## PROBLEMATIKA UANG HARAM DALAM KAJIAN FIQH
Ahmad Munif Suratmaputra Direktur Pascasarjana IIQ Jakarta amunif99@yahoo.com

## Abstrak
Pada  dasarnya  uang  adalah  alat  untuk  pembayaran  suatu barang  terkait  kebutuhan  yang  diminiati,  namun  akan  menjadi salah  dalam  realisasinya  pada  nilai  kandungan  hukumnya.  Uang akan menjadi alat tidak hanya sekedar transaksi jual beli, namun uang  juga  menjadi  alat  ambisius  seseorang  dalam  segala kepentingan  yang  dituju.  Oleh  karena  itu  uang  harus  diberikan tuntunan  yang syar‟i sesuai  hukum  Islam,  tentunya  dengan perspektif ushul fiqh . Tuntunan dalam Islam bukan menghukumi uang dalam label halal ataupun haram, namun lebih menekankan pada  pengguna  uang  tersebut.  Dalam  kondisi  ekonomi  sulit bahkan  ekonomi  yang  semapan  apapun  dari  zaman  kezaman harus ada regulasi terkait dengan ketentuan hukum terkait uang.
Konsep ushul  fiqh telah  dijelaskan  untuk  senantiasa menjaga  harta/uang  ( hifdzul  mal ),  dalam  menjaga  atau melindungi  harta/uang  sedari  dulu,  setiap  orang  menjaga harta/uang dengan cara-cara manual dan klasik, namun pada saat zaman  modern  sekarang  menjaga  harta/uang  tentunya  melalui perantara  Bank, baik  Bank Konvensional  maupun Bank Syariah. Untuk  itulah  apapun  dan  bagaimanapun  sulit  serta  mudahnya menggunakan  harta/uang  maka  perlu  ada  cara-cara  baik,  santun adil serta bermanfaat untuk kemaslahatan umat.
Dalam  menghadapi  masalah-masalah  hal  ini,  Islam memandang  fenomena  uang  haram  terkait  kegunaan  dan  fungsi harus  berimplikasi  pada  ajaran-ajaran  agama.  Artikel  ini  akan menganalisis  bagaimana ungkapan  "uang  haram"  dalam  arti majazi ,  apakah  uang  haram  itu  dilihat  dari  sudut  diperoleh  lewat jalan haram atau uang yang haram tersebut harus di-tasarruf-kan .
Kata Kunci : Problematika, Uang Haram, dan Kajian Fiqh

## A. Pendahuluan
Masalah  uang  haram  mendapat  perhatian  yang  cukup besar dalam kajian fiqh Islam. Haram merupakan pasangan dari halal, dalam arti tidak ada sesuatu yang bisa disebut haram tanpa ada  yang  halal,  dan  sebaliknya.  Tampaknya  keberadaan  haram sengaja  dimaksudkan  untuk  menguji  loyalitas  keimanan seseorang; sampai di mana dan sejauh mana kadar keimanannya itu.
Haram  merupakan  salah  satu  dari al-Ahkam  al-
Khamsah yang  harus  dijauhi  setiap mukallaf .  Islam  memberi ancaman berat bagi siapa  yang  melanggarnya. Sejak dahulu  hal ini  menjadi  perbincangan  yang  hangat,  demikian  juga  dewasa ini.
Manusia  dalam  mengejar  kehidupan  materi  kadang- kadang tidak  mengindahkan aturan haram-halal. Malah ada yang begitu  ekstrim  menyatakan  bahwa  dalam  kehidupan  modern kalau ingin maju, mau tidak mau harus bersentuhan dengan yang haram.  Untuk  itu,  tidak  aneh  kalau  ada  muslim  kaya  raya  tetapi tidak pernah zakat, yang berarti tanpa disadari ia telah menumpuk harta haram. Ada pula muslim yang rajin beramal, tetapi ternyata dari  harta  haram.  Hasil  korupsi  misalnya.  Ada  pula  organisasi Islam  yang  meminta  sumbangan  atau  diberi  bantuan  dari  harta yang haram.
Namun demikian, di tengah-tengah masyarakat kita masih ada  kesimpangsiuran  tentang  hakikat  uang  haram  ini.  Apakah sebenarnya hakikat uang haram itu? Bagaimana cara penyelesaiannya  apabila  seseorang  memperoleh  uang  haram kemudian  ingin  bertaubat?  Apakah  sah  beribadah  atau  beramal dengan mempergunakan uang haram? Dan apakah uang haram itu wajib dizakati? Inilah beberapa pertanyaan yang selalu muncul di tengah-tengah masyarakat kita sekitar uang haram. Makalah yang sederhana ini ingin mencoba mencari pemecahannya.

## B. Klasifikasi Hukum Islam
Hukum  Islam  dapat  diklasifikasikan  menjadi  dua.
Pertama,  hukum  Islam  yang  secara  jelas  dan  tegas  telah ditunjukkan  oleh  nash  al-Qur'an  atau  Sunnah  yang  tidak mengandung  penafsiran  dan  pentakwilan (nash  sharih) .  Kedua,
hukum  Islam  yang  belum/tidak  ditunjukkan  secara  tegas  dan jelas  oleh  nash  al-Qur'an  atau  as-Sunnah,  di  mana  hal  itu  baru diketahui setelah digali melalui ijtihad.
