343

## ASAS-ASAS TraNSAkSI keuANgAN SyArIAh
Muhammad Aswad STAIN Tulungagung Email: aswad1221@gmail.com

## Abstrak
Tulisan ini menganalisis tentang asas-asas transaksi keuangan yang dipergunakan  di  lembaga  pembiayaan  syariah.  Perkembangan lembaga  pembiayaan  syariah  sangat  pesat  dan  meliputi  bentuk usaha  yang  variatif  sehingga  penerapan  prinsip-prinsip  syariah sangat diperlukan. Tujuh  macam asas-asas perjanjian yang dapat digunakan  sebagai  landasan  berpikir  dan  bertransaksi  dalam penegakan hukum kontrak syariah tersebut. Asas-asas perjanjian itu adalah, Asas kebebasan berkontrak, asas konsensualitas, asas persamaan hukum (al-musawa), asas kejujuran, asas perjanjian itu  mengikat,  asas  keadilan,  asas  tertulis  (al-kitabah).  Pada prinsipnya  asas-asas  akad  dipahami  sebagai  prinsip-prinsip yang implisit yang menjiwai keabsahan akad. Dalam pandangan syariah  keabsahan  akad  terlaksana  bilamana  memenuhi  rukun dan syarat akad.
Kata kunci: asas, transaksi, pembiayaan

## Abstract
PRINCIPLES  OF  SHARIA  FINANCIAL  TRANSACTIONS. This article analyzes principles of financial transactions in sharia financial institutions. The extensive growth of sharia finance has covered various businesses and necessitated the implementation of sharia principles. There are seven principles act as framework for financial transaction. They are freedom of contract, conscensualism,

## Muhammad Aswad
equity,  fairness,  legal  binding,  justice,  and  well  noted.  Basically, those principles are understood to be the core of contract liability. In  Islamic  economy,  the  liability  of  contract  depends  on  the requirements.
Keywords : principles, transaction, finance
Pendahuluan A.
Lembaga  Keuangan Syariah yang  berkembang  pesat sekarang ini, merupakan salah satu bentuk dari kegiatan ekonomi yang didasarkan atas interprestasi postulat keimanan  dalam aktifitas bisnis.  Oleh  karena  dalam  pandangan  Islam  aktivitas  ekonomi tidak boleh dilepaskan dari postulat keimanan kepada Allah swt, bahkan menjadi built in control bagi pelaku ekonomi itu sendiri. Atas  dasar  keimanan  itu  maka  dibangun  dan  dirancang  visi-misi Lembaga Keuangan Syariah dalam rangka meningkatkan derajat kehidupan  manusia.
Lembaga-lembaga keuangan syariah , di mana mendasarkan operasionalnya  pada  prinsip  larangan  atas  riba,  garar,  maysir dan  menggiatkan  bagi  hasil  ( profit  and  loss  sharing )  sebagai penggantinya.  Para  pemikir  muslim  sudah  banyak  menjelaskan bahwa landasan bunga ( interest ) itu dilarang karena menimbulkan terjadinya  ketidakadilan  ( injustice )  dalam  tatanan  ekonomi masyarakat.  Sebaliknya,  lembaga  ekonomi  syariah  secara konsepsional  didasarkan  atas  prinsip  kemitraan  berdasarkan kesetaraan ( equality ), keadilan ( fairness ), kejujuran ( transparency ), dan hanya mencari keuntungan yang halal semata-mata.
Prinsip-prinsip  tersebut  mungkin  sangat  ideal  saat  ini, bahkan  ada  yang  berpendapat  penerapan  prinsip  tersebut  pada lembaga  keuangan syariah bersifat  utopis.  Munculnya  keraguan tersebut  tentu  saja  dapat  dipahami,  karena  mengingat  betapa lama  perekonomian  didasarkan  system  operasionalnya  pada konsep  perbankan  yang  dengan    bunga  ( interest ).  Memutar  arah pemahaman  lama  terhadap  pemikiran  baru  yang  masih  dalam proses  konsolidasi  pengembangan,  perlu  proses  waktu.  Namun, secara de facto, konsep interest rate ini di dunia telah memberi jarak
345
( gap/distorsi ) dan tidak adanya keterkaitan langsung ( disconnection ) antara sektor finansial yang berkembang sangat pesat dan fantastis di  satu  pihak  dengan  sektor  riil  yang  nyata-nyata  yang  telah memberi nafas kehidupan bagi rakyat banyak di pihak lain. Kondisi ini kemudian yang juga memunculkan pertumbuhan ekonomi yang semu ( bubble economy ).
