## PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) TERHADAP ALOKASI BELANJA MODAL PADA KABUPATEN/KOTA PEMERINTAH PROVINSI ACEH TAHUN 2014-2018
Ikhyanuddin 1 , Fuadi 2 , Nanda Safitri 3
1,3 Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh  Lhokseumawe
2 Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh  Lhokseumawe ikhyanuddin@unimal.ac.id 1
Abstract: This study aimed to determine the effect of the knowledge of board member about the budget on the supervision  of  regional  finances  with  the  transparency  of  public  policy  and  accountability  as  moderating variables. The samples of this study were taken using Census sampling technique in which the entire population used as the sample. Questionnaires were distributed as many as 45 questionnaires and returned 39 questions, then analyzed using Moderated Regression Analysis and the hypothesis were tested using SPSS. The results of this study showed that the knowledge of board members about the budget had a significant positive effect on the supervision  of regional finances. The knowledge  of board member of budgets  with the transparency of public policy as moderating variable influence negatively on the supervision of regional finance. The results of this test indicate  that  the  Transparency  of  Public  Policy  weakened  the  relationship  between  the  knowledge  of  board members about budgets to the supervision of regional finances. The knowledge of board members about budgets with  accountability  as  a  moderating  influenced  the  supervision  of  regional  finances,  the  results  of  these  tests explained that accountability strengthened the relationship of knowledge of board members on budgets toward the  supervision  of  regional  finance.  Simultaneous  test  (f-test)  indicated  that  the  knowledge  of  board  members about  budgets  influenced  the  supervision  of  regional  finance  with  the  transparency  of  public  policy  and accountability as moderating variables that can be seen with the value of sig 0,029 that is less than 0,05 so that the hypothesis was accepted.
Keywords: Local Financial Supervision; Knowledge of Board Members about Budgets; Transparency of Public Policy; Accountability.

## PENDAHULUAN
Sejak  diberlakukannya  otonomi  daerah,  Kabupaten dan  Kota  memiliki  hak  dan  kewenangan  yang  lebih luas.  Seperti  tercantum  dalam  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa  yang  dimaksud  dengan  otonomi  daerah  yaitu hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom dalam mengatur  dan  mengurus  pemerintah  dan  kepentingan masyarakat  setempat  yang  diatur  dalam  peraturan perundang-undangan.
Dalam  rangka  untuk  mendukung  supaya terlaksananya  otonomi  daerah  yang  optimal,  maka diberlakukanlah perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Perimbangan  keuangan  ini  diatur  dalam  Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan  Daerah.  Desentralisasi  fiskal  yang  diatur dalam  Undang-Undang  Nomor  33  tahun  2004  terdiri dari  pajak  daerah  ( tax  assignment ),  dana  bagi  hasil ( revenue  sharing ),  dana  alokasi  umum,  dan  dana alokasi  khusus.  Dengan  adanya  desentralisasi  fiskal ini, Pemerintah daerah diharapkan mampu mengoptimalkan  penerimaan  daerahnya  sehingga dapat  mandiri  dalam  pengelolaan  keuangannya  dan
dapat mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat.
Tujuan  utama  dalam  pelaksanaan  kegiatan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada  publik  ( publik  service )  dan  memajukan perekonomian  daerah  di  Indonesia.  Pelaksanaan otonomi  daerah  dan  desentralisasi  fiskal,  pada dasarnya terkandung tiga misi utama yaitu meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan  kesejahteraan  bagi  masyarakat,  menciptakan efisiensi  dan  efektifitas  dalam  pengelolaan  sumber daya daerah, dan  menciptakan ruang  bagi  masyarakat (publik)  untuk  berpatisipasi  dalam  hal  pembangunan (Mardiasmo, 2009:59).
Pemerintah  daerah  dalam  mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal tujuannya untuk  menambah  aset  tetap  atau  investasi  yang  ada sehingga  akan  memberikan  manfaatnya  tersendiri pada  periode  tertentu.  Didalam  struktur  APBD, belanja  modal  berada  dalam  urutan  setelah  belanja operasi  yang  terdiri  dari  belanja  pegawai,  belanja barang  dan  jasa,  belanja  bunga,  belanja  subsidi, belanja  hibah,  dan  belanja  bantuan  sosial  (Peraturan Pemerintah  Nomor  12  Tahun  2019).  Dimana  belanja modal  merupakan  suatu  pengeluaran  yang  dapat
JURNAL AKUNTANSI  DAN KEUANGAN                                                                                    E-ISSN  2716-022X Volume 9, Nomor 2, Agustus  2021                                                                                                      P-ISSN   2301-4717 DOI: https://doi.org/10.29103/jak.v9i2.4732 p. 117-128
dikatakan  sebagai  pengeluaran  rutin  dalam  rangka pembentukan  modal  yang  ada.  Dalam  hal  ini pembelanjaan  belanja  modal  yang  dimaksud  dapat berupa  tanah,  peralatan  dan  mesin,  gedung  dan bangunan,  jalan,  irigasi  dan  jaringan  maupun  dalam bentuk  fisik  lainnya.  Pemanfaatan  belanja  lebih  baik dialokasikan  untuk  hal  yang  bersifat  produktif misalnya  untuk  melakukan  aktifitas  pembangunan, kemudian penerimaan pendapatan pemerintah hendaknya  lebih  besar  digunakan  untuk  program pelayanan  publik,  pendapat  ini  mengungkapkan bahwa  pentingnya  mengalokasikan  belanja  untuk berbagai  kepentingan  kepada  publik  (Hendri  Paulus Gerungan et al., 2015).
Dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  71 Tahun  2010  tentang  Standar  Akuntansi  Pemerintah aset tetap yaitu aset berwujud yang mempunyai masa manfaat  lebih  dari  12  (dua  belas)  bulan  untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap yang dimiliki  oleh  pemerintah  daerah  dari  belanja  modal merupakan  syarat  utama  untuk  mendukung  dalam memberikan pelayanan publik. Untuk menambah aset tetap, pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk  anggaran  belanja  modal  sesuai  dengan prioritas  anggaran  dan  pelayanan  publik  baik  itu dalam  bentuk  infrastruktur,  peralatan,  maupun  dalam bentuk  sarana  dan  prasarana  sehingga  dapat memberikan dampak jangka panjang secara finansial.
Provinsi  Aceh  merupakan  salah  satu  daerah yang diberikan otonomi khusus oleh pemerintah pusat melalui  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2001 tentang  Otonomi  Khusus  bagi  Provinsi  Daerah Istimewa  Aceh  sebagai  Provinsi  Nanggroe  Aceh Darussalam.  Proporsi  pendapatan  untuk  sumber  daya minyak  dan  gas  adalah  70%.  Ketetapan  ini  melebihi otonomi  biasa  yang  mengatur  pembagian  pendapatan untuk provinsi hanya 15% dari minyak serta 30% dari gas.  Pemberian  otonomi  dan  proporsi  pendapatan yang cenderung besar ini diharapkan dapat melakukan pembangunan  ekonomi  dan  pertumbuhan  ekonomi Kabupaten/Kota  Provinsi  Aceh  yang  jauh  tertinggal dibandingkan dengan kemajuan ekonomi provinsi lain di  Indonesia,  selanjutnya  pencapaian  tersebut  dapat memberikan  kesejahteraan  bagi  masyarakat  umum. Provinsi Aceh dengan luas wilayah 57365,57km 2 dan terdiri dari 18 kabupaten dan 5 (lima) kota merupakan daerah  dengan  struktur  geografi  dan  kultur  sosial ekonomi  masyarakat  yang  berbeda.  Kondisi  ini  yang menyebabkan  proses  pembanguanan  daerah  atau kabupaten/kota  pada  provinsi  Aceh  menunjukkan dinamika  yang  relatif  berbeda  antara  satu  dengan lainnya.
Permasalahan yang terjadi dalam pemerintah daerah  pada  organisasi  sektor  publik  yaitu  mengenai pengalokasian  anggaran.  Dimana  pengalokasian anggaran  adalah  jumlah  alokasi  dana  untuk  masing- masing  kegiatan.  Dengan  sumber  daya  yang  sangat terbatas pemerintah daerah harus mampu mengalokasikan  penerimaan  pendapatan  yang
bersifat  produktif  yang  dialokasikan  secara  adil dan  merata  supaya  dapat  dinikmati  oleh  semua masyarakat khususnya dalam pemberian pelayanan umum.  Dengan  demikian  pemerintah  daerah  harus mampu dalam menggunakan sumber-sumber pendapatan  daerah  dalam  hal  pelayanan  publik yaitu  dengan  mengalokasikan  sumber-sumber pendapatan daerah kedalam belanja modal (Kawendar et al., 2008).
Namun  fenomena  yang  terjadi  selama  ini pemerintah  daerah  dalam  hal  belanja  modal  belum mendapat  perhatian  yang  serius  dari  Pemerintah Aceh,  baik  pemerintah  pusat  maupun  pemerintah daerah. Sehingga kedepan  hendaklah  lebih  intensif diperhatikan  dan  diprioritaskan,  karena  pada kenyataannya selama ini anggaran pemerintah baik APBN  maupun  APBD  lebih  besar  porsinya  untuk belanja  pegawai  daripada  belanja  modal.  Hal tersebut inilah yang dapat mengakibatkan pembangunan  yang ada pada daerah  belum  terlihat signifikan  dalam  hal  peningkatan  kesejahteraan masyarakat dan masih minimnya kualitas pelayanan kepada publik.
Dari fenomena yang telah penulis uraikan di atas,  maka  penulis  tertarik  melakukan  penelitian mengenai “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan  Dana  Alokasi  Khusus  (DAK)  Terhadap  Alokasi Belanja  Modal  Pada  Kabupaten/Kota  Pemerintah Provinsi Aceh Tahun 2014-2018”.

