Tinjauan Politik Hukum Hubungan Antara Partai Politik Lokal Dengan Konstituen Pemilih Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Partai Lokal Aceh
Apri Rotin Djusfi
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar

## aprirotindjusfi@utu.ac.id

## Abstract
The existence of the Local Parties in Aceh was officially and legally recognized, in line with the signing of the MoU (Memorandum of Understanding) between the Government of the Republic of Indonesia and the Free Aceh Movement (GAM) which was then stipulated in Law No. 11 of 2006, which is one form of specificity possessed by Aceh Provision. Where technically regulated in implementing regulations Government Regulation No. 2 of 2007. According to the facts from several previous elections that the electability of the local party continues to decline, thus raising the problem formulation of how the relationship between local parties and the constituents from a political  perspective  law  point  of  view.  The  results  showed  that  basically  the  mechanism  of relations between political parties and society was simple: political parties needed voters to vote in general elections. Therefore, political parties are forced to pay  attention to the wishes of the voters before making decisions regarding party programs and policies. The advice given is that political parties must prioritize the interests of constituency voters in setting strategic party policies so as to increase the dominance of party votes.
Keyword: Political Law, Local Political Parties, Constituency voters.

## A. PENDAHULUAN
Jatuhnya pemerintahan orde baru telah membuka ruang yang cukup besar pada proses demokratisasi  di  Indonesia.  Liddle  dan  Tan  yang  cederung  menggunakan  perspektif  pluralis  di dalam  memahami  situasi  politik  pasca  pemerintahan  orde  baru.  Bahwa  kejatuhan  Presiden Soeharto memang tidak serta merta membawa Indonesia sebagai Negara demokrasi, tetapi telah membawa Indonesia kea rah transisi menuju demokrasi.
Dari sisi prosedural, perubahan ke arah menuju sistem politik yang lebih demokratis memang sudah terjadi. Adanya partisipasi yang mewujud pada dibukanya sistem multipartai dan pemilu yang adil telah terpenuhi. Hal tersebut menjadi instrumen yang paling mendasar bagi upaya membangun sistem keterwakilan politik yang lebih baik. Hal itu pun, paling tidak telah membuka ruang  yang  lebih  besar  kepada  masyarakat  untuk  terlibat  lebih  aktif  di  arena  politik.  Misalnya perubahan telah memungkinkan adanya aktor-aktor baru di arena politik, baik di tingkat nasional maupun  di  tingkat  lokal.  Demokrasi  tidak  berhenti  pada  adanya  pemilu  yang  bebas,  di  dalam sistem perwakilan, demokrasi juga menuntut adanya pertanggungjawaban dari wakil kepada yang diwakili.  Secara  esensial,  sebagaimana  dikemukakan  oleh  Amartya Sen  (2000),  demokrasi menuntut  adanya  kesempatan  kepada  semua  pihak.  Termasuk  di  dalamnya  adalah  adanya kesempatan kepada rakyat untuk berpartisipasi di dalam semua proses politik.
Demokrasi  berkaitan  dengan  kesamaan  hak  kantar  warga  Negara,  partai  politik merupakan  salah  satu  pilar  yang  harus  ada  di  dalam  suatu  Negara  modern.  Kemunculan  partai politik  di  Indonesia  tidak  terlepas  dari  kebijakan  pemerintah  Belanda.  Selain  itu,  kemunculan partai  politik  di  Indonesia  berkaitan  dengan  tumbuhnya  gerakan-gerakan yang  tidak  hanya diperuntungkan  untuk  memperoleh  kebebasan  yang  lebih  luas  dari  Belanda,  melainkan cakupannya lebih luas yaitu menuntut adanya kemerdekaan.
Indonesia  sebagai  Negara  demokrasi,  partai  politik  merupakan  komponen  yang memperjuangkan kepentingan bangsa dan Negara serta warga  Negara. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul dijamin oleh konstitusi. Aceh merupakan salah satu daerah yang bergejolak dimana ide misahkan diri dari NKRI muncul, hal ini dikarenakan rasa ketidakpuasan kepada pemerintah yang berkuasa pada saat itu. Demokrasi memainkan perananan penting dalam mengakhiri konflik yang berkepanjangan di Aceh.
Salah  satu  perkembangan  dari  penyelesaian  konflik  Aceh  adalah  kehadiran  partai politik lokal dimana kehadiran partai politik lokal tidak terlepas dari kehadiran Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Tentunya ada alasan yang kuat mengapa partai politik lokal hadir dan menjadi warna baru dalam perpolitikan nasional. Konflik yang berkepanjangan, bencana alam gempa bumi dan tsunami yang melanda aceh telah menumbuhkan rasa kebersamaan di antara bangsa Indonesia untuk  membangun  kembali  wilayah  Aceh  serta  menyelesaikan  konflik  secara  damai  dan bermartabat dalam kerangka Negara kesatuan republik Indonesia.
Empat (4) partai politik lokal dan 16 partai politik nasional akan mengikuti pemilihan umum Tahun 2019 di Aceh, hal ini tidak terlepas dari kekhususan yang dimiliki oleh Aceh pasca lahirnya  Undang-Undang  Pemerintahan  Aceh  dan  diakomodir  kembali  oleh  Undang-Undang Tentang Pemilihan Umum. Dimana partai politik lokal menjadi partai yang diperkenankan untuk mengikuti pemilihan umum di Aceh, adapun keikutsertaan partai politik lokal dalam pemilihan umum sudah sejak pemilu tahun 2009.
Partai  politik  lokal  merupakan  salah  satu  sarana  bagi  rakyat  Aceh  untuk menyampaikan aspirasi masyarakat demi mewujudkan kesejahteraan rakyat. Pemilu Tahun 2019 merupakan kompetisi bagi partai politik nasional maupun partai politik lokal untuk mendapatkan tempat  di  hati  rakyat  Aceh.  Pemilu  pada  hakikatnya  adalah  kompetisi  politik  membutuhkan beberapa kriteria  yang harus dipenuhi untuk mewujudkan kompetisi politik  yang sehat, adapun kriterianya  yaitu  kebebasan  bagi  pemilih  untuk  menentukan  pilihannya  tanpa  didasari  oleh keterpaksaan.
Pada awal tahun 2009, enam partai politik lokal dari aceh sudah siap untuk bertarung dan bersaing dalam pemilu dengan cara-cara yang damai dan demokratis. Namun tentunya akan terjadi persaingan dan perpecahan antara kekuatan-kekuatan lama dan baru, antar sesama politik lokal, antar sesama partai politik nasional, dan antar partai politik nasional dengan partai lokal. Tantangan bagi Provinsi Aceh baik dahulu dan sekarang adalah menjamin agar persaingan politik itu dapat berlangsung dalam arena yang demokratis, serta tidak mengancam perdamaian yang telah tercapai  antara  GAM  dengan  Pemerintah  Indonesia.  Karena  itu  sangat  diperlukan  sikap  saling menghormati dan menghargai dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemilu yang telah  berlangsung  di  Aceh  pasca  perdamaian  memberikan  gambaran  bahwa  partai  politik  lokal dapat  mengikuti  pesta  demokrasi  secara  jujur  dan  adil,  serta  model  partai  politik  lokal  dapat memberikan contoh bagi daerah-daerah lain dan sebagai proses demokratisasi di Indonesia.
Partai  politik  (Parpol)  adalah  wadah  bagi  warga  negara  untuk  menyalurkan  aspirasi politiknya secara konstitusional. Hal ini merupakan perwujudan dari azas demokrasi yang dianut negara-negara  yang  menerapkan  sistem  demokrasi  dalam  menjalankan  dan  melaksanakan  roda pemerintahannya. Keberadaan Parpol sebagai salah satu sendi dalam Negara Demokrasi, seperti Indonesia, merupakan sesuatu yang mutlak dan cukup penting untuk mengelola hak dan kewajiban setiap  warga  negara.  Parpol  merupakan  sarana  bagi  warga  negara  untuk  turut  serta  atau
berpartisipasi  dalam  proses  pengelolaan  negara.  Sebagai  lembaga  politik,  partai  bukan  sesuatu yang  dengan  sendirinya  ada.  Kelahirannya  mempunyai  sejarah  cukup  panjang,  meskipun  juga belum  cukup  tua.  Bisa  dikatakan  Parpol  merupakan  organisasi  yang  baru  dalam  kehidupan manusia, jauh lebih muda dibandingkan dengan organisasi Negara.
Dalam konteks Demokrasi di Republik Indonesia, selain Parpol yang bersifat Nasional saat ini, 2014, seperti Partai Golkar, Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Kebangkitan  Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrat, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP),  Partai  Hati  Nurani  Rakyat  (Hanura),  Partai  Keadilan  Sejahtera  (PKS),  Partai  Bulan Bintang  (PBB),  Partai  Persatuan  Pembangunan  (PPP),  Partai  Kebangkitan  dan  Pembangunan Indonesia (PKPI) dan Partai Gerakan  Indonesia  Raya (Gerindra), juga ikut berpartisipasi Partai Lokal (Parlok), yang berasal dari Provinsi Aceh dalam setiap Pemilihan Umum (PEMILU) 14 baik itu Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) bahkan Pemilihan Presiden (Pilpres).
Eksistensi Parlok Aceh ini diakui secara resmi dan sah, sejalan dengan penandatangan MoU  (Memorandum  of  Understanding)  Pemerintah  Republik  Indonesia  dengan  Gerakan  Aceh Merdeka  (GAM)  pada  15  Agustus  2005  di  ibukota  Finladia,  yaitu  Helsinki.  Penandatangan bersejarah  ini,  menjadi  titik  awal  berdirinya  Parlok  di  Provinsi  Aceh  sebagai  perwujudan diberikannya kewenangan untuk hidup mandiri, terutama di bidang kehidupan berpolitik.
Dari sisi Politik, kewenangan untuk mendirikan Parlok Aceh tercantum dalam MoU yang berbunyi antara lain: Poin 1.2.1. sesegera mungkin, tetapi tidak lebih dari satu tahun sejak penandatangan  nota  kesepahaman  ini,  Pemerintah  RI  menyepakati  dan  akanmemfasilitasi pembentukan  partaipartai  politik  yang  berbasis  di  Aceh  yang  memenuhi  persyaratan  nasional. Memahami aspirasi rakyat Aceh untuk partai-partai politik lokal, Pemerintah RI dalam tempo satu tahun,  atau  paling  lambat  18  bulan  sejak  penandatanganan  nota  kesepahaman  ini,  akan menciptakan  kondisi  politik  dan  hukum  untuk  pendirian  partai  politik  lokal  di  Aceh  dengan berkonsultasi  dengan  DPR.Pelaksanaan  kesepahaman  ini  yang  tepat  akan  memberi  sumbangan positif bagi maksud tersebut. Sebagai bentuk pengaturan lebih lanjut, diperlukan peraturan yang sifatnya lebih teknis untuk operasional. Demi keperluan ini kemudian lahir PP Nomor 22 tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh. Peraturan mengenai Parlok ini sebenarnya merupakan
tindak lanjut dari penandatangan MoU antara Pemerintah RI dengan GAM di Helsinki, Finlandia tanggal 15 Agustus 2005 .

## B. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalan  penelitian  hukum  normatif. Metode pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  adalah  pendekatan  yuridis-normatif,  yaitu  hukum dikonsepsikan  sebagai  norma,  kaidah,  asas  atau  dogma-dogma.  Pendekatan  yuridis  normatif dikenal  dengan  istilah  pendekatan  penelitian  doktrinal  atau  penelitian  hukum  normatif.  Tahap penelitian yuridis normatif melalui studi kepustakaan. 1 Data yang dikumpulkan dapat berupa data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan, sedangkan data primer diperoleh dari penelitian lapangan. Untuk penelitian yuridis normatif, teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara mengkaji atau menelaah data  yang dapat diperoleh dalam peraturan perundang-undangan, buku teks, jurnal, hasil penelitian, ensiklopedia, bibliografi  dan  indeks  komulatif  dan  lain-lain.  Teknik  ini  dapat  dilakukan  melalui pengklasifikasian dan pencatatan yang rinci, sistematis dan terarah mengenai dokumen/kepustakaan. Kemudian interpretasi dan kontruksi hukum bisa dilakukan.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Hubungan Antara Partai Politik Lokal Dengan Masyarakat Pendukung Partai
Pada  dasarnya  mekanisme  hubungan  partai  politik  dengan  masyarakat  sederhana: partai  politik  membutuhkan  suara  pemilih  dalam  pemilu  umum.  Maka  dari  itu,  partai  politik terpaksa harus memperhatikan keinginan para pemilih sebelum mengambil keputusan mengenai program  dan  kebijakan  partai.  Artinya,  politisi  harus  mencari  informasi  tentang  kesulitan  dan masalah  yang sedang dihadapi masyarakat serta kepentingan dan preferensi pemilih. Kemudian partai  dapat  menawarkan  suatu  program  politik  yang  membicarakan  persoalan-persoalan  yang aktual.  Dalam  kompetisi  multi-partai,  yang  dibutuhkan  partai  politik  adalah  responsiveness;
1 Ronny Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, Hlm. 34
Vol 3, No 2, Oktober 2019 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
kemampuan untuk mendengar dan menjawab. Tanpa mekanisme pengelolaan hubungan dengan masyarakat yang responsif partai politik tidak dapat memaksimalkan hasil di dalam pemilu.
Pengelolaan  hubungan  dengan  masyarakat  juga  penting  bagi  keberlangsungan  dan survival partai politik sebagai organisasi sosial. Seluruh organisasi berusaha untuk menstabilkan dan  mengontrol  lingkungannya.  Lingkungan  yang  sangat sentral  bagi  partai  politik  adalah konstituennya. Hubungan dan komunikasi dengan masyarakat yang konsisten dan dua arah dapat merupakan stabilisator bagi partai, sebab pemilih merasa lebih akrab dan terikat pada partai dan akan memberikan kontribusi kepadanya. Maka dari itu, partai politik harus berusaha membangun hubungan dengan konstituen yang stabil dan berjangka panjang. Agar hubungan dengan konstituen dapat didirikan dan dikelola dengan baik partai harus mengembangkan pemahaman ideologi dan nilai-nilai dasar partai dan membangun (infra-) struktur partai dulu.
Ideologi dan nilai-nilai merupakan pondasi hubungan partai politik dengan konstituen. Lebih lanjut ada tiga pilar, yaitu sumber daya manusia, prosedur dan mekanisme internal partai, dan  sumber  daya finansial.  Partai  harus  membangun  ideologi  sebagai  landasan  pemikiran  dan program  partai.  Kalau  ada  ideologi  dan  nilai-nilai  yang  jelas,  partai  dapat  mengidentifikasi kelompok-kelompok masyarakat yang memiliki kurang lebih satu kesamaan dengan ideologi yang mau  dikembangkan  partai  tersebut:  Baru  setelah  itu  dilakukan  pengorganisasian.  Kemudian pengembangan program dapat dijalankan. Ideologi dan nilai-nilai dihadapkan pada semua masalah untuk mengembangkan tawaran solusi atas masalah-masalah, baik masalah ekonomi, sosial, antar agama, dll. Ini yang akan membuat ideologi secara terus menerus applied atau hidup. Ini menjadi siklus, sehingga ini menjadi gerak spiral ke atas.
Negara  melalui  partai  mengendalikan  partisipasi  politik,  tidak  dibatasi  namun  juga tidak berarti partisipasi  masyarakat lebih kuat dibanding partai politik dan Negara maka untuk itu keseimbangan  peran  dan  kekuatan  yang  akan  membuat  suatu  Negara  stabil.  Maka  dari  itu kokohnya partai politik akan tergantung pada pelembagaan dan partisipasi politik warga Negara. Untuk  membangun  partai  yang  kuat  perlu  adanya  dukungan  massa  yang  banyak,  dan  untuk menarik perhatian massa perlu peranan partai politik dalam pemilihan umum. 2
2 Samuel P. Huntington, tertib politik, Jakarta:Rajawali pers, 2004, hlm. 7
Hubungan antara partai politik khususnya partai lokal dengan masyarakat pendukung akan berbeda. Sebagian besar bersumber dari prioritas yang memberikan kebebasan bertindak bagi organisasi politik.
Masyarakat Indonesia pada umumnya dan masyarakat Aceh khususnya semakin sadar akan  keberadaan  hak  politiknya.  Dengan  adanya  kesadaran  tersebut  membuat  masyarakat memiliki  ciri-ciri  tersediri  dimana  masyarakat  dengan  sadar  menggunakan  hak  pilihnya  dalam pemilu,  bersifat  kritis  pada  kebijakan  pemerintah,  dan  memiliki  komitmen  kuat  terhadap  partai yang dipilihnya.
Kesadaran politik akan mendorong perkembangan politik menjadi lebih dinamis. Peta politik  di  Aceh  tidak  lagi  hanya  di  kuasai  oleh  satu  kelompok  saja.  Untuk  lebih  memahami bagaimana hubungan partai lokal dengan mayarakat dapat dilihat dari beberapa aspek :
a. Perilaku Politik Masyarakat
Perilaku politik masyarakat dapat kita amati dari keseluruhan tingkah laku politik dari warga  Negara  yang  telah  saling  memiliki  hubungan  antara  pemerintah  dan  masyarakat,  antara lembaga  pemerintah  dan  antara  kelompok  masyarakat  dalam  rangka  proses  pembuatan, pelaksanaan  dan  penegakan  keputusan  politik.  Tidak  hanya  keputusan  politik  yang  sangat dipengaruhi  oleh  pergerakan  masyarakat  namun  juga  juga  sabaliknya  pergerakan  masyarakat sangat dipengaruhi oleh situasi  politik dalam suatu wilayah atau Negara. Perpecahan akan terlihat di dunia maya melalui “peperangan” di media sosial. Masing – masing pihak tidak hanya membela jagoannya tetapi juga sampai pada tingkatan menyerang dan bahkan memfitnah pihak lawannya. Situasi politik di saat pemilu sangat jelas mempengaruhi pergerakan masyarakat yang tercermin dengan adanya perang opini di media sosial antara kubu pendukung calon masing-masing.

## a. Budaya Politik
Menurut  Almond  dan  Verba,  budaya  politik  merupakan  suatu  sikap  orientasi  yang khas  warga  Negara  terhadap sistem  politik  dan  aneka  ragam  bagiannya,  dan  sikap  terhadap peranan  warga  Negara  yang  ada  di  dalam  sistem  itu.  Pada  masa  reformasi  ini  budaya  politik masyarakat  Indonesia  cenderung  ke  arah  yang  lebih  bebas  dengan  semakin  mengesampingkan nilai-nila kesantunan dan musyawarah untuk mencapaik mufakat.
Vol 3, No 2, Oktober 2019 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id

## b. Kelompok Kepentingan
Dalam  masyarakat  Indonesia  juga  terdapat  kelompok  kepentingan.  Kelompok kepentinga  adalah  kelompok/organisasi  dalam  masyarakat  yang  berusaha  mempengaruhi kebijakan  pemerintah  tanpa  berkehendak  memperoleh  jabatan  publik.  Kelompok  kepentingan yang juga merupakan bagian dari masyarakat bisa sangat mempengaruhi politik Negara dengan menghimpun ataupun mengeluarkan dana dan tenaganya untuk melaksanakan tindakan-tindakan politik, biasanya mereka berada di luar tugas partai politik
c. Kelompok Penekan
Dalam suatu masyarakat termasuk masyarakat Indonesia terdapat kelompok penekan. Menurut Stuart Gerry Brown, kelompok penekan adalah kelompok yang dapat mempengaruhi atau bahkan  membentuk  kebijaksanaan  pemerintah.  Adapun  cara  yang  digunakan  dapat  melalui persuasi, propaganda atau cara lain yang lebih efektif. Mereka anatara lain kelompok pengusaha.
Negara melalui partai politik mengendalikan partisipasi politik, tidak dibatasi namun juga tidak berarti partisipasi masyarakat lebih kuat dibanding partai politik dan negara maka dari itu keseimbangan peran dan kekuatan yang akan membuat negara stabil. Maka dari itu kokohnya partai  politik  bergantung  pada  derajat  pelembagaan  dan  partisipasi  politik  masyarakt.  Untuk membangun partai yang kuat perlu dukungan dari masyarakat.
Hubungan  partai  politik  dan  masyarakat  antar  negara  dan  daerah  tentunya  berbeda, namun keberadaan partai politik juga selain mendapatkan respon dari negara juga dari masyarakat karena partai politik sejatinya lahir dari masyarakat. Namun tidak semua negara memberi respon positif terhadap keberadaan partai politik.
Dalam sejarah respon negaif terhadap partai politik dibagi menjadi tiga kelompok oleh Samuel P. Huntington, diantaranya :
1. Kelompok  konservatif,  menentang  keberadaan  partai  sebagai  ancaman  bagi  struktur sosial yang sudah mantap. Kelas penguasa dan kelompok ini cenderung menganggap partai  politik  sebagai  kekuatan  pemecah  belah  yang  menentang  otoritas  mereka. Kelompok konservatif tidak menginginkan perubahan, mereka sudah nyaman dengan kondisinya yang dianggap stabil namun sebenarnya lemah.
2. Kelompok  administrator,  yang  menentang  partai  politik  namun  menerima  rencana rasionalisasi struktur sosial dan ekonomi. Dalam hal ini kelompok administrasi tidak bersedia mengikuti arus modernisasi yang ditawarkan oleh kepartaian.
3. Kelompok  populis  penganut  paham  Rousseau  yang  mengenal  demokrasi  langsung, mereka tidak menginginkan birokrasi dalam kepartaian dimana apirasi rakyat sebelum sampai  di pemerintah  harus  disalurkan  terlebih  dahulu  kepada  partai  politik  namun modernisasi dan konsep demokrasinya diterima. 3
Sebenarnya  kritik  tersebut  memberikan  gambaran  bahwa  mereka  tidak  memiliki alasan kuat menentang kehadiran sistem kepartaian. Upaya yang mereka lakukan untuk menentang kehadiran partai bertujuan untuk menemukan organisasi lain sebagai pengganti partai politik yang berfungsi sebagai pengendalian partisipasi publik.
Sistem kepartaian yang kuat menyediakan organisasi-organisasi yang mengakar dan prosedur  untuk  mengasimilasikan  kelompok-kelompok  baru  ke  dalam  sistem  politik.  Proses pembangunan  partai  biasanya  berkembang  melalui  empat  tahapan  penting:  faksionalisme  atau penggelompokan, polarisasi atau pemisahan, ekspansi atau perluasan, dan pelembagaan.
Partai politik berkembang di kota yang pesat perkembangan modernisasinya, namun untuk menjadi partai politik yang kuat dan memenangkan pemilu tidak cukup dengan bekal massa yang  ada  di  kota,  partai  politik  yang  berfungsi  mobilisasi  dan  organisasi  harus  mencakup  juga pedesaan  yang  kental  dengan  tradisionalnya.  Meski  demikian  partai  politik  harus  ada  diantara keduanya. Menurut Seydou Kouyate partai yang ideal adalah :
Organisasi  politik  yang  befungsi  sebagai  wadah  perpaduan  dimana  warga  desa  dan masyarakat  kota  menjadi  satu.  Ia  harus  mampu  membuka  keterasingan  masyarakat  desa  dan mencapai solidaritas nasional yang lantas kian memperkokoh keberadaanya. Dengan begitu jurang pemisah keduanya telah diisi secara positif sedang berbagai strata sosial masyarakat dipersatukan kedalam satu aliran yang berorientasi pada upaya pencapaian tujuan-tujuan politik yang sama. 4
Posisi  partai  politik  juga  selain  berada  diantara  masyarakat  dan  negara,  munculnya partai  politik  dharapkan  meningkatkan  kesadaran  politik  masyarakat  dan  kepekaan  sosial
3 Ibid, hlm 480
4 Seydou Kouyate “Africa Report”, mei 1963, Hlm 16, dikutip dari Rupert Emerson, “Parties anda National Integration in Africa ”
pemerintah sehingga keduanya tidak memiliki jurang pemisah dengan hadirnya partai politik. Oleh karena  itu  partai  politik  tidak  hanya  berkisar  pada  perjuangan  merebutkan  kekuasaan  saja melainkan sebagai penghubung atau jembatan antara negara dan masyarakat.
Dalam  anaisis  politik  modern  partsipasi  publik  merupakan  suatu  masalah  yang penting.  Sebagai  defenisi  umum  dapat  dikatakan  bahwa  partisipasi  politik  adalah  kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain memilih  dalam  pemilu  secara  langsung.  Meningkatkan  partisipasi  masyarakat  dalam  pemilu menggambarkan  semakin  kuatnya  tatanan  demokrasi  dalam  sebuah  negara.  Demokrasi menghendaki  adanya  keterlibatan  rakyat  dalam  setiap  penyelenggaraan  yang  dilakukan  oleh negara.  Rakyat  diposisikan  sebagai  aktor  penting  dalam  tatanan  demokrasi,  karena  pada hakikatnya  demokrasi  mendasarkan  pada  logika  persamaan  dan  gagasan  bahwa  pemerintah memerlukan persetujuan dari yang diperintah. Keterlibatan masyarakat menjadi unsur dasar dalam demokrasi.  Untuk  itu,  penyelenggaraan  pemilu  sebagai  sarana  dalam  melaksanakan  demokrasi, tentu saja tidak boleh dilepaskan dari adanya keterlibatan masyarakat.
Sistem politik Indonesia menempatkan partai politik sebagai pilar utama penyangga demokrasi. Artinya tidak ada demokrasi tanpa partai politik. Karena begitu pentignya peran partai politik, maka sudah selayaknya partai politik berbuat sesuatu untuk dapat menumbuhkembangkan secara aktif partisipasi politik masyarakat dalam pemilu.
Beberapa kendala dalam hubungan partai politik dengan masyarakat antara lain adalah sebagai berikut :
1. Lemahnya pemahaman ideologi dan sistem nilai partai, sehingga ketika timbul suatu persoalan, tidak terlihat adanya perbedaan yang substansial antara partai satu dengan yang lainnya dalam menyelesaikan masalah tsb. Padahal ketika ideologi menjadi suatu sistem  nilai,  ini  seharusnya  berdampak  pada  cara  berpikir  dan  menyelesaikan persoalan. Efek dari lemahnya ideologi ini membuat partai menjadi pragmatis. Tidak mengherankan  bahwa  akhirnya  konstituen  menjadi  lebih  pragmatis  juga  dan  punya kecenderungan  memilih  figur,  kedekatan,  atau  yang  banyak  uangnya  dan sumbangannya.
2. Hubungan  partai  dengan  konstituen  sudah  terjebak  pada  pola  hubungan  jual- beli/transaksional  antara  buyer  dan  seller.  Untuk  mendapatkan  suara  dalam  pemilu,
parpol  membeli  konstituen  lewat  uang,  sembako,  kaos,  pembangunan  mesjid, pembangunan  jalan  dll.Hal  ini  dilestarikan  oleh  hubungan  anggota  dewan  dengan konstituennya,  yang  terhanyut  dalam  pola  politik  sejenis  pasca  Pemilu.  Alih-alih membuat  desain  keputusan  politik  yang  merupakan  terjemahan  dari  aspirasi  dan kepentingan  konstituen,  anggota  dewan  terjebak  untuk  memberikan  bantuan  dan sumbangan yang bersifat karitatif dan berbiaya tinggi.
3. Belum terbangunnya suatu komunitas politik dan infrastrukturnya yang solid, dimana parpol  menjadi  ujung  tombak  penyaluran  aspirasi  dan  agregasi  kepentintingan komunitas  tersebut.  Tidak  mengherankan  ketika  pada  Pemilu  partai  A  mendapat, katakan-lah  1  juta  suara,  mereka  tidak  tahu  suara  itu  berasal  dari  mana,  karena infrastrukturnya belum terbangun.Suara dalam Pemilu sendiri seyogyanya merupakan konsekuensi logis dari suatu kesepakatan atau komitmen yang dibangun bersama dalam komunitas, dimana parpol menjadi ujung tombaknya.
4. Parpol  menggunakan  konstituen  untuk  kepentingan  jangka  pendek,  dimana  parpol memakai  konstituen  sebagai  pendulang  suara  dalam  Pemilu,  alat  legitimasi,  alat mobilisasi, tatkala instrument partai membutuhkan untuk merebut dan mempertahankan  kekuasaan.  Konstituen  diposisikan  sebagai  sub-ordinat  untuk memenuhi keinginan dan kepentingan politik partai. Pola Pengelolaan Hubungan Partai Politik dengan Konstituen.
5. Komunikasi dan hubungan parpol dengan konstituen pada umumnya masih satu arah, yaitu  dari  parpol  kepada  konstituen.  Desain  program  parpol  tidak  mencerminkan harapan dan kebutuhan konstituen yang diwakilinya.

## D. SIMPULAN
Pada  dasarnya  mekanisme  hubungan  partai  politik  dengan  masyarakat  sederhana: partai  politik  membutuhkan  suara  pemilih  dalam  pemilu  umum.  Maka  dari  itu,  partai  politik terpaksa harus memperhatikan keinginan para pemilih sebelum mengambil keputusan mengenai program  dan  kebijakan  partai.  Artinya,  politisi  harus  mencari  informasi  tentang  kesulitan  dan masalah yang sedang dihadapi masyarakat serta kepentingan dan preferensi pemilih. Kemudian
partai  dapat  menawarkan  suatu  program  politik  yang  membicarakan  persoalan-persoalan  yang aktual.  Dalam  kompetisi  multi-partai,  yang  dibutuhkan  partai  politik  adalah  responsiveness; kemampuan untuk mendengar dan menjawab. Tanpa mekanisme pengelolaan hubungan dengan masyarakat yang responsif partai politik tidak dapat memaksimalkan hasil di dalam pemilu.
Pengelolaan  hubungan  dengan  masyarakat  juga  penting  bagi  keberlangsungan  dan survival partai politik sebagai organisasi sosial. Seluruh organisasi berusaha untuk menstabilkan dan  mengontrol  lingkungannya.  Lingkungan  yang  sangat  sentral  bagi  partai  politik adalah konstituennya. Hubungan dan komunikasi dengan masyarakat yang konsisten dan dua arah dapat merupakan stabilisator bagi partai, sebab pemilih merasa lebih akrab dan terikat pada partai dan akan memberikan kontribusi kepadanya.
Maka dari itu, partai politik harus berusaha membangun hubungan dengan konstituen yang stabil dan berjangka panjang. Agar hubungan dengan konstituen dapat didirikan dan dikelola dengan  baik  partai  harus  mengembangkan  pemahaman  ideologi  dan  nilai-nilai  dasar  partai  dan membangun infrastruktur partai dulu.Ideologi dan nilai-nilai merupakan pondasi hubungan partai politik dengan konstituen. Lebih lanjut ada tiga pilar, yaitu sumber daya manusia, prosedur dan mekanisme internal partai, dan sumber daya finansial. Partai harus membangun ideologi sebagai landasan pemikiran dan program partai.

## E. REFERENSI
Ari Darmastuti dan Tabah Maryanah, Sistem Kepartaian dan Pemilu di Indonesia, Bandar Lampung, 2004
Andrew  Reeve  dan  Alan  Ware, Electoral  System:  A  Comparative  and  Theoretical

## Introduction, Routledge, London
David Held, Models of Democracy 2 edition, Stanford University Press, Stanford Purnama Eddy, Lembaga Perwakilan Rakyat, Syiah Kuala University Press, Banda Aceh, 2008
Kacung  Marijan, Sistem  Politik  Indonesia,  Konsolidasi  Demokrasi  Pasca-Orde  Baru, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012.
Kacung  Marijan, Perwakilan  Politik,  antara  angka  dan  relasi, Kompas,  13  Juni  Tahun 2006
Ronny  Hanitijo  Soemitro, Metode  Penelitian  Hukum  dan Jurimetri, Ghalia  Indonesia, Jakarta, 1990
Research Centre For Politics and Goverment (polgov) UGM, Aceh: Peran Demokrasi Bagi Perdamaian dan Rekontruksi.PCD Press Indonesia, Universitas Gadjah Mada, 2011
Soerjono  Soekanto,  Sri  Mamudji, Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan  Singkat, Raja Grafindi Persada, Jakarta, 1995
Soerjono Soekanto, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, Rajawali, Jakarta, 1982 Samuel P. Huntington, tertib politik, Jakarta:Rajawali pers, 2004