## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia

## Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Sektor Informal dalam Perspektif Teori Bekerjanya Hukum di Masyarakat
Henny Natasha Rosalina 1 *, Lazarus Tri Setyawanta 2
1 Fakultas Hukum, Univesitas 17 Agustus 1945 Semarang
2 Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro * natasha.rossalina@gmail.com

## ABSTRACT
The  protection  and  fulfillment  of  the  rights  of  Indonesian  migrant  workers  is  a  responsibility  that  must  be carried out by the government, together with authorized institutions and agencies. Protection and fulfillment of rights are  specifically directed  at  Indonesian  migrant workers  in  the  informal  sector  who  work  as  domestic workers because they are very vulnerable to treatment in the form of violence, torture, and punishment. This article aims to examine the effectiveness of the protection and fulfillment of the rights of Indonesian migrant workers based on the Theory of Law in Society in Law No.18 of 2017. The research method used is normative juridical research, which is based on a legal approach and a case approach. The results of this study that the legal rules that have been perfected in Law No.18 of 2017 have clear legal rules. The problems that often arise with Indonesian migrant workers are caused by negligence from the government and institutions in providing protection  and  fulfillment  of  the  rights  and  attitudes  of  the  public  in  filtering  out  the  right  information.  The attitude  of  the  community  must  be  accompanied  by  monitoring  and cooperation  by  the  government  and institutions, because the community, whether they are prospective migrant workers, migrant workers, and their families in the informal sector, are still vulnerable to becoming victims by irresponsible parties.
Keywords: Indonesian Migrant Workers; Informal Sector; Legal Protection.

## ABSTRAK
Perlindungan  dan  pemenuhan  hak  pekerja  migran  Indonesia  merupakan  tanggung  jawab  yang  harus dilakukan pemerintah  bersama  lembaga  dan  badan-badan  yang  berwenang. Pelindungan  dan  pemenuhan hak secara khusus ditujukan kepada pekerja migran Indonesia di sektor informal yang bekerja sebagai pekerja rumah  tangga  karena  mereka  rentan  sekali mendapatkan  perlakuan  berupa  kekerasan,  penyiksaan,  dan penghukuman. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji efektifitas pelindungan dan pemenuhan hak pekerja migran Indonesia  berdasarkan  Teori  Bekerjanya  Hukum  di  Masyarakat  didalam  UU  No.18  Tahun  2017.  Metode penelitian  yang  digunakan adalah  penelitian  yuridis  normatif,  dimana  berbasis pendekatan  undang-undang dan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini bahwa aturan hukum yang telah disempurnakan didalam UU No.18 Tahun 2017 memiliki aturan hukum yang jelas. Seringnya persoalan yang muncul terhadap pekerja migran Indonesia  disebabkan  karena  kelalaian  dari  pemerintah  maupun  lembaga dalam  memberikan  pelindungan dan pemenuhan hak serta sikap masyarakat dalam menyaring informasi yang tepat. Sikap masyarakat harus dibarengi dengan pantauan dan kerjasama oleh pemerintah dan lembaga, karena masyarakat, baik mereka calon pekerja migran, pekerja migran,dan keluarganya secara khusus di sektor informal, masih rentan menjadi korban oleh pihak tidak bertanggung jawab.
Kata Kunci: Pekerja Migran Indonesia; Sektor Informal ; Perlindungan Hukum.

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia

## A. PENDAHULUAN
Setiap  manusia  hidup  membutuhkan pekerjaan  untuk  memenuhi  setiap  kebutuhan hidupnya. Kebutuhan  manusia  dapat terpenuhi dengan melakukan suatu pekerjaan. Pekerjaan yang dilakukan  tersebut  untuk  mendapatkan  upah  guna memenuhi  kebutuhan  hidupnya,  baik  untuk  diri sendiri maupun keluarga . Berdasarkan Pasal 27 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap  warga  negara  berhak  atas  pekerjaan  dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” Adanya keterbatasan  lapangan  kerja  dan  kondisi perekonomian yang kurang menarik di negara asal, memicu  orang-orang  mencari  pekerjaan  di  negara lain,  sehingga  memicu  mobilitas  tenaga kerja (Hidayat, 2017). Terjadinya  mobilitas  tenaga  kerja migran  tersebut  terus  mengalami  peningkatan  serta memicu  pertumbuhan  angkatan  kerja  dan ketersediaan  lapangan  pekerjaan  domestik (Hadi, 2008).
Terjadinya  mobilitas  pekerja  migran  ke  luar negeri membuat  Pemerintah  Indonesia  harus memenuhi  setiap  hak  dari  pekerja  migran  tersebut. Banyaknya mobilitas pekerja migran ke luar negeri ini disebabkan karena kualitas hidup yang ditawarkan di luar  negeri  lebih  tinggi  (Wright, &  Clibborn,  2019). Namun  hal ini  tidak  sebanding  dengan  terdapatnya kasus  kekerasan  yang  terjadi  terhadap  pekerja migran  di  luar  negeri  mengharuskan  pemerintah untuk  memperhatikan  kelangsungan  hidup para pekerja migran. Permasalahan yang terjadi terhadap tenaga  kerja  migran  Indonesia diluar  negeri
setidaknya  ada  beberapa  kasus,  seperti  kasus penganiayaan,  pelecehan  seksual,  adanya  kasus yang  melibatkan  dipidanaya  para  pekerja  migran, kasus  gaji  yang  tidak  dibayarkan,  sampai  kepada kasus  pemutusan  hubungan  kerja  secara  sepihak (Arpanggi,2016).
Pelindungan pekerja  migran  pada  dasarnya telah diatur didalam Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang No.18 Tahun  2017,  dimana  berbunyi,  “Pekerja Migran  Indonesia  adalah  segala  upaya  untuk melindungi  kepentingan  calon  pekerja  migran Indonesia  dan/atau  Pekerja  Migran  Indonesia  dan keluarganya  dalam  mewujudkan  terjaminnya pemenuhan  haknya  dalam  keseluruhan  kegiatan sebelum  bekerja,  selama  bekerja,  dan  setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial.”
Dibutuhkannya  peran  Pemerintah  dalam melindungi  dan memenuhi  hak-hak  para  pekerja migran dikarenakan kondisi ini melibatkan hubungan antara  negara.  Menurut  Zainal  Asikin,  “Dilihat  dari segi sosial dan ekonomi, kedudukan pekerja migran tidaklah  bebas.  Sebagai  orang  yang  tidak  memiliki pilihan  bekal  hidup,  para  pekerja  migran  terpaksa bekerja kepada orang lain. Kedudukan majikan pada dasarnya  menentukan  aturan  dan  perjanjian  kerja. Oleh  karena  itu  peran  Pemerintah  sangatlah diperlukan  untuk  memberikan Pelindungan hukum kepada  para  pekerja  migran  karena  status mereka sangatlah  terbatas.  Hal  inilah  menyebabkan  bentuk Pelindungan hukum iniberkaitan dengan kekuasaan” (Asikin, 2004).
Pekerja  migran  pada  dasarnya  di  klasifikasi

