## Al-Mizan
(e-Journal)

## Tinjauan Hukum Terhadap Kerjasama Internasional dalam Pembayaran Lintas Negara Berbasis Kode Quick Response
Nova Septiani Tomayahu 1 , Retna Gumanti 2
1,2 Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo Email: novatomayahu@iaingorontalo.ac.id; retna_gumanti@iaingorontalo.ac.id
Penulis Korespondensi: novatomayahu@iaingorontalo.ac.id
Abstract: This study aims to analyze the law relating to the use of digitalization in cross-border payment transaction activities using a Quick Response (QR) code. The research  method  used  is  a  normative  juridical  research  method  that  takes  and processes primary data sources in the form of Bank Indonesia regulations related to the implementation of the Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). The result of this research is that payment transactions using QR codes have been given a legal umbrella and even encourage the public (users) and sellers (merchants) to use them based on Board of Governors Member Regulation Number 21/18/PADG/2019 concerning the Implementation of the Quick Response Code National Standard. The use of QRIS in Indonesia is performed by scanning, which can be performed in two ways: with Merchant Presented Mode (MPM) and Customer Presented Mode (CPM). The enactment of provisions on the implementation of QRIS that can be used in payment transactions outside the territory of Indonesia is also closely related to PBI No.23/7/PBI/2021,  concerning  Payment  System  Infrastructure  Operators. International  cooperation  for  cross-border  payments  based  on  QR  codes implemented by Bank Indonesia is the interconnection of payment transactions at merchants  between  Indonesia  (QRIS)  and  Thailand  (Thai  QR  Codes),  and international  cooperation  between  Indonesia  (QRIS)  and  Malaysia  (DuitNow  QR Code). The institution in charge of processing payment transaction data domestically for  the  interconnection  and  interoperability  of  international  cooperation  is  a switching institution.
Keywords: International Cooperation; Quick Response Code Indonesian Standard; Digitalization Transaction

## Legal Review of International Co-operation in Cross-Border Payments Based on Quick Response Codes
Abstrak:  Penelitian  ini  bertujuan  menganalisis  hukum  yang  berkaitan  dengan pemanfaatan  digitalisasi  dalam  suatu  aktifitas  transaksi  pembayaran  lintas  negara dengan  menggunakan  kode Quick  Response  (QR).  Metode  penelitian  yang digunakan adalah  yuridis normatif dengan mengambil dan mengolah sumber data primer  berupa  peraturan-peraturan  Bank  Indonesia  yang  berkaitan  dengan implementasi  QRIS  di  Indonesia.  Adapun  yang  menjadi  hasil  penelitian  adalah pelaksanaan  transaksi  pembayaran  menggunakan  kode  QR  eksistensinya  telah mendapatkan  payung  hukum,  bahkan  mendorong  masyarakat  dan  penjual  untuk menggunakannya  berdasarkan  Peraturan  Anggota  Dewan  Gubernur  Nomor 21/18/PADG/2019  tentang  Implementasi  Standar  Nasional Quick Response Code.
Penggunaan QRIS di Indonesia dilakukan dengan pemindaian yang dapat dilakukan menggunakan  dua  cara,  yaitu  dengan Merchant  Presented  Mode  (MPM)  dan Customer  Presented  Mode  (CPM).  Berlakunya  ketentuan  tentang  implementasi QRIS yang dapat digunakan dalam transaksi pembayaran di luar wilayah Indonesia juga  erat  kaitannya  dengan  PBI  No.23/7/PBI/2021  tentang  Penyelenggara Infrastruktur  Sistem  Pembayaran.  Kerjasama  internasional  terhadap  pembayaran lintas negara berbasis kode QR yang telah dilaksanakan oleh Bank Indonesia dan saat ini  yang  telah  terealisasi  adalah  interkoneksi  transaksi  pembayaran  di  merchant antara  Indonesia  (QRIS)  dan  Thailand  (Thai  QR  Codes)  serta  kerjasama internasional Indonesia (QRIS) dan Malaysia (DuitNow QR Code). Adapun lembaga switching mengembantugas memproses data transaksi pembayaran secara domestik terhadap interkoneksi dan interoperabilitas kerjasama internasional.
Kata Kunci:  Kerjasama Internasional; Quick Response Code Indonesian Standard; Transaksi Digital
A. Pendahuluan
Interaksi  antara  satu  negara  dengan  negara  lainnya  di  era  digital  dapat dikatakan borderless  (tanpa  batas).  Hal  ini  dikarenakan  pada  era  ekonomi  global memberikan  efek  menurunnya  globalisasi  dan  meningkatnya  digitalisasi,  seperti perkembangan teknologi digital dari internet of things hingga artificial intelligent (AI), block chains, distributed ledger technology (DLT), dan robotic. 1 Pemanfaatan teknologi  informasi  dan  telekomunikasi  (TIK)  dengan  maksimal  berdampak  pada kehidupan    masyarakat  dan  dapat  berimplikasi  pada    pertumbuhan  ekonomi  yang sehat.  Kehidupan  seperti  itu  dapat  diwujudkan  dengan  melakukan  digitalisasi.  Di Indonesia,  konsep  dasar  tranformasi  teknologi  informasi  dikenal  dengan  konsep Revolusi Industri 4.0. 2
Digital transformation adalah sebuah perubahan dari awalnya menggunakan cara  tradisional  atau  dengan  sistem  manual  ke  arah  penggunaan  teknologi  pada berbagai  kegiatan  manusia  untuk  mendapatkan  efisiensi  dan  efektifitas.  Adapun penerapan digital  transformation  ini  berdampak  pada  perkembangan  pendidikan,
1 Bank  Indonesia,  "Sinergi,  Transformasi,  dan  Inovasi  Menuju  Indonesia  Maju,"  Pidato Gubernur Bank Indonesia pada Pertemuan Tahunan Bank Indonesia di Jakarta, tanggal 28 November 2019,    https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/pidato-dewan-gubernur/Pages/Sambutan-GBI- PTBI-281119.aspx, diakses tanggal 9 September 2023.
2 Abdul Hadi dan Hadi Peristiwo, "Konsep al Maslahah al Mursalah dalam Perspektif Ekonomi Pada Era Revolusi Industri 4.0," Al Ahkam 15, no. 2 (2019): 59-68.
ekonomi, bahkan politik, 3 di mana semakin hari aktifitas manusia semakin kompleks, sehingga cara-cara tradisional dapat menjadi faktor penghalang karena dinilai sangat lambat  untuk  memenuhi  keinginan  individu,  maka  manusia  melakukan  beberapa transformasi digital, yaitu transaksi digital, aktifitas digital, dan perusahaan digital. 4
Proses transaksi keuangan yang saat ini telah ada terobosan dimana seseorang dapat  melakukan  semua  aktivitas  tersebut  secara  mandiri.  Keadaan  ini  karena perkembangan  perangkat  cerdas  berbasis expert  system  (sistem  cerdas)  yang mengubah pola pikir bisnis dan kegiatan perusahaan. Jika dikaitkan dengan lembaga keuangan, maka yang paling merasakan dampak tersebut adalah perbankan. Awalnya sistem  cerdas  ini  digunakan  untuk Auto  Teller  Machine  (ATM)  yang  dapat membantu para nasabah untuk melakukan transaksi perbankan tanpa harus ke bank. Tahap selanjutnya hal ini dikembangkan lagi dengan menggunakan internet banking. Para nasabah tanpa harus keluar rumah, tetapi jika terkoneksi dengan internet, maka mereka dapat melakukan transaksi perbankan. Selanjutnya berkembang lagi dengan SMS ( short message service) banking dan terbaru melalui aplikasi mobile banking yang dapat diakses melalui fasilitas smart phone.
Perbankan harus beradaptasi dengan kemajuan era revolusi industri 4.0 yang melahirkan banyak inovasi sehingga berdampak pada perkembangan teknologi yang massif.  Era  revolusi  industri  4.0  adalah  era  yang  dijalani  manusia  pada  saat  ini dengan  pengembangan  teknologi  lebih  lanjut,  sehingga  teknologi  ini  menciptakan konektivitas  antara  manusia,  data  dan  mesin.  Layanan  perbankan  dengan menggunakan  digitalisasi  pernah  mengalami  fase  penolakan  karena  pada  masa  itu penggunaan internet  banking  lebih  merepotkan  dibandingkan  nasabah  datang langsung ke teller bank. Seiring dengan kemajuan teknologi terlihat bahwa pelayan perbankan semakin mengalami fase disrupsi ( disruption), yaitu keadaan terbalik dari fase  penolakan .  Pada  fase  ini  nasabah  lebih  banyak  melakukan  proses  transaksi keuangan secara mandiri dengan menggunakan handphone (HP). Pada HP tersebut
3 Muhammad Danuri, “Perkembangan Dan Transformasi  Teknologi Digital,” Jurnal  Ilmiah Infokam 15, no. 2 (2019): 116-123, https://doi.org/10.53845/infokam.v15i2.178.
