Volume 4 Nomor 1 Tahun 2023 Page 971-980 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Tantangan Dan Perubahan Terkini Dalam Hukum Ketenagakerjaan:

## Analisis Terhadap Dinamika Peraturan dan Perlindungan Pekerja
Nur Jantra Hidayanto 1 ✉ , Sabrina Novi Putri Listiana 2 , Najwa Nabila Aulia 3 , Khoirotun Hisan Prameswari Dwi Amoro 4 , Nazwa Salsabila Zahratu 5 , Diani Sadia Wati 6

## Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta
Email: 2310611004@mahasiswa.upnvj.ac.id 1 ✉

## Abstrak
Artikel ini membahas mengenai tantangan dan perubahan yang ada dalam hukum ketenagakerjaan yang berfokus pada analisis terhadap dinamika peraturan dan perlindungan. Metode pengkajian data dalam penelitian yang telah dibuat, yaitu dengan hasil pengisian kuesioner dan studi literatur. Para peneliti melakukan pengumpulan data melalui sumber data primer dan sekunder, yaitu: pengisian kuesioner yang dilakukan kepada mahasiswa dan masyarakat yang sudah bekerja atau magang. Data diperoleh dengan mencari dan mengkaji dari berbagai sumber informasi dengan membaca jurnal, buku, dan berbagai sumber literatur lainnya. Tujuan dari adanya penelitian yang dilakukan adalah untuk memahami tantangan terkini yang di hadapi hukum kentenagakerjaan dalam mengakomodasi perubahan  dinamika  ekonomi  dan  tuntutan  pekerja  seperti  perlindungan  hak-hak  pekerja  yang semakin kompleks serta menganalisis dinamika perlindungan pekerja dalam hukum ketenagakerjaan mengenai  keadilan  dalam  mekanisme  penyelesaian  perselisihan,jaminan  sosial  dan  perlindungan terhadap  diskriminasi  dengan  memahami  tantangan  yang  ada  serta  mengevaluasi  peraturan  dan perlindungan pekerja.
Kata Kunci: Hukum Ketenagakerjaan, Tantangan Hukum Ketenagakerjaan, Peraturan dan Perlindungan pekerja
Copyright @ Nur Jantra Hidayanto, Sabrina Novi Putri Listiana, Najwa Nabila Aulia, Khoirotun Hisan Prameswari Dwi Amoro , Nazwa Salsabila Zahratu , Diani Sadia Wati
This article discusses the challenges  and changes that exist in employment law, focusing on an analysis of the dynamics of regulations and protection. The data assessment method in the research that has been created is the results of filling out questionnaires and literature studies. The researchers collected data through primary and secondary data sources, namely: filling out questionnaires given to students and  people who  were  already  working  or  doing  internships.  Data  was  obtained  by  searching  and studying various sources of information by reading journals, books and various other literary sources. The aim of the research carried out is  to  understand  the current  challenges faced  by labor law in accommodating  changes  in  economic  dynamics  and  worker  demands  such  as  the  protection  of workers' rights which are increasingly complex and to analyze the dynamics of worker protection in labor law regarding justice in dispute resolution mechanisms, social security. and protecting against discrimination  by  understanding  existing  challenges  and  evaluating  regulations  and  worker protections.
Keywords: Employment Law, Employment Law Challenges, Regulations and Worker Protection

## PENDAHULUAN
Permasalahan  dibidang  ketenagakerjaan  kini  merupakan  sesuatu  yang  banyak dibicarakan,  baik  di  negara  yang  lebih  maju  maupun  berkembang.  Problematika  terkait ketenagakerjaan timbul sebab sedikitnya kesempatan pekerja, sementara jumlah penduduk selalu  bertambah.  Kondisi  seperti  ini  semakin  diperparah  dengan  krisis  keuangan  global yang melanda beberapa negara, sehingga banyak perusahaan yang melakukan PHK dalam skala besar. Akibat logis yang tidak bisa dihindari dari situasi ini yaitu meningkatnya jumlah pengangguran. Problematika ketenagakerjaan juga bisa muncul karena hak dasar dan hak normatif tidak terjamin. Hal ini dapat menimbulkan perselisihan mengenai rendahnya upah, asuransi kesehatan, keselamatan kerja, program pensiun, fasilitas perusahaan, dan biasanya berujung  pada  pemutusan  hubungan  kerja.  Oleh  karena  itu,  diperlukan  sistem  dan mekanisme untuk menyelesaikan perselisihan perburuhan yang baik dan sesuai. Undang- Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 diundangkan karena berdasarkan sebagian peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  sebelumnya  merugikan  tenaga  kerja  di bidang jasa ketenagakerjaan dan sistem hubungan industrial. Tujuan dibentuknya undang- undang  ini  yaitu  untuk  mendukung  persoalan  perlindungan  dan  jaminan  pekerja, menerapkan  berbagai  instrumen  internasional  mengenai  hak-hak  tenaga  kerja,  dan memberikan  perlindungan  kepada  pekerja  guna  mencapai  kesejahteraan.  Lebih  lanjut, undang-undang  ini  bertujuan  untuk  menciptakan  kesempatan  kerja  dan  menyediakan sumber daya manusia yang memenuhi kebutuhan pembangunan nasional dan regional.
Dalam  berbagai  teks  yang  berhubungan  dengan  Ketenagakerjaan  sering  ditemui
pepatah hukum sebagai berikut: “tenaga kerja merupakan tulang punggung perusahaan”. Pepatah  ini sepertinya  lumrah  dan sepertinya tidak ada  artinya. Namun  jika dilihat  lebih dekat pada terungkap kebenarannya. Pekerja dianggap sentral karena mempunyai peranan penting. Perusahaan tidak dapat menjalankan perusahaan tanpa karyawan, dan melibatkan dalam pengembangannya. Mengingat pentingnya pekerja bagi dunia usaha, pemerintah, dan masyarakat, pertimbangan harus diberikan untuk memastikan bahwa pekerja aman saat mereka melakukan pekerjaan mereka. Kehati-hatian juga harus diberikan untuk menjamin kedamaian dan kesehatan para pekerja sehingga mereka dapat memberikan perhatian yang maksimal  terhadap  apa  yang  mereka  temui  selama  bekerja  dan  berhati-hati  dalam melaksanakan pekerjaan mereka. Ide-ide ini mewakili program perlindungan karyawan yang membantu operasional sehari-hari untuk menjaga produktivitas dan stabilitas bisnis.
Secara umum hak-hak pekerja/buruh yang perlu dilindungi antara lain: Hak pekerjaan, hak upah yang adil, hak berserikat dan berkumpul, hak keselamatan dan kesehatan, hak dasar hukum, keadilan, hak agar mendapatkan  perlindungan,  perlakuan  yang  sama, hak privasi, hak kebebasan hati nurani. Hak-hak pengusaha meliputi: penerbitan aturan internal dan  kontrak  bersama,  hak  memecat  pekerja,  hak  menutup  usaha,  hak  mendirikan  dan menjadi anggota suatu organisasi, dan hak untuk mengalihkan suatu pekerjaan pada suatu perusahaan.  Perlindungan  terhadap  hak-hak  tenaga  kerja  juga  bisa  dijamin  melalui pembinaan, pemantauan dan penegakan hukum di sektor ketenagakerjaan. Dari segi hukum status tenaga kerja yaitu bebas dan setara. Tetapi kenyataannya, situasi antara pengusaha dan pekerja seringkali tidak  seimbang. Pihak pekerja  selalu berada pada  posisi terlemah ketika berhadapan dengan pemberi kerja yang berkuasa, sehingga dalam mempertahankan hak-hak  normatifnya,  pekerja  berulang  kali  dihadapkan  pada  ketidakadilan  dalam menghadapi  kepentingan  pemberi  kerja  yang  sebenarnya  tidak  mereka  pahami  atau ketahui.  Untuk  memecahkan  masalah  tersebut,  perlu  melakukan  beberapa  langkah sebagaimana  dijelaskan  di  bawah  ini.  Untuk  mencapai  tingkat  kerja  sama  yang  tepat  di antara pihak-pihak yang terkena dampak, pemerintah harus melakukan intervensi melalui peraturan yang lebih ketat serta peningkatan pemantauan dan fungsionalisasi hukum. Jika muncul cara
1. Bagaimana konsep  perlindungan pekerja dalam lingkungan  kerja  baru, termasuk hak- hak pekerja yang baru muncul, dan sejauh mana hukum ketenagakerjaan memberikan perlindungan yang memadai?

## METODE PENELITIAN
Metode  dalam  pelaksanaan  penelitian  melalui  data  kualitatif.  Pendekatan  kualitatif adalah  bentuk  dari  suatu  proses  penelitian  dan  pemahaman  yang  berdasarkan  pada metodologi  yang  menyelidiki  suatu  fenomena  sosial  dan  masalah  manusia.  Metode penelitian  kualitatif  melibatkan  data  dan  informasi  yang  diterima  melalui  koresponden sebagai  subjek  yang  mampu  menuangkan  tanggapan  dan  hasil  dari  opini  individual. Anggapan  dari  penelitian  kualitatif  lebih  memfokuskan  definisi  dibandingkan  abstraksi. Metode pengkajian data dalam penelitian yang telah dibuat, yaitu dengan hasil pengisian kuesioner dan studi literatur. Para peneliti melakukan pengumpulan data melalui sumber data primer dan sekunder, yaitu: pengisian kuesioner yang dilakukan kepada mahasiswa dan masyarakat yang sudah bekerja atau magang. Data diperoleh dengan mencari dan mengkaji dari  berbagai  sumber  informasi  dengan  membaca  jurnal,  buku,  dan  berbagai  sumber literatur lainnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1.  Hasil Penelitian
Mayoritas  responden  mendukung  reformasi  undang-undang  ketenagakerjaan, kenaikan  gaji  sebesar  3,57%  mendapat  persetujuan,  meskipun  sebagian  kecil menganggapnya  kurang.  Meskipun  telah  dilakukan  beberapa  reformasi  hukum ketenagakerjaan,  masih  memuatbeberapa  tantangan  yang  perlu  ditangani,  seperti peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan kerja, serta peningkatan kesadaran pekerja akan hak-hak mereka sebagian besar responden tidak setuju dengan pemutusan hubungan kerja (PHK) dan menolak pekerjaan berbahaya. Sementara itu, hampir semua responden sepakat  bahwa  perlindungan  pekerja  perlu  ditingkatkan  dalam  hukum  ketenagakerjaan. kesadaran  akan  pentingnya  perlindungan  hukum  bagi  pekerja  dalam  hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Perlindungan hukum terhadap hak pekerja dalam hubungan ketenagakerjaan di Indonesia perlu ditingkatkan. Hal ini termasuk perlindungan terhadap pengupahan, waktu kerja, waktu istirahat, pelatihan kerja, dan pemberian jaminan sosial. Perlindungan hukum yang tidak memadai dapat berdampak pada kesejahteraan pekerja, termasuk dalam hal pengupahan, keselamatan dan kesehatan kerja, serta jaminan sosial. Perlindungan yang kurang dapat mengakibatkan ketidakamanan dan ketidakpastian bagi pekerja.
Evaluasi terhadap perlindungan pekerja dalam hukum ketenagakerjaan di Indonesia melibatkan  banyak  faktor,  termasuk  perkembangan  ekonomi,  kondisi  pasar  kerja,  dan kebutuhan  pekerja.  Beberapa  orang  berpendapat  bahwa  masih  ada  ruang  untuk
peningkatan guna memperkuat hak dan perlindungan pekerja serta perlindungan pekerja dalam hukum ketenagakerjaan perlu ditingkatkan untuk mencerminkan perubahan dalam dunia kerja, sementara yang lain mungkin melihat bahwa upaya ini sudah mencapai tingkat yang memadai. Ini adalah diskusi yang kompleks dan perlu melibatkan berbagai pemangku kepentingan  untuk  mencapai  konsensus.  Pendapat  terbagi  mengenai  dampak  positif peraturan ketenagakerjaan,  dengan 35% merasa positif  dan 65% menyebutnya fleksibel. Dinamika  peraturan  ketenagakerjaan  dapat  berdampak  positif  dengan  memberikan perlindungan  yang  lebih  baik  kepada  pekerja  atau  negatif  jika  tidak  diimplementasikan dengan  baik  dan  merugikan  pekerja.  Implementasi  yang  bijak  dan  responsif  terhadap perkembangan dunia kerja dapat meningkatkan kondisi pekerja secara keseluruhan.
Mayoritas  responden  tidak  melihat  outsourcing  sebagai  keputusan  terbaik,  dan sebagian besar merasa fungsi serikat pekerja dalam perlindungan hukum belum optimal. Pandangan mayoritas responden terhadap outsourcing sebagai tidak menjadi keputusan terbaik  dapat  mencerminkan  berbagai  faktor,  termasuk  pengalaman  sebelumnya, kekhawatiran terkait kontrol, dan dampak pada karyawan. Penting untuk mendengarkan dan memahami  perspektif  ini  guna  mengevaluasi  apakah  perubahan  yang  dilakukan  sesuai dengan  kebutuhan  dan  nilai-nilai  perusahaan.  Pandangan  bahwa  fungsi  serikat  pekerja dalam perlindungan hukum belum optimal bisa mencerminkan perasaan pekerja terhadap efektivitas serikat pekerja dalam memperjuangkan hak dan kepentingan mereka. Evaluasi dan  perbaikan  potensi  kekurangan  dalam  sistem  serikat  pekerja  dapat  menjadi  langkah penting untuk memastikan bahwa peran mereka lebih efektif dalam menyuarakan aspirasi pekerja  dan  meningkatkan  perlindungan  hukum.  Tanggapan  terhadap  peran  badan penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan pelaksanaan UU No. 13 masih dirasakan belum  optimal  oleh  sebagian  besar  responden.  Pandangan  bahwa  peran  Badan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial belum optimal, seperti yang  diungkapkan oleh sebagian besar responden, mungkin mencerminkan kebutuhan untuk perbaikan atau peningkatan dalam proses penyelesaian perselisihan tersebut. Evaluasi dan umpan balik dari para pemangku kepentingan dapat menjadi landasan untuk perbaikan agar badan tersebut lebih efektif dan memenuhi harapan para pekerja dan pengusaha. Pelaksanaan Undang- Undang  No.  13  belum  optimal,  sebagaimana  dirasakan  oleh  sebagian  besar  responden, dapat menunjukkan adanya hambatan atau tantangan dalam implementasi undang-undang tersebut.
Mayoritas  responden  mendukung  terkait  perlindungan  pekerja  dalam  hukum ketenagakerjaan  perlu  ditingkatkan  lagi  karena  setiap  pekerja  berhak  mendapatkan perlindungan secara hukum selama pekerja tersebut masih bekerja di perusahaan tersebut
seperti jaminan kecelakaan kerja yaitu perlindungan atas risiko dari kecelakaan kerja yang berupa santunan, perawatan dan tunjangan cacat, Jaminan kematian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian merupakan manfaat tunai yang dibayarkan kepada ahli waris dari  pekerja  yang  meninggal  tersebut,  jaminan  hari  tua  bertujuan  untuk  memberikan perlindungan  ekonomi  dan  keamanan  bagi  karyawan  setelah  pensiun,  dan  jaminan kesehatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 5 ayat 1,2,3 menyatakan bahwa:
(1) Setiap orang punya hak yang sama dalam memperoleh akses di bidang kesehatan
(2) Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau.
(3) Setiap  orang  berhak  secara  mandiri  dan  bertanggung  jawab  menentukan  sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan oleh para pekerja di perusahaan tersebut.

## Analisis Terhadap Dinamika Peraturan Dan Perlindungan Pekerja
Perlindungan hukum terhadap pekerja melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku merupakan suatu norma yang harus ditaati dalam kehidupan manusia. Perlindungan ketenagakerjaan  adalah  perlindungan  terhadap  pekerja  untuk  menjamin  hak  dasarnya, menjamin  persamaan  kesempatan  dan  perlakuan  tanpa  diskriminasi  dan  mneruskan pembangunan yang progresif, yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan pekerja.
Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah telah melakukan reformasi undang-undang  ketenagakerjaan  dengan  tujuan  mengoptimalkan  perlindungan ketenagakerjaan  bagi  pekerja.  Reformasi  undang-undang  ketenagakerjaan merupakan proses perubahan atau pemutakhiran peraturan  ketenagakerjaan  yang  dikeluarkan  oleh. pemerintah. Tujuan dari reformasi ini adalah untuk meningkatkan perlindungan kerja bagi pekerja dan menciptakan lingkungan bisnis yang sehat bagi para pemberi kerja. Reformasi undang-undang ketenagakerjaan yang dilaksanakan oleh pemerintah atau organisasi terkait dapat mencapai tingkat keberhasilan yang berbeda-beda dalam menyelaraskan peraturan seiring dengan perubahan zaman dan memaksimalkan perlindungan pekerja.
Selain  itu  aspek  penting  dari  reformasi  UU  ketenagakerjaan  yaitu  amandemen  UU Ketenagakerjaan. Undang-undang ini merupakan kerangka hukum yang mengatur hak dan kewajiban pekerja  dan pengusaha. Sebagai bagian  dari proses  reformasi ini,  pemerintah melakukan berbagai amandemen terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan untuk  meningkatkan  perlindungan  tenaga  kerja.  Pemerintah  juga  telah  menerbitkan berbagai  peraturan  yang  mengatur  aspek  ketenagakerjaan,  seperti  peraturan  mengenai
upah  minimum,  jam  kerja,  cuti,  dan  perlindungan  pekerja  migran.  Peraturan  ini dimaksudkan agar dapat menjamin keamanan hukum bagi pekerja dan mengoptimalkan perlindungan tenaga kerja. Seperti yang  kita ketahui bahwa peraturan dan perlindungan ketenagakerjaan tertulis jelas dalam sebuah UU No.13 tahun 2003 yang menyatakan bahwa “Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas:
a. Keselamatan dan kesehatan kerja;
b. Moral dan kesusilaan;
c. Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama”.
Namun  berkaitan  dengan  hak  perlindungan  keselamatan  dan  kesehatan  kerja mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, Pasal 91 dari UU tersebut memberikan dasar hukum bagi karyawan untuk menolak pekerjaan yang dianggap  membahayakan  keselamatan  mereka.  Penting  untuk  diingat  bahwa  penolakan tersebut  harus  sesuai  dengan  aturan  dan  prosedur  yang  berlaku.  Berdasarkan  informasi yang kami kumpulkan  dari  kuisioner,  sembilan  puluh persen orang yang menjawab setuju untuk menolak pekerjaan yang berbahaya karena mereka peduli dengan keselamatan kerja. Namun  pada kenyataannya pekerja tidak dapat menolak pekerjaan yang telah ditetapkan dalam  kontrak  kerja. Oleh  karena  itu,  penolakan  terhadap  pekerjaan  yang  dianggap berbahaya  masih  menjadi  masalah hukum.  Berdasarkan  pandangan  masyarakat,  banyak yang  menyatakan  bahwa  implementasi  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  belum berjalan  dengan  semestinya.  Mereka  menyoroti  kebutuhan  akan  evaluasi  dan  perbaikan dalam pelaksanaan UU tersebut. Evaluasi dapat membantu mengidentifikasi kelemahan dan merumuskan langkah-langkah perbaikan guna memastikan efektivitas dan keadilan dalam penerapan Undang-UndangKetenagakerjaan.
Kami      mendapatkan  hasil  survei  sebanyak  85,5%  yang  menyatakan  bahwa implementasi UU No. 13 belum berjalan dengan semestinya, menyoroti kebutuhan untuk evaluasi dan perbaikan. Hal ini dapat dilihat bahwa dalam beberapa tahun terakhir, telah terjadi  kurangnya  perlindungan  dalam  hukum ketenagakerjaan  di  Indonesia.  Kurangnya perlindungan ini mengarah pada penyalahgunaan dan pelanggaran hak-hak tenaga kerja, yang berdampak negatif bagi kesejahteraan dan kehidupan mereka, salah satu aspek yang menggambarkan  kurangnya  perlindungan  dalam  hukum  ketenagakerjaan  adalah rendahnya tingkat upah yang minimum. Upah minimum yang tidak memadai tidak hanya mempengaruhi kesejahteraan tenaga kerja, tetapi juga sudah melanggar hak mereka untuk mendapatkan upah yang layak untuk mencukupi biaya hidup mereka.
Upah minimum yang diberikan sangat tidak memadai dapat berdampak negatif bagi kesejahteraan hidup bagi tenaga  kerja. Beberapa  dampaknya antara  lain  kesulitan  dalam
memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, dan pendidikan. Selain itu, pekerja juga mungkin terjebak  dalam siklus kemiskinan dan sulit untuk meningkatkan taraf ekonomi  hidup  mereka  dan  tidak  jarang  pengupahan  sering  menimbulkan  perselisihan. Perlindungan  upah  diatur  dalam  pasal  88  ayat  (2)  UU  No.6  tahun  2003  mengatur pemerintah  pusat  menetapkan  kebijakan  pengupahan  sebagai  salah  satu  upaya mewujudkan hak pekerja/buruh atas penghidupan yang layak  bagi  kemanusiaan. kebijakan ini meliputi penetapan upah minimum setiap tahun, walaupun dengan adanya kebijakan tersebut tidak memungkinkan terjadinya penyalahgunaan hak pekerja yang dilakukan oleh suatu perusahaan dimana upah yang diterima tidak sesuai dengan standar minimum yang ditentukan oleh pemerintah, hal ini sering terjadi di sektor informal, dimana tidak adanya peraturan yang jelas.
Perlindungan  yang  diberikan  kepada  pegawai  bertujuan  agar  dapat  menjamin  hak dasar para pegawai dan menjamin harmonisasi perjanjian dan perlakuan terhadap hak dasar karyawan  serta  menanggung  keselarasan  dan  perlakuan  tanpa  adanya diskriminasi  yaitu khususnya  memanifestasikan  kesejahteraan  pekerja  dan  keluarganya  dengan memperhatikan  perkembangan  dunia  usaha.  Perlindungan  ketenagakerjaan  ini dimaksudkan  untuk menjamin  kelangsungan  sistem  hubungan  industrial  tanpa  adanya tekanan  dari  berbagai  pihak.  Oleh  karena  itu,  pengusaha  wajib  menerapkan  peraturan perlindungan  tersebut  sesuai  dengan  undang-undang  yang  berlaku.  Undang-Undang Ketenagakerjaan  juga mengatur  banyak  hal  terkait  perlindungan  pekerja.  Beberapa pasal tersebut yakni mengatur mengenai hal-hal sebagai berikut: (Hakim, 2009)
(1) Pasal 4 huruf (c) : salah satu tujuan pembangunan ketenagakerjaan adalah memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan;
(2) Pasal 5 : setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan;
(3) Pasal  6  :  setiap  tenaga  kerja  berhak  memperoleh  perlakuan  yang  sama  tanpa diskriminasi dari pengusaha;
(4) Pasal 11 : setiap tenaga kerja berhak memperoleh dan/atau meningkatkan  kompetensi kerja sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya dengan cara pelatihan kerja;
Selain  adanya  serikat  pekerja  dalam  perlindungan hukum  juga  terdapat  badan penyelesaian  konflik  hubungan  industrial  dalam  memastikan  perlindungan  hukum  bagi tenaga  kerja,  namun  sayangnya  para  tenaga  kerja  masih  belum  merasakan  kebijakan tersebut.  Karena  Seringkali  proses  penyelesaian  perselisihan  menghadapi  hambatan administratif,  birokrasi,  atau  biaya  yang  tinggi.  Akibatnya,  pekerja  seringkali  tidak  dapat memperoleh keadilan yang mereka butuhkan selain itu adanya  campur tangan dari politik
maupun pihak perusahaan dalam ketidaknetralan mengambil keputusan. Seharusnya pada era  perekonomian  dan  teknologi  yang  terus  berkembang,  perlindungan  hukum  harus mampu mengakomodasi berbagai bentuk kerja fleksibel seperti pekerjaan lepas, kerja jarak jauh,  dan bekerja  di  platform  digital.  Paradigma  baru  ini  harus  mempertimbangkan perlindungan ketenagakerjaan yang adil dan hak-hak pekerja dalam  pengaturan kerja yang lebih fleksibel. Pradigma baru perlindungan hukum juga harus mempertimbangkan aspek- aspek seperti data ketenagakerjaan, privasi, dan algoritma yang digunakan dalam keputusan terkait ketenagakerjaan.
Hal  ini  harus  dikembangkan  untuk  menjaga  pekerja  dari  risiko  eksploitasi  dan diskriminasi yang mungkin mencuat ketika menerapkan teknologi di perusahaan. Hukum ketenagakerjaan juga perlu mengupayakan keseimbangan antara kemajuan teknologi dan perlindungan hak-hak pekerja, serta mencari solusi seperti program pelatihan ulang dan kebijakan pembagian kerja yang adil untuk melawan potensi dampak negatif.

## SIMPULAN
Undang-undang  ketenagakerjaan  muncul  dari  gagasan  untuk  memberikan perlindungan  kepada  pihak-pihak,  khususnya  pekerja  yang  rentan  dan  untuk  menjamin keadilan dalam hubungan tenaga kerja antar golongan yang mempunyai banyak persamaan dan  perbedaan.  Salah  satu  cara  untuk  mencapai  target  keadilan  sosial  di  bidang ketenagakerjaan adalah dengan upaya melindungi pekerja dari kekuasaan perusahaan yang tidak  terbatas  melalui  instrumen  hukum  yang  ada.  Secara  umum,  hak-hak  pekerja  perlu dilindungi, antara lain: Hal ini mencakup hak atas pekerjaan, hak atas upah yang adil, hak berserikat  dan  berkumpul,  hak  atas  keselamatan  dan  kesehatan,  dan  hak  untuk mendapatkan hak secara hukum, hak  atas pemrosesan, hak atas perlakuan yang sama, hak atas privasi, hak atas kebebasan hati nurani. Hak pengusaha, termasuk penerbitan peraturan dan kontrak kerja, hak untuk memberhentikan, hak untuk menutup perusahaan, hak untuk mendirikan perusahaan,  keanggotaan  dalam  organisasi,  hak  untuk mengalihkan  sebagian pekerjaan ke perusahaan lain. Perlindungan terhadap hak-hak pekerja juga dapat dicapai melalui pembinaan, pengawasan dan penegakan hukum di bidang ketenagakerjaan. Namun dalam realitanya sangat berbeda, kemampuan perusahaan dalam mewujudkan hak pekerja. Memecahkan masalah di atas memerlukan intervensi pemerintah melalui kaidah yang lebih baik  dan  perbaikan  tata  kelola,  pengawasan  dan  penegakan  hukum.  Jika  tampak permasalahan  pada  hubungan kerja,  kemudian  perlu  diselesaikan  dengan  seimbang. Golongan yang berperan dalam hubungan kerja harus mengetahui dengan benar hak  dan kewajibannya serta melaksanakannya dengan  benar.

## DAFTAR PUSTAKA
Anwar, M. C. (2022). Pahami Peraturan Alih Daya, Aturan Hukum Outsourcing di Indonesia.
Dipetik November 28, 2023, dari Kompas.com: https://money.kompas.com/
Asikin, Zainal dkk. (1997). Dasar-dasar Hukum Perburuhan. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada Azis,  A.  P.  (2020). Bolehkah  Karyawan  Menolak  Pekerjaan  yang  Berbahaya?  Dipetik November 28, 2023, dari  hukumonline: https://www.hukumonline.com/
Hanifah, Ida. (2020). Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia. Medan : Pustaka Prima
Habsy, B. A. (2017). Seni memahami penelitian kuliatatif dalam bimbingan dan konseling: studi literatur. Jurnal Konseling Andi Matappa, 1(2).
Khakim, Abdul. (2003). Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Berdasarkan
Undng-undang Nomor 13 Tahun 2003. Bandung : Citra Aditya Bakti
Kunarti,  Siti.  (2009). Perjanjian  Pemborongan  Pekerjaan  (Outsourcing)  dalam  Hukum Ketenagakerjaan. Jurnal Dinamika Hukum. dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id
Lukito,  L.  H.  (2019). Bolehkah  Karyawan  Menolak  Pekerjaan  yang  Berbahaya?  Dipetik November 28, 2023, dari  OLC  Hukum: https://jdih.magelangkab.go.id/
Matindas  Christin  Lady.  (2019). Analisis  Hukum  Tenaga  Kerja  Tentang  Perlindungan Buruh/Pekerja Berdasarkan Undang-Undang No.13 Tahun 2003. Ejournal  unsrat, 6(3),150-151.
https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/download/20431/20039 Maimun. (2007). Hukum Ketenagakerjaan Suatu Pengantar. Jakarta : PT. Pradnya Paramita Nursalim, C. R., & Suryono, L. J. (2020). Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Pada Perjanjian Kerja. MEDIA of LAW and SHARIA, 47-62.
Sinaga Anita Niru, Zaluchu Tiberius. (2021). Perlindungan Hukum Hak-Hak Pekerja Dalam Hubungan Ketenagakerjaan di Indonesia. journal.universitassuryadarma.ac.id
Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Cetakan II, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.