## PERAHU (Penerangan Hukum) JURNAL ILMU HUKUM
ISSN 2338 – 333X
KEBIJAKAN  PEMERINTAH  DAERAH  KABUPATEN  SINTANG  TERHADAP PEMBATASAN  HAK  PETANI  LADANG  TRADISIONAL  DALAM  PEMBUKAAN LAHAN DENGAN MEMBAKAR
Redin
BEPEKAT  /  PEKAT  SEBAGAI  DASAR  PEMBERIAN  SANKSI    HUKUM  ADAT PADA MASYARAKAT HUKUM ADAT DAYAK  MUALANG DAN  DAYAK DESA
Michell Eko Hardian

## IMPLEMENTASI  HASIL  MUSYAWARAH  RENCANA  PEMBANGUNAN  DI  DESA LANDAU APIN KECAMATAN NANGA MAHAP KABUPATEN SEKADAU Kartika Agus Salim
PENERAPAN  HUKUM  TERHADAP  PERLINDUNGAN  PEKERJA  KONTRAK  DI INDOMARET (STUDI DI KECAMATAN SINTANG KABUPATEN SINTANG) Rini Safarianingsih

## MENGENAL ADAT KEMATIAN/ADAT PATI NYAWA DAYAK TAMAN DI KOTA PUTUSSIBAU KABUPATEN KAPUAS HULU
Genopepa Sedia
Diterbitkan oleh :

## Fakultas Hukum Universitas Kapuas Sintang
PERAHU Volume 8 Nomor 2 Halaman 1 - 75 Sintang September 2020 ISSN 2338 – 333X

## PERAHU ISSN 2338 – 333X Volume 8 Nomor 2, September 2020, Halaman 1-75
Jurnal  Perahu  merupakan  jurnal  ilmiah  yang  terrbit  dua  kali  dalam  satu tahun. Jurnal Perahu adalah sarana untuk menyebarluaskan gagasan dan mengembangkan  ide  teoritis  maupun  praktis  dalam  pengembangan  ilmu hukum yang merupakan hasil pemikiran dan penelitian para akademisi dan praktisi hukum.
Chief Editor : Dr. Redin, SH. MH
Managing Editor : Michell Eko Hardian, SH. MH
Editors : Kartika Agus Salim, SH. MH Tri Minarti, SH.,MH Stefanus Ngebi, SH.,MH
Reviewers :
Dr. Redin, SH. MH Dr. Genopepa Sedia, SH. MH Michell Eko Hardian, SH. MH
English Language Advisors : Agustinus Marjun, S.Pd.,M.Pd
Techinal Editor :
Florensius Tijan, S. Kom Rosalia Tri Supranti, S. E Jenny Novelia, S. Sos
Wulansari, A. Md
Alamat Penyunting dan Tata Laksana : Fakultas Hukum Universitas Kapuas Sintang, Jalan Y.C. Oevang Oeray Telp. 0565-22256 Faks. 0565-22256.
Dicetak di Percetakan Kurnia

## PERAHU ISSN 2338 – 333X
Volume 8 Nomor 2, September 2020, Halaman 1-75

## PENGANTAR REDAKSI
Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas anugerah-Nya jurnal ilmu hukum yang diberi nama “PERAHU” singkatan dari “Penerangan Hukum” dapat diterbitkan.
Jurnal  PERAHU  terbit  enam  bulan  sekali  berisikan  karya-karya  tulisan  yang  diangkat  dari hasil-hasil penelitian maupun ulasan-ulasan tentang hukum.
Jurnal  PERAHU,  Volume  9  Nomor  2,  September  2020 kali  ini  menyajikan  topik-topik mengenai  : Kebijakan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Sintang  Terhadap  Pembatasan  Hak Petani  Ladang  Tradisional  Dalam  Pembukaan  Lahan  Dengan  Membakar, Bepekat/Pekat Sebagai  Dasar  Pemberian  Sanksi    Hukum  Adat  Pada  Masyarakat  Hukum  Adat  Dayak Mualang    dan    Dayak  Desa,  Implementasi  Hasil  Musyawarah  Rencana  Pembangunan  Di Desa  Landau  Apin  Kecamatan  Nanga  Nahap  Kabupaten  Sekadau,  Penerapan  Hukum Terhadap  Perlindungan  Pekerja  Kontrak  Di  Indomaret  (Studi  Di  Kecamatan  Sintang Kabupaten  Sintang),  Mengenal  Adat  Kematian/Adat  Pati  Nyawa  Dayak  Taman  Di  Kota Putussibau Kabupaten Kapuas Hulu.
Akhir  kata,  semoga  penerbitan  PERAHU,  jurnal  ilmiah  di  bidang  hukum  ini  dapat memberikan penerangan hukum sebagai upaya meningkatkan pengetahuan mahasiswa dan dapat menimbulkan kesadaran hukum di setiap kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Selamat Membaca.

