## PERPAJAKAN ATAS PENGHASILAN PENULIS SASTRA DIGITAL DI MEDIA SOSIAL
Riska Aftriyandawi 1) , Suparna Wijaya 2)*
1) 3032220131_riska@pknstan.ac.id , Kementerian Keuangan
2) suparnawijaya@upnvj.ac.id , Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta *)Penulis Korespondensi

## Abstract
This research aims to examine the taxation aspects of income earned by digital literature authors who publish their  works  through  social  media  platforms.  Using  a  qualitative  approach,  the  study  involves  interviews  with digital literature authors active on social media platforms such as X and Instagram, as well as experts in taxation. The  findings  indicate  that  digital  literature  authors  can  generate  income  from  various  sources,  including sponsored content, e-book sales, monetization through third-party platforms (such as Karyakarsa and Trakteer), revenue sharing programs, merchandise sales, and speaking engagements. As domestic taxpayers, these authors are  required  to  register  for  taxation  purposes  within  one  month  of  commencing  their  business  or  freelance activities.  Income  derived by digital  literature  authors  is  categorized  as  income  from  freelance  work,  business activities, or other sources. The calculation of income tax (PPh) for these authors can be done using standard methods as per the Income Tax Law, or through the use of the Net Income Calculation for Tax Purposes (NPPN) method as outlined in PER-17/PJ/2015. The NPPN percentage is determined based on the classification of income types according to the Standard Industrial Classification and regional groups. Authors with gross turnover not exceeding Rp4.8 billion have the option to calculate their net income for tax purposes using NPPN or pay a final tax of 0.5% of their gross turnover according to PP-55/2022.
Keywords: Author, Digital Literature, Income Tax, Social Media

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk meninjau aspek pajak penghasilan (PPh) atas penghasilan penulis sastra digital yang melakukan publikasi karya sastra digital melalui media sosial. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang melibatkan narasumber dari penulis sastra digital yang aktif di media sosial X dan Instagram , serta narasumber  di  bidang  perpajakan.  Hasil  penelitian  menyimpulkan  bahwa  penulis  sastra  digital  dapat  menerima penghasilan yang bersumber dari: (1) sponsored content atau endorsement ; (2) penjualan e-book buatan sendiri (3) monetisasi karya melalui platform pihak ketiga (Karyakasa, dan Trakteer); (4) monetisasi akun X melalui program Ads Revenue Sharing; (5) penjualan merchandise; dan (6) kehadiran sebagai narasumber atau pembicara di suatu acara. Penulis sastra digital sebagai subjek pajak dalam negeri yang memiliki penghasilan harus mendaftarkan diri sebagai  wajib  pajak  paling  lambat  satu  bulan  setelah  kegiatan  usaha  atau  pekerjaan  bebas  mulai  dilakukan. Penghasilan penulis sastra digital sebagai objek PPh dapat digolongkan menjadi penghasilan dari pekerjaan bebas, kegiatan usaha, dan/atau penghasilan lainnya. Mekanisme penghitungan PPh penulis sastra digital 4 sebagai wajib pajak dalam negeri dapat menghitung PPh terutang dengan dua cara, yaitu menggunakan perhitungan biasa sesuai Pasal 16 dan Pasal 17 UU PPh bagi yang melakukan pembukuan, dan menggunakan perhitungan dengan NPPN bagi  yang  melakukan  pencatatan.  Penghitungan  PPh  dengan  NPPN  dilakukan  sesuai  PER-17/PJ/2015,  dengan persentase NPPN dilihat berdasarkan jenis penggolongan penghasilan sesuai dengan Klasifikasi Lapangan Usaha dan kelompok wilayah. Terdapat dua fasilitas penghitungan PPh bagi penulis sastra digital dengan peredaran bruto tidak  melebihi  Rp4,8  miliar,  yaitu  penghitungan  penghasilan  neto  untuk  dasar  penghitungan  PPh  terutang menggunakan NPPN berdasarkan PER-17/PJ/2015, dan penghitungan PPh terutang yang bersifat final dengan tarif 0,5% dari peredaran bruto sesuai PP-55/2022.
Kata Kunci: Media Sosial, Pajak Penghasilan, Penulis, Sastra Digital

## PENDAHULUAN
Penulis,  dalam  pengertian  kontemporer,  merupakan  seseorang  yang  menghasilkan sebuah karya yang bersifat unik dan orisinal (Donovan et al., 2008). Menurut Donovan et al. (2008), penulis atau author lebih umum didefinisikan dalam arti sempit sebagai seseorang yang menulis  buku.  Berdasarkan  definisi  tersebut,  karya  yang  dihasilkan  oleh  penulis  seringnya identik dengan karya sastra cetak atau fisik berbentuk buku. Namun, di era industri 4.0 dimana telah terjadi kemajuan teknologi internet secara pesat, karya sastra tidak lagi terikat oleh batasan fisik atau medium cetak, melainkan sudah banyak ditemukan karya sastra yang beredar secara
daring melalui berbagai media, seperti blog, situs web, bahkan di media sosial seperti Twitter atau kini sudah berubah nama menjadi X , Facebook, dan Instagram (Wahyudi & Wati, 2021). Karya sastra yang terbit secara daring melalui internet inilah yang disebut sebagai sastra cyber atau bisa juga disebut sebagai sastra digital (Anitasari & Wati, 2021).
Bentuk sastra digital menurut Wahyudi dan Wati (2021) masih sama seperti sastra yang pada umumnya dikenal masyarakat, yaitu puisi dan prosa. Namun, sebagian besar bentuk sastra digital yang populer saat ini berbentuk prosa atau cerita yang dikemas oleh penulis seolah-olah memiliki pemahaman yang mendalam tentang situasi di sekitar para pembaca, dengan tujuan agar pembaca lebih  tertarik  (Pertiwi  &  Wati, 2022). Bentuk  sastra digital pun biasanya oleh para  penulis  disesuaikan  dengan  jenis platform yang  digunakan  untuk  memublikasikan karyanya. Pada media sosial Instagram, karya sastra umumnya berbentuk foto atau video yang berisi puisi, sajak, kata-kata kiasan, musikalisasi puisi, dan lain-lain (Pertiwi & Wati, 2022). Selain  itu,  karya  sastra  bergambar  atau  komik  pun  juga  dapat  dengan  mudah  ditemukan  di media sosial ini . Sementara pada media sosial X , karya sastra yang paling mudah ditemukan adalah Alternative  Universe atau  AU  yaitu  fiksi  penggemar  tentang  tokoh  terkenal  dengan karakter dan pekerjaan yang sangat berbeda dari kehidupan nyata (Pertiwi & Wati, 2022).
Prasetyo  &  Wati  (2022)  mengungkapkan  bahwa  kemunculan  sastra cyber telah membuka akses yang luas dan tidak terbatas bagi masyarakat untuk menikmati karya sastra. Hal ini dikarenakan menurut Budijanto & Dewi (2022), sastra siber atau sastra digital dianggap lebih  mudah  dan  efektif  untuk  menjangkau  pembaca  dari  berbagai  latar  belakang  karena memiliki variasi  media atau platform daring untuk melakukan publikasi  karya sastra. Media sosial seperti Instagram dan X dianggap sebagai platform yang lebih milenial dan lebih banyak digunakan oleh para penulis baru untuk menuliskan karyanya (Anitasari & Wati, 2021).
Menurut data World Bank (2022), dari setiap 100 orang penduduk Indonesia terdapat 115  orang  berlangganan  operator  seluler  atau  memiliki  nomor  telepon,  baik  langganan pascabayar maupun prabayar. Hal ini berarti penggunaan ponsel di Indonesia sangat umum dan setiap  orang  setidaknya  memiliki  satu  nomor  telepon  atau  bahkan  lebih.  Ponsel  atau  tablet merupakan  perangkat  utama  yang  digunakan  oleh  penduduk  Indonesia  untuk  mengakses internet (APJII, 2023). Penggunaan internet di  Indonesia pun telah berkembang sangat pesat terutama  dalam  dua  dekade  terakhir.  Persentase  penduduk  Indonesia  yang  menggunakan internet terus meningkat sejak tahun 2000, hingga mencapai lebih dari setengah populasi pada tahun 2022 dengan persentase sebesar 66,48%. Menurut survei pengguna internet periode 2022- 2023  oleh  Asosiasi  Penyelenggara  Jasa  Internet  Indonesia  (2023),  mengakses  media  sosial adalah alasan utama bagi 215,62 juta jiwa penduduk Indonesia atau setara dengan 78,19% dari total populasi yang menggunakan internet. Sebanyak 60,4% dari total populasi, atau sekitar 167 juta penduduk Indonesia, merupakan pengguna aktif media sosial dimana pengguna Instagram sebanyak 89,15 juta pengguna atau setara 32,3% dari total populasi, dan pengguna Twitter atau X sebanyak 24 juta atau setara 8,7% dari total populasi (We Are Social & Meltwater, 2023). Tingginya  pengguna  internet  dan  media  sosial  di  Indonesia,  membuat  media  sosial seperti Instagram dan X telah  bertransformasi  dari  sekadar platform untuk  berbagi  konten sehari-hari menjadi  sarana untuk  mendapatkan penghasilan  (Anitasari &  Wati, 2021). Karya sastra digital yang dipublikasikan di media sosial oleh penulis dapat memiliki nilai ekonomis dan  dapat  diperjualbelikan  untuk  memperoleh  penghasilan.  Namun,  kepopuleran  atau  laku tidaknya suatu karya sastra yang dipublikasikan di internet bergantung pada jumlah suka dan komentar  pada  karya  tersebut  (Yusanta  &  Wati,  2020).  Pada  dasarnya,  kegiatan  merubah sesuatu,  yang  dalam  hal  ini  adalah  karya  sastra  digital,  menjadi  sumber  penghasilan  disebut sebagai monetisasi (Novita et al., 2022).
Berdasarkan pengamatan awal, bentuk kegiatan monetisasi yang dilakukan oleh penulis sastra digital di media sosial adalah kerja sama dengan merek, menjual barang yang berbasis

## Journal of Law, Administration, and Social Science
Volume 4 No.5, 2024
dari karakter cerita penulis, dan memanfaatkan platform monetisasi karya pihak ketiga seperti KaryaKarsa dan Trakteer. KaryaKarsa dan Trakteer merupakan platform buatan anak bangsa yang  terinspirasi  dari Patreon , platform monetisasi  karya  kreator  digital  yang  berasal  dari Amerika Serikat, yang bertujuan untuk menghubungkan pembuat konten seperti penulis sastra digital  dengan  para  penikmat  karyanya  (DailySocial.id,  2020).  Melalui platform tersebut, penulis sastra digital dapat melakukan monetisasi dengan cara menjual konten eksklusif hasil karyanya ataupun menerima tip dari penggemarnya.
Menurut  Wijaya  &  Mahatma  (2017),  kegiatan  monetisasi  karya  melalui  internet pastinya akan berlaku sistem perpajakan sesuai  aturan yang berlaku di  Indonesia. Kemajuan teknologi membuat variasi sumber penghasilan baru atas kegiatan monetisasi melalui internet terus bermunculan. Hal ini membuat pemerintah, khususnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP), harus  selalu  melakukan  penyesuaian  aturan  perpajakan,  selain  untuk  memberikan  kejelasan hukum  kepada  wajib  pajak  terkait  kewajiban  perpajakannya,  tetapi  juga  untuk  memastikan bahwa  atas  tambahan  penghasilan  dalam  bentuk  apapun  yang  memenuhi  ketentuan  dapat dikenakan pajak sesuai aturan yang berlaku.
Menurut Lie et al. (2022), walaupun ketentuan tentang pajak penghasilan telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2023  tentang  Penetapan Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2022  tentang  Cipta  Kerja Menjadi  Undang-Undang  (UU  PPh)  dan  turunannya,  namun  masih  terdapat  ketidakpastian mengenai mekanisme pengenaan pajak atas penghasilan yang diterima melalui ekonomi digital. Dalam hal ini, belum ditemukan pengaturan khusus oleh DJP mengenai mekanisme pengenaan pajak atas penghasilan penulis sastra digital di media sosial.
Penelitian  terdahulu  terkait  aspek  perpajakan  atas  penghasilan  penulis  umumnya membahas seputar profesi penulis yang melakukan publikasi karya sastra cetak, seperti dalam penelitian terdahulu oleh David et al. (2018) yang membahas mengenai pengenaan pajak atas profesi  penulis  dengan  narasumber  penulis  novel  dan  cerita  pendek,  serta  penelitian  oleh Dhaneswara (2018) yang juga berfokus pada pengenaan pajak terhadap penulis buku dan novel, serta penulis lepas pada kolom berita cetak. Sementara, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji aspek perpajakan atas penghasilan profesi  penulis yang melakukan publikasi  karya di  media sosial, khususnya media sosial X dan Instagram .
Penelitian terdahulu yang digunakan merupakan penelitian yang membahas mengenai aspek  perpajakan  terhadap  penghasilan  yang  diterima  atas  kegiatan  aktif  di  media  sosial. Penelitian  tersebut,  antara  lain  penelitian  oleh  Wijaya  &  Mahatma  (2017)  yang  membahas tentang  penggalian  potensi  pajak  atas youtuber dan  penelitian  oleh  Jusikusuma  &  Wijaya (2022) yang membahas potensi pajak penghasilan atas tiktoker . Baik penelitian oleh Wijaya & Mahatma  (2017)  maupun  Jusikusuma  &  Wijaya  (2022),  keduanya  lebih  lanjut  menjelaskan tentang variasi jenis penghasilan yang diterima oleh y outuber maupun tiktoker orang pribadi serta skema penghitungan pajak atas variasi penghasilan yang diterimanya. Berdasarkan kedua penelitian tersebut, terdapat dua skema penghitungan pajak penghasilan yang digunakan yaitu penghitungan berdasarkan Pasal 17 UU PPh apabila orang pribadi tersebut menyelenggarakan pembukuan  dan  penghitungan  menggunakan  Norma  Perhitungan  Penghasilan  Neto berdasarkan  Peraturan  Direktur  Jenderal  Pajak  Nomor  PER-17/PJ/2015  tentang  Norma Penghitungan Penghasilan Neto apabila orang pribadi tersebut menyelenggarakan pencatatan. Artikel ini membahas mengenai profesi penulis sastra digital terutama terkait gambaran proses bisnis,  status  subjek  pajak,  penggolongan  jenis  penghasilan  yang  diterima  serta  mekanisme penghitungan pajak penghasilan penulis sastra digital, termasuk  profesi penulis sastra digital dapat memanfaatkan fasilitas penghitungan pajak penghasilan sesuai aturan yang berlaku.

## KAJIAN PUSTAKA Penulis dan Sastra Digital
Sastra didefinisikan sebagai seni kreatif dengan manusia dan kehidupan sebagai objek serta menggunakan medium bahasa untuk menggambarkannya (Wicaksono, 2014). Sejalan hal tersebut,  karya  sastra  menurut  Suhartini  &  Mustika  (2023)  adalah  hasil  dari  kreativitas pengarang  yang  mencerminkan  berbagai  realitas  kejadian  yang  dialami  oleh  manusia  dalam kehidupan  sehari-hari.  Menurut  Wicaksono  (2014),  karya  sastra  dapat  dibedakan  dari  karya tulis  lainnya oleh tiga hal, yaitu sifat  khayali, memiliki  nilai  estetis, dan penggunaan bahasa yang khas. Menurut Fajriani R et al. (2024), sastra dibuat oleh pengarang menggunakan teknik bahasa  yang  estetis,  imajinatif,  dan  bermakna  dalam  membuat  gambaran  masyarakat  dan kondisinya untuk membangun cerita dari situasi sosial.
Sastra  dapat  didefinisikan  sebagai  salah  satu  cabang  seni  hasil  kreativitas  pengarang dengan menggunakan medium bahasa untuk menggambarkan dan memberi makna dari realitas kehidupan  manusia  secara  imajinatif  dan  estetis.  Menurut  perkembangannya,  karya  sastra sendiri terbagi menjadi menjadi dua, yaitu karya sastra lama dan karya sastra baru (Simaremare et al., 2023). Karya sastra lama, seperti dongeng, legenda, dan mitos, biasanya memiliki pesan mengenai agama hingga moral dan tetap relevan sepanjang waktu. Sementara, karya sastra baru merupakan  karya  yang  umumnya  dipengaruhi  oleh  budaya  barat  dan  terus  mengalami perkembangan  dari  segi  bentuknya,  seperti  novel  dan  komik.  Selain  itu,  menurut  jenisnya, karya  sastra  terbagi  menjadi  tiga,  yaitu  prosa,  puisi,  dan  drama  (Ahyar,  2019).  Proses pembuatan sebuah karya sastra tidak bisa lepas dari proses kreatif penulis atau pengarangnya (Suhartini  &  Mustika,  2023).  Penulis  menciptakan  karya  berdasarkan  ide,  perasaan, pengalaman,  dan  observasi  mereka  tentang  kehidupan,  kemudian  dengan  bantuan  bahasa, mereka menerjemahkan visual yang diterima dalam bentuk tulisan.
Dalam  bahasa  inggris,  penulis  atau  pengarang  dapat  diterjemahkan  sebagai author. Menurut Kernan (2010), author merupakan seseorang yang membuat karya berupa tulisan dan dianggap  sebagai  figur  yang  memiliki  kreativitas,  intelektualitas,  pengalaman,  pengetahuan, serta keterampilan yang diperlukan untuk menuangkannya ke dalam media sastra. Oleh karena itu,  dalam  konteks  sastra,  kata  penulis  dan  pengarang  memiliki  makna  yang  sama  sebagai seseorang  yang  menghasilkan  karya  sastra.  Di  dalam  dunia  penerbitan,  istilah  penulis  dan pengarang biasa digunakan secara bergantian karena dari sisi definisi tidak ada perbedaan yang mencolok  serta  sama-sama  menghasilkan  karya  dalam  bentuk  tulisan  (Anggraini,  2019). Begitupula  dalam  literasi  media,  kata  penulis  dan  pengarang  sering  dipadankan  (Pitwanto, 2020). Orang yang menulis novel bisa disebut sebagai penulis novel ataupun pengarang novel. Kedua sebutan itu sah-sah saja untuk digunakan dan dapat dipahami oleh masyarakat. Penulis, karya sastra, dan pembaca merupakan unsur utama dari sastra yang saling terkait satu sama lain seperti bagian dari sirkuit menurut  Robert Escarpit dalam bukunya Sosiologi  Sastra (dikutip dalam  Assalam,  2021).  Namun,  Escarpit  menganggap  sastra  tidak  hanya  terdiri  dari  unsur utama  tersebut  tetapi  juga  mengandung  unsur  luaran,  yaitu  publikasi  dan  distribusi.  Media publikasi dan distribusi sastra berkembang seiring perkembangan zaman.
Perkembangan  teknologi  internet  membawa  perkembangan  baru  dalam  dunia  sastra, yaitu sastra digital atau sastra siber yang ditulis dan dipublikasikan melalui internet tanpa perlu dicetak oleh penerbit (Yusanta & Wati, 2020). Sastra digital atau dikenal juga dengan sastra siber  merupakan  satu  genre  baru  dalam  perkembangan  karya  sastra  yang  ditandai  dengan eksistensi berbagai bentuk karya, seperti cerpen, esai, puisi, hingga kritik yang dipublikasikan di internet (Rejo, 2014).  Menurut Yanti (2020), sastra digital merupakan segala bentuk karya sastra yang ditulis oleh penulis profesional maupun pemula dengan fasilitas media komputer, dan dapat diakses secara daring. Oleh karena itu, dapat didefinisikan bahwa sastra digital adalah
perkembangan karya sastra baru yang ditulis oleh baik penulis profesional maupun pemula, dan dipublikasikan melalui internet sehingga dapat diakses secara daring.
Perkembangan sastra digital di Indonesia diawali dengan terbitnya antologi puisi cyber berjudul Graffiti Gratitude pada 9 Mei 2001 oleh Yayasan Multimedia Sastra dan menimbulkan kembali  gerakan  publikasi  sastra  di  internet  yang  telah  lama  muncul  sejak  tahun  90-an (Wahyudi & Wati, 2021). Sekitar 90 penulis puisi baru maupun senior yang berasal dari dalam dan luar negeri turut andil dalam menyumbangkan karyanya melalui mailing-list (milis), forum diskusi dari akun email pribadi dengan kesamaan minat yang cukup ramai pada awal dekade 2000-an (Wijanarko, 2023). Sastra digital menjadi jawaban atas kegelisahan para penulis amatir yang  tidak  dianggap  sebagai  penulis  karena  pada  masa  itu  karya  sastra  hanya  diterbitkan melalui media cetak (Pertiwi & Wati, 2022).
Menurut  Prasetyo  &  Wati  (2022),  kemunculan  sastra  digital  menimbulkan  pro  dan kontra  dari  banyak  pihak.  Pihak  yang  pro  atau  merespon  positif  kemunculan  sastra  digital menganggap  bahwa  sastra  ini  memudahkan  untuk  mengarsipkan,  mengakses,  dan mengapresiasi karya sastra secara luas tanpa batasan geografis. Selain itu, penulis pemula atau amatir  dapat  lebih  percaya  diri  untuk  menulis  dan  menerbitkan  karyanya  di  internet  tanpa mengkhawatirkan apakah karyanya layak untuk dipublikasikan atau tidak oleh penerbit. Tidak hanya  itu,  jika  dibandingkan  dengan  media  cetak  memerlukan  waktu  untuk  proses penerbitannya, sastra digital dapat dengan mudah tersebar secara luas dan dapat diakses oleh siapa saja hanya dengan sekali klik.
Kemudahan  akses  karya  sastra  digital  ini  juga  memunculkan  respon  negatif,  yaitu munculnya karya-karya yang tidak berkualitas bahkan berpengaruh buruk kepada pembacanya (Prasetyo  &  Wati,  2022).  Herfanda  (2004,  dalam  Prasetyo  &  Wati,  2022),  redaktur  koran Republika menyebut sastra digital sebagai ‘tong sampah’ karena merupakan karya yang tidak lolos percetakan. Padahal kualitas suatu karya tidak dijamin dengan lolos atau tidaknya karya tersebut di media sastra cetak, melainkan ditentukan oleh pembaca (Anitasari & Wati, 2021). Beragamnya  karya  sastra  digital  yang  beredar,  membuat  pembaca  menjadi  selektif  dan melakukan proses seleksi alam di mana karya yang bagus akan banyak dibaca dan karya yang jelek  akan  memiliki  sedikit  pembaca  (Yanti,  2020).  Sementara  pada  media  cetak,  konten biasanya dibuat oleh dewan redaksi sehingga mungkin saja tidak sepenuhnya mencerminkan preferensi pembaca (Assalam, 2021).
Kehadiran pembaca sastra ini juga penting karena sebuah karya ada untuk dinikmati dan dimaknai oleh pembacanya (Yanti, 2020). Pembaca sastra digital memiliki cakupan yang luas mulai  dari  anak-anak  hingga  orang  dewasa  (Yanti,  2020).  Hal  ini  dikarenakan  banyaknya platform atau situs dan aplikasi untuk publikasi dan distribusi sastra digital, seperti Wattpad, Webtoon, hingga media sosial seperti Instagram dan X , yang terbuka bagi siapapun yang ingin membuat maupun membaca karya sastra sehingga menjadikan sastra digital memiliki genre dan karya sastra yang beragam  dengan tampilan dan fitur yang menarik  (Pertiwi &  Wati, 2022). Pembaca  sastra  digital  juga  tidak  memiliki  batasan  lagi,  karena  mereka  dapat  berinterksi langsung  kepada  penulis  dengan  memberikan  komentar,  menyumbangkan  gagasan  dan pemikiran, hingga berpartisipasi dalam diskusi untuk menciptakan karya sastra (Yanti, 2020).
Sastra  digital  mengalami  perkembangan  yang  pesat  karena  telah  memiliki  penulis, pembaca, dan karya dalam jumlah yang banyak (Yanti, 2020). Sastra digital memiliki banyak penulis  dari  berbagai  latar  belakang  karena  tidak  ada  batasan  khusus  untuk  menjadi  penulis sastra digital, seperti harus berpengalaman dalam dunia sastra, penulis pemula pun diterima dan dapat  mengunggah  karyanya  dengan  bebas  di platform sastra.  Penulis  sastra  digital  dapat disebut juga sastrawan karena mereka merupakan penulis atau pengarang sastra (Yanti, 2020). Septriani  (2016,  dalam  Yanti,  2020)  menyebut  penulis  sastra  digital  sebagai  orang  yang beruntung  pada  masa  kini,  karena  mereka  tidak  mengalami  kejadian  yang  membuat  penulis
sastra sebelumnya merasa frustasi akibat penolakan oleh penerbit, baik penerbit majalah, buku, maupun  koran.  Berkat  adanya  sastra  digital  yang  bersifat  kreatif  dan  inovatif,  penulis  dapat menyalurkan ide dan kreativitas secara bebas tanpa batasan yang dapat langsung tersampaikan kepada pembaca, sehingga menciptakan cara baru untuk mengekspresikan diri.

## Pajak Penghasilan
Pajak memiliki lima ciri-ciri (Jumaiyah & Wahidullah, 2020). Ciri-ciri tersebut yaitu: (1) kewajiban masyarakat sebagai warga negara; (2) dapat dipaksakan dengan menggunakan undang-undang;  (3)  tidak  memiliki  unsur  timbal  balik  atau  imbalan  secara  langsung  dari pemerintah  kepada  pembayar  pajak;  (4)  dipungut  oleh  negara,  baik  oleh  pemerintah  pusat maupun  daerah;  dan  (5)  digunakan  untuk  membiayai  operasional  negara  demi  kepentingan masyarakat  umum.  Salah  satu  sumber  penerimaan  untuk  Anggaran  Pendapan  dan  Belanja Negara (APBN) adalah penerimaan perpajakan (Ilyas & Burton, 2019). Penerimaan perpajakan merupakan  seluruh  penerimaan  negara  yang  berasal  dari  pajak  dalam  negeri  dan  pajak perdagangan internasional. Pajak Penghasilan adalah salah satu bagian dari pajak dalam negeri. Pajak Penghasilan (PPh) merupakan pajak yang dikenakan kepada subjek pajak karena mereka memiliki penghasilan yang diterima atau diperoleh  (Jumaiyah &  Wahidullah, 2020). Hal  ini sejalan  menurut  Suandy  (2020),  Pajak  Penghasilan  termasuk  dalam  kategori  pajak  subjektif atau pajak yang dikenakan karena memiliki subjek pajak yang telah memenuhi kriteria dalam peraturan perpajakan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Pajak Penghasilan merupakan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh subjek pajak.

## Subjek Pajak Penghasilan
Menurut  Darussalam  et  al.  (2020),  subjek  pajak  merupakan  pihak  yang  bertanggung jawab  untuk  memenuhi  kewajiban  pajak  atas  penghasilan  yang  diterima  atau  diperolehnya. Menurut Suandy (2020), subjek pajak merupakan pihak-pihak termasuk orang maupun badan yang dikenakan pajak. Secara umum subjek pajak dapat didefinisikan sebagai siapa yang dapat dikenakan pajak (Ilyas & Burton, 2019). Penetapan subjek PPh merupakan salah satu kriteria untuk menentukan pemenuhan kewajiban pajak suatu pihak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya, karena PPh termasuk dalam jenis pajak subjektif (Darussalam et al., 2020). Di dalam PPh maka subjek pajak harus dicari terlebih dahulu, karena tanpa adanya subjek pajak maka tidak akan bisa dikenakan PPh. Contohnya, Badan Layanan Umum (BLU) merupakan pihak yang dikecualikan sebagai subjek pajak dalam negeri. Maka, apabila BLU memperoleh penghasilan  berapapun  tidak  akan  pernah  dikenakan  PPh.  Subjek  pajak  dilakukan pengkategorian  dengan  tujuan  untuk  mengatur  tarif  pajak  serta  untuk  tujuan  internasional, seperti yurisdiksi pemajakan. Di Indonesia, subjek pajak meliputi orang pribadi, warisan yang belum terbagi, badan, serta BUT.

## Objek Pajak Penghasilan
Objek  pajak  merujuk  pada  segala  hal  termasuk  barang,  jasa,  kegiatan,  atau  kondisi tertentu  yang  dikenai  pajak  (Syarifudin,  2018).  Sementara  menurut  Suandy  (2020),  yang dimaksud  objek  pajak  adalah  apa  yang  dikenakan  pajak.  Pengertian  objek  pajak  dalam  PPh memiliki makna yang lebih luas, karena objek pajak PPh adalah "penghasilan" (Darussalam et al.,  2020).  Dalam  hal  mendefinisikan  penghasilan,  Indonesia  menggunakan  Konsep  SHS. Konsep SHS  ( SHS Concept ) merupakan kependekan dari Schanz,  Haig, and Simon Concept (Darussalam  et  al.,  2020).  George  Schanz,  Robert  Murray  Haig,  dan  Henry  C.  Simon merupakan tiga ahli ekonomi yang mengembangkan konsep akresi. Konsep akresi ( Accretion Concept )  merupakan  salah  satu  konsep  penghasilan  yang  paling  umum  digunakan  dalam kebijakan pajak di banyak negara karena dianggap paling adil dan mudah diterapkan.
Pengertian penghasilan menurut konsep akresi pertama kali dikemukakan oleh George Schanz dari Jerman (Darussalam et al., 2020). The Accretion Theory of Income menurut Schanz menyatakan bahwa pengertian penghasilan dalam pajak seharusnya tidak membedakan sumber
ataupun  tujuan  penggunaannya,  tetapi  lebih  fokus  pada  kemampuan  ekonomis  yang  dapat digunakan  untuk  memperoleh  barang  dan  jasa.  Berdasarkan  konsep  penghasilan  tersebut, terdapat  tiga  poin  penting.  Pertama,  semua  penghasilan  yang  diterima  atau  diperoleh  harus dikenai pajak tanpa memandang asal penghasilan tersebut, baik dari dalam maupun luar negeri. Kedua, semua jenis dan sumber penghasilan diperlakukan sama, tidak peduli dari mana asalnya, baik dari pekerjaan, usaha, modal, ataupun penghasilan lainnya. Ketiga, tidak ada perbedaan penghasilan yang digunakan untuk konsumsi ataupun investasi, keduanya tetap objek pajak.
Definisi  penghasilan  menurut  Robert  Murray  Haig  adalah  tambahan  kemampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhannya dalam periode tertentu, selama kemampuan tersebut terdiri  dari  uang  itu  sendiri  atau  segala  sesuatu  yang  dapat  dinilai  dalam  bentuk  uang (Darussalam  et  al.,  2020).  Dari  definisi  Haig  tersebut,  ada  tiga  poin  penting.  Pertama, penghasilan merupakan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan, bukan kepuasan. Penghasilan dianggap  diperoleh  ketika  ada  peningkatan  kemampuan,  bukan  pada  saat  kemampuan  itu digunakan  untuk  membeli  barang  dan  jasa.  Kedua,  peningkatan  kemampuan  yang  dianggap sebagai  penghasilan  harus  berbentuk  uang  dan  dapat  dinilai  dalam  uang.  Ketiga,  besarnya penghasilan  dari  seseorang  dihitung  dengan  menjumlahkan  penghasilan  yang  sesungguhnya digunakan untuk konsumsi dalam suatu periode ditambah dengan peningkatan neto kekayaan.
Definisi  penghasilan  yang  terakhir  menurut  Henry  C.  Simon,  sebagai  objek  pajak, penghasilan harus dapat diukur atau dihitung (Darussalam et al., 2020). Simons mendefinisikan penghasilan  sebagai  jumlah  nilai  pasar  konsumsi  dan  tambahan  nilai  kekayaan  dalam  satu tahun. Hal ini diformulasikan dengan: I ( Income ) = C ( Consumption ) + S ( Saving )
Berdasarkan pendapat  Schanz, Haig,  dan Simons tersebut, disimpulkan bahwa Konsep SHS  menggunakan  penghasilan  kotor  sebagai  basis  perhitungan  penghasilan  (Darussalam  et al.,  2020).  Penghasilan  kotor  dalam  konsep  ini  mencakup  berbagai  jenis  penghasilan  seperti gaji,  penghasilan  usaha,  natura  dan  kenikmatan,  penghasilan  dari  modal,  royalti,  hibah  dan warisan,  pensiun,  penghasilan  sewa,  serta  penghasilan  dari  pengalihan.  Konsep  SHS  juga mengakui capital appreciation , keuntungan yang belum direalisasi, sehingga menganut prinsip akrual  atau  pengakuan  penghasilan  meskipun  belum  diterima  secara  nyata.  Namun, penggunaan  prinsip  akrual  dalam  tujuan  pajak  sulit  dilakukan  pada  prakteknya  sehingga definisi  penghasilan  dalam  konsep  ini  perlu  dimodifikasi  jika  suatu  negara  menerapkannya untuk  dasar  kebijakan  pajak  (Darussalam  et  al.,  2020).  Modifikasi  tersebut  dapat  dilakukan dengan menerapkan prinsip realisasi yang dikenal sebagai realized economic-power accretion . Prinsip ini menyatakan bahwa tambahan kemampuan ekonomis yang dianggap penghasilan jika telah diterima (basis kas) atau diperoleh (basis akrual).
Menurut  Jumaiyah  &  Wahidullah  (2020),  definisi  penghasilan  dalam  UU  PPh  Pasal  4 ayat  (1)  memiliki  lima  elemen  penting,  yaitu:  (1)  Penghasilan  dilihat  dari  aspek  ekonomis dengan pendekatan bahwa suatu pertambahan yang dinilai sebagai penghasilan didasarkan pada peningkatan kemampuan ekonomis tanpa melihat sumber atau asal penghasilan. Pendekatan ini pertambahan  ini  memiliki  cakupan  yang  lebih  luas  dan  lebih  efisien  dalam  mengumpulkan penerimaan pajak. (2) Pengakuan penghasilan dilakukan baik saat diterima (basis kas) maupun saat diperoleh (basis akrual). Dalam hal ini, sistem pajak di Indonesia mengakui kedua basis tersebut. (3) Berbasis global ( worldwide income ) sehingga cakupannya dari dalam maupun luar negeri. (4) Penghasilan dimanfaatkan atau digunakan baik untuk konsumsi yang dalam hal ini memenuhi  kebutuhan  sehari-hari  maupun  untuk  menambah  kekayaan  dengan  investasi  atau menabung. (5) PPh menganut konsep material, sehingga untuk menilai suatu penghasilan itu ada atau tidak, perlu melihat substansi atau karakteristiknya dan tidak hanya dari namanya.
Walaupun objek PPh adalah penghasilan, namun tidak semua penghasilan dianggapp sebagai objek PPh (Darussalam et al., 2020). Dalam hal ini, perlu dilihat kembali aturan yang berlaku, yaitu UU PPh. Pada dasarnya,  penghasilan yang diterima atau diperoleh  oleh wajib
pajak dikenakan PPh, kecuali jika UU PPh mengecualikan penghasilan tersebut sebagai objek PPh.  Namun  seluruh  penghasilan  tersebut,  baik  yang  termasuk  objek  PPh  maupun  yang dikecualikan,  tetap  harus  dilaporkan  dalam  SPT  Tahunan.  Objek  PPh  sendiri  secara  umum dapat  dibagi  menjadi  empat  kelompok,  yaitu  penghasilan  yang  berasal  dari  hubungan pekerjaan, penghasilan dari kegiatan usaha, penghasilan dari modal, dan penghasilan lainnya.

## Presumtive Tax
Menurut  Thuronyi  (2004,  dalam  (Azizah,  2023), presumptive  taxation adalah  metode yang digunakan dalam penghitungan pajak yang ditujukan untuk kelompok yang sulit dipajaki atau hard  to  tax .  Terdapat  beberapa  faktor,  menurut  Thuronyi  (2004,  dalam  Wijaya  & Arumningtias,  2021),  yang  membuat  suatu  kelompok  wajib  pajak  dikategorikan  sebagai kelompok yang sulit dipajaki, yaitu jumlahnya yang banyak, penghasilan yang rendah, tidak ada alasan bisnis yang mengharuskan mereka menyimpan catatan atau laporan keuangan yang memadai, umumnya melakukan penjualan secara eceran dengan transaksi secara tunai sehingga cukup sulit menerapkan withholding tax atau pemotongan pajak melalui pihak ketiga, dan tidak adanya pengawasan sehingga penghasilan dari kelompok ini mudah untuk disembunyikan.
Orang  dengan  profesi  tertentu  yang  penghasilannya  berasal  dari  klien,  usaha  mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan petani dikelompokkan oleh Musgrave (1981, dalam Wijaya & Arumningtias, 2021) sebagai kelompok dari sektor yang hard to tax . Kelompok hard to tax atau  kelompok  sulit  dipajaki  kebanyakan  terdapat  pada  masyarakat  yang  tergolong  sebagai wajib  pajak  di  negara  yang  masih  dalam  kategori  negara  berkembang,  sehingga  dalam pemajakannya  diterapkan  metode presumptive (Thuronyi,  2004,  dalam  Wijaya  & Arumningtias,  2021).  Hal  ini  dikarenakan  kurangnya  kompetensi  suatu  entitas  bisnis  untuk menjalankan  administrasi  yang  memadai  dalam  kegiatan  usahanya,  serta  banyaknya  wajib pajak yang termasuk dalam kategori sulit dipajaki ( hard to tax ). Kebijakan penerapan presumptive taxation menurut Dhar & Ghosh (2010, dalam Azizah, 2023) memiliki tujuan untuk menyederhanakan prosedur pajak yang terkait dengan kepatuhan pajak.  Sejalan  dengan  pernyataan  tersebut,  Thuronyi  (2004,  dalam  Wijaya  &  Arumningtias, 2021) menjelaskan beberapa alasan presumptive taxation digunakan, yaitu: (1) penyederhanaan atau  simplifikasi  terutama  dalam  pengawasan  kepatuhan;  (2)  mencegah  penghindaran  pajak ( tax avoidance )  dan  penggelapan  pajak  ( tax evasion );  (3)  penghitungan  pajak  yang  lebih kredibel dan meyakinkan dibandingkan menggunakan penghitungan normal karena kepatuhan pajak yang tidak memadai; (4) metode estimasi yang membutuhkan bukti atau catatan keuangan sehingga wajib pajak diharapkan dapat menjaga bukti atau catatan tersebut agar tidak dikenai pajak yang lebih tinggi; (5) dianggap metode paling populer karena memiliki efek insentif, yaitu wajib pajak yang memiliki penghasilan lebih besar tidak perlu membayar pajak lebih banyak; dan  (6)  penggunaan  metode presumtive sebagai  pajak  minimum  digunakan  sebagai  solusi alternatif karena adanya kendala dalam mengatasi masalah secara langsung.
Dalam presumptive , wajib pajak menggunakan presumsi dalam menghitung jumlah pajak terutangnya  (Thuronyi,  2004,  dalam  Wijaya  &  Arumningtias,  2021).  Metode  ini  dapat digunakan untuk berbagai jenis pajak, namun lebih umum digunakan untuk PPh (Azizah, 2023). PPh yang terutang dihitung tidak berdasarkan laba pada umumnya, melainkan didasarkan pada estimasi  berdasarkan  ukuran  dan  faktor-faktor  lain  yang  digunakan  untuk  memperkirakan jumlah dasar pengenaan pajak (Yitzhaki, 2007 dalam Wijaya et al., 2022).
Menurut  Thuronyi  (1996,  dalam  Irawati  &  Widyastuti,  2019),  terdapat  beberapa  cara untuk  menghitungkan pajak terutang menggunakan metode presumptive , yaitu penghitungan ulang penghasilan ( reconstruction of income ), persentase dari penghasilan bruto ( percentage of gross  receipt ),  dan  persentase  dari  nilai  aset  ( percentage  of  assets ).  Penghitungan  ulang penghasilan  dilakukan  apabila  wajib  pajak  tidak  melakukan  pembukan  serta  jumlah penghasilan  yang  diterima  atau  diperoleh  sulit  dilacak  sehingga  penghasilan  sebagai  dasar
pengenaan pajak dihitung kembali menggunakan estimasi nilai bersih penghasilan ( net worth method ),  biaya  yang  dikeluarkan  ( expenditure  method) ,  ataupun  dari  arus  kas  ( bank  deposit method ).  Pada  metode  persentase  dari  penghasilan  bruto  ( percentage  of  gross  receipt ),  tarif pajak  yang  digunakan  untuk  menghitung  pajak  yang  terutang  merupakan  tarif  minimum sehingga lebih rendah dari tarif normal (Thuronyi, 1996, dalam Irawati & Widyastuti, 2019). Dalam  metode  ini,  pajak  terutang  dihitung  dengan  mengalikan  tarif  tersebut  dengan penghasilan  bruto  wajib  pajak.  Metode  ini  digunakan  di  Indonesia,  salah  satunya  untuk menghitung  PPh  Final  sesuai  Pasal  4  Ayat  (2)  UU  PPh.  Kemudian  metode  terakhir,  yaitu persentase dari nilai aset ( percentage of assets ) yang menghitung pajak terutang dengan cara mengalikan tarif minimum dengan nilai aset wajib pajak.

## Asas Pemungutan Pajak
Pada  abad  ke-18,  Adam  Smith  (dalam  Suandy,  2020)  menjelaskan  tentang  asas pemungutan  pajak  yang  terkenal  istilah four  maxims atau four  cannons .  Asas  yang  pertama yaitu equality atau kesetaraan, maksudnya adalah pajak yang dibebankan kepada subjek pajak baiknya  diseimbangkan  dengan  kemampuannya  serta  manfaat  yang  diterimanya.  Asas  yang kedua, yaitu certainty atau kepastian, maksudnya adalah adanya kepastian hukum atas pajak yang  dibayar  oleh  wajib  pajak.  Asas  yang  ketiga,  yaitu convinience  of  payment ,  maksudnya kewajiban pembayaran pajak yang tidak menyulitkan wajib pajak dan dipungut di waktu paling baik  bagi  wajib  pajak  yaitu  sedekat-dekatnya  dengan  waktu  diterimanya  penghasilan  yang dikenakan pajak. Lalu,  asas  yang terakhir adalah Economic of  collections , maksudnya biaya pemungutan pajak harus seminimal atau seefisien mungkin dibandingkan penerimaan pajak.

## METODE
Dalam  pelaksanaan  penelitian  ini,  diperlukan  data  primer  berupa  gambaran  umum proses  bisnis  penulis  sastra  digital  di  media  sosial,  serta  potensi  sumber  penghasilan  yang diterima oleh profesi tersebut. Selain itu, diperlukan juga data sekunder yang bersumber dari buku,  jurnal  ilmiah,  peraturan  perundang-undangan,  dan  sumber  lainnya  untuk  membantu analisis  dan  menemukan  jawaban  atas  rumusan  masalah.  Metode  penelitian  yang  digunakan dalam  mengumpulkan  data  penelitian  adalah  metode  penelitian  kepustakaan  dan  metode penelitian  lapangan.  Metode  penelitian  kepustakaan  dilakukan  dengan  cara  mengumpulkan serta  memahami  literatur  seperti  buku,  jurnal  ilmiah,  artikel  dengan  sumber  tepercaya, peraturan  perundang-undangan,  dan  lainnya  yang  dapat  membantu  pemahaman  lebih  dalam mengenai  penulis  sastra  digital  hingga  aspek  perpajakan  yang  diterapkan  pada  penghasilan penulis  sastra  digital.  Sementara  pada  metode  penelitian  lapangan  digunakan  dua  teknik pengumpulan data, yaitu wawancara dan observasi.
Teknik observasi dilakukan dengan mengamati media sosial milik penulis sastra digital untuk memublikasikan karya sastranya. Teknik ini telah dilakukan diawal untuk menemukan narasumber  atau  responden  yang  sesuai  kriteria  pada  ruang  lingkup  penulisan,  yaitu  penulis yang melakukan publikasi karya sastra melalui platform media sosial Instagram dan X , serta melakukan monetisasi  atas karya sastranya tersebut. Selain itu, diamati pula bagaimana cara penulis  sastra  digital  yang  telah  bersedia  menjadi  narasumber  mendapatkan  penghasilan melalui  karyanya  untuk  mendapatkan  data  yang  dapat  memperkuat  jawaban  dari  hasil wawancara maupun hasil analisis pembahasan. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dilakukan tanya jawab secara semi-terstruktur dengan pertanyaan sebagai panduan wawancara sehingga  tidak  menutup  kemungkinan  bagi  pewawancara  untuk  mengeksplorasi  pertanyaan sesuai  dengan  jawaban  dari  responden.  Responden  yang  telah  diwawancarai  berasal  dari berbagai pihak, yaitu penulis sastra digital, pegawai pajak, dan konsultan pajak.
Penulis  sastra  digital  yang  diwawancarai  adalah  yang  memenuhi  kriteria  sesuai  ruang lingkup  penelitian  dengan  pertanyaan  yang  diajukan  seputar  proses  bisnis  dan  sumber
penghasilan yang diterima  selain melalui penerbit. Telah dilakukan wawacara kepada empat penulis sastra digital, yaitu Nona M dan Tuan P selaku penulis sastra digital yang aktif di media sosial Instagram ,  serta  Nona  A  dan  Nona  L  yang  aktif  di  media  sosial X. Selain  itu,  untuk mendapatkan  pendapat  dan  sudut  pandang  baru  mengenai  aspek  perpajakan  dan  mekanisme pengenaan pajak atas penghasilan penulis sastra digital sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku,  telah  dilakukan  wawancara  kepada  fiskus  atau  pegawai  pajak  dan  konsultan  pajak. Pegawai pajak yang diwawancarai dari berbagai jabatan, yaitu Indaraputuri Nurmasruri selaku Fungsional  Penyuluh  Pajak  dan  Bayu  Hadi  Kusumo  selaku  A ccount  Representative (AR) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pontianak Barat, serta tiga orang pelaksana Direktorat Peraturan Perpajakan II Kantor Pusat DJP (Direktorat PP II DJP), yaitu Rahma Intan Anindita, Ahmad Suryawan Oktafiandi, dan Ibu AY. Selain itu, telah diwawancarai juga staf konsultan pajak, yaitu Bapak FH. Hasil wawancara yang berasal dari berbagai responden ini merupakan data primer yang akan dikembangkan dalam pembahasan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Proses Bisnis Penulis Sastra Digital
Menurut Harvard Business Review (2010), proses bisnis memiliki tiga komponen dasar yaitu Input , Aktivitas, dan Output . Sebagaimana Yanti (2020), Rejo (2014), serta Yusanta dan Wati (2020)  mendefinisikan makna sastra digital, dapat  dipahami bahwa  karya sastra digital atau karya sastra yang beredar di internet merupakan output dari seorang penulis sastra digital. Penulis sastra digital memiliki proses bisnisnya sendiri dalam menghasilkan karya.
Nona  M  secara  rutin  mempublikasikan  karyanya  berupa  cerita-cerita  pendek  dalam bentuk komik. Proses pembuatan cerita ini dari awal hingga rilis ke publik pun cukup simpel. Nona  M  menjelaskan  bahwa  cerita  pendek  yang  rutin  dipublikasikan  itu  idenya  berasal  dari obrolan sekitar. Dalam prosesnya,  Nona M  menambahkan “. . .itu sih  sebatas, oh punya ide lucu, terus  kita eksekusi, kita gambar, kita warnain, kita tulis teksnya udah deh di upload . kek sesimpel itu aja. . .”. Aplikasi perangkat lunak yang digunakan Nona M untuk membuat komik adalah Clip Studio Paint dan Adobe Photoshop .
Tuan P menjelaskan proses pembuatan karyanya terbagi menjadi dua yaitu sesi menulis dan sesi menggambar digital. Pada sesi menulis, Tuan P menjelaskannya sebagai berikut:
“Pastinya pertama yang harus saya siapkan adalah teks yang mau saya ilustrasikan ya. Kalau kamu buka salah satu konten saya, lalu menggeser sampai paling terakhir atau dua dari yang terakhir,  kamu  pasti  ketemu  dengan  bagian  kutipan.  Nah,  biasanya  saya  mulai  dari  situ. Bagian itu adalah yang pertama saya cari dan tulis di catatan. Setelah kutipannya ketemu, yang saya cari berikutnya adalah pengalaman ataupun buah pikir saya atau orang lain yang berkaitan dengan kutipan tersebut. Kalau itu sudah, judulnya baru saya siapkan dan itulah teks  untuk  badan  sebuah  post. Sesi  menulis  kemudian  saya  akhiri  setelah  selesai  menulis caption post tersebut dan menyimpannya dulu di catatan.”
Setelah  proses  menulis  selesai,  Tuan  P  masuk  ke  proses  menggambar  digital  dengan mengilustrasikan tulisan yang telah dibuatnya. Tuan P menjelaskan:
“Yang  saya  ilustrasikan  adalah  tulisan  badan  post-nya  itu  tadi.  Saya  baca  ulang  dan membagi-baginya,  ‘ini untuk  slide 1, yang ini 2, itu 3.’  Berikutnya, saya buat storyboard untuk  semua  slidenya  dan  mulai  menggambarnya  per- slide .  Tidak  lupa  saya  juga memasukkan  tulisan  yang  sudah  saya  siapkan  sebelumnya  dalam  gambar  tersebut.  Bila gambar sudah siap, tinggal saya unggah gambar tersebut beserta captionnya di medsos.”
Berbeda dengan Nona M dan Tuan P yang menghasilkan karya sastra bergambar melalui platform  Instagram ,  Nona  A  dan  Nona  L  membuat  cerita  fiksi  penggemar  dalam  bentuk Alternative Universe (AU) di media sosial X . Menurut Pertiwi dan Wati (2022), AU biasanya disusun dalam bentuk serangkaian postingan yang saling terkait atau utas ( thread ) yang disertai

## Journal of Law, Administration, and Social Science
Volume 4 No.5, 2024
dengan gambar percakapan pesan instan palsu ( fake chat ) maupun akun media sosial palsu ( fake sosmed ). Menurut Nona A, cerita dalam bentuk AU tetap memiliki narasi namun narasi tersebut tidak akan sebanyak cerita yang dipublikasikan pada platform penulisan lain seperti Wattpad. Nona  A  menjelaskan  proses  pembuatan  cerita  dalam  bentuk  AU  diawali  dengan  ide yang  didapatkannya  secara  acak,  seperti  saat  mendengarkan  lagu  ataupun  jalan-jalan.  Ide- idenya  ini  ditampung  di  catatan  ponselnya.  Setelah  Nona  A  memiliki  niat  dan  waktu  untuk menulis, maka dia akan membuat garis besar cerita, mulai dari pra-konflik, konflik, klimaks, hingga akhir cerita. Dikarenakan karyanya ini dibuat dalam bentuk AU, Nona A akan membuat fake  chat dan fake  sosmed berdasarkan  cerita  yang  dibuatnya  menggunakan  aplikasi  seperti WhatsFun dan Social  Maker. Selain  itu,  Nona  juga  akan  membuat  teks  narasinya  dan pengecekan ulang sebelum akhirnya cerita tersebut dipublikasikan di media sosial X miliknya. Hampir  mirip  seperti  Nona  A,  Nona  L  dalam  membuat  cerita  berbentuk  AU  mengawalinya dengan menemukan ide atau inspirasi yang kemudian dia buat poin-poin ceritanya. Setelah itu, poin-poin  cerita  tersebut  dikembangkan  oleh  Nona  L  dan  dibuat  ke  dalam  bentuk fake chat ataupun fake sosmed, serta narasi. Tahap akhirnya adalah memublikasikan hasil cerita dalam bentuk AU tersebut ke akun X miliknya.
Berdasarkan  penjelasan  proses  bisnis  masing-masing  penulis  sastra  digital  tersebut, dapat disimpulkan bahwa proses bisnis penulis sastra digital secara umum diawali dari input berupa  ide.  Kemudian,  dari  ide  tersebut  dilakukan  aktivitas-aktivitas,  yaitu  mengembangkan ide  dengan  menulis  atau  menggambar  menggunakan  bantuan  teknologi  seperti  aplikasi perangkat lunak, yang pada akhirnya menghasilkan sebuah output yaitu postingan karya sastra di  akun  media  sosial  milik  mereka  masing-masing.  Hasil  karya  sastra  yang  dipublikasikan penulis sastra digital di media sosial juga dapat dimanfaatkan pula sebagai suatu input untuk mendapatkan output berupa  penghasilan.  Menurut  Anitasari  &  Wati  (2021),  perkembangan teknologi  yang  pesat  membuat  beberapa  penulis  menggunakan  media  sosial,  selain menyalurkan ide kreatifnya, juga dimanfaatkan sebagai media promosi, penyebaran ideologi, atau iklan untuk meraih keuntungan. Yusanta & Wati (2020) juga menyatakan bahwa orientasi pada  keuntungan  finansial  menjadikan  sastra  berkembang  sebagai  komoditas  yang diperjualbelikan untuk memenuhi kebutuhan finansial.
Terdapat  berbagai  macam  cara  penulis  sastra  digital  memonetisasi  karya  sastra  yang dipublikasikan  di  media  sosialnya  untuk  dijadikan  sumber  penghasilan.  Menurut  Tuan  P, senjata  utama  karya  apapun  yang  diunggah  di  internet  untuk  berjualan  adalah Intellectual Property atau Kekayaan Intelektual. Lebih lanjut Tuan P menjelaskan: “Ketika nama ( username media sosial) sudah besar dan bisa dipercaya, hal apapun yang ditempeli nama tersebut pasti bisa jadi sumber penghasilan. Boleh jadi namanya ditempel ke barang berupa baju,  tas,  atau tumbler, maka bisa dijual  jadi merchandise . Boleh jadi ditempel  di  bawah  merk  lain,  maka  bisa  jadi  kerja  sama  bisnis.  Dengan  begitu  sumber penghasilannya bisa jadi banyak macam, seperti: endorsement , profit sharing suatu bisnis, dan adsense dari platform yang dipakai. Selain itu, produk terkait sastra yang dijual juga tidak terbatas pada karya sastranya saja. Katakanlah, kelas atau kursus online terkait materi: cara menulis karya sastra, cara menaikkan karya sastra di medsos, cara menguangkan karya sastra, dan banyak ‘cara-cara’ lainnya yang bisa diuangkan.”
Perubahan input yaitu  karya  sastra  digital,  menjadi output berupa  penghasilan,  perlu dilakukan  aktivitas  sebagai  prosesnya,  yaitu:  (1) sponsored  content atau endorsement ;  (2) penjualan e-book buatan sendiri (3) monetisasi karya melalui platform pihak ketiga (Karyakasa dan  Trakteer);  (4)  monetisasi  akun X melalui  program Ads  Revenue  Sharing ;  (5)  penjualan merchandise; dan (6) kehadiran sebagai narasumber atau pembicara di suatu acara.

## Sponsored content atau endorsement
Sponsored  content, menurut  Nona  M,  merupakan  sebuah  konten  yang  sifatnya kolaborasi bersama suatu brand, atau istilah umumnya disebut dengan endorsement. Menurut Putu (2022, dikutip dalam Gandhioda & Tanjung, 2024), Endorsement merupakan salah satu bentuk  stategi  pemasaran  yang  membuat  seseorang  mengajak  atau  mempromosikan  suatu produk dari suatu bisnis kepada orang lain dengan cara mempublikasikannya di media sosial melalui  foto  maupun  video.  Nona  M  menjelaskan  tujuan sponsored  content biasanya  untuk brand  awareness dan  bukan  untuk  penjualan. Brand  Awareness menurut  Keller  merupakan kemampuan individu untuk mengenali serta mengingat suatu merk produk yang mereka lihat, dan merupakan komponen utama dalam ekuitas suatu merk (Gandhioda & Tanjung, 2024).
Dalam  proses  pembuatan  konten  sponsor,  Nona  M  melalui  akun  media  sosialnya membuat  konten  sponsor  dalam  bentuk  ilustrasi  atau  komik.  Berdasarkan  hasil  wawancara, Nona  M  menerangkan  bahwa  dia  sudah  bekerja  sama  dengan  lebih  dari  50 brand untuk membuat sponsored  content .  Biasanya  suatu brand atau  merek  akan  terlebih  dahulu menghubungi Nona M untuk memintanya bekerja sama dalam membuat konten sponsor. Untuk prosesnya Nona M menjelaskan sebagai berikut:
“. . . prosesnya adalah memproduksi karakter, cerita dan juga komik, dan ilustrasi sampai selesai ya. Jadi client tuh cuma kasih ke kita semacam brief aja gitu. Brief mereka mau bikin cerita seperti apa genrenya seperti apa lalu juga notes apa aja yang boleh dimasukin apa aja yang tidak boleh dimasukin gitu, kesannya seperti apa, itu client yang menentukan. Nanti dari tim . . . yang mengolah data itu untuk menjadi satu cerita atau komik atau ilustrasi gitu.”

## Penjualan e-book buatan sendiri
Tuan P membuat buku atas tulisan sastra yang dibuatnya. Buku ini dibuat dalam bentuk e-book yang dia desain sendiri. Tuan P menjelaskan produk digital dalam bentuk e-book ini modalnya hampir nol. E-book tersebut dia tawarkan melalui akun Instagram miliknya dengan transaksi penjualannya memanfaatkan platform Tribelio. Tuan P juga menjelaskan: “Saya melayani transaksi dengan pembeli melalui pihak ketiga . . . Prosesnya tinggal unggah produknya di drive , kemudian link drive -nya saya share ke pihak ketiga tersebut untuk semacam titip, ‘Eh, nanti kalau ada yang beli, tolong kirimin link ini ke email mereka ya.’ Setelah itu saya setting deskripsi, harga, foto, dan lain-lain. Terakhir saya akan dapatkan link halaman transaksinya dan link tersebut yang akan saya letakkan di landing page saya yang bisa kamu klik di bio saya.”
Apabila terdapat transaksi pembelian melalui tautan tersebut, dana yang masuk hanya sekitar  95%  dari  harga  penjualan  dengan  proses  pencairan  dana  tersebut  menurut  Tuan  P membutuhkan waktu sekitar 2 hari kerja. Dikutip dari laman Tribelio (n.d.), dana dari transaksi penjualan produk digital dapat dicairkan langsung apabila pembeli sudah berhasil melakukan pembayaran.  Terdapat  biaya  transaksi  atas  setiap  produk  yang  terjual  tergantung  pada  jenis paket  Tribelio  yang  dipilih  pengguna,  jika  pengguna  paket  gratis  maka  biaya  transaksinya sebesar  5%.  Biaya  lainnya  yang  ditanggung  penjual  yaitu  biaya  pencairan  dana  sebesar  Rp. 5.217 setiap pencairan dana dengan minimal saldo penarikan sebesar Rp. 100.000.
Berdasarkan hasil pengamatan, proses bisnis yang dimanfaatkan Tuan P pada platform Tribelio  hanya sebatas transaksi  jual beli produk digital. Saat  dilakukan transaksi  pembelian karya sastra digital milik Tuan P melalui Tribelio, pembeli membayar sesuai harga. Kemudian, pembeli juga langsung mendapatkan file e-book karya Tuan P melalui e-mail .

## Monetisasi karya melalui platform pihak ketiga (Karyakasa dan Trakteer)
Menurut (Novita et al., 2022), monetisasi adalah kegiatan merubah sesuatu, yang dalam hal  ini  adalah  karya  sastra  digital,  menjadi  sumber  penghasilan.  Narasumber  Penulis  Sastra Digital memanfaatkan kepopulerannya di media sosial dengan memonetisasi hasil karya sastra digital  mereka  melalui platform pihak  ketiga.  Menurut  Nona  M  melakukan  monetisasi
menggunakan platform pihak  ketiga  ini  cukup  menguntungkan,  jika  penulis  sastra  digital tersebut  memiliki  basis  penggemar  yang  loyal.  Sejalan  dengan  itu,  Tuan  P  menyebutkan pentingnya membangun kedekatan dengan para pembacanya. Pembaca yang sudah memiliki rasa  dekat  dan  percaya  kepada  seorang  penulis,  akan  lebih  rela  untuk  membayar  demi mendapatkan karya sastra penulis tersebut.
Platform pihak ketiga yang digunakan oleh narasumber penulis sastra digital, antara lain Karyakarsa  dan  Trakteer.  Dirangkum  dari  masing-masing  laman  resmi platform tersebut, platform pihak ketiga ini merupakan milik anak  bangsa. Karyakarsa dimiliki  oleh PT Karya Karsa Indonesia dan Trakteer dimiliki PT Apresiasi Karya Nusantara. Karyakarsa dan Trakteer dapat  digolongkan  sebagai  perusahaan crowdfunding untuk  kreator  seni  (DDTC,  2021). Crowdfunding adalah  layanan  urunan  dana  yang  berdasarkan  basisnya  dapat  dikategorikan menjadi empat jenis, yaitu donasi ( donation-based crowdfunding ), penghargaan ( reward-based crowdfunding ),  pinjaman  ( lending-based  crowdfunding ),  dan  ekuitas  ( equity-based crowdfunding ) (Serfiyani, 2018 dikutip dalam Pribadi, 2020).
Gambar 1. Proses bisnis Reward-based crowdfunding Sumber: Fatbit.com
Karyakarsa  dan  Trakteer  merupakan  replikasi  dari Patreon , platform yang  mewadahi kreator  untuk  berkarya  dengan  memberikan  konten  eksklusif  untuk  para  penggemar (DailySocial.id,  2020).  Selain  itu, Patreon termasuk  dalam platform  reward-based crowdfunding (Zakaria  &  Satyawan,  2023).  Oleh  karena  itu,  Karyakarsa  dan  Trakteer  dapat digolongkan  sebagai reward-based  crowdfunding karena  layanan  urunan  dana  ini  berbasis sumbangan sukarela namun memberikan timbal balik berupa penghargaan atau reward kepada orang yang memberikan donasi.
Nona  A  dan  Nona  M  memanfaatkan platform Karyakarsa  untuk  memonetisasi  karya sastra  digitalnya.  Dikutip  dari  laman  resminya,  Karyakarsa  merupakan platform untuk mengapresiasi kreator dimana penggemar dapat secara langsung mendukung kreator favoritnya secara  finansial  ( Karyakarsa  Official  Guide ,  2022).  Terdapat  tiga  cara  untuk  memonetisasi karya sastra penulis sastra digital jika dilihat dari cara penggemar atau pembaca mendukung kreator, yaitu: (1) menjual karya satuan, (2) menjual paket karya, atau gabungan karya satuan, yang bisa berlaku seumur hidup ataupun hanya 30 hari kedepan setelah pembayaran, dan (3) mendapatkan tip sebagai bentuk apresiasi.
Pada platform Karyakarsa, Nona M dan Nona A menjual karya sastra digitalnya dalam bentuk satuan maupun dalam bentuk paket karya. Mereka menyebut karya sastra digital yang dijual  melalui platform ini  sebagai  konten  eksklusif.  Nona  M  membagikan  konten  eksklusif berupa wallpaper maupun  komik  yang  hanya  ada  di  Karyakarsa.  Sementara  Nona  A,
membagikan konten eksklusif berupa chapter tambahan dari cerita secara gratis pada akun X- nya. Berikut penjelasan Nona A mengenai konten yang dibagikannya di Karyakarsa:
.”.  .  .  misalkan  di  narasi  yang  aku  drop  di  twitter  itu  ada  seribu word .  .  .berarti  itu  ada beberapa scene . Scene setelahnya aku potong, aku masukin ke Karyakarsa, di Karyakarsa word-nya  bisa  2.500  gitu.  Jadi  lebih  banyak,  cuman  perbedaannya  cuma  itu  doang sebenarnya. Kalau misalkan di karyakarsa itu berarti part -nya lebih banyak dan ada scene - scene -nya lebih lengkap dibandingkan yang aku post secara gratis.”
Nona  M  menambahkan  bahwa  di  Karyakarsa  selain  menjual  konten  eksklusif,  penulis juga  dapat  menggunakan  sistem  langganan  ( subscription )  atau  disebut  paket  karya  pada dashboard Karyakarsa. Disebut sebagai sistem langganan karena ada paket karya yang hanya berlaku selama 30 hari saja. Nona M menjelaskan:
“.  .  .  (Karyakarsa)  itu  juga  ada  sistem subscription .  Jadi  kamu  bayar  bulanan  untuk mendapatkan konten-konten dari satu kreator. Misalnya kita sebagai kreator sendiri punya paketnya sih. Jadi misalnya kalau bayar 20 ribu, kamu bakalan dapat wallpaper sama komik satu. Kalau misalnya kita jualan 30 ribu, kamu bakalan dapat 3 wallpaper sama 2 komik. 50 ribu dapat lebih banyak lagi. Nah itu kreatornya sendiri yang nentuin.”
Berdasarkan keterangan dari Nona A dan Nona M, harga karya yang dijual di Karyakarsa ditentukan sendiri oleh penulis. Penghasilan yang didapatkan pun merupakan seluruh jumlah dari  tip,  penjualan  konten  eksklusif  hingga  dari  pembayaran  berlangganan  oleh  penggemar secara bulanan. Untuk penarikan uangnya bisa ditarik kapan saja. Nona A menjelaskan bahwa penarikan  uang  di  Karyakarsa  membutuhkan  waktu  5  hari  kerja  setelah  pembaca  berhasil melakukan  pembayaran.  Dikutip  dari  laman  resmi  mengenai  Kebijakan  Mengenai #GajianDiKaryaKarsa,  dana  yang  diterima  kreator  adalah  90%  dari  setiap  transaksi  di Karyakarsa. Sementara 10%-nya merupakan biaya penyelenggaraan platform yang termasuk biaya  transaksi.  Potongan  lainnya,  yaitu  biaya  transfer  bank  sebesar  Rp.  5.500  yang  hanya dipotong saat pencairan dana ke rekening bank dengan minimal saldo sebesar Rp. 100.000.
Platform selanjutnya  yaitu  Trakteer,  dimanfaatkan  oleh  Nona  L  dan  Nona  M  untuk memonetisasi karyanya. Mirip seperti Karyakarsa, Trakteer adalah salah satu platform digital yang  memfasilitasi  kreator  untuk  mendapatkan  penghasilan  dari  dukungan  pembaca  secara finansial (Nikmah & Hidayat, 2024). Kehadiran sastra digital sesuai penjelasan Yanti (2020) sangat  memungkinkan  adanya  interaksi  langsung  antara  pembaca  dan  penulis.  Memberikan dukungan secara finansial ataupun hadiah melalui platform Trakteer ini merupakan salah satu cara  pembaca  untuk  memberikan  dukungan,  apresiasi,  dan  semangat  kepada  penulis thread alternative universe (AU) (Nikmah & Hidayat, 2024).
Nona L sebagai penulis memfasilitasi pembacanya yang ingin memberikan apresiasi atas cerita yang dibagikan di akun X miliknya dengan akun Trakteer. Nona L menjelaskan:
“Jadi pas itu saya iseng juga buat si trakteer ini. Saya letakkan di Twitter saya, udah saya biarin. . .kalau saya pribadi untuk menulis AU itu bukan untuk mencari uang. Tapi saya hanya hobi  aja. Jadi kalau misalnya memang ada orang yang suka sama karya saya dan mau  mengapresiasi  saya  dengan  berupa  uang  ya  silahkan.  Saya  memberikan  wadahnya. Tapi tidak menjadikan menulis AU itu sebagai mencari uang.”
Nona M juga membuka akun Trakteer tanpa ada karya yang dipublikasikan di platform tersebut,  tapi  ternyata  ada  yang  berdonasi  di  akun  Trakteer-nya.  Nona  M  menjelaskan  “.  . .Trakteer, aku punya tapi  sebenarnya ga ngupload apa  apa di  sana cuman ternyata ada yang nemu dan kadang-kadang ada yang suka donasi kesitu. . .”
Nona  L  menjelaskan  sistem  donasi  yang  dilakukan  pembaca  melalui  Trakteer  ada minimal  pembayarannya,  dan  penulis  dapat  mengatur  minimal  pembayaran  tersebut. Berdasarkan hasil pengamatan, pembayaran donasi dilakukan sesuai dengan kelipatan dari unit Trakteer  yang  ditetapkan  penulis.  Misalnya  pada  akun  Nona  L  satu  unit  Trakteernya,  yaitu
cendol, ditetapkan seharga Rp. 5.000, berarti jika ada seseorang yang memberikan dua cendol maka orang tersebut memberikan donasi sebesar Rp. 10.000 kepada Nona L. Sementara, pada akun Nona M satu kopi susu seharga Rp. 10.000, berarti jika ada seseorang yang memberikan lima kopi susu, maka orang tersebut memberikan donasi sebesar Rp 50.000 kepada Nona M.
Selain itu, berdasarkan pengamatan ditemukan pula fitur yang mirip platform Karyakarsa pada platform Trakteer  ini.  Selain  bisa  digunakan  untuk  menerima  donasi  dari  pembaca, Trakteer  juga  memiliki  fitur  tersebut  bernama Shop dan Rewards. Dikutip  dari  Syarat  Dan Ketentuan Penggunaan Trakteer (n.d.), kedua fitur tersebut merupakan fasilitas yang diberikan kepada  kreator  yang  dalam  hal  ini  penulis  sastra  digital  untuk  menjual  produk  digitalnya. Produk digital tersebut dapat ditentukan juga harganya oleh penulis. Perbedaannya pada fitur shop, produk  digital  yang  dibeli  dapat  diakses  seumur  hidup  sementara  pada  fitur rewards, produk  digital  hanya  bisa  diakses  selama  30  hari.  Berdasarkan  penjelasan  Nona  L,  seluruh penghasilan akan masuk ke akun Trakteernya dengan potongan sekian persen dan dapat ditarik langsung ke rekening bank dengan minimal saldo penarikan sekitar Rp. 100.000. Dikutip dari laman  resmi  Trakteer  mengenai  Fitur  dan  Harga,  terdapat  biaya platform yang  dikenakan sebesar 5% dari total donasi yang didapatkan pembaca. Biaya platform tersebut ditujukan untuk biaya operasinal, pengembangan aplikasi dan layanan pada platform Trakteer.
Gambar 2. Skema Pengenaan Biaya Trakteer

## Sumber: Trakteer
Monetisasi akun X melalui program Ads Revenue Sharing Pada bulan Juli 2023, platform Twitter atau X mengumumkan program monetisasi baru berupa  bagi  hasil  iklan  untuk  kreator  atau  disebut  sebagai  program Creator  Ads  Revenue Sharing (Liputan6.com,  2023).  Dikutip  dari  laman  Help  Center  X,  terdapat  dua  program monetisasi yang ditawarkan oleh platform ini, yaitu Langganan ( Subscriptions ) dan Bagi Hasil Iklan  ( Ads  Revenue  Sharing ).  Untuk  program  langganan,  kreator  akan  mendapatkan penghasilan  bulanan  dari  konten  eksklusif  yang  mereka  buat  di X (X,  n.d.-a) . Sementara, program bagi hasil iklan ( ads revenue sharing ), kreator mendapatkan penghasilan dari tayangan organik  ( organic impression )  dari  pengguna  terverifikasi  atas  iklan  yang  muncul  di  balasan setiap posting -an akun X yang dibuat (X, n.d.).
Nona A dengan akun X yang memiliki total pengikut sekitar 70-an ribu per 20 Maret 2024 memanfaatkan fitur monetisasi dari platform X , yaitu Ads Revenue Sharing . Pada akun X Nona A memiliki lencana centang biru. Lencana tersebut didapatkannya dengan berlangganan X Premium per bulan. Dari akun X tersebut, Nona A mendapatkan penghasilan secara rutin dari X setiap bulannya. Namun, jumlah penghasilan yang diterima Nona A dari X nominalnya tidak tetap.  Nona  A  menjelaskan  “Nominal  tergantung  sama  interaksi  ya,  sebanyak  apa  interaksi orang-orang ke akun aku”. Menurut Nona A, jika penulis yang aktif berbagi karya sastranya melalui media sosial X ingin ada tambahan penghasilan, baiknya mengaktifkan fitur monetisasi ini. Nona A menjelaskan: “Karena kan akun kita berinteraksi terus sama pembaca, kalaupun kita, akun Twitter -nya nggak yang aktif banget pun, pembaca kan tetap datang untuk baca AU- nya kan, jadi tetap ada interaksi dari luar.”
Berdasarkan  penjelasan  X  (2023a),  terdapat  ketentuan  untuk  bisa  mendapatkan penghasilan atas monetisasi dari program Ads Sharing Revenue , yaitu berusia diatas 18 tahun serta memenuhi persyaratan berikut: (1) berlangganan X Premium atau merupakan organisasi terverifikasi; (2) memiliki minimal 5 juta tayangan organik pada postingan X secara kumulatif dalam  tiga  bulan;  dan  (3)  minimal  memiliki  500  pengikut.  Setelah  memenuhi  syarat-syarat tersebut,  pengguna  juga  diharuskan  memiliki  akun Stripe untuk  proses  pencairan  dana  serta
Volume 4 No.5, 2024
mematuhi ketentuan program monetisasi dari X . X akan memberikan pembayaran secara rutin selama  penghasilan  pengguna  atas  bagi  hasil  iklan  ini  melebihi  10  dolar.  Pada  halaman ketentuan  bagi  hasil  iklan, X tidak  menjelaskan  secara  rinci  bagaimana  dasar  penghitungan penghasilan yang didapatkan (X, 2023a). Namun, X hanya menjelaskan sebagai berikut: “ The ads revenue share payment is based on the number of verified users’ impressions of ads served in  replies  to  posts ”.  Berdasarkan  keterangan  tersebut,  penghasilan  bagi  hasil  iklan  ini didasarkan pada jumlah iklan yang muncul pada akun terverifikasi lainnya.
Hal  ini  diperjelas  oleh  Eric  Farraro,  insinyur  dari X pada posting- annya  tanggal  14 Oktober 2023, yang menjelaskan bahwa X hanya memberikan penghasilan bagi pengguna yang telah  berlangganan X Premium  atau  organisasi  terverifikasi  sesuai  dengan  ketentuan  yang disyaratkan (The Verge, 2023). Namun, penghasilan yang akan diterima oleh pengguna tersebut didasarkan pada jumlah tayangan yang dilihat pengguna lain yang juga berlangganan premium atau pengguna terverifikasi. Maksudnya, walaupun seseorang memiliki pengikut yang banyak atau  jumlah  tayangan  yang  banyak,  namun  iklan  tersebut  dilihat  oleh  bukan  pengguna  yang membayar langganan premium atau tidak terverifikasi, maka penghasilan tidak dihitung.
Farraro  menjelaskan  bahwa  menghitung payout atau  penghasilan  yang  diterima  dari program Ads  Sharing  Revenue ini  tidak  sesimpel  mengalikan Cost  Per  Mille (CPM)  Iklan dengan jumlah tayangan (X, 2023b). CPM merupakan penghasilan yang diterima untuk setiap 1.000  tayangan  (Arif  Hariyanto  &  Putra,  2022).  Terdapat  faktor-faktor  yang  mempengaruhi jumlah penghasilan dari pendapatan bagi hasil iklan di X berdasarkan penjelasan Farraro. Faktor pertama sudah dijelaskan sebelumnya bahwa penghasilan dihitung hanya apabila iklan dilihat oleh pengguna lain yang juga membayar langganan X Premium atau terverifikasi. Faktor yang kedua,  yaitu  jumlah  pembayaran  iklan  yang  dibayarkan  pengiklan  kepada X rendah.  Faktor lainnya yaitu jumlah balasan atau reply yang rendah karena iklan muncul pada bagian reply suatu postingan, serta konten pada akun pengguna tidak cocok untuk suatu jenis iklan.
Nona  A  mengaku  bahwa  jumlah  sekali  pembayaran  dari X yang  diterimanya  belum terlalu besar dan hanya berkisar dua ratus ribuan rupiah. Jumlah ini menurut Nona A setidaknya cukup  untuk  menutup  biaya  langganan X  Premium yang  dibayarnya  per  bulan.  Untuk  biaya langganan X Premium memiliki harga Rp 120.000 hingga Rp180.000 per bulannya (X, n.d.-c). Nona A menjelaskan sistem penarikan penghasilan dari X dilakukan melalui Stripe kemudian bisa langsung masuk ke rekening pribadinya.

## Penjualan merchandise
Ada banyak cara penulis sastra digital bisa melakukan monetisasi, salah satunya dengan menjual merchandise seperti  yang  dilakukan  oleh  Nona  M.  Dari  komik-komik  yang dipublikasikan di media sosialnya, ada gambar-gambar ekspresi karakter komik yang banyak disukai oleh pembacanya. Gambar-gambar tersebut yang kemudian dicetak oleh Nona M untuk menjadi barang atau merchandise seperti stiker, kaos, tas jinjing, maupun lanyard . Penjualan barang-barang ini dilakukan secara online dan pop up store . Maksudnya pop up  store , yaitu toko  yang  muncul  saat  ada event dan  untuk  penjualan merchandise Nona  M  sendiri  muncul hanya saat ada event komik ataupun event jepang.

## Kehadiran sebagai narasumber atau pembicara di suatu acara
Penghasilan  lainnya  yang  diterima  oleh  penulis  sastra  digital  yaitu  penghasilan  yang diterima  atas  suatu  kehadiran  ( attendance )  sebagai  narasumber  atau  bintang  tamu.  Nona  M menjelaskan  bahwa  dia  biasanya  diundang  di  suatu event untuk  menjadi  narasumber, pembicara, juri hingga guru. Selain itu dia juga diminta untuk hadir dalam suatu konferensi pers ataupun acara perkumpulan untuk merepresentasikan dirinya sebagai kreator dari Instagram .

## Penulis Sastra Digital sebagai Subjek Pajak Penghasilan
Penulis sastra digital merupakan seorang sastrawan menurut Yanti (2020) yang menulis atau  mengarang  sastra  yang  diterbitkan  secara  daring  melalui  berbagai platform di  internet.
Karya  sastra  yang  dipublikasikan  oleh  para  penulis  sastra  digital  dapat  dimonetisasi  dan memberikan  penghasilan  bagi  penulis.  Sebelum  dilakukan  pengenaan  pajak  atas  suatu penghasilan,  perlu  ditetapkan  terlebih  dahulu  subjek  pajaknya.  Hal  ini  dikarenakan  PPh termasuk ke dalam jenis pajak subjektif (Darussalam et al., 2020; Fitriandi, 2021).
Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber di bidang perpajakan, yaitu Pelaksana Direktorat PP II DJP, AR, Penyuluh Pajak, dan Staf Konsultan Pajak, mereka sependapat bahwa penulis sastra digital dalam artikel ini termasuk dalam Subjek PPh. Narasumber Staf Konsultan Pajak,  Fenansius  Hardianto,  menjelaskan  bahwa  penulis  sastra  digital  yang  mendapatkan penghasilan bersumber dari hasil karya sastra mereka merupakan subjek PPh Orang Pribadi. Sejalan  dengan  hal  tersebut  Narasumber  Penyuluh  Pajak,  Indaraputuri  Nurmasruri,  juga berpendapat bahwa penulis sastra digital karena mereka melakukan pekerjaan dan mendapatkan penghasilan, maka mereka merupakan subjek PPh.
Subjek PPh menurut Narasumber AR, Bayu Hadi Kusumo, merupakan orang yang akan membayar  pajak.  Bayu  menambahkan  bahwa  seluruh  Warga  Negara  Indonesia  (WNI) merupakan subjek PPh dengan status Subjek Pajak Dalam Negeri (SPDN). Penulis sastra digital sebagai  SPDN  ini  akan  melakukan  pembayaran  pajak  apabila  mereka  sudah  memiliki penghasilan.  Bayu  menambahkan  bahwa  penulis  yang  menulis  di platform manapun  dan mendapatkan  penghasilan,  maka  persyaratan  objektifnya  menjadi  aktif.  Terpenuhinya  syarat subjektif  yaitu  orang  pribadi  dan  WNI  serta  syarat  objektif  yaitu  mendapatkan  penghasilan, maka  penulis  tersebut  menurut  Bayu  telah  memenuhi  syarat  untuk  melakukan  pembayaran pajak dan harus mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP.
Narasumber  Direktorat  PP  II  DJP,  Rahma  Intan  Anindita,  menjelaskan  bahwa  seluruh manusia  di  Indonesia  pada  dasarnya  merupakan  subjek  PPh.  Subjek  PPh  ini  harus  menjadi wajib pajak apabila sudah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif. Penulis sastra digital yang  merupakan  orang  pribadi,  sudah  memenuhi  persyaratan  subjektif.  Sementara  untuk persyaratan objektif dilihat dari penghasilannya. Rahma menjelaskan:
“ketika seseorang ini melakukan usaha atau pekerjaan bebas maka itu berapapun omsetnya atau  berapapun  penghasilannya  itu  maka  dia  sudah  wajib  untuk  memiliki  NPWP.  Jadi sudah wajib untuk menjadi wajib pajak. Sedangkan kalau pegawai itu harus melebihi PTKP barulah wajib untuk menjadi wajib pajak atau wajib memiliki NPWP”.
NPWP  yang  dimaksud  merupakan  Nomor  Pokok  Wajib  Pajak,  dan  PTKP  merupakan Penghasilan  Tidak  Kena  Pajak.  Rahma  menambahkan  bahwa  penulis  sastra  digital  lebih condong masuk ke dalam kategori pekerjaan bebas sebagai pekerja seni. Oleh sebab itu, penulis sastra digital sebagai  orang pribadi  yang memiliki  penghasilan sudah memenuhi  persyaratan subjektif dan objektif sehingga sudah wajib untuk mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. Ketentuan mengenai subjek PPh sendiri diatur dalam Pasal 2 UU PPh. Dalam Pasal 2 Ayat (1) UU  PPh  disebutkan  bahwa:  “Yang  menjadi  subjek  pajak  adalah  a.  1.  orang  pribadi.  .  .”. Kemudian dalam Pasal 2 Ayat (2) UU PPh membagi subjek pajak menjadi subjek pajak dalam negeri (SPDN) dan subjek pajak luar negeri (SPLN). Orang pribadi sebagai SPDN dijelaskan dalam Pasal 2 Ayat (3) huruf a UU PPh, yang berbunyi sebagai berikut:
“Subjek pajak dalam negeri adalah: a. orang pribadi, baik yang merupakan Warga Negara Indonesia maupun warga negara asing yang: 1. bertempat tinggal di Indonesia; 2. berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas)  bulan;  atau  3.  dalam  suatu  tahun  pajak  berada  di  Indonesia  dan  mempunyai  niat untuk bertempat tinggal di Indonesia”.
Menurut  Pasal  2A  Ayat  (1)  UU  PPh,  orang  pribadi  sebagai  SPDN  dimulai  pada  saat dilahirkan,  berada,  atau  berniat  untuk  tinggal  di  Indonesia.  Penjelasan  Pasal  2A  UU  PPh menerangkan  bahwa  orang  pribadi  yang  tinggal  di  Indonesia  menjadi  SPDN  dimulai  saat dilahirkan di Indonesia. Orang pribadi yang telah berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam
12 bulan, ditetapkan menjadi SPDN sejak hari pertama dia berada di Indonesia. Penulis sastra digital yang merupakan orang pribadi dapat dikatakan sebagai subjek pajak menurut UU PPh. Penulis  sastra  digital  yang  merupakan  WNI  menjadi  SPDN  saat  dia  dilahirkan,  sementara penulis sastra digital yang merupakan WNA menjadi SPDN saat dia telah berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam 12 bulan.
Sesuai dengan penjelasan di atas mengenai subjek PPh, khususnya SPDN, untuk menjadi subjek pajak tidak harus memiliki penghasilan. Subjek pajak yang telah memiliki penghasilan disebut  sebagai  wajib  pajak  menurut  penjelasan  Pasal  1  UU  PPh.  Wajib  pajak  yang  telah memenuhi  syarat  subjektif  dan  objektif  wajib  mendaftarkan  diri  untuk  mendapatkan  NPWP berdasarkan Pasal 2 UU KUP. Syarat subjektif yang dimaksud adalah ketentuan subjek pajak menurut  UU  PPh,  sedangkan  syarat  objektifnya  adalah  telah  menerima  penghasilan  yang termasuk  objek  PPh.  Penulis  sastra  digital,  memiliki  proses  bisnis  untuk  mendapatkan penghasilan  melalui  karya  sastranya.  Penghasilan  yang  diterima  oleh  penulis  sastra  digital tersebut  merupakan  objek  PPh  dan  digolongkan  sebagai  penghasilan  sehubungan  dengan pekerjaan  bebas  dan  kegiatan  usaha.  Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor 147/PMK.03/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib  Pajak  serta  Pengukuhan  dan  Pencabutan  Pengukuhan  Pengusaha  Kena  Pajak  (PMK- 147/PMK.03/2017)  Pasal  4  Ayat  (2),  wajib  pajak  orang  pribadi  (WPOP)  yang  melakukan kegiatan usaha ataupun pekerjaan bebas wajib mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP paling lama 1 (satu) bulan setelah kegiatan tersebut mulai dilakukan.
Sebagai wajib pajak, penulis sastra digital telah memenuhi persyaratan subjektif sebagai subjek  pajak  serta  memenuhi  persyaratan  objektif  degan  memiliki  penghasilan  dari  kegiatan usaha dan pekerjaan bebas.  Oleh karena itu, penulis sastra digital memiliki  kewajiban untuk mendaftarkan diri agar mendapatkan NPWP paling lambat 1 (satu) bulan setelah kegiatan mulai dilakukan. Namun, bagi penulis sastra digital yang termasuk dalam definisi anak yang belum dewasa, ketentuan untuk mendaftarkan diri paling lambat 1 (satu) bulan ini tidak berlaku. Hal ini dikarenakan berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 04/PJ/2020  tentang  Petunjuk  Teknis  Pelaksanaan  Administrasi  Nomor  Pokok  Wajib  Pajak, Sertifikat Elektronik, dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak  (PER-04/PJ/2020), anak yang belum dewasa tidak dapat mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP atas namanya sendiri dan hanya dapat menggunakan NPWP milik orang tuanya.
Anak yang belum dewasa berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) PER-04/PJ/2020 merupakan anak yang belum menikah dan belum berusia 18 tahun. Penghasilan yang diterima oleh anak yang belum dewasa sebagai penulis sastra digital akan digabung dengan penghasilan orang tuanya sesuai  Pasal  8  ayat  (4)  UU  PPh  sehingga  hak  dan  kewajiban  perpajakannya  pun  masih ditanggung  oleh  orang  tuanya.  Oleh  sebab  itu,  apabila  seseorang  tidak  lagi  masuk  ke  dalam definisi anak yang belum dewasa menurut ketentuan PPh, misalnya telah berusia 18 tahun atau sudah menikah, maka atas kegiatannya menerima penghasilan sebagai penulis sastra digital, dia wajib mendaftarkan diri untuk memeroleh NPWP paling lambat 1 (satu) bulan setelah dia tidak lagi masuk ke dalam definisi anak yang belum dewasa sebagaimana dimaksud.
Dalam ketentuan peraturan terbaru, mulai 14 Juli 2022 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor Nomor 112/PMK.03/2022 tentang Nomor Pokok Wajib Pajak  Bagi  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi,  Wajib  Pajak  Badan,  dan  Wajib  Pajak  Instansi Pemerintah (PMK-112/PMK.03/2022), wajib pajak orang pribadi  yang merupakan WNI dan WNA  yang  bertempat  tinggal  di  Indonesia  menurut  ketentuan  SPDN  sebagaimana  telah dijelaskan  menggunakan  Nomor  Induk  Kependudukan  (NIK)  sebagai  NPWP.  Lebih  lanjut menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan  (PP-50/2022) bagi wajib pajak orang
pribadi  SPDN  yang  belum  mendaftarkan  diri  untuk  mendapatkan  NPWP,  maka  pendaftaran dilakukan dengan mengaktivasi NIK sebagai NPWP.

## Penggolongan Penghasilan Penulis Sastra Digital sebagai Objek Pajak Penghasilan
Objek  PPh  menurut  Pasal  4  ayat  (1)  UU  PPh  adalah  penghasilan.  Penghasilan  yang dimaksud dalam UU PPh memiliki definisi:
“Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang  berasal  dari  Indonesia  maupun  dari  luar  Indonesia,  yang  dapat  dipakai  untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun”
Penghasilan  dalam  UU  PPh  menganut  Konsep  Akresi  atau  Konsep  SHS  menurut George Schanz, Robert Murray Haig, dan Henry C. Simon (dikutip dalam Darussalam et al., 2020). Dasar penghitungan penghasilan menurut  konsep ini adalah total seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh dan memberikan tambahan kemampuan ekonomis. Ibu AY selaku Narasumber  Direktorat  PP  II  DJP  menjelaskan  bahwa  penghasilan  itu  sangat  banyak  dan beragam  macam  bentuknya.  Oleh  sebab  itu,  sangat  perlu  memetakan  dan  menggolongkan penghasilan tersebut sesuai dengan UU PPh yang berlaku. Setelah penggolongan penghasilan sudah  dilakukan  dengan  sesuai  barulah  penghasilan  tersebut  dapat  dipajaki  sesuai  ketentuan yang  berlaku.  Penghasilan  menurut  UU  PPh  digolongkan  menjadi  penghasilan  sehubungan dengan pekerjaan, kegiatan usaha, pekerjaan bebas, modal, dan penghasilan lainnya yang tidak termasuk ke dalam kategori empat penghasilan.
Berdasarkan  wawancara,  penulis  sastra  digital  di  media  sosial  bisa  mendapatkan penghasilan yang bersumber dari sponsored content atau endorsement , penjualan e-book buatan sendiri, monetisasi karya sastra melalui platform pihak ketiga, yaitu Karyakarsa, dan Trakteer, monetisasi akun X melalui program Ads Revenue Sharing , dan kehadiran sebagai narasumber di suatu acara. Seluruh sumber penghasilan tersebut memenuhi definisi objek PPh pada Pasal 4 ayat  (1) UU PPh. Oleh karena itu, perlu dilakukan penggolongan jenis penghasilan menurut UU  PPh  atas  penghasilan  yang  diterima  dan  diperoleh  penulis  sastra  digital  ini  agar  dapat dilakukan penghitungan PPh sesuai ketentuan yang berlaku. Sesuai dengan definisinya, penulis sastra  digital  adalah  seorang  yang  menulis  atau  mengarang  sastra  digital  (Yanti,  2020). Sementara sastra digital, menurut Rejo (2014), Yanti (2020), serta Yusanta dan Wati (2020), merupakan karya sastra yang dipublikasikan di internet sehingga dapat diakses secara daring. Hasil wawancara  menggolongkan penghasilan penulis sastra digital menjadi  tiga jenis, yaitu penghasilan sehubungan dengan pekerjaan bebas, kegiatan usaha, dan penghasilan lain-lain.
No  Sumber Penghasilan
Penggolongan Penghasilan
1. sponsored content atau endorsement Pekerjaan Bebas 2. Penjualan e-book Kegiatan Usaha 3. monetisasi karya sastra melalui platform pihak ketiga (Karyakarsa, Trakteer) Kegiatan  Usaha,  Pekerjaan  bebas, atau Penghasilan lainnya 4. monetisasi  akun X melalui  program Ads Revenue Sharing Pekerjaan Bebas 5. penjualan merchandise Kegiatan Usaha 6. kehadiran sebagai narasumber atau pembicara  Pekerjaan Bebas Tabel 1. Penggolongan Objek Penghasilan Penulis Sastra Digital di Media Sosial
Sumber: diolah penulis, berdasarkan hasil wawancara
Secara umum penghasilan dari profesi penulis sastra digital di media sosial digolongkan sebagai penghasilan dari pekerjaan bebas. Pekerjaan bebas menurut Pasal 1 Angka 24 UU KUP, merupakan pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi yang memiliki keahlian khusus dan tidak terikat dengan suatu hubungan kerja. Berdasarkan hasil wawancara dengan para penulis sastra digital, seluruh penulis tersebut membuat karya sastra digital atas keinginan sendiri dan
tidak  ada  ikatan  hubungan  kerja  sehingga  telah  sesuai  dengan  kriteria  pekerjaan  bebas  yang dimaksud UU KUP. Berdasarkan Pasal 56 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor  55  Tahun  2022  tentang  Penyesuaian  Pengaturan  di  Bidang  Pajak  Penghasilan  (PP- 55/2022) terdapat rincian jasa terkait pekerjaan bebas, salah satunya pengarang. Lebih lanjut berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2023 Tentang Petunjuk  Pelaksanaan  Pemotongan  Pajak  Atas  Penghasilan  Sehubungan  Dengan  Pekerjaan, Jasa,  Atau  Kegiatan  Orang  Pribadi  (PMK-168/2023)  Pasal  3  Ayat  (2)  menjelaskan  tentang ruang lingkup wajib pajak orang pribadi yang termasuk bukan pegawai. Bukan pegawai yang dimaksud adalah orang pribadi selain pegawai yang memperoleh imbalan atas pekerjaan bebas atau jasa berdasarkan permintaan pemberi penghasilan. Aturan PMK-168/2023 ini melebarkan ruang  lingkup  kegiatan  pekerja  seni  pada  Pasal  3  Ayat  (2)  huruf  b  dengan  menambahkan klausul:  “pembuat/  pencipta  konten  pada  media  yang  dibagikan  secara  daring  ( influencer, selebgram, blogger, vlogger , dan sejenis lainnya).”
Berdasarkan aturan UU PPh, penulis sastra digital digolongkan sebagai pekerjaan bebas. Oleh karena itu, segala macam penghasilan yang diterima atau diperoleh penulis sastra digital atas kegiatannya menggunakan keahlian menulis atau mengarang sastra digolongkan sebagai penghasilan  dari  pekerjaan  bebas.  Penghasilan  tersebut  diantaranya  penghasilan  yang bersumber  dari sponsored  content atau endorsement ,  kehadiran  sebagai  pembicara  di  suatu acara,  dan  monetisasi  akun X melalui  Program Ads  Revenue  Sharing. Klasifikasi  lapangan usaha  (KLU)  untuk  penulis  sastra  digital  yang  melakukan  pekerjaan  bebas  berdasarkan Peraturan  Direktur  Jenderal  Pajak  Nomor  PER-17/PJ/2015  tentang  Norma  Penghitungan Penghasilan Neto (PER-17/PJ/2015) adalah KLU 90002, yaitu kegiatan pekerja seni. Hal ini dikarenakan uraian kegiatan pekerja seni menurut KLU tersebut termasuk penulis, pengarang cerita, hingga kartunis. Aturan KLU ini telah mengalami pembaruan pada Peraturan Direktur Jenderal  Pajak  Nomor  PER-12/PJ/2022  tentang  Klasifikasi  Lapangan  Usaha  Wajib  Pajak (PER-12/PJ/2022).  Berdasarkan  PER-12/PJ/2022  Pasal  2  Ayat  (3),  KLU  untuk  wajib  pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas merujuk pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). Maka, KLU yang lebih spesifik untuk penulis sastra digital  berdasarkan  KBLI  dari  Badan  Pusat  Statistik  (2020)  adalah  90024,  yaitu  Aktivitas Penulis dan Pekerja Sastra.
Gambar 3. KLU Penulis Sastra Digital menurut KBLI Sumber: Badan Pusat Statistik (2020)
Penghasilan penulis sastra digital di media sosial oleh narasumber di bidang perpajakan selain  digolongkan  sebagai  pekerjaan  bebas  juga  digolongkan  sebagai  kegiatan  usaha. Penghasilan  dari  kegiatan  usaha  diatur  dalam  PP-55/2022.  Penghasilan  yang  berasal  dari kegiatan usaha menurut aturan tersebut adalah penghasilan selain: (a) dari pekerjaan bebas;  (b) yang berasal dari luar negeri dan pajaknya sudah terutang atau dibayar di luar negeri; (c) yang dikenai  PPh  final  dan  telah  diatur  ketentuan  perpajakannya  tersendiri;  dan  (d)  yang dikecualikan  dari  objek  pajak.  Bayu,  Narasumber  AR  berpendapat  bahwa  semakin berkembangnya  cara  mencari  penghasilan,  maka  penggolongan  dari  kegiatan  usaha  dan pekerjaan bebas memasuki area abu-abu. Penulis sastra digital harus bisa membedakan antara dibayar atas tulisannya dan menjual produk dari hasil tulisannya. Bayu mengatakan:
“Kalau dia dibayar atas hasil karyanya, tulisannya, misalkan dia taruh di Kompas, taruh di Gramedia, taruh di Facebook , kita bicara platform digital, taruh di Twitter , lalu dia dibayar atas traffic -nya, berarti dia masuknya ke pekerjaan bebas. Tapi kalau dia cetak itu dalam bentuk e-book , kayak dia bikin e-book , lalu dia jual sendiri, itu masuknya usaha.” Oleh  sebab  itu,  penghasilan  penjualan e-book buatan  sendiri  termasuk  kedalam penghasilan dari kegiatan usaha. Begitupula penghasilan dari penjualan merchandise . Untuk penghasilan  dari  kegiatan  usaha  yang  bersumber  dari  penjualan e-book yang  dijual  secara online, KLU  maupun  KBLI  yang  dapat  digunakan  adalah  47919,  yaitu  perdagangan  eceran melalui media untuk berbagai macam barang lainnya. Sementara itu, untuk KLU atau KBLI penjualan merchandise tergantung  pada  cara  penjualan  yang  dilakukan  oleh  penulis  sastra digital, apakah secara langsung atau secara online . Penulis sastra digital dapat memilih KLU yang sesuai berdasarkan PER-17/PJ/2015 atau KBLI dari Badan Pusat Statistik (2020).
Penghasilan penulis sastra digital yang bersumber dari monetisasi karya sastra digital melalui platform pihak  ketiga  berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  narasumber  di  bidang perpajakan  dapat  digolongkan  sebagai  penghasilan  sehubungan  dengan  pekerjaan  bebas, kegiatan  usaha,  ataupun  penghasilan  lainnya. Platform pihak  ketiga  yang  digunakan  untuk memonetisasi karya sastra dalam artikel ini adalah Karyakarsa dan Trakteer. Jenis platform ini adalah reward-based  crowdfunding .  Menurut  Zakaria  &  Satyawan  (2023), reward-based crowdfunding masih  belum  dikembangkan  dengan  baik  di  Indonesia.  Oleh  karena  itu, penghasilan yang berasal dari platform reward-based crowdfunding mungkin masih terdengar asing  di  Indonesia  sehingga  menimbulkan  pendapat  yang  berbeda  dari  masing-masing narasumber di bidang perpajakan dalam menggolongkan penghasilannya.
Dalam  menggolongkan  penghasilan  yang  diterima  oleh  penulis  sastra  digital, Narasumber Direktorat PP II DJP menjelaskan bahwa penggolongan penghasilan sebagai objek PPh  perlu  melihat  lagi  dari  sisi  karakteristik  jenis  kegiatan  yang  dilakukan  serta  sifat  dari penghasilannya.  Narasumber  AR,  Bayu  juga  menambahkan  bagaimana  memisahkan  ketiga jenis  penggolongan  penghasilan,  yaitu  pekerjaan  bebas,  kegiatan  usaha,  dan  penghasilan lainnya. Bayu mengatakan:
“Sebenarnya simple untuk memisahkan (ketiga penghasilan) itu tuh. Pertama adalah ada gak barang yang dia jual? . . . Ada gak sesuatu yang dia jual? Itu berarti masuknya usaha. Yang  kedua,  ada gak jasa  yang  dia  berikan?  Otomatis  kalau  ada  jasa  yang  dia  berikan, berarti  ada  yang  menerima  jasa.  Berarti  masuknya  ke  pekerjaan  bebas.  Tapi  kalau  dia duduk doang, kayak gini nih ya, gue duduk di sini, terus orang lewat. Wah kasiannya orang nih.  Atau  biar  dia  semangat  deh  duduknya,  kasih  10  ribu.  Berarti  kan  dia gak ngapa- ngapain. Masuknya ke penghasilan lainnya.”
Apabila  melihat  karakteristik  penghasilan  dari  monetisasi  di  kedua platform pihak ketiga  Karyakarsa  dan  Trakteer  yang  merujuk  pada  proses  bisnisnya,  maka  pada  dasarnya penghasilan  tersebut  terbagi  menjadi  dua,  yaitu  penghasilan  atas  penjualan  konten  eksklusif karya  sastra  digital  dan  penghasilan  dari  donasi  atau  tip.  Terkait  penghasilan  yang  diterima penulis atas penjualan konten eksklusif karya sastra melalui platform Karyakarsa dan Trakteer, penggolongan  objeknya  bergantung  pada platform pihak  ketiga  tersebut.  Bayu  menjelaskan bahwa  penggolongan  penghasilan  pada platform pihak  ketiga tergantung  pada  bagaimana platform ini mencatat penghasilan penulis sastra digital. Bayu mengatakan:
“Nah itu kalau udah pake pihak ketiga begitu. . .ini bagaimana pencatatan si karyakarsanya ini?  Kalau  penghasilannya  itu  dia  catatkan  sebagai  penghasilan  si  karyakarsanya  lalu dibayar ke si penulisnya itu adalah biaya gaji atau biaya jasa, dia masuk ke pekerjaan bebas. Tapi kalau misalkan sama karyakarsanya dipisah misalkan gue bayar 100 ribu 10 ribunya dicatat oleh si karyakarsanya. 90 ribunya dicatat sebagai uang titipan atas penghasilan si ininya, itu ga masuk kategori royalti itu, dia masuknya usaha.”
Menambahkan  penjelasan  Bayu,  Narasumber  Direktorat  PP  II  DJP  Ibu  AY  juga menjelaskan bahwa penggolongan penghasilan monetisasi karya melalui platform pihak ketiga tergantung dari sifat penghasilan tersebut. Ibu AY mengatakan:
“.  .  .tapi  ada  juga platform yang  kalau  gak  salah  itu  namanya  cabaca  gitu.  Cabaca  ini memang  sistemnya  kontrak.  Jadi  ketika  dia  menjual  buku  gitu  itu  ada  bukunya  ini kepemilikannya  bukan  langsung  jual  beli  antara  dia  ke  konsumen.  Nah  seperti  itu  tapi sifatnya adalah royalti. Royalti, karena cabaca ini semacam kalau saya lihat sih semacam penerbit gitu ya. Penerbit tapi mungkin online gitu. Sehingga dia bisa menerapkan sistem bagi  hasil  berupa  royalti  itu.  Artinya  di  sini  kita  garis  bawahi  bahwa  penghasilan  dari penulis itu memang di sesuaikan dengan sifat dari penghasilan itu sendiri gitu.”
Jika  dicermati,  proses  bisnis  yang  terjadi  pada platform Karyakarsa  dan  Trakteer sebenarnya memiliki kesamaan skema pencairan penghasilan, yaitu seluruh penghasilan yang diterima melalui platform tersebut, setelah dikurangi biaya penggunaan platform , merupakan milik kreator atau penulis sastra digital. Biaya penggunaan platform ini berkisar antara 5-10% dan tercantum secara jelas di laman resmi masing-masing platform . Biaya tersebut dibebankan kepada  penulis  sastra  digital  atas  pemakaian platform untuk  setiap  transaksi  yang  terjadi. Dengan  demikian, platform ini  sudah  memisahkan  antara  penghasilan  penulis  dan  biaya administrasi yang mereka ambil serta tidak ada sistem bagi hasil atau royalti seperti platform yang dijelaskan Ibu AY Narasumber Direktorat PP II DJP.
Narasumber  Penyuluh  Pajak,  Indaraputuri  berpendapat  bahwa  atas  penjualan  konten eksklusif karya sastra digital melalui platform pihak ketiga melalui Karyakarsa dan Trakteer ini digolongkan sebagai kegiatan usaha, dan penulis sastra digital dapat menggunakan tarif 0,5% untuk kewajiban perpajakannya sesuai PP-55/2022. Indaraputuri menjelaskan:
“kalau memang dia.. misalnya aku jual tulisan di Karyakarsa, 5 koin, karena si pembaca ini pengen baca kontennya, dia mau nggak mau kan harus beli, bukan berdasarkan terserah kamu bayar berapa. kalau aku lebih prefer , dia bisa masuk ke PP-55 kalau dia mau ya, mau pencatatan maksudnya.”
Berdasarkan  uraian  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  monetisasi  karya  sastra  digital yang dilakukan oleh penulis sastra digital dengan penjualan konten ekslusif karya sastra melalui platform Karyakarsa  dan  Trakteer  digolongkan  sebagai  penghasilan  sehubungan  dengan kegiatan usaha.  Hal  ini  dikarenakan adanya skema transaksi  jual beli. Terdapat  barang yang dijual  berupa karya sastra digital yang  penulis  unggah melalui platform tersebut.  Kemudian, pembeli dapat membaca karya sastra digital setelah melakukan pembayaran melalui platform Karyakarsa  dan  Trakteer.  KLU  atau  KBLI  yang  dapat  digunakan  oleh  penulis  sastra  digital dalam hal ini sama dengan KLU untuk penjualan e-book buatan sendiri, yaitu 47919.
Jenis penghasilan lainnya yang terkait dengan kegiatan monetisasi karya sastra melalui platform Karyakarsa  dan  Trakteer  adalah  penghasilan  dari  tip  atau  donasi  pembaca. Narasumber  Direktorat  PP  II  DJP,  Rahma  menjelaskan  perlu  diketahui  tujuan  dari  pemberi donasi untuk dapat menggolongkan penghasilan dari tip atau donasi ini. Jika pemberi tip atau donasi dalam hal ini adalah pembaca karya sastra digital yang dipublikasikan penulis di media sosial, dan memberikan donasi sebagai bentuk apresiasi atas karya sastra yang dibacanya maka penghasilan atas donasi ini merupakan penghasilan sehubungan dengan pekerjaan bebas. Hal ini  dikarenakan  penulis  sastra  digital  menerima  penghasilan  tersebut  atas  kegiatannya menggunakan  keahlian  menulis  atau  mengarang  cerita.  Sebaliknya,  jika  penghasilan  yang diterima  atas  donasi  tidak  diketahui  maksud  dan  tujuannya,  maka  penghasilan  atas  donasi melalui platform Karyakarsa atau Trakteer ini termasuk ke dalam penghasilan lainnya. Narasumber Penyuluh Pajak, Indaraputuri menggolongkan penghasilan dari donasi ini sebagai  penghasilan  lainnya,  karena  menurutnya  penghasilan  ini  tidak  terdefinisi  dan  belum
diatur dalam UU PPh. Begitupula dengan Narasumber AR, Bayu, menggolongkan penghasilan ini sebagai penghasilan lainnya. Bayu mengatakan:
“Dia ga jualan, ga jual tulisannya cuma karena gue suka nih gue suka sama tulisannya oh biar dia usaha lagi deh, biar dia rajin semakin rajin nulis gue kasih dia cendol 10 gitu kan . . . Dia tidak melakukan bisnis apa-apa. . .hanya naruh tulisannya ada orang yang suka, kan kayak  sumbangan  itu.  Tapi  sumbangannya  karena  dia  bukan  lembaga  sosial,  jadi penghasilan ini masuknya ke penghasilan lainnya dong.”
Sementara,  Narasumber  Staf  Konsultan  Pajak,  Finansius,  menggolongkan  seluruh penghasilan yang diterima oleh penulis sastra digital sebagai penghasilan atas pekerjaan bebas tanpa  ada  yang  berbeda,  termasuk  juga  penghasilan  atas  penjualan merchandise .  Dengan catatan bahwa pekerjaan utama seseorang tersebut merupakan pekerjaan bebas yang dalam hal ini merupakan profesi penulis. Apabila pekerjaan utamanya bukan termasuk dalam pekerjaan bebas, maka penghasilan penjualan merchandise dan e-book digolongkannya kegiatan usaha. Penggolongan penghasilan sehubungan dengan donasi melalui platform Karyakarsa dan Trakteer yang diterima oleh penulis sastra digital dapat dikaitkan dengan ketentuan mengenai penghasilan teratur dan tidak teratur. Menurut Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP- 537/PJ./2000  tentang  Penghitungan  Besarnya  Angsuran  Pajak  Dalam  Tahun  Pajak  Berjalan dalam Hal-Hal Tertentu (KEP-57/2000), penghasilan teratur adalah:
“penghasilan yang lazimnya diterima atau diperoleh secara berkala sekurang-kurangnya sekali  dalam  setiap  tahun  pajak,  yang  bersumber  dari  kegiatan  usaha,  pekerjaan  bebas, pekerjaan,  harta  dan  atau  modal,  kecuali  penghasilan  yang  telah  dikenakan  Pajak Penghasilan yang bersifat final.”
Sementara, penghasilan tidak teratur menurut KEP-57/2000 adalah:
“keuntungan selisih kurs dari utang/piutang dalam mata uang asing dan keuntungan dari pengalihan  harta  ( capital  gain )  sepanjang  bukan  merupakan  penghasilan  dari  kegiatan usaha pokok, serta penghasilan lainnya yang bersifat insidentil.”
Apabila  penghasilan  dari  tip  atau  donasi  melalui platform Karyakarsa  dan  Trakteer diterima secara berkala oleh penulis sastra digital, maka penghasilan ini dapat dikategorikan sebagai  penghasilan  teratur,  dalam  hal  penghasilan  tersebut  berasal  dari  kegiatannya sehubungan dengan pekerjaan bebas yaitu menulis atau mengarang sastra. Penghasilan teratur ini  berarti  tip  atau  donasi  diterima  secara  rutin  karena  penulis  menyediakan  wadah  untuk memberikan donasi atas karya sastra digital yang dibuat dan dibagikan di media sosial.
Sebagai  contoh,  Nona  L  membuat  akun  Trakteer  dan  mencantumkan  tautan  akun Trakteer tersebut di akun X yang digunakannya untuk mempublikasikan karya sastra digital. Para pembaca yang ingin memberikan apresiasi atas karyanya dapat memberikan tip atau donasi melalui platform Trakteer dengan meng-klik tautan tersebut. Oleh sebab itu, penghasilan yang diterima  secara  berkala  dari  tip  atau  donasi  ini  dianggap  sebagai  penghasilan  teratur  dan digolongkan sebagai penghasilan dari pekerjaan bebas.
Sementara  itu,  penghasilan  tidak  teratur  berarti  penulis  sastra  digital  menerima penghasilan  dari  tip  atau  donasi  di platform Karyakarsa  atau  Trakteer  bukan  atas  kegiatan utamanya  menulis  atau  mengarang  sastra  digital.  Sebagai  contoh,  terdapat  seorang  penulis sastra digital yang memiliki akun Karyakarsa atau Trakteer. Pada suatu waktu, penulis tersebut membuat kiriman di akun media sosialnya sedang mengalami kesulitan finansial. Kemudian, dia menemukan bahwa ada yang memberikan tip atau donasi senilai Rp2 juta melalui platform Karyakarsa atau Trakteer dengan keterangan ‘sedikit rejeki buat bantu kakak, semangat ya’. Dari  contoh  tersebut,  dapat  dipahami  bahwa  penulis  sastra  digital  menerima  penghasilan  tip atau donasi bukan karena hasil karya sastra digital yang dipublikasikannya, melainkan karena empati dan bantuan dari pihak lain yang mengetahui kesulitan finansial yang dialaminya.
Penghasilan  atas  tip  atau  donasi  yang  digolongkan  sebagai  penghasilan  tidak  teratur karena tidak berkaitan dengan kegiatan utamanya sebagai  penulis sastra  digital. Penghasilan tersebut  bersifat  insidentil  atau  tidak  direncanakan.  Penghasilan  tersebut  juga  tidak  dapat dikategorikan berasal dari pekerjaan, kegiatan usaha, pekerjaan bebas, ataupun modal. Maka, penghasilan tip atau donasi melalui platform digolongkan sebagai penghasilan lainnya.
Gambar 4. Penggolongan Penghasilan atas Monetisasi melalui Platform Pihak Ketiga Gambar 4 merupakan penggolongan penghasilan yang bersumber dari monetisasi karya sastra melalui platform pihak ketiga. Bervariasinya penggolongan atas satu jenis penghasilan ini sangat tidak mencerminkan asas pemungutan pajak certainty atau kepastian hukum menurut Adam  Smith  (dikutip  dalam  Suandy,  2020).  Selain  itu,  penggolongan  penghasilan  dari monetisasi melalui platform pihak ketiga ini juga terkesan sulit bagi penulis sastra digital. Hal ini dikarenakan, penulis sastra digital harus dapat membedakan penggolongannya agar dapat dikenakan pajak sesuai aturan yang berlaku, sementara penghasilan atau uang yang diterima melalui kedua platform tersebut tergabung menjadi satu saat dilakukan penarikan dana. Narasumber  AR,  Bayu  berpendapat  penghasilan  dari platform pihak  ketiga  seperti Karyakarsa dan Trakteer seharusnya diatur pemerintah dengan melakukan pembaruan terhadap aturan mengenai norma penghitungan yang sudah cukup ketinggalan zaman. Bayu mengatakan:
“Harusnya dibikin  aturan khusus  ya, untuk  kayak gini ya. Jadi,  pokoknya dia gak usah pusing,  masukin  satu.  Kan  norma  itu  berubah  tahun  berapa?.  .  .  2015!  Norma  2015, sekarang  2024.  Otomatis  udah  banyak  berkembang  kan,  dan  itu  harusnya  diperbarui. Memasukkan  hal-hal  yang  begitu  .  .  .  Masukin  satu  pasal,  misalkan  penghasilan  yang diterima dari platform digital. Udah, jadi orang gak usah pusing lagi. Normanya segitu.”
Penghasilan  penulis  sastra  digital  yang  didapatkan  melalui  monetisasi  karya  sastra digital  di platform sejenis reward-based  crowdfunding, seperti  Karyakarsa  dan  Trakteer  ini seharusnya  diatur  oleh  Pemerintah  Indonesia  melalui  DJP.  DJP  dapat  mencontoh Internal Revenue  Service (IRS),  atau  DJP-nya  Amerika  Serikat,  yang  telah  menetapkan  bahwa penghasilan dari Patreon , platform sejenis Karyakarsa dan Trakteer, untuk tujuan perpajakan digolongkan sebagai self employment income atau penghasilan dari pekerjaan bebas (Keeper, 2023). Hal ini bertujuan agar penulis sastra digital ataupun profesi lainnya yang mendapatkan penghasilan dari kegiatan monetisasi melalui platform tersebut mendapatkan kepastian hukum dalam  melaksanakan  hak  dan  kewajiban  perpajakannya.  Terlebih  lagi  menurut  Zakaria  dan Satyawan  (2023),  peluang  berkembangnya  transaksi  dengan  skema reward-based crowdfunding akan semakin besar seiring dengan berkembangnya ekonomi kreatif di Indonesia.
Penggolongan Objek PPh Tujuan pemberian donasi atau sifat penghasilan Karakteristik Penghasilan Pencatatan Penghasilan Penulis Sastra Digital menurut Platform Pihak Ketiga - Karya sastra digital Platform P ublikasi  Sastra Uang titipan (Karyakarsa, Trakteer) Penjualan  Karya Kegiatan Usaha Donasi Apresiasi/ penghasilan teratur Pekerjaan Bebas Tidak diketahui / penghasilan tidak teratur Penghasilan Lainnya Biaya Jasa Royalti Pekerjaan Bebas

## Mekanisme Penghitungan Pajak Penghasilan Penulis Sastra Digital
Penghitungan PPh berdasarkan penjelasan UU PPh Pasal 16 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) Dalam Negeri dapat dibedakan berdasarkan penghitungan penghasilan kena pajaknya.  Terdapat  dua  cara  menghitung  penghasilan  kena  pajak,  yaitu  menggunakan perhitungan biasa untuk yang melakukan pembukuan, dan menggunakan perhitungan dengan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN) untuk yang melakukan pencatatan.
Lapisan Penghasilan Kena Pajak  Tarif Pajak s.d. Rp60 juta 5% Diatas Rp60 juta s.d. Rp250 juta 15% Diatas Rp250 juta s.d. Rp500 juta 25% Diatas Rp500 juta s.d. Rp5 miliar 30% Diatas Rp5 miliar 35%
Tabel 2. Tarif Umum PPh Pasal 17 (Sumber: UU PPh)
Penulis sastra digital sebagai wajib pajak orang pribadi dapat memilih kedua cara untuk menghitung  PPh  terutang  tergantung  metode  rekapitulasi  penghasilan  yang  digunakan,  yaitu pembukuan atau pencatatan. Berdasarkan Pasal 1 Angka 29 UU KUP, pembukuan adalah:
“suatu  proses  pencatatan  yang  dilakukan  secara  teratur  untuk  mengumpulkan  data  dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca, dan laporan laba rugi untuk Tahun Pajak tersebut.”
Sementara, pencatatan dijelaskan berdasarkan Pasal 28 Ayat (9) UU KUP terdiri atas:
“data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan/atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan/atau yang dikenai pajak yang bersifat final.”
Dapat disimpulkan bahwa perbedaan pencatatan dan pembukuan ada di tahap akhir. Prosedur pembukuan  ditutup  dengan  menghasilkan  laporan  keuangan  berupa  neraca  dan  laba  rugi, sementara  pencatatan  hanya  sebatas  menghasilkan  data  penghasilan  bruto.  Data  penghasilan dari kedua metode ini akan digunakan sebagai dasar menghitung pajak yang terutang.
Mekanisme  penghitungan  pertama  yang  dapat  digunakan  oleh  penulis  sastra  digital untuk menghitung PPh terutangnya adalah dengan penghitungan biasa sesuai Pasal 16 dan 17 UU  PPh  bagi  penulis  sastra  digital  yang  menggunakan  pembukuan.  Dalam  mekanisme penghitungan  biasa  untuk  menghitung  PPh  terutang,  tidak  dibedakan  jenis  penghasilan berdasarkan kegiatan usaha, pekerjaan bebas, maupun penghasilan lainnya. Penghitungan PPh terutang  tersebut  dilakukan  dengan  menjumlahkan  seluruh  penghasilan  kotor  yang  diterima selama penghasilan tersebut termasuk dalam Objek PPh berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) UU PPh kemudian  mengurangkannya  dengan  biaya-biaya  yang  berhubungan  dengan  penghasilan tersebut untuk mendapatkan penghasilan neto komersial.
Kemudian,  setelah  didapatkan  penghasilan  neto  komersial,  maka  dilakukan  koreksi fiskal positif maupun negatif sesuai Pasal 6 dan Pasal 9 UU PPh sebagaimana tercantum dalam SPT  Tahunan  PPh  Orang  Pribadi  Formulir  1770  lampiran  I  halaman  1  untuk  mendapatkan penghasilan neto fiskal. Penghasilan neto fiskal dikurangi PTKP sesuai Pasal 7 Ayat (1) UU PPh  maka  akan  menghasilkan  Penghasilan  Kena  Pajak.  Untuk  menghitung  PPh  terutang, Penghasilan Kena Pajak inilah yang dikalikan dengan tarif umum Pasal 17.
Diasumsikan  Nona  A  berstatus  lajang  (TK/0)  merupakan  penulis  sastra  digital  aktif mempublikasikan  karya  sastranya  di  media  sosial  Instagram  dan X .  Nona  A  mendapatkan penghasilan dari endorsement; penjualan e-book buatan sendiri, monetisasi karya sastra digital melalui platform Trakteer  dan  Karyakarsa;  monetisasi  Akun X; penjualan  merchandise,  dan sering  diundang  sebagai  narasumber  penulis  dalam  suatu  acara.  Total  peredaran  bruto  yang
diterima Nona A atas seluruh penghasilan tersebut adalah Rp7 milyar, dengan biaya-biaya yang terkait untuk menghasilkan karya sastra digital terdiri atas biaya berlangganan perangkat lunak sebesar  Rp20  juta,  biaya  langganan X Premium  Rp1.875.000,  biaya  penggunaan platform sebesar  Rp150  juta,  dan  biaya  promosi  yang  tidak  memiliki  daftar  nominatif  sebesar Rp5.000.000.  Dalam  penghitungan,  biaya  promosi  yang  tidak  memiliki  daftar  nominatif dikoreksi fiskal positif sehingga menambah penghasilan neto komersial. Dengan demikian, PPh terutang atas penghasilan Nona A adalah Rp2.064.943.750.
Peredaran Bruto Rp   7.000.000.000 Biaya usaha Biaya berlangganan perangkat lunak Rp20.000.000 Biaya langganan X Premium Rp1.875.000 Biaya Penggunaan Platform Pihak Ketiga Rp150.000.000 Biaya Promosi Rp 5.000.000 Rp       176.875.000 Penghasilan Neto Komersial Rp   6.823.125.000 Koreksi Fiskal Positif (biaya promosi) Rp          5.000.000 Penghasilan Neto Fiskal Rp 6.828.125.000 Penghasilan Tidak Kena Pajak (TK/0) Rp        54.000.000 Penghasilan Kena Pajak Rp   6.774.125.000 PPh Terutang 5%   x Rp 60.000.000 Rp          3.000.000 15% x Rp 190.000.000 Rp        28.500.000 25% x Rp. 250.000.000 Rp        62.500.000 30% x Rp 4.500.000.000 Rp   1.350.000.000 35% x Rp 1.774.125.000 Rp      620.943.750 Total PPh Terutang Rp   2.064.943.750
Tabel 3 Mekanisme Penghitungan PPh terutang dengan penghitungan biasa Mekanisme penghitungan PPh terutang kedua yang dapat digunakan oleh penulis sastra digital  adalah  penghitungan  PPh  terutang  dengan  Norma  Penghitungan  Penghasilan  Neto (NPPN) bagi penulis sastra digital yang melakukan pencatatan. Berdasarkan PER-17/PJ/2015, WPOP  dengan  kegiatan  usaha  atau  pekerjaan  bebas  yang  memiliki  peredaran  bruto  tidak melebihi  Rp4,8  miliar  dan  mendapatkan  penghasilan  yang  tidak  dikenai  PPh  final,  bisa menghitung penghasilan netonya menggunakan NPPN. Jumlah peredaran bruto Rp4,8 miliar ini dilihat dari peredaran bruto tahun sebelumnya berdasarkan PP-55/2022 Pasal 58 Ayat (1).
Penulis  sastra  digital  yang  menggunakan  mekanisme  ini  wajib  menyampaikan pemberitahuan  penggunaan  NPPN  paling  lama  3  (tiga)  bulan  sejak  awal  tahun  pajak bersangkutan. Berarti, penulis sastra digital harus menyampaikan pemberitahuan penggunaan NPPN paling lambat tanggal 31 Maret di setiap tahunnya. Pemberitahuan penggunaan NPPN ini dapat disampaikan melalui DJPOnline (DDTCNews, 2024). Apabila tidak menyampaikan pemberitahuan NPPN, maka penulis sastra digital dianggap melakukan pembukuan.
Perhitungan  PPh  terutang  menggunakan  mekanisme  penghitungan  dengan  NPPN dilakukan  dengan  mengalikan  persentase  NPPN  sesuai  PER-17/PJ/2015  dengan  penghasilan bruto yang bersumber dari kegiatan usaha atau pekerjaan bebas untuk mendapatkan penghasilan neto.  Penghasilan  neto  tersebut  dikurangi  PTKP  sesuai  Pasal  7  Ayat  (1)  UU  PPh  untuk mendapatkan Penghasilan Kena Pajak. Penghasilan Kena Pajak ini kemudian dikalikan dengan tarif umum PPh sesuai Pasal 17 UU PPh. Persentase NPPN untuk menghitung penghasilan neto sesuai PER-17/PJ/2015 dilihat berdasarkan jenis usaha ataupun pekerjaan bebas dan kelompok
wilayah yang terbagi menjadi 3 (tiga) meliputi 10 (sepuluh) ibukota provinsi, ibukota provinsi lainnya,  dan  daerah  lainnya.  10  ibukota  provinsi  yang  dimaksud  terdiri  dari  Pontianak, Makassar, Manado, Denpasar, Semarang, Surabaya, Bandung, Jakarta, Palembang, dan Medan.
Berdasarkan penjelasan di atas, maka contoh perhitungan PPh terutang menggunakan penghitungan  dengan  NPPN  atas  penghasilan  yang  diterima  oleh  penulis  sastra  digital  akan dilakukan berdasarkan sumber penghasilan yang diterima. Penggolongan sumber penghasilan penulis sastra digital yang telah disandingkan dengan KLU menurut PER-17/PJ/2015 dan KBLI dari  Badan  Pusat  Statistik  (2020)  berdasarkan  penjelasan  pada  bagian  penggolongan penghasilan penulis sastra digital sebagai objek PPh.
No Sumber Penghasilan Penggolongan penghasilan KLU menurut PER- 17/PJ/2015 KBLI 1 sponsored content atau e ndorsement Pekerjaan Bebas 90002 90024 2 Penjualan e-book buatan sendiri Kegiatan Usaha 47919 47919 3 Monetisasi karya sastra melalui platform Karyakarsa dan  Trakteer a.  Penjualan konten eksklusif karya sastra digital Kegiatan Usaha 47919 47919 b.  Tip/donasi (apresiasi / penghasilan teratur) Pekerjaan Bebas 90002 90024 c.  Tip/donasi (tidak ketahui atau enghasilan tidak teratur) Penghasilan Lainnya - - 4 monetisasi akun X: program Ads Revenue Sharing Pekerjaan Bebas 90002 90024 5 penjualan merchandise Kegiatan Usaha Tergantung cara penjualan Tergantung cara penjualan 6 kehadiran sebagai narasumber atau pembicara Pekerjaan Bebas 90002 90024
Tabel 4. Ringkasan Penggolongan Sumber Penghasilan Penulis Sastra Digital Berdasarkan KLU menurut PER-17/PJ/2015 dan KBLI
Dalam  contoh  diasumsikan  penulis  sastra  digital  telah  menjadi  wajib  pajak  dengan mengaktifkan  NIK  sebagai  NPWP  dan  telah  memberitahukan  penggunaan  NPPN  melalui DJPOnline.
Penghasilan dari Sponsored Content atau Endorsement
Peredaran Bruto Rp   350.000.000 Penghasilan Neto 50% x Rp350.000.000 Rp   175.000.000 PTKP (TK/0) Rp     54.000.000 Penghasilan Kena Pajak Rp   121.000.000 PPh Terutang 5% x Rp 60.000.000   Rp       3.000.000 15% x Rp 61.000.000   Rp       9.150.000 Total PPh Terutang Rp     12.150.000
Tabel 5 Contoh Perhitungan PPh Terutang atas Sponsored Content atau Endorsement
Diasumsikan Nona A berstatus lajang (TK/0), tinggal di Jakarta, menggunakan keahlian menggambar dan menulis  cerita untuk  melakukan sponsored content atau endorsement pada akun media sosial yang digunakannya untuk memublikasikan karya sastra komik buatannya. Untuk setiap permintaan kerja sama dari suatu brand , Nona A memberikan harga dalam rentang Rp7 juta sampai dengan Rp 20 juta. Dalam satu tahun total penghasilan kotor atau peredaran bruto yang didapatkan oleh Nona A sebesar Rp350 juta. Maka, persentase NPPN berdasarkan Lampiran I PER-17/PJ/2015 yang digunakan adalah sebesar 50% untuk kegiatan pekerja seni KLU 90002 dengan kelompok wilayah 10 Ibukota Provinsi karena Nona A tinggal di Jakarta. Perhitungan PPh terutang Nona A ditunjukkan dalam tabel 5 Penjualan e-book buatan sendiri
Peredaran Bruto Rp   400.000.000 Penghasilan Neto 20% x Rp200.000.000 Rp     80.000.000 PTKP (K/1) Rp     63.000.000 Penghasilan Kena Pajak Rp     17.000.000 PPh Terutang 5% x Rp 17.000.000 Rp          850.000 Total PPh Terutang Rp          850.000
Tabel 6. Contoh Penghitungan PPh Terutang atas Penjualan E-book Buatan Sendiri Tuan  B  berstatus  menikah  dengan  satu  anak  (K/1)  tinggal  di  Madiun.  Tuan  B  biasa memublikasikan hasil karya sastra digital melalui platform X dan Instagram . Selain itu, Tuan B juga membuat e-book dari karya sastra digital yang dibuatnya yang ditawarkan melalui media sosialnya  dengan  transaksi  menggunakan platform Tribelio.  Total  penghasilan  bruto  yang diterima  Tuan  B  dari  penjualan e-book sebesar  Rp400.000.000  sebelum  dipotong  biaya penggunaan platform .  Untuk  menghitung  penghasilan  neto  Tuan  B,  maka  persentase  NPPN yang digunakan sebesar 20%. Persentase tersebut berdasarkan KLU 47919, yaitu perdagangan eceran melalui media untuk berbagai macam barang lainnya untuk kelompok wilayah daerah lainnya. Contoh penghitungan PPh terutang Tuan B ditunjukkan pada tabel 6.

## Monetisasi karya sastra melalui platform Karyakarsa dan Trakteer
Nona C, status lajang (TK/) tinggal di Yogyakarta, merupakan seorang penulis sastra digital  yang  aktif  memublikasikan  cerita  fiksi  di  media  sosial.  Nona  C  mendapatkan penghasilan dari monetisasi karya sastranya melalui platform Karyakarsa dengan membagikan konten eksklusif pada platform tersebut berupa cerita fiksi dalam versi yang berbeda dengan yang dibagikannya secara gratis di media sosial. Selain itu, dia juga menerima tip atau donasi melalui platform Karyakarsa  dan  Trakteer  miliknya.  Diasumsikan  Nona  C  telah  melakukan pencatatan  penghasilan  bruto  sebelum  dipotong  biaya  penggunaan platform secara  terpisah dalam setahun dengan rincian sebagai berikut: Jumlah penghasilan penjualan konten eksklusif sebesar  Rp300.000.000;  dan  tip  atau  donasi  sebesar  Rp  120.000.000.  Penghitungan  PPh terutang akan terbagi menjadi dua, yaitu tabel 7 menunjukkan pengitungan PPh terutang dengan tip  atau  donasi  dianggap  sebagai  bentuk  apresiasi  atau  penghasilan  teratur  bagi  Nona  C, sedangkan tabel 8 menunjukkan peghitungan PPh terutang dengan tip atau donasi yang tidak diketahui maksud atau tujuannya atau penghasilan tidak teratur.
Peredaran Bruto Penjualan konten eksklusif Rp   300.000.000 Tip atau donasi Rp   120.000.000 Penghasilan Neto dari Kegiatan Usaha  dan/atau
Pekerjaan Bebas Kegiatan usaha

## Journal of Law, Administration, and Social Science
Volume 4 No.5, 2024
Penjualan konten eksklusif (25% x Rp300.000.000) Rp     75.000.000 Pekerjaan Bebas Tip atau donasi (50% X Rp120.000.000) Rp     60.000.000 Jumlah Penghasilan Neto Rp   135.000.000 PTKP (TK/0) Rp     54.000.000 Penghasilan Kena Pajak Rp     81.000.000 PPh Terutang 5% X Rp 60.000.000 Rp       3.000.000 15% X Rp 21.000.000 Rp       3.150.000 Total PPh Terutang Rp       6.150.000
Tabel 7. Contoh 1 Penghitungan PPh Terutang atas Monetisasi Karya Sastra Digital melalui Platform Karyakarsa dan Trakteer
Pada  tabel  7,  persentase  NPPN  yang  digunakan  untuk  kegiatan  usaha  atas  penjualan konten eksklusif di platform Karyakarsa dan Trakteer sebesar 25% dengan KLU 47919 dengan kategori wilayah ibukota provinsi. Sementara itu, persentase NPPN sebesar 50% untuk tip atau donasi  disesuaikan  dengan  KLU  90002  untuk  kategori  ibukota  provinsi  karena  dianggap sebagai bentuk apresiasi atau penghasilan teratur.
Peredaran Bruto Penjualan konten eksklusif Rp   300.000.000 Tip atau donasi Rp   120.000.000 Penghasilan Neto dari Kegiatan Usaha  dan/atau Pekerjaan Bebas Kegiatan usaha Penjualan konten eksklusif (25% X Rp300.000.000) Rp     75.000.000 Penghasilan Lainnya (tip atau donasi) Rp   120.000.000 Jumlah Penghasilan Neto Rp   195.000.000 PTKP (TK/0) Rp     54.000.000 Penghasilan Kena Pajak Rp   141.000.000 PPh Terutang 5% X Rp 60.000.000 Rp       3.000.000 15% X Rp 81.000.000 Rp     12.150.000 Total PPh Terutang Rp     15.150.000
Tabel 8 Contoh 2 Penghitungan PPh Terutang atas Monetisasi Karya Sastra Digital melalui Platform Karyakarsa dan Trakteer
Dalam  kasus  pada  tabel  8,  tip  atau  donasi  yang  diterima  tidak  diketahui  maksud  dan tujuannya  sehingga  dianggap  merupakan  penghasilan  tidak  teratur  dan  digolongkan  sebagai penghasilan lainnya. Untuk penghasilan yang bukan berasal dari kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, tidak bisa menggunakan NPPN. Oleh sebab itu, jumlah tip atau donasi yang dimasukkan sebesar jumlah yang diterima. Hal ini akan berdampak pada jumlah PPh terutang yang harus dibayar oleh penulis sastra digital menjadi lebih besar.

## Penjualan merchandise
Nona D berstatus lajang (TK/0) tinggal di Bandar Lampung merupakan penulis sastra digital yang aktif memublikasikan karya sastra digital di media sosial miliknya berupa cerita bergambar atau komik. Dikarenakan antusiasme pembaca terhadap karyanya, Nona D membuat
merchandise berdasarkan karakter-karakter cerita buatannya seperti gantungan kunci karakter, tas  dengan  gambar  karakter,  hingga  pakaian  yang  didesain  mirip  dengan  yang  digunakan karakter dalam ceritanya. Nona D melakukan penjualan merchandise secara online melalui e- commerce seperti  Tokopedia.  Total  penghasilan  bruto  yang  diterima  oleh  Nona  D  dari penjualan merchandise secara online adalah Rp600.000.000.
Peredaran Bruto Rp   600.000.000 Penghasilan Neto 25% X Rp350.000.000 Rp   150.000.000 PTKP (TK/0) Rp     54.000.000 Penghasilan Kena Pajak Rp     96.000.000 PPh Terutang 5% X Rp 60.000.000 Rp       3.000.000 15% X Rp 36.000.000 Rp       5.400.000 Total PPh Terutang Rp       8.400.000
Tabel 9. Contoh Penghitungan PPh Terutang atas Penjualan Merchandise Penghitungan PPh terutang Nona D ditunjukkan pada tabel 9. KLU untuk Nona D sesuai PER-17/PJ/2015 adalah 47919, yaitu perdagangan eceran melalui media untuk berbagai macam barang  lainnya.  Sementara  itu,  persentase  NPPN  yang  digunakan  sebesar  25%  untuk  KLU 47919 dan kelompok wilayah ibukota provinsi lainnya.

## Monetisasi akun X melalui program Ads Revenue Sharing
Peredaran Bruto Rp   240.000.000 Penghasilan Neto 50% x Rp350.000.000 Rp   120.000.000 PTKP (TK/0) Rp     54.000.000 Penghasilan Kena Pajak Rp     66.000.000 PPh Terutang 5% x Rp 60.000.000 Rp       3.000.000 15% x Rp 6.000.000 Rp          900.000 Total PPh Terutang Rp       3.900.000
Tabel 10 Contoh Penghitungan PPh Terutang atas Monetisasi Akun X Nona E, status lajang (TK/0) tinggal di Pontianak, merupakan penulis sastra digital yang aktif memublikasikan karya sastra digital berupa cerita fiksi di media sosial X . Nona E memiliki pengikut sekitar 700 ribu di media sosial tersebut, dan akun X Nona E tersebut memiliki banyak kunjungan serta interaksi karena cerita fiksi Nona E cukup terkenal. Nona E telah berlangganan X Premium senilai Rp1.875.000 setahun dan secara rutin setiap bulan mendapatkan penghasilan dengan  rata-rata  sebesar  Rp20.000.000  berkat  program Ads  Revenue  Sharing dari X .  Total penghasilan  bruto  setahun  yang  diterima  oleh  Nona  E  sebesar  Rp240.000.000.  Persentase NPPN  yang  digunakan  sebesar  50%  untuk  KLU  90002  dan  kelompok  wilayah  10  ibukota provinsi. Tabel 10 menunjukkan cara penghitungan PPh terutang Nona E atas penghasilan dari monetisasi akun X melalui program Ads Revenue Sharing .

## Kehadiran sebagai narasumber atau pembicara
Nona A, status lajang (TK/0) tinggal di Jakarta, merupakan penulis sastra digital yang sudah cukup terkenal dan sering diundang untuk berbagai acara sebagai narasumber, juri hingga pembicara  karena  kepopuleran  karya  sastra  digital  buatannya.  Total  penghasilan  kotor  yang diterima  oleh  Nona  A  atas  kehadirannya  di  berbagai  acara  dalam  setahun  sebesar Rp315.000.000. Dikarenakan Nona A mendapatkan penghasilan ini dikarenakan kegiatannya
sebagai penulis sastra digital, maka persentase NPPN yang digunakan sebesar 50% untuk KLU 90002 dan kelompok wilayah 10 ibukota provinsi. Penghitungan PPh terutang atas kehadiran sebagai narasumber atau pembicara ditunjukkan pada tabel 11.
Peredaran Bruto Rp   315.000.000 Penghasilan Neto 50% x Rp350.000.000 Rp   157.500.000 PTKP (TK/0) Rp     54.000.000 Penghasilan Kena Pajak Rp   103.500.000 PPh Terutang 5% x Rp 60.000.000 Rp       3.000.000 15% x Rp 61.000.000 Rp       6.525.000 Total PPh Terutang Rp       9.525.000
Tabel 11 Contoh Penghitungan PPh atas Kehadiran sebagai Narasumber atau Pembicara

## Fasilitas Penghitungan PPh bagi Penulis Sastra Digital
Terdapat  dua  fasilitas  penghitungan  PPh  bagi  penulis  sastra  digital  sebagai  WPOP dengan  kegiatan  usaha  atau  pekerjaan  bebas.  Fasilitas  penghitungan  pertama,  yaitu penghitungan  penghasilan  neto  menggunakan  NPPN.  Fasilitas  ini  merupakan  bentuk kemudahan ( simplicity ) bagi WPOP dengan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang memiliki peredaran  bruto  tertentu,  yaitu  sampai  dengan  Rp4,8  miliar  (Ramadhan  &  Wibowo,  2022). Dalam Penjelasan Pasal 14 UU PPh, NPPN merupakan kemudahan bagi WPOP tersebut serta bertujuan  untuk  membantu  WPOP  yang  belum  mampu  menghitung  penghasilan  neto menggunakan pembukuan.
Narasumber Direktorat  PP II  DJP,  Ahmad Suryawan Oktafiandi,  menjelaskan bahwa NPPN merupakan bentuk kemudahan yang diberikan DJP bagi profesi penulis.  Menurutnya, dengan  adanya  NPPN,  penulis  tidak  perlu  mencatat  seluruh  pengeluaran  terkait  penulisan seperti  yang  dilakukan  dalam  metode  pembukuan.  Kemudian,  penghasilan  neto  yang didapatkan  dari  perkalian  penghasilan  bruto  dengan  persentase  NPPN,  juga  sudah  dianggap setara dengan penghasilan neto hasil dari peredaran bruto dikurangi biaya dalam pembukuan.
Pemberian fasilitas penghitungan penghasilan neto  NPPN kepada WPOP yang dalam hal  ini  adalah  penulis  sastra  digital,  merupakan  perwujudan  penerapan presumptive  tax di Indonesia. Hal ini sesuai dengan alasan penerapan presumptive tax menurut menurut Dhar dan Ghosh (2010, dalam Azizah, 2023) dan Thuronyi (2004, dalam Wijaya & Arumningtias, 2021) yaitu  penyederhaan  prosedur  pajak  dan  penghitungan  pajak  yang  lebih  kredibel.  Fasilitas penghitungan PPh lainnya bagi penulis sastra digital adalah penghitungan PPh dengan tarif final sebesar 0,5% dari peredaran bruto sesuai PP-55/2022. PP-55/2022 merupakan pembaruan dari Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (PP- 23/2018).  Berdasarkan  Penjelasan  PP-23/2018,  penerapan  PPh  dengan  tarif  final  bagi  wajib pajak yang mendapatkan penghasilan dari kegiatan usaha dengan peredaraan bruto tertentu ini merupakan bentuk kemudahan dan kesederhanaan pengenaan pajak.
Penghitungan PPh menggunakan ketentuan ini juga salah satu bentuk penerapan metode presumptive menurut Thuronyi (1996, dalam Irawati & Widyastuti, 2019) yaitu pajak terutang dihitung  dengan  mengalikan  tarif  pajak  minimum  dengan  penghasilan  bruto  wajib  pajak ( percentage of gross receipt ). Fasilitas penghitungan PPh dengan tarif final sebesar 0,5% ini hanya dapat dimanfaatkan atas penghasilan dari kegiatan usaha, dengan catatan WPOP tersebut tidak memilih untuk menghitung PPh-nya berdasarkan tarif umum Pasal 17 ayat (1) UU PPh. WPOP termasuk penulis sastra digital dapat menggunakan fasilitas ini selama 7 (tujuh) tahun
sesuai Pasal 59 ayat (1) PP-55/2022 yang dimulai sejak penulis sastra digital terdaftar sebagai wajib pajak dengan mengaktivasi NIK sebagai NPWP.
Penghasilan dari kegiatan usaha yang didapatkan oleh penulis sastra digital berasal dari penjualan e-book buatan sendiri, penjualan merchandise , dan penjualan konten ekslusif karya sastra digital melalui platform Karyakarsa dan Trakteer. Dengan demikian, selain penghitungan PPh  terutang  dengan  penghitungan  biasa  dan  penghitungan  dengan  NPPN,  penghasilan  dari kegiatan usaha tersebut memiliki opsi penghitungan PPh terutang lainnya yaitu penghitungan PPh  terutang  secara  final  dengan  tarif  sebesar  0,5%  dari  penghasilan  bruto  yang  dapat dimanfaatkan selama 7 tahun oleh penulis sastra digital. Apabila jangka waktu 7 tahun sudah berakhir  atau  pada  tahun  tersebut  penulis  sastra  digital  mendapatkan  penghasilan  melebihi Rp4,8 miliar, maka pada tahun berikutnya penulis sastra digital harus menghitung PPh terutang atas kegiatan usaha menggunakan mekanisme penghitungan.
Dalam  menghitung  PPh  terutang  atas  kegiatan  usaha  dengan  menggunakan  tarif  PPh Final sebesar 0,5%, WPOP mendapatkan batasan peredaran bruto tidak kena pajak (PBTKP) sebesar Rp500 juta setiap tahunnya. Selisih  lebih akumulasi  penghasilan  bruto dari kegiatan usaha  setelah  dikurangi  PBTKP  tersebut  dikalikan  0,5%  untuk  mendapatkan  jumlah  PPh terutang. PPh terutang ini  disetor oleh WPOP  setiap bulannya. Untuk lebih  jelasnya, contoh penghitungan PPh terutang menggunakan tarif 0,5% sesuai ketentuan pada PP-55/2022.
Diasumsikan  Tuan  P  sebagai  penulis  sastra  digital  mendapatkan  penghasilan  dari kegiatan  usaha  dengan  melakukan  penjualan e-book buatan  sendiri,  penjualan merchandise , serta  penjualan  konten  eksklusif  melalui platform Karyakarsa  dan  Trakteer.  Peredaran  bruto atas seluruh kegiatan usaha Tuan P tersebut pada tahun 2023. Diketahui Tuan P sudah memiliki NPWP sejak tahun 2018. Berdasarkan penghitungan, sampai dengan bulan Mei 2023, Tuan P belum memiliki PPh final terutang karena akumulasi peredaran usahanya masih dibawah Rp500 juta. Barulah pada bulan Juni, Tuan P memiliki PPh Final terutang sebesar Rp50.000. Atas PPh terutang tersebut, Tuan P wajib menyetorkannya ke kas negara menggunakan kode akun pajak (KAP)  411128  dengan  kode  jenis  setoran  (KJS)  420  (Direktorat  Jenderal  Pajak,  n.d.). Kewajiban penyetoran PPh Final terutang dilakukan juga pada bulan-bulan berikutnya.
No Bulan Peredaran Usaha (Rp) Akumulasi peredaran usaha (Rp) PBTKP (Rp) Peredaran Usaha Kena Pajak (Rp) PPh Final Terutang (Rp) 1  Januari 50.000.000 50.000.000 500.000.000 -                   - 2  Februari 80.000.000 130.000.000 -                   - 3  Maret 60.000.000 190.000.000 -                   - 4  April 100.000.000   290.000.000 -                   - 5  Mei 120.000.000   410.000.000 -                   - 6  Juni 100.000.000   510.000.000 10.000.000     50.000 7  Juli 60.000.000 570.000.000 60.000.000 300.000 8  Agustus 70.000.000 640.000.000 70.000.000 350.000 9  September  50.000.000 690.000.000 50.000.000 250.000 10  Oktober 40.000.000 730.000.000 40.000.000 200.000 11  November  65.000.000 795.000.000 65.000.000 325.000 12  Desember 110.000.000   905.000.000 110.000.000   550.000 Jumlah 905.000.000 405.000.000   2.025.000
Tabel 12. Contoh Penghitungan PPh Final Terutang dengan Tarif 0,5%
(Sumber: diolah penulis, berdasarkan Penjelasan Pasal 60 huruf b PP-55/2022)
Selain memiliki kewajiban penyetoran, juga memiliki kewajiban untuk melaporkan PPh final  terutang  ini  pada  SPT  Tahunannya.  Tuan  P  harus  melaporkan  peredaran  usaha  serta nominal PPh Final yang terutang dan sudah disetor untuk tahun pajak 2023 pada SPT Tahunan WPOP Formulir 1770 Lampiran III Bagian A nomor 16 paling lambat pada 31 Maret 2024.

## PENUTUP Simpulan
Perkembangan teknologi menjadikan sastra ikut berkembang dengan munculnya jenis baru yaitu sastra digital. Karya sastra digital yang dipublikasikan secara daring oleh para penulis sastra digital melalui media sosial dapat memiliki nilai ekonomis dan diperjualbelikan untuk memperoleh  penghasilan.  Proses  bisnis  penulis  sastra  digital  meliputi  input  ide,  aktivitas pengembangan  karya  dengan  bantuan  teknologi,  dan  output  karya  sastra  digital  yang dipublikasikan. Hasil karya sastra digital juga dapat dijadikan input untuk mendapatkan output berupa penghasilan. Aktivitas  yang dilakukan oleh penulis sastra digital untuk mengubah karya sastra menjadi penghasilan antara lain: (1) sponsored content atau endorsement ; (2) penjualan e-book buatan  sendiri (3)  monetisasi  karya  melalui platform pihak  ketiga  (Karyakasa,  dan Trakteer);  (4)  monetisasi  akun X melalui  program Ads  Revenue  Sharing ;  (5)  penjualan merchandise; dan (6) kehadiran sebagai narasumber atau pembicara di suatu acara.
Penulis  sastra  digital  merupakan  subjek  PPh  karena  salah  satu  yang  menjadi  subjek pajak  menurut  UU  PPh  adalah  orang  pribadi.  Penulis  sastra  digital  yang  merupakan  WNI menjadi  SPDN  saat  dia  dilahirkan,  sementara  penulis  sastra  digital  yang  merupakan  WNA menjadi SPDN saat telah berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam 12 bulan. Penulis sastra digital sebagai subjek pajak yang telah memiliki penghasilan wajib mendaftarkan diri sebagai wajib pajak apabila sudah tidak termasuk dalam definisi anak yang belum dewasa. Kewajiban mendaftarkan diri untuk memeroleh NPWP dengan cara mengaktifkan NIK dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah kegiatan usaha atau pekerjaan bebas mulai dilakukan.
Penggolongan penghasilan penulis sastra digital sebagai objek PPh Pasal 4 Ayat (1) UU PPh sangat penting untuk memastikan penghasilan dikenakan pajak sesuai dengan aturan yang belaku. Penghasilan penulis sastra digital dari pekerjaan bebas dengan KLU 90002 atau KBLI 90024  mencakup  penghasilan  dari  sponsored  content,  monetisasi  akun  X,  dan  kehadiran sebagai  narasumber,  sedangkan  penghasilan  dari  kegiatan  usaha  mencakup  penghasilan  dari penjualan e-book dengan KLU atau KBLI 47919 dan penghasilan dari penjualan merchandise yang KLU atau KBLI-nya disesuai kan dengan cara penjualannya. Sementara itu, penghasilan dari monetisasi karya sastra digital di platform reward-base crowdfunding seperti Karyakarsa dan  Trakteer  dipisahkan  penggolongannya.  Penghasilan  atas  penjualan  konten  eksklusif melalui platform tersebut tergolong sebagai penghasilan dari kegiatan usaha dengan KLU atau KBLI 47919, sedangkan penghasilan dari tip atau donasi digolongkan sebagai penghasilan dari pekerjaan  bebas  dengan  KLU  90002  atau  KBLI  90024  apabila  tip  atau  donasi  merupakan peghasilan teratur dan/atau tujuan pemberian donasi adalah bentuk apresiasi atas karya sastra digital. Penghasilan dari tip atau donasi dapat juga digolongkan sebagai penghasilan lainnya, apabila tip atau donasi merupakan penghasilan tidak teratur dan/atau tujuan pemberian donasi tidak  diketahui.  Ketidakpastian  dalam  penggolongan  ini  tidak  sesuai  dengan  asas  kepastian hukum,  sehingga  DJP  perlu  menetapkan  aturan  yang  jelas  mengenai  perpajakan  atas penghasilan  dari  platform  sejenis  Karyakarsa  dan  Trakteer  agar  wajib  pajak  mendapatkan kepastian hukum dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
Penulis  sastra  digital  sebagai  WPOP  dalam  negeri  dapat  menghitung  PPh  terutang dengan dua cara, yaitu menggunakan perhitungan biasa bagi yang melakukan pembukuan, dan menggunakan  perhitungan  dengan  NPPN  bagi  yang  melakukan  pencatatan.  Bagi  yang melakukan pembukuan, penghasilan kena pajak dihitung dari peredaran usaha dikurangi biaya
terkait,  kemudian  dilakukan  koreksi  perpajakan,  dan  dikurangi  PTKP  untuk  mendapatkan penghasilan kena pajak yang dikenakan tarif umum PPh Pasal 17. Sedangkan bagi penulis sastra digital  dengan  peredaran  bruto  tidak  melebihi  Rp4,8  miliar,  diperbolehkan  melakukan pencatatan dan menghitung menggunakan NPPN. Dalam metode ini, peredaran bruto dikalikan dengan  persentase  NPPN,  lalu  hasilnya  dikurangi  dengan  PTKP  untuk  mendapatkan penghasilan  kena  pajak  yang  dikenakan  tarif  umum  PPh  Pasal  17.  Persentase  NPPN  yang digunakan sesuai PER-17/PJ/2015, dilihat berdasarkan jenis penggolongan penghasilan sesuai dengan  KLU  dan  kelompok  wilayah.  Penggunaan  NPPN  harus  diberitahukan  kepada  DJP paling lambat 31 Maret di setiap tahunnya.
Terdapat  dua  macam  fasilitas  penghitungan  PPh  yang  dapat  digunakan  bagi  penulis sastra digital sebagai WPOP dalam negeri dengan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang memiliki peredaran bruto tertentu, yaitu tidak melebihi Rp4,8 miliar. Fasilitas yang pertama dapat  digunakan  atas  penghasilan  dari  kegiatan  usaha  maupun  pekerjaan  bebas,  yaitu penghitungan penghasilan neto untuk dasar penghitungan PPh terutang menggunakan NPPN berdasarkan  PER-17/PJ/2015.  Sementara  itu,  fasilitas  penghitungan  PPh  yang  kedua  hanya dapat digunakan atas penghasilan dari kegiatan usaha, yaitu penghitungan PPh terutang yang bersifat final dengan tarif 0,5% dari peredaran bruto sesuai PP-55/2022.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahyar, J. (2019). APA ITU SASTRA JENIS-JENIS KARYA SASTRA DAN BAGAIMANAKAH CARA MENULIS DAN MENGAPRESIASI SASTRA . DEEPUBLISH. Anggraini,  D.  L.  (2019). Tinjauan  Hukum  Islam  Tentang  Royalti  Penulis  Buku  (Studi  pada Aura Publishing Bandarlampung) . UIN Raden Intan Lampung. Anitasari,  I.  N.,  &  Wati,  R.  (2021).  PERKEMBANGAN  CYBER  SASTRA  SEBAGAI BENTUK  RESISTENSI  TERHADAP  KAPITALISME. Literasi :  Jurnal  Bahasa  Dan Sastra
Indonesia Serta Pembelajarannya , 5 (2), 336–344. https://doi.org/10.25157/literasi.v5i2.4643
Arif Hariyanto, & Putra, A. (2022). KONTEN KREATOR YOUTUBE SEBAGAI SUMBER PENGHASILAN  (Telaah Kritis  Hukum Ekonomi Syari’ah). Al-Hukmi :  Jurnal  Hukum Ekonomi
Syariah Dan Keluarga Islam , 3 (2), 243–262. https://doi.org/10.35316/alhukmi.v3i2.2325
Asosiasi  Penyelenggara  Jasa  Internet  Indonesia.  (2023). Hasil  Survei  Internet  APJII . https://survei.apjii.or.id/survei/2023
Assalam, M. H. (2021). CYBERSASTRA: ANTARA SASTRA MASA KINI DAN DÉJÀ VU SASTRA LISAN. BAHAS , 32 (1), 1. https://doi.org/10.24114/bhs.v32i1.23731 Azizah,  W.  N.  (2023).  Pemanfaatan  Data  Eksternal  SIUPAL  Dalam  Penelitian  Kepatuhan Material Wajib Pajak (Studi Kasus Kantor Wilayah DJP ABC). Educoretax , 3 (3), 223– 237. https://doi.org/10.54957/educoretax.v3i3.557
Badan  Pusat  Statistik.  (2020). Klasifikasi  Baku  Lapangan  Usaha  Indonesia  (KBLI)  2020 . Badan Pusat Statistik.
Budijanto, J. B., & Dewi, N. (2022). PERBANDINGAN GENRE SASTRA POPULER DAN PENGAJARANNYA PADA SISWA SEKOLAH MENENGAH ATAS. Diglosia: Jurnal Pendidikan, Kebahasaan, Dan Kesusastraan Indonesia , 6 (1), 148–160. DailySocial.id. (2020, February 10). Mereka yang Merintis Platform Monetisasi untuk Kreator . https://dailysocial.id/post/mereka-yang-merintis-platform-monetisasi-untuk-kreator Darussalam, Septriadi, D., & Dhora, K. A. (2020). Konsep dan Aplikasi  Pajak Penghasilan . DDTC.
David,  E.  T.,  Adiyanta,  F.  C.  S.,  &  Sa’adah,  N.  (2018).  PENGENAAN  PAJAK  ATAS PENGHASILAN DARI HASIL KARYA DAN IMBALAN YANG DITERIMA OLEH PROFESI PENULIS. DIPONEGORO LAW JOURNAL , 7 (3).
DDTC.  (2021). Kreator  Berpenghasilan dari Crowdfunding  Diingatkan Bayar Pajak. DDTC . https://news.ddtc.co.id/kreator-berpenghasilan-dari-crowdfunding-diingatkan-bayar- pajak-34273
DDTCNews.  (2024,  January  28). Gunakan  NPPN?  Wajib  Pajak  Harus  Sampaikan Pemberitahuan ke DJP . https://news.ddtc.co.id/gunakan-nppn-wajib-pajak-harus- sampaikan-pemberitahuan-ke-djp-1800175
Dhaneswara,  A.  (2018). Tinjauan  Yuridis  Tentang  Pengenaan  Pajak  Bagi  Profesi  Penulis [UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA]. https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/6869 Direktorat Jenderal Pajak. (n.d.). Kode Jenis Pajak dan Kode Jenis Setoran . Retrieved May 28, 2024, from https://www.pajak.go.id/kode-jenis-pajak-dan-kode-jenis-setoran Direktorat  Jenderal  Pajak.  (2000). Keputusan  Direktur  Jenderal  Pajak  Nomor  KEP- 537/PJ./2000  tentang  Penghitungan  Besarnya  Angsuran  Pajak  Dalam  Tahun  Pajak Berjalan dalam Hal-Hal Tertentu . Direktorat Jenderal Pajak. (2015). Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2015 tentang Norma Penghitungan Penghasilan Neto . Direktorat Jenderal Pajak. (2020). Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik, dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak . Direktorat Jenderal Pajak. (2022). Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-12/PJ/2022 tentang Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak .
Donovan,  S.,  Fjellestad,  D.,  &  Lundén,  R.  (2008).  INTRODUCTION:  AUTHOR, AUTHORSHIP, AUTHORITY, AND OTHERMATTERS. In Authority Matters (pp. 1– 19). BRILL. https://doi.org/10.1163/9789401206464_002
Fajriani R, N., Anshari, A., & Juanda, J. (2024). Kajian Sosiologi Sastra Novel Karya Mahfud Ikhwan  dan  Relevansinya  Terhadap  Pembelajaran  Sastra. Jurnal  Onoma:  Pendidikan, Bahasa, Dan Sastra , 10 (1), 680–690. https://doi.org/10.30605/onoma.v10i1.3007 Fatbit.com.  (n.d.). Everything  Needed  to  Launch  Crowdfunding  Portal  For  Artists  –  Site Features, Business model & More . Retrieved May 25, 2024, from https://www.fatbit.com/fab/script-features-business-model-to-launch-artist- crowdfunding-website/
Fitriandi,  P.  (2021). KUPAS  TUNTAS  PPH  ORANG  PRIBADI (B.  Setiawan,  Ed.).  Unit Penerbitan Politeknik Keuangan Negara STAN.
Gandhioda,  T.  T.,  &  Tanjung,  Y.  (2024).  Pengaruh  Celebrity  Endorsement  Dan  Brand Awareness Terhadap Keputusan Pembelian Scarlett Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan  Bisnis  Universitas  Muhammadiyah  Sumatera  Utara. Management,  Accounting, Islamic Banking and Islamic Economic Journal , 2 (1), 16–27.
Harvard Business Review. (2010). Improving Business Processes . Harvard Business Press. Ilyas, W. B., & Burton, R. (2019). HUKUM PAJAK: Teori, Analisis, dan Perkembangannya (6th ed.). Salemba Empat.
Irawati,  &  Widyastuti,  M.  (2019).  SISTEM  FORMULASI  KEBIJAKAN  PRESUMPTIVE PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BAGI USAHA KECIL MIKRO DAN MENENGAH. Prosiding Seminar Stiami , 6 (1).
Jumaiyah,  &  Wahidullah,  Adv.  (2020). PAJAK  PENGHASILAN:  Teori,  Kasus,  dan  Praktik dalam Peraturan
Perpajakan .
LAUTAN PUSTAKA.
https://eprints.unisnu.ac.id/id/eprint/2733/1/BUKU%20PAJAK%20BER%20ISBN%20_ 2.pdf
Volume 4 No.5, 2024
Jusikusuma, T. D., & Wijaya, S. (2022). Pajak Penghasilan Atas Tiktokers. Educoretax , 2 (2),
154–166. https://doi.org/10.54957/educoretax.v2i2.222 Karyakarsa Official Guide . (2022). Karyakarsa. https://help.karyakarsa.com/ Kebijakan Mengenai #GajianDiKaryaKarsa . (2022). Karyakarsa. https://help.karyakarsa.com/panduan-kreator/kebijakan-mengenai-gajiandikaryakarsa
Keeper.
(2023, January 24). A Tax Guide for Patreon Creators . https://www.keepertax.com/posts/patreon-taxes#block-5
Kementerian  Keuangan.  (2017).  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  147/PMK.03/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. In Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No. 1516 .
Kementerian  Keuangan.  (2022).  Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor Nomor 112/PMK.03/2022  tentang Nomor Pokok  Wajib Pajak Bagi  Wajib Pajak Orang Pribadi,  Wajib  Pajak  Badan,  dan  Wajib  Pajak  Instansi  Pemerintah.  In Berita  Negara Republik Indonesia Tahun 2022 No. 660 .
Kementerian Keuangan. (2023). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168 Tahun  2023  Tentang  Petunjuk  Pelaksanaan  Pemotongan  Pajak  Atas  Penghasilan Sehubungan  Dengan  Pekerjaan,  Jasa,  Atau  Kegiatan  Orang  Pribadi.  In Berita  Negara Republik Indonesia Tahun 2023 No. 1112 . Kernan,  R.  J.  (2010).  Author.  In The  Encyclopedia  of  the  Novel .  Wiley. https://doi.org/10.1002/9781444337815.wbeotna010
Lie, G., Aprilia, I. S., & Syailendra P., M. R. (2022). PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN TERHADAP  YOUTUBER  DI   INDONESIA. Jurnal  Muara  Ilmu  Sosial,  Humaniora, Dan Seni , 6 (2), 480–485. Liputan6.com. (2023, July 14). Twitter Luncurkan Program Bagi Hasil Pendapatan Iklan Buat Kreator Konten . https://www.liputan6.com/tekno/read/5344261/twitter-luncurkan- program-bagi-hasil-pendapatan-iklan-buat-kreator-konten?page=4
Nikmah,  N.  N.  K.,  &  Hidayat,  M.  A.  (2024).  Hiperrealitas  Pembaca  pada  Utas  Alternative Universe  Boys  Love  Karakter  Anime  Chainsaw  Man  di  X  (Twitter). Journal  of  Urban Sociology , 1 (1), 27. https://doi.org/10.30742/jus.v1i1.3397
Novita, D., Murniyati, Septiani, W. D., & Puspitorini, I. (2022). Monetisasi Media Sosial di Tiktok. REMIK: Riset Dan E-Jurnal Manajemen Informatika Komputer , 6 (4), 1035–1040. Pemerintah  Indonesia.  (2018).  Peraturan  Pemerintah  Nomor  23  Tahun  2018  tentang  Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. In Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 No. 89 .
Pemerintah Indonesia. (2022a). Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan. In Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 No. 226 .
Pemerintah  Indonesia.  (2022b).  Peraturan  Pemerintah  Nomor  55  Tahun  2022  tentang Penyesuaian  Pengaturan  di  Bidang  Pajak  Penghasilan.  In Lembaran  Negara  Republik Indonesia Tahun 2022 No. 231 .
Pemerintah  Indonesia.  (2023a).  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  6  Tahun  1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah  Terakhir  Dengan  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2023  Tentang  Penetapan Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2022  Tentang  Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. In Susunan Dalam Satu Naskah (SDSN) Undang-Undang Perpajakan (pp. 1–131). Direktorat Jenderal Pajak.
Pemerintah  Indonesia.  (2023b).  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  7  Tahun  1983 tentang  Pajak  Penghasilan  sebagaimana  telah  diubah  terakhir  dengan  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. In Susunan Dalam Satu  Naskah  (SDSN)  Undang-Undang  Perpajakan (pp.  134–261).  Direktorat  Jenderal Pajak.
Pertiwi,  S.  A.  D.,  &  Wati,  R.  (2022).  MARAKNYA  PLATFORM  SASTRA  CYBER BERDAMPAK  TERHADAP  DUNIA  LITERASI  DI  INDONESIA. Literasi :  Jurnal Bahasa Dan Sastra Indonesia Serta Pembelajarannya , 6 (1), 17. https://doi.org/10.25157/literasi.v6i1.6689
Pitwanto. (2020). Ingin Jadi Penulis Belajar dari Penulis Best Seller . Deepublish.
Prasetyo, C. W., & Wati, R. (2022). Cyber Sastra: Polemik Dan Resistensi Kapitalisme Pada Sastra. PENA LITERASI: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia , 5 (1), 18–25. Pribadi,  C.  (2020).  IMPLEMENTASI  EQUITY  CROWDFUNDING  BERBASIS TEKNOLOGI  INFORMASI  BERDASARKAN  PERATURAN  OTORITAS  JASA KEUANGAN NOMOR 37/POJK.04/2018. Indonesian Notary , 2 (3). https://scholarhub.ui.ac.id/notary/vol2/iss3/5/
Ramadhan, M. R., & Wibowo, M. S. A. (2022). Analisis Aspek Keadilan PPH UMKM: Studi Komparasi  di  Indonesia,  Malaysia,  dan  Australia. Jurnal  Bisnis,  Manajemen,  Dan Akuntansi , 9 (1), 55. https://doi.org/10.54131/jbma.v9i1.133 Rejo,  U.  (2014).  MEMOSISIKAN  SASTRA  SIBER  SEBAGAI  LAHAN  BARU  DALAM PENELITIAN  SASTRA  MUTAKHIR  DI  INDONESIA. Paramasastra , 1 (2). https://doi.org/10.26740/parama.v1i2.1494
Simaremare,  J.,  Santoso,  G.,  Rantina,  M.,  &  Asbari,  M.  (2023).  Sastra  Menjadi  Pedoman Sehari-hari  Telaah  Singkat  Karya  Sastra  Menurut  Para  Ahli. Jurnal  Pendidikan Transformatif , 2 (3), 57–60. Suandy, E. (2020). Hukum Pajak (7th ed.). Salemba Empat.
Suhartini, S., & Mustika, I. (2023). APRESIASI SASTRA DIGITAL DI ERA MILENIAL. E- Prosiding PBSI IKIP Siliwangi , 2 , 113–127.
Syarat dan Ketentuan Penggunaan Trakteer . (n.d.). Trakteer. Retrieved May 10, 2024, from https://trakteer.id/terms
Syarifudin,  A.  (2018). Buku  Ajar:  Perpajakan (Mispiyanti,  Ed.).  STIE  Putra  Bangsa. http://eprints.universitasputrabangsa.ac.id/id/eprint/729/1/Buku%20Ajar%20Perpajakan %20-%20A.%20Syarifudin,%20S.E.,%20M.Si.%20Uk.%20A4%20FIX.pdf
The  Verge.  (2023,  October  14). Is  your  X  ad  revenue  sharing  payment  smaller  than  you expected? https://www.theverge.com/2023/10/13/23916539/x-twitter-ad-sharing- revenue-premium-accounts
Trakteer. (n.d.). Fitur dan Harga . Retrieved May 11, 2024, from https://trakteer.id/feature-and- pricing
Tribelio. (n.d.). Shop and Instant Payment: Terms and Conditions . Retrieved May 10, 2024, from https://tribelio.com/page/terms/instant-payment
Wahyudi,  I., &  Wati, R. (2021). Fenomena Sastra Cyber: Tren Menulis  Cerita Sastra dalam Bingkai Media Sosial. Arkhais-Jurnal Ilmu Bahasa Dan Sastra Indonesia , 12 (2), 91–98. We  Are  Social  &  Meltwater.  (2023,  June  1). Digital  2023  Indonesia .  Kepios. https://datareportal.com/reports/digital-2023-indonesia
Wicaksono,  A.  (2014). Menulis  Kreatif  Sastra  dan  Beberapa  Model  Pembelajarannya . Garudhawaca.
Wijanarko, T. (2023, November 29). Graffiti Gratitude dan Cyberpuitika, Dua Tonggak Sastra Online .
Borobudur Writers & Cultural Festival BWCF.

## Journal of Law, Administration, and Social Science
https://borobudurwriters.id/kolom/graffiti-gratitude-dan-cyberpuitika-dua-tonggak- sastra-online/
Wijaya, S., & Arumningtias, D. (2021). Preventing the potential tax avoidancein government regulation of the republic of Indonesia number 23 of 2018. Multicultural Education , 7 (1), 288–301.
Wijaya,  S.,  Irawan,  F.,  &  Marfiana,  A.  (2022).  Kajian  Perpajakan  UMKM  Dalam  Rangka Meminimalisasi  Fenomena  Bunching. Balance  Vocation  Accounting  Journal , 6 (2),  88– 96.
Wijaya, S., & Mahatma, E. A. (2017). ANALISA UPAYA PENINGKATAN PENERIMAAN PERPAJAKAN  DARI  PENGGALIAN  POTENSI  PAJAK  ATAS  PENGHASILAN YOUTUBER. JURNAL  MANAJEMEN  KEUANGAN  PUBLIK , 1 (2),  125–130. https://doi.org/10.31092/jmkp.v1i2.145
World  Bank.  (2022a). Individuals  using  the  Internet  (%  of  population)  -  Indonesia .  World Telecommunication/ICT Indicators
Database.
https://data.worldbank.org/indicator/IT.NET.USER.ZS?end=2022&locations=ID&start= 2000
World  Bank.  (2022b). Mobile  cellular  subscriptions  (per  100  people)  -  Indonesia .  World Telecommunication/ICT Indicators
Database.
https://data.worldbank.org/indicator/IT.CEL.SETS.P2?end=2022&locations=ID&most_r ecent_value_desc=true&start=2000
X. (n.d.-a). About Subscriptions creators . Retrieved May 10, 2024, from https://help.x.com/en/using-x/subscriptions-creator
X.  (n.d.-b). Help  Center:  Ads  Revenue  Sharing .  Retrieved  May  10,  2024,  from https://help.x.com/en/using-x/creator-ads-revenue-sharing
X. (n.d.-c). Tingkatkan ke Premium . Retrieved May 10, 2024, from https://x.com/i/premium_sign_up
X.  (2023a). Ads  Revenue  Sharing  Terms .  https://legal.x.com/en/creator-ads-revenue-sharing- terms.html
X.
(2023b). Postingan Eric Farraro (@EFararro) . https://twitter.com/EFarraro/status/1712937002445013411
Yanti, P. G. (2020). Sastra digital dan keunggulannya. Prosiding Samasta .
Yusanta, F. B., & Wati, R. (2020). Eksistensi Sastra Cyber: Webtoon Dan Wattpad Menjadi Sastra Populer Dan Lahan Publikasi Bagi Pengarang. Literasi: Jurnal Bahasa Dan Sastra Indonesia Serta Pembelajarannya , 4 (1).
Zakaria, R., & Satyawan, M. (2023). Strategi Implementasi Fintech Reward Crowdfunding di Indonesia Sektor Ekonomi Kreatif. Jurnal Bisnis Dan Manajemen West  Science , 2 (02), 145–167. https://doi.org/10.58812/jbmws.v2i02.328