## WEWENANG MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MEMUTUS SENGKETA KEWENANGAN KONSTITUSIONAL LEMBAGA NEGARA

## Adrianus Bawamenewi
IKIP Gunungsitoli Email: adrianusbawamenewi@gmail.com
RINGKASAN - Lembaga negara dapat bersengketa karena sistem ketatanegaraan yang diadopsikan dalam ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen, mekanisme hubungan antar lembaga negara bersifat horizontal, tidak lagi bersifat vertikal.  Jika  sebelumnya  dikenal  adanya  Lembaga  Tinggi  Negara  dan  Lembaga Tertinggi Negara, maka sekarang tidak ada lagi Lembaga Tertinggi Negara. MPR bukan  lagi  lembaga  yang  paling  tinggi  kedudukanya  dalam  bangunan  struktur ketatanegaraan  Indonesia,  melainkan  sederajat  dengan  lembaga-lembaga konstitusional lainnya, yaitu Presiden, DPR, DPD, MK,MA dan BPK.

## Kata kunci: Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Lembaga Negara

## PENDAHULUAN
Sejarah  ketatanegaraan  Indonesia  sejak  kemerdekaan  belum  mengatur mengenai  mekanisme  penyelesaian  sengketa  kewenangan  antar  lembaga  Negara yang  kewenangannya  diberikan  oleh  Undang-Undang  Dasar.  Demikian  juga lembaga  Negara  yang  ditunjuk  untuk  menyelesaikan  sengketa  tersebut.  Setelah adanya  perubahan  ketiga  Undang-undang  Dasar  1945,  yang  mengadopsi pembentukan  lembaga  negara  Mahkamah  Konstitusi  yang  salah  satu kewenangannya  adalah  memutuskan  sengketa  kewenangan  konstitusional lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-undang Dasar 1945, sistem  ketatanegaraan  Indonesia  memiliki  mekanisme  penyelesaian  jika  terjadi sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara.
Lembaga  negara  dapat  bersengketa  karena  sistem  ketatanegaraan  yang diadopsikan  dalam  ketentuan  Undang-Undang  Dasar  1945  sesudah  perubahan pertama  (1999),  kedua  (2000),  ketiga  (2001),  dan  keempat(2002),  mekanisme hubungan  antar  lembaga  negara  bersifat  horizontal,  tidak  lagi  bersifat  vertikal. Dulu dikenal Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Tertinggi Negara, akan tetapi hasil  amandemen  UUD  tidak  lagi  mengenal  lembaga  tertinggi.  MPR  bukan  lagi lembaga yang paling tinggi kedudukanya dalam bangunan struktur ketatanegaraan Indonesia,  melainkan  sederajat  dengan  lembaga-lembaga  konstitusional  lainnya, yaitu Presiden, DPR, DPD, MK,MA dan BPK.
Adanya  mekanisme  hubungan  yang  sederajat  antara  lembaga  Negara, memungkinkan  terjadi  dalam  pelaksanaaan  kewenangan  terdapat  perselisihan
ketika  menafsirkan  amanat  Undang-undang  Dasar.  Bila  menimbulkan  sengketa diantara  lembaga  Negara,  diperlukan  sebuah  lembaga  yang  menyelesaikan sengketa  tersebut.  Dalam  sistem  ketatanegaraan  yang  telah  diadopsikan  dalam Undang-undang  Dasar  1945,  mekanisme  penyelesaian  sengketa  kewenangan demikian  dilakukan  melalui  proses  peradilan  tata  negara,  yaitu  melalui  lembaga yang dibentuk tersendiri dengan nama Mahkamah Konstitusi.
Disamping  alasan  adanya  perubahan  struktur  ketatanegaraan  Indonesia pada  saat  ini  yang  kemudian  perlu  adanya  penyesuaian  dalam  mekanisme hubungan  antar  lembaga  negara,  kewenangan  untuk  memutus  sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara memang diperlukan untuk  mencegah agar  sengketa  tersebut  tidak  menjadi  sengketa  politik  yang  bersifat  adversarial. Sebab,  jika  sengketa  politik  yang  terjadi,  hal  tersebut  akan  berdampak  buruk terhadap  mekanisme  hubungan  kelembagaan  antar  lembaga  negara  dan pelaksanaan  fungsi  dari  lembaga  negara  yang  bersengketa  tersebut.  Melalui kewenangan  memutus  sengketa  kewenangan  konstitusional  lembaga  negara, Mahkamah  Konstitusi  pada  dasarnya  berperan  menengahi  dan  meredakan sengketa itu dan memberikan solusi hukum.
Secara  definitif,  yang  dimaksud  dengan  sengketa  kewenangan konstitusional  lembaga  negara  yaitu  perbedaan  pendapat  yang  disertai persengketaan dan klaim antar lembaga negara yang satu dengan lembaga negara lainnya mengenai kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing lembaga negara tersebut, (Jimly Asshiddiqie, 2006:4).
Sengketa  kewenangan  lembaga  Negara  yang  kewenangannya  diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang pernah diselesaikan oleh  Mahkamah  Konstitusi  yaitu  sengketa  antara  lembaga  Mahkamah  Konstitusi dengan  Komisi  Yudisial  menyangkut  kewenangan  Komisi  Yudisial  dalam melakukan  pengawasan  terhadap  hakim,  termasuk  hakim  dilingkungan Mahkamah Konstitusi.

## KAJIAN TEORI

## 1. Negara hukum
Indonesia  adalah  negara  hukum  seperti  tertuang  dalam  Undang-  undang Dasar 1945 pasal 1 ayat (3). Negara hukum berkaitan dengan HAM, karena salah satu cirinya adalah adanya jaminan atas HAM. Negara hukum ( rechsstaat/rule of law )  adalah  negara  yg  penyelenggaraan  kekuasaan  pemerintahannya  didasarkan atas  hukum.  Negara  berdasar  hukum  menempatkan  hukum  sebagai  hal  yang tertinggi  ( supreme ). Supremasi  hukum  tidak  boleh  mengabaikan  tiga  ide  dasar hukum: keadilan, kemanfaatan, dan kepastian.
Pemerintahan  dalam  negara  hukum  harus  konstitusional  artinya  ada pembatasan  kekuasaan  dan  ada  jaminan  hak  dasar  warga  negara.  (dalam  negara komunis/otoriter  ada  konstitusi  tapi  tidak  konstitusional)  seperti  yang  telah  kita
ketahui  bahwa  Negara  adalah  suatu  daerah  atau wilayah  yang  ada  di  permukaan bumi  di  mana  terdapat  pemerintahan  yang  mengatur  ekonomi,  politik,  sosial, budaya,  pertahanan  keamanan,  dan  lain  sebagainya . Di  dalam  suatu  Negara setidaknya  minimal  terdapat  suatu  Unsur-unsur  negara  seperti  rakyat,  wilayah, pemerintah yang berdaulat serta pengakuan dari negara lain, (Guslina, 2007:179).
Negara hukum formal adalah negara hukum dalam arti sempit yaitu negara yang  membatasi  ruang  geraknya  dan  bersifat  pasif  terhadap  kepentingan  rakyat negara.  Negara  tidak  campur  tangan  secara  banyak  terhadap  urusan  dan kepentingan  warga  negara.  Urusan  ekonomi  diserahkan  kepada  warga  dengan dalil laissez  faire,laissez aller artinya  warga  dibiarkan  mengurus  kepentingan ekonominya sendiri maka dengan sendirinya perekonomian negara akan sehat.
Dalam rangka perlindungan Hak Asasi  Manusia, implementasi  demokrasi tidak  dapat  dilepaskan  dari  hukum,  karena  demokrasi  tanpa  hukum  tidak  akan terbangun  dengan  baik,  sebaliknya  hukum  tanpa sistem  politik  yang  demokratis, hanya menjadi hukum yang elitis dan represif.
Menurut F.J  Stahl,  dari  kalangan  hukum  Eropa  Kontinental  memberikan ciri- ciri negara hukum (rechtstaat) sebagai berikut :
a. Pengakuan terhadap hak- hak asasi manusia
b. Pemisahan kekuasaan  negara
c. Pemerintahan berdasarkan undang- undang
d. Adanya peradilan administrasi (Mirriam Budiarjdo, 2010:113)
A.V. Dicey dari kalangan Anglo Saxon , memberikan ciri- ciri Negara Hukum ( the rule of law ) sebagai berikut :
a.   Supremasi  Hukum,  dalam  arti  tidak  boleh  ada  kesewenangan,  sehingga seseorang hanya boleh dihukum jika melanggar hukum.
b.  kedudukan    yang  sama  didepan  hukum,  baik  bagi  rakyat  biasa,  maupun bagi pejabat.
c.  Terjaminnya  hak-  hak  asasi  manusia  oleh  Undang-  undang  dan keputusan- keputusan peradilan Mirriam Budiarjdo, 2010:113).
2. Pemisahan Kekuasaan
Konsep Negara Hukum dan Negara Demokrasi yang lahir sebagai saudara kembar menyusul Zaman renaissance di Eropa telah membawa prinsip pemisahan atau  pembagian  kekuasaan  kedalam  organ-  organ  tersendiri  yaitu  :  Legislatif, Yudikatif  dan  Yudikatif.    Pembagian  kekusaan  kedalam  3  (tiga)  poros  yang kemudian  dikenal  sebagai  trias  politika  atau  dimaksud  untuk  mendobrak absolutisme atau pemerinyah yang otoriter.  Jika analisa di atas diletakkan dalam konteks  ajaran  Mostesquieu  dalam  ajaran  Trias  Political  murni,  kekuasaan  tidak hanya berbeda, tetapi juga merupakan suatu instansi yang harus terpisah satu sama lainnya di dalam melaksanakan kewenangan.
Menurut  Doktrin  pemisahan  kekuasaan  tersebut,  fungsi  dari  kekuasaan kehakiman adalah melakukan kontrol terhadap kekuasaan negara guna mencegah
terjadi  proses  instrumentasi  yang  menempatkan  hukum  menjadi  bagian  dari kekuasaan.  Jelas  disini  bahwa  lembaga  peradilan  pemegang  peranan  penting dalam menjaga negara jangan terjadi penyalahgunaan kekuasaan.
Undang-  Undang  Dasar  1945  perubahan  ketiga  dalam  Bab  IX  Mengatur mengenai  kekuasaan  kehakiman,  Pasal  24  mengatakan  bahwa  kekuasaan kehakiman  merupakan  kekuasaan  yang  merdeka  untuk  menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
a. Mahkamah Konstitusi
Mahkamah  Konstitusi  adalah  institusi  baru  dalam  sistem  ketatanegaraan Indonesia. Institusi ini diadakan setelah dilakukannya perubahan atau amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Tepatnya diatur dalam pasal 24  ayat  2  yang  menyatakan  ''kekuasaan  kehakiman  dilakukan  oleh  sebuah Mahkamah  Agung  dan  badan-badan  peradilan  yang  berada  di  bawahnya  dalam lingkungan  peradilan  umum,  lingkungan  peradilan  agama,  lingkungan  peradilan militer,  lingkungan  peradilan  tata  usaha  negara,  dan  oleh  sebuah  Mahkamah Konstitusi".
Mahkamah  konstitusi  dibentuk  untuk  menjamin  agar  konstitusi  sebagai hukum  tertinggi dapat  ditegakkan sebagaimana mestinya. Karena itu, Mahkamah Konstitusi  biasa  disebut  sebagai the  guardian  of  the  constitution seperti  sebutan yang  biasa  dinisbatkan  kepada  Mahkamah  Agung  di  Amerika  Serikat.  Mengapa justru  Mahkamah  Agung  sebagai the  guardian  of  the  constitution di  Amerika Serikat.  Sebabnya  ialah  karena  di  sana  tidak  ada  Mahkamah  Konstitusi.  Fungsi dari  Mahkamah  Konstitusi  dalam  arti  yang  lazim  di  kenal  dalam  sistem  Eropa yang menganut  tradisi civil law seperti Austria, Jerman, dan Italia terintegrasi  ke dalam  kewenangan  Mahkamah  Agung  Amerika  Serikat,  sehingga  Mahkamah Agung-lah  yang  di  sebut  the Guardian  of  American  Constitution, (Jimly Asshiddiqie, 2006:94).
Untuk  mendapatnkan  hakim  konstitusi  yang  memiliki  yang  memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, dan negarawan yang menguasai konstitusi  dan  ketatanegaraan  sebagaimana  diamanatkan  dalam  Undang-  undang Dasar,  Undang-  undang  ini  mengatur  mengenai  syarat  calon  hakim  Konstitusi secara jelas.
Disamping  itu,  diatur  pula  ketentuan  mengenai  pengangkatan  dan pemberhentian, cara pencalonan secara transparan dan partisipatif, dan pemilihan hakim konstitusi secara opjektif dan  akuntabel.
Pasal  16  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2003  menyebutkan bahwa  untuk  dapat  diangkat  menjadi  Hakim  Konstitusi  seorang  calon  harus memenuhi syarat :
a. Warga Negara Indonesia
b. Berpendidikan Sarjana Hukum
c. Berusia sekurang- kuranya 40 Tahun pada saat pengangkatan
d. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan Hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) atau lebih.
e. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan dan
f. Mempunyai  pengalaman  kerja  dibidang  hukum  sekurang-  kurangnya10 (sepuluh) Tahun.
Pasal  16 ayat (2)  Undang- Undang Nomor  24 Tahun 2003, calon hakim konstitusi  yang  bersangkutan  wajib  membuat  surat  pernyataan  tentang kesediaannya  untuk  menjadi  hakim  konstitusi.  Hakim  Konstitusi  dilarang merangkap jabatan menjadi :
a. Pejabat  negara  lainnya,  misalnya  anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat, anggota Dewan Perwaklilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,  Hakim  atau  Hakim  Agung,  Menteri  dan  Pejabat  Lain sebagaimana ditentukan dalam peraturan Perundang- undangan .
b. Anggota Partai Politik
c. Pengusaha, termasuk pengusaha adalah Direksi atau komisaris perusahaan
d. Selama  menjadi  hakim  konstitusi,  advokat  tidak  boleh  menjalankan profesinya.
e. Selama menjadi hakim konstitusi status pegawai negeri yang bersangkutan diberhentikan sementara sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
Pencalonan  hakim  konstitusi  dilaksanakan  secara  transparan  dan partisipatif.  Hakim  konstitusi  diajukan  masing-  masing  3  orang  oleh  Mahkamah Agung, 3 orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan 3 orang oleh Presiden, untuk ditetapkan  dengan  keputusan  Presiden.  Masa  jabatan  Hakim  Konstitusi  selama  5 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 kali masa jabatan berikutnya.
Hakim Konstitusi diberhentikan dengan hormat apabila :
a. meninggal dunia
b. mengundurkan  diri  atas  permintaan  sendiri  yang  diajukan  kepada  ketua Mahkamah Konstitusi
c. Telah berusia 67 Tahun
d. Telah berakhir masa jabatannya atau sakit jasmani dan rohani secara terus menerus yang dibuktikan dengan keterangan Dokter.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1. Mekanisme  Pelaksanaan  Wewenang  Mahkamah  Konstitusi  Dalam Memutus Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara
Mekanisme  pelaksanaan  kewenagan  Mahkamah  Konstitusi  sebagaimana diatur  dalam  ketentuan  Peraturan  Mahkamah  Konstitusi  tentang  Pedoman Beracara  Dalam  Sengketa  Kewenangan  Konstitusional  Lembaga  Negara  adalah tahapan sebagai berikut:
a. Pengajuan permohonan
b. Pemeriksaan Administrasi Dan Registrasi
c. Penjadwalan dan Panggilan Sidang
d. Pemeriksaan Pendahuluan
e. Putusan Sela
f. Pemeriksaan Persidangan
g. Pembuktian
h. Rapat Permusyawaratan Hakim
i. Putusan
2. Lembaga  Negara  yang  Memiliki  Kedudukan  Hukum  (Legal  Standing) Dalam  Bersengketa  Kewenangan  Konstitusional di  Mahkamah Konstitusi
a. Legal  standing  Mahkamah  Konstitusi  sebagai  lembaga  peradilan  di Indonesia
Mahkamah Konstitusi  (MK) merupakan lembaga yang berkedudukan sebagai lembaga tinggi negara. Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan salah satu  lembaga  yudikatif  selain  Mahkamah  Agung  yang  melaksanakan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan  hukum  dan  keadilan.  Dengan  demikian,  kedudukan  Mahkamah Konstitusi  sejajar  dengan  MPR,  DPR,  DPD,  Presiden,  BPK  dan MahkamahAgung (MA).
Sebagai  lembaga  negara,  MK  merupakan  salah  satu  pelaksana kekuasaan  kehakiman,  disamping  MA.  Mahkamah  Konstitusi  merupakan lembaga  peradilan  tata  negara  ( Constitutional Court )  yang  kewenangannya diatur dalam Pasal 24C UUD Negara Republik Indonesia Tahun1945,sebagai berikut:
1) Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusanya bersifat final untuk  menguji  ungang-undang  terhadap  Undang-Undang  Dasar  (Pasal 24C  ayat  1)  Kewenangan  ini  yag  kemudian  disebut  dengan  kewenangan pengujian terhadap undang-undang ( Judicial Review ).
2) Memutus  sengketa  kewenangan  lembaga  negara  yang  kewenangannya diberikan oleh Undang- undang dasar (Pasal 24C ayat 1).
3) Memutus pembubaran Partai Politik (Pasal 24C ayat 1)
4) Memutus perselisihan hasil Pemilihan Umum ( Pasal 24C ayat 1)
5) Memberikan  putusan  atas  pendapat  DPR  mengenai  dugaan  pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang- Undang Dasar ( Pasal  24C  ayat  2)  Dugaan  pelanggaran  oleh  Presiden  dan/atau  Wakil Presiden  menurut  Undang-  undang  adalah  pelanggaran  hukum sebagaimana  yang  diatur  dalam  Pasal  7B  ayat  (1)  yaitu  berupa  : penghianatan  terhadap  negara,  korupsi,  penyuapan,tindak  pidana  berat lainya, atau perbuatan tercela.
6) Memeriksa,  mengadili,  dan  memutus  pendapat  DPR  bahwa  Presiden dan/atau  Wakil  Presiden  tidak  lagi  memenuhi  syarat  sebagai  Presiden dan/atau  Wakil  Presiden  (Pasal  7  Bayat  1)  Legalitas  kedudukan  dan kewenangan  MK  tersebut  semakin  diperkuat  melalui  UU  No  24  tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
Mahkamah  Konstitusi  mempunyai  9  (sembilan)  orang  hakim konstitusi,  dimana  3  (tiga)  orang  diajukan  oleh  Presiden,  3  (tiga)  orang diajukan  oleh  DPR  setelah  melalui  uji  kelayakan  dan  kepatutan  secara terbuka  terhadap  beberapa  kandidat,  dan  3  (tiga)  orang  diajukan  oleh  MA. Ketua  dan  Wakil  Ketua  MK  dipilih  dari  dan  oleh  hakim  konstitusi. Kesembilan hakim konstitusi ditetapkan oleh Presiden.
Sesuai  dengan  Pasal  24C  ayat  (5)  UUD  1945,  syarat  sebagai  hakim konstitusi  tidak  disebut  secara  spesifik  harus  sarjana  Hukum.  Ketentuan dalam  Pasal  24C  ayat  (5)  UUD  1945  hanya  menyebut:  harus  memiliki integritas  dan  kepribadian  yang  tidak  tercela;  negarawan  yang  menguasai konstitusi  dan  ketatanegaraan  serta  tidak  merangkap  sebagai  pejabat  negara. Jadi atas dasar kriteria tersebut, tidak ada larangan Sarjana non hukum untuk menjadi  hakim  konstitusi  selama  memenuhi  krtiteria  yang  digariskan  oleh UUD.  Latar  belakang  profesi  hakim  konstitusi  juga  dapat  berasal  dari berbagai  kalangan,  baik  akademisi,  lawyer,  hakim  karir,  anggota  legislatif, maupun  pengurus  parpol.  Akan  tetapi  untuk  menjaga  independensi  MK sebagai  lembaga  peradilan,  khusus  yang  berlatar  belakang  anggota  legislatif dan/atau  pengurus  partai  politik,  ketika  mereka  terpilih  menjadi  hakim  MK, maka  harus  mengundurkan  diri.  Hakim  konstitusi  harus  non  partisan  dan harus bebas dari kepentingan politik.
b. Lembaga Negara yang memimiliki Legal Standing dalam bersengketa Kewenangan  Konstitusional  Lembaga  Negara  di  Mahkamah Konstitusi
Dalam  bersengketa  di  Mahkamah  Konstitusi,  sebenarnya  siapa sajakah  yang  boleh  memohon  ( legal  standing )?  Ternyata  tidak  semua  orang boleh  mengajukan  perkara  permohonan  ke  Mahkamah  Konstitusi  dan menjadi  pemohon.  Kepentingan  hukum  saja  tidak  dapat  dijadikan  dasar dalam  mengajukan  sengketa  seperti  pada  hukum  acara  perdata  maupun hukum  acara  tata  usaha  negara.  Pemohon  adalah  subjek  hukum  yang memenuhi persyaratan menurut undang-undang untuk mengajukan permohonan perkara konstitusi kepada Mahkamah Konstitusi.
Persyaratan legal  standing atau  kedudukan  hukum  mencakup  syarat formal  sebagaimana  ditentukan  dalam  undang-undang,  maupun  syarat materiil  berupa  kerugian  hak  atau  kewenangan  konstitusional  dengan berlakunya undang-undang yang sedang dipersoalkan.
Menurut  Harjono,  kedudukan  hukum    ( legal    standing )  adalah keadaan dimana seseorang atau suatu pihak ditentukan memenuhi syarat dan oleh  karena  itu  mempunyai  hak  untuk  mengajukan  permohonan  pnyelesaian perselisihan  atau  sengketa  atau  perkara  di  depan  Mahkamah  Konstitusi, (Harjono, 2008:176). Kedudukan hukum pemohon dalam sengketa perkara di Mahkamah Konstitusi menentukan suatu sengketa dapat diterima atau ditolak.
Achmat  Roestandi  mengemukakan  penggolongan  lembaga  Negara yang kewenangannya diberikan UUD:
1) Golongan  pertama:  lembaga  yang  bentuk/nama  dan  wewenangnya  diatur oleh UUD 1945, yaitu MPR, DPR, DPD, dan seterusnya;
2) Golongan  kedua:  lembaga  yang  bentuk  dan  namanya  tidak  ditentukan oleh  UUD  1945,  tetapi  wewenangnya  diberikan  oleh  Undang-undang, yaitu Dewan Pertimbangan Presiden dan KPU;
3) Golongan  ketiga:  lembaga  yang  tidak  ditentukan  oleh  UUD  1945  tetapi bentuk,  nama,  dan  wewenangnya  diberikan  oleh  UU,  yaitu  Bank  Sentral (Pasal  23d),  dan  Badan-badan  lain  yang  fungsinya  berkaitan  dengan kekuasaan kehakiman [Pasal 24 ayat (3) UUD 1945], (Achmad  Roestandi, 2005:107).
Lembaga  negara  yang  kewenangannya  diberikan  oleh  Undang- Undang  Dasar  menimbulkan  multitafsir  seperti  dikemukakan  oleh  Abdul Muchtie Fadjar bahwa  lembaga negara yang dimaksud mendapat  penafsiran sebagai berikut:
a) Penafsiran  luas,  sehingga  mencakup  semua  lembaga  negara  yang  nama dan kewenangannya disebut/tercantum dalam UUD 1945;
b) Penafsiran    moderat,    yakni    yang    hanya    membatasi    pada    apa    yang dulu  dikenal  sebagai lembaga tertinggi dan tinggi negara;
c) Penafsiran  sempit,  yakni  penafsiran  yang  merujuk  secara  implisit  dari ketentuan Pasal 67 UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, (Abdul Muchtie Fadjar, 2006:120).
Putusan  Mahkamah  Konstitusi    Dalam    Perkara    Nomor    05/PUU- IV/2006  perihal  Pengujian  Undang- Undang  Nomor  4  Tahun  2004  tentang Kekuasaan  Kehakiman  dan  Undang-Undang  Nmor  22  Tahun  2004  tentang Komisi Yudisal berpendapat, bahwa ada dua macam lembaga negara menurut UUD  1945,  yaitu  lembaga-lembaga  negara  utama (main  state  organs, principal  state  organs) dan  lembaga-lembaga  negara  pendukung (auxiliary state  organs atau auxiliary  agencies) .    Putusan    Mahkamah    Konstitusi menyatakan    bahwa    UUD    1945  jelas  membedakan  cabang-cabang kekuasaan  negara  dalam  bidang  legislatif,  eksekutif  dan  yudikatif  yang tercermin  dalam  fungsi-fungsi  MPR,  DPR,  DPD,  Presiden  dan  Wakil Presiden,  Mahkamah  Agung,  Badan  Pemeriksa  Keuangan  dan  Mahkamah
Konstitusi  sebagai  lembaga-lembaga  negara  yang  utama.  Sedangkan lembaga-lembaga  negara  pendukung  seperti  :  Komisi  Yudisial,  Kepolisian Negara,  Tentara  Nasional  Indonesia,  Bank  Sentral,  KPU,  Dewan Pertimbangan Presiden dan sebagainya.
Menurut Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 08/PMK/2006  tentang  Pedoman  Beracara  dalam  Sengketa  Kewenangan
Konstitusional  Lembaga  Negara,  Lembaga  Negara  adalah  lembaga  negara yang  kewenangannya  diberikan  oleh  UUD  1945.  Sedangkan  Kewenangan konstitusional  lembaga  negara  adalah  kewenangan  yang  dapat  berupa wewenang/hak  dan  tugas/kewajiban  lembaga  negara  yang  diberikan  oleh UUD   1945. Dalam  Pasal  2  ayat (1)  PMK tersebut menyebutkan,” Lembaga negara  yang  dapat  menjadi  pemohon  atau  termohon  dalam  perkara  sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara adalah:
a. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR);
b. Dewan Perwakilan Daerah (DPD);
c. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR);
d. Presiden;
e. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
f. Pemerintahan Daerah (Pemda); atau
g. Lembaga      negara     lain      yang      kewenangannya      diberikan      oleh UUD      1945.
Apabila merujuk pada Peraturan Mahkamah Konstitusi di atas, secara spesifik  menyebut  lembaga  Negara  yang  memiliki  kedudukan  hukum  atau dapat  menjadi  pemohon  atau  termohon  dalam  sengketa  kewenangan  di  MK yaitu  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR),  Dewan  Perwakilan  Daerah  (DPD), Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  (MPR),  Presiden,  Badan  Pemeriksa Keuangan  (BPK),  Pemerintahan  Daerah  (Pemda).  Namun  demikian  pada pasal 2 ayat 1 huruf ‘g’ tersebut, menimbulkan tafsiran lanjutan terkait dengan lembaga Negara selain yang telah dikemukakan itu.  Lembaga Negara lain itu adalah  Komisi  Yudisial,  Komisi  Pemilihan  Umum,  Kepolisian  Negara Republik  Indonesia,  Tentara  Nasional  Indonesia  dan  Dewan  Pertimbangan Presiden.
Mahkamah Agung sebagai salah satu lembaga negara yang disebutkan dan  diberikan  kewenangan  oleh  UUD  1945  ternyata  tidak  dapat  menjadi pemohon  maupun  termohon  dalam  sengketa  kewenangan  teknis  peradilan (yustisial),  ini  secara  tegas  dijelaskan  dalam  ketentuan  peraturan  Mahkamah Konstitusi. Disamping MA, menurut hemat penulis Bank Sentral yang disebut dalam  UUD  1945  tidak  dapat  menjadi  pemohon  ataupun  termohon,  karena bila melihat  rumusan pengertian lembaga negara yang dimaksudkan  lembaga negara  adalah  lembaga  negara  yang  kewenangannya  diberikan  oleh  UUD
1945,  sedangkan  kewenangan  konstitusional  lembaga  negara  adalah kewenangan  yang dapat  berupa wewenang/hak dan tugas/kewajiban lembaga negara  yang    diberikan  oleh  UUD  1945.  Dari  rumusan  pengertian  lembaga negara  maupun  kewenangan  konstitusional  lembaga  negara  tersebut,  jelas bahwa  Bank  Sentral  tidak  disebutkan  kewenangannya  (tidak  memiliki kewenangan)  yang  secara  eksplisit  maupun  implisit  yang  diberikan  UUD. Dengan  demikian,  Bank  Sentral  menurut  hemat  peneliti  tidak  dapat  menjadi pemohon maupun termohon dalam sengketa kewenangan di MK.
Begitu  pula  halnya  dengan  wakil  presiden  dan  menteri,  tidak  dapat menjadi  pemohon  maupun  termohon,  sebab  wakil  presiden  dan  menteri merupakan  pembantu  presiden.  Meskipun  wakil  presiden  merupakan  satu pasangan dengan presiden pada saat pemilihan, namun penegasan pada UUD 1945 wakil presiden merupakan pembantu presiden. Ini sesuai dengan Pasal 4 ayat  2  UUD  1945  yang  berbunyi  “Dalam  melakukan  kewajibannya  presiden dibantu oleh satu orang wakil presiden”. Hampir sama dengan posisi menteri, dimana  dalam  pasal  17  ayat  1  UUD  1945  disebutkan  Presiden  dibantu  oleh menteri-menteri.  Kata  “dibantu”  merupakan  kata yang  sama-sama  digunakan terhadap  jabatan  wakil  presiden  maupun  menteri. Terlepas  sebagai  pembantu presiden,  yang  terpenting  bahwa  wakil  presiden  maupun  menteri kewenangannya  belum  termuat  dalam  UUD  1945,  sehingga  tidak  memiliki kedudukan hukum sebagai  pemohon maupun termohon dalam bersengketa di MK.

## SIMPULAN
Berdasarkan  uraian  pada  bab  sebelum,  maka  dapat  dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:
1. Mekanisme pelaksanaan wewenang Mahkamah Konstitusi dalam memutus sengketa  kewenangan  konstitusional  lembaga  negara  adalah  dilakukan dengan  tahapan  dari  permohonan  pemohon  sengketa,  diteruskan  dengan pemeriksaan  administrasi  dan  registrasi  oleh  panitera,  dilakukan pemanggilan  sidang,  pemeriksaan  pendahuluan  serta  putusan  sela. Kemudian  jika  sengketa  dilanjutkan,  maka  diawali  dengan  pemeriksaan persidangan,  pembuktian,  berikutnya  rapat  permusyawaratan  hakim  dan putusan.
2. Lembaga negara yang memiliki kedudukan hukum  ( legal standing) dalam bersengketa  kewenangan  konstitusional  lembaga  Negara  di  Mahkamah Konstitusi  adalah  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR),  Dewan  Perwakilan Daerah (DPD), Majelis Permusyawaratan Rakyat  (MPR), Presiden, Badan Pemeriksa  Keuangan  (BPK),  Pemerintahan  Daerah  (Pemda),  Komisi Yudisial,  Komisi  Pemilihan  Umum,  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia  dan  Dewan  Pertimbangan Presiden
serta Lembaga      negara      lain      yang      kewenangannya      diberikan oleh     UUD     1945.”

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Muchtie  Fadjar.  2006. Hukum  Konstitusi  dan  Mahkamah  Konstitusi.
Konstitusi Press. Jakarta.
Achmad  Roestandi.  2005. Mahkamah  Konstitusi  dalam  Tanya  Jawab .  Setjen dan Kepaniteraan MK.  Jakarta.
Gusliana.  2007.  Pengertian  Negara  Hukum,  Jurnal  Equality,  Vol.  12/tahun2/ Agustus
Harjono.  2008. Konstitusi  Sebagai    Rumah    Bangsa    Pemikiran    Hukum    Dr. Harjono, Sekretariat    Jenderal    dan  Kepaniteraan  Mahkamah  Konstitusi. Jakarta.
Jimly  Asshiddiqie.  2006. Sengketa  Kewenagan  Konstitusional  Lembaga  Negara . Setjen & Kepaniteraan MK-RI. Jakarta.
Mirriam  Budiardjo.  2010. Dasar-Dasar  Ilmu  Politik. PT  Gramedia  Pustaka Utama. Jakart.
Peraturan Mahkamh Konstitusi Nomor 08/PMK/2006 Tentang Pedoman Beracara Dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara.
Rahimullah.  2007. Hubungan  Antar  Lembaga  Negara ,  Versi  Amandemen Undang- undang Dasar 1945. Universitas Satyagama. Jakarta.
Soerjono Soekanto. 1981. Pengantar Penelitian Hukum. UI Press. Jakarta. Soerjono  Soekanto  &  Sri  Mamudji.  2001. Penelitian  Hukum  Normatif  (Suatu Tinjauan Singkat) . Rajawali Pers. Jakarta. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2003  Tentang  Mahkamag  Konstitusi sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2011 Tentan Mahkamah Konstitusi.
Winarno.2011. Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan . PT Bumi Aksara. Jakarta.