Pemidanaan Tindak Pidana Perikanan Berbasis Kerugian Ekonomi
Nurul Hudi Universitas Hang Tuah Email: Nurul.hudi@hangtuah.ac.id

## Abstrak
Penegakan hukum pidana perikanan merupakan bagian dari kebijakan kriminal atau kebijakan  pidana  Di  dalam  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  2004  jo  Undang- Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan. Jenis  hukuman yang dikenal hanya pidana pokok, yaitu  pidana penjara dan pidana denda.  Undang-undang ini tidak menggunakan pidana tambahan. Dalam pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana perikanan harus dapat dipahami lebih mendalam dan harus diketahui dasar dari  pemidanaan  tersebut.  Salah  satu  usaha  penanggulangan  kejahatan  ialah menggunakan  hukum  pidana  dengan  sanksinya  berupa  pidana.  Namun  demikian usaha  ini  pun  masih  sering  dipersoalkan.  Pemidanaan  lebih  berorientasi  pada pelaku sementara kerugian dari perbuatan pidana terkadang terabaikan. Kebijakan hukum pidana dibidang perikananan khususnya yang berkaikan pemidanaan atau penjatuhan pidana juga harus mempertimbangkan kerugian dari sisi ekonomi, sosial dan keberlanjutan perikanan.
Kata Kunci: Pemidanaan; Tindak Pidana Perikanan; Kerugian Ekonomi.

## Abstract
Fisheries criminal law enforcement is part of criminal policy or criminal policyIn Law Number 31 of 2004 in conjunction with Law Number 45 of 2009 concerning Fisheries. The type of punishment known is only the principal punishment, namely imprisonment and fines. This law does not use additional penalties.In punishing the perpetrators of fisheries crimes, it must be understood more deeply and the basis of  the punishment  must  be known.One of  the  efforts to  overcome crime is to  use criminal law with criminal sanctions. However, this effort is still often questioned. Punishment is more oriented to the perpetrator while the losses from criminal acts are sometimes neglected. Criminal law policies in the field of fisheries, especially those related to punishment or criminal penalties, must also consider losses from the economic, social and sustainability aspects of fisheries.
Keywords: Penalties; Fisheries Crime; Economic Loss.

## PENDAHULUAN
Indonesia  memiliki  potensi sumber  daya  perikanan  yang  sangat besar baik dari segi kuantitas maupun keanekaragamannya.   Potensi  lestari ( maximum  sustainable  yield/MSY )
sumber  daya  perikanan  tangkap diperkirakan  sebesar  6,4  juta  ton  per tahun. Sedangkan potensi yang dapat dimanfaatkan ( allowable catch )
sebesar 80% dari MSY yaitu 5,12 juta ton  per  tahun.   Potensi  tambak 1.224.076 ha dan budidaya laut lebih dari 12 juta ha. Sumberdaya ikan yang hidup  di  wilayah  perairan  Indonesia dinilai  memiliki  tingkatkeragaman hayati  ( bio-diversity )  paling  tinggi. Sumberdaya  tersebut  paling  tidak mencakup  37%  dari  spesies  ikan  di dunia.
Berdasarkan amanat konstitusi, segenap sumber daya alam perikanan tersebut  harus  dikelola  sedemikian rupa  sehingga  dapat  meningkatkan kesejahteraan  rakyat,  dan  pada  saat yang  sama  kelestariannya  juga  tetap terjaga.  Dalam  ketentuan  Undang- undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) disebutkan  :  “  Bumi  dan  air  dan kekayaan  alam  yang  terkandung  di dalamnya  dikuasai  oleh  negara  dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Sementara itu di dalam konsideran  Undang-undang  No.45 Tahun 2009 tentang Perikanan ditegaskan  bahwa  dalam  rangka pelaksanaan  pembangunan  nasional dengan wawasan nusantara, pengelolaan  sumber daya  alam perikanan  perlu  dilakukan  sebaik- baiknya  berasarkan  keadilan  dan pemerataan dalam pemanfaatan hidup bagi  nelayan  dan  petani  ikan  kecil, serta  terbinannya  kelestrian  sumber
1 Aji Sularso, Over Fishing, Over Capacity dan Illegal Fishing ( Studi Kasus
daya  perikanan  dan  lingkungannya yang  akan  meningkatkan  ketahanan nasional.  Karena  itu  pemerintah dituntut mengembangkan sistem pengelolaan  sumber daya  alam perikanan  secara  terpadu  dan  terarah bagi  kesejahteraan  dan  kemakmuran rakyat indonesia, dengan memperhatikan  kelestarian  sumber daya alam perikanan beserta lingkungannya (Pasal 3) Pengelolaan  laut  di  Indonesia tentu harus mencerminkan keberpihakan  dan  keadilan  terhadap penduduk Indonesia khususnya nelayan  yang  menjadikan  sektor kelautan sebagai sumber utama mata penceharian untuk menghidupi keluarga. Seiring dengan perkembangan zaman, kemajuan teknologi dan persaingan global antar negara – negara maju dan berkembang menyebabkan terjadinya berbagai  macam  tindak  kejahatan  di bidang  perikanan,  salah  satunya adalah  tindak  pidana  pencurian  ikan (illegal fishing).
