JURNAL RISET AKUNTANSI TERPADU Vol.12 No.1, 2018 Hal. 40-63
PENGARUH SUMBER DAYA MANUSIA, SISTEM PENGENDALIAN INTERN, TEKNOLOGI INFORMASI, DAN PEMAHAMAN BASIS AKRUAL TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

## (STUDI PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PROVINSI BANTEN)

## Melati Ramadhani
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa melatirmadh@yahoo.com
Ayu Noorida Soerono
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa ayu_soerono@yahoo.com
Windu Mulyasari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa windumulyasari@untirta.ac.id
Diterima 6 April 2019, diterbitkan 30 April 2019

## Abstract
This  study  aims  to  determine  the  effect  of  the  competence  of  human  resources, internal control systems,  utilization of information technology, and an understanding of  accrual  based  government accounting  system  for  quality  of  local  government financial reports Province Banten. The approach used in this study is the quantitative approach. Data used in this study are primary data. Questionnaire submitted to the 90  employees  of  the  OPD  Province  Banten  who  works  in  finance  /accounting,  as many as 82 questionnaires (91.1%) returned, 16 questionnaires (19.5%) can not be processed, and 66 questionnaires  (80.4%)  can  be  processed.  The  data  collected  were  processed  using  SPSS  20  software program. The statistical method used to test the hypothesis is multiple linear regression analysis. The results  showed  that  the  competence  of  human  resources,  internal  control  systems,  utilization  of information technology,  and  an understanding  of  accrual  based  government  accounting  system has a positive and significant impact on the quality of local government financial reports.
Keywords:  Quality  of  Financial  Reports,  Competence  Human  Resources,  Internal  Control    Systems,
Utilization    Of  Information    Technology,  Understanding  Accrual  Based  Government Accounting System.

## Abstrak
Penelitian  ini   bertujuan   untuk  mengetahui  pengaruh  kompetensi  sumber  daya manusia, sistem pengendalian  intern,  pemanfaatan  teknologi  informasi,  dan  pemahaman  atas  sistem  akuntansi pemerintahan berbasis akrual terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Banten. Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  kuantitatif.  Jenis  data  yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  data  primer.  Kuesioner  disampaikan  kepada  90  pegawai  di  15 OPD  Provinsi  Banten  yang  bekerja  di  bagian  keuangan/akuntansi,  sebanyak  82  kuesioner    (91,1%) kembali,  16  kuesioner  (19,5%)  tidak  dapat  diolah,  dan  66 kuesioner (80,4%) dapat diolah. Data yang
dikumpulkan diolah dengan menggunakan program software SPSS 20. Metode statistik yang digunakan untuk  menguji  hipotesis  adalah  analisis  regresi  linier  berganda.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa kompetensi  sumber  daya  manusia,  sistem  pengendalian  intern,  pemanfatan  teknologi  informasi  dan pemahaman  atas  sistem  akuntansi  pemerintahan  berbasis  akrual  mempunyai  pengaruh  positif  dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
Kata  kunci:  Kualitas  Laporan  Keuangan,  Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia,  Sistem  Pengendalian Intern, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pemahaman Sistem Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual

## PENDAHULUAN
Fenomena pelaporan keuangan pemerintah di Indonesia merupakan sesuatu hal yang menarik untuk dikaji. Masih banyaknya fenomena laporan keuangan   pemerintah   yang   belum menyajikan   data-data   yang   sesuai   dengan peraturan, dan masih banyak penyimpangan- penyimpangan dan permasalahan  yang berhasil ditemukan oleh  Badan  Pemeriksa  Keuangan (BPK) dalam pelaksanaan audit laporan keuangan pemerintah, membuat tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik ( good governance government ) meningkat. Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) menyatakan bahwa permasalahan ini dibuktikan dengan diperolehnya  opini  Tidak  Menyatakan  Pendapat  (TMP)  atau disclaimer di  beberapa  instansi pemerintah  daerah  yang  ada  di  Indonesia.  Opini disclaimer diberikan  terhadap  laporan keuangan  karena  Badan  Pengawas  Keuangan  mengalami    kesulitan    dalam    menerapkan prosedur   audit   pada   beberapa   pos   yang disajikan    (http://bandung.bpk.go.id/,    2012). Dalam      Ikhtisar      Hasil      Pemeriksaan  Semester  (IHPS)  I  Tahun  2016,  berdasarkan  hasil pemeriksaan atas 533 LKPD tahun 2015,  BPK  memberikan  opini  WTP  atas  312  (58%)  LKPD, opini  WDP  atas  187 (35%) LKPD, opini TMP atas 30 (6%) LKPD, dan opini TW atas 4 (1%) LKPD. Laporan hasil pemeriksaan BPK memuat temuan pemeriksaan. Setiap temuan dapat terdiri atas satu  atau  lebih  permasalahan,  yaitu  berupa  kelemahan  sistem  pengendalian  intern  (SPI) dan/atau  ketidakpatuhan  terhadap  ketentuan  peraturan  perundang-  undangan. Ketidakpatuhan   ini   dapat   mengakibatkan   kerugian   negara,   potensi kerugian      negara, kekurangan      penerimaan,      penyimpangan  administrasi, ketidakhematan,   ketidakefisienan, atau    ketidakefektifan   (http://www.bpk.go.id/, 2015).
Berikut  ini  merupakan  data  hasil  pemeriksaan  BPK  RI  atas  Laporan  Keuangan Pemerintah  Daerah  (LKPD)  Provinsi  Banten  dari  tahun  anggaran  2011- 2015 disajikan dalam tabel 1
Tabel 1. Perkembangan Opini LKPD Provinsi Banten Tahun 2011 s.d. 2015
LKPD (Tahun) Opini 2011 WDP 2012 WDP 2013 TMP 2014 TMP 2015 WDP

## Sumber : IHPS I Tahun 2016:292
Dari  tabel  1  yang  menyajikan  Hasil  Pemeriksaan  Laporan  Keuangan Provinsi Banten dari  Tahun  Anggaran  2011  sampai  Tahun  Anggaran  2015  terlihat  Pemerintah    Provinsi (Pemprov)  Banten,  dua  tahun  berturut-turut  mendapat  opini tidak menyatakan pendapat (TMP)  atau disclaimer dari  Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK)  RI  Perwakilan  Banten  terkait