## PERAHU ISSN 2338 – 333X Volume 8 Nomor 2, September 2020, Halaman 1-75

## DAFTAR ISI
KEBIJAKAN  PEMERINTAH  DAERAH  KABUPATEN  SINTANG  TERHADAP  PEMBATASAN HAK  PETANI  LADANG  TRADISIONAL  DALAM    PEMBUKAAN  LAHAN  DENGAN MEMBAKAR
Redin …………………………………………………………………………………………. 1-12

## BEPEKAT / PEKAT SEBAGAI DASAR PEMBERIAN SANKSI  HUKUM ADAT PADA MASYARAKAT HUKUM ADAT DAYAK  MUALANG DAN  DAYAK DESA
Michell Eko Hardian ............................................................................................................... 13-31

## IMPLEMENTASI  HASIL  MUSYAWARAH  RENCANA  PEMBANGUNAN  DI  DESA  LANDAU  APIN KECAMATAN NANGA MAHAP KABUPATEN SEKADAU
Kartika Agus Salim .................................................................................................................. 32-47

## PENERAPAN  HUKUM  TERHADAP  PERLINDUNGAN  PEKERJA  KONTRAK  DI INDOMARET (STUDI DI KECAMATAN SINTANG KABUPATEN SINTANG
Rini Safarianingsih .................................................................................................................. 48-61

## MENGENAL  ADAT  KEMATIAN/ADAT  PATI  NYAWA  DAYAK  TAMAN  DI  KOTA  PUTUSSIBAU KABUPATEN KAPUAS HULU
Genopepa Sedia ....................................................................................................................... 62-75

## KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SINTANG TERHADAP PEMBATASAN HAK PETANI LADANG TRADISIONAL DALAM PEMBUKAAN LAHAN DENGAN MEMBAKAR

## Redin
Fakultas Hukum Universitas Kapuas Sintang Jalan Oevang Oeray No. 92 Sintang Email: redinunka@gmail.com

## Abstract
Sintang district’s regional government has issued  its  decree  no.  57  year  2018  about  the proposed  land  opening  ceremony  for  people  in sintang district. Such policies restrict the rights of local people and their generation to burn-through what  has  always  been  done  according  to  local policy  values.  The  study  used  the  normative- juridical approach method, conducted to identify and analyze in detail the restriction of traditional field farmers’ rights in land opening by burning that had been set in the 57th year 2018 regents’ rule and the local farmer’s traditional field wisdom in clearing by burning. Studies show that in article 6 of  the  57th  year  2018  regaining  rule, regulatory the  traditional  farmers’  rights  to  perform  land clearing by burning. The complex requirements of the  conditional  provisions  made  it    difficult  for traditional  farmers  to  carry  out  the  traditional traditions  passed  down  in  the  indigenous  dayak community in sintang district.
Keywords: local prefect rules, local wisdom, field farmers, land opening.

## Pendahuluan
Kebakaran hutan dan lahan  (karhutla)
menjadi momok penting dalam upaya perlindungan lingkungan dan pengendalian perubahan iklim. Pada kondisi  iklim  yang  makin  tidak  mudah  diprediksi ini,  karhutla  acap  muncul  pada  saat  kemarau berkepanjangan.  Badan  Metereologi,  Klimatologi dan Geofisika (BMKG) telah menyampaikan bahwa di    banyak    tempat  di  Indonesia,  puncak  musim kemarau ada pada bulan Agustus Tahun 2019. 1
Asap  akibat  kebakaran  hutan  dan  lahan (kering  atau  gambut)  di  Indonesia  saat  ini  telah menjadi bencana yang selalu terjadi setiap tahun di wilayah  Kalimantan  dan  Sumatera.  Kabut  asap biasanya  disebabkan  oleh  pembukaan    lahan menjadi lahan pertanian atau perkebunan. Menurut Saharjo, 2 asap yang dihasilkan dari kebakaran hutan dan  lahan  disebabkan  oleh  penyiapan  lahan  yang ilegal  untuk  perkebunan  kelapa  sawit,  Hutan Tanaman  Industri  (HTI)  serta  ladang  berpindah. Salah  satu  provinsi  yang  sering  mengalami kebakaran  dan  banyak  menghasilkan  asap  di Indonesia adalah Provinsi Kalimantan Barat.
1 Myrna A. Safitri, 2020, Sinergi Adaptasi Kearifan Lo- kal  Dan  Pemberdayaan  Hukum  Dalam  Penanggulangan  Keba- karan Lahan Gambut Di Indonesia, Jurnal Bina Hukum Lingkun- gan, Volume 4, Nomor 2, April 2020
2 Saharjo BH. 2007. Shifting Cultivation in peatlands. J Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change. 12: 135- 146
Selama 2016-2018 terdapat penurunan signifikan terhadap karhutla. Namun demikian, pada 2019, karhutla kembali terjadi meski dalam jumlah dan  luas  jauh  lebih  kecil  dari  tahun  2015. Menanggapi  hal  tersebut,  Presiden  Joko  Widodo kembali memerintahkan langkah- langkah pencegahan dan penanggulangan yang harus segera dilakukan  oleh  Kementerian/  Lembaga,  TNI/Polri dan  pemerintah  daerah.  Presiden  memberikan sejumlah perintah, diantaranya melakukan pencegahan melalui patroli terpadu dan deteksi dini, pemadaman api  sesegera mungkin, dan penegakan hukum. 3
Terkait  melaksanakan  perintah  pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan penegakan  hukum,  Pemerintah  Daerah  Kabupaten Sintang mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Bupati Sintang Nomor 57 Tahun 2018 tentang Tata Cara  Pembukaan  Lahan  Bagi  Masyarakat  di Kabupaten  Sintang  (Perbup).  Perturan  bupati tersebut memberikan larangan dan pembatasan bagi masyarakat  petani  ladang  tradisional  dalam melakukan  pembukaan  lahan  ladang  berpindah dengan  cara  membakar.  Penyiapan  lahan  dengan pembakaran oleh petani ladang  tradisional dilakukan karena lebih praktis dan efektif, selain itu juga  dianggap  murah,  mudah,  cepat  dan  dapat menyuburkan tanah. 4
Menurut  Firmasyah  dan  Mokhtar, penyiapan lahan dengan menggunakan api
3 Setkab, 2019:  https://setkab.go.id/jika-tidak-bi- sa-atasi-karhutla-presiden-jokowi-minta-pangdam-kapoldada- nrem-kapolres-dicopot/ [diakses 29 Agustus 2019].
4 Syaufina L. 2008. Kebakaran Hutan dan Lahan di
Indonesia.   Malang   (ID):   Bayumedia   Publishing.   Syaful-
(pembakaran) ada dua yaitu dengan pembakaran terkendali  dan  pembakaran  tidak  terkendali. 5
Konsep ini juga diatur dalam Perbup Sintang. Saharjo dan Munoz menegaskan, pembakaran terkendali merupakan salah satu  metode yang dilakukan  oleh  para  petani  kecil  dalam penyiapan lahan karena mereka tidak bisa lepas dari api dalam penyiapan lahan. 6
Penyiapan  lahan  yang  dilakukan  oleh masyarakat masyarakat adat atau petani ladang tradisional dengan menggunakan api dilakukan secara terkendali dijamin oleh hukum. 7 Hal ini sesuai  dengan  penjelasan  PP  No.  4  Tahun 2001 Pasal 17 yang berbunyi “penanggulangan kebakaran lahan tidak berlaku bagi masyarakat adat  atau  tradisional  yang  membuka  lahan untuk ladang dan kebunnya, kecuali kebakaran lahan tersebut sampai di luar areal ladang dan kebunnya.  Pembakaran  tersebut  dilakukan dengan  sengaja  dalam  rangka  menyiapkan ladang dan kebun”. 8 Penyiapan  lahan  dengan cara pembakaran terkendali biasanya dilakukan dengan kearifan lokal masing-masing di setiap lah M, Sodikin A. 2014. Lahan Gambut dan Kearifan Adat. [Internet].  Jakarta  (ID):  UNISOSDEM  [diunduh  2020  Juli 10]. Tersedia pada: http://www.unisosdem.org/article_detail. php?aid=2078&coid=2&caid= 40&gid=5.
5 Firmasyah MA & Mokhtar MS 2011. Kearifan Lo- kal Pemanfaatan Lahan Gambut untuk Usahatani dalam Men- gantisipasi Dampak Perubahan Iklim di Kalimantan Tengah. Di dalam: Workshop Nasional Adaptasi Perubahan Iklim di Sektor Pertanian; 8 Nopember 2011; Bandung, Indonesia. Bandung (ID).
6 Saharjo BH, Munoz CP. 2005. Controlled Burning In Peat Lands Owned By Small Farmers: A Case Study In Land Preparation. J Weatlands Ecology and Management. 13: 105- 110.
7 Saharjo BH. 2011. The Impact of Surface Fires on peatland in the Land Preparation Areal belong to the Communi- ty. J Global Enviromental Research. 15(1): 39-44.
8 Peraturan  Pemerintah  No.  4  Tahun  2001  tentang Pengendalian Kerusakan Dan Atau Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan Dan Atau La- han
daerah di Indonesia salah satunya di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat.
Peraturan Bupati Sintang  menjadi  salah satu  strategi  untuk  menanggulangi  dan pencegahan  karhutla  yang  sering  terjadi  di masim  kemarau  panjang.  Kendati  demikian, terlebih jika dijalankan dengan hanya bertumpu pada aspek formal-prosedural, kerap dipandang bermasalah  pada  pencapaian  keadilan  sosial. Dalam  hal  karhutla,  perlindungan  terhadap kearifan  lokal  masyarakat  hukum  adat  oleh pemerintah  daerah,  terutama  terkait  dengan tradisi pembakaran dalam pengolahan ladang berpindah  tidak  boleh  diabaikan  begitu  saja.
Gustav  Radbruch  telah  mengatakan  hukum yang  ideal,  memiliki  tiga  nilai  dasar  yakni kepastian,  keadilan  dan  kemanfaatan. 9 Pada sisi substansi Peraturan Bupati Sintang sebagai intrumen penegakan hukum karhutla di daerah, kepastian  dan  kemanfaatan  terasa  lebih  kuat. Sementara itu persoalan keadilan sosial masih perlu didiskusikan. Penegakan hukum karhutla terhadap  petani  ladang  tradisional  yang membuka lahan dengan cara membakar akan mencederai  perlindungan pada kearifan  lokal masyarakat setempat. 10
Dalam hal, pembatasan hak petani ladang tradisional  melakukan  pembukaan  lahan ladang  dengan  membakar  oleh  pemerintah daerah sebagai upaya pencegahan  karhutla,
9 Maggalatung, S. A., 2014. Hubungan antara Fakta,
Norma, Moral, dan Doktrin Hukum dalam Pertimbangan Putu- san Hakim. Jurnal Cita Hukum, II(2), pp. 185-192.
10 Arumingtyas,  L.  A.,  2016.  Available  at:  https:// www.mongabay.co.id/2016/10/05/kala-larangan-bakar-lahan- pukul-rata-tradisi-masyarakat-adat-terancam/[diakses  28  Juli 2020].
tentu  yang  ideal  adalah  soal  kepastian  dan kemanfaatan  sejalan  dengan  keadilan  sosial dan  lingkungan.  Namun  dalam  faktanya  hal ini  sering  tidak  mudah  dipenuhi.  Artikel  ini membahas  mengenai  kebijakan  pemerintah daerah yang memberikan pembatasan hak-hak bagi petani ladang tradisional dalam membuka lahan dengan membakar. Berfokus pada norma- norma  hukum  yang  tertulis  dalam  Peraturan Bupati  Sintang  No.  57  Tahun  2018  terhadap pembatasan hak-hak petani ladang tradisional dalam  melakukan  pembukaan  lahan  ladang dengan membakar (pembakaran terkendali).

