## Dinamika transformasi Radio Khusus Pemerintah Daerah (RKPD) menjadi lembaga Penyiaran Publik (LPP)
Iik Ervan Harwanto Ilmu Komunikasi Pascasarjana Univeritas Sebalas Maret Surakarta Email: ervanharw@gmail.com
Abstract RRI and TVRI, RKPD is a local government owned broadcasting entity that turns into a publicly owned broadcasters., As mandated in Law No. 32 of 2002 on broadcasting. RKPD has a new status as the Institute for Local Public Broadcasting. This rule provides more space for the public to obtain information or take advantage of the Local LPP as a medium for sharing information to the public. This study aims to determine how the process of change of RKPD into Local LPP in realizing his true identity as a publicly owned institution capable of guaranteeing the public’s right to information and perform the function disclosure of information on the area. The research method is descriptive qualitative. The analysis carried out in the case study on changes RKPD of Magetan regency become Public Local Radio, namely “Magetan Indah” radio in Magetan regency East Java. The study found that the complex dynamics in the process of transformation of RKPD into local LPP. Formal legally, Local Radio “ Magetan Indah” have gone through the process of transformation either to become a publicly owned institution. Operationally found many things that come from internal and external challenges in the realization of identity as a publicly owned institution in full.
Keywords: public broadcasting, local radio, information disclosure, Radio “Magetan Idah”, public transformation
Abstrak RRI dan TVRI, RKPD adalah badan penyiaran milik pemerintah daerah yang berubah menjadi lembaga penyiaran milik publik., sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-undang nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran. RKPD memiliki status baru sebagai Lembaga Penyiaran Publik Lokal. Aturan ini memberikan ruang lebih luas kepada publik untuk mendapatkan informasi ataupun memanfaatkan  LPP  Lokal  sebagai  media  untuk  berbagi  informasi  kepada  masyarakat.  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses perubahan dari RKPD menjadi LPP Lokal dalam mewujudkan jati dirinya sebagai lembaga milik publik yang mampu menjamin hak-hak publik akan informasi  serta  menjalankan  fungsi  keterbukaan  informasi  di  daerah.  Metode  penelitian  adalah deskriptif  kualitatif. Analisis  yang  dilakukan  dalam  studi  kasus  pada  perubahan  RKPD  Magetan menjadi  LPP  Lokal  Radio  Magetan  Indah  di  Kabupaten  Magetan  Jawa  Timur.  Hasil  penelitian menemukan  dinamika  yang  kompleks  pada  proses  transformasi  dari  RKPD  menjadi  LPP  Lokal. Secara legal formal, LPP Lokal Radio Magetan Indah telah melewati proses transformasi secara baik untuk menjadi lembaga milik publik. Secara operasional ditemukan berbagai hal yang berasal dari internal dan eksternal yang memberikan tantangan dalam terwujudnya jati diri sebagai lembaga milik publik secara penuh.
Kata kunci: penyiaran publik, LPP Lokal, keterbukaan informasi, Radio Magetan Indah, publik, transformasi
Jurnal Ilmu Komunikasi, Volume 14, Nomor 3, September - Desember 2016, halaman
televise  milik  pemerintah  daerah  diharuskan merubah statusnya menjadi Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPP Lokal). Peraturan teknis ini memungkinkan masyarakat di daerah mengakses informasi  ataupun  memanfaatkan  LPP  Lokal sebagai media untuk membagi informasi kepada masyarakat yang lebih luas.
Setelah melewati lebih dari satu dekade sejak  keluarnya  aturan  perundangan  tersebut, masih  menyisakan  permasalahan  berkaitan dengan  proses  transformasi  dari  Radio  Khusus Pemerintah Daerah (RKPD) menjadi LPP Lokal. Awal  mula  pendirian  RKPD  agar  Pemerintah Daerah  memiliki  media  penerangan  serta penyiaran  informasi  dan  komunikasi  kepada masyarakat.  Jadi  RKPD  dimiliki  dan  dikelola sepenuhnya  untuk  kepentingan  Pemerintah Daerah. Hal ini menyebabkan perubahan status dari RKPD yang sepenuhnya dikuasai pemerintah ke  LPP  Lokal  sebagai  lembaga  milik  publik menjadi hal yang tidak semudah dan sesederhana membalikkan tangan.
Kondisi  tersebut  terjadi  di  LPP  Lokal Radio  Magetan  Indah.  Radio  yang  didirikan oleh Pemerintah Kabupaten Magetan di Propinsi Jawa  Timur  ini  memang  telah  merubah  statur dari RKPD menjadi LPP Lokal. Perubahan status tersebut diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 6  tahun  2010  tentang  Pembentukan  Lembaga Penyiaran  Publik  Lokal  Radio  Magetan  Indah. Namun  demikian  perubahan  status  tidaklah cukup  untuk  mewujudkan  Radio  Magetan Indah  secara  penuh  sebagai  lembaga  milik publik  yang  mampu  menjamin  hak-hak  publik akan  informasi  serta  sebagai  ujung  tombak keterbukaan informasi di daerah. Masih banyak sisi LPP Lokal Radio Magetan Indah baik dari sisi  kelembagaan,  operasional,  organisasi  serta reposisi hubungannya dengan pemerintah daerah yang  perlu  dicermati  agar  sepenuhnya  mampu mewujudkan tujuan dimaksud.
Berdasarkan hal-hal diatas, permasalahan dirumuskan untuk mengetahui bagaimana proses perubahan  dari  RKPD  menjadi  LPP  Lokal. mewujudkan jati dirinya sebagai lembaga milik publik  yang  mempu  menjamin  hak-hak  publik

## Pendahuluan
Negara  dan  kebutuhan  rakyat  adalah dua  hal  yang  saling  berhubungan  erat.  Negara diibentuk  dengan  tujuan  salah  satunya  adalah untuk  memenuhi  kebutuhan  rakyat.  Kebutuhan rakyat  ini  bukan  hanya  kebutuhan  fisik  semata namun  juga  kebutuhan  non  fisik  diantaranya kebutuhan akan informasi. Pemenuhan kebutuhan akan informasi saat ini telah menjadi isu pokok. Masyarakat  sekarang  telah  berkembang  dan membutuhkan informasi yang tidak hanya benar dan  akurat  namun  juga  harus  cepat  dan  dapat dipertanggungjawabkan.  Namun  demikian dengan berbagai alasan, informasi yang seperti disebutkan kadang masih menjadi barang langka ditengah  persaingan  dan  kepentingan  industri media  informasi  yang  semakin  kompleks. Untuk itulah pemerintah sebagai elemen paling mapan di negeri ini serta sebagai perpanjangan tangan dari mandate rakyat diharuskan mampu mengakomodir kebutuhan tersebut. Kebijakan  yang  diambil  pemerintah di  bidang  informasi  merupakan  upaya  untuk mewadahi  kebutuhan  masyarakat  dalam menyampaikan  pendapat.  Disamping  itu  tentu saja  juga  untuk  memperoleh  informasi  melalui penyiaran. Hal ini sebagai salah satu perwujudan hak  kehidupan  masyarakat,  berbangsa  dan bernegara  berdasarkan  Pancasila  dan  Undang- Undang Dasar 1945.
Terbitnya peraturan yang telah berumur lebih satu dekade, yaitu Undang-undang nomor 32 tahun 2005 tentang penyiaran. Pada hakikatnya UU  ini  merupakan  produk  kebijakan  untuk mewujudkan  maksud  pemenuhan  kebutuhan informasi publik. Dengan adanya aturan ini maka memberikan  ruang  lebih  luas  kepada  publik mengakses informasi.
Sebagai  peraturan  pelaksana  diterbikan Peraturan  Pemerintah  nomor  11  tahun  2005 tentang  Penyelenggaraan  Penyiaran  Lembaga Penyiaran  Publik.  Dalam  PP  tersebut  diatur bahwa Televisi Republik Indonesia (TVRI) dan Radio  Republik  Indonesia  (RRI)  ditetapkan sebagai  Lembaga  Penyiaran  Publik  (LPP). Sementara  itu  di  daerah,  stasiun  radio  dan
Iik Ervan Harwanto, Dinamika transformasi Radio Khusus Pemerintah Daerah (RKPD)...
alasan.  Dalam  hal  ini  komunikasi  yang  terjadi merupakan  komunikasi  massa.  Komunikasi massa adalah proses pada organisasi media untuk memproduksi dan menyampaikan pesan kepada publik  secara  luas  dan  dalam  proses  tersebut pesan  disampaikan,  digunakan,  dimengerti dan  mempengaruhi  khalayak  (Littlejohn,  2011 :  333).  Terdapat  berbagai  pilihan  media  yang dapat dimanfaatkan suatu badan atau organisasi dalam  menyampaikan  pesan  tertentu  kepada masyarkat luas untuk mencapai tujuan tertentu di masa selanjutnya. Media merupakan pembentuk ( constractors atau shapers) , yakni keyakinan bc ahwa isi yang disebarkan oleh media memiliki kekuatan  untuk  mempengaruhi  masa  depan masyarakat (Ibrahim, 2014 : 3).
Komunikasi  massa  biasanya  dilakukan dengan  memanfaatkan  media  massa.  Mesia Massa  merupakan  sarana  dan  saluran  resmi sebagai  alat  komunikasi  untuk  menyebarkan berita  dan  pessan  kepada  masyarakat  luas. Media  dalam  kaitanya  sebagai  alat  atau  sarana komunikasi  memiliki  berbagai  bentuk.  Koran, radio dan televisi pada dasarnya dalam konteks ini  merupakan  saluran  atau  medium  teknologi (Nasrullah, 2014;5).
Berbeda dengan media massa cetak  ataupun  internet  yang  mengharuskan penikmatnya  untuk  tidak  buta  aksara,  radio siaran  dapat  dinikmati dimana  saja,  kapan  saja dan oleh siaa saja. Tidak mengherankan bila radio siaran merupakan media yang dapat diakses oleh sebagian besar masyarakat secara efektif.
Lebih  jauh,  radio  siaran  yang  secara serempak  dapat  mencapai  rakyat  banyak seketika,  telah  menimbulkan  dampak  besar terhadap  politik,  sosial,  ekonomi,  kebudayaan, pendidikan  dan  militer  (Effendy,  1990:  34). Selain itu, materi siaran dari sebuah stasiun radio juga  memiliki  beberapa  keunggulan  (Rahmadi, 1992:  89).  Siaran  radio  mempunyai  kekuatan mengutarakan  gagasan  atau  pendapat  secara sederhana  dan  langsung.  Materi  siaran  radio bersifat  sangat  luwes  (fleksibel)  karena  mudah dikoreksi, ditambah atau ditulis kembali sebelum siaran.  Keunggulan  lain  pada  dasarnya  radio
akan  informasi  serta  sebagai  ujung  tombak keterbukaan  informasi  di  daerah.  Metode penelitian  yang  digunakan  dalam  kajian  ini menggunakan  pendekatan  deskriptif  kualitatif dengan  melakukan  studi  kasus  di  LLP  Lokal Radio  Magetan  Indah.  Pemilihan  lembaga penyiaran ini berdasarkan proses panjang yang telah  dilalui  LPP    Lokal  Radio  Magetan  Indah sejak  awal  pendiriannya  sebagai  radio  milik pemerintah hingga keberadaannya pada saat ini sebagai lembaga publik.
Metode Penelitian Bentuk pengumpulan data pada penelitian studi  kasus  menggunakan  beragam  sumber seperti  wawancara,  pengamatan,  dokumen  dan artefak  (Cresswell,  2013:  146).  Berdasar  hal tersebut, data diperoleh pada kajian ini didapatkan melalui berbagai cara. Pertama dilakukan dengan studi  literatur.  Kemudian  observasi  lapangan serta wawancara mendalam (indepth interview) dengan pemangku kebijakan dan pengelola LPP Lokal  Radio  Magetan  Indah.  Penggalian  data juga  dilakukan  melalui  studi  dokumen  seperti peraturan-peraturan yang berlaku, dan dokumen yang dimiliki LPPL Radio Magetan Indah. Sumber  data  utama  dalam  kajian  ini yaitu dokumen dan arsip, yang meliputi seluruh peraturan  penundang-undangan  yang  terkait dengan  LPP  Lokal  Radio  Magetan  Indah, termasuk didalamnya Perda, Keputusan Bupati, dokumen  kelayakan    serta  dokumen  teknis kepenyiaran.  Sumber  utama  kedua  adalah informan,  dalam  hal  ini  pengelola  LPP  Lokal Radio  Magetan  Indah,  pemangku  kebijakan, maupun stakeholders lainnya. Untuk memeroleh simpulan,  terhadap  data  yang  telah  diperoleh selanjutnya dilakukan analisis. Strategi analisis dilakukan  dengan  menganalisis  data  melalui deskripsi tentang kasus dan tema. Hal ini sesuai dengan  yang  dijabarkan  oleh  Creswell  (2013: 146).
Hasil dan Pembahasan Pemilihan media radio untuk memenuhi kebutuhan akan informasi masyarakat bukan tanpa
Jurnal Ilmu Komunikasi, Volume 14, Nomor 3, September - Desember 2016, halaman
telah mempunyai khalayak khusus. Perubahan status dari RKPD menjadi LPP Lokal tentu juga membawa pengaruh tersendiri. Perubahan selama transformasi ini kan melalui berbagai tahapan dan proses yang kadang amat kompleks.  Memiliki  status  yang  baru  setelah bertahun-tahun  telah  mapan  dan  selanjutnya menjadi  bentuk  organisasi  publik,  LPP  Lokal tidak bisa melakukan perubahan secara parsial. Perubahan  harus  dilakukan  secara  menyeluruh dari berbagai sisi atau yang biasa disebut dengan refomasi  administratif.  Mohaddeseh  Fadayi dan  Nazanin  Mahammadvand  Golujeh  dari Islamic Azad University dalam artikel ilmiahnya mengatakan,  reformasi  administratif  mengarah pada system organisasi, segala hal yang berkaitan dengan  pihak-pihak  di  organisasi,  bagaimana serta  membicarakan  konteks  perencanaan perubahan  yang  mengacu  pada  peningkatan kinerja  yang  lebih  baik  (Fadayi  dan  Golujeh, 2015: 61). Sebagai  ujung  tombak  pelayanan penyiaran  bagi  masyarakat,  secara  ideal perubahan status harus dilakukan segera. Namun demikian  perubahan  ini  tiak  dapat  dikatakan dengan  mudah.  Menurut  Kenneth  Murphy, Lembaga penyiaran publik sangat memperhatikan kemasyarakatan  dan  selalu  menyediakan  ruang publik secara jelas. Pada saat yang sama hal ini dapat menyebabkan permasalahan tertentu dalam hubungannya  secara  kelembagaan  (Murphy, 2007 : 347). Semangat pembentukan lembaga penyiaran publik sangat berkaitan dengan banyak hal  serta  kominten  seluruh  pihak  yang  terkait. Dalam  transformasi  sistem  penyiaran,  Atie Rachmiatie  dalam  artikel  ilmiahnya  berjudul Konsistensi  Penyelenggaraan  RRI  dan  TVRI sebagai Lembaga Penyiaran Publik, menjelaskan secara makro dan mikro; makro terkait dengan sistem  politik,  sistem  ekonomi  dan  sistem kenegaraan  lainnya;  sedangkan  mikro  terkait dengan  sistem  kelembagaan  internal  dalam penyelenggaraan  lembaga  penyiaran  seperti masalah  SDM,  masalah  aturan  atau  regulasi serta  kebijakan,  masalah  pendanaan,  masalah
teknis,  program  dan  isi  siaran  “  (Rachmiatie, 2006: 282).
Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Magetan  Indah  berlokasi  di  Kawasan  Gedung Olah Raga (GOR) Ki Mageti Jalan Yosonegoro Magetan. Awal mula dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Magetan dengan status sebagai Radio Khusus Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Magetan dengan sebutan udara RKPD Magetan Indah AM 774.
Cerita  panjang  LPP  Lokal  Radio Magetan Indah dimulai dari Radio Amateur II (Rama  II).  Radio  ini  didirikan  dan  dipimpin langsung oleh Bupati Magetan pada tahun 1960- an. Pada tanggal 10 September 1969, Boediman, Bupati  Magetan  kala  itu  mengeluarkan  Surat Keputusan Nomor Sec/44/69. Keputusan tersebut menyatakan  merubah  Rama  II  menjadi  Radio Pemerintah  Daerah (RPD) Kabupaten Magetan. RPD  ini  disebut  juga  sebagai  Radio  Chusus Pemerintah Daerah (RCPD) Kabupaten Magetan pada  tanggal  11  September  1969.  Keputusan ini  diperkuat  oleh  Keputusan  DPRD  Gotong Royong kabupaten Magetan melalui surat nomor DPRD-GR/26/23/’69  tertanggal  29  September 1969 yang menyetujui bahwa berdirinya Radio Pemerintah Kabupaten Magetan terhitung tanggal 11 September 1969. Di kemudian hari, dengan adanya  penerapan  Ejaan  Yang  Disempurnakan (EYD), nama RCPD disesuaikan menjadi Radio Khusus Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Magetan  dan  dengan  nama  penyebutan  udara RKPD AM 747 Radio Magetan Indah.
RKPD Kabupaten Magetan menjalankan peran  dan  fungsi  sebagai  media  informasi, pendidikan,  penerangan  serta  hiburan.  Dalam kedudukannya ini RKPD berperan sebagai media yang  efektif  dan  sepenuhnya  berpihak  kepada pemerintah  sebagai  penyampai  pesan  kepada masyarakat.  Dapat  dikatakan  RKPD  bertindak sebagai corong pemerintah.  Seperti  halnya media plat merah kala itu, RKPD berkewajiban menyampaikan  program-program  pemerintah secara top-down. Hingga tahun 1980-an, RKPD Kabupaten Magetan  berkembang  pesat  sebagai  media
Iik Ervan Harwanto, Dinamika transformasi Radio Khusus Pemerintah Daerah (RKPD)...
informasi di daerah dan juga media hiburan yang dinanti-nantikan  banyak  pendengarnya.  Hal  ini didorong  kondisi  pada  saat  itu  teknologi  radio sedang berkembang dan belum ada stasiun radio lainnya sebagai kompetitor. Studio  RKPD  Magetan  Indah  berlokasi di  Jalan  MT  Haryono  1  Magetan,  Jawa  Timur dan dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan. Namun seiring waktu dengan kuatnya tekanan isu privatisasi pada akhir decade 1980- an, RKPD Magetan Indah AM 774 dikelola oleh pihak  ketiga  (swastanisasi)  selama  10  tahun mulai  tahun  1989  hingga  1999.  Pada  2000 hingga  tahun  2007  RKPD  Magetan  Indah AM 774 kembali dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Magetan dibawah naungan Bagian Informasi dan Kehumasan (saat ini Bagian Humas dan Protokol) Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan.
Seiring  dengan  hal  tersebut,  di  wilayah Magetan juga mulai muncul radio – radio swasta sebagai  kompetitor  RKPD  Magetan  Indah AM 774.  Sesuai  dengan  selera  pasar,  radio-radio swasta  tersebut  umumnya  menggunakan  jalur frekuensi  sedangkan  RKPD  Magetan  Indah AM  774  masih  AM  ( Amplitude  Modulation ). Hal  ini  menyebabkan  pemasang  iklan  dan juga  pendengar  banyak  yang  beralih  ke  Radio swasta  yang  menggunakan  FM  ( Frequency Modution) .  FM  mempunyai  gelombang  yang lebih  pendek  daripada  AM  namun  kualitas suara  yang  dihasilkan  lebih  jernih.  Kenyataan tersebut menyebabkan sumber dana dari siaran iklan  menjadi  semakin  berkurang  dari  waktu ke  waktu.  Di  lain  pihak,  pembiayaan  RKPD Magetan  Indah  AM  774  sangat  bergantung dari  pendapatan  iklan  karena  dana  siaran  dari Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah (APBD)  Kabupaten  Magetan  sangat  terbatas. Demikian  pula  dengan  pendengar  yang  beralih ke  radio  radio  FM  sehingga  membuat  RKPD semakin ditinggalkan pendengar.
Pemerintah Kabupaten Magetan sebagai  pemilik  radio,  mulai  merencanakan untuk  merubah  jalur  frekuensi  siaran  dari AM menjadi  FM.  Pada  tahun  2003,  Pemerintah Kabupaten  Magetan  mengajukan  permohonan
untuk  menggunakan  frekuensi  FM  104,00 MHz.  Karena  frekuensi  tersebut  digunakan oleh  Radio  Republik  Indonesia  (RRI)  untuk siaran  nasional,  maka  pada  tahun  2007,  Balai Monitor Surabaya menyarankan RKPD Magetan Indah  menggunakan  frekuensi  FM  104,9  MHz sehingga pendengar dan pemasang iklan semakin bertambah.
Selain itu, untuk mengatasi masalah umur studio dan peralatan yang telah uzur, Pemerintah Kabupaten Magetan membuat studio baru untuk RKPD Magetan Indah dengan lokasi di Gedung Olah Raga (GOR) Ki Mageti Jalan Yosonegoro Magetan. Studio ini dilengkapi dengan peralatan siaran,  pemancar  serta  peralatan  penunjang sesuai dengan standar penyiaran modern. Tidak tanggung-tanggung, peralatan standar penyiaran didatangkan built  up dan  juga  didukung  oleh menara  pemancar  setinggi  30  meter.  Dengan studio dan perlengkapan yang sepenuhnya baru ini  jangkauan  siaran  dapat  mencapai  seluruh wilayah  Kabupaten  Magetan  yang  memiliki topografi dataran tinggi berbukit-bukit.
Kemudian  untuk  menyesuaikan  dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran,  Radio  Khusus  Pemerintah  Daerah (RKPD) Kabupaten Magetan dirubah statusnya menjadi  Lembaga  Penyiaran  Publik  Lokal Radio Magetan Indah melalui Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6 tahun 2010. Permasalahan  tidak  berhenti  samai disini. Terdapat berbagai persoalan yang ditemui dalam kajian di lapangan. Dari sisi kelembagaan meliputi  kedudukan  Radio  Magetan  Indah sebagai  LPP  Lokal  secara  legal  formal.  Untuk sisi  operasional  meliputi  pendanaan  dan  teknis kepenyiaran. Sementara sisi organisasi meliputi struktur  organisasi.  Dan  tidak  kalah  besar pengaruhnya  adalah  hubungan  Radio  Magetan Indah  dengan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten Magetan setelah perubahan status menjadi LPP Lokal. Sisi  kelembagaan  yang  meliputi kedudukan  Radio  Magetan  Indah  sebagai  LPP Lokal  secara  hukum  telah  disyahkan  melalui Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2010 tentang

## Jurnal Ilmu Komunikasi, Volume 14, Nomor 3, September - Desember 2016, halaman
Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio  Magetan  Indah.  Perda  ini  diterbitkan Pemerintah Kabupaten Magetan pada tanggal 11 November 2010.
LPP  Lokal  Radio  Magetan  Indah  juga telah  mengajukan  perizinan.  Proses  pengajuan izin  penyiaran  ini  telah  menyelesaikan  tahap pemberian  rekomendasi  kelayakan  dari Komisi  Penyiaran  Indonesia  (KPI).  Dengan dimilikinya  rekomendasi,  LPP  Lokal  Radio Magetan Indah saat ini menunggu keluarnya Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP). Untuk  sisi  operasional  dari  segi pendanaan  LPP  Lokal  Radio  Magetan  Indah memiliki  sumber-sumber  pendanaan  misal  dari iklan,  jasa  penyiaran  ataupun  dana  partisipasi publikasi  misalnya  pengumuman  kehilangan, pengumuman panggilan, pengumuman kegiatan instansi  pemerintah  maupun  lembaga  non pemerintah.  Pendapatan  lain  diperoleh  dari blocking  time, produksi  spot  iklan  ataupun acara  siaran  langsung  di  luar  studio  yang membutuhkaan  dukungan  dana  dari  pihaak penyelenggara acara. Pendapatan penting berasal dari APBD Kabupaten Magetan. Bahkan, untuk pendapatan dari non APBD diharuskan mengikuti mekanisme  keuangan  pemerintah.  Pendapatan- pendapatan tersebut harus disetorkan ke daerah dalam  bentuk  PAD.  Target  pencapaian  PAD dengan nominal Rp 27 juta per tahun ini menjadi beban tersendiri bagi LPP Lokal Radio Magetan Indah. Khusus  untuk  pendanaan  yang  berasal dari APBD dan karena LPP Lokal Radio Magetan Indah masih menginduk pada Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan. Secara teknis LPP Lokal Radio Magetan Indah dikelola  sub  bagian  pelayanan  dan  media informasi.  Pos  anggaran  berada  pada  program optimalisasi  pemanfaatan  teknologi  informasi, kegiatan  LPPL  Radio  Magetaan  Indah.  Masih bergabungnya  pos  anggaran  di  Bagian  Humas dan Protokol berbagai interpretasi yang tumpang tindih. Beberapa pihak berpendapat seharusnya anggaran  untuk  LPP  Lokal  Radio  Magetan Indah  tidak  digabung  dengan  Bagian  Humas
dan  Protokol  namun  disalurkan  melalui  format tersendiri  karena  telah  berbentuk  lembaga tersendiri. Cakupan  jangkauan  siaran  LPP  Lokal Radio Magetan Indah meliputi wilayah Kabupaten Magetan. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan yang  tercantum  pada  Peraturan  Pemerintah nomor 11 tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik pada pasal 16  ayat  (1).  Cakupan  jangkauan  ini  membawa pegar`uh  tidak  langsung  kepada  target  sasaran pendengar  yang  ingin  dicapai  yaitu  seluruh lapisaan  masyarakat  Kabupaten  Magetan.  Dan secara  logis,  target  pendengar  atau  khalayak sasaran  ini  dikhususkan  pada  penduduk Kabupaten  Magetan  yang  memiliki  pesawat radio.  Dikarenakan  jumlahnya  berubah-ubah dan tidak ada sensus kepemilikan pesawat radio maka khalayak pendengar tidak bisa ditentukan secara pasti.
Waktu  siaran  yang  dipergunakan  LPPL Radio Magetan Indah dimulai pada pukul 05.00 sampai  dengan  pukul  24.00  setiap  hari  kecuali pada  hari  Sabtu  dengan  waktu  siar  24  jam. Format  siaran  menitikberatkan  pada  informasi, berita, hiburan dan pendidikan serta penyuluhan. Secara  lebih  rinci,  siaran  hiburan  dan  musik mendominasi sebanyak 30%, diikuti oleh siaran penerangan atau informasi sebesar 20%, siaran pendidikan dan kebudayaan 15%. Siaran berita dan  siaran  keagamaan  mendapat  jatah  masing- masing 10% demikian pula iklan sebesar 10%. Acara  penunjang  seperti  layanan  masyarakat hanya mendapatkan porsi 5%.
Sebagai lembaga publik, komposisi siaran masih  perlu  mendapat  perhatian.  Komposisi siaran yang mencirikan sebagai lembaga publik secara prosentase memang sudah nampak besar, namun demikian untuk partisipasi publik masih perlu  didorong.  Misalnya  untuk  materi  berita, hampir  seluruhnya  materi  berita  yang  diangkat dari  kegiatan  Pemerintah  Daerah  sedangkan materi  yang  berasal  murni  dari  masyarakat sangat  kecil  bahkan  bisa  dikatakan  tidak  ada sama  sekali.  Hal  ini  dikarenakan  reporter berita  seluruhnya  adalah  Pegawai  Negeri
Iik Ervan Harwanto, Dinamika transformasi Radio Khusus Pemerintah Daerah (RKPD)...
Sipil  di  Bagian  Humas  dan  Protokol  Setdakab Magetan.  Selama  ini  partisipasi  masyarakat hanya  ditunjukkan  dalam  partisipasi  interaktif melalui  SMS  ataupun  telepon  pada  mata  acara tertentu. Bentuk partisipasi lain dari masyarakat yang belum nampak adalah keikutsertaan dalam merencanaka  program  acara  sesuai  dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Perda  nomor  6  tahun  2010  tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio  Magetan  Indah  maka  LPP  Lokal  Radio Magetan  Indah  telah  mempunyai  dasar  hukum sebagai  lembaga  yang  berdiri  sendiri.  Sebagai lembaga  independen,  dalam  perda  tersebut, pada pasal 5 diatur mengenai susunan organisasi yang  terdiri  dari  Dewan  Direksi  dan  Dewan Pengawas.  Namun  demikian  sampai  saat  ini kedua kelengkapan tersebut belum terbentuk. Seperti diuraikan sebelumnya, mengenai pos  APBD  LPP  Lokal  Rado  Magetan  Indah berada  pada  Bagian  Humas  dan  Protokol Setdakab Magetan sehingga secara administratif, LPP Lokal Radio Magetan Indah saat ini berada dibawah naungan bagian tersebut. Hal ini tidak lepas  dari  sejarah  pendiriannya  ketikan  masih berstatus  RKPD  memang  berada  di  Bagian Humas dan Protokol.
Sampai saat ini Dewan Pengawas sama sekali  belum  ada.  Sementara  untuk  tugas  dan fungsi  Dewan  Direksi  secara  administratif dilaksanakan ex-officio oleh  Kapala  Bagian Humas dan Protokol Setakab Magetan. Sedangkan Kepala  Sub  Bagian  Pelayanan  dan  Media Informasi bertindak sebagai kepala studio. Dari pihak pengelola pun tedapat kesan keengganan untuk melepas LPP Lokal Radio Magetan Indah. Pemerintah  Kabupaten  memandang  Radio Magetan  Indah  merupakan  satu-satunya  aarana yang masih dimiliki untuk dipergunakan sebagai media penerangan. Dari fakta tersebut tergambar kerancuan antara Perda yang telah mengesahkan Radio Magetan Indah sebagai lembaga penyiaran publik, sementara dalam pelaksanaannya masih dikelola  secara  penuh  oleh  Bagian  Humas  dan Protokol. Sejarah  panjang  dibentuknya  Radio
Magetan  Indah  oleh  Pemerintah  Daerah Kabupaten  Magetan  juga  sangat  berpengaruh setelah diterapkannya UU nomor 32 tahun 2005 ini. Setelah berstatus sebagai LPP Lokal, Radio Magetan  Indah  tidak  dapat  serta  merta  lepas dari  pemda  dan  menjadi  lembaga  yang  berdiri sendiri  walaupun  secara  legal  format  telah  ada perda yang memayungi. Perbedaan persepsi juga sangat terasa seperti ketika pengajuan rancangan perda  pembentukan  LPP  Lokal  di  DPRD  yang memakan  waktu  relatif  panjang.  Ketika  itu anggota  legislatif  memandang  tidak  perlu dibentuk LPP Lokal karena Radio Magetan Indah telah eksis dengan dasar Keputusan Bupati. Hal ini  bertolak  belakang  dengan  kemauan  Komisi Penyiaran Indonesia yang mensyaratkan adaanya perda untuk menerbitkan Izin Penyelenggaraan Penyiaran. Status sebagai lembaga yang independen juga  membawa  dampak  tersendiri  bagi Satuan  Kerja  Perangat  Daerah  (SKPD)  untuk mempublikasikan informasi masyarakat di Radio Magetan  Indah.  Keengganan  ini  disebabkan adanya kewajiban kontribusi dana jasa penyiaran yang mana hal ini tidak ada ketika dahulu Radio Magetan Indah masih berstatus RKPD.
S impulan Hasil  penelitian  menemukan  dinamika yang  kompleks  pada  proses  transformasi  dari RKPD menjadi LPP Lokal. Secara legal formal, LPP Lokal Radio Magetan Indah telah melewai proses  transformasi  secara  baik  untuk  menjadi lembaga milik publik. Dengan adanya Peraturan Daerah  Kabupaten  Magetan  Nomor  6  tahun 2010,  merupakan  modal  berharga  bagi  untuk mewujudkan  diri  sebagai  lembaga  publik  serta dengan  ditunjang  peralatan  yang  representatif sehingga  mampu  menjangkau  setiap  lapisan masyarakat di Kabupaten Magetan. Namun  secara  operasional  ditemukan berbagai  hal  yang  berasal  dari  internal  dan eksternal  yang  memberikan  tantangan  yang dapat diperinci sebagai berikut Proses  pengajuan  perijinan  masih  harus segera diselesaikan, apalagi dengan mendapatkan

## Jurnal Ilmu Komunikasi, Volume 14, Nomor 3, September - Desember 2016, halaman
rekomendasi kelayakan maka IPP bagi LPP Lokal Radio Magetan Indah hanya tinggal melewati satu tahapan saja. Pendapatan dari APBD yang masih bergabung dengan Bagian Humas dan Protokol membuat mekanisme keuangan menjadi kurang fleksibel untuk menyesuaikan kebutuhan secara teknis.  Beban  PAD  juga  menjadi  persoalan tersendiri yang tentu saja membutuhkan energi tersendiri  untuk  memenuhinya.  Perencanaan program siaran belum terlihat adanya partisipasi masyarakat  sehingga  materi  siaran  belum mencerminkan kebutuhan publik.Dengan adanya Perda  yang  mengatur  perubahan  status  Radio Magetan  Indah  sebagai  LPP  Lokal  seharusnya sudah cukup sebagai dasar pemenuhan struktur organisasi  seperti  Dewan  direksi  dan  Dewan pengawas.  Namun  kedua  hal  tersebut  belum terbentuk.  Masih  dibutuhkan  komitmen  besar baik dari Pemerintah Kabupaten maupun DPRD untuk  mewujudkan  LPP  Lokal  Radio  Magetan Indah sebagai lembaga publik sepenuhnya.
Daftar  Pustaka Creswell, John W. (2013). Penelitian Kualitatif dan Desain Riset. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Effendy, Onong Uchyana. (1990). Radio Siaran Teori & Praktek. Bandung : Mandar Maju Ibrahim,  Idi  Sudandy  &  Bachruddin  Ali Akhmad. (2014). Komunikasi dan  Komodifikasi. Jakarta  :  Obor Littlejohn,  Stephen  &  Karen  A.  Foss  (2011).
Theories  of  Humman  Communication.
Illinois  :  Waveland  Press  Inc Nasrullah,  Rulli,  Dr,  M.Si.  (2014). Teori  dan Riset  Media  Siber  (Cybermedia). Jakarta:
Prenadamedia
Group
Rahmadi  F.  (1992). Public  Relation  dalam Teori  dan  Praktek. Jakarta  :  Gramedia Fadayi Mohaddeseh & Nazanin Mahammadvand
Golujeh. (2015). Administrative Reform  Strategies  with  Entrepreneurial Management  Approach  in  The  Public Organizations .  International  Journal  of Academic Research, Vol. 7. No. 1. 55-72. Murphy, Kenneth. (2007). Institutional Change and  Irish  Public  Broadcasting ,  Irish
Studies Review, Vol. 15, No. 3. 238-252.
Rachmiatie,
Atie. (2006). Konsistensi Penyelenggaraan  RRI  dan  TVRI sebagai  Lembaga  Penyiaran  Publik . MediaTor,  Vol  7,  No.  2.  281-292