JURNAL DIGIT Vol. 7, No.2 Nov 2017 : 180-191
PENGUKURAN PEMEKARAN WILAYAH KABUPATEN CIREBON MENJADI KABUPATEN /KOTA BARU DENGAN METODE SKORING
Wiwiek Nurkomala Dewi 1 , Nurul Bahiyah 2 , Freddy Wicaksono 3 Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer CIC Cirebon Jl. Kesambi 202, Kota Cirebon, Jawa Barat. Telp: (0231) 220350, E-mail : wiwiek_dewi@yahoo.com, nurul.bahiyah@cic.ac.id , freddy.wicaksono@cic.ac.id

## Abstrak
Indonesia  pada  tahun  1999  mengalami  perubahan  sistem  pemerintahan  yang  memberikan dampak  perubahan  pelaksanaan  tata  cara  pemerintahan  secara  keseluruhan,  baik  pemerintahan  pusat maupun  pemerintah  daeerah.  Hal  ini  ditandai  dengan  diberlakukannya  Undang-Undang  No  22  tahun 1999  tentang  otonomi  daerah  yang  menjelaskan  bahwa  sistem  pemerintahan  daerah  tidak  lagi dikendalikan penuh oleh Pemerintah Pusat. P enyelenggaraan pemekaran daerah adalah proses memecah suatu  wilayah  otonom  baik  provinsi,  kabupaten,  ataupun  kota  menjadi  dua  atau  lebih  wilayah  otonom baru  dengan  tujuan  meningkatkan  pelayanan  dan  mempercepat  pembangunan. Pemekaran  wilayah menjadi  tren  baru  dalam  struktur  kewilayahaan  Indonesia,    tidak  terkecuali  Kabupaten  Cirebon. Kabupaten Cirebon adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang terletak di bagian timur, dan berbatasan  dengan  Jawa  Tengah.  Sumber  daya  ekonomi  Kabupaten  Cirebon  bertumpu  pada  sektor pertanian dan pariwisata. Metode perhitungan dan skoring masing-masing indikator tersebut diberi skor. Pemberian        skor        untuk        pembentukan        provinsi        menggunakan  Provinsi  pembanding, pembentukan        kabupaten        menggunakan  Kabupaten  pembanding    dan      pembentukan      kota menggunakan Kota pembanding. Kabupaten pembanding adalah kabupaten-kabupaten di provinsi yang bersangkutan. Hasil perhitungan rumus dengan metode perbandingan dan skoring ternyata mendpatkan keputusan  yang  sama  sesuai  dengan  aplikasi  yang  dibuat  komputer.  Dengan  menggunakan  aplikasi computer  memudahkan  bagi  peneliti/  perencana  akan  lebih  mudah.  Berdasarkan  perhitungan pengukuran  ,  pemekaran  suatu  wilayah  menjadi  Kabupaten/Kota  baru  di  kabupaten  Cirebon memungkinkan  untuk    dilakukan  berdasarkan  luas  wilayah  dan  jumlah  penduduk  .Pemekaran  suatu wilayah , mampu atau tidak suatu wilayah berdiri menjadi wilayah pemerintahan yang baru, baik berupa Kabupaten  ataupun  Kota,    tidak  dapat  mengandalkan  wilayah  yang  besar  dan  jumlah  penduduk  yang banyak saja, walau kedua faktor ini sebagai dasar utama berdirinya suatu wilayah pemerintahan baru.
Kata Kunci : pengukuran, pemekaran, wilayah, penduduk, skoring
.

## Abstract
Indonesia in 1999 underwent a change of government system that had the effect of changing the implementation of governance as a whole, both central government and local government. This is marked by  the  enactment  of  Law  No.  22  of  1999  on  regional  autonomy  explaining  that  the  system  of  local government  is  no  longer  fully  controlled  by  the  Central  Government.  The  implementation  of  regional expansion is the process of dividing an autonomous region whether provinces, districts, or cities into two or  more  new  autonomous  regions  with  the  aim  of  improving  services  and  accelerating  development. Expansion of the region into a new trend in the territorial structure of Indonesia, not least the District of Cirebon.  Cirebon  regency  is  a  district  in  West  Java  Province  located  in  the  east,  and  borders  with Central  Java.  The  economic  resources  of  Cirebon  Regency  are  based  on  agriculture  and  tourism sector.The  calculation  and  scoring  methods  of  each  indicator  are  scored.  Scoring  for  provincial formation using comparison provinces, establishing districts using comparison districts and establishing cities  using  comparison  cities.  Comparative  districts  are  the  districts  of  the  province  concerned.  The calculation results of the formula by comparison and scoring methods turned out to be the same decision
Pengukuran pemekaran wilayah kabupaten cirebon menjadi kabupaten /kota baru dengan metode skoring -( Wiwiek Nurkomala Dewi , Nurul Bahiyah, Freddy Wicaksono)
in accordance with the application made by the computer. Using computer applications makes it easier for researchers / planners to be easier. Based on the calculation of measurement, the division of a region into  a  new  Regency  /  City  in  Cirebon  district  allows  to  be  done  based  on  the  area  and  the  number  of population. The  regional expansion, whether or not a region stands to a new government area, either in the form of regency or city, large and large numbers of people, although these two factors form the basis of the founding of a new government area
Keywords : measurement,expansion, region , population, scoring

## 1. Pendahuluan
Indonesia  pada  tahun  1999  mengalami  perubahan  sistem  pemerintahan  yang  memberikan  dampak perubahan  pelaksanaan  tata  cara  pemerintahan  secara  keseluruhan.  baik  pemerintahan  pusat  maupun pemerintah daeerah. Hal ini ditandai dengan diberlakukannya Undang-Undang No 22 tahun 1999 tentang Otonomi daerah yang menjelaskan bahwa sistem pemerintahan daerah tidak lagi dikendalikan penuh oleh Pemerintah  Pusat.  Tetapi  terdapat  pemberlakuan  asas  desentralisasi  yaitu  penyerahan  kekuasaan Pemerintah  Pusat  kepada  daerah  otonom  sesuai  dengan  perundang-undangan  yang  berlaku . Dengan adanya  Undang-Undang  No  22  tahun  1999  menjadi  tonggak  pemerintah  daerah  yang  mewakili  daerah masing-masing  untuk  membentuk  otonom  baru  dengan  menggunakan  sistem  pemekaran  wilayah (Harmantyo, 2007). Pemekaran wilayah pada dasarnya merupakan bagian dari manajemen pemerintahan daerah, yang dimaksudkan untuk menata wilayah administratif suatu daerah agar rentang kendali menjadi lebih efektif dan efisien. Idealnya, pemekaran wilayah ini dilakukan seiring dengan perkembangan suatu daerah, sehingga pertumbuhan dan kemajuan tersebut tidak hanya terpusat tetapi dapat dinikmati secara merata di seluruh wilayah.Pemekaran wilayah menjadi tren baru dalam struktur kewilayahaan Indonesia. Tidak terkecuali Kabupaten Cirebon. Kabupaten Cirebon adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang  terletak  di  bagian  timur,  dan  berbatasan  dengan  Jawa  Tengah.  Sumber  daya  ekonomi  Kabupaten Cirebon bertumpu pada sektor pertanian dan pariwisata.Kinerja perekonomian Cirebon dapat dilihat Laju Pertumbuhan  Ekonomi  (LPE).  Dalam  hal  pemekaran  wilayah  perlu  dikaji  secara  mendalam  mengenai struktur  wilayah  beserta  aspek-aspek  sosial  ekonomi  ,  budaya,  tingkat  pendidikan,  pertahanan  dan keamanan yang terdapat pada masing-masing wilayah.
Pada penelitian ini, penulis akan memanfaatkan metode scoring dan perbandingan untuk data lokasi potensi wilayah. Selain itu, penelitian ini juga didasarkan pada PP No. 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, sehingga  dapat  dirumuskan  beberapa  permasalahan  yang  ada,  yaitu:  a)  Bagaimana  menghasilkan penyajian  informasi  untuk  membantu  memetakan  spesifikasi  uji  kelayakan  pemekaran  wilayah  dengan media  grafik  dalam  penyajian  data  serta  peta  sebaran  spesifikasi  uji  kelayakan  daerah  pemekaran.  B) Bagaimana    metode  skoring  dan  perbandingan  dapat  menampilkan  data  spasial  pemetaan  tentang klasifikasi struktur wilayah dan penduduk ditiap wilayah. c) Bagaimana mengaplikasikan metode scoring dan  perbandingan  yang  dapat  menghasilkan  keluaran  informatif  dan  mudah  dimengerti  oleh  pengguna sehingga  dapat  dimanfaatkan  secara  maksimal  dan  berguna  untuk  instansi  terkait  dan  masyarakat      di wilayah  Kabupaten  Cirebon  dan  Propinsi  Jawa  Barat.  Tujuan  penelitian  ini  agar  dapat  menyajikan informasi data spasial, tabel dan peta serta perhitungan digital yang berguna sebagai referensi informasi spesifikasi struktur wilayah dan jumah penduduk Kabupaten Cirebon sebagai dasar pemekaran wilayah.

