Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora (KAGANGA) Volume 5, Nomor 2, Desember 2022 e-ISSN: 2598-4934 p-ISSN: 2621-119X DOI : https://doi.org/10.31539/kaganga.v5i2.4310

## STUDI KOMPARATIF TENTANG PENGELOLAAN MEDIA SOSIAL SEBAGAI ALAT DISEMINASI INFORMASI
DI MASA PANDEMI COVID-19
Deswarita Tripani 1 , Muhammad Al assad Rohimakumullah 2
Universitas Telkom 1,2 tripanideswarita@gmail.com 1

## ABSTRAK
Tujuan  penelitian  untuk  mendeskripsikan  dan  memahami  studi  komparatif mengenai pengelolaan media sosial Pemerintah Kabupaten Sukabumi sebagai alat diseminasi  informasi  di  masa  sebelum  dan  saat  pandemi  Covid-19.  Metode penelitian  menggunakan  metode  kualitatif  studi  kasus  dengan  pengumpulan  data melalui  wawancara,  observasi  dan  dokumentasi.  Hasil  penelitian  menunjukkan Pemkab Sukabumi melakukan pengelolaan dengan memanfaatkan beberapa media sosial  seperti Instagram,  Facebook,  Twitter,  Youtube dan Website .  Pengelolaan media  sosial  tersebut  menerapkan  teori  pengelolaan  media  sosial  yaitu perencanaan,  aktivasi  serta  pengawasan  dan  optimalisasi  dan  penerapan manajemen  komunikasi  digital  yaitu  perencanaan,  aktivitas  dan  evaluasi. Simpulan penelitian yaitu hasil pengelolaan media sosial oleh Pemkab Sukabumi sebagai  alat  diseminasi  informasi  di  masa  saat  pandemi  Covid-19  tidak  begitu berbeda  dengan  pengelolaan  sebelum  pandemi  Covid-19.  Perbedaannya  hanya pada  peningkatan  informasi  dan  pengelolaan  penerapan  protokol  kesehatan tentang Covid-19.
Kata Kunci: Diseminasi Informasi, Media Sosial, Pandemi Covid-19, Pengelolaan

## ABSTRACT
The  purpose  of  this  research  is  to  describe  and  understand  a  comparative  study on  the  management  of  social  media  in  the  Sukabumi  Regency  Government  as  a means  of  disseminating  information  before  and  during  the  Covid-19  pandemic. The  research  method  uses  a  qualitative  case  study  method  with  data  collection through interviews, observation and documentation. The results of the study show that the Sukabumi Regency Government manages by utilizing several social media such  as  Instagram,  Facebook,  Twitter,  Youtube  and  Website.  The  social  media management  applies  the  theory  of  social  media  management,  namely  planning, activation  and  supervision  and  optimization  and  application  of  digital communication  management,  namely  planning,  activity  and  evaluation.  The conclusion  of  the  study  is  that  the  results  of  the  management  of  social  media  by the Sukabumi Regency Government as a tool for information dissemination during the  Covid-19  pandemic  are  not  so  different  from  the  management  before  the Covid-19  pandemic.  The  difference  is  only  in  increasing  information  and managing the implementation of health protocols regarding Covid-19.
Keywords: Covid-19 Pandemic, Information Dissemination, Management,
Social Media.

## PENDAHULUAN
Pemerintah  Kabupaten  Sukabumi telah  menjalankan  pengelolaan  media sosial  pada  dua  masa,  yaitu  sebelum pandemi  dan  pada  saat  pandemi Covid-19. Pengelolaan di masa sebelum pandemi para staf berkegiatan di kantor dan menjalankan aktivitas
pekerjaan secara  normal,  sedangkan  pada  saat pandemi  Covid-19  para  staf  atau pegawai  bergantian  untuk  bekerja  di kantor.  Diberlakukannya  dua  masa tersebut, berdasarkan aturan pemerintah  Indonesia  guna  memutus mata  rantai  penyebaran  Covid-19. Seluruh  kegiatan  masyarakat  baik dalam  sektor  pekerjaan,  pembelajaran dan sektor lainnya diberlakukan Work From  Home (WFH)  dan Work  From Office (WFO). Menurut website resmi pemerintah www.covid19.go.id , pemberlakuan    WFH  dan  WFO dimulai  pada  tanggal  3-20  Juli  2021 yaitu Pemerintah membuat perencanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)  Darurat.  Akan  tetapi  seiring dengan kasus  penyebaran yang cukup pesat, maka PPKM memiliki beberapa level  dan  membatasi  pekerjaan  pada sektor  esensial  salah  satunya  bidang Teknologi  Informasi  dan  Komunikasi (TIK)  maksimal  menerapkan  50% karyawan  untuk  WFO.  Salah  satu pekerjaan sektor esensial yaitu Pemerintah  Kabupaten  Sukabumi. Humas  Pemkab  Sukabumi  dikelola oleh  Dinas  Komunikasi,  Informatika dan  Persandian  (DKIP)  Kabupaten Sukabumi.
