## ANALISIS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2010 SAMPAI 2014

## Oleh: Heru Suprapto
Penulis adalah Dosen pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Kutai Kartanegara Tenggarong
Abstract :
The reaserch Regional  Govermance  Budget  Analysis or (APBD)  inKutai  Kartanegara Regency used data series Regional Govermance Revised Budget Analysis or (APBD-P) during 2010 until 2014. APBD-P was chosen  becauseit  has  better accuracy prediction  than  the Regional  Govermance  Budget aproach or ( APBD). The  methods used descriptive  analysis  of APBD-P ratio.  The  results of Revenues Analysis showed that fiscal space conditions was diminishing ,it’s mean flexibility of Kutai Kartanegara Regency to spending  on  activities  priority was  decreases.  On  the Government Expenditures Analysis , showed  the Personnel Expenditure  had increasing trend,  especially  since  the Additional Income SupportPolicy (Kebijakan Tunjangan  Tambahan  Penghasilan)  was appliedin2011.  On  the  Financing analysis,  deficit spending from many yearswas increasing although it’s covered byUnspent Funds At End Of Fiscal Years (Sisa Lebih Penggunaan Anggaran/SiLPA), it shows the weakness of the planning and implementation.

## Keywords: APBD, fiscal space, Personnel Expenditure

## PENDAHULUAN
Salah  satu  tugas  penting  dari  pemerintahan daerah  adalah  menyediakan  layanan administratif dan  infrastruktur  publik  melalui  alokasi  belanja daerah  pada  APBD.  Perwujudan  pelayanan  publik di  daerah  tentunya  berkorelasi  erat  dengan kebijakan  belanja  daerah.  Realisasi  belanja  daerah merupakan  realisasi  penyerapan  belanja  daerah yang  dilakukan  oleh  pemerintah  daerah  untuk mendanai  seluruh  program/kegiatan  yang  berdam- pak  langsung  maupun  tidak  langsung  terhadap pelayanan publik di daerah.
Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan  terlaksana  secara  optimal  apabila  penye- lenggaraan  urusan  pemerintahan  diikuti  dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada  daerah,  dengan  mengacu  kepada  Undang- Undang  tentang.  Perimbangan  Keuangan  antara Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintahan  Daerah,  di- mana  besarnya  disesuaikan  dan  diselaraskan dengan  pembagian  kewenangan  antara  Pemerintah dan Daerah. Semua sumber keuangan yang melekat pada  setiap  urusan  pemerintah  yang  diserahkan kepada daerah menjadi sumber keuangan daerah.
Komponen  APBD  terdiri  dari  Pendapatan, Belanja  dan  Pembiayaan.  Pendapatan  terdiri  dari Pendapatan  Asli  Daerah,  Dana  Perimbangan  dan Lain-Lain  Pendapatan  Daerah  yang  sah.  Belanja, terdiri  dari  Belanja  Langsung  dan  Belanja  Tidak Langsung,  sedangkan  Pembiayaan  terdiri  dari Penerimaan  Pembiayaan  dan  Pengaluaran  Pem- biayaan.  Pemerintah  daerah  dalam  melaksanakan APBD  tersebut  berupaya  mengalola  setiap  kom- ponen  dalam  rangka  penyelenggaran  otonomi daerah.
Pelaksanaan  APBD  diharapkan  dapat  men- dorong  pertumbuhan  ekonomi  dan  peningkatan kesejahteraan  masyarakat  melalui  pembangunan  di berbagai  sektor.  APBD  yang  direncanakan  setiap tahun  pada  dasarnya  menunjukkan  sumber-sumber pendapatan  daerah,  berapa  besar  alokasi  belanja untuk melaksanakan program/kegiatan, serta pembiayaan  yang  muncul  apabila  terjadi  surplus atau defisit.
Kemampuan  daerah  dalam  mengelola  keu- angan  dituangkan  dalam  APBD  yang  langsung maupun tidak langsung mencerminkan kemampuan pemerintah  daerah  dalam  membiayai  pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan  sosial  masyarakat.  Evaluasi  terhadap pengelolaan  keuangan  daerah  dan  pembiayaan keuangan daerah akan sangat menentukan kedudukan  suatu  pemerintah  daerah  dalam  rangka melaksanakan otonomi daerah.
Adapun  tujuan  dari  penelitian  ini  adalah untuk  mengetahui  kinerja  pengelolaan  keuangan Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Kutai  Kartanegara berdasarkan  analisis  Rasio  Keuangan  pada  APBD Kabupaten Kutai Kartanegara

## Kerangka Teori
Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  No  58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah  dalam  rangka  penyelenggaraan  Pemerin- tahan  Daerah  yang  dapat  dinilai  dengan  uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan  dengan  hak  dan  kewajiban  daerah tersebut (Ketentuan  Umum  No  5).  Yang  dimaksud
daerah  di  sini  adalah  pemerintah  daerah  yang merupakan  daerah  otonom  berdasarkan  peraturan perundang-undangan.  Daerah  otonom  ini  terdiri dari  pemerintah  provinsi,  pemerintah  kabupaten dan pemerintah kota.
Pengelolaan  keuangan  daerah dituangkan dalam  Anggaran  Pendapatan  Dan  Belanja  Daerah (APBD) memegang  peranan  yang  penting  dalam mencapai  keberhasilan  pembangunan  daerah.  Oleh karena  itu  sumber-sumber  pendapatan  yang  dapat memberikan  pemasukan  kas  daerah  harus  dikelola dengan  baik  kebutuhan  belanja  daerah  dapat terpenuhi.  Demikian  pula  dalam  hal  pengelolaan belanja  daerah,  efisiensi  dan  efektifitas  sesuai dengan  prioritas  perencanaan  pembangunan  perlu mendapat  perhatian  yang  sungguh-sunguh  dari pemerintah  daerah.Selanjutnya  mekanisme  dan prosedur  penyusunan  APBD  didasarkan  pada Peraturan  Pemerintah  Nomor  58  Tahun  2005  dan secara  teknis  diatur  melalui  Peraturan  Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana terakhir  diubah  menjadi  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

## APBD
APBD  adalah  rencana  keuangan  tahunan pemerintahan  daerah  yang  dibahas  dan  disetujui bersama  oleh  pemerintah  daerah  dan  DPRD,  dan ditetapkan  dengan  peraturan  daerah.  Dalam  hal  ini pemerintah  daerah  yang  menyusun  rancangan sesuai  dengan  Rencana  Kerja  Pemerintah  Daerah (RKPD)  dan  Rencana  Pembangunan  Jangka Menengah  (RPJM)  selanjutnya  dibahas  bersama DPRD  untuk  disetujua  dan  ditetapkan  dalam Peraturan Daerah.
APBD  merupakan  instrument  kebijakan fiskal  yang  utama  bagi pemerintah  daerah. Anggaran  Belanja  Daerah  yang  tercantum  dalam APBD  mencerminkan  potret  pemerintah  daerah dalam  menentukan  skala  prioritas  terkait  program dan  kegiatan  yang  akan  dilaksanakan  dalam  satu tahun  anggaran.  Penetapan  prioritas-prioritas  ter- sebut  beserta  upaya  pencapaiannya  merupakan konsekuensi dari meningkatnya peran dan tanggung jawab  pemerintah  daerah  dalam  mengelola  pem- bangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.  Dengan  demikian,  daerah  harus memastikan  dana  tersebut  benar-benar diman- faatkan untuk program dan kegiatan yang memiliki nilai tambah besar bagi masyarakat.
Fungsi APBD berdasarkan Peraturan Menteri Dalam  Negeri  Nomor  13  Tahun  2006  Pasal  16 adalah:
a. Fungsi  otorisasi  mengandung  arti  bahwa anggaran  daerah  menjadi  dasar  untuk
melaksanakan  pendapatan  dan  belanja pada tahun yang bersangkutan.
b. Fungsi  perencanaan  mengandung  arti bahwa  anggaran  daerah  menjadi  pedoman bagi  manajemen  dalam  merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
c. Fungsi  pengawasan  mengandung  arti bahwa  anggaran  daerah  menjadi  pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai  dengan  ketentuan  yang  telah ditetapkan.
d. Fungsi  alokasi  mengandung  arti  bahwa anggaran  daerah  harus  diarahkan  untuk menciptakan  lapangan  kerja/  mengurangi pengangguran  dan  pemborosan  sumber daya,  serta  meningkatkan  efisiensi  dan efektivitas perekonomian.
e. Fungsi  distribusi  mengandung  arti  bahwa kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan  rasa  keadilan  dan  kepa- tutan.
f. Fungsi  stabilisasi  mengandung  arti  bahwa anggaran  pemerintah  daerah  menjadi  alat untuk  memelihara  dan  mengupayakan keseimbangan  fundamental  perekonomian daerah.

