## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGANAN PANDEMI COVID-19 DI KOTA CIMAHI PROVINSI JAWA BARAT

## Bertha Lubis
berths.lubi3@gmail.com

## ABSTRAK
Tujuan penelitian yang dilakukan di Kota Cimahi, terkait dengan Implementasi Kebijakan Penanganan Pandemi Covid-19, adalah dikarenakan Kota Cimahi, termasuk wilayah yang terkena  dampak  penularan  Covid-19  di  provinsi  Jawa  Barat.  Sehingga  peneliti  ingin mengetahui dan mencari serta mendapat data sejauh mana kebijakan penanganan Covid- 19 di Kota Cimahi yang dilakukan oleh jajaran aparatur pemerintah Kota Cimahi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Sumber data diperoleh dari media cetak dan media elektronik serta dokumentasi- dokumentasi. Hasil yang diperoleh bahwa implementasi kebijakan yang dilakukan dalam penanganan  Covid-19  di  Kota  Cimahi,  adalah  dimana  Pemkot  Cimahi  untuk  mendukung pelaksanaan  penanganan  pandemic  Covid-19,  telah  melakukan refocusing dan  relokasi anggaran APBD Kota Cimahi, hal ini dilakukan guna mendukung percepatan penanganan Covid-19  dan  mengantisipasi  penularan  Covid-19  yang  semakin  meluas  di  Kota  Cimahi. Kesimpulan  yang  diperoleh,  dengan  kebijakan  tersebut  Pemerintah  Kota  Cimahi  untuk sementara  telah  dapat  mengendalikan  percepatan  penularan  Covid-19.  Dan  untuk mengantisipasi  ke  depan  jika  Covid-19,  belum  melandai  di  tahun  2021  Pemkot  Cimahi mengalokasikan  APBD  lebih  besar  bagi  penanganan  Covid-19,  dan  peningkatan pertumbuhan ekonomi Kota Cimahi.
Kata kunci : Implementasi kebijakan, Pandemi Covid-19

## ABSTRACT
The purpose of the research conducted in Cimahi City, related to the Implementation of the Covid-19 Pandemic Handling Policy, was because Cimahi City, including the areas affected by the Covid-19 transmission in West Java province. So that researchers want to know and look for and get data on the extent of the policies for handling Covid-19 in the City of Cimahi carried out by the ranks of the Cimahi City government apparatus. The method used in this study is a descriptive  qualitative method  with  an  inductive  approach.  Sources  of  data  obtained  from print media and electronic media as well as documentation. The results obtained are that the implementation of policies carried out in handling Covid-19 in Cimahi City, is where the Cimahi City  Government  to  support  the  implementation  of  handling  the  Covid-19  pandemic,  has carried out refocusing and relocating the Cimahi City APBD budget, this is done to support the acceleration of handling Covid-19 and anticipate transmission. Covid-19 which is increasingly widespread  in  Cimahi  City.  The  conclusion  obtained,  with  this  policy,  the  Cimahi  City Government has temporarily been able to control the acceleration of the transmission of Covid- 19. And to anticipate in the future if Covid-19 does not slow down in 2021, the Cimahi City Government  allocates  a  larger  APBD  for  handling  Covid-19,  and  increasing  the  economic growth of the City of Cimahi.
Keywords: Policy implementation, Covid-19 pandemic
PENDAHULUAN usibah kesehatan yang diakibatkan  oleh  Virus  Corona atau Severe  Acute  Respiratory
Syndrome  Corona  Virus 2  (SARS-CoV-2) yang  lebih  dikenal  dengan  nama  virus corona  adalah  virus  yang  menyerang sistem  pernapasan.  Virus  corona  adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke  manusia.  Walaupun  lebih  banyak menyerang  lansia,  virus  ini  sebenarnya bisa menyerang siapa saja, mulai dari bayi, anak-anak, hingga orang dewasa, termasuk ibu hamil dan ibu menyusui.
Infeksi  virus  corona  disebut  Covid- 19  (Corona  virus  disease  2019)  dan pertama  kali  dipertemukan  di  kota Wuhan, China pada akhir bulan Desember tahun  2019.  Virus  ini  menular  dengan sangat  cepat  dan  telah  menyebar  ke hampir semua negara, termasuk
Indonesia,  hanya  dalam  waktu  beberapa bulan.
Hal  tersebut  membuat  beberapa negara  menerapkan  kebijakan  untuk memberlakukan lockdown dalam  rangka mencegah  penyebaran  virus  Corona.  Di Indonesia sendiri, diberlakukan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di  beberapa  wilayah  untuk  menekan penyebaran virus ini.
Persebaran virus Corona di Provinsi Jawa  Barat  saat  ini  terjadi  di  dua  klaster berbeda,  dimana  klaster  pertama  berada di  Kota  Depok,  Kota  Bekasi,  Kota  Bogor dan  Kabupaten  Bekasi  sebagai  klaster yang  berdekatan  dengan  Ibukota  Negara yaitu  Provinsi  DKI  Jakarta.  Kemudian klaster kedua  merupakan wilayah Bandung  Raya  yang  terdiri  dari  Kota Bandung,  Kota  Cimahi,  Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat.
Berdasarkan  informasi  dari  Dinas Kesehatan  Kabupaten  Bandung  Barat
pertanggal  12  April  2020  Jumlah  Pasien Positif  Covid-19  di  Wilayah  Kabupaten Bandung Barat saat ini melonjak menjadi 15  orang  maka  dari  itu  berdasarkan kebijakan  dari  pemerintah  Provinsi  Jawa Barat  berencana  akan  memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk  wilayah  Bandung  Raya  terhitung mulai  hari  Rabu,  22  April  2020  pukul 00.00  WIB.  Hal  ini  bertujuan  untuk mencegah  penyebaran  virus  Covid-19  di Wilayah Bandung Raya.
Dengan  adanya  kebijakan  PSBB  di Wilayah  Bandung  Raya  pemerintah daerah  Kota  Cimahi  harus  melengkapi sejumlah  persiapan  guna  menghadapi PSBB di Wilayah  Bandung Raya tersebut. Maka  dari  itu  pemerintah  daerah  Kota Cimahi  melakukan  pergeseran  APBD untuk  melaksanakan  kebijakan  PSBB dalam rangka penanganan virus Covid-19 di wilayah Kota Cimahi.
Kota  Cimahi  dalam  menerapkan kebijakan  Pembatasan  Sosial  Berskala
Besar  (PSBB)  di  wilayah  Kota  Cimahi sebagai upaya pencegahan dan
penanggulangan  penyebaran  virus  covid- 19  di  wilayah  Kota  Cimahi.  Strategi Pemerintah Kota Cimahi dalam menyusun dan menghimpun anggaran dalam rangka pelaksanaan  PSBB  pada  APBD  berjalan tahun 2020 Kota Cimahi.
Musibah  Kesehatan  dengan  adanya virus  corona,  dimana  yang  lebih  dikenal dengan  Covid-19  yang  terjadi  dari  tahun 2020 sampai sekarang ini, telah membuat Bangsa  ini  banyak  mengalami  kesulitan- kesulitan  khususnya,  masalah  kesehatan dan masalah ekonomi bahkan berdampak kepada dibatasinya ruang gerak Masyarakat  secara  umum.  Hal  ini dilakukan dikarenakan pemerintah
daerah  Kota  Cimahi  mencegah  adanya

## M
penularan secara massif di setiap wilayah Kota Cimahi.
Berdasarkan  berbagai  permasa- lahan  tersebut  peneliti  tertarik  untuk melakukan  penelitian  di  kota  Cimahi dengan  judul  “Implementasi  Kebijakan Penanganan  Covid-19 di  Kota  Cimahi”. Beberapa  penelitian  sebelumnya menjadikan  rujukan  dalam  penelitian  ini, namun  kesimpulan  dan  hasilnya  sangat berbeda dan dapat dijelaskan di halaman kajian metodologi penelitian.
Untuk lebih fokus dalam melakukan penelitian  di  Kota  Cimahi,  peneliti merumuskan masalah diantaranya:
1. Sejauh  mana  Implementasi  Kebijakan yang  dilakukan  Pemkot  Cimahi  dalam penanganan Covid-19 di Kota Cimahi;
2. Hambatan  apa-apa  saja  yang  dijumpai dalam implementasinya dalam penanganan Covid-19 di Kota Cimahi; 3. Upaya  apa  yang  dilakukan  Pemkot Cimahi  dalam  mengatasi  hambatan- hambatan dimaksud.
Tujuan penelitian ini adalah:
1. Untuk  mengetahui  dan  mendapatkan data  dukung  terkait  implementasi kebijakan dalam penanganan Covid-19 di kota Cimahi;
2. Untuk mengetahui hambatan- hambatan  apa  saja  yang  dijumpai  di saat  dilaksanakannya  implementasi kebijakan dalam penanganan Covid-19 di Kota Cimahi;
3. Untuk  mengetahui  upaya  apa  yang dapat dilakukan Pemkot Cimahi dalam mengatasi  hambatan-hambatan  yang dijumpai dalam implementasi
kebijakan dalam penanganan Covid-19 di Kota Cimahi.

## KAJIAN PUSTAKA
Kajian  pustaka  adalah  referensi dari  berbagai  buku-buku,  artikel-artikel, disertasi  tesis  yang  tertulis  dalam  karya ilmiah,  yang  berkaitan  erat  dengan penelitian yang akan diteliti oleh seorang peneliti. Dimana ide-ide dan gagasan dapat bersumber  dari  peneliti  itu  sendiri  dan dapat  juga  bersumber  dari  berbagai kumpulan – kumpulan  pengetahuan  dari hasil  kerja  sebelumnya  yang  dikenal dengan literature atau pustaka. Yang dapat dijadikan sebagai referensi atau landasan teoritis  di  dalam  penelitian  yang  akan dilakukan.
Dalam  penelitian  ini  peneliti  akan menggunakan  beberapa  teori  yang  dapat dijadikan  landasan  untuk  pemecahan masalah,  dikaitkan  dengan  metode penelitian  yang  akan  digunakan  dalam penelitian  ini.  Teori-teori  dimaksud diantaranya:

## Tentang Implementasi Kebijakan
Implementasi Kebijakan menurut Edward
III,  dalam  Sujianto  (2008:38-45),  bahwa implementasi kebijakan dapat dipengaruhi  oleh  beberapa  faktor-faktor diantaranya: a. Komunikasi Komunikasi merupakan alat kebijakan untuk menyampaikan perintah- perintah  dan  arahan-arahan  dari sumber  pembuat  kebijakan  kepada mereka  yang  diberi  wewenang  dan tanggung  jawab  untuk  melaksanakan kebijakan tersebut.
b. Sumber Daya
Dalam implementasi kebijakan Sumber daya merupakan salah satu faktor yang sangat penting, sebaik apapun kebijakan  itu  dibuat  dan  dirancang serta dirumuskan tanpa ada dukungan
sumber  daya  yang  memadai,  maka kebijakan  akan  mengalami  kesulitan dalam implementasinya. Tanpa sumber daya  yang  memadai  suatu  implemen- tasi kebijakan akan mengalami kegagalan.  Adapun  sumber  daya  yang dimaksud  adalah  jumlah  orang  atau staff sebagai pelaksana yang mempunyai  keahlian  yang  memadai, informasi,  dan  fasilitas-fasilitas  yang mendukung lainnya.
c. Disposisi
Disposisi  atau  sikap  para  pelaksana diartikan  sebagai  kemauan  atau  niat para  pelaksana  untuk  melaksanakan suatu  kebijakan  dan  juga  sebagai motivasi  psikologi  para  pelaksana dalam melaksanakan kegiatan. Adapun yang  menjadi  unsur  dalam  motivasi tersebut  adalah  adanya  pemahaman dan pengetahuan, adanya  arah respon dari pelaksana terhadap implementasi kebijakan,  dan  intensitas  dari  respon itu sendiri.
d. Struktur Birokrasi Struktur  birokrasi  adalah  struktur kelembagaan  pelaksanaan  program. Ada  dua  unsur  dalam  hal  ini,  yaitu prosedur  rutin  atau  standar  prosedur operasi  dan  fragmentasi  (pemecahan/ pembagian  untuk  beberapa  bagian kekuasaan).
Sedangkan menurut Kamus Webster dalam  Solichin  Abdul  Wahab  pengertian implementasi  dirumuskan  secara  pendek bahwa to implement (mengimplementasi- kan) berarti to provide means for carrying out (menyediakan sarana untuk melaksanakan  sesuatu )  to  give  practical effect  to (menimbulkan  dampak/akibat terhadap  sesuatu).  Dari  definisi  tersebut maka  implementasi  kebijakan  dapat diartikan sebagai suatu proses
melaksanakan keputusan kebijakan (biasanya  dalam  bentuk  undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan,  perintah  presiden  atau  dekrit presiden). Dalam  studi  kebijakan  publik, dikatakan  bahwa  implementasi  bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan- keputusan  politik  ke  dalam  prosedur- prosedur  rutin  melalui  saluran-saluran birokrasi,  melainkan  lebih  dari  itu, implementasi menyangkut masalah
konflik,  keputusan,  dan  siapa  yang memperoleh  apa  dari  suatu  kebijakan. Oleh karena itu tidaklah terlalu salah jika dikatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan  aspek  yang  sangat  penting dalam keseluruhan proses kebijakan.
Kebijakan  terkait  juga  dengan proses  pembuatan  kebijakan.  Dunn mengemukakan  bahwa  proses  analisis kebijakan  adalah  serangkaian  aktivitas intelektual yang dilakukan di dalam proses kegiatan  yang  pada  dasarnya  bersifat politis. Aktivitas politis tersebut dijelaskan sebagai proses pembuatan kebijakan dan divisualisasikan  sebagai  serangkaian tahap yang saling bergantung yang diatur menurut  aturan  waktu,  penyusunan agenda,  formulasi  kebijakan,  adopsi kebijakan,  implementasi  kebijakan,  dan penilaian kebijakan.
Van  Meter  dan  Van  Horn  dalam
Winarno  mendefinisikan  implementasi kebijakan sebagai berikut: Policy implementation encompasses those actions by  public  and  private  individuals  (and groups)  that  are  directed  at  the achievement  of  goals  and  objectives  set forth  in  prior  policy  decisions. Definisi tersebut memiliki makna bahwa implementasi kebijakan sebagai tindakan- tindakan  yang  dilakukan  oleh  individu-
individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang
diarahkan  untuk  mencapai  tujuan-tujuan yang  telah  ditetapkan  dalam  keputusan- keputusan kebijakan sebelumnya.
Tindakan-tindakan  tersebut  men- cakup  usaha-usaha  untuk  mengubah keputusan-keputusan  menjadi  tindakan operasional  dalam  kurun  waktu  tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha- usaha  untuk  mencapai  perubahan- perubahan  besar  dan  kecil  yang ditetapkan  oleh  keputusan-keputusan kebijakan.  Yang  perlu  ditekankan  adalah bahwa  tahap  implementasi  kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan  saran  ditetapkan  atau  diidentifikasi oleh  keputusan-keputusan  kebijakan. Dengan  demikian,  tahap  implementasi terjadi  hanya  setelah  undang-undang ditetapkan  dan  dana  disediakan  untuk membiayai implementasi kebijakan tersebut. Selanjutnya Mazmanian dan Sabatier  dalam  Wahab  menjelaskan bahwa  implementasi  kebijakan  adalah memahami  apa  yang  senyatanya  terjadi sesudah program dinyatakan berlaku atau dirumuskan.  Fokus  perhatian  imple- mentasi  kebijakan,  yaitu  kejadian- kejadian atau kegiatan yang timbul setelah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan  negara,  yaitu  mencakup  baik usaha-usaha untuk mengadministrasikan- nya maupun untuk menimbulkan akibat/ dampak  nyata  pada  masyarakat  atau kejadian-kejadian.
Implementasi  kebijakan  berkaitan dengan  proses  dimana  setelah  masalah publik  masuk  dalam  agenda  kebijakan maka  berbagai  opsi  dirancang  untuk mengatasinya.  Selanjutnya  pemerintah membuat beberapa pilihan kebijakan dan menerapkan kebijakan tersebut. Beberapa
dari  cara  untuk  mengimplementasikan adalah  dengan  proses top-down yaitu proses  yang  menekankan  bagaimana mengimplementasikan  kebijakan  secara efektif dari pembuat kebijakan ke sasaran. Cara yang kedua menggunakan pendekatan bottom-up yaitu implementasi kebijakan berdasarkan perspektif sasaran kebijakan.

## Terkait dengan Penanganan
Merupakan  sebuah  tindakan  yang dilakukan dengan adanya kebijakan yang dibuat  oleh  pihak  yang  memiliki kewenangan  terkait  dengan  kebijakan. Penanganan  merupakan  tindakan  lebih lanjut  dari  sebuah  kebijakan  yang ditetapkan,  sehingga  diketahui  seberapa besar  capaian  yang  dihasilkan  atas penanganan yang telah dilakukan.

## Pandemi Covid-19
Merupakan  wabah  kesehatan  yang ditimbulkan  oleh  corona  virus,  di  akhir tahun  2020,  yang  mewabah  hampir diseluruh  dunia,  termasuk  di  Indonesia. Penyebaran  dan  penularannya  dapat dilakukan  melalui  kontak  langsung sesame  manusia.  Sehingga  saat  ini penularan penyebarannnya semakin massif diseluruh dunia. Penyebarannya  menyerang  saluran jaringan  pernapasan  manusia,  sehingga untuk mencegah semakin massif penularannya,  dapat  dicegah  melalui disiplin dengan menjaga protokol kesehatan,  yaitu  menjaga  jarak  aman, memakai  masker  jika  keluar  rumah  atau sedang sakit, dan sering mencuci tangan di air  mengalir.  Sesuai  anjuran  pemerintah untuk  tidak  melakukan  kegiatan  di  luar rumah  jika  tidak  terlalu  penting  dan mendesak, agar  terhindar  dari  penularan Covid-19.
Merujuk  pada  pernyataan-pernya- taan di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan merupakan tahapan  aktivitas/  kegiatan/  program dalam melaksanakan keputusan kebijakan yang  dilakukan  oleh  individu/  pejabat, kelompok  pemerintah,  masyarakat,  dan/ atau  swasta  dalam  rangka  pencapaian tujuan  yang  telah  ditetapkan  dalam keputusan kebijakan yang akan mempengaruhi hasil akhir suatu
kebijakan.  Dalam  pelaksanaan  kebijakan publik,  Pemkot  Cimahi,  berbuat  dan bertindak  berdasarkan  peraturan  yang berlaku  terkait  dengan  implementasi kebijakan  penanganan  Covid-19  di  Kota Cimahi.

## METODOLOGI PENELITIAN

## Pendekatan Penelitian
Pendekatan penelitian dalam
penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif deskriptif  dengan  pendekatan  induktif. Penelitian  kualitatif  menurut  pendapat Bogdan dan Taylor mendefinisikan bahwa penelitian  kualitatif  sebagai  adalah penelitian  yang  menghasilkan  data deskriptif,  yaitu  data-data  yang  tertulis dari  hasil  pengamatan  prilaku  pada  saat dilakukannya  observasi  di  lapangan sehingga mendapatkan data dan informasi baik  lisan  maupun  tertulis.  (Moleong, 2002). Pendekatan kualitatif menekankan pada  makna,  penalaran,  definisi  suatu situasi tertentu (dalam konteks tertentu), lebih  banyak  meneliti  hal-hal  yang berhubungan  dengan  kehidupan  sehari- hari.  Pendekatan  kualitatif,  lebih  lanjut mementingkan proses dibandingkan dengan  hasil  akhir.  Oleh  karena  itu, urutan-urutan  kegiatan  dapat  berubah sewaktu-waktu  tergantung  pada  kondisi dan banyaknya gejala-gejala yang ditemukan.  Pendekatan  ini  diarahkan
pada  latar  dan  individu  secara  holistik (utuh).

## Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode wawancara. Dimana wawancara merupa- kan interaksi dua arah dari peneliti dengan yang diteliti untuk memperoleh informasi terkait  dengan  Implementasi  kebijakan dalam  penanganan  Covid-19  di  Kota Cimahi. Dalam pelaksanaannya menggunakan panduan wawancara ( interview guide ), dan merupakan metode pengumpulan  data  dengan  cara  Tanya jawab  dan  diskusi  dilakukan  secara sistematis  dan  berlandaskan  kepada tujuan penelitian ( Nazir, 1999).

## Tipe Penelitian
Tipe  penelitian  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian deskriptif.  Metode  penelitian  deskriptif adalah salah satu metode penelitian yang banyak  digunakan  pada  penelitian  yang bertujuan  untuk  menjelaskan  suatu kejadian.  Seperti  yang  dikemukakan  oleh Sugiyono  (2011),  penelitian  deskriptif adalah  sebuah  penelitian  yang  bertujuan untuk  memberikan  atau  menjabarkan suatu keadaan atau fenomena yang terjadi saat  ini  dengan  menggunakan  prosedur ilmiah  untuk  menjawab  masalah  secara aktual. Maka metode penelitian deskriptif adalah  sebuah  metode  yang  digunakan untuk mendeskripsikan, menginter- pretasikan  sesuatu  fenomena,  misalnya kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang  berkembang  dengan  menggunakan prosedur ilmiah untuk menjawab masalah secara  aktual.  Dengan  demikian,  peneliti beranggapan  bahwa  metode  penelitian deskriptif  sesuai  dengan  penelitian  yang dilaksanakan oleh peneliti.

## Lokasi Penelitian
Lokasi  penelitian  yang  dalam penelitian  ini  dilakukan  di  Kota  Cimahi Provinsi Jawa Barat.

## SUMBER DATA
Sumber  data  yang  dianalisis  dalam penelitian  ini  meliputi  data  primer  dan data sekunder.
1. Data Primer
Data  primer  dalam  penelitian  ini adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan. Data ini dapat diperoleh melalui pengamatan  langsung  maupun  hasil wawancara kepada informan berdasarkan pedoman  wawancara  yang  dibuat  oleh peneliti.
2. Data Sekunder
Data  sekunder  dalam  penelitian  ini didapat melalui peninggalan tertulis yang dilakukan  dengan  cara  membaca  buku- buku literatur, dokumen, dan tulisan yang dianggap  peneliti  berkenan  dengan permasalahan yang sedang diteliti.

## TEKNIK PENGUMPULAN DATA
Teknik  pengumpulan  data  dilaku- kan  melalui  Wawancara,  yaitu  kontak secara  langsung  dengan  Tanya  jawab dengan  informan  berkaitan  dengan pelaksanaan penelitian,
melakukan observasi  kelapangan  dengan  mengamati secara langsung dari dekat kegiatan yang dilakukan,  dengan  mencatat  secara sistematik kejadian-kejadian, dari prilaku obyek  yang  diteliti,  guna  mendukung penelitian  yang  sedang  dilakukan.  Dan mengumpulkan  data melalui  peninggalan tertulis  dengan  cara  membaca  literature, tulisan, maupun dokumen yang dianggap peneliti berkenan dengan penelitian yang
sedang  diteliti.  Pengumpulan  data  ini bersumber  dari  data  primer  dan  data sekunder.

## TEKNIK ANALISIS DATA
Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh  dari  hasil  wawancara,  catatan lapangan  dan  dokumentasi,  dengan  cara mengorganisasikan  data  ke  dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan  sintesa,  menyusun  ke  dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan  orang  lain.  menerus  pada  setiap tahapan  penelitian  sehingga  sampai tuntas.
Adapun  komponen  dalam  analisis data  meliputi:  Komponen  dalam  analisis data:
1. Reduksi Data
Memilah data yang layak dan dapat dijadikan  bahan  kajian  yang  dibutuhkan dalam penelitian ini.
2. Penyajian Data
Penyajian  data  dibatasi  sebagai sekumpulan  informasi  tersusun  yang disesuaikan  dan  diklarifikasi  untuk mempermudah  peneliti  dan  menguasai data dan tidak terbenam dalam setumpuk data.
3. Verifikasi (Menarik Kesimpulan) Kesimpulan selama penelitian berlangsung  makna-makna  yang  muncul dari  data  yang  diuji  kebenarannya, kekokohannya dan kecocokannya sehingga diperoleh kesimpulan yang jelas kebenaran dan kegunaannya.

## TEKNIK KEABSAHAN DATA
Instrumen  utama  dalam  penelitian kualitatif adalah manusia, sehingga untuk menguji  dan  memeriksa  keabsahan  data, dalam  penelitian  kualitatif  dan  untuk menguji  kredibilitas  data  penelitian,
peneliti menggunakan  teknik triangulasi.. Teknik  triangulasi  adalah  menjaring  data dengan berbagai metode dan cara dengan menyilangkan  informasi  yang  diperoleh agar  data  yang  didapatkan  lebih  lengkap dan sesuai dengan yang diharapkan. Tabel: 1 Penelitian Sebelumnya No Judul Simpulan/hasil 1. Implementasi Kebijakan Pemerintah Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penanggulangan Covid-19 di desa Kuma Selatan Kecamatan Essang
Selatan Kabupaten Kepulauan
Talaud. Oleh: Helly F Kolondam dkk. Keberhasilannya  diukur  dari  4  indikator  teori Edward III yaitu:
1. Komunikasi;
2. Sumberdaya;
3. Disposisi; dan
4. Struktur Birokrasi.
2. Penerapan  kebijakan  Pembatasan Kegiatan  Masyarakat  (PKM)  Dalam Penanggulangan  Wabah  Covid-19  di Kota Denpasar. Dilakukan oleh: Ni Nyoman Pujaningsih , I.G.A.AG Dewi Sucitawathi P Universitas  pendidikan  Nasional, Denpasar, Indonesia Hasil  penelitian  menjelaskan  bahwa  penerapan kebijakan PKM di Kota Denpasar meliputi beberapa hal  yaitu  pembatasan  kerumunan  masyarakat, larangan  bepergian  tanpa  menggunakan  masker, pergerakan masyarakat tanpa tujuan jelas, larangan kendaraan  roda  empat  yang  penuh  penumpang, pembatasan  aktivitas  kendaraan  barang  dan pembatasan jam operasional kegiatan usaha (toko).
3. Implementasi Kebijakan Apa, Mengapa, dan Bagaimana Oleh: HAEDAR AKIB Guru  Besar  Ilmu  Administrasi Universitas Negeri Makassar Tinjauan  paradigmatis  tentang  apa  substansi (ontologi),  mengapa  (aksiologi)  dan  bagaimana (epistemologi) implementasi kebijakan menunjukkan konsistensi dan kolaborasi pemikiran para  pakar  dalam  menjelaskan  substansi,  urgensi dan  signifikansi,  serta  wahana  atau  konteks implementasi  kebijakan  dilihat  dari  beragam perspektif,  termasuk  tata  cara  dan  acara  atau implementasi kebijakan itu sendiri. 4. Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Melaksanakan Program Pembangunan oleh Neti Sunarti Kesimpulannya adalah untuk memenuhi kebutuhan Masyarakat dan mewujudkan Masyarakat madani. 5. Implementasi  Kebijakan  Pelayanan Publik bagi Penyandang Cacat. Oleh:Ika Devy Pramudiana Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  dalam merespon  tuntutan  perkembangan  modernisasi perikanan,  nelayan  di  Kota  Baubau  umumnya memilih  strategi  adaptasi.  Strategi  ini  dilakukan para  nelayan  melalui  motorisasi  perahu  (armada) tangkap  dalam  berbagai  jenis  dan  ukuran,  adopsi inovasi  alat  tangkap  moderen,  dan  membangun hubungan  kerja  (kemitraan)  dengan  pengusaha perikanan moderen
Penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini adalah dimana peneliti ingin mengetahui sejauh mana Implementasi Kebijakan Penanganan Covid-19 di Kota Cimahi.

## HASIL DAN BAHASAN
Implementasi kebijakan
penanganan  Covid-19  di  Kota  Cimahi, dilakukan  dengan  Pemkot  Kota  Cimahi, membentuk  gugus  tugas  penanganan Covid-19  di  Kota  Cimahi,  dengan melibatkan aparat keamanan dalam hal ini TNI  dan  POLRI  serta  SATPOL  PP,  dan adanya dukungan dari partisipasi Masyarakat  Kota  Cimahi.  Kota  Cimahi merupakan  masuk  dalam  zona  merah Covid-19  pada  awal  mulanya,  dimana penularan  dan  penyebaran  Covid-19 sangat cepat sekali, sehingga
terkonfirmasi  positif  warga  Masyarakat yang  terkena  Covid-19  sampai  akhir Januari  2021,  sebanyak  2.656  orang  dan yang  sembuh  sebanyak  2.127  orang, sedangkan meninggal sebanyak 65 orang, kasus positif aktif sebanyak 464 orang.
Sumber:  Data  diperoleh  dari  Gugus Tugas  Penanganan  Covid-19  Kota
Cimahi . Untuk melakukan pencegahan penularan Covid-19, Pemkot Kota Cimahi telah melakukan beberapa kebijakan yang meliputi, dengan pelaksanaan PSBB jilid 1 dan  PSBB  jilid  2  serta  PSBB  transisi menuju new normal, Pemkot Kota Cimahi untuk  mengatasi  warga  Masyarakat  yang terkonfirmasi positif, Pemkot Kota Cimahi telah  menambah  ruang-ruang  isolasi perawatan  bagi  pasien  Covid-19,  dan menambah  tenaga  medis  yang  merawat pasien-pasien  Covid-19,  serta  menambah peralatan  medis  yang  memenuhi  standar bagi  penanganan  Covid-19.  Namun  kota Cimahi merupakan Kota yang berbatasan dengan  beberapa  wilayah  di  Bandung Raya,  misalkan  dengan  Kabupaten Bandung,  Kabupaten  Bandung  Barat,  dan Kota  Bandung,  maka  dalam  penanganan Covid-19  perlu  melakukan  sinergitas kerjasama dengan daerah-daerah tersebut
secara  sinergis,  karena  wilayah  ini  saling berdekatan  dan  sebagai  tetangga  dekat dalam  wilayah  Bandung  Raya.  Sehingga dalam pengambilan kebijakan penanganan  Covid-19,  tentunya  harus adanya  pandangan  dan  persepsi  yang sama di wilayah Bandung Raya.
Dari  4  (empat)  Daerah  Kabupaten dan  Kota  dalam  wilayah  Bandung  Raya, Kota Cimahi termasuk dalam penanganan Covid-19,  sudah  sangat  baik,  karena pemerintah  daerah  dan  jajaran  sangat tanggap  dan  cepat  melakukan  berbagai penanganan untuk kebutuhan penyebaran dan penularan Covid-19. Walaupun angka positif  sampai  dengan  akhir  Mei  2021 mencapai kasus konfirmasi aktif Covid-19 Kota Cimahi sebanyak 263 orang. Jumlah kontak erat dan suspek yang masih dalam perawatan sebanyak 195 orang. Kota kecil dengan  jumlah  penduduk  padat,  614.304 jiwa (BPS, 2019), ini memiliki total kasus konfirmasi Covid-19 sebanyak 5.759 jiwa, sebanyak  5.362  di  antaranya  sembuh, namun tercatat ada 134 orang meninggal, serta  ada  15  orang  meninggal  dengan status probable.
Kenaikan  angka  positif  selama  4 (empat)  bulan  ini  dikarenakan  adanya lonjakan  kasus  di  Bandung  Raya,  dimana Kota Cimahi merupakan Kota yang masuk dalam wilayah Bandung Raya. Namun dari 4 Kabupaten/Kota di Bandung Raya, Kota Cimahi  termasuk  sangat  baik  dalam penanganan  Covid-19  bila  dibandingkan dengan  Kabupaten/Kota  lainnya  di wilayah Bandung Raya.
Artikel ini bertujuan untuk membahas  konsep  dasar  implementasi kebijakan, untuk kemudian dapat dijadikan acuan dalam melakukan evaluasi dan analisis atas pelaksanaan kebijakan.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  dan  bahasan maka penulis dapat menyimpulkan bahwa implementasi  kebijakan  penanganan pandemi  Covid-19  di  Kota  Cimahi  dapat disimpulkan bahwa Implementasi
kebijakan penanganan pandemi Covid-19 di  Kota  Cimahi,  dilakukan  oleh  jajaran aparatur  Pemkot  Cimahi,  dibantu  oleh aparatur keamanan yang melibatkan TNI, POLRI  dan  SATPOL  PP  yang  mendapat tugas dari gugus tugas penanganan Covid- 19  Kota  Cimahi,  yaitu  melakukan pengawasan  dan  pembinaan  kepada warga  masyarakat  untuk  tetap  selalu menjaga  protokol  kesehatan,  yang meliputi, menjaga jarak, memakai masker dan  mencuci  tangan  dengan  sabun  di  air yang mengalir. Serta melakukan penertiban  kepada  para  pedagang  dan UMKM yang melakukan usahanya baik di pasar-pasar  tradisional,  maupun  di  kafe- kafe  dan  restoran  yang  menjajakan kebutuhan  pokok  sehari-hari,  serta melakukan  pengawasan  atas  berbagai perkantoran baik swasta maupun kantor- kantor pemerintah di Kota Cimahi, untuk tetap  membatasi  kunjungan  bagi  warga masyarakat yang membutuhkan pelayanan, karena kebijakan pelayanan di masa pandemi Covid-19, dapat dilakukan dengan  aplikasi  berbasis on-line dari rumah,  tidak  perlu  harus  bertatap  muka secara langsung.
Kebijakan ini ditempuh Pemkot Kota Cimahi  sesuai  anjuran  pemerintah  untuk tetap  bekerja,  belajar  dan  beribadah  dari rumah  khususnya  bagi  daerah-daerah yang masih  masuk zona merah  Covid-19. Pemkot  Cimahi  dalam  implementasinya dapat  mengendalikan  penyebaran  Covid- 19,  di akhir  tahun  2020,  keberhasilan  ini dikarenakan dalam penanganan Covid-19, terjalinnya  kerjasama  antar  jajaran
aparatur  dengan  baik,  dan  keterlibatan partisipasi Masyarakat yang sangat tinggi, sehingga  semua  dapat  berjalan  sesuai kewenangan  yang  dimilikinya.  Sesuai tugas  pokok  dan  fungsinya  masing- masing.

## SARAN/REKOMENDASI
Dari  hasil  bahasan  dan  kesimpulan tersebut, peneliti menyarankan, walaupun implementasi  kebijakan  penanganan Covid-19  di  Kota  Cimahi,  telah  berjalan dengan  baik  diantara  Kabupaten/Kota  di wilayah  Bandung  Raya,  namun  untuk dapat menangani permasalahan Covid-19, diperlukan  adanya  kerjasama  antara  4 (empat)  wilayah  dalam  Bandung  Raya, karena kota Cimahi merupakan Kota Kecil dengan  penduduk  yang  cukup  padat, dimana lokasinya berada di tengah-tengah Kabupaten/kota  di  Bandung  Raya,  dan terdapat  sebahagian  pegawai  Kota Bandung yang berdomisili di Kota Cimahi, sehingga  apabila  Kota  Bandung  masuk zona  merah  Covid-19,  seharusnya  perlu dilakukan  adanya  pembatasan  dan penyekatan di wilayah perbatasan dengan membatasi  ruang  gerak  Masyarakat  dan dilakukan  protokol  kesehatan  secara ketat,  bagi  warga  Masyarakat  yang  lalu lalang setiap harinya. Guna mengantisipasi sedini  mungkin  adanya  warga  yang terkonfirmasi positif Covid-19.
Tidak  hanya  Kota  Bandung  saja,
tetapi  juga  Kabupaten  Bandung  dan Kabupaten Bandung Barat. Yang berbatasan dengan kota Cimahi. Khususnya wilayah-wilayah zona merah di masing-masing Kabupaten/Kota di Bandung Raya.

## DAFTAR PUSTAKA
Coryanata,  I.  (2012). “ Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat dan Transparansi  Kebijakan  Publik sebagai  Pemoderasi  Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran dan Pengawasan Keuangan Daerah ” . Jurnal Akuntansi dan  Investasi,  12 (2),  110-125. Retrieved from http://journal.umy.ac.id/index.php /ai/article/view/678/830 Dunn,  W.  N.  (2003). Pengantar  Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Haerul,  Akib,  H.,  &  Hamdan.  (2016). “ Implementasi  Kebijakan  Program Makassar  Tidak  Rantasa  di  Kota
Makassar ” . Jurnal Administrasi Publik,  6 (2),  21-34.  Retrieved  from http://ojs.unm.ac.id/index.php/iap /article/view/2477/1272
Mustafa, T., Purnama, E., & Syahbandir, M.
(2016). “ Penggunaan  Diskresi  oleh Pejabat Pemerintah untuk Kelancaran Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ” . Jurnal Magister  Ilmu  Hukum,  4 (2),  1-7. Retrieved from http://jurnal.unsyiah.ac.id/MIH/art icle/view/5756
Pradana,  G.  A.  (2016). “ Diskresi  dalam Implementasi  Kebijakan  Publik (Studi pada Implementasi Kebijakan BPJS-Kesehatan di Puskesmas
Kepanjen) ” . Jurnal Ilmiah Administrasi  Publik,  2 (3),  78-86. Retrieved from http://www.ejournalfia.ub.ac.id/in dex.php/jiap/article/view/604 Subarsono, A. G. (2011). Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi. Jogyakarta: Pustaka Pelajar.
Tsabit, A., Ramdhani, M. A., & Cahyana, R. (2012). “ Pengembangan  Ganesha Digital Library untuk Membuat Situs Jurnal ” . Jurnal  Algoritma,  9 ,  1-10. Retrieved from http://jurnal.sttgarut.ac.id/index.p hp/algoritma/article/view/16/16
Wahab,  S.  A.  (2010). Pengantar  Analisis Implementasi  Kebijakan  Negara. Jakarta: Rineka Cipta.
Winarno,  B.  (2012). Kebijakan  Publik: Teori,  Proses,  dan  Studi  Kasus. Jakarta:  Center  for  Academic Publishing Service.
Taufikqurrachman, Kebijakan  Fakultas Ilmu Politik , Beragama Pers, Jakarta,
2014.

## Browsing Internet
https://jabar.suara.com/read/2020/04/2
8/172 256/)
(https://bandungkita.id/2020/04/16/)
.(http://www.ayopurwakarta.com/read/ 2 020/03/19/4545/).
https://news.detik.com/berita-jawa- barat/d4993499/ ).
(https://www.ayocirebon.com/read/202 0/05/0 1/5303