Available at https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9(01), 2023, 697-704
Analisis Relevansi Pemikiran Ekonomi Abu Ubaid terhadap Kebijakan Keuangan Publik Islam di Indonesia
Afidah Nur Aslamah 1*) ,  Nurwahidin 2) 1,2 Sekolah Kajian Stratejik dan Global, Universitas Indonesia *Email korespondensi: afidah.nur@ui.ac.id

## Abstract
This study aim to exposes Islamic economic thought according to a Muslim scholar named Abu Ubaid and how relevant it is to public financial policy in Indonesia. By using a literature study method that collects information relevant to the topic or problem to be or is being studied. This research tries to reveal the relevance of Abu Ubaid's economic thinking in the Indonesian economic order especially in Islamic public financial policy which can be seen in his monumental work entitled The Book of al-Amwal. The concept of justice becomes the basic principle of  economics  which  it  echoes  into  a  strong  philosophical  foundation  in  building  the  foundation  of  economic thought. The concept of justice is always contained in every thought, both with regard to individual rights, public rights  and  state  rights  as  instruments  of  the  highest  power  holders.  So  with  the  spirit  of  the  philosophical foundation that Abu Ubaid echoed, it certainly became a concept of a state-owned economic life order. One of them  has  been  applied  in  Indonesia  as  a  sovereign  state  through  the  grain  of  paragraph  1945  as  the  highest source of law. So when the public interest becomes a top priority over all other interests, it will certainly give birth to an order of the concept of justice that produces a balance of individual, public and state rights, and will certainly  bring  to  the  order  of  harmonious  economic  concepts  accompanied  by  the  achievement  of  people's welfare.
Keywords : Pemikiran Ekonomi, Abu Ubaid, Al-Amwal, Keuangan Publik Islam.
Saran sitasi : Aslamah, A. N., & Nurwahidin. (2023). Analisis Relevansi Pemikiran Ekonomi Abu Ubaid terhadap Kebijakan  Keuangan  Publik  Islam  di  Indonesia. Jurnal  Ilmiah  Ekonomi  Islam,  9 (01),  697-704.  doi: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.7711
DOI: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.7711

## 1. PENDAHULUAN
Lahirnya  konsep  dan  praktek  ekonomi  islam sejak  Al-Quran  diturunkan  puluhan  abad  silam menjadi landasan perkembangan  pemikiran ekonomi islam  dari  masa  ke  masa.  Sejarah  begitu  banyak melahirkan  pemikir-pemikir  inspiratif,  tidak  hanya meninggalkan  kisah  kelam  dimasa  lalu,  namun  juga mewariskan pemikiran-pemikiran  monumental  yang menjadi  warisan    ilmu    bagi    generasi    setelahnya. Abad  klasik  dan  abad pertengahan yang berlangsung begitu  panjang,  banyak  melahirkan  tokoh-tokoh multitalenta    di    berbagai    bidang    baik    di    bidang astronomi,  sejarah,  teknik,  maupun  dalam  bidang pemikiran  ekonomi.  Sebagian  dari  karya  mereka, masih  sangat  relevan  bila  diaplikasikan    dalam kehidupan  modern  saat  ini.  Diantara cendikiawan muslim di bidang ekonomi tersebutlah deretan  nama seperti  Abu  Yusuf  (113-182  H/731-798  M)  dengan
karya monumentalnya Kitab Al-Kharaj, Asy-Syaibani (132-189 H/750-804 M),  Abu  Ubaid  (150-224  H), Yahya  bin  Umar  (213-289  M),  Al- Maswardi (364- 450H/974-1058  M),  Al-Ghazali  (450-505H/1058- 1111  M),  Ibnu  Taimiyah(661-728  H/1263-1328  M), Al-Syathiby  (790  /1388  M),  Ibnu  khaldun  (732-808 H/1332-1406M)  dan  Al-Maqrizi  (766-  845H/1364- 1442 M).
Pemikiran para tokoh tersebut begitu komprehensif  meliputi  banyak  aspek,  diantaranya berkaitan  dengan  mekanisme  pasar,  teori  inflasi, fungsi uang dan berbagai masalah lainnya. Sehingga terhadap  hal  ini  penulis  menganggap  penting  untuk menguaksebuah  Jurnal  dengan  memfokuskan  teori kepada “Pemikiran Ekonomi Abu Ubaid." Abu Ubaid merupakan  satu  diantara  banyak  tokoh  Islam  yang pemikirannya  menurut  hemat  penulis  mampu menjawab  tantangan  ekonomi  global,  jika  benar
diikuti  dengan  baik  dan  sebenarnya.  Selain berdasarkan kepada Alquran dan Alhadist, konsepnya juga begitu dinamis, sehingga mampu menyesuaikan dengan setiap perubahan yang terus terjadi dari masa- masa.  Pentingnya  sebuah  kajian  yang  komprehensif, dapat menghindarkan dari tumpang tindihnya sebuah konsep yang diusung. Namun tidak demikian dengan pemikiran ekonomi ala Abu Ubaid ini. Pemikirannya yang dinamis dapat disandingkan dengan konsep lain, baik  secara  kontekstual  maupun  tekstual.  Hal  ini dikarenakan  pemikirannya  secara  garis  besar didasarkan  kepada  hal-hal  mendasar  saja  seperti kondisi  pemerintahan  yang  sedang  berlangsung  dan asas manfaat yang dapat ditemukan oleh setiap pelaku ekomoni  kala  itu,  namun  tidak  meninggalkan  esensi keimanan  dan  ketaqwaan  sebagai  hamba  Allah  yang mestinya menjaga  diri  daripada  potensi-potensi  dosa dalam setiap aktivitas yang berkaitan dengan ekonomi tersebut. Begitu luas sesunngguhnya ruang kaji yang harus dilakukan untuk mengulik pemikiran-pemikiran Abu  Ubaid  tentang  ekonomi,  namun  tulisan  ini diharap  mampu  memberi  pemahaman  awal  kepada khalayak,  akan  eksistensi  pemikiran  Islam  juga mampu  menjawab  tantangan  perkembangan  global yang selama ini perlahan mulai ditinggalkan.
Abu Ubaid merupakan salah seorang cendekiawan  muslim  yang  ahli  di  bidang  ekonomi Islam.  Banyak  pemikiran-pemikirannya  dirumuskan dalam  berbagai  karyanya,  salah  satu  yang  paling monumental adalah Kitab al-Amwal. Kitab ini berisi tentang  kaidah-kaidah  ekonomi  Islam  yang  menjadi rujukan dalam pembahasan tentang keuangan publik. Melalui  karyanya  ini  Abu  Ubaid  seolah-olah  ingin menyatakan  bahwa  setiap  masalah  ekonomi  tidak pernah akan terpisahkan dari tanggungjawab pemerintah  atau  penguasa.  Abu  Ubaid  meletakan dasar tentang hak pemerintah terhadap rakyatnya serta hak rakyat terhadap pemerintah pada awal pembahasan  karyanya.  Artinya,  melalui  berbagai konsep  pemikirannya,  Abu  Ubaid  selalu  meletakan dasar  filosofi  yang  kuat  disetiap  pemaparan  tentang seluk-beluk permasalahan ekonomi supaya mendapatkan  pijakan  yang  kokoh  sesuai  dengan tujuan  yang  dicapai  dan  tentunya  dapat  diterapkan oleh  setiap  pemerintahan  suatu  negara  dalam mengelola  perekonomiannya  masingmasing,  salah satunya adalah Indonesia.
Dikarenakan  pentingnya  hal  tersebut  diketahui oleh  banyak  pihak,    terutama  para  cendekiawan muslim  yang  duduk  di  pemerintahan.  Sehingga
pemikirannya  dapat  diimplementasikan  melalui pembentukan  pranata  sosial  berupa  pengembangan institusi ekonomi yang sangat dibutuhkan masyarakat pada  saat  ini.  Dengan  demikian,  untuk  mengetahui dan memahami apa saja yang menjadi pemikiran Abu Ubaid tentang keuangan publik dalam karyanya serta bagaimana  relevansinya  di  Indonesia.  Maka  pada penelitian  kali  ini,  penulis  akan  memaparkan  hasil analisis  relevansi  pemikiran  ekonomi  Abu  Ubaid terhadap keuangan publik islam di Indonesia .

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  dengan metode  studi  pustaka  mendalam  yang  merujuk  pada sejumlah penelitian ilmiah sebelumnya dan didukung oleh  data yang valid  dari lembaga kredibel maupun penelitian relevan  yang  telah dipublikasikan di jurnal dan  karya  akademis  lainnya  dari  berbagai  lembaga yang berbeda.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1. Hasil penelitian Biografi Abu Ubaid (157-224 H)
Abu  Ubaid  memiliki  nama  lengkap  Abu  Ubaid al-Qasim bin Sallam bin Miskin bin Zaid al-Harawi al- Azadi  al-Baghdadi.  Beliau  anak  seorang  keturunan Byzantium,  dimana  ayahnya  menjadi  seorang  maula suku Azad. Beliau lahir pada tahun 157 H di sebuah kota  bernama  Harrah,  Provinsi  Khurasan  (sebelah Barat laut Afghanistan). Di kota  kelahirannya,  beliau banyak    menuntut    ilmu.    Sehingga    pada    usianya yang    ke    20  tahun    beliau    pergi    berkelana    ke berbagai    kota    seperti    kota    Kufah,    Basyrah    dan Baghdad.  Beberapa  kajian  ilmu  yang  ditekuninya antara  lain:  ilmu  tata  bahasa  Arab,  qira’at,  tafsir, hadits  dan  ilmu  fiqh. Latar  belakang  pendidikannya yang    mumpuni  diberbagai  bidang  keilmuan, membuat  dirinya  sangat  dihargai  oleh  orang sezamannya  karena  kesalehan  dan  pengetahuannya tentang hukum, sunnah, sejarah dan sastra arab sangat tinggi.  Maka  pada  tahun  192  H  ia  diangkat  menjadi seorang hakim (qadi) di Kota Tarsus oleh Tsabit ibn Nasr  ibn  Malik  yang  memerintah  sebagai  gubernur Thugur  pada  masa  kekhalifahan  Dinasti  Abbasiyyah tepatnya  Pada  masa  kepemimpinan  khalifah  Harun Al-Rasyid.  Meskipun  tidak  mencapai  posisi  hakim Agung  seperti  Abu  Yusuf.  Namun,  pemikirannya sangat    monumental    karena    secara    tidak    nampak pemikirannya  berasal dari  mazhab  tertentu.
Abu  Ubaid  mendeskripsikan  karyanya berawal dari   akibat melihat   kebiasaan   orang-orang   Irak yang  menganut      Mazhab      Hanafi      dan      juga memperhatikan   pendapat Mazhab   Maliki,   namun tidak      mengadopsi      keduanya  melainkan memunculkan  pendapatnya  sendiri sehingga  terlahir sebuah  karya  yang monumental bernama Kitab Al- Amwal.  Ini    menunjukkan    bahwa    Abu    Ubaid merupakan    seorang    inovator    dari    pada  seorang pengikut    mazhab.    Sehingga    banyak    karyanya tentang  Al-Qur’an, Sunnah, hukum, dan Syair telah menjadikan dirinya seorang yang selalu mencurahkan seluruh waktunya  untuk  menulis.  Bahkan gubernur kaya    pun    memberi    dukungan    keuangan  dalam mengapresiasi karya dan kemampuan, kemuliaan dan pengetahuan  yang  dimiliki  Abu  Ubaid.  Abu  Ubaid menjabat seorang hakim selama 18 tahun. Setelahnya beliau  tinggal di    Baghdad    selama  10   tahun.   Pada tahun    219    H    beliau    melaksanakan    Haji    dan setelahnya  tinggal di  Makkah  sampai  beliau  wafat pada  tahun  224  H  dalam  usia  67 tahun.

## Karya Abu Ubaid
Sebagaimana  kita  ketahui,  karya  monumental Abu Ubaid adalah Kitab al-Amwal. Kitab  ini  hampir tiga    kali    lipat    ukuran  kitab    al-Kharaj  karya    Abu Yusuf serta pembahasannya jauh lebih luas. Buku ini memiliki ciri khas yang tidak pernah ada pada buku- buku  sebelumnya.  Dimana  Abu  Ubaid  merangkai ikhtisar  tentang  keuangan  publik  yang  bisa disandingkan  dengan  kitab  al-Kharaj  karya  Abu Yusuf.  Selain  itu  juga,  karyanya  banyak  dilengkapi dengan  bukti  sejarah  yang  berkitan  dengan  materi ilmu  hukum  serta  sejarah  perekonomian  diseparuh pertama  abad  kedua  Islam.  Bahkan  di  dalamnya terdapat ringkasan asli Nabi SAW dan jejak kisah para sahabat beserta para pengikutnya mengenai permasalahan  perekonomian  yang  di  hadapi  mereka pada zamannya. Adapun Kitab al-Amwal pembahasannya  lebih  fokus  kepada  beberapa  hal, antara  lain:  Pertama,  tidak  fokus  pada  pembahasan satu  jenis  kekayaan  saja  melainkan  mencangkup semua jenis kekayaan yang dapat diperoleh dari sektor pertanian,  perdagangan  ataupun  sumber  lainnya. Kedua,  mengenai  dokumentasi  yang  dicantumkan. Buku ini memaparkan kejelasan sumber, kutipan dari rantaian  informan  yang  relevan,  baik  dari  sabda  dan perbuatan Rasul, surat yang pernah dikirim Rasul dan pemerintahan  khalifah  sesudahnya  yang  ditujukan kepada  para  pejabat  dan  pemimpin  musuh-musuh
mereka  dan  mendokumentasikan  perjanjian  antara muslim  dan  non-muslim  dengan  baik  dan  menjadi perhatian  para  intelektual  muslim.  Artinya,  bahwa Abu  Ubaid  menghabiskan  lebih  banyak  waktunya untuk  memberikan  bukti  dokumentasi  ilmiah  sesuai dengan  apa  yang  dipraktikkan  di  masa  lalu  dan mungkin  harus  di  praktikkan  di  masanya.  Bahkan menurutnya  satu  hari  mengarang  itu  lebih  utama dibandingkan menghunuskan pedangnya dijalan Allah SWT. Dokumentasi itulah yang menjadikan keunggulan utama dari karya Abu Ubaid dibandingkan karya sebelumnya bahkan dengan karya sesudahnya.
Ketiga, tentunya  buku ini memberikan  berbagai pemikiran  dan  gagasan  yang  besar,  objektif  dan cakupan subjek dalam pembahasan yang luas. Hal ini dibuktikan  dengan  jejak  pendidikannya  Abu  Ubaid sebagai  seorang  muhaditsin  dan  fuqaha  serta pengalamannya menjadi hakim yang banyak memutuskan perkara terkait sengketa ekonomi syariah mengenai  perpajakan  dan  pertanahan.  Sehingga walaupun  tulisan  Abu  Ubaid  datang  tiga  puluh  atau empat  puluh  tahun  setelah  Abu  Yusuf,  tentu  saja terdapat  perubahan  yang  besar  terkait  keputusannya yang  berimbas  kepada  tatanan  sosial  dan  ekonomi. Karyanya  ini  dapat  memenuhi  kebutuhan  referensi yang  luas  bukan  hanya  terkait  masalah  ekonomi makro, tetapi juga masalah ekonomi mikro sehingga tentunya  karyanya  dapat  melengkapi  kekurangan karya sebelumnya.
Kembali  kepada  fokus  utama  kandungan  kitab Al-Amwal yang menjadi karya fenomenal Abu Ubaid, yakni  ikhtisar  keuangan  publik  islam  atau  bisa  juga disebut dengan istilah Islamic Public Finance . Dalam konteks ekonomi kontemporer di Indonesia, Keuangan    Publik    Islam    adalah    sebuah    konsep keuangan    yang    berasaskan    Islam,    yang    mana dengan  penanaman  nilai-nilai  religiusitas  akan berdampak  pada  nilai  positif.  Sumber  dari  keuangan publik Islam tentunya  basis  perolehan  yang  terbesar adalah  zakat,  infak,  sadakah,  dan  wakaf.  Tujuan akhir    dari  keuangan  publik  Islam  ini  adalah  falah. Karakteristik  yang  berbeda  dari  konvensional merupakan  nilai  tersendiri  dari  keuangan  publik Islam,  yang  mana  di  dalamnya  terdapat  pandangan terhadap  zakat  dan  pajak,  penermaan,  pengeluaran, dan kesimbangan di sektor publik. Adapun instrument yang  terjadi  dalam  keuangan  publik  perlu  juga diperhatikan, diantaranya adalah zakat, aset perusahaan,  infaq,  kharaj,  wakaf.  Kekuatan  yang
terhimpun  dari  sistem  keuangan  publik  ini  memiliki beberapa landasan prinsip-prinsip yang bernilai Islam, yang mana dengan prinsip-prinsiip ini nantinya akan menjadikan pondasi yang kokoh dalam mengembangkan keuangan publik Islam.
Dengan demikian berdasarkan relevansi pembahasan  analisis  karya  Abu  Ubaid  mengenai keuangan  publik  islam  yang  juga  menjadi  pokok pemikiran  kebijakan  keuangan  publik  islam  di Indonesia,  Abu  Ubaid  dikenal  sebagai  cendekiawan muslim  yang  menetapkan  revitalisasi  perekonomian berdasarkan  sumber  utama  hukum  Islam  yaitu  Al- Qur’an  dan  Al-Sunnah  yang  di  implementasikan kepada  reformasi  berbagai  kebijakan  ekonomi  dan instrument pendukungnya. Sehingga setiap pemikirannya  selalu  mendapatkan  tempat  yang eksklusif dan tentunya berakar pada sumbernya.

## Pemikiran Ekonomi Abu Ubaid
Penyajian  ide  dan  gagasan  yang  paling  awal  di paparkan oleh Abu Ubaid yaitu menekankan landasan filosofis  terhadap  ide  dan  gagasan  ekonomi selanjutnya.  Dimana  filsafat  ekonomi  merupakan pondasi  utama  bagi  ide  dan  gagasan  ekonomi,  yang mencangkup  susunan  pemikiran  ekonomi  makro maupun ekonomi mikro. Menurutnya, pengembangan ide  dan  gagasan  ekonomi  jika  tidak  berlandaskan sebuah  filosofis  yang  kuat,  maka  tentunya  ide  dan gagasan  ekonomi  tersebut  akan  berjalan  tanpa  arah dan  tujuan  bahkan  hilang  digantikan  oleh  filosofis yang  lain.  Maka  terkait  hal  itu,  Abu  Ubaid memfokuskan  konsep  keadilan  sebagai  landasan filosofis utama dalam filsafat perekonomian. Tentunya  tujuan  utamanya  adalah  apabila  filosofis tersebut  di  implementasikan  ke  berbagai  praktik ekonomi  maka  akan  membawa  kepada  pencapaian kesejahteraan dan keselarasan ekonomi maupun sosial masyarakat.  Keadilan  dalam  pandangannya  adalah kesetaraan antara hak-hak individu, umum dan negara. Premisnya adalah jika kepentingan pribadi bertentangan dengan kepentingan umum, maka yang harus  di  dahulukan  adalah  kepentingan  umum  itu sendiri.  Sehingga  kepentingan  umum  merupakan kepentingan prioritas diatas segala kepentingan yang lain.9  Pada  tata  kelola  kenegaraan,  Abu  Ubaid menitikberatkan dalam hal memberikan kewenangan penuh  kepada  khalifah  untuk  memutuskan  berbagai kebijakan, sepanjang kebijakan itu tidak bertentangan dengan  syariah  dan  tentunya  selalu  berorientasi kepada  kemaslahatan  umat.  Sebagai  ilustrasi,  Abu
Ubaid  menyatakan  bahwa  zakat  yang  diperoleh  dari simpanan/tabungan  boleh  dikasihkan  kepada  negara ataupun  kepada  para  mustahik  secara  langsung, sedangkan zakat komoditas harus dikasihkan kepada khalifah, jika hal itu tidak dilakukan maka kewajiban zakat  tidak  ditunaikan.  Hal  itu  berpengaruh  kepada pengelolaan zakat tersebut. Disamping itu juga, beliau memberikan dukungan terhadap kewenangan pemerintah dalam menerapkan suatu kebijakan umum terkait  pembagian  tanah  taklukan,  apakah  akan diberikan kepada penakluk atau membiarkannya tetap dikeola  oleh  penduduk  setempat.  Adapun  yang menarik dari pemikiran ini adalah Abu Ubaid secara tidak  langsung  memberikan  wewenang  kepada seorang  khalifah  untuk  berbuat  adil  dan  bijak  dalam memperluas  batasan-batasan  yang  ditentukan  dalam pembagian  khums  yang  tentunya  akan  berimbas kepada  kepentingan  publik.  Sehingga  berkaitan dengan pembendaharaan negara dari setiap pendapatan  harus  digunakan  untuk  kepentingan  atau kemanfaatan publik bukan untuk kepentingan pribadi khalifah.
Ketika  membahas  tentang  tarif  terkait  pajak tanah. Abu Ubaid menekankan perhatian yang khusus bahwa  dapat  pemungutan  dan  penyalurannya  harus memperhatikan keseimbangan antara kekuatan finansial  dari  subjek  non-muslim  sesuai  dengan kapasitas  kemampuan  membayar  pajaknya  dan kepentingan  umat  Islam  sebagai  penerimanya.  Umat Islam  boleh  memungut  pajak  terhadap  tanah  non- muslim  sesuai  dengan  perjanjian  perdamaian  dan tidak  diperbolehkan  melebihi  dari  itu.Dengan demikian,  berbagai  ilustrasi  tersebut  menunjukkan bahwa  inti  filsafat  ekonomi  yang  digaungkan  Abu Ubaid  terangkum  dalam  konsep  keadilan  untuk mencapai  kemaslahatan.  Hal  ini  tercermin  dalam pandangannya terkait para pengumpul kharaj, jizyah, dan  zakat  harus  bertindak  adil  dan  tidak  boleh mendiskriminasi  serta  menyiksa  wajib  pajak  dari kalangan  non-muslim.  Namun,  kekhususan  tersebut tidak  menjadikan  wajib  pajak  merasa  di  khususkan melainkan tetap harus membayar kewajiban finansialnya  secara  teratur  dan  layak  dibayarkan. Maka  hal  itu,  dapat  menciptakan  keharmonisan diantara kedua  belah  pihak,  baik nonmuslim sebagai wajib  pajak  maupun  umat  Islam  sebagai  pengumpul dan  penerima  pajak  tersebut.  Pandangan  ini  semata- mata  bukan  merujuk  kepada  penetapan  pajak  tanah yang ditetapkan khalifah Umar bin Khattab melainkan berdasarkan  situasi  dan  kondisi  dilapangan.  Abu
Ubaid  membuka  ruang  ijtihad  dalam  setiap pengambilan  keputusan  sepajang  ijtihad  itu  tidak bertentangan dengan syariah Islam.

## Sumber  Pendapatan  dan  Belanja  Keuangan Negara
Pada masa Rasulullah SAW sumber pendapatan keuangan  negara  terdiri  dari  zakat,  ghanimah, shadaqah  dan  fa’i.  Setelah  melalui  perkembangan beberapa saat kemudian sumber pendapatan keuangan publikpun  sumbernya  bertambah.  Seperti  pada  masa khalifah  Umar  bin  Khattab  menambahkan  khums sebagai  sumber  pendapatan  negara.  Sedangkan  pada masa  Abu  Ubaid  dan  pemerintahan  khalifah  Dinasti Umayyah  dan  Dinasti  Abbasiyyah  menambahkan kharaj, jizyah, khums dan ‘usyur sebagai pendapatan negara.  Namun,  yang  menjadi  perhatian  dalam pembahasan  mengenai  kebijakan  ini  adalah  Abu Ubaid sangat menentang gagasan tentang pendistribusian  zakat  yang  harus  dikelola  secara merata terhadap yang berhak menerima zakat. Dimana pendistribusiannya cenderung ditentukan dalam batas tertinggi  setiap  orang  yang  menerimanya.  Yang terpenting  bagi  Abu  Ubaid  adalah  kebutuhan  dasar penerima zakat dapat terpenuhi dengan baik, seberapa besarnya pun serta bagaimana pengalokasian itu dapat meringankan fakir miskan yang kelaparan, orang yang terkena  bencana  dan  dapat  membantu  mereka  yang bertanggungjawab  atas  kehidupan  kaumnya.  Dalam hal ini Abu Ubaid mengadopsi prinsip “setiap orang adalah  menurut  kebutuhannya  masing-masing”. Sehingga  pada  kesempatan  lain,  Abu  Ubaid  tidak mendistribusikan  zakat  kepada  masyarakat  yang memiliki  kekayaan  sebesar  40  dirham  atau  harta lainnya yang sebanding, di samping sandang, pangan dan papan yang menurutnya itu semua adalah standar kehidupan minimum. Adapun yang berhak mengeluarkan  zakat  adalam  mereka  yang  memiliki 200 dirham serta yang sebanding dengan itu di mana mereka dikategodikan sebagai orang kaya. Dalam hal ini,  Abu  Ubaid  mengkategorikan  tiga  kelompok berdasarkan sosial-ekonomi terkait status muzaki dan mustahik zakat, antara lain:
a. Golongan  Aghniya  (orang  kaya)  yang  harus mengeluarkan zakat
b. Golongan  menengah  yang  bukan  sebagai mustahik mapun muzaki dan
c. Golongan mustahik.
Sedangkan dalam pembelanjaan atau pendistribusian  dari  pendapatan  khums  (khums
ghanimah,  khums  barang  tambang,  rikaz  dan  khums lainnya)  berdasarkan  aturan  dari  Rasulullah  SAW. Sesungguhnya  keuangan  publik  ini  adalah  harta kekayaan milik umum maka dalam hal pendistribusiannyapun dianggarkan untuk kesejahteraan umum seperti santuan untuk anak-anak terlantar,  para  pengungsi  korban  bencana  maupun santunan  lainnya  yang  dapat  dirasakan  oleh  semua orang. Terkait pembelanjaan ini Abu Ubaid mengutip nukilan pendapat Umar bin Khattab yang diriwayatkan oleh Aslam, “Umar r.a telah mengatakan bahwaseorang  muslim  berhak  menerima  maupun menolak  terhadap  harta  kekayaan”.  Lalu,  Umar membacakan surah al-Hasyr ayat 7-10 kemudia umar mengatakan,  “Ayat  ini  berlaku  untuk  semua  orang muslim, keculai mereka yang berkah menerima harta tersebut (fa’i). Sedangkan Ibnu Syibah meriwayatkan bahwa ketika umar menyusun dewan, beliau membagi 12.000  (dua  belas  ribu)  dirham  kepada  para  istri Rasulullah  SAW  (Juwairiyah  dan  Shafiyah)  masing- masing  mendapat  bagian  6.000  (enam  ribu)  dirham (karena  keduanya  merupakan  fa’i  dari  Allah  SWT yang  diberikan  untuk  Rasul-Nya),  kaum  muhajirin yang mati  syahid  pada  perang  Badar masing-masing mendapat 5.000 (lima ribu) dirham dan kaum Anshar yang  syahid  juga  mendapat  bagian  masing-masing 4.000 (empat ribu) dirham.

## 3.2. Pembahasan
Relevansi  Pemikiran  Ekonomi  Abu  Ubaid terhadap Keuangan Publik Di Indonesia
Sebagaimana  kita  ketahui  bahwa  Abu  Ubaid dalam  bukunya  Kitab  Al-Amwal,  meletakkan  dasar filosofis  ekonomi  berdasarkan  konsep  keadilan. Sehingga  dengan  konsep  itu  menekankan  bahwa setiap  kegiatan  ekonomi  harus  memiliki  landasan filosofis,  supaya  berdiri  kokoh  menjadi  dasar pemikiran  ekonomi  sebagai  cita-cita  yang  harus diwujudkan  yaitu  sistem  ekonomi  yang  berkeadilan. Dimana  setiap  keadilan  akan  membawa  kepada kemaslahatan.
Adapun filosofis ekonomi Indonesia yang hampir sama  dengan  konsep  keadilan  menurut  Abu  Ubaid dapat  dilihat  dalam  isi  Pasal  33  ayat  4  Undang- Undang  Dasar  1945  yang  menyatakan  bahwa “Perekonomian  nasional  diselenggarakan  berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi  berkeadilan,  berkelanjutan,  berwawasan lingkungan,  kemandirian,  serta  dengan  menjaga keseimbangan  kemajuan  dan  kesatuan  ekonomi
nasional.”  Kata  “Efisiensi  Berkeadilan”  merupakan salah satu prinsip semangat demokrasi ekonomi yang hendak  dicapai  oleh  Indonesia  sebagai  negara  yang berdaulat.  Dimana  mewujudkan  keadilan  sosial  bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan cita-cita terbesar Indonesia  dalam  bidang  ekonomi.  Sehingga  setiap kebijakan ekonomi selalu memperhatikan kepentingan  masyarakat  bawah  dengan  sistem pemberdayaan  masyarakat.  Selain  itu  juga,  kata “Efisiensi  di  sandingkan  dengan  kata  “Berkeadilan” menunjukkan kesetaraan proses yang memiliki tujuan yang  mulia  yaitu  dimana  efisiensi  memiliki  proses bagaimana menggunakan sumber daya yang terbatas untuk  memproduksi  barang/jasa  yang  maksimal. Sedangkan  keadilan  berkaitan  dengan  pengalokasian sumber  daya  yang  dihasilkan  secara  merata  dengan prinsip  kekeluargaan  dan  lebih  mengedepankan kepada  masyarakat  yang  sangat  membutuhkan, sehingga  dapat  memberikan  kepuasan  terbesar  bagi kehidupan masyarakat. Berkaitan dengan zakat, Abu Ubaid menerapkan dasar pemikiran berdasarkan pada pengelolaan zakat yang di praktikkan oleh Rasulullah dan Khalifah sesudahnya. Sehingga dalam hal ini, ada campur tangan  pemerintah  dalam  hal  penghimpunan dan  pendistribusian  zakat.  Baik  dalam  hal  regulasi maupun  pembentukkan  instansi  yang  berwenang melaksanakan  segala  yang  berkaitan  dengan  itu. Dengan terbitnya UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan  zakat.  Menunjukkan  bahwa  ada  campur tangan  pemerintah  sebagai  pemegang  kekuasaan
tertinggi  dalam  hal  regulasi  sebagai  payung  hukum pelaksanaan  pengelolaan  zakat  ini.  Pasal  5  ayat  1 menyatakan bahwa “Untuk melaksanakan pengelolaan zakat, pemerintah membentuk BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional).” Sehingga ada instansi terkait yang dilibatkan sebagai implementasi pemegang amanah dalam pelaksanaan Undangundang tersebut. Sebagai negara muslim terbesar dan sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar ke empat di dunia.  Tentunya  banyak  permasalahan  berkaitan dengan  kesenjangan  sosial  salah  satunya  adalah pengangguran dan kemiskinan. Maka untuk menekan angka pengangguran dan kemiskinan khususnya bagi umat Islam, sudah sepantasnya Indonesia memanfaatkan  potensi  yang  dimilikinya  untuk membangun  demokrasi  ekonomi  yang  berkeadilan dan berkelanjutan, salah satunya dari sektor zakat ini. Berdasarkan  data  dari  Badan  Amil  Zakat  Nasional (BAZNAS)  yang  di  lansir  dari  ekon.go.id  potensi zakat  Indonesia  tahun  2022  adalah  Sebagai  negara dengan  populasi  muslim  terbesar  di  dunia  yakni sebanyak  87,2%  dari  total  penduduk,  Indonesia diperkirakan  oleh  Badan  Amil  Zakat  Nasional (BAZNAS) mempunyai potensi zakat yang mencapai Rp327  triliun.  Namun,  berdasarkan  data terkait  pengumpulan  zakat  di  Indonesia,  jumlahnya baru  mencapai  kurang  lebih  Rp12  Triliun  di  tahun 2020. Data perbandingan antara tahun 2019 dan 2020 dapat dilihat dari tabel berikut:
Tabel 1. Data Pengumpulan Zakat Berdasarkan OPZ No. Tingkat OPZ 2019 % 2020 % 1 BAZNAS 296.234.308.349 2,9 385.126.583.224 3,1 2 BAZNAS Provinsi 583.919.722.674 5,7 489.538.808.289 3,9 3 BAZNAS Kabupaten/Kota 3.539.980.546.674 34,6 1.735.824.169.041 14,0 4 LAZ 3.728.943.985.109 36,5 4.077.297.116.443 32,8 5 OPZ dalam pembinaan dan zakat fitrah yang tidak terlaporkan 2.078.865.243.749 20,3 5.741.459.770.472 46,2 Total 10.227.943.806.555  100  12.429.246.447.469  100
( Sumber: BAZNAS, 2021; diolah penulis )
Ada  beberapa  kendala  terkait  hal  itu  salah satunya  adalah  kurangnya  edukasi  dan  literasi. Sehingga kebanyakan masyarakat beranggapan bahwa zakat  itu  hanya  sebatas  pada  zakat  fitrah  saja  yang ditunaikan  satu  tahun  sekali  serta  zakat  disalurkan kepada orang disekitarnya bahkan kepada orang yang tidak  dikenal  sekalipun.  Maka  dalam  praktiknya, tentunya  harus  ada  beberapa  langkah  terkait
pengedukasian, pengawasan, penyelarasan dan perbaikan  dalam  menjalankan  proyek  keumatan tersebut.  Sehingga apabila melihat beberapa langkah tersebut  diharapkan  pola  dan  sistem  penghimpunan dan  pendistribusian  zakat  di  Indonesia  dapat memberikan kontribusi dalam pembangunan ekonomi nasional. Berkaitan dengan perdagangan internasional,  Abu  Ubaid  telah  menyoroti  praktik
perdagangan  tersebut,  khususnya  terkait  masalah ekspor dan impor. Indonesia juga menerapkan hal itu terkait  bea  cukai  barang  ekspor  dan  impor.  Namun, yang  menjadi  perhatian  adalah  tentang  perdagangan bebas.  Cukai  dianggap  sebagai  salah  satu  bentuk penghambat dalam perdagangan Internasional sehingga  sekarang  ini  penganut  perdagangan  bebas (free  trade),  mendengungkan  bahwa  tidak  boleh  ada tarif  barrier  pada  suatu  negara.  Apalagi  wacana perdagangan  bebas  di  bahas  pada  setiap  konferensi kerja sama antar kawasan. Misalnya Indonesia sebagai negara  anggota  Asean,  tidak  bisa  mengelak  akan penetapan  kebijakan  baru  tersebut.  Sehingga  barang dagangan  bebas  masuk  dan  keluar  Indonesia  dari suatu  negara.  Dengan  kata  lain,  bea  masuknya  nol persen.  Hal  itu  merusak  konsep  perdagangan internasional yang bernafaskan Islam. Di mana barang dagangan yang berasal dari suatu negara tidak secara bebas  masuk  (impor)  maupun  keluar  (ekspor)  dari suatu negara tersebut

## 4. KESIMPULAN
Pemikiran-pemikiran  ekonomi  Abu  Ubaid merefleksikan perlunya memelihara dan mempertahankan  hak  dan  kewajiban  masyarakat, menjadikan  keadilan  sebagai  prinsip  utama  dalam menjalankan  roda  kebijakan  pemerintah  serta menekankan  rasa  persatuan  dan  tanggung  jawab bersama. Disamping itu, Abu Ubaid juga secara tegas menyatakan  bahwa  pemerintah  wajib  memberikan jaminan  standar  kehidupan  yang  layak  bagi s etiap individu  dalam  sebuah  masyarakat  muslim. Abu Ubaid  mengatakan  bahwa  penerimaan  negara  wajib dikelola  negara  dan  mengalokasikannya  kepada masyarakat. Menurut Abu Ubaid uang harus memiliki nilai  intrinsik  sebagai  standar  dari  nilai  pertukaran ( standard  of  exchange  value )  dan  sebagai  media pertukaran  ( medium  of  exchange ).  Ia  berpandangan bahwa hanya dinar dan dirham yang layak digunakan sebagai  alat  tukar  karena  memiliki  nilai  yang  stabil sehingga bisa menghindari arus inflasi yang berakibat buruk  bagi  perekonomian  negara. Keuangan  publik meliputi setiap sumber keuangan yang dikelola untuk kepentingan  masyarakat,  baik  yang  dikelola  secara individual, kolektif ataupun oleh pemerintah. Sumber- sumber  keuangan  publik  dalam  analisis  pemikiran ekonomi Abu Ubaid di kitab Al Amwal yaitu  terdiri dari  fai',  khumus,  shadaqah  dan  zakat  ,  Didalam keuangan  publik  terdapat  sebuah  prinsip  yang  harus diterapkan  dalam  pengeluaran  publik,  yaitu  tertuju
pada ketentuan zakat. Bahwa alokasi zakat merupakan kewenangan  Allah,  bukan  kewenangan  amil  atau pemerintah.  Prinsip  lainnya  adalah  bahwa  Islam memperlakukan kaum musim dan non muslim secara adil.  Hilangnya  spirit  religiusitas  dalam  pemenuhan dan  penggunaan  keuangan  negara  disebabkan  oleh pandangan  sekularisme  yang  melanda  dunia  Islam, dan  tidak  digunakannya  mekanisme  yang  berbau Islam, justru dunia Islamkehilangan metode mensejahterakan  rakyatnya.  Adanya  kewajiban material  berbentuk  pajak  itu  tidak  diragukan keabsahannya  karena  pada  waktu  ini  negara memerlukan anggaran pendapatan yang besar sekali. Oleh  karena  itu,  secara  keseluruhan  tidak  mungkin terpenuhi dengan zakat. Pada saat ini dua kewajiban tersebut menyatu dalam diri serang muslimbukan saja kewajiban pajak,  melainkan kewajiban zakat sekaligus.  Adanya  prinsip-prinsip  keuangan  publik Islam  sangatlah  penting,  karena  dengan  prinsip  ini dapat dimunculkan beberapa acuan dalam penerapan kuangan  publik  Islam  yang  Islami.  Muculnya  suatu landasan  pengembangan  keuangan  publik  islam, sebagai  dasar  pengendalian  keuangan  publik  Islam, dan lain sebagainya.

## 5. UCAPAN TERIMA KASIH
Pada  bagian  ini,  penulis  menyadari  seutuhnya bahwa  begitu  banyak  individu  yang  terlibat  dalam proses  penyusunan  artikel  ini.  Penulis  akan  selalu mensyukuri  nikmat  yang  datang  dari  segala  bentuk bimbingan,  bantuan,  dukungan,  dan    doa.    Oleh karena  itu,  penulis  ingin  mengucapkan terima kasih yang  tulus  kepada  orang-orang  berikut:  1)    Kedua orang    tua    kami,    yang    telah    melahirkan, membesarkan,  dan  mendidik  kami  dengan  penuh kasih  sayang.  2)  Dr.  Drs.  Nurwahidin,  M.Ag  selaku dosen  tetap  Sekolah  Kajian  Stratejik  dan  Global Universitas  Indonesia.  3)  Seluruh  dosen  dan  staf pengajar  pada  program  studi Kajian Timur Tengah dan Islam peminatan Ekonomi dan Keuangan Syariah Sekolah  Kajian  Stratejik  dan  Global  Universitas Indonesia, yang telah membantu dan menginformasikan kepada penulis. 4) Kepada  rekan- rekan  seperjuangan, kami  ucapkan terima kasih dan salam sukses untuk pencapaian akademik selanjutnya.

## 6. REFERENSI
Amalia,  Euis.  (2010). Sejarah  Pemikiran  Ekonomi Islam  dari  Masa  Klasik  Hingga  Kontemporer.
Jakarta: Gramata Publishing
Al Qasim, Abu Ubaid. (1988). Kitab al Amwal , Beirut: Dar al Fikr.
Febriani, A. (2017). Pemikiran Ekonomi Abu Ubaid Al Baghdadi . IX (2), 128–149.
Karim,  Adiwarman.  (2001). Ekonomi  Islam:Suatu Kajian Ekonomi Makro . Jakarta:Karim Business Consulting. Karim,  Adiwarman.  (2004). Sejarah  Pemikiran Ekonomi Islam . Jakarta: Rajawali Pers.
Muhamad  Izazi  Nurjaman  &  Muhammad  Danil.
(2020).  Relevansi  Pemikiran  Ekonomi  Abu Ubaid di Indonesia. Islamic Circle , 1 (2), 47–65. Qardhawi, Yusuf. (2004) . Hukum Zakat (terjemahan dari buku Fiqhuz Zakat) . Jakarta: Pustaka Litera
Antar Nusa.
Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI)  UIN  Jogja.  (2009). Ekonomi  Islam .
Jakarta: RajaWali Press.
Safitri, J., & Fakhri, A. (2017). Analisis Perbandingan Pemikiran  Abu  ‘  Ubaid  Al-Qasim  dan  Adam Smith Mengenai Perdagangan. Millah , 17 (1), 85– 98.
https://doi.org/10.20885/millah.vol17.iss1.art5 Sukarno  Wibowo,  S.E.,  M.M  dan  Dedi  Supriadi,
M.Ag., (2013). Ekonomi Mikro Islam , Bandung:
Pustaka Setia.
https://www.puskasbaznas.com/publications/books/1
610-outlook-zakat-indonesia-2022