## KEPEMILIKAN DAN PENGUASAAN MANFAAT DALAM PERSPEKTIF FUQAHA

## Armiadi Musa
Universitas  Islam Negeri Ar-Raniry. Banda Aceh

## ABSTRACT
There are various understandings of the meaning of  benefits, whether it can be categorized as  property  or  not.  The  musalabi  and  Wahbah  al-Zuhayli  mushafa  are  of  the  same  opinion about  the  benefits  despite  the  different  editorials,  namely  the  usefulness  or  usefulness produced  from  a  particular  object,  such  as  inhabiting  a  house,  driving  a  car,  wearing clothes,  etc.,  while  the  Prophet  Ahmad  Al-Zarqa  states  that  the  benefits  is  the  essence  of ownership  of  property  and  objects  with  'haq  al-intifa',  which  is  more  common  because  the more includes the beneficial  properties also includes 'haq al-intifa'  which  is  something that benefits  obtained  from  the  permission  of  the  owner,  without  ownership  of  the  object. According to Hanafiyah, benefits other than the aqad ijarah are considered not valuable, in contrast to Syafi'iyah and Hanabilah who argue that the benefits of an object lie in the object itself, because that is the purpose of using the object. And mastery of the benefits of al-ijarah, al-'ariah,  al-waqaf,  al-washiyah  bi  al-manfaah  and  al-ibahah  can  switch  after  the  benefits are exchanged for rewards and benefits of an object must be handed over.
Keywords: Ownership, Mastery, Benefits

## ABSTRAK
Terdapat  berbagai  pemahaman  tentang  makna  manfaat,  apakah  ia  dapat dikategorikan  sebagai  harta  ataupun  tidak.  Mushthafa  syalabi  dan  Wahbah  al-Zuhayli berpendapat  sama  tentang  manfaat  walaupun  berbeda  redaksionalnya,  yaitu  faedah  atau kegunaan yang dihasilkan dari  suatu benda tertentu, seperti mendiami rumah, mengendarai mobil, memakai pakaian dan lain-lain, sedangkan Mushthafa Ahmad Al-Zarqa, menyatakan bahwa  manfaat  adalah  inti  dari  pemilikan  harta  dan  benda  dengan  „haq  al-intifa‟,  yang lebih umum karena yang kebih mencakup milik manfa‟at juga temasuk „haq al-intifa‟ yaitu sesuatu  yang  manfaat  diperoleh  dari  keizinan  dari  pemiliknya  saja,  tanpa  pemilikan  benda tersebut.  Menuut  Hanafiyah,  manfaat  selain  pada  aqad  ijarah  dianggap  tidak  bernilai, berbeda  dengan  Syafi‟iyah  dan  hanabilah  yang berpendapat  manfaat  suatu  benda terletak pada  benda  itu  sendiri,  karena  itu  merupakan  maksud  penggunaan  benda  tersebut.  Dan penguasaan manfaat pada al-ijarah, al-„ariah, al-waqaf, al-washiyah bi al-manfaah dan al- ibahah  dapat  beralih  setelah  manfaat  itu  ditukar  dengan  imbalan  dan  manfaat  dari  suatu benda harus dapat diserah terimakan.
Kata Kunci: Kepemilikan, Penguasaan, Manfaat

## Pendahuluan
Alam  kajian rubu‟ muamalah,  masalah  manfaat  menjadi  materi  pembahasan  yang  penting terutama dalam analisis kekinian. Hal tersebut dirasa urgen terutama disebabkan oleh karena manfaat  sebagai  salah  satu ma‟qud  „alaih atau  objek  transaksi  dalam  dunia  perdagangan lazim dilakukan dalam skala kecil maupun besar.
Dalam  pembahasan  fiqh  klasik,  para  fuqaha  masih  berbeda  pendapat  tentang kedudukan  dan  hakikat  manfaat  itu  sendiri  dalam  perspektif  apakah  dapat  digolongkan sebagai  harta  atau  tidak.  Secara  umum  pendapat  fuqaha  tentang  manfaat  ini  dapat diklafikasikan dalam dua pendapat, yaitu golongan fuqaha yang menyatakan manfaat sebagai harta  dan  golongan  fuqaha  yang  m 1 enyatakan  bahwa  manfaat  tidak  dapat  dikategorikan sebagai harta, hal ini disebabkan manfaat itu bersifat inkonkrit, atau tidak nyata dan tidak bias diihraz . Sehingga ketika ditasharrufkan di antara para pihak yang melakukan transaksi maka manfaat  itu tidak  bisa  langsung  dirasakan  manfaatnya  padahal  manfaat  itulah  yang  menjadi objek dan tujuan transaksi.
Dalam  tulisan  ini,  pembahasan  tentang  manfaat  dibatasi  hanya  tentang  penguasaan manfaat  ketika  dilakukan  transaksi  dan  beberapa  ketentuan  khusus  yang  terkait  dengan kepemilikan manfaat. Selanjutnya diharapkan tulisan ini akan menjadi bermanfaat bagi para pembaca.

## 1. Makna Dan Penguasaan Manfaat
a. Pengertian manfaat
Manfaat adalah kata serapan dari Bahasa Arab “manfa‟at”, merupakan akar kata (isim masdar)  dalam  bentuk  mufrad  (singular),  yang  diartikan  dengan  “guna,  faedah,  laba  atau untung” 2 Sedangkan dalam Bahasa Arab manfaat diartikan secara luqhawi.
3 ال غ س ل و و و ض و ع ك ال ر ب ّ و و را فق ِا : ال راد فع وٌ ا ) ال عفَ ٍي ا ىس ( وب ً عفحَ ئش مك Artinya:
“Segala  sesuatu  yang  dapat  diperboleh  kegunaannya  (isim  dari  al-naf‟i),  contohnya kegunaan rumah untuk didiami, kegunaan sumur untuk mandi.”
Adapun  pengertian  manfaat  secara  istilah,  para  fuqaha  hanya  berbeda  secara redaksional  dalam  membuat  batasan  atau  pengertiannya.  Berikut  ini  beberapa  pengertian yang dapat dimunculkan, yaitu : Menurut Muhammad Musthafa Syalabi, yang ditulis dalam bukunya  yang  berjudul Al-Madkhali  fi  al-Ta‟arif  bi  al-Fiqh  al-Islamy  wa  Qawa‟id  al- Milkiyyah wa al‟Uqud Fih q, merumuskan pengertian manfaat yaitu:
ٌى ا لف ا ء دِ او كن ص و دة ٍي إ ال ع ًا ٌ ك ٍىكس ا ل راد و ر كو ب ا لس ًا ر ة ول ً س ا لخ و ب و وا ش ا ك ل ذ ل ك
Artinya:”  Manfaat  adalah  faedah  tertentu  dari  sesuatu  benda,  seperti  mendiami  rumah, mengendarai mobil, memakai pakaian, dan lain-lain”. 4
Sedangkan Wahbah Al-Zuhayli mendefinisikan manfaat yaitu:
ى و ا لف ا ء دِ ا لٌا جوج ٍي ا ال ع ًا ٌ ك ٍىكس ا ل راد و ر كو ب ا لس ًا ر ة ول ً س ا لخ و ب و ٍد و ذ ل ك 5
Artinya:  Manfaat  adalah  kegunaan  yang  dihasilkan  dari  suatu  benda,  seperti  mendiami rumah, mengendarai mobil, memakai pakaian, dan lain sebagainya.
Dari dua definisi yang telah dikemukakan, jelas bahwa terminologi tentang manfaat di atas hampir tidak ada perbdaan redaksionalnya, sehingga kedua definisi tersebut tidak secara substansial tidak menyajikan suatu perbedaan tentang pengertian manfaat.
Musthafa  Ahmad  Al-Zarqa, dalam  menjelaskan tentang  manfaat,  menyatakan  bahwa manfaat  berbeda  dengan haq  al-intifa . 6 Perbedaan  tersebut  bisa  muncul  dari  perspektif kejadian  dalam  bentuk  umum  dan  khusus.  Bila  ditinjau  dari  kuat  atau  lemahnya  hak,  maka dapat  dipahami  bahwa  itu  adalah  milik  manfaat  (manfaat)  karena  bersumber  dari  „aqad pemilikan seperti waqaf, ijarah, „ariyah dan wasiat tentang sesuatu manfaat. Sedangkan haq intifa‟ itu lebih umum karena selain mencakup milik manfaat juga termasuk haq al-intifa‟ itu sesuatu manfaat yang diperbolehkan dari keizinan atau kebolehan dari pemiliknya saja, tanpa pemilikan benda tersebut. 7
Haq al-intifa‟ ini dapat dibagi dua yaitu haq al-isti‟ mal dan haq al-istighlal. Haq al- isti‟mal‟ kadang-kadang terpisah dari haq al-istighlal , seperti rumah yang diwakafkan untuk didiami,  maka mauquf  „alaih hanya  boleh  memanfaatkan objek tersebut untuk didiami  saja dan tidak boleh mencari keuntungan dari objek tersebut dengan menyawakannya. 8
Dalam  bentuk  lainnya, al-Zarqa  memaparkan  bahwa bisa  saja antara haq al-isti‟mal dan haq  al-istighlal berpadu  menjadi  satu.  Contohnya  suatu  rumah  yang  menjadi  objek wakaf,  diwakafkan  oleh waqif agar  bisa  dimanfaatkan  oleh  penerima  wakaf,  baik  untuk didiami maupun disewakan. Jadi di sini manfaat yang diperoleh oleh penerima wakaf bersifat padu, karena dapat dimanfaatkan sendiri ataupun dicari hasilnya. 9
Dari  beberapa  pengertian  di  atas  dapat  dipahami  bahwa  manfaat  itu  merupakan kegunaan atau faedah dari suatu kepemilikan yang bersifat naqis . 10 Jumhur ulama berpendapat bahwa  manfaat  dari  sesuatu  termasuk  harta 11 ,  karena  harta  kekayaan  tidak  hanya  terbatas pada  sesuatu  yang  bersifat  materi,  karena  sesuatu  yang  immateri  –  dalam  hal  ini  manfaat  – dapat  dikatagorikan  sebagai  harta.  Argument  yang  diajukan  jumhur,  bahwa  sesuatu  itu dianggap harta bukan karena zatnya tetapi juga karena manfaatnya. 12
Sedangkan mazhab Hanafi berpendapat bahwa manfaat itu pada dasarnya tdak dapat dikatagorikan  sebagai  harta 13 karena  manfaat  tidak  bersifat  konkret  jadi  tidak  termasuk maddah atau  benda.  Manfaat  hanya  berupa „aradl yang  terjadi  atau  tumbuh  secara berangsur-angsur menurut perkembangan masa, sehingga manfaat tidak termasuk harta
lantaran  tidak  mungkin  disimpan. 14 Selaras  dengan  pendapat  di  atas  fuqaha    menetapkan suatu kaidah tentang manfaat, yaitu:
ٌا ا ٍهي اف ع لً س ت اذ ت ق ً ةي فٍ سفَ ِا واو ٌا و رد كج و وًِ ا ٍي ا ل ش ر ع بع دل ا ال ج ا ر ة يهع خ لا ف ا لٌل ا س لل حا ةج
Artinya  :”  Sesungguhnya  segala  manfaat  bukanlah  benda  yang  berharga  sendiri, hanyasanya datang penghargaannya dari syara‟ dengan jalan sewa menyewa yang berbeda dengan qiyas untuk memenuhi kebutuhan”. 15
Menurut fuqaha Hanafiyah,  manfaat selain pada aqad ijarah dianggap tidak  bernilai, kerena  bertentangan  dengan  kaidah  di  atas,  yaitu  persoalan  yang  datang  kemudian  dan bertentangan dengan qiyas, maka tidak dapat diqiyaskan. 16
Sedangkan Syafi‟iyah dan Hanabilah berpendapat sebaliknya, menurut kedua mazhab ini,  manfaat  suatu  benda  terletak  pada  benda  itu  sendiri,  karena  itu  merupakan  maksud penggunaan benda itu sendiri. 17 Dalam kaitan dengan itu para ulama juga mengatakan bahwa „ haqq al-intifaq disebut juga dengan milk al-manfa‟ah asy-syakhshi atau pemilikan manfaat secara pribadi.

## b. Penguasaan Manfaat
Manfaat  dari  suatu  kepemilikan  merupakan  hasil  atau  faedah  yang  dapat  diperoleh dan  dinikmati  dari  harta  yang  dikuasainya  dengan  berbagai  cara 18 .  Dalam  kitab-kitab  fiqh klasik,  contoh  yang  dikemukakan  tentang  manfaat  itu  berkisar  tentang  persoalan ijarah, waqaf, dan ari‟yah .
Namun dalam aplikasinya antara aqad ijarah, dan ariyah serta waqaf berbeda. Hal ini disebabkan  berbedanya  pendapat  tentang  aqad  yang  mengikat  atau  tidaknya.  Menurut  para fuqaha,  ijarah  diklasifikasi  sebagai  aqad  lazim,  sedangkan ariyah dan waqaf adalah aqad ghair lazimah .
Dalam  konteks  pembahasan  fiqh  terhadap  perbedaan  pendapat  ulama  tentang manfaat-sebagaimana telah dijelaskan di atas dan penguasaan itu sendiri. Hak intifa‟ muncul dari  berbagai  transaksi.  Para  fuqaha  menetapkan  bahwa  manfaat  dapat  diperoleh  dari al- ijaraah, al‟ariah, al-waqaf, al-washiyah bi al-manfaah dan al-ibahah . 19
Al-Ijarah, dikalangan Hanafiyah didefinisikan dengan
ع ق د ع لى تا ل و ٌف ع ت ب ع و ا ض ِ و و ا ل 20
Menurut al-Dusuqy, dari kalangan malikiyah, al-ijarah yaitu :
ت و ل ً ك و ٌا ف ع ش ئ و ب ثدا و د ة و ع لو ت ب ع و ا ض
Para fuqaha membolehkan transaksi sewa-menyewa berdasarkan Qs. Al-Thalaq ayat 6
فا ٍّ ٌ أ ر ض ع ٌ ل ك و ف ات و ى ٌ أ خ و ر ى ٌ 21 QS. Al-baqarah ayat 233 وا ٌ ا ر دثي ٌأ سج رت عض وا أ و لاد ك و ف لا ج ٌا ح ع ىكَن ا ذا س ىحًن و اء ىحَجا ب ا عهي ر و ف Dan QS. al-Qashas ayat 26-27. قا ل ت إ ح اد وِا ً ا أ ب ت ا ثس أ ج رِ , ٌإ خ رً و ٌ ا ثس أ ج ر ت ا لق و ً ىنأا ٌ ً ق ا ل إ ٍٍ أ ر ًد ٌأ أ خكَ ك إ ح ىد اثَُب ى ا ٌُج يهع ٌأ ت أ ج ر ٍٍ ديا ٍٍ ح ج ج , ف إ ٌ أ وىج ت شع را ف و ٌ كدُع , و وا أ ر ًد ٌأ كشأ ٌهع ك , س ت ج ٍٍد ٌإ ش ا ء امهه ٍي ال ص اح لٌ ً Dan hadits Nabi yaitu: دد خ ٌا ح ٌىٍ ٍب أ ً و ب وق تً بة ٍب س دَع و ع ٌن ٍب ح ج ر ق ال وا : مس أ ٌ س ٍب و ا ل ك ٍع سك ب جهدا او ؟ قا ل : ا ثد ج و ر س و ل امهه عل ًو و س لو . ح ج ةي اب و طً ةب ، فأ و ر ون ب ص ا ع ٌ ً ٍي عط او ، و كل و أ وهى فو عض وا ع ٌو ٍي خ را وج . وق ا ل : ٌا أ ف مض وا ادج وً ىج وب ا جهد ا وة ، أو ى و و ٌ أو مذ ىكاود 22 دد خ ٌا و ع ين ٍب ا دس ح د خٌ ا و ىً ب ع ٌ ا ب ٌ طا و س ع ٌ وَبا ٍع ٍبا ع با س ر ض ى ا مهه ع ٌِ وا ٍع ال بََ يهص امهه عل ًو و س لو : اح ،ىجج و أع ط ى ا جهد او أ ج رِ ، وا طعحس 23
Manfaat  dalam  aqad  sewa  menyewa  merupakan ma‟qud  „alaihnya (objek transaksinya)  dan  terjadi  pemindahan  atau  penguasaan,  sebagaimana  transaksi  pemindahan hak lainnya. 24
Penguasaan manfaat pada sewa menyewa dapat beralih pada penyewanya setelah manfaat itu ditukar  dengan  imbalan,  dengan  demikian  manfaat  dari  suatu  benda  harus  dapat diserahterimakan 25 .  Kriteria  ini  dimaksudkan  agar  dalam  kontrak  sewa  menyewa  jangan terjadi  sewa  menyewa  yang  statusnya  tidak  jelas,  seperti  benda  yang  sedang  dirampas  oleh pihak  ketiga  dan  lain-lain  sebagainya.  Hal-hal  seperti  itu  bila  dilakukan  juga  maka  dapat menimbulkan kerugian bagi pihak penyewa karena pihak penyewa tidak dapat  Menguasai
benda yang disewa tersebut sehingga tidak dapat di ambil manfaat. Oleh karena itu pihak penyewa hanya boleh menyewa sesuatu benda yang bermanfaat ketika dalam penguasaannya. Selanjutnya, para ulama fiqh juga sepakat bahwa di samping memanfaatkan sendiri, penyewa juga boleh menyewakan benda itu kepada orang lain selama penyewa kedua ini memanfaatkan sebagaimana hak manfaat yang dikuasai oleh penyewa pertama 26 .
Para  fuqaha  juga  menyatakan  bahwa  jika  seseorang  menyewa  sebuah  rumah,  maka penyewa juga dibolehkan untuk menyewakan rumah itu untuk orang lain melebihi sewa yang dibayar  kepada  pemiliknya,  selama  rumah  itu  disewakan  untuk  dimanfaatkan  sebagaimana telah dimanfaatkan oleh penyewa pertama ketika melakukan transaksi dengan pemilik rumah. Kecuali  jika  pemilik  rumah  telah  mensyaratkan  bahwa  rumah  itu  tidak  boleh  disewakan kepada orang lain (pihak ketiga) maka penyewa tidak boleh menyewakannya 27

## c. Bebarapa Ketentuan Dalam Kepemilikan Manfaat
Manfaat adalah inti dari pemilikan harta dan benda dengan „haq al-intifa ‟, yang lebih umum karena yang kebih mencakup milik manfa‟at juga temasuk „haq al-intifa‟ yaitu sesuatu yang  manfaat  diperoleh  dari  keizinan  dari  pemiliknya  saja,  tanpa  pemilikan  benda  tersebut Haqq al-intifa‟ adalah milik yang tidak sempurna (al-milk an-naqish). Oleh sebab itu, banyak hal  yang  tidak  boleh  dilakukan  oleh  pemilik  hak  yang  sempurna  (al-milk  at-tam).  Terdapat beberapa ketentuan khusus yang menyangkut dengan haq al-intifa‟ yang dekemukakan oleh ulama fiqh, yaitu: 28
1. Haq  al-intifa‟ sebagai  milik  yang  tidak  sempurna  dibatasi  oleh  waktu, tempat,  atau sifat. Oleh karena itu, orang yang meminjamkan mobilnya atau mewasiatkan manfaat rumahnya  kepada  orang  lain,  boleh  membatasi  pemanfaatannya,  misalnya  mobil  itu hanya boleh dioperasikan didalam kota, atau manfaat rumah yang diwasiatkan hanya digunakan untuk tempat tinggal. Dengan pembatasan semacam  ini, pemilik  manfaat, menurut  kesepakatan  ulama  fiqh,  tidak  boleh  memanfaatkannya  diluar  batas  yang ditentukan.
2. Haq al-intifa‟ , menurut ulama Hanafiah tidak boleh diwariskan kepada ahli waris jika pemilik manfaat meninggal dunia, karena menurut mereka, yang dapat diwarisi adalah harta  kekayaan  yang  bersifat  materi,  sedangkan  manfaat  bukan  harta  kekayaan  yang bersifat materi. 29 Menurut jumhur ulama selain Hanafiah, manfaat termasuk harta dan boleh diwariskan kepada anak atau ahli warisnya yang lain. Menurut mereka, manfaat itu termasuk harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris seperti halnya harta-harta lain. Oleh karena itu, jika ia meninggal dunia manfaat itu dapat dibagikan kepada ahli
waris  misalnya,  seorang  ayah  memiliki  manfaat  sebuah  ruamah  selama  setahun. Sebelum  masa  yang  ditentukan  itu  habis,  ia  meninggal  dunia,  ahli  warisnya  berhak mewaris manfaat rumah itu selama sisa masa yang tertinggal.
3. Orang  yang  memiliki  hak  manfaat,  menurut  kesepakatan  para  ulama  fiqh,  boleh menerima  benda  yang  diambil  manfaatnya  apabila  pemilik  benda  itu  menyerahkan kepadanya. Jika  ia telah  menerimanya,  maka  ia  berfungsi  sebagai pemegang amanat. Sebagai  pemegang  amanat  atas  suatu  benda  milik  orang  lain,  yang  berkewajiban memelihara  dan  merawatnya  sebagaimana  memelihara  dan  merawat  harta  sendiri. Jika  benda  yang  berada  di  tangannya  itu  rusak  atau  cacat,  ia  tidak  berkewajiban menggantinya,  selama  kerusakan  yang  terjadi  bukan  diakibatkan  karena kecerobohannya.  Para  ulama  fiqh  selanjutnya  mengatakan  bahwa  apabila  seorang pemilik  telah  secara  rela  menyerahkan  miliknya  kepada  orang  lain  untuk  dipelihara dan  dimanfaatkan,  berarti  ia  telah  rela  menerima  apa  yang  terjadi  terhadap  hartanya sendiri,  jika  terjadi  kerusakan  terhadap  benda  itu  yang  bukan  disebabkan  unsur kelalaian  atau  kesengajaan  orang  yang  memanfaatkannya  maka  pemanfaat  benda  itu tidak  dapat  dimintai  ganti  rugi.  Alasan  mereka  adalah  kaidah  fiqh  yang  menyatakan rela dengan sesuatu adalah kerelaan apa yang terlahir daripadanya. 30
4. Orang  yang  memiliki  hak  manfaat  berkewajiban  memberi  nafkah  atau  biaya  yang diperlukan  dalam  pemeliharaan  benda  yang  dimanfaatkannya,  jika  pemanfaatannya bersifat gratis (tanpa ganti), seperti memanfaatkan kerbau yang dipinjam. Tetapi jika pemanfaatannya  berdasarkan  imbalan,  seperti  dalam  akad  sewa  menyewa,  maka pemilik manfaat tidak berkewajiban memberi nafkah atau biayanya pemeliharaan atau perawatan, sebagai pemilik manfaat, tidak mempunyai kewajiban mengeluarkan biaya perwatan  atau  perbaikan  jika  terjadi  kerusakan,  kecuali  kedua  belah  pihak  sepakat bahwa kerusakan menjadi tanggung jawab penyewa (pemilik manfaat).
5. Orang  yang  memiliki  hak  manfaat  dengan  cara  meminjam  (al-I‟arah)  harus mengembalikannya, jika pemiliknya telah menuntut untuk dikembalikan. Akan tetapi, jika  pengembalian  itu  menimbulkan  kerugian  bagi  pemilik  hak  manfaat,  maka  tidak wajib dikembalikan pada saat itu. Misalnya, tanaman pada lahan yang dipinjam yang belum tiba saat panen dan jika dikembalikan saat itu akan menimbulkan kerugian dari pihak  peminjam.  Dalam  hal  ini  menurut  ulama  fiqh,  pemilik  manfaat  boleh menahannya  sampai  masa  panen  tiba  dengan  syarat  memberi  imbalan  (sewa)  yang setimpal kepada pemilik lahan. 31
Munculnya Haqq  Intifa‟ ,  menurut  para  ulama,  bisa  disebabkan  oleh  beberapa  hal yang selaras dengan apa yang ada dalam nash, yaitu 32 : 1) Al-I‟arah ( Pinjam-meminjam ) / Ariyah . Para ulama  fiqh ( ulama  hanafiyah dan malikiyah )  merumuskan defenisi dari Al- I‟arah , sebagai : “ Pemilikan manfaat tanpa imbalan ganti rugi”
Maksudnya,  seseorang  memnberikan  manfaat  dari  sebuah  benda  kepada  orang  lain tanpa  meminta  imbalan  selama  benda  tersebut  berada  di  tangan  orang  yang  meminjam. Implikasi dari Al-I‟arah adalah orang yang meminjam suatu benda, menjadi pemilik manfaat dari benda tersebut. Hakikat dari Al-I‟arah adalah adalah  hukum Ibahah (kebolehan) untuk memanfaatkan  manfaat  suatu  benda.  Pembolehan  mengandung  arti  manfaat  benda  yang dipinjam  hanya  berlaku  bagi  pihak  yang  meminjam  (  sebagai  pihak  kedua  )  dan  peminjam tidak diperbolehkan untuk meminjamkan , atau bahkan menyewakan, manfaat benda yang ia pinjam  kepada  pihak  ketiga..  Pendapat  ini  muncul  dari  ulama  kalangan  Syafi‟iyah  dan Hanabilah.
2) Al-Ijarah ( Sewa-menyewa ) .
Berbeda  dengan Al-I‟arah ,  pada Al-Ijarah pihak  yang  memberi  pinjaman  dibolehkan meminta  imbalan ganti rugi selama benda tersebut itu dipergunakan oleh orang  lain. Hal  ini sesuai  dengan  defenisi Al-Ijarah yang  dikemungkakan  oleh  para  ulama  fiqh,  yaitu  : “

## Pemilikan manfaat dengan imbalan ganti rugi”
Bila dijelaskan dalam Al-I‟arah tadi bahwa pihak yang meminjam barang tidak boleh meminjamkannya  kembali,  maka  berbeda  dalam Al-Ijarah ,  menurut  jumhur  ulama  fiqh, pihak penyewa diperbolehkan untuk menyewakan kembali kepada pihak ketiga selama pihak kedua  memanfaatkan  sebagai  hak  yang  diberikan  pihak  pertama  (  pemberi  sewa  ).  Artinya, apabila  seseorang  menyewa  mobil  untuk  mengangkut  sayur-mayur,  maka  ia  juga  boleh menyewakan  mobil  tersebut  kepada  pihak  ketiga  (orang  lain  )  untuk  mengangkut  sayur- mayur juga, tidak untuk mengangkut selainnya, seperti batu, kayu dan semen. Tentunya pihak yang  menyewa  baik pihak kedua dan ketiga  harus bisa  menggunakan  mabil  itu daengn baik sehingga tidak timbul kerusakan, pada mobil, yang dapat menyebabkan kerugian bagi pihak- pihak yang berakad.
3) Al-Waqf ( Wakaf ).
Para ulama mendefenisikan wakaf dengan “ Penyerahan manfaat sesuatu kepada orang lain untuk  dimanfaatkan”. Orang  yang  menerima  wakaf,  menurut  kesepakatan  ulam  fiqh, mempunyai  hak  untuk  memanfaatkan  harta  yang  diwakafkan  itu  untuk  dirinya  sendiri.  Dia tidak  berhak  mengalihkan  manfaat  itu  kepada  orang  lain.  Jika  ia  mengalihkan  manfaat  itu kepada orang lain, maka akadnya dipandang tidak sah, kecuali jika pihak yang mewakafkan
mengizinkannnya.  Akan  tetapi  menurut  mereka  apabila  secara  adat  ( urf ) orang  lain  boleh memanfaatkanya,  maka  orang  selain  yang  menerimanya  juga  boleh  memanfaatkan  benda wakaf  tersebut.  Misalnya,  apabila  sebuah  yayasan  menerima  wakaf  sebuah  rumah,  maka disamping  dimanfaatkan  oleh  yayasan  itu,  pihak  yayasan  juga  boleh  menyewakan  rumah tersebut kepada orang lain yang hasilnya nanti dapat digunakan untuk kemaslahatan umum.
4) Al-Wasiat bi al-Manfaat ( Wasiat dengan manfaat ).
Maksud  dari  kata  ini  adalah  seseorang  yang  memberikan  suatu  benda  kepada  orang lain  untuk  dimanfaatkan  setelah  ia  wafat.  Ketentuan  bentuk  hak  ini  hampir  sama  dengan bentuk wakaf. Namun  apabila pemilik wasiat mewasiatkan  benda kepada orang  lain dengan jangka  waktu  tertentu,  maka  setelah  jangka  waktu  itu  terlewati,  ahli  waris  dari  orang  yang mewasiatkan  berhak  mengambil  manfaat, karena  benda  yang diwasiatkan telah  menjadi  hak milik  yang  telah  diwarisi.  Misalnya,  baopak  irham  mewasiatkan  tanahnya  untuk  dipakai bercocok tanam selama satu tahun, maka setelah satu tahun terlewati ahli waris dari keluarga irham berhak atas tanah tersebut.

## 5) Al-Ibahah ( Pembolehan ).
Yang  dimaksud  dengan Al-Ibahah adalah  kebolehan  atau  keizinan  yang  diberiakn seseorang  kepada  orang  lain  untuk  memanfaatkan  suatu  benda  yang  dimilikinya.  Misalnya, irham membolehkan anton untuk memakan buah jambu yang ada dirumah irham atau hamid mengizinkan  rudi  untuk  menggunakan  mobilnya  untuk  satu  hari.  Bentuk Haqq  Intifa ‟ yang kelima    ini    hampir    sama      dengan Al-I‟arah dan Al-Ijarah .      Perbedaannya      adalah Al- I‟arah dan Al-Ijarah memiliki akad  masing-masing  sedangkan Al-Ibahah hanya  merupakan sebuah kebolehan,  bukan akad.  Para  ulama
fiqh membagi Al-Ibahah kepada dua macam, yaitu : 33
a). Pembolehan  yang  bersifat  umum.  Maksudnya  memberikan  pembolehan  kepada setiap orang atau untuk  masyarakat umum. Misalnya,  membolehkan orang  lain  melintas di jalan  raya.
b). Pembolehan yang bersifat khusus. Berlawanan dengan di atas, macam yang kedua ini  hanya  memberikan  pembolehan  untuk  orang-orang  tertentu  saja.  Dengan  kata  lain tidak  memberi  hak  kepada  orang  ketiga  untuk  memanfaatkan  benda.  Misalnya,  si  A hanya  mengizinkan  si  B  untuk  menggunakan  kenderaannya,  berati  selain  B  tidak diperbolehkan  menggunakan  kenderaan  si  A,  walaupun  orang  itu  yang  akan menggunakan kenderaan tersebut termasuk temannya juga.

## Penutup
Jumhur ulama  berpendapat bahwa  manfaat dari  sesuatu termasuk  harta, karena harta kekayaan  tidak  hanya  terbatas  pada  sesuatu  yang  bersifat  materi,  bahkan  sesuatu  yang immateri, dalam hal ini manfaat dapat dikategorikan sebagai harta. Alasannya bahwa sesuatu itu  dianggap  harta  bukan  karena  zatnya  tetapi  iuga  karena  manfaatnya  dan  manfaat  itu merupakan  kegunaan  atau  faedah  dari  suatu  kepemilikan.  Yang  bersifat  naqish.  Berbeda dengan  mazhab  Hanafi  yang  berpendapat  bahwa  manfaat  itu  pada  dasarnya  tidak  dapat dikategorikan sebagai harta karena manfaat tidak bersifat konkret jadi tidak termasuk maddah atau benda. Manfaat hanya berupa ‟aradl yang terjadi atau tumbuh secara berangsur-angsur menurut perkembangan masa, sehingga manfaat tidak termasuk harta Iantaran tidak mungkin disimpan.
Dalam konteks pembahasan fiqh terdapat perbedaan pendapat ulama tentang manfaat harta  dan  penguasaannya. Haq  Intifa‟ muncul  dari  berbagai  transaksi.  Para  fuqaha menetapkan bahwa manfaat dapat diperoleh dari al-ijarah, al-„ariah, al-waqaf, aI-washiyah bi al-manfaah,  dan  al-ibahah.  Contohnya  Manfaat  dari  barang  sewaan  diperoleh  setelah membayar imbalan barang sewaan, manfaat dari barang pinjaman dapat dinikmati dari barang yang  diperoleh  setelah  melakukan  peminjaman.  Dan  itu  artinya  manfaat  dari  suatu  benda harus  dapat  diserah  terimakan,  agar  dalam  kontrak  (aqad)  jangan  terjadi  suatu  benda  yang statusnya  tidak  jelas,  seperti  masih  dipersengketakan,  atau  sedang  dirampas  oleh  pihak  lain dan sebagainya.

## DAFTAR PUSTAKA
Departemen Pendidikan dan  Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia ,  Jakarta : Balai Pustaka; 1990, Louis Ma‟luf, Munjid Fi al-Lughah wa al-„alam, Beirut : Dar al-Fikr, t.t Muhammad  Musthafa  Syalby, Al-Madkhal  Fi  Al-Ta‟rif  bi  al-Fiqh  al-Islamy  wa Qawa‟id  al-Malikyyah  wa  al-„Uqud  Fiqh, Dar  al-Nahdhah  al-„Arabiyah, Beirut : 1985.
Wahbah al-Zuhayli, al-Fiqh  al-Islam  wa Adillatuh, Juzu‟ IV (Nadhariyat al-Fiqh wa al-Uqud), Beirut, Dar al-Fikr, 1989,
Musthafa Ahmad al-Zarqa, Al-Madkhal fi Fiqh al-„Am, ب ض و اٌ ت و تل ف ِ ا ًل ز و   قً و ت   و ال ِ   ك ل lihat    selanjutnya    dalam  Musthafa    Ahmad    al-Zarqa, Al- Madkhal fi Fiqh,
T.M. Hasbi Ash-Shiddieqi, Pengantar Fiqh Muamalah , hal. 157. Musthafa Ahmad al- Zarqa, Al-Madkhal fi Fiqh al-„Am, Al-  Sarakhsyi, al-Mabsuth ,  Juzu‟XV,  Mesir  :  Mathaba‟ah  al-Sa‟adah  Bijiwar Muhafazah, t.t.
Al-Dusuqi, Hasyiyah  al-Dasuqi  „ala  Syarh  al-Kabir, Juzu‟ IV, Mesir, Musthafa al- bab al-halab wa auladuh, t.t
Salam  Madkhur, „Aqad al-Ijar fi al-Fiqh al-Islamy al-Muqarram, Kairo, Dar al-Nahdat al-„Arabiyah, 1984,
Imam al-Nawawi, al Majmu‟ al- Syarh al Muhazzab, Beirut, Dar al-Fikr , 1974, jilid IV, hal 236. Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah ,
Wahbah az-Zuhaili, al-Figh al-Islami wa Adillatuh , (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), Jilid IV Jalaluddin Abd ar-Rahman as-Suyuthi, al-Asybah wa  an-Nazhair (Singapore: Sulaiman Mar‟i tt),