Revised: 14-2-2023 Accepted: 18-8-2023
Penerapan Restorative justice Sebagai Bentuk Permaafan Hakim Dalam Tindak Pidana Pencurian Oleh Lansia
Sindhi Cintya, Hery Firmansyah

## Penerapan Restorative justice Sebagai Bentuk Permaafan Hakim Dalam Tindak Pidana Pencurian Oleh Lansia
Sindhi Cintya, Hery Firmansyah Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia
CL6890155@gmail.com

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penerapan Restorative justice Dalam Bentuk Permaafan Hakim Dalam Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Lansia Diatas 70 Tahun. Penelitian yang  dilakukan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  Yuridis  empiris  yang  dilakukan  secara langsung  di  lapangan  untuk  mengetahui  permasalahan  yang  sebenarnya  terjadi,  kemudian  akan dihubungkan  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dan  teori  hukum  yang  ada. Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  penerapan  baru  sebuah Restorative  justice dalam  bentuk permaafan  hakim  kepada  para  pelaku  yang  berusia  70  tahun  karena  diusia  yang  sudah  tidak produktif  dirasa  tidak  efektive  jika  dimasukan  di  dalam  penjara  dan  juga  negara  Indonesia merupakan  negara  yang  memiliki  adat  ketimuran  yang  artinya  budaya  negara  Indonesia  adalah mengambil  sebuah  keputusan  dengan  musyawarat  untuk  mufakat  atau  dalam  kata  lain  dari Restorative  justice memberikan  kesempatan  kepada  pelaku  untuk  menjadi  sosok  yang  lebih  baik agar  dapat  menata  kehidupan  kedepannya  menjadi  lebih  baik,    dibandingkan  harus mengedepankan system retributive justice yang lebih mengedepankan penjatuhan hukum terhadap fisik pelaku dengan mengurungnya di dalam tahanan/penjara.
Kata kunci: Lansia; Penerapan Restorative Justice, Tindak Pidana

## Abstract
This study aims to determine the application of Restorative justice in the form of a judge's pardon for the crime of theft committed by seniors over 70 years of age. The research carried out in this study is empirical juridical research, which is carried out directly in the field to find out the real problems that occur, and then it will be connected with the applicable laws and regulations and existing  legal  theories.  The  results  of  the  study  show  that  the  application  of  a  new  Restorative justice in the form of a judge's apology to the perpetrators who are 70 years old because they are no longer productive is deemed ineffective if imprisoned and also that the country of Indonesia is a country that has eastern customs, which means that the culture of the Indonesian state is making a decision  by  deliberation  to  reach  a  consensus  or  in other words,  Restorative  justice  provides  an opportunity for the perpetrator to become a better person so that he can organize his future life for the  better,  rather  than  having  to  prioritize  a  retributive  justice  system  that  prioritizes  the imposition of law on the physical perpetrator by confining him in in detention/prison.
Keywords: Application Of Restorative Justice; Criminal Act; Elderly
Revised: 14-2-2023 Accepted: 18-8-2023

## 1. PENDAHULUAN
Menurut  Ridwan  dan  Achmad 1 Indonesia  adalah  negara  yang  menganut prinsip-prinsip  negara  hukum,  dengan  tujuan  mengedepankan  keadilan  dan kebenaran.  Dalam  konteks  ini,  semua  bentuk  kekuasaan  harus  dapat dipertanggungjawabkan.  Dalam  negara  yang  menjunjung  tinggi  supremasi hukum,  penegakan  hukum  dipandu  oleh  tiga  prinsip  dasar,  yaitu  supremasi hukum, kesetaraan di hadapan hukum, dan ketaatan pada proses hukum yang adil (due process of law) . 2
Menurut  Candra  dan  Sinaga, 3 ketentuan  hukum  mengatur  tindakan  yang diperbolehkan  dan  tidak  diperbolehkan.  Ruang  lingkup  hukum  yang  dimaksud tidak  hanya  mencakup  individu  yang  telah  melakukan  tindakan  yang  melanggar hukum, tetapi juga mencakup potensi pelanggaran hukum, serta langkah-langkah yang  diperlukan  untuk  kepatuhan  terhadap  protokol  hukum  oleh  perangkat  yang relevan. 4 Satu  modus  penegakan  hukum  diterapkan  dalam  kerangka  hukum  di Indonesia. 5
Terjadinya kejahatan (tindak pidana) merupakan fenomena sosial yang tidak dapat  dilepaskan  dari  dimensi  temporal  dan  spasial. 6 Van  Hamel  mendefinisikan tindak  pidana  sebagai  perilaku  manusia  yang  dikodifikasikan  dalam  hukum, bertentangan  dengan  hukum,  dan  menjamin  hukuman.  Perilaku  ini  biasanya dilakukan  dengan  tidak  sengaja. 7 Sangat  penting  bagi  badan  pemerintahan  untuk mengawasi  penegakan  hukum  dan  memberikan  hukuman  untuk  setiap pelanggaran  hukum  tersebut.  Menurut  Meyseri, 8 hukum  adalah  seperangkat peraturan  atau  prosedur  yang  komprehensif  yang  mengatur  perilaku  sosial  dan dapat ditegakkan melalui hukuman.
Indonesia,  sebagai  negara  hukum,  tampaknya  mengalami  kesulitan  dalam menetapkan  standar  keadilan  yang  seragam  untuk  mekanisme  peradilan  pidana
1 Juniarso  Ridwan  and  Achmad  Sodik  Sudrajat, Hukum  Administrasi  Negara  Dan  Kebijakan Pelayanan Publik (Nuansa Cendekia, 2020).
