Jurnal Interpretasi Hukum | ISSN: XXXX | E-ISSN: XXXX Vol. 1, No. 1 – Agustus 2020 Hal. 148-153| Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum

## TANDA TANGAN ELEKTRONIK DALAM AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PERSEROAN TERBATAS
Ni Kadek Sofia Arianti, I Nyoman Putu Budiartha, Desak Gde Dwi Arini Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar – Bali, Indonesia

## Abstrak
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perkembangan  teknologi  berperan  penting  dalam pendirian perusahaan  di berbagai daerah di wilayah negara kepulauan yaitu Negara Republik Indonesia, salah satunya adalah Perseroan Terbatas.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pengaturan  tanda  tangan  elektronik  dalam  Rapat  Umum pemegang  Saham  Perseroan  Terbatas  dan  mengetahui  akibat  hukum  tanda  tangan  yang  dilakukan  secara elektronik dalam akta pernyataan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas. Metode yang digunakan  penelitian  ini  penelitian  normatif  pendekatannya  adalah  perundangan-undangan.  Kemudian,  data yang  telah  dianalisis  disajikan  dalam  bentuk  informal  yaitu  melalui  kata-kata  yang  dideskripsikan  dalam paragraf.  Hasil  penelitian  ini  menujukan  bahwa  pengaturan  tanda  tangan  elektronik  dalam  akta  pernyataan keputusan  rapat  umum  pemegang  saham  Perseroan  Terbatas  melalui  penelusuran  dan  ditransformasi  menurut terjemahan  yang  terstruktur  dengan  berdalih  hukum  berdasarkan  logika  bahwa  informasi  elektronik  atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya dapat digunakan sebagai salah satu alat bukti hukum yang sah, yang juga  merupakan  perluasan  alat  bukti  hukum  yang  sah  berdasarkan  ketentuan  pasal  11  jo.  Pasal  5  UU.  Oleh karena itu, alat bukti menurut hukum acara di atas yang dibuat dalam bentuk informasi elektronik atau dokumen elektronik,  merupakan  alat  bukti  yang  sah  menurut  Undang-  undang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik, sehingga segala transaksi elektronik yang memanfaatkan media elektronik sehingga menghasilkan tanda tangan elektronik  yang  dimuat  pada  akta  penetapan  hasil  putusan  RUPS  Perseroan  Terbatas  dapat  dianggap  sebagai akta. Kemudian, akibat hukum tanda tangan yang dilakukan melaui media elektronik yang hasil penetapan dari RUPS  tersebut  berdampak  hukum  terhadap  status  legalisasi  dari  akta  tersebut  yang  menurut  UU  terkait dinyatakan sah sejauh akta tersebut dipandang sebagai akta di bawah tangan.
Kata kunci : Pemegang Saham; Perseroan Terbatas; Tanda Tangan Elektronik

## Abstract
This research is motivated by the development of technology playing an important role in the establishment of companies in various regions in the territory of the archipelago, namely the Republic of Indonesia, one of which is a Limited Liability Company. This study aims to determine the arrangement of electronic signatures in  the  General  Meeting  of  Shareholders  of  Limited  Liability  Companies  and  to  find  out  the  legal consequences  of  the  signatures  conducted  electronically  in  the  deed  of  decree  of  the  Genera l  Meeting  of Shareholders  of  Limited  Liability  Companies.  The  method  used  in  this  research  is  the  normative  research approach is legislation. Then, the data that has been analyzed are presented in an informal form, through the words described in paragraphs. The results of this study address that the regulation of electronic signatures in  the  deed  of  the  decision  of  the  decision  of  the  general  meeting  of  shareholders  of  the  Limited  Liability Company  through  tracing  and  transformation  according  to  structured  translation  by  reasoning  based  on logic  that  electronic  information  or  electronic  documents  and  /  or  printouts  can  be  used  as  evidence  legal law, which is also an expansion of legal legal evidence based on the provisions of article 11 jo. Article 5 of the  Law.  Therefore,  the  evidence  according  to  the  procedural  law  above  made  in  the  form  of  electronic information  or  electronic  documents,  is  valid  evidence  under  the  Electronic  Information  and  Transaction Law,  so  that  all  electronic  transactions  that  utilize  electronic  media  produce  electronic  signatures  that  are loaded on the deed of determination of the results of the GMS decision, the Limited Liability Company can be considered  as  a  deed.  Then,  due  to  the  legal  signature  that  was  carried  out  through  electro nic  media  the outcome  of  the  determination  of  the  GMS  had  a  legal  impact  on  the  legalization  status  of  the  deed  which according to the relevant Act was declared valid insofar as the deed was seen as a deed under the hand.