## Struktur APBD
Struktur  APBD  diatur  dalam  Peraturan Pemerintah  Nomor  58  Tahun  2005  Tentang pengelolaan  Keuangan  Daerah  Pasal  20 sampai Pasal  28.  Dijabarkan  lebih  lanjut  dalam  Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  13  Tahun  2006 sebagaimana  terakhir  diubah  menjadi  Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  21  Tahun  2011, khususnya  Pasal  22  sampai  Pasal  74.  Struktur APBD  terdiri  dari:  a.) pendapatan  daerah,  b.) belanja daerah, c.) pembiayaan daerah.

## Pendapatan Daerah
Pendapatan  Daerah  adalah  adalah  hak pemerintah  daerah  yang  diakui  sebagai  penambah nilai  kekayaan  bersih  (Ketentuan  Umum  No 50 Permendagri  No  13  Th  2006) Pendapatan  Daerah meliputi semua penerimaan uang  melalui rekening kas  umum  daerah,  yang  menambah  ekuitas  dana, merupakan  hak  daerah  dalam  satu  tahun  anggaran dan  tidak  perlu  dibayar  kembali  oleh  daerah. Pendapatan daerah dikelompokan atas: pendapatan asli  daerah,  dana  perimbangan, danlain-lain pendapatan daerah yang sah.

## Belanja Daerah
Belanja  daerah  adalah  Belanja  Daerah adalah  kewajiban  pemerintah  daerah  yang  diakui sebagai  pengurang  nilai  kekayaan  bersih  (Keten- tuan  Umum  No  51  Permendagri  No  13  Th  2006. Belanja  Daerah  meliputi  semua  pengeluaran  dari rekening  kas  umum  daerah  yang  mengurangi ekuitas  dana,  merupakan  kewajiban  daerah  dalam satu  tahun  anggaran  dan  tidak  akan  diperoleh pembayarannya kembali  oleh  daerah.Belanja menurut kelompok  belanja  terdiri  dari belanja tidak langsung dan belanja langsung.

## Pembiayaan Daerah
Pembiayaan  Daerah  adalah  semua  pene- rimaan  yang  perlu  dibayar  kembali  dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, balk pada tahun  anggaran  yang  bersangkutan  maupun  pada tahun-tahun anggaran berikutnya (Ketentuan Umum  No  54  Permendagri  No  13  Th  2006). Pembiayaan  Daerah  meliputi  semua  transaksi keuangan  untuk  menutup  defisit  atau  untuk memanfaatkan  surplus.  Pembiayaan  daerah  terdiri dari  penerimaan  pembiayaan  dan  pengeluaran pembiayaan.
Penerimaan pembiayaan mencakup: a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA);
b. pencairan dana cadangan; c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
d. penerimaan pinjaman daerah; e. penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan f. penerimaan piutang daerah.
Pengeluaran pembiayaan mencakup: a. pembentukan dana cadangan; b. penerimaan modal (investasi) pemerintah daerah;
c. pembayaran pokok utang; dan
d. pemberian pinjaman daerah.

## Pengukuran Kinerja Keuangan Daerah
Pada  dasarnya  pengukuran  kinerja  keuangan daerah menyangkut tiga bidang analisis yang saling terkait  satu  dengan  yang  lainnya,  ketiga  bidang analisis tersebut meliputi:
a. Analisis  penerimaan,  yaitu  analisis  mengenai kemampuan pemerintah daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan yang potensial.
b. Analisis  pengeluaran,  yaitu  analisis  mengenai seberapa besar biaya-biaya dari suatu pelayanan publik  dan  faktor-faktor  yang  menyebabkan biaya-biaya tersebut meningkat.
c. Analisis  anggaran,  yaitu  analisis  mengenai hubungan  antara  pendapatan  dan  pengeluaran serta  kecenderungan  yang  diproyeksikan  untuk masa depan.

## Analisis Rasio Keuangan
Analisis rasio keuangan pada APBD dilakukan dengan membandingkan komponen akun dalam  struktur  APBD,  dan  pada  beberapa  rasio membandingkan  dengan  PDRB  dan  Jumlah Penduduk.  Analisis  akan  menjadi  lengkap  jika analisis  dilakukan  beberapa  periode  APBD, sehingga dapat diketahui perbandingan antar tahun. Hasil  yang  dicapai  dari  satu  periode  dibandingkan dengan  periode  lainnya  berdasarkan  time  series dapat  diketahui  bagaimana  kecenderungan  rasio APBD yang terjadi.

## BAHAN DAN METODE Ruang Lingkup Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  data series  yaitu  data  APBD-Perubahan  (APBD-P) tahun 2010 sampai tahun 2014. Dipilihnya APBD- P, karena APBD-P merupakan rancangan anggaran yang  memiliki  ketepatan  prediksi  yang  lebih  baik dibanding APBD. APBD-P telah memperhitungkan sisa  lebih  tahun  anggaran  sebelumnya  (SiLPA), dimana  SiLPA  ini  baru  diketahui  setelah  realisasi APBD  tahun  sebelumnya.  Kecuali  itu  dari  sisi belanja,  APBD-P  telah  memperhitungkan  realisasi belanja  pada  tahun  sebelumnya  yang  akan dianggarkan kembali pada tahun berikutnya.

## Metode Pendekatan
Analisis  APBD,  menggunakan  pendekatan yurisis  normative,  yaitu  analisis  data  penelitian dengan  menggunakan  dasar-dasar  sebagaimana telah  diatur  dalam  Peraturan  Perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana diketahui bahwa setiap tahun  Kementerian  Keuangan  merilis  Diskripsi APBD  seluruh  Indonesia  secara  pararel  setiap tahunnya,  maka  dalam  kajian  ini  menggunakan pendekatan yang serupa dengan menggunakan data series dari tahun 2010 sampai tahun 2014.
Penelitian  ini  menggunakan  metode  studi kasus  dengan  pendekatan  deskriptif.  Metode  studi kasus (case  study) adalah  suatu  inkuiri  empiris yang  menyelidiki  fenomena  di  dalam  konteks kehidupan  nyata,  dimana  batas-batas  antara fenomena  dan  konteks  tidak  tampak  dengan  tegas (Yin,  1984a:  1984b,  dalam  Robert  K.  Yin,  2006: 18). Studi kasus dibatasi pada bukti kuantitatif.
Metode  analisis  data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  metode  analisis  deskriptif. Analisis  deskriptif  adalah  statistik  yang  digunakan
untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau memnggambarkan data yang telah  terkumpul sebagaimana adanya  tanpa bermaksud  membuat  kesimpulan  yang  berlaku untuk umum atau generalisasi Sugiyono (2009:206). Rasio-rasio APBD dalam penelitian ini diukur  dengan  cara  membandingkan  antar  pos rekening  dalam  APBD, Jumlah  Pegawai, Jumlah Penduduk dan PDRB.

