## PERBANDINGAN POLA BAGI HASIL DALAM USAHA GARAM RAKYAT DI KABUPATEN PAMEKASAN, JAWA TIMUR

## Comparison of Sharecropping System Salt Production Busineess in Pamekasan Regency, East Java
*Campina Illa Prihantini 1 , Yusman Syaukat 2 dan Anna Fariyanti 2
1 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Bakti Bangsa Pamekasan, Indonesia
2 Institut Pertanian Bogor, Indonesia Diterima tanggal: 30 Maret 2017 Diterima setelah perbaikan: 11 Mei 2017 Disetujui terbit: 6 Juni 2017
* email: camps.world.smaga@gmail.com

## ABSTRAK
Usaha garam rakyat pada umumnya dijalankan dengan sistem bagi hasil di Kabupaten Pamekasan. Pola bagi hasil yang umum dilakukan adalah pola bagi dua (merdua) dan pola bagi tiga (mertelu) . Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan membandingkan perbedaan pelaksanaan dua pola bagi hasil usaha garam rakyat di Kabupaten Pamekasan. Beberapa indikator yang digunakan dalam menganalisis perbedaan kedua pola bagi hasil ini dijelaskan dengan menggunakan analisis deskriptif. Kesimpulan pertama menunjukkan bahwa perbedaan paling dasar antara dua pola bagi hasil adalah karakteristik lahan garam yang digarap oleh petani penggarap. Selain itu, penelitian ini juga menjabarkan beberapa hak dan kewajiban masing-masing pihak yang terlibat dalam sistem bagi hasil. Kesimpulan lainnya adalah terdapat perbedaan hak dan kewajiban antara pemilik lahan dan petani penggarap. Salah satu kelemahan sistem bagi hasil dalam usaha garam rakyat adalah dominasi peran pemilik lahan. Pemerintah diharapkan dapat berperan dalam pembatasan kepemilikan lahan. Hal ini bertujuan agar pemilik lahan tidak terlalu dominan dalam usaha garam rakyat, terlebih di Kabupaten Pamekasan.
Kata Kunci: perbandingan pelaksanaan, pola bagi hasil, usaha garam rakyat

## ABSTRACT
Salt production business generally used sharecropping system in Pamekasan regency. This system has two type, 1:1 sharecropping system (it is called merdua) and 1:2 sharecropping system (it is called mertelu). The main objective of this research is to identify and to compare the differences of two types in salt production business with sharecropping system in Pamekasan regency. Some indicators are used to analyze the differences using descriptive analysis. The first conclusion showed the main difference of those types of sharecropping system is the salt-land characteristic. Besides that, this research also explain the rights and the obligations each participant in sharecropping system. The other conclusion is there is a difference right and obligation between the landlord and the sharecropper. One of sharecropping weakness is the landlord’s domination. The government should make regulation about restrictions on tenure rights. It aims to minimize the landlord’s domination in salt production business, especially in Pamekasan regency.
Keywords: implementation comparison, sharecropping system, salt production busineess
Program Studi Ekonomi Pembangunan, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Bakti Bangsa Pamekasan, Indonesia Pondok Pesantren Sumber Anyar Larangan Tokol Tlanakan Pamekasan 69302

## PENDAHULUAN
Usaha pergaraman merupakan salah satu usaha atau bisnis yang memberikan kontribusi terhadap Kabupaten Pamekasan. Selain itu, usaha pergaraman menempati posisi ketiga sebagai usaha atau bisnis yang banyak menyerap tenaga
kerja (Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pamekasan, 2016).
Efendy et al . (2012) menjelaskan bahwa usaha pergaraman dapat dilakukan dengan dua cara, yakni usaha garam industri dan usaha garam rakyat. Usaha garam industri merupakan
usaha garam yang dilaksanakan oleh PT Garam (Persero). Adapun lahan garam yang digunakan adalah lahan milik PT Garam (Persero). Usaha garam rakyat (UGR) adalah usaha garam yang dijalankan oleh rakyat yang mana lahan garam yang digunakan adalah milik rakyat.
Usaha garam rakyat (UGR) sendiri dapat dibagi menjadi tiga cara atau tiga sistem, yakni usaha garam rakyat dengan lahan milik sendiri, lahan sewa, dan sistem bagi hasil (Efendy et al ., 2012). Usaha garam dengan lahan sendiri adalah usaha garam rakyat dimana lahan garam yang digarap adalah milik sendiri. Usaha garam dengan sistem sewa adalah usaha garam rakyat yang mana lahan garam yang digarap adalah lahan sewa. Usaha garam dengan sistem bagi hasil adalah usaha garam rakyat yang mana lahan garamnya adalah milik pemilik lahan dan seluruh pekerjaan dilakukan oleh petani penggarap. Usaha garam rakyat dengan lahan sendiri pada umumnya adalah hasil turun-temurun. Usaha garam rakyat dengan sistem ini pada umumnya telah menjadi bisnis keluarga. Petani garam yang menjalankan sistem ini memiliki lahan garam yang sangat luas, tidak jarang petani garam ini melakukan praktik sistem bagi hasil. Dalam praktik bagi hasil, mereka akan memutuskan untuk menjadi pemilik lahan, sedangkan lahan garam akan digarap oleh petani penggarap.
Usaha garam rakyat di Kabupaten Pamekasan pada umumnya dijalankan dengan sistem bagi hasil. Sekitar 70,5 persen petani garam di Kabupaten Pamekasan terlibat dalam praktek bagi hasil (Sekretariat Daerah Kabupaten (Sekdakab) Pamekasan, 2016). Prihantini (2015) menjelaskan dalam penelitiannya bahwa sistem bagi hasil yang umum dilakukan adalah pola bagi tiga atau dikenal dengan istilah ‘ partelon ’. Scheltema (1985) mengelompokkan bahwa usahatani yang dijalankan dengan sistem bagi hasil bisa sangat beragam untuk setiap daerah. Ada pola bagi dua, pola bagi tiga, pola bagi empat, pola bagi lima, bahkan pola bagi enam. Namun, pola bagi hasil yang sangat umum dipraktikkan adalah pola bagi dua dan pola bagi tiga. Hasil kajian ini didukung oleh kajian yang dilakukan oleh Pi (2013) yang menyebutkan bahwa pola bagi 50:50 adalah pola bagi hasil yang sangat bervariasi. Pola bagi ini bergantung pada kontrak antara kedua belah pihak, salah satunya adalah dalam penyediaan input produksi. Hal ini memengaruhi besaran insentif yang akan diterima oleh masing-masing pihak. Zhao et al . (2008) mengatakan bahwa pola bagi
50:50 hanyalah bersifat normatif. Kontrak perjanjian sistem bagi hasil dapat berubah, bergantung pada kesuburan tanah. Hal ini ternyata sesuai dengan praktik sistem bagi hasil dalam usaha garam rakyat di Kabupaten Pamekasan. Hasil wawancara dari Kepala Desa Padelegan, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan menjelaskan bahwa kontrak pada pola bagi dua akan berubah seiring dengan perubahan kondisi lahan garam. Kontrak pola bagi dua berubah menjadi pola bagi tiga jika lahan garam menjadi lebih produktif dari sebelumnya. Salah satu cirinya adalah berkurangnya tingkat kebocoran atau ‘ rembesan ’ lahan garam. Perubahan pola bagi hasil ini tentu memengaruhi keuntungan yang akan diterima oleh msing-masing pihak.
Aktor yang terlibat dalam usaha garam rakyat dengan sistem bagi hasil adalah pemilik lahan dan petani penggarap. Pemilik lahan adalah aktor yang memiliki lahan, menyediakan seluruh input produksi garam, salah satunya adalah modal produksi. Aktor kedua adalah petani penggarap. Petani penggarap adalah petani garam yang diberi beban penuh dalam melakukan kegiatan produksi garam, mulai dari pra-panen hingga pasca panen. Pada umumnya, pola bagi hasil dalam usaha pertanian dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni pola bagi dua dan pola bagi tiga, pun demikian juga dalam usaha garam rakyat (Erviana, 2005; Dewi, 2011). Hal ini menjadi menarik untuk dikaji lebih lanjut mengenai pelaksanaan kedua pola bagi hasil tersebut. Hak dan kewajiban dari setiap aktor bagi hasil juga menjadi penting untuk dikaji, sehingga dapat diambil beberapa informasi yang dapat digunakan dalam perumusan kebijakan oleh pemerintah.

## METODOLOGI
Penelitian ini dilakukan di tiga kecamatan di Kabupaten Pamekasan, yakni Kecamatan Tlanakan, Kecamatan Galis, dan Kecamatan Pademawu. Tiga kecamatan tersebut tercatat sebagai kecamatan produsen garam terbesar di Kabupaten Pamekasan. Menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) (2010), Kabupaten Pamekasan merupakan salah satu produsen garam terbesar di Indonesia. Penelitian ini difokuskan untuk mengidentifikasi perbedaan pelaksanaan dua pola bagi hasil usaha garam rakyat di Kabupaten Pamekasan. Kegiatan penelitian untuk mencari data primer dilaksanakan selama dua bulan, yakni bulan Maret hingga April 2016.
Secara keseluruhan, responden yang terlibat dalam penelitian ini adalah sejumlah 115 orang yang terdiri atas 22 orang pemilik lahan dan 93 orang petani penggarap. Petani penggarap terbagi menjadi 13 orang pola bagi dua dan 80 orang pola bagi tiga. Pemilihan responden tersebut dilakukan dengan menggunakan metode purposive sampling dan snowball sampling . Jumlah responden tersebut telah mewakili (representatif) kondisi lapang. Hasil penelitian disajikan dengan menggunakan analisis deskriptif. Analisis ini digunakan untuk mengidentifikasi  dan  menjelaskan  perbedaan pelaksanaan dua pola bagi hasil dalam usaha garam rakyat di Kabupaten Pamekasan, yakni pola bagi dua dan pola bagi tiga.

## Analisis Deskriptif
Analisis deskriptif adalah salah satu metode penelitian yang lebih fokus untuk menjelaskan suatu isu atau fenomena, fakta, ataupun sifat serta hubungan antar fenomena yang digambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat. Analisis deskriptif diharapkan mampu menggambarkan keadaan subjek dan objek penelitian sekarang berdasarkan fakta-fakta yang terjadi di lapang. Analisis ini digunakan untuk menjelaskan kejadian yang sedang terjadi di masyarakat di masa sekarang. Kegiatan yang dilakukan adalah pengumpulan dan penyusunan data terlebih dahulu, kemudian data dianalisis dan diinterpretasikan. Hasil penelitian disajikan secara deskripsi-kualitatif. Hal ini bertujuan untuk menggambarkan dua pola bagi hasil usaha garam rakyat, pelaksanaannya, dan hal-hal yang berkaitan dengan kondisi ekonomi, sosial, dan lingkungan wilayah penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pelaku Bagi Hasil dalam Usaha Garam Rakyat
Usaha garam rakyat merupakan usaha atau bisnis yang telah berlangsung lama, terlebih untuk daerah pesisir dan pantai. Bisnis atau usaha pegaraman, pada umumnya, dilakukan dengan menggunakan sistem bagi hasil. Hal ini disebabkan karena adanya keterbatasan lahan dan modal yang dimiliki oleh pelaku usaha garam. Keterbatasan lahan dan modal membuat sistem bagi hasil dijalankan oleh dua pelaku utama, yakni pemilik lahan dan pekerjanya atau lebih dikenal dengan istilah petani penggarap.

## a. Pemilik Lahan
Pemilik lahan merupakan salah satu pelaku utama bisnis atau usaha pegaraman. Pemilik lahan adalah seseorang yang memiliki hak atas suatu lahan garam. Lahan garam yang dimiliki atas namanya dapat diperoleh dari warisan, tanah parcaton, atau hasil beli. Lahan garam yang dimiliki atas namanya tersebut membuat pemilik lahan memiliki hak penuh untuk mengusahakannya. Usaha yang dilakukan dapat berupa usaha garam sendiri, usaha garam sewa, atau usaha garam dengan bagi hasil. Usaha garam dengan sistem bagi hasil merupakan usaha garam dimana pemilik lahan menyediakan lahan garam untuk dikerjakan yang nanti harapannya dapat memeroleh keuntungan atau hasil atas lahan garam tersebut. Dalam sistem bagi hasil, pemilik lahan dapat berperan sekaligus sebagai pemilik modal dan atau sebagai pemilik lahan saja. Pada umumnya, pemilik lahan adalah seorang pebisnis yang handal, artinya dia memiliki lahan sekaligus modal yang biasanya dipinjamakan kepada petani penggarap. Selain itu, pemilik lahan yang memiliki lahan garam yang luas juga memiliki modal yang lebih untuk mengembangkan bisnisnya tersebut. Artinya, dia juga berperan sebagai tengkulak. Peran sebagai tengkulak inilah yang memberikan keuntungan yang lebih atas usaha garam yang dijalankannya. Pemilik lahan dalam hal ini memiliki tiga peran sekaligus, yakni pemilik lahan, pemodal, dan tengkulak.
Selain itu, terdapat pula pemilik lahan yang hanya berperan sebagai pemilik lahan saja. Artinya, dia tidak memiliki modal untuk hanya sekadar memberikan pinjaman kepada petani penggarap. Sehingga, pemilik lahan kelompok ini memutuskan untuk melakukan pinjaman kepada pemilik modal yang kemudian modal pinjaman tersebut akan dipinjamkan kembali kepada petani penggarap. Dalam hal ini, pemilik lahan hanya berperan sebagai perantara saja. Namun, perannya tidak dapat dipungkiri juga penting, dikarenakan dialah penyedia lahan garam yang siap untuk diproduksi. Kelompok pemilik lahan ini tidak memeroleh keuntungan yang lebih atas sistem bagi hasil yang dijalankannya karena harus menyetor dan menjual kepada pemilik modal yang juga berperan sebagai tengkulak. Pemilik lahan kelompok ini hanya menerima hasil bagi saja dari keuntungan yang diperoleh bersama dengan petani penggarap. Artinya, keuntungan yang diperoleh justru diterima oleh pemodal yang telah memberikan pinjaman kepadanya.

## b. Petani Penggarap
Pelaku usaha garam dalam sistem bagi hasil tidak dapat terpisah dengan keberadaan petani penggarap. Tanpa petani penggarap, lahan garam tidak mampu menghasilkan garam. Petani penggarap merupakan sesorang petani garam yang memiliki keterbatasan input produksi, dalam hal ini lahan garam dan modal atau biaya produksi. Keterbatasan inilah yang membuat mereka harus mejalankan sistem bagi hasil dengan pemilik lahan. Petani penggarap biasanya memiliki kondisi ekonomi menengah ke bawah. Rendahnya akses terhadap lembaga keuangan formal membuat mereka harus menggantungkan dirinya kepada pemilik lahan. Petani penggarap yang telah lama bekerjasama dengan pemilik lahan biasanya memiliki hubungan yang dekat. Artinya, hal ini akan memengaruhi kontrak kerjanya di musim mendatang. Semakin baik hasil kerja dari seorang petani penggarap, maka kontrak kerja (secara tidak tertulis) juga semakin jelas. Saat musim produksi garam, banyak terdapat petani penggarap ‘dadakan’ atau ‘musiman’. Biasanya mereka adalah pendatang dari kabupaten lainnya, seperti Kabupaten Sumenep. Meskipun, sistem bagi hasil kurang memberikan keadilan kepada kelompok petani penggarap, namun mereka tetap bertahan dengan kondisi tersebut dengan alasan
keterbatasan akses dan upaya untuk pemenuhan kebutuhan hidup. Penguasaan lahan garam pola bagi dua berbeda dengan pola bagi tiga. Informasi mengenai hal tersebut disajikan dalam Tabel 1.

## Luas Lahan Garam Garapan Petani Penggarap
Berdasarkan Tabel 1, penguasaan lahan garam oleh petani penggarap terbagi menjadi tiga kelompok, yakni luas lahan garam ≤ 1,00 Ha, 1,00-2,00 Ha, dan > 2,00 Ha. Kelompok petani penggarap pola bagi dua, luas lahan garam yang digarap seluruhnya hanya berada dalam kelompok ≤  1,00  Ha.  Artinya,  sejumlah  13  orang  petani penggarap pola bagi dua memiliki luas lahan garam ≤ 1,00 Ha. Untuk petani penggarap pola bagi tiga, petani penggarap yang memiliki luas lahan garam garapan ≤ 1,00 Ha adalah sejumlah 54 orang atau 67,50 persen dari total petani penggarap pola bagi tiga. Petani penggarap pola bagi tiga yang memiliki luas lahan garam garapan 1,00-2,00 Ha sejumlah 25 orang atau 31,25 persen dari total petani penggarap pola bagi tiga. Hanya terdapat satu orang petani penggarap pola bagi tiga yang memiliki luas lahan garam garapan ≥ 2,00 Ha atau 1,25 persen dari total petani penggarap pola bagi tiga.

## Tabel 1. Perbandingan Luas Lahan dan Produktivitas Lahan Garam Antar Pola Bagi Hasil di Kabupaten Pamekasan, 2016.
Table 1.   The Comparison of Area and Productivity of Salt-Field for Every Sharecropping System in Pamekasan Regency, 2016.
Karakteristik / Charasteristics Pola Bagi Dua/ 1:1 Sharecropping System
Pola Bagi Tiga/
2:1 Sharecropping System Jumlah/ Total % Jumlah/ Total % Luas Lahan Garam (Ha) / Salt-Field Area (Ha) ≤1.00 13 100.00 54 67.50 1.01 – 2.00 0 0.00 25 31.25 >2.00 0 0.00 1 1.25 Jumlah / Total 13 100.00 80 100.00 Rata-rata (Ha/Orang) / Average (Ha/Person) 1.29 1.08 Rata-rata Total (Ha/Orang) / Total Average (Ha/Person) 1.25 Produktivitas (Ton/Ha) / Productivity (Ton/Ha) Minimum / Minimum 65.00 60.00 Maksimum / Maximum 110.00 125.00 Rata-rata / Average 81.77 87.60
Sumber: Data Lapang 2016 / Source:Field Survey 2016
Rata-rata luas lahan garam yang digarap pola bagi dua ternyata lebih besar daripada rata-rata luas lahan garam garapan petani penggarap pola bagi tiga. Kedua kelompok petani penggarap tersebut ternyata memiliki rata-rata luas lahan garam garapan yang lebih besar dari rata-rata luas lahan garam garapan total. Untuk pola bagi dua, rata-rata luas lahan garam yang digarap petani penggarap adalah 1,29 Ha per orang, sedangkan petani penggarap pola bagi tiga memiliki rata-rata luas lahan garam garapan seluas 1,08 Ha per orang. Rata-rata total luas lahan garam yang digarap oleh seluruh petani penggarap tanpa membedakan pola bagi hasil yang diikutinya adalah seluas 1,25 Ha per orang.

## Produktivitas Lahan Garam Garapan Petani Penggarap
Produktivitas lahan yang dihasilkan oleh petani penggarap pola bagi dua pada Tabel 1 berada dalam kisaran 65,00 – 110,00 ton per hektar sedangkan petani penggarap pola bagi tiga produktivitasnya berkisar antara 60,00 hingga 125,00 ton per hektar. Rata-rata produktivitas kedua kelompok petani bagi hasil tersebut tidak jauh berbeda, yakni 81,77 ton per hektar untuk pola bagi dua dan 87,60 untuk pola bagi tiga. Nilai ini sebenarnya masih berada di bawah produktivitas lahan garam tingkat Kabupaten Pamekasan yang mencapai angka 135,00 ton per hektar (Sekdakab Pamekasan 2016). Namun, jika dibandingkan dengan produktivitas lahan yang dihasilkan oleh petani lahan sendiri dan petani sewa, produktivitas lahan petani penggarap lebih baik (Prihantini, 2015). Kesimpulan ini juga didukung oleh hasil kajian yang dilakukan oleh Rao (1987), Sharma & Dreze (1996), Garret & Xu (2003) dan Koirala et al . (2016). Salah satu alasannya adalah adanya keinginan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Jika produksi meningkat, maka produktivitas akan meningkat, maka penerimaan meningkat dan keuntungan yang diterima juga meningkat,dengan asumsi luas lahan cateris parribus.
Rata-rata produktivitas lahan garam pola bagi tiga lebih tinggi nilainya daripada pola bagi dua. Hal ini diduga disebabkan oleh lahan garam pola bagi dua yang bersifat mudah bocor. Lahan garam yang mudah bocor tentu berpengaruh terhadap produksi dan produktivitas lahannya. Lahan yang mudah bocor berpotensi untuk menurunkan hasil produksi garam. Berbeda dengan lahan pola bagi tiga yang memang berada
dalam kondisi yang baik. Sehingga tidak salah jika nilai produktivitas lahan garam pola bagi tiga lebih tinggi nilainya daripada lahan garam pola bagi dua. Nilai produktivitas lahan garam dalam penelitian ini ternyata tidak jauh berbeda dengan nilai produktivitas lahan garam di penelitian Jamil  (2014)  yang  hanya  mencapai  51,50  ton per hektar. Rata-rata produktivitas usaha garam rakyat di Kabupaten Pamekasan adalah 97,18 ton per hektar (Sekretariat Daerah Kabupaten (Sekdakab) Pamekasan, 2016). Artinya, rata-rata produktivitas lahan garam di penelitian ini masih di bawah rata-rata produktivitas di Kabupaten Pamekasan.

## Indikator Perbandingan Pola Bagi Hasil Usaha Garam Rakyat

## 1. Sifat dan Ciri Lahan Garam
Lahan garam yang digarap dalam pola bagi dua memiliki sifat dan ciri yang berbeda dengan lahan garam pola bagi tiga. Pada umumnya, lahan garam pola bagi dua adalah lahan yang masih baru untuk dijadikan sebagai lahan atau tambak garam. Selain itu, lahan garam pada pola bagi dua terkadang berupa lahan yang sering mengalami kebocoran atau dikenal dengan istilah ‘ rembes ’. Berbeda dengan lahan garam pola bagi tiga yang memang sudah biasa digunakan sebagai lahan atau tambak garam.
Hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut adalah mengenai pola bagi dua dalam usaha garam rakyat. Pemilik lahan cenderung untuk memberikan bagian yang lebih besar kepada petani penggarap pola bagi dua daripada petani penggarap pola bagi tiga. Hal ini dapat terjadi karena pemilik lahan ingin memberikan insentif yang lebih besar kepada petani penggarap pola bagi dua. Hal ini dibuktikan dengan kesediaan pemilik lahan untuk memberikan keuntungan yang sama besar (50:50 atau 1:1). Alasan utama darihal tersebut adalah kesediaan petani penggarap untuk mengeluarkan biaya tambahan, yakni biaya tambahan perbaikan lahan. Bagian (keuntungan) yang sama besar antara pemilik lahan dan petani penggarap diharapkan dapat memicu semangat petani penggarap untuk mengelola dan berproduksi garam. Namun sebenarnya, petani penggarap rasanya kurang diberi keadilan dalam pola bagi dua. Hal ini disebabkan oleh bagian yang diterima oleh petani penggarap ternyata harus digunakan untuk biaya tambahan perbaikan lahan yang cukup besar nilainya.
Pada mulanya, pemilik lahan menetapkan pola bagi dua. Petani penggarap akan menerima kontrak (tidak tertulis) tersebut meskipun tanpa diawali dengan diskusi terlebih dahulu. Pola bagi dua ini memang sudah menjadi tradisi. Lahan garam yang kurang produktif, maka pola bagi hasil yang diterapkan adalah pola bagi dua. Selanjutnya, pemilik lahan akan merubah kontrak menjadi pola bagi tiga seiring dengan kondisi lahan garam yang mulai membaik. Artinya, lahan garam yang awalnya masih baru atau sering mengalami kebocoran akan membaik dan menjadi lahan garam yang baik untuk berproduksi garam karena telah menerima perawatan ekstra dari petani penggarap. Setelah lahan garam dirasa berada dalam kondisi yang cukup baik, pemilik lahan akan meminta petani penggarap untuk merubah pola bagi hasil, yang awalnya pola bagi dua menjadi pola bagi tiga. Tujuan dari perubahan kontrak ini adalah untuk meningkatkan keuntungan yang diterima oleh pemilik lahan. Saat kondisi lahan sudah produktif, produksi akan meningkat, penerimaan meningkat, keuntungan yang diterima juga meningkat. Bagian (keuntungan) yang diterima pemilik lahan menjadi lebih besar dari petani penggarap (perbandingan 2:1). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemilik lahan cenderung kurang berpihak kepada petani penggarap.

## 2. Hak dan Kewajiban Petani Garam
Hak dan kewajiban petani penggarap dalam pola bagi dua dan pola bagi tiga tidak terlalu berbeda. Artinya, petani penggarap untuk setiap pola memiliki hak dan kewajiban yang relatif sama. Terdapat satu hal yang membedakan keduanya, yakni kewajiban petani penggarap pola bagi dua adalah bertanggungjawab atas kerusakan lahan garam secara penuh. Petani penggarap pada pola bagi tiga tidak memiliki kewajiban ini dikarenakan lahan garam pola tiga berada dalam kondisi yang baik untuk berproduksi. Seandainya lahan garam mengalami kebocoran, maka biaya ditanggung bersama, baik oleh petani penggarap dan pemilik lahan. Namun, kebocoran lahan garam pada pola bagi tiga jarang terjadi dan biasanya nilai biaya perbaikan lahan garam pola bagi tiga tidak sebesar lahan garam pola bagi dua. Lahan garam pada pola bagi dua adalah lahan garam baru atau lahan garam yang sering mengalami kebocoran sehingga membutuhkan biaya perawatan lahan garam yang besar. Hal ini sederhana, namun biaya tambahan perbaikan lahan ini cukup besar nilainya.
Hak memperoleh tempat tinggal yang dimaksud dalam Tabel 2 adalah tempat tinggal berupa bilik, dalam Bahasa Madura dikenal dengan istilah ‘ bidhik ’, yang terbuat dari kayu bambu di dalamnya berisi peralatan tidur dan masak, seperti kompor, wajan, dan peralatan masak lainnya. ‘ Bidhik ’ ini biasanya dihuni oleh petani penggarap dan istrinya atau terkadang dihuni oleh petani penggarap saja. Letak ‘ bidhik ’ tidak jauh dengan lahan garam yang dikelola oleh petani penggarap. Hal ini bertujuan agar petani penggarap dapat mengontrol kondisi lahan garam yang dikelola. Selain itu, ‘ bidhik ’ ini dapat digunakan sebagai tempat bernaung atau beristirahat ketika waktu istirahat di siang hari tiba. Meskipun ‘ bidhik’ ini jauh dari kata layak tinggal, namun dapat mengurangi biaya tempat tinggal bagi para petani penggarap.
Hak memperoleh peralatan produksi, seperti kincir angin, pompa air, sedong, slender, baumeter, dan peralatan pendukung lainnya. Jika petani penggarap membutuhkan peralatan produksi yang lebih banyak atau peralatan produksi yang diberikan mengalami kerusakan, maka petani penggarap harus menyediakan dan atau memperbaiki peralatan tersebut. Jika di kemudian hari, biaya perbaikan alat produksi terlalu tinggi, maka pemilik lahan biasanya akan memberikan bantuan dana. Bantuan dana biasanya penanggungan bersama atas biaya perbaikan atau pembelian peralatan produksi tersebut.
Hak memperoleh pinjaman sesuai dengan yang diajukan oleh petani penggarap. Biasanya petani penggarap akan mengajukan pinjaman di awal musim produksi. Pemilik lahan tentu dengan sendirinya telah menyiapkan sejumlah uang sebagai pinjaman kepada petani penggarap yang akan mengelola lahan miliknya. Hak ini disesuaikan dengan kewajiban yang harus dilakukan oleh petani penggarap, yakni mengembalikan pinjaman. Jangka waktu yang diberikan untuk mengembalikan pinjaman tersebut dapat dikatakan tidak terbatas. Artinya, jika petani penggarap tidak mampu membayar pada akhir musim ini, pinjaman tersebut akan dihitung dan diakumulasikan pada pinjaman di musim berikutnya. Hal yang menarik adalah tidak diberlakukannya bunga atas pinjaman ini. Namun jika dianalisis, bunga yang seharusnya diberlakukan oleh pemilik lahan diperoleh secara tidak langsung dari biaya pinjaman yang sangat tinggi nilainya (Prihantini et al ., 2016). Petani penggarap kurang menyadari hal ini.

## Tabel 2. Perbandingan Hak dan Kewajiban Pemilik Lahan dan Petani Penggarap di Kabupaten Pamekasan, 2016.
Table 2.  The Comparison of Landlord and Sharecropper’s Rights and Obligations in Pamekasan Regency, 2016.
Indikator/ Indicator Pola Bagi Dua/ 1:1 Sharecropping System Pola Bagi Tiga/ 2:1 Sharecropping System Petani Penggarap / Sharecropper
Hak / Rights
a. Memperoleh tempat tinggal (gubuk) / Getting a hut b. Memperoleh peralatan produksi /
Getting the production tools
c. Memperoleh pinjaman / Getting credit
d. Memperoleh bagian sebesar/   /
Getting   part of the result a. Memperoleh tempat tinggal (gubuk) /
Getting a hut
b. . Memperoleh peralatan produksi / Getting the production tools
c.  Memperoleh pinjaman / Getting credit
d. .. Memperoleh bagian sebesar/   /
Getting   part of the result Kewajiban/ Obligations a. Mengembalikan pinjaman / Repaying the credit
b. Bertanggungjawab atas kerusakan alat-alat produksi /
Being responsible to the broken production tools
c. Menjual sepenuhnya hasil produksi / Selling all of the production
d. Bertanggung jawab penuh atas perbaikan lahan garam / Being responsible to the land maintenance
a. Mengembalikan pinjaman/
Repaying the credit
b. Bertanggungjawab atas kerusakan alat-alat produksi / Being responsible to the broken production tools
c. Menjual sepenuhnya hasil produksi produksi / Selling all of the production
Pemilik Lahan/ Landlord
Hak/ Rights a. Menerima bagian sebesar   atau   / Getting   or   of the production b. Membeli sepenuhnya atas produksi garam yang dihasilkan / Buying all of the salt production
c. Membeli garam dengan harga yang ditentukan secara sepihak (tanpa negoisasi dengan petani penggarap) / Buying the salt production without bergaining with the sharecropper
Kewajiban/ Obligations
a.  Menyediakan tempat tinggal (gubuk) / Providing a hut
b.  Menyediakan peralatan produksi / Providing the production tools
c. Menyediakan modal produksi yang bersifat pinjaman / Providing capital production (credit)
d.  Menyediakan lahan garam / Providing the land
e.  Menanggung biaya input variabel dengan perbandingan 1:1 / Being responsible to the input variable cost, its comparation is 1:1
f.  Bersedia memberikan bantuan dana untuk perbaikan peralatan produksi (poin (b)) jika rusak dan memakan biaya yang besar / Being responsible to give some supporting capital if the land maintenance is biger than usual
Sumber: Data Lapang 2016 / Source:Field Survey 2016
Telah diketahui bersama, bahwa petani penggarap yang terlibat dalam suatu pola bagi hasil tertentu memiliki kewajiban untuk menjual garam produksinya kepada pemilik lahan. Hal ini telah menjadi kelumrahan dalam pola bagi hasil. Hubungan antara petani penggarap dan pemilik lahan dapat dikatakan sebagai hubungan ‘timbal balik’ atau ‘hubungan saling menguntungkan’, meskipun tidak sepenuhnya benar. Banyak hal yang perlu dianalisis lebih lanjut mengenai bentuk-bentuk ketidakberpihakan kepada petani penggarap dalam pola bagi hasil usaha garam rakyat di Kabupaten Pamekasan.

## 3. Besar Pinjaman
Pinjaman merupakan salah satu hak yang dimiliki oleh petani penggarap karena telah berpartisipasi dalam suatu pola bagi hasil tertentu. Tentunya, petani penggarap memiliki kewajiban mengembalikan pinjaman tersebut kepada pemilik lahan. Meskipun tanpa pemberlakuan suku bunga, namun berdasarkan fakta dan analisis yang telah dilakukan, petani penggarap harus menangung biaya pinjamanyang snagat tinggi atas pinjaman tersebut. Besar pinjaman yang diajukan oleh petani bergantng dengan kebutuhan keungan petani penggarap. Pemilik lahan juga melakukan credit rationing kepada petani penggarap. Artinya, pinjaman yang diajukan tidak sepenuhnya dikabulkan oleh pemilik lahan. Keputusan besar pinjaman yang diberikan oleh pemilik lahan ditentukan oleh ketersediaan modal yang dimiliki oleh pemilik lahan, luas lahan garam yang dikelola oleh petani penggarap, dan kondisi keuangan petani penggarap.
Berdasarkan hasil analisis besar pinjaman yang diterima oleh petani penggarap pada pola bagi dua berada dalam kisaran nilai Rp.1.500.000 hingga Rp.3.200.000 dengan rata-rata pinjaman sebesar Rp.2.300.000 per orang. Sedangkan untuk petani penggarap pola bagi tiga, besar pinjaman yang diterima adalah kisaran Rp.1.500.000 hingga
Rp.10.000.000 dengan rata-rata pinjaman sebesar Rp.3.990.000 per orang. Secara keseluruhan, pinjaman yang diterima oleh petani penggarap untuk berbagai pola berada dalam rentang nilai Rp.1.500.000 hingga Rp.10.000.000 dengan rata-rata pinjaman sebesar Rp.3.753.760 per orang. Perbandingan besarnya pinjaman yang diterima disajikan dalam Tabel 3.
Hal yang menarik dalam pola bagi hasil adalah bahwa tidak terdapat prosedur yang menyulitkan petani penggarap dalam mengajukan pinjaman. Selain itu, waktu pencairan juga sangat cepat. Hal ini depat terjadi karena pinjaman yang dilakukan adalah pinjaman informal. Mengenai besaran pinjaman yang diajukan oleh petani penggarap, pemilik lahan memberikan kebebasan dalam pengajuannya. Hanya saja, pinjaman yang lebih besar dari Rp.10.000.000 akan dibuat surat perjanjian tertulis antara pemilik lahan dan petani penggarap.
Pinjaman yang dilakukan oleh petani penggarap sangat beragam penggunaannya. Berdasarkan hasil wawancara dengan petani penggarap, pinjaman pada umumnya digunakan untuk biaya operasional produksi garam atau biaya pemenuhan kebutuhan hidup petani penggarap. Selain itu, pemilik lahan juga mneyediakan pinjaman untuk kebutuhan lainnya, misalnya untuk kebutuhan biaya pendidikan dari anak petani penggarap, biaya membangun rumah di kampung asal, biaya kesehatan orangtua, dan sebagainya. Pinjaman ini biasanya relatif besar nilainya, sehingga dibutuhkan surat perjanjian antara kedua belah pihak.

