## PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM REFORMASI BIROKRASI DI VIETNAM

## Alim Bathoro., M.Si
Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang Albath71@yahoo.com

## ABSTRACT
This research discusses the reformation of bureaucracy in Vietnam. The elites  of  the  central  government  were  involved  in  the  process.  This study  questions  state-elite  relations  in  implementing  reformation  of bureaucracy  in  combating  corruption,  what  form,  what  factors  shape the form and under what circumstances does it change. Studies on this subject  varies  from  statist,  elitist    approach.  The  statist  approach focuses  on  the  role  of  the  state,  questioning  whether  it  dominate  the politics  (Evans),.  Elitist  approach  focuses  on  the  concentration  and exercise of power by elites (Mills, Mosca, Pareto, and Keller) in shaping policies. This research shows that the conflict between the central elite is  caused  by  dispute  over  implementing  reformation  of  bureaucracy  in combating  corruption.  The  dispute  over  implementing  reformation  of bureaucracy  within  the  administration  had  led  to  the  function  of  state autonomy  in  which  case  is  combating  corruption  indicated  by  how  the state  not  seriously  became  government  program.  This  occurred  due  to the  ability  of  the  international  issue  to  influence  the  policy  of  Vietnam government.  In  turn  this  impacted  the  state,  in  this  case  the government  of  Vietnam,  to  be  capable  of  taking  normal  political decisions  but  to  be  incapable  taking  political  decisions  of  combating corruption.  This  study  supports  and  corroborates  state  autonomy theory  on  the  state  as  dominate  policies  of  combating  corruption.    In particular  on  state  autonomy  that  is  shown  by  the  interest  of  elites  of central  government.    In  theory  of  the  state’s  autonomy  is  the  manner in  which  the  state  manages  the  distortion  or  pressure  of  the  global issue of corruption.
Keywords:  State  Autonomy,  Reformation  of  Bureaucracy,  Political  Elite, Global Issue, Corruption.

## ABSTRAK
Penelitian ini membahas reformasi birokrasi di Vietnam. Para elit pemerintah pusat yang terlibat dalam proses. Penelitian ini pertanyaan hubungan negara- elit dalam melaksanakan reformasi birokrasi dalam memberantas korupsi, apa bentuknya, faktor-faktor apa saja dan dalam keadaan apa itu dapat berubah. Studi  tentang  hal  ini bervariasi  dari  pendekatan statis  dan  pendekatan  elitis. Pendekatan  statis berfokus  pada  peran negara, mempertanyakan  apakah  itu mendominasi politik (Evans). Pendekatan elitis berfokus pada konsentrasi dan pelaksanaan  kekuasaan  oleh  elit  (Mills,  Mosca,  Pareto,  dan  Keller)  dalam membentukkebijakan.  Penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  konflik  antara  elit pusat  disebabkan  oleh  sengketa  melaksanakan  reformasi  birokrasi  dalam pemberantasan  korupsi.  Sengketa  melaksanakan  reformasi  birokrasi  dalam pemerintahan  telah  menyebabkan  fungsi  otonomi  negara,  dalam  hal  ini pemberantasan  korupsi  ditunjukkan  dengan  bagaimana  negara  tidak  serius menjalani  program  pemerintah.  Hal  ini  terjadi  karena  kemampuan  isu internasional  untuk  mempengaruhi  kebijakan  pemerintah  di  Vietnam.  Pada gilirannya  ini  berdampak  kepadanegara,  dalam  hal  ini  pemerintah Vietnamseharusnya  mampu  mengambil  keputusan  politik  yang  normal kemudian  harus  mampu  mengambil  keputusan  politik  pemberantasan korupsi.  Penelitian  ini  mendukung  dan  menguatkan  teori  otonomi  negara pada  negara  sebagai  kebijakan  mendominasi  dari  pemberantasan  korupsi. Khususnya pada otonomi negara yang ditunjukkan oleh kepentingan elit dari pemerintah  pusat.  Dalam  teori  otonomi  negara  adalah  cara  di  mana  negara mengelola distorsi atau tekanan dari isu global korupsi.
Kata  kunci:  Otonomi  Negara,  Reformasi  Birokrasi,  Elit  Politik,  Isu  Global,
Korupsi

## PENDAHULUAN
Pada  tahun  1986  ,  dalam  menghadapi  krisis  ekonomi  yang  parah  ,  Vietnam mulai  bergerak  menuju  ekonomi  pasar  dan  legalisasi  beberapa  bentuk kepemilikan pribadi. Krisis tersebut berlangsung lama akan tetapi berlangsung lambat  penanganannya,  hal  ini  terjadi  karena  orang-orang  Vietnam  sedang berusaha keluar dari dampak perang dalam periode lima puluh tahun secara terus menerus.
Sejarah  perang  di  Vietnam  memiliki  dampak  yang  mendalam  dan berpengaruh  dalam  upaya  reformasi  yang  sedang  berlangsung.  Berikut  ini
adalah  ringkasan  tahapan  konflik  bersenjata.  Pada  awalnya  terjadi perlawanan  terhadap  kehadiran  kolonial  Perancis  dimulai  pada  awal  Tahun 1930-an . Kemudian selama Perang Dunia 2 , komunis Vietnam dan nasionalis terns perang gerilya melawan Jepang. Setelah berakhirnya PD 2 tahun  1945, menyusul penarikan pasukan militer Jepang, kaum revolusioner mendeklarasikan  kemerdekaan  ,  namun  militer Perancis  kembali  dan  perang kemerdekaan  terus  selama  hampir  satu  dekade.  Setelah  pasukan  Perancis dikalahkan oleh pasukan Vietnam di wilayah Dien Bien Phu pada 7 Mei 1954, maka  dibuat  Perjanjian  Jenewa  1954,  yang  secara  resmi  mengakhiri kekuasaan  Prancis  di  Vietnam  dan  setelah  itu  Vietnam  secara  administrasi terpisah  antara  utara  dan  selatan.  Dengan  pecahnya  perang  saudara  1956 maka negara itu tertunda pemilihan umum menuju unifikasi, perang tersebut pecah  karena  pemerintah  Vietnam  Selatan  menolak  perjanjian  di  mana negara itu harus bersatu.