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
176
menjadi dua, yaitu pekerja migran sektor formal dan pekerja migran sektor informal. Pekerja migran sektor formal merupakan pekerja migran dengan kualifikasi yang  cukup  ketat,  dimana  mereka  yang  menjadi calon pekerja memiliki jenjang pendidikan menengah keatas,  memiliki  keahlian,  serta  pengalaman  kerja. Sedangkan  pekerja  migran  informal  merupakan pekerja migran dengan tingkat pendidikan menengah kebawah serta sebagaian dari mereka tidak memiliki pengalaman  pekerjaan (Prastiwi,2016).  Terhadap klasifikasi  pekerja  migran  ini,  cenderung  pekerja migran  di  sektor  informal  sering  mengalami kekerasan  dan  pelanggaran  terhadap  hak-haknya karena minimnya pengetahuan mereka.
Banyaknya  persoalan  yang  terjadi  pada pekerja  migran  di  sektor  informal,  seperti  berstatus ilegal dan tidak memiliki keterampilan menyebabkan terjadinya  beberapa  perlakuan  buruk  terjadi  kepada mereka. Berdasarkan  latar  belakang  permasalahan tersebut,  perlu  adanya  peran  serta  pemerintah  dan masyarakat  dalam  upaya  mengurangi  angka kekerasan yang terjadi pada para pekerja migran di sektor  informal  ditinjau  menggunakan  Teori Bekerjanya Hukum di Masyarakat menurut Seidman & Chambliss. Adapun teori ini untuk melihat bekerja efektifnya aturan hukum dan penegakan yang dibuat dengan  tiga  faktor,  yaitu  Lambaga  Pembuat Peraturan (Law Making Process), Lembaga Penerap Peraturan (Law  Implementating  Process), dan Pemegang  Peran (Role  Occupant). Berdasarkan teori tersebut, melihat bagaimana pembuat undang- undang  serta  lembaga  penerap  peraturan  bertindak
menjalankan  fungsi-fungsi  tersebut,  dimana  hal  ini dengan melihat keseluruhan kompleks sosial, politik, ideologi dan  lainnya  sebagai  umpan  balik  didalam pemegang  peran (Seidman, &  Chamblis,1971). Pekerja  migran  dalam  hal  ini  dilihat  sebagai pemegang peran.
Berdasarkan latar belakang tersebut, terhadap kesenjangan  yang  terjadi  antara  perlakuan  pekerja migran  sektor  formal  dan  informal,  dimana  bentuk perlakuan  terhadap Pelindungan dan  pemenuhan hak pekerja migran sektor informal sering terabaikan. Maka dalam  penelitian  ini permasalahan  yang hendak  dikaji  yakni  mengenai bentuk Pelindungan dan pemenuhan hak terhadap pekerja migran sektor informal, serta  bagaimana  analisis yuridis pelindungan  dan  pemenuhan  hak pekerja  migran Indonesia sektor  informal  berdasarkan  Teori Bekerjanya Hukum di Masyarakat.
Penelitian mengenai Pelindungan dan pemenuhan  hak  pekerja migran  di  sektor  informal belum  pernah  dibahas pada  penelitian  sebelumnya. Adapun  penelitian  oleh  Lustina  Fajar  Prastiwi berjudul  “Analisis  Pekerja  Migran  dan  Non-Migran Perkotaan Pada Sektor  Formal  dan Sektor  Informal di Inndonesia” membahas dalam perspektif ekonomi, dimana  tinjauannya analisis  probabilitas  pekerja migran  di  perkotaan (Prastiwi,  2016). Pembaharuan dalam  penelitian  ini  bahwa  kajian  penelitian  lebih difokuskan  kepada  sektor  informal,  dimana pembahasan  yang  diangkat  berdasarkan  sudut pandang hukum.
Penelitian  oleh  Safrida  Yusitarani  dan

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia

## 177
Nabitatus  Sa’adah  berjudul  “Analisis  Yuridis Pelindungan Hukum  Tenaga  Migran  Korban Peerdagangan Manusia Oleh Pemerintah Indonesia” membahas  mengenai  bentuk Pelindungan tenaga kerja  migran  yang  dilakukan  pemerintah  dalam rangka  memberantas  perdagangan  manusia (Yusitarani,  Sa’adah,  2020). Pembaharuan  dalam penelitian  ini  lebih  memfokuskan  kepada  bentuk Pelindungan yang  dilakukan  pemerintah  terhadap pekerja  migran  di  sektor  informal,  atas  bentuk kekerasan yang terjadi pada pekerja migran.
Penelitian oleh Arpanggi berjudul “Pelindungan Hukum  Terhadap  Tenaga  Kerja  Indonesia  Di  Luar Negeri”  membahas peran  pemerintah  dalam melindungi  tenaga  kerja  Indonesia  di  luar  negeri, dimana kajian pembahasannya ditinjau secara umum berdasarkan UU No.39 Tahun 2004 (Arpanggi,2016).
Adapun  pembaharuan  dalam  penelitian  ini  akan mengkaji  bentuk Pelindungan pekerja  migran berdasarkan  UU  No.18  Tahun  2017  tentang Pelindungan Pekerja  Migran,  serta  kajiannya  hanya berfokus pada pekerja migran di sektor informal.
Penelitian oleh Anis Widyawati berjudul “Legal Protection  Model  for  Indonesian  Migrant  Workers”, membahas mengenai jenis Pelindungan hukum yang dilakukan  terhadap  pekerja  migran (Widyawati, 2018). Pembaharuan  dalam  penelitian  ini  akan mengkaji  bentuk Pelindungan berdasarkan  teori bekerjanya hukum di masyarakat, dimana walaupun probelmatika  yang  terjadi  pada  pekerja  migran memiliki  kesamaan,  namun  analisis  akan  dikaji berdasarkan tinjauan teori serta undang-undang baru
yang diberlakukan Indonesia.
Penelitian  oleh  Ved.  P.  Nanda  berjudul “The Protection of Rights of Migrant Workers : Unfinished Business”,  dimana  kajian  penelitian  ini  membahas ketidakpastian Pelindungan pekerja  migran  didalam konvensi,  dimana  terdapat  ambiguitas  serta penerapan  dalam  interpretasi  yang  berbeda menyebabkan Pelindungan tidak  efektif (Nanda, 1993). Pembaharuan  dan  perbandingan  dalam penelitian  ini  bahwa Pelindungan yang  dilakukan didasarkan  pada  konvensi  internasional  tentang pekerja  migran,  sedangkan  pada  penelitian  ini, meskipun  akan  membahas  dalam  perspektif  aturan hukum  internasional  sebagai  dasar  hukumnya, penelitian  ini  juga  akan  membahas  dengan  kajian aturan hukum nasional juga.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  mengenai Pelindungan dan pemenuhan  hak  pekerja  migran  sektor  informal dalam perspektif hukum nasional ini dibahas dengan metode  penelitian  hukum  normatif (Normative  Law Research), dimana  penelitian  dikaji  dengan pendekatan  konseptual (Conseptual  Approach) dan Pendekatan Kasus (Case Approach).
Penelitian ini menggunakan beberapa sumber data,  baik  sumber  data  primer,  sekunder,  maupun tersier.  Adapun  bahan  hukum  sekunder  yang digunakan yaitu : Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Adapun bahan hukum sekunder dalam penelitian ini bersumber  dari  buku-buku,  jurnal-jurnal  ilmiah,

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
178
artikel,  serta  sumber  online  yang  relevan  dalam penelitian ini.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pelindungan  dan  Pemenuhan  Hak  Pekerja Migran  Indonesia  di  Sektor  Informal berdasarkan UU No.18 Tahun 2017
Indonesia  sebagai  negara  hukum  dalam memenuhi  hak  atas  pelindungan  terhadap  warga negaranya  didasarkan  pada  Undang-Undang  Dasar Republik  Indonesia  Tahun  1945,  dimana  berbunyi “melindungi segenap bangsa Indonesia”.
Berdasarkan undang-undang tersebut, konsekuensinya  setiap  warga  negara  indonesia harus  dibela  dan  dilindungi  hak  konstitusionalnya untuk  memperoleh  perlindungan  hukum  dan memperoleh penghidupan yang layak (Subiyanto,2011). Perlindungan  tersebut  termasuk bagi  mereka  para  pekerja  migran  Indonesia  yang bekerja di luar negeri. Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UU  No.18  Tahun  2017,  “Pekerja  Migran  Indonesia adalah  setiap  warga  negara  Indonesia  yang  akan, sedang,  atau  telah  melakukan  pekerjaan  dengan menerima upar di luar wilayah Republik Indonesia.”
Undang-undang  ini  merupakan  ketentuan hukum yang dibentuk sebagai prosedur penempatan pekerja  migran,  seperti  pelatihan  pra-penempatan, program pra-keberangkatan, pemeriksaan kesehatan,  perlindungan  pekerja,  penyelesaian perselisihan, pengawasan penempatan dan kegiatan pelindungan  untuk  pekerja  migran  Indonesia  di  luar negeri  Indonesia  (Tan, &  Shahrullah,  2017).
Banyaknya  kasus  yang  terjadi  kepada  para  pekerja migran Indonesia di luar negeri membuat pemerintah harus  mengambil  langkah  untuk  tetap  melindungi warga negaranya di negara lain.
UU  No.  18  Tahun  2017  tentang  Pelindungan Pekerja  Migran  Indonesia  merupakan  undang- undang  yang  disempurnakan  dari  undang-undang terdahulunya,  yaitu  UU  No.34  Tahun  2004  tentang Penempatan  dan  Pelindungan  Tenaga  Kerja Indonesia  di  Luar  Negeri.  UU  No.  18  Tahun  2017 memiliki    beberapa  kelebihan,  yaitu  pertama  terkait definisi  mengenai  Tenaga  Kerja  Indonesia  telah diperbaharui  dengan  istilah  pekerja  migran  dan anggota keluarganya. Hal ini telah sesuai dengan isi Konvensi  PBB  1990.  Kedua  terkait  hak  pekerja migran  telah  ditambahkan  mengenai  kebebasan berserikat,  serta  perlindungan  sosial,  ekonomi,  dan hukum bagi para pekerja migran. Ketiga, UU No.34 Tahun  2004  meletakkan  tanggung  jawab  pelatihan tenaga kerja hanya kepada PPTKIS, namun didalam UU No.18 tahun 2017 tanggung jawab pelatihan dan pendidikan juga menjadi tanggung jawab pemerintah. Keempat,  adanya  pembagian  peran  pemerintah daerah  yang  diperluas  menjadi  tingkat  desa, kebupaten  /  kota,  dan  provinsi.  Hal  ini  dilakukan untuk  menetapkan  standar  perlindungan  dan pemenuhan  hak  masing-masing  pemerintahan. Kelima,  terkait    jaminan  atas  asuransi  swasta  bagi para  pekerja  migran  diganti  dengan  BPJS Ketenagakerjaan.  Keenam,  mengenai  penghapusan Kartu  Tenaga  Kerja  Luar  Negeri  (KTKLN)  yang rentan  menjadi  alat  pemerasan  terhadap  pekerja