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  mulai  tanggal  1  Juli  2020 sampai  dengan  29  Agustus  2020.  Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan sifat penelitian yang  dilakukan  adalah  deskriptif.  Penelitian ini  berusaha  untuk  mengidentifikasi  dan menganalisis secara detail tentang pembatasan hak petani ladang tradisional dalam pembukaan lahan  dengan  membakar  yang  telah  diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2018 tentang  Tata  Cara  Pembukaan  Lahan  Bagi Masyarakat  dan  kearifan  lokal  petani  ladang tradisional  dalam  pembukaan  lahan  dengan membakar  yang  mengedepankan  pelestarian sumber daya alam dan lingkungan. Penelitian ini disajikan dalam bentuk deskriptif analitis, pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan
studi  kepustakaan  terhadap  bahan  hukum primer  dan  bahan  hukum  sekunder  seperti Peraturan  Perundang-undangan,  jurnal  dan buku-buku literatur terkait.

## HASIL PENELITIAN

## A. Kebijakan Pemerintah Daerah
Kabupaten Sintang terhadap Pembatasan Hak Petani Ladang Tradisional dalam Pembukaan Lahan dengan Membakar
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang  Pemerintahan  Daerah  disebutkan bahwa Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai  unsur  penyelenggara  pemerintahan daerah  yang  memimpin  pelaksanaan  urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.  Sedangkan  pemerintahan  daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.
Setiap pemerintah daerah dipimpin oleh Kepala Daerah yang dipilih secara demokratis. Bupati  sebagai  Kepala  Pemerintah  Daerah Kabupaten dibantu oleh satu orang wakil kepala daerah disebut sebagai wakil bupati. Kepala dan wakil kepala daerah memiliki tugas, wewenang dan kewajiban serta larangan. Kepala daerah juga mempunyai kewajiban untuk memberikan
laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintah, dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD,  serta  menginformasikan  laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat sebagaimana diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014.
Ryaas Rasyid menyebutkan tujuan utama dibentuknya  pemerintah  daerah  adalah  untuk menjaga suatu ketertiban, sehingga masyarakat bisa  menjalin  kehidupannya  secara  wajar. Pemerintah  pada  hakikatnya  adalah  pelayan kepada  masyarakat.  Hal  tersebut  mengacu pada  pendekatan  yang  diperkenalkan  oleh David  Osborne  dan  Ted  Gaebier, 11 bahwa pemerintah  harus  semakin  dekat  dengan masyarakat, sehingga pelayanan yang diberikan semakin baik sesuai dengan fungsi pemerintah. Berdasarkan Pasal 65 ayat (2) huruf c UU No. 23 Tahun 2014 dalam menjalankan tugasnya, Bupati  sebagai  kepala  daerah  diberikan kewenangan menetapkan Peraturan Bupati.
Berdasarkan kewenangan tersebut Bupati Sintang mengeluarkan dan menetapkan Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembukaan Lahan Bagi Masyarakat. Peraturan ini ditetapkan  untuk  melaksanakan larangan  yang  diatur  dalam  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH)
11 Osborne, David, and Ted Gaebler, 1995, Reinvent- ing Government : How The Entrepreneur Spirit is Transform- ing The Public Service , terjemahan: Mewirausahakan Birokrasi Mentransformasikan  Semangat  Wirausaha  ke  Dalam  Sektor Publik. Alih Bahasa Abdul Rosyid dan Ramelan. Jakarta: Pus- taka Binaman Pressindo.
Pasal 69 ayat (1) huruf h bahwa “setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar”. Dalam penjelasan Pasal 69 ayat  (1)  huruf  h,  memperbolehkan  praktik kearifan lokal dalam kaitan dengan pembakaran lahan  dengan  batasan  luas  lahan  maksimal  2 hektar  per  kepala  keluarga  dengan  ditanami tanaman jenis varietas lokal dan dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegah penjalaran api ke wilayah sekelilingnya.
Memasukkan kearifan lokal sebagai asas di dalam hukum lingkungan nasional ini selaras dengan Deklarasi Rio 1992 yang menyebutkan bahwa pengetahuan dan praktik tradisional dari masyarakat adat dan masyarakat lokal menjadi elemen penting dari peran kedua komunitas ini dalam  pengelolaan  lingkungan. 12 Selain  itu, dalam  praktik  banyak  pembuktian  mengenai keefektifan kearifan lokal dalam perlindungan lingkungan.  Bagi  sesorang  yang  membakar tidak berbasis sistem kearifan lokal dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama 10 tahun, dengan denda paling sedikit Rp. 3 Milyar dan paling banyak Rp. 10 Milyar. 13
Ada  tiga  hal  yang  penting  diperhatikan terkait  dengan  pembatasan  ini.  Ketiganya merupakan syarat kumulatif yang harus dipenuhi yaitu: 14
12 Prinsip 22 Deklarasi Rio menyebutkan: “Indigenous people and their communities, and other local communities, have a vital role in environmental management and development be- cause of their knowledge and traditional practices. States should recognize and duly support their identity, culture and interests and enable their effective participation in the achievement of sustain- able development.”
13 Pasal 108 UUPPLH 14 Myrna  A.  Safitri  ,  2020,  Sinergi  Adaptasi  Kearifan Lokal dan Pemberdayaan Hukum Dalam Penanggulangan Keba-
a. Batasan  pertama  adalah  luas  areal yang  dibakar.  UUPPLH  membatasi dua  hektare  per  kepala  keluarga. Artinya melebihi dua hektar tidak dapat dibenarkan  meskipun  dilakukan  oleh anggota komunitas masyarakat hukum adat.  Tentu  pembuat  undang-undang mempunyai pertimbangan sendiri mengapa pembatasan adalah dua hektar. Menurut hemat penulis hal  ini terkait dengan  kelaziman  pemanfaatan  lahan pertanian di Indonesia pada umumnya.
b. Batasan kedua terkait tujuan pembakaran lahan yakni untuk menanam  jenis  padi  varietas  lokal. Dengan demikian tidak dapat dibenarkan  jika  pembakaran  untuk menanam  tanaman  seperti  kelapa sawit, akasia atau padi bukan varietas lokal dan sebagainya.
c. Batasan  ketiga  adalah  teknologi pengaman.  Diwajibkan  membuat  sekat bakar.  Hal  ini  lazim  dilakukan  oleh warga masyarakat hukum adat.
