Implementasi Program Kartu Cerdas Dalam Upaya Mengurangi Siswa Rawan Putus Sekolah Pada Jenjang Sekolah Dasar Di Kota Sukabumi
Ilham Zanata 1 , Yana Fajar Basori 2 , Andi Mulyadi 3
Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi dan Humaniora, Universitas Muhammadiyah Sukabumi
Email: 1) Ilhamzanata5@gmail.com , 2) yanafajar@ummi.ac.id , 3) andimulyadi@ummi.ac.id No. WhatsApp Author: 085846558969

## PENDAHULUAN
Program Kartu Cerdas adalah program Pemerintah Kota Sukabumi yang bertujuan memberikan dana  stimulan  pendidikan  berupa  beasiswa kepada  masyarakat  Kota  Sukabumi  dari  golongan  ekonomi yang kurang mampu. Kartu Cerdas adalah kartu berbentuk piagam atau sertifikat yang diberikan kepada siswa/peserta  didik  masyarakat  Kota  Sukabumi  yang  kurang  mampu.  Yaitu  untuk  menunjang  bantuan beasiswa bagi siswa rawan putus sekolah/rawan drop out yang diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan biaya pendidikan sampai jenjang pendidikan SMA/SMK/MA.
Program Kartu Cerdas ini  telah memasuki tahun kesembilan yang dalam pelaksanaannya terdapat beberapa perubahan terutama difokuskan pada jenjang SD/MI, SMP/MTs, Paket A, Paket B dan Paket C karena  pendidikan  jenjang  SMA/SMK  sudah  dilimpahkan  ke  tingkat  provinsi,  yang    didasarkan  pada Undang-Undang  Nomor    23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah.  Dengan  dilatar  belakangi banyaknya siswa di Kota Sukabumi yang mengalami rawan putus sekolah/ rawan drop out akibat ekonomi orang  tua  yang  tidak  mampu  dalam  membiayai  pendidikan  anaknya.  Maka  dari  itu,  Pemerintah  Kota Sukabumi membuat Peraturan Walikota No. 17 Tahun 2017 tentang “Pedoman Pemberian Beasiswa Bagi Masyarakat  Kota  Sukabumi  Dalam  Rangka  Implementasi  Program  Kartu  Cerdas”.Pembangunan pendidikan di Kota Sukabumi mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun  2005-2025  dan  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah  (RPJMD)  tahun  2018-2023 dengan  Visi  Walikota  dan  Wakil  Walikota  “Terwujudnya  Kota  Sukabumi  yang  Religius  Nyaman  dan Sejahtera” serta menekankan kepada reformasi birokrasi dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang beriman

## ARTICLE HISTORY
Received [31 Juli 2023]
Revised [11 November 2023] Accepted [13 Desember 2023]

## ABSTRAK
Program  Kartu  Cerdas  adalah  program  Pemerintah  Kota  Sukabumi  yang  bertujuan memberikan  dana  stimulan  pendidikan  berupa  beasiswa  kepada  masyarakat  Kota Sukabumi dari golongan ekonomi yang kurang mampu. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui implementasi program kartu cerdas dan faktor yang mempengaruhi program kartu cerdas dalam upaya mengurangi siswa rawan putus sekolah pada jenjang sekolah dasar  di  Kota  Sukabumi  oleh  Dinas  Pendidikan  dan  Sekolah  Dasar  di  Kota  Sukabumi. Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  deskriptif  dan  menggunakan  teori implementasi  kebijakan  publik  menurut  Donald  van  Metter  dan  Carl  van  Horn.  Data diperoleh  melalui  observasi,  wawancara,  dan  dokumentasi  dengan  pihak-pihak  terkait dalam pelaksanaan program kartu cerdas. Prosedur pengujian keabsahan data dilakukan dengan  triangulasi  sumber.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  pada pengimplementasian kartu cerdas ini sudah sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Donald Van Metter dan Carl Varn Horn Berdasarkan 6 (enam) variabel yakni Ukuran dan Tujuan  Kebijakan,  Sumber  Daya,  Karakteristik  Agen  Pelaksana,  Sikap  atau Kecenderungan (Dispotition) Para Pelaksana, Komunikasi Antar-Organisasi dan Aktivitas Pelaksana, Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

## ABSTRACT
The Smart Card Program is a program of the Sukabumi City Government which aims to provide educational stimulant funds in the form of scholarships to the people of Sukabumi City from economically disadvantaged groups. The purpose of this study was to determine the  implementation  of  the  smart  card  program  and  the  factors  that  influence  the  smart card program in an effort to reduce students who are prone to dropping out of school at the  elementary  school  level  in  Sukabumi  City  by  the  Department  of  Education  and Elementary  Schools  in  Sukabumi  City.  This  study  uses  descriptive  qualitative  methods and uses the theory of public policy implementation according to Donald van Metter and Carl  van  Horn.  Data  were  obtained  through  observation,  interviews  and  documentation with related parties in implementing the smart card program. The procedure for testing the validity of the data is done by source triangulation. The results of this study indicate that the  implementation  of  this  smart  card  is  in  accordance  with  the  theory  put  forward  by Donald  Van  Metter  and  Carl  Varn  Horn.  Executor,  Inter-Organizational  Communication and Implementer Activities, Economic, Social and Political Environment
KEYWORDS Policy Implementation, Smart Cards, Elementary School Education,
Students  Prone  to  Dropping  Out  of School,
This is an open access article under the CC –BY-SA license
bertaqwa,  berilmu  serta  mewujudkan  pelayanan  pendidikan  dasar  yang  lebih  baik  dan  berkualitas. Hal tersebut sejalan dengan amanat yang dituangkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada salah satu butir yang tercantum disana dijelaskan bahwa adanya mencerdaskan kehidupan bangsa, jelas ini merupakan tugas dan tanggung jawab yang besar.
Grafik 1. Data Siswa Penerima Kartu Cerdas Tahun 2019-2022

## Sumber : Dinas Pendidikan Kota Sukabumi
Berdasarkan  Data  Grafik  1.  menunjukan  masih  banyaknya  kondisi  anak  rawan  putus sekolah/rawan drop out yang terjadi di Kota Sukabumi terutama pada jenjang pendidikan dasar, kondisi anak  rawan drop  out pada  jenjang  pendidikan  dasar  pada  tahun  2019-2020  menunjukan  hasil  yang meningkat, namun pada tahun 2021-2022 mengalami penurunan
Berdasarkan  hasil  observasi  awal  dilapangan  mengenai  Pedoman  Pemberian  Beasiswa  Bagi Masyarakat  Kota  Sukabumi  Dalam  Rangka  Implementasi  Program  Kartu  Cerdas,  peneliti  menemukan beberapa fenomena masalah diantaranya sebagai berikut :

## Tabel 1. Jadwal dan Waktu Kegiatan

## Sumber : Dinas Pendidikan Kota Sukabumi
Berdasarkan  Data  Tabel  1.  Terdapat  permasalahan  pencairan  dana  yang  mengalami keterlambatan  oleh  pihak  sekolah  di  SDN  Babakan  Kelurahan  Babakan  Kecamatan  Cibeureum  yang seharusnya penyaluran dana di berikan pada bulan November, akan tetapi dalam penyaluran dana kepada penerima bantuan program mengalami keterlambatan oleh pihak sekolah 1 bulan berikutnya. Dalam proses verifikasi  data  calon  penerima  kartu  cerdas  yang  melibatkan  pihak  sekolah  membuat  celah  untuk memanipulasi data oleh oknum sekolah yang tidak bertanggung jawab hal ini terbukti dengan terdapatnya penyimpangan  oleh  oknum  kepala  sekolah  SDN  Babakan  Kelurahan  Babakan  Kecamatan  Cibeureum yang menyelewengkan dana kartu cerdas dan dana tidak disalurkan kepada penerima program bantuan kartu  cerdas  sebagaimana  mekanisme  yang  berlaku.  Pihak  sekolah  yang  seharusnya  bertugas  dan bertanggung  jawab  sebagai  penyalur  dana  bantuan  kepada  penerima  bantuan  program  kartu  cerdas, namun  bertindak  tidak  sebagaimana  mestinya.  Oleh  karena  itu  pengawasan  dari  pemerintah/dinas pendidikan selaku pelaksana program kartu cerdas harus lebih ditingkatkan agar hal serupa tidak terulang kembali.
Kurang  maksimalnya  sosialisasi  dari  pihak  dinas  dan  sekolah  selaku  penyalur  dana  bantuan program kartu cerdas kepada masyarakat/penerima bantuan kartu cerdas dalam memberikan pemahaman yang  jelas  dan  mekanisme  yang  rinci  mengenai  program  kartu  cerdas  di  Kota  Sukabumi  hal  ini  terlihat ketika  dalam  penyaluran  mengalami  keterlambatan  dan  komunikasi  yang  kurang  antara  pihak  dinas pendidikan dan sekolah.
2019 2020 2021 2022 Jumlah Penerima 2858 3161 2463 2306 2858 3161 2463 2306 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 Jumlah Penerima No
Kegiatan Waktu 1. Persiapan (penyusunan proposal dan instrument) Mei 2. Sosialisasi kepada pihak sekolah Juni-Juli 3. Input Data Juli s.d Agustus 4. Validasi Data Agustus s.d September 5. Pengajuan Proposal dan pencairan anggaran Oktober s.d November 6. Penyaluran dana kepada sekolah penerima November 7. Pelaporan dan evaluasi Desember

## LANDASAN TEORI

## Konsep Kebijakan Publik
Kebijakan  publik (public  policy )  diartikan  beragam.  Hal  ini  dikarenakan  banyaknya  dari  definisi tersebut dipengaruhi oleh masalah tertentu yang ingin ditelaah oleh seorang analisis kebijakan. Menurut Dye (1995: 2) kebijakan merupakan sebagai semua pilihan atau tindakan yang dilakukan oleh pemerintah. Baginya kebijakan adalah pilihan-pilihan apapun oleh pemerintah, baik untuk melakukan sesuatu maupun untuk tidak melakukan sesuatu ( public policy is what ever government chooses to do ore not to do ). Defenisi kebijakan publik dari Thomas Dye tersebut mengandung makna bahwa (1) kebijakan publik tersebut dibuat oleh  badan  pemerintah,  bukan  organisasi  swasta,  (2)  kebijakan  publik  menyangkut  pilihan  yang  harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh badan pemerintah.
Istilah  kebijakan  Hogwood  dan  Gunn, (2005:15)  menyebutkan  10  penggunaan  istilah  kebijakan, yaitu  sebagai  label  untuk  sebuah  bidang  aktivitas,  sebagai  ekspresi  tujuan  umum  atau  aktivitas  negara yang  diharapkan,  sebagai  proposal  spesifik,  sebagai  keputusan  pemerintah,  sebagai  otorisasi  formal, sebagai sebuah program, sebagai output, sebagai hasil (outcome), sebagai teori atau model, dan sebagai sebuah proses. Makna modern dari gagasan kebijakan dalam bahasa Inggris adalah seperangkat aksi atau rencana yang mengandung tujuan politik
Menurut Carl Friedrich (1969:79) kebijakan adalah:

## Konsep Implementasi
Implementasi  menurut  Van  Meter  dan  Van  Horn  (1975:  455)  dalam  jurnal The  Policy Implementation process: A Conceptual Framework , menjelaskan bahwa: Implementasi adalah tindakan- tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau  swasta  yang  diarahkan  pada  tercapainya  tujuan-tujuan  yang  telah  digariskan  dalam  keputusan kebijakan”. Selanjutnya Menurut Agustino (2016: 126-129) dari buku yang berjudul Dasar-dasar Kebijakan Publik,  implementasi  kebijakan  secara  sederhana  dapat  diartikan  sebagai  proses  menerjemahkan peraturan kedalam bentuk tindakan”. Dalam praktiknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang  begitu  kompleks  bahkan  tidak  jarang  bermuatan  politis  karena  wujudnya  intervensi  berbagai kepentingan.
Dari  beberapa  definisi  para  ahli  di  atas  peneliti  menginterpretasikan  implementasi  kebijakan merupakan tindakan pelaksanaan kegiatan politik untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai aktor pembuat kebijakan  berdasar  pada  fenomena  masalah  di  lingkungan  masyarakat  yang  telah  diidentifikasi  melalui serangkaian proses dan dapat diukur dengan tercapai atau tidaknya tujuan yang akan diraih.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilaksanakan pada April hingga Mei 2023. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dan menggunakan teori implementasi kebijakan publik menurut Donald van Metter dan Carl van Horn. penelitian ini menggunakan 2 jenis data. Pertama, data primer yang diperoleh melalui wawancara, focus group discussion, dan observasi. Kedua data sekunder yang didapatkan dari studi dokumentasi dan kajian pustaka, baik berupa artikel penelitian sebelumnya maupun kajian teori pendukung. Adapun dalam pengumpulan  data  dengan  wawancara,  informan  dipilih  dengan  teknik  purposive,  yakni  informan  dipilih atas kesesuaian dengan masalah yang diteliti. Sehingga informan pada penelitian ini adalah Kepala Dinas Pendidikan  dan  Kebudayaan  Kota  Sukabumi  ,  Kepala  Bidang  Pendidikan  Dasar  Dinas  Pendidikan  dan Kebudayaan  Kota  Sukabumi,  Kepala  Sekolah  Dasar  di  Kota  Sukabumi  ,  Penerima  Kartu  Cerdas,  dan Masyarakat  umum.  Data  penelitian  dianalisis  dengan  tahap-tahap  yang  dikemukakan  oleh  Miles  dan Huberman meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Ukuran dan Tujuan Kebijakan
Salah  satu  variabel  yang  harus  dipertimbangkan  saat  pelaksanaan  implementasi  kebijakan menurut Donald Van Metter dan Carl Varn Horn, yaitu ukuran dan tujuan dari kebijakan itu sendiri. Karena menurut  teori  ini,  setiap pembuat atau  perancang  kebijakan  harus  dapat  mengukur  dan memperkirakan apakah kebijakan yang akan di terbitkan dapat sesuai dengan kapabilitas para pengguna kebijakan, karena jika  suatu  kebijakan  dibuat  bukan  berdasarkan  kebutuhan  ataupun  hanya  karena  ego  sang  pembuat kebijakan  maka  pada  saat  implementasinya  tidak  akan  sesuai  dengan  tujuan  dari  kebijakan  tersebut. Implementasi  Kebijakan  Program  Kartu  Cerdas  merupakan  salah  satu  kebijakan  yang  dibuat  oleh
pemerintah  Kota  Sukabumi  berdasarkan  hasil  analisis  data  lapangan  serta  terkait  dengan  prioritas pembangunan nasional yaitu penuntasan wajib belajar 12 tahun.
Dengan  begitu  untuk  mengetahui  lebih  jelas  dan  tepat  mengenai  variabel  ukuran  dan  tujuan kebijakan  ini,  berdasarkan  hasil  wawancara  peneliti  dengan  informan  1  mereka  berpendapat  bahwa. Implementasi Program Kartu Cerdas ini, sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan dibuatnya kebijakan ini. Kebijakan ini dibuat berdasarkan data analisis dilapangan serta amanat nasional yang mana setiap  warga  negera  berhak  mendapatkan  wajib  belajar  12  tahun.  Dengan  demikian,  dapat  peneliti interpretasikan  bahwa,  menurut  informan  1  tujuan  dari  Program  Kartu  Cerdas  ini  sudah  sesuai  dengan permasalahan yang ada dimasyarakat yaitu terkait masalah ekonomi serta menurut informan 1 Program Kartu Cerdas ini sudah sesuai dengan apa yang di amanatkan dalam tujuan pembangunan nasional dalam bidang pendidikan.Pernyataan tersebut juga di dukung oleh Informan 2 yang menyatakan bahwa kebijakan ini dibuat berdasarkan data lapangan yang dimana pada tahun 2014-2018 tingkat siswa yang putus sekolah terutama  pada  jenjang  sekolah  dasar  terus  meningkat.  Hal  ini  disebabkan  salah  satunya  karena  faktor ekonomi masyarakat yang rendah, maka dari isu tersebut dirumuskanlah kebijakan kartu cerdas ini, yang salah satunya bertujuan agar meminimalisir siswa putus sekolah karena faktor ekonomi.
Selain itu menurut informan 3 selaku dari sisi pelaksana kebijakan pun menyatakan kebijakan ini sudah sangat tepat dan berjalan dengan yang diharapkan dan banyak orangtua murid pun yang merasa terbantu akibat dari adanya kebijakan ini. Untuk itu dapat peneliti interpretasikan bahwa Kartu Cerdas ini sangat membantu bagi masyarakat Kota Sukabumi yang membutuhkan. Penyataan informan 3 itu juga di dukung oleh infoman 4 dan 5 selaku penerima kebijakan yang mana menurutnya kartu cerdas ini sangat terbantu dengan adanya kebijakan ini, menurut saya kebijakan ini sudah tepat sasaran khususnya saya sebagai  penerima  bantuan  dana  dari  Pemerintah  Kota  Sukabumi  melalui  Dinas  Pendidikan  untuk kebutuhan sekolah anak saya.
Dengan  begitu  Berdasarkan  hasil  analisa  wawancara  dari  beberapa  informan  tersebut,  peneliti dapat  interpretasikan  bahwa,  implementasi  kebijakan  Program  Kartu  Cerdas  ini  sudah  sesuai  dengan variabel yang pertama yaitu ukuran dan tujuan kebijakan, yang mana kebijakan ini sudah tepat guna, tepat sasaran, dan sudah sesuai dengan tujuan dibuatnya kebijakan ini, yaitu dengan menurunnya tingkat rawan putus sekolah di tingkat sekolah dasar dan menengah dari tahun 2020-2022, serta indeks mutu pendidikan di Kota Sukabumi dari kurun 5 (lima) tahun terakhir selalu meningkat. Pada variabel ini, terdapat persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yang di lakukan oleh Ardianto: 2017, yang dimana tujuan dari pelaksanaan Program Kartu Cerdas dan Program Kartu Tangerang Pintar yang dilakukan oleh Ardianto, sudah sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Donald Van Metter dan Carl Varn Horn.

## Sumber Daya
Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan  proses  implementasi.  Selain  sumber  daya  manusia,  adapun  sumber  daya  dana  dalam implementasi  kebijakan  Program  Kartu  Cerdas  ini,  sumber  dana  dalam  Program  Kartu  Cerdas  ini bersumber dari APBD Kota Sukabumi sebesar 20%. Dana yang diberikan bagi jenjang sekolah dasar rata- rata berkisar Rp. 700.000,00.- dan menengah sebesar Rp. 900.000,00.-, dana tersebut bisa lebih rendah atau lebih besar tergantung dengan APBD yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Sukabumi. Dinas Pendidikan dan  Kebudayaan  Kota  Sukabumi,  memiliki  sumber  daya  yang  mumpuni  serta  kompeten  dalam melaksanakan tugas dan memiliki tanggungjawab dalam implementasi kebijakan Program Kartu Cerdas ini.  Namun  masih  terdapat  okunum  sekolah  yang  melakukan  penyelewengan,  namun    oknum  tersebut sudah ditindak oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi dan diberikan sanksi tegas sesuai regulasi yang berlaku.
Berdasarkan  hasil  wawancara  yang  peneliti  temukan  dilapangan,  para  informan  menyatakan terkhusus infoman 1 dan 2 bahwa mereka sepakat agar implementasi kebijakan ini sukses, sangat perlu sumber  daya  yang  mumpuni  dan  berintegritas.  Dalam  hal  ini  Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Kota Sukabumi  membuat  tim  khusus  untuk  menjalankan  kebijakan  ini  agar  terlaksana  sesuai  dengan  tujuan yang diharapkan tanpa adanya penyelewengan atau hal-hal yang tidak diinginkan. Selain itu Sumber daya juga merupakan faktor kunci dalam pelaksanaan implementasi kebijakan Program Kartu Cerdas ini, kami sebagai  yang  bertanggungjawab  atas  kebijakan  ini  membentuk  tim  khusus,  serta  selalu  melakukan monitoring hingga berkordinasi dengan seluruh sekolah dasar dan menengah se-Kota Sukabumi. Selain itu kami juga memiliki tim pengawas internal maupun eksternal untuk meminimalisir kejadian salah sasaran penerima  bantuan.  Hal  tersebut  menunjukan  bahwa  dalam  implementasinya  sendiri  para  pelaksana kebijakan ini telah memperhatikan banya
Selanjutnya  Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  informan  3,  peneliti  menemukan  bahwa, menurut informan 3 sumber daya yang dimiliki, sudah menjalankan tugas dengan amanah sesuai dengan Perwal dan SOP yang berlaku. Hal tersebut juga di tambahkan oleh informan 4 yang mana ntuk sumber
daya aparatur yang bertugas dari mulai saya pengajuan proposal hingga saat pencairan, para petugas nya ramah  dan  jelas  dalam  memaparkan  apa  saja  langkah-langkah  dan  persayaratan  yang  harus  dipenuhi sebagai penerima Program Kartu Cerdas. Hal tersebut juga di sepakati oleh informan 5 yang manyatakan bahwa  sudah  seharusnya  sumber  daya  manusia  yaitu  para  petugas  Program  Kartu  Cerdas  ini melaksanakan tugasnya sesuai dengan tupoksi dan tanggungjawabnya masing-masing.
Berdasarkan  hasil  analisa  wawancara  dari  beberapa  informan  dapat  peneliti  interpretasikan bahwa, sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi sudah mumpuni dan sesuai dengan yang dibutuhkan, meskipun pada awal pemberlakuan Program Kartu Cerdas ini masih terdapat oknum sekolah yang melakukan penyelewengan namun hal tersebut segera diselesaikan oleh tim dari  Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Kota  Sukabumi.  Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Kota Sukabumi juga sudah membuat tim khusus, serta berkoordinasi langsung dengan seluruh sekolah dasar dan menengah se-Kota Sukabumi, dan memiliki tim pengawas internal maupun eksternal untuk mengawasi implementasi  kebijakan  Program  Kartu  Cerdas  ini  agar  sesuai  dengan  tujuan  kebijakan  Program  Kartu Cerdas ini. Pada variabel ini, terdapat kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ardianto: 2017, yaitu sumber daya yang menunjang program ini sudah sesuai dengan teori yang dikemukakan menurut Donald Van Metter dan Carl Varn Horn.

## Karakteristik Agen Pelaksana
Karakteristik agen pelaksana pada implementasi Program Kartu Cerdas melaksanakan mandatnya rasa penuh tanggungjawab. Penyaluran dana sudah sesuai yang diamanatkan dalam Perwal Nomor 11 tahun  2017  tentang  Pedoman  Pemberian  Beasiswa  Bagi  Masyarakat  Kota  Sukabumi  Dalam  Rangka Implementasi Program Kartu Cerdas.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  para  infoman  yanki  informan  1,2  dan  3  bahwa  dari  sisi sebagai  pelaksana  kebijakan  ini,  memiliki  komitmen  yang  dimana  setiap  ada  pelanggaran  ataupun ketidaksesuaian dengan yang semestinya, kami akan bersikap tegas. Karena ada beberapa masyarakat yang mengajukan proposal dan persyaratan yang tidak lengkap, mereka tidak menerima dan membentak petugas  pelayanan,  maka  kami  pun  tetap  akan  bersikap  tegas  agar  semua  penerima  Program  Kartu Cerdas  ini  dapat  tepat  sasaran.  Dalam  pelaksanaan  nya  Setiap  hari  sebelum  melakukan  pelayanan, melakukan  breefing  kepada  semua  petugas  pelayanan,  yang  dimana  tujuan  dari  breefing  ini  untuk memastikan komitmen kami, yaitu “SIAP MELAYANI” yang artinya SIAP untuk bersikap dan bertutur kata yang ramah dalam melayani masyarakat, SIAP melakukan inovasi dibidang pelayanan pendidikan, SIAP melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, SIAP memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya para pelaksana kebijakan ini selalu dihimbau dan diingatkan agar  dapat  memberikan  pelayanan  yang  berkualitas  dengan  penuh  rasa  tanggungjawab  dan  sesuai dengan ketentuan yang berlaku, jadi jika ada masyarakat yang melakukan hal-hal yang melanggar hukum, kami pun akan bersikap tegas.
Selanjutnya  dari  sisi  penerima  kebijakan  yakni  informan  4  dan  5  menyatakan  bahwa  sebagai penerima dari Program Kartu Cerdas ini diberikan pelayanan yang ramah serta sopan oleh para petugas. para  petugas  pelayanan  baik  dari  Dinas  Pendidikan  maupun  petugas  di  sekolah  sudah  menjalankan tugasnya dengan baik dan bertanggungjawab. Artinya para penerima kebijakan ini sudah merasakan puas akan  pelayanan  dari  para  pelaksanna  kebijakan  mau  dari  pihak  Dinas  pendidikan  ataupun  dari  pihak sekolah.
Berdasarkan  hasil  analisa  wawancara  dari  beberapa  informan,  peneliti  dapat  interpretasikan bahwa, para petugas yang diberi mandat untuk melaksanakan kebijakan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menghindari terjadinya kegiatan penyelewengan. Pada variabel ini, terdapat kesamaan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ardianto: 2017, yaitu karateristik agen pelaksana pada Program Kartu Cerdas dan petugas Kartu Cerdas sudah sesuai teori menurut Donald Van Metter dan Carl Varn Horn.

## Sikap atau Kecenderungan (Dispotition) Para Pelaksana
Para  Pelaksana  Kebijakan  dalam  hal  Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Kota  Sukabumi menerima baik atas Implementasi Kebijakan Program Kartu Cerdas ini, karena Program ini tentu selaras dengan motto dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi yaitu SIAP MELAYANI dan SIAP MENCERDASKAN.  Berdasarkan  hasil  wawancara  terkhusus  dengan  infoman  1,2,  dan  3 selaku  bagian dari  pelaksana  kebijakan  menjelaskan  bahwa  dalam  hal  ini  Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Kota Sukabumi  mendukung  serta  berperan  aktif  dalam  kebijakan  ini  untuk  mencapai  tujuan  yang  telah  di amanatkan pada Perwal Nomor 11 tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Bagi Masyarakat Kota Sukabumi Dalam Rangka Implementasi Program Kartu Cerdas.
Selanjutnya  para  informan  juga menambahkan  bahwa  Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Kota Sukabumi tentu merasa terbantu dengan adanya kebijakan Program Kartu Cerdas ini, khususnya untuk
menyelaraskan  dengan  salah  satu  motto  dari  Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Kota  Sukabumi  yaitu SIAP  MENCERDASKAN.  Dan  kami  sebagai  dinas  yang  mengurusi  pada  bidang  pendidikan  selalu mendukung  kebijakan  yang  bertujuan  untuk  meningkatkan  mutu  pendidikan  di  Kota  Sukabumi.  dengan demikian  sikap  dan  kecenderungan  para  pelaksanaa  ini  sangat  mendukung  dan  mengupayakan  yang terbaik dalam memberikan layanan dari kartu cerdas ini agar dapat membantu menurunkan angka rawan putus sekolah.
Terlebih berdasarkan penuturan informan 4 dan 5 sebagai penerima kebijakan, mereka merasakan pelayanan  yang  diberikan  petugas  sangat  baik  dan  ramah,  dari  hal  tersebut  terlihat  sikap  mereka mendukung adanya Program Kartu Cerdas ini. Para petugas juga menjalankan tugasnya dengan sangat baik sehingga berdasarkan observasi dilapangan tersebut peneliti dapat meninterpretasikan bahwa para sikap para sangat mendukung kebijakan ini dan melaksanakan kebijakan ini dengan semestinya.
Berdasarkan  hasil  analisa  wawancara  dari  beberapa  informan,  dapat  peneliti  interpretasikan bahwa seluruh pelaksana Implementasi Kebijakan Program Kartu Cerdas sangat mendukung baik Dinas Pendidikan  dan  Kebudayaan  Kota  Sukabumi  maupun  pihak  sekolah  dasar  dan  menengah  se-Kota Sukabumi. Pada variabel ini terdapat kesamaan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ardianto: 2017, yaitu semua pihak baik petugas maupun penerima Program Kartu Cerdas maupun Program Kartu Tangerang  Pintar  mendukung  kebijakan  ini,  hal  tersebut  sesuai  dengan  teori  yang  dikemukakan  oleh Donald Van Metter dan Carl Varn Horn.

## Komunikasi Antar-Organisasi dan Aktivitas Pelaksana
Koordinasi  merupakan  mekanisme  sekaligus  syarat  utama  dalam  menentukan  keberhasilan pelaksaan kebijakan. Semakin baik koordinasi dan komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu  proses  implementasi,  maka  asumsinya  kesalahan-kesalahan akan  sangat  kecil  terjadi  dan  begitu pula  sebaliknya.  Koordinasi  antara  Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Kota  Sukabumi  dengan  seluruh sekolah dasar dan menengah se-Kota Sukabumi terjalin dengan baik dengan dibuktikan dengan membuat tim khusus yang anggotanya terdiri dari pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi dan juga pegawai sekolah dasar dan menengah. Selain itu koordinasi juga dilakukan kepada para siswa dan orangtua  murid oleh  pihak  sekolah  sekaligus  melakukan  sosialisasi  Program  Kartu  Cerdas.  Untuk  lebih memperjelas  pembahasan  ini,  peneliti  sudah  melakukan  wawancara  kepada  beberapa  informan  dan menanyakan pertanyaan sebagai berikut:
Berdasarkan  informan  1,2  dan  3  Koordinasi  merupakan  salah  satu  kunci  keberhasilan Implementasi  Kebijakan  Program  Kartu  Cerdas  ini,  karena  jika  tidak  ada  koordinasi  antara  Dinas Pendidikan  dan  Kebudayaan  Kota  Sukabumi  dengan  para stakeholder maka  tidak  akan  adanya sinkronisasi,  maka  akan  terjadinya  miss  komunikasi  yang  dapat  berakibat  pada  masalah  pada  data maupun  hal  penting  lainnya.  Koordinasi  ini  juga  pastinya  bukan  hanya  koordinasi  antara  pimpinan  dan bawahan  tapi  dengan  seluruh  pemangku  kepentingan  yang  terlibat  seperti  pihak  sekolah  dan  para penerima  kartu  cerda  ini.  Karena  koordinasi  tersebut  sangat  penting  menjadi  pilar  untuk  keberhasilan kebijakan  ini,  untuk  di  Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Kota  Sukabumi  sendiri,  tidak  hanya  pada kebijakan ini saja, namun setiap hal apapun yang menyangkut tupoksi dan tujuan organisasi pasti dilakukan koordinasi.  Selain  itu  informan  4 dan  5  sepakat  bahwa  koordinasi  serta  sosialisasi  yang dilakukan  oleh pihak sekolah kepada kami telah berjalan dengan baik meskipun pada awal adanya Program Kartu Cerdas ini, sosialisasi nya terhitung kurang.
Berdasarkan  hasil  analisa  wawancara  yang  telah  peneliti  lakukan, peneliti  dapat  interpretasikan bahwa  koordinasi  merupakan  dasar  yang  penting  untuk  sebuah  organisasi  dalam  menjalankan  suatu kebijakan  agar  kebijakan  tersebut  bisa  terlaksana  dengan  baik  dan  sesuai  tujuannya.  Pada  variabel  ini terdapat kesamaan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ardianto: 2017, bahwa pelaksanaan Program Kartu Cerdas dan Program Kartu Tangerang Pintar sudah sesuai dengan teori menurut  Donald Van Metter dan Carl Varn Horn.

## Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik
Variabel  terakhir  yang  perlu  juga  diperhatikan  guna  menilai  kinerja  implementasi  publik  dalam perspektif yang ditawarkan oleh van Metter dan van Horn adalah sejauhmana lingkungan eksternal turut mendorong  keberhasilan  kebijakan  publik  yang  telah  ditetapkan.  Lingkungan  yang  dimaksud  termasuk lingkungan  sosial, ekonomi,  dan  politik.  Dan lingkungan  yang  tidak  kondusif  dapat menjadi  biang  keladi dari  kegagalan  kinerja  implementasi  kebijakan.  Oleh  sebab  itu,  upaya  untuk  mengimplementasikan kebijakan  harus  pula  memperhatikan  kondusifitas  lingkungan  eksternal.  Dalam  Implementasi  Kebijakan Program Kartu Cerdas pendanaan dianggarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi tidak  kurang  dari  20%  APBD  Kota  Sukabumi.  Beberapa  faktor  yang  mempengaruhi  kebijakan  ini  yaitu faktor ekonomi dan soaial penerima Program Kartu Cerdas yang dimana para penerima bantuan berebut untuk melakukan pengajuan proposal untuk mendapatkan Kartu Cerdas.
Pada variabel ini berdasarkan infoman 1 kartu cerdas ini tentu didukung oleh berbagai pihak terkait, baik dari segi pendanaan, pelaksanaan, hingga pencairan. Anggaran kebijakan ini bersumber dari APBD Kota Sukabumi, adapun faktor eksternal yang dapat memperngaruhi kebijakan ini yaitu faktor ekonomi dan sosial  yang  mana masyrakat  kurang  mampu berlomba-lomba  untuk  mendapatkan  Kartu  Cerdas  ini.  Hal tersebut berartikan bahwa, pelakasanaan Program Kartu Cerdas ini di danai oleh APBD Kota Sukabumi, dan  faktor  eksternal  yang  dapat  berpengaruh  dalam  kebijakan  ini  yaitu  ekonomi  dan  sosial  masyarakat yang terbilang rendah. Selain itu menurut informan 2 pelaksanaan Implementasi Kebijakan ini bisa berhasil bukan peran pemerintah Kota Sukabumi sendiri namun melainkan para stakeholder pun ikut mendukung kebijakan ini.
Selain  itu  berbicara  mengenai  lingkungan  sosial  peran  aktif  masyarakat  juga  sebagai  penerima bantuan juga sangat besar dengan membantu mensosialisasikan kebijakan ini kepada masyarakat lainnya yang  sesuai  dengan  ketentuan  Program  Kartu  Cerdas  ini.  Informan  3  mengatakan  bahwa  keberhasilan program  ini  merupakan  salah  satu  kolaborasi  antara  pelaksana  kebijakan  dan  penerima  bantuan  untuk mensosialisasikan  program  ini.  Selanjutnya  informan  4  dan  5  menambahkan  bahwa  mereka  sangat mendukung  kebijakan  ini,  karena  sebagian  dari  kami  berasal  dari  kalagan  ekonomi  yang  menengah kebawah, kami pun membantu menyebarkan kebijakan Program Kartu Cerdas ini kepada masyarakat yang membutuhkan lainnya.
Berdasarkan hasil analisa wawancara dari beberapa informan dapat peneliti interpretasikan bahwa faktor internal yang memadai yaitu pendanaan yang bersumber dari APBD Kota Sukabumi, selain itu faktor eksternal  yaitu  faktor  ekonomi  dan  sosial  menjadi  hal  yang  menjadi  faktor  utama  dalam  pelaksanaan kebijakan ini, karena masyarakat yang memiliki ekonomi rendah dan status sosial yang rendah berlomba- lomba  untuk  mendapatkan  Kartu  Cerdas,  namun  ketika  para stakeholder tidak  ikut  serta  maka implementasi kebijakan Program Kartu Cerdas ini hanya sebuah produk politik yang hanya berisi kalimat hukum  didalamnya.  Adapun  kesamaan  penelitian  ini  dengan  penelitan  terdahulu  yang  dilakukan  oleh Ardianto: 2017, yaitu dalam kedua penelitian ini, faktor ekonomi dan sosial menjadi faktor eksternal utama dalam  penyelenggaraan  kebijakan  program  ini,  karena  tujuan  dari  kebijakan  ini  yaitu  untuk  membantu masyarakat  dengan  kondisi  ekonomi  rendah  dan  keadaan  sosial  yang  kurang  baik  untuk  tetap mendapatkan  pendidikan  yang  layak,  hal  ini  sesuai  dengan  teori  yang  dikemukakan  oleh  Donald  Van Metter dan Carl Varn Horn.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  analisis  mengenai  implementasi  kebijakan  serta  penelitian  yang  telah dideskripsikan  sebelumnya,  mengenai  Implementasi  Program  Kartu  Cerdas  Dalam  Upaya  Mengurangi Siswa  Rawan  Putus  Sekolah  Pada  Jenjang  Sekolah  Dasar  Di  Kota  Sukabumi,  maka  dapat  diambil simpulan sebagai berikut:
1.  Berdasarkan 6 (enam) variabel diatas yang dikemukakan oleh Donald Van Metter dan Carl Varn Horn yang telah peneliti jelaskan sebelumnya, sudah sesuai dengan pelaksanaan Implementasi Kebijakan Program  Kartu  Cerdas.  Maka  dari  itu,  peneliti  dapat  menyimpulkan  bahwa  Dinas  Pendidikan  dan Kebudayaan Kota Sukabumi sudah berhasil dalam pelaksanaan implemantasi kebijakan Program Kartu Cerdas untuk menurunkan angka rawan putus sekolah pada jenjang sekolah dasar dan menengah serta meningkatnya indeks mutu pendidikan di Kota Sukabumi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.
2.  Dalam pelaksanaan implementasi kebijakan Program Kartu Cerdas masih terdapat faktor penghambat, yaitu sumber daya manusia yang kurang mumpuni, masih terdapatnya oknum sekolah yang melakukan penyelewengan  agar  masyarakat  yang  diluar  ketentuan  bisa  mengajukan  proposal  Program  Kartu Cerdas, dan masih terdapat beberapa sekolah yang masih belum melakukan sosialisasi kepada para siswa dan orang tua murid.
3.  Dalam pelaksanaan implementasi kebijakan Program Kartu Cerdas masih terdapat faktor pendukung, yaitu  tingkat  partisipasi  masyarakat  pada  kebijakan  ini  sungguh  tinggi,  sumber  daya  aparatur  Dinas Pendidikan  dan  Kebudayaan  yang  selalu  merespon  cepat  ketika  ada  tindak  penyelewengan  yang dilakukan oleh pihak sekolah dan diberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku, dan koordinasi yang baik antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan para stakeholder .

## Saran
Berdasarkan  hasil  simpulan  diatas,  terdapat  beberapa  saran  yang  perlu  di  kemukakan  serta menjadi  rekomendasi  untuk  pihak-pihak  terkait  dengan  alternatif  implementasi  kebijakan Program  Kartu Cerdas di Kota Sukabumi.

## 1.  Aspek Teoritis
Berdasarkan  aspek  teoritis  peneliti  menyarankan  dilakukan  penelitian  lanjutan  mengenai Implementasi Program Kartu Cerdas Dalam Upaya Mengurangi Siswa Rawan Putus Sekolah Pada Jenjang Sekolah Dasar Di Kota Sukabumi dengan berdasarkan teori selain dari teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Donald Van Metter dan Carl Varn Horn untuk menggali informasi lebih komprehensif dari sudut pandang teori lain.
2.  Aspek Praktis
1)  Untuk dapat meminimalisir kegiatan penyelewengan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan Program Kartu Cerdas, dilakukannya sistem digitalisasi dari awal mulai pelaporan proposal hingga penyaluran dana.
2)  Untuk menunjang digitalisasi diperlukan sosialiasi dan edukasi mengenai tata cara penggunaan sistem digital untuk mengajukan beasiswa Program Kartu Cerdas.

## DAFTAR PUSTAKA
Afriansyah, Anggi. 2017. Implementasi Program Kartu Jakarta Pintar Di Provinsi Dki Jakarta: Peluang Dan Tantangan  Dalam  Pemenuhan  Keadilan  Sosial  Di  Bidang  Pendidikan .  Jurnal  Kependudukan Indonesia Vol. 12 No. 1, hal 55-68.
Agustino, Leo. 2016. Dasar-Dasar Kebijakan Publik . Bandung: CV Alfabeta. Bungin, Burhan. 2007. Penelitian Kualitatif . Jakarta: Kencana Pernada Media. Creswell, C. John. 2016 Research Design Edisi 4. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. Edward III, George C. 1980. Implementing Public Policy . Washington DC : Congressional Quarterly Press. Ghony, M. Dhunaedi & Almanshur, Fauzan.2017. Metodologi Penelitian Kualitatif. Yogyakarta : Ar-Ruzz Media.
Hogwood, B.W. dan L.A. Gunn. 1984. Policy Analysis for the Real Word . Oxford University Press.
Maulana,  Yogi  Sugiarto.  2017. Implementasi  Program  Banjar  Cerdas  Jenjang  Pendidikan  Menengah  di Kota Banjar. JIPE Vol. 1 No. 2,  hlm 203-213.
Moleong, Lexy J. 2018. Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Purwanto,  Erwan  Agus.,  Sulistyastuti,  Dyah  Ratih.  2015. Implementasi  Kebijakan  Publik:  Konsep  dan Aplikasinya di Indonesia . Yogyakarta: Gava Media Satori Djam’an, Komariah Aan. 2011. Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung : Alfabeta. Tachjan. 2006. Implementasi Kebijakan Publik . Bandung: AIPI Bandung Tim  Dosen  Ilmu  Administrasi  Publik.  2019. Pedoman  Penulisan  Skripsi,  Laporan  Ristik  dan  Jurnal Penelitian. Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Van  Meter,  Donald  S  dan  Van  Horn,  Carl  E.  1975. The  Policy  Implementation  process:  A  Conceptual Framework. Sage Publications Inc, Vol 6 No.4, p 445 – 488. Winarno, Budi. 2002. Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus). Yogyakarta: CAPS.