## Jurnal Ilmiah Teknologi dan Informasia ASIA (JITIKA)
Vol.9, No.2, Agustus 2015 ISSN: 0852-730X

## Perjanjian Jual Beli Barang Melalui Elektronik Commerce (E-Com)

## Sri Anggraini Kusuma Dewi
STMIK Asia Malang dewikusuma_23@yahoo.co.id
ABSTRAK . Penelitian  ini  difokuskan  pada,  Keabsahan  perjanjian  e-commerce  antara  penjual  dan  pembeli  tanpa adanya  tatap  muka  secara  langsung,  dicapai  secara  tertulis  dalam  media  elektronik  dan  untuk  tanggung  jawabnya  di bagi  kepada  para  pihak  yang  terlibat  dalam  perjanjian  tersebut.  Adanya  wanprestasi  dalam  e-commerce  penyelesaian sengketa melalui arbitrase, negosiasi dan konsiliasi.
Sifat  penelitian  ini  adalah  diskriptif  analitis.  Analisis  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  :  metode  kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan : (1)Transaksi  jual  beli  secara  online  (e-commerce)  tidak  dapat  terlepas  dari ketentuan-ketentuan  hukum  perikatan  (khususnya  perjanjian)  sebagaimana  diatur  dalam  KUH Perdata, oleh karena transaksi  jual  beli  itu  pada  dasarnya  merupakan  pengembangan  dari  perjanjian  jual  beli  secara  hukum  (2)Dalam melakukan transaksi jual beli secara online (e-commerce), ada beberapa aspek hukum  yang harus  diperhatikan antara lain : perjanjian jual beli, penawaran dan persetujuan, persyaratan, jenis transaksi, dan kinerja perjanjian (3)Perbedaan mekanisme  penyelesaian  sengketa  dalam  sengketa  electronic    commerce,  antara  lembaga  Arbitrase  dan  Penyelesaian Sengketa Alternatif  lainnya, seperti melalui Mediasi, Negosiasi, dan Konsiliasi.
Kata Kunci : Jual Beli Melalui Internet, Keabsahan, Penyelesaian Sengketa

## 1. PENDAHULUAN
Keberadaan  internet  mengakibatkan  semakin  maraknya  kegiatan  perekonomian  yang  memanfaatkan internet sebagai media komunikasi dan transaksi dalam suatu perdagangan. Jual beli barang dan jasa secara elektronik  melalui  internet  sering  juga  di  sebut  dengan  istilah  e-commerce,  jual  seperti  ini  menimbulkan dampak tersendiri terhadap perkembangan hukum di Indonesia, termasuk pengaturan mengenai wanprestasi dalam  jual  beli  secara  elektronik  karena  hal  tersebut  menyangkut  kepastian  hukum  dan  kenyamanan bertransaksi melalui media elektronik. Oleh karena itu, perlu adanya aturan yang jelas mengenai transaksi jual  beli  secara  elektronik  tersebut,  mengingat  di  Indonesia  belum  ada  satupun  peraturan  perundang  - undangan  yang  mengatur  masalah  e-commerce,  sedangkan  tuntutan  harus  adanya  perlindungan  hukum terhadap yang di rugikan apabila terjadi wanprestasi dalam jual beli secara elektronik sangat mendesak. Suatu perubahan sosial di sektir manapun mau tidak mau akan mempengaruhi pula sektor hukum, termasuk pengaruhnya  terhadap  peningkatan  kejahatan.  Salah  satu  penyebab  meningkatnya  kriminalitas  adalah terjadinya perubahan sosial dan suatu penyebab terjadinya perubahan sosial adalah penemuan  - penemuan baru dalam bidang teknologi.
Seperti di kemukakan oleh Sultan, S.H,.M.H dalam jurnal (HPI, 2010:1) bahwa : “Salah  satu  fenomena  dalam  transformasi  global  dalam  bidang  ekonomi  khususnya  mengenai perkembangan  perdagangan  yang  dilakukan  dengan  menggunakan  teknologi  elektronik  sebgai  salah  satu cara bertransaksi (berdagang) yang sering disebut dengan tansaksi e-commerce”
Proses  transaksi  yang  dilakukan  dalam  dunia  bisnis  tanpa  adanya  pertemuan  antar  pihak  yang menggunakan  media  internet  masuk  dalam  transaksi  elektronik.  Transaksi  elektronik  dalam  dunia  bisnis terdapat berbagai macam bentuknya diantaranya adalah electronic commerce atau biasa di sebut dengan e- commerce  maupun  e-com.  Electronic  commerce  yang  selanjutnya  dalam  penulisan  ini  disebut  dengan  e- commerce dapat diartikan secara gramatikal sebagai perdagangan yang dilakukan secara elektronik dengan menggunakan  internet  sebagai  media.  Selain  itu  e-commerce  juga  dapat  diartikan  sebagai  suatu  cara berbelanja  atau  berdagang  secara  online  atau  direct  selling  yang  memanfaatkan  fasilitas  internet  dimana terdapat website yang dapat menyediakan layanan get end delevery ( rmarpaung, 2009).