Limitasi normatif dalam UUPPLH sudah jelas.  Oleh  sebab  itu  tidak  pada  tempatnya memperdebatkan apakah larangan membakar berarti menegasikan kearifan lokal masyarakat setempat. Demikian pula memanipulasi kearifan lokal  untuk  kepentingan  lain,  tidak  dapat dilakukan. Mobilisasi warga masyarakat untuk membakar dua hektar lahan, tetapi digunakan
karan Lahan Gambut Di Indonesia, Jurnal Bina Hukum Lingkun- gan, Volume 4, Nomor 2, April 2020
untuk menanam varietas non lokal, misalnya, pasti tidak dapat dibenarkan pula.
UUPPLH memerintahkan agar Pemerintah menetapkan  kebijakan  mengenai  tata  cara pengakuan  kearifan  lokal. 15 Untuk  menjalankan perintah tersebut, ditetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permenlhk) Nomor P.34/MenLHK/Setjen/Kum. 1/5/2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Kearifan Lokal  dalam  Perlindungan  dan  Pengelolaan Sumber  Daya  Alam  dan  Lingkungan  Hidup (Permenlhk  P.34/2017). Selain itu, Peraturan Menteri  ini  juga  dibuat  untuk  melaksanakan Protokol Nagoya yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2013. 16
Hal  penting  dari  Permenlhk  P.34/2017 terkait  karhutla  adalah  konsep  kearifan  lokal dan pengetahuan tradisional, aturan mengenai pemangku kearifan lokal, wilayah kearifan lokal dan  tata  acara  pengakuan  serta  perlindungan kearifan  lokal.  Kearifan  lokal,  sebagaimana UUPLH, didefinisikan sebagai “nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat setempat  antara  lain  untuk  melindungi  dan mengelola lingkungan hidup dan sumber daya alam secara lestari”. 17 Di dalam kearifan lokal terdapat pengetahuan tradisional.
Ruang  lingkup  kearifan  lokal  menurut Pasal 4 Permenlhk P.34/2017, antara lain:
a. Pengetahuan tradisional mengenai
15 Pasal 63 Ayat (1) huruf t UUPPLH
16 Undang-Undang  Nomor  11 Tahun 2013  Tentang Pengesahan  Protokol  Nagoya  Tentang  Akses  pada  Sumber Daya Genetik dan Pembagian Keuntungan yang
17 Adil  dan  Seim-  bang  yang  muncul  dari pemanfaatannya atas Konvensi Keane- karagaman Hayati.
sumber  daya  genetik,  air,  tanah  dan energi;
b. Pengetahuan  tradisional   terkait mata pencaharian berkelanjutan dan kesehatan;
c. Peralatan  dan  teknologi  tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan  hidup  dan  sumber  daya alam;
d. Ekspresi budaya tradisional, tradisi dan upacara tradisional dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber  daya  alam  termasuk  folklore terkait sumber daya genetik;
e. Pembelajaran tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan  hidup  dan  sumber  daya alam;
f. Warisan budaya benda dan tak benda.
Dari   enam   daftar   itu,  jelas  bahwa penggunaan   teknologi  pembakaran   dalam pertanian    ladang    berpindah   merupakan bagian dari kearifan lokal,  khususnya  terkait pengetahuan   tradisional    mengenai   tanah, mata pencaharian berkelanjutan dan teknologi pemanfaatan lingkungan dan sumber daya alam.
Kearifan   lokal  menurut    Permenlhk P.34/2017 diampu tidak hanya oleh masyarakat hukum adat, tetapi juga masyarakat lokal.
Mereka  memegang  hak   ulayat    atau  hak tradisional atas wilayahnya dan  memperoleh manfaat dari pengelolaan lingkungan  dan sumber daya alam serta memiliki tanggung
jawab moral, ekonomi dan budaya. 18 Kearifan lokal diakui dan dilindungi di dalam ‘Wilayah Kearifan Lokal’ yang diartikan sebagai:
Suatu  wilayah  tertentu  berupa  daratan dan/atau  perairan  beserta  sumber  daya alam yang ada di atasnya, dengan batas- batas  tertentu  dimana  pemanfaatan kearifan lokal dan pengetahuan tradisional dilaksanakan  secara  turun-temurun  dan berkelanjutan. 19
Berdasarkan  Wilayah  Kearifan  Lokal (WKL),  kearifan  lokal  terbagi  menjadi  tiga. Pertama adalah WKL yang terdapat di dalam satu  wilayah  ulayat  masyarakat  hukum  adat. Pengampu  kearifan  lokalnya  adalah  satu komunitas  masyarakat  hukum  adat.  Kedua adalah  kearifan  lokal  yang  terdapat  di  dalam dan  di  luar  satu  WKL.  Pengampunya  adalah masyarakat  hukum  adat  dan  masyarakat setempat.  Yang  ketiga  adalah  kearifan  lokal bersama yang tersebar di satu atau lebih WKL dan  diampu  oleh  satu  atau  lebih  masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat. 20
Ditilik dari praktik yang ada, pembakaran lahan untuk kepentingan pertanian tradisional di  lahan  kering  yang  status  kepemilikannya berdasarkan  hukum  adat  dan  masyarakat setempat  dekat  kepada  tipe  kearifan  lokal yang  pertama.  Praktik  ini  dijalankan  hanya oleh masyarakat hukum adat yang telah lama bermukim  dan  memanfaatkan  lahan  untuk ladang berpindah dengan pembakaran  di
19 Pasal 1 Angka 6 Permenlhk P.34/2017.
Kabupaten Sintang.
Kearifan  lokal  dipandang  ada  karena merupakan  pengejawantahan  nilai-nilai luhur yang  dimiliki  masyarakat  dan  adanya pengakuan oleh komunitas di sekitarnya (social acceptance).  Kita  dapat  mengatakan  suatu praktik kearifan lokal mencerminkan nilai-nilai luhur jika memenuhi indikator sebagai berikut:
a. Dijalankan  secara  nyata  dan  terus- menerus;
b. Dijalankan untuk memelihara kualitas lingkungan dan sumber daya alam;
c. Dijalankan  untuk  merawat  ingatan kolektif  masyarakat  dan  ekspresi kebudayaan tradisional; dan
d. Diwariskan antar generasi. 21
Melihat pada empat indikator ini maka kita  dapat  menilai  bahwa  kearifan  lokal  itu bersifat  kontekstual.  Artinya,  keberadaannya bergantung tidak hanya secara subyektif sebagai hak  masyarakat  dalam  mengekspresikan kebudayaan,  tetapi  secara  obyektif  sebagai bentuk adaptasi lingkungan yang bertanggung jawab. Dalam hal inilah maka praktik kearifan lokal itu tidak boleh menyebabkan kerusakan dan pencemaran lingkungan, yang menyebabkan tidak lagi terpelihara kualitas lingkungan hidup yang baik.
Kearifan lokal sendiri bukanlah konsep dan  praktik  yang  statik.  Kearifan  lokal menurut Nakorntap sebagaimana dikutip oleh Mungmachon, merupakan pengetahuan  yang dibuat  dan  dikembangkan  oleh  sekelompok
20 Pasal 1 Angka 11 Permenlhk P.34/2017.
21 Pasal 6 Permenlhk P.34/2017.
