## Jurnal
http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/epb/index

## Analisis Determinan Tingkat Upah di Sumatera Barat
Lisa Febryanti 1* , Dewi Zaini Putri 2
1,2 Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang
* Korespondensi: lisafebryanti2@gmail.com

## Abstract
This study aims to determine: (1) The effect of employment status on wage levels in West Sumatera. (2) The effect of education level on wage levels in West Sumatera. (3) Effect of gender on wage rates in West Sumatera. This type of research is descriptive and associative research.  The  type  of  data  used  in  this  study  is  the  2018  National  Labor  Force  Survey (SAKERNAS) in West Sumatera Province sourced from the Central Statistics Agency (BPS) of  West  Sumatera  Province.  The  method  used  in  this  study  is  the  Logistic  Regression Analysis  Method.  The  results  of  the  study  show  that:  (1)  Employment  status  with  an unspecified  time  agreement  has  a  significant  positive  effect  on  wage  levels  in  West Sumatra, a certain time agreement has a positive and significant effect on wage levels in West Sumatra and an oral agreement has a negative and not significant effect on wage levels in West Sumatra. (2) The level of education has a positive and significant effect on wage levels in West Sumatra. (3) Sex has a positive and significant effect on wage rates in West Sumatra. From the results of this study, it is recommended to the Government of the Province of West Sumatra to set a Provincial Minimum Wage (UMP) according to a decent standard of living and provide strict sanctions to companies both private or government institutions that do not pay labor wages in accordance with the Minimum Wage Provibsi (UMP) in West Sumatra. This is done to improve the welfare of workers in the Province of West Sumatra . Keywords:

## Abstrak
Penelitian dilakukan untuk: (1) Mengetahui  pengaruh status pekerjaan terhadap upah di Sumatera Barat. (2) Mengetahui pengaruh  tingkat pendidikan terhadap upah di Sumatera Barat. (3) Mengetahui pengaruh jenis kelamin terhadap upah di Sumatera  Barat.  Jenis  yaitu  deskriptif  dan  asosiatif.  Jenis  data  adalah  data SAKERNAS  tahun  2018  yang  bersumber  dari  BPS  di  Provinsi  Sumatera  Barat. Metode  Analisis  Regresi  Logistik  digunakan  untuk  menganalisis  determinan upah.  Hasil  dari  penelitian  yaitu:  (1)  Status  Pekerjaan  dengan perjanjian  waktu tidak  tertentu  berpengaruh  signifikan  positif  terhadap  tingkat  upah,  perjanjian waktu  tertentu  berpengaruh  signifikan  positif  terhadap  tingkat  upah  dan perjanjian  lisan  berpengaruh  negatif  namun  tidak  signifikan  terhadap  tingkat upah.  (2)  Tingkat  Pendidikan  berpengaruh  signifikan  positif  terhadap  tingkat upah dan (3) Jenis kelamin juga berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat upah  di  Sumatera  Barat.  Berdasarkan  hasil  penelitian  disarankan  kepada Pemerintah  Provinsi  Sumatera  Barat  untuk  menetapkan  UMP  sesuai  standar hidup layak dan memberikan sanksi yang tegas kepada perusahaan baik swasta ataupun  lembaga  pemerintah  yang  tidak  membayar  upah  tenaga  kerja  sesuai dengan UMP. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja di Provinsi Sumatera Barat.
Kata Kunci :
Kode Klasifikasi JEL: J31, J62, H75

## PENDAHULUAN
Kesejahteraan  tenaga  kerja  berkaitan  erat  dengan  tingkat  upah  yang  diterima.  Menurut  Keynes  jika  upah diturunkan  akan  menyebabkan  penurunan  pendapatan  masyarakat,  turunnya  pendapatan    masyarakat menyebabkan daya beli masyarakat juga turun sehingga menyebabkan berkurangnya konsumsi secara keseluruhan
Upah, Kontrak Kerja, Pendidikan,  Jenis Kelamin, Regresi Logistik.

## Info Artikel
Diterima: 11 Januari 2020 Disetujui: 20 Februari 2020
Terbit daring: 01 Maret 2020

## Sitasi:
Febryanti, L, &, Putri, D,Z. (2020). Analisis Determinan Tingkat Upah. JKEP: Jurnal kajian ekonomi dan pembangunan, 2(1),
Wages, Employment Contracts, Education, Gender, Logistic Regression
(Deliarnov, 2003). Hal ini tentu saja akan berdampak kepada penurunan kesejahteraan masyarakat atau tenaga kerja. Upah  tenaga kerja diperoleh dari hasil kerja pada bidang pekerjaan tertentu.
Upah dalam teori ekonomi diartikan sebagai pembayaran atas jasa baik  fisik maupun mental tenaga kerja oleh  pengusaha  (Sukirno,  2012  :  351).  Menurut  UU  No.  13  tahun  2003  upah  adalah  hak  pekerja  yang  akan pembayarannya    berupa  uang.Pengupahan  di  Indonesia  diatur  dalam  UUD  1945  Pasal  27:  2  dan  Peraturan Pemerintah  Nomor  78  Tahun  2015,  dimana  penentuan  upah  berdasarkan  Upah  Minimum  Provinsi  yang dirumuskan dengan memperhitungkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi berskala nasional. Peraturan Pemerintah no  78  Tahun  2015  ini  banyak  dikritik  oleh  serikat  kerja  karena  seharusnya  penentuan  upah  menggunakan pertumbuhan  ekonomi  dan  inflasi  daerah  sehingga  PP  ini  akan  direvisi  kembali  sebagaimana  dipublikasikan Kompas, 26 April 2019 bahwa Presiden RI telah menyetujui revisi PP no 78 Tahun 2015 tersebut.
Di Sumatera Barat upah tenaga kerja juga didasarkan pada Upah Minimum Provinsi. Namun, upah yang diterima masing-masing pekerja tentu berbeda-beda. Ada yang menerima upah lebih besar dari UMP dan ada yang menerima upah lebih kecil dari UMP. Banyak penelitian yang menganalisis tentang faktor yang menentukan tingkat upah  tenaga  kerja.  Bellou  (2012)  menjelaskan  bahwa  analisis  pekerja  kontrak sangat  penting  dalam  penentuan tingkat upah, dimana sistem kontrak kerja berpengaruh secara signifikan terhadap upah, sistem kontrak kerja juga mempengaruhi  jam  kerja  di  Eropa.  Dari  penelitian  tersebut  dapat  diketahui  bahwa  status  pekerjaan  atau kepemilikan kontrak kerja akan mempengaruhi upah  tenaga kerja.
Sistem kontrak kerja diatur dalam Undang-Undang No. 13 tahun 2003. Kontrak kerja yaitu sebuah sistem kerja  yang  didasarkan  pada perjanjian  kerja antara  perusahaan dengan  karyawan  dalam  jangka  waktu tertentu. Berdasarkan  data  Sakernas  BPS  Sumatera  Barat,  diketahui  pada  tahun  2017  terdapat  48,92%  tenaga  kerja menggunakan sistem kontrak kerja dan 49,98% tidak menggunakan sistem kontrak kerja, sedangkan pada tahun terdapat 55,94% tenaga kerja menggunakan sistem kontrak kerja dan 42,48% tidak menggunakan sistem kontrak kerja. Terjadi peningkatan penguunaan kontrak kerja, Peningkatan kontrak kerja terjadi karena perbedaan upah tenaga kerja berdasarkan kepemilikan kontrak kerja. Terdapat perbedaan upah  tenaga kerja kontrak dengan tenaga kerja tetap/lainnya.
Engellandt (2005) menemukan bahwa pekerja sementara atau kontrak di Swiss menerima upah yang lebih tinggi  dari  pada  pekerja  tetap.  Sebesar  60,49%    karyawan  tetap  melakukan  pekerjaan  lembur  tidak  dibayar sementara  karyawan  kontrak yang  tidak dibayar  hanya  33,85%.  Sehingga  terlihat  bahwa terdapat  peluang  yang lebih  besar  bagi  tenaga  kerja  kontrak  untuk  mendapatkan  upah  di  atas  UMP.  Sedangkan  Rahmat  (2015) menemukan  ketidakadilan  dalam  pengupahan  tenaga  kerja  kontrak,  karena  penentuan  upah  tidak  meningkat sesuai dengan peningkatan masa kerja. Sehingga peluang tenaga kerja kontrak untuk memperoleh upah yang lebih besar dari UMP lebih kecil. Sementara menurut Jehani terjadi penyimpangan dalam sistem kerja kontrak, dimana upah  pekerja  kontrak  dibawah  UMP  (Putra,  2015).  Hak  ini  Berarti  bahwa  tenaga  kerja  kontrak  akan  memiliki peluang menerima upah yang rendah atau kecil dari UMP.
Selain kepemilikan kontrak kerja, tingkat pendidikan individu juga akan mempengaruhi tingkat upah yang akan  diterima  tenaga  kerja.  Hal  ini  karena  Investasi  untuk  pendidikan  dasar  menghasilkan  keuntungan  paling tinggi dari semua tingkat/jenjang pendidikan. Investasi pada semua jenjang pendidikan menghasilkan keuntungan di  atas  10%.  (Danim,  2004).  Oleh  sebab  itu  semakin  tinggi  investasi  pendidikan  akan  meningkatkan pengembalian/upah dimasa yang akan datang. Menurut  Iriondo (2016)  penelitiannya di Eropa menemukan bahwa pendidikan empengaruhi upah. Dimana upah orang-orang yang kurang berpendidikan sedikit lebih rendah dari pada upah pekerja dalam pekerjaan yang sama tetapi dengan tingkat pendidikan yang dibutuhkan untuk pekerjaan itu, maka upah yang diterima relatif lebih tinggi.
Biltagy (2018) menemukan faktor lain yang mempengaruhi upah, yaitu perbedaan gender. Upah bulanan riil lebih tinggi untuk laki-laki dari pada perempuan dan kesenjangan upah menurun dari 25% pada tahun 2006 menjadi 21% pada tahun 2012. Berarti terdapat 21% perbedaan upah, dimana laki-laki menerima upah bulanan yang  lebih  tinggi  dibandingkan  perempuan.  Berdasarkan  uraian  diatas  maka  penelitian  dilakukan  untuk mengetahui  sejauh  mana  pengaruh  status  pekerjaan,  pendidikan  dan  jenis  kelamin  terhadap  tingkat  upah  di Sumatera Barat. Riphahn (2005) menyatakan bahwa pekerja sementara atau kontrak menerima upah lebih tinggi dari  pekerja  tetap.  Sebesar  60,49%    karyawan  tetap  melakukan  pekerjaan  lembur  tidak  dibayar  sementara karyawan kontrak yang tidak dibayar hanya 33,85%. Hal  ini disebabkan oleh upah lembur yang mereka terima sehingga menambah total upah yang di terima, sedangkan karyawan tetap upah lembur mereka jarang di bayar, sehingga mereka hanya memperoleh sedikit upah tambahan.