Hukum  Islam  kategori  pertama  statusnya qath'iy; kebenarannya  bersifat  absolut  dan  pasti,  sedangkan  hukum Islam  kategori  kedua  statusnya dhanny; kebenarannya  tidak bersifat  absolut,  tetapi  nisbi.  Ia  benar  mungkin  salah,  atau kebalikannya,  ia  salah,  mungkin  benar.  Hanya  saja  yang dominan adalah sisi kebenarannya. 1
Demikian juga hukum haram, ada yang statusnya qath'iy dan  ada  pula  yang  statusnya dhanny. Haram  yang  statusnya qath'iy ialah  keharaman  sesuatu  yang  ditunjukkan  secara  tegas dan jelas oleh  nash al-Qur'an atau as-Sunnah. Sedangkan haram yang  statusnya dhanny ialah  keharaman  sesuatu  yang  tidak ditegaskan secara langsung oleh nash al-Qur'an atau  as-Sunnah. Hukum  haram  itu  diperoleh  lewat  ijtihad.  Kedua-duanya  sama- sama  hukum  Islam,  sama-sama  haram.  Perbedaannya  ialah ingkar  terhadap  keharaman  sesuatu  yang  statusnya qath'iy menyebabkan seorang menjadi kufur. Sedangkan ingkar kepada keharaman  sesuatu  yang  statusnya dhanny tidak  menyebabkan
seseorang menjadi kufur, atau paling-paling tidak fasiq. 2
Jadi  dalam  kaitannya  dengan  keharaman  sesuatu  yang statusnya dhanny ada  kelonggaran  bagi  mukallaf  untuk  bisa memilih  pandangan  mujtahid  lain  yang  kebetulan  pendapatnya menjadi  kebalikannya,    yakni  mengatakan  bahwa  sesuatu  itu halal  hukumnya.  Apalagi  kalau  ternyata  pendapat  yang mengatakan  halal  itu  lebih  kuat  dalilnya.  Sebagai  contoh misalnya,  masalah Greensand .  Kalau  dalam  hal  ini  kita mengikuti pandangan Hanafi tentang minuman keras, maka kita bisa memanfaatkannya. 3
Dalam menanggapi masalah-masalah ijtihad semacam ini para  imam  mujtahid  telah  memberi  tuntutan  kepada  kita  agar kita  bersifat  toleran  ( tasamuh )  dengan  tetap  menghormati pandangan orang lain. Masing-masing imam menyatakan:
1 Al-Asnawi, Nihayah  al-Sul,  ` Alam  al-Kutub,  juz  I,  22-24,  Abd  al-
Wahhab Khalaf, Mashadir al-Tasyri` fi ma la Nashsha fih, Dar al-Qalam, 8-12.
2 Al-Subki, Jam  al-Jawami`, al-Haramain,  juz  2,  201-202,  Khudhari, Ushul al-Fiqh, Dar al-Fikr, 287-288.
3 Ibn  Rusyd, Bidayah  al-Mujtahid  wa  Nihayah  al-Muqtashid, Dar  al- Fikr, juz 1, 345.
24 | Misykat, Volume 02, Nomor  01, Juni 2017
َباَوَّصلا ُلَِّتَْيَ ٌأَطَخ اَنِْيَْغ ُيْأَرَو َأَطَْلْا ُلَِّتَْيَ ٌباَوَص اَنُ يْأَر
Artinya:“Pendapat
kami benar, mengandung kemungkinan  salah;  dan  pendapat  selain  kami  salah, mengandung kemungkinan benar.” 4
Disamping  itu  Islam  juga  memberi  kelonggaran  kepada kita bahwa dalam keadaan darurat maka berlakulah kaidah:
ُظْحَّْلا ُحْيِبُت ُةَرْوُرَّضلَا ِتاَرْو
Artinya:“Darurat membolehkan hal-hal yang dilarang.” 5
Hal  ini  berlaku  dalam  menanggapi  hal-hal  yang keharamannya qath‟iy sekalipun.  Dari  sini  dapat  kita  fahami bahwa  Islam  di  samping  bersikap  tegas  dan  keras  dalam menghadapi sesuatu yang haram,  juga bersikap lunak, dalam arti dalam  batas-batas  tertentu  tetap  diberi  jalan  keluar.  Dengan sistem inilah, keseimbangan ( tawazun ) itu dapat diwujudkan. Hal ini  tentu  sejalan  dengan  prinsip  umum  pen-syari'at-an  hukum Islam "Jalb al-manaf'i` wa daf` al-madharr", artinya hukum Islam itu  disyari'atkan  tiada  lain  tujuannya  adalah  untuk  mewujudkan kemaslahatan dan menghindarkan kerusakan. 6

## C. Pengertian Uang Haram
Uang  haram  adalah  uang  yang  diperoleh  melalui jalan/cara/pekerjaan  yang  dilarang  oleh  Islam,  seperti  mencuri, merampok,  korupsi,  manipulasi,  dan  lain  sebagainya.  Uang adalah benda.  Atribut  halal  atau  haram  tidak  dapat  disandingkan kepada  yang  halal  atau  haram.  Atribut  halal  atau  haram  hanya dapat  disandingkan  kepada  perbuatan.  Hal  ini  dapat  kita  ketahui secara jelas dari definisi hukum menurut ushuliyyin :
اًعْضَو ْوَأ اًرْ يِيَْتَ ْوَأ اًبَلَط َْيِْفَّلَكُّْلا  ِلاَعْ فَأِب ُقِّلَعَ تُّْلا ِللها ُباَطِخ
Artinya:“Firman  Allah  yang  berhubungan  dengan perbuatan orang-orang dewasa (mukallaf), baik berupa tuntutan, pilihan maupun bersifat wadl'iy.” 7
Yang  perlu  kita  garisbawahi  dalam ta'rif ini  ialah ungkapan al-muta'alliq  bi-af`al al-mukallafin, yang  artinya  " yang berhubungan dengan perbuatan orang-orang dewasa ".
