## UPAH MINIMUM YANG DICITA-CITAKAN

## Piatur Pangaribuan

## Direktur Pascasarjana UNIBA

## Abstract
Stipulation  of  minimum  wage  by  the  Governor  either  district  provincial, cities or at cities level often give rise to the issue between the worker union/labor union  with  employers  and  often  occur  demonstration  call  for  a  high  minimum wage increasing and on the other side a lot of entrepreneurs who are not able to meet  the  minimum  wage  has  been  set  and  ultimately  conduct  termination  of employment.  According  to  the  researcher,  the  Governor  in  setting  the  minimum wage  did  not  refer  to  legal  aspects  of  the  determination  of  the  minimum  wage. Government should refer to appropriate regulation that it has already regulated under  specific  law  namely, Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja  No.:  PER- 01/MEN/1999  and  the  latest  amendment  KEP-226/MEN/2000  tentang  Upah Minimum , so that it able to accommodate all interests of unions, employers and the unemployed labor force as well.
Keywords : minimum wage, worker union, employer, discontinue worker

## PENDAHULUAN
Penetapan Upah minimum Provinsi (UMP),  Upah  Minimum  Sektoral  Provinsi (UMSP),  Upah  Minimum  Sektoral  Kota
(UMSK) dan Upah
Minimum Kabupaten/Kota (UMK) merupakan jaringan  pengaman  pengupahan  dalam dunia ketenagakerjaan, 1 dimana
perhitungan kenaikan setiap tahun UMP ke UMSP, UMSK  dan UMK secara normatif
1 Berdasarkan  PERMEN  No.1  Tahun  1999 sebagimana diubah terakhir dengan KEPMEN KEP- 226/MEN/2000  tentang  Upah  Minimum  dan Undang-Undang  No.13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan  menentukan;  upah  minimum hanya berlaku bagi pekerja yang mempunyai masa kerja  kurang  dari  1  (satu)  tahun,  bagi  yang  telah bekerja  lebih  dari  satu  tahun  tidak  diberlakukan upah  minimum  melainkan  ada  mekanisme peninjauan upah atau kenaikan upah berkala yang besarnya ditentukan berdasarkan kebijakan perusahaan  dengan  memperhatikan  kemampuan karyawan dan kemampuan keuangan perusahaan.
telah  diatur  minimal  5%  dari  tahun sebelumnya. 2 Hakekat upah minimum bagi pekerja  dan  hakekat  pembayaran  upah minimum yang akan dilaksanakan pengusaha  maupun  pemerintah  sebagai regulator yang menetapkan upah minimum telah  diamanatkan  pada  Alinea  Ke  IV
2 Pasal  5  huruf  (a)  dan  (b)  Peraturan  Menteri Tenaga  Kerja  No.:  PER-01/MEN/1999  tentang Upah  Minimum  sebagaimana  diubah  terakhir dengan  Keputusan  Menteri  Tenaga  Kerja  dan Transmigrasi  RI  No.:  KEP-226/MEN/2000  tentang Upah  Minimum.  Dalam  penjelasan  huruf  (a)  dan (b)  hanya  menentukan  bahwa  Upah  Minimum Sektoral  Tingkat  1  (UMSP)  harus  lebih  besar sekurang-kurangnya  5%  dari  Upah  Minimum Regional  (UMP)  dan  Upah  Minimum  Sektoral Tingkat  II  (Kabupaten/Kota)  harus  lebih  besar sekurang-kurangnya  5%  dari  Upah  Minimum Regional  Tingkat  II  (UMK).  Jadi  penjelasan kenaikan  UMP  untuk  tahun  berikut  tidak  ada penjelasan  namun  prakteknya  juga  dianggap paling  sedikit  juga  harus  naik  5%  dari  tahun sebelumnya.
UUD  1945  yang  menyatakan,"kemudian dari  pada  itu  untuk  membentuk  suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi  segenap  bangsa  Indonesia  dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa".
Pemenuhan hakekat upah minimum  menjadi  pekerjaan  berat  bagi semua  pemangku  kepentingan  yang  di dalamya,  secara  khusus  dalam  dalam  hal ini;  pemerintah,  serikat  pekerja/serikat buruh  dan  pengusaha.  Upah  Minimum Provinsi  (UMP)  menjadi  dasar  penentuan lebih  lanjut  besarnya  Upah  Minimum Kabupaten/Kota (UMK) untuk perusahaan yang  bergerak  dibidang  umum  maupun Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) yang  menjadi  dasar  menentukan  besarnya Upah  Minimum  Sektoral  Kabupaten/Kota (UMSK) bagi perusahaan yang dikhususkan  yakni  untuk  perusahaan tambang batu bara, perminyakan, perkebunan, perkayuan dan sektoral lainya.