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
179
migran.  Ketujuh,  adanya  penguatan  atase ketenagakerjaan  di  luar  negeri  dengan  menyusun masing-masing  tugas  dan  fungsinya.  Kedelapan, melarang adanya rangkap jabatan yang dimiliki oleh pihak  berwenang  untuk  penempatan  dan perlindungan pekerja migran. Kesembilan, mengenai aturan  turunan  yang  dibatasi  dua  tahun  harus selesai,  dimana  ada  aturan daru  undang-undang sebelumnya  yang  melebihkannya,  sehingga  tidak terlaksanakan.
Adanya  bentuk  pelindungan  terhadap  pekerja migran  Indonesia  membuat  Pemerintah  Indonesia mengeluarkan aturan hukum mengenai pelindungan pekerja  migran  Indonesia.  Perlu  diketahui  bahwa “Pelindungan”  berbeda  dengan  “Perlindungan”, dimana  menurut  Badan  Pengembangan  dan Pembinaan  Bahasa,  kata  “Perlindungan”  dan “Pelindungan” memiliki kata dasar yang sama, yaitu, “Lindung”,  namun  kata  imbuhan  dan  proses penurunannya  berbeda.  Berdasarkan  proeses pengimbuhannya,  kata  “Perlindungan”  memiliki makna  “tempat  berlindung” dan  umumnya berhungan dengan kata kerja berlindung, sedangkan “Pelindungan”  memiliki  makna  “perihal  melindungi” (Badan  Pengembangan  dan  Pembinaan  Bahasa, 2015). Berdasarkan makna kata tersebut, maka UU No.18  Tahun  2017  tentang  Pelindungan  Tenaga Kerja  Migran  Indonesia  memiliki  makna  bahwa undang-undang  ini  memiliki  sifat  hukum  yang mengatur  perihal  melindungi  para  pekerja  migran Indonesia. Adapun berdasarkan Pasal 1 ayat (5) UU No.18 Tahun 2017, berbunyi : “Pelindungan Pekerja
Migran  Indonesia  adalah  segala  upaya  untuk melindungi  kepentingan  Calon  pekerja  Migran Indonesia  dan/atau  Pekerja  Migran  Indonesia  dan keluarganya  dalam  mewujudkan  terjaminnya pemenuhan  haknya  dalam  keseluruhan  kegiatan sebelum  bekerja,  selama  bekerja,  dan  setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial.”
Berdasarkan  pengklasifikasiannya,  pekerja migran  dibagi  menjadi  dua,  yaitu  pekerja  migran sektor  formal  dan  pekerja  migran  sektor  informal. Pekerja  migran  sektor  formal  merupakan  pekerja migran dengan kualifikasi yang cukup ketat, dimana mereka yang menjadi calon pekerja memiliki jenjang pendidikan  menengah  keatas,  memiliki  keahlian, serta pengalaman kerja. Sedangkan pekerja migran informal  merupakan  pekerja  migran  dengan  tingkat pendidikan menengah kebawah serta sebagaian dari mereka  tidak  memiliki  pengalaman  pekerjaan (Prastiwi,  2016).  Menurut  data  Badan  Nasional Penempatan  dan  Perlindungan  Tenaga  Kerja Indonesia  (BNP2TKI),  penempatan  Pekerja Migran Indonesia  (PMI)  selama  tahun  2018  mencapai 283.640  pekerja,  dimana  dari  jumlah  tersebut, sebanyak 133.640 pekerja atau sekitar 47% bekerja di sektor formal, sisanya berkiprah di sektor informal (Databoks,2019). Berdasarkan data tersebut, pekerja migran  Indonesia  di  sektor  informal lebih mendominasi, dimana 93.124 pekerjanya merupakan Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT).
Permasalahan  yang  sering  dihadapi  oleh pekerja migran, khususnya pada sektor informal yaitu kasus  pekerja  migran  tidak  berdokumen, over

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
180
charging, overstay, gaji tidak dibayar, penganiayaan, pemerkosaan, dan kasus pidana, dimana  mayoritas menimpa perempuan pekerja migran Indonesia yang bekerja  sebagai  pekerja  rumah  tangga  (PRT). Banyaknya kasus yang dihadapi oleh pekerja migran ini secara  umum  didasarkan  pada  tiga  persoalan mendasar  yang  dihadapi  para  pekerja  migran  di sektor  informal,  yaitu  :  1)  Berstatus  ilegal,  dimana menyebabkan  buruknya  perlakuan  aparat  penegak hukum  di  negaraa  tempat  para  pekerja  migran berada,  yang  bertindak  tidak sesuai  standar  hukum yang  berlaku;  2)  Pelindungan  dari  negara  masih kurang  efektif,  sehingga  rentan  dijadikan  objek pemerasan oknum petugas maupun agen penyedia; serta 3) Minimnya keterampilan yang menyebabkan tindak kekerasan sering terjadi.
Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) UU No.18 Tahun 2017,  terdapat  13  (tiga  belas  hak)  yang  dimiliki pekerja  migran  Indonesia,  yaitu: Mendapatkan pekerjaan di luar negeri dan memilih pekerjaan sesuai dengan kompetensinya; Memperoleh akses peningkatan kapasitas diri melalui pendidikan dan pelatihan kerja; Memperoleh informasi yang benar mengenai pasar kerja, tata cara penempatan, dan kondisi kerja di luar negeri; Memperoleh pelayanan yang profesional dan manusiawi serta perlakuan tanpa diskriminasi pada saat sebelum bekerja selama bekerja, dan setelah bekerja; Menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianut; Memperoleh upah sesuai dengan standar upah yang berlaku di negara tujuan penempatan dan/atau kesepakatan kedua negara dan/atau
Perjanjian Kerja; Memperoleh pelindungan dan bantuan hukum atas tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan di negara tujuan penempatan; Memperoleh penjelasan mengenai hak & kewajiban sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kerja; Memperoleh akses berkomunikasi; Menguasai dokumen perjalanan selama bekerja; Berserikat dan berkumpul di negara tujuan penempatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tujuan penempatan; Memperoleh jaminan pelindungan keselamatan dan keamanan kepulangan Pekerja Migran Indonesia ke daerah asal; dan Memperoleh dokumen & Perjanjian Kerja Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia.
Beberapa kasus kekerasan juga sering terjadi menimpa para pekerja migran Indonesia, khususnya di sektor informal yang bekerja sebagai PRT. Adapun kasus  yang  terjadi  pada  bulan  Maret  2018,  dimana seorang pekerja migran Indonesia bernama Santi R. Simbolon,  ditemukan  tewas  meninggal  di  Paya Terubong,  Malaysia.  Adapun  kasus  yang  dialami pekerja migran Indonesia asal NTT bernama Adelia Sau,  ditemukan  tewas  setelah  disiksa  oleh majikannya  di  Malaysia.  Berdasarkan  2  kasus tersebut,  rentannya pekerjaan  yang  dilakukan  para pekerja migran Indonesia ini sangat diharuskan untuk diberikan  pelindungan  bagi  mereka.  Pelindungan para  pekerja  migran  Indonesia  pada  dasarnya mencakup  tindakan  pelindungan  teknis  oleh

