Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 8 (1) (2023) P-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944 sosiodialektika@unwahas.ac.id doi; http://dx.doi.org/10.31942/sd.v8i1.8697

## STRATEGI PERPINDAHAN IBU KOTA NEGARA (IKN) DITINJAU DARI PERSPEKTIF PERTAHANAN MARITIM
Syaiful Hasan 🖂 1 , Haeran 2 . 1 Perwira Siswa, Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut (Seskoal), Jakarta Selatan, 2 Dosen STIE Syari’ah Al-Mujaddid Tanjung Jabung Timur
syaifulhasan53@gmail.com , haeran.linguistik@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian ini menganalisis strategi yang dilakukan dalam menghadapi pemindahan  Ibu  Kota  Negara  (IKN).  Penelitian  ini  merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan metode pendekatan studi kasus. Jenis sumber data berupa observasi dan wawancara mendalam dengan informan  yang  diolah  dengan  alat  analisis  berupa  deskriptif  analisis. Hasil  penelitian  yang  diperoleh  menunjukkan  bahwa  kendala  yang dihadapi  dalam  pemindahan  ibu  kota  negara  dari  segi  pertahanan maritim  adalah  lemahnya  sistem  pertahanan  maritim  Indonesia  serta kurangnya sinergitas antar institusi pemerintahan dengan operator atau stakeholders terkait.  Adapun  strategi  yang  harus  dilakukan  dalam menghadapi pemindahan ibu kota negara dari segi pertahanan maritim adalah  melakukan  perubahan  Gelar  Kekuatan  TNI  untuk  keamanan Ibu  Kota  Negara,  melaksanakan  perubahan  strategi  pertahanan  serta meningkatkan kerja sama antara satu dengan yang lainnya.
Kata Kunci : Strategi; Ibu Kota Negara (IKN); Pertahanan Maritim.

## ABSTRACT
This  study  analyzes  the  strategies  undertaken  in  dealing  with  the relocation  of  the  National  Capital  (IKN).  This  research  is  descriptive qualitative  research  using  a  case  study  approach.  Types  of  data sources  in  the  form  of  observation  and  in-depth  interviews  with informants  were  processed  with  analytical  tools  in  the  form  of descriptive  analysis.  The  research  results  obtained  show  that  in readiness for the transfer of IKN there are several problems, including the  TNI's  strength  on  Kalimantan  Island  that  is  not  optimal,  the Indonesian  defense  system  is  weak  in  the  maritime  field  and  there  is still  a  lack  of  synergy  between  government  institutions  and  related operators  or  stakeholders.  Efforts  to  resolve  this  are  in  the  form  of changing the title of TNI forces for the security of the new capital city, as  well  as  changing  strategies  in  maintaining  security  and  defence. The  problem  of  the  lack  of  synergy  between  government  institutions and  related  operators  or  stakeholders  can  be  done  to  increase cooperation one and other.
Keywords : Strategy;  Capital  of  Country,  Diplomacy,  Maritime Defense.
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 8 (1) (2023) P-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944 sosiodialektika@unwahas.ac.id doi; http://dx.doi.org/10.31942/sd.v8i1.8697

## A. PENDAHULUAN
Langkah pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) akhir-akhir ini menjadi isu  hangat  bagi  masyarakat  Indonesia  dan  pemerintah,  terlebih  di  daerah Kalimantan  Timur,  tepatnya  di  Kutai  Kartanegara  (Kukar)  dan  Penajam Paser  Utara  (PPU)  sebagai  lokasi  pemindahan  ibu  kota  baru.  Pemerintah Indonesia  telah  menetapkan  rencana  pemindahan  IKN  dari  Jakarta  ke Kalimantan Timur hingga tahun 2045.
Dalam  berbagai  diskusi  maupun  perdebatan  terkait  rencana pemindahan  Ibu  Kota  Negara  ke  wilayah  lain  telah  banyak  digulirkan. Usulan  agenda  pemindahan  Ibu  Kota  Negara  ke  Kalimantan  Timur  adalah sebagai  bagian  dari  Visi  Indonesia  2033  pada  tahun  2008  (Bisnis.com Jakarta, 2011) untuk merubah paradigma pembangunan nasional. Selama ini paradigma lama telah mewariskan sejumlah permasalahan besar di ibu kota Jakarta  maupun  permasalahan  nasional.  Usulan  pemindahan  ibu  kota  oleh Tim  Visi  Indonesia  2033  ini,  lebih  didasarkan  pada  kepentingan  bangsa Indonesia  di  masa  depan.  Bertolak  dari  perkembangan  tiga  puluh  tahun terakhir,  terlihat  adanya  indikasi  rendahnya  kualitas  kebijakan  dan implementasi kebijakan strategis dalam pengelolaan pembangunan nasional, maka  usulan  Tim  Visi  Indonesia  2033  berangkat  dari  pertimbangan  yang kompleks  dengan  memperhatikan  faktor-faktor  penyebab  ( underlying causes ) dan faktor-faktor penggerak ( key drivers ) secara utuh (Kementerian Pertahanan RI, 2022).
Pemindahan  IKN  berimplikasi  pada  perubahan  geografi  militer  dan karakter  ancaman  yang  meniscayakan  adanya  penyesuaian  strategi pertahanan  nasional.  Berbeda  dari  Jakarta  yang  terletak  di  Pulau  Jawa, Nusantara tidak berlokasi di pinggir pantai dan terletak di Pulau Kalimantan yang  berbatasan  langsung  dengan  negara  Malaysia.  Pemindahan  IKN  juga menantang  relevansi  pembangunan  pertahanan  yang  selama  ini  berpusat  di pulau  Jawa  dan  wilayah  selatan  Indonesia.  Namun,  Nusantara  yang  akan dibangun dari nol, memungkinkan integrasi perencanaan pertahanan dengan tata kota dilakukan secara optimal.
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 8 (1) (2023) P-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944 sosiodialektika@unwahas.ac.id doi; http://dx.doi.org/10.31942/sd.v8i1.8697
Perpindahan  Ibu  Kota  Negara  selain  memiliki  dampak  positif  tentu saja memiliki dampak negatif. Kondisi perekonomian Indonesia yang belum stabil  sebagai  akibat  pandemi  covid-19  di  mana  pemulihan  ekonomi  terus berlanjut  (Alika,  2022).  Indonesia  membutuhkan  stimulus  dan  alternatif skema  pembiayaan  untuk  merealisasikan  pemindahan  IKN.  Daya  dorong pembangunan  ibu  kota  tidak  cukup  memberikan  dampak  positif  terhadap pemulihan  ekonomi.  Kajian  Indef  di  awal  2020  menunjukkan  pemindahan IKN  hanya  memicu  0,02  persen  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  nasional. Dampak signifikan hanya dirasakan oleh provinsi bersangkutan saja dengan kenaikan pertumbuhan sekitar 3,14 persen (Vabian, 2022).
Pemindahan  ibu  kota  ke  Kalimantan  Timur,  seharusnya  tidak  hanya menitikberatkan  aspek  perekonomian  saja,  namun  juga  dari  segi  aspek sosial,  aspek  lingkungan,  geopolitik,  dan  aspek  pertahanan.  Penting  bagi Indonesia  mempertimbangkan  kehati-hatian  dalam  konsep  pembangunan ibu kota. Ada kekhawatiran terkait potensi tergerusnya budaya setempat dan terpinggirnya  masyarakat  lokal  yang  menuntut  adanya  perencanaan  yang serius dari pemerintah pusat untuk menghindari dampak sosial jika wacana pemindahan ibu kota tersebut benar-benar terwujud (Taufik, 2017).
Perlu  adanya  kesiapaan  dan  antisipasi  dari  semua  elemen  yang terlibat,  baik  pemerintah,  pakar,  maupun  media  yang  berperan  penting dalam  membangun  persepsi  dan  kesadaran  masyarakat  akan  potensi ancaman yang dihadapi sesuai karakteristik wilayah tersebut. Hal ini karena masyarakat  merupakan  aktor  yang  memainkan  peran  penting  dalam pertahanan dan keamanan nasional atau yang lebih kita kenal dengan sistem pertahanan rakyat semesta (sishankamrata) (Saputra, 2021).
Berkaitan dengan uraian di atas, maka guna menghadapi perpindahan Ibu  Kota  Negara  (IKN),  maka  perlu  adanya  strategi  dan  kesiapaan  serta antisipasi  dari  semua  elemen  yang  terlibat,  baik  pemerintah,  pakar,  media, maupun  aparat  keamanan.  Aparat  keamanan  dalam  hal  ini  TNI  harus  bisa melakukan  terobosan  dan  merencanakan  strategi  melalui  pertahanan maritim.  Dari  perspektif  ilmu  pertahanan,  maka  salah  satu  pertimbangan
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 8 (1) (2023) P-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944 sosiodialektika@unwahas.ac.id doi; http://dx.doi.org/10.31942/sd.v8i1.8697
penetapan  ibu  kota  adalah  pengendalian  keamanan  nasional,  termasuk  di dalamnya adalah pengendalian pertahanan negara (Kementerian Pertahanan RI,  2017).  Pertahanan  dan  keamanan  negara  yang  tangguh  akan  menjaga dan  melindungi  kedaulatan  Negara  Indonesia.  Sebaliknya,  apabila  fungsi pertahanan  dan  keamanan  lemah  dapat  berakibat  kerawanan  keamanan nasional  hingga  keutuhan  dan  kedaulatan  negara  dikarenakan  potensi ancaman yang tidak ringan.
Pertahanan maritim dalam upaya pemindahan ibu kota ke Kalimantan merupakan  sebuah  rangkaian  upaya  yang  komprehensif  dan  berkelanjutan tentang pengaturan dan pengelolaan ruang wilayah yurisdiksi NKRI sebagai negara  kepulauan  bercirikan  Nusantara,  yang  mengedepankan  aspek kemaritiman,  dengan  cakupan  ruang  darat,  ruang  laut  dan  ruang  udara sebagai  suatu  kesatuan  secara  holistik,  terhadap  seluruh  kemampuan  dan kekuatan  dari  sistem  pertahanan  negara,  yang  ditata  secara  tepat  dan bijaksana  sehingga  berdaya  guna  dan  berhasil  guna  untuk  menghadapi ancaman,  gangguan,  hambatan,  dan  tantangan  dalam  menjaga  kedaulatan dan  keutuhan  wilayah  NKRI  (Witjaksono,  2020).  Pertahanan  maritim adalah  segala  upaya  yang  dilakukan  untuk  mempertahankan  kedaulatan negara melalui wilayah kelautannya (Mikhael Ryano, 2020).
Beberapa  penelitian  terdahulu  terkait  dengan  perpindahan  ibu  kota negara  telah  dilakukan  oleh  peneliti  sebelumnya,  di  antaranya:  (1)  Surya Dwi  Saputra,  Thomas  Gabriel  J,  dan  Mhd  Halkis  dengan  judul  penelitian: “Analisis  Strategi  Perpindahan  Ibu  Kota  Negara  Indonesia  Ditinjau  dari Perspektif  Ekonomi  Pertahanan  (Studi  Kasus  Upaya  Pemindahan  Ibu  Kota Negara  dari  DKI  Jakarta  ke  Kutai  Kartanegara  dan  Penajam  Paser  Utara) (2021); (2) Herlambang Suryo Putro dan Sumiyat dengan judul: Peran TNI AL  dalam  Penegakan  Hukum  dan  Keselamatan  di  Laut  Guna  Mendukung Perpindahan  Ibu  Kota  Negara  dalam  Rangka  Mewujudkan  Poros  Maritim Dunia  (2022);  (3)  Curie  Maharani,  dkk.  dengan  judul  penelitian: “Pertahan an  Ibu  Kota  Negara  Strategi  dan  Gelar  Militer;  dan  (4)  Suryadi Jaya  Purnama  dan  Chotib  dengan  judul  penelitian:  “Analisis  Kebijakan
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 8 (1) (2023) P-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944 sosiodialektika@unwahas.ac.id doi; http://dx.doi.org/10.31942/sd.v8i1.8697
Publik  Pemindahan  Ibu  Kota  Negara  ( Analysis  of  The  National  Capital Relocation Policy ), Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik.
Dari  empat  penelitian  terdahulu  belum  satupun  dari  penelitian- penelitian tersebut yang membahas tentang pemindahan ibu kota negara dari perspektif  pertahanan  maritim.  Penelitian  Surya  Dwi  Saputra,  Thomas Gabriel  J,  dan  Mhd  Halkis  hanya  mengkaji  dari  segi  ekonomi  pertahanan. Penelitian  Herlambang  Suryo  Putro  dan  Sumiyat  meneliti  terkait pemindahan  ibu  kota  negara  dalam  rangka  terwujudnya  poros  maritim dunia. Demikian juga dengan penelitian Curie Maharani, dkk. hanya sebatas strategi  dan  gelar  militer.  Termasuk  dengan  penelitian  Suryadi  Jaya Purnama  dan  Chotib  terbatas  pada  kebijakan  public  pemindahan  ibu  kota. Dengan  pertimbangan  tersebut,  maka  penulis  merasa  tertarik  melakukan penelitian  dengan  mengkaji  pemindahan  ibu  kota  negara  ditinjau  dari perspektif  pertahanan  maritim.  Dari  sini  sangat  jelas  kebaruan  ( novelty ) penelitian,  sehingga  sangat  patut  untuk  ditindaklanjuti  dengan  penelitian lanjutan.
Pemindahan  ibu  kota  negara  ditinjau  dari  segi  pertahanan  maritim menghadapi sejumlah permasalahan yang dijumpai di antaranya:
1. Kekuatan  TNI  di  pulau  Kalimantan  saat  ini  dirasa  belum  optimal dalam bidang Keamanan dan Maritim;
2. Lemahnya Sistem pertahanan Maritim Indonesia saat ini;
3. Kurangnya  sinergitas  antar  institusi  pemerintahan  dengan  operator atau stakeholders terkait.
Dalam  memecahkan  permasalahan  terkait  dengan  pemindahan  ibu kota negara ditinjau  dari  perspektif  pertahanan  maritim , maka landasan teori  yang digunakan  adalah  Undang-  Undang  RI  Nomor  3  Tahun  2002  tentang Pertahanan  Negara,  Undang-  Undang  RI  Nomor  34  Tahun  2004  tentang Tentara  Nasional  Indonesia,  Undang-Undang  RI  Nomor  3  Tahun  2022 tentang Ibu Kota Negara, Teori Strategi Maritim, yaitu teori yang digunakan negara dalam memelihara atau meningkatkan kekuatan laut dan bagaimana
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 8 (1) (2023) P-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944 sosiodialektika@unwahas.ac.id doi; http://dx.doi.org/10.31942/sd.v8i1.8697
negara  mencoba  menggunakannya  untuk  mencapai  tujuan  yang  diinginkan dalam masa damai dan masa perang.
Melalui  penggunaan  teori  strategi  maritim  terhadap  adanya  upaya pemindahan ibu kota negara, maka akan tergambar secara konkrit mengenai upaya  peningkatan  kekuatan  laut  dalam  rangka  tercapainya  tujuan,  baik dalam  masa  damai  maupun  masa  perang.  Hal  ini  selaras  dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah:
1. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pemindahan ibu kota negara?
2. Apa  saja  strategi  yang  harus  dilakukan  dalam  menghadapi pemindahan ibu kota negara dari segi pertahanan maritim?

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif  deskriptif  dengan metode atau pendekatan studi kasus ( case study ). Menurut Creswell (2003), penelitian  kualitatif  merupakan  proses  pemahaman  yang  dilakukan  melalui metode  mencari  tahu  dalam  mencari  makna  dari  masalah  sosial  atau kemanusiaan.  Menurut  Mardalis  seperti  dikutip  Iping  dan  Haeran  (2021), penelitian  kualitatif,  artinya  penelitian  ini  berupaya  mendiskripsikan, mencatat,  menganalisis  dan  menginterpretasikan  apa  yang  diteliti,  melalui observasi, wawancara dan mempelajari dokumentasi.
Sedangkan  Studi  kasus  menurut  Creswell  (2008)  merupakan  strategi penelitian yang di mana di dalamnya peneliti akan menyelidiki secara teliti dan  cermat  terhadap  suatu  program,  peristiwa,  proses,  aktifitas,  atau sekelompok individu. Penggunaan pendekatan kualitatif dengan studi kasus dinilai  sesuai  untuk  dilakukan  karena  penelitian  ini  berupaya  memahami sebuah  masalah  sosial  serta  hubungan  antar  seluruh  aktor  yang  terlibat  di dalamnya.  Analisis  permasalahan  dan  pembahasan  dilakukan  secara mendalam  menggunakan  berbagai  jenis  sumber  data  mulai  dari  observasi lapangan,  hingga  wawancara  mendalam  dengan  informan  yang  diolah dengan  alat  analisis  berupa  deskriptif  analisis,  sehingga  perumusan  saran
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 8 (1) (2023) P-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944 sosiodialektika@unwahas.ac.id doi; http://dx.doi.org/10.31942/sd.v8i1.8697
tindak untuk seluruh aktor yang terlibat dapat dilakukan melalui kajian yang komprehensif dan memiliki keabsahan serta keterandalan data yang tinggi.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Kendala  yang  Dihadapi  dalam  Pemindahan  Ibu  Kota  Negara  dari  Segi Pertahanan Maritim
Ibu kota dalam suatu negara memegang peranan yang sangat vital dan strategis, sehingga dari aspek pertahanan dan keamanan menjadikan wilayah Ibu  Kota  Negara  (IKN)  dianggap  sebagai Center  of  Gravity (CoG) (Kementerian  Pertahanan  RI,  2022).  Sejarah  peperangan  modern  mencatat bahwa  Ibu Kota Negara  selalu menempati  posisi vital,  baik  dalam keadaan damai  maupun  perang.  Strategi  pertahanan  IKN  memiliki  beberapa kekhasan  dibandingkan  dengan  wilayah  lain  di  dalam  suatu  negara. Pertama,  IKN  merupakan  pusat  pemerintahan  di  mana  para  pejabat  utama lembaga  negara  tinggal  dan  berkegiatan.  Penaklukan  Ibu  Kota  Negara sebagai  simbol  kedaulatan  nasional  atau  dekapitasi  “orang -orang  yang sangat penting” ( Very Important People / VIP ) merupakan salah satu upaya musuh  untuk  menghancurkan  daya  juang  ( morale )  populasi  guna memperoleh  kemenangan  ( victory )  dalam  sebuah  konflik  antarnegara. Memang  tidak  semua  perang  menargetkan  IKN  ataupun  dekapitasi  VIP, seperti pada pengeboman Atom Amerika Serikat terhadap Jepang yang tidak menyasar Tokyo pada tahun 1945. Dalam konteks tertentu, tidak melakukan dekapitasi  VIP  diperlukan  agar  para  pemimpin  politik  dapat  memberikan pernyataan  kekalahan  perang.  Pada  kondisi  lain,  penangkapan  VIP  justru mempermudah kontrol atas populasi yang menjadi target perang (Maharani, 2022).
Kebanyakan negara memiliki Ibu Kota Negara yang multifungsi yaitu sebagai  pusat  politik,  pusat  pemerintahan,  pusat  kegiatan  bisnis  dan ekonomi, serta pusat semua yang mencirikan karakter dan keragaman secara menyeluruh  dari  sebuah  negara.  Ibu  Kota  Negara  juga  merefleksikan keunikan  karakter  suatu  bangsa,  seperti  keberagaman  suku  bangsa,  agama,
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 8 (1) (2023) P-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944 sosiodialektika@unwahas.ac.id doi; http://dx.doi.org/10.31942/sd.v8i1.8697
kebudayaan,  dan  haluan  politik.  Dalam  perspektif  hubungan  internasional, Ibu  Kota  Negara  juga  menjadi  gerbang  utama  dari  suatu  negara,  tempat kedudukan  perwakilan  diplomatik  negara  lain  dan  organisasi  internasional, serta menjadi miniatur suatu negara.
Secara  operasional,  gelar  pertahanan  IKN  merupakan  bagian  dari postur  pertahanan  negara .  Strategi  “pertahanan  mendalam”  ( indepth defence )  menempatkan  pihak  yang  bertahan  untuk  mengeksploitasi kelemahan  musuh  setelah  pihak  musuh  berhasil  untuk  menguasai  sebagian wilayah  dan  dengan  demikian  mengekspos  dirinya.  Efektivitas  strategi  ini berdasar  pada  fakta  bahwa  pihak  yang  melakukan  serangan  untuk menguasai  wilayah  lawan  akan  mengekspos  kelemahan-kelemahannya  dan membuka  kesempatan  dilakukannya  serangan  balik  oleh  pihak  yang bertahan.
Operasionalisasi  gelar  pertahanan  IKN  juga  dapat  dikaitkan  dengan konsep  kedalaman  strategis.  Misalnya,  negara  yang  memiliki  keuntungan kedalaman  strategis  terutama  Rusia  dan  Tiongkok  dapat  mengandalkan strategi  pertahanan  mendalam.  Pendekatan  strategis  tersebut  dimaksudkan untuk  memberi  kesempatan  bagi  pihak  yang  bertahan  untuk  menghindari kekalahan  dan  menemukan  momentum  untuk  meraih  kemenangan  dalam perang.  Hal  ini  dilakukan  dengan  mencegah  pihak  musuh  (penyerang) merebut wilayah kunci, dan mencegah pihak musuh (penyerang) menguasai wilayah  yang  direbutnya.  Sebaliknya,  negara-negara  seperti  Singapura dengan  defisit  kedalaman  strategis  justru  mengembangkan  doktrin  militer yang  bertumpu  pada  pertahanan  depan  ( forward  defence ),  mobilitas strategis,  serangan  pendahuluan  ( pre-emptive  strike )  untuk  mencegah pertempuran  menyentuh  ruang  strategis  seperti  ibu  kota  negara. Sesungguhnya, strategi pertahanan mendalam dan pangkalan aju tidak perlu menjadi  dikotomi.  Operasionalisasi  kombinasi  dari  kedua  gelar  ini ditemukan  pada  Tiongkok,  yang  mengaplikasikan  strategi  pertahanan mendalam sejak tahun 1990-an, tetapi kemudian bergerak kepada pangkalan aju  pada  dekade  2010- an melalui pembangunan “angkatan laut biru” ( Blue
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 8 (1) (2023) P-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944 sosiodialektika@unwahas.ac.id doi; http://dx.doi.org/10.31942/sd.v8i1.8697
Water  Navy )  dan  basis  militer  di  luar  negeri  seperti  di  Laut  China  Selatan hingga pantai timur Afrika.
Pemindahan suatu Ibu kota tidak cukup hanya dengan persiapan fisik, tetapi harus melakukan proses kajian holistik dan menyeluruh terkait aspek- aspek  yang  berkaitan  baik  secara  langsung  dan  tidak  langsung.  Termasuk aspek  pertahanan,  keamanan,  ekonomi,  budaya  dan  faktor-faktor  strategis esensial  lainnya.  Hal  paling  penting  adalah  aspek  pertahanan  untuk mencegah  agar  pemindahan  IKN  tersebut  tidak  mudah  diserang  atau dimasuki militer asing. Dalam perspektif pertahanan, sebuah ibu kota harus mempertimbangkan  posisi  geografis  dan  infrastruktur  pertahanan  ibu  kota baru sehingga tidak rentan dari serangan musuh.
Wilayah Kalimantan Timur merupakan provinsi yang strategis karena letak  geografisnya  berada  di  tengah-tengah  Indonesia  dan  dikenal  sebagai Center  of  Indonesia .  Pemerintah  telah  menjatuhkan  pilihan  pada  sebagian wilayah  di  Kalimantan  Timur  sebagai  lokasi  yang  paling  ideal  sebagai lokasi  Ibu Kota Negara baru. Dalam sisi kemaritiman, wilayah Kalimantan Timur berada pada perairan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II. Hal ini sangat strategis untuk rantai konektivitas, jalur distribusi dan logistik di nusantara dan transportasi laut internasional.
Terkait  dengan  adanya  perpindahan  ibu  kota  ke  Kalimantan  timur, terdapat  perubahan  tata  kelola  khususnya  dalam  bidang  pembangunan infrastruktur. Di dalamnya dimasukkan rencana pemerintah dalam proyeksi ke  depan  salah  satunya  yaitu  membangun Military  Base atau  pangkalan militer trimatra (darat, laut, dan udara) untuk menunjang keamanan ibu kota baru. Pembangunan pangkalan militer ini dianggap tepat, karena Pangkalan itu  diperlukan  berkaitan  dengan  lokasi  ibu  kota  baru  berbatasan  langsung dengan negara Malaysia.
Berdasarkan  uraian  di  atas  dan  dari  hasil  penelitian  yang  dilakukan terkait  dengan  kendala  yang  dihadapi  dalam  pemindahan  ibu  kota  negara dari segi pertahanan maritim adalah:
a. Lemahnya sistem pertahanan maritim Indonesia
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 8 (1) (2023) P-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944 sosiodialektika@unwahas.ac.id doi; http://dx.doi.org/10.31942/sd.v8i1.8697
Sistem  pertahanan  maritim  sangat  penting  menjadi  prioritas utama dalam setiap pemindahan ibu kota negara. Sampai saat ini tidak bisa  dipungkiri  bahwa  dari  segi  sistem  pertahanan  maritim  Indonesia memang  masih  lemah,  termasuk  pada  ibu  kota  negara  baru  di Kalimantan.
Tentara  Nasional  Indonesia  Angkatan  Laut  adalah  bagian  dari TNI  yang  mempunyai  tugas  berdasarkan  UU  RI  No.  34  Tahun  2004 Pasal 9, salah satu tugas nya adalah “menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum  nasional  dan  hukum  internasional  yang  telah  diratifikasi”.
Terkait  dengan  teori  peran  Angkatan  Laut,  TNI  AL  memiliki  andil yang  besar  untuk  menjaga  kedaulatan  laut  yang  menurut  Ken  Booth memiliki  tiga  fungsi,  yaitu  fungsi  militer,  polisionil  dan  diplomasi apabila  dihubungkan  dengan  pemindahan  ibu  kota  negara,  ketiga fungsi  tersebut  memiliki  peran  penting  terutama  dikaitkan  dengan pertahanan maritim.
Pada  skenario  terburuk,  ketika  kekuatan  udara  dan  laut  dapat dikalahkan  musuh,  yang  menjadi  tumpuhan  terakhir  adalah  kekuatan TNI Angkatan Darat.  Tetapi alangkah siapnya jika pada daerah pantai yang  ada  di  daerah  calon  Ibu  Kota  Negara  disiapkan  sistem pertahanan Coastal  Defence atau  pertahanan  pantai.  Salah  satu  cara untuk  memperkuat  pertahanan  maritim  Indonesia  adalah  dengan menerapkan  sistem  pertahanan Coastal  Defence. Pertahanan  pesisir atau Coastal  Defence adalah  langkah-langkah  yang  diambil  untuk memberikan  perlindungan  terhadap  serangan  militer  di  atau  dekat garis  pantai  (atau  garis  pantai  lainnya)  (Brown,  1911). Coastal Defence adalah  suatu  sistem  pertahanan  pesisir  yang  menggunakan sistem  radar,  stasiun  pengendali  dan  peluru  kendali  (rudal)  untuk mengamankan  wilayahnya.  Saat  ini,  negara  kita  belum  memiliki sistem  pertahanan  pesisir Coastal  Defence. Dengan  adanya  sistem pertahanan  rudal  yang  ada  di  daerah  pantai  Ibu  Kota  Negara,
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 8 (1) (2023) P-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944 sosiodialektika@unwahas.ac.id doi; http://dx.doi.org/10.31942/sd.v8i1.8697
menjadikan  daerah  tersebut  aman  dari  ancaman  dari  musuh  yang menyerang Ibu Kota. Selain itu, efek deterent yang ditimbulkan akan sangat  signifikan  mengingat  sistem  pertahanan Coastal  Defence tersebut sudah banyak diterapkan oleh negara-negara maju.
Sistem  pertahanan  maritim  Indonesia  dapat  juga  ditingkatkan dengan  menjadikan  para  pelaku  ekonomi  di  laut  sebagai  mata  dan telinga  untuk  memonitor  kejadian  terkini.  Setiap  ada  informasi  yang penting,  para  pelaku  ekonomi  di  laut  termasuk  nelayan  bisa menginformasikan  kepada  petugas  terdekat  ataupun  melalui  radio panggil  supaya  kejadian  tersebut  bisa  segera  ditindak  lanjuti. Informasi  itu  bisa  mengenai  pelanggaran  batas  wilayah, illegal logging, illegal fishing atau mengenai penyelundupan narkoba, senjata ilegal dan Human trafficking. Dengan bantuan dari seluruh komponen bangsa,  pertahanan  negara  khususnya  pertahanan  maritim  kita  akan menjadi  lebih  solid  dan  kuat.  Atas  informasi  intelejen  dari  pelaku ekonomi,  tingkat  kehadiran  unsur-unsur  KRI  kita  di  seluruh  wilayah laut Yuriduksi Indonesia dapat dioptimalkan sebaik mungkin.
b. Kurangnya  Sinergitas  antar  Institusi  Pemerintahan  dengan  Operator atau Stakeholders Terkait
Sinergitas antar institusi pemerintahan dengan operator atau stakeholders terkait  juga  sampai  saat  ini  masih  kurang.  Padahal mereka  harus  saling  bekerja  sama  antara  satu  dengan  yang  lainnya. Semua  harus  melupakan  ego  sektoral  masing-masing  supaya pemindahan  Ibu  Kota  Negara  dapat  berjalan  sesuai  rencana  tujuan nasional dalam pemindahan ibu kota negara.
2. Strategi  yang  Harus  Dilakukan  dalam  Menghadapi  Pemindahan  Ibu  Kota Negara dari Segi Pertahanan Maritim
Berdasarkan  hasil  penelitian,  maka  strategi  yang  harus  dilakukan dalam menghadapi pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan adalah:
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 8 (1) (2023) P-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944 sosiodialektika@unwahas.ac.id doi; http://dx.doi.org/10.31942/sd.v8i1.8697
a) Melakukan perubahan Gelar Kekuatan TNI untuk Keamanan Ibu Kota Negara
Langkah perubahan  Gelar  Kekuatan  TNI  untuk  Keamanan  Ibu Kota Negara dilakukan mengingat selama ini sinergitas antar institusi pemerintahan  dengan  operator  atau stakeholders terkait  dalam mendukung  kesuksesan  terlaksananya  pemindahan  ibu  kota  negara masih  kurang.  Langkah  pemindahan ibu  kota negara memperlihatkan bahwa  upaya  tersebut  menguntungkan,  baik  secara  strategis  maupun taktis.  Namun,  keuntungan  itu  tidak  cuma-cuma.  Strategi  perlu dirancang  serta  disesuaikan,  terutama  gelar  kekuatan  TNI  di Kalimantan harus diperkuat baik secara kuantitas dan kualitas.
Kebijakan  Pemerintah  untuk  memindahkan  ibukota  negara memperlihatkan  bahwa  pergeseran  tersebut  harus  disikapi  dan dipedomani  oleh  instansi-instansi  Pemerintahan  di  bawahnya,  juga harus  didukung  penuh  oleh  seluruh  masyarakat  Indonesia.  Ini membutuhkan  komitmen  tinggi  semua  pemangku  kepentingan, khususnya  dari  sisi  anggaran.  Hal  ini  dikarenakan  kekuatan  TNI  di Kalimantan  saat  ini  belum  optimal  untuk  Pertahanan  Indonesia khususnya di bidang Keamanan Maritim.
Menurut  Undang-undang  RI  No.  3  Tahun  2002  tentang Pertahanan  Negara  pada  Pasal  10  ayat  (3)  yang  salah  satu  isinyanya berbunyi:  “mempertahankan  kedaulatan  dan  keutuhan  wilayah dituntut  untuk  selalu  siap  menghadapi  segala  bentuk  ancaman  yang mengancam  keutuhan  serta  kedaulatan  negara.  Setiap  personel  TNI harus memiliki kesiapkesiagaan untuk diterjunkan pada setiap operasi, baik  Operasi  Militer  Perang  (OMP)  maupun  Operasi  Militer  Selain Perang (OMSP). Berdasarkan Undang-undang RI No. 34 Tahun 2004 tentang TN I pada pasal 4 ayat (1) berbunyi: “TNI terdiri dari atas TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara  yang melaksanakan  tugasnya  secara  matra  atau  gabungan  di  bawah pimpinan  Panglima” .  TNI  sebagai  komponen  utama  pertahanan,
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 8 (1) (2023) P-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944 sosiodialektika@unwahas.ac.id doi; http://dx.doi.org/10.31942/sd.v8i1.8697
memerlukan  acuan  yang  dapat  dijadikan  sebagai  pedoman  dalam melaksanakan  tugas  pokoknya.  Oleh  karena  itu,  pemerintah  perlu didorong untuk segera menyusun suatu strategi nasional yang menjadi kesepakatan  semua  komponen  bangsa,  yang  oleh  Departemen Pertahanan  (bekerja  sama  dengan  TNI)  akan  diterjemahkan  menjadi suatu  strategi  pertahanan  yang  disesuaikan  dengan  kondisi  geografis negara  dengan  melibatkan  segenap  instrumen  kekuatan  nasional. Sehingga  pada  gilirannya  nanti,  masing-masing  angkatan  akan  dapat menjadikan  strategi  pertahanan  tersebut  sebagai  pedoman  dalam melaksanakan  pembangunan  kekuatan  dan  penyusunan  doktrin pelaksanaan  tugas-tugas  di  lapangan.  Tentunya  dengan  tetap mengingat bahwa semua ini hanya akan dapat terwujud apabila aspek lainnya  seperti  politik,  hubungan  luar  negeri  maupun  ekonomi  juga berjalan secara terpadu.
Gelar  kekuatan  bagi  TNI  diharapkan  akan  mampu  melindungi ibu  kota dari arah  darat,  laut, dan udara. Dari arah darat,  Kalimantan Utara berbatasan langsung dengan negara Malaysia. Negara Malaysia suatu  saat  bisa  menjadi  ancaman  untuk  negara  kita,  karena perkembangan  lingkungan  strategis  ke  depan  bersifat  dinamis  yang tidak  dapat  diprediksi.  Kekuatan  TNI  harus  lebih  superior  di  Pulau Kalimantan  jika  dibandingkan  dengan  kekuatan  Angkatan  Bersenjata Malaysia.  Menghitung  kekuatan  Malaysia  harus  mempertimbangkan potensi  pengerahan  kekuatan  FPDA  ( Five  Power  Defense Arrangement )  yang  terdiri  atas  Inggris,  Australia,  Selandia  Baru, Malaysia,  dan  Singapura  (Mahroza,  2019).  Dengan  perpindahan  ibu kota Negara kita ke Kalimantan, Malaysia seharusnya bisa memahami mengapa  gelar  TNI  ditingkatkan  di  Kalimantan.  Akan  tetapi, komunikasi  dengan  pemerintah  Malaysia  memang  harus  terus dibangun  agar  tidak  terjadi  penafsiran  lain  yang  menyebabkan Malaysia  merasa  terancam  dengan  penambahan  kekuatan  TNI  di Kalimantan.
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 8 (1) (2023) P-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944 sosiodialektika@unwahas.ac.id doi; http://dx.doi.org/10.31942/sd.v8i1.8697
Dalam  rangka  memperkuat  pertahanan  darat,  maka  di Kalimantan  perlu  dibangun  satu  Kodam  baru,  lengkap  dengan kekuatan  satuan  tempur,  satuan  bantuan  tempur,  dan  satuan  bantuan administrasinya  sehingga  idealnya  ada  Tiga  Kodam  di  lima  provinsi. Sama seperti strategi yang dilakukan di Pulau Jawa.  Saat ini di Pulau Kalimantan  terdapat  dua  Kodam.  Kodam  VI/Mulawarman  di  Kota Balikpapan,  Kalimantan  Timur.  Wilayahnya  meliputi  Provinsi Kalimantan  Selatan,  Kalimantan  Timur,  dan  Kalimantan  Utara. Kodam  XII/Tanjungpura  di  kabupaten  Kubu  Raya.  Wilayahnya meliputi  Provinsi  Kalimantan  Barat  dan  Kalimantan  Tengah. Tambahan  pembentukan  satu  Kodam  baru  tersebut  diharapkan  dapat menambah  kekuatan  pasukan  di  pulau  Kalimantan  yang  secara geografis luas wilayahnya lebih luas bila dibandingkan dengan Pulau Jawa.
Medan  laut  sekitar  Kalimantan  Timur  (Kaltim)  lebih  sempit, mulai  ujung  utara  dan  selatan  Alur  Laut  Kepulauan  Indonesia  II  jika dibandingkan dengan medan laut di Jakarta yang terbuka sangat luas. Kemudian,  posisi  geografis  yang  persis  di  tengah-tengah  Indonesia memudahkan  mengonsentrasikan  kekuatan  TNI  dari  timur,  barat, utara,  dan  selatan  bila  ibu  kota  negara  diserang.  Sebaliknya,  bila  ada kebutuhan  pasukan  untuk  dikerahkan  dari  Kalimantan  relatif  lebih dekat.  Mungkin  ada  yang  mengatakan  bahwa  dengan  kemajuan teknologi,  posisi  geografis  tidak  lagi  penting.  Jarak  jangkauan  misil atau  peluru  kendali  (Rudal)  bisa  mencapai  ratusan  kilometer,  jadi cukup  menyerang  dari  jauh.  Kemampuan  satelit  juga  sangat  canggih bisa mendeteksi sampai ke dalam hutan. Mungkin ini bisa benar kalau tujuan serangan hanya untuk melumpuhkan suatu negara, tidak sampai menduduki negara tersebut. Untuk menduduki suatu negara mau tidak mau  tetap  harus  menggunakan  pasukan  darat  yang  digerakkan  ke daerah pertempuran.
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 8 (1) (2023) P-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944 sosiodialektika@unwahas.ac.id doi; http://dx.doi.org/10.31942/sd.v8i1.8697
Adanya  perubahan  beberapa  wilayah  di  Kalimantan  Timur seperti  Penajam  Paser  Utara,  Kutai  Kertanegara  dan  sekitarnya menjadi  calon  ibu  kota  negara,  tentunya  dibutuhkan  peningkatan kekuatan  guna  mendukung  pertahanan  dan  keamanan  di  sektor  laut. Pangkalan  TNI  Angkatan  Laut  (Lanal)  sangat  diperlukan  untuk melaksanakan  pertahanan  di  sektor  laut.  Pangkalan  TNI  Angkatan Laut yang berada di dekat calon Ibu Kota Negara saat ini adalah Lanal Balikpapan.  Wilayah  kerja  Lanal  Balikpapan  meliputi  Kota Balikpapan,  Kota  Samarinda,  Kabupaten  Kutai  Kartanegara, Kabupaten  Kutai  Barat,  Kabupaten  Penajam  Paser  Utara  dan Kabupaten  Paser.  Kedudukan  Lanal  Balikpapan  secara  organisasi berada  di  bawah  Pangkalan  Utama  TNI  Angkatan  Laut  (Lantamal) XIII  Tarakan.  Posisi  lanal  Balikpapan  yang  dekat  dengan  calon  Ibu Kota Negara, seharusnya statusnya bisa dinaikkan dari Lanal menjadi Lantamal. Lanal Balikpapan sangat perlu untuk melakukan perubahan organisasi  yang  disertai  peningkatan  kemampuan  atau  penambahan jumlah  kekuatan.  Gelar  kekuatan  Pangkalan  TNI  Angkatan  Laut Balikpapan  saat  ini  dirasa  belum  mampu  dalam  mengoptimalkan Pertahanan  Indonesia  di  bidang  Keamanan  Maritim.  Hal  ini  karena kekuatan  unsur  gelar  yang  dimiliki  oleh  Lanal  Balikpapan  saat  ini masih kurang guna mencukupi coverage area wilayah kerja, dan unsur yang ada saat ini hanya terdiri dari 1 Kal dan 5 Patkamla dengan usia pakai  yang  sudah  lama  serta  kondisi  teknis  yang  harus  senantiasa dijaga atau dipertahankan.
Dalam  menghadapi  permasalahan  terkait  kekuatan  gelar  Lanal Balikpapan  saat  ini,  upaya  yang  dilakukan  adalah  perlu  adanya penambahan  unsur  gelar  yang  lebih  baru  dan  modern  serta  memiliki kemampuan  persenjataan  yang  lebih  modern  sesuai  dengan perkembangan teknologi saat ini. Apabila dihadapkan dengan kondisi cuaca yang selalu berubah dan cenderung ekstrim, paling tidak ukuran kapalnya lebih besar setingkat KRI. Upaya lain yang dapat dilakukan
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 8 (1) (2023) P-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944 sosiodialektika@unwahas.ac.id doi; http://dx.doi.org/10.31942/sd.v8i1.8697
adalah  dengan  merubah  susunan  organisasi  dan  status  lanal Balikpapan  menjadi  Lantamal,  dengan  menjadi  Lantamal  maka  efek deterent yang  ditimbulkan  akan  semakin  tinggi.  Apabila  menjadi Lantamal,  unsur  KRI  yang  di  gelar  juga  pasti  harus  ditambah, disamping  itu  juga  harus  ada  Batalyon  Marinir  Pertahan  Pangkalan (Yon  Marhanlan)  di  Balikpapan.  Bertambahnya  gelar  kekuatan pertahanan  laut,  pasti  akan  berpengaruh  pada  tingkat  keamanan  dan ketertiban  wilayah  perairan  ALKI  II.  Selain  itu,  perlu  adanya  desain ulang  tentang  disposisi  gelar  kapal  selam  supaya  lebih  efektif melindungi  ibukota  negara.  Kekuatan  ini  akan  memperkuat  kekuatan yang  sudah  ada  di  Armada  I  (Jakarta),  Armada  II  (Surabaya),  dan Armada III (Sorong).
Selanjutnya, dari segi kekuatan pertahanan udara juga harus ada penambahan pada tempat-tempat yang strategis untuk melindungi ibu kota  negara.  Pangkalan  udara  di  tiap  provinsi  menjadi  penting  untuk mendukung  mobilisasi  pasukan  darat  dan  untuk  proyeksi  kekuatan pesawat-pesawat tempur. Kekuatan udara merupakan unsur pelindung pertama  yang  akan  membentengi  sistem  pertahanan  Nasional  kita. Ketika Kekuatan udara dapat dikalahkan oleh musuh, baru setelah itu unsur  kekuatan  laut  yang  akan  melakukan  perlawanan.  Walaupun untuk  realita  di  daerah  pertempuran  pasti  unsur  laut  dan  udara  selalu berkolaborasi  bersama-sama  untuk  bisa  menghalangi  musuh  yang ingin menyerang negara kita.
Kekuatan  TNI  di  Kalimantan  harus  didesain  untuk  mampu diproyeksikan lebih efektif untuk  mendukung pengerahan ke wilayah barat  dan  wilayah  timur  Indonesia.  Dengan  posisi  geografis Kalimantan  di  tengah-tengah  Indonesia,  hal  ini  akan  lebih  mudah dilakukan  karena  jarak  yang  lebih  dekat.  Pemindahan  ibu  kota  RI  ke Kalimantan Timur dirancang untuk visi jangka panjang, menyongsong Indonesia Maju 2050. Rancangan pertahanan negara 2050, khususnya perlindungan  terhadap  ibu  kota  sebagai centre  of  gravity Indonesia
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 8 (1) (2023) P-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944 sosiodialektika@unwahas.ac.id doi; http://dx.doi.org/10.31942/sd.v8i1.8697
harus  menjadi  bagian  penting  dari  rancangan  itu.  Pertahanan  negara menyangkut  kedaulatan  dan  kelangsungan  hidup  bangsa  dan  negara. Karena  itu,  dibutuhkan  visi  bersama  dan  komitmen  yang  tinggi  dari segenap komponen bangsa untuk mewujudkannya. Dalam perubahannya  peningkatan  kemampuan  atau  penambahan  kekuatan harus  melalui  proses  kajian  maupun  pendalaman  terlebih  dahulu berdasarkan  analisa  ancaman  yang  berpotensi  mengganggu  jalannya pemerintahan di IKN yang baru di tingkat komando atas.
b. Melaksanakan Perubahan Strategi Pertahanan
Lemahnya  sistem  pertahanan  maritim  Indonesia  diatasi  dengan melaksanakan  perubahan  strategi  pertahanan.  Tujuan  dari  perubahan strategi  pertahanan  tersebut  adalah  agar  selalu  dapat  menjaga keamanan lalu lintas pelayaran di seluruh wilayah laut NKRI.
Tentara  Nasional  Indonesia  Angkatan  Laut  adalah  bagian  dari TNI  yang  mempunyai  tugas  berdasarkan  UU  RI  No.  34  Tahun  2004 Pasal 9, salah satu tugasnya adalah “menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum  nasional  dan  hukum  internasional  yang  telah  diratifikasi”.
Terkait  dengan  teori  peran  Angkatan  Laut,  TNI  AL  memiliki  andil yang  besar  untuk  menjaga  kedaulatan  laut  yang  menurut  Ken  Booth memiliki  tiga  fungsi,  yaitu  fungsi  militer,  polisionil  dan  diplomasi apabila  dihubungkan  dengan  pemindahan  ibu  kota  negara,  ketiga fungsi  tersebut  memiliki  peran  penting  terutama  dikaitkan  dengan pertahanan maritim.
Pada  skenario  terburuk,  ketika  kekuatan  udara  dan  laut  dapat dikalahkan  musuh,  yang  menjadi  tumpuhan  terakhir  adalah  kekuatan TNI Angkatan Darat.  Tetapi alangkah siapnya jika pada daerah pantai yang  ada  di  daerah  calon  Ibu  Kota  Negara  disiapkan  sistem pertahanan Coastal  Defence atau  pertahanan  pantai.  Salah  satu  cara untuk  memperkuat  pertahanan  maritim  Indonesia  adalah  dengan menerapkan  sistem  pertahanan Coastal  Defence. Pertahanan  pesisir
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 8 (1) (2023) P-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944 sosiodialektika@unwahas.ac.id doi; http://dx.doi.org/10.31942/sd.v8i1.8697
atau Coastal  Defence adalah  langkah-langkah  yang  diambil  untuk memberikan  perlindungan  terhadap  serangan  militer  di  atau  dekat garis  pantai  (atau  garis  pantai  lainnya)  (Brown,  1911). Coastal Defence adalah  suatu  sistem  pertahanan  pesisir  yang  menggunakan sistem  radar,  stasiun  pengendali  dan  peluru  kendali  (rudal)  untuk mengamankan  wilayahnya.  Saat  ini,  negara  kita  belum  memiliki sistem  pertahanan  pesisir Coastal  Defence. Dengan  adanya  sistem pertahanan  rudal  yang  ada  di  daerah  pantai  Ibu  Kota  Negara, menjadikan  daerah  tersebut  aman  dari  ancaman  dari  musuh  yang menyerang Ibu Kota. Selain itu, efek deterent yang ditimbulkan akan sangat  signifikan  mengingat  sistem  pertahanan Coastal  Defence tersebut sudah banyak diterapkan oleh negara-negara maju.
Sistem  pertahanan  maritim  Indonesia  dapat  juga  ditingkatkan dengan  menjadikan  para  pelaku  ekonomi  di  laut  sebagai  mata  dan telinga  untuk  memonitor  kejadian  terkini.  Setiap  ada  informasi  yang penting,  para  pelaku  ekonomi  di  laut  termasuk  nelayan  bisa menginformasikan  kepada  petugas  terdekat  ataupun  melalui  radio panggil  supaya  kejadian  tersebut  bisa  segera  ditindak  lanjuti. Informasi  itu  bisa  mengenai  pelanggaran  batas  wilayah, illegal logging, illegal fishing atau mengenai penyelundupan narkoba, senjata ilegal dan Human trafficking. Dengan bantuan dari seluruh komponen bangsa,  pertahanan  negara  khususnya  pertahanan  maritim  kita  akan menjadi  lebih  solid  dan  kuat.  Atas  informasi  intelejen  dari  pelaku ekonomi,  tingkat  kehadiran  unsur-unsur  KRI  kita  di  seluruh  wilayah laut Yuriduksi Indonesia dapat dioptimalkan sebaik mungkin.
c. Meningkatkan Kerja Sama antara Satu dengan yang Lainnya Dalam mengatasi kurangnya sinergitas antar institusi pemerintahan  dengan  operator  atau stakeholders terkait,  harus  saling bekerja  sama  antara  satu  dengan  yang  lainnya.  Semua  harus melupakan ego sektoral masing-masing supaya pemindahan Ibu Kota Negara dapat berjalan sesuai rencana tujuan nasional kita.
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 8 (1) (2023) P-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944 sosiodialektika@unwahas.ac.id doi; http://dx.doi.org/10.31942/sd.v8i1.8697
Adanya  pemindahan  ibu  kota  baru,  tentu  akan  membuat perubahan-perubahan  yang  mempengaruhi  banyak  aspek.  Dalam  tata kelola  maritim  tentunya  diperlukan  kerjasama  dan  sinergi  untuk menjaga keamanan dan pertahanan, keselamatan lalu lintas pelayaran, serta  kelancaran  perdagangan  jalur  laut.  Dalam  mengahadapi perubahan  ini,  PT.  Pelindo  IV  menjelaskan  bahwa  perlu  bersinergi dengan instansi-instansi terkait seperti Dinas Perhubungan Laut/Syahbandar, Bea Cukai/Pabean,  Imigrasi,  Karantina,  Kesehatan. Selain dengan instansi-instansi tersebut, PT. Pelindo IV juga bermitra dengan  perusahaan-perusahaan  pelaku  ekonomi  yang  menggunakan media  laut.  Kesyahbandaran  dan  Otoritas  Pelabuhan  (KSOP)  Kelas  I Balikpapan menjelaskan bahwa dalam menunjang IKN memiliki tugas yang sama sesuai dengan tugas dasar dari KSOP itu sendiri. Dalam hal pemindahan ibu kota, KSOP Kelas I Balikpapan bekerja sama dengan PT.  Pelindo  IV  dalam  proses  pelayaran  dan  pelabuhan,  di  mana  PT. Pelindo  IV  bertugas  dalam  bidang  kepelabuhanan  sedangkan  KSOP Kelas  I  Balikpapan  bertugas  dalam  seluruh  pengawasan  kegiatan pelayaran dan pelabuhan yang ada di wilayah kerjanya. KSOP Kelas I Balikpapan  dalam  menyambut  pemindahan  Ibu  Kota  Negara  ke Kalimantan  Timur  melakukan  kerjasama  dengan  berbagai  instansi yang  ada,  seperti  Pangkalan  TNI  Angkatan  Laut,  Bea  Cukai,  dan Kesehatan  Pelabuhan.  Semua  kerjasama  dilakukan  berkaitan  dengan mendukung  proses  pemindahan  Ibu  Kota  Negara  ke  Kalimantan Timur.  KSOP  Kelas  I  Balikpapan  juga  bekerja  sama  dengan Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah  dalam  proses  penentuan daerah/wilayah  dalam  proses  pembangunan  infrastruktur  yang mendukung IKN.
Hubungan komunikasi dan kerjasama pangkalan TNI Angkatan Laut  dengan  Pelindo  IV  dan  KSOP  I  Balikpapan  selama  ini  telah berjalan  dengan  baik.  Kebutuhan  dukungan  faslabuh  dan  perbekalan armada  tempur  untuk  unsur-unsur  KRI  yang  beroperasi  selama  ini
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 8 (1) (2023) P-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944 sosiodialektika@unwahas.ac.id doi; http://dx.doi.org/10.31942/sd.v8i1.8697
telah  terdukung  dengan  baik,  meskipun  Lanal  Balikpapan  tidak memiliki  Dermaga  sendiri.  Lanal  Balikpapan  senantiasa  memberikan dukungan  kepada  Pelindo  IV  dan  KSOP  I  Balikpapan  dalam pelaksanaan tugas mereka dalam mengatur lalu lintas dan penempatan kapal-kapal niaga di alur pelayaran dengan cara membantu penertiban kapal-kapal yang bergerak di sekitar alur pelayaran untuk menghindari terjadinya  Laka  Laut  dan  memberikan  bantuan  SAR  apabila  terjadi situasi kedaruratan.