Keywords: Shareholders; Electronic Signature; Limited Company

## I. PENDAHULUAN
Peradaban manusia jika dilihat dari jaman batu hingga hari ini sangat berubah secara signifikan. Tidak dapat dipungkiri bahwa manusia adalah revolusi dari Homo sapiens. Tak ada keraguan bahwa Homo sapiens adalah spesies paling kuat di dunia. Homo sapiens juga suka berpikir bahwa ia memiliki status moral  superior,  dan  bahwa  kehidupan  manusia  jauh  lebih  bernilai  ketimbang  kehidupan  makhluk- makhluk lain seperti babi, gajah, atau serigala ( Harari, 2015 ). Hal tersebut telah mengantarkan kita ke dalam suatu era teknologi informasi yang semakin terinovasi yaitu internet. Namun setiap perubahan tersebut  harus  mampu  dijalani  ataupun  dipelajari  agar  kelak  tidak  terjadi  masalah  karena ditinggalkannya  oleh  suatu  jaman  yang  begitu  canggih,  dimana  dunia  kini  memasuki  era  Revolusi Industri 4.0 yakni menekankan pada pola digital economy, artificial intelligence, big data, robotic, dan lain sebagainya atau dikenal dengan fenomena disruptive innovation ( DIKTI, 2018 ).
Menghadapi  tantangan  tersebut  para  penguasa  jabatan  yang  berwenang  kini  sudah  mulai memikirkan  cara-cara  dan  langkah  nyata  dalam  hal  menaikan  mutu  pendidikan  dan  taraf  hidup masyarakat  Indonesia  khususnya  dalam  dunia  pembisnisan  dan  usaha  untuk  mencegah  terjadinya suatu  musibah  karena  perjalanan  teknologi  yang  bagaikan  angin  puting  beliung  yang  mampu membinasakan  dalam  hitungan  detik  jika tidak  dipersiapkan  dengan  sumber-  sumber  yang  berbobot manusia  unggulan  dengan  mempelajari  segala  kemajuan  yang  ada  terhadap  perpindahan  teknologi sehingga menjadikan dunia ini tembus dari dan ke segala arah tanpa tembok penghalang karena kini dengan  mudahnya  menggapai  suatu  informasi  dari  suatu  benua  ke  benua  yang  lain.  Seperti  yang sudah  dicanangkan  dalam  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  pasal  1 ayat (3) ditentukan bahwa Indonesia adalah sebuah negara kesatuan yang terdiri dari pulau-pulau dari sabang  sampai  merauke  yang  berlandaskan  hukum.  Maka  dari  itu  apapun  yang  dilakakukan masyarakat Indonesia dalam suatu pembangunan sebuah usaha bisnis diwajibkan untuk memulai dan mengakhirinya  sesuai  ketentuan  hukum  Indonesia  yang  dipandang  sangat  perlu  untuk  mendapatkan legalisasi  sehingga  usaha  tersebut  dapat  berlangsung  tanpa  harus  mendapatkan  permasalahan  yang berkaitan  dengan  hukum  di  Indonesia  karena  selain  memakan  banyak  biaya  disamping  itu  sangat menyita waktu yang lama karena rumitnya permasalahan hukum di Indonesia jika tidak dilaksanakan sesuai prosedur yang sudah ditetapkan.
Adapun  berbagai  jenis  badan  usaha  di  Indonesia  yang  dapat  dipilih  berdasarkan  kebutuhan yang menjadi pilihan teratas bergerak dalam dunia usaha pembisnisan. Dalam menjalankan bisnisnya pembisnis  memulai  dan  mengoperasikan  usaha  mereka  dengan  bermacam-macam  kerangka  yang berstruktur hukum, satu dari berbagi macam tersebut yang sering kita jumpai adalah usaha-usaha yang berstruktur hukum Perseroan Terbatas karena lebih nyaman dan lebih jelas pengaturannya. Terdapat kendala  bagi  atau  untuk  salah  satu  pemegang  saham  yang  dimana  mengharuskan  para  pemegang saham  untuk  hadir  dan  mengikuti  RUPS  secara  konvensional  maka  dengan  ketetapan  yang  sudah termuat di dalam ketentuan pasal 77 ayat (1) UU PT merupakan alternatifnya. Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 4 UU PT, RUPS merupakan organ yang memiliki keistimewaan dibandingkan dengan dua organ lainnya.
Di  dalam  penelitian  ini,  penulis  ingin  meneliti  lebih  jauh  terhadap  samar-  samarnya  isi  dari ketetapan  dalam  pasal  16  ayat  (1)  huruf  m  Jo.  Pasal  15  ayat  (3)  UU  JN-P.  Dalam  pemaparannya disampaikan  bahwa  Notaris  diperlukan  datang  secara  langsung  dan  meneken  surat  ketetapan  hasil rapat  RUPS  didepan  semua  orang  yang  menyaksikan  pada  pasal  16  ayat  (1)  sedangkan  Notaris disebut  mempunyai  kewenangan  lain  dalam  hal  mensertifikasi  segala  kegiatan  yang  dilaksanakan dengan  bantuan  media  elektronik  terdapat  pada  penjelasan  pasal  15  ayat  (3),  sehingga  dalam pembuatan  risalah  RUPS  yang  diselenggarakan  dengan  melewati  perantara  elektronik  yang diwajibkan  untuk  menuangkan  ke  dalam  sebuah  akta  otentik  sudah  diatur  mengenai  hal  sertifikasi elektronik  dalam  UU  JN-P  namun  tidak  tersirat  secara  jelas  mengenai  tanda  tangan  elektroniknya. Pada  akhirnya  ketentuan  dalam  pasal di  atas  dalam  hal  pembuatan  Akta  RUPS yang  ditandatangani secara elektronik jika ditinjiau dari UU JN-P dapat ditafsirkan bahwa terdapat suatu kekaburan norma di  dalam  pasal  tersebut  yang  dapat  berakibat  Undang-Undang  jabatan  notaris  tidak  mampu memberikan  jaminan  kepastian  hukum  bagi  warga  negaranya  khususnya  bagi  para  pengusaha  yang akan  menggunakan  jasa  notaris  untuk  membuatkan  perjanjian  mengenai  perseroan  terbatas. Berdasarkan  deskripsi  di  atas,  penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pengaturan  tanda  tangan elektronik  dalam  Rapat  Umum  pemegang  Saham  Perseroan  Terbatas  dan mengetahui akibat  hukum
tanda  tangan  yang  dilakukan  secara  elektronik  dalam  akta  pernyataan  keputusan  Rapat  Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  tipe  penelitian  hukum  normatif  dengan  melakukan  pendekatan perundang-undangan  dan  analisis  dalam  pendekatan  konseptual  yang  terkait  dengan  penulisan  yang penulis teliti. Materi hukum yang pakai dalam penelitian ini adalah materi hukum primer dan materi hukum  sekunder.  Adapun  proses  perangkaian  materi-materi  hukum  melalui  cara  melisankan  atau menelaah bacaan peraturan perundang-undangan dan referensi lainnya yang berhubungan dengan isu penelitian  yang  penulis  bawakan.  Bahan-bahan  tersebut  diolah,  ditelaah  dan  ditransformasi  menurut terjemahan yang terstruktur dengan berdalih hukum berdasarkan logika hukum penyimpulan yang sah mulai dari sejumlah hal khusus hingga kesimpulan yang umum yang bersifat boleh jadi atau logis.

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Pengaturan Tanda Tangan Elektronik dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas Bagi  mereka  pelaksana  usaha  pembisnisan  yang  berperan  dalam  pengoperasian  bisnisnya  sudah selayaknya  wajib  mampu  untuk  menghadapi  dan  melewati  persaingan  usaha  bisnis  yang  semakin meningkat  dan  semakin  bervariasi  model  usahanya  sehingga  terhindar  dari  malapetaka  gulung  tikar karena kebangkrutan jika bisnis yang dijalankan tidak mampu terlaksana karena minimnya kemapuan dalam  menghadapi  dunia  tanpa  batas  yang  sekarang  sangat  mudah  menembus  cakrawala  dunia pembisnisan  tanpa  harus  berpindah  secara  langsung  ke  tempat  tujuan.  Tetapi  tidak  banyak  namun sudah  mulai  bisnis-bisnis  yang  berkembang  di  Indonesia  khususnya  sudah  menerapkan  kekuatan teknologi dan informasi walaupun belum begitu sempurna.
Suatu hal nyata dapat dilihat dan diraba yang memiliki bentuk, ciri khas yang merupakan satu kesatuan  pola  tersendiri  sehingga  menjadi  ciri  terhadap  hal  tersebut  yang  menjadi  objek.  Segala sesuatu  yang  termasuk  dalam  kesatuan  pola  seperti  kesatuan  informasi  yang  pasti  dan  ciri-ciri  lain yang bersangkutan dengan suatu kepemilikan pola yang dimaksud menjadi sangat penting. Salah satu kesatuan pola yang memiliki sifat atas suatu pola adalah tanda tangan disebabkan karena tanda tangan merupakan suatu pola unik yang setiap orang memiliki masing-masing pola dari suatu kreativitas yang menjadikan  suatu  ciri  khasnya.  Tanda  tangan  yang  diukir  dan  dikreasikan  dengan  berbagai  rupanya sekaligus  merupakan  suatu  identitas  dari  seseorang  yang  melakukannya  dan  dengan  hendak  sendiri untuk dijadikan suatu alat pengesah yang sah dan legal. Bukan merupakan hal yang tabu lagi bahwa dalam aktivitas setiap harinya bahwa suatu tanda tangan yang sering disebut sebagai teken dalam hal ini  dapat  dilakukan  dengan  memberikan  sidik  jari  yang  berfungsi  sama  sebagai  tanda  tangan  dapat dilakukan karena suatu alasan khusus sehingga seseorang yang hendak melakukan tanda tangan tidak dapat  melakukannya  selayaknya  orang  lain  lakukan  dengan  normal.  Sidik  jari  tersebut  dapat dipergunakan  sebagai  pengganti  tanda  tangan  apabila  seseorang  yang  bersangutan  memiliki  suatu kekurangan dalam tubuhnya seperti mengalami masalah dalam penglihatan (tunanetra) sehingga orang tersebut tidak dapat menggambarkan tanda tangannya dengan sewajarnya. Atau bisa juga dikarenakan mengalami  kekurangan  pada  tubuh  lain  yang  berfungsi  membantu  dalam  penulisan  sebuah  tanda tangan  seperti  tangan  yang  tidak  dapat  difungsikan  dengan  normal  (kelumpuhan  atau  matinya  saraf pada organ tubuh tertentu) sehingga sidik jari dapat dialokasikan sebagai pengganti tanda tangan yang biasanya orang hawam menyebutnya dengan cap jempol ( Kie, 2007 ).
Keberadaan  tanda  tangan  adalah  merepresentasikan  adanya  suatu  tindakan  verifikasi  dari  si penandatangan  terhadap  apa  yang  ditandatanganinya,  karena  penandatangan  selayaknya  membaca terlebih dahulu dan memeriksa informasi tersebut kemudian membubuhkan identitas dirinya sebagai subyek hukum yang bertanggung jawab atas informasi tersebut ( Makarim, 2011 ). Suatu tanda tangan dapat  berupa  gambaran  atau  design  yang  dibubuhkan  dalam  suatu  pernyataan  sebagai  tanda persutujuan  yang  tidak  hanya  terbatas  pada  tulisan  maupun  simbol-simbol  yang  memiliki  ciri  khas terhadap  karakteristik  seseorang,  sebagai  pengganti  penulisan  penggantinya  dapat  dilakukan  dengan menempelkan sidik jari yang berupa cap jempol juga dapat dikatakan sebagai tanda persetujuan dalam hal  ini  disebut  tanda  tangan,  dan  berfungsi  untuk  mengidentifikasi  siapa  yang  melakukan penandatanganan  dalam  hal  ini  untuk  sebuah  pembuktian  atas  pernyataan  yang  ditandatangani sehingga  dapat  diketahui  bahwa  hal  yang  ditandatangani  berhubungan  atau  terasosiasi  terhadap penandatangannya.
Ketentuan  yang  berdasarkan  pasal  77  UU  PT  dalam  pelaksanaan  RUPS  melalui  sarana elektronik  harus  memenuhi  paling  tidak  tiga  persyaratan  yaitu;  1)  peserta  rapat  harus saling melihat secara langsung, 2) peserta rapat harus saling mendengar secara langsung, dan 3) peserta rapat dapat berpartisipasi  dalam  jalannya  rapat.  Jika  salah  satu  syarat  tidak  terpenuhi  RUPS  yang  dilaksanakan melalui  media  elektronik  yang  dimaksud  dapat  dikatakan  tidak  memenuhi  syarat  berdasarkan ketentuan  pasal  77  UU  PT  untuk  dijadikan  media  dalam  pelaksanaan  RUPS  tersebut.  Seperti  yang dijelaskan  oleh  Abdulkadil  Muhammad,  dikatakan  bahwa  tiap-tiap  badan  usaha  yang  berupa perseroan  merupakan  badan  hukum.  Dilaksanakan  dan  dijalankan  berdasarkan  ketentuan  Undang- Undang yang dalam hal ini bertindak sebagai subjek hukum yang mengemban seluruh kewajiban dan tanggung jawab dari perseroan tersebut untuk suatu pencapaian yang menjadi tujuan badan hukum itu didirikan  dan  juga  harta  kekayaan  yang  dimiliki  sendiri  uyang  bukan  merupakan  milik  dari  organ- organ lain yang merupakan kumpulan modal dari para pendirinya ( Muhammad, 2010 ). Berhubungan dengan pelaksanaannya yang dimana disebut dengan RUPS, yang dalam UU PT merupakan  organ  tertinggi  dalam  suatu  Perusahaan  tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  para  pemegang saham  tidak  memiliki  hak-hak  dan  kewajiban  layaknya  Direksi  dan  komisaris  dalam  pelaksanaan rapat terkait  tersebut.  Rapat tersebut hanya  dapat  diselenggarakan  oleh pihak  yang  terkait  dalam  hal ini  yaitu  Direksi  karena  hak  dan  wewenanganya  yang  sudah  diatur  dalam  UU  PT  pasal  79  ayat  (1) baik  itu  penyelenggaraan  RUPS  tahunan  dan  RUPS  lainnya  harus  dilakukan  oleh  Direksi  dengan melakukan  pemanggilan  terhadap  para  pemegang  saham  untuk  RUPS.  Rapat  Umum  Pemegang Saham tersebut  dapat terselenggarakan  apabila  RUPS  lebih  dari  ½  (satu  perdua)  bagian  dari  jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali Undang-Undang dan atau anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar ( Binoto, 2012 ). Bilamana kuorum tidak memungkinkan untuk  diselesaikan,  maka  pemanggilan  RUPS  yang  kedua  juga  dapat  dilakukan  untuk menyempurnakan  RUPS  pertama  yang  tidak  menghasilkan  keputusan  yang  kuorum.  Namun  dalam pelaksanaan RUPS yang kedua dilaksanakan wajib hukumnya diumumkan bahwa pelaksanaan RUPS yang pertama telah dilaksanakan namun tidak membuahkan hasil sebuah putusan rapat yang kourum. Berdasarkan  peraturan  yang  terkait  yaitu  UU  PT  menjelaskan  bahwa  RUPS  yang  kedua  adalag  sah dan juga berhak menarik suatu keputusan apabila dalam RUPS yang paling sedikit 1/3 (satu pertiga) bagian  dari  jumlah  total  seluruh  saham  dengan  jumlah  hak  suara  yang  datang  atau  hadir  maupun jumlah  hak  suara  karena  diwakili  tetapi  apabila  ada  perubahan  dalam  anggaran  dasar  yang menentukan  jumlah  kuorum  yang  lebih  besar  dari  1/3  (satu  pertiga)  tersebut.  Setelah  terlaksananya kuorum RUPS yang kedua namun tetap tidak mampu mencapai putusan yang disepakati semua pihak pemegang saham maka perseroan terkait dapat melakukan permohonan penetapan pelaksanaan RUPS ketiga ke ketua pengadilan negeri di daerah dimana perseroan tersebut berkududukan hukum.
Dalam  pemanggilan  ketiga  juga  diwajibkan  untuk  diumumkan  bahwa  RUPS  kedua  telah dilangsungkan  karena  RUPS  pertama  tidak  dapat  tercapai  suatu  kuorum  sehingga  perlu  dilakukan RUPS ketiga yang akan dilakukan dengan hasil kourum telah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri dimana  penetapan  yang  dilakukan  oleh  ketua  pengadilan  negeri  tersebut  adalah  bersifat  final  dan ingkrah sehingga memiliki kekuatan hukum tetap dan tidak ada lagi RUPS berikutnya.

## Akibat  Hukum  Tanda  Tangan  yang  Dilakukan  secara  Elektronik  dalam  Akta  Pernyataan Keputusan RUPS
Kemajuan  instrument  dalam  penggunaan  teknologi  komunikasi  dan  transportasi  berdampak  besar terhadap  pemilik  saham  yang  dapat memudahkan  dalam  perpindahan tanpa  harus  turun ke lapangan secara langsung dengan cepat dari satu tempat ke tempat yang lain melalui alat teknologi tersebut. Di samping  itu  peningkatan  pada  teknologi  sekarang  yang  sangat  jauh  dari  kata  buruk  kini  sudah memasuki batas-batas kecepatan yang terkadang sulit untuk dibayangkan bagi orang-orang yang tidak memahami dunia informasi dan teknologi (IT) ini, memberikan suatu keniscayaan bagi para pemilik saham  sehingga  mampu  membereskan  suatu  urusan  yang  menyangkut  atau  terkait  dengan kepentingannya pada suatu perseroan terbatas tanpa harus terjun langsung ke lapangan secara fisik di tempat mana RUPS berlangsung. Dengan mempergunakan Telekonferensi (tele conference) misalnya, pemegang  saham  dapat  mengikuti  dan  terlibat  langsung  atau  berpartisipasi  dalam  RUPS  dari  jarak jauh.
Dari penjelasan ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa 1) pembuatan akta yang dibuat dan disusun sendiri bersifat di bawah tangan yang ditandatangani oleh ketua rapat dan paling sedikit satu
orang pemegang saham yang ditunjuk oleh peserta rapat,dan 2) pembuatan akta notaris yang bersifat otentik  dibuat  dan  disusun  sendiri  oleh  pejabat  umum  yaitu  notaris  tidak  diisyaratkan  untuk  diparaf oleh  seluruh  komponen  pemegang  saham,  yang  dalam  prakteknya  akta  otentik  yang  dibuat  dalam bentuk akta yang belum otentik atau di bawah tangan kemudian dituangkan dalam bentuk akta otentik yang selanjutnya dapat disebut sebagai akta penetapan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. Hal tersebut  dapat  dikatakan  bahwa  penandatanganan  itu  dapat  dilakukan  baik  secara  langsung  maupun melalui  media  perantara  dimana  tanda  tangan  dilakukan  menggunakan  fasilitas  elektronik.  Akta Penetapan hasil dari Rapat dibuat dengan cara memberikan kuasa melaui surat kuasa kepada pimpinan rapat  yakni  direksi  yang  merupakan  organ  tertinggi  kedua  setelah  RUPS  dari  Perseroan  untuk menyatakan  keputusan-keputusan  hasil  dari  RUPS  tersebut  yang  telah  dilaksanakan  oleh  para pemegang saham ke dalam Akta Notaris.
Maka dalam pelaksanaan penetapan Akta mengenai hasil-hasil Keputusan Rapat, peserta rapat harus  memberikan  kuasa  kepada  pimpinan  rapat  yaitu  Direksi  Perseroan  untuk  menghadap  pejabat umum  yaitu  notaris  untuk  menyatakan  keputusan-keputusan  hasil  dari  RUPS  ke  dalam  Akta Pernyataan keputusan Rapat di hadapan Notaris dimana dalam penghitungan waktu disebutkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pelaksaan RUPS. Sehingga sebelum akta tersebut dirubah menjadi akta  otentik  yang  ditetapkan  dan  ditandatangani  langsung  di  hadapan  notaris  akan  berdampak  pada akibat hukum tanda tangan yang dilakukan secara elektronik dalam akta pernyataan keputusan RUPS tersebut  dinyatakan  sah  sepanjang  akta  itu  dipandang  sebagai  akta  di  bawah  tangan  namun  belum dapat dikatakan sebagai akta yang sempurna.
Untuk menyempurnakan akta penetapan hasil rapat tersebut dapat dilakukan seperti yang sudah dipaparkan diatas dengan cara direksi akan dipilih untuk menemui pejabat umum yaitu notaris dalam hal  perwakilan  terhadap  Perseroan  yang  bersangkutan  untuk  melaksanakan  hak  dan  kewajibannya untuk  mendapatkan  tanda  tangan  dan  dilegalkan  oleh  notaris  dimana  akta  hasil  rapat  tersebut  sudah disetujui  oleh  para  pemegang  saham  dan  terpenuhi  sudah  persyaratan  dalam  hal ini  Undang-undang yang terkait dalam pelaksanaan tanda tangan elektronik pada pasal 11 UU ITE dan persyaratan pada Undang-Undang  yang  mengatur  tentang  PT  pada  pasal  77  UU  PT.  Direksi  dari  perseroan  yang berangkutan menuangkan semua hal-hal yang bersangkutan dengan RUPS yang sudah disepakati oleh para  pemegang  saham  ke  dalam  suatu  akta  di  hadapan  notaris  di  tempat  wilayah  notaris  tersebut berkedudukan dan ditandantangani oleh direksi PT bersangkutan dan juga oleh Notaris sehingga akta tersebut disahkan dan dilegalkan menjadi akta otentik. Sehingga apabila ada permasalahan mengenai RUPS  dan  pemegang  saham,  akta  yang  sudah  menjadi  akta  otentik  tersebut  dapat  dipergunakan sebagai  alat  pembelaan  dan  pemecahan  suatu  permasalahan  yang  timbul  baik  di  depan  pengadilan karena  menurut  Hukum  acara  yeng  berlaku  di  Indonesia  salah  satu  alat  bukti  yang  sempurna  dalam beracara yaitu akta otentik yang sempurna tanpa cacat ditentukan oleh Peraturan terkait di Indonesia.
Mengenai  kewenangan  lain  dari  pejabat  umum  dalam  hal  ini  yaitu  notaris  jika  ditelaah  pada ketentuan perundang-undangan yang terkait UU JN-P pasal 15 ayat (3) diatur mengenai kewenangan lain yang dapat dilakukan oleh notaris, salah satunya disebutkan mengenai kewenangan Notaris dalam hal  mensertifikasi  transaksi  yang  menggunakan  media  elektronik  (cyber  notary)  dipandang  belum mampu  dioperasikan  secara  maksimal  di  wilayah  kepulauan  Indonesia  dikarenakan  begitu  luasnya negara  Republik  Indonesia  yang  terbagi  dari  pulau-pulau  besar  dan  pulau  kecil  yang  sebagian  dari pulau kecil di Indonesia belum terdampak oleh kemajuan teknologi informasi karena masih minimnya sarana penerapan dalam hal penyebaran teknologi tersebut dan masyarakat yang tinggal dan menetap di  pulau-pulau  kecil  yang  jauh  dari  perkotaan  masih  sangat  memerlukan  sosialisasi  untuk meningkatkan  pengetahuan  dalam  bidang  teknologi  informasi  yang  begitu  penting  dalam mengahadapi  era  yang  serba  berkekuatan  digital  disamping  itu  juga  pemerintahan  Indonesia  belum mampu  mengoperasikan  dan  memberlakukan  Certificate  Of  Authority  (CA)  yang  merupakan Penyelenggaraan  Sertifikat  Elektronik  karena  minimnya  sarana  dan  prasarana  dalam  penerimaan kekuatan  berbasis  digital  di  lapangan  oleh masyarakat  khususnya  para  pelaksana  usaha-usaha  bisnis dan pejabat umum yaitu notaris dalam hal penerapan tanda tangan elektronik.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Pengaturan  tanda  tangan  elektronik  dalam  akta  pernyataan  keputusan  rapat  umum  pemegang  saham Perseroan  Terbatas  melalui  penelusuran  dan  ditransformasi  menurut  terjemahan  yang  terstruktur
dengan  berdalih  hukum  berdasarkan  logika  bahwa  informasi  elektronik  atau  dokumen  elektronik dan/atau  hasil  cetaknya  dapat  digunakan  sebagai  salah  satu  alat  bukti  hukum  yang  sah,  yang  juga merupakan perluasan alat bukti hukum yang sah berdasarkan ketentuan pasal 11 jo. Pasal 5 UU. Oleh karena itu, alat bukti menurut hukum acara di atas yang dibuat dalam bentuk informasi elektronik atau dokumen  elektronik,  merupakan  alat  bukti  yang  sah  menurut  Undang-  undang  Informasi  dan Transaksi  Elektronik,  sehingga  segala  transaksi  elektronik  yang  memanfaatkan  media  elektronik sehingga menghasilkan tanda tangan elektronik yang dimuat pada akta penetapan hasil putusan RUPS Perseroan  Terbatas  dapat  dianggap  sebagai  akta.  Kemudian,  akibat  hukum  tanda  tangan  yang dilakukan  melaui  media  elektronik  yang  hasil  penetapan  dari  RUPS  tersebut  berdampak  hukum terhadap  status  legalisasi  dari  akta  tersebut  yang  menurut  UU  terkait  dinyatakan  sah  sejauh  akta tersebut dipandang sebagai akta di bawah tangan. Dalam proses mengubah status akta penetapan yang masih  bersifat  di  bawah  tangan  tersebut  dapat  dilakukan  dengan  pemilihan  seorang  yang  berkaitan dengan  PT  tersebut  dan  memiliki  wewenang  dalam  hal  mewakili  perusahaan  untuk  bertindak  yaitu Direksi  yang  sudah  mendapat  kuasa  dari  pemegang  saham  dan  paling  sedikit  satu  orang  saksi  yang ikut  dalam  pelaksanaan  RUPS  untuk  menghadap  pejabat  umum  yang  berwenang  dalam  pembuatan akta  serta  legalitasnya  untuk  menyampaikan  hasil  dan  isi-isi  dalam  RUPS  yang  telah  disepakati seluruh pelaksana rapat dan pemegang saham untuk dibuatkan ke dalam Akta Otentik yang diwakili oleh  Direksi  Perseroan  Terbatas  dengan  menghadap  langsung  di  hadapan  notaris  sehingga  hal-hal yang  telah  disepakati  dalam  RUPS  dituangkan  dan  ditandatangani  secara  langsung  oleh  Direksi beserta saksi beserta notaris di tempat wilayah notaris tersebut berkedudukan sehingga akta tersebut dilegalisasi  n  ditandatangani  dan  di  cap  oleh  Notaris  maka  terciptalah  suatu  akta  penetapan  hasil keputusan  RUPS  yang  otentik  sehingga  dapat  dijadikan  alat  bukti  yang  sempurna  di  pengadilan apabila  dikemudian  hari  terjadi  permasalahan  hukum  yang  terjadi  antar  pemegang  saham  terkait dengan akta RUPS Perseroan yang bersangkutan tersebut.

## 2. Saran
Kepada  Pemerintah  dalam  hal  ini  yaitu  Kementerian  Hukum  Dan  Hak  Asasi  Manusia  yang berwenang  dalam  penerapan  kepastian  hukum  bagi  masyarakat  khususnya  pelaksana  usaha  bisnis, diharapkan secepatnya menyiapkan sarana, prasarana yang masih belum diterapkan secara sempurna dan  tentunya  ditopang  dengan  penyediaan  sumber  daya  manusia  yang  bermutu  tinggi  dalam menghadapi perkembangan sistem elektronik dengan cara memberikan Lisensi kepada badan hukum yang  bersangkutan  dalm  hal  itu  sebagai  lembaga  Certification  Authority,  baik  pemerintah  maupun swasta,  sehingga  pengoperasian  transaksi  elektronik,  dengan  dokumen  elektronik  sebagai  perjanjian para  pelaksana  bisnis  yang  telah  diparaf  secara  elektronik  mempunyai  kekuatan  pembuktian  yang sama  dengan  akta  otentik.  Selanjutnya,  demi  keadilan  sosial  dan  kepastian  hukum  bagi  para  pelaku usaha  khususnya  dalam  hal  pelaksanaan  RUPS  Perseroan  Terbatas  dan  agar  Notaris  dapat menjalankan  kewenangan  mensertifikasi  secara  elektronik  tanpa  ragu-ragu,  maka  segera disempurnakan dan ditegaskan mengenai kewenangan lainnya notaris yang berupa cyber notary pada Pasal 15 Ayat (3) UUJN-P yang belum mampu diterapkan sesuai kebutuhan di dalam melaksanakan suatu  RUPS  Perseroan  Terbatas,  khususnya  terkait  keabsahan  dokumen  elektronik  untuk  dijadikan sebagai dasar pembuatan akta autentik.

## DAFTAR PUSTAKA
Binoto, N. (2012). Hukum Perseroan Terbatas . Yogyakarta: Pustaka Yusticia. DIKTI, S. D. I. &. (2018). Penjelasan Revolusi Industri 4.0. Retrieved from http://sumberdaya.ristekdikti.go.id/index.php/2018/01/30/era-revolusi- industri-4-0-saatnya- generasi-millennial-menjadi-dosen-masa- depan/
Harari, Y. N. (2015). Homo Deus: Masa depan Umat Manusia . Tangerang: PT. Pustaka alvabet.
Kie,  T.  T.  (2007). Studi  Notariat  dan  Serba-Serbi  Praktek  Notaris, .  Jakarta:  PT.  Ichtiar  Baru  Van Hoeve.
Makarim, E. (2011). Notaris dan Tanda Tangan Elektronik. Cetakan Pertama . Jakarta: PT. Rajawali Grafindo Persada.
Muhammad, A. (2010). Hukum Perusahaan Indonesia (Cetakan Kedua). Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.