masyarakat  untuk  hidup  harmoni  dengan alam. 22 Oleh sebab itu maka pada saat kondisi ekosistem berubah maka kearifan lokal dengan sendirinya  juga  mengikuti.  Pada  titik  ini pembahasan  kita  bukan  lagi  pada  ada  atau tidak, serta perlu atau tidak perlunya kearifan lokal, namun lebih pada bentuk kearifan lokal yang  seperti  apa  yang  layak  dijalankan.  Hal ini menambah dua isu hukum yang disebutkan sebelumnya  bahwa  persoalan  kearifan  lokal terkait pembakaran lahan adalah tentang siapa pengampu dan dimana saja wilayah keberadaan kearifan  lokal  itu  berada.  Dengan  demikian, sekarang kita mempunyai tiga isu hukum yakni:
a. Wilayah Kearifan Lokal yang diakui
b. Pengampu kearifan lokal
c. Bentuk kearifan lokal yang tepat sesuai kondisi  kerusakan  dan  kerentanan terhadap kerusakan lingkungan.
Dengan  ketiga  aspek  inilah  maka kerangka analisis hukum terhadap implementasi penjelasan  Pasal  69  Ayat  (2)  UUPPLH seharusnya  dilakukan.  Hal  ini  sesuai  dengan penjelasan  PP  No.  4  Tahun  2001  Pasal  17. Artinya, diperbolehkannya pembakaran lahan sebagai  ekspresi  kearifan  lokal  tidak  hanya melihat  pada  pembatasan  lahan  dua  hektare, dilakukan untuk menanam jenis varietas lokal dan  dibangun  sekat  bakar,  tetapi  juga  harus diikuti  dengan  adanya  pengakuan  hukum terhadap WKL dimana praktik itu berlangsung dan para pemangkunya. Hal ini penting untuk
menegaskan jurisdiksi tanggung jawab.
Namun demikian, pengaturan pembukaan  lahan  dengan  cara  membakar terbatas dan terkendali dalam Peraturan Bupati Sintang  No.  57  Tahun  2018,  membatasi  hak masyarakat  adat  yang  masih  berada  dalam Wilayah Kearifan Lokal-nya masing-masing, dengan mengharuskan memenuhi persyaratan: 23
1) Setiap  warga  masyarakat  petani tradisional hendak melakukan pembukaan lahan dengan cara pembakaran  terbatas  dan  terkendali harus terlebih dahulu memberitahukan secara  tertulis  kepada  kepala  desa dengan  mendapat  persetujuan  dari pemilik tanah yang berbatasan langsung minimal 7 hari.
2) Pembakaran  terbatas  dan  terkendali tidak diperbolehkan jika:
a. Bukan untuk ditanami jenis varietas lokal;
b. Melebihi 2 (dua) hektar per kepala keluarga;
c. Pada kondisi curah hujan dibawah normal, kemarau panjang dan/atau iklim kering;
d. Bupati menetapkan status “tanggap darurat” berdasarkan indeks standar pencemaran  udara  (ISPU)  telah mencapai  angka  300  atau  lebih dan kualitas udara dalam kategori “berbahaya”.
22 Mungmachon, M. R., 2012. Knowledge and Local Wisdom: Community Treasure. International Journal of Hu- manities and Social Science, 2(13), pp. 174-181.
23 Pasal 6 Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2018 ten- tang Tata Cara Pembukaan Lahan Bagi Masyarakat
3) Kepala  desa  wajib  menyampaikan/ meneruskan surat pemberitahuan kepada Badan Penanggulangan
Bencana  Daerah  melalui  camat setempat.
Selain rumitnya persyaratan yang bersifat stusional  tersebut  ditambah  lagi  dengan  tata cara  dan  teknik  yang  mesti  dipenuhi  oleh petani untuk melakukan pembakaran terbatas dan terkendali, yakni : 24
a. Mengharuskan  bimas  (daun/ranting) tidak menumpuk dibagian tepi lahan, yaitu  dengan  cara  menebang  pohon dibagian  tepi  rebah  ke  bagian  dalam lokasi lahan;
b. Membuat sekat bakar keliling dengan lebar  yang  cukup  dan  aman  bahaya kebakaran  dengan  lebar  1  sampai  4 meter;
c. Menyediakan  sarana  dan  prasarana peralatan pemadam api yang terbatas;
d. Memberitahukan pemilik  lahan  yang berbatasan sebelum melakukan pembakaran;
e. Pembakaran  lahan   dilakukan  secara bergiliran untuk lokasi yang berkelompok dan berdekatan;
f. Pembakaran  lahan  dilakukan  secara bergotong  royong  pada  waktu  yang tepat,  mulai  pukul  17.00  WIB-23.00 WIB;
g. Pembakaran lahan dimulai dari tepi
lahan yang berlawanan arah angin;
h. Selama pembakaran lahan harus dijaga secara  bersama  dan  teliti  agar  tidak ada api yang merambat keluar lahan;
i. Setiap  masyarakat  petani  tradisional tidak  diperkenankan  meninggalkan lahan  yang  sedang  dibakar  sebelum api benar-benar padam;
j. Menggunakan  dan  mengutamakan  tata cara tradisional/budaya/kearifan leluhur masyarakat adat setempat.
Memperhatikan  tata  cara  yang  di  atur dalam  Perbup  No.  57  Tahun  2018  dan berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  petani ladang tradisional di peroleh informasi  bahwa sebelum  adanya  peraturan  tersebut,  petani ladang tradisional di Sintang telah mempraktikan tata cara tersebut  secara turun temurun yang diwariskan oleh nenek moyang dan  tetua  adat  dalam  melakukan  pembukaan dan  pembakaran  lahan  ladang.  Terhadap menjalankan praktik kearifan lokal demikian, telah diakui dalam Pasal 8 Permenlhk P.34/2017 yang memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap kearifan lokal petani ladang berpindah dalam merlindungi dan mengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup disekitarnya.
Oleh  karena  itu,  ketika  Pemerintah mengetatkan  penegakan  hukum  terhadap pembakaran  lahan  kering  pada  ladang berpindah  sejak  diberlakukannya  Perbup tanggal  6  Juli  2018,  maka  hal  ini  disambut sedih oleh masyarakat di Kabupaten Sintang.
Banyak warga masyarakat yang menjalankan tradisi  ladang  berpindah  menyatakan  mulai meninggalkan kegiatan berladang atau bertani, karena takut dikenakan sanksi pidana penjara dan denda. Akibatnya banyak lahan pertanian yang  ditelantarkan  dan  menurunnya  tingkat ketahanan pangan keluarga.
Tradisi ladang berpindah atau pembukaan lahan  pertanian  dengan  cara  membakar,  bagi masyarakat  adat  dayak  bukan  hanya  semata- mata  pada  pemenuhan  kebutuhan  pangan keluarga tetapi juga menjadi bagian dari sumber penyedia kebutuhan berbagai prosesi adat yang telah diwariskan.
Pola perladangan berpindah sangat lekat dengan nilai-nilai kearifan lokal yang berlaku khusus dalam masyarakat adat suku dayak yang mendiami setiap WKL di Kabupaten Sintang. Sejatinya, kearifan lokal tersebut sangat sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat dan daerah yang berkaitan dengan sustainable development goals (SDGs) dan kebijakan ramah lingkungan (green  constitution)  yang  mengedepankan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan tanpa  harus  mengurangi  hak-hak  masyarakat setempat dan generasinya. 25

