PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 04, Oktober-Desember 2023, Halaman 77-83 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i4

## REKONSTRUKSI HUKUM BERKAITAN PERKAWINAN BEDA AGAMA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 68/PUU-XII/2014
Raden Muhammad Mihradi 1 ; Dinalara D Butar-Butar 2 ; Mustaqim 3 ; Mustika Mega Wijaya 4 ; Nuradi 5 ; Yenny Febrianty 6 ;  Dina Amalia Agustin 7 .
Fakultas Hukum Universitas Pakuan Jalan Pakuan No. 1 Bogor 16143 E-mail : : rdmihradi@unpak.ac.id Naskah diterima : 14/11/2023, revisi : 12/12/2023, disetujui 27/12/2023

## Abstrak
Tujuan Penelitian ini ialah untuk menjelaskan dan menjabarkan secara jelas bahwa Perkawinan  secara  hukum  perdata  merupakan  suatu  bentuk  perikatan  (verbentenis) antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk keluarga, bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam realisasinya, dari sisi hukum, perkawinan tidak saja berada di ranah hukum perdata, namun melibatkan sisi hukum administrasi karena dicatatkan oleh negara. Hal ini agak kompleks saat di satu sisi, UU Nomor 1 Tahun 1974  tentang  Perkawinan  mensyaratkan  keabsahan  perkawinan  disandarkan  pada hukum  masinh-masing  agama  dan  kepercayaannya.  Di  sisi  lain,  terdapat  model perkawinan beda agama yang tidak dinilai tidak memiliki keabsahan dalam perspektif UU Nomor  1  Tahun  1974.  Tulisan  ini  akan  menggali  kompleksitas  dan  dimensi  serta perspektif dari perkawinan beda agama.

## Abstract
The purpose of this research is to explain and explain clearly that civil law marriage is a form of union (verbentenis) between a man and a woman to form a happy and eternal family  based  on  the  belief  in  the  Almighty  God.  In  reality,  from  a  legal  perspective, marriage is not only in the realm of civil law, but also involves administrative law because it is registered by the state. This is somewhat complex when on the one hand, Law Number 1 of 1974 concerning Marriage requires that the validity of a marriage be based on the laws  of  each  religion  and  belief.  On  the  other  hand,  there  are  models  of  interfaith marriages which are not considered to have validity from the perspective of Law Number 1  of  1974.  This  article  will  explore  the  complexity  and  dimensions  and  perspectives  of interfaith marriages.

## A. Pendahuluan
Mulyana  W  Kusumah  pernah  menulis,  hukum  pada  dasarnya  adalah  kristalisasi hubungan-hubungan kekuasaan. Selain itu, hukum dipandang sebagai suprastruktur yang
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 04, Oktober-Desember 2023, Halaman 77-83 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i4
ditegakkan  di atas landasan hubungan-hubungan kekuasaan. 1 Konteks di atas tercermin pula dalam pengaturan mengenai perkawinan beda agama. Terdapat tolak tarik yang kuat, antara kelompok yang menghendaki legalisasi perkawinan beda agama dengan kelompok lainnya yang menolak legalisasi.
Tulisan  Sri  Wahyuni 2 mengidentifikasi  bagaimana  soal  perdebatan  perkawinan  beda agama  telah  mengemuka,  bahkan  ketika  hendak  dibentuk  Undang-Undang  tentang Perkawinan (yang akhirnya menjadi UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Sri Wahyuni  mencatat,  saat  proses  legislasi  undang-undang  perkawinan  dimaksud  telah terjadi perdebatan di luar gedung DPR disertai aksi demonstrasi.  Hal ini menarik karena perdebatan dilakukan di masa Orde Baru sangat kuat. Menurut Denny Indrayana, mengutip Liddle,  di  masa  Orde  Baru  (Orba),  dominasi  kekuasaan  pemerintahan  sangat  bersentral pada Presiden. Dalam situasi demikian, menurut Mahfud, sukar melahirkan pemerintahan yang demokratis. 3
Saat  itu,  Kelompok  Islam  menolak  atas  RUU  Perkawinan  ketika  hendak  diakomodasi perkawinan beda agama. Tokoh Muslim HM Rasjidi menolak keras jika perkawinan beda agama  diadopsi  Demikian  pula  tokoh  Anwar  Harjono,  misalnya,  mengutip  fatwa  Majelis Ulama  Indonesia  (MUI)  bahwa  perkawinan  beda  agama  haram  hukumnya,  karena mafsadah -nya  (kemudaratan)  lebih  banyak  daripada  manfaatnya.  Hal  ini  yang  menjadi latar konsensus munculnya Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu” .
Meski sebenarnya, rumusan Pasal 2 ayat (1) tersebut tidak bebas dari kritik.  Seperti, Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia  (PMKRI) saat itu, melihat ketentuan pasal tersebut menyimpang dari spirit Pancasila dan UUD 1945 yang menjamin kebebasan beragama  di  mana  rumusan  pasal  dimaksud  telah  memaksakan  warga  negara  untuk melaksanakan kewajiban keagamaan sebagaimana hukum perkawinan. 4
Dalam praktiknya, banyak modus mensiasati perkawinan beda agama, seperti  model menikah di luar negeri.  Demikian pula ada model misal pria beragama hindu dan wanita beragama Islam maka perkawinan dilakukan ditempat kediaman calon istri dan dilakukan sesuai keinginan keluarga istri yakni secara Islam namun kemudian nikah lagi menurut tata cara  hindu  sesuai  keinginan  keluarga  pria  dan  perkawinan  pertama  secara  Islam  batal karena agama Hindu melarang perkawinan di luar agama Hindu. Ini jelas penyelundupan hukum. 5
Meski  demikian,  ketentuan  hukum  positif  yang  ada  cenderung  menolak  perkawinan beda  agama.  Hal  senada  nampak  pada  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  (MK)  Nomor
1 Mulyana W Kusumah , Beberapa Perkembangan dan Masalah Dalam Sosiologi Hukum , Bandung: Alumni, 1981, hlm. 21
2 Lihat Sri Wahyuni, Politik Hukum Perkawinan dan Perkawinan Beda Agama di Indonesia ,Jurnal Pusaka, Januari- juni 2014, hlm.13-14.
3 Lihat  Denny  Indrayana ,  Amandemen  UUD  1945:  Antara  Mitos  dan  Pembongkaran ,  Bandung:  Mizan,  2007, hlm.151.
4 Ibid, hlm.14.
5 Lihat Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia , Bandung: Mandar Maju, 2007, hlm.18-19.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 04, Oktober-Desember 2023, Halaman 77-83 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i4
68/PUU-XII/2014  dimana  Mahkamah  Konstitusi  menolak  untuk  mengabulkan permohonan  pengujian  atas  UU  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  khususnya mengenai Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tersebut sehingga legalisasi terhadap perkawinan beda agama tidak dapat diakomodasi secara hukum.

## B. Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  jenis  metode  penelitian  yuridis  normatif  dengan mengggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Dilengkapi  pula  dari  sisi  empiris-sosiologis  secara  terbatas  melalui  bahan  kepustakaan serta memanfaatkan pendekatan konseptual dan undang-undang.

## C. Hasil dan Pembahasan
Secara  umum,  semua  agama  melarang  perkawinan  beda  agama.  Hukum  Islam  jelas menentang perkawinan beda agama, bahkan apabila dipaksakan maka lazim dikenal dalam masyarakat  sebagai  “zina  seumur  hidup.”  Agama  Kristen/Protestan  pada  dasarnya melarang  pengikutnya  untuk  melangsungkan  perkawinan  beda  agama,  karena  dalam doktrin  Kristen,  tujuan  adanya  perkawinan  adalah  untuk  mencapai  kebahagiaan  antara suami,  istri,  dan  anak-anak  dalam  lingkup  rumah  tangga  yang  kekal  dan  abadi.  Hukum Katolik melarang  pernikahan  beda  agama  kecuali  mendapatkan  izin  oleh  gereja  dengan syarat-syarat  tertentu.  Hukum  Budha  tidak  mengatur  perkawinan  beda  agama  dan mengembalikan  kepada  adat  masing-masing  daerah,  sementara  agama  Hindu  melarang keras pernikahan beda agama. 6
Dari perspektif hukum perdata, pada Pasal 26 KUH Perdata dikatakan bahwa undang- undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan perdata. Pada Pasal 81 KUH Perdata  dikatakan  bahwa  “ tidak  ada  upacara  keagamaan  yang  boleh  diselenggarakan, sebelum kedua pihak membuktikan kepada pejabat agama mereka, bahwa  perkawinan di hadapan  pegawai  pencatatan  sipil  telah  berlangsung” .  Ketentuan  dalam  KUH  Perdata menunjukan bahwa peraturan ini tidak berlaku bagi mereka yang berlaku hukum Islam, hukum Hindu-Budha dan atau hukum adat, yaitu yang dahulu disebut pribumi ( Inlander ) dan timur asing tertentu di luar orang Cina.
Sementara, UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mendefinisikan pada Pasal 1 bahwa  “ perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal  berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Mahaesa” .  Rumusan  ini  menunjukan  bahwa perkawinan  merupakan  perikatan  ( verbentenis )  sebagai  konsekuensi  digunakan  diksi “ikatan” lahir batin dan seterusnya.
Menarik  dikaji  dalam  konteks  perkawinan  beda  mengenai  rumusan  keabsahan perkawinan.  Di  satu  sisi,  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  jo.
6 https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/nadzirotus-sintya-falady-s-h-cpns-analis-perkara- peradilan-calon-hakim-2021-pengadilan-agama-probolinggo
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 04, Oktober-Desember 2023, Halaman 77-83 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i4
Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah jelas mengatur bahwa :
“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”
Rumusan di atas mengandung makna, keabsahan perkawinan amat bergantung pada keabsahan perkawinan menurut agama dan kepercayaan. Apabila menurut hukum agama, suatu perkawinan tidak sah, maka demikian pula negara akan menilai perkawinan tersebut juga tidak sah.
Namun di sisi lain, sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, regulasi terkait perkawinan beda agama telah terjadi suatu konflik hukum. Eksistensi Pasal 35 huruf a Undang-Undang Administrasi Kependudukan telah  membuka  peluang  penetapan  perkawinan  beda  agama  yang  jelas  bertentangan dengan  Pasal  2  Undang-Undang  Perkawinan  yang  secara  implisit  mengatur  bahwa perkawinan beda agama adalah tidak sah di mata agama dan negara. Pada Pasal 35 huruf a Undang-Undang  Administrasi  Kependudukan  dan  berikut  penjelasannya  mengandung makna soal kewajiban pejabat pencatatan sipil untuk mencatatkan perkawinan termasuk perkawinan  yang  ditetapkan  oleh  pengadilan  dalam  hal  ini  perkawinan  yang  dilakukan antar umat yang berbeda agama.
Hal di atas semakin kompleks mengingat terbit Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2  Tahun  2023  tentang  Petunjuk  Bagi  Hakim  Dalam  Mengadili  Perkara  Permohonan Pencatatan  Perkawinan  Antar  Umat  Yang  Berbeda  Agama  dan  Kepercayaan  yang menegaskan “ larangan bagi pengadilan mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar umat yang berbeda agama dan kepercayaan ”.
Demikian  pula  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  68/PUU-XII/2014  terkait Pengujian UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap UUD NRI Tahun 1945 yang diajukan Damian Agata Yuvens dkk, yang pada intinya, diktum putusannya menolak permohonan pemohon. Dalam pertimbangan hakim MK, secara substansinya, menekankan bahwa perkawinan tidak boleh dilihat dari aspek formalnya semata. Tetapi juga harus dari aspek spiritual dan sosial. Agama menetapkan keabsahan perkawinan sedangkan undang- undang menetapkan keabsahan administrasi yang dilakukan oleh negara.
Dari  sisi  empiris,  terdapat  kasus  adanya  pengabulan  permohonan  pemberian  izin pencatatan  perkawinan  beda  agama  seperti  pada  Putusan  Perkara  Nomor 88/Pdt.P/2023/PN.Dpk.,  dengan  memberikan  izin  pencatatan  perkawinan  beda  agama, yaitu perkawinan antara Kristen dan Katolik. Pemberian izin pencatatan perkawinan beda agama mengundang berbagai pro-kontra dalam masyarakat setelah adanya Surat Edaran Mahkamah  Agung  (SEMA)  Nomor  2  Tahun  2023  tentang  Petunjuk  Bagi  Hakim  Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Yang Berbeda Agama dan Kepercayaan di atas.
Sebagai catatan, putusan perkara Nomor 88/Pdt.P/2023/PN.Dpk di atas diputuskan pada 11 Mei 2023 sementara SEMA Nomor 2 Tahun 2023 ditandatangani 17 Juli 2023. Dari segi hukum, maka SEMA dimaksud tidak dapat diterapkan pada Putusan Perkara Nomor 88/Pdt.O/2023/PN.Dpk  mengingat  di  SEMA  dimaksud  tidak  ada  penegasan  soal  dapat
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 04, Oktober-Desember 2023, Halaman 77-83 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i4
diberlakukan surut (retroaktif). Sehingga keberlakuan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 berlaku ke depan (mulai 17 Juli 2023).
Meski  demikian,  menarik  pertimbangan  hakim  PN  Depok  terkait  putusan  Perkara Nomor 88/Pdt.P/2023/PN.Dpk dimaksud bahwa alasan dikabulkannya perkawinan beda agama mempertimbangkan  status  anak, waris  dan sebagainya  apabila perkawinan  beda agama tidak dicatatkan menimbulkan konsekuensi hukum di masa datang.
Berdasarkan  pelbagai  studi  literatur,  perkawinan  beda  agama  prinsipnya  dilarang tegas  oleh  semua  agama.  Kecuali  agama  Budha  tidak  mengaturnya.  Setidaknya  apabila merujuk pada Agama Katolik meski masih ada peluang namun harus ada izin dan dengan syarat tertentu untuk kebolehan perkawinan beda agama. Solusi dari Mahkamah Agung (MA)  dengan  menerbitkan  Surat  Edaran  MA  yang  melarang  pengadilan  mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan  antar umat yang berbeda  agama dan kepercayaan, penulis nilai tidak menyelesaikan permasalahan, hal ini disebabkan oleh dua hal.
Pertama, ada  dualisme  di  mana  di  satu  sisi,  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 tentang  Perkawinan  melarang  perkawinan  beda  agama  (di  pasal  8  misalnya)  Di  sisi lain,Pasal 35 dan Pasal 36 UU Administrasi Kependudukan membuka peluang perkawinan beda agama. Hal ini menunjukan ada disharmoni di dalam regulasi.
Kedua, regulasi berupa Surat Edaran MA Nomor 2 Tahun 2023 dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam secara ilmu perundang-undangan, bukanlah  termasuk  peraturan  perundang-undangan  melainkan  peraturan  kebijakan ( beleids regels) .  Hamid  S  Attamimi  mengingatkan,  para  pembentuk  peraturan  kebijakan berada  di  ruang  lingkup  penyelenggaraan  pemerintahan  dalam  arti  sempit  atau ketataprajaan,  bukan  kewenangan  perundang-undangan.  Dengan  demikian,  peraturan kebijakan tidak dapat terlalu jauh sehingga mengurangi hak-hak asasi warga negara dan penduduk. 7 Jadi, sebaiknya diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tegas, kuat dan mengikat.
Berdasarkan hal di atas, maka penulis berpendapat, Pasal 35 dan 36 Undang-Undang Administrasi  Kependudukan  seharusnya  dicabut,  karena  menimbulkan  pertentangan norma dengan UU Nomor 1 Tahun 1974. Selain itu,  terjadinya kekosongan hukum dalam pengaturan  perkawinan  beda  agama  tidak  dapat  dibiarkan  terus  menerus  karena perkawinan  beda  agama  jika  dibiarkan  dan  tidak  diberikan  solusi  secara  hukum  akan menimbulkan  dampak  negatif  dari  segi  kehidupan  bermasyarakat  maupun  beragama. Dampak  negatif  tersebut  berupa  dapat  terjadinya  penyelundupan-penyelundupan  nilai- nilai sosial maupun agama serta hukum positif.
Oleh karenanya, menurut penulis, pelarangan kawin beda agama telah memenuhi nilai keadilan karena :
1. Telah sejalan dengan nilai moral yang dianut oleh mayoritas umat Islam Indonesia, dalam hal ini telah memenuhi rasa keadilan mayoritas;
7 Maria Farida Indrati, (Penghimpun), Kumpulan Tulisan A Hamid S Attamimi: “Gesetzgebungswissenschaft sebagai salah  satu  upaya  menanggulangi  hutan  belantara  peraturan  perundang-undangan” ,  Badan  Penerbit  FH-UI,  2021, hlm.43.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 04, Oktober-Desember 2023, Halaman 77-83 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i4
2. berorientasi  pada  hubungan  dengan  Tuhan,  namun  juga  memberi  peluang  bagi akidah  anak-anak  yang  lahir  dari  hasil  perkawinan  beda  agama.  Keadilan  yang memenuhi  hukum  Ilahi  positif  ( ius  divinium  positivum )  dan  yang  dijangkau  akal manusia/hukum positif manusia ( ius positivum humanum ). 8

## D. Kesimpulan dan Rekomendasi
Pelarangan kawin beda agama telah memenuhi nilai keadilan karena: perkawinan beda agama  juga  tidak  seharusnya  dilegalkan.  Sebab,  dapat  menimbulkan  banyak  implikasi negatif  di  kemudian  hari.  Salah  satu  implikasinya  adalah  status  anak  yang  dilahirkan melalui  proses  perkawinan  yang  tidak  sah  (karena  larangan  pernikahan  beda  agama) adalah adanya pengakuan bahwa anak tersebut adalah anak yang lahir di luar perkawinan yang sah. Maka konsekuensinya, anak tersebut, di agama Islam, tidak memiliki hubungan nasab  dengan  ayah  biologisnya,  tidak  berhak  atas  nafkah  dan  pemeliharaan  dari  ayah, kemudian ayah juga tidak dapat menjadi wali nikah bagi anak perempuannya, dan tidak mempunyai hak untuk mendapatkan harta waris apabila tidak seagama dengan pewaris (dalam hal ini pewaris beragama Islam). Dengan demikian, diperlukan perubahan secara terbatas  di  UU  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  yang  memperkuat  larangan perkawinan  beda  agama  dan  mengangkat  subsntasi  Kompilasi  Hukum  Islam  ke  dalam bentuk  undang-undang,  tidak  lagi  berbentuk  Instruksi  Presiden  (Inpres)  agar  memiliki daya ikat secara hukum lebih kuat.
Adapun  bagi  perkawinan  beda  agama,  antar  agama  di  luar  Islam,  andaipun hendak diizinkan  harus  diatur  secara  ketat,  seperti  ada  izin  dari  gereja  misalnya,  sehingga keabsahan  atas  dasar  hukum  agama  menjadi  penentu  bagi  proses  administrasi  negara dalam  konteks  pencatatan  perkawinan.  Yang  pasti,  pilihan  politik  hukum  untuk merekontruksi  berupa  penguatan  regulasi  pelarangan  perkawinan  beda  agama  harus memperhatikan  pula  peringatan  dari  Charles  Stamford  agar  hukum    sebisa  mungkin dioptimalkan sisi partisipasi publik. Mengingat, karakter hukum yang berwajah ganda. Satu sisi  hukum  dibuat  sebagai  sarana  penyelesian  konflik.  Sisi  lain  sekaligus  pula  jika  tidak berhati-hati, pembentukan hukum yang tidak tepat bisa menimbulkan potensi konflik baru. Karena  hukum  mengandung  fenomena legal  melee .  Artinya  hukum  dapat  menciptakan ketidakteraturan  ( disorder ),  kekacauan  ( chaos )  dan  konflik  jika  tidak  dibentuk  sesuai konsepsi  hukum  yang  ada  serta  berkeadilan. 9 Hal  ini  merupakan  rambu-rambu  agar pembentukan  hukum  terkait  perkawinan  beda  agama    wajib  dilakukan  melalui  kajian komperhensif  dan  berhati-hati  sehingga  dapat  menjadi  perekat  untuk  mengatasi permasalahan perkawinan beda agama di masa yang akan datang.
8 https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/nadzirotus-sintya-falady-s-h-cpns-analis-perkara- peradilan-calon-hakim-2021-pengadilan-agama-probolinggo
9 Lihat R Muhammad Mihradi, “Matinya Mitos Negara Hukum, Opini, Suara Pembaruan, 7 Oktober 2022, hlm.5
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 04, Oktober-Desember 2023, Halaman 77-83 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i4

## DAFTAR PUSTAKA
Denny Indrayana , Amandemen UUD 1945: Antara Mitos dan Pembongkaran , Bandung: Mizan, 2007.
Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia , Bandung: Mandar Maju, 2007.
https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/nadzirotus-sintya-falady-s- h-cpns-analis-perkara-peradilan-calon-hakim-2021-pengadilan-agama-probolinggo
Maria  Farida  Indrati,  (Penghimpun), Kumpulan  Tulisan  A  Hamid  S  AttamimiL “Gesetzgebungswissenschaft  sebagai  salah  satu  upaya  menanggulangi  hutan  belantara peraturan perundang-undangan, Badan Penerbit FH-UI, 2021.
Mulyana W Kusumah , Beberapa Perkembangan dan Masalah Dalam Sosiologi Hukum , Bandung: Alumni, 1981.
R  Muhammad  Mihradi,  “Matinya  Mitos  Negara  Hukum,  Opini, Suara  Pembaruan ,  7  Oktober 2022,
Sri  Wahyuni, Politik  Hukum  Perkawinan  dan  Perkawinan  Beda  Agama  di  Indonesia ,Jurnal Pusaka, Januari-juni 2014.