2 Fadhlin Ade Candra and Fadhillatu Jahra Sinaga, “Peran Penegak Hukum Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia,” Edu  Society:  Jurnal  Pendidikan,  Ilmu  Sosial  Dan  Pengabdian  Kepada  Masyarakat 1,  no.  1 (2021): 41–50, https://doi.org/https://doi.org/10.56832/edu.v1i1.15.
3 Muhamad  Takhim,  “Saddu  Al-Dzari’ah  Dalam  Muamalah  Islam,” Akses:  Jurnal  Ekonomi  Dan Bisnis 14, no. 1 (2020), https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31942/akses.v14i1.3264.
4 Cahya  Palsari,  “Kajian  Pengantar  Ilmu  Hukum:  Tujuan  Dan  Fungsi  Ilmu  Hukum  Sebagai  Dasar Fundamental  Dalam  Penjatuhan  Putusan  Pengadilan,” Jurnal  Komunitas  Yustisia 4,  no.  3  (2021):  940–50, https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jatayu.v4i3.43191.
5 Vivi  Ariyanti,  “Kebijakan  Penegakan  Hukum  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Indonesia,” Jurnal Yuridis 6, no. 2 (2019): 33–54, https://doi.org/https://doi.org/10.35586/jyur.v6i2.789.
6 Galang  Resworo  Aji,  “Model  Pembinaan  Narapidana  Sebagai  Upaya  Pencegahan  Residivis  Di Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  II  A  Magelang,” Amnesti  Jurnal  Hukum 4,  no.  1  (2022):  1–10, https://doi.org/https://doi.org/10.37729/amnesti.v4i1.1751.
7 Muhamad Adli Gumilang, “Penentuan Unsur Niat Dalam Tindak Pidana Pembakaran Toko Sebagai Upaya  Pencairan  Asuransi  Dalam  Perspektif  Kepastian  Hukum”  (Fakultas  Hukum  Universitas  Pasundan, 2020), http://repository.unpas.ac.id/48968/.
8 Yospa  Meyseri,  Ruben  Achmad,  and  Rd  Muhammad  Ikhsan,  “Pertanggungjawaban  Pidana  Bagi Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Hewan” (Sriwijaya University, 2018).
Revised: 14-2-2023 Accepted: 18-8-2023
e-ISSN : 2621-4105
formalnya. 9 Sistem  hukum  di  Indonesia menekankan pada sistem hukum formal, di mana polisi bertanggung jawab melakukan investigasi, kejaksaan bertanggung jawab  untuk  penuntutan,  dan  pengadilan  bertanggung  jawab  untuk  menjatuhkan vonis.  Namun  demikian,  metode  formal  yang  digunakan  oleh  penegak  hukum masih  menunjukkan  adanya  kekurangan  dalam  ranah  peradilan  pidana,  dimana kebutuhan  korban  dan  masyarakat  belum  diprioritaskan  secara  memadai,  yang berakibat  pada  terabaikannya  kepentingan  kedua  belah  pihak.  Dalam  konteks penggunaan  kerangka  keadilan  restoratif  untuk  menyelesaikan  kasus  pidana, keterlibatan kedua belah pihak memiliki  peran  yang signifikan di  samping peran pelaku.  Keadilan  restoratif  diperkenalkan  sebagai  alternatif  yang  layak  untuk menangani  kasus-kasus  pidana  anak  lebih  dari  dua  dekade  yang  lalu. 10 Keadilan restoratif  menurut  Kelompok  Kerja  Peradilan  Anak  PBB  adalah  sebuah  proses kolaboratif di mana semua pihak yang terlibat bertemu untuk membahas masalah dan  mencapai  solusi  yang  disepakati  bersama.  Prosedur  tersebut  dilaksanakan melalui  pelaksanaan  diskresi  sesuai  dengan  kebijakan  yang  ditetapkan,  serta diversi,  yang  melibatkan  pengalihan  kasus  dari  proses  pengadilan  pidana  formal dan menyelesaikannya melalui musyawarah.
Banyak  kejahatan  terjadi  karena  kondisi  ekonomi  yang  rendah.  Nenek Minah  mencuri  tiga  biji  kakao  tahun  2009  dijatuhi  hukuman  1  bulan  15  hari penjara dan  3  bulan masa percobaan. Kasus  ini diselesaikan dengan menerapkan Pasal 362 KUHP tentang pencurian, yang mensyaratkan aturan prosedural normal dalam  penyelidikan,  penuntutan,  pemeriksaan,  dan  proses  pengadilan  yang mengarah  pada  pemidanaan.  Rasminah  didakwa  mencuri  peralatan  makan  milik majikannya  pada  2010.  Pengadilan  Negeri  Tangerang  membebaskannya  dari semua  tuduhan,  namun  jaksa  penuntut  umum  mengajukan  banding  untuk menangkapnya  kembali  setahun  kemudian.  Rasminah  dinyatakan  bersalah  dan dijatuhi  hukuman  4  bulan  10  hari  penjara  oleh  Mahkamah  Agung,  bersama dengan dua hakim agung lainnya.
Menurut  Agung, 11 penggunaan  prinsip  keadilan  restoratif  dalam penyelesaian  masalah  dapat  meningkatkan  pemahaman  anak  terhadap  kesalahan yang  dilakukannya.  Penggunaan  prosedur  hukum  formal  dalam  penyelesaian informal  dapat  membantu  hakim  dalam  memutuskan  sengketa  yang  berkaitan dengan anak dengan melindungi masa depan anak.
9 Aditya Sentosa, “Penerapan Restorative Justice Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Di  Subdit  V  Tipidkor  Ditreskrimsus  Polda  Metro  Jaya”  (Universitas  Kristen  Indonesia,  2022), http://repository.uki.ac.id/10127/.
10 Sapto Budoyo and Ratna Kumala Sari, “Eksistensi Restorative Justice Sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi  Pada  Sistem  Peradilan  Anak  Di  Indonesia,” Jurnal  Meta-Yuridis 2,  no.  2  (2019), https://doi.org/https://doi.org/10.26877/m-y.v2i2.4689.
11 Agung  Nusa  Pratidina,  Marsella  Marsella,  and  Wessy  Trisna,  “Penerapan  Restorative  Justice Terhadap  Pencurian  Buah  Kelapa  Sawit  Oleh  Anak  Di  Bawah  Umur  (Studi  Kasus  Di  PTPN  IV  Unit  Air Batu),” Juncto: Jurnal Ilmiah Hukum 2, no. 2 (2020): 172–80,
https://doi.org/https://doi.org/10.31289/juncto.v2i2.326.
Revised: 14-2-2023 Accepted: 18-8-2023
Penerapan Restorative justice Sebagai Bentuk Permaafan Hakim Dalam Tindak Pidana Pencurian Oleh Lansia
Sindhi Cintya, Hery Firmansyah
Hasil penelitian Yusrizal 12 menunjukkan bahwa keadilan restoratif di Aceh mengikuti  standar  kepolisian,  kejaksaan,  pengadilan,  dan  Badan  Narkotika Nasional.  Jumlah  kompensasi  yang  besar  dan  tidak  sebanding  dengan  tindakan anak  menghambat  keadilan  restoratif.  Aparat  desa  juga  kurang  memiliki pengetahuan  tentang  keadilan  restoratif  untuk  anak  yang  melanggar  hukum. Temuan  penelitian  Faris  Aksa 13 menunjukkan  bahwa,  jika  seseorang  memenuhi kriteria-misalnya,  jika  mereka  tertangkap  tangan  oleh  penyidik  kepolisian  atau penyidik  BNN,  ada  bukti  penggunaan  satu  hari,  dan  ada  hasil  asesmen  dari  Tim Asesmen  Terpadu  pada  saat  setiap  berkas  perkara  diajukan  maka  keadilan restoratif dapat digunakan untuk membantu mereka.
Pasal  54  ayat  (2)  Rancangan  KUHP  menyebutkan  tentang  pemaafan, menggambarkan bahwa beratnya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan yang  melingkupi  tindak  pidana,  baik  pada  saat  itu  maupun  sesudahnya,  dapat dipertimbangkan  dalam  pemidanaan.  Pertimbangan  ini  didasarkan  pada  keadilan dan  kemanusiaan.  Kelebihan  kapasitas  penjara  berasal  dari  pemenjaraan  atau hukuman,  sehingga  Indonesia  berencana  untuk  menggunakan  keadilan  restoratif untuk  mengatasi  pencurian  lansia.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk mengkaji penerapan restorative justice dalam bentuk permaafan oleh hakim dalam kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh lansia di atas 70 tahun.
2. METODE
Pendekatan  yuridis  empiris  dilakukan  dengan  melihat  realitas  praktis  yang ada di lapangan. Metodologi yang digunakan biasanya disebut sebagai pendekatan sosiologis,  yang  melibatkan  penelitian  langsung  di  lapangan. 14 Penelitian  ini menggunakan penelitian yuridis empiris, yang melibatkan investigasi langsung di lapangan untuk mengidentifikasi masalah aktual, diikuti dengan analisis terhadap undang-undang,  peraturan,  dan  teori-teori  hukum  yang  relevan. 15 Tujuan  dari penelitian ini adalah untuk mengkaji tantangan yang terkait dengan implementasi keadilan restoratif di Lapas/Rutan.
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  konseptual  untuk  menganalisis materi  hukum  dan  mengungkap  makna  yang  terkandung  dalam  suatu  istilah hukum.  Tujuannya  adalah  untuk  mendapatkan  interpretasi  baru  dari  istilah  yang sedang  diselidiki. 16 Penelitian  ini  menggunakan  teknik  analisis  data  kualitatif,
12 Muhammad Yusrizal, “Perlindungan Hukum Pemegang Hak Atas Tanah Dalam Pengadaan Tanah Untuk  Kepentingan  Umum,” De  Lega  Lata:  Jurnal  Ilmu  Hukum 2,  no.  1  (2017):  113–38, https://doi.org/https://doi.org/10.30596/dll.v2i1.1143.
13 Muhammad Faris Aksa, “Pendekatan Restoratif Melalui Restitusi Sebagai Alternatif Sanksi Pidana Dalam Kejahatan Korporasi Skripsi,” 2020.
14 Inka Tristiyanti, “Pemahaman Pedagang Muslim Terhadap Jual Beli Handphone Black Market Di Bandung Elektronik Center” (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020), https://etheses.uinsgd.ac.id/33981/.
15 Firdha  Tia  Aveliani,  Septarina  Budiwati,  “Analisis  Yuridis  Pelaksanaan  Perjanjian  Kredit Perbankan  Di  Masa  Pandemi  Covid’19  (Studi  Kasus  Di  PT.  BPR  BKK  Purwodadi)”  (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2021), https://eprints.ums.ac.id/90577/.
16 Debi Triyani Murdiyambroto and Daddy Fahmanadie, “Aspek Kepastian Hukum Dalam Keadilan Restoratif Pada Tahap Penyidikan Tindak Pidana Umum Oleh Kepolisian Republik Indonesia,” Banua Law Review 3, no. 2 (2021): 98–115, http://www.balrev.ulm.ac.id/index.php/balrev/article/view/22.
Revised: 14-2-2023 Accepted: 18-8-2023
yang  melibatkan  pemberian  penjelasan  rinci  mengenai  peristiwa  yang  sedang diselidiki bersama dengan interpretasi makna yang mendasarinya. 17 Penelitian ini menggunakan  pendekatan  analisis  kualitatif  yang  bertujuan  untuk  menangkap semua  data  yang  dikumpulkan.  Hal  ini  memungkinkan  penelitian  ini  untuk mendapatkan interpretasi hukum yang didasarkan pada pedoman prosedural.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan  penjelasan  mengenai  permasalahan  yang  terjadi,  peneliti mempertimbangkan  untuk  dilakukan  perbandingan  atau  pembaharuan  terhadap penerapan restorative  justice .  Maka  dari  itu  peneliti  dalam  menganalisis  lebih dalam  menggunakan  metode  penemuan  hukum  interprestasi  atau  penafsiran secara gramatikal, teleologis, sistematis, historis dan komparatif.
Perlindungan  hukum  merupakan  teori  yang  penting  untuk  dipelajari. Perlindungan  hukum  menitikberatkan  pada  perlindungan  masyarakat.  Orang- orang  yang  digolongkan  dalam  teori  ini  adalah  orang-orang  yang  lemah,  baik secara  ekonomi  maupun  dari  segi  hukum.  Perlindungan  hukum  adalah  upaya perlindungan  yang  diberikan  oleh  hukum  untuk  melindungi  badan  hukum  dan melindungi objek yang dilindungi. 18
Tindak pidana pencurian dikategorikan sebagai tindak pidana umum karena diatur dalam Buku II KUHP, dengan KUHAP  yang mengatur hukum acara  yang berkaitan  dengan  tindak  pidana  pencurian.  Pasal  362  KUHP  mengatur  bahwa pencurian  adalah  mengambil  barang  sesuatu,  yang  seluruhnya  atau  sebagian kepunyaan  orang  lain,  yang  ada  dalam  kekuasaannya,  dengan  maksud  untuk dimiliki secara melawan hukum. Pelanggaran ini dapat dihukum dengan hukuman penjara,  dalam  hal  ini  peneliti  ingin  membuat  suatu  penerapan  baru  sebuah restorative  justice dalam  bentuk  permaafan  hakim  kepada  para  pelaku  yang berusia 70 tahun karena diusia yang sudah tidak produktif dirasa tidak efektif jika dimasukan  di  dalam  penjara  dan  juga  negara  Indonesia  merupakan  negara  yang memiliki adat ketimuran yang tertera dalam Pancasila sila ke 4 “Kerakyatan yang dipimpin  oleh  hikmat  kebijaksanaan  dalam  permusyawaratan  perwakilan”  yang dimana  artinya  budaya  negara  Indonesia  adalah  mengambil  sebuah  keputusan dengan  musyawarat  untuk  mufakat  atau  dalam  kata  lain  dari restorative  justice memberikan kesemoatan kepada pelaku untuk menjadi sosok yang lebih baik agar dapat  menata  kehidupan  kedepannya  menjadi  lebih  baik,    dibandingkan  harus mengedepankan system retributive justice yang lebih mengedepankan penjatuhan hukum  terhadap  fisik  pelaku  dengan  mengurungnya  di  dalam  tahanan/penjara. Restorative  justice adalah  pendekatan  dalam  penyelesaian  perkara  pidana  yang menekankan  perbaikan  hubungan  sosial  dan  pemulihan  kerugian  akibat  tindak pidana.  Pendekatan  ini  melibatkan  semua  pihak  yang  terkena  dampak,  termasuk
17 Andi  Mappiare,  “Dasar-Dasar  Metodologi  Riset  Kualitatif  Untuk  Ilmu  Sosial  Dan  Profesi,” Malang: Jenggala Pustaka Utama Bersama Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang , 2009.
18 Salim,  2013, Penerapan  Teori  Hukum  Pada  Penelitian  Tesis  dan  Disertasi ,  PT  Raja  Grafindo, Jakarta, hal. 262.
Revised: 14-2-2023 Accepted: 18-8-2023
korban, pelaku, dan komunitas sekitarnya. Tujuan utama restorative justice adalah memperbaiki  akibat  negatif  tindak  pidana,  menghindari  stigmatisasi,  serta mempromosikan rekonsiliasi dan reintegrasi social.
Teori  penilaian  selalu  berkembang  seiring  dengan  dinamika  kehidupan. Teori hukuman mempertimbangkan berbagai aspek tujuan yang ingin dicapai oleh pengenaan hukuman. Bagir Manan  dalam tulisannya  memaparkan isi dari sistem pemulihan situasi yang berkeadilan, menekankan bahwa sistem pemulihan situasi yang  berkeadilan  pada  dasarnya  bertujuan  untuk  membangun  partisipasi  kolektif pelaku, korban dan kelompok masyarakat  yang mencari solusi atas kejadian atau kejahatan tersebut. Pelaku, korban dan masyarakat dihadirkan sebagai pemangku kepentingan  yang  bekerja  sama  dan  segera  berusaha  mencari  solusi  yang  dapat membawa keadilan bagi semua yang terlibat. 19
Keadilan  restoratif  adalah  pendekatan  peradilan  pidana  yang  menekankan pada  reparasi  dan  rekonsiliasi  hubungan  antara  pelaku,  korban,  dan  masyarakat yang  terkena  dampak. 20 Penerapan  keadilan  restoratif  dapat  dianggap  relevan dalam  kasus-kasus  pencurian  yang  dilakukan  oleh  individu  yang  telah  mencapai usia  70  tahun  atau  lebih.  Menurut  Pardon, 21 inisiatif  keadilan  restoratif  dapat melibatkan hakim untuk memberikan pengampunan. Patut dicatat bahwa keadilan restoratif  membutuhkan  keterlibatan  aktif  dari  semua  pemangku  kepentingan, yang  terdiri  dari  korban,  pelaku,  dan  masyarakat.  Pendekatan  keadilan  restoratif memberikan  penekanan  yang  signifikan  pada  prinsip-prinsip  keadilan,  tanggung jawab,  dan  pemulihan.  Pelaku  harus  mengakui  pelanggaran  yang  dilakukannya dan  memahami  konsekuensi  dari  tindakannya  terhadap  individu  yang  dirugikan dan  masyarakat  luas.  Tindakan  pengakuan  dianggap  sebagai  tahap  awal  dalam proses keadilan restoratif.
Seseorang  dapat  dikatakan  telah  memasuki  usia  senja  (lanjut  usia)  adalah ketika  sudah  memasuki  umur  60  tahun. 22 Seorang  yang  telah  memasuki  masa lanjut  usia  akan  mengalami  kemunduran  baik  kemunduran  fisik  maupun  mental. Kekuatan  fisik  seorang  lansia  akan  melemah  seiring  dengan  bertambahnya  usia, kemampuan  psikologisnya  pun  akan  melemah  akibat  dari  penuaan.  Kondisi semacam  itulah  yang  menyebabkan  mereka  akan  membutuhkan  bantuan  dan bergantung  kepada  orang  lain.  Berdasarkan  hal  itu  diperlukan  regulasi  yang menjamin terwujudnya kepedulian sosial terhadap lanjut usia di Indonesia. Tugas negara adalah selalu menjamin kesejahteraan rakyatnya.
19 M.  Taufik  Makarao,  2013, Pengkajian  Hukum  Tentang  Penerapan  Restorative  Justice  dalam penyelesaian  Tindak  Pidana  Yang  Dilakukan  Oleh  Anak-Anak, Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional Kementrian Hukum dan HAM RI, hal. XI
20 Henny  Saida  Flora,  “Keadilan  Restoratif  Sebagai  Alternatif  Dalam  Penyelesaian  Tindak  Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia,” University Of Bengkulu Law Journal 3, no. 2 (2018): 142–58, https://ejournal.unib.ac.id/ubelaj/article/view/6899.
21 Rechterlijk Pardon, “Rechterlijk Pardon (Pemaafan Hakim): Suatu Upaya Menuju Sistem Peradilan Pidana Dengan Paradigma Keadilan Restoratif,” Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan 8, no. 3 (2020).
22 C. George Boere, 2008, General Psychology Psikologi Kepribadian Persepsi Kognisi dan Perilaku , Prismasophie, Yogyakarta, hal.396.
Revised: 14-2-2023 Accepted: 18-8-2023
Telah  diatur  dalam  pembukaan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945,  yaitu: “ untuk  membentuk  suatu  pemerintah  negara Indonesia  yang melindungi segenap bangsa Indonesia, dan seluruh tumpah darah Indonesia,  dan  untuk  memajukan  kesejahteraan  umum,  mencerdaskan  kehidupan bangsa. ”
Selain itu terdapat  beberapa peraturan perundang-undangan  yang mengatur mengenai  pentingnya  perlindungan  terhadap  Lansia  di  Indonesia,  yaitu  Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia dan  Peraturan Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  43  Tahun  2004  tentang  Pelaksanaan Upaya Peningkatan kesejahteraan Sosial Lanjut Usia. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia pada Pasal 1 ayat (2) menegaskan bahwa  “Lanjut Usia  adalah seseorang  yang telah mencapai  usia 60 tahun (enam puluh) tahun keatas”. Kemudian pada Pasal 1 ayat (3) menegaskan bahwa “ Lanjut Usia  Potensial  adalah  lanjut  usia  yang  masih  mampu  melakukan  pekerjaan dan/atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan/atau jasa.” Pasal 1 ayat (4) menegaskan  bahwa  “Lanjut  Usia  Tidak  Potensial  adalah  lanjut  usia  yang  tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain .” Pasal  7  menegaskan  bahwa  “Pemerintah  bertugas  mengarahkan,  membimbing, dan menciptakan suasana yang menunjang bagi  terlaksananya upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia”
Pada  Pasal  3  ayat  (2)  menyebutkan  bahwa  upaya  peningkatan kesejahteraan  sosial  bagi  lanjut  usia  tidak  potensial  meliputi:  pelayanan keagamaan  dan  mental  spiritual;  pelayanan  kesehatan;  pelayanan  untuk mendapatkan  kemudahan  dalam  menggunakan  fasilitas,  sarana  dan  prasarana umum;  pemberian  kemudahan  dalam  layanan  dan  bantuan  hukum;  perlindungan sosial. Dari ketentuan-ketentuan  yang digarisbawahi dalam peraturan perundang- undangan  di  atas,  jelas  bahwa  negara  berkewajiban  untuk  memberikan kesejahteraan  dan  jaminan  sosial  kepada  seluruh  lapisan  masyarakatnya  tanpa kecuali. Dalam  arti  luas, jaminan sosial  mengacu pada semua upaya pemerintah, swasta,  dan  masyarakat  untuk  melindungi  dan  memenuhi  kebutuhan  dasar  yang dapat meningkatkan kesejahteraan mereka yang berada dalam posisi rentan untuk menjalani kehidupan penuh risiko. 23
Keadilan restoratif dalam kasus pencurian yang dilakukan oleh orang yang berusia  di  atas  70  tahun  memerlukan  pertimbangan  yang  cermat  terhadap beberapa  faktor,  termasuk  pertemuan  mediasi,  restitusi,  pemaafan,  dan pengawasan. 24 Selama  sesi  mediasi,  pelaku,  korban,  dan  perwakilan  dari masyarakat  berkumpul  untuk  terlibat  dalam  proses  mediasi.  Tujuan  dari pertemuan  ini  adalah  untuk  memperoleh  pemahaman,  terlibat  dalam
23 Edi Suharto, 2009, Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia , CV. Alfabeta, Bandung, hal. 3.
24 Zulafiff Senen, “Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Berdasarkan Prinsip Keadilan Restorative” (Universitas Islam Indonesia, 2022), https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/39678.
Revised: 14-2-2023 Accepted: 18-8-2023
mendengarkan  secara  aktif,  dan  merumuskan  langkah-langkah  untuk  mencapai rekonsiliasi.  Mengenai  restitusi,  pelaku  dapat  diminta  untuk  menawarkan kompensasi  kepada  korban,  yang  mencakup  bentuk  reparasi  yang  berwujud  dan tidak  berwujud.  Tujuan  dari  restitusi  ini  adalah  untuk  memperbaiki  kerusakan yang  ditimbulkan  oleh  tindakan  pencurian.  Mengenai  tindakan  pemaafan,  hakim dapat  mempertimbangkan  ekspresi  penyesalan  yang  disampaikan  oleh  pelaku. putusan  hakim  harus  mempertimbangkan  kepentingan  pihak  yang  dirugikan  dan menjunjung  tinggi  prinsip-prinsip  keadilan  restoratif,  yang  mensyaratkan keterlibatan  aktif  korban  dalam  memberikan  pengampunan.  Adanya  pengawasan dan  pendampingan  untuk  memberikan  dukungan  dan  pengawasan  yang  lebih tinggi kepada orang tua yang berusia di atas 70 tahun. Dalam konteks khusus ini, penyediaan pengawasan dan bantuan dapat difasilitasi oleh entitas terkait, seperti rekan keluarga atau lembaga sosial yang ahli.
Sangat  penting  untuk  diingat  bahwa  keadilan  restoratif  bukanlah  satu- satunya  metodologi  yang  dapat  digunakan  dalam  kasus-kasus  tersebut.  Sistem peradilan  pidana  diatur  oleh  seperangkat  prinsip  dan  prosedur  yang  wajib dipatuhi. 25 Penggabungan  prinsip-prinsip  keadilan  restoratif  diharapkan  dapat menghasilkan  resolusi  yang  komprehensif  dan  meningkatkan  hubungan  antara pelaku, korban, dan masyarakat yang terkena dampak. 26
Alternatif  pemidanaan  lainnya  dapat  berupa  pemberian  sanksi  tindakan, sanksi  tindakan  pada  dasarnya  lebih  bersifat  mendidik  yang  berorientasi  pada upaya perlindungan masyarakat. 27 Diberikannya pembinaan serta dukungan secara moral,  guna  membangun  kesadaran  bahwa  apa  yang  ia  perbuat  merupakan  hal yang  tidak  pantas  ia  lakukan.  Apabila  hakim  harus  menjatuhkan  sanksi  pidana karena  tidak  ada  pilihan  lain,  maka  maksimum  pidana  pokok  dari  tindak  pidana dikurangi  sepertiganya.  Mengingat  bahwa  pada  usia  lanjut  seseorang  akan mengalami  penurunan  kemampuan  fisik  dan  mental.  Penjatuhan  sanksi  pidana berupa  penjara  pada  seorang  yang  telah  lanjut  usia  hanya  akan  memberikan penderitaan semata, dan fungsi dari pemidanaan tidak dapat diraih secara optimal.
Menurut  Barda  Nawawi  Arief,  tujuan  pemidanaan  didasarkan  pada perlindungan  masyarakat  dan  perlindungan/petunjuk  pelaku  individu. 28 Dalam teori  balas  dendam,  sanksi  pidana  diterapkan  pada  perbuatan  seseorang  yang menyebabkan  penderitaan  bagi  mereka  (jadi  bahwa  tindak  pidana  itu  sebagai pencegah).  Sanksi  fungsional  adalah  upaya  agar  pelaku  pidana  berubah  dan
25 Candra  Hayatul  Iman,  “Kebijakan  Hukum  Pidana  Perlindungan  Anak  Dalam  Pembaruan  Sistem Peradilan  Pidana  Anak  Di  Indonesia,” Jurnal  Hukum  Dan  Peradilan 2,  no.  3  (2018):  358–78, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.25216/jhp.2.3.2013.358-378.
26 Riza  Priyadi,  “Restorative  Justice  Pada  Kasus  Tindak  Pidana  Kekerasan  Dalam  Keluarga Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif” (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, 2019), https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/46398.
27 Andi  Hamzah,  1986, Sistem  Pidana  dan  Pemidanaan  Indonesia  dari  Retribusi  ke  Reformasi, Pradnya Paramita, Jakarta, hal. 53.
28 Barda Nawawi Arief, 2008, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana , PT Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal. 89.
Revised: 14-2-2023 Accepted: 18-8-2023
Penerapan Restorative justice Sebagai Bentuk Permaafan Hakim Dalam Tindak Pidana Pencurian Oleh Lansia
Sindhi Cintya, Hery Firmansyah
memahami kesalahannya.  Kerangka hukum yang ada di Indonesia yang mengatur hukuman bagi pelaku korupsi terutama berpusat pada pengenaan sanksi fisik. Hal ini  disebabkan  oleh  ketergantungan  Indonesia  pada  keadilan  retributif,  yang memprioritaskan penjatuhan hukuman yang keras terhadap para pelanggar sebagai cara  untuk  mencegah  pelanggaran  di  masa  depan,  dan  bukan  bentuk-bentuk alternatif penyelesaian sengketa. 29 Seperti adat orang Jepang  yang sangat jarang sekali  menerapkan  seorang  tersangka  dalam  sebuah  tindak  pidana  karena kebudayaan  mereka  yang  lebih  mengedepankan  musyawarah  dan  memberikan permaafan.
4. PENUTUP
Bahwa  penerapan  keadilan  restoratif  yang  baru,  khususnya  dalam  bentuk pengampunan yudisial, diperuntukkan bagi pelaku tindak pidana yang berusia 70 tahun atau lebih, karena di usia yang sudah tidak produktif dirasa tidak efektif jika dimasukkan di dalam penjara dan juga negara  Indonesia merupakan negara  yang memiliki  adat  ketimuran  yang  tertera  dalam  Pancasila  sila  ke  4  yang  dimana artinya  budaya  negara  Indonesia  adalah  mengambil  sebuah  keputusan  dengan musyawarat  untuk  mufakat  atau  dalam  kata  lain  dari restorative  justice memberikan kesempatan kepada pelaku untuk menjadi sosok yang lebih baik agar dapat  menata  kehidupan  kedepannya  menjadi  lebih  baik,  dibandingkan  harus mengedepankan system retributive justice yang lebih mengedepankan penjatuhan hukum  terhadap  fisik  pelaku  dengan  mengurungnya  di  dalam  tahanan/penjara. Peraturan  perundang-undangan  yang  ada  di  Indonesia  yang  mengatur  hukuman bagi individu yang terbukti bersalah melakukan korupsi berpusat pada pengenaan sanksi  fisik.  Hal  ini  disebabkan  oleh  ketergantungan  Indonesia  pada  keadilan retributif, yang memprioritaskan penjatuhan hukuman yang keras terhadap pelaku sebagai  cara  untuk  mencegah  orang  lain  melakukan  tindakan  serupa,  dan  bukan keadilan  restoratif.  Seperti  adat  orang  Jepang  yang  sangat  jarang  sekali menerapkan  seorang  tersangka  dalam  sebuah  tindak  pidana  karena  kebudayaan mereka yang lebih mengedepankan musyawarah dan memberikan permaafan.

## DAFTAR PUSTAKA
Aji, Galang Resworo. “Model Pembinaan Narapidana Sebagai Upaya Pencegahan
Residivis  Di  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  II  A  Magelang.” Amnesti Jurnal Hukum 4, no. 1 (2022): 1–10. https://doi.org/https://doi.org/10.37729/amnesti.v4i1.1751. Aksa,  Muhammad  Faris.  “Pendekatan  Restoratif  Melalui  Restitusi  Sebagai Alternatif Sanksi Pidana Dalam Kejahatan Korporasi Skripsi,” 2020.
Ariyanti,  Vivi.  “Kebijakan  Penegakan  Hukum  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana Indonesia.” Jurnal Yuridis 6, no. 2 (2019): 33–54.
https://doi.org/https://doi.org/10.35586/jyur.v6i2.789.
29 Sindhi  Cintya,  Shrishti  Shrishti,  and  Christine S  T  Kansil,  “Reformulasi  Asset  Recovery  Sebagai Pidana  Pokok  Dalam  Upaya  Pengembalian  Kerugian  Negara,” Prosiding  Serina 2,  no.  1  (2022):  373–82, https://doi.org/https://doi.org/10.24912/pserina.v2i1.18553.
Revised: 14-2-2023 Accepted: 18-8-2023
Aveliani,  Firdha  Tia,  Septarina  Budiwati,  “Analisis  Yuridis  Pelaksanaan Perjanjian  Kredit  Perbankan  Di  Masa  Pandemi  Covid’19  (Studi  Kasus  Di PT.  BPR  BKK  Purwodadi).”  Universitas  Muhammadiyah  Surakarta,  2021. https://eprints.ums.ac.id/90577/.
Budoyo,  Sapto,  and  Ratna  Kumala  Sari.  “Eksistensi  Restorative  Justice  Sebagai
Tujuan  Pelaksanaan  Diversi  Pada  Sistem  Peradilan  Anak  Di  Indonesia.” Jurnal Meta-Yuridis 2, no. 2 (2019). https://doi.org/https://doi.org/10.26877/m-y.v2i2.4689. Candra, Fadhlin Ade, and Fadhillatu Jahra Sinaga. “Peran Penegak Hukum Dalam Penegakan  Hukum  Di  Indonesia.” Edu  Society:  Jurnal  Pendidikan,  Ilmu Sosial  Dan  Pengabdian  Kepada  Masyarakat 1,  no.  1  (2021):  41–50. https://doi.org/https://doi.org/10.56832/edu.v1i1.15.