## KESIMPULAN
Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2018 tentang  Tata  Cara  Pembukaan  Lahan  Bagi Masyarakat di Kabupaten Sintang, telah
25 Peter Rogers, Kazi F. Jalal dan John A. Boyd. 2007. An Introduction to Sustainable Development. Glen Educational Foundation, UK dan Asshiddiqie, Jimly. 2009. Green Consti- tution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Rajawali Press, Jakarta.
mengatur  dengan  memberikan  pembatasan bagi  petani  ladang  tradisional  melakukan pembukaan  lahan  dengan  cara  membakar. Keberadaan  Peraturan  Bupati  tersebut  lebih menekankan  pada  aspek  formal-prosedural untuk  melindungi  dan  menjaga  kelestarian lingkungan hidup dan sumber daya alam secara berkelanjutan. Namun, cenderung mengabaikan pencapaian keadilan sosial bagi petani ladang tradisonal  yang  menjadi  subjek  hukum ditetapkannya regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah  daerah.  Sementara  pembukaan lahan  pertanian  dengan  cara  membakar,  bagi masyarakat  adat  dayak  bukan  hanya  semata- mata  pada  pemenuhan  kebutuhan  pangan keluarga tetapi juga menjadi bagian dari sumber penyedia kebutuhan berbagai prosesi adat yang telah diwariskan.