Padahal lembaga keuangan syariah harus memperhatikan asas kemaslahatan bagi orang banyak ( maslahah ‘ammah ). Realisasinya, dalam  pembiayaan,  misalnya,  harus  menghindari  kemungkinan hal-hal yang merusak moral masyarakat dan lingkungan serta harus memenuhi kriteria halal menurut syariah  Islam.
Melihat  kian  luas  dan  beragamnya  pola  bisnis  berbasis perekonomian  syariah,  maka  aspek  perlindungan  hukum  dan penerapan  asas-asas  perjanjian  dalam  akad  atau  kontrak  syariah pada  lembaga  keuangan syariah menjadi  penting  diupayakan implementasinya.  Dalam  hal  implementasi,  para  pelaku  dan pengguna  ekonomi  syariah  harus  menjalankan  kegiatannya berdasarkan syariah. Pola hubungan yang didasarkan pada keinginan untuk menegakkan sistem syariah diyakini sebagai pola hubungan yang kokoh antara bank dan nasabah. Pola hubungan antara pihak yang terlibat dalam lembaga keuangan syariah tersebut ditentukan dengan hubungan akad.
Hubungan  akad  yang  melandasi  segenap  transaksi  inilah yang  membedakannya  dengan  lembaga  keuangan  konvensional, karena  akad  yang  diterapkan  di  lembaga  keuangan syariah dan  memiliki  konsekuensi  duniawi  dan  ukhrawi  karena  akad yang  dilakukan  berdasarkan  hukum  Islam.    Dalam  penerapan pola  hubungan  akad  inilah  sudah  seharusnya  tidak  terdapat penyimpangan-penyimpangan dari kesepakatan yang telah dibuat oleh  kedua  belah  pihak  karena  masing-masing  menyadari  akan pertanggungjawaban  dari  akad  tersebut.  Tetapi  dalam  koridor masyarakat  yang  sadar  hukum,  tidak  dapat  dihindari  munculnya perilaku saling tuntut menuntut satu sama lain. Sehingga kuantitas dan  kompleksitas  perkara  terutama  perkara-perkara  bisnis  akan sangat tinggi dan beragam.

## Muhammad Aswad
Dalam kerangka itulah, artikel  ini akan mendiskusikan asas- asas perjanjian (akad) dalam hukum kontrak syariah yang meliputi beberapa pembahasan yaitu, pemahaman asas-asas kontrak syariah , dan subtansi  asas-asas perjanjian (akad).
Pembahasan

## B.
Pengertian Asas-Asas Kontrak Syariah 1.
Dalam terminologi hukum Islam biasa dikenal istilah akad, sementara  dalam  istilah  hukum  Indonesia  disebut  perjanjian. Istilah perjanjian sebagai terjemahan dari ”agreement ” dalam bahasa Inggris.  Di  samping  kedua  kata  di  atas,  ada  juga  istilah    kontrak yang  juga  istilah  serapan  dari  bahasa  Inggris  ”contract”,  ada  juga istilah yang sepadan dengan istilah kontrak yaitu istilah ”transaksi” yang  merupakan  terjemahan    dari  bahasa  Inggris  ”transaction”. Kesemuanya  dapat diartikan suatu perjanjian atau kontrak.
Istilah  akad  berasal  dari  bahasa  arab  yaitu ‘Aqada  Ya’qidu ‘Aqdan yang berarti perjanjian atau persetujuan. Kata ini juga bisa diartikan  tali  yang  mengikat  karena  akan  adanya  ikatan  antara orang yang berakad, ikatan antara ujung sesuatu (dua perkara), baik ikatan  secara  nyata  maupun  ikatan  secara  abstrak,  dari  satu  atau dua  sisi.  Atau  juga  mengumpulkan  dua  ujung  tali  dan  mengikat salah satunya dengan yang lain, sehingga bersambung, kemudian keduanya  menjadi satu benda, sambungan, yaitu sambungan yang memegang    kedua  tepi    itu  dan  mengikatnya.  Dalam  kitab  fiqih sunnah,  kata  akad  diartikan  dengan  hubungan  ( Ar  Rabhu )  dan kesepakatan  ( Al ittifaq ). Dalam hal ini akad atau kontrak menurut istilah adalah suatu kesepakatan atau komitmen bersama baik lisan, isyarat, maupun tulisan antara dua pihak atau lebih yang memiliki implikasi hukum yang mengikat untuk melaksanakannya. Dengan demikian  dapat  diambil  kesimpulan  bahwa  kontrak  merupakan kesepakatan  bersama  baik  lisan,  isyarat,  maupun  tulisan  antara dua pihak atau lebih melalui ijab dan qabul yang memiliki ikatan hukum  bagi  semua  pihak  yang  terlibat  untuk  melaksanakan  apa yang menjadi kesepakatan tersebut.
Sementara kata “asas” berasal dari bahasa Arab Asasun yang
berarti dasar, basis dan fondasi. Secara terminologi asas adalah dasar atau  sesuatu  yang  menjadi  tumpuan  berpikir  atau  berpendapat. Istilah lain yang memiliki arti sama dengan kata asas adalah prinsip yaitu  dasar  atau  kebenaran  yang  menjadi  pokok  dasar  berpikir, bertindak dan sebagainya.
Mohammad Daud Ali mengartikan asas apabila dihubungkan dengan kata hukum adalah kebenaran yang dipergunakan sebagai tumpuan berpikir dan alasan pendapat terutama dalam penegakan dan  pelaksanaan  hukum.  Dari  definisi  tersebut  apabila  dikaitkan dengan perjanjian dalam hukum kontrak syariah adalah, kebenaran yang dipergunakan sebagai tumpuan berpikir dan alasan pendapat tentang  perjanjian  terutama  dalam  penegakan  dan  pelaksanaan hukum kontrak syariah .
Sementara  Sudikno  (1999),  menjelaskan  yang  dimaksud dengan  asas  hukum  adalah:  “Suatu  pikiran  dasar  yang  bersifat umum yang melatarbelakangi pembentukan hukum positif. Dengan demikian  asas  hukum  tersebut  pada  umumnya  tidak  tertuang  di dalam peraturan yang kongkrit akan tetapi hanya merupakan suatu hal yang menjiwai atau melatarbelakangi pembentukannya. Hal ini disebabkan sifat dari asas tersebut adalah abstrak dan kongkrit”.
Dengan  demikian  asas  kontrak  syariah  adalah  dasar  yang melatarbelakangi  dalam  pembentukan  kontrak  syariah  yang dilaksanakan  untuk  mendapatkan  manfaat  dan  maslahah  bagi para pihak yang mengikatkan diri dalam suatu kontrak/perjanjian menurut syara’.
Asas-Asas Kontrak Syariah 2.
Asas Kebebasan Berkontrak (mabda’ hurriyah al-ta’aqud).
a. Asas kebebasan dalam asas-asas perjanjian Islam dianut yang disebut  dalam  ilmu  hukum  sebagai  “asas  kebebasan  berkontrak” ( mabda’  hurriyah  al-ta’aqud ).  Asas  ini  penting  untuk  dielaborasi lebih lanjut mengingat suatu pertanyaan, apakah konsep dan bentuk transaksi atau akad yang terdapat dalam kitab-kitab fiqih tanpa ada keleluasaan kaum muslimin untuk mengembangkan bentuk-bentuk akad baru sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat
di masa kini. Atau apakah kaum muslimin diberi kebebasan untuk membuat transaksi atau akad baru selama akad baru tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam.
Oleh  karena  itu  kebebasan  berakad  yaitu  prinsip  hukum yang  menyatakan  bahwa  setiap  orang  dapat  membuat  akad  jenis apapun  tanpa  terikat  kepada  nama-nama  yang  telah  ditentukan undang-undang syariah  dan memasukkan klausul apa saja ke dalam akad yang dibuatnya itu sesuai dengan kepentingannya sejauh tidak berakibat makan harta sesama dengan jalan batil.
