licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/jhls/
Tinjauan  Sosiologi  Hukum  Terhadap  Faktor  Pemberian Labeling Oleh Warganet Kepada Oknum Aparat  Penegak Hukum Yang Menyimpang Vitaloka Kusuma Astuti 1 , Oci Senjaya 2
1 Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang, 1910631010282@student.unsika.ac.id 2 Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

## ABSTRACT
Legal norms that already exist in Indonesia must be obeyed by all Indonesian people, especially law enforcement officers,  which has  become part of their  obligations.  However, deviant  behavior is often found among law enforcement  officers  themselves,  especially  unscrupulous  individuals.    Not  a  few  cases  of  irregularities committed by law enforcement officials.  On social media, many netizens label law enforcement officers, this is because there are many irregularities committed by law enforcement officers.  This causes public confidence in Law  Enforcement  Officials.    The  purpose  of  this  study  is  to  identify  the  factors  causing  the  labeling  of  law enforcement officers who deviate and make a positive contribution to legal elements so that law enforcement is more effective.  To achieve this goal, the research was conducted using a qualitative analysis method, namely a research method that requires descriptive analysis of data, namely something that was said by the informant listed through the internet.  The community factor that gives labels to law enforcement officers who deviate is because  of  the  law  itself  and  the  factor  of  the  law  enforcement  officers  themselves.    Labeling  contained  in Sociological Theory, tends to be given to people with behavioral disorders who do not meet social standards with societal norms.  Various efforts must be made to improve the performance of law enforcement officers, starting from the process of implementing the recruitment of law enforcement officers to sanctions that must be enforced more than violations.
Keywords
Community; Social Media; Norms Cite This Paper Astuti, V. K., & Senjaya, O. (2022). Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Faktor Pemberian Labeling Oleh Warganet Kepada Oknum Aparat Penegak Hukum Yang Menyimpang. Legal Spirit, 6 (2).

## PENDAHULUAN
Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum ( Rechtsstaats ). Dalam kehidupan bernegara hukum tentunya kita sebagai masyarakat selalu berdampingan  dengan  Aparat  Penegak  Hukum.  Tanggung  jawab  utama  aparat  penegak hukum  adalah  melindungi  nyawa  dan  harta  benda.    Semua  tugas  mereka  berhubungan kembali dengan tanggung jawab yang satu ini.  Ada berbagai macam jenis aparat penegak hukum dan organisasi.  Tugas dilakukan berdasarkan jenis pejabat dan organisasi.  Dalam hampir semua situasi, aparat penegak hukum diharapkan untuk memenuhi tanggung jawab mereka baik saat bertugas maupun tidak.  Tugas aparat penegak hukum tergantung pada jenis petugas dan organisasi tempat mereka bekerja. 1 Disamping itu, Tingkat perkembangan masyarakat  tempat  hukum  diberlakukan  mempengaruhi  pola  penegakan  hukum,  karena dalam masyarakat modern yang bersifat koheren dan mempunyai level kompetensi yang tinggi,  penggorganisasian  penegak  hukumnya  juga  semakin  kompleks. 2 Pembahasan
1 https://www.seminolestate.edu/criminal-justice/certificate-programs/leo/le-officer
2 Sanyoto, ‘Penegakan Hukum Di Indonesia’ (2008)Jurnal Dinamika Hukum Vol.8 No. 3 September 2008,2
penegakan hukum erat kaitannya dengan perilaku menyimpang, baik yang dilakukan oleh masyarakat  biasa,  pejabat  publik  maupun  aparat  penegak  hukum  itu  sendiri  terutama oknum. Oleh karena itu, pemahaman yang ekstensif tentang perilaku menyimpang  sangat berguna  dalam  upaya  penegakan  hukum,  terutama  upaya  pencegahan.  Dalam  kehidupan masyarakat,  moralitas  telah  menjadi  pedoman  hidup  bermasyarakat,  serta  didirikan  juga lembaga-lembaga sosial yang mengedepankan moralitas.  Dalam hal ini, terdapat individu masyarakat yang berupaya untuk menegakkan norma yang sudah ada, dan terdapat pula individu yang berupaya untuk mendobrak norma tersebut. 3
Menurut Soejono Soekanto, beberapa faktor yang mendorong penegakan hukum salah satunya ialah faktor penegak hukum, artinya para pihak yang terlibat langsung pada proses penegakan  hukum  yakni  antara  lain  kepolisian,  kejaksaan,  kehakiman,  pengacara  dan lembaga pemasyarakatan 4 , memegang peranan krusial dalam mencapai tujuan penegakan hukum.  Masalah  utama  penegakan  hukum  di  Indonesia  tidak  hanya  produk  hukum  yang tidak menanggapi, tetapi juga ditemukannya kasus Oknum dari Aparat Penegak Hukum itu sendiri.  Bahwasanya  pilar  terpenting  dalam  meletakkan  dasar  penegakan  hukum  adalah Aparat  Penegak  Hukum  yang    dapat  menjalankan  tugasnya  dengan  integritas  dan pengorbanan yang baik.
Dalam  kaitannya  dengan  reaksi  masyarakat,  Menurut  Penjelasan  sosiologi  yang dikemukakan  oleh  Soelaeman  dan  Soemardjan,  terdapat  ilmu  sosial  yang  mengkaji  ilmu masyarakat  atau  dikenal  sosiologi,  yaitu  ilmu  yang  mengkaji  struktur  sosial  dan  proses- proses sosial, termasuk pula pada perubahan-perubahan sosial. Struktur sosial merupakan keseluruhan esensi dari unsur-unsur sosial yang paling penting, yakni aturan-aturan sosial (social  rules),  pranata  sosial,  kelompok  dan  kelas  sosial.  Sedangkan  proses  sosial  adalah interaksi timbal balik antara berbagai aspek kehidupan bersama, Salah satu proses sosial yang berbeda adalah pada  bagian peristiwa. Jika digabungkan hak dan sosiologi, maka dapat terlihat hubungan di antara keduanya. Hukum sosiologis  yang  dibahas ialah hukum  yang berurusan dengan kodrat manusia dan masyarakatnya serta menentukan bagaimana etika hukum itu sendiri ada dan bagaimana ia tumbuh dalam kehidupan sosial masyarakat. Lebih khusus,  hukum  sosiologis  alam  dijelaskan  oleh  karakter-karakter;  bahwa  konsep  hukum sebagai alat pengendali masyarakat, hukum terhadap realitas yang ada (realitas sosial) dan signifikannya implementasi  sosiologi terhadap hukum itu sendiri. 5
Di sepanjang tahun 2022 ini telah banyak ditemui beberapa kasus penyimpangan oleh penegak hukum itu sendiri. Bahkan, masyarakat pun turut ikut memberikan kritikan bahkan sarkasme terhadap oknum penegak hukum tesebut. Pasalnya, perlakuan-perlakuan oknum penegak  hukum  ini  jauh  dari  apa  yang  seharusnya  penegak  hukum  lakukan.  Banyaknya penyimpangan-penyimpangan  ini  bukan  hanya  berimbas  pada  citra  penegak  hukum  itu sendiri  namun  berdampak  pula  pada  masyarakat.  Tidak  sedikit  jumlah  kasus  perbuatan menyimpang  serta  pelanggaran  hukum  yang  menjerat  para  Aparat  Penegak  Hukum terutama Oknum. Mulai dari Oknum kejaksaan, Oknum kepolisian, sampai Oknum Hakim. Hal ini membuat hilangnya kepercayaan publik, banyak orang memberikan stigma negatif kepada Aparat Penegak Hukum bahkan tidak sedikit pula yang memberikan labeling .

## METODE
Metode  penelitian  ini  dilakukan  dengan  metode  analisis  kualitatif,  yaitu  metode penelitian yang memerlukan data deskriptif analitis, yakni sesuatu yang dikatakan informan yang tertera melalui internet. selanjutnya perilaku yang nyata ditelaah dan dipahami sebagai
3 Suyato,  Perilaku Menyimpang Dalam Perspektif Sosiologis. http://staffnew.uny.ac.id/upload/132093042/penelitianPERILAKU+MENYIMPANG+DALAM+PERSPEKTIF+SOSIOLOGIS+ suyato.pdf
4 Tim FH UNJA. 2020. Eksistensi Mafia Peradilan di Indonesia. Diambil  April 17, 2022. Dari https://law.unja.ac.id/eksistensi-mafia-peradilan-di-indonesia/
5 Soemardjan, Selo dan Soelaeman, Setangkai Bunga Sosiologi, (1974), h. 29 Jakarta: Lembaga Penerbitan FEUI,
suatu bagian yang lengkap. Data yang diambil melalui penelitian observasi dan penelitian kepustakaan ( library research ) yakni teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data yang merupakan landasan teori dari sumber bacaan, karya ilmiah dan referensi yang erat  kaitannya  dengan  masalah  yang  akan  dibahas,  lalu  setelahnya  akan    disatukan,  dan dianalisa  secara runtut, untuk dipertunjukan dalam bentuk penjabaran untuk mengetahui kepastian  terhadap  masalah  yang  ditelaah.  Penelitian  ini  menggunakan  Bahan  hukum sekunder,  yakni  bahan-bahan  yang  berkaitan  dengan  bahan  hukum  primer,  serta  dapat membantu  mempercepat  proses  analisis,  yaitu  antara  lain:  a)  hasil  penelitian  yang spesifiknya  berhubungan  dengan  materi  penelitian.  b)  jurnal  ilmiah  yang  spesifiknya berhubungan dengan materi penelitian. c) Internet. 6

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Sosiologi Hukum mencoba mengkaji norma dan simbol hukum, yaitu makna hukum yang  dapat  diterapkan  menurut  pengalaman  dalam  suatu  kelompok  dan  periode  waktu, serta berupaya mengkonstruksi simbol-simbol tersebut secara sistematis. Oleh karena itu, termasuk penting untuk mengetahui apa yang mereka simbolkan, dengan mencoba untuk mengamati  semua  yang  mereka  buktikan  dan  menganalisis  semua  yang  mereka sembunyikan. Disamping itu, standar yang digunakan untuk mengabstraksi makna normatif dari simbol yaitu sepenuhnya independen dari fakta hukum, seperti prinsip-prinsip yang mendukung  penciptaan  sistem  makna  khusus  yang  ditetapkan  oleh  ilmu  hukum,  hanya dapat dilaksanakan dengan dorongan sosiologi hukum.
Sosiologi hukum memiliki tujuan untuk menerangkan akibat praktik hukum terjadi dalam  kehidupan  sosial  suatu  masyarakat,  apa  penyebabnya,  apa  faktor  yang mempengaruhinya, latar belakangnya, dan lainnya. Satjipto Raharjo menarik pendapat Max Weber  yang  menyebut  pendekatan  semacam  itu  sebagai  pendekatan  interpretatif understanding,  yakni  suatu  usaha  untuk  menjelaskan  sebab-sebab,  pengaruh  dan  akibat- akibat dari perilaku sosial.  Oleh karena itu, mempelajari sosiologi hukum berarti menelaah perilaku orang-orang di bidang hukum sehingga dapat membuktikannya. 7