## TINJAUAN PUSTAKA LANDASAN TEORITIS
Teori keagenan menyatakan bahwa hubungan  keagenan  merupakan  sebuah  persetujuan (kontrak) di antara dua pihak yaitu prinsipal dan agen, dimana  prinsipal  memberi  wewenang  kepada  agen untuk  mengambil  keputusan  atas  nama  prinsipal (Jensen  dan  Meckling  1976  dalam  Yovita  2011). Dalam teori keagenan terdapat perbedaan kepentingan antara  agen  dan  prinsipal,  sehingga  mungkin  saja pihak  agen  tidak  selalu  melakukan  tindakan  terbaik bagi  kepentingan  prinsipal.  Scott  (2000)  dalam Bangun  (2009)  menjelaskan  bahwa  teori  keagenan merupakan cabang dari game theory yang mempelajari suatu model kontraktual yang mendorong  agen  untuk  bertindak  bagi  prinsipal  saat kepentingan  agen  bisa  saja  bertentangan  dengan kepentingan prinsipal. Prinsipal pendelegasikan pertanggung  jawaban  atas  pengambilan  keputusan kepada  agen,  dimana  wewenang  dan  tanggung  jawab agen maupun prinsipal diatur dalam kontrak kerja atas persetujuan bersama.
Keterkaitan teori keagenan dengan penelitian ini yaitu hubungan antara pemerintah pusat dengan  pemerintah  daerah  dalam  penyaluran  dana perimbangan  dan  hubungan  antara  masyarakat  yang diproksikan oleh DPRD (prinsipal) dengan pemerintah  daerah  (agen)  (Ardiansyah,  2014). Penggunaan dana perimbangan dari pemerintah pusat diserahkan  sepenuhnya  kepada  pemerintah  daerah,
Volume 9, Nomor 2, Agustus  2021
dengan  tujuan  untuk  membantu  pemerintah  daerah untuk mendanai kebutuhan daerah.

## Belanja Modal
Dalam  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor 91/PMK.06/2007 tentang Bagan Akun Standar bahwa belanja modal yaitu pengeluaran pendapatan anggaran digunakan  untuk  memperoleh  atau  menambah  aset tetap/aset lainnya yang dapat memberikan keuntungan lebih  dari  satu  tahun  atau  melebihi  batasan  minimal kapitalisasi  aset  tetap  atau  aset  lainnya  yang  ditelah ditentukan oleh pemerintah untuk dipergunakan dalam operasional kegiatan sehari-hari.
Menurut  (Kusufi  &  Halim,  2012:107) belanja  modal  yaitu  pengeluaran  anggaran  untuk memperoleh  aset  lainnya  yang  dapat  memberikan keuntungan lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal  termasuk  belanja  tanah,  belanja  peralatan  dan mesin,  belanja  gedung  dan  bangunan,  belanja  jalan, irigasi, dan jaringan, dan belanja aset tetap lainnya.
Menurut  (Halim,  2007:101)  belanja  modal adalah  pengeluaran  anggaran  untuk  mendapatkan aset  tetap  dan  aset  lainnya  yang  dapat  memberikan keuntungan  lebih  dari  satu  periode  akuntansi.  Cara untuk memperoleh belanja modal dengan menggunakan  proses  lelang  atau  tender.  Aset  tetap yang  dimiliki  oleh  pemerintah  daerah  merupakan suatu syarat untuk adanya belanja modal yang dapat memberi pelayanan kepada publik. Untuk meningkatkan  aset  tetap  pemerintah  daerah  harus mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal  dapat  disebut  sebagai  Anggaran  Pendapatan dan  Belanja  Kabupaten  (APBK).  Setiap  tahun adanya pengadaan  aset tetap oleh pemerintah daerah sehingga dapat memberikan dampak jangka panjang secara finansial (Ardhani, 2011).
Belanja  modal  dapat  diklasifikasikan  dalam  5 (lima)  kategori  utama  Syaiful  dalam  (Yovita,  2011) sebagai berikut:
1. Belanja Modal Tanah Belanja modal tanah merupakan
pengeluaran/biaya  yang  digunakan  untuk pengadaan/pembelian/pembelian/pembebas an  penyelesaian,  balik  nama  serta  sewa tanah,  pengosongan,  pengurungan  lainnya sehubungan  dengan  perolehan  hak  atas tanah  dan  sampai  tanah  dimaksud  dalam kondisi siap pakai.
2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Belanja modal peralatan dan mesin merupakan  pengeluaran/biaya  digunakan pengadaan/penambahan/pengantian,
dan peningkatan kapasitas peralatan  mesin  serta inventaris  kantor  yang  dapat  memberikan manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan sampai  peralatan  dan  mesin  dalam  keadaan siap pakai.
3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan Belanja  modal  gedung  dan  bangunan merupakan  pengeluaran/biaya  digunakan
untuk  pengadaan/penambahan,  termasuk untuk perencanaan, pemeriksaan dan pengelolaan  dalam  pembangunan  gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi yang siap dipakai.
4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Belanja  modal  jalan,  irigasi  dan  jaringan merupakan pengeluaran/biaya dalam pengadaan/penambahan/penggantian/pening katan pembangunan/pembuatan serta perawatan,  termasuk  pengeluaran  untuk perencanaan, pemeriksaan pengelolaan jalan irigasi  dan  jaringan  yang  menambah kapasitas  sampai  jalan  irigasi  dan  jaringan dimaksud dalam kondisi siap pakai.
5. Belanja Modal Fisik Lainnya Belanja  modal  fisik  lainnya  merupakan
pengeluaran/biaya dilakukan didalam pengadaan/penambahan/penggantian/pe- ningkatan/pembangunan dan perawatan fisik  lainnya  yang  tidak  termasuk  dalam kriteria  belanja  modal  tanah,  peralatan, mesin,  gedung,  bangunan,  jalan  irigasi  dan jaringan,  dan  kemudian  belanja  modal kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, buku-buku dan jurnal ilmiah.

## Pendapatan Asli Daerah
Menurut  (Nurcholis,  2007:182)  pendapatan asli daerah (PAD) merupakan penerimaan pendapatan yang  dipungut  melalui  peraturan  daerah  yang  sesuai dengan  undang-undang  yang  berlaku  bersumber  dari pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah dan  lain-lain  pendapatan  asli  daerah  yang  sah. Pendapatan  daerah  merupakan  kewenangan  daerah yang  diakui  sebagai  penambah  dari  nilai  kekayaan bersih melalui periode anggaran tertentu.
Dalam  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun 2004  tentang  pemerintahan  daerah,  pendapatan  suatu daerah berasal dari dana perimbangan dan dari daerah itu sendiri. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 33  Tahun  2004  tentang  Perimbangan  Keuangan Antara  Pusat  dan  Daerah  bahwa  pendapatan  asli daerah mengemukakan bahwa penerimaan pendapatan  yang  diperoleh  daerah  dari  sumber daerahnya  sendiri  yang  dipungut  melalui  peraturan daerah  yang  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan.
Adapun  sumber-sumber  pendapatan  asli daerah  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor 32 Tahun 2004  tentang Pemerintahan Daerah yaitu :
1. Pajak Daerah Hasil  pajak  daerah  merupakan  pungutan daerah  yang  bersumber  dari  peraturan perundang-undangan, sifatnya memaksa dan tidak mendapatkan bayaran secara langsung.  Pajak  daerah  yaitu  tarif  yang dilakukan  oleh  pemerintah  daerah  dan hasilnya  digunakan  untuk  keperluan  daerah
untuk  kemakmuran  rakyatnya  yang  balas jasanya tidak langsung diberikan.
Sedangkan pelaksanaannya langsung dipaksakan.
2. Retribusi Daerah Hasil retribusi daerah yaitu pungutan daerah sebagai  pembayaran  yang  telah  secara  sah menjadi pembayaran atas pemakaian karena mendapat  jasa  dari  pekerjaan,  usaha  atau milik pemerintah daerah yang bersangkutan. Retribusi daerah mempuyai sifat- sifat yaitu pelaksanaanya  bersifat  ekonomis  dimana adanya  imbalan  langsung  walaupun  harus memenuhi  persyaratan-persyaratan  formil maupun  materil,  tetapi  ada  juga  alternatif untuk tidak ingin membayar yaitu  pungutan yang  sifatnya  tidak  diketahui  dalam  hal-hal tertentu. Retribusi daerah adalah pengembalian  biaya  yang  telah  dilakukan oleh  pemerintah  daerah  untuk  memenuhi permintaan anggota masyarakat.
3. Hasil  Pengelolaan  Kekayaan  Daerah  Yang Dipisahkan Hasil  perusahaan  milik  daerah  adalah anggaran pendapatan daerah dari laba bersih perusahaan  daerah  berupa  dana  dalam meningkatkan  pembangunan  daerah  dan bagian  anggaran  bagi  belanja  daerah  yang dimiliki  oleh  daerah,  baik  dari  perusahaan daerah  yang  dipisahkan  dan  sesuai  dengan motif  pendirian  dan  pengelolaan.  Maka perubahan daerah merupakan suatu kesatuan produksi yang dapat meningkatkan pendapat daerah, memberikan jasa, menyelenggarakan kemanfaatan umum, dan perekonomian daerah.
4. Lain-Lain  Pendapatan  Asli  Daerah  Yang Sah
Lain-lain  pendapatan  asli  daerah  yang  sah merupakan pendapatan yang tidak termasuk dalam  jenis  pajak  daerah,  restibusi  daerah, dan  pendapatan  dari  dinas-dinas.  Lain-lain usaha  daerah  yang  sah  mempunyai  sifat pembuka  dalam  bentuk  pemerintah  daerah untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan  baik  itu  berupa  materi  dalam kegiatan  dengan  cara-cara  yag  wajar  dan tidak  menyalahi  peraturan  yang  memiliki tujuan dalam menunjang, melapangkan, dan memantapkan suatu kebijakan daerah disuatu bidang tertentu.

## Dana Alokasi Khusus
Menurut Ikhlas dalam (Misbahuddin, 2018:19)  dana  alokasi  khusus  adalah  salah  satu mekanisme transfer keuangan pemerintah pusat antar pemerintah daerah yang bertujuan untuk meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana fisik daerah sesuai prioritas nasional dan untuk mengurangi  kesenjangan  laju  pertumbuhan  antara
daerah  dan  pelayanan  dalam  bidang.  Dana  alokasi khusus  (DAK)  memiliki  peran  penting  dalam mendorong  percepatan  pembangunan  daerah  dan pelayanan dasar daerah karena sesuai dengan prinsip desentralisasi tanggung  jawab dan akuntabilitas  bagi penyediaan  pelayanan  dasar  masyarakat  yang  telah dialihkan kepada pemerintah daerah (Ikhlas, 2011)
Dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan pada Pasal 1 Ayat  24  mendefinisikan  bahwa  dana  alokasi  khusus (DAK)  yaitu  dana  yang  bersumber  dari  pendapatan APBN  yang  dialokasikan  untuk  daerah  tertentu  dan membantu  membiayai  kebutuhan  tertentu  yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
Menurut  (Yani,  2008:172)  mendefinisikan bahwa dana alokasi khusus diarahkan kepada daerah tertentu  untuk  dialokasikan  pada  kebutuhan  tertentu yang  merupakan  bagian  dari  program  yang  menjadi salah  satu  prioritas  daerah.  Dana  alokasi  khusus membantu  daerah  dan  dapat  mendanai  kebutuhan fisik  baik  itu  dalam  sarana  dan  prasarana  yang merupakan  salah  satu  prioritas  nasional  dibidang antara  lain  pendidikan,  kesehatan,  infrastruktur (irigasi,  jalan  dan  air  bersih),  kelautan/perikanan, pertanian,  prasarana  dari  pemerintah  daerah,  dan lingkungan hidup.
Berdasarkan  dari  pendapat  diatas,  maka  dapat disimpulkan  bahwa  dana  alokasi  khusus  (DAK) adalah  dana  yang  bersumber  dari  pendapatan  APBN yang  diarahkan  kepada  daerah  tertentu  untuk membiayai  kegiatan  khusus  yang  merupakan  bagian dari program yang menjadi salah satu prioritas daerah dalam hal kepentingan sarana dan prasarana pelayanan masyarakat  yang  belum  mencapai  standar  tertentu dalam mendorong percepatan pembangunan ekonomi.

## 1. Hubungan Antara  Pendapatan Asli Daerah dengan Belanja Modal
Pendapatan  asli  daerah  (PAD)  adalah  semua sumber  pembiayaan  bagi  pemerintah  daerah  dalam menciptakan  infrastruktur  daerah.  Pendapatan  asli daerah berasal dari sumber ekonomi asli daerah yaitu pajak  daerah,  retribusi  daerah,  pengelolaan  kekayaan daerah  yang dipisahkan  dan  lain-lain  Pendapatan  asli daerah  yang  sah.  Sementara  itu  dalam  masa desentralisasi  sekarang  ini,  pemerintah  daerah  harus mampu  dalam  mengembangkan  dan  meningkatkan pendapatan  asli  daerahnya  dengan  memaksimalkan sumberdaya  yang  dimiliki  supaya  bisa  membiayai segala  kegiatan  pencapaian  infrastruktur  sarana  dan prasarana  daerah  melalui  alokasi  belanja  modal  pada APBD.  Semakin  baik  pendapatan  asli  daerah  suatu daerah  tersebut  maka  semakin  besar  pula  alokasi belanja modalnya (Ardhani, 2011).
Menurut (Halim, 2007) belanja modal merupakan  pengeluaran  anggaran  yang  dilakukan untuk pembentukan modal aset tetap dan aset lainnya yang  memberi  manfaat  lebih  dari  satu  periode

## Volume 9, Nomor 2, Agustus  2021
akuntansi.  Belanja  modal  dapat  meliputi  antara  lain yaitu  belanja  tanah,  bangunan  dan  gedung,  peralatan dan aset tak berwujud.
Dalam pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah  daerah  harus  mampu  memiliki  sumber keuangan  yang  memadai  untuk  dapat  membiayai pengeluaran  daerahnya  sendiridalam  meningkatkan pembangunan.  Keuangan  pemerintah  daerah  dapat menentukan  mampu  atau  tidaknya  daerah  dalam melaksanakan  tugas  dan  fungsinya  (Mamuka  & Inggriani,  2014).  (Jaya  &  Dwirandra,  2014) mengungkapkan bahwa pendapatan asli daerah (PAD) yang  tinggi  akan  digunakan  oleh  pemda  untuk memberikan pelayanan kepada publik dan kesejahteraan  kepada  masyarakat,  maka  pemda  harus menggali pendapatan asli daerah (PAD) yang sebesar- besarnya sehingga dapat meningkatkan belanja modal.

## 2. Hubungan  Antara  Dana  Alokasi  Khusus
dengan Belanja Modal
Dalam  Undang-Undang  Nomor  33  Tahun
2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah  pusat  dengan  pemerintah  daerah  adalah yang  menjadi  salah  satu  perwujudan  pelaksanaan otonomi  daerah  adalah  desentralisasi.  Pelaksanaan desentralisasi dilakukan oleh pemerintah pusat dengan memberikan  wewenang    kepada  pemerintah  daerah untuk  mengatur  sendiri  urusan  dalam  pemerintahnya. Kepentingan  pemerintah  pusat  diserahkan  kepada pemerintah  daerah  disertai  dengan  penyerahan keuangan  yang  terwujud  dalam  hubungan  keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.
Dana  perimbangan  merupakan  perwujudan hubungan  keuangan  antara  pemerintah  pusat  dengan pemerintah  daerah.  Salah  satu  dana  perimbangan adalah dana alokasi khusus yang merupakan danayang bersumber  dari  pendapatan  APBN  yang  dialokasikan kepada pemerintah  daerah  untuk membiayai kegiatan khusus  yang  merupakan  prioritas  dari  daerah  dan nasional.  Dana  alokasi  khusus  memiliki  tujuan  untuk mengurangi  beban  biaya dalam kegiatan khusus  yang harus  ditanggung  pemerintah  daerah.  Pemanfaatan dana  alokasi  khusus  dialokasikan  kepada  kegiatan investasi  pembangunan,  pengadaan,  peningkatan, perbaikan  terhadap  sarana  dan  prasarana  fisik pelayanan  publik  dengan  umur  ekonomis  panjang, dengan  diarahkan  pemanfaatan  DAK  untuk  kegiatan tersebut  sehingga  dapat  meningkatkan  pelayanan kepada  publik  yang  direalisasikan  dalam  belanja modal (Ardhani, 2011).
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Anggia Situngkir (2009) dalam (Wandira, 2013) dana alokasi khusus  (DAK)  berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap  anggaran  belanja  modal.  Sementara lembaga  SMERU  menyatakan  bahwa  dana  alokasi khusus  adalah  salah  satu  yang  menjadi  sumber pendanaan untuk belanja modal. Hal ini mengindikasikan  bahwa  terdapat  hubungan  antara
pemberian  dana  transfer  dari  pemerintah  pusat  dana alokasi khusus dengan alokasi anggaran pengeluaran daerah melalui belanja modal.

## Kerangka Konseptual
Adapun kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berkut:
Uji t Uji t Uji f Gambar 1

## Kerangka Konseptual

## Hipotesis
Berdasarkan  landasan  teori  dan  pemaparan kerangka  konseptual  maka  hipotesis  yang  akan diajukan sebagai berikut:
H1    :        Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2014- 2018.
H2  :    Dana  Alokasi  Khusus  (DAK)  berpengaruh terhadap  Alokasi  Belanja  Modal    pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2014- 2018.
H3  :    Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  dan  Dana Alokasi  Khusus  (DAK)  berpengaruh  terhadap Alokasi Belanja modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2014-2018.

## METODE PENELITIAN Objek Penelitian
Objek    Penelitian  adalah  aspek  yang  ingin diteliti  dalam  penelitian,  yang  menjadi  objek penelitian yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi  Khusus  (DAK),  dan  Belanja  Modal.  Lokasi penelitian  ini  yaitu  pada  Kabupaten/Kota  di  Provinsi Aceh Tahun 2014-2018.

## Data dan Sumber Data Data
Data  yang dikumpulkan  dalam penelitian  ini adalah  data  sekunder.  Data  sekunder  merupakan sumber data penelitian  yang diperoleh peneliti  secara tidak  langsung  atau  yang  diperoleh  dan  dikumpul oleh  pihak  lain  (Kuncoro,  2013:148).  Data  sekunder dalam  penelitian  ini  adalah  data  berupa  Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Pemerintah  yang terdiri dari  data realisasi  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD),  dan  Dana
Pendapatan Asli Daerah (X 1 ) Dana Alokasi Khusus (X 2 ) Belanja Modal (Y)
Alokasi  Khusus  (DAK)  data  realisasi  belanja  modal Provinsi Aceh tahun 2014-2018.

## Sumber Data
Data penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian  ini  adalah  berupa  data  sekunder  dan bersifat kuantitatif ( numerical ). Dalam penelitian ini, peneliti  menggunakan  data time  series selama  5 (lima)  tahun,  yaitu  sekumpulan  data  untuk  meneliti suatu  fenomena  tertentu  yang  dilakukan  secara berulang-ulang  dalam  waktu  tertentu  ( time  series ). Data  diperoleh  melalui  website  Direktorat  Jenderal Perimbangan Keuangan Kementrian Keuangan Republik Indonesia www.djpk.kemenkeu.go.id.

## Metode Pengumpulan Data
Pada  penelitian  ini  metode  pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode  dokumentasi.  Metode  ini  digunakan  untuk memperoleh  data  mengenai  data  pendapatan  asli daerah,  dana  alokasi  khusus,  dan  belanja  modal dimana  data  yang  digunakan  dari  laporan  Realisasi Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Kabupaten (APBK)  di  Provinsi  Aceh  tahun  2014-2018  yaitu sebanyak  23  Kabupaten/Kota  yang  telah  diterbitkan oleh Dirjen Kementrian Keuangan.
Model  persamaan  regresi  yang  akan  diuji dalam penelitian ini adalah:
Y= α + β1X 1 + β2X 2 + e
Keterangan: Y =  Belanja Modal α =  Konstanta β1, β2  =  Koefesien Korelasi X 1 = Pendapatan Asli Daerah X 2 = Dana Alokasi Khusus e = Error Term.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Uji Normalitas
Gambar 2. Grafik Normal Probability Plot
Deteksi  data  berdistribusi  normal  atau  tidak peneliti  melakukannya  dengan  menggunakan  grafik normal probability plot dimana distribusi normal akan membentuk  satu  garis  lurus  diagonal,  dan  plooting data  akan  dibandingkan  dengan  garis  diagonal.  Jika distribusi  data  adalah  normal,  maka  garis  yang menggambarkan  data  sesungguhnya  akan  mengikuti garis  diagonal.  Dalam  penelitian  ini  grafik  normal probability  plot menunjukkan  bahwa  model  regresi layak di pakai dalam penelitian ini karena pada grafik normal  P-Plot  terlihat  jika  data  menyebar  disekitar garis  diagonal  dan  mengikuti  arah  garis  diagonal sehingga memenuhi asumsi normalitas.

## Uji Multikolinieritas
Deteksi terdapat ada atau tidaknya multikolinieritas  dapat  dilihat  dari tolerance dan variance  inflation  factor (VIF).  Kriteria  pengujian adalah apabila  nilai tolerance ≥  0,10 dan  nilai VIF  ≤ 10,  maka  dapat  diartikan  bahwa  tidak  terdapat multikolinearitas  pada  penelitian  tersebut.  Dalam penelitian  ini  menemukan  bahwa  data  tidak  terdapat multikolinearitas  ditujukan  pada  tabel  hasil  uji multikolinearitas dimana hasil perhitungan menunjukan  bahwa  nilai tolerance lebih  besar  dari 0,10  yang  berarti  tidak  ada  kolerasi  antara  variabel independen  dan  nilai variance  inflation  factor (VIF) juga menunjukkan nilai VIF lebih kecil dari 10.
Tabel 2.

## Hasil Uji Multikolinieritas
Coefficients a
Model Collinearity Statistics Tolerance
VIF 1 (Constant) PAD_LN .926 1.080 DAK_LN .926 1.080 a. Dependent Variable: BM

## Uji Autokorelasi
Deteksi ada atau tidaknya autokorelasi dapat dilakukan  dengan  cara  melihat  nilai Durbin-Watson (D-W).  Data  dikatakan  baik  apabila  nilai  D-W dibawah  -2  sampai  +2.  Dalam  penelitian  ini  dapat disimpulkan  terdapat  autokorelasi  pada  regres  ini. Data  terdapat  autokorelasi  ditunjukkan  pada  tabel hasil  uji  autokorelasi  dimana  hasil  dalam  penelitian menunjukan  bahwa  nilai  D-W  yaitu  sebesar  0,742, nilai  tersebut  berada  di  antara  -2  sampai  2  artinya terdapat autokorelasi pada regres ini.
Volume 9, Nomor 2, Agustus  2021
Tabel 3.

## Hasil Uji Autokeralasi
Model Summary b
Model R R Square Adjusted R
Square Std. Error of the Estimate Durbin- Watson 1 .504 a .255 .241 .01259 .742 a. Predictors: (Constant), DAK_LN, PAD_LN
b. Dependent Variable: BM

## Uji Heteroskedastisitas
Deteksi ada atau tidaknya terjadi heteroskedastisitas  dapat  dilakukan  dengan  melihat ada atau tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot. Dalam  penelitian  ini  menemukan  bahwa  tidak terjadinya  heteroskedastisitas  dilihat  pada  gambar hasil  uji  heteroskedastisitas  dimana  dalam  penelitian ini  menunjukkan  bahwa  data  (titik-titik  menyebar secara  merata    diatas  dan  di  bawah  titik  nol,  tidak berkumpul di satu tempat, serta tidak membentuk pola tertentu  sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  pada  uji regresi ini tidak terjadi heteroskedastisitas.
Gambar 3.
Hasil Uji Heteroskedastisitas
Pengujian Hipotesis Tabel 4.
Hasil Analisis Regresi Linear Berganda
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients B Std. Error Beta 1 (Constant) 1.899 .228 PAD_LN .363 .158 .195 DAK_LN .800 .163 .416
a. Dependent Variable: BM
Berdasarkan  hasil  analisis  regresi  pada  tabel diatas,  maka  dapat  disususn  persamaan  regresi sebagai berikut:
Y = 1.899 + 0.363X 1 + 0.800X 2
Uji t
Tabel 5.
Hasil pengujian Parsial
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standar dized Coeffici ents t hitung t tabel Sig. B Std. Error  Beta 1 (Constant) 1,899 ,228 8,343 1,658 ,000 PAD_LN ,363 ,158 ,195 2,295 ,024 DAK_LN ,800 ,163 ,416 4,903 ,000
a. Dependent Variable: BM
Berdasarkan  tabel  diatas  dapat  dinyatakan bahwa  nilai  t hitung untuk  pendapatan  asli  daerah  (X1) sebesar  2,295  >    t tabel sebesar  1,658  dan  memiliki tingkat  signifikan  sebesar  0,024  <  dari  tingkat signifikan  0,05,  maka  kesimpulannya  H 1 diterima. Artinya  secara  parsial  pendapatan  asli  daerah berpengaruh  signifikan  terhadap  alokasi  belanja modal  pada  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Aceh  tahun 2014-2018.
Berdasarkan  tabel  diatas  dapat  dinyatakan bahwa  nilai  t hitung untuk  dana  alokasi  khusus  (X2) sebesar  4,903  >  t tabel sebesar  1,658  dan  memiliki tingkat  signifikan  sebesar  0,000  <  dari  tingkat signifikan  0,05,  maka  kesimpulannya  H 2 diterima. Artinya secara parsial dana alokasi khusus berpengaruh  signifikan  terhadap  alokasi  belanja modal  pada  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Aceh  tahun 2014-2018.
Uji F
Tabel 6. Hasil Pengujian Regresi Simultan ANOVA b Model Sum of Squares Df Mean Square F hitung F tabel Sig. 1 Regression ,006 2 ,003 19,119 3,08 ,000 a Residual ,018 112 ,000 Total ,024 114
a. Predictors: (Constant), DAK_LN, PAD_LN
b. Dependent Variable: BM
Berdasarkan  tabel  di  atas  menunjukkan bahwa  nilai  F hitung untuk  variabel  pendapatan  asli daerah  (X1)  dan  dana  alokasi  khusus  (X2)  sebesar 19,119    >  F tabel sebesar  3.08  dan  memiliki  tingkat signifikan sebesar 0,000 < dari tingkat signifikan 0,05, maka  kesimpulannya  H 3 diterima.  Artinya  secara simultan  pendapatan  asli  daerah  dan  dana  alokasi khusus  berpengaruh  dan  signifikan  terhadap  alokasi belanja modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh tahun 2014-2018.

## Koefisien Determinasi
Tabel 7. Koefisien Determinasi Model Summary b
Model Summary b Model R R Square Adjusted R Square 1 ,504 a ,255 ,241
a. Predictors: (Constant), DAK_LN, PAD_LN
b. Dependent Variable: BM
Berdasarkan tabel di atas menyatakan bahwa nilai  R 2 sebesar  0,255  atau  25,5%.  Hal  ini menunjukkan bahwa sebesar 25,5% variabel dependen  (alokasi  belanja  modal)  dapat  dijelaskan oleh  dua  variabel  independen  dalam  penelitian  ini yaitu pendapatan asli daerah dan dana alokasi khusus. Sedangkan  sisanya  sebesar  74,5%  dipengaruhi  oleh variabel  lain  yang  tidak  diteliti  dalam  penelitian  ini. Adapun  nilai  R  (koefisien  korelasi)  diperoleh  nilai sebesar 0,504.

## PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN
1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal
Secara  parsial,  variabel  pendapatan  asli daerah  berpengaruh  terhadap  alokasi  belanja  modal pada  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Aceh  Tahun  2014- 2018.  Hal  ini  ditunjukkan  oleh  hasil  nilai  signifikan yang  dimiliki  oleh  pendapatan  asli  daerah  sebesar 0,024  <  dari  tingkat  signifikan  0,05,  maka kesimpulannya  pendapatan  asli  daerah  berpengaruh
terhadap alokasi  belanja  modal  pada  Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2014-2018.
Pendapatan  asli  daerah  memiliki  hubungan antara  pemerintah  daerah  dengan masyarakat. Masyarakat sebagai pihak prinsipal telah memberikan sumber daya kepada daerah berupa pembayaran pajak daerah,  retribusi  daerah  dan  lain  sebagainya  untuk dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Pemerintah  daerah  selaku  agen  dalam  hal  ini,  sudah seharusnya memberikan timbal balik kepada masyarakat  dalam  bentuk  pelayanan  kepada    publik yang  memadai  yang  didanai  oleh  pendapatan  asli daerah itu sendiri.
Penelitian  sebelumnya  yang  dilakukan  oleh Susanti  (2015)  memberikan  hasil  penelitian  yang sama  dengan  penelitian  ini  yaitu  pendapatan  asli daerah  berpengaruh  terhadap  belanja  modal  pada Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Aceh  tahun  2011-2014. Kabupaten/Kota  Pemerintah  Provinsi  Aceh  dengan pendapatan  asli  daerah  yang  baik  dan  diikuti  dengan peningkatan  pendapatan  asli  daerah  sehingga  akan meningkatkan alokasi belanja modal pada kabupaten/Kota  Provinsi  Aceh.  Berdasarkan  hasil penelitian diatas, yaitu semakin besar Pendapatan Asli Daerah  (PAD)  yang  diperoleh  dan  pemanfaatan  dari pendapatan  asli  daerah  yang  benar  membuat  besaran dana  yang  disalurkan  pemerintah  daerah  untuk melakukan  belanja  modal  dapat  menjadi  besar.  Hasil penelitian tersebut diperkuat dengan hipotesis pertama penelitian ini yang menyatakan bahwa pendapatan asli daerah  berpengaruh  signifikan  terhadap  alokasi belanja modal.

## 2. Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Alokasi Belanja Modal
Secara  parsial,  variabel  dana  alokasi  khusus berpengaruh  terhadap  alokasi  belanja  modal  pada Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Aceh  Tahun  2014-2018. Hal  ini  ditunjukkan  oleh  hasil  nilai  signifikan  yang dimiliki oleh dana alokasi khusus sebesar 0,000 < dari tingkat  signifikan  0,05,  maka  artinya  dana  alokasi khusus  berpengaruh  terhadap  alokasi  belanja  modal pada  Kabupaten/Kota  Pemerintah  Provinsi  Aceh Tahun  2014-2018.  Hasil  ini  menunjukkan  bahwa semakin  tinggi  dana  alokasi  khusus  maka  belanja modal  akan    semakin    meningkat,    begitu    pula sebaliknya  jika  semakin  rendah  dana  alokasi  khusus maka  belanja  modal  akan  semakin  rendah.  Hasil  ini memberikan  adanya  indikasi  yang  kuat  bahwa perilaku  belanja  modal  akan  sangat  dipengaruhi  dari sumber  penerimaan  DAK.  Hasil  penelitian  ini mendukung  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Ramlan (2016)  yang  mengungkapkan  bahwa  dana  alokasi khusus berpengaruh positif terhadap belanja modal.
Sesuai  dengan  teori  keagenan  sebagai landasan  teori  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini, pemerintah  daerah  selaku  pihak  agen  harus  mampu dalam  hal mempertanggungjawabkan  tugasnya terhadap pemerintah pusat artinya pemerintah daerah

## Volume 9, Nomor 2, Agustus  2021
harus  mengelola  dengan  baik  dana  yang  diberikan oleh pemerintah pusat selaku pihak prinsipal dengan menetapkan  strategi  yang  baik  pada  investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana  dan  prasarana  fisik  dengan  umur  ekonomis yang  panjang,  dan  termasuk  pengadaan  sarana  fisik penunjang.
Berdasarkan  hasil  penelitian  di  atas  yaitu semakin  besar  dana  alokasi  khusus  maka  dapat menyebabkan  semakin  besar  pula  kegiatan  alokasi belanja  modal  yang  dilakukan  oleh  pemerintah daerah.  Dengan  demikian  hipotesis  kedua  dari penelitian  ini  menyatakan  bahwa  dana  alokasi khusus  berpengaruh  signifikan  terhadap  alokasi belanja modal.

## 3. Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah  dan Dana  Alokasi  Khusus  Terhadap  Alokasi Belanja Modal
Pengujian  secara  simultan  menunjukkan bahwa  pendapatan  asli  daerah,  dana  alokasi  khusus secara  bersama-sama  berpengaruh  terhadap  alokasi belanja  modal  pada  Kabupatn/Kota  di  Provinsi  Aceh tahun  2014-2018.  Hal  ini  ditunjukkan  oleh  nilai signifikan sebesar 0,000 < dari tingkat signifikan 0,05, maka  kesimpulannya  H 3 diterima.  Artinya  secara simultan  pendapatan  asli  daerah  dan  dana  alokasi khusus  berpengaruh  dan  signifikan  terhadap  belanja modal  pada  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Aceh  tahun 2014-2018.
Penelitian  sebelumnya  yang  dilakukan  oleh pelealu  (2012).  Hasil  penelitian  secara  simultan pendapatan  asli  daerah  dan  dana  alokasi  khusus berpengaruh  dan  signifikan  terhadap  belanja  modal. karena  pendapatan  asli  daerah  merupakan  sumber pembiayaan bagi pemerintah daerah dalam menciptakan  infrastruktur  daerah.  Pendapatan  asli daerah  (PAD)  didapatkan  dari  hasil  pajak  daerah, hasil  retribusi  daerah,  hasil  pengelolaan  kekayaan daerah  yang  dipisahkan  dan  lain-lain  pendapatan  asli daerah yang sah.
Pemerintah  daerah  dapat  menggunakan dana  alokasi  khusus  untuk  memberikan  pelayanan kepada  publik  yang  direalisasikan  dalam  belanja modal.  Dana  alokasi  khusus  memiliki  peran  penting dalam  dinamika  pembangunan  sarana  dan  prasarana pelayanan  dasar  di  daerah  karena  sesuai  dengan prinsip desentralisasi tanggung jawab dan akuntabilitas  bagi  penyediaan  pelayanan  dasar masyarakat yang telah ditetapkan kepada pemerintah daerah.  Tujuan  dana  alokasi  khusus  yaitu  untuk mengurangi  beban biaya kegiatan khusus yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah. Berdasarkan dari hasil  penelitian  diatas  maka  hipotesis  ketiga menyatakan  bahwa  pendapatan  asli  daerah  (PAD) dan  dana  alokasi  khusus  (DAK)  secara  bersama- sama berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

## PENUTUP KESIMPULAN
Dari hasil penelitian mengenai pengaruh Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  dan  Dana  Alokasi Khusus (DAK) terhadap Alokasi Belanja Modal pada Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Aceh  tahun  2014-2018, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 1.  Secara  parsial,  nilai  signifikan  t hitung untuk pendapatan  asli  daerah  sebesar  2,295  >    t tabel sebesar  1,658  dan  memiliki  tingkat  signifikan sebesar 0,024 < dari tingkat signifikan 0,05, maka kesimpulannya  H 1 diterima.  Dengan  demikian, hasil  dalam  penelitian  ini  menemukakan  bahwa secara  parsial  variabel  pendapatan  asli  daerah berpengaruh  signifikan  terhadap  alokasi  belanja modal  pada  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Aceh tahun 2014-2018.
2.      Secara  parsial,  nilai  signifikan  t hitung untuk  dana alokasi khusus sebesar 4,903 > t tabel sebesar 1,658 dan  memiliki  tingkat  signifikan  sebesar  0,000  < dari  tingkat  signifikan  0,05,  maka  kesimpulannya H 2 diterima.  Dengan  demikian,  hasil  dalam penelitian  ini  menemukakan  bahwa  secara  parsial dana  alokasi  khusus  berpengaruh  signifikan terhadap alokasi belanja modal pada
Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Aceh  tahun  2014- 2018.
3.  Secara  simultan  nilai  signifikan  F hitung untuk variabel  pendapatan  asli  daerah  dan  dana  alokasi khusus  sebesar  19,119    >  F tabel sebesar  3.08  dan memiliki  tingkat  signifikan  sebesar  0,000  <  dari tingkat  signifikan  0,05,  maka  kesimpulannya  H 3 diterima. Dengan demikian, hasil dalam penelitian ini menemukakan bahwa secara simultan pendapatan  asli  daerah  dan  dana  alokasi  khusus berpengaruh  dan  signifikan  terhadap  alokasi belanja  modal  pada  Kabupaten/Kota  di  Provinsi Aceh tahun 2014-2018.

## SARAN
Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan  mengenai  pengaruh  Pendapatan  Asli Daerah  dan  Dana  Alokasi  Khusus  terhadap  Alokasi Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh tahun 2014-2018, maka saran yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut:
1.  Variabel  yang  digunakan  dalam  penelitian  yang akan  datang  diharapkan  lebih  lengkap  dan  lebih bervariasi, dengan menambah variabel independen lain baik ukuran-ukuran atau jenis-jenis penerimaan  pemerintah  lainnya,  maupun  variabel non keuangan seperti penerimaan pembiayaan dan pertumbuhan ekonomi.
2.  Penelitian  selanjutnya  dapat  menggunakan  rentang waktu  data  lebih  dari  lima  tahun  agar  hasilnya dapat lebih menggambarkan kondisi yang ada dan memberikan hasil yang lebih komprehensif.

## KETERBATASAN
Dalam  penyusunan  skripsi  ini,  terdapat beberapa  keterbatasan  yang  mambatasi  penulis diantaranya yaitu:
1.      Segala  akses  kampus  ditutup  selama  terjadinya covid-19.
2.      Dalam  keadaan  pandemi  covid-19  yang  terjadi selama ini mahasiswa akhir sangat kesulitan dalam segi  bimbingan  atau  konsultasi  yang  dilakukan secara via online.
3. Peneliti hanya mengambil dua variabel independen  yaitu,  pendapatan  asli  daerah  (PAD) dan dana alokasi khusus (DAK)

## DAFTAR PUSTAKA
Ardhani, P. (2011). Pengaruh Pertumbuhan
Ekonomi,  Pendapatan  Asli  Daerah,  Dana Alokasi  Umum,  Dan  Dana  Alokasi  Khusus Terhadap  Pengalokasian  Anggaran  Belanja Modal (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah)”. Universitas Diponegoro.
Ardiansyah, Muhammad. 2014. “Pengaruh Corporate Governance, Leverage dan Profitabilitas Terhadap  Manajemen  Laba  Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar di BEI Periode 2009- 2013”. (http://jurnal.umrah.ac.id/wp- content/uploads/gravity_forms/1/, diakses tanggal 9 Maret 2015) .
Bangun, Ricky Andra Levy (2009). ”Pengaruh Dana Alokasi  Khusus, Dana Alokasi  Umum,  dan  Pendapatan  Asli Daerah Terhadap Pendapatan
Perkapita”. Tesis ,  Universitas  Sumatera Utara
Halim,  A.  (2007). Akuntansi  Sektor  Publik Akuntansi Keuangan Daerah . Salemba Empat.
Hendri Paulus Gerungan, Saerang, D. P. E., & Ilat, V.
(2015). Pengaruh  pendapatan  Asli  Daerah, Dana  Alokasi  Umum,  Dana  Alokasi  Khusus
Terhadap  Belanja  Modal  (Studi  Kasus  Pada Pemerintah  Daerah  Kabupaten  dan  Kota  di Provinsi Sulawesi Utara) . 1 .
http://djpk.kemenkeu.go.id.
Ikhlas,  S.  (2011). Dana  Alokasi  Khusus  dalam pembiayaan pembangunan .
Jaya, I. P. N. P. K., & Dwirandra, A. A. N. . (2014).
Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah  Pada Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi  Sebagai  Variabel  Pemoderasi. Jurnal Akuntansi .
Kawendar,  Warsito,  Rohman,  A.,  &  Handayani,  S.
(2008). Akuntansi  Sektor  Publik . Universitas Diponegoro.
Kuncoro, M. (2013). Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi . Erlangga.
Kusufi,  &  Halim.  (2012). Akuntansi  Sektor  Publik: “Akuntansi  Keuangan  Daerah . Salemba Empat.
Mamuka,  V.,  &  Inggriani,  E.  (2014). Analisis  Dana Transfer Pada
pemerintah Daerah
Kabupaten  Kepulauan  Talaud. EMBA , 2 , 645–655.
Mardiasmo. (2009). Akuntansi Sektor Publik . Andi.
Misbahuddin.  (2018). Pengaruh  Pendapatan  Asli Daerah  (PAD)  Dan  Dana  Perimbangan Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh 2013-2015 . Nurcholis, H. (2007). Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Grasindo.
Undang-Undang  Nomor    32  Tahun  2004  tentang Pemerintahan Daerah.
Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah.
Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2001  tentang Otonomi  Khusus  bagi  Provinsi  Daerah Istimewa Aceh.
Pelealu,  A.  M.  (2012). Pengaruh  Dana  Alokasi Khusus (DAK), Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD)  Terhadap  Belanja  Modal  Pemerintah Kota  Manado  Tahun  2003-2012. Jurnal EMBA , 1 (4), 1189–1197.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2010  tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.06/2007 tentang Bagan Akun Standar.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  55  Tahun  2005  tentang Dana Perimbangan.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  12 Tahun  2019  tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Susanti,  Susi.,  dan  Fahlevi,  Heru.  2016.  Pengaruh
Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi  Umum  dan  Dana  Bagi  Hasil  terhadap Belanja Modal. Jurnal Ilmiah Mahasiswa  Ekonomi  Akuntansi  (JIMEKA) , 1(1), hal.183-191.
Wandira,  A.  G.  (2013). Pengaruh  Pendapatan  Asli Daerah  (PAD),  Dana  Alokasi  Umum  (DAU), Dana Alokasi  Khusus (DAK), Dan Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Pengalokasian Belanja Modal  (Studi  Empiris  pada  Pemerintah Provinsi se Indonesia tahun 2012) . Universitas Negeri Semarang.
Yani,  A.  (2008). Hubungan  Keuangan  Antara Pemerintah  Pusat  dan  Daerah  di  Indonesia. Rajagrafindo Persada.
Yovita,  F.  M.  (2011). Pengaruh  Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi  Umum  Terhadap  Pengalokasian Anggaran  Belanja  Modal  (Studi  Empiris pada  Pemerintah  Provinsi  Se  Indonesia Periode  2008  –  2010 . Diponegoro  Jurnal  Of Accounting.