Setelah  perang  panjang  di  mana  Amerika  Serikat  dan  negara-negara membantu  Vietnam  Selatan,  rezim  Selatan  dan  sekutunya  dikalahkan  pada tahun  1975.  Tapi  perang  tidak  berakhir  begitu  saja,  karena  pada  bulan Desember  1978,  Vietnam  mengirim  pasukan  ke  Kamboja  ,  meginvasi  Phnom Penh  ,  membentuk  Pemerintah  Hun  Sen  ,  dan  mendorong  pasukan  yang didukung  Cina  Pol  Pot  ke  dalam  daerah  perbatasan  denganThailand. Akibatnya,  China  menginvasi  Vietnam  dari  utara  pada  bulan  Februari  1979  , tetapi  mereka  mengundurkan  diri  setelah  Tentara  Cina  menderita  kekalahan militer  selama  pertempuran  di  wilayah  perbatasan.  Dan  ternyata  upaya Vietnam  di  Kamboja  belum  juga  berhasil  mengakhiri  perang  saudara  dan konflik  di  negara  itu.  Hal  ini  mungkin  dianggap  satu-satunya  cara mempertahankan  semangat  pasukan  Vietnam  yang  telah  lima  puluh  tahun berjuang dalam perang Indocina.
Yang pasti, setelah perang sipil Vietnam, berakhir pada tahun 1975. Sebagian besar dunia internasional menutup diri terhadap Vietnam. Sehingga Vietnam mengalami  isolasi  internasional  yang  cukup  berarti,  apalagi  dikombinasikan dengan  efek  peperangan  yang  berlarut-larut,  mengakibatkan  runtuhnya ekonomi  Vietnam  pada  awal  1980-an.  Sehingga  pada  saat  Kongres  Partai Komunis  pada  tahun  1986,  Vietnam  sudah  siap  Doi  Moi  yang  berarti  "  cara baru " sebuah frase Vietnam yang berarti keterbukaan. Pelaksanaan Doi Moi telah  melibatkan  pengenalan  bertahap  reformasi  pasar  yang  dipilih  dan beberapa bentuk kepemilikan pribadi (Rohwer, 1997;275-294).
Oleh  karena  itu,  setelah  tumbangnya  Soviet,  perubahan  Doi  Moi mempercepat  perkembangan  politik  dan  ekonomi  Vietnam.  Salah  satu  hasil perubahan yang cepat adalah diterimanya Vietnam menjadi anggota WTO th 2006. Sehingga saat ini Vietnam leluasa melakukan perdagangan internasional dan menghentikan isolasi internasional terhadap negara itu.
Reformasi  politik  Vietnam  dengan  istilah Doi  Moi telah  mempercepat perkembangan  ekonomi.  Akan  tetapi  perkembangan  tersebut    berdampak meningkatnya praktek korupsi dalam birokrasi, bagaimana upaya Pemerintah Vietnam  memberantas  korupsi  agar  proses  reformasi  menguntungkan masyarakat Vietnam.
Berkaitan  dengan  hal  tersebut  di  atas,    agenda  pemberantasan  korupsi memunculkan  persoalan di  kalangan elite partai penguasa,  karena para elite tersebut  menganggap  agenda  pemberantasan  korupsi  hanyalah  agenda internasional.  Bagi  mereka,  agenda  pemberantasan  korupsi  adalah  bentuk tekanan  kekuasaan  asing    kepada  Pemerintah  Vietnam.  Sehingga,  agenda pemberantasan korupsi bukanlah lahir dari kesadaran  elite penguasa. Dalam pada  itu,  elite  dominan  memiliki  kekuatan  untuk  mengarahkan  agenda
mereka  kepada    masyarakat,  sehingga  agenda  pemberantasan  korupsi terancam gagal. Karena lemahnya dukungan dari elite dan masyarakat.

## METODE PENELITIAN
Desain  penelitian  ini  adalah  deskriptif    dengan  menggunakan  pendekatan kualitatif  sebagai  prosedur  penelitian.  Dengan  pendekatan  tersebut diharapkan akan menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang diamati. Berdasarkan data yang diperoleh, maka penelitian  deskriptif  akan  memudahkan  peneliti  menemukan  fakta  melalui interpretasi  terhadap  data  yang  ada.  Sehingga  peneliti  akan  mampu melukiskan  secara  akurat  sifat  dari  beberapa  fenomena,  kelompok  atau individu.  Secara  khusus    penelitian  ini  memberikan  deskripsi  tentang    peran negara pada pemberantasan korupsi dalam reformasi birokrasi di Vietnam .

## KERANGKA TEORITIS
Kerangka teori digunakan untuk menganalisis berbagai persoalan yang terkait dengan  penelitian  ini.  Dalam  penelitian  ini,  ada  dua  teori  yang  digunakan sebagai  kerangka  pemikiran  guna  membantu  menganalisis  hasil-hasil penelitian. Teori-teori tersebut teori otonomi  negara dan teori elit politik.
Teori  otonomi  negara,  menganggap  negara  sebagai  struktur  otonom,  suatu struktur  dengan  logika  dan  kepentingannya  sendiri  yang  tidak  harus  sama atau  selaras  dengan  kepentingan  kelas  dominan  dalam  masyarakat  ataupun semua  kelompok  anggota  dalam  pemerintahan.    Sementara  itu,  Theda Skocpol  mengatakan  negara  adalah  arena  tempat  konflik  kepentingan  sosial dan  ekonomi  saling  berbenturan  satu  sama  lain.  Apa  yang  menyebabkan negara dianggap sebagai arena politik bersifat khusus, karena  para aktor yang beroperasi  dalam  arena  tersebut  melakukan  konflik  sosial  dan  ekonomi menggunakan sarana yang berbeda-beda (Skocpol , 1991;21-23) .
Menurut  Aristoteles  (Chilcote,  2003;276),  elit  adalah  sejumlah  kecil individu  yang  memikul  semua  atau  hampir  semua  tanggungjawab kemasyarakatan.  Definisi  ini  merupakan  penegasan  lebih  lanjut  dari pernyataan  Plato  tentang  dalil  inti  teori  demokrasi  elitis  klasik  bahwa disetiap  masyarakat,  kelompok  minoritas  membuat  keputusan - keputusan  besar.  Konsep  teoretis  yang  dikemukakan  oleh  Plato  dan Aristoteles diperluas kajiannya oleh Vitrdo Pareto dan Gaetano Mosca, yaitu  dua  orang  sosiolog  politik  Italia.    Menurut  Pareto  ( Dalam  S.P. Varma,  1987;202),  setiap  masyarakat  diperintah  oleh  sekelompok  kecil orang  yang  mempunyai  kualitas  yang  diperlukan  dalam  kehidupan sosial dan politik. Kelompok kecil itu disebut dengan elite yang mampu menjangkau  pusat  kekuasaan.  Elite  adalah  orang-orang  berhasil  yang mampu  menduduki  jabatan  tinggi  dalam  lapisan  masyarakat.Mereka terdiri atas pengacara, mekanik, bajingan, atau para gundik.

## PEMBAHASAN

## 1. Sistem Politik
Vietnam  menganut  sistem  partai  tunggal  dengan  Republik  Sosialis  Vietnam sebagai  partai  tunggal  negara.  Pada  April  1992,  lahir  sebuah  konstitusi  baru menggantikan  versi  1975.  Peran  utama  terdahulu  Partai  Komunis  disertakan kembali  dalam  semua  organ-organ  pemerintah,  politik  dan  masyarakat. Hanya organisasi poltik yang bekerjasama atau didukung oleh Partai Komunis diperbolehkan  ikut  dalam  pemilihan  umum.  Ini  meliputi  Barisan  Tanah  Air Vietnam ( Vietnamese Fatherland Front ), partai serikat pedagang dan pekerja. Meskipun  negara  tetap  secara  resmi  berjanji  kepada  sosialisme  sebagai doktrinnya, makna ideologi tersebut telah berkurang secara besar sejak tahun 1990-an. Presiden Vietnam adalah kepala negara dan secara nominal adalah panglima  tertinggi  militer  Vietnam,  menduduki  Dewan  Nasional  untuk
Pertahanan dan Keamanan  ( Council  National Defense and Security ). Perdana Menteri  Vietnam  adalah  kepala  pemerintahan,  mengepalai  kabinet  yang terdiri  atas  3  deputi  perdana  menteri  dan  kepala  26  menteri-menteri  dan perwira-perwira.
Adapun  Majelis  Nasional  Vietnam  ( National  Assembly  of  Vietnam )  adalah pemegang hak legislatif di negara tersebut yang terdiri atas 498 anggota yang mempunyai  tugas  sebagai  pembuat  undang-undang.  Majelis  ini  memiliki posisi  yang  lebih  tinggi  daripada  lembaga  eksekutif  dan  judikatif.  Seluruh anggota  kabinet  berasal  dari  Majelis  Nasional.  Mahkamah  Agung  Rakyat ( Supreme People's Court of Vietnam ) memiliki kewenangan hukum tertinggi di Vietnam,  juga  bertanggung  jawab  kepada  Majelis  Nasional.  Di  bawah Mahkamah  Agung  Rakyat  adalah  Pengadilan  Kotamadya  Propinsi  dan Pengadilan  Daerah  Vietnam.  Pengadilan  Militer  Vietnam  juga  cabang adjudikatif  yang  kuat  dengan  kewenangan  khusus  dalam  hal  keamanan nasional. Semua organ-organ pemerintah Vietnam secara besar dikontrol oleh Partai  Komunis.  Mayoritas  orang-orang  yang  ditunjuk  pemerintah  adalah anggota-anggota  partai.  Sekretaris  Jenderal  Partai  Komunis  mungkin  adalah salah  satu  pemimpin  politik  terpenting  di  Vietnam,  mengontrol  organisasi nasional  partai  dan  perjanjian-perjanjian  negara,  juga  mengatur  undang- undang.
Tentara  Rakyat  Vietnam  (TRV)  adalah  tentara  nasional  Vietnam,  yang diorganisasikan mencontoh pada organisasi Tentara Pembebasan Rakyat. TRV lebih  jauh  lagi  dibagi  menjadi  Angkatan  Darat  Rakyat  Vietnam  (termasuk Pasukan Pendukung Strategis dan Pasukan Pertahanan Perbatasan), Angkatan Laut  Rakyat  Vietnam,  Angkatan  Udara  Rakyat  Vietnam  serta  Penjaga  Pantai. Dalam sejarahnya, TRV secara aktif dilibatkan dalam pembangunan.
Vietnam  untuk  mengembangkan  ekonomi  Vietnam.  Ini  dilakukan  dalam upaya  untuk  mengkoordinasikan  pertahanan  nasional  dan  ekonomi.  TRV diterjunkan di bidang seperti industri, pertanian, perhutanan, perikanan dan telekomunikasi.  Saat  ini,  kekuatan  TRV  mendekati  500.000  tentara. Pemerintah  juga  mengontrol  pasukan  cadangan  sipil  dan  kepolisian.  Peran militer  dalam  sektor  kehidupan  rakyat  pelan-pelan  dikurangi  sejak  tahun 1980an.

## 2. Gambaran Umum Reformasi Birokrasi dan Pemberantasan Korupsi

## A. Reformasi Birokrasi
Penelitian  Bintoro  Tjokroamidjojo  (diakses  15  Juni  2009)  tentang  reformasi birokrasi  menuju good  governance di  Vietnam  menjelaskan  bahwa  kasus perkembangan di Vietnam ini merupakan contoh dari kasus negara yang pada pemerintahan  sebelumnya  memiliki  kekuasaan  penuh  ( pverdominant ),  ke arah  pemberdayaan  sektor  masyarakat  terutama  dunia  usaha.  Dengan  kata lain,  terjadi  perkembangan  dari  ekonomi  perencana/komando  ke  ekonomi pasar. Adanya Doi Moi telah membuat Vietnam melalui suatu reformasi yang komprehensif dalam dasawarsa akhir-akhir ini. Dijelaskan pula bahwa Doi Moi merupakan  suatu  reformasi  yang  merupakan turning  point dari  sejarah modern Vietnam. Vietnam telah benar-benar mengikuti perkembangan dunia yang  disebut  sebagai from  Plan  to  Market ,  dan  lebih  berperannya  institusi- institusi di sektor masyarakat dan swasta dalam ekonomi. Dalam penelitian ini dijelaskan  mengenai  beberapa  elemen  dalam  perkembangan  yang  terjadi  di Vietnam, antara lain:
a. State economy berkembang ke arah private economy . Terdapat proses pengalihan  kepemilikan  dari  umum  menjadi  milik  pribadi.  Dengan
adanya  privatisasi,  maka  akan  membantu  pada  pembentukan  pasar bebas dan mengembangnya kompetisi.
b. Perubahan  dari  mekanisme  suatu  negara  yang  memegang  langsung semua kegiatan ekonomi, ke arah mekanisme pasar sebagai landasan pengaturan ekonomi makro oleh negara dan otonomi perusahaan dari semua kegiatan usaha dan warga negara.
c. Perubahan  dari autarkic  closed  economic  structure ke  arah  open economy  and  relation  with  out  side  world  (integrasi  dalam  pasar global). Berusaha memanfaatkan globalisasi untuk ekonomi mereka.
d. Reformasi  ekonomi  yang  mengusahakan  stabilitas  ekonomi  dan pertumbuhan, dengan memperlihatkan equity (keadilan).
e. Berkembang ke arah private sectory led economy . Koordinasi yang baik antara pemerintah dan perusahaan-perusahaan.
f. Semua  ini  ditunjang  oleh  legal  frame  work,  policy  system,  economic environment and business representative mechanism.
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Bintoro  Tjokroamidjojo  lebih  membahas mengenai perkembangan paradigma dengan good governance itu sendiri dan pergeseran  penting  peranan  negara  yang  dominan  melalui  perencanaan ekonomi,  ke  arah  pemanfaatan  ekonomi  dan  keputusan  (transaksi)  ekonomi oleh masyarakat sendiri, yang dalam hal ini contoh kasus yang diambil adalah perkembangan  di  Vietnam  dengan  adanya  kebijakan Doi  Moi .  Dengan  kata lain,  yang  semula  sebagai  a gent  of  development ,  yaitu  semula  strategi  dan kebijaksanaan  mendorong  pembangunan  sosial  ekonomi  dilakukan  oleh Pemerintah,  berkembang  ke  arah  upaya  utama pembangunan  melalui  peran masyarakat  khusunya  sektor  swasta,  melalui  pemanfaatan  mekanisme  pasar dengan perkembangan yang dikendalikan oleh pasar.
Penelitian  lain  tentang  reformasi  birokrasi  oleh  Martin  Gainsborough  (2005) menjelaskan  perubahan  administrasi  publik  dan  reformasi  gaji  di  Vietnam menunjukkan  bahwa  adanya  janji  yang  tidak  jujur,  sehingga  dalam  praktek pelayanan,  seringkali  masyarakat  harus  mengeluarkan  biaya  tambahan  yang tidak  tertulis,  hal  itu  dilakukan  untuk  menjaga  fungsi  birokrasi  tradisional  di tangan negara.
Sependapat  dengan  Painter,  Gainsborough  (2005)  menjelaskan  perubahan model birokrasi yang awalnya model gabungan Perancis dan Soviet (Rohwer, 1997;275-294) kemudian meloncat ke model neo liberal justru menimbulkan masalah.  Seharusnya  menurut  Gainsborough,  sebelum  ke  neo  liberal sebaiknya  mengalami  menyempurnakan  gaya  birokrasi  dengan  model Weberian  klasik  birokrasi  terdahulu,  yang  relatif  lebih    sesuai  dengan  model konvensional  pembangunan  dan  modernisasi,  sehingga  tidak  menimbulkan masalah.  Model  neo  liberal  tersebut  di  atas,  terlihat  dari  swastanisasi  pajak dan  privatisasi  perusahaan  negara.  Namun  sayangnya  tidak  adanya transparansi,  mana  yang  boleh  mana  yang  tidak  boleh,  akhirnya  membuat birokrasi bekerja tidak efektif.

## B. Korupsi Birokrasi
Hasil  survei Political  and  Economic  Risk  Consultancy menunjukkan  bahwa kualitas  birokrasi  Vietnam  yang  terburuk  bersama  Indonesia  dan  India. Gambaran  ini  juga  sedikit  banyak  menyiratkan  betapa  agenda  reformasi birokrasi tidak pernah secara serius menjadi prioritas utama dari pemerintah. Dampak dari sikap itu tercermin dari ketidakmampuan Indonesia untuk keluar dari  krisis  yang  mendera,  dan  Indonesia  bahkan  menjadi  negara  yang  paling lambat,  bahkan  hinggga  saat  ini  belum  mampu,  keluar  dari  keterpurukan. Hasil  serupa  juga  ditunjukkan  The  World  Competitiveness  Yearbook  yang dikeluarkan  oleh  Institute  for  Management  Development  (IMD)  yang
menggolongkan  indeks  kompetitif  birokrasi  Indonesia  di  kelompok  terendah sebelum India dan Vietnam (gie, 2003).
Lewis  menggambarkan  Vietnam  sebagai  masyarakat  yang  berorientasi kelompok  dengan  kecenderungan  pada  prinsip  Konghucu,  dan  dipengaruhi rasionalitas Perancis serta kewirausahaan gaya barat. Lewis juga menunjukkan bahwa  strategi  Pemerintah  Vietnam  adalah  untuk  meliberalisasi perekonomian secara secepat mungkin untuk mendorong investasi sementara pada saat yang sama menjaga ketat kontrol politik. Seperti yang diidentifikasi sebelumnya,  negara-negara  dalam  transisi  ekonomi  tampak  lebih  rentan terhadap masalah dengan suap dan korupsi. The Transparency International ( 2007) melaporkan Vietnam Sebagai yang mengalami isu-isu signifikan dengan korupsi.  Hal  itu  yang  tercermin  dari  skor nya  2,6  ,  dan peringkat  negara 123 dalam  Indeks  Persepsi  Korupsi  TI  dibandingkan  dengan  Australia  yang  relatif rendah korupsinya dengan skor 8,6 dan peringkat negara 11.
PBB Development Programme (2008 ) mengemukakan bahwa para pebisnis di Vietnam  dan  tenaga  ahli  asing  mengidentifikasi  korupsi  sebagai  salah  satu keprihatinan  utama.  Pada  tahun  2000  separo  pebisnis  asing  dan  lokal mengeluh  bahwa  korupsi  dan  birokrasi  adalah  isu  utama  ketika  melakukan bisnis.  Oleh  karenanya  tantangan  terbesar  Vietnam  adalah  memerangi korupsi.  Meskipun  kampanye  terhadao  korupsi  diintensifkan  untuk mengekang  korupsi,  dengan  memproses  hukum  terhadap  beberapa  kasus. Akan tetapi menghadapi banyak tantangan karena berkaitan langsung dengan fungsionaris partai terkemuka dan pejabat pemerintah. Demi publisitas yang baik,  maka  hal  tersebut  tidak  terekspose  secara  transparan,  karena  sumber daya manusia terbagi didasarkan pada patronase.
Dengan  pengecualian  Indonesia,  tak  ada  negara  Asia  Tenggara  yang korupsinya  melekat  berdasarkan  karakteristik  struktur  negara  dan
administrasi.  Laporan  ini  juga  menyatakan  bahwa  kendala  struktural  utama untuk pemerintahan yang efektif di Vietnam adalah merajalela korupsi, yang menurut  pengamat,  telah  berputar  di  luar  kendali  meskipun  pemerintah mengintensifkan  upaya  untuk  mengatasi  masalah  itu  (Segon  dan  Boot, 2010;574-589).
Penelitian Sato menunjukkan bahwa gejala di Vietnam mirip dengan negara- negara  transisi  dan  berkembang  lainnya,  Vietnam  telah  memberlakukan undang-undang  anti  korupsi,  namun  hal  tersebut  lebih  menunjukkan  bahwa perang  terhadap  korupsi  merupakan  hasil  desakan  negara-negara  asing  dan organisasi  internasional.  Karena  menurut  negara-negara  asing,  agenda  anti korupsi  akan  menguntungkan  investasi  asing  karena  adanya tata  kelola yang transparan.  Namun  demikian,  dampak  tekanan  luar  negeri,  mengakibatkan kurangnya rasa memiliki atau komitmen yang kuat dalam agenda anti korupsi di Vietnam.
Dalam upaya untuk meningkatkan transparansi dan memodernisasi ekonomi, pemerintah  Vietnam  mengumumkan  rencana  untuk  mengurangi  256 prosedur  administrasi.  Reformasi  adalah  kunci  dari  Proyek  30,  yang mempercepat  empat  tahun  perbaikan  administrasi  pemerintah  yang bertujuan untuk menyederhanakan 24 kementerian Vietnam dan 63 provinsi. Termasuk  dalam  reformasi  adalah  20  prosedur  pajak  yang  memungkinkan perusahaan untuk menggunakan faktur mereka sendiri dicetak sesuai dengan peraturan  pemerintah. Di  bawah  reformasi baru,  peraturan  itu  tidak  berlaku untuk  usaha  yang  baru  berdiri  dan  perusahaan  kecil,  karena  masih menggunakan  faktur  khusus  yang  dikeluarkan  oleh  Departemen  Keuangan. Pejabat pemerintah memperkirakan bahwa jika Vietnam secara efektif dapat mengurangi  ke-256  prosedur  administratif,  maka  negara  dapat  menghemat lebih  dari  US  $  320.000.000,  sekaligus  dapat  meningkatkan  iklim  investasi
lokal.  Tahap  pertama  dari  proyek  30,  berhasil  menyelesaikan  tahun  lalu, membuat database nasional prosedur administratif Vietnam (Sato, 2009;220- 228).
Hanya  saja  menurut  Long  S  Le  dari  University  of  Houston    (Vietnam  Cuts Bureaucracy,  Reduces  256  Administrative  Procedures,  2010)  mengatakan memang  betul  reformasi doi  moi (  restorasi  )  telah  membuat  Pemerintah Vietnam mampu mengejutkan dunia, hanya saja saat ini mereka tidak mampu menghadapi  kenyataan  bahwa  korupsi  dapat  memiliki  efek  yang  merugikan pada  banyak  aspek  pembangunan  ekonomi  ,  seperti  mengurangi  tingkat pertumbuhan  GDP  dan  ketimpangan  pendapatan  yang  lebih  besar.  Bahkan  , pemerintah  baru-baru  ini  harus  menanggapi  kekhawatiran  donor  bantuan asing  atas  rendahnya  rasio return  on  investment ,  ketika  Jepang  pada  bulan Desember  2008  secara  mendadak  menangguhkan  pinjaman  lunak  sebesar  $ 1,1 milyar per tahun ke Vietnam, di tengah isu tentang penyelidikan korupsi.
Meskipun  ada  kampanye  anti  korupsi,  pemerintahan  komunis  Vietnam terlibat  dalam  menciptakan  insentif  struktural  dalam  perilaku  korup.  Karena kekuasaan horizontal dan vertikal dari satu partai - sistem negara dan alokasi sumber  daya  ekonomi  tergantung  pada  keputusan  administratif  ,  sehingga menciptakan  peluang  praktik  korupsi  di  mana-mana.  Sebuah  studi empiris  oleh  Wayne  Sandholtz  dan  Rein  Taagepera  (Vietnam’s  Endless Corruption Campaign, 2010)  menunjukkan  bahwa  komunisme  di  Vietnam secara  signifikan  mengurangi  integritas  elit,  bahkan  mengontrol variabel budaya.
Berdasarkan  penelitian  Scott  Fritzzen  (2007;30)  menemukan  fakta dalam  konteks  negara  otoriter,  negara  dengan  sistem  satu  partai.  Bila dilakukan  upaya  demokratisasi    kebijakan  pada  tingkat  lokal menunjukkan  ada  jarak    antara  demokratisasi  dengan  reformasi
pemerintahan  daerah,  khususnya  dalam  upaya    menekan  korupsi  di pemerintah daerah.
Bahkan  dalam  penilaian  Long  S.  Le  menunjukkan  bahwa  integrasi Vietnam  dengan  ekonomi  global  akan  memberi  peluang  yang diciptakan  oleh  statusnya  sebagai  negara  berpenghasilan  menengah (seperti  yang  didefinisikan  oleh  PBB),  namun  pada  dasarnya  tersebut hanya  akan  meningkatkan  korupsi  .  Dan  itu  dapat  berubah  manakala pemimpin  Vietnam  mulai  serius  mempertimbangkan  dampak  buruk dari  korupsi,  sehingga  bersedia  mencari  solusi,  dengan  memfasilitasi negara untuk mengatasi korupsi.

## 3. Analisis  Peran  Negara  pada  Pemberantasan  Korupsi  dalam Reformasi Birokrasi
Dalam  Pandangan  Skocpol,  terdapat  tiga  aspek  yang  mendasar  mengenai negara. Pertama, negaralah yang menjadi aktor utama dan seringkali menjadi aktor  tunggal  dalam  kehidupan  politik,  karena  negara  membatasi  dan mempengaruhi agenda masyarakat. Kedua, negara memiliki fungsi dasar dan properti tertentu yang digunakan secara independen dari faktor atau tekanan eksternal.  Fungsi  dasar  dari  semua  negara  adalah  untuk  memelihara  hukum dan  ketertiban,  serta  membangun  pendapatan capital bagi  dirinya  sendiri.
Ketiga,  aparatur  negara  mendapat  tempat  yang  menguntungkan  dan  unik dalam fenomena ekonomi, sosial, dan politik (Chandoke, 1995;69-70).
Dengan sistem politik yang mengenal satu partai, yakni Partai Republik Sosialis  Vietnam.  Maka  peran  negara  menjadi  dominan  dalam pembuatan-pembuatan  kebijakan-kebijakan  politik.  Artinya,  negara merupakan aktor tunggal dalam kehidupan politik, yang mempengaruhi kehidupan  sosial.  Maka  dari  itu,  agenda  reformasi  birokrasi  termasuk
pemberantasan  korupsi  tergantung  bagaimana  negara  memandang sebagai agenda positif dalam kehidupan politik negara.
Oleh  karena  itu,  dengan  sistem  politik  satu  partai,  maka  elite  Partai Republik  Sosialis  Vietnam  merupakan  faktor  penentu  kebijakan  politik negara. Dalam pendekatan elite, Pareto dan Mosca mendefinisikan elit sebagai  kelas  penguasa  yang  secara  efektif  memonopoli  pos-pos  kunci dalam masyarakat (Bottomore,  1964;7-12). Definisi elit yang dikemukakan Pareto dan Mosca didukung oleh Robert Michels ( Michels, 2003;91)  yang  berkeyakinan  bahwa  "hukum  besi  oligarkhi"  tak terelakkan.  Dalam  organisasi  apa  pun,  selalu  ada  kelompok  kecil  yang kuat, dominan, dan mampu mendiktekan kepentingan sendiri.
Dalam  perkembangan  selanjutnya,  Suzanne  Keller  mengajukan  apa yang  disebut  elit  strategis  atau  penentu.  Menurutnya,  elit  strategis atau  penentu  yang  fungsinya  adalah  untuk  bertindak  atas  nama berbagai  aspek  dari  sistem  sosial,  lalu  juga  dari  anggota  yang memilihnya. Jurang antara sistem dengan keanggotaanya menimbulkan akibat-akibat  yang  telah  lama  dihubungkan  dengan  keburukan - keburukan  dalam  sifat  manusia,  akibat-akibat  yang  bersifat  koruptif dari  kekuasaan  atau  keinginan  manusia;  namun  hakekatnya  hal  itu dapat  merupakan  suatu  konsekuensi  dari  perbedaan  antara  orang - orang  yang  bertindak  untuk  system  itu  dan  orang-orang  di  dalam  dan di  bawah  sistem  tersebut.  Akibatnya,  tindakan-tindakan  dan ketidakmenentuan  dari  para  elit  itu,  ketidaktahuan  dan  pengetahuan mereka,  prasangka  dan  kecongkakannya  menjadi  masalah  hidup  dan mati (Keller, 1984).

## KESIMPULAN
Robert  Kiltgaard  (Klitgaard,  2002;29) mengatakan  Korupsi  dapat berkurang  bila  ada  pemisahan  kekuasaan,  ada  kontrol  dan perimbangan,  keterbukaan,  sistem  peradilan  yang  baik  dan  definisi yang jelas mengenai peranan, tanggung jawab, aturan dan batas-batas, dan  korupsi  tidak  dapat  berkembang  dalam  budaya  demokrasi, persaingan,  bila  ada  sistem  kontrol  yang  baik,  dan  ada  tempat  orang untuk memiliki hak informasi dan hak mengajukan pengaduan.
Sehingga,  sebenarnya  demokrasi  melalui  oposisi  politik,  kebebasan pers,  dan  peradilan  yang  independen  dianggap  mekanisme  korupsi mengurangi  kekuatan  negara.  Sebagai  contoh,  di  negara-negara  yang memiliki  partai-partai  oposisi  dan  kebebasan  pers,  ada  dukungan  yang melembaga  bagi  pihak-pihak  yang  berkuasa  untuk  memerangi korupsi.Dengan  sistem  politik  yang  tidak  demokratis  maka  menurut Long  S  Le,  kemungkinan  memberikan  implikasi,  bahwa  warga  Vietnam akan  menjadi  acuh  tak  acuh  terhadap  korupsi  atau  mengambil  bagian dalam  pelanggaran  hukum  karena  merupakan  satu-satunya  cara  untuk maju  dalam  kondisi  sistem  social  yang  rusak.  Dan,  sekali  korupsi menjadi  budaya  tertanam,  hal  itu  dapat  menimbulkan  'massa  korup' yang  dapat  memacu  elit  korup  baru,  yang  baik  akan terus-menerus eksis dan  akan  menantang  perjalanan  negara  sebagai  masyarakat  berpenghasilan menengah ( Vietnam’s Endless Corruption Campaign;2010) .
Namun  demikian,  dampak  demokratisasi  terhadap  penurunan  korupsi  masih dapat  diperdebatkan,  dalam  kasus  indonesia  telah  memberikan  gambaran yang  jelas  bahwa  dengan  demokrasi  tidak  berpengaruh  siqnifikan  terhadap perilaku  korupsi  di  kalangan  birokrasi  hal  ini  tercermin  dalam  laporan Transparancy International  tentang  tingkat  korupsi  Indonesia  (Stagnan;2013)
yang tidak beranjak dari posisi sebelumnya dengan indeks persepsi korupsi 32 (sementara  Vietnam  31),  meskipun  beberapa  elite  politik  ditangkap  dan dipenjarakan karena korupsi. Sebaliknya negara yang tidak demokratis seperti Singapura  dan  Brunai  dapat  menciptakan  birokrasi  yang  bersih  dan  hal tersebut  tercermin  dalam  laporan  TI  tentang  indeks  persepsi  korupsi  86, sementara Brunei Darussalam dengan indeks 60.
Dengan  demikian  ada  variable  lain  yang  sebenarnya  berpengaruh,  menurut Alatas  (1987;76)  Korupsi  terjadi  karena  ketiadaan  atau  kelemahan kepemimpinan dalam posisi-posisi kunci yang mampu memberikan ilham dan mempengaruhi  tingkah  laku  yang  menjinakkan  korupsi,  kelemahan pengajaran agama dan etika, kolonialisme, kurangnya pendidikan, kemiskinan, tiadanya  hukuman  keras,  kelangkaan  lingkungan  yang  subur  untuk  perilaku antikorupsi, struktur pemerintahan, perubahan radikal, keadaan masyarakat.
Dalam  penelitian  Gillispe  di  Hongkong  menemukan  fakta  bahwa  kesuksesan program  anti  korupsi  di  Hongkong  telah  menunjukkan  bahwa  solusi  yang efektif  adalah  menutup  rapat  ideologi  elite  dan  masayarakat.  Sependapat dengan  Carol  Jones  (1999)  Hongkong  Independent  Commission  Againt Corruption  (ICAC)  pada  tahun  70an  tidak  mampu  meyakinkan  elite  pusat, tentang  bahaya  korupsi  berbagai  tingkat,  dan  UU  anti  korupsi  akan  fair  dan diterima  oleh  masyarakat.  Sehingga  negara  melakukan  kampanye,  program pendidikan,  membuat  hukum  yang  mudah  dilakukan  disamping  memberi bantuan  dan  mengatasi  penolakan  buruh.  Singkatnya,  masalah  pentingnya akurasi  perubahan  yang  mendasar,  hukum  tidak  lagi  dianggap  transparan dalam  menindak  pelanggaran  hukum,  maka  akan  berbahaya  untuk mengontrol  populasi,  oleh  karenaya  negara  hams  secara  serius  menindak pelanggaran hukum yang terjadi pada setiap orang yang melanggar. Memang reformasi  di  Hongkong  merupakan  perpaduan  pengajian  yang  baik  dan
pelatihan  birokrasi,  penegakkan  sistem  hukum  dan  perbaikan  struktur administrative.  Namun,  sedapat  mungkin  mengurangi  jarak  keberadaan ideologi  antara  pecangkokan  hukum  elite  kolonial  Inggris  dengan  ideologi lokal  warga  cina  pendatang. Lebih  penting  lagi,  korupsi  akan  jauh  berkurang manakala kondisi pengajian dan relative tetap stabil, dan menyiratkan bahwa kecenderungan pribadi bukan sebuah faktor yang signifikan (Gillespie, 2001;1- 35).
Oleh  karena  itu,  sebenarnya  permasalahan  pemberantasan  Vietnam  adalah bagaimana  menyakinkan  elite  politik  dan  masyarakat  bahwa  korupsi  akan merugikan  masa  depan  bangsa.  Dengan  demikian  pendekatan  moral  dan budaya  dapat  menjadi  alternatif  untuk  mencegah  korupsi.  Untuk  itu  belajar dari  Hongkong,  Sebaiknya  dalam  reformasi  birokrasi    Vietnam  khususnya pemberantasan  korupsi,  pendekatan  moral  dan  budaya  menjadi  bagian integral.  Sehingga  sosialisasi  bahaya  korupsi  menjadi  wacana  utama  di Vietnam  tanpa  harus  meninggalkan  penindakan  kasus  korupsi  yang  terjadi. Sosialisasi  tersebut  dapat  merangkul  semua  kalangan,  baik  agamawan, budayawan,  akademisi,  media  massa  sehingga  bahaya  korupsi  dianggap sesuatu yang penting bagi kelangsungan hidup bangsa.

## DAFTAR PUSTAKA
Alatas, Syed Husin, Sosiologi Korupsi , Jakarta, LP3ES, 1987,  hal 76
Bottomore, T.B., Elit and Society , Canada: Penguin Books, 1964, hal. 7-12, S.P. Varma,  Teori  Politik  Modern,  hal  .199.  Maurice  Duverger, Sosiologi Politik ,  Rajawali  Pers,  1987,  hal.  179.  Ronald  H.  Chilcote, Teori Perbandingan  Politik,  Penelusuran  Paradigma ,  Jakarta:  Raja  Cirafindo Persada,  2003",  hal.  476,  hal.  90-91.  Dwaine  Marvick,  dalam  Adam Kuper  &  Jessica  Kuper, Ensiklopedia  llmu-ilmu  Sosial ,  Jakarta:  Raja Grafindo Persada, 2000, him. 285.
Chandoke, Neera, Benturan Negara dan Masyarakat Sipil . Yogyakarta. Istawa.
1995, hal 69-70
Chilcote,  Ronald  H., Teori  Perbandingan  Politik,  Penelusuran  Paradigma , Jakarta: Raja Cirafindo Persada, 2003", hal. 476
Fritzen,  Scott. Discipline  and  Democratize:  Patterns  of  Bureaucratic Accountability  in  Southeast  Asia ,  International  journal  of  Public Administration, 2007, 30, 1435-1457.
Gainsborough,  Martin. Rethinking  Vietnamese  Politics:  Will  the  Real  State Please  Stand  up? ,  presented  at  the  Vietnam  Update  at  the  Australia National  University,  Canberra  on  August  11-12,  2005  diunduh  11/3/14 pk 13.00
Gie,  Kwik  Kian. Gerakan  Pemberantasan  Korupsi .  Makalah  dalam  Workshop Gerakan Pemberantasan Korupsi, diselenggarakan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama pada hari Selasa, 5 Agustus 2003 di Jakarta.
Gillespie, John. Self-Interest and Ideology : Bureacratic Corruption in Vietnam . Asian Law Journal Vol 3 th 2001 hal 1-35.
Keller,  Suzanne. Penguasa  dan  Kelompok  Elit:  Peranan  Elit  Penentu  dalam Masyarakat Modern , Jakarta: Rajawali Pers, 1984
Klitgaard,  Robert. Penuntun  Pemberantasan  Korupsi  Dalam  Pemerintahan Daerah , Jakarta, Parnership For Governance Reform, 2002, hal 29
Michels,  Robert,    dalam  Ronald  H.  Chilcote, Teori  Perbandingan  Politik,
Penelusuran Paradigma , Jakarta: Raja Cirafindo Persada, 2003",  hal 91
Rohwer,  Claude. Progress  and  Problems  in  Vietnam's  Development  of
Commercial  Law ,  Berkeley  Journal  of  Internatioanl  Law,  Volume  15 Issued 2 th 1997 hal 275-294.
Sato,  Yasonobu. How  to  Deal  with  Corruption  in  Transitional  and  Developing Economies:  Vietnamese  Case  Study ,  Journal  of  Financial  Crime,  vol.  16, no 3, 2009. Hal 220-228.
Segon,  Michael  and  Boot,  Chris. Managerial  Perspectives  of  Bribery  and Corruption  in  Vietnam .  International  Review  of  Business  Research Papers Vol.6, No.l February 2010, hal 574-589.
Skocpol, Theda. Negara dan Revolusi Sosial Suatu Analisis Komparatif Tentang Perancis, Rusia dan Cina , Jakarta: Erlangga, 1991, hal 21-23
Stagnan.  Indeks  Persepsi  Korupsi  Indonesia  2013!,  Kompas.  Com  Selasa,  3
Desember 2013  14:49 WIB diunduh 13/3/14 pk 3.48
Tjokroamidjojo,  Bintoro. Good  Governance, Paradigma  Baru  Manajemen Pembangunan ,  di  :    http:  //  publik.brawijaya.ac.id  /  simple  /  us  /
jurnal/pdffde/2Good%20Governance%20Paradigma%20Baru% 20
rvlanajemen %20Pembangunan.pdf,  diakses 15 Juni 2009
Varma, S.P. Teori Politik Modern , Jakarta: Rajawali Pers, 1987, hal. 202
Vietnam Cuts Bureaucracy, Reduces 256 Administrative Procedures,  Vietnam Briefing, 9 Juni 2010 diunduh 11/3/14/ PK 12.43
Vietnam’s  Endless  Corruption  Campaign,  East  Asia  Forum  16  April  2010 Diunduh 13/3/14 pk 3.09
Vietnam’s Endless Corruption Campaign, East Asia Forum 16 April 2010 Diunduh 13/3/14 pk 3.09