https://akuntansi.pnp.ac.id/jam e-ISSN 2657-1080, p-ISSN 1858-3687
142

## Akuntansi dan Manajemen
Vol. 16, No. 2, 2021, Hal. 142-152
Kecenderungan Kecurangan ( Fraud ) Yang Dipersepsikan Melalui Keadilan Organisasi dan Peran Sistem Pengendalian Intern
Lisa Amelia Herman 1 , Syafira Ramadhea JR 2
1 Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Padang
Email: lisa.ameliaherman@gmail.com
2 Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Padang
Email: syafira.ramadhea@gmail.com

## ABSTRACT
Public trust is the main capital of the banking business in carrying out its function of collecting and distributing public funds. Bank management must make efforts to maintain and maintain this trust in order  to  gain  sympathy  from  prospective  customers,  such  as  obeying  existing  regulations  and  not making mistakes that cause irregularities and fraud. Fraud can be carried out by internal or external parties. One of the motivations for someone to commit fraud is a sense of justice. An individual who feels that  he  is being treated  unfairly  tends to  act  against  the  goals of  the  organization.  In  addition,  the ineffectiveness  of  the  internal  control  system  allows opportunities to  commit  fraud  that  will  have  a negative impact on the company. This study aims to determine the effect of organizational justice and the role of the internal control system on fraud. Respondents as many as 164 employees of the main branch office of a government bank in the city of Padang were used as samples. The method that will be applied to analyze the data is multiple linear regression analysis with SPSS v.25 program. The results show that organizational justice and the role of the internal control system affect organizational fraud. This research can have implications for organizations to provide behavioral justice for each employee so that employee intentions to commit fraud can be avoided.
Keywords : fraud, organisational justice, internal control

## ABSTRAK
Kepercayaan masyarakat merupakan modal utama bisnis perbankan dalam menjalankan fungsinya menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Manajemen bank harus melakukan upaya untuk menjaga dan mempertahankan kepercayaan tersebut agar memperoleh simpati dari calon nasabah, seperti menaati peraturan yang ada dan tidak melakukan kesalahan yang menyebabkan terjadinya penyimpangan dan kecurangan. Kecurangan dapat dilakukan oleh pihak internal maupun eksternal. Salah satu motivasi seseorang melakukan kecurangan adalah rasa keadilan. Seorang individu yang merasa diperlakukan  tidak adil cenderung melakukan  tindakan  yang bertentangan  dengan  tujuan organisasi.  Selain  itu,  ketidakefektivan  sistem  pengendalian  internal  memungkinkan  terbukanya peluang untuk melakukan kecurangan yang akan berdampak negatif bagi perusahaan. Penelitian ini bertujuan  mengetahui  pengaruh  keadilan  organisasi  dan  peran  sistem  pengendalian  internal terhadap  kecurangan.  Responden  sebanyak  164  orang  karyawan/i  kantor  cabang  utama  bank pemerintah di Kota Padang dijadikan sampel. Metode yang akan diterapkan untuk menganalisis data adalah analisis regresi linear berganda dengan program  SPSS v.25.  Hasil penelitian  menunjukkan bahwa  keadilan  organisasi  dan  peran  sistem  pengendalian  internal  mempengaruhi  kecurangan
https://akuntansi.pnp.ac.id/jam
e-ISSN 2657-1080, p-ISSN 1858-3687 143
organisasi. Penelitian ini dapat memberikan implikasi bagi organisasi untuk memberikan keadilan perilaku  bagi  setiap  karyawan  sehingga  niat  karyawan  untuk  melakukan  kecurangan  dapat dihindari.
Kata kunci : Kecurangan, keadilan organisasi, internal control

## Pendahuluan
Bank  merupakan  perusahaan  penyedia  jasa  keuangan  yang  berfungsi  sebagai perantara masyarakat yang membutuhkan dana (lack of funds) dengan masyarakat yang  kelebihan  dana (surplus  of  funds) ,  disamping  jasa-jasa  keuangan  lainnya. Kepercayaan  masyarakat  merupakan  faktor  utama  bisnis  perbankan.  Manajemen bank  harus  berupaya  menjaga  dan  mempertahankan  kepercayaan  tersebut  agar memperoleh simpati dari calon nasabah seperti selalu menaati peraturan dan tidak melakukan  kesalahan  yang  menyebabkan  terjadinya  penyimpangan  dan kecurangan.
