## Integritas: Jurnal Antikorupsi
Vol 9, No. 2, 2023, pp. 229-240
https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas ©Komisi Pemberantasan Korupsi

## Evaluasi implementasi program anti pencucian uang di Indonesia
Fany Dewi Rengganis 1 a *, Dwi Setiawan Susanto 2 b 1 Komisi Pemberantasan Korupsi. Jl. Kuningan Persada Kav. 4, South Jakarta City, 12920, Indonesia 2 Universitas Indonesia. Jl. Prof. Dr. Sumitro Djojohadikusumo, UI Depok, Jawa Barat 16424, Indonesia a fany.rengganis@kpk.go.id ; b dwisetiawan2010@gmail.com * Corresponding Author
Abstrak : Istilah pencucian uang sudah muncul sejak sekitar awal abad ke-19. Walaupun berbagai upaya pencegahan dan penindakan telah dikembangkan sejak saat itu, namun pencucian uang masih terjadi di seluruh dunia hingga saat ini. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi secara terus menerus untuk memas- tikan bahwa peraturan yang berlaku tetap memadai. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivi- tas program anti pencucian uang di Indonesia dengan menggunakan pendekatan elemen opportunity dalam model fraud yang direpresentasikan dengan regulasi, implementasi, dan supervisi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi: (1) efektivitas pengendalian pencucian uang, (2) tingkat kepatuhan Bank< (3) kinerja lembaga pengawas dan pengatur, dan (4) mengetahui kendala dalam implementasi program anti pencucian  uang.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan  evaluasi. Penelitian ini memperoleh data dari responden mencakup Otoritas Jasa Keuangan, PPATK selaku FIU dan Bank yang diteliti serta laporan evaluasi dan indeks yang relevan lainnya. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa  implementasi  program  Anti  Pencucian  Uang  di  Indonesia  sudah  baik  tetapi  masih  memerlukan peningkatan dalam upaya pencegahan berbasis risiko dan upaya penindakan. Hasil dari penelitian ini juga menunjukkan bahwa identifikasi Pemilik Manfaat merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi oleh Bank.
Kata Kunci : APU; Program; Efektivitas; Evaluasi; Kesempatan
How  to  Cite :  Rengganis,  F.  D.,  &  Susanto,  D.  S.  (2023).  Evaluation  of  the  anti-money laundering  programs  implementation  in  Indonesia. Integritas:  Jurnal  Antikorupsi,  9 (2), 229-240. http://dx.doi.org/10.32697/integritas.v9i2.973

## Pendahuluan
Penanganan kasus pencucian uang dari tahun 2015 hingga tahun 2021 mengalami tren pening- katan. Sementara itu, skor indeks persepsi korupsi Indonesia tahun 2015-2022 juga tidak meng- alami perbaikan yang signifikan. Berdasarkan Laporan Penilaian Risiko Pencucian Uang Indonesia tahun 2019, korupsi dan tindak pidana perbankan termasuk dalam tindak pidana asal dengan potensi risiko pencucian uang yang tinggi (PPATK, 2019). Dalam penilaian Risiko Nasional Pencu- cian Uang tahun 2021, tindak pidana perbankan tidak lagi menjadi tindak pidana asal pencucian uang tertinggi melainkan berada dalam kategori risiko sedang dari tindak pidana asal pencucian uang.  Meskipun  demikian,  upaya  pengendalian  yang  memadai  dan  berkesinambungan  tetap diperlukan agar program anti pencucian uang dapat dilaksanakan secara efektif.
Sebagai tindak pidana lanjutan, pencucian uang sangat erat kaitannya dengan korupsi sebagai tindak pidana asal. Data Indeks Persepsi Korupsi (IPK) di Indonesia dari tahun 2015 hingga 2022 tercantum pada Gambar 1. Gambar 1 menunjukkan grafik indeks persepsi korupsi Indonesia dari tahun 2015 hingga 2022. Pada tahun 2022 skor CPI Indonesia adalah 34 dan menempati peringkat ke-110  dari  180  negara.  Sedangkan  Denmark  menempati  urutan  pertama  pada  tahun  2022 dengan skor CPI 90 (Transparency International, 2022). Dalam rentang tahun 2015 hingga 2022, skor terendah Indonesia adalah pada tahun 2022, yaitu 34, dan skor tertinggi Indonesia dicapai pada tahun 2019, yaitu 40. Selain itu, juga terjadi peningkatan jumlah putusan pengadilan terkait kasus pencucian uang di Indonesia seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2.
Berdasarkan data pada Gambar 2, jumlah putusan pengadilan terkait kasus pencucian uang di Indonesia mengalami tren peningkatan. Dibandingkan dengan data tahun 2015, hukuman terkait kasus pencucian uang pada tahun 2019 dan 2020 meningkat dua kali lipat. Penulis berpendapat
bahwa terungkapnya kasus pencucian uang di Indonesia dapat berarti satu dari dua hal. Di satu sisi, hal ini seolah menunjukkan ketidakefektifan program anti pencucian uang yang diterapkan di Indonesia selama ini. Akan tetapi di sisi lain, banyaknya kasus yang ditemukan juga menunjuk- kan bahwa program anti pencucian uang telah berjalan efektif. Hal ini dikarenakan setiap peng- ungkapan kasus pencucian uang tidak lepas dari identifikasi dan pelaporan awal yang dilakukan oleh Bank sebagai Penyedia Jasa Keuangan (PJK). Penanganan kasus pencucian uang juga menun- jukkan hubungan yang sehat dalam koordinasi antara Bank dengan Aparat Penegak Hukum dan regulator. Dengan mengetahui permasalahan nyata yang dihadapi oleh rezim anti pencucian uang di  Indonesia,  diharapkan  dapat  dilakukan  perbaikan  yang  terarah  yang  pada  gilirannya  dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan program anti pencucian uang di Indonesia.
Gambar 1. Indeks Persepsi Korupsi Indonesia periode 2015-2022 (Transparency International, 2022)
Gambar 2. Jumlah Putusan Pengadilan Kasus Pencucian Uang di Indonesia (PPATK, 2022)
Berdasarkan penjelasan pada paragraf sebelumnya, terdapat beberapa permasalahan inti dari penelitian ini. Rumusan masalah berdasarkan latar belakang penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Bagaimana tingkat efektivitas pengendalian Tindak Pidana Pencucian Uang setelah diterbit- kannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 Tahun 2017?, (2) Bagaimana tingkat kepa- tuhan Bank sebagai Penyedia Jasa Keuangan (PJK) terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 Tahun 2017?, (3) Bagaimana kinerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Group Penanganan APU-PPT Otoritas Jasa Keuangan Indonesia sebagai pengawas Perbankan dalam implementasi program Anti Pencucian Uang di Indonesia?, dan (4) Faktor apa saja yang menyebabkan tidak efektifnya penerapan program anti pencucian uang di Indonesia?. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah: (1) Mengevaluasi tingkat efektivitas pengendalian tindak pidana pencucian uang di Indonesia setelah diterbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Program Anti Pencucian Uang (POJK Nomor 12 Tahun 2017), (2 ) mengevaluasi tingkat kepatuhan Bank terhadap program anti pencucian uang, (3) mengevaluasi kinerja Pusat Pelapor- an  dan  Analisis  Transaksi  Keuangan  (PPATK)  dan  Group  Penanganan  APU-PPT  Otoritas  Jasa Keuangan  dalam  penerapan  program  Anti  Pencucian  Uang  di  Indonesia,  dan  (4)  mengetahui faktor penyebab ketidakefektifan pelaksanaan program anti pencucian uang di Indonesia.
36 37 37 38 40 37 38 34 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Nil ai Ind ek s Pe rs ep si Koru ps i Tahun 58 54 57 62 54 118 119 0 20 40 60 80 100 120 140 2015 2016 2017 2018
2019 2020 2021 Juml ah Putus an Pe nga dil an Tahun Jumlah Putusan Pengadilan Kasus Pencucian Uang di Indonesia
Pembahasan tentang tindak pidana pencucian uang tidak lepas dari teori fraud sebagai salah satu faktor terjadinya tindak pidana. Dari sekian banyak teori yang berkaitan dengan fraud , yang paling banyak digunakan adalah segitiga fraud ( fraud triangle ). Menurut Arens et al. (2008), 3 (tiga) faktor atau kondisi yang menyebabkan terjadinya fraud adalah insentif atau tekanan, pelu- ang, dan rasionalisasi. Adanya insentif atau tekanan dapat membuat seseorang melakukan tindak- an fraud atau kecurangan. Motif insentif atau tekanan dapat berasal dari dalam diri karyawan itu sendiri  atau  dari  kondisi  lingkungan  kerja  yang  memaksa  karyawan  melakukan  kecurangan (Arens et al., 2008). Lebih lanjut, pengertian peluang ( opportunity ) adalah suatu kondisi dimana terdapat celah atau peluang akibat lemahnya sistem atau pengendalian di suatu wilayah, ditam- bah dengan tidak efektifnya fungsi pengawasan dari otoritas yang berwenang (Arens et al., 2008). Terakhir, yang dimaksud dengan sikap/rasionalisasi adalah adanya suatu sikap atau seperangkat nilai etika yang terkandung dalam suatu perusahaan atau instansi yang merasionalkan tindakan kecurangan karyawan dan/atau manajemen (Arens et al., 2008).
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi efektivitas program anti pencucian uang di Indonesia. Evaluasi dilakukan dengan menggunakan pendekatan dari unsur peluang ( opportu- nity ) sebagaimana dimaksud dalam model fraud . Salah satu faktor terjadinya kecurangan berda- sarkan teori fraud triangle menurut  Arens et al.  (2008) adalah faktor peluang. Faktor peluang menurut Arens et al. (2008) disebabkan oleh lemahnya sistem atau pengendalian di suatu daerah, disertai  dengan  kurang  efektifnya  fungsi  pengawasan.  Oleh  karena  itu,  unsur  peluang  dalam penelitian ini diwakili oleh: (1) Peraturan berupa undang-undang atau kebijakan yang berlaku; (2) Penerapan atau penerapan program Anti Pencucian Uang oleh Penyedia Jasa Keuangan; (3) Melaporkan rencana dan realisasi program Anti Pencucian Uang oleh Penyedia Jasa Keuangan; dan  (4)  Pengawasan  oleh  Lembaga  Pengawas  dan  Pengatur  seperti  OJK  dan  PPATK,  serta pengawasan dari Pemerintah (dalam hal ini Aparat Penegak Hukum) yang berwenang menindak tindak pidana pencucian uang dan PPATK sebagai Financial Intelligence Unit . Selain fraud triangle, ada juga teori model fraud lainnya seperti fraud diamond dan fraud penta- gon . Dalam fraud diamond , selain insentif (tekanan), kesempatan ( opportunity ) dan rasionalisasi, terdapat  unsur  keempat  yang  dianggap  sebagai  faktor  penyebab  terjadinya  kecurangan,  yaitu “ Capability ”  yang  berarti sifat  dan  kemampuan  yang  dimiliki  oleh seseorang  atau  pelaku  yang mampu. untuk berhasil melakukan tindakan penipuan atau penipuan tertentu. Orang tersebut sa- dar akan peluang dan percaya bahwa dia dapat mewujudkan peluang tersebut menjadi kenyataan (Wolfe & Hermanson, 2004).
Sementara itu pada fraud pentagon terdapat 2 (dua) elemen tambahan selain yang terdapat pada fraud triangle . Kedua unsur tersebut adalah arogansi dan kompetensi. Unsur arogansi dide- finisikan oleh Marks (2009) dalam Azzahra (2017) sebagai sifat serakah dan terlalu percaya diri sehingga merasa kebal terhadap peraturan yang berlaku. Sementara itu, unsur kompetensi menu- rut Marks (2009) dalam Azzahra (2017) didefinisikan sebagai kemampuan seseorang untuk me- ngesampingkan pengendalian internal dan mengendalikan keadaan untuk keuntungan pribadi.

## Metode
Dalam penelitian ini metode kualitatif dengan pendekatan evaluasi digunakan untuk mengeva- luasi data penelitian. Evaluasi adalah penilaian manfaat, nilai, atau efektivitas kinerja, tindakan atau hasil (Ellet, 2007). Penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data se- kunder. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan Pusat Pelaporan dan  Analisis  Transaksi  Keuangan  (PPATK)  selaku Financial  Intelligence  Unit dan  Otoritas  Jasa Keuangan (OJK) selaku Lembaga Pengawas dan Pengatur sektor perbankan. Selain PPATK dan OJK, daftar pertanyaan juga disampaikan kepada Bank sebagai Penyedia Jasa Keuangan. Dalam penelitian ini bank yang diperiksa terdiri dari 1 (satu) Bank BUMN dan 2 (dua) Bank Pembangun- an Daerah.
Data sekunder dalam penelitian ini merupakan dokumen atau literatur terkait seperti (1) Peni- laian Risiko Indonesia terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang atau Penilaian Risiko Nasional TPPU dan Penilaian Risiko Pencucian Uang di Sektor Jasa Keuangan ( Sectoral Risk Assessment atau SRA ) yang diterbitkan oleh PPATK dan OJK dalam rentang tahun 2015-2021, (2) data dan/atau
Laporan Tahunan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2015 sampai dengan 2021 yang memuat informasi terkait penanganan perkara pencucian uang, (3 ) Publikasi PPATK (Buletin Statistik  2015-2021)  yang  memuat  informasi  dan  data  statistik  terkait  penilaian  dan  perkem- bangan Anti Pencucian Uang di Indonesia, dan (4) publikasi penilaian terkait antara lain Bassel AML Index , Corruption Perception Index , Financial Integrity Rating (FIR) dan Mutual Evaluation Report (MER). Wawancara dengan PPATK dan OJK dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara semi structured in-depth interview . Wawancara semi terstruktur adalah metode penelitian kualitatif yang  menggabungkan  pertanyaan  terbuka  dengan  pertanyaan  teoretis,  menyimpulkan  data berdasarkan pengalaman responden dengan data atau teori dari disiplin penelitian itu  sendiri (Galletta, 2013). Dalam wawancara semi terstruktur, peneliti dapat mengatur ulang pertanyaan wawancara dan melakukan perubahan sesuai dengan situasi wawancara (Galletta, 2013). Yang diharapkan dari wawancara dengan teknik semi structured in-depth interview adalah kedalaman informasi dan keterbukaan responden yang bermanfaat bagi kesesuaian informasi yang diper- oleh. Oleh karena itu untuk wawancara dengan teknik ini dipilih responden dengan latar belakang yang sesuai dengan kebutuhan penelitian yaitu di bidang APU-PPT.
Untuk memperkaya hasil penelitian agar informasi tidak hanya diperoleh dari pihak regulator dan  FIU,  wawancara  juga  dilakukan  dari  pihak  Bank  sebagai  pihak  pelapor.  Untuk  menyiasati penelitian  yang  dilakukan  dalam  situasi  pandemi,  pertanyaan  yang  disampaikan  kepada  bank yang diteliti dibuat dalam bentuk google form dan pertanyaan juga dilakukan melalui telepon dan pesan singkat kepada beberapa responden.
Informasi yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan teknik analisis tematik. Analisis tematik adalah metode kualitatif untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan me- laporkan pola atau tema dalam data. Analisis tematik dapat mengatur dan mendeskripsikan data yang  kita  tentukan  secara  minimal  dengan  detail  yang  kaya  (Braun  &  Clarke,  2006).  Analisis tematik dapat menginterpretasikan berbagai aspek dari topik penelitian. Metode analisis tematik memungkinkan fleksibilitas yang menawarkan beragam pilihan analisis (Braun & Clarke, 2006).
Penelitian  ini memiliki  tema  utama  evaluasi  implementasi  program  anti  pencucian  uang  di Indonesia. Untuk memudahkan analisis, topik penelitian dijabarkan menjadi lima tema yang lebih detail sebagai berikut: (1) tingkat efektivitas pengendalian pencucian uang di Indonesia, (2) ting- kat kepatuhan bank terhadap program anti pencucian uang, (3) kinerja regulator dan lembaga pengawas terkait rezim APU PPT di Indonesia, (4) efektivitas implementasi program anti pencuci- an uang di Indonesia berdasarkan penilaian MER, (5) permasalahan dalamimplementasi program anti pencucian uang di Indonesia.
Dengan demikian, terdapat potensi yang luas untuk berbagai hal yang dapat diinterpretasikan dari data yang dianalisis. Teknik analisis tematik dipilih karena penelitian ini dianalisis dengan cara  mengelaborasi  pertanyaan/wawancara  yang  melibatkan  responden  dan/atau  informan, serta menganalisis sejumlah dokumen untuk memperoleh kesimpulan atau sejumlah informasi bagi hasil penelitian.

## Hasil dan Pembahasan

## Tingkat Efektivitas Pengendalian Pencucian Uang di Indonesia
Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara in-depth interviews dengan pihak Otoritas Jasa Keuangan Indonesia dan Financial Intelligence Unit (PPATK). Lebih lanjut, informan yang diwawancarai dalam penelitian ini disajikan pada Tabel 1.
Table 1. Daftar Responden yang Diwawancara No. Position Institutions 1. Staf Direktur Pelaporan di Direktorat Pelaporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) 2.   Fungsional Penelitian dan Pengembangan pada Grup Penanganan APU-PPT Otoritas Jasa Keuangan RI (OJK RI)
Narasumber  yang  berasal  dari  dua  instansi  yang  berbeda  tersebut  berdasarkan  tugas  dan tanggung jawabnya dianggap memiliki pengetahuan dan wawasan yang cukup mengenai kondisi penerapan dan penerapan program anti pencucian uang di Indonesia. Berdasarkan hasil wawan- cara  dengan  narasumber  dari  OJK,  dapat  disimpulkan  bahwa  tingkat  efektivitas  pengendalian pencucian uang di Indonesia cukup efektif. Hal ini ditandai dengan menurunnya risiko pencucian uang yang berasal dari tindak pidana perbankan pada data National Risk Assessment ( NRA) pada TPPU 2015 dibandingkan dengan NRA 2021. Indikator lain efektivitas program anti pencucian uang di industri perbankan menurut OJK adalah peningkatan jumlah Laporan Transaksi Keuang- an Mencurigakan (LTKM) dari tahun ke tahun. Menurut OJK, meningkatnya jumlah LTKM yang dilaporkan perbankan ke PPATK merupakan indikator bahwa perbankan telah memiliki sistem identifikasi yang memadai.
Mengenai tingkat efektivitas pengendalian pencucian uang di Indonesia, dari hasil wawancara dengan  PPATK  dapat  disimpulkan  bahwa  program  anti  pencucian  uang  telah  berjalan  dengan adanya  upaya  koordinasi  antara  PPATK  dan  OJK  untuk  melakukan  sosialisasi  dan  pembinaan terkait penyusunan laporan kepada Bank. Hal ini merupakan kabar baik karena salah satu faktor keberhasilan implementasi program anti pencucian uang yang efektif adalah kerjasama yang baik antara badan pengawas dan regulator dengan entitas yang diawasi.
Bank juga telah melakukan prosedur Know Your Customer (KYC) sesuai Peraturan OJK Nomor 12 Tahun 2017 (diperbaharui dengan POJK Nomor 23 Tahun 2019) dengan melaporkan LTKM ke PPATK. PPATK sendiri telah membuat saluran pelaporan berupa aplikasi bernama goAML dengan jumlah laporan terkait transaksi mencurigakan dari bank yang masuk ke PPATK terus meningkat dari tahun ke tahun. Menurut informan dari PPATK, rekapitulasi mengenai angka untuk setiap laporan dapat dilihat pada dokumen Buletin Statistik APU PPT yang diterbitkan secara berkala oleh  PPATK.  Selain  penilaian  dari  hasil  wawancara,  terdapat  juga  data  peringkat  Indonesia berdasarkan Basel AML Index tahun 2015 sampai dengan tahun 2021 sebagaimana tercantum pada Tabel 2.
Tabel 2. Posisi Indonesia dalam Basel AML Index tahun 2015-2021 (NRA, 2021; Basel AML, 2015-2021).
Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Nilai 6,23 6,23 6,32 5,73 5,13 4,62 4,68 Peringkat 59 of 152 57 of 149 61 of 146  52 of 129  67 of 125  96 of 141 76 of 110
Angka pada Basel AML Index berada pada skala 0-10, dimana angka 10 menunjukkan tingkat risiko pencucian uang yang paling tinggi. Pada Tabel 2 terlihat adanya peningkatan skor dari 5,73 pada  tahun  2018  menjadi  4,62  pada  tahun  2020.  Artinya  tingkat  risiko  pencucian  uang  di Indonesia mengalami penurunan dari waktu ke waktu.

## Tingkat Kepatuhan Bank Terhadap Program Anti Pencucian Uang
Terkait tingkat kepatuhan Bank terhadap POJK Nomor 12 Tahun 2017 (yang telah diperbarui dengan POJK Nomor 23 Tahun 2019), Otoritas Jasa Keuangan sebagai badan pengatur dan peng- awas Penyedia Jasa Keuangan yang meliputi industri Perbankan menyatakan dalam hasil wawan- cara bahwa tingkat kepatuhan Bank terhadap POJK terkait program anti pencucian uang adalah baik. Pernyataan tersebut berdasarkan dokumen internal OJK berjudul Laporan Kompilasi dan Analisis Hasil Pemantauan Program Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme.
Dalam dokumen yang telah disebutkan pada paragraf sebelumnya, menurut OJK disebutkan bahwa tingkat kepatuhan Bank baik dengan skor rata-rata 4 dari skala 1- 5 yang berarti “mema - dai”. Aspek kepatuhan yang dinilai meliputi baik dari segi kepatuhan terhadap kewajiban pelapor - an transaksi mencurigakan kepada PPATK maupun kepatuhan Bank dalam menerapkan 5 pilar anti  pencucian  uang.  Lebih  lanjut,  OJK juga menyampaikan  bahwa hasil  penilaian  Bank  dalam Financial Integrity Rating (FIR) terhadap dokumen TPPU yang diterbitkan PPATK memperoleh hasil yang baik. Menurut PPATK, banyaknya laporan yang diterima menandakan bahwa sosialisasi yang dilakukan FIU atau regulator telah berhasil karena banyaknya laporan yang diterima me- nandakan adanya peningkatan awareness atau kesadaran pelapor. Penjelasan lebih lanjut menge- nai penilaian kepatuhan Bank terhadap penerapan program Anti Pencucian Uang berdasarkan analisis dokumen Financial Integrity Rating Tahun 2021, tercantum Tabel 3.
Tabel 3. Rangkuman Hasil Analisis FIR Tahun 2021 terhadap Bank Sebagai Penyedia Jasa Keuangan
(PPATK, 2021) No. Jenis dan Aspek Penilaian Nilai Kategori 1. FIR on ML/TF Aggregate Financial Service Providers Bank 7,92 B (Baik) 2. FIR on ML/TF Aggregate Financial Service Providers Bank Dimensions 1: Mengukur tingkat komitmen Bank dalam mendukung PPATK dan APH dalam menelusuri transaksi keuangan yang berindikasi TPPU. 6,25 B (Baik) 3. FIR on ML/TF Aggregate Financial Service Providers Bank Dimensions 2: Mengukur kesesuaian penerapan pelaporan APU PPT sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan pedoman pelaporan yang berlaku. 8,85 A (Sangat Baik) 4. FIR on ML/TF Aggregate Financial Service Providers Bank Dimensions 3: Mengukur tingkat kepatuhan Bank terhadap indikator antara lain tingkat kepatuhan pelaporan APU PPT dan tingkat kualitas laporan. 8,48 A (Very Good)
Analisis dokumen Financial Integrity Rating On Money Laundering And Terrorist Financing for 2021 atau FIR 2021 (PPATK, 2021) sebagaimana terangkum dalam Tabel 3 dimaksudkan sebagai acuan untuk mengukur kondisi terkini tingkat kepatuhan perbankan di Indonesia terhadap prog- ram anti pencucian uang yang ditetapkan oleh Regulator. Penilaian dalam FIR on ML/TF 2021 menggunakan skala 0-10 dan peringkat dari A - E, penjelasan lebih lengkap ada pada Tabel 4.
Tabel 4. Interpretasi Penilaian FIR On ML/TF 2021 (PPATK, 2021) Rating Interpretasi Nilai A Sangat Baik (memerlukan perbaikan minor) >8,0 – 10 B Baik (memerlukan perbaikan sedang) >6,0 – 8,0 C Cukup Baik (memerlukan perbaikan yang cukup besar) >4,0 – 6,0 D Tidak Baik (memerlukan perbaikan besar) >2,0 – 4,0 E Buruk (memerlukan perbaikan mendasar/fundamental) <= 2,0
Berdasarkan hasil analisis Financial Integrity Ratings (FIR) tahun 2021 seperti terlihat pada Tabel 4, dapat disimpulkan bahwa secara umum tingkat integritas PJK khususnya perbankan di Indonesia adalah baik. Hal ini dibuktikan dengan perolehan nilai FIR on ML/TF Bank Penyedia Jasa Keuangan Agregat sebesar 7,92 yang termasuk dalam kategori “Baik”. Penilaian agregat ter - diri dari beberapa elemen penilaian lainnya dan yang terkait dengan penelitian ini adalah peni- laian FIR dari Dimensi 1 sampai dengan 3. Pada Dimensi 1 diperoleh nilai 6,25 yang berarti tingkat komitmen bank sebagai jasa keuangan penyedia dalam mendukung PPATK dan Aparat Penegak Hukum untuk menelusuri laporan keuangan transaksi yang diindikasikan oleh TPPU/TPPT sudah “Baik”.
Selanjutnya untuk penilaian Dimensi 2, Bank di Indonesia memperoleh nilai indeks FIR sebesar 8,85  atau termasuk dalam kategori A. Artinya tata kelola pelaporan anti pencucian uang yang dilakukan oleh Bank sebagai pelapor adalah “Sangat Baik” karena sesuai dengan POJK Nomor 12 Tahun 2017 yang diperbarui dengan POJK Nomor 23 Tahun 2019 dan pedoman pelaporan PPATK lainnya.
Untuk Dimensi 3, penyedia jasa keuangan (bank) di Indonesia memperoleh nilai indeks Finan- cial Integrity Ratings 2021 sebesar 8,48 yang termasuk dalam kategori A. Hal ini berarti tingkat kepatuhan Bank sebagai pihak pelapor terhadap kewajiban pelaporan program APU PPT kepada PPATK dan kualitas laporan yang disampaikan adalah “Sangat Baik” atau sesuai dengan Peratura n PPATK Nomor 14 Tahun 2014.

## Kinerja Regulator
Mengenai kinerja regulator (dalam hal ini OJK dan PPATK selaku Lembaga Pengawas Pengatur dan FIU) dalam mengimplementasikan program anti pencucian uang di Indonesia, OJK menjawab bahwa  pihaknya  sudah  efektif  dalam  menjalankan  tugasnya  sebagai  lembaga  pengawas  dan pengatur sektor jasa keuangan dalam melaksanakan program anti pencucian uang di Indonesia. Lebih lanjut, OJK menyampaikan bahwa keberhasilan kinerja OJK (sebagai lembaga pengatur dan pengawas) dapat dilihat dari hasil Mutual Evaluation Report (Laporan MER APG Indonesia) tahun 2018 dalam catatan penilai untuk Immediate Outcome (IO). Sementara terkait kinerjanya dalam penerapan  program  anti  pencucian  uang  di  Indonesia,  PPATK  menjawab  telah  menjalankan
perannya sebagai FIU dalam hal ini menerima laporan transaksi keuangan mencurigakan dari penyedia  jasa  keuangan  (Bank)  dan  berkoordinasi  dengan  Otoritas  Jasa  Keuangan  melalui menyampaikan data pelaporan dari PJK kepada OJK.
Terkait pelaporan, PPATK menyediakan fasilitas berupa aplikasi goAML yang dapat diakses baik oleh penyedia jasa keuangan maupun Otoritas Jasa Keuangan selaku lembaga pengatur dan pengawasnya. Sedangkan dari pihak Bank, laporan yang diterima PPATK meliputi laporan tran- saksi mencurigakan, laporan transaksi luar negeri dan laporan terkait lainnya. Selanjutnya terkait dengan kinerja Otoritas Jasa Keuangan sebagai regulator dan pengawas di sektor jasa keuangan dalam  rezim  APU  PPT  di  Indonesia,  Otoritas  Jasa  Keuangan  melakukan  pengawasan  terhadap bank sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuang- an.  Dalam  menjalankan  fungsi  pengawasannya,  Otoritas  Jasa  Keuangan  melakukan  kunjungan langsung ke bank berdasarkan tingkat risikonya. Otoritas Jasa Keuangan melakukan kunjungan ke bank yang dianggap berisiko rendah minimal 1 kali dalam 3 tahun. Sedangkan untuk bank yang dinilai  berisiko  tinggi,  Otoritas  Jasa  Keuangan  melakukan  kunjungan  minimal  satu  kali  dalam setahun. Menurut informan dari Otoritas Jasa Keuangan, hal ini juga diatur dalam Surat Edaran Dewan  Komisioner  Otoritas  Jasa  Keuangan  yang  berisi  pedoman  internal  bagi  pengawas  saat melakukan pengawasan terhadap bank.
Dalam hal kinerja sebagai regulator, dari hasil wawancara, baik informan dari Otoritas Jasa Keuangan maupun PPATK menyatakan bahwa kedua pihak telah berkoordinasi dan bekerjasama terkait  penerapan  program  anti  pencucian  uang.  Bentuk  koordinasi  dan  kerjasama  tersebut antara lain upaya penguatan sumber daya manusia dalam bentuk program workshop peningkatan kapasitas baik internal Otoritas Jasa Keuangan dan PPATK maupun eksternal bagi stakeholder rezim APU PPT termasuk perbankan. PPATK juga menyatakan telah membuat database PEP ( Poli- tically Exposed Person ) berdasarkan Peraturan PPATK Nomor 11 Tahun 2020, untuk memudah- kan proses identifikasi awal transaksi keuangan.
Implementasi Three Lines of Defense untuk Stakeholder APU PPT
Mengapa model Three Lines of Defense (3LOD) dikaitkan dengan konsep program APU PPT dalam penelitian ini? Secara teori, konsep 3LOD mirip dengan Program APU-PPT. Menurut penu- lis, model 3LOD menggambarkan bahwa untuk mencapai tujuannya, suatu entitas harus dapat menghindari risiko untuk manajemennya (COSO, 2015). Sementara itu, dalam Pasal 5 ayat (1) P OJK Nomor 12 Tahun 2017 disebutkan bahwa “Program APU dan PPT merupakan bagian dari pelaksanaan  manajemen  risiko  Penyedia  Jasa  Keuangan  secara  menyeluruh”.  Dari  pengertian 3LOD dan Pasal 5 POJK Nomor 12 Tahun 2017 terdapat kesamaan konsep, bahwa keduanya me- rupakan upaya manajemen risiko. Bedanya hanya di 3LOD, konsepnya ditujukan untuk diterap- kan ke semua entitas. Sedangkan pada program APU PPT, program ini dikhususkan untuk menge- lola risiko bagi pemangku kepentingan di sektor jasa keuangan. Untuk lebih jelasnya, tabel 5 yang memuat kesamaan konsep 3LOD dengan program APU PPT.
Tabel 5. Persamaan 3LOD dan Program APU-PPT Three Lines of Defense Program Anti Pencucian Uang 1 st Line of Defense Top management supervision POJK Nomor 12 of  2017, Pasal 5 ayat (2) : a. Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris;
b. Kebijakan dan prosedur;
c. Pengendalian internal;
d. Sistem informasi manajemen; dan
e. Sumber daya manusia dan pelatihan.
Internal control 2 nd Line of Defense Risk management Inspection Compliance 3 rd Line of Defense Internal Audit Additional  Lines  of Defense Regulator 1. Otoritas Jasa Keuangan, and 2. Pusat  Pelaporan  dan  Analisis  Transaksi Keuangan ( PPATK )
Sumber: COSO (2015) dan POJK Nomor 12 tahun 2017
Berdasarkan Tabel 5 dapat dilihat bahwa lini pertahanan pertama hingga ketiga berasal dari stakeholder internal  Bank  seperti  Direksi  dan  Dewan  Komisaris  Bank,  divisi  Pengendalian Internal/Kepatuhan, divisi audit internal dan seluruh pegawai lainnya yang menjalankan fungsi
operasional Bank. Sedangkan untuk lini pertahanan tambahan, di sektor jasa keuangan di Indo- nesia terdapat OJK sebagai Lembaga Pengawas dan Pengatur dan PPATK sebagai FIU. Apabila suatu bank telah menerapkan program anti pencucian uang dengan baik dalam kegiatan opera- sionalnya, maka dapat diartikan bahwa bank tersebut telah menerapkan suatu garis pertahanan sebagaimana dinyatakan dalam teori the three lines of defense (3LOD).

## Efektivitas Implementasi Program APU di Indonesia Berdasarkan Penilaian MER
Dalam Mutual Evaluation Report terdapat 2 (dua) kategori penilaian yaitu Effectiveness Ratings dan Technical Compliance Ratings . Terdapat 11 (sebelas) Immediate Outcomes dalam penilaian Effectiveness Ratings dan 40 rekomendasi FATF dalam Technical Compliance Ratings yang dijadi- kan acuan atau indikator. Indikator-indikator yang dianalisis dalam penelitian ini adalah hanya yang terkait dengan elemen opportunity , meliputi unsur regulasi, implementasi, pelaporan dan pengawasan.  Hasil  analisis  elemen opportunity berdasarkan  analisis  dokumen  MER  Indonesia 2018 disajikan pada Tabel 6.
Tabel 6. Rangkuman Tingkat Efektifitas MER APG Indonesia Tahun 2018 (APG, 2018)
Unsur Opportunity Effectiveness Compliance (With the FATF recommendations) Regulasi terkait APU IO 1 – Risk, Policy and Coordination : “ Substantial ” 1. R.1 – Assessing risk & applying a risk- based approach : Largely Compliant 2. R.2. – National cooperation and coordination : Largely Compliant Implementasi Program APU oleh Bank selaku PJK IO 4 – Preventive Measures : “ Moderate ” 1. R.10 – Customer due diligence : Largely Compliant Pelaporan transaksi keuangan mencurigakan - 1. R. 20 – Reporting of suspicious transactions : Compliant Pengawasan oleh regulator IO 3 – Supervision : “ Moderate ” 1. R. 26 – Regulation and supervision of financial institutions : Largely
Compliant
2. R. 27 – Powers of supervisors : Largely

## Compliant
Penilaian terhadap MER meliputi tingkat efektivitas dan tingkat kepatuhan teknis suatu negara terhadap  40  rekomendasi  FATF  terkait  program  anti  pencucian  uang.  Pengukuran  tingkat efektivitas dinilai berdasarkan 11 Immediate Outcomes atau IO. Dalam MER APG Indonesia 2018, dari 11 Immediate Outcome yang dinilai terhadap Indonesia, 5 IO masuk kategori “ Substantial ”, 5 IO masuk kategori “ Moderate ”, dan 1 IO masuk kategori “ Low ”. Jika diberi nilai seperti misalnya kategori “ Substantial ” diberi nilai 3, “ Moderate ” diberi nilai 2, dan “ Low ” diberi nilai 1, maka total perolehan  skor  efektivitas  program  anti  pencucian  uang  di  Indonesia  adalah  26  dari  33  atau 78,7% dari skor sempurna. Mengacu pada pengukuran tingkat efektivitas berdasarkan MER APG yang mengadopsi tiga level penilaian ( Substantial, Moderate dan Low ), nilai sebesar 78,7% dapat dikatakan masuk dalam kategori Substantial karena lebih dari 2/3 dari 100%.
Tingkat kepatuhan teknis diukur dengan nilai kepatuhan rezim APU PPT suatu negara dengan 40 rekomendasi FATF. Skala peringkat yang digunakan dari yang tertinggi hingga terendah adalah patuh ( compliant) , patuh sebagian besar ( largely compliant ), patuh sebagian ( partially compliant ) dan tidak patuh ( non-compliant ). Dari 40 rekomendasi tersebut, berdasarkan APG MER Indonesia 2018,  Indonesia  dinilai  patuh  ( compliant )  dengan  6  rekomendasi, largely  compliant untuk  29 rekomendasi, partially compliant untuk 4 rekomendasi dan non-compliant untuk 1 rekomendasi. Jika diberi nilai, misalnya diberi nilai 3 untuk compliant , nilai 2 untuk largely compliant , nilai 1 un- tuk partially compliant , dan nilai 0 untuk tidak patuh ( non-compliant ), maka skor total Indonesia dalam hal kepatuhan 40 rekomendasi FATF adalah 80 atau 66,7% dari nilai penuh (120). Sebagai perbandingan, Tabel 7 berisi penilaian tingkat kepatuhan Singapura dan Malaysia terhadap 40 Rekomendasi FATF berdasarkan hasil Mutual Evaluation Report (APG, 2016 dan 2018).
Tabel 7. Perbandingan Tingkat Kepatuhan FATF Antara Indonesia, Malaysia dan Singapura (APG, 2016;
2018) Rating Total Nilai Indonesia (MER 2018) Malaysia (MER 2018) Singapore (MER 2016) Compliant 6 20 18 Largely Compliant 29 18 16 Partially Compliant 4 2 6 Non-compliant 1 0 0 Nilai 80 atau 66,7% 98 atau 81,7% 92 atau 76,7%
Dibandingkan dengan dua negara tetangganya, Malaysia dan Singapura, dalam kurun waktu yang hampir berdekatan, hasil kepatuhan Indonesia terhadap 40 Rekomendasi FATF merupakan yang terendah di antara ketiga negara tersebut. Dengan persentase efektivitas sebesar 78,7% dan persentase kepatuhan sebesar 66,7%, dapat dikatakan bahwa Indonesia masih perlu meningkat- kan upaya pengendalian pencucian uangnya. Upaya pengendalian pencucian uang dapat berupa upaya pencegahan maupun upaya penindakan. Pencegahan, misalnya penguatan kapasitas SDM, penyempurnaan regulasi, koordinasi antar pemangku kepentingan APU-PPT dan penguatan fung- si pengawasan. Sedangkan upaya penindakan dapat berupa koordinasi dengan aparat penegak hukum  dan  penyempurnaan  peraturan  mengenai  sanksi  dan  pemulihan  kerugian  keuangan negara.

## Permasalahan dalam Implementasi Program Anti Pencucian Uang di Indonesia
Penerapan program anti pencucian uang di Indonesia, sebagaimana di negara lain, tentunya memiliki tantangan tersendiri. Dalam penelitian ini dilakukan evaluasi terhadap permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program anti pencucian uang terhadap tiga pihak dalam rezim anti pencucian uang di Indonesia. Tiga pihak dalam rezim anti pencucian uang di Indonesia terdiri dari Financial Intelligence Unit yaitu PPATK, Otoritas Jasa Keuangan dan Bank sebagai penyedia jasa keuangan.
Berdasarkan  hasil  wawancara,  informan  dari  PPATK  menyampaikan  bahwa  permasalahan dalam pelaksanaan program Anti Pencucian Uang saat ini adalah maraknya penggunaan identitas palsu oleh nasabah Bank. Hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah Bank tidak dapat melakukan deteksi dini atau apakah penerapan KYC dan CDD sudah dilakukan dengan baik oleh Bank?. Selain itu, perlu dipastikan kembali bahwa semua bank memiliki akses data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagai upaya pengecekan keaslian kartu identitas dari nasabah.
Sedangkan  menurut  narasumber  dari  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK),  yang  menjadi  kendala efektivitas program anti pencucian uang adalah dari segi pencegahan risiko, antara lain kelemah- an dalam hal regulasi, sosialisasi, pengawasan, dan teknologi. Sebagai contoh, dengan masuknya aset  kripto  ke  dalam  instrumen  keuangan  di  Indonesia  tentu  menambah  satu  aspek  lagi  yang memerlukan pengawasan dari regulator terkait. Oleh karena itu,  perlu  dilakukan penyesuaian regulasi yang dapat mengakomodir karakteristik dan risiko instrumen tersebut.
Dari sisi penyedia jasa keuangan, bank yang diteliti mengungkapkan perlunya pemutakhiran sistem terkait pengelolaan BO. Sistem manajemen BO dimaksud mencakup teknis implementasi dan regulasi yang mengaturnya sehingga dapat mengakomodir kebutuhan Bank dalam melaku- kan proses identifikasi awal. Permasalahan tersebut sesuai dengan tipologi pencucian uang risiko tinggi sebagaimana tercantum dalam National Risk Assessment on Money Laundering 2021, yaitu: (1) Penggunaan identitas palsu, (2) Penggunaan nominee (nama pinjaman), perwalian asing, ang- gota keluarga atau pihak ketiga, dan (3) Pemanfaatan sektor yang tidak diregulasi dengan baik.
Permasalahan sebagaimana disebutkan pada paragraf sebelumnya memiliki peran penting da- lam implementasi program Anti Pencucian Uang. Hal ini dikerenakan berdasarkan Undang-Undang Nomor  8  Tahun  2010  tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang Pasal 18 ayat (5) disebutkan asas pengenalan pengguna jasa paling kurang meliputi identifikasi pengguna jasa keuangan, verifikasi pengguna jasa keuangan, dan pemantauan transaksi pengguna jasa keuangan.

## Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa sebenarnya di Indonesia penerapan program anti pencucian uang sudah cukup baik. Namun demikian, masih cukup banyak ruang untuk perbaikan dalam upaya pengendalian pencucian uang di Indonesia karena dari hasil wawancara dan analisis dokumen  diperoleh  informasi  bahwa  masih  terdapat  beberapa  kendala  dalam  pelaksanaan program  anti  pencucian  uang  di  Indonesia.  Penjelasan  lebih  lanjut  mengenai  kesimpulan  hasil penelitian dan saran perbaikan akan dijelaskan pada paragraf berikutnya.
Tingkat  efektivitas  pengendalian  TPPU  setelah  terbitnya  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan Nomor 12 Tahun 2017 dinilai baik dan efektif berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh MER untuk Indonesia tahun 2018. Berdasarkan hasil analisis dan pembobotan skor pada pada bagian pembahasan, penilaian MER untuk Indonesia tahun 2018 memperoleh tingkat efektivitas sebesar 78,7%.  Sedangkan  untuk  tingkat  kepatuhan  terhadap  40  rekomendasi  FATF  terkait  APU  PPT, Indonesia  memperoleh  skor  persentase  sebesar  66,7%.  Dengan  demikian,  secara  umum  dapat disimpulkan  bahwa  tingkat  efektivitas  pelaksanaan  program  anti  pencucian  uang  di  Indonesia dinilai baik, dengan catatan masih perlu perbaikan ke arah yang lebih baik.
Tingkat  kepatuhan  Bank  sebagai  Penyedia  Jasa  Keuangan  terhadap  Peraturan  Otoritas  Jasa Keuangan Nomor 12 Tahun 2017 berdasarkan hasil penelitian tergolong baik. Berdasarkan hasil wawancara, OJK selaku Lembaga Pengawas dan Pengatur Industri Perbankan menyatakan bahwa Bank sudah memiliki kepatuhan yang baik dalam penerapan program APU. Hal ini juga didukung oleh penilaian MER, khususnya pada IO 4 ( Preventive Measures ), dimana Indonesia mendapatkan predikat  “ Moderate ”,  dan  penilaian  kepatuhan  pada Rekomendasi  10  ( Customer  Due  Diligence ) yang mendapatkan predikat “ Largely Compliant ”. Selain itu, Bank sebagai Penyedia Jasa Keuangan di Indonesia juga memperoleh nilai indeks FIR dimensi 1 sebesar 6,25 (Baik) dan dimensi 2 sebesar 8,85 (Sangat Baik). Berdasarkan jawaban responden dari bank yang diteliti, juga menegaskan telah melakukan  prosedur  KYC  dan  CDD  sesuai  dengan  ketentuan  yang  tertuang  dalam  Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 Tahun 2017 yang telah diperbaharui dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2019.
Kinerja Otoritas Jasa Keuangan dan PPATK sebagai Lembaga Pengawas dan Pengatur dalam penerapan  Program  Anti  Pencucian  Uang  di  Indonesia  juga  dinilai  baik  dan  efektif.  Dari  sisi regulasi,  kedua  lembaga  (FIU  dan  OJK)  sudah  patuh  dan  mengacu  pada  regulasi  internasional, misalnya dalam membuat regulasi terkait anti pencucian uang yang mengacu pada 40 rekomendasi FATF terbaru. PPATK sebagai FIU juga telah melakukan upaya monitoring dan deteksi yang baik dengan mengembangkan regulasi dan aplikasi terkait yaitu goAML dan aplikasi Politically Exposed Person (PEPs). Dari penilaian Indonesia APG MER 2018, Indonesia juga dinilai sudah efektif dari sisi  regulasi.  Upaya  Indonesia  untuk  menetapkan  regulasi  yang  memadai  terkait  implementasi program  anti  pencucian  uang  mendapat  predikat  “ substansial ”  dalam  penilaian  MER  APG Indonesia 2018, khususnya pada IO 1 ( Risk, Policy and Coordination ). Artinya, pemahaman dan implementasi regulasi APU di Indonesia dinilai efektif.
Berdasarkan hasil penelitian ini, setidaknya terdapat dua faktor utama penyebab tidak efektif- nya penerapan Program Anti Pencucian Uang di Indonesia. Pertama, masih sering terjadi kendala dalam  proses  identifikasi  dan  verifikasi Beneficiary  Owner (BO)  dari  nasabah  atau Walk-in Customer (WIC). Terakhir, terdapat kelemahan dalam upaya mitigasi risiko antara lain kelemahan regulasi, kurangnya sosialisasi, kurangnya pengawasan, dan kelemahan dari segi teknologi.
Sesuai dengan hasil penelitian dan analisis terhadap dokumen dan literatur yang dijadikan re- ferensi, diperoleh beberapa rekomendasi yang diharapkan dapat memperbaiki dan meningkatkan efektifitas penerapan dan penerapan program Anti Pencucian Uang di Indonesia sebagai berikut: ( 1) Perbaikan regulasi terkait Beneficiary Owner atau BO untuk mempermudah akses PJK dalam melakukan proses identifikasi awal, (2) Peningkatan dari sisi teknologi sebagai sarana implemen- tasi  program  anti  pencucian  uang,  dan  (3)  Penguatan  dari  sisi  penegakan  hukum  antara  lain seperti  peningkatan  kemampuan  Aparat  Penegak  Hukum  (APH)  dan  penyempurnaan  regulasi termasuk memperluas kewenangan APH terhadap ketentuan mengenai sanksi yang diberikan.
Salah satu keterbatasan dalam penelitian ini adalah hasil penelitian ini tidak menggambarkan kondisi  keseluruhan  dari  seluruh  penyedia  jasa  keuangan  yang  berada  di  bawah  pengawasan
Otoritas Jasa Keuangan dan PPATK. Data dan hasil penelitian ini hanya menggambarkan kondisi terbatas dari ketiga bank yang diteliti. Keterbatasan lain dalam penelitian ini adalah dalam hal referensi. Pada saat penelitian ini dilakukan, belum ada pemutakhiran dari publikasi dokumen MER Indonesia ( Mutual Evaluation Report APG Indonesia September 2018). Dengan diterbitkan- nya dokumen MER Indonesia terbaru ini tentunya dapat menggambarkan kondisi hasil evaluasi Rezim Anti Pencucian Uang di Indonesia secara lebih akurat dan relevan. Pasalnya, dalam kurun waktu  tersebut  terjadi  beberapa  perubahan  regulasi  dan  peristiwa  ekonomi  yang  signifikan seperti  pandemi  Covid-19  yang  mendisrupsi  seluruh  aspek  kehidupan  baik  ekonomi,  politik, hukum, dan sosial.
Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memuat informasi dari dokumen-dokumen terbaru yang diterbitkan sehingga data penelitian akan lebih relevan dan akurat dengan kondisi saat ini. Selain  itu,  penelitian  selanjutnya  juga  diharapkan  dapat  mencakup  responden  penyedia  jasa keuangan  yang  lebih  luas  dan  dalam  jumlah  yang  lebih  banyak  agar  dapat  menggambarkan kondisi  efektivitas  implementasi  program  anti  pencucian uang  di  sektor jasa  keuangan  secara lebih luas.

## Referensi
Arens, A. A., Elder, R. J., & Beasley, M. S. (2008). Auditing dan jasa assurance pendekatan terintegrasi (1st ed.). Erlangga. Azzahra, L. L. (2017). Analisis fraud pentagon dalam mendeteksi financial statement fraud (studi empiris pada perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2007-2015) [Universitas Indonesia]. https://lib.ui.ac.id/m/detail.jsp?id=20455925&lokasi=lokal Basel Institute on Governance. (2022). Basel AML Index 2022: 11th public edition ranking money laundering and terrorist financing risks around the world . index.baselgovernance.org. https://index.baselgovernance.org/api/uploads/221004_Basel_AML_Index_2022_72cc668 efb.pdf
Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology , 3 (2), 77 – 101. https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa Ellet, W. (2007). The case study handbook: How to read, discuss, and write persuasively about cases . Harvard Business Press.
Financial Action Task Force and Asia Pacific Group on Money Laundering. (2015). Anti-money laundering and counter-terrorist financing measures: Australia: Mutual evaluation report . Financial Action Task Force.
Galletta, A. (2013). Mastering the semi-structured interview and beyond: From research design to analysis and publication (Vol. 18). NYU press.
Kedeputian Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi. (2018). Lampiran laporan tahunan KPK 2018: Kedeputian penindakan . https://www.kpk.go.id/images/Integrito/LampiranLaptah2019/PENINDAKAN.pdf KPK. (2020). Lampiran Laporan Tahunan KPK 2020: Koordinasi Dan Supervisi Penindakan . Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.
Naidoo, S. (2023). Anti-money laundering and counter-terrorist financing measures: South Africa Mutual Evaluation Report 2021, with specific focus on the ultimate beneficial ownership requirement . University of Johannesburg. https://hdl.handle.net/10210/503314
Otoritas  Jasa  Keuangan.  (2017). Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  12/POJK.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuanga n. Jakarta: OJK.
Otoritas  Jasa  Keuangan,  Tim  Penyusun  SRA.  (2019). Penilaian  Risiko  Tindak  Pidana  Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan Tahun 20 19. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, Indonesia.
Pusat  Pelaporan  Dan  Analisis  Transaksi  Keuangan.  (2018). Publikasi  Indeks  Persepsi  Publik Indonesia  Anti  Pencucian  Uang  dan  Pemberantasan  Pendanaan  Terorisme  (IPP  APUPPT) Indonesia, Tahun 2017 . Jakarta: PPATK.
Pusat  Pelaporan  Dan  Analisis  Transaksi  Keuangan.  (2022). Laporan Kinerja  Tahun 2021  Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan . Jakarta: PPATK.
Republik Indonesia.  (2010). Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  2010  Tentang Pencegahan  Dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang .  Jakarta:  Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia.
Tim  Pelaksana  Penghitungan  Indeks  Financial  Integrity  Rating  On  Money  Laundering  And Terrorist Financing Tahun 2021. (2021). Financial Integrity Rating On Money Laundering And  Terrorist  Financing  Tahun  2021 .  Jakarta:  Pusat  Pelaporan  dan  Analisis  Transaksi Keuangan.
Tim Pelaksana Pengkinian Penilaian Risiko Indonesia Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang.
(2019).  Pengkinian  Penilaian  Risiko  Indonesia  Terhadap  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang Tahun 2015. Jakarta: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.
Tim Penyusun Penilaian Risiko Indonesia Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Tahun 2021. (2021). Penilaian Risiko Indonesia Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Tahun 2021. Jakarta: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Tim  Riset  PPATK  dan  Bareskrim  POLRI.  (2020).  Penilaian  Risiko  Sektoral  Tindak  Pidana Pencucian  Uang  Hasil  Tindak  Pidana  Perbankan.  Jakarta:  Pusat  Pelaporan  dan  Analisis Transaksi Keuangan, Indonesia.
Tim SRA Sektor Jasa Keuangan di Indonesia. (2021). Penilaian Risiko Tindak Pidana Pencucian Uang Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan Tahun 2021. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, Indonesia.
Transparency International. (2022). 2021 Corruption perceptions index - explore Germany . Transparency.Org.