## 42

## Melati Ramadhani, Ayu Noorida Soerono, Windu Mulyasari
Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  (LKPD),  tahun  anggaran  2013  dan  2014.  Opini  BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan  yang didasarkan pada  empat kriteria yakni: (1) kesesuaian dengan  standar  akuntansi  pemerintahan  (SAP),  (2)  kecukupan  pengungkapan  ( adequate disclosures ), (3)  kepatuhan  terhadap  peraturan  perundang-undangan,  (4)  dan  efektivitas sistem  pengendalian  internal.  Opini  BPK  bisa  menjadi  salah  satu  tolok  ukur  untuk  menilai apakah  pengelolaan  keuangan  negara yang dilakukan  pemerintah  sudah  berjalan transparan dan akuntabel atau tidak.
Penyusunan  laporan keuangan  yang berkualitas  membutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dan memahami aturan penyusunan laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintahan. Permasalahan sumber daya manusia yang ditemukan di Pemerintah Provinsi Banten adalah masih kurang nya jumlah akuntan yang kompeten dalam mengelola dan menyusun  laporan  keuangan.  Badan  Pengawas  Keuangan  dan  Pembangunan  (BPKP) menyarankan Pemerintah Provinsi Banten, menambah Sumber Daya Manusia  (SDM) dengan latar belakang akuntansi untuk mempercepat pembenahan aset yang bermasalah. Pemerintah Provinsi  Banten  harus  segera  memperbaiki  aset-aset  yang  bermasalah,  karena  masalah tersebut  akan  selalu  menjadi  ganjalan  dalam  pemeriksaan  laporan  keuangan  pemerintah daerah  oleh BPK. Kondisi  yang  terjadi  saat  ini  adalah  kurangnya  tenaga  akuntan  yang memadai  di Pemerintah  Provinsi  Banten  untuk  mengelola  aset  dengan  baik,  sehingga banyak  laporan  keuangan  dan  aset  yang  menjadi  temuan  BPK.  Saat  ini  Inspektorat  dengan Organisasi  Perangkat  Daerah  (OPD)  yang terkait sedang berdiskusi, untuk  segera melakukan perbaikan sesuai dengan arahan BPK dan BPKP Banten terkait dengan kekurangan  sumber  daya manusia.
Isu  tentang  sistem  pengendalian  internal  pemerintahan  (SPIP)  juga  mendapatkan perhatian  cukup  besar.  Badan    Pemeriksa  Keuangan  (BPK)  selaku  auditor  eksternal senantiasa  menguji “ kekua tan” sistem  pengendalian  internal  (SPI) ini di setiap pemeriksaan yang  dilakukannya  untuk  menentukan  luas  lingkup  ( scope )  pengujian    yang  akan dilaksanakannya.  Beberapa  lembaga  pemantau  ( watch )  juga mengkritisi lemahnya SPI yang diterapkan  di  pemerintahan,  sehingga  membuka  peluang  yang  sangat  besarbagi  terjadinya penyimpangan  dalam  pelaksanaan  anggaran  (APBN/APBD).  Seperti  yang  dikatakan  oleh Anggota  V  BPK  RI,  Moermahadi  Soerja  Djanegara,  BPK  menemukan  sejumlah  permasalahan dalam  LKPD  Pemprov  Banten  Tahun  2014  terkait  dengan  sistem  pengendalian  intern,  di antaranya,  bantuan  sosial  tidak  terencana  Rp9,76  miliar  yang  tidak  didukung  kelengkapan dokumen  pengajuan, sistem pengendalian  internal  atas kas umum  daerah tahun 2014 tidak memadai  karena  ada  dana  "outstanding"  pada  Bank  BJB  sebesar  Rp3,68  miliar  yang  diakui sebagai  belanja  tapi  belum  dipindah  bukukan.  Nilai  tersebut  berbeda  dengan  data  dari  kas daerah  yang  menyatakan  dana  "outstanding"  sebesarRp3,87  miliar.  Kemudian,  kurangnya pengawasan belanja perawatan kendaraan bermotor pada biro perlengkapan, sehingga tidak adanya bukti pertanggungjawaban  yang valid sebesar Rp3,1    miliar,   hibah   2014   sebesar Rp246,52   miliar   tanpa   melalui   verifikasi
permohonan  serta  hibah  barang  dan  jasa  pada  Dinas  Pendidikan  sebesar  R p 37,30 miliar tidak didukung Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan berita acara serah terima  (http://dprd-bantenprov.go.id/,  2015). Dari   fenomena   di   atas   dapat   dikatakan bahwa  beberapa  instansi  baik  biro,  badan  dan  dinas  di  Pemerintah  Provinsi  Banten  memiliki sistem pengendalian intern yang kurang baik. Hal ini tercermin pada beberapa permasalahan terkait  minim  nya  pengawasan  intern  dan  penyimpangan  anggaran yang di temukan oleh BPK.
Teknologi  dipandang sebagai alat  yang digunakan oleh  individu  untuk menyelesaikan tugas-tugasnya  untuk  merapikan  pengelolaan  persediaan    barang  di  lingkungan pemerintahan.  Pemerintah  Provinsi  Banten  akhir-akhir  ini  mengalami  kesulitan  dalam mengelola  barang  persediaan.    Temuan  BPK    atas    pencatatan    dan  pelaporan  barang persediaan  di  Pemprov  Banten  tahun-tahun  terakhir  ini  menjadi  permasalahan  yang  cukup serius,  kondisi tersebut memerlukan penanganan segera, disamping permasalahan aset tetap, persediaan  barang  pada  Pemprov  Banten  jumlahnya  sangat  besar.  Pada  neraca  tahun  2016 nilainya lebih dari Rp65 miliar. Apabila pengelolaannya  tidak tertib, maka persediaan barang bisa  menjadi  salah  satu  penghambat  Pemprov  Banten  dalam  meraih  opini  Wajar  Tanpa Pengecualian (WTP).
BPKAD  (Badan  Pengelolaan  dan  Aset  Daerah)  Provinsi  Banten  sebagai  pihak  yang mengkonsolidasikan laporan keuangan dari masing-masing OPD, memiliki isu-isu penting dan permasalahan  yang  menjadi  dasar  usulan  dalam  rencana  kerjanya.  Salah  satunya  yaitu untukmengoptimalnya  pemanfaatan  teknologi.  Sebagai  bendahara  umum  daerah,  BPKAD mengelola  anggaran  pendapatan  dan  belanja  daerah  Provinsi  Banten  senilai  kurang  lebih Rp10,3  triliun.  Selaku  fungsi  pengguna  anggaran,  (BPKAD)  bertanggungjawab  dengan  pagu anggaran  yang dikelola sebesar Rp36  miliar. Sedangkan  selaku pejabat  penata usaha barang pada  pengelola,  BPKAD  mengelola  barang  milik  daerah  atau  aset  Provinsi   Banten  yang untuk tahun 2016 senilai kurang lebih Rp12,6 triliun. Permasalahan aset yang menjadi temuan BPK  harus  segera  di  selesaikan,  dengan  bantuan  teknologi  yang  memadai (http://dppkd.bantenprov.go.id/).    Pemanfaatan    teknologi    yang    baik diharapkan dapat membantu  meningkatkan pengelolaan keuangan  yang baik sehingga laporan keuangan yang dihasilkan berkualitas.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan pembuatan laporan akuntansi akrual di pemerintah daerah masih mengalami kendala karena masih dalam transisi dari laporan berbasis kas.  Dalam  akuntansi  berbasis  akrual,  waktu  pencatatan  ( recording) sesuai  dengan  saat terjadinya arus sumber daya, sehingga dapat menyediakan informasi yang paling komprehensif karena seluruh arus sumber daya dicatat (Lelono, 2014:6). Hasil pemeriksaan BPK pada LKPD Provinsi Banten tahun anggaran 2013 dan 2014 mendapat opini tidak menyatakan pendapat atau "disclaimer" ,  pada  tahun  anggaran  2013  dan  2014,  Pemerintah  Provinsi  Banten belum menerapkan sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrual.
Kualitas  laporan  keuangan  pemerintah  daerah  mencerminkan  tertib  pengelolaan keuangan  pemerintah  daerah,  yang  mencakup  tertib  administrasi  dan  taat  asas.  Indikator bahwa  laporan  keuangan  pemerintah  daerah  sudah  berkualitas  yaitu  opini  Wajar  Tanpa Pengecualiaan (WTP) yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Adhi dan Suhardjo, 2013:3). Masih buruk nya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Banten di tandai dengan belum di berikan nya opini WTP dari BPK RI. Opini TMP atau disclaimer yang diberikan oleh BPK atas LKPD pemerintah Provinsi Banten selama dua tahun berturut-turut,  yaitu  tahun  anggaran  2013  dan  2014  merupakan  tanda buruknya kualitas  laporan  keuangan  pemerintah  Provinsi  Banten.  Jika  BPK  memberi  opini TMP  atau disclaimer terhadap  laporan  keuangan  pemerintah  maka  itu  sama  saja artinya sistem pengelolaan keuangan instansi pemerintah bersangkutan masih kurang baik dari faktor SAP maupun kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kriteria lainnya. Berdasarkan LHP BPK untuk LKPD Pemprov Banten  tahun  anggaran  2013  dan  2014 terungkap  bahwa  BPK  memberikan  opini tidak memberikan pendapat (disclaimer) terhadap LKPD  Provinsi  Banten  tahun  anggaran  2013,  dengan  permasalahan  signifikan  lainnya  yakni penatausahaan persediaan  senilai  Rp  94,790  miliar  pada  lima  OPD  kurang  memadai;  aset

## 44

## Melati Ramadhani, Ayu Noorida Soerono, Windu Mulyasari
tetap  peralatan  dan  mesin  berupa  alat  kesehatan  (alkes)  pada  Dinas  Kesehatan  tidak  dapat diyakini  sebesar  Rp  193,223  miliar  terdapat  situ-situ  yang  dikuasai  pihak  lain  dengan diterbitkannya sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama pihak ketiga; dan pembayaran atas pekerjaan pembangunan Jembatan Kedaung  di  Tangerang yang  tidak  sesuai  ketentuan  minimal  sebesar  Rp  13,292 miliar. Sedangkan opini untuk LKPD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2014 sama dengan Tahun Anggaran 2013 tidak memberikan pendapat  (TMP)  atau  disclaimer,  dengan  permasalah  yakni  belanja  perawatan  kendaraan bermotor  pada  Biro  Perlengkapan  dan  Aset  Sekretariat  Daerah  tidak  didukung  bukti pertanggungjawaban yang valid sebesar Rp 3,1 miliar; penganggaran hibah tahun 2014 sebesar Rp 246,52 miliar dilakukan tanpa melalui proses verifikasi terhadap proposal pemohon. Selain itu, hibah barang/jasa kepada masyarakat/pihak ketiga pada Dinas Pendidikan Banten sebesar Rp  37,30  miliar  tidak  didukung  Naskah  Perjanjian  Hibah  Daerah  (NPHD) dan berita acara serah terima; pengeluaran bantuan sosial tidak terencana kepada individu dan/atau keluarga sebesar Rp 9,76 miliar yang tidak didukung kelengkapan dokumen pengajuan. Selain itu, sistem pengendalian  internal  atas  pengelolaan  kas  umum  daerah  Provinsi  Banten  Tahun  Anggaran 2014 tidak memadai. Terdapat outstanding pada Bank BJB sebesar Rp 3,68 miliar yang sudah diakui sebagai belanja tetapi belum dipindah bukukan dan masih ditampung dalam rekening titipan  di  Bank  BJB.  Selanjutnya,  aset  tetap  pada  neraca  per  31  Desember  2014  sebesar Rp 9.832,10 miliar  di  antaranya  terdapat  masalah  signifikan  yang  diduga  terkait  tindak  pidana korupsi   (http://sp.beritasatu.com/,   2015).   Berdasarkan data di atas, maka kualitas   laporan keuangan   pemerintah daerah  Provinsi  Banten  merupakan  sesuatu  hal  yang  menarik  untuk dikaji    lebih  lanjut.  Dasar  pemikiran  ini,  berasal  dari  fakta  bahwa  terdapat  penyimpangan- penyimpangan yang berhasil ditemukan oleh BPK dalam pelaksanaan audit laporan keuangan pemerintah Provinsi Banten.
Berdasarkan  latar  belakang  maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah:
1.   Apakah  sumber  daya  manusia  berpengaruh  positif  terhadap  kualitas  laporan keuangan pemerintah daerah pada OPD Provinsi Banten?
2.   Apakah   sistem   pengendalian   intern   berpengaruh   positif   terhadap   kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada OPD Provinsi Banten?
3.   Apakah  teknologi  informasi  berpengaruh  positif  terhadap  kualitas  laporan keuangan pemerintah daerah pada OPD Provinsi Banten?
4.   Apakah   pemahaman   basis   akrual   berpengaruh   positif   terhadap   kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada OPD Provinsi Banten?
Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitiannya adalah:
1.   Untuk  mengetahui  pengaruh  sumber  daya  manusia  terhadap  kualitas  laporan keuangan pemerintah daerah pada OPD Provinsi Banten.
2.   Untuk   mengetahui   pengaruh   sistem   pengendalian   intern  terhadap   kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada OPD Provinsi Banten.
3.   Untuk  mengetahui  pengaruh  teknologi  informasi  terhadap  kualitas  laporan keuangan pemerintah daerah pada OPD Provinsi Banten.
4.   Untuk  mengetahui  pengaruh  pemahaman  basis  akrual  terhadap  kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada OPD Provinsi Banten.

## TINJAUAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS Teori Decision Usefulness
Teori kegunaan keputusan ( decision usefulness) merupakan suatu pendekatan terhadap laporan  keuangan  yang  memiliki  pandangan  bahwa  jika  kita  tidak  bisa  membuat  laporan keuangan  secara  teoritis  berkonsep  benar,  setidaknya  kita  bisa  mencoba  untuk  membuat laporan  keuangan  yang  lebih  berguna  (Scott,  2012:67). Teori kegunaan-keputusan ( decision- usefulness  theory ) informasi akuntansi telah dikenal sejak tahun 1954 dan menjadi referensi dari  penyusunan  kerangka  konseptual Financial  Accounting  Standard  Boards  (FASB), yaitu Statement of Financial Accounting Concepts (SFAC) yang berlaku di Amerika Serikat. Kegunaan-keputusan  informasi  akuntansi  mengandung  komponen-komponen  yang perlu  dipertimbangkan  oleh  para  penyaji  informasi  akuntansi  agar  cakupan  yang  ada  dapat memenuhi  kebutuhan  para  pengambil  keputusan  yang  akan  menggunakannya.  Sikap manajemen  terhadap  penerapan  suatu  standar  akuntansi  berhubungan  dengan kepentingannya  terhadap  pengungkapan  informasi  akuntansi  yang  menggambarkan  kinerja finansial  dalam  bentuk  pelaporan  keuangan.  Teori  kegunaan-keputusan  informasi  akuntansi tercermin  dalam  bentuk  kaidah-kaidah  yang  harus  dipenuhi  oleh  komponen-komponen pelaporan keuangan agar dapat bermanfaat dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi. Adapun  kaidah-kaidah  yang  harus  terpenuhi  sesuai  dengan  karakteristik  kualitatif  laporan keuangan  yang dimuat dalam kerangka konseptual agar memenuhi tujuannya  yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami (Nurlaila, 2014:27).

## Laporan Keuangan Pemerintah
Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 pelaporan keuangan pemerintah seharusnya  menyajikan  informasi  yang  bermanfaat  bagi  para  pengguna  dalam  menilai akuntabilitas  dan  membuat  keputusan  baik  keputusan  ekonomi,  sosial,  maupun    politik sebagaimana  bunyi  penjelasan  dalam  Standar  Akuntansi Pemerintahan, yaitu:
1.      Menyediakan    informasi    mengenai    kecukupan    penerimaan    periode    berjalan  untuk membiayai seluruh pengeluaran.
2.   Menyediakan  informasi  mengenai  kesesuaian  cara  memperoleh  sumber  daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
3.   Menyediakan   informasi   mengenai   jumlah   sumber   daya   ekonomi   yang digunakan dalam  kegiatan  entitas  pelaporan  serta  hasil-hasil  yang  telah dicapai.
4.  Menyediakan  informasi  mengenai  bagaimana  entitas  pelaporan  mendanai  seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
5.   Menyediakan   informasi   mengenai   posisi   keuangan   dan   kondisi   entitas pelaporan berkaitan  dengan  sumber-sumber  penerimaannya,  baik  jangka  pendek  maupun  jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
6.   Menyediakan    informasi    mengenai    perubahan    posisi    keuangan    entitas pelaporan, apakah  mengalami  kenaikan  atau  penurunan,  sebagai  akibat  kegiatan  yang  dilakukan selama periode pelaporan.

## Kualitas Laporan Keuangan
Menurut Rahmadani (2015:5) karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran- ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya.  Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  No.  71  Tahun  2010  keempat  karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki:
a.    Relevan b.    Andal c.    Dapat Dibandingkan d.    Dapat Dipahami Sumber Daya Manusia

## 46

## Melati Ramadhani, Ayu Noorida Soerono, Windu Mulyasari
Andini  (2015:3)  mengungkapkan  bahwa  ada  tiga  komponen  utama  pembentuk kompetensi yaitu, pengetahuan yang dimiliki seseorang, keterampilan, dan perilaku individu, yang mana ketiga komponen tersebut dipengaruhi oleh konsep diri, sifat bawaan diri (trait), dan motif.  Adapun  yang  menjadi  indikator  kompetensi  sumber  daya  manusia  menurut  Andini (2015:3) yaitu:
a.   Pengetahuan (Knowledge) adalah  informasi  yang  dimiliki  karyawan  untuk melaksanakan tugas  dan  tanggung  jawabnya  sesuai  dengan  bidang  yang  digelutinya  (tertentu). Pengetahuan  karyawan  turut  menentukan  berhasil  tidaknya  pelaksanaan  tugas  yang dibebankan  kepadanya,  karyawan  yang  mempunyai    pengetahuan    yang    cukup    akan meningkatkan    efisiensi  perusahaan.  Namun  bagi  karyawan  yang  belum  mempunyai pengetahuan cukup, maka akan bekerja tersendat-sendat.
b.   Keterampilan (Skill) merupakan  suatu  upaya  untuk  melaksanakan  tugas  dan tanggung jawab yang diberikan perusahaan kepada seorang karyawan dengan baik dan maksimal.
c.      Sikap (Attitude) merupakan  pola  tingkah  laku  seorang  karyawan/pegawai  di  dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan perusahaan. Apabila karyawan  mempunyai  sifat  yang  pendukung  pencapaian  tujuan  organisasi,  maka  secara otomatis  segala  tugas  yang  dibebankan  kepadanya  akan  dilaksanakan  dengan  sebaik- baiknya.

## Sistem Pengendalian Intern
Unsur  Sistem  Pengendalian  Intern  dalam  Peraturan  Pemerintah  No.  60  Tahun  2008 ini mengacu  pada  unsur  Sistem  Pengendalian  Intern  yang  telah  dipraktikkan  di  lingkungan pemerintahan di berbagai negara, yang meliputi:
a.   Lingkungan Pengendalian;
Lingkungan  pengendalian  adalah  kondisi  dalam  Instansi  Pemerintah  yang  memengaruhi efektivitas pengendalian intern. Pimpinan Instansi Pemerintah dan seluruh pegawai harus menciptakan dan memelihara lingkungan dalam keseluruhan organisasi yang menimbulkan perilaku positif dan mendukung terhadap pengendalian intern dan manajemen yang sehat.
b.   Penilaian Risiko;
Penilaian  risiko  adalah  kegiatan  penilaian  atas  kemungkinan  kejadian  yang  mengancam pencapaian  tujuan  dan  sasaran  Instansi  Pemerintah.  Pengendalian  intern  harus memberikan penilaian atas risiko yang dihadapi unit organisasi baik dari luar maupun dari dalam.
c.   Kegiatan Pengendalian;
Kegiatan  pengendalian  adalah  tindakan  yang  diperlukan  untuk  mengatasi risiko   serta penetapan   dan   pelaksanaan   kebijakan   dan   prosedur   untuk memastikan  bahwa tindakan  mengatasi  risiko  telah  dilaksanakan  secara efektif.
d.   Informasi dan Komunikasi;
Informasi  adalah  data  yang  telah  diolah  yang  dapat  digunakan  untuk  pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah. Sedangkan yang  dimaksud  dengan  komunikasi  adalah  proses  penyampaian  pesan  atau  informasi dengan menggunakan simbol  atau lambang  tertentu  baik  secara langsung maupun  tidak langsung  untuk  mendapatkan  umpan  balik.    Informasi  harus  dicatat  dan  dilaporkan kepada pimpinan Instansi Pemerintah dan pihak lain yang ditentukan.  Informasi disajikan dalam  suatu  bentuk  dan  sarana  tertentu  serta  tepat  waktu  sehingga  memungkinkan pimpinan  Instansi  Pemerintah  melaksanakan  pengendalian dan tanggung jawabnya. e.   Pemantauan Pengendalian Intern.
Pemantauan  pengendalian  intern  adalah  proses  penilaian  atas  mutu  kinerja  Sistem Pengendalian  Intern  dan  proses  yang  memberikan  keyakinan  bahwa  temuan  audit  dan evaluasi lainnya segera ditindaklanjuti.

## Teknologi Informasi
Menurut Delanno (2013:24), pemanfaatan teknologi informasi adalah tingkat integrasi teknologi  informasi  pada  pelaksanaan  tugas-tugas  akuntansi  yang  terdiri dari:
1)   Bagian    akuntansi/keuangan    memiliki     komputer    yang    cukup    untuk melaksanakan tugas
2)   Jaringan internet telah terpasang di unit kerja
3)   Jaringan  komputer  telah  dimanfaatkan  sebagai  penghubung  antar  unit  kerja dalam pengiriman data dan informasi yang dibutuhkan
4)   Proses  akuntansi  sejak  awal  transaksi  hingga  pembuatan  laporan  keuangan dilakukan secara komputerisasi
5)   Pengolahan  data  transaksi  keuangan  menggunakan software sesuai  dengan peraturan perundang-undangan
6)   Laporan akuntansi dan manajerial di hasilkan dari sistem yang terintegrasi
7)   Adanya jadwal pemeliharaan per-alatan secara teratur
8)   Peralatan yang usang/rusak di data dan diperbaiki tepat pada waktunya.

## Pemahaman Sistem Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual
Menurut  Halim  dan  Kusufi  (2014:52)  yang  membahas  tentang  dasar  akuntansi pemerintahan daerah berbasis akrual, memahami sistem pencatatan saja belum cukup karena masih  terdapat  satu  hal  lagi  yang  penting  yaitu  masalah  pengakuan. Pengakuan  unsur laporan keuangan berdasarkanPeraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010  Lampiran  I  tentang Standar  Akuntansi  Pemerintahan  Berbasis  Akrual  adalah sebagai berikut:
1.   Pengakuan Aset
2.   Pengakuan Kewajiban
3.   Pengakuan Pendapatan
4.   Pengakuan Beban dan Belanja

## Pengembangan Hipotesis
Hubungan   Kompetensi   Sumber   Daya   Manusia   terhadap   Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Dalam  pengelolaan  keuangan  daerah  yang  baik,  OPD  harus  memiliki  sumber  daya manusia  yang  berkualitas,  baik  dari  segi  jumlah  dan  keahlian  (kompetensi, pengalaman, serta informasi yang memadai), disamping pengembangan kapasitas organisasi. Sumber daya manusia  yang  didukung  dengan  latar  belakang  pendidikan  akuntansi,  sering  mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan mempunyai pengalaman di bidang keuangan dalam menerapkan sistem akuntansi, sumber daya manusia yang berkualitas   tersebut   akan   mampu   memahami logika   akuntansi   dengan   baik. Kegagalan sumber daya manusia pemerintah daerah dalam memahami dan menerapkan  logika  akuntansi  akan  berdampak  pada  kekeliruan  laporan keuangan  yang  dibuat  dan  ketidaksesuaian  laporan  dengan  standar  yang  ditetapkan pemerintah (Delanno, 2013:26). Oleh karena itu, jika kompetensi sumber daya manusia (SDM) tidak sesuai dengan pendidikannya diluar akuntansi, maka akan berdampak terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Sehingga, kualitas laporan keuangan tersebut menjadi tidak akurat karena tidak dikelola oleh SDM yang berlatar belakang pendidikan akuntansi. Dengan adanya SDM  yang  berkompeten  dan  memiliki  pemahaman  yang  baik  perihal  pengelolaan  keuangan daerah,  maka  diharapkan  OPD  dapat  menyajikan  laporan  keuangan  dengan  benar  dan memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan (Prandono, 2015:3).

## Melati Ramadhani, Ayu Noorida Soerono, Windu Mulyasari
Ha1   :Kompetensi   sumber  daya   manusia   berpengaruh   positif   terhadap   kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
Hubungan   Sistem   Pengendalian   Intern   terhadap   Kualitas   Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Berdasarkan  Peraturan   Pemerintah  Nomor  60   Tahun  2008   sistem pengendalian intern    pemerintah    bertujuan      untuk    memberikan    keyakinan      yang  memadai  agar tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian penyelenggaraan pemerintah negara/daerah, keandalan  pelaporan  keuangan,  pengamanan  aset  negara  dan  ketaatan  terhadap  peraturan perundang-undangan. Masih ditemukannya penyimpangan  dan  kebocoran  di  dalam  laporan keuangan  oleh  BPK,  menunjukkan  bahwa  laporan  keuangan  pemerintah  daerahbelum memenuhi karakteristik/nilai informasi yang disyaratkan. BPK menemukan enam persamalahan siginifikan  yang  salah  satu  nya  adalah  permasalahan  tentang  sistem  pengendalian  internal. Sistem pengendalian  internal  atas  pengelolaan  kas  umum  daerah  Provinsi  Banten  tahun anggaran  2014  tidak  memadai  (http://dprd-bantenprov.go.id/,  2015).  Apabila  system pengendalian  intern  dilaksanakan  dengan  baik,  maka  seluruh  kegiatan  dalam  rangka penyelenggaraan dan pengelolaan keuangan daerah akan berjalan dengan baik sehingga akan memberikan  laporan  pertanggungjawaban  berupa  laporan  keuangan  yang  berkualitas (Rahmadani, 2015:8).
Ha2:    Sistem  pengendalian  intern  berpengaruh  positif  terhadap  kualitaslaporan keuangan pemerintah daerah.
Hubungan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan

## Pemerintah Daerah
Dalam penjelasan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan  Daerah  disebutkan  bahwa  untuk  menindaklanjuti  terselenggaranya  proses pembangunan  yang  sejalan  dengan  prinsip  tata  kelola  pemerintahan    yang  baik    ( Good Governance ),  pemerintah,  dan  pemerintah  daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan  kemajuan  teknologi  informasi  untuk  meningkatkan  kemampuan  mengelola keuangan  daerah,  dan  menyalurkan  informasi  keuangan  daerah  kepada  pelayanan  publik. Pemerintah  perlu  mengoptimalisasi    pemanfaatan    kemajuan    teknologi    informasi   untuk membangun  jaringan  sistem  informasi  manajemen  dan  proses  kerja  yang  memungkinkan pemerintahan  bekerja  secara  terpadu  dengan  menyederhanakan  akses  antar  unit  kerja. Pemanfaatan  teknologi  informasi  mencakup  adanya  (a)  pengolahan  data,  pengolahan informasi,  sistem  manajemen  dan  proses  kerja  secara  elektronik  dan  (b)  pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat (Delanno, 2013:24). Dengan kemajuan teknologi informasi yang pesat  serta potensi  pemanfaatanya secara luas, maka dapat  membuka peluang berbagai   pihak   untuk mengakses,   mengelola   dan   mendayagunakan   informasi keuangan  daerah  secara  cepat dan  akurat  (Rahmadani,  2015:7).  Pemanfaatan teknologi  informasi  yang  baik,  diharapkan dapat  menghasilkan  laporan  keuangan yang berkualitas.
Ha3   :   Pemanfaatan   teknologi   informasi  berpengaruh   positif   terhadap  kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
Hubungan Pemahaman Sistem Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Secara  konseptual  sistem  akuntansi  berbasis  akrual  dipercaya  dapat  menghasilkan informasi  yang lebih akuntabel dan transparan dibandingkan dengan akuntansi berbasis kas. Akuntansi  berbasis  akrual  dianggap  mampu  mendukung  terlaksanakannya  perhitungan berbagai  macam  biaya  pelayanan  publik  yang  disediakan  oleh  pemerintah  dengan  wajar.
Pencatatan  dan  perhitungan  seluruh  beban,  baik  yang  sudah  dibayar  maupun  yang  belum dibayar dalam basis  akrual membuat akuntansi  berbasis  akrual  secara  konseptual  dapat menyediakan  pengukuran  yang lebih baik, pengakuan yang tepat waktu, dan pengungkapan kewajiban di masa mendatang. Sedangakan apabila dilihat dalam rangka pengukuran kinerja, informasi berbasis akrual dapat menyediakan informasi mengenai penggunaan sumber daya ekonomi  yang  sebenarnya.  Oleh  karena  itu,  akuntansi  berbasis  akrual  merupakan salah satu sarana pendukung  yang saat ini  diperlukan oleh pemerintah dalam rangka transparansi dan  akuntabilitas  pemerintah  (Hamzah  dan  Kustiani,  2014:77).  Implementasi  akuntansi berbasisakrual  akan  meningkatkan  kualitas  laporan  keuangan  yang  pada  akhirnya  akan memperbaiki kualitas  pengambilan  keputusan  (Najati  dkk, 2016:3).
Ha 4 :   Pemahaman   sistem   akuntansi   pemerintahan   berbasis   akrual   berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

## Gambar 1. Model Penelitian

## METODE PENELITIAN

## Populasi dan Sampel
Populasi    dalam    penelitian    ini    adalah    Organisasi    Perangkat    Daerah    (OPD)  di pemerintah Provinsi Banten. Jumlah OPD di Provinsi Banten sebanyak 39 OPD. Sampel  dalam penelitian  ini  sebanyak  15  OPD,  Teknik penarikan sampel yang di gunakan adalah purposive sampling . Purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2015:67), karena informasi yang akan diambil  berasal  dari  sumber  yang  sengaja dipilih  berdasarkan  kriteria  yang  telah ditetapkan   oleh   peneliti.   Kriteria   pengambilan   sampel   yang   ditetapkan sebagai berikut:
1)  Pejabat struktural dan aparat yang melaksanakan fungsi akuntansi/ tata usaha keuangan di masing-masing dinas pada OPD, setiap OPD ditetapkan secara cluster sampling sebanyak 6 orang yang menjadi responden.
2)  Responden  ditetapkan  pada  kepala  bagian  keuangan/akuntansi,  bendahara  penerimaan, bendahara  pengeluaran,  dan  staf  pelaksana  yang  berwenang.

## Jenis dan Sumber Data
Jenis  data  yang  dipergunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  primer.  Data  primer diperoleh  melalui  kuesioner  yang  diserahkan  langsung  kepada  responden.  Kuesioner  yang disebarkan berupa daftar pernyataan tertulis kepada responden mengenai pengaruh sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, teknologi informasi, dan pemahaman basis akrual terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
Operasionalisasi Variabel
50

## Melati Ramadhani, Ayu Noorida Soerono, Windu Mulyasari
Variabel dalam penelitian ini terdiri dari:
1. Variabel X: X1 : Kompetensi sumber daya manuasia
X2 : Sistem Pengendalian Intern
X3 : Pemanfaatan teknologi informasi
X4 : Pemahaman Sistem Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual
2. Variabel Y: Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah
Analisis Data

## Uji Kualitas Data
Uji kualitas data dilakukan untuk mendapatkan pengukur variable yang baik. Uji kualitas data meliputi uji validitas dan reliabilitas.

## Uji Asumsi Klasik
Terdapat  beberapa  syarat  sebelum  melakukan  regresi  yang  harus  dilalui  yaitu melakukan  uji  asumsi  klasik.  Model  regresi  harus  bebas  dari  asumsi  klasik  yaitu, bebas normalitas, heteroskedastisitas dan multikolinearitas.

## Uji Hipotesis dengan Regresi Linear Berganda
Pengujian didasarkan pada persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:
Y = a + b 1 X 1 + b 2 X 2 + b 3 X 3 + b 4 X 4 + e Keterangan:
Y = Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah X 1 = Kompetensi Sumber Daya Manusia X 2 = Sistem Pengendalian Intern X 3 = Pemanfaatan Teknologi Informasi X 4 = Pemahaman Sistem Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual a = Konstanta bX = slope regresi atau koefisien regresi dari XX e = kesalahan residual
Uji Model Uji Koefisien Determinasi (R2)
Koefisien determinasi (R2) digunakan untuk  mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol  sampai  dengan  satu.  Apabila  nilai  R2  semakin  kecil,  maka  kemampuan  variabel-variabel independen  dalam  menjelaskan  variasi  variabel  dependen  amat  terbatas.  Apabila  nilai  R2 mendekati satu, maka variable - variabel independen  memberikan  hampir  semua  informasi yang  dibutuhkan  untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2016:95).

## Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)
Menurut  Ghozali  (2016:99)  pengujian  parameter  individual  pada  dasarnya menunjukkan  seberapa  jauh  pengaruh  satu  variabel  penjelas/independen  secara  individual dalam  menerangkan  variasi  variabel  dependen.  Adapun  hipotesisnya  dirumuskan  sebagai berikut:
a.   Ho = b1 = 0,
Artinya  tidak  ada  pengaruh  secara  signifikan  dari  variabel  bebas  terhadap variable terikat.
b.   Ho = b1 ≠ 0,
Artinya ada pengaruh secara signifikan dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Kriteria pengujian parameter individual sebagai berikut :
1.      Ho  diterima  dan  Ha  ditolak  apabila  t  hitung  <  t  tabel.  Artinya  variabel  bebas  tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat.
2.   Ha diterima dan Ho ditolak apabila t hitung > t tabel. Artinya variabel bebas berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Deskripsi Data
Kuesioner  disebar  untuk  15  OPD,  masing-masing OPD  diberikan  6  kuesioner, sehingga jumlah keseluruhan ada 90 kuesioner. Dari  90   (100%)   kuesioner   yang   disebar,   82   (91,1%) kuesioner   diterima kembali, 8 (8,88%) kuesioner tidak kembali. Dari 82 (100%) kuesioner yang kembali,  66  (80,4%)  dapat  diolah  dan  16  (19,5%)  tidak  dapat  diolah  karena  ada  informasi responden dan beberapa pernyataan yang tidak terjawab.

## Deskripsi Responden
Responden dalam penelitian ini adalah pengelola keuangan di OPD Provinsi Banten. Dari data yang terkumpul, diperoleh deskripsi responden yang dibagi berdasarkan   jenis   kelamin, jabatan,   lama   menjabat,   dan   pendidikan   terakhir responden di OPD terkait.
Jenis Kelamin
Tabel 2. Jenis Kelamin Responden No Jenis Kelamin Frekuensi Persentase (%) 1  Pria 38 57,6 2  Wanita 28 42,4 Total 66 100 Jabatan Tabel 3 . Jabatan Responden No Jabatan Frekuensi Persentase (%) 1  Kepala Bagian/ Sub Bagian 7 10,6 2  Bendahara Penerimaan 10 15,2 3  Bendahara Pengeluaran 12 18,2 4  Staf Pelaksana 37 56,1 Total 66 100 Lama Menjabat Tabel 4. Lama Menjabat Responden No Lama Menjabat Frekuensi Persentase (%) 1 1-5 thn 34 51,5 2 6-10 thn 22 33,3 3 >10 thn 10 15,2 Total 66 100 Pendidikan Terakhir Tabel 5. Pendidikan Terakhir Responden No Pendidikan Terakhir Frekuensi Persentase (%) 1  D3 7 10,6 2  S1 38 57,6 3  S2 21 31,8 Total 66 100

## 52
Statistik Deskriptif
Tabel 6. Hasil Analisis Deskriptif Statistik Descriptive Statistics N Minimu m Maximu m Mean Std. Deviation Kompetensi  Sumber Daya Manusia Sistem  Pengendalian Intern  Pemanfaatan Teknologi Informasi Pemahaman Sistem Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Valid N (listwise) 66 66 66
66 66 66
59
68 26 37 48
90
96 40 50 70
71.70
83.32
33.33 45.73 58.80 7.407 6.376 2.942 3.801 5.075
Sumber: Data Primer yang diolah (Output SPSS 20), 2017
Berdasarkan  tabel  6  maka  dapat  diketahui  bahwa  jumlah  data  penelitian  (N)  adalah sebesar 66 data. Variabel kompetensi sumber daya manusia mempunyai nilai minimum sebesar 59 dan nilai maksimum sebesar 90. Nilai rata-rata kompetensi sumber  daya  manusia  adalah sebesar  71,70,  dengan  nilai  rata-rata  sebesar  71,70, maka hal ini  dapat dikatakan bahwa pengelolaan keuangan sudah cukup merasa memiliki perilaku, keterampilan, dan sikap yang baik. Secara keseluruhan kompetensi sumber daya manusia sudah di nilai cukup baik.
Variabel  sistem  pengendalian  intern  mempunyai  nilai  minimum  sebesar  68 dan nilai maksimum sebesar 96. Nilai rata-rata sistem pengendalian intern adalah sebesar 83,32, dengan nilai rata-rata sebesar 83,32, maka hal ini dapat dikatakan bahwa penilaian responden terhadap sistem pengendalian intern secara keseluruhan telah cukup diterapkan dengan baik di instansi tempat mereka bekerja.
Variabel  pemanfaatan  teknologi  informasi  mempunyai  nilai  minimum  sebesar  26  dan nilai  maksimum  sebesar  40.  Nilai  rata-rata  pemanfaatan  teknologi  informasi  adalah  sebesar 33,33,  dengan  nilai  rata-rata  sebesar  33,33,  maka  hal  ini  dapat  dikatakan    bahwa    penilaian responden  terhadap  pemanfaatan  teknologi  informasi secara keseluruhan sudah tinggi, yang artinya pemanfaatan teknologi informasi di setiap OPD sudah baik.
Variabel  pemahaman  sistem  akuntansi  pemerintahan  berbasis  akrual  mempunyai  nilai minimum  sebesar  37  dan  nilai  maksimum  sebesar  50.  Nilai  rata-rata  pemahaman  sistem akuntansi  pemerintahan  berbasis  akrual  adalah  sebesar  45,73, dengan nilai rata-rata sebesar 45,73, maka hal ini dapat dikatakan bahwa penilaian responden terhadap pemahaman sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrual sudah sangat  baik,  pengelola keuangan  sudah sangat paham tentang akuntansi pemerintahan berbasis akrual.
Variabel  kualitas  laporan  keuangan  pemerintah  daerah  mempunyai  nilai  minimum sebesar 48 dan nilai maksimum sebesar 70. Nilai rata-rata kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah 58,80, dengan nilai rata-rata sebesar 58,80, maka hal  ini  dapat  dikatakan  bahwa penilaian    responden    terhadap    kualitas    laporan  keuangan  pemerintah  daerah  secara keseluruhan  sudah  tinggi,  responden  merasa  laporan  keuangan  yang  mereka  hasilkan  sudah memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan.
Uji Kualitas Data

## Uji Validitas
Hasil  pengujian  validitas  setiap  variabel  dalam  penelitian  ini  dapat  terlihat  pada  tabel berikut :

## Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)
Hasil uji validitas variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Y), dapat dilihat pada tabel di bawah ini Tabel 7. Hasil Uji Validitas Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y) Item-Total Statistics
Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item- Total Correlation Squared Multiple Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted KLK 1 KLK 2 KLK 3 KLK 4 KLK 5 KLK 6 KLK 7 KLK 8 KLK 9 KLK 10 KLK 11 KLK 12 KLK 13 KLK 14 54.38 54.65 54.83 54.39 54.45 54.71 54.76 54.65 54.68 54.65 54.64 54.38 54.67 54.59 22.300 22.754 22.633 22.704 21.821 21.777 22.802 23.615 22.805 22.969 22.297 22.147 21.179 21.876 .683 .673 .364 .555 .681 .681 .488 .459 .376 .434 .708 .631 .690 .669 .637 .650 .561 .652 .728 .646 .511 .698 .677 .430 .709 .632 .848 .799 .874 .876 .892 .879 .873 .873 .882 .883 .890 .885 .873 .876 .872 .874
Sumber: Data Primer yang diolah (Output SPSS 20), 2017
Berdasarkan table di atas diketahui bahwa masing-masing item yang menyusun masing- masing kuesioner  untuk  variabel  Kualitas  Laporan  Keuangan  Pemerintah Daerah  (Y) memiliki nilai Corrected Item-Total Correlation > dari r table (0,2423), yang berarti bahwa masing-masing item  dari  variabel  Kualitas  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  (Y)  adalah  valid.  Dengan demikian syarat validitas dari alat ukur terpenuhi.

## Kompetensi Sumber Daya Manusia (X1)
Hasil  uji  validitas  variabel  kompetemsi  sumber  daya  manusia  (X1),  dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

## 54

## Melati Ramadhani, Ayu Noorida Soerono, Windu Mulyasari
Tabel 8. Hasil Uji Validitas Kompetensi Sumber Daya Manusia (X1)
Item-Total Statistics
Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item- Total Correlation Squared Multiple Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted SDM 1 SDM 2 SDM 3 SDM 4 SDM 5 SDM 6 SDM 7 SDM 8 SDM 9 SDM 10 SDM 11 SDM 12 SDM 13 SDM 14 SDM 15 SDM 16 SDM 17 SDM 18 67.73 67.53 67.77 67.53 67.95 67.53 67.76 67.53 67.68 67.74 67.88 67.85 67.71 67.67 67.71 67.85 67.76 67.67 50.355 50.407 49.778 50.407 48.013 50.407 48.740 50.407 48.559 47.548 46.785 49.823 48.947 47.549 48.947 49.823 51.479 47.549 .375 .509 .517 .509 .552 .509 .577 .509 .629 .630 .718 .565 .668 .706 .668 .565 .367 .706 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .911 .906 .906 .906 .905 .906 .904 .906 .903 .903 .900 .905 .902 .900 .902 .905 .909
.900
Sumber: Data Primer yang diolah (Output SPSS 20), 2017 Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa masing-masing item yang menyusun masing- masing kuesioner untuk variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia (X1) memiliki nilai Corrected Item-Total  Correlation >  dari  r  table  (0,2423),  yang  berarti  bahwa  masing-masing  item  dari variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia (X1) adalah valid. Dengan demikian syarat validitas dari alat ukur terpenuhi.

## Sistem Pengendalian Intern (X2)
Hasil uji validitas variabel sistem pengendalian  intern (X3), dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

## Tabel 9. Hasil Uji Validitas Sistem Pengendalian Intern (X2) Item-Total Statistics
Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item- Total Correlation Squared Multiple Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted SPI 1 SPI 2 SPI 3 SPI 4 SPI 5 SPI 6 SPI 7 SPI 8 SPI 9 SPI 10 SPI 11 SPI 12 SPI 13 SPI 14 SPI 15 SPI 16 SPI 17 SPI 18 SPI 19 SPI 20 79.38 78.97 79.42 79.38 79.35 79.23 79.11 79.12 79.17 79.14 79.17 78.86 79.08 79.58 78.85 79.11 78.97 79.12 79.15 78.91 36.054 36.553 37.417 37.162 36.969 36.517 36.958 37.154 37.926 37.597 37.403 37.197 36.286 34.617 37.915 37.296 38.276 37.031 36.992 36.822 .386 .549 .293 .352 .346 .417 .418 .363 .469 .327 .403 .460 .519 .564 .374 .341 .311 .349 .583 .596 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .830 .822 .834 .830 .831 .827 .827 .830 .826 .831 .828 .825 .822 .819 .829 .831 .831 .831 .822 .821
Sumber: Data Primer yang diolah (Output SPSS 20), 2017
Berdasarkan  tabel  9  diketahui  bahwa  masing-masing  item  yang  menyusun  masing- masing kuesioner untuk variabel Sistem Pengendalian Intern (X2) memiliki nilai Corrected Item- Total Correlation > dari r table (0,2423), yang berarti bahwa masing-masing item dari variabel Sistem Pengendalian Intern (X2) adalah valid. Dengan demikian syarat validitas dari alat ukur terpenuhi.

## Pemanfaatan Teknologi Informasi (X3)
Hasil  uji  validitas  variabel  pemanfaatan  teknologi  informasi  (X3),  dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 10. Hasil Uji Validitas Pemanfaatan Teknologi Informasi (X3)
Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item- Total Correlation Squared Multiple Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted TI 1 TI 2 TI 3 TI 4 TI 5 TI 6 TI 7 TI 8 28.98 29.41 29.29 29.18 29.21 29.18 29.17 28.91 6.538 6.769 7.070 7.166 6.539 6.920 6.910 6.638 .618 .444 .420 .553 .464 .449 .596 .596 .566 .323 .318 .528 .492 .424 .497 .521 .758 .787 .789 .773 .786 .785 .765 .762
Sumber: Data Primer yang diolah (Output SPSS 20), 2017

## Melati Ramadhani, Ayu Noorida Soerono, Windu Mulyasari
Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa masing-masing item yang menyusun masing masing kuesioner untuk variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi (X3) memiliki nilai Corrected Item-Total  Correlation >  dari  r  table  (0,2423),  yang  berarti  bahwa  masing-masing  item  dari variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi (X3) adalah valid.

## Pemahaman Sistem Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual (X4)
Hasil  uji  validitas  variabel  pemahaman  sistem  akuntansi  pemerintahan berbasis akrual (X4), dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 11. Hasil Uji Validitas Pemahaman Sistem Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual (X4)
Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item- Total Correlation Squared Multiple Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted AKR 1 AKR 2 AKR 3 AKR 4 AKR 5 AKR 6 AKR 7 AKR 8 AKR 9 AKR 10 41.08 41.08 41.15 41.21 41.21 41.21 41.08 41.23 41.23 41.08 11.640 11.640 12.254 11.647 11.924 12.816 11.640 11.748 11.748 11.640 .641 .641 .518 .649 .570 .353 .641 .619 .619 .641 . . . . . . . . . . .855 .855 .865 .854 .861 .876 .855 .857 .857 .855
Sumber: Data Primer yang diolah (Output SPSS 20), 2017 Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa masing-masing item yang menyusun masing masing kuesioner untuk variabel Pemahaman Sistem Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual (X4) memiliki nilai Corrected Item-Total Correlation > dari r table (0,2423), yang berarti bahwa masing-masing item dari variabel Pemahaman Sistem Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual (X4) adalah valid. Dengan demikian syarat validitas dari alat ukur terpenuhi.

## Uji Reliabilitas
Uji  reliabilitas  diukur  dengan  uji  statistik Cronbach ’ s  Alpha ( α ).  Jika  nilai Cronbach ’ s Alpha > 0,70 maka data dikatakan reliabel (Ghozali, 2016). Hasil pengujian reliabilitas dalam penelitian ini dapat terlihat pada tabel berikut :
Tabel 12. Hasil Uji Reliabilitas Nama Variabel Cronbach ’ s Alpha ( α) Keterangan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y) 0,887 Reliabel Kompetensi Sumber Daya Manusia (X1) 0,909 Reliabel Sistem Pengendalian Intern (X2) 0,835 Reliabel Pemanfaatan Teknologi Informasi (X3) 0,798 Reliabel Pemahaman Sistem Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual (X4) 0,871 Reliabel Sumber: Data Primer yang diolah, 2017
Berdasarkan  hasil  pengujian  reliabilitas  pada  tabel  diatas,  hasil  perhitungan menunjukkan bahwa nilai Cronbach ’ s Alpha ( α ) untuk setiap variabel adalah lebih besar  dari 0,70.    Dengan    demikian,    dapat    disimpulkan    bahwa    pernyataan    untuk  masing-masing variabel dikatakan reliabel.
Uji Asumsi Klasik

## Uji Normalitas
Hasil pengujian normalitas dapat dilihat dalam tabel berikut :
Tabel 13. Hasil Uji Normalitas
Nama Variabel Kolmogorov- Smirnov Asymp. Sig. Keterangan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y) 1,497 0,023 Normal Kompetensi Sumber Daya Manusia (X1) 1,224 0,100 Normal Sistem Pengendalian Intern (X2) 1,131 0,155 Normal Pemanfaatan Teknologi Informasi (X3) 1,543 0,017 Normal Pemahaman Sistem Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual (X4) 1,496 0,023 Normal

## Sumber: Data Primer yang diolah, 2017

## Uji Multikolinieritas
Uji    multikolinearitas    digunakan    untuk    mengetahui    apakah    dalam    model  regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Uji ini dapat dilihat dari nilai VIF < 10 dan toleransi > 0,10 maka tidak terjadi multikolinearitas (Ghozali, 2016). Hasil pengujian multikolinearitas dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 14. Hasil Uji Multikolinieritas Nama Variabel Tolerance VIF KKeterangan Kompetensi Sumber Daya Manusia (X1) 0,444 2,252 Tidak terjadi multikolinieritas Sistem Pengendalian Intern (X2) 0,258 3,877 Tidak terjadi multikolinieritas Pemanfaatan Teknologi Informasi (X3) 0,313 3,198 Tidak terjadi multikolinieritas Pemahaman Sistem Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual (X4) 0,893 1,119 Tidak terjadi multikolinieritas
Sumber: Data Primer yang diolah, 2017

## Uji Heteroskedastisitas
Model  regresi  dikatakan  bebas  dari  heteroskedastisitas  apabila  probabilitas signifikansi  variabel  independen  diatas 0,05 (Ghozali, 2016).
Tabel 15. Hasil Uji Heteroskedastisitas
Nama Variabel Sig. Keterangan Kompetensi Sumber Daya Manusia (X1) 0,958 Tidak terjadi heteroskedastisitas Sistem Pengendalian Intern (X2) 0,473 Tidak terjadi heteroskedastisitas Pemanfaatan Teknologi Informasi (X3) 0,127 Tidak terjadi heteroskedastisitas Pemahaman Sistem Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual (X4) 0,346 Tidak terjadi heteroskedastisitas
Sumber: Data Primer yang diolah, 2017
Uji Hipotesis
Uji Regresi Linier Berganda
Hasil Uji Regresi Linier berganda sebagai berikut:

