## POSYANDU SEBAGAI SOFT POWER INDONESIA DALAM DIPLOMASI KESEHATAN GLOBAL
Taufik Hidayat 1 , Affabile Rifawan 2 , Yan Mulyana 3 , Adityo Darmawan Sudagung 4
1 Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran; e-mail: taufik_hidayat_hi@yahoo.com
2 Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran; e-mail: a.rifawan@unpad.ac.id
3 Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran; e-mail: yanmulyana@gmail.com
4 Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjung Pura; e-mail: soedagoeng32@gmail.com

## Abstract
This reasearch article aims to know and describe the effort of Posyandu revitalization as one of Indonesian way to increase soft power in conducting global health diplomacy. Using  Qualitative  Methods,  also  global  health,  Posyandu,  public-private  partnership, and  soft  power  concepts,  research  find  that  Indonesia  has  done  a  lot  of  health diplomacy in the international arena. The improvement of the Posyandu model with the private  sector  can  be  one  of  Indonesia's  softt  power  in  conducting  diplomacy  in  the global health sector .
Keywords: global health diplomacy, posyandu, soft power

## Abstrak
Artikel  penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  mendeskripsikan  upaya revitalisasi Posyandu sebagai salah satu cara Indonesia untuk meningkatkan softt power in  conducting  diplomacy  in  the  global  health  sector dalam  melakukan  diplomasi kesehatan  global.  Dengan  menggunakan  metode  kualitatif,  serta  konsep  kesehatan global,  Posyandu, public-private  partnership ,  dan softt  power, penelitian  ini mendapatkan  bahwa  Indonesia  telah  melakukan  banyak  diplomasi  kesehatan  di  arena internasional.  Perbaikan  model  Posyandu  bersama  pihak  swasta  dapat  menjadi  salah satu soft power Indonesia dalam melakukan diplomasi di bidang kesehatan global.
Keywords: diplomasi kesehatan global, posyandu, soft power

## Pendahuluan
Kesehatan menjadi sesuatu yang sangat erat dan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia setiap harinya di belahan dunia manapun, salah satunya adalah kesehatan anak. Masalah  kesehatan  juga  telah  mendapat  perhatian  serius  dari  negara-negara  maju  dan
berkembang.  Kesehatan  anak  mendapat  perhatian  yang  serius  dari  negara  Indonesia yang  salah  wujudnya  adalah  Pos  Pelayanan  Terpadu  (Posyandu)  sebagai  salah  satu sarana  dalam  hal  kesehatan  anak  yang  diberikan  dan  difasilitasi  oleh  negara  untuk warga negaranya.
Posyandu  merupakan  salah  satu  bentuk  Upaya  Kesehatan  Bersumberdaya Masyarakat  (UKBM)  yang  dikelola  dari,  oleh,  untuk,  dan  bersama  masyarakat,  guna memberdayakan  masyarakat  dan  memberikan  kemudahan  kepada  masyarakat  dalam memperoleh  pelayanan  kesehatan  dasar  (Pegangan  Kader  Posyandu,  1).  Oleh karenanya,  Posyandu  diharapkan  mampu  menjadi  tulang  punggung  pemerintah  dalam hal pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat.
Posyandu memiliki lima kegiatan utama, yaitu: kegiatan Ibu dan Anak, Keluarga Berencana,  imunisasi,  gizi,  pencegahan  dan  penanggulangan  diare.  Sedangkan  dalam kegiatan  rutin  Posyandu  terdapat  lima  langkah  pelayanan,  yakni : pendaftaran, penimbangan, pencatatan pada Kartu Menuju Sehat (KMS), penyuluhan , dan pelayanan kesehatan. Posyandu diharapkan dapat mempercepat upaya perbaikan status gizi dalam menurunkan  angka  kematian  balita  serta  prevalensi  gizi  kurang  dan  gizi  buruk (Bappenas, 2010).
Pedoman  dasar  pelayanan  Posyandu  adalah Keputusan  Menteri  Dalam  Negeri No. 54 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan  Terpadu  dan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No.  19  Tahun  2011  tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu (Bappenas, 2010: 7).
Posyandu berlokasi di setiap desa/kelurahan/RT/RW atau dusun, salah satu kios di  pasar,  salah  satu  ruangan  perkantoran,  atau  tempat  khusus  yang  dibangun  oleh swadaya masyarakat. Tempat penyelenggaraan kegiatan Posyandu sebaiknya berada di lokasi  yang  mudah  dijangkau  oleh  masyarakat.  Penyelenggaraan  Posyandu  sekurang- kurangnya satu kali dalam sebulan. Jika diperlukan, hari buka Posyandu dapat lebih dari satu kali dalam sebulan. Hari dan waktunya sesuai dengan hasil kesepakatan masyarakat (Bappenas, 2010: 7).
Pengelola  Posyandu  adalah  unsur  masyarakat,  lembaga  kemasyarakatan, organisasi  kemasyarakatan,  lembaga  swadaya  masyarakat,  lembaga  mitra  pemerintah, dan  dunia  usaha  yang  dipilih,  bersedia,  mampu,  dan  memiliki  waktu  dan  kepedulian
terhadap  pelayanan  sosial  dasar  masyarakat  di  Posyandu  (Peraturan  Menteri  Dalam Negeri No. 19 Tahun 2011 Butir 9, Pasal 1 Bab 1).
Pembiayaan  pelaksanaan  pengintegrasian  layanan  sosial  dasar  di  Posyandu dibebankan  pada  Anggaran  Pendapatan  Belanja  Negara,  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Daerah  provinsi,  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  kabupaten/kota, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat (Peraturan Menteri Dalam Negeri, Pasal 24 Bab 12).
Berdasarkan  studi  terdahulu  ditemukan  beberapa  permasalahan.  Permasalahan tersebut  di  antaranya  berkaitan  dengan  permasalahan  pada  arsitektur  pelayanan kesehatan; Status Posyandu antara community activity atau extension service ; dan mitra Posyandu sesuai Peraturan Menteri. Hal ini memperjelas bahwa perlu adanya kerjasama atau Public Private Partnership yang baik agar Posyandu dapat menjalankan perannya yang maksimal dalam hal pemberian layanan dasar kepada masyarakat. Dengan aturan yang ada ditambah sarana dan prasarana yang memadai, bila Public Private Partnership ini  berjalan  maka  Indonesia  bisa  menjadikan  Posyandu  sebagai Role  of  Model pelayanan kesehatan dasar kepada anak di lingkup ASEAN ataupun dunia.
