DOI: 10.15575/kh.v1i1. 77675
Diterima: 7 Februari 2020; Direvisi: 23 April 2020; Disetujui: 26 April 2020

## DEWAN PERWAKILAN DAERAH LEMBAGA LEGISLATIF TANPA LEGISLASI
Anwar Jasir Badega Lingkungan DLH Kab Bandung Email : anwarjasir@gmail.com

## ABSTRACT
The purpose of writing this article is to explain the authority of the Regional Representative Council as one of the people's representatives in the People's Consultative Assembly, where the Regional Representative Council has the authority to propose but do n’ t have the legislative authority. The analytical method used in discussing the focus of this study uses a qualitative approach. Important findings from this study indicate that since the birth of the Regional Representative Council as part of the People's Consultative Assembly only has the au thority to propose it, but don’ t have the authority to follow the next line to determine. The purpose of this study is the importance of the authority of the Regional Representative Council to have the authority until the enactment of a law. Because the Regional Representative Council is a representative of the people from the regions, which of course in the process of legislating will bring many interests in the region. From this, we must said if The Regional Representative Council is only as the second institution in parliament, cannot participate in ratifying, rejecting and postponing the Draft Law (RUU) agreed upon by the House of Representatives and the President. This is the same as the Regional Representatives Council which  does  not  have  legislation  which  certainly  cannot  bring importance  to  the  needs  of  the  regions represented.
Keywords: Authority,  Legislation, Regional Representative Council

## ABSTRAK
Tujuan dari penulisan artikel ini ialah untuk menerangkan bahwa kewenangan Dewan Perwakilan Daerah sebagai suatu lembaga perwakilan rakyat di Majelis Permusyawaratan Rakyat, dimana Dewan Perwakilan Daerah memiliki kewenangan untuk mengusulkan namun tidak memiliki kewenangan legislasi. Metode analisis yang digunakan untuk membahas fokus penelitian ini ialah menggunakan pendekatan kualitatif. Temuan penting dari penelitian ini menunjukan bahwa semenjak lahirnya Dewan Perwakilan Daerah sebagai bagian dari Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya memiliki kewenangan untuk mengusulkan saja, namun tidak memiliki kewenangan untuk mengikuti alur berikutnya hingga menetapkan. Tujuan dari penelitian  ini  ialah  pentingnya  kewenangan  Dewan  Perwakilan  Daerah  untuk  memiliki  kewenangan hingga  ditetapkannya  suatu  perundang-undangan.  Karena  Dewan  Perwakilan  Daerah  merupakan refresentative masyarakat dari daerah-daerah yang tentunya dalam proses pembuntukan perundang- undangan  akan  membawa  banyak  kepentingan  di  daerah.  Dari  sinilah  bisa  dikatakan  kalau  Dewan Perwakilan Daerah hanyalah sebagai lembaga kedua di parlemen, tidak bisa ikut mengesahkan, menolak dan menunda dari Rancangan Undang-Undang (RUU) yang telah disepakati Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden. Ini sama saja dengan Dewan Perwakilan Daerah tidak memiliki legislasi yang tentunya tidak dapat membawa kepentingan atas keperluan dari daerah yang diwakilkan.
Kata Kunci: Dewan Perwakilan Daerah; Kewenangan; Legislasi

## PENDAHULUAN
Dalam  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  tepatnya  dalam  bagian Pembukaan telah diamanatkan bahwasanya Negara Indonesia merupakan negara yang berkedaulatan
Anwar Jasir
rakyat  dimana  pelaksanaanya  memakai  prinsip  kerakyatan  yang  dipimpin  oleh  hikmat  dalam kebijaksanaan  dalam  permusyawaratan/perwakilan.  Untuk  melaksanakan  hal  itu  perlu  dibentuk lembaga-lembaga legislatif sebagai lembaga yang mewakili suara masyarakat yang dapat menjelaskan nilai-nilai demokrasi serta dapat mendengar, menyerap serta mewujudkan apa yang menjadi keinginan masyarakat  termasuk  kepentingan-kepentingan  daerah  sama  halnya  dengan  keinginan  dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara (Oktaviany, 2017).
Tahun  1998  menjadi  awal  reformasi  Indonesia  dimana  salah-satunya  berhubungan  dengan lembaga-lembaga perwakilan  di  Indonesia.  Dimana  diantaranya mencakup amandemen penting  yaitu pada tahun 2001 dengan adanya amandmen pada pasal 2 ayat (1) mengenai lembaga legislatif, dimana pasal  tersebut  menerangkan  bahwa  MPR  terdiri  dari  DPR  dan  DPD  yang  anggotanya  dipilih  melalui pemilihan umum (Pemilu) yang tata aturannya diatur dalam UU Pemilu.