Adanya  asas  kebebasan  berakad  dalam  hukum  Islam didasarkan pada beberapa dalil:
Firman Allah swt. a.
”Wahai  orang-orang  beriman,  penuhilah  akad-akad  (perjanjian- perjanjian). [QS. 5:1]
Sabda Nabi saw. b.
“Kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat yang mereka buat kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.” (HR. Tirmidzi dari  ‘Amr bin ‘Auf).
Menurut  Anwar  (2010),  kebebasan  berakad  yang digambarkan  ayat  di  atas  mengandung  kalimat  perintah  yang menunjukkan wajib, artinya memenuhi akad itu hukumnya wajib. Dalam ayat ini akad disebutkan dalam bentuk jamak yang diberi kata sandang “al” menunjukkan keumuman. Dengan demikian dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa orang dapat membuat akad apa saja baik yang bernama maupun yang tidak bernama dan akad- akad itu wajib dipenuhi.
Kebebasan  berkontrak  lebih  nampak  jelas  dalam  sabda Nabi saw, yaitu ”wal muslimun ‘ala syurutihim illa syartan harrama halalan aw ahalla harraman” . Di sini kaum muslimin dibenarkan memperjanjikan  syarat-syarat  dan  perjanjian  itu  mengikat  untuk dipenuhi dalam batas-batas ketentuan halal dan haram. Kata syurut adalah bentuk jama’ yang diidhafahkan kepada kata ganti ”mereka”. Kasus ini menunjukkan bahwa termasuk lafal umum, sehingga hal itu berarti bahwa kaum muslimin dapat mengisikan syarat apa saja
ke dalam perjanjian mereka dalam batas-batas ketentuan halal dan haram, artinya dalam batas-batas ketertiban umum syara’. Hadis ini juga di jelaskan al-Kasani dalam Anwar (2010):
Zahir hadis ini menyatakan wajibnya memenuhi setiap perjanjian selain yang dikecualikan oleh suatu dalil, karena hadis ini menuntut setiap orang untuk setia kepada janjinya, dan kesetiaan kepada janji itu adalah dengan memenuhi  janji  tersebut….  Asasnya  adalah  setiap  tindakan  hukum seseorang terjadi menurut yang ia kehendaki apabila ia adalah orang yang cakap  untuk  melakukan  tindakan  tersebut,  obyeknya  dapat  menerima tindakan  yang  dimaksud,  dan  orang  yang  bersangkutan  mempunyai kewenangan dalam tindakan itu .
Hukum Islam pada dasarnya memberikan kebebasan orang membuat  perjanjian  sesuai  dengan  keinginannya,  tetapi  yang menentukan akibat hukumnya adalah ajaran agama, untuk menjaga jangan sampai terjadi penganiayaan antara sesama manusia melalui akad  (perjanjian)  dan  syarat-syarat  yang  dibuatnya.  Kebebasan berkehendak  dalam  masalah  akad  dijelaskan  dalam Maud } u’  Sult } anul  iradah adalah  “Kebebasan  kehendak  si  aqid  pada  asal  akad, pada  natijah-natijahnya  dan  pada  batas  kebebasan  itu”.  Artinya sampai dimanakah syara’ menghargai kebebasan bertindak Sult } anul iradah itu. Prinsip Sult } anul iradah ini sangat erat kaitannya dengan empat macam kebebasan :
Kebebasan  si  aqid  dalam  mengadakan  akad  dengan
1. seseorang Kebebasan  mengadakan  iltizam  dengan  terjadinya
2. persetujuan kedua belah pihak Kebebasan  si  aqid  di  dalam  berbuat  berbagai  macam
3. akad menurut kehendaknya Kebebasan  si  aqid  dalam  membatasi  dampak  atau
4. pengaruh akad.