4 Abu  Zahrah, Tarikh  al-Mazahib  al-Islamiyyah, Dar  al-Fikr,  Juz  2, 329.
5 Ibn Nujaim, Al-Asybah wa an-Nadhair, al-Halabi wa Syurakah, 85.
6 Al-Syathibi, Al-Muwafaqat, Dar al-Fikr, juz 2, 305.
7 Al-Baidhawi, Minhaj al-Ushul, Dar al-Kutub, juz 1, 47.
Jadi obyek hukum adalah perbuatan orang-orang dewasa. Perbuatan inilah  yang  disifati  haram,  halal,  dan  lain  sebagainya. Dengan  demikian  kalau  dalam  pergaulan  sehari-hari  kita mengatakan  "uang  haram atau  uang  halal",  maksudnya  adalah uang yang diperoleh lewat jalan haram atau halal.
Jadi  perkataan  tersebut  adalah majazi (metaforis).  Bahwa hukum  hanyalah  menjadi  atribut  dari  perbuatan  -  sejalan  dengan ta'rif hukum di atas - telah menjadi konsensus Fuqaha', Ushuliyyin, dan mufassirin .
Mufassir  besar  Al-Alusi  ketika  menafsirkan  ayat “Innama harrama' alaikum al-maitata” (al-Baqarah, 173) mengatakan:
َ  َِ ِْيْ َعْلا  ََِا ِ) َُِرَُْا ُ)َفا َضِاَو ِا َِ، َها َفِتْنِْاَو ا َاَلْلَا ْ َا اَ) َتْيَّْلا ُُُكْي َلَع َمَّرَح اََّنَِّإ( َّنَا َف   ِص ْح   ِِ َ    ِ   ِف   َّلا ِ)َّيِعْر   َِّلا ِما   َكْحَاا َح   ِِ َ)   َِْرَُْا
ا   َِّ   ْ    َمْيَلَو َِ   َّلَكُّْلا ِل   ْعِف ِتا .ِ)َتْيَّْلا  ِفِ  ِفُّرَصَّتلا ِ)َِْرُح  ََِا ٌةَراَشِإ ِِناَيْعَااِب ُقَّلَعَ تَ ت
Artinya  :  “Maksudnya  Allah  Swt  mengharamkan memakan bangkai dan memanfaatkannya. Allah Swt menyandarkan  hukum  haram  kepada  benda/zat,  padahal  haram adalah  hukum  agama  yang  merupakan  salah  satu  sifat  dari perbuatan orang dewasa, tidak merupakan sifat yang berhubungan  dengan  benda,  itu  sebagai  isyarat  terhadap keharaman  tasharruf pada bangkai.” 8
Imam  Fakhrurrazi  dalam  tafsirnya al-Tafsir  al-Kabir ketika menafsirkan ayat “ Hurrimat `alaikum ummahatukum” (an- Nisa': 23) antara lain menyebutkan:
ََْي  ِضُا ُ   َّنَا َلا  َ  ٌِ)  َلَُّْ  ِ)  َيَاا ِةِي  َ  َّنَأ  ََِا ُّى  ِخْرَكْلا َل  َ َه ا ََْوُاا ُ)َلَ َ  ْمَّْلَا( اََّنَِّإَو ِناَيْعَاا  ََِا ُ ُتَ فاَضِا ُحِكُْيُ َلا ِْيِْرْحَّتلاَو ِ ِتاَنَ بْلاَو  ِتاَاَُِّاا  ََِا اَاْ يِف ُْيِْرْحَّتلا ُ ُتَ فا  َضِا ُح  ِكُْيُ
ُ)َفا  َضِا ْ   َمْيَلَ ف ِ)  َيَاْا  ِفِ ٍرْوُلْي  َِ ُر  ْ يَغ ُل  ْعِفْلا َل  ِلَهَو  ِلا  َعْ فَاا  ََِا ِتا     َاَُِّاا  ِتاَوَه  ِفِ ا     َاَعاَ ْ يِا ُح     ِكُْيَُلا ِْف     َّلا  ِلا     َعْ فَاا ِا     ْعَ ب  ََِا ِْيِْر     ْحَّتلا اَي     َ َلَُّْ  ُ)َيَاا ْتَراَصَف ٍِاْعَ ب ْحِِ  ََْوَا  ِتاَنَ بْلاَو
ْح ِِ ُ ْنَع ُباَوَْلْاَو .ِ ْجَوْلا اَيَ   ِفِ ٌ) ى َلَع ُّلُد َي اُُْلُكا َبب َح َكَن اَِ اْوُحِكْنَ ت َلاَو(  ََاَعَ ت ِ ِلْوَ   َْيِْدْ َ ت ْنَا ُلَّوَاا ِِْيَْاْجَو َو .َّحِاِحا َكِن ُْيِْر َِْ اُُْكُتا َاَُِّأ ُُْكْي َلَع ْ  َِِّرُح( ِ  ِلْوَ   ْحِِ َداَرُّْلا َّنَأ َح ِِ َّنَا ِْىا َّثلا
ُْيِْر   َِْ ُ    ْنِِ َداَر   ُّْلا َّنَا ََُّل   َََو ِ    ْيَلَع ُللها ىَّل   َص ٍد   ََُّّى ِح   ْيِد ْح   ِِ ِةَرْوُر   َّضلاِب ِمْو   ُلْعَّْلا
