COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting Volume 7 Nomor 4, Tahun 2024 e-ISSN : 2597-5234

## ANALISIS AKUNTABILITAS LAPORAN KEUANGAN ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) PROVINSI SUMATERA UTARA
Luthfi Alamsyah 1 , Isra Hayati 2
Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
luthfi.alamsyahh18@gmail.com, israhayati@umsu.ac.id

## ABSTRACT
This research aims to analyze the Accountability of Zakat, Infaq and Sadaqah Financial Reports at the National Zakat Amil Agency (BAZNAS) of North Sumatra Province. In this research,  the  researcher  chose  the  type  of  research  using  a  qualitative  approach  with descriptive methods. The results of this research show that the financial reporting system at  the  North  Sumatra  Province  National  Zakat  Amil  Agency  (BAZNAS)  uses  SIMBA (Zakat  Management  Information  System).  The  zakat,  infaq  and  shadaqah  financial reports by the North Sumatra Province National Zakat Amil Agency (BAZNAS) follow PSAK  109  or  most  recently  PSAK  409  as  the  accounting  standard.  They  provide information and make disclosures to the public, and are morally responsible to Allah SWT and  practically  to  society.  This  is  a  form  of  maintaining  trust,  with  regular  reports submitted on a monthly, quarterly, semi-annual and annual schedule..
Keywords: Financial Statements, Accountability, ZISWAF

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Akuntabilitas Laporan Keuangan Zakat, Infaq dan Shadaqah Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Utara. Dalam penelitian ini, peneliti memilih jenis penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif  dengan  metode  deskriptif.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  sistem laporan keuangan pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Utara menggunakan SIMBA (Sistem Informasi Manajemen Zakat). Laporan keuangan zakat, infaq,  dan  shadaqah  oleh  Badan Amil  Zakat  Nasional  (BAZNAS)  Provinsi  Sumatera Utara  mengikuti  PSAK  109  atau  yang  terbaru  PSAK  409  sebagai  standar  akuntansi. Mereka  memberikan  informasi  dan  melakukan  pengungkapan  kepada  publik,  serta bertanggungjawab secara moral kepada Allah SWT dan praktis kepada masyarakat. Ini sebagai bentuk menjaga kepercayaan amanah, dengan laporan yang rutin disampaikan pada jadwal bulanan, triwulanan, semesteran, dan tahunan.
Kata Kunci : Laporan Keuangan, Akuntabilitas, ZISWAF

## PENDAHULUAN
Indonesia  ialah  negeri  yang mempunyai  kebanyakan  penduduk  Islam terbanyak  di  dunia.  Perihal  tersebut mewajibkan  warga  buat  melaksanakan syariat  Islam,  paling  utama  menunaikan zakat,  infaq  serta  shadaqah. Tidak  Cuma suatu  kewajiban,  zakat,  infaq  serta shadaqah  tentu  mempunyai  kedudukan yang berarti dalam menolong melaksanakan  pemerataan  pemasukan serta  kemakmuran  perekonomian  warga. Zakat  ialah  beberapa  harta  tertentu  yang diperintahkan Allah SWT untuk dibagikan setelah  memenuhi  kebutuhan  yang diperlukan. (Susilowati & Khofifa, 2020).
Infaq merupakan aksi membagikan sumbangan ataupun belanja keuangan  buat  kebaikan,  baik  itu  dalam wujud  amal  jariyah  (amal  yang  terus memberikan  khasiat)  ataupun  bantuan langsung kepada mereka yang memerlukan.  Infaq  pula  ialah  salah  satu metode  buat  mendekatkan  diri  kepada Allah SWT serta menambah pahala kita di sisi-Nya. Walaupun infaq tidak diharuskan seperti  zakat,  namun  mempraktekkan infaq  disarankan  dalam  Islam  selaku wujud  kebaikan  serta  solidaritas  sosial.
Shadaqah merupakan aksi membagikan  sumbangan  secara  sukarela buat kebaikan tanpa terdapatnya
kewajiban. Shadaqah bisa diberikan dalam bermacam  wujud,  baik  berbentuk  harta, waktu, tenaga ataupun keahlian yang lain. Shadaqah  mempunyai  peran  yang  besar dalam  Islam  sebab  selaku  amal  yang sangat  mulia  serta  bisa  menolong seseorang  agar  terus  dekat  kepada Allah
SWT dan mensterilkan watak keserakahan.. Zakat, Infaq serta Shadaqah yang
diterima para amil, yang kemudian diatur mereka  sebelum  dibagikan  kepada
penerima  yang  berhak  (mustahik),  yang dikategorikan dalam delapa asnaf, yakni fakir,  miskin,  amill,  muaallaf’,  ri’qab, gharimin,  fisabilillah,  serta  ibnu  sabill dalam  surat At-Taubah  :  60.  (Andani  & Syafina, 2022).
Ukuran  zakat  ada  dua,  yaitu ukuran hablumminallah yang vertikal dan ukuran hablumminannas yang horizontal. Jika zakat dikelola dengan baik, niscaya akan  menguatkan  keimanan  seseorang, mensterilkan dan mensucikan jiwa, serta memperluas  dan  memberkahi  harta benda.  Zakat  tidak  diragukan  lagi  dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan  moral  dan  etos  kerja mereka,  serta  menyamakan  kedudukan ekonomi  jika  dikelola  dengan  baik  dan penuh integritas. (Nurhasanah, 2018).
Seperti  praktik  Islam  lainnya seperti  shalat,  puasa,  dan  haji,  zakat diwajibkan  bagi  seluruh  umat  Islam. Zakat  harus  diterapkan  sesuai  dengan pendapatan atau keuntungan yang haram. Pemerintah  tidak  dapat  mengungkapkan hasilnya karena zakat ini tidak mengikuti pedoman  yang  sama.  (Amsari,  2019). Pengelolaan  dana  zakat  bertujuan  untuk mengentaskan  kemiskinan,  membangun dana zakat yang proaktif, menambahkan kemanfaatan zakat mewujudkan perekonomian  yang  mensejahterakan umat,  dan  meningkatkan  efisiensi  dan efektivitas  pelayanan  zakat.  (Bara  & Pradesyah, 2020).
