DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp.v1i4 Received: 1 Mei 2021, Revised: 15 Juli 2021, Publish: 12 November 2021

## ANALISIS FAKTOR - FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN MAPPI

## Matius Liaran 1
1) Universitas Terbuka, matiusliaran171@gmail.com

## Korespondensi Penulis: Matius Liaran
Abstrak: Pendapatan  Asli  Daerah  diharapkan  mampu  memberikan  sumbangan  yang  cukup besar  terhadap  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah.Oleh  karena  itu  Pendapatan  Asli Daerah  (PAD)  harus  dikelola  secara  baik  dan  lebih  profesional  serta  diharapkan  mampu menunjang  usaha  peningkatan  perekonomian,  menjadi  sumber  pembiayaan  pelaksanaan pemerintahan  dan  program  pembangunan  daerah.Tujuan  penelitian  ini  untuk  mengetahui pengaruh PDRB, jumlah penduduk, dan inflasi terhadap PAD Kabupaten Mappi tahun 2010 – 2020.  Alat  analisis  yang  digunakan  adalah  regresi  linier  berganda  dengan  tingkat kemaknaan   untuk  setiap  uji  statistik.Untuk  mendapatkan  hasil  yang  baik  maka  uji  asumsi klasik  semua  terpenuhi.Penelitian  ini  telah  menunjukkan  bahwa  variabel  independen  secara bersama  penelitian  dan  parsial  mempunyai  pengaruh  yang  signifikan  terhadap  variabel independen.Hipotesis  penelitian  menunjukkan  bahwa  variabel  pendapatan  perkapita berpengaruh  positif dan  signifikan  secara  statistik,  variabel  jumlah  penduduk  mempunyai pengaruh negatif dan signifikan secara statistik, variabel jumlah perusahaan tidak mempunyai pengaruh  signifikan  secara  statistik  terhadap  pendapatan  asli  daerah.  Koefisien  determinasi ganda (R2) diperoleh, artinya model yang digunakan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variable  independen  hanya  mampu  menjelaskan  variabel  independen  sedangkan  sisanya dijelaskan  oleh  variabel  lain  diluar  model  penelitian  ini.  Saran-saran  yang  diajukan  agar pemerintah  daerah  meningkatkan  pendapatan  sektor  riil  seperti  pertanian,  perikanan perdagangan,  pertambangan,  aspek  ekonomi  lainnya,  lembaga  keuangan,  jasa-jasa.  Dengan penetapan tarif sesuai regulasi otonomi daerah dan sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai maka  pungutan  pajak  dan  retribusi  dapat  diarahkan  untuk  meningkatkan  penerimaan  daerah serta pelayanan,  demi pembiayaan serta mengendalikan  program  pembangunan daerah tetap mempertimbangkan aspek kemampuan masyarakat dan keadilan.Pemerintah daerah hendaknya menekan  pertumbuhan  penduduk  agar  tidak  terjadi  peledakan  jumlah  penduduk  yang  tinggi dengan cara meningkatkan penyuluhan keluarga berencana secara kelompok maupun melalui media lainnya.
Kata kunci: Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Jumlah Penduduk, Inflasi

## PENDAHULUAN
Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah  yang dipisahkan dan lain-lain PAD  yang  sah.,  seperti  di  atur  dalam  UU  No.  28  Tahun  2009  Tentang  Pajak  dan  Retribusi
Daerah. Namun dalam prinsip kebijakan perimbangan keuangan dalam UU No. 33 Tahun 2004 pasal  2  dijelaskan  bahwa  perimbangan  keuangan  antara  pemerintah  dan  pemerintah  daerah merupakan  subsistem  keuangan  Negara  sebagai  konsekuensi  pembagian  tugas  antara Pemerintah dan pemerintah Daerah. Pemerintah pusat juga bertugas untuk menjaga stabilitas dan  keseimbangan  fiskal  di  daerah,  untuk  itu  Pemerintah  Pusat  memberikan  Dana Perimbangan. (Azis,1997) .
Menurut (Todaro,  1997:105) faktor  utama  dalam  pertumbuhan  ekonomi  dari  suatu negara atau masyarakat  yaitu pertumbuhan penduduk dan hal-hal  yang berhubungan dengan kenaikan jumlah angkatan kerja secara tradisional telah dianggap positif dalam merangsang. Menurut Kuncoro  (1995:  334-358) Dalam  penyelenggaraan  otonomi  daerah  nantinya dikhawatirkan  banyak  daerah  kabupaten/kota  yang  tidak  mampu  membiayai  kebutuhan daerahnya. Hal ini dapat dilihat dari kondisi keuangan daerah yang ada selama ini di mana porsi antara  PAD  dengan  bantuan  pusat  sangat  menjolok  sekali  lebih  separuh  dari  jumlah kabupaten/kota  di  Indonesia  memiliki  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  yang  sangat  minim dalam membelanjai kebutuhan anggaran daerahnya,  yaitu di bawah 15% dari total anggaran secara keseluruhan.
Jadi  PDRB  adalah  nilai  tambah  yang  pengukurannya  berdasarkan  adanya  aktivitas ekonomi  di  suatu  wilayah.Pertumbuhan  ekonomi  daerah  berkaitan  erat  dengan  peningkatan produksi barang dan jasa, yang diukur dengan besaran dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan juga sebagai  indikator untuk  mengetahui kondisi  ekonomi suatu  daerah dalam suatu periode tertentu. Data PDRB juga dapat menggambarkan kemampuan daerah mengelola sumberdaya  pembangunan  yang  dimilikinya,  oleh  karena  itu  besaran  PDRB  setiap  daerah bervariasi  sesuai  dengan  potensi  yang  dimiliki  dan  faktor  produksi  masing-masing  daerah (sukirno,1978)
Menurut Kuncoro (1995: 334-358) Dalam penyelenggaraan otonomi daerah nantinya dikhawatirkan  banyak  daerah  kabupaten/kota  yang  tidak  mampu  membiayai  kebutuhan daerahnya. Hal ini dapat dilihat dari kondisi keuangan daerah yang ada selama ini di mana porsi antara  PAD  dengan  bantuan  pusat  sangat  menjolok  sekali  bahwa  lebih  separuh  dari  jumlah kabupaten/kota  di  Indonesia  memiliki  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  yang  sangat  minim dalam membelanjai kebutuhan anggaran daerahnya,  yaitu di bawah 15% dari total anggaran secara  keseluruhan.  Diharapkan  dengan  adanya  otonomi  daerah  dapat  memberikan  manfaat agar tiap-tiap daerah bisa membiayai kehidupan daerahnya dengan perolehan hasil daerah baik berupa retribusi, pajak pendapatan, hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain-lain. Atas dasar pernyataan tersebut maka dapat dikatakan bahwa pembangunan daerah adalah suatu upaya untuk meningkatkan kualitas hidup keseluruhan  daerah  sebagai  suatu  kesatuan  wilayah  kehidupan  maupun  kehidupan  setiap individu  anggota  masyarakat  karena  pelaksanaan  pembangunan  nasional  berada  didaerah, maka rencana pembangunan daerah merupakan bagian dari kerangka umum pola pembangunan nasional dan daerah haruslah saling menunjang.
Tingkat  Inflasi  merupakan  kecenderungan  dari  harga-harga  untuk  naik  secara  umum atau  terus  menerus.  Kenaikan  harga  meliputi  semua  barang  dan  proses  kenaikan  secara berkesinambungan. Kenaikan harga berlangsung cukup lama dan terus menerus. Inflasi juga dapat memperburuk kesejahteraan masyarakat akibat menurunnya daya beli masyarakat secara umum akibat harga-harga naik Selain itu distribusi pendapatan pun semakin buruk akibat tidak semua orang dapat menyesuaikan diri dengan inflasi yang terjadi.
Jumlah  Penduduk  (dikutip  oleh  Santosa  dan  Rahayu,  2010)  Menjelaskan  bahwa, dengan didukung bukti empiris, pertumbuhan penduduk tinggi akan dapat menaikkan output melalui penambahan tingkat dan ekspansi pasar baik pasar dalam negeri maupun luar negeri. Berdasarkan  uraian  di  atas  terkait  dengan  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  PAD,  maka penulis merasa tertarik untuk meneliti PAD Kabupaten Mappi dan menuangkan hasilnya dalam karya ilmiah berjudul “Analisis Faktor –Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan  Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Mappi Periode 2010 - 2020 ”.

## Perumusan Masalah
Berdasarkan yang telah diuraikan diatas maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana pengaruh PDRB terhadap PAD Kabupaten Mappi?
2. Bagaimana pengaruh Jumlah Penduduk terhadap PAD Kabupaten Mappi?
3. Bagaimana pengaruh inflasi terhadap PAD Kabupaten Mappi?

## Tujuan Penelitian
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  menganalisis  jumlah  penduduk  terhadap  pendapatan  asli daerah  (PAD),  menganalisis  produk  domestik  regional  bruto  (PDRB)  terhadap  PAD, menganalisis  Tingkat  Inflasi  terhadap  PAD,terhadap  Pendapatan  asli  daerah  (  PAD  )  di Kabupaten Mappi.

## Manfaat Penelitian
Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat mengetahui pengaruh produk domestic regional bruto (PDRB), jumlah penduduk, dan tingkat inflasi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Mappi pada tahun 2010-2020.

## KAJIAN PUSTAKA

## Potensi Keuangan Daerah
Keuangan  daerah  adalah  keseluruhan  tatanan,  perangkat,  kelembagaan  dan kebijaksanaan anggaran daerah yang meliputi pendapatan dan belanja daerah. Keuangan yang berhasil  akan  dapat  mengumpulkan  dana  dari  masyarakat  bagi  pembiayaan  pembangunan. Dengan  demikian  Pemda  dapat  menyediakan social  overhead  capital yang  memadai. Keberadaan socialoverhead  capital menentukan  Keberhasilan  Negara  dalam  diversifikasi produk,  perluasan  perdagangan,  mendukung  perkembangan  penduduk,  pengentasan kemiskinan dan perbaikan kondisi lingkungan hidup. Bagi Pemda,
1. Kondisi Awal Suatu Daerah;
Keadaan   struktur   ekonomi   dan   sosial   suatu   daerah   menentukan   :Pertama,Besar kecilnya  keinginan  pemerintah  untuk  menetapkan  pungutan-pungutan.  Hal  ini disebabkan karena struktur ekonomi  dan  sosial  suatu masyarakat  menentukan tinggi atau  rendahnya  tuntutan  akan  adanya pelayanan publik dalam kualitas dan kuantitas tertentu.Pada masyarakat agraris (daerah yang berbasis  pertanian)  misalnya,  tuntutan akan  ketersediaan  fasilitas  pelayanan  publik  dalam kuantitas  dan  kualitas  tertentu akan  lebih  rendah  daripada  tuntutan  yang  ada  di  masyarakat industri (daerah yang berbasis industri).
2. Peningkatan Cakupan atau Ekstensifikasi dan Intensifikasi Penerimaan;
Kegiatan    ini   merupakan    upaya    memperluas    cakupan    penerimaan    pendapatan. Dalam    usaha  peningkatan  cakupan  ini,  tiga  hal  yang  harus  diperhatikan  adalah: Menambah  obyek  dan  subyek  pajak  dan  atau  retribusi.  Peningkatan  cakupan pendapatan dapat dilakukan dengan meningkatkan jumlah obyek dan subyek pajak dan atau retribusi
3. Perkembangan PDRB Perkapita Riil;
Semakin  tinggi  pendapatan  seseorang  maka  akan  semakin  tinggi  pula  kemampuan seseorang  untuk  membayar  ( ability  to  pay )  berbagai  pungutan-pungutan  yang ditetapkan  oleh  pemerintah.  Dengan  logika  yang  sama,  pada  tingkat  distribusi pendapatan  tertentu  yang  tetap,  semakin  tinggi  PDRB  perkapita  riil  suatu  daerah (Provinsi/  Kabupaten),  semakin  besar  pula  kemampuan  masyarakat  daerah  tersebut untuk membiayai pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan pemerintahnya.
4. Pertumbuhan Penduduk;
Dalam  hal  tertentu,  besarnya  pendapatan  dapat  dipengaruhi  langsung  oleh  jumlah penduduk. Bila jumlah penduduk meningkat maka pendapatan yang dapat ditarik akan meningkat.  Tetapi  pertumbuhan  penduduk  mungkin  tidak  mempengaruhi pertumbuhan pendapatan secara proporsional.
5. Tingkat Inflasi;
Inflasi  akan  meningkatkan  penerimaan  pendapatan  pajak  atau  retribusi  yang penetapanya  didasarkan  pada  omzet  penjualan,  misalnya  pajak  pembangunan  I  dan PBB. Pada pajak atau retribusi  yang  penetapannya  didasarkan  pada  tarif  secara  flat, maka  inflasi  diperluhkan  dalam pertimbangan perubahan tarif.
6. Penyesuaian Tarif;
Peningkatan  pendapatan  sangat  tergantung  pada  kebijakan  penyesuaian  tarif.  Untuk pajak, retribusi  atau  leges  yang  tarifnya  ditentukan  secara  tetap  (flat),  maka  dalam penyesuaian  tarif  perlu mempertimbangkan laju inflasi.Kegagalan untuk menyesuaikan  tarif  dengan  laju  inflasi akan menghambat peningkatan daerah. Dalam rangka  penyesuaian  tarif  retribusi  daerah,selain  harus  memperhatikan  laju  inflasi, perlu  juga    ditinjau    hubungan  antara    biaya  pelayanan  jasa  dengan  penerimaan pendapatan.
7. Pembangunan Baru;
Penambahan pendapatan dapat juga diperoleh bila pembangunan-pembangunan baru ada, seperti misalnya pembangunan pasar, pembangunan terminal, pembangunan jasa pengumpulan sampah dan lain-lain.

## 8. Sumber Pendapatan Baru;
Adanya kegiatan usaha dapat mengakibatkan bertambahnya sumber pendapatan pajak atau  retribusi  yang  sudah  ada.  Misalnya,  usaha  persewaan  (rumah  sewa),  usaha persewaan komputer dan lain-lain.
9. Perubahan Peraturan;
Adanya peraturan-peraturan baru, khususnya yang berhubungan dengan pajak dan atau retribusi, jelas akan meningkatkan pendapatan daerah.

## Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah
Dalam era otonomi daerah ini, bentuk hubungan keuangan Pemerintah Pusat dan daerah terdiri  dari:  1).  Desentralisasi;  2).  Dekonsentrasi;  3).  Tugas  pembantuan;  dan.  4).  Pinjaman daerah
 Desentralisasi Fiskal;
Sejalan  dengan  tuntutan  demokratisasi  dalam  bernegara,  penyelenggaraan pemerintahan  juga  mengalami  perubahan.  Sistem  pemerintahan  yang  semula  lebih condong  pada  sentralisasi  menjadi  desentralisasi.  Selaras  dengan  perubahan  sistem tersebut,  maka  tata  aturan  juga  mengalami  perubahan  yang  lebih  mengarah  kepada penyempurnaan  pelaksanaan  otonomi  daerah,  melalui  pemberian  kewenangan  yang seluas-luasnya dengan tetap menjaga kebutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
 Dekonsentrasi;
Dekonsentrasi merupakan pelimpahan wewenang Pemerintah Pusat kepada Gubernur sebagai  wakil  Pemerintah  Pusat  di  Provinsi.  Dalam  pelaksanaanya,  instansi  yang melaksanakan  adalah  dinas  Provinsi  sebagai  perangkat  Pemerintah  Daerah  Provinsi. Latar belakang adanya dekon ini karena ada kegiatan-kegiatan yang menjadi wewenang Pemerintah Pusat yang harus dilakukan di daerah.
 Tugas Pembantuan;
Walaupun  terpisah,  bisa  dikatakan  bahwa  bentuk  hubungan  tugas  pembantuan  mirip dengan  dekonsentrasi,  hanya  yang  menjadi  sasaran.Pemerintah  Pusat  ini  adalah Pemerintah  Daerah  dan  Desa  serta  sifatnya  bukan  pelimpahan  kewenangan  tapi penugasan.Disamping itu, pihak yang memberikan  tugas  pembantuan  tidak  terbatas dari  Pemerintah  Pusat  tapi  bisa  berasal  dari tingkatan pemerintah di atasnya seperti dari Pemerintah Provinsi ke Kabupaten atau Kabupaten ke Kecamatan sampai ke Desa.
 Pinjaman Daerah;
Bentuk hubungan yang terakhir ini berbeda dengan dua bentuk diatas dalam hal sumber pembiayaannya.  Untuk  membiayai  kebutuhan.  Daerah  berkaitan  dengan  penyediaan prasarana yang  dapat  menghasilkan  (pengeluaran  modal),  Daerah  dapat  melakukan pinjaman  baik  dari dalam negeri (Pemerintah Pusat dan Lembaga Keuangan) maupun dari luar negeri dengan perse tujuan dan melalui Pusat. Sumber pinjaman bisa berasal dari sumber di luar keuangan negara, yaitu jika pinjaman berasal dari lembaga swasta atau masyarakat langsung.Penggunaan:

## X1  PDRB

## X2  Jumlah Penduduk

## X3  Inflasi

## Kerangka Pemikiran
Berdasarkan  uraian  di  atas,  untuk  mencari  pengaruh  variable  Pendapatan  Domestik  Bruto (PDRB), jumlah penduduk dan Inflasi terhadap PAD maka digambarkan  kerangka pemikiran sebagai berikut:

## PAD Y

## METODE PENELITIAN
Mengacu  kepada  latar  belakang  dan  rumusan  masalah  yang  hendak  dicapai,  maka metode penelitian ini akan dirinci antara lain obyek dan desain penelitian, teknik pengumpulan data, variabel penelitin, definisi operasional, teknik  pengolahan data  dan teknik analisa  data. Teknik  analisis  dilengkapi  dengan  uji  asumsi  klasik,  yaitu:  uji  normalitas,  autokorelasi, heteroskedastisitas, dan multikolinearitas.

## Data Dan Sumber Data
Obyek  penelitian  dalam  penelitian  ini  adalah  data  dasar  BPS  dan  DPPKAD  Kabupaten Mappi  Papua.  Desain  penelitian  berdasarkan  pengamatan  atas  fenomena  masyarakat  yang membutuhkan  pelayanan.  Peneliti  tertarik  untuk  mengkaji  tentang  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD) yang memberikan kontribusi kepada pendapatan daerah kabupaten  Mappi Papua dari perspektif kualitas pelayanan dengan menggunakan landasan teori yang baku dan teruji.

## Teknik Pengumpulan Data
Dalammencari  data  yang  diperlukan  untuk  penyusunan  Karya  Tulis  ini,  penulis menggunakan  teknik pengumpulan data sebagai berikut:
1. Studi Kepustakaan;
Teknik pengumpulan data dengan mengadakan penelitian dengan pengumpulan bahan- bahan yang dipelajari dan digali dari buku-buku, dokumen-dokumen, peraturan daerah yang diharapkan dapat mendukung dengan permasalahan atau obyek yang diteliti.
2. Sumber Data Sekunder;
Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari dokumen-dokumen dan arsip- arsip yang mendukung penelitian.

## Variabel Penelitian
Variabel  dalam  penelitian  ini  terdiri  variabel  pengaruh  (variabel  independen),  dan  variabel terpengaruh (Variabel Dependen) dapat dirinci sebagai berikut:
 Variabel  independen  adalah  pendapatan  perkapita,  jumlah  perusahaan  dan  jumlah penduduk.
 Variabel dependen adalah Pendapatan Asli Daerah.

## Teknik Pengolahan Data
Pengolahan data penelitian dilakukan dengan cara sebagai berikut:
a. Peneliti    menyusun    pedoman    koding,    yang    digunakan    sebagai    panduan    dalam membuat  variabel terhadap data-data times series .
b.    Setelah  diberi kode,  data diolah menurut masing-masing variabel dengan program SPSS versi
c.   Kemudian dilakukan uji analisis data.

## Teknik Analisa Data
Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan program SPSS for Windows ver.16 dengan tingkat kemaknaan untuk menolak hipotesisnol adalah < 0,05 untuk setiap uji statistik. Langkah-langkah regresi linier berganda yang dilakukan.

## Regresi Linier Berganda
Analisis  regresi  linier  berganda  untuk  mencari  hubungan  sekaligus  pengaruh  suatu  variabel yang bermakna dengan persamaan double logaritma natural(Ln) :

## Uji Statistik
a .     Uji Ketepatan Parameter Penduga (estimate)
Uji  ini  digunakan  untuk  menguji  pengaruh  variabel  independen  terhadap  variabel dependen secara parsial.
b. Uji Ketepatan Model
Uji  ini  digunakan  untuk  menguji  keberartian  koefisien  regresisecara  bersama- sama/simultan, dengan Uji hipotesis
c. Koefisien Determinasi Ganda (R²):
Koefisien  determinasi  yang  dinotasikan  dengan  R2  merupakan  suatu  ukuran  yang penting dalam regresi, karena dapat menginformasik an baik tidaknya regresi yang terestimasi.

## DAFTAR RUJUKAN
Luthans. 2000. Perilaku Organisai Edisi X. Yogyakarta: Andi.
Mangkunegara. 2005. Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
Prawirosentono, Suyadi. 1999. Kebijakan Kinerja Karyawan. Yogyakarta: BPFE. Robbins, SP. 2006. Perilaku Organisasi Edisi 12. Jakarta: Salemba Empat. Siagian, Sondang P.1989. Teori Motivasi dan Aplikasinya. Jakarta: Bina Aksara.
Sinambela, 2012. Kinerja Pegawai. Graha Ilmu, Yogyakarta