## 2. Kajian Pustaka

## 2.1 Pemekaran Wilayah
Dalam UU no 32 tahun 2004 tersebut pada pasal 4 ayat 3 dinyatakan: Pembentukan daerah dapat berupa  penggabungan  beberapa  daerah  atau  bagian  daerah yang  bersandingan  atau pemekaran dari  satu daerah  menjadi  dua  daerah  atau  lebih. Sedangkan  dalam  Pasal  4  ayat  4  dalam  UU  tersebut dinyatakan: Pemekaran dari  satu  daerah menjadi  2  (dua) daerah  atau  lebih  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  3  dapat  dilakukan  setelah  mencapai  batas  minimal  usia  penyelenggaraan  pemerintahan.Pemekaran daerah adalah proses memecah suatu wilayah otonom baik provinsi, kabupaten, ataupun kota menjadi dua atau lebih wilayah otonom baru dengan tujuan meningkatkan pelayanan dan mempercepat pembangunan.
JURNAL DIGIT Vol. 7, No.2 Nov 2017 : 180-191
Terdapat  beberapa  alasan  mengapa  pemekaran  daerah  menjadi  hal  yang  diminati,    alasan pertama, keinginan  untuk  menyediakan  pelayanan  publik  yang  lebih  baik  dalam  wilayah  kewenangan  yang terbatas/terukur;  kedua,  mempercepat  pertumbuhan  ekonomi  penduduk  setempat  melalui  perbaikan kerangka  pengembangan  ekonomi  daerah  berbasiskan  potensi  lokal  (Hermanislamet,  2005  dalam  Arif 2008); ketiga, penyerapan tenaga kerja secara lebih luas di sektor pemerintah dan bagi-bagi kekuasaan di bidang  politik  dan  pemerintahan  (Lubis,  t.t.). Landasan  hukum  terbaru  untuk pemekaran  daerah di Indonesia adalah UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Tujuan pemekaran sebagaimana tertuang  dalam  berbagai  peraturan  perundangan  dimaksudkan  untuk  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat  melalui:  (1)peningkatan  pelayanan  kepada  masyarakat,  (2)  percepatan  pertumbuhan kehidupan  demokrasi,  (3)  percepatan  pelaksanaan  pembangunan  perekonomian  daerah,  (4)  percepatan pengelolaan potensi daerah, (5) peningkatan keamanan dan ketertiban.
Desentralisasi  merupakan  salah  satu  cara  yang  dapat  dilakukan  untuk  membagi kekuasaan, pembagian kekuasaan secara teoritis dapat dilakukan melalui dua cara, yakni capital division of power dan areal division of power . Capital division of power merupakan pembagian kekuasaan sesuai dengan  ajaran trias  politics dari  Montesque,  yakni  membagi  kekuasaan  menjadi  kekuasaan  untuk melaksanakan  undang-undang  (kekuasaan  eksekutif),  kekuasaan  untuk  membuat  undang-undang (kekuasaan  legislatif)  dan  kekuasaan  kehakiman (yudikatif). Sedangkan areal  division  of  power dapat dilakukan dengan dua cara, yakni desentralisasi dan dekonsentrasi (Thesia, 2013) .

## 2.2 Pembentukan Daerah
Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2007 Pembentukan  daerah adalah    pemberian    status    pada  wilayah  tertentu  sebagai  daerah  provinsi  atau  daerah  kabupaten/kota. Pembentukan      daerah      dapat      berupa      penggabungan  beberapa  daerah  atau  bagian  daerah  yang bersandingan atau pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih. Pembentukan daerah dapat berupa  pembentukan  daerah  provinsi  atau  daerah  kabupaten/kota.  (1)  Pembentukan    daerah    provinsi dapat berupa: a) pemekaran dari 1 (satu) provinsi menjadi 2 (dua) provinsi atau lebih, b) penggabungan beberapa  kabupaten/kota    yang bersandingan pada wilayah provinsi yang berbeda dan c) penggabungan beberapa provinsi menjadi 1 (satu) provinsi. (2) Pembentukan    daerah    kabupaten/kota   dapat berupa: a) pemekaran dari 1 (satu) kabupaten/kota menjadi 2  (dua) kabupaten/kota atau lebih, b)  penggabungan beberapa kecamatan yang bersandingan pada wilayah kabupaten/kota  yang berbeda dan c) penggabungan beberapa kabupaten/kota menjadi 1 (satu) kabupaten/kota.
Pembentukan  daerah  pada  dasarnya  dimaksudkan  untuk  meningkatkan  pelayanan  publik  guna mempercepat  terwujudnya  kesejahteraan  masyarakat  di  samping  sebagai  sarana  pendidikan  poltik  di tingkat  lokal.  Untuk  itu,  pembentukan  daerah  harus  memerhatikan  berbagai  faktor,  seperti  kemampuan ekonomi, potensi daerah, luas wilayah, kependudukan, dan pertimbangan dari aspek sosial politik, sosial budaya,  pertahanan  dan  keamanan,  serta  pertimbangan  dan  syarat  lain  yang  memungkinkan  daerah  itu dapat menyelenggarakan dan mewujudkan tujuan dibentuknya daerah dan diberikannya otonomi daerah. Pembentukan  daerah  provinsi  ataupun  daerah  kabupaten/kota  harus  memenuhi  syarat  administratif, teknis, dan fisik kewilayahan.

## 2.3. Dasar Hukum Pemekaran Wilayah & Pembentukan Kabupaten/Kota Baru
Dalam  UUD  1945  tidak  mengatur  perihal  pemekaran  suatu  wilayah  atau  pembentukan  daerah secara khusus, namun disebutkan dalam Pasal 18 B ayat (1) bahwa, “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan  pemerintahan  daerah  yang  bersifat  khusus  atau  bersifat  istimewa  yang  diatur  dengan undang-undang.” Selanjutnya, pada ayat (2) pasal yang sama tercantum kalimat sebagai berikut : “Negara mengakui  dan  menghormati  kesatuan-kesatuan  masyarakat  hukum  adat  beserta  hak-hak  tradisionalnya sepanjang  masih  hidup  dan  sesuai  dengan  perkembangan  masyarakat  dan  prinsip  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia  (NKRI),  yang  diatur  dalam  undang-undang.”  Secara  lebih  khusus,  Undang-Undang Nomor  32  Tahun  2004  mengatur  ketentuan  mengenai  pembentukan  daerah  dalam  Bab  II  tentang Pembentukan  Daerah  dan  Kawasan  Khusus.  Dapat  dianalogikan,  masalah  pemekaran  wilayah  juga termasuk  dalam  ruang  lingkup  pembentukan  daerah.  Undang-Undang   Nomor  32  Tahun  2004 menentukan  bahwa  pembentukan  suatu  daerah  harus  ditetapkan  dengan  undang-undang  tersendiri.
Pengukuran pemekaran wilayah kabupaten cirebon menjadi kabupaten /kota baru dengan metode skoring -( Wiwiek Nurkomala Dewi , Nurul Bahiyah, Freddy Wicaksono)
Ketentuan  ini  tercantum  dalam  Pasal  4  ayat  (1).  Kemudian,  ayat  (2)  pasal  yang  sama  menyebutkan sebagai berikut : “Undang-undang pembentukan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain mencakup nama, cakupan wilayah, batas, ibukota, kewenangan menyelenggarakan urusan pemerintahan, penunjukan penjabat kepala daerah, pengisian keanggotaan DPRD, pengalihan kepegawaian, pendanaan, peralatan,  dokumen,  serta  perangkat  daerah.”  Legalisasi  pemekaran  wilayah  dicantumkan  dalam  pasal yang sama pada ayat berikutnya (ayat (3)) yang menyatakan bahwa, “Pembentukan daerah dapat berupa penggabungan  beberapa  daerah atau  bagian  daerah  yang  bersandingan atau  pemekaran  dari  satu  daerah menjadi  dua  daerah  atau  lebih.”  Dan  ayat  (4)  menyebutkan  :  “Pemekaran  dari  satu  daerah   menjadi  2 (dua)  daerah  atau  lebih  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3)  dapat  dilakukan  setelah  mencapai  batas minimal usia penyelenggaraan pemerintahan.”
Namun  demikian,  pembentukan  daerah  hanya  dapat  dilakukan  apabila  telah  memenuhi  syarat administratif,  teknis,  dan  fisik  kewilayahan.  Syarat  administratif  yang  harus  dipenuhi  untuk kabupaten/kota  meliputi  adanya  persetujuan  DPRD  kabupaten/kota  dan  Bupati/Walikota  yang bersangkutan,  persetujuan  DPRD  provinsi  dan  Gubernur  serta  rekomendasi  Menteri  Dalam  Negeri.’ Selanjutnya Syarat  teknis  dari pembentukan daerah baru meliputi faktor kemampuan ekonomi, potensi daerah,  sosial  budaya,  sosial  politik,  kependudukan,  luas  daerah,  pertahanan,  keamanan,  kemampuan keuangan, tingkat kesejahteraan masyarakat, dan rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan daerah. Terakhir,  syarat  fisik  yang  dimasud  harus  meliputi  cakupan  wilayah,  lokasi  calon  ibukota,  sarana  dan prasarana pemerintahan.

## 2.4. Penilaian Syarat Teknis
Syarat dari  pembentukan  daerah  baru  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  adalah  syarat  teknis. Faktor    Dan    Indikator    Dalam    Rangka    Pembentukan    Daerah  Otonom  Baru Peraturan  Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2007 ada sebelas item seperti pada Tabel 1 berikut.
Tabel 1. Faktor dan indikator pembentukan daerah baru FAKTOR INDIKATOR 1.     Kependudukan 1.    Jumlah penduduk. 2.    Kepadatan penduduk. 2.     Kemampuan Ekonomi 3.    PDRB non migas perkapita. 4.    Pertumbuhan ekonomi. 5.    Kontribusi PDRB non migas. 3.     Potensi daerah 6.  Rasio bank  dan lembaga keuangan non bank per 10.000 penduduk. 7.    Rasio kelompok pertokoan per 10.000 penduduk. 8.    Rasio pasar per 10.000 penduduk 9.   Rasio  sekolah  SD  per  penduduk usia SD.
10. Rasio  sekolah SLTP  per penduduk usia SLTP.
11. Rasio sekolah  SLTA per penduduk usia SLTA.
12.  Rasio fasilitas kesehatan per 10.000 penduduk.
13. Rasio tenaga medis per 10.000 penduduk.
14. Persentase   rumah   tangga   yang mempunyai kendaraan bermotor atau perahu atau perahu motor atau kapal motor.
15. Persentase      pelanggan      listrik terhadap jumlah rumah tangga. 16. Rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan bermotor. 17. Persentase pekerja yang berpendidikan minimal SLTA  terhadap penduduk usia 18 tahun ke atas. 18. Persentase pekerja  yang berpendidikan minimal S-1  terhadap penduduk usia 25 tahun ke atas. 19. Rasio pegawai negeri sipil terhadap penduduk. 4.     Kemampuan Keuangan 20.  Jumlah PDS. 21.  Rasio     PDS     terhadap     jumlah penduduk. 22.  Rasio   PDS   terhadap   PDRB   non migas.
JURNAL DIGIT Vol. 7, No.2 Nov 2017 : 180-191
5.     Sosial Budaya 23.  Rasio    sarana    peribadatan    per 10.000 penduduk. 24.  Rasio  fasilitas  lapangan  olahraga per 10.000 penduduk. 25.  Jumlah balai pertemuan. 6.     Sosial Politik 26.  Rasio  penduduk  yang  ikut  pemilu legislatif  penduduk    yang    mem-  punyai hak pilih. 27. Jumlah organisasi kemasya- rakatan. 7.     Luas Daerah 28.  Luas wilayah keseluruhan. 29.  Luas  wilayah  efektif  yang  dapat dimanfaatkan. 8.     Pertahanan 30.  Rasio  jumlah  personil  aparat  per- tahanan terhadap luas wilayah. 31.  Karakteristik  wilayah,  dilihat  dari sudut pandang pertahanan. 9.     Keamanan 32. Rasio jumlah personil aparat keamanan terhadap  jumlah penduduk. 10.    Tingkat Kesejahteraan Masyarakat 33.  Indeks Pembangunan Manusia. 11.     Rentang Kendali 34.  Rata-rata  jarak    kabupaten/kota  atau  kecamatan          ke  pusat  pemerintahan (provinsi atau kabupaten/ kota). 35.  Rata-rata    waktu    perjalanan    dari  kabupaten/kota  atau  kecamatan  ke  pusat pemerintahan (provinsi atau kabupaten/kota).
Masing-masing  indikitor  tersebut  diberi  skor. Pemberian  skor  untuk  pembentukan  provinsi menggunakan Provinsi pembanding, pembentukan kabupaten menggunakan Kabupaten pembanding dan pembentukan kota menggunakan Kota pembanding. Kabupaten pembanding adalah kabupaten-kabupaten di  provinsi  yang  bersangkutan.  Pembanding  Kota  adalah  kota-kota  sejenis  (tidak  termasuk  kota  yang menjadi ibukota provinsi) di provinsi yang bersangkutan dan atau provinsi di sekitarnya minimal 3 (tiga) kota.
Setiap  indikator  mempunyai  skor  dengan  skala  1-5,  dimana  skor  5  masuk  dalam  kategori  sangat mampu, skor 4 kategori mampu, skor 3 kategori kurang mampu, skor 2 kategori tidak mampu dan skor 1 kategori sangat tidak mampu. Besaran/nilai  rata-rata  pembanding  dan  besaran  jumlah  kuota sebagai dasar untuk pemberian skor. Pemberian skor 5 apabila besaran/nilai indikator   lebih   besar   atau   sama dengan   80% besaran/nilai rata-rata,  pemberian  skor  4  apabila  besaran/nilai indikator lebih besar atau sama  dengan  60%  besaran/nilai  rata-rata,  pemberian  skor  3  apabila  besaran/nilai  indikator  lebih  besar atau  sama  dengan  40%  besaran/nilai  rata-rata,  pemberian  skor  2  apabila  besaran/nilai  indikator      lebih besar      atau      sama      dengan      20%  besaran/nilai rata-rata,    pemberian    skor    1    apabila    besaran/nilai indikator kurang dari 20% besaran/nilai rata-rata.
3. Metode Penelitian
3.1. Waterfall Methodology( System Developtment Life Cycle)
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  prosedural  dengan mengacu  pada  pengembangan    sistem  informasi,  yaitu  metode  waterfall.  Gambaran  rinci  mengenai metode penelitian ini adalah seperti pada gambar 1. :
Gambar 1. Metode Waterfall untuk Pemekaran wilayah Kab. Cirebon
Pengukuran pemekaran wilayah kabupaten cirebon menjadi kabupaten /kota baru dengan metode skoring -( Wiwiek Nurkomala Dewi , Nurul Bahiyah, Freddy Wicaksono)
1) Analisa Sistem . Pada tahapan ini dilakukan analisa terhadap beberapa data yang akan dikumpulkan, seperti data spesifikasi kecamatan wilayah, Data  wilayah, Data Penduduk,Data kabupatean. Kebutuhan data yang terkait metode pengukuran Wilayah Pemekaran  yang dibutuhkan untuk pengembangan sistem adalah a ) Data  Peta. Peta  kabupaten  Cirebon  yang  dipilih untuk dikelompokkan menjadi    Kabupaten  / Kota  baru b)  Data  Spasial. Penggunaan  data  spasial  untuk  menggambarkan  batas  wilayah  kecamatan Kab. Cirebon. Objek ini diperoleh dari peta yang mempunyai koordinat sesuai keadaan sebenarnya dan menghasilkan proyeksi spesifikasi teknis.
2) Desain  Sistem: Langkah  ini  menentukan  dasar  sistem  yang  akan  dibuat..  Desain  sistem  mencakup merencanakan  kerangka  sistem  yang  akan  dikembangkan.  Kerangka  sistem  informasi  merupakan gambaran fisik sebuah sistem informasi dimana terdapat beberapa data yang merupakan sebuah inputan dari sistem tersebut.

## Gambar 2. Kerangka Sistem Informasi
ke  dalam  sistem,  dan  juga  terdapat  proses  mengelola  data  dan  menampilkan  kedalam  beberapa  model penyajian  data. 3)  Pengembangan  Sistem. Tujuan  dari  tahapan  pengembangan  yaitu  untuk  melakukan pembuatan  mengenai  perangkat  lunak  sistem  sebagai  sarana  pengolah  data  dan  sekaligus  penyaji informasi yang dibutuhkan. Selanjutnya akan diimplementasikan pada sebuah sistem informasi berbasis dekstop. 4) Pengujian dan Implementasi . Pada tahapan ini mencakup koreksi dari berbagai error yang tidak ditemukan pada tahap-tahap  terdahulu, perbaikan atas implementasi unit sistem dan pengembangan pelayanan sistem, sementara persyaratan-persyaratan baru ditambahkan.

## 3.2. Metode Perhitungan Dan Skoring
Masing-masing  indikitor  tersebut  diberi  skor. Pemberian        skor        untuk        pembentukan provinsi        menggunakan  Pembanding  Provinsi,        pembentukan        kabupaten/Kota        menggunakan Pembanding  Kabupaten/Kota      (tidak  termasuk  kota  yang  menjadi  ibukota  provinsi)  di  provinsi  yang bersangkutan dan atau provinsi di sekitarnya minimal 3 (tiga) kota.Besaran/nilai  rata-rata  pembanding dan  besaran  jumlah  kuota sebagai dasar untuk pemberian skor:Pemberian skor 5 apabila besaran/nilai indikator   lebih   besar   atau   sama   dengan  80% besaran/nilai rata-rata,  masuk dalam kategori sangat mampu.Pemberian    skor    4    apabila    besaran/nilai  indikator  lebih  besar  atau  sama  dengan  60% besaran/nilai rata-rata, kategori mampu .Pemberian skor 3 apabila besaran/nilai indikator lebih besar atau
I N P U T P R O S E S O U T P U T User User Data Wilayah , Pengelompokan Wilayah Terdekat Perhitungan Pengukuran Kriteria pembentukan daerah baru Visualisasi informasi Kelayakan Daerah Baru Data Wilayah dan Penduduk Data Wilayah Pembanding
JURNAL DIGIT Vol. 7, No.2 Nov 2017 : 180-191
sama dengan 40% besaran/nilai rata-rata, kategori kurang mampu, pemberian skor 2 apabila besaran/nilai indikator      lebih      besar      atau      sama      dengan      20%  besaran/nilai  rata-rata,  kategori  tidak  mampu, Pemberian    skor    1    apabila    besaran/nilai  indikator  kurang  dari  20%  besaran/nilai  rata-rata,  kategori sangat tidak mampu.
Rumus perhitungan berdasarkan luas wilayah:

## Rumus perhitungan berdasarkan jumlah penduduk:

## 4. Hasil Dan Pembahasan

## 3.3. Data Peta Wilayah Kabupaten Cirebon

## Gambar 3. Data Peta Wilayah Kabupaten Cirebon

## 3.4.Data Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Kabupaten Cirebon
Tabel 2. Data Wilayah dan Jumlah Penduduk Kecamatan di Kabupaten Cirebon (Referensi tahun 2015)
No Kecamatan Kab. Cirebon Luas Wilayah (KM)Kab.Cirebon Jumlah Peduduk Kab.Cirbon No Kecamatan Kab. Cirebon Luas Wilayah (KM)Kab.Cirebon Jumlah Peduduk Kab.Cirbon 1 Waled 28,46 51.936 21 Dukupuntang 26,40 60.525 2 Pasaleman 32,11 30.646 22 Palimanan 17,18 60.651 3 Ciledug 13,25 44.306 23 Plumbon 18,19 67.669 4 Pabuaran 8,95 34.968 24 Depok 15,55 62.126 5 Losari 39,07 59.087 25 Weru 9,19 54.691 6 Pabedilan 24,08 59.594 26 Plered 11,34 50.147 7 Babakan 21,93 70.544 27 Tengahtani 8,97 37.993 8 Gebang 31,68 63.421 28 Kedawung 9,58 54.969 9 Karangsembung 15,14 36.664 29 Gunungjati 20,55 74.047 10 Karangwareng 23,12 30.036 30 Kapetakan 60,20 56.353
Pengukuran pemekaran wilayah kabupaten cirebon menjadi kabupaten /kota baru dengan metode skoring -( Wiwiek Nurkomala Dewi , Nurul Bahiyah, Freddy Wicaksono)
Tabel 3. Data wilayah kecamatan di kabupaten Cirebon yang berdekatan
Kecamatan Waled Pasaleman Ciledug Pabuaran Losari Pabedilan Babakan Gebang B AT AS K E CA M A T AN Pabuaran
Waled Pasaleman Waled Pabedilan Losari Ciledug Losari Babakan Ciledug Pabedilan Ciledug Gebang Babakan Pabedilan Pabedilan Karangwareng Pabuaran Babakan Babakan Ciledug Gebang Babakan Pasaleman Pabuaran Pasaleman Gebang Pangenan Pangenan Karangsembung
Karangwareng
Waled Pabuaran Kecamatan Karangsembung Karangwareng Lemahabang Susukan Lebak Sedong Astanajapura Pangenan Mundu
B AT AS K E CA M AT AN Pangenan
Waled Astanajapura Lemahabang Beber Greged Astanajapura Astanajapura Babakan Babakan Pangenan Karangsembung Greged Mundu Lemahabang Greged Karangwareng Karangsembung Karangsembung Karangwareng Lemahabang Pangenan Karangsembung Susukan Lebak Susukan Lebak Susukan Lebak Sedong Susukan Lebak Lemahabang Babakan Lemahabang Sedong Sedong Karangwareng Gebang Greged Kecamatan Beber Greged Talun Sumber Dukupuntang Palimanan Plumbon
Depok B AT AS K E CA M AT AN Talun
Mundu Sumber Dukupuntang Gempol Gempol Jamblang Palimanan Greged Astanajapura Kedawung Depok Palimanan Arjawinangun Weru Klangenan Sedong Lemahabang Beber Plumbon Depok Klangenan Plered Jamblang Sedong Weru Sumber Depok Depok Plumbon Beber Tengahtani Dukupuntang Sumber Sumber Talun Dukupuntang Kecamatan Weru Plered Tengahtani Kedawung Gunungjati Kapetakan Suranenggala Klangenan
B AT AS K E CA M A T AN
Plumbon Suranenggala Gunungjati Gunungjati Plered Gegesik Kapetakan Arjawinangun Plered Gunungjati Weru Tengahtani Tengahtani Panguragan Panguragan Panguragan Tengahtani Tengahtani Plered Talun Kedawung Suranenggala Gunungjati Jamblang Sumber Weru Sumber Sumber Suranenggala Jamblang Palimanan Plumbon Kedawung Plered Depok Jamblang Kecamatan Jamblang Arjawinangun Panguragan Ciwaringin Gempol Susukan Gegesik Kaliwedi
B AT AS
K E CA M AT AN Panguragan Susukan Gegesik
Susukan Ciwaringin Ciwaringin Kaliwedi Susukan Suranenggala Kaliwedi Kapetakan Arjawinangun Arjawinangun Arjawinangun Arjawinangun Arjawinangun Plered Gegesik Suranenggala Gempol Palimanan Kaliwedi Kapetakan Gegesik Plumbon Panguragan Jamblang Dukupuntang Panguragan 11 Lemahabang 21,49 53.595 31 Suranenggala 22,98 43.100 12 Susukan Lebak 18,74 40.621 32 Klangenan 20,57 46.684 13 Sedong 31,02 43.454 33 Jamblang 17,76 38.013 14 Astanajapura 25,47 70.261 34 Arjawinangun 24,11 57.201 15 Pangenan 30,54 44.841 35 Panguragan 20,31 45.797 16 Mundu 25,58 70.518 36 Ciwaringin 17,79 33.647 17 Beber 32,25 40.471 37 Gempol 30,73 45.561 18 Greged 29,92 57.619 38 Susukan 50,10 67.321 19 Talun 21,21 67.585 39 Gegesik 60,38 72.315 20 Sumber 25,65 85.930 40 Kaliwedi 27,82 41.271 Kab. Cirebon 989,36 2.126.178
JURNAL DIGIT Vol. 7, No.2 Nov 2017 : 180-191
Depok Klangenan Klangenan Klangenan Palimanan Arjawinangun
Gempol Ciwaringin Tabel 4. Luas daerah Pembanding
(Sumber : https://jabar.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/10 )
Tabel 5. Luas Jumlah Penduduk Pembanding
(Sumber: http://jabar.bps.go.id/LinkTabelStatis/view/id/42 )
Pengukuran pemekaran wilayah kabupaten cirebon menjadi kabupaten /kota baru dengan metode skoring -( Wiwiek Nurkomala Dewi , Nurul Bahiyah, Freddy Wicaksono)

## Perhitungan Skoring
1) Perhitungan Berdasarkan Luas Wilayah
2) Perhitungan Berdasarkan Jumlah Penduduk
Contoh Perhitungan  :
Pembanding : Kota Cirebon
Penggunaan dengan aplikasi komputer:
Gambar 4. Penggunaan dengan aplikasi komputer dengan Pembanding : Kota Cirebon
JURNAL DIGIT Vol. 7, No.2 Nov 2017 : 180-191
Pembanding : Kab. Majalengka
Penggunaan dengan aplikasi komputer:
Gambar 5 . Penggunaan dengan aplikasi komputer dengan Pembanding : Kab. Majalengka
Pembanding :  Kota Bogor

## Penggunaan dengan aplikasi komputer
Gambar 6 .Penggunaan dengan aplikasi komputer dengan Pembanding : Kota Bogor
Pengukuran pemekaran wilayah kabupaten cirebon menjadi kabupaten /kota baru dengan metode skoring -( Wiwiek Nurkomala Dewi , Nurul Bahiyah, Freddy Wicaksono)

## 4.      Pembahasan
Hasil perhitungan rumus dengan metode perbandingan dan skoring ternyata mendapatkan keputusan yang  sama.  Sesuai  dengan  aplikasi  yang  dibuat  komputer.  Dengan  menggunakan  aplikasi  computer memudahkan  bagi  peneliti/  perencana  dalam  memprediksikan  kemungkinan  dilakukan  pemekaran terhadap suatu wilayah Kabupaten/Kota menjadi Kabupaten/Kota baru.

## 5. Kesimpulan dan Saran

## 5.1 Kesimpulan
Berdasarkan perhitungan pengukuran , pemekaran suatu wilayah Kabupaten/Kota baru di kabupaten Cirebon  memungkinkan  untuk    dilakukan  berdasarkan  luas  wilayah  dan  jumlah  penduduk  .Pemekaran suatu wilayah , mampu atau tidak suatu wilayah berdiri menjadi wilayah pemerintahan yang baru, baik berupa  Kabupaten  ataupun  Kota,   tidak  dapat mengandalkan  wilayah  yang  besar  dan  jumlah  penduduk yang  banyak  saja,  walau  kedua  faktor  ini  sebagai  dasar  utama  berdirinya  suatu  wilayah  pemerintahan baru. Ada 11 faktor penting termasuk luas wilayah dan jumlah penduduk yang mendukung pembentukan wilayah baru. Selain itu aspirasi penduduk juga menjadi pertimbangan.

## 5.2 Saran
Untuk  penelitian  selanjutnya,  agar    pemekaran  wilayah  Kabupaten/Kota  baru  menjadi  lebih  ideal disarankan  faktor-faktor  lain  diuji  dan  perhitngkan  juga.  Sehingga  kemampuan  atau  kelayakan  suatu wilayah  menjadi  wilayah  pemerintahan  baru  benar-benar  sudah  siap  secara  stuktur  dan  infrastruktur pemerintahan.

## Daftar Pustaka
[1] Lubis, Zulkarnain. Pemekaran Untuk Kesejahteraan : Antara Solusi Dan Imajinasi. diakses pada tanggal 23 Agustus).
[2] Thesia, Kennedy. Konsep Desentralisasi dan Otonomi Daerah. 2013.
[3] http://cirebonkab.bps.go.id/ Data luas dan penduduk Kecamatan di Kabupaten Cirebon
[4] http://diperta.jabarprov.go.id/index.php/subMenu/1733 diakses tanggal 26 April 2015
[5] http://id.wikipedia.org/wiki/Pemekaran daerah di Indonesia, diakses tanggal :11 – 02 – 2010
[6] http://rachmatdwimulya.blogspot.co.id/2014/09/konsep-pemekaran-daerah-otonom.html.23 Agustus 2017
[7] https://jabar.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/10  Luas wilayah Kabupaten dan Kota di Jawa Barat
[8] https://jabar.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/10 Penduduk Kabupaten dan Kota di Jawa Barat
[9] https://kennedythesia.wordpress.com/2013/07/27/konsep-desentralisasi-dan-otonomi-daerah/
Undang-Undang  Nomor 32 Tahun 2004
[10] https://tabloidrakyatmadani.wordpress.com/pemekaran-untuk-kesejahteraan-antara-solusi-dan- imajinasi/Maulana, Rachmat. Konsep Pemekaran Daerah Otonom. 2014.
[11] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
[12] UU Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2007 Tentang Penilaian Teknis