HISTORIA : Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah , 6 (1), 25-34. https://doi.org/10.17509/historia.v6i1.50090

## PARTAI MASYUMI: MERCUSUAR POLITIK IDENTITAS ISLAM POSITIF DI INDONESIA 1945-1960
Imam Walid Asrofuddin Ulil Huda, Zia Hulhak, Ahmad Bajuri Studi Islam, Pascasarjana, UIN Sunan Ampel Surabaya Correspondence: walidberiman@gmail.com

## Abstract
Stakeholders often use identity politics, especially identity politics with religious nuances as legitimacy to realize their political interests. On the other hand, the proliferation of media associating identity politics with negative things makes identity politics always seem to have a negative connotation, so it becomes an item that needs to be avoided. In fact, in some cases, identity politics needs to be implemented as a medium for accommodation and aspirations of a religion. This study attempts to address three main issues: (1) What is the history of the Masjumi Party from 1945-1960? (2) What is the ideology of the Masjumi Party? (3) How did the Masjumi Party deal with the dynamics of Islamic politics from 1945-1960? This research work uses a qualitative method of library research. The method is applied by implementing a historical approach. The results of this study indicate that: (1) Historically, the Masyumi Party has turned out to be a beacon of political parties that represent Islamic groups that implement identity politics positively; (2) Islamic identity politics needs to be applied as a medium of accommodation for the benefit of religion and a medium of inspiration for the benefit of its adherents. (3) The strategy adopted by the Masjumi Party in the management of Islamic identity politics is to promote unity and integrity rather than coercion of understanding and group interests.
Keywords: Islam; Masjumi Party; Politics Identity

## Abstrak
Pemangku kepentingan seringkali menjadikan politik identitas, khususnya politik identitas bernuansakan agama sebagai legitimasi untuk merealisasikan kepentingan politiknya. Di lain sisi, maraknya media yang mengasosiasikan politik identitas kepada hal-hal negatif membuat politik identitas terkesan selalu berkonotasi negatif, sehingga menjadi barang yang perlu dihindari. Padahal, dalam beberapa hal, politik identitas perlu diimplementasikan sebagai media akomodasi dan aspirasi suatu agama. Penelitian ini berusaha membidik tiga pokok permasalahan: (1) Bagaimanakah sejarah Partai Masyumi dari tahun 1945-1960? (2) Bagaimanakah ideologi Partai Masyumi? (3) Bagaimanakah Partai Masyumi menghadapi dinamika politik Islam dari tahun 1945-1960? Kerja riset ini menggunakan metode kualitatif berjenis library research. Metode tersebut diaplikasikan dengan mengimplementasikan pendekatan historis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Dalam sejarahnya, Partai Masyumi ternyata merupakan mercusuar partai politik yang merepresentasikan kelompok Islam yang mengimplementasikan politik identitas secara positif; (2) Politik identitas Islam perlu diterapkan sebagai media akomodasi kemaslahatan agama dan media inspirasi bagi kemaslahan para pemeluknya. (3) Strategi yang dilakukan oleh Partai Masyumi dalam manajemen politik identitas Islam ialah dengan mengedapankan persatuan dan kesatuan daripada pemaksaan pemahaman dan kepentingan kelompok.
Kata Kunci : Islam; Partai Masyumi; Politik Identitas.
To cite this article: Huda, I. W. A. U., Hulhak, Z., & Bajuri,, A. (2023). Partai masyumi: mercusuar politik identitas islam positif di indonesia 1945-1960. HISTORIA: Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah, 6 (1), 25-34. https://doi.org/10.17509/ historia.v6i1.50090.
Naskah diterima : 26 Agustus 2022, Naskah direvisi : 21 Oktober 2022, Naskah disetujui : 30 Oktober 2022
Available online at HISTORIA ; Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah Journal homepage : https://ejournal.upi.edu/index.php/historia

## RESEARCH ARTICLE

## Partai masyumi: mercusuar politik identitas islam positif  di indonesia (1945-1960)

## PENDAHULUAN
Mayoritas penduduk Indonesia adalah penganut agama Islam. Prosentase orang Islam sebesar 87% dari total keseluruhan jumlah penduduknya (Bayu, 2022; Taufiq, 2018). Realitas masyarakat muslim yang menduduki posisi mayoritas menarik perhatian oknum- oknum tertentu untuk memainkan politik identitas. Politik Identitas bisa dimengerti sebagai penggunakan ciri khas yang menempel dalam diri individu atau kelompok –suku, ras, agama, dan antar golongan- sebagai alat politik yang menjadi kekuatan tersendiri bagi individu atau kelompok tersebut yang digunakan untuk mencapai tujuannya.
Sri Astuti Buchari (2014) dalam bukunya Kebangkitan Etnis Menuju Politik Identitas menguatkan pemahaman mengenai pengertian politik identitas. Ia menjelaskan, politik identitas adalah merupakan sarana bagi kelompok tertentu (etnis atau yang lain) dalam perjuangan politik untuk mencapai tujuan tertentu. Penampilannya pun lebih umum karena faktor-faktor tertentu. Sementara itu, sebuah kelompok etnis memandangnya sebagai tekanan dalam bentuk ketidakadilan politik bagi mereka (Buchari, 2014).
Implementasi politik identitas di Indonesia lumrah  menggunakan unsur agama sebagai isu sentral memainkan politik identitas. Implementasi ini hampir dipastikan berkonotasi negatif, lebih-lebih dalam beberapa tahun terakhir, politik identitas menjadi dalang dari sekelumit  problematika di Indonesia.Terbukti, pada 2016, Indonesia mengalami gonjang-ganjing, rakyatnya berada dalam situasi hampir terbelah, huru-hara sosial keagamaan yang penuh dengan nuansa politik. Gejolak sosial-keagamaan ini, sebagaimana ditulis oleh Muh. Kamim berawal ketika Ahok dengan nama asli Basuki Tjahya Purnama (Gubernur DKI Jakarta) menyampaikan pidato yang diklaim oleh sebagian Umat Islam sebagai tindak pidana penistaan agama. Dugaan penistaan agama ini semakin menambah runyam keadaan, alih- alih ketika Buni Yani mengedit dan mengunggah video pidato Ahok di platform Youtube (Kamim, 2017). Fenomena politik identitas semakin ditopang dengan adanya opini publik yang secara massif mengkampanyekan jargon, “Saya Muslim, maka saya memilih pemimpin Muslim pula”. Jargon tersebut terus dikampanyekan melalui berbagai media. Bahkan jargon tersebut mengalami transformasi menjadi topik hangat di kalangan elit politik sepanjang proses Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta. Begitu juga dengan rakyat, hampir tiap hari selalu bergumul dengan kasus ini, baik dalam dunia maya atau pun dalam keseharian. Melihat tingginya suhu politik dan konflik pada masa
itu, beberapa cendekiawan dan tokoh-tokoh politik melontarkan analisa dan hipotesa tentang adanya kemungkinan-kemungkinan Indonesia akan masuk ke dalam fase konflik antara agama dan negara (Sari, 2016). Amin Mudzakir -researcher Lembaga Ilmu Pengetahuan- memberikan pernyataan yang menghujam banyak kalangan bahwa masyarakat Indonesia lebih memilih kandidat karena kesamaan agama, bukan karena kinerja (Vardiansyah, 2019).Asumsi demikian diperkuat dengan beberapa fenomena kekinian yang memperlihatkan betapa politik identitas menjadi isu sentral untuk merebut dan mengontrol simpati masyarakat Indonesia. (Taufiq, 2018).
Pada kasus dewasa ini, Indonesia tengah mempersiapkan Pemilu 2024. Para ahli memprediksi, seperti dikatakan oleh Rahmad Bagja selaku ketua Badan Pengawas Pemilu (2022), bahwa percaturan politik pada Pemilu nanti tidak akan jauh berbeda sebagaimana pada kasus sebelumnya yang sama-sama memainkan isu politik identitas. Malahan, politik identitas nanti diprediksi lebih marak dari sebelum-sebelumnya (Gloria, 2022).
Beberapa penelitian sebelumnya, seperti Leli Salman al-Farisi (2018), Widyawati (2021), Husni Mubarak (2018), Wening Purbatin Palupi Soenjoto (2019),  kesemua riset ini menyimpulkan politik identitas merupakan perbuatan negatif yang banyak melahirkan kejahatan politik, bahkantidak ada manfaat baik yang terkandung di dalamnya.
Padahal, tidak semua politik identitas selalu berorientasi pada hal-hal negatif, sebab dalam sejarahnya, politik identitas telah dipraktikkan oleh Partai Masyumi sebagai partai representasi Islam pada waktu itu. Partai Masyumi, dalam memainkan percaturan politik identitas bisa dibilang lihai dan baik, sebab percaturan politik identitas yang memakai Islam sebagai ujung tombak perpolitikannya berorientasi pada pemersatu umat Islam, tanpa berpotensi pemecahan di luar umat Islam.
Berangkat dari pokok permasalahan di atas, pembelajaran dan pengkajian secara komprehensif terhadap Partai Masyumi dalam memainkan percaturan politik identitas penting untuk dilakukan. Oleh sebab itulah, penelitian ini memiliki tujuan utama yang sangat sentral, yaitu melakukan kontruksi ulang terhadap nilai-nilai positif dari Islam politik di masa-masa awal Indonesia merdeka dengan melihat sejarah Partai Masyumi. Dengan begitu,  akan terlihat nilai-nilai Politik Identitas Islam yang positif, sehingga dapat dijadikan sebagai mercesuar Islam politik.
Pengaplikasian politik identitas dengan manejemen baik, serta dikelola secara profesional di atas semangat
HISTORIA : Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah , 6 (1), 25-34. https://doi.org/10.17509/historia.v6i1.50090.
HISTORIA : Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah , p-issn:2620-4789  |  e-issn:2615-7993
persatuan dan kebhinekaan untuk menuju tatanan yang lebih baik sejatinya bukanlah barang mustahil. Castells (2010) menyebutkan ada tiga langkah dalam dalam membangun sutau identitas, yaitu sebagai berikut (Buchari, 2014):

## 1.  Identitas Legitimasi
Identitas legitimasi tercipta dari suatu institusi yang mampu mendominasi kelompok masyarakat tertentu. Sebab institusi tersebut memiliki cara untuk menguasai kelompok masyarakat dan merasionalisasikan cara tersebut kepada masyarakat. Contoh konkritnya adalah suatu negara yang telah memperoleh mandat dan telah memiliki legitimasi untuk menjalankan suatu peran membuat program untuk membentuk identitas nasional kepada rakyatnya.

## 2.  Identitas Resisten
Suatu identitas yang lahir karena adanya situasi tekanan dari dominasi pihak lain, sehingga memantik aktor sosial yang tertekan tersebut untuk membangun identitasnya. Tekanan bisa berupa stereotip yang sangat rasis, sehingga memang perlu perlawanan yang berbeda dengan memunculkan identitas yang juga berbeda dari pihak yang menekan. Tujuan dari peroses ini adalah untuk kelangsungan keberadaan kelompok yang tertekan.
Suatu proses aktor sosial dalam membangun identitas karena adanya dominasi dari pihak lain, sehingga berada dalam kondisi tertekan. Oleh karena itu, perlu adanya sebuah simbol yang berbeda dengan pihak yang telah mendominasi. Tujuan adanya simbol ini adalah untuk menjaga keberlangsungan kelompok tersebut.

## 3.  Identitas Proyek
Identitas yang tercipta dari aktor-aktor sosial tertentu. Aktor-aktor tersebut menciptakan identitas baru yang sebisa mungkin membantu dalam upaya menempati posisi-posisi terhormat di kalangan masyarakat. Proses penciptaan identitas baru tersebut bila perlu akan menempun cara dengan merubah secara total struktur masyarakat yang sudah ada. Contohnya seperti aktivis feminisme dalam upaya menciptakan identitas positif bagi perempuan dengan menegosiasikan kedudukan perempuan dalam masyarakatnya.Tujuan akhirnya adalah  mengubah struktur masyarakat secara total dalam menempatkan peran perempuan.
Tema penelitian yang membahas Partai Masyumi dan politik identitas memang sudah umum dan banyak diteliti.  Jurnal karya Wira Rikho Sandhi dengan judul Politik Identitas Partai Islam – Studi Partai Keadilan Sejahtera . Jurnal ini membahas mengenai politik identitas, namun mengkaji tentang Partai Keadilan Sejahtera dan
hanya sedikit menyinggung tentang Masyumi (Sandhi, 2014). Terdapat juga jurnal karya Haikal Fadhil Anam yang berjudul Politik Identitas Islam dan Pengaruhnya Terhadap Demokrasi di Indonesia . Tulisan ini membahas konsekuensi demokrasi karena praktek politik identitas Islam. Artikel ini sedikit menyinggung konflik Partai Masyumi dengan Presiden Soekarno (Anam, 2019). Artikel karya Muhammad Habibi dengan judul Analisis Politik Identitas di Indonesia yang menjelaskan pengertian politik identitas dan sedikit menyinggung Partai Masyumi (Habibi, 2018). Penelitian yang mengeksplorasi Partai Masyumi antara lain: Remy Madinier (2009) yang menulis artikel berjudul Evolusi Ideologi Politik Islam Masyumi. Melalui tulisan ini, Madinier menulis perkembangan dan perubahan ideologi partai politik Islam Masyumi dari tahun 1945-1960. Abdul Rahman (2017) menulis Masyumi dalam Kontestasi Politik Orde Lama . Dalam tulisan tersebut, Rahman mendeskripsikan partisipasi partai politik Masyumi dalam kontestasi politik pada masa Orde Lama. Insan Fahmi Siregar (2014) menulis buku berjudul Partai Masyumi dalam Dinamika Demokrasi di Indonesia . Melalui tulisannya, Fahmi mendeskripsikan sejarah perjalanan Partai Masyumi dalam mengikuti kontetasi politik di Indonesia yang menganut sistem demokrasi. Insan Fahmi Siregar (2013) menulis jurnal berjudul Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Partai Masyumi (1945-1960). Melalui tulisan tersebut, Siregar berusaha mengeksplorasi sejarah kelahiran dan perkembangan Partai Masyumi, dari pertama partai ini didirikan, yakni pada tahun 1945 sampai pada tahun 1960 yang menjadi tahun dibubarkannya Partai Masyumi.
Beberapa jurnal tersebut di atas jelas-jelas berbeda dengan jurnal yang peneliti gagas dengan judul Sejarah Partai Masyumi – Mercusuar Politik Identitas Islam Positif di Indonesia (1945-1960). Artikel ini memiliki sisi menarik, yaitu mempelajari Sejarah Partai Masyumi dan mengambil sebuah pelajaran dari Partai Masyumi ketika memainkan politik identitas Islam secara positif.

## METODE
Riset ini memakai metode penelitian sejarah yang mencakup heuristik, kritik internal dan eksternal, interpretasi, serta historiografi (Zulaichah, 2004) (Huda, 2018). Riset ini memakai teknik penelitian literatur atau studi pustaka. Studi pustaka sendiri bisa didefinisikan sebagai kegiatan yang dilaksanakan untuk mengakumulasi, mengolah, serta merangkum beberapa data yang sudah diperoleh dengan memakai metode atau teknik tertentu sesuai dengan yang kebutuhan penelitian

## Partai masyumi: mercusuar politik identitas islam positif  di indonesia (1945-1960)
untuk menjawab permasalahan tertentu dalam suatu riset (Afrizal, 2014).
Tahapan pertama dari proses ini ialah proses pengumpulan data (heuristik). Langkah awal yang dilakukan ialah penentuan topik yang akan dikaji. Adapun penentuan topik, serta pokok kajian yang akan menjadi fokus utama pembahasan riset ini ialah sejarah politik identitas Islam secara positif yang diimplementasikan oleh Partai Masyumi dari tahun 1945-1960. Pada riset ini berhasil menemukan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Masyumi tahun 1948.
Tahapan kedua ialah kritik sumber. Kritik sumber ialah kritik yang diarahkan untuk menemukan beberapa sumber atau data penelitian yang dikaji. Pada tahap ini, setelah melakukan kritik internal dan external, Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Partai Masyumi 1948 adalah asli. Tahap ketiga ialah interpretasi. Pada tahap ini, kegiatan riset dicurahkan untuk menganalisis, serta mengkomparasikan satu sumber atau data sejarah satu sama lain yang sebelumnya sudah dilakukan uji keabsahan menggunakan kritik sumber. Dalam hal ini, Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Partai Masyumi 1948 adalah sumber interpretasi yang menunjukkan ideologi dan garis halauan Partai Masyumi. Tahap terakhir, atau tahap keempat ialah historiografi. Pada tahap ini, kerja riset  akan diarahkan untuk rekonstruksi masa lalu dengan bersandar pada beberapa data dan sumber yang ada. Fakta-fakta sejarah yang ditulis sebelumnya juga akan dilakukan rekonstruksi, sehingga memunculkan suatu temuan berupa mercusuar partai politik identitas islam positif di indonesia dari tahun 1945-1960.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Sejarah Partai Masyumi
Pada masa awal Jepang menduduki Indonesia, 24 Oktober 1943, pemerintahan Jepang dengan seksama membubarkan Majelis Islam ‘Ala Indonesia (MIAI) karena organisasi Islam tersebut merupakan organisasi yang didirikan oleh Belanda. Akan tetapi, setelah pembubaran MIAI, Pemerintah Pendudukan Jepang masih melihat Umat Islam memiliki suatu peran yang sangat sentral bagi rakyat Indonesia keseluruhan. Pemerintah Pendudukan Jepang melihat hal itu sebagai potensi yang bisa dimanfaatkan. Oleh karena itu, pada 22 November 1943 Pemerintah Pendudukan Jepang memberi persetujuan ketika Umat Islam sedang berusaha mendirikan organisasi Islam yang baru, yaitu Majelis Syurah Muslimin Indonesia (Masyumi). Meski, Pemerintan Pendudukan Jepang tetap mengawasi dan mengontrol pergerakan Umat Islam dengan Masyuminya
melalui Shumubu (Departemen Keagamaan). Kontrol tersebut terutama dalam urusan keanggotaan Masyumi yang harus melalui persetujuan Pemerintah Pendudukan Jepang. Diawal berdirinya Masyumi ini berisi dua organisasi masyarakat  Islam, yaitu Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (As’ad, 2020).
Pemerintah Pendudukan Jepang melihat umat Islam memiliki potensi untuk membantu Jepang dalam perang dunia kedua. Potensi tersebut terutama bersumber pada sosok Kiai. Dalam memperlancar upaya pemanfaatan potensi Umat Islam tersebut Pemerintah Pendudukan Jepang sampai memberi persetujuan ketika Masyumi memiliki keinginan untuk mendirikan cabang-cabang di beberapa daerah. Pemerintah Pendudukan Jepang juga sampai memberikan pelatihan militer kepada para Kiai dan pengikutnya. Baik Kiai ditingkat Masyumi pusat hingga Masyumi di tingkat daerah. Pemerintah Pendudukan Jepang juga menyerahkan kursi kepemimpinan Shumubu kepada Kiai Hasyim Asy’ari, yang sebelumnya dijabat oleh Husain Djayadiningrat— murid orientalis Belanda bernama Snouck Hurgronje (As’ad, 2020).
Beralih pada masa Indonesia pasca proklamasi kemerdekaan. Tepat pada 3 November 1945, Pemerintah Indonesia menerbitkan dekrit yang menyatakan pembolehan jika rakyat ingin mendirikan partai politik. Kelompok politik dari berbagai latar belakang termasuk Islam politik dengan seksama menanggapi terbitnya dekrit tersebut. Pada 7 dan 8 November tokoh-tokoh Islam politik mewakili umat Islam Indonesia mengadakan kongres di Yogyakarta. Dalam kongres tersebut menghasilkan sebuah keputusan dan kesepakatan menjadikan Masyumi sebagai partai politik. Sehingga menjadikan partai Masyumi menjadi kekuatan pertama sekaligus kekuatan tunggal Umat Islam Indonesia dalam mengimplementasikan Islam politik (Siregar, 2013). Artinya, pendirian partai Masyumi merupakan produk asli dari rahim Indonesia yang baru merdeka. Berdirinya Partai Masyumi tidak lepas dari dukungan beberapa organisasi masyakarat Islam seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Persis, dan beberapa organisasi masyarakat Islam lainnya. Dukungan besar dari beberapa organisai masyakarat Islam tersebut berhasil mengantarkan partai Masyumi menjadi partai yang diperhitungkan dalam pentas politik nasional. Dukungan besar tersebut juga memberikan stimulus bagi perkembangan partai Masyumi dari segi kuantitatif ataupun kualitatif (Siregar, 2020).
Ternyata Partai Masyumi benar-benar diperhitungkan. Partai Masyumi sebagai Partai Islam juga mampu berperan membawa Indonesia lebih
HISTORIA : Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah , 6 (1), 25-34. https://doi.org/10.17509/historia.v6i1.50090.
HISTORIA : Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah , p-issn:2620-4789  |  e-issn:2615-7993
berkembang. Salah satu peran Partai Masumi adalah sebagai wadah perjuangan dalam persatuan dan kesatuan Umat Islam di Indonesia. Pada masa itu, sekitar 90% dari total populasi penduduk Indonesia adalah Umat Islam. Memang dari 90% tersebut tidak semua Umat Islam adalah muslim yang taat bersyariat. Akan tetapi, sejak Umat Islam mendirikan Partai Masyumi, Umat Islam yang tergolong kurang taat pun dengan suka rela berbondong-bondong meleburkan diri ke dalam Partai Masyumi. Hal tersebut membuktikan bahwa sebagai penduduk dengan polulasi terbesar, Umat Islam mampu menunjukkan antusiasme positifnya atas berdirinya partai Masyumi (Rahman, 2017).
Pada masa berikutnya, partai Masyumi mengalami perkembangan secara kuantitatif karena penambahan anggota partai setelah beberapa organisasi masyarakat Islam di berbagai daerah ikut bergabung. Terlebih dahulu yang bergabung adalah Persatuan Umat Islam dan Perikatan Umat Islam. Uniknya, selain organisasi masyarakat Islam turut bergabung. Ada pula partai Islam di daerah yang sempat berdiri sendiri, tetapi kemudian ikut meleburkan diri bergabung ke dalam Partai Masyumi, yaitu Partai Muslimin Indonesia (Parmusi) di Medan, akhir Novemeber 1945. Pada 6 Februari 1946, Partai Muslimin Indonesia menyatakan bergabung ke dalam Partai Masyumi. Dari peleburan itu, Partai Masyumi secara otomatis sudah menduduki daerah Sumatera Utara. Dewan Tinggi yang berada di Bukit Tinggi Sumatera juga mengikuti langkah Partai Muslimin Indonesia turut bergabung dengan Partai Masyumi. Begitu juga Serikat Muslimin Indonesia (Sermi) di Kalimantan Selatan ikut bergabung dengan Partai Masyumi (Siregar, 2013). Lalu pada 1948, tercatat berbagai organisasi masyarakat Islam ikut menyusul bergabung ke dalam partai Masyumi, yaitu Persatuan Islam yang berada di Bandung, Al-ittihadiyah yang berada di Sumatera Utara, juga Jamiyatu Al-Wasliyah yang berada di Sumatera Utara. Dua tahun kemudian terdapat Al-Irsyad yang ikut bergabung kedalam partai Masyumi. Pada 1959,
Persatuan Ulama Seluruh Aceh, Math al-Anwar di Banten, dan Nahdlatu al-Wathan di Lombok juga ikut bergabung (Rahman, 2017). Kesemua organisasi ini memiliki status sebagai anggota istimewa, seperti layaknya Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama’ yang bergabung di awal. Tentu saja dengan bergabungnya organisasi-organisasi tersebut memberikan sumbangsih besar dalam segi kuantitas keanggotaan Partai Masyumi. Tidak hanya itu, bergabungnya organisasi-organisasi di daerah ke dalam Partai Masyumi juga dengan sendirinya
memperluas jaringan Partai Masyumi ke seluruh pelosok Indonesia(Siregar, 2014).
Fenomena sejarah lahirnya Partai Masyumi di masa awal kemerdekaan Indonesia yang memilih menerapkan sistem demokrasi dalam sistem kenegaraannya mampu dan berhasil menyerap banyak dukungan suara dari rakyat Indonesia, khususnya dari umat Islam. Hal tersebut tidak terlepas dari kepiawaian Partai Masyumi dalam menjalankan politik identitas Islam secara positif, yaitu menarik berbagai kalangan Islam (kesamaan ideologi) untuk bergabung dalam Partai Masyumi. Tercatat pada 26 Oktober 1946, Partai Masyumi menggalang dukungan dari petani yang beragama Islam dengan mendirikan Serikat Tani Islam Indonesia (STII) di Yogyakarta. Pendirian STII adalah sebuah bentuk strategi memainkan politik identitas Islam secara positif yang memiliki tujuan merekrut kalangan petani muslim agar ikut bergabung ke dalam Partai Masyumi (Rahmad, 2017). Berikutnya pada 27 November 1947, Partai Masyumi juga mendirikan Serikat Buruh Islam Indonesia (SBII) di Solo. SBII merupakan badan otonom sebagai wadah perjuangan Serikat Buruh. Pendirian wadah ini juga sebuah bentuk strategi memainkan politik identitas Islam secara positif yang memiliki tujuan merekrut kalangan buruh muslim agar ikut bergabung ke dalam Partai Masyumi. Kemudian pada 1950, Partai Masyumi juga memainkan strategi politik identitasnya sebagai partai yang mereprentasikan Umat Islam dengan menarik simpati para nelayan muslim dengan mendirikan Serikat Nelayan Islam Indonesia (SNII) (Rahman, 2017).
Kekuatan Partai Masyumi juga semakin kuat ketika Hizbullah—sebagai organisasi semi militer menyatakan dukungan. Hizbullah adalah organisasi masyarakat Islam bersejanta yang berdiri pada 3 Oktober 1944. Anggota Hizbullah juga sama seperti Partai Masyumi berasal dari organisasi masyarakat Islam Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama’ (Hidayah, 2022). Hizbullah merekrut pemuda muslim dari semua latar belakang dengan kisaran usia 18 tahun hingga 21 tahun. Pada masa itu, pada masa awal Indonesia merdeka, Hizbullah mengorganisir kekuatan militer tanah air. Mereka memiliki angggota yang cukup banyak, sekitar antara 20.000 hingga 25.000 anggota (Rahman, 2017).
Rangkaian sejarah berdirinya Partai Masyumi sampai sejarah bergabungnya berbagai organisasi masyakarat Islam, serta pendirian orgasisasi sayap (badan otonom) tersebut menunjukkan secara jelas bahwa partai Masyumi menggunakan identitas Islamnya dalam berpolitik. Sejarah tersebut juga menunjukkan adanya strategi partai Masyumi yang terkoordinir

## Partai masyumi: mercusuar politik identitas islam positif  di indonesia (1945-1960)
dan tersentralisasi secara rapi. Partai Masyumi mengakomodasi orientasipolitik Umat Islam di Indonesia. Partai Masyumi juga tidak membiarkan suara Umat Islam mengalir kepada selain Partai Masyumi, sehingga partai non-Islam ideologi mengambil manfaat dari suara Umat Islam yang liar tersebut.

## Ideologi Partai Masyumi
Partai Masyumi sebagai representasi dari Islam politik memang memiliki komitmen besar dalam mejaga nilai-nilai Islam agar tetap sentosa (Sekretariat Umum Masyumi, 1948). Hal tersebut terlihat dalam Anggaran Dasar Partai Masyumi, secara tegas Partai Masyumi berdiri dengan tujuan menegakkan ajaran Islam, serta menjamin hukum Islam terlaksana dengan baik dalam kehidupan sosial, politik, dan kenegaraan. Sedangkan dalam Program Perjuangan Partai Masyumi jelas menunjukkan bahwa Partai Masyumi berdiri adalah untuk menegakkan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta mewujudkan cita-cita Umat Islam dalam agenda-agenda negara. Penjelasan lebih terang terhadap tujuan Partai Masyumi bisa dilihat dari penafsiran Anggaran Dasar perihal wacana negara yang berlandaskan keislaman (Argenti, 2020). “Kita menuju kepada baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur . Negara yang berkebajikan dan diliputi ampunan Ilahi. Dimana negara melakukan kekuasaanya atas musyawarah dengan perantara wakil-wakil rakyat yang dipilih. Dimana kaidah- kaidah kedaulatan rakyat, kemerdekaan, persamaan, keadilan sosial sebagai yang diajarkan oleh Islam terlaksana sepenuhnya. Dimana kaum muslimin mendapat kesempatan untuk mengatur kehidupan pribadi dan masyarakat sesuai dengan ajaran, serta hukum-hukum yang tercantum di dalam al-Qur’an dan al-Sunnah. Dimana golongan keagamaan lainnya memilih kemerdekaan untuk mengamalkan agamanya, serta mengembangkan kebudayaannya. Dimana seluruh penduduk dari segenap lapisan dapat hidup atas dasar keragaman, terjamin baginya hak-hak asasi manusia yang termasuk di dalamnya keadilan di lapangan sosial, ekonomi dan politik” (Luth, 1999).
Dari tafsir Anggaran Dasar perihal wacana negara yang berlandaskan keislaman tersebut. Selanjutnya terdapat beberapa usaha-usaha demi sampai pada titik dalam mewujudkan negara berlandaskan keislaman. Usaha-usaha tersebut tertulis dalam Anggaran Dasar di Pasal Tiga yang berisi (Luth. 1999):
1.  Upaya dalam memberikan pemahaman kepada Umat Islam, agar bersedia ikut dalam perjuangan
Islam politik dengan memberikan pengetahuan, dan keterampilan.
2.  Upaya menata dan memperkuat Umat Islam untuk ikut berjuang membela agama agama Islam dan kedaulatan negara.
3. Upacaya menciptakan kehidupan masyarakat yang berdasarkan pada ketakwaan, kemanusiaan, kemsyarakatan, persamaan, persaudaraan, serta hak menurut ajaran Islam.
4.  Upaya menjalin kerjasama dengan kelompok lain dalam perjuangan menegakkan kedualatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Sementara itu, Partai Masyumi memiliki visi untuk meningkatan kesejahteraan rakyat dan ikut menciptakan suasana pemerintahan dalam jalur prespektif Islam. Dalam hal ini, Partai Masyumi sangat jelas dan tegas dalam identitas Islam, sebagai bentuk keyakinan diri dalam menawarkan ide-ide ideologis kepada masyarakat. Sekaligus beradu gagasan dan pemikiran politik dengan partai lain dalam mengkampanyekan ide-ide tadi. Sementara itu, Artawijaya juga menelaskan bahwa keyakinan diri Masyumi dengan ide-ide ideologisnya tidak menjadikan Masyumi menjadi partai yang berideologis tertutup dan berbau intoleran. Sebab Partai Masyumi menerapkan toleransi dengan batas- batas yang sangat jelas, sehingga setiap umat beragama dapat saling menghormati, tanpa saling mengorbankan atau melukai kepercayaan. Artinya, toleransi bagi Partai Masyumi harus memiliki batasan dengan menggunakan identitasnya masing-masing. Keterbukaan sikap dan pemikiran tidak berarti juga harus meyakini keyakinan penganut agama lain (Artawijaya, 2014).
“Kepada penganut agama-agama lain di luar Islam. Kami menyatakan bahwa kami tidak menaruh keberatan sedikit pun jika saudara-saudara di dalam rumusan UUD menginginkan pula dijaminnya untuk menunaikan syari’at agama golongan saudara. Tujuan perjuangan Umat Islam ialah keselamatan dan kebahagiaan dunia akhirat. Tidak jarang berkisar alat menjadi tujuan, alat yang cuma berguna selain digunakan menurut fitrahnya. Sebaliknya menjadi azab jika keliru memakainya (menerapkannya/ menggunakannya), berubah menjadi tujuan yang dipujanya dan dipertahankan mati-matian, kadang kala dengan jalan di mana batas halal dan haram kurang diperhatikan” (Artawijayai, 2014).

## Partai Masyumi dan Dinamika Politik Islam
Penelitian ini menemukan point baru yang sangat menarik dijadikan sebagai fakta Partai Masyumi. Partai Masyumi mengalami evolusi ideologis. Evolusi ideologis
HISTORIA : Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah , 6 (1), 25-34. https://doi.org/10.17509/historia.v6i1.50090.
HISTORIA : Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah , p-issn:2620-4789  |  e-issn:2615-7993
Partai Masyumi dapat digambarkan secara sederhana sebagai ‘desakralisasi’ politik Islam. Hal itu terlihat sejak ketika Partai Masyumi berdiri, mereka memiliki agenda besar dalam perjuangan mengusung konsep Negara Islam—yang berarti Indonesia secara keseluruhan sistemnya menjadikan Islam sebagai dasarnya (Madinier, 2009).
Agenda bermula pada 7 September 1944, ketika Perdana Menteri Jepang, Kuniaki Koiso berjanji di hadapan Ulimeri Diet (Parlemen Jepang) untuk memberikan kemerdekaan bangsa Indonesia (Ariyanto, 2018). Pada 29 April 1945, ia merealisasikan janjinya membentuk badan persiapan kemerdekaan, yaitu ‘Badan Penyeilidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia’ ( Dokuritsu Zyumbi Tyoosakai ). Badan Penyelidik Usaha Persiapam Kemerdekaan Indonesia yang memiliki tugas utama untuk menyusun undang-undang dasar negara yang akan terbentuk. Badan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia beranggotakan 68 orang. Dari jumlah tersebut terdapat kelompok Jepang sebanyak 8 orang, kelompok Islam sebanyak 15 orang, dan jum;ah sisanya berasal dari orang-orang berideologi sekuler dan juga dari golongan Priyayi Jawa. Sehingga bila dihitung hanya ada sekitar 20% saja kelompok Islam dari jumlah keseluruhan anggota Badan Persiapan Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia (Arianto, 2018).
Pada 29 Mei 1945 hingga 1 Juni 1945 dan pada 10 Juli 1945 hingga 17 Juli 1945, terjadi pergumulan dan dialog yang sangat curam antara kelompok Islam dan kelompok nasionalis ketika membahas dasar negara nantinya. Pergumulan tersebut terjadi dalam sidang ‘Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia’. Tokoh-tokoh Islam tetap dalam perjuangan mengusung Indonesia menjalankan sistem kenegaraan dan pemerintahannya dalam perspektif Islam (negara Islam). Sementara kaum Nasionalis Sekuler juga mengusung konsep negara kesatuan yang menampung segala agama yang sudah ada (Arianto, 2018).
Suasana sidang memanas, tapi jauh dari mufakat. Perbedaan pandangan yang tajam mengakibatkan tidak secepatnya menghasilkan titik temu antara kelompok Islam dan Nasionalis Sekuler. Oleh karena itum langka selanjutnya adalah dengan membentuk panitia dengan jumlah anggota yang lebih kecil, yaitu 9 Orang. Ketua Panitia 9 adalah Soekarno. Sedangkan anggotanya terdiri dari kelompok Islam dan kelompok nasionalis. Terdapat empat tokoh Islam, yaitu K.H. Wahid Hasyim, Abd al- Kahar Muzakkir, H. Agus Salim, dan Abikusno. Terdapat empat anggota juga berasal dari tokoh nasionalis, yaitu Mohammad Hatta, Achmad Soebardjo, Muhammad Yamin, A.A. Marimis. Dalam sidang panitia kecil tersebut. Pada 22 Juni 1945, golongan nasionalis dan
golongan Islam mencapai titik temu kesepakatan, yaitu penambahan tujuh kata “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya” pada sila pertama Piagam Jakarta (Arianto, 2018). Perlu digarisbawahi dari peristiwa perumusan dasar negara (Piagam Jakarta) tersebut bahwa adanya perubahan visi politik Partai Masyumi. Cita-cita Masyumi mengalami pergeseran dengan tidak lagi memmperjuangkan konsep negara Islam. Akan tetapi, Partai Masyumi lebih condong kepada keinginan negara yang bersyariatkan Islam bagi penduduk Indonesia yang menganut agama Islam. Negara dan seluruh komponennya harus menjaga dan memperjuangkan Islam dalam konteks syariat pada setiap kegiatan kenegaraan dan kebangsaan.
Kemudian, terjadi peristiwa menarik pada 18 Agustus 1945, satu hari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu ketika Piagam Jakarta dalam sila pertamanya mengalami perubahan. Perubahan tersebut menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”. (Pardi, 2019). Peristiwa menarik yang megandung tanda tanya besar. Pertama , kenapa bisa kelompok Islam menerima perubahan tersebut. Kedua , bagaimana bisa kelompok Islam menerima perubahan tersebut. Jawaban dari dua pertanyaan tersebut bisa meminjam jawaban dari Deliar Noer. Deliar Noer menjelaskan bahwa terdapat tida sebab kenapa dan bagaimana kelompok Islam bisa menerima perubahan Piagam Jakarta di sila pertama, adalah sebagai berikut (Arianto, 2018):
1.  Pada peristiwa itu, Mohammad Hatta melakukan lobi-lobi politik, sehingga kelompok Islam melalui tokoh-tokohnya mau menerima pengahpusan tujuh kata dalam sila pertama Piagam Jakarta. Kelompok Islam menerima hal tersebut dengan tujuan kemaslahatan bangsa yang harus tetap bersatu. Kelompok Islam juga berfikir bahwa ‘Ketuhanan Yang Maha Esa’ memiliki makna tersirat sebagai ajaran tauhid dan hanya Islamlah yang mengakui ketauhidan Tuhan atau keesaan Tuhan.
2.  Pada peristiwa itu, setelah proklamasi, suhu politik Indonesia sangat tinggi, khususnya di Jakarta. Sehingga kelompok Islam tidak ingin memaksakan kehendak golongan yang bisa saja menciptakan suasana kerusuhan hanya karena perdebatan panjang. Perdebatan yang sangat memakan waktu dan berlarut- larut. Di sisi lain, Indonesia yang baru merdeka harus sesegera mungkin harus memiliki dasa negara.
3.  Pada masa itu, Kelompok Islam sangat optimis bahwa stabilitas negara akan segera tercipta setelah proklamasi. Oleh Kelompok Islam juga memiliki harapan terselenggaranya pemilihan umum setelah enam bulan bangsa Indonesia memproklamirkan

## Partai masyumi: mercusuar politik identitas islam positif  di indonesia (1945-1960)
kemerdekaannya. Mereka juga yakin akan unggul dalam pemilihan umum. Keyakinan itu berdasarkan alasan mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Ternyata pandangan Partai Masyumi tadi berubah lagi. Kelompok Islam menyetujui sila pertama Piagam Jakarta menjadi ‘Ketuhanan Yang Maha Esa’. Artinya, Partai Masyumi menyatakan siap mendukung tatanan “negara Indonesia berdampingan dengan nilai-nilai Islam”. Pada 1955, Partai Masyumi sibuk menyiapkan gagasan dan logitik untuk menghadapi pemilu. Gagasan tersebut berisi 55 program politik Partai Masyumi yang terbaru. Bila dibaca dalam 55 program politik, maka tidak akan dijumpai kata atau pun kalimat tentang ‘Islam’ atau pun ‘muslim’. Dalam hal ini, berarti Partai Masyumi mengalami pergeseran cita-cita politik. Cita-cita yang terbaru ini berupa mewujudkan negara dengan nilai-nilai yang lebih universal; egaliterianisme. Libertarianisme, dan lain-lain sebagaianya. Setidak terdapat empat sebab alasan Partai Masyumi mengalami pergeseran cita-cita politik (visi politik) dari ‘Negara Islam’ menjadi ‘Negara Bersyariatkan Islam’, dan terakhir menjadi ‘Negara Berdasarkan Nilai-Nilai Universal’, yaitu sebagai berikut: 1.  Muncul Darul Islam Adanya gerakan pemberontakan pimpinan Kartosuwiryo yang mengatasnamakan kepentingan Islam. Gerakan mereka bernamakan Darul Islam (DI), Mereka secara terbuka mengungkan keinginan untuk mendirikan Negara Islam Indonesia dan akan melawan pihak-pihak yang menghalanginya, termasuk pemerintah (Arianto, 2018).
Kehadiran Darul Islam sangat terasa bagi Partai Masyumi. Pergerakan partai menjadi sangat sulit. Jika Partai Masyumi tetap mengusung cita-cita untuk mendirikan ‘Negara Islam’ atau pun ‘Negara Bersyariatkan Islam’, maka akan ada kesamaan agenda dengan Darul Islam. Sehingga akan muncul persepsi bahwa Partai Masyumi mendukung gerakan Darul Islam. Padahal Partai Masyumi merupakan partai yang setuju dengan konsep Negara Kesatuan. Sedangkan pihak lawan politik memanfaatkan isu politik ini dengan melakukan framing anti Republik Indonesia kepada Partai Masyumi.Framing tersebut semakin menyudutkan Partai Masyumi. Seakan Partai Masyumi memiliki agenda yang sama dengan Darul Islam. Oleh sebab itu, para tokoh Partai Masyumi merancang ulang program politik yang lebih universal, agar berbeda dengan cita-cita Darul Islam.
2.  Ikut menjadikan Partai Komunis Indonesia sebagai Musuh Bersama.
Pada dekade sebelum 1948an, Partai Masyumi memiliki hubungan politik yang biasa-biasa saja dengan politisi kiri, seperti Tan Malaka dan kawan- kawan. Akan tetapi, pasca peristiwa kelam Partai Komunis Indonesia yang memeberontak ingin mendirikan negara sendiri. Pusat gerakan berada di Madiun. Sejak saat itu, partai-partai politik yang lain menjadikan Partai Komunis Indonesia sebagai musuh bersama. Tidak terkecuali Partai Masyumi juga ikut memusuhi Partai Komunis Indonesia. Sehingga muncul gagasan agar Partai Masyumi untuk menjalin relasi dengan partai-partai lain yang juga menjadikan Partai Momunis Indonesia sebagai musuh, meski partai tersebut berbeda ideologi dan agama dengan Partai Masyumi (Arianto, 2018).
Sangat menarik melihat perubahan sikap Partai Masyumi. Partai Masyumi yang pada tahun 1950an. Partai Masyumi menjadi dekat dengan Partai Kristen. Sebaliknya, Parrtai Kristen juga dekat dengan Partai Masyumi. Tidak jarang Partai Kristen memihak kepada Partai Masyumi dalam sidang- sidang politik di Dewan Perwakilan Rakyat.
3.  Sebagai representasi Islam politik, Partai Masyumi sangat yakin akan mendapatkan dukungan penuh dari Umat Islam yang taat dan juga Umat Islam yang memiliki keinginan sama, yaitu memasukkan nilai-nilai Islam ke dalam sistem kenegaraan dan pemerintahan Indonesia. Namun, para pimpinan Partai Masyumi menyadari bahwa tidak cukup hanya dengan berharap dari dukungan muslim yang taat. Sebab bila dijumlahkan muslim yang benar- benar sangat sedikit. Oleh karena itu, pimpinan Partai Masyumi memutuskan untuk memperluas basis dukungan dari kelompok Islam dengan corak lainnya. Meski kelomppok Islam dengan corak lain tersebut belum memiliki keinginan kuat menjadikan Islam sebagai dasar negara (Arianto, 2018).
4.  Pada masa itu, sekelompok orang terpelajarlah yang memimpin Partai. Kelompok terpelajar ini memang memiliki integritas dan kapasitas untuk meminpin Partai Masyumi. Mereka memiliki kemampuan untuk membaca dan menganalisa secara rasional kondisi politik pada masa-masa berikutnya. Tokoh-tokoh ini seperti Muhammad Natsir, Yusuf Wibisono, Syafruddin Prawiranegara, dan masih banyak lagi lainnya. Tokoh-tokoh inilah yang menjadikan Partai Masyumi menjadi partai politik yang lebih rasional sekaligus pragmatis dalam program-program politiknya. Sampai pada membawa kesuskesan-kesuksesan dalam beberapa pemilu pada masa Orde Lama. Sebelum mengalami konflik dengan Presiden Soekarno yang berujung
HISTORIA : Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah , 6 (1), 25-34. https://doi.org/10.17509/historia.v6i1.50090.
HISTORIA : Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah , p-issn:2620-4789  |  e-issn:2615-7993
pada pembubaran Partai Masyumi tahun 1960 (Arianto, 2018).

## KESIMPULAN
Setelah mengkaji tentang Sejarah Partai Masyumi sebagai Mercusuar Politik Identitas Islam Positif di Indonesia (1945-1960). Partai Masyumi sudah tercatat dalam sejarah telah memainkan politik identitas Islam secara positif dengan tetap mengedepankan persatuan dan kesatuan negara dan bangsa, tidak memaksakan kepentigan kelompok, tidak dengan memecah belah rakyat, tidak dengan cara agitasi dan konfrontasi. Akan tetapi, Partai Masyumi tetap bisa menyematkan nilai-nilai Islam dalam agenda kenegaraan. Sehingga seluruh rakyat juga bisa hidup damai, bersatu, berdampingan, walau pun berbeda dalam pilihan politik. Nilai-nilai penting tersebutlah yang bisa diambil dan diimplementasikan dalam menggunakan politik identitas Islam secara positif di masa sekarang dan di masa-masa ke depannya. Perlu ditekankan bahwa bila politik identitas tidak bisa terlepas dari seseorang atau kelompok tertentu, termasuk politik identitas Islam, maka harus diimplementasikan dengan cara yang positif, agar nilai-nilai yang diyakini baik untuk pemerintahan dan kenegaraan bisa tersalurkan.

## PENGHARGAAN DAN TERIMA KASIH
Terima kasih kepada seluruh pihak di Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya yang telah membantu penelitian ini. Terima kasih kepada pihak Yayasan Idayu Surabaya yang telah memberika beberapa arsip sebagai sumber penelitian ini.

## REFERENSI
Afrizal. (2014). Metode penelitian kualitatif. PT. Raja Grafindo Persada.
Al-Farisi, L. S. (2020). Politik identitas: ancaman terhadap persatuan dan kesatuan bangsa dalam negara pancasila. ASPIRASI, 10 (2), 77-90. https:
//aspirasi.unwir.ac.id/index.php/aspirasi/article/ view/54/25
Anam, H. F. (2019). Politik identitas islam dan pengaruhnya terhadap demokrasi di indonesia. jurnal pemikiran politik islam. POLITEA, 2 (2). http://dx.doi.org/10.21043/politea.v2i2.5953. Argenti, Gili. (2020). Ideologisasi partai islam masyumi di indonesia. Jurnal Politikom Indonesiana, 5 (1), 37– 57. https://doi.org/10.35706/jpi.v5i1.3731 Arianto, B. (2018). Kiprah natsir dalam memperjuangkan negara islam indonesia. KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 2 (2), 104–126. Retrieved from
https://ojs.umrah.ac.id/index.php/kemudi/article/ view/761
Artawijaya. (2014, Maret 20). Keteladanan partai masyumi . Harian Republika. As’ad, M. (2020). Mengapa jepang memilih hadratussyaikh analisa sejarah ditunjuknya kh. hasyim asy’ari menjadi ketua masyumi. Tebuireng: Journal of Islamic Studies and Society, 1 (1), 85-103. https://doi.org/10.33752/tjiss.v1i1.1656
Bayu, Dimas. (2022, Februari 16). Sebanyak 86,9% penduduk indonesia beragama islam . Data indonesia. https://dataindonesia.id.
Buchari, S. A. (2014). Kebangkitan etnis menuju politik identitas. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Castells, M. (2010). The power of identity . Oxford: Blackwell Publishing. Gloria, Reyn. (2022, Juni  30). Politik identitas diprediksi makin marak, bawaslu siapkan strategi pencegahan. bawaslu . www.bawaslu.go.id Habibi, M. (2018). Analisis politik identitas di Indonesia. Jurnal Universitas Mulawarman ,  1-23. https://doi. org/: 10.13140/RG.2.2.16590.66887
Hidayah, S. N., & Birsyada, M. I. (2022). Peranan ulama muhammadiyah dalam pembentukan aps (askar perang sabil) di yogyakarta tahun 1947-1949. Historia: Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah, 5 (1), 81-88. https://doi.org/10.17509/historia.v5i1.34537 Huda, I. W. A. U. (2018). Sikap politik masjoemi pada masa sistem parlementer di bawah kabinet sjahrir (1945-1947). ( Doctoral dissertation ). UIN Sunan Ampel Surabaya. Luth, T. (1999). M. natsir dakwah dan pemikirannya . Gema Insani Press. Mubarok, H. (2018). Demokrasi, Politik identitas, dan kohesi sosial: peluang dan tantangan strategi dakwah untuk menghalau provokasi politik di indonesia.
Jurnal Bimas Islam, 11 (2), 365-400. Accessed May 1, 2023. https://jurnalbimasislam.kemenag.go.id/jbi/ article/view/57.
Muh. Kamim, A. B. (2018). Sikap media daring dalam kontestasi pilkada dki 2017 (analisis terhadap sikap media daring dalam isu dugaan penghinaan kitab suci al-qur’an oleh cagub ahok dalam rentang pemberitaan 5 oktober s.d. 20 oktober 2016). Jurnal Komunikasi, 11 (2), 189–200. https://doi. org/10.20885/komunikasi.vol11.iss2.art6
Pardi, I. W. (2019). Kembali kepada undang-undang dasar 1945: diskursus pembukaan uud 1945 dalam perspektif sejarah. HISTORIA, Jurnal Pendidik dan Penelitia Sejarah, 2 (2), 97-104. https://doi. org/10.17509/historia.v2i2.15775

## Partai masyumi: mercusuar politik identitas islam positif  di indonesia (1945-1960)
Permata, P., Norma, A., & Madinier, R. (2009). Evolusi ideologi politik islam masyumi. A kademika-Jurnal Kebudayaan,  4 (1), 94-99. https://publikasiilmiah. ums.ac.id/bitstream/handle/11617/2822/9_
REMY%20MADINIER.pdf?sequence=1
Rahman, A. (2017). Masyumi dalam kontestasi politik orde lama . LP2M UNM. Sandhi, W. R., & DAN POLITIK, F. I. S. (2014). Politik identitas partai islam (studi partai keadilan sejahtera). Naskah Publikasi Tanjung Pinang: Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji . 1-25. http://jurnal.umrah. ac.id/wp-content/uploads/gravity_forms/1- ec61c9cb232a03a96d0947c6478e525e/2014/08/ JURNAL-WIRA.pdf
Sari, E. (2016). Kebangkitan politik identitas islam pada arena pemilihan gubernur jakarta. KRITIS: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin,
2 (1). 145-156. Http:// journal.unhas.ac.id/index. php/kritis Sekretariat Umum. (1948). Sejarah pertumbuhan dan perkembangan partai masyumi . Sekretariat. Siregar, I.  F. (2014). partai masyumi dalam  dinamika demokrasi  di indonesia. Widya Karya Semarang. Siregar, I. F. (2013). Sejarah pertumbuhan dan perkembangan partai masyumi (1945-1960). Thaqafiyyat, 14 (1). 88-104.  https://ejournal.uin- suka.ac.id/adab/thaqafiyyat/article/view/614/552
Soenjoto, W. P. P. (2019). Eksploitasi isu politik identitas terhadap identitas politik pada generasi milineal indonesia di era 4.0. Journal of Islamic Studies and Humanities, 4 (2), 187-217. https://doi.org/10.21580/ jish.42.5223
Syarifuddin, S., Supriyanto, S., Sintia, S., & Ilahi, R.
(2022). Perkembangan masjid sultan mahmud badaruddin jayo wikramo sebagai warisan budaya lokal tahun 1998-2003. Historia: Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah, 5 (1), 9-20. https://doi.org/10.17509/ historia.v5i1.30504
Taufiq, F., & Utama, L. W. P. (2018). Media sosial dan gerakan sosio-politik umat islam di indonesia. Fikrah, 6 (2), 391-408. http://dx.doi.org/10.21043/ fikrah.v6i2.3145
Wati, W. Menguatnya politik identitas di indonesia baik karena faktor agama, sosial, dan etnis. J urnal Pendidikan PKN (Pancasila dan Kewarganegaraan),
2 (2), 66-87. http://dx.doi.org/10.26418/jppkn. v2i2.44627 Zulaichah, Lilik. (2004). Metodologi wejarah 1 . IAIN Sunan Ampel.