Persoalan upah minimum di seluruh  Indonesia  setiap  tahun  selalu menjadi  momok  dan  semakin  diperparah ketika  kenaikan  upah  minimum  baik  pada tingkat  provinsi,  tingkat  kabupaten/kota maupun  pada  tingkat  nasional,  apalagi bertepatan  dengan  tahun  politik  semakin memperparah  carut-marut  penetapan  upah minimum  pada  tingkat  provinsi  maupun
pada  tingkat  kabupaten  dan  kota  karena cenderung  memenuhi  permintaan  serikat pekerja/serikat buruh khusunya jika dilakukan melalui demonstrasi, sebagaimana  yang  terjadi  di  Kaltim  pada tahun  2012.  Gubernur  Kalimantan  Timur bahkan menetapkan besarnya upah minimum  provinsi  melebihi  yang  telah disepakati dewan pengupahan Provinsi.
Serikat  buruh  dan  serikat  pekerja menyampaikan aspirasnya melalui demonstrasi baik melalui eksekutif maupun  legislatif  untuk  menaikan  upah minimum  sesuai  dengan  kebutuhan  hidup layak (KHL) yang cendrung tinggi bahkan untuk  tahun  2014  serikat  pekerja  dan serikat  buruh  sudah  membuat  ancang- ancang  akan  mengajukan  kenaikan  upah minim sebesar 50%, di sisi lain pengusaha sulit memenuhi permintaan serikat pekerja/serikat  buruh  yang  berpotensi mengakibatkan terjadinya pemutusan hubungan  kerja  yang  akan  menambah barisan  pengangguran  dan  sudah  pasti menambah  pulu  angka  miskin.  Sementara angka  orang  miskin  di  Indonesia  pada tahun  2012  hingga  2013  yang  mencapai angka  96  juta  jiwa. 3 Mana  yang  lebih diutamakan mengatasi pengangguran  yang ada  saat  ini,  menaikan  upah  minimum berdasarkan ketentuan perundang- undangan  atau  mengacu  pada  KHL  yang
3 http://nasional.kontan.co.id/news/penduduk- miskin-2013-mencapai-96-juta-jiwa
mana  jika  berdasarkan  KHL  sudah  dapat dipastikan kenaikan diatas 5%.
Dari perspektif ekonomi berpandangan semakin tinggi upah minimum  akan  membawa  geliat  ekonomi, disatu  sisi  benar  namun  disis  lain pengusaha  yang  akan  memenuhi  upah minimum  tersebut  akan  menimbulkan ketidak  stabilan  pada  perusahaan  karena akan  berdampak  defisit  pada  performa pengusaha.  Upaya  meningkatkan  upah minimum ini juga didukung oleh eksekutif maupun  lageislatif  hampir  di  seluruh wilayah Indonesia. Eksekutif dan legislatif berpandangan  pengusaha  akan  mampu memenuhi upah minimum.
Memperhatikan  respon  eksekutif  dan legislatif  semakin  menyemangati  serikat pekerja maupun serikat buruh.
Disi lain ada pengusaha yang tidak mampu  memenuhi  tuntutan  dari  serikat pekerja dan buruh yang terlalu tinggi yang pada  akhirnya  mau  tidak  mau  diambil kebijakan  lay  off  (dirumahkan)  bahkan pada akhirya harus terjadi PHK. Berdasarkan  pengalaman  tahun  2012 begitu  terjadi  PHK,  pemerintah  melalui departemen tenaga kerja meminta," sedapat  mungkin  agar  pengusaha  agar mengusahakan  agar  tidak  terjadi  PHK", tetapi  nasi  sudah  menjadi  bubur,  usaha lesu,  kalah  saing  dengan  pengusaha  luar,
terjadinya  penurunan  permintaan  produksi seperti  batu  bara  bahkan  harga  merosot hingga  60%  memaksa  pengusaha  harus melakukan PHK. Langkah ini juga diambil pengusaha  kawatir  berurusan  dengan dipidana  karena  tidak  memenuhi  upah minimum,  semakin  memperparah  potret perburuhan di Indonesia. Semakin membengkaknya pengangguran sudah barang  tentu  juga  memiliki  implikasi  lain yakni;  meningkatnya  kriminal  pada  akhir tahun  2012  berdasarkan  laporan  akhir tahun  Polda  Kalimantan  Timur  dan  di kota-kota  besar  lainya  juga  dapat  kita saksikan  tingkat  kriminal  tinggi  melalui media massa maupun elektronik.