4 Ibid , 119.
telah terinstal aplikasi perbankan dari beberapa jenis  bank atau lembaga keuangan non-bank di mana nasabah tersebut sebagai pemilik akun. 5
Salah satu upaya yang dilakukan oleh perbankan dalam hal ini Bank Indonesia (BI)  dengan  meluncurkan  standar Quick  Response  (QR).  Sebagai  Bank  Sentral Indonesia yang memiliki kebijakan moneter, BI memperkenalkan cara pembayaran melalui  aplikasi  uang  elektronik server  based,  dompet  elektronik,  atau  mobile banking  dengan  nama  QR  Code  Indonesia  Standard  (QRIS).  Setelah  dua  tahun kemudian,  QRIS  yang  mengusung  semangat  UNGGUL (UNiversal,  GampanG, Untung dan Langsung) diimplementasikan secara efektif pada tahun 2022. 6
Pemerintah Indonesia melalui Presidensi G20 mengangkat salah satu agenda prioritas, yaitu pembayaran lintas negara ( cross border payment). Pembayaran lintas negara ini akan dilakukan dengan dasar Kerjasama Internasional  beberapa negara yang ada di Asia Tenggara. Perwujudan komitmen memperkuat konektivitas sistem pembayaran lintas batas, Bank Indonesia dengan beberapa bank dari negara-negara di ASEAN telah menjalin kerjasama, yaitu Bank Negara Malaysia (BNM), Bangko Sentral ng Philipinas (BSP), Monetary Authority of Singapore (MAS), dan Bank of Thailand  (BOT)  untuk  bersama-sama  melakukan  eksplorasi  potensi  konektivitas pembayaran berbasis fast payment di kawasan. 7 Kemudahan transaksi keuangan pada lembaga  perbankan  semakin  menstimulus  pertumbuhan  ekonomi  dalam  negeri  ke arah kerjasama internasional.
Pelaksanaan  kerjasama  internasional  yang  dilakukan  oleh  Bank  Indonesia telah  berdasarkan  teori  hukum  perjanjian  internasional.  Perjanjian  Internasional adalah salah satu kajian dari hukum internasional. Menurut Konvensi Wina ( Vienna Convention on the Law of Treaties) pasal 26 menyatakan bahwa prinsip fundamental
5 Bayu  Prawira  Hie, Panduan  Transformasi  Digital  Bank  Indonesia  Konsep  Dan  Praktek Dalam Memimpin Transformasi Total , ed. Ricky Satria (Cet. 1; Malang: Media Nusa Creative, 2021), 32.
6 Bank  Indonesia, “QRIS, Satu  Code Untuk Semua Pembayaran,” Siaran Pers, Departemen Komunikasi,  17  Agustus  2019,  https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/ SP_216219.aspx, diakses tanggal 11 September 2023.
7 Bank  Indonesia,  “Indonesia  Dan  Beberapa  Negara  Asean  Eksplorasi  Kerja  Sama  Sistem sPembayaran Lintas Batas Berbasis Fast  Payment,” Siaran Pers, Departemen Komunikasi, 11 April 2023,  https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_259223.aspx,  diakses tanggal 9 September 2023.
dalam perjanjian internasional adalah menjunjung tinggi asas pacta sunt servanda. Pasal 26 Konvensi Wina yaitu “ Every treaty in foce is binding upon the parties to it and  must  be  performed  by  them  in  good  faith ”. Ketika  negara-negara  yang  telah menyatakan  kehendaknya  untuk  menjalin  kerjasama,  maka  faktor-faktor melatarbelakangi  perbedaan  dari  setiap  negara  berupa  bentuk  dan  sistem  negara, agama  atau  kepercayaan,  kebudayaan  serta  pandangan  hidup  bukan  lagi  menjadi suatu  rintangan.  Sebaliknya  kerjasama  akan  memberikan  dampak  hubungan  antar negara  semakin  intensif. 8 Semakin  intensif  kedekatan  negara-negara  maka  akan semakin terbukanya peluang melakukan kerjasama dalam berbagai bidang.
Pada  setiap  penyelenggaraan  perjanjian  internasional  terdapat  pula  asas kebebasan berkontrak yaitu para pihak yang terlibat bebas untuk mengatur semua unsur dalam perjanjian asalkan hasil akhirnya disepakati oleh para pihak.  Negara- negara di ASEAN telah berkomitmen untuk memperluas transaksi lintas batas. Dari semua anggota ASEAN tersebut lima negara diantaranya yaitu Indonesia, Malaysia, Singapore,  Filipina  dan  Thailand  telah  sepakat  menggunakan  skema  pembayaran lintas  batas  termasuk  sistem  pembayaran  digital  dengan  menggunakan  metode pembayaran  yang  telah  distandardisasi  oleh  Bank  Indonsia  yaitu Quick  Response Indonesia Standard (QRIS).
Penggunaan  teknologi  QR  Code  telah  mengalami  perkembangan  pada berbagai  industri,  misalnya link  mengakses  website,  marketing,  entertainment (hiburan), commercial  tracking  system,  product  label,  transfer  dalam  lingkup pembayaran dan lain sebagainya. Pada posisi ini, QR Code yang menjadi standar di Indonesia  merupakan  produk  yang  dipatenkan  oleh  Denso  Wave  Inc.,  bebas digunakan dengan mengacu ISO/IEC18004.
Penetapan standardisasi ini diperlukan sebagai tolok ukur bahwa produk yang akan  digunakan  dalam  hal  ini  QRIS  telah  sesuai  dengan  standar  internasional. Harmonisasi standar nasional dengan standar internasional merupakan penjaminan pada  masyarakat  dalam  mendapatkan  perlindungan  terkait  kualitas  produk,
8 Harry Purwanto, “Keberadaan Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Perjanjian Internasional,”
Mimbar Hukum 21, no. 1 (2009): 155-170, https://doi.org/10.22146/jmh.16252.
keselamatan  dan  keamanan  kegiatan  perdagangan  yang  melibatkan  penggunaan QRIS. Pemenuhan standar dengan mengadopsi standar internasional seperti ISO atau IEC,  maka  diwajibkan  untuk  mematuhi  pedoman  adopsi  yang  diterbitkan  oleh ISO/IEC,  yaitu  ISO/IEC  Guide  21-1  tahun  2005. 9 Sedangkan  untuk  QRIS  yang memanfaatkan teknologi dalam kegiatan transaksi pembayaran lintas batas dengan melakukan  pemindaian  kode  batang  ( barcode)  telah  disesuikan  dengan  ISO/IEC 18004  yaitu  merupakan  standar  internasional  yang  berupa  persyaratan  sombologi yang dikenal sebagai kode QR. Secara spesifik menentukan karakteristik simbologi kode QR, metode pengkodean karakter data, format simbol, karakteristik dimensi, aturan  koreksi  kesalahan,  algoritma  decoding  referensi,  persayaratan  kualitas produksi, dan parameter aplikasi yang dapat dipilih pengguna. 10
Penggunaan QRIS dipicu oleh life style manusia yang cenderung menyukai hal-hal  yang  praktis  dan  dinamis.  Bahkan  telah  diadakan  penelitian  bahwa  QRIS lebih  diminati  oleh  kaum  millennial  karena  faktor  kemudahan  dan  manfaat penggunaan  QRIS.  Selain  itu  hambatan  penggunaan  QRIS  tidak  mempengaruhi intensitas  konsumen  dalam  pemanfaatannya. 11 Oleh  karena  itu,  BI  melakukan tranformasi digital dengan mengedepankan efektivitas dan efisiensi, di mana pada tanggal 1 Januari 2020, BI menghimbau agar penjual ( merchant) dan konsumen untuk segera mengalihkan cara transaksi keuangan dari tunai menjadi non-tunai ( cashless) dengan menggunakan QRIS.
Jika  mencermati  hal  ini,  BI  sebagai  bank  sentral  pemerintah  Indonesia memiliki kewenangan dalam membuat peraturan dan kebijakan perbankan, sehingga berkaitan dengan transaksi digital BI mengeluarkan ketentuan berupa penggunaan pengaturan implementasi QRIS oleh lembaga keuangan yang memberikan layanan e-
9 A. Rachman Mustar, “Kajian Standar Satuan Ukuran,” Jurnal Standardisasi 12, no. 3 (2010): 156-161, https://doi.org/10.31153/js.v12i3.153.
10 ISO, “ISO Scope of ISO/IEC 18004 Information Technology-Automatic Identification and Data  Capture  Techniques-QR  Code  Bar  Code  Symbology  Specification,”  Edition  4,  2024, https://www.iso.org/standard/83389.html.
11 Ina  Liswanty,  et.al.,  “Perkembangan  Pembayaran  Digital:  Meningkatkan  Strategi  Intensi Penggunaan QRIS Pada Generasi  Millenial  di Kota Medan,” Accumulated Journal:  Accounting and Management Research Edition 5, no. 1 (2023): 97-109, https://doi.org/10.22303/ accumulated.5.1.2023.
money  agar  dilaksanakan  oleh  semua  pihak  yang  bersangkutan,  termasuk  pula kegiatan transaksi keuangan secara digital ( financial technology/ fintech). Atas dasar ini, maka penelitian akan meninjau dari segi hukum tentang kerjasama pembayaran lintas batas.

## B. Dasar Hukum Eksistensi QRIS di Indonesia
Sistem  hukum  Indonesia  menganut civil  law  system  yang  memiliki karakterisik  peraturan  dituangkan  dalam  bentuk  tertulis  dan  beberapa  peraturan tersebut tersusun dalam suatu kitab. Peraturan yang tertulis, dikenal dengan istilah peraturan  perundang-undangan.  Di  Indonesia  pembentukan  suatu  peraturan perundang-undangan  didasarkan  pada  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2022 tentang  Perubahan  Kedua  atas  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan  (selanjutnya  disebut  UU Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan).  Urgensi  keberadaan  suatu  undang- undang sangat diperlukan untuk mengatur dan melindungi segala aspek kehidupan setiap  orang,  karena  undang-undang  berisi  kaedah  hukum  yang  mengikat  setelah diundangkan. 12 Selain itu undang-undang adalah sumber hukum yang paling utama. Menurut bentuknya undang-undang terbagi dalam bentuk formil dan bentuk materiil. Undang-undang dalam arti material adalah keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berisi aturan tingkah laku yang mengikat secara umum. 13
Sedangkan dalam arti formal undang-undang adalah produk hukum yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan persetujuan Presiden. 14
Banyaknya peraturan perundang-undangan yang diundangkan menimbulkan diskusi  tentang  jenis  undang-undang  yang  harus  dipedomani  jika  ingin menyelesaikan permasalahan yang muncul dalam pergaulan hidup manusia. Sehingga
12 Sudikno  Mertokusumo, Mengenal  Hukum  (Sebuah  Pengantar) (Yogyakarta:  Liberti Yogyakarta, 2007).
13 Jumadi, Dasar  Dan  Teknik  Pembentukan  Perundang-Undangan (Cet.  1:  Jakarta:  PT Rajagrafindo Persada, 2017).
14 Zainal Arifin Mochtar dan Eddy O.S. Hiariej, Dasar-Dasar Ilmu Hukum (Cet. I; Indonesia: Red & White Publishing, 2021), 45.
pada Pasal 7 ayat (1) UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menjelaskan tentang jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan
Selanjutnya  pada  Pasal  8  ayat  (1)  menyatakan  bahwa;  “Jenis  Peraturan Perundang-Undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan  yang  ditetapkan  oleh  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat,  Dewan Perwakilan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Daerah,  Mahkamah  Agung,  Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi,  Gubernur,  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.”
Bank  Indonesia  adalah  lembaga  negara  dan  badan  hukum  publik  memiliki kewenangan  untuk  menetapkan  peraturan  berdasarkan  batas  kewenangannya. Sebagai lembaga negara, maka Bank Indonesia harus membentuk peraturan sesuai dengan  prinsip  pembentukan  perundang-undangan  dan  asas  umum  pemerintahan yang baik. Berdasarkan hal ini Bank Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia  Nomor  18/42/PBI/2016  tentang  Pembentukan  Peraturan  Di  Bank Indonesia  (PBI  Pembentukan  Peraturan  di  BI).  Adanya  peraturan  ini  dijadikan sebagai  metode  yang  baku  dan  pedoman  dalam  pembentukan  peraturan  di  Bank Indonesia.
Berdasarkan PBI Pembentukan Peraturan di BI terdapat definisi yang telah diuraikan secara eksplisit tentang hirarki peraturan  di Bank Indonesia. Adapun jenis- jenis  peraturan  yang  ada  di  Bank  Indonesia  dapat  dikelompokan  kedalam  empat bagian yaitu, Peraturan Bank Indonesia (PBI), Peraturan Dewan Gubernur (PDG), Peraturan  Anggota  Dewan  Gubernur  (PADG),  dan  Peraturan  Anggota  Dewan Gubernur  Intern  (PADG  Intern).  Selanjutnya  uraian  lengkap  tentang  empat ketentuan tersebut sebagai berikut:
a. Peraturan Bank Indonesia (PBI) adalah ketentuan hukum yang ditetapkan oleh Bank  Indonesia  dan  mengikat  setiap  orang  atau  badan  dan  dimuat  dalam Lembaran Negara RI;
b. Peraturan  Dewan  Gubernur  (PDG)  adalah  ketentuan  hukum  yang  ditetapkan oleh Dewan Gubernur yang memuat aturan intern Bank Indonesia;
c. Peraturan  Anggota  Dewan  Gubernur  (PADG)  adalah  ketentuan  hukum  yang ditetapkan oleh Anggota Dewan Gubernur sebagai peraturan pelaksanaan PBI dan mengikat setiap orang atau badan;
d. Peraturan  Anggota  Dewan  Gubernur  Intern  (PADG  Intern)  adalah  ketentuan hukum  yang  ditetapkan  oleh  Anggota  Dewan  Gubernur  yang  memuat  aturan intern Bank Indonesia sebagai peraturan pelaksanaan PBI dan/atau PDG.
Menurut  PBI  Pembentukan  Peraturan  Bank  Indonesia  membedakan  fungsi pada peraturan yang Bank Indonesia. Secara umum peraturan pada Bank Indonesia terbagi menjadi dua fungsi, yaitu ketentuan yang mengatur intern Bank Indonesia dan  ketentuan  yang  mengatur  secara  ekstern  yang  bersifat  mengikat  setiap  orang atau  badan  hukum.  Sebelum  menggunakan  istilah  PADG  pada  ketentuan  Bank Indonesia  yang  mengatur  secara  eksternal  terdapat  istilah  Surat  Edaran  yang mengikat secara publik.
Ketentuan  Bank  Indonesia  yang  mengatur  implementasi Quick  Response (QR) Code Indonesian Standard (QRIS) tertuang dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG)  No. 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick  Response  Code  Untuk  Pembayaran  (PADG  Impelementasi  QRIS). Berdasarkan pasal 7 ayat (1) PBI Pembentukan Peraturan di BI menyatakan bahwa materi muatan dalam PADG adalah materi yang didelegasikan oleh PBI dan materi yang  bersifat  teknis  untuk  melaksanakan  PBI  dan/atau  materi  lebih  lanjut  dari ketentuan PBI, sedangkan pada ayat (2) menerangkan materi muatan PADG tidak boleh bertentangan dengan materi muatan PBI dan PADG. PADG QRIS  memiliki tujuan  agar  penyelenggaraan  layanan  pembayaran  yang  menggunakan  QRIS  di Indonesia berfungsi baik. 15
15 Bank Indonesia, “Bank Indonesia Terbitkan Ketentuan Pelaksanaan QRIS,” Bank Indonesia, 2019,  https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/Bank-Indonesia-Terbitkan- Ketentuan-Pelaksanaan-QRIS.aspx, diakses tanggal 9 September 2023.
Materi  muatan  yang  terkandung  dalam  PADG  merupakan  delegasi  materi muatan yang berasal dari PBI. Akan tetapi, ketentuan peraturan implementasi QRIS hanya diatur dengan menggunakan PADG tanpa memiliki PBI QRIS seperti halnya pengaturan ketentuan yang lain pada Bank Indonesia disamping diatur dengan PBI selanjutnya diatur kembali dengan PADG, sebagai contoh PADG GPN hadir sebagai pelaksana  PBI  GPN 16 .  Berdasarkan  landasan  yuridis  maka  PADG  Implementasi QRIS  merupakan  peraturan  pelaksana  dari  tiga  PBI  sekaligus,  yaitu  PBI  No. 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggara Pemrosesan Transaksi Pembayaran, PBI No 19/8/PBI/2017 tentang Gerbang Pembayaran Nasional ( National Payment Gateway), dan PBI No 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik.
Pengaturan  PADG  QRIS  yang  materi  muatannya  tersebar  pada  tiga  PBI memberikan  konsekuensikepada  para  pihak  yang  terlibat  dalam  pemrosesan transaksi  QRIS berhadapan pada dua kondisi: Pertama, mengenai ketentuan tugas dan  fungsinya  harus  merujuk  pada  PBI  yang  telah  mengaturnya.    Kondisi  ini membuat  PADG  Implementasi  QRIS  memberi  kesan  kurang  efesien  sebagai peraturan pelaksana dan pelengkap dari PBI karena beberapa ketentuan yang diatur dalam PADG masih belum komprehensif. Selain itu juga sebagai peraturan pelaksana dari tiga PBI, maka terdapat beberapa istilah yang pengertiannya yang harus merujuk kembali pada peraturan asalnya tanpa diberikan definisi langsung sesuai dengan PBI yang mengatur pada bagian kentuan umum PADG QRIS ini, sehingga memerlukan ketelitian  literasi  untuk  memahami  ketentuan  ini,  karena  dalam  waktu  yang bersamaan harus juga membaca ketentuan PBI yang diacu oleh PADG.
Kedua,  jika  ditinjau  secara  yuridis,  maka  kondisi  demikian  mempengaruhi efesiensi  dalam  melaksanakan  peraturan.  Jika  dilihat  menurut  hirarki  peraturan perundang-undangan  di  BI  berdasarkan  PBI  Pembentukan  Peraturan  di  BI  bahwa PADG  merupakan  peraturan  pelaksanaan  PBI  yang  memiliki  implikasi  hukum bersifat mengikat semua orang atau badan, sehingga jika PADG QRIS merupakan
16 Gabriella  Junita  Tobing,  Lastuti  Abubakar,  dan  Tri  Handayani,  “Analisis  Peraturan Penggunaan  QRIS  Sebagai  Kanal  Pembayaran  Pada  Praktik  UMKM  Dalam  Rangka  Mendorong Perkembangan Ekonomi Digital,” Acta Comitas 6, no. 3 (2021): 491-509, https://doi.org/10.24843/AC.2021.v06.i03.
peraturan  yang  melaksanakan  tiga  PBI  sekaligus,  justru  memberikan komprehensivitas dalam implementasi PADG QRIS.
BI  membuat  PADG  implementasi  QRIS  sebagai  tanggapan  terhadap peningkatan  sistem  pembayaran  ritel  domestik  dan  keuangan  digital,  yang  telah diadopsi  oleh  masyarakat,  dengan  menggunakan  teknologi  seperti  kode Quick Response (QR), maka dari itu BI menetapkan kode QR nasional yang sesuai dengan tatanan kebijakan gerbang pembayaran nasional. PADG mengikat setiap orang atau entitas, artinya PADG mengikat seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan QRIS. Ini mencakup semua pihak yang terlibat dalam pemrosesan transaksi QRIS, seperti lembaga perpindahan, m erchant aggregator, pengelola NMR, dan PJSP, yang telah  mengajukan  permohonan  secara  tertulis  sebagai  peserta  yang  menggunakan QRIS dan mendapatkan persetujuan dari BI.
Bank  Indonesia  melalui  PADG  membuat  ketentuan  secara  teknis  yang mengatur  implementasi  berupa  standar  pembayaran  yang  berbasis  kode-QR. Standarisasi QR-Payment ini dilakukan oleh BI sebagai otoritas untuk menunjang inklusi  keuangan  pada  masyarakat.  Keberadaan  QRIS  sebagai  salah  satu  realisasi kemajuan  teknologi  digital  yang  membawa  dematerialisasi  yang  menyebabkan demonetisasi, 17 sehingga  terjadi  perubahan  pola  kehidupan  berupa  kelompok masyarakat  tertentu  yang  sebelumnya  tidak  tertarik  menikmati  fasilitas  transaksi cashless yang biasanya merupakan kebiasaan bagi nasabah yang memiliki akun di salah satu bank dengan transaksi menggunakan kartu debit atau kartu kredit.
Namun  dengan  adanya  digitalisasi  sistem  keuangan  mereka  bisa  dengan mudah  mengakses  hal  tersebut  melalui smartphone  dengan  mengunduh  aplikasi dompet digital sebagai salah satu lembaga keuangan, kemudian memasang aplikasi tersebut  dan  mengisi  data  diri,  selanjutnya  mengisi  saldo  dan  QRIS  siap  untuk digunakan. Fakta yang menarik transaksi dengan menggunakan pemindaian kode QR minimal transaksi dimulai dari Rp1,00 (satu rupiah) sampai dengan batas maksimal
17 Hie, Panduan Transformasi Digital.. .
Rp10.000.000,00  (sepuluh  juta  rupiah)  per  transaksi. 18 Pada  umumnya  terdapat beberapa  PJSP  tidak  menerapkan  biaya  admin  alias  Rp0  (nol  rupiah)  untuk  jenis transaksi seperti transfer antar bank. Hal ini menjadi kelebihan dari transaksi dengan menggunakan QRIS jika dibandingkan dengan penggunaan kertu kredit atau kartu debet yang pada umumnya menentukan pembelanjaan minimum, yaitu Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dalam setiap transaksi menggunakan kedua kartu tersebut. Oleh  karena  itu  dengan  adanya  digitaliasasi  dapat  meningkatkan  kemakmuran masyarakat, karena orang hanya akan membayar sejumlah harga dari barang atau jasa yang dibutuhkan tanpa harus membulatkan pada angka tertentu.

## C. Penggunaan QRIS Sebagai Alat Pembayaran Digital
Implementasi  QRIS  di  Indonesia  bisa  dikatakan  berawal  dari  munculnya Alipay dan WeChat sebagai alat pembayaran kode QR yang dinyatakan illegal karena tidak memiliki dasar hukum  keberlakuannya, 19 akan tetapi penggunaan kedua alat pembayaran ini tidak dapat dihindari di Indonesia. Okeh karena meskipun perbuatan tersebut tidak lazim di Indonesia namun telah menjadi kebiasaan bagi warga negara asing seperti kasus yang berkaitan dengan sistem pembayaran non tunai yang telah menggunakan teknologi berupa financial technology (fintech).
Adapun  pembayaran  yang  dimaksud  adalah  penggunaan  dompet  digital dalam  transaksi  keuangan,  sehingga  pada  saat  turis  asal  China  yang  menjadi wisatawan  di  Bali  pada  tahun  2018  bertransaksi  dengan  menggunakan  salah  satu platform  dompet  digital  dari  negaranya,  yaitu  WeChat  Pay. 20 Namun  kegiatan tersebut belum mendapatkan izin berlaku di Indonesia sehingga penggunaan kedua aplikasi dompet digital tersebut dinyatakan illegal. Wechat Pay dan Alipay bisa saja
18 Bank  Indonesia, Peraturan  Anggota  Dewan  Gubernur  Nomor  24/1/PADG/2022  Tentang Perubahan  Kedua  Atas  Peraturan  Anggota  Dewan  Gubernur  Nomor  21/18/PADG/2019  Tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code Untuk Pembayaran , pasal 8 ayat (1).
19 Farisa Alifah, “Analisis Wechat Pay & Alipay Sebagai Financial Technology (Fintech) Dari China Yang Telah Resmi Beroperasi Di Indonesia,” Dharmasisya 1 (2021), https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1136&context=dharmasisya.
20 Chandra  Gian  Asmara,  “Fenomena  Turis  China:  Belanja  Pakai  WeChat  Dan  Alipay  Di Bali,” CNBC Indonesia, 2018, https://www.cnbcindonesia.com/tech/20180807195521-37- 27465/fenomena-turis-china-belanja-pakai-wechat-dan-alipay-di-bali.
masuk  ke  Indonesia,  tetapi  harus  berpartner  dengan domestic  player.  Selain  itu keberadaan mereka dinyatakan illegal karena belum ada dasar hukum pengaturan di Indonesia tentang transaksi pembayaran lintas batas ( crossborder payment) antara Indonesia  dengan  negara-negara  lain  penyedia  platform  dompet  digital  tersebut, sehingga Bank Indonesia berdasarkan fenomena tersebut membuat suatu pengaturan dimana  Alipay  dan  WeChat  harus  menundukan  diri  pada  ketentuan  BI  yang mengatur  tentang  penggunaan  uang  elektronik  jika  ingin  tetap  digunakan  di Indonesia, yaitu PBI Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik.
Aktifitas transaksi yang sering melibatkan dua pihak untuk saling berhadapan adalah perjanjian jual beli. Berdasarkan KUH Perdata, pasal 1457 menegaskan bahwa ‘ Perjanjian  jual  beli  adalah  suatu  perjanjian  dimana  satu  pihak  mengikatkan  diri untuk menyerahkan benda, sedang pihak lain mengikatkan diri untuk menyerahkan sejumlah  harga  yang  disepakati ’. 21 Pada  ketentuan  tersebut  yang  menjadi  unsur esensialia  yaitu  benda  dan  harga,  sehingga  ketika  pihak  penjual  dengan  sadar melepaskan suatu benda yang merupakan hak miliknya, maka di satu sisi pembeli harus membayar sejumlah uang sesuai dengan kesepakatan para pihak, sehingga jual beli dimasukan kedalam bentuk perjanjian konsensuil. 22
Seiring meningkatnya mobilitas masyarakat yang menuntut efisiensi dalam berbagai  kegiatan  salah  satunya  dalam  bidang  transaksi  jual  beli,  sehingga menginginkan  pekerjaan  yang  cepat,  tepat  dan  minim  risiko,  sehingga  teknologi mobile  payment,  seperti  QR  Code  berkembang  pesat.  Di  sisi  lain  dengan menggunakan kode QR dapat memperbaiki kesalahan, membuat pembayaran lebih efisien dengan menggunakan infrastruktur dan metode pembayaran yang sudah ada, memperluas  akses  keuangan  dan  pembayaran,  dan  memberi  masyarakat  pilihan pembayaran  lainnya. 23 Namun,  semakin  banyak  pihak  Penyelenggara  Jasa  Sistem
21 Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata , pasal 1457. Lihat juga I Ketut Oka Setiawan, Hukum Perdata Mengenai Perikatan (Jakarta: FH-UTAMA, 2014).
22 Mohamad Kharis Umardani, “Jual Beli Berdasarkan Kitab Undang-Undnag Hukum Perdata Dan Hukum Islam (Al-Qur’an-Hadist) Secara Tidak Tunai,” Journal of Islamic Law Studies 4, no. 1 (2021) 23 Alifah, “Analisis Wechat Pay & Alipay Sebagai Financial Technology (Fintech) Dari China Yang Telah Resmi Beroperasi Di Indonesia.”
Pembayaran  (PJSP)  yang  ikut  berpartisipasi  yang  berdampak  pada  penerbitan  QR code yang beragam. Hal ini menimbulkan masalah saat menerapkan penggunaan QR code ini. Keadaan seperti ini dapat menyebabkan sistem pembayaran menjadi tidak efisien  dan  buruk  secara  keseluruhan.  Dengan  demikian,  Bank  Indonesia mengeluarkan  kembali  peraturan  untuk  standarisasi  kode  QR  yang  digunakan  di Indonesia  untuk  setiap  transaksi  pembayaran  yang  difasilitasi  dengan  kode  QR pembayaran.  Peraturan  ini  dianggap  perlu  untuk  menjelaskan  peran  dan  tanggung jawab semua pihak yang terlibat dalam memproses setiap transaksi pembayaran yang menggunakan kode QR pembayaran.
Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia No. 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code Untuk Pembayaran (PADG  Implementasi  QRIS)  mulai  berlaku  pada  Januari  2020  dan  mewajibkan semua transaksi pembayaran berbasis kode QR untuk memenuhi standar QRIS QR code untuk pembayaran, yang selanjutnya disebut QR Code Pembayaran. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 4 Implementasi QRIS, Quick Response Code berlaku untuk semua pembayaran 24 . Adapun cara pemindaian dapat dilakukan dengan dua model penggunaan  QR  code,  yaitu Merchant  Presented  Mode  (MPM)  dan  Customer Presented Mode (CPM). 25 Merchant presented mode/push payment (MPM) adalah model transaksi yang QR code ditampilkan oleh pihak pelaku usaha dan kemudian pembeli sebagai nasabah dari salah satu PJSP melakukan pemindaian pada kode yang tersedia.  Sementara  model Presented  Mode/Pull  Payment  (CPD)  adalah  jenis transaksi  di  mana  penjual  melalui  pembelian  mengarahkan  pembayaran  ke  akun konsumen.
Penerapan dua model transaksi pembayaran dengan mekanisme QRIS dapat disederhanakan  yaitu  jika  transaksi  yang  dilakukan  dengan Merchant  presented mode/push payment (MPM) baik itu dynamic atau static artinya yang menampilkan kode  QR  adalah  pihak  merchant  sedangkan  jika  transaksi  yang  digunakan    model
24 Bank  Indonesia, Peraturan Anggota  Dewan  Gubernur  Nomor  21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code Untuk Pembayaran .
25 Bank  Indonesia,  “QR  Code  Indonesia  Standard,”  dalam  https://www.bi.go.id/id/ edukasi/Documents/Bahan-Sosialisasi-QRIS.pdf.
Customer Presented Mode/pull payment (CPD) maka konsumen yang menampilkan kode QR. Baik  itu dengan model MPM dan model CPM pemerintah dalam hal ini BI  harus  memberikan  literasi  keuangan  kepada  masyarakat  untuk  meningkatkan kualitas  dalam  mengambil  keputusan  dalam  pengelolaan  keuangan  demi kesejahteraan keuangan tercapai.

## D. Kerjasama  Internasional  Penggunaan  QRIS  untuk  Pembayaran  Lintas  Negara
( Cross Border Payment)
Kompetitif, kosmopolitan dan perubahan yang cepat merupakan salah satu ciri era globalisasi. Namun menurut Peristiwo dan Hadi, kerjasama atau kemitraan ( musyarakah) bisa menjadi upaya yang ditempuh untuk mengantisipasi globalisasi dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam pelaksanaan kerjasama transaksi digital menggunakan QRIS. 26 Saat ini konektivitas antar negara terhadap berbagai aktifitas dalam rangkaian kegiatan ekonomi nampak tanpa batas. Salah satu kegiatan tersebut  adalah  transaksi  lintas  negara  ( cross  border  payment).  Hanya  dengan perjanjian internasional, baik bilateral, regional maupun multilateral, transaksi lintas negara dapat terjadi. Perjanjian  dapat mendorong negara untuk bekerjasama dalam berbagai hal dan menyelesaikan masalah. 27
Menurut    Bech ,  et.al.  bahwa  ‘ cross-border  payments  are  those  where  the payer  and  payee  reside  in  different  jurisdictions ’ ( cross  border  payments (pembayaran  lintas  batas)  adalah  kegiatan  transaksi  pembayaran  yang  melibatkan dua pihak, yaitu pembayar dan penerima bayaran berada dalam yuridiksi negara yang berbeda).  Selain  itu  ada  dua  cara  yang  dapat  meningkatkan  potensi  pembayaran lintas  batas,  yaitu:  (1)  dengan  merampingkan  (mempersingkat)  pemrosesan  di sepanjang rantai bank koresponden; (2) dengan mengganti rantai pembayaran dengan
26 Hadi  Peristiwo  dan  Abdul  Hadi,  “Konsep  al-Maslahah  al-Mursalah  dalam  Perspektif Ekonomi Pada Era Revolusi Industri 4.0,” Al Ahkam 15, no. 2 (2019): 59-68.
27 Boer Mauna, Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global , Ed. 2 (Bandung: PT. Alumni 2011), h. 82.
sistem  pembayaran  lintas  batas  dan/atau  sistem  pembayaran  lintas  batas  dan/atau mata uang multicurrency (CBMC). 28
Penerapan QRIS di Indonesia lebih cenderung menggunakan metode kedua, yaitu penerapan sistem pembayaran lintas batas. Namun, Penyedia Jasa Pembayaran (PJP)  dan  Penyelenggara  Infrastruktur  Pembayaran  (PIP)  dilarang  menerima, menggunakan, mengaitkan, dan memproses transaksi pembayaran virtual uang. Nilai yang dapat ditatausahakan hanya dalam bentuk rupiah. 29 Menurut pasal 6 PADG No. 21/18/PADG/2019  tentang  Implementasi  QRIS  untuk  Pembayaran,  bahwa  QRIS harus digunakan untuk semua pembayaran di Indonesia yang difasilitasi dengan QR Code Pembayaran. Ini juga berlaku untuk pembayaran di Indonesia yang difasilitasi dengan QR Code Pembayaran menggunakan sumber dana yang ditatausahakan atau instrumen pembayaran yang diterbitkan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, 30 hanya melalui kerjasama antara Penerbit dan/atau Acquirer, PJSP, yang dapat melakukan transaksi QRIS dengan sumber dana atau instrumen pembayaran di luar wilayah NKRI 31 dengan pihak yang menyediakan dana atau menerbitkan sarana pembayaran. 32
Indonesia  telah  menggunakan  sistem  pembayaran  lintas  batas  dengan menggunakan QR  Code  sebagai  instrumen  standardisasi  transaksi  digital  untuk pemindahan sejumlah dana pada pihak yang saling bertransaksi dengan melibatkan pihak yang berperan dalam penyelenggaraan QRIS. Transaksi tersebut melibatkan unsur  asing  berupa  sumber  dana  atau  instrumen  pembayaran  yang  digunakan diterbitkan  di  luar  wilayah  negara  Indonesia,  sehingga  dalam  pemrosesan  dana membutuhkan pihak yang diberikan kewenangan oleh BI untuk menanganinya dalam PADG Implementasi QRIS amanah tersebut diserahkan pada lembaga switching.
28 Morten L. Bech, Umar Faruqui, dan Takeshi Shirakami, “Payments Without Borders,” 2020, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3561190.
29 Bank  Indonesia, Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  22/23/PBI/2020  Tentang  Sistem Pembayaran, pasal 73.
30 Bank  Indonesia, Peraturan  Anggota  Dewan  Gubernur  Nomor  21/18/PADG/2019  tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code Untuk Pembayaran , pasal 18.
31 Acquirer  adalah  acquirer  sebagaimana  dimaksud  dalam  ketentuan  Bank  Indonesia  yang mengatur mengenai alat pembayaran dengan menggunakan kartu dan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai uang elektronik. Lihat Ibid. , pasal 1 angka 10.
32 Ibid., pasal 19 ayat (1).
Bukan suatu kebetulan pada era revolusi industri 4.0, instrumen pembayaran non tunai bertumbuh pesat dengan berbagai bentuk. Tren penggunaan pembayaran non tunai yang paling banyak dilakukan  saat ini yaitu dengan menggunakan uang elektronik  ( e-money).  Pada  umumnya  uang  elektronik  ini  disimpan  pada  dompet digital yang merupakan produk finansial digital. Bahkan penggunaan dompet digital telah  menjadi life  style  untuk  sebagian  kalangan  karena  mengakomodir  ragam kebutuhan dalam bertransaksi secara daring. 33 Kemudahan dan kepraktisan menjadi branding  yang  menarik  perhatian  berbagai  kalangan  untuk  terus  menggunakannya pada saat ini. Bahkan selain karena alasan kemudahan, faktor keamanan memiliki pengaruh yang signifikan tehadap niat masyarakat untuk menggunakan e-money, 34 sehingga menjadi suatu hal yang sangat mungkin jika penggunaan dompet digital ini tidak hanya dalam lingkup domestik tapi juga bisa diberlakukan di luar Indonesia.

## E. Pemrosesan Transaksi Pembayaran Lintas Negara ( Cross Border Payment)
Menurut  PADG  Implementasi  Pembayaran,  pihak  yang  melakukan pemrosesan transaksi QRIS terbagi menjadi empat pihak, yaitu: Penyelenggara Jasa Sistem  Pembayaran  (PJSP),  Lembaga  Switching,  Merchant  Aggregator,  dan Administrator  National  Merchant  Repository  (NMR).  Pengembangan  pembayaran lintas  negara  juga  dikenal  sebagai  pembayaran  lintas  negara  untuk  mewujudkan interopabilitas sebagai agenda utama pada pertemuan Presidensi G20 di Indonesia. Saat ini, kerjasama internasional dalam hal perdagangan ritel, remitansi, dan usaha kecil dan menengah (UMKM) membutuhkan peningkatan digitalisasi ekonomi dan keuangan. Pembayaran lintas negara harus lebih cepat, murah, transparan, dan mudah diakses. 35
33 Irna Kumala dan Intan Mutia, “Pemanfaatan Aplikasi Dompet Digital Terhadap Transaksi Retail Mahasiswa,” Semnas Ristek 4, no. 1 (2020), https://doi.org/10.30998/semnasristek.v4i1.1118.
34 Wahyu Prastiwi Umaningsih dan Dewi Kusuma Wardani, “Pengaruh Persepsi Kemudahan, Fitur Layanan, Dan Keamanan Terhadap Niat Menggunakan E- Money” JAE: Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi 5, no. 3 (2020): 113-119.
35 Bank  Indonesia,  “Pembayaran  Lintas  Negara  Yang  Cepat,  Murah,  Dan  Inklusif  Untuk Percepatan Pemulihan Ekonomi,” Siaran Pers, 14 Juli 2022, https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang- media/news-release/Pages/sp_2418322.aspx.
Pihak yang masuk dalam klasifikasi PJSP terdiri atas dua kelompok, yaitu Penyedia  Jasa  Pembayaran  (PJP)  dan  Penyelenggara  Infrastruktur  Sistem Pembayaran (PIP). Berdasarkan website resmi Bank Indonesia mengenai informasi perizinan  yang  diberikan  pada  badan  hukum  yang  telah  mendaftar  sebagai  PJSP terhitung sampai dengan tahun 2023 terdapat PJSP Kategori QRIS ada 101 Badan Hukum baik itu Bank atau Lembaga Selain Bank. Dari total keseluruhan terdapat 3 Badan  Hukum  (Perseroan  Terbatas)  yang  telah  mengantongi  izin,  namun  belum beroperasi. Selanjutnya ada PJSP PJP Kategori Izin 1 yang statusnya yaitu 179 PJP Berizin  dan  telah  beroperasi,  8  PJP  yang  izinnya  dicabut,  dan  1  PJP  yang  berizin namun belum beroperasi. PJSP PJP Kategori Izin 2 statusnya yaitu 26 Berizin dan telah beroperasi dan 1 PJP izinnya dicabut. PJSP PJP Kategori Izin 3 terdapat 194 PJP berizin dan telah beroperasi sedangkan ada 77 PJP izinnya yang telah dicabut. Sedangkan untuk PJSP Penyelenggara Infrastruktur Sistem Pembayaran (PIP) mulai tanggal  24  September  2021  terdapat  9  PIP  yang  telah  mengantongi  izin  dan beroperasi. 36 Proses  reklasifikasi  yang  telah  dilakukan  dengan  memetakan  seluruh PJSP berizin yang saat ini terbagi menjadi Sembilan jenis PJSP menjadi 3 Kategori izin yang terbagi 4 aktivitas untuk PJP dan PIP.
BI  bekerjasama  dengan  Bank  Negara  Malaysia  (BNM),  Banko  Sentral Pilipinas  (BSP),  Monetary  Authority  of  Singapore  (MAS),  dan  Bank  of  Thailand (BOT)  untuk  melihat  potensi  konektivitas  pembayaran  berbasis  cepat  di  wilayah tersebut.  Kerjasama  ini  merupakan  bagian  dari  komitmen  Bank  Indonesia  untuk meningkatkan  konektivitas  sistem  pembayaran  lintas  batas. 37 Reklasifikasi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) dilakukan pada tanggal 1 Juli 2021. Reklasifikasi  ini  dimulai  dengan  PBI  No.  22/23/PBI/2020  tentang  Sistem Pembayaran (PBI SP), yang kemudian disesuaikan dengan PBI No. 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran (PBI PJP) dan PBI No. 23/7/PBI/2021 tentang
36 Bank Indonesia, “Informasi Perizinan: Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah,” dalam https://www.bi.go.id/PJSPQRIS/Default.aspx, diakses tanggal 4 Oktober 2023.
37 Bank  Indonesia,  “Indonesia  Dan  Beberapa  Negara  ASEAN  Eksplorai  Kerjasama  Sistem Pembayaran  Lintas  Batas  Berbasis  Fast  Payment,” Siaran Pers , 11 April 2023, https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_259223.aspx.
Penyelenggara  Infrastruktur  Sistem  Pembayaran  (PBI  PIP).  Reklasifikasi  ini berdampak pada kepemilikan izin penyelenggaraan. 38
Pada  pelaksanaan  kerjasama  internasional  pembayaran  lintas  batas  dengan menggunakan  kode  QR  terdapat  banyak  pihak  yang  terlibat  baik  sebagai  pihak penyelenggara  maupun  pihak  yang  melakukan  pemrosesan.  Pihak  yang  berperan terhadap  terselenggaranya  kerjasama  internasional  pembayaran  dengan menggunakan  QRIS  adalah  lembaga switching.  Lembaga  switching  adalah infrastruktur  yang  berfungsi  sebagai  pusat  dan/atau  penghubung  penerusan  data transaksi pembayaran melalui jaringan yang menggunakan alat pembayaran dengan menggunakan kartu, uang elektronik dan/transfer dana. 39 Lembaga switching masuk pada penyelenggara infrastruktur pembayaran.
Kerjasama  yang  terjalin  merupakan  aktualisasi  dari  pasal  19  PADG Implementasi  QRIS,  yaitu ‘ Trasansaksi  QRIS  yang  menggunakan  sumber  dana dan/atau instrumen pembayaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 hanya dapat dilakukan melalui kerjasama antara PJSP berupa Penerbit dan/atau Acquirer dengan pihak  yang  menatausahakan  sumber  dana  dan/atau  menerbitkan  instrumen pembayaran  tersebut. ’ Sedangkan  pada  ayat  selanjutnya  mempersyaratkan  PJSP harus  merupakan  bank  yang  termasuk  dalam  kategori  bank  umum  berdasarkan kegiatan usaha (BUKU).
Pada  tahun  2022,  Bank  Indonesia  dan  Bank  of  Thailand  (BoT)  memulai kerjasama lintas negara untuk pembayaran berbasis QR Code. Kerjasama ini dikenal sebagai  pembayaran  lintas  negara  QR. 40 Sebelum  meresmikan  kerjasama  kedua negara telah melakukan uji coba interkoneksi QRIS dan Thai QR Payment secara
38 Bank Indonesia, “Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran,” dalam https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/perizinan/default.aspx#PJPUR, diakses tanggal 4 Oktober 2023.
39 Lembaga Switching adalah lembaga yang menyelenggarakan switching dalam GPN (NPG). Lihat  Bank  Indonesia, Peraturan  Anggota  Dewan  Gubernur  Nomor  21/18/PADG/2019  tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code Untuk Pembayaran , pasal 1 angka 7.
40 Bank Indonesia, “Indonesia dan Thailand Meresmikan Implementasi Pembayaran Kode QR Lintas Negara,” Siaran Pers, 29 Agustus 2022, https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news- release/Pages/sp_2423222.aspx, diakses tanggal 5 Oktober 2023.
virtual. 41 Pada  pertemuan  tersebut,  terwujud  kerjasama  dan  kolaborasi  antara  BI, Bank Thailand, ASPI, dan lembaga switching dari Indonesia Rintis, Artajasa, Jalin, dan Alto, serta Thailand National ITMX, Bank Appointed Cross Currency Dealers (ACCD) dan Penyedia Jasa Pembayaran berupa Standar Nasional QRIS  (Indonesia) dan Thai QR Payment (Thailand).
Pada tahun 2021,  Bank Indonesia telah memperluas kerjasama QRIS antar negara  dengan  Bank  Negara  Malaysia  (BNM). 42 Interkoneksi  pembayaran antarnegara menggunakan QR Code antara Indonesia dan Malaysia telah dilakukan uji coba sebagai penanda kerjasama kedua negara. Pada tanggal 8 Mei 2023 BI dan BNM meresmikan implementasi interkoneksi pembayaran antara Indonesia dengan Malaysia  menggunakan QR  Code. 43 Konsekuensi  dari  Kerjasama  ini  adalah masyarakat di wilayah Indonesia dan Malaysia dapat melakukan pembayaran ritel dengan menggunakan QR Code QRIS di Indonesia dan QR Code DuitNow Malaysia pada merchant baik secara online dan offline. Pada kerjasama yang terjalin tersebut melibatkan berbagai pihak yang memiliki otoritas dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut dibawah supervisi bersama BI dan BNM. Lembaga switching dari Indonesia adalah  Asosiasi  Pembayaran  Indonesia  (ASPI)  dan  Atarjasa,  Jalin,  dan  Rintis. Sedangkan  Lembaga Switching  dari  Malaysia adalah  Payment Network Malaysia Sdn  Bhd  (Paynet).  Pihak  yang  telah  disepakati  oleh  kedua  negara  untuk melaksanakan Kerjasama PJSP dari Indonesia yaitu Bank Central Asia (BCA), Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Mega, Bank Pembangunan Daerah Bali (BPD Bali), Bank Permata, Bank Sinarmas, Bank Syariah Indonesia, CIMB Niaga, Link  Aja,  Ottocash,  ShopeePay  Indonesia,  dan  Dana.  Sedangkan  peserta  dari Malaysia adalah Public Bank Berhad dan Razer Merchant Services.
41 Bank  Indonesia,  “BI  Luncurkan  Standar  Nasional  Open  API  Pembayaran  Dan  Uji  Coba Interkoneksi QRIS dan Thai QR Payment,” Siaran Pers , 17 Agustus 2021, https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2321121.aspx,  diakses  tanggal 5 Oktober 2023.
42 Bank Indonesia, “BI Perluas Kerja Sama QRIS Antarnegara Dengan Malaysia” Siaran Pers , 27  Januari  2022,  https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_242222.aspx, diakses tanggal 5 Oktober 2023.
43 Bank  Indonesia,  “Indonesia  dan  Malaysia  Meluncurkan  Interkoneksi  Pembayaran Antarnegara Berbasis QR Code,” Siaran Pers , 8 Mei  2023, https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang- media/news-release/Pages/sp_2511623.aspx, diakses tanggal 5 Oktober 2023.
Kerjasama yang telah terjalin antara BI dengan Bank of Thailand (BoT) serta BI dengan Bank Negara Malaysia (BNM) adalah penguatan pembayaran lintas batas sekaligus  menjadi  sebuah  capaian  yang  signifikan  dari  kekuatan  Indonesia  di Association  of  Southeast  Asian  Nations  (ASEAN)  tahun  2023  serta  menjadi milestone  implementasi  Blueprint  Sistem  Pembayaran  Indonesia  (BSPI)  2025. Selain itu ASEAN juga lebih terhubung dan bagi masyarakat dari negara-negara ini akan merasakan manfaat dari pembayaran lintas batas berupa fasilitas lebih aman, mudah  dan  efisien,  sehingga  dengan  adanya  kerjasama  ini  juga  akan  memperkuat hubungan ekonomi yang lebih inklusif dan lebih kuat daripada sebelumnya.
Meskipun kerjasama yang dibangun oleh BI dengan beberapa bank sentral di ASEAN, namun digitalisasi pembayaran membawa dampak yang harus dipersiapkan oleh  para  penggunanya  pada  masa  yang  akan  datang.  Dampak  tersebut  berupa perlindungan  terhadap  konsumen  yang  transaksinya  yang  gagal,  mekanisme pengembalian dana jika dana tersebut sudah keluar dari rekeningnya, namun belum masuk pada rekening yang penjual. Selain itu, pemerintah dari negara-negara yang telah  bersepakat  melaksanakan  transaksi  pembayaran  QRIS  harus  mempersiapkan mekanisme penyelesaian sengketa lebih spesifik karena negara-negara yang terlibat pada perjanjian kerjasama ini adalah negara-negara anggota ASEAN
Jika  muncul  sengketa  para  pihak  dalam  pelaksanaan  perjanjian,  maka berdasarkan  pasal  22  Piagam  ASEAN  bahwa  prinsip  yang  dianut  adalah  dialog, konsultasi  dan  negosiasi.  Namun  lebih  lanjut  lagi  pada  ayat  2  Piagam  ASEAN mewajbkan  negara  anggotanya  untuk  membuat  mekanisme  penyelesaian  sengketa pada  semua  bidang  kerjasama.  Perjanjian  QRIS  merupakan  inisiasi  dari  BI  maka terhadap  perlindungan  konsumen  yang  terlibat  dalam  aktivitas  BI  terdapat  pada pasal 37 PBI bahwa Penyelenggara Jasa Pembayaran diwajibkan untuk menyediakan dan  melaksanakan  mekanisme  penanganan  dan  penyelesaian  pengaduan  yang disampaikan konsumen. 44
44 Vina Rahmadhani dan Yuniarti, “Tanggung Gugat Penyelenggara Jasa Pembayaran Sektor Perbankan Dalam Transaksi Menggunakan QR Code Indonesian Standard (QRIS),” Jurist-Diction 6, no. 4 (2023): 781-802, https://doi.org/10.20473/jd.v6i4.42505.
Pelaksanaan digitalisasi pembayaran dengan menggunakan QRIS merupakan suatu perwujudan hukum bersifat dinamis. Masyarakat yang saat ini telah memasuki era  post  industri  dengan  perkembangan  teknologi  informasi  sebagai  tandanya, 45 sehingga asas ubi societas ibi ius masih selalu menjadi pegangan dasar bahwa hukum harus  mempersiapkan  diri  terhadap  penggunaan  digitalisasi  dalam  keseharian masyarakat  era  revolusi  informasi  khususnya  dalam  proses  pembayaran menggunakan QRIS, maka dengan adanya PADG QRIS merupakan suatu terobosan hukum  dalam  bidang  pemanfaatan  teknologi  sebagai  alat  pembayaran  pada masyarakat,  sehingga  BI  melalui  para  pihak  yang  terlibat  dalam  pemrosesan transaksi  QRIS  dapat  melaksanakan  standardisasi  pembayaran  digital  dalam berbagai  aplikasi  digital.  Selain  itu  penggunaan  sistem  pembayaran  QRIS  akan mengkonversi saldo yang berbentuk Rupiah ke mata uang asing dari 4 negara yang memiliki kerjasama dengan BI sesuai kurs yang berlaku saat transaksi berlangsung.
BI  mengeluarkan  PADG  No.  21/18/PADG/2019  Tentang  Implementasi Standar  Nasional Quick  Response  Code untuk  Pembayaran  merupakan  komitmen terhadap kesepakatan yang dihasilkan pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-43 ASEAN berupa percepatan pembayaran lintas batas di ASEAN oleh negara-negara yang  ada  di  Kawasan  ASEAN  dengan  memanfaatkan  mata  uang  lokal  ( Local Currency  Transaction/LCT)  pada  saat  bertransaksi  dikawasan  dan  membangun konektivitas pembayaran regional ( Regional Payment Connctivity/RPC). Tentunya PADG QRIS telah mengatur tentang kerjasama penggunaan QRIS untuk transaksi pembayaran  dengan  menggunakan  sumber  dana  atau  instrumen  pembayaran  yang diterbitkan di luar wilayah NKRI, karena kerjasama merupakan kunci pemanfaatan uang  lokal  sebagai  alat  pembayaran  dapat  dilaksanakan  di  negara-negara  mitra. Selain  itu,  BI  juga  telah  mempersiapkan  instrumen  penyelesaian  transaksi menggunakan  mata  uang  lokal  dengan  negara  mitra  berdasarkan  PBI  No.
45 Ida  Ayu  Kartika  Maharani,  “Masyarakat  Dalam  Perkembangan  Teknologi  Informasi  Dan Realitas  Perubahan  Sosial  Di  Era  Postmodern,” Widya  Duta:  Jurnal  Ilmiah  Ilmu  Agama  Dan  Ilmu Sosial Budaya 14, no. 2 (2020), https://doi.org/10.25078/wd.v14i2.1224.sF
24/2/PBI/2022 Tentang Transaksi Bank Dengan Bank Indonesia Untuk Mendukung Penyelesaian Transaksi Menggunakan Mata Uang Lokal Negara Mitra.

## F. Kesimpulan
Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) yang tercantum dalam pasal 1 angka  4  PBI  Nomor  18/42/PBI/2016  Tentang  Pembentukan  Peraturan  Di  Bank Indonesia,  mendefinisikan  PADG  sebagai  ketentuan  hukum  yang  ditetapkan  oleh Anggota  Dewan  Gubernur  untuk  mengatur  pelaksanaan  PBI  dan  mengikat  setiap individu atau organisasi menggunakan kode QR di Indonesia. PADG Implementasi QRIS adalah peraturan pelaksana untuk tiga PBI sekaligus, yaitu PBI Penyelenggara Pemrosesan  Transaksi  Pembayaran,  PBI  Gerbang  Pembayaran  Nasional  (National Payment Gateaway), dan PBI Uang Elektronik. Namun, PBI dengan nama yang sama tidak  memiliki  peraturan  pelaksana  yang  sama. Menurut  pasal  6  PADG  No. 21/18/PADG/2019  tentang  Implementasi  QRIS  Untuk  Pembayaran,  QRIS  harus digunakan untuk semua pembayaran di Indonesia yang difasilitasi dengan QR Code Pembayaran. Ini juga berlaku untuk pembayaran di Indonesia yang difasilitasi dengan QR  Code  Pembayaran  menggunakan  sumber  dana  yang  ditatausahakan  atau instrumen pembayaran yang diterbitkan di luar wilayah NKRI.
Kerjasama  internasional  penggunaan  QRIS  telah  dilakukan  dalam  lingkup regional ASEAN, yaitu antara  Bank Indonesia (BI) dengan Bank Negara Malaysia (BNM)  pada  tahun  2023  serta  Bank  Indonesia  dan Bank  of  Thailand  (BoT)  pada tahun 2022. Berdasarkan kerjasama yang telah dilakukan, maka Rupiah bisa dipakai untuk bertransaksi, baik di Malaysia dan Thailand dengan menggunakan QRIS dari PJSP yang telah ditentukan secara definitif oleh BI. Transaksi digital menggunakan QRIS  ini  dapat  mewujudkan  inklusi  keuangan  dalam  meningkatkan  efisiensi ekonomi dan berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional yang berkelanjutan.  Selain itu berdasarkan pelaksanaan kesepakatan yang dilakukan oleh negara-negara tersebut dalam penggunaan QRIS terhadap transaksi pembayaran lintas  batas  maka  telah  mewujudkan  pemanfaatan  mata  uang  lokal  dalam melaksanakan transaksi di kawasan.

## Daftar Pustaka
Alifah,  Farisa.  “Analisis  Wechat  Pay  &  Alipay  Sebagai  Financial  Technology (Fintech)  Dari  China  Yang  Telah  Resmi  Beroperasi  Di  Indonesia.” Dharmasisya 1  (2021),  https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi? article=1136&context=dharmasisya.
Asmara, Chandra Gian. “Fenomena Turis China: Belanja Pakai WeChat Dan Alipay Di  Bali,”  CNBC  Indonesia,  2018,  https://www.cnbcindonesia.com/tech/ 2018080719s5521-37-27465/fenomena-turis-china-belanja-pakai-wechat- dan-alipay-di-bali.
Bank Indonesia. "Sinergi, Transformasi, dan Inovasi Menuju Indonesia Maju", Pidato Gubernur Bank Indonesia pada Pertemuan Tahunan Bank Indonesia di Jakarta, tanggal  28  November  2019,    https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang- media/pidato-dewan-gubernur/Pages/Sambutan-GBI-PTBI-281119.aspx
_____. “Bank Indonesia Terbitkan Ketentuan Pelaksanaan QRIS,” Bank Indonesia, 2019, https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/ Bank-Indonesia-Terbitkan-Ketentuan-Pelaksanaan-QRIS.aspx
_____.  “BI  Luncurkan  Standar  Nasional  Open  API  Pembayaran  Dan  Uji  Coba Interkoneksi  QRIS  dan  Thai  QR  Payment,” Siaran  Pers ,  17  Agustus  2021, https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/ sp_2321121.aspx
_____. “BI Perluas Kerja Sama QRIS Antarnegara Dengan Malaysia” Siaran Pers ,
27 Januari 2022, https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news- release/Pages/sp_242222.aspx
_____.  “Indonesia  Dan  Beberapa  Negara  ASEAN  Eksplorai  Kerjasama  Sistem Pembayaran Lintas Batas Berbasis Fast Payment,” Siaran Pers , 11 April 2023, https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/ sp_259223.aspx.
_____.  “Indonesia  Dan  Beberapa  Negara  Asean  Eksplorasi  Kerja  Sama  Sistem Pembayaran Lintas Batas Berbasis Fast Payment,” Siaran Pers, Departemen
Komunikasi,  11  April  2023,  https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/ news-release/Pages/sp_259223.aspx _____. “Indonesia dan Malaysia Meluncurkan Interkoneksi Pembayaran Antarnegara Berbasis QR Code,” Siaran Pers , 8 Mei 2023, https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_ 2511623.aspx _____.  “Indonesia  dan  Thailand  Meresmikan  Implementasi  Pembayaran  Kode  QR Lintas Negara,” Siaran Pers, 29 Agustus 2022, https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_ 2423222.aspx
_____.  “Informasi  Perizinan:  Sistem  Pembayaran  dan  Pengelolaan  Uang  Rupiah,” dalam https://www.bi.go.id/PJSPQRIS/Default.aspx
_____.  “Pembayaran  Lintas  Negara  Yang  Cepat,  Murah,  Dan  Inklusif  Untuk Percepatan Pemulihan Ekonomi.” Siaran Pers, 14 Juli 2022,
https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_ 2418322.aspx.
_____.  “Penyelenggara  Jasa  Sistem  Pembayaran,”  dalam  https://www.bi.go.id/id/ fungsi-utama/sistem-pembayaran/perizinan/default.aspx#PJPUR
_____. “QR  Code  Indonesia  Standard,”  dalam  https://www.bi.go.id/id/ edukasi/Documents/Bahan-Sosialisasi-QRIS.pdf.
_____.  “QRIS,  Satu  Code  Untuk  Semua  Pembayaran,” Siaran  Pers, Departemen Komunikasi,  17  Agustus  2019,  https://www.bi.go.id/id/publikasi/    ruang- media/news-release/Pages/ SP_216219.aspx
_____. Peraturan  Anggota  Dewan  Gubernur  Nomor  21/18/PADG/2019  tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code Untuk Pembayaran . _____. Peraturan  Anggota  Dewan  Gubernur  Nomor  24/1/PADG/2022  Tentang Perubahan  Kedua  Atas  Peraturan  Anggota  Dewan  Gubernur  Nomor 21/18/PADG/2019 Tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code Untuk Pembayaran .
_____. Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  22/23/PBI/2020  Tentang  Sistem Pembayaran.
Bech,  Morten  L.,  Umar  Faruqui,  dan  Takeshi  Shirakami.  “Payments  Without Borders.” 2020, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=
3561190.
Danuri, Muhammad. “Perkembangan Dan Transformasi Teknologi Digital.” Jurnal Ilmiah Infokam 15, no. 2 (2019): 116-123.
Hadi, Abdul,  dan Hadi Peristiwo. "Konsep al Maslahah al Mursalah dalam Perspektif Ekonomi Pada Era Revolusi Industri 4.0." Al Ahkam 15, no. 2 (2019): 59-68. Hie,  Bayu  Prawira. Panduan  Transformasi  Digital  Bank  Indonesia  Konsep  Dan Praktek  Dalam  Memimpin  Transformasi  Total ,  ed.  Ricky  Satria.  Cet.  1; Malang: Media Nusa Creative, 2021.
ISO.  “ISO  Scope  of  ISO/IEC  18004  Information  Technology-Automatic Identification and Data Capture Techniques-QR Code Bar Code Symbology Specification,” Edition 4, 2024, https://www.iso.org/standard/83389.html.
Jumadi. Dasar Dan Teknik Pembentukan Perundang-Undangan . Cet. 1: Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2017.
Kumala,  Irna,  dan  Intan  Mutia.  “Pemanfaatan  Aplikasi  Dompet  Digital  Terhadap Transaksi  Retail  Mahasiswa.” Semnas  Ristek 4,  no.  1  (2020), https://doi.org/10.30998/semnasristek.v4i1.1118.
Liswanty,  Ina,  et.al.  “Perkembangan  Pembayaran  Digital:  Meningkatkan  Strategi Intensi  Penggunaan  QRIS  Pada  Generasi  Millenial  di  Kota  Medan.” Accumulated Journal: Accounting and Management Research Edition 5, no. 1 (2023): 97-109, https://doi.org/10.22303/ accumulated.5.1.2023.
Maharani, Ida Ayu Kartika. “Masyarakat Dalam Perkembangan Teknologi Informasi Dan  Realitas  Perubahan  Sosial  Di  Era  Postmodern.” Widya  Duta:  Jurnal Ilmiah  Ilmu  Agama  Dan  Ilmu  Sosial  Budaya 14,  no.  2  (2020), https://doi.org/10.25078/wd.v14i2.1224.
Mauna,  Boer. Hukum  Internasional:  Pengertian,  Peranan  dan  Fungsi  dalam  Era Dinamika Global , Ed. 2. Bandung: PT. Alumni 2011.
Mertokusumo, Sudikno. Mengenal Hukum (Sebuah Pengantar) . Yogyakarta: Liberti Yogyakarta, 2007.
Mochtar,  Zainal  Arifin,  dan  Eddy  O.S.  Hiariej. Dasar-Dasar  Ilmu  Hukum .  Cet.  I; Indonesia: Red & White Publishing, 2021.
Mustar, A. Rachman. “Kajian Standar Satuan Ukuran,” Jurnal Standardisasi 12, no. 3 (2010): 156-161, https://doi.org/10.31153/js.v12i3.153.
Peristiwo, Hadi, dan Abdul Hadi. “Konsep al-Maslahah al-Mursalah dalam Perspektif Ekonomi Pada Era Revolusi Industri 4.0.” Al Ahkam 15, no. 2 (2019): 59-68.
Purwanto,  Harry.  “Keberadaan  Asas  Pacta  Sunt  Servanda  Dalam  Perjanjian
Internasional.” Mimbar Hukum 21, no. 1 (2009): 155-170, https://doi.org/10.22146/jmh.16252.
Rahmadhani, Vina,  dan Yuniarti. “Tanggung Gugat Penyelenggara Jasa Pembayaran Sektor  Perbankan  Dalam  Transaksi  Menggunakan  QR  Code  Indonesian Standard (QRIS).” Jurist-Diction 6, no. 4 (2023): 781-802, https://doi.org/10.20473/jd.v6i4.42505.
Republik Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Setiawan, I Ketut Oka. Hukum Perdata Mengenai Perikatan . Jakarta: FH-UTAMA, 2014.
Tobing, Gabriella Junita, Lastuti Abubakar, dan Tri Handayani. “Analisis Peraturasn Penggunaan QRIS Sebagai Kanal Pembayaran Pada Praktik UMKM Dalam Rangka Mendorong Perkembangan Ekonomi Digital.” Acta Comitas 6, no. 3 (2021): 491-509, https://doi.org/10.24843/AC.2021.v06.i03.
Umaningsih,  Wahyu  Prastiwi,  dan  Dewi  Kusuma  Wardani.  “Pengaruh  Persepsi Kemudahan, Fitur Layanan, Dan Keamanan Terhadap Niat Menggunakan E- Money.” JAE: Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi 5, no. 3 (2020): 113-119.
Umardani, Mohamad Kharis. “Jual Beli Berdasarkan Kitab Undang-Undnag Hukum Perdata Dan Hukum Islam (Al-Qur’an-Hadist) Secara Tidak Tunai.” Journal of Islamic Law Studies 4, no. 1 (2021).