Menurut Herawati  pekerja tidak mendapatlan esangon saat kontrak telah habis. Sehingga upah yang di peroleh  sebatas  upah  minimum,  sehingga  tidak adanya  jaminan  untuk  hidup  layak,  sedangkan menurut  Jehani terjadi  penyimpangan  dalam  kontrak,  dimana  upah  berada  dibawah  UMP  (Putra,  2015).  Rahmat  (2015) menemukan  adanya  ketidakadilan  dalam  pengupahan  tenaga  kerja  kontrak,  karena  penentuan  upah  tidak meningkat  sesuai  dengan peningkatan  masa  kerja.  Upah  tidak meningkat  walaupun  tenaga  kerja  tersebut  telah bekerja dalam waktu yang cukup lama. Kemudian terdapat penyimpangan dari UU tentang kontrak kerja, dimana perusahaan tetap menerapkan sistem kontrak pada pekerjaan utama/pekerjaan inti yang seharusnya tenaga kerja
tersebut di tetapkan sebagai pekerja tetap yang upahnya mengalami peningkatan sesuai masa kerja. Sehingga hal ini akan merugikan tenaga kerja kontrak.
Menurut  Mark  pengeluaran  pendidikan  sama  dengan  penanaman  modal  yang  akan  menghasilkan pengembalian  pada  periode  yang  akan  datang.  Para  ekonom  neo-klasik  berpendapat  pendidikan  merupakan investasi  yang  memberikan  keuntungan  (Elfindri,  2001).  Allen  (2001)  menjelaskan  individu  yang  bekerja  di pekerjaan dengan pendidikan yang lebih rendah dari pada pendidikan mereka sendiri sering ditemukan memiliki upah rendah dari pada individu yang pendidikannya sama bekerja dipekerjaan dengan  pendidikan mereka sendiri. Pekerjaan yang membutuhkan tingkat pendidikan yang rendah memiliki upah yang rendah. Sehingga tenaga kerja berpendidikan  rendah memiliki  peluang  yang  kecil  untuk  memperoleh  upah  diatas  UMP,  sedangkan  kualifikasi pendidikan yang tinggi akan memperoleh upah tinggi.
Jordahl (2009) menyatakan bahwa pilihan pendidikan individu berkorelasi dengan karakteristik individu yang mempengaruhi pendapatan  atau upah secara langsung. Pengembalian pendidikan tergantung kepada pilihan individu  untuk  bekerja  sendiri  atau  berwirausaha.  Untuk  tingkat  universitas  pengembalian  pendidikan  adalah negatif bagi wirausaha. Pan (2014) menemukan bahwa peningktan investasi modal pendidikan dari pemerintah akan  secara  jelas  mengurangi  perbedaan  upah  antara  pekerja  terampil  dengan  tidak  terampil.  Peningkatan investasi  pendidikan  oleh  pemerintah  menyebabkan  penurunan  upah  tenaga  kerja  terampil  dan  meningkatkan upah tenaga kerja tidak terampil dan mengurangi kesenjangan upah. Kebijakan investasi pemerintah ini seperti subsidi untuk upah terampil dan potongan pajak untuk industri berketerampilan tinggi perkotaan.
Biltagy  (2018)  menjelaskan  bahwa  upah  bulanan  riil  lebih  tinggi  untuk  laki-laki  dari  pada  perempuan  dan kesenjangan upah menurun dari 25% pada tahun 2006 menjadi 21% pada tahun 2012. Hal ini dikaitkan dengan peningkatan upah pekerja di pasar tenaga kerja di luar negeri. Kesenjangan tersebut disebabkan oleh diskriminasi terhadap  perempuan  di  pasar  tenaga  kerja  dan  bukan  karena  rendahnya  karakteristik  modal  manusia  seperti tingkat  pendidikan  yang  lebih  rendah  atau  kurang  pengalaman.  Sehingga  tenaga  kerja  laki-lak  akan  memiliki peluang lebih tinggi untuk mendapatkan upah diatas UMP karena adanya diskriminasi tersebut.
Tromp  (2019)  menjelaskan  adanya  kesenjangan  upah  gender  di  Korea  Selatan  antara  tahun  2003  dan 2016. Faktor utama yang menyebabkan perbedaan upah disebabkan oleh perbedaan gender dalam status pekerja reguler  dan pekerja tidak teratur. Untuk wanita dalam pekerjaan reguler status pernikahan berperan besar dalam kesenjangan upah. Kemudian kesenjangan upah untuk pekerja tidak tetap jauh lebih kecil daripada pekerja tetap. Jadi  terdapat  diskriminasi  terhadap  tenaga  kerja  perempuan  yang  sudah  menikah,  sehingga  peluangnya  untuk mendapatkan upah diatas UMP lebih rendah dibanding laki-laki.  Cai (2015) menjelaskan bahwa upah di Cina lebih tinggi  dari  pada  di  Vietnam.    Perbedaan  pengembalian  industri    mempengaruhi  struktur  upah  laki-laki  dan pengembalian pendidikan serta pengalaman berpengaruh terhadap struktur upah perempuan.

## METODE PENELITIAN
Penelitian memakai data sekunder berupa data crossection tahun 2018 hasil Survey Angkatan Kerja Nasional 2018. Populasi diambil dari seluruh tenaga kerja yang bekerja dan disurvey oleh BPS. Sampelnya yaitu tenaga kerja yang berstatus sebagai buruh/karyawan/pegawai. Teknik analisis yang digunakan yaitu Analisis Regresi Logistik dengan model:
Ln [p/(1- p)] = β 0 + β 1 X 1 + β 2 X 2 + β 3 X 3 + u i (1)
Dimana:  P  adalah  Peluang  di  atas  Upah  Minimum  Provinsi,  (1-p)  adalah  Peluang  di  bawah  Upah  Minimum Provinsi, β 0 adalah Konstanta, β 1,2,3 yaitu Koefisien regresi, X 1 Status Pekerjaan, X 2 Tingkat Pendidikan, X 3 Jenis Kelamin dan U adalah Error term.
Dilakukan  Uji  Likelihood  ratiotest  atau  uji G  untuk menguji  peranan  variable  bebas  didalam  persamaan secara bersama- sama/simultan. Taraf signifikan/α = 5% Statistik Uji yang digunakan adalah :
G= -2Ln = 𝐿𝑖𝑘𝑒𝐿𝑖ℎ𝑜𝑜𝑑 (𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙𝐵) 𝐿𝑖𝑘𝑒𝐿𝑖ℎ𝑜𝑜𝑑(𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙𝐴)
(2)
Selanjutnya  dilakukan Uji  Wald  (Z)  untuk  menguji  pengaruh  secara  parsial.  Artinya  variabel-variabel  status pekerjaan,  pendidikan,  wilayah  tempat  tinggal  dan  jenis  kelamin  secara  parsial  mempengaruhi  tingkat  upah  di Sumatera Barat. Digunakan rumus:
𝑊 = ( 𝛽 𝑗 𝑆𝑒(𝛽 𝑗 ) ) 2 (3)

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Tabel 1. Uji G dan Koefisien Analisis Determinan Tingkat Upah di Sumatera Barat tahun 2018 Pseudo R2 0,1653 LR statistic 748,54 Prob. (LR statistik) 0,0000 Log Likelihood -1889,7356

## Sumber: Data Diolah (STATA 2020)
Dari  Tabel  4.7 nilai  koefisien analisis  determinan tingkat  upah di  Sumatera  Barat  yaitu  sebesar  0,1653 sehingga  dapat  diketahui  bahwa  kontribusi  variabel  Status  Pekerjaan  (X 1 ),  Tingkat  Pendidikan  (X 2 )  dan  Jenis Kelamin (X 3 ) terhadap peluang tenaga kerja menerima upah lebih besar dari UMP di Sumatera Barat adalah sebesar 16,53% sedangkan 83,37% ditentukan oleh faktor lain/varibel yang tidak di bahas di penelitian ini.
Hasil  estimasi  regresi  logistik  dalam  penelitian  ini  diolah  menggunakan  STATA  14.2  dengan  nilai signifikan α = 0,05. Hasil estimasi sebagai berikut.
Tabel 2. Hasil Pendugaan Parameter dan Odd Ratio Regresi Logistik
Analisis Determinan Tingkat Upah di Sumatera Barat Tahun 2018
Variabel B. Parameter SE Sig Exp (B) dy/dx Status Pekerjaan (X 1 ) Pkwtt (D 1 ) 2.089 0,119 0,000 8,078 0,467 Pkwt (D 2 ) 0,435 0,107 0,000 1,545 0,108 Lisan (D 3 ) -0.196 0,126 0,121 0,822 -0,822 Tingkat Pendidikan (X 2 ) 0,622 0,091 0,000 1,862 0,154 Jenis Kelamin (X 3 ) 1,024 0,090 0,000 2,784 0,249 Konstanta -1.680 0,108 0,000 0,186 -
Sumber: Data Diolah (STATA, 2020)
Persamaan regresi logistik yang diperoleh sebagai berikut: Y = -1,680 + 2,089D 1 + 0,435D 2 + -0,196D 3 + 0,622X 2 + 1,024X 3 (4)
Persamaan diatas menunjukkan nilai konstanta sebesar -1,680 yang berarti bahwa peluang tingkat upah lebih besar dari UMP adalah sebesar -1,680 tanpa adanya variable bebas.
Variabel perjanjian kerja waktu tidak tertentu (D 1 ) memiliki parameter 2,089 dengan Odd Ratio sebesar 8,078 yang berarti  peluang  untuk  tenaga  kerja  dengan  status  kontrak  waktu  tidak  tertentu  8,078  kali  lebih  besar  untuk mendapatkan tingkat upah yang lebih besar dari UMP dari pada tenaga kerja lainnya. Nilai marginal effect secara rata-rata  ketika  semakin  banyak tenaga  kerja  yang  memiliki  kontrak waktu tidak  tertentu  maka  peluang tenaga kerja tersebut menerima upah lebih besar dari UMP akan meningkat sebesar 0,467 point.
Variabel perjanjian kerja waktu tertentu (D 2 ) memiliki parameter 0,196 dengan Odd Ratio sebesar 1,545 yang  berarti  peluang  untuk  tenaga  kerja  dengan  status  kontrak  waktu  tertentu  1,545  kali  lebih  besar  untuk mendapatkan tingkat upah yang lebih besar dari UMP dari pada tenaga kerja lainnya. Nilai marginal effect secara rata-rata  ketika  semakin  banyak tenaga  kerja  yang  memiliki  kontrak waktu tertentu  maka  peluang tenaga  kerja tersebut menerima upah lebih besar dari UMP akan meningkat sebesar 0,108 point. Variabel perjanjian kerja secara lisan  (D 3 )  memiliki  parameter  -0,196  dengan  Odd  Ratio  sebesar  0,822  yang  berarti peluang untuk  tenaga  kerja dengan status kontrak secara lisan 0,822 kali lebih kecil untuk mendapatkan tingkat upah yang lebih besar dari UMP dari pada tenaga kerja lainnya. Nilai marginal effect secara rata-rata ketika semakin banyak tenaga kerja yang memiliki  kontrak  secara  lisan  maka  peluang  tenaga  kerja  tersebut  menerima  upah  lebih  besar  dari  UMP  akan menurun sebesar 0,822 point.
Variabel tingkat pendidikan (X 2 ) memiliki parameter 0,622 dengan Odd Ratio sebesar 1,862 yang berarti peluang untuk tenaga kerja berpendidikan SMA ke atas 1,862 kali lebih besar untuk mendapatkan upah lebih besar dari  UMP  dari  pada  tenaga  kerja  berpendidikan  kecil  dari  SMA.  Nilai marginal  effect secara  rata-rata  ketika semakin banyak tenaga kerja yang berpendidikan SMA keatas maka peluang tenaga kerja tersebut menerima upah lebih besar dari UMP akan meningkat sebesar 0,154 point.
Variabel  Jenis  Kelamin  ((X 3 )  memiliki  parameter  1,024  dengan  Odd  Ratio  sebesar  2,784  yang  berarti peluang untuk tenaga kerja Laki-laki menerima upah lebih besar dari UMP adalah 2,784 kali lebih besar dibanding perempuan. Nilai marginal effect secara rata-rata ketika semakin banyak tenaga kerja laki-laki maka peluang untuk tenaga kerja tersebut menerima upah lebih besar dari UMP akan naik sebesar 0,249 point.
1. Pengaruh Status Pekerjaan Terhadap Tingkat Upah di Sumatera Barat
Hasil  analisis  menunjukkan  status  pekerjaan  berpengaruh  signifikan  positif  terhadap  peluang  tenaga  kerja memperoleh upah lebih besar dari UMP. Berarti tenaga kontrak memiliki peluang yang lebih besar dari yang tidak kontrak/lainnya  untuk memperoleh upah diatas dari UMP.
Tenaga kerja berstatus PKWTT dan PKWT berpengaruh signifikan dan positif terhadap tingkat upah, sedangkan perjanjian lisan berpengaruh negatif namun tidak signifikan. Peluang tenaga kerja dengan status PKWTT dan PKWT  untuk memperoleh upah diatas UMP lebih besar dari pada tenaga kerja dengan perjanjian lisan. Peluang upah tertinggi diatas UMP adala tenaga kerja dengan status PKWTT yaitu 23,80%, dan tenaga kerja dengan status PKWT yaitu 11,30%. Sedangkan perjanjian lisa yaitu 4,10%.
Peluang  upah  tinggi  ini  karena  ketika  perusahaan  memutuskan  unuk  mempekerjakan  tenaga  kerja  kontrak maka  perusahaan  tersebut  harus  smenyesuaikan  tingkat  upah  dengan  standar  pengupahan  di  suatu  daerah yaitu upah minimum provinsi di daerah tersebut. Sehingga tenaga kerja kontrak tidak akan menerima upah yang lebih kecil dari UMP.
Pekerja kontrak juga menerima tambahan upah dari upah lembur yang mereka terima, karena penetapan jam kerja  telah  di  sepakati  dalam  kontrak  maka  tenaga  kerja  kontrak  dapat  melakukan  pekerjaan  di  luar  jam kerja/lembur sehingga mereka memiliki tambahan upah lembur. Upah lebur yang diterima inilah yang akan membuat upah tenagakerja kontrak menajadi lebih tinggi dari pada tenaga kerja tetap/lainnya.
Seperti kajian teori Riphan (2005) yang mengatakan bahwa upah kontrak lebih besar dari bekerja tetap, karena tenaga kerja tetap banyak yang tidak mendapatkan upah lembur, pekerjaan yang mereka lakukan di anggap sebagai loyalitas kepada perusahaan/instansi tempat bekerja, sehingga upah yang diterimanya hanya sebesar upah  tetapnya dan  tidak  memperoleh  tambahan  upah,  oleh  karena  itu upah  bekerja tetap  lebih  rendah  dari bekerja kontrak.
Lingkungan pekerjaan formal memiliki kontrak dan upah yang tinggi, dan tidak memandang gender, dimana jenis kelamin bukan menjadi penentu upah dari pekerja kontrak ini. Seperti hasil penelitian Devereux and Hart (2007) bahwa kontrak implisit yang tidak mengikat pekerja memiliki dampak yang signifikan terhadap upah. Berarti  pekerja  dengan  sistem  kontrak  memiliki  upah  yang  tinggi,  hal  ini  terjadi  terutama  pada  pekerja profesional, untuk pekerja pria dan wanita yang relatif muda, dan untuk pekerja wanita sektor swasta. Hasil  penelitian  ini  bertentangan  dengan  pendapat  Putra  (2015)  yang  mengatakan  tenaga  kerja  kontrak menerima upah yang lebih rendah yaitu berada di bawah UMP. Hal ini disebabkan karena upah kontrak tetap dan tidak mengalami peningkatan seiring dengan masa jabatannya, jika di bandingkan dengan pekerja tetap, maka  pekerja  tetap  akan  lebbih  tingi  karena  upahnya  mengalami  peningkatan  sesuai  dengan  masa  kerja. Namun hasil estimasi logistik menunjukkan bahwa peluang tenaga kerja kontrak memperoleh upah diatas UMP lebih  tinggi  dari  pada  tenaga  kerja  lainnya.perusahaan  menerapkan  upah  lebih  tinggi  kepada  tenaga  kerja kontrak walaupun tidak mengalami kenaikan upah tiap tahun, tetapi upah yang diterimanya sudah tinggi dan tenaga  kerja  kontrak  memiliki  peluang  yang  lebih  tinggi  untuk  mendapatkan  upah  diatas  UMP  jika dibandingkan dengan tenaga kerja tetap.
Tenaga kerja kontrak yang konsisten dengan kontrak kerjanya cenderung memiliki tingkat upah yang tetap dan tidak  mengalami  penurunan.  Seperti  di  sampaikan  oleh  Green  and  Townsend  (2010)  yaitu  pekerja  yag berpendidikan  SMA  (pekerja  tidak terampil)  yang  bekerja  mulai  tahun  1980  memiliki  upah  tetap  dan  tidak terpengaruh oleh penurunan tingkat upah atau kenaikan tingkat upah pekerja baru. Jadi walaupun perusahaan menambah pekerja baru dan meningkatkan upahnya, ini tidak akan membuat upah tenaga kerja kontrak yang sudah  lama  mengalami  penurunan.  Tenaga  kerja  kontrak  dilindungi  dari  penurunan  upah,  namun  apabila kondisi perekonomian sedang menguat, maka tenaga kerja kontrak ini dapat mengalami kenaikan upah. Untuk  itu  di  perlukan  adanya  kebijakan  yang  tegas  dari  pemerintah  seperti  pemberian  sanksi  kepada perusahaan swasta maupun pemerintah yang membayar upah tenaga kerja kontrak dibawah UMP.
2. Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Tingkat Upah Di Sumatera Barat
Estimasi  tingkat  pendidikan  berpengaruh  signifikan  signifikan  terhadap  peluang  tenaga  kerja  memperoleh upah besar dari UMP. Tenaga kerja berpendidikan SMA ke atas memiliki peluang lebih besar untuk memperoleh upah  diatas  UMP,  dari  pada  tenaga  kerja  berpendidikan  kecil  dari  SMA.  Jika  jenjang  pendidikan  yang ditamatkan tinggi maka  tenaga  kerja tersebut  bisa  bersaing  di  dunia  kerja.  Tenaga  kerja dengan  pendidikan yang tinggi berpotensi untuk mendapatkan jabatan atau pekerjaan yang layak sesuai dengan pendidikannya. Dengan demikian maka upahnya lebih tinggi dari pada pendidikan rendah.
Hal ini terjadi disebabkan investasi bidang pendidikan akan menerima pengembalian yang tinggi dimasa depan, sesuai  dengan  lamanya  investasi  pendidikan  yang  dilakukannya.  pengembalian  dari  investasi  pendidikan berupa upah yang berkorelasi positif dengan investasi. Hal ini sejalan dengan kajian teori Borjas (2008) bahwa
terdapat  hubungan  yang  positif  antara  tahun  sekolah  atau  lama  pendidikan  dengan  tingkat  upah,  dimana pengusaha bersedia membayar pekerja upah yang tinggi untuk tenaga kerja dengan pendidikan yang tinggi atau melakukan investasi pendidikan yang tinggi.
Teori Mark (Elfindri, 2001) juga mengatakan bahwa pengeluaran pendidikan sama dengan penanaman modal yang  akan  mengahasilkan  pengembalian  pada  periode  yang  akan  datang.  Semakin  tinggi  tinggi  investasi pendidikan maka peluang untuk memperoleh pengembalian atau upah tinggi.
Allen  (2001)  menyatakan  tenaga  yang  bekerja    ditingkat  pendidikan  yang  rendah  akan  memiliki  upah  yang rendah pula dan jika pekerjaan tersebut membutuhkan pendidikan tinggi maka akan memperoleh upah tinggi. Sehingga dapat dikatakan bahwa tenaga kerja yang berpendidikan SMA keatas akan meiliki peluang yang lebih besar untuk memperoleh upah diatas UMP.
Pendidikan  individu  berkorelasi  dengan  karakteristik  individu  yang  mempengaruhi  pendapatan  atau  upah secara  langsung    Sehingga  apabila  tingkat  pendidikan  individu  tinggi  maka  akan  secara  langsung mempengaruhi upah sehingga tingkat upah yang diterima tinggi, begitupun jika pendidikan individu rendah akan menyebabkan upah  juga rendah (Jordahl, 2009).
Tingkat  pendidikan  serta  pengalaman  adalah  sebagai  determinan  klasik  dari  upah.  Hal  ini  pendidikan  dan pengalaman  berperan  dalam  penentuan.  Jika  tingkat  pendidikan  dan  pengalaman  tinggi    maka  akan mengingkatkan  upah  yang  diterima  secara  signifikan  (Berardi,  2013).  Sehingga  peluang  untuk  memperoleh upah diatas UMP akan lebih tinggi untuk tenaga kerja yang berpendidikan tinggi atau SMA keatas.
Berdasarkan  hasil  penelitian  ini  terlihat  bahwa  pendidikan  sangat  penting  bagi  kesejahteraan  tenaga  kerja karena  pendidikan  mempengaruhi  upah  secara  langsung,  maka  kepada  pemerintah  melalui  lembaga pendidikan  supaya  menerapkan  pembelajaran  berbasis soft  skill ,  dengan  demikian  maka  tamatan  yang dihasilkan bisa bersaing.
3. Pengaruh Jenis Kelamin Terhadap Tingkat Upah di Sumatera Barat
Estimasi  variable  Jenis  Kelamin  berpengaruh  signifikan  positif  terhadap  peluang  tenaga  kerja  memperoleh upah  besar  dari  UMP.  Peluang  laki-laki  menerima  upah  di  atas  UMP  lebih  besar  dari  pada  tenaga  kerja perempuan. Sehingga hal ini akan menyebabkan perbedaan upah.
Perbedaan upah disebabkan oleh perbedaan produktiftas dan partisipasi kerja. Laki-laki memiliki produktifitas lebih tinggi dari perempuan, sementara tenaga kerja perempuan memiliki produktifitas yang rendah terutama perempuan yang sudah menikah, hal ini disebabkan oleh adanya  cuti hamil/melahirkan yang cukup lama bagi perempuan. Dengan produktifitas yang tinggi tersebut maka laki-laki akan memperoleh upah lebih tinggi. Dalam hal partisipasi kerja perempuan lebih  rendah dari laki-laki. Perempuan terutama yang sudah menikah banyak  menghabiskan  waktu  untuk  mengurus  rumah  tangga,  sehingga  penilaian  terhadap  partisipasi  kerja perempuan menjadi lebih rendah. Walaupun dalam jenjang pendidikan yang sama perempuan dinilai memiliki partisipasi kerja yang rendah. Partisipasi kerja sangat berpengaruh terhadap tingkat upah, maka perempuan akan memiliki upah rendah dari pada laki-laki karena dinilai partisipasi kerja perempuan lebih rendah.. Seperti  kajian  teori  Todaro  (2011)  yang  menyatakan  bahwa  perempuan  identik  dengan  kemiskinan  karena kemampuan  perempuan  untuk  memperoleh  penghasilan  yang  tinggi  sangat  rendah.  Karena  banyak menghabiskan waktu untuk mengurus rumah tangga. Argumen ini juga didukung oleh Bhattarai (2017) bahwa semakin banyak waktu yang dihabiskan untuk mengurus rumah tangga akan semakin kecil kemungkinan untuk berpartisipasi di dunia kerja. Dimana setiap kenaikan 10% upah harus diikuti oleh pertumbuhan partispasi kerja sebesar  1,16%.  Semakin  tinggi  partisipasi  akan  menyebabkan  upah  semakin  tinggi.  Perbedaan  tingkat partisipasi kerja inilah yang akan berkontribusi terhadap kesenjangan upah gender, yang menyebabkan tenaga kerja perempuan memiliki upah yang rendah.
Sejalan dengan Tromp (2019) yang menyatakan bahwa wanita dengan status kerja reguler yang sudah menikah berkontribusi sangat besar terhadap kesenjangan upah gender, karena wanita yang sudah menikah memperoleh upah yang rendah dan menyebabkan kesenjangan upah semakin besar.
Perbedaan  upah  juga  disebabkan  oleh  perbedaan  pengalaman  kerja  yang  dimiliki  masing-masing    individu (Zveglich, 2019). Laki-laki dinilai lebih banyak pengalaman kerja dibanding perempuan, dimana pengalaman kerja yang tidak seimbang dan pendidikan menyebabkan wanita memiliki upah yang rendah, sehingga laki-laki memiliki  peluang  menerima  upah  yang  lebih  tinggi  di  bandingkan  perempuan,.  Sehingga  wanita  memiliki peluang yang lebih kecil untuk memperoleh upah diatas UMP.
4. Pengaruh Status Pekerjaan, Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin Terhadap Tingkat Upah di Sumatera Barat Hasil  analisis  regresi  logistik  menunjukkan  variable  status  pekerjaan  tingkat  pendidikan  dan  jenis  kelamin berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  peluang  tenaga  kerja  menerima  upah  di  atas  UMP,  dengan probabilitas  Chi2  =  0,0000  dengan  taraf  nyata  0,05.  Artinya  bahwa  secara  bersama-sama  variabel  status pekerjaan tingkat pendidikan dan jenis kelamin berpengaruh positif  terhadap peluang tenaga kerja menerima upah di atas UMP.
Berdasarkan  nilai  Pseudo  R2  (Goodness  of  fit)  sebesar  0,1653  artinya  variable  status  pekerjaan,  tingkat pendidikan dan jenis kelamin dapat menjelaskan peluang tenaga kerja menerima upah di atas UMP sebesar 16,53%.  Sebesar 83,37% lagi dijelaskan oleh faktor lain.

## SIMPULAN
Dari  hasil  penelitian  disimpulkan  bahwa  Status  Pekerjaan  (X1)  berpengaruh  signifikan  positif  terhadap  tingkat upah  dengan  α  5%.  Pekerja  kontrak  memiliki  peluang  mendapatkan  upah  lebih  besar  dar i  UMP  dibandingkan tenaga kerja tetap/lainnya. Tenaga kerja dengan status perjanjian kerja waktu tidak tertentu dan perjanjian kerja waktu  tertentu  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  tingkat  upah,  sedangkan  tenaga  kerja  dengan perjanjian  lisan  berpengaruh  negatif  dan  tidak  signifikan  terhadap  tingkat  upah  di  Sumatera  Barat.  Tingkat Pendidikan (X2) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat upah di Sumatera Barat. Dengan taraf nyata 5%. Hal ini menunjukkan bahwa tenaga kerja dengan pendidikan SMA keatas memiliki peluang lebih besar untuk memperoleh upah yang lebih besar dari UMP dibandingkan dengan tenaga kerja berpendidikan kecil dari SMA.  Jenis  Kelamin  (X3)  memiliki  pengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  tingkat  upah  di  Sumatera  Barat  . dengan taraf nyata 5%. Hal ini berarti bahwa peluang tenaga kerja laki-laki memperoleh upah diatas UMP lebih besar dari pada tenaga kerja perempuan.

## DAFTAR RUJUKAN
Allen, J. and van der Velden, R. (2001) ‘Educational mismatches versus  skill mismatches: Effects on wages, job satisfaction,  and  on-the- job  search’, Oxford  Economic  Papers ,  53(3),  pp.  434 – 452.  doi: 10.1093/oep/53.3.434.
Badan  Pusat  Statistik  Sumatera  Barat.  2018. Keadaan  Angkatan  Kerja  Sumatera  Barat  (Internet) .  (http:/ bps.sumbar.go.id) diakses 25 Agustus 2019.
Bellou, A. and Kaymak, B. (2012) ‘Wages, implicit contracts, and the business cycle: Evidence from  a E uropean panel’, Labour Economics , 19(6), pp. 898 – 907. doi: 10.1016/j.labeco.2012.08.003.
Biltagy, M. (2018) ‘Gender wage disparities in Egypt: Evidence from ELMPS 2006 and 2012’, Quarterly Review of Economics and Finance . Board of Trustees of the University of Illinois. doi: 10.1016/j.qref.2018.11.010. Cai, L. and Liu, A. Y. C. (2015) ‘Wage determination and distribution in urban China and Vietnam: A comparative analysis’, Journal  of  Comparative  Economics .  Association  for  Comparative  Economic  Studies,  43(1),  pp. 186 – 203. doi: 10.1016/j.jce.2014.02.004.
Danim, Sudarwan. 2004. Ekonomi Sumber Daya Manusia. Bandung: Pustaka Setia Deliarnov. 2003. Perkembangan Pemikiran Ekonomi. Jakarta: Raja Grafindo Persada Devereux,  P.  J.  and  Hart,  R.  A.  (2007)  ‘The  spot  market  matters:  Evidence  on  implicit  contracts  from  Britain’,
Scottish Journal of Political Economy , 54(5), pp. 661 – 683. doi: 10.1111/j.1467-9485.2007.00435.x.
Engellandt, A. and Riphahn, R. T. (2005) ‘Temporary contracts and employee effort’, Labour Economics , 12(3), pp. 281 – 299. doi: 10.1016/j.labeco.2003.11.006.
Green, D. A. and Townsend, J. (2010) ‘Understanding the wage patterns of Canadian less skilled workers: The role of  implicit  contracts’, Canadian  Journal  of  Economics ,  43(1),  pp.  373 – 403.  doi:  10.1111/j.1540- 5982.2009.01576.x.
Iriondo, I. and Pérez- Amaral, T. (2016) ‘The effect of educational mismatch on wages in Europe’, Journal of Policy Modeling , 38(2), pp. 304 – 323. doi: 10.1016/j.jpolmod.2015.12.008.
Jordahl, H., Poutvaara, P. and Tuomala, J. (2009) ‘Education returns of wage earners and self -employed workers: Comment’, Economics of Education Review , 28(5), pp. 641 – 644. doi: 10.1016/j.econedurev.2008.07.003. Keshab Bhattarai (2017) ‘Determinants of Wages and Labour Supply in the UK’, Chinese Business Review , 16(3). doi: 10.17265/1537-1506/2017.03.002.
Kuwado,  Fabian  J.  2019. Persetujuan  Revisi  Peraturan  Pemerintah  No.  78  Tahun  2015 (Internet). (https:/Nasional.kompas.com) diakses 25 Oktober 2019.
Miswar. 2018. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Upah Pekerja Di Aceh. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia. Universitas Syiah Kuala Onozuka,  Y.  (2016)  ‘The  gender  wage  gap  and  sample  selection  in  Japan’, Journal  of  the  Japanese  and International Economies . Elsevier Inc., 39, pp. 53 – 72. doi: 10.1016/j.jjie.2016.01.002.
Pan,  L.  (2014)  ‘The  impacts  of  education  investment  on  skilled -unskilled  wage  inequality  and  economic development  in  developing  co untries’, Economic  Modelling .  Elsevier  B.V.,  39,  pp.  174 – 181.  doi: 10.1016/j.econmod.2014.02.040.
Putra,  B.  (2015)  ‘Analisis  perbandingan  prestasi  kerja  karyawan  kontrak  dengan  karyawan  tetap  (studi  pada karyawan pt. yanaprima hastapersada, tbk cabang Sido arjo)’, Jurnal Administrasi Bisnis , 26(1), pp. 1 – 6. Rahmat, W. F. (2015) ‘Problematika Buruh dalam Menghadapi Sistem Kerja Kontrak dan Outsourcing’, Dharma Ekonomi , 17(31). Available at: http://www.ejurnal.stiedharmaputra- smg.ac.id/index.php/DE/article/view/167.
Rudanko, L. (2009) ‘Labor market dynamics under long - term wage contracting’, Journal of Monetary Economics , 56(2), pp. 170 – 183. doi: 10.1016/j.jmoneco.2008.12.009. Tromp, N. (2019) ‘The narrowing gender wage gap in South Korea’, Journal of the Japanese and International Economies . Elsevier, 53(July 2018), p. 101032. doi: 10.1016/j.jjie.2019.101032. Ulya, Fika N. 2019 Revisi UU Ketenagakerjaan (Internet). (https://money.kompas.com) diakses 25 Oktober 2019. Zveglich, J. E., van der Meulen Rodgers, Y. a nd Laviña, E. A. (2019) ‘Expected work experience and the gender wage gap:  A  new  human  capital  measure’, Economic  Modelling ,  83(November  2018),  pp.  372 – 383.  doi: 10.1016/j.econmod.2019.09.003.