## Volume 3 Nomor 1 (2022) Pages 22 – 29
Ecobankers : Journal of Economy Banking
Email Journal : edubankers.bbc@gmail.com Web Journal : http://journal.bungabangsacirebon.ac.id/index.php/ecobankers

## Sumber Dan Norma Ekonomi Syariah Dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS)
Perbankan Syariah Dan Koperasi Syariah
Dede Abdurohman 1 , Haris Maiza Putra 2 , Hisam Ahyani 3
IAI Bunga Bangsa Cirebon 1 , STAI Al-Falah Cicalengka Bandung 2 , STAI Miftahul Huda Al Azhar Banjar 3
Email  : de2.cluster@gmail.com , harismaiza@staialfalah.ac.id , hisamahyani@gmail.com
Received: 2022-01-13; Accepted: 2022-02-27; Published: 2022-02

## Abstrak
Perkembangan ekonomi syariah dibidang keuangan syariah sangat pesat, dengan pertumbuhan tersebut harus  mengacu  pada  regulasi  yang  berlaku  dan  mennjadi  bagian  dari  sumber  serta  norma  dalam menjalankan kegiatannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah kualitatif deskriptif dengan teknik dalam menggubnakan datanya ialah literature atau pustaka. Hasil dari penelitian ini yaitu  al-qur’an dan hadits menjadi bagian dari sumber ekonomi syariah yang utama, sedangkan dari sisi hukum positif sebagai sumber hukum yakni bagi pelaku perbankan syariah berlaku Undang-Undang No 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Untuk kalangan koperasi syariah berlaku Undang-undang No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian. Dari kedua UU tersebut, terkandung di dalamnya nilai-nilai ke-Islaman, dan hal ini merupakan nilai positif bahwa Al-Qur’an dan Hadits merupakan bukti atas rahmatan lil’alamin yang tidak akan pernah salah. Dalam kegiatan ekonomi syriah harus mengacu pada norma-norma terkait yaitu bebas riba, bebas maisir, harus sesuatu yang halal.
Kata Kunci: Sumber, Norma, Ekonomi Syariah

## Abstract
The development of the Islamic economy in the field of Islamic finance is very rapid, with such growth it  must  refer  to  applicable  regulations  and  become  part  of  the  sources  and  norms  in  carrying  out  its activities. The method used in this research is descriptive qualitative with the technique of using the data is literature or literature. The results of this study are the al-qur'an and hadith become part of the main source of sharia economics, while in terms of positive law as a source of law, namely for sharia banking actors, Law No. 21 of 2008 concerning Islamic banking applies. For sharia cooperatives, Law no. 25 of 1992 concerning cooperatives. From the two laws, Islamic values are contained, and this is a positive value that the Qur'an and Hadith are proof of rahmatan lil'alamin which will never be wrong. In sharia economic  activities,  it  must  refer  to  related  norms,  namely  free  of  usury,  free  of  maisir,  must  be something halal.
Keywords: Sources, Norms, Sharia Economics
Copyright © 2022 Ecobankers : Journal of Economy Banking

## PENDAHULUAN
Sistem  ekonomi  Islam  adalah  satu-satunya  sistem  yang  mampu  menjamin  kehidupan ekonomi yang bebas dari krisis, meski kaum kapitalis tidak mengimani Islam. Hal itu karena sistem ekonomi Islam telah dirancang oleh Allah SWT untuk para makhluk-Nya. Memang para penguasa  dan  politisi  di  dunia  saat  ini  tidak  tahu  atau  pura-pura  tidak  tahu  terhadap  sistem ekonomi Islam, mereka mengungkung pemikiran mereka pada dua sistem buatan manusia yang telah gagal, yaitu sosialisme komunisme yang telah runtuh dan sistem kapitalisme yang hampir runtuh.  Disinilah  peran  politik  dalam  sebuah  negara  diperluakan,  terlebih  negara  Indonesia merupakan negara hukum yang berpendudukan mayoritas muslim.
Ekonomi Islam/Syariah secara falsafah memeiliki tiga dimensi yakni, Tuhan, manusia, dan alam. Dimensi inilah yang membedakan ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya, karena ekonomi Islam memiliki nilai-nilai logis sesuai dengan fitrah manusia yang kemudian difungsionalkan ke tengah tingkah laku ekonomi manusia, dari falsafah ekonomi ini diturunkan juga  nilai-nilai  instrumental  sebagai  perangkat  peraturan  permainan (rule  of  game) suatu kegiatan.  Perbedaan  ekonomi  Islam  dengan  ekonomi  lainnya  ada  pada falsafahnya yakni ketuhanan dengan berbagai nilai dan tujuannya. Oleh karenanya dalam prinsip ekonomi Islam setiap  sendi  aktifitasnya  berdasarkan/bersumber  dari  Al-Qur’an  dan  Hadits  yang  merupakan prinsip-prinsip universal.
Oleh  karena  bersumber  dari  Al-Qur’an  dan  Hadits  maka  ekonomi  Islam  memiliki pengertian  bahwa  ekonomi  Islam  adalah  sekumpulan  dari  dasar-dasar  umum  ekonomi  yang diambil  dari  Al-Qur’an  dan  Sunnah  Rasulullah.  Berbagai  sumber  ekonomi  Islam  baik  itu perbankan maupun non perbankan yang akan dibahas oleh penulis dalam makalah ini sebagai pemenuhan tugas mata kuliah filsafat hukum ekonomi Syariah

## METODOLOGI PENELITIAN
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian deskriptif. Teknik yang digunakan untuk mengumpukan datanya memalui studi literatur atau pustaka. Sedangkan teknik pengolahan datanya ialah dengan analisis data kualitatif. Tulisan ini mengkaji tentang undang-undang sebagai sumber dan norma ekonomi syariah baik itu perbankan syariah maupun koperasi syariah (Raco, 2018)

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Ekonomi Syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh per orangan, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan  yang  bersifat  komersial  dan  tidak  komersial  menurut  prinsip  Syariah.  Dalam Undang-undang no.21 tahun 2008 tentang perbankan Syariah menjelaskan dalam pasal 1 ayat 12 bahwa prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang  dikeluarkan oleh  lembaga  yang  memiliki  kewenangan dalam  penetapan  fatwa di bidang Syariah. Dari pengertian tersebut titik tekannya ada dalam kata hukum Islam.
Istilah  hukum  Islam  berasal  dari  dua  kata  dasar  yaitu  hukum  dan  Islam,  dalam  kamus besar  bahas  Indonesia  hukum  adalah  1)  peraturan  atau  adat  yang  secara  resmi  dianggap mengikat; 2) undang-undang, peraturan, dsb untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat; 3) patokan  (kaidah,  ketentuan)  mengenai  peristiwa  tertentu;  dan  4)  keputusan  (pertimbangan)
yang ditetapkan oleh hakim (di pengadilan) atau vonis. Sedangkan hukum dalam terminologi ulama ushul fikih adalah.
نيفلكتملا لاعفأ نم  ِّ معلأاب قلعتملا وأ ،رييختا وأ ،ءاضتقلاا ةهج ىلع نيفلكتملا لاعفأب قلعتملا ىلاعت الله باطخ
عضولا ةهج ىلع
“Khitab  (firman)  Allah  yang  berhubungan  dnegan  perbuatan  para  mukallaf  (orang yang telah baligh dan berakal) baik titah itu mengandung tuntutan (suruhan atau larangan) atau pilihan (menerangkan tentang kebolehan) atau behubungan dengan yang lebih luas dari pebuatan mukallaf dalam bentuk penetapan”
Islam berarti agama Allah yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw. lalu disampaikan kepada umat manusia untuk mencapai kesejahteraan hidupnya baik di dunia maupun di akhirat kelak.  Dari  gabungan  dua  kata  ‘hukum’  dan  ‘Islam’.  tersebut  muncul  istilah  hukum  Islam. Dengan  memahami  arti  dari  kedua  kata  yang  ada  dalam  istilah  hukum  Islam  ini,  dapatlah dipahami bahwa hukum Islam merupakan seperangkat norma atau peraturan yang bersumber dari Allah SWT. Dan Nabi Muhammad SAW. untuk mengatur tingkah laku manusia di tengah- tengah  masyarakatnya.  Dengan  kalimat  yang  lebih  singkat,  hukum  Islam  dapat  diartikan sebagai hukum yang bersumber dari ajaran Islam.
Sumber  hukum  dalam  Islam  menjadi  sangat  urgen  dalam  menata  kehidupan  agar mendapatkan  keberkahan  dan  tujuan  hidup  yang  baik  dan  benar,  karena  sumber  hukum merupakan panduan hidup (way of life) bagi setiap muslim. Dalam ekonomi Syariah sumber hukum  menjadi  bagian  dalam  menata  kehidupan  ekonomi  ummat  muslim  di  dunia,  karena sumber hukum ekonomi Syariah senantiasa berdasarkan  atas wahyu Allah dan Rasul-Nya.

## 1. Al-Qur’an
Ayat-ayat di dalam Al-Qur’an yang memuat tentang ekonomi Syariah tidak sedikit di dalamnya,  dari  berbagai  ayat  tersebut  penulis  akan  memberikan  contoh  sumber  hukum ekonomi Syariah yang berlandaskan Syariah yakni;
“.........................padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil  riba)  maka  baginya  apa  yang  telah  diambilnya  dahulu  (sebelum  datang larangan),  dan  urusannya  (terserah)  kepada  Allah.  Orang  yang  mengulangi  (mengambil riba) maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.” QS. Al-Baqarah; 275.
“wahai orang-orang yang beriman maukah kamu Aku tunjukan suatu perdagangan yang dapat menyelamatkan kamu dari adzab yang pedih? Yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad dijalan Allah dengan harta dan jiwamu. itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui” QS. As-Shaf; 10-11
“wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya..........” QS. Al-Baqarah; 282 Dari ayat-ayat Al-Qur’an diatas sudah sangat jelas mengatur tentang ekonomi Syariah, yakni dalam ekonomi Syariah praktik riba dilarang,  dan menghalalkan jual beli, tentu yang bebas  dari  sifat-sifat  riba.  Kemudian  dalam  transaksi  seyogyanya  agar  dicatatkan  untuk kepentingan yang akan datang bilamana terjadi perselisihan maka catatan menjadi sumber penyelesaian masalahnya. Ayat lainnya menyampaikan bahwa perdagangan yang tidak akan rugi  yakni  orang  yang  taat  atas  ajaran  Allah  dan  Rasul-Nya  yang  senantiasa  selalu menegakan amar ma’ruf nahi munkar .

## 2. Hadits
Hadits  merupakan  sumber  kedua  setelah  Al-Qur’an  dalam  tatanan  hukum  Islam, berikut Hadits Rasulullah SAW untuk menjaga dan melindungi harta yang bukan miliknnya,
“sesungguhnya  (menumpahkan)  darah  kalian,  (mengambil)  harta  kalian,
(menggangu)  kehormatankalian  haram  sebagaimana  haramnya  hari  kalian  saat  di  bulan ini, di negeri ini.......” HR. Bukhari
“barang siapa yang menipu kami, maka tidak termasuk golongan kami” HR. Muslim. "Dua  orang  yang  melakukan  jual  beli  boleh  melakukan  khiyar  (pilihan  untuk melangsungkan atau membatalkan jual beli) selama keduanya belum berpisah", Atau sabda Beliau:  "hingga  keduanya  berpisah.  Jika  keduanya  jujur  dan    menampakkan  cacat dagangannya maka keduanya diberkahi dalam jual belinya dan bila menyembunyikan cacat dan berdusta maka akan dimusnahkan  keberkahan jual belinya". HR. Bukhori. Hadits  merupakan  sumber  hukum  sekunder  sedangkan  Al-Qur’an  menjadi  sumber hukum  primer,  disamping  itu  terdapat  pula  sumber  hukum  tambahan  yakni ijtihad hasil pemikiran  setelah  zaman  nabi  Muhammad  SAW  atas  dasar  Al-Qur’an  dan  Hadits  yang diinterpretasikan dalam sebuah karya tulisan/kitab. Maka akan muncul berbagai kitab fikih yang membahas tentang muamalah, disitu dijelaskan secara rinci baik rukun maupun syarat dalam memenuhi suatu transaksi ekonomi Syariah.

## 3. Hukum Positif
Dalam bernegara di Indonesia bahwa segala bentuk kegiatan usaha baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum tetap harus mengikuti peraturan yang berlaku, karena Indonesia merupakan negara hukum. Seperti halnya perbankan, harus mengikuti Undang- Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 atas perubahan Undang-Undang no. Perbankan No. 7  Tahun  1992  Tentang  Perbankan.  Perbankan  Syariah  harus  mengikuti  Undang-Undang Perbankan No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Koperasi harus taat pada Undang- Undang  No.  25  Tahun  1992  tentang  Perkoperasian.  Dan  setiap  lembaga  yang  melakukan aktifitas perekonomian yang berprinsipkan Syariah harus mempertimbangkan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia sebagai regulasi dalam bernegara.
Sebelum  membahas  tentang  peraturan  perundang-undangan  yang  terkait  dengan ekonomi Syariah, penulis mengajak pada pembaca untuk membahas tentang norma dalam ekonomi  Syariah  terlebih  dahulu,  korelasinya  akan  ada  dalam  peraturan  perundang- undangan baik itu dalam lembaga keuangan Syariah bank dan non bank.(Abdul ‘Al, n.d.)
Menurut  John  J.  Macionis,  norma  adalah  aturan-aturan  dan  harapan-harapan masyarakat  untuk  memandu  perilaku  anggota-anggotanya.  Sedangkan  menurut  Soerjono Soekano  adalah  suatu  perangkat  agar  hubungan  antar  masyarakat  terjalin  dengan  baik. Norma  dalam  sosiologi  adalah  seluruh  kaidah  dan  peraturan  yang  diterapkan  melalui lingkungan  sosialnya.  Sehingga  dapat  diambil  kesimpulan  secara  umun  bahwa  norma dianggap sebagai suatu aturan yang mengikat pada suatu komunitas tertentu guna mencapai keteraturan.

## Norma Ekonomi Syariah
Menurut  Lewis,  norma  pada  sistem  ekonomi  Syariah  yang  tidak  bisa  dilepaskan  dari lembaga keuangan Syariah ialah sebagai berikut:
1. Larangan Riba
2. Atas Sesuatu Halal (Legal. Berizin)
3. Menghindari maysir (gambling) dan harus terbebas dari unsur gharar (spekulasi atau analisa yang tidak tentu).
4. Zakat harus disalurkan kepada yang berhak.
5. Segala aktivitas harus sesuai dengan prinsip agama Islam.

## Perbankan Syariah
Perbankan  Syariah  di  Indonesia  mengalami  peningkatan  yang  sangat  luar  biasa, berbagai perbankan konvensional membuka unit usaha Syariah, yang kemudian bank unit usaha Syariah menjadi Bank umum Syariah ( TEORI DAN PRAKTIK MANAJEMEN BANK SYARIAH INDONESIA - Hamdan Firmansyah , Sri Nawatmi, Roby Aulia Zamora, Sufyati HS, Dede Aji Mardani  ,  Wieke  Tsanya  Fariati,  Toto  Sukarnoto  ,  Fida  Arumingtyas,  Endra  Winarni, Abdurohim,  Asriani  Sus ,  n.d.).    Pertumbuhan  perbankan  Syariah  tentu  karena  ada  dasar hukumnya yaitu Undang-Undang No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. (Yaqin, 2020)
UU No. 21 Tahun 2008 sebagaimana diatur dalam penjelasannya menerangkan bahwa UU  ini  merupakan  sarana  untuk  mencapai  tujuan  pembangunan  nasional  Indonesia  yaitu masyarkat adil dan makmur berdasarkan demokrasi ekonomi dengan mengembangkan sistem ekonomi  yang  bertumpu  pada  mekanisme  pasar  yang  berkeadilan.  Oleh  karenanya, pengembangan  ekonomi  diarahkan  kepada  perekonomian  yang  berpihak  pada  ekonomi kerakyatan, merata, mandiri, handal, berkeadilan, serta dapat bersaing dikancah perekonomian internasional.  Dalam undang-undang tersebut terkandung nilai-nilai Islami yakni ; (Hakim & Anwar, 2017)
1. Tauhid/Ketuhanan
2. Keadilan
3. Amar Ma’ruf Nahy Munkar
4. Kehati-hatian

## Koperasi
Koperasi  adalah  badan  usaha  yang  beranggotakan  orang-seorang  atau  badan  hukum Koperasi  dengan  melandaskan  kegiatannya  berdasarkan  prinsip  Koperasi  sekaligus  sebagai gerakan  ekonomi  rakyat  yang  berdasar  atas  asas  kekeluargaan.  Koperasi  merupakan  elemen penting dalam sistem perekonomian Indonesia, karena koperasi cenderung memiliki sifat yang lebih terbuka dibandingkan dengan perbankan yakni; demokrasi, kekeluargaan, keterbukaan, dan sukarela. Dalam UUD RI 1945 pasal 33 menjelaskan bahwa:
(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan
(4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian,  serta  dengan  menjaga  keseimbangan  kemajuan  dan  kesatuan  ekonomi nasional oleh karenanya koperasi lebih bertujuan kepada masyarakat menengah kebawah, sumber  hukum  koperasi  yakni  UU  No.  25  tahun  1992  tentang  Perkoperasian, sebagaimanan yang tertera dalam pasal 3 bahwa:
Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada  umumnya  serta  ikut  membangun  tatanan  perekonomian  nasional  dalam  rangka mewujudkan masyarakat yang  maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang- Undang  Dasar  1945.  bertujuan  memajukan  kesejahteraan  anggota  pada    hususnya  dan
masyarakat  pada  umumnya  serta  ikut  membangun  tatanan  perekonomian  nasional  dalam rangka  mewujudkan  masyarakat  yang  maju,  adil,  dan  makmur  berlandaskan  Pancasila  dan Undang-Undang Dasar 1945.
Sifat kekeluargaan dalam koperasi senada dengan hukum Islam, bahwa setiap persoalan diutamakan  untuk  bermusyarwah  dalam  mencari  mufakat,  proses  musyawarah  tersebut merupakan bagian kecil dari kekeluargaan, karena antar muslim satu dengan yang lain adalah saudara,  dan  diaantara  sesama  muslim  harus  saling  bahu  membahu  dalam  menjaga persaudaraan  agar  tetap  utuh  dan  harmonis,  baik  itu  untuk  kepentingan  ekonomi  maupun lainnya.  Islam-pun  mengajarkan  agar  kita  saling  melindungi,  agar  ummat  muslim  memiliki kekuatan untuk menjaga nilai-nilai keIslaman, ini bilamana tidak saling melindungi maka akan terjadi kerusakan di alam ini.
Firman Allah dalam QS. Al-anfal: 73
يبك ٌداسفو ضرلّا ىف ٌةنتف  ْنكت ُهولعفت  الّا ، ٍضعب ُءايلوا مهضعب اورفك نيذلاو ٌر
Dan orang-orang kafir, sebagian mereka melindungi sebagian yang lain. Jika kamu tidak melaksanakan  apa  yang  telah  diperintahkan  Allah  (saling  melindungi),  niscaya  akan  terjadi kekacauan di bumi dan kerusakan yang besar.
Nilai-nilai dasar gerakan koperasi meliputi menolong diri sendiri, tanggung jawab sendiri, demokrasi, persamaan, keadilan, dan kesetiakawanan, sedangkan nilai etisnya yakni kejujuran, ketebukaan, tanggung jawab sosial, serta kepedulian terrhadap orang lain
Dari kelima nilai dasar gerakan koperasi tentu sarat akan nilai-nilai Islami, bahkan nilai- nilai tersebut menjadi prinsip koperasi yang termuat dalam pasal 5 UU No. 25/1992 tentang pekoperasian:
Prinsip koperasi
(1) Koperasi melaksanakan prinsip Koperasi sebagai berikut:
a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis;
c. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masingmasing anggota;
d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;
e. Kemandirian.
Dengan  hadirnya  sumber  hukum  ekonomi  Syariah  yang  dijadikan  sebagai  regulasi dalam tatanan hukum di Indonesia tentu berdampak besar dalam perkembangan pereknomiann di  Indonesia  yang  berbasi  Syariah.  perkembangan  tersebut  dengan  dibuktikan  menjamurnya pertumbuhan lembaga keuangan Syariah (LKS) baik itu perbankan maupun non perbankan.
UU No. 21 tahun 2008 menjadi paying hukum bagi perbankan Syariah, dan UU No. 25 tahun 1992 bagi perkoperasian. Selain ke-dua UU tersebut, terdapat fatwa DSN MUI terkait muamalah  yang  dapat  dijadikan  sebagai  pedoman  kedua  LKS  dalam  melaksanakan  aktifitas perekonomiannya.  Dan  dalam  UU  terebut  terdapat  nilai-nilai  Syariah,  terlebih  UU perkoperasian menurut hemat penulis lebih Islami.
Perbankan  Syariah  telah  mendapatkan  payung  hukum  yang  lebih  khusus  yakni  UU tentang perbankan Syariah, sedangkan koperasi yang menjalankan prinsip Syariah dalam hal ini  BMT  belum  mendapatkan  payung  hukum  secara  khusus.  Sejatinya  perbankan  Syariah
memiliki pertumbuhan yang baik, namun berdasarkan laporan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan  perbankan  Syariah  mengalami  penurunan dari  tahun 2013 ke 2014 sampai  tahun 2015.  Lain  halnya  pada  BMT  yang  mengalami  pertumbuhan  secara  berkelanjutan,  dengan dibuktikannya ke-ikutertaan dalam Induk Koperasi Syariah BMT mengalami peningkatan sejak tahun 2008 sampai dengan 2015.

## KESIMPULAN
Ekonomi  Syariah  merupakan  bagian  penting  dalam  pertumbuhan  perekonomian Indonesia, dalam perkembangannya ekonomi Islam di regulasi oleh UU No. 21 Tahun 2008 Tentang  Perbankan  Syariah,  sedangkan  bagi  lembaga  keuangan  syariah non  bank  mengikuti UU  No.  25  Tahun  1992  Tentang  Perkoperasian.  Selain  undang-undang  tersebut  lembaga keuangan  syariah  baik  itu  bank  maupun  non  bank  wajib  mempertimbangkan  aspek  hukum lainnya yakni fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga independen dalam mengawasi prodak dalam setiap kegiatan ekonomi syariah.
Sumber ekonomi Syariah yakni dari ajaran-ajaran Islam yaitu Al-Qur’an dan Hadits, dan hasil  ijtihad  para  ulama  sepeninggalan  Nabi  Muhammad  SAW.  dalam  hukum  positif  di Indonesia  UU  No.21/2008  dan  UU  No.  25/1992  merupakan  bagian  dari  hasil  ijtihad  untuk menerapkan dan melegalkan LKS dalam tatanan hukum Indonesia. Dan dari kedua UU tersebut, terkandung di dalamnya nilai-nilai ke-Islaman, dan hal ini merupakan nilai positif bahwa Al- Qur’an dan Hadits merupakan bukti atas rahmatan lil’alamin yang tidak akan pernah salah.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul ‘Al, A. H. (2014). P. U. F. J. P. A. K. (n.d.). No Title .
Djazuli, A. (2007). Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan
Masalah-Masalah Yang Praktis. Jakarta: Kencana
Forum  Kajian  Ilmiah  (FKI)  Ahla  Shuffah  103,  (2013).  Tafsir  Maqashidl:  Kajian  Tematik Maqashid Al-Syari’ah, Kediri: Purna siswa 2013 MHM
Hakim, Atang Abd. (2011) Fiqih Perbankan Syariah: Transformasi Fiqih Muamalah ke Dalam Peraturan Perundang-Undangan. Bandung: Refika Aditama.
Hakim,  L.,  &  Anwar,  A.  (2017).  Pembiayaan  Murabahah  Pada  Perbankan  Syariah  Dalam
Perspektif Hukum Di Indonesia. Al-Urban, 1(2), 212–223.
https://doi.org/10.22236/alurban
Hendar.  (2010).  Manajemen  Perusahaan  Koperasi:  Pokok-Pokok  Pikiran  Mengenai Manajemen dan Kewirausahaan Koperasi. Jakarta: Erlangga
Izzan, Ahmad dan Syahi Tanjung. (2006).  Referensi Ekonomi Syariah: Ayat-Ayat Al-Quran Yang Berdimensi Ekonomi. Bandung: Remaja Rosda Karya.
Laporan Pertanggungjawaban Usaha INKOPSYAH BMT Rapat Anggota Tahunan XV 2015. Lampung, 2016
Mardani.( 2011 ). Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia. Bandung: Refika Aditama, Marzuki, t.t Bab II Tinjauan Umum Tentang Hukum Islam. Dosen Pkn Dan Hukum FIS UNY,
Yogyakarta.
Raco,  J.  (2018). Metode  penelitian  kualitatif:  jenis,  karakteristik  dan  keunggulannya . https://doi.org/10.31219/osf.io/mfzuj
Rivai,  Veithzal.  dkk,  (2012).  Islamic  Business  and  Economic  Ethics.  Jakarta:  Bumi  Aksara,
2012
Satria, Firdauska Darya. (2015). Hakikat Ekonomi Syariah (Landasan, Pengertian dan Tujuan)
Sumber  Dan  Norma  Ekonomi  Syariah  Pada  Lembaga  Keuangan  Syariah  (Bank,  Non- Bank).  Bandung:  Mahasiswa  Magister  Ekonomi  Syariah  UIN  Sunan  Gunung  Djati Bandung.
Sudarsono,  Heri.  (2015).  Bank  dan  Lembaga  Keuangan  Syariah:  Deskripsi  Dan  Ilustrasi.
Yogyakarta: Ekonisia.
Syaidah, Hayatun & Nungki Fahrussadi. (2015). Kumpulan Hadits Ekonomi: Sebuah Tinjauan Hukum Ekonomi Menurut Perspektif Islam. Cirebon: Iain Syekh Nurjati
TEORI DAN PRAKTIK MANAJEMEN BANK SYARIAH INDONESIA - Hamdan Firmansyah , Sri Nawatmi, Roby Aulia Zamora, Sufyati HS, Dede Aji Mardani , Wieke Tsanya Fariati, Toto Sukarnoto , Fida Arumingtyas, Endra Winarni, Abdurohim, Asriani Sus . (n.d.). Undang-Undang Dasar  Negara Republik Indonesia 1945, Perubahan ke-Empat. Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Undang-Undang No. 25 Tahun 1991 Tentang Perkoperasian Yaqin, A. (2020). Persepsi Kiai Dan Tokoh Nahdhatul Ulama Terhadap Akad Dan Produk Al-
Qardh  Al-Hasan,  Rahn  Dan  Hadiah  Di  Koperasi  Simpan  Pinjam  Pembiayaan  Syari’ah Baitul Mal Wa Tamwil (Kspps Bmt Nu) Jawa Timur Di Gapura Sumenep. Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan , 4 (1), 53–65.