Pelanggaran  terhadap  asas  kebebasan  dapat  berimplikasi berakibat  tidak  dapat  dibenarkannya  akad  tersebut.  Misalnya, seseorang dipaksa menjual rumah kediamannya, padahal ia masih ingin memilikinya dan tidak ada hal yang mengharuskan ia menjual dengan kekuatan hukum. Jual beli yang terjadi dengan cara paksaan tersebut  dipandang  tidak  sah.  Contoh  lain,  dalam  kasus  jual  beli

## Muhammad Aswad
dimana  seseorang  membeli  sesuatu  barang,  yang  pada  akhirnya merasa  tertipu  karena  barang  yang  dibelinya  itu  ternyata  palsu. Jual beli yang mengandung unsur tipuan itu memberi hak kepada pembelinya untuk membatalkannya. Contoh lain lagi adalah, anak- anak di bawah umur 7 tahun tidak sah melakukan perjanjian jual beli karena belum cukup mempunyai pertimbangan-pertimbangan pikiran  yang  mencerminkan  kerelaannya.  Dengan  kata  lain, kebebasan kehendak anak-anak di bawah umur 7 tahun menurut hukum belum bernilai.
Kerelaan/Konsensualisme a. ( Al-Rid } a )
Asas konsensualisme menyatakan bahwa untuk terciptanya suatu perjanjian cukup tercapainya kata sepakat antara para pihak tanpa  perlu  dipenuhinya  formalitas-formalitas  tertentu.  Dalam hukum  Islam  pada  umumnya  perjanjian-perjanjian  itu  bersifat konsensualisme. Dasar asas ini adalah Firman Allah swt:
”Wahai  orang-orang  yang  beriman,  janganlah  kamu  makan  harta sesamamu  dengan  jalan  batil,  kecuali  (jika  makan  harta  sesama  itu dilakukan)  dengan  cara  tukar  menukar  berdasarkan  perizinan  timbal balik (kata sepakat)vdiantara kamu”. (QS. 4: 29).
Asas ini menyatakan segala bentuk transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan semua pihak. Kerelaan para pihak yang berkontrak  adalah  jiwa  setiap  kontrak  yang  Islami  dan  dianggap sebagai  syarat  terwujudnya  semua  transaksi.  Jika  dalam  suatu transaksi asas ini tidak terpenuhi, dipandang telah memakan sesuatu dengan cara yang batil ( al-akl bil-bat } il ). Transaksi yang dilakukan tidak  dapat  dikatakan  telah  mencapai  sebuah  bentuk  usaha yang  dilandasi  saling  rela  antara  pelakukannya  jika  di  dalamnya terdapat  unsur  tekanan,  paksaan,  penipuan  atau  ketidakjujuran dalam  pernyataan.
Prinsip ini memberikan batasan agar kebebasan kehendak pihak-pihak  yang  terlibat  selalu  harus  diperhatikan.  Pelanggaran terhadap  kebebasan  kehendak  berakibat  suatu  bentuk  muamalat tidak dapat dibenarkan.
Kerelaan ( rid } a, ‘an-tarad } in ) adalah sikap batin yang abstrak ( amr  khafiy ).  Untuk  menunjukkan  bahwa  dalam  sebuah  kontrak
351

## Asas-asas Transaksi Keuangan Syariah
kerelaan telah dicapai, diperlukan indikator yang merefleksikannnya. Indikator  dimaksud  adalah  formulasi  ( s } igat )  ijab  kabul.  Oleh karena itu, formulasi ijab kabul harus dibuat dengan jelas dan rinci sedemikian rupa sehingga dapat menerjemahkan secara memadai bahwa para pihak dipastikan telah mencapai kondisi kerelaan ketika kontrak  dilakukan.
Persamaan Hukum/Kesetaraan (Al-Musawah)
b.
Asas  ini  memberikan  landasan  bahwa  kedua  belah  pihak yang  melakukan  kontrak    mempunyai  kedudukan  yang  sama atau  setara  antara  satu  dengan  yang  lainnya.  Sehingga,  pada  saat menentukan  hak  dan  kewajiban  masing-masing  didasarkan  pada asas persamaan atau kesetaraan ini. Landasan asas ini adalah firman Allah swt.
