Fakhri, M. I., Mulyati, E., & Trisnamansyah, P. (2024). Kepastian Hukum Bagi Pembeli yang Dirugikan pada Perjanjian Titip Jual di Sosial Media. Syntax Literate . (9)2.
http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v9i2
E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398

## Vol. 9, No. 2, Februari 2024

## KEPASTIAN  HUKUM  BAGI  PEMBELI  YANG  DIRUGIKAN  PADA PERJANJIAN TITIP JUAL DI SOSIAL MEDIA

## Muhammad Ibnu Fakhri*, Etty Mulyati, Purnama Trisnamansyah
Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, Indonesia Email: ibnufakhri.1997@gmail.com*

## Abstrak
Perjanjian titip jual yang dilakukan melalui sosial media dalam pelaksanaannya tidak selalu berjalan dengan mulus, dimana pihak penjual dapat melakukan wanpretasi terhadap pembeli. Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengkaji  penerapan  kepastian  hukum  dalam perjanjian titip jual melalui sosial media dengan dikaitkan dengan hukum perjanjian serta untuk mengetahui penyelesaian wanprestasi pada perjanjian titip jual di sosial media yang merugikan  pembeli  dikaitkan  dengan  asas  kepastian  hukum.  Penelitian  ini  menggunakan metode yuridis normatif untuk menelaah kaidah hukum positif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini juga dilakukan dengan studi kepustakaan mengenai peraturan perundang-undangan terkait seperti KUH  Perdata,  buku-buku,  dan  literatur  terkait  lainnya  serta  melakukan  studi  lapangan dengan  wawancara  pihak  makelar  dan  perjanjian  titip  jual  dalam  bentuk  yang  tersedia sebagai  objek  penelitian.  Analisis  terhadap  studi  kepustakaan  tersebut  dilakukan  secara kualitatif  untuk  mengungkapkan  kenyataan  yang  ada  berdasarkan  hasil  penelitian  berupa deskripsi atau penjelasan terkait penyelesaian masalah dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini  menunjukkan  bahwa  kepastian  hukum  dalam  pelaksanaan  perjanjian  titip  jual  melalui sosial  media  ini  belum  dipenuhi  dengan  baik.  Penyelesaian  wanprestasi  yang  merugikan pembeli kemudian diselesaikan secara kekeluargaan yang menimbulkan wanprestasi kepada makelar,  dimana  makelar  secara  hukum  memiliki  hak  menuntut  penjual  atas  wanprestasi yang dilakukannya.
Kata kunci : kepastian hukum, jual beli, sosial media

## Abstract
Consignment agreements conducted through social media does not always proceed smoothly in practice, as the seller can default on the buyer. The purpose of this very research is to examine the application of legal certainity of consignment agreement through social media associated with contract law and to examine dispute resolution of default in consignment agreement  that  resulted  in  buyer’s  loss  associated  with  legal  certainity.    This  research utilizes  normative  juridical  methods  to  scrutinize  positive  legal  rules,  with  analytical descriptive  research  specifications  regarding  the  applicable  laws  and  regulations.  This research  was  also  conducted  through  literature  studies  regarding  relevant  laws  and regulations such as the Civil Code, books, and other related literature, as well as conducting field studies by interviewing brokers and consignment agreements in the available formats as the objects of research. The analysis of the literature studies is conducted qualitatively to
provide existing facts based on the research results in the form of descriptions or relevant explanations in regards to problem solving in this research.
The results of this research indicate that the legal certainty in the implementation of consignment agreements through social media is yet to be fulfilled properly. The dispute resolution in this particular case defaulted the broker, in which the broker possesses the legal right to indict the seller for defaulting.
Keywords: Consignment agreement, Principle of Legal Certainty, Broker

## Pendahuluan
Dewasa ini, pengaruh globalisasi semakin terasa dalam kehidupan sehari-hari. Pengaruh globalisasi menjangkau banyak tempat dan banyak kelas sosial, termasuk masyarakat Indonesia. Hal  ini  dimungkinkan  berkat  penerapan  teknologi  informasi  yang  semakin  marak  dalam kehidupan  masyarakat,  salah  satunya  adalah  teknologi  internet.  Kehadiran  internet memungkinkan  masyarakat  untuk  selalu  terhubung  satu  sama  lain  dengan  cepat  tanpa memandang batas waktu maupun wilayah dengan berbagai sarana (Kantaatmadja, 2002). Hukum Indonesia  memiliki  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  dan  Undang-Undang  Nomor  19 Tahun  2016  yang  lebih  umum  disebut  sebagai  Undang-Undang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik atau UU ITE sebagai dasar hukum dalam penggunaan internet di wilayah Indonesia.
Salah satu manfaat dari sosial media adalah memberikan kemudahan dalam menjalankan usaha perdagangan dengan cepat dan luas tanpa mengenal batas waktu maupun wilayah. Sosial media membantu para penjuak dalam menjalankan jual beli secara online , baik dari segi penjualan maupun promosi (Oetomo et al., 2007). Seorang penjual dapat menjangkau banyak calon pembeli maupun  melakukan  transaksi  dengan  pembeli  dari  jarak  yang  jauh  dengan  bantuan  jangkauan sosial  media  yang  luas.  Kehadiran  fisik  dalam  jual-beli  bukanlah  menjadi  kendala  pada  era modern ini dengan bantuan internet dan sosial media yang membantu menghubungkan penjual dan pembeli tanpa terkendala waktu dan tempat.
Transaksi  jual  beli  yang  terjadi  melalui  sosial  media  yang  demikian  termasuk  sebagai bagian dari kegiatan e-commerce . E-commerce merupakan suatu proses transaksi jual beli yang dilakukan  dengan  basis  jaringan  elektronik  (Purnama  &  Putri,  2021). E-Commerce mencakup aktivitas  pembelian,  penjualan,  transfer,  maupun  pertukaran  produk,  layanan  atau  informasi melalui jaringan komputer termasuk internet (David & Turban, 2012). Keberadaan E-Commerce memudahkan penjual maupun pembeli dalam melakukan suatu transaksi tanpa batas tempat dan waktu.
Kemudahan  yang  dibawa  media  sosial  dalam  menjalankan  bisnis  tidak  serta  merta mendatangkan pembeli bagi para penjual. Promosi yang dijalankan oleh penjual tidak serta merta menjangkau  semua  pembeli  potensial  secara  akurat  dan  menuntut  penjual  untuk  terus  bekerja menjangkau dan melibatkan pelanggan potensial melalui jejaring sosial media (David & Turban, 2012).  Permasalahan  yang  demikian  akan  lebih  terasa  bagi  penjual  yang  tidak  memiliki kemampuan promosional yang baik di sosial media atau pada dasarnya bukan seorang penjual namun sedang berusaha untuk menjual suatu barang, dengan contoh konkrit atas kasus tersebut adalah seorang yang berusaha untuk menjual kendaraan maupun koleksi pribadinya melalui sosial media. Pembeli terkadang juga tidak dengan mudah menemukan penjual yang memiliki barang dengan kondisi dan harga yang diinginkan melalui internet dan media sosial. Contoh dari hal yang demikian adalah pembeli yang sedang mencari barang spesifik yang langka di pasaran ataupun pembeli  yang  mencari  barang  bekas  berkualitas  yang  sesuai  dengan  kemampuan  mereka.  Hal tersebut  belum  ditambah  dengan  risiko  penipuan  yang  dapat  dialami  oleh  pembeli  maupun penjual dengan beragam modus penipuan yang terus bermunculan di internet belakangan ini.
Makelar  bertindak  sebagai  perantara  atau  pihak  ketiga  yang  “dititipkan”  barang  milik penjual dengan bermodalkan foto dan keterangan barang dari penjual untuk dipasarkan melalui sebuah  akun  titip  jual  di  sosial  media.  Makelar  mengunggah  foto  barang  dan  teks  keterangan spesifikasi barang terkait pada sosial media mereka untuk kemudian menarik calon pembeli yang
berminat setelah yakin atas barang yang dititipkan oleh penjual dengan standar kualitas yang telah ditetapkan masing-masing makelar (David & Turban, 2012).
Seluruh urutan perjanjian dapat terjadi secara daring melalui sosial media tanpa adanya tatap  muka  langsung  antara  para  pihak  ataupun  penyerahan  barang  secara  fisik  dari  penjual kepada makelar (R, 2023). Calon pembeli yang tertarik menghubungi makelar untuk menanyakan kondisi barang lebih lanjut dan bernegosiasi terkait harga hingga tercapai kata sepakat, kemudian dilakukan pembayaran dari pembeli dengan metode transfer dana melalui rekening bank. Makelar kemudian  menyuruh  penjual  untuk  melakukan  pengiriman  ke  alamat  pembeli  setelah mendapatkan  konfirmasi  pembayaran.  Berdasarkan  usahanya  sebagaimana  disebutkan sebelumnya, makelar kemudian mendapatkan hasil atas usahanya melalui komisi atas penjualan barang  tersebut  atau  dengan  mengambil  selisih  antara  harga  yang  disepakati  oleh  penjual  dan harga yang disepakati oleh pembeli sebagai keuntungannya (R, 2023).
Nilai jual yang kuat dalam menjalankan usaha titip jual adalah jumlah pengikut akun titip jual yang banyak di sosial media untuk menjangkau pembeli potensial yang lebih tersegmentasi, dimana  jumlah  pengikut  akun  tersebut  ditambah  dengan  reputasi  akun  yang  baik  juga  dapat menjadi salah satu parameter calon pembeli bahwa akun titip jual tersebut merupakan titip jual yg terpercaya dengan produk berkualitas, harga terbaik, atau keduanya (R, 2023). Titip jual di media sosial umumnya memiliki fokus pada suatu segmen tertentu yang dapat mencakupi wilayah tertentu ataupun jenis barang tertentu sebagai ciri khasnya. Pada penulisan ini, Makelar selaku narasumber dan makelar menjalankan usaha titip jual yang bersegmentasi pada segmen otomotif sepeda motor.
Dunia bisnis mengenal titip jual sebagai konsinyasi. Konsinyasi yang dimaksud demikian merupakan  penitipan  barang  oleh  pemilik  kepada  pihak  lain  untuk  dijualkan.  Pada  praktiknya penitipan barang secara fisik oleh penjual kepada makelar dalam titip jual berbasis media dapat ditiadakan. Penjual cukup memberikan informasi keadaan dan foto barang kepada makelar untuk kemudian  dipasarkan  melalui  akun  titip  jual  tersebut  (Ridwan,  2021).  Hal  ini  semakin dimudahkan dengan keberadaan internet dan media sosial yang memungkinkan adanya transaksi melalui titip jual tanpa dibatasi lokasi yang berjauhan.
Konsinyasi yang demikian memiliki definisi yang berbeda dan tidak untuk disalah pahami sebagai  konsinyasi  yang  diatur  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  (KUHPerdata). Pasal  1381  KUHPerdata  menyebutkan  tentang  salah  satu  hapusnya  perikatan,  yaitu  apabila adanya  penawaan  pembayaran  tunai  yang  diikuti  penyimpanan  atau  penitipan  pembayaran tersebut  di  Pengadilan  Negeri.  Penitipan  tersebut  merupakan  apa  yang  dimaksud  sebagai konsinyasi dalam KUHPerdata, namun definisi konsinyasi yang dimaksud dalam KUHPerdata tersebut tidak sesuai dengan praktik titip jual/konsinyasi yang berkembang saat ini.
Pengaturan  yang  paling  mendekati  praktik  konsinyasi  dalam  Kitab  Undang-Undang Hukum Dagang yang selanjutnya akan disebut KUHD. KUHD menyebutkan adanya pedagang perantara  yang  meliputi  bursa  dagang,  makelar,  kasir,  komisioner,  ekspeditur  dan  pengangkut (Ridwan,  2021),  namun  tidak  mengatur  pasti  dan  eksplisit  tentang  titip  jual.  Konsinyasi  tidak memenuhi definisi dari jenis-jenis pedagang perantara yang ada di KUHD secara utuh serta tidak ditemukan  definisi  titip  jual  dalam  KUHPerdata  sehingga  menyebabkan  kekosongan  hukum positif yang mengatur konsinyasi.
Kekosongan hukum positif yang demikian mempengaruhi pelaksanaan perjanjian titip jual di sosial media. Undang-Undang sebagai hukum positif di Indonesia merupakan pedoman umum dalam bertingkah laku dan menjadi batasan bagi suatu Masyarakat dalam bertindak, termasuk dalam  melakukan  perbuatan  hukum.  Kekosongan  hukum  yang  demikian  dapat  mempengaruhi kepastian hukum dalam suatu perbuatan hukum.
Kepastian  hukum  sebagai  salah  satu  asas  hukum  dijelaskan  Undang-Undang  melalui Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut UU  Administrasi  Pemerintahan)  pada  beberapa  pasal  tertentu.  Pasal  10  ayat  (1)  huruf  a menjelaskan  asas  kepastian  hukum  sebagai  “asas  dalam  negara  hukum  yang  mengutamakan landasan  peraturan  perundang-undangan,  kepatutan, keajegan,  dan keadilan dalam  setiap
kebijakan penyelenggaraan pemerintahan”. Definisi mengenai asas kepastian hukum dijelaskan lebih lanjut dengan pendapat beberapa ahli hukum.
SF.  Marbun  mendefinisikan  asas  kepastian  hukum  sebagai  asas  yang  menghendaki stabilitas  hukum.  Stabilitas  hukum  yang  dimaksud  adalah  keputusan  hukum  yang  dikeluarkan harus  memberi  kepastian  dan  tidak  akan  dicabut  kembali  meskipun  terdapat  kekurangan didalamnya serta keputusan tersebut tidak berlaku surut (Kantaatmadja, 2002). Indraharto, S.H., menjelaskan lebih lanjut bahwa asas kepastian hukum terbagi menjadi formal dan material. Segi formal  yang  dimaksud  dalam  asas  kepastian  hukum  menghendaki  kejelasan  suatu  keputusan hukum bagi yang bersangkutan. Segi material dalam asas kepastian hukum menghendaki tidak adanya  keputusan  hukum  yang  diberlakukan  secara  surut.  Prinsip  utama  dari  asas  kepastian hukum berdasarkan definisi diatas adalah memberikan keteraturan, kepastian dan keadilan dalam suatu keputusan hukum (Indroharto, 2005).Tidak adanya kepastian hukum dapat menyebabkan kebingungan bagi Masyarakat dan para pihak dalam perjanjian terkait apa yang menjadi hak dan kewajiban mereka serta upaya yang dapat ditempuh untuk mendapatkan keadilan (Jasmi, 2020).
Tidak adanya pengaturan undang-undang yang mengatur tentang titip jual tidak serta merta menyebabkan kekosongan hukum dalam pengaturan perjanjiannya. Titip jual termasuk sebagai sebuah perjanjian campuran dengan pertimbangan bahwa KUHPerdata tidak memiliki pengaturan perjanjian titip jual. Perjanjian jenis baru merupakan perjanjian tumbuh dan berkembang seiring dengan  perkembangan  dan  kebutuhan  masyarakat,  namun  tidak/belum  memiliki  pengaturan dalam undang-undang secara khusus (Anand, 2011). Perjanjian jenis baru memberikan kebebasan kepada para pihak dalam menyusun perjanjian tersebut. Kebebasan untuk membuat segala jenis kesepakatan  dalam  KUHPerdata  merupakan  salah  satu  asas  perjanjian  yang  dikenal  sebagai kebebasan  berkontrak  sebagaimana  tercantum  dalam  Pasal  1338  ayat  (1)  KUHPerdata  yang berbunyi: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Pasal tersebut juga menyatakan bahwa suatu perjanjian yang dibuat diantara para pihak menjadi sumber hukum yang mengikat para pihak tidak terkecuali perjanjian titip jual.
Usaha  titip  jual  tidak  selamanya  berjalan  dengan  mulus  dengan  bantuan  teknologi  dan sosial media. Terdapat masalah hukum yang ditemui dalam melakukan suatu perjanjian titip jual melalui sosial media adalah kurangnya kepastian hukum dalam perjanjian titip jual. Salah satu bentuk nyata dari permasalahan tersebut adalah terjadinya wanprestasi dalam perjanjian titip jual dengan  konflik  yang  diawali  dengan  pembeli  dalam  suatu  perjanjian  titip  jual  mendapatkan barang  yang  tidak  sesuai  dengan  deskripsi  yang  diberikan  oleh  pemilik/penjual  barang  yang diperjualbelikan dalam perjanjian titip jual tersebut. Ketidaksesuaian ini umumnya berupa kondisi barang yang tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan, dengan salah satu contoh helm premium sebagai  objek  dalam  titip  jual  yang  dijanjikan  dalam  kondisi  seperti  baru  tanpa  ada  bekas pemakaian namun saat barang sampai di tangan pembeli terlihat adanya bekas pemakaian yang signifikan yang tentunya merusak nilai barang tersebut yang juga memiliki nilai koleksi tersendiri.
Permasalahan muncul saat pembeli mencoba untuk komplain kepada penjual barang yang bersangkutan atas barang yang tidak sesuai, dimana penjual tersebut tidak bertanggungjawab atas kesalahannya dan menghilang tanpa bisa dikontak lebih lanjut. Pembeli kemudian beralih kepada makelar sebagai salah satu pihak dalam perjanjian titip jual untuk meminta pertanggungjawaban atas kerugian yang diderita pembeli. Pembeli tentu merasa tertipu dan dirugikan dengan adanya kasus yang demikian. Kerugian yang diderita pembeli atas wanprestasi tersebut dapat dikatakan tidak sedikit, dengan jumlah kerugian terbesar yang dialami salah satu pembeli dalam perjanjian titip jual yang dilakukan oleh makelar tercatat di angka Rp36.000.000,00 terhadap sebuah helm sepeda motor premium bermerek Arai yang dijelaskan sebelumnya.
Kurangnya  pengaturan  dalam  undang-undang  terkait  titip  jual  yang  dapat  digunakan sebagai acuan dalam menyusun perjanjian titip jual menyebabkan ketidakpastian hukum dalam perjanjian  titip  jual,  termasuk  dalam  hal  terjadi  wanprestasi  sebagaimana  dalam  contoh  kasus sebelumnya.  Penyusunan  perjanjian  titip  jual  maupun  kata  sepakat  dalam  perjanjian  tersebut sangat umum terjadi melalui sosial media secara eksklusif tanpa adanya pertemuan antara para pihak  (R,  2023).  Perjanjian  titip  jual  melalui  sosial  media  menjadi  sangat  menggantungkan pemenuhan  kepastian  hukumnya  hanya  kepada  perjanjian  yang  disusun  oleh  para  pihak.
Pelaksanaan kebebasan berkontrak dalam penyusunan perjanjian titip jual seharusnya tidak serta merta  mengesampingkan  asas  kepastian  hukum.  Pelaksanaan  kebebasan  berkontrak  juga seharusnya  tetap  memperhatikan  ketentuan  umum  dalam  hukum  perikatan  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1319 KUH Perdata.
Kasus yang dialami makelar sebagaimana telah disebutkan sebelumnya juga menunjukkan kebingungan terkait kepastian hukum terhadap perjanjian titip jual secara umum dan khususnya dalam  kasus  spesifik  tersebut.  Secara  pertanggungjawaban  mereka  merasa  seharusnya  tidak bertanggungjawab  atas  kerugian  yang  diderita  oleh  pembeli  karena  mereka  selaku  titip  jual menganggap bahwa tanggung jawab makelar sebatas menghubungkan penjual dan pembeli dalam hal terjadi wanprestasi sekalipun namun tidak bertanggungjawab atas wanprestasi yang dilakukan oleh penjual maupun pembeli, sementara pihak pembeli yang merasa tertipu beranggapan bahwa makelar tidak teliti dalam menjalankan usahanya dan harus turut bertanggungjawab atas kerugian yang diderita pembeli (D, 2023). Makelar tentu keberatan untuk mengganti sesuatu yang mereka rasa bukan bagian dari tanggungjawabnya, terlebih lagi dengan angka kerugian sebagaimana yang telah  disebutkan  sebelumnya  atau  lebih  (D,  2023).  Multitafsir  hukum  terkait  tanggungjawab seorang makelar terjadi dikarenakan kurangnya kepastian hukum yang cukup dan menyebabkan kebingungan dalam penyelesaian wanprestasi pada perjanjian yang demikian. Kepastian hukum yang  tidak  terpenuhi  secara  tidak  langsung  mempengaruhi  kepastian  hak  dan  kewajiban  para pihak serta perlindungan dalam pelaksanaannya. Atas dasar tersebut, penerapan Asas Kepastian Hukum dalam perjanjian titip jual melalui sosial media beserta dengan penyelesaian wanprestasi yang mungkin terjadi dalam perjanjian tersebut menjadi suatu permasalahan yang patut dikaji.
Kajian terhadap perjanjian titip jual sebelumnya telah diteliti terlebih dahulu dalam jurnal dengan  judul  “Tinjauan  Yuridis  Konstruksi  Hukum  Perjanjian  Pada  Jasa  Titip  Beli  Dan  Titip Jual” yang disusun oleh Annisa Syaufika Yustisia Ridwan dalam Mimbar Hukum, Volume 33 Nomor 1 Tahun 2021 yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Penelitian tersebut mengkaji tentang jasa titip beli dan titip jual sebagai perkembangan dalam perdagangan barang  untuk  menentukan  konstruksi  dari  perjanjian  terkait  jasa  tersebut.  Pembaruan  dalam penelitian ini jika dibandingkan dengan penelitian yang disebutkan sebelumnya adalah penelitian ini melibatkan kajian terhadap kasus nyata yang terjadi dalam perjanjian titip jual yang merugikan pihak pembeli untuk mengetahui penerapan kepastian hukum dalam perjanjian titip jual sebagai perjanjian tak bernama serta mengetahui metode penyelesaian yang dapat ditempuh dalam kasus tersebut.
Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan tersebut diatas, penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui penerapan asas kepastian hukum dalam perjanjian titip jual di sosial media dikaitkan dengan hukum perjanjian, dan penyelesaian wanprestasi pada perjanjian titip jual di  sosial  media  yang  mengakibatkan  kerugian  bagi  pembeli  dikaitkan  dengan  asas  kepastian hukum.

## Metode Penelitian
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Metode pendekatan yuridis normatif merupakan penelitian lapangan yang mengkaji data sekunder seperti bahan hukum primer, sekunder dan tersier untuk dikaitkan dengan asas dalam perjanjian (Soekanto & Mamudji, 2014). Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum sebagai badan hukum yang bersifat autoritatif atau badan hukum yang memiliki otoritas (Suardita, 2017). Bahan hukum sekunder terdiri dari buku,  artikel,  jurnal,  hasil  penelitian,  makalah  dan  lain  sebagainya  yang  relevan  dengan permasalahan yang akan dibahas sebagai penjelasan bahan hukum primer. Bahan hukum tersier terdiri  dari  kamus  maupun  ensiklopedi  sebagai  bahan  hukum  yang  memberi  petunjuk  dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder (Suardita, 2017).
Peneliti akan meneliti data sekunder yang berhubungan dengan hukum perdata, hukum perjanjian,  asas-asas  dalam  hukum  perjanjian,  klausula  baku  dalam  perjanjian,  dan  perjanjian
endorsement, dan melakukan penelitian terhadap dokumendokumen yang erat kaitannya dengan penelitian ini.
Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis dengan metode analisis yuridis kualitatif.  Metode  tersebut  memfokuskan  pada  bahan  hukum  positif  yang  kemudian  dianalisa secara kualitatif. Analisa kualitatif tidak menggunakan tolak ukur angka, rumus, statistic maupun matematika  dan  mengungkapkan  kenyataan  pada  hasil  penelitian  secara  deskriptif  yang  tidak dapat dirumuskan dengan penelitian matematis.

## Hasil dan Pembahasan
Praktik Perjanjian Titip Jual Melalui Sosial Media Perjanjian titip jual yang dilakukan melalui sosial media tidak dapat dilepaskan dari pengaruh internet,  sosial  media  dan e-commerce yang  semakin  melekat  dalam  kehidupan  masyarakat. Ketiga unsur tersebut berperan besar sebagai media dalam memudahkan pelaksanaan perjanjian titip jual yang dilakukan melalui sosial media.
Dasar  dari  segala  kemudahan  dalam  melakukan  perjanjian  titip  jual  berasal  dari  penerapan internet yang semakin melekat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Survey yang dilakukan  oleh  Asosiaso  Penyelenggara  jasa  Internet  Indonesia  (APJII)  membenarkan  adanya peningkatan  penggunaan  internet  di  Masyarakat  Indonesia,  dengan  pengguna  internet  periode 2022-2023 yang telah mencapai angka 215,63 juta orang. Angka tersebut merupakan peningkatan sebesar 2,67% persen dibandingkan dengan periode sebelumnya pada tahun 2021-2022. Angka tersebut  juga  mencakup  78,19%  total  populasi  Indonesia  yang  mencapai  275,77  juta  jiwa. Gambaran  peningkatan  penggunaan  internet  di  Indonesia  dapat  dilihat pada  tabel  dibawah  ini (Nurhanisah, 2023) :

## Tabel 1. Peningkatan Penggunaan Internet di Indonesia
No. Tahun Jumlah Pengguna (juta) Persentase Jumlah Pengguna (persen) 1. 2017 143,26 54,68 2. 2018 171,17 64,80 3. 2019-2020 196,71 73,70 4. 2021-2022 210,03 77,02 5. 2022-2023 215,63 78,19
Penggunaan  internet  oleh  Masyarakat  Indonesia  didominasi  oleh  pengguna  telepon genggam dengan persentase pengguna sebesar 98,3% dari angka pengguna internet di Indonesia. Tingginya penggunaan internet di Indonesia juga dapat dilihat dari durasi penggunaan harian yang mencapai  rata-rata  sebanyak  7  jam  42  menit (Widi,  2023a) .  Penggunaan  sosial  media  di Indonesia  juga  tidak  kalah  besar  dengan  penggunaan  internet  itu  sendiri.  Sosial  Media  yang merupakan bagian dari internet memudahkan masyarakat untuk terhubung dengan satu sama lain dan berkomunikasi serta berbagi informasi (Cahyono, 2016) . Peningkatan penggunaan sosial media  oleh  Masyarakat  Indonesia  dilaporkan  oleh  We  Are  Social  yang  mencapai  167  juta pengguna, yang peningkatannya dapat dilihat pada table dibawah ini :
Tabel 2. Peningkatan Penggunaan Sosial Media di Indonesia No. Tahun Jumlah Pengguna (Juta) 1. 2014 62 2. 2015 72 3. 2016 79 4. 2017 106 5. 2018 130 6. 2019 150 7. 2020 160 8. 2021 170
9. 2022 191 10. 2023 167
Terlihat  adanya  penurunan  pada  tahun  2023  dibandingkan  dengan  tahun  sebelumnya, namun We Are Social mengklarifikasi bahwa data terakhir muncul setelah ada revisi penting yang membuat  angka  tersebut  tidak  sebanding  pada  tahun  sebelumnya.  Penggunaan  sosial  media sehari-hari oleh Masyarakat Indonesia juga termasuk tinggi dengan penggunaan rata-rata yang mencapai  3  jam  18  menit  setiap  harinya.  Angka  tersebut  menempatkan  Indonesia  sebagai pengguna sosial media tertinggi kesepuluh di dunia (Widi, 2023b).
Peningkatan penggunaan internet di Indonesia juga berdampak kepada fenomena transaksi jual beli melalui internet. Transaksi yang demikian dikenal sebagai Electronic Commerce atau e- commerce .  Lingkup  yang  termasuk  dalam  definisi e-commerce mencakup  segala  aktivitas pembelian,  penjualan,  transfer,  maupun  pertukaran  produk,  layanan  atau  informasi  melalui jaringan komputer termasuk internet (David & Turban, 2012). Transaksi e-commerce di Indonesia merupakan  fenomena  besar  yang  terus  mengalami  peningkatan  dan  berperan  besar  pada perkembangan  ekonomi  nasional  serta  regional.  Momentum  Works  melaporkan  bahwa peningkatan e-commerce di  Asia  Tenggara  pada  2022  lalu  didominasi  oleh  Indonesia  yang menyumbangkan  nilai  transaksi  bruto  terbesar  sebanyak  51,9  miliar  dolar  AS (Annur,  2022). Peningkatan e-commerce dalam negeri juga dapat dilihat dari laporan Statista Market Insights, dengan peningkatan penggunaan e-commerce sebagai berikut (Mustajab, n.d.).
Tabel 3. Peningkatan Penggunaan E-Commerce di Indonesia No. Tahun Jumlah Pengguna (Juta) 1. 2018 93,42 2. 2019 118,8 3. 2020 138.09 4. 2021 158,65 5. 2022 178,94
Perkembangan internet, sosial media serta e-commerce tersebut memunculkan banyak jenis usaha baru yang dijalankan melalui internet, sosial media maupun e- commerce. Perjanjian titip jual merupakan salah satu fenomena baru yang muncul seiring dengan perkembangan tersebut, dimana perjanjian titip jual saat ini marak dilakukan dilakukan melalui sosial media.
Kemudahan  yang  diberikan  internet  dan  sosial  media  dalam  menyebarkan  informasi  juga memudahkan seseorang untuk menjadi makelar dengan hanya bermodal ponsel pintar, internet dan sebuah akun sosial. Makelar merupakan contoh nyata dari kemudahan tersebut, dengan D yang sebelumnya merupakan seorang mahasiswa dan fotografer dengan koneksi yang luas dalam komunitas sepeda motor serta R yang pada awalnya sudah memiliki bengkel sepeda motor dan bermaksud  untuk  menambah  sampingan  baru.  Keduanya  mengandalkan  koneksi  yang  mereka miliki sebagai kredibilitas awal dalam membuka akun sosial media untuk menjalankan usaha titip jual. Akun sosial media tersebut umumnya mengkhususkan diri pada satu segmen barang atau pasar  tertentu  dan  dengan  bantuan  komunitas  dari  segmen  pasar  tersebut  dapat  membangun kredibilitas yang baik dan pengikut asli yang banyak di sosial media sebagai salah satu patokan reputasi dan jaringan seorang makelar di sosial media (R, 2023).
Perjanjian titip jual dalam prakteknya melibatkan 3 pihak, yaitu pemilik barang/penjual, pihak titip jual/konsinyasi/makelar dan pembeli Hubungan antara para pihak tersebut adalah sebagai berikut (R, 2023):

## Gambar 1. Hubungan Para Pihak dalam Perjanjian Titip Jual
a. Penjual  menitipkan  informasi  barang  dagangan  miliknya  kepada  makelar  untuk  dicarikan pembeli melalui makelar tersebut dan menegosiasi harga imbalan jasa makelar
1) Penitipan  dagangan  dilakukan  melalui  sosial  media  dengan  mengirimkan  informasi  dan foto atau video barang tanpa adanya penyerahan barang secara fisik kepada makelar
b. Makelar melakukan pengecekan barang/informasi barang dagangan miliknya dan menegosiasi imbalan jasanya hingga tercapai kesepakatan
1) Pengecekan dilakukan melalui foto, video dan keterangan penjual melalui sosial media
2) Hal ini dikarenakan kesibukan maupun jarak penjual yang tidak memungkinkan adanya pengecekan langsung
3) Hal  ini  sekaligus  menunjukkan  kemudahan  sosial  media  dalam  menyebarkan  informasi serta memudahkan proses titip jual
c. Makelar mengunggah foto atau video barang yang dititipkan oleh penjual berikut dengan teks keterangan  kondisi  dan  informasi  barang  kepada  calon  pembeli  yang  tertarik,  melakukan negosiasi kepada pembeli
1) Foto  atau  video  barang  diunggah  ke  sosial  media  milik  makelar  dengan  keterangan informasi barang yang diberikan oleh penjual
d. Pembeli  memilih  dan  melakukan  negosiasi  kepada  makelar  atas  barang  yang  ingin  dibeli berdasarkan informasi dari makelar hingga tercapai kesepakatan
1) Pemilihan barang dan negosiasi harga serta hal-hal lainnya dilakukan melalui sosial media
e. Makelar  menyuruh  pembeli  untuk  melakukan  pembayaran  kepada  penjual  atas  barang  dan harga yang telah disepakati
f. Pembeli melakukan pembayaran kepada penjual atas barang dan harga yang telah disepakati berdasarkan perintah makelar
1) Pembayaran  dilakukan  melalui  transfer  bank  kepada  rekening  penjual  setelah  adanya kesepakatan
g. Makelar menyuruh penjual untuk mengirimkan barang kepada pembeli
h. Penjual mengirimkan barang yang telah dibayar kepada pembeli berdasarkan perintah makelar 1) Pengiriman dilakukan dengan jasa ekspedisi yang pengurusannya dilakukan oleh penjual
i. Penjual memberikan imbalan atas jasa mencarikan pembeli
1) Imbalan  diberikan  kepada  makelar  setelah  seluruh  proses  jual  beli  antara  penjual  dan pembeli terlaksana
Perjanjian  titip  jual  tidak  memiliki  pengaturan  khusus  dalam  peraturan  perundang- undangan,  namun  terdapat  beberapa  pengaturan  yang  dapat  dikaitkan  terhadap  perjanjian  titip jual.  KUHD  menyebutkan  adanya  pedagang  perantara  seperti  bursa  dagang,  makelar,  kasir, komisioner dan pengangkut namun tidak mengatur pasti dan eksplisit tentang titip jual (Ridwan, 2021).
Jika  dikaitkan  dengan  ranah  hukum  dalam  melakukan  kegiatan  di  internet,  hukum Indonesia memiliki pengaturan terhadap tata cara berperilaku dan berinteraksi di sosial media melalui  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  dan  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016 yang  lebih  umum  disebut  sebagai  Undang-Undang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  atau umum dikenal sebagai UU ITE. Muatan UU ITE salah satunya mengatur perdagangan elektronik atau e-commerce dan  aturan  berinteraksi  perbuatan  sosial  melalui  internet  (Winarno,  2011). Pengaturan lebih lanjut terkait e-commerce juga diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Pengaturan tersebut menjadi salah satu acuan dalam mengkaji kasus ini karena perjanjian titip jual yang dilakukan melalui sosial media termasuk dalam ranah UU ITE, khususnya dalam pengaturan e-commerce meskipun tetap tidak mengatur secara spesifik terkait perjanjian titip jual

## Wanprestasi Dalam Perjanjian Titip Jual Melalui Sosial Media Yang Mengakibatkan Kerugian Bagi Pembeli
Perjanjian  titip  jual  dalam  pelaksanaannya  tidak  selalu  berjalan  dengan  lancar.  Tidak selamanya para pihak menghormati apa yang diperjanjikan dalam perjanjian, termasuk perjanjian titip jual ini. Perilaku pihak yang tidak menghormati hak dan kewajiban dalam perjanjian titip jual  dapat  berakibat  pada  terjadinya  hal-hak  yang  tidak  diinginkan,  seperti  wanprestasi. Wawancara yang dilakukan dengan Makelar terkait pelaksanaan titip jual yang mereka lakukan menjelaskan adanya wanprestasi yang telah terjadi sepanjang pengalaman mereka menjalankan usaha titip jual. Wanprestasi ini awalnya terjadi dalam hubungan hukum yang akan dijelaskan kembali  dengan  bagan  hubungan  hukum  antar  para  pihak  dalam  perjanjian  titip  jual  sebagai berikut :

## Gambar 2. Hubungan Para Pihak dalam Perjanjian Titip Jual
a. Penjual  menitipkan  informasi  barang  dagangan  miliknya  kepada  makelar  untuk  dicarikan pembeli melalui makelar tersebut dan menegosiasi harga imbalan jasa makelar
b. Makelar melakukan pengecekan barang/informasi barang dagangan miliknya dan menegosiasi imbalan jasanya hingga tercapai kesepakatan
c. Makelar mengunggah foto atau video barang yang dititipkan oleh penjual berikut dengan teks keterangan  kondisi  dan  informasi  barang  kepada  calon  pembeli  yang  tertarik,  melakukan negosiasi kepada pembeli
d. Pembeli  memilih  dan  melakukan  negosiasi  kepada  makelar  atas  barang  yang  ingin  dibeli berdasarkan informasi dari makelar hingga tercapai kesepakatan
e. Makelar  menyuruh  pembeli  untuk  melakukan  pembayaran  kepada  penjual  atas  barang  dan harga yang telah disepakati
f. Pembeli melakukan pembayaran kepada penjual atas barang dan harga yang telah disepakati berdasarkan perintah makelar
g. Makelar menyuruh penjual untuk mengirimkan barang kepada pembeli
h. Penjual mengirimkan barang yang telah dibayar kepada pembeli berdasarkan perintah makelar
i. Penjual memberikan imbalan atas jasa mencarikan pembeli
Wanprestasi  pada  kasus  yang  dijelaskan  oleh  Makelar  dimulai  dari  poin  ke  8  dalam hubungan  hukum  tersebut.  Penjual  mengirimkan  barang  kepada  pembeli  berdasarkan  perintah makelar, namun barang yang dikirimkan tidak sesuai dengan spesifikasi atau kondisi barang yang dijanjikan  sebelumnya,  dimana  kondisi/spesifikasi  barang  yang  didapati  pembeli  adalah  lebih buruk  dari  keterangan  penjual.  Kondisi  yang  demikian  tentunya  merugikan  pembeli  karena dengan harga yang disepakati pembeli mengharapkan kondisi barang yang sesuai dengan yang dijanjikan,  terlebih  jika  barang  tersebut  merupakan  barang  bernilai  tinggi  serta  memiliki  nilai koleksi tertentu.
Pembeli  yang  mendapati  barang  yang  tidak  sesuai  tersebut  kemudian  mengajukan keberatan kepada pihak penjual. Permasalahan muncul Ketika penjual tidak menjawab komplain yang diajukan pembeli secara daring melalui sosial media. Penjual kemudian menghilang tanpa dapat  dihubungi  oleh  pembeli  dan  dalam  beberapa  kasus  lain  memblokir  kontak  pembeli  dan pihak  makelar/titip  jual.  Wanprestasi  terjadi  karena  penjual  tidak  memenuhi  prestasi  secara penuh,  namun  penjual  menolak  untuk  bertanggungjawab  maupun  memenuhi  prestasi  yang tertunggak (R, 2023) .
Pembeli  kemudian  menghadapi  kebingungan  atas  siapa  yang  bertanggungjawab  atas kerugian yang dideritanya, dimana pada akhirnya pembeli meminta pertanggungjawaban kepada makelar sebagai salah satu pihak dalam perjanjian titip jual. Multitafsir terhadap tanggung jawab dalam  perjanjian  ini  akhirnya  terjadi  dan  menimbulkan  permasalahan.  Berdasarkan  bagan hubungan hukum diatas, pihak titip jual/makelar berpendapat bahwa mereka tidak ada sangkut pautnya  terhadap  wanprestasi  tersebut.  Pihak  titip  jual  telah  melakukan  kewajibannya  dalam memastikan informasi terkait barang yang dijual melalui mereka. Pihak pembeli berdalih bahwa pihak titip jual/makelar turut bertanggungjawab atas kekeliruan informasi barang yang merugikan pembeli dengan kurangnya ketelitian dalam memastikan informasi barang, terlebih lagi dengan para pihak yang terhalang oleh jarak dapat menyebabkan pemeriksaan barang yang tidak efektif oleh  pihak  titip  jual.  Pembeli  beranggapan  bahwa  makelar  juga  berperan  sebagai  penjamin terhadap kualitas barang dan transaksi dengan pihak penjual sehingga turut bertanggungjawab atas kerugian yang diderita oleh pembeli, terlebih dalam kasus ini. Makelar dalam kasus tersebut kemudian  memilih  untuk  mengalah  dan  memberikan  ganti  rugi  kepada  pembeli  dengan melakukan buyback atau  membeli  lagi  barang  tersebut  sesuai  dengan  harga  yang  dibayarkan pembeli.  Makelar  tetap  berpendapat  bahwa  hal  tersebut  bukan  seharusnya  menjadi  tanggung jawab mereka, namun memilih untuk mengalah dalam rangka menjaga reputasi dan kredibilitas usaha mereka (D, 2023) .
Penyelesaian yang dilakukan makelar terhadap kasus yang telah disebutkan diatas bukanlah solusi  yang  tuntas.  Kerugian  yang  dialami  oleh  makelar  merupakan  suatu  hal  yang  tidak  ada kepastian  hukumnya  sehingga  perlu  dikaji  dari  segi  kepastian  hukum  dan pertanggungjawabannya.  Perjanjian  ini  tidak  diatur  secara  spesifik  dalam  aturan  hukum  di Indonesia, sehingga pengaturannya sangat bergantung kepada perjanjian yang telah disusun oleh para pihak,pemenuhan ketentuan umum dan aspek-aspek dalam perjanjian sesuai KUHPerdata serta  aturan  yang  sekiranya  terkait  dengan  perjanjian  titip  jual  yang  dilakukan  melalui  sosial media.  Penerapan  kepastian  hukum  pada  perjanjian  ini  akan  berdampak  pada pertanggungjawaban  pihak,  khususnya  pihak  makelar  yang  dianggap  bertanggungjawab  atas kerugian  yang  dialami  pembeli.  Teori  pertanggungjawaban  juga  perlu  dicermati  dalam  kasus wanprestasi ini bersamaan dengan pemenuhan kepastian hukum perjanjian titip jual serta aturan hukum yang terkait dengan perjanjian ini secara umum.
Perjanjian Titip Jual Melalui Media Sosial Yang Mengakibatkan Kerugian Bagi Pembeli Dihubungkan Dengan Kepastian Hukum Dalam Hukum Perjanjian Di Indonesia
Penerapan Kepastian Hukum Dalam Perjanjian Titip Jual Ditinjau Dari Hukum Perjanjian Kepastian  hukum  dimaknai  oleh  Gustav  Radbruch  sebagai  salah  satu  tujuan  hukum bersamaan  dengan  kemanfaatan  dan  keadilan  hukum.  Kepastian  hukum  mengedepankan penegakan  hukum  berdasarkan  pembuktian  formil  dimana  suatu  perbuatan  dianggap  sebagai pelanggaran bila melanggar aturan tertulis tertentu. Ultrecht kemudian mengemukakan adanya 2 pengertian terhadap kepastian hukum sebagai berikut (Syahrani, 1991):
1. Adanya aturan umum yang mengatur perbuatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan
2. Sebagai  keamanan  hukum  bagi  seseorang  dari  kesewenangan  pemerintah  atas  hak  dan kewajiban seseorang kepada negara dan sebaliknya
Berdasarkan  teori  tersebut  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  kepastian  hukum mengedepankan penegakan hukum formil sebagai keamanan hukum seseorang untuk mengatur perbuatan  yang  boleh  dan  tidak  boleh  dilakukan.  Kepastian  hukum  juga  kemudian  berfungsi menjamin keamanan hukum seseorang atas hak dan kewajibannya, baik antar individu maupun antara individu dengan pemerintah dan sebaliknya. Peraturan hukum formil menjadi kunci dalam menegakkan nilai kepastian hukum.
Pengkajian terhadap penerapan kepastian hukum dalam perjanjian titip jual melalui sosial media  kemudian  membutuhkan  pendekatan  yang  sedikit  berbeda.  Hal  ini  disebabkan  karena perjanjian titip jual merupakan salah satu perjanjian tak Bernama sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Ketentuan formal yang kemudian menjadi acuan untuk dikaji dalam perjanjian titip jual melalui sosial media adalah ketentuan umum KUHPerdata, khususnya ketentuan Buku III tentang Perikatan sesuai dengan ketentuan Pasal 1319 KUHPerdata yang mengharuskan segala perjanjian, termasuk perjanjian tak bernama untuk tunduk pada ketentuan umum dalam Bab 3 dan bab  sebelumnya  dalam  KUHPerdata.  Perjanjian  formil  yang  disusun  para  pihak  yang  terikat dalam perjanjian titip jual melalui sosial media juga menjadi acuan dalam mengkaji penerapan kepastian hukum dalam perjanjian ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata tentang akibat persetujuan yang telah dibuat berlaku sebagai hukum/undang-undang bagi para pihak yang terlibat.  Ketentuan  yang  demikian  kemudian  dibandingkan  dengan  penerapannya  dalam perjanjian titip jual berdasarkan fakta yang didapat melalui wawancara dengan pelaku usaha titip jual yang juga dikenal sebagai makelar.
Pemenuhan  terhadap  ketentuan  perjanjian  dalam  suatu  perjanjian  titip  jual  ditinjau terlebih dahulu dari syarat sahnya suatu perjanjian. Syarat tersebut sebagaimana telah disebutkan pada  bagian  sebelumnya  terdiri  atas  syarat  subjektif  dan  objektif.  Syarat  subjektif  yang  harus dipenuhi  dalam  suatu  perjanjian  titip  jual  meliputi  kesepakatan  dan  kecakapan  para  pihak. Perjanjian titip jual tentunya menekankan harus adanya suatu kesepakatan yang murni tanpa ada paksaan. Wawancara dengan Makelar menyatakan bahwa dalam perjanjian titip jual terlaksana dengan  kesepakatan  penuh  antara  pihak  penjual,  pembeli  maupun.  Penjual  sepakat  untuk memberikan  imbalan  atas  jasa  makelar  dalam  menjualkan  dagangannya  dan  Makelar  sepakat membantu menjualkan dagangan milik pihak penjual. Hubungan antara Makelar dengan Pembeli pun didasari oleh kesepakatan dimana pembeli bersedia untuk membeli barang yang ditawarkan makelar  atas  harga  yang  telah  disepakati  dan  Makelar  sepakat  untuk  menyuruh  penjual  untuk mengirimkan barang yang telah dijanjikan apabila harga dan hal-hal lain terkait transaksi telah disepakati bersama.
Pemenuhan kecakapan para pihak dalam melaksanakan suatu perjanjian titip jual dapat dikatakan sebagai suatu hal yang abu-abu. Makelar dalam melaksanakan usaha titip jual beberapa kali mendapati pembeli yang belum cukup umur/dewasa menurut undang-undang dan dianggap belum cakap dalam melakukan perbuatan hukum, termasuk dalam perjanjian ini. Perjanjian tetap dilaksanakan meskipun hal yang demikian karena makelar menganggap bahwa dalam perjanjian tersebut  telah  terpenuhi  suatu  kesepakatan  atas  hal  tertentu  dengan  suatu  sebab  yang  tidak terlarang yang telah memenuhi 3 syarat lain dalam suatu perjanjian. Patut diingat bahwa dalam syarat  subjektif  perjanjian  pelanggaran  atas  suatu  syarat  subjektif  dapat  menyebabkan  suatu perjanjian untuk dibatalkan, namun hal tersebut baru dapat terjadi atas kehendak salah satu pihak
atau pihak lain yang sekiranya mengalami kerugian atas perjanjian tersebut. Perjanjian tersebut tetap dapat terlaksana selama syarat lain dalam perjanjian terpenuhi dan tidak ada permintaan untuk  membatalkan  perjanjian  tersebut.  Selain  kasus  yang  disebutkan  diatas,  pihak  dalam perjanjian  titip  jual  tersebut  umumnya  berupa  individu  atau  perorangan  yang  telah  memiliki kecakapan  pribadi  ataupun  perwakilan  dari  seseorang/badan  hukum  tertentu  yang  telah mengantongi kewenangan/kuasa untuk melakukan perbuatan hukum dalam perjanjian titip jual. Umumnya pihak dalam perjanjian titip jual yang berupa perwakilan dari seseorang/badan hukum tersebut berasal dari pihak penjual (D, 2023).
Syarat  lain  yang  perlu  diperhatikan  dalam  perjanjian  titip  jual  adalah  syarat  objektif. Syarat tersebut meliputi  adanya suatu hal tertentu serta suatu sebab yang tidak terlarang. Adanya suatu hal tertentu dimaksudkan bahwa perjanjian tersebut memiliki suatu pokok persoalan yang diperjanjikan.  Perjanjian  titip  jual  memiliki  beberapa  pokok  persoalan  yang  diperjanjikan dalamnya secara jelas. Hal tersebut meliputi janji penjual untuk menjual barang sesuai dengan informasi  yang  sesuai  dan  memberikan  imbalan  kepada  makelar,  makelar  berjanji  untuk mencarikan pembeli serta memastikan kondisi barang atas informasi dari penjual kepada pembeli, pembeli kemudian berjanji untuk melakukan pembayaran atas barang yang ditawarkan makelar. Terdapat  janji  untuk  memberi  dan  menyerahkan  barang  dalam  hal  penyerahan  barang  dan pembayaran  serta  janji  untuk  berbuat  sesuatu  dalam  perjanjian  tersebut  dalam  hal  pemberian informasi oleh penjual, verifikasi informasi barang oleh makelar dan pelayanan yang dilakukan makelar baik kepada penjual maupun pembeli.
Perjanjian titip jual dalam perjanjiannya juga haruslah atas suatu sebab yang halal/bukan suatu  sebab  yang  dilarang.  Barang  yang  dititipakan  pada  makelar  untuk  dijualkan  umumnya merupakan barang yang sah dan tidak melanggar hukum. Makelar hanya berkecimpung di segmen pasar  otomotif  sepeda  motor  serta  menolak  keras  apabila  dititipkan  barang  yang  sekiranya bertentangan dengan hukum yang ada. Selain karena hal tersebut melanggar hukum, Makelar juga memiliki  pegangan  moral  dan  agama  dalam  menolak  hal  tersebut.  Makelar  dalam  hal  ini menyatakan bahwa sepengetahuan mereka dalam melakukan usaha titip jual hanya melibatkan barang-barang  yang  dimiliki  secara  sah  oleh  pembelinya  namun  tidak  pernah  sepenuhnya memeriksa apakah barang yang dititipkan kepada mereka merupakan barang yang dimiliki sah atau  tidak.  Hal  ini  menjadi  poin  yang  patut  dicermati  bagi  Makelar  serta  para  pelaku  titip jual/makelar lainnya.
Bentuk  dari  Perjanjian  titip  jual  dapat  ditinjau  dari  beberapa  aspek.  Berdasarkan perjanjian titip jual yang dilakukan oleh makelar didapati sebagai perjanjian tidak tertulis. Hal ini disebabkan karena perjanjian tersebut tidak memiliki draf perjanjian yang konkrit dan sebatas memperjanjikan terkait hak dan kewajiban para pihak melalui percakapan di sosial media seperti Direct Message Instagram dan WhatsApp, tidak ada “hitam diatas putih” atau draf perjanjian yang konkrit terhadap perjanjian tersebut. Apabila dasar perjanjian tertulis dimaknai sebagai perjanjian yang memiliki bukti tertulis tanpa harus adanya suatu bentuk draf perjanjian, maka perjanjian tersebut kemudian termasuk dalam perjanjian dibawah tangan. Bentuk perjanjian yang demikian memiliki kelemahan dalam hal adanya wanprestasi maupun penyangkalan perjanjian oleh salah satu pihak, pihak yang menuntut kemudian harus mengumpulkan bukti atas adanya perjanjian tersebut.
Pemenuhan  tahap  penyusunan  perjanjian  dalam  perjanjian  titip  jual  melalui  sosial  media merupakan suatu hal yang penting dalam menjamin kepastian hukum suatu perjanjian, termasuk perjanjian titip jual ini. Tahap-tahap tersebut mencakup hal seperti berikut :
1. Pra-kontraktual
Tahap pra-kontraktual dalam perjanjian titip jual yang dilakukan Makelar dapat dilihat dari beberapa aspek. Makelar dalam melakukan perjanjian titip jual mengaku bahwa mereka melakukan identifikasi para pihak sebelum melaksanakan perjanjian titip jual. Identifikasi ini terutama  ditujukan  kepada  penjual  yang  hendak  menitipkan  barang  dagangannya  kepad Makelar dengan mengutamakan mereka yang sekiranya terlebih dahulu dikenali oleh rekan se-komunitas. Contoh dari hal tersebut adalah bahwa seorang penjual yang hendak menitipkan barang kepada Makelar memiliki teman yang dikenali terlebih dahulu oleh Makelar dan dapat
mengkonfirmasi serta menjamin bahwa penjual tersebut tidak memiliki histori yang kurang baik dalam bertransaksi. Identifikasi pembeli umumnya dilakukan dengan pengecekan mandiri terhadap akun sosial media yang digunakan pembeli untuk memastikan bahwa akun tersebut memang digunakan oleh orang asli untuk menghindari kemungkinan penipuan oleh pembeli.
Perjanjian titip jual yang dilakukan Makelar juga melaksanakan tahapan penelitian aspek terkait serta tahapan negosiasi dalam pra-kontraktual mereka. Hal tersebut umumnya meliputi unsur seperti kondisi barang, harga, pembayaran, pengiriman dan lain sebagainya pada jual beli umumnya. Negosiasi kemudian dilakukan atas unsur-unsur tersebut.
Kekurangan  dari  pelaksanaan  tahapan  ini  adalah  Makelar  enggan  untuk  menyatakan besaran imbalan secara eksplisit di tahap pra-kontraktual. Mereka berpendapat bahwa imbalan tersebut baiknya didiskusikan setelah tercapai kesepakatan harga barang dengan alasan bahwa tiap barang memiliki nilai yang berbeda-beda dan tidak dapat dipatok dengan persentase tetap terhadap  imbalan  atas  jasa  makelar  mereka.  Perhitungan  atas  imbalan  dilakukan  dengan memperhitungkan harga barang yang disepakati.
D  memberikan  contoh  bahwa  dirinya  dalam  kesempatan  langka  pernah  sukses menjualkan  sebuah  motor  besar  bermerek  Ducati  dengan  nilai  transaksi  sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), dimana kemudian dirinya meminta imbalan jasa kepada  penjual  motor  tersebut  sebesar  Rp30.000.000,00  (tiga  puluh  juta  rupiah)  setelah transaksi  dilaksanakan.  D  dalam  kesempatan  lain  menjelaskan  bahwa  dirinya  pernah mengalami hanya menerima imbalan kurang dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dalam usahanya menjualkan helm premium. R menjelaskan hal yang serupa dan menganggap hal tersebut sebagai suka duka usaha. Alasan dari hal yang demikian juga didasari oleh rasa segan Makelar untuk “menembak” harga imbalan di depan kepada penjual dan pembeli mereka yang seringkali adalah teman pribadi juga, namun mereka mengklaim bahwa perhitungan imbalan yang berbeda-beda tersebut tetap memperhatikan harga awalan yang dimintakan oleh penjual.
Memorandum of Understanding dalam perjanjian titip jual ini hanya ditemukan dalam catatan  percakapan  antara  makelar  dengan  penjual  maupun  pembeli  yang  menyatakan kesepakatan  terkait  perjanjian  titip  jual  yang  telah  disebutkan  sebelumnya.  Tidak  ada  nota kesepahaman  dalam  bentuk  draf  konkrit  atas  hal  tersebut.  Hal  ini  beresiko  menimbulkan ketidakpastian hukum serta multitafsir hukum yang menimbulkan snowball effect pada tahap perjanjian dan pelaksanaan perjanjian setelahnya.
2. Kontraktual
Para pihak dalam perjanjian titip jual melalui sosial media yang dilakukan oleh Makelar melakukan  perumusan  kontrak  secara  umum,  namun  hal  tersebut  secara  garis  besar  hanya mencakup  hal  utama  seperti  kondisi  barang,  harga  dan  tata  cara  pengiriman.  Para  pihak dianggap sudah memahami hak dan kewajiban lainnya tanpa dirasa perlu untuk dijabarkan secara  detail.  Penyusunan  perrjanjian  tersebut  juga  hanya  dilaksanakan  dalam  percakapan pribadi  melalui  sosial  media  seperti Direct  Message Instagram  dan  percakapan  WhatsApp tanpa  adanya  hitam  diatas  putih.  Makelar  berargumen  bahwa  hal  tersebut  dilakukan  demi efisiensi transaksi serta pada umumnya perjanjian berjalan dengan baik tanpa kendala berarti. Kendala yang sering muncul dalam perjanjian tersebut dirasa cukup dapat diatasi melalui cara kekeluargaan secara umum.
3. Pasca kontraktual
Tahapan pasca kontraktual dalam perjanjian titip jual yang dilakukan Makelar merupakan tahapan yang terdampak atas beberapa unsur yang tidak terpenuhi dalam tahap perjanjian tersebut. Penafsiran mengenai perjanjian titip jual tersebut diserahkan kepada para pihak yang dianggap sudah mengetahui hak dan kewajibannya masing-masing. Terdapat suatu jargon andalan yang mendasari hal ini di kalangan penjual dan pembeli di sosial media belakangan ini, yaitu “ Be a smart buyer/seller” . Hal tersebut muncul sebagai dasar untuk mengedukasi penjual dan pembeli di sosial media agar lebih memahami hak dan kewajiban serta praktik umum dalam bertransaksi melalui internet dan sosial media, yang pada akhirnya ditujukan untuk meningkatkan efisiensi transaksi  dengan  mengurangi  pertanyaan  yang  terlalu  mendasar  atau  dirasa  tidak  perlu.  Hal tersebut juga diakui Makelar diberlakukan dalam perjanjian titip jual yang mereka lakukan.
Alternatif penyelesaian sengketa dalam perjanjian tersebut juga terdampak oleh tahapan lainnya  dalam  perjanjian  ini,  dimana  dalam  tahapan  ini  alternatif  penyelesaian  sengketa  yang digunakan oleh Makelar adalah penyelesaian secara kekeluargaan. Makelar berpendapat bahwa penyelesaian sengketa secara kekeluargaan dirasa lebih efisien untuk mengurangi hal-hal yang merepotkan  dibandingkan  dengan  penyelesaian  sengketa  lainnya.  Penyelesaian  secara kekeluargaan juga diharapkan oleh Makelar untuk tetap menjaga perasaan dan hubungan pribadi para pihak yang umumnya berasal dari satu komunitas yang sama.
Pemenuhan aspek-aspek perjanjian dalam perjanjian titip jual yang dilakukan Makelar secara  umum  telah  memenuhi  banyak  aspek-aspek  umum  perjanjian  sesuai  dengan  ketentuan umum  Buku  III  KUHPerdata.  Masalah  terhadap  kepastian  hukum  atas  perjanjian  titip  jual kemudian  muncul  dalam  praktik  pelaksanaan  perjanjian  yang  dilaksanakan  Makelar  terkait dengan materiil perjanjian yang tidak menjelaskan hak dan kewajiban para pihak secara detail. Dalih efisiensi dan kepercayaan antar sesama komunitas menjadi alasan minimnya penjabaran perjanjian secara detail antara para pihak.
Gustav  Radbruch  sebagaimana  disebutkan  sebelumnya  menjelaskan  bahwa  kepastian hukum mengedepankan penegakan hukum secara formil, namun tidak ada peraturan yang secara spesifik mengatur perjanjian titip jual serta formil dari perjanjian titip jual yang dilaksanakan oleh Makelar  tidak  memiliki  bentuk  draf  yang  konkrit.  Hal  tersebut  kemudian  mempengaruhi kepastian hukum karena perjanjian sebagai hukum tidak dirumuskan dalam bentuk draf konkrit yang  dapat  menimbulkan  multitafsir  hukum  terkait  aturan  yang  ditegakkan  untuk  menjamin kepastian hukum. Hak dan kewajiban para pihak juga tidak dirincikan secara jelas yang berpotensi menimbulkan multitafsir maupun kekosongan hukum dalam hal terjadinya suatu permasalahan hukum  dalam  pelaksanaan  perjanjian  tersebut.  Jika  turut  dikaitkan  dengan  teori  Utrecht, keamanan hukum dari perjanjian titip jual tersebut juga menjadi tidak pasti dengan adanya asumsi bahwa penjual dan pembeli dianggap sudah mengetahui hak dan kewajiban masing-masing yang pada praktiknya belum tentu seperti yang demikian.
Aturan formil yang sekiranya dapat digunakan sebagai acuan dalam mengkaji perjanjian titip  jual  melalui  sosial  media  diantaranya  adalah  aturan  terkait  jual  beli  serta  aturan  terkait penggunaan internet di Indonesia. Dasar dari dapat digunakannya aturan tersebut sebagai acuan tambahan dalam perjanjian titip jual adalah karena perjanjian titip jual mengandung unsur jual beli sesuai dengan teori Suy Generis dalam teori perjanjian campuran yang diaplikasikan secara analogis  serta  perjanjian  titip  jual  tersebut  dilakukan  melalui  perantara  sosial  media  yang merupakan bagian besar dari internet yang penggunaannya diatur oleh Undang-Undang.
Aturan  jual  beli  terkait  dapat  ditemukan  pada  Bab  V  KUHPerdata  tentang  Jual  Beli sebagai  suatu  perjanjian  Bernama  yang  diatur  oleh  KUHPerdata,  sedangkan  aturan  terkait penggunaan internet di Indonesia dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang lebih umum disebut sebagai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, disingkat sebagai UU ITE serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor  71  Tahun  2019  tentang  Penyelenggaraan  Sistem  dan  Transaksi  Elektronik  sebagai pengaturan  teknis  pelaksanaan  lebih  lanjut  UU  ITE.  Aturan-aturan  tersebut  menjadi  acuan tambahan dalam mengkaji kepastian hukum perjanjian titip jual melalui sosial media, namun tidak adanya aturan yang mengatur spesifik terkait perjanjian ini ditambah dengan penerapan perjanjian titip  jual  sebagaimana  disebutkan  sebelumnya  yang  penyusunannya  kurang  konkrit  dan komprehensif tetap berpotensi menyebabkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan perjanjian tersebutt.
Penyelesaian  Wanprestasi  Dalam  Perjanjian  Titip  Jual  Melalui  Sosial  Media  Yang Mengakibatkan Kerugian Bagi Pembeli
Untuk  lebih  mudah  memahami  kasus  wanprestasi  yang  telah  dijelaskan  dalam  bab sebelumnya dapat dipahami inti awal yang menyebabkan wanprestasi tersebut sebagai berikut ; (1) pembeli mendapatkan barang yang tidak sesuai dengan kondisi yang dijelaskan, (2) penjual  menghindar  dan  menghilang  saat  dikomplain  oleh  pembeli,  dan  (3)  makelar
dianggap  turut  bertanggungjawab  atas  kerugian  yang  dialami  pembeli  yang  kemudian memberikan ganti rugi atas kerugian yang disebabkan oleh penjual.
Makelar sebagaimana telah disebutkan sebelumnya menganggap bahwa yang seharusnya bertanggungjawab adalah penjual, karena makelar hanya sebatas melakukan perantaraan antara penjual  dan  pembeli.  Terjadi  multitafsir  hukum  yang  menjadi  halangan  dalam  penyelesaian wanprestasi tersebut. Pertanyaan yang kemudian muncul dari kasus tersebut adalah, siapa yang sebenarnya bertanggungjawab atas wanprestasi tersebut?
Multitafsir hukum dalam permasalahan tersebut merupakan akibat dari tidak adanya bentuk perjanjian yang komprehensif dalam pelaksanaan perjanjian titip jual tersebut sebagaimana telah dijelaskan  sebelumnya.  Perjanjian  titip  jual  sebagai  perjanjian  tak  Bernama  menempatkan perjanjian yang disusun oleh para pihak sebagai hukum yang sepatutnya ditaati oleh para pihak dalam  perjanjian  tersebut.  Bentuk  perjanjian  yang  tersusun  secara  komprehensif  tentunya memudahkan para pihak dalam mencapai pemahaman yang sama terhadap hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan perjanjian tak Bernama.
Secara formil, bentuk perjanjian titip jual melalui sosial media yang sepenuhnya dilakukan melalui percakapan pada sosial media seperti Direct Message (DM) Instagram dan WhatsApp termasuk dalam perjanjian tertulis dibawah tangan, dimana klausula perjanjian tersebut tertulis dalam  percakapan  pada  kanal  sosial  media  yang  telah  disebutkan  sebelumnya.  Pembuktian terhadap perjanjian tersebut tetap dimungkinkan dengan adanya pengaturan alat bukti elektronik dalam  UU  ITE  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  1  angka  1  yang  mendefinisikan  tentang informasi  elektronik,  dimana screenshot atau  tangkapan  layer  termasuk  sebagai  informasi elektronik. Pasal 5 ayat (1) UU ITE menambahkan bahwa Informasi elektronik demikian apabila dicetak  menjadi  termasuk  dalam  alat  bukti  surat,  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  1886 KUHPerdata. Alat bukti yang demikian kemudian perlu dilakukan usaha pembuktian bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti berasal dari sistem elektronik yang berkeyakinan (Juniartha et al., 2021) .
Jika dikaitkan dengan acuan kepastian hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch yang  telah  dijelaskan  sebelumnya,  formil  perjanjian  titip  jual  tersebut  kurang  memberikan kepastian  hukum  terhadap  para  pihak  dalam  pelaksanaannya.  Gustav  Radbruch  menghendaki bahwa sebuah hukum baiknya dirumuskan dengan cara yang jelas untuk menghindari kekeliruan penafsiran hukum serta memudahkan pelaksanaan hukum tersebut. Perjanjian titip jual melalui sosial  media  dalam  kasus  ini  kurang  memenuhi  acuan  kepastian  hukum  tersebut.  Perjanjian tersebut hanya didasari oleh kesepakatan dan klausula yang terbentuk melalui percakapan pada sosial media tanpa adanya pembentukan draf perjanjian konkrit. Hal tersebut berpotensi memicu kekeliruan pemaknaan hukum karena tidak adanya draf perjanjian konkrit sebagai wujud usaha untuk  memastikan  kesepahaman  hukum  antara  para  pihak  terlebih  dahulu.  Para  pihak sebagaimana disebutkan dianggap sudah mengetahui hal-hal dalam perjanjian titip jual tersebut yang  dikuatkan  dengan  jargon  seperti  ” Be  a  smart  buyer/seller ”  sebagaimana  disebutkan sebelumnya. Kesepakatan dan klausula yang muncul dalam percakapan tersebut pun memerlukan proses  pembuktian  yang  lebih  sebagaimana  disebutkan  sebelumnya  apabila  dipersengketakan dalam perkara perdata.
Permasalahan berikutnya muncul dalam materiil perjanjian titip jual melalui sosial media yang tidak disusun secara komprehensif. Gustav Radbruch sebagaimana disebutkan sebelumnya mengemukakan  acuan-acuan  dalam  memaknai  kepastian  hukum,  salah  satunya  adalah  hukum tersebut adalah perumusan hukum secara jelas dimana hukum positif dalam bentuk perundang- undangan.  Perjanjian  titip  jual  sebagai  perjanjian  tak  Bernama  menempatkan  perjanjian  yang disusun secara sah berlaku sebagai hukum yang mengikat para pihak sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdata. Permasalahan muncul dengan perjanjian yang tidak disusun secara komprehensif menyebabkan  hukum  yang  berasal  dari  perjanjian  tersebut  rentan  untuk  berubah-ubah  dan menyebabkan multitafsir hukum. Hal tersebut tentunya tidak memberikan kepastian hukum serta pemahaman yang sama antara para pihak dalam memastikan berjalannya suatu perjanjian dengan baik, termasuk perjanjian titip jual melalui sosial media tersebut.
Hak  dan  kewajiban  para  pihak  dalam  perjanjian  ini  tidak  dirincikan  secara  jelas  yang menimbulkan multitafsir hukum akibat tidak adanya pemaparan hak dan kewajiban dalam adanya sengketa  sebagaimana  terjadi  dalam  kasus  ini.  Tidak  ada  klausula  mengenai  alternatif penyelesaian  sengketa  yang  konkrit  dalam  perjanjian  yang  disusun  para  pihak  terhadap  kasus tersebut, Dimana penyelesaian secara kekeluargaan yang dilakukan Makelar merupakan tindakan dinamis yang diambil dalam menyelesaikan sengketa tersebut dan tidak diatur sebelumnya dalam perjanjian  titip  jual  yang  mereka  laksanakan.  Penggunaan  sumber  hukum  lain  secara  analogis yang sekiranya terkait dengan perjanjian tersebut menjadi alternatif untuk memberikan kepastian hukum dalam kasus ini.
Kepastian hukum yang dimaksudkan Utrecht sebagai keamanan hukum seseorang terhadap individu lain menjadi tidak terlaksana dalam perjanjian ini. Dalih efisiensi, kebiasaan maupun kepercayaan antar anggota komunitas hanya memberikan kepastian secara moral, namun tidak memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan perjanjian titip jual melalui sosial media. Peran Makelar sebagai pihak yang aktif mengakomodasi penyusunan perjanjian kemudian mengarah kepada pertanyaan berikutnya, apakah makelar menjadi bertanggungjawab atas wanprestasi yang ada terhadap perannya dalam perjanjian tersebut?
Jika  dikaji  berdasarkan  teori  pertanggungjawaban,  makelar  dalam  kasus  tersebut  juga merupakan  salah  satu  pihak  yang  bertanggungjawab  atas  kerugian  pembeli  dengan  dasar tanggungjawaban unsur kesalahan dan kelalaian. Tanggung jawab atas kesalahan diatur dalam Pasal  1365  dan  1366  KUHPerdata,  dimana  prinsip  tersebut  menyatakan  bahwa  tidak  ada pertanggungjawaban apabila tidak ada suatu kesalahan. Makelar dalam analisis kasus tersebut terbukti  lalai  dalam  menerapkan  penyusunan  perjanjian  yang  tidak  konkrit  dan  komprehensif. Makelar dalam kasus tersebut juga lalai dalam menjamin dan memastikan kondisi barang yang ia janjikan kepada pembeli tersebut.
Analisis terhadap penerapan sistem titip jual yang dilakukan Makelar mendapati bahwa standar operasional Makelar dalam memastikan kualitas barang yang dititipkan pada sosial media mereka kurang mumpuni untuk menjamin kualitas barang tersebut kepada pembeli. Verifikasi atas kondisi barang tersebut hanya dilakukan berdasarkan foto, video maupun keterangan yang diberikan  oleh  penjual  yang  menitipkan  barangnya  kepada  Makelar.  Verifikasi  tambahan terkadang  dilakukan  Makelar  dengan  menanyakan  kepada  koneksinya  yang  mengenal  pihak penjual untuk memastikan keterangan penjual tersebut. Tahapan yang demikian tentunya tidak menjamin  kondisi  barang  tersebut  secara  penuh  karena  foto,  video  dan  keterangan  bisa  saja diubah atau dikaburkan sesuai keinginan penjual. Hal ini berbeda dengan makelar yang dititipkan barang secara langsung oleh penjual dimana makelar dapat mengecek secara langsung.
Standar  operasional  yang  demikian  kemudian  menjadi  pedang  bermata  dua  terhadap makelar. Pada satu sisi standar operasional tersebut meningkatkan efisiensi perjanjian titip jual yang  dilakukan  Makelar  dengan  menghilangkan  batasan  ruang  dan  waktu,  namun  di  sisi  lain perbedaan jarak yang terdapat antara para pihak meningkatkan kemungkinan adanya pihak yang memiliki  itikad  buruk  dalam  melakukan  tindakan  yang  sekiranya  merugikan  pihak  lain. Penerapan standar operasional dalam kasus ini menjadi suatu faktor yang turut berperan dalam kerugian yang dialami oleh pembeli, dimana pembeli turut menyalahkan makelar karena gagal dalam  menjamin  kualitas  barang  yang  dibeli  oleh  pembeli  tersebut.  Kesalahan  tersebut  tidak otomatis menempatkan makelar sebagai pihak yang sepenuhnya bertanggungjawab atas kerugian pembeli  karena  kesalahannya  tersebut.  Makelar  dalam  kasus  ini  kemudian  bertanggungjawab secara  kolektif  bersama  dengan  pihak  penjual  dalam  kasus  ini  jika  didasari  teori pertanggungjawaban.
Pihak penjual dalam perjanjian ini melakukan tindakannya yang beritikad buruk dengan bantuan teknologi untuk menjaga anonimitas setelah melakukan tindakan yang merugikan pihak- pihak  dalam  perjanjian  tiitip  jual  tersebut.  Anonimitas  yang  dimaksud  adalah  seseorang  yang melakukan  tindakan  yang  merugikan  tersebut  dapat  dengan  mudah  menghilangkan  kontaknya dengan mematikan akun sosial medianya maupun memblokir pihak yang mencarinya di sosial media. Batasan jarak juga memudahkan pihak yang tidak beritikad baik agar tidak mudah dicari oleh pihak yang berkepentingan.
Tidak  adanya  respon  dari  penjual  untuk  menanggapi  pembeli  maupun  makelar  atas wanprestasi yang ia lakukan menunjukkan tidak adanya itikad baik oleh pihak penjual. Itikad baik dinilai melalui cara berhubungan hukum dengan pihak lain dalam suatu perjanjian secara jujur dan  baik,  dimana  beberapa  ahli  hukum  menyamakan  itikad  baik  dengan  kejujuran (Prodjodikoro, 2006) .
Penjual  dalam  kasus  ini  tidak  jujur  kepada  pembeli  maupun  makelar  terhadap  kondisi barang yang dijualnya. Penjual tersebut juga tidak menjawab kontak pembeli dan makelar yang mengajukan  komplain  atas  hal  tersebut.  Tidak  adanya  kejujuran  dan  kebaikan  dalam menyelesaikan  komplain.  Penjual  juga  tidak  melaksanakan  apa  yang  ia  janjikan,  mengambil keuntungan melalui tipu daya terhadap pembeli dan makelar serta tidak mematuhi kewajibannya tersebut.  Penjual  dalam  hal  ini  melanggar  ketentuan  Pasal  1338  ayat  (3)  KUHPerdata  yang mewajibkan  itikad  baik  dalam  suatu  perjanjian  Atas  kesalahan  tersebut,  penjual  secara  teori bertanggungjawab atas kesalahannya sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPerdata.
Makelar  dalam  kasus  tersebut  kemudian  secara  teori  dapat  menuntut  ganti  rugi  atas kerugian yang harus ditanggung makelar untuk mengganti kerugian pembeli dalam penyelesaian sengketa  secara  kekeluargaan.  Ganti  rugi  yang  demikian  karena  makelar  yang  secara  teori bertanggungjawab  secara  kolektif  bersama  penjual  dalam  mengganti  kerugian  pembeli  pada pelaksanaannya  menanggung  bagian  tanggung  jawab  penjual  dalam  mengganti  kerugian  yang dialami pembeli. Perkembangan hukum terkini kemudian memberikan kebebasan kepada makelar terhadap tanggung jawab dalam mengganti kerugian pembeli tersebut.
Pasal 21 ayat (2) huruf b UU ITE menjelaskan bahwa akibat hukum dalam suatu transaksi elektronik yang dilakukan oleh penerima kuasa ditanggung oleh yang memberi kuasa. Makelar sebagai pihak dalam perjanjian titip jual disebutkan dalam Pasal 63 KUHD menjelaskan bahwa makelar yang tidak diangkat secara resmi menurut Pasal 62 KUHD bertindak sebagai penerima kuasa. Kesimpulan dari kedua hukum tersebut adalah bahwa makelar secara hukum seharusnya terbebas dari pertanggungjawaban atas kerugian yang dialami makelar dalam kasus wanprestasi ini. Kerugian yang dialami makelar merupakan bentuk wanprestasi yang dilakukan penjual yang tidak jujur dalam memenuhi kewajibannya memberikan informasi barang yang benar sehingga merugikan  makelar.  Prestasi  makelar  untuk  mendapatkan  informasi  barang  yang  menitipkan barangnya  tidak  dipenuhi  oleh  penjual  yang  menimbulkan  wanprestasi  dan  kerugian  kepada makelar.
Makelar  kemudian  secara  teori  dapat  menuntut  penjual  atas  kerugian  yang  ia  tanggung untuk mengganti kerugian yang dialami pembeli. Apabila makelar hendak untut menuntut ganti rugi  tersebut,  ia  kemudian  harus  membuktikan  bahwa  dirinya  tidak  bertanggungjawab  atas kerugian  tersebut  sebagaimana  disebutkan  Pasal  1865  KUHPerdata  yang  mewajibkan  seorang penuntut untuk membuktikan gugatannya. Pihak penjual dalam hal tersebut dapat berdalih terkait kesalahan  makelar  yang  lalai  dalam  memverifikasi  informasi  barang  yang  dititipkan  untuk mengurangi tanggung jawab ganti kerugian yang dialami makelar dalam kasus tersebut. Penjual juga  dapat  merujuk  kepada  teori  pertanggungjawaban  kolektif  untuk  mengurangi  ganti  rugi terhadap  kerugian  makelar  dengan  dalih  bahwa  tanggung  jawab  kerugian  tersebut  seharusnya ditanggung bersama atas dasar kesalahan penjual dan makelar.
Keputusan atas permasalahan tersebut kemudian bergantung kepada keputusan kedua belah pihak  dalam  penyelesaian  secara  kekeluargaan  atau  keputusan  hakim  dalam  hal  penyelesaian secara  hukum  perdata.  Tuntutan  tersebut  tentunya  hanya  dapat  dilakukan  oleh  makelar  bila dirinya  berkenan  serta  hanya  dapat  dilaksanakan  bila  pihak  penjual  diketahui  keberadaannya. Makelar  dalam  kasus  ini  mengambil  keputusan  untuk  tidak  melakukan  penuntutan  karena menganggap  hal  ini  sebagai  naik-turun  usaha  serta  keberadaan  penjual  yang  tidak  diketahui meskipun dirinya memiliki hak untuk melakukan tuntutan tersebut.

## Kesimpulan
Perjanjian titip jual melalui media sosial oleh makelar kurang menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaannya. Meskipun syarat dan unsur perjanjian secara umum terpenuhi, bentuknya yang tidak tertulis dalam kontrak konkret membuatnya kurang kuat secara hukum. Pembuktian percakapan melalui media sosial juga menjadi lebih sulit dibandingkan dengan kontrak tertulis. Secara  materiil,  perjanjian  tersebut  juga  kurang  memberikan  kepastian  karena  formulasi  yang tidak  komprehensif,  menyebabkan  multitafsir  hukum  dalam  kasus  wanprestasi.  Makelar, meskipun  bertanggung  jawab  secara  kolektif  dengan  penjual,  seharusnya  tidak  menanggung seluruh  kerugian  pembeli  akibat  kesalahan  penjual  yang  tidak  bertanggung  jawab.  Meskipun dalam teori makelar memiliki hak untuk menuntut penjual atas wanprestasi, sulit dilakukan jika identitas penjual tidak diketahui.

## BIBLIOGRAFI
Anand, G. (2011). Prinsip Kebebasan Berkontrak dalam penyusunan kontrak. Yuridika , 26 (2),
91–101.
Annur,  C.  M.  (2022). Transaksi  E-Commerce  di  Asia  Tenggara  Meningkat  14%  pada  2022 . Databooks. databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/06/21/transaksi-e-commerce-di- asia-tenggara-meningkat-14-pada-2022
Cahyono,  A.  S.  (2016).  Pengaruh  media  sosial  terhadap  perubahan  sosial  masyarakat  di Indonesia. Publiciana , 9 (1), 140–157. D. (2023). Hasil wawancara dengan D selaku makelar, 22 Juli 2023 . David, K. J., & Turban, T. (2012). Electronic Commerce (7th ed.). United States: Person . Indroharto.  (2005). Usaha  memahami  undang-undang  tentang  peradilan  tata  usaha  negara . Pustaka Sinar Harapan.
Jasmi, P. C. (2020). Analisis Implementasi Asas Kepastian Hukum Dalam Proses Putusan Hakim Terkait Penghinaan Melalui Dunia Maya. Jurnal Analisis Hukum , 3 (1), 82–97.
Juniartha, I. G. P. A., Sugiartha, I. N. G., & Ujianti, N. M. P. (2021). Keabsahan Hasil Cetak Screenshot  Sebagai  Alat  Bukti  dalam  Pemeriksaan  Perkara  Perdata. Jurnal  Konstruksi Hukum , 2 (2), 401–405.
Kantaatmadja, M. K. (2002). Cyberlaw: suatu pengantar. Bandung: Elips . Mustajab,  R.  (n.d.). Pengguna  E-Commerce  RI  Dipreoyeksi  Capai  196,47  Juta  Pada  2023 . DataIndonesia.Id. Retrieved November 30, 2023, from https://dataindonesia.id/ekonomi- digital/detail/pengguna-ecommerce-ri-diproyeksi-capai-19647-juta-pada-2023
Nurhanisah,  Y.  (2023). Orang  Indonesia  Makin  Melek  Internet .  Indonesia  Baik. https://indonesiabaik.id/infografis/orang-indonesia-makin-melek- internet#:~:text=Berdasarkan  hasil  survei  Asosiasi  Penyelenggara,sebanyak  210%2C03 juta pengguna
Oetomo, B. S. D., Wibowo, E., Hartono, E., & Prakoso, S. (2007). Pengantar Teknologi Informasi Internet: Konsep dan Aplikasi. Yogyakarta: Andi . Prodjodikoro, W. (2006). Asas-asas Hukum Perjanjian . Mandar Maju.
Purnama,  N.  I.,  &  Putri,  L.  P.  (2021).  Analisis  penggunaan  E-commerce  di  masa  pandemi.
Seminar Nasional Teknologi Edukasi Sosial Dan Humaniora , 1 (1), 556–561.
R. (2023). Hasil wawancara dengan R sebagai makelar, 10 Juli 2023 . Ridwan,  A.  S.  Y.  (2021).  TIKeabsahan  Hasil  Cetak  Screenshot  Sebagai  Alat  Bukti  dalam Pemeriksaan Perkara Perdata. Mimbar Hukum , 33 (1), 138–160.
Soekanto, S., & Mamudji, S. (2014). Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, cet. 16. Rajawali Pers, Jakarta .
Suardita, I. K. (2017). Pengenalan Bahan Hukum (PBH). Simdos. Unud. Ac. Id , 3 .
Syahrani, R. (1991). Rangkuman intisari ilmu hukum .
Widi, S. (2023a). Pengguna Media Sosial di Indonesia Sebanyak 167 Juta pada 2023. Retrieved from  DataIndonesia.  Id:  Https://Dataindonesia.  Id/Digital/Detail/Pengguna-Media- Sosial-Di-Indonesia-Sebanyak-167-Juta-Pada-2023 . Widi,  S.  (2023b). Pengguna  Media  Sosial  di  Indonesia  Sebanyak  167  Juta  pada  2023 . DataIndonesia.Id. https://dataindonesia.id/internet/detail/pengguna-media-sosial-di- indonesia-sebanyak-167-juta-pada-2023
Winarno,  W.  A.  (2011).  Sebuah  Kajian  Pada  Undang-Undang  Informasi  Dan  Transaksi Elektronik (UU ITE). Jurnal Ekonomi Akuntansi Dan Manajemen , 10 (1).

## Copyright holder:
Muhammad Ibnu Fakhri, Etty Mulyati, Purnama Trisnamansyah (2024)
First publication right: Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: