COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 5 NO. 2, DESEMBER 2022

## PENGARUH POLITIK HUKUM TERHADAP PENGHINAAN DAN ATAU PENCEMARAN NAMA BAIK BERDASARKAN UNDANG- UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
Raihana 1* , Ermanto 2 , Cecep Sujapar 3
Magister Ilmu Hukum, Hukum Pidana, Sekolah Pasca Sarjana, Universitas Lancang Kuning, Riau, Indonesia
raihana.nasution@umri.ac.id*, selatbarubks@gmail.com, cecepsujapar1001@gmail.com
Article Info Abstract Article History Received: November 10, 2022 Accepted: December 24, 2022 Regulating  the  offense  of  insult  or  defamation  contained  in  Article  27 paragraph (3) of the ITE Law does not simply accommodate or become the best way out in resolving defamation offenses committed using online media. Article  27  paragraph  (3)  of  the  ITE  Law  reads:  Everyone  intentionally  and without rights distributes and/or transmits and/or makes accessible Electronic Information  and/or  Electronic  Documents  that  contain  insulting  content  or defamation. Based on the article above, in terms of the implementation of the proof  against  the article, you have to be really careful, so  that this does not become  a  loophole  for  arrogant  parties  to  make  this  article  a  rubber  article. The  method  used  is  normative  legal  research.  Based  on  the  results  of  the study  it  is  known  that  the  influence  of  legal  politics  on  insults  and/or defamation  based  on  the  Information  and  Electronic  Transactions  Law  that during the discussion process related to the formation of the ITE Law in the DPR RI was carried out by the Special Committee on the ITE RUU ITE DPR RI  with  the  parties  involved.  related  to  the  formation  of  this  Law,  no consideration  was  found  regarding  the  need  to  formulate  provisions regarding insult and/or defamation which are currently contained in Article 27 paragraph  (3)  of  Law  Number  11  of  2008  concerning  Information  and Electronic Transactions.
Keywords: online prostitution, effectiveness of law enforcement, electronic transactions

## ABSTRAK
Diaturnya delik penghinaan atau pencemaran nama baik yang tertuang di dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE  tersebut  tidak  begitu  saja  dapat  mengakomodir  atan  menjadi  jalan  keluar  terbaik  dalam menyelesaikan  delik  pencemaran  nama  baik  yang  dilakukan  dengan  menggunakan  media  online. Pasal  27  ayat  (3)  UU  ITE  berbunyi  Setiap  Orang  dengan  sengaja,  dan  tanpa  hak  mendistribusikan dan/atau  mentransmisikan  dan/atau  membuat  dapat  diaksesnya  Informasi  Elektronik  dan/atau Dokumen  Elektronik  yang  memfliki  muatan  penghinaan  daiu'atau  pencemaran  nama  baik. Berdasarkan pasal di atas, dalam hal implementasi pembuktian terhadap pasal tersebut harus benar- benar  cermat,  jangan  sampai  hal  tersebut  menjadi  celah  bagi  pihak-pihak  yang  arogan  untuk menjadikan  pasal  ini  sebagai  pasal  karet.  Metode  yang  dipergunakan  adalah  penelitian  hukum normatif.  Berdasarkan  hasil  penelitian  diketahui  bahwa  Pengaruh  Politik  Hukum  Terhadap Penghinaan  Dan  /  Atau  Pencemaran  Nama  Baik  Berdasarkan  Undang-Undang  Informasi  Dan Transaksi  Elektronik  bahwa  pada  saat  proses  pembahasan  terkait  dengan  pembentukan  UU  ITE  di DPR  RI  yang  dilakukan  oleh  Pansus  RUU  ITE  DPR  RI  dengan  pihak-pihak  yang  terkait  dalam pembentukan  UU  ini,  tidak  ditemukan  pertimbangan  mengenai  perlunya  untuk  merumuskan ketentuan  mengenai  penghinaan  dan/atau  pencemaran  nama  baik  yang  saat  ini  tertuang  di  dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Kata Kunci : Politik Hukum, Pencemaran Nama Baik, ITE

## COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 5 NO. 2, DESEMBER 2022

## I. PENDAHULUAN
Globalisasi telah menjadi pendorong lahimya era perkembangan teknologi informasi. Fenomena  kecepatan  perkembangan  teknologi  informasi  int  telah  merebak  di  seluruh belahan  dunia.  Tidak  hanya  negara  maju  saja,  namun  negara  berkembang  juga  telah memacu perkembangan teknologi informasi pada masyarakatnya masing-masing, sehingga teknologi  informasi  mendapatkan  kedudukan  yang  penting  bagi  kemajuan  sebuah  bangsa. Seiring  dengan  perkembangan  kebutuhan  masyarakat  di  dunia,  teknologi  informasi (information  technology) memegang  peran  penting,  baik  di  masa  krut  maupun  di  masa mendatang.  Teknologi  informasi  diyakini  membawa  keuntungan  dan  kepentingan  yang besar bagi negara-negara di dunia. 1
Sebagai  akibat  dari  perkembangan  yang  demikian,  maka  secara  lambat  laun, teknologi  informasi  dengan  sendirinya  juga  telah  mengubah  perilaku  masyarakat  dan peradaban manusia secara global. Di samping itu, perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas tborderless) dan menyebabkan perubahan sosial secara signifikan berlangsung demikian cepat. Sehingga dapat dikatakan teknologi informasi saat  ini  telah  menjadi  pedang  bermata  dua,  karena  selain  memberikan  kontribusi  bagi peningkatan  kesejahteraan,  kemajuan,  dan  peradaban  manusia,  sekaligus  menjadi  sarana efektif  perbuatan  melawan  hukum. 2 Dengan  teijadinya  perbuatan-perbuatan  melawan hukum tersebut, maka ruang lingkup hukum harus diperluas untuk menjangkau perbuatan- perbuatan tersebut.
Kecanggihan  teknologi  komputer  disadari  telah  memberikan  kemudahan,  terutama dalam  membantu  pekejaan  manusia.  Selain  itu,  perkembangan  teknologi  komputer menyebabkan munculnya kejahatan-kejahatan barn, yaitu dengan memanfaatkan komputer sebagai  modus  operandinya.  Penyalahgunaan  komputer  dalam  perkembangannya menimbulkan persoalan yang sangat rumit, terutama kaitannya dengan proses pembuktian pidana.  Penggunaan  komputer  sebagai  media  untuk  melakukan  kejahatan  memiliki  tingkat kesulitan  tersendiri  dalam  pembuktiannya.  Hal  ini  dikarenakan  komputer  sebagai  media memiliki karakteristik teisendiri atau berbeda dengan kejahatan konvensional yang dilakukan tanpa komputer. 3
Di  Indonesia  sendiri  kemudian  dibuat  peraturan  untuk  menanggulangi  kejahatan yang  berkaitan  dengan  penggunaan  komputer/media  elektronik  tersebut  yang  dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU  ITE).  Disahkannya  UU  ITE  tersebut  dilakukan  setelah  mengalami  proses  perjalanan yang  cukup  panjang  mulai  dari  rancangan  undang-undang  (RUU)  ITE  sampai  menjadi undang-undang. Bermula dari tahun 2001, sejak Pemerintah melakukan studi komprehensif terhadap  naskah  RUU Cyber  Law di  Departemen  Perhubungan,  yakni  RUU  dan Pemanfaatan  TI  di  Departemen  Perindustrian  dan  Perdagangan  serta  RUU  lnformasi Elektronik  dan  Transaksi  Elektronik.  Tahun  2003  oleh  Presiden  diselaraskan menjadi  RUU dan  Kementerian  Komunikasi  &  Informatika  ditugaskan  sebagai  koordinator  penyelaras kedua  UU  tersebut.  Perjalanan  masih  terus  berlangsung  dan  membutuhkan  proses  yang cukup lama dan akhirnya sampai juga ke Panja.
Panja  berlangsung  mulai  29  Juni  2007  sampai  Januari  2008  dengan  23  kali  rapat dengan  pendapat  dan  terakhir  rapat  paripurna  DPR  RI  tanggal  25  Maret  2008,  10  Fraksi sepakat menyetujui RUU ITE ditetapkan menjadi UU. 4 Penyusunan materi UU ITE tersebut tidak  terlepas  dari  dua  naskah  akademis  yang  disusun  oleh  dua  institusi  pendidikan  yakni
1 Budi  Suhar'iyanto, Tindak  Pidana  Teknologi  lnformasi  (Cyber  Crime):  Urgensi  Pengaturan  dan  Celah Hu/rumnyo, Cetakan Pertama, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 1.
2 Ahmad  Ramli, Cyber  Law  dan  HAKI-DaIam  System  Hukum  lndonesia, (Bandung:  Rafika  Aditama,  2004), hlm. 1.
3 Maskun, Kejahatan Siber (cyber crime): Suatu Pengantar, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm.
17.
4 Soemarno Partodihardjo, Tanya Jawab Sekitar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 7.

## COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 5 NO. 2, DESEMBER 2022
Universitas  Padjajaran  (Unpad)  dan  Universitas  Indonesia  (UI).  Tim  Unpad  ditunjuk  oleh Departemen  Komunikasi  dan  lnformasi  sedangkan  Tim  UI  oleh  Departemen  Perindustrian dan Perdagangan.
Pada  penyusunannya,  tim  Unpad  bekerjasama  dengan  para  pakar  di  Institut Teknologi  Bandung  (ITB)  yang  kemudian  menamai  naskah  akademisnya  dengan Rancangan  Undang-Undang  Pemanfaatan  Teknologi  lnformasi  (RUU  PTI).  Sedangkan  tim UI menamai naskah akademisnya dengan Rancangan Undang-Undang lnformasi Elektronik dan  Transaksi  Elektronik  (RUU  IETE).  Kedua  naskah  akademis  tersebut  pada  akhirnya digabung  dan  disesuaikan  kembali  oleh  tim  yang  dipimpin  Prof.  Ahmad  M  Ramli  SH  (atas nama  Pemerintah  Susilo  Bambang  Yudhoyono),  sehingga  namanya  menjadi  Undang- Undang lnformasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana disahkan oleh DPR.
Diberlakukannya  UU  ITE  yang  di  dalamnya  terdapat  ketentuan  pidana  bagi pelanggaran  dalam  pemanfaatan  teknologi  informasi  (kejahatan  telematika)  bukan  berarti menyelesaikan  persoalan.  Persoalan-persoalan  baru  justru  bermunculan  bila  UU  ITE diterapkan  dengan  pemahaman  yang  sempit  dan  kaku.  Sebagai  contoh  kasus  Prita Mulyasari  yang  berkeluh  kesah  melalui  media e-mail justru  harus  menjalani  penahanan karena pihak aparatur penegak hukum memahami Pasal 27 ayat (3) UU ITE secara parsial. 5 Delik  penghinaan,  penistaan,  atau  pencemaran  nama  baik  sebenamya  bukan  hal yang baru di Indonesia. Bahkan sejak seratus tahun yang lalu, tindak pidana ini telah diatur secara  formal  dalam Wetboek  van  Strafrecht  voor  Nederlandsch  Indie (WvSNI)  yang  kini telah  menjadi  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  di  Indonesia.  Guna mengantisipasi  perkembangan  teknologi  informasi  yang  potensial  pula  dijadikan  media penyebaran  informasi  yang  bermuatan  pencemaran  nama  baik,  maka  Pasal  27  ayat  (3) Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  lnformasi  dan  Transaksi  Elektronik  (ITE) mengatur  pula  larangan  penyebaran  informasi  elektronik  yang  mengandung  substansi pencemaran nama baik dengan ancaman hukuman yang lebih berat. 6
Diaturnya  delik  penghinaan  atau  pencemaran  nama  baik  yang  tertuang  di  dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE tersebut tidak begitu saja dapat mengakomodir atan menjadi jalan keluar  terbaik  dalam  menyelesaikan  delik  pencemaran  nama  baik  yang  dilakukan  dengan menggunakan media online. Pasal 27 ayat (3) UU ITE berbunyi:
”Setiap  Orang  dengan  sengaja,  dan  tanpa  hak  mendistribusikan  dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memfliki muatan penghinaan daiu'atau pencemaran nama baik ”
Berdasarkan  pasal  di  atas,  dalam  hal  implementasi  pembuktian  terhadap  pasal tersebut  harus  benar-benar  cermat,  jangan  sampai  hal  tersebut  menjadi  celah  bagi  pihak- pihak  yang  arogan  untuk  menjadikan  pasal  ini  sebagai  pasal  karet.  Seperti  dalam  kasus Prita  Mulyasari  misalnya,  aparat  penegak  hukum  menjerat  perbuatan  Prita  yang  hanya berkeluh kesah atas pelayanan sebuah Rumah Sakit yang menurutnya kurang memuaskan melalui e-mail dengan menggunakan Pasal 27 ayat (3).
Menurut  Budi  Suhariyanto 7 unsur  kesengajaan  dari  perbuatan  Prita  ini  harus dipandang secara lebih luas, tidak hanya dipandang secara hitam putih melalui UU ITE dan KUHP  saja  sebagaimana  yang  dilakukan  oleh  jaksa  penuntut  umum  Prita,  namun  harus komprehensif  dan  tidak  parsial.  Misalnya  dari  perspektif  hubungan  hukum  antara  pihak pelapor dan pihak terlapor, perbuatan Prita ini bisa dinilai sebagai bentuk keluhan konsumen terhadap  pelayanan  sebuah  instansi  Rumah  Sakit  yang  menurutnya  kurang  memuaskan, sehingga dengan demikian perlu dilakukan peninjauan dengan menggunakan kacamata UU Perlindungan Konsumen.
5 lbid, hlm. 150.
6 Al. Wisnubroto, Konsep Hukum Pidana Telematika, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011), hlm. 322.
7 Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 5 NO. 2, DESEMBER 2022
Selain  itu  hak  Prita  untuk  menyampaikan  keluhannya  merupakan  hak  dirinya  untuk mengeluh  dan  menyatakan  pendapatnya  sebagaimana  dijamin  oleh  konstitusi  Undang- Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 dan UU Pers. Oleh karena itu, kasus tersebut juga harus dipandang  dari  sudut  pandang  kebebasan  menyampaikan  pendapat  di  mana  berkaitan dengan UU Pers. Penerapan UU ITE tersebut secara sempit dinilai mengekang kebebasan berpendapat.  Patut  disayangkan  bahwa  sejak  awal  rencana  pembuatan  UU  ITE,  pihak media,  termasuk  Dewan  Pers,  tidak  pernah  dimintai  pendapat.  Dengan  demikian,  UU  ITE tidak  merepresentasikan  kepentingan  publik  apalagi  UU  ITE  dianggap  berpotensi melumpuhkan hak rakyat untuk mengeluarkan pendapat, mengkritik, dan mengeluh. 8
Berdasarkan  contoh  dari  kasus  di  atas,  tidak  ada  ukuran  yang  jelas  mengenai penghinaan  atau  pencemaran  nama  baik  yang  dimaksud  dalam  Pasal  27  ayat  (3)  UU  ITE tersebut.  Sepanjang  perbuatan  penghinaan  bersifat  menyerang  nama  baik  orang,  maka nampak  sifat  objektif  dari  penghinaan,  yaitu  sampai  di  mana  nama  baik  orang  itu  di  mata khalayak ramai menurun sebagai akibat perbuatan penghinaan. Berbeda dengan pengertian penghinaan  yang  berupa  menyerang  kehormatan  orang,  selanjutnya  timbul  persoalan karena  konkretnya  perbuatan  penghinaan  menyinggung  rasa  kehormatan  seseorang,  dan rasa  pada  pokoknya  bersifat  subjektif.  Setiap  orang  mempunyai  rasa  kehormatan  yang berbeda-beda. Ada yang sangat mudah tersinggung, ada yang tidak begitu mudah, dan ada yang  jarang  merasa  tersinggung  sehingga  bagi  para  pengusut,  penuntut,  dan  pemutus perkara pidana tidak ada patokan untuk menentukan kapan terjadi suatu penghinaan. 9
Oleh dikarenakan permasalahan yang ditimbulkan dari adanya ketentuan dari Pasal 27  ayat  (3)  UU  ITE  tersebut,  penulis  bermaksud  untuk  melakukan  penelitian  yang  akan dipaparkan dalam tulisan ini mengenai apa yang menjadi dasar pertimbangan dibentuknya Pasal  27  ayat  (3)  UU  ITE  dan  bagaimana  formulasi  terhadap  ketentuan  Pasal  27  ayat  (3) UU ITE di masa yang akan dating.

## II. METODE PENELITIAN
Dilihat  dari  jenisnya  maka  penelitian  ini  dapat  digolongkan  kepada  penelitian  hukum normatif atau  metode  penelitian  kepustakaan  yakni  penelitian  hukum  yang  dilakukan dengan cara mengkaji dan meneliti bahan-bahan pustaka berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. 10
Peter  Mahmud  Marzuki  merumuskan  penelitian  hukum  sebagai  suatu  proses  untuk menemukan  aturan  hukum,  prinsip-prinsip  hukum,  maupun  doktrin-doktrin  hukum  guna menjawab isu hukum yang dihadapi. 11
Penelitian  yang  akan  dilakukan  penulis  adalah  penelitian  hukum  normatif,  yaitu penelitian  yang  berdasarkan  pada  kaidah  hukum  yang  berlaku,  dalam  hal  ini  penelitian dilakukan  terhadap  dalam  Pengaruh  Politik  Hukum  Terhadap  Penghinaan  Dan  /  Atau Pencemaran Nama Baik Berdasarkan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Selanjutnya pendekatan penelitian untuk menjawab permasalahan dalam penelitian hukum normatif  lazimnya  yaitu  Pendekatan  Peraturan  Perundang-undangan  ( Statute  Approach ) dan  Pendekatan  Kasus  ( Case  Approach ).  Sumber  data  yang  digunakan  dalam  penelitian hukum  normatif  ini  adalah  data  sekunder  yang  dibedakan  menjadi  3  (tiga)  bagian,  yaitu Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder dan Bahan Hukum Tertier.
Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif hanya digunakan teknik  studi  documenter/studi  kepustakaan,  yaitu  dengan metode  melakukan  pengumpulan data-data  literature  yang  terdapat  pada  kajian  kepustakaan  yang  nantinya  akan dikorelasikan  dengan  permasalahan  yang  akan  diteliti.  Dan  juga  wawancara  secara
8 lbid.
9 Wirjono  Prodjodikoro, Tindak-Tindak  Pidana  Tertentu  di  Indonesia, Cetakan  Keempat,  (Bandung:  Refika Aditama, 2012), hlm. 98.
10 Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji, Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tindakan  Singkat ,  (Jakarta:  Raja Grafindo, 2007), hlm. 13-14
11 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , Cet II, (Jakarta: Kencana, 2008). hlm. 29.
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 5 NO. 2, DESEMBER 2022
nonstruktur yang berfungsi sebagai penunjang bukan sebagai alat untuk mendapatkan data primer. Data yang dikumpulkan dari bahan hukum primer, sekunder, dan tertier selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif. Teknik analisis ini tidak mengunakan angka-angka atau statistik,  namun  lebih  kepada  penjelasan  dalam  bentuk  kalimat  yang  dipaparkan  secara lugas.  Data  yang  telah  dianalisis  dan  dideskriptifkan  selanjutnya  disimpulkan  dengan metode  induktif,  yakni  menyimpulkan  dari  pernyataan  yang  bersifat  khusus  ke  dalam pernyataan yang bersifat umum.
Penarikan  kesimpulan  menggunakan  logika  berpikir  deduktif,  yaitu  penalaran (hukum)  yang  berlaku  umum  pada  kasus  individual  dan  konkrit  (persoalan  hukum  faktual yang konkrit) yang dihadapi. Dimana dalam mendapatkan suatu kesimpulan dimulai dengan melihat faktor-faktor yang nyata dan diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan yang juga merupakan fakta dimana kedua fakta tersebut dijembatani oleh teori-teori.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Revisi  UU  ITE  telah  disahkan  pada  tanggal  27  Oktober  2016  yang  lalu  dan  telah mulai  berlaku  pada  tanggal  28  November  2016.  Akan  tetapi,  revisi  tersebut  inasih  saja membatasi  aktivitas  masyarakat  sipil  di  dunia  maya.  Inisiatif  perubahan  dari  pemerintah yang  seharusnya  menjadi  momentum  untuk  rnengernbalikan  UU  ITE  sebagai  regulasi pemanfaatan  internet  yang  berperspektif  HAM  ternyata  masih  berpotensi  melanggar kebebasan  berekspresi  serta  kemunduran  dalam  hukum  acara  pidana.  Walaupun  telah melakukan 2 (dua) kali rapat keıja dan 5 (lima) kali rapat panitia keıja Komisi 1 DPR, RUU ITE  tetap  saja  belum  sepenuhnya  menjawab  kebutuhan  dan  dukungan  atas  pertumbuhan informasi dan teknologi digital.
Salah  satunya  karena  pasal  karet  (pasal  pencemaran  nama  baik)  yang  merupakan instrumen  kriminalisasi  ekspresi  warga  yang  satt  masih  dipertahankan.  Di  dalam  naskah akademik  perubahan  UU  ITE,  dijelaskan  bahwa  tetap  adanya  pasal  tersebut  karena berkaitan  dengan  globalisasi  dalam  pergerakan  HAM,  Indonesia  dalam  era  reformasi menggabungkan  instrumen-instrumen  HAM  internasional  yang  diakui  oleh  negara-negara dunia  dan  telah  pula  diratifikasi  oleh  Indonesia  dalam  hukum  positif  sesuai  dengan kebudayaan bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD NKRI Tahun 1945.
Hal  ini  mutlak  perlu,  sebab  akan  berkaitan  dengan  falsafah,  doktrin,  dan  wawasan bangsa  Indonesia,  baik  secara  individual  maupun  kolektif  kehidupan  masyarakat  yang berasaskan  kekeluargaan,  dengan  tidak  mengenal  secara  fragmentasi  moralitas  sipil, moralitas  komunal,  maupun  moralitas  institusional  yang  saling  menunjang  secara proporsional.  Manusia  di  sini  dipandang  sebagai  pribadi,  sebagai  makhluk  sosial,  dan sebagai  warga  negara  yang  padanya  melekat  harkat  dan  martabat  kemanusiaannya sebagai karunia Tuhan Yang Matta Esa.
Penghargaan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan tidak boleh tercederai oleh tindakan-tindakan  yang  mengusik  nilai-nilai  kemanusiaan  melalui  tindakan  penghinaan dan/atau  pencemaran  nama  baik.  Konstitusi  memberikan  jaminan  bahwa  setiap  orang berhak  atas  perlindungan  diri  pribadi,  keluarga,  kehormatan,  martabat,  dan  harta  benda yang  di  bawah  kekuasaannya,  serta  berhak  atas  rasa  aman  dan  perlindungan  dari ancaman. 12
Perubahan yang dilakukan tidak mencakup permasalahan inti dari rumusan pasal ini, karena perub ahannya antara lain menambahkan pengertian terkait frasa “mendistribusikan, mentransmisikan,  dan  membuat  dapat  diakses.”  Meskipun  ancaman  pidana  pencemaran nama  baik  diturunkan  menjadi  4  (empat)  tahun  guna  menccgah  penahanan,  hal  ini  masih lebih  berat  ketimbang  ancaman  maksimal  9  (sembilan)  bulan  penjara  sebagaimana  diatur dalam KUHP. Selain itu, substansi dari Pasal 27 ayat (3) UU ITE sama sekali tidak ada yang berubah, sehingga bukan tidak mungkin pasal tersebut masih akan menimbulkan masalah.
12 Ibid.

## COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 5 NO. 2, DESEMBER 2022
Menurut  Peneliti  ELSAM,  Wahyudi  Djafar 13 ,  hasil  perubahan  yang  demikian  itu menunjukkan  bahwa  pemerintah  dan  DPR  sebagai  otoritas  pembentuk  undang-undang, belum  mampu  sepenuhnya  mengintegrasikan  berbagai  komitmen  dan  prinsip  hak  asasi manusia  khususnya  dalam  materi  UU  ITE.  Hal  ini  juga  memperlihatkan  kegagapan pembentuk  kebijakan  dalam  menghadapi  perkembangan  bam  dan  pemanfaatan  internet yang telah berkembang dengan sangat cepat.
Bercermin pada kasus-kasus pencemaran nama baik yang telah terjadi seperti pada kasus  Prita,  Ervani,  Dodi,  sampai  yang  terbaru  Yusniar  bukan  tidak  mungkin  keberadaan Pasal  27  ayat  (3)  UU  ITE  ini  akan  terus  menimbulkan  korban-korban  baru  lagi.  Potensi tersebut dapat tejadi mengingat revisi yang dilakukan terhadap ketentuan dari Pasal 27 ayat (3)  UU  ITE  tidak  berfokus  pada  substansi  dari  bunyi  pasal  tersebut,  karena  masalah utamanya  adalah  terdapat  pada  rumusan  pasalnya.  Revisi  UU  ITE  hanya  berfokus  pada pengurangan ancaman hukuman pidana penjara yang sebelumnya 6 (enam) tahun menjadi 4  (empat)  tahun,  sehingga  tidak  perlu  melakukan  penahanan  terhadap  tersangka  dalam kasus ini selama proses penyidikan. Revisi juga dilakukan terhadap jumlah maksimal denda yang sebelumnya Rp. 1 miliar kemudian turun menjadi Rp. 750 juta. Hal lain yang menjadi fokus  dari  revisi  UU  ITE  terhadap  Pasal  27  ayat  (3)  inipun  hanya  pada  penegasan  jenis deliknya.
Dalam  revisi  tersebut,  ditegaskan  bahwa  Pasal  27  ayat  (3)  UU  ITE  ini  merupakan delik  aduan,  sehingga  menjawab  sejumlah  pertanyaan  yang  berkembang  selama  ini mengenai  kategori  delik  dalam  Pasal  27  ayat  (3)  UU  ITE  tersebut.  Pemerintah  dan  DPR juga  sepakat  untuk  menghindari  multitafsir  dari  Pasal  27  ayat  (3)  UU  ITE,  maka  unsur pidana  pada  ketentuan  pasal  tersebut  mengacu  pada  ketentuan  pencemaran  nama  baik dan  fitnah  yang  diatur  dalam  KUHP.  Sebenamya  hal  tersebut  bukanlah  merupakan  suatu hal  bam,  karena  sebelumnya  telah  dijelaskan  bahwa  penafsiran  Pasal  27  ayat  (3)  UU  ITE tidak  dapat  dilepaskan  dari  ketentuan  Pasal  310  dan  Pasal  311  KUHP  yang  tertuang  di dalam putusan MK Nomor 50/PUU-VV2008.
Penafsiran  norma  yang  dimuat  Pasal  27  ayat  (3)  UU  ITE  mengenai  penghinaan dan/atau  pencemaran  nama  baik,  tidak  bisa  dilepaskan  dari  norma  hukum  pidana sebagaimana dimuat dalam Bab XVI tentang Penghinaan yang dimuat dalam Pasal 310 dan Pasal  311  KUHP.  Jadi,  norma  hukum  pokok/dasar (genus  delfct) berasal  dari  KUHP, sedangkan  norma  hukum  dalam  Pasal  27  ayat  (3)  UU  ITE  merupakan  ketentuan pemberlakuan  secara  khusus  ke  dalam  Undang-  Undang a  quo. Dengan  demikian, konstitusionalitas  norma  hukum  pidana  penghinaan  dan/atau  pencemaran  nama  baik sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  27  ayat  (3)  UU  ITE  bergantung  kepada konstitusionalitas Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP. 14
Realita  yang  tejadi  dalam  penanganan  kasus  yang  diduga  melanggar  ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU ITE temyata tidak sejalan dengan putusan MK tersebut. Putusan MK menegaskan  bahwa  penafsiran  norma  yang  dimuat  Pasal  27  ayat  (3)  UU  ITE  mengenai penghinaan  dan/atau  pencemaran  nama  baik,  tidak  bisa  dilepaskan  dari  norma  hukum pidana sebagaimana dimuat dalam Bab XVI tentang Penghinaan yang dimuat dalam Pasal 310  dan  Pasal  311  KUHP.  Jadi,  norma  hukum  pokok/dasar (genus  delict) berasal  dari KUHP,  ternyata  tidak  benar-benar  dilaksanakan  oleh  penegak  hukum  dalam  hal  ini  oleh penyidik.
Ketentuan  Pasal  27  ayat  (3)  UU  ITE  juga  menjadikan  pengaturan  mengenai penghinaan  dan/atau  pencemaran  nama  baik  menjadi  tumpang  tindih  dengan  ketentuan Pasal  310  dan  Pasal  311  KUHP.  Seakan  terjadi  duplikasi  terhadap  pengaturan  mengenai penghinaan dan/atau pencemaran nama baik  karena penafsiran dari Pasal 27 ayat (3) UU ITE  harus  merujuk  kepada  Pasal  310  dan  Pasal  311  KUHP.  Di  dalam  penjelasannya,  UU ITE  tidak  memberikan  penjelasan  detail  mengenai  pengertian  rumusan  muatan  dari penghinaan  dan/atau  pencemaran  nama  baik.  Padahal,  sebagai  salah  unsur  terpenting  di
13 Ibid.
14 Lihat Putusan MK Nomor: 50/PUU-VI/2008.
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 5 NO. 2, DESEMBER 2022
dalam  Pasal  27  ayat (3)  UU  ITE,  unsur  ini  perlu  memiliki  arti  yang  dapat  ditafsirkan  cukup jelas.
Pada  praktiknya,  Pasal  27  ayat  (3)  UU  ITE  ini  diterapkan  dengan  sudut  pandang yang  sangat  subyektif  dan  cenderung  bersifat  tidak  jelas.  Terdapat  2  (dua)  permasalahan utama  mengenai  muatan  penghinaan  dan/atau  pencemaran  nama  baik  yaitu  mengenai hilangnya  perihal  kategorisasi  pencemaran  nama  baik  dan  pihak  yang  dirugikan  atas tindakan tersebut. 15
Dalam mencegah hal tersebut, penerapannya dikaitkan dengan KUHP yang juga mengatur mengenai penghinaan dan pencemaran nama baik yaitu Pasal 310 ayat (2), Pasal 311, dan Pasal  315  KUHP.  Sebagai genus  crime pidana  penghinaan  dan  pencemaran  nama  baik, muatan Pasal 27 ayat (3)  UU ITE harus  diuji dengan pengertian yang sama dengan Pasal 310  ayat  (2)  dan  Pasal  311,  termasuk  ketentuan-ketentuan  khusus  pasal  tersebut,  seperti unsur kejahatan, alasan pembenar, maupun doktrin-doktrin umum penggunaannya.
Berdasarkan  Pasal  310  ayat  (2),  Pasal  311,  dan  Pasal  315  KUHP  yang  dimaksud dengan  perbuatan  penghinaan  dan  pencemaran  nama  baik  adalah  dengan  sengaja menyerang  kehormatan  atau  nama  baik.  Tindakan  tersebut  memiliki  syarat  demoktratis untuk dapat menentukan ada atau tidaknya perbuatan penghinaan atau pencemaran nama baik, yaitu tindakan tersebut harus dilakukan, diucapkan, atau ditulis di muka umum.
Menurut  Supriyadi 16 ,  berbagai  kasus  yang  terkait penerapan  Pasal  27  ayat  UU  ITE telah  menimbulkan  ketakutan  luar  biasa  bagi  orang-orang  yang  menyampaikan  ekspresi karena  potensinya  gampang  dijerat  oleh  hukum.  Permintaan  maaf  yang  diajukan  oleh pelaku  juga  tidak  menyelesaikan  masalah  karena  mereka  masih  dibayangi  oleh  ketakutan akan ancaman fisik, sosiologis, dan ancaman pidana itu sendiri.
Dampak lain dari pembungkaman terhadap kebebasan berekspresi adalah semakin terancamnya  suara-suara  kritis  kepada  pejabat  publik  yang  digunakan  sebagai  sarana kontrol. Penyampaian pandangan melalui media elektronik, yang ditujukan untuk membuka ıuang perdebatan juga sering berujung pada jeratan pidana, misalnya dalam sejumlah kasus terkait  dengan  tuduhan  penghinaan.  Publik  semakin  menghindari  memberikan  opini  atau pandangan  kepada  pejabat  publik,  serta  membuka  ruang  diskusi  terhadap  isu-isu  tertentu yang merupakan hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat.
Kriminalisasi  terhadap  penghinaan  dan/atau  pencemaran  nama  baik  secara intemasional telah menjadi sorotan khusus karena keberadaannya sering dijadikan benteng pertahanan  oleh  Pemerintah  dari  kritik  dan  protes  warga  negaranya,  sekaligus  sebagai senjata  yang  efektif  untuk  membungkam  pendapat-pendapat  tajam  terhadap  para penguasa.  UN Special  Rapporteur  on  Freedom  of  Opinion  and  Expression telah menegaskan  bahwa  penjatuhan  pidana  penjara  bukanlah  hukuman  yang  sah  untuk penghinaan.  Dalam  laporannya.  UN Special  Rapporteur  on  Freedom  of  Opinion  and Expression telah  berulang  kali  mendesak  negara-  negara  yang  masih  menjadikan penghinaan  sebagai  delik  dalam  hukum  pidananya  untuk  meniadakan  pengaturan tersebut. 17
Rumusan dari Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang multitafsir dan tidak memiliki batasan arti  dari  subtansi  pasal  membuat  tidak  jelas  apa  yang  dimaksud  dengan  penghinaan dan/atau  pencemaran  nama  baik  di  dalam  pasal  tersebut.  Diaturnya  ketentuan  mengenai penghinaan dan/atau pencemaran nama baik di dalam UU ITE jelas-jelas telah mengekang kebebasan berekspresi di Indonesia. Pasal   310 dan   Pasal   311   KUHP   seakan-akan tidak      cukup  untuk      dapat  mengakomodir  ketentuan  mengenai  penghinaan  di  Indonesia, sehingga  pemerintah  perlu  untuk  mengatur  mengenai  penghinaan  dan/atau  pencemaran nama baik di dalam UU ITE yang tidak memiliki dasar pertimbangan.
15 Wahyudi Djafar et.al., Melem..,Op.Cit, hlm. 55.
16 Supriyadi Widodo Eddyono, Problem Pas..,Op.,Cit., him. 47.
17 Supriyadi Widodo Eddyono, Problem Pasal Pencemaran Noma Baik di Ranah Maya,
Seri Internet dan HAM, (Jakarta: ELSAM, 2014), hlm. 3.

## COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 5 NO. 2, DESEMBER 2022
Jaminan  kebebasan  berekspresi  diatur  dalam  ketentuan  Pasal  19  ayat  (1)  dan  (2) Kovenan  lntemasional  Hak-Hak  Sipil  dan  Politik,  serta  kemudian  dibatasi  oleh  ketentuan Pasal  19  ayat  (3)  yang  memperbolehkan  pembatasan  dalam  hal-hal  tertentu  dan  dengan syarat-syarat  tertentu.  Menurut  ketentuan  int,  pembatasan  yang  diperkenankan  dalam hukum Internasional harus diuji dengan metode yang disebut uji tiga rangkai, yaitu: 18
1. Pembatasan harus dilakukan hanya melalui undang-undang;
2. Pembatasan hanya diperkenankan terhadap tujuan yang sah yang telah disebutkan dalam Pasal 19 ayat (3) Kovenan Sipil dan Politik; dan
3. Pembatasan tersebut benar-benar diperlukan untuk menjamin dan melindungi tujuan yang sah tersebut.
Negara  sebaiknya  mengkaji  kerangka  keija  hukum  yang  ada  untuk  memastikan bahwa pembatasan kebebasan berekspresi mengikuti hal-hal di atas. Pasal 27 ayat (3) UU ITE  tidak  memiliki  definisi  yang  jelas  dan  sempit  serta  bukan  untuk  merespon  kebutuhan sosial  yang  mendesak  saat  ini,  karena  masalah  penghinaan  dan/atau  pencemaran  nama baik  telah  diatur  di  dalam  KUHP.  Pasal  tersebut  juga  telah  menyebabkan  banyak  tejadi gangguan  dalam  menyampaikan  kebebasan  berekspresi,  di  mana  sebuah  kritik  justru dianggap sebagai suatu pencemaran nama baik. Pengertian yang bersifat melebar di dalam Pasal  27  ayat  (3)  UU  ITE  tidak  hanya  membatasi  ekspresi  yang  merugikan,  tetapi  juga membatasi ekspresi yang sah.
Kebebasan  berekspresi  di  Indonesia  juga  dituangkan  di  dalam  Pasal  28,  dan  Pasal  28F UUD  l945,  Pasal  1  ayat  (1)  UU  No.  9  tahun  1998  tentang  Kemerdekaan  Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. 19 Sehingga, dengan adanya ketentuan di dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE tersebut telah melanggar  pasal-pasal yang telah menjamin kebebasan berkespresi di  Indonesia,  karena  dalam  praktiknya  ketentuan  yang  tertuang  mengenai  penghinaan dan/atau  pencemaran  nama  baik  dalam  Pasal  27  ayat  (3)  UU  ITE  sering  digunakan  oleh penguasa  sebagai  alat  untuk  membungkam  setiap  kritik  dari  warga  negara  yang disampaikan kepadanya.
Pada  saat  proses  pembentukannya,  UU  ITE  memang  telah  banyak  sekali  menuai kontroversi.  Kritik  tersebut  khususnya  ditujukan  terhadap  perumusan  pasal-pasal  tentang larangan  penyebaran  informasi  elektronik  yang  salah  satunya  bermuatan  penghinaan dan/atau  pencemaran  nama  baik,  dan  juga  kritik  terhadap  tingginya  ancaman  hukuman terhadap larangan tersebut, baik pidana penjara maupun denda. Perumusan pasal tersebut sangat  longgar,  multitafsir,  dan  tidak  jelas  sehingga  membuat  begitu  mudahnya  setiap pendapat  dan  ekspresi  dilaporkan  ke  polisi  akibat  dianggap  menghina  dan  mencemarkan nama baik. ancaman hukuman yang tinggi temyata juga mempunyai konsekuensi lain, yaitu penegak hukum dapat dengan mudah untuk melakukan penahanan.
Penafsiran  terhadap  unsur-unsur  yang  terkandung  di  dalam  Pasal  27  ayat  UU  ITE yang antara lain berbunyi:
”Setiap  Orang  dengan  sengaja,  dan  tanpa  hak  mendistribwikan  dan/atau mentransmisikan  dan/atau  membuat  dapat  diaksesnya  Informasi  EleLtronik dan7afau  Dokumen  Elektronik  yang  memiliki  muatan  penghinaan  dan/atau pencemaran nama baik.”
Dari  bunyi  pasal  tersebut,  dapat  diketahui  bahwa  secara  umum  unsur-  unsur-unsur kejahatan di dalam pasal itu adalah:
1. Setiap orang
2. Dengan sengaja dan tanpa hak
- Mendistribusikan
- Dan/atau mentransmisikan
18 Uji Tiga Rangkai ini telah diakui oleh UN Human Rights Commitee dalam Mukong v. Cameroon, diadopsi pada 21 Juli 1994, dalam Ibid.
19 Bunyi lengkap dari Pasal 1 angka 1 UU No. 9 tahun 1998: “Xemerdekaon menyampaikan pendapat adalah hak  setiap  warga  negara  untuk  menyampaikan  pikiran  dengan  lisan,  tulisan,  dan  sebagainya  secara  bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku“.
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 5 NO. 2, DESEMBER 2022
- Dan/atau membuat dapat diaksesnya
3. Yang memiliki muatan
- Penghinaan dan/atau
- pencemaran nama baik
Konstruksi  penghinaan  dan/atau  pencemaran  nama  baik  yang  terdapat  di  dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE jika dibandingkan dengan kontruksi pasal yang terdapat di dalam KUHP hanya ditemukan dua unsur kesamaan, yaitu terhadap unsur kesengajaan dan juga unsur  menyerang  kehormatan/nama  baik.  Sementara  di  dalam  Pasal  310  KUHP  menuntut bahwa  tindakan  tersebut  hanıs  dilakukan  di  muka  umum,  di  mana  unsur  ini  tidak  ada  di dalam rumusan Pasal 27 ayat (3) UU ITE, karena pasal tersebut hanya menekankan pada terpenuhinya  unsur  “mendistribusikan,  mentransmisikan,  membuat  dapat  diaksesnya Informasi dan/atau Dokumen Elektronik . 20
Pasal  27  ayat  (3)  UU  ITE  telah  membentuk  kontruksi  mengenai  2  (dua)  golongan pelaku yang berpotensi melanggar. Pertama, golongan “setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik  yang...”;  kedua, golongan  orang  yang menciptakan “informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik  yang  memiliki  muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
Berdasarkan  hal  tersebut,  Supriyadi  kemudian  memberikan  5  (lima)  rekomendasi terhadap  Pasal  27  ayat  (3)  UU  ITE  yang  telah  banyak  menimbulkan  permasalahan  dan isinya sebagai berikut: 21
1.  Pentingnya  melakukan  penelaahan  ulang  dari  revisi  yang  saat  ini  tengah  dilakukan oleh  Pemerintah  terhadap  UU  ITE  termasuk  di  dalamnya  revisi  terhadap  ketentuan Pasal  27  ayat  (3)  UU  ITE,  khususnya  untuk  memberikan  ruang  yang  memadai pengaturan  mengenai  konten  dan  pengawasannya.  Selain  itu,  perlu  dipastikan adanya  harmonisasi  berbagai  instrumentasi  intemasional  HAM  yang  telah  diadopsi lndonesia sebagai kerangka utama dalam revisi UU ITE.
2.  Pentingnya  mendorong  aparat  penegak  hukum  untuk  memiliki  pemahaman  dan pengetahuan yang memadai berbagai jaminan perlindungan HAM, khususnya yang terkait  dengan  kebebasan  berpendapat  dan  berekspresi,  sehingga  mampu terimplementasikan di dalam setiap aktivitas penegakan hukum. Selain itu, kaitannya dengan  penggunaan  sarana  teknologi  informasi,  penting  untuk  memastikan  aparat penegak  hukum  mendapatkan  cukup  masukan  informasi  dan  pengetahuan,  perihal seluk-beluk  perangkat  tersebut.  Dengan  demikian,  ada  ketepatan  dalam  setiap tindakan  yang  terkait  dengan  penegakan  hukum  yang  melibatkan  sarana  teknologi informasi.
3.  Pentingnya pembentuk undang-undang segera melakukan dekriminalisasi penghinaan  dan  pencemaran  nama  baik.  Pidana  pencemaran  nama  baik, merupakan  penggunaan  hukum  pidana  yang  sewenang-wenang  terhadap  ekspresi yang  sah,  dan  merupakan  salah  satu  bentuk  paling  buruk  dari  pembatasan  hak asasi.  Penerepan  hukuman  terhadap  pencemaran  nama  baik  seharusnya  hanya dikenakan  pada tindakan  yang  sangat  serius,  dan  pemenjaraan  bukanlah  hukuman yang tepat bagi tindakan pencemaran nama baik.
4.  Sebelum dicanangkan dekriminalisasi terhadap pasal-pasal penghinaan/pencemaran nama baik, penting bagi Mahkamah Agung untuk mengeluarkan surat edaran resmi mengenai  depenalisasi  terhadap  pasal-pasal  tersebut  dalam  penerapannya  di lapangan.  Aparat  penegak  hukum  termasuk  penyidik,  penuntut  umum,  dan  hakim, semestinya  dapat  berperan  aktif  dalam  upaya  meninggalkan  penggunaan  pasal- pasal int dengari mendorong pihak yang bertikai untuk memilih jalur mediasi.
5.  Pentingnya  memastikan  reformasi  KUHP  yang  sejalan  dengan  arah  dan  maksud perlindungan  hak  atas  kebebasan  berpendapat,  berekpresi,  maupun  hak  atas
20 Ibid, hlm. 15.
21 Ibid, hlm. 47-48.
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 5 NO. 2, DESEMBER 2022
informasi.  Hal  ini  penting  untuk  menghindari  situasi  ketidakpastian  hukum  seperti saat ini, ketika ada kesenjangan yang cukup terlihat antara UU ITE dengan KUHP. Ketentuan di dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE tersebut pada satu sisi dit ujııkan untuk melindungi  hak-hak  dan  reputasi  orang  lain.  Namun,  di  sisi  lain  dapat  dipahami  sebagai upaya kontrol yang kuat terhadap pandangan dan ekspresi publik. Tindakan yang dianggap menghina  atau  mencemarkan  nama  baik,  menjadi  masalah  yang  kontroversial,  akibat rentannya  tindakan  tersebut  menjadi  tuduhan  yang  sewenang-wenang  dan  melanggar  hak atas  kebebasan  berpendapat  dan  berekpresi.  Di  tengah  belum  direformasinya  KUHP, dengan perumusan yang buruk dan penerapan yang diskriminatif, menjadikan jaminan  hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat seringkali dilanggar.
Praktik  pengadilan  di  Indonesia  juga  belum  banyak  yang  menggunakan  standar pembuktian  untuk  menguraikan  tindakan  yang  dianggap  merendahkan  reputasi  orang  lain, dengan merujuk pada standar pembatasan kebebasan berpendapat dan berekspresi. Dalam kasus-kasus  penghinaan  dan  pencemaran  nama  baik,  terdapat  potensi  ketidakpahaman penegak  hukum  dalam  menyeimbangkan  antara  melindungi  reputasi  seseorang  sebagai dasar  pembatasan  hak  dengan  perlindungan    kebebasan  berpendapat  dan  berekspresi  itu sendiri.
Penggunaan  Pasal  27  ayat  (3)  UU  ITE  juga  telah  banyak  disalahgunakan  oleh orang-orang yang memiliki kekuasaan, seperti politisi, pengusaha, dan kalangan profesional yang memiliki kekuasaan serta uang. Dari data Safenet, sampai  dengan  bulan  November 2016  ditemukan  sebanyak  164  orang  yang  terjerat  UU  ITE.  Sebagian  besar  dari  orang- orang tersebut merupakan warga sipil biasa dan yang melaporkan adalah orang-orang yang memiliki  kekuasaan.  Sehingga,  Pasal  27  ayat  (3)  UU  ITE  ini  jelas  digunakan  sebagai  alat untuk  membungkam  segala  jenis  kritikan  terhadap  para  penguasa  tersebut  dan  akibatnya banyak dari mereka yang menyampaikan pendapatnya justru dijerat dengan Pasal  27 ayat (3) UU ITE dengan tuduhan melakukan pencemaran nama baik.
Berdasarkan  penjelasan  tersebut,  perlu  dilakukan  tinjauan  ulang  terhadap keberadaan  dari  Pasal  27  ayat  (3)  UU  ITE.  Pemerintah  memang  telah  melakukan  revisi terhadap  UU  ITE  tetapi  revisi  tersebut  tidak  dilakukan  terhadap  subtansi  dari  keberadaan Pasal  27  ayat  (3)  UU  ITE.  Revisi  terhadap  UU  ITE  dirasa  belum  cukup  untuk  menjawab persoalan yang ditimbulkan dari Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Hal tersebut karena revisi hanya mengurangi ancaman hukuman yang sebelumnya 6 (enam) tahun menjadi 4 (empat) tahun saja  dan  menjadikan  pasal  ini  sebagai  delik  aduan.  Selain  itu,  selama  ini  ada  dua pengaturan terkait dengan tindak pidana pencemaran nama baik.
Permasalahan  yang  terjadi  dalam  Pasal  27  ayat  (3)  UU  ITE  dimulai  sejak  awal proses  formulasinya.  Hal  itu  karena  tahap  formulasi  merupakan  tahapan  yang  sangat menentukan bagi tahap-tahap berikutnya (tahap aplikasi dan tahap eksekusi), karena pada saat  peraturan  perundang-undangan  itu  dibuat,  maka  sudah  ditentukan  arah  yang  hendak dituju atau dengan kata lain perbuatan-perbuatan apa yang dipandang perlu untuk dijadikan sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana.
Teknologi internet memiliki skala global dan tanpa batas membutulıkan suatu aturan dan  tata  kelola  internet  yang  diharapkan  mampu  melindungi  dan  sesuai  dengan  harapan masyarakat. Dengan demikian, jaminan untuk memanfaatkan teknologi secara aman dapat tercapai sehingga memberikan perlindungan terhadap masyarakat mengingat bahaya yang cukup  besar  dapat terjadi  di  dunia  maya.  Terkait  dengan  pencemaran  nama  baik, regulasi yang  jelas  dan  tegas  dapat  menghilangkan  ketakutan  bagi  masyarakat  terutama  dalam menyampaikan pendapatnya. Dengan demikian, kebebasan berekspresi masyarakat masih dapat  tetap  terjaga  tanpa  harus  takut  bahwa  ungkapan  ekspresinya  itu  merupakan  suatu pencemaran nama baik.

## IV. KESIMPULAN
Pengaruh Politik Hukum Terhadap Penghinaan Dan / Atau Pencemaran Nama Baik Berdasarkan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik bahwa  Pada saat proses
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 5 NO. 2, DESEMBER 2022
pembahasan  terkait  dengan  pembentukan  UU  ITE  di  DPR  RI  yang  dilakukan  oleh  Pansus RUU  ITE  DPR  RI  dengan  pihak-pihak  yang  terkait  dalam  pembentukan  UU  ini,  tidak ditemukan  pertimbangan  mengenai  perlunya  untuk  merumuskan  ketentuan  mengenai penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang saat ini tertuang di dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Pengaturan mengenaî penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dapat dilakukan dengan menghapuskan ketentuan rumusan Pasal 27 ayat (3) UU ITE mengenai penghinaan dan/atau  pencemaran  nama  baik  dan  pengaturan  mengenai  penghinaan  dan/atau pencemaran nama baik cukup di atur di dalam pasal tentang Penghinaan yang telah diatur dan tertuang di dalam KUHP.

## REFERENCES BUKU
Ahmad  Ramli, Cyber  Law  dan  HAKl-Dalam  System  Hukum  lndonesia, Bandung:  Rafika Aditama, 2004.
Al.  Wisnubroto, Strategi  Penanggulangan  Kejahatan  Telematika, Yogyakarta:  Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010.
Asril  Sitompul, Hukum  Internet,  Pengenalan  Mengenai  Masalah  Hukum  di  Cyberspace, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
Maskun, Kejahatan  Saber  (cyber  crime).’  Suatu  Pengantar, Jakarta:  Kencana,  2013. Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Ed. Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 2009. Moh.  Mahfud  MD, Politik  Hukum  di  lndonesia, Ed.  Revisi,  Cetakan  Keempat,  Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
Muladi dan Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Hukum Pidana, Alumni, Bandung Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, 2009.
R.  Abdoel  Djamali, Pengantar  Hukum  Indonesia, Ed.  Revisi,  Cetakan  Ketiga,  Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
R.  Subekti  dan  R.  Tjitrosubidio, Kitab  Undang-IJndang  Hukum  Perdata, Cetakan  Ke-34, Edisi Revisi, Bandung: PT. Pradnya Paramita, 2004.
Syahrial  Martanto  Wiryawan  et.al, Pidana  Penghinaan  adalah  Pembatasan  Kemerdekaan Berpendapat yang   Institutional, Amicw   Curiae (Komentar Tertulis),  Jakarta: ELSAM, ICJR, IMDLN, PBHI, dan YLBHI, 2009.
Teguh  Prasetyo  dan  Abdul  Halim  Barkatullah, Politik  Hukum  Pidana.-  Kajian  Keb  akan Kriminalisasi  dan  Dekriminalisasi, Cetakan  Ketîga  ,  Yogyakarta:  Pustaka  Pelajar, 2012.
Wahyudi Djafar et.al., Melembagakan Pengaturan Internet Berbasis Hak Asasi MaTtUSfO.- Masukan  Naskah  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang  Informasi  dan Transaksi Elektronik, Jakarta: ELSAM, 2016.

## JURNAL
Anggara,  et.al, Menimbang  Ulang  Pasal  27  ayat  (3)  UUITE  dalam  Putwan  Pengadilan: Pertimbangan  Putman  Pengadflan  Terkait  Penggunaan  Pasal  27  ayat  (3)  UU  Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksf Elektronfk, Jakarta: ICJR, 2015. Budi  Suhariyanto, Tindak  Pidana  Teknologi  lnformasi  (Cyber  Crfme):  Urgensi  Pengaturan dan Celah Hukumnya, Cetakan Pertama, Jakarta: Rajawali Pers, 2012. John  Rawls, Teori  Keadilan:  Dasar-dasar  Filsafat  Politik  untuk  Mewujudkan  Kesejahteraan Sosial dalam Negara, penejemah Uzair Fauzan & Hem Prasetyo, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
Lawrence  M.  Friedmen, Sistem  Hukum.  Perspektif  llmu  Sosial, Penerjemah  M.  Khozim, Nusa Media, Cetakan V, Bandung, 2013