Hai  manusia,  Sesungguhnya  Kami  menciptakan  kamu  dari seorang  laki-laki  dan  seorang  perempuan  dan  menjadikan  kamu berbangsa  -  bangsa  dan  bersuku-suku  supaya  kamu  saling  kenal- mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah  ialah  orang  yang  paling  taqwa  diantara  kamu.  Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (QS. 49: 13)
Asas  ini  tidak  menutup  kemungkinan  bahwa  salah  satu pihak (misalnya pihak disebuah bank syariah) lebih proaktif untuk menyiapkan atau membuat rumusan item-item kesepakatan dalam suatu  kontrak,  namun  rumusan  kontrak  itu  hendaknya  bukan merupakan rumusan final yang tidak boleh ditawar lagi oleh pihak yang lain (nasabah). Pihak lain ini perlu diberi cukup waktu untuk mempertimbangkan  dan  melakukan  negosiasi  jika  dipandang perlu terhadap rumusan itu sebelum menyetujuinya. Dengan kata lain, bank dapat, bahkan sebaiknya, menyiapkan draf kontrak yang sifatnya  hanya  merupakan  usulan  atau  penyajian  ( `ard } al-syurut } ) dan bukan bersifat final yang harus dipatuhi pihak nasabah ( fard }
al-syurut } ).
Keadilan (Al-‘Adalah) c.
Pelaksanaan asas ini dalam kontrak dituntut untuk berlaku benar  dalam  pengungkapan  kehendak  dan  keadaan,  memenuhi

## Muhammad Aswad
perjanjian  yang  telah  mereka  buat,  dan  memenuhi  semua kewajibannya  (QS.  3:  17;  2:  177;  23:  8;  5:  1).  Keadilan  adalah tujuan yang hendak diwujudkan oleh semua hukum. Dalam hukum Islam, keadilan langsung merupakan perintah Allah swt. Keadilan merupakan  sendi  setiap  perjanjian  yang  dibuat  oleh  para  pihak. Seringkali di zaman modern ini akad ditutup oleh satu pihak dengan pihak  yang  lain  tanpa  ia  memiliki  kesempatan  untuk  melakukan negosiasi mengenai klausul akad tersebut.
Keadilan  adalah  hal  yang  sangat  esensial  dimana  para pihak  dalam  melakukan  perjanjian  wajib  berpegang  teguh  pada asas  keadilan.  Pengertian  asas  keadilan  ialah  suatu  asas  yang menempatkan segala hak dan kewajiban berdasarkan pada prinsip kebenaran  hukum  Islam,  karena  itu  dengan  berbuat  adil  maka sesorang  tidak  akan  berlaku  zalim  terhadap  orang  lain.  Ibnu Taimiyah menyatakan keadilan merupakan pilar fundamental dalam sebuah  pemerintahan.  Sedemikian  pentingnya  keadilan  sampai- sampai Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa pemerintahan yang adil walaupun dipimpin oleh seorang kafir adalah lebih baik dari pada pemerintahan muslim tapi berlaku zalim. Dengan nada ungkapan serupa di atas, tampaknya Ibnu Taimiyah ingin mengatakan bahwa pemerintahan  yang  adil  walaupun  kafir  itu  jauh  lebih  baik  dari pada muslim yang zalim, dengan ungkapan ini menyiratkan bahwa esensi  lebih  penting  dari  pada  bentuk  dan  nilai  lebih  berharga ketimbang  simbol.
Terkait  dengan  pernyataan  Ibnu  Taimiyah  sesungguhnya menyiratkan  bahwa  asas  keadilan  dalam  kontrak  syariah  adalah bahwa  pihak  yang  terkait  bahwa  prinsip  itu  harus  dijunjung tinggi agar tidak terzalimi, jangan sampai seperti pernyataan Ibnu Taimiyah lebih baik pemimpin kafir dalam sebuah sistem daripada pemimpin muslim namun zalim, ini dapat diinterpretasikan sebuah kontrak bisnis yang dijalankan antara kedua orang yang satu muslim dan yang lain kafir tapi mampu menerapkan prinsip keadilan lebih utama ketimbang kontrak sesama muslim tapi malakukan tindakan penipuan dan kezaliman.
353
Asas Kejujuran dan Kebenaran (Asl-s d. } idq)
Allah  berbicara  benar  dan  memerintahkan  semua  muslim untuk  jujur  dalam  segala  urusan  dan  perkataan.  Allah  swt berfirman:  ” Hai  orang-orang  beriman  bertaqwalah  kepada  Allah dan katakanlah perkataan benar.” (QS. 33:70). Islam dengan tegas melarang kebohongan dan penipuan dalam bentuk apa pun. Nilai kebenaran  ini  memberikan  pengaruh  pada  pihak-pihak  yang melakukan kontrak untuk tidak berdusta, menipu dan melakukan pemalsuan.  Pada  saat  asas  ini  tidak  terpenuhi,  legalitas  kontrak yang dibuat bisa menjadi rusak. Pihak yang merasa dirugikan akibat ketidakjujuran yang dilakukan pihak lainnya dalam sebuah kontrak dapat menghentikan proses kontrak tersebut.
