JURNAL IQTISAD: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia Vol. 9 No. 1 (2022), 1-18; DOI: 10.31942/iq.v9i1.5708, ISSN: 2303-3223/2621-640X

## Page |1
Received: 2021-12-23 Accepted: 2022-06-06 Published: 2022-06-20

## Surat Kuasa Menjual dalam Akad Pembiayaan Perbankan Syariah dan Dampaknya terhadap Eksekusi Jaminan Benda Tidak Bergerak
Ari Tri Wibowo,  Endang Ekowati
Universitas Jenderal Soedirman, Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto aritriw@gmail.com, 

## Abstract
Plenty  of  uses  power  of  attorney  to  sell  in  sharia  banking  financing  contracts  is  a potential problem regarding the validity of the selling power of attorney made during the binding of the financing contract and also problems regarding the execution of immovable  property  guarantees  using  a  power  of  attorney  to  sell  as  a  basis.  The power of attorney to sell in Islamic banking financing contracts and its impact on the execution  of  immovable  property  guarantees  are  discussed  in  this  study.  The  legal research method used is normative research with a normative juridical approach. The study concluded that the validity of the agreement in the power of attorney to sell is also  determined  by  whether  the  financing  contract  in  Islamic  banking  uses  a mortgage  guarantee  or  not,  and  that  the  execution  of  immovable  collateral  objects using  the  basis  of  a  power  of  attorney  selling  must  go  through  a  lawsuit  to  the Religious Court first and must wait for a court decision. (inkracht)
Keywords : Power of Attorney to Sell; Syariah banking; Execution; Guarantee

## Abstrak
Banyaknya  penggunaan  surat  kuasa  menjual  pada  akad  pembiayaan  perbankan syariah merupakan suatu potensi munculnya permasalahan mengenai sahnya surat kusa menjual yang dibuat saat pengikatan akad pembiayaan dan juga permasalahan mengenai pelaksanaan eksekusi jaminan benda tidak bergerak dengan menggunakan surat kuasa menjual sebagai dasar. Penelitian ini membahas menganai  surat kuasa menjual  dalam  akad  pembiayaan  perbankan  syariah  dan  dampaknya  terhadap eksekusi  jaminan  benda  tidak  bergerak  .  Jenis  penelitian  hukum  yang  digunakan adalah penelitian normatif dengan mengunakan pendekatan yuridis normatif. Bahan- bahan  hukum  dikumpulkan  dengan  studi  kepustakaan  dan  studi  dokumen,    hasil penelitian  menyimpulkan  bahwa  sahnya  perjanjian  dalam  surat  kusa  menjual  juga ditentuakan  dari  apakah  akad  pembiayaan  pada  perbankan  syariah  tersebut menggunakan jaminan hak tanggungan atau tidak, kemudian eksekusi benda jaminan tidak  bergerak  dengan  menggunakan  dasar  surat  kuasa  emnjual  harus  melalui gugatan ke Pengadilan Agama terlebih dahulu dan harus menunggu adanya putusan pengadilan dengan kekuatan hukum tetap (inkracht)
Kata kunci : Surat Kuasa Menjual; Perbankan Syariah;  Eksekusi; Jaminan
Ari Tri Wibowo, Endang Ekowati
Page | 2

## A. Pendahuluan
Ekonomi dapat diartikan sebagai perilaku manusia yang berhubungan dengan  proses,  cara  memperoleh  dan  mendayagunakan  produksi,  distribusi, dan  konsumsi.  Ilmu  ekonomi  Islam  baru  muncul  sebagai  sebuah  studi  ilmu pengetahuan  modern  adalah  pada  tahun  1970-an,  akan  tetapi  pemikiran tentang  ekonomi  islam  sudah  ada  sejak  zaman  Nabi  Muhammad  SAW, tentunya  landasan  utama  dari  ekonomi  islam  adalah  berdasarkan  Al-Qur’an dan Hadits. Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia adalah sangat cepat, khususnya  dibidang  perbankan,  asuransi,  dan  pasar  modal.  Jika  pada  tahun 1990-an jumlah kantor perbankan syariah masih belasan, maka di tahun pada tahun  2000-an,  jumlah  kantor  pelayanan  lembaga  keuangan  syariah  sudah melebihi enam ratus yang tersebar di seluruh Indonesia. 1
Indonesia sudah mengenal prinsip syariah pada dunia keuangan sejak tahun  1988  yaitu  dengan  adanya  fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia  di  Cisarua tahun 1998 yang salah satu butir kesepakatannya menyatakan bahwa bunga bank  (konvensional)  adalah  haram  dan  merekomendasikan  berdirinya  bank- bank  dengan  pengelolaan  berdasarkan  prinsip  lslam. 2 Secara  yuridis  diatur dalam perbankan nasional yaitu dalam Undang-Undang Perbankan Nomor 7 tahun  1992,  yang  secara  implisit  telah  memperbolehkan  pengelolaan  bank dengan  prinsip  bagi  hasil  ( profit  and  loss  sharing ),  kemudian  disusul  dengan keluarnya  peraturan  Pemerintah  nomor  72  tahun  1992  tentang  Bank berdasarkan  prinsip  bagi  hasil  sebelum  adanya  Undang-Undang  yang mengatur  mengenai  Perbankan  Syariah.  Dalam  Undang-undang  Nomor  10 tahun 1998 (UU Perbankan) yang merupakan amandemen dari UU Perbankan sebelumnya,  lebih  tegas  lagi  membedakan  bank  yang  pengelolaannya berdasar prinsip konvensional dan bank yang pengelolaannya berdasar prinsip syariah. 3
_______________
1 Zainuddin Ali, 2008, Hukum Ekonomi Syariah , Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 127
2 Abdul  Ghofur  Anshori,  2008, Hukum  Islam  Dinamika  dan  Perkembangannya  di Indonesia , Total Media, Yogyakarta, hlm. 263
3 Abdul  Ghofur  Anshori,  2018, Perbankan  Syariah  di  Indonesia ,  Gadjah  Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 30

## Page | 3
Received: 2021-12-23
Accepted: 2022-06-06 Published: 2022-06-20
Prinsip syariah yang dilakukan oleh perbankan di Indonesia merupakan jawaban  atas tantangan yang  cukup berat,  yaitu di  satu  sisi  seorang  muslim harus  mengikuti  perkembangan  global  di  bidang  teknologi  dan  ekonomi, sementara di sisi lain harus berpegang teguh juga terhadap ketentuan yang ada dalam syariah. Umat islam harus mampu di era globalisasi dengan tetap berpedoman  pada  nilai-nilai  syariah. 4 Ketentuan  Undang-Undang  Nomor  21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah (UU Perbankan Syariah) memberikan perubahan nyata dalam hukum yang mengatur ketentuan tentang perbankan syariah,  salah  satu  ketentuan  yang  terlihat  nyata  perubahannya  adalah ketentuan  mengenai  keberadaan  Agunan  dalam  pembiayaan  bank  syariah. Berdasarkan pada ketentuan  yang ada  dalam  UU Perbankan Syariah,  praktik perbankan syariah dapat dilihat dalam pemberian pembiayaan pada nasabah, sangat  menitikberatkan  keberadaan  agunan. 5 Agunan  sudah  dikenal  sejak lama dalam Islam, hal  mengenai agunan dapat  kita lihat pada Firman Allah dalam Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 283:
ِرَف اًبِت َكَ اْوُدَِتَ  ْمَلَّو  ٍرَف َس  ىلَٰع  ْ ُتُْنُك  ْنِاَو ِّدَؤُيْلَف ا ًضْعَب ْ ُكُ ُضْعَب  َنِمَا  ْنِاَفۗ ٌة َضْوُبْلَّم  ٌنىه ٌِثىا ٓٗهَّهِاَف اَهْمُتْكَّي  ْنَمَو َۗةَداَه َّشلا اوُمُتْكَت  َلََو ۗ ٗهَّبَر  َ ىّللّا  ِقَّتَيْلَو  ٗهَتَهاَمَا  َنِمُتْؤا ىِ َّلَّا ۗ ٗهُبْلَك
.ٌ ْيِْلَع  َن ْوُلَمْعَت اَمِب  ُ ىّللّاَو
Artinya: Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang  penulis,  maka  hendaklah  ada  barang  jaminan  yang  dipegang. Tetapi,  jika  sebagian  kamu  mempercayai  sebagian  yang  lain,  hendaklah yang  dipercayai  itu  menunaikan  amanatnya  (hutangnya)  dan  hendaklah dia  bertakwa  kepada  Allah,  Tuhannya,  dan  janganlah  kamu menyembunyikan  kesaksian  karena  barangsiapa  menyembunyikannya,
_______________
4 Ibid , hlm. 7 5 Lihat  Pasal  23  ayat  2  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2008  tentang  Perbankan Syariah  menyatakan  Untuk  memperoleh  keyakinan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),  Bank Syariah  dan/atau  UUS  wajib  melakukan  penilaian  yang  saksama  terhadap  watak,  kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari calon nasabah penerima fasilitas.
Ari Tri Wibowo, Endang Ekowati
Page | 4 sesungguhnya, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. 6
Berdasarkan ayat tersebut di atas dapat di fahami bahwa, apabila kita akan  meminjam  (berhutang)  ataupun  akan  memberikan  suatu  pinjaman kepada orang, kita tidak boleh mengkhianati janji-janji yang telah di sepakati baik  berbentuk  tulisan  ataupun  berbentuk  jaminan  (angunan).  Karena  hal tersebut sangatlah di larang oleh Allah SWT. Hukum jaminan yang berlaku di Indonesia  adalah  hukum  jaminan  yang  terdapat  di  Kitab  Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Jaminan dibedakan menjadi jaminan umum dan jaminan  khusus,  jaminan  umum  diatur  dalam  Pasal  1131  KUHPerdata, 7 sementara itu jaminan khusus dibagi menjadi jaminan kebendaan dan jaminan perorangan. Jaminan kebendaan dibagi menjadi jaminan benda bergerak dan benda tetap. Jaminan benda tidak bergerak (tetap) adalah melalui jaminan Hak Tanggungan,  kemudian  jaminan  benda  bergerak  adalah  melalui  gadai  dan fidusia.  Pengertian  agunan  terdapat  pada  Pasal  1  angka  26  UU  Perbankan Syariah, Pasal tersebut menyatakan bahwa agunan mencakup benda bergerak maupun benda tidak bergerak. 8
Jaminan kebendaan hanya melekat pada benda tertentu milik debitor yang  telah  disepakati  dan  diikat  oleh  parjanjian  jaminan,  karena  diikat  oleh perjanjian jaminan kreditur sebagai pemegang jaminan kebendaan diberikan hak kebendaan yang memiliki ciri-ciri yang diistimewakan. Adapun ciri pokok dari hak kebendaan itu adalah: (1) Merupakan Hak kebendaan bersifat mutlak,
_______________
6 Kementerian  Agama  Republik  Indonesia,  2013, Al-Qur ’ an  Tajwid  Dan  Terjemah (Alquran Tafsir Bil Hadis) , Cordoba, Jakarta, hlm. 283
7 Pasal  1131  Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata  (KUHPerdata)  menentukan bahwa  “Segala  kebendaan  si  berutang  baik  yang  bergerak  maupun  yang  tak  bergerak,  baik yang  sudah  ada  maupun  yang  baru  akan  ada  di  kemudian  hari,  menjadi  tanggungan  untuk segala perikatannya perseorangan”.
8 Pasal  1  angka  26  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2008  menyatakan  Agunan adalah  jaminan  tambahan,  baik  berupa  bendabergerak  maupun  benda  tidak  bergerak  yang diserahkanoleh pemilik Agunan kepada Bank Syariah dan/atau UUS,guna menjamin pelunasan kewajiban Nasabah Penerima Fasilitas.

## Page | 5
Received: 2021-12-23
Accepted: 2022-06-06 Published: 2022-06-20
(2) Ada droit de suite , (3) Ada preferensi, (4) Mengandung asas prioritas. 9 Ada beberapa  jenis  produk  yang  dikenal  dalam  praktik  perbankan  syariah  di Indonesia,  dalam  UU  Perbankan  Syariah  dijelaskan  ada  beberpa  produk perbankan syariah yaitu wadi’ah, mudarabah, musyarakah, murabahaah, salam (future delivery) , istishna’ , qardh , ijarah, muntahiya bittamlik , kafalah , hawalah , letter of credit syariah , bank garansi syariah, dan kegiatan perbankan di bidang sosial berdasarkan prinsip syariah. 10
Prinsip  syariah  merupakan  hal  yang  harus  dijalankan  oleh  perbankan syariah dalam menjalankan kegiatannya, analisa terhadap jaminan atau agunan yang dilakukan bank syariah sebelum meyalurkan dana ke masyarakat adalah salah satu bentuk pelaksanaan prinsip kehati-hatian. Tujuan kehati-hatian tidak lain agar bank selalu dalam keadaan sehat, yaitu bank selalu dalam keadaan liquid  dan  solvent.  Melalui  pelaksanaan  prinsip  kehati-hatian,  diharapkan kepercayaan  masyarakat  terhadap  perbankan  tetap  tinggi,  sehingga masyarakat  bersedia  dan  tidak  ragu-ragu  menyimpan  dananya  di  bank tersebut. 11 Dalam  menjalankan  usahanya  perbankan  syariah  biasanya  juga menerapkan  adanya  surat  kuasa  untuk  menjual  benda  jaminan,  yang dituangkan  pada  akad  antara  bank  syariah  dengan  debitor,  untuk  itu  pada penelitian ini akan diteliti mengenai kekuataan surat kuasa menjual dalam akad perbankan syariah, dan dampaknya kepada eksekusi benda jaminan pada saat debitor melakukan wanprestasi.
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas  terdapat  dua  permasalahan  yang akan  dipecahkan  yaitu  pertama,  bagaimana  keabsahan  dari  surat  kuasa menjual benda jaminan tidak bergerak pada pembiayaan perbankan syariah, kedua  bagaimana  pelaksanaan  eksekusi  benda  jaminan  dalam  penggunaan
_______________
9 I  Ketut  Oka  Setiawan,  2016, Hukum  Perorangan  dan  Kebendaan ,  Sinar  Grafika, Jakarta, hlm. 44
10 Sutan Remy Sjahdeini, 2014, Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek-Aspek Hukumnya , Kencana, Jakarta, hlm. 181
11 Sutan  Remy  Sjahdeini, Sudah  Memaidaikah  Perlindungan  yang  Diberikan  oleh Hukum  kepada  Nasabah  Penyimpan  dana ,  Orasi  Ilmiah  dalam  rangka  Memperingati  Dies NatalisXL/Lustrum VIII Universitas Airlangga, Universitas Airlangga, Surabaya: 1994, hlm. 13-14.

## Ari Tri Wibowo, Endang Ekowati
Page | 6 surat  kuasa  menjual  pada  pembiayaan  perbankan  syariah  dengan  jaminan benda tidak bergerak

## B. Metode Penelitian
Untuk dapat menjawab permasalahan diatas maka penelitian ini menggunakan metode  yuridis  normatif  Konsep  ini  memandang  hukum  identik  dengan norma-norma  tertulis  yang  dibuat  dan  diundangkan  oleh  lembaga  atau pejabat yang berwenang dan meninjau hukum sebagai suatu sistem normatif yang mandiri, bersifat tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata serta menganggap norma-norma lain bukan sebagai hukum. 12 Penelitian ini  mengacu  kepada  ketentuan-ketentuan  peraturan  perundang-undangan positif di Indonesia. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder. Berdasarkan sumber data tersebut maka dilakukan kegiatan dalam melaksanakan  penelitian  ini,  yaitu  melakukan  studi  kepustakaan  ( Library Research ),  kemudian  mengkaji,  menelaah,  mengolah  literatur,  peraturan perundang-undangan,  artikel-artikel  atau  tulisan  yang  berkaitan  dengan permasalahan  yang  akan  diteliti.  Setelah  data-data  diperoleh  maka  kegiatan selanjutnya  yaitu  menganalisisnya  secara  deskriptif,  dikatakan  deskriptif  yaitu mampu memberi gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

## C. Hasil dan Pembahasan Penelitian
Sah atau tidaknya surat kuasa menjual yang dilakukan oleh perbankan syariah  dengan  debitur  pada  dasarnya  adalah  mengacu  pada  sahnya  suatu perjanjian  yang  diatur  dalam  Pasal  1320  KUHPerdata 13 ,  berdasarkan  Pasal tersebut, terdapat beberapa syarat agar perjanjian dapat dikatakan sah, yaitu: kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu dan sebab yang halal. Dua syarat yang  pertama  yang  diatur  dalam  Pasal  1320  Ayat  (1)  dan  (2)  KUH  Perdata, disebut  dengan  syarat-syarat  subjektif,    kemudian  dua  syarat  yang  terakhir yang diatur dalam Pasal 1320 Ayat (3) dan (4) KUH Perdata, dinamakan sebagai
_______________
12 Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri, Ghalia Indonesia. Jakarta, hlm. 13
13 Herlien Budiono, 2016, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan , Buku Kesatu, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 415

## Page | 7
Received: 2021-12-23 Accepted: 2022-06-06 Published: 2022-06-20
syarat-syarat  objektif  karena  berkaitan  dengan  isi  perjanjian  itu  sendiri  atau berkaitan  dengan  objek  dari  perjanjian.  Keempat  syarat  sahnya  perjanjian tersebut  merupakan  syarat  mutlak  yang  harus  dipenuhi  secara  keseluruhan dalam suatu perjanjian, karena apabila salah satu syarat tidak terpenuhi maka akan menyebabkan cacat dalam perjanjian. 14 Apabila syarat-syarat subjektif tidak terpenuhi, maka akan mengakibatkan perjanjian itu dapat dibatalkan ( voidable ).  Artinya  bahwa  salah  satu  pihak  dapat  mengajukan  kepada pengadilan  untuk  membatalkan  perjanjian  yang  sudah  ia  sepakati sebelumnya,.  Kemudian  jika  yang  tidak  terpenuhi  adalah  syarat-syarat objektif, maka hal ini akan berakibat perjanjian menjadi batal demi hukum ( null and void ). Artinya bahwa sejak semula  perjanjian itu dianggap tidak pernah dibuat atau tidak pernah ada. 15
Kuasa diatur dalam KUHPerdata Pasal 1792, 16 ada beberapa pendapat mengenai pengertian surat kuasa. Subekti mendefinisikan surat kuasa sebagai perjanjian  antara  pemberi  kuasa  dengan  penerima  kuasa  atau  perjanjian pemberian  kuasa,  yang  mana  seseorang  memberikan  kekuasaan  atau kewenangan kepada orang lain yang menerimanya, untuk dan atas namanya melaksanakan atau mengerjakan sesuatu urusan, maksud melaksanakan atau mengerjakan sesuatu urusan adalah melakukan suatu perbuatan hukum, yaitu perbuatan  yang  mempunyai  akibat  hukum  atau  melahirkan  suatu  akibat hukum. 17 Hubungan  hukum  yang  terjadi  antara  pemberi  kuasa  dan penerima  akan  menimbulkan  akibat  hukum.  Akibat  hukum,  yaitu timbulnya  hak  dan  kewajiban  para  pihak.  Kewajiban  penerima  kuasa sebagai berikut: (1) Melaksanakan tugas yang diberikan dengan sempurna, (2)  Kuasa  wajib  mempertanggungjawabkan  kerugian  yang  timbul  akibat kelalaian atau ketidak sempurnaan pelaksanaan tugasnya, (3) Kuasa wajib
_______________
14 Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2014 , Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian , Cetakan ke-6, Raja Grafindo Persada, hlm. 94
15 Salim  H.S.,  2017, Teknik  Pembuatan  Akta  Perjanjian  (TPA  Dua) ,  Raja  Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 31
16 Pasal  1792  KUHPerdata  menyatakan  Pemberian  kuasa  adalah  suatu persetujuan  dengan  mana  seorang  memberi  kekuasaan  kepada  orang  lain,  yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan
17 Subekti, 1999, Aneka Perjanjian, Alumni, Bandung, hlm. 140-141.
Ari Tri Wibowo, Endang Ekowati
Page | 8 memberikan  laporan  tentang  apa  yang  diperbuatnya  dan  memberikan perhitungan kepada  Pemberi  Kuasa  tentang  segala  hal  yang diterimanya dalam  melaksanakan  tugas  yang  diberikan,  (4)  Kuasa  wajib bertanggungjawab  atas  tindakan  yang  dilaksanakan  oleh  kuasa substitusi. 18
Pembuatan  surat  kuasa  menjual  adalah  sesuatu  yang  biasanya diminta  oleh  kreditur  kepada  debitur,  pada  saat  pengikatan  akad pembiayaan.  Kuasa  untuk  menjual,  masuk  kedalam  kategori  kuasa  yang digunakan untuk memindahtangankan benda yang sejatinya hanya dapat dilakukan oleh pemiliknya saja. Oleh karena itu, untuk kuasa menjual ini, diperlukan suatu pemberian kuasa dengan kata-kata yang tegas di dalam akta. 19 Surat  Kuasa  Menjual  akan  sah  apabila  memenuhi  syarat  sah perjajian baik yang subjektif maupun yang objektif, syarat subjektif sahnya perjanjian  adalah  adanya  kesepakatan  dan  kecakapan,  sedangkan  syarat objektif sahnya perjanjian adalah suatu hal tertentu dan sebab yang halal.
Undang-Undang Perbankan Syariah mengatur secara khusus mengenai surat  kuasa  menjual  yaitu  dalam  Pasal  40  yang  menyebutkan  “  Dalam  hal Nasabah Penerima Fasilitas tidak memenuhi kewajibannya, Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) dapat membeli sebagian atau seluruh Agunan, baik melalui maupun di  luar pelelangan, berdasarkan penyerahan  secara  sukarela oleh  pemilik  Agunan  atau  berdasarkan  pemberian  kuasa  untuk  menjual  dari pemilik  Agunan,  dengan  ketentuan  Agunan  yang  dibeli  tersebut  wajib dicairkan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. 20 Pasal 40 UU  Perbankan  Syariah  membolehkan  digunakannya  surat  kuasa  menjual dengan  syarat  nasabah  penerima  fasilitas  tidak  memenuhi  kewajibannya, namun dalam pasal tersebut tidak diatur kapan surat kuasa menjual itu harus dibuat (bisa dibuat saat pengikatan akad pembiayaan). Membuat surat kuasa
_______________
18 Habib Adjie, 1999, Pemahaman Terhadap Bentuk Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan , Mandar Maju, Bandung, hlm. 1
19 Pasal 1796 KUHPer, dinyatakan bahwa pemberian kuasa yang dirumuskan dengan kata-kata  umum,  hanya  meliputi  perbuatan-perbuatan  pengurusan.  Sehingga,  surat  kuasa umum hanya boleh berlaku untuk perbuatan-perbuatan pengurusan saja.
20 Lihat Pasal 40 Undang_Undang Nomor  21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

## Page | 9
Received: 2021-12-23 Accepted: 2022-06-06 Published: 2022-06-20
menjual saat pengikatan akad pembiayaan berdasarkan UU Perbankan Syariah adalah  tidak  termasuk  kedalam  kategori  melanggar  suatu  sebab  yang  halal seperti  yang  diatur  dalam  Pasal  1320  KUHPerdata,  surat  kuasa  menjual dikatakan  sah  dibuat  saat  pengikatan  akad,  ini  hanya  berlaku  pada  akad pembiayaan  perbankan  syariah  dengan  jaminan  benda  tidak  bergerak  yang dilakukan  tanpa  menggunakan  lembaga  jaminan  Hak  Tanggungan.  Tidak menggunakan jaminan Hak Tanggungan berarti menggunakan jaminan umum seperti yang diatur dalam Pasal 1131 KUHPerdata. Perjanjian utang-piutang sendiri jika tidak dilengkapi dengan perjanjian jaminan kebendaan untuk mendapatkan  agunan,  hak  tagihnya  hanya  berposisi  sebagai  hak  pribadi yang memiliki sifat gugat perorangan yang hanya dijamin oleh Pasal 1131 KUH Perdata dan tidak mempunyai hak gugat kebendaan. 21
Berdasarkan apa yang telah dikaji di atas, menjadi pertanyaan adalah, bagaimana  dengan  akad  pembiayaan  yang  menggunakan  lembaga  jaminan Hak Tanggungan, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (UU Hak Tanggungan). Pasal 6 dan Pasal 20 UU Hak Tanggungan,  membuktikan  bahwa  UU  Hak  Tanggungan  tidak  mengenal adanya  surat  kuasa  menjual,  Pasal  6  UU  Hak  Tanggungan  menyatakan “ Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak  untuk  menjual  obyek  Hak  Tanggungan  atas  kekuasaan  sendiri  melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut”,  Pasal  6  Hak  Tanggungan  membolehkan  pemegang  Hak Tanggungan  untk  menjual  obyek  Hak  Tanggungan  atas  kekuasaan  sendiri tidak  memerlukan  surat  kuasa  menjual,  namun  penjualan  tersebut  hanya diperbolehkan melalui pelelangan. Pengecualian atas pasal 6 Hak Tanggungan terdapat dalam Pasal 20 ayat 2 UU Hak Tanggungan yang menyebutkan “ Atas kesepakatan  pemberi  dan  pemegang  Hak  Tanggungan,  penjualan  obyek  Hak Tanggungan  dapat  dilaksanakan  di  bawah  tangan  jika  dengan  demikian  itu akan dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan semua pihak ”.
_______________
21 M. Isnaeni, 2016, Pengantar Hukum Jaminan  Kebendaan . PT. Revka Petra Media. hlm. 32.
Ari Tri Wibowo, Endang Ekowati
Page | 10
Penjualan  di  bawah  tangan  hakikatnya  dapat  dilakukan  jika  terdapat kesepakatan diantara para pihak, serta harus diperhatikan bahwa tujuan utama dari penjualan dibawah tangan tersebut adalah untuk diperoleh harga tertinggi yang  akan  menguntungkan  kedua  belah  pihak,  untuk  mencapai  tujuan tersebut  penjualan  di  bawah  tangan  bisa  dilakukan  melalui  pemberi  atau penerima  hak  tanggungan  atau  bisa  juga  melalui  perantaraan  pihak  ketiga. Berdasarkan  kesepakatan  antara  pemberi  dan  penerima  Hak  tanggungan maka dapat juga dibuatkan suatu surat kuasa menjual kepada pemegang hak tanggungan  agar  pemegang  Hak  Tanggungan  bisa  menjual  objek  Hak Tanggungan,  namun perlu diingat juga bahwa surat kuasa menjual tersebut hanya dapat dibuat setelah debitur melakukan cidera janji (adanya wanprestasi dari  debitur). 22 Pembuatan  surat  kuasa  menjual  yang  dibuat  pada  saat pengikatan  akad  pembiayaan  (akad  pembiayaan  dengan  jaminan menggunakan lembaga Hak Tanggungan) dan belum terjadi wanprestasi dari debitur akan melanggar ketentuan dari Pasal 20 ayat 2 UU Hak Tanggungan. Perjanjian  yang  melanggar  ketentuan  Per  Undang-Undangan  akan  masuk kategori perjanjian yang melanggar suatu sebab yang halal, hal ini merupakan syarat  objektif  sahnya  perjanjian.  Melanggar  syarat  objektif  dari  sahnya perjanjian  menyebabkan  perjanjian  yang  dibuat  akan  menjadi  batal  demi hukum. Perjanjian tersebut batal demi hukum ( van rechtswege nietig ). Hal ini berarti  sejak  semula  secara yuridis, perjanjian itu tidak pernah ada dan tidak pernah terjadi perikatan antara para pihak yang membuat suatu perjanjian. 23
Pihak  bank  lebih  memilih  kuasa  menjual  dibandingkan  dengan menggunakan Hak Tanggungan karena dengan menggunakan kuasa menjual, penjualan objek jaminan  tidak memerlukan waktu yang lama dan proses yang panjang, namun perlu kita kaji kembali pelaksanaan penjualan benda jaminan tidak  bergerak  dengan  menggunakan  dasar  surat  kuasa  menjual  terhadap benda  jaminan  yang  diberikan  oleh  debitur.  Surat  kuasa  menjual  adalah termasuk dalam kuasa khusus, pengaturan tentang surat kuasa khusus dapat dilihat dalam Pasal 1795 KUHPerdata yang menyatakan pemberian suatu kuasa
_______________
22 Lihat  Pasal  20  ayat  1  Undang-Undang  Nomor  4  tahun  1996  tentang  Hak Tanggungan disitu ada penekanan kata” Apabila debitor cidera janji”
23 J Satrio, 1992, Hukum Perjanjian , Cintra Aditya Bakti, Bandung, hlm 307
Page | 11
Received: 2021-12-23 Accepted: 2022-06-06 Published: 2022-06-20
dapat dilakukan secara khusus, yakni hanya tentang satu kepentingan tertentu atau  lebih.  Pemberian  kuasa  khusus  adalah  merupakan  perjanjian  yang tentunya  juga  menimbulkan  perikatan  diantara  para  pihaknya.  Perjanjian membuat para pihak memiliki hak untuk bebas membentuk berbagai bentuk perikatan, baik bentuk perikatan bernama tercantum maupun perikatan tidak bernama,  para  pihakbebas  membuat  bentuk  perjanjian  dikenal  dalam  asas kebebasan  berkontrak  yang  diatur  KUHPerdata  Pasal  1338  ayat  1. 24 Perkembangan  kontrak-kontrak  baru  adalah  karena  adanya  kebebasan  para pihak  dalam  berkontrak  sebagaimana  tercantum  dalam  Pasal  1338  ayat  (1) KUHPerdata. 25
Anggapan dari lembaga perbankan bahwa surat kuasa menjual adalah merupakan jaminan yang kuat bagi perlindungan dirinya sebagi kreditur dalam menghadapi  pembiayaan  yang  tidak  berjalan  lancar  adalah  suatu  hal  yang perlu  dipertanyakan,  surat  kuasa  menjual  bukan  merupakan  jaminan  khusus kebendaan  seperti  hal  nya  jaminan  hak  tanggungan.  Kuasa  dapat  berakhir dengan beberapa hal, yang sudah diatur dalam Pasal 1813 KUHPerdata yang menyatakan  bahwa  pemberian  kuasa  berakhir  dengan  ditariknya  kembali kuasanya  si  kuasa,    dengan  pemberitahuan  penghentian  kuasanya  oleh  si kuasa, dengan meninggalnya, pengampuannya, atau pailitnya si pemberi kuasa maupun si kuasa dan dengan perkawinannya si perempuan yang memberikan atau  menerima  kuasa.  Surat  pemberian  kusa  menjual  pasa  dasarnya  adalah pemberian kuasa yang dilakukan secara tertulis dalam bentuk surat, jadi surat kuasa  menjual  meskipun  pada  awal  pembuatannya  disepakati  oleh  kreditur dan debitur, namun surat pemberian kuasa tersebut dapat kapan saja ditarik kembali  oleh  pemberi  kuasa  yaitu  debitur.  Kita  bisa  bandingkan  dengan berakhirnya Hak Tanggungan. Hak tanggungan hapus karena  hapusnya utang yang dijamin dengan Hak Tanggungan, dilepaskannya Hak Tanggungan oleh pemegang  Hak  Tanggungan,  pembersihan  Hak  Tanggungan  berdasarkan
_______________
24 Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata menyatakan semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya
25 Salim  H.S.,  2014, Perkembangan  Hukum  Kontrak  Innominaat  Indonesia ,  Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1

## Ari Tri Wibowo, Endang Ekowati
Page | 12 penetapan  peringkat  oleh  Ketua  Pengadilan  Negeri  dan  hapusnya  hak  atas tanah yang dibebani Hak Tanggungan. 26
Kepastian hukum dalam hal jaminan, sangat dibutuhkan oleh kreditur untuk memastikan piutangnya akan terbayar dengan baik. Eksekusi terhadap benda  jaminan  merupakan  hal  yang  sangat  diperlukan  apabila  debitur melakukan wanprestasi. Pasal 14 UU Hak Tanggungan menyatakan bahwa Sertifikat  Hak  Tanggungan  berfungsi  sebagai  tanda  bukti  adanya  Hak Tanggungan  yang  memuat  irah-irah  dengan  kata-kata  “Demi  Keadilan Berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa”,  dan  mempunyai  kekuatan eksekutorial  yang  sama  dengan  putusan  pengadilan  yang  telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Ketentuan Pasal 20  Ayat  (1) huruf a dan b  serta Ayat  (2) UU Hak Tanggungan memberikan hak kepada Bank selaku  kreditor  pemegang  Hak  Tanggungan  untuk  melakukan  eksekusi melalui 3 (tiga) cara, yaitu: (1) parate execcutie ; (2) title executorial ; dan (3) penjualan  di  bawah  tangan.  Dalam  perspektif  dunia  perbankan, penyelesaian  kredit  macet  melalui  eksekusi  jaminan  Hak  Tanggungan  di pengadilan  tanpa  melalui  proses  gugatan  yang  berdasarkan  titel eksekutorial sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b UU Hak Tanggungan,  merupakan  bentuk  penyelesaian  yang  sangat  efektif  dan efisien  sehingga  memberikan  rasa  keadilan  bagi  perbankan  selaku kreditor.  Proses  eksekusi  jaminan  Hak  Tanggungan  berdasarkan  titel eksekutorial  memberikan  perlindungan  bagi  perbankan  dalam  upaya pengembalian dana yang telah disalurkan kepada debitor dapat dilakukan secara pasti.
Surat kuasa menjual sendiri tidak mempunyai kekuatan eksekutorial yang  lebih  baik  dibandingkan  dengan  eksekusi  pada  jaminan  hak tanggungan,  yaitu  dapat  dilakukan  eksekusi  dengan parate  executtie , kreditor tidak dapat mengeksekusi benda jaminan dengan tanpa campur tangan pengadilan (eksekusi sendiri), hal tersebut sangat tidak efisien bagi kreditur.  Praktik di lapangan setelah terjadi cidera janji, pihak kreditur atau bank  akan  tetap  melakukan  gugatan  ke  pengadilan  walaupun  sudah disepakati adanya surat kuasa menjual dengan debitur, tidak ada bedanya _______________
26 Lihat Pasal 18 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan
Page | 13
Received: 2021-12-23
Accepted: 2022-06-06 Published: 2022-06-20
dengan eksekusi menggunakan title eksekutorial yang  dikenal dalam hak tanggungan.  Contoh  perkara  yang  menggambarkan  kreditur  tetap mengugat  wanprestasi  walaupun  sudah  dibuat  surat  kuasa  menjual  oleh debitur dapat  ditemukan dalam perkara antara bank  BRI Syariah Cabang Purwokerto  melawan  debitur  dan  pemberi  jaminan  kepada  debitur, gugatan  mengenai  perkara  tersebut  sudah  menghasilkan  putusan  yang berkekuatan hukum tetap, yaitu dalam Putusan Nomor 0001/Pdt.G/2020/PA.Pwt. Gugatan dalam perkara tersebut diawali dengan adanya  wanprestasi  dalam  akad Murobahah  bil  wakalah ,  disini  Bank  BRI Syariah  bertindak  sebagai  penggugat  dan  debitur  serta  penjaminnya adalah sebagai tergugat I dan tergugat II, gugatan yang diajukan oleh BRI Syariah  ke  Pengadilan  Agama  (PA)  Purwokerto  adalah  gugatan wanprestasi. 27
Jaminan yang digunakan dalam akad Murobahah bil wakalah antara kreditur  yaitu  bank  BRI  Syariah  cabang  Purwokerto  dengan  debitur (tergugat  I)  adalah  sebidang  tanah  dan  bangunan  yang  merupakan  hak milik atas nama tergugat II yang juga merupakan orang tua dari tergugat I. Kreditur  dalam  hal  ini  Bank  BRI  Syariah  Cabang  Purwokerto  tidak menggunakan  jaminan  hak  tanggungan  dalam  pengikatan  akad pembiayaan.  Kreditur  meminta  kepada  debitur  dan  penjamin  untuk membuat surat kuasa menjual atas sebidang tanah tersebut, ini lah salah satu  bukti  bahwa  sudah  adanya  surat  kuasa  menjual  tidak  mempunyai kekuatan  eksekutorial,  dan  tidak  menjamin  juga  kreditur  akan  dapat melakukan pembelian Sebagian atau seluruh dari benda jaminan, seperti yang  dinyatakan  dalam  Pasal  40  UU  Perbankan  Syariah,  selain  itu  benda jaminan  tersebut  juga  tidak  bisa  dijual  di  depan  umum  melalui  lelang hanya dengan menggunakan surat kuasa menjual. Berbeda hal nya pada jaminan hak tanggungan, dalam hak tanggungan penjualan dimuka umum ini masuk dalam parate eksekusi, Eksekusi berdasar penjualan umum atau parate  eksekusi  pada  prinsipnya  harus  dilakukan  dengan  penjualan  di muka umum atau pelelangan, meskipun tidak melalui pengadilan, dan hal
_______________
27 Putusan  Nomor  0001/Pdt.G/2020/PA.Pwt,  PT  Bank  BRI  Syariah  Tbk  Cabang Purwokerto melawan Partini dan Cartam.
Ari Tri Wibowo, Endang Ekowati
Page | 14 tersebut  dilakukan  melalui  penyelenggara  lelang  Kantor  Pelayanan Kekayaan  Negara  dan  Lelang,  Balai  Lelang  atau  Kantor  Pejabat  Lelang Kelas II. 28
Lebih  menarik  lagi  jika  kuasa  dari  debitur  kepada  kreditur,  yaitu kuasa untuk menjual benda jaminan ditarik oleh debitur sebagai pemberi kuasa, perlu diperhatikan bahwa kuasa dalam surat kuasa menjual adalah bukan  merupakan  suatu  kuasa  mutlak.  Istilah  kuasa  mutlak  tidak dikenal dalam KUH Perdata, melainkan diatur pertama kali dalam Instruksi Menteri Dalam  Negeri  Nomor  14  Tahun  1982  (Instruksi  Mendagri  No.  14  Tahun 1982)  tentang  Larangan  Kuasa  Mutlak  Sebagai  Pemindahan  Hak  Atas Tanah.  Menurut  Instruksi  Mendagri  No.  14  Tahun  1982  tersebut,  kuasa mutlak  merupakan  suatu  kuasa  yang  mengandung  unsur-unsur  bahwa kuasa  yang  telah  diberikan  tersebut  tidak  dapat  ditarik  kembali  oleh pemberi  kuasa.  Sejak  adanya  Instruksi  Mendagri  No.  14  Tahun  1982, penggunaan  kuasa  mutlak  itu  sudah  dilarang.  Selain  itu,  larangan penggunaan  kuasa  mutlak  juga  dapat  ditemui  pula  dalam  Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (PP No. 24 Tahun 1997).
Surat  kuasa  menjual  merupakan  bukti  yang  sangat  dibutuhkan ketika  bank  syariah  sebagai  kreditur  menggungat  debiturnya  di Pengadilan  Agama,  dalam  Putusan  Nomor  0001/Pdt.G/2020/PA.Pwt, penggungat  dalam  hal  ini  kreditur  memasukkan  surat  kuasa  menjual menjadi  bukti  surat  untuk  membuktikan  dalil-dalil  gugatannya,  yang seringkali  juga  dibantah  oleh  tergugat.  Hakim  dalam  perkara  tersebut memutuskan  bahwa  penggugat  berhak  untuk  menjual  di  muka  umum sebidang tanah yang dijaminkan. Berdasarkan dari apa yang telah dibahas maka  dalam  praktik  dilapangan  kreditur  harus  mempunyai  putusan pengadilan  yang  berkekuatan  tetap  ( inkracht )  agar  bisa  mengeksekusi jaminan yang hanya menggunakan surat kuasa menjual dari debitur saat akad  pengikatan  pembiayaannya.  Pada  Prinsipnya,  pelaksanaan  putusan pegadilan  atau  lazimnya  disebut  eksekusi  hanya  dapat  dilaksanakan _______________
28 Lihat  Pasal  7  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  213/PMK.06/2020  tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang
Page | 15
Received: 2021-12-23 Accepted: 2022-06-06 Published: 2022-06-20
apabila  putusan  telah  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap  (inkracht  van gewijsde),  proses  eksekusi  hanya  mungkin  timbul  apabila  pihak  yang dikalahkan  tidak  mau  melakukan  secara  sukarela.  Menurut  Sudikno Mertokusumo  pelaksanaan  putusan  hakim  atau  eksekusi  berbarti menguangkan bagian tertentu dari harta kekayaan pihak yang dikalahkan atau debitur dengan tujuan untuk  memenuhi putusan guna kepentingan pihak yang dimenangkan atau kreditur. 29
Penggunaan  surat  kuasa  menjual  dengan  bantuan  pengadilan dalam  hal  eksekusi  benda  jaminan  sebenarnya  hampir  sama  dengan penggunaan  title  eksekutorial  pada  jaminan  hak  tanggungan,  namun secara  hukum  penggunaan  hak  tanggungan  akan  lebih  menjamin perlindungan bagi kreditur dibandingkan dengan penggunaan surat kuasa menjual. Lebih menjamin perlindungan bagi kreditur karena kuasa dalam surat  kuasa  menjual  seaktu-waktu  dapat  ditarik  oleh  debitur,  selain  itu dengan  menggunakan  lembaga  jaminan  hak  tanggungan  bank  syariah akan menjadi kreditur yang diutamakan pelunasannya (kreditur preferen), sedangkan  pada  penggunaan  surat  kuasa  menjual  kreditur  akan  tetap menjadi  kreditur  konkuren  yang  kedudukannya  sama  dengan  kreditur- kreditur  konkuren  lainnya.  Penggunaan  surat  kuasa  menjual  menjadikan jaminan yang dipakai itu adalah jaminan umum seperti yang diatur dalam pasal  1131  KUHPerdata,  sehingga  jika  terdapat  jaminan  terhadap  objek jaminan benda tidak bergerak menggunakan hak tanggungan dari kreditur lain, maka kreditur lain tersebut akan lebih diutamakan pelunasannya.

## D. Simpulan
Bedasarkan  hasil  pembahasan  di  atas  maka  menghasilkan  beberapa kesimpulan  bahwa  surat  kuasa  menjual  dalam  akad  pembiayaan  pada perbankan syariah dengan jaminan benda tidak bergerak tanpa menggunakan hak  tanggungan  akan  sah  sesuai  dengan  Pasal  1320  KUHPerdata  meskipun dibuat bersamaan dengan dibuatnya perjanjian akad pembiayaan, sedangkan akad pembiayaan dengan jaminan benda tidak bergerak memakai jaminan hak
_______________
29 Amran Suadi, 2019, Eksekusi Jaminan Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, Kencana, Jakarta, hlm 19-20
Ari Tri Wibowo, Endang Ekowati
Page | 16 tanggungan  akan  melanggar  syarat  objektif  dari  suatu  perjanjian  apabila dibuat bersamaan dengan dibuatnya perjanjian akad pembiayaan karena Pasal 20 Undang-Undang Hak Tanggungan hanya membolehkan kesepakatan untuk penjualan  di  bawah  tangan  apabila  debitur  cidera  janji.  Surat  kuasa  menjual diberikan  dari  debitur,  dapat  dibuat  pada  saat  terjadi  kesepakatan  dari  para pihak mengenai penjualan di bawah tangan objek jaminan hak tanggungan, pelanggaran  syarat  objektif  sahnya  perjanjian  akan  menyebabkan  perjanjian tersebut  batal  demi  hokum.  Eksekusi  objek  jaminan  benda  tidak  bergerak dengan  menggunakan  surat  kuasa  menjual  tetap  harus  diawali  dengan melakukan  gugatan  terlebih  dahulu  ke  pengadilan  agama,  agar  mempunyai kekuatan  eksekutorial  berdasarkan  putusan  hakim  yang  telah  berkekuatan hukum tetap, surat kuasa menjual tidak lebih baik dari penggunaan jaminan hak  tanggungan  karena  kreditur  akan  menjadi  kreditur  konkuren  dan  kuasa dari debitur (pemberi kuasa) pada surat kuasa menjual bisa ditarik  sewaktu- waktu  oleh  debitur  karena  bukan  kuasa  mutlak,  dan  hal  tersebut  sangat merugikan bagi kreditur atau perbankan syariah.

## Page | 17
Received: 2021-12-23
Accepted: 2022-06-06 Published: 2022-06-20

## DAFTAR PUSTAKA

## Adjie,Habib,  1999,
Pemahaman  Terhadap  Bentuk  Surat  Kuasa Membebankan Hak Tanggungan, Mandar Maju, Bandung.
Ali, Zainuddin, 2008, Hukum Ekonomi Syariah , Sinar Grafika, Jakarta.
Anshori,  Abdul  Ghofur,  2008, Hukum  Islam  Dinamika  dan Perkembangannya di Indonesia , Total Media, Yogyakarta.
-------------------------,  2018, Perbankan  Syariah  di  Indonesia ,  Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
Budiono,  Herlien,  2016, Kumpulan  Tulisan  Hukum  Perdata  Di  Bidang Kenotariatan , Buku Kesatu, Citra Aditya Bakti, Bandung.
H.S.  Salim,  2014, Perkembangan  Hukum  Kontrak  Innominaat  Indonesia , Sinar Grafika, Jakarta.
H.S.,  Salim,  2017, Teknik  Pembuatan  Akta  Perjanjian  (TPA  Dua) ,  Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Isnaeni, M. 2016. Pengantar Hukum Jaminan  Kebendaan . PT. Revka Petra Media
Kementerian  Agama  Republik  Indonesia,  2013, Al- Qur’an  Tajwid  Dan Terjemah (Alquran Tafsir Bil Hadis) , Cordoba, Jakarta.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Muljadi,  Kartini  dan  Gunawan  Widjaja,  2014 ,  Perikatan  Yang  Lahir  Dari Perjanjian , Cetakan ke-6, Raja Grafindo Persada
Putusan Nomor 0001/Pdt.G/2020/PA.Pwt, PT Bank BRI Syariah Tbk Cabang Purwokerto melawan Partini dan Cartam
Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  213/PMK.06/2020  tentang  Petunjuk Pelaksanaan Lelang
Ari Tri Wibowo, Endang Ekowati
Page | 18
Satrio, J, 1992, Hukum Perjanjian , Cintra Aditya Bakti, Bandung.
Setiawan,  I  Ketut  Oka,  2016, Hukum  Perorangan  dan  Kebendaan ,  Sinar Grafika, Jakarta.
Sjahdeini, Sutan Remy, Sudah Memadahikah Perlindungan yang Diberikan oleh Hukum kepada Nasabah Penyimpan dana , Orasi Ilmiah dalam rangka  Memperingati  Dies  Natalis  XL/Lustrum  VIII  Universitas Airlangga, Universitas Airlangga, Surabaya: 1994
------------------------,  2014, Perbankan  Syariah:  Produk-produk  dan Aspek-Aspek Hukumnya, Kencana, Jakarta.
Soemitro,  Ronny  Hanitijo,  1988, Metodologi  Penelitian  Hukum  Dan Jurimetri , Ghalia Indonesia. Jakarta.
Suadi,  Amran,  2019, Eksekusi  Jaminan  Dalam  Penyelesaian  Sengketa Ekonomi Syariah, Kencana, Jakarta.
Subekti, 1999, Aneka Perjanjian , Alumni, Bandung.
Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan