## HUMANIKA Vol. 23 No.1 (2016)  ISSN 1412-9418

## Nastiti Mufidah

## PROGRAM JAM WAJIB BELAJAR DALAM MEMBENTUK CIVIC DISPOSITION WARGA NEGARA
Oleh : Nastiti Mufidah e-mail: n4f4zmoefyd@gmail.com
Program Magister Pendidikan Kewarganegaraan, Sekolah Pascasarjana, Universitas Pendidikan Indonesia
Jl. Dr Setiabudi No. 229, Bandung, Jawa Barat, Indonesia

## ABSTRACT
The purpose of this research to analyze the formation of civic disposition through compulsory Hours Learning Program, as well as knowing the character of the citizens who were able to form through the Compulsory program clock. Informants in this research is a community in Mojokerto city. Qualitative approach with case study method used in this study. Furthermore, the  data collection  techniques  used  interviews,  observations  and  questionnaires. The  results in  this  study  indicate  that  the  Compulsory  Education  Program  Hours  proven  capable  of forming civic disposition citizens. Civic disposition can be formed based on the results of this study the character of discipline and care, while other characters such as responsibility and tolerance still can’t set up perfectly.
Keywords: Compulsory Hours Learning Program, Civic Disposition, Citizen

## I. PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang
Belajar  dengan  disiplin  dan  terarah akan  mampu  menghindarkan  diri  dari  rasa malas serta memunculkan kegairahan anak untuk  belajar,  yang  pada  akhirnya  akan dapat  meningkatkan  daya  kemampuan belajar  anak.  Seorang  anak  yang  memiliki disiplin belajar akan menunjukkan kesiapannya  dalam  mengikuti  pelajaran  di kelas,  datang  tepat  waktu,  memperhatikan guru, menyelesaikan tugas tepat waktu dan memiliki  kelengkapan  belajar  seperti  buku dan  alat-alat  belajar  lainnya.  Oleh  karena itu,  dapat  disimpulkan  bahwa  betapa pentingnya  disiplin  belajar  di  sekolah maupun  di  luar  sekolah  guna  menunjang prestasi belajar yang diperoleh oleh anak.
Namun realitanya kedisiplinan anak  dalam  belajar  di  rumah  dapat dikatakan  sangatlah  rendah.  Hal  ini  dapat diketahui  dari  tugas  rumah  yang  diberikan oleh  guru  yang  sering  tidak  dikerjakan
karena  lupa  kalau  tidak  diingatkan  oleh orang  tuanya.  Selain  itu  juga  kerap  tidak mengerjakan  tugas  atau  PR,  maupun  lupa tidak  membawa  buku  tugas  yang  sudah diselesaikan.  Bahkan  tidak  jarang,  anak- anak  saat  pulang  dari  sekolah  tidak langsung  pulang  ke  rumah,  tetapi  bermain dengan  teman-temannya  terlebih  dahulu. Hal itulah yang kerap mengakibatkan anak mendapat nilai yang tidak memuaskan atau jelek  dan  pekerjaan  rumah  mereka  tidak dapat terselesaikan dengan baik.
Pernyataan  tersebut  didukung  oleh hasil  riset  yang  dilakukan  Weisner,  dkk. (2001, hlm. 20) dari Universitas California di  Los  Angeles  yang  menyatakan  bahwa pada  saat  para  penulis  menggabungkan hasil  temuan  mereka  untuk  memeriksa kegiatan  para  anak  saat  berada  di  rumah dan  di  sekolah  diperoleh  kesimpulan bahwa,  anak-anak  dengan  prestasi  sekolah yang  lebih  tinggi  cenderung  lebih  terlibat

## HUMANIKA Vol. 23 No. 1 (2016)  ISSN 1412-9418
dalam  tugas-tugas,  pekerjaan  rumah, kegiatan  sosial  serta  berbagai  hobi  yang diarahkan  demi  orientasi  masa  depan. Sedangkan  anak-anak  dengan  tingkat prestasi  yang  lebih  rendah,  cenderung terlibat  dalam  kegiatan  menonton  televisi, bermain video game, bermain soliter, serta lebih  banyak  menghabiskan  waktunya untuk sekedar beristirahat.
Lebih  lanjut  menurut  Fried  (2011, hlm. 112) pentingnya pembelajaran disiplin di berbagai Negara dapat dipengaruhi  oleh  beragam  budaya  yang berlaku  di  Negara  tersebut.  Sehingga dalam  menciptakan  karakter  dalam  hal  ini karakter  disiplin  di  Negara  Indonesia, selain  dapat  dibentuk  oleh  orang  tua maupun  guru,  namun  dibutuhkan  pula sebuah  peraturan  atau  kebijakan  yang mendukung  terciptanya  karakter  sebut. Peran  pemerintah  dalam  menanamkan pembinaan  karakter  disiplin,  salah  satunya dengan cara pencanangan berbagai kebijakan guna meningkatkan mutu pendidikan.  Salah  satu  contohnya  yakni kebijakan  yang  diambil  oleh  Pemkot Mojokerto  terkait  Program  Jam  Wajib Belajar.
Program Jam Wajib Belajar dimulai  sejak  tahun  2009,  peraturannya yakni Pemerintah Kota
Mojokerto melarang  pelajar  di  Kota  Mojokerto  pada pukul  18.00  hingga  19.00  WIB,  bermain atau  menonton  siaran  televisi.  Gambaran dari  pelaksanaan  program  tersebut  adalah setiap  pukul  18.00  s/d  19.00  WIB  para anak  usia  pelajar  wajib  belajar  yaitu  dari usia dini hingga perguruan tinggi diwajibkan  untuk  belajar.  Orang  tua difungsikan  sebagai  pengawal  internal sedangkan  sebagai  pengawas  eksternal atau  di  luar  adalah  ketua  RT  sebagai Satgas Wajib Belajar.
Namun  berdasarkan  berbagai  hasil survey dan observasi awal terkait Program Jam  Wajib  Belajar  ini,  menunjukkan  hasil dan  tanggapan  yang  beragam  sehingga harus  ada  bukti  konkret  yang  dapat digunakan dalam menjawab dan
menguatkan  berbagai  statemen  tersebut. Oleh  karena  itu  penelitian  ini  ditujukan guna  menjawab  pertanyaan  dan  mengkaji hasil  data  terkait  dengan  pembentukan civic  disposition warga  Negara  melalui Program Jam Wajib Belajar serta berbagai civic  disposition yang  mampu  dibentuk melalui Program Jam Wajib Belajar.

## 1.2. Rumusan  Masalah  dan  Tujuan
Penelitian Berdasarkan latar belakang masalah  di  atas,  maka  rumusan  masalah dalam penelitian ini yakni,
1. Bagaimana  cara  membentuk civic disposition warga Negara melalui Program Jam Wajib Belajar?
2. C ivic  disposition apa  saja  yang  dapat dibentuk  melalui  Program  Jam  Wajib Belajar?
Dengan  berdasar  pada  kedua  rumusan masalah  tersebut,  maka  tujuan  dari penelitian yakni,
1. Untuk  mengetahui  lebih  lanjut  terkait pembentukan civic  disposition warga Negara  melalui  Program  Jam  Wajib Belajar.
2. Untuk  menganalisis civic  disposition yang  dapat  dibentuk  melalui  Program Jam Wajib Belajar?

## 1.3. Metode Penelitian
Metode studi kasus dalam pendekatan  kualitatif  digunakan  dalam penelitian  ini.  Metode  studi  kasus  ini digunakan  untuk  mengungkap  data  atau informasi  sebanyak  mungkin  mengenai pembentukan civic  disposition warga Negara  melalui  Program  Jam  Wajib Belajar.  Narasumber  dalam  penelitian  ini terbagi  menjadi  tiga  kelompok  yakni, pemerintah,  warga/orang  tua,  dan  pelajar. Penelitian ini dilakukan di Kota Mojokerto karena Pemerintah Daerah Kota Mojokerto adalah  lembaga  Pemerintahan  daerah pertama  yang  menggagas  Program  Jam Wajib  Belajar,  yakni  sejak  dikeluarkannya Perwali tahun 2009. Penelitian ini

## HUMANIKA Vol. 23 No.1 (2016)  ISSN 1412-9418

## Nastiti Mufidah
dilakukan  selama  dua  bulan  dengan menggunakan teknik wawancara, observasi dan  kuesioner.  Selanjutnya  berbagai  data yang dihasilkan dari ketiga teknik tersebut kemudian  dianalisis  dengan  menggunakan model  dari  Milles  dan  Huberman.  Teknis analisis  tersebut  terdiri  dari  reduksi  data, penyajian  data,  dan  verifikasi  data  (Milles dan  Haberman,  2007).  Data  yang  berhasil diperoleh kemudian divalidasi menggunakan  teknik  triangulasi  sumber dan teknik pengumpulan data.

## 1.4. Kerangka Teori
Karakter  yang  baik  adalah  berisi kebajikan.  Kebajikan  seperti  kejujuran, keberanian  akan  keadilan,  dan  kasih sayang  adalah  disposisi  untuk  berperilaku dalam  cara  yang  baik  secara  moral.  Hal tersebut  merupakan  kualitas  manusia  yang baik  secara  obyektif.  Ini  ditegaskan  oleh masyarakat  dan  agama  di  seluruh  dunia. Orang  yang  secara  intrinsik  “baik” memiliki klaim atas hati nurani. Kebajikan melampaui  waktu  dan  ekspresi  budaya yang  berbeda.  Kebajikan  secara  objektif yang  baik  bukanlah  merupakan  preferensi subjektif  (Lickona,  2004,  hlm.  6-7). Berdasarkan  pemaparan  di  atas  dapat dikemukakan  bahwa  pengertian  karakter adalah  serangkaian  ciri-ciri  psikologis manusia  yang  melandasi  perilakunya berdasarkan norma-norma dalam masyarakat yang berupa nilai-nilai kebajikan  sehingga  tertanam  dalam  diri setiap  manusia  dan  dianggap  baik  dalam masyarakat.
Pengertian pendidikan karakter menurut  Cholisin,  (2011,  hlm.  3)  adalah suatu sistem penanaman nilai-nilai perilaku (karakter)  kepada  warga  sekolah  yang meliputi  pengetahuan,  kesadaran  atau kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan  kemauan,  dan  tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai, baik terhadap  Tuhan  Yang  Maha  Esa  (YME), diri  sendiri,  sesama,  lingkungan,  maupun kebangsaan sehingga menjadi insan kamil. Menurut  Zamroni,  (2011,  hlm.  159)
menyatakan  bahwa  pendidikan  karakter merupakan  proses  untuk  mengembangkan pada  diri  setiap  peserta  didik  kesadaran sebagai  warga  bangsa  yang  bermartabat, merdeka  dan  berdaulat  dan  berkemauan untuk  menjaga  dan  mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan tersebut.
Pendidikan  karakter  yang  menjadi misi  pendidikan  yakni  meliputi  seluruh aspek  yang  dibutuhkan  demi  terciptanya warga  negara  yang  cerdas,  terampil  dan berkarakter sesuai dengan amanat Undang- Undang  Dasar  1945,  yaitu  warga  negara yang cerdas berdasarkan substansi pengetahuan Kewarganegaraan ( civic knowledge ), terampil berdasarkan substansi  keterampilan  kewarganegaraan ( civic  skill ),  dan  warga  negara  yang berkarakter  berdasarkan  substansi  karakter kewarganegaraan ( civic dispositions ). Ketiga  aspek  inilah  yang  akan  dibangun dalam  diri  warga  negara  Indonesia,  yang nantinya  diharapkan  mampu  berkembang menjadi  sebuah  penalaran  yang  akan terwujud  dalam  perilaku  bermasyarakat, berbangsa,  dan  bernegara  sesuai  dengan cita-cita  membangun  masyarakat  madani dengan  kekuatan  pemberdayaan  warga negara  ( citizen  empowerment ),  namun tetap  masih  dengan  materi  karakter  yang bersumber pada nilai-nilai yang ada dalam masyarakat bangsa Indonesia.
Beberapa  teori  dalam  pendidikan digunakan  dalam  analisis  hasil  dari penelitian ini yang diantaranya adalah teori behaviorisme,  teori  harapan  dan  teori informasi. Teori behaviorisme yang diungkap  oleh  Skinner  (1953)  berasumsi bahwa behaviour ditentukan oleh keinginan  untuk  mendapatkan  penguatan positif  dan  untuk  menghindari  penguatan negatif  (dalam  Austin  dan  Omomia,  2014, hlm.  174).  Lebih  lanjut  Griffith  dan Hamza (2006) menyatakan bahwa behaviourisme  terutama  berkaitan  dengan konsekuensi dari perilaku yang merupakan respon  atau  perilaku  nyata  dan  dapat diamati.

## HUMANIKA Vol. 23 No. 1 (2016)  ISSN 1412-9418
Lima  langkah  mendasar  memandu proses  perubahan  perilaku  di  bawah pedoman behaviorisme:
1. Tetapkan tujuan perilaku,
2. Tentukan reinforcers yang tepat,
3. Pilih prosedur untuk mengubah perilaku,
4. Melaksanakan  prosedur  dan  hasil rekaman,
5. Evaluasi kemajuan dan merevisi seperlunya. Selanjutnya terdapat metode Reward  and  Punishment yang  juga merupakan  suatu  bentuk  penguatan  positif dari  teori  behavioristik. Reward  dan Punishment juga  dicetuskan  oleh  Skinner, yang  di  ambil  dari  hasil  percobaan  yang kemudian  dikenal  dengan  istilah Operant Conditioning (pembiasaan perilaku respon) yakni,  “tingkah  laku  pada  dasarnya merupakan    fungsi    dari  konsekuensi tingkah laku itu sendiri, apabila munculnya tingkah laku diikuti dengan  sesuatu  yang menyenangkan (reward), maka  tingkah laku  tersebut  cenderung  untuk  diulang. Sebaliknya,  jika  munculnya  tingkah  laku diikuti  dengan  sesuatu    yang    tidak meyenangkan (punishment), maka  tingkah laku  tersebut  cenderung  tidak  akan diulang.” (Maksum dalam Sardiman, 2007, hlm. 9)
Terkait dengan metode Reward and Punishment, berbagai  disiplin  ilmu  telah menunjukkan  hubungan  antara  perilaku sosial  dan  perilaku  modulasi  oleh reward atau punishment (Hardin  dkk.  2005,  hlm.
699).  Sama  halnya  dengan  pendapat  dari Nassima  dan  Souheyla  (2014,  hlm.  64) yang mengungkapkan bahwa individu akan mengungkapkan tanggapan yang maladaptif  (umpan  balik  negatif)  terhadap hukuman  ( punishman) dan  tanggapan hyposensitive (kritik  yang  baik)  terhadap penghargaan ( reward) .
Selanjutnya,  teori  harapan  adalah teori yang menekankan peran dari hambatan,  stressor,  dan  emosi.  Dimana, ketika individu menjumpai hambatan yang
menghalangi  pencapaian  tujuan,  individu tersebut  akan  menilai  kondisi  tersebut sebagai  sumber  stres.  Dalam  bukunya Snyder  (1994,  hlm.  5-8)  mendefinisikan harapan  sebagai, "mental  willpower  plus waypower  for  goals". Willpower, in  this definition  is  "the  driving  force  to  hopeful thinking".  It  is  a  sense  of  mental  energy that  helps  move  a  person  toward  a  goal. Waypower, the  second  component  in  the hope equation, is the mental capacity used to  find  a  way  to  reach  your  goals.  It reflects the mental plans or road maps that guide hopeful thought".
Berdasarkan  definisi  harapan  di atas,  maka  dapat  siketahui  bahwa  harapan terdiri  dari  komponen willpower dan waypower untuk  mencapai  tujuan (goals). Kedua  komponen  tersebut  bersifat  timbal balik,  saling  melengkapi  dan  berkorelasi positif.  Menurut  teori  harapan  dari  Snyder tersebut  harapan  merefleksikan  persepsi individu  terhadap  kemampuan  untuk mendefinisikan tujuan dengan jelas, berinisiatif  dan  mempertahankan  motivasi untuk  menggunakan  berbagai  strategi (willpower thinking), dan mengembangkan strategi  yang  spesifik  untuk  mencapai tujuan tersebut (waypower thinking).
Berdasarkan  postulat  teori  harapan tersebut,  dapat  disimpulkan  bahwa  emosi positif  dihasilkan  dari  persepsi  mengenai keberhasilan pencapaian tujuan.
Sebaliknya  emosi  negatif  mencerminkan kegagalan  pencapaian  tujuan,  baik  yang mengalami hambatan ataupun tidak mengalami  hambatan.  Oleh  karena  itu, persepsi mengenai keberhasilan pencapaian tujuan akan mendorong munculnya emosi positif dan negatif. Yang pada  akhirnya  emosi  ini  bertindak  sebagai reinforcing  feedback. (Snyder,  Shorey, dkk. 2002).
Dari  pemaparan  tersebut  dapat dipahami  bahwa  harapan  merupakan sesuatu  yang  dapat  dibentuk  dan  dapat digunakan sebagai langkah untuk perubahan.
Perubahan yang menguntungkan dapat menyebabkan

## HUMANIKA Vol. 23 No.1 (2016)  ISSN 1412-9418

## Nastiti Mufidah
individu  mencapai  hidup  yang  lebih  baik. Setiap  individu  memiliki  kemampuan untuk  membentuk  harapan  karena  mereka memiliki komponen dasar dalam kemampuan  kognitif  yang  diperlukan untuk  menghasilkan  pemikiran-pemikiran yang berhubungan dengan harapan.
Teori ketiga yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  teori  komunikasi, teori  ini  melihat  komunikasi  sebagai fenomena  mekanistis,  matematis,  dan informatif.  Komunikasi  digunakan  sebagai transmisi pesan dan bagaimana transmitter menggunakan saluran dan media komunikasi.  Ini  merupakan  salah  satu contoh gamblang dari mazhab proses yang mana  melihat  kode  sebagai  sarana  untuk mengonstruksi pesan dan menerjemahkannya (encoding dan decoding). (Shannon, 1948, hlm. 379) Saat  ini  komunikasi  merupakan suatu  kebutuhan  yang  sangat  fundamental bagi seseorang dalam hidup bermasyarakat.  Hal  yang  mendorong manusia  berkomunikasi  dengan  manusia lain adalah kebutuhan untuk mempertahankan  kelangsungan  hidupnya dan  kebutuhan  untuk  menyesuaikan  diri dengan lingkungannya. Sementara menurut  Harold  D  Lasswell  (dalam Cangara,  2005,  hlm.  2),  menyebutkan  ada tiga  fungsi  dasar  perlunya  manusia berkomunikasi yaitu:
1) Hasrat  manusia  untuk  mengontrol lingkungannya.  Melalui  komunikasi manusia  dapat  mengetahui  peluang yang ada untuk dimanfaatkan, dipelihara  atau  dihindarkan  di  sekitar lingkungannya.
2) Upaya manusia untuk dapat beradaptasi dengan lingkungannya.
3) Upaya  untuk  melakukan  transpormasi warisan sosialisai
Jadi dengan demikian dapat disimpulkan  bahwa  komunikasi  tidak dapat  dipisahkan  dari  kehidupan  manusia baik sebagai individu maupun masyarakat. Komunikasi  diperlukan  untuk  mengatur
tatakrama pergaulan antar manusia. Dalam penelitian ini teori informasi
( Mathematical Theory of Communication) digunakan  untuk  menganalisis  semua elemen  pelaku  dan  bentuk  komunikasi serta proses yang terjadi dalam pelaksanaan  Program  Jam  Wajib  Belajar. Pelaku  komunikasi  mencakup  warga  Kota Mojokerto,  Pemerintah  Mojokerto  yang meliputi  Walikota,  Wawalikota,  Ketua Dinas  Pendidikan,  Sekda,  Pokja,  Posko, Satgas,  serta  Tim  Motivator  Program  Jam Wajib Belajar.

## II. HASIL DAN PEMBAHASAN
2.1. Pembentukan Civic  Disposition Warga  Negara  Melalui  Program Jam Wajib Belajar.
Terkait  dengan  pertanyaan  apakah Program  Jam  Wajib  Belajar  ini  dapat membentuk civic  disposition, data  yang diperoleh  oleh  peneliti  menunjukkan  hasil bahwa  tujuan  awal  diberlakukan  program Jam Wajib Belajar adalah untuk menciptakan  lingkungan  berpendidikan, Drs.  KH  Mas’ud  Yunus  sebagai  pencetus program  ini  juga  mengungkapkan  bahwa latar  belakang  program  ini  dikeluarkan adalah  guna  membangun  Sumber  Daya Manusia di Kota Mojokerto yang notabene adalah kota dengan luas wilayah terkecil di seluruh Indonesia (lihat Lokasi Penelitian). Sehingga dalam kata lain, Drs. KH Mas’ud Yunus  berusaha  membuktikan  bahwa ungkapan  dari Kneedler,  dkk (2000,  hlm. 381)  tidak  berlaku  di  Kota  Mojokerto  ini. Dimana  hasil  penelitian  dari Kneedler, dkk . menyimpulkan bahwa,
“We  find  that  higher  capacity governments  are  able  to  achieve better  human  resources  outcomes, and that more unionized governments  and  those  that  lack  a senior  professional  administrative officer generally have lower human resources management capacity.”
Apabila
diperhatikan secara mendalam mengenai latar belakang dibentuknya Program Jam Wajib Belajar ini

## HUMANIKA Vol. 23 No. 1 (2016)  ISSN 1412-9418
lebih  sesuai  dengan  ungkapan  yang diungkapkan  oleh  Suwarno  (1985  hlm.  65) dimana pendidikan berlangsung dalam tiga lingkungan pendidikan, yaitu dalam lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah,  dan  di  dalam  masyarakat,  ada yang secara  formal, informal dan ada pula secara  nonformal.  Lebih  lanjut  ketiga lingkungan  pendidikan  tersebut  oleh  Ki Hadjar  Dewantara  disebut  sebagai  Tri Pusat  Pendidikan . Konsep  Tri  Pusat Pendidikan  tersebut  mempunyai  maksud bahwa  terdapat  tiga  pusat  lingkungan pendidik yang secara bertahap dan terpadu bertanggung  jawab  terhadap  pendidikan bagi generasi mudanya.
Ketiga  pusat  penanggung  jawab pendidikan  ini  dituntut  agar  mampu melakukan  kerja  sama  diantara  mereka baik  secara  langsung  maupun  tidak langsung,  dengan  cara  saling  menopang serta membantu kegiatan yang sama secara bersama-sama.  Dengan  kata  lain,  kegiatan mendidik  yang  dilakukan  orang  tua terhadap  anak  juga  juga  dilakukan  oleh sekolah  dengan  memperkuatnya  serta dikontrol  masyarakat  sebagai  lingkungan sosial  anak.  Karena  dalam  hal  ini masyarakat  merupakan  tempat  atau  unsur yang  sangat  berperan  penting  dalam pendidikan.  Hal  tersebut  sesuai  dengan ungkapan Maunah (2009) dan Ihsan (2007) dimana  lembaga-lembaga  kemasyarakatan dan atau kelompok sosial dalam masyarakat,  baik  langsung  maupun  tidak, ikut mempunyai peran dan fungsi edukatif.
Selanjutnya terkait dengan
bagaimana  cara  yang  digunakan  dalam membentuk civic  disposition warga  Negara melalui Program Jam Wajib Belajar, dalam menjawab  pertanyaan  tersebut  peneliti menggunakan  pendapat  dari  dua  tokoh konstruksi  sosial  terkait  dengan  proses sosialisasi.  Kedua  tokoh  tersebut  yakni Berger dan Luckman (Pramitha, 2010 hlm. 18)  yang  mengungkapkan  bahwa  agar sosialisasi dapat berjalan lancar, tertib dan berlangsung  terus  menerus,  maka  terdapat dua tipe sosialisasi yakni:
1) Formal,  sosialisasi  tipe  ini  terjadi melalui lembaga-lembaga yang
berwenang  menurut  ketentuan  yang berlaku dalam negara, seperti pendidikan  di  sekolah  dan  pendidikan militer. 2)
Informal,  sosialisasi  tipe  ini  terdapat di  masyarakat  atau  dalam  pergaulan yang  bersifat  kekeluargaan,  seperti antara teman, sahabat, sesama anggota klub, dan kelompok- kelompok  sosial  yang  ada  di  dalam masyarakat.
Apabila  kedua  tipe  sosialisasi  yang diungkapkan  oleh  Berger  dan  Luckman tersebut digunakan untuk mengkaji mengenai teknik sosialisasi yang
digunakan oleh Pemerintah Kota
Mojokerto guna mensosialisasikan
Program  Jam  Wajib  Belajar,  maka diperoleh  kesimpulan  bahwa  pemerintah Kota Mojokerto telah menggunakan kedua teknik  tersebut  dengan  baik.  Kesimpulan ini  didukung  oleh  berbagai  data  yang ditemukan  peneliti  di  lapangan  melalui proses  wawancara,  studi  dokumentasi  dan observasi, dimana berdasarkan hasil triangulasi  data  yang  digunakan  oleh peneliti,  peneliti  mendapatkan  kesimpulan bahwa  teknik  sosialisasi  Program  Jam Wajib  Belajar  yang  digunakan  Pemerintah Kota Mojokerto kepada masyarakat dilakukan dengan tujuh cara yakni;
1) Pengadaan Kalender;
2) Gebyar  Seni  dan  Anugrah  Prestasi Pendidikan;
3) Pembinaan  anggota  Posko  PKMBP dan Satgas Jam Wajib Belajar;
4) Pembinaan Tim Motivator KBP;
5) Pembinaan administrasi dan organisasi Satgas  Jam  Wajib  Belajar  &  Posko PKMBP;
6) Himbauan  yang disiarkan di mushola- mushola yang tersebar di lingkup Kota Mojokerto;
7) Penempelan  stiker  mengenai  Program Jam  Wajib  Belajar  di  setiap  rumah atau di tempat-tempat umum.

## HUMANIKA Vol. 23 No.1 (2016)  ISSN 1412-9418

## Nastiti Mufidah
Kesimpulan  tersebut  juga  didukung oleh  data  yang  diperoleh  peneliti  saat melakukan pengambilan data dengan menggunakan kuesioner. Berdasarkan hasil kuesioner  tersebut,  peneliti  mendapatkan kesimpulan  bahwa  sebagian  besar  yakni 96,5% dari narasumber yang berjumlah 29 pelajar  yang  saat  itu  berada  di  tiga  tempat yang berbeda ini telah mengetahui tentang Program Jam Wajib Belajar yang diadakan oleh  Pemerintah  Kota  Mojokerto.  Sumber informasi  yang  diperoleh  oleh  masing- masing  narasumber  memang  sangatlah beragam,  yakni  dari  orang  tua  sebesar 28,6%,  dari  sekolah  sebesar  21,5%,  dari pak  Rt  sebesar  17,9%,  dari  stiker  14,2%, dari  pemerintah  10,7%,  dan  sisanya sebesar 17,9% berasal dari tiga sumber lain yakni  saudara,  masjid  dan  spanduk- spanduk yang ada dijalan.
Walaupun telah menggunakan teknik  sosialisasi  yang  tepat,  namun  suatu program  tidak  akan  dapat  berjalan  dengan baik  jika  teknik  pelaksanaannya  kurang tepat.  Menurut  Syukur  (1987,  hlm.  40), teknik  pelaksanaan  yang  tepat  merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan  untuk  melaksanakan  semua rencana  dan  kebijaksanaan  yang  telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan,  siapa  yang  melaksanakan, dimana  tempat  pelaksanaannya  dimulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan. Lebih lanjut menurut penelitian  yang  dilakukan  oleh Kwon (2014,  hlm  765)  menunjukkan  bahwa motivasi  intrinsik  birokrat  (misalnya, motivasi pelayanan publik) dapat mengurangi  dampak  negatif  (disuapnya mereka) sebagai motivasi ekstrinsik.
Dari  pengertian  tersebut  maka dapatlah  ditarik  suatu  kesimpulan  bahwa pada  dasarnya  pelaksanaan  suatu  program yang  telah  ditetapkan  oleh  pemerintah harus  sejalan  dengan  kondisi  yang  ada (baik  itu  di  lapangan  maupun  di  luar lapangan).  Selain  itu  kegiatan  tersebut harus  melibatkan  berbagai  unsur  disertai
dengan  usaha-usaha  dan  didukung  oleh alat-alat penujang. Kesimpulan yang terakhir  yakni,  dalam  pelaksanaan  suatu program  juga  harus  didasari  dengan motivasi  intrinsik  para  birokratnya  yakni guna meningkatkan pelayanan publik.
Kondisi yang mendukung, keterlibatan  dan  usaha  dari  berbagai  unsur yang  menunjang,  serta  motivasi  intrinsik para  birokrasi  memang  terbukti  dapat meningkatkan struktur peluang akan keberhasilan  suatu  kebijakan  yang  berlaku. Hal tersebut menurut Berger dan Hevenstone  (2016,  hlm.  1)  berkaitan dengan  “ broken  windows  theory”, dimana “ broken  windows” mungkin  tidak  hanya dapat mendorong prilaku menyimpang, tapi juga  akan  melemahkan  kontrol  sosial. Sehingga Berger dan Hevenstone berpendapat  bahwa  struktur  peluanglah yang pada akhirnya akan mendorong setiap individu  untuk  menjaga  norma.  Seperti yang  ditunjukkan  oleh  fakta,  dimana, “people are more likely to voluntarily pick up litter when it is closer to a trash bin.”

## III. CIVIC DISPOSITION YANG DAPAT  DIBENTUK  MELALUI
PROGRAM JAM WAJIB
BELAJAR.
Terkait  dengan civic  disposition apa  saja  yang  dapat  dibentuk  melalui Program  Jam  Wajib  Belajar.  Berdasarkan (Kemdiknas, 2011, hlm. 8) telah teridentifikasi 18 nilai yang bersumber dari agama,  Pancasila,  budaya,  dan  tujuan pendidikan  nasional.  Dari  ke-18  nilai tersebut,  maka  peneliti  memperoleh  data bahwa  Program  Jam  Wajib  Belajar  ini yang  pertama  dapat  membentuk  karakter kedisiplinan.  Dimana  menurut  Mar’at (1994,  hlm.  92)  disiplin  adalah  sikap perseorangan atau kelompok yang menjamin  adanya  kepatuhan  terhadap perintah-perintah  dan  berinisiatif  untuk melakukan  suatu  tindakan  yang  perlu seandainya tidak ada perintah.

## HUMANIKA Vol. 23 No. 1 (2016)  ISSN 1412-9418
Berdasarkan  hasil  temuan  data yang  diperoleh  peneliti  di  lapangan menyatakan  bahwa  19  anak  atau  sekitar 65,5%  dari  jumlah  keseluruhan  (29  anak) telah  melakukan  aktifitas  belajar  secara intens  atau  sering.  Selanjutnya  sisanya yakni 34,5% anak masih belum melaksanakannya  secara  intens  atau  dapat dikatan  mereka  hanya  melakukan  aktifitas belajar sebanyak 1-4 kali dalam seminggu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa karakter  disiplin  belajar  telah  terbentuk  di lingkungan pelajar Kota Mojokerto. Hal ini dapat  dilihat  dari  intensitas  para  pelajar dalam  melakukan  aktifitas  belajar  dalam satu minggu.
Kesimpulan tersebut didukung oleh pendapat  Ningsih  (2006,  hlm.  62)  yang menyatakan  bahwa,  orang  yang  disiplin akan  hidup  secara  teratur,  dan  orang  yang disiplin memiliki ciri-ciri sebagai berikut:
1) Disiplin  akan  membentuk  perilaku yang  senatiasa  terbiasa  tertib  dan teratur.
2) Selalu menepati janji, karena orang yang  disiplin  akan  selalu  membuat jadwal  kegiatan,  sehingga  tidak lupa untuk menepati janji.
3) Orang  yang  disiplin  pasti  akan membuat jadwal kegiatan.
4) Orang yang disiplin akan senantiasa mentaati peraturan  yang berlaku.
5) Orang  yang  hidup  disiplin  akan menjalankan  tugas  dengan  sebaik- baiknya.
Civic  disposition berikutnya  yang diharapkan  dapat  terbentuk  dari  Program Jam Wajib Belajar adalah tanggung jawab. Dalam  hal  ini  peneliti  mengkaitkan terbentuknya karakter tanggung jawab dari alasan  pelajar  melakukan  aktifitas  belajar saat Jam Wajib Belajar sedang berlangsung.  Dan  hasil  yang  diperoleh peneliti  yakni  sebesar  65,6%  anak  akan memperoleh sanksi baik dari ayah ataupun dari  ibu  jika  tidak  melaksanakan  aktifitas belajar.  Sedangkan  34,4%  sisanya  tidak
mendapatkan sanksi walaupun tidak melaksanakan aktifitas belajar. Berdasarkan perolehan data
tersebut dapat disimpulkan bahwa tanggung  jawab  yang  dimiliki  oleh  pelajar di lingkup Kota Mojokerto dapat dikatakan masih rendah. Hal tersebut dapat dibuktikan dari pengakuan para narasumber bahwa mereka akan mendapatkan sanksi saat tidak melaksanakan  aktifitas  belajar,  sehingga dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  salah  satu alasan  para  pelajar  melaksanakan  aktifitas belajar  adalah  karena  takut  mendapatkan sanksi  terutama  dari  orang  tua  yakni  ayah atau ibu. Jika kita mengacu pada pendapat yang  diungkapkan  oleh  Rose  (2003) bahwa  tujuan  awal  disiplin  belajar  pada anak ada dua, yaitu membuat anak terlatih dan terkontrol dan juga mampu menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam diri anak.
Dimana pernyataan tersebut mengandung  pengertian  bahwa  ketika sudah berdisplin, anak dapat mengarahkan dirinya  sendiri  tanpa  pengaruh  atau  pun disuruh  oleh  orang  lain.  Maka  sangatlah jelas terlihat bahwa, walaupun para pelajar Kota  Mojokerto  telah  dapat  dikatakan mempunyai  kedisiplinan  dalam  belajar, namun  rasa  tanggung  jawab  dalam  diri anak  masih  belum  terbentuk  secara sempurna.
Selanjutnya civic  disposition yang diharapkan dapat terbentuk dengan adanya Program  Jam  Wajib  Belajar  adalah toleransi.  Toleransi  yang  diharapkan  dapat terbentuk  yakni  toleransi  yang  dimiliki masyarakat  maupun  anggota  keluarga  lain saat  anak  sedang  melakukan  aktifitas belajar.  Namun  dalam  kenyataannya, berdasaran  data  yang  ditemukan  di lapangan  menunjukkan  bahwa  sebesar 62,06% pelajar mengaku bahwa masih ada anggota  keluarga  yang  menonton  televisi pada Jam Wajib Belajar. Sedangkan hanya sisanya  yakni  sekitar  37,96%  yang mematikan televisi pada jam-jam tersebut.

## HUMANIKA Vol. 23 No.1 (2016)  ISSN 1412-9418

## Nastiti Mufidah
Hasil  data  dari  kuesioner  tersebut diperkuat  dari  hasil  observasi  dan  studi dokumentasi  yang  diperoleh  peneliti  yang menunjukkan bahwa memang masih banyak  anggota  keluarga  yang  menonton televisi  pada  saat  anak-anak  atau  anggota keluarga  lain  (yang  masih  berstatus sebagai  pelajar)  sedang  melaksanakan aktifitas belajar. Aktivitas tersebut menurut peneliti akan mengakibat berbagai dampak negatif  diantaranya  dapat  mengganggu konsetrasi  para  pelajar  yang  sedang belajar, bahkan akibat terburuk yang kerap timbul yakni mengakibatkan pelajar tersebut  tertarik  untuk  ikut  bersama-sama menonton televisi,  sehingga  meninggalkan aktifitas belajar yang dilakukannya.
Dengan data yang diperoleh tersebut,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa sebagian besar masyarakat kota Mojokerto masih  belum  terbentuk  rasa  tolerannya terhadap  pelajar  yang  melakukan  aktifitas belajar.  Hal  tersebut  dapat  dilihat  dari aktivitas  yang  dilakukan  oleh  anggota keluarga  lain  yang  masih  kerap  menonton televisi pada Jam Wajib Belajar. Kesimpulan  tersebut  dapat  diperkuat dengan melihat jawaban dari para narasumber  mengenai  acara  favorit  yang kerap  ditonton  oleh  anggota  keluarga. Dimana  sebagian  besar  dari  narasumber menjawab  dengan  jawaban  Sinetron  Anak Jalana, Uttara, D’Academi dan acara-acara lain. Jawaban tersebut menunjukkan bahwa memang mereka mengetahui secara langsung  acara  yang  kerap  ditonton  oleh anggota  keluarga  lain  disaat  dia  sedang melakukan  aktifitas  belajar  atau  saat  Jam Wajib Belajar sedang berlangsung.
Oleh  karena  itu,  dengan  mengacu pada pendapat yang diungkapkan oleh Van Doorn  (2014,  hlm.  905)  yang  mengatakan bahwa, “tolerance  entails  acceptance  of the  very  things  one  disagrees  with, disapproves  of  or  dislikes.  Tolerance  can be  seen  as  ‘a  flawed  virtue’  because  it concerns  acceptance  of  the  differences between  others  and  ourselves  that  we would rather fight, ignore, or overcome” .
Sehingga  dengan  memanfaatkan Program  Jam  Wajib  Belajar  ini,  peneliti berharap  dapat  meningkatkan  toleransi masyarakat  Kota  Mojokerto  dengan  cara menerima  sesuatu  yang  menurutnya  itu tidak  menyenangkan  seperti,  mematikan televisi, radio, serta melakukan hal-hal lain yang  dapat  mengganggu  konsentrasi  anak saat  melakukan  aktifitas  belajar  saat  Jam Wajib Belajar sedang berlangsung, menjadi  sesuatu  yang  mampu  mereka terima  demi  tercapainya  kehidupan  yang berdampingan,  damai,  dan  terciptanya Kota Mojokerto yang lingkungan pendidikan.
Disamping  itu  menurut  Wilson
(2014,  hlm.  852)  toleransi  juga  secara intrinsik  dapat  dikembangkan  melalui hubungan alternatif saat diposisikan sebagai  “perjuangan”  guna  memperluas cara berpikir dan bertindak setiap individu dalam  masyarakat.    Selain  itu  menurut Schirmer,  Weidenstedt  dan  Reich  (2012, hlm.  1052),  “ whilst  tolerance  might  be  a required  minimum  of  social  interaction, stagnancy  on  that  level  involves  a  life without  dignity ”.  Lebih  lanjut,  Bruner
(2015,  hlm.  429)  berpendapat  bahwa walaupun pada awalnya individu cenderung  tidak  mau  bekerjasama  dengan orang-orang yang jauh berbeda dengan diri mereka. Namun seiring dengan berjalannya waktu memungkin rasa toleran tersebut  untuk  terbentuk,  sehingga  pada akhirnya  semua  akan  menuai  keuntungan dari  kerjasama  dan  rasa  toleran  yang dimiliki.
Berdasarkan berbagai argumen dari hasil  riset  tersebut,  maka  peneliti  sangat mendukung  agar  berbagai  kebijakan  dan program yang dikeluarkan oleh pemerintah kedepannya  juga  dapat  bertujuan  guna meningkatkan toleransi dan interaksi sosial seluruh  anggota  masyarakatnya,  sehingga terciptalah rasa saling menghormati, menerima  dan  kesetaraan  antar  anggota masyarakat. Seingga pada akhirnya, sesuai dengan pendapat Bruner, bahwa kerjasama dan rasa toleran tersebut akan memberikan

## HUMANIKA Vol. 23 No. 1 (2016)  ISSN 1412-9418
keuntungan kepada setiap anggota masyarakat.
Civic  disposition yang  keempat yang  berusaha  dibentuk  melalui  Program Jam  Wajib  Belajar  yakni  kepedulian. Dimana  Swanson  (1991  dalam  Potter  & Perry  2009)  mendefinisikan  kepedulian sebagai suatu cara pemeliharaan hubungan dengan  saling  menghargai  orang  lain, disertai  perasaan  memiliki  dan  tanggung jawab.  Menurut  Swanson  (2000)  terdapat lima dimensi penting dalam kepedulian.
1) Mengetahui  ( knowing) .  Berusaha keras  memahami  kejadian-kejadian yang memiliki makna dalam kehidupan orang lain. Pada aspek ini menghindari asumsi tentang kejadian yang  dialami  orang  lain  sangat penting,  berpusat  pada  kebutuhan orang lain, melakukan penilaian yang mendalam,  mencari  isyarat  verbal dan  non  verbal,  dan  terlibat  pada kedua isyarat tersebut.
2) Turut  hadir (being  with) .  Hadir secara  emosi  dengan  menyampaikan ketersedian,  berbagi  perasaan,  dan memantau apakah orang lain terganggu  atau  tidak  dengan  emosi yang diberikan.
3) Melakukan (doing  for) .  Melakukan sesuatu  bagi  orang  lain,  seperti melakukannya  untuk  diri  sendiri, apabila memungkinkan, seperti menghibur, melindungi, dan mendahulukan,  seperti  melakukan tugas-tugas  dengan  penuh  keahlian dan kemampuan.
4) Memungkinkan (enablings) . Memfasilitasi  perjalanan  hidup  dan kejadian  yang  tidak  biasa  yang dimiliki  oleh  orang  lain  dengan memberikan  informasi,  memberikan penjelasan,  memberikan  dukungan, fokus  pada  perhatian  yang  sesuai, dan memberikan alternatif.
Mempertahankan keyakinan
(Maintaining confidence) . Mendukung keyakinan orang lain akan kemampuannya menjalani  kejadian  atau  masa  transisi
dalam  hidupnya  dan  menghadapi  masa yang  akan  datang  dengan  penuh  makna. Tujuan  tersebut  untuk  memungkinkan orang lain dapat memaknai dan memelihara sikap yang penuh harapan.
Berdasarkan pendapat yang diungkapkan  oleh  Swanson  terkait  dengan pengertian  dan  kelima  dimensi  penting dalam  kepedulian,  peneliti  melakukan teknik pengambilan data melalui kuesioner dengan  29  narasumber  yang  berstatus sebagai  pelajar  aktif  di  Kota  Mojokerto dan  juga  berdomisili  di  Kota  Mojokerto. Pertanyaan  dasar  yang  digunakan  peneliti dalam  mengetahui  kepedulian  orang  tua, anggota  keluarga  dan  masyarakat  terkait dengan Program Jam Wajib Belajar adalah melalui  pengetahuan  pelajar  mengenai program  dan  sumber  informasi  terkait dengan  program  tersebut.  Pertanyaan lanjutan  yang  digunakan  oleh  peneliti adalah    terkait  dengan  keberadaan  orang tua  maupun  anggota  keluarga  yang  kerap menemani  atau  membatu  mereka  saat mengalami kesulitan.
Melalui  hasil  kuesioner  terkait dengan  pertanyaan  mengenai  pengetahuan pelajar tentang Program Jam Wajib Belajar dan  sumber  informasi  terkait  dengan program  tersebut,  peneliti  mendapatkan kesimpulan  bahwa  sebagian  besar  yakni 96,5% dari narasumber yang berjumlah 29 pelajar  ini  telah  mengetahui  tentang Program Jam Wajib Belajar yang diadakan oleh  Pemerintah  Kota  Mojokerto.  Sumber informasi  yang  diperoleh  memang  sangat beragam,  yakni  dari  orang  tua  sebesar 28,6%,  dari  sekolah  sebesar  21,5%,  dari pak  Rt  sebesar  17,9%,  dari  stiker  14,2%, dari  pemerintah  10,7%,  dan  sisanya sebesar 17,9% berasal dari tiga sumber lain yakni saudara, masjid dan spanduk.
Hasil  tersebut  menunjukkan  bahwa dimensi  kepedulian  yang  keempat  dan kelima dari Swanson yakni memungkinkan (enablings) dan mempertahankan keyakinan (Maintaining confidence) tersebut telah terbentuk. Hal tersebut dapat dibuktikan  dengan  kesediaan  orang  tua,

## HUMANIKA Vol. 23 No.1 (2016)  ISSN 1412-9418

## Nastiti Mufidah
anggota  keluarga  maupun  masyarakat dalam  memberikan  fasilitas,  meluangkan waktu,  tenaga  dan  pengorbanan  lain  demi memberikan informasi, memberikan penjelasan,  serta    memberikan  dukungan kepada  para  pelajar  terkait  dengan  Jam Wajib  Belajar,  dan  manfaat  yang  akan diperoleh jika melakukan kegiatan belajar.
Selanjutnya terkait dengan
keberadaan  orang  tua  maupun  anggota keluarga  yang  kerap  menemani  atau membantu mereka saat mengalami kesulitan dalam belajar, diperoleh kesimpulan  bahwa  sebanyak  79,3%  atau sebanyak  23  dari  29  jumlah  total narasumber menyatakan kalau ada anggota keluarga  yang  menemaninya  saat  sedang melakukan  aktifitas  belajar.  Anggota keluarga  yang  kerap  menemani  atau membatu mereka saat mengalami kesulitan yakni kakak atau orang tua.
Keterlibatan  orang  tua  yang  dalam hal  ini  adalah  ibu,  dalam  pendidikan seorang anak memang tidak dapat dipandang  remeh.  Berdasarkan  riset  yang dilakukan  oleh  Panda  (2015,  hlm.  2019) bersama  dengan  75  ibu  di  Negara  India, diperoleh  hasil  bahwa  pendidikan  sekolah yang  dipandang  sebagai  dasar  pendidikan anak  guna  mencapai  karir  profesional  di masa depan juga sebagian besar bergantung pada peran ibu bersama dengan faktor penting lainnya. Lebih lanjut Lauren (1987,  hlm.  73)  berpendapat  bahwa keterlibatan  ibu  dalam  pendidikan  anak  di sekolah  anaknya,  dapat  memotivasi  anak menuju kesuksesan sekolah
Sehingga kesimpulan yang diperoleh  berdasarkan  hasil  data  temuan dan berbagai pendapat tersebut, menunjukkan  bahwa  dimensi  yang  yang pertama,  kedua  dan  ketiga  dari  Swanson terkait dengan mengetahui ( knowing) , turut hadir (being with) , serta melakukan (doing for) juga  telah  dapat  terbentuk  melaui
Program  Jam  Wajib  Belajar  ini.  Jadi dengan  terbentuknya  kelima  dimensi kepedulian tersebut, maka dapat disimpulkan  bahwa  karakter  kepedulian
merupakan  salah  satu  karakter  yang  dapat dibentuk dan dikembangkan melalui Program Jam Wajib Belajar yang diterapkan di Kota Mojokerto.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 4.1. Simpulan
Berdasarkan  hasil  temuan,  analisis hasil  dan  pembahasan,  peneliti  dapat menyimpulkan bahwa:
1. Pembentukan civic disposition warga negara  khususnya  di  kota  mojokerto melaui  program  jam  wajib  belajar telah terlaksana dengan baik. pembentukan tersebut dilakukan melalui  berbagai  tahapan  yakni sosialisasi, penyuluhan, dan pemantauan secara langsung.
2. civic disposition yang dapat dibentuk melalui  program  jam  wajib  belajar yakni  karakter  disiplin  dan  peduli. sedangkan  karakter  lain  seperti tanggung  jawab  dan  toleran  masih belum dapat terbentuk secara sempurna melalui program jam wajib belajar hingga saat ini.

## 4.2. Saran
Berdasarkan  pada  kesimpulan  di atas, peneliti memberikan beberapa rekomendasi yang ditujukan pada pemerintah, masyarakat serta pelajar untuk memperhatikan hal-hal sebagi berikut:
1. Peneliti menyarankan kepada pemerintah  untuk  membuat  berbagai inovasi  yang  dapat  meningkatkan manfaat  dari  Program  Jam  Wajib Belajar  ini.  Salah  satu  inovasi  yang dapat  dilakukan  oleh  pemerintah yakni dengan mengadakan pemantauan  secara  langsung  (diluar kegiatan  sidak)  agar  pemerintah  bisa mengetahui kegiatan masyarakat secara nyata.
2. Diharapkan masyarakat Kota Mojokerto mampu lebih
meningkatkan  partisipasinya  dalam membentuk civic  disposition melalui

## HUMANIKA Vol. 23 No. 1 (2016)  ISSN 1412-9418
Program  Jam  Wajib  Belajar.  Salah satu  partisipasi  yang  sangat  sepele namun  dalam  kenyataannya  paling banyak  dilanggar  adalah  mematikan televisi  saat  Jam  Wajib  Belajar sedang berlangsung.
3. Saran  yang  peneliti  tujukan  kepada para  pelajar,  khususnya  di  lingkup Kota Mojokerto adalah jangan hanya belajar  karena  takut  mendapatkan sanksi,  melainkan  belajarlah  karena
manfaat  yang  akan  diperoleh  dari aktifitas  tersebut.  Selanjutnya  dalam melaksanakan  Program  Jam  Wajib Belajar  diharapkan  pelajar  juga mampu  berperan  secara  aktif  dalam tercapainya  tujuan  dari  program tersebut,  salah  satunya  yakni  dengan belajar  pada  waktunya  maupun mengajak  teman  yang  belum  secara intens  melakukan  kegiatan  belajar untuk belajar bersama-sama.

## DAFTAR PUSTAKA
Austin, O. O, dan  Omomia, T. A.. (2014).
Relevance  of  Skinner’s  Theory  of Reinforcement  on  Effective  School Evaluaution and Management. Russian Federation European Journal  of  Psychological  Studies ,  4 (4), hlm. 174-180.
Berger,  J.,  dan  Hevenstone,  D.  (2016). Norm  enforcement  in  the  city revisited:  An  international  field experiment  of  altruistic  punishment, norm  maintenance,  and  broken windows.  Journal  of  Rationality  and Society. Sage Publication, hlm. 1-21.
Bruner,  J.  P.  (2015).  Diversity,  Tolerance, and  The  Social  Contract.  Journal  of Politics,  Philosophy  &  Economics. Sage  Publication,  14  (4),  hlm.  429- 448.
Cangara,  H.  (2005).  Pengantar  Ilmu Komunikasi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Cholisin.  2011.  Pengembangan  Karakter Dalam  Materi  Pembelajaran  PKn. Disampaikan  pada  kegiatan  MGMP
PKn  SMP  Kota  Yogyakarta,  18 Januari  2011;  Staf  Pengajar  Jurusan PKn & Hukum FISE UNY.
Fried,  A.  (2011).  Learning  Organizations Without  Borders?  A  cross-cultural
Study of University HR Practitioners’  Perceptions  of  the Salience of Senge’s  Five Disciplines in Effective Work Outcomes.
International Journal of Cross
Cultural  Management,  12  (1),  hlm. 101-114
Griffith,  K.  G.  dan  Hamza,  M.  K.  (2006). You Can Lead A Horse to Water but Can  You  Make  Him  Think?  Human Cognition’s  Impact  on  How  Well Our  Administrators  Can  Jungle  The management  of  Human  performance in  Today’s  schools.  National  Forum of  Educational  Administration  and Supervision Journal, 23, hlm. 4.
Hardin,  M.  G,  dkk.  (2005).  Reward  and Punishment  Sensitivity  in  Shy  and Non-shy  Adults:  Relations  Between Social  and  Motivated  Behavior. Journal of Personality and Individual Differences,
40, hlm. 699-
711.Kemdiknas, 2011, hlm. 8
Ihsan,
F. (2007). Dasar-dasar
Kependidikan. Jakarta: Rineka Cipta.

## HUMANIKA Vol. 23 No.1 (2016)  ISSN 1412-9418

## Nastiti Mufidah
Kneedler, A. D., Coleman, S. S., dan Ingraham,  P.  W.  (2000). Measuring Government Management Capacity:  A  Comparative  Analysis of City Human Resources Management Systems. Oxford
University  Press  on  behalf  of  the Journal  of  Public  Administration Research  and  Theory,  10  (2),  hlm. 381-412.
Kwon,  I.  (2014).  Motivation,  Discretion, and  Corruption.  Oxford  University Press  on  Behalf  of  The  Journal  of Public  Administration  Research  and Theory, 24 (3), hlm. 765-794.
Lauren, A. (1987). Social Class Difference in  Family-School  Relationships:  The Importance  of  Cultural  Capital. Journal  Sociology  of  Education,  60 (2), hlm. 73-85.
Lickona,  T.  (2004).  Character  Matters. New York: Somon &. Schuster.
Mar’at. (1994). Pimpinan Dan Kepemimpinan. Jakarta: Ghalia
Indonesia.
Maunah,  B.  (2009).  Ilmu  Pendidikan. Yogyakarta: Teras
Milles,  B.  M.  &  Huberman  A.  M.  (2007).
Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber  Tentang  Metode-Metode Baru. Jakarta: PT Gramedia.
Nassima,  B.  dan  Souheyla,  B.  (2014).
Reward  and  Punishment  Processing in  Depression.  International  Journal of  Humanities  Social  Sciences  and Education  (IJHSSE),  1  (6),  hlm.  63- 68.
Ningsih,
R. (2006). Pendidikan
Kewarganegaraan untuk Kelas 2 SD. Jakarta: Yudhistira.
Panda, G. (2015). Maternal Involvement in Everyday Schooling: A Micro Study.
Indian  Journal  of  Gender  Studies. Sage  Publication,  22  (2),  hlm.  219- 242.
Peraturan  Walikota  Mojokerto  Nomor  17
Tahun  2009.  Tentang  Petunjuk Pelaksanaan Program Kota Mojokerto Berlingkungan Pendidikan (PKMBP).
Potter,  P.  A.  dan  Perry,  A.G.  (2009).
Fundamental  Keperawatan  Buku  1. Ed. 7. Jakarta: Salemba Medika.
Rose,  C.  dan  Nicholl,  M.  J.  (2003). Accelerated  Learning  For  The  21st Century:  Cara  Belajar  Cepat  Abad XIXII. Jakarta: Nuansa.
Sardiman. (2007).  Interaksi  dan  Motivasi Belajar Mengajar. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
Schirmer, W., Weidenstedt,  L., dan Reich,
W.  (2012).  From  Tolerance  to Respect  in  Inter-ethnic  Contexts. Journal  of  Ethnic  and  Migration Studies, 38, hlm. 1049-1065.
Shannon,  C.E.  (1948).  A  mathematical theory  of  communication.  Bell  Syst. Teaching Journal, 27, hlm. 379-656.
Snyder,  C.  R.  (1994).  The  Psychlology  of Hope:  You  Can  Get  There  from Here. New York: Free Press.
Snyder,  C.  R.,  Shorey,  H.  S.,  dkk.  (2002). Hope  and  Academic  Success  in College.  Journal  of  Educational Psychology, 94 (4), hlm. 820-826.
Suwarno, H. (1985). Administrasi Pemerintahan  Dalam  Pembangunan Nasional. Jakarta: PT.Gunung Agung.
Swanson,  E.  R.  (2000).  Working  With Other  Disciplines.  American  Journal of Agriculral Economic, 4, hlm. 341- 70.

## HUMANIKA Vol. 23 No. 1 (2016)  ISSN 1412-9418
Syukur,  A.  (1987).  Kumpulan  Makalah “Study  Imlementasi  Latar  Belakang Konsep Pendekatan dan Relevansinya Dalam Pembangunan”. Ujung Pandang: Persadi. Van  Doorn,  M.  (2014).  The  Nature  of Tolerance and The Social Circumstances in Which It Emerges. Journal  of  Current  Sociology.  Sage Publications, 62 (6), hlm. 905-927.
Wilson,  H.  F.  (2014).  The  Possibilities  of Tolerance:  Intercultural  Dialogue  in
A  Multicultural  Europe.  Journal  of Environment and Planning D: Society and Space, 32, hlm. 852-868.
Zamroni.  (2011).  Pendidikan  Demokrasi pada Masyarakat Multikultural.
Yogyakarta: Gavin Kalam Utama.