8 Al-Alusi, Ruh al-Ma`ani, Dar al-Fikr, juz 11, 41.
ُداَرُّْلا    َف ِنا   َيْعَاا  ََِا اَتَفْ ي   ِضُا اَهِا َ)   َحاَبِْاَو َ)    ََِرََْا َّنَا ِ    ْيِف ُل   ْصَااَو َِّحِاِحا   َكِن َِْ
ُِمَّد لاَو ُ) َتْيَّْلا ُُُكْي َلَع ْ  َِِّرُح َلْيِ  اَهِاَف . ِفْرُعْلا  ِفِ اَاْ نِِ  ِبْوُلْطَّْلا ِلْعِفْلا ُْيِْر ُُْكُتا    َاَُِّا ُُْكْي    َلَع ْ     َِِّرُح َل    ْيِ  اَهِاَو .ا    َاِلْلَا ُْيِْر    َِْ َداَر    ُّْلا َّنَا ٍد    َحَا ُّل    ُل َُ    ِاَف ُُِْكُتاَو  َخَاَو ُُْكُتا َنَ بَو ِ   ْيَلَع َلا  َ  ا ََّّلَو .َّحِاِحا  َكِن ُْيِْر  َِْ َداَر ُّْلا َّنَا ٍد  َحَا ُّل  ُل َُ ِاَف َّنَا ٍد َحَا ُّل ُل َُ ِاَف ِ ٍثَلا َث  َد ْحِِْب َّلاِا ٍُِل ْمُِ ٍ ِر ِْا ُمَد ُّل َِيَ َلا ُمَلاَّملاَو ُةَلاَّصلا .ِ َِِد ُ)َ اَرِإ ُّلَِيَ َلا َداَرُّْلا
Artinya:“Masalah  pertama:  al-Karkhi  berpendapat bahwa ayat ini mujmal (global), karena dalam ayat kata hukum haram  disandarkan  kepada  ibu  dan  anak-anak  (ummahatukum wa banatukum), padahal hukum haram tidak dapat disandarkan kepada  benda.  Haram  hanya  bisa  disandarkan  kepada perbuatan.  Perbuatan  tersebut  tidak  disebutkan  dalam  ayat. Penyandaran  haram  kepada  sebagian  perbuatan  yang  tidak mungkin  dilakukan  dalam  kaitannya  dengan  ibu  dan  anak tidaklah lebih utama dari pada yang lain. Oleh karena itu dari sisi  ini  ayat  tersebut  (an-Nisa':  23)  adalah  mujmal.  Untuk menjawab  masalah  tersebut  ada  dua  jalan.  Pertama,  dengan didahulukannya  firman  Allah Wala  tankihu  ma  nakaha
aba'ukum adalah  menunjukkan  bahwa  yang  dimaksud  dengan firman  Allah  Hurrimat  `alaikum  ummahatukum  adalah  haram menikahi  ibu.  Kedua,  secara  jelas  telah  diketahui  dari  agama
Islam  bahwa  yang  dimaksud  oleh  ayat  tersebut  ialah  haram menikahi  ibu.  Pada  dasarnya  apabila  ada  haram  dan  mubah disandarkan kepada benda maka yang dimaksud adalah haram melakukan perbuatan yang berkenaan dengan benda tersebut menurut `urf. Apabila dikatakan "Diharamkan atasmu bangkai dan darah, maka setiap orang akan memahaminya bahwa yang dimaksud  adalah  haram  memakannya.  Apabila  dikatakan "Diharamkan  ibumu,  anak-anak  perempuanmu,  dan  saudara- saudara perempuanmu, setiap orang akan memahaminya, yang dimaksud  adalah  haram  menikahinya".  Ketika  Rasulullah bersabda,  "Tidak  halal  darah  seorang  muslim  kecuali  karena tiga  hal",  setiap  orang  akan  memahaminya  bahwa  yang dimaksud adalah tidak halal mengalirkan darahnya (membunuhnya). 9
9 Al-Razi, Tafsir al-Kabir, Dar al-Fikr, juz 10, 25.
Uraian  senada  diungkapkan  oleh  Fakhrurrazi  ketika menafsirkan  “ ayat  innama  harrama  `alaikum  al-maitata” (al- Baqarah, 173). 10
Kemudian  Syekh  al-Syarbini  al-Khatib  dalam  kitab al-Mughni  al-Muhtaj setelah  menjelaskan  sekitar  masalah haram menyatakan:
ٍ)ََِرَح َلاَو ٍّلِِبِ ََُصْوُ ت َلا َناَيْعَاا َّنَا
Artinya:“Karena  benda  itu  tidak  dapat  disifati dengan halal atau haram.” 11
Atas  dasar  ini  maka  harta  atau  uang  yang  diperoleh lewat  jalan  atau  cara  yang  haram  itu  hukumnya haram lighairih, bukan  haram li'ainih/lizatih. Dalam hasyiah  Rad  al- Muhtar Ibnu Abidin mengatakan:
َلا َِ َّنَا  ِلْو ُصُاا  ِل ُتُل ِْْ َ ِّر َصُّْلا َّنَا َ  َِ ُِ  ََْ  ِفَلا ِِف ِ  ِنْيَعِل َلا ِةِْيْ َغِل ٌماَر َح ِْيْ  َغْلا ٌ)َّيِعْطَ  ُ ُتَِْرُح ْ َناَل ْنِإَو ِ)َتْيَّْلا
Artinya:“....Padahal  sebagaimana  disebutkan  dalam kitab-kitab  Ushul  Fiqh,  sesungguhnya  harta  orang  lain yang  diambil  lewat  jalan  yang  haram  adalah  haram lighairih,  bukan  haram  li'ainih.  Berbeda  dengan  daging bangkai  (yang  haramnya  li`ainih):  sekalipun  harta  yang diperoleh  lewat  jalan  haram  tersebut  haramnya  bersifat qath'iy.” 12
Dari  penjelasan  Ibnu  Abidin  dapat  kita  ketahui bahwa  status  keharaman  uang/harta  yang  diperoleh  lewat jalan  haram  tersebut  adalah haram  lighairih /bukan haram li'ainih/lizatih. Tetapi  kemudian  ia  menegaskan  bahwa sekalipun  haramnya  itu lighairih ,  namun  statusnya  adalah qath'iy.