Howard Bercker pertama kali memperkenalkan teori labeling pada tahun 1963 dengan karyanya  " Outsiders ".    Teori  Labeling  dalam  sosiologi  didasarkan  pada  konsep interaksionisme  simbolik,  di  mana  interaksionisme  simbolik  menyiratkan  berbagai  jenis simbol digunakan dalam aktivitas sosial dalam interaksi sosial timbal balik. Dalam hal ini, teori labeling juga tentang perorangan yang menggunakan bahasa dan simbol sebagai dasar makna.    Bahasa  dan  simbol-simbol  memberi  suatu  nama  pada  seseorang  untuk  kegiatan yang  diduga  menyimpang.  Labeling  merupakan  salah  satu  teori  sosiologi  yang  timbul sebagai akibat dari reaksi masyarakat mengenai suatu perbuatan yang diduga menyimpang. Individu  yang  diduga  dan  diduga  menyimpang  maka  akan  dilabeli  atau  dilabeli  ke lingkungan sosialnya. 8 Labeling theory atau teori penjulukan bisa dikatakan pula teori reaksi sosial. Namun hanya diterapkan dalam dunia  orang-orang  yang menyimpang (devians). 9 Pemberian labeling atau penjulukan dibuat oleh orang lain untuk tindakan orang dituju yang menyimpang. Dengan demikian, teori labeling berpusat pada aspek psikologi sosial, suatu kondisi  yang  menciptakan  labeling  untuk  individu  dan  kelompok.  Teori  labeling menggunakan pendekatan interaksionis, yang dimaksud bahwa  labeling diucapkan kepada individu atau grup sebagai hasil antarhubungan individu atau grup lain atau antara orang yang menyimpang dengan masyarakat. 10
6 http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/10710/BAB%20III.pdf?se= Diambil April 17,2022
7 Ma’u,Dahlia Haliah. Paradigma Hukum Sosiologis(Upaya Menemukan Makna Hukum Dari Realitas Publik, ,9
8 Ahmadi, Dadi dan H, Aliyah Nur’ani.(2005).Teori Penjulukan.Vol.6,No.2,2
9 Op. Cit, 4
10 Jamilah, Asiyah, Putra, Aista Wisnu.(2020).Pengaruh Labelling Negatif Terhadap Kenakalan Remaja. Vol 14, No 1,4
Menurut  Paul  B  Horton,  Perilaku  menyimpang  sosial  ialah  setiap  perilaku  yang dibilang  sebagai  pelanggaran  pada  norma-norma  masyarakat  atau  kelompok. 11 Teori labeling memiliki dua elemen utama, konsep penyimpangan serta konsekuensi dari praktik kontrol  sosial.  Kedua  faktor  ini  menjelaskan  asal  mula  penyimpangan    dan  bentuk penyimpangan    yang  tidak  sinkron.  Penyimpangan  dari  individu  atau  grup    dapat  dibagi menjadi dua jenis, penyimpangan primer (dampak tindakan yang dilabel oleh masyarakat) dan penyimpangan sekunder (penyimpangan yang terjadi sesudah mendapatkan labeling dari  masyarakat). 12 Proses  pembuatan  labeling  hingga  terjadinya  penyimpangan berlangsung secara perlahan-lahan mulai dari fase inisiatif, penerimaan, keharusan hingga menjadi tawanan dalam peran yang menyimpang. Proses penyimpangan ini sejalan dengan yang diusulkan oleh Traub dan Little pada tahun 1985. Analisis proses penyimpangan ini berfokus  terhadap  anggapan  orang  lain  yang  memberikan  makna  atau  labeling  kepada individu sebagai perilaku yang dianggap negatif berdasarkan penilaian orang lain. 13

## 1. Faktor hukum itu sendiri ( legal factor itself)
Faktor  hukum  yang  dibahas  yakni  undang-undangnya  itu  sendiri  yang  bermasalah. Mengingat bertambah efektifnya suatu peraturan hukum maka akan  bertambah efektif  pula peluang untuk menegakkannya. Namun jika sebaliknya maka akan bertambah sukar suatu peraturan hukum ditegakkan. Sistem hukum yang ada di Indonesia belakangan ini, dinilai belum menyadarkan dan membuat jera para pelaku penyimpangan.  Secara umum, aturan yang  selaras  ialah  aturan  hukum  yang  berlaku  secara  yuridis,  filosofis  dan  sosiologis. Landasan sosiologis dianggap sebagai alasan yang menjelaskan bahwa peraturan dirancang sebagai penyempurnaan keinginan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis berhubungan dengan fakta empiris tentang pertumbuhan problem , kebutuhan masyarakat dan negara. 14

## 2. Faktor Aparat Penegak Hukum (law enforcement factor)
Penegak hukum merupakan bagian dari sistem penegakan hukum.  Pasalnya, Dalam penegakan  hukum  ini,  banyak  ditemukan  Oknum  Aparat  Penegak  Hukum  yang  lalai  dan banyak    melakukan  penyimpangan.  Beberapa  Aparat  Penegak  Hukum  condong mengabaikan praktik hukum yang semestinya menjadi pedoman bagi setiap Aparat Penegak Hukum  lainnya  untuk  menegakkan  hukum.  Perbuatan  menyimpang  pada  tanggal  30 september  2020  yang  dilakukan  seorang  oknum  anggota  brimob  polri  yang  dimana  ia membuang  anak  kucing  dengan  cara  melemparnya  ke  parit.  Perbuatan  menyimpang tersebut didokumentasikan oleh rekannya. Selanjutnya, Rekaman tersebut dibagikan oleh akun  Instagram  milik  @christian_joshuapale  pada  Hari  Rabu  tanggal  4  November  2020. Berita tersebut pun menyebar ke seluruh media sosial termasuk  twitter, Banyak warganet yang geram atas perbuatan menyimpang yang dilakukan oknum polisi tersebut. “sick bgt oknum  wakanda“  tulis  akun  twitter@iro****. 15 Labeling  ‘oknum  wakanda’  tersebut merupakan sarkasme yang diberikan oleh warganet kepada oknum penegak hukum yang melakukan  penyimpangan.
Dalam kasus yang terjadi, Pada 19 Mei 2021, Polsek Tanjungbalai menemukan perahu kayu  di  Sungai  Lunang,  Kecamatan  Kepayang.  puluhan  kilogram  narkotika  jenis  sabu ditemukan di dalam kapal. Ditemui 11 Oknum anggota polisi yang diketahui mengedarkan
11 https://spada.fip.unm.ac.id/mod/forum/discuss.php?d=4030&parent=39019
12 Hisyam, Ciek Julyati dan Hamid, Abdul Rahman. Sosiologi Perilaku Menyimpang. (2015)105. Lembaga Pengembangan Pendidikan UNJ
13 Aletheia Rabbani . Edwin M. Lemert. Labelling Theory. Diambil April,18 2022. Dari https://www.sosiologi79.com/2017/11/edwin-m-lemert-labelling-theory-teori.html
14 Valerie Augustine Budianto. 2022. Arti Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis. Diambil April 19,2022. Dari https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-landasan-filosofis--sosiologis--dan-yuridis-lt59394de7562ff  .
15 Devina Halim. 2020. Oknum Brimob Lempar Anak Kucing ke Parit Lantaran Kesal Makanannya Diambil. Diambi Mei 21, 2022.Dari https://nasional.kompas.com/read/2020/11/05/22322011/oknum-brimob-lempar-anak-kucing-ke-parit- lantaran-kesal-makanannya-diambil?page=all l
narkoba dengan menjual narkoba berjenis sabu-sabu seberat 19 kilogram  hasil tangkapan dari  bandar  narkoba.  Dari  total  76  kg  sabu  yang  ditemukan,  hanya  57  kilogram  yang dilaporkan. Sehingga ada sekitar 19 kg sabu yang dijual kepada bandar sabu. para oknum anggota polisi yang mengamankan barang bukti narkoba tersebut sepakat untuk menjual sabu itu. Penjualan sabu-sabu pun disetujui oleh Kanit Satres Narkoba Polres Tanjungbalai. 16 Pada  kasus  penyimpangan  yang  terjadi  itu,  banyak  dari  masyarakat  yang  kesal  dengan perbuatan para oknum anggota kepolisian tersebut. Warganet pun ikut menanggapi kasus tersebut. ” Tiap hari 1 oknum. Hebat betul aparat wakanda” tulis akun twitter @ka*****. Hal itu dimaksudkan bahwa oknum polisi yang dilabeli tersebut merupakan oknum dari pihak kepolisian  yang  tidak  menjalankan    kewajiban  sebagaimana  yang  telah  ditegaskan  oleh peraturan.  Perbuatan  menyimpang  dari  para  oknum  anggota  kepolisian  ini  membuat warganet memberikan labeling seperti ‘aparat wakanda’.
Paradoks penegakan hukum pidana di institusi-institusi negara seperti di kepolisian, kejaksaan,  KPK,  dan  institusi  pemerintah  lainnya,  menyebabkan  kedudukan  Indonesia terus-menerus    tersudut  di  mata  lembaga  internasional  dikarenakan  bertele-telenya penyelesaian kasus korupsi, kejahatan dunia maya dan sejenisnya. Dalam Pasal 8 Undang- Undang  No.  4  Tahun  2004  Jo.  Undang-Undang  No.48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan Kehakiman  menyatakan  :  ”setiap  orang  yang  disangka,  ditangkap,  ditahan,  dituntut  di hadapan  pengadilan  dianggap  tidak  bersalah  sebelum  ada  putusan  pengadilan  yang menyatakan  kesalahannya  dan  telah  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap”.  Namun  pada realitanya, Aparat Penegak Hukum tampaknya sering kali terlihat lengah dan abai terhadap hukum  tersebut,  Kadang-kadang  dapat  ditemukan  terdapat  sebagian  orang  yang  belum diperiksa  dan  kesalahannya  belum  jelas,  tetapi  telah  ditetapkan  sebagai  tersangka  dalam kejahatan itu. 17
Diketahui  Pada  tanggal  15  April  2022,  terdapat  kasus  korban  begal  yang  dijadikan sebagai tersangka pembunuhan. Kasus korban begal di Nusa Tenggara Barat yang semula berstatus  saksi  lalu  dijadikan  tersangka.  Dengan  Hasil  penyidikan  sementara,  polisi menetapkan korban sebagai tersangka dengan sangkaan Pasal 338 KUHP subsider Pasal 351 ayat  3  KUHP  juncto  Pasal  49  ayat  1  KUHP. 18 Namun,  Setelah  beberapa  hari  kemudian, Kapolda  NTB  menerbitkan  Surat  Perintah  Penghentian  Penyidikan  (SP3)  terkait  perkara Murtede  alias  Amaq  Sinta,  korban  begal  yang  menjadi  tersangka. 19 Dari  Kasus  tersebut, Masyarakat pun terheran dengan penyidikan kasus yang dilakukan oleh pihak kepolisian, masyarakat berpolemik tentang bagaimana  prosedur penanganan yang diambil oleh pihak kepolisian  tersebut.  Di  sosial  media,  baik  itu  di  twitter  maupun  instagram,  netizen membagikan  komentarnya  dengan  tagar  percuma  lapor  polisi  pada  akun-akun  yang membagikan unggahan berita mengenai kasus korban begal yang dijadikan tersangka oleh anggota kepolisian tersebut. “Cuma di negeri +62 korban begal malah dijadikan tersangka. #percumalaporpolisi “ tulis akun twitter @yas***** diunggah pada tanggal 17 April 2022. Tagar  percuma  lapor  polisi  yang  selalu netizen atau  warganet  berikan  saat  menanggapi sebuah  penangan  kasus  yang  dilakukan  anggota  kepolisian  dapat  dikatakan  sebuah pelabelan  atas  ketidakpercayaan  masyarakat  terhadap  anggota  kepolisian  yang menjalankan tugasnya secara  irasional di mata publik.
16 Andry Novelino. 2021. 11 Polisi di Tanjung Balai Ditahan Sebab Jual Sabu ke Bandar Diambil Mei 18,2022.Dari https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211002214306-12-702598/11-polisi-di-tanjung-balai-ditahan-sebab-jual- sabu-ke-bandar.
17 Ediwarman,(2012) Paradoks Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi Di Indonesia.  JurnalKriminologi Indonesia Vol.8 No.1 Mei 2012 : 038–051.
18 Eko Ari Wibowo. 2022. Korban Begal Jadi Tersangka Disorot Publik, Polda NTB Ambil Alih Kasusnya. Diambil April 20,2022. Dari https://nasional.tempo.co/read/1582269/soal-korban-begal-jadi-tersangka-disorot-publik-polda-ntb- ambil-alih-kasusnya.
19 Tim Saibumi. 2022. Polda NTB Terbitkan SP3 Kasus Amaq Sinta, Korban Begal Yang Sempat Jadi Tersangka. Diambil April 20, 2022. Dari https://www.saibumi.com/artikel-117398-polda-ntb-terbitkan-sp3-kasus-amaq-sinta-korban-begal- yang-sempat-jadi-tersangka.html.

## PENUTUP
Sosiologi  hukum  yang  relevan  bukanlah  aturan-aturan  dengan  muatan  abstrak  dan stereotipik,  melainkan  apa  yang  benar-benar  diamati  dalam  kenyataan.    Oleh  karena  itu, hukum menjadi hukum bukan karena ia menciptakan suatu peraturan, tetapi karena kita mengamatinya secara nyata.  Dalam pandangan sosiolog fungsionalis, perilaku menyimpang adalah segala sesuatu yang menyimpang dari moral dan nilai-nilai masyarakat.  Masyarakat saat  ini  cenderung  apriori  terhadap  citra  Aparatur  Penegak  Hukum,  khususnya  oknum, karena  apa  yang  mereka  amati  jauh  dari  citra  ideal  Aparatur  Penegak  Hukum  yang diharapkan,  persoalannya  di  sini  bukanlah  berapa  banyak  oknum  yang  salah,  tetapi kekecewaan  terhadap  aparat  penegak  hukum.    masyarakat  yang  pada  akhirnya  berujung pada public  complaint .    yakni  berbagai  pengaduan  masyarakat  tentang  perilaku  oknum aparat penegak hukum yang telah merusak nama baik aparat penegak hukum.
Labeling yang terdapat dalam Teori Sosiologi, cenderung diberikan kepada penderita gangguan perilaku yang tidak memenuhi standar sosial dengan norma masyarakat.  Labeling terhadap  oknum  aparat  penegak  hukum  diatas  dikarenakan  sebagian  besar  dari  mereka yang seharusnya mematuhi norma yang berlaku, tetapi malah sebaliknya.  Salah satu pemicu rendahnya penegakan hukum di Indonesia adalah kualitas aparat penegak hukum, terutama oknum yang tidak bermoral.  Moral yang rendah mengakibatkan kurangnya profesionalisme dan skeptisisme dalam kebijakan penegakan hukum. Para netizen membagikan komentar dengan    labeling    ‘aparat  wakanda’  ‘#percumalaporpolisi’  Hal  itu  dimaksudkan  karena oknum  aparat  yang  tidak  menjalankan  kewajiban  sebagai  penegak  hukum  dengan semestinya atau dengan kata lain perbuatan yang dilakukannya sangat menyimpang dari aturan.
Peneliti  menyadari  bahwa  tidak  semua  aparat  penegak  hukum  melakukan penyimpangan, hanya beberapa oknum saja yang melakukan.  Peneliti berpendapat bahwa masih banyak penegak hukum di negara kita yang menjamin hukum yang adil.  Pentingnya mengembalikan kepercayaan masyarakat yang hilang terhadap aparatur penegak hukum. Dari penjelasan di atas, diperlukan perbaikan kinerja penegak hukum.  Penegak hukum yang melanggar hukum harus ditegakkan kembali sanksinya.  Beberapa upaya harus dilakukan dan  dibenahi  untuk  meningkatkan  citra  lembaga  penegak  hukum  dan  kinerja  aparat penegak hukum. Mulai dari proses rekrutmen polisi, jaksa, dan hakim yang harus dilakukan secara transparan, mereka yang terpilih dalam seleksi memang layak menjadi individu yang berkredibilitas  dan  kompeten  dalam  menegakkan  keadilan.    Yang  terpenting  adalah membangun integritas dan moral penegak hukum. Sangat perlu untuk meningkatkan moral dan  etika  Aparatur  Penegak  Hukum  di  Indonesia,  agar  tidak  ada  lagi  ditemukan  oknum- oknum yang menyimpang.

## DAFTAR PUSTAKA Buku
Hisyam, Ciek Julyati dan Hamid, Abdul Rahman. Sosiologi Perilaku Menyimpang. (2015)105. Lembaga Pengembangan Pendidikan UNJ.
Soemardjan, Selo dan Soelaeman, Setangkai Bunga Sosiologi, (1974), h. 29 Jakarta: Lembaga Penerbitan FEUI.

## Artikel Jurnal
Ahmadi, Dadi dan H, Aliyah Nur’ani.(2005).Teori Penjulukan.Vol.6,No.2,2.
Jamilah, Asiyah, Putra, Aista Wisnu.(2020).Pengaruh Labelling Negatif Terhadap Kenakalan Remaja. Vol 14, No 1,4.
Ediwarman,(2012)  Paradoks  Penegakan  Hukum  Pidana  Dalam  Perspektif  Kriminologi  Di Indonesia.  JurnalKriminologi Indonesia Vol.8 No.1 Mei 2012 : 038–051.
Suyato, Perilaku Menyimpang Dalam Perspektif Sosiologis.
http://staffnew.uny.ac.id/upload/132093042/penelitianPERILAKU+MENYIMP ANG+DALAM+PERSPEKTIF+SOSIOLOGIS+suyato.pdf
Sanyoto,  (2008)  Penegakan  Hukum  Di  Indonesia.  Jurnal  Dinamika  Hukum  Vol.8  No.  3 September 2008,2.
Ma’u,Dahlia  Haliah.  Paradigma  Hukum  Sosiologis(Upaya  Menemukan  Makna  Hukum  Dari Realitas Publik, ,9.

## Website
Aletheia  Rabbani  .  Edwin  M.  Lemert.  Labelling  Theory.  Diambil  April,18  2022.  Dari https://www.sosiologi79.com/2017/11/edwin-m-lemert-labelling-theory- teori.html
Andry Novelino. 2021. 11 Polisi di Tanjung Balai Ditahan Sebab Jual Sabu ke Bandar Diambil Mei  18,2022.Dari  https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211002214306- 12-702598/11-polisi-di-tanjung-balai-ditahan-sebab-jual-sabu-ke-bandar
Aril Syahril Ramadhan. 2021. Oknum Polisi Diduga Palak Sopir Truk, Netizen: Itu Preman Berseragam. Diambil April 20, 2022.Dari https://jabar.suara.com/read/2021/08/16/150932/oknum-polisi-diduga- palak-sopir-truk-netizen-itu-preman-berseragam Devina  Halim.  2020.  Oknum  Brimob  Lempar  Anak  Kucing  ke  Parit  Lantaran  Kesal Makanannya Diambil. Diambi Mei 21, 2022.Dari https://nasional.kompas.com/read/2020/11/05/22322011/oknum-brimob- lempar-anak-kucing-ke-parit-lantaran-kesal-makanannya-diambil?page=all Eko Ari Wibowo. 2022. Korban Begal Jadi Tersangka Disorot Publik, Polda NTB Ambil Alih Kasusnya. Diambil April 20,2022. Dari https://nasional.tempo.co/read/1582269/soal-korban-begal-jadi-tersangka- disorot-publik-polda-ntb-ambil-alih-kasusnya
http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/10710/BAB%20III.pdf?se= Diambil April 17,2022.
https://www.seminolestate.edu/criminal-justice/certificate-programs/leo/le-officer Diambil Mei 29,2022.
Tim FH UNJA. 2020. Eksistensi Mafia Peradilan di Indonesia. Diambil  April 17, 2022. Dari https://law.unja.ac.id/eksistensi-mafia-peradilan-di-indonesia/
Tim Saibumi. 2022. Polda NTB Terbitkan SP3 Kasus Amaq Sinta, Korban Begal Yang Sempat Jadi Tersangka. Diambil April 20, 2022. Dari https://www.saibumi.com/artikel- 117398-polda-ntb-terbitkan-sp3-kasus-amaq-sinta-korban-begal-yang-sempat- jadi-tersangka.html
Valerie Augustine Budianto. 2022. Arti Landasan Filosofis, S osiologis, dan Yuridis. Diambil April  19,2022.  Dari https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-landasan- filosofis--sosiologis--dan-yuridis-lt59394de7562ff