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
181
Perwakilan  Diplomatik  Republik  Indonesia,  yang ditujukan dengan tindakan berupa penyediaan rumah singgah  yang aman  dan  repatriasi,  tindakan fasilitator, serta rehabilitasi terhadap pekerja migran yang bermasalah (Sidik, & Elvianti, 2018).
Berdasarkan Pasal 7  UU No.18  Tahun  2017, pelindungan  calon  pekerja  migran  Indonesia  atau pekerja  migran  Indonesia  meliputi:  pelindungan sebelum  bekerja;  pelindungan  selama  bekerja;  dan pelindungan  setelah  bekerja. Adanya  pelindungan sebelum  bekerja  dikarenakan  adanya  beberapa kasus  terkait  proses  perekrutan  yang  dilakukan, seperti  proses  dilakikan  secara  langsung  sehingga tidak  terdaftar  oleh  Pemerintah  Kabupaten;  calon pekerja  migran  ditempatkan  lebih  lama  di penampunganl  serta  tidak  mendapatkan  informasi terkait  hak-haknya  maupun  perjanjian  kerja. Perlindungan  selama  bekerja  dibutuhkan  karena terkait  kasus-kasus  yang  sering  terjadi,  seperti keterlambatan  pembayaran  atau  tidak  sesuaii perjanjian kerja, penganiayaan dan bentuk kekerasan lainnya,  penahanan  dokumen,  serta  pembatasan komunikasi. Perlindungan setelah bekerja juga perlu diupayakan,  karena  terkait  beberapa  permasalahan saat  kepulangan,  seperti  tertahan  di  kota  transit, adanya  pungutan  liar,  dan  permasalahan  lainnya (Prihatinah, Asyik, & Kartono, 2012).
Berdasarkan kasus-kasus tersebut, pentingnya pelindungan  dan  pemenuhan  hak  pekerja  migran Indonesia selayaknya perlu dipantau terus menerus. Pemantauan  ini  diperlukan  agara  pelindungan  dan pemenuhan hak dapat terjamin. Pasal 1 ayat (6) UU
No.18 Tahun 2017, berbunyi : “Pelindungan Sebelum Bekerja  adalah  keseluruhan  aktivitas  untuk memberikan  pelindungan  sejak  pendaftaran  sampai keberangkatan.”  Berdasarkan  Pasal  1  ayat  (7)  UU No.18 Tahun 2017 berbunyi : “Perlindungan Selama Bekerja  adalah  keseluruhan  aktivitas  untuk memberikan  pelindungan  selama  pekerja  migran Indonesia  dan  anggota  keluarganya  berada  di  luar negeri”. Serta berdasarkan Pasal 1 ayat (8) UU No. 18  Tahun  2017  berbunyi:  “Pelindungan  Setelah Bekerja  adalah  keseluruhan aktivitas  untuk memberikan  pelindungan  sejak  pekerja  migran Indonesia dan anggota keluarganya tiba di debarkasi di  Indonesia  hingga  kembali  ke  daerah  asal, termasuk  pelayanan  lanjutan  menjadi  pekerja produktif.
Adapun  terhadap  kasus  yang  disebutkan diatas bahwa  melalui  Kementerian  Luar Negeri  dan BNP2TKI,  selain  upaya  memulangkan  jenazah,  hal lain  yang  dilakukan  adalah  mengupayakan  hak- haknya  oleh  majikan,  seperti  proses  hukumnya disana,  upah-upah  yang  belum  terbayarkan,  serta hak-hak lainnya. Hal tersebut didalam Pasal 24 ayat (1),  berbunyi:  “Perlindungan  Setelah  bekerja sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  7  huruf  (c) meliputi:  fasilitas  kepulangan  sampai  daerah  asal; penyelesaian  hak  pekerja  migran  Indonesia  yang belum terpenuhi; fasilitas pengurusan pekerja migran Indonesia yang sakit dan meninggal dunia rehabilitasi sosial  dan  reintegrasi  sosial;  dan  pemberdayaan pekerja  migran  Indonesia  dan  keluarganya.” Banyaknya  permasalahan  yang  timbul  bagi  para

