SOURCE: Jurnal Ilmu Komunikasi
P-ISSN : 2477-5789 E-ISSN : 2502-0579
SOURCE: Jurnal Ilmu Komunikasi Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Teuku Umar http://jurnal.utu.ac.id/jsource

## PRO  DAN  KONTRA  UNDANG-UNDANG  NOMOR  40 TAHUN 1999 TENTANG PERS SEBAGAI LEX SPECIALIS
(Memaksimalkan  Profesionalitas  Pers  dalam  Menjalankan Aktifitas Jurnalistik)

## Saiful Amri, Putri Maulina, Al Zuhri
Universitas Teuku Umar

## PENDAHULUAN
Dalam memeroleh dan meliput suatu pemberitaan, pers di Indonesia mendapatkan kemudahan untuk menjadi penyambung informasi bagi masyarakat. Dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers disebutkan bahwa pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi  massa  yang  melaksanakan  kegiatan  jurnalistik  meliputi  mencari,  memperoleh, memiliki,  menyimpan, mengolah,  dan  menyampaikan  informasi  baik dalam  bentuk  tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.
Untuk menjalankan fungsi pers sebagai media informasi dan kontrol sosial, praktisi pers di Indonesia diharuskan untuk memiliki tanggung jawab sosial menjalankan tugasnya dengan  mengedepankan  persatuan  dan  kesatuan,  juga  norma-norma  yang  berlaku.    Pasca reformasi,  pers  mendapatkan  perlindungan  secara  hukum  dan  kebebasan.  Dampak  dari kebebasan pers tersebut pada satu sisi menyebabkan fungsinya sebagai kontrol sosial yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers tidak berfungsi dengan tepat,  sehingga  muncul  berbagai  berita  atau  informasi  yang  tidak  sesuai  dengan  faktanya. Kebebasan pers yang kebablasan, mendorong pers untuk meliput pemberitaan untuk sekadar menarik minat pembaca, menampilkan informasi bombastis, dan mengabaikan norma-norma yang berlaku.
Implementasi dari praktik kebebasan pers atau juga disebut dengan kemerdekaan pers, di Indonesia sendiri pasca reformasi telah memberikankan berbagai dampak positif dan negatif di kalangan masyarakat. Salah satu bentuk dampak positif dari kebebasan pers adalah

## Abstract
The aims of this study is to examine how the pros and cons of Law Number 40 of 1999 concerning the Press as a lex specialis from a legal point of view. This research is a descriptive qualitative study with a literature review approach, which focuses on discussing the substance of the law and the issues under study in accordance with the relevant literature. The results of the study illustrate that there are pros and cons related to the position of the Law. No.40 of 1999 concerning the press as lex specialis. The pro side illustrates that press activities and various disputes that arise in it when referring to the press law that has been specially formulated is used to solve press problems specifically, so that it is considered a lex specialis. On the other hand, it emphasizes that the press law from various sides does not meet the requirements as a lex specialis because there is no clear legal basis for reference from any parent law.
Keywords (Pers Law, Pers, Media Law)
Correspondence Contact saifulamri@utu.ac.id
Amri. S. Maulina. P. Zuhri. A. Pro Dan Kontra Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers Sebagai Lex Specialis (Memaksimalkan Profesionalitas Pers dalam Menjalankan Aktifitas Jurnalistik)
munculnya  berbagai  media  baik  local  maupun  media  nasional  yang  memuat  berbagai informasi  publik,  sehingga  sangat  memanjakan  masyarakat  dalam  mengakses  berbagai informasi.  Sebaliknya,  kebebasan  pers  yang  sedang  berjalan  saat  ini  justru mengrepresentasikan  penghakiman  atau  eksekutor  tidak  berdasarkan  dari  liputan  yang ditampilkannya,  atau  disebut  dengan trial  by  press .  Kondisi  ini  memposisikan  objek pemberitaan  sebagai  bulan-bulanan  pemberitaan  pers,  meskipun  fakta  dan  kebenarannya belum  sepenuhnya  terkonfirmasi.  Bahkan  tidak  jarang,  media  massa  atas  nama  kebebasan pers memanfaatkan hal tersebut untuk menguasai penuh terhadap ketidakberdayaan objek pemberitaan yang dipublikasikannya.
Penerapan Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers di tataran hukum di Indonesia tidak sepenuhnya sesuai harapan yang menimbulkan kontroversi di masyarakat. Dalam kasus-kasus tertentu seperti berita hoax , pencemaran nama baik, memfitnah dan juga penghinaan  yang  terus  terjadi  dan  belum  dapat  menemukan  titik  terang  sehingga diperdebatkan  apakah  Undang-undang  Pers  dapat  dipergunakan  sebagai lex  specialis dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Sementara itu, banyak dari jurnalis yang dijerat pasal tersebut. Terutama diakibatkan dari berita yang ditulis jurnalis yang berkaitan dengan pasal pencemaran nama baik dan penghinaan. Hal ini juga sejalan dengan banyaknya gugatan perdata  terhadap  instansi  media  yang  membuat  pihak  pers  menjadi  tersentak  (Junaedi.  F. 2019)
Peraturan tentang pers menjadi salah satu alasan dasar dari praktik pers yang bebas dan  kebablasan.  Berbagai  macam  dampak  terjadi  dari  implementasi  kemerdekaan  pers, sehingga menjadi bentuk provokasi terhadap masyarakat. Perlindungan hukum terhadap pers juga merupakan salah satu penyebabnya. Seperti yang tertera pada UU No. 40 Tahun 1999 tentang  Pers  pada  pasal  4.  Pada  pasal  4  ayat  1  tertulis  bahwa  kemerdekaan  pers  dijamin sebagai  Hak  Asasi  warga  negara.  Dengan  mengatasnamakan  kemerdekaan  berpendapat, penyalahgunaan  wewenang  dan  kebijakan  mendorong  pers  untuk  abai  terhadap  norma- norma dan Kode Etik Jurnalistik yang ditetapkan.
Perlu dilakukan suatu kajian ulang terhadap undang-undang untuk mencari solusi bagi  kebebasan  pers,  terutama  penyalahgunaan  dan  salah  tafsir  makna  kebebasan  dalam menjalankan aktifirtas pers. Kajian ulang terhadap undang-undang pers dapat memberikan manfaat  terhadap  munculnya  aturan  yang  lebih  spesifik  terhadap  batasan-batasan pemberitaan  dan  fungsi  pers  sebagai  media  informasi.  Sehingga  tujuan  pers  tidak  lebih cenderung ke lembaga ekonomi yang berorientasi profit, tapi benar-benar berdampak positif sebagai lembaga pendidik dan kontrol sosial.
Berdasarkan  latar  belakang  permasalahan  di  atas,  maka  didapatkan  rumusan permasalahan: 1) Sejauh mana pro dan kontra mengenai  Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999  tentang  Pers  sebagai  sebuah  peraturan  yang lex  spesialis .;  2)  Bagaimanakah  gagasan yang  baik  untuk  mengrevisi  Undang-undang  Nomor  40  Tahun  1999  tentang  Pers  untuk mengawasi kebebasan pers yang bertanggung jawab sosial.

## KAJIAN TEORITIK

## Pers
Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers disebutkan bahwa pers adalah  sebuah  lembaga  sosial  dan  wahana  komunikasi  massa  yang  melakukan  berupa kegiatan  jurnalistik  meliputi  mencari,  memperoleh,  menyimpan,  mengolah,  dan menyampaikan informasi kepada khalayak baik dalam bentuk tulisan, voice , gambar, suara,
serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya baik menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.
Untuk  mewujudkan  kedaulatan  rakyat  diperlukan  kebebasaan  pers  ditengah masyarakat, kebebasan pers menjadi unsur yang peling penting agar terciptanya kehidupan yang demokratis, sehingga untuk mengerluarkan ide, pikiran, dan gagasan tidak memiliki rasa takut yang berlebih sebagaimana kebebasan berpendapat tercantum dalam pasal 28 undang- undang dasar 1945 yang dijamin haknya.

## Lex Spesialis
Adanya  perbedaan  yang  mendasar  dalam  menyelesaikan  kasus-kasus  delik  pers, termasuk  penghinaan,  pencemaran  nama  baik,  dan  fitnah  yang  diakibatkan  oleh  sebuah pemberitaan menunjukkan bahwa penegakan  hukum yang belum efektif dikarenakan tidak adanya  kepastian  hukum.  Namun  mengingat  tidak  optimalnya  implementasi  serta pemahaman  hak  jawab  dan  hak  koreksi,  pihak  pengadu  kemudian  menggeneralisir  bahwa delik  pers  dapat  dimeja  hijaukan  berdasar  KUHP.  Sangat  memprihatinkan  lagi  bilamana aparat hukum yang menangani kasus dan seharusnya mengerti landasan pijak apa yang akan digunakan untuk proses peradilannya justru sependapat dengan kemauan pihak penggugat. Pada hal para penegak hukum yang notabene pakar di bidang yuridis mestinya paham bahwa kasus-kasus mana yang dapat dikategorikan sebagai delik pidana dan mana yang masuk pada delik  pers.  Dibutuhkan  kecerdasan  atau  kecermatan  dan  ketepatan  untuk  menyelesaikan setiap  kasus  yang  dihadapi.  Jika  kasusnya  berkait  dengan  pemberitaan  media/pers,  sudah semestinya diselesaikan melalui UU Pers, karena sifatnya lebih khusus (lex specialis).

## Kebebasan Pers
Kebebasan Pers ( freedom of the press) Sebuah hak yang konstitusi yang diberikan kepada media untuk memberikan informasi kepada masyarakat tanpa menghilangkan kode etik  jurnalistik.  Media  dalam  mempublikasikan  berita  baik  secara  online  atau  cetak  tidak semena-mena  harus  memiliki  tanggung  jawab  social.  Ada  pun  Kemerdekaan  pers  diatur dalam: Pasal 4 ayat (1):  Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara, Pasal 4 ayat (2): Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran Pasal 4 ayat (3):  Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers  nasional mempunyai hak mencari, memperoleh dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.
Undang-Undang  tentang  Pers  memberi  sanksi  kepada  mereka  yang  menghalang- halangi  kerja  wartawan. Pasal  18  Undang-Undang  tentang  Pers  menyatakan, "Setiap  orang yang  secara  melawan  hukum  dengan  sengaja  melakukan  tindakan  yang  berkaitan menghambat  atau  menghalangi  pelaksanaan  ketentuan  Pasal  4  ayat  2  dan  ayat  3  dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp 500 juta."

## METODOLOGI
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif  deskriptif,  dengan  menggunakan pendekatan kajian literatur sebagai teknik pengumpulan data. Analisis penelitian dilakukan dengan  cara  mengkaji  teks  Undang-Undang  Nomor  40 Tahun 1999  Tentang  Pers  terhadap relevansinya  dengan  bentuk-bentuk  kebebasan  pers.  Analisis  undang-undang  tersebut dimaksudkan agar mendapat gambaran ideal terkait implementasi praktik kebebasan pers di Indonesia pasca reformasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pro dan Kontra Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers Sebagai Lex specialis Dalam  istilah  hukum  terdapat  suatu  penjelasan  yang  menyebutkan  bahwa  hukum yang bersifat spesifik akan menggantikan hukum yang bersifat umum ( Lex specialis derogat legi generali ). Hal ini menunjukkan bahwa hukum yang telah dipakai dan bersifat umum dapat digantikan  oleh  hukum  yang  memang  mengatur  suatu  permasalahan  secara  spesifik  dan mendalam.  Oleh  karena  itu,  hukum  yang  bersifat  khusus  ini  disebut  sebagai lex  spesialis merupakan peraturan perundang-undangan lain di luar KUHP sebagai aturan khusus (Redaksi RAS, 2010).
UU Pers merupakan lex specialis dari KUHP. Artinya, mereka yang menjalankan tugas jurnalistik, tidak bisa dijerat dengan pasal-pasal pencemaran nama baik dalam KUHP. Bila UU Pers digunakan, menurut Hinca, jika ada masyarakat yang merasa dirugikan atau dicemarkan nama baiknya oleh pemberitaan pers, ia harus menggunakan hak  jawabnya dan pers wajib melayani  hak  jawab  itu.  Kalau  pers  tidak  mau  memuat  hak  jawab  tersebut,  UU  Pers mencantumkan  ancaman  denda  Rp500  juta.  Kalau  hak  jawab  sudah  dilayani  utuh,  maka problem selesai.
Terkait dengan hal tersebut, hingga saat ini dalam praktik pers banyak praktisi media yang menginginkan agar Undang-undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, untuk menjadi lex specialis agar menyelesaikan sengketa atau delik pers. Sebagai dasar penyelesaian delik hukum pers, saat ini pemerintah memang masih memakai KUHP. Terkait hal itu, penggunaan KUHP  dalam  penyelesaian  sengketa  banyak  ditolak  oleh  kalangan  jurnalis,  disebabkan ancaman hukuman yang diberikan kepada praktisi pers adalah berupa ancaman pidana yang mana seharusnya, delik atau sengketa pers dapat diselesaikan dengan cara pers.
Wartawan di dalam UU Pers tersebut memiliki kebebasan pers dalam menjalankan aktifitasnya, bahkan tidak ada aturan yang dapat memenjarakan wartawan jika terdapat suatu kesalahan.  UU  Pers  tersebut  oleh  Mahkamah  Konstitusi  (MK)  diputuskan  sebagai  " Lex specialis ",  yang  tentu  saja  sangat  memihak  terhadap  insan  pers.  Tapi  di  lain  sisi,  terdapat tokoh-tokoh yang tidak menyetujui penerapan Undang-undang Pers sebagai Lex specialis . Hal tersebut didasari bahwa di dalam UU Pers belum cukup lengkap memasukkan sanksi-sanksi atas sengketa dan pertikaian pers sehingga harus direvisi terlebih dahulu. Oleh karena itu, permasalahan UU Pers ini sebagai sebuah peraturan lex spesialis masih menuai pro dan kontra di kalangan pers dan para pakar hukum.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers Sebagai Lex Specialis Sebenarnya, ketidaksempurnaan UU Pers itu oleh sebagian pihak dianggap lumrah. Karena  Undang-undang  Pers  dulu  dibentuk  dalam  kondisi  yang  darurat  dalam  waktu beberapa  bulan  oleh  Menteri  Penerangan,  Yunus  Yosfiah.  Dan  pada  akhirnya  mengenai bagaimana perlindungan terhadap narasumber yang telah dirugikan oleh pemberitaan yang dilakukan oleh pers, menjadi contoh bagaimana undang-undang tersebut hanya melindungi pihak-pihak tertentu dan tidak memecahkan persoalan yang ada,
Suatu  undang-undang  dapat  dikategorikan  sebagai lex  specialis atau  bukan  dapat dikaji  dari  proses  dan  latar  belakang  penyusunannya.  Seperti  yang  dijelaskan  oleh  Yusuf (2010),  para  pendukung  pendapat  Undang-undang  Pers  bersifat lex  specialis memiliki argumentasi  bahwa  sebuah  Undang-undang  tidak  perlu  mempunyai  pernyataan  eksplisit didalamnya bahwa ia adalah Undang-undang dalam kategori lex specialis . Sejak awal tujuan dari undang-undang Pers adalah untuk menangani perkara-perkara khusus, yang berkaitan dengan pemberitaan pers (Batubara, 2007: Pandjaitan dan Siregar, 2004).
Amri. S. Maulina. P. Zuhri. A. Pro Dan Kontra Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers Sebagai Lex Specialis (Memaksimalkan Profesionalitas Pers dalam Menjalankan Aktifitas Jurnalistik)
Selain itu, argumentasi undang-undang pers sebagai lex spesialis juga merujuk pada definisi  jurnalistik  sebagai  suatu  proses  kegiatan  mencari,  memperoleh,  memiliki, menyimpan,  mengolah,  dan  menyampaikan  informasi,  baik  dalam  bentuk  tulisan,  suara, gambar, suara dan gambar, data dan grafik atau bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, televisi, radio dan segala jenis saluran lain yang tersedia. Definisi itu dimaknai bahwa aktifitas pers serta berbagai pertikaian yang muncul di dalamnya jika merujuk pada undang- undang pers yang telah disusun khusus digunakan untuk menyelesaikan permasalahan pers secara  khusus.  Sehingga  dari  dasar  itu,  Undang-undang  Pers  merupakan  undang-undang khusus  (Pandjaitan  dan  Siregar,  2004:  31-168).  Secara  khusus,  undang-undang  sebagai lex specialis menguntungkan  praktisi  media  agar  dapat  benar-benar  menyelesaikan  pertikaian yang muncul terkait pers dari sudut pandang pers itu sendiri dan tidak menjerat praktisi pers dengan delik hukuman pidana.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers Bukan Sebagai Lex Specialis Selain  pendukung,  kelompok  yang  menolak  memasukkan  Undang-undang  No.  40 Tahun 1999 tentang Pers sebagai lex specialis juga tidak kalah banyak jumlahnya. Terdapat beberapa argumen penolakan undang-undang pers sebagai lex specialis (Sukardi, 2007: 177- 186): Pertama , undang-undang pers tidak memenuhi persyaratan sebagai lex specialis . Hal ini disebabkan  karena  tidak  ada  dasar  hukum  acuan  yang  jelas  dari  hukum  induk  manapun, seperti dari Undang-undang Pidana, Undang-undang Perdata,  Undang-undang Administrasi Negara, atau Undang-undang lainnya. Jika ditinjau dari konteks hukum acara, undang-undang pers juga tidak memiliki kejelasan rujukan hukum acara manakah yang digunakan.
Kedua , undang-undang pers ini sendiri tidak menyebutkan bahwa undang-undang ini adalah undang-undang bersifat khusus dan akan menggantikan yang bersifat umum. Ketiga , dari sisi isi  dan  penjelasan  undang-undang  pers  ini  juga  tidak  menunjukkan  sifatnya  sebagai lex specialis dengan  adanya  delapan  pasal  yang  justru  membantah  dan  menunjukkan  bahwa undang-undang tersebut bukan sebagai lex specialis dan yang tidak membutuhkan peraturan di luar undang-undang tersebut. Adapun pasal-pasal tersebut adalah Pasal 13 huruf b, pasal 16,  penjelasan  pasal  8  tentang  perlindungan  hukum  kepada  wartawan, penjelasan  pasal  9, penjelasan pasal 11 tentang modal asing, penjelasan pasal 4 ayat 2, alinea terakhir penjelasan umum, dan penjelasan alinea terakhir pasal 12.
Keempat ,  merujuk  pada  keputusan  dari  Mahkamah  Agung  bahwa  undang-undang pers tersebut bukanlah lex specialis . Undang-undang pers ini ditegaskan sebagai prevail atau diutamakan  daripada  undang-undang  lainnya. Kelima ,  pandangan  bahwa  undang-undang pers  tidak  hanya  mencakup  urusan  kegiatan  jurnalistik,  namun  mengatur  juga  berbagai permasalahan  di  ranah  media  lainnya  seperti  iklan,  film,  kesejahteraan  wartawan  atau aktifitas perusahaan-perusahaan media asing.
Terakhir Keenam , undang-undang pers ini dipandang sebagai suatu undang-undang yang  tidak  hanya  berlaku  kepada  kalangan  pers,  tapi  diperuntukkan  bagi  seluruh  warga Indonesia.  Sehingga  penerapan  undang-undang  ini  harus  memerhatikan  konteks  keadilan bagi seluruh pihak dan bukan hanya bagi kalangan pers.
Gagasan Kebebasan dan Profesionalitas Kinerja Pers yang Bertanggung Jawab Sosial Reformasi 1998 diikuti dengan lahirnya ratusan perusahaan penerbitan pers baru. Banyak  diantara  mereka  yang  tidak  menggaji  wartawan  secara  layak,  tidak  menerapkan prinsip-prinsip jurnalistik dengan benar, mengembangkan pola pemberitaan yang bombastis dan  sensasional,  mengobarkan  semangat  kebencian  dan  permusuhan,  serta  menonjolkan aspek-aspek  pornografi.  Dari  sinilah  muncul  tuduhan  pers  telah  kebablasan  dalam
menerjemahkan  kebebasan  yang  didapatkan.  Tuduhan  yang  merugikan  citra  pers  secara keseluruhan (Sudibyo, 2008).
Undang-undang Pers yang berlaku sekarang belum mengatur tentang kualifikasi apa yang harus dimiliki seseorang untuk menjadi wartawan. Persyaratan ini sebenarnya penting agar  wartawan  yang  bertugas  di  lapangan  adalah  wartawan-wartawan  yang  profesional. Memang  dalam  menjalani  aktifitas  jurnalistiknya,  wartawan  terikat  dengan  Kode  Etik Jurnalistik.  Namun  dalam  penerapannya,  wartawan  tidak  jarang  mengabaikan  kode  etik tersebut sehingga banyak pelanggaran yang terjadi dan merugikan pihak-pihak tertentu.
Wartawan sebagai insan pers memang memiliki kebebasan melakukan peliputan, dan kebebasan tersebut diatur dalam Undang-undang Pers. Dalam Undang-undang Pers tersebut wartawan juga dituntut agar dapat bertanggung jawab terhadap pemberitaan apapun yang telah  dilakukannya,  namun  Undang-undang  Pers  tersebut  sejauh  ini  tidak  secara  langsung mampu  menindaklanjuti  kesalahan-kesalahan  wartawan  jika  melanggar  aturan  tertentu. Pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  wartawan  tersebut  ditindaklanjuti  berdasarkan  KUHP, itupun lebih menekankan pada instansi media yang menaungi wartawan tersebut. Sedangkan Undang-undang  Pers  lebih  menekankan  pada  kebebasan  yang  dimiliki  oleh  wartawan tersebut dan tidak cukup lengkap memasukkan sanksi-sanksi atas sengketa pers yang terjadi. Insan  pers  lebih  menginginkan  sengketa-sengketa  pers  tersebut  diselesaikan  dengan  cara pers.
Maka wacana untuk mengkaji ulang undang-undang pers perlu dilakukan. Untuk pers nasional  harus  tetap  dilakukan  penyensoran,  hal  ini  sangat  berguna  terhadap  penyebaran informasi  bagi  masyarakat.  Selain  itu,  terdapat  beberapa  aturan  yang  perlu  ditambahkan seperti  peraturan  tentang  pemberitaan,  penyiaran,  iklan  dan  sebagainya.  Terkait  masalah penyensoran,  jika  terdapat  pers  yang  melanggar  aturan  maka  diperlukan  ketegasan pemerintah  bahkan  hingga  mencabut  hak  siar,  hak  cetak  untuk  perusahaan  pers  tersebut. Sebagai upaya profesionalitas dan penegasan implementasi dari fungsi, hak, dan kewajiban pers itu sendiri.
Menurut  Sudibyo  (2008)  ada  beberapa  gagasan  yang  menjelaskan  bahwa  revisi Undang-undang  Pers  menjadi  sesuatu  yang  masuk  akal  dan  mendesak. Pertama, pemberdayaan  Dewan  Pers  semestinya  dimaknai  dalam  konteks  ini.  Bagaimana  membuat Dewan  Pers  bisa  berfungsi  efektif  sebagai  jembatan  penghubung  antara  pers,  publik  dan pemerintah,  serta  bagaimana  menyelesaikan  kasus-kasus pemberitaan  media  dengan  cara- cara  yang  produktif  bagi  masa  depan  kebebasan  pers.  Pemberdayaan  Dewan  Pers  bukan dengan  menjadikannya  sebagai  lembaga  regulator  dengan  wewenang  membuat  aturan- aturan baru serta memberikan sanksi atas pelanggaran yang terjadi.
Kedua ,  berbagai  pihak  menuntut  agar  diberlakukan  standart  minimal  kelayakan penerbitan  pers.  Undang-undang  Pers  tidak  mengatur  aspek  ini  karena  syarat-syarat pendirian  perusahaan  pers  disepakati  merujuk  pada  Undang-undang  Perseroan  Terbatas. Persoalannya,  Undang-undang  Perseroan  Terbatas  hanya  mengatur  pendirian  perseroan secara umum. Padahal perusahaan pers jelas berbeda dengan perusahaan pada umumnya. Di dalam  diri  perusahaan  pers,  melekat  fungsi-fungsi  institusi  sosial  yang  menempatkannya sebagai alat publik untuk mengontrol berbagai bentuk penyelenggaraan kekuasaan. Pada titik inilah muncul usulan agar standard kelayakan perusahaan pers diatur dalam Undang-undang Pers.
Ketiga ,  hingga  saat  ini  Undang-undang  Pers  belum  secara  efektif  melindungi  insan pers dalam menjalankan kerja jurnalistik. Pasal 18 Undang-undang Pers mengancam siapapun yang  menghambat  dan  menghalangi  kemerdekaan  pers  dengan  ancaman  hukum  pidana
penjara maksimal dua tahun dan pidana denda maksimal Rp 500 juta. Namun hal ini menjadi sia-sia karena proses hukum terhadap sengketa pemberitaan pers belakangan lebih banyak mengacu pada undang-undang lain, khususnya KUHP yang memuat 35 pasal yang justru bisa menjerat  pekerja  pers  dengan  pasal-pasal  pidana.  Bagaimana  menjadikan  Undang-undang Pers  sebagai lex  spesialis (pengecualian)  berkaitan  dengan  perkara-perkara  pers? Mempertegas jaminan terhadap kebebasan pers di dalam UU Pers menjadi alternatif solusi. Alternatif yang lebih baik adalah dengan memasukkan jaminan terhadap kebebasan pers itu ke dalam undang-undang dasar.
Keempat , rumusan terhadap perlindungan kepentingan publik dari pemberitaan yang merugikan.  Terutama  jabaran  dari  Pasal  5  Undang-undang  Pers  yang  menegaskan  bahwa perusahaan pers wajib melayani hak jawab dan hak koreksi. Rincian dari implementasi hak- hak  tersebut  perlu  dirincikan  secara  lebih  jelas,  seperti  bagaimana  mekanisme,  bentuk- bentuk, waktu penerapan, sanksi-sanki dan rincian lainnya.
Beberapa gagasan lain yang patut dipertimbangkan adalah dengan melihat beberapa kelemahan dari Undang-undang Pers tersebut, yaitu:
a. Terjadi  sentralisasi  kepemilikan  media  pada  kalangan  tertenu  di  Indonesia  yang diakibatkan dari tidak ada  aturan tentang sentralisasi kepemilikan media. Dampak dari  sentralisasi  kepemilikan  media  dapat  memunculkan  adanya  monopoli  arus informasi  oleh  sekelompok  tertentu  sesuai  dengan  kepentingan  dan  kebutuhan masing-masing. Sehingga berdampak pada penerimaan masyarakat sebagai khalayak media yang hanya mendapatkan potongan-potongan informasi yang tidak utuh dan berpersepsiu sesuai dengan kepentingan apa yang dimiliki oleh media.
b. Aturan  khusus  terkait  tata  cara  pendirian  sebuah  media  tidak  dipaparkan  secara menyeluruh.  Hal  ini  dapat  berdampak  negatif  terhadap  tujuan  pendirian  institusi media sesuai tujuan utama pers sebagai pilar negara dan bertanggung jawab sosial. Pendirian  media  lebih  bertujuan  ekonomi  yang  disalahgunakan  sebagian  oknum meskipun dalam hal ini mendirikan perusahaan Pers adalah suatu hak dan kebebasan bagi setiap warga negara Indonesia, namun tetap harus ada aturan dan persyaratan yang jelas (Bab IV UU No. 40 tahun 1999).
c. Masalah independensi Dewan Pers. Dikarenakan keanggotaan Dewan Pers ditetapkan oleh  Presiden,  menunjukkan  bahwa  Presiden  memiliki  hak  menempatkan  orang- orang  pilihannya  di  sebuah  lembaga  yang  seharusnya  melindungi  dan mengembangkan  kebebasan  pers.  Independensi  dewan  pers  akan  dipertanyakan sejalan  dengan  kondisi  dari  pemerintahan  yang  berwenang,  jika  pemerentih demokratis  maka  aturan  ini  tidak  akan  menimbulkan  masalah.  Namun  jika pemerintahan otoriter, dapat menjadi bumerang terhadap kemerdekaan pers (UU No. 40 tahun 1999 Bab V Pasal 15).
d. Prinsip  ultimum  remidium  dalam  perkara  pidana  perlu  diterapkan  dalam penyelesaian masalah akibat pemberitaan pers. Dengan prinsip ini, maka penerapan pasal-pasal  pidana  merupakan  upaya  terakhir.  Itu  berarti,  kalau  masih  ada  upaya hukum yang dapat diterapkan dalam menyelesaikan masalah, maka ketentuan itulah yang lebih dulu dipergunakan. (Dewan Pers, 2007)
Demi terbentuknya pers yang profesional dalam menjalankan aktifitasnya, beberapa gagasan tersebut  sudah  selayaknya  dipertimbangkan  dalam  upaya  revisi  Undang-undang  Pers tersebut. Bahkan  Peraturan-peraturan  yang  ada  di  dalam  Kode  Etik  Jurnalistik sebenarnya terlihat lebih tegas mengawasi tindak insan pers daripada  Undang-undang Pers itu sendiri. Gagasan untuk mempertimbangkan beberapa aturan yang ada di dalam Kode Etik Jurnalistik
ke dalam Undang-undang Pers tersebut sebenarnya juga menjadi gagasan yang baik. Sehingga terdapat  aturan  yang  tegas  yang  menjaga  keprofesionalitasan  wartawan  ketika  melakukan peliputan jurnalistik.

## KESIMPULAN
Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers memang memiliki berbagai kelemahan, salah satu solusinya adalah dengan melakukan revisi terhadap Undang-undang tersebut. Tetapi revisi itu nantinya tidak boleh mengurangi kebebasan pers yang sudah ada, tapi mengawasi kebebasan pers sehingga tidak kebablasan dan menjamin keprofesionalitasan pers. Setelah revisi, pemberlakuan UU Pers sebagai " Lex Specialis " merupakan suatu langkah yang wajib dilakukan pemerintah.
Beberapa  kenyataan  dan  bahasan  di  atas  menunjukkan  bahwa  revisi  undang- undang pers adalah gagasan yang masuk akal  dan mendesak. Tanpa  terdapatnya kejelasan Undang-undang pers adalah lex spesialis dari perundang-undangan yang lain, instansi media akan  terus  disibukkan  oleh  gugatan-gugatan  dan  pertikaian-pertikaian  hukum  yang mengancam kelangsungan hidup mereka, begitupun dengan para jurnalis menjadi tidak akan nyaman menjalankan tugas-tugasnya.
Sebagai  masukan  dan  saran,  gagasan  merevisi  undang-undang  pers  perlu diwaspadai dalam konteks ketika banyaknya gugatan terhadap pers belakangan ini. Karena niat  baik  di  balik  gagasan  itu  bisa  jadi  tereduksi  oleh  hasrat  politik  untuk  kembali menempatkan pers di bawah kontrol pemerintah dan kroni-kroninya.
Gagasan  mengenai  revisi  undang-undang  pers  tersebut  harus  dilakukan  dengan pertimbangan  yang  jelas  dan  matang,  memperhatikan  dampak  baik  dan  buruknya.  Dan baiknya gagasan-gagasan tersebut harus kembali mempertimbangkan kepentingan publik di atas kepentingan pihak-pihak tertentu.

## DAFTAR PUSTAKA
Dewan Pers, 2007. Mekanisme Penyelesaian Masalah Pemberitaan Pers. ( https://dewanpers.or.id/publikasi/opini_detail/52/Mekanisme_Penyelesaian_Masal ah_Pemberitaan_Pers . Diakses 15  Maret 2021.
Junaedi, F. 2019. Etika Komunikasi di Era Siber Teori dan Praktik . Rajawali Pers
Redaksi RAS. 2010. Tip Hukum Praktis: Menghadapi Kasus Pidana . Jakarta: Raih Asa Sukses.
Sudibyo, A.  2008. Dilema Amandemen UU Pers. ( http://agussudibyo.wordpress.com/2008 /03/28/dilema-amandemen-uu-pers/. Diakses 10 Maret 2021 ).
Sukardi, W.A. 2007. Keutamaan di balik kontroversi Undang-Undang Pers . Dewan Pers.
Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers
Yusuf, I.A. 2010. Mengurai Pro-Kontra UU Pers No. 40 Tahun 1999 sebagai Lex Specialis .
( http://bincangmedia.wordpress.com/2010/04/26/mengurai-pro-kontra-uu-pers- no-40-tahun-1999-sebagai-lex-specialis/ . Diakses 13 Maret 2021).