## SARAN
Agar  melakukan  penyederhanaan  dan pengecuali  terhadap  sejumlah  persyaratan membuka  ladang  dengan  membakar  dalam Peraturan Bupati No. 57 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembukaan Lahan Bagi Masyarakat di Kabupaten Sintang terhadap petani ladang tradisonal yang masih menjalankan tradisi dan nilai-nilai kearifan lokal. Mendorong pemerintah  daerah  mengakui  masyarakat hukum  adat  dan  segala  budaya,  tradisi  dan kearifan  lokalnya  terkait  dengan  pembukaan lahan ladang berpindah di Kabupaten Sintang sesuai dengan amanat putusan Mahkamah
Konstitusi No. 35/PUU-X/2012.
Hukum Dalam Penanggulangan
Kebakaran  Lahan Gambut  Di Indonesia, Daftar Pustaka Jurnal Bina Hukum Lingkungan, Buku Volume 4, Nomor 2, April 2020 Osborne, David, and Ted Gaebler, 1995, Arumingtyas, L. A., 2016. Available at: https: Reinventing Government : How The // www.mongabay.co.id/2016/10/05/kala- Entrepreneur Spirit is Transforming
larangan-bakar-lahanpukul-rata-tradisi- The Public Service, terjemahan: masyarakat-adat terancam/ Mewirausahakan  Birokrasi [diakses 28 Juli 2020].
Mentransformasikan Semangat Wirausaha Asshiddiqie, Jimly. 2009. Green Constitution:                     ke Dalam Sektor Publik. Alih Bahasa Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar                        Abdul Rosyid dan Ramelan. Jakarta: Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945.
Pustaka Binaman Pressindo. Rajawali Press, Jakarta. Peraturan Bupati Sintang Nomor 57 Tahun Firmasyah MA & Mokhtar MS 2011. Kearifan 2018 tentang Tata Cara Pembukaan Lokal Pemanfaatan Lahan Gambut untuk Lahan Bagi Masyarakat, Berita  Daerah Usahatani dalam Mengantisipasi Dampak Kabupaten Sintang Tahun Perubahan Iklim di Kalimantan Tengah. 2018 Nomor 57 Di dalam: Workshop Nasional Adaptasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim di Sektor Pertanian; Kehutanan Nomor P.34/MenLHK/ 8 Nopember 2011; Bandung, Indonesia. Setjen/Kum.1/5/ 2017 Tentang Bandung (ID). Pengakuan dan Perlindungan Kearifan
Maggalatung, S. A., 2014. Hubungan antara
Lokal dalam Perlindungan dan Fakta, Norma, Moral, dan Doktrin Pengelolaan  Sumber  Daya  Alam  Hukum dalam Pertimbangan Putusan dan Lingkungan Hidup Hakim. Jurnal Cita Hukum, II (2), pp. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 185-192. tentang Pengendalian Kerusakan Dan Mungmachon, M. R., 2012. Knowledge and Atau Pencemaran Lingkungan Hidup Local Wisdom: Community Treasure. Yang Berkaitan Dengan Kebakaran International Journal of  Humanities and Hutan Dan Atau Lahan Social Science, 2(13), pp. 174-181. Peter Rogers, Kazi F. Jalal dan John A. Boyd. Myrna  A.  Safitri  ,  2020,  Sinergi   Adaptasi 2007. An Introduction to Sustainable Kearifan   Lokal   dan   Pemberdayaan Development. Glen  Educational

## Foundation, UK
Saharjo  BH,  Munoz  CP.  2005.  Controlled Burning  In  Peat  Lands  Owned  By Small Farmers: A Case Study In Land Preparation. Jurnal Weatlands Ecology and Management. 13: 105-110.
Saharjo  BH.  2007.  Shifting  Cultivation  in peatlands.  Jurnal  Mitigation  and Adaptation  Strategies  for  Global Change. 12: 135-146.
Saharjo BH. 2011. The Impact of Surface Fires on  peatland  in  the  Land  Preparation Areal belong to the Community. Jurnal Global  Enviromental  Research.  15(1):
39-44.
Setkab,  2019:  https://setkab.go.id/jika-tidak- bisa-atasi-karhutla-presiden-jokowi- m i n t a - p a n g d a m - k ap o l d ad a n r e m - kapolres-dicopot/ [diakses 29 Agustus 2019].
Syaufina L. 2008. Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia. Malang (ID): Bayumedia Publishing.  Syafullah  M,  Sodikin  A. 2014. Lahan Gambut dan Kearifan Adat. [Internet]. Jakarta (ID): UNISOSDEM [diunduh 2020 Juli 10]. Tersedia pada: http://www.unisosdem.org/article_ detail.php?aid=2078&coid=2&caid= 40&gid=5.
Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2013
Tentang Pengesahan Protokol Nagoya Tentang  Akses  pada  Sumber  Daya Genetik dan Pembagian Keuntungan
yang Adil dan Seimbang yang muncul dari  pemanfaatannya  atas  Konvensi Keanekaragaman Hayati.
Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup