## PENERAPAN PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA LEMBAGA PERBANKAN SYARIAH DALAM PRESPEKTIF SYARIAT ISLAM DI INDONESIA
Eliana Novita Sari 1 , Anggita Putri Parasmono 2 , Mohamad Djasuli 3
1 Fakultas Ekonomi, STIE PGRI Dewantara Jombang Email : elianans145@gmail.com
2 Fakultas Ekonomi, STIE PGRI Dewantara Jombang Email : anggiitaputr@gmail.com
3 Universitas Trunojoyo Madura Email : mdjasuli@gmail.com

## Abstract
Good  Corporate  Governance  (GCG)  has  become  a  very  important  issue  for  Indonesia.  With  the development of Islamic banking in Indonesia, efforts to implement Good Corporate Governance (GCG) in Islamic banking will become an important factor for the success of Islamic banking in the future. Although corporate governance (GCG) is not a new concept. The main focus of Islamic banks is to maintain trust and prevent potential risks. People keep their money in the bank only with the belief that the  money  will  be  returned  plus  a  lot  of  profit  from  profit  sharing  or  commissions.  In  Islam,  the principles of good company management refer to the Al-Quran and Al-Hadith. The principles of good corporate  governance  or  good  corporate  governance  according  to  general  guidelines  are transparency, accountability, responsibility, independence, fairness and fairness. So the formulation of the main problem in this study is how to apply the principles of good corporate governance to Islamic banking institutions in the perspective of Islamic law? And the aim is to find out about the principles of  good  corporate  governance  in  banking  institutions  and  about  the  principles  of  good  corporate governance from the perspective of Islamic law. This research is a literature study (library research) with a descriptive analysis research method used is qualitative.

## Abstrak
Good  Corporate  Governance (GCG)  telah  menjadi  isu  yang  sangat  penting  bagi  Indonesia. Dengan  berkembangnya  perbankan  syariah  di  Indonesia,  upaya  untuk  penerapan Good  Corporate Governance (GCG)  di  perbankan  syariah  akan  menjadi  faktor  penting  bagi  keberhasilan  perbankan syariah di masa mendatang. Meskipun tata kelola perusahaan (GCG) bukanlah konsep yang baru. Fokus utama  bank  syariah  yaitu  menjaga  sebuah  kepercayaan  dan  mencegah  potensi  risiko.  Masyarakat menyimpan uangnya di bank hanya dengan  keyakinan bahwa uangnya akan dikembalikan ditambah keuntungan yang banyak dari bagi hasil atau komisi. Dalam Islam, prinsip pengelolaan perusahaan yang baik mengacu pada Al-Quran dan Al-Hadits. Prinsip-prinsip tata kelola yang baik atau good corporate governance menurut pedoman umum yakni transparansi ( transparency ), akuntabilitas ( accountability ), tanggung  jawab  ( responsibility ),  independensi  ( independency ),  kewajaran  dan  kesetaraan  ( fairness ). Jadi  pokok  rumusan  masalah  pada  penelitian  ini  yaitu  bagaimana  penerapan prinsip good corporate governance pada  lembaga  perbankan  syariah  dalam  persepektif  syariat  islam?.  Dan  tujuannya  yaitu untuk  mengetahui  tentang  prinsip  good  corporate  governance  pada  lembaga  perbankan  dan  tentang prinsip good corporate governance dilihat dari persepektif syariat islam. Penelitian ini merupakan studi kepustakaan  ( library  research )  dengan  analisis  deskriptif  metode  penelitian  yang  digunakan  adalah kualitatif.
Keywords : Principles of good corporate governance, Islamic banking, Islamic law
This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

## PENDAHULUAN
Good Corporate Governance (GCG) telah  menjadi  isu  yang  sangat  penting  bagi Indonesia. Good  Corporate  Governance (GCG) mulai berkembang di Indonesia pada tahun  1998  saat  itu  terjadi  krisis  ekonomi. Pasca  krisis  tersebut  tedapat  isu  tata  kelola ( corporate  governance )  semakin  menguat dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat.  Sampai  saat  ini,  masalah  telah mencapai pada tahap pelaksanaan yang baik oleh peneliti maupun profesional, diantaranya  berada  di  sektor  swasta  dan publik. Di lembaga-lembaga negara misalnya,  menerbitkan  Peraturan  Menteri Negara  BUMN  (Bank  Usaha  Milik  Negara No. Kep117/M-MBU/2002 tentang pelaksanaan tata kelola yang baik atau good corporate  governance  di  perusahaan.  Selain itu, dewan terus mempromosikan tata kelola yang  baik  atau  good  corporate  governance melalui  antara  lain,  komite  tata  kelola  atau corporate  governance    perusahaan,  undang- undang  perbankan,  undang-undang  pasar modal,  undang-undang  Persero,  standar akuntansi, dan komite pengendalian persaingan  dari  perusahaan.  Di  BUMN (Badan  Usaha  Milik  Negara)  pembentukan dengan berbagai perangkat struktural perusahaan,  seperti  komisaris  independen, komite  audit,  komite  kompensasi,  komite risiko , dan sekretaris perusahaan, merupakan langkah tepat untuk meningkatkan  efisiensi  pengelolaan  suatu perusahaan.  Namun,  untuk  kasus  korupsi yang  menyasar  pada  Badan  Usaha  Milik Pemerintah ataupun swasta seperti Perbankan  akan  semakin  bermunculan  dan tampak  terekspos.  konsep  good  governance (tata  kelola)  masih  perlu  direvisi  sebelum dapat  diterapkan  secara  efektif.  Banyak perusahaan mengambil kebijakan mengutamakan kepentingan internal
perusahaan dengan
mengabaikan kepentingan investor.
Tata  kelola  perusahaan  yang  baik atau Good  Corporate  Governance (GCG),
baik berkaitan pada hadits Rasulullah  SAW  yang  diriwayatkan  oleh Aisyah  r.a,  yang  artinya “Sesungguhnya Allah menyukai bila seseorang melalukan sesuatu  pekerjaan  dilakukan  dengan berbuat  kebaikan”. Negara  Indonesia dengan mayoritas penduduknya beragama islam,  maka  dari  itu  haruslah  perlu memahami  serta  mengetahui  prinsip- prinsip  tentang    tata  kelola  perusahaan yang baik atau good corporate governance dalam  konteks  Islam.  Prinsip  Good Corporate  Governance  dalam  Konteks Islami  bukanlah  hal  baru.  Prinsip-prinsip ini sudah ada pada ratusan tahun yang lalu dalam  bentuk  wujud  manajemen  Islam. Namun, ketika prinsip kapitalisme dikembangkan  pada  dunia  Barat,  prinsip- prinsip  tersebut  kemudianditinggalkan oleh  umat  islam.  Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) merupakan pedoman  pengambilan  dalam  keputusan atas  tindakan  komisaris  dan  direksi  yang berlandaskan moral yang tinggi, kepatuhan  terhadap  peraturan  perundang undangan  yang  berlaku,  dan  kesadaran akan  tanggung  jawab  sosial  perusahaan kepada pemangku kepentingan ( stakeholders ).  Penerapan  prinsip Good Corporate Governance (GCG) juga harus diterapkan di perbankan untuk meningkatkan
nilai, melindungi kepentingan  kelompok  kepentingan  dan menjaga kepercayaan masyarakat  sebagai perantara.
Fokus  utama  bank  syariah  yaitu menjaga sebuah kepercayaan dan mencegah  potensi  risiko.  Masyarakat menyimpan  uangnya  di  bank  hanya dengan  keyakinan  bahwa  uangnya  akan dikembalikan  ditambah  keuntungan  yang banyak dari bagi hasil atau komisi. Selain itu, dana tersebut diedarkan dalam bentuk pembiayaan halal dan dapat diperhitungkan termasuk pembiayaan sektor  riil.  Jika  tidak  ditangani  secara profesional,  transparan  dan  hati-hati (prudential banking), maka akan
yang  dalam  terminologi  pada  masa  kini disebut sebagai menimbulkan  resiko  dan  bencana  bagi perbankan syariah. Selain  itu,  perbankan  syariah  juga  harus berpegang  pada  prinsip  syariah  (Shariah compliance) dalam penerapan Good Corporate Governance (GCG).
Ketidaksesuaian  atas corporate  governance (tata  kelola)  pada  bank  dengan  prinsip syariah dapat menimbulkan berbagai risiko, khususnya  risiko  reputasi  sektor  pada perbankan  syariah.  Beberapa  pihak  juga berpendapat  pemulihan  dari  krisis  ekonomi ini akan memakan waktu  yang lama karena masih  lemahnya  praktik  dalam  tata  kelola perusahaan  Indonesia  yang  baik  atau Good Corporate Governance (GCG), termasuk di sektor perbankan.
Perkembangan pada sektor
perbankan  khususnya  perbankan  syariah harus mengimbangi penerapan dan perwujudan atas tata kelola perusahaan yang baik  atau Good  Corporate  Governance (GCG). Sebagaimana tercantum dalam Pasal 34 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan  Syariah,  misalnya  Bank  Umum Syariah  dan  UUS  wajib  menerapkan  tata kelola  yang  baik  dalam  kegiatan  usahanya, yang meliputi prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesionalisme,  dan  kewajaran.  Selain  itu juga diatur dengan Peraturan Bank Indonesia No.  11/33/PBI/2009  Pasal  2  ayat  (1)  PBI tersebut  menjelaskan  bahwa  bank  wajib menerapkan dan melaksanakan Good Corporate  Governance (GCG)  pada  setiap perusahaan  ataupun  semua  tingkatan  serta jenjang  organisasi.  Dengan  berkembangnya perbankan syariah di Indonesia, upaya untuk penerapan Good  Corporate  Governance GCG  di  perbankan  syariah  akan  menjadi faktor  penting  bagi  keberhasilan  perbankan syariah  di  masa  mendatang.  Meskipun  tata kelola  perusahaan  (GCG)  bukanlah  konsep yang baru, namun telah menjadi topik  yang penting  secara  global  pada  1990-an.  Dalam beberapa  tahun  terakhir,  GCG  sangat  erat kaitannya dengan lingkungan bisnis.
seperangkat  aturan  yang  menentukan hubungan antara pemegang saham, manajemen,  kreditur,  dewan  ,  karyawan, dan  pemangku  kepentingan  internal  serta eksternal lainnya berhubungan dengan hak dan kewajiban. GCG merupakan pengelolaan bisnis, pengaturan dan mekanisme tata kelola untuk
meningkatkan
kemakmuran dan
akuntabilitas dengan tujuan akhir
mewujudkan  shareholder  value  (Lastanti,
2005). Ketika Good Corporate Governance  lahir, banyak pihak berharap agar  Good  Corporate  Governance  (GCG) dapat  mendukung  kepentingan  seluruh pemangku  kepentingan.  Menurut  hukum Islam,  ada  tiga  pemangku  kepentingan yaitu  pemangku  kepentingan  langsung atau direct stakeholders, pemangku kepentingan  tidak  langsung  atau  indirect stakeholders dan alam. Pemangku kepentingan langsung atau direct stakeholders  adalah  pihak  yang  secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi  suatu  perusahaan.  Yang pertama  pemangku  kepentingan  tidak langsung atau indirect stakeholders adalah entitas  yang  tidak  memiliki  hubungan langsung  dengan  perusahaan  dan  tidak memiliki  kontribusi  langsung  kepada perusahaan,  tetapi  perusahaan  memiliki kewajiban  kepada  mereka.  Yang  ketiga adalah alam dan lingkungan. Hukum Islam menjelaskan  bahwa  suatu  perusahaan (orang) tidak hanya harus fokus pada pihak yang menyumbang atau  kontribusi, tetapi juga  fokus  dengan  pihak  yang  tidak memiliki  kontribusi  dan  tidak  memiliki hubungan  langsung  dengan  perusahaan. Sebagaimana  dinyatakan  dalam  Q.S.  An- Nahl ayat 90
Menurut Organization for Economic
Cooperation  and  Development  (OECD), mendefinisikan sistem
tata kelola perusahaan (corporate governance) sebagai
Terjemahannya: “Sesungguhnya  Allah menyuruh  (kamu)  berlaku  adil  dan berbuat  kebajikan,  memberi  bantuan kepada kerabat,
dan  Dia  melarang  (melakukan)  perbuatan keji,  kemungkaran,  dan  permusuhan.  Dia memberi  pengajaran  kepadamu  agar  kamu dapat mengambil pelajaran.”
Pada  saat  ini  entitas  syariah  di Indonesia  tambah  berkembang  tidak  hanya di  sektor  perbankan,  namun  juga  sektor asuransi syariah yang menghidupkan kembali  bisnis  syariah  saat  ini.  Saat  ini, bisnis  syariah  yang  semakin  berkembang serta  mempengaruhi  pada  pelaksanaan  tata kelola  yang  baik  itu  sendiri  atau  good corporate  governance.  Prinsip  syariah  ini harus  diikuti  ketika  menerapkan  tata  kelola yang baik good corporate governance dalam bisnis  Syariah.  Entitas  syariah  tentunya memiliki  visi  tersendiri  tentang  good governance,  yang  tentunya  mencerminkan perspektif  Islam.  Perkembangan  bisnis Syariah  di  Indonesia  diikuti  tahun  oleh Komite  Kebijakan  Manajemen  Nasional yang  mencanangkan  konsep  manajemen bisnis  Syariah  pada  tahun  2011.  Dalam Islam, prinsip pengelolaan perusahaan  yang baik mengacu pada Al-Quran dan Al-Hadits. Prinsip-prinsip  tata  kelola  yang  baik  atau good corporate governance menurut pedoman umum yakni transparansi ( transparency ),
akuntabilitas ( accountability ),
tanggung jawab
( responsibility ), independensi ( independency ),  kewajaran  dan  kesetaraan ( fairness ).  Sementara  itu,  dari  perspektif Islam pada prinsip good corporate governance (tata  kelola  perusahaan  yang baik)  akan  diarahkan  kepada  Allah  SWT sebagai  satu-satunya  pemilik  dan  penguasa
sebagai ekspresi dalam kehidupan modern.
Dengan demikian, gambaran GCG digunakan dengan upaya untuk menjelaskan  apa  yang  terkandung  dalam Islam  dan  bagaimana  penerapannya  di masyarakat Indonesia.
Maka dapat disimpulkan dari latar belakang  diatas  rumusan  masalah  pada penelitian ini adalah Bagaimana penerapan prinsip good corporate governance pada  lembaga  perbankan syariah dalam persepektif syariat islam? Tujuan dari penelitian ini berdasarkan dari rumusan masalah diatas yaitu
1. Untuk  mengetahui  tentang  prinsip good  corporate  governance  pada lembaga perbankan
2. Untuk  mengetahui  tentang  prinsip good corporate  governance dilihat dari persepektif syariat islam

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan studi kepustakaan  (library  research).  penelitian kepustakaan merupakan penelitian ilmiah yang  dilakukan  dengan  bantuan  literatur baik  berupa  buku,  catatan,  jurnal,  artikel atau  berbagai  publikasi  yang  berkaitan dengan  penelitian  ini.  Penelitian  ini menggunakan    analisis  deskriptif  yaitu perincian  data  yang  diperoleh  secara pemahaman  serta  penjelasan  supaya  bisa dipahami  dengan  baik  yang  kemudian diberi  pengertian  dan  penjelasan  agar pembaca  dapat  memahaminya  dengan baik.  Metode  penelitian  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  metode
di  dunia  ini.  Oleh  karena  itu,  artikel  ini membahas  tentang  tata  kelola  yang  baik dengan  bersepektif  Islam.  Di  sini,  akhlak Islami  yang  tersebar  di  beberapa  tempat dalam Al-Qur'an dan hadis dijelaskan sesuai dengan topik yang baru muncul tentang tata kelola perusahaan yang baik, terutama
kualitatif  atau  penelitian  yang  bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami subjek  (Moleong,  2007)  Penelitian  ini dilakukan di lembaga seluruh perbankkan syariah, karena perbankan syariah memiliki peraturan untuk mengelola GCG menurut prinsip syariat islam.
Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pelaksanaan good corporate governance  pada  lembaga  perbankan syariah adalah bagian yang tak terpisahkan dari  syariat  islam  sebagai  landasan  moral untuk  mencapai  visi  dan  misi  Perbankan Syariah yang dijalankan melalui pengabdian  serta  ketaatan  kepada  Allah SWT.  Perbankan  syariah  ditandai  dengan produk  perbankan  syariah  yang  semakin terdiversifikasi  dan  tumbuhnya  jaringan layanan  perbankan  syariah,  sehingga penerapan tata kelola yang baik pada sektor perbankan syariah semakin penting. Penerapan tata kelola perusahaan yang baik di perbankan syariah harus didasarkan pada lima  prinsip  dasar.  Pertama,  transparansi yaitu keterbukaan dalam penyampaian  materi  dan  informasi terkait  serta  keterbukaan  dalam  proses pengambilan keputusan . Kedua, akuntabilitas  yaitu  kejelasan  kegiatan  dan realisasi  tanggung  jawab  organ  bank, sehingga  administrasi  dapat  bekerja  secara efisien. Ketiga, Responibility atau tanggung jawab,  yaitu  kepatuhan  terhadap  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  tentang penatausahaan  bank  dan  prinsip-prinsip penatausahaan  bank  yang  baik.  Keempat, profesional yang berkualitas, mampu bertindak objektif dan bebas dari pengaruh/tekanan pihak manapun
(independensi)  serta  memiliki  komitmen yang  kuat  terhadap  pengembangan  bank syariah. Kelima, keadilan atau keadilan dan
1.
Prinsip  Transparansi  Penerapan prinsip  transparansi  pada  Bank  Syariah telah  sesuai  dengan  ajaran  di  dalam  Al- Qur’an  yaitu  surat  Al-Baqarah  ayat  282. Yang mana dalam ayat tersebut dikatakan bahwa  “hai orang-orang  yang  beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai  untuk  waktu  yang  ditentukan, hendaklah  kamu  menuliskannya ”  dalam implementasinya  setiap  kebijakan  bank syariah  dibuat  secara  tertulis,  dengan  hal tersebut  diharapkan  setiap  kegiatan  bisa dipertanggung jawabkan.
2. Prinsip Akuntabilitas, akuntabilitas secara  umum  merupakan  pertanggung jawaban  atas  amanah  yang  diberikan kepadanya.  Maka  selaras  dengan  itu,  di dalam Q.S. An – Nisa ayat 58 memberikan penjelasan yaitu seseorang yang diberikan amanah
berkewajiban untuk menyampaikan  amanah  kepada  orang yang berhak menerimanya. 3. Prinsip Responsibilitas, Responsibilitas merupakan tanggung jawab terhadap masyarakat, yang mencakup  semua  kelompok  kepentingan atau  stakeholders,  baik  secara  langsung ataupun  tidak  langsung  serta  alam  dan lingkungan.  Sebagaimana  yang  terdapat dalam  Q.S.  Al  –  Mudatsir  ayat  38 dijelaskan  bahwa  “tiap  –  tiap  diri bertanggung  jawab  atas  apa  yang  telah diperbuatnya.
4. Prinsip Profesional Dalam HR Abu Ya’la  dan  di-shahih-kan  oleh  Albani mengatakan  bahwa  “ sesungguhnya  Allah mencintai seseorang apabila mengerjakan
persamaan  dalam  pelaksanaan  hak-hak pemangku kepentingan
berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Pada Lembaga Perbankan Syariah dalam  Presepektif Syariat  Islam Dikaitkan Dengan Ayat Al-Quran
sesuatu  pekerjaan,  dilakukan  secara profesional .” 5. Prinsip Kewajaran dan Kesetaraan Kewajaran dan kesetaraan diimplementasikan sebagai keadilan. Dalam  Q.S.  An  -  Nahl  ayat  90  dijelaskan bahwa “Allah  menyuruh  (kamu)  berlaku  adil  dan berbuat kebajikan”. Dalam pengimplementasian Prinsip Good Corporate Governance (GCG).

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  tentang penerapan prinsip good corporate
governance pada lembaga perbankan syarian dalam  presepektif  syariat  islam.  Ada  5 prinsip  GCG  yang  diterapkan  yakni  Prinsip Transparansi Penerapan prinsip transparansi pada Bank Syariah telah sesuai dengan ajaran di  dalam  Al-Qur’an  yaitu  surat  Al-Baqarah ayat 282, Prinsip Akuntabilitas, akuntabilitas secara  umum  merupakan  pertanggung jawaban  atas  amanah  yang  diberikan kepadanya.  Maka  selaras  dengan  itu,  di dalam  Q.S.  An  –  Nisa  ayat  58  memberikan penjelasan  yaitu  seseorang  yang  diberikan amanah berkewajiban, Prinsip Responsibilitas,  Responsibilitas  merupakan tanggung  jawab  terhadap  masyarakat,  yang mencakup  semua  kelompok  kepentingan atau  stakeholders,  baik  secara  langsung ataupun  tidak  langsung  serta  alam  dan lingkungan.  Sebagaimana  yang  terdapat dalam  Q.S.  Al  –  Mudatsir  ayat  38,  Prinsip Profesional  Dalam  HR  Abu  Ya’la  dan  di- shahih-kan  oleh  Albani  mengatakan  bahwa “ sesungguhnya  Allah  mencintai  seseorang apabila  mengerjakan  sesuatu  pekerjaan, dilakukan secara profesional .”  Dan Prinsip Kewajaran  dan  Kesetaraan  Kewajaran  dan kesetaraan diimplementasikan sebagai keadilan.  Dalam  Q.S.  An  -  Nahl  ayat  90 dijelaskan  bahwa  “Allah  menyuruh  (kamu)

## DAFTAR PUSTAKA
Lailany, Dessy., Isfandayani. (2018).
Analisis  Penerapan  Prinsip-Prinsip  Good Corporate  Governance  (GCG)  di  Bank BRI Syariah Pusat., Maslahah, Vol. 9, No. 1, Mei 2018 Dewi,  Putri  Indar.  (2020).  Penerapan  Good Corporate Governance (Gcg) Di
Lembaga  Perbankan  Syariah.  JURNAL AL-TSARWAH Vol. 3 No. 2, Desember 2020
Wahyuningsih, S. E., & Isfandayani. (2020).
Analisis  Penerapan  Good  Corporate Governance  (GCG)  Pada  Bank  Umum Syariat. Maslahah, Vol 11 No 2 (2020)
Widiyanti  ,  Novi  Wulandari.,  Corporate Governance  dalam  Pandangan  Islam:
Sebuah Konsep Altertantif dalam Penerapan Good Corporate Governance.Universitas Jember : 2009 Moleong,  L.  (2007).  Metodologi  Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
Nalim  S.Si.,  M.  (n.d.).  Good  Corporate Governance dalam Perspektif Islam.
Prabowo,  M.  S.  (2018).  Good  Corporate Governance  (GCG)  dalam  Perspektif Islam.  Jurnal  Ilmiah  Ilmu  Hukum QISTIE, Vol 11 No 2 .
Rahmatika,  A.  N.  (2017).  Islammic  Good Corporate  Governance  (Tinjauan  Dalil dan Teori). MARGIN ECO, Vol 2.
Niengseh, A.R.S. (2021). Analisis Penerapan Prinsip  Good  Corporate  Governance dalam perspektif Syariat Islam pada Bank Muamalat  Indonesia.  MARGIN  ECO:
berlaku adil dan berbuat kebajikan”. Dalam pengimplementasian Prinsip Good Corporate Governance (GCG

## UCAPAN TERIMAKASIH
Ucapan  terima  kasih  memuat  apresiasi yang  diberikan  oleh  penulis  kepada  pihak- pihak yang telah berperan dalam penelitian, baik  dalam  bentuk  support  dana,  perizinan, konsultan, maupun membantu dalam pengambilan data.
Jurnal  Ekonomi  dan  Perkembangan Bisnis Vol. 5 NO. 2 November 2021 Wulandari,  A.  (n.d.).  Menggagas  Konsep Good  Corporate  Governance  dalam Konstruksi Syariat . Jurnal Pamator, Vol 3 No.1
Indonesia.  Undang-undang  No.  21  Tahun 2011  tentang  Otoritas  Jasa  Keuangan (OJK);
Indonesia.Peraturan  Bank  Indonesia  No.
10/32/PBI/2008 tentang Komite Perbankan Syariah. Indonesia. Peraturan Bank Indonesia No. 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah. Indonesia. Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009  tentang  Pedoman Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah