## Jurnal Risalah Kenotariatan
Volume 4, No. 2, Juli-Desember 2023 open access at : http://risalah.unram.ac.id Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

## Tinjauan Yuridis Pelaksanaan CYber noTarY di Masa PerkeMbangan Teknologi 4.0
A JuridicAl review of the implementAtion of cyber notAry in the erA of technology 4.0
denny imaduddin akbar Magister Kenotariatan Universitas Mataram dennyimaduddinakbar@gmail.com

## Zainal asikin
Universitas Mataram Email: asikinzainal@unram.ac.id

## eduardus bayo sili
Universitas Mataram Email: eduardusbayosili@unram.ac.id

## abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan dan pelaksanaan cyber notary dan keabsahan akta yang dibuat menggunakan konsep cyber notary. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu konseptual (conceptual approach) , dan Undang-Undang (statute approach). Pengumpulan bahan hukum dengan studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pengaturan mengenai cyber notary secara umum telah disebutkan di dalam UUJN, UU ITE, UUPT yang memberikan peluang bahwa cyber notary dapat diterapkan di Indonesia. Namun, secara khusus berkaitan dengan Pelaksanaan cyber notary di Indonesia belum terdapat Undang-undang yang mengaturnya sehingga masih sulit untuk diterapkan mengingat tidak adanya aturan yang secara khusus mengatur bagaimana mekanisme pelaksanaan cyber notary itu sendiri. Di dalam hukum positif di Indonesia, terutama di dalam UUJN sendiri masih banyak unsur-unsur yang tidak memungkinkan untuk menerapkan cyber notary secara utuh di Indonesia, antara lain berkaitan dengan keautentikan/keaslian suatu akta dan juga sifat kerahasiaan yang harus dipegang teguh oleh seorang notaris sebagai pejabat umum. UU ITE secara jelas melakukan pengecualian kepada surat atau dokumen yang dibuat oleh notaris tidak termasuk menjadi alat bukti hukum sah. Namun demikian, hal ini tidak menutup kemungkinan untuk menerapkan cyber notary di beberapa bidang yang tidak bertentangan dengan UUJN, contohnya adalah keperluan pembuatan akta relaas di dalam RUPS melalui media telekonferensi masih dapat dilakukan menggunakan konsep cyber notary. Sertifikasi transaksi yang menggunakan cyber notary adalah sah. Hal tersebut karena telah diatur dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 yang memberikan kewenangan kepada notaris untuk melakukan sertifikasi transaksi dengan menggunakan konsep cyber notary dengan tetap memperhatikan unsur-unsur akta autentik dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 dan Pasal 1868 KUH Perdata yang merupakan syarat keautentikan akta. Akan tetapi, tidak semua kewajiban, wewenang maupun tugas notaris dapat dilakukan dengan menggunakan konsep cyber notary . kata kunci: akta notaris, akta autentik dan Cyber Notary

## abstract
this research aims to analyze the regulation and implementation of cyber notary and the validity of deeds created using the concept of cyber notary. this is a normative legal research.
the research methodology used in this study includes a conceptual approach and a statutory approach, with legal materials collected through literature review. based on the research findings, it can be concluded that the regulation regarding cyber notary has been mentioned in the uuJn (notary law), uu ite (information and electronic transactions law), and uupt (electronic certification law), which provide the opportunity for the application of cyber notary in indonesia. however, specifically related to the implementation of cyber notary in indonesia, there is no specific law regulating it, making it challenging to implement due to the absence of rules that govern the mechanics of cyber notary itself. in the positive law of indonesia, especially in the uuJn, there are still many elements that do not allow the full implementation of cyber notary in indonesia. this is related to the authenticity of a deed and the confidentiality that a notary, as a public official, must uphold. the uu ite clearly excludes deeds made by notaries from being considered legal evidence. nevertheless, this does not rule out the possibility of implementing cyber notary in certain areas that do not conflict with the uuJn. for example, the creation of relaas deeds in general meetings through teleconferencing can still be done using the concept of cyber notary. transaction certification using cyber notary is valid, as it is regulated in Article 15 paragraph (3) of law number 2 of 2014, which grants notaries the authority to certify transactions using the concept of cyber notary while adhering to the elements of authentic deeds in law number 2 of 2014 and Article 1868 of the civil code, which is a requirement for the authenticity of deeds. however, not all notary obligations, powers, or tasks can be carried out using the concept of cyber notary.

## Keywords: Notarial deeds, Authentic deeds, and Cyber Notary

## a. PendaHuluan
Salah satu profesi yang diberi kewenangan untuk membuat akta autentik di Indonesia adalah Notaris. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN) menyatakan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau Undang-Undang lainnya. 1 Diterangkan bahwa pentingnya notaris yakni terkait dengan pembuatan akta autentik yang merupakan suatu perbuatan hukum yang diharuskan oleh peraturan perundang- undangan dalam rangka mewujudkan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum. 2
Perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi elektronik terus mengalami kemajuan yang cukup pesat di setiap tahunnya beriringan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dan perkembangan hubungan hukum yang terjadi antara masyarakat. Dengan cara menganalisa berbagai konsep dan strategi yang kerap diterapkan pada Revolusi Industri 4.0 sekarang ini. Revolusi Industri 4.0 juga dapat dikatakan sebagai revolusi digital karena terjadinya perkembangan komputer dan otomatisasi pencatatan di semua bidang.
Dengan adanya revolusi digital ini muncul berbagai inovasi di segala bidang, termasuk pada bidang pelayanan jasa yang berkaitan dengan pembuatan akta autentik oleh notaris secara elektronik menggunakan konsep Cyber Notary yang disebabkan dari gaya hidup masyarakat serta kebutuhan atas suatu kepastian hukum bagi para pihak yang ingin membuat akta autentik secara elektronik. Akan tetapi, dengan adanya inovasi yang begitu pesat tidak menutup kemungkinan inovasi tersebut dapat mendatangkan
1 Ngadino, Tugas Dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris di Indonesia , Universitas PGRI Semarang Press, Sema- rang, 2019, hlm. 3. 2 Emma Nurita, cyber notary (pemahaman Awal dengan Konsep pemikiran), Cetakan Pertama, PT Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 1.
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 678~692
keuntungan maupun kerugian bagi para pihak yang ingin membuat akta autentik secara elektronik. Konsep inovasi membuat akta autentik oleh notaris secara elektronik atau dikenal dengan konsep cyber notary memiliki keuntungan seperti kemudahan bagi para pihak yang ingin membuat akta autentik dapat berlangsung secara cepat dan mudah tanpa memperhitungkan aspek ruang dan waktu, sedangkan kerugian dari konsep Cyber Notary terletak pada ketidakjelasan terharap legalitas kewenangan notaris dalam penggunakan Cyber Notary di Indonesia, hal ini terjadi karena konsep cyber notary baru menjadi populer di Indonesia saat masa pandemi covid-19 dan belum mendapatkan payung hukum  yang  jelas.
Berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Notaris memiliki tugas dan kewenangan yang beberapa diantaranya adalah selain membuat akta autentik, juga berwenang untuk mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan, membukukan surat di bawah tangan, melakukan pengesahan, dan kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kewenangan lain yang dimaksud dalam Pasal 15 UUJN baru ini dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 15 UUJN baru yang salah satunya adalah mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (cyber notary) . Namun sayangnya, mengenai kewenangan notaris dalam hal Cyber Notary tersebut belum ada pengaturan lebih lanjut.
Selain belum adanya pengaturan yang lebih lanjut mengenai bagaimana prosedur pelaksanaan Cyber Notary, hal tersebut juga menimbulkan disharmonisasi norma yang terjadi pada Pasal 15 ayat (3) dengan Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang- Undang Nomor 02 Tahun 2014. Di mana hal itu tidak sesuai dengan cara pembuatan akta notaris sebagai akta autentik yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang- Undang Nomor 02 Tahun 2014 yang menjelaskan bahwa notaris wajib membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi. Sedangkan cyber notary di sini posisi penghadap tidak langsung di hadapan notaris namun melalui alat elektronik seperti telekonferensi atau video cal l.
Ketidakjelasan legalitas boleh atau tidaknya kewenangan notaris dalam membuat akta autenik menggunakan konsep Cyber Notary akan berdampak pada ketidakpastian hukum bagi para pihak yang mengajukan pembuatan akta autentik secara  elektronik, serta berdampak kepada ketidakjelasan keabsahan dari akta autentik yang dibuat menggunakan konsep Cyber Notary.
Sesuai dengan latar belakang yang diuraikan di atas maka pokok permasalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pengaturan dan Pelaksanaan Cyber Notary Menurut Hukum Positif Di Indonesia, Bagaimana Keabsahan Dari Akta Yang Dibuat Menggunakan Konsep Cyber Notary.
Adapun tujuan yang ingin dicapai dengan diadakannya penelitian ini adalah untuk Menganalisis Pengaturan dan Pelaksanaan cyber notary Di Indonesia dan Untuk Menganalisis Keabsahan Dari Akta Yang Dibuat Menggunakan Konsep cyber notary

## b. MeTode PeneliTian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni berupa penelitian hukum normatif. Penelitian normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini mengkaji terkait peraturan perundang-undangan (law  in books) atau
hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berprilaku manusia yang dianggap pantas. 3
Metode pendekatan yang digunakan adalah a). Pendekatan Perundang-undangan (Statue Approach) . Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang- undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. 4 Pendekatan perundang-undangan dalam penelitian hukum normatif memiliki kegunaan baik secara praktis maupun akademis. Dalam hal ini peraturan yang menjadi landasan pendekatannya yaitu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. b) Pendekatan Konseptual ( conceptual Approach ). Yaitu suatu pendekatan yang mengkaji pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam Ilmu Hukum, dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pendekatan konseptual ini digunakan untuk mengetahui dan memahami Pengaturan dan Pelaksanaan cyber notary Di Indonesia dan Keabsahan Dari Akta  Yang  Dibuat  Menggunakan  Konsep cyber notary.

## C. analisis dan PeMbaHasan
1. Pengaturan Terkait Cyber Notary berdasarkan Hukum Positif di indonesia

## Cyber notary di dalam undang-undang jabatan notaris
Di dalam ketentuan Pasal 15 ayat (3) UUJN telah disebutkan berkaitan dengan kewenangan Notaris dalam melakukan sertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (cyber notary) , namun pelaksanaan cyber notary di Indonesia ini sulit dilakukan karena dalam penjelasan Pasal 15 ayat (3) UUJN hanya disebutkan kata sertifikasi secara elektronik (cyber notary) , namun tidak terdapat penjelasan lebih lanjut mengenai pelaksanaan cyber notary itu sendiri.
Menurut Emma Nurita, konsep cyber notary untuk sementara dapat dimaknai sebagai notaris yang menjalankan tugas atau kewenangan jabatannya dengan berbasis teknologi informasi, yang berkaitan dengan tugas dan fungsi notaris, khususnya dalam pembuatan akta. 5
Apabila melihat beberapa pasal lain yang diatur Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang saat dianalisis bertolak belakang dengan konsep dasar dari cyber notary . Yang mana bahwasanya cyber notary merupakan konsep pembuatan akta notaris dengan memanfaatkan bantuan teknologi, yang dapat diartikan bahwasanya teknologi tersebut yang mempertemukan notaris dengan para penghadap.
Sedangkan Pasal 1 Angka 7 UUJN baru yang menyatakan bahwa Akta Notaris merupakan Akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk
3 Amiruddin, H. Zainal Asikin, pengantar metode penelitian hukum edisi revisi , Rajawali Pers , Depok, 2018, Hlm. 118
4 Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum, Cetakan ke-11,  Kencana, Jakarta, 2011, hlm.35.
5 Emma Nurita, Op., Cit ., hlm. 12.

## 680~692
dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Artinya, secara yuridis penggunaan kata menghadap, penghadap, berhadapan, dan hadapan dalam Pasal 1 Angka 7 UUJN baru adalah kehadiran nyata. Maksud dari kehadiran nyata adalah secara fisik, penghadap yang bersangkutan datang menghadap kepada Notaris atas kemauannya sendiri.
Permasalahan lain yakni dapat dilihat pada Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, yang mengatur tentang ketentuan-ketentuan yang mempengaruhi keabsahan dari pada suatu akta atau dokumen yang dibuat, salah satunya adalah harus dibubuhi tanda tangan secara langsung. 6 Sedangkan pada konsep cyber notary , tanda tangan yang dilakukan oleh para pihak ini menggunakan jenis tanda tangan elektronik.
Kemudian permasalahan lainnya yakni dapat dilihat dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris tentang Jabatan Notaris juga diatur bahwa: “Pembacaan akta yang harus dibuat harus dilakukan dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang  saksi  khusus  untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan notaris.”
Makna dihadiri pada pasal di atas, dalam praktik pembuatan akta notaris yang banyak ditemui adalah dilakukan secara langsung, yang tentunya hal ini tidak sesuai dengan konsep cyber notary yang mengatur bahwa para pihak berhadapan melalui media perantara.
Berdasarkan hal tersebut maka pembuatan akta berdasarkan konsep cyber notary yang notabenenya dibuat dengan memanfaatkan internet dan tidak dilakukan dengan pertemuan fisik, maka akan sulit untuk diterapkan karena syarat- syarat dari autentiknya suatu akta atau dokumen yang di buat oleh notaris yang kebanyakan memiliki syarat pertemuan secara langsung. 7
Apabila produk cyber notary dibandingkan dengan akta autentik yang merupakan suatu produk hukum dari notaris yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna di pengadilan, maka syarat-syarat akta autentik tidak terpenuhi dalam produk cyber notary (khususnya terkait tentang akta partij). 8 Hal ini dikarenakan notaris harus melihat dan mendengar secara langsung dalam pembacaan dan penandatanganan yang dilakukan oleh para pihak, saksi dan notaris itu sendiri (Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor  2  Tahun  2014  tentang Jabatan  Notaris). 9 Oleh karenanya walaupun terdapat celah dalam pelaksanaan konsep cyber notary di Indonesia sebagaimana tertuang pada UUJN, tetapi pada kenyataannya akan sulit diterapkan karena dibutuhkan pengaturan lebih khusus yang mengatur terkait pelaksanaan konsep cyber notary .
Cyber Notary di dalam undang-undang no. 40 Tahun 2007 tentang  Perseroan Terbatas
Sebagaimana dalam Pasal 21 ayat (5) UU. 40 Tahun 2007 bahwa perubahan anggaran dasar yang tidak dimuat dalam akta berita acara rapat yang dibuat notaris harus
6 Dhian Wahyu Sukmawati , Autentikasi dokumen elektronik dalam Konsep cyber notary berdasar- kan perspektif Alat bukti dalam Sistem pembuktian perdata (Study Komparatif dengan negara belanda) , Tesis. Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Mataram, Mataram, 2022, hlm.52.
7 Ibid ., hlm. 53.
8 ibid ., hlm. 53.
9 Rossalina, Z. (2016). Keabsahan Akta Notaris Yang Menggunakan Cyber Notary Sebagai Akta Oten- tik (Doctoral dissertation, Brawijaya University)., hlm. 16.
dinyatakan dalam akta notaris paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS. Demikian halnya dengan ketentuan pasal 90 UU No. 40 Tahun 2007 bahwa setiap penyelenggaraan RUPS, risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh ketua rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS. Tanda tangan tidak disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dengan akta notaris.
Lahirnya Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas, menampung aspirasi dan mengakomodasi perkembangan teknologi informasi dengan diterimanya telekonferensi, video konferensi yang memungkinkan pelaksanaan konsep cyber notary dapat diterapkan dalam pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
Kehadiran cyber notary di Indonesia semakin dipicu dengan isi di dalam pasal 77 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), yang menentukan bahwa: RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.
Berita acara RUPS yang termasuk dalam jenis akta relaas, maka keterangan notaris dalam bentuk telekonferensi dapat dipastikan keabsahannya walaupun para pihak tidak membubuhkan  tandatangannya  pada  akta,  tetapi  notaris  yang  membuat berita  acaranya menjadi sebagai akta autentik dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Berita acara RUPS merupakan akta relaas, sehingga memungkinkan tidak ditandatangani oleh para pihak tetapi wajib ditandatangani oleh notaris sebagai pembuat akta tersebut. Akta relaas, berisi uraian notaris yang dilihat dan disaksikan sendiri oleh notaris tersebut melalui video call atas permintaan para pihak yang dikuatkan dalam bentuk akta notaris.
Hal ini dapat terjadi apabila telah memenuhi unsur otentisitas suatu akta notariil, dimana notaris harus menghadiri RUPS dengan telekonferensi tersebut, menyaksikan jalannya rapat, RUPS tersebut berada di dalam wilayah notaris yang bersangkutan, disaksikan para saksi, serta waktu pelaksanaan RUPS harus sama dengan waktu notaris yang bersangkutan. lalu kemudian menuangkan jalannya rapat tersebut kedalam sebuah akta yang dikenal dengan Berita Acara RUPS. Jadi yang harus diperhatikan disini adalah dimana pernyataan keputusan RUPS tersebut harus dibuktikan bahwa apa yang dibicarakan dalam rapat adalah benar-benar sama dengan notulen rapat, sehingga yang sah adalah akta yang dibuat secara tertulis oleh notaris yang tidak melanggar Undang- undang serta tetap berpedoman kepada UUJN.
Namun hal ini berbeda untuk akta partij, dimana masih tidak dimungkinkan untuk dilakukan secara online/telekonferensi. Hal ini disebabkan di dalam akta partij notaris tersebut harus melihat secara langsung (di hadapan), membacakannya, menandatanganinya, serta memerlukan tandatangan para pihak untuk dituangkan dalam suatu akta.
Cyber Notary di dalam undang-undang no. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas undang-undang no. 11 Tahun 2008 Tentang informasi dan Transaksi ele- ktronik
Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE), semakin memperkuat untuk mendukung dimungkinkannya pelaksanaan cyber notary di Indonesia. Hal ini terutama seperti yang tertuang di dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU ITE yang menentukan bahwa :

## 682~692
1)  Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
2) Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.
Hanya saja, walaupun dalam hukum pembuktian telah diakomodasi informasi elektronik dan dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah, namun tidak berlaku untuk semua hal, karena UU ITE sendiri membatasi penggunaannya. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 5 ayat (4), yang menentukan bahwa :
“Ketentuan mengenai informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
a.Surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis. b.Surat ber- harga beserta dokumennya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam ben- tuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.”
Berdasarkan penjelasan Pasal 5 ayat (4) huruf a, bahwa surat yang menurut Undang- Undang harus dibuat tertulis meliputi tetapi tidak terbatas pada surat berharga, surat yang berharga, dan surat yang dipergunakan dalam proses penegakan hukum acara perdata, pidana, dan administrasi negara.
Di samping pembatasan di atas, masih terdapat persyaratan keabsahan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU ITE, yang menyebutkan bahwa:
“dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, informasi ele- ktronik dan/atau dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercan- tum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat diper- tanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.”
Dalam penjelasan Pasal 6 UU ITE tersebut dinyatakan bahwa selama ini berbentuk tertulis identik dengan informasi dan/atau dokumen yang tertuang di atas kertas semata, padahal pada hakikatnya informasi dan/atau dokumen dapat dituangkan kedalam media apa saja, termasuk media elektronik. Dalam lingkup sistem elektronik, informasi yang asli dengan salinannya tidak relevan lagi untuk dibedakan sebab sistem Elektronik pada dasarnya beroperasi dengan cara penggandaan yang mengakibatkan informasi yang asli tidak dapat dibedakan lagi dari salinannya.
Hal ini tentunya juga dapat menimbulkan masalah baru karena apabila salinan akta diragukan kebenarannya, tidak ada lagi minuta akta yang dapat dijadikan rujukan dalam menentukan keasliannya, karena antara minuta akta dan salinan sama saja.
Berkaitan dengan penggunaan akta yang dibuat secara konvensional dan akta yang di buat dalam cyber notary , yang perlu mendapat perhatian adalah perbedaan kedua tandatangan yang ada dalam akta tersebut, yaitu tanda tangan tradisional dan tanda tangan elektronik.
Dengan demikian, keabsahan tanda tangan elektronik sebagai bukti adalah berbeda- beda dari penafsiran hukum masalah yang dialami. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik keabsahan tanda tangan elektronik diakui secara sah, Dalam pasal 5 ayat 1 dan 2 UU ITE hanya disebutkan bahwa dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya adalah alat bukti hukum yang sah dan merupakan perluasan dari alat bukti
yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia, tetapi apabila penulis melihat perbandingan antara Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan UUJN maka keabsahan tanda tangan elektronik tidaklah sah, dikarenakan dalam UUJN bukti yang sah itu adalah akta autentik dan akta bawah tangan. Notaris itu sendiri harus  datang, melihat dan  mendengar  dalam setiap  pembuatan  akta  dan ditandatangani oleh notaris itu sendiri dan para penghadap masing-masing langsung di tempat dibacakannya akta itu oleh Notaris. Tanda tangan yang ditorehkan, harus tanda tangan asli dari Notaris dan para penghadap bukanlah tanda tangan elektronik yang bisa ditorehkan di dalam akta tersebut.

## analisis Yuridis Pelaksanaan Cyber notary di indonesia
Menurut Emma Nurita, konsep cyber notary untuk sementara dapat dimaknai sebagai notaris yang menjalankan tugas atau kewenangan jabatannya dengan berbasis teknologi informasi, yang berkaitan dengan tugas dan fungsi notaris, khususnya dalam pembuatan akta. 10
Pelaksanaan konsep tersebut dapat dilihat dari dituangkannya istilah cyber notary dalam Penjelasan Pasal 15 ayat (3) UUJNP, dalam pasal tersebut dapat dilihat dengan jelas adanya istilah cyber notary . Adanya pemanfaatan atau penggunaan teknologi informasi oleh seorang notaris dalam melaksanakan tugas dan kewenangannnya tersebut, dapat ditemukan contohnya pada pembuatan suatu risalah rapat dalam Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut dengan RUPS) Perseroan Terbatas oleh Notaris. Dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) sudah menampung dan mengakomodir Perkembangan Teknologi Informasi dengan diterimanya media elektronik seperti telekonferensi atau Video konferensi sebagai sarana untuk melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
Seperti disebutkan dalam pasal 77 ayat (1) Undang-undang Perseroan Terbatas yang menyatakan sebagai berikut:
“Selain penyelenggaraan rapat umum pemegang Saham (rupS) sebagaimana dimak- sud dalam pasal 76, rupS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainya yang memungkinkan semua rupS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.”
RUPS yang dilakukan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi, memungkinkan para pemegang saham perusahaan tidak harus bertatap muka secara langsung atau face to face ketika melakukan RUPS, tetapi bertatap muka melalui Video konferensi seperti layaknya bertatap muka secara langsung. Hal ini merupakan suatu Langkah maju yang dapat mempermudah pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
Namun dalam menggunakan media elektronik tersebut bertentangan dengan pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang menyatakan sebagai berikut:
“dalam menjalankan jabatannya notaris wajib membacakan Akta dihadapan peng- hadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan notaris”.
10 Emma Nurita, op., cit ., hlm. 12.

## 684~692
dalam hal ini dipertegas lagi dalam pasal 44 ayat (1) undang-undang Jabatan notaris yang berbunyi sebagai berikut :
“bahwa segera setelah akta dibacakan, akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi dan notaris, kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya.”
Menurut teori kepastian hukum Gustav Radburch yang penulis gunakan dalam penelitian ini, sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan di hadapan hukum tanpa diskriminasi. Dengan berlandaskan kepada Teori Kepastian Hukum, maka pemaknaan terhadap kewenangan Notaris terhadap cyber notary yang semula tidak diketahui apakah perbuatan tersebut boleh atau tidak boleh dilakukan yang disebabkan oleh adanya kekosongan hukum ( rechtsvacuum ), menjadi jelas batasannya, yakni berlaku secara terbatas terhadap sertifikasi transaksi elektronik.
Berdasarkan teori kewenangan yang penulis gunakan, bahwasanya Notaris mempunyai kewenangan yaitu kewenangan atribusi yang artinya telah digariskan atau berasal dari adanya pembagian kekukasaan oleh peraturan Perundang- undangan. Yang tertuang dalam dalam pasal 15 ayat (3) Undang-undang Jabatan Notaris yaitu mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik ( cyber notary). Apabila dilihat dari segi istilah, istilah sertifikasi memiliki arti keterangan atau pengesahan, dimana istilah tersebut bersumber dari kata “ certification ” dalam bahasa Inggris. Selanjutnya apabila ditinjau dari segi terminologi, kata sertifikasi yang dilakukan secara elektronik memiliki terminologi sebagai pembuatan sertifikat elektronik dari dilakukannya suatu transaksi secara elektronik, serta dalam pembuatan sertifikat tersebut terdapat tiga ciri utama yang sangat terlihat yaitu tanpa harus adanya tatap muka antara para pihak yang melakukan transaksi, borderless, dan paperless. Kata sertifikasi dapat pula dimaknai sebagai suatu prosedur pemberian jaminan yang dilakukan oleh pihak ketiga dan merupakan kesepakatan para pihak sebagai akibat dari telah dipenuhinya standar tertentu oleh suatu produk maupun proses atas jasa yang dilakukan berdasarkan pada suatu prosedur audit.
Dalam pelaksanaannya sertifikasi memiliki hubungan yang erat dengan keautentikan suatu dokumen. Sertifikasi dapat memperjelas keautentikan suatu dokumen dan keterpercayaan terhadap adanya sistem keamanan informasi dan komunikasi berdasarkan kualifikasi tertentu ( quality assurance level ), meskipun keamanan suatu informasi atau dokumen elektronik rentan terhadap perubahan.
Dengan demikian, untuk mendukung jalannya proses pengesahan, maka diperlukan fungsi dan peran dari pihak ketiga ( trusted third party ) untuk menguatkan suatu dokumen (mensertifikasi), dimana pihak ketiga tersebut dapat menjelaskan originalitas dan memberikan jaminan keutuhan terhadap suatu informasi atau dokumen elektronik dalam setiap proses pembuatan, menyimpan, pengiriman dan menerima dokumen elektronik, melalui penerbitan suatu pernyataan informasi atau sertifikat.
Dalam melakukan sertifikasi, notaris berperan sebagai pihak ketiga yang dipercaya ( trusted third party ) dalam melegitimasi dan mengamankan transaksi elektronik. 11 Kemudian, terhadap jalannya suatu lalu lintas transaksi elektronik cyber notary memiliki suatu fungsi utama dalam melakukan pengesahan dan sertifikasi. Sertifikasi itu sendiri memiliki pengertian bahwa dapat dikeluarkannya suatu digital certificate oleh notaris kepada para pihak yang berkepentingan berdasarkan wewenang yang dimiliki oleh notaris untuk bertindak sebagai pihak ketiga yang dipercaya.
Sertifikat elektronik yang dapat dikeluarkan oleh notaris tentunya harus sesuai dengan sertifikat elektronik yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 20, Sertifikat elektronik memiliki pengertian sebagai: “Sertifikat elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik”.
Dalam ketentuan pasal tersebut, Tanda Tangan yang berbentuk Elektronik dan identitas yang terdapat dalam sertifikat elektronik memiliki peran yang penting, karena dapat menunjukkan status para pihak sebagai subjek hukum.
Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, hanya tanda tangan dan identitas para pihak yang terdapat dalam suatu sertifikat elektronik. Sehingga, makna dari kata mensertifikasi terkait dengan kewenangan mensertifikasi yang dapat dilakukan oleh Notaris adalah Notaris sebagai pihak ketiga yang dipercaya memiliki wewenang untuk memastikan suatu kebenaran dari sertifikat elektronik. Kebenaran yang perlu dipastikan oleh Notaris ialah meliputi kebenaran dari tanda tangan elektronik, kebenaran yang dimaksud adalah benar merupakan tanda tangan dari para pihak atau dapat dikatakan para pihak tersebutlah yang memang benar-benar telah memberikan tanda tangannya kedalam sertifikat elektronik tersebut sehingga kebenaran dari tanda tangan dapat dijamin karena dalam penandatanganan sertifikat tersebut tidak dilakukan oleh orang lain. Selanjutnya, selain mengenai kebenaran tanda tangan, notaris juga memastikan adanya kebenaran status atau identitas dari para pihak, serta memastikan kebenaran tanggal pada sertifikat elektronik tersebut. Kewenangan-kewenangan sebagaimana yang telah diuraikan tersebut sama dengan kewenangan Notaris yang diatur dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a UUJN, yang memberikan kewenangan kepada Notaris untuk “mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus” atau dapat disebut juga dengan melakukan legalisasi.
Kewenangan melakukan sertifikasi yang dimiliki oleh notaris terhadap transaksi yang dilaksanakan dengan cara elektronik sama dengan kewenangan notaris dalam melakukan legalisasi. Sejalan dengan kewenangan tersebut bentuk pertanggungjawaban notaris dalam melakukan legalisasi, sehingga dalam melakukan sertifikasi pertanggungjawaban notaris terletak pada kebenaran yang terdapat dalam sertifikat tersebut, sehingga dalam penandatangan sertifikat tersebut tidak dilakukan oleh orang lain atau orang yang bukan merupakan para pihak yang berwenang untuk memberikan tanda tangan. serta, tanggal yang dipergunakan oleh notaris adalah tanggal pada saat para pihak menandatangani sertifikat elektronik tersebut.
Pelaksanaan konsep ini nantinya akan berpengaruh pada penandatanganan akta, persyaratan bahwa penghadap harus dikenalkan atau diperkenalkan kepada notaris, kewajiban pembacaan akta oleh notaris, keberadaan para pihak dan saksi serta
11 Emma Nurita, op., cit., hlm. 29
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 686~692
wilayah kewenangan notaris. Untuk permasalahan wilayah kewenangan notaris akan berhadapan dengan UUJN dan Pasal 1868 KUH Perdata tentang persyaratan akta autentik bahwa akta harus dibuat oleh pejabat berwenang di tempat akta itu dibuat. Sedangkan permasalahan lainnya, terkait dengan kekuatan pembuktian akta.
Untuk menciptakan upaya kepastian hukum maupun kemanfaatan hukum bagi masyarakat, perlu mengharmonisasikan Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan kewenangan notaris dalam pembuatan akta secara elektronik yaitu antara UUJN dengan UU ITE dan antara UUPT dengan UUJN. Sehingga tidak ada lagi permasalahan yuridis menyangkut kewenangan notaris dalam pembuatan akta secara eleketronik.
Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa berhasil atau tidaknya penegakan hukum bergantung pada substansi hukum, stuktural hukum/pranata hukum dan budaya hukum. Terkait permasalahan pembuatan akta autentik secara elektronik oleh notaris.
Maka dapat dianalisis berdasarkan teori sistem hukum yang dikembangkan oleh Lawrence M Friedman. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan konsep cyber notary atau pembuatan akta secara elektronik, yaitu:
1.  Hambatan hukum ditinjau dari aspek dogmatik hukum, antara lain:
a.  Tidak semua pekerjaan notaris secara tegas dapat dilakukan dalam bentuk elektronik, dikarenakan belum ada aturan hukum yang khusus yang mengatur tentang cyber notary
b.  Belum ada peraturan khusus yang lebih jelas mengenai alat bukti elektronik dalam hukum kenotariatan di Indonesia
c.  UUJN juga belum mengatur apa yang dimaksud dengan cyber notary d.  Indonesia menganut mazhab Notaris Latin, bukan Notaris Anglo Saxon . Notaris di Indonesia memberikan legal advice kepada para pihak, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku, ketertiban, dan kesusilaan. Tidak seperti Notaris di Amerika Serikat yang hanya bertanggung jawab terhadap akurasi dan legalitas isi perjanjian akta. Oleh karenanya, akta yang dihasilkan Notaris Latin sangat diperhitungkan oleh pengadilan karena merupakan bukti autentik, sebaliknya akta yang dihasilkan Notaris Anglo Saxon tidak diperhitungkan sebagai alat bukti oleh pengadilan. Notaris Anglo Saxon melaksanakan tugas sederhana bersifat paralegal, seperti mengesahkan tanda tangan atau menyusun surat kuasa.
e.  Notaris yang menganut sistem civil law harus berpegang teguh pada asas tabellionis officium fideliter exercebo yang berarti bahwa Notaris itu harus bekerja secara tradisional. Asas ini menimbulkan kewajiban bahwa notaris itu sendiri  harus datang, melihat dan  mendengar dalam setiap pembuatan akta dan ditanda-tangani oleh notaris itu sendiri dan para penghadap masing-masing langsung di tempat dibacakannya akta itu oleh Notaris. Tanda tangan yang ditorehkan, harus tanda tangan asli dari Notaris dan para penghadap bukanlah tanda tangan elektronik yang bisa ditorehkan di dalam akta tersebut.
2.  Hambatan hukum ditinjau dari aspek politik hukum, yaitu belum ada suatu kebijakan khusus yang dibuat oleh pemerintah sebagai pembuat Undang- Undang, untuk memberikan suatu terobosan baru dibidang dunia kenotariatan dalam hal pelayanan jasa secara elektronik khususnya dalam pembuatan akta elektronik.
3.  Hambatan non hukum ditinjau dari aspek ekonomi, antara lain:
a.  Ekonomi bergantung pada informasi, pengetahuan, dan jasa melalui jaringan digital, pertautan fisik melalui kertas atau material yang fisiknya dapat dipegang telah menjadi berkurang.
b.  Tidak semua notaris mampu untuk membeli fasilitas perangkat dari sistem cyber notary yang telah disediakan oleh pihak PT. TELKOM, Tbk. Indonesia.
4.  Hambatan non hukum ditinjau dari aspek sosial budaya, antara lain: a.  Kurangnya informasi mengenai pemanfaatan teknologi informasi.
b.  Sikap masyarakat yang masih sangat tradisional, cenderung menggunakan fasilitas konvensional ketimbang kecanggihan teknologi.
c.  Rasa takut dan cemas terhadap keamanan privacy dalam  penggunaan  media elektronik. d.  Belum adanya kepercayaan terhadap keberadaan pihak certificate Authority sebagai pihak ketiga yang dipercaya ( trusted third party) menyangkut soal kerahasiaan, keutuhan dan keaslian serta pertanggungjawaban dokumen/informasi elektronik kepada pihak yang melakukan transaksi.
e.  Notaris belum banyak yang menguasai IT. 12
Dari kendala yang telah dipaparkan diatas, penulis memberikan pemahaman mengenai langkah konkrit yang dapat dilakukan untuk mengimplementasikan perkembangan teknologi informasi dalam pembuatan akta autentik. Secara yuridis, langkah yang ditempuh adalah melakukan revisi UUJN dan UU ITE dan mengharmonisasikan hukum antar kedua Undang-undang tersebut dengan ketentuan yang diatur dalam Hukum Perdata. Dikarenakan Pasal-pasal di dalam UUJN tersebut menjadi salah satu faktor yang menjadi hambatan bagi notaris dalam pembuatan akta secara elektronik diantaranya adalah Pasal 1 angka 7, Pasal 1 angka 8 dan 9, Pasal 16 ayat (1), Pasal 38 ayat (4) , Pasal 48 ayat (1) dan Pasal 50.
Selain itu di dalam UU ITE terdapat beberapa ketentuan yang membatasi pelaksanaan konsep cyber notary dalam transaksi elektronik, diantaranya adalah ketentuan Pasal 5 dan 4 ayat (4) yang mengecualikan akta notaril sebagai alat bukti hukum yang sah.
Berdasarkan substansi hukum UUJN dan KUHPerdata yang mengatur tentang mekanisme pembuatan akta autentik, dan syarat keautentikan akta yang dibuat oleh notaris, dapat dipahami bahwa penggunaan akta yang dibuat secara elektronik oleh notaris yang tidak memenuhi syarat keautentikan akta, Sehingga penggunaan akta yang dibuat secara elektronik oleh notaris tidak sesuai dengan fungsi dan tujuan dari pembuatan akta autentik, yakni memberikan kepastian hukum dan memiliki nilai pembuktian.
Persyaratan budaya hukum dalam perubahan revisi terhadap Undang-undang juga perlu diperhatikan. Budaya hukum (kultur hukum) adalah Suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Menurut teori budaya hukum ada dua yaitu: 13
1.  Budaya hukum internal yaitu budaya hukum yang mengacu kepada sikap dan nilai professional yang bekerja dalam sistem hukum;
2. Budaya hukum situasi yaitu budaya hukum yang mengandung sikap dan nilai masyarakat umum;
Dapat ditarik kesimpulan bahwa hambatan bagi notaris dalam pembuatan akta secara elektronik dipengaruhi oleh 3 faktor yaitu:
1.  Substansi hukum;
2.  Stuktur hukum;
3.  Budaya hukum;
12 Emma Nurita, op., cit ., hlm. 117-119.
13 13 Perkembangan Hukum di Negara Berkembang Peran Budaya Hukum, http://tertag5.blogspot. com-Perkembangan-hukum-di-negara-berkembang.html, diakses pada 10 September 2023 pukul 18.29 wita
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 688~692
Substansi hukum yang mendukung dan menjadi landasan hukum terkait pelaksanaan kewenangan notaris dalam pembuatan akta secara elektronik belum seutuhnya mengakomodir permasalahan-permasalahan hukum yang timbul dalam pelaksanan kewenangan notaris di dalam penbuatan akta secara cyber notary . Terjadinya ketidaksesuaian pengaturan kewenangan notaris dalam pembuatan akta secara cyber notary dalam UUJN dengan UU ITE, dan UU ITE dengan UUPT menjadi hambatan tersendiri bagi notaris dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam membuat akta notaris secara cyber notary . Dengan kata lain, substansi hukum tersebut belum mengakomodir kepentingan masyarakat dan tidak mampu beradaptasi dengan hal-hal yang baru terjadi sehingga tidak dapat memberikan kepastian hukum.
Substansi hukum yang ada saat ini belum bersifat futuristik atau dengan kata lain mengikuti perkembangan, oleh karena substansi hukum yang terkait dengan kewenangan notaris secara elektronik tidak mampu mengantisipasi berbagai kejadian yang memungkinkan muncul pada suatu hari nanti. Dimana timbulnya tuntutan bagi notaris untuk membuat akta notaris secara elektronik seiring perkembangan dengan teknologi dan informasi ditengah masyarakat modern. Substansi hukum yang futuristik seharusnya mampu memberikan jalan keluar atas persoalan ini, meskipun kewenangan notaris dalam pembuatan akta secara elektronik belum diatur dengan tegas dalam Peraturan Perundang-undangan.
Stuktur hukum yang dibangun saat ini belum mampu mendorong terlaksananya pelayanan jasa secara elektronik oleh notaris dengan baik dan maksimal. Budaya hukum masyarakat juga belum seutuhnya mendukung pelaksanaan kewenangan notaris dalam pembuatan akta secara cyber notary . Sikap masyarakat yang masih sangat tradisional yang cenderung menggunakan fasilitas konvensional ketimbang kecanggihan teknologi karena dengan alasan ketidaknyamanan dan tidak amannya melakukan transaksi melalui media elektronik, yang didasari maraknya penipuan dan tindak pidana dalam cyber atau dunia maya. Selain itu juga belum ada kepastian dari kalangan notaris untuk menggunakan sistem elektronik dalam memberikan pelayanan jasa terhadap klienya secara cyber notary.
Menurut penulis, pada intinya Peluang konsep cyber notary di Indonesia telah dimungkinkan dalam hal pembuatan akta hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan penyimpanan protokol Notaris dalam bentuk elektronik, namun dalam Undang- Undang Jabatan Notaris masih belum membuka peluang terhadap kemungkinan dilakukannya konsep cyber notary karena dalam menggunakan media elektronik tersebut bertentangan dengan pasal 16 ayat (1) huruf m Undang- Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Terkait penandatanganan secara elektronik yang diakomodir dalam Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Tranaksi Elektronik (UUITE) berbanding terbalik sebagaimana yang di tentukan dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Pembuatan akta notaris secara elektronik hanya dimungkinkan apabila telah dilakukan perubahan terhadap berbagai Undang-Undang yang terkait dengan pelaksanaan kewenangan notaris dalam membuat akta secara elektronik, yaitu UUJN dan UU ITE. Jika terhadap UUJN dan UU ITE tidak dilakukan perubahan, maka pembuatan akta secara elektronik akan terhambat, baik secara yuridis maupun secara teknis di lapangan.

## 2. keabsahan dari akta Yang dibuat Menggunakan konsep Cyber notary
Sebagaimana yang diatur di dalam ketentuan KUHPerdata pada Pasal 1868 dimana menjelaskan jika syarat otentisitas akta yang menyatakan jika suatu akta autentik merupakan akta yang telah dibuat dalam bentuk yang telah ditetapkan oleh Peraturan perundang-undangan serta dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang di tempat dimana akta tersebut dibuat. 14
Berdasarkan teori sistem hukum lawrence friedman yang penulis gunakan berkaitan dengan substansi hukum, apabila ditinjau dari substansi hukum UU ITE, maka pembuatan akta notaris secara elektronik secara tegas dan jelas telah dibatasi sehingga pembuatan akta notaris tidak bisa dilakukan secara elektronik karena hal ini jelas diatur dalam pasal 5 ayat (4) huruf b yang berbunyi: “ketentuan mengenai informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk surat beserta dokumen yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat pejabat pembuat akta” Maka redaksi pada pasal 5 ayat (4) huruf b diatas,  memberikan pemahaman bahwa  pembuatan  akta  secara  elektronik tidak  dapat dilaksanakan  oleh  sebab adanya pembatasan terhadap tindakan notaris terkait dengan pembuatan akta secara elektronik. Dengan kata lain, ketentuan ini secara tidak langsung melarang pejabat notaris untuk membuat akta secara elektronik.
Berkaitan dengan kewenangan lain yang diberikan kepada notaris yaitu mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik ( cyber notary), dimana dokumen elektronik tersebut harus memenuhi unsur-unsur dalam pasal 1868 KUHPerdata mengenai keautentikan akta. Cara pembuatan akta notaris dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi ketentuan yang tercantum dalam pasal 38 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. 15
Apabila bentuk dan tata cara pembuatan akta telah memenuhi ketentuan yang tercantum dalam pasal 38 Undang-undang No. 2 tahun 2014. Sehingga dapat dikatakan bahwa kewenangan notaris untuk mensertifikasi transaksi menggunakan cyber notary memiliki akibat bahwa akta tersebut sah untuk disebut sebagai akta autentik.
Berdasarkan teori kewenangan, notaris mempunyai kewenangan atribusi, dimana notaris diberikan kewenangan langsung oleh Undang-undang untuk membuat akta termasuk didalamnya membacakan akta dan selama obyek dari perjanjian tersebut masih didalam wilayah kerja notaris, maka notaris tetap mempunyai kewenangan untuk membuat akta sekalipun pembacaan dan penandatanganan dengan menggunakan konsep cyber notary dan akta tersebut tetap sah selama bentuk dari akta sesuai dengan ketentuan pasal 38 Undang-Undang No. 2 tahun 2014 dan pasal 1868 KUHPerdata.
Berkaitan dengan pasal 15 ayat (3) Undang-undang No. 2 tahun 2014 bahwa notaris mempunyai kewenangan lain yang salah satunya adalah mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik ( cyber notary) , tetapi sertifikasi itu sendiri tidak dijelaskan pengertiannya sehingga menimbulkan kekaburan.
Ketentuan Ketentuan dari pasal 1868 KUH Perdata yang di dalamnya mengatur akta autentik termasuk juga akta notaris, wajib dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan oleh Undang-undang dan akta tersebut dibuat oleh atau dibuat di hadapan pejabat umum yang berwenang di tempat di mana akta itu dibuat, sehingga apabila akta dibuat sesuai dengan bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang dan pejabat umum yang membuat
14 Akhmad Abdul Azis Zein, penerapan cyber notary dalam pembuatan Akta Autentik menurut undang-undang Jabatan notaris, Jurnal Akta Notaris, Vol. 1 Nomor 1, Juni 2022, hlm.3. 15  Tektona, R. I., & Wahjuni, E. (2022). KEPASTIAN HUKUM KONTRAK ELEKTRONIK YANG DIBUAT OLEH NOTARIS DALAM TRANKSAKSI E-COMMERCE. Jurnal Hukum Mimbar Justitia, 8(2), 267-288., hlm. 284.
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 690~692
akta tersebut sesuai dengan kewenangannya maka akta tersebut dapat digolongkan sebagai akta autentik. Namun akan menjadi masalah jika dalam proses pembacaan dan penandatangan aktanya menggunakan cyber notary atau dengan kata lain menggunakan alat-alat elektronik misalnya telekonferensi atau video call. Hal ini dikarenakan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 menyatakan bahwa pembacaan akta harus dilakukan di hadapan para penghadap dan paling sedikit dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi, dan dalam penjelasannya dinyatakan bahwa Notaris harus hadir secara fisik dan menandatangani Akta di hadapan penghadap dan saksi. Kata Hadir secara fisik, jika dijabarkan kata demi kata yaitu hadir dan secara fisik. Hadir artinya ada atau datang. 16 Penjelasan tentang hadir secara fisik menimbulkan konflik norma dalam Undang-undang Nomor 2 tahun 2014, karena cyber notary sebagai bagian dari kemajuan teknologi dapat mempertemukan dua pihak atau lebih di tempat yang berbeda dengan fasilitas suara dan gambar yang senyatanya, sehingga bentuk wajah, suara dan keadaan nyata dapat terlihat.
Notaris dapat mengeluarkan digital certificate kepada pihak yang berkepentingan, dengan kata lain notaris dapat mengeluarkan sertifikat secara elektronik dengan menjamin kepastian hukum, akan tetapi hal tersebut bertentangan dengan Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-undang No. 2 tahun 2014 yang menyatakan bahwa pembacaan dan penandatanganan akta harus dihadapan para penghadap dan saksi. Hal ini diperlukan adanya pembaharuan Undang-undang No. 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris khususnya mengenai proses pembuatan akta dalam arti seluasnya dan pembuatan akta secara cyber notary , diperlukan pula penjabaran mengenai sertifikasi secara cyber notary atau pembuatan akta dengan menggunakan cyber notary sama dengan pembuatan akta notaris.
Berdasarkan teori kewenangan dalam aspek pembuatan akta notaris terhadap keabsahan dari sertifikasi transaksi menggunakan cyber notary yang dilakukan notaris, penulis mempunyai 3 kesimpulan yakni:
1. Sebagaimana dalam Pasal 1 ayat 7 Undang-undang No 2 Tahun 2014 akta notaris adalah akta autentik yang dibuat dihadapan notaris sesuai dengan Undang-undang;
2.  Sertifikasi yang tercantum dalam pasal 15 ayat (3) Undang-undang No 2 Tahun 2014 disamakan dengan surat dibawah tangan yang disahkan oleh notaris (legalisasi), maka sertifikasi yang dimaksud bukanlah akta autentik, karena dalam legalisasi notaris harus memberikan kepastian tanggal dan tanda tangan para pihak, dengan kata lain surat dibawah tangan dibuat sendiri oleh para pihak tetapi surat tersebut harus dibacakan dan ditanda tangani oleh notaris maupun para pihak;
3.  Apabila sertifikasi mempunyai makna yang sama dengan surat dibawah tangan yang didaftarkan oleh notaris ( warmeking ). Apabila hal ini yang dimaksud maka sertifikasi itu sendiri bukanlah akta autentik sehingga walaupun yang dilakukan menggunakan cyber notary tidak akan menimbulkan masalah karena notaris tidak memiliki tanggung jawab baik terhadap kepastian tanggal, waktu maupun isinya serta bentuk dari surat yang dibuat para pihak.
Berdasarkan teori kepastian hukum dalam aspek substansi, isi dari sertikasi itu tidak boleh mengandung perbuatan yang melanggar hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang mempunyai tujuan untuk menciptakan sesuatu hak yang ada atau mengakhirinya berdasarkan pernyataan atau kemauan pihak yang berkepentingan. 17
16 R.Soeroso, perjanjian di bawah tangan , Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 24.
17 Sjaifurrachman, Aspek pertanggung Jawaban notaris dlam pembuatan Akta ,  Mandar Maju, Bandung, 2011, hlm. 5.
Harus memenuhi unsur-unsur 1320 KUHPerdata yang menyatakan bahwa apabila syarat 1 dan 2 tidak terpenuhi perjanjian tersebut maka dapat dibatalkan begitu pula dengan syarat 3 dan 4 tidak terpenuhi maka batal demi hukum. Pasal 38 Undang-undang No 2 Tahun 2014, apabila bentuk tersebut tidak sesuai, maka sertifikasi transaksi yang menggunakan cyber notary menjadi tidak sah untuk di kategorikan sebaga akta autentik. Selain itu sertifikasi yang menggunakan cyber notary menurut penulis belum memenuhi tujuan hukum dalam lingkup kepastian hukum. Kepastian yang dimaksud belum terpenuhi karena belum adanya pengaturan secara jelas mengenai kewenangan lainnya yang diberikan kepada notaris. Hal ini menyebabkan pelanggaran hukum terhadap Undang-undang lainnya yang memiliki kaitanya dengan Undang-undang jabatan notaris.
Menurut penulis berdasarkan uraian diatas keabsahan akta notaris yang menggunakan cyber notary sebagai akta autentik dapat disimpulkan bahwa sertifikasi transaksi yang menggunakan cyber notary tetap sah karena ada Undang- undang yang mengatur mengenai kewenangan lain notaris untuk mensertifikasi akta secara elektronik yaitu Pasal 15 ayat (3) Undang-undang No 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, selama memenuhi unsur-unsur keautentikan akta dan bentuk akta yang telah diatur dalam Undang-undang yang berkaitan dengan jabatan notaris yaitu berdasarkan pasal 1868 KUHPerdata. Akan tetapi, tidak semua kewajiban, wewenang maupun tugas notaris dapat dilakukan secara cyber notary . Misalnya kewenangan notaris untuk membuat surat dibawah tangan yang disahkan. Karena menurut Pasal 5 ayat (4) huruf b UU ITE bahwa pembuatan akta secara elektronik tidak dapat dilaksanakan karena adanya pembatasan terhadap tindakan notaris terkait dengan pembuatan akta secara elektronik.

## d. kesiMPulan
Pengaturan mengenai cyber notary secara umum telah disebutkan di dalam UUJN, UU ITE, UUPT yang memberikan peluang bahwa cyber notary dapat diterapkan di Indonesia. Namun, secara khusus berkaitan dengan Pelaksanaan cyber notary di Indonesia belum terdapat Undang-undang yang mengaturnya sehingga masih sulit untuk diterapkan mengingat tidak adanya aturan yang secara khusus mengatur bagaimana mekanisme pelaksanaan cyber notary itu sendiri. Didalam hukum positif di Indonesia, terutama di dalam UUJN sendiri masih banyak unsur-unsur yang tidak memungkinkan untuk menerapkan cyber notary secara utuh di Indonesia, antara lain berkaitan dengan keautentikan/keaslian suatu akta dan juga sifat kerahasiaan yang harus dipegang teguh oleh seorang notaris sebagai pejabat umum. UU ITE secara jelas melakukan pengecualian kepada surat atau dokumen yang dibuat oleh notaris tidak termasuk menjadi alat bukti hukum sah. Namun demikian, hal ini tidak menutup kemungkinan untuk menerapkan cyber notary di beberapa bidang yang tidak bertentangan dengan UUJN, contohnya adalah keperluan pembuatan akta relaas di dalam RUPS melalui media telekonferensi masih dapat dilakukan menggunakan konsep cyber notary .
Sertifikasi transaksi yang menggunakan cyber notary adalah sah. Hal tersebut karena telah diatur dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 yang memberikan kewenangan kepada notaris untuk melakukan sertifikasi transaksi dengan menggunakan konsep cyber notary dengan tetap memperhatikan unsur-unsur akta autentik dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 dan Pasal 1868 KUH Perdata yang merupakan syarat keautentikan akta. Akan tetapi, tidak semua kewajiban, wewenang maupun tugas notaris dapat dilakukan dengan menggunakan konsep cyber notary .
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 692~692

## daFTar PusTaka
Zein, A. A. A. (2022). Penerapan Cyber Notary Dalam Pembuatan Akta Autentik Menurut Undang–Undang Jabatan Notaris. Jurnal Akta notaris , 1 (1), 01-11.
Amiruddin, H. Zainal Asikin, 2018, pengantar metode penelitian hukum edisi revisi , Rajawali Pers , Depok,.
Dhian Wahyu Sukmawati, 2022, Autentikasi dokumen elektronik dalam Konsep cyber notary berdasarkan perspektif Alat bukti dalam Sistem pembuktian perdata (Study Komparatif dengan negara belanda) , Tesis. Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Mataram, Mataram.
Emma Nurita, 2012, cyber notary (pemahaman Awal dengan Konsep pemikiran), Cetakan Pertama, PT Refika Aditama, Bandung.
Ngadino, 2019, tugas dan tanggung Jawab Jabatan notaris di indonesia , Universitas PGRI Semarang  Press,  Semarang.
Perkembangan Hukum di Negara Berkembang Peran Budaya Hukum, http://tertag5. blogspot.com-Perkembangan-hukum-di-negara-berkembang.html, diakses pada 10 September 2023 pukul 18.29 wita
Peter Mahmud Marzuki, 2010, penelitian hukum, Cetakan ke-11,  Kencana, Jakarta, 2011, hlm.35.
R.Soeroso, perjanjian di bawah tangan , Sinar Grafika, Jakarta.
Tektona, R. I., & Wahjuni, E. (2022). KEPASTIAN HUKUM KONTRAK ELEKTRONIK YANG DIBUAT OLEH NOTARIS DALAM TRANKSAKSI E-COMMERCE. Jurnal hukum mimbar Justitia , 8 (2), 267-288.
Sjaifurrachman, 2011, Aspek pertanggung Jawaban notaris dlam pembuatan Akta , Mandar Maju,  Bandung,.
Rossalina, Z. (2016). Keabsahan Akta notaris yang menggunakan cyber notary Sebagai Akta otentik (Doctoral dissertation, Brawijaya University).