Pencapaian keadilan sosial dalam perekonomian  merupakan  tujuan  utama pengelolaan dana zakat. Zakat merupakan  tata  cara  vital  yang  berasal dari  bagian  hati  yang  bersangkutan dimana  Allah  SWT  menganugerahkan harta kepada penerima harta yang disebut
dalam Al-Qur’an. Zakat dapat mengurangi  keserakahan  dan  kejahatan dalam  pikiran  individu  yang  dititipi hartanya,  sehingga  dapat  memperkuat dan  meningkatkan  akhlak.  Sebaliknya, tujuan  sosial  zakat  adalah  untuk mengangkat derajat individu dan menunjukkan  kasih  sayang  kepada mereka  yang  dianggap  mustahik,  atau penerima manfaat. Zakat adalah kontribusi  wajib  yang  dilakukan  umat
Islam  untuk  mendukung  negara  dan mengurangi  jumlah  harta  yang  beredar. Zakat adalah upaya semua Muslim untuk membersihkan  dan  memurnikan  harta benda,  yang  sebagian  besar  diberikan kepada  mereka  kelas  sosial-ekonomi lebih rendah. (Hayati & Pratiwi, 2023) .
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 mengatur tentang penyelenggaraan zakat. Target utamanya adalah
meningkatkan  efektivitas  serta  efisiensi pengelolaan  zakat  dengan  memastikan zakat  yang  dikelola  secara  institusi menyesuaikan syari’at Islam, terpercaya, bermanfaat  dan  adil  serta  mempunyai aturan yang jelas, berintegritas dan dapat diaudit.  Badan  Amil  Zakat  Nasional (BAZNAS)  dan  Lembaga  Amil  Zakat (LAZ) berwenang mengelola zakat sesuai undang-undang.
Badan  Amil  Zakat  Nasional (BAZNAS) dibentuk berdasarkan persetujuan pemerintah melalui Keputusan  Presiden  Republik  Indonesia
Nomor  8  Tahun  2001.  BAZNAS bertanggung jawab untuk mengumpulkan serta  mendistribusikan  zakat,  infaq  serta shadaqah  dalam  skala  nasional.  Di Provinsi  Sumatera  Utara,  BAZNAS beroperasi  sebagai  salah  satu  organisasi amil zakat yang berada di bawah naungan pemerintah.
Dengan penerapan sistem informasi  akuntansi  untuk  laporan keuangan,  BAZNAS  Provinsi  Sumatera
Utara  memastikan  bahwa  selama  proses pengelolaan aset warisan, tidak ada yang mengalami kerugian. Untuk memastikan pengelolaan zakat yang lancar di lembaga petugas  zakat,  salah  satu  hal  terpenting adalah menjaga keterbukaan dan akuntabilitas  dalam  penanganan  uang zakat.  Bila  penjelasan  serta  keyakinan oleh  masyarakat  masih  kurang  serta belum percaya terhadap lembaga petugas zakat, perihal ini yang hendak menyebabkan  masyarakat  itu  senantiasa menyalurkan  dana  zakat  secara  individu tanpa  lewat  lembaga  amil  zakat  yang mana  kenyataannya  zakat    ialah kewajiban  mereka  sebagai  seorang muslim (Maulana & Ridwan, 2020).
Untuk mengumpulkan dan mendistribusikan  zakat,  infaq,  serta shadaqah,  Badan  Amil  Zakat  Nasional (BAZNAS)  Provinsi  Sumatera  Utara menggunakan Sistem Informasi Pengelolaan  Zakat  (SIMBA)  yang didasarkan  pada  PSAK  109.  SIMBA memungkinkan  dana  yang  terhimpun ditampilkan di website sumut.baznas.go.id dan mencatat informasi  mengenai  pengelolaan  dana tersebut.  Melalui  website  ini,  muzakki dapat mengakses informasi terkait kinerja BAZNAS  Provinsi  Sumatera  Utara. Dengan demikian, web tersebut berperan sebagai  representasi  digital  Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara. Bunyi  notifikasi  tanda  datangnya  zakat akan terdengar setelah bagian pengumpulan memasukkan data ke dalam SIMBA,  dengan  masing-masing  bidang memberikan  informasi  tersendiri  untuk pelayanan keuangan dan pendistribusiannya.
Laporan  keuangan  disampaikan secara  berjenjang,  seperti  bulanan, triwulanan,  semesteran,  atau  tahunan. BAZNAS SUMUT memberikan laporan keuangan  kepada  BAZNAS  Pusat, selanjutnya dilaporkan kepada Gubernur.
Prosedur serupa berlaku kepada BAZNAS  Kabupaten/Kota,  memberikan laporan  keuangan  kepada  BAZNAS SUMUT  kemudian  mengirimkannya kepada Bupati/Walikota. (widiya marpaung Nurhalimah et al ., 2023).
Pasal  2  Undang-Undang  Nomor 23  Tahun  2011,  mencantumkan  prinsip mendasari  pengelolaan  zakat  yakni akuntabilitas.    Akuntabilitas  dapat menjamin bahwa tindakan suatu lembaga dapat  dipertanggungjawabkan  kepada muzakki.  Nama  lain  dari  akuntabilitas adalah tanggung jawab atas pelaksanaan penyajian, pelaporan, dan audit operasional suatu lembaga. Akuntabilitas diperlukan  karena  uang  zakat  yang dikelola Badan Amil Nasional merupakan  dana  masyarakat  yang selanjutnya disalurkan untuk kepentingan masyarakat. Keyakinan Muzkki terhadap kemampuan  suatu  lembaga  dalam memproses  pembayaran  zakat  niscaya akan semakin meningkat dengan semakin tingginya  akuntabilitas  pada  lembaga tersebut.
Akuntabilitas  harus  diutamakan karena mempengaruhi kepercayaan muzakki terhadap lembaga. Hal ini dapat dilihat  dari  bagaimana  seorang  muzakki terus konsisten membayar zakatnya lewat lembaga amil, seperti BAZNAS SUMUT. Kepercayaan  muncul  sebab  keyakinan terhadap  penerimaan  dan  penyaluran zakat  yang  dilakukan  oleh  lembaga tersebut. Akuntabilitas laporan keuangan zakat semakin meningkat apabila disusun dengan  PSAK  109,  yang  mengatur pengukuran,  pengakuan,  pengungkapan,
dan penyajian transaksi zakat, infaq serta shadaqah di lembaga tersebut.
Kepercayaan dan keyakinan warga  terhadap  BAZNAS  SUMUT  buat menunaikan zakat infaq serta shadaqahnya  kepada  organisasi  serta lembaga amil zakat, tanpa wajib bertabiat individual  lagi,  tentu  hendak  terus menjadi membaik dengan terselenggaranya akuntabilitas yang baik serta  mencukupi.  Karena  besarnya potensi  zakat,  infaq  serta  shadaqah Sumut, maka Badan Amil Zakat Nasional Provinsi  Sumut  yang  kedudukannya sangat  diperlukan,  dituntut  untuk memperhatikan  akuntabilitas  laporan keuangan  zakat,  infaq  serta  shadaqah yang dimilikinya. Tentu saja, masyarakat harus  diyakinkan  bahwa  protokol  yang diterapkan  sesuai  untuk  pelaporan keuangan serta penerimaan dan distribusi zakat, infaq serta shadaqah.
Badan  Amil  Zakat  Nasional Provinsi Sumatera Utara mengumpulkan sejumlah besar dana dari zakat infaq serta shadaqah  setiap  tahun.  Hal  ini  menjadi alasan  utama  peneliti  memilih  untuk melakukan  penelitian  di  lembaga tersebut.  Penelitian  bertujuan  untuk menganalisis akuntabilitas laporan keuangan zakat, infaq, dan shadaqah pada Badan  Amil  Zakat  Nasional  Provinsi Sumatera  Utara,  guna  memahami bagaimana  lembaga  tersebut  beroperasi dalam memperkuat pemberdayaan mustahiq serta membangun kepercayaan masyarakat  Provinsi  Sumatera  Utara dalam  pengumpulan  serta  pengelolaan dana zakat, sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan..
Berdasarkan  paparan  tersebut, artikel  ini  bertujuan  untuk  menganalisis akuntabilitas  laporan  keuangan  zakat, infaq,  dan  shadaqah  pada  Badan  Amil
Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara, untuk menentukan apakah penerapannya sudah  baik  dan  berkualitas.  Jika akuntabilitas  laporan  keuangan  tersebut baik  dan  berkualitas,  maka  hal  ini  akan meningkatkan  tingkat  keyakinan  dan kepercayaan masyarakat dalam menyalurkan zakat, infaq serta shadaqah mereka kepada BAZNAS SUMUT..

## METODE PENELITIAN
Dalam penelitian, peneliti memilih  pendekatan  kualitatif  dengan menggunakan metode deskriptif, mengumpulkan informasi tentang kebutuhan  peneliti  selama  proses penelitian. Kemudian, alih-alih informasi data  berupa  poin-poin,  peneliti  akan menerima hasil penelitian dalam penelitian  ini  yang  informasi  datanya ditampilkan  secara  detail.  Hal  ini  jelas disebabkan oleh fakta bahwa pendekatan kualitatif  ialah  jenis  penelitian  yang memerlukan data deskriptif dari narasumber  dalam  bentuk  tulisan  atau lisan. (Moleong, 2020). Penelitian  kualitatif  melibatkan identifikasi, dokumentasi, dan pemahaman  makna,  keyakinan,  dan karakteristik  umum  individu  atau kelompok  sehubungan  dengan  peristiwa kehidupan. Untuk menjelaskan akuntabilitas  laporan  keuangan  zakat infaq  serta  shadaqah  pada  Badan  Amil
Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara, penelitian  mendeskripsikan  informasi data  laporan  keuangan  lembaga  tersebut dan  memberikan  penjelasan  kualitatif dengan menggunakan kalimat.
Responden ataupun dapat disebut subyek  penelitian,  merupakan  pihak- pihak  sebagai  sampel  dalam  suatu penelitian. Responden mempunyai karakteristik  subyek  yang  diperlukan. Subyek  penelitian/responden  berfungsi untuk  memberikan  informasi  data  atau
tanggapan  terkait  data  yang  dibutuhkan oleh  peneliti.  Pada  penelitian  ini, responden terdiri dari Sekretaris dan staff BAZNAS SUMUT bagian keuangan.
Teknik  pengumpulan  data  ialah langkah  riset  sangat  strategis,  dimana tujuan utamanya adalah untuk memperoleh dan mendapatkan informasi. Berikut ialah prosedur pengumpulan data untuk penelitian ini.:
1. Penelitian Lapangan Pengumpulan  data  dari  suatu objek  penelitian  lapangan  atau lokasi suatu objek yang berkedudukan berupa: a. Pertemuan  dimana  dua  orang berkumpul  untuk  berbagi  ide dan informasi dengan menggunakan  gaya  tanya jawab sehingga mereka dapat merespon  subjek  tertentu disebut  wawancara.  Teknik wawancara  ialah  langkah dalam  proses  pengumpulan data serta peneliti memberikan pertanyaan secara langsung kepada responden  serta  mencatat jawabannya jika relevan dengan penelitian yang dilakukan. b. Dokumentasi  adalah  proses pengumpulan informasi dengan  memeriksa  catatan yang  dihasilkan  oleh  subjek atau  orang  lain.  Teknik dokumentasi  sendiri  dapat dilihat sebagai metode pengumpulan  data  melalui bahan-bahan  tertulis  yang dikeluarkan  oleh  lembaga subjek  penelitian.  Materi tersebut dapat berupa laporan kerja  atau  peraturan  proses yang dipublikasikan langsung
oleh organisasi subjek penelitian.. 2. Penelitian Kepustakawan Mengumpulkan  informasi  lebih lanjut  melalui  sejumlah  referensi terkait  tanpa  memiliki  kaitan langsung  dengan  Badan  Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara  menjadi  subjek  penelitian. Dalam  membantu  peningkatan hasil belajar, peneliti mendapatkan  sumber  informasi dari  pihak  luar,  seperti  buku, jurnal, dan tinjauan pustaka. Untuk menganalisis data, penelitian  ini  mengumpulkan  dan menganalisis  informasi  dari  lokasi penelitian  secara  deskriptif.  (Hakim, 2018).  Dengan  menggunakan  metode Kualitatif,  akan  menggambarkan  dari keseluruhan  data  yang  telah  terhimpun, sehingga  dapat  mencapai  gambaran secara umum dan menyeluruh (Kriyantono & Sos, 2014) .

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Hasil Penelitian
Pemerintah  Provinsi  Sumatera Utara  mendirikan  Badan  Amil  Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara untuk mengawasi  penyelenggaraan  zakat  serta dana  sosial  lainnya  di  wilayah  tersebut. Pembentukan  ini  didasarkan  pada kebijakan  Gubernur  Sumatera  Utara, Keputusan  Menteri  Agama  Republik Indonesia  Nomor  118  Tahun  2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional  Provinsi,  serta  PP  Nomor  14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2011 mengenai Pengelolaan Zakat.
Sebagian  besar  warga  Sumatera
Utara  adalah  umat  muslim.  Berdasarkan
data  Direktorat  Jenderal  Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian  Dalam  Negeri,  pada Desember 2021, tercatat 10,12 juta orang atau  66,43%  dari  jumlah  15,24  juta penduduk  di  provinsi  tersebut  beragama Islam.  (Viva  Budy  Kusnandar,  2022). Dengan  jumlah  yang  besar  ini,  peran BAZNAS SUMUT sangat penting dalam pengumpulan  zakat.  Sebabnya,  sistem pengelolaan  dan  pelaporan  kinerja lembaga  ini  harus  sesuai  aturan  yang berlaku.
Akuntabilitas  di  Badan  Amil Zakat  Nasional  bukan  hanya  pada pemerintah serta masyarakat, tetapi juga kepada  Allah  SWT.  Sesuai    Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2011 serta PP Nomor  14  Tahun  2014,  lembaga bertanggung  jawab  menyusun  laporan keuangan dalam format standar akuntansi zakat,  yaitu  PSAK  109  atau  PSAK  409 yang  lebih  baru.  Mereka  juga  harus menyampaikan  laporan  setiap  enam bulan dan akhir tahun, serta memastikan laporan  keuangan  diaudit  oleh  Kantor
Akuntan  Publik  (KAP).  Akuntabilitas serta keterbukaan dalam laporan keuangan  diperlukan  untuk  memastikan bahwa  dana  zakat  infaq  serta  shadaqah digunakan dengan baik untuk mengurangi  tindakan  penyimpangan (Asmarani & Kusumaningtias, 2019) .

## 2.  Pembahasan
1. Akuntabilitas  Laporan  Keuangan Zakat,  Infaq  dan  Shadaqah  Pada Badan  Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara Badan  Amil  Zakat  Nasional (BAZNAS) menggunakan SIMBA (Sistem  Informasi  Pengelolaan  Zakat), software pengelolaan zakat berupa sistem informasi,  untuk  menyelenggarakan
zakat, infaq serta shadaqah. Setiap tugas lembaga  atau  organisasi  layanan  yang menggunakan  sistem  informasi  wajib menyampaikan  laporan  dan  kinerja menggunakan sistem manajemen informasi  ini. Aplikasi  SIMBA  ini  juga merupakan hasil dari bagian TI BAZNAS
Pusat  yang  mana  aplikasi  SIMBA  ini kemudian akan dibagikan kepada Badan Amil  Zakat  Nasional  tingkat  provinsi serta  Kabupaten/Kota.
Aplikasi  SIMBA  Badan  Amil Zakat Nasional Provinsi atau Kabupaten/Kota  langsung  terhubung dengan  bagian  IT  Badan  Amil  Zakat
Nasional Pusat sehingga dapat memantau dan  menilai  kinerja  BAZNAS  provinsi secara  langsung.  atau  Kota/Kabupaten. Penyajian  data  yang  akurat  serta  tepat waktu sangat diperlukan oleh pemerintah, masyarakat,  serta  otoritas  amil  dan muzakki. Untuk mencegah hal ini terjadi, diperlukan  sistem  informasi  yang  dapat membantu  mengolah  data  tentang penggunaan  uang  zakat.  Karena  sistem informasi akuntansi merupakan komponen  penting  dalam  pengelolaan data,  sistem  informasi  memfasilitasi pengelolaan informasi. (Rachim, 2017). Muzakki tentunya akan menyalurkan zakat, infaq serta
shadaqahnya  kepada  badan  amil  zakat, ketika  mereka  percaya  dan  yakin terhadap  lembaga  tersebut,  tanpa  harus menyerahkan  zakatnya  secara  pribadi. Tentunya  pengaruh  akuntabilitas  serta keterbukaan  sangatlah  tinggi  terhadap zakat,  infaq  serta  shadaqah  diterima. Badan  Amil  Zakat  Nasional  Provinsi
Sumut dalam laporannya sudah menyesuaikan  akuntabilitas  keuangan, khususnya  zakat  PSAK  109  yang  akhir- akhir ini diganti dengan PSAK 409.
PSAK  409  memperkenalkan pengaturan baru seperti sedekah jasa dan diskon  atau  tunjangan  untuk  pembelian aset  atau  jasa.  Hal  ini  juga  berkaitan dengan pengukuran aset zakat, infaq, dan shadaqah,  yang  mengalami  perubahan besar dalam nilai wajarnya. Oleh karena itu,  laporan  dan  pertanggungjawaban Badan  Amil  Zakat  Nasional  Provinsi Sumatera  Utara  telah  memenuhi  kriteria keuangan dalam SIMBA.
Akuntabilitas  di  SIMBA    sudah sesuai  dengan  standar  keuangan  yang mana  SIMBA  ini  juga  sudah  terhubung langsung  dengan  Badan  Amil  Zakat Nasional  Pusat  serta  bisa  langsung memantau  seperti  apa  laporan  yang disajikan.
Badan  Amil  Zakat  Nasional Provinsi  Sumatera  Utara  hendaknya mengedepankan  akuntabilitas  laporan keuangan  zakat,  infaq,  serta  shadaqah Sebab,  akuntabilitas  dapat  membujuk muzakki untuk menyalurkan zakat, infaq serta  shadaqah  kepada  lembaga,  bukan kepada individu.
Badan  Amil  Zakat  Nasional Provinsi Sumatera menyerahkan laporan keuangannya  serta  diaudit  setiap  tahun oleh  Kantor Akuntan  Publik.  Tentu  saja laporan  yang  disajikan  masuk  akal. Setelah  dilakukan  audit  penyajian laporannya,  Badan Amil  Zakat  Nasional Provinsi Sumatera Utara tetap mendapat predikat  Wajar  Tanpa  Pengecualian. Laporan  keuangan  yang  dilaksanakan Badan  Amil  Zakat  Nasional  Provinsi Sumut sudah sesuai.
Selanjutnya,  sebagai  bagian  dari tugasnya kepada muzakki serta masyarakat,  lembaga  amil  zakat  wajib melaporkan  kegiatan  keuangan  serta operasionalnya.  Sebab,  pada  hakikatnya
hasil  yang  dihimpun  Badan Amil  Zakat Nasional  Provinsi  Sumut  merupakan hasil pemberian muzakki untuk disalurkan  kepada  mereka  yang  berhak sesuai  syariat,  bukan  milik  orang  atau pejabat tertentu. Serta organisasi masyarakat. Meskipun demikian, lembaga  amil  wajib  menyampaikan terbuka  data  keuangan  serta  kinerjanya. Laporan keuangan yang terbuka dan jujur harus  disediakan  secara  teratur  untuk menumbuhkan akuntabilitas. Tidak diragukan  lagi  bahwa  sektor  publik  dan organisasi nirlaba berbeda dalam beberapa  hal.  Menurut  pernyataan Elwood tahun 1993, 4 aspek akuntabilitas harus dipenuhi : 1. Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum Risiko dalam penanganan keuangan  zakat,  infaq,  dan  shadaqah dapat dimitigasi dengan bersikap terbuka dan  jujur  mengenai  akuntabilitas. Korupsi  dan  kolusi  dapat  dicegah  oleh pimpinan  Badan  Amil  Zakat  Nasional Provinsi Sumatera Utara. Buku rekening diperlukan serta disediakan sebagai bukti bahwa  Badan  Amil  Zakat  Nasional Provinsi  Sumatera  Utara  mematuhi hukum  serta  beroperasi  sesuai  syariah. Semua transaksi yang dilakukan tersebut dicatat dengan cermat dan dicatat dalam pembukuan. Undang-undang yang berlaku, yaitu : 1) Badan  Amil  Zakat  Nasional  dalam pengelolaan  dana  Zakat  Infaq
Shadaqah  mengacu  pada  Qur’an Surat  At  Taubah:  60  serta  104 kemudian Qur’an Surat Al Baqarah : 277,  dalam  mengelola  dana  zakat infaq  serta  shadaqah  yang  mana sebagai  dasar  hukum  dan  peraturan
Islam 2) Dalam  konteks  otoritas  zakat,  maka Badan Amil Zakat Nasional
mengacu  pada  UUD  No.  23  Tahun
2011  sebagai  perubahan  atas  UUD Nomor 38 Tahun 1999 3) Meskipun  Badan  Amil  Zakat Nasional telah menerapkan pernyataan standar akuntansi (PSAK 109)  yang  saat  ini  sudah  berganti yang  baru  ke  pernyataan  standar akuntansi  (PSAK  409),  meski  tidak sepenuhnya  mematuhi  PSAK  109 atau  yang  baru  PSAK  409, laporannya tetap disusun menggunakan standar tersebut. 2. Akuntabilitas Proses Sebagai  upaya  proses  dapat dipertanggungjawabkan,sistem informasi manajemen,  proses  file,  dan  sistem pelaporan semuanya harus sejalan dengan tugas saat ini. Aplikasi SIMBA berkaitan dengan  modernisasi  proses  akuntabilitas Badan  Amil  Zakat  Nasional  Provinsi Sumatera Utara. Dalam  penanganan data serta  informasi,  Badan  Amil  Zakat
Nasional di tingkat nasional, dikembangkan suatu sistem yang dikenal dengan SIMBA. Laporan keuangan juga dapat  dicetak  menggunakan  SIMBA. Organisasi  zakat  di  seluruh  Indonesia dapat  menggunakan  program  berbasis web  ini  tanpa  melalui  instalasi  yang melelahkan  karena  bersifat  terpusat. Software  akuntansi  digunakan  oleh Badan  Amil  Zakat  Nasional  dalam membuat  laporan  keuangan  dengan sistem  informasi  akuntansi  GL  (general ledger).
3. Akuntabilitas Program Akuntabilitas pengelolaan program mencakup  penilaian  peluang  pencapaian tujuan dan mempertimbangkan alternatif yang layak secara ekonomi. Tujuan utama Badan  Amil  Zakat  Nasional  Provinsi Sumatera Utara ialah membantu mustahiq  tumbuh  dengan  memberikan mereka  dukungan  yang  bermanfaat. Badan  Amil  Zakat  Nasional  Provinsi
Sumatera  Utara  membawahi  zakat  infaq serta  shadaqah  serta  menjalankan sejumlah inisiatif di bidang kemanusiaan, dakwah,  pendidikan,  ekonomi,  dan kesehatan.
4. Akuntabilitas Kebijakan Tugas Badan Amil Zakat Nasional
Indonesia  dituangkan  dalam  Peraturan Pemerintah  No  14  Tahun  2014  dan Undang-Undang  No  23  Tahun  2011. Badan  Amil  Zakat  Nasional  telah membuat  pedoman  akuntansi  untuk tujuan  tersebut  ketika  menghasilkan laporan  keuangan;  pedoman  ini  dirinci dalam catatan laporan keuangan. Operasional  sehari-hari  Badan  Amil Zakat  Nasional  diawasi  oleh  sejumlah kepala  departemen  serta  ketua  harian.
Selanjutnya, mengirimkan
laporan keuangan  operasional  kepada  Gubernur
Sumut  serta  DPRD  Sumut  dalam  akhir tahun.  Setelah melakukan pertimbangan dan  penilaian  yang  wajar  terhadap  data keuangan, auditor independen mengevaluasi  kinerja  Badan Amil  Zakat Nasional  Provinsi  Sumatera  Utara. Pengelolaan  baik  serta  benar  akan melakukan inisiatif-inisiatif yang
bermanfaat,  seperti  penggunaan  produk muzakki  dan  memberikan  prioritas penggunaan uang yang dihimpun sebaik- baiknya..
Publikasi laporan keuangan zakat infaq  serta  shadaqah  pada  Badan  Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara disampaikan  melalui  website  yakni sumut.baznas.go.id. Di website ini semua bisa mengaksesnya.  Pada bagian menu, laporan  bisa  di  download  langsung  bagi mahasiswa  atau  siapapun  yang  ingin mengetahui  laporan  keuangan  setiap tahun  Badan  Amil  Zakat  Nasional Provinsi Sumatera Utara.
Publikasi atau penyampaian laporan  keuangan  selain  di  website, Badan  Amil  Zakat  Nasional  Provinsi Sumatera Utara juga wajib menyampaikan  laporan  keuangan  yang ada  kepada  Badan Amil  Zakat  Nasional pusat juga kepada pemerintahan setempat yaitu pemerintah provinsi sumatera utara atau  gubernur  sumatera  utara  dan  juga kepada muzakki mengenai publikasi atau penyampaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera  Utara.  Selanjutnya  hasil pengumpulan  serta  penyaluran  di informasikan  baik  melalui  media  sosial ataupun  dari  website  dan  juga  layanan muzakki lainnya.
Publikasi ini setiap tahun selalu di audit  melalui  auditor  eksternal  yakni Kantor  Akuntan  Publik  (KAP),  setelah diaudit  maka  hasil  auditnya  di  share  ke media televisi, baru kemudian hardcopynya  dikirimkan  ke  Badan Amil Zakat  Nasional  pusat,  kemudian  kepada
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara atau Gubernur  Sumatera  Utara  dan  ke blog/website  yakni  sumut.baznas.go.id. Serta  juga  hasil  auditnya  dikirmkan  ke beberapa  muzakki  secara  langsung. Website  ini bisa diakses oleh siapa saja, baik dia muzakki atau pun yang lainnya.
Melalui publikasi laporan keuangan  dan  hasil  pengelolaan  yakni pendistribusian zakat, infaq serta shadaqah,  BAZNAS  SUMUT  bertujuan menumbuhkan  transparansi  dan  rasa saling  percaya  antara  pengelola  dan muzaki.  Laporan  keuangan  tahunan dirilis  setelah  audit  atas  laporan keuangan.
Berdasarkan  penelitian  terdahulu dilakukan  Fauziy  Abdul  Aziz  di BAZNAS  Kota  Gorontalo  Tahun  2023
(Azis  &  Tantu,  2023)  dengan  judul Analisis Akuntabilitas  Pengelolaan  dana
Zakat,  Infaq  serta  Shadaqah.  Temuan penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS  Kota  Gorontalo  dilandasi syariat  Islam  serta  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Sistem Informasi Manajemen BAZNAS (SIMBA) digunakan  BAZNAS  Kota  Gorontalo memberikan  pelaporan  seluruh  kegiatan akurat  dan  efisien.  Setelah  diaudit, laporan keuangan dinyatakan wajar tanpa pengecualian.  Ada  kesamaan  antara penelitian  yang  dijelaskan  dalam  artikel ini yakni BAZNAS SUMUT melakukan penggunaan  SIMBA,  kepatuhan  mereka terhadap  syariah  Islam,  dan  laporan keuangan mereka yang telah diaudit dan mendapatkan  predikat  Wajar  Tanpa Pengecualian. Namun yang membedakannya adalah penelitian tersebut  dilakukan  pada  Badan  Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara. 2. Kendala  Akuntabilitas  Laporan Keuangan Zakat, Infaq dan Shadaqah  Pada  Badan Amil  Zakat
Nasional Provinsi Sumatera Utara.
Akuntabilitas  Laporan  Keuangan Zakat,  Infaq  dan  Shadaqah  pada  Badan Amil  Zakat  Nasional  Provinsi  Sumatera Utara  tidak  mempunyai  kendala.  Badan Amil  Zakat  Nasional  Provinsi  Sumatera Utara    akan  menghubungi  BAZNAS pusat  ketika  ada  permasalahan  yang timbul  pada  aplikasi  SIMBA  untuk memperbaikinya,  seperti  error.  Sudah dipastikan bahwa tidak ada masalah yang berarti  dan  semuanya  tetap  aman  dan terkendali.  Badan  Amil  Zakat  Nasional Pusat  khususnya  cabang  IT  pada hakikatnya senantiasa memantau laporan keuangan  BAZNAS  SUMUT    melalui SIMBA.
Laporan  keuangan  BAZNAS SUMUT  selalu  diawasi  oleh  kantor akuntan  publik  yang  melakukan  audit
independen  sebelum  mempublikasikan temuan  auditnya.  Selain  dari  Kantor Akuntan  Publik,  Badan  Amil  Zakat Nasional    diaudit  Dirjen  Kementrian Agama  Republik  Indonesia  yaitu  audit syariah, yang dilakukan Dirjen Kementrian  agama  serta  pemeriksaan secara syariah. BAZNAS SUMUT dalam mengelola zakat selalu berupaya semaksimal  mungkin  untuk  menerapkan tiga  aman,  yaitu  NKRI  yang  aman, regulasi  yang  aman,  dan  syar'i  yang aman.  Syar'i  yang Aman  mengacu  pada persyaratan  bahwa  hukum  syariah  harus aman  dan  tidak  dapat  dilanggar,  seperti dalam  hal  distribusi  zakat  mengikuti delapan asnaf. Begitu juga aman regulasi, peraturan  perundang-undangan  jangan sampai  ada  yang  bertentangan  dalam pengelolaan  zakat  ini,  dan  juga  aman NKRI.  Jadi  pengelolaan  zakat  ini senantiasa  mendukung  dalam  penguatan NKRI  baik  kegiatan-kegiatan  yang dilaksanakan BAZNAS SUMUT.
Berdasarkan penelitian terdahulu, yakni  Eva  Devi,  dkk,  dengan  judul “Analisis Akuntabilitas Kualitas Laporan Keuangan: Kajian Pada Baznas Provinsi Sumatera Utara” (Astuty, 2018). Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun komponen akuntabilitas telah diterapkan, BAZNAS  SUMUT  masih  menghadapi tantangan dalam pelaporan keuangannya. Penelitian  ini  mempunyai  kesamaan dengan lokasi penelitian yaitu BAZNAS SUMUT,  namun  dalam  penelitian  ini terdapat  temuan  baru  yakni  BAZNAS SUMUT  saat  ini  tidak  mengalami kendala  dalam  pelaporan  keuangannya, dan  aspek  akuntabilitasnya  sudah  sesuai dengan peraturan..
3. Kesesuaian  Laporan  Keuangan pada  Badan  Amil  Zakat  Nasional Provinsi  Sumatera  Utara  dengan Standar Akuntansi
Laporan  hasil  aplikasi  SIMBA telah  memenuhi  standar  PSAK  109 terbaru atau standar PSAK 409 yang ada saat  ini.  Laporan  keuangannya  patuh peraturan  berlaku.    Selanjutnya,  laporan keuangan  bulanan  khususnya  laporan kinerja  dikirimkan  oleh  BAZNAS SUMUT  kepada  BAZNAS  Pusat Republik  Indonesia  melalui  program SIMBA.  Kemudian,  terdapat  laporan akhir tahun, semester, dan triwulan..
Badan  Amil  Zakat  Nasional Provinsi  Sumatera  Utara  menyalurkan zakat, infaq serta shadaqah per triwulan, penyaluran zakat, infaq dan shadaqah  ini melalui proses musyawarah dan mufakat yang  kemudian  hasil  yang  telah disepakatai akan disajikan dalam bentuk Surat  Keputusan.  Namun  penyaluran penyaluran  yang  bersifat  mendesak  atau urgent    tetap  dilaksanakan  misalkan  ada musafir’ yang ingin pulang dan kehabisan bekal,  maka  tentu  saja  tidak  bisa  per triwulan.  Jadi  ada  banyak,  ada  laporan bulanan,  triwulan,  semester  ataupun pertahun. Demikian periodesaisi penyampaian laporan BAZNAS SUMUT.
Berdasarkan penelitian terdahulu, yakni Cita Suci Pratiwi Sinaga, dkk tahun 2023  “Analisis  Akuntabilitas  Keuangan dan Pemanfaatan Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah  Pada  Lembaga  Amil  Zakat, Infaq,  dan  Shadaqah  Muhammadiyah Kota  Medan,”  (  Sinaga  dkk.,  2023). Temuan  penelitian  menunjukkan  bahwa
PSAK 109 merupakan standar akuntansi yang diterapkan oleh lembaga keuangan Zakat, Infaq serta Shadaqoh Muhammadiyah di Kota Medan. Berbeda
dengan  penelitian  artikel  ini  karena dilakukan di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi  Sumatera  Utara.  Hal  ini mengungkapkan  temuan  baru:  PSAK 109, standar akuntansi yang sebelumnya digunakan  Badan  Amil  Zakat  Nasional Sumatera  Utara  berganti  menjadi  PSAK 409.

## PENUTUP
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan  tentang  analisis  akuntabilitas laporan  keuangan  zakat,  infaq,  dan shadaqah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)  Provinsi  Sumatera  Utara menghasilkan kesimpulan yaitu beberapa aspek  akuntabilitas  yang  diterapkan Badan  Amil  Zakat  Nasional  Provinsi Sumatera  Utara,  ialah  memberikan informasi  serta  pengungkapan  kepada masyarakat  umum,  bertanggung  jawab vertikal  dengan  Allah  SWT  serta horizontal  dengan  masyarakat  serta unsur-unsurnya  sebagai  cara  untuk menjaga  amanah,  dan  melaporkan hasilnya sebagai tabligh atau penyampaian. Selain itu, laporan bulanan, triwulan, semester, dan tahunan selalu  dikirim  Badan  Amil  Zakat Nasional  (BAZNAS)  Provinsi  Sumatera Utara  sesuai  jadwal  serta  laporan keuangan  telah  menerapkan    Standar Akuntansi  Zakat  yaitu  PSAK  109  atau saat  ini  PSAK  409.  Badan  Amil  Zakat Nasional  (BAZNAS)  Provinsi  Sumatera Utara mampu meningkatkan kepercayaan daripada muzakki’ agar terus menunaikan zakat  infaq  serta  shadaqah.  Hal  ini disebabkan  kemampuan  untuk  menjaga akuntabilitas terhadap laporan keuangan, menghindari  kesulitan  saat  membuat laporan  keuangan,  dan  secara  efektif menangani  risiko  dan  masalah.  Sistem laporan  keuangan  Badan  Amil  Zakat Nasional  Provinsi  Sumatera  Utara menggunakan Sistem Informasi
Manajemen  Zakat  (SIMBA).  SIMBA adalah  aplikasi  yang  dibuat  langsung BAZNAS  Pusat  untuk  tingkat  Provinsi, Kabupaten/Kota. Sistem ini sangat akurat karena mencantumkan informasi tentang pencatatan laporan keuangan serta kinerja yang  dapat  dipantau  langsung.  Dengan demikian,  menurut  Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2011  tentang Pengelolaan  Zakat,  dana  zakat,  infaq serta  shadaqah  dikelola  oleh  BAZNAS SUMUT. Saran pada BAZNAS SUMUT yakni  untuk  tetap  menerapkan  serta menjaga  akuntabilitasnya  seusai  aturan yang  berlaku.  Peneliti  juga  memberi saran  kepada  peneliti  selanjutnya  untuk mengembangkan  pembahasan  terkait akuntabilitas  pada  BAZNAS  SUMUT serta  mengembangkan  hasil  penemuan yang  ada  dalam  penelitian  ini  yakni PSAK 409.

## DAFTAR PUSTAKA
Amsari,  S.  (2019).  Analisis  Efektifitas Pendayagunaan  Zakat  Produktif Pada  Pemberdayaan  Mustahik (Studi  Kasus  Lazismu  Pusat). Aghniya:  Jurnal  Ekonomi  Islam ,
1 (2), 321–345.
Andani,  N.,  &  Syafina,  L.  (2022).
Analisis Akuntansi  Zakat  Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pada Badan  Amil  Zakat  Nasional (BAZNAS) Kabupaten Deli Serdang. Balance: Jurnal Akuntansi Dan Manajemen , 1 (1),
121–128.
Asmarani,  M.,  &  Kusumaningtias,  R. (2019).  Akuntabilitas  Lembaga Amil  Zakat  dalam  Perspektif Maqashid  Syariah:  Studi  pada Yayasan  Dana  Sosial  Al  Falah Surabaya. Jurnal Akuntansi Unesa , 8 (1), 1–11. Astuty, E. (2018). Analisis Akuntabilitas Dalam Kualitas Laporan Keuangan  (Studi  Pada  Baznas Provinsi Sumatera Utara). Prosiding  Konferensi  Nasional Ke , 8 , 1–11. Azis,  F.  A.,  &  Tantu,  S.  M.  P.  (2023). Analisis  Akuntabilitas  dalam Pengelolaan  Dana  Zakat,  Infaq, dan  Sadaqah  pada  Badan  Amil Zakat  Nasional  Kota  Gorontalo. Jurnal  Mahasiswa  Akuntansi , 2 (1), 39–44.
Bara,  A.  L.,  &  Pradesyah,  R.  (2020). Analysis Of The Management Of Productive Zakat At The Muhammadiyah, City Of Medan. Proceeding International Seminar Of Islamic Studies , 1 (1), 617–623. Hakim,  A.  (2018). Metode  Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Hayati,  I.,  &  Pratiwi,  I.  (2023).  THE EFFECT OF ZAKAT MANAGEMENT ACCOUNTABILITY ON MUZAKKI’S  INTEREST  IN DHUAFA WASPADA WALLETS IN NORTH SUMATRA PROVINCE. Kriyantono, R., & Sos, S. (2014). Teknik praktis riset komunikasi . Prenada Media.
Maulana,  A.  F.,  &  Ridwan,  R.  (2020). Akuntabilitas  dan  transparansi pelaporan keuangan masjid (studi empiris:  Masjid  Jami’Di  Kota Banda  Aceh). Jurnal  Ilmiah Mahasiswa  Ekonomi  Akuntansi ,
5 (2), 270–277.
Moleong,  L.  J.  (2020).    Pendekatan  dan Jenis Penelitian.
Nurhasanah,  S.  (2018).  Akuntabilitas laporan  keuangan  lembaga  amil zakat  dalam  memaksimalkan potensi  zakat. Jurnal  Ilmu Akuntansi , 11 (2), 327–348.
Rachim.    (2017). Analisis Akuntabilitas dalam pengelolaan zakat di  badan amil    zakat  kabupaten  Mamuju. Di We fileejournal.
Sinaga,  C.  S.  P.,  Nasution,  Y.  S.  J.,  & Lubis,  A.  W.  (2023).  Analisis Akuntabilitas  Keuangan  dan Pendayaguaan Dana Zakat, Infaq dan  Shadaqah  pada  Lembaga Amil  Zakat,  Infaq  dan  Shadaqah Muhammadiyah  Kota  Medan. Jurnal  Kendali  Akuntansi , 1 (4), 263–278. Susilowati,  L.,  &  Khofifa,  F.  (2020).
Kesesuaian  Akuntansi  Zakat, Infak dan Sedekah Dengan PSAK 109 BAZNAS Kabupaten Tulungagung. JAS (Jurnal Akuntansi  Syariah) , 4 (2),  162– 180. Viva Budy Kusnandar. (2022, March 9). Mayoritas  Penduduk  Sumatera Utara  Beragama  Islam  pada 2021 . Databoks. Widiya marpaung Nurhalimah, P., Yafiz, M.,  &  Harahap,  R.  D.  (2023). Analisis  Peran  Sistem  Informasi Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan  Keuangan  pada Badan  Amil  Zakat  Nasional Provinsi  Sumatera  Utara. Indo- Fintech  Intellectuals:  Journal  of Economics  and  Business , 3 (2), 310–320.