Organisasi  apa  pun  rentan  terhadap  tindakan  kecurangan,  yaitu  tindakan penipuan atau  kecurangan lain yang  dilakukan untuk mendapatkan sesuatu yang berharga dari orang lain secara ilegal, baik dengan kekuatan fisik atau dengan tipu daya [1]. Literatur penelitian menunjukkan bahwa baik organisasi swasta maupun publik  telah  mengalami  menjadi  korban  perilaku  ini.  Organisasi  bisnis  terus menghadapi  masalah  kecurangan,  dan  memerangi  masalah  ini  adalah  sebuah tantangan.  Kecurangan  dapat  dilakukan  oleh  pihak  internal  maupun  eksternal. Kecurangan akuntansi dalam bisnis biasanya melibatkan pihak internal perusahaan. Kecurangan yang dilakukan oleh pihak internal perusahaan adalah kecurangan yang sulit  dihindari  [5].  Kecurangan  dapat  dilakukan  baik  oleh  manajemen  atau  oleh karyawan  perusahaan  sendiri.  Jika  ada  bias  tujuan  di  antara  individu  dan perusahaan, kecurangan sangat mungkin terjadi. Dampak dari penipuan akuntansi akan  menyebabkan  penurunan  akuntabilitas  manajemen  dan  akan  menghasilkan peningkatan pemantauan biaya terhadap manajemen seperti yang diusulkan oleh pemegang saham [4].
Hasil Survei Fraud Indonesia tahun 2019 oleh Associations of Certified Fraud Examiners (ACFE)  menunjukkan  total  kerugian  akibat  fraud  mencapai  Rp873,43 Milliar untuk tiga jenis fraud, yaitu korupsi, penyalahgunaan aset dan fraud laporan keuangan (ACFE, 2020).  Sebesar 50,2% pelaku fraud adalah dari manajemen dan karyawan  dan  sebesar  38%  fraud  dilakukan  secara  kolutif  oleh  empat  atau  lebih pelaku.  Perusahaan  milik  negara  (BUMN)  termasuk  bank  pemerintah  menempati posisi kedua (31,8%) lembaga yang paling dirugikan akibat fraud setelah lembaga pemerintahan.  Korupsi  merupakan  jenis  fraud  yang  sering  terjadi  yaitu  sebesar 69,9%  dari  total  kasus.  Dengan  tingkat  keparahan  fraud  ini,  penting  bagi  para pemimpin organisasi untuk memahami akar penyebab perilaku ini dalam hal siapa yang melakukan fraud dan bagaimana mengelola risiko secara proaktif [11].
Menurut  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001,  terdapat  30  jenis  korupsi yang  dikelompokkan  menjadi  tujuh  kategori,  antara  lain:  (1)  tindakan  dan perbuatan  yang  merugikan  keuangan  negara  dan  perekonomian  negara;  (2) tindakan dan perbuatan suap dan sogok; (3) iindakan dan penggelapan di kantor;
https://akuntansi.pnp.ac.id/jam
e-ISSN 2657-1080, p-ISSN 1858-3687 144
(4) tindakan pemerasan; (5) Penipuan dalam proses pengadaan barang dan jasa; (6) adanya benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa dan (7) Gratifikasi. Pada instansi pemerintah sering terjadi kecurangan.
Cressey  (1953)  dalam  [14]  menjabarkan Teori  Fraud Triangle mengatakan bahwa  tiga  faktor  pendorong  kecurangan,  yaitu  tekanan  ( Pressure ),  peluang ( Opportunity ),  dan  rasionalisasi  ( Rationalization ).  Teori  inilah  yang  mendasari penentuan  variabel  pada  penelitian  ini.  Persepsi  keadilan  organisasi  dan  sistem pengendalian intern sebagai variabel yang digunakan merupakan proksi dari unsur- unsur Fraud Triangle diatas.
Tekanan  ( Pressure )  merupakan  hal  yang  memotivasi  individu/karyawan untuk  melakukan  kecurangan.  Tekanan  dapat  berupa  tekanan  keuangan  maupun non keuangan, serta dapat disebabkan pula oleh tekanan pribadi maupun tekanan dari  organisasi.  Dijelaskan  oleh  beberapa  penelitian,  hal-hal  yang  terkait  dengan tekanan antara lain, kebutuhan hidup yang mendesak, penghasilan kurang, gaji yang tidak sesuai [9]. Persepsi keadilan organisatoris merupakan tekanan yang menjadi penyebab seorang melakukan fraud [10].
Rasionalisasi ( rationalization ) merupakan suatu sikap atau rasionalisasi yang dapat diterima secara moral perlu terjadi sebelum perilaku curang muncul. Penting untuk diketahui bahwa tindakan kecurangan terkadang tidak memandang tindakan mereka  sebagai  tindakan  yang  tidak  etis;  mereka  hanya  membenarkan  tindakan mereka dianggap etis sebelum terjadi  kecurangan. Dengan kata lain, rasionalisasi memungkinkan  pelaku  melihat  tindakan  ilegalnya  dapat  diterima.  Jika  seseorang tidak  dapat  membenarkan  tindakan  tidak  etis,  tidak  mungkin  dia  akan melakukannya,  dan  terlibat  dalam  tindakan  kecurangan  [11].  Orang  itu, bagaimanapun, dapat merasionalisasi tindakan tersebut dengan cara yang berbeda menggunakan berbagai pembenaran. Contoh: “Saya hanya meminjam”, “Organisasi mampu  membelinya”,  “tidak  dapat  bonus  atau  kenaikan  gaji”,  “Semua  orang menjadi kaya, jadi mengapa saya tidak?” dan “Ini tidak terlalu material”.
Peluang  membuka  pintu  terjadinya  kecurangan,  dan  insentif  serta rasionalisasi  dapat  menarik  orang  ke  arah  itu.  Namun,  berdasarkan  teori  fraud diamond,  orang  tersebut  juga  harus  memiliki  kemampuan  untuk  mengenali keterbukaan  pintu  sebagai  peluang  dan  memanfaatkannya  [12].  Model  integrasi untuk Organizational Justice Perceptions (OJP) sebagai hubungan untuk mendorong dan  memotivasi  yang  rasional  untuk  berperilaku  curang  dan  kualitas  prosedur pengendalian  internal  sebagai  suatu  proksi  untuk  melakukan  kecurangan  (COSO, 2004). Keadilan dalam suatu organisasi dan penerapan sistem pengendalian intern merupakan  hal  penting  dalam  menciptakan  lingkungan  kerja  yang  kondusif. Persepsi  mengenai  keadilan  yang  dirasakan  karyawan  dalam  lingkungan perusahaan relatif terhadap apa yang mereka kontribusikan.
Menurut teori Maslow, keadilan merupakan unsur yang dianggap penting dan menjadi landasan motivasi bagi suatu individu [6]. Keadilan organisasi menekankan bagaimana reward , insentif, pengakuan, pekerjaan, dan sanksi dalam suatu lembaga (organisasi)  dialokasikan  secara  adil  dan  proporsional  berdasarkan  karakteristik sosial  demografis  yang  ada.  Teori  ini  didasarkan  pada  asumsi  bahwa  seseorang dimotivasi oleh keinginan untuk diperlakukan secara adil dalam pekerjaan.
https://akuntansi.pnp.ac.id/jam
e-ISSN 2657-1080, p-ISSN 1858-3687 145
Berdasarkan  teori  kesetaraan  dan  keadilan,  konsep  keadilan  organisasi dirangkum dalam dua sub-dimensi, yaitu: keadilan distributif dan prosedural [10] . Keadilan  distributif adalah  konsep psikologis yang berhubungan dengan  keadilan yang  dirasakan  dari  hasil,  sedangkan  keadilan  prosedural  mengacu  pada  sejauh mana proses pengambilan keputusan dilakukan dan dianggap adil. Kedua dimensi dihubungkan  oleh  konsep  keadilan  dan  berimplikasi  pada  perilaku  karyawan sebagai akibat dari persepsi mereka tentang perlakuan yang adil.
Sedangkan  [3]  membagi  keadilan  organisasi  menjadi  tiga  kategori,  yaitu keadilan distribusi, keadilan prosedural, dan keadilan interaksional. Secara umum, karyawan  akan  mengevaluasi  kewajaran  dalam  tiga  kondisi,  seperti,  pendapatan yang diperoleh dari organisasi (keadilan distribusi), kebijakan formal atau proses pencapaian yang dialokasikan (keadilan prosedural), dan  perlakuan yang diambil oleh  pengambil  keputusan  di  antara  personel  dalam  organisasi  ( organisasional fariness ). Persepsi tentang keadilan distribusi, prosedural, dan interaksional dapat saling  terkait  dengan  berbagai  hasil  pekerjaan  tertentu,  seperti  pelaksanaan kegiatan, perilaku, dan sikap kerja. Keadilan organisasi adalah sebuah kondisi yang mengarahkan individu untuk memiliki keyakinan bahwa mereka diperlakukan adil atau tidak adil oleh organisasi. Individu yang merasa diperlakukan tidak adil akan muncul kekecewaan yang mengarah untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan tujuan organisasi. Dengan demikian, hipotesis dalam penelitian ini adalah:
H1. Keadilan organisasi berpengaruh negatif terhadap kecurangan.
Penyebab  munculnya  tindakan  kecurangan  selain  ketidakadilan  dalam perusahaan adalah kurang efektifnya Sistem Pengendalian Intern (SPI) perusahaan. Salah satu upaya pencegahan kecurangan yaitu membangun struktur pengendalian intern yang baik dan mengefektifkan aktivitas pengendalian tersebut [15]. Pasal 3 ayat 1 POJK No. 39/POJK.03/2019 tentang Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Bank Umum bahwa bank wajib menerapkan Strategi Anti Fraud yang merupakan bagian dari  kebijakan  strategis  Bank  yang  penerapannya  diwujudkan  dalam  sistem pengendalian Fraud .  Penerapan  Strategi  Anti Fraud merupakan  bagian  dari penerapan manajemen risiko, khususnya yang terkait dengan aspek SPI.
Sistem  pengendalian  intern  adalah  suatu  sistem  pengendalian  yang  terdiri dari kebijakan dan proses yang dirancang untuk memberikan manajemen jaminan yang wajar bahwa perusahaan mencapai tujuan dan sasarannya [2]. Ernest & Young sebagai salah satu konsultan terkemuka, memberikan awardness kepada organisasi atau perusahaan yang ada di dunia agar mempunyai kesadaran akan pengendalian untuk menghindari ancaman dan resiko yang muncul dalam lingkungan organisasi.
SPI  yang  efektif  menjadi  komponen  penting  dalam  manajemen  bank  dan menjadi  dasar  kegiatan  operasional  bank  yang  sehat  dan  aman,  membantu pengurus  menjaga  aset  bank,  menjamin  tersedianya  pelaporan  keuangan  dan manajerial  yang  dapat  dipercaya,  meningkatkan  kepatuhan  bank  terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku, serta mengurangi risiko terjadinya kerugian, penyimpangan dan pelanggaran aspek kehati-hatian. Selain itu, pengendalian yang cukup  dan  efektif  dapat  memperkecil  celah  bagi  para  pelaku  kecurangan  untuk
https://akuntansi.pnp.ac.id/jam
e-ISSN 2657-1080, p-ISSN 1858-3687 146
melakukan  tindakan  yang  merugikan  perusahaan  dan  menguntungkan  mereka sendiri.  Semakin  efektif  SPI  maka  kecurangan  dalam  suatu  perusahaan    semakin dapat dicegah.
Jika  SPI  lemah  mengakibatkan  kekayaan  bank  tidak  terjamin  keamanannya, informasi akuntansi yang ada tidak diteliti dan tidak dapat dipercaya, tidak efisien dan  efektifnya  kegiatan  operasional  bank  serta  tidak  dipatuhinya  kebijakan  yang ditetapkan  manajemen.  Selain  itu  adanya  kemampuan  untuk  melakukan  dan menyembunyikan  kecurangan  akibat  kurangnya  pengawasan  atau enforcement pada  bank,  kontrol  bank  tidak  berhasil  mencegah  terjadinya  praktik  kecurangan, ditambah  kurangnya  pengawasan  manajemen,  dan  faktor  tekanan (pressure) berkaitan  dengan  pikiran/pandangan  dan  kepentingan  pegawai  yang  takut kehilangan  pekerjaan  atau  jabatan  sehingga  orang  jujur  pun  punya  motif  untuk melakukan kecurangan.
Penipuan  adalah  suatu  bentuk  tindakan  yang  dilakukan  seseorang  sebagai penggunaan  jabatan/pekerjaan  untuk  memperoleh  kekayaan  pribadi  melalui pelaksanaan  penyalahgunaan  sumber  daya  atau  kekayaan  organisasi  yang mempekerjakannya.  Menurut  [8],  penipuan  dan  penurunan  kinerja  karyawan  di perusahaan  dan  organisasi  sering  terjadi  karena  kurangnya  motivasi  terhadap kepemimpinannya. Menurutnya kinerja pegawai di perusahaan diakibatkan karena pegawai  merasa  di  'terpaksa'  pada  perusahaan  atau  organisasi.  Ketidakadilan cenderung merupakan pemicu kecurangan yang dilakukan oleh karyawan. Dengan demikian, hipotesis dalam penelitian ini adalah:
H2. Sistem pengendalian intern berpengaruh negatif terhadap kecurangan.

## Metode Penelitian
Penelitian ini tergolong penelitian  kausatif yang meneliti hubungan sebab  akibat untuk  menganalisis  pengaruh  variabel  keadilan  organisasi  dan  peran  sistem pengendalian  intern  terhadap  kecurangan (fraud). Populasi  adalah  semua  bank pemerintah di Kota Padang dan sampel diambil pada Kantor Cabang Utama (KCU) bank  pemerintah  dengan  responden  karyawan/i  yang  bekerja  disana.  Sampel ditentukan  menggunakan  teknik simple  random  sampling .  Total  responden ditentukan  menggunakan  rumus  Slovin  sehingga  diperoleh  244  orang  dari  627 orang total sampel. Responden  terkumpul sebanyak 164 orang atau sebesar 67% dari  total  responden.  Peneliti  menggunakan  data  subjek  berupa  opini,  sikap, pengalaman,  atau  karakteristik  dari  seseorang  yang  menjadi  responden.  Peneli mengambil data primer yang diperoleh dengan melakukan survei lapangan melalui kuesioner.
Variabel  penelitian  terdiri  dari:  Keadilan  Organisasi  -  KO  (X1);  Sistem Pengendalian Intern - SPI (X2); dan Kecurangan - KC (Y). Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari teori yang ada. Variabel-variabel yang diukur  dalam  kuesioner  ini  mencakup:  1)  keadilan  organisasi;  2)  sistem pengendalian  intern;  dan  3)  kecurangan.  Peneliti  menyusun  sendiri  pertanyaan sesuai dengan teori. Untuk variabel Instrumen kuesioner berjumlah 32 pernyataan,
https://akuntansi.pnp.ac.id/jam
e-ISSN 2657-1080, p-ISSN 1858-3687 147
terdiri dari 12 item untuk variabel KC, 11 item untuk variabel KO, dan 9 item untuk SPI.
Variabel  keadilan  organisasi  diukur  melalui  tiga  indikator,  yaitu  keadilan distributif,  keadilan  prosedural  dan  keadilan  interaksional.  Ketiga  indikator  ini dijabarkan  kedalam  11  item  pernyataan  kuesioner.  Untuk  variabel  sistem pengendalian  intern  diukur  melalui  tiga  indikator,  yaitu  SPI  melalui  sistem,  SPI melalui  prosedur  dan  SPI  melalui  struktur  organisasi.  Ketiga  indikator  ini dijabarkan  kedalam 9 item pernyataan kuesioner. Demikian juga dengan variabel kecurangan  diukur  melalui  tiga  indikator,  yaitu  kecurangan  laporan  keuangan (finansial  statement  fraud), penyalahgunaan  aset (aset  misappropriation), dan korupsi (corruption). Ketiga  indikator  SPI  ini  dijabarkan  kedalam  12  item pernyataan  kuesioner.  Semua  variabel  diukur  dengan  menggunakan  skala  likert dengan pilihan lima jawaban.
Instrumen telah melewati uji validitas dan reliabilitas. Uji asumsi klasik untuk menilai  kelayakan  model  regresi,  meliputi  uji  normalitas,  heterokedastisitas,  dan multikolinearitas. Teknik analisis data melalui analisis deskriptif dan analisis data dengan  Uji  F  dan  koefisien  determinasi.  Hipotesis  diuji  menggunakan  analisis regresi linear berganda dengan ɑ = 0,05 dengan model regresi sebagai berikut :
Y = α + 1 1   + 2 2   +  .

## Hasil Penelitian dan Pembahasan
Hasil  analisis  deskriptif  berdasarkan  kualifikasi  pendidikan  diperoleh  responden terbanyak  berpendidikan  Strata  1  /  Diploma  4,  sebanyak  85  orang  (52%). Responden terbanyak dari segi jenis kelamin adalah perempuan, sebesar 96 orang (59%). Dari segi masa kerja, responden terbanyak dengan masa kerja > 10 tahun, yaitu 72 orang (44%). Statistik  deskriptif  seperti tabel dibawah ini  menunjukkan variabel  KC  memiliki  nilai  rata-rata  sebesar  31,52  dengan  standar  deviasi  5,096. Variabel  KO  dengan  nilai  rata-rata  sebesar  47,95  dengan  standar  deviasi  4,513. Sedangkan  variabel  SPI  memiliki  nilai  rata-rata  sebesar  39,38  dengan  standar deviasi 3,713.

## Tabel 1. Statistik deskriptif
N Minimum  Maximum Mean Std. Deviation KC 164 21 43 31,52 5,096 KO 164 38 56 47,95 4,513 SPI 164 33 45 39,38 3,713 Valid N (listwise) 164
Sumber : Data primer yang diolah, 2021
Semua pernyataan kuesioner telah diuji validitas dan reliabiliasnya.  Dimana nilai r tabel untuk n=164 dan df=n-2 (164–2=162) pada signifikansi 0,05 adalah 0,129. Nilai Corrected Item-Total Colleration terendah untuk item variabel KC adalah 0,243, variabel KO adalah 0,533, dan variabel SPI adalah 0,203. Nilai Corrected Item-Total
https://akuntansi.pnp.ac.id/jam
e-ISSN 2657-1080, p-ISSN 1858-3687 148
Colleration masing-masing  item  variabel  KC,  KO  dan  SPI  semuanya  di  atas  r tabel . Disimpulkan bahwa seluruh item pernyataan variabel X 1 , X 2 , dan Y adalah valid. Nilai cronbach’s alpha terendah dari item variabel KC adalah 0.899, variabel KO adalah 0.906 dan variabel SPI adalah 0.853. Nilai cronbach’s alpha terendah dari masing-masing  item  variabel  KC,  KO  dan  SPI  semua  besar  dari  0,70.  Dengan demikian, item  pernyataan  kuesioner (setelah dilakukan  uji validitas) dinyatakan reliabel.
Hasil  pengujian  asumsi  klasik  diperoleh  nilai Test  Statistic Kolmogorov- Smirnov sebesar 0,048 dengan signifikansi 0,200. Nilai signifikan uji normalitas > 0,05,  sehingga  data  yang  digunakan  berdistribusi  normal  dan  bisa  diteliti  lebih lanjut.  Nilai  VIF  yang  diperoleh  menunjukkan  variabel  bebas  dalam  model  tidak saling berkorelasi. Hasil uji Glejser menunjukkan tingkat signifikansi untuk variabel KO adalah 0,424 dan variabel SPI adalah 0,175. Nilai signifikansi untuk variabel KO dan SPI semuanya besar dari α  0,05,  jadi disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan  terbebas  dari  heteroskedastisitas.  Nilai  VIF  untuk  variabe  KO  dan  SPI adalah  1,006  dan  nilai  toleran  untuk  variabe  KO  dan  SPI  adalah  0,994.  Nilai  VIF setiap  variabel  bebas  <  10  dan tolerance  value >  0,10  yang  menunjukkan  tidak adanya  korelasi  antara  sesama  variabel  bebas  dalam  model  regresi.  Disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah multikolinearitas diantara sesama variabel bebas.
Hasil  pengujian  regresi  linear  berganda  menunjukkan  nilai  F hitung sebesar 69,364 signifikan pada 0,000. Nilai F tabel dengan df 1= 3-2=2 dan df 2 = 164-3=161 adalah 3,05. Jadi tabel hitung F F  dengan nilai signifikansi 0.000 < 0.05, Sehingga model regresi  sudah fix, dan  dapat  digunakan  untuk  memprediksi  variabel-variabel penelitian.  Dengan demikian, keadilan  organisasi dan  sistem pengendalian intern secara  simultan  berpengaruh  terhadap  kecurangan.  Dari  tampilan output  model summary pada tabel dibawah, besarnya Adjusted R Square adalah 0,430. Kontribusi variabel KO dan SPI sebesar 43%. Sedangkan 57% ditentukan oleh faktor lain diluar model yang tidak terdeteksi dalam penelitian ini.
Tabel 2. Hasil Uji F dan Koefisien Determinasi No. Keterangan Indikator Nilai 1. Uji F F Hitung F Tabel 62,364 2. Koefisien Determinasi Adjusted R Square 0,430
Sumber : Data primer yang diolah, 2021
Hasil  pengujian  koefisien  regresi  linear  berganda  menunjukkan  nilai konstanta sebesar 78,875, mengindikasikan bahwa jika variabel independen yaitu KO dan SPI adalah nol maka nilai KC sebesar konstanta 78,875. Koefisien KO sebesar 0,625  berarti  setiap  peningkatan  keadilan  organisasi  satu  satuan  mengakibatkan penurunan kecurangan sebesar 0,625  satuan. Koefisien SPI sebesar 0,441 berarti setiap peningkatan SPI satu satuan mengakibatkan penurunan KC sebesar 00,441 satuan. Hasil pengujian koefisien regresi membentuk model regresi sebagai berikut:
Y = 78,875 - 0,625 X 1 – 0,441 X 2
https://akuntansi.pnp.ac.id/jam
e-ISSN 2657-1080, p-ISSN 1858-3687 149
Uji  t  dilakukan  untuk  mengetahui  seberapa  besar  pengaruh  variabel independen  terhadap  variabel  dependen  secara  parsial.  Pengujian  hipotesis dilakukan dengan membandingkan nilai t hitung dan t tabel . Hipotesis diterima jika t hitung > t tabel atau nilai sig < α 0,05. Nilai t tabel pada α 0,05 adalah 1,654. Untuk variabel KO, nilai t hitung adalah 9,334 dan nilai sig adalah 0,000. Dikatakan bahwa t hitung > t tabel yaitu 9,334 > 1,654 atau nilai sig 0,000 < α 0,05. Nilai koefisien regresi β dari variabel X 1 bernilai negatif yaitu 0,625. Disimpulkan bahwa keadilan organisasi berpengaruh signifikan  dan  negatif  terhadap  kecurangan.  Sehingga  hipotesis  pertama  dari penelitian ini diterima .
Pengujian  hipotesis  untuk  variabel  SPI  dengan  nilai  t hitung adalah  5,417  dan nilai sig adalah 0,045. Dikatakan bahwa t hitung > t tabel yaitu 5,417 > 1,654 atau nilai sig 0,045 < α 0,05. Nilai  koefisien regresi β  dari variabel X 2 bernilai  negatif  yaitu 0,441.  Disimpulkan  bahwa  sistem  pengendalian  intern  berpengaruh  signifikan negatif  terhadap  kecurangan.  Sehingga  hipotesis  kedua  diterima . Semakin  baik penerapan sistem pengendalian intern maka semakin rendah tindakan kecurangan pada perusahaan.

## Tabel 3. Hasil Uji Koefisien Regresi Linear Berganda
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. Collinearity Statistics B Std. Error Beta Tolerance VIF 1  (Constant) 78,875 4,377 18,022  ,000 KO -,625 ,067 -,554  -9,334  ,000 ,994  1,006 SPI -,441 ,081 -,321  -5,417  ,000 ,994  1,006
a. Dependent Variable: KC
Sumber : Data primer yang diolah, 2021
Hasil  pengujian  hipotesis  pertama  menunjukkan  bahwa  semakin  tinggi keadilan  dalam  organisasi  maka  semakin  rendah  tindakan  kecurangan  pada perusahaan. Hasil ini  sejalan  dengan penelitian  [4]  yang  menemukan  bahwa keadilan  organisasi  berpengaruh  negatif  terhadap  kecurangan.  Kecurangan  bisa dilakukan  oleh  karyawan  dalam  organisasi  yang  merasa  bahwa  mereka  sedang diperlakukan tidak adil dalam organisasi.  Karyawan yang merasa telah menerima keadilan  dari organisasi mereka akan  cenderung  untuk menghindari  kecurangan, karena mereka memiliki loyalitas lebih kepada perusahaan. Sebaliknya, karyawan yang  berpikir  bahwa  mereka  mendapatkan  ketidakadilan  dalam  organisasi  akan cenderung  curang  untuk  mendapatkan  keadilan  bagi  mereka.  Ketidakadilan  yang dirasakan seperti itu akan mendorong karyawan untuk melakukan kecurangan.
Selain  itu,  ketika  seseorang  mendapat  perlakuan  yang  tidak  adil  maka  akan menimbulkan  kecemburuan  antar  karyawan  dan  mereka  akan  melakukan perlawanan protes atau membalasnya dengan berdusta dan melakukan kecurangan [13]. Oleh karena itu, apabila keadilan pada karyawan terpenuhi dengan baik, maka produktivitas  dan  hasil  kerja  karyawan  akan  meningkat  dan    menghilangkan motivasi  untuk  melakukan  tindakan  yang  merugikan  perusahaan  sehingga mendorong tercapainya tujuan yang telah ditetapkan.
https://akuntansi.pnp.ac.id/jam
e-ISSN 2657-1080, p-ISSN 1858-3687 150
Hasil pengujian hipotesis kedua menemukan bahwa semakin baik penerapan sistem  pengendalian  intern  maka  semakin  rendah  tindakan  kecurangan  pada perusahaan. Menurut [4], organisasi dengan pengendalian internal yang baik akan dapat  mendeteksi  dan  menghindari  kecurangan  dalam  organisasi.  Pengendalian internal  yang  dikelola  dengan  baik  dalam  sebuah  organisasi  akan  menciptakan suasana  yang  kondusif  bagi  setiap  lapisan  karyawan,  jadi  karyawan  merasa  puas dan nyaman bekerja, dan tidak akan termotivasi untuk melakukan kecurangan.
Hasil  temuan  ini  sejalan  dengan  penelitian  [10]  dan  [8]  yang  menemukan bahwa  terdapat  pengaruh  negatif  antara  efektivitas  pengendalian  internal  dan keadilan organisasi terhadap kecurangan karyawan. Penelitian [10] menyimpulkan bahwa  keadilan  organisasi  dan  kualitas  pengendalian  intern  dapat  menekan terjadinya kecurangan karyawan. Penelitian ini menyediakan bukti empiris secara periodik  pentingnya  kualitas  prosedur  pengendalian  intern  dan  keadilan  dari kebijakan  organisasi  sebagai  keadilan  prosedural  dan  distributif  di  tempat  kerja untuk pencegahan kecurangan oleh karyawan. Persepsi keadilan distributif rendah terkait  dengan  contoh  sabotase,  dan  persepsi  keadilan  prosedural  yang  rendah terkait  dengan  balas  dendam  dan  pertimbangan  litigasi.  Persepsi  yang  buruk tentang  keadilan  organisasi  cenderung  meningkatkan  tekanan  atau  memotivasi karyawan  untuk  membalas  melalui  penipuan  karyawan.  Selanjutnya,  ketika persepsi  keadilan  organisasi  rendah,  karyawan  lebih  mudah  merasionalisasi melakukan kecurangan karena mereka lebih cenderung merasa dendam terhadap majikan yang “tidak adil” dan mengurangi rasa bersalah dalam melakukannya.
Ketika keadilan organisasi dianggap rendah, kemungkinan akan menciptakan ketidakpuasan, kebencian dan bahkan kemarahan terhadap organisasi. Akibatnya, sikap seperti itu memotivasi berbagai jenis perilaku menyimpang di tempat kerja yang  akan  merugikan  organisasi  (seperti:  keterlambatan,  ketidakhadiran, pencurian  dan  sabotase)  serta  yang  ditujukan  pada  individu  dalam  tempat  kerja (seperti intimidasi, ejekan atau pelecehan terhadap orang lain). Karyawan melihat kejadian perlakuan di tempat kerja yang cenderung tidak adil sebagai tanda tidak hormat  terhadap  individu,  menciptakan  perasaan  permusuhan  yang  pada gilirannya  dapat  meningkat  menjadi  rasa  negatif  terhadap  organisasi,  yang mengarah ke penyimpangan di tempat kerja.

## Kesimpulan dan Saran
Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan, diperoleh hasil penelitian sebagai berikut:
a. Keadilan  organisasi  secara  negatif  mempengaruhi  kecurangan  dengan  nilai signifikansi  0,000.  Artinya  semakin  tinggi  keadilan  yang  diperoleh  karyawan dalam perusahaan maka semakin rendah tindakan kecurangan pada perusahaan tersebut.
b. Sistem pengendalian internal secara negatif mempengaruhi kecurangan dengan nilai  signifikansi  0,000.  Artinya  semakin  baik  penerapan  sistem  pengendalian intern maka semakin rendah tindakan kecurangan pada perusahaan tersebut.
https://akuntansi.pnp.ac.id/jam
e-ISSN 2657-1080, p-ISSN 1858-3687 151
Saran  yang  dapat  diajukan  untuk  penelitian  selanjutnya  supaya  dapat menggunakan  variabel  lain,  seperti  gaya  kepemimpinan,  integritas  karyawan, moralitas individu, dan lain-lain. Selain itu, disarankan untuk memperluas populasi penelitian  tidak  hanya  terbatas  pada  bank  pemerintah,  tapi  juga  bank  swasta. Penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan  implikasi  bagi  organisasi  untuk memberikan keadilan perilaku bagi setiap karyawan sehingga niat karyawan untuk melakukan  kecurangan  dapat  dihindari.  Perusahaan  juga  diharapkan  memiliki pengendalian internal yang baik agar tidak terjadi kecurangan yang dapat dilakukan oleh karyawan

## Referensi
[1]  Albrecht,  C.,  Turnbull,  C.,  Zhang,  Y.,  &  Skousen,  C.  J.  (2010).  The  relationship between    South  Korean  chaebols  and  fraud. Management  Research  Review , 33(3), 257-268.
[2]  Arens, Alvin A. 2008. Auditing dan Jasa Assurance Pendekatan Terintegrasi Jilid I . Erlangga. Jakarta.
[3]  Bakshi, Arti dan Ekta Rani. 2009. Organizational Justice Perception As Predictor Of  Job  Satisfaction  An  Organization  Commitmen. Internasional  Journal  of Business and Management . Vol: 4. No: 9. Page: 145-154.
[4]  Dewi, Ni Nyoman, Sri Rahayu, Trisna Dewi, I Gusti Ayu Agung, Sinta Diarini Dan Ni Made Ernila Junipisa. 2018. The Role Of Internal Control To Minimize The Fraud  Caused  By  Organizational  Justice. International  Journal  Of Multidisciplinary Educational Research. Volume 7, Issue 8(1), August 2018. ISSN : 2277-7881; Impact Factor – 5.818; Ic Value:5.16; Isi Value:2.286.
[5]  Dewi, Kadek Yuli Kurnia. 2017. Pengaruh Pengendalian Internal dan Integritas pada  Kecenderungan  Kecurangan  Akuntansi  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah Kota Denpasar. Ejurnal Akuntansi Universitas Udayana. Vol: 18. No: 2. Hal: 917- 941.
[6]  Danovan,  M.  A.,  Drasgrow,  F.  &  Munson,  L.  J.  1998.  The  Perception  of  Fair Interpersonal Treatment Scale : Development and Validation of  a Measure of Interpersonal Treatment in the Workplace. Journal of Applied Psychology, 83 (5), 683-692.
[7]  Dewi, N. N. S. R. T., Rahayu, S., Dewi, T., Ayu, I. G., Sinta, A., Made, N., & Junipisa, E. (2018). I j m e r . 8 (August), 1–13.
[8]  Manurung,  D.,  Suhartadi,  A.  R.,  &  Saefudin,  N.  (2015).  The  Influence  of Organizational Commitment on Employee Fraud with Effectiveness of Internal Control and Organizational Justice as a Moderating Variable. Procedia - Social and Behavioral Sciences , 211 , 1064–1072.
https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.11.142
[9]  Pristiyanti,  I.  R.  (2012).  Persepsi  Pegawai  Instansi  Pemerintah  Mengenai Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Fraud Di Sektor Pemerintahan. Accounting Analysis Journal , 1 (1). https://doi.org/10.15294/aaj.v1i1.707
[10]  Rae,  K.,  &  Subramaniam,  N.  (2008).  Quality  of  internal  control  procedures: Antecedents  and  moderating  effect  on  organisational  justice  and  employee
https://akuntansi.pnp.ac.id/jam
e-ISSN 2657-1080, p-ISSN 1858-3687 152 fraud. Managerial Auditing Journal , 23 (2), 104–124.
https://doi.org/10.1108/02686900810839820
[11] Ramamoorti, S. (2008). The Psychology and Sociology of Fraud : Integrating the Behavioral Sciences. Issues in Accounting Education , 23 (4), 521–533.
[12] Ruankaew,  T.  (2016).  Beyond  the  Fraud  Diamond. International  Journal  of Business Management & Economic Research , 7 (1), 474–476.
[13] Suhartini,  S.  (2005).  Keadilan  dalam  Pemberian  Kompensasi. Jurnal  Siasat Bisnis , edisi (khusus), 103–114. https://doi.org/10.20885/jsb.ed.khus.art7.
[14] Tuanakotta, Theodorus. M. 2007. Akuntansi Forensik dan Audit Investigasi . Seri Departemen Akuntansi: FE UI.
[15] Tunggal. Amin Wijaya. 2010. Dasar-dasar audit intern pedoman untuk auditor baru . Jakarta:  Harvarindo.
[16] https://acfe-indonesia.or.id/wp-content/uploads/2021/02/SURVEI-FRAUD- INDONESIA-2019.pdf