## Landasan Koseptual dan Teoritis
Hakekat memiliki pengertian; esense,  inti  sari  atau  dasar……….. 4
Selanjuntnya  Pasal  28D  ayat  (1)  dan  (2) UUD 1945 menegaskan kembali bahwa; 1) Setiap  orang  berhak  atas  pengakuan, jaminan,  perlindungan,  dan  kepastian hukum yang  adil  serta  perlakuan  yang sama  di  hadapan  hukum,  (2)  Setiap  orang berhak  untuk  bekerja  serta  mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam  hubungan  kerja…… 5 Berdasarkan ketentuan di atas dapat ditarik inti sari dari
4 Kamus lengkap bahasa Indonesia , Em Zul Fazry & Ratu Aprilia Senja, hal.344, tanpa tahun.
5 Perubahan II 18 Agustus 2000.
hakekat  upah  minimum  yakni;  a)  sebagai jaring  pengaman  agar  nilai  upah  tidak melorot dibawah kebutuhan hidup minimum,  b)  sebagai  wujud  pelaksanaan Pancasila,  UUD  45  dan  GBHN  secara nyata,  c)  agar  hasil  pembangunan  tidak hanya  dinikmati  oleh  sebagian  kecil masyarakat  yang  memiliki  kesempatan, tetapi  perlu  menjangkau  sebagian  terbesar masyarakat  berpenghasilan  rendah  dan keluarganya,  d)  sebagai  satu  upaya pemerataan pendapatan dan proses penumbuhan kelas menengah, e) kepastian hukum  bagi  perlindungan  atas  hak-hak dasar  buruh  dan  keluarganya  sebagai warga negara Indonesia, dan f) merupakan indikator perkembangan ekonomi Pendapatan Perkapita. 6
Konstitusi  Indonesia  tidak  hanya memproteksi  hak  hukum  pekerja  tetapi juga  memproteksi  hak  hukum  pengusaha dan masyarakat  miskin  yang tidak bekerja sebagaimana telah tergambar dalam amanat  pembukaan  UUD  45  pada  alinea ke  empat,  yang  berbunyi;  "Kemudian  dari pada itu untuk membentuk suatu
Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi  segenap  bangsa  Indonesia  dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum,
6 Piatur  Pangaribuan,  Makalah  disampaikan  pada Pelaksanaan  Kegiatan  Depnakertrans  Provinsi Kalimantan  Timur  dengan  Thema, Konsolidasi Ketenagakerjaan  Dewan  Pengupahan  Provinsi , Balikpapan, 2013, hal.3.
mencerdaskan  kehidupan  bangsa  dan  ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan  kemerdekaan,  perdamaian abadi dan keadilan sosial...
Berdasarkan pada paragraf tersebut di  atas  dalam  hal  penetapan  upah minimum  yang  ideal  antara  pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh dan pemerintah agar tidak mengalami kebuntuan  ( dead  lock )  bahkan  berujung pada  demonstrasi  perlu  suatu  landasan teoritik dalam menetapkan upah minimum baik  pada  tingkat  provinsi  maupun kabupaten/kota. Untuk mengatasi kebuntuan  para  pihak  dalam  menentukan upah  minimum  diperlukan  ada  batu  uji secara  hukum  dalam  penetapan  upah minimum melalui surat keputusan Gubernur  tersebut.  Menurut  Soetjipto Rahardjo  hukum yang  baik adalah peraturan  hukum  yang  memenuhi  tiga konsep  keberlakuan  yakni;  1)  Berlaku secara yuridis; 2) Berlaku secara sosiologi; 3)  Berlaku  filosofis;  4)  Berlaku  secara futuristic (menjangkau masa depan). 7

## PEMBAHASAN
Mengacu  amanat  konstitusi  pada alinea  diatas,  dalam  kontek  ini  akan mempertautkan sudut pandang atau keinginan antara pemerintah melalui Dinas tenaga  kerja  selaku  regulator,  pekerja,
7 Titik  Triwulan  T  dan  H.  Ismu  Gunadi  Widodo, Hukum  Tata  Usaha  Negara  dan  Hukum  Acara Peradilan  Tata  Usaha  Negara  Indonesia ,  Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hal. 345.