Artikel ini menganalisis, adanya generalisasi bahwa status haramnya  uang/harta  adalah qath'iy, perlu  kita  tinjau  kembali. Hal  ini  mengingat  adanya  klasifikasi  haram  sebagaimana  telah disinggung  pada  awal  tulisan  ini,  yaitu  haram  yang  ditunjukkan oleh dalil qath'iy dan haram yang ditunjukkan oleh dalil dhanny . Menurut hemat penulis keharaman sesuatu yang ditunjukkan dalil dhanny statusnya juga dhanny .
10 Al-Razi, Tafsir al-Kabir, Dar al-Fikr, juz 7,  4.
11 Al-Syarbini  al-Khatib, Mughni  al-Muhtaj, Musthafa  al-Babi  al- Halabi, juz 5, 305.
12 Ibn Abidin, Radd al-Mukhtar, Dar al-Fikr, juz 11, 292.
Sebagai  contoh  seperti  uang  hasil  eksport  kodok. Haramnya  kodok  diperselisihkan  dan  dalil  yang  menunjukkan bahwa kodok itu haram - menurut pandangan ulama yang berpen- dirian  demikian  -  adalah dhanny .  Dengan  demikian  haramnya kodok  tidak  bersifat qath'iy .  Oleh  karena  hukum  kodoknya sendiri  tidak qath'iy/dhanny ,  maka  uang  hasil  eksportnya  pun hanya berstatus dhanny . Demikian juga status keharaman  sesuatu baik  makanan  atau  minuman  yang  ditetapkan  berdasarkan ijtihad.  Dari  sini  jelas  bahwa  hukum  keharaman  sesuatu  itu perlu diklasifikasi, yakni ada kalanya qath'iy dan ada pula yang dhanny .
Kembali  kepada  persoalan  pertama,  yaitu  hakikat  uang haram,  maka  berdasarkan  definisi Ushul  Fiqh ,  pandangan
Fuqaha'  dan  Mufassirin  seperti  telah  diungkapkan  di  atas  dapat diketahui  bahwa  pada  hakikatnya  yang  namanya  uang  haram  itu tidak ada. Yang ada adalah uang yang diperoleh lewat jalan  atau perbuatan haram. Oleh karena itu kalau dalam percakapan sehari- hari kita mengatakan "ini adalah uang haram", haruslah hal itu di artikan  secara  majazi,  artinya  yang  diperoleh  lewat  jalan  haram, yaitu cara-cara yang tidak dibenarkan oleh Islam.

## D. Penyelesaian Uang Haram
Nah,  sekarang  bagaimana  penyelesaiannya  apabila seseorang memperoleh uang haram kemudian ingin
membersihkan dirinya dari dosa yang dilakukannya itu? Jelas, ia harus bertaubat, menyesali perbuatannya, mohon ampun kepada Allah Swt dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya itu. Allah Swt berfirman:
اًحْوُصَّن ً)َبْوَ ت ِللها  ََِإ اْوُ بْوُ تاْوُ نَِب َحْيِيَّلا اَاُّ ي َا آي
Artinya:  “Hai  orang-orang  yang  beriman,  bertauba-tlah kepada  Allah  dengan  taubat  yang  semurni-murninya.” (Q.S  al- Tahrim: 8).
Uang  haram  yang  diperoleh  itu  ada  kalanya  hanya berhubungan  dengan  hak  Allah  Swt  dan  ada  pula  yang berhubungan  dengan  hak  manusia.  Apabila  uang  haram  yang diperoleh  itu  merupakan  hak  Allah  Swt  seperti  hasil  penjualan bangkai, babi, bayaran pelacuran, dan lain-lain, maka taubat yang dilakukannya  selain  seperti  telah  disebutkan  di  atas,  yang bersangkutan wajib menyerahkan uang tersebut untuk kemaslahatan  umum.  Yang  bersangkutan  haram  memakan  dan memanfaatkan uang haram yang diperolehnya itu. Demikian juga
tidak  dibenarkan  untuk  diserahkan  kepada  perorangan,  dengan arti  perorangan  tidak  dibenarkan  menerima  pelimpahan  uang tersebut untuk kepentingan pribadinya.
Dalam  kaitannya  dengan  uang  hasil  lotre,  Syekh Muhammad  Abduh  menyatakan  bahwa  yang  menang  tidak dibenarkan  memanfaatkan  uang  tersebut.  Demikian  juga perorangan  haram  menerima  uang  tersebut.  Uang  itu  bisa dimanfaatkan oleh pemerintah atau organisasi untuk kepentingan umum,  seperti  membangun  rumah  sakit,  lembaga  pendidikan, panti  asuhan,  dan  lain-lain.  Sebab  uang  tersebut  termasuk  ke dalam kategori uang batil yang dilarang oleh Allah Swt memakan dan memanfaatkannya, sejalan dengan firman Allah Swt: 13
ِلِطاَبْلاِب ُُْكَنْ يَ ب ُُْكَلاَوَِْا اْوُلُلْأَتلآَو
Artinya:“Janganlah  sebagian  di  antara  kamu  memakan harta sebagian yang lain dengan jalan batil. (al-Baqarah: 188 ). Dalam  kaitannya  dengan  uang  hasil  pembayaran  pelacur, Imam  Ibn  al-Qayyim  mengatakan  bahwa  uang  tersebut  wajib disedekahkan. 14 Yang  perlu  ditegaskan  di  sini  ialah  jangan sampai dengan adanya pandangan ini seolah-olah perbuatan dosa itu  telah  lenyap  begitu  saja.  Itu  tidak,  sebab  kita  harus  sadar bahwa perbuatan dosanya itu telah dicatat tersendiri.
Sementara  itu  uang  haram  yang  disedekahkan  atau dipergunakan  untuk  kepentingan  umum  itu  jelas  tidak  akan memperoleh pahala apa-apa. Sebab hadis Nabi menyatakan:
اُلمِ ةاور( اًب ِّي َط َّلاِا ُل َبْ َ ي لآ ٌلِّيَط َللها َّنِإ
Artinya:“Allah  itu  Maha  Bersih,  tidak  akan  menerima amal kecuali yang bersih.” (HR. Muslim).