Kejujuran merupakan hal yang prinsip bagi manusia dalam segala  kehidupan,  termasuk  penyusunan  kontrak  syariah  dalam bisnis. Jika kejujuran tidak diamalkan dalam penyusunan kontrak, maka akan merusak keridhaan, disamping itu, ketidakjujuran dalam penyusunan  kontrak  akan  berakibat  perselisihan  diantara  pihak yang melakukan kontrak (perjanjian).
Asas Janji Itu Mengikat e.
Dalam  al-Qur’an  dan  hadis  terdapat  banyak  perintah  agar memenuhi  janji.  Dalam  kaidah  ushul  fiqh: ”perintah  itu  pada dasarnya menunjukkan kewajiban”. Hal ini berarti janji mengikat dan wajib dipenuhi. Seperti Firman Allah swt, ” ....dan penuhilah janji, sesungguhnya  janji  itu  akan  dimintakan  pertanggungjawabannya . (Q.S. 17:34).
Dalam  hukum  konvensional  dikenal  asas  ” pacta  sunt servanda” yang  berari  janji  itu  mengikat,  yang  dimaksud  adalah suatu  kontrak  yang  dibuat  secara  sah  oleh  pihak  mengikat  para pihak  tersebut  secar  penuh  sesuai  isi  kontrak  tersebut.  Asas dapat disimpulkan dalam pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan:  ”Perjanjian  yang  dibuat  secara  sah,  berlaku  sebagai undang-undang. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

## Muhammad Aswad
Asas Tertulis (al-Kitabah) f.
Asas  tertulis  dalam  kontrak  syariah  adalah,  dimana dalam  suatu  perjanjian  hendaknya  dilakukan  secara  tertulis agar  dapat  dijadikan  sebagai  alat  bukti  apabila  di  kemudian  hari terjadi  persengketaan.  Dalam  QS.al-Baqarah  (2)  282-283  dapat dipahami bahwa Allah SWT menganjurkan kepada manusia agar suatu perjanjian dilakukan secara tertulis, dihadiri para saksi dan diberikan tanggung jawab individu yang melakukan perjanjian dan yang menjadi saksi tersebut. Selain itu dianjurkan pula jika suatu perjanjian  dilaksanakan  tidak  secara  tunai  maka  dapat  dipegang suatu benda sebagai jaminannya.
Dalam  melaksanakan  kontrak  maka  keharusan  untuk melakukannya  secara  tertulis  supaya  tidak  terjadi  permasalahan dikemudian hari. Ketentuan ini didasarkan kepada Al Qur’an surat al Baqarah ayat 282-283 yang artinya:
“Hai orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menulisnya. Dan seorang penulis  di  antara  kamu  menuliskannya  dengan  benar.  Dan  janganlah penulis enggan menulisnya sebagaimana Allah telah mengajarkan-Nya, maka  hendaklah  ia  menulis,  dan  hendaklah  orang  yang  berhutang  itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganiah ia mengurangi sedikitpun dari pada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan juju r…..QS.2:282
Asas  hukum  al-kitabah  juga  termaktub  dalam  Undang- Undang No 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Di dalam Pasal 1 Ayat 13:
Akad adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau UUS dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan Prinsip Syariah.
Menurut Syamsul Anwar (2010) Adanya pernyataan bahwa legalitas  suatu  akad  dalam  perbankan  adalah  harus  didasarkan pada kesepakatan yang ditulis atau isi perjanjian transaksi mestinya tertulis.  Namun  beliau  menggaris  bawahi  bahwa  pernyataan “kesepakatan tertulis” disini adalah transaksi itu bersifat formalis.

