dunia  industri (DUDI).
Dalam rencana strategis kementerian pendidikan  dan  kebudayaan  tahun  2015  –  2019,
Program  Pendidikan  Kecakapan  Hidup  ( life  skills ) berbasis  pelatihan  keterampilan  ( vocational  skill ) menjadi  salah  satu  program  kebijakan  pemerintah untuk  mengantisipasi  kondisi  tersebut  di  atas. Program  pelatihan  keterampilan  diarahkan  untuk mampu  meningkatkan  kompetensi  individu  dalam masyarakat  agar  lebih  kompetitif  di  era  MEA. Program yang dilaksanakan berupa Program Pendidikan  Kecakapan  Kerja  (PKK)  dan  Program Pendidikan  Kecakapan  Wirausaha  (PKW)  yang diselenggarakan  oleh  lembaga  kursus  dan  pelatihan maupun  satuan  pendidikan  non  formal  lainnya. Program  Pendidikan  Kecakapan  Kerja  (PKK)  adalah program pelatihan keterampilan yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi masyarakat yang kemudian dapat menjadi bekal untuk mampu bersaing di  Dunia Usaha  dan  Dunia  Industri  (DUDI).    Sementara Program  Pendidikan  Kecakapan  Wirausaha  (PKW) adalah program pelatihan keterampilan yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi berwirausaha  masyarakat.    Program  ini  berskala nasional  yaitu  memiliki  cakupan  di  seluruh  wilayah Indonesia.  Kedua  program  tersebut  sama-sama memiliki target warganegara Indonesia usia produktif, yang  putus  sekolah,  menganggur  dan  atau  lulus  tapi tidak mampu melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih  tinggi.  Dengan  adanya  program  ini  diharapkan mampu menyiapkan kebutuhan SDM yang berkualitas yang  mampu  terserap  pasar  kerja  di  dunia  usaha  dan dunia industri, dan juga daya saing baik di pasar lokal maupun internasional.
Untuk  mendapatkan  gambaran  program sebagai  strategi  intervensi  dalam  penyiapan  SDM yang  berdaya  saing  global  dalam  perspektif pembangunan  sosial,  maka  perlu  dilakukan  sebuah studi  untuk  menganalisis  konsep  program  pendidikan kecakapan hidup tersebut di atas.

## KAJIAN LITERATUR
Program  Pendidikan  Kecakapan  Hidup  (Life Skills)
Menurut  Brolin  (1989), Life  Skills  is constitute a continuum of knowledge and aptitude that are  necessary  for  a  person  to  a  function  effectively and  avoid  interruptions  of  employment  experience . Dalam  definisi  ini  Brolin  menjelaskan  bahwa kecakapan hidup adalah sebuah rangkaian pengetahuan  dan  keterampilan  yang  penting  bagi seseorang  untuk  dapat  menjalankan  fungsinya  secara efektif  dan menghindari  gangguan  pengalaman  kerja. Dirjen  PLSP  (2003)  mendefinisikan Life  Skills sebagai kecakapan yang dimiliki seseorang untuk mau dan  berani  menghadapi  problema  hidup  dan penghidupan  secara  wajar  tanpa  merasa  tertekan, kemudian  secara  proaktif  dan  kreatif  mencari  serta menemukan  solusi  sehingga  akhirnya  mampu
mengatasinya.    Dari  definisi  tersebut  tergambar program ini merupakan program yang memiliki fokus pemberdayaan  yang  bertujuan  untuk  meningkatkan keberfungsian seseorang dalam kehidupannya. Definisi  tersebut  sejalan  dengan  pendapat  Sutisna (2010), yang menjelaskan bahwa pendidikan kecakapan hidup memiliki spektrum yang sangat luas subjek dan objeknya, untuk itu pembatasan kelompok sasaran  peserta  program  untuk  masyarakat  miskin, tidak sekolah dan masyarakat  marginal lainnya untuk memfokuskan output nya, yaitu memberikan keterampilan  kerja,  mendorong  peserta  berusaha mandiri,  dimana  tujuan  akhir  dari  keduanya  adalah peningkatan pendapatan, kesejahteraan dan produktivitas.
Konsep  Pendidikan  Kecakapan  Hidup  ( Life Skills )  mencakup:  Kecakapan  Mengenal  Diri  ( Self Awareness/  personnal  skill )  kecakapan  ini  terkait dengan  kemampuan  seseorang  untuk  mengenali dirinya,  mengenali  potensinya  secara  menyeluruh, Kecakapan  berpikir  rasional  ( rational  skill )  adalah kecakapan  terkait  dengan  kemampuan  akademik  , Kecakapan sosial ( social skill ) yaitu kecakapan terkait dengan kemampuannya bersosialisasi dengan lingkungannya,  Kecakapan  vokasional  ( vocational skill )  yaitu  kecakapan  terkait  penguasaan  terhadap keterampilan    untuk  satu  jenis  pekerjaan  tertentu dan bersifat  spesifik  atau  biasa  disebut  juga  dengan keterampilan teknikal ( technical skills ).
Tujuan  pendidikan  kecakapan  hidup  dalam pedoman  pendidikan  kecakapan  hidup  (life  skills) yang  dikeluarkan  oleh  Direktorat  Tenaga  Teknis Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Departemen  Pendidikan  Nasional  (Ditjen  PLS,  2003) adalah  sebagai  berikut:  Pendidikan  kecakapan  hidup yang  diselenggarakan  melalui  jalur  pendidikan  non formal  bertujuan  untuk  meningkatkan  keterampilan, pengetahuan,  dan  sikap  warga  belajar  di  bidang pekerjaan/usaha  tertentu  sesuai  dengan  bakat,  minat perkembangan  fisik  dan  jiwanya  serta  potensi lingkungannya,  sehingga  mereka  memiliki  bekal kemampuan  untuk  bekerja  atau  berusaha  mandiri yang  dapat  dijadikan  bekal  untuk  meningkatkan kualitas hidupnya.
Strategi Intervensi dalam Perspektif Pembangunan Sosial Midgley (1995)
mendefinisikan pembangunan  sebagai  suatu  proses  perubahan  sosial yang  terencana  yang  dirancang  untuk  meningkatkan taraf hidup masyarakat sebaga suatu keutuhan dimana pembangunan  ini  dilakukan  untuk  saling  melengkapi dengan  dinamika  proses  pembangunan  ekonomi. Secara eksplisit Midgley (1995) menjelaskan pendekatan pembangunan berupaya mengintegrasikan
proses  pembangunan  ekonomi  dan  sosial,  seperti dua sisi mata koin yang saling melengkapi satu sama lain. Pembangunan sosial tidak dapat berjalan dengan baik tanpa  adanya  pembangunan  ekonomi,  sedangkan pembangunan  ekonomi  tidaklah  bermakna  kecuali diikuti  dengan  peningkatan  kesejahteraan  sosial  dari populasi sebagai suatu kesatuan.
Dalam  kaitan  dengan  strategi  pembangunan sosial  Midgley  (1995)  mengemukakan  terdapat  tiga strategi  besar  dalam  meningkatkan  taraf  hidup masyarakat,  yaitu:    Pembangunan  sosial  melalui individu  ( Social  Development  by  Individuals ),  yaitu individu dalam masyarakat secara swadaya membentuk  usaha  pelayanan  masyarakat  guna memberdayakan  masyarakat.  Pembangunan  Sosial melalui Komunitas ( Social Development by Communities ),  di  mana  kelompok  masyarakat  secara besama-sama  berupaya  mengembangkan  komunitas lokalnya.  Pembangunan  Sosial  melalui  Pemerintah ( Social  Developments  by  Government ).    Cox  (2001), menyebutkan  bahwa  ketiga  strategi  tersebut  dalam tiga level  pembangunan, yakni  pembangunan di  level makro, yang pada dasarkan merupakan pembangunan di  level  normatif,  dimana  intervensi  dilakukan  oleh para  praktisi  kesejahteraan  sosial  dalam  pembuatan berbagai  kebijakan  sosial,  kedua  pembangunan  di level  mezzo  yaitu  pembangunan  dilakukan  oleh  para pelaku  perubahan  dengan  mengembangkan  program yang  bersifat  preventif  proaktif  dan  kreatif  bersama masyarakat melalui pengembangan masyarakat ( Community Development ), pada level ini pembangunan  dilakukan  di  tingkat  organisasional ataupun  komunitas,  ketiga  pembangunan  di  tingkat mikro  lebih  bersifat  rehabilitatif  dan  remedial terutama  bagi  mereka    yang  memerlukan  bantuan segera (Adi, 2013).
Diperlukan strategi intervensi untuk mengatasi  permasalahan  yang  ada  di  masing-masing level.    Dimensi  makro  pada  dasarnya  adalah  dimensi yang  memfokuskan  pada  intervensi  sosial  di  level kebijakan,  sehingga  model  yang  tepat  menurut  Jack Rothman  adalah  model  intervensi  kebijakan  sosial dan  perencanaan  sosial  (Rothman,  1995).    Gray (1997)  menjelaskan  pembangunan  sosial  di  level makro  ( national  level ),  menitik  beratkan  pada pembuatan  kebijakan  sosial,  penyediaan  bantuan sosial  di  tingkat  nasional  dan  juga  pemberdayaan politik  bagi  warga  negara  (Adi,  2003).    Dalam pandangan  para  ahli,  strategi  intervensi  makro merupakan pembangunan pada level normatif, dimana agen  perubahan  berusaha  melibatkan  diri  pada  upaya perencanaan dan pembuatan kebijakan sosial.
Midgley, 1995, membagi kebijakan sosial ke dalam  dua  aspek  yakni  pertama  kebijakan  sosial dipahami  sebagai  kebijakan  dan  program  yang dijalankan  oleh  pemerintah,  yang  didesain  untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau meningkatkan  harkat  martabat  manusia.    Kedua kebijakan  dipahami  sebagai  kegiatan  akademik  yang mencakup deskripsi, eksplanasi dan evaluasi terhadap kebijakan  sosial.    Pendapat  Midgley  tersebut, memandang kebijakan sosial terkait dengan kesejahteraan  masyarakat.    Hal  tersebut  sejalan dengan  pendapat  Zastrow  (2010)  yang  menyebutkan bahwa kesejahteraan sosial bertujuan untuk memenuhi  kebutuhan  sosial,  ekonomi,  kesehatan  dan rekreasional  pada  setiap  individu  di  masyarakat. Untuk  mencapai  tujuan  tersebut,  maka  kebijakan sosial  perlu  diarahkan  untuk  melayani  kebutuhan masyarakat tersebut (Zastrow, 2010).

## METODE PENELITIAN
Berdasarkan  latar  belakang  diatas,  studi  ini merupakan sebuah studi kepustakaan sebagai langkah awal  mengidentifikasi  masalah  dengan  menelusuri data statistik yang dimiliki suatu instansi, departemen ataupun sumber lainnya.  Selain itu studi kepustakaan dapat  digunakan  untuk  melihat  kondisi  sosial  dan ekonomi suatu masyarakat.
Teknik  pengumpulan  data  dalam  penelitian kualitatif  dilakukan  melalui  studi  dokumentasi  yaitu dengan  menelusuri  data  statistik  yang  dimiliki kementerian pendidikan dan kebudayaan dan data dari Badan  Pusat  Statistik  sebagai  data  sekunder  yang digabungkan dengan data kualitatif pengimplementasian program.
Teknik  analisis  data  yang  dilakukan  adalah deskriptif  analitis  dimana  data  yang  diperoleh  dari hasil penelusuran data sekunder dan data implementasi  lapangan  dijabarkan  untuk  kemudian dipelajari dan dibuat kesimpulan.  Menurut Neumann (2014) secara umum analisis data berarti mencari pola perilaku, objek atau batang tubuh ilmu. Bila satu pola telah  dapat  diidentifikasi,  maka  selanjutnya  diberi interpretasi  berdasarkan  teori  sosial  atau  teori  yang sesuai dengan tempat penelitian.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Hasil
Program Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) dan Program Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW)  Sebagai  Strategi  Intervensi  Makro  dalam Pembangunan Sosial di Indonesia
Dalam  implementasi  perencanaan  program, Direktorat  Pembinaan  Kursus  dan  Pelatihan  sebagai salah satu unit kerja di bawah kementerian pendidikan dan  kebudayaan  telah  melakukan  evaluasi  program yang  melibatkan  para  akademisi  terhadap  program- program  yang  dilaksanakan.    Tingginya  angka pengangguran  di  usia  produktif  dan  besarnya kebutuhan  tenaga  kerja  atau  SDM  yang  berkualitas serta  rendahnya  kemampuan  ekonomi  masyarakatnya
mengarahkan  kebijakan  pemerintah  kepada  perlu adanya  pemberian  bantuan  untuk  pengembangan potensi  dan  kompetensi  masyarakat  tersebut.  Di samping itu sejalan dengan RPJMN 2015 – 2019 yang mengarahkan  kebijakan  kepada  pemerataan  akses pendidikan maka muncul program pemberian bantuan beasiswa  untuk  mengikuti  kursus  dan  pelatihan  bagi masyarakat  usia  produktif.    Dari  tahun  ke  tahun dilaksanakan  evaluasi  terhadap  hasil  pelaksanaan program,  hasil  evaluasi  tersebut  selanjutnya  menjadi bahan  dalam  penyusunan  program  setiap  tahunnya dengan mengeliminir kemungkinan-kemungkinan hambatan  yang  dapat  terjadi  di  sepanjang  proses implementasinya.
Pada  masa  sekarang  ini,  kementerian pendidikan melaksanakan program pendidikan kecakapan  hidup  yang  bertujuan  mengembangkan kecakapan vokasional ( vocational skill ) bagi masyarakat  Indonesia  usia  produktif.    Tujuannya adalah  membekali  sumberdaya  manusia  agar  pada saat  tiba  terjadinya  bonus  demografi,  maka  akan mampu mendorong kondisi perekonomian di Indonesia.    Di  samping  itu,  untuk  mengatasi permasalahan  rendahnya  kualitas  SDM  disebabkan rendahnya  kompetensi  di  satu  jenis  bidang  tertentu. Program  Pendidikan  Kecakapan  Kerja  (PKK)  dan Pendidikan  Kecakapan  Wirausaha  (PKW)  mulai dilaksanakan  di  tahun  2015  oleh  pemerintah  melalui kementerian  pendidikan  dan  kebudayaan.  Program Pendidikan  Kecakapan  Kerja  (PKK)  berupaya  untuk membekali peserta program untuk mampu menguasai satu jenis keterampilan tertentu yang dibutuhkan oleh Dunia  Usaha  dan  Dunia  Industri  (DUDI)  sesuai dengan standar yang dibutuhkan. Program Pendidikan  Kecakapan  Wirausaha  (PKW)  berupaya untuk  membekali  peserta  program  dengan  satu  jenis keterampilan  tertentu  dengan  penekanan  pada kemandirian dan pengembangan motivasi berwirausaha.  Program  ini  merupakan  program pemberian  dana  bantuan  beasiswa  untuk  mengikuti kursus  dan  pelatihan  keterampilan  yang  berorientasi pada  Dunia  Usaha  dan  Dunia  Industri.    Keduanya berupaya  untuk  memberikan  perluasan  akses  bagi masyarakat  di  seluruh  Indonesia  yang  berada  di rentang usia produktif yang belum memiliki pekerjaan tetap,  putus  sekolah,  atau  lulus  sekolah  tapi  tidak memiliki  kemampuan  untuk  melanjutkan  ke  jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
Program Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK)  diselenggarakan  dengan  pendekatan  4  in  1, yakni:  Analisis  kebutuhan  pelatihan  ( training  need assesment )  berbasis  pada job  order yang  dibuktikan dengan  adanya  surat  permintaan  tenaga  kerja  dari DUDI,  Pelatihan  berbasis  kompetensi  ( Competence Based Training ) yang diselenggarakan  oleh Lembaga Kursus  dan  Pelatihan  (LKP)  maupun  satuan
pendidikan non formal lainnya, Sertifikasi kompetensi yang diselenggarakan dengan mekanisme uji kompetensi  oleh  lembaga  sertifikasi  kompetensi, Jaminan  penempatan  kerja  sesuai  dengan  surat permintaan  tenaga  kerja.    Berdasarkan  hasil  evaluasi program  tahun  2018  atas  keberhasilan  program, diperoleh  data  sebanyak  80,2  persen  peserta  program PKK  ini  dinyatakan  lulus  uji  kompetensi  (Evaluasi Program Pendidikan Kecakapan Kerja dan Pendidikan Kecakapan Wirausaha Tahun 2018).
Program  Pendidikan  Kecakapan  Wirausaha (PKW)  diselenggarakan  dengan  pendekatan  4  in  1, yakni:  Identifikasi  peluang  usaha  dan  potensi  peserta didik,  Pelatihan  keterampilan  dan  kewirausahaan yang  diselenggarakan  oleh  lembaga  kursus  dan pelatihan  (LKP)  maupun  satuan  pendidikan  non formal lainnya, Evaluasi hasil pelatihan, Pendampingan  rintisan  usaha.      Program  PKW  lebih banyak  menekankan  pada  peningkatan  kemampuan kewirausahaan dengan pemberian materi mengidentifikasi  peluang  usaha,  membangun  pola pikir dan mental wirausaha, pemasaran  dan pengembangan usaha, pengelolaan produksi, keuangan  dan  SDM.  Dalam  proses  pembelajarannya, program  PKW  mengadopsi  prinsip  pendidikan kecakapan  hidup  secara  utuh,  yakni  mengembangkan keterampilan personal  ( personnal  skill ) yakni  melalui pengenalan  potensi  diri  dan  pengembangan  mental wirausaha, kedua kecakapan berpikir  rasional ( rational skill ) yaitu dengan pengembangan kemampuan  mengidentifikasi  kebutuhan  pasar  dan menghitung  kebutuhan  produksi,  ketiga  kemampuan sosial  ( social  skill )  yakni  dengan  pengembangan kemampuan  pemasaran  ( marketing) dan  terakhir pengembangan  kemampuan  vokasional  ( vocational skill ) yakni terkait ketermpilan menghasilkan produknya.  Berdasarkan  hasil  evaluasi  tahun  2018 atas  keberhasilan  program,  diperoleh  data  sebanyak 76,8  persen  peserta  program  berhasil  melanjutkan rintisan usahanya setelah mengikuti pelatihan (Evaluasi  Program  Pendidikan  Kecakapan  Kerja  dan Pendidikan Kecakapan Wirausaha Tahun 2018).
Berdasarkan hasil evaluasi, terdapat  5 (lima) jenis  keterampilan  yang  menjadi  favorit  peserta program untuk diikuti program pelatihannya.  Kelima jenis  keterampilan  tersebut  yaitu  Otomotif  dan layanan  jasa,  Komputer  dan  desain  grafis,  Menjahit, Tata Rias,  Seni  dan Kerajinan.  Jika dilihat dari jenis keterampilan favorit tersebut, tampak minat pengembangan  kompetensi  peserta  mengarah  pada industri  yang  memiliki  daya  jual  yang  baik  di  pasar. Industri  otomotif  dan  layanan  saja  menempati kedudukan  tertinggi  terkait  dengan  banyaknya pengguna  otomotif  seperti  mobil  dan  sepeda  motor baik  di  kota  besar  maupun  di  pedesaan.  Tingginya minat  di  bidang  otomotif  secara  tidak  langsung
menunjukkan  adanya  permintaan  pasar  yang  tinggi akan  SDM  yang  menguasai  kompetensi  di  bidang otomotif  tersebut.    Selain  itu  bidang  komputer  dan desain  grafis  menempati  urutan  kedua,  hal  tersebut terkait  dengan  berkembangnya  era  industri  4.0  yang mengarahkan  seluruh  kegiatan  industri  kepada penggunaan  internet  sebagai internet  of  things ( IoT ). Pemanfaatan  jalur  digital  hampir  di  setiap  kehidupan masyarakat,  menuntut  semua  orang  untuk  mampu menggunakan  akses  jaringan  internet,  baik  untuk keperluan  bekerja  di  perusahaan  maupun  keperluan berwirausaha.    Selanjutnya  adalah  jenis  keterampilan menjahit,  tata  rias,  serta  seni  dan  kerajinan.    Ketiga jenis  keterampilan  ini  mengarahkan  pada  adanya kebutuhan  di  dunia  industri  kreatif  yang  saat  ini sedang berkembang.  Tingginya minat terhadap dunia fashion,  seni  dan  kerajinan  menuntut  adanya pemenuhan  kebutuhan  SDM  yang  menguasai  ketiga bidang ini.
Intervensi  yang  dilakukan  dalam  kaitan dengan pembangunan sosial seperti program PKK dan PKW  di  atas,  merupakan  program  intervensi  yang mengarahkan adanya perubahan pada aspek pengetahuan  ( knowledge ),  keyakinan  ( belief ),  dan sikap ( attitude ), serta niat ( intention ) individu.  Skema 4  in  1  yang  diterapkan  dalam  implementasi  program PKK  dan  PKW  menganut  keempat  aspek  tersebut disebabkan  program  tersebut  merupakan  sebuah program  pelatihan  keterampilan  yang  hasil  akhirnya adalah  kompetensi  baik  bekerja  sesuai  standar  pada DUDI  maupun  berwirausaha  yang  juga  mencakup keempat  hal  tersebut.  Urutan  perubahan  pada  aspek pengetahuan  hingga  niat  seseorang  untuk  mengubah kehidupannya  merupakan  sebuah  proses  penyadaran terhadap kelompok sasaran dalam kerangka pembangunan  sosial.    Perubahan  perilaku  yang diharapkan  dari  hasil  mengikuti  pelatihan  ini  adalah adanya  etos  kerja  yang  tinggi  dan  mental  wirausaha yang  baik.    Pelatihan  program  PKK  dan  PKW  tidak hanya  diberikan  materi  berupa  teori  saja  tetapi  juga banyak  praktek-praktek  baik  di  tempat  pelatihan maupun  dalam  dunia  kerja/magang  ( On  the  Job Training ).

## Pembahasan
Program  Pendidikan  Kecakapan  Hidup  ( Life Skills )  berbasis  vokasional  berupa  program  PKK  dan PKW  yang  dilaksanakan  di  Kementerian  Pendidikan dan  Kebudayaan  dapat  dikatakan  sebagai  sebuah kebijakan  berupa  produk  sosial  dalam  bentuk pemberian  bantuan  beasiswa  untuk  mengikuti pelatihan  keterampilan  yang  disusun  melalui  proses perencanaan dan dirancang bertujuan untuk peningkatan  taraf  hidup  masyarakat.    Program  ini telah  mampu  menggabungkan  pembangunan  sosial dengan pembangunan ekonomi dalam
pengimplementasiannya. Melalui pemberian beasiswa  untuk  mengikuti  kursus  dan  pelatihan keterampilan, output yang  diharapkan  dari  program ini  adalah  lulusan  program  yang  berkualitas  dan berdaya  saing  dan  dapat  diterima  bekerja  di  Dunia Usaha  dan  Dunia  Industri  (DUDI)  serta  mampu melahirkan wirausahawan  –  wirausahawan baru yang pada  akhirnya  mampu  memberikan  kehidupan  yang sejahtera bagi masyarakatnya.
Produk  sosial  berupa  program  pemberian beasiswa  untuk  mengikuti  pelatihan  dirancang bertujuan  untuk  mengubah  perilaku  individu  dan kelompok  dalam  suatu  perubahan  sosial  maupun pembangunan  sosial.    Untuk  mencapai  hal  itu diperlukan  adanya  produk  sosial  ( social  product ) yang  inovatif,  oleh  karena  itu  para  praktisi  di  bidang ini  dituntut  untuk  melakukan assessment terhadap kebutuhan  masyarakat  secara  berkesinambungan. Kotler  (1981),  menyebutkan  ada  tiga  bentuk  produk sosial  yakni:  (1)  gagasan;  (2)  pratik  dan  (3)  bentuk yang nyata.   Meskipun demikian tidak semua produk sosial  yang  diluncurkan  oleh  agen  perubahan memiliki bentuk yang nyata ( tangible products ) (Adi, 2003).    Program  PKK  dan  PKW  ini  dapat  dikatakan sebagai  sebuah  produk  sosial  yang  berupa  gagasan, yaitu  ide  masyarakat  sejahtera  yang  memiliki  etos kerja,  mental  wirausaha  yang  baik  serta  kondisi perekonomian  yang  lebih  baik  setelah  mengikuti kursus  dan  pelatihan  keterampilan;  praktik  yaitu para penyelenggara program kursus seperti lembaga kursus dan  pelatihan  (LKP),  PKBM,  maupun  satuan pendidikan  nonformal  lainnya  serta  para  instruktur yang  terlibat  dalam  pelaksanaan  program.   Meskipun demikian  sebagai  sebuah  produk  sosial  program  ini tidak memiliki bentuk yang nyata ( tangible products ). Hal  tersebut  menunjukkan  bahwa  dalam  konteks pembangunan,  perubahan  dalam  bentuk  nyata bukanlah  perubahan  yang  bisa  terjadi  dalam  waktu yang cepat, akan tetapi memerlukan waktu yang lama dan  mungkin  baru  bisa  dirasakan  setelah  beberapa generasi.
Sebagai  sebuah  intervensi  sosial  di  level makro,  pemerintah  menyusun  perencanaan  program secara  normatif  didasarkan  pada  hasil  evaluasi  yang dilakukan  di  akhir  periode  program  dan  analisis kondisi  masyarakat  pada  umumnya,  untuk  kemudian dijadikan  masukan  dan  saran  serta  memperhatikan pertimbangan  para  praktisi,  dan  pakar  melalui beberapa  forum  diskusi  terpumpun  ( Focus  Group Discussion ). Kegiatan ini dilakukan untuk menetapkan  tujuan-tujuan  program  dan  juga  target dan  sasaran  program.    Dalam  hal  ini  evaluator,  para praktisi,  para  akademisi  dan  pakar  merupakan  agen- agen  perubahan  yang  memiliki  pengaruh  dalam penyusunan  kebijakan.    Dengan  hadirnya  agen-agen perubahan  ini  program  dapat  lebih  memperhatikan
unsur partisipasi publik, desentralistik dan demokratis.

## Saran
Berdasarkan  hasil  dan  pembahasan  di  atas, maka  disarankan  untuk  diadakan  penelitian  lanjutan terkait pengimplementasian dan  dampak pelaksanaan program  terhadap  peningkatan  perekonomian  peserta program  dan  masyarakat  yang  ada  di  sekitar  tempat tinggal  maupun  tempat  usaha  peserta  program. Disamping  itu  perlu  ada  pendefinisian  fungsi  dan peran para agen perubahan dalam tatanan perencanaan  program  maupun  pengimplementasian program.  Perlu dijalin kerjasama yang lebih baik lagi dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri.

## Daftar Pustaka
Adi,  I.  R.  (2013). Intervensi  komunitas  dan pengembangan  masyarakat  sebagai  upaya pemberdayaan  masyarakat,  Jakarta .  Rajawali Press.
Badan  Pusat  Statistik  Indonesia.  (2019).  Keadaan
Ketenagakerjaan  Indonesia  Agustus  2019.  In
Badan Pusat Statistik .
Kementrian  Pendidikan  dan  Kebudayaan.  (2015). RENSTRA  KEMENDIKBUD  2015-2019.  In RENSTRA KEMENDIKBUD . https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004 Midgley,  J.  (1995). Social  development:  The developmental  perspective  in  social  welfare . Sage. Neuman,  W.  L.  (2014). Social  Research  Methods: Qualitative  and  Quantitative  Approaches: Pearson  New  International  Edition .  Pearson Education Limited.
PLSP,  D.  (2003). Program  Lifeskills  Melalui
Pendekatan  Broad  Based  Education  (BBE) . Ditjen PLSP.
Rohida, L. (2018). Pengaruh Era Revolusi Industri 4.0 terhadap  Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia. Jurnal  Manajemen  Dan  Bisnis  Indonesia . https://doi.org/10.31843/jmbi.v6i1.187
Pelatihan,  D.  P.  K.  dan  (Ed.).  (2018). Evaluasi Capaian Program Pendidikan Kecakapan Kerja dan  Pendidikan  Kecakapan  Wirausaha  Tahun 2018 .  Direktorat  Pembinaan  Kursus  dan Pelatihan.
Pelatihan, D. P. K. dan (Ed.). (2018). Petunjuk Teknis
Program  Pendidikan  Kecakapan  Wirausaha (PKW) . Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Pelatihan, D. P. K. dan (Ed.). (2018). Petunjuk Teknis Program  Pendidikan  Kecakapan  Kerja(PKK) . Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Rothman,  J.  (1995). Strategies  of  community intervention:  Macro  practice .  FE  Peacock Publishers, Inc.
Sutisna,  N.  (2010).  Pemberdayaan  Penca  Pasca
Sekolah  Melalui  Kecakapan  Hidup. JASSI ANAKKU , Volume 2 Nomor 9 Tahun 2010 .