## PENGEMBANGAN KAPASITAS

## (CAPACITY BUILDING) KEPALA MADRASAH DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN
Erwin Indrioko * Ulfa Rhomaisha Basar
*STAIN Kediri, email: indriokoerwin@gmail.com
Abstract: One  of  important  challenges  about  facing  educational organizations in the advancement of technology and information is how  to  manage  a  quality  on  an  ongoing  basis.  In  the  context  of education, the notion of including encryption of inputs, processes, outputs,  and  outcomes  of  education.  In  order  to  create  an educational system that has a diversity way to realize the purpose of  education  can  be  achieved  by  renewing  the  madrasah  mission and strategy as well as implementing it. All of these are subject to the discovery of capacity building in all areas of good governance as  well  as  sustainable.  Capacity  building  should  be  implemented effectively and continuously on three levels, namely: 1) Individual level,  for  example:  personal  skills  and  requirements,  knowledge, behavior,  grouping  of  work  and  motivation  of  people's  work  in organizations.  2)  The  institutional  level  or  the  whole  unity,  for example:  organizational  structures,  decision-making  processes within  organizations,  procedures  and  work  mechanisms, arrangements and infrastructure, links to organizations. 3) System levels,  such  as  work-related  regulators,  basic  policy  and  policies that support the achievement of a certain policy objectivity.
Keywords: capacity  building,  education  quality,  organizations

## PENDAHULUAN
Era kemajuan teknologi dan informasi yang penuh tantangan dan persaingan menuntut  adanya  profesionalisme  di  segala  aspek  kehidupan,  baik  keberadaan individu  maupun  keberadaan  sebuah  organisasi.  Kemajuan  teknologi  dan informasi    telah  muncul  sebagai  fenomena  baru  yang  lahir  akibat  kemajuan zaman.  Kondisi  tersebut  menuntut  organisasi  pendidikan  agar  senantiasa melakukan berbagai inovasi guna mengantisipasi  adanya persaingan  yang sangat ketat.  Organisasi  pendidikan  pada  era  saat  ini  dituntut  untuk  mempunyai keunggulan bersaing baik dalam hal kualitas produk, layanan jasa, biaya, maupun sumber daya manusia.
Salah  satu  tantangan  penting  yang  dihadapi  organisasi  pendidikan  di  era kemajuan  teknologi  dan  informasi  adalah  bagaimana  mengelola  sebuah  mutu secara  berkelanjutan.  Mutu  bagi  setiap  institusi  pendidikan  merupakan  fokus utama  dan  meningkatkan  mutu  merupakan  suatu  keharusan.  Para  praktisi pendidikan menyatakan bahwa mutu adalah sebuah hal yang berhubungan dengan gairah  dan  harga  diri  lembaga  pendidikan.  Mutu  adalah  agenda  dalam meningkatkan  kualitas  dan  merupakan  tugas  yang  penting  demi  peningkatan minat  atas  lembaga  pendidikan  oleh  masyarakat  luas.  Menemukan  sumber  mutu dan  mengelolanya  pada  lembaga  pendidikan  adalah  sebuah  petualangan  yang menguras keringat. Pelaku-pelaku dunia pendidikan menyadari keharusan mereka untuk meraih mutu tersebut dan menyampaikannya pada peserta didik.
Mutu  sama  dengan  memberikan  kepuasan  kepada  para  pelanggan  dan kepuasan  pelanggan  adalah  ciri  dari  harga  sebuah  eksistensi  lembaga  di masyarakat.  Meraih  mutu  mengharuskan  lembaga  melakukan  kerja  keras  dalam segala  hal  dan  sebuah  institusi/lembaga  harus  memposisikan  pelanggan  secara tepat dan proporsional agar mutu tersebut dapat dicapai. Oleh karena itu, institusi- institusi  pendidikan  perlu  mengembangkan  sistem  mutunya  agar  dapat membaktikan  kepada  publik  bahwa  mereka  dapat  memberikan  layanan  yang prima. 1
Dalam  konteks  pendidikan,  pengertian  mutu  mencakup  tahapan input, process,  output,  dan  outcomes pendidikan. Input pendidikan  adalah  segala  hal yang  telah  didapat  atau  tersedia, proses pendidikan  adalah  melaksanakan pekerjaan  untuk  menjadikan  input  sesuai  yang  diharapkan/dicita-citakan, output pendidikan  adalah  keluaran  yang  dihasilkan  dari  pelaksanaan  proses,  sedangkan outcomes adalah  keluaran/output  yang  mempunyai  nilai  guna  dan  bisa dimanfaatkan oleh pengguna pendidikan dan masyarakat. Jadi, target kematangan output sangat diperlukan, sehingga pada outcomes yang dapat diukur dari tingkat kesiapan dan kegunaannya di masyarakat. 2
Dalam  konteks  Sistem  Pendidikan  Nasional  bahwa;  pendidikan  merupakan proses  untuk  meningkatkan,  memperbaiki,  mengubah  pengetahuan,  ketrampilan dan  sikap,  serta  tata  laku  seseorang  atau  kelompok  dalam  usaha  untuk mencerdaskan  kehidupan  manusia  melalui  kegiatan  bimbingan,  pengajaran  dan pelatihan.  Proses  pendidikan  menunjukkan  adanya  aktivitas  atau  tindakan  aktif dan  interaksi  dinamis  yang  dilakukan  secara  sadar  dalam  usaha  untuk  mencapai tujuan. 3 Jadi  dalam  konteks  ini,  mutu  mengacu  pada  usaha  perkembangan kemajuan  pendidikan  yang  berkelanjutan (sustainable) dan  melibatkan  seluruh elemen  pengguna  kebijakan  secara  sadar,  terencana,  terarah,  dan  terukur  dalam rangka mencapai tujuan yang dicita-citakan bersama.
1 Widiyarti, Konsep Mutu dalam Manajemen Pendidikan , (Semarang; PT Sindur Press), 4.
2 S, Suranto, Manajemen Mutu dalam Pendidikan (TQM in Education), (Surakarta: Mediatama, 2009), 8.
3 Undang-Undang  RI  Nomor  20 Tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional,  cet.I  (Jakarta:  Mini  Jaya Abadi, 2003), 5.
Saat ini, dunia pendidikan sedang diguncang oleh berbagai perubahan sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat, serta ditantang untuk dapat menjawab berbagai  permasalahan  lokal  dan  perubahan  global  yang  terjadi  begitu  pesat. Perubahan  dan  permasalahan  tersebut  meliputi  pasar  bebas (free  trade), tenaga kerja  bebas (free  labour) ,  perkembangan  informasi,  serta  perkembangan  ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya yang dahsyat. 4
Bersamaan  dengan  itu,  bangsa  Indonesia  dihadapkan  pada  fenomena  yang dramatis,  yakni  rendahnya  daya  saing;  sebagai  salah  satu  indikator  bahwa pendidikan  belum  sepenuhnya  menghasilkan  sumber  daya  manusia  (SDM) berkualitas.  Ini  merupakan  tantangan  agar  seluruh  komponen  pemerhati pendidikan lebih meningkatkan kinerjanya. Upaya menciptakan sistem pendidikan yang  bagus  sebagai  wahana  untuk  mewujudkan  tujuan  pendidikan  dapat dilakukan  dengan  memperbaharui  visi,  misi,  dan  strategi  pendidikan  nasional serta  mengimplementasikannya  dalam  lapangan.  Semua  itu  diperlukan  dengan diadakan pengembangan kapasitas (capacity building) di segala aspek kehidupan menuju  pengelolaan  tata  kepemerintahan  yang  baik (good  governance) secara berkelanjutan (sustainable). 5
Dalam  Undang-Undang  No.  22  tahun  1999  mengatur  tentang  pemberian kewenangan  dari  pemerintah  pusat  ke  pemerintah  daerah  dalam  wujud  otonomi daerah.  Pada  pasal  11  UU  No.  22  Tahun  1999  mencakup  kewenangan  semua bidang  pemerintahan,  yaitu;  pekerjaan  umum,  kesehatan,  perhubungan,  industri dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup,  pertambangan, koperasi, tenaga kerja serta pendidikan dan kebudayaan. 6 Dari titik otonomi inilah lembaga pendidikan  mempunyai  keleluasaan  untuk  mengembangkan  dirinya  sesuai kapasitasnya (capacity  building) guna  tetap  mampu  bersaing  dan  diminati  oleh masyarakat luas.
Oleh  karena  itu,  peningkatan  kualitas  pendidikan  di  setiap  daerah  melalui otonomi  pendidikan  harus  dilaksanakan  dengan  pendekatan  yang  jelas,  terarah, serta  berhasil  guna,  maka  diperlukan  penerapan  prinsip-prinsip  manajemen  yang baik  dalam  pelaksanaan  otonomi  pendidikan.  Upaya  pengembangan  dan peningkatan kualitas SDM secara berkelanjutan menjadi mutlak diperlukan karena sifatnya  yang  selalu  dinamis  dan  progresif.  Lembaga  pendidikan  merupakan tempat yang strategis untuk meningkatkan kapasitas SDM suatu negara dari waktu ke waktu. Maka akan hancur peradaban suatu bangsa apabila lembaga pendidikan dalam  menjalankan  fungsinya  tidak  mampu  bersaing  dan  menyesuaikan  atas cepatnya perkembangan jaman.
4 E. Mulyasa, Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009), 3.
5 Riyadi Soeprapto, Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah Menuju Good Governance: The Capacity Building  for  Local  Government  Toward  Good  Governance ,  (UPI:  Jurnal  Fakultas  Ilmu  Politik  dan  Sosial, 2010),  3.  lihat  di  http://www.docstoc.com/docs/5936090/riyadi-capacity-building,  diakses  pada  tanggal  25 Mei 2017.
6 Marus  Suti, Strategi  Peningkatan  Mutu  di  Era  Otonomi  Pendidikan ,  (UNM:  Jurnal  MEDTEK,  2011), Vol.3, no.2.
Saat  ini  upaya  pengembangan  kapasitas (capacity  building) merupakan bagian  yang  penting  pada  berbagai  aspek  pendidikan,  yang  tujuan  utamanya adalah  agar  lembaga  pendidikan  menjadi  bermutu  dan  diminati.  Jadi, pengembangan  kapasitas  ada  kaitannya  dengan  usaha  mengembangkan  mutu pendidikan dan sistem yang ada di sekitarnya.
Pengembangan  kapasitas  mengacu  kepada  proses  dimana  individu, kelompok, organisasi, kelembagaan, dan masyarakat mengembangkan kemampuannya baik secara individual maupun kolektif untuk melaksakan fungsi mereka,  menyelesaikan  masalah  mereka,  mencapai  tujuan-tujuan  mereka  secara mandiri.  Dengan  demikian  yang  dimaksud  pengembangan  kapasitas (capacity building) dalam  meningkatkan  mutu  pendidikan  di  sini  mengacu  kepada  proses membangun  kapasitas  lembaga  sebagai  dasar  pengembangan (capacity  building) di lembaga pendidikan yang dilakukan oleh kepala madrasah dalam menjalankan fungsi,  menyelesaikan  masalah  dan  mencapai  tujuan-tujuan  organisasi  atau dengan  kata  lain  kemampuan  lembaga  dalam  menjalankan  pengembangan kelembagaannya.
Makna  dari  pengembangan  adalah  suatu  tindakan  proses  hasil  atau pernyataan ke arah  yang lebih baik. Yang dimaksud  dengan  “ke  arah  yang lebih baik”  adalah  adanya  kemajuan,  peningkatan,  pembinaan,  dan  pertumbuhan. 7 Menurut  Bennis,  inti  dari  pengembangan  adalah  respon  terhadap  realitas, pengembangan  dilakukan  untuk  mengubah  keyakinan  sikap,  nilai  dan  struktur, pengembangan  itu  ke  arah  yang  lebih  baik,  pengembangan  itu  adaptif  dan fleksibel karena harus sesuai dengan probabilitas zaman. 8
Sedang  istilah  kapasitas  dapat  diartikan  sebagai  kemampuan  manusia, kemampuan  institusi  dan  juga  kemampuan  sistemnya.  Jadi  pengembangan kapasitas (capacity building) adalah suatu proses/usaha untuk dapat meningkatkan kemampuan atau mengembangkan diri pada diri seseorang, suatu organisasi atau suatu  sistem  untuk  mencapai  tujuan  yang  dicita-citakan  sejak  awal. 9 Sebagian ilmuwan  juga  mengatakan  bahwa Capacity  Building sebagai  suatu  proses  untuk melakukan  sesuatu,  atau  serangkaian  gerakan,  perubahan  multi  level  di  dalam individu,  kelompok-kelompok,  organisasi-organisasi,  dan  sistem-sistem  dalam rangka  untuk  memperkuat  kemampuan  penyesuaian  individu  dan  organisasi sehingga dapat tanggap terhadap perubahan lingkungan yang ada. 10
7 Thoha Miftah, Perilaku Organisasi: Konsep Dasar dan Aplikasinya , (Jakarta: PT. Raja  Grafindo Persada, 1993), 6.
8 Warren  G.  Bennis  .terj.  Sutarto, Dasar-Dasar  Kepemimpinan  Organisasi ,  (Jogjakarta:  Gadjah  Mada University Press, 2010), 416.
9 Nugraha, Pengembangan Kapasitas (Capacity Building) dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah , (UPI: Jurnal Ilmu Administrasi, No.1 Vol.3, 2004), 186.
10 Terente Morison, Actionable Learning: A Handbook for Capacity Building through Case Based Learning , (ADB Institute, 2001), 42.
Dalam  buku “The  Capacity  Building  for  Local  Government  toward  Good Governance” ,  juga  menjelaskan  bahwa  World  Bank  menekankan  perhatian Capacity Building pada:
1. Pengembangan  sumber  daya  manusia; training,  recruitment dan  pemutusan pegawai profesional, manajerial dan teknis
2. Keorganisasian,  yaitu  pengaturan  struktur,  proses,  sumber  daya  dan  gaya manajemen
3. Jaringan  kerja (network), berupa  koordinasi,  aktifitas  organisasi,  fungsi network , serta interaksi formal dan informal
4. Lingkungan  organisasi,  yaitu  aturan (rule) dan  undang-undang (legislation) yang  mengatur  pelayanan  publik,  tanggung  jawab  dan  kekuasaan  antara lembaga,  kebijakan  yang  menjadi  hambatan  bagi development  tasks ,  serta dukungan keuangan dan anggaran
5. Lingkungan kegiatan lebih luas lainnya, meliputi faktor-faktor politik, ekonomi dan situasi kondisi yang mempengaruhi kinerja. 11
Dengan demikian dapat disampaikan bahwa upaya pengembangan kapasitas dilaksanakan di berbagai tingkatan yang mencakup berbagai macam aspek, mulai dari  sumberdaya  manusianya  juga  sistem-sistem  yang  mengatur  proses  kerja  di dalamnya. Upaya pengembangan kapasitas dilaksanakan dalam berbagai tingkatan sebagaimana diilustrasikan melalui gambar 1.
Gambar 1. Contoh Matrik Pengembangan Kapasitas (Capacity Building) 12
Dari  gambar  di  atas,  dapat  dikemukakan  bahwa  pengembangan  kapasitas  harus dilaksanakan secara efektif dan berkesinambungan pada 3 (tiga) tingkatan, yaitu: 13
(1)  Tingkatan  individual,  contohnya:  keterampilan-keterampilan  individu  dan persyaratan-persyaratan,  pengetahuan,  tingkah  laku,  pengelompokan  pekerjaan dan motivasi-motivasi dari pekerjaan orang-orang di dalam organisasi-organisasi;
11 Riyadi Soeprapto, The Capacity Building …, 9.
12 Riyadi Soeprapto, The Capacity Building … 14.
13 Riyadi Soeprapto, The Capacity Building …, 15.
(2)  Tingkatan  sistem,  seperti  kerangka  kerja  yang  berhubungan  dengan  pengaturan, kebijakan-kebijakan  dan  kondisi  dasar  yang  mendukung  pencapaian  objektivitas kebijakan tertentu.
Secara umum tujuan pengembangan kapasitas (capacity building) agar individu, organisasi  maupun  sistem  yang  ada  dapat  dipergunakan  secara  efektif  dan  efisien untuk mencapai tujuan dari individu maupun organisasi tersebut. Jadi siapapun dapat melaksanakan upaya pengembangan kapasitas kepada siapapun sesuai dengan tujuan yang  ingin  dicapai;  individu,  kelompok,  organisasi  formal  maupun  non  formal, institusi  pemerintah  maupun  swasta  dapat  melakukan  pengembangan  kapasitas sepanjang  prasyaratnya  disepakati  oleh  pihak-pihak  yang  berkepentingan.  Dalam elaborasi tentang pelaksanaan pengembangan kapasitas ini, Douglas menggambarkan keseluruhan elemen pengembangan kapasitas dalam gambar 2.
Gambar 2. Types of Organizational Capacity 14
Jadi  pengembangan  kapasitas (capacity  building) harus  melibatkan  seluruh elemen  yang  ada  guna  mencapai  sasaran/tujuan  yang  telah  ditetapkan.  Semakin banyak  elemen  yang  mendukung  semakin  meningkatnya  pola  pikir  dalam berorganisasi  dan  menambah  kedewasaan  dalam  menjalankan  sebuah  organisasi khususnya  di  lembaga  pendidikan  formal.  Karena  tak  lain  dan  tak  bukan  tujuan daripada  diselenggarakannya  pengembangan  kapasitas  adalah  untuk  meningkatkan mutu pendidikan baik dari segi input, process, output dan outcomes.
14 Douglas, Norton, Evaluating Capacity …., 24.
Adapun  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  pengembangan  kapasitas ( capacity  building )  meliputi  5  (lima)  hal  pokok  yaitu;  komitmen  bersama, kepemimpinan,  reformasi  peraturan,  reformasi  kelembagaan,  dan  pengakuan tentang kekuatan dan kelemahan yang dimiliki. 15
Pertama ,  komitmen  bersama. Collective  commitments dari  seluruh  aktor yang  terlibat  dalam  sebuah  organisasi  (termasuk  pemerintahan  di  lembaga pendidikan)  sangat  menentukan  sejauh  mana  pembangunan  kapasitas  akan dilaksanakan  ataupun  disukseskan.  Komitmen  bersama  ini  merupakan  modal dasar yang harus terus menerus ditumbuhkembangkan dan dipelihara secara baik karena  faktor  ini  akan  menjadi  dasar  dari  seluruh  rancangan  kegiatan  yang  akan dilakukan  oleh  sebuah  organisasi.  Tanpa  adanya  komitmen  baik  dari  pimpinan tingkat  atas,  menengah  maupun  bawah  dan  juga  staf  yang  dimiliki,  sangatlah mustahil  mengharapkan  program  pembangunan  kapasitas  bisa  berlangsung apalagi berhasil dengan baik.
Kedua ,  kepemimpinan.  Faktor conducive  leadership merupakan  salah  satu hal yang paling mendasar dalam mempengaruhi inisiasi dan kesuksesan program pembangunan  kapasitas  personal  dalam  kelembagaan  sebuah  organisasi.  Dalam konteks lingkungan organisasi publik (sebagaimana pelayanan publik di lembaga pendidikan),  harus  terus  menerus  didorong  sebuah  mekanisme  kepemimpinan yang dinamis sebagaimana yang dilakukan oleh sektor pelayanan publik lainnya. Hal  ini  karena  tantangan  ke  depan  yang  semakin  berat  dan  juga  realitas keterbatasan  sumber  daya  yang  dimiliki  sektor  publik.  Kepemimpinan  kondusif yang  memberikan  kesempatan  luas  pada  setiap  elemen  organisasi  dalam menyelenggarakan  pengembangan  kapasitas  merupakan  sebuah  modal  dasar dalam  menentukan  efektifitas  kapasitas  kelembagaan  menuju  realisasi  tujuan organisasi yang diinginkan.
Ketiga ,  reformasi  peraturan.  Kontekstualitas  politik  di  Indonesia  serta budaya  pegawai  di  lembaga  pendidikan  selalu  berlindung  pada  peraturan  yang ada,  serta  lain-lain  faktor  (legal-formal-prosedural)  merupakan  hambatan  yang paling serius dalam kesuksesan program pembangunan kapasitas. Oleh karena itu, sebagai  sebuah  bagian  dari  implementasi  program  yang  sangat  dipengaruhi  oleh faktor  kepemimpinan  maka  reformasi  (atau  dapat  dibaca  penyelenggaran peraturan  yang kondusif) merupakan salah satu cara  yang perlu dilakukan dalam rangka menyukseskan program kapasitas ini.
Keempat ,  reformasi  kelembagaan.  Reformasi  peraturan  di  atas  tentunya merupakan  salah  satu  bagian  penting  dari  reformasi  kelembagaan  ini.  Reformasi kelembagaan  pada  intinya  menunjuk  kepada  pengembangan  iklim  dan  budaya yang  kondusif  bagi  penyelenggaraan  program  kapasitas  personal  dan kelembagaan  menuju  pada  realisasi  tujuan  yang  ingin  dicapai.  Reformasi kelembagaan  menunjuk  dua  aspek  penting  yaitu; structural dan cultural .  Kedua
15 Riyadi Soeprapto, The Capacity Building ….. 20-22.
aspek  ini  harus  dikelola  sedemikian  rupa  dan  menjadi  aspek  yang  penting  dan kondusif  dalam  menopang  program  pembangunan  kapasitas  dalam  lembaga pendidikan di Indonesia.
Kelima ,  pengakuan  kekuatan  dan  kelemahan  yang  dimiliki.  Oleh  karena pembangunan  kapasitas  harus  diawali  pada  identifikasi  kapasitas  yang  dimiliki maka  harus  ada  pengakuan  dari  personal  dan  lembaga  tentang  kelemahan  dan kekuatan  yang  dimiliki  dari  kapasitas  yang  tersedia  ( existing  capacities ). Pengakuan  ini  penting  karena  kejujuran  tentang  kemampuan  yang  dimiliki merupakan  setengah  syarat  yang  harus  dimiliki  dalam  rangka  menyukseskan program pengembangan kapasitas.
Ada  beberapa  persyaratan  dalam capacity  building yang  perlu  diketahui sebelum  sebuah  program  pembangunan  kapasitas  lembaga  (khususnya  lembaga pendidikan formal) dilakukan. Persyaratan-persyaratan itu antara lain; partisipasi, inovasi,  akses  informasi,  akuntabilitas  dan  kepemimpinan. 16 Partisipasi merupakan  salah  satu  persyaratan  yang  sangat  penting  karena  menjadi  dasar seluruh  rangkaian  kegiatan  pembangunan  kapasitas.  Partisipasi  dari  semua  level, tidak  hanya  level  staf  atau  pegawai  saja,  tetapi  juga  level  pimpinan  atas, menengah  dan  bawah  sangat  dibutuhkan  dalam  penyelenggaraan  program pembangunan  kapasitas  lembaga  pendidikan.  Guna  mewujudkan  hal  ini,  maka sudah  semestinya  inisiatif  partisipasi  ini  dibangun  sejak  awal  hingga  akhir program pembangunan kapasitas dalam rangka menjamin kontinuitas program.
Inovasi  juga  merupakan  persyaratan  lain  yang  tidak  kalah  penting mendesak. Harus diakui bahwa inovasi adalah bagian dari program pembangunan kapasitas, khususnya dalam kerangka menyediakan berbagai alternatif dan metode pembangunan  kapasitas  yang  bervariasi,  dan  menyenangkan.  Hampir  tidak mungkin  terjadi  pembangunan  kapasitas  tanpa  diikuti  oleh  inovasi  (karena Capacity  Building merupakan  bentuk  dari  sebuah  inovasi).  Pembangunan mengabaikan,  menghambat  ataupun  tidak  memberikan  ruang  terhadap  inovasi. Inovasi  penting  karena  pekerjaan  bukanlah  sesuatu  yang  statis  sifatnya,  tetapi justru dinamis sesuai dengan tuntutan publik yang kian tinggi.
Kemudian, akses terhadap informasi merupakan persyaratan lain yang tidak kalah pentingnya dalam melakukan program pembangunan kapasitas. Pada bentuk organisasi  yang tradisonal  dan birokrasi,  semua informasi  dipegang dan dikuasai oleh pimpinan. Kondisi  seperti ini tidak memungkinkan pembangunan kapasitas. Sebaliknya,  pembangunan  kapasitas  salah  satunya  harus  dimulai  dengan memberikan  akses  dan  kesempatan  untuk  memperoleh  informasi  secara  cukup baik dan efektif guna mendukung program yang akan dilaksanakan.
16 Riyadi Soeprapto, The Capacity Building ….. 22-24.
Akuntabilitas  juga  merupakan  persyaratan  lain  yang  tidak  kalah  urgen. Akuntabilitas penting untuk menjaga bahwa program pembangunan kapasitas juga harus dikendalikan sedemikian rupa sehingga menuju pada hasil yang diinginkan. Dengan  kata  lain  akuntabilitas  dibutuhkan  dalam  rangka  penjaminan  bahwa program  pembangunan  kapasitas  lembaga  pendidikan  merupakan  kegiatan  yang legitimate , kredibel, akuntabel dan bisa dipertanggungjawabkan.
Persyaratan  yang  terakhir  adalah  kepemimpinan.  Sebagaimana  yang  telah dijelaskan  di  atas  kepemimpinan  memegang  peranan  penting  dalam  kesuksesan program  pembangunan  kapasitas  organisasi.  Kepemimpinan  yang  dipersyaratkan dalam  pembangunan  kapasitas  antara  lain  adalah  keterbukaan (openness), penerimaan terhadap ide-ide baru (receptivity to  new ideas) , kejujuran (honesty), perhatian (caring), penghormatan  terhadap  harkat  dan  martabat (dignity) serta penghormatan  kepada  orang  lain (respect  to  people) .  Semakin  pemimpin memberikan  kepercayaan  dan  suasana  kondusif  pada  staf  untuk  berkembang, maka  akan  semakin  sukses  program  pengembangan  kapasitas  dalam  sebuah organisasi.
Dari uraian di atas, dapat dikatakan bahwa dalam rangka pencapaian standar kualitas mutu pendidikan (khususnya di lembaga pendidikan Islam) dalam rangka mencetak  SDM  berkualitas,  maka  harus  dilakukan  upaya  perubahan  paradigma sebagaimana disebutkan di atas:
1. Melaksanakan program menjadi merumuskan/melaksanakan program
2. Keputusan terpusat menjadi keputusan bersama/partisipatif
3. Ruang gerak terbatas menjadi ruang gerak fleksibel
4. Sentralistik menjadi desentralistik
5. Individual menjadi kerjasama
6. Basis birokratik menjadi basis profesional
7. Diatur menjadi mandiri
8. Malregulasi menjadi deregulasi
9. Informasi terbatas menjadi informasi terbuka
10. Boros menjadi efisien
11. Pendelegasian menjadi pemberdayaan
12. Organisasi vertikal menjadi organisasi horizontal

## PEMBAHASAN
Berangkat dari bagaimana menemukan solusi terbaik dalam mengembangkan  kualitas  pendidikan  di  era  otonomi  daerah  dan  otonomi pendidikan  melalui  penerapan  prinsip-prinsip  manajemen  yaitu  tata  kelola lembaga  yang  transparan  dan  menumbuhkan  budaya  mutu.  Pada  dasarnya otonomi  juga  berarti  mampu  untuk  menentukan  langkah  keinginan  dan kebutuhannya  sendiri  yang  dipandang  sesuai  dengan  keberadaannya  selaku instansi pendidikan yang bebas mengatur diri sendiri.
Pengertian  otonomi  bersifat  multi-dimensional,  artinya  otonomi  berlaku dalam  berbagai  aspek  kebutuhan  dan  sektor  kehidupan,  antara  lain;  kebutuhan institusi  atau  organisasi  pendidikan  dalam  menentukan  lokasi  tempat  beroperasi, menentukan jenis usaha, mencari dan menentukan pelanggan, menentukan bentuk dan lokasi tempat usaha, melakukan perjalanan studi banding dari satu tempat ke tempat lain dan yang lebih penting lagi otonomi dalam menentukan bentuk, jenis dan jenjang pendidikan yang ditawarkan.
Berbicara mengenai mutu pendidikan Islam maka tidak terlepas dari definisi itu  sendiri.  Mutu  adalah  sebuah  proses  terstruktur  untuk  memperbaiki  keluaran yang  dihasilkan  secara  berkesinambungan. 17 Mutu  pendidikan  yang  dimaksud  di sini  adalah  kemampuan  lembaga  pendidikan  dalam  mendayagunakan  sumber- sumber  pendidikan  untuk  meningkatkan  kemampuan  belajar  seoptimal  mungkin yang  mengarah  pada  tujuan  kualitas  keluaran. 18 Dalam  konteks  pendidikan, menurut  Departemen  Pendidikan  Nasional  sebagaimana  dikutip  Mulyasa, pengertian  mutu  mencakup input, process dan output pendidikan. 19 Input pendidikan adalah  segala  sesuatu  yang  harus  tersedia  karena  dibutuhkan  untuk berlangsungnya  proses.  Sesuatu  yang  dimaksud  berupa  sumber  daya  dan perangkat  lunak  serta  harapan-harapan  sebagai  pemandu  bagi  berlangsungnya proses. Input sumber daya meliputi sumber daya manusia (kepala madrasah, guru termasuk  guru  BK,  karyawan,  peserta  didik)  dan  sumber  daya  selebihnya (peralatan,  perlengkapan,  uang,  bahan,  dan  sebagainya.).  Input  perangkat  lunak meliputi  struktur  organisasi  madrasah,  peraturan  perundang-undangan,  deskripsi tugas, rencana, program, dan sebagainya. Input harapan-harapan berupa visi, misi, tujuan,  dan  sasaran-sasaran  yang  ingin  dicapai  oleh  madrasah.  Kesiapan  input sangat  diperlukan  agar  proses  dapat  berlangsung  dengan  baik.  Oleh  karena  itu, tinggi  rendahnya  mutu  input  dapat  diukur  dari  tingkat  kesiapan  input.  Makin tinggi tingkat kesiapan input, makin tinggi pula mutu input tersebut.