Dari  definisi  tersebut,  salah  satu  karakteristik  dalam  transaksi  dari  definisi  tersebut,  salah  satu karakteristik dalam transaksi e-commerce ini adalah digunakannyamedia elektronik (digital medium) yang memungkinkan para pihak  melakukan kontrak tanpa hadirnya para pihak  secara fisik dan hilangnya batas wilayah dan syarat nasional.
Dengan  demikian  transaksi  jual  beli  melalui  internet  ini  dilakukan  tanpa  tatap  muka  antara  para pihaknya.  Mereka  mendasari  transaksi  tersebut  atas  rasa  kepercayaan  satu  sama  lain,  sehingga  perjanjian jual beli yang terjadi diantara para pihak pun dilakukan secara elektronik pula dengan mengakses halaman
web yang disediakan, berisi klausul atau perjanjian yang dibuat oleh pihak pertama (penjual), dan pihal lain (pembeli)  hanya  tinggal  menekan  tombol  yang  disediakan  sebagai  tanda  persetujuan  atas  perjanjian  yang telah ada, tanpa perlu  membubuhkan tanda tangan seperti  perjanjian pada umumnya, tetapi  menggunakan tanda  tangan  elektronik  atau  digital  signature.  Sehingga  para  pihak  tidak  perlu  bertemu  langsung  untuk mengadakan suatu perjanjian.
Perjanjian  dianggap  sah  apabila  memenuhi  syarat  subyektif  dan  syarat  objektif  (Subekti,  1982). Perjanjian  dalam  e-commerce  dengan  perjanjian  biasa  tidaklah  berbeda  sangat  jauh,  yang  membedakan hanya  pasa  bentuk  dan  berlakunya.  Media  dalam  perjanjian  biasa  yang  digunakan  adalah  tinta  dan  kertas serta  dibuat  berdasarkan  kesepakatan  para  pihak.  Setelah  dibuat  dan  disepakati  maka  perjanjian  tersebut mengikat setelah ditanda tangani, sedangkan dalam e-commerce perjanjian menggunakan media elektronik yang  ada  hanya  form  atau  blanko  kalusul  perjanjian  yang  dibuat  salah  satu  pihak  yang  ditulis  dan ditampilkan  dalam  media  elektronik  (halaman  web),  kemudian  pihak  yang  lain  cukup  menekan  tombol yang  disediakan  untuk  mengikatkan  diri  terhadap  perjanjian  tersebut.  Hal  ini  tentu  saja  menimbulkan berbagai  macam  permasalahan  didalam  perjanjian  secara  elektronik  mengenai  sah  tidaknya  perjanjian tersebut.  Permasalahan  yang  lebih  luas  terjadi  pada  bidang  keperdataan  karena  transaksi  elektronik  untuk kegiatan  perdagangan  melalui  sistem  elektronik  (electronic  commerce)  telah  menjadi  bagian  daru perniagaan nasional dan internasional.
Dalam  pandangan  konvensional,  transaksi  jual  beli  merupakan  salah  satu  jenis  perjanjian  yang diatur  dalam  Buku  III  Kitab  Undang  -  Undang  Hukum  Perdata  (KUHP  Perdata)  perjanjian  ini  termasuk salah satu perjanjian riil artinya perjanjian ini yang beru terjadi kalau barang yang menjadi pokok perjanjian telah diserahkan. Sedangkan e-commerce pada dasarnya merupakan model transaksi jual beli modern yang mengimplikasikan inovasi teknologi seperti internet sebagai media transaksi (Esther Dwi Magfirah, 2009).