Berdasarkan  pemaparan  di  atas,  maka  penelitian  ini  mencoba  mengajukan rumusan  masalah  sebagai  berikut:  “Bagaimana Public  Private  Partnership yang dilakukan  oleh  Posyandu  dan  Perusahaan  Multinational  sebagai  upaya soft  power Indonesia dalam diplomasi kesehatan global?”
Diplomasi Kesehatan Global, Posyandu, Public-Private Partnership , dan Soft Power
Penelitian  ini  menggunakan  konsep  kunci  dari  beberapa  literatur  di  antaranya  adalah Global  Health  Diplomacy ,  Posyandu, Public-Private  Partnership ,  dan Soft  Power . Global  Health  Diplomacy yang  dimaksud  adalah  diplomasi  yang  dilakukan  oleh beberapa aktor baik negara maupun non-negara, memiliki tujuan mencapai pemenuhan kesehatan  global,  terdapat  kerjasama  antara  aktor  negara  dan  non-negara,  kerjasama berupa  transfer  teknologi  dan  ilmu  atau  pemberian  bantuan  berupa  obat-obatan  atau dana.
Posyandu    merupakan    salah    satu    bentuk    Upaya  Kesehatan    Bersumberdaya Masyarakat    (UKBM)  yang    dikelola    dari,    oleh,    untuk,    dan    bersama  masyarakat, guna  memberdayakan  masyarakat  dan  memberikan  kemudahan  kepada  masyarakat
dalam  memperoleh  pelayanan  kesehatan  dasar.  Posyandu  berlokasi  di  setiap desa/kelurahan/RT/RW  atau  dusun,  salah  satu  kios  di  pasar,  salah  satu  ruangan perkantoran,  atau  tempat  khusus  yang  dibangun  oleh  swadaya  masyarakat. Kemungkinan  dilakukannya  kerjasama  antara  program  Posyandu  dengan  pihak  swasta bentuk kerjasama melalui Public-Private Partnership (PPP).
Menurut  Richter  (Schneider,  2009:  106)  PPP  digunakan  untuk  menjelaskan kerjasama yang terorganisir antara aktor swasta dan pemerintah berdasarkan paradigma kebijakan (Schneider, 2009: 106). Terdapat empat dimensi yang dapat digunakan untuk mengamati  perkembangan  PPP  dalam  kesehatan  global,  yaitu  jumlah  kerjasama  yang dilakukan;  ruang  lingkup  geografi  kerjasama  dan  aktivitas  mereka,  dan  cara mendapatkan sumber daya; tingkat kecanggihan kerjasama; dan tingkat penerimaan.
Menurut  Joseph  Nye  (2011), power sebagai  kemampuan  mempengaruhi  pihak lainnya  untuk  mendapatkan  apa  yang  kita  inginkan.  Ditambahkan  oleh  Nye  bahwa terdapat  tiga  cara  dalam  menerapkan power tersebut,  yang  pertama  adalah  melalui paksaan, pembiayaan, atau atraksi dan bujukan, yang dalam istilahnya adalah soft power (Nye, 2011: 46 dan Rahman, 2014).
Diplomasi  merupakan  salah  satu  sarana  dari soft  power .  Diplomasi  menjadi bagian  tidak  terpisahkan  dari  ragam  isu,  teramasuk  isu  kesehatan.  Para  pemimpin  di bidang  akademik  dan  kebijakan  berusaha  untuk  menggunakan  diplomasi  untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan. Kesehatan menjadi penting sebagai bagian dari lensa politik luar negeri, dipengaruhi oleh faktor berikut: 1) Kesehatan adalah hak asasi manusia  dan  sangat  menentukan  bagi  stabilitas  pembangunan  nasional;  2) Meningkatnya common  vulnerability negara-negara  terhadap public  health  risk dan threats ,  sehingga  pergerakan  manusia,  hewan,  tumbuhan,  dan  perubahan  iklim berlangsung  makin  kerap,  cepat  dan trans-boundary . Shared  risk ini  tidak  mungkin ditangani sendiri dan perlu adanya kerja sama internasional dalam upaya mengatasinya (Tabloid Diplomasi, 2012).
Ancaman  yang  datang  dari  aspek  kesehatan  tidak  mengenal  batas-batas  legal negara,  ancaman  seperti  penyebaran  virus,  penyakit,  bencana  alam  dll,  sehingganya diperlukan kerangka kerja untuk lebih mengenalkan ancaman-ancaman tersebut kepada publik.  Upaya  untuk  mengenalkan  permasalahan  kesehatan  kepada  publik  tidak  bisa hanya  dilakukan  oleh  negara  saja,  diplomasi  ini  harus  melibatkan  aktor-aktor  lain,
bahkan  lebih  besar  pengaruh  dari  negara,  seperti  individu,  organisasi  nonpemerintah, institusi  pendidikan,  organisasi  internasional,  perusahaan  swasta,  yang  memiliki pengaruh  lebih  dalam  terhadap  publik  melalui  akses  akan  kegiatan  sehari-hari masyarakat.  Agenda-agenda  yang  dapat  dipromosikan  oleh  aktor-aktor  terkait  melalui diplomasi  kesehatan  dapat  diperoleh  dari  agenda-agenda  kesehatan  dari  organisasi internasional  atau  juga  dari  target  dan  tujuan  yang  dimiliki  oleh  negara  yang bersangkutan.
Isu  kesehatan  ibu  dan  anak  yang  merupakan  salah  satu  bagian  dari  pencapaian MDGs maupun hirauan isu kesehatan global merupakan isu yang menarik dikaji dalam kajian  hubungan  internasional.  Program  posyandu  yang  hanya  dimiliki  oleh  Indonesia menjadikan  salah  satu  unggulan  yang  dapat  dijadikan  salah  satu  usulan  Indonesia terhadap  cara  penyelesaian  masalah  kesehatan  ibu  dan  anak  secara  global.  Hanya  saja tentunya  untuk  lebih  mengoptimalkan  peran  Posyandu  itu  dibutuhkan  dukungan  dari berbagai pihak, salah satu yang kami usulkan adalah dengan konsep kerjasama Public- Private Partnership (PPP). Kerjasama PPP ini nantinya akan dilakukan oleh Indonesia dalam  upaya Global  Health  Diplomacy (GHD).  Kesemuanya  ini  akan  berujung  pada upaya Indonesia menerapkan softt power di bidang kesehatan.

## Hirauan Global Terhadap Isu Kesehatan Manusia
Salah  satu  momen  yang  menjadi  titik  awal  terbukanya  isu  kesehatan  dalam  agenda politik global adalah Deklarasi Oslo (Oslo Declaration) yang diprakarsai oleh 7 negara, yakni  Brazil,  Perancis,  Indonesia,  Norwegia,  Senegal,  Afrika  Selatan  dan  Thailand ( www.thelancet.com ,  2007).  Meskipun  deklarasi  ini  tidaklah  benar-benar  menjadi  titik awal  isu  kesehatan  menjadi  isu  global,  namun  deklarasi  ini  merupakan  awal  dari  isu kesehatan mendapat perhatian yang cukup terbuka dari berbagai negara di dunia. Hal ini menjadi  refleksi  atas  komitmen  negara-negara  untuk  memerhatikan  kesehatan  dan menjadikannya  sebagai  salah  satu  tujuan  dalam  politik  luar  negeri  suatu  negara. Keterkaitan isu kesehatan dengan kebijakan luar negeri pada dasarnya bertujuan untuk mencegah penyebaran suatu penyakit dari satu negara ke negara lain.
Komitmen  negara  terhadap  isu  kesehatan  muncul  karena  pada  dasarnya  negara- negara mulai memiliki persepsi bahwa isu kesehatan merupakan salah satu  yang dapat mengancam  keamanan  nasional.  Isu  ini  kemudian  mengalami  sekuritisasi  dan  menjadi
salah satu  fokus dalam keamanan  global non-tradisional.  Antara lain mengenai  ide-ide baru, pengembangan kerjasama, serta upaya-upaya kerjasama yang lebih kooperatif dari berbagai negara yang terlibat.
Kesehatan  juga  menjadi  salah  satu  komponen  dalam Millenium  Development Goals (MDGs) yang sempat ditargetkan oleh para pelaku hubungan internasional pada awal  abad  ke-20.  Kesepakatan  global  menghendaki  adanya  bentuk  baru  dalam kepemerintahan  dengan  tujuan  untuk  memastikan  pembangunan  berkelanjutan, kesetaraan  ekonomi  dan  sosial,  keadilan,  perdamaian  dan  keamanan.  Adapun  secara global,  PBB  memiliki  sebuah  badan  yang  diharapkan  mampu  memegang  peran governance dalam bidang kesehatan, yakni World Health Organization (WHO). Hingga saat ini, WHO memiliki fokus terhadap isu kesehatan global dan secara aktif bersama- sama  membersamai  negara-negara  dalam  upaya-upaya  pencegahan  penyebaran  suatu endemik tertentu.
Indonesia  merupakan  salah  satu  negara  yang  turut  aktif  dalam  menginisiasi Deklarasi  Oslo.  Diplomasi  kesehatan  amat  penting  bagi  Indonesia  mengingat  terdapat dua  ratus  juta  yang  perlu  dijamin  hak  kesehatan  dan  hak  hidupnya.  Karenanya,  dalam tulisan  ini  akan  dijelaskan  beberapa  diplomasi  kesehatan  yang  pernah  terjadi  di Indonesia untuk memahami pentingnya diplomasi kesehatan bagi Indonesia.

## Diplomasi Kesehatan di  Indonesia
Pada  pelaksanaan  langkah  Indonesia  dalam  melakukan  diplomasi  kesehatan  global dapat dibagi ke dalam dua kategori analisis, yaitu  tingkat analisis negara dan individu. Pada  tataran  negara,  Indonesia  sebagai unitary  actor dalam  sistem  internasional melakukan  beberapa  upaya  seperti  membentuk Foreign  Policy  Global  Health (FPGH) aktif  dalam  perundingan  WHO,  khususnya  dalam World  Health  Assembly ,  dan  pada konferensi tingkat menteri kesehatan OKI.
Pada  tingkat  tingkat  analisis  negara.  Indonesia  ikut  membentuk  FPGH  ketika merebaknya  kasus  flu  burung  yang  menjadi  perhatian  bersama  negara-negara  di  dunia pada  tahun  2006-2007.  Tujuan  dari  forum  ini  adalah  terjadinya  tukar  informasi  antar sesama  kementerian  luar  negeri  negara  anggotanya  terhadap  isu-isu  kesehatan  global. Pada  tahun  2013,  Indonesia  berkesempatan  menjadi  ketua  dan  mengusulkan  sebuah resolusi mengenai “ Partnership in Global Health ”.
Pada  perundingan-perundingan  di  WHO  Indonesia  berhasil  memperjuangkan pengesahan  resolusi  tentang  “ Pandemic  Influenza  Preparedness:  Sharing  of  Influenza Viruses  and  Access  to  Vaccine  and  other  Benefits ”  pada  tahun  2011  (Tabloid Diplomasi,  2012).  Pada  tahun  2013,  Indonesia  juga  mendorong  pengesahan  resolusi kesehatan  global  (Kurniawan,  2015:  4).  Beberapa  temuan  berikut  memperlihatkan bahwa  selama  melakukan  perundingan  internasional  di  WHO,  Indonesia  merupakan pemain  penting  yang  mampu  berkontribusi  pada  pengesahan  resolusi-resolusi  yang strategis.
Indonesia  menjadi  tua  rumah  dan  ketua  bagi  Pertemuan  Menteri  Kesehatan Organisasi  Konferensi  Islam  (OKI)  di  tahun  2013  di  Jakarta.  Pertemuan  ini memunculkan  salah  satu  hasil  yang  signifikan  mengenai  masalah  kesehatan.  Hasil pertemuan  menghasilkan Organization  of  Islamic  Conference Strategic  Health Programme 2014-2023.
Peneliti  menilai  dalam  tingkat  negara,  kontribusi  Indonesia  sangat  baik  dalam diplomasi  kesehatan  global.  Indonesia  memanfaatkan  wadah  organisasi-organisasi internasional  dan  pertemuan  internasional  dalam  mencapai  tujuannya  menangani  isu kesehatan  global.  Bahkan  pada  dua  contoh  yang  disebutkan  di  atas,  Indonesia  pernah mendapatkan kepercayaan negara-negara anggota FGPH dan OKI sebagai ketua. Posisi ketua  dalam  forum  maupun  organisasi  internasional  menunjukkan  adanya  kelebihan yang  dimiliki  negara  tersebut  dalam  mengusulkan  isu  tertentu  serta  memperlihatkan komitmen  yang  tinggi  dari  negara  tersebut  selama  perundingan.  Menurut  perspektif liberalisme  dalam  hubungan  internasional,  suatu  kerjasama  biasanya  dapat  terjadi  saat negara  lain  memiliki  keuntungan  bersama  dan  adanya  kepercayaan  yang  dibangun bersama dalam mencapai tujuan bersama.
Pada tingkat individu, beberapa tokoh Indonesia memiliki perannya sendiri dalam isu kesehatan global, di antaranya adalah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Marty Natalegawa.  Ketiganya  memiliki  peran  di  antaranya,  Susilo  Bambang  Yudhoyono sebagai co-chair  high  panel pada  pembahasan  post  MDGs  dan  Marty  Natalegawa sebagai  anggota high  panel on  global  health  crisis .  SBY  ditawarkan  langsung  oleh Sekjen  PBB  karena  memiliki  kesamaan  pemikiran  dalam  masalah-masalah pembangunan,  khususnya  konsep  pasca  MDGs  2015.  SBY  disandingkan  sebagai co- chair bersama Presiden Liberia dan Perdana Menteri  Inggris. Suatu posisi  yang sangat
baik  karena  pembahasan  isunya  yang  strategis  terhadap  perkembangan  isu  di  dunia internasional. Begitu juga dengan Marty Natalegawa yang ditunjuk membahas masalah kesehatan  global  di  PBB.  Isu  kesehatan  global  yang  sudah  menjadi  kepentingan bersama  negara-negara  di  dunia  menjadikannya  satu  isu  yang  sangat  penting. Keberadaan  perwakilan  Indonesia  menjadi  satu  pengakuan  terhadap  Indonesia  sebagai negara  dan  Marty  Natalegawa  sebagai  individu  yang  berpengaruh  dalam  perundingan internasional.
Keberadaan  dua  tokoh  asal  Indonesia  dalam high  panel PBB  memperlihatkan bahwa  keduanya  dipandang  sebagai  orang  yang  memiliki  kompetensi  dalam perundingan  internasional.  Keduanya  juga  mempertegas  komitmen  Indonesia  melalui perwakilan  individunya  dalam  isu-isu  kesehatan  global.  Di  samping  membawa  nama pribadi, adanya kedua orang tersebut dalam high panel juga membawa nama Indonesia di  dunia  internasional.  Keduanya  menjadi  perwakilan  Indonesia  dalam  melaksanakan diplomasi totalnya, diplomasi yang tidak hanya mengandalkan institusi negara saja tapi dapat melalui aktor individu.
Isu kesehatan merupakan isu yang utama bagi Indonesia sebab banyak faktor yang menyebabkan  ini  krusial.  Mulai  dari  faktor  penduduk  Indonesia  yang  akan  menuju kepada bonus demografi pada tahun 2015-2025 dan faktor sumber daya yang melimpah dan dapat dijadikan sebagai obat. Sebagai contoh, Indonesia merupakan negara dengan biodiversitas  terbesar  kedua  setelah  Brazil  (Mittermi  dkk.  dalam  Soedjito  dalam Arnason dkk, 2005). Kepentingan nasional Indonesia dalam hal ini adalah memastikan kesehatan seluruh warganya terjamin tanpa harus mengeluarkan biaya yang tidak efisien mengingat sumber daya yang tersedia di Indonesia cukup banyak.
Dinamika  politik  yang  terjadi  di  organisasi  internasional  khususnya  organisasi antar-pemerintah yang menangani kesehatan, masih dinilai hanya cukup menguntungkan  negara-negara  maju  saja.  Sementara  itu,  penyakit  lebih  banyak ditemukan  di  negara-negara  berkembang  termasuk  Indonesia,  termasuk  penyakit  yang bersifat transnasional dan menjadi epidemi global. Contoh kasus yang paling signifikan dalam epidemi global adalah penyakit flu burung di Asia Timur.
Penyakit  ini  menyebar  pada  tahun  1997  di  Hongkong  dan  menyebar  di  kawasan Asia Timur dan Tenggara. Indonesia memiliki keberanian untuk mengubah aturan yang ada dalam WHO bahwa sampel yang digunakan tidak boleh dijadikan alat kepentingan
bisnis  negara-negara  maju  dan  menjadikan  negara-negara  berkembang  hanya  sebagai pasar saja. Apalagi, mengambil keuntungan yang cukup besar dari wabah yang sedang menyebar  di  negara  berkembang.  Substansi  materi  yang  berupa  sampel  virus  harus dapat  diakses  juga  oleh  negara  berkembang  sehingga  negara  berkembang  mampu memproduksi  vaksin  sendiri  terkait  wabah  penyakit  yang  sedang  melanda  di  negara tersebut.  Atas  landasan  tersebut,  Indonesia  melakukan  diplomasi  dan  mengajukan perubahan aturan terhadap akses virus yang ada di negara berkembang.
Lewat  reformasi  ini,  tatanan  politik  kesehatan  global  terutama  di  WHO  mulai berubah  dan  tidak  lagi  didominasi  oleh  negara-negara  maju.  Langkah  Indonesia merupakan langkah yang cukup penting dan krusial terutama dalam mereformasi WHO. Indonesia  menjadi  pionir  dan  pemimpin  bahwa  negara-negara  berkembang  mampu membuat  vaksin  penyakit  secara  mandiri  dan  dapat  bersaing  dengan  vaksin  buatan negara-negara maju.
Hal  lainnya  yang  cukup  membantu  peningkatan  reputasi  Indonesia  dalam diplomasi  kesehatan  global  adalah focal  point sebelumnya  yang  cukup  sentral  dan berani  dalam  mengambil  peran  penting  di  forum  internasional.  Tokoh-tokoh  yang  ada dan telah disebutkan sebelumnya seperti keberanian kepemimpinan Siti Fadhilah Supari dalam transparansi sampel virus flu burung, inisiatif Susilo Bambang Yudhoyono dalam penentuan  target  MDGs,  serta  kelihaian  dan  lobi  dari  Marty  Natalegawa  di  forum kesehatan  global.  Keberadaan focal  point yang  dapat  menunjukan  karakter  dan kepentingan  nasional  Indonesia  di  forum  internasional  adalah  keunggulan  tersendiri bagi  Indonesia dalam diplomasi  kesehatan  global.  Kaderisasi  kepemimpinan di  bidang ini  perlu  diperkuat  sehingga  tetap  muncul  pemimpin-pemimpin  yang  selalu  konsisten dan berani memperjuangkan kepentingan nasional Indonesia.