## 4. Biaya Pinjaman
Pinjaman yang diberikan pemilik lahan tidak memberlakukan suku bunga. Hanya saja, petani penggarap harus menanggung biaya pinjaman. Biaya pinjaman adalah biaya tidak langsung ( indirect cost ) yang ditanggung oleh peminjam
Tabel 3. Perbandingan Besarnya Pinjaman yang Diterima oleh Petani Penggarap di Kabupaten Pamekasan, 2016.
Table 3. The Comparison of Total Fund Accepted by the Sharecropper in Pamekasan Regency, 2016.
Indikator/ Indicator Pola Bagi Dua/ 1:1 Sharecropping System Pola Bagi Tiga / 2:1 Sharecropping System Pinjaman (Rp) / Total Fund (IDR) Minimal/ Minimum = 1,500,000
Maksimal/ Maximum =  3,200,000 Rata-rata/ Average =  2,300,000 Minimal/ Minimum = 1,500,000
Maksimal/ Maximum = 10,000,000 Rata-rata/ Average = 3,990,000 Sumber: Data Lapang 2016 / Source:Field Survey 2016
Tabel 4. Perbandingan Besarnya Biaya Pinjaman yang Ditanggung oleh Petani Penggarap di Kabupaten Pamekasan, 2016.
Table 4.  The Comparison of Cost of Fund Paid by the Sharecropper in Pamekasan Regency, 2016.
Indikator/ Indicator Pola Bagi Dua / 1:1 Sharecropping System Pola Bagi Tiga / 2:1 Sharecropping System Biaya Pinjaman (% per Musim)/ Cost of Fund (% per Season) Minimal/ Minimum = 24.05
Maksimal/ Maximum = 48.00
Rata-rata/ Average = 33.54
Minimal/ Miniumum = 15.75
Maksimal/ Maximum = 45.00 Rata-rata/ Average = 26.22 Sumber: Data Lapang 2016 / Source:Field Survey 2016
(kreditur) atas pinjaman yang dilakukan (Prihantini et al ., 2016) . Dalam istilah perbankan, biaya pinjaman dikenal dengan istilah suku bunga pinjaman. Anggraini (2015) menyebutkan bahwa suku bunga pinjaman dalam pertanian dikenal dengan istilah biaya atas pinjaman. Nilai biaya atas pinjaman sangat tinggi bakan tidak wajar jika dibandingkan dengan tingkat suku bunga pinjaman (kredit) dari lembaga keuangan formal (Tabel 4).
Berdasarkan hasil estimasi biaya pinjaman, biaya pinjaman pada pola bagi dua berada dalam  kisaran  angka  24,05  %  hingga  48,00% dengan  rata-rata  biaya  pinjaman  33,54%  per musim. Artinya, petani penggarap pola bagi dua yang memiliki rata-rata pinjaman sebesar Rp.2.300.000 per musim harus menanggung rata-rata  biaya  pinjaman  sebesar  Rp.743.923  per musimnya  atau  sekitar  33,54%  per  musim  dari rata-rata pinjaman yang diterimanya. Sedangkan untuk pola bagi tiga, biaya pinjaman yang ditanggung petani penggarap berada dalam range 15,75% hingga  45,00%  dengan  rata-rata  biaya  pinjaman sebesar 26,22% per musim. Artinya, rata-rata pinjaman yang dilakukan oleh petani pola bagi tiga adalah sebesar Rp.3.990.000, maka rata-rata biaya pinjaman yang ditanggungnya adalah sebesar Rp.1.056.218 per musim atau sekitar 26,22% per musim dari rata-rata pinjaman yang diterimanya. Perbandingan tersebut menjelaskan bahwa biaya pinjaman yang ditanggung oleh petani penggarap pola bagi dua lebih besar daripada petani penggarap pola bagi tiga.

## 5. Biaya Tambahan Perbaikan Lahan Pola Bagi Dua
Seperti yang telah dijelaskan dalam indikator pembeda sebelumnya bahwa pola bagi dua memiliki suatu hal yang menarik untuk dikaji dan dianalisis lebih lanjut. Adanya biaya tambahan perbaikan lahan merupakan ciri khas dari pola bagi
dua ini. Biaya tambahan perbaikan lahan digunakan untuk mengestimasi biaya yang harus ditanggung oleh petani pengarap atas kerusakan (kebocoran) lahan yang dikelola. Biaya ini jika dianalisis ternyata memiliki nilai yang cukup besar. Biaya tambahan perbaikan lahan ini diperoleh dengan mengalikan upah tenaga kerja terhadap waktu penyelesaian dan jumlah tenaga kerja yang digunakan. Ongkos tenaga kerja per orang per hari adalah sebesar Rp.70.000. Waktu penyelesaian yang dibutuhkan berkisar  7  hingga  14  hari,  bergantung  dengan luas lahan, kecepatan kerja tenaga kerja, tingkat kerusakan lahan, dan kondisi cuaca saat perbaikan lahan garam. Jumlah tenaga kerja yang digunakan berjumlah 3 hingga 5 orang. Biaya tambahan perbaikan lahan disajikan dalam Tabel 5.
Biaya tambahan perbaikan lahan yang harus dikeluarkan oleh petani penggarap pola bagi dua untuk waktu penyelesaian 7 hari berada dalam kisaran Rp.1.470.000 hingga Rp.2.450.000. Sedangkan  untuk  waktu  penyelesaian  14  hari, biaya yang harus dikeluarkan adalah senilai Rp.2.940.000  hingga  Rp.4.900.000.  Rata-rata biaya tambahan yang harus dikeluarkan oleh petani penggarap adalah sebesar Rp.3.675.000 per hektar. Nilai ini tentu tidak kecil, terlebih petani penggarap harus menanggung biaya pinjamanatas pinjaman yang diberikan oleh pemilik lahan. Bagian bagi hasil yang diterima sama besar dengan pemilik lahan ternyata digunakan untuk mensubsidi biaya tambahan perbaikan lahan. Secara tidak langsung, ketidakadilan dalam pola bagi dua juga terbukti dengan melihat nilai dari biaya tambahan perbaikan lahan.

## 6. Persamaan Nilai Keuntungan Relatif (µ)
Analisis ini digunakan untuk membandingkan nilai keuntungan relatif (µ) antara pola bagi dua dan pola bagi tiga. Masing-masing pihak yang menjalankan pola bagi hasil saling memberikan kontribusi dengan melihat nilai k.
Terdapat empat unsur utama, yakni unsur penerimaan (TR), unsur biaya total input tetap (TFC), unsur biaya total input variabel (TVC), dan unsur penerimaan biaya pinjaman (COF*KRDT). Unsur penerimaan menggambarkan penerimaan yang diterima oleh masing-masing pihak atas penjualan garam. Pola bagi dua memberikan bagian yang sama atas unsur TR kepada kedua belah pihak. Petani penggarap dan pemilik lahan menerima bagian yang sama besarnya, sehingga nilai k=k-1= . Berbeda dengan pola bagi tiga, dimana petani penggarap menerima bagian, k=  , sedangkan pemilik lahan menerima bagian (1-k=  ).
Pemilik lahan pada pola bagi dua dan pola bagi tiga ternyata berkontribusi terhadap unsur TVC sebesar 50 persen (   bagian). Artinya, pemilik lahan pada pola bagi dua dan pola bagi tiga menanggung separuh dari total biaya input variabel, sehingga k=k-1= . Pemilik lahan menanggung seluruh unsur TFC, sehingga k=0 dan 1-k=1.
Biaya  tambahan  perbaikan  lahan  yang  harus  dikeluarkan  oleh  petani penggarap pola  bagi dua untuk waktu  penyelesaian 7  hari berada dalam kisaran Rp 1.470.000 hingga Rp 2.450.000. Sedangkan untuk waktu penyelesaian 14 hari, biaya yang harus dikeluarkan adalah senilai Rp 2.940.000 hingga Rp 4.900.000.  Rata-rata biaya  tambahan  yang  harus  dikeluarkan  oleh  petani  penggarap  adalah  sebesar  Rp 3.675.000  per  hektar.  Nilai  ini  tentu  tidak  kecil,  terlebih  petani  penggarap  harus menanggung biaya pinjamanatas pinjaman yang diberikan oleh pemilik lahan. Bagian bagi hasil yang diterima sama  besar dengan pemilik  lahan ternyata digunakan untuk mensubsidi  biaya  tambahan  perbaikan  lahan.  Secara  tidak  langsung,  ketidakadilan dalam pola bagi dua juga terbukti dengan melihat nilai dari biaya tambahan perbaikan lahan.

## (6) Persamaan Nilai Keuntungan Relatif (µ)
Analisis ini digunakan untuk membandingkan nilai keuntungan relatif (µ) antara pola  bagi dua dan pola bagi  tiga.  Masing-masing  pihak yang menjalankan  pola  bagi hasil  saling  memberikan  kontribusi  dengan  melihat  nilai  k.  Terdapat  empat  unsur utama, yakni unsur penerimaan (TR), unsur biaya total input tetap (TFC), unsur biaya total input variabel (TVC), dan unsur penerimaan biaya pinjaman (COF*KRDT). Unsur penerimaan  menggambarkan  penerimaan  yang  diterima  oleh  masing-masing  pihak atas  penjualan garam. Pola bagi  dua memberikan bagian yang sama atas unsur  TR kepada kedua belah pihak. Petani penggarap dan pemilik lahan menerima bagian yang sama besarnya, sehingga nilai k=k-1= � � . Berbeda dengan pola bagi tiga, dimana petani penggarap menerima � � bagian, k= � � ,  sedangkan pemilik  lahan  menerima � � bagian  (1- k= � � ).

## Tabel 6.   Perbandingan  Persamaan  Nilai  Koefisien  Keuntungan  Relatif  Usaha Garam Rakyat di Kabupaten Pamekasan, 2016
Table 6.  The  Comparison of The Relative Profit Coefficient in Salt Production Busineess in Pamekasan Regency, 2016
Indikator / Indicator Pola Bagi Dua / 1:1 Sharecropping Sytsem Pola Bagi Tiga / 2:1 Sharecropping System Persamaan Umum /
General
Equation
µ i = ���� ��� ������� ������ ������������������� ��������������������
Nilai µ /
µ Value
µ 2 = � � ��� � � ��� � � ��� ���� � � �������������� µ 3 = � � ��� � � ��� � � ��� ���� � � ��������������
16
Biaya  tambahan  perbaikan  lahan  yang  harus  dikeluarkan  oleh  petani penggarap pola  bagi dua untuk waktu  penyelesaian 7  hari berada dalam kisaran Rp
1.470.000 hingga Rp 2.450.000. Sedangkan untuk waktu penyelesaian 14 hari, biaya
yang harus dikeluarkan adalah senilai Rp 2.940.000 hingga Rp 4.900.000.  Rata-rata biaya  tambahan  yang  harus  dikeluarkan  oleh  petani  penggarap  adalah  sebesar  Rp 3.675.000  per  hektar.  Nilai  ini  tentu  tidak  kecil,  terlebih  petani  penggarap  harus menanggung biaya pinjamanatas pinjaman yang diberikan oleh pemilik lahan. Bagian bagi hasil yang diterima sama  besar dengan pemilik  lahan ternyata digunakan untuk mensubsidi  biaya  tambahan  perbaikan  lahan.  Secara  tidak  langsung,  ketidakadilan dalam pola bagi dua juga terbukti dengan melihat nilai dari biaya tambahan perbaikan lahan.

## (6) Persamaan Nilai Keuntungan Relatif (µ)
Analisis ini digunakan untuk membandingkan nilai keuntungan relatif (µ) antara pola  bagi dua dan pola bagi  tiga.  Masing-masing  pihak yang menjalankan  pola  bagi hasil  saling  memberikan  kontribusi  dengan  melihat  nilai  k.  Terdapat  empat  unsur utama, yakni unsur penerimaan (TR), unsur biaya total input tetap (TFC), unsur biaya total input variabel (TVC), dan unsur penerimaan biaya pinjaman (COF*KRDT). Unsur penerimaan  menggambarkan  penerimaan  yang  diterima  oleh  masing-masing  pihak atas  penjualan garam. Pola bagi  dua memberikan bagian yang sama atas unsur  TR kepada kedua belah pihak. Petani penggarap dan pemilik lahan menerima bagian yang sama besarnya, sehingga nilai k=k-1= � � . Berbeda dengan pola bagi tiga, dimana petani penggarap menerima � � bagian, k= � � ,  sedangkan pemilik  lahan  menerima � � bagian  (1- k= � � ).
Tabel 6.   Perbandingan  Persamaan  Nilai  Koefisien  Keuntungan  Relatif  Usaha Garam Rakyat di Kabupaten Pamekasan, 2016
Table 6.  The  Comparison of The Relative Profit Coefficient in Salt Production Busineess in Pamekasan Regency, 2016
Indikator / Indicator Pola Bagi Dua / 1:1 Sharecropping Sytsem Pola Bagi Tiga / 2:1 Sharecropping System Persamaan Umum /
General
Equation
µ i = ���� ��� ������� ������ ������������������� ��������������������
Nilai µ / µ Value µ 2 = �
� ��� � � ��� � � ��� ���� � � �������������� µ 3 = � � ��� � � ��� � � ��� ���� � � ��������������
16
Biaya  tambahan  perbaikan  lahan  yang  harus  dikeluarkan  oleh  petani penggarap pola  bagi dua untuk waktu  penyelesaian 7  hari berada dalam kisaran Rp
1.470.000 hingga Rp 2.450.000. Sedangkan untuk waktu penyelesaian 14 hari, biaya
yang harus dikeluarkan adalah senilai Rp 2.940.000 hingga Rp 4.900.000.  Rata-rata biaya  tambahan  yang  harus  dikeluarkan  oleh  petani  penggarap  adalah  sebesar  Rp 3.675.000  per  hektar.  Nilai  ini  tentu  tidak  kecil,  terlebih  petani  penggarap  harus menanggung biaya pinjamanatas pinjaman yang diberikan oleh pemilik lahan. Bagian bagi hasil yang diterima sama  besar dengan pemilik  lahan ternyata digunakan untuk mensubsidi  biaya  tambahan  perbaikan  lahan.  Secara  tidak  langsung,  ketidakadilan dalam pola bagi dua juga terbukti dengan melihat nilai dari biaya tambahan perbaikan lahan.

## (6) Persamaan Nilai Keuntungan Relatif (µ)
Analisis ini digunakan untuk membandingkan nilai keuntungan relatif (µ) antara pola  bagi dua dan pola bagi  tiga.  Masing-masing  pihak yang menjalankan  pola  bagi
hasil  saling  memberikan  kontribusi  dengan  melihat  nilai  k.  Terdapat  empat  unsur utama, yakni unsur penerimaan (TR), unsur biaya total input tetap (TFC), unsur biaya total input variabel (TVC), dan unsur penerimaan biaya pinjaman (COF*KRDT). Unsur penerimaan  menggambarkan  penerimaan  yang  diterima  oleh  masing-masing  pihak atas  penjualan garam. Pola bagi  dua memberikan bagian yang sama atas unsur  TR kepada kedua belah pihak. Petani penggarap dan pemilik lahan menerima bagian yang sama besarnya, sehingga nilai k=k-1= � � . Berbeda dengan pola bagi tiga, dimana petani penggarap menerima � � bagian, k= � � ,  sedangkan pemilik  lahan  menerima � � bagian  (1- k= � � ).
Tabel 6.   Perbandingan  Persamaan  Nilai  Koefisien  Keuntungan  Relatif  Usaha Garam Rakyat di Kabupaten Pamekasan, 2016
Table 6.  The  Comparison of The Relative Profit Coefficient in Salt Production Busineess in Pamekasan Regency, 2016
Indikator / Indicator Pola Bagi Dua / 1:1 Sharecropping Sytsem Pola Bagi Tiga / 2:1 Sharecropping System Persamaan Umum /
General Equation
µ i = ���� ��� �������
������ ������������������� ��������������������
Nilai µ /
µ Value µ 2 = � � ��� � � ��� � � ��� ���� � � �������������� µ 3 = � � ��� � � ��� � � ��� ���� � � �������������� 16
Biaya  tambahan  perbaikan  lahan  yang  harus  dikeluarkan  oleh  petani penggarap pola  bagi dua untuk waktu  penyelesaian 7  hari berada dalam kisaran Rp
1.470.000 hingga Rp 2.450.000. Sedangkan untuk waktu penyelesaian 14 hari, biaya yang harus dikeluarkan adalah senilai Rp 2.940.000 hingga Rp 4.900.000.  Rata-rata biaya  tambahan  yang  harus  dikeluarkan  oleh  petani  penggarap  adalah  sebesar  Rp 3.675.000  per  hektar.  Nilai  ini  tentu  tidak  kecil,  terlebih  petani  penggarap  harus menanggung biaya pinjamanatas pinjaman yang diberikan oleh pemilik lahan. Bagian bagi hasil yang diterima sama  besar dengan pemilik  lahan ternyata digunakan untuk mensubsidi  biaya  tambahan  perbaikan  lahan.  Secara  tidak  langsung,  ketidakadilan dalam pola bagi dua juga terbukti dengan melihat nilai dari biaya tambahan perbaikan lahan.

## (6) Persamaan Nilai Keuntungan Relatif (µ)
Analisis ini digunakan untuk membandingkan nilai keuntungan relatif (µ) antara pola  bagi dua dan pola bagi  tiga.  Masing-masing  pihak yang menjalankan  pola  bagi hasil  saling  memberikan  kontribusi  dengan  melihat  nilai  k.  Terdapat  empat  unsur
utama, yakni unsur penerimaan (TR), unsur biaya total input tetap (TFC), unsur biaya total input variabel (TVC), dan unsur penerimaan biaya pinjaman (COF*KRDT). Unsur penerimaan  menggambarkan  penerimaan  yang  diterima  oleh  masing-masing  pihak atas  penjualan garam. Pola bagi  dua memberikan bagian yang sama atas unsur  TR kepada kedua belah pihak. Petani penggarap dan pemilik lahan menerima bagian yang sama besarnya, sehingga nilai k=k-1= � � . Berbeda dengan pola bagi tiga, dimana petani penggarap menerima � � bagian, k= � � ,  sedangkan pemilik  lahan  menerima � � bagian  (1- k= � � ).
Tabel 6.   Perbandingan  Persamaan  Nilai  Koefisien  Keuntungan  Relatif  Usaha Garam Rakyat di Kabupaten Pamekasan, 2016
Table 6.  The  Comparison of The Relative Profit Coefficient in Salt Production Busineess in Pamekasan Regency, 2016
Indikator / Indicator Pola Bagi Dua / 1:1 Sharecropping Sytsem
Pola Bagi Tiga /
2:1 Sharecropping System Persamaan Umum / General Equation
µ i = ���� ��� ������� ������ ������������������� �������������������� Nilai µ / µ Value µ 2 = � � ��� � � ��� � � ��� ���� � � �������������� µ 3 = � � ��� � � ��� � � ��� ���� � � ��������������
Tabel  6.  Perbandingan  Persamaan  Nilai  Koefisien  Keuntungan  Relatif  Usaha  Garam  Rakyat  di Kabupaten Pamekasan, 2016.
Table  6.  The  Comparison  of  The  Relative  Profit  Coefficient  in  Salt  Production  Busineess  in Pamekasan Regency, 2016.
Indikator/
Indicator
Pola Bagi Dua / 1:1 Sharecropping Sytsem
Pola Bagi Tiga /
2:1 Sharecropping System
Persamaan Umum /
General Equation
Nilai µ / µ Value
Biaya  tambahan  perbaikan  lahan  yang  harus  dikeluarkan  oleh  petani penggarap pola  bagi dua untuk waktu  penyelesaian 7  hari berada dalam kisaran Rp 1.470.000 hingga Rp 2.450.000. Sedangkan untuk waktu penyelesaian 14 hari, biaya yang harus dikeluarkan adalah senilai Rp 2.940.000 hingga Rp 4.900.000.  Rata-rata biaya  tambahan  yang  harus  dikeluarkan  oleh  petani  penggarap  adalah  sebesar  Rp 3.675.000  per  hektar.  Nilai  ini  tentu  tidak  kecil,  terlebih  petani  penggarap  harus menanggung biaya pinjamanatas pinjaman yang diberikan oleh pemilik lahan. Bagian bagi hasil yang diterima sama  besar dengan pemilik  lahan ternyata digunakan untuk mensubsidi  biaya  tambahan  perbaikan  lahan.  Secara  tidak  langsung,  ketidakadilan dalam pola bagi dua juga terbukti dengan melihat nilai dari biaya tambahan perbaikan lahan.

## (6) Persamaan Nilai Keuntungan Relatif (µ)
Analisis ini digunakan untuk membandingkan nilai keuntungan relatif (µ) antara pola  bagi dua dan pola bagi  tiga.  Masing-masing  pihak yang menjalankan  pola  bagi hasil  saling  memberikan  kontribusi  dengan  melihat  nilai  k.  Terdapat  empat  unsur utama, yakni unsur penerimaan (TR), unsur biaya total input tetap (TFC), unsur biaya total input variabel (TVC), dan unsur penerimaan biaya pinjaman (COF*KRDT). Unsur penerimaan  menggambarkan  penerimaan  yang  diterima  oleh  masing-masing  pihak atas  penjualan garam. Pola bagi  dua memberikan bagian yang sama atas unsur  TR kepada kedua belah pihak. Petani penggarap dan pemilik lahan menerima bagian yang sama besarnya, sehingga nilai k=k-1= � � . Berbeda dengan pola bagi tiga, dimana petani penggarap menerima � � bagian, k= � � ,  sedangkan pemilik  lahan  menerima � � bagian  (1- k= � � ).

## Tabel 6.   Perbandingan  Persamaan  Nilai  Koefisien  Keuntungan  Relatif  Usaha Garam Rakyat di Kabupaten Pamekasan, 2016
Table 6.  The  Comparison of The Relative Profit Coefficient in Salt Production Busineess in Pamekasan Regency, 2016
Indikator / Indicator Pola Bagi Dua / 1:1 Sharecropping Sytsem Pola Bagi Tiga / 2:1 Sharecropping System Persamaan Umum / General Equation µ i =
���� ��� ������� ������ ������������������� ��������������������
Nilai µ /
µ Value µ 2 = � � ��� � � ��� � � ��� ���� � � �������������� µ 3 = � � ��� � � ��� � � ��� ���� � � ��������������
Biaya  tambahan  perbaikan  lahan  yang  harus  dikeluarkan  oleh  petani penggarap pola  bagi dua untuk waktu  penyelesaian 7  hari berada dalam kisaran Rp 1.470.000 hingga Rp 2.450.000. Sedangkan untuk waktu penyelesaian 14 hari, biaya yang harus dikeluarkan adalah senilai Rp 2.940.000 hingga Rp 4.900.000.  Rata-rata biaya  tambahan  yang  harus  dikeluarkan  oleh  petani  penggarap  adalah  sebesar  Rp 3.675.000  per  hektar.  Nilai  ini  tentu  tidak  kecil,  terlebih  petani  penggarap  harus menanggung biaya pinjamanatas pinjaman yang diberikan oleh pemilik lahan. Bagian bagi hasil yang diterima sama  besar dengan pemilik  lahan ternyata digunakan untuk mensubsidi  biaya  tambahan  perbaikan  lahan.  Secara  tidak  langsung,  ketidakadilan dalam pola bagi dua juga terbukti dengan melihat nilai dari biaya tambahan perbaikan lahan.

## (6) Persamaan Nilai Keuntungan Relatif (µ)
Analisis ini digunakan untuk membandingkan nilai keuntungan relatif (µ) antara pola  bagi dua dan pola bagi  tiga.  Masing-masing  pihak yang menjalankan  pola  bagi hasil  saling  memberikan  kontribusi  dengan  melihat  nilai  k.  Terdapat  empat  unsur utama, yakni unsur penerimaan (TR), unsur biaya total input tetap (TFC), unsur biaya total input variabel (TVC), dan unsur penerimaan biaya pinjaman (COF*KRDT). Unsur penerimaan  menggambarkan  penerimaan  yang  diterima  oleh  masing-masing  pihak atas  penjualan garam. Pola bagi  dua memberikan bagian yang sama atas unsur  TR kepada kedua belah pihak. Petani penggarap dan pemilik lahan menerima bagian yang sama besarnya, sehingga nilai k=k-1= � � . Berbeda dengan pola bagi tiga, dimana petani penggarap menerima � � bagian, k= � � ,  sedangkan pemilik  lahan  menerima � � bagian  (1- k= � � ).

## Tabel 6.   Perbandingan  Persamaan  Nilai  Koefisien  Keuntungan  Relatif  Usaha Garam Rakyat di Kabupaten Pamekasan, 2016
Table 6.  The  Comparison of The Relative Profit Coefficient in Salt Production Busineess in Pamekasan Regency, 2016
Indikator / Indicator Pola Bagi Dua / 1:1 Sharecropping Sytsem Pola Bagi Tiga / 2:1 Sharecropping System Persamaan Umum / General Equation µ i = ���� ��� ������� ������ ������������������� ��������������������
Nilai µ /
µ Value µ 2 = � � ��� � � ��� � � ��� ���� � � �������������� µ 3 = � � ��� � � ��� � � ��� ���� � � ��������������
Biaya  tambahan  perbaikan  lahan  yang  harus  dikeluarkan  oleh  petani penggarap pola  bagi dua untuk waktu  penyelesaian 7  hari berada dalam kisaran Rp 1.470.000 hingga Rp 2.450.000. Sedangkan untuk waktu penyelesaian 14 hari, biaya yang harus dikeluarkan adalah senilai Rp 2.940.000 hingga Rp 4.900.000.  Rata-rata biaya  tambahan  yang  harus  dikeluarkan  oleh  petani  penggarap  adalah  sebesar  Rp 3.675.000  per  hektar.  Nilai  ini  tentu  tidak  kecil,  terlebih  petani  penggarap  harus menanggung biaya pinjamanatas pinjaman yang diberikan oleh pemilik lahan. Bagian bagi hasil yang diterima sama  besar dengan pemilik  lahan ternyata digunakan untuk mensubsidi  biaya  tambahan  perbaikan  lahan.  Secara  tidak  langsung,  ketidakadilan dalam pola bagi dua juga terbukti dengan melihat nilai dari biaya tambahan perbaikan lahan.

## (6) Persamaan Nilai Keuntungan Relatif (µ)
Analisis ini digunakan untuk membandingkan nilai keuntungan relatif (µ) antara pola  bagi dua dan pola bagi  tiga.  Masing-masing  pihak yang menjalankan  pola  bagi hasil  saling  memberikan  kontribusi  dengan  melihat  nilai  k.  Terdapat  empat  unsur utama, yakni unsur penerimaan (TR), unsur biaya total input tetap (TFC), unsur biaya total input variabel (TVC), dan unsur penerimaan biaya pinjaman (COF*KRDT). Unsur penerimaan  menggambarkan  penerimaan  yang  diterima  oleh  masing-masing  pihak atas  penjualan garam. Pola bagi  dua memberikan bagian yang sama atas unsur  TR kepada kedua belah pihak. Petani penggarap dan pemilik lahan menerima bagian yang sama besarnya, sehingga nilai k=k-1= � � . Berbeda dengan pola bagi tiga, dimana petani penggarap menerima � � bagian, k= � � ,  sedangkan pemilik  lahan  menerima � � bagian  (1- k= � � ).

## Tabel 6.   Perbandingan  Persamaan  Nilai  Koefisien  Keuntungan  Relatif  Usaha Garam Rakyat di Kabupaten Pamekasan, 2016
Table 6.  The  Comparison of The Relative Profit Coefficient in Salt Production Busineess in Pamekasan Regency, 2016
Indikator / Indicator Pola Bagi Dua / 1:1 Sharecropping Sytsem Pola Bagi Tiga / 2:1 Sharecropping System Persamaan Umum / General Equation µ i = ���� ��� ������� ������ ������������������� �������������������� Nilai µ /
µ Value
µ 2 = � � ��� � � ��� � � ��� ���� � � �������������� µ 3 = � � ��� � � ��� � � ��� ���� � � ��������������
17
µ 2 = � � ���� ����
� � � ���� ����� ����������������� µ 3 =
� � ���� ���� � �� ���� ����� �����������������
Pemilik  lahan  pada  pola  bagi  dua  dan  pola  bagi  tiga  ternyata  berkontribusi terhadap  unsur  TVC  sebesar  50 persen  ( � � bagian). Artinya,  pemilik  lahan  pada pola bagi  dua  dan  pola  bagi  tiga  menanggung  separuh  dari  total  biaya  input  variabel, sehingga k=k-1= � � . Pemilik lahan menanggung seluruh unsur TFC, sehingga k=0 dan 1- k=1. Penerimaan dari unsur biaya pinjaman secara penuh diperoleh oleh pemilik lahan, sehingga  nilai  k=0  dan  1-k=1.  Secara  matematis,  perbandingan  persamaan  nilai perbandingan keuntungan relatif untuk kedua pola disajikan dalam Tabel 6.
Berdasarkan  persamaan  yang  ditampilkan  dalam  Tabel  6,  kesimpulan  yang  dapat diambil adalah nilai µ 2 > µ 3 . Pola bagi dua seharusnya memberikan keadilan yang lebih besar  kepada  petani  penggarap  daripada  pola  bagi  tiga.  Nilai  µ  menggambarkan tingkat  keadilan  yang  diterima  oleh  petani  penggarap  dalam  suatu  pola  bagi  hasil. Penjelasan lebih rinci akan disajikan dalam bab berikutnya.

## (7) Pola-pola Lanjutan dalam Pola Bagi Tiga
Terdapat hal yang menarik mengenai pola bagi tiga dalam usaha garam rakyat di  Kabupaten  Pamekasan.  Pola  bagi  tiga  ternyata  memiliki  pola  lanjutan.  Hal  ini dibedakan berdasarkan status pemilik lahan.

## Pola Bagi Tiga Tipe 1
Pola bagi tiga tipe 1 merupakan hubungan bagi hasil yang mana pemilik lahan sekaligus bertindak sebagai pemodal. Artinya, seluruh modal dalam kegiatan produksi yang dimiliki oleh pemilik lahan adalah modal atas nama dia sendiri. Tipe 1 adalah pola bagi  hasil  tiga  yang  sangat  umum  dilakukan  dan  terjadi  di  lapangan.  Pemilik  lahan disini merupakan tengkulak (pedagang atau pebisnis garam) yang menyediakan modal (pemodal)  atau  pinjaman  (debitur).  Keuntungan  atas  biaya  pinjamanyang  diperoleh dari  pinjaman  yang  diterima  petani  penggarap  sepenuhnya  akan  dihitung  sebagai penerimaan  ( revenue )  oleh  pemilik  lahan.  Secara  grafis  disajikan  dalam  Gambar  1.
Struktur keuntungan yang diterima oleh masing-masing pihak akan disampaikan dalam bab selanjutnya.
µ 2 = � � ���� ����
� � � ���� ����� ����������������� µ 3 =
� � ���� ���� � �� ���� ����� �����������������
Pemilik  lahan  pada  pola  bagi  dua  dan  pola  bagi  tiga  ternyata  berkontribusi terhadap  unsur  TVC  sebesar  50 persen  ( � � bagian). Artinya,  pemilik  lahan  pada pola bagi  dua  dan  pola  bagi  tiga  menanggung  separuh  dari  total  biaya  input  variabel, sehingga k=k-1= � � . Pemilik lahan menanggung seluruh unsur TFC, sehingga k=0 dan 1- k=1. Penerimaan dari unsur biaya pinjaman secara penuh diperoleh oleh pemilik lahan, sehingga  nilai  k=0  dan  1-k=1.  Secara  matematis,  perbandingan  persamaan  nilai perbandingan keuntungan relatif untuk kedua pola disajikan dalam Tabel 6.
Berdasarkan  persamaan  yang  ditampilkan  dalam  Tabel  6,  kesimpulan  yang  dapat diambil adalah nilai µ 2 > µ 3 . Pola bagi dua seharusnya memberikan keadilan yang lebih besar  kepada  petani  penggarap  daripada  pola  bagi  tiga.  Nilai  µ  menggambarkan tingkat  keadilan  yang  diterima  oleh  petani  penggarap  dalam  suatu  pola  bagi  hasil.
Penjelasan lebih rinci akan disajikan dalam bab berikutnya.

## (7) Pola-pola Lanjutan dalam Pola Bagi Tiga
Terdapat hal yang menarik mengenai pola bagi tiga dalam usaha garam rakyat di  Kabupaten  Pamekasan.  Pola  bagi  tiga  ternyata  memiliki  pola  lanjutan.  Hal  ini dibedakan berdasarkan status pemilik lahan.

## Pola Bagi Tiga Tipe 1
Pola bagi tiga tipe 1 merupakan hubungan bagi hasil yang mana pemilik lahan sekaligus bertindak sebagai pemodal. Artinya, seluruh modal dalam kegiatan produksi yang dimiliki oleh pemilik lahan adalah modal atas nama dia sendiri. Tipe 1 adalah pola bagi  hasil  tiga  yang  sangat  umum  dilakukan  dan  terjadi  di  lapangan.  Pemilik  lahan disini merupakan tengkulak (pedagang atau pebisnis garam) yang menyediakan modal (pemodal)  atau  pinjaman  (debitur).  Keuntungan  atas  biaya  pinjamanyang  diperoleh dari  pinjaman  yang  diterima  petani  penggarap  sepenuhnya  akan  dihitung  sebagai penerimaan  ( revenue )  oleh  pemilik  lahan.  Secara  grafis  disajikan  dalam  Gambar  1.
Struktur keuntungan yang diterima oleh masing-masing pihak akan disampaikan dalam bab selanjutnya.
Penerimaan dari unsur biaya pinjaman secara penuh diperoleh oleh pemilik lahan, sehingga nilai k=0 dan 1-k=1. Secara matematis, perbandingan persamaan nilai perbandingan keuntungan relatif untuk kedua pola disajikan dalam Tabel 6.
Berdasarkan persamaan yang ditampilkan dalam Tabel 6, kesimpulan yang dapat diambil adalah nilai µ 2 > µ 3 . Pola bagi dua seharusnya memberikan keadilan yang lebih besar kepada petani penggarap daripada pola bagi tiga. Nilai µ menggambarkan tingkat keadilan yang diterima oleh petani penggarap dalam suatu pola bagi hasil. Penjelasan lebih rinci akan disajikan dalam bab berikutnya.

## 7. Pola-pola Lanjutan dalam Pola Bagi Tiga
Terdapat hal yang menarik mengenai pola bagi tiga dalam usaha garam rakyat di Kabupaten Pamekasan. Pola bagi tiga ternyata memiliki pola lanjutan. Hal ini dibedakan berdasarkan status pemilik lahan.
Biaya  tambahan  perbaikan  lahan  yang  harus  dikeluarkan  oleh  petani penggarap pola  bagi dua untuk waktu  penyelesaian 7  hari berada dalam kisaran Rp 1.470.000 hingga Rp 2.450.000. Sedangkan untuk waktu penyelesaian 14 hari, biaya yang harus dikeluarkan adalah senilai Rp 2.940.000 hingga Rp 4.900.000.  Rata-rata biaya  tambahan  yang  harus  dikeluarkan  oleh  petani  penggarap  adalah  sebesar  Rp 3.675.000  per  hektar.  Nilai  ini  tentu  tidak  kecil,  terlebih  petani  penggarap  harus menanggung biaya pinjamanatas pinjaman yang diberikan oleh pemilik lahan. Bagian bagi hasil yang diterima sama  besar dengan pemilik  lahan ternyata digunakan untuk mensubsidi  biaya  tambahan  perbaikan  lahan.  Secara  tidak  langsung,  ketidakadilan dalam pola bagi dua juga terbukti dengan melihat nilai dari biaya tambahan perbaikan lahan.

## (6) Persamaan Nilai Keuntungan Relatif (µ)
Analisis ini digunakan untuk membandingkan nilai keuntungan relatif (µ) antara pola  bagi dua dan pola bagi  tiga.  Masing-masing  pihak yang menjalankan  pola  bagi hasil  saling  memberikan  kontribusi  dengan  melihat  nilai  k.  Terdapat  empat  unsur utama, yakni unsur penerimaan (TR), unsur biaya total input tetap (TFC), unsur biaya total input variabel (TVC), dan unsur penerimaan biaya pinjaman (COF*KRDT). Unsur penerimaan  menggambarkan  penerimaan  yang  diterima  oleh  masing-masing  pihak atas  penjualan garam. Pola bagi  dua memberikan bagian yang sama atas unsur  TR kepada kedua belah pihak. Petani penggarap dan pemilik lahan menerima bagian yang sama besarnya, sehingga nilai k=k-1= � � . Berbeda dengan pola bagi tiga, dimana petani penggarap menerima � � bagian, k= � � ,  sedangkan pemilik  lahan  menerima � � bagian  (1- k= � � ).

## Tabel 6.   Perbandingan  Persamaan  Nilai  Koefisien  Keuntungan  Relatif  Usaha Garam Rakyat di Kabupaten Pamekasan, 2016
Table 6.  The  Comparison of The Relative Profit Coefficient in Salt Production Busineess in Pamekasan Regency, 2016
Indikator / Indicator Pola Bagi Dua / 1:1 Sharecropping Sytsem Pola Bagi Tiga / 2:1 Sharecropping System Persamaan Umum /
General
Equation
µ i = ���� ��� �������
������ ������������������� ��������������������
Nilai µ / µ Value µ 2 = � � ��� � � ��� � � ��� ���� � � �������������� µ 3 = � � ��� � � ��� � � ��� ���� � � ��������������
Biaya  tambahan  perbaikan  lahan  yang  harus  dikeluarkan  oleh  petani penggarap pola  bagi dua untuk waktu  penyelesaian 7  hari berada dalam kisaran Rp 1.470.000 hingga Rp 2.450.000. Sedangkan untuk waktu penyelesaian 14 hari, biaya yang harus dikeluarkan adalah senilai Rp 2.940.000 hingga Rp 4.900.000.  Rata-rata biaya  tambahan  yang  harus  dikeluarkan  oleh  petani  penggarap  adalah  sebesar  Rp 3.675.000  per  hektar.  Nilai  ini  tentu  tidak  kecil,  terlebih  petani  penggarap  harus menanggung biaya pinjamanatas pinjaman yang diberikan oleh pemilik lahan. Bagian bagi hasil yang diterima sama  besar dengan pemilik  lahan ternyata digunakan untuk mensubsidi  biaya  tambahan  perbaikan  lahan.  Secara  tidak  langsung,  ketidakadilan dalam pola bagi dua juga terbukti dengan melihat nilai dari biaya tambahan perbaikan lahan.

## (6) Persamaan Nilai Keuntungan Relatif (µ)
Analisis ini digunakan untuk membandingkan nilai keuntungan relatif (µ) antara pola  bagi dua dan pola bagi  tiga.  Masing-masing  pihak yang menjalankan  pola  bagi hasil  saling  memberikan  kontribusi  dengan  melihat  nilai  k.  Terdapat  empat  unsur utama, yakni unsur penerimaan (TR), unsur biaya total input tetap (TFC), unsur biaya total input variabel (TVC), dan unsur penerimaan biaya pinjaman (COF*KRDT). Unsur penerimaan  menggambarkan  penerimaan  yang  diterima  oleh  masing-masing  pihak atas  penjualan garam. Pola bagi  dua memberikan bagian yang sama atas unsur  TR kepada kedua belah pihak. Petani penggarap dan pemilik lahan menerima bagian yang sama besarnya, sehingga nilai k=k-1= � � . Berbeda dengan pola bagi tiga, dimana petani penggarap menerima � � bagian, k= � � ,  sedangkan pemilik  lahan  menerima � � bagian  (1-
k= � � ).

## Tabel 6.   Perbandingan  Persamaan  Nilai  Koefisien  Keuntungan  Relatif  Usaha Garam Rakyat di Kabupaten Pamekasan, 2016
Table 6.  The  Comparison of The Relative Profit Coefficient in Salt Production Busineess in Pamekasan Regency, 2016
Indikator /
Indicator
Pola Bagi Dua / 1:1 Sharecropping Sytsem Pola Bagi Tiga /
2:1 Sharecropping System Persamaan Umum /
General
Equation
µ i = ���� ��� ������� ������ ������������������� �������������������� Nilai µ / µ Value
µ 2 = � � ��� � � ��� � � ��� ���� � � ��������������
µ 3 = � � ��� � � ��� �
� ��� ���� � � ��������������
Tabel 5. Perbandingan Biaya Tambahan Perbaikan Lahan untuk Pola Bagi Dua di Kabupaten Pamekasan, 2016.
Table 5. The Comparison of Land Maintenance Marginal Cost in 1:1 Sharecropping System in Pamekasan Regency, 2016.
Waktu Penyelesaian/ Finishing Period Uraian/ Details Biaya Tambahan Perbaikan (Rupiah/Ha) / Maintenance Marginal Cost (Rupiah/Ha) 7 Hari Penyelesaian/ 7 Finishing Days 7 hari x Rp 70,000 x 3 orang/ 7 Days x IDR 70,000 x 3 Person 7 hari x Rp 70,000 x 5 orang/ 7 Days x IDR 70,000 x 5 Person 1,470,000 2,450,000 14 Hari Penyelesaian/ 14 Finishing Days 14 hari x Rp 70,000 x 3 orang / 14 Days x IDR 70,000 x 3 Person 14 hari x Rp 70,000 x 5 orang / 14 Days x IDR 70,000 x 3 Person 2,940,000 4,900,000 Rata-rata / Average 3.675.000
Sumber: Data Lapang 2016 / Source:Field Survey 2016

## Pola Bagi Tiga Tipe 1
Pola bagi tiga tipe 1 merupakan hubungan bagi hasil yang mana pemilik lahan sekaligus bertindak sebagai pemodal. Artinya, seluruh modal dalam kegiatan produksi yang dimiliki oleh pemilik lahan adalah modal atas nama dia sendiri. Tipe 1 adalah pola bagi hasil tiga yang sangat umum dilakukan dan terjadi di lapangan. Pemilik lahan disini merupakan tengkulak (pedagang atau pebisnis garam) yang menyediakan modal (pemodal) atau pinjaman (debitur). Keuntungan atas biaya pinjamanyang diperoleh dari pinjaman yang diterima petani penggarap sepenuhnya akan dihitung sebagai penerimaan ( revenue ) oleh  pemilik  lahan.  Secara  grafis  disajikan  dalam Gambar 1. Struktur keuntungan yang diterima oleh masing-masing pihak akan disampaikan dalam bab selanjutnya.

## Pola Bagi Tiga Tipe 2
Pola bagi tiga tipe 2 adalah pola bagi hasil yang mana terdapat pihak perantara antara pemodal dan petani penggarap. Pemodal adalah seorang tengkulak (pedagang atau pebisnis garam) yang menyediakan pinjaman. Pihak perantara adalah pemilik lahan yang menjadi penghubung antara petani penggarap dan pemodal. Petani penggarap adalah pihak yang melakukan pinjaman kepada pemodal. Penerimaan ( revenue ) yang dibayarkan oleh petani penggarap atas biaya pinjaman diterima sepenuhnya oleh pemodal atau tengkulak. Pemilik lahan hanya menerima hasil bersih yang kemudian dibagi tiga dengan petani penggarap.

## Pemilik Lahan sekaligus Pemodal/
Landlord as Debitur 2 Bagian / 2 Part Petani Penggarap sebagai Peminjam/ Sharecropper as Creditur 1 Bagian / 1 Part
Gambar 1. Grafis Pola Bagi Tiga Tipe 1 Figure 1. Type 1 of 2:1 Sharecropping System Graphic
Pola bagi tiga tipe 2 ini jarang ditemukan, namun pada kondisi tertentu, pola ini dapat ditemukan. Secara grafis, pola bagi tiga tipe 2 disajikan dalam Gambar 2.

## Keterkaitan Pinjaman dalam Sistem Bagi Hasil Usaha Garam Rakyat
Salah satu penyebab tingginya praktek sistem bagi hasil dalam usaha garam rakyat di Kabupaten Pamekasan adalah keterbatasan petani penggarap terhadap lahan dan modal untuk berporduksi garam. Solusi yang ditawarkan di daerah pedesaan adalah sistem bagi hasil yang di dalamnya terdapat suatu kelebihan, yakni tersedianya pinjaman modal untuk membiayai produksi garam. Pinjaman informal yang disediakan oleh pemilik lahan merupakan daya tarik tersendiri bagi petani penggarap yang tergabung dalam sistem bagi hasil, baik pola bagi dua maupun pola bagi tiga. Menariknya lagi, pinjaman informal tersebut ternyata tidak memberlakukan suku bunga pinjaman. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Basu (1997) yang menyatakan bahwa pada umumnya pinjaman informal tidak memberlakukan suku bunga secara langsung, melainkan secara tidak langsung. Dalam usaha garam rakyat di Kabupaten Pamekasan, pinjaman yang diberikan kepada petani penggarap ternyata memengaruhi salah satu kewajiban petani penggarap. Mereka (petani penggarap) diwajibkan menjual seluruh hasil produksi garam kepada pemilik lahan. Tidak hanya itu, harga beli yang diberlakukan oleh pemilik lahan cenderung lebih rendah dari harga  beli yang diberlakukan kepada petani garam yang tidak
Tengkulak (Pemodal) /
Middleman as Debitur
Pemilik Lahan (Perantara) / Landlord as Intermediaries 2 Bagian / 2 Part
Petani Penggarap (Peminjam) / Sharecropper as Creditur 1 Bagian / 1 Part
Gambar 2. Grafis Pola Bagi Tiga Tipe 2 Figure 2. Type 2 of 2:1 Sharecropping System Graphic
melakukan pinjaman. Adanya perbedaan harga beli garam dapat dijadikan sebagai salah satu metode untuk menentukan besarnya biaya tanggungan atas pinjaman yang diberikan oleh pemilik lahan. Banyak penelitian yang menunjukkan bahwa biaya tanggungan atas pinjaman informal adalah tinggi. Namun, petani penggarap yang cenderung memiliki pengetahuan yang rendah mengenai pinjaman akan memaklumi dan tidak sadar mengenai hal tersebut. Kemudahan memeroleh pinjaman, kecepatan pencairan pinjaman, dan tidak terbatasnya waktu pengembalian pinjaman merupakan beberapa faktor terus berlangsungnya pinjaman dalam sistem bagi hasil usaha garam rakyat di Kabupaten Pamekasan. Berikut akan dijelasakan mengenai proses dan mekanisme pelaksanaan pinjaman dalam sistem bagi hasil usaha garam rakyat di kabupaten ini.

## a. Pengajuan Pinjaman
Pertama kali yang dilakukan oleh petani penggarap setelah menyepakati kontrak tidak tertulis dengan pemilik lahan mengenai pola bagi hasil yang diikutinya adalah mengajukan pinjaman kepada pemilik lahan. Pinjaman yang diajukan dapat dikatakan tidak terbatas. Artinya, pemilik lahan tidak membatasi mengenai besarnya pinjaman yang diajukan. Namun, besarnya pinjaman yang diberikan kepada petani penggarap merupakan keputusan mutlak pemilik lahan. Pengajuan pinjaman biasanya di awal musim sebelum petani penggarap benar-benar melakukan kegiatan produksi. Persyaratan yang ditentukan dalam pengajuan pinjaman ini tentu tidak ada. Waktu yang dibutuhkan untuk pencairan pinjaman juga sangat cepat. Hal ini disebabkan karena pemilik lahan tentu telah menyiapkan dana untuk petani penggarap yang akan menggarap lahan garamnya. Hal itulah yang menjadi kelebihan pinjaman informal dalam sistem bagi hasil. Keengganan petani penggarap untuk melakukan pinjaman kepada lembaga pinjaman formal disebabkan karena rumitnya persyaratan adminitrasi. Pada umumnya, pinjaman tersebut digunakan untuk pemenuhan kebutuhan hidup selama di awal produksi panen dan untuk biaya input variabel seperti tenaga kerja yang akan dikeluarkan untuk pemanenan pertama.

## b. Setoran Hasil Produksi Garam
Setelah dua minggu pertama digunakan untuk mengisi lahan garam dengan air laut dan mengalirkan air laut ke meja garam, petani
penggarap akan melakukan persiapan untuk pemanenan pertama. Hasil panen akan disimpan dalam gudang yang telah disediakan oleh pemilik lahan. Gudang tersebut biasanya dekat dengan lokasi gubuk yang merupakan tempat tinggal sementara petani penggarap. Setoran garam biasanya dilakukan setelah beberapa kali panen. Biasanya, setiap satu bulan hingga dua bulan sekali, petani penggarap akan menyetorkan hasil produksi garam kepada pemilik lahan. Saat penyetoran berlangsung, pemilik lahan akan melakukan pencatatan jumlah produksi yang dihasilkan, baik KP 1, KP 2, maupun KP 3. Pencatatan ini digunakan untuk menghindari kesalahan dalam penghitungan keuntungan atas bagi hasil dan kesalahan dalam pengembalian pinjaman. Pencatatan biasanya dilakukan oleh pemilik lahan yang diketahui oleh petani penggarap. Penentuan garam berdasarkan KP biasanya juga dilakukan oleh pemilik lahan yang juga diketahui petani penggarap. Baik pemilik lahan maupun petani penggarap pada umumnya mengetahui ciri kualitas garam karena pengalaman dalam usaha garam.

## c. Pembayaran atas Penjualan Garam
Pembayaran atas penjualan garam biasanya dilakukan setiap akhir bulan. Pemilik lahan yang telah menjual garam kepada perusahaan garam biasanya akan menghubungi petani penggarap untuk menerima hasil penjualan garam yang telah disetor. Pemilik lahan pada umumnya hanya memberikan sebagian dari seluruh penerimaan atas penjualan garam. Pembayaran atas penjualan garam ini diberikan kepada petani penggarap agar digunakan untuk pembiayaan produksi garam dan pemanenan selanjutnya. Pemilik lahan akan mencatat seluruh uang yang diterima oleh petani penggarap agar tidak terjadi kesalahan dan kesalahpahaman antara pemilik lahan dan petani penggarap. Dalam beberapa kasus, petani penggarap juga terkadang mendatangi pemilik lahan untuk meminta hasil penjualan garam. Hal ini dapat terjadi karena terdapat alasan yang mendesak, seperti untuk keperluan berobat, keperluan pendidikan anak petani penggarap, dan alasan mendesak lainnya.

## d. Pengembalian Pinjaman
Pengembalian pinjaman biasanya dilakukan setiap bulan di saat pemilik lahan memberikan hasil penjualan garam kepada petani penggarap. Saat pemilik lahan memberikan hasil penjualan garam,
mereka (pemilik lahan) juga melakukan pemotongan atas pinjaman yang diterima petani penggarap dahulu. Menariknya, petani penggarap dapat menolak atas pemotongan tersebut dengan alasan tertentu, misalnya untuk memenuhi kebutuhan hidup atau untuk keperluan biaya produksi dan biaya tenaga kerja saat pemanenan. Jika hak tersebut terjadi, pemilik lahan akan menunda pemotongan dan akan melakukan pemotongan di bulan selanjutnya. Selain itu, terdapat cara pemotongan lainnya, yakni pemotongan di akhir musim. Pemilik lahan akan memotong penerimaan atas penjualan garam di akhir musim. Biasanya cara ini akan memengaruhi keuntungan petani penggarap yang relatif lebih rendah. Menariknya lagi dalam pinjaman informal ini adalah bahwa petani penggarap dapat meminta untuk melakukan pemotongan atas sebagian pinjaman saja. Jika hal tersebut terjadi, maka sisa pinjaman akan ditanggungkan ke musim garam selanjutnya. Beberapa penjelasan di atas dapat menunjukkan bahwa dalam pinjaman informal terdapat banyak kelebihan yang relatif lebih memberikan kemudahan petani penggarap sebagai kreditur. Hal inilah yang membuat petani penggarap enggan untuk meninggalkan sistem bagi hasil dalam usaha garam.

## KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

## Kesimpulan
Kesimpulan pertama yang dapat diambil adalah perbedaan pola bagi dua dan pola bagi tiga terletak pada sifat dan ciri lahan garam yang digarap. Hal ini menyebabkan ada tidaknya biaya tambahan perbaikan lahan garam. Besaran bagi hasil juga membedakan kedua pola bagi hasil tersebut. Kemudian, berdasarkan analisis bagi hasil, pemilik lahan dirasa kurang berpihak kepada petani penggarap. Hal ini merupakan salah satu bentuk dominasi peran dari pemilik lahan yang juga berperan sebagai tengkulak.

## Implikasi Kebijakan
Penelitian lanjutan mengenai topik sistem bagi hasil dalam usaha garam rakyat adalah mengkaji faktor sosial dan budaya dari sistem bagi hasil yang selama ini dijalankan dalam usaha garam rakyat tidak hanya di Kabupaten Pamekasan, bahkan seluruh wilayah produsen garam di Indonesia. Kajian mengenai hal tersebut menjadi menarik untuk mengetahui peranan adat, budaya, dan kebiasaan masyarakat pesisir dan pantai terhadap sistem
bagi hasil usaha garam rakyat. Selain itu, perlu kajian lebih lanjut menganai sistem bagi hasil yang dikaitkan dengan pengendalian risiko, kepastian pasar, dan penanganan biaya transaksi. Terkait dengan dominasi peran tengkulak, Pemerintah diharapkan dapat berperan dalam pembatasan kepemilikan lahan. Hal ini bertujuan agar pemilik lahan tidak terlalu dominan dalam usaha garam rakyat, terlebih dalam usaha garam rakyat yang dijalankan dengan sistem bagi hasil di Kabupaten Pamekasan.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan artikel ini. Termasuk di dalamnya, kedua dosen pembimbing dan dewan redaksi Jurnal Kebijakan Sosek Kelautan dan Perikanan atas review yang diberikan. Akhir kata, semoga artikel ini bermanfaat, terlebih untuk para pembaca dan pemerintah dapat mengambil poin penting dalam membuat kebijakan yang lebih pro kepada petani garam.

## DAFTAR PUSTAKA
Anggraini, G. 2015. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Besarnya Pinjaman Modal dan Perbandingan Pendapatan Peternak Domba Pinjam dan Nonpinjam di Desa Petir, Kabupaten Bogor [Skripsi]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.
Badan Pusat Statistik [BPS] Kabupaten Pamekasan. 2016. Pamekasan dalam Angka 2015. Pamekasan (ID): BPS Kabupaten Pamekasan.
Basu, S. 1997. Why Institutional Credit Agencies Are Reluctant to Lend to The Rural Poor: A Theoritical Analysis of The Indian Rural Credit Market. World Development Journal. 25 (2): 267-280.
Dewi, R. O. C. 2011. Aspek Keadilan dalam Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian di Desa Sedah, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponororgo [Skripsi]. Surakarta (ID): Universitas Sebelas Maret.
Efendy, M., F. F. Muhsoni, S. F. Shidiq dan A. Heryanto. 2012. Garam Rakyat: Potensi dan Permas- alahannya. Bangkalan (ID): UTM Press.
Erviana. 2005. Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan [Tesis]. Semarang (ID): Universitas Diponegoro.
Garret,  M.  A.  and  Z.  Xu.  2003.  The  Efficiency  Of Sharecropping: Evidence From The Postbellum South. Southern Economic Journal. 69(3): 578-595.
Jamil,  A.  S.  2014.  Analisis  Sistem  Tataniaga  Garam Rakyat (Studi Kasus: Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan Jawa Timur) [Skirpsi]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.
Kementerian Kelautan dan Perikanan [KKP]. 2010. Program Swasembada Garam Nasional. Dirjen KP3K Kementerian Kelautan RI. Jakarta.
Koirala, K. H., A. Mishra and S. Mohanty. 2016. Impact of Land Ownership on Productivity and Efficieny of Rice Farmers: The Case of The Philippine. Land Use Policy Journal. 50 (1): 371-378.
Pi, J. 2013. A New Solution to The Puzzle of Fifty-Fifty Split in Sharecropping. Ekonomska istraživanja – Economic Research. 26(2): 439-450.
Prihantini, C. I. 2015. Efisiensi Pemasaran Garam Rakyat di Desa Padelegan, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur [Skripsi]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.
Prihantini, C. I., Y. Syaukat dan A. Fariyanti. 2016. Analisis
Pinjaman dan Biaya Pinjaman dalam Pola Bagi Hasil Usaha Garam Rakyat di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur. Jurnal Sosial Ekonomi Perikanan dan Kelautan. 11(1) : 109-119.
Rao, J. M. 1987. Productivity and Distribution Under Cropsharing Tenancy. World Development. 15
(9): 1163-1178.
Sekretariat Daerah Kabupaten [Sekdakab]Pamekasan.
2016. Pointer Bupati Kabupaten Pamekasan. Pamekasan (ID): Sekdakab Pamekasan.
Scheltema, A. M. P. A. 1985. Bagi Hasil di Hindia Belanda. Jakarta (ID): Yayasan Obor Indonesia.
Sharma, N. and J. Dreze. 1996. Sharecropping in a
North Indian Village. The Journal Of Development Studies. 33 (1): 1-39.
Sukesi. 2011. Analisis Perilaku Masyarakat Petani Garam Terhadap Hasil Usaha di Kota Pasuruan. Pasuruan (ID): Jurnal Mitra Ekonomi dan Manajemen Bisnis. 2(2): 225-244.
Zhao, H., W. Wu and X. Chen. 2008. What Factors Affect Small and Medium-sized Entreprise’s Ability to Borrow from Bank: Evidence from Chengdu City, Capital of South-Western China’s Sichuan Province. Business Institute Berlin at the FHW Berlin – Berlin School of Economics (Working Paper).