Pelaku  illegal  fishing,  dilihat dari
persfektif operasional
penangkapan  dapat  dikelompokan menjadi  dua  yaitu  kapal-kapal  asing atau eks kapal  asing dan kapal-kapal asli  Indonesia.  Pengelompokan  ini didasarkan pada pertimbangan bahwa kedua kelompok memiliki perbedaan mendasar dalam teknologi alat tangkap, kapasitas penangkapan (GT, mesin  kapal  dan  jaring  )  dan  pelaku nelayan pengawak kapal tersebut. 1
Praktik  illegal  fisihing  oleh nelayan-nelayan menggunakan armada kapal ikan asing adalah yang paling  banyak  merugikan  negara. Kerugian negara akibat illegal fishing
Laut Arafura), Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2009, hal  hal.49
lebih dari 2000 triliun 2 .Selain kerugian  uang  negara  sebesar  itu, pencurian  ikan  oleh  nelayan  asing berarti  juga  mematikan  peluang nelayan Indonesia untuk mendapatkan  1  (satu  )  juta  ton  ikan setiap  tahunnya.  Lebih  dari  itu,
volume  ikan  sebanyak  itu  juga mengurangi pasokan ikan segar ( raw materials )  bagi  industri  pengolahan hasil perikanan nasional serta berbagai  industri  dan  jasa  yang terkait. Aktivitas pencurian ikan oleh para  nelayan  asing  juga  merusak kelestarian  stok  ikan  laut  Indonesia, karena  biasanya  mereka  menangkap ikan  dengan  teknologi  yang  tidak ramah lingkungan.
Hal yang sangat penting dicermati adalah apabila terus membiarkan terjadinya illegal fishing , maka kedaulatan wilayah pun bisa terongrong.Oleh karenanya,
harus  ada  upaya  strategis  dan signifikan dalam rangka menanggulangi  aktivitas  pencurian ikan secara illegal di wilayah perairan laut Republik Indonesia.
Penegakan hukum pidana perikanan  merupakan  bagian  dari kebijakan  kriminal  atau  kebijakan pidana.  Kebijakan  kriminal  juga disebut sebagai politik hukum pidana. Barda  Nawawi  Arief,  kebijakan penanggulangan  kejahatan  dengan hukum  pidana,  pada  hakikatnya merupakan  bagian  dari  kebijakan penegakan  hukum  (khusunya  hukum pidana).  Oleh  karena  itu,  politik hukum  pidana  merupakan  kebijakan penegakan  hukum.  Lebih  lanjut, Barda  Nawawi  menandaskan  bahwa kebijakan  penanggulangan  kejahatan lewat pembuatan peraturan 2 “Susi  Beberkan  Besarnya  Kerugian Akibat Maling Ikan di Laut RI”,https://finance.detik.com,  15  september 2017 perundang-undangan
merupakan bagian  integral  dari  politik  sosial. Politik sosial tersebut dapat diartikan sebagai  segala  usaha  yang  rasional untuk mencapai
kesejahteraan masyarakat  dan  sekaligus  mencakup perlindungan masyarakat. 3 Di dalam Undang-Undang Nomor  31  Tahun  2004  jo  Undang- Undang  Nomor  45  Tahun  2009 Tentang  Perikanan.  Jenis  hukuman yang  dikenal  hanya  pidana  pokok, yaitu  pidana  penjara  dan  pidana denda.  Undang-undang  ini  tidak menggunakan pidana tambahan.
Dalam  pemidanaan  terhadap  pelaku tindak  pidana  perikanan  harus  dapat dipahami  lebih  mendalam  dan  harus diketahui  dasar  dari  pemidanaan tersebut. Salah satu usaha penanggulangan kejahatan ialah menggunakan  hukum  pidana  dengan sanksinya  berupa  pidana.  Namun demikian usaha ini pun masih sering dipersoalkan. Perbedaan peranan pidana  dalam  menghadapi  masalah kejahatan,  menurut  Inkeri  Anttila, telah berlangsung beratus-ratus tahun dan menurut Herbert L. Packer, usaha pengendalian  perbuatan  anti  sosial dengan  mengenakan  pidana  pada seseorang  yang  bersalah  melanggar peraturan  pidana,  merupakan  suatu problem  sosial  yang  mempunyai dimensi hukum yang penting.
Penggunaan hukum pidana sebenarnya  tidak  merupakan  suatu keharusan.  Tidak  ada  kemutlakan dalam bidang kebijakan, karena pada hakikatnya,
dalam masalah kebijakan,  orang    dihadapkan  pada masalah  kebijakan  penilaian  dan pemilihan  dari  berbagai  macam
3 M.Arief  Amrullah, Politik  Hukum Pidana dalam Rangka Perlindungan Korban Kejahatan  Ekonomi  di  Bidang  Perbankan, Bayumedia Publishing, Malang, 2003, hal. 18
alternatif.  Dengan  demikian  masalah pengendalian  atau  penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana, bukan hanya
merupakan  problem  sosial  seperti dikemukakan  oleh  Packer  di  atas, tetapi  juga  merupakan  masalah kebijakan ( the problem of policy) 4

## RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan latar belakang permasalahan  diatas,  maka  perlu dilakukan  suatu  penelitian  ilmiah dengan  rumusan  masalah  sebagai berikut Konsep pemidanaan perikanan berbasis kerugian ekonomi

## PEMBAHASAN
Politik Hukum Pidana Perikanan
Pengelolaan  sumber  daya  ikan saat  ini  menuntut  perhatian  penuh, dikarenakan  semakin  meningkatnya tekanan eksploitasi terhadap berbagai stok ikan, dan meningkatnya kesadaran  dan  kepedulian  umum untuk  memanfaatkan  lingkungannya secara  bijaksana,  yakni  dengan melakukan
pemanenan secara rasional  ( rational  harvesting )  dan berbagai  upaya  pembangunan  secara berkelanjutan.  Tujuan  pengelolaan perikanan  adalah  untuk  tercapainya manfaat yang optimal dan berkelanjutan, serta terjaminnya kelestarian sumber daya ikan. 5
Konsep  pengelolaan  perikanan ditemukan  dalam  Pasal  1  ayat  (7) Undang-undang  Nomor  45  Tahun 2009  tentang  Perubahan  Undang- undang  Nomor  31  Tahun  2004 tentang  Perikanan.  Dalam  undang-
4 Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung 1981, hal.61 5 Johannes  Widodo  dan  Suadi,  Seri Kebiakan  Perikanan,  Pengelolaan  Sumber
undang tersebut Disebutkan: ”Pengelolaan perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi,  pembuatan  keputusan, alokasi  sumber  daya  ikan,  dan implementasi serta penegakan hukum dari  peraturan  perundang-undangan di  bidang  perikanan,  yang  dilakukan oleh  pemerintah  atau  otoritas  lain yang  diarahkan  untuk  mencapai kelangsungan  produktivitas  sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati”.
Dalam  kondiserans  Undang-
undang  Nomor  31  Tahun  2004 memang  disebutkan,  bahwa  dalam rangka  pelaksanaan  pembangunan nasional berdasarkan wawasan nusantara,  pengelolaan  sumber  daya ikan  perlu  dilakukan  sebaik-baiknya berdasarkan keadilan dan pemerataan dalam pemanfaatannya dengan mengutamakan perluasan kesempatan kerja  dan  peningkatan  taraf  hidup bagi nelayan, pembudi daya ikan, dan atau pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan  perikanan,  serta  terbinanya kelestarian  sumber  daya  ikan  dan lingkungannya. Dalam Pasal 6 ditegaskan  dua  hal  yang  saling berkaitan, yakni: a) Pengelolaan perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia  dilakukan  untuk tercapainya  manfaat  yang optimal  dan  berkelanjutan, serta terjaminnya kelestarian  sumber  daya ikan; b) Pengelolaan perikanan untuk kepentingan
Daya Perikanan Di Laut, Jogjakarta, (Gadjah Mada University Press, 2008,hal.56
penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan harus mempertimbangkan hukum adat dan/atau kearifan lokal serta memperhatikan peran serta masyarakat. Sedangkan  dalam  konsiderans UU  Nomor  45  Tahun  2009 (sebagai perubahan UU Nomor
31  Tahun  2004)  disebutkan bahwa: ”Lahan pembudidayaan ikan  merupakan  berkah dari Tuhan Yang Maha Esa yang  diamanatkan  kepada bangsa Indonesia  yang memiliki  falsafah  hidup Pancasila  dan  Undang- Undang Dasar Negara Republik  Indonesia  Tahun 1945, dengan memperhatikan daya dukung  yang  ada  dan kelestariannya untuk dimanfaatkan sebesar- besarnya bagi Undang-undang  Nomor  45
Tahun  2009  tentang  Perubahan Undang-undang  No.31  Tahun  2004 tentang Perikanan, merupakan bagian dari  politik  hukum  pengelolaan perikanan  di  Indonesia  yang  saat  ini diberlakukan dengan peraturan- peraturan pelaksanaannya ( ius constitutum ). Poltik hukum pengelolaan  sumber  daya  ikan  di
Indonesia mengalami perjalanan yang sangat  panjang  dan  dipengaruhi  oleh konfigurasi politik pada masanya.
Konsep  pengelolaan  perikanan ditemukan dalam Pasal 1 ayat (7) UU Nomor  45  Tahun  2009  tentang Perubahan UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Dalam UU tersebut Disebutkan: ”Pengelolaan  perikanan  adalah semua  upaya,  termasuk  proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan  keputusan,  alokasi sumber daya ikan, dan implementasi  serta  penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan  di  bidang perikanan,  yang  dilakukan  oleh pemerintah  atau  otoritas  lain yang  diarahkan  untuk  mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati”. Undang-Undang Perikanan dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan  utama  yang mencerminkan politik hukum pemberantasan IUUFishing . Mengapa utama, karena dalam konsideran menimbang Undang- Undang  tersebut,  memuat  masalah sumber  daya  perikanan  di  perairan Indonesia  baik  dari  aspek  filosofis, yuridis  maupun  sosiologis.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  politik  hukum pemberantasan IUU  Fishing secara nasional  tertuang  dalam  undang- undang ini. Dengan demikian Undang-Undang  Perikanan  dapat dijadikan rujukan (mempunyai fungsi payung)  bagi  peraturan  perundang- undangan  lain  yang  akan  mengatur terkait dengan sumber daya perikanan. Penegakan hukum pidana
perikanan  merupakan  bagian  dari kebijakan  kriminal  atau  kebijakan pidana.  Kebijakan  kriminal  juga disebut sebagai politik hukum pidana. Barda  Nawawi  Arief,  menyebutkan kebijakan  penanggulangan  kejahatan dengan hukum pidana, pada hakikatnya  merupakan  bagian  dari kebijakan penegakan hukum (khusunya  hukum  pidana).  Oleh
karena  itu,  politik  hukum  pidana merupakan kebijakan penegakan hukum.  Lebih  lanjut,  Barda  Nawawi menandaskan bahwa kebijakan penanggulangan kejahatan lewat pembuatan peraturan perundang-
undangan merupakan bagian integral dari  politik  sosial.  Politik  sosial tersebut  dapat  diartikan  sebagai segala  usaha  yang  rasional  untuk mencapai  kesejahteraan  masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat. 6 Tindak pidana perikanan menurut undang-undang No.45 Tahun 2009 ada 2 macam delik, yaitu
Delik  kejahatan  ( misdrijven )  dan Delik  pelanggaran  ( overtredingen ) Tindak  pidana  dibidang  perikanan yang termasuk delik kejahatan diatur dalam  Pasal  84,  Pasal  85,  Pasal  86, Pasal 88, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 94, serta  pasal  100A  dan  Pasal  100b, sedangkan  yang  termasuk  delik pelanggaran  diatur  dalam  Pasal  87, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99, Pasal 100 dan  Pasal  100c.  Tindak  pidana perikanan  memenuhi  unsur-unsur tindak  pidana  yang  digolongkan sebagai konvensional crime . Bagi dari segi pelaku, tempat kejadian, maupun dampak yang ditimbulkan.
Upaya  penegakan  hukum  yang
berorientasi pada pemberantasan IUU Fishing  di  Indonesia  dimulai  dengan penerbitan Peraturan Menteri Kelautan  dan  Perkanan  Nomor  : 56/PERMEN-KP/2014 tentang Penghentian Sementara (Moratorium)
6 M.  Arief  Amrullah, Politik  Hukum Pidana dalam Rangka Perlindungan Korban Kejahatan  Ekonomi  di  Bidang  Perbankan, Bayumedia Publishing, Malang, 2003, hal. 18
7 “Laut  Masa  Depan  Bangsa- Kedaulatan,
keberlanjutan,
Kesejahteran”,Kementerian  Kelautan  dan
Perikanan  Republik  Indonesia,  Jakarta,
Kompas Media Nusantara, Op.Cit.23
Perizinan  Usaha  Perikanan  Tangkap di  Wilayah  Pengelolaan  Perikanan
Negara  Republik  Indonesia  WPP-
NRI dikenal dengan Permen
Moratorium.  Permen  Moratorium berlaku dari 3 Nopember 2014 sampai April  2015.  Namun  sesuai  dengan rekomendasi  Presiden  Joko  widodo moratorium  diperpanjang  hingga  6 bulan  atau  berakhir  sampai  31 Oktober 2015. 7
Moratorium perizinan usaha perikanan tangkap di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia merupakan peraturan  yang  hanya  diperuntukan kepada kapal eks asing di atas 30 GT, yakni kapal yang produksinya dilakukan  di  luar  negeri.  Selama moratorium  diberlakukan,  perizinan kapal  berupa  izin  baru  mencakup Surat  Izin  Usaha  Perikanan  (SIUP), Surat  Izin  Penangkapan  Ikan  (SIPI) dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI)  akan  ditangguhkan  dan ditertibkan. Jadi tidak akan dilakukan penerbitan  izin  baru  bagi  Surat  Izin Usaha  Perikanan  (SIUP),  Surat  Izin Penangkapan  Ikan  (SIPI)  dan  Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI). Bagi SIPI dan SIKPI yang telah habis masa  berlakunya  tidak  dilakukan perpanjangan,  serta  bagi  SIPI  atau SIKPI yang masih berlaku dilakukan analisis  dan  evaluasi  (Anev)  sampai dengan masa berlaku SIPI atau SIKPI berakhir.  Sedangkankan  bagi  yang melakukan pelanggaran, akan dikenakan sanksi administrasi. 8
8 Yusfa  Afrina“Motivasi  Indonesia Mengeluarkan Kebijakan Moratorium Perizinan  Usaha  Perikanan  Tangkap  di Wilayah  Pengelolaan  Perikanan  Negara
Republik  Indonesia  2014-2015,  Jurnal  JOM FISIP,  Vol.5  No.1April  2018,  FISIP
UNIVeresitas Riau, hal.9
Permen  Moratorium  tersebut kemudian  diikuti  dengan  Permen  57
Tahun  2014  tentang  larangan  alih muatan  ( transhipment )  di  Laut. Larangan transhipment dilatarbelakangi  maraknya  kegiatan perikanan tidak dilaporkan ( unreported  fishing) yang  dilakukan oleh kapal asing dan kapal eks asing. Selama  penerapan  moratorium, pemerintah telah mengevaluasi 1.132 kapal-kapal  buatan  luar  negeri  (eks asing). Semua kapal tersebut ternyata melakukan pelanggaran. Banyak yang terbukti memiliki kewarganegaraan ganda ( double flagging )  dan  bahkan  beberapa diantaranya  terlibat  tindak  pidana perdagangan  orang.  Kementerian
Kelautan dan Perikanan juga menghapus  363  kapal  eks  asing  dari daftar kapal Indonesia sebagai tindak lanjut moratorium. Strategi penghentian sementara dan penghapusan kapal eks-asing bermasalah  ini  dilakukan  untuk memajukan usaha perikanan tangkap dalam  negeri  dengan  menggunakan modal dan kapal buatan lokal 9
Untuk mendukung implementasi Permen  KP  No.56/2014,  pada  bulan Desember  2014  dibentuk  Satuan Tugas Pencegahan dan Pemberantasan  IUU  Fishing.  Satgas IUU  Fishing  melalui  Keputusan menteri Nomor 76/KEPMEN- KP/2014  Tahun  2014  yang  bertugas melakukan  Analisa  dan  Evaluasi kapal perikanan yang pembangunannya  dilakukan  di  luar negeri,  serta  melakukan  pemantauan dan  evaluasi  terhadap  pelaksanaan penegakan hukum terhadap kejahatan perikanan di Indonesia.
Pemberantasan  IUU  Fishing perlu mengintegrasikan antar isntansi
9 Ibid,hal.11
terkait berdasarkan beberapa peraturan perundang-undangan nasional,  penegakan  hukum  IUU Fishing  dilakukan  oleh  lima  instansi KKP,  TNI-AL,  Bakamla,  Polair  dan Kejaksaan. Namun dalam pelaksanaan penegakan hukum ternyata belum terlihat adanya sinergi diantara  lembaga-lembaga  tersebut. Berdasarkan Peraturan Presiden
No.115  Tahun  2015  tentang  Satuan
Tuga  Pemberantasan  Penangkapan ikan  Secara  Illegal  pada  tanggal  19 Oktober  2015  dibentuklah  SATGAS 115.  SATGAS  115  merupakan penyelenggara  penegakan  hukum satu  atap  terdiri  atas  unsur  TNI  AL,
Polri, Bakamla dan Kejaksaan Republik Indonesia di bawah Presiden  dengan  Menteri  Kelautan dan  Perikanan  sebagai  Komandan Satgas. SATGAS 115 melakukan fungsi koordinasi aktif antar instansi penegak hukum dengan menggunakan pendekatan muldisiplin  hukum  atau  dikenal multidoor,  yaitu  dasar  pengenaan sanksi pidananya tidak sebatas menggunakan Undang-undang Perikanan  saja  tetapi  juga  peraturan perundang-undangan  lain  seperti, KUHP,  UU  Pelayaran,  Undang- undang Perlindungan
dan
Pengelolaan  Lingkungan  Hidup,  UU Tindak  Pidana  Pencucian  Uang,  UU
Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang, UU Ketenagakerjaan dan lain sebagainya. Berikut  ini  beberapa  prestasi Satgas  115  sejak  ditetapkan  oleh
Priseden RI pada 19 Oktober 2015; 1) Ada  176  kapal  pelaku  illegal  fishing yang telah ditenggelamkan, 2)
Bersama  Ditjen  Pajak  Kementerian Keuangan mengembalikan
kerugian  negara  akibat  penangkapan ikan secara ilegal diperkirakan terdapat  potensi  pajak  sebesar  Rp 209,1 miliar dari 187 Wajib Pajak/pemilik  kapal  ikan  eks-asing, 3)  Hingga  bulan  Juni  2016,  Satgas 115 telah menangani 11 kasus tindak pidanan perikanan, 4) Telah bekerjasama  dengan International Organization  for  Migration (IOM) memulangkan  korban  ke  negara masing-masing  dan  membantu  para korban  mendapatkan  pembayaran gaji  yang  semula  tidak  dibayarkan oleh perusahaan sebesar USD 900.000
Konsep  Pemidanaan  Perikanan

## Berbasis Kerugian Ekonomi
Secara garis besar, teori pemidanaan  terbagi  dua  dan  dari penggabungan kedua teori pemidanaan  tersebut  lahir  satu  teori pemidanaan  lainnya.  Adapun  tiga teori  pemidanaan   yang  dijadikan alasan  pembenar  penjatuhan  pidana adalah  Teori  absolut  atau  teori pembalasan  ( vergeldings  theorien ),
Teori  relatif  atau  teori  tujuan ( doeltheorien )  dan  Teori  gabungan ( verenigingstheorien ). Muladi
membagi  teori-teori  tentang  tujuan pemidanaan  menjadi  tiga  kelompok yaitu  teori  absolut,  teori  teleologis dan teori retributif teleologis 10
Teori  Absolut  berpijak  pada pemikiran  pembalasan.  Menurut  L.J van  Apeldorn  teori  absolut  adalah  “ Teori  yang  membenarkan  adanya hukuman  hanya  semata-mata  atas dasar  delik  yang  dilakukan.  Tujuan
10 Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis, Jakarta, Rajagrafindo, Cet.Ke1, 2016,hal.141.
11 Ibid, hal.142
hukuman  terletak  pada  hukuman  itu sendiri.  Hukuman  adalah  akibat mutlak dari sesuatu delik, balasan dari kejahatan yang dilakukan oleh pelaku”.  Teori  ini  mengedepankan bahwa  sanksi  dalam  hukum  pidana dijatuhkan semata-mata karena orang melakukan  sesuatu  kejahatan  yang merupakan akibat mutlak yang harus ada  sebagai  suatu  pembalsan  kepada orang  yang  melakukan  kejahatan sehingga  sanksi  bertujuan  untuk memuaskan tuntutan keadilan. 11
Teori  relatif  atau  teori  tujuan adalah teori yang mencari pembenaran hukuman diluar delik itu sendiri,  yaitu  didalam  tujuan  yang harus  dicapai  dengan  jalan  ancaman hukuman  dan  pemberian  hukuman. Hukuman  diberikan  supaya  orang tidak  membuat  atau  melakukan kejahatan. 12 Teori  relatif  ini  dibagi menjadi  dua  teori  yaitu  teori  yang menakut nakuti dan teori memperbaiki kejahatan. Tujuan hukuman  adalah    menakut-nakuti anggota masyarakat agar tidak melakukan kejahatan sedangkan teori memperbaiki  kejahatan  bertujuan untuk  memperbaiki  penjahat  untuk menjadi orang-orang yang baik dalam pergaulan hidup di masayarakat.
Menurut teori gabungan bahwa tujuan  pidana  itu  selain  membalas kesalahan pelaku  kejahatan,  juga  dimaksudkan untuk melindungi masyarakat, dengan mewujudkan ketertiban. Teori ini  menggunakan  teori  absolut  dan teori relatif sebagai dasar pemidanaan,  dengan  pertimbangan bahwa  kedua  teori  tersebut  memiliki kelemahan-kelemahan yaitu 13
12 Ibid, hal.143
13 Hermien Hadiati Koeswadji,
Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum
1. teori absolut dapat menimbulkan ketidakadilan karena dalam penjatuhan hukuman perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dan pembalasan yang dimaksud  tidak  harus  negara yang melaksanakan.
2. teori relatif dapat menimbulkan ketidakadilan  karena  pelaku tindak  pidana  ringan  dapat dijatuhi hukum berat; kepuasan masyarakat diabaikan jika tujuannya  untuk  memperbaiki masyarakat; dan mencegah kejahatan  dengan  menakut- nakuti sulit dilaksanakan. Dengan  demikian  pada  hakikatnya pidana adalah merupakan perlindungan  terhadap  masyarakat dan  pembalasan  terhadap  perbuatan melanggar hukum. Menurut Muladi tujuan pemidanaan  merupakan  kombinasi pendekatan-pendekatan sosiologis, ideologis, dan yuridis filosofis
dengan  dilandasi  oleh  asumsi  dasar bahwa  tindak  pidana  merupakan gangguan  terhadap  keseimbangan, keselarasan  dan  keserasian  dalam kehidupan masyarakat, yang mengakibatkan  kerusakan  individual ataupun masyarakat. Dengan demikian  maka  tujuan  pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial yang diakibatkan  oleh  tindak  pidana. Perangkat tujuan pemidanaan tersebut  adalah:  (a)  pencegahan (umum dan khusus), (b) perlindungan masyarakat, (c) memelihara solidaritas masyarakat, (d) pengimbalan/pengimbangan. 14
Dari  aspek  kebijakan  kriminal penetapan  sanksi  pidana  seharusnya
Pidana ,Bandung, Citra Aditya Bhakti, Cet.ke 11995, 11-12
dilakukan  melalui  pendekatan  secara rasional.  Dengan  pendekatan  secara rasional  maka  tujuan  akhir  dari penetapan sanksi pidana tidak terlepas  dari  penetapan  tujuan  yang akan dicapai oleh kebijakan kriminal secara keseluruhan yaitu perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan.
Di Indonesia, ketentuan pidana semakin  bertambah  tiap  tahunnya. Namun sayangnya, penegakan hukum terhadap  berbagai  ketentuan  pidana tersebut mengalami berbagai keterbatasan baik penegak hukumnya (polisi,  jaksa,  hakim)  dan  juga anggaran.  Kondisi  ini  menyulitkan mereka  untuk  dapat  menegakan hukum  pidana.  Selain  itu,  mayoritas ketentuan  pidana  baru  diancam dengan  hukuman  penjara  yang  tidak efisien  karena  menghabiskan  terlalu banyak anggaran. Pidana penjara juga belum mampu mengembalikan kerugian yang diderita korban. Pendekatan Ekonomi memberikan  dasar  ilmiah  untuk memprediksi  kebermanfaatan  atau efektifitas pemidanaan terhadap perbuatan seseorang. Dalam pendekatan  ekonomi,  hukum  pidana semestinya mengurangi kerugian masyarakat  akibat  tindak  pidana. Total  kerugian  masyarakat  yang dihitung  adalah  kerugian  nyata  bagi masyarakat  ditambah  dengan  biaya untuk  mencegah tindak  pidana. Oleh karenanya,  suatu  tindakan  perlu diatur  sebagai  tindak  pidana  jika pengaturan  tersebut  menghasilkan kesejahteraan sosial  ( social welfare ). Selain  itu,  tindak  pidana  juga  perlu ditindak  jika  penegakan  hukumnya
14 Muladi dan Barda Nawawi, Teori dan Kebijakan Pidana. Bandung: Alumni,
1992 . hal.61
dapat  meningkatkan  kesejahteraan sosial ( social welfare ). 15 Tindak pidana perikanan merupakan  salah  tindak  pidana khusus  yang  merugikan  keuangan negara  dan  sekaligus  dapat  merusak keberlanjutan sumber daya perikanan. Meskipun  dampak  tindak  pidana perikanan menyebakan kerugian keuangan  negara  namun  dalam praktek penegakan hukumnya terutama  dalam  beberapa  putusan pengadilan perikanan penjatuhan sanksi  bagi  pelaku  masih  lebih berorientasi  pada  sanksi  pidana penjara  dan  atau  denda  yang  apabila dihitung besarnya denda dan kerugian negara tidaklah sebanding. Dalam pelaksanaannnya, pidana denda memiliki dua persoalan, yaitu  pertama  tidak  semua  pelaku mampu  membayar  denda;  dan  tidak semua korban kejahatan mendapatkan kompensasi dari denda. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal antara lain Pertama, terdapat ketidaksetaraan kondisi ekonomi dari seorang  pelaku  sehingga  beberapa pelaku tidak mampu membayar denda yang  tinggi.  Misal  dalam  beberapa tindak pidana perikanan kecenderungan  yang  dijatuhi  pidana adalah  pelaku  di  lapangan  seperti nahkoda  kapal  atau  anak  buah  kapal dan  jarang  sekali  putusan  pidana perikanan  dapat  menjangkau  pelaku korporasinya. Kedua, denda  tidak dapat  mengkompensasi  korban  atau keluarganya    misal  dalam  perkara pidana  umum  pembunuhan  atau perkosaan,  sementara  dalam  delik- delik  yang  bersifat  khusus  seperti lingkungan  dan  sumberdaya  alam termasuk perkara-perkara pidana perikanan,  kompensasi  dari  denda
15 Coky Ramadhan, Pengantar Analisis Ekonomi dalam Kebijakan Pidana di
tidak  sebanding  dengan  biaya  yang harus  dibayar  untuk  memulihkan kondisi sumberdaya ikan yang hilang maupun rusak.
Dalam tindak pidana perikanan kerugian  negara  tidak  hanya  sekedar dihitung  berdasarkan  nilai  ikan  yang dicuri  tetapi  memiliki  dampak  yang sangat  luas  diantaranya  sebagai berikut :
a. Subsidi  BBM  dinikmati  oleh kapal-kapal yang tidak berhak
b. Pengurangan pengahsilan negara bukan pajak (PNPB) c. Peluang kerja nelayan Indonesia  berkurang,  karena kapal kapal asing yang menggunakan ABK Asing
d. Hasil  tangkapan  langsung dibawa ke luar negeri
e. Ancaman  terhadap  sumber daya ikan
Apabila  kita  cermati  Undang- undang  Perikanan  memang  tidak secara eksplisit mengatur mekanisme perhitungan  hingga  pengembalian kerugian  keuangan  negara  walaupun hampir  dalam  setiap  kali  hakim pengadilan perikanan hendak menjatuhkan  sanksi  pidana  bagi pelaku tindak pidana perikanan selalu menyatakan hal-hal yang memberatkan pelaku (terdakwa) adalah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa  dapat  merugikan  keuangan negara  dan  menyebadkan  kerusakan sumberdaya ikan. Konsep  kerugian  keuangan negara dalam undang-undang perikanan  tidak  diberikan  penjelasan sehingga hal ini
menjadi problematika  secara  hukum.  Belum lagi aspek kerugian keuangan negara dalam undang-undang perikanan bukan merupakan bagian unsur delik
Indonesia,,  Institute  for  Criminal  Justice Reform (ICJR) MaPPI-FHUI, Jakarta, 2016, hal 33
yang  harus  dibuktikan  sehingga sangat beralasan jika dalam penanganan  tindak  pidana  perikanan tidak  ada  kewajiban  bagi  penegak hukum  baik  penyidik,  penuntut bahkan  hakim  untuk  terlebih  dahulu menghitung  berapa  besar  kerugian negara  yang  diakibatkan  oleh  tindak pidana perikanan.
Sebagai  perbandingan,  soal kerugian  keuangan  negara  dalam Undang-undang  No.20  Tahun  2001 tentang  Perubahan  Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  telah  memberikan  batasan tentang  Kerugian  Keuangan  Negara adalah  adalah  seluruh  kekayaan negara  dalam  bentuk  apapun,  yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan,  termasuk  di  dalamnya segala  bagian  kekayaan  negara  dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :
(a) berada dalam penguasaan,
pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik di
tingkat pusat maupun di daerah;
(b) berada dalam penguasaan,
pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan
Usaha Milik Negara/Badan
Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara. Sedangkan yang dimaksud dengan Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun  sebagai  usaha  bersama berdasarkan asas kekeluargaan
ataupun  usaha  masyarakat  secara
mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat Praktik IUU Fishing memberikan dampak terhadap
kerugian  ekonomi  dan  juga  tekanan terhadap sumber daya. Kerugian atau kerusakan  sumber  daya  ikan  dari aktivitas  eksploitasi  dapat  dilakukan melalui  penilaian  deplesi.  Penilaian ini  penting  dilakukan  karena  dapat mengetahui  dengan  pasti  kerusakan atau penurunan kualitas sumber daya, deplesi sumber daya ikan merupakan kondisi  dimana  tingkat  pemanfaatan sumber  daya  ikan  melebihi  batasan yang ditetapkan
Deplesi  sumber  daya  ikan adalah  perubahan  produksi  atau selisih produksi antara kondisi lestari dengan  produksi  aktual.  Dalam penghitungan  nilai  deplesi  sumber daya  ikan,  diperlukan  beberapa komponen,  antara  lain  adalah:  (a) Produksi  aktual  ( actual  yield ),  yaitu jumlah tangkapan pada tahun tertentu; (b) Produksi lestari ( sustainable  yield );  (c)  Kondisi
( actual  yield )  diperoleh  dari  data statistik perikanan tangkap sedangkan untuk  kondisi sustainable  yield
dilakukan dengan menggunakan pendekatan  Schaefer  ekonometrik model; (d) Resources rent ; (e) Deplesi sumber  daya  ikan  diestimasi  dengan cara mengurangi actual yield dengan sustainable  yield, dan;  (f)  Nilai  dari deplesi  sumber  daya  merupakan perkalian antara resources rent.
Potensi  kerugian  negara  akibat tindak  pidana  perikanan  juga  dapat disebabkan  dari  perijinan  kapal perikanan  yang  telah  berakhir  masa
berlakunya namun belum melakukan perpanjangan  izin  penangkapan  ikan dan/atau pengangkutan ikan di
Indonesia.  Kapal-kapal  yang  tanpa izin maka dapat digolongkan sebagai praktik perikanan ilegal (IUU fishing) yang  juga  menyebabkan  potensi kehilangan  pendapatan  yang  besar bagi negara dari sektor pajak.
Penentuan kerugian negara dalam  pembuktian  tindak  pidana perikanan  lebih  bersifat  potensial sehingga  tidak  memungkinkan  bagi penegak  hukum  terutama  hakim pengadilan  perikanan  menentukan besaran  kerugian  riil  atau  setidak- tidaknya  hanya  sebatas  pada  jumlah tanggkapan  yang  diperoleh  oleh pelaku    sehingga  dalam  kondisi demikian  sanksi  pidana  yang  sangat dekat  diterapkan    dalam  rangka pengembalian kerugian negara adalah dengan sanksi pidana denda.
Kemudian  model  pemidaaan yang  dapat  digunakan  adalah  model pemidanaan  yang  bersifat  integratif. Teori  pemidaan  integratif  adalah pendekatan  pemidanaan  yang  tidak hanya  berorientasi  pada  pendekatan normatif semata namun juga mempertimbangkan  aspek  sosial, ekonomi,  keamanan  nasional  dan internasional.  Penggunaan  sanksi pidana  denda  bagi  pelaku  tindak pidana perikanan tidak hanya bertujuan sebagai penghukuman bagi pelaku  tetapi  juga  memiliki  tujuan untuk pemulihan kondisi sumberdaya perikanan.

## KESIMPULAN
Politik  hukum  pengelolaan  sumber daya perikanan di Indonesia merupakan  bagian  politik  hukum pengelolaan  sumber daya  alam dengan  tujuan  dan  sasarannya  agar lingkungan tidak rusak atau tercemar
dan tetap terjaga kelestarian fungsinya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung  lingkungan  dalam  rangka mencapai tujuan negara. Pasal 33 ayat (3) merupakan landasan konstitusional,  yang  harus  dijadikan acuan  bagi  arah  politik  hukum mengenai  sumber  daya  alam,  baik sumber  daya  alam  yang  ada  di  bumi (darat) maupun yang ada di laut serta yang  ada  di  dalamnya,  Undang- undang  Nomor  45  Tahun  2009 tentang  Perubahan  Undang-undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan, merupakan bagian dari politik hukum pengelolaan perikanan di yang sekaligus  juga  menjadi  bagian  dari politik  hukum  pidana  perikanan Penegakan  hukum  terhdap  tindak pidana  perikanan  belum  cukup  jika hanya  berorientasi  pada  penjatuhan sanksi  kepada  pelaku,  namun  perlu juga dikembangkan upaya pemulihan atas kerugian yang diderita dari tindak pidanaTindak pidana perikanan memiliki  dampak  bagi  kerugian keuangan  negara  dan  perekonomian negara. Bahwa dalam rangka pengembalian kerugian akibat tindak pidana  perikanan  diperlukan  model pemidanaan  yang  bersifat  integratif yaitu  disamping  berorientasi  pada pelaku juga berorientasi pada
kepentingan ekonomi, sosial, keamanan nasional dan internasional.

## DAFTAR PUSTAKA
Coky  Ramadhan,  Pengantar  Analisis Ekonomi dalam Kebijakan Pidana  di  Indonesia,,  Institute for  Criminal  Justice  Reform (ICJR)  MaPPI-FHUI,  Jakarta, 2016, Hermien Hadiati Koeswadji, Perkembangan  Macam-macam Pidana Dalam Rangka
Pembangunan Hukum Pidana ,Bandung,  Citra  Aditya Bhakti, Cet.ke 11995 Johannes  Widodo  dan  Suadi,  Seri Kebiakan Perikanan, Pengelolaan Sumber Daya Perikanan  Di  Laut,  Jogjakarta, (Gadjah Mada University Press, 2008, M.  Arief  Amrullah, Politik  Hukum Pidana dalam Rangka Perlindungan Korban Kejahatan  Ekonomi  di  Bidang Perbankan, Bayumedia Publishing, Malang, 2003. Muladi dan Barda Nawawi, Teori dan
Kebijakan Pidana. Bandung: Alumni,
1992
Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung 1981,
Salim  HS  dan  Erlies  Septiana
Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi  dan  Tesis,  Jakarta, Rajagrafindo, Cet.Ke1, 2016, Jurnal Yusfa  Afrina“Motivasi  Indonesia Mengeluarkan Kebijakan Moratorium  Perizinan  Usaha Perikanan Tangkap di  Wilayah Pengelolaan  Perikanan  Negara Republik Indonesia 2014-2015, Jurnal  JOM  FISIP,  Vol.5 No.1April 2018, FISIP UNIVeresitas Riau,
Internet
Aji Sularso, Over Fishing, Over Capacity dan Illegal Fishing ( Studi Kasus Laut Arafura), Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2009,
“Susi  Beberkan  Besarnya  Kerugian
Akibat Maling Ikan di Laut RI”,https://finance.detik.com, 15 september 2017 “Laut Masa Depan Bangsa- Kedaulatan, keberlanjutan, Kesejahteran”, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik  Indonesia,  Jakarta, Kompas Media Nusantara,
Peraturan perundang-undangan
Undang-undang  No.45  Tahun  2009 tentang  Perubahan  Undang-undang Nomor  31  Tahun  2004  tentang Perikanan