p-ISSN: 1412-1697; e-ISSN: 2477-3816 http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/intizar

## Peta Penelitian Hukum Ekonomi Syari’ah pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang

## Yono Surya
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembag, Indonesia Email: yonosurya_uin@radenfatah.ac.id

## Abstrak
Asumsi dialogis yang dimunculkan bahwa di ranah Fakultas Syari’ah membicarakan hukum, sementara  Fakultas  Ekonomi  Dan  Bisnis  Islam  pada  ranah  praktisi.  Berdasarkan  data observasi  awal  dengan  menilai  visi  pada  program  studi  Hukum  Ekonomi  Syari’ah  dan program studi Ekonomi Islam pada 2 Fakultas yang berbeda dalam satu universitas diketahui bahwa  keduanya  berangkat  dari  pengembangan  Ilmu  Ekonomi  Islam  untuk  pemenuhan kebutuhan  hidup  umat  manusia  secara  komprehensif,  baik  material  maupun  moral  dan spiritual serta menjaga keberlangsungannya dengan pendekatan analisis komparatif maupun integratif dengan pluralisme metodologi, baik moral, fikih, ekonomi, bisnis dan keuangan. Khusus di Universitas Islam Negeri Raden Fatah, keberadaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam merupakan pengembangan dari Jurusan Ekonomi Islam dan Diploma Perbankan pada Fakultas Syari’ah dan Hukum.
Kata Kunci: Hukum Ekonomi Syari’ah, Ekonomi Islam
Penelitian  dilakukan  dengan  beberapa  alasan,  yaitu: Pertama ,  terbitnya Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1429 Tahun 2012 yang salah satu  peraturan  tersebut  terjadi  perubahan  numenklatur  Program  Studi  muamalah berubah menjadi program studi Hukum Ekonomi Syari’ah. Kedua, hasil penelitian untuk  menjelaskan  sistematis  ilmiah  atas  perbedaan  signifikan  program  studi Hukum  Ekonomi  Syari’ah  pada  Fakultas  Syari’ah  dan  Hukum  dengan  program studi ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
Selanjutnya  hasil  studi  ini  berguna  untuk  melacak  sejarah  perkembangan Program Studi bidang ekonomi yang berkembang di Fakultas Syari’ah dan Hukum yang pada awalnya Program Studi Perdata Pidana Islam (PPI), kemudian menjadi Program  studi  Muamalah  dan  terakhir  menjadi  program  studi  hukum  ekonomi Syari’ah berdasarkan nomenklatur di UIN Raden Fatah Palembang. Disamping itu berguna untuk memetakan wilayah kajian antara 2 program studi yang sama sama
berbasis  “ekonomi  Syari’ah  yang  berada  pada  Fakultas  Syari’ah  Dan  Hukum dengan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam (FEBI).
Asumsi  dialogis  yang  dimunculkan  bahwa  di  ranah  Fakultas  Syari’ah membicarakan hukum, sementara Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam pada ranah praktisi.  Pertanyaan  mendasar  kemudian  “Bagaimana  titik  singgung  yang menjelaskan bahwa  ini bagian kajian  hukum  dan ini  adalah bagian praktisi disaat yang bersamaan fakultas syari’ah membahas kajian praktisi ekonomi dan Fakultas ekonomi  Islam  mengkaji  hukum?  Mengapa  terjadi  perbedaan  antara  ekonomi Syari’ah dan ada ekonomi Islam? Penelaahan ilmiah dalam penelitian ini menjadi jawaban atas asumsi tersebut.
Berdasarkan  data  observasi  awal  dengan  menilai  visi  pada  program  studi Hukum Ekonomi Syari’ah dan  program studi Ekonomi Islam pada 2 Fakultas yang berbeda  dalam  satu  universitas  diketahui  bahwa  keduanya  berangkat  dari pengembangan  Ilmu  Ekonomi  Islam  untuk  pemenuhan  kebutuhan  hidup  umat manusia  secara  komprehensif,  baik  material  maupun  moral  dan  spiritual  serta menjaga  keberlangsungannya  dengan  pendekatan  analisis  komparatif  maupun integratif  dengan  pluralisme  metodologi,  baik  moral,  fikih,  ekonomi,  bisnis  dan keuangan. Khusus di Universitas  Islam Negeri Raden Fatah, keberadaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam merupakan pengembangan dari Jurusan Ekonomi Islam dan Diploma Perbankan pada Fakultas Syari’ah dan Hukum.
Hal  urgen  juga  adalah  bagaimana  menyelesasiakan  sengketa  ekonomi Syari’ah  yang  berimplikasi  pada  kepercayaan  publik.  Asumsi  langkah  adalah penguatan  kapasitas  hakim,  khususnya  hakim  peradilan  agama  dalam  mengadili sengketa  ekonomi  syari’ah  yang  mulai  jadi  kewenangan  peradilan  agama. Penyiapan  Sumber  Daya  Manusia  yang  memiliki  kompetensi  dalam  bidang ekonomi syari’ah, baik bank syariah maupun lembaga keuangan syari’ah. Ini artinya alumni Fakultas Syari’ah dan Hukum dapat dipersiapkan menjadi hakim peradilan agama  yang  mampu  menangani  sengketa  perbankan  dan  ekonomi  syariah  secara adil dan profesional.
Hal tersebut juga menjadi pertimbangan menjadikan program studi hukum ekonomi syari’ah untuk memetakan mata kuliah yang sejatinya berimplikasi pada hal tersebut, dan tidak mengajarkan pada pelaku  usaha dan enterpeneuer .  Dalam penelitian  ini  dua  rumusan  masalah  utama  yaitu  (1)  Bagaimana  konsep  dasar Epistimoogi Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah pada Fakultas Syari’ah dan Hukum  UIN  Raden  Fatah  dalam  Mengembangkan  kajian  Ilmiah?;  (2)Bagaimana
p-ISSN: 1412-1697; e-ISSN: 2477-3816 http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/intizar
membangun  keselarasan  pembidangan  penelitian  pada  Program  Studi  Hukum Ekonomi Syari’ah pada Fakultas Syari’ah?
Penamaan  perguruan  tinggi  mengacu  kepada  hasil  pertimbangan  peta pendidikan  pada  jenjang  perguruan  tinggi  yang  dilandaskan  pada  aspek pembidangan  keilmuwan  terkait  erat  dengan  nomenklatur  yang  diajukan  untuk pendirian  Perguruan  Tinggi  Agama  Islam.  Dengan  merujuk  kepada  UU  No.  12 Tahun  2012  tentang  Pendidikan  Tinggi,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  17  Tahun 2010  tentang  Pengelolaan  dan  Penyelenggaraan  Pendidikan  sebagaimana  telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Agama No. 36 Tahun 2009 tentang Pembidangan Ilmu dan Gelar Akademik  pada Perguruan Tinggi Agama
Islam  dan  Peraturan  Direktur  Jenderal  Pendidikan  Islam  Nomor:  1429 Tahun 2012 tentang Penataan Program Studi diPerguruan Tinggi Agama Islam.
Dalam penataan Program Studi di Perguruan Tinggi Prodi Muamalah dibuat dalam kurung (Hukum Ekonomi Syari’ah). Dalam perspektif ini  Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang melaksanakan rapat  kerja  dengan  tema  Upaya  mewujudkan  Program  Studi  yang  Berkualitas. Upaya tersebut sejalan dengan pembaharuan pasca penetapan ditetapkan UU No. 14 Tahun 1970 dalam dua prinsip dasar yaitu (1) peradilan agama sebagai salah satu lingkungan  badan  peradilan  negara  disamping  tiga  badan  peradilan  lainnya (peradilan  umum,  peradilan  militer,  dan  peradilan  tata  usaha  negara;  (2) penghapusan  sistem  “fiat  eksekusi”  oleh  peradilan  umum  atas  putusan  peradilan agama.
Selanjutnya  UU  No.  7  Tahun  1989.  Pasal  49  UU  No.  7  Tahun  1989, menyebut enam kekuasaan peradilan agama (perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf,  zakat)  yang  diurai  dalam  penjelasan  pasal  tersebut  menjadi  22  macam kewenangan. Dalam Undang-Undang Perubahan UU No. 3 Tahun 2006 wewenang yang diatur dalam Pasal 49 diperluas menjadi sembilan macam (perkawinan, waris, wasiat,  hibah,  wakaf,  zakat,  infaq,  shadaqoh,  dan  ekonomi  syari’ah).  Tambahan baru adalah zakat, infaq, dan ekonomi syari’ah. Selain rincian 22 macam yang diatur dalam  penjelasan,  diuraikan  pula  mengenai  “ekonomi  syari’ah”  yang  meliputi sebelas  macam  wewenang  (bank  syari’ah,  lembaga  keuangan  mikro  syari’ah, asuransi  syari’ah,  reasuransi  syari’ah,  reksa  dana  syari’ah,  obligasi  syari’ah  dan surat  berharga  berjangka  menengah  syari’ah,  sekuritas  syari’ah,  pembiayaan syari’ah, pegadaian syari’ah, dana pensiun lembaga keuangan syari’ah, dan bisnis syari’ah).
Peta Penelitian Hukum Ekonomi Syari’ah pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang
Disamping itu ditegaskan pula untuk dapat diangkat menjadi hakim salah satu  nya  sarjana  syari'ah  atau  sarjana  hukum  yang  menguasai  hukum  Islam.  Hal tersebut  juga  menjadi  bagian  penting  dalam  penguatan  program  studi  pada  aspek penguasaan fikih, dan penelaahan melalui kitab kitab fikih klasik. Karena itu juga dalam  pengembangan  kurikulum  kemahiran  hukum  juga  dapat  dikembangkan penelaahan  kitab kitab fikih klasik. Dalam prospeknya dengan berbagai dinamika perkembangan  hukum  menjadikan  Prodi  Hukum  Ekonomi  Syariah  memiliki peluang  karena  wewenang  Pengadilan  Agama  dalam  menyelesaikan  sengekta mengenai  ”Ekonomi  Syariah”  yang  meliputi  sebelas  macam  wewenang  (bank syari’ah, lembaga keuangan mikro syari’ah, asuransi syari’ah, reasuransi syari’ah, reksa  dana  syari’ah,  obligasi  syari’ah  dan  surat  berharga  berjangka  menengah syari’ah, sekuritas syari’ah, pembiayaan syari’ah, pegadaian syari’ah, dana pensiun lembaga keuangan syari’ah,dan bisnis syari’ah).yang tentunya jurusan Prodi hukum ekonomi  syariah  yang  lebih  kompeten  untuk  memasuki  persoalan  tersebut  ( The right man on the right job ).

## Peta Konsep Penelitian Ekonomi Syari’ah dan Ekonomi Islam
Dalam  konsep  besar  peta  konsep  penelitian  terbagi  dalam  2  katagori sebagaimana terlihat dalam tabel berikut
Tabel 1
Perbandingan Paradigma Kualitatif dan Kualitatif Paradigma Kualitatif Paradidma Kuantitatif Mengajurkan  penggunaan  metode kualitatif Menganjurkan penggunaan metode kuantitatif Fenomelogisme dan verstehen dikaitkan dengan pemahaman perilaku  manusia  dari frame  of reference aktor itu sendiri Logika  positivisme:”Melihat  fakta  atau kasual  fenomena  sosial  dengan  sedikit melihat bagi pernyataan subyektif individu-individu” Observasi  tidak  terkontrol  dan naturalistik Pengukuran terkontrol dan menonjol Subyektif Obyektif Dekat  dengan  data:  merupakan perspektif “ insider” Jauh dari data: data merupakan perspektif “ outsider”
p-ISSN: 1412-1697; e-ISSN: 2477-3816 http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/intizar
Grounded, orientasi diskoveri, eksplorasi,  ekspansionis,  deskriptif, dan induktif Tidak grounded ,  orientasi  verifikasi, konfirmatori, reduksionis, inferensial dan deduktif-hipotetik Orientasi proses Orientasi hasil Valid: data “ real, “ric h, dan “ deep” Reliabel:data dapat direplikasi dan “ hard ”
Tidak dapat digeneralisasi:studi kasus tunggal Dapat digeneralisasi:studi multi kasus Holistik Partikularistik Asumsi realitas dinamik Asumsi realitis stabil Tabel 2 Perbandingan Pemahaman Ekonomi Islam dan Ekonomi Syari’ah No Ekonomi Islam Ekonomi Syari’ah 1 