17 Jarome S. Arcaro, Pendidikan Berbasis Mutu : Prinsip-Prinsip Perumusan dan Tata langkah Penerapan, terj. Yosai Triantara , (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 75.
18 Ace  Suryadi  dan  H.A.R  Tilaar, Analisis  Kebijakan  Pendidikan  Suatu  Pengantar ,  (Bandung:  PT.  Remaja Rosdakarya, 1993), 159.
19 E. Mulyasa, Menjadi Kepala Sekolah Profesional dalam Konteks Mensukseskan MBS dan KBK, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003), 76.
Proses  pendidikan merupakan  berubahnya sesuatu menjadi sesuatu  yang lai n.  Sesuatu  yang  berpengaruh  terhadap  berlangsungnya  proses  disebut input , sedang sesuatu dari hasil proses disebut outpu t. Dalam pendidikan berskala mikro (tingkat madrasah), proses yang dimaksud adalah proses pengambilan keputusan, proses  pengelolaan  kelembagaan,  proses  pengelolaan  program,  proses  belajar mengajar,  dan  proses  monitoring  dan  evaluasi,  dengan  catatan  bahwa  proses belajar  mengajar  memiliki  tingkat  kepentingan  tertinggi  dibandingkan  dengan proses-proses lainnya.
Proses  dikatakan  bermutu  tinggi  apabila  pengkoordinasian  dan  penyerasian serta  pemaduan  input  madrasah  (guru,  siswa,  kurikulum,  uang,  peralatan,  dan sebagainya)  dilakukan  secara  harmonis,  sehingga  mampu  menciptakan  situasi pembelajaran  yang  menyenangkan  ( enjoyable  learning ),  mampu  mendorong motivasi  dan  minat  belajar,  dan  mampu memberdayakan peserta  didik.  Kata memberdayakan  mengandung  arti  bahwa  peserta  didik  tidak  sekadar  menguasai pengetahuan  yang diajarkan oleh gurunya, akan tetapi  pengetahuan tersebut  juga telah menjadi muatan nurani peserta didik, dihayati, diamalkan dalam kehidupan sehari-hari,  dan  yang  lebih  penting  lagi  peserta  didik  tersebut  mampu  belajar secara terus menerus (mampu mengembangkan dirinya).
Output  pendidikan adalah  merupakan  kinerja  madrasah.  Kinerja  madrasah adalah prestasi  madrasah  yang dihasilkan dari proses/perilaku madrasah.  Kinerja madrasah  dapat  diukur  dari  kualitas,  efektivitas,  produktivitas,  efisiensi,  inovasi, kualitas  kehidupan  kerja,  dan  moral  kerja  nya.  Khusus  berkaitan  dengan  mutu output  madrasah,  dapat  dijelaskan  bahwa  output  madrasah  dikatakan berkualitas/bermutu  tinggi  jika  prestasi  madrasah,  khususnya  prestasi  belajar siswa, menunjukkan pencapaian yang tinggi dalam: (1) prestasi akademik, berupa nilai ulangan umum, EBTA, EBTANAS, karya ilmiah, lomba akademik; dan (2) prestasi non-akademik, seperti misalnya IMTAQ, kejujuran, kesopanan, olahraga, kesenian,  keterampilan  kejuruan,  dan  kegiatan-kegiatan  ekstrakurikuler  lainnya. Mutu  madrasah  dipengaruhi  oleh  banyak  tahapan  kegiatan  yang  saling berhubungan  (proses)  seperti  misalnya  perencanaan,  pelaksanaan,  dan pengawasan. 20
Lembaga pendidikan  yang berkualitas menurut standar pemenuhan harapan pelanggan  adalah  lembaga  pendidikan  yang  mampu  menghasilkan  lulusan  yang berkualitas  melalui  proses  dan  layanan  yang  berkualitas  oleh  sumber  daya manusia yang berkualitas dalam sebuah lingkungan yang berkualitas sebagaimana yang  diharapkan  oleh  pelanggan (stakeholders). Kemudian  jika  mengacu  pada pengukuran spesifikasi perencanaan, sebuah lembaga pendiidkan disebut bermutu jika  lembaga  tersebut  dapat  mewujudkan  cita  dan  program  mutu  yang  telah ditetapkan oleh lembaga yang bersangkutan dari visi dan misi yang disepakati di awal.
20 Artikel Pendidikan, Konsep Dasar MPMBM , http: www.dikdasmen.depdiknas.go.id, diakses pada tanggal 5 Mei 2017.
Dalam  konteks  lembaga  pendidikan  Islam,  Abudin  Nata  mengajukan beberapa  indikator  yang  dapat  dijadikan  sebagai  parameter  dalam  menilai  mutu lembaga  pendidikan  Islam,  yaitu:  (1)  secara  akademik  lulusannya  dapat melanjutkan  ke  jenjang  yang  lebih  tinggi,  (2)  secara  moral  ,  lulusannya  dapat menunjukkan  tanggung  jawab  dan  kepeduliannya  kepada  masyarakat,  (3)  secara individual,  lulusannya  semakin  “bertaqwa”,  (4)  secara  kultural,  ia  mampu menginterpretasikan ajaran agamanya sesuai dengan lingkungan sosialnya. 21
Transformasi menuju sekolah/madrasah bermutu diawali dengan mengadopsi dedikasi bersama terhadap mutu oleh dewan madrasah, administrator, staf, siswa, guru, dan komunitas. Proses diawali dengan mengembangkan visi dan misi  mutu  untuk  wilayah  dan  setiap  madrasah  serta  departemen  dalam  wilayah tersebut. Visi mutu difokuskan pada lima hal:
a. Pemenuhan kebutuhan konsumen
Dalam sebuah madrasah yang bermutu, setiap orang menjadi kostumer dan sebagai  pemasok  sekaligus.  Secara  khusus  kostumer  madrasah  adalah  siswa  dan keluarganya,  merekalah  yang  akan  memetik  manfaat  dari  hasil  proses  sebuah lembaga  pendidikan  (madrasah).  Sedangkan  dalam  kajian  umum  kostumer madrasah  itu  ada  dua,  yaitu  kostumer  internal  meliputi;  orang  tua,  siswa,  guru, administrator,  staff  dan  dewan  madrasah  yang  berada  dalam  sistem  pendidikan. Juga  kostumer  eksternal  yaitu  masyarakat,  perusahaan,  keluarga,  militer,  dan perguruan tinggi yang berada di luar organisasi namun memanfaatkan output dari proses pendidikan.
b. Keterlibatan total komunitas dalam program
Setiap  orang  juga  harus  terlibat  dan  berpartisipasi  dalam  rangka  menuju kearah  transformasi  mutu.  Mutu  bukan  hanya  tanggung  jawab  dewan  madrasah atau pengawas, akan tetapi merupakan tanggung jawab semua pihak.
c. Pengukuran nilai tambah pendidikan
Pengukuran  ini  seringkali  gagal  dilakukan  di  madrasah.  Secara  tradisional ukuran  mutu  atas  madrasah  adalah  prestasi  siswa,  dan  ukuran  dasarnya  adalah ujian. Bilamana hasil ujian bertambah baik, maka mutu pendidikan pun membaik.
d. Memandang pendidikan sebagai suatu system
Pendidikan  mesti  dipandang  sebagai  suatu  sistem,  ini  merupakan  konsep yang  amat  sulit  dipahami  oleh  para  professional  pendidikan.  Hanya  dengan memandang  pendidikan  sebagai  sebuah  sistem  maka  para  profesor  pendidikan dapat  mengeliminasi  pemborosan  dari  pendidikan  dan  dapat  memperbaiki  mutu setiap proses pendidikan.
e. Perbaikan  berkelanjutan  dengan  selalu  berupaya  keras  membuat  output pendidikan menjadi lebih baik
21 Abudin  Nata,  Manajemen Pendidikan,  Mengatasi  Kelemahan  Pendidikan  Islam  di  Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2003), 172.
Mutu  adalah  segala  sesuatu  yang  dapat  diperbaiki.  Menurut  filosofi manajemen  lama  “kalau  belum  rusak  jangan  diperbaiki”.  Mutu  didasarkan  pada konsep bahwa setiap proses dapat diperbaiki dan tidak ada proses yang sempurna. Menurut filosofi manajemen yang baru “bila tidak rusak perbaikilah, karena bila tidak  dilakukan  anda  maka  orang  lain  yang  akan  melakukan” ,  inilah  konsep perbaikan berkelanjutan. 22
Kepala  madrasah  merupakan  tokoh  kunci  keberhasilan  sebuah  madrasah. Kepala madrasah sebagai key person atau aktor utama untuk membawa madrasah menjadi center  of  excellence (pusat  keunggulan)  dalam  mencetak  dan mengembangkan kualitas keluaran madrasah. Jadi kepala madrasah adalah bukan sekedar leader ataupun  manajer  saja,  tetapi  adalah  seseorang  yang  cakap  dalam memimpin, mengatur, mengembangkan, merencanakan, mengawasi, mendidik/membina,  mengevaluasi,  memupuk  semangat  guru  dan  pegawai  demi tercapinya mutu pendidikan di madrasah yang dipimpinnya.
Kepala  madrasah  dalam  usaha  pengembangan  kapasitas  tidak  lepas  dari usaha  memberdayakan  keterlibatan  seluruh  unsur  internal  dan  eksternal  lembaga untuk  bersama  bekerja  mencapai  titik  tujuan  yang  disepakati  di  awal.  Kepala madrasah dalam pengembangan kapasitas pada sebuah individu, organisasi/institusi,  dan  sistem  yang  mana  dalam  aktifitas  tersebut  terdiri  atas beberapa fase umum. Adapun fase tersebut dapat dilihat pada gambar 3.
Gambar 3. Fase Pengembangan Kapasitas Individu
Kepala  madrasah  dalam  pengembangan  kapasitas  untuk  mencapai  mutu yang ditargetkan harus terlibat dan berperan aktif dari semua unsur kegiatan yang ada di dalamnya. Pada pengembangan kapasitas yang meliputi; (1) pengembangan level  individu  dimana  wujud  indikatornya  adalah  SDM  yang  spiritualis,  mental yang  kuat,  bisa  bekerja  dalam  tim,  cakap  dalam  komunikasi,  cara  kerja  yang efektif  dan  efisien,  ulet,  terampil,  stamina  kerja  yang  kuat,  dan  mampu  bekerja sesuai target,
22 Artikel  Pendidikan, Konsep  Dasar  …, http:  www.dikdasmen.depdiknas.go.id  diakses  pada  tanggal  5  Mei 2017.
(2)  pengembangan  level  institusi/madrasah  dimana  wujud  indikator  capaiannya adalah meningkatnya geliat rasa untuk maju dan berkembang, mencapai prestasi- prestasi  yang  targetkan  dari  awal,  mampu  berada  di  depan  dibanding  dengan lembaga  lain,  mampu  menjadi brand  icon utama  daerah,  membawa  nama  baik negara, (3) pengembangan level sistem (sistem  pendidikan) dimana indikatornya solidnya  kerjasama  semua  unsur,  pola  kerja  yang  jelas  dan  terarah,  iklim  kerja yang  kondusif,  suasana  kerja  yang  nyaman,  kesejahteraan  yang  merata,  suasana kekeluargaan yang terasa.
Individu  yang  kompak,  institusi  madrasah  yang  terus  berkembang,  dan sistem  pendidikan  yang  jelas  maka  akan  mewujudkan  gerak  peningkatan  mutu yang  berkesinambungan  pada  level  input,  proses,  dan  output.  Pada  peningkatan mutu  bagian  input  akan  terlihat  bagaimana  penyaringan  yang  ketat  setiap  unsur input  yang  masuk  di  madrasah  dan  adanya  pandangan  yang  mendalam  akan ramalan tentang gambaran hasil input setelah dilaksanakannya proses pendidikan nantinya.  Peningkatan  mutu  pada  bagian  proses  adalah  hal  yang  sangat  utama; melibatkan  kecermatan  dan  ketelitian  dalam  meningkatkan  perencanaan  kerja, pelaksanaan  kerja,  pengawasan  kerja,  dan  evaluasi  kerja.  Dalam  lingkup pendidikan  apabila  pelaksanaan  proses  pendidikan  sempurna  maka  dipastikan output pendidikan akan menjadi baik pula terlepas bagaimana kondisi input yang diterima.  Tahap  peningkatan  mutu  bagian  output  adalah  bagaimana  mengontrol peningkatan  kualitas  output  sebagai  tolak  ukur  pelaksanaan  proses;  hal  ini  dapat terlihat  bagaimana  para  output  mampu  bersaing  dengan  lulusan  lembaga  lain, mempunyai mental petarung, ulet dalam berada pekerjaan, mampu survive dalam berbagai kondisi, disiplin, dan mampu berprestasi dalam kompetisi.
Hasil pengembangan kapasitas dalam peningkatan mutu dapat terlihat jelas bagaimana  kekuatan outcomes madrasah  di  masyarakat;  apabila  para  pelanggan pendidikan  merasa  puas,  konsumen  pendidikan  merasa  terpenuhi,  dan  para lulusan  mempunyai  peran  di  masyarakat  maka  disitulah  buah  dari  keberhasilan pengembangan kapasitas terhadap mutu madrasah.

## PENUTUP
Perkembangan  dan  kemunduran  sebuah  madrasah  tergantung  dari  bukti kerja nyata kepala madrasahnya. Apabila kepala madrasah terlena dengan rutinitas pekerjaan harian yang ada maka dipastikan madrasah yang ia pimpin akan lambat perkembangannya, hal ini berbeda jika kepala madrasah sangat aktif dan disiplin mencari terobosan-terobosan baru demi perkembangan madrasah maka hasil yang diperoleh  adalah  meningkatnya  kemampuan  lembaga  yang  ia  pimpin  untuk bersaing dengan madrasah lain bahkan bila mungkin menjadi potret percontohan madrasah  di  kawasannya.  Salah  satu  cara  kepala  madrasah  dalam  meraih  mutu pendidikan adalah dengan mengembangkan kapasitas lembaga ( capacity building ) yang  ia  pimpin  dimana  titik  tekannya  pada  peningkatan/pemberdayaan kemampuan  individu  (sumber  daya  manusia)  yang  terlibat  dalam  madrasah, peningkatan  kemampuan  institusi  dalam  meraih  target  yang  ditetapkan  di  awal, dan peningkatan penerapan sebuah sistem yang dianut atau sedang berjalan dalam madrasah.
Dengan  pelaksanaan  pengembangan  kapasitas  madrasah  sesuai  yang ditargetkan,  kepala  madrasah  selanjutnya  meningkatkan  mutu  madrasah  secara berkelanjutan,  adapun  penekanan  dalam  meningkatkan  mutu  madrasah  adalah pada input,  process,  output. Peningkatan  mutu input dengan  cara  selektif  dalam penyaringan  dan  penetapan  kriteria  persyaratan.  Peningkatan  mutu  pada process dengan  cara  meningkatkan  keefektifan  proses  kegiatan  belajar  mengajar, kepemimpinan yang mampu menggerakan, membangun teamwork yang kompak, keterbukaan  manajemen,  evaluasi  dan  perubahan  berkelanjutan,  responsif  dan antisipatif  terhadap  kebutuhan.  Peningkatan  pada output dengan  cara  selalu memantau  hasil  prestasi  akademik  maupun  non-akademik  para  lulusan  yang selanjutnya  digunakan  sebagai  tolak  ukur  dalam  evaluasi  kinerja.  Sedang peningkatan  mutu  pada  outcomes  dengan  cara  meminta  saran  dan  kritik  para pengguna lulusan.

## DAFTAR RUJUKAN
Arcaro, J. S. 2007. Pendidikan Berbasis Mutu: Prinsip-Prinsip Perumusan dan Tata Langkah Penerapan, terj. Yosai Triantara. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Bafadal, I. 2003. Manajemen Peningkatan Mutu Sekolah Dasar. Jakarta: Bumi Aksara.
Brown, L. dkk. 2001. Measuring Capacity Building . Carolina Population Centre:
University of North Carolina, Chapel Hill.
James, V.S. 1998. Capacity Building in Developing Countries: Human and
Environmental Dimensions. Greenwood: Pub Group.
Keban, YT. 2000. Good Governance dan Capacity Building Sebagai Indikator Utama dan Fokus Penelitian Kinerja Pemerintahan . Jakarta: Capacity Building for Local Governance Bappenas.
Miftah, T. 1993. Perilaku Organisasi: Konsep Dasar dan Aplikasinya . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Morison, T. 2001. Actionable Learning: A Handbook for Capacity Building through Case Based Learning . ADB Institute.
Mulyasa. 2009. Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
Mulyasa. 2003. Menjadi Kepala Sekolah Profesional dalam Konteks Mensukseskan MBS dan KBK. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
Nata, A. 2003. Manajemen Pendidikan, Mengatasi Kelemahan Pendidikan Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana.
Nugraha. 2004. Pengembangan Kapasitas (Capacity Building) dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah . UPI: Jurnal Ilmu Administrasi, No.1 Vol.3.
Suranto, S. 2009. Manajemen Mutu dalam Pendidikan (TQM in Education).
Surakarta: Mediatama.
Arcaro, J. S. 2007. Pendidikan Berbasis Mutu : Prinsip-Prinsip Perumusan dan Tata langkah Penerapan, terj. Yosai Triantara . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Soeprapto, R. 2010. Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah Menuju Good Governance: The Capacity Building for Local Government toward Good Governance . UPI: Jurnal Fakultas Ilmu Politik dan Sosial.
Suti, M. 2011. Strategi Peningkatan Mutu di Era Otonomi Pendidikan . UNM: Jurnal MEDTEK, Vol.3, no.2.
Suryadi, A. & Tilaar, H.A.R. 1993. Analisis Kebijakan Pendidikan Suatu Pengantar . Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
Bennis, W. G. 2010. Dasar-Dasar Kepemimpinan Organisasi terj. Sutarto. Jogjakarta: Gadjah Mada University Press.
Widiyarti. 2009. Konsep Mutu dalam Manajemen Pendidikan . Semarang: PT Sindur Press.
Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, cet.I. 2003. Jakarta: Mini Jaya Abadi.
Artikel Pendidikan, Konsep Dasar MPMBM , http: www.dikdasmen.depdiknas.go.id.