## MEKANISME PEMUNGUTAN PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR TANAH DI BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BADUNG

## Putu Eka Purnamaningsih dan Kadek Wiwin Dwi Wismayanti
Program Studi Administrasi Negara, FISIP, Universitas Udayana Bali, Indonesia Email : ekapurnama@unud.ac.id &wiwin.fisip@unud.ac.id
Abstrak -  Pajak  air  tanah  dikenakan  kepada  para  wajib  pajak  pemilik  usaha  yang menggunakan air tanah sebagai kegiatan usaha. Namun, banyak masyarakat khususnya para pelaku usaha tidak mengetahui alur pemungutan pajak air tanah. Tujuan penelitian untuk mengetahui  bagaimana  kebijakan  mekanisme  pemungutan  pajak  pengambilan  dan pemanfaatan  air  tanah  di  Badan  Pendapatan  Daerah  Kabupaten  Badung.  Menggunakan metode  penelitian  kualitatif.  Tempat  penelitian  di  Badan  Pendapatan  Daerah  Kabupaten Badung.  Hasil  yang  diperoleh  menggunakan  4  element  implementasi  kebijakan  model George C.Edwards III yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi telah berjalan secara maksimal Dari segi komunikasi, telah berjalan dengan baik dilihat dari dibentuk staff khusus untuk mengecek wajib pajak yang memiliki sumur bor untuk dihitung jumlah pemakaian air tanah. Dari  segi  sumber  daya,  masih  kekurangan  sumber  daya  manusia,  karena  wajib  pajak  air tanah berjumlah 2700 WP sementara jumlah staff khusus 24 orang sehingga satu petugas harus mengecek kurang lebih 200 wajib pajak. Pada element disposisi sudah baik dalam menempatkan  pegawai-pegawai  yang  memiliki  kompetensi  dan  skill  di  bidang  yang dibutuhkan.  Sementara  pada  struktur  birokrasi,  sudah  memiliki  SOPs  yang  jelas  dalam pemungutan pajak pengambilan dan pemanfaatan ait tanah dengan dibuatkan SOP dalam Prosedur  Pembacaa  Water  Meter  Pajak  Air  Tanah  dengan  Nomor  SOP  069.2/Sub  Bid. Pendaftaran dan Pendataan/Bidang Data dan TI/Bapenda/2020.
Kata kunci : Kebijakan publik, Pendapatan daerah, Pajak daerah
Abstract - Groundwater  tax  is  imposed  on  business  actors  who  use  groundwater  as  a  business activity. However, many people, especially business actors, do not know the flow of groundwater tax collection. This research is for to find out how the policy of collecting taxes on the collection and utilization of groundwater in the Regional Revenue Agency of Badung Regency. Using qualitative research  methods.  The  research  site  is  at  the  Regional  income  Agency  of  Badung  Regency.  The results  obtained  using  the  4  elements  of  George  C.  Edwards  III's  policy  implementation,  that  is communication, resources, disposition, and bureaucratic structure have been running well. In terms of communication, it has been going well, seen from the formation of special staff to check taxpayers  who  have  drilled  wells  to  calculate  the  amount  of  ground  water  usage.  In  terms  of resources,  there  is  still  have  deficiency  of  human  resources,  because  groundwater  taxpayers  are 2700 WP while the number of special staff is 24 people so that one officer has to check approximately 200 taxpayers. In the disposition element, it is good to place employees who have competence and skills in the required fields. Meanwhile, in the bureaucratic structure, it already has clear SOPs in collecting taxes on the collection and utilization of land water by making SOPs in the Procedure for Reading Groundwater Tax Water Meters with SOP Number 069.2/Sub-Bid Registration and Data Collection/Data Sector and IT/Bapenda/2020.
Keywords : Public policy, local income, local taxes

## PENDAHULUAN
Pajak  daerah  adalah  atau  pajak menurut undang-undang No 28 tahun 2009 berkaitan  dnegan  Pajak  Daerah  dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa pajak adalah  partisipasi  yang  diberikan  individu atau  badan  yang  terutang  kepada  daerah yang  sifatnya  memaksa  berlandaskan  atas aturan  atau  kebijakan  yang  diberlakukan tanpa  diberikan  imbalan  secara  langsung guna  dipakai  demi  kepentingan  Daerah untuk  kemakmuran  rakyatnya.  Pajak menjadi  sumber  pendapatan  utama  suatu daerah yang dapat menunjang pelaksanaan pembangunan  daerah  Kabupaten  Badung merupakan  objek  penelitian  yang  menarik karena  salah  satu  kabupaten  dengan pendapatan  daerah  terbesar  di  Provinsi Bali. Dimana pendapatan daerah meningkat setiap  tahunnya.  Tahun  2020  Kabupaten Badung
mengalami penurunan pendapatanhal  ini  disebabkan  adanya wabah  pandemic  covid-19.  Menurunnya Pendapatan  Daerah  Kabupaten  Badung disebabkan  karena  sector  pariwisata  di Kabupaten  Badung  juga  mengalami penurunan.
Sektor pariwisata bagi Kabupaten Badung merupakan penyumbang  terbesar  Pendapatan  Asli Daerah Kabupaten Badung, dimana sektor pariwiasata  menimbulkan  pajak  bumi  dan bangunan,  pajak  hotel  juga  menimbulkan pajak air tanah.
Sumber
pendapatan daerah Kabupaten  Badung  bersumber  dari  pajak, salah satunya adalah pajak air tanah. Pajak tersebut menjadi sumber pendapatan daerah yang dipakai dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan guna mengoptimalkan  pelayanan  publik.  Pajak ini  juga  menjadi  salah  satu  pajak  yang memiliki peluang besar di masa mendatang,
hal ini disebabkan dari waktu ke waku. Di samping  sebagai  pemenuhan  kebutuhan sehari-hari,  pemanfaatan  air  tanah  juga digunakan dalam usaha-usaha industri serta perusahaan  yang  bergerak  dibidang  jasa. Semakin berkembangan pesatnya industri- industri dan perusahaan maka penggunaan air  tanah  juga  berkembang  seiring  dengan pertumbuhan industri-industri dan perusahaan yang semakin pesat.  Kepadatan pendudukan  kedua  di  Provinsi  Bali  juga menyebabakan  penggunaan  sumber  daya air  khusus  pemakaian  air  bersih  sangatlah dibutuhkan di Kabupaten Badung.
Berdasarkan  peraturan  yang  berlaku di  Indonesia  yaitu  Undang-undang  Dasar 1945  pada  pasal  33  ayaut  3  menjelaskan bahwa  segala  jenis  kekayaan  alam  yang terkadung  adalah  milik  negara  yang digunakan  untuk  mensejahterakan  seluruh rakyat  Indonesia.  Atas  dasar  hal  tersebut,
pemerintah Kabupaten Badung
mengeluarkan aturan yang tercantum dalam Peraturan  Daerah  Kabupaten  Badung Nomor  1  Tahun  2011 tentang Pajak Air Tanah. Badan atau lembaga yang mengurus mengenai  pemungutan  pajak  di  Badung adalah  adalah  Badan  Pendapatan  Daerah Kabupaten  Badung.  Oleh  karena  itu,  para badan,  pelaku  usaha,  pariwisata  dan perseorangan  pribadi  yang  menggunakan sumber  daya  air  tanah  secara  besar diwajibkan  untuk  membayar  pajak  air tanah.  Pada  tahun  2020,  wajib  pajak  air tanah  meningkat  sebesar  18  wajib  pajak dari  bulan  November  hingga  Desember. Namun  banyak  pelaku  usaha  atau perusahan  baru  yang  kesulitan  dalam membayar  pajak  air  tanah  karena kurangnya  pemahaman  mengenai  alur pembayaran  pajak  air  tanah.  Selain permasalahan  tersebut,  wajib  pajak  juga
harus  mengeluarkan  biaya  yang  cukup besar  dalam  melengkapi  rekomendasi teknis dilapangan pada saat Bappenda turun ke  lapang  untuk  mengecek  kelengkapan persyaratan guna mengeluaran nomor wajib pajak pengguna air tanah.
Berdasarkan pemaparan permasalahan diatas menjadi dasar peneliti untuk  melakukan  penelitian  yang  judul “ Mekanisme Pemungutan Pajak Pengambilan  Dan  Pemanfaatan  Air Tanah  Di  Badan  Pendapatan  Daerah
Kabupaten Badung”

## LANDASAN TEORI
1. Teori Kebijakan Publik
Alur dari kebijakan publik berkaitan terhadap  membuat  beberapa  pilihan kebijakan  atau  aturan  yang  berisikan tahapan  demi  tahapan  secara  teori  yang didasarkan  ats  berbagai  pertimbangan, faktor, dan tampak dalam model kebijakan publik  menurut  Hakim,  2011:28.  Tahapan dalam  pembuatan  kebijakan  publik  ialah serangkaian kegiatan intelektual dillaksanakan  pada  aktivitas  yang  bersifat politis.  Adapun  aktivitas  yang  bersifat politis  yaitu  dalam  lingkup  penyususnan agenda,  fomulasi,  adopsi,  implementasi, evaluasi kebijakan. Oleh sebab itu, para ahli mengkaji kebijakan publik dengan mengklasifikasikan alur penyusunan kebijakan ke beberapa tahap. Pengklasifikasian  ini  bertujuan  agar memudahkan mengkaji sebuah permasalahan  hingga  menjadi  suatu kebijakan Beberapa tahapan atau alur kebijakan publik menurut Ripley dalam Taufiqurokhman (2014) sebagai berikut: 1. Penyusunan Agenda 2. Formulasi dan Legitimasi Kebijakan 3. Implementasi Kebijakan Publik
4. Evaluasi Kebijakan

## 2. Implementasi Kebijakan
Implementasi  kebijakan  terdapat  12 model kebijakan, untuk itu penelitian yang berjudul  “Mekanisme  Pemungutan  Pajak Pengambilan  Dan  Pemanfaatan  Air  Tanah Di  Badan  Pendapatan  Daerah  Kabupaten Badung” akan menggunakan teori implementasi kebijakan dari Edward C. III. Model  ini  ddipilih  karena  merupakan metode  yang  ideal  digunakan  untuk mengkaji  masalah  yang  terdapat  dalam obyek  yang  diteliti.  Model  Edward  III menggunakan  empat  indikator  yaitu Disposisi,  Komunikasi,  Sumberdaya,  serta Struktur Birokrasi.
Implementsi  kebijakan  dapat  diukur keberhasilnya dengan menggunakan empat variabel yaitu:
1. Komunikasi
Indikator  ini  akan  efektif  jika  aktor pembuat  keputusan  memahami  apa  yang dikerjakan.  Pemahaman  tersebut  akan berjalan  dengan  lancar  jika  terdapat komunikasi  yang  baik  dan  benar. Komunikasi  yang  efektif  dapat  dinilai dengan tiga variabel yaitu:
a. Transmisi,  adanya  komunikasi  yang disalurkan secara baik dan benar dari satu titik ke titik yang lainnya baik dalam satu jaringan maupun tidak.
b. Kejelasan, berkaitan dengan penyampaian  informasi  yang  mudah dipahami dan jelas dari aktor pelaksana ke  pelaksana  yang  lain  dan  kepada masyarakat
c. Konsisten, berkaitan kesanggupan dari pelaksana kebijakan dalam menjalankan  suatu  kebijakan,  dalam
hal  ini  adalah  kesanggupan  dalam menyampaikan  komunikasi  secara rutin atau berkala dengan jelas.
2. Sumber Daya Indikator kedua yang dapat
digunakan dalam menimbang keberhasilan suatu  kebijakan,  dengan  adanya  sumber daya  yang  dimiliki  oleh  suatu  lembaga dapat  berjalan  seusai  dengan  yang diharapkan.  Sumber  daya  dapat  diukur keberhasilannya melalui:
a. Staf;  memiliki  fungsi  penting  dalam penerapan  suatu  kebijakan  oleh  sebab itu,  suatu  organisasi  harus  memiliki staff  atau  pegawai  yang  cukup  dalam melaksanakan penyelenggaran pemerintahan,  memiliki  pengetahuan dan kompetensi sesuai dengan
bidangnya,
b. Informasi; berkaitan dengan bagaimana cara  pelaksana  kebijakan  memberikan informasi terkait kebijakan yang dibuat serta  kepatuhan  pelaksana  dalam menyelenggarakan kebijakan tersebut.
c. Wewenang;  berkaitan  dengan  suatu aturan  yang  bersifat  formal  yang dimana aturan tersebut harus dilaksanakan  oleh  aktor  kebijakan publik.  Aturan  tersebut  juga  dunaakan sebagai  legitimasi  dan  otoritas  bagi pelaksana kebijakan dalam penyelenggaran kebijakan.
d. Fasilitas;  penunjung  yang  digunakan oleh  pelaksana  kebijakan  dalam menjalankan  kebijakan.  Fasilitas  ini berupa  sarana  dan  prasarana  yang dimiliki  oleh  pemerintah  dalam menjalankan kebijakan
3. Disposisi
Berkaitan
kemampuan para pelaksana kebijakan, yang dimana mereka
harus  mengetahui  apa  yang  dilaksanakan dan  mampu  melaksanakan  kebijakan tersebut.  Menurut  Edward  III,  disposisi memiliki dua variabel yaitu:
a. Pengangkatan birokrat; mengenai bagaimana  prilaku  para  pelaksana kebijakan  akan  memunculkan  suatu kendala  yang  dpat  menghambat implementasi kebijakan tang diinginkan oleh pimpinan
b. Insentif;  mengenai  salah  satu  solusi dalam mengatasi para pelaksana dengan memanipulasi insentif. Artinya dengan adanya  manipulasi  insentif  ini  para pelaksana awalnya mementing kepentinganya  sendiri  akan  mulai mementing kepentigan publik. menjadi termotivasi dalam melaksanakan

## 4. Struktur Birokasi
Pada  indikator  ini,  memiliki  2  hal yang  dapat  meningkatkan  kualitas  kinerja suatu organisasi yaitu menetapkan Standar Operating Prosedures (SOPs) dan melaksanakan Fragmentasi. SOP berkaitan dengan  alur  dari  suatu  kegiatan  yang dilakukan  disetiap  harinya  yang  persis dengan  standar  yang  telah  ditentukan. Sedangkan pelaksanaan fragmentasi merupakan  bentuk  tanggungjawab  atas kegiatan dan aktivitas pegawai.

## 4. Pajak
Pajak ialah partisipasi yang diberikan oleh  individu  atau  badan  kepada  daerah yang  sifatnya  memikat  dan  memaksa berdasarkan  undang-undang  yang  berlaku tanpa mendapatkan imbalan secara langsung yang  dipakai  demi  kepentingan Daerah  demi  kemakmuran  rakyatnya berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  16 Tahun 2009. Dalam mencegah munculnya
hambatan serta perlawanan dalam pemungutan  pajak,  maka  pemungutan pajak  haruslah  memenuhi  beberapa persyaratan,
seperti berikut:
( Mardiasmo.2009.Perpajakan.2 )
a. Adil
b. Berdasarkan peraturan yang berlaku
c. Perekonomian tidak terganggu
d. Efisien
e. Sederhana dalam sistem pemungutan.
Pemungutan  pajak  didasari  oleh bebrapa  teori  sebagai  berikut:  ( Neneng hartati, pengantar perpajakan, 10-13. )
a. Teori Asumsi Suatu negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi jiwa dan harta beda perseorangan  dimana  negara  bertidak sebagai perusahaan asuransi
b. Teori Kepentingan Dimana  ketika  individu  memiliki kepentingan  dan  diperoleh  dari pekerjaan  negara  maka  akan  timbul suatu pajak.
c. Teori daya pikul Artinya pajak yang dibayar oleh setiap individu sama beratnya.
d. Teori  Kewajiban  mutlak  teori  yang memberi  kewenangan  pada  negara untuk  melakukan  pemungutan  pajak secara mutlak
e. Teori daya beli Adanya  pembayaran  pajak  oleh masyarakat  kepada  negara  berarti negara  harus  menjamin  kesejahteraan masyarakatnya.  Dengan  memungut pajak dari masyarakat berarti menarik daya  beli  rumah  tangga  untuk  suatu negara.

## 5. Pajak Daerah
Pajak  daerah  terbagi  atas  2  bagian, yaitu:  Pajak  Provinsi  (Pajak  kendaraan
bermotor, air permukaan, rokok, bea balik nama,  bahan  bakar  kendaraan).  Lalu  ada pajak  Pajak  Kabupaten/Kota  (Pajak  air tanah,  bumi  bangunan,  bea  perolehan  atas tanah  dan  bangunan,  reklame,  restoran, hiburan,  hotel,  penerangan  jalan,  mineral bukan  logal  dan  batuan,  sarang  burung wallet, parkir)

## 7. Pajak Air Tanah
Pajak  air  tanah  menjadi  tanggung jawab  oleh  individu  atau  kelompok  yang mengambil dan memanfaatan air tanah. Air tanah yang dimaksud air yang berada pada batuan  dibawah  permukaan  tanah  atau lapisan tanah. Berkenaan dengan pajak air tanah  telah  dimuat  dalam  berbagai peraturan Undang-Undang diantaranya
Tarif  pajak  air  tanah  telah  diatur dalam  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun 2009  pasal  70  tentang  Pajak  Daerah  dan Retribusi  Daerah  dan  Peraturan  Daerah Kabupaten Badung  Nomor  1  Tahun  2011 tentang  Pajak  Air  Tanah.    Menurut  Perda yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Badung menjelaskan tarif pajak adalah  sebesar  20%  (dua  puluh  persen). Akan  tetapi,  pada  tiap  daerah  tariff  pajak yang dikenakan dapat berbeda-beda dengan syarat tidak lebih dari 20%.

## METODE PENELITIAN 3.1 Lokasi Penelitian
Bertempat  di  Badan  Pendapatan Daerah Kabupaten Badung

## 3.2 Teknik Penentuan Informan
Menggunakan  Teknik purposive sampling, yaitu  penentuan  informan  yang berlandaskan informan tersebut memahami permasalahan  yang  penulis  angkat  yang dapat  memberikan  informasi  secara  jelas
dan akurat kepada penulis dengan data yang dimiliki.  Pada  penelitian  ini  informan kuncinya adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah  Kabupaten  Badung  yang  memiliki kewenangan  mengurus  pendapatan  daerah Kabupaten Badung.

## 3.3 Unit Analisis
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung  adalah  unit  analisis  penelitian  ini dalam    mengkaji  mekanisme  pemungutan pajak  pengambilan  dan/atau  pemanfaatan air tanah di Kabupaten Badung.

## 3.4 Teknik Pengumpulan Data
Teknik  pengumpulan  data  yakni observasi,  wawancara,  dokumentasi,  studi pustaka yang dijelaskan sebagai berikut:
a. Observasi,  pengambilan  data  yang dilakukan  dengan  mengamati  secara langsung  objek  yang  akan  diteliti sehinga  mengetahui  dengan  jelas permaasalahan yang terjadi.
b. Wawacara,  pengambilan  data  dengan bertanya  secara  langsung  kepada narasumber untuk mendapatkan informasi yang diinginkan. c. Dokumentasi,  mendapatkan  informasi melalui kutipan dan penelitian dokumentasi  resmi,  gambar  atau  foto, arsip, catatan dan gabungan peraturan sebagai penunjang dalam penelitian
d. Studi  Pustaka,  pengambilan  teori  dan informasi  mengenai  penelitian  yang diangkat yang dapat dijadikan sebagai perbandingan antara kenyataan dengan teori  atas  peristiwa  yang  hendaknya terjadi dalam kenyataan. Studi pustaka ini memakai literatur berupa jurnal dan buku.
3.5 Teknik Analisis Data
Teknik  ini  dalam  sebuah  penelitian mampu  memudahkan  penulis  dalam menyusun, mengklasifikasikan data
sehingga  mampu  memahami  tujuan  yang ingin dicapai. Adapun analisis data dimulai pada  reduksi  data,  peyajian  data,  dan penarikan kesimpulan.
HASIL DAN PEMBAHASAN 4.1 Gambaran Umum Badan

## Pendapatan  Daerah  Kabupaten Badung
Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung dibentuk dengan tujuan  membantu  dalam  penerimaan pendapatan  daerah,  mengelola  pendapatan menjadi  pembiayaan  dalam  pelakasanaan pembangunan daerah, dasar dari pembentukan lembaga ini adalah Undang- undang  No  5  Tahun  1974  tentang  Pokok- pokok  Pemerintahan  di  Daerah.  Badan Pendapatan  Daerah  Kabupaten  Badung memiliki tugas pokok dalam
mengoptimalkan  pendapatan  asli  daerah guna  mewujudkan  pemerintahan  yang mandiri dalam pembangunan daerah.

## 4.2 Hasil Temuan
Air  Tanah  ilalah  air  yang  terletak pada batuan dibawah permukaan tanah atau lapisan  tanah.    Sementara  pajak  air  tanah adalah pajak yang dikenakan pada individu atau kelompok yang melakukan pemanfaatan  air  tanah.  Di  Kabupaten Badung sendiri, pajak air tanah telah diatur dalam  Peraturan  Daerah  Kabupaten Badung  Nomor  1  Tahun  2011  Tentang Pajak  Air  Tanah.  Pajak  ini  ialah  sumber pendapatan bagi daerah Kabupaten Badung yang berguna dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan serta dapat meningkatkan pelayanan
terhadap masyarakat  yang  berdasarkan  atas  prinsip demokrasi,  keadilan,  pemerataan,  peran masyarakat serta akuntabilitas dengan tetap memperhatikan potensi daerah.
Pemungutan pajak kepada masyarakat  dapat  membatasi  dalam pemakaian air tanah, hal ini bertujuan untuk menjaga
ketersediaan air tanah. Pemungutan  pajak  ini  hanya  dapat dilakukan  pada  sektor  pengusaha  yang mengambil  dan  memanfaatkan  sumber daya air tanah dalam mencukupi kebutuhan kegiatan usaha komersial. Misalnya melalui pendirian  industry  kecil,  menengah, maupun  besar  harus  memiliki  izin  dalam penggunaanya  sesuai  dengan  aturan  yang berlaku.  Sedangkan  pengambilan  dan pemanfaatan  air  tanah  untuk  kehidupan sehati-hari  tidak  dikenakan  pungutan seperti  pengambil  air  untuk  pengairan pertanian, rumah tangga, peribadatan, serta perikanan  rakyat.  Tarif  pajak  yang ditetapkan  sebesar  20%.  Di  Kabupaten BADUNG  sendiri,  memiliki  dasar  dalam memberikan  pengenaan  pajaknya  yang berdasarkan  dari  nilai  perolehan  air  tanah dituangkan  dalam  bentuk  rupiah  yang dimana nilai perolehan tersebut yang akan dibayarkan  oleh  masyarakat.  Dasar  dari penetapan  nilai  perolehan  air  tanah dipertimbangkan  dari  beberapa  faktor diantaranya:
1. Jenis sumber air
2. Lokasi sumber air
3. Maksud pengambilan dan pemanfaatan air tanah 4. Volume  air  tanah  yang  diambil dan/atau dimanfaatkan
5. Kualitas air
6. Kerusakan  yang  diakibatkan  dari proses  pemanfaatan  air  tanha  air tanah
Dalam  pemungutan  pajak  ini, pemerintah  daerah  harus  memikirkan ketersediaan air tanah hal ini bertujuan apa yang telah diperoleh dari pemungutan pajak
tersebut  dapat  dimanfaatkan  sebaik mungkin dalam pengelolaan dan perbaikan ketersedian  air  tanah.  Pemerintah  harus dapat memanfaatkan kembali hasil pemungutan  pajak  dari  masyarakat  yang digunakan  untuk  melestarikan  ketersedian air  tanah  sehingga  nantinya  ketersediaan serta mutu dari air tanah tetap terjaga dan terlestarikan.
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang penulis  lakukan,  adapun  hasil  temuan terkait  Mekanisme  Pemungutan  Pajak Pengambilan  Dan  Pemanfaatan  Air  Tanah Di  Badan  Pendapatan  Daerah  Kabupaten Badung berdasarkan indikator implementasi  kebijakan  model  George Edward  C.  III  yang  terbagi  atas  empat variable  yakni  Komunikasi,  Sumberdaya, Disposisi,  serta  struktur  oragnisasi  adalah sebagai berikut:

## 1. Komunikasi
Dari  komunikasi,  telah  berjalan dengan  baik  dengan  menggunakan  3 indikator  yaitu  transmisi,  kejelasan, konsisten.  Badan  Pendapatan  Daerah  dari indikator  transmisi  telah  berjlaan  baik karena  adanya  perpmindahan  informasi dari  petugas  satu  dengan  petugs  yang lainnya.  Transmisi  tersebut  dapat  dilihat dari petugas lapangan melakukan pengecekan  terhadap  masyarakat  yang menggunakan  sumur  bor  sebagai  kegiatan usahanya dengan membaca meter air tanah yang  dimiliki  masyarakat  kemudian dilakukan  perekaman  berupa  foto  data meter  air  tanah  dan  menyerahkan  hasil perekaman  kepada  Jabatan  Fungsional Umum  untuk  diinput  melalui  kode  HP bercode  ke  dalam  sistem  smartgov.  Hasil input  data  melalui  smartgov  akan diverifikasi  serta  dibuatkan  berita  acara verifikasi  pemakaian  air  tanah  lalu
dikeluarkanlah  Surat  Ketetapan  Pajak Daearah  Pajak  Air  Tanah  sehingga masyarakat  dengan  mudah  mengetahui besarnya  jumlah  pokok  pajak  yang  akan dibayarkan.  Dari  segi  kejelasan,  dalam mejelaskan  aturan  terkait  izin  penggunaan sumur  bor,  petugas  lapangan  sebelum terjun  ke  lapangan  diberikan  pembekalan terkait dengan pelatihan peraturan mengenai  perizinan  penggunaan  air  tanah sebagai kegiatan usaha. Pemberian pelatihan  ini  bertujuan  agar  nantinya petugas  dapat  mensosialisasikan  kepada masyarakat  terkait  dengan  penggunaan  air tanah  dalam  kegiatan  usahanya.  Tentunya dengan  adanya  sosialisasi  ini,  masyarakat mengetahui  bahwa  penggunaan  air  dalam kegiatan  usaha  harus  memiliki  izin penggunaanya.  Petugas  juga  memberikan informasi terkait dasar pengenaan ait tanah atau  nilai  perolehan  air  tanah  yang digunakan masyarakat yang terdiri dari dua faktor yaitu: nilai perolehan air tanah dalam jangkauan  PDAM  dan  diluar  jangkauan PDAM.  Hal  ini  juga  dibuktikan  dari dicetaknya  brosur  terkait  Pajak  Air  Tanah yang  berisikan  informasi  seputar  pajak termasuk  daftar  nilai  perolehan  pajak  air tanah yang disebarkan kepada masyarakat. Informasi  yang  disampaikan  petugas kepada  masyarakat  juga  harus  jelas  dan rinsi  sehingga  masyarakat  memahami dengan  betul  perizinan  penggunaan  air tanah  sebagai  kegiatan  usaha.  Dalam indikator komunikasi juga terdapat elemen konsisten.  Bentuk  konsitensi  Badan Pendapatan  Daerah  Kabupaten  Badung dalam  pemungutan  dan  pemanfaatan  air tanah ialah dimana setiap bulannya petugas atau staff melakukan pengecekan terhadap wajib pajak yang memiliki sumur bor untuk dilakukan  verifikasi  dimana  pengecekan
tersebut dilakukan dari tanggal 1-5 disetiap bulannya  dengan  membentuk  delapan kelompok  yang  masing-masing  kelompok terdiri  atas  2-3  orang  yang  akan  disebar keseluruh  Kabupaten  Badung  yaang  akan mendata 2700 wajib pajak.

## 2. Sumber Daya
Dalam  penerapan  pemungutan pajak  air  tanah  di  Bapennda  Kabupaten Badung faktor sumber daya ini dipengaruhi oleh  staff,  informasi,  wewenang  dan fasilitas.  Dilihat  dari  staff  atas  penerapan pengambilan  pajak  air  tanah  ini  telah didukung  dengan  sumber  daya  manusia yang  memahami  betul  aturan  terkait perizinan air tanah sebagai kegiatan usaha, meskipun begitu Badan Pendapatan Daerah Kabupaten  Badung  masih  kekurangan sumber  daya  manusia  dalam  melakukan pengecekan dan pendataan terhadap pelaku usaha. Petugas yang melakukan pengecekan  terdiri  dari  delapan  kelompok yang terdiri dari 2-3 orang, dimana nantinya delapan  kelompok  tersebut  akan  disebar. Sementara  jumlah  wajib  pajak  yang  harus di data sebesar 2700 wajib pajak sehingga satu  orang  petugas  harus  mendata  kurang lebih 200 wajib wajib. Disinilah membuat petugas  yang  mengecek  dan  pendata pengguna  air  tanah  kewalahan  karena banyaknya  wajib  pajak  yang  harus  didata. Dari segi informasi pelaksanaan mekanisme  pemungutan  pajak    telah berjalan  dengan  baik  hal  itu  bisa  terlihat dari  indikator  komunikasi  yang  dimana petugas  memberikan  sosialisasi  kepada masyarakat  terkait  dengan  penggunaan  air tanah  dalam  kegiatan  usahanya  dan  dasar pengenaan  air  tanah  yang  digunakan masyarakat  yang  dilakukan  pada  saaat pengecekan dan pendataan water meter air di tanggal 1-5 diawal bulan. Apabila ketika
bertugas petugas menemukan pelaku usaha yang  masih  belum  mendaftarkan  izin penggunaan air tanah maka akan diberikan teguran.
Pada element wewenang, pelaksanaan  pemungutan  pajak  air  tanag telah  diatur  secara  sah  dalam  Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 1 Tahun 2011  mengenai  Pajak  Air  Tanah.  Adanya aturan  ini  membuat  Badan  Pendapatan Daerah  Kabupaten  Badung  membentuk petugas khusus dalam
mengimplementasikan  prosedur  dan  tata laksana  pemungutan  pajak  air  tanah. Fasilitas  yang  dimiliki  dalam  menunjang pelaksanaan mekanisme pemungutan pajak air tanah di Badan Pendapatan Daerah yaitu berupa  tersedianya  fasilits  komputer  dan wifi.

## 3. Disposisi
Pada  indikator  disposisi  dapat dilihat melalui dua indikator yakni variable pengangkatan  birokrat  dan  insentif.  Pada pengangkatan  birokrat  atau  pelaksana kebijakan dalam Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten
Badung pengangkatanya melalui  Peraturan  Pmerintah  Republik Indonesia  No  15  Tahun  1994  Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan  Struktural.  Sementara  Pemberian insentif  telah  tertuang  pada  Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Tata  Cara  Pemberian  dan  Pemanfaatan Insentif  Pemungutan  Pajak  Daerah  dan Retribusi  Daerah.  Pemberian  insentif kepada  pelaksana  pemungut  pajak  daerah dan  retribusi  daerah  guna  meningkatkan kinerja instansi dalam memberika pelayanan  kepada  masyarakat,  serta memotivasi  para  pegawai  untuk  terus semangat  dalam  melaksanakan  tugasnya sebagai  pelaksana  kebijakan.  Besaran pemberian  insentif  di  Kabupaten  Badung
yakni  5%  dari  target  penerimaan  setiap jenis  pajak.  Biasanya  insentif  akan diberikan  atau  dibayarkan  pada  setiap tigabulan pada awal triwulan selanjutnya.

## 4. Struktur Birokrasi
Mekanisme  pemungutan  pajak penggunaan  dan  pengambilan  air  tanah  di Badan  Pendapatan  Daerah  Kabupaten Badung mempunyai struktur birokrasi yang tersusun dengan baik dan sistematis  karena memiliki Standar  Operasional  Prosedure (SOP)  yang  tersurat  dengan  jelas  yang bertindak sebagai pedoman dalam pelaksanaan  pemungutan  atas  pajak  air tanah.  Tata  cara  tata  cara  dalam pemungutan  pajak  pengambilan  dan pemanfaatan  air  tanah  di  Kabupaten Badung telah diatur dalam Peraturan Bupati Badung No. 21 Tahun 2011 Tentang Tata Cara  Pemungutan  Air  Tanah.  Badan Pendapatan  Daerah  Kabupaten  Badung juga  menetapkan  SOP  dalam  Prosedur Pembacaa  Water  Meter  Pajak  Air  Tanah dengan
Nomor SOP 069.2/Sub BidPendaftaran  dan  Pendataan/Bidang
Data dan TI/Bapenda/2020.  Adapun proses pemungutan  pajak  pengambilan  dan pemanfaatan air tanah sebagai berikut ini:
1. Badan  Pendapatan  Daerah  Kabupaten Badung memerintahkan petugas lapangan untuk melakukan pembacaan meteran  air  tanah  sesuai  dengan wilayah yang didapatkan.
2. Petugas  melakukan  pendataan  berupa perekaman data meteran air tanah dan menyerahkan hasil pendataan tersebut ke  jabatan  fungsional  umum  untuk dilakukan penginputan.
3. Petugas menginput data meteran air ke dalam  sistem  smartgov  menggunakan kode HP Barcode.
4. Data yang telah diinput nantinya akan dilakukan berverifikasi dari tanggal 6- 15  setiap  bulannya  dan  dibuatkan berita  cara  verifikasi  pemakaian  air tanah  kemudian  diserahkan  kepada Kasubid dan Kabid untuk diparaf.
5. Setelah dilakukan paraf oleh Kabid dan Kasubid maka akan bidang penetapan akan mencetak SKPD Pajak Air Tanah
6. Wajib  pajak  yang  SKPD  Pajak  Air Tanahnya  telah  dikeluarkan  wajib melakukan pembayaran sesuai dengan ketetapan  pajak  yang  telah  ditentukan ke  Bendahara  Penerimaan  Dinas Pendapatan Daerah.
Setelah  SKPD  Pajak  dikeluarkan, namun  wajib  pajak  tidak  melakukan pembayaran  sesuai  dengan  tanggal  yang telah  ditetapkan  maka  akan  dikeluarkan surat  pemberitahuan  yang  berisi  teguran atau  peringatan.  .Surat  pemberitahuan tersebut  berlaku  selama  7  hari  sejak  surat diberikan,  namun  wajib  pajak  tidak melakukan  pembayaran  selama  jangka waktu  yang  diberikan  maka  akan  ditagih oleh petugs dengan surat paksa .
Jika  selama  dua  hari  sejak  tanggal surat paksa dikeluarkan wajib pajak masih tidak membayar atau melunasi pajak yang terutang  maka  dua  hari  sesudah  tanggal pemberitahuan  surat  paksa  wajib  pajak masih  tidak  melunasi  pajak  yang  terutang maka  Kepala  Badan  Pendapatan  Daerah berhak menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan dengan mengajukan kepada pihak yang berwenang dalam  hal  ini  adalah  Kantor  Pelayanan
Kekayaan  Negara  dan  Lelang  (KPKNL). Apabila setelah 10 hari sejak tanggal surat penyitaan dikeluarkan maka akan dilaksanakan pelelangan.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan Kesimpulan yang bisa ditarik dalam penelitian ini adalah pelaksanaan Mekanisme Pemungutan Pajak Pengambilan  Dan  Pemanfaatan  Air  Tanah Di  Badan  Pendapatan  Daerah  Kabupaten Badung  sudah  berjalan  cukup  optimal.
Adapun kesimpulannya yaitu:
1. Komunikasi  yang  diukur  dengan  3 variabel yaitu transmisi, kejelasan serta konsistensi  dapat  dikatakan  sudah optimal.  Dari  segi  transmisi  sudah berjalan baik dimana terjadinya pengangkutan  infomasi  yang  dilakukan petugas  lapangan  kepada  jabatan fungisonal  umum  untuk  dicetakkan SKPD  Pajak  Air  Tanah.  Terkait kejelasan  sudah  cukup  optimal  dari adanya  sosialisasi  yang  diberikan petugas  lapangan  kepada  masyrarakat terkait  adanya  penggunaan  air  tanah sebagai  kegiatan  usaha.  Sementara bentuk  dari  konsistensi  yang  dilakukan dengan  melakukan  pengecekan  setiap bulannya.
2. Sumber  daya  yang  dikerahkan  dalam mekanisme pemungutan pajak pengambilan atau pemanfaatan air tanah di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung  yang  didukung  dengan  4 variabel yaitu staff, wewenang, fasilitas dan inormasi telah berjalan optimal. Dari aspek  staff  atau  sumber  daya  manusia cukup  optimal  dalam  pelaksanaan kegiatan  namun  terdapat  kendala  yang dimana kurangnya staff dalam mengecek  water  meter  wajib  pajak sehingga  satu  petugas  harus  mengecek kurang lebih 200 wajib pajak. Dari segi informasi  sudah  berjalan  dengan  baik, karena  setiap  melakukan  pengecekan
terhadap  usaha  atau  perusahaan  yang menggunakan  sumur  bor  sebagai kegiatan usaha dan belum mendaftarkan atau  mengurus  izin  penggunanya biasanya diberikan sosialisasi terkait izin penggunaan sumur bor sebagai kegiatan usaha.  Pada  aspek  wewenang  telah terlaksana  dengan  baik  sesuai  aturan yang  telah  ditetapkan  yaitu  Peraturan Daerah  Kabupaten  Badung  Nomor  1 Tahun  2011  Tentang  Pajak  Air  Tanah. Sementara  pada  aspek  fasilitas  telah ditunjang  dengan  sarana  komputer  dan wifi.
3. Disposisi  yang  dilaksanakan  dalam sudah  baik,  dalam  menempatkan pegawai-pegawai  yang  memiliki kompetensi dan skill di bidang yang dibutuhkan  hal  itu  dapat  dilihat  dari pegawai  Badan  Pendapatan  Daerah Kabupaten Badung mampu mengoperasikan komputer. Dari segi insentif  sudah  berjalan  dengan  baik karena  para  pelaksana  pemungut pajak diberikan insentif yang diterima setiap  tiga  bulan  disetiap  awal  tiga bulan selanjutnya.
Insentif  ini,  telah  diatur  dan  dituang dalam sebuah peraturan yang dimana aturan  tersebut  berisi  tata  cara pemberian  dan  pemanfaatan  insentif pemungutan  pajak  daerah  dan retribusi daerah pada PP No 69 tahun 2010.
4. Struktur  birokrasi  berupa  Standar Operating  Procedures  (SOPs)  dari pembuat  kebijakan  dapat  dikatakan sudah  baik  melalui  adanya  SOP dalam  Prosedur  Pembacaa  Water Meter  Pajak  Air  Tanah  dengan Nomor SOP 069.2/Sub BidPendaftaran dan
Pendataan/Bidang Data dan TI/Bapenda/2020 yang telah terlaksana secara baik.

## Saran
Adapun  saran  yang  peneliti  dapat sampaikan  untuk  Badan  Pendapatan Daerah  Kabupaten  Badung  diharapkan memiliki  sumber  daya  manusia  yang cukupagar dapat melaksanakan penyelenggaran pemerintah secara optimal khususnya  dalam  menangani  pemungutan atas penggunaan dan pengambilan air tanah sehingga  dengan  adanya  sumber  daya manusia yang memumpuni maka masyarakat  akan  lebih  cepat  mengetahui informasi mengenai pemakaian air tanah.

## DAFTAR PUSTAKA
Agustino,  Leo.  2012. “Dasar- Dasar
Kebijakan Publik” . Bandung.
Alfabeta
Bahmid,  Nabila  Suha  &  Herry  Wahyudi. 2018.  “Pengaruh  Pemungutan  Pajak Hotel  dan  Pajak  Hiburan  Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan” . Fakultas Ekonomi dan Bisnis  Universitas  Muhammadiyah Sumatera Utara. Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Vol. 18 No. 1. Tersedia: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/ak untan/article/view/2046
(diakses pada tanggal 21 Desember 2021)
Baki, Muhammad. 2019. “Mekanisme Dan Kendala Pemungutan Pajak Restoran Dan  Rumah  Makan  Di  Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pasaman”.  Skripsi.  UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM. Tersedia:
https://core.ac.uk/display/300877188 (diakses  pada  tanggal  20  Desember 2021)
Hartati, Neneng. 2015. Pengantar Perpajakan.  Bandung,  CV  Pustaka Setia
Juniarso  Ridwan  dan  Achmad  Sodik Sudrajat, 2009. Hukum Administrasi
Negara  dan  Kebijakan  Pelayanan Publik, Bandung, hlm. 218 Panekenan, Heine Glorina, Linda Lambey, Sintje Rundonuwu. 2018. “ Intensifikasi  Pemungutan  Pajak  Air
Tanah  Sebagai  Upaya  Meninkatkan Pendapatan  Asli  Daerah  Kota Tomohon”  .  Jurnal  Riset  Akuntansi Going  Concern  Vol.  13  No.  3. Tersedia:
https://ejournal.unsrat.ac.id/index.ph p/gc/article/view/20269 (diakses pada tanggal 21 Desember 2021) Pasolong, Harbani. 2013. “ Teori Implementasi  Kebijakan  Publik” .
Bandung. Alfabeta.
Peraturan Bupati Badung Nomor 21 Tahun 2011  Tetang  Tata  Cara  Pemungutan Air Tanah.
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Badung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Air Tanah.
Ridwan  HR.  2006.  Hukum  Adminstrasi Negara. Jakarta: Rajawali Pers. Hlm 201-202
Silaban, Febri Eduwardo. 2020. “Mekaisme Pemungutan Pajak Penerangan Jalan dan Kontribusinya Terhadap Penerimaan  Pajak  Daerah  di  Kota Medan Tahun 2017 – 2019”.  Skripsi. UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN. Tersedia:
https://repositori.usu.ac.id/handle/12 3456789/32632 (diakses pada tanggal 20 Desember 2021).