## PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA
Adi Prananto * 1
1 Praktisi Arsitektur
Info artikel : diterima tanggal : 11 November 2011, diterbitkan tanggal 05 Desember 2011

## Abstrak
Pedagang  kaki  lima merupakan pedagang  yang “nomaden” karena mereka tidak mempunyai tempat  yang tetap  dalam  berjualan.  Pedagang  jenis  ini  seringkali  berpindah-pindah  tempat  dalam  menjajakan dagangannya.  Pedagang  jenis  ini  termasuk  dalam  sektor  jasa  informal  dan  mempunyai  ketangguhan  dan keuletan  dalam  menjajakan  dagangannya.  Namun  pedagang  kaki  lima  ini  dalam  kenyataannya  sering  kali terlibat konflik dengan pihak pemerintah daerah setempat. Pedagang jenis ini sering kali dianggap membuat kekumuhan dan kekotoran suatu wilayah kota. Akibatnya tak jarang terjadi ketegangan antar pihak pemerintah dengan pihak pedagang kaki lima.
Kata Kunci : pedagang kaki lima,

## Abstract
PKL are “nomadic” traders because they do not have a fixed place to sell. This type of trader often changes places in selling his wares. This type of trader is included in the informal service sector and has the toughness and  tenacity  in  selling  his  wares.  However,  these  street  vendors  often  get  involved  in  conflicts  with  local governments. This type of trader is often seen as making the city area dirty and dirty. As a result, there is often tension between the government and the street vendors.
Key words: street vendors,

## PENDAHULUAN
Pada daerah tertentu sering terjadi penggusuran-penggusuran terhadap Pedagang kaki lima oleh pihak Pemerintah Daerah setempat, di lain daerah pihak Pemerintah Daerah sering dipusingkan oleh “ulah”pedagang kaki lima yang sering kali “sulit diatur”.  Sebenarnya  kalau  diperhatikan  secara seksama  tidak  semua  aktifitas  dari  pedagang  kaki lima ini membawa dampak yang buruk. Ada sisi-sisi positif  dari  aktifitas  mereka  yang  harus  dibina  dan dikembangkan.
Seperti telah dikatakan diatas bahwa pedagang jenis  ini  cukup  tangguh,  ini memang  terbukti  benar. Pada  saat  krisis  ekonomi  menimpa  negara  kita, pedagang  kaki  lima  masih  tetap  bertahan  dan cenderung  lebih  meningkat  dimana  pedagang- pedagang yang lain gulung tikar dan lebih ”memilih beristirahat” berjualan. Pedagang jenis ini juga dapat membuat  suasana  kota/daerah  dapat  tetap  “hidup” 24 jam. Malam hari dimana aktifitas pertokoan sudah tutup,  pedagang  kaki  lima  yang  berjualan  makanan masih  tetap  buka,  bisa  juga  baru  buka.  Aktifitas mereka tetap berjalan dan masih tetap ramai. Coba bayangkan  bila  suatu  kota  tidak  ada  aktifitas  pada malam harinya, dan kebetulan kita melewatinya, apa komentar  yang  terlontar  dari  mulut  kita.  Tentu  saja kita  mengatakan  kota  yang  kita  lewati  tersebut seperti  kota  yang  mati.  Bukankah  ini  sudah membentuk citra yang buruk terhadap suatu kota.
Dibagian  yang  lain,  kita  mengakui  bahwa keberadaan pedagang kaki lima membawa permasalahan tersendiri. Pedagang jenis ini memang  sulit  untuk  diatur.  Sering  kali  mereka meninggalkan  tempat  dagangan  mereka  dengan seeanaknya  saja.  Mereka  kurang  memperhatikan lingkungan sekitarnya, sehingga akan menimbulkan kesan  yang  tidak  tertib  dan  bisa  menyebabkan kurangnya  keindahan  dari  suatu  daerah  bahkan kota. Mereka juga sering kali berjualan di sembarang tempat  yang  mereka  anggap  strategis.  Sering  kali mereka  menggelar  dagangan  mereka  di  tempat- tempat  umum  yang  ramai,  seperti  di  trotoar-trotoar sekitar  pusat  pertokoan.  Hal  ini  sering  kali menyebabkan  area  trotoar  yang  sebenarnya diperuntukkan bagi pejalan kaki menjadi sempit dan jelas ini akan mengganggu kenyamanan pejalan kaki yang melewatinya. Akibatnya para pejalan kaki lebih memilih berjalan di tepi-tepi jalan, dan tentu saja ini menyebabkan  pengguna  kendaraan  menjadi  tidak nyaman.  Dampak  yang  terjadi  yaitu  kesemrawutan lalu lintas.
Aktifitas  pedagang  kaki  lima  ini  membawa dampak  positif  dan  negative.  Pemerintah  daerah setempat  sebagai  pihak  pengelola  kota  sebaiknya membina dan menata pedagang kaki lima lima agar aktifitas  yang  mereka  lakukan  ini  dapat  membawa kebaikan bagi kota yang bersangkutan, baik dari segi ekonomi, sosial dan lingkungan. Konflik-konflik yang
muncul  diantara  pihak  pemerintah  dan  pedagang kaki lima sebaiknya dapat diminimalisasi dan diganti dengan  hubungan  yang  saling  menguntungkan. Konflik yang ada sebaiknya segera diatasi agar tidak membawa dampak yang buruk baik bagi Pemerintah Daerah,  pihak  pedagang  kaki  lima  bahkan  bisa sampai kepada skala kota. Konflik-konflik  yang ada tentu saja harus dikaji dan dipelajari agar ditemukan solusi  yang  tepat.  Solusi  yang  terjadi  diharapkan dapat membawa kebaikan bagi semua pihak.
Untuk  mencari  solusi  yang  tepat  perlu  kiranya jika  diketahui  permasalahan  yang  menyebabkan terjadi  konflik  diantara  pihak  Pemerintah  Daerah dengan  pihak  pedagang  kaki  lima.  Permasalahan tersebut  yaitu  hubungan  yang  kurang  harmonis diantara  kedua  belah  pihak.  Pihak  pemerintah daerah  merasa  terganggu  dengan  adanya  aktifitas pedagang kaki lima yang menggelar dagangannya di sembarang  tempat  yang  mereka  anggap  strategis. Hal  ini  bisa  menyebabkan  kesan  yang  tidak  teratur dan  tidak  tertib  serta  bisa  keindahan  lingkungan. Sementara  di  pihak  yang  lain,  pedagang  kaki  lima sendiri  merasa  bahwa  dirinya  kurang  mendapat perhatian dan perlakuan yang baik dari pihak Pemda setempat padahal mereka  sudah  memenuhi kewajiban mereka dengan membayar retribusi yang dibebankan.
Hubungan yang kurang harmonis ini disebabkan  kedua  belah  pihak  kurang  dapat berkomunikasi  dengan  baik  sehingga  ide  atau keinginan dari tiap-tiap pihak tidak dapat dipertemukan.  Untuk  dapat  berkomunikasi  dengan baik  perlu  kiranya  jika  tiap-tiap  pihak  berupaya melakukan  tindakan  dan  langkah-langkah  yang sekiranya  dapat  menyelesaikan  masalah,  atau minimal mengurangi konflik yang ada.

## METODE
Kajian  literatur  digunakan  dalam  penulisan artikel  ini.  Literatur  digunakan  untuk  membahas suatu  masalah  dan  kemudian  mencoba  untuk menyelesaiakan permasalahan tersebut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Adapun langkah-langkah yang dapat diambil antara lain :
 Pihak Pemerintah
Sebagai  pihak  yang  mempunyai  wewenang  untuk mengatur  jalannya  pemerintahan  di  daerahnya dengan  lancar,  pihak  ini  memegang  peranan  yang begitu besar terhadap penataan pedagang kaki lima di wilayahnya. Langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, antara lain :
1.  Membuat Peraturan Daerah
Peraturan  daerah  yang  berkaitan  dengan penataan pedagang kaki lima mempunyai fungsi yang sangat vital untuk mengurusi permasalahan yang  berkaitan  dengannya. Peraturan  daerah  ini  dapat  dipakai  pemerintah daerah sebagai senjata dalam menata pedagang kaki  lima.  Peraturan  daerah  dijadikan  legalitas,
sehingga  tindakan  pemerintah  daerah  yang sesuai dengan peraturan daerah tersebut bukan merupakan suatu pelanggaran. Dalam peraturan daerah  tersebut  dibuat  aturan-aturan  yang berkaitan  dengan  pedagang  kaki  lima,  seperti hak dan kewajiban  pedagang kaki lima, sanksi- sanksi  yang  ada,  wilayah-wilayah  yang  bebas pedagang  kaki  lima,  waktu  berjualan  dan  lain- lain.
Wilayah bebas pedagang kaki lima dimaksudkan sebagai  suatu  wilayah  lingkungan  yang  bersih dari  pedagang  kaki  lima.  Wilayah  yang  bisa dimasukkan  dalam  kategori  ini  yaitu  daerah bantaran  sungai,  daerah  sepanjang  rel  atau tempat-tempat  lain  sesuai  dengan  kondisi  dan situasi daerah setempat..
Wilayah-wilayah yang bebas pedagang kaki lima perlu  untuk  dimasukkan  dalam  peraturan daerah,  dengan  tujuan  agar  pemerintah  dapat dengan  segera  menegur  dan  membongkarnya jika  ada  pedagang  yang  mendirikan  tempat dagangan di daerah tersebut untuk berjualan. Mengapa  demikian?  Karena  jika  dibiarkan  saja dan tidak segera di bongkar, kemungkinan besar pedagang  lainnya  akan  ikut-ikutan  untuk mendirikan tempat dagangan di daerah sekitarnya,  dan  akhirnya  akan  bertambah banyak. Kondisi yang demikian akan mempersulit  bagi  pemerintah  untuk  mengatur dan menata pedagang yang ada.
2.  Membentuk  Badan  yang  mengurusi  Pedagang kaki lima Pemerintah sudah perlu kiranya untuk membentuk  suatu  badan  atau  instansi  yang mengurus  soal  pedagang  kaki  lima.  Instansi  ini bertugas mendata keberadaan jenis-jenis pedagang kaki lima yang ada. Tugas utama dari instansi  ini  yaitu  melakukan  penataan  terhadap keberadaan pedagang kaki lima baik yang sudah ada  maupun  yang  direncanakan  (  bisa  karena relokasi  ).  Instansi  ini  diharapkan  dapat  secara jeli  dan  teliti  dalam  membuat  menata  dan merelokasi  pedagang  kaki  lima  yang  ada. Jangan  sampai  penataan  justru  menambah persoalan-persoalan  baru,  seperti  pedagang yang  tidak  mau  dipindah  karena  takut  jika nantinya tempat yang ditinggalkan akan diisi oleh pedagang yang lainnya, atau persoalan berkurangnya  jumlah  pengunjung  yang  datang ke tempat relokasi karena daerah relokasi yang kurang strategis.
Keberadaan suatu tempat khusus yang dipergunakan oleh pedagang kaki lima memang selayaknya  diprioritaskan  dalam  perencanaan suatu wilayah. Karena hal tersebut minimal akan mengurangi  kesemrawutan  dan  pemandangan yang tidak menarik.
Tugas  lain  dari  instansi  ini  yaitu  secara  intensif membina dan menata pedagang kaki lima yang ada.  Instansi  ini  diharapkan  dapat  megetahui masalah-masalah yang ada pada pedagang kaki
lima, seperti masalah pengadaan air, mengatasi menumpuknya sampah, dan lain-lain.
Sebagai  contoh,  untuk  mengatasi  masalah  air, instansi  ini  dapat  berkoordinasi  dengan  PDAM setempat  mengurusi  penyediaan  air  bersih, terutama  untuk  pedagang  yang  bergerak  di bidang  jasa  makanan.  Instansi  ini  dapat  pula berkoordinasi  dengan  pihak  Kecamatan  dan Kelurahan setempat dalam mengurusi pedagang kaki lima yang ada dilokasi wilayahnya masing- masing.  Diharapkan    dengan  dukungan  dari berbagai pihak yang berkompeten permasalahan  mengenai  pedagang  kaki  lima dapat  secara  maksimal  teratasi.  Adapun  jika instansi  yang mengurus  tentang pedagang kaki lima  bukan  suatu  instansi  yang  berdiri  sendiri maka  akan  lebih  baik  jika  masalah  pedagang kaki  lima  ini  dimasukkann  dalam  instansi  yang mengurusi masalah pasar, karena antara pasar dengan  pedagang  kaki  lima  masih  mempunyai kaitan.
 Pihak Pedagang
Bagi  pihak  pedagang  kaki  lima  ada  baiknya  jika mereka  membentuk  paguyuban  sesama  Pedagang Kaki  Lima.  Membentuk  paguyuban  merupakan langkah yang efektif dalam rangka untuk menampung  aspirasi-aspirasi  tiap-tiap  pedagang kaki  lima  yang  ada.  Paguyuban  tersebut  dapat dibentuk oleh pedagang kaki lima yang berada dalam satu lokasi, misalnya paguyuban pedagang kaki lima Alun-alun. Paguyuban ini dapat membentuk pengurus  yang  tugasnya  menampung  aspirasi- aspirasi para anggotanya.
Paguyuban ini secara garis besar mempunyai dua kegiatan  yang harus dilakukan yaitu : 1.  Kegiatan Intern paguyuban
Paguyuban  ini  mempunyai  kegiatan  ke  dalam yaitu  konsolidasi  agar  paguyuban  ini  kompak dan solid. Hal ini menjadi tugas pengurus dalam mengatur anggota-anggotanya agar tetap menuruti  peraturan  yang  ada.  Dengan  kondisi yang  kompak  dan  solid  program  kegiatan  yang ada dapat terlaksana dan bila terjadi permasalahan  dapat  segera  teratasi.  Secara pokok  tentu  saja  mereka  ingin  tetap  dapat berjualan bahkan kalau bisa omzet yang mereka peroleh dapat meningkat. Hal seperti inilah yang seharusnya  mereka  pikirkan  secara  bersama- sama agar mereka dapat maju.
Dibawah ini ilustrasi yang dapat dipakai sebagai sebuah alternative solusi.
Semisal  paguyuban  pedagang  makanan  yang berada di alun-alun.
Diasumsikan  lingkungan  alun-alun  tempat berjualan yang ada sebagai sebuah lingkungan  binaan  yang  berfungsi  sebagai sebuah  tempat  berdagang  atau  sebuah pasar,  walau  tidak  permanent,  karena digunakan  hanya  saat  tertentu.  Sebagai
sebuah  kelompok  paguyuban  yang  telah terbentuk  lebih  baik  jika  tiap-tiap  pedagang menyadari  tanggung  jawabnya  masing- masing, seperti menjaga kebersihan sekitar tempat  dagangannya.  Kemudian  letak  atau posisi  tempat  berjualan  yang  ada  secara musyawarah  diatur  sehingga  terlihat  rapi dan  teratur.  Yang  tidak  kalah  penting  yaitu pencapaian  dan  sirkulasi  yang  ada  tidak semrawut, dimana setiap pedagang mempunyai  akses  untuk  dicapai  secara mudah  oleh  pengunjung.  Sehingga  kesan yang  terpancar  dari  luar  adalah  kerukunan, kebersamaan  dan  kebersihan  di  dalam suatu  komunitas  pedagang  kaki  lima. Sehingga  citra  yang  tertangkap  adalah gambaran  yang  baik.  Hal  ini  merupakan suatu  point  tersendiri  yang  bisa  digunakan sebagai daya jual untuk menarik pengunjung yang lewat di sekitar lingkungan tersebut.
2.  Kegiatan ke luar paguyuban Selain mempunyai
kegiatan intern,
paguyuban pedagang sebaiknya juga memiliki  kegiatan  yang  bersifat  ke  luar. Sebagai  pedagang  tentu  saja  mereka  ingin tetap  dapat  berjualan  yang  mereka  rasa dapat memberikan penghasilan yang cukup. Untuk mewujudkan keinginan tersebut akan lebih baik jika paguyuban tersebut sering kali bertukar  pikiran kepada  Pemerintah  daerah setempat, bisa lewat instansi yang bersangkutan  agar  mereka  tidak  dipindah- pindah tetapi dibina secara baik agar dapat berkembang. Bahkan kalau mampu  mereka sebaiknya ikut memberikan sumbang saran kepada pemerintah daerah setempat mengenai  solusi  aktif  dalam  penataan pedagang kaki lima dalam kaitannya dengan masalah ekonomi, sosial dan lingkungan.
 Pihak-pihak lain
Disamping  pihak  pemerintah  daerah  dan  pihak pedagang  kaki  lima,  perlu  adanya  pihak-pihak  lain yang sekiranya perlu untuk memikirkan permasalahan  pedagang  kaki  lima  ini.  Pihak-pihak tersebut, antara lain :
1.  Pihak arsitek dan perencana kota
Sebagai  pihak  yang  banyak  tahu  tentang perkotaan,  akan  lebih  baik  jika  pihak  ini  ikut memberikan sumbang saran kepada Pemerintah daerah setempat untuk menyelesaikan permasalahan  yang  ada.  Dengan  ilmu  yang dimiliki para perencana kota dapat memberikan ide  tentang  peruntukan  lahan  yang  bisa digunakan  oleh  pedagang  kaki  lima  dan  lahan yang  harus  bebas  pedagang.  Juga  para perencana  kota  dapat  memberikan  ide  tentang konsep-konsep penataan yang dijabarkan dalam suatu bentuk lingkungan binaan untuk pedagang kaki lima. Para arsitek ini juga dapat memberikan masukan  tentang  keindahan  kepada  pedagang
sehingga  para  pedagang  senantiasa  tetap memperhatikan  keindahan  kota.  Ini  menjadi tantangan  bagi  para  arsitek  yang  telah  dibekali ilmu  dan  ketrampilan  merancang  untuk  dapat merancang secara kreatif tenda-tenda pedagang kaki  lima  yang  berpenampilan  anggun,  mudah dibongkar  pasang  sehingga  tercipta  suasana lingkungan  yang  bersih,  akrab  dan  dapat memperkuat citra suatu kawasan.
2.  Pihak sponsor Yang dimaksud dengan pihak sponsor yaitu pihak  ketiga  yang  mempunyai  perhatian terhadap permasalahan pedagang kaki lima. Pihak  ini  dapat  merupakan  perorangan maupun  suatu  lembaga/perusahaan.  Pihak ketiga  ini  dalam  kapasitasnya  sebagai pemerhati  dapat  memberikan  bantuan  atau bentuk  kerja  sama  yang  sekiranya  dapat bermanfaat  bagi  kedua  belah  pihak.  Dapat dicontohkan dalam hal ini yaitu adanya suatu bantuan pengadaan tenda dagangan kepada  pihak  pedagang  kaki  lima.  Dalam bantuan itu pihak sponsor dapat mencamtumkan logo
atau
nama lembaganya/perusahaannya di dalam tenda tersebut.  Sehingga  diharapkan  dari  kedua belah  pihak  mendapatkan  manfaat  dari adanya  tenda  tersebut,  dimana  pihak pedagang mendapatkan tenda secara gratis sedangkan pihak sponsor dapat berpromosi melalui  tenda  yang  ada.  Tenda-tenda  yang direncana dapat dibongkar pasang tersebut diharapkan dapat menciptakan suatu pemandangan  yang  atraktif  yang  muncul  di saat-saat tertentu, seperti pada saat malam hari. Bantuan dari sponsor dapat juga dalam bentuk  yang  lain,  tetapi  intinya  suatu bantuan yang ada tidak merugikan di kedua belah pihak.
3.  Pihak Masyarakat Masyarakat  di  dalam  hal  ini  dimaksudkan sebagai  pihak  yang  berkaitan  dengan pedagang  kaki  lima  baik  secara  langsung maupun  tidak  langsung.  Masyarakat  dalam hal  ini  merupakan  pihak  yang  mendapat dampak  yang  positif  maupun  negative  dari keberadaaan  pedagang  kaki  lima  tersebut. Bisa  jadi  mereka  adalah  konsumen  dari pedagang tersebut, atau sebaliknya mereka adalah “saingan” dalam usaha mendapatkan tempat,  seperti  para  pejalan  kaki  yang merasa tempatnya “dirampas” oleh pedagang  kaki  lima.  Peran  masyarakat dalam  menyelesaikan  masalah  pedagang kaki  lima  sangat  dibutuhkan.  Mereka sebagai  warga  kota  sudah  selayaknya  juga memikirkan  nasib  kota  mereka  sehingga  di dapat  kota  yang  nyaman  dan  indah.  Dari sumbang  saran  masyarakat  ini  diharapkan
ada  masukan-masukan  baru  yang  dapat dijadikan alternative solusi yang baik.

## KESIMPULAN
Masalah  penataan  pedagang  kaki  lima  merupakan masalah yang tidak dapat dianggap sepele. Satu sisi mereka adalah asset pemerintah daerah yang dapat memberikan konstribusi dalam pemasukan pendapatan daerah, tetapi di sisi yang lain pedagang kaki lima ini membawa masalah tentang ketertiban, keindahan  dan  kenyamanan  suatu  wilayah  bahkan skala  kota.  Untuk  itu  perlu  adanya  hubungan  yang baik diantara pihak-pihak yang saling berkait. Pihak pemerintah dan pihak pedagang kaki lima harus aktif dalam  mengadakan  langkah-langkah  yang  nyata  di dalam menyelesaikan penataan pedagang kaki lima. Masyarakat  sebagai  pihak  yang  terkena  dampak juga  sebaiknya  turut  aktif  memberikan  masukan- masukan  kepada  pemerintah  daerah  setempat, begitu  pihak-pihak  yang  menaruh  minat  terhadap permasalahan  ini.  Semoga  kerja  sama  yang  baik diantara  mereka  semua  dapat  menyelesaikan masalah  yang  ada  atau  minimal  mengurangi permasalahan yang ada.

## DAFTAR PUSTAKA
Eko  Budihardjo.  ed.  Arsitektur  Pembangunan  dan Konservasi,  penerbit  Djambatan,  Jakarta 1997.
Majalah Konstruksi. No.255-Juli-B, 1997 Harian Koran Kompas, Rabu 31 Juli 2002.