## Alat Analisis
Rasio pajak (tax ratio) Merupakan  rasio  yang  menggambarkan perbandingan  jumlah  penerimaan  pajak  dengan Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara dalam satu  tahun.  Di  tingkat  daerah,  rasio  pajak merupakan perbandingan antara jumlah penerimaan pajak daerah dengan PDRB.
Tax Ratio = Penerimaan Pajak Daerah/ PDRB
Pajak per kapita
Rasio ini dihitung dengan mengalikan rasio pajak dengan PDRB per kapita, sehingga diperoleh pajak/PDRB x PDRB/personal = pajak / personal.

## Ruang fiskal daerah

## Rasio Ketergantungan Daerah
Rasio  ini  ditunjukkan oleh rasio  Pendapatan Asli  Daerah  (PAD)  terhadap  total  pendapatan dan rasio dana transfer terhadap total pendapatan. Rasio  ketergantungan  Daerah    =  PAD/  Total Pendapatan Daerah
Rasio  Belanja  Pegawai  terhadap  Total  Belanja Daerah
Data  Belanja  Pegawai  di  sini  adalah penjumlahan dari Belanja Pegawai langsung (BPL) dan Belanja Pegawai tidak langsung (BTL).
Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja Daerah
Alokasi  belanja  modal  terhadap  total belanja  daerah  mencerminkan  porsi  belanja  daerah yang dibelanjakan untuk membiayai belanja modal.
Rasio Belanja Modal terhadap Jumlah Penduduk
Rasio belanja bantuan Sosial Terhadap Total Belanja Daerah
Dana Idle Dana idle ditunjukkan oleh rasio SiLPA, semakin besar rasio menunjukkan semakin besar danaidle yang tidak dapat dimanfaatkan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Ringkasan APBD
Gambaran  umum  APBD dalam  penelitian ini ditampilkan berupa ringkasan APBD-P (Perubahan).  Pendapatan  daerah  terdiri  dari  3 kelompok  yaitu,  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD), Dana  Perimbangan  dan  Lain-Lain  Pendapatan Daerah Yang Sah. Belanja dikelompokkan menjadi Belanja  Langsung  dan  Belanja  tidak  langsung, sedangkan  Pembiayaan  terdiri  dari  Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Penggunaan  data  APBD-P  dijadikan  dasar  dalam analisa  ini  karena  APBD-P  tahun  N  didasarkan pada  realisasi  pelaksanaaan  APBD  tahun  N-1/ tahun  sebelumnya,  terutama  dalam  perhitungan SiLPA.  Realisasi  SiLPA  tahun  sebelumnya  dapat dijadikan dasar penyusunan APBD tahun berikutnya  setelah  diaudir  oleh  BPK  RI.  Dengan terlah diauditnya laporan realisasi keuangan APBD tersebut nilai SiLPA sudah dapat dipastikan.

## Tabel 1. Ringkasan APBD-P Tahun 2010 Sampai 2014
2010 2011 2012 2013 2014 4 Pendapatan 4,357.10 4,151.2 9 3,765.01 5,999.80 5,685.80 4.1 PAD 175.58 130.30 231.16 317.52 344.60 Pajak daerah 11.71 17.03 30.65 42.68 49.75 Retribusi daerah 18.44 10.11 8.48 10.30 5.15 Hasil pengelolaan kekayaan daerah yg dipisahkan 11.72 11.31 39.25 22.00 55.38 Lain-lain PAD yang sah 133.71 91.85 152.78 242.55 234.32 4.2 Dana Perimbangan : 3,940.27 3,495.4 4 3,533.84 4,887.92 4,470.98 DBH 3,925.11 3,443.8 1 3,424.57 4,667.42 4,271.61 DAU - 1.37 59.09 150.25 127.01 DAK 15.16 50.27 50.18 70.26 72.36 4.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yg Sah: 241.24 525.55 720.23 794.35 870.21 Hibah - - - - - Dana darurat - - - - - Dana bagi hasil pajak dari Provinsi 78.06 128.57 353.26 450.14 398.55 Dana penyesuaian dan otsus 0.27 114.26 136.74 175.17 164.60 Ban keuangan dr Provi/Pemda lainnya 124.85 282.72 230.23 169.04 307.06 Lain-lain 38.08 - - - - 5 Belanja : 4,639.03 4,632.2 4 6,684.27 9,242.95 7,308.39 5.1 Belanja Tidak Langsung : 1,743.82 1,592.8 9 2,162.41 2,715.65 2,663.54 Belanja Pegawai 946.09 1,023.6 8 1,375.56 1,790.11 1,900.13 Belanja Bunga - - - - - Belanja Subsidi 92.17 113.33 12.00 10.38 48.83 Belanja Hibah 274.73 88.10 327.24 306.47 140.98 Belanja Bantuan sosial 108.12 87.13 124.38 89.61 73.18 Belanja Bagi hasil kpd Pemdes - - - - - Belanja Bant keuangan kpd Pemdes 312.70 270.66 282.91 494.08 485.42 Belanja tidak terduga 10.00 10.00 39.46 25.00 15.00 Bantuan ke parpol - - 0.86 - - 5.2 Belanja Langsung : 2,895.22 3,039.3 5 4,521.86 6,527.30 4,644.84 Belanja Pegawai 376.84 332.24 375.28 452.78 174.19 Belanja Barang dan jasa 967.33 972.40 1,266.19 1,804.79 1,448.27 Belanja Modal 1,551.04 1,734.7 1 2,880.39 4,269.73 3,022.39 Surplus/ (Defisit) (281.94) (480.96) (2,919.27 ) (3,243.15 ) (1,622.59 ) 6 Pembiayaan Netto : 281.94 480.96 2,199.06 3,243.15 1,914.70
6.1 Penerimaan Pembiayaan : 560.93 644.64 2,441.49 3,447.90 1,914.70 SiLPA TA sebelumnya 560.93 644.64 2,441.49 3,447.90 1,914.70 Pencairan dana cadangan - - - - - 6.2 Pengeluaran Pembiayaan : 279.00 163.68 242.43 204.74 - Pembentukan Dana Cadangan - - - - - Penyertaan Modal Daerah 99.01 125.00 118.73 200.00 - Pembayaran Pokok Utang 179.98 38.68 123.70 4.74 - SILPA Tahun Anggaran berkenan - - - 292.11 Jumlah APBD 4,918.03 4,795.9 3 6,206.50 9,447.70 7,600.50
Pendapatan  daerah  dalam  APBD  Kabupaten Kutai  Kartanegara  menunjukkan  kondisi  yang memiliki  ketergantungan  pada  dana  perimbangan yang cukup tinggi selama 5 tahun, namun demikian secara  prosentase  dana  perimbangan  tersebut memiliki kecenderungan yang semakin merunut.Dalam komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lain-lain PAD yang sah memiliki kontribusi terbesar  diantara  komponen  lainnya  sepanjang tahun.
Jika dihitung secara kuantitatif, belanja tidak langsung  dari  tahun  2010  sampai  tahun  2014 mengalami peningkatan  sebesar  53%.  Komponen terbesar  dalam  belanja  tidak  langsung  adalah belanja  pegawai,  sebagaimana  ditampilkan  dalam Tabel  4.3.  belanjapegawai  mengalami  peningkatan yang  sangat  signifikan  dari  tahun  2010  sampai 2014. Jika tahun 2010 sebesar Rp 946 Milyar maka tahun  2014  belanja  pegawai  sebesar  1,900  Milyar, atau  mengalami  kenaikan  sebesar  100,84  % sepanjan 4 tahun.
Penerimaan  pembiayaan  hanya  bersumber dari  SiLPA  tahun  sebelumnya.  SiLPA tahun
sebelumnya merupakan selisih lebih realisasi antara pendapatan  dengan  belanja.  Dari  tabel  4.4  tersebut diatas Nampak bahwa perkembangan SiLPA tahun sebelumnya  selalu  mengalami  peningkatan  yang signifikan,  dalam  arti  lain  serapan  anggaran  tahun sebelumnya  belum  maksimal.  Sedangkan  pada pengeluaran  pembiayaan  terdiri  dari  penyertaan modal  pemerintah  daerah  kepada  Perusahaan Daerah  dan  pembayaran  pokok  hutang  terutama pada pihak ketiga.

## 1. Produk Domestik Regional Bruto
Produk  Domestik  Regional  Bruto  (PDRB) merupakan  salah  satu  indikator  penting  untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun  atas  dasar  harga  konstan.  PDRB  pada dasarnya  merupakan  jumlah  nilai  tambah  yang dihasilkan  oleh  seluruh  unit  usaha  dalam  suatu daerah  tertentu,  atau  merupakan  jumlah  nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah.
Tabel 2. Perkembangan PDRB Tahun PDRB ADH Berlaku (Juta Rupiah) PDRB ADH Konstan (Juta Rupiah) Laju Pertumbuhan Ekonomi Dengan Migas Tanpa Migas Dengan Migas Tanpa Migas Dengan Migas Tanpa Migas 2001 26,361,803.00 6,009,398.00 25,262,051.00 5,010,617.00 7.94 5.26 2002 26,837,948.00 6,956,959.00 26,697,542.00 5,245,097.00 5.68 4.68 2003 33,548,763.00 7,882,728.00 26,754,490.00 5,602,802.00 0.21 6.82 2004 42,409,271.00 8,682,803.00 27,279,521.00 5,960,847.00 1.96 6.39 2005 59,207,769.00 11,636,105.00 28,008,486.00 6,650,958.00 2.67 11.58 2006 66,363,637.00 14,311,975.00 27,299,950.00 7,437,449.00 -2.53 11.83 2007 72,263,272.00 17,692,702.00 26,203,219.00 8,148,206.00 -4.02 9.56 2008 103,598,393.00 24,199,805.00 27,427,692.00 8,678,089.00 4.67 6.5 2009 90,100,222.00 28,318,129.00 27,996,883.00 9,288,530.00 2.08 7.03 2010 100,398,266.00 36,708,090.00 29,141,500.00 10,479,350.00 4.09 12.82
2011* 123,833,563.00 54,035,885.00 29,416,531.00 12,544,628.00 0.85 19.39 2012** 129,264,110.00 66,427,768.00 30,313,943.00 14,841,146.00 3.05 18.31 2013*** 129,959,681.00 69,260,164.00 30,525,264.00 19,955,636.00 0.70 7.51
Sumber : Kutai Dalam Angka (KDA) berbagai tahun
Keterangan : *data telah direvisi th 2013, **sementara, ***sangat sementara

## Analisis Pendapatan
Rasio Pajak (Tax Ratio)
Rasio  pajak  (tax  ratio)  merupakan  rasio yang menggambarkan perbandingan jumlah penerimaan  pajak  dengan  Produk  Domestik Regional  Bruto  (PDRB). Tax  Ratio dapat  juga digunakan  untuk  melihat efektifitas pemungutan Pajak  Daerah. PDRB  yang  akan  digunakan  dalam
analisis  ini  adalah  PDRB  atas dasar  harga  berlaku yang merupakan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung  dengan  menggunakan  harga  pada  setiap tahun.  Rasio  pajak  dalam  analisis  ini  tidak menampilkan  rasio  pajak  tahun  2014,  hal  ini dikarenakan  data  PDRB  tahun  2014 belum  diter- bitkan oleh BPS.
Tax ratio = Pajak Daerah/ PDRB
Tabel 3. Rasio Pajak Tahun 2010 sampai 2013 2010 2011 2012 2013 Pajak Daerah (Jt Rupiah) 11,712.63 17,028.05 30,650.00 73,443.03 PDRB (Jt Rupiah) 100,398,266.00 123,767,605.00 132,095,972.00 128,460,000.00 Rasio  Pajak 0.012% 0.014% 0.023% 0.057%
Melihat  data  diatas  trend  efektifitas  pemungutan  pajak  semakin  baik,  namun  nilai  tersebut  masih  lebih rendah rata-rata Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur yakni sebesar 0,2 %padatahun 2013.

## Pajak per Kapita (Tax per Capita)
Pajak  per  kapita  (tax  per  capita)  belum banyak  digunakan  dalam menghitung  tingkat keberhasilan  pajak  sebagai  sumber  Pendapatan Daerah.  Namun  begitu,  pajak  per  kapita  dapat digunakan  sebagai  alternatif  dalam  menghitung efektifitas pemungutan pajak daerah.
Pajak  per  kapita  merupakan  perbandingan antara  jumlah  penerimaan  pajak  yang  dihasilkan
suatu  daerah  dengan  jumlah  penduduknya,  yang berarti pula menunjukkan kontribusi setiap penduduk  pada  pajak  daerah.Pajak  per  kapita dihitung  dengan  mengalikan  rasio  pajak  dengan PDRB  per  kapita,  sehingga  diperoleh  pajak/PDRB x  PDRB/personal  =  pajak  /  personal.  Dalam  teori Jika  PDRB  meningkat,  maka  pajak  Daerah meningkat.
Tabel 4. Perhitungan Rasio pajak Perkapita Tahun 2010 sampai tahun 2013 2010 2011 2012 2013 Pajak Daerah (Rp Juta) 11,712.63 17,028.05 30,650.00 73,443.03 PDRB (RP Juta) 100,398,266.00 123,767,605.00 132,095,972.00 128,460,000.00 Rasio  Pajak 0.01% 0.01% 0.02% 0.06% Jumlah Penduduk (Jiwa) 626,680 648,215 665,489 683,131 PDRB Perkapita (Rp) 160,206,590.29 190,099,060.16 195,290,375.04 176,487,074.65 Pajak Perkapita (Rp) 18,689.97 26,269.14 46,056.36 107,509.44
Ket : Data Jumlah Penduduk Berdasarkan Kutai Kartanegara Dalam Angka Tahun 2014
Pajak  Perkapita  semakin  tahun  semakin meningkat  jika  pada  tahun  2010  hanya  sebesar  Rp 18.689,9  maka  pada  tahun  2013  menjadi  sebesar Rp  107.509,44  artinya  tahun  2013  rata-rata penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara membayar Pajak  Daerah  sebesar  Rp  107.509,44. Peningkatan tersebut  tidak  terlepas  dari  Peraturan  Daerah
tentang  pajak  dan  Restribusi  Daerah  di  Kabupaten Kutai  Kartanegara  sebagai  amanat UU  NO  28 Tahun  2009. Namun  yang  masih  perlu  mendapat perhatian  adalah  bahwa  nilai  rasio  pajak  perkapita di  Kabupaten  Kutai  kartanegara  tersebut  masih dibawah  rata-rata Kabupaten  dan  Kota  di Kalimantan  Timur  yaitu  sebesar  Rp  176.000  pada
tahun 2013. Sehingga secara umum dapat dikatakan bahwa  capaian  pajak  perkapitan  setiap  tahun memiliki  kecenderungan  naik  meskipun  masih dibawah  rata-rata  kabupaten  /  kota  di  provinsi Kalimantan Timur.

## Ruang Fiskal (Fiscal Space)
Ruang fiskal (fiscal space) merupakan suatu konsep  untuk  mengukur fleksibilitas  yang  dimiliki pemerintah  daerah  dalam  mengalokasikan  APBD untuk  membiayai  kegiatan  yang  menjadi  prioritas daerah.
Semakin  besar ruang  fiskal  yang  dimiliki suatu  daerah,  maka  akansemakin  besar  pula fleksibilitas  yang  dimiliki  oleh  pemerintah daerah untuk  mengalokasikan  belanjanya  pada  kegiatan- kegiatan  yang  menjadi  prioritas  daerah,  seperti pembangunan infrastruktur daerah.
Ruang  fiskal  daerah  diperoleh  dengan menghitung  total  Pendapatan  Daerah  dikurangi dengan  pendapatan  hibah,  pendapatan  yang  sudah ditentukan penggunaannya (earmarked) yaitu DAK, Dana Otonomi Khusus dan Dana Penyesuaian serta Dana Darurat, dan belanja yang sifatnya mengikat, yaitu  Belanja  Pegawai  dan  Belanja  Bunga,  dan selanjutnya  dibagi dengan  total  pendapatannya. Indikator  Ruang Fiskal  menunjukkan  jumlah dananetto  yang  masih  bisa  digunakan  oleh  Pemda setelah  pendapatan nonearmarked  dikurangkan dengan belanja pegawai tidak langsung.
Formula  Ruang  Fiskal  =  Total  Pendapatan – (DAK  +  Pendapatan  Hibah  +  Dana  Darurat  + Dana  Penyesuaian/otsus) – Belanja  Pegawai Tidak langsung) dibagi Total Pendapatan Tabel 5. Perhitungan Rasio Ruang Fiscal Tahun 2010 sampai Tahun 2014 2010 2011 2012 2013 2014 Ruang Fiscal (Juta Rp) 3,180,009.387 3,077,337.89 3,185,117.88 3,192,075.27 2,970,894.79 Ruang Fiscal % 78.30% 74.13% 75.22% 64.25% 56.84%
Ruang  Fiscal  Kabupaten  Kutai  Kartanegara diatas  rata-rata nasional  (35  %) dan  juga  diatas Rata-rata  Provinsi  Kalimantan  Timur  (55  %)  pada tahun  2014. Penurunan  Ruang  Fiskal  daerah menunjukkan  bahwa  kemampuan  dan  fleksibilitas daerah  untuk  menggunakan  anggaran  Kabupaten Kutai  Kartanegara  untuk  kebutuhan  belanja  yang benar-benar  sesuai  dengan  kebutuhan  riil  mereka menjadi semakin sempit.
Ruang  fiscal semakin  menurun,  hal  ini berarti  fleksibilitas  yang  dimiliki  oleh  pemerintah Kab  Kutai  Kartanegara  untuk  mengalokasikan belanjanya  pada  kegiatan-kegiatan  yang  menjadi prioritas daerah, seperti pembangunan infrastruktur daerah semakin menurun.

## Rasio Ketergantungan Daerah
Rasio  ketergantungan  daerah  menggambar- kan  tingkat  ketergantungan  suatu  daerah  terhadap
bantuan  pihak  eksternal,  baik  yang  bersumber  dari pemerintah  pusat  maupun  pemerintah  daerah  lain. Rasio  ini  ditunjukkan oleh rasio  Pendapatan  Asli Daerah (PAD)  terhadap  total  pendapatan dan rasio dana  transfer  terhadap total  pendapatan.  Ra  sio PAD  terhadap  total  pendapatan  memiliki  arti yang berkebalikan dengan  rasio  dana  transfer  terhadap total pendapatan.
Semakin  besar  angka  rasio  PAD  maka ketergantungan  daerah  semakin  kecil.  Sebaliknya, semakin  besar  angka  rasio  danatransfer,  maka semakin  besar  tingkat  ketergantungan  daerah terhadap bantuan pihak eksternal. Dengan demikian,  daerah  yang  memiliki  tingkat  keter- gantungan  yang  rendah  adalah daerah  yang memiliki  rasio  PAD  yang  tinggi,  sekaligus  rasio dana transfer yang rendah.
Tabel. 6. Rasio Kemandirian Keuangan Tahun 2010 sampai 2014 2010 2011 2013 2014 PAD (Rp Juta) 94,813.94 130,299.89 354,437.46 344,599.33 Total Pendapatan (Rp Juta) 4,444,237.04 5,626,909.48 5,925,375.71 5,685,797.23 Rasio Kemandirian 2.13% 2.32% 5.98% 6.06%
Sumber : Realisasi APBD kecuali Th 2014 adalah APBD-P
Pada  tahun  2014  rata-rata  Nasional  rasio PAD terhadap Pendapatan sebesar 18,08% sedangkan  di  Kalimantan  Timur  rata-rata  22.05%. Kecenderungan  kenaikan  rasio  kemandirian  juga merupakan  tolok ukur  keberhasilan  implementasi UU No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Restriusi Daerah,  dalam  arti  lain  kemampuan  untuk meningkatkan  PAD  semakin  baik,  Namun  de- mikian    rasio  kemandirian  di  Kabupaten  Kutai Kartanegara  hanya  sebesar  6,06%  nilai  ini  masih dibawah Kalimantan Timur maupun Nasional.

## Analisis Belanja Daerah
Belanja  Daerah  dalam  APBD  merupakan implementasi  atas  kebijakan  perencanaan  dan penganggaran.  Anggaran  Belanja  Daerah akan mempunyai  peran  riil  dalam  peningkatan  kualitas layanan publik dan sekaligus menjadi stimulus bagi perekonomian  daerah  apabila  dapat  direalisasikan dengan  baik.  Dengan  demikian,  Belanja  Daerah seharusnya  dapat  menjadi  komponen  yang  penting dalam  meningkatkan  akses  masyarakat  terhadap
sumber-sumber daya  ekonomi  yang  bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat, yang pada gilirannya  diharapkan  akanmemberikan  dampak nyata pada perekonomian daerah secara luas.
Anggaran  Belanja  Daerah  yang  tercantum dalam  APBD  mencerminkan  potret  pemerintah daerah  dalam  menentukan  skala  prioritas  terkait program  dan  kegiatan  yang  akandilaksanakan dalam satu tahun anggaran.

## Rasio Belanja Pegawai terhadap Total Belanja Daerah
Rasio Belanja Pegawai terhadap total belanja daerah merupakan tolok ukur penggunaan pendapatan untuk membiayai pegawai. Dalam tabel 7 menunjukkan tren  belanja  pegawai  selalu  naik. Demikian  juga  rasio  belanja  pegawai  cenderung naik.
Tabel 7. Rasio Belanja Pegawai Tahun 2010 sampai 2014
2010 2011 2012 2013 2014 Belanja Pegawai (Juta) 946,091.08 1,023,682.76 1,375,562.31 1,790,108.31 1,900,134.22 Total Belanja (Juta) 4,639,033.24 4,632,243.76 6,684,272.12 9,242,954.64 7,308,387.44 rasio belanja pegawai 20.39% 22.10% 20.58% 19.37% 26.00%
Sumber : Diolah Dari APBD P
Rata-rata  nasional  rasio  belanja  Pegawai sebesar  40,87%  tahun  2014  dan  44,07%  tahun 2013.  Rata-rata  Kalimantan  Timur  27,53  %  tahun 2014, Trend  Kutai  Kartanegara  rasio  belanja pegawai  cenderung  naik,  namun  masih  dibawah rata-rata nasional dan rata-rata Provinsi.
Trend  kenaikan  belanja  pegawai  disebabkan beberapa  hal  antara  lain  akibat  bertambahnya jumlah  pegawai,  bertambahnya  pegawai  yang  naik pangkat  sehingga  basis  gaji  mengalami  kenaikan, dan kebijakan tambahan penghasilan yang diberikan  kepada  pegawai.  Kebijakan  tersebut tertuang dalam Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor  47  Tahun  2011  Tentang  Tambahan Penghasilan  Berdasarkan  Pertimbangan  Obyektif Lainnya  Kepada  Pegawai  Negeri  Sipil  Daerah
(PNSD)  Dilingkungan  Pemerintah  Kabupaten Kutai Kartanegara.
Secara  kuantitatif  jumlah  belanja  pegawai selalu mengalami kenaikan. Sebagaimana disajikan dalam  tabel  5.6.  pada  tahun  2011  jumlah  belanja pegawai  tidak  langsung  mengalami  kenaikan sebesar  8%  dari  tahun  sebelumnya,  tahun  2012 mengalami  kenaikan  sebesar  34%  dari  tahun sebelumnya  demikian  juga  berturut-turut  terjadi tahun 2013 dan tahun 2014.
Jika  tahun  2010  dijadikan  tahun  dasar, sebagaimana disajikan  dalam  Tabel  5.6.  nampak tahun  2012  belanja  pegawai  tidak  langsung mengalami  peningkatan  sebesar  45%  dari  tahun dasar  2010,  bahkan  mencapai  101%  pada  tahun 2014 atau naik dua kali lipat jika dibanding dengan tahun 2010.
Tabel 8. Perkembangan Tahunan Belanja Pegawai dan Indek Belanja Pegawai 2010 2011 2012 2013 2014 Belanja Pegawai Tak Langsung (Juta) 946.091.1 1.023.683 1.375.562 1.790.108 1.900.134 Perkembangan 0 8% 34% 30% 6%
Index Kenaikan 0 8% 45% 89% 101% Jumlah Pegawai 17.191 16.948 16.639 16.486 16.594 Rata2 Belanja Pegawai Tdk Langsung (Rp Juta) 55,034 60,401 83,670 108,583 144,507
Sumber : Tabel 4.6, DDA Kutai Kartanegra berbagai tahun, diolah.
Rata  rata  belanja  pegawai  yang  bersumber dari  belanja  pegawai  tidak  langsung  pada  tahun 2010  sebesar  Rp 55.034.092,15  Pada  tahun  2011 sebesar Rp 60.401.389,97 pada tahun 2012 sebesar Rp.  82.670.972,21  pada  tahun  2013  sebesar 108.583.544,18  dan  pada  tahun  2014  sebesar  Rp 114.507.305,17.  Disis  lain  jumlah  pegawai  dari tahun ke tahun mengalami kecenderungan penurunan.  Jumlah  Pegawai  (PNS)  pada  tahun 2010  berjumlah 17.191  orang,  tahun  2011 berjumlah 16.948 orang, dan 2012  berjumlah 16.639  orang,  pada  tahun  turun    2013  berjumlah 16.486  orang  (DDA  Kukar    berbagai  Tahun)dan tahun  2014  berjumlah 16.594 orang (Nota Keuangan Bupati APBD 2015).
Hasil  perhitungan  sebagaimana  terdapat dalam tabel 8 tersebut dapat diketahui bahwa index kenaikan  belanja  pegawai  yang  sangat  drastis, selama  5  tahun  mengalami  kenaikan  101  %  jika dibandingakan pada tahun 2010.

## Rasio  Belanja Modal  Terhadap  Total  Belanja Daerah
Berdasarkan  PP  71  Tahun  2010  tentang Standar  akuntansi  Pemerintah/SAP,  belanja  modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan asset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara  lain  belanja  modal  untuk  perolehan  tanah, gedung dan bangunan, peralatan, aset tak berwujud. Sedangkan  berdasarkan  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri  No  64  Tahun  2013  Tentang  Penerapan Standar  Akuntansi  Pemerintahan  Berbasis  Akrual Pada  Pemerintah  Daerah,  belanja  modal  dapat diaktegorikan  ke  dalam  5  (lima)  kategori  utama, yaitu:
1. Belanja  Modal  Tanah.  Belanja  modal  tanah adalah  pengeluaran/biaya  yang  digunakan untuk pengadaan/ pembelian/pembebasan, penyelesaian,  balik  nama dan  sewa  tanah, pengosongan,  pengurugan,  perataan,  pemata- ngan tanah, pembuatan sertifikat, dan pengeluaran  lainnya  sehubungan  dengan perolehan  hak  atas  tanah  dan  sampai  tanah dimaksud dalam kondisi siap pakai.
2. Belanja  Modal  Peralatan  dan  Mesin.  Belanja modal peralatan dan mesin adalah pengeluaran/biaya  yang  digunakan  untuk
pengadaan/penambahan/penggantian, dan peningkatan  kapasitas  peralatan  dan  mesin, serta  inventaris  kantor  yang  memberikan manfaat  lebih  dari  12  (dua  belas)  bulan,  dan sampai  peralatan  dan  mesin  dimaksud  dalam kondisi siap pakai.
3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan. Belanja modal gedung dan bangunan adalah pengeluaran/biaya  yang  digunakan  untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan  ter- masuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan  dan  pengelolaan  pembangunan gedung  dan  bangunan  yang  menambah kapasitas  sampai  gedung  dan  bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai.
4. Belanja  Modal  Jalan,  Irigasi  dan  Jaringan. Belanja  modal  jalan,  irigasi  dan  jaringan adalah  pengeluaran/biaya  yang  digunakan untuk
pengadaan/penambahan/penggantian/peningka tan pembangunan/ pembuatan serta perawatan, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan  dan  pengelolaan  jalan  irigasi  dan jaringan  yang  menambah  kapasitas  sampai jalan  irigasi  dan  jaringan  dimaksud  dalam kondisi siap pakai.
5. Belanja  Aset  Lainnya.  Belanja  modal  fisik lainnya adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/
penambahan/penggantian/peningkatan pembangunan/pembuatan serta perawatan terhadap  fisik  lainnya  yang  tidak  dapat dikategorikan  ke  dalam  kriteria belanja  modal tanah,  peralatan  dan  mesin,  gedung  dan bangunan,  dan  jalan  irigasi  dan  jaringan. Termasuk  dalam  belanja  ini  adalah  belanja modal  kontrak  sewa  beli,  pembelian  barang- barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk  museum,  hewan  ternak  dan  tanaman, buku-buku, dan jurnal ilmiah.
6. Belanja  Aset  lainnya  adalah  belanja aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka panjang,  aset  tetap  dan  dana  cadangan.  Aset lainnya  antara  lain  aset  tak  berwujud, kemitraan  dengan  pihak  ketiga,  kas  yang dibatasi penggunaannya, dan aset lain-lain.
Rasio  belanja  modal  merupakan  perban- dingan  belanja  modal  dengan  total  belanja  dalam APBD. Porsi belanja modal,  merupakan komponen yang sangat penting karena mempunyai multiplayer effect dalam menggerakkan roda
perekonomian.Kutai  Kartanegara  memiliki  rasio belanja modal diatas rata-rata nasional. Rasio Belanja Modal = Belanja Modal/Total Belanja Tabel 9. Rasio Belanja Modal Tahun 2010 sampai 2014 (Juta Rp) 2010 2011 2012 2013 2014 Blj Modal 1,551,043.51 1,734,710.77 2,880,393.65 4,269,729.23 3,022,386.51 Total Belanja 4,639,033.24 4,632,243.76 6,684,272.12 9,242,954.64 7,308,387.44 Rasio Blj Modal 33.43% 37.45% 43.09% 46.19% 41.36%
Sumber : Diolah Dari Tabel 4.3
Rasio  Belanja  Modal  tahun  2014  secara nasional sebesar  25,86%, jauh  dibawah  rasio  belanja  modal Kabupaten  Kutai  Kartanegara.  Secara  umum terlihat  lebih  baik,  namun  hal  ini  belum  memper- hitungkan  kebutuhan  infrastruktur  Kabupaten. Dengan luas wilayah daratan 27.263,10 Km2 tentu membutuhkan belanja modal yang sangat banyak.

## Rasio Belanja Modal terhadap Jumlah Penduduk
Belanja  modal  adalah  komponen  belanja langsung dalam anggaran pemerintah yang menghasilkan output berupa  aset tetap.  Dalam pemanfaatan  aset  tetap  yang  dihasilkan  tersebut, ada  yang  bersinggungan  langsung  dengan  pe- layanan  publik  atau  dipakai  oleh  masyarakat (seperti  jalan,  jembatan,  trotoar,  gedung  olah  raga, stadion, jogging track, halte, dan rambu lalu lintas) dan  ada  yang  tidak  langsung  dimanfaatkan  oleh publik  (seperti  gedung  kantor  pemerintahan). Dalam  perspektif  kebijakan  publik,  sebagian  besar belanja  modal  berhubungan  dengan  pelayanan
publik,  sehingga  pada  setiap  anggaran  tahunan jumlahnya semestinya relatif besar.
Namun, tidak selalu belanja modal berhubungan  langsung  dengan  pelayanan  publik. Beberapa  proyek  fisik  menghasilkan output berupa bangunan yang sepenuhnya dinikmati oleh aparatur (birokrasi)  atau  satuan  kerja  yang  tidak  berhubu- ngan  langsung  dengan fungsi  pelayanan  publik. Sebagai  contoh  adalah  belanja  modal  untuk pembangunan kantor Pemerintah Daerah atau untuk Kendaraan Dinas dan Kendaraan Operasional. Oleh karena itu, tidak tepat jika dikatakan bahwa belanja modal  adalah  belanja  publik,  atau  sebaliknya, belanja  publik  adalah  belanja  modal.  Peng- kategorian  ke  dalam  belanja  publik  dan  belanja aparatur  mengandung  bisa  dari  aspek  penggunaan makna fungsi (outcome) belanja.
Rasio ini menunjukkan perhatian pemerintah dalam  meningkatkan  perekonomian  penduduknya yang  dilihat  dari  alokasi  belanja  yang  dikeluarkan untuk pembangunan infrastruktur semakin baik.
Tabel 10. Rasio Belanja Modal Terhadap Jumlah Penduduk
Trend  rasio  belanja  modal    terhadap  jumlah penduduk    memiliki  kecenderungan  naik,  dalam  5 tahun  terakhir  tahun  2013  memiliki  rasio  belanja
modal paling besar yaitu Rp 6.250.234,92 per jiwa, namun  turun  kembali  pada  tahun  2014  hanya sebesar Rp 3,869,055.88 per jiwa.

## Rasio Belanja Bantuan Sosial Terhadap Total Belanja Daerah
Tabel 11. Rasio Belanja Bantuan Sosial Tahun 2010 sampai 2014 2010 2011 2012 2013 2014 Blj bansos (Juta) 108,120.08 87,127.30 124,384.00 89,610.00 73,180.00 Total Blj 4,639,033.24 4,632,243.76 6,684,272.12 9,242,954.64 7,308,387.44 2010 2011 2012 2013 2014 Blj Modal (Juta) 1,551,043.51 1,734,710.77 2,880,393.65 4,269,729.23 3,022,386.51 Jlh Pdd 626,680 648,215 665,489 683,131 781,169 Rasio Blj Modal Thd Jlh Pdd (Rp) 2,475,016.77 2,676,134.88 4,328,236.30 6,250,234.92 3,869,055.88
(Juta) Rasio Blj bansos 2.33% 1.88% 1.86% 0.97% 1.00%
Secara  nasional  tahun  2014  rasio  belanja bantuan sosial sebesar 0,87 %. Rata-rata Kalimantan Timur 0,64 %. Kutai Kartanegara pada tahun  2014  memiliki  rasio  diatas  nasional  maupun Kalimantan  Timur,  namun  dari  tahun  ke  tahun memiliki kecenderungan menurun.
Belanja bantuan sosial merupakan salah satu jenis belanja tidak langsung dalam APBD. Artinya, pengalokasian  sumberdaya  ke  dalam  belanja  ini tidak  didasarkan  pada  target  kinerja  kinerja  yang ingin  dicapai  oleh  SKPD.  Pada  prinsipnya,  BBS dimaksudkan  untuk  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat (pasal 45 ayat 1
Permendagri No.13/2006).  Namun,  pengertian  ini bisa  saja  kurang  tepat  karena  secara  keseluruhan tujuan pelayanan publik yang diberikan oleh Pemda (yang  anggaran  belanjanya  dialokasikan  dalam belanja  langsung  (yang  melekat  pada  kegiatan) adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.  Oleh  karena  itu,  dalam  revisi  atas Permendagi  13  bunyi  pasal  tersebut  diubah, sehingga tidak ada lagi “tu juan pemberian bantuan sosial”.
Dalam  Permendagri No.59/2007 dinyatakan bahwa pemberian BBS tidak terikat pada keharusan untuk memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) urusan  wajib  terlebih  dahulu.  Namun,  harus dipahami  bahwa  BBS  diberikan  secara  selektif, tidak  terus  menerus/tidak  mengikat  serta  memiliki
kejelasan  peruntukan  penggunaannya  dengan mempertimbangkan  kemampuan  keuangan  daerah dan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.
Untuk mengatur belanja Bantuan Sosial lebih baik, maka Bupati Kutai
Kartanegara mengaluarkan Perat uran  Bupati Nomor 26
Tahun  2013TentangHibah  Dan  Bantuan  Sosial Yang  Bersumber  Dari  Anggaran  Pendapatan  Dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