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
182
pekerja migran Indonesia dari sektor informal, maka harus  ada  MoU  yang  dibuat  sebelum  melakukan penempatan. Meskipun undang-undang sudah tegas dalam menjabarkan dan menjelaskan bentuk-bentuk perlindungan  yang  diberikan,  namun  dalam  hal  ini perlu  adanya  suatu  perjanjian  tertulis  antara pemerintah  negara  tujuan dan  Pemerintah  Republik Indonesia, agar  jaminan  atas  perlindungan  pekerja migran Indonesia dapat terlindungi.
2. Analisis Yuridis Pelindungan dan Pemenuhan Pekerja  Migran  Indonesia  di Sektor  Informal Berdasarkan  Teori  Bekerjanya  Hukum  di Masyarakat
Kasus  yang  terjadi  pada  permasalahan pekerja  migran  Indonesia  menimbulkan  pertanyaan mengenai  apakah  pelindungan  dan  pemenuhan terhadap  pekerja  migran  Indonesia  tersebut  sudah efektif  atau  belum.  Berdasarkan  permasalahan tersebut,  perlu  dipahami  mengenai  efektifnya  suatu hukum.  Secara  yuridis,  untuk  mengukur  efektifnya suatu  hukum  yang  dilaksanakan  di  masyarakat  di tinjau  dengan  menggunakan  Teori  Bekerjanya Hukum  di  Masyarakat.  Teori  Bekerjanya  Hukum  di Masyarakat  dikemukakan  oleh  Robert  B.Seidman dan  William  B.  Chambliss,  dimana  dalam  bukunya berjudul “Law  Order  and  Power”, memberikan pengertian  bahwa  teori  ini  melihat  keseimbangan fungsi  hukum.  Menurut  Seidman,  terdapat  3  (tiga) faktor  yang  menjadi  dasar  berkerjanya  hukum  di masyarakat,  yaitu  :  Lembaga  Pembuat  Peraturan (Law Making Process); Lembaga Penerap Peraturan
(Law Implementing Process), dan Pemegang Peran (Role Occupant) (Seidman, & Chambliss, 1971).
Faktor  pertama  yaitu  Lembaga  Pembuat Peraturan (Law  Making  Process); merupakan lembaga  yang  berwenang  melegitimasi  pembuatan perundang-undangan (Seidman & Chambliss, 1971). Lembaga  pembuat  peraturan  terkait  penelitian  ini yaitu  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Republik  Indonesia sebagai  lembaga  legislatif. Adapun  DPR  didalam UUD  1945  memiliki  3  (tiga)  fungsi,  yaitu  fungsi legislasi,  anggaran,  dan  pengawasan.  Fungsi legislasi  mempertegas  kedudukan  DPR  sebagai lembaga  legislatof  yang  menjalankan  kekuasaan membentuk  undang-undang (Hantoro,  2012).  Hal tersebut  berarti  UU  No.18  Tahun  2017  merupakan produk  hukum  yang  dibuat  DPR  dalam  rangka membentuk  aturan  hukum  untuk  memberikan pelindungan  dan  pemenuhan  hak  pekerja  migran Indonesia.
Faktor  kedua  yaitu  Lembaga  Penerap Peraturan (Law Implementing Process) ; merupakan lembaga pelaksana  yang secara tegas melaksanakan  perintah  yang  ada  dalam  undang- undang  tanpa  adanya  diskriminasi (Seidman  & Chambliss,  1971). Berdasarkan  Pasal  39 – 43  UU No.18  Tahun  2017,  Pemerintah  Pusat,  Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota  serta  Pemerintah  Desa  memiliki tugas  dan  tanggung  jawab  memberikan jaminan pelindungan, pembinaan, pelaksanaan, penyelenggara,  serta  pemenuhan  hak-hak  pekerja migran  Indonesia.  Salah  satu  contoh  bentuk

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
183
pemenuhan  hak  yang  diberikan  melalui  Pemerintah yaitu  dengan  menyelenggarakan  pendidikan  dan pelatihan  kerja.  Pendidikan dan  pelatihan  kerja  ini berfungsi  sebagai  bekal  yang  diberikan  kepada pekerja  migran  Indonesia.  Baik  Pemerintah  Pusat, Pemerintah  Daerah  Provinsi,  Pemerintah  Daerah Kabupaten/ Kota, maupun Pemerintah Desa memiliki tugas dan tanggung jawabnya masing-masing dalam pemenuhan  hak  pekerja  migran  Indonesia berdasarkan UU No.18 Tahun 2017.
Pelaksana  tugas  pemerintah  tersebut kemudian dibantu oleh lembaga-lembaga.
Berdasarkan  Pasal  44  UU  No.18  Tahun  2017, “Pelaksana tugas pemerintah di bidang Pelindungan Pekerja Migran  Indonesia  diselenggarakan  oleh kementerian  dan  Badan.  Adapun kementerian  yang dimaksud  yaitu  Kementerian  Ketenagakerjaan bersama  Kementerian  Luar  Negeri.  Sedangkan badan  yang  menjadi  pelaksana  tugas  pemerintah yaitu Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI).
Lembaga  dan  pihak  terkait  penanganan pekerja  migran  Indonesia  pada  dasarnya  di  bagi menjadi beberapa tingkatan berdasarkan teritorinya. Adapun di tingkatan daerah terdiri dari : Pemerintah Desa/Kelurahan, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/Kota, Perusahaan Penyalur Tenaga Kerja Indoneisa, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota. Pada tingkat  provinsi,  adapun  lembaga  dan  pihak  terkait yaitu:  Dinas  Tenaga  Kerja  Provinsi,  Pemerintah Provinsi,  dan  Badan  Pelayanan  Penempatan  dan Perlindungan  Tenaga  Kerja  Indonesia  (BNP3TKI).
Pada  tingkat  nasional,  lembaga  dan  pihak  terkait tersebut  yaitu:  Kementerian  Ketenagakerjaan, Lembaga Sertifikasi, Lembaga Swadaya Masyarakat dan  Lembaga  Bantuan  Hukum,  Komisi  Informasi, Pos Pelayanan Tenaga Kerja Indonesia, dan Badan Nasional  Penempatan  dan  Perlindungan  Tenaga Kerja  Indonesia.  Serta  pada  tingkat  internasional ditangani oleh Perwakilan Indonesia di Luar Negeri, yang  dalam  hal  ini  para  Diplomatik  dan  Konsulat dibawah naungan Kementerian Luar Negeri.
Faktor ketiga  yaitu  Pemegang  Peran (Role Occupant);  yaitu  masyarakat  yang  diharapkan mampu  mentaati  hukum.  Fungsi  pemegang  peran dalam hal ini sebagai umpan balik kepada lembaga pembuat peraturan dan lembaga penerap peraturan. Berkaitan  dengan  penelitian  ini,  pemegang  peran merupakan  masyarakat  yang  bertindak  sebagai respon  terhadap  aturan  yang  dibuat.  Masyarakat diharapkan dapat memahami dan mematuhi aturan- aturan  tersebut.  Berdasarkan  penelitian  ini pemegang  peran  ditujukan  kepada  calon  pekerja migran Indonesia, pekerja  migran  Indonesia,  serta keluarganya.
Berdasarkan  teori  bekerjanya  hukum dimasyarakat  terkait  penelitian  ini,  pada  dasarnya permasalahan  mengenai  kasus-kasus  yang  sering terjadi pada pekerja migran Indonesia adalah terkait adanya  kelalaian  dalam  bertindak  antara  lembaga penerap sanksi dan pemegang peran. Aturan hukum yang  dibuat  oleh  lembaga  pembuat  peraturan  pada dasarnya  sudah  berisi  komponen-komponen  bentuk pelindungan  dan  pemenuhan  hak  pekerja  migran