pengusaha  dan  pengangguran  yang  belum dapat  kerja,  dimana  pekerja  meminta kenaikan  upah  minimum  yang  cukup tinggi secara khusus di Kalimanatan Timur yang  paling  tertinggi  pada  tahun  2013, namun di sisi lain yang menjadi perenungan  para  pemangku  kebijakan dalam menentukan upah minimum, apakah telah  mempertimbangkan  dari  sisi  pekerja yang  menganggur,  sementara  yang  sudah bekerja  terus  mendesak  kenaikan  gaji melalui demonstrasi sementara yang menganggur semakin jauh ketertinggalanya,  dimana  sepengetahuan penulis  (terkeculi  organisasi  pengusaha) baik  secara  lokal  maupun  nasional pengangguran  sektor  formal  dan  informal tidak pernah menjadi bagian dari pembahasan secara integrated (tripartid) di Indonesia  sebagai  dasar  penentuan  upah minimum  tetapi  pengangguran  dibahas secara  terpisah  baik  sektor  formal  dan informal pada forum dewan pengupahan.
Selanjutnya konstitusi
mengamanatkan  pada  alinea  ke  empat berbunyi, ..... maka disusunlah Kemerdekaan  Kebagsaan  Indonesia  itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara  Indonesia,  yang  terbentuk  dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia, yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar  kepada  :  Ketuhanan  Yang  Maha
Esa,  Kemanusiaan  yang  adil  dan  beradab, Persatuan  Indonesia  dan  Kerakyatan  yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan  suatu  Keadilan  sosial  bagi seluruh rakyat Indonesia."
Dalam kontek menyambut pembahasan  pengupahan  dalam  hal  ini upah minimum provinsi tahun 2014, maka pemangku  kebijakan  haruslah  arib  dan bijaksana  dalam  menentukan  kenaikan upah minimum, dimana wadah pengambilan  keputusan  sudah  ada  yakni, melalui  musyawarah  dan  telah  diwakili oleh perwakilan masing-masing dari pekerja, pemerintah dan pengusaha. Karena  negara  kita  adalah  negara  hukum maka  tata  cara  dalam  penentuan  UMP haruslah  ditetapkan  dalam  ketentuan perundang-undangan  sebagaimana  telah diatur  baik  dalam  Pasal  89  ayat  (3)  UU No. 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan,  Pasal  21  Keppres  No.
107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan  dan  Pasal  8  ayat  (1) Kepmenaker  No.226/MEN/2000  tentang Upah Minimum Provinsi.
Dengan  merujuk  ketentuan  diatas maka  diharapkan  ketertinggalan  antara karyawan/i yang sudah bekerja dan tenaga kerja  yang  masih  menganggur  diharapkan dapat  memperkecil  disparitas.  Adapun
faktor lain yang menimbulkan kesenjangan antara  yang  sudah  bekerja  dengan  yang sudah  pekerja,  salah  satunya  belum  punya pengalaman bekerja dan keahlianya belum ditingkatkan. Bahkan yang sudah bekerjapun keahlianya masih perlu ditingkatkan yakni, sebanyak 53,9 pekerja, 8 lalu  upaya  yang  harus  dilakukan dari  para stake  holder sebagai  wujud hubungan  industrial  pancasila  sehingga tenaga  kerja  yang  masih  menganggur  bisa juga menjadi pembahasan baik antara yang sudah  bekerja,  pemerintah  dan  pengusaha sehingga  walaupun  harga  batu  bara  saat turun,  harga  buah  kelapa  sawit  turun  dan sektor perkayuan juga lagi lesu kepentingan  antara  pemerintah,  pekerja, pengusaha dan tenaga kerja yang menganggur dapat diminimalisasi.
Bahwa  untuk  menjawab  persoalan diatas  maka  pemangku  kebijakan  sebelum menetapkan suatu peraturan, maka sebaiknya  pemangku  kebijakan  bersikap arif  dan  bijaksana  dengan  memperhatikan seluruh kepentingan stake holder, sehingga pada  saat  kebijakan  diterapkan  para stake holder dapat menerima meskipun kenyataanya  tidak  mungkin  semua  dapat terpuskan.  Kita  semua  tentu  sudah  paham dalam  setiap  kebijakan  tidak  mungkin dapat  menyenangkan  hati  setiap  orang, oleh  karena  itu  apa  yang  menjadi  batu  uji
8 Harian Kompas, Jum'at 7 Desember 2012.
yang akan kita pergunakan dalam membuat  suatu  keputusan  sehingga  tidak terjadi kekonyolan yang tidak perlu terjadi sebagaimana  yang  kita  alamai  saat  ini  di kalimantan Timur.
Salah satu persoalan di Kalimantan Timur yang menjadi perhatian yakni, UMP 2013  belum  dilaksanakan  pemutusan hubungan  kerja  sudah  berguguran,  Harian Tribun  memuat  di  sektor  pertamabangan sudah  di  PHK  750  orang  pada  bulan  awal Desember 2012, kemudia di harian Tribun yang sama juga sedang terjadi proses PHK pada  PT.  Inne  Donghoa  sekitar  1,300 karyawan pada sektor perkayuan 9 , padahal pelaksanaan  UMP  2013  belum  dimulai, ditambah  lagi  angka  pengganguran  yang belum  terserap  pada  tahun  2011  sebanyak 173,000 orang dari sektor formal (berpendidikan) 10 dan  belum  termasuk pengangguran  sektor  informal.  Hal  inilah yang  disebut  oleh Soetjipto  Rahardjo hukum  yang baik  adalah peraturan hukum yang berlaku secara futuristic (menjangkau  masa  depan) sehingga  akan diperoleh  suatu  kekekalan  hukum,  kita sudah haru dapat memperediksi perekonomian  di  Kaltim  sebelum  UMP 2013  ditetapkan,  kalo  ekonomi  lagi  baik maka  tidak  menjadi  persoalan  UMP  naik secara  drastis,  tetapi  jika  perekonomian lesu  kemudian  kenaikan  UMP  tahun  2013
9 Harian Tribun Kaltim, 21 Desmeber 2012, hal13
10 Harian Tribun Kaltim, 14 Desember 2012, hal.8
naik  drastis  sebesar  48%  dari  tahun  2012 dan  hal  ini  merupakan  kenaikan  UMP tertinggi  secara  nasional,  ini  merupakan keputusan  yang  tidak futuristik alias konyol  secara  khusus  akan  terasa  pada usaha menegah kebawah.
Ada  wacana  pemikiran  yang  di PHK  pada  sektor  pertambangan  mau diarahkan  Bupati  Kutai  Kartanegara  pada sektor  perkebunan  sebagaimana  arahkan pak  Gubernur  tetapi  harga  sawit  juga  lagi lesu. 11 Lalu  pertanyaan  besarnya  adalah bagaimana  nasib  karyawan/i  yang  akan mungkin  terjadi  PHK  tahun  2013  dan siapa  yang  bertanggungjawab  terhadap karyawan/i  yang  terkena  PHK,  Gubernur, pengusaha,  pekerja  yang  sudah  bekerja atau  tanggungjawab  bersama?  sehingga anak dan istri para karyawan/i bisa makan dan anak-anak bisa pergi ke sekolah.
Bertitik  tolak  dari  pandangan Soetjipto  Rahardjo  perlu  disandingkan dengan fakta yang ada termasuk kemungkinan  PHK  yang  akan  terjadi, maka  sangat  layak  kita  bahas  sehingga para pemangku kebijakan tidak asal-asalan dalam  menetapkan  suatu  peraturan.  Tentu kita sangat sepakat jika tingkat kesejahtraan  penduduk  Kaltim  meningkat tetapi  tidak  mengorbankan  karyawan/i yang  lain,  tetapi  sejahtera  bersama
11 Harian Tribun Kaltim, 14 Desember 2012, hal.1
termasuk  juga  pengusaha.  Oleh  karenanya perlu  memperhatikan  peraturan  hukum yang  baik  yakni,  berlaku  secara  sosiologi peraturan  hukum  tersebut  diakui  atau diterima masyarakat kepada siapa peraturan  hukum  itu  diberlakukan  dimana sepanjang  proses  lahirnya  sudah  sesuai ketentuan pembentukan perundang- undangan  baik  dalam  proses  formil maupun materilnya.
Ditinjau  dari  keberlaku  hukum secara  filosofis  maka  peraturan  tersebut sesuai dengan cita-cita hukum ( rechtsidee ) sebagai  nilai  positif  yang  tinggi,  dalam konteks  penetapan  UMP  2013  sudah  ada ketentuan  hukum  yang  mengatur  bahwa dalam  penetapan  UMP  maka  kepala daerah  harus  mengacu  pada  rekomendasi yang telah di sepakati Dewan Pengupahan sesuai tingkatanya masing-masing (Provinsi, kabupaten/kota). Sebagai  wujud nilai positif yang tertinggi UMP 2013 telah dikaji  secara  seksama  bersama  oleh  team Dewan  Pengupahan  termasuk  keadaan ekonomi  di  Kaltim  saat  ini.  Namun  pada akhirnya  ditetapkan  di  luar  rekomendasi Dewan  Pengupahan.  Sementara  keberlaku secara yuridis yakni, berdasarkan efektifitas  kaidah  yang  lebih  tinggi tingkatanya,  dan  terbentuk  menurut  cara yang ditetapkan maka pemangku kebijakan dalam hal ini dalam menentukan
peraturan  di  daerah  tidak  diperkenakan peraturan  daerah  bertentangan  dengan ketentuan  yang  lebih  tinggi  dimana pertauran kepala daerah tidak diperkenankan  bertentangan  dengan  isi dari peraturan yang lebih tinggi.

## PENUTUP
Penetapan  upah  minimum  baik pada  tingka  Provinsi,  Kabupaten/Kota  di Kalimantan  Timur  belum  mengacu  pada indikator  pembentukan  hukum  yang  baik, sehingga  penetapan  upah  minimum  tahun 2013  naik  menjadi  48%  dari  upah minimum Provinsi tahun 2012 menimbulkan  konflik  antara  pemerintah, pengusaha  dan  pekerja  karena  pengusaha tidak  mampu  melakukan  pembayaran  dan berujung  pada  pemutusan  hubungan  kerja terhadap karyawan/i. Hal ini juga semakin memperbesar  angka  pengangguran  dan semakin  mempertajam  kesenjangan  antara
pekerja dengan tenaga kerja yang menganggur di Kaltim.
Dengan  memperhatikan  ketentuan hukum  yang  baik  tersebut,  maka  dalam menentukan  upah  minimum  provinsi maupun  upah  minimum  kabupaten/kota hendaknya Gubernur mengacuan ketentuan  hukum  yang  baik  salah  satunya ketentuan  secara  futuristik  dimana  dapat menjangkau  kepentingan  bersama  yakni, jika  pada  saat  ini  ekonomi  lesu  UMP dinaikkan  secara  prorsional  dan  apabila pada  saat  ekonomi  membaik  UMP  dapat dinaikan  lebih  besar  sehingga  upah minimum Provinsi maupun upah minimum kabupaten/kota  dapat  dirasakan  semua orang  dalam  hal  ini,  pekerja,  pemerintah, pengusaha  dan  tidak  lupa  tenaga  kerja yang menganggur diharapkan dapat memperoleh  kesempatan  kerja  denagan terbukanya  lapangan  kerja  dan  pada akhirnya tercipta stabilitas dunia tenagakerja di Kaltim.

## DAFTAR PUSTAKA
Triwulan  T,  Titik  dan  Gunadi,  H.  Ismu,  Widodo, Hukum  Tata  Usaha  Negara  dan  Hukum Acara  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  Indonesia ,  Kencana  Prenada  Media  Group, Jakarta, 2011.
Pangaribuan,  Piatur,  Makalah  disampaikan  pada  Pelaksanaan  Kegiatan  Depnakertrans Provinsi  Kalimantan  Timur  dengan  Thema, Konsolidasi  Ketenagakerjaan  Dewan Pengupahan Provinsi , Balikpapan, Kalimantan Timur.
Kamus lengkap bahasa Indonesia , Em Zul Fazry & Ratu Aprilia Senja, Jakarta, tanpa tahun.
Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

## KEPMEN No.226 tentang Upah Minimum
Harian Kompas, Jum'at 7 Desember 2012.
Harian Tribun Kaltim, 21 Desmeber 2012, hal13
Harian Tribun Kaltim, 14 Desember 2012, hal.8
Harian Tribun Kaltim, 14 Desember 2012, hal.1
http://nasional.kontan.co.id/news/penduduk-miskin-2013-mencapai-96-juta-jiwa