Cintya,  Sindhi,  Shrishti  Shrishti,  and  Christine  S  T  Kansil.  “Reformulasi  Asset Recovery  Sebagai  Pidana  Pokok  Dalam  Upaya  Pengembalian  Kerugian Negara.” Prosiding Serina 2, no. 1 (2022): 373–82.
https://doi.org/https://doi.org/10.24912/pserina.v2i1.18553.
Flora, Henny Saida. “Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak  Pidana  Dan  Pengaruhnya  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Di Indonesia.” University  Of  Bengkulu  Law  Journal 3,  no.  2  (2018):  142–58. https://ejournal.unib.ac.id/ubelaj/article/view/6899.
Gumilang,  Muhamad  Adli.  “Penentuan  Unsur  Niat  Dalam  Tindak  Pidana Pembakaran  Toko  Sebagai  Upaya  Pencairan  Asuransi  Dalam  Perspektif Kepastian  Hukum.”  Fakultas  Hukum  Universitas  Pasundan,  2020. http://repository.unpas.ac.id/48968/.
Iman,  Candra  Hayatul.  “Kebijakan  Hukum  Pidana  Perlindungan  Anak  Dalam
Pembaruan  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  Di  Indonesia.” Jurnal  Hukum Dan Peradilan 2, no. 3 (2018): 358–78. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.25216/jhp.2.3.2013.358-378.
Mappiare,  Andi.  “Dasar-Dasar  Metodologi  Riset  Kualitatif  Untuk  Ilmu  Sosial Dan  Profesi.” Malang:  Jenggala  Pustaka  Utama  Bersama  Fakultas  Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang , 2009. Meyseri, Yospa, Ruben Achmad, and Rd Muhammad Ikhsan. “Pertanggungjawaban  Pidana  Bagi  Pelaku  Tindak  Pidana  Penganiayaan Terhadap Hewan.” Sriwijaya University, 2018.
Murdiyambroto, Debi Triyani, and Daddy Fahmanadie. “Aspek Kepastian Hukum Dalam  Keadilan  Restoratif  Pada  Tahap  Penyidikan  Tindak  Pidana  Umum Oleh Kepolisian Republik Indonesia.” Banua  Law  Review 3,  no.  2  (2021):
98–115. http://www.balrev.ulm.ac.id/index.php/balrev/article/view/22.
Palsari, Cahya. “Kajian Pengantar Ilmu Hukum: Tujuan Dan Fungsi Ilmu Hukum
Sebagai Dasar Fundamental Dalam Penjatuhan Putusan Pengadilan.” Jurnal Komunitas Yustisia 4, no. 3 (2021): 940–50.
https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jatayu.v4i3.43191.
Pardon,  Rechterlijk.  “Rechterlijk  Pardon  (Pemaafan  Hakim):  Suatu  Upaya Menuju  Sistem  Peradilan  Pidana  Dengan  Paradigma  Keadilan  Restoratif.” Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan 8, no. 3 (2020). Pratidina,  Agung  Nusa,  Marsella  Marsella,  and  Wessy  Trisna.  “Penerapan Restorative  Justice  Terhadap  Pencurian  Buah  Kelapa  Sawit  Oleh  Anak  Di Bawah  Umur  (Studi  Kasus  Di  PTPN  IV  Unit  Air  Batu).” Juncto:  Jurnal
Revised: 14-2-2023 Accepted: 18-8-2023
Penerapan Restorative justice Sebagai Bentuk Permaafan Hakim Dalam Tindak Pidana Pencurian Oleh Lansia
Sindhi Cintya, Hery Firmansyah
Ilmiah Hukum 2, no. 2 (2020): 172–80. https://doi.org/https://doi.org/10.31289/juncto.v2i2.326. Priyadi,  Riza.  “Restorative  Justice  Pada  Kasus  Tindak  Pidana  Kekerasan  Dalam Keluarga  Perspektif  Hukum  Pidana  Islam  Dan  Hukum  Pidana  Positif.” Fakultas  Syariah  dan  Hukum  Universitas  Islam  Negeri  (UIN)  Syarif
Hidayatullah, 2019. https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/46398.
Ridwan, Juniarso, and Achmad Sodik Sudrajat. Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan Pelayanan Publik . Nuansa Cendekia, 2020.
Senen,  Zulafiff.  “Penyelesaian  Perkara  Tindak  Pidana  Pencemaran  Nama  Baik Berdasarkan  Prinsip  Keadilan  Restorative.”  Universitas  Islam  Indonesia, 2022. https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/39678.
Sentosa,  Aditya.  “Penerapan  Restorative  Justice  Dalam  Penanganan  Perkara Tindak  Pidana  Korupsi  Di  Subdit  V  Tipidkor  Ditreskrimsus  Polda  Metro Jaya.” Universitas Kristen Indonesia, 2022. http://repository.uki.ac.id/10127/. Takhim,  Muhamad.  “Saddu  Al-Dzari’ah  Dalam  Muamalah  Islam.” AKSES: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis 14, no. 1 (2020).
https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31942/akses.v14i1.3264.
Tristiyanti, Inka. “Pemahaman Pedagang Muslim Terhadap Jual Beli Handphone Black  Market  Di  Bandung  Elektronik  Center.”  UIN  Sunan  Gunung  Djati Bandung, 2020. https://etheses.uinsgd.ac.id/33981/.
Yusrizal,  Muhammad. “Perlindungan Hukum Pemegang Hak Atas Tanah Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum.” De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum 2, no. 1 (2017): 113–38. https://doi.org/https://doi.org/10.30596/dll.v2i1.1143.