Jurnal Hukum POSITUM Vol. 3, No. 1,Juni 2018, Hal 71-89
P-ISSN   : 2541-7185 E-ISSN   : 2541-7193

## EFEKTIFITAS PENERAPAN PRINSIP ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH ATAS PENGGIRINGAN OPINI YANG DILAKUKAN PERUSAHAAN PERS BERDASARKAN PASAL 5 AYAT (1) UNDANG-UNDANG

## NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS
Margo Hadi Pura, Raden Yulia Kartika Dosen Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Magister Ilmu Hukum Universitas Islam As-Syafi’iyah oficiumnobile@gmail.com

## ABSTRAK
Penggunaan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP)  menjadikan  sistem  peradilan  pidana  di Indonesia  menganut  sistem  pembuktian  perkara  pidana  yang  mengarah  kepada  pembuktian  ilmiah,  dengan menggunakan alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, serta tersangka/ terdakwa sebagai subyek  pemeriksaan  tindak  pidana.  Pada  sistem  peradilan  pidana  tersebut,  yang  menjadi  tokoh  utama  adalah pelaku  tindak  pidana  dimana  jika  berdasarkan  bukti-bukti  yang  cukup  dalam  proses  penyidikan,  kedudukan pelaku pidana tersebut berubah menjadi terdakwa. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan penelitian dengan cara meneliti dan mengkaji objek penelitian melalui asas-asas hukum, perundang- undangan  untuk  lebih  mempertajam  analisis  data  penelitian  yang  bertujuan  untuk  mengetahui  dasar-dasar pemikiran,  sejarah,  latar  belakang  hukum  dan  peraturan  perundang-undangan  yang  berhubungan  dengan perlindungan  korban  tindak  pidana  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  dihubungkan  dengan Declaration  of  Basic  Principles  of  Justice  for  Victims  of  Crime  and  Abuse  of  Power.  Hasil  penelitian menunjukkan kedudukan Dewan Pers dalam menyelesaikan sengketa media massa adalah sebagai lembaga etik independen yang berperan sebagai lembaga mediasi. Apabila mediasi tidak mencapai kesepakatan maka Dewan Pers akan  mengeluarkan Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi yang dihasilkan melalui rapat pleno Dewan Pers.

## Kata kunci: asas praduga tidak  bersalah, dewan pers, UU Pers

## ABSTRACT
The use of the Criminal Procedure Code (KUHAP) makes the criminal justice system in Indonesia adhere to a criminal  case  verification  system  that  leads  to  scientific  proof,  using  evidence  as  stipulated  in  Article  184 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code, as well as the suspect / defendant as the subject of an examination of the subject criminal act. In the criminal justice system, the main character is the perpetrator of a criminal act which, if based on sufficient evidence in the investigation process, the position of the criminal offender turns to the defendant. This study uses a normative juridical approach, which is a research approach by researching and examining research objects through legal principles, legislation to further sharpen research data analysis aimed at  finding  out  the  basics  of  thought,  history,  background  to  laws  and  regulations.  invitation  relating  to  the protection of victims of criminal acts in the Criminal Procedure Code is connected with the Declaration of the Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power. The results showed the position of the Press Council  in  resolving  disputes  in  the  mass  media  was  as  an  independent  ethical  institution  that  acted  as  a mediating institution. If the mediation does not reach an agreement, the Press Council will issue a Statement of Assessment and Recommendations produced through the Press Council plenary meeting.
Keywords: the principle of presumption of innocence, the press council, the press law

## A. PENDAHULUAN
Pers  adalah  pilar  negara    demokratis.  Secara  etimologi,  pengertian  demokrasi  dari bahasa  Yunani,  yang  terdiri  atas  dua  kata  yaitu demos yang  berarti  rakyat  dan kratos yang berarti kekuasaan/ berkuasa. Sehingga demokrasi dapat dimaknai sebagai kekuasaan yang ada di  tangan  rakyat  atau  rakyat  yang  berkuasa.  Dalam  demokrasi,  rakyat  menjadi  penentu bagaimana  pola  kekuasaan  dan  pelaksanaannya  hendak  di  lakukan. 1 Untuk  memenuhinya, pemerintah  atau  penguasa  yang  menjalankan  negara  wajib  mendengarkan  suara  rakyat, memperhatikan keinginan rakyat, dan melaksanakan apa yang menjadi kehendak rakyat. Agar suara, keinginan, dan kehendak rakyat didengar oleh penyelenggara negara, maka harus ada kemerdekaan  untuk  menyatakan  pendapat.  Perlu  adanya  sarana  atau  media  yang  akan digunakan  dalam  partisipasi  tersebut.  Salah  satu  sarana  yang  dapat  digunakan  masyarakat dalam partisipasi politik dan pemerintah adalah pers. 2
Pemerintah juga mengeluarkan peraturan perundang-undangan tersendiri yang khusus mengatur  mengenai  pers,  dengan  maksud  dan  tujuan  untuk  melindungi  segala  hal  yang berhubungan  dengan  pers,  baik  subjek  dan  lain  sebagainya  serta  meminta pertanggungjawaban  atas  pemberitaan  yang  disiarkan  sebagai  salah  satu  perwujudan kedaulatan  rakyat. 3 Pergesekan  antar  pers  dengan  masyarakat  dapat  terjadi  sebagai  akibat sajian yang dianggap merugikan oleh seseorang atau golongan tertentu. Hal ini menuntut suatu penyelesaian yang adil dan dapat diterima oleh pihak terkait. Fenomena mengenai pergesekan dimaksud mengemuka dalam bentuk tuntutan hukum masyarakat terhadap pers, tindakan nain hakim  sendiri  terhadap  wartawan  dan  sebagainya.  Kesemuanya  itu  menunjukan  betapa penting  untuk  menciotakan  penyelesaian  yang  adil  ketika  terjadi  permasalahan  antara  pers dengan masyarakat 4
Pada peraturan perundang-undangan, Indonesia memiliki peraturan terkait Pers yaitu Undang-undang  Nomor  40  tahun  1999  tentang  Pers  (yang  selanjutnya  disebut  UU  Pers). PadaUndang-Undang  Pers disebutkan pengertian mengenai pers. Pengertian pers tercantum pada  Undang-Uundang    Pers  Pasal  1  butir  1.Berdasarkan  pengertiannya,  pers  merupakan sarana  sosialisasi per  excellentiam ,  apapun  yang  dilakukan  lewat  pers  kemudian  berubah
1 M Amien Rais, Pengantar dalam demokrasi Dan Proses Politik (Jakarta: LP3ES, 1986), hlm. 8
2 Rudy  S.  Mukantardjo,  “Tindak  Pidana  Pers  dalam  RKUHP  Nasional,” Makalah ,  disampaikan  pada  Seminar Nasional Mengurai Delik Pers Dalam RKUHP Nasional, AJI, Jakarta, 24 Agustus 2006, hlm. 1.
3 AS Haris Sumadria, Jurnalistik Indonesia Menulis Berita dan Feature: Panduan Praktis Jurnalis Profesional (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2005), hlm. 232
4 H. Samsul Wahidin, Hukum Pers (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 4
wujudnya menjadi sosial: komunikasi pribadi menjadi pergaulan sosial, kritik pribadi menjadi kritik  sosial  dan  peringatan  pribadi  menjadi  kontrol  sosial.  Dengan  kata  lain,  apapun  yang diumumkan  melalui  pers  sebenarnya  telah  keluar  dari  ruang  privat  dan  memasuki forum publicum. 5
Pasal  18  Undang-undang  Nomor  40  Tahun  1999  tentang  Pers  antara  lain  berisi ketentuan, sebagai berikut:
(1) Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
(2) Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 13 dipidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
(3) Perusahaan  pers  yang  melanggar  ketentuan  Pasal  9  ayat  (2)  dan  Pasal  12  dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
Berdasarkan  Pasal  3  Undang-Undang    Pers,  ditentukan  bahwa  fungsi  Pers  adalah sebagai  fungsi  media  informasi,  pendidikan,  hiburan,  kontrol  sosial  dan  sebagai  lembaga ekonomi.  Sebagai  lembaga  ekonomi,  perusahaan  pers  diselenggarakan  berdasarkan  prinsip ekonomi.  Hal  ini  dilakukan  guna  menaikkan  kualitas  pers  dan  kemakmuran  wartawan  dan karyawan media, tanpa melupakan kewajiban sosialnya. Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Pers, ditentukan bahwa fungsi dari Pers adalah sebagai fungsi media informasi, pendidikan, hiburan, kontrol sosial dan sebagai lembaga ekonomi. Sebagai lembaga ekonomi, perusahaan pers diselenggarakan berdasarkan prinsip ekonomi. Hal ini dilakukan guna menaikkan kualitas pers dan kemakmuran wartawan dan karyawan media, tanpa melupakan kewajiban sosialnya.
Selain  fungsi  tersebut  diatas,  pers  memiliki  fungsi  sebagai  pers  yang  bertanggung jawab. Fungsi tersebut yaitu fungsi informatif, fungsi kontrol, fungsi interpretatif dan direktif, fungsi  menghibur,  fungsi  regeneratif,  fungsi  pengawalan  hak-hak  warga  negara,  fungsi ekonomi dan fungsi swadaya. 6 Fungsi yang menjadi fokus dalam penulisan  ini yaitu fungsi informatif. Fungsi informatif yaitu memberikan informasi atau berita kepada khalayak ramai
5 Alex Sobur, Etika Pers: Profesionalisme Dengan Hati Nurani (Bandung: Humaniora Utama Press, 2001), hlm. 146
6 Hikmat Kusumaningrat dan Purnama Kusumaningrat, Jurnalistik: Teori dan Praktek (Bandung: Rosda Karya, 2005),  hlm. 27-29
dengan cara yang teratur. 7 Pers menghimpun berita yang dianggap berguna dan penting bagi orang banyak dan kemudian menuliskannya dalam bentuk kata-kata.
Merangkai  kata  untuk  menjadi  sebuah  artikel  bukanlah  hal  yang  mudah.  Secara teoritis,  dalam  penulisan  artikel,  khususnya  artikel  hukum,  wartawan  diharuskan  mengacu pada  “Sepuluh  Pedoman  Penulisan  tentang  Hukum”.  Sepuluh  Pedoman  Penulisan  tentang Hukum merupakan hasil Karya Latihan Wartawan (KLW) ke-12 yang diselenggarakan oleh Persatuan Wartawan  Indonesia (PWI) yang bekerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta di Cibulan, Bogor, pada tanggal 24-30 Juli 1977. 8
Pada  “Sepuluh  Pedoman  Penulisan  tentang  Hukum”  termuat  bahwa  wartawan diharuskan menghormati asas praduga tak bersalah dalam menulis dan menyajikan beritanya. Selain itu wartawan juga diharuskan untuk menjaga sikap terhadap jenis pidana dan tertuduh serta memperhatikan nada dan gaya dari tulisan yang harus tetap berada di posisi netral. Hal ini  sangat  penting  agar  tertuduh  terhindar  dari “trial  by  press 9 atau trial  by  media terjadi ketika media massa baik cetak maupun elektronik membuat berita berupa suatu kasus yang berisi  tuduhan  serta  penghakiman  terhadap  tersangka  bahkan  sebelum  pengadilan mengeluarkan putusan terhadap kasus tersebut. Pengadilan oleh media merupakan interferensi pada  proses  pengadilan.  Hal  ini  terjadi  karena  pemberitaan  media  dapat  dengan  mudah memengaruhi pola pikir dan pandangan seseorang terkait kasus dan setiap pihak yang turut serta.
Sebagai  akibat  dari  perbuatan  tersebut,  wartawan  dinilai  melanggar  hak  asasi  orang yang dituduh melalui media massa atas asas praduga tak bersalah. 10 Persepsi pembaca berita sangat beragam karena berasal dari berbagai kalangan yang tidak semua memahami istilah- istilah  hukum.  Hal  ini  dapat  diperparah  lagi  dengan  tersisipnya  opini  media  massa  yang menyudutkan secara halus. Tuduhan yang tidak terbukti, dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penghinaan/pencemaran oleh pers.
Efek  negatif trial  by  press tidak  berhenti  begitu  saja.  Tuduhan  yang  menghakimi tersangka    sebelum    pengadilan    memutuskan,  dapat  berakibat  buruk  bagi  tersangka  dan keluarganya.  Eksploitasi  berita  yang  berlebihan  hingga  bersifat  menyudutkan  akan menimbulkan  stigma  di  masyarakat  karena  tersangka  dianggap  telah  tersentuh  oleh  proses
7 op.cit. , hlm. 40.
8 Ibid ., hlm. 315
9 Trial by press dijelaskan dalam penjelasan Pasal 5 ayat (1) yaitu dalam hal menyiarkan informasi yang tidak menghakimi atau membuat kesimpulan kesalahan seseorang, terlebih lagi untuk kasus-kasus yang masih dalam proses peradilan.
10 Ibid. , hlm. 122
peradilan yang sebenarnya belum tentu bersalah. 11 Pemberitaan semakin tersebar dengan dalih sebagai  transparansi hokum oleh negara sebagai salah satu bentuk kontrol oleh masyarakat. 12
Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers  menyebutkan  bahwa  pers  nasional  berkewajiban  memberitakan  peristiwa  dan  opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah. Contoh kasus yang sempat menarik perhatian publik yaitu kasus pembunuhan Mirna  Wayan  Salihin  oleh  Jessica  Kumala  Wongso.  Media  saling  beradu  kecepatan menemukan  fakta  untuk  konsumsi  masyarakat.  Keinginan  media  sangat  besar  hingga menyiarkan persidangan  Jessica mulai  dari pagi  hari hingga pagi  hari lagi secara langsung. Bahkan ada stasiun TV swasta yang sampai menghadirkan ahli guna memberikan komentar terkait apapun mengenai Jessica,mulai dari jalannya persidangan hingga gerak gerik Jessica pun  turut  dijadikan  tolok  ukur.  Komentar  para  ahli  yang  dihadirkan  oleh  stasiun  TV  untuk berkomentar ini menimbulkan potensi persidangan oleh pers atau trial by press .
Pendapat ahli pun turut menjadi sorotan  penting. Salah satu ahli mengatakan bahwa pelaku yang meracuni Mirna ini cukup pintar karena menaruh sianida dalam air dingin bukan air  panas. 13 Pendapat  ahli  yang  seperti  ini  menimbulkan  potensi  penggiringan  opini  yang mengarah  langsung  pada  Jessica.  Selain  itu  ada  pula  yang  memberitakan  tentang  latar belakang Jessica selama di Australia. Dalam artikelnya mengatakan bahwa Jessica merupakan sosok yang sering bermasalah dengan penegak hukum Australia. 14 Artikel ini sebenarnya tidak ada kaitannya dengan kasus  yang dialami Jessica saat  itu, namun  eksploitasi  berlebihan ini juga dapat  menimbulkan opini masyarakat  mengenai  Jessica bahwa Jessica memang sering bermasalah  dari  masa  lalunya,  sehingga  wajar  saja  jika  Jessica  merupakan  pelaku sesungguhnya dalam kasus kopi sianida ini.
Berdasarkan  latar  belakang  masalah  tersebut,  tulisan  ini  akan  mengkaji  bagaimana penerapan  prinsip  asas  praduga  tidak  bersalah  berdasarkan  pasal  5  ayat  1  Undang-Undang Nomor  40  Tahun  1999  dan  bagaimana  efektifitas  penerapan  prinsip  asas  Praduga  Tidak Bersalah  yang  dilakukan  Dewan  Pers  atas  pelanggaran  penggiringan  opini  yang  dilakukan perusahaan Pers berdasarkan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999.
11 Oemar Seno Adji, Perkembangan Delik Pers di Indonesia (Jakarta: Erlangga, 1990),  hlm. 83
12 Nafiysul Qodar, “Jessica:Keluarga  Saya  Dipojokkan  dan  Menderita,  Saya  Bingung”, http://news.liputan6.com/read/2624337/jessica-keluarga-saya-dipojokkan-dan-menderita-saya-bingung,  diakses 23Desember 2017

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk  mengkaji  peranan  kaidah-kaidah  atau  norma-norma  dalam  hukum  positif.    Dalam metode  pendekatan  perundang-undangan,  peneliti  perlu  memahami  hierarki,  dan  asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.
Menurut  Pasal  1  Undang-Undang  Nomor.  12b  Tahun  2011,  peraturan  perundang- undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan  dibentuk  dan  ditetapkan  oleh  lembaga  negara  atau  pejabat  yang  berwenang  melalui prosedur  yang  ditetapkan  dalam  peraturan  perundang-undangan.  Dari  pengertian  tersebut, secara  singkat  dapat  dikatakan  bahwa  yang  dimaksud  sebagai statue berupa  legislasi.  Jika demikian pendekatan peraturan perundang undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi. 15

## C. PEMBAHASAN DAN ANALISIS
1. Penerapan Prinsip Asas Praduga Tidak Bersalah Berdasarkan Pasal  5 ayat 1 Undang- Undang Nomor 40 Tahun 1999
Untuk menjaga agar tidak terjadi penghakiman trial by the press oleh media massa, sebenarnya pers dalam menjalankan kegiatan jurnalistik telahdibatasi oleh beberapa peraturan perundang-undangan  seperti  Pasal  5  ayat  (1)  UU  RI  No.  40  Tahun  1990  Tentang  Pers mengemukakan bahwa “pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati  norma-norma  agama  dan  rasa  kesusilaan  masyarakat  serta  asas  praduga tidakbersalah”.  Selanjutnya  dalam  penjelasan  Pasal  5  ayat  (1)  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  40  Tahun  1990  Tentang  Pers  mengemukakan  bahwa  “pers  nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opinidenganmenghormati norma-normaagama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tidakbersalah”.
Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa“pers nasional dalam menyiarkan  informasi,  tidak  menghakimi  atau  membuat  kesimpulan  kesalahan  seseorang, terlebih  lagi  untuk  kasus-kasus  yang  masih  dalam  proses  peradilan,  serta  dapat mengakomodasikan kepentingan semua pihak yang terkait dalam pemberitaan tersebut”. Asas praduga  tidak  bersalah  juga  dituangkan  ke  dalam  Kode  Etik  Jurnalistik  (himpunan  etika profesi  kewartawanan)  seperti  pada  Pasal  3  ayat  (8)  kode  etik  jurnalistik  PWI  yang
15 Op. Cit , hlm. 137
menyebutkan sebagai berikut 16 “Pemberitaan tentang jalannya pemeriksaan perkara pidana di dalam sidang-sidang pengadilan harus dijiwai oleh prinsip praduga tidak bersalah yaitu bahwa seseorang tersangka baru dianggap bersalah telah melakukan sesuatu tindak pidana apabila ia telah dinyatakan terbukti bersalah dalam keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.”
Selanjutnya dalam  Pasal  3  ayat (8) mengatur sebagai berikut :Penyiaran nama secara lengkap, identitas dan gambar dari seorang tersangka dilakukan dengan penuh kebijaksanaan dan dihindarkan dalam perkara-perkara yang menyangkut kesusilaan atau menyangkut anak- anak yang belum dewasa. Pemberitaan harus selalu berimbang antara tuduhan dan pembelaan dan dihindarkan terjadinya trial by the press . Pada dasarnya, asas praduga tidak bersalah dalam praktek pers diartikan sebagai prinsip tidak menghakimi seseorang. Jika demikian, maka asas praduga tidak bersalah tidak  hanya menyangkut  perso-alan hukum,  melainkan  menyangkut seluruh  aspek/  bidang.  Disamping  itu,  dalam  praktek  pers  pengertian  asas  praduga  tidak bersalah  masih  bias.Ada  yang  mengganggap  bahwa  asas  praduga  tidak  bersalah  identik dengan  “tidak  menyebutkan  nama  serta identitas  atau  gambar  seorang tersangka (hanya menuliskan inisial tersangka)”, ada juga yang mengatakan bahwa “asas tersebut berlaku bagi perkara  yang  sedang  disidangkan  di  depan  pengadilan,  sehingga  belum  sampai  kedepan pengadilan, asas tersebut harus diterapkan, sehingga penyajian pemberitaan sebelum peristiwa itu  diajukan  ke  depan  sidang  pengadilan  tidak  ada  kewajiban  untuk  merahasiakan  identitas tersangka”.
Bagaimana  pun  bentuk  penafsiran  terhadap  asas  praduga  tidak  bersalah,  asas  ini tetaplah patut untuk dijunjung tinggi dalam rangka penghormatan terhadap HAM seseorang. Perlindungan  atas  hak  tersangka/  terdakwa  dalam  kaitannya  dengan  asas  praduga  tidak bersalah bukanlah merupakan perlindungan yang  berlebihan ( over protection ) bagi  seorang tersangka/  terdakwa,  akan  tetapi  lebih  menuju  adanya  peradilan  yang  berimbang,  karena dimana pun dan di dalam sistem hukum apapun, kedudukan seorang tersangka/terdakwalebih lemah  dibandingkan  dengan  penegakhukum. 17 Namun  apabila  kita  kembali  melihat  bentuk kejahatan  yang  dilakukan  seorang  tersangka/terdakwa  terlebih  lagi  apabila  kasusnya
16 Jurnal Dewan Pers, 2010, “Asas Praduga Tidak Bersalah Dalam Praktek Pers” http://www.dewanpers.or.id/dfile.php?nmfile=Jurnal Dewan Pers Edisi ke-2.pdf, diakses pada 13 Maret 2015.
17 Oemar Seno Adji, KUHAPSekarang (Jakarta: Erlangga, 1985),  hlm 60.
menyangkut  kerugian  negara,  nyawa  seseorang  maupun  orang  banyak,  atau  kesusilaan seseorang,  maka  asas  praduga  tidak  bersalah  rasanya  tidak  menjadi  persoalan  penting  lagi mengingat  tersangka/terdakwa  juga  telah  melakukan  dugaan  pelanggaran  terhadap  HAM seseorang.
Apabila kita melihat filosofi terbentuknya asas praduga tidak bersalah, bahwasannya asas ini pada dasarnya bertujuan untuk menghindari kesewenang-wenangan dalam penegakan hukum  sehingga  tersangka/  terdakwa  dapat  memperoleh  hak-haknya.  Begitu  juga  dalam praktek  pers,  asas  praduga  tidak  bersalah  yang  diadopsi  oleh  UU  Pers  bertujuan  untuk menghindari  kesewenang-wenangan  dan  penghakiman  sehingga  tercipta  penyampaian informasi  yang  berimbang  dan  tidak  memihak.  Memang  sulit  mengukur  sejauh  mana  telah terjadi  penyimpangan  terhadap  asas  praduga  tidak  bersalah  dalam  kaitannya  dengan pemberitaan di media massa karena pemahaman terhadap asas tersebut masih menimbulkan banyak penafsiran di kalangan insan pers.
Di  lain  sisi,  kemerdekaan  pers  menjadi  salah  satu  faktor  pemicu  terjadinya penyimpangan  terhadap  asas  praduga  tidak  bersalah  ketika  kemerdekaan  pers  diartikan sebagai  kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat  yang seluas-luasnya. Arti seluas- luasnya inilah terkadang tindakan pers menjadi tidak terkontrol, sehingga memerlukan juga kontrol  dari  masyarakat.Penanganan  terhadap  tindakan trial  by  the  press yang  merupakan penyimpangan  terhadap  prinsip/asas  praduga  tidak  bersalah  selama  ini  masih  berupa  “hak koreksi”  dan  “hak  jawab”.  Hak  jawab  adalah  seseorang  atau  sekelompok  orang  untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya (Pasal 1 angka 11 UU Pers). Sedangkan hak koreksi adalah  hak setiap orang untuk  mengoreksi  atau  membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang  dirinya  maupun  tentang  orang  lain  (Pasal  1  angka  12  UU  Pers).  Pidana  menjadi ultimum remidium dalam penyelesaian penyimpangan asas praduga tidak bersalah seperti yang disebutkan dalam Pasal 18 ayat (2) UU Pers yaitu “perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal  5  ayat  (1)  dan  (2)  serta  Pasal  13  dipidana  dengan  pidana  denda  paling  banyak  Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”.
Ditinjau dari perspektif HAM, maka eksistensi asas praduga tidak bersalah merupakan HAM  yang  kedudukannya  sama  dengan  HAM  lainnya  dalam  UU  HAM  meskipun  tidak tergolong non  derogable  rights (HAM  yang  tidak  dapat  dikurangi  keadaan  apapun),  dalam artian  sama-sama  harus  dihormati,  dilindungi,  dan  dijunjung  tinggi,  sehingga  dalam pemberitaan di media massa pun asas ini wajib dipegang teguh agar terhindar dari pemberitaan media massa yang cenderung hanya mementingkan image dan nilai jual berita, mencampurkan
antara  fakta  dengan  opini  “menghakimi”,  sehingga  kestabilan  antara  negara,  pers,  dan masyarakat benar-benar terjalin.
Setiap  orang  yang  disangka,  ditangkap,  ditahan,  dituntut,  atau  dihadapkan  di  depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah, sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 8 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 selanjutnya disebut sebagai UU Kekuasaan Kehakiman). Ketentuan ini, dikenal dengan  asas  praduga  tidak  bersalah  ( presumptionof  innocence) ,  yang  menginginkan  agar setiap orang yang menjalani proses perkara tetap dianggap sebagai tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan kesalahannya.
Hakim dalam sistem peradilan di Indonesia, diberi kewenangan oleh undang-undang untuk memutuskan seseorang bersalah atau tidak bersalah melalui proses penegakan hukum dan keadilan di pengadilan. Hal ini berarti bahwa kesalahan seseorang hanya dapat ditentukan dalam suatu putusan hakim yang sudah berkekuatan tetap ( inkrecht van gewijsde ), oleh karena itu,  seseorang  harus  tetap  dianggap  benar  dalam  arti  tidak  pernah  melakukan  kesalaha sehingga orang tersebut berhak mendapatkan perlindungan hukum selama proses peradilan. Putusan hakim, sebagai hukum, harus di anggap sebagai suatu kebenaran sesuai dengan asas res judicate pro veritate habetur. Semua putusan hakim, mengikat para pihak yang berAsas sengketa sejak diucapkan pada sidang terbuka untuk umum dan mempunyai kekuatan berlaku apabila putusan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap.
Asas  praduga  tak  bersalah  yang  dikenal  dalam  perkara  pidana,  pada  dasarnya diberlakukan  dalam  perkara  perdata,  meskipun  tidak  secara  tekstual  diatur  dalam  HIR/Rbg sebagai  ketentuan  hukum  acara  perdata  di  pengadilan,  namun  dengan  mengingat  sifat  asas hukum itu sendiri yang tidak selalu terdapat dalam peraturan konkrit,  maka dalam tulisan ini yang  menjadi  permasalahan  adalah  bagaimana  asas  paraduga  tidak  bersalah  itu  diterapkan dalam perkara perdata dan pengaturannya dalam HIR/Rbg.

## 2. Efektifitas Penerapan Prinsip Asas Praduga Tidak Bersalah yang Dilakukan Dewan Pers  atas  Pelanggaran  Penggiringan  Opini  yang  Dilakukan  Perusahaan  Pers Berdasarkan Pasal 5 ayat 1 UU Nomor 40 Tahun 1999
Kemerdekaan  berpendapat,  berekspresi,  dan  pers  adalah  hak  asasi  manusia  yang dilindungi  Pancasila,  Undang-Undang  Dasar  1945,  dan  Deklarasi  Universal  Hak  Asasi Manusia PBB. Kemerdekaan pers adalah sarana masyarakat untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi,  guna  memenuhi  kebutuhan  hakiki  dan  meningkatkan  kualitas  kehidupan manusia.  Dalam  mewujudkan  kemerdekaan  pers  itu,  wartawan  Indonesia  juga  menyadari adanya  kepentingan  bangsa,  tanggung  jawab  sosial,  keberagaman  masyarakat,  dan  norma-
norma  agama.  Dalam  melaksanakan  fungsi,  hak,  kewajiban  dan  peranannya,  pers menghormati  hak asasi  setiap orang, karena itu pers dituntut profesional dan terbuka untuk dikontrol oleh masyarakat.
Untuk  menjamin  kemerdekaan  pers  dan  memenuhi  hak  publik  untuk  memperoleh informasi  yang  benar,  wartawan  Indonesia  memerlukan  landasan  moral  dan  etika  profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme. Atas dasar itu, wartawan Indonesia menetapkan dan menaati Kode Etik Jurnalistik (KEJ), seperti diatur dalam ketentuan Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 Kode Etik Jurnalistik.

## Kode Etik Jurnalistik

## Pasal 1
Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.
Penafsirannya adalah:
(a) Independen berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa  campur  tangan,  paksaan,  dan  intervensi  dari  pihak  lain  termasuk  pemilik perusahaan pers.
(b) Akurat berarti dipercaya benar sesuai keadaan objektif ketika peristiwa terjadi.
(c) Berimbang berarti semua pihak mendapat kesempatan setara.
(d) Tidak  beritikad  buruk  berarti  tidak  ada  niat  secara  sengaja  dan  semata-mata  untuk menimbulkan kerugian pihak lain.

## Pasal 2
Wartawan  Indonesia  menempuh  cara-cara  yang  profesional  dalam  melaksanakan  tugas jurnalistik.
Penafsiran cara-cara yang profesional adalah:
(a) Menunjukkan identitas diri kepada narasumber;
(b) Menghormati hak privasi;
(c) Tidak menyuap;
(d) Menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya;
(e) Rekayasa pengambilan dan pemuatan atau penyiaran gambar, foto, suara dilengkapi dengan keterangan tentang sumber dan ditampilkan secara berimbang;
(f) Menghormati pengalaman traumatik narasumber dalam penyajian gambar, foto, suara;
(g) Tidak melakukan plagiat, termasuk menyatakan  hasil liputan wartawan lain  sebagai karya sendiri;
(h) Penggunaan  cara-cara  tertentu  dapat  dipertimbangkan  untuk  peliputan  berita investigasi bagi kepentingan publik.

## Pasal 3
Wartawan  Indonesia  selalu  menguji  informasi,  memberitakan  secara  berimbang,  tidak mencampurkan  fakta  dan  opini  yang  menghakimi,  serta  menerapkan  asas  praduga  tak bersalah.
Pasal ini diukur dengan indikator:
(a) pengujian informasi;
(b) berita yang berimbang;
(c) berita yang tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi; dan
(d) berita yang menerapkan asas praduga tak bersalah.

## Pasal 4
Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.
Penafsiran adalah:
(a) Bohong berarti sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya oleh wartawan sebagai hal yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi.
(b) Fitnah berarti tuduhan tanpa dasar yang dilakukan secara sengaja dengan niat buruk.
(c) Sadis berarti kejam dan tidak mengenal belas kasihan.
(d) Cabul  berarti  penggambaran  tingkah  laku  secara  erotis  dengan  foto,  gambar,  suara, grafis atau tulisan yang semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi.
(e) Dalam  penyiaran  gambar  dan  suara  dari  arsip,  wartawan  mencantumkan  waktu pengambilan gambar dan suara.

## Pasal 5
Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.
Penafsirannya adalah:
(a) Identitas  adalah  semua  data  dan  informasi  yang  menyangkut  diri  seseorang  yang memudahkan orang lain untuk melacak.
(b) Anak adalah seorang yang berusia kurang dari 16 tahun dan belum menikah.

## Pasal 6
Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap. Penafsirannya adalah:
(a) Menyalahgunakan profesi adalah segala tindakan yang mengambil keuntungan pribadi atas  informasi  yang  diperoleh  saat  bertugas  sebelum  informasi  tersebut  menjadi pengetahuan umum.
(b) Suap adalah segala pemberian dalam bentuk uang, benda atau fasilitas dari pihak lain yang mempengaruhi independensi.

## Pasal 7
Wartawan  Indonesia  memiliki  hak  tolak  untuk  melindungi  narasumber  yang  tidak  bersedia diketahui  identitas  maupun  keberadaannya,  menghargai  ketentuan  embargo,  informasi  latar belakang, dan “ off the record ”sesuai dengan kesepakatan.
Penafsiran adalah:
(a) Hak  tolak  adalak  hak  untuk  tidak  mengungkapkan  identitas  dan  keberadaan narasumber demi keamanan narasumber dan keluarganya.
(b) Embargo adalah penundaan pemuatan atau penyiaran berita sesuai dengan permintaan narasumber.
(c) Informasi  latar  belakang  adalah  segala  informasi  atau  data  dari  narasumber  yang disiarkan atau diberitakan tanpa menyebutkan narasumbernya.
(d) Off  the  recordadalah  segala  informasi  atau  data  dari  narasumber  yang  tidak  boleh disiarkan atau diberitakan.

## Pasal 8
Wartawan  Indonesia  tidak  menulis  atau  menyiarkan  berita  berdasarkan  prasangka  atau deskriminasi  terhadap  seseorang  atas  dasar  perbedaan  suku,  ras,  warna  kulit,  agama,  jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.
Pasal  ini  dilihat  dengan  ada  atau  tidaknya  unsur  prasangka  yang  mendeskriminasi. Berdasarkan  penafsiran  KEJ,  prasangka  adalah  anggapan  kurang  baik  mengenai  sesuatu sebelum  mengetahui  secara  jelas,  sedangkan  deskriminasi  adalah  perbedaan  perlakuan. Prasangka bersumber dari suatu sikap, dan deskriminasi menunjuk pada suatu tindakan, oleh sebab itu sikap berprasangka dan deskriminasi seolah-olah menyatu dan tak terpisahkan. Oleh sebab  itu,  antara  prasangka  dan  deskriminasi  memiliki  keterkaitan.  Dapat  dikatakan  bahwa prasangka yang mendeskriminasi adalah anggapan kurang baik berupa perbedaan perlakuan terhadap masyarakat tertentu.

## Pasal 9
Wartawan  Indonesia  menghormati  hak  narasumber  tentang  kehidupan  pribadinya,  kecuali untuk kepentingan publik.
Penafsirannya adalah:
(a) Menghormati hak narasumber adalah sikap menahan diri dan berhati-hati.
(b) Kehidupan  pribadi  adalah  segala  segi  kehidupan  seseorang  dan  keluarganya  selain yang terkait dengan kepentingan publik.

## Pasal 10
Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa.
Penafsirannya adalah:
(a) Segera berarti tindakan dalam waktu secepat mungkin, baik karena ada maupun tidak ada teguran dari pihak luar.
(b) Permintaan maaf disampaikan apabila kesalahan terkait dengan substansi pokok.

## Pasal 11
Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional.
Penafsirannya adalah:
(a) Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.
(b) Hak koreksi adalah hak setiap orang untuk membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.
(c) Proporsional berarti setara dengan bagian berita yang perlu diperbaiki.

## Fungsi Dewan Pers
Dalam konteks ini, fungsi Dewan Pers bukan menjadi pembela media. Tugas Dewan Pers  adalah  menegakkan  Kode  Etik  Jurnalistik  dan  melindungi  kemerdekaan  pers. 18 Hasil mediasi dan penanganan kasus yang dilakukan adalah keputusan atau rekomendasi yang 80 persen  menyatakanmedia  atau  jurnalis  melakukan  pelanggaran  kode  etik  dalam  berbagai bentuk.  Adapun  sanksi  yang  dijatuhkan  Dewan  Pers  untuk  pelanggaran  kode  etik  adalah pemuatan  hak  jawab  disertai  dengan  permintaan  maaf,  dan  keharusan  mengikuti  pelatihan jurnalistik untuk jurnalis atau redaktur yang melakukan pelanggaran kode etik. Dari jumlah itu,  95  persen  ditaati  oleh  media  atau  jurnalis  bersangkutan,  dan  hanya  sedikit  media  yang tidak mau menaati keputusan atau rekomendasi Dewan Pers. 19
Namun, sekalipun namanya Dewan Pers, lembaga ini bukanlah dewan yang semata- mata selalu memenangkan pers dalam kasus apapun dengan dalih menjunjung kemerdekaan pers.  Berdasar  fungsinya  untuk  menegakkan  dan  mengawasi  Kode  Etik  Jurnalistik,  Dewan Pers adalah sebuah dewan masyarakat pers yang menjamin bahwa hak-hak masyarakat tidak diinjak-injak  oleh  pers  dengan  berlindung  di  balik  konsep  kemerdekaan  pers.  Maka  tidak mengherankan bawa sebagian terbesar keputusannya, Dewan Pers menyalahkan media atau jurnalis  dan  dalam  banyak  kasus  mewajibkan  media  bersangkutan  memuat  Hak  Jawab pengadu disertai permintaan maaf kepada yang pihak bersangkutan dan atau masyarakat. 20
18 Unu  Putra  Herlambang,  Nyoman  Serikat,  A.M.Endah  Sri  Astuti,  Penyelesaian  Perkara  Tindak  Pidana  Pers Melalui Dewan Pers Sebagai Lembaga Mediasi , Jurnal Yudisial , Volume 1, No. 4, (2012)
19 Ibid, hlm. 6
20 Ibid, hlm. 7
Peran  pers  nasional  adalah  untuk  menyampaikan  informasi  kepada  masyarakat, sehingga apabila terjadi kesalahan informasi terkait pemberitaan, kewajiban utama pers adalah meminta maaf kepada masyarakat. Masyarakat adalah pihak yang paling dirugikan ketika pers memuat  informasi  yang  salah.Dewan  Pers  selalu  mengupayakan  penyelesaian  melalui musyawarah untuk mufakat yang dituangkan dalam pernyataan perdamaian. Jika musyawarah tidak mencapai mufakat, Dewan Pers tetap melanjutkan proses pemeriksaan untuk mengambil keputusan.
Keputusan Dewan Pers tersebut berupa Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR) yang  ditetapkan  melalui  Rapat  PlenoPemberitahuan  Keputusan  Pernyataan  Penilaian  dan Rekomendasi dari Dewan Pers disampaikan kepada para pihak yang bersengketa dan bersifat terbuka. Dewan Pers Selesaikan 5 Pengaduan melalui Mediasi Pada april maret 2017, Dewan Pers  berhasil  menyelesaikan  5  pengaduan  melalui  mediasi  dan  ajudikasi  yang  dituangkan dalam Risalah penyelesaian pengaduan (Risalah) serta mengeluarkan 2 Pernyataan Pernilaian dan Rekomendasi (PPR). Sidang mediasi digelar di Jakarta dan Medan.
Dengan  demikian,  sejak  Januari  hingga  april  2017,  Dewan  Pers  telah  berhasil menyelesaikan  12  (duabelas)  kasus  sengketa  pers  melalui  mediasi  dan  ajudikasi  serta mengeluarkan  13  (tigabelas)  PPR.  Pengaduan  yang  berhasil  dimediasikan  pada  april  2017 adalah pengaduan Develover Perumahan Granit  Indah Resident (GIR) terhadap surat  kabar media 24 jam, Kepala Balai Bersar Karantina (BBKP) Belawan terhadap surat kabar Sumut Pos dan Medan Pos. Dewan Pers menyelesaikan pengaduan ini di Medan. Kemudian sengketa pers antara lain PT Televisi Transformasi Indonesia  (Trans TV) dan PT. Rizki Abadi Jaya Anugrah;  Pengaduan Badan Bantuan Hukum dan Advokasi  (BBHA) Pusat  PDI-P terhadap Harian  Rakyat  Merdeka.  Dewan  Pers  menyelesaikan  sengketa  pers  dan  pengaduan  ini  di jakarta. Dari pengaduan dan sengketa pers ini terungkap meskipun kadar pelanggaran Koede Etik  Jurnalistik (KEJ) berbeda beda umumnya media-media melanggar pasal  1dan 3 KEJ  : Ada  yang  beritanya  tidak  akurat  dan  tidak  uji  informasi;  ada  yang  tidak  berimbang    dan memuat  opini  yang  menghakimi.  Dissamping  itu,  ada  juga  yang  beritanya  tidak  jelas sumbernya, bahkan ada dugaan plagiasi sehinggga juga melanggar pasal 2 KEJ.
Atas dasar pelanggaran KEJ itu Dewan Pers mewajibkan media-media melayani hak jawab dari pengadu disertai pemintaan maaf kepada pengadu dan masyarakat, sesuai Pedoman Hak Jawab (Peraturan Dewan Pers NO 9/2008) Sementara itu Dewan Pers mengeluarkan 2 (dua) PPR masing-masing untuk Tabloid Indonesia News atas pengaduan Edward Suharto dan Teguh  S  Utomo  serta  Surat  Kabar  Harian(SKH)  Blomong  atas  pengaduan  Yasti  Soepredjo Mokoagow.
Tabloid Indonesia News diadukan pengadu terkait 6 berita. Setelah melalui tahapan- tahapan  mekanisme penyelesian  pengaduan, akhir Dewan Pers memutuskan satu berita tidak melanggar KEJ, namun 5 berita lainnya melanggar pasal 1 dan 3 KEJ karna tidak uji informasi dan tidak berimbang, bahkan 4 dari 5 berita itu menghakimi. Berdasarkan pelanggaran KEJ itu,  Dewan  Pers  dalam  rekomendasinya  menyatakan  Indonesia  news  wajib  melayani  hak jawab  sebanyak  5  kali  dan  4  diantaranya  disertai  permintaan  maaf  kepada  pengadu  dan masyarakat.  Sedangkan  Surat  Kabar  Blomong  diadukan  pengadu  terkait  6  berita.    Setelah melalui  tahapan-tahapan  mekanisme  penyelesaian  pengaduan,  Dewan  Pers  memutuskan serangkain pengaduan berita yang dibuat Blomong tersebut tidak memenuhi standar kualitas jurnalistik  baik  dari  aspek  teknis  maupun  etis.  Dewan  Pers    juga  menilai,  media  ini  tidak menjalankan  fungsi  dan  peranan  pers  sebagaimana  disebutkan  dalam  pasal  3  dan  pasal  6 Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  1999  tentang  pers.  Dewan  Pers  menyerahkan  kasus  ini kepada penegak hukum dan meminta pengadu atau pihak lain yang dirugikan untuk mebuat laporan kepada kepolisian.

## Hasil Penilaian Dewan Pers
Risalah Penyelesaian dan PPR Dewan Pers 2011 s/d 2017
(per 14 Juni 2017)
No Penilaian 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Jumlah 1 Tidak Melanggar KEJ - 2 3 7 9 10 1 32 2 Wajib Layani Hak Jawab 4 19 14 23 21 28 - 109 3 Hak Jawab dan Minta Maaf 13 40 17 36 19 37 31 193 4 Terindikasi langgar UU Pers - 1 3 6 - 4 - 14 5 Terindikasi Langgar UU lain di luar UU Pers - - - 6 7 15 4 32 6 Media Tidak Penuhi Kriteria Pers - - - - - 8 - 18 7 Konflik Non Berita 10 5 1 2 - 1 - 19 JUMLAH 27 67 38 80 56 103 36 407
Berdasarkan tabel diatas perusahaan pers yang tidak melanggar KEJ dari tahun 2011 sampai 2017 jumlah 32 , pengaduan mengalami turun naik dari tahun-ketahun, berbeda dengan perusahaan pers yang Wajib layani Hak Jawab, pada tahun 2011 sampai 2017 tercata ada 109 Perusahaan Pers. Untuk Perusahaan Pers yang harus memberikan Hak Jawab dan Minta Maaf dari  tahun  2011  sampai  2017  tercatat  berjumlah  193  Perusahaan  Pes.  Sedangkan  yang Terindikasi  Langgar  Undang-Undang  Pers  pada  tahun  2011  sampai  2017  tercata  ada  14 Perusahaan  Pers.  Yang  Terindikasi  Langgar  Undang-Undang  Lain  diluar  Undang-Undang Pers  tercatat  32  Perusahaan  Pers.  Pada  tahun  2011  sampai  2017  media  yang  tidak  Penuhi Kriteria Pers tercatat 18 Perusahaan Pers. dan Konflik Non Berita pada tahun 2011 sampai 2017  tercatat  19.  Jumlah  keseluruhan  kasus-kasus  yang  diadukan  kepada  Dewan  Pers  dari tahun 2011 sampai 2017 tercatat 407 Kasus Pengaduan.

## D. PENUTUP
Berdasarakan uraian diatas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:
a. Dewan  Pers  menegaskan  Pasal  5Ayat1Undang-Undang  Nomor.  40  Tahun  1999 tentang  Pers,  untuk  menertibkan  kegiatan  jurnalistik,  dimana  didalam  Undang- Undang tersebut menyebutkan bahwa Pers nasional dalam menyiarkan informasi, tidak  menghakimi  atau  membuat  kesimpulan  kesalahan  seseorang,  terlebih  lagi untuk  kasus-kasus  yang  masih  dalam  proses  peradilan  serta  dapat mengakomodasikan  kepentingan  semua  pihak  yang  terkait  dalam  pemberitaan tersebut.
b. Efektifitas Dewan Pers dalam menyelesaikan pengaduan perkara di luar pengadilan ini  cukup  terbilang  berhasil.    dilihat  dari  banyaknya  jumlah  pengaduan  dan penyelesaian perkara pers melalui Dewan Pers, alternatif penyelesaian sengketa di luar persidangan ini cukup efektif untuk menyelesaikan perkara yang timbul akibat kegiatan Jurnalistik.

## DAFTAR PUSTAKA

## 1. Buku
Aceng Abdullah. Press Relation . Bandung: Remaja Rosda Karya. 2001
Adami Chazawi, dkk. Tindak Pidana Pers. Bandung: CV Mandar Maju. 2015
Adami Chazawi. Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 . Jakarta: PT. Raja Grapindo Persada. 2007
Agus Sudibyo. Tanya jawab tentang Pers. Jakarta: PT. Gramedia. 2013
Ardi Perdian, SH., MKn. et.all. Tindak Pidana Pers . Badung: CV Mandar Maju, 2013
AS Haris Sumadria. Jurnalistik Indonesia Menulis Berita dan Feature: Panduan Praktis Jurnalis Profesional. Bandung: Simbiosa Rekatama Media. 2005
Asshiddiqie Jimly, Ali Safa’at M. Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Konpres . Jakarta: 2012
Bachan, Mustafa. Hukum Pers Pancasila . Bandung: Alumni. 1999
Barda Nawawi Arief. Kebijakan Hukum Pidana . Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2002
Bdk. Elza Syarief. Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan . Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia. 2012
Halim. M. Menggugat Pasal-Pasal Pencemaran Nama Baik . Jakarta: LBH Pers. 2009
Hamid Syamsudin. Hukum Pers di Indonesia . Jakarta: Rineka Cipta. 2010
Hikmat  Kusumaningrat  dan  Purnama  Kusumaningrat. Jurnalistik:  Teori  dan  Praktek ,  Bandung: Rosda Karya., 2005
M Amien Rais. Pengantar dalam Demokrasi Dan Proses Politik . Jakarta: LP3ES. 1986
Mien  Rohmini. Perlindungan  HAM  melalui  Asas  Praduga  tak  Bersalah  dan  Asas  Persamaan Kedudukan  dalam  Hukum  pada  Sistem  Peradilan  Pidana  Indonesia, Bandung:  Alumni. 2003
Moeljatno. Asas-asas Hukum Pidana . Jakarta: Rineka Cipta. 2000
Muis. Kontroversi  Sekitar  Keberadaan  Pers:  Bunga  Rampai  Masalah  Komunikasi,  Jurnalistik,
Etika dan Hukum Pers Cetakan 1 . Jakarta: Mario Grafika. 1996
Oemar Seno Adji. Perkembangan Delik Pers di Indonesia . Jakarta: Erlangga. 1990
Oemar Seno Adjie. Mass media dan Hukum. Jakarta: Penerbit Erlangga. 1973
Peter Muhamad Marzuki. Penelitian Hukum  Cetakan ke-10. Jakarta: Penerbit Kencana 2015
P.A.F. Lamintang. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia Cetakan III : Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 1997
Prof. Dr. Takdir Rahmadi, Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2011
Prof. Dr. Yusriyadi, SH., MS. Industrialisasi dan Perubahan Fungsi Sosial Hak Milik Atas Tanah. Yogyakarta: Genta Publishing. 2010
Samsul Wahidin. Hukum Pers . Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2005
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjaun Sengketa. Jakarta: Raja Gravindo Persada, 2011
Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum Jakarta: UI Press. 2010
Teguh Prastyo. Hukum Pidana . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2012
Tri Andrisman. Hukum Pidana . Bandarlampung: Universitas Lampung. 2011
Tri Nugroho. Riset Peradilan Pers di Indonesia . Jakarta: LBH. 2010
Upi Asmaradhana. Jurnalis Menggugat . Jakarta: LBH Pers. 2010
Widodo. Teknik Wartawan Menulis Berita di Surat Kabar dan Majalah Cet. I . Surabaya: Indah. 1997

## 2. Peraturan Perundang-undangan

## Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

## 3. Jurnal
Agus  Raharjo  dan  Angkasa.  ”Perlindungan  Hukum  terhadap  Tersangka  dalam  Penyidikan  dari Kekerasan  Penyidik  di  Kepolisian  Resort  Banyumas.” Mimbar  Hukum, Vol.  23  No.  1. (Februari 2011)
Berlian Simarmata. “Pengawasan terhadap Pelaksanaan Penahanan Menurut KUHAP dan Konsep RUU KUHAP.” Mimbar Hukum, Vol. 23 No. 1 Februari (2011)
Frans H.Winarta. “Pencapaian Supremasi Hukum yang Beretika dan Bermoral.” Pro Justitia, Vol. 20 No. 1 (Januari 2003)
Muldjohardjo. “Delik Pers Di Dalam Praktek dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhlnya, Media Hukum.” Persatuan Jaksa Republik Indonesia , Jakarta: Vol. 1 No. 4 (22 Februari 2003)
Nurhaini Butarbutar. “Sistem Peradilan dalam Negara Hukum Republik Indonesia,” Legalitas Vol. 3 No. 1 (Februari 2010)
Hibnu  Nugroho.”Merekonstruksi  Sistem  Penyidikan  dalam  Peradilan  Pidana  (Studi  tentang Kewenangan Penyidik menuju Pluralisme Penyidikan di Indonesia.” Pro Justitia Vol. 26, No. 1 (Januari 2008)
Paulus  Hadisuprapto.  “Peradilan  Anak  Restoratif;  Prospek  Hukum  Pidana  Anak  Indonesia .” Yuridika Vol. 24 No. 2 (Mei-Agustus 2009)
Rehnalemken  Ginting.  “Pergeseran  Konsep  Negara  Hukum  menjadi  Negara  Undang-undang sebagai  Faktor  Kriminogen  terjadinya Crime  by  the  Goverment pada  Masa  Orde  Baru.” Yustisia Vol. 78 (September-Desember 2009)
St. Harum Pudjiarto. “Hubungan antara Pengadilan Pidana Internasional (ICC) dengan Pengadilan HAM Nasional terhadap Pelanggaran HAM yang Berat di Indonesia.” Justitia et Pax Vol. 24 No. 1 (Juni 2004)
Unu Putra HerlambangNyoman Serikat P.J., A.M.Endah Sri Astuti. “ Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pers Melalui Dewan Pers Sebagai Lembaga Mediasi.” Jurnal Yudisial,Volume 1, No  4 (2012)

## 4. Makalah dan Artikel
Rudy S. Mukantardjo. “Tindak Pidana Pers dalam RKUHP Nasional.” Makalah . Disampaikan pada Seminar Nasional Mengurai Delik Pers Dalam RKUHP Nasional, AJI, Jakarta, 24 Agustus 2006
Victor Silaen. “Pers Sebagal Pilar Demokrasi.” Harian Seputar Indonesia . 12 April 2008

## 5. Kamus
Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia pusat Bahasa, Edisi Keempat. Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama (2008)

## 6. Internet
https://id.wikipedia.org/wiki/Opini
http://dewanpers.or.id/berita/detail/711/Sejumlah-Perusahaan-PersLanggar-Kode-Etik
Jurnal Dewan
Pers, 2010,“Asas Praduga Tidak Bersalah Dalam Praktek Pers”http://www.dewanpers.or.id/dfile.php?nmfile=Jurnal  Dewan  Pers  Edisi  ke-2.pdf,
diakses pada 13 Maret 2015.
Nafiysul Qodar,
“Jessica:Keluarga Saya Dipojokkan dan Menderita, Saya Bingung”, http://news.liputan6.com/read/2624337/jessica-keluarga-saya-dipojokkan-dan- menderita-saya-bingung, diakses 23 Desember 2019