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
184
Indonesia,  baik  hak-hak  yang  diperoleh,  tanggung jawab  para  lembaga  dan  pihak,  sampai  kepada sanksi  pidana yang  ditetapkan.  UU  No.18  Tahun 2017  tentang  Pelindungan  Pekerja  Migran merupakan  undang-undang  baru  menggantikan undang-undang terdahulunya, yaitu UU No.39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Pelindungan Tenaga Kerja  Indonesia  di  Luar  Negeri.  Ketentuan  didalam UU  No.18  Tahun  2017  ini  pada  dasarnya memperbaiki kelemahan yang ada didalam undang- undang  sebelumnya.  UU  No.18  Tahun  2017 merupakan  sebuah  regulasi  yang  dapat  dijadikan patokan oleh para pekerja migran Indonesia.
Terkait mengapa pelindungan dan pemenuhan hak yang diberikan kepada pekerja migran Indonesia masih  saja  bermasalah  yaitu  dikarenakan  masing- masing  pihak,  baik  lembaga  atau  masyarakat dianggap  lalai  dalam  menjalankan  dan  memahami aturan  hukum  yang  dibuat. Konsep  pelindungan pekerja  migran  Indonesia  dianggap  bahwa  bentuk pelindungan  tersebut  merupakan  tanggung  jawab pemerintah  sebagai  pemangku  kekuasaan  dalam negara  (Nasution,  2017). Lembaga  penerap peraturan, dalam hal ini dianggap lalai karena sering kali  pada  kasusnya  mendapati  kasus  perusahaan penyalur  tenaga  kerja  Indonesia  yang  bermasalah, dimana perusahaan  ini  tidak  bersertifikasi  dan tidak mematuhi  standar  hukum  yang  diterapkan.  Hal ini juga terkait  lambatnya penanganan  kasus-kasus yang terjadi pada para pekerja migran.
Selain  kelalaian  oleh  lembaga  penerap peraturan,  kelalaian  juga  seringkali  terjadi
masyarakat  sebagai  pemegang  peran.  Kelalai tersebut  biasanya  disebabkan  karena  kurangnya informasi  yang didapatkan  oleh  para  calon  pekerja migran,  pekerja  migran,  serta  keluarganya. Kurangnya informasi tersebut seringkali dimanfaatkan oleh para oknum perusahaan penyedia tenaga kerja yang tidak bertanggung jawab, dimana mereka  mengiming-imingkan  sesuatu,  yang kemudian  berdampak  pada  munculnya  kasus-kasus seperti  tenaga  kerja  Indonesia  yang  ilegal.  Calon pekerja migran serta keluarganya dalam hal ini harus memahami  aturan  hukum  yang  dibuat,  meski  pada faktanya  beberapa  kalangan  calon  pekerja  migran, khususnya  di  sektor  infomal  berlatar  belakang pendidikan yang minim, hal ini harus dibarengi peran pemerintah  sebagai  lembaga  yang  bertanggung jawab  untuk  melindungi  dan  memenuhi  hak-hak calon  pekerja  migran,  pekerja  migran,  dan keluarganya.
Pemahaman  mengenai  teori bekerjanya hukum  di  masyarakat  pada  penelitian  ini  untuk menganalisis  bagaimana  pemegang  peran  didalam masyarakat  akan  bertindak,  dimana  hal  tersebut harus ditinjau dalam hubungan masing-masing pihak. Upaya-upaya  yang  dilakukan  oleh  pemerintah harusnya  menjadi  respon  terhadap  masyarakat, khususnya yang membutuhkan pekerja. Umpan balik antara  ketiga  faktor  tersebut  diharapkan  dapat bertindak  masing-masing  dan  saling  berhubungan untuk  memenuhi  berfungsinya  hukum. Keberadaan Lembaga  Swadaya  Masyarakat  (LSM)  sebagai civil society juga  mengambil  peran  adanya  turut  serta

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
185
pihak lain dalam menyeimbangkan kekuatan negara dimana  LSM  ini  menjadi  kekuatan  tersendiri  dalam masyarakat agar dapat memperoleh hak-hak mereka para  pekerja  migran  Indonesia  dan  keluarganya (Setyoningsih, Fitriyah, & Hermini, 2013).
Permasalahan  mengenai  sering  munculnya kasus-kasus  yang  terjadi  terhadap  tenaga  kerja migran  terkadang  tidak  hanya  persoalan  mengenai tenaga  kerja  Indonesia  yang  ilegal,  melainkan beberapa kasus diluar perkiraan yang terjadi selama pekerja  migran  tersebut.  Meskipun  begitu, pemerintah dalam hal ini harus bertindak memegang perannya dalam upaya pelindungan dan pemenuhan hak  pekerja  migran  Indonesia  tersebut,  secara khusus  kepada  pekerja  migran  Indonesia  di  sektor informal, karena mereka rentan sekali dimanfaatkan oleh  oknum  tidak  bertanggung  jawab  karena ketidaberdayaan  mereka.  Upaya  tersebut  dilakukan agar  dapat  menciptakan  kesejahteraan  di masyarakat,  khususnya  calon  pekerja  migran, pekerja migran, dan keluarganya.

## D. SIMPULAN
Berdasarkan  penelitian  ini,  seringnya  terjadi kasus  yang  melibatkan  pekerja  migran  Indonesia diluar  negeri  khususnya  di  sektor  informal  yang bekerja  sebagai  pekerja  rumah  tangga,  pada dasarnya  dikarenakan  minimnya  informasi  serta lambatnya  penanganan  yang  dilakukan  oleh pemerintah.  UU  No.18  Tahun  2017  sebagai  aturan hukum  mengenai  pelindungan  dan  pemenuhan  hak pekerja  migran  merupakan  sebuah  aturan  hukum
yang  telah  disempurnakan dari  UU  No.39  Tahun 2004. UU No.18 Tahun 2017 pada dasarnya sudah memiliki komponen-komponen yang memadai terkait pelindungan  dan  pemenuhan  hak  pekerja  migran, sehingga aturan hukum ini diharapkan dapat mampu untuk  dipahami  oleh  semua  kalangan  masyarakat dan pihak lainnya.
Peran-peran  dalam  menjalankan  fungsinya juga  harus bertindak  saling  terhubung  antara  satu dengan  yang  lainnya,  sehingga  bekerjanya  hukum dapat  terlaksana  dengan  baik.  Peran-peran  di lembaga-lembaga dan pihak-pihak lainna diharapkan mampu  menjalankan  tugas  tanggung  jawabnya dengan  baik.  Hal  ini  juga  dibarengi  dengan penyampaian  informasi  yang  tepat  dan  akurat kepada  masyarakat  agar  masyarakat  mengetahui informasi  yang  tepat.  Pada  kasus-kasus  yang  yang sering  terjadi  pada  pekerja  migran  Indonesia  ini disebabkan  karena  kelalaian  pemerintah  dalam menanggapi  respon  yang  ada  dilapangan,  baik terhadap  penindakan  perusahaan  penyedia  tenaga kerja, serta responnya di tempat para pekerja migran yang menurut beberapa pekerja migran mereka sulit mengakses informasi dikarenakan berbagai hal. Oleh karena  itu,  diperlukan  respon  pemerintah  untuk tanggap terhadap para pekerja migran Indonesia ini.
Peran calon pekerja migran Indonesia, pekerja migran Indonesia, serta keluarganya juga diharapkan mampu untuk memahami dan merespon dengan baik aturan hukum. Masyarakat sebagai pemegang peran juga harus berperan aktif dalam menyaring informasi

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
yang akurat yang dibutuhkan, sehingga terhindar dari berbagai permasalahan.

## DAFTAR PUSTAKA BUKU
Asikin,  Z  (2004). Dasar-dasar  Hukum  Perburuhan.
Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
Seidman,  Robert Benjamin., &  Chambliss, William Joseph (1971). Law,  Order,  and  Power. Phillipines:  Addison  Wesley  Publishing Company.

## JURNAL
Arpanggi.  (2016).  Pelindungan  Hukum  Terhadap Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Jurnal Pembaharuan  Hukum, Vol.3, (No.1), pp.149- 156.
Hadi, S. (2008). Sekuritisasi dan Upaya Peningkatan Pelindungan  terhadap  Tenaga  Kerja Indonesia. Jurnal Hukum Internasional Labour Law, Vol.5, (No.4), pp.741-765.
Hantoro,  Novianto  M.    (2012).  Kajian  Yuridis Pembentukan  Undang-Undang  Tentang Dewan  Perwakilan  Rakyat  Indonesia. Jurnal
Negara Hukum, Vol.3, (No.2), pp.153-180.
Hidayat.  (2017).  Pelindungan  Hak  Tenaga  Keja Indonesia  Di  Taiwan  Dan  Malaysia  Dalam Perspektif Hak  Asasi  Manusia. Jurnal  HAM,
Vol.8, (No.2), pp.105-115.
Nanda, Veid P. (1993). The Protection of the Rights of  Migrant  Workers  :  Unfinished  Business. Asian  and  Pasific  Migration  Journal, Vol.2,
(No.2), pp.161-177.
Nasution,  Robby  D.  (2017).  Model  Advokasi  LSM JKPS  Cahaya  Terhadap  Buruh  Migran  Asal Kabupaten  Ponorogo. Masalah - Masalah Hukum, Jilid 46, (No.1), pp.30-40.
Prastiwi,  Lustina  F.  (2016).  Analisis  Pekerja  Migran dan Nonmigran Perkotaan Pada Sektor Formal dan Sektor Informal di Indonesia. Jurnal Ilmiah Mahasiswa  FEB  Universitas  Brawijaya, Vol.4,
(No.1), pp.1-22.
Prihatinah,  Tri Lisiani.,  Asyik, Noor.,  &  Kartono.
(2012).    Kendala  Perlindungan  Terhadap Buruh  Migran  di  Kabupaten  Cilacap. Jurnal Dinamika Hukum, Vol.12, (No.2), pp.312-320. Setyoningsih, Endang.,  Fitriyah,  &  Hermini.  (2013).
Peran  LSM  Migrant  CARE  dalam  Membantu TKI  Bermasalah. Journal  Of  Politic  And Government  Studies,  Vol.2, (No.1), pp.261- 270.
Sidik,  Jihan Djafar.,  &  Elvianti, Witri.    (2018).  The Consignment of Indonesia Migramt Workers in Saudi Arabia and Its Resilence : Examining the Impacts  of  Indonesia’s  Moratorium  Policy. Andalas Journal of International Studies, Vol.7,
(No.1), pp.14-31.
Subiyanto.  (2011).  Peran  Negara  dalam  Hubungan Tenaga Kerja di Indonesia. Jurnal Pendidikan dan Kebudyaan, Vol.17, (No.6), pp.705-718.
Tan, Win  Sherly., &  Shahrullah, Rina  Shahriyani. (2017).  Human  Rights  Protection  For Indonesia  Migrant  Workers  :  Challenges  for ASEAN. Mimbar  Hukum, Vol.29, (No.1), pp.123-134.

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
Wright, Chris F., &  Clibborn, Stephen.  (2019).
Migrant  Labour  and  Loow-Quality  Work  :  A Persistent  Relationship. Journal  of  Industrial
Relations, Vol.61, (No.2), pp.157-175.
Widyawati, A.  (2018). Legal  Protection  Model  for
Indonesian  Migrant Workers. Journal  of
Indonesian  Legal  Studies, Vol.3, (No.2),
pp.291-304.
Yusitarani Safrida.,  &  Sa’adah, Nabitatus.  (2020).
Analisis  Yuridis  Pelindungan  Hukum  Tenaga Migran  Korban  Perdaganagan  Manusia  oleh Pemerintah  Indonesia. Jurnal  Pembangunan
Hukum Indonesia, Vol.2, (No.1), pp.24-37.

## SUMBER ONLINE
Badan  Pengembangan dan  Pembinaan  Bahasa.
(2015). Perbedaan Kata  Perlindungan  dan
Pelindungan.
Retrived from http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/lamanbah asa/content/apa-perbedaan-makna- perlindungan-dan-pelindungan
Databoks.  (2019). 47%  Pekerja Migran  Indonesia Berkiprah  di  Sektor  Formal  Sepanjang  2018. Retrived from https://databoks.katadata.co.id/ datapublish/2019/07/30/47-pekerja-migran- indonesia-berkiprah-di-sektor-formal- sepanjang-2018