## ANALISIS SURPLUS/DEFISIT DAN PEMBIAYAAN DAERAH
Analisis surplus/defisit akan menyajikan dua pendekatan  dalam  penentuan  defisit  yaitu  pertama pendekatan dasar sesuai dengan PP 58 Tahun 2005 yaitu defisit adalah selisih Pendapatan dan Belanja daerah, sedangkan yang kedua pendekatan lanjutan sesuai  dengan  PMK  No.  72  Tahun  2006  yaitu defisit adalah selisih pendapatan dan belanja daerah setelah  ditambah  dengan  Silpa  dan  pencairan  dana cadangan.
Berdasarkan PP No 58 Tahun 2005,
Surplus/Defisit = Pendapatan – Belanja,
Pendekatan  Peraturan  Menteri  Keuangan  (PMK) No 72 Tahun 2006,
Surplus/Defisit=(Pendapatan – Belanja) + Silpa Th Sebelumnya + Pencairan Dana Cadangan
Tabel 12. Rasio Defisit Terhadap Pendapatan Tahun 2010 sampai 2014 (Pendekatan PP 58 Th 2007)
2010 2011 2012 2013 2014 Defisit (281.94) (2,919.27) (2,919.27) (3,243.15) (1,622.59) Pendapatan 4,357.10 4,151.29 3,765.01 5,999.80 5,685.80 Rasio Defisit -6.47% -70.32% -77.54% -54.05% -28.54%
Kondisi yang perlu diperbaiki (rata-rata nasional th  2014  sebesar – 7,7%  , rata-rata  Kalimantan Timur - 33,9%.
Tabel 13. Rasio Defisit Terhadap Pendapatan Tahun 2010 sampai 2014 (Pendekatan PMK No 72 Tahun 2006) 2010 2011 2012 2013 2014 Defisit (281.94) (2,919.27) (2,919.27) (3,243.15) (1,622.59) Pendapatan 4,357.10 4,151.29 3,765.01 5,999.80 5,685.80 SiLPA 560.93 644.64 2,441.49 3,447.90 1,914.70 Pencairan Dana Cadangan 0 0 0 0 0 Rasio Defisit 6.40% 3.94% -12.69% 3.41% 5.14%
Rasio  defisit  menggunakan ketentuan  Pera- turan  Menteri  Keuangan  (PMK)  tersebut  diatas menghasilkan nilai yang positif kecuali tahun 2012.
Berdasarkan perhitungan menggunakan dasar PP  NO  58  Tahun  2005,  menghasilkan  nilai  yang negative.  Sebagaimana  kita  ketahui  bahwa  dalam setiap realisasi APBD Kabupaten Kutai Kartanegara  terdapat  SiLPA  atau  Sisa  Lebih Penggunaan  Anggaran  yang  dari  tahun  sebelum- nya,  SiLPA  ini  merupakan  dana  yang  belum terserap  pada  tahun  sebelumnya  yang  akan digunakan  pada  tahun  berikutnya.  Berdasarkan  hal tersebut maka  sumber  anggaran  Belanja  kecuali dari  pendapatan  juga  harus  ditambah  dengan jumlah  SiLPA  pada  tahun  sebelumnya.  Dalam PMK No 72 Tahun 2007, perhitungan rasio deficit sudah mengakomodir penggunaan SiLPA sedangkan  PP  No  58  Tahun  2005  belum mengakomodir  hal  tersebut,  maka  yang  lebih relevan adalah dasar perhitungan Menteri Keuangan  sebagaimana  diatur  dalam  PMK  No  78 Tahun 2007.
Dalam  tabel 13 terlihat  kondisi  Pada  tahun 2012  bahwa  Rasio  Defisit  menunjukkan  nilai negative,  sedangkan  tahun  tahun  lainnya  bernilai positif.  Nilai  negative  tersebut  seharusnya  tidak terjadi,  karena  hal  ini  mengindikasikan  bahwa terdapat  belanja  yang  belum  memiliki  sumber pendanaan  dari  Pendapatan.  Kegiatan  seperti  itu tidak  mungkin  dapat  direalisasikan.  Nilai  positif menunjukkan bahwa Kabupaten Kutai Kartanegara masih  memiliki  kemampuan  untuk  meningkatkan kegiatan melalui belanja daerah namun hal tersebut tidak dilakukan.

## KESIMPULAN Pendapatan
Pendapatan  Dalam  APBD  dianalisa  melalui Rasio  Pajak,  Pajak  Perkapita,  Ruang  Fiscal,  dan Rasio Ketergantungan Daerah, hasil penelitian dari tahun  2010  sampai  Tahun  2014  menunjukkan  dari empat  rasio  yang  digunakan  tiga  rasio  yaitu Rasio Pajak,  Pajak  Perkapita,  dan  Rasio  Ketergantungan Daerah  mengalami  perbaikan  sedangkan  Ruang Fiscal justru mengalami penurunan.
Kondisi  Ruang  fiscal semakin  menurun berarti  fleksibilitas  yang  dimiliki  oleh  pemerintah Kabupaten  Kutai  Kartanegara  untuk mengalo- kasikan  belanjanya  pada  kegiatan-kegiatan  yang menjadi  prioritas  daerah,  seperti  alokasi  pemba- ngunan infrastruktur daerah.

## Belanja
Belanja  dalam  APBD  dianalisa  mengunakan empat  rasio  yaitu  Rasio  Belanja  Pegawai  terhadap
Total  Belanja  Daerah,  Rasio  Belanja  Modal Terhadap  Total  Belanja  Daerah,  Rasio  Belanja Modal  terhadap  Jumlah  Penduduk,  Rasio  Belanja Bantuan Sosial Terhadap Total Belanja Daerah.
Trend  Kutai  Kartanegara  Rasio  Belanja Pegawai  cenderung  naik,  namun  masih  dibawah rata-rata  nasional  dan  rata-rata  Provinsi.  Trend kenaikan  belanja  pegawai  disebabkan  terutama akibat  bertambahnya  jumlah  pegawai,  bertam- bahnya  pegawai  yang  naik  pangkat  sehingga  basis gaji  mengalami  kenaikan,  dan  kebijakan  tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai.
Rasio  Belanja  Modal  tahun  2014  secara nasionalsebesar 25,86%, jauh dibawah rasio belanja modal Kabupaten Kutai Kartanegara. Secara umum terlihat  lebih  baik,  namun  hal  ini  belum memperhitungkan kebutuhan infrastruktur Kabupaten. Dengan luas wilayah daratan 27.263,10 Km2 tentu  membutuhkan  belanja  modal  yang sangat banyak.
Trend rasio Belanja Modal  Terhadap Jumlah Penduduk    memiliki  kecenderungan  naik,  dalam  5 tahun  terakhir  tahun  2013  memiliki  rasio  belanja modal paling besar yaitu Rp 6.250.234,92 per jiwa, namun  turun  kembali  pada  tahun  2014  hanya sebesar Rp 3,869,055.88 per jiwa.
Rasio  Belanja  Bantuan  Sosial  Kabupaten Kutai  Kartanegara  pada  tahun  2014  diatas  rasio Nasional  maupun  rasio  Kalimantan  Timur,  namun dari  tahun  ke  tahun  memiliki  kecenderungan menurun.

## Pembiayaan
Analisis  Pembiayaan  Menggunakan  Analisis Surplus/Defisit  Dan  Pembiayaan  Daerah.  Rasio surplus/defisit  menunjukan  bahwa  kecuali  tahun 2012  menunjukan  nilai  yang  positif.  Nilai  positif menunjukkan bahwa Kabupaten Kutai Kartanegara masih memiliki  kemampuan  untuk  meningkatkan kegiatan melalui belanja daerah namun hal tersebut tidak dilakukan.

## DAFTAR PUSTAKA
Bank Indonesia, 2014, Dana Pemerintah Daerah di Perbankan.
Kementerian  Keuangan,  Deskripsi  dan  Analisis
APBD tahun 2014, 2013, 2012, Mankiw, Gregory, http://gregmankiw.blogspot.com/2010/ 03/taxes-per-person.html.
Peraturan  Daerah  Nomor  18  Tahun  2011 Tentang Restribusi Jasa Usaha;
Peraturan  Daerah  Nomor  19  Tahun  2011 Tentang Restribusi Perijinan Tertentu;
Peraturan  Daerah  Nomor  2  Tahun  2011  Tentang Pajak Daerah;
Peraturan  Daerah  Nomor  21  Tahun  2011 Tentang Restribusi Izin Tertentu;
Peraturan Menteri Dalam  Negeri Nomor 32 Tahun 2011  tentang  Pedoman  Pemberian Hibah  dan  Bantuan  Sosial  Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan  Belanja  Daerah,  sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.07/2013 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Daerah,  dan Batas  Maksimal  Kumulatif  Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2014.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  28  Tahun  2009 Tentang Pajak Dan Restribusi Daerah.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  55  Tahun  2005 tentang Dana Perimbangan.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  58  Tahun  2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Republik  Indonesia,  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Sugiyono, 2009, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, CV.Alfabeta, Bandung.
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2004  tentang Perbendaharaan Negara.
Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2003  tentang Keuangan Negara.
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintah Daerah.
Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang Pemerintah Daerah.
Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004  tentang
Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah Daerah.