## C. Simpulan
Dari paparan di atas dapat ditarik kesimpulan: Setidaknya dalam  hukum  perjanjian  syariah,  yang  kami  paparkan    terdapat tujuh    macam  asas-asas  perjanjian  yang  dapat  digunakan  sebagai landasan  berpikir  dan  bertransaksi  dalam  penegakan  hukum kontrak  syariah  tersebut.  Asas-asas  perjanjian  itu  adalah,  Asas kebebasan berkontrak, asas konsensualitas, asas persamaan hukum (al-musawa), asas  kejujuran,  asas  perjanjian  itu  mengikat,  asas keadilan, asas tertulis (al-kitabah). Pada prinsipnya asas-asas akad dipahami  sebagai  prinsip-prinsip  yang  implisit  yang  menjiwai keabsahan  akad.  Dalam  pandangan  syariah  keabsahan  akad terlaksana bilamana memenuhi rukun dan syarat akad.
Dilatarbelakangi dengan pemahaman  akad yang mendetail dan  komprehensif  serta  menjunjung  tinggi  dan  istiqamah menggunakan  prinsip  syariah  dalam  transaksi  keuangan  syariah yang  berlangsung  dalam  lembaga  keuangan  syariah  sekarang  ini, haruslah  dalam  kerangka  asas-asas  akad  yang  dibangun  dalam system ekonomi Islam akad mempunyai peran yang sangat penting untuk  menentukan,  apakah  kegiatan  investasi  dan  bisnis  sesuai dengan syariah atau tidak. Oleh karena itu,  konsep akad dan segala sesuatu yang berkaitan dengan itu menjadi penting untuk diketahui oleh  siapa  saja  yang  akan  melakukan  suatu  perjanjian  (kontrak) seperti  melakukan  kontrak  investasi  atau  berbisnis  dengan menggunakan prinsip syariah .  Kita bersyukur kepada Allah SWT yang  telah  memberikan  konsep  dan  prinsip  bermu’amalah  yang sesuai dengan perkembangan budaya dan peradaban umat manusia, di mana pun kita berada. Keragaman akad berinvesatasi dan bisnis yang dikembangkan dalam hukum Islam akan memberikan peluang bagi  kita  untuk  menggunakan  skim syariah yang  cocok  dengan situasi dan kondisi masyarakat. Amin.

## DAfTAr PuSTAka
Al  Munawir,  Ahmad  Warson.  (1997). Kamus  al-Munawir:  Arab- Indonesia . Surabaya: Pustaka Progressife. Al-  Shawi,  Shalah  &  Abdullah  Muslih.  (2008). Ma  la  yasa’at  al- Tajiru Jahluhu (Terj) , cet. 2. Jakarta: Darul Haq. Ali,  Mohammad  Daud.  (2000). Hukum  Islam:  Pengantar  Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia , cet. 8. Jakarta:
Raja Grafindo Persada.
Anwar, Syamsul. (2010). Hukum Perjanjian Syariah:Studi tentang Teori  Akad  dalam  Fiqh  Muamalat, cet.  2.  Jakarta:  Raja Grafindo Perkasa.
Ash  Shiddieqy,  Muhammad  Hasbi.  (1997). Pengantar  Fiqh Muamalah . Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.
Burhanuddin. (2009). Hukum Kontrak Syariah, cet. 1. Yogyakarta:
BPFE.
Djamil, Fathurrahman. (2001). “Hukum Perjanjian Syariah” dalam Mariam  Darus  Badrulzaman, Kompilasi  Hukum  Perikatan,
Bandung: PT. Citra Aditya Bahkti. Fuadi,  Munir.  (2008). Pengantar  Hukum  Bisnis, cet.  3,  Bandung: Citra aditya.
Mertokusumo, Sudikno. (1999). Mengenal Hukum Suatu Pengantar , Yogyakarta: Liberty. Sabiq, Sayyid, Fiqhu al-Sunnah, jil. 3. (tt). Beirut: Dar al-Tsiqafah Islamiyah. Salim, Arskal. (1999). Etika Intervensi Negara: Perpektif Etika Politik Ibnu Taimiyah, cet. 1, Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
UU No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.
Yulianti, Rahmani Timorita. (2008). Asas-asas Perjanjian-perjanjian (Akad)  dalam  Kontrak  Syariah, Jurnal  La_Riba,Vol  II, No.  1.