Dari  apa  yang  telah  dikemukakan  diatas,  terdapat  karakteristik  dan  operasional  dalam  transaksi yang  terjadi  dalam  dunia  maya  dan  dunia  nyata.  Dalam  hukum  perjanjian  dikenal  asas  -  asas  hukum perjanjian,  salah  satunya  adalah  asas  pacta  sunt  servanda,  dimana  perjanjian  yang  dibuat  secara  sah mengikat sebagai undang - undang bagi para pihak yang membuatnya. Dari hal tersebut, menjadi persoalan adalah ketentuan hukum yang terdapat dalam dunia nyata dapat diimplementasikan dalam transaksi bisnis di dunia nyata (cyber space), jika tidak hukum masih bisa mengaturnya.
Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), transaksi  elektronik  didefinisikan  sebagai  perbuatan  hukum  yang  dilakukan  dengan  menggunakan komputer,  jaringan  komputer  atau  media  elektronik  lainya.    Ketentuan  pasal  1  dan  2  Undang  -  Undang tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  (UU  ITE),  disebutkan  bahwa  transaksi  elektronik  adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer atau media elektronik lainnya.  Pada  transaksi  elektronik  ini,  para  pihak  yang  terkait  didalamnya  melakukan  hubungan  hukum yang  dituangkan  melalui  suatu  bentuk  perjanjian  atau  kontrak  yang  juga  dilakukan  secara  elektronik  dan sesuai ketentuan Pasal 1 angka 17 UU iTE disebut bahwa kontrak elektronik adalah perjanjian yang dimuat dalam dokumen elektronik atau media elektronik lainnya.
Transaksi  elektronik  yang  dituangkan  ke  dalam  kontrak  elektronik  ini  mempunyai  kekuatan mengikat para pihak yang membuatnya.  Sesuai dengan asas kebebasan berkontrak sebagaimana disebutkan dalam  Pasal  1338  BW  jo  1320  BW  jo  Pasal  UU  ITE,  maka  dalam  praktek  tumbuh  bermacam  -  macam perjanjian baru, salah satunya adalah perjanjian jual beli yang dilakukan dengan menggunakan jasa internet.
Penggunaan  transaksi  elektronik  tersebut  masih  menyimpan  keraguan  sebagian  orang  berkaitan dengan  faktor  keamanan  dan  kepastian  hukum.  Timbul  pertanyaan,  apakah  transaksi  jual  beli  melalui internet  jelas  keabsahan  menurut  peraturan  perundang  -  undangan  di  Indonesia,  khususnya  Undang  - Undang  Informasi  peraturan  perundang  -  undangan  di  Indonesia,  khususnya  Undang  -  Undang  Informasi dan Transaksi Elektronik.
Dari uraian latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan rumusan masalah dari penelitian ini, yaitu pertama,  bagaimana  keabsahan  perjanjian  jual  beli  melalui  media  elektronik  dan  kedua,  bagaimana penyelesaian masalah hukum kalau terjadi wanprestasi dalam jual beli melalui media elektronik.

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian  yang  dilakukan  adalah  penelitian  hukum  yuridis  normatif.  Langkah  pertama  dilakukan penelitian  hukum  normatif  yang  didasarkan  pada  bahan  hukum  sukunder  yaitu  inventarisasi  peraturan  - peraturan  yang  berkaitan  dengan  jual  beli  konvensional  dan  transaksi  jual  beli  melalui  media  elektronik ditinjau dari Undang  - Undang Nomor 11 Tahun 2008. Selain itu dipergunakan jug bahan  - bahan tulisan yang  berkaitan  dengan  persoalan  ini,  mengkonsepsikan  hukum  sebagai  norma,  kaidah,  aturan,  asas  atau dogma - dogma. Pendekatan terhadap bahan hukum non undang - undang yaitu dilakukan terhadap bahan -
bahan  hukum  yang  bukan  peraturan  perundang  -  undangan  seperti  doktrin,  kamus  hukum,  Rancangan Undang - Undang, dan lain - lain.
Penelitian  bertujuan  menemukan  landasan  hukum  yang  jelas  dalam  meletakkan  persoalan  ini  dalam perspekrif hukum perdata khususnya yang terkait dengan masalah transaksi jual beli elektronik ditinjau dari Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008.

## 3.  HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1  Pengertian Transaksi Jual Beli Secara Online (E-Com)
Berdasarkan ketentuan Pasal  1 angka 2 Undang-Undang  tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), disebutkan bahwa transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan computer,  jaringan  computer  dan/atau    media  elektronik    lainnya.  Transaksi    jual    beli  secara  elektronik merupakan salah  satu  perwujudan ketentuan diatas. Pada transaksi elektronik ini, para pihak yang terkait didalamnya melakukan hubungan hukum yang dituangkan melalui  suatu bentuk  perjanjian  atau  kontrak yang  juga dilakukan  secara  elektronik  dan  sesuai  ketentuan  Pasal  1 angka  17  UU  ITE disebut bahwa kontrak  elektronik  yakni  perjanjian  yang  dimuat  dalam    dokumen    elektronik    atau    media  elektronik lainnya.
Proses Transaksi Jual Beli Secara Online (E-Commerce) Pelaksanaan  transaksi  jual  beli  secara  elektronik  ini  dilakukan dalam beberapa tahap, sebagai berikut : 1. Penawaran  yang  dilakukan  oleh  penjual  atau  pelaku  usaha  melalui  website  pada internet.
2. Penerimaan,  dapat  dilakukan  tergantung  penawaran  yang  terjadi.
3. Pembayaran,  dapat  dilakukan  baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung.
4. Pengiriman, merupakan suatu proses yang dilakukan setelah pembayaran atas barang yang  ditawarkan penjual  kepada  pembeli,  dalam  hal  ini  pembeli  berhak  atas penerimaan  barang  tersebut.

## 3.2  Keabsahan Perjanjian Melalui E-Commerce
Dalam  praktek  jual  beli  secara  online,  terdapat  beberapa  tindakan  yang  berbeda  dengan  jual  beli  yang dilakukan secara tidak online antara lain :
1. Antara penjual dan pembeli tidak melakukan tatap muka (secara langsung)
2. Kesepakatan dicapai secara tertulis dalam media elektronik
3. Dalam transaksi online, tanggung jawab (kewajiban) atau perjanjian dibagi kepada para pihak yang terlibat dalam jual beli tersebut
4. Sedikitnya ada empat pihak yang terlibat di dalam transaksi online.
5. Pihak tersebut antara lain perusahaan penyedia barang (penjual), pembeli, perusahaan penyedia jasa pengiriman, dan jasa pembayaran.
6. Dalam transaksi online terdapat bagian-bagian tanggung jawab pekerjaan yaitu untuk penawaran, pembayaran, pengiriman
7. Terdapat perjanjian-perjanjian khusus yang disepakati keduanya, diantaranya:
a. Barang dikirim setelah pembayaran dilunasi seluruhnya di muka
b. Barang yang telah diterima pembeli sepenuhnya menjadi tanggung jawab pembeli dan lepas dari tanggung jawab penjual
c. Apabila terdapat cacad-cacad pada barang yang telah diterima, sepenuhnya menjadi tanggung jawab pembeli
d. Apabila setelah jangka waktu tertentu pembayaran tidak dilakukan, kesepakatan batal dan barang dialihkan pada pembeli lain
Undang-undang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  (UU  ITE)  nomor  11  tahun  2008  merupakan  dasar hukum utama bagi  e-commerce  di Indonesia.
Perjanjian  elektronik  dalam  transaksi  elektronik,  harus  memiliki  kekuatan  hukum  yang  sama dengan  kontrak  konvensional.  Sebagaimana  ditentukan  pada  Pasal  18  ayat  (1)  UUITE  yang  berbunyi Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak. Pasal 19 UUITE menyatakan bahwa “para pihak yang melakukan transaksi elektronik harus menggunakan sistem elektronik yang  disepakati”.  Jadi,  sebelum  melakukan  transaksi  elektronik,  para  pihak  harus  bersepakat  untuk menggunakan sistem elektronik  untuk  melakukan transaksi. Setelah para pihak bersepakat, pihak pembeli harus cukup mempelajari term of condition (ketentuan-ketentuan yang diisyaratkan) pihak penjual. Apabila term  of  conditions-nya  telah  disetujui  dan  dipenuhi  oleh  pihak  pembeli,  maka  langkah  terakhir  adalah
dengan dilakukan pengeklikan tombol “SEND” atau dengan memberi tanda “√” oleh pihak pembeli yang menandakan suatu syarat persetujuan untuk perjanjian yang ditawarkan oleh pihak penjual.
Pada  transaksi  e-commerce  ini  pembayaran  dapat  dilakukan  dengan  menggunakan  kartu  kredit (credit card), kartu debit (debet card), cek pribadi (personal check), atau transfer antar rekening. Setelah  pihak  pembeli  mengisi  formulir  elektronik  tersebut,  maka  perusahaan  yang  memiliki  situs  akan melakukan pengecekan berdasarkan informasi pembayaran yang telah dimasukkan ke dalam system.  Hasil dari  proses  pengecekan  di  atas  secara  otomatis  akan  “diinformasikan”  kepada  penjual  melalui  situs perusahaan. Jika berhasil, maka pembeli dapat melakukan proses berikutnya (menunggu barang dikirimkan secara  fisik  ke  lokasi  konsumen  atau  konsumen  dapat  melakukan  download  terhadap  produk-produk digital). Jika proses pengecekan tadi gagal, maka pesan kegagalan tersebut akan diberitahukan melalui situs yang sama atau langsung ke e-mail pembeli.
Berbagai  cara  biasa  dilakukan  oleh  perusahaan  maupun  bank  untuk  membuktikan  kepada konsumen bahwa proses pembayaran telah dilakukan dengan baik, seperti:
1. Pemberitahuan melalui email mengenai status transaksi jual beli produk atau jasa yang telah dilakukan.
2. Pengiriman dokumen elektronik melalui email atau situs terkait yang berisi “berita acara” jual-beli dan kwitansi pembelian yang merinci jenis produk atau jasa yang dibeli berikut detail mengenai metode pembayaran yang telah dilakukan.
Secara umum, suatu transaksi perdagangan seyogyanya dapat menjamin :
1. Kerahasiaan (confidentiality): data transaksi harus dapat disampaikan secara rahasia, sehingga tidak dapat dibaca oleh pihak-pihak yang tidak diinginkan.
2. Keutuhan (integrity): data setiap transaksi tidak boleh berubah saat isampaikan melalui suatu saluran komunikasi.
3. Keabsahan atau keotentikan (outhenticity), meliputi :
a. Keabsahan pihak-pihak yang melakukan transaksi : bahwa sang konsumen adalah seorang pelanggan yang sah pada suatu perusahaan penyelenggara     sistem pembayaran tertentu (misalnya kartu kredit Visa dan Mastercard), atau kartu kredit seperti kualiva dan Stand Card misalnya) dan keabsahan keberatan pedagang itu sendiri.
b. Keabsahan data transaksi : data transaksi itu oleh penerima diyakini dibuat oleh pihak yang mengaku membuatnya (biasanya sang pembuat data tersebut membutuhkan tanda tangannya). Hal ini termasuk pula jaminan bahwa tanda tangan dalam dokumen tersebut tidak bisa dipalsukan atau diubah.
4. Dapat dijadikan bukti/tak dapat disangkal (non-repudation) catatan mengenai transaksi yang telah dilakukan dapat dijadikan barang bukti di suatu saat jika ada perselisihan.
5. Keabsahan dari perjanjian melalui internet ini, dapat juga meliputi ; perizinan dan domisili Perusahaan Virtual (Virtual Company).
Saat terjadinya transaksi dalam perjanjian secara online ini, terdapat beberapa teori diantaranya : a. Teori Kehendak
Dikaitkan dengan teori ini maka terjadinya kontrak adalah ketika pihak penerima menyatakan penerimaannya dengan menulis e-mail. b. Teori Pengiriman Menurut teori ini terjadinya kontrak adalah pada saat penerima mengirim email. c. Teori Pengetahuan
Menurut teori ini terjadinya kontrak adalah sejak diketahuinya e-mail dari penerima oleh penawar. d. Teori Kepercayaan
Menurut teori ini kontrak terjadi pada saat pernyataan penerimaan tersebut selayaknya telah diterima oleh penawar.
Di  Indonesia  belum  ada  ketentuan  semacam  ini.  Ajaran  yang  umum  diikuti  menyatakan  bahwa suatu  perjanjian  dianggap  lahir  saat  offerte  menerima  jawaban.  Sistem  3  klik  ini  hampir  sama  dengan sistem yang diterapkan oleh negara - negara Masyarakat Ekonomi Eropa, di mana klik pertama merupakan tahapan penawaran oleh calon penjual, klik kedua merupakan tahapan penerimaan oleh calon pembeli, dan klik  ketiga  merupakan  saat  terjadinya  kesepakatan  terjadi  pada  saat  pembeli  menerima  konfirmasi  dari penjual  bahwa  pemesanan  barang  dan  pembayaran  telah  diterima  oleh  penjual,  baik  melalui  website ataupun e-mail (Edmon Makarim, 2003).

## 3.3  Akibat Hukum Dan Tanggung Jawab Serta Hambatan Dalam Jual Beli Melalui E-Commerce
Dalam jual beli secara elektronik, pihak – pihak yang terkait antara lain:
1. Penjual atau merchant yang menawarkan sebuah produk melalui Internet sebagai pelaku usaha.
2. Pembeli yaitu setiap orang tidak dilarang oleh Undang-Undang, yang menerima penawaran dari penjual atau pelaku usaha dan berkeinginan melakkukan transaksi jual beli produk yang ditawarkan oleh penjual.
3.  Bank  sebagai  pihak  penyalur  dana  dari  pembeli  atau  konsumen  kepada  penjual  atau  pelaku  usaha/ merchent,  karena  transaksi  jual  beli  dilakukan  secara  elektronik,  penjual  dan  pembeli  tidak  berhadapan langsung  ,  sebab  mereka  berada  sehingga  pembayaran  dapat  dilakukan  melalui  perantara  dalam  hal  ini yaitu Bank.
4. Provider sebagai penyedia jasa layanan akses Internet (Edmon Makaram, SH , 2003).

## 4. PENUTUP
Perjanjian  Jual  Beli  Barang  Melalui  Elektronik  Commerce  (E-Com)  merupakan  suatu    transaksi jual  beli  secara  online  (e-commerce)  tidak  dapat  terlepas  dari  ketentuan-ketentuan  hukum  perikatan (khususnya  perjanjian)   sebagaimana  diatur   dalam   KUH Perdata. Dalam  melakukan transaksi jual beli secara  online  (e-commerce),  ada  beberapa  aspek  hukum  yang  harus  diperhatikan  antara  lain  ;  Perjanjian jual  beli,  Penawaran  dan  persetujuan  antara  penjual  dan  pembeli,  Persyaratan  persyaratan    yang    telah disepakati    oleh    pihak-pihak    terkait,    terutama    yang    menyangkut    mengenai  masalah  pembayaran penyerahan barang dan pengembalian, Jenis transaksi berupa adanya perjanjian  tertulis dan adanya  tanda tangan    asli    dari    kedua    pihak    yang  bertransaksi,  Kinerja  Perjanjian  dan  Persengketaan  dapat    terjadi apabila  salah  satu  kedua  pihak yang telah berjanji tidak memenuhi satu atau lebih butir-butir perjanjian terkait,    maka    akan  ada    tindakan-tindakan    hukum    yang  diberlakukan  sesuai  dengan  jenis  kasus  dan aturan yang berlaku.
Perlu dilakukan sosialisasi UUITE sehingga masyarakat dapat memahami dan mengetahui perihal tentang  keabsahan  perjanjian  melalui  internet  tersebut.  Dalam  hal  ini  sosialisasi  dimaksudkan  juga  agar masyarakat dapat melaksanakan transaksi e-commerce ini sesuai dengan aturan yang berlaku dan juga agar terdapat persamaan persepsi, sehingga tidak terdapat kendala dalam penerapannya.
Bagi para pihak yang tidak melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama, dapat mengajukan gugatan perdata untuk memperoleh pembayaran ganti rugi dan bisa dituntut secara pidana jika barang yang diserahkan tidak sesuai dengan yang diperjanjikan.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Sultan, S.H,.M.H dalam jurnal (HPI, 2010:1)
[2] Subekti, 1982,Pokok-Pokok Hukum Perjanjian. Intermasa, Jakarta. Hal 20
[3] Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) nomor 11 tahun 2008
[4] Pasal 1 angka 17 Undang-undang UUITE
[5] Pasal 18 ayat 1 Undang-undang UUITE
[6] Pasal 19 UUITE
[7] Esther Dwi Magfirah, “Perlindunganm Konsumen Dalam E-Commerce”, dalam http://www.pkditjenpdn.depdag.go.id/download/index.php?Perlindungan%20Konsumen%20dalam%20E.pdf , diakses pada tanggal 5 Januari 2009, pukul 21.05 WIB
[8] Edmon Makarim, SH, Kompilasi Hukum Telematika, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, hal.223
[9] Http://rmarpaung.Tripod.com/ElectronicCommerce.doc, diakses tanggal 2 Nopember 2009