Peningkatan  kerjasama  antara  TNI,  Bakamla,  Polairud, Beacukai,  Kementrian  Perhubungan,  Kementrian  Kelautan  dan  para pelaku  perekonomian  termasuk  nelayan,  supaya  tercipta  sinergitas para  pemangku  kepentingan  di  laut.  Pelaksanaan  kegiatan  bersama secara  psikologis  dapat  meningkatkan  kekompakan  diantara  masing- masing  personal.  Diharapkan  antar  instansi  tidak  ada  kecanggungan ataupun  rasa  memberatkan  dalam  berkoordinasi  karena  semua  itu merupakan  tuntutan  untuk  turut  mensukseskan  kebijakan  pemerintah tentang pemindahan Ibu Kota Negara.

## D. SIMPULAN
Berdasarkan hasil pembahasan tersebut di atas bahwa dalam kesiapan perpindahan Ibu Kota Negara dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Kendala  yang  dihadapi  dalam  pemindahan  ibu  kota  negara  dari  segi pertahanan  maritim  adalah  lemahnya  sistem  pertahanan  maritim Indonesia  serta  kurangnya  sinergitas  antar  institusi  pemerintahan dengan operator atau stakeholders terkait.
2. Strategi  yang  harus  dilakukan  dalam  menghadapi  pemindahan  ibu kota negara dari segi pertahanan maritim adalah melakukan perubahan Gelar Kekuatan TNI untuk keamanan Ibu Kota Negara, melaksanakan perubahan  strategi  pertahanan  serta  meningkatkan  kerja  sama  antara satu dengan yang lainnya.
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 8 (1) (2023) P-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944 sosiodialektika@unwahas.ac.id doi; http://dx.doi.org/10.31942/sd.v8i1.8697
Adapun  saran  yang  dapat  dikemukakan  berdasarkan  kajian  ini,  yaitu sebagai berikut:
1. Perlu  adanya  peningkatan  kekuatan  dan  penambahan  jumlah  unsur gelar  pada  Kodam,  Lanal  dan  Lanud  guna  mendukung  pertahanan  di wilayah  calon  Ibu  Kota  Negara  di  Provinsi  Kalimantan  Timur,  yang diharapkan tingkat atau strata organisasi, jumlah personel dan alutsista yang ada dirombak berdasarkan hasil analisa ancaman yang berpotensi muncul  dan  akan  mengganggu  kelancaran  jalannya  pemerintahan negara.
2. Perlu dilakukan pengawasan  dan pengontrolan tingkat  kemajuan atau pencapaian  terhadap  seluruh  rencana  perubahan  yang  dilakukan  oleh seluruh  pihak  dalam  menyongsong  perpindaham  Ibu  Kota  Negara baru.
3. Perlu  adanya  pengkajian  mengenai  pembangunan  infrastruktur  dan teknologi  apa  yang  mendukung  pertahanan  maritim  oleh  Pemerintah Pusat  bersama  Pemerintah  Daerah  dalam  mendukung  proses pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur.

## DAFTAR PUSTAKA
Alika,  Rizky,  “Proyek  Pemindahan  Ibu  Kota  Negara  Tetap  Jalan di  Tengah Pandemi Corona”, diakses 28 April 2022, https://katadata.co.id/yuliawati/berita/5f368ded45bfa/proyek-pemindahan ibu-kota-negaratetap-jalan-di-tengah-pandemicorona
Booth, Ken. (1977). Navies and Foreign Policy. ed.1. (London: Routledge).
Brown,  William  Baker.  (1911). Coast  Defence.  In  Chisholm,  Hugh  (ed.). Encyclopædia Britannica. Vol. 6 (11th ed.). England: Cambridge University Press.
Iping,  Baso  dan  Haeran.  (2021).  “Perkuliahan  Daring  dan  Tatap  Muka:  Antara Cita dan Realita”. Jurnal Inovasi Penelitian (JIP), Vol. 2, No. 2 Juli 2021, https://stp-mataram.e-journal.id/JIP/article/view/705
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 8 (1) (2023) P-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944 sosiodialektika@unwahas.ac.id doi; http://dx.doi.org/10.31942/sd.v8i1.8697
Kementerian Pertahanan Indonesia. (2017). Kebijakan Pertahanan Negara Tahun 2017 , (Jakarta: Kementerian Pertahanan Indonesia, 2017). Maharani,  Curie,  dkk.  (2022). Pertahanan  Ibu  Kota  Negara  Strategi  dan  Gelar Militer . Jakarta: Laboratorium Indonesia 2045.
Mahroza,  Jonni.  (2019). Pemindahan  Ibu  Kota  RI  dari  Perspektif  Pertahanan , Media Indonesia, 04 September 2019.
Purnama,  Suryadi  Jaya  dan  Chotib.  (2022).  “Analisis  Kebijakan  Publik Pemindahan Ibu Kota Negara ( Analysis of The National Capital Relocation Policy ), Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik , 13(2), 2022, 155-168.
Putro, Herlambang Suryo dan Sumiyat. (2022). “Peran TNI AL dalam Penegakan Hukum  dan  Keselamatan  di  Laut  Guna  Mendukung  Perpindahan  Ibu  Kota Negara dalam Rangka Mewujudkan Poros Maritim Dunia”. Jurnal Maritim Indonesia, Agustus 2022, Volume 10 Nomor 2 , 118-131. Ryano,  Mikhael. (2020). Pertahanan Maritim Indonesia Era Pemerintahan Joko Widodo  Periode  2014-2019  Terkai  Dinamika  Peningkatan  Kekeuatan  di Kawasan Indo-Pasifik , Bandung: Universitas Katolik Parahyangan.
Saputra, Surya  Dwi,  Thomas  Gabriel  J,  dan  Mhd  Halkis.  (2021).  “Analisis
Strategi  Perpindahan  Ibu  Kota  Negara  Indonesia  Ditinjau  dari  Perspektif Ekonomi Pertahanan (Studi Kasus Upaya Pemindahan Ibu Kota Negara dari DKI  Jakarta  ke  Kutai  Kartanegara  dan  Penajam  Paser  Utara)”. Jurnal Ekonomi Pertahanan, Volume 7 Nomor 2 Tahun 2021 , 192-220.
Sirmareza,  Trio.  “Naval  Diplomacy  Dalam  Pengiriman  Satuan  Tugas  Maritim
Tentara  Nasional  Indo nesia  di  United  Nations  Interim  Force  in  Lebanon”,
Jurnal Diplomasi Pertahanan, Vol.3. No.1., Januari 2017.
Taufik,  M., Pemindahan  Ibu  Kota  dan  Potensi  Konektivitas  Pemerataan Ekonomi. Prosiding Seminar Nasional Pemindahan Ibu Kota Negara 2017 , November 2017.
Vabian,  Thomas  Vincent,  “Untung  Rugi  Menunda  Proyek  Ibu  Kota  Baru  di Tengah Pandemi COVID- 19”, diakses 29 April 2022, https://tirto.id/f4gz.
Witjaksono,  Tatit  Eko.  (2020). Mewujudkan  Tata  Ruang  Wilayah  Pertahanan Maritim  Guna  Menjaga  Keutuhan  Wilayah  NKRI ,  diakses  1  Mei  2023, https://seskoal.ac.id/artikel/23