## JURNAL KOMUNIKASI HUKUM
Volume 7 Nomber 1, Februari 2021 P-ISSN: 2356-4164, E-ISSN: 2407-4276 Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja
Tantangan Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif di Era Revolusi Industri 4.0
Hari Sutra Disemadi 1 , Cindy Kang 2
1 Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Indonesia. E-mail : hari@uib.ac.id
1 Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Indonesia. E-mail : 1851079.cindy@uib.edu
Info Artikel

## Abstract
Masuk: 23 Desember 2020 Diterima: 1 Januari 2021
Terbit:  5 Februari 2021 Keywords:
IPR, Industrial Revolution 4.0, Creative Economy
Currently, the world  is  facing  changes  in  the industrial world which can be called the Industrial Revolution  4.0,  and  this  phenomenon  has  a significant impact on industrial life, namely in the form  of  rapid  technological  developments.  The rapid development of technology has resulted in a new  term  ‘creative  economy’  in  which  creativity and  human  thinking  are  applied.  Intellectual Property Rights play a very important role in the creative economy, and the state must provide legal protection  for  intellectual  property  as  a  form  of appreciation to creators/inventors for their efforts and hard work in producing new innovations, and minimizing the occurrence of intellectual property rights  violations.  However,  in  practice,  there  are several challenges and difficulties in enforcing laws related to intellectual property rights in Indonesia. This  scientific  journals  uses  normative  research methods,  based  on  written  regulations  and literature  studies  that  examine  aspects  of  theory, structure,  and  legal  explanations.  The  main problems  that  occurs  in  Indonesia  is  the  lack  of public=  awareness  and  education  regarding intellectual property, and this problem can be the root  of  other  problems.  The  protection  of intellectual  property  rights  in  Indonesia  not  only provides a sense of security and legal certainty for creators/inventors, but also provides a
psychological impact and increases the enthusiasm of creators/inventors to continue to innovate.

## Abstrak
Kata kunci: HKI, Revolusi Industri 4.0, Ekonomi Kreatif
Corresponding Author:
Hari Sutra Disemadi, E-mail: hari@uib.ac.id Saat  ini  dunia  tengah  menghadapi  perubahan dalam  dunia  industri  yang  bisa  disebut  dengan istilah  Revolusi  Industri  4.0,  dan  fenomena  ini memberikan  dampak  yang  cukup  signifikan dalam  kehidupan  industrial,  yaitu  berupa perkembangan teknologi yang pesat. Perkembangan teknologi yang pesat mengakibatkan  munculnya  istilah  baru  yaitu ‘ekonomi kreatif’ yang mengandalkan kreativitas serta  daya  pikir  manusia  dalam  penerapannya. Hak  Kekayaan  Intelektual  berperan  sangat penting dalam ekonomi kreatif, dan negara harus memberikan perlindungan hukum bagi kekayaan intelektual sebagai bentuk apresiasi kepada para pencipta/penemu atas upaya dan kerja kerasnya dalam  menghasilkan  inovasi  baru,  serta meminimalisir terjadinya pelanggaran kekayaan intelektual.  Namun  pada  prakteknya,  terdapat beberapa  tantangan  dan  kesulitan  dalam menegakkan hukum terkait kekayaan intelektual yang ada di Indonesia. Penulisan jurnal ilmiah ini menggunakan  metode  penelitian  normatif, berdasarkan  peraturan-peraturan  tertulis  dan studi  kepustakaan  yang  mengkaji  aspek  teori, struktur, serta penjelasan hukum. Permasalahan utama  yang  terjadi  di  Indonesia  adalah kurangnya  kesadaran  serta  edukasi  masyarakat mengenai kekayaan intelektual, dan permasalahan  ini  dapat  menjadi  akar  dari permasalahan-permasalahan lain yang terjadi di Indonesia. Dengan adanya perlindungan kekayaan  intelektual  di  Indonesia  tidak  hanya memberikan  rasa  aman  dan  kepastian  hukum bagi  para  pencipta/penemu,  namun  juga memberikan dampak psikologis dan meningkatkan semangat dari para
pencipta/penemu  untuk  terus  melakukan inovasi.
@Copyright 2021.

## A. PENDAHULUAN
Saat  ini  dunia  tengah  menghadapi  perubahan  dalam  dunia  industri  yang bisa disebut dengan istilah Revolusi Industri 4.0. Kata “Revolusi” dapat diartikan sebagai “perubahan yang cukup mendasar dalam suatu bidang”. Revolusi berarti perubahan yang memberikan dampak besar dalam tata cara kehidupan. Disebut Revolusi Industri 4.0, karena revolusi ini merupakan revolusi ke-4 (empat) yang terjadi  dalam  sejarah  perkembangan  industri.  Revolusi  Industri  4.0 memungkinkan  manusia  dalam  kehidupan  sehari-hari  terutama  dalam  dunia industri untuk menerapkan sistem automatisasi, yaitu penerapan teknologi dan mesin  sehingga  tidak  memerlukan  tenaga  manusia  dalam  pengaplikasiannya (Arbar, 2019).
Fenomena ini memberikan dampak yang cukup signifikan dalam kehidupan industrial, baik berupa dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positif yang dirasakan sejak terjadinya revolusi industri 4.0 adalah kemajuan teknologi yang sangat pesat sehingga mempermudah akses informasi dan telekomunikasi. Selain  itu,  dengan  adanya  Revolusi  Industri  4.0  juga  dapat  meningkatkan efektifitas  dan  efisiensi  dalam  memproduksi  suatu  barang  atau  jasa  di  dunia industri serta menekan biaya produksi sehingga lebih murah (Binus University, 2020).  Namun,  dengan  kemudahan  yang  diberikan  oleh  sistem  automatisasi tersebut,  dampak  negatif  yang  terjadi  adalah  tidak  dibutuhkannya  lagi  tenaga kerja  manusia  dan  tergantikan  oleh  teknologi  mesin,  sehingga  meningkatkan angka pengangguran dan daya saing yang tinggi dalam dunia kerja. Co-Founder dari  Bukalapak,  Fajrin  Rasyid  mengatakan  bahwa  dengan  adanya  Revolusi Industri 4.0 ini dapat menghilangkan 800 juta lapangan kerja di seluruh dunia karena diambil alih oleh robot (Yadika, 2019).
Peran  teknologi  di  era  revolusi  industri  4.0  sangatlah  besar  bagi  dunia industri. Guna mencapai efektifitas dalam menciptakan produk yang berkualitas tinggi dan tidak kalah saing, teknologi informasi dan komunikasi dimanfaatkan dengan sepenuhnya. Terdapat 9 jenis teknologi yang akan menjadi pilar utama dalam mengembangkan sistem automatisasi dalam dunia industri, yaitu Big Data and  Analytics,  Autonomous  Robot,  Simulation,  Internet  of  Things  (IOT),  System Integration,  Augmented  Reality,  Cloud  Computing,  Additive  Manufacturing, dan Cyber Security ( Olla, 2019). Teknologi-teknologi ini akan semakin berkembang dan  diterapkan  dalam  dunia  perindustrian,  dan  membawa  perubahan  dalam segala sektor industri.
Pemerintah  Indonesia  merancang  dan  meresmikan  roadmap  (peta  jalan) Making  Indonesia  4.0 dengan  tujuan  untuk  menambah  nilai  dan  daya  saing industri manufaktur dalam skala global. Roadmap ini akan berfokus pada lima sektor manufaktur, antara lain industri makanan dan minuman, tekstil, pakaian, otomotif, kimia, serta elektronik (Satya, 2018). Pemilihan kelima sektor tersebut sudah melalui berbagai pertimbangan dan dilihat dari berbagai aspek termasuk ukuran Produk Domestik Bruto (PDB) serta potensi dan dampaknya terhadap industri lain. Dengan berfokus kepada lima sektor utama ini, diharapkan dapat memberikan efek yang signifikan dalam aspek persaingan secara global (Satya, 2018).
Seiring dengan perkembangan Revolusi Industri 4.0 dan era digital di abad ke-21,  teknologi  tidak  hanya  bermanfaat  bagi  dunia  industri,  namun  juga berperan  sangat  besar  dalam  segala  aspek  termasuk  kehidupan  sehari-hari. Teknologi  mulai  menjadi  kebutuhan  masyarakat  dan  mengakibatkan penggunaan  teknologi  meningkat  tajam,  contohnya  adalah  penggunaan smartphone,  internet,  wifi , laptop, dan  lain-lain.  Teknologi  terbagi  menjadi beberapa  jenis  berdasarkan  penerapannya,  yaitu  teknologi  komunikasi, teknologi  industri,  teknologi  perencanaan,  teknologi  kesehatan,  teknologi olahraga,  teknologi  transportasi,  teknologi  rumahan,  teknologi  sains  praktik, teknologi kemiliteran, dan teknologi rekreasi (Putri, 2018).
Pada  dasarnya,  teknologi  berfungsi  untuk  memberi  kemudahan  pada manusia  dalam  menjalankan  kehidupan  sehari-hari.  Teknologi  dapat meningkatkan  efisiensi  serta  efektifitas  sehingga  memudahkan  pekerjaan manusia.  Berbagai  aktivitas  yang  sebelumnya  harus  dilakukan  menggunakan tenaga manusia dapat diatasi dan dipermudah dengan adanya tenaga mesin dan teknologi yang relatif lebih cepat dibandingkan menggunakan tenaga manusia yang manual. Teknologi akan terus berkembang dan perkembangan teknologi ini sangat berdampak kepada perekonomian suatu negara. Pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat bertambah seiring dengan perkembangan teknologi dalam negara  tersebut.  Perkembangan  teknologi  telah  memberikan  dampak  yang cukup  signifikan  terhadap  fenomena  industrialisasi  sehingga  memicu pertumbuhan  ekonomi  dalam  suatu  negara.  Investasi  secara  besar-besaran dapat terjadi karena kemajuan teknologi yang telah meningkatkan kemampuan produktivitas  dalam  dunia  industri.  Kemajuan  teknologi  diperkirakan  akan memberikan dampak lebih dari 65% dalam pembangunan ekonomi dunia di era global (Radhi, 2010).
Gelombang Revolusi Industri 4.0 mempengaruhi perkembangan berbagai aspek  seperti  teknologi  informasi  dan  mendisrupsi  berbagai  aspek  kehidupan seperti ekonomi, hal ini ditandai dengan munculnya istilah baru yaitu “ekonomi kreatif” yang pertama kali diungkapkan oleh John Howkins dalam bukunya yang berjudul The Creative Economy: How People Make Money from Ideas. Konsep dari ekonomi  kreatif  adalah  aktivitas  perekonomian  di  era  ekonomi  baru  yang
mengutamakan  sumber  daya  manusia  berupa  kreativitas  dan  inovasi  sebagai faktor  utama  dalam  memajukan  perekonomian.  Konsep  ekonomi  kreatif  ini terbukti  sangat  mempengaruhi  kemajuan  dan  perkembangan  ekonomi,  dapat dilihat dari jumlah persentase kenaikan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,49% dibandingkan sektor-sektor lainnya (Kementrian Perindustrian, 2017).
Ekonomi  kreatif  dapat  meningkatkan  inovasi  di  berbagai  bidang  dan mengasah kreativitas dari masyarakat sehingga menciptakan persaingan usaha yang  sehat  dan  mengurangi  angka  pengangguran.  Pada  dasarnya,  usaha  di bidang  ekonomi  kreatif  merupakan  usaha-usaha  yang  bergerak  dengan mengandalkan  kreatifitas  dan  inovasi  dari  pengusahanya,  contohnya  adalah usaha  yang  bergerak  di  bidang  periklanan  ( advertising) ,  kerajinan  tangan ( crafting) , desain ( design), fesyen (fashion), musik, televisi (broadcasting), video, film, fotografi, dan lain-lain (Ayunda, 2020).
Ekonomi kreatif dinilai akan dikendalikan oleh Hak Kekayaan Intelektual (HKI)  seperti  hak  paten,  hak  cipta,  hak  merek, royalty ,  dan  desain  industri. Kekayaan  Intelektual  berperan  sangat  penting  dalam  era  ekonomi  kreatif. Karena usaha di bidang ekonomi kreatif sangat mengandalkan kreativitas dari sumber  daya  manusia  (SDM),  maka  akan  memunculkan  inovasi-inovasi  baru baik berupa teknologi, desain, karya seni, dan lain-lain. Inovasi-inovasi tersebut harus  didaftarkan  HKI-nya  agar  para  penemu/pencipta  mendapatkan perlindungan  hukum  atas  hasil  invensi/ciptaannya  (Alfons,  2018).  HKI merupakan  hak  eksklusif  yang  diberikan  oleh  negara  kepada  seseorang  yang telah  menghasilkan  suatu  karya  atau  penemuan  baru,  dan  bersifat  sebagai “ umbrella  term” atau  payung  hukum  bagi  beragam  jenis  kekayaan  intelektual yang  ada.  Terdapat  beberapa  jenis  HKI  yaitu  hak  paten,  hak  merek,  desain industri, indikasi geografis, varietas tanaman, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, hak cipta, lisensi, dan waralaba.
HKI  merupakan  bentuk  apresiasi  yang  diberikan  oleh  negara  atas  kerja keras serta pemikiran dari orang yang menghasilkan karya atau penemuan baru, sehingga  berhak  mendapatkan  hak  eksklusif  serta  perlindungan  hukum (Achmad & Roisah, 2020). Hak eksklusif yang dimaksud dalam hal ini adalah hak bagi para penemu/pencipta untuk melaksanakan atau melarang orang lain tanpa persetujuannya  untuk  membuat,  memakai,  mengekspor,  mengimpor,  menjual, maupun mengedarkan suatu ciptaan/invensi. Namun dalam prakteknya, masih banyak permasalahan dan tantangan dalam menegakkan hukum terkait HKI di Indonesia terutama dalam era revolusi industri 4.0.

## METODE PENELITIAN
Penulisan  jurnal  ilmiah  ini  menggunakan  metode  penelitian  hukum normatif  (Jaya,  2020),  berdasarkan  peraturan-peraturan  tertulis  dan kepustakaan lain yang mengkaji aspek teori, struktur, serta penjelasan hukum terkait penelitian ini. Data yang diperoleh dari penulisan jurnal ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan.

## RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan paparan/uaraian di atas, permasalahan yang diangkat dalam penelitian  ini  adalah:  1).  Apa  saja  jenis-jenis  hak  kekayaan  intelektual  yang terdapat di Indonesia?; 2). Bagaimana implementasi perlindungan hak kekayaan intelektual  di  Indonesia?;  dan  3).  Apa  saja  tantangan  yang  dihadapi  dalam menegakkan perlindungan kekayaan intelektual terutama dalam pengembangan ekonomi kreatif di masa Revolusi Industri 4.0?

## B. PEMBAHSAN Jenis-Jenis Kekayaan Intelektual Yang Ada Di Indonesia
Gelombang Revolusi Industri 4.0 telah membawa cukup banyak perubahan, terutama di Indonesia. Faktor yang mempengaruhi terjadinya revolusi industri adalah penemuan atau teknologi baru yang dapat meningkatkan hasil produksi, contohnya  adalah  mesin  pemintal.  Dibutuhkan  kreatifitas  dan  daya  pikir manusia guna menciptakan karya maupun penemuan terbaru untuk mendukung aktivitas  industri  di  era  digitalisasi.  Negara  harus  memberikan  perlindungan hukum atas hasil karya atau temuan baru dengan cara memberikan hak eksklusif bagi  para  pencipta/penemu/pendesain,  dimana  para  pencipta/penemu  harus mendaftarkan  ciptaan/temuannya  ke  Direktorat  Jenderal  Hak  Kekayaan Intelektual (DJHKI).
Perlindungan  hukum  tersebut  diberikan  dengan  tujuan  untuk mengantisipasi terjadinya pelanggaran atas HKI, meningkatkan daya saing dalam era  perdagangan  bebas  sehingga  menciptakan  persaingan  usaha  yang  sehat, serta  menunjang  kegiatan  penelitian  ilmiah.  Terdapat  beberapa  teori  hukum yang mendasari perlindungan hukum terkait kekayaan intelektual, yaitu (Siregar & Sinurat, 2019): a. Reward theory , negara memberikan hak moral, hak ekonomi, dan  hak  eksklusif  bagi  para  pencipta/penemu/pendesain  sebagai  bentuk penghargaan  atas  upaya  dan  hasil  pemikiran  dari  para  pencipta/penemu tersebut;  b. Recovery  theory, para  pencipta/penemu/pendesain  yang  telah mengerahkan seluruh tenaga, waktu, dan biaya dalam menghasilkan kekayaan intelektual harus memperoleh kembali apa yang telah dikeluarkan; c. Incentive theory, para  pencipta/penemu/pendesain  berhak  mendapatkan  insentif  atas hasil  pengembangan  kreatifitas  yang  mereka  lakukan;  d. Risk  theory, diperlukannya  suatu  perlindungan  hukum  atas  kekayaan  intelektual  untuk mengantisipasi resiko-resiko yang akan terjadi seperti pembajakan, pencurian, dan  pelanggaran  HKI  lainnya;dan  e. Economic  growth  stimulus  theory, pembangunan  ekonomi  sangat  dipengaruhi  oleh  banyaknya  kekayaan intelektual yang dimiliki oleh suatu negara.
Indonesia  merupakan  salah  satu  negara  yang  turut  serta  meratifikasi “ Agreement  Establishing  the  World  Trade  Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)” yang mencakup “ Agreement on Trade  Related  Aspects  of  Intellectual  Property  Rights” (Perjanjian  TRIPs).
Ratifikasi  tersebut  membuat  Indonesia  memiliki  kewajiban  untuk  membuat pengaturan  mengenai  kekayaan  intelektual  berdasarkan  TRIPs AgreementI. Pengaturan mengenai Intellectual Property Rights atau biasa dikenal dengan HKI di  Indonesia  diatur  dalam  “Undang-Undang  No.  7  Tahun  1994  tentang Pengesahan  Agreement  Establishing  The  World  Trade  Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia”.
Pada dasarnya, HKI merupakan bentuk apresiasi dari negara kepada para pencipta/penemu/pendesain  dengan  cara  memberikan  hak  moral  dan  hak ekonomi  seperti  yang  tertera  dalam  Pasal  4  UU  Hak  Cipta  (“Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta”). Penjelasan mengenai hak moral telah tertera dalam Pasal 5 UU Hak Cipta yang menyebutkan “Hak moral sebagaimana dimaksud  dalam  pasal  4  merupakan  hak  yang  melekat  secara  abadi  pada  diri pencipta untuk : (a) Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada  salinan  sehubungan  dengan  pemakaian  Ciptaannya  untuk  umum;  (b) Menggunakan nama aslinya atau nama samarannya; (c) Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat; (e) Mengubah judul dan anak judul ciptaan;  dan  (f)  Mempertahankan  haknya  dalam  hal  terjadi  distorsi  Ciptaan, mutilasi  Ciptaan,  modifikasi  Ciptaan,  atau  hal  yang  bersifat  merugikan kehormatan diri atau reputasinya”.
Sedangkan penjelasan mengenai Hak Ekonomi telah tertera dalam Pasal 8 UU  Hak  Cipta  yang  menyebutkan  “hak  ekonomi  merupakan  hak  eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan”. Selain hak moral dan hak ekonomi, terdapat hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta/penemu/pendesain yaitu hak untuk melaksanakan atau melarang orang  lain  tanpa  persetujuannya  untuk  membuat,  memakai,  mengekspor, mengimpor, menjual, maupun mengedarkan suatu ciptaan/invensi. HKI secara garis besar terbagi menjadi 2 (dua) kategori, yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri.  Hak  kekayaan  industri  terbagi  lagi  menjadi  beberapa  bentuk  yaitu paten, merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, dan varietas tanaman.
Hak  cipta  diberikan  kepada  pencipta  yang  menghasilkan  karya  dalam bidang  ilmu  pengetahuan,  sastra,  dan  seni.  Di  Indonesia  undang-undang  yang mengatur mengenai hak cipta adalah UU Hak Cipta. Dalam Pasal 1 UU Hak Cipta dinyatakan bahwa “pencipta adalah seseorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri  atau  bersama-sama  menghasilkan  suatu  ciptaan  yang  bersifat khas dan pribadi”. Hak cipta bersifat otomatis, yang berarti perlindungan atas suatu  ciptaan  akan  langsung  muncul  sejak  ciptaan  tersebut  pertama  kali diwujudkan  dalam  bentuk  nyata  dan  tidak  memerlukan  pendaftaran. Pendaftaran hak cipta dalam hal ini hanya berfungsi sebagai dokumen formalitas dan  alat  bukti  di  pengadilan  jika  suatu  saat  terjadi  sengketa  terkait  ciptaan tersebut.
Selain  hak  cipta,  hak  paten  juga  merupakan  salah  satu  jenis  HKI  yang diberikan kepada penemu/inventor yang membuat suatu temuan/invensi baru dalam bidang teknologi. Menurut Pasal 1 UU Paten (“Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten”), yang dimaksud dengan inventor adalah “… seorang atau  beberapa  orang  yang  secara  bersama-sama  melaksanakan  ide  yang dituangkan ke dalam kegaitan yang menghasilkan invensi”. Penemuan/invensi dalam bidang teknologi merupakan keseluruhan pemecahan masalah tertentu di bidang teknologi yang dapat berupa proses, hasil produksi, penyempurnaan dan pengembangan  proses,  penyempurnaan  dan  pengembangan  hasil  produksi. Peraturan  mengenai  paten  terdapat  dalam  UU  Paten.  Paten  terbagi  menjadi  2 (dua) jenis yaitu paten biasa dan paten sederhana. Paten biasa diberikan untuk sebuah invensi yang baru, sedangkan paten sederhana diberikan untuk sebuah invensi hasil dari pengembangan invensi yang sudah ada sebelumnya.
Kemudian,  merek  merupakan  tanda  yang  digunakan  untuk mengklasifikasikan  dan  membedakan  suatu  produk  dengan  produk  lainnya dengan  tujuan  komersial  dan  perlindungan  konsumen.  Pengaturan  mengenai merek terdapat dalam “Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan  Indikasi  Geografis”  atau  UU  Merek  &  IG.  Fungsi  utama  dari  merek  adalah untuk  memudahkan  konsumen  dalam  mengidentifikasi  setiap  produk.  Merek terbagi  menjadi  2  (dua)  yaitu  merek  dagang  dan  merek  jasa.  Merek  dagang adalah  merek  yang  digunakan  pada  produk  berupa  barang,  sedangkan  merek jasa adalah merek yang digunakan untuk membedakan jasa-jasa sejenis lainnya. Selain  itu,  ada  yang  dinamakan  dengan  merek  kolektif,  yaitu  merek  yang digunakan pada barang dan jasa dengan karakteristik yang sama.
Lebih lanjut, Pasal 1 UU Merek & IG menyebutkan bahwa “pemakai indikasi geografis  adalah  pihak  yang  mendapat  izin  dari  pemegang  hak  atas  indikasi geografis  yang  terdaftar  untuk  mengolah  dan/atau  memasarkan  barang dan/atau  produk  indikasi  geografis.  Dokumen  deskripsi  indikasi  geografis adalah suatu dokumen yang memuat informasi, termasuk reputasi, kualitas, dan karakteristik barang dan/atau produk yang terkait dengan faktor geografis dari barang  dan/atau  produk  yang  dimohonkan  indikasi  geografisnya.”  Indikasi geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal dari suatu produk yang  memiliki  ciri  tertentu  dari  lingkungan  geografis  termasuk  faktor  alam, manusia,  atau  kombinasi  dari  dua  faktor  tersebut.  Indikasi  Geografis  diatur dalam UU Merek & IG.
Jenis HKI lainnya adalah, desain industri yang merupakan suatu kreasi yang memberikan kesan estetika pada suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan. Hal ini telah diatur dalam “Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000  tentang  Desain  Industri”.  Desain  Industri  harus  dapat  diproduksi  secara masal  dengan  hasil  yang  konsisten  untuk  menunjang  persaingan  usaha  dan meningkatkan  nilai  jual  suatu  produk.  Desain  industri  yang  tidak  dilindungi
adalah  desain  tersebut  bertentangan  dengan  peraturan  perundang-undangan yang berlaku, dan bertentangan dengan ketertiban umum.
Selain  desain  industri,  ada  yang  dinamakan  dengan  Desain  Tata  Letak Sirkuit  Terpadu  (DTLST),  yang  dimaksud  dengan  Desain  Tata  Letak  Sirkuit Terpadu adalah rancangan tiga dimensi dari berbagai elemen dalam pembuatan sirkuit  terpadu.  Mengenai  Desain  Tata  Letak  Sirkuit  Terpadu  diatur  dalam “Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2000  tentang  Desain  Tata  Letak  Sirkuit Terpadu”. Pasal 1 undang-undang ini menyebutkan “pendesain adalah seorang atau beberapa orang yang menghasilkan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu”. Jenis  HKI  lainnya  adalah,  rahasia  dagang  yang  diatur  dalam  “Undang- Undang  Nomor  30  Tahun  2000  tentang  Rahasia  Dagang”.  Rahasia  Dagang merupakan  informasi  di  bidang  teknologi  maupun  bisnis,  yang  memiliki  nilai ekonomi  dan  dijaga  kerahasiaannya  oleh  pemilik  Rahasia  Dagang.  Kemudian Varietas Tanaman yang juga merupakan objek HKI adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang memiliki karakteristik genotipe yang berbeda dari  genotipe  yang  sudah  ada  sebelumnya.  Peraturan  mengenai  Varietas Tanaman  diatur  dalam  “Undang-Undang  Nomor  29  Tahun  2000  tentang Perlindungan Varietas Tanaman”.
Implementasi Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia Terdapat dua cara sistem pendaftaran HKI, yaitu sistem konstitutif ( first to file ), dan sistem deklaratif ( first to use ). Sistem first to file berarti perlindungan hukum  atas  suatu  kekayaan  intelektual  akan  diberikan  kepada  pihak  yang pertama  kali  mengajukan  permohonan  pendaftaran  (Ridla,  2019).  Sistem  ini diterapkan dalam perlindungan Hak Paten, Hak Merek, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Varietas Tanaman. Sedangkan sistem first to use adalah  perlindungan  hukum  atas  kekayaan  intelektual  yang  diberikan  kepada pihak  pemegang  pertama  atau  pemakai  pertama  dari  kekayaan  intelektual tersebut. Jika terdapat pihak lain yang mengaku sebagai pihak yang seharusnya menjadi  pemegang  atas  kekayaan  intelektual  tersebut,  maka  beban pembuktiannya berada di pihak pertama yang harus membuktikan bahwa ialah pemakai pertama atas kekayaan intelektual tersebut. Sistem ini diterapkan pada hak  cipta  dan  rahasia  dagang.  Prinsip  dari  sistem first  to  use adalah  bahwa perlindungan hukum akan diberikan meskipun pencipta tidak mendaftarkannya ciptaannya (Asmara, Rahayu & Bintang, 2019). Pendaftaran hanya merupakan bentuk  dokumen  formalitas  dan  memberikan  kepastian  hukum  kepada pemegang kekayaan intelektual tersebut (Paramisuari & Purwani, 2019).
Terdapat  beberapa  unsur  yang  perlu  diperhatikan  dalam  sistem perlindungan  hukum  terkait  HKI.  Subjek  perlindungan  adalah  pemegang  HKI, baik perorangan maupun badan hukum (Prabandari, Hananto, Lestari & Roisah, 2020). Objek perlindungan adalah seluruh jenis kekayaan intelektual yang diatur oleh undang-undang (Hak Cipta, Hak Paten, Hak Merek, Desain Industri, Desain Tata  Letak  Sirkuit  Terpadu,  Rahasia  Dagang,  dan  Varietas  Tanaman).
Perlindungan  atas  HKI  hanyalah  bagi  kekayaan  intelektual  yang  terdaftar  dan dibuktikan dengan sertifikat pendaftaran, kecuali Undang-Undang menentukan lain.
Perlindungan  atas  kekayaan  intelektual  memiliki  jangka  waktu  yang berbeda, yaitu:
1. Jangka  waktu  perlindungan  atas  hak  cipta  adalah  seumur  hidup pencipta  ditambah  70  tahun  setelah  pencipta  meninggal  dunia, sebagaimana  yang  disebutkan  dalam  Pasal  58  UU  Hak  Cipta  yang menyebutkan “ … berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama  70  (tujuh  puluh)  tahun  setelah  Pencipta  meninggal  dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya ”;
2. Perlindungan  atas  hak  paten  sederhana  adalah  10  (sepuluh)  tahun berdasarkan Pasal 23 ayat 1 UU Paten yang berbunyi “paten sederhana diberikan  untuk  jangka  waktu  10  (sepuluh)  tahun  terhitung  sejak tanggal penerimaan”, dan perlindungan atas Hak Paten Biasa adalah 20 (dua puluh) tahun berdasarkan Pasal 22 ayat 1 UU Paten yang berbunyi “paten diberikan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan ” ;
3. Perlindungan  atas  hak  merek  adalah  10  (sepuluh)  tahun  dan  dapat diperpanjang setiap kali untuk masa yang sama. Hal ini telah disebutkan dalam  Pasal  35  UU  Merek  &  IG  yang  berbunyi  “merek  terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan”;
4. Perlindungan  atas  hak  desain  industri  adalah  10  (sepuluh)  tahun berdasarkan Pasal 5 UU Desain Industri yang berbunyi “Perlindungan terhadap  hak  desain  industri  diberikan  untuk  jangka  waktu  10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan”;
5. Dengan adanya unsur kerahasiaan dalam Rahasia Dagang, maka jangka waktu perlindungan atas Rahasia Dagang adalah tanpa batas mengacu pada UU Rahasia Dagang;
6. Perlindungan  atas  Hak  Desain  Tata  Letak  Sirkuit  Terpadu  adalah  10 (sepuluh) tahun sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 4 UU Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang berbunyi “(1) Perlindungan terhadap Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu diberikan kepada Pemegang Hak sejak  pertama  kali  desain  tersebut  dieksploitasi  secara  komersial dimanapun,  atau  sejak  tanggal  penerimaan,…(3)  Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan selama 10 (sepuluh) tahun”; dan
7. Perlindungan atas varietas tanaman adalah 20 (dua puluh) hingga 25 (dua puluh lima) tahun sejak tanggal pemberian Hak Varietas Tanaman. Dalam  hal  ini,  jangka  waktu  20  (dua  puluh)  tahun  diberikan  untuk tanaman semusim, dan jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun untuk
tanaman  tahunan.  Hal  ini  tertera  dalam  UU  Perlindungan  Varietas Tanaman.
HKI  dapat  beralih  ataupun  dialihkan  seluruh  atau  sebagian  melalui “pewarisan,  hibah,  wasiat,  dijadikan  milik  negara,  ataupun  melalui  perjanjian dengan  akta”.  Pengalihan  HKI  dilakukan  dengan  tujuan  komersial,  yaitu pemanfaatan  atau  penggunaan  oleh  pihak  lain  dengan  izin  berdasarkan perjanjian untuk turut memanfaatkan hak ekonomi atas hasil Karya Intelektual tersebut.  Pengalihan  HKI  tidak  dapat  dilakukan  dengan  cara  lisan,  melainkan harus dengan cara tertulis, yaitu melalui perjanjian dengan akta otentik maupun akta  bawah  tangan.  Apabila  pencipta/penemu/pendesain  yang  ingin mengalihkan kekayaan intelektual dalam kondisi masih hidup, maka pengalihan tersebut  dilakukan  dengan  cara  hibah  dan  wasiat.  Pengalihan  atas  HKI  yang dilakukan  dengan  pemberian  izin  disebut  lisensi,  dan  lisensi  tersebut  harus didaftarkan.  Dengan  adanya  lisensi,  ciptaan/invensi  tersebut  dapat  dirasakan oleh konsumen dalam jangkauan yang lebih luas, yaitu kancah nasional maupun internasional.  Lisensi  harus  didaftarkan  melalui  Direktorat  Jenderal  Hak Kekayaan Intelektual (DJHKI).
Setiap  peraturan  perundang-undangan  terkait  HKI  mengatur  mengenai pengalihan HKI, pengaturannya adalah sebagai berikut:
1. Pengalihan  hak  cipta  dikarenakan  pewarisan,  hibah,  dan  wasiat  harus dilakukan secara tertulis. Hak cipta akan menjadi milik ahli waris ketika Pencipta  meninggal  dunia.  Pelaksanaan  hak  cipta  warisan  harus berdasarkan  ketentuan  undang-undang  yang  berlaku.  Hak  cipta  akan dijadikan milik negara apabila setelah 70 tahun Pencipta meninggal dunia dan tidak ada ahli waris maupun keluarga yang mengambil alih hak cipta tersebut;
2. Paten dapat dialihkan melalui pewarisan, hibah, wasiat, dan hal lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Segala bentuk pengalihan paten  wajib  dicatatkan  dan  diumumkan,  dengan  mengajukan permohonan  pencatatan  pengalihan  paten  kepada  Direktorat  Jenderal Hak  Kekayaan  Intelektual,  dan  permohonan  tersebut  harus  disertai dengan bukti-bukti tertulis;
3. Hak Merek dapat dialihkan melalui pewarisan, hibah, wasiat, dan hal lain yang  diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan.    Merek  yang  dapat dialihkan adalah merek yang sudah terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan  Intelektual  sebelumnya.  Pengalihan  hak  atas  merek  dapat dilakukan pada saat proses permohonan pendaftaran merek. Pengalihan hak  atas  merek  wajib  didaftarkan  kepada  Direktorat  Jenderal  Hak Kekayaan Intelektual dan dicatatkan dalam Daftar Umum Merek;
4. Pengalihan hak atas Desain Industri dapat dilakukan melalui pewarisan, hibah,  wasiat,  dan  hal  lain  yang  diatur  dalam  peraturan  perundang- undangan.  Pengalihan  tersebut  harus  didaftarkan  kepada  Direktorat
Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan menyertakan dokumen yang diperlukan serta membayar biaya pengalihan;
5. Pengalihan hak atas Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dapat dilakukan melalui  pewarisan,  hibah,  wasiat,  dan  hal  lain  yang  diatur  dalam peraturan perundang-undangan. Seluruh pengalihan hak atas Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu harus didaftarkan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan  Intelektual  dengan  menyertakan  dokumen-dokumen  terkait dan dicatat dalam Daftar Umum DTLST;
6. Pengalihan hak atas Rahasia Dagang dapat dilakukan melalui pewarisan, hibah,  wasiat,  dan  hal  lain  yang  diatur  dalam  peraturan  perundang- undangan.  Pengalihan  hak  atas  Rahasia  Dagang  harus  dicatatkan  pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual; dan
7. Pengalihan  hak  atas  Perlindungan  Varietas  Tanaman  dapat  dilakukan melalui  pewarisan,  hibah,  wasiat,  dan  hal  lain  yang  diatur  dalam peraturan  perundang-undangan.  Pengalihan  ini  harus  disertai  dengan perjanjian  dalam  bentuk  akta  notaris  dan  dokumen  yang  berkaitan dengan  Perlindungan  Varietas  Tanaman  terkait.  Pengalihan  hak  atas Perlindungan  Varietas  Tanaman  dicatatkan  pada  Kantor  Perlindungan Varietas Tanaman dan dicatat dalam Daftar Umum Perlindungan Varietas Tanaman dibawah Kementrian Pertanian.
Berdasarkan  uraian  diatas,  dapat  disimpulkan  bahwa  hampir  seluruh pengaturan  mengenai  pengalihan  HKI  memiliki  tata  cara  yang  sama,  yaitu melalui  pewarisan,  hibah,  dan  wasiat.  Selain  itu,  terdapat  cara  lain  dalam mengalihkan  HKI  yaitu  dengan  mengadakan  perjanjian  tertulis  yang  disebut Lisensi.  Dasar  hukum  yang  mengatur  mengenai  lisensi  adalah  Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual (PP 36/2018). Setiap pemegang hak atas kekayaan intelektual berhak memberikan  hak  atas  kekayaan  intelektual  kepada  pihak  lain  untuk melaksanakan  hak  ekonomi  sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang-Undang terkait  HKI.  Perjanjian  lisensi  meliputi  seluruh  perbuatan  dan  berlangsung selama jangka waktu lisensi diberikan, kecuali diperjanjikan lain.
Terdapat  beberapa  larangan  mengenai  perjanjian  lisensi,  hal  ini  diatur dalam Pasal 6 PP 36/2018 yang berbunyi: “Perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan yang dapat: a. Merugikan perekonomian Indonesia dan kepentingan nasional  Indonesia;  b.  Memuat  pembatasan  yang  menghambat  kemampuan bangsa Indonesia dalam melakukan pengalihan, penguasaan, dan pengembangan teknologi;  c.  Mengakibatkan  persaingan  usaha  tidak  sehat;  dan/atau  d. Bertentangan  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan,  nilai-nilai agama, kesusilaan, dan ketertiban umum”.
Selanjutnya  sebagaimana  yang  telah  diatur  dalam  Pasal  10  PP  36/2018, perjanjian  lisensi  harus  dibuat  dan  dicatatkan  dengan  cara  mengajukan permohonan  pencatatan  kepada  Menteri  melalui  Direktorat  Jenderal  Hak
Kekayaan  Intelektual.  Permohonan  harus  diajukan  menggunakan  Bahasa Indonesia  melalui  media  elektronik  maupun  non-elektronik.  Permohonan tersebut  harus  melampirkan  dokumen-dokumen  berupa  salinan  perjanjian lisensi,  petikan  resmi  sertifikat  atas  HKI  yang  diperjanjikan,  surat  kuasa  jika permohonan  dilakukan  melalui  kuasa,  dan  bukti  pembayaran.  Selanjutnya Menteri  akan  memeriksa  permohonan  yang  diajukan  dan  menerbitkan  surat perjanjian pencatatan lisensi, dan diumumkan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung  sejak  tanggal  pemeriksaan.  Perjanjian  lisensi  tersebut  akan  dicatat dalam  Daftar  Umum  Hak  Kekayaan  Intelektual  terkait  dan  diumumkan  dalam Berita Resmi Hak Kekayaan Intelektual terkait. Apabila perjanjian lisensi tidak dicatatkan  dan  tidak  diumumkan,  maka  tidak  akan  berakibat  hukum  kepada pihak  ketiga,  yang  berarti  negara  tidak  akan  mengakui  perjanjian  lisensi  jika dikemudian  hari  perjanjian  lisensi  tersebut  akan  dibuatkan  perjanjian  sub- lisensi.
Terkait pelanggaran atas HKI, terdapat beberapa upaya hukum yang dapat dilakukan. Penyelesaian sengketa terkait HKI terbagi menjadi 2 (dua) jalur, yaitu jalur  litigasi  dan  jalur  non-litigasi.  Pada  dasarnya,  jalur  litigasi  adalah penyelesaian  sengketa  melalui  pengadilan.  Dalam  kasus  pelanggaran  HKI, penyelesaian  sengketa  melalui  jalur  litigasi  dapat  diselesaikan  di  Pengadilan Negeri dan Pengadilan Niaga khusus untuk sengketa terkait hak cipta. Sedangkan jalur non-litigasi adalah penyelesaian sengketa diluar pengadilan, yaitu melalui Alternative  Dispute  Resolution (ADR)  atau  biasa  dikenal  dengan  sebutan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS). Penyelesaian sengketa diluar pengadilan dapat dilakukan melalui beberapa forum yaitu arbitrase, mediasi, konsiliasi, dan negosiasi.
Terdapat  beberapa  tindakan  pemulihan  yang  dapat  dilakukan  apabila terjadi  sengketa  terkait  HKI  berdasarkan  jalur  penyelesaiannya.  Apabila sengketa  diselesaikan  melalui  jalur  perdata,  maka  tindakan  pemulihan  yang dapat  dilakukan  adalah  dengan  mengganti  kerugian  dan  menghentikan perbuatan pelanggaran, serta penyitaan barang hasil pelanggaran (Kurniawaty, 2018).  Apabila  penyelesaian  sengketa  dilakukan  melalui  jalur  pidana,  maka penuntutan  yang  dapat  dilakukan  adalah  hukuman  penjara  dan/atau  denda. Selanjutnya  secara  administratif,  maka  tindakan  pemulihan  yang  dapat dilakukan  adalah  pembekuan  atau  pencabutan  izin  usaha,  pembayaran  pajak atau  bea  masuk  yang  tidak  dilunasi,  serta  reekspor  barang  hasil  pelanggaran (Ningsih & Maharani, 2019).
Tantangan dalam Menegakkan Hukum Terkait Hak Kekayaan Intelektual di Era Revolusi Industri 4.0 dan Kaitannya dengan Ekonomi Kreatif Seiring dengan berkembangnya dunia industri dan teknologi yang sangat dinamis  menuntut  manusia  untuk  lebih  kreatif  dan  inovatif  dalam  aspek ekonomi  dan  perdagangan.  Sektor  ekonomi  merupakan  salah  satu  dari  sekian banyak sektor yang mendapatkan dampak dari perkembangan Revolusi Industri
4.0. Pada era digital di abad ke-21 ini, muncullah istilah baru yang dinamakan “ekonomi kreatif”. Ekonomi kreatif merupakan konsep di era ekonomi baru yang mengedepankan  kreativitas  serta  inovasi  sebagai  faktor  produksi  yang  paling utama. Ekonomi kreatif berkaitan dengan kreasi, produksi, distribusi, konsumsi barang  maupun  jasa  yang  bersifat  artistik  serta  memiliki  nilai  estetika  dan intelektual.  Saat  ini  nilai  ekonomi  dari  suatu  produk  tidak  hanya  dilihat  dari bahan baku atau mutu produk saja, namun juga dilihat dari inovasi, kreativitas, serta imajinasi (Pahlevi, 2017).
Perkembangan  ekonomi  kreatif  di  Indonesia  sangat  mempengaruhi perekonomian  secara  nasional.  Pada  tahun  2013,  ekonomi  kreatif  telah menyumbang 7,02% dari total Produk Domestik Bruto (PDB) (Awalia, Mulatsih &  Priyarsono,  2013),  dan  telah  menanjak  sebesar  5,76%  dibandingkan pertumbuhan  sektor  listrik,  gas,  air,  pertambangan,  pertanian,  peternakan, kehutanan, dan jasa-jasa serta industri pengolahan lainnya. Ekonomi kreatif ini diharapkan dapat menjadi pilar perekonomian di masa depan, dan didukung oleh Presiden Joko Widodo dengan membentuk Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) yang diharapkan  dapat  berfungsi  menjadi  akselerator  pertumbuhan  ekonomi  di Indonesia.
Terdapat  beberapa  karakteristik  ekonomi  kreatif  yang  ada  di  Indonesia, yaitu memiliki unsur kreativitas dan intelektual, produk yang dihasilkan berbasis ide  atau  gagasan  dari  pelaku  ekonomi  kreatif,  pengembangan  industri  kreatif tidak  terbatas  dan  dapat  diterapkan  pada  berbagai  bidang  usaha,  dan  produk yang dihasilkan mudah tergantikan, mudah ditiru, namun memiliki margin yang tinggi.  Contoh  bidang  usaha  yang  bergerak  di  sektor  ekonomi  kreatif  adalah usaha di bidang “periklanan, arsitektur, barang seni, kerajinan tangan, kuliner, desain,  fesyen,  film  dan  videografi,  fotografi,  musik,  seni  pertunjukan, percetakan,  layanan  komputer  dan  perangkat  lunak,  serta  riset  dan pengembangan”.
Seluruh  bidang  usaha  yang  bergerak  di  sektor  ekonomi  kreatif  memiliki unsur paling utama yaitu kreativitas dan inovasi, contohnya adalah desain baru dalam industri fesyen, resep baru dalam industri kuliner, jalan cerita yang baru dalam industri per-film-an, dan masih banyak lagi. Karya/inovasi baru ini dapat dikategorikan  sebagai  kekayaan  intelektual.  Negara  perlu  memberikan perlindungan  hukum  bagi  karya/inovasi  baru  ini  untuk  meminimalisir terjadinya  pelanggaran-pelanggaran  kekayaan  intelektual,  namun  pada prakteknya  dinilai  terdapat  beberapa  tantangan  dan  permasalahan  yang dihadapi dalam penegakan hukum terkait HKI, yaitu:
1. Kurangnya  kesadaran  dan  edukasi  masyarakat  mengenai  kekayaan intelektual,  sehingga  tidak  menghargai  kekayaan  intelektual  yang  ada, dilihat  dari  maraknya  pelanggaran  hak  cipta  seperti  pembajakan kaset/DVD, pembajakan buku/ e-book , dan lain-lain;
2. Kurangnya kesadaran dari pencipta/penemu/pendesain untuk mendaftarkan  ciptaan/temuannya  supaya  mendapatkan  perlindungan hukum,  sehingga  dapat  dimanfaatkan  dan  memberikan  keuntungan ekonomi  bagi  negara  lain.  Sebagaimana  data  yang  tertera  di  Direktorat Jenderal  Hak  Kekayaan  Intelektual,  pendaftaran  kekayaan  intelektual hanya  sebesar  7,25%  (Qur’ani,  2018).  Hal  ini  membuktikan  rendahnya kesadaran  masyarakat  Indonesia  mengenai  kekayaan  intelektual dibandingkan masyarakat di negara lain;
3. Ketidakmampuan pemerintah pusat dan daerah untuk mengedukasi serta menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan karya/ciptaannya,  serta  mengedukasi  dan  menumbuhkan  kesadaran masyarakat  untuk  tidak  melakukan  pelanggaran  terkait  kekayaan intelektual yang sudah ada;
4. Kendala  yang  dihadapi  seperti  yang  tertera  dalam  poin  (1),  (2),  dan  (3) disebabkan  oleh  karakter  budaya  yang  dianut  di  Indonesia  yaitu  budaya yang  bersifat  komunal  yang  berarti  masyarakat  Indonesia  cenderung menempatkan  kepentingan  bersama  lebih  tinggi  daripada  kepentingan individu. Sedangkan karakter dari implementasi penegakan hukum terkait Hak Kekayaan Intelektual bersifat individual (Siregar & Sinurat, 2019);
5. Kekayaan  alam  di  Indonesia  yang  melimpah  sehingga  mendatangkan banyak investor asing. Sulitnya mengharmonisasikan ketentuan nasional di Indonesia  dan  ketentuan  konvensi  internasional  untuk  melindungi kekayaan intelektual yang telah ada;
6. Kekhawatiran  pemerintah  dalam  pelaksanaan  HKI  yaitu  ketergantungan yang  kuat  terhadap  negara  Barat  karena  kemajuan  teknologi  serta  ilmu pengetahuannya berkembang lebih pesat dibandingkan Indonesia (Hartini, 2005);
7. Masih  terdapat  beberapa  peraturan  perundang-undangan  yang  belum lengkap  sehingga  menyulitkan  penegakannya,  contohnya  adalah  belum terdapatnya  peraturan  pelaksanaan  mengenai  perlindungan  bagi pengetahuan tradisional yang berbentuk folklore (Siregar & Sinurat, 2019), seperti yang tertuang dalam Pasal 10 UU Hak Cipta;
8. Rumitnya  prosedur  pendaftaran  kekayaan  intelektual,  contohnya  adalah prosedur  pendaftaran  hak  paten.  Hal  ini  menyulitkan  masyarakat, contohnya  adalah  masyarakat  lokal  yang  ingin  melakukan  klaim perlindungan bagi pengetahuan obat-obatan tradisional. Permasalahan ini juga memiliki kaitan dengan poin nomor (1), (2), dan (3) yaitu kurangnya edukasi bagi masyarakat terkait kekayaan intelektual;
9. Bila  ditinjau  dari  sisi  psikologis,  maraknya  pelanggaran  kekayaan intelektual seperti pembajakan mematikan kreativitas dan inspirasi yang dimiliki oleh para pencipta/penemu.

## C. KESIMPULAN
Revolusi Industri 4.0 yang terjadi di Indonesia telah memberikan dampak yang  cukup  besar  terutama  dalam  sektor  perekonomian.  Teknologi  mulai menjadi  kebutuhan  utama  masyarakat  dalam  menjalankan  kehidupan  sehari- hari  maupun  dalam  dunia  industri.  Perkembangan  teknologi  yang  pesat mengakibatkan munculnya istilah baru yaitu “ekonomi kreatif” yang merupakan konsep  di  era  ekonomi  baru  yang  mengandalkan  kreativitas  serta  daya  pikir manusia  dalam  penerapannya.  Pada  dasarnya,  usaha  yang  bergerak  di  bidang ekonomi kreatif sangat membutuhkan kreativitas serta inovasi dari pelaku usaha tersebut.
HKI  berperan  sangat  penting  dalam  ekonomi  kreatif.  Negara  harus memberikan  perlindungan  hukum  bagi  kekayaan  intelektual  sebagai  bentuk apresiasi  kepada  para  pencipta/penemu/pendesain  atas  upaya  dan  kerja kerasnya  dalam  menghasilkan  inovasi  baru,  serta  meminimalisir  terjadinya pelanggaran kekayaan intelektual. Namun pada prakteknya, terdapat beberapa tantangan dan kesulitan dalam menegakkan hukum terkait kekayaan intelektual yang  ada  di  Indonesia.  Permasalahan  utama  yang  terjadi  di  Indonesia  adalah kurangnya kesadaran serta edukasi masyarakat mengenai kekayaan intelektual, dan permasalahan ini dapat menjadi akar dari permasalahan-permasalahan lain yang terjadi di Indonesia. Dengan adanya perlindungan kekayaan intelektual di Indonesia tidak hanya memberikan rasa aman dan kepastian hukum bagi para pencipta/penemu/pendesain, namun juga memberikan dampak psikologis dan meningkatkan  semangat  dari  para  pencipta/penemu/pendesain  untuk  terus melakukan inovasi.

## RECOMENDASI
Pemerintah  perlu  tegas  dalam  menegakkan  hukum  terkait  kekayaan intelektual,  dan  melakukan  sosialisasi  besar-besaran  untuk  mengedukasi masyarakat mengenai kekayaan intelektual dan menanamkan betapa pentingnya menggunakan  produk  lokal  yang  orisinil  sehingga  meminimalisir  terjadinya pelanggaran kekayaan intelektual di kemudian hari.

## DAFTAR PUSTAKA
Achmad, A., & Roisah, K. (2020). Status Hukum Ghostwriter dan Pemegang Hak Cipta  dalam  Plagiarisme  Menurut  Undang-Undang  Hak  Cipta. Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) , 9 (2), 429-447. Alfons,  M.  (2018).  Implementasi  hak  kekayaan  intelektual  dalam  perspektif negara hukum. Jurnal Legislasi Indonesia , 14 (3), 301-311.
Arbar,  T.F.  (2019).  Revolusi  Industri  4.0,  Banyak  Pekerjaan  Manusia  akan Punah?.    https://www.cnbcindonesia.com/tech/20190925190801-37- 102260/revolusi-industri-40-banyak-pekerjaan-manusia-akan-punah. Diakases 11 Oktober 2020.
Asmara, A., Rahayu, S. W., & Bintang, S. (2019). Studi Kasus Penerapan Prinsip Pendaftaran First To File Pada Pembatalan Merek Cap Mawar. Syiah Kuala Law Journal , 3 (2), 184-201.
Awalia,  N.  R.,  Mulatsih,  S.,  &  Priyarsono,  D.  S.  (2013).  Analisis  Pertumbuhan Teknologi,  Produk  Domestik  Bruto,  Dan  Ekspor  Sektor  Industri  Kreatif Indonesia. Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Pembangunan , 2 (2), 135-155.
Ayunda. (2020). Pengertian Ekonomi Kreatif dan Contoh Usaha di bidang Kreatif. https://accurate.id/ekonomi-keuangan/pengertian-ekonomi-kreatif/.
Diakses 05 Desember 2020.
Binus University. (2020). Dampak Positif dan Negatif Revolusi Indutri 4.0 Dalam Perekonomian dan Bisnis. https://accounting.binus.ac.id/2020/07/14/dampak-positif-dan-negatif- revolusi-indutri-4-0-dalam-perekonomian-dan-bisnis/. Diakses 14 Oktober 2020.
Hartini,  R.  (2012).  Kajian  Implementasi  Prinsip-prinsip  Perlindungan  HaKI dalam Peraturan Per-UU-an HaKI di Indonesia. Jurnal Humanity , 1 (1), 45- 51.
Jaya, F. (2020). Perlindungan Hak-Hak Pekerja Perempuan Pasca Revisi Undang- Undang  Ketenagakerjaan  Dalam  Omnibus  Law. Kertha  Semaya:  Journal Ilmu Hukum , 8 (12), 1886-1897.
Kementrian  Perindustrian.  (2017).  Capai  5,49  Persen,  Pertumbuhan  Industri
Kembali Meroket di atas Perekonomian. https://kemenperin.go.id/artikel/18379/Capai-5,49-Persen,-
Pertumbuhan-Industri-Kembali-Meroket-di-atas-Perekonomian.  Diakses 01 Desember 2020.
Kurniawaty,  Y.  (2018).  Efektivitas  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  Dalam Sengketa Kekayaan Intelektual. Jurnal Legislasi Indonesia , 14 (2), 163-169. Ningsih, A. S., & Maharani, B. H. (2019). Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Secara Daring. Meta-Yuridis , 2 (1), 13-32.
Olla, K. (2019).  Era Revolusi Industri 4.0: Semua Hal Yang Perlu Kamu Ketahui. https://www.jagoanhosting.com/blog/era-revolusi-industri-4-0/. Diakses 16 November 2020.
Pahlevi, A. S. (2017). Gagasan Tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional (Studi  pada  Potensi,  Peluang  dan  Tantangan  Ekonomi  Kreatif  di  Kota Malang). In Seminar Nasional Seni dan Desain 2017 , 185-188. Paramisuari, A. A. S., & Purwani, S. P. M. (2019). Perlindungan Hukum Ekspresi Budaya  Tradisional  Dalam  Bingkai  Rezim  Hak  Cipta. Kertha  Semaya: Journal Ilmu Hukum , 7 (1), 1-16. Prabandari, A. P., Hananto, P. W. H., Lestari, S. N., & Roisah, K. (2020). The legal protection  of  intellectual  property  rights  toward  the  maritime  scientific researches in Indonesian seas. AACL Bioflux , 13 (3), 1437-1444.
Putri,  K.  (2018).  Jenis-jenis  Ilmu  Teknologi  dan  Contoh  Penerapannya. https://teknologi.id/insight/jenis-jenis-ilmu-teknologi-dan-contoh- penerapannya/. Diakses 17 November 2019.
Qur’ani,  H.  (2018).  Rendahnya  Kesadaran  Mendaftarkan  Kekayaan  Intelektual Lantaran Edukasi Minim. https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5bbeefe3f076a/rendahnya
-kesadaran-mendaftarkan-kekayaan-intelektual-lantaran-edukasi-minim/. Diakses 12 Desember 2020.
Radhi,  F.  (2011).  Pengembangan  Appropriate  Technology  Sebagai  Upaya Membangun  Perekonomian  Indonesia  Secara  Mandiri. Jurnal  Ilmiah Ekonomi Bisnis , 15 (1), 1-8.
Ridla, M.A. (2019). Perlindungan Indikasi Geografis Terhadap Kopi Yanf Belum Terdaftar  Menurut  First-To-Use-System. Jurnal  Hukum  Bisnis  Bonum Commune, 2 (2), 116-125.
Satya,  V.  E.  (2018).  Strategi  Indonesia  Menghadapi  Industri  4.0. Info Singkat , 10 (9), 19-24.
Siregar, E. S., & Sinurat, L. (2019). Perlindungan HAKI Dan Dampaknya Terhadap Perekonomian  Indonesia  Di  Era  Pasar  Bebas:  Pendekatan  Kepustakaan.
Niagawan , 8 (2), 75-84.
Yadika, B. (2019). Imbas Revolusi Industri 4.0, 800 Juta Pekerjaan di Dunia Bakal Hilang?.
https://www.liputan6.com/bisnis/read/4080597/imbas- revolusi-industri-40-800-juta-pekerjaan-di-dunia-bakal-hilang. Diakses 14 November 2020.