## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM JUAL BELI ONLINE YANG MENGGUNAKAN SITUS WEB IKLAN DI FACEBOOK DITINJAU DARI UNDANG- UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

## Diky Dikrurahman
Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon, Indonesia Email: dikrurahmandiky@gmail.com

## ABSTRAK
Kata kunci: Perlindungan, Konsumen, Jual Beli Online Perlindungan Hukum terkait Jual Beli Online yang menggunakan web di Facebook merupakaan permasalahan yang terjadi di Kabupaten Kuningan, yang berawal dari belum adanya Undang-Undang atau Peraturan mengenai jual beli online sehingga menyebabkan  terjadinya  Penipuan  atas  barang  dan  atau  jasa  yang  tidak  sesuai dengan  yang  di  iklankan.  Penelitian  ini  akan  mengungkap  perlindungan  hukum terhadap konsumen didalam transaksi jual beli online melalui web iklan facebook dan mengungkap tanggung jawab pelaku usaha dalam menangani hak konsumen yang dilanggar. Tujuan  penelitian ini untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum  terhadap  konsumen  dan  mengetahui  bagaimana  tanggung  jawab  pelaku usaha terhadap hak konsumen. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode yuridis  empiris,  spesfikasi  penelitian  menggunakan  deskriptif  analisis.  Bentuk perlindungan yang diberikan terhadap konsumen dalam jual beli online disamakan dengan perlindungan yang diberikan terhadap jual  beli konvensional,  Terjadinya hubungan hukum antara pelaku usaha dengan konsumen adalah pada saat pelaku usaha  memberikan  janji  dan  segala  informasi  yang  berkaitan  dengan  barang dan/atau  jasa  yang  ditawarkan  kepada  konsumen  pada  saat  memberikan  iklan, brosur,  ataupun  promosi.  Tanggung  jawab  pelaku  usaha  terhadap  konsumen dengan  cara  mengganti  rugi  pengembalian  uang  atau  bisa  mengirim  barang  dan atau  jasa  yang  sesuai  dengan  yang  diinginkan  konsumen.  Perlindungan  hukum terhadap  konsumen  yang  menggunakan  jual  beli  online  melalui  iklan  facebook tujuannya agar konsumen mendapatkan kepastian hukum.
ABSTRACT Keywords: Protection,  Consumers, Buying and Selling Online Legal protection related to buying and selling online using the web on Facebook is a problem that occurs in Kuningan Regency, which started with the absence of laws or regulations regarding online buying and selling, causing fraud to occur for goods and or services that do not match what is advertised. This research will reveal legal protection  for  consumers  in  online  buying  and  selling  transactions  through  the Facebook  advertising  web  and  reveal  the  responsibilities  of  business  actors  in dealing with violated consumer rights. The purpose of this research is to find out how  legal  protection  is  for  consumers  and  to  find  out  how  business  actors  are responsible for consumer rights. In this study, the authors used empirical juridical methods, research specifications using descriptive analysis. The form of protection given to consumers in buying and selling online is equated with the protection given to conventional buying and selling. The occurrence of a legal relationship between a business actor and a consumer is when the perpetrator makes a promise and all information relating  to  the  goods  and/or  services offered  to  consumers  on  when providing advertisements, brochures, or promotions. The responsibility of business actors to consumers is by compensating for losses, refunding money or being able to  send goods and or services that are in accordance with what  consumers want.
Legal  protection  for  consumers  who  use  online  buying  and  selling  through Facebook advertising is intended so that consumers get legal certainty.

## PENDAHULUAN
Seiring dengan perkembangan zaman kehidupan menjadi semakin lebih mudah dalam segi teknologi  salah  satunya  ialah  teknologi  informasi  dimana  kemajuan  ini  membuat  banyak perubahan seperti transaksi jual beli konvensional ke jual beli online . Seperti transaksi jual beli umumnya dilakukan secara langsung oleh penjual dan pembeli namun di era milenial ini kita bisa melakukan transaksi secara online hanya dengan klik dan scroll pada layar gadget yang kita miliki kapanpun dan dimanapun. (Ridwan et al., 2018) Transaksi modern saat ini disebut juga sebagai transaksi online dimana  pembeli  dan  penjual  tidak  harus  bertatap  muka  dan  pembeli  barang dilakukan  secaara  tidak  langsung  ( online )  melalui  teknologi  informasi  yang  di  sambungkan sehingga memudahkan penjual dan pembeli melakukan transaksi tanpa hambatan dari jarak dan waktu.  (Ramadhan  et  al.,  2020)  Metode  jual  beli  secara online ini  sudah  sering  dilakukan  oleh masyarakat pada era ini di Indonesia.
Pembeli juga dapat melakukan pemasaran dan distribusi dalam jangkauan yang lebih besar dengan biaya yang lebih minim dan tentunya sangat menghemat waktu dan energi sehingga lebih efisien  dan  produktif,  serta  banyak  sekali  platform  e-commerce  yang  dapat  digunakan  seperti shopee, Lazada, Tokopedia, Instagram hingga facebook . (Wulandari, 2018)
Contoh  yang  terjadi  di  masyarakat  seperti  kasus  penipuan,  barang  yang  rusak  dalam perjalanan, barang yang tidak sesuai dengan gambar dan masih banyak lagi.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  19  Tahun  2016  yang  berisi  informasi  dan transaksi elektronik menerbitkan hukum yang mengatur mengenai aturan dalam transaksi jual beli online seperti dalam pasal 1 ayat 6 dan 6a yang berbunyi “6. Penyelenggaraan sistem Elektronik adalah pemanfaatan sistem Elektronik oleh penyelenggara Negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat.  6a.  penyelenggara  Sistem  Elektronik  adalah  setiap  Orang,  Penyelenggara  Negara, badan  Usaha,  dan  masyarakat  yang  menyediakan  mengelola,  dan/atau  mengoperasikan  Sistem Elektronik, baik secara sendiri-sendiri maupun Bersama-sama kepada pengguna Sistem Elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain.” (Kalesaran, 2022)
Ungkapan Nurul Fibrianti dari jurnal international journal of business, economic and law vol.12 issue 4:67 menyatakan “But on the other hand, the consumer as a buyer, user, user of goods sold  online  is  the  party  whose  position  is  weaj  are  often  the  victim  of  fraudulent businesses.” (Jurayevich  &  Bulturbayevich,  2020) Sehingga  perlindungan  hukum  terhadap  konsumen sangat penting dan merupakan tanggung jawab yang dimiliki oleh penjual agar terciptanya rasa nyaman dalam melakukan transaksi online terutama menggunakan facebook . Salah  satu  fitur  yang  ditawarkan  oleh Facebook adalah Facebook  Ads atau  Iklan  di Facebook ,  yaitu  fitur  yang  ditawarkan  oleh Facebook untuk  mengiklankan  halaman Facebook dengan jangkauan yang dapat ditentukan dan dapat diatur oleh pemasang iklan tersebut.(Aprinta, 2016)
Penulis akan memfokuskan penelitian pada perlindungan hukum terhadap konsumen apabila terjadi barang yang tidak sesuai dengan iklan terutama iklan di facebook ini hanya bisa dipesan melalui whatshap sehingga  dengan  adanya  hal  ini  penulis  tertarik  untuk  melakukan  penelitian mengenai “Perlindungan  Hukum  Bagi  Konsumen  Dalam  Jual  Beli  Online  Yang Menggunakan  Situs  Web  Iklan  Di  Facebook  Ditinjau  Dari  Undang-Undang  Perlindungan Konsumen”
Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Jual Beli Online Yang Menggunakan Situs Web Iklan Di Facebook Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen

## METODE Pendekatan Penelitian
Tipe penelitian yang dipakai adalah tipe penelitian Yuridis Empiris, Penggunaan metode yuridis  empiris  dalam  penelitian  ini,  yaitu  dari  hasil  pengumpulan  dan  penemuan  data  serta informasi melalui studi lapangan.

## Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif  analisis yang  merupakan  suatu  Langkah  pendekatan  yang  bertujuan menggambarkan suatu gejala yang berlangsung saat ini yang didukung dengan fakta-fakta.

## Objek Penelitian
Adapun  Objek  Penelitian  yang  dipakai  oleh  penulis  yakni  bagaimana  tinjauan  yuridis tentang perlindungan hukum bagi konsumen dalam jual beli online yang menggunakan situs web iklan di facebook .

## Instrumen Penelitian
Instrumen yang digunakan peneliti dalam penelitian ini terdapat dua dokumentasi yaitu : rekaman audio dan catatan.

## Analisis Bahan Hukum
a. Bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah :
1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2) Kitab Undang-Undang HukumPerdata (KUHPerdata)
3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
4) Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Teknologi dan Elektronik
b. Sedangkan Bahan Hukum yang diperoleh secara tidak langsung dari sumber data yang terlebih dahulu dibuat oleh seseorang dalam suatu kumpulan data dokumen, buku, atau hasil penelitian terlebih dahulu dan sebagainya.
c.  Bahan  hukum  yang  digunakan  guna  menunjang  bahan  hukum  primer  dan  sekunder,  seperti kamus hukum.

## Teknik Pengumpulan Data
a. Studi Kepustakaan
Dalam penelitian ini menggunakan metode kepustakaan tujuannya untuk undangan, teori- teori, pendapat-pendapat, ataupun penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan yang sedang dibahas dalam penelitian ini.

## b. Studi Lapangan
Studi Lapangan adalah suatu model pembelajaran dengan kegiatan pembelajaran yang berupa kunjungan ke suatu tempat di luar kelas yang dilaksanakan sebagai bagian dari seluruh kegiatan akademis, terutama dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran.
Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Jual Beli Online Yang Menggunakan Situs Web Iklan Di Facebook Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen

## c. Wawancara
Wawancara adalah proses percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh dua belah pihak guna tanya jawab kepada sejumlah informan untuk memperoleh informasi dan gagasan yang berkaitan dengan penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Perlindungan  Hukum  terhadap  Konsumen  dalam  Transaksi  Jual  Beli          Online  di  Iklan Facebook
Dalam pelaksanaan transaksi konsumen terhadap produk barang dan jasa, Negara mengatur dengan  menghadirkan  Undang-Undang  No.8  tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen (UUPK)  yang  mempunyai  tujuan  untuk  meningkatkan  harkat  dan  martabat  konsumen  melalui berbagai upaya, antara lain : meningkatkan kesadaran, pengetahuan kepedulian, dan kemandirian konsumen  terutama  dalam  memilih,  menentukan  dan  menuntut  hak-haknya  sebagai konsumen.(Pauth, 2019)
Disamping  itu,  Undang-Undang  ini  mempunyai  tujuan  untuk  menciptakan  sistem perlindungan  konsumen  yang  mengandung  unsur  kepastian  hukum  serta  keterbukaan  informasi sekaligus menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen, sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha dengan menghasilkan barang  dan/atau  jasa  yang  berkualitas  yang  dapat  menjamin  kelangsungan  usaha, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen serta Kesehatan. (Nawi, 2018)
Perlindungan Konsumen menurut UU No.8 Tahun 2014 adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen, baik kepada setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia didalam masyarakat. (Indonesia, 1999)
Dalam  rangka mewujudkan keseimbangan antara dua kepentingan yang berbeda yakni : pelaku  usaha  di  satu  sisi  dan  konsumen  di  sisi  lain,  maka  penulis  memandang  bahwa  peran pemerintah  kabupaten  kuningan  dalam  perlindungan  konsumen  sangat  strategis  dan  penting, bukan hanya sebagai regulator, akan tetapi tidak kalah pentingnya adalah dalam hal pengawasan, dalam rangka menjaga keseimbangan kepentingan antara pelaku usaha dan konsumen. (Zamzam & Aravik, 2020)
Oleh  karena  itu  pentingnya  pengawasan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  kabupaten kuningan karena dengan pengawasan tersebut kegiatan usaha dari pelaku usaha terhadap kualitas produk yang dihasilkan diharapkan dapat terwujud. Dengan demikian konsumen dapat lebih aman dan  nyaman  memakainya.  Begitu  pun  sebaliknya  mengabaikan  atau  kecenderungan membelakangi aturan hukum, etika serta moral akan menimbulkan kerugian dan keresahan sosial. Karena  undang-undang  perlindungan  konsumen  mengandung  delik  aduan  jika  tidak  ada  yang mengadu maka tidak terkena sanksi. (As et al., 2022)
Dalam pelaksanaannya perlindungan hukum terhadap konsumen khususnya dalam hal jual beli  online,  telah  dilindungi  oleh  pemerintah  melalui  UUPK,  dan  beberapa  kebijakan  atau peraturan lainnya. Perlindungan bagi konsumen terkait jual beli online menurut UUPK disamakan dengan  konsumen  yang  bertransaksi  secara  langsung  atau  konvensional,  dimana  suatu  jual  beli terjadi Ketika ada kesepakatan mengenai barang atau jasa yang diperdagangkan serta harga  atas barang tersebut. (Panggabean & Badriyah, 2023) Permasalahan mengenai transaksi jual beli online sering terjadi di masyarakat ini memang tidak mungkin dapat dituntaskan, namun diharapkan dapat dikurangi atau mungkin dapat dicegah jauh dari sebelum terjadinya permasalahan. Salah satu dari sekian kondisi konsumen yang banyak dirugikan  memerlukan  peningkatan  upaya  untuk  melindunginya  sehingga  hak-hak  konsumen
dapat  ditegakkan,  dan  dalam  memberikan  perlindungan  terhadap  konsumen  tidak  boleh  justru mematikan pelaku usaha, karena keberadaan pelaku usaha merupakan suatu hal yang juga esensial dalam perekonomian negara. (As et al., 2022)
Yang membedakannya adalah jika jual beli secara konvensional para pihak harus bertemu langsung disuatu tempat untuk membuat kesepakatan terkait harga barang yang diperjualbelikan, sedangkan  transaksi  jual  beli  online  memerlukan  suatu  media  internet  sehingga  proses transaksinya terjadi tanpa perlu adanya pertemuan langsung antar para pihak.
Upaya  perlindungan  konsumen  terkait  jual  beli online ,  pemerintah  melalui  Undang- Undang  No  19  tahun  2016  tentang  UU  ITE  dan  PP  No  71  Tahun  2019  tentang  PSTE (penyelenggaraan  sistem  dan  transaksi  elektronik)  telah  memberikan  pengaturan  terhadap transaksi elektronik jual  beli online ,  meskipun  dalam  UU  dan  PP  No  71 Tahun  2019  PSTE  ini belum  mengatur  secara  khusus  terkait  jual  beli online melalui  iklan  di facebook .  Tetapi  dalam bentuk  perlindungannya  terkait  pengaturannya  sama  saja  dengan  jual  beli online seperti  di platform sosial media lainnya seperti Instagram dan dalam jual beli online lainnya. (Attirmidzi, 2022)
Bahwa syarat sahnya perjanjian kontrak elektronik sama saja dengan syarat sah perjanjian konvensional, namun dalam perjanjian secara elektronik ini terlihat adanya pergeseran makna dari kesepakatan  sebagai  keinginan  atau  kehendak  para  pihak  yang  membuat  perjanjian,  sehingga muncul sebagai perjanjian baku atau kontrak standar yang dibuat atas kehendak salah satu pihak saja. Dimana dalam kontrak elektronik ini isi dan bentuk kontraknya merupakan keinginan dari pelaku usaha saja dengan cara sepihak, sementara itu konsumen hanya dapat menyetujui kontrak sepihak tersebut walaupun seharusnya konsumen bisa untuk tidak menyetujui kontrak tersebut, ini berarti  tidak  terjadi  hubungan  hukum  antara  pelaku  usaha  dan  konsumen  karena  isi  perjanjian hanya dibuat secara sepihak.
Namun  Undang-Undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen  belum  dapat  melindungi  konsumen  dalam  jual  beli online karena  keterbatasan pengertian  pelaku  usaha  dan  keterbatasan  akan  hak-hak  konsumen  yang  diatur  dalam  UUPK. Perlindungan hukum dari sisi pelaku usaha, dari sisi konsumen, dari sisi produk, dari sisi transaksi. Permasalahan-permasalahan yang timbul dalam perlindungan hukum terhadap konsumen terdapat 2  (dua)  permasalahan  yaitu  meliputi  keabsahan  perjanjian  menurut  KUHPerdata,  penyelesaian sengketa  dalam  transaksi online ,  tidak  adanya  lembaga  penjamin  toko online serta  tentang keamanan bertransaksi dan tidak pahamnya konsumen dalam bertransaksi online .
Dengan  disahkannya  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  perlindungan konsumen terdapat kelemahan diantaranya:
1. Pemerintah kabupaten kuningan belum mampu memberikan pelayanannya kepada masyarakat atau  konsumen,  serta  pemerintah  kabupaten  kuningan  belum  benar-benar  untuk  melindungi konsumen karena tidak adanya pengawasan maksimal dari pemerintah.
2.  Banyak  produk-produk  yang  belum  berstandar  SNI  (Standar  Nasional  Indonesia)  yang  telah ditetapkan oleh pemerintah.
3. Pemerintah kabupaten kuningan tidak memberikan Batasan terkait dengan sengketa konsumen.
Oleh karena itu, pemerintah kabupaten kuningan seharusnya bisa dapat melakukan pengawasan terhadap aspek-aspek yang harus diawasi dengan melakukan survey tentang pemuatan informasi produk yang diperjual belikan oleh pelaku usaha, tetapi tidak semua toko online mempunyai toko fisik atau offline sehingga akan menyulitkan pemerintah karena yang mempunyai toko online tidak hanya 1 melainkan bisa ribuan, tetapi ini bisa dilakukan pengawasan terhadap pembuat produk
atau penyedia produk. Apabila saat dilakukan survey pengawasan lalu ditemukan penyimpangan produk  terhadap  peraturan  perundang-undangan  maka  pemerintah  wajib  mengambil  Tindakan administratif, sebagaimana sanksi yang telah dicantumkan dalam UUPK.
Untuk sementara ini upaya pemerintah kabupaten kuningan dalam melindungi konsumen yang  bertransaksi  secara online melalui  UU  No  8  tahun  1999,  dimana  dalam  UU  ini  transaksi secara online perlindungannya sama dengan bertransaksi secara konvensional. Walaupun dalam Undang-Undang  ini  hanya  mengatur  tentang  jual  beli  secara  konvensional  saja.  Seharusnya pemerintah  kabupaten  kuningan  harus  membenahi  peran  dan  fungsi  dari  Badan  Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) untuk lebih di optimalkan lagi, karena UU No 8 Tahun 1999 selalu berkaitan  dengan  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  yang  mewadahi  jenis  transaksi  jual beli online dan konvensional.
Pemerintah kabupaten kuningan disini harus memperluas ruang lingkup dalam pengaturan UU  No  8  Tahun  1999  agar  dapat  menjangkau  konsumen  dalam  jual  beli online ,  karena  jika pemerintah  mengeluarkan  undang-undang  tentang  transaksi  jual  beli online tetap  saja perlindungan konsumen akan terus mengacu kepada UU No 8 tahun 1999.

## Bentuk Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam memenuhi hak konsumen
Adapun Hak dan Kewajiban Konsumen yang tertuang dalam pada pasal 4 dan 5 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa: (Rianti, 2017) Pasal 4
a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan
c. hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa
d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
f. hak untuk mendapatkan pembinaan dan Pendidikan konsumen
g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundnag-undangan lainnya
Pasal 5 Kewajiban konsumen adalah:
a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan
b. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa
c. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati
d. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut
Penjelasan terkait pasal 4 dan 5 diatas harapannya agar penjual sebagai pelaku usaha bisa paham  akan  hak  konsumen  sehingga  pelaku  usaha  tidak  melanggar  atau  mengabaikan  hak konsumen tersebut, dan sebagai konsumen tentu ada hak dan kewajiban jika hak konsumen sudah didapatkan maka ada kewajiban yang harus dijalani terhadap pelaku usaha.
Konsumen dapat menggugat pelaku usaha secara perdata dengan dasar hukum pelaku usaha telah  wanprestasi,  pada  perjanjian  jual  beli  melalui online yang  dilakukan.  Wanprestasi  artinya tidak  memenuhi  kewajiban  yang  telah  disepakati  dalam  perjanjian.  Menurut  Mariam  Darus Badrulzaman (Badrulzaman, 1994) wujud dari tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian itu adalah:
1) debitur sama sekali tidak memenuhi perikatan 2) debitur terlambat memenuhi perikatan 3) debitur keliru atau tidak pantas memenuhi perikatan
Jika salah satu dari keadaan wanprestasi itu terjadi maka pembeli dapat menggugat penjual online tersebut,  atau  jika  konsumen  mengalami  kerugian  terhadap  produk  yang  diterima  cacat maka pelaku usaha wajib untuk mengembalikan kerugian yang dialami oleh konsumen.
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  juga  mempunyai  tanggung  jawab  terhadap  pelaku usaha  yang  tidak  bisa  memenuhi  hak  konsumen.  Di  dalam  hal  pelaku  usaha  atau  penjual menggunakan identitas palsu atau melakukan tipu muslihat dalam jual beli online maka ia dapat di  pidana  berdasarkan  Pasal  378  KUHPidana,  yaitu:  “barang  siapa  dengan  maksud  untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakan orang lain untuk  menyerahkan  barang  sesuatu  kepadanya,  atau  supaya  memberi  hutang  maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun “
Undang-Undang Informasi dan Teknologi Elektronik pada pasal 12 ayat (3) menjelaskan bahwa : “ Setiap Orang yang melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 bertanggung jawab atas segala kerugian dan konsekuensi hukum yang timbul”
Setiap Hak yang telah dilanggar oleh pelaku usaha mendapatkan perlindungan hukum atau jaminan hukum karena hal tersebut tercantum dalam pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun  1999  tentang  perlindungan  konsumen  yang  berbunyi:  “Pelaku  usaha  bertanggung  jawab memberikan  ganti  rugi  atas  kerusakan  pencemaran  dan/atau  jasa  yang  dihasilkan  atau diperdagangkan “
Penjelasan  dari  pasal  tersebut  adalah  para  pihak  bertanggung  jawab  atas  segala  kerugian yang timbul akibat pelanggaran yang dilakukan terhadap pemberian pengamanan dalam perjanjian jual  beli online .  Karena  berdasarkan  UU  ITE  serta  PP  Nomor  71  Tahun  2019  tentang  PSTE, kegiatan belanja online tetap diakui sah dan bisa dipertanggungjawabkan ini sebagai salah satu bentuk dari kontrak elektronik.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, sejak berlakunya UUPK  ini  masalah  pelanggaran  terhadap  hak  konsumen  masih  terus  terjadi,  terjadi  karena kurangnya kesadaran dari pelaku usaha yang tidak memenuhi hak konsumen di dalam transaksi pesanan atau produk, terlebih jika hak konsumen dilanggar sebaiknya konsumen berbicara kepada pelaku  usaha  mengapa  haknya  sebagai  konsumen  dilanggar  setelah  itu  memberi  tahu  kepada pelaku usaha bahwa produk yang diterima tidak seperti yang di iklankan kemudian meminta ganti rugi sesuai dengan harga produk yang telah dibayarkan konsumen.
Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Jual Beli Online Yang Menggunakan Situs Web Iklan Di Facebook Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen

## KESIMPULAN
Berdasarkan pemaparan atas penelitian tersebut di atas, penulis dapat menyimpulkan menjadi 2 (dua) pokok simpulan, diantaranya:
Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam jual beli online melalui iklan di facebook dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen telah mampu  memberikan  perlindungan  hukum  yang  memadai  bagi  konsumen  tetapi  dalam pelaksanaannya  masih  terdapat  konsumen  yang  belum  mendapatkan  hak  dengan  semestinya. Karena perlindungan  konsumen diperuntukkan untuk memberikan kepastian hukum, keamanan  dan  keseimbangan  hukum  antara  pelaku  usaha  dan  konsumen  yang  bersifat adil  dan tidak  berat  sebelah,  hubungan  hukum  antara  pelaku  usaha  dan  konsumen  yang  pada  akhirnya posisi konsumen sangat lemah dibanding pelaku usaha yang mendominasi dan konsumen lebih sering  dirugikan,  maka  negara  menjamin  perlindungan  hukum  terhadap  konsumen  di  dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, serta bentuk perlindungan yang diberikan pemerintah terhadap konsumen dalam transaksi jual beli online melalui iklan di facebook disamakan  dengan  bentuk  perlindungan  konsumen  yang  menggunakan  transaksi  secara konvensional.
Tanggung  jawab  pelaku  usaha  dalam  memenuhi  hak  dan  kewajiban  konsumen  melalui transaksi online diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  perlindungan konsumen. Bentuk Tanggung Jawab pelaku usaha terhadap hak konsumen yang dilanggar ialah dengan mengganti rugi berupa pengembalian uang atau penggantian produk.

## DAFTAR PUSTAKA
Aprinta,  G.  (2016).  Pemanfaatan  Facebook  Ads  Untuk  meningkatkan  Brand  Awareness  pada Produk Lokal. Jurnal The Messenger , 8 (1), 68–72.
As, P., Ilhamy, M. Y., Hamid, A., Zubaidah, S., Putra RM, M. R. E., Mas, M., Sahir, S., Oner, B., Nursyamsul, N., & Renggong, R. (2022). Menemukan Hukum Dalam Ranah Yudikatif . Chakti Pustaka Indonesia.
Attirmidzi,  M.  Z.  (2022).  Perlindungan  Hukum  terhadap  Konsumen  dalam  Sistem  Transaksi Online  Perspektif  Undang-Undang  Informasi  dan Transaksi  Elektronik. Jurnal  Supremasi , 97–108.
Badrulzaman,  M.  D.  (1994).  Aneka  Hukum  Bisnis,  alumni. Bandung,  Kompilasi  Hukum Perikatan, Citra Aditya Bhakti .
Indonesia,  R.  (1999).  Undang-Undang  No.  8  tahun  1999  tentang  perlindungan  konsumen. Lembaran Negara RI Tahun , 8 .
Jurayevich,  M.  B.,  &  Bulturbayevich,  M.  B.  (2020).  Attracting  Foreign  Investment  In  The Agricultural Economy. International Journal of Business, Law, and Education , 1 (1), 1–3. Kalesaran, A. (2022). Akibat Hukum Digitalisasi Perdagangan Saham Menurut Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Indonesia. Lex Privatum , 10 (6). Nawi,  S.  (2018).  Hak  dan  Kewajiban  Konsumen  Menurut  UU  No.  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan Konsumen. Pleno Jure , 7 (1), 1–8.
Panggabean,  H.  D.,  &  Badriyah,  S.  M.  (2023).  Implementasi  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Bisnis Biro Travel. AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam , 5 (1), 714–720.
Pauth,  V.  (2019).  Tanggung  Jawab  Pelaku  Usaha  Terhadap  Kerugian  Konsumen  Akibat Mengkonsumsi Barang dan Jasa Berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. LEX PRIVATUM , 6 (10).
Ramadhan, M., Ariyanti, D. O., & Ariyani, N. (2020). Pencurian e-money pada e-commerce dalam Tindak Pidana Cybercrime sebagai Tindak Pidana Ekonomi. Reformasi Hukum , 24 (2), 169– 188.
Rianti, N. K. A. N. R. (2017). Tanggung Jawab Pelaku Usaha  Terhadap Konsumen Dalam Hal Terjadinya  Hortweighting  Ditinjau  Dari  Undang-Undang  RI  No  8  Tahun  1999  Tentang Perlindungan Konsumen. Jurnal Magister Hukum Udayana , 6 (4), 521–537.
Ridwan,  H.,  Masrul,  M.,  &  Juhaepa,  J.  (2018).  Komunikasi  Digital  Pada  Perubahan  Budaya Masyarakat  E-Commerce  Dalam  Pendekatan  Jean  Baudrillard. Jurnal  Riset  Komunikasi , 1 (1), 99–108.
Wulandari, Y. S. (2018). Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Transaksi Jual Beli E- Commerce. AJUDIKASI: Jurnal Ilmu Hukum , 2 (2), 199–210.
Zamzam, H. F., & Aravik, H. (2020). Etika Bisnis Islam Seni Berbisnis Keberkahan . Deepublish.