## MANAJEMEN RESIKO PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA PERBANKAN SYARIAH (STUDI KASUS BANK MUAMALAT CABANG SURABAYA)

## Joko Hadi Purnomo 1
Abstract, Banking  is  an  institution  that  carries  out  three  main  functions,  namely receiving  money  deposits,  lending  money,  and  money  transfer  services.  In  the economic history of the Muslims, bank functions have been known since the time of the Prophet  Muhammad.  These  functions  are  receiving  assets,  lending  money  for consumption  purposes  and  for  business  purposes,  as  well  as  sending  money. Definition of banks according to the Banking Act No. 10 of 1998 is a business entity that collects funds from the public in the form of deposits and distributes to the public in the form of credit and / or other forms in order to improve the lives of many people. While the Islamic Bank is a bank that operates with sharia principles, which refers to the  Qur'an  and  the  Hadith  of  the  Prophet  2,  meaning  that  the  Islamic  Bank  is operationally  and  theoretically  following  the  Sharia  provisions  contained  in  the Qur'an 'an and the Hadith of the Prophet, namely the procedures for Islamic worship. Risk  management  in  mudharabah  financing  at  Bank  Muamalat  Indonesia  Surabaya Branch is an effort to minimize the risks that occur, both at the pre-contract and post- contract  stages.  Pre-contract  mitigation  is  carried  out  by  complying  with  the applicable  Standard  Operational  Procedures  and  other  regulations  established  by internal banks and external banks, rigorously selecting candidates for mudharib, and analyzing the feasibility of prospective mudharib businesses. While post-contract risk mitigation by periodically monitoring the condition of mudarib business and fostering mudharib business.
Keyword, mudharib, Islamic Banking, mudharabah and fatwa MUI

## Pendahuluan
Perbankan adalah satu lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama, yaitu menerima simpanan  uang,  meminjamkan  uang,  dan  jasa  pengiriman  uang.  DiDalam  sejarah perekonomian  kaum  muslimin,  fungsi-fungsi  bank  telah  dikenal  sejak  zaman  Rasulullah SAW.  Fungsi-fungsi  tersebut  adalah  menerima  titipan  harta,  meminjamkan  uang  untuk keperluan konsumsi dan untuk keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman uang. 2
Pengertian bank menurut Undang Undang Perbankan No. 10 tahun 1998 adalah badan usaha  yang  menghimpun  dana  dari  masyarakat  dalam  bentuk  simpanan  dan  menyalurkan kepada  masyarakat  dalam  bentuk  kredit  dan  atau  bentuk-bentuk  lainnya  dalam  rangka meningkatkan  taraf  hidup  orang  banyak.  Sedangkan  Bank  syariah  adalah  bank  yang beroperasi  dengan  prinsip-prinsip  syariah,  yang  mengacu  kepada  al-Qur’an  dan  Hadits Nabi 3 2,  artinya  bahwa  Bank  Syariah  secara  operasional  dan  teoritis  mengikuti  ketentuan- ketentuan  Syariah  yang  terkandung  di  dalam  al-  Qur’an  dan  Hadits  Nabi,  yaitu  tata  cara bermuamalah secara Islami.
Fatwa  MUI  tentang  pengharaman  bunga (interest) bank  beberapa  waktu  lalu  telah mampu  menimbulkan  optimisme  yang  cukup  besar  mengenai  peranan  dan  prospek  bank syariah  dimasa  depan.  Bank  syariah  telah  menjadi  alternatif  rasional  di  luar  bank konvensional.  Apabila  bank  konvensional  beroperasi  dengan  sistem  bunga (interest) ,  maka
1 Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hikmah Tuban, email: jhpurnomo@yahoo.com
2 Biro Perbankan Syariah Bank Indonesia, Islam dan Perbankan Syariah , (Jakarta: Karim Business Consulting, 2001), 1.
3 Karnaen  Purwaatmadja  dan  Muhammad  Syafi’i  Antonio, Apa  dan  Bagaimana  Bank     Islam cet. ke-1, (Yogyakarta: PT.Dana Bhakti Prima Yasa), 1.
bank  syariah  bekerja  berdasarkan  prinsip  dasar  rela  sama  rela  atau  suka  sama  suka  ( an taraddin  minkum) dan  tidak  ada  boleh  pihak  yang  menzalimi  dan  dizalimi.  Inilah  mengapa bank  syariah  menjadi  solusi  yang  tepat  di  tengah  krisis  moneter  dan  keuangan  yang mengglobal sekarang ini.
Salah satu fungsi utama bank syariah adalah menyalurkan dana. Penyaluran dana yang dilakukan  bank  syariah  adalah  pemberian  pembiayaan  kepada  debitur  yang  membutuhkan, baik  untuk  modal  usaha  maupun  untuk  konsumsi.  Praktik  pembiayaan  yang  sebenarnya dijalankan  oleh  lembaga  keuangan  Islami  adalah  pembiayaan  dengan  sistem  bagi  hasil. Praktik  bagi  hasil  ini  terkemas  dalam  dua  jenis  pembiayaan,  yaitu  pembiayaan  mudharabah dan  pembiayaan  musyarakah.  Jenis  pembiayaan  lainnya    adalah    terkemas    dalam pembiayaan    berakad    atau    sistem    jual    beli,    yaitu  pembiayaan  murabahah, bai  as-salam dan bai isthisna’ . 4
Dari  jenis  pembiayaan  yang  disalurkan  oleh  bank  syariah,  pembiayaan  murabahah merupakan  pembiayaan  dengan  porsi  terbesar.  Dari  data  yang  ada  pada  Bank  Indonesia, pembiayaan  skim  murabahah  atau  jual  beli  persentasenya    mencapai  67,47%, mudharabah 16,97%,  sementara  sisanya  adalah  pembiayaan istishna dan  pembiayaan  lainnya  sebesar 2,73% dan 1,77%. 5
Dari data tersebut di atas menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah masih belum menjadi  pilihan  utama  perbankan  syariah.  Padahal  jika  kita  lihat,  perbankan  syariah  adalah untuk menjawab praktek riba yang dilakukan oleh perbankan konvensional.
Untuk  itu  perlu  dilihat,  bagaimana  masalah  pengelolaan  risiko  pembiayaan mudharabah yang dilakukan perbankan syariah, karena  pembiayaan mudharabah merupakan pembiayaan  berbasis Natural  Uncertainty  Contracts (NCC),  yaitu  kontrak  atau  akad  dalam bisnis yang memberikan ketidak pastian pembayaran, baik dari segi jumlah (amount) maupun waktu ( timing)- nya.
Dengan  karateristik  pembiayaan mudharabah yang  sangat  berisiko  disinilah pentingnya  fungsi  manajemen  risiko  bagi  bank  syariah.    Walaupun  demikian,  dalam pandangan syariah, risiko tetap merupakan sesuatu yang lazim yang ditimbulkan oleh adanya ketidakpastian dan dianggap sebagai sunatullah (hukum alam yang Allah tetapkan), sehingga itu merupakan suatu konsekuensi yang logis atas dibuatnya suatu pilihan.
Hal  inilah  yang  akan  dianalisa  lebih  lanjut  oleh  penulis,  karena  dengan  semakin banyaknya  pembiayaan  yang  disalurkan  oleh  bank  syariah,  tentunya  juga  mempunyai  risiko yang  apabila  dikelola  kurang  baik  akan  membahayakan  perkembangan  bank  syariah  itu sendiri.  Bertitik  tolak  dari  latar  belakang  tersebut,  Penulis  tertarik  untuk  mengadakan penelitian  dan  ingin  menuangkannya  dalam    bentuk  karya  ilmiah  berupa  skripsi  yang berjudul, Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah pada Perbankan Syariah  (Studi Kasus Bank Muamalat Cabang Surabaya)”.
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas,  rumusan  penelitian  ini  adalah  bagaimana manajemen  risiko  pembiayaan mudharabah dilakukan  oleh  Bank  Muamalat  Cabang Surabaya? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui manajemen risiki pembiayaan mudharabah Bank Muamalat Cabang Surabaya.

## Pembiayaan Perbankan Syariah
Menurut Undang-undang No.21 tahun 2008 Pasal 1 Bank Syariah adalah  Bank  yang menjalankan  kegiatannya  berdasarkan  prinsip  syariah  yang  dalam  kegiatannya  memberikan
4 Muhamad, Manajemen Bank Syariah , (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002), 259.
5 Otoritas Jasa Keuangan,  “Statistik perbankan syariah Islamic banking  statistics”, diakes dari  www.ojk.go.id, pada tanggal 8 Januari 2017, jam 19.00 WIB.
jasa lalu lintas pembayaran. Kemunculan perbankan syariah ini merupakan sebuah alternatif dalam sistem keuangan dengan karakter bebas bunga. Pasal 3 menyebutkan bahwa Perbankan Syariah  bertujuan  menunjang    pelaksanaan      pembangunan    nasional      dalam      rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Maka perbankan syariah  menerapkan  sistem  bagi  hasil  yang  dinilai  mampu  meningkatkan  keadilan  dalam masyarakat. 6 Namun,  dari  segi  ada  atau  tidaknya  adanya  kompensasi  (keuntungan),  fiqih muamalat membagi lagi akad pada bank syariah menjadi dua bagian, yakni akad tabarru’ dan akad tijarah/mu’awadah . 7
Akad tabarru’ (gratuitous contract) adalah segala macam perjanjian yang menyangkut non-for  profit  transaction  (transaksi  nirlaba).  Transaksi  ini  pada  hakikatnya  bukan  transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersil melainkan akad untuk mencari keuntungan akhirat. Dalam  akad tabarru’  (tabarru’ berasal  dari  kata  birr  dalam  bahasa  Arab,  yang  artinya kebaikan), pihak  yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya. Imbalan dari akad tabarru’ adalah dari Allah SWT, bukan dari manusia. Namun demikian, pihak yang berbuat kebaikan tersebut boleh meminta kepada counter-part - nya  untuk  sekedar  menutupi  biaya (cover  the  cost) yang  dikeluarkannya  untuk  dapat melakukan akad tabarru’  tersebut. Namun ia tidak dapat boleh sedikit pun mengambil laba dari  akad  tabarru’  itu.  Contoh  akad-akad  tabarru’  adalah  qard,  rahn,  hiwalah,  wakalah, kafalah, wadi’ah, hibah, waqf, shadaqah, hadiah, dan lain-lain. 8
Berbeda dengan akad  tabarru’, akad  tijarah (compensational contract) adalah akad- akad  yang  menyangkut for  profit  transaction .  Akad-akad  ini    dilakukan    dengan  tujuan mencari keuntungan, karena itu bersifat komersil.
Contoh  akad tijarah adalah  akad-akad  investasi,  jual-beli,  sewa-menyewa,  dan  lain- lain. Dari akad inilah kemudian muncul dua kelompok besar dalam konsep pembiayaan, yang dibagi  berdasarkan  tingkat  kepastian  dari  hasil  yang  diperolehnya,  yaitu Natural  Certainty Contracts dan Natural Uncertainty Contracts . Hal inilah  yang akan dibahas lebih lanjut. 9
6 Bank  Indonesia,  “Undang-undang  No.21  Tahun  2008  tentang  Bank  Syariah”,  diakses  dari http://www.bi.go.id/web/id/Perbankan/Perbankan+Syariah/, tanggal 9 Januari 2017, Jam 14.07 WIB.
7 Adiwarman Karim , Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan, 66.
8 Adiwarman Karim, Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan , 66. .
9 Ibid.

## Diagram 1 : Akad-akad dalam Bank Syariah 10

## 1. Pembiayaan berbasis Natural Certainty Contracts (NCC)
Pembiayaan  berbasis  Natural  Certainty  Contracts  (NCC)  yaitu  kontrak/akad dalam    bisnis    yang    memberikan    kepastian    pembayaran,    baik    dari    segi    jumlah (amount) maupun  waktu (timing)-nya . Cash  flow -nya  bias  diprediksi  dengan  relatif pasti, karena sudah disepakati oleh kedua belah pihak yang bertransaksi diawal akad, baik  jumlahnya (quantity) ,  mutunya (quality), harganya (price) dan  waktu penyerahannya (time  of  delivery) .  Jadi,  kontrak  ini  secara  “sunatullah” (by  their nature) menawarkan  return  yang  tetap  dan  pasti.  Yang  termasuk  kategori  ini  adalah kontrak-kontrak  jual-beli,  upah-mengupah,  sewa-menyewa,  dan  lain-lain,  yakni sebagai berikut : 11 (a). Akad Jual-Beli (Al-Bai’. salam, dan Istishna’) , dan (b). Akad Sewa-Menyewa (Ijarah dan IMBT).
Dalam akad-akad diatas, pihak-pihak yang bertransaksi saling mempertukarkan  asetnya  (baik  real  assets  maupun  financial  assets).  Jadi  masing- masing  pihak  tetap  berdiri  sendiri  (tidak  saling  bercampur  membentuk  usaha  baru), sehingga tidak ada pertanggungan risiko bersama. Juga tidak ada percampuran aset si A  dengan  asset  si  B.  yang  ada  misalnya  adalah  si  A  memberikan  barang  ke  B, kemudian sebagai  gantinya  B menyerahkan uang kepada A. disini  barang ditukarkan
10 Ibid.
11 Ibid. , 72.
1. Qard 2. Wadi’ah
3. Wakalah 4. Kafalah
5. Rahn
6. Hibah 7. Waqf Natural Uncertainty Contracts Natural Certainty Contracts 1. Musyarakah (wujuh, inan, abdan, mufawadah, mudharabah) 2. Muzara’ah
3. Musaqah
4. Mukhabarah 1. Murabahah
2. Salam 3. Istishna
4. Ijarah Teori Pertukaran Teori Percampuran Wa’ad Akad Tabarru’ Not for profit transaction Tijarah
For profit transaction
dengan uang, sehingga terjadilah kontrak jual-beli (al-Bai’). Dalam  jual-beli murabahah ,  sipenjual  menyatakan  dengan  terbuka  kepada  si pembeli mengenai tingkat keuntungan yang diambilnya.
Bentuk  jual-beli  lainnya  adalah  salam.  Dalam  jual-beli  jenis  ini,  barang  yang ingin dibeli biasanya belum ada (misalnya masih harus diproduksi).   Dalam jual-beli salam,  uang  diserahkan  sekaligus  dimuka  sedangkan  barangnya  diserahkan  diakhir periode pembiayaan.
Bentuk jual-beli selanjutnya adalah istishna’. Akad ini sebenarnya adalah akad salam  yang  pembayaran  atas  barangnya  dilakukan  secara  cicilan  selama  periode pembiayaan (jadi tidak dilakukan secara lump-sum diawal).
Sedangkan untuk sewa-menyewa dikenal ada dua jenis yaitu ijarah dan IMBT. Ijarah  adalah  akad  untuk  memanfaatkan  jasa,  baik  itu  jasa  atas  barang  maupun  jasa atas  tenaga  kerja.  Pada  ijarah  tidak  terjadi  perpindahan  kepemilikan  objek  ijarah. Objek  ijarah  tetap  menjadi  milik  yang  menyewakan.  Perbedaan  yang  paling  utama dengan  IMBT  (Ijarah  Muntahia  bittamlik)  adalah  adanya  perpindahan  kepemilikan objek pada akhir periode peminjaman.
2. Pembiayaan berbasis Natural Uncertainty Contracts (NUC) Pembiayaan  berbasis  Natural  Uncertainty  Contracts  (NUC)  adalah kontrak/akad dalam bisnis yang tidak memberikan kepastian pendapatan (return),  dari segi  jumlah  (amount)  maupun  waktu  (timing)-nya.  Tingkat  return-nya  bisa  positif, negatif  atau  nol.  Dalam  NUC,  pihak-pihak  yang  bertransaksi  saling  mencampurkan asetnya (baik real asset maupun financial asset) menjadi satu kesatuan, dan kemudian menanggung  risiko  secara  bersama-sama  untuk  mendapatkan  keuntungan.  Yang termasuk  dalam  kontrak  ini  adalah  kontrak-kontrak  investasi.  Kontrak  investasi  ini secara “sunatullah” tidak menawarkan return yang tetap dan pasti. Jadi sifatnya tidak fixed and predetermined.
Contoh-contoh NUC adalah sebagai berikut:
a. Musyarakah (wujuh, ’inan, abdan, mufawadah, dan mudharabah )
b. Muzara’ah (kerjasama  antara  pemilik  lahan  dengan  penggarap  dimana  benih berasal dari pemilik lahan, dan pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan bersama).
c. Mukharabah (sama seperti muzara’ah , hanya benihnya berasal dari penggarap).
d. Musaqah (muzara’ah yang lebih sederhana, dimana penggarap hanya bertanggung jawab pada penyiraman dan pemeliharaan).
Perbadaan  antara natural  certainty  contracts  (NCC) dengan natural uncertainty  contracts  (NUC) ini  sangat  penting.  Karena  keduanya  memiliki karakteristik khas yang tidak boleh dicampuradukkan. Bila natural certainty contracts diubah  menjadi  uncertain,  terjadilah gharar (ketidakpastian).  Dengan  kata  lain,  kita mengubah  hal-hal  yang  sudah  pasti  menjadi  tidak  pasti.  Demikian  pula  sebaliknya, yakni  bila  natural uncertainty  contracts diubah  menjadi  certain,  maka  terjadilah  riba nasiah.  Artinya,  kita  mengubah  hal-hal  yang  seharusnya  tidak  pasti  menjadi  pasti. Kedua hal diatas jelas telah melanggar “sunatullah”.
Di  dalam NUC ,  terdapat  karateristik  yang  unik,  dimana  usaha  belum  tentu mendapatkan  hasil  yang  selalu  menguntungkan  oleh  kedua  belah  pihak,  untuk  itu dalam NUC terdapat risk sharing atau sistem bagi hasil.

## Pembiayaan Mudharabah
Sebagaimana pembagian NUC di atas terdapat dalam pembiayaan bank syariah salah satunya  adalah  akad mudharabah. Penerapan  sistem  bagi  hasil  merupakan  penerapan sistem yang memiliki risiko tinggi. Bagi hasil didapatkan melalui pengelolaan  dana yang digunakan untuk  aktivitas  usaha  yang  produktif.  Dalam  bank  syariah  bagi  hasil  ditemui  pada  akad mudharabah dan musyarakah .  Akad mudharabah merupakan  suatu  akad  kerja  sama  suatu usaha dimana  pihak  pertama ( shahibul  maal atau bank syariah) menyediakan seluruh modal dan pihak kedua ( amil , mudharib , atau nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi  keuntungan  usaha  sesuai  dengan  nisbah  yang  disepakati  dalam  akad,  sedangkan kerugian  ditanggung  sepenuhnya  oleh  bank  syariah  (PSAK  105),  kecuali  jika  pihak  kedua melakukan kesalahan atau kelalaian yang disengaja, atau melanggar perjanjian yang tertuang dalam kontrak.
Walaupun  pembiayaan mudharabah memiliki  risiko  yang  lebih  tinggi  diantara  akad pembiayaan  yang lain, tetapi pembiayaan mudharabah ini pada kenyataannya tetap berjalan. Sehingga  peneliti  menduga  terdapat  prosedur  atau  manajemen  risiko  yang  telah  diterapkan oleh Bank Syariah. Adanya sistem kerja, culture perusahaan, sistem dan standar operasional perusahaan yang masing- masing berbeda setiap bank membuat penelitian ini menarik untuk diteliti karena masing-masing bank memiliki pengelolaan risiko yang berbeda pula.
Akad  mudharabah dikenal  sebagai  akad  atau  perjanjian  atas  sekian  uang  untuk dijalankan atau diputar oleh amil (pengusaha) dalam perdagangan, kemudian keuntungannya dibagikan diantara keduanya berdasarkan syarat-syarat yang sudah ditentukan. 12
Menurut PSAK 105 keuntungan usaha dalam  akad mudharabah dibagi  dua di  antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansialhanya ditanggung oleh pemilik dana. Akad mudharabah meruapakan  akad  yang  memiliki  risiko  paling  tinggi,  karena  akad  ini merupakan  akad  yang  memerlukan  kepercayaan  kedua  belah  pihak  ( shahibul  maal dan mudharib ). Mudharabah memiliki  dua  jenis  yaitu mudharabah  mutlaqah dan mudharabah muqayyadah . Mudharabah  mutlaqah adalah  bentuk  kerja  sama  antara shahibul  maal dan mudharib yang  memiliki  ruang  lingkup  sangat  luas  dan  tidak  dibatasi  oleh  spesifikasi  jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. 13
Mudharabah    muqayyadah adalah    pemilik    dana    memberikan  batasan  dengan menentukan  syarat-syarat  kepada  pengelola  dalam  penggunaan  dana  tersebut  dengan  jangka waktu, tempat, jenis usaha dan sebagainya. 14
Bank  Indonesia  (PBI  No.  13/25/PBI/2011)  mendefinisikan  risiko  sebagai  “potensi terjadinya  kerugian  akibat  dari  peristiwa  tertentu”.  Sementara  itu,  risiko  kerugian  adalah sesuatu hal yang merupakan konsekuensi baik secara langsung atau tidak langsung dari suatu kejadian.  Risiko  ini  bersifat  tidak  pasti,  dimana  ketika  terjadi  suatu  keadaan  yang  tidak diinginkan dan dapat menimbulkan ketidaksesuaian dari hasil yang diharapkan. 15
Risiko  dalam  pembiayaan mudharabah adalah industry  risk yang  disebabkan olehkarakteristik  dan  kinerja  keuangan  masing-masing  usaha  yang  bersangkutan,  kondisi internal perusahaan nasabah, seperti manajemen, organisasi, pemasaran, teknis produksi, dan keuangan.  Atau  faktor  negatif  lainnya  yang  mempengaruhi  perusahaan  nasabah,  seperti keadaan force  majoure ,  permasalahan  hukum,  dan  riwayat  pembayaran  nasabah  pada  bank
12 Wiroso dan kawan-kawan, Akuntansi Perbankan Syariah , (Jakarta: LPFE Usakti, 2011), 139.
13 Antonio, M. Syafi‟i, Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktek , (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 97.
14 Arifin Arifin, Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah , (Jakarta: Azkia Publisher, 2009), 24.
15 Bank  Indonesia,  “Peraturan  Bank  Indonesia  PBI  No  5/8/2011  tentang  Penerapan  Manajemen  Risiko  bagi Perbankan  Syariah”,  diakses  dari    www.ojk.go.id/peraturanbank-indonesia-nomor-13-23-pbi-2011,    tanggal  9 Januari 2017, jam 14.30 WIB.
lain. 16
Risiko mudharabah dapat  disebabkan business  risk ,  yakni  risiko  yang  dipengaruhi oleh  industry risk yaitu  risiko  yang  terjadi  pada  jenis  usaha  yang  ditentukan  dan  dapat dipengaruhi oleh faktor negatif lainnya yang dapat mempengaruhi perusahaan nasabah. Risiko bisnis  merupakan  risiko  yang  melekat  pada  sebuah  bisnis,  misalnya  omzet  menurun dikarenakan harga barang meningkat. 17
Selain  itu,  dalam  pembiayaan mudharabah memiliki  risiko  yang  melekat  dalam akadnya yaitu character risk . Character risk ini terjadi karena kelalaian nasabah, pelanggaran peraturan  yang  telah  disepakati,pengelolaan  internal  perusahaanyang  tidak  dilakukan  secara profesional  sesuai  standar  pengelolaan  yang  disepakati  antara  bank  dan  nasabah  sehingga menimbulkan kerugian.
Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011 mendefinisikan Manajemen Risiko adalah  “serangkaian  metodologi  dan  prosedur  yang  digunakan  untuk  mengidentifikasi, mengukur,  memantau,  dan  mengendalikan  risiko  yang  timbul  dari  seluruh  kegiatan  usaha Bank.
Unsur pokok dari manajemen risiko meliputi identifikasi, mengukur, memonitor, dan mengelola  berbagai  eksprosur  risiko,  akan  tetapi  semua  itu  tidak  akan  dapat diimplementasikan  tanpa  disertai  dengan  proses  dan  sistem  yang  jelas.  Keseluruhan  proses manajemen  risiko  ini  harus  meliputi  seluruh  departemen  atau  divisi  kerja  dalam  lembaga sehingga  tercipta  budaya  manajemen  risiko.  Dengan  demikian  manajemen  risiko  berfungsi sebagai  pemberi  peringatan  dini  terhadap  kegiatan  usaha  bank  atas  risiko  yang  mungkin terjadi.
Dalam  kerjasama mudharabah, diberikan  peluang  bagi  para  pebisnis  yang  tidak mempunyai  modal,  sehingga  dengan  sistem  ini  sedikit  banyaknya  akan  memberdayakan potensi  masyarakat  untuk  melakukan  kegiatan  ekonomi  atas    dasar  kemitraan  antara  dirinya dan pemberi modal dalam menghasilkan keuntungan untuk dibagihasilkan sesuai dengan rasio yang telah disepakati.
Namun  pembiayaan mudharabah mempunyai  risiko  yang  tinggi  karena  akan  selalu menghadapi  adanya  asimetri  informasidan moral  hazard, maka shahibul  mal dapat menerapkan  sejumlah  batasan-batasan  tertentu  ketika  menyalurkan  pembiayaan  kepada mudharib .  Batasan-batasan  itu  dikenal  dengan incentive-compatible  constraints dan  melalui incentive-compatible constraints ini, mudharib secara sistematis “dipaksa” untuk berperilaku memaksimalkan  keuntungan  bagi  kedua  belah  pihak,  baik  bagi mudharib itu  maupun  bagi shahibul mal.
Pada dasarnya, ada empat panduan bagi incentive-compatible   constraints : 18
1. Menetapkan kovenan (syarat)  agar  porsi  modal  dari  pihak mudharib nya  lebih  besar dan/atau  mengenakan  jaminan  ( higher  stake  in  net  worth/or  collateral ).  Dalam praktiknya  bisa  diterapkan  melalui  penetapan  nilai  rasio  hutang  terhadap  modal, penetapan agunan berupa fixed asset, penggunaan pihak penjamin.
2. Menetapkan kovenan agar mudharib melakukan  bisnis  yang  risiko  operasinya  lebih rendah  ( lower  operating  risk ).  Dalam  prakteknya, kovenan yang  dapat  diterapkan yaitu  penerapan  rasio  maksimal fixed  asset terhadap  total  aset , penerapan  rasio maksimal dan biaya operasional terhadap pendapatan operasi.
3. Menetapkan kovenan agar mudharib melakukan  bisnis  dengan  arus  kas  yang
16 Adiwarman Karim, B ank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan , (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2004), 260- 274.
17 Ibid .
18 Adiwarman Karim, Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan , (PT Rajagrafindo Persada, 2008), :213-218.
transparan  ( lower  fraction  of  unobservable  cash  flow). Dalam  praktiknya  dilakukan dengan  monitoring  secara  acak, monitoring secara  periodik,  dan  mengharuskan laporan keuangan diaudit.

## Manejemen Resiko Perbankan Syariah
Berdasarkan  bahasa,  risiko  mempunyai  makna  akibat  yang  kurang  menyenangkan (merugikan, membahayakan) dari suatu perbuatan atau    tindakan. 19
Sedangkan  manajemen  Risiko  berarti  upaya  untuk  mengurangi  dampak  dari  unsur ketidak pastian. Apabila kata-kata diatas ditambahkan dengan kata investasi dan pembiayaan, menjadi  risiko  investasi  dan  pembiayaan,  akan  memberikan  makna  akibat  yang  kurang menyenangkan  (merugikan,  membahayakan)  dari  suatu  transaksi  investasi  dan  pembiayaan. Dengan  demikian  manajemen  risiko  investasi  dan  pembiayaan  berarti  upaya  untuk mengurangi  dampak  dari  unsur  ketidakpastiaan  dan  potensi  yang  menimbulkan  kerugian finansial dari  transaksi-transaksi investasi dan pembiayaan. 20
Risiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan  (anticipated)  maupun  yang  tidak  dapat  diperkirakan  (unanticipated)  yang berdampak  negatif  terhadap  pendapatan  dan  permodalan  bank.  Risiko-risiko  tersebut  tidak dapat dihindari, tetapi dapat dikelola dan dikendalikan. Oleh karena itu, sebagaimana lembaga perbankan  pada  umumnya,  bank  syariah  juga  memerlukan  serangkaian  prosedur  dan metodologi  yang  dapat  digunakan  untuk  mengidentifikasi,  mengukur,  memantau,  dan mengendalikan risiko   yang   timbul   dari   kegiatan   usaha,   atau   yang   biasa   disebut sebagai manajemen risiko. 21

## Risiko dan Mitigasi Risiko dalam Pembiayaan Mudharabah
Risiko yang ditemukan dalam pembiayaan mudharabah pada perbankan syariah, dari temuan  lapangan  di  bank-bank  syariah  yang  diteliti  adalah  risiko  keuangan,  risiko  investasi, risiko kepatuhan, risiko hukum.
Berikut dijelaskan risiko-risiko yang dihadapi dan mitigasinya adalah sebagai berikut :
1. Risiko Keuangan Pembiayaan mudharabah dimungkinkan  menghadapi  risiko  kegagalan  bayar dari mudharib .  Kegagalan  tersebut  dapat  dikarenakan mudharib mengalami  kerugian dalam  usahanya, mudharib mengalami  kerugian  akibat  wanprestasi  yang  disengaja, atau keadaan force majour .
Berdasarkan informasi, bahwa mudharib yang berasal dari Usaha Mikro Kecil dan  Menengah  (UMKM)  tidak  memiliki  laporan  keuangan  usahanya.  Laporan keuangan  merupakan  alat  kontrol  bagi shohibul  maal  ( perbankan  syariah)  untuk melakukan mitigasi risiko dan sekaligus untuk menentukan tingkatan risiko mudharib. Namun  dengan  kondisi  yang  demikian  membuat  bank  syariah  (Bank Muamalat)  tidak  bak  banyak  memberikan  porsi  pembiayaan  dengan  akad mudharabah. Karena akad mudharabah ini risikonya tinggi, maka perbankan syariah tidak  berani  menyalurkan  pembiayaan mudharabah ke  nasabah-nasabah  individual walaupun omzet mereka besar.
Disisi  lain,  berdasarkan  potensi  yang  sangat  berisko  tersebut,  maka  pihak perbankan  menerapkan  model  mitigasi  untuk  pembiayaan mudharabah, jika
19 Adiwarman Karim, Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan , (PT Rajagrafindo Persada, 2008), :213-218.
20 Muhamad  Syarif  Surbakti, Manajemen  Risiko  Perbankan  Syariah ,  (Jakarta:  PT.  Bank  Muamalat  Indonesia, Tbk, 2004), 9-10.
21 Adiwarman Karim , Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan , 255.
pembiayaan mudharabah menghadapi  risiko  keuangan  yang  diakibatkan  gagal  bayar dari mudharib .  Risiko  keuangan  diakibatkan mudharib tidak  dapat  memenuhi kewajibannya  kepada shahibul  maal .  Kegagalan  tersebut  dapat  dikarenakan  adanya bencana  atau force  majoure ,  dapat  juga  dikarenakan  adanya  salah  kelola  dana  yang dilakukan mudharib .      Kesalahan      tersebut      bisa      dikarenakan      adanya ketidakjujuran  dari mudharib dalam  hal  pengelolaan  dana.  Hal  tersebut  dapat dimitigasi  dengan  melakukan  analisa  kelayakan  mudharib dengan  prinsip  5C ( Character , Capacity , Capital , Collateral , Condition ),  yaitu:  1) Character yang artinya  sifat  atau  karakter  dari mudharib .  Ciri  khas  dari  pembiayaan mudharabah adalah  tuntutan  rasa  saling  percaya  yang  tinggi  antara  nasabah  dengan  bank. Financing  Team  Leader dapat  memperoleh  informasi  tentang  karakter/watak  calon nasabah  dari  pihak  yang  berhubungan  dengan  calon  nasabah,  misalnya  rekan  kerja. Bank Indonesia dan bank lain yang pernah menjadi kreditur bagi calon nasabah. Pihak bank  juga  melakukan cross  check atas  informasi  yang  diterima  dari  nasabah  sendiri dengan  informasi  dari  luar  agar  diperoleh  penilaian  yang  objektif  tentang  calon nasabah.  2) Capacity yang  artinya  kemampuan mudharib untuk  menjalankan  usaha mengembalikan  pembiayaan mudharabah beserta  membayar  bagi  hasil.  3) Capital yang  artinya  berapa  besaran  modal  yang  diperlukan  pembiayaan.  Bank  dapat menentukan berapa dana yang akan disalurkan bagi nasabah dengan mengetahui posisi dan  struktur  keuangan  nasabah.  Besar  kemampuan  modal  calon  nasabah  dapat diketahui dari laporan keuangan yang dimiliki perusahaan. 4) Collateral yang artinya jaminan yang dimiliki yang diberikan mudharib kepada bank. Ketentuan atas jaminan yang diajukan, yaitu nilai jaminan harus dapat menutupi kerugian yang dialami akibat kelalaian  nasabah,  jenis  jaminan  (barang  bergerak  atau  tidak  bergerak),  status kepemilikan jaminan, dan kondisi jaminan (lokasi, keadaan, dan sebagainya). Jaminan yang  diajukan  dapat  berupa  tanah,  gedung,  benda  bergerak  seperti  kendaraan,  atau potong  gaji  dari  karyawan.  5) Condition yang  artinya  keadaan  usaha  atau  prospek usaha ke depannya.
Bank  wajib  menilai,  memantau,  dan  mengambil  langkah-langkah    antisipasi agar  kemungkinan  dari  gagal  bayarnya mudharib dapat  diminimalisir.  Dan  hal  ini dilakukan  dengan  analisa  kelayakan  dan  dianggap  layak,  setiap  bulannya  bank  harus melakukan pemantauan usaha mudharib melalui laporan usaha  yang wajib disetor ke bank.  Dan  melakukan  penilaian  terhadap  prospek  usaha  misalnya  melalui perkembangan  usahanya,  kualitas  manajemen  dan  karyawannya,  kinerja mudharib , yang  meliputi struktur permodalan, arus kas dan melihat dari kemampuan membayar yang meliputi  ketepatan pembayaran pokok beserta  bagi  hasilnya,    ketersediaan dan keakuratan  informasi  keuangan,  kelengkapan  dokumen  pembiayaan,  kepatuhan terhadap perjanjian pembiayaan, dan kewajaran sumber pembayaran kewajiban. Selain itu cara mitigasi yang dilakukan dengan mengenakan jaminan.
Pada  prinsipnya  dalam  pembiayaan mudharabah tidak  ada  jaminan.  Tetapi untuk  menghindari mudharib melakukan  pelanggaran  terhadap  hal-hal  yang disepakati,  maka  diperbolehkan  mengenakan  jaminan. 22 Apabila mudharib benar- benar  mengalami  kerugian  dalam  usahanya  pihak  perbankan  biasanya  melakukan restrukturisasi pembiayaan mudharabah dengan menambah jangka waktu pembiayaan dan diwajibkan mengembalikan modal pokoknya saja tanpa bagi hasilnya.
22 Dewan  Standar  Nasional,  “Fatwa  DSN  NO:  07/DSN-MUI/IV/2000  tentang  Mudharabah”,  diakses  dari http://www.bapepam.go.id/syariah/fatwa/pdf/07Mudharabah.pdf., tanggal 10 Januari 2017, jam 09.01 WIB.
2. Risiko Kepatuhan
Risiko  kepatuhan  merupakan  risiko  akibat  tidak  dipatuhinya  peraturan- peraturan  yang  sudah  dibuat  baik  peraturan  internal  maupun  peraturan  eksternal. Risiko  kepatuhan  yang  terjadi  apabila  dana  yang  diajukan  tidak  sesuai  dengan realisasi, misalnya ketika pengajuan dana mudharib bilang bahwa menggunakan dana untuk  membiayai  anggota  dengan  akad murabahah ,  tetapi  pada  kenyataannya  dana tersebut  digunakan  oleh  misalnya  salah  satu  pengurus  untuk  membayar  hutang- hutangnya.
Risiko kepatuhan dalam pembiayaan mudharabah biasanya terjadi karena ada salah  satu  tahap  prosedur  pembiayaan  yang  tidak  dilakukan.  Pada  tahap  pengajuan pembiayaan,  setelah  syarat-syarat  dokumen  dipenuhi  oleh  nasabah,  seharusnya dilakukan  pemantauan  secara  langsung  ke  lapangan  untuk  melihat  kondisi  usaha nasabah  yang  sebenarnya  tetapi  tahap  pemantauan    tersebut  tidak  dilakukan,  maka bank menghadapi risiko kepatuhan internal. Apabila hal ini tidak diawasi, maka bank akan  mengalami  kerugian  apabila  nasabah  benar-benar  tidak  memiliki  kemampuan untuk mengelola usaha tersebut.
Risiko  kepatuhan  disebabkan  karena  tidak  dipatuhinya  peraturan  yang  sudah ditetapkan terutama kebijakan internal. Apabila peraturan internal tidak dipatuhi oleh karyawan, hal ini akan berpengaruh terhadap kedisiplinan mudharib dalam memenuhi kewajiban  atas  pengembalian  dana mudharabah .  Dan  risiko  kepatuhan  dapat diminimalisir oleh pemantauan secara rutin terhadap Selain itu apabila mudharib tiba- tiba  melakukan side  streaming atau  menggunakan  dananya  tidak  sesuai  dengan kesepakatan  di  awal.  Maka shahibul  maal juga  menghadapi  risiko  kepatuhan. Misalnya,  dana  yang  pada  kesepakatan  awalnya  digunakan  untuk  pembiayaan murabahah kepada  UMKM,  akan  tetapi  dana  tersebut  digunakan  untuk  membiayai utang  piutang  dengan  tambahan  bunga.  Hal  ini  juga  melanggar  kepatuhan  syariah. Apabila dana yang disalurkan digunakan untuk penggunaan yang bertentangan dengan syariah, maka akad yang dilakukan di awal menjadi batal.
Risiko  kepatuhan  dapat  dimitigasi  dengan  melakukan  proses screening terhadap  calon mudharib .  Proses screening yang  dilakukan  meliputi  tujuan penggunaan  dana  untuk  apa,  rencana  pengembalian  bersumber  darimana,  melakukan survei  lingkungan  lokasi  dimana  lembaga  keuangan  berada,  melakukan  analisa karakter calon mudharib .
Untuk mengatasi hal tersebut, petugas harus melakukan analisa terlebih dahulu kepada calon mudharib . Petugas melihat bagaimana karakter calon mudharib tersebut, tujuan  penggunaan  dana  untuk  apa,  sumber  pengembalian  darimana  asalnya,  kondisi keuangan perusahaan tersebut memenuhi syarat atau tidak. Akan tetapi terkadang juga sulit  ya  untuk  benar-  benar  mengetahui  bahwa  dana  tersebut  digunakan  secara  jujur atau tidak.
3. Risiko Hukum
Risiko  Hukum  merupakan  risiko  yang  disebabkan  adanya  kelemahan    aspek yuridis,  misalnya  adanya  tuntutan  hukum,  ketiadaan  peraturan  perundang-  undangan yang mendukung atau pengikatan agunan yang tidak sempurna.
Risiko  hukum  yang  terjadi  pada  perbankan  syariah  terkait  dengan  legalitas usaha mudharib .  Agunan  yang  dijaminkan  oleh mudharib harus  benar-benar  milik mudharib ,  berwujud,  dan  bernilai  cukup.  Karena  jaminan  rawan  terhadap  risiko hukum,  maka  pemeriksaan  keabsahan  jaminan  berupa  dokumen  atau  pemeriksaan fisik  harus  dilakukan.  Pengikatan  jaminan  harus  dilakukan  dengan  sempurna.  Risiko
hukum  juga dapat  terjadi  apabila, penandatanganan kontrak dihadiri  oleh  orang  yang tidak lengkap  atau bukan yang seharusnya.
Risiko ini terjadi apabila mudharib tidak memenuhi syarat-syarat dari kontrak yang disepakati, misalnya mudharib melakukan  pemalsuan  dokumen atau pemalsuan legalitas  usaha.  Jaminan  yang  diajukan  kepada  bank  juga  dalam  permasalahan sengketa.  Hal  ini  dimitigasi  dengan  melakukan  ketelitian  terhadap  aspek  legalitas jaminan,  serta  legalitas  dan  kelengkapan  dokumen-dokumen  yang  dipersyaratkan. Berdasarkan informasi yang didapat dari Bapak.
Untuk  mengatasi  risiko  hukum,  pihak  bank  melakukan  pengecekan  dengan teliti terkait legalitas usaha mudharib , misalnya akta pendirian usaha, Surat Ijin Usaha Dagang  (SIUP),  Tanda  Daftar  Perusahaan,  dan  perijinan-perijinan  yang  lainnya, melakukan pengecekan terhadap legalitas jaminan, mengecek keabsahan jaminan, bila perlu  pada  saat  menyerahkan  jaminan  calon mudharib dan  pihak  bank  dihadapan notaris.  Dan  apabila  jaminannya  berupa fixed  asset harus  dilihat  secara  fisik  aset tersebut.
Maka dari itu, pihak bank harus lebih hati-hati dan lebih teliti lagi terkait aspek legalitas  dan  kelengkapan  dokumen  yang  diberikan.  Bagian Legal  Officer selalu mengecek  kelengkapan  dokumen  terkait  dengan  aspek  legalitasnya,  dan  melakukan pengecekan  melalui  BI Checking untuk  mengecek  informasi  terkait  perusahaan  yang akan dibiayai.
4. Risiko Investasi Dalam  pembiayaan mudharabah juga  menghadapi  risiko  investasi.  Risiko investasi muncul karena bank syariah memiliki pembiayaan berbasis bagi hasil, yang tidak  dimiliki  oleh  bank  konvensional.  Risiko  investasi  yang  dihadapi  yaitu  risiko ketidakjujuran mudharib dalam melaporkan hasil usahanya. Dalam  pembiayaan mudharabah ini  ya  dikhawatirkan  adanya  ketidak transparanan dari mudharib dalam melaporkan hasil usahanya. Risiko  yang  dihadapi  dalam  akad mudharabah adalah  risiko  ketidakjujuran nasabah  atas  hasil  usaha  atau  keuntungan  yang  didapat.  Misalnya,  nasabah memanipulasi  laporan  keuangan  atau  laporan  hasil  usaha  yang  wajib  disetor  kepada bank  setiap  bulannya,  agar  keuntungan  yang  dibagihasilkan  menjadi  lebih  kecil  dari yang seharusnya, sehingga bank mendapatkan  bagi hasil yang lebih kecil dan debitur mendapatkan  bagi  hasil  yang  lebih  besar.  Lebih  parah  lagi,  apabila  nasabah menampilkan adanya kerugian maka berakibat bank tidak mendapatkan bagi hasil. Pembiayaan mudharabah menghadapi risiko dari ketidak terbukaan mudharib . Sehingga,  sekali  saja  nasabah  melakukan moral  hazard maka  perbankan  syariah dihadapkan pada risiko investasi yang tinggi.
Risiko-risiko  tersebut  sudah  memiliki  mitigasi  tersendiri,  pihak  melakukan mitigasi risiko investasi dilakukan dengan cara pemantauan rutin terhadap hasil usaha mudharib .
Mitigasi  risiko  investasi  adalah  melakukan  analisa  kelayakan  terhadap  calon nasabah, mengenal  karakter nasabah. Mengenal  karakter nasabah ini bisa dilihat dari latar  belakang mudharib ,  kalau  dalam  Koperasi  ya  latar  belakang  pengurus- pengurusnya, melihat lingkungan usaha mudharib .
Mitigasi  yang  dilakukan  perbankan  syariah  secara  spesifik  berbeda,  namun secara umum memiliki karateristik yang sama. Misalanya  untuk mengatasi terjadinya risiko  ketidakjujuran  dari mudharib adalah  bank  harus  menyalurkan  pembiayaan mudharabah ke mudharib yang  memiliki track  record baik,  bank  juga  menyalurkan
pembiayaan  kepada mudharib yang  bisa  menyusun  laporan  keuangan,  laporan keuangan  harus  sudah  diaudit.  Bank  juga  melakukan  pengawasan  secara  berkala, dengan melihat laporan usaha setiap bulannya. Hal ini juga untuk memastikan bahwa mudharib dapat  menjalankan  usahanya  dengan  jujur.  Pemantauan  yang  dilakukan bank hanya dengan melihat laporan usahanya saja.
Namun  seharusnya untuk memastikan  laporan sesuai    dengan  ekspetasi  bank, diperlukan pemantauan ke tempat usaha dengan melihat bagaimana pengelolaan dana yang  diberikan.  Akan  tetapi,  untuk  melakukan  hal  itu  diperlukan effort yang  lebih besar,  seperti  menempatkan  karyawan  bank  untuk  bekerja  di  bagian  keuangan  atau administrasi  usaha mudharib .  Akan  tetapi  hal  ini  tidak  dilakukan  karena  mengingat biaya pengawasan  juga besar, tetapi hasil yang didapatkan tidak berbeda jauh dengan akad  pembiayaan  yang  lain.  Maka  dari  itu, mudharabah hanya  berani  dilakukan kepada lembaga keuangan yang memiliki track record yang baik.
Cara  yang  lain  untuk  memitigasi  resiko  investasi  dengan  melakukan  uji kelayakan sangat penting karena untuk memenuhi tanggung jawab bank sebagai wakil dalam memegang amanah dari investor pemegang dana investasi pihak ketiga (DPK) yang berbasis bagi hasil ( mudharabah ).
Jadi  untuk  memastikan  resiko  investasi  dapat  dikelola  dengan  baik,  perlu dilakukan langkah-langkah :
a. Uji  kelayakan  dengan  cara  melihat  catatan  laporan  keuangan mudharib ,  catatan masa lalu dari manajemen (laporan tahunan atau laporan triwulanan), dan rencana bisnisnya, dan juga aspek sumber daya manusia atau karyawannya.
b. Bank perlu memastikan bahwa calon mudharib dapat menyusun laporan keuangan. Hal  ini  berarti  perbankan  syariah  hanya  menyalurkan  pembiayaan  kepada  usaha yang  memiliki  sistem  yang  jelas  dan  terarah  dan  SDM  nya  sudah  berpendidikan tinggi.
c. Bank  perlu  memastikan  bahwa  dana  digunakan  sesuai  dengan  kesepakatan  awal kontrak,  tidak  digunakan  untuk  keperluan  lain  dan  bertentangan  dengan kesepakatan.
d. Bank  dapat  melibatkan mudharib dalam  menentukan  nisbah  bagi  hasil  antara mudharib dengan  bank.  Hal  ini  dilakukan  agar mudharib memiliki  keterikatan secara moral dalam menentukan bagi hasil, maka mudharib juga akan menghargai dana  yang  disalurkan  oleh  Bank  dengan  mengelolanya  sebaik  mungkin.  Tapi  hal ini  hanya  dapat  dilaksanakan  kepada mudharib yang  benar-benar  memiliki track record baik.
Konsep  Manajemen  Risiko  Pembiayaan Mudharabah Pada  Bank  Muamalat  Cabang Surabaya
Risiko  merupakan  ketidaksesuaian  antara  perencanaan  dengan  realisasi  yang  terjadi. Risiko mudharabah merupakan  ketidaksesuaian  antara  perencanaan  dan  realisasi  dari investasi mudharabah .  Dalam  hal  ini  risiko  mudharabah  disebabkan  oleh  dua  faktor,  yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Risiko dari faktor internal terdiri dari risiko fidusia, risiko kepatuhan,  dan  risiko  hukum.  Sedangkan  risiko  dari  faktor  eksternal  terdiri  dari  risiko investasi dan risiko keuangan.
Risiko mudharabah dari  faktor  internal  diakibatkan  adanya  risiko        kepatuhan  yang mungkin  ditimbulkan  akibat  kesalahan  karyawan  menilai  kemampuan  mudharib  dalam mengelola  usahanya.  Misalnya,  karena  kurangnya  informasi    yang  dimiliki  komite pembiayaan atau terjadi  kesalahan dalam seleksi mudharib. Risiko   kepatuhan   disebabkan
karena      karyawan      tidak      mematuhi Standard  Operational  Procedure (SOP)  yang ditetapkan oleh internal  bank. Risiko hukum  terjadi  akibat karyawan kurang teliti  mengecek aspek legalitas jaminan sehingga membuat bank kesulitan mengeksekusi jaminan.
Risiko kepatuhan akibat ketidakpatuhan karyawan terhadap SOP yang ditetapkan oleh internal  bank  menyebabkan  risiko  fidusia  yang  dihadapi  tinggi.  Yang  mengakibatkan  pihak bank  menghadapi  risiko  hukum  yang  membuat  pihak  bank  kesulitan  dalam  mengeksekusi jaminan apabila jaminan terpaksa harus dieksekusi.
Risiko  faktor  eksternal  yang  terdiri  dari  risiko  investasi  dan  risiko  keuangan.  Risiko investasi  merupakan  risiko  inheren  yang  terjadi  dari  transaksi  akad  mudharabah.  Risiko investasi  terjadi  akibat  moral  hazard  yang  dilakukan  pihak  mudharib  karena  dalam pembiayaan mudharabah ini tidak memungkinkan shahibul maal memonitor secara langsung pengelolaan  dana  mudharabah.  Risiko  keuangan  merupakan  kerugian  yang  diakibatkan mudharib  tidak dapat  memenuhi kewajibannya terhadap shahibul maal  terkait pengembalian dana mudharabah.
Apabila mudharib yang  kurang  amanah  dan  profesional  diputuskan  menerima pembiayaan  dalam  bentuk  akad  mudharabah,  maka  ada  kemungkinan  moral  hazard  dalam pengelolaan  usahanya.  Hal  ini  bisa  mengakibatkan  kinerja  usahanya  tidak  membawa  hasil sebagaimana  yang  diharapkan.  Apabila  mudharib  terus  menerus  melakukan moral  hazard , maka  shahibul  maal  akan  dihadapkan  pada  risiko  investasi  yang  tinggi.  Dan  hal  ini merupakan  penyebab  dari  timbulnya  risiko  keuangan  yang  diakibatkan  gagal  bayar  dari mudharib .
Risiko mudharabah terbesar adalah risiko keuangan yang diakibatkan dari gagal bayar mudharib.  Risiko  keuangan  ini  disebabkan  karena  risiko  investasi  yang  timbul  dari moral hazard si mudharib dengan  tidak  melaporkan  yang  sebenarnya  terkait  hasil  usaha  dari  dana mudharabah. Moral hazard tersebut terjadi akibat lemahnya pengendalian internal bank yang juga  mengakibatkan bank menghadapi risiko fidusia.
Setiap  risiko  yang  terjadi  selalu  ada  mitigasi  risiko  yang  direncanakan  untuk meminimalisir    terjadinya      risiko    tersebut.    Mitigasi      risiko        pembiayaan    mudharabah terbagi  menjadi  dua  yaitu  pra  akad  dan  pasca  akad.  Mitigasi  risiko  pra  akad  adalah  upaya yang  dilakukan  untuk  meminimalisir  risiko  sebelum  akad  terjadi.  Sedangkan  mitigasi  risiko pasca akad adalah upaya yang dilakukan untuk meminimalisir risiko setelah akad terjadi.
Mitigasi  risiko  pra  akad  dilakukan  dengan  mematuhi  SOP  yang  ditentukan  internal perusahaan, melakukan seleksi terhadap calon mudharib, melakukan analisa kelayakan usaha calon  mudharib,  dan  melakukan  screening  terhadap  calon  mudharib  berkaitan  dengan pengelolaan  dan  pengembalian  dana  mudharabah.  Sedangkan  mitigasi  risiko  pasca  akad dilakukan  dengan  memonitoring  secara  berkala  terhadap  usaha mudharib yang  didapat melalui penyetoran laporan hasil usaha dari mudharib .

## Simpulan
Manajemen  risiko  dalam  pembiayaan  mudharabah  di  Bank  Muamalat  Indonesia Cabang Surabaya merupakan suatu upaya untuk meminimalisir risiko yang terjadi, baik pada tahapan  pra  akad  dan  pasca  akad.  Mitigasi  pra  akad  dilakukan  dengan  mematuhi Standard Operational Procedure dan peraturan-peraturan lainnya yang berlaku yang ditetapkan internal bank maupun eksternal bank, melakukan seleksi calon mudharib dengan ketat, dan melakukan analisa  kelayakan  usaha  calon mudharib .  Sedangkan  mitigasi  risiko  pasca  akad  dengan  cara melakukan  monitoring  secara  berkala  kondisi  usaha mudharib dan  melakukan  pembinaan usaha mudharib .

## Daftar Rujukan
Biro  Perbankan  Syariah  Bank  Indonesia, Islam  dan  Perbankan  Syariah ,  (Jakarta:  Karim Business Consulting, 2001).
Karnaen  Purwaatmadja  dan  Muhammad  Syafi’i  Antonio, Apa    dan    Bagaimana    Bank Islam cet.ke-1, (Yogyakarta: PT.Dana Bhakti Prima Yasa).
Muhamad, Manajemen Bank Syariah , (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002).
Otoritas Jasa Keuangan, “Statistik perbankan syariah Islamic banking statistics”, diakes dari www.ojk.go.id, pada tanggal 8 Januari 2017, jam 19.00 WIB.
Bank  Indonesia,  “Undang-undang  No.21  Tahun  2008  tentang  Bank  Syariah”,  diakses  dari http://www.bi.go.id/web/id/Perbankan/Perbankan+Syariah/,  tanggal  9  Januari 2017, Jam 14.07 WIB.
Wiroso dan kawan-kawan, Akuntansi Perbankan Syariah , (Jakarta: LPFE Usakti, 2011). Antonio, M. Syafi‟i, Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktek , (Jakarta: Gema Insani Press, 2001). Arifin Arifin, Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah , (Jakarta: Azkia Publisher, 2009).
Bank Indonesia, “Peraturan Bank Indonesia PBI No 5/8/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko  bagi  Perbankan  Syariah”,  diakses  dari    www.ojk.go.id/peraturanbank- indonesia-nomor-13-23-pbi-2011,  tanggal 9 Januari 2017, jam 14.30 WIB.
Adiwarman  Karim,  B ank  Islam:  Analisis  Fiqih  dan  Keuangan ,  (Jakarta:  PT  Rajagrafindo Persada, 2004).
Adiwarman  Karim, Bank  Islam:  Analisis  Fiqih  dan  Keuangan ,  (PT  Rajagrafindo  Persada, 2008).
Muhamad  Syarif  Surbakti, Manajemen  Risiko  Perbankan  Syariah ,  (Jakarta:  PT.  Bank Muamalat Indonesia, Tbk, 2004).
Dewan  Standar  Nasional,  “Fatwa  DSN  NO:  07/DSN-MUI/IV/2000  tentang  Mudharabah”, diakses  dari  http://www.bapepam.go.id/syariah/fatwa/pdf/07Mudharabah.pdf., tanggal 10 Januari 2017, jam 09.01 WIB.