Kiprah  Indonesia  dalam  diplomasi  kesehatan  global  selama  ini  cukup diperhitungkan,  baik  di  WHO,  OKI,  MDGs  dan  pendanaan  donor-donor  internasional lainnya  dalam  membantu  program  kesehatan  di  Indonesia.  Walaupun  sudah  cukup diperhitungkan, tetapi ada beberapa hal  yang perlu diperbaiki terkait dengan diplomasi di  bidang  kesehatan  yg  dilakukan  oleh  Indonesia.  Langkah  Indonesia  selama  ini kebanyakan bersifat politis. Unsur politik yang kuat terlihat ketika Indonesia menentang hegemoni  negara  maju  atas  kontrol  sampel  virus  yang  didapat  di  negara  berkembang. Faktor ini memang  cukup penting dan krusial,  tetapi faktor ini perlu didukung dengan
kapasitas dan peningkatan kemampuan Indonesia sendiri di bidang kesehatan. Sehingga, manuver-manuver  yang  dilakukan  oleh  Indonesia  dalam  diplomasi  kesehatan  global lebih  memiliki  daya  ungkit  yang  cukup  besar.  Unsur-unsur  yang  bertujuan  untuk memperkuat  kapasitas  dan  peningkatan  kemampuan  sistem  kesehatan  nasional,  seperti pencapaian  dasar  MDGs,  pemanfaatan  sumber  daya  alam  lokal,  dan  penguatan  nilai- nilai  khas  Indonesia  yang  mengakar  cukup  penting  untuk  ditambahkan  dalam  bagian diplomasi  kesehatan  global  yang  dilakukan  oleh  Indonesia.  Dengan  reputasi  dan track record yang cukup baik di forum-forum internasional, unsur-unsur diatas akan semakin mengokohkan posisi Indonesia dalam diplomasi kesehatan global.

## Tata Kelola Posyandu di Jawa Barat
Posyandu  di  Indonesia  merupakan  suatu  program  yang  sudah  berlangsung  sejak  era tahun  1984.  Posyandu  sendiri  merupakan  pusat  pelayanan  kesehatan  yang  berbasis komunitas masyarakat. Pada era tahun 1984-1998, pelaksanaan Posyandu mendapatkan banyak  predikat  sebagai  pelaksanaan  pusat  kesehatan  berbasis  komunitas  masyarakat terbaik  di  antara  negara-negara  berkembang  (Afrida,  2013).  Setelah  era  Soeharto, perkembangan  Posyandu  tidak  terlalu  masif.  Salah  satu  alasannya  berdasarkan  hasil wawancara dengan perwakilan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah akibat dari trauma orde baru. Segala hal yang identik dan memiliki label program orde baru mendapat stigma yang negatif di masyarakat.
Walaupun sebenarnya hal ini bukanlah suatu sikap yang baik, namun masyarakat harus  melihat  hal  ini  sesuai  dengan  substansi  programnya,  bukan  rezim  yang membawanya.  Faktor  lainnya  adalah  perkembangan  ekonomi  di  masyarakat  yang menuntut mereka untuk lebih giat bekerja demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Masih menurut  wawancara  ditemukan  fakta  bahwa  ada  perhitungan  ekonomis  antara  waktu yang  terbuang  dengan  mengunjungi  posyandu  dan  waktu  yang  bisa  digunakan  untuk bekerja.
Meskipun  demikian,  pemerintah  Indonesia  mencoba  melakukan  perbaikan  dari program  Posyandu tersebut.  Salah satunya adalah mengeluarkan kebijakan revitalisasi. Sejak  tahun  2001,  Indonesia  memulai  babak  baru  perkembangan  posyandu  melalui Surat  Edaran  Menteri  Dalam  Negeri  No.  411.3/1116/SJ  Pada  Tanggal  13  Juni  2001. Sementara  Provinsi  Jawa  Barat  menuangkan  kebijakan  tersebut  melalui  Peraturan
Gubernur  No.  53  tahun  2015.  Perkembangan  posyandu  di  Jawa  Barat  menunjukkan suatu  kondisi  yang  baik.  Beberapa  posyandu  di  Jawa  Barat  silih  berganti  menjuarai kompetisi posyandu tingkat nasional. Posyandu di Jawa Barat juga melakukan beberapa kerjasama dengan perusahaan multinasional dalam kerangka Public Private Partnership (PPP) untuk meningkatkan kualitas pelayanan mereka.
Kebijakan  revitalisasi  posyandu  di  Jawa  Barat  merujuk  dari  Pasal  5  Peraturan Gubernur  No.  53  Tahun  2015  tersebut  berupa  peningkatan  kapasitas  kelembangaan posyandu  melalui  kegiatan  peningkatan  kapasitas  kader  Posyandu,  peningkatan  sarana dan  prasarana  Posyandu,  dan  peningkatan  pendanaan  Posyandu.  Untuk  kegiatan peningkatan kapasitas kader Posyandu dilakukan dengan mengoptimalkan jumlah kader posyandu  aktif  sekurang-kurangnya  lima  orang  setiap  posyandu.  Pemerintah  Daerah juga  melakukan  peningkatan  pengetahuan  dan  keterampilan  kader  posyandu.  Dalam rangka  meningkatkan  pengetahuan  dan  ketrampilan  kader  posyandu  meliputi pemberdayaan  masyarakat,  teknis  substantif  pelayanan,  administrasi  dan  sistem informasi posyandu yang dilakukan melalui kegiatan, diantaranya:
1. Pelatihan  calon  pelatih  di  Daerah  Kabupaten/Kota,  Kecamatan,  dan Desa/Kelurahan.
2. Pelatihan kader Posyandu dan kader Posyandu Lanjutan.
3. Pelatihan teknis substantif di Posyandu.
4. Studi lapang kader posyandu berprestasi.
5. Lomba kader posyandu tingkat daerah provinsi.
6. Pembentukan karakter kader posyandu.
Untuk menunjang program revitalisasi ini juga, Pemerintah Daerah memfasilitasi peningkatan  sarana  dan  prasarana  Posyandu.  Mulai  dari  bangunan  posyandu  dan  alat kelengkapan posyandu.  Pemerintah Daerah juga  melalui kebijakan revitalisasi  tersebut mengatur  mekanisme  hibah  dan  bantuan  sosial  untuk  operasional  kegiatan  dan  kader Posyandu  sebagai  bentuk  fasilitasi  mereka  terhadap  pendanaan  Posyandu.  Kemudian dengan tujuan menjaga kualitas dari pelayanan posyandu di Jawa Barat, dilakukan juga kegiatan monitoring, evaluasi, dan pendampingan posyandu.
Menurut kami, kebijakan tersebut sudah sangat baik secara perencanaan. Namun, perlu  dipertimbangkan  aspek  berkelanjutan.  Beberapa  temuan  kami  dari  beberapa program  pemerintah  adalah  kurang  terawasinya  program  jangka  panjang.  Selain  itu,
pemerintah  Indonesia  terbiasa  dengan  perubahan  kebijakan  saat  terjadi  pergantiaan rezim.  Temuan  kami  di  lapangan  menunjukkan  implementasi  program  posyandu  yang baik  di  Jawa  Barat.  Keberhasilan  dalam  pengimplementasian  revitalisasi  ini  harus dipertahankan  dan  terus  ditingkatkan.  Di  samping  itu  keberhasilan  kebijakan  ini  harus bisa ditularkan ke daerah-daerah lain di Jawa Barat sehingga revitalisasi posyandu bisa berlangsung baik di tingkat nasional.
Beberapa  keberhasilan  tersebut  dapat  terlihat  dari  temuan  bahwa  tingkat pengetahuan  Jawa  Barat  akan  posyandu  di  atas  rata-rata  pengetahuan  nasional  dan beberapa  posyandu  di  Jawa  Barat  yang  menjadi  posyandu  terbaik  tingkat  nasional. Berdasarkan  temuan  dari  Laporan  Riset  Kesehatan  Dasar  (Riskesdas)  2013  yang dilakukan  Kementerian  Kesehatan  Republik  Indonesia  bahwa  pengetahuan  rumah tangga  tentang  keberadaan  posyandu  secara  nasional  angkanya  65,2  persen  dan  angka tersebut  di  Jawa  Barat  sebanyak  78,2%. 1 Prestasi  posyandu-posyandu  di  Jawa  Barat juga  sangat  baik,  terbukti  bahwa  sejak  2011-2015  Pemerintah  Kabupaten  Bandung Barat  selalu  meraih  prestasi  dalam  program  revitalisasi  posyandu  tingkat  daerah maupun nasional. Karakter posyandu di Kabupaten Bandung Barat bersifat multifungsi menjadi  keunggulan  dibandingkan  posyandu-posyandu  lain  pada  umumnya.  Beberapa posyandu  tersebut  di  antaranya  adalah  posyandu  di  Desa  Cihanjuang  (Kecamatan Parongpong),  di  Desa  Tanimulya  (Kecamatan  Ngamprah),  di  Desa  Pagerwangi (Kecamatan Lembang), dan di Desa Jayamekar. 2
Pola yang terlihat adalah insiatif dari pemerintah kabupaten sangat berperan besar. Hal  ini  terlihat  dari  temuan  kami  data  pengalokasian  anggaran  untuk  operasional posyandu  di  Kabupaten  Bandung  Barat,  antara  lain  untuk  bantuan  sarana  gedung Posyandu  Rp  40.000.000,00  dan  operasional   Pokjanal  di  tahun  2015  adalah  Rp 750.000,00. 3 Berdasarkan  data  lain  yang  kami  temukan  bahwa  program  posyandu  di Kabupaten Bandung Barat akan diaplikasikan di seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat. Data  tersebut  menunjukkan  bahwa  kualitas  program  posyandu  di  Kabupaten  Bandung
1 Dua anak.com. Warga Jawa Barat Paling Tahu Posyandu . Diambil pada tanggal 25 Oktober 2015dari http://duaanak.com/berita-utama/warga-jawa-barat-paling-tahu-posyandu/.
2 Husodo,  H.  (2015). Posyandu  Multifungsi  di  Bandung  Barat  Jadi  Percontohan .  Diambil  pada  tanggal 23  Oktober  2015  dari http://www.pikiran-rakyat.com/bandungraya/2015/08/20/339088/posyandu- multifungsi-di-bandung-barat-jadi-percontohan
3 Subbagian  Pemberitaan  Humas  Setda  KBB.  (2015). Posyandu  KBB  Terbaik  di  Jawa  Barat .  Diambil pada  tanggal  23  Oktober  2015  dari http://www.bandungbaratkab.go.id/content/posyandu-kbb-terbaik- di-jawa-barat
Barat  di  atas  rata-rata  kabupaten/kota  lain  di  Jawa  Barat.  Pengaplikasian  ini  menurut kami  dapat  dijadikan  cara  untuk  meningkatkan  kualitas  posyandu  di  Jawa  Barat. Walaupun  demikian,  program  posyandu  di  Bandung  Barat  juga  diakui  di  tingkat nasional dan akan menjadi program percontohan di provinsi-provinsi lainnya.
Menurut  kami,  potensi  program  posyandu  di  Jawa  Barat  sudah  sangat  baik. Potensi tersebut terlihat dari tingkat pemahaman masyakarat akan pentingnya posyandu dan  keberadaan  posyandu-posyandu  unggulan  di  tingkat  nasional.  Sehingga  akan menjadi  suatu  peluang  yang  sangat  baik  untuk  menjadi  percontohan  jika  pemerintah Indonesia  ingin  menjadikan  program  posyandu  sebagai soft  power dalam  diplomasi kesehatan globalnya.
Pola  kedua  yang  dapat  kami  temukan  dalam  program  revitalisasi  posyandu  di Jawa Barat adalah dilakukannya kerjasama antara pemerintah melalui posyandu dengan pihak  swasta.  Data  ini  kami  temukan  berdasarkan  pada  pernyataan  Ketua  Tim Penggerak  Program  Pemberdayaan  Kesejahteraan  Keluarga  (PKK)  Jabar  yang menyatakan  bahwa  mereka  mempersilahkan  perusahaan  swasta  untuk  menggandeng posyandu dalam program Coorporate Social Responsibility (CSR) 4 . Kegiatan kerjasama PPP  Posyandu  di  Jawa  Barat  berdasarkan  hasil  temuan  kami  diantaranya  dilakukan dengan  beberapa  pihak,  yaitu  P&G,  Unicef,  Nestle,  PT.  Kraft  Indonesia  dan Save  The Children .
P&G  dan  Unicef  berkolaborasi  dengan  posyandu-posyandu  di  Sukabumi  dalam program  Taman  Posyandu  dan  Balita  Cerdas.  Mekanisme  kerjasama  yang  dilakukan adalah pemberian bantuan selama dua tahun oleh P&G dan Unicef terhadap 10 Taman Posyandu untuk meningkatkan pelayan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sejak tahun 2012. 5 Sementara  program  Balita  Cerdas  sendiri  sudah  lama  berjalan  sejak  2006. Kerjasama  pemerintah  Indonesia,  P&G,  dan  Unicef  pada  program  Balita  Cerdas meliputi advokasi, sosialisasi, survei kebutuhan kesehatan masyarakat, pelatihan pekerja kesehatan  dan  pendidikan  kesehatan  bagi  orangtua,  menyediakan  sarana  belajar
4 Bowo, L. Posyandu Penghimpun Data Awal Kebijakan Pemerintah . Diambil pada tanggal 23 Oktober 2015 dari http://www.ahmadheryawan.com/lintas-kabupaten-kota/kabupaten-indramayu/3339- petambak-beralih-ke-gurame.html
5 Unicef, P&G,  UNICEF  and  Sukabumi  Regency  Join  Forces  to  Improve  Early  Childhood  Education . Diambil pada tanggal 23 Oktober 2015 dari http://www.unicef.org/indonesia/media_8439.html
mengajar, serta pendampingan dan pengawasan. P&G juga mendukung pembangunan 4 fasilitas P&G Center di Sukabumi. 6
Kerjasama lainnya dilakukan adalah antara Posyandu dan Nestle di Bekasi, Jawa Barat.  Bersama  dengan  Nestle,  Posyandu  di  Bekasi  melakukan  kegiatan  “ Posyandu Cares:  Growth-Active-Response (Tumbuh-Aktif-Tanggap/TAT)  Movement  2012”. Kegiatan  ini  berisi  beberapa  rangkaian  kegiatan,  seperti  pelatihan  dan  kontes  kader Posyandu  serta  Posyandu  tingkat  nasional.  Kerjasama  yang  dilakukan  bertujuan memberikan  pelatihan  untuk  peningkatan  pelayanan  kesehatan  melalui  penyebaran informasi  tumbuh-aktif-tanggap.  Pencapaian  dari  kerjasama  Pemerintah  Indonesia  dan Nestle telah mampu mencapai 15.400 kader di 3.700 posyandu dan melibatkan 350.000 bidan di Indonesia. 7
Posyandu di Jawa Barat juga melakukan kerjasama dengan pihak swasta lainnya, yaitu PT. Kraft Indonesia dan Save the Children. Kerjasama tersebut diberlakukan sejak tahun  2009  sampai  2012  melalui  bantuan  dana  senilai  US$  1,9  juta. Program  ini difokuskan pada penanggulangan masalah malnutrisi, mendukung gaya hidup sehat dan pembangunan  komunitas  Indonesia. 8 Pencapaian  dari  program  tersebut  adalah diberdayakan sebanyak 556 Posyandu yang dikonsentrasikan di 3 kabupaten di wilayah Provinsi  Jawa  Barat,  yaitu  Kabupaten  Bandung  Barat  (Padalarang,  Cihampelas,  dan Ngamprah), Kabupaten Bekasi (Cikarang Utara dan Cikarang Selatan), dan Kabupaten Karawang  (Klari  dan  Purwasari). 9 Pemanfaatan  Posyandu  ditambah  program  model akan membantu mengembangkan pengetahuan dasar dan kemampuan sosial anak-anak untuk meningkatkan kualitas nutrisi, kesehatan dan pendidikan mereka.
Melalui  kerjasama  yang  dilakukan,  kami  menilai  bahwa  pola  kerjasama  yang terjadi  adalah  pendanaan  dan  pemberdayaan  kader.  Pendanaan  juga  termasuk  untuk meningkatkan  kualitas  sarana  posyandu  dan  operasional  kader.  Pola  seperti  ini merupakan pola kerjasama yang lumrah terjadi di antara pihak swasta dan pemerintah.
6 P&G. Program Balita Cerdas . Diambil pada tanggal 23 Oktober 2015 dari  http://www.pg.com/id_ID/ company/balita_ cerdas.shtml
7 Nestle.  (2012). Inauguration of “Posyandu Cares: Growth-Active-Response .  Diambil  pada  tanggal  23 Oktober 2015 dari https://www.nestle.co.id/eng/media/posyanducares
8 Kabarbisnis. (2009). CSR Kraft bantu posyandu US$ 1,9 juta . Diambil pada tanggal 23 Oktober 2015 dari http://kabarbisnis.com/read/286213
9 Okezone.  (2011). Posyandu  Mampu  Atasi  Gizi  Buruk .  Diambil  pada  tanggal  23  Oktober  2015dari http://lifestyle.okezone.com/read/2011/08/27/195/496995/posyandu-mampu-atasi-gizi-buruk
Bantuan  yang diberikan menurut kami harus bisa dimaksimalkan sebagai  suatu bentuk proses  belajar  untuk  mempersiapkan  kader-kader  posyandu  yang  lebih  baik.  Sehingga kualitas  posyandu  di  Indonesia  siap  untuk  diperkenalkan  ke  negara-negara  lain. Kerjasama yang dilakukan harus dipertimbangkan tidak hanya sekedar hubungan antara pendonor  dan  donor.  Harus  dipertimbangkan  juga  bahwa  mekanisme  memberikan kesempatan  bagi  posyandu  untuk  lebih  mandiri  dalam  pengelolaan  dana  bantuan. Walaupun dalam beberapa kerjasama yang dilakukan kami melihat hubungan kerjasama antara posyandu dan pihak swasta harus tetap melalui pemerintah pusat atau daerah.

## Simpulan
Indonesia  merupakan  negara  yang  memiliki  reputasi  yang  cukup  disegani  di  forum internasional  yang  membahas  kesehatan.  Langkah-langkah  taktis  dan  politis  telah dilakukan  untuk  mewujudkan  kepentingan  nasional  Indonesia  di  forum  internasional. Perwujudan transparansi sampel virus flu burung di dalam aturan WHO adalah sebuah contoh keberhasilan  yang fenomenal dari Indonesia dalam diplomasi kesehatan global. Kejelian  dan  kepemimpinan  merupakan  kunci  utama  keberhasilan  tersebut.  Namun, faktor  ini  akan  lebih  baik  didukung  beberapa  faktor  potensial  lainnya  yang  memang dimiliki  oleh  Indonesia.  Faktor-faktor  tersebut  adalah  pencapaian  dasar  MDGs  yang merupakan  inisiatif  langsung  dari  Indonesia,  pengembangan  industri  obat  herbal Indonesia sebagai keunggulan industri kesehatan Indonesia  yang khas, serta penguatan nilai-nilai  kesehatan  yang  terdapat  di  dalam  masyarakat  Indonesia  untuk  diadaptasi  di negara  lain.  Jika  faktor-faktor  tersebut  berhasil  dikembangkan  oleh  Indonesia,  maka Indonesia  mampu  memperkuat  profil  serta  reputasinya  dalam  diplomasi  kesehatan global  yang  sudah  mumpuni.  Bersama  dengan  perbaikan  model  Posyandu  yang didukung  oleh  pihak  swasta  upaya-upaya  ini  dapat  menjadi  salah  satu soft  power Indonesia dalam melakukan diplomasi di bidang kesehatan global.

## Daftar Pustaka
Afrida,  N.  (2013).  Reinventing  Posyandu. The  Jakarta  Post .  Diambil  pada  tanggal  23 Oktober  2015  dari  http://www.thejakartapost.com/news/2013/04/24/reinventing- posyandu.html#sthash.pMcDGhvD.dpuf
Ardani, Y. (2010). Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Keberhasilan Pelaksanaan Posyandu Model . Skripsi. Semarang: Universitas Diponegoro.
Bappenas.  (2010).  The  Landscape  Analysis:  Indonesia  Country  Assesment.  Final Report.  Dalam  Seminar Pembinaan  Posyandu  Melalui  Program  Kependudukan dan KB , BKKBN, Jakarta, 6 Februari 2012.
Baylis, J., & Smith, S. (2005). The Globalization of World Politics. An Introduction to International Relations, 3 rd edition . Oxford: Oxford University Press.
Bowo.  L. Posyandu  Penghimpun  Data  Awal  Kebijakan  Pemerintah .  Diambil  pada tanggal  23  Oktober  2015  dari  http://www.ahmadheryawan.com/lintas-kabupaten- kota/kabupaten-indramayu/3339-petambak-beralih-ke-gurame.html
Dalbokova,  D.,  Krzyzanowski,  M.,  &  Lloyd,  S.  (2007). WHO  Regional  Office  for Europe.  Children's  Health  and  The  Environment  in  Europe:  A  Baseline Assessment . Denmark : WHO Regional Office for Europe.
Darmawan,  E.  S.  (2009).  Tinjauan  Kebijakan  Terkait  Pengelolaan  Posyandu  sebagai Masukan  Dalam  Perumusan  Peran  dan  Tanggung  Jawab  Departemen  Kesehatan dalam  Pengelolaan  Posyandu.  Disampaikan  dalam  Lokakarya Perumusan  Peran dan  Tanggung  Jawab  Departemen  Kesehatan  dalam  Pengelolaan  Posyandu , Departemen Kesehatan, Bogor, 23 Maret.
Dua  anak.com. Warga  Jawa  Barat  Paling  Tahu  Posyandu .  Diambil  pada  tanggal  25 Oktober  2015  dari  http://duaanak.com/berita-utama/warga-jawa-barat-paling- tahu-posyandu/
Efendi, N. (1998). Dasar-dasar Keperawatan, Kesehatan Masyarakat . Jakarta : IEGC. Genest,  M.  A.  (2004). Conflict  and  Cooperation:  Evolving  Theories  of  International Relations (2 nd edition). Belmont: Thomson Wadsworth. Goldsmith, J. L., & Nye, J. (2011). Academy Meetings. The Future of Power. Bulletin of the American Academy . Hal: 45-52. Husodo,  Hendro.  2015. Posyandu  Multifungsi  di  Bandung  Barat  Jadi  Percontohan . Diambil pada tanggal 23 Oktober 2015 dari http://www.pikiran- rakyat.com/bandung-raya/2015/08/20/339088/posyandu-multifungsi-di-bandung- barat-jadi-percontohan
Kabarbisnis. (2009). CSR Kraft Bantu Posyandu US$ 1,9 Juta . Diambil pada tanggal 23 Oktober 2015 dari pada http://kabarbisnis.com/read/286213
Lamy,  S.  L.  (2005).  Contemporary  Mainstream  Approaches:  Neo-Realism  and  Neo- Liberalism. The Globalization of World Politics. An Introduction to International Relations, (3 rd edition) , Baylis, J., & Smith, S. Oxford: Oxford University Press.
Lee,  K.,  &  Smith,  R.  (2011).  What  is  ’Global  Health  Diplomacy’?  A  Conceptual Review. Global Health Governance, No. 1 (3) : 1-12 .
Nestle.  (2012). Inauguration  of  “Posyandu  Cares:  Growth-Active-Response .  Diambil pada tanggal 23 Oktober 2015 dari
https://www.nestle.co.id/eng/media/posyanducares
Nye, J. (2010). The Future of American Power. Dominance and Decline in Perspective.
Foreign Affairs, No. 89 (6): 1-12. Okezone.  (2011). Posyandu  Mampu  Atasi  Gizi  Buruk ”.  Diambil  pada  tanggal  23 Oktober 2015 dari
http://lifestyle.okezone.com/read/2011/08/27/195/496995/posyandu-mampu-atasi- gizi-buruk
Peraturan Gubernur No. 53 Tahun 2015 tentang Revitalisasi Pos Pelayanan Terpadu di Daerah Provinsi Jawa Barat.
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu.
Pikiran Rakyat Online. (2011). Hanya 2,11 Persen Posyandu Mandiri di Kab. Bandung .
Diambil pada tanggal 10 Maret 2014 dari http://www.pikiran- rakyat.com/node/167375
Pikiran  Rakyat  Online.  (2012). Posyandu  di  Majalengka  Dapat  Dana  Hibah. Diambil pada tanggal 10 Maret 2014 dari http://www.pikiran-rakyat.com/node/175988
Pusat  Promosi  Kementerian  Kesehatan  Republik  Indonesia.  2012. Buku  Pegangan Kader Posyandu . Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Rahman, J. B. (2014). Kuasa insaniah negara Malaysia dan imej-imej selebriti Tun Dr. Mahathir  Mohamad (phd).  Universiti  Utara  Malaysia.  Diambil  dari http://etd.uum.edu.my/4398/
Subbagian  Pemberitaan  Humas  Setda  KBB.  (2015). Posyandu  KBB  Terbaik  di  Jawa Barat . Diambil pada tanggal 23 Oktober 2015 dari http://www.bandungbaratkab.go.id/content/posyandu-kbb-terbaik-di-jawa-barat
Tribunnews. (2013). Syarat Ideal Posyandu yang Profesional. Diambil pada tanggal 10 Maret  2014  dari http://www.tribunnews.com/kesehatan/2013/10/08/syarat-ideal- posyandu-yang-profesional
Unicef. P&G,  UNICEF  and  Sukabumi  Regency  Join  Forces  to  Improve  Early Childhood  Education .  Diambil  pada  tanggal  23  Oktober  2015  dari http://www.unicef.org/indonesia/media_8439.html
Yuniarti & Susanti, N. (2011). Analisis Problem Structuring secara Bertingkat Program Revitalisasi  Posyandu  di  Kecamatan  Wonokerto  Kabupaten  Pekalongan. Pena Unikal. No. 21 (1): 59-67. Zartman,  I.W.,  &  S.  T.  (2010). International  Cooperation:  The  Extents  and  Limits  of Multilateralism . New York: Cambridge University Press.