## AMBIGUITAS PENERAPAN SANKSI KEGIATAN REKLAMASI DAN PASCATAMBANG
Agus Umar, Hijriani
Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Sulawesi Tenggara, Jalan Kapten Pierre Tendean No. 109 A Baruga, Kendari-Sulawesi Tenggara, Indonesia Telp. 085310100152, Kode Pos 93116 Email : agusumar222@gmail.com, hijriani@gmail.com
Naskah Diterima: 07-07-2020  Direvisi: 05-01-2021 Disetujui: 06-01-2021 Diterbitkan: 07-01-2021
DOI: ……………………………….

## How to cite:
Umar, Agus, Hijriani., (2021). “Ambiguitas Penerapan Sanksi Kegiatan Reklamasi Dan Pascatambang”, De Lega Lata: Jurnal  Ilmu Hukum, 6 (1): p. 98-116

## Abstrak
Kewajiban untuk mematuhi peraturan di bidang pertambangan merupakan akibat hukum yang harus  diterima  oleh  setiap  perusahaan  pertambangan.  Setiap  perusahan  yang  telah mengantongi  izin  pertambangan  harus  membuat  suatu  perencanaan  mengenai  dampak lingkungan terkait dengan reklamasi dan  pascatambang. Akan tetapi realisasi dan fakta yang terjadi di area pertambangan, banyak pelaku usaha pertambangan yang lalai dalam melakukan reklamasi  pasca  tambang  atau  melakukan  reklamasi  tidak  sebagaimana  mestinya.  Metode penelitian  yang  digunakan  yaitu  yuridis  normatif.  Mengacu  pada  Undang-Undang  Nomor  3 Tahun  2020  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2009  tentang Pertambangan  Mineral  dan  Batubara,  Ketentuan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  78  Tahun 2010,  dan  Peraturan  Menteri  ESDM  Nomor  7  Tahun  2014,  terdapat  beberapa  sanksi  yang diatur  didalamnya  berupa  sanksi  administratif,  sanksi  perdata  dan  sanksi  pidana. Sayangnya penerapan  sanksi  tersebut  menimbulkan  ambiguitas,  melahirkan  perbedaan  pandangan sehingga  timbul  pertentangan  mengenai  tanggung  jawab  pelaksanaan  reklamasi  dan pascatambang  yang  dilakukan  oleh  perusahaan  pertambangan.  Ketentuan  norma  hukum sanksi  pidana  dianggap  sebagai  sarana  terakhir  ( ultimum  remedium )  dalam  upaya menegakkan  kewajiban  hukum  perusahaan  pertambangan  untuk  melaksanakan  kegiatan reklamasi dan pascatambang.
Kata Kunci : Ambiguitas, Penerapan Sanksi, Reklamasi, Pascatambang

## Abstract
The  obligation  to  comply  with  regulations  in  the  mining  sector  is  a  legal  consequence  that must be accepted by any mining company. Every company that has obtained a mining permit must make a plan regarding environmental impacts related to reclamation and post-mining. However,  the  realization  and  facts  that  have  occurred  in  the  mining  area,  many  mining business  actors  are  negligent  in  carrying  out  post-mining  reclamation  or  carrying  out reclamation not properly. The research method used is normative juridical. Referring to Law Number  3  of  2020  concerning  Amendments  to  Law  Number  4  of  2009  concerning  Mineral and Coal Mining, Provisions of Government Regulation Number 78 of 2010, and Regulation of  the  Minister  of  Energy  and  Mineral  Resources  Number  7  of  2014,  there  are  several sanctions  that  are  regulated  in  the  form  of  sanctions  administrative,  civil  and  criminal

## Volume 6 Nomor 1, Januari – Juni 2021
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I Akreditasi: SINTA 3, SK No: 28/E/KPT/2019 URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata
Akre
sanctions.  Unfortunately  the  application  of  these  sanctions  creates  ambiguity,  creates differences  in  views,  resulting  in  conflicts  over  the  responsibilities  of  implementing reclamation  and  post-mining  carried  out  by  mining  companies.  The  provisions  of  the  legal norms  of  criminal  sanctions  are  considered  as  the  last  means  (ultimum  remedium)  in  the effort to enforce the legal obligations of mining companies to carry out reclamation and post- mining activities.

## Keywords: Ambiguity, Application of Sanctions, Reclamation, Postmining

## PENDAHULUAN
Kegiatan  pertambangan  akan  menimbulkan  dampak  positif  maupun  dampak  negatif, apapun  jenisnya.  Salah  satu  dampak  positifnya  adanya  penerimaan  devisa  negara,  sumber penerimaan  pendapatan  asli  daerah,  membuka  lahan  pekerjaan  bagi  masyarakat  sekitar,  dan masih  banyak  lagi  lainnya.  Hanya  saja  tidak  terlepas  dari  dampak  negatif  dalam  kegiatan pertambangan  yaitu  berbahaya  bagi  kesehatan  masyarakat  sekitar  areal  pertambangan, terjadinya  kerusakan  lingkungan  hidup,  meningkatnya  ancaman  tanah  longsor,  munculnya berbagai penyakit, lubang-lubang tambang yang mengandung logam berat dan bahan beracun berbahaya,  yang  apabila  tidak  dilakukan  reklamasi  sangat  berbahaya  bagi  masyarakat  di daerah reklamasi.
Kepastian  hukum  dapat  diartikan  sebagai  sebuah  keadaan  yang  pasti  dan  sesuai  dengan ketetepan  serta  ketentuan  dari  tujuan  dibentuknya  suatu  hukum.  Kepastian  hukum  erat kaitannya  dengan  rasa  aman  dan  nyaman,  sebab  hakikat  dari  kepastian  hukum  adalah menimbulkan  kepastian  terhadap  segala  sesuatu  yang  menyangkut  keraguan,  ketidakpastian dan rasa ketakutan yang bersifat manusiawi. Lebih jauh lagi, kajian tentang kepastian hukum erat kaitanya dengan kajian suatu keabsahan. Kaadaan yang pasti dinilai sebuah keadaan yang sah  menurut  peraturan  peundang-undangan  baik  secara  formil  maupun  materil  (Ramadhani, 2017, h. 143).
Usaha  pertambangan  memberikan  dampak multiplier  effect dimana  kegiatan pertambangan  ini  mampu  menggerakkan  roda  perekonomian  suatu  daerah  namun  disisi  lain kegiatan  tersebut  berdampak  buruk  bagi  lingkungan.  Salah  satu  upaya  untuk  memperbaiki atau  mengembalikan  kondisi  lingkungan  bekas  penambangan  adalah  melalui  kegiatan reklamasi (Muhammad, 2019, h. 40).
Akan  tetapi  realisasi  dan  fakta  yang  terjadi  di  lapangan,  banyak  perusahaan pertambangan yang tidak melakukan reklamasi pascatambang, padahal dari aspek lingkungan reklamasi  dan  pascatambang  sangat  penting  untuk  lingkungan  hidup  karena  apabila  tidak dilaksanakannya  kegiatan  relakmasi  pascatambang,  berdampak  pada  berbagai  bentuk kerugian yang mempengaruhi kepentingan umum, seperti kerusakan lingkungan tentunya dan kerusakan  lainnya.  Hal  tersebut  seringkali  bersinggungan  dengan  perbuatan  yang  melawan hukum dalam hukum pidana, tetapi dalaam penerapannya juga bersinggungan dengan hukum admisitrasi yakni dalam hal perbuatan melawan hukum, serta aturan hukum lainnya.
Secara konseptual substansi dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hubungan  hukum  penguasaan  sumber  daya  alam,  tidak    lagi  sesuai  dengan  marwahnya, karena  ketentuan  yang  terdapat  didalamnya  telah  memberikan  kekuasaan  yang  sangat  besar kepada  pemerintah  untuk  mengatur  dan  mengurus  segala  sesuatu  yang  berkaitan  dengan sumber    daya  alam.  Kekuasaan  yang  dimiliki  oleh  pemerintah  perlahan  mengeser  hak  dan
keberadaan  masyarakat  daerah  tersebut.  Kepentingan  pengusaha  akan  selalu  lebih diutamakan,  sehingga  kepentingan  masyarakat  sekitar  sumber  daya  alamnya  yang dieksploitasi  terabaikanpadahal  seharusnya  pemerintah  berpedoman  pada  Pasal  33  Ayat  3 UUD  1945  yang  merupakan  sumber  hukum  tertinggi  dalam  melakukan    pengelolaan  dan pengusahaan terhadap sumber daya alam di Indonesia (Hasibuan, 2018, h. 2).
Dalam  konsiderans  pembentukan  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2020  tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2009  tentang  Pertambangan  Mineral  dan Batubara,  ditegaskan  bahwa  mineral  dan  batubara  yang  terkandung  dalam  wilayah  hukum pertambangan  Indonesia  merupakan  kekayaan  alam  yang  tak  terbarukan  sebagai  karunia Tuhan  dan  memiliki  peranan  penting  dalam  memenuhi  hajat  hidup  orang  banyak,  oleh karenanya  pengelolaannya  harus  dikuasai  oleh  negara  agar  dapat  memberikan  nilai  tambah bagi  perekonomian  nasional  dalam  rangka  mencapai  kemakmuran  dan  kesejahteraan  rakyat secara berkeadilan. (Ruslan Renggong, 2018, h. 237).
Aturan  yang  membahas  mengenai  pertambangan  telah  mengalami  beberapa  kali perubahan,  yang  terbaru  adalah  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2020  tentang  Perubahan Atas  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2009  tentang  Pertambangan  Mineral  dan  Batubara. Perubahan  aturan  tersebut  diharapkan  menjadi  upaya  pemerintah  untuk  mendorong keberhasilan  reklamasi  dan  pascatambang  yang  memiliki  keberpihakan  terhadap keberlangsungan lingkungan hidup, lebih konsisten, baik secara teknis maupun finansial.
Salah  satu  yang  menjadi  pertimbangan  perubahan  undang-undang  berkaitan  dengan Pertambangan Mineral dan Batu Bara berupa penyelenggaraan kegiatan usaha tambang yang masih  terkendala  kewenangan  antara  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah,  perizinan, perlindungan terhadap masyarakat terdampak, data dan informasi pertambangan, pengawasan, dan  sanksi,  sehingga  dalam  penyelenggaraan  pertambangan  mineral  dan  batubara  kurang berjalan  efektif  dan  belum  dapat  memberi  nilai  tambah  secara  optimal  (sebagaimana tercantum pada bagian Menimbang Huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020).
Tanggung  jawab  utama  terhadap  upaya  reklamasi  dan  pascatambang  berada  pada pemegang  izin  perusahaan  tambang,  termasuk  operator  atau  pemilik  Izin  Pertambangan. Pemilik  izin  eksplorasi  yang  telah  menyelesaikan  dan  memiliki  studi  kelayakan  harus mengajukan  permohonan  persetujuan  reklamasi  dan  pascatambang  kepada  Kementerian ESDM  atau  Gubernur  Provinsi  sesuai  dengan  kewenangannya  masing-masing.  Pada  tahap studi kelayakan kegiatan usaha pertambangan, merupakan upaya untuk memperoleh informasi secara  rinci  dari  seluruh  aspek  yang  berkaitan  dalam  menentukan  kelayakan  ekonomis  dan teknis  usaha  tambang,  juga  termasuk  bagian  analisis  mengenai  dampak  lingkungan  serta perencanaan pascatambang (Pasal 1 Ayat 16 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020). Adapun dokumen  rencana  reklamasi  dan  atau  rencana  pascatambang  dapat  diajukan  dan  ditelaah bersamaan dengan pengajuan izin untuk tahap produksi serta disusun sesuai dengan AMDAL yang telah mendapatkan persetujuan.
Dalam  proses  pengelolaan  Pertambangan  Mineral  dan  Batubara,  Pemerintah  memiliki kewenangan  dalam  melakukan  upaya  pembinaan  serta  pengawasan  terhadap  Reklamasi  dan Pascatambang  (Pasal  6  Ayat  1  Huruf  q  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2020). Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam (ESDM) Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan  Reklamasi  dan  Pascatambang  pada  Kegiatan  Usaha  Pertambangan  Mineral  dan
Batu  Bara,  dimana  perusahaan  yang  mengantongi  Izin  Usaha  Pertambangan  (IUP)  atau  Izin Usaha  Pertambangan  Khusus  (IUPK)  yang  melaksanakan  kegiatan  mengeksplorasi  serta kegiatan  usaha  produksi  wajib  menyerahkan  rencana  reklamasi  serta  menyiapkan  dana jaminan  reklamasi  serta  jaminan  pascatambang.  Kemudian  ketentuan  operasional  reklamasi dalam  Keputusan  Menteri  ESDM  Nomor  1827K/30/MEM/2018  mengatur  tentang penatagunaan lahan, revegetasi dan pemeliharaan tanaman.
Kegiatan  usaha  pertambangan  akan  berpotensi  mempengaruhi  perubahan  lingkungan hidup dalam skala besar maupun kecil tergantung pada teknis kegiatannya. Untuk mengontrol dampak  tersebut,  pemerintah  memberikan  kewajiban  kepada  pelaku  usaha  pertambangan untuk  melakukan  reklamasi  sebagaimana  diatur  dalam  UU  Minerba  dan  peraturan  terkait lainnya. Namun, peraturan perundang-undangan belum bisa memberikan dampak yang positif dalam  kelestarian  dan  perlindungan  lingkungan  hidup  akibat  dampak  dari  usaha pertambangan rakyat.
Kewajiban  untuk  mematuhi  peraturan  dibidang  pertambangan  merupakan  akibat hukum yang  harus  diterima  oleh  setiap  pelaku  usaha  pertambangan.  Salah  satu  akibat  hukum  dari dilaksanakannya  kegiatan  tersebut  oleh  pelaku  usaha  pertambangan  adalah  melaksanakan kegiatan reklamasi lahan pasca tambang adalah hal yang tidak bisa dipisahkan dari kegiatan usaha tambang. Sifat wajib dari pelaksanaan reklamasi lahan pascatambang ini menimbulkan tanggung jawab hukum  yang  wajib dipenuhi oleh pelaku usaha pertambangan. Sebagaimana diatur  dalam  Pasal  39  Huruf  k  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2020  yang  menyebutkan bahwa  perusahaan  yang  memiliki  Izin  Usaha  Pertambangan  (IUP)  paling  sedikit  memuat kewajiban dalam melaksanakan reklamasi dan pascatambang.
Setiap  perusahan  yang  telah  mendapatkan  IUP  dan  IUPK  diwajibkan  menyerahkan perencanaan  pengelolaan  suatu  lingkungan  terkait  dengan  kegiatan  reklamasi  dan pascatambang.
Berdasarkan uraian di atas maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana  penerapan  sanksi  dalam  pelaksanaan  reklamasi  dan  pascatambang  dengan menggunakan  pendekatan  instrumen  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2020  tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2009  tentang  Pertambangan  Mineral  dan Batubara, Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang, dan  Peraturan  Menteri  ESDM  Nomor  7  Tahun  2014  tentang  Pelaksanaan  Reklamasi  dan Pascatambang Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  yang  digunakan  merupakan  penelitian  hukum  normatif  ( normative  law research ).  Penelitian  ini  menggunakan  studi  kasus  normatif  berupa  produk  dari  perilaku hukum. sehingga dalam penelitian hukum normatif ini memiliki fokus pada keberlakukan dari kumpulan  hukum  positif,  asas-asas  dan  doktrin  hukum,  terdapat  penemuan  hukum  dalam perkara in  concreto ,  sistematik  hukum,  taraf  sinkronisasi,  serta  perbandingan  hukum  dan sejarah hukum (Muhammad, 2019, h. 52).
Pada  penelitian  hukum  normatif,  dalam  mengolah  bahan  hukum  dapat  dengan  cara mensistematika  bahan  hukum  tertulis.  Setelah  tersistematis  selanjutnya  dilakukan  klasifikasi bahan  hukum  agar  memudahkan  dalam  menganalisis  serta  merekonstruksi,  kemudian dianalisis  secara  deskriptif  analitis.  Melalui    metode    penelitian    deskriptif    analitis    yang
dilengkapi    dengan    studi    kepustakaan    dan  komparatif  (Fauzi,  2020,  h.  150),  selanjutnya dianalisis dengan metode induktif untuk menemukan jawaban dari permasalahan hukum yang diteliti.

## PEMBAHASAN DAN ANALISIS
Pertambangan diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan dengan menggali kedalam tanah (bumi)  untuk  mendapatkan  hasil  tambang  berupa  mineral,  minyak,  gas  bumi,  dan batu  bara. Pengertian  pertambangan  menurut  Undang-Undang  adalah  sebagian  atau  seluruh  tahapan kegiatan  dalam  rangka,  pengelolaan  dan  pengusahaan  mineral  atau  batubara  yang  meliputi penyelidikan  umum,  eksplorasi,  studi  kelayakan,  konstruksi,  penambangan,  pengolahan  dan atau pemurnian atau pengembangan dan atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan  pascatambang  (Pasal  1  Ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2020  Perubahan Atas  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2009  tentang  Pertambangan  Mineral  dan  Batubara ). Usaha reklamasi lahan tambang terdiri dari :
1. Usaha recontouring/regrading/resloping lubang  bekas  tambang  dan  pembuatan  saluran drainase untuk dapat memperoleh bentuk wilayah dengan kemiringan stabil;
2. Top  soil  spreading agar  memenuhi  syarat  sebagai  media  pertumbuhan    tanaman,  untuk memperbaiki tanah sebagai media tanam;
3. R evegetasi dengan  tanaman  cepat  tumbuh,  tanaman  asli  lokal  dan  tanaman  kehutanan introduksi.
Oleh  karenanya  perlu  juga  direncanakan  pengembangan  tanaman  pangan,  tanaman perkebunan  dan  atau  tanaman  hutan  industri,  apabila  perencanaan  penggunaan  lahan memungkinkan untuk itu (Murjanto, 2011, h. 27).
Kemudian  salah  satu  bentuk  reklamasi  adalah  dengan  cara  melakukan  alih  fungsi  lahan bekas  tambang  menjadi  lahan  pertanian  tanaman  pangan  dengan  melalui  tiga  tahapan reklamasi. pemulihan, peningkatan, dan pemeliharaan fungsi lahan (Hermawan, 2011, h. 15). Dampak  negatif  kegiatan  pertambangan  terhadap  lingkungan  harus  dikendalikan  dalam rangka  mencegah  kerusakan  lingkungan  diluar  batas  kewajaran.  Prinsip  dalam  kegiatan reklamasi berupa :
1. Bahwa  kegiatan  reklamasi  harus  dianggap  sebagai    kesatuan    yang    utuh    dari    kegiatan penambangan;
2. Bahwa  kegiatan  reklamasi  harus  dilakukan  sedini  mungkin  dan  tidak  mesti  menunggu proses penambangan secara keseluruhan selesai dilakukan (Oktorina, 2017, h. 15).
Reklamasi  merupakan  kegiatan  yang  dilakukan  sepanjang  tahapan  usaha  pertambangan dalam upaya menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan  ekosistem agar berfungsi  kembali  sebagaimana  peruntukannya  sebagaimana  diatur  pada  pasal  1  ayat  1 Peraturan  Menteri  Energi  dan  Sumber  Daya  Mineral  Nomor  7  tahun  2014  Tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Pasca tambang Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
Bahwa pada dasarnya prinsip lingkungan hidup yang wajib dipenuhi dalam melaksanakan reklamasi  dan  pascatambang  menurut  Peraturan  Pemerintah  No.  78  tahun  2010  tentang reklamasi dan pascatambang pasal 4 ayat 1 sebagai berikut :
Prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1) Huruf a dan Ayat (2) Huruf a, paling
sedikit meliputi :
1. perlindungan  terhadap  kualitas  air  permukaan,  air  tanah,  air  laut,  dan  tanah serta  udara  berdasarkan  standar  bakumutu  atau  kriteria  baku  kerusakan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. perlindungan dan pemulihan keanekaragaman hayati;
3. penjaminan  terhadap  stabilitas  dan  keamanan  timbunan  batuan  penutup,  kolam tailing, lahan bekas tambang, dan struktur buatan lainnya;
4. pemanfaatan lahan bekas tambang sesuai denganperuntukannya;
5. memperhatikan nilai-nilai sosial dan budaya setempat; dan
6. perlindungan  terhadap  kuantitas  air  tanah  sesuai  denganketentuan  peraturan perundang-undangan.
Sebagaimana pula yang diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Pasca tambang Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 4 yaitu :
Pemegang  IUP  Eksplorasi  dan  IUPK  Eksplorasi  sebelum  melakukan  kegiatan eksplorasi  wajib  menyusun  rencana  reklamasi  tahap  eksplorasi  berdasarkan Dokumen  Lingkungan  Hidup  yang  telah  disetujui  oleh  instansi  yang  berwenang sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  di  bidang  perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
Perusahaan  tambang  bertanggung  jawab  terhadap  lahan  bekas  tambang  dengan terencana sejak dibuatnya ketetapan izin pertambangan. Perencanaan tersebut dibuat agar perusahaan tambang bertanggung jawab penuh terhadap lahan bekas tambang yang telah tercemar  dari  hasil  eksplorasi,  baik  pencemaran  melalui  air,  tanah  maupun  udara. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  (PPLH)  yang  menyatakan bahwa :
“ Setiap  orang  yang  melakukan  pencemaran  dan/atau  perusakan  lingkungan  hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup.”
Berdasarkan Pasal tersebut, yang dimaksud dengan setiap orang pada ketentuan Pasal 1  Ayat  32  Undang-Undang  tentang  (PPLH)  yaitu  orang  perseorangan  atau  badan usaha, baik  yang  berbadan  hukum  maupun  yang  tidak  berbadan  hukum.  Kemudian  upaya pemulihan  yang  menjadi  tanggung  jawab  perusahaan  pertambangan  adalah  lahan  bekas tambang yang telah selesai ditambang untuk segera dilakukan upaya reklamasi, revegetasi atau restorasi.

## Kegiatan Pascatambang
Kegiatan  Pascatambang  merupakan  kegiatan  yang  terencana,  sistematis,  serta berlanjut  baik  sebagian  atau  seluruh  dari  kegiatan  usaha  tambang  dalam  rangka memulihkan  fungsi  lingkungan  alam  serta  fungsi  sosial  menurut  kondisi  daerah  lokal yang  ada  di  seluruh  wilayah  tambang  dalam  upaya  memulihkan  fungsi  lingkungan  alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan.
Adapun yang menjadi syarat pascatambang yaitu :
1. Terencana  :  sebagaimana  yang  diatur  pada  Pasal  16  ayat  1  Peraturan  Menteri  Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 07 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Reklamasi dan
Pascatambang  Pada  Kegiatan  Usaha  Pertambangan  Mineral  dan  Batubara.  Pemegang IUP, perusahaan tambang wajib menyusun rencana pasca tambang sesuai dengan studi kelayakan  serta  dokumen  lingkungan  hidup  yang  telah  mendapatkan  persetujuan dari instansi  yang  berwenang  sebagaimana  diatur  dalam  ketentuan  peraturan  perundang- undangan  pada  bidang  perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup.  Hal  tersebut dimaksud  dalam  pasal  6  ayat  (1)  yang  menjadi  syarat  pengajuan  permohonan  Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi.
2. Sistematis  :  bahwa  dalam  pelaksanaan  pascatambang  bersifat  sistematis  sebagaimana diatur dalam ketentuan terkait dengan pertambangan.
3. Berkelanjutan  :  bahwa  dalam  pelaksanaan  pascatambang  wajib  berlanjut  meskipun setelah pertambangan ditutup untuk menjaga dan memperbaiki ekosistem pada wilayah pertambangan  agar  berjalan  secara  baik,  maksimal  dan  bermanfaat  bagi  masyarakat sekitar tambang.

## Penyelesaian Sengketa Reklamasi Pascatambang
Bagi  pemegang  kekuasaan  dalam  negara,  seharusnya  dapat  menjalankan  tugas  dan wewenangnya  dengan  mendasarkan  pada  prinsip  hukum  yang  berlaku.  Dalam  kaitan  ini, hukum  berada  pada  posisi  sebagai protection  of  the  citizen  against  excessive  or  unfair government power; including to protecting people against   excessive or unfair private  power (Mermin, 1982, h. 7).
Pola  penyelesaian  sengketa  merupakan  bentuk  atau  kerangka  untuk  mengakhiri  suatu pertikaian  atau  sengketa  yang  terjadi  antara  para  pihak.  Pola  penyelesaian  sengketa  tersebut dapat  dibagi  menjadi  2  (dua)  yaitu  melalui  proses  pengadilan  dan  dengan  alternatif penyelesaian sengketa. Penyelesaian suatu sengketa selain melalui jalur pengadilan juga dapat dilakukan di luar pengadilan. Mekanisme di luar pengadilan, memungkinkan para pihak untuk mendapatkan  putusan  yang win-win  solution sehingga  seringkali  menjadi  pilihan  bagi  para pihak  dalam  menyelesaikan  sengketanya.  Penyelesaian  melalui  pengadilan  atau  dikenal dengan  litigasi merupakan suatu  pola penyelesaian sengketa yang terjadiantara pihak-pihak yang  bersengketa  dimana  dalam  proses  penyelesaian  sengketa  tersebut  diselesaikan  melalui pengadilan.  Olehnya itu putusannya bersifat mengikat.  Penggunaan sistem mitigasi  memiliki keuntungan dan kekurangan dalam proses penyelesaian sengketa (Salim. HS, 2015, h. 376). Tujuan  dari  penyelesaian  sengketa  di  luar  pengadilan  yaitu  untuk  mencari  dan memperoleh  kesepakatan  tentang  bentuk  dan  besaran  ganti  rugi  atau  untuk  menetukan tindakan  tertentu  yang  harus  dilakukan  oleh  pelaku  usaha  pertambangan  untuk  menjamin bahwa perbuatan merugikan tersebut tidak akan terjadi lagi di masa yang akan datang.
Penegakan  hukum  terdiri  dari  penegakan  hukum  preventif  dan  represif,  dimana merupakan  upaya  untuk  mencapai  ketaatan  terhadap  peraturan  dan  persyaratan  yang  diatur dalam  ketentuan  hukum  baik  berlaku  secara  umum,  individual,  dengan  pengawasan  dan penerapan sanksi hukum melalui keperdataan, administratif, maupun kepidanaan.
Dilihat dari instrumen penyelesaian sengketa hukum yang digunakan dalam pertambangan di Indonesia, terdapat 3 (tiga) macam penegakan hukum yaitu (Sudrajat, 2013, h. 201):
1. Penegakan  dengan  menggunakan  hukum  administratif,  dilakukan  dengan  menggunakan instrumen hukum administratif yaitu pejabat administratif atau pemerintahan;
2. Penegakan  dengan  menggunakan  hukum  perdata,  dilakukan  oleh  para  pihak  yang dirugikan, baik secara individu, kelompok, masyarakat atau negara;
3. Penegakan  dengan  menggunakan  hukum  pidana,  dilakukan  oleh  negara  yang  diwakilkan oleh Jaksa sebagai penuntut umum.
Masuknya  ketiga  instrumen  hukum  dalam  sistem  hukum  penyelesaian  sengketa pertambangan,  maka  sesungguhnya  secara  teoritis  lebih  rumit  dibandingkan  dengan penyelesaian  sengketa  hukum  yang  lain.  Kerumitan  itu  selain  karena  akibat  adanya  ketiga instrumen  penegakan  hukum  tersebut  seperti  yang  telah  diuraikan  di  atas,  juga  disebabkan pada  tataran  proses  penerapannya,  melibatkan  subjek  hukum  lainnya,  misalnya  saja  dalam Hukum  Lingkungan  pada  kewenangan  administratifnya  berada  di  Kementerian  Lingkungan Hidup  dan  Kehutanan,  olehnya  itu  dalam  tataran  penerapan  hukum  penyelesaian  sengketa pertambangan  diperlukan  penanganan,  ketelitian  dan  koordinasi  yang  tersimpul  dengan  baik dalam implementasinya.
Koridor  penyelesaian  sengketa  hukum  dengan  menggunakan  instrumen  hukum administrasi  lebih  digunakan  pada  tataran  tidakan  preventif,  yaitu  pada  bentuk  tindakan pengawasan dan pengendalian suatu kegiatan dalam sengketa pertambangan. Bentuk konkrit tindakan pengawasan dalam proses penegakan hukum adminisrasi pertambangan telah diatur secara  tegas  melalui  rambu-rambu  yang  secara  limitatif  pada  ketentuan  Pasal  35  Ayat  1,  2, dan  3  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2020  yang  berkaitan  dengan  Perizinan  Usaha Pertambangan.
Menteri  dalam  melaksanakan  kewenangannya  dapat  melakukan  upaya  pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan yang dilakukan oleh perusahaan tambang yang  telah  mengantongi  IUP,  IUPK,  IUPK  sebagai  bentuk  Kelanjutan  Operasi  Kontrak/ Perjanjian,  IPR,  SIPB,  lzin  Pengangkutan  dan  Penjualan,  atau  IUJP,  dimana  salah  satunya mesti  berhubungan  dengan  pengelolaan  lingkungan  hidup,  reklamasi  dan  pascatambang. Selain  kewenangan  yang  bersifat  preventif,  menteri  mempunyai  kewenangan  pemberian sanksi  administratif  yang  bersifat  represif  secara  bertahap  kepada  perusahaan  tambang pemegang  IUP,  IUPK,  IPR,  SIPB,  atau  IUP  untuk  Penjualan  terhadap  pelanggaran  aturan yang  telah  ditetapkan  diantaranya  tidak  melaksanakan  penerapan  standar  baku  mutu lingkunga,  tidak  menjaga  fungsi  kelestarian  lingkungan,  tidak  menyerahkan  rencana reklamasi dan pascatambang dan tidak membayar dana jaminan reklamasi pascatambang. Hanya saja aturan-aturan yang terkait mengenai pengawasan, mekanisme kerja, distribusi pengawas  di  dalam  area-area  pertambangan,  bagaimana  model  penindakan,  merupakan permasalahan yang tidak dirumuskan dan diatur sedemikian rupa dengan baik dalam berbagai macam  peraturan  tentang  pertambangan. Sehingga,  seringkali  pemerintah  daerah mengalami kesulitan dalam melakukan upaya pengawasan  terhadap  pelaksanaan reklamasi oleh karena adanya  rencana  produksi  perusahaan  tambang  tidak  diikuti  dengan  melakukan  perhitungan risiko lingkungan pascatambang. Olehnya itu, peraturan  perundang-undangan  yang ada saat ini  dianggap  tidak  cukup  memadai  disebabkan  dengan  adanya  pilihan-pilihan  kewajiban reklamasi  yang  bisa  diambil  oleh  perusahaan  tambang.  Praktik  reklamasi  yang  seyogyanya sebagai  kewajiban  hukum  tidak  dilakukan  seharusnya  sebagaimana  yang  telah  ditetapkan dalam aturan hal ini dan terjadi pada hampir  semua  kabupaten/kota  yang  memiliki  wilayah pertambangan.
Upaya  penegakan  hukum  merupakan  hal  yang  sangat  krusial,  hanya  terkadang  dalam implikasinya proses penegakan hukum ini tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya sehingga menimbulkan  dampak  baru  utamanya  terhadap  upaya  menjaga  lingkungan  pada  area  sekitar tambang.  Olehnya  kegiatan  reklamasi  adalah  kebijakan  yang  tepat  sebagai  upaya  untuk mengatasi kerusakan lingkungan yang pada umumnya terkendala lemahnya proses penegakan hukum.  Reklamasi  kegiatan  pertambangan  merupakan  kewajiban  yang  telah  ditetapkan  bagi perusahaan  tambang,  setelah  melakukan  aktifitas  pertambangan,  lahan  bekas  tambang  harus segera  dilakukan  reklamasi.  Selanjutnya,  kurangnya  sistem  pengawasan  adalah  hambatan utama  yang  harus  dihadapi  dalam  upaya  mengatasi  kerusakan  lingkungan  akibat  aktivitas pertambangan.  Dengan  adanya  kendala  sistem  pengawasan  yang  lemah  maka  diperlukan kebijakan  yang  tepat  untuk  diterapkan  dalam  kegiatan  reklamasi  pascatambang  setelah dilakukannya kegiatan pertambangan oleh perusahaan tambang.

## Penerapan Sanksi Hukum Perdata
Melalui proses hukum perdata pada kenyataannya kurang begitu disenangi oleh sebagian besar  masyarakat  di  Indonesia.  Padahal  menurut  hukum  ruang  penegakan  hukum  perdata adalah menjadi salah satu instrument proses penegakan hukum yang mengatur hal-hal khusus yang  berkaitan  dengan  sengketa  keperdataan  secara  formal  harus  melalui  peradilan  perdata disamping  menggunakan  jalur  arbitrase.  Dalam  pembahasan  sengketa  perdata  dibidang pertambangan  lazimnya  hanya  berkaitan  dengan  sengketa  perdata  antara  warga  masyarakat dengan pelaku usaha tambang (Sudrajat, 2013, h. 209).
Penggunaan  hukum  perdata  dalam  sengketa  pertambangan  biasanya  berkaitan  dengan penyelesaian  lingkungan  hidup  akibat  terjadinya  kerusakan  lingkungan  yang  dilakukan  oleh pelaku usaha tambang. Peran hukum perdata dalam hal ini sebagai permintaan ganti rugi oleh warga  masyarakat  yang  mengalami  pencemaran  dan  perusakan  lingkungan  hidup  kepada pihak  pencemar  dalam  hal  ini  perusahaan  pertambangan  yang  telah  dianggap  menimbulkan dampak pencemaran lingkungan.
Dalam konteks sengketa perdata, terdapat dua pendekatan masalah, yaitu :
1. Disatu  pihak,  warga  masyarakat  sekitar  tambang  adalah  pemilik  lahan  yang  cenderung menjadi korban dari dampak eksploitasi tambang;
2. Pelaku  usaha  pertambangan  cenderung  lebih  aman  menggunakan  penyelesaian keperdataan,  karena  dengan  kekuatan  yang  dimilikinya  meskipun  sengketa  berlanjut  di pengadilan, pelaku usaha masih tetap dapat menjalankan kegiatan penambangannya.
Upaya  gugatan  perdata  yang  diajukan  atas  kegiatan  usaha  pertambangan  yang  telah merugikan  masyarakat  secara  jelas  memperoleh  ruang  atau  legitimasi  hukum  sebagaimana yang diatur pada Pasal 145 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, yang menegaskan bahwa  masyarakat  sekitar  yang  terkena  dampak  negatif  langsung  dari  Kegiatan  Usaha Pertambangan:
1. Berhak  memperoleh  ganti  rugi  yang  layak  akibat  kesalahan  dalam  tindakan/pengusahaan kegiatan  Pertambangan  sebagaimana  yang  diatur  dalam  ketentuan  peraturan  perundang- undangan; dan/atau
2. Berhak  mengajukan  gugatan  melalui  pengadilan  atas  kerugian  akibat  pengusahaan Pertambangan yang jelas-jelas menyalahi ketentuan yang telah diatur.
Tidak  ada  ketentuan  atau  penjelasan  secara  lebih  lanjut  berkenaan  dengan  apa  yang dimaksud  dengan  akibat  yang  merupakan  kesalahan  dalam  pengusahaan  kegiatan  oleh perusahaan  pertambangan,  hanya  saja  kesalahan-kesalahan  tersebut  mengarah  kepada  aspek teknis,  berupa  kesahalan  yang  disebabkan  oleh human  error ,  kesalahan  implementasi  kerja, atau  kesalahan  perencanaan,  sehingga  akibat  kesalahan  yang  dilakukan  oleh  perusahaan tambang menyebabkan adanya kerugian bagi masyarakat setempat, warga masyarakat sekitar kegiatan  tambang  dan  atau  masyarakat  yang  berada  dalam  jangkauan  kesalahan  tersebut. Misalnya  pencemaran  debu,  gas,  air,  dan  tanah  yang  disebabkan  oleh  aktifitas  peledakan, penggalian dan pengangkutan dan/atau pengolahan bahan galian, serta peristiwa lainnya yang mengakibatkan kerugian lingkungan dan masyarakat di area sekitar pertambangan.
Dalam  konteks  pendekatan  penyelesaian  sengketa  perdata, terdapat  penyelesaian  lainnya di  luar  pengadilan  umum,  yaitu  proses  penyelesaian  sengketa  melalui  mediasi,  dengan melibatkan  aparatur  pemerintah  yang  menjadi  fasilitator  dengan  tugas  menjembatani kepentingan  masyarakat  yang  mengalami  kerugian  akibat  terkena  dampak  kegiatan pertambangan.  Pola  penyelesaian  ini  akan  cepat  menemukan  solusi  yang  cepat  apabila perusahaan  sendiri  telah  melakukan  program  pemberdayaan  masyarakat  dengan  membentuk masyarakat binaan.
Hanya saja, biasanya sengketa perdata berkaitan dengan sengketa antara para pihak dalam kontrak.  Dalam  pengusahaan  pertambangan  memungkinkan  adanya  skema  kontraktual. Misalnya  terjadi  antara  pemerintah  dengan  perusahaan  pertambangan  dalam  KontrakKarya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara. Walaupun didalam kontrak disepakati pilihan hukum melalui arbitrase, namun secara asasi sengketa kontraktual merupakan sengketa keperdataan. Hanya masalah forum penyelesaiannya dapat dilaksanakan melalui pengadilan ataukah melalui upaya di luar pengadilan (non litigasi), misalnya mediasi, arbitrase, dan rekonsiliasi.
Selain  antara  pemerintah  dengan  pelaku  usaha,  sebagaimana  dijelaskan  sebelumnya bahwa  pelaku  usaha  pun  dapat  berhubungan  secara  konraktual  dengan  pihak  lain,  misalnya terkait  mengenai  perjanjian  pendirian  perseroan  terbatas,  perjanjian  jasa  pertambangan, perjanjian pembelian saham, dan lain-lain. Perjanjian ini merupakan hubungan hukum antara para pihak yang dalam pelaksanaannya dapat menimbulkan sengketa antara pihak. Sengketa perjanjian atau kontrak ini lazim disebut sengketa perdata.

## Penerapan Sanksi Hukum Administratif
Salah  satu  hal  yang  paling  penting  dalam  usaha  perbaikan  tata  kelola  pertambangan mineral  dan    batubara  di    Indonesia  adalah  mengenai  sejauh  mana  ketaatan  pemegang IUP/IUPK untuk melaksanakan  kegiatan reklamasi dan pascatambang.
Pada dasarnya, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 mengatur dengan mewajibkan para pemegang IUP dan IUPK untuk dapat melaksanakan kegiatan reklamasi dan pasca tambang. Olehnya itu,  sebagaimana disebutkan pada Pasal  99  ayat  (1) jo Pasal  39 Undang-undang Nomor  3  Tahun  2020  yang  mengatur  rencana  kegiatan  reklamasi  dan  pasca  tambang,  wajib mengantongi  dan  memenuhi  persyaratan  sebelum  mengajukan  IUP  atau  IUPK.  Akan  tetapi, terhadap  pelanggaran  kewajiban  pelaksanaan  kegiatan  reklamasi  dan  pascatambang  tersebut hanya  dapat  diikuti  dengan  sanksi  administratif  berupa  peringatan  tertulis,  penghentian kegiatan,  atau  pencabutan  izin.  Namun  pada  akhirnya  dikenakannya  sanksi  administratif  ini
tidak  berjalan  optimal  disebabkan  kegiatan  pertambangan  telah  selesai  dilakukan,  sehingga tidak berdampak pada upaya kepatuhan perusahaan pertambangan yang memegang IUP atau IUPK.
Olehnya  itu  sebagai  upaya  meningkatkan  kepatuhan  terhadap  pelaksanaan  kegiatan reklamasi  dan  pascatambang,  sebagaimana  diatur  pada  Pasal  100  Undang-Undang  Nomor  3 Tahun  2020  telah  mengatur  kewajiban  bagi  para  pemegang  IUP  dan  IUPK  untuk  dapat menyediakan dana jaminan reklamasi dan pasca tambang. Dana jaminan reklamasi dan pasca tambang tersebut juga menjadi hal yang seharusnya termuat dalam IUP atau IUPK yang akan diterbitkan.
Kemudian,  dalam  pengaturan  sanksi  administratif  sebagaimana  disebutkan  dalam Undang-Undang  No.  3  Tahun  2020,  terdapat  mengenai  pemberi  sanksi  dan  jenis  sanksi. Perubahan pemberian sanksi tersebut mengambil kewenangan dari pemerintah daerah kepada pemerintah  pusat,  sehingga  konsekuensinya  kewenangan  dalam  memberikan  sanksi  itupun hanya  dapat  diberikan  oleh  Menteri.  Sehingga  tidak  ada  lagi second  line  enforcement (penegakan  hukum  lini  kedua),  apabila  pemerintah  daerah  tidak  menjatuhkan  sanksi sebagaimana yang telah diatur pada Pasal 151 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Dengan adanya penarikan kewenangan memberikan sanksi tersebut, membuat warga masyarakat yang dirugikan  sulit  mengakses  keadilan,  karena  untuk  membuat  dan  mengajukan  pelaporan  atau pengaduan  pelanggaran  masyarakat  menjadi  berjarak,  berbelit-belit,  yang  awalnya  dapat melalui  kepada  pemerintah  daerah  di  wilayahnya  menjadi  kepada  Menteri  di  Pemerintah Pusat  sehingga  masyarakat  menjadi  terbatas  dan  agak  sulit  untuk  memberikan  laporan  atau mengadukan terjadinya pelanggaran yang adadi wilayahnya.
Selanjutnya  pada  Pasal  151  Ayat  2  Undang-Undang  tentang  Pertambangan  Mineral  dan Batubara,  terdapat  penambahan  sanksi  administrasi  denda  yang  sebelumnya  belum  diatur dalam  Undang-Undang  No.  4  Tahun  2009.  Hanya  saja  besaran  denda  administratif  tersebut belum  secara  nyata  disebutkan  di  dalam  Perubahan  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2020, sanksi denda administratif akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.
Penegakan  hukum  tidak  saja  hanya  berkenaan  dengan  penegakan  hukum  represif  ( law enforcement ),  akan  tetapi  juga  berkenaan  dengan  penegakan  hukum  preventif  yang merupakan  pencegahan  terjadinya  pelanggaran  hukum.  Tindakan  preventif  meliputi pemberian  nasehat,  penerangan,  pendidikan  serta  penerapan  sanksi  baik  administrative maupun pidana yang merupakan bagian dari proses penegakan hukum.
Apabila menunjuk Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 diatur 2 (dua) jenis sanksi yaitu sanksi  administratif    serta  sanksi  pidana.  Sanksi  administratif  tercantum  pada  Pasal  151 Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2020  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  4 Tahun 2009 menyebutkan bahwa :
Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
1. Peringatan tertulis;
2. Denda;
3. Penghentian  sementara  sebagian  atau  seluruh  kegiatan  Eksplorasi  atau  Operasi Produksi; dan/atau
4. Pencabutan IUP, IUPK, IPR, SIPB, atau IUP untuk Penjualan.
Selain  yang  diatur  didalam  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2020,  pada  Peraturan Pemerintah  Nomor  78  Tahun  2010  juga  berisi  ketentuan  mengenai  sanksi  administratif. Sanksi administratif diberikan apabila melanggar salah satu ketentuan pada Pasal 50 : Ayat (2) : “Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
a. Peringatan tertulis;
b. Penghentian sementara kegiatan; dan/atau
c. Pencabutan IUP, IUPK, atau IPR.”
Ayat  (3)  :  “Pemegang  IUP,  IUPK,  atau  IPR  yang  dikenai  sanksi  administratif  berupa pencabutan  IUP,  IUPK,  atau  IPR  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  huruf  c,  tidak menghilangkan kewajibannya untuk melakukan reklamasi dan pascatambang.”

## Penerapan Sanksi Hukum Pidana
Penerapan sanksi dalam hukum pidana terhadap sengketa pidana berkaitan dengan adanya suatu  tindak  pidana,  perbuatan  pidana,  atau  peristiwa  pidana  yang  terjadi  dalam  kegiatan usaha  pertambangan.  Sengketa  ini  berkaitan  sertadengan  adanya  aturan  ketentuan  pidana dalam peraturan perundang-undangan pada bidang pertambangan mineral dan batubara, baik yang  diatur  dalam  undang-undang  maupun  dalam  peraturan lainnya,  dengan  memungkinkan ketentuan pidana tetap diatur didalam instrument hukum tersebut (Redi, 2017, h. 54).
Sanksi hukum dapat diberikan baik kepada perorangan maupun perusahan pertambangan sebagaimana    diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2020  tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2009    tentang  Pertambangan  Mineral  dan  Batubara. Ketentuan dari norma hukum sanksi pidana tersebut dinilai sebagai sarana atau upaya terakhir ( ultimum  remedium )  dalam  upaya  menegakkan  kewajiban  hukum  perusahaan  pertambangan untuk melaksanakan reklamasi dan pascatambang.
Sanksi  pidana  yang  dimaksud  berdasarkan  Pasal  161B  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun 2020, yaitu :
1. Setiap orang yang IUP atau IUPK dicabut atau berakhir dan tidak melaksanakan :
a. Reklamasi dan/atau Pascatambang; dan/atau
b. Penempatan  dana  jaminan  Reklamasi  dan/atau  dana  jaminan  Pascatambang, dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  5  (lima)  tahun  dan  denda  paling banyak Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah).
2. Selain  sanksi  pidana  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),  eks  pemegang  IUP  atau IUPK  dapat  dijatuhi  pidana  tambahan  berupa  pembayaran  dana  dalam  rangka pelaksanaan  kewajiban  Reklamasi  dan/atau  Pascatambang  yang  menjadi kewajibannya.
Apabila  mengacu  pada  ketentuan  Pasal  10  KUHP,  yang  merupakan  pidana  tambahan berupa  pencabutan  beberapa  hak  tertentu,  perampasan  barang  tertentu  serta  pengumuman putusan hakim. Kemudian yang dimaksud dengan pidana tambahan sebagaimana diatur dalam Pasal 164 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 berupa :
1. Perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana;
2. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan/atau
3. Kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana.
Ketentuan  sanksi  pidana  tersebut  dilakukan  apabila  sanksi  administratif  dianggap  belum mampu  dalam  menyelesaikan  pelanggaran  yang  ternyata  ditemukan  adanya  unsur  pidana
didalamnya.  Akan  tetapi  sanksi  yang  lebih  sering  diterapkan  untuk  menyelesaikan  sengketa reklamasi dan pascatambang sejauh ini adalah sanksi administratif.
Kemudian secara umum, ketentuan pidana dalam Nomor 3 Tahun 2020, meliputi :
1. Naiknya besaran ancaman pidana denda;
2. Adanya penambahan tindak pidana baru;
3. Dipertahankannya pasal kriminalisasi masyarakat; dan
4. Dihapusnya tindak pidana bagi pejabat.
Perubahan tersebut di atas  ini tidak sepenuhnya baik ataupun buruk (ICEL, 2020, h. 27). Akan  tetapi  dapat  dilihat  perubahan  sisi  baiknya,  dimana  terdapat  penekanan  subjek pidana  korporasi  dengan  adanya  tambahan  besaran  ancaman  pidana  denda  (dari  10  miliar rupiah menjadi 100 miliar rupiah) dan mengurangkan pidana  penjara seperti yang diatur pada Pasal 158, 159, 160 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang- Undang  Nomor  4  Tahun  2009.  Hal  ini  sejalan  dengan  ungkapan  para  pakar  hukum  pidana yang menyatakan bahwa ancaman pidana bagi korporasi yang tepat adalah dengan pemberian sanksi  moneter/finansial,  berupa  denda  (Arief,  2005,  h.  34-35).  Selain  itu,  Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 menambahkan larangan memindahtangankan IUP sebagai tindak pidana (Pasal 161 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020), sebelumnya larangan ini tidak memiliki akibat sanksi dalam UU No. 4 Tahun 2009.
Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2020  juga  menambahkan  delik/tindak  pidana  terhadap reklamasi  dan/atau  pascatambang  dan/atau  penempatan  dana  jaminan  reklamasi  dan/atau pascatambang ketika IUP atau IUPK dicabut atau berakhir yang tidak dijalankan oleh pelaku usaha  tambang  (Pasal  161  B  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2020).  Faktanya  di  daerah sekitar  tambang  banyak  sekali  lubang  tambang  yang  ditinggalkan  begitu  saja  secara  tidak bertanggung  jawab  oleh  perusahaan  sehingga  menimbulkan  korban  jiwa  yang  tidak  sedikit utamanya anak-anak.

## Ambiguitas Penerapan Sanksi
Bahwa  yang  menjadi  catatan  penting  dalam  Undang-Undang  terbaru  terkait  dengan pertambangan  ini  adalah  Penempatan  Dana  Jaminan  Reklamasi  tidak  menghilangkan kewajiban pelaku usaha tambang dalam melakukan kegiatan reklamasi. Jaminan-jaminan ini ditempatkan pada setiap tahapan proses tambang, yaitu :
1. Jaminan  reklamasi  untuk  tahap  eksplorasi  wajib  ditempatkan  pada  awal  pelaksanaan sebagaimana penentuan biaya reklamasi tahap eksplorasi kemudian dibuat dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Ekplorasi.
2. Jaminan  reklamasi  untuk  tahap  operasi  produksi  ini  harus  dibuat  setiap  lima  tahun  atau sesuai  umur  tambang,  akan  tetapi  apabila  umur  tambang  kurang  dari  lima  tahun, penempatan jaminan reklamasi tahap produksi wajib dimuat di dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) tahunan.
Dirjen  (Direktur  Jenderal)  atas  nama  Menteri  atau  Gubernur  memiliki  kewenangan  atas pencairan  dana  jaminan  reklamasi  setelah  sebelumnya  melakukan  evaluasi  terhadap  laporan pelaksanaan Reklamasi Tahap Eksplorasi yang disampaikan setahun sekali.
Pada dasarnya izin sebagai bentuk pemaksaan dari kegiatan administratif bagi pihak-pihak yang  akan  memanfaatkan  benda-benda  yang  mempunyai  sifat  kepentingan  publik  dan berkaitan dengan hal yang menguasai hajat hidup orang banyak (Hayati, 2015, h. 134).
Namun  yang  menjadi  catatan  bahwa  banyaknya  izin  tambang  yang  telah  disetujui  dan dikeluarkan  oleh  pemerintah  melahirkan  banyak  persoalan  hukum.  salah  satunya  yaitu kurangnya  kesadaran  dan  juga  kepatuhan  pelaku  usaha  pertambangan  untuk  menempatkan dana jaminan serta pelaksanaan reklamasi dan pascatambang. Berdasarkan data Kementerian ESDM  menyebutkan  sebanyak  kurang  lebih  40%  dari  pemilik  IUP  belum  menempatkan jaminan reklamasi dan sekitar hampir 86% dari perusahaan pemilik IUP belum menempatkan jaminan pascatambang (Kementerian ESDM, Juni 2018).
Pada awalnya reklamasi dan pascatambang dilaksanakan oleh Pemda (Pemerintah Daerah) dan  juga  masyarakat  sekitar  area  pertambangan,  sungguh  hal  ini  sangat  memprihatinkan, sementara  mengingat  anggaran  pemerintah  daerah  tidaklah  mampu  mencukupi  untuk melakukan reklamasi akibat lahan bekas tambang. Olehnya itu, karena dianggap tidak efektif, pemerintah  meninjau  ulang  hal  ini  dan  menetapkan  kebijakan  yang  mengatur  tentang reklamasi dan pascatambang wajib dilakukan oleh perusahaan (Ayu Linanda, 2016, h. 69). Berlakunya  ketentuan  PP  (Peraturan  Pemerintah)  Nomor  78  Tahun  2010  serta  Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang  Pertambangan  Mineral  dan  Batubara,  menimbulkan  perbedaan  sudut  pandang  yang bertentangan  satu  sama  lain  mengenai  tanggung  jawab  reklamasi  dan  pascatambang  yang wajib dijalankan oleh perusahaan pertambangan. Kemudian yang diatur dalam PP Nomor 78 Tahun  2010  tentang  Reklamasi  dan  Pascatambang  menyebutkan  bahwa  tanggung  jawab reklamasi dan pascatambang wajib dilakukan oleh pelaku usaha pertambangan dan tanggung jawab  tersebut  tidak  serta  merta  hilang  meskipun  perusahaan  tersebut  telah  membayar  dana jaminan  reklamasi  dan  pascatambang,  sehingga  konsekuensi  hukumnya  apabila  perusahaan pertambangan tersebut tidak melaksanakan reklamasi dan pascatambang, maka dapat dijatuhi sanksi  administratif.  Akan  tetapi  sebaliknya,  disisi  lain  yang  diatur  dalam  Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan  Mineral  dan  Batubara  malah  tidak  secara  tegas,  jelas  dan  memberikan kelonggaran  bagi  perusahaan  pertambangan  untuk  tidak  melaksanakan  kewajibannya  dalam melakukan upaya reklamasi dan/atau pascatambang.
Perusahaan  pertambangan  yang  tidak  melaksanakan  upaya  reklamasi  sesuai  dengan rencana  yang  telah  disetujui  oleh  pejabat  yang  berwenang,  maka  menteri,  gubernur,  atau bupati/walikota  sebagaimana  dengan  kewenangannya  dapat  menetapkan  dan  memberikan tanggung  jawab  tersebut  kepada  pihak  lain  untuk  melakukan  upaya  reklamasi  dan pascatambang  dengan  menggunakan  dana  jaminan  yang  telah  diberikan  oleh  perusahaan tambang. Dalam hal ini dapat dipahami bahwa kedua peraturan tersebut menimbulkan konflik dualisme,  tidak  bersesuaian  satu  sama  lain  sehingga  terdapat  ambiguitas  penerapan  di lapangan  yang  menyulitkan  penerapan  penjatuhan  sanksi  kepada  perusahaan  pertambangan yang tidak melaksanakan kewajiban untuk melaksanakan reklamasi dan pascatambang. Meski Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang dan  Peraturan  Menteri  ESDM  Nomor  7  Tahun  2014  tentang  Pelaksanaan  Reklamasi  dan Pascatambang  Pada  Kegiatan  Usaha  Pertambangan  Mineral  dan  Batubara  telah  diatur  aspek terhadap  perlindungan  lingkungan  hidup,  namun  dianggap  belum  cukup  untuk  mengatur secara jelas mengenai syarat hukum terhadap reklamasi di area bekas tambang. Aturan-aturan yang  dikeluarkan  lebih  mengakomodir  pemegang  izin  perusahaan  pertambangan  yang  tidak
melakukan reklamasi. Seyogyanya ketentuan yang dibuat merupakan konstruksi hukum untuk memenuhi  kewajiban  perusahaan  pertambangan  agar  kawasan  bekas  tambang  dapat digunakan dan bermanfaat sebagaimana mestinya.
Adanya  aturan  yang  merubah  kewajiban  reklamasi/revegetasi  menjadi  area  penggunaan lain  (tanpa  reklamasi/revegetasi)  sesungguhnya  menimbulkan  ketidakjelasan/kekaburan  dari pencapaian  tujuan  reklamasi,  dimana  mestinya  kondisi  lahan  pascatambang  dapat  berfungsi sebagaimana mestinya. Dengan adanya persyaratan peruntukan kawasan lahan pascatambang sebagai  konsekuensi  dari  ketidakmampuan  serta  ketidakseriusan  perusahaan  pertambangan dalam  melakukan  upaya  penutupan  bekas  galian  tambang,  serta  akan  menjadi  alasan pembenaran  bagi  para  penambang  yang  mengantongi  izin  untuk  tidak  melakukan  upaya reklamasi dan pascatambang.
Penyimpangan kewajiban reklamasi dari Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2014, juga  tampak  menjadikan  kabur  status  hukum  dari  kewajiban  reklamasi.  Peruntukan  dana reklamasi  berubah  menjadi  ambigu/tidak  jelas  apabila  realisasi  dana  jaminan  menjadi  dana pengembangan kegiatan pariwisata ataukah dana untuk jaminan penyediaan air misalnya. Dan sayangnya  tafsir  tersebut  diinterpretasi  dan  diterima  oleh  para  Perusahaan  Pertambangan, dikarenakan  prinsip  reklamasi  pada  rumusannya  disebutkan  bahwa  penambang “menempatkan kegiatan pemanfaatan lahan bekas tambang sesuai peruntukannya.” Rumusan ini dianggap sebagai norma yang mengandung perintah. (Muhdar, 2015, h. 484).
Munculnya  beda  pemahaman  perusahaan  pertambangan  terhadap  peraturan-peraturan yang  saling  kontradiktif  itu,  menjadikan  celah  bagi  pelaku  usaha  tambang  untuk  berbuat “nakal”  dan  tidak  menjalankan  kewajibannya  dalam  melaksanakan  reklamasi  serta melepaskan  tanggung  jawab  begitu  saja  dalam  melakukan  reklamasi  lahan  bekas  tambang yang telah dieksploitasi sedemikian rupa.
Pada  Pasal  99  Ayat  (2)  UU  No.  3  Tahun  2020  jelas  memberikan  kelonggaran  kepada perusahaan  yang  menyatakan,  dalam    melakukan  kegiatan  reklamasi  dan  pascatambang haruslah  dilakukan  sesuai  dengan  kebutuhan  atau  peruntukan  dari  lahan  pascatambang. Kemudian pada Ayat (4) dari UU di atas, pelaku usaha Pemegang IUP atau IUPK wajib untuk menyerahkan  lahan  yang  telah  dilakukan  Reklamasi  dan  atau/Pascatambang  kepada  pihak yang berhak berdasarkan aturan Menteri sebagaimana juga diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam  Undang-undang  tersebut,  Ayat  (3)  menjadi  “Dalam  pelaksanaan  Reklamasi  yang dilakukan  sepanjang  tahapan  Usaha  Pertambangan,  pemegang  IUP  atau  IUPK  wajib  :  (a) memenuhi  keseimbangan  antara  lahan  yang  akan  dibuka  dan  lahan  yang  sudah  direklamasi; dan (b) melakukan pengelolaan lubang bekas tambang akhir dengan batas paling luas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”
Pasal 99 tersebut membuat perusahaan tidak wajib menutup seluruh lubang pascatambang. Perusahaan  wajib  menutup  lubang  seluas  yang  telah  diatur  dan  disebutkan  dalam  peraturan, dalam  hal  ini  Peraturan  Pemerintah.  Tapi  sampai  saat  ini,  belum  ada  PP  turunan  dari  UU Minerba  yang  baru.  PP  turunan  itu  sendiri  berpotensi  memuat  ketentuan  bahwa  lubang tambang  tidak  harus  ditutup  seluruhnya,  karena  Pasal  99  UU  Minerba  yang  telah  direvisi tidak menyatakan dengan tegas seluruh lubang tambang mesti direklamasi. Hanya ada frasa, melakukan pengelolaan lubang bekas tambang akhir dengan batas paling luas sesuai dengan
ketentuan  peraturan  perundang-undangan.  Sehingga  menurut  hemat  penulis  Peraturan Pemerintah  Nomor  78  Tahun  2010  masih  tetap  berlaku  sepanjang  belum  dicabut/diganti dengan Peraturan Pemerintah (PP) yang baru.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  pembahasan  dan  analisa  tersebut  di  atas  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa dibutuhkan  ketegasan  hukum  dalam  pemberian  sanksi  sehingga  dapat  memberikan  efek  jera kepada  pelaku  usaha  pertambangan  yang  tidak  mematuhi  peraturan  reklamasi  dan/atau pascatambang. Penerapan norma hukum sanksi pidana dinilai sebagai senjata pamungkas atau sarana terakhir ( ultimum remedium ). Kemudian  dengan adanya beberapa norma penambahan besaran sanksi denda untuk perusahaan dalam hal ini lebih efektif  dalam upaya menegakkan kewajiban  hukum  perusahaan  pertambangan  untuk  melaksanakan  reklamasi  dan/atau pascatambang.  Timbulnya  konflik  dualisme  penerapan  hukum  antara  ketentuan  Peraturan Pemerintah  Nomor  78  Tahun  2010  serta  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2020  tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2009  tentang  Pertambangan  Mineral  dan Batubara  di  area  bekas  lambing  menyulitkan  penjatuhan  sanksi  kepada  perusahaan pertambangan  yang  tidak  melaksanakan  kewajibannya  untuk  melaksanakan  reklamasi  dan pascatambang. Lalu dengan adanya pengaturan untuk merubah kewajiban reklamasi/revegetasi menjadi area penggunaan lain (tanpa reklamasi/revegetasi), sesungguhnya menimbulkan kekaburan serta ketidakjelasan dari pencapaian tujuan reklamasi itu  sendiri,  yaitu  bagaimana  agar  kondisi  lahan  pascatambang  dapat  berfungsi  sebagaimana mestinya.

## SARAN
Secara  normatif  ketentuan  terkait  dengan  penerapan  dan  penegakan  hukum  pelanggaran atas reklamasi dan pascatambang disebabkan penjatuhan sanksi administratif dan penegakan hukum  pidana  belum  berjalan  secara  optimal,  baik  berdasarkan  norma  hukumnya  yang menemui  beberapa  hambatan  dan  beberapa  ketentuan  yang  dihapus  dari  Undang-Undang Pertambangan  Mineral  dan  Batu  Bara  yang  baru  sehingga  menimbulkan  kelemahan  dalam penegakan  hukumnya.  Olehnya  itu  perlu  adanya  upaya  hukum  progresif  dalam  penerapan ketentuan  yang  secara  spesifik  mengatur  penerapan  sanksi  kegiatan  reklamasi  dan pascatambang  yang  tidak  hanya  menguntungkan  perusahaan  pertambangan  juga  berdampak positif  pada  pengelolaan  lingkungan  hidup  yang  lebih  baik  demi  kepentingan  warga masyarakat  di  sekitar  pertambangan.  Dan  yang  terpenting  stakeholder  menempatkan keberpihakan kepada lingkungan masyarakat yang terkena dampak pertambangan serta dapat menempatkan early  warning bagi  pelaku  usaha  pertambangan  yang  lalai  dalam menyampaikan  rencana  reklamasi  dan/atau  pascatambang,  lalai  menempatkan  jaminan reklamasi  dan/atau  jaminan  pascatambang  serta  perusahaan  yang  tidak  menyampaikan laporan pelaksanaan reklamasi dan/atau pascatambang.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul Kadir Muhammad. (2019). Hukum dan Penelitian Hukum . Cet. 1, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
Ahmad  Fauzi.  (2020). Tanggung  Jawab  Sosial  dan  Lingkungan  Perusahaan  Penanaman Modal , DE LEGA LATA : Jurnal Ilmu Hukum. 5 (2), 150.
Ahmad  Redi.  (2017). Hukum  Penyelesaian  Sengketa  Pertambangan  Mineral  dan  Batubara , Jakarta : Sinar Grafika.
Arief,  Barda  Nawawi.  (2005). Perkembangan  Sistem  Pemidanaan  di  Indonesia,  Bahan Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi XI-2005 , Kerjasama FH UBAYA, Forum Pemantau Pemberantasan Korupsi dan ASPEK HUPIKI, di Hyat Hotel Surabaya Tanggal 14-16 Maret.
Ayu  Linanda.,  &  Hudali  Mukti.  (2016). Kewajiban  Perusahaan  Pertambangan  Dalam Melaksanakan  Reklamasi  dan  Pascatambang  di  Kota  Samarinda .  YURISKA  :  Jurnal Ilmiah Hukum. 8 (2), 69.
Djati  Murjanto.  (2011). Karakterisasi  dan  Perkembangan  Tanah  Pada  Lahan  Reklamasi Bekas  Tambang  Batubara  PT.  Kaltim  Prima  Coal .  Sekolah  Pasca  Sarjana  Institut Pertanian Bogor.
Erwin Hidayah Hasibuan. (2018 ). Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Era Otonomi Daerah , DE LEGA LATA : Jurnal Ilmu Hukum, 3 (1), 2.
Faisal Riza., &  Rachmad Abduh, (2019). Alternatif Penyelesaian Sengketa Secara Arbitrase Melalui Pemanfaatan  Teknologi  Informasi, DE  LEGA  LATA  :  Jurnal  Ilmu  Hukum,  4 (1).
Hermawan,  Bandi.  (2011). Peningkatan Kualitas  Lahan  Bekas  Tambang  melalui Revegetasi dan  Kesesuaiannya  sebagai  Lahan  Pertanian  Tanaman  Pangan .  Prosiding  Seminar Nasional  Budidaya  Pertanian,  Urgensi  dan  Strategi  Pengendalian  Alih  Fungsi  Lahan Pertanian. Bengkulu.
HS,  Dr.  H.  Salim.  (2015).  Hukum  Pertambangan  di  Indonesia.  Depok  :  Raja  Grafindo Persada.
ICEL  ( Indonesian  Center  for  Environment  Law ),  (2020). Seri  Analisis Beberapa  Kritik Hukum  Terhadap  Perubahan  UU  No.  4  Tahun  2009  Tentang  Mineral  dan Batu Bara . Hukum Lingkungan Indonesia (HLI).
Muhdar,  Muhamad,.  (2015).  Aspek  Hukum  Reklamasi  Pertambangan  Batubara  Pada Kawasan Hutan di Kalimantan. Mimbar Hukum. 27 (3), 484.
Oktorina, Sarita. (2017). Kebijakan Reklamasi dan Revegetasi Lahan Bekas Tambang (Studi Kasus  Tambang  Batubara  di  Indonesia). AL-ARD  :  Jurnal  Teknik  Lingkungan.  3  (1), 16-20.
Ramadhani, Rahmat. (2017). Jaminan Kepastian Hukum Yang Terkandung Dalam Sertipikat Hak Atas Tanah. De Lega Lata Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Umsu. 2 (1). 255- 270.
Ruslan Renggong, (2018). Hukum Pidana Lingkungan , Jakarta : Prenadamedia Group.
Sudrajat, Nandang. (2013). Teori dan Praktik Pertambangan . Yogyakarta : Pustaka Yustisia.
Samuel  Mermin,  1982. Law  and  the  Legal  System,  An  Introduction,  Second  Edition ,  Little, Brown and Company : Toronto.
Sitorus,  M.  (2003). Pengaruh  Pemberian  Batu  Fosfat  Alam  dan  Mikoriza  Vesikular Arbuskular  Terhadap  Ketersediaan  dan  Konsentrasi  P  daun  Jagung  pada  Ultisol . Skripsi. Fakultas Pertanian Universitas Jambi, Jambi.
Tri Hayati, 2015, Era Baru Hukum Pertambangan Di Bawah Rezim UU No. 4  Tahun 2009 , Yayasan Pustaka Obor Indonesia : Jakarta.
UU  Nomor  3  Tahun  2020  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.