“ Jika  dipandang  ke  masa  lalu,  setidaknya  terdapat  empat  gagasan  penting  dan  mendasar  yang berkaitan  dengan  proses  amandemen  diatas,  yaitu  pertama,  prinsip  pemisah  kekuasaan ( separation  of  power )  dengan  berbagai  implikasinya  sebagai  pengganti  dari  prinsip  pembagian kekuasaan  ( distribution  of  power ).  Kedua,  diberlakukannya  kebijakan  nasional  yang  berkaitan dengan diselenggarakannya otonomi daerah yang seluas mungkin. Ketiga, ide pemilihan presiden dengan  cara langsung  dan keempat,  gagasan  dibuatnya Dewan  Perwakilan  Daerah (DPD)  yang akan melengkapi keberadaan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) (Asshiddiqie, 2005).”
“ Hal  ini juga  seirama  dengan  keinginan  demokrasi agar memenuhi  rasa  keadilan masyarakt  di daerah, maka lahirlah DPD, hal ini agar memperluas sekaligus juga meningkatkan keinginan dan kapasitas partisipasi dari daerah kepada kehidupan nasional; serta memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia, oleh karenanya dalam rangka perubahan itu MPR RI menetapkan DPD lewat amandemen  ketiga  UUD  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 (Zainul  Arifin  dan  Yunial Laily, 2019).”
Lahirnya  DPD  ini  membuat  ide  serta  gagasan  ketatanegaraan  di  Indonesia  semakin  berwarna semenjak masuk era reformasi. Dengan adayanya amandemen tersebut banyak pengamat mengatakan bahwa sistem yang dianut Indonesia ialah sistem bikameral dengan parlemnter. Sistem tersebut lahir dari adanya dua kamar berupa DPR dan DPD dalam ruang lingkup Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Hal tersebut banyak menimbulkan banyak persepsi dengan mengatakan bahwa DPR dan DPD ini ialah suatu sistem yang disebut bikameral. Meskipun tiada penjelasan sama sekali dalam konstitusi kita bahwa sistem yang digunakan ialah sistem bikameral. Selaras dengan UUD 1945 yang juga memecah lembaga tinggi  negara  menjadi  MPR,  DPR,  DPD,  Presiden,  MK,  MA  dan  BPK.  Namun  secara  kejelasan  tidaklah dijelaskan kalau lembaga DPR ialah sebagai the lower house dan DPD adalah sebagai the upper house . Jika memandang terdapat dua kamar dalam lembaga MPR maka bisa disebut bikameral, karena beda dengan monokameral atau trikameral. DPD merupakan the upper chamber , sementara DPR ialah the lower  chamber .  Namun  penamaan  ini  bisa  menimbulkan  pandangan  yang  menyatakan  adanya pembatasan  dan  pengebirian  hak  DPD  sebagai  lembaga  legislatif  kedua.  Ini  sama  halnya  dengan dibeberapa  negara  yang  menggunakan  sistem  bikameral  yang  kurang  kuat, upper  chamber hanya mempunyai kekuasaan konsultatif, contohnya di Inggris. The House of Commons melakukan kekuasaan legislatif yang superior, dengan menyisihkan The House of Lords .
Mulai  dari  situlah  lembaga  DPD  menjadi  pembicaraan  yang  sering  diperdebatkan  pada  ruang lingkup akademis pada khususnya dan di ruang lingkup publik secara globalnya. Perdebatan itu mayoritas terjadi pada kedudukan serta kewenangan DPD, sampai dimana DPD yang lahir menjadi lembaga baru dalam parlemen mampu berkontribusi secara aktif dalam memperjuangkan usulan-usulan yang mereka bawa  atas  kepentingan  daerah  ditataran  pusat  serta  sejauhmana  kewenangannya  dalam  proses
mengambil  keputusan tentang legislasi. Terdapat  berbagai keinginan  khususnya  dari mereka  daerah- daerah yang sejak lama tertinggal dihadapan kepentingan pusat saat lembaga DPD dibentuk.

## METODOLOGI PENELITIAN
Metodologi yang digunakan ialah dengan metode kualitatif yang mana metode ini berlandaskan pada postpositivisme, yang mana kunci instrumen dalam penelitian ini adalah penelitinya sendiri. Data dikumpulkan  secara  triangulasi  atau  gabungan,  menggunakan  analisis  induktif  serta  hasilnya  lebih menekankan makna daripada generalisasi (Sugiyono, 2008) .
Adapun  teknik  atau  pendekatan  yang  dilakukan  ialah  dengan  cara  Teknik  Pengumpulan  Data dengan Dokumen, dimana disini penulis mengumpulkan Undang-undang, Buku Literasi dan Jurnal Ilmiah sebagai bahan data untuk memudhkan penulis dalam melakukan analisis.
“ Sementara tipe penelitian yang diterapkan ialah penelitian hukum normatif atau istilah lainnya normative legal research dengan berbagai  pendekatan, yaitu pendekatan melalui aturan-aturan hukum  atau  perundangan,  pendekatan  konseptual  dengan  teori-teori,  pendekatan  sejarah  dan pendekatan perbandingan. Penelitian hukum normatif ini sendiri adalah penelitian hukum yang dipengaruhi oleh doktrin hukum murni dan positivism. Pada umumnya, penelitian ini acap kali disebut dengan penelitian kepustakaan atau library research , hal ini disebabkan secara mayoritas bahan-bahan yang dijadikan alat penelitian ialah berupa dokumen (Sonata, 2008).”

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) selau menempel kepada diri anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Lalu seperti apa sesungguhnya hubungan diantara lembaga-lembaga tersebut, dan masih sejalankah jika dianggap kalau parlemen kita menggunakan sistem dua kamar atau bikameral ,  ataukah memang sistem satu kamar atau monokameral dan bisa saja muncul sistem lainnya yakni sistem tiga kamar atau trikameral . Hal tersebut tergantung darimana sudut pandang yang akan diambil, yang jelas bagaimana hubungan antar lembaga diparlemen sehingga keberadaannya memang sesuai fungsi dari yang diharapkan.
Dengan hadirnya DPD sebagai lembaga baru di parlemen, ini menjadikan hadirnya pandangan baru kalau sistem parlemen kita menggunakan sistem dua kamar. DPD yang menjadi kamar kedua atau second chamber dipilih seperti halnya DPR melalui pemilihan umum. Harapan besar bahwa DPD dapat menjadi suatu lembaga perwakilan yang kredibel serta dalam tugas dan fungsinya sunguh-sungguh membawa kepentingan  daerah  mengingat  DPD  adalah  sebagai  perwakilan  dari  setiap  daerah  di  Indonesia. Perubahan  UUD  1945  menyebabkan  perpindahan  sudut  pandang  tentang  konsep Trias  Politica . Berubahnya pandangan itu berhubungan juga bersama doktrin pembagian kekuasaan kontra pemisahan kekuasaan  yang  sebelumnya  menerapkan  pembagian  kekuasaan  dengan  cara  vertikal  ( vertical distribution  of  power ),  saat  ini  yang  digunakan  ialah  pemisah  kekuasaan  dengan  cara  horizontal ( horozontal separation of power ) (Assiddiqie, 2012).
“ Hadirnya DPD sebagai badan legislatif kedua tentu harus diapresiasi secara positif dari semua pihak karena ini sebagai langkah penting dalam menata sistem pemerintahan yang demokratis. Sesuai  dengan  falsafah  dasar negara  Indonesia yakni  Pancasila.  Diharapkan  setiap  daerah  agar supaya  berperan  aktif  serta  berkontribusi  dalam  pembangunan  dan  tentunya  keberadaan wakilnya  yaitu  DPD  sangat  diperlukan.  Dimana  hadirnya  DPD  menjadi  harapan  baru  untuk masyarakat dan demokrasi Indonesia di masa mendatang (Eddie Prabowo, 2005).”
Hadirnya  DPD  tentu  juga  memunculkan  pandangan-pandangan  tentang  sistem  ketatanegaraan Negara Indonesia. Pandangan pertama menyebutkan jika sistem parlemen di Indonesia sudah berubah
Anwar Jasir
dari unikameral menjadi bikameral. Pandangan kedua mengatakan bahwa munculnya lembaga DPD yang merupakan kamar kedua diparlemen namun tidak merubah sistem parlemen di Indonesia yang sifatnya unikameral. Karena pada prinsipnya DPD bukanlah lembaga legislatif seutuhnya dan menyatu bersama DPR  dalam  tubuh  kelembagaan  yang  disebut  MPR.  Sementara  itu  pendapat  ketiga  mengatakan  jika Indonesia menjadi negara yang menerapkan sistem parlemen tiga kamar ( trikameral ) mengingat posisi MPR  yang  masih  menjadi  bagian  dalam  sistem  parlemen  dan  tetap  memiliki  sekretariat  jendralnya tersendiri.
Pemerintah pusat dan pemerintah daerah memang menjadi bagian yang menginginkan hadirnya DPD sebagai lembaga baru dimana hal tersebut dapat memperbaiki hubungan kerja dan pendistribusian kepentingan dari keduanya. Dalam hal ini juga, DPD diharapkan menjadi lembaga yang bisa menolong dan memberi  solusi  untuk  maslah-masalah  perbedaan  antara  pusat  dengan  daerah  sebagaimana desentralisasi  yang  menjanjikan  kesejahteraan  dan  keadilan,  demokrasi  serta  jaminan  bertahannya integritas wilayah negara. Meski dalam kenyataannya kehadiran DPD dalam menyelenggarakan perannya sebagai  penghubung  antara  pemerintah  daerah  dengan  pemerintah  pusat  serta  perwakilannya  yang menjadi  representasi  dari  daerah  belum  bisa  memberikan  solusi-solusi  secara  maksimal  dari permasalahan-permasalahan tersebut.
Secara prinsip memang DPD didisain serupa dengan DPR. Sebagaimana diatur pada UUD 1945 Amandemen yang menyatakan bahwa DPD ialah representasi langsung rakyat di daerah yang menjadi konstituen  perwakilannya.  Fungsi  serta  tanggungjawab  DPD  berapa  pada  wilayah  pengawasan  dan pengusulan realisai hubungan pusat dengan daerah serta keperluan yang terdapat didalamnya ke dalam produk perundang-undangan. Disini sebetulnya peranan DPD sangatlah stategis karena dengan begitu pemerintah pusat jadi memiliki rekan kerja yang berhubungan mengenai pelaksanaan hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Gagasan dibentuknya DPD dalam tubuh legislatif di Indonesia sesungguhnya tidaklah terlepas dari gagasan  dibentuknya  struktur  dua  kamar  di  parlemen.  Diharapkan  dengan  terbentuknya  struktur tersebut proses legislasi bisa diselenggarakan melalui sistem double check yang memberikan kesempatan representasi  semua  masyarakat  secara  relatif  dapat  diajukan  secara  basis  sosial  yang  cakupannya semakin  luas.  DPR  dapat  dikatakan  representasi  politik  ( political  representation )  sementara  DPD menggambarkan representasi wilayah atau regional ( regional reprecentation ). Walaupun dalam nyatanya gagasan utama pembentukan tersebut belum terealisasikan dikarenakan didalam Amandemen UUD 1945 dikatakan kalau DPD tidak memiliki kewenangan dalam membentuk suatu Undang-Undang (UU) serta hanya memiliki kewenangan dalam pengawasan khusus mengenai aspek otonomi daerah. Maka dari itu DPD yang posisinya hanya bersifat pendukung atau auxiliary bagi tugas dan fungsi DPR dalam legislasi, atau  bisa  dikatakan co-legislator .  Disini  DPD  memang  bisa  lebih  fokus  terhadap  bidang  pengawasan, sehingga kedudukannya ini bisa dirasakan keefektifannya oleh rakyat didaerah. Namun tetap keefektifan tersebut akan dirasa hilang mengingat hal yang paling dibutuhkan daerah adalah kebijakan.
DPD yang memiliki posisi serta tugas yang strategis ini diharapkan menjadi institusi negara yang baru yang dapat memberikan peluang kepada masyarakat di daerah untuk ikut andil dalam kebijakan tingkat nasional, terkhusus mengenai hal yang berkaitan dengan kepentingan di daerah. Kehadiran DPD diharapkan dapat memperkuat integrasi nasional dan lebih memperkuat rasa Bhineka Tunggal Ika dari setiap masyarakat didaerah-daerah. Sederhananya menurut UUD 1945 Pasal 22 D disebutkan jika peran dan kewenangan DPD hanya sebatas mengusulkan RUU, itu belum dibahas dengan DPR serta Pemerintah atau sebatas menuju rapat pembahasan tingkat I di DPR.

## Anwar Jasir
Melihat  hal  tersebut  bisa  dikatakan  kalau  secara  kelembagaan  DPD  tidak  sepenuhnya  menjadi lembaga  legislatif.  Kehadirannya  hanya  bersifat  penunjang  bagi  fungsi  DPR.  Walaupun  hal  yang menyangkut kekuasaan legislatif terkhusus yang berkaitan dengan rancangan undang-undang tertentu, yaitu pengawasan otonomi daerah. Akan tetapi fungsinya itu tidaklah bisa dikatakan sebagai suatu fungsi legislatif.
Hal lain yang diharapkan dari lahirnya DPD terlepas dari kuat atau tidaknya fungsi yang dimikili ialah  kontribusi  dengan  memberi  dorongan  secara  baik  untuk  kemajuan  demokrasi,  terkhusus keterwakilan aspirasi daerah dalam kebijakan-kebijakan yang tentunya berpihak pada mayarakat yang secara mayoritas tinggal didaerah. Akan tetapi pada perkembangannya harapan-harapan yang dititipkan pada lembaga perwakilan rakyat ini belum bisa diwujudkan karena harus berbenturan dengan berbagai aturan yang dibuat oleh anggota lembaga perwakilan rakyat dari partai politik. Tentu saja mereka tidak dengan mudah mengikhlaskan kewenangannya diberikan kepada para wakil rakyat dari non -partai. Meskipun  terwadahi  dalam  suatu  lembaga,  akan  tetapi  fungsi  dan  kewenangannya  masih terkerdilkan. Itulah yang menimpa lembaga DPD saat ini. Jika kita amati beberapa pasal pada UUD yang tidak menghadirkan kesempatan gerak secara politik bagi anggota DPD untuk menempatkan diri sebagai wakil rakyat secara paripurna. Pertama, Pasal 22 C UUD 1945 yang mendisain jumlah anggota DPD tidak dapat lebih dari sepertiganya jumlah anggota DPR. Pada ketentuannya jumlah anggota DPR ialah 560 orang,  maka  secara  maksimal  jumlah  anggota  DPD  hanya  186  orang.  Kenyataanya  sekarang  bahwa anggota DPD hanya 132 orang yang tidak lebih dari seperempatnya anggota DPR. Secara kuantitas saja DPD telah di setting untuk kalah dari DPR secara politis.
Jika kita refleksikaan kedudukan DPD saat ini, maka lembaga perwakilan rakyat ini bisa disebut hasil  kesepakatan  yang hampir menghilang  dari akar pemikiran  teoritisnya.  Oleh karena  itu,  lembaga legislatif kita tidak bisa dikatakan bikameral sama sekali, dalam pengertian weak bikameral apalagi strong bikameral . Apabila merujuk pada rumusan Arend Lijphart, mengenai weak bikameral yang memandang jika  sejak  awal  kedua  kamar  perwakilan  itu;  terlepas  dari  adanya  perbedaan  wewenang  secara konstitusional yang dimiliki tetap memiliki fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan serta bergabung dalam sidang bersama atau joint session dalam melaksanakan fungsinya tersebut. Hal tersebutlah yang sebetulnya  menjadi masalah utama  yang  ada pada DPD  saat  ini. Berdasar pada UUD  1945,  DPD bisa dibilang lebih layak dalam mengemban aspirasi dari masyarakat daerah daripada partai politik.
Oleh karena itu tidak begitu tepat jika dikatakan kalau UUD 1945 menghasilkan sistem bikameral. Di  negara  federal  dan  unitarian  memang  sistem  bikameral  ini  bervariasi,  akan  tetapi  secara  prinsip tetaplah sama yaitu DPR bekerja demi konstituen nasional atau federal, sementara DPD untuk konstituen daerah. Dalam sistem stong bikameral, the upper house bisa melakukan veto atau penolakan setiap UU yang dihasilkan oleh the lower house, namun penolakan tersebut bisa batal apabila the upper house dapat meraih mayoritas manimal atau maksimal diajukan kembali.
Bermacam mandat serta kewenangan konstitusional yang didapat oleh DPD saat ini sering kali masih dianggap lemah serta belum efektif bagi kinerjanya diparlemen. Ini diakibatkan oleh kewenangan yang diberikan masih belum sesuai dengan apa yang diharapkan dalam mengimbagi peran kamar yang lain; dalam hal ini DPR. apabila dilihat secara kewenangan konstitusionalnya. Hadirnya DPD seharusnya menghasilkan jalan keluar bagi sistem politik yang cenderung terpusat dalam pemerintahan di Indonesia. Hadirnya  DPD  ini  tidak  memiliki  hasil  yang  signifikan  mengingat  fungsi  yang  dimiliki  tidaklah  lebih sebagai aksesoris demokrasi pada sistem perwakilan.
Peran dari DPD sangatlah kecil, padahal apabila melihat kepada proses pemilihannya sangatlah rumit serta sulit (AKBAR, 2018). Mereka bisa terpilih sebagai anggota DPD jika memang mereka adalah
Anwar Jasir
seorang tokoh  yang  benar-benar  dikenal  luas  didaerahnya  dan  dia juga  bukanlah anggota  dari partai politik  sehingga  dikenal  memang  diluar  daripada  konteks  mesin  politik  yang  bernama  partai  politik. Namun sesudah dia terpilih sebagai anggota DPD, tugasnya hanyalah memberi pertimbangan pada DPR mengenai hal-hal legislasi. DPD yang kewenangannya begitu terbatasi memang dirasa didiskriminasikan, apalagi jika dihubungkan dengan besarnya harapan masyarakat yang ingin berperan aktif dengan lebih luas  dan  berdaya  saing  dalam  ranah  ketatanegaraan  di  Indonesia.  Tentunya  semua  berharap  supaya harapan-harapan ini dapat terwujud dan pelaksanaannya bisa memberikan efek kontrukstif yang besar.
Sehubungan  dengan  UUD  1945  hasil  Amandemen  yang  menyepakati  munculnya  keterwakilan keperluan  daerah  didalam  proses  politik  pada  lembaga  legislatif  maupun  perumusan  kebijakan pemerintah  serta  pembangunan  oleh  pemerintah  itu  sendiri.  Supaya  ekspektasi  ini  bisa  diwujudkan dengan efektif, tentunya DPD perlu struktur organisasi dan konsep prosedural yang lebih kuat, dengan tidak  melupakan  nilai-nilai  konstitusional  dan  legal  yang  ada.    Jika  tidak  ada  struktur  yang  mampu menjawab  persoalan  yang  ada  saat  ini,  maka  DPD  akan  mengalami  banyak  rintangan  dalam perjuangannya membawa kepentingan daerah yang mereka wakili dan dalam menjalankan peran dan fungsi yang semestinya dijalankan.
Maka  dari  itu  DPR  dan  DPD  menggambarkan  sistem  bikameral  yang  tak  sempurna.  Bahkan keberadaan parlemen ini dapat dikatakan sebagai unikameral yang tidak murni karena pada dasarnya fungsi legislasi apa pada DPR, tetapi disampingnya terdapat DPD yang juga memiliki tugas sebagai ‘partner in legislator’. Disisi lain , MPR masih dirasa penting karena memiliki kewenangan-kewenangan tersendiri terlepas dari adanya DPR dan DPD.
“ Kewenangan  DPD  sangatlah  terbatas apabila  dibanding  dengan  kewenangan  DPR yang begitu kuat. Fungsi dari DPD diatur pada pasal 22 D yang menyatakan bahwa DPD memiliki tiga fungsi, yaitu fungsi legislasi, fungsi pertimbangan, serta fungsi pengawasan. Ketiga fungsi ini dijalankan secara  terbatas,  tidak  seperti  umumnya  yang  diterapkan  oleh  sistem  ketatanegaraan  yang memakai sistem bikameral (Zhada, 2015).”
Sejak awal mula  hadirnya DPD sesuai dengan yang tercantum pada Pasal 22 D UUD 1945 memang dirasa  tidak  terkonsep  menjadi  sebuah  lembaga  legislatif  yang  ideal.  Melihat  catatan  yang  ada  begitu wewenang DPD disetujui dalam Amandemen UUD 1945 yang ketiga, muncul berbagai kritik dan penilaian bahwa lembaga ini tidak mungkin mampu memposisikan dirinya dalam merepresentasikan kepentingan daerah. Sederhananya Pasal 22D UUD 1945 ini hanyalah menyiapkan ruang yang begitu terbatas bagi DPD dalam  memenuhi  ekspektasi  mereka  yang  dibawaya  atas  dasar  kepentingan  daerah.  Posisi  DPD  bisa dibilang menggantung sebagai suatu lembaga yang dimunculkan dengan ekspektasi besar. Ihwal fungsi legislasi, contohnya Pasal 22D ayat (1) dan (2) UUD 1945, DPD mempunyai kewenangan terbatas oleh hadirnya narasi “dapat mengajukan” serta “ikut membahas” RUU yang berkaitan antara pusat dan daerah. Fungsi  Sub-ordinat  DPD  makin  terlihat  mengingay  pada  desain  besar  RUU  APBN  dan  RUU  yang berhubungan dengan pendidikan, pajak dan agama, DPD hanya diberi kewenangan yang terbatas yakni sebatas  memberi  pertimbangan  Perranan  DPD  RI  dalam  mengemban  fungsi  legislasi  sesungguhnya berawal dari perubahan setelah adanya Putusan MK No. 92/PUU/2012. Dalam putusannya ini MK pada umumnya  berhubungan  dengan  pengoptimalan  peran  DPD  dalam  hal  legislasi.  MK  mengizinkan permintaan pengujian pada sebagian pasal yang dilakukan oleh DPD terhadap UU No. 17 Tahun 2009 tentang Lembaga Perwakilan, serta UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan. Masing-masing dari UU ini mengatur dengan terperinci peran legislasi DPD sekaligus juga yang mereduksi DPD sebagai lembaga dibawah DPR dan dibawah Presiden dalam pelaksanaan proses legislasi. Semangat  dan  esensi  Putusan  MK  ialah  memberikan  peluang  yang  luas  kepada  DPD  agar  bisa
memaksimalkan  perannya  sebagai  wakil  dari  daerah  yang  membawa  kepentingan  daerahnya  dalam pembahasan UU.
Berdasar pada Putusan MK No. 92/PUU/2012 bisa dikatakan jika fungsi DPD berkaitan dengan legislasi  terdiri  dari  tiga  sub,  yaitu:  1)  peran  DPD  dalam  penyusunan  Program  Legislasi  Nasional (Prolegnas), 2) peran DPD dalam mengajukan rancangan UU, 3) peran DPD saat membahas rancangan undang-undang. Peran-peran itu kembali dijabarkan menjadi bagian yang lebih detail. Peran DPD dalam merancang  Prolegnas  terdiri  dari penyusunan  serta penetapan program  legislasi nasional.  Peran  DPD dalam mengusulkan rancangan UU terdiri dari penyusunan dan penyampaian rancangan undang-undang dari DPD, penyampain rancangan UU dari DPR dan penyampaian rancangan UU dari Presiden.
Jika dilihat hubungan antara DPR, Presiden, dan DPD pada fungsinya sebagai fungsi legislasi yang berkaitan dengan kewenangan DPD, UUD 1945 tidak memberi wewenang kepada DPD untuk merubah serta menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) yang sudah disepakati oleh Presiden dan DPR. Bukan saja itu, DPD juga tidak memiliki wewenang agar menunda disahkannya RUU yang telah disepakati dan sisetujui oleh DPR dan Presiden.
“ Keikutsertaan DPD ini terlibat hanya dalam proses awalnya. Dalam tahapan ini, fungsi legislasi berjalan pada proses yang dilaksanakan oleh DPR, Presiden, dan DPD. Akan tetapi saat proses mulai masuk  kedalam  pembahasan  berikutnya  serta  pengambilan  persetujuan  bersama,  DPD  tidak dilibatkan  lagi  oleh  karena  proses  legislasi  harus  dikembalikan  kepada  DPR  dan  Presiden sebagaimana tercantum pada Pasal 20 Ayat (2) UUD 1945 (Setio, 2013).”
Tidak sedikit pengamat fokus terhadap peran dan fungsi legislasi DPD periode 2014-2019 yang dianggap  lemah  sehingga  akan  memperjuangkan  terhadap  terwujudnya  semangat  dari  putusan  MK. Tentu hal ini harus diikuti oleh seluruh anggota DPD dengan berjalan bersama menuju visi besar dalam menghasilkan  penguatan  dari  lembaga  DPD  itu  sendiri.  Namun  dinamika  politik  selalu  saja  ada, kepentingan-kepentingan tersebut menggerogoti DPD, langkah pasti yang ingin dilakukan menjadi sulit untuk dilaksanakan. Banyak pihak yang merasa pembelaan dari manuver-manuver disekitar pemilihan pimpinan DPD justru menjadi kontrak politik yang menjadikan gerak langkah DPD justru semakin sulit.
“ Fungsi DPD yang belum maksimal dalam kehadirannya ini dalam pementukan Undang-Undang mengisyaratkan  implikasi  dari  atrubusi  dalam  konstitusi  yang  masih  dipandang  rumit  bagi kedudukan DPD. DPD masih dinilai sebagai co-legislator yang fungsinya baru sebagai assistance bagi  lembaga  DPR  dalam  pembuatan  Undang-Undang.  Jika  berkaca  pada  negara  lain,  diambil contoh yakni Amerika Serikat dan Belanda, peranan DPD masih dikatakan belum optimal dan oleh karenanya perlu pembaharuan fungsi DPD agar bisa berperan secara optimal dalam menjalankan fungsinya. Hal ini mengindikasikan harus ada persamaan kedudukan antara DPR dan DPD serta pembagian tugas yang jelas dalam proses penyusunan Undang-Undang (Prasetyo, 2019).”
“ Lemahnya kewenangan DPD dalam UUD 1945 memang tidak bisa dielakan. Hal ini dikarenakan DPD tidak mempunyai kewenangan untuk menghasilkan keputusan yang bersifat mengikat. DPD hanya  memiliki  kewenangan  mengikuti  pembahasan  RUU  tertentu  dan  tidak  mempunyai kewenangan dalam memberi persetujuan terhadap RUU yang akan menjadi undang-undang. Meski DPR dan Presiden pada prosesi pembuatan UU terkait dengan kewenangan DPD menggunakan posisi alamiah hukum tanpa diganggu oleh kepentingan politik manapun akan tetapi tetap  akan menghasilkan kewenangan DPD yang lemah. Terlebih lagi andai posisi alamiah hukum itu saling tarik-menarik  antara  nalar  filsafati  dan kebutuhan praktis  dari  partai politik, maka jelas  hal  itu dapat menjadikan faktor utama yang menghalangi purifikasi kewenangan DPD dalam menjalankan peran dan fungsinya sebagai lembaga legislatif di parlemen (Toding, 2017).”
Problem yang menyangkut kedudukan DPD tentu akan berhubungan dengan macam-macam hal yang  bersinggungan  dengan  struktur,  tugas  dan  fungsi  DPD  serta  keterkaitan  DPD  dengan  lembaga-
Anwar Jasir
lembaga lain seperti DPR dan Presiden. Maka dalam menjalankan fungsi kelembagaan bila dilihat dari sudut  pandang  bikameral  DPD  belum  bisa  berfungsi  dengan  semestinya  karena  masih  banyak  faktor yuridis  mempengaruhi  gerak  langkah  DPD  saat  melaksanakan  fungsi  kelembagaan  pada  struktur ketatanegaraan negara Indonesia. Perjuangan dalam menyelsaikan masalah ini dirasa perlu diperkuat mengingat bahwa sesungguhnya terdapat harapan besar dari hadirnya lembaga yang bernama DPD.

## SIMPULAN
Dari pembahasan  diatas tepatlah  jika  dikatakan  kalau peranan  dari Dewan  Perwakilan  Daerah (DPD) terlalu kecil, mengingat DPD ialah sama seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). DPD merupakan tokoh-tokoh daerah yang mengajukan diri atau diusung tanpa menggunakan kendaraan bernama Partai Politik. Dengan kecilnya kewenangan yang dimiliki oleh DPD maka seolah-olah lembaga yang satu ini tidak berfungsi.  Jika  tetap  seperti  ini  apakah  peran  penting  dari  Dewan  Perwakilan  Daerah  hanyalah menghabiskan anggaran tanpa adanya kekuatan lebih dari fungsi Dewan Perwakilan Daerah itu sendiri. Maka  perlu  diperjuangkan  dan  dilakukan  penataan  Peraturan  Perundang-undangan  mengenai Kelembagaan Negara pembentuk Peraturan Perundang-Undangan. Mestinya kewenangan DPD adalah memiliki kewenangan yang sama dengan DPR sehingga bisa dikatakan sejajar. Bahwa kedua lembaga ini adalah  lembaga  perwakilan  rakyat.  Terlebih  Dewan  Perwakilan  Daerah  dapat  menduduki  posisinya dengan tahap yang begitu rumit, tanpa kendaraan politik bernama Partai Politik dan yang terpenting ialah bahwa  membawa  banyak  harapan  masyarakat  dari  daerah-daerah  agar  segala  kebijakan  yang dikeluarkan Pusat benar-benar dapat menjadikan solusi sehingga daerah dapat berkembang lebih maju dan sejahtera. Tentu kepentingan daerah itu hanya menjadi narasi belaka kalau DPD sebagai perwakilan yang membawanya tidak memiliki kewenangan legislasi dalam pembuatan kebijakan.

## DAFTAR PUSTAKA
Akbar, R. K. (2018). Perbandingan Sistem Lembaga Perwakilan Bikameral Indonesia Dan Perancis (Studi Lembaga Perwakilan Terkait Tugas, Fungsi, Dan Wewenang).
Asshiddiqie, J. (2005). Format Kelembagaan Negara Dan Pergeseran Kekuasaan Dalam Uud 1945.
Yogyakarta: Uii Press.
Assiddiqie, J. (2012). Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi. Jakarta: Sinar Grafika.
Eddie  Prabowo,  B.  A.  Dan  J.  C.  (2005).  Amandemen Uud  1945  Sebagai  Cara  Untuk  Memperkuat Peranan Dan Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah Di Indonesia. 4.
Oktaviany,  D.  S.  (2017).  Perbandingan  Sistem  Ketatanegaraan  Indonesia  Dan  Filipina  (Studi Lembaga Perwakilan Terkait Tugas, Fungsi, Dan Wewenang).
Prasetyo, H. S. R. Dan D. E. (2019). Rekontruksi Konstitusi Dalam Regional Refresentative Dewan Perwakilan Daerah Dalam Fungsi Legislasi. Masalah-Masalah Hukum, 272.
Setio, S. E. (2013). Fungsi Legislasi Dpd Dalam Sisitem Ketatanegaraan Indonesia. Jurnal Hukum, 11.
Sonata. (2008). Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum. Jurnal Justicia, 24.
Sugiyono. (2008). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. Bandung: Alfabeta. Toding,  A.  (2017).  Dpd  Dalam  Struktur  Parlemen  Indonesia:  Wacana  Pemusnahan  Versus Penguatan. Jurnal Konstitusi, 14, 308.
Zainul Arifin Dan Yunial Laily. (2019). Suatu Pandangan Tentang Eksistensi Dan Penguatan Dewan Perwakilan Daerah. Journal Of Chemical Information And Modeling, 2.
Zhada, K. (2015). Kewenangan Legislasi Dewan Perwakilan Daerah Dalam Reformasi Kelembagaan Perwakilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. Jurnal Cita Hukum, 3, 28.