Pemkab  Sukabumi  menggunakan media  sosial  sebagai  alat  penyebaran informasi  dan  membangun  sebuah interaksi kepada masyarakat. Penyebaran informasi dengan menggunakan media sosial ini
bertujuan  untuk  mencapai  jangkauan
target  lebih  luas  dan  memperlancar pemberitahuan informasi kepada masyarakat terutama di masa pandemi
Covid-19.  Sebelum  pandemi  terjadi, Pemkab  Sukabumi  telah  memiliki media  sosial,  akan  tetapi  kurang dimaksimalkan dalam pembuatan kontennya. Pemkab Sukabumi mencoba  lebih  memanfaatkan  media sosial  di  masa  pandemi  Covid-19, karena masyarakat membutuhkan informasi  secepat  mungkin  mengani kasus  penyebaran  atau  info  terkini tentang  Covid-19.  Oleh  karena  itu media sosial diharapkan dapat membantu  Pemkab  Sukabumi  dalam menyebarkan informasi kepada
masyarakat.
Beberapa  media  sosial  yang digunakan  oleh  Pemkab  Sukabumi yaitu Twitter,  Facebook,  Instagram, Youtube dan Website .  Informasi  yang disampaikan  oleh  Pemkab  Sukabumi berupa  konten  gambar  maupun  video yang  berisi  kegiatan  kunjungan  serta program  kerja  dari  Bupati  dan  Wakil Bupati,  keindahan  destinasi  wisata unggulan  di  Kabupaten  Sukabumi, dan  informasi  lainnya.  Penyebaran informasi  melalui  media  sosial  pada saat  pandemi  sangat  dibutuhkan  oleh Pemkab  Sukabumi  karena  diharapkan dapat  menyebarkan  berita  secepat mungkin.  Akan  tetapi,  berdasarkan hasil  observasi  pra  penelitian,  media sosial  yang  paling  aktif  digunakan untuk  menyebarkan  informasi  Covid- 19  yaitu Instagram .  Sementara  itu, salah sati dari lima media sosial milik Pemkab  Sukabumi  yang  paling  aktif dan  terdapat  respon  dari  masyarakat yaitu Facebook . Adapun
perbandingan  jumlah  konten  yang  di unggah  pada  setiap  media  sosial Pemkab  Sukabumi  di  masa  sebelum pandemi  2018-2019  dengan  masa pandemi  Covid-19  2020-2021  yaitu media  sosial YouTube tahun  2018-
2019 sebanyak (221) sedangkan tahun
2020-2021  sebanyak  (810)  postingan, Instagram tahun  2018-2019  sebanyak (1.218)  sedangkan  tahun  2020-2021 sebanyak (2.2.63) postingan, Facebook tahun  2018-2019  sebanyak
(635)  sedangkan  tahun  2020-2021 sebanyak (5.749) postingan dan Twitter tahun  2018-2019  sebanyak
(487)  sedangkan  tahun  2020-2021 sebanyak (1.113) postingan.
Berdasarkan data tersebut, perbandingan jumlah postingan sebelum pandemi dengan saat
pandemi  Covid-19  cukup  signifikan, terutama  media  sosial Facebook .  Hal ini menunjukan bahwa media sosial di masa  pandemi  Covid-19  lebih  aktif dikelola  oleh  Pemkab  Sukabumi. Selain itu, berdasarkan hasil observasi penulis di lapangan, melalui unggahan konten  di  media  sosial  Pemkab Sukabumi  jarang  adanya  interaksi dengan  publik  serta  respon  publik terhadap  konten  tersebut.  Kurangnya awareness atau kesadaran dari
masyarakat  terhadap  adanya  media sosial Pemkab Sukabumi, menjadikan salah  satu faktor  tidak  adanya interaksi  ataupun  tanggapan  yang  ada di  setiap  konten  media  sosialnya.  Hal ini  menjadi  salah  satu  masalah  dalam pengelolaan  media  sosial  karena masyarakat  kurang aware terhadap media  sosial  Pemkab  Sukabumi,
sehingga informasi belum
tersampaikan  secara  tepat  pada  target sasaran.
Adapun  penelitian  sebelumnya oleh  Pratiwi,  A.  P.  (2021)  dari Universitas  Telkom,  Bandung  yang berjudul  “Strategi  Pengelolaan  Media Sosial  Instagram  Humas  Pemkot Bandung Dalam Masa Pandemi Covid-19” yang menggunakan metode kualitatif  deskriptif.  Penelitian  ini memiliki  hasil  yaitu  Humas  Pemkot membuat perencanaan editorial
mengenai  informasi  Covid-19  dan cara pencegahannya. Selanjutnya Humas  Pemkot  Bandung  menerapkan hasil  konten  dengan  memperhatikan berbagai  aspek.  Dan  yang  terakhir optimalisasi  yang  dilakukan  dengan kegiatan  evaluasi  pemantauan  secara berkala  tiap  bulannya.  Penelitian  ini memiliki fenomena yang sama dengan penulis  yaitu  membahas  pengelolaan media sosial di suatu instansi pemerintah,  akan  tetapi  terdapat perbedaan  dengan  penelitian  ini  yaitu tidak  ada  perbandingan  pengelolaan media  sosial  sebelum  dan  saat pandemi.  Berdasarkan  hal  tersebut penting dilakukan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana perbedaan atau  perbandingan  sebelum  dan  saat pandemi.
Media  sosial  dalam  menjalankan fungsinya  tentu  saja  ada  pihak  yang mengelolanya.  Pengelolaan  media sosial  ini  dibangun  untuk  membuat konten atau informasi yang disebarkan  sesuai  dengan  tujuan,  visi dan  misi  suatu  perusahaan  atau lembaga pemerintahan.
Seperti menurut  Paramitha  (2011)  dalam Pakuningjati  (2015),  secara  teknis yang  terpenting  dalam  pengelolaan media sosial adalah mengatur perencanaan, aktivasi dan optimalisasi. Perencanaan  merupakan konsep  dan  metode  dasar  dalam pengelolaan  media  sosial  yang  akan dijalankan. Biasanya perencanaan harus  bisa  menjawab  mengapa  dan siapa  karena  dapat  mempengaruhi bentuk  media  sosial  yang  akan digunakan, konten yang akan dibangun,  dan  jenis  informasi  apa yang  akan  dibagikan.  Aktivasi  dan Pengawasan merupakan
proses penerapan digunakannya media sosial. Pada  proses  ini  biasanya  harus menjawab  apa  dan  bagaimana.  Apa yang  dimaksud  disini  yaitu  apa
informasi yang ingin disampaikan dan konten  pembeda  apa  yang  akan dibangun dan dibedakan dari penggunaan  media  sosial  lainnya. Sedangkan  bagaimana  disini  berarti bagaimana  pengelolaan  media  sosial sebelum pesan atau informasi
dipublikasikan di media sosial. Optimalisasi  ialah  evaluasi  konten yang  dapat  menentukan  hasil  dari penerapannya sesuai target atau tidak. Biasanya Search Engine Optimization (SEO)  digunakan  untuk  evaluasi  agar bisa  diukur  serta  mengontrol  maupun mengevaluasi, sehingga aktivasi media  sosial  dapat  terus  berjalan. Adapun teori Manajemen Komunikasi Digital  oleh  Nasrullah  (2021)  yang memiliki  beberapa  kesamaan,  yaitu meliputi  perencanaan,  aktivitas  dan evaluasi. Penulis melakukan penelitian  secara  mendalam  pada  tiga tahapan  pengelolaan  media  sosial tersebut, yaitu
membandingkan pengelolaan  media  sosial  Pemerintah Kabupaten  Sukabumi  dalam  masa sebelum pandemi dengan pengelolaan media sosial  di  masa pandemi Covid- 19  atau  diberlakukannya  WFH  dan WFO  dari  perencanaan,  aktivitas  dan pengawasan, serta evaluasi dan optimalisasi.
Penggunaan  media  sosial  sebagai alat  penyebaran  informasi  kepada publik  tentu  membutuhkan  staf  atau pengelola pada setiap bagian pembuatan konten. Menurut Nasrullah (2021),  pengelola  komunikasi  digital harus
mempertimbangkan ketersediaan  sumber  daya  manusia dan  anggaran  yang  dimiliki.  Melihat dari  dua  faktor  diatas,  adapun  standar minimal  dari  pengelolaan  komunikasi digital  yang  terdiri  dari  dua  orang yaitu  (1)  analis  medsos  sekaligus admin  konten;  dan  (2)  admin  video yang  merangkap  desain  visual.  Selain dua  orang  tersebut,  kepala  unit
bertugas  sebagai  koordinator.  Oleh karena  itu,  seorang  pengelola  sangat dipentingkan dalam pembuatan konten  untuk  menyebarkan  informasi di  media  sosial,  dan  menganalisis apakah  konten  tersebut  sesuai  dengan target  yang  diinginkan  atau  tidak.
Konsep ini digunakan untuk mengetahui  bagaimana  staf  pengelola media sosial Pemkab Sukabumi dalam pembagian  tugas.  Sehingga  dapat diketahui menggunakan standar minimal  atau  ideal  dalam  pembagian struktur staf. Humas  Pemerintah  merupakan hubungan  Masyarakat  yang  bekerja atau membantu segala bentuk kebijakan  publik  serta  pelayanan publik. Seorang Humas dapat memberikan sebuah informasi berbagai kegiatan serta kebijakan dari suatu lembaga pemerintahan. Menurut
John  D.  Millett  dalam  bukunya  " Seek for  Effective  Performance  in  Public
Service Management " (Ruslan, 1999), seorang humas pemerintahan memiliki  tanggung  jawab  pokok mengamati  dan  mempelajari  tentang hasrat, keinginan-keinginan serta aspirasi  yang  ada  di  masyarakat.
Membangun hubungan  antara PR dan pejabat  pemerintah  dan  memberikan informasi  mengenai upaya  yang dilakukan  oleh  lembaga  pemerintah termasuk  ke  dalam  tanggung  jawab dari  Humas.  Humas  pemerintah  yang menjadi  subjek  dalam  penelitian  ini yaitu  Humas  Pemkab  Sukabumi  yang dikelola  oleh  DKIP  Kab.  Sukabumi. Oleh  karena  itu,  tanggung  jawab terhadap  pengelolaan  media  sosial, penyebaran  informasi  dan  menjalin hubungan antara Humas dan masyarakat atau pejabat pemerintahan diserahkan  kepada  DKIP  Kabupaten Sukabumi.
Menurut Mulyanto (2009), kualitas  dari  sebuah  informasi  yaitu yang  pertama  sebuah  informasi  harus akurat karena  bisa saja  terjadi gangguan  yang  dapat  mengubah  atau menghambat sebuah
informasi.
Informasi  harus  cepat  tersampaikan karena jika terlambat maka tidak akan memiliki nilai yang baik. Serta sebuah informasi  harus  relevan  dengan  data dan  faktanya.  Penyebaran  informasi yang  dilakukan  oleh  Humas  Pemkab Sukabumi  di  media  sosial  lebih bersifat  satu  arah  saja,  sehingga informasi  yang  diberikan  kurang memberikan  daya  tarik  masyarakat untuk memberikan respon.
Beberapa  media  sosial  yang digunakan oleh Humas Pemkab Sukabumi  yaitu Instagram,  Twitter, Facebook,  Youtube ,  dan Website . Instagram digunakan  oleh  Pemkab Sukabumi dengan nama Pemkab_sukabumi_diskominfo  untuk menyebarkan    informasi  kepada masyarakat terutama di masa pandemi Covid-19. Facebook digunakan Pemkab  Sukabumi  dengan  nama Pemerintah Kabupaten Sukabumi agar mudah menyampaikan informasi dengan  berbagai  fitur  yang  dimiliki. Interaksi yang dibangun dari pemerintah  terhadap  publik  dapat terjalin melalui fitur-fitur yang tersedia. Twitter digunakan  Pemkab Sukabumi juga memanfaatkan Twitter dengan nama akun @DISKOMINFOSAN untuk menyebarkan informasi kepada
masyarakat  di  masa  pandemi  Covid-
19. Youtube menjadi  salah  satu strategi  Pemkab  Sukabumi  karena informasi berupa video dapat ditampilkan  dan  dibagikan  pada publik contohnya mengenai  informasi penyebaran  virus,  jadwal  vaksinasi dan  lainnya  melalui  akun Youtube Channel Kami TV. Pemkab Sukabumi
dapat  menggunakan Web ini  sebagai fungsi sarana informasi kepada publik.  Informasi  yang  diberikan dapat berupa layanan Pemkab,
informasi  Covid-19,  aktivitas  Bupati dan program-programnya, info terkini seputar  Kab.  Sukabumi  dan  lainnya melalui website Sukabumikab.go.id.
Work  From  Office (WFO)  atau bekerja  dari  kantor  dan Work  From
Home (WFH)  atau  bekerja  dari rumah,  istilah  ini  muncul  ketika diterapkannya pengaturan bekerja oleh  Pemerintah  Indonesia  di  masa pandemi  Covid-19  selama  PPKM darurat.  Pembagian  pemberlakuan WFO  ini  dibagi  dalam  tiga  sektor yaitu  non  esensial,  esensial,  dan kritikal. WFO atau bekerja dari kantor dan  WFH  atau  bekerja  dari  rumah,
istilah ini muncul ketika diterapkannya pengaturan bekerja
oleh  pemerintah  Indonesia  di  masa pandemi  Covid-19  selama  PPKM darurat.  Pembagian  pemberlakuan WFO  ini  dibagi  dalam  tiga  sektor yaitu  non  esensial,  esensial,  dan kritikal.
Penerapan  WFO  100%  dilakukan pada  sektor  kritikal  seperti  usaha  di bidang  Kesehatan,  Keamanan  dan lainnya  yang  membantu  kebutuhan hidup  dan  pekerjaan  sehari-hari. Kemudian, pada sektor esensial penerapan  ini  hanya  bisa  50% karyawan  untuk  WFO.  Usaha  yang termasuk  ke  dalam  di  sektor  ini  yaitu keuangan  dan  perbankan,  teknologi informasi  dan  lainnya.  Selanjutnya untuk  usaha  di  bidang  non-esensial diharuskan  menerapkan  WFH  100% untuk  karyawannya,  hal  ini  sesuai dengan peraturan yang ada di website resmi pemerintah yaitu covid19.go.id. Penerapan  WFH  dan  WFO  ini  juga berlaku  pada  lembaga  pemerintahan salah satunya yaitu Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian
Kabupaten  Sukabumi  yang  dalam tugasnya  yaitu  membantu  Pemerintah kabupaten Sukabumi di bidang Komunikasi  dan  Informasi.  Menurut hasil pra penelitian penulis, penerapan WFH  dan  WFO  pada  pegawai terjadwal,  yaitu  tiga  hari  WFH  dan tiga  hari  WFO.  Pelaksanaan  sistem baru  dalam  bekerja  ini  tentunya  akan ada  pembedaan  dalam  melakukan pekerjaanya  seperti  pada  pengelolaan media sosialnya.

## METODOLOGI PENELITIAN
Penulis  menggunakan  paradigma konstruktivisme. Penggunaan paradigma  konstruktivisme  ini  karena penulis akan meneliti serta mengetahui  bagaimana  pengelolaan media sosial Pemkab Sukabumi sebagai  objek  penelitian  dibangun atau dirancang. Pendekatan pada yang digunakan  yaitu  pendekatan  kualitatif dengan metode studi kasus. Fenomena yang  diteliti  oleh  penulis  yaitu mengenai pengelolaan media sosial di masa  sebelum  pandemi  dan  saat pandemi Covid-19 oleh Humas Pemkab Sukabumi. Penggunaan metode  pada  penelitian  ini  yaitu metode studi komparatif karena penelitian ini akan membahas bagaimana  perbandingan  pengelolaan media  sosial  yang  dilakukan  Humas Pemkab  Sukabumi  di  masa  sebelum pandemi dan saat pandemi Covid-19.
Subjek  penelitian  adalah  Humas Pemerintah Kabupaten Sukabumi yaitu  Dinas  Komunikasi,  Informatika dan Persandian Kabupaten Sukabumi.
Pemilihan  DKIP  Kab.  Sukabumi sebagai  subjek  penelitian,  karena DKIP Kab. Sukabumi yang menangani  media  sosial  Pemkab Sukabumi  serta  memiliki  fungsi dalam penyelenggaraan
urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang  komunikasi  dan  informatika,
statistik, dan persandian. Objek penelitian  adalah  pengelolaan  media sosial sebagai alat diseminasi informasi  di  masa  pandemi  Covid-19 yang dilakukan oleh Pemkab Sukabumi. Pemilihan objek ini karena penulis akan meneliti suatu  fenomena yang  terjadi  yang  terjadi  pada pengelolaan  media  sosial  Pemkab Sukabumi. Lokasi penelitian, pengambilan  data  serta  observasi dilaksanakan di kantor Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Sukabumi. Informan  kunci  berada  di  DKIP  Kab. Sukabumi. Sampel  dalam  penelitian  ini menggunakan teknik purposive sampling . Penelitian ini menggunakan informan  yang  sesuai  dengan  kriteria penelitian, terdiri dari Informan Kunci,  Informan  Ahli  dan  Informan Pendukung.  Adapun  ciri  dan  kriteria dari  informan  yaitu  bersedia  untuk diwawancarai,  bekerja  di  DKIP  Kab. Sukabumi  minimal  2  tahun  dan bekerja  dan  melakukan  pengelolaan media sosial  di  masa pandemi Covid- 19.
Teknik pengumpulan data menggunakan data primer (wawancara, observasi dan dokumentasi)  dan  data  sekunder (penelitian terdahulu, buku, dan lainnya).  Teknik  analisis  data  dengan cara  reduksi  data,  model  data  (data display)  dan  Penarikan  Kesimpulan atau  Verifikasi.  Teknik  keabsahan menggunakan  teknik  triangulasi  data karena menggunakan dokumen,
kemudian  arsip,  hasil  wawancara lebih  dari  satu  subjek,  serta  hasil observasi. Penulis menggunakan triangulasi  data,  karena  data  yang didapatkan  pada  penelitian  ini  yaitu dengan mewawancarai informan, melakukan observasi, serta dokumentasi.
HASIL DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN Pengelolaan  Media  Sosial  yang Dilakukan Humas Pemkab Sukabumi  Sebelum  Masa  Pandemi Covid-19
Tugas  Humas  Pemkab  Sukabumi yang  dikelola  oleh  DKIP  Kab. Sukabumi,  yaitu  menjalankan  SOTK dan  membantu  Pemkab  Sukabumi dalam  penyebaran  informasi  kepada publik.  Informasi  yang  diberikan kepada  masyarakat  yaitu  seputar kegiatan Bupati dan seluruh informasi yang berkaitan dengan Kab. Sukabumi.  Penyebaran    informasi yang dilakukan Humas Pemkab Sukabumi yaitu dengan memanfaatkan media sosial. Pemanfaatan  ini  melihat  dari  situasi dan  kondisi  pada  era  saat  ini  yaitu serba  digital,  serta  masyarakat  dari usia muda hingga dewasa
menggunakan  internet  dan  media sosial. Penggunaan internet dan media sosial  ini diharapkan berbagai  macam informasi  dapat  tersampaikan  dengan cepat dan tanpa adanya hambatan.
Media  sosial  yang  dimanfaatkan Pemkab  Sukabumi  yaitu  mengikuti platform yang sering digunakan masyarakat Indonesia diantaranya Facebook, Instagram, Twitter, Youtube dan Website .  Adapun  tujuan dari Humas Pemkab Sukabumi
memanfaatkan  media  sosial  yaitu untuk menyebarkan seluruh informasi seputar  kegiatan  pimpinan,  destinasi wisata  dan  hal  yang  terjadi  di  Kab. Sukabumi, khususnya kepada
masyarakat Kab. Sukabumi dan target keduanya  yaitu  masyarakat  umum. Dalam  pemanfaatan  media  sosial, tidak menutup kemungkinan
masyarakat  memberikan  tanggapan terhadap  konten  atau  informasi  yang disebarkan.  Hal  tersebut  dapat  terjadi karena media sosial merupakan
medium di internet yang memungkinkan pengguna (user) merepresentasikan  dirinya  maupun berinteraksi,  bekerja  sama,  berbagi. berkomunikasi  dengan  pengguna  lain dan  membentuk  ikatan  sosial  secara virtual (Nasrullah, 2021).
Pengelolaan  Media  Sosial  yang Dilakukan Humas Pemkab Sukabumi di Masa WFH dan WFO Pada  masa  pandemi  Covid-19 pemerintah Indonesia membuat beberapa  kebijakan  yaitu  adanya aturan menjalankan protokol kesehatan  5  M  memakai  masker, mencuci tangan, menjaga jarak,
menjauhi  kerumunan  dan  mengurangi mobilitas.  Penerapan  Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) harus dijalankan oleh seluruh masyarakat  Indonesia.  Aturan  PPKM ini membuat masyarakat harus menerapkan  WFH  dan  WFO  dalam berkegiatan seperti bekerja dan belajar.  Dalam  penerapan  WFH  dan WFO, staf Pemkab
Sukabumi mengatur  pembagian  waktu  bekerja yaitu  sebagian  bekerja    di  kantor  dan sebagian  bekerja  di  rumah.  Hal  ini sesuai  dengan  aturan  yang  telah ditetapkan  oleh  pemerintah  melalui website resmi http://covid19.go.id yaitu  pekerjaan  yang  termasuk  ke dalam  sektor  esensial  mengharuskan 50% karyawan untuk WFO. Pekerjaan yang  termasuk  ke  dalam  sektor  ini yaitu keuangan dan perbankan,
teknologi informasi dan lainnya. Diterapkannya pemberlakuan
WFH  dan  WFO  di  masa  pandemi Covid-19  ini,  pengelolaan  media sosial  Pemkab  Sukabumi  tidak  begitu berbeda  dengan  keadaan  sebelum pandemi.      Dalam  pengumpulan  data dan pengelolaannya terdapat kesamaan yaitu peliputan, pengolahan,  pengemasan,  pembuatan
narasi,  publikasi  dan  evaluasi.  Akan tetapi yang membuat adanya perbedaan yaitu informasi atau konten liputan  kunjungan    menjadi  lebih sedikit  karena  dibatasinya  aktivitas pekerjaan  dan  informasi  mengenai Covid-19  bertambah  banyak  seperti informasi  penyebaran  virus,  jadwal vaksin  dan  peringatan  menjalankan protokol kesehatan.

## PEMBAHASAN
Pengelolaan  Media  Sosial  yang Dilakukan Humas Pemkab Sukabumi  Sebelum  Masa  Pandemi Covid-19 Pengelolaan yang dilakukan sebelum  pandemi  berjalan  normal tanpa ada kendala. Pemkab Sukabumi tidak begitu memikirkan bahwa masyarakat  kurang aware terhadap media  sosialnya  dan  hanya  bertujuan untuk  menyebarkan  informasi  saja. Adapun  penelitian  terdahulu  dari  Ika Karlina  Idris  (2018)  yang  berjudul “ Government Social Media in Indonesia:  Just  Another  Information Dissemination  Tool ”,  membuktikan
bahwa  komunikasi  di  media  sosial lembaga  pemerintahan  di  Indonesia hanya sekedar alat penyebaran informasi  saja.  Berdasarkan  analisis media sosial lembaga pemerintahan di Indonesia membuktikan
bahwa komunikasi  simetris  dua  arah  terjadi, tetapi dengan cara yang terbatas.
Pengelolaan  media  sosial  yang dilakukan  Pemkab  Sukabumi  dalam pengumpulan  datanya  yaitu  berasal dari  tim  peliput,  yang  kemudian diolah untuk dijadikan konten, setelah itu  dikemas  menjadi  konten,  dibuat narasi,  dan  yang  terakhir  yaitu dipublikasikan. Setelah konten tersebut  dipublikasikan  maka  staf pengelola  akan  melakukan  evaluasi.
Akan  tetapi  sebelum  pengumpulan data dilakukan, staf pengelola
melakukan  perencanaan  seperti  siapa target  audiensnya  dan  apa  informasi yang akan diberikan. Setelah melakukan perencanaan, staf pengelola  media  sosial  melakukan pengawasan  dan  aktivitas  dengan melakukan  strategi  pembuatan  konten dan  strategi  mengelola  interaksi, setelah konten selesai langsung dipublikasikan  kemudian  mengelola interaksi dengan mengumpulkan berbagai  respon  di  media  sosial  dan memilah  mana  yang  harus  direspon agar  nantinya  tidak  menjadi  masalah. Setelah dipublikasikan, staf kemudian akan mengevaluasi dengan monitoring dengan  cara  manual  terhadap  respon masyarakat.  Hal  ini  sesuai  dengan teori  manajemen  komunikasi  digital oleh Nasrullah (2021) yaitu perencanaan,  aktivitas,  evaluasi  dan sesuai dengan teori pengelolaan media sosial  oleh  Paramitha  (2011)  dalam Pakuningjati (2015) yaitu perencanaan, aktivasi serta pengawasan optimalisasi.
Pengelolaan  media  sosial  yang dilakukan Pemkab Sukabumi menjadi kurang  optimal  karena  kekurangan staf    dan  merangkap  jabatan  menjadi tim  peliput  dan  pengelola.  Menurut Nasrullah (2021), pengelola komunikasi digital harus mempertimbangkan ketersediaan
sumber  daya  manusia  dan  anggaran yang dimiliki. Melihat dari dua faktor di  atas,  adapun  standar  minimal  dari pengelolaan  komunikasi  digital  yang terdiri dari dua orang yaitu (1)  Analis media  sosial  sekaligus  admin  konten; dan (2) Admin video yang merangkap desain  visual.  Selain  dua  orang tersebut,  kepala  unit  bertugas  sebagai koordinator.  Berdasarkan  pemaparan di atas Pemkab Sukabumi menerapkan standar untuk pengelolanya  memiliki  dua  staf  yang bekerja  yaitu  Irwan  Setiawan  S.Pd.
dan  Muhamad  Iskandar  Z  S.Sos.
meskipun tidak memiliki latar belakang  dengan  komunikasi,  kedua staf  telah  bekerja  lebih  dua  tahun untuk  mengelola  media  sosial  dan berkat  pengalamannya  itu  tidak  ada kendala  dalam  membuat  konten  dan mempublikasikan konten tersebut.
Pengelolaan  Media  Sosial  yang Dilakukan Humas Pemkab Sukabumi di Masa WFH dan WFO Pemkab Sukabumi memanfaatkan media  sosial  mengharapkan  informasi dapat  secepat  mungkin  tersampaikan kepada  masyarakat  terutama  di  masa pandemi  ini.  Hal  ini  pun  terjadi  pada penelitian  sebelumnya  oleh  Pratiwi, A. P. (2021) dari Universitas Telkom, Bandung  yang  berjudul  “Strategi Pengelolaan  Media  Sosial  Instagram
Humas Pemkot Bandung Dalam Masa Pandemi Covid-19” yaitu memanfaatkan  media  sosial  sebagai alat  penyebaran  informasi  di  masa pandemi Covid-19. Pemanfaatan pada penelitian  tersebut  yaitu  media  sosial yang  difokuskan  ialah Instagram , dimana informasi di masa pandemi ini lebih  banyak  memberitakan  tentang Covid-19  dan  memberi  berbagai macam  edukasi  pencegahan  yang dikemas dengan menarik agar informasi yang diberikan dapat dengan  jelas  diterima  oleh  publik. Akan tetapi terdapat perbedaan dengan  penelitian  ini,  yaitu  konten dari  media  sosial  Pemkab  Sukabumi tidak  dikemas  secara  menarik  dan terlihat  hanya  sebatas  posting  untuk laporan  atas  kinerja  yang  sudah dilakukan.
Masyarakat Kabupaten Sukabumi sangat membutuhkan informasi
mengenai  Penyebaran  virus,  jadwal vaksin,  jumlah  kasus  dan  hal  lainnya yang  berkaitan  dengan  Covid-19. Oleh  karena  itu  Pemkab  Sukabumi  di
keadaan  pandemi  seperti  ini  terus memberikan  informasi  dalam  kondisi apapun tanpa adanya perbedaan dengan  sebelum  pandemi,  hanya  saja lebih meningkatkan protokol kesehatan. Akan tetapi dalam menjalankan  tugasnya  tidak  ada  yang memantau  apakah  staf  pengelola menjalankan protokol kesehatan tersebut.  Sehingga,  alangkah  lebih baik staf pengelola membuat perencanaan  lain  yang  berbeda  dari keadaan  sebelum  pandemi.  Pengelola media  sosial  Pemkab  Sukabumi  juga menjelaskan bahwa proses dan distribusi pesan sama dengan keadaan normal,  karena  hal  tersebut  bersifat sangat  fleksibel.  Bidang  Komunikasi Publik,  seksi  pengelolaan  media bekerja  selama  24  jam  sehari  7  hari dalam  seminggu  dengan gadget , sehingga penyebaran pesan dan pengelolaan  media  sosialnya  bisa dilakukan  kapanpun  baik  itu  WFH atau WFO.

## SIMPULAN
Pemkab Sukabumi dalam mengelola media sosialnya menerapkan teori manajemen komunikasi  digital  oleh  Nasrullah (2021)  yaitu  perencanaan,  aktivitas, evaluasi,  teori  pengelolaan  media sosial  oleh  Paramitha  (2011)  dalam Pakuningjati (2015) yaitu perencanaan, aktivasi serta pengawasan optimalisasi. Staf pengelola pada masa sebelum melakukan  perencanaan  seperti  siapa target  audiensnya  dan  apa  informasi yang akan diberikan. Setelah melakukan perencanaan, staf
pengelola  media  sosial  melakukan pengawasan  dan  aktivitas  dengan melakukan peliputan untuk bahan atau data  konten,  kemudian  menyusun strategi pembuatan konten dan strategi mengelola  interaksi,  setelah  konten
selesai langsung dipublikasikan kemudian  mengelola  interaksi  dengan mengumpulkan  berbagai  respon  di media sosial  dan memilah mana yang harus  direspon  agar  nantinya  tidak menjadi masalah. Setelah dipublikasikan,  staf  kemudian  akan mengevaluasi dengan monitoring
dengan  cara  manual  terhadap  respon masyarakat.
Pengelolaan media sosial di masa pandemi Covid-19 tidak jauh berbeda dengan  keadaan  sebelum  pandemi, hanya saja pengelolaan yang dilakukan  lebih  menerapkan  protokol kesehatan pada saat peliputan pengumpulan  data.  Tidak  adanya perubahan  yang  signifikan  ini  karena pengelolaan media sosial yang dilakukan  oleh  Pemkab  Sukabumi bersifat fleksibel dengan menggunakan gadget yang  dapat dilakukan  kapan  saja  baik  itu  dalam keadaan  WFH  atau  keadaan  WFO. Konten  kegiatan  kunjungan  menjadi berkurang karena dibatasinya aktivitas masyarakat karena diterapkannya WFH dan WFO. Akan tetapi, di masa pandemi  ini  konten  atau  informasi mengenai Covid-19 menjadi
bertambah  seperti  penyebaran  virus, jumlah kasus terinfeksi, jadwal vaksin dan  himbauan  penerapan  protokol kesehatan.  Hal  ini  terjadi  karena masyarakat lebih banyak membutuhkan  informasi  mengenai Covid-19. Oleh karena itu
pemanfaatan  media  sosial  merupakan langkah yang tepat  dalam  penyebaran informasi  kepada  masyarakat  di  masa pandemi Covid-19.

## DAFTAR PUSTAKA
Covid19.  (2021,  Juli  03).  Aturan WFH  atau  WFO  dalam  PPKM Darurat. Sumber: https://covid19.go.id/index.php/ar
tikel/2021/07/03/aturan-wfh-atau- wfo-dalam-ppkm-darurat
Idris, I. K. (2018). Government social media  in  Indonesia:  Just  another information  dissemination  tool. Jurnal  Komunikasi:  Malaysian
Journal of Communication, 34 (4), 337-356. Sumber: https://www.researchgate.net/prof ile/Ika- Idris/publication/330112433_Gov ernment_Social_Media_in_Indon esia_Just_Another_Information_ Dissemination_Tool/links/5df8ca 9e299bf10bc3615f7a/Governmen t-Social-Media-in-Indonesia-Just- Another-Information- Dissemination-Tool.pdf . Mulyanto,  Agus.  (2009).  Sistem
Informasi  Konsep  &  Aplikasi. Pustaka Pelajar. Yogyakarta Mustafidah, H., & Suwarsito, S. (2020).  Dasar-dasar  Metodologi Penelitian. UMP Press. Purwokerto Nasrullah,  R.  (2021).  Manajemen Komunikasi Digital. Prenadamedia Group. Jakarta Pakuningjati, A. L. (2015). Pengelolaan  Media  Sosial  dalam Mewujudkan  Good  Governance
(Studi  Kasus  Pengelolaan  Media Sosial  LAPOR!  sebagai  Sarana Aspirasi  dan  Pengaduan  Rakyat Secara  Online  oleh  Deputi  I Kantor  Staff  Presiden).  Sumber: http://etd.repository.ugm.ac.id/pe nelitian/detail/91499 . Pratiwi, A. P., & Abdurrahman, M. S. (2021). Strategi Pengelolaan media  sosial  Instagram  humas Pemkot  Bandung  dalam  masa pandemi Covid-19. 8 (2). Sumber: https://openlibrarypublications.tel komuniversity.ac.id/index.php/ma nagement/article/view/15022
Prindonesia.co. (2020, Juni 29). Kenali Struktur Organisasi Digital PR. Sumber: https://www.prindonesia.co/detail /1881/Kenali-Struktur-
Organisasi-Digital-PR
Riyanto,  A.  D.  (2021,  Februari  11).
Hootsuite (we are social): Indonesian  Digital  Report  2021. Sumber: https://andi.link/hootsuite-we-are- social-indonesian-digital-report- 2021/