Kemudian kalau harta/uang haram yang diperolehnya itu adalah  hak  manusia,  seperti  mencuri,  menodong,  korupsi, penipu,  dan  lain-lain,  maka  uang  tersebut  wajib  dikembalikan kepada  pemiliknya/yang  berhak.  Tentu  dengan  meminta  maaf kepadanya. Apabila hal tersebut tidak mungkin dilakukan maka uang  tersebut  harus  dikembalikan  kepada  pemilik  hakikinya, yaitu Allah Swt, sejalan dengan ayat:
ُُْك تب ْيِيَّلا ِللها  ِلاَِ ْحِِ ُُْ اْوُ تبَو
13 Abduh, Tafsir al-Manar, Dar al-Fikr, juz 2, 329-330.
14 Al-Shan`ani, Subul  al-Salam, Dar  al-Fikr,  juz  3,  7;  Ibn  al-Qayyim,
Zadd al-Ma`ad, Dar al-Fikr, juz 4 , 481-491.
Artinya:“Dan  berikanlah  kepada  mereka  sebagian  dari harta Allah yang dikaruniakanNya.” (Q.S an-Nur: 33).
Lalu  bagaimana  caranya?  Caranya  ialah  dengan diserahkan  kepada  kepentingan  umum.  Atas  dasar  ini  maka apabila  ada  seseorang  akan  menyerahkan  uang  hasil  korupsi kepada  panitia  pembangunan  masjid,  pesantren,  madrasah,  dan lain-lain, seharusnya hal itu diterima kemudian disalurkan untuk kepentingan  pembangunan  tersebut,  yang  menerima  untuk kepentingan  pembangunan  itu  tidak  berdosa  justru  mendapat pahala.
Sarana  yang  dibangun  itu  pun  halal/mubah  untuk dimanfaatkan  bagi  kepentingan  kemajuan  agama/kepentingan umum.  Yang  berdosa  justru  yang  memiliki  uang  haram  itu, karena ia memperolehnya lewat jalan yang tidak dibenarkan oleh Islam.  Kenapa  yang  menerima  untuk  kepentingan  pembangunan tersebut  mendapatkan  pahala?  Sebab  ia  telah  memberi  jalan keluar  kepada  orang  yang  berdosa  tadi  untuk  melakukan taubatnya,  dan  menghalanginya  dari  mempergunakan  uang tersebut  untuk  hal-hal  yang  dilarang  oleh  Islam.  Sebab,  kalau uang  itu  tidak  ia  terima  untuk  kepentingan  pembangunan,  besar kemungkinan  hal  itu  akan  dipergunakannya  untuk  ma'siat. Terjadilah filsafat dari haram ke haram. Di sini berlakulah kaidah Sadd al-Zari'ah. 15
Namun  tidak  dibenarkan  menerima  sumbangan  yang berasal  dari  uang  haram  tersebut  untuk  kepentingan  pribadi, kecuali bagi  yang  benar-benar terdesak. Bagi  orang semacam  ini berlaku kaedah:
ِتاَرْوُظْحَّْلا ُحْيِبُت ُتاَرْوُرَّضلَا Artinya:“Darurat memperbolehkan hal-ha1 yang
dilarang. ” 16
Kaidah ini pun harus dipadukan dengan kaidah:
ُرَدْ ُ ت ُةَرْوُرَّضلَا َةِرَدَ ِب
Artinya:“Darurat  itu  harus  diperkirakan  sesuai  dengan ukuran/batas-batasnya.” 17
Sekarang  timbul  pertanyaan,  bolehkah  seseorang  korupsi dengan  tujuan  untuk  ibadah  haji  atau  membangun  pesantren misalnya?  Berdasarkan  uraian  di  atas  jelas  hal  itu  tidak
15 Abu Zahrah, Ushul al-Fiqh, Dar al-Fikr, 292-297.
16 Ibn Nujaim, Al-Asybah wa an-Nadhair, al-Halabi wa Syurakah, 85.
17 Al-Suyuthi, Al-Asybah wa al-Nadhair, (Jakarta: Nur al-Tsaqafah), 60.
dibenarkan.  Sebab  yang  haram  tetap  haram,  sesuatu  yang  haram tidak akan menjadi halal betapapun indah dan bagus motivasinya. Niat  yang  baik  tidak  bisa  mengubah  yang  haram  menjadi  halal, atau  yang  haram  tidak  bisa  menjadi  halal  dengan  adanya  niat yang baik.
Ulama  kemudian  berbeda  pendapat  tentang  ibadah  yang dilakukan  dengan  mempergunakan  sarana  uang  haram.  Jumhur menyatakan ibadahnya itu sah, tetapi yang bersangkutan berdosa. Sedangkan  Imam  Ahmad  menyatakan  tidak  sah.  Perbedaan  ini nampaknya  muncul  dari  adanya  perbedaan  pandangan  tentang definisi sah dan perbedaan dalam mengartikan hadis “ Inna Allah thayyibun la yaqbalu illa thayyiban”. 18

## E. Apakah Uang Haram Itu Ada Zakatnya?
Apakah  uang/harta  yang  diperoleh  lewat  jalan  haram  itu wajib dizakati? Dalam hal ini Ulama Fiqh menyatakan bahwa hal itu  tidak  wajib  dizakati/tidak  ada  zakatnya,  sekalipun  telah sampai batas nisab. Ada dua alasan kenapa uang haram itu tidak wajib dikeluarkan zakat. Alasan itu adalah:
1.  Salah  satu  syarat  wajib  zakat  yang  telah  diijma'kan  oleh ulama  adalah milk  tam ,  benar-benar  memiliki.  Uang  haram yang  dimiliki  seseorang  itu  pada  hakikatnya  bukanlah  mi- liknya, akan tetapi milik orang lain atau lembaga di mana ia mengambil  uang  tersebut.  Dengan  demikian milk  tam yang merupakan  salah  satu  syarat  wajibnya  zakat  tidak  terpenuhi pada  orang  tersebut.  Oleh  karenanya  tidak  ada  kewajiban zakat  baginya.  Bahkan  baginya  tidak  ada  hak  untuk mentasarrufkannya,  karena  apa  yang  di  tangannya  itu sebenarnya bukanlah miliknya. 2.   Hadis Nabi riwayat Muslim:
اُلمِ(  ٍلْوُلُغ ْحِِ ٌ)َ َدَص ُللها ُلَبْ َ ي َلا Artinya;“Allah Swt tidak menerima zakat/sedekah dari  harta  yang  diperoleh  lewat  jalan  khianat.”
(Riwayat Muslim).
Apabila  zakat  dari  harta/uang  haram  itu  diterima  oleh Allah  Swt,  berarti  Allah  Swt  tidak  konsekuen.  Sebab, mendapatkan  uang  haram  dilarang,  tetapi  kenapa  zakatnya diterima?  Menerima  zakat  dari  uang  haram  berarti  melegalisir perbuatan haram tersebut. Hal ini jelas tidak akan mungkin terjadi
18 Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, Dar al-Fikr, jilid I,  538. Lihat buku- buku Ushul al-Fiqh tentang ta`rif Shihhah.
32 | Misykat, Volume 02, Nomor  01, Juni 2017
bagi  S yari' .  Para  ulama  memberi  alasan  kenapa  zakat  dari  uang haram itu tidak diterima oleh Allah Swt.
Alasannya ialah karena uang itu bukan miliknya.  Dengan demikian  -  seperti  telah  disebutkan  -  ia  tidak  mempunyai  hak untuk  mentasarrufkannya,  termasuk  zakat/sedekah  tersebut. Kewajibannya  ialah  yang  bersangkutan  harus  segera  me- ngembalikan  uang  itu  kepada  pemiliknya  semula.  Seandainya zakat/sedekah  dari  harta  haram  itu  diterima,  maka  berarti  ada sesuatu  dari  satu  sisi  diperintah,  dan  dari  sisi  lain  dilarang.  Hal semacam ini jelas mustahil.
Dalam kaitan ini Dr. Yusuf Al-Qardhawi menyatakan:
ٍقْيِرَطِب ُ ُبِحاَص ُةُزْوَُيَ  ْ ِيَّلا  ُلاَّْلا ِ ِب ُجُرَْيَ ِةاَلَّزلا  ِبْوُجُوِل  ِلْلِّْلا ُطاَرَ تْشاَو ِ ْحُّملا  ِقُرُط ْحِِ  ٍثْيِبَخ اَبِّرلاَو ِةَوْشِّرلاَو ِرْيِوْزَّ تلاَو ِ)َ ِرَّملاَو  ِلَصَغْلاَل  ِماَرََْاَو ِلاَوَِْا  ِرَثْلَأَل  ِلِطاَبْلاِب  ِساَّنلا  ِلاَوَِْا  ِيْخَا  ْحِِ  اَ ِوَْنََو  ِّشَغلاَو  ِراَكِتْحِْاَو ْوُصُّللاَو  َْيِْباَرُّْلاَو  ِكْوُّملا  ِكَاَرُِاَو  ِرْوُْلْا  ِْيِْطَلاََ ِِراَغِّصلاَو  ِراَبِكْلا  ِص ُُِِلِاَوَِْأِب اَ ْوُطَلَخ َّنَاَو ِ)َبْوُاْ نَّْلا  ِلاَوَِْاا ِةِيَ  َنْوُكِلَْيَُلا ِكَلاُؤ  َّنَا ُحْيِحَّصلاَف ِلاَّْلا َحِِ  ُثْيِبَْلْا َناَل  ْوَل ُكاََّلُعْلا  َلاَ  .اَاْ نِِ ُزَّ يََّتَ ت َّدَعُ ت َلا  َّفَح  ِلَلاََْا اَصِن
ْوَا اْوُِّلُع ْنِإ ِ ِباَبْرَأ  ََِا ِةِّدَرِب ِ ِتَِِّه ُغْيِرْفَ ت َل ِجاَوْلا َّنَا ُةاَلَّزلا ُ َُِزْلَ ي َلا اًب َباَْيَِا ُدْيِفُي َلاَف ُ ُّلُل ِ ِب  ِقُّدَصَّتلا  ُلَِيَ اَنُ َو ِكاَرَ ُفْلا  ََِاَف َّلاِاَو ُِْاِتَثَرَو  ََِا .ِ ِضْعَ بِب  ِقُّدَصَّتلا
Artinya:“Persyaratan  milik  yang  mewajibkan  zakat  tidak termasuk  harta  yang  didapat  secara  zalim  seperti  hasil rampasan,  curian,  risywah  (sogok),  stok  barang,  yang  sering dimiliki  oleh  pejabat-pejabat  dzalim.  Sebenarnya  mereka  itu tidak  memiliki  (secara  syar'i)  hartanya  itu,  sekalipun  tercampur dengan  hartanya  yang  halal.  Jika  pencampuradukan  harta (antara  halal  dan  haram)  itu  nyaris  tidak  bisa  dipisahkan  lagi, menurut  ulama  tidak  berlaku  nishab,  karena  kewajibannya adalah  mengembalikan  harta  dzalim  itu  kepada  pemiliknya  jika diketahui,  atau  kepada  ahli  warisnya  jika  tidak  diketahui  lagi pemiliknya. Kalau pemilik dan ahli warisnya tidak diketahui, dia wajib  menyumbangkan  seluruh  hartanya  kepada  fakir  miskin. Menyumbang  hanya  dengan  sebagian  saja  tidak  dapat  meng- hapuskan (kekotoran) hartanya.” 19
19 Yusuf al-Qardlawi, Fiqh al-Zakah, Dar al-Fikr, juz 1, 133.

## F. Penutup
Dari beberapa uraian di atas dapat kita ambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:
Dipandang  dari  segi zatiahnya sebenarnya  tidak  ada uang  haram,  sebab  haram  adalah  hukum  di  mana  obyek hukum adalah perbuatan. Dengan kata lain benda tidak dapat diberi  atribut  haram,  yang  dapat  diberi  atribut  haram  adalah perbuatan.  Dengan  demikian  ungkapan  "uang  haram"  adalah majazi ,  artinya  uang  yang  diperoleh  lewat  jalan  haram  atau uang yang haram untuk ditasarrufkan .
Sebagaimana  halnya  hukum  Islam,  ada  yang  bersifat qath‟iy dan  ada  yang  ditentukan  dengan  dalil dhanny, status hukum  haram  ada  yang  bersifat qath‟iy dan  ada  pula  yang bersifat dhanny. Uang haram yang berupa haqqullah , cara penyelesaiannya  harus ditasarrufkan untuk  kepentingan umum.  Sedangkan  uang  haram  yang  berupa  ” haqqul `Ibad / haqqunnas” harus  dikembalikan  kepada  orang  atau lembaga  dari  mana  uang  itu  ia  peroleh/pemiliknya.  Apabila hal  ini  tidak  mungkin,  maka  harus  dikembalikan  kepada pemilik  hakiki,  yaitu  Allah  Swt  yang  caranya  diserahkan untuk kemaslahatan umum.
Menerima uang haram untuk kemaslahatan umum atau kepentingan  agama  seperti  membangun  masjid  dapat dibenarkan  oleh  agama,  sekalipun  yang  menyerahkannya tetap  berdosa  dan  tidak  mendapat  pahala,  sebab  yang ditasarrufkannya itu bukan miliknya. Sementara itu menerima uang  haram  untuk  kepentingan  pribadi  jelas  tidak  dapat dibenarkan oleh Islam (haram), kecuali dalam kondisi darurat yang pelaksanaannya  harus  tetap berpegang  pada  kaidah  ” al- Dharurat tuqaddaru biqadriha”.
Uang  haram  tidak  wajib  dikeluarkan  zakatnya,  sebab uang itu bukan miliknya dan Allah  Swt tidak akan menerima amal  dari  yang  haram.  “ Inna  Allah  thayyibun  la  yaqbalu  illa thayyiban”.

## Daftar Pustaka
Abduh, Tafsir al-Manar, juz 2, Ttp: Dar al-Fikr, t.t. Abidin, Ibn, Radd al-Mukhtar, juz 11, Ttp : Dar al-Fikr, t.t. Abu  Zahrah, Tarikh  al-Mazahib  al-Islamiyyah, Juz  2,  Ttp  :  Dar al-Fikr, t.t.
Al-Alusi, Ruh al-Ma`ani, juz 11, Ttp : Dar al-Fikr, t.t. Al-Asnawi, Nihayah al-Sul, juz I, Ttp : ` Alam al-Kutub, t.t. Al-Baidhawi, Minhaj al-Ushul, juz 1, Ttp : Dar al-Kutub, t.t. al-Khatib,  Al-Syarbini, Mughni  al-Muhtaj, juz 5, Ttp :  Musthafa al-Babi al-Halabi, t.t.
Al-Qardlawi, Yusuf, Fiqh al-Zakah, juz 1, Ttp : Dar al-Fikr, t.t. Al-Qayyim, Ibn, Zadd al-Ma`ad, juz 4, Ttp : Dar al-Fikr, t.t. Al-Razi, Tafsir al-Kabir, juz 10, Ttp : Dar al-Fikr, t.t. Al-Shan`ani, Subul al-Salam, juz 3, Ttp : Dar al-Fikr, t.t. Al-Subki, Jam al-Jawami`, juz 2, Ttp : al-Haramain, t.t.
Al-Suyuthi, Al-Asybah  wa  al-Nadhair, Jakarta:  Nur  al-Tsaqafah, tt.
Al-Syathibi, Al-Muwafaqat, juz 2, Ttp : Dar al-Fikr, t.t.
As-Sahmarani,  As‟ad, al-Mar‟ah  fi  at-Tarikh  wa  asy-Syari‟ah,
Beirut : Dar an-Nafais, 1989. Asy-Syirazi, al-Muhazzab, juz II, Ttp : tp, t.t. Khalaf,  Abd  al-Wahhab, Mashadir  al-Tasyri`  fi  ma  la  Nashsha fih, Dar al-Qalam, tt.
Khudhari, Ushul al-Fiqh, Ttp : Dar al-Fkr, t.t. Rusyd,  Ibn, Bidayah  al-Mujtahid  wa  Nihayah  al-Muqtashid, juz 1, Ttp : Dar al-Fikr, t.t.
Sabiq, Sayyid, Fiqh al-Sunnah, jilid I, Ttp : Dar al-Fikr, t.t. Syaltut,  Syekh  Mahmud, al-Islam „ Aqidatun  wa  Syari‟atun,
Beirut: Dar al-Qalam, 1996. Syuqqah,  Muhammad  Abu, Tahrir  al-Mar‟ah  Fi  „Ashri  ar-
Risalah, Beirut : Dar al-Qalam, 1990.
Zahrah, Abu, Ushul al-Fiqh, Ttp : Dar al-Fikr, t.t.
Zuhaili,  Wahbah, al-Fiqh  al-Islami  wa-Adillatuhu, juz  VII, Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.