## Melati Ramadhani, Ayu Noorida Soerono, Windu Mulyasari
Tabel 16. Hasil Uji Regresi Linier Berganda
Coefficientsa Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta (Constant) Kompetensi Sumber Daya Manusia Sistem Pengendalian Intern 1              Pemanfaatan Teknologi Informasi Pemahaman Sistem Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual -6.453 3.517 -1.835 .071 .088 .043 .128 2.023 .047 .234 .066 .294 3.544 .001 .949 .130 .550 7.301 .000 .171 .060 .128 2.872 .006
a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sumber: Data Primer yang diolah (Output SPSS 20), 2017
Berdasarkan  tabel  di  atas  maka  persamaan  regresi  yang  didapatkan  adalah sebagai berikut:
Y1 = -6,453 + 0,088 X1 + 0,234 X2 + 0,949 X3 + 0,171 X4 + e Uji Koefisien Determinasi (R2)
Hasil Uji Koefisien Determinasi  (R2) sebagai berikut:
Tabel 17. Hasil Uji Determinasi (R2)
Model Summary Mod el R R Square Adjusted R
Square Std. Error of the Estimate 1 .944 a .892 .885 1.725
Predictors: (Constant), Pemahaman Sistem Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Intern Sumber: Data Primer yang diolah (Output SPSS 20), 2017

## Uji Hipotesis Secara Parsial (Uji t)
Hasil Uji Hipotesis sebagai berikut:
Tabel 18. Hasil Uji Hipotesis Secara Parsial (Uji t)
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error  Beta (Constant) Kompetensi Sumber Daya Manusia Sistem Pengendalian Intern 1             Pemanfaatan Teknologi Informasi -6.453 3.517 -1.835 .071 .088 .043 .128 2.023 .047 .234 .066 .294 3.544 .001 .949 .130 .550 7.301 .000
Pemahaman Sistem Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual .171 .060 .128 2.872 .006
a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sumber: Data Primer yang diolah (Output SPSS 20), 2017
Dari  hasil  analisis  diatas,  terlihat  bahwa  nilai  koefisien  dari  variabel  independen kompetensi  sumber  daya  manusia  (X1)  bernilai  positif  yaitu  0,088 dengan nilai signifikan bernilai 0,047 (<0,05). Hal ini berarti bahwa hipotesis pertama yang menyatakan “ kompetensi sumber  daya  manusia  berpengaruh  positif  terhadap  kualitas  laporan  keuangan  pemerintah daera h” diterima .
Nilai  koefisien  variabel  independen  sistem  pengendalian  intern  (X2)  bernilai  positif sebesar 0,234 dengan nilai signifikan 0,001 atau nilai signifikan (< 0,05). Hal ini  berarti bahwa hipotesis  kedua  yang  menyatakan “ sistem  pengendalian  intern  berpengaruh  positif  terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daera h” diterima.
Nilai  koefisien  variabel  pemanfaatan  teknologi  informasi  (X3)  bernilai  positif  sebesar 0,949 dengan nilai signifikan 0,000 atau nilai signifikan (< 0,05). Hal ini berarti bahwa hipotesis ketiga  yang  menyatakan “ pemanfaatan  teknologi  informasi  berpengaruh  positif  terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daera h” diterima .
Hasil yang sama juga terlihat dari nilai koefisien variabel independen pemahaman sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrual (X4) bernilai positif sebesar 0,171 dengan nilai signifikan 0,006 atau nilai signifikan (< 0,05). Hal ini berarti  bahwa  hipotesis  keempat  yang  menyatakan “ pemahaman  sistem  akuntansi  pemerintahan  berbasis  akrual  berpengaruh  positif  terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah ” diterima.

## Pembahasan
Pengaruh   Kompetensi   Sumber   Daya   Manusia   Terhadap   Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Kompetensi sumber daya manusia melukiskan karakteristik pengetahuan, keterampilan, perilaku  dan  pengalaman  yang  dimiliki  manusia  untuk  melakukan suatu pekerjaan atau peran tertentu secara efektif (Rahmadani, 2015:6). Kemampuan seseorang atau individu dalam suatu organisasi dapat dilihat dari pencapaian tujuan dan  efektivitas  serta  efisiensi  kinerja  sehingga menghasilkan  output  dan  hasil. Apabila  kemampuan  yang  dimiliki  oleh  pegawai  pengelola keuangan  baik,  maka output atau hasil berupa laporan keuangan akan semakin baik.
Kompetensi sumber daya manusia diukur dengan indikator pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Berdasarkan  data  dari jawaban  responden rata-rata pendidikan pegawai pengelola keuangan  adalah  lulusan S1,  maka sudah  dianggap cukup memadai  untuk  menjalankan tugas sebagai pengelola keuangan dengan bekal ilmu dan keahlian yang dimiliki. Rata-rata responden memberikan jawaban netral untuk indikator pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Hal ini dapat dikatakan bahwa pengelolaan  keuangan  sudah  cukup  merasa  memiliki  perilaku,  keterampilan, dan sikap yang baik. Secara keseluruhan kompetensi sumber daya manusia sudah di nilai cukup baik.  Berdasarkan  hasil  pengujian  hipotesis  disimpulkan   bahwa,   variable kompetensi  sumber daya   manusia   berpengaruh   positif   terhadap   kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Banten.
Pengaruh       Sistem       Pengendalian       Intern       Terhadap       Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Sistem Pengendalian Intern (SPI) dimaksudkan untuk tujuan memberikan keyakinan yang memadai agar tercapainya efektivitas dan efesiensi tujuan penyelenggaran pemerintah negara,

## 60

## Melati Ramadhani, Ayu Noorida Soerono, Windu Mulyasari
keandalan  pelaporan  keuangan,  pengamanan  aset  negara  dan  ketaatan  terhadap  peraturan perundang-undangan  (Peraturan  Pemerintah  No.  60  Tahun  2008).  Dengan  begitu,  maka penyelenggaran keuangan atas kegiatan pemerintahan dapat mencapai pengelolaan yang efektif dan efisien. Indikator untuk mengukur  variabel  ini  didasarkan  pada  Peraturan  Pemerintah  No. 60  Tahun  2008, yaitu  lingkungan  pengendalian,  penilaian  resiko,  kegiatan  pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan.  Berdasarkan data jawaban  responden, rata-rata responden  menjawab  setuju  untuk  setiap  indikator  penilaian,  yang  artinya  dari  kelima  unsur pengendalian tersebut telah   dilaksanakan secara efektif. Maka, hal ini dapat dikatakan  bahwa penilaian  responden  terhadap  sistem  pengendalian  intern  secara keseluruhan telah cukup diterapkan dengan baik di instansi tempat mereka bekerja. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis disimpulkan bahwa, variabel sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Banten.

## Pengaruh    Pemanfaatan    Teknologi    Informasi    Terhadap    Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Pemanfaatan teknologi informasi termasuk teknologi komputer untuk dapat memproses dan  menyimpan  informasi,  juga  sebagai  teknologi  komunikasi  untuk  penyebaran  informasi. Komputer merupakan alat yang dapat melipatgandakan kemampuan yang dimiliki manusia dan komputer mengerjakan sesuatu yang manusia mungkin  tidak  mampu  melakukannya.  Meskipun banyak  kemudahan  yang  didapat dari pemanfaatan teknologi informasi, Yosefrinaldi (2013:7) menyebutkan kelemahan dari   teknologi   berupa   komputer   diantaranya,   sistem   komputer tidak   mudah beradaptasi jika terjadi perubahan sistem, perencanaan dan pembuatan sistem terkomputerisasi membutuhkan waktu yang lama, serta biaya pemasangan instalasi yang tinggi.
Variabel    pemanfaatan    teknologi    dilihat    dari    penggunaan    komputer    dan  jaringan internet.    Pemanfaatan    teknologi    informasi    akan    membantu    dan  mempermudah  dalam menyusun laporan keuangan daerah serta mengoreksi data agar terhindar dari kesalahan atau kecurangan sehingga menghasilkan laporan keuangan yang   berkualitas.    Berdasarkan   data jawaban   responden,   rata-rata   responden menjawab sering menggunakan komputer dalam melaksanakan  tugasnya  dan  kadang-  kadang  memanfaatkan  jaringan  internet  sebagai penghubung  dalam  pengiriman  informasi.  Maka,  hal  ini  dapat  dikatakan  bahwa  penilaian responden  terhadap  pemanfaatan  teknologi  informasi  secara  keseluruhan  sudah  tinggi,  yang artinya pemanfaatan teknologi informasi di setiap OPD sudah baik. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis  disimpulkan  bahwa,  variabel  pemanfaatan  teknologi  informasi  berpengaruh  positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Banten.

## Pengaruh  Pemahaman  Sistem  Akuntansi  Pemerintahan  Berbasis  Akrual  Terhadap  Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Akuntansi   berbasis   akrual   adalah   hal   yang   baru   dalam   pemerintahan. Akuntansi berbasis  akrual  mampu  menghasilkan  informasi  guna  penyusunan  laporan  keuangan  yaitu informasi mengenai kas dan entitas selain kas. Disamping itu, basis ini dapat memenuhi tujuan pelaporan  yang  tidak  dapat  dipenuhi  oleh  basis  kas  (Halim  dan  Kusufi,  2014:48).  Variabel pemahaman sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrual dilihat dari pengakuan, pengukuran dan  pencatatan.  Dalam  pemerintahan,  penyajian  laporan  keuangan  disajikan  dengan menggunakan sepenuhnya basis akrual, baik   dalam   pengakuan   pendapatan,   belanja,   dan pembiayaan,   maupun   dalam pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Namun demikian, penyajian Laporan Realisasi   Anggaran   tetap   berdasarkan   basis   kas.   Berdasarkan   data jawaban responden, dalam menyusun laporan keuangan rata-rata responden menjawab selalu menerapkan akuntansi berbasis akrual. Maka, hal ini dapat dikatakan bahwa penilaian responden terhadap  pemahaman  sistem  akuntansi  pemerintahan  berbasis  akrual  sudah  sangat  baik,
pengelola  keuangan  sudah  sangat  paham  tentang  akuntansi  pemerintahan  berbasis  akrual. Berdasarkan  hasil  pengujian  hipotesis  dapat  disimpulkan  bahwa,  variabel  pemahaman  sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrual berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Banten.

## SIMPULAN DAN SARAN

## Simpulan
Berdasarkan   hasil   analisis   tentang   pengaruh   kompetensi   sumber   daya manusia, sistem  pengendalian  intern,  pemanfataan  teknologi  informasi,  dan  pemahaman  sistem akuntansi  pemerintahan  berbasis  akrual  terhadap  kualitas  laporan  keuangan  pemerintah daerah, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:
1.  Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Banten.
2.   Sistem   Pengendalian   Intern   (SPI)   berpengaruh   positif   terhadap   kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Banten.
3.   Pemanfaatan   Teknologi   Informasi   berpengaruh   positif   terhadap   kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Banten.
4.      Pemahaman  Sistem    Akuntansi    Pemerintahan    Berbasis    Akrual    berpengaruh  positif terhadap  kualitas  laporan  keuangan  Pemerintah  Daerah  Provinsi Banten.
Saran
Untuk  penelitian  selanjutnya,  dapat  melengkapi  metode  survei  dengan  wawancara untuk  meningkatkan  sikap  kepedulian  dan  keseriusan  responden  dalam  menjawab  semua pernyataan-pernyataan yang ada. Serta untuk meminimalisir perbedaan interpretasi dan tujuan responden saat mengisi pernyataan-pernyataan dalam kuesioner.

## DAFTAR PUSTAKA
Adhi, D. K., dan Suhardjo, Y. 2013. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahandan Kualitas Aparatur Pemerintah DaerahTerhadap Kualitas Laporan  Keuangan  (Studi  Kasus pada  Pemerintah  Kota  Tual). Jurnal  Vol  5, No 3. STIE Semarang.
Andini.,  dan  Yusrawati.  2015.  Pengaruh  Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia  dan  Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi I Vol 24 No.1. Universitas Islam Riau.
Arifianto. S. 2013. Dinamika Perkembangan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Serta Implikasinya di Masyarakat . Jakarta: Media Bangsa.
Artika,  Yuli.  2016.  Pengaruh  Penerapan  Sistem  Akuntansi  Keuangan Pemerintah Daerah,
Kapasitas  Sumber  Daya  Manusia  dan  Pemanfaatan  Teknologi  Informasi  Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerinta Daerah Kabupaten Rokan Hulu (Studi pada SKPD). Jom Fekon Vol. 3 No. 1 . Faculty Of Economics Riau University, Pekanbaru, Indonesia.
Christanti,   D.   N.   2013.   Pengaruh   Akuntansi   Berbasis   Akrual   dan   Sistem Pengendalian Intern  terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  (Survey  pada  Biro  Keuangan  Setda Pemerintah  Provinsi  Jawa  Barat). Jurnal  Fakultas  EkonomiUniversitas  Komputer Indonesia , Bandung.
Delanno, G. F., dan Deviani. 2013. Pengaruh Kapasitas SDM, Pemanfaatan TI dan Pengawasan Keuangan  Terhadap  Nilai  Informasi  Pelaporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah. Jurnal WRA, Vol. 1, No. 1 . Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Halim,  A.,  dan  Kusufi,  M.  S.  2014. Akuntansi  Sektor  Publik:  Akuntansi  Keuangan Daerah . Jakarta: Salemba Empat.

## Melati Ramadhani, Ayu Noorida Soerono, Windu Mulyasari
Hamzah,  A.  P.,  dan  Kustiani,  N.  A.  2014. Dasar  -  Dasar  Akuntansi  Pemerintahan Berbasis Akrual. Tangerang: STAN Press.
Kiranayanti,  I.  A.  E.,  dan  Erawati,  N.  M.  A.  2016.  Pengaruh  Sumber  Daya  Manusia,  Sistem Pengendalian  Intern,  Pemahaman  Basis  Akrual  Terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan Daerah. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, Vol.16.2. ISSN: 2302-8556. Mahaputra, I. P. U. R., dan Putra, I. W. 2014. Analisis Faktor - Faktor yang Memengaruhi Kualitas Informasi  Pelaporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah. E-  Jurnal  Akuntansi  Universitas Udayana 8.2. ISSN: 2302-8556.
Momuat, C. P. I. 2016. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap KetepatanWaktu Pelaporan Keuangan Dalam Rangka Mewujudkan Transparansidan Akuntabilitas  (Studi pada  Kabupaten  Minahasa  Tenggara). Jurnal  EMBA  Vol.4  No.1. Universitas  Sam Ratulangi,  Manado.  ISSN  2303-1174.
Najati,   I.,  Pituringsih,  E.,  dan  Animah.  2016.   Implementasi  Akuntansi  Berbasis Akrual : Pengujian  Determinan  dan  Implikasinya  Terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan Kementerian/Lembaga. Jurnal Akuntansi – Vol. 14 No. 1 . Universitas Jember. Pristiani., dan Mahmud, A. 2016. Perbedaan Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis  Akrual  Berdasarkan  Demografi  Pegawai.  Accounting. Analysis    Journal . Universitas  Negeri  Semarang.  ISSN  2252-6765.
Rahmadani.  2015.  Pengaruh  Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia,  Sistem  Akuntansi  Keuangan Daerah,  Pemanfaatan  Teknologi  Informasi  dan  Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  (Studi  pada  Satuan  Kerja  Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman Barat). Jom Fekon Vol. 2 No. 2. Faculty Of Economics, Riau University, Pekanbaru, Indonesia.
Rahmawati. 2012. Teori Akuntansi Keuangan . Yogyakarta: Graha Ilmu.
Scott, William R. 2012. Financial Accounting Theory - 6th  edition . Canada: Prentice Hall. Subramanyam, K. R., dan Wild, J. J. 2014. Analisis Laporan Keuangan . Jakarta: Salemba Empat. Sudiarianti,  N.  M.  2015 . Pengaruh  Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia  pada Penerapan Sistem  Pengendalian  Internal  Pemerintah  dan  Standar  Akuntansi  Pemerintah  serta Implikasinya  pada  Kualitas  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah.  Tesis.  Program Pascasarjana Universitas Udayana Denpasar.
Sugiyono. 2015. Statistika Untuk Penelitian . Bandung: Alfabeta. Surastiani, D. P., dan Handayani, B. D. 2015. Analisis Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Jurnal Dinamika Akuntansi, Vol. 7, No.
2. ISSN 2085-4277.
Wibowo. 2012. Manajemen Kinerja (Edisi ke-3). Jakarta: Rajawali Pers.
Yosefrinaldi.    2013.    Pengaruh  Kapasitas    Sumber  Daya    Manusia    dan    Pemanfaatan TeknologiInformasi  Terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerahdengan Variabel Intervening Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Studi Empiris pada Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Se- Sumatera Barat). Jurnal . Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
Zuliarti. 2012. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah :Studi pada Pemerintah Kabupaten Kudus. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Muria Kudus.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  56  Tahun  2005  tentang  Sistem  Informasi  Keuangan Daerah. Peraturan  Pemerintah  Nomor  60  Tahun  2008  tentang  Sistem  Pengendalian  Intern Pemerintah.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2010  tentang  Standar  Akuntansi  Pemerintah. http://banten.bpk.go.id/?p=12488, diakses 10 November 2016
http://www.bpk.go.id/assets/files/ihps/2016/I/ihps_i_2016_1475566035.pdf,      diakses  13 November 2016 http://dppkd.bantenprov.go.id/read/rencana-kerja.html, diakses 10 November 2016 http://dprd-bantenprov.go.id/post/detail/bpk-tidak-menilai-laporan-keuangan pemprov- banten.html, diakses 10 November 2016 http://bandung.bpk.go.id/?p=4439, diakses 23 November 2016 http://dprd-bantenprov.go.id/post/detail/peroleh-opini-wdp-kinerja-pemprov-banten- diapresiasi-dprd.html, diakses 8 Maret 2017 http://www.beritasatu.com/nasional/359770-kpk-nilai-tata-kelola-pemprov-banten- masih- buruk.html, diakses 8 Maret 2017
http://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/dki2/files/RenstraBanten20152019.pdf,  diakses  8 Maret 2017
http://news.okezone.com/read/2014/06/16/340/999678/bpk-temukan-40- permasalahan- laporan-keuangan-banten, diakses 14 Juli 2017 http://bantenraya.com/utama/12240-pemprov-disclaimer-lagi, diakses 14 Juli 2017 https://newsmedia.co.id/aplikasi-pengelolaan-ketersediaan-barang-akan-digunakan-  pemprov- banten/, diakses 14 Juli 2017
https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-2609810/ada-dugaan-korupsi- laporan- keuangan-pemprov-banten-dapat-nilai-terburuk-bpk,  diakses  14  Juli 2017 http://sp.beritasatu.com/home/mengurai-akar-masalah-lkpd-pemprov-banten-dan- opini- disclaimer-dari-bpk/91481, diakses 14 Juli 2017 .