LEGALITAS PENJUALAN PAKAIAN BEKAS IMPORT (THRIFT DAN PRELOVED) DI INDONESIA
Dewa Made Adhi Hutama Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai Jl. Kampus Ngurah Rai No.30, Penatih, Kec. Denpasar Email : Dewamadeadhihutama@gmail.com
Abstrak, Istilah thrift/preloved merupakan istilah untuk barang bekas bermerk yang dijual. Pemerintah  bahwasanya  telah  menetapkan  beberapa  peraturan  untuk  melarang  kegiatan impor pakaian bekas dan juga mewajibkan para importir untuk hanya mengimpor barang baru  ke  wilayah  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  yang  termuat  dalam  Peraturan Menteri. 1 Salah  kebijakan  larangan  tersebut  adalah  larangan  perdagangan  atas  pakaian bekas impor dari negara-negara lain yang dipandang membahayakan kesehatan masyarakat Indonesia sebagaimana dilarang oleh Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas. Bahwasanya UU Perlindungan Konsumen dalam ketentuan Pasal 8 ayat (2) telah secara tegas menentukan bahwa  pelaku  usaha  dilarang  memperdagangkan  barang  bekas  tanpa  memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang tersebut.
Kata Kunci, Import, Konsumen
Abstract,  The  term  thrift/preloved  is  a  term  for  used  branded  goods  that  are  sold.  The government  has  actually  established  several  regulations  to  prohibit  import  activities  of used clothing and also requires importers to only import new goods into the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia as contained in Ministerial Regulations. One of the prohibition policies is the prohibition on trade in second-hand clothing imported from other  countries  which  is  deemed  to  endanger  the  health  of  the  Indonesian  people  as prohibited by the Regulation of the Minister of Trade of the Republic of Indonesia Number 51/M-DAG/PER/7/2015 concerning the Prohibition of Importing Used Clothing. Whereas the Consumer Protection Law in the provisions of Article 8 paragraph (2) has expressly determined that business actors are prohibited from trading used goods without providing complete and correct information about the goods.

## Keywords, Import, Consumer

## PENDAHULUAN
Era  modern  saat  ini  didukung oleh kebutuhan-kebutuhan yang semakin meningkat,  terutama  kebutuhan  akan pakaian ( fashion ). Pakaian pada dasarnya merupakan  kebutuhan  pokok  (primer) yang  difungsikan  untuk  menutupi anggota  tubuh  dan  melindungi  tubuh. Saat  ini  trend fashion menjadi  sangat berkembang  di  kehidupan  masyarakat sehingga muncul brand-brand atau merk terkenal.  Penggunaan  pakaian  dengan
1 Anisa,  D.,  Hafizah,  A.,  &  Siregar,  N.  (2023).  Dampak  Maraknya  Penjualan  Thrift Terhadap Pemasaran Industri Fashion Di Kota Medan. Mitita Jurnal Penelitian, 2(1), 205-208.
brand  terkenal  selain  kualitas  dan kenyamanan  pada  saat  digunakan,  juga menjadi pendukung dalam meningkatkan status sosial seseorang serta meningkatkan  rasa  percaya  diri  dalam beraktivitas maupun bersosialisasi
dengan  masyarakat  (terlihat  modis).
Namun  tentu  saja  dengan  kualitas  dan kenyamanan yang
ditawarkan, menjadikan  barang  tersebut  memiliki harga yang mahal berkisar jutaan bahkan hingga  mencapai  ratusan  juta  rupiah
Raad Kertha, Vol. 7, No. 1, Pebruari 2024-Juli 2024
sehingga  tidak  smeua  orang  dapat memiliki  barang  bermerk  terkenal tersebut.
Sebagian  orang  akan  mencari cara  agar  bisa  terlihat  modis  dengan menggunakan  barang  bermerk,  namun dengan  harga  yang  terjangkau.  Semakin meningkatnya  kebutuhan  akan  barang bermerk, muncul sebuah fenomena yang menjadi  trend  di  kalangan  anak  muda saat ini yaitu munculnya produk pakaian bekas bermerk atau yang dikenal dengan sebutan thrift/preloved . Thrift/preloved merupakan  merupakan  produk  barang bekas  dengan  merk  terkenal  yang diimpor  dari  luar  negeri,  kemudian dipasarkan  dan  dijual  di  Indonesia dengan harga yang jauh lebih murah.
Oleh  sebab  itu,  banyak  anak muda  yang  mencari  kebutuhan  fashion mereka  di Thrift  shop ,  bahkan  di e- commerce yang menjual dan memasarkan  produk thirft/preloved di media  sosial.  Kebanyakan  produk  dari thrift/preloved merupakan pakaian bekas, dalam  arti  sudah  pernah  dipakai sebelumnya oleh seseorang. Hal tersebut menjadikan  harganya  jauh  lebih  murah daripada pakaian baru bermerk. Pakaian bekas  bermerk  yang  dijual  tersebut secara  kondisi  masih  sangat  bagus  dan layak  untuk  dipakai. 2 Alasan  pakaian produk thirft/preloved tersebut  banyak digemari  oleh  masyarakat  karena dianggap  mereka  bisa  mendapatkan barang  tersebut  dengan  kualitas  yang bagus  namun  dengan  harga  yang  lebih murah  dibandingkan  dengan  membeli baru.
Di  Indonesia  perkembangan teknologi  dan  juga  era  5.0  ( five  point zero ) sangat pesat pada saat ini dan tidak hanya  berdampak  pada  kemudahan manusia  untuk  melakukan  komunikasi, namun  juga  kegiatan-kegiatan  lainnya seperti  salah  satunya  kegiatan  jual beli/perdagangan.  Aktivitas  jual  beli
2 Gulfira,  N.  (2016)  The  Art  of Thrifting.  Diedit  oleh  D.  Febrina  dan  P.K. Puar. Yogyakarta:
Penerbit B First (PT Bentang Pustaka).
merupakan kegiatan yang menjadi media untuk  memenuhi  kebutuhan  manusia, baik itu kebutuhan sandang, pangan dan papan.
Aktivitas  jual  beli  di  era kemajuan sekarang tidak hanya
dilakukan  di  pasar  saja,  namun  juga  di beberapa  pusat  perbelanjaan  (mall) bahkan  aktivitas  jual  beli  ini  dapat berlangsung secara online. Pelaku usaha dalam  memasarkan  produknya  melalui online  banyak  memanfaatkan  media sosial  sebagai  sarana  untuk  menjual produknya.  Salah  satunya  yaitu  pelaku usaha  produk thirft/preloved yang menjual  produk  mereka  di  sosial  media dan  juga  platform e-commerce seperti Shopee,  Lazada,  Tiktok  Shop  dan sebagainya. 3 Bahwasanya
perdagangan terhadap  barang  bekas  bermerk  masih menjadi  “dilema”  bagi  pemerintah  dan juga masyarakat di Indonesia. Disatu sisi, barang bermerk tersebut dapat diperoleh dengan  harga  murah  daripada  barang baru.  Namun  disisi  lain,  barang  bekas bermerk  yang  diimpor  dan  dijual  di wilayah  indonesia  memiliki  dampak negatif  yang  signifikan,  baik  secara ekonomi,  sosial,  maupun  lingkungan. Adanya  dampak  tersebut  menyebabkan Pemerintah  Indonesia  mengambil  sikap tegas  dengan  membentuk  regulasi terhadap  pakaian  impor  bekas  di Indonesia melalui Menteri Perdagangan. Berdasarkan hal tersebut,

## RUMUSAN MASALAH
Permasalahan dalam penelitian ini yaitu: (1) Bagaimanakah pengaturan mengenai perdagangan barang impor di Indonesia?;
dan (2) Bagaimanakah legalitas
Penjualan  Pakaian  Bekas  ( Thrift dan Preloved ) bermerk terkenal di Indonesia.

## METODE PENELITIAN
3 Chairy, R. V. Y., & Gultom, E. R.
(2023).  Larangan  Jual  Beli  Pakaian  Bekas Impor (Thrift) oleh Pemerintah Ditinjau dari Perspektif  Negara  Kesejahteraan.  Indonesia Berdaya, 4(3), 1137-1146.
Raad Kertha, Vol. 7, No. 1, Pebruari 2024-Juli 2024
Penelitian ini menggunakan tipe penulisan Doctrinal Research. 4 Doctrinal Research merupakan  suatu  penelitian yang  menghasilkan  penjelasan  yang sistematis mengenai norma-norma hukum  yang  mengatur  suatu  kategori hukum  tertentu  yang  dalam  hal  ini menganalisis  hubungan  antar  norma hukum, menjelaskan bidang-bidang yang sulit  dan  juga  memberikan  gambaran berupa prediksi mengenai perkembangan norma  hukum  yang  akan  datang (ius constituendum ).
Penelitian ini juga menggunakan bahan  hukum  berupa  bahan  hukum primer,  sekunder  dan  tersier.  Bahan hukum  primer  yang  digunakan  berupa peraturan  perundang-undangan  yang berlaku baik di tingkat nasional maupun di  tingkat  lokal. 5 Selain  itu  penulisan jurnal  ini  menggunakan  bahan  hukum sekunder berupa literatur, jurnal maupun karya  tulis  yang  berkaitan  dan  relevan dengan permasalahan tersebut. 6
Sedangkan  bahan  hukum  tersier  yang digunakan berupa kamus yang digunakan untuk  mengartikan  istilah-istilah  asing yang perlu diterjemahkan.
Teknik  pengumpulan  bahan hukum  dalam  penulisan  jurnal  ini dilakukan dengan studi dokumen dengan cara menelusuri, membaca dan mencatat beberapa  isi  penting  dari  literatur  yang terkait  dengan  permasalahan  yang diteliti. 7 Penelitian ini juga menggunakan beberapa  pendekatan  guna  memberikan kejelasan  uraian  dari  substansi  karya ilmiah.  Adapun  jenis  pendekatan  yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan (statue- approach), pendekatan  fakta (fact
approach) dan  pendekatan  analisis konseptual (analytical
conseptual approach). 8
4 Peter  Mahmud  Marzuki,  2008, Penelitian  Hukum ,  Kencana  Prenada  Media Group, Jakarta, h. 32.
5 Soerjono  Soekanto  dan  Sri Mamudji, 2007, Penelitian Hukum Normatif: Suatu  Tinjauan  Singkat, PT  Raja  Grafindo Persada, Jakarta, h. 12.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengaturan Mengenai Perdagangan Barang Impor di Indonesia
Pemerintah  memiliki  peranan yang  sangat  penting  dalam  melakukan pengawasan  terhadap  peredaran  barang impor  ke  Indonesia.  Pemerintah  telah memiliki  beberapa  peraturan  yang berhubungan dengan perdagangan barang    impor  yaitu  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (selanjutnya UU Perdagangan).  Bahwasanya  definisi perdagangan sebagaimana dimuat dalam Pasal 1 Angka 1 UU Perdagangan adalah tatanan  kegiatan  yang  terkait  dengan transaksi  barang  dan/atau  Jasa  di  dalam negeri  dan  melampaui  batas  wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi. Selain itu juga diatur  mengenai  kebijakan  perdagangan dalam negeri sebagaimana dimuat dalam Pasal 5 ayat (3) UU Perdagangan yaitu :
a. pengharmonisasian peraturan,  standar,  dan prosedur kegiatan perdagangan antara pusat dan daerah dan/atau antardaerah; b. penataan prosedur perizinan bagi kelancaran arus barang; c. pemenuhan  ketersediaan dan keterjangkauan barang kebutuhan pokok masyarakiat; d. pengembangan dan penguatan usaha di bidang perdagangan dalam  negeri,  termasuk koperasi  serta  usaha mikro, kecil dan menengah;
6 Ibid. , h. 155.
7 Setyo  Yuwono  Sudikni,  1983,
Pengantar Karya Ilmiah, Cet. 3, Aneka Ilmu, Jakarta, h. 37.
8 Peter  Mahmud  Marzuki, Op.Cit ., h. 93.
Raad Kertha, Vol. 7, No. 1, Pebruari 2024-Juli 2024
e. pemberian fasilitas pengembangan sarana perdagangan;
f. peningkatan penggunaan produk dalam negeri;
g. perdagangan  antarpulau;
dan
h. perlindungan konsumen
Berdasarkan  Pasal  5  ayat  (3) huruf f UU Perdagangan tersebut, dapat dilihat terkait dengan frasa “ peningkatan penggunaan produk dalam negeri ” yang dalam hal ini pemerintah berupaya untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri  sebagai  upaya  untuk  mencegah penggunaan  barang  impor  luar  negeri yang  berlebihan  beredar  di  Indonesia. Selain itu juga hal tersebut sebagai upaya untuk meningkatkan usaha produk lokal ditengah  gempuran  barang  impor  luar negeri.
Peraturan  perundang-undangan lain  yang  mengatur  terkait  dengan perdagangan,  khususnya  terkait  pelaku usaha    yaitu  Undang-Undang  Nomor  8 Tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen  (selanjutnya  disebut  UU Perlindungan konsumen).  Merujuk pada ketentuan  dalam  Pasal  1  Angka  3  UU Perlindungan  Konsumen,  menyatakan bahwa Pelaku Usaha adalah “setiap orang perseorangan  atau  badan  usaha,  baik yang  berbentuk  badan  hukum  maupun bukan  badan hukum yang didirikan  dan berkedudukan  dan  melakukan  kegiatan dalam  wilayah  hukum  negara  Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-
sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai  bidang  ekonomi”.  Berdasarkan UU  Perlindungan  Konsumen,  pelaku usaha dalam melaksanakan kewajibannya  harus  merujuk  pada ketentuan dalam Pasal 7 UU Perlindungan  Konsumen  yaitu  sebagai berikut: Pasal 7
Kewajiban pelaku usaha adalah:
a. beritikad  baik  dalam melakukan  kegiatan usahanya;
b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau  jasa  serta memberi  penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan; c. memperlakukan  atau melayani  konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; d. menjamin mutu barang  dan/atau  jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku; e. memberi  kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang  dan/atau  jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau  garansi  atas barang  yang  dibuat dan/atau yang diperdagangkan; f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan  barang dan/atau  jasa  yang diperdagangkan; g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian  apabila
Raad Kertha, Vol. 7, No. 1, Pebruari 2024-Juli 2024
barang  dan/atau  jasa yang  diterima  atau dimanfaatkan  tidak sesuai dengan perjanjian. Berdasarkan  Pasal  7  tersebut,
apabila  merujuk  pada  Pasal  7  huruf  d adanya  jaminan  terhadap  mutu  barang yang diperdagangkan oleh pelaku usaha. Sehingga  pelaku  usaha  wajib  untuk memenuhi  kewajiban  terhadap  standar mutu  barang  yang  diperdagangkan tersebut  kepada  konsumen.  Selain adanya  kewajiban  pelaku  usaha,  juga diatur  mengenai  larangan  pelaku  usaha dalam memperdagangkan barang dagangannya  terhadap  jenis  barang tertentu,  sebagaimana  dimuat  dalam Pasal  8  UU  Perlindungan  Konsumen yaitu sebagai berikut:
Pasal 8 (1) Pelaku  usaha  dilarang memproduksi  dan/atau memperdagangkan barang  dan/atau  jasa yang: a. tidak memenuhi atau  tidak  sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang- undangan; b. tidak  sesuai  dengan berat  bersih,  isi bersih  atau  netto, dan  jumlah  dalam hitungan sebagaimana  yang dinyatakan  dalam label  atau  etiket barang tersebut; c. tidak  sesuai  dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan  menurut ukuran yang sebenarnya; d. tidak  sesuai  dengan kondisi, jaminan, keistimewaan  atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan  dalam label,  etiket  atau keterangan  barang dan/atau jasa tersebut; e. tidak  sesuai  dengan mutu, tingkatan, komposisi,  proses pengolahan,  gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan  dalam label atau keterangan  barang dan/atau jasa tersebut; f. tidak  sesuai  dengan janji dinyatakan dalam  label,  etiket keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut; g. tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/peman faatan  yang  paling baik  atas  barang tertentu; h. tidak mengikuti ketentuan berproduksi  secara halal,  sebagaimana pernyataan  "halal"
yang  dicantumkan dalam label;
i. tidak memasang label  atau  membuat penjelasan  barang
Raad Kertha, Vol. 7, No. 1, Pebruari 2024-Juli 2024
yang  memuat  nama barang, ukuran, berat/isi  bersih  atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal  pembuatan, akibat  sampingan, nama  dan  alamat pelaku  usaha  serta keterangan lain untuk  penggunaan yang menurut ketentuan  harus  di pasang/dibuat; j. tidak mencantumkan informasi  dan/atau petunjuk penggunaan  barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan  ketentuan perundang- undangan yang berlaku. (2) Pelaku  usaha  dilarang memperdagangkan barang  yang  rusak, cacat  atau  bekas,  dan tercemar tanpa memberikan  informasi secara  lengkap  dan benar atas barang dimaksud.
(3) Pelaku  usaha  dilarang memperdagangkan sediaan  farmasi  dan pangan  yang  rusak, cacat  atau  bekas  dan tercemar,  dengan  atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar. (4) Pelaku  usaha  yang melakukan pelanggaran  pada  ayat
(1)  dan  ayat  (2)
dilarang
9 Anisa, D., Hafizah, A., & Siregar,
N.  (2023).  Dampak  Maraknya  Penjualan
Thrift Terhadap Pemasaran Industri  Fashion
memperdagangkan barang  dan/atau  jasa tersebut  serta  wajib menariknya dari
peredaran”.

## Legalitas Penjualan Pakaian Bekas di
Indonesia
Istilah thrift/preloved merupakan istilah untuk barang bekas bermerk yang dijual.  Pemerintah  bahwasanya  telah menetapkan  beberapa  peraturan  untuk melarang  kegiatan  impor  pakaian  bekas dan juga mewajibkan para importir untuk hanya  mengimpor  barang  baru  ke wilayah  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia yang termuat dalam Peraturan Menteri. 9 Salah  kebijakan  larangan tersebut  adalah  larangan  perdagangan atas  pakaian  bekas  impor  dari  negara- negara lain yang dipandang membahayakan  kesehatan  masyarakat Indonesia  sebagaimana  dilarang  oleh Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M- DAG/PER/7/2015  Tentang  Larangan Impor  Pakaian  Bekas.  Bahwasanya  UU Perlindungan Konsumen dalam ketentuan  Pasal  8  ayat  (2)  telah  secara tegas  menentukan  bahwa  pelaku  usaha dilarang memperdagangkan barang bekas  tanpa  memberikan  informasi secara  lengkap  dan  benar  atas  barang tersebut.
Apabila  merujuk  pada  Pasal  8 ayat  (2)  UU  Perlindungan  Konsumen tersebut, adanya frasa “ dilarang memperdagangkan  barang  yang  rusak, cacat,  atau  bekas  tanpa  memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang  yang  dimaksud ”.  Namun  pada kenyataannya,  penjualan  pakaian  bekas impor sering memberikan istilah dagangan mereka  dengan dengan  istilah bahasa  asing  “ thrift ”  atau  “ preloved ”. Pemakaian  istilah  tersebut  menjadikan orang  awam  tidak  mengetahui  istilah terhadap barang tersebut sehingga secara
Di  Kota  Medan.  Mitita  Jurnal  Penelitian, 2(1), 205-208.
Raad Kertha, Vol. 7, No. 1, Pebruari 2024-Juli 2024
otomatis  pelaku  usaha  telah  melanggar ketentuan  Pasal  8  ayat  (2)  UU Perlindungan Konsumen tersebut.
Merujuk pada ketentuan Pasal 7
UU  Perlindungan  Konsumen  dapat dipahami bahwa pelaku usaha thrift/preloved atau  pedagang  pakaian bekas  mempunyai  kewajiban  untuk melakukan kegiatan usaha dengan itikad baik. Prinsip  itikad baik  atau good  faith umumnya  berlaku  saat  para  pihak  akan melakukan perjanjian dan itikad baik saat melaksanakan  hak-hak  dan  kewajiban- kewajiban. UU Perlindungan Konsumen juga  secara  jelas  mengatur  mengenai perbuatan yang dilarang untuk dilakukan oleh  pelaku  usaha,  sebagaimana  diatur dalam ketentuan Pasal 8 UU Perlindungan  Konsumen.  Di  dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf a, yaitu terkait larangan bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan/atau memperdagangkan  barang  dan/atau  jasa yang  tidak  memenuhi  atau  tidak  sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang- undangan.  Merujuk  pada  ketentuan  di dalam  Pasal  8  UU  Pelindungan Konsumen tersebut, maka dapat dipahami  bahwa  pelaku  usaha  dilarang untuk  menjual  barang-barang  bekas impor ( thrift dan preloved ) dikarenakan tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
Berkaitan  dengan  perdagangan barang bekas, khususnya pakaian bekas, Pemerintah  Indonesia  secara  tegas mengatur  dan  melarang  kegiatan  impor pakaian bekas. Berdasarkan hal tersebut,
Pemerintah  Indonesia  memberlakukan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M- DAG/PER/7/2015  Tentang  Larangan Impor  Pakaian  Bekas  (selanjutnya disebut  Permendag  Nomor  51/M- DAG/PER/7/2015).  Dalam  Pasal  2 Permendag Nomor 51/M- DAG/PER/7/2015 tersebut memuat bahwasanya  pakaian  bekas  dilarang untuk diimpor ke dalam wilayah Negara Kesatuan  Republik  Indonesia.  Adapun
pertimbangan  dari  larangan  impor pakaian  bekas  tersebut  termuat  dalam konsideran Menimbang huruf a Permendag Nomor 51/M- DAG/PER/7/2015  yang  menyatakan bahwa  pakaian  bekas  asal  impor berpotensi  membahayakan  kesehatan sehingga tidak aman untuk dimanfaatkan dan  digunakan  oleh  masyarakat.  Selain persoalan  kesehatan,  beberapa  dampak yang  ditimbulkan  terkait  kegiatan perdagangan  pakaian  bekas  impor tersebut antara lain sebagai berikut:
a. Menurunkan  daya  saing  produk dalam negeri
Impor pakaian bekas yang masuk ke Indonesia dijual dengan harga yang  lebih  murah  dibandingkan dengan  produk  pakaian  dalam negeri. Hal ini dapat
mengganggu  industri  tekstil dalam  negeri  dan  menyebabkan sulitnya  produk  lokal  bersaing, bahkan  mungkin  berujung  pada kebangkrutan produsen lokal.
b. Mengurangi lapangan kerja Impor  pakaian  bekas  juga berpotensi mengurangi lapangan kerja  dalam  industri  tekstil  dan pakaian  di  Indonesia.  Dalam jangka  panjang,  hal  ini  bisa mengancam keberlangsungan industri  dalam  negeri  dan menimbulkan masalah sosial dan ekonomi.
c. Meningkatkan sampah tekstil Pakaian bekas tidak dapat didaur ulang  secara  efektif  dan  banyak yang akhirnya berakhir di tempat pembuangan  sampah.  Hal  ini dapat  meningkatkan  masalah sampah  di  Indonesia  dan merusak lingkungan.
d. Berpotensi membawa penyakit Hal ini karena pakaian bekas bisa mengandung  kuman,  bakteri, virus,  jamur,  atau  bahkan  kutu dan  tungau.  Maka  hal  ini  bisa membahayakan kesehatan
Raad Kertha, Vol. 7, No. 1, Pebruari 2024-Juli 2024
konsumen yang memakai pakaian bekas tersebut. e. Berdampak  pada  perdagangan internasional Impor  pakaian  bekas  juga berdampak  pada  perdagangan internasional.  Selain  itu,  impor pakaian  bekas  juga  dapat mengurangi  daya  saing  produk dalam negeri di pasar internasional  karena  barang bekas  tersebut  dapat  dijual dengan  harga  yang  lebih  murah dibandingkan  produk  baru  yang diproduksi  di  dalam  negeri.  Hal ini dapat menghambat pertumbuhan  industri  lokal  dan berdampak  pada  kesejahteraan masyarakat.  Oleh  karena  itu, pemerintah perlu mempertimbangkan  kebijakan yang  tepat  dalam  mengatur impor  pakaian  bekas  agar  tidak merugikan  pihak  manapun  dan dapat memberikan manfaat yang optimal  bagi  masyarakat  secara keseluruhan.
Terkait dengan penjatuhan sanksi apabila  beranjak  pada  Pasal  111  UU Perdagangan, bahwasanya setiap importir  yang mengimpor  barang  dalam keadaan tidak baru sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  47  ayat  (1) dipidana  dengan  pidana  penjara  paling lama  5  (lima)  tahun  dan/atau  pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Selain  itu  juga  dalam  Pasal  112    UU Perdangan juga memuat mengenai sanksi yaitu:
1) Eksportir yang mengekspor Barang yang  ditetapkan  sebagai  Barang yang  dilarang  untuk  diekspor sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  51  ayat  (1)  dipidana  dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak  Rp5.000.000.000,00  (lima miliar rupiah).
2) Importir  yang  mengimpor  Barang yang  ditetapkan  sebagai  Barang
yang  dilarang  untuk  diimpor sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  51  ayat  (2)  dipidana  dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak  Rp5.000.000.000,00  (lima miliar rupiah)”.
Apabila  adanya  dampak  yang ditimbulkan  terhadap  barang  yang diperdagangkan, juga diatur di dalam UU Perlindungan  konsumen,  khususnya Pasal  19  ayat  (1)  yang  menyatakan bahwa  pelaku  usaha  bertanggung  jawab memberikan  ganti  rugi  atas  kerusakan, pencemaran, dan/atau
kerugian konsumen  akibat  mengonsumsi  barang dan/atau  jasa  yang  dihasilkan  atau diperdagangkan.
Berkaitan  dengan  penjualan pakaian  bekas  oleh thrift  shop atau pedagang pakaian bekas, dapat dipahami bahwa  pelaku  usaha thrift  shop dan preloved bertanggung  jawab  untuk memberikan ganti rugi apabila konsumen mengalami kerugian, pencemaran, dan/atau kerusakan akibat menggunakan barang bekas yang mereka perdagangkan. Ganti rugi dapat
pengembalian  berupa  uang  atau  barang diganti  dan/atau  jasa  yang  sejenis  atau setara nilainya, atau kesehatan perawatan dan/atau  sesuai  santunan  yang  diberi, sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal  19  ayat  (2)  Undang-Undang Pelindungan Konsumen.

## KESIMPULAN
Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan  yaitu  sebagai  berikut, Pemerintah  memiliki  peranan  yang sangat  penting  dalam  melakukan pengawasan  terhadap  peredaran  barang impor  ke  Indonesia.  Pemerintah  telah memiliki  beberapa  peraturan  yang berhubungan dengan perdagangan barang  impor yaitu; (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan; (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan  Konsumen;  dan  (3)
Peraturan Menteri Perdagangan Republik
Indonesia Nomor 51/M- DAG/PER/7/2015  Tentang  Larangan Impor  Pakaian  Bekas.  Pemerintah berupaya untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri sebagai upaya  untuk  mencegah  penggunaan barang impor luar negeri yang berlebihan beredar di Indonesia. Selain itu juga hal tersebut sebagai upaya untuk meningkatkan  usaha  produk  lokal ditengah  gempuran  barang  impor  luar negeri.  Pakaian  bekas  ( thrift dan preloved ) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dilarang untuk diimpor dan diperjualbelikan  di  Indonesia.  Hal  ini dikhwatirkan  akan  menyebabkan:  (1)
Menurunkan  daya  saing  produk  dalam negeri;  (2)  Mengurangi  lapangan  kerja; (3)  Meningkatkan  sampah  tekstil;  (4)
Berpotensi  membawa  penyakit;  (5) Berdampak pada perdagangan internasional. Terkait hal tersebut, pelaku usaha  dapat  dikenakan  sanksi  pidana penjaran  dan/atau  pidana  denda  sesuai peraturan perundang-undangan.

## DAFTAR PUSTAKA
Eny  Kusdarini,  “Asas-Asas  Umum
Pemerintahan  Yang  Baik  Pada Produk Hukum Perizinan Investasi  Pemerintah  Daerah”, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum No. 4 Vol. 24 Oktober (2017).
Fadilla Octavian; Elisa Susanti; Bonti, E- Government  Service  Quality pada Online Single Submission
Risked Based Approach (OSS- RBA)  di  Dinas  Penanaman Modal  dan  Pelayanan  Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten  Sumedang,  JANE (Jurnal  Administrasi  Negara),
Volume  14  Number  2,  Hal. 667-673, Februari (2023). Lalu  Dhedi  Kusmana,  Penerapan  Asas-
Asas Umum Pemerintahan
Yang  Baik  Dalam  Penerbitan Izin  Di  Kabupaten  Lombok Timur,  Jurnal  Kajian  Hukum
dan  Ius  Vol  I.Nomor  3  Tahun 2013. Liatosa Yundrina, Implementasi Kebijakan Online Single Submission Risk Based Approach (Oss Rba) di Kecamatan kalidoni Kota Palembang, Jurnal on Education, Volume 05, No. 03, Maret-April (2023). L.Lismanto; Yos Johan Utama, Membumikan Instrumen Hukum  Administrasi  Negara Sebagai Alat Mewujudkan
Kesejahteraan  Sosial  dalam
Persprektif Negara Demokrasi,
Junal  Pembangunan  Hukum Indonesia, Volume 2, Nomor 3, Tahun (2020).
Wahyu Adi Mudiparwanto dan Ade Gunawan, Peran Pemerintah Daerah Yogyakarta Dalam Pemberian Izin Usaha Setelah Berlakunya Sistem Online Single Submission (OSS),
Diversi Jurnal Hukum, Volume 7 Nomor 1 April (2021). https://money.kompas.com/read/2023/06
/13/074100426/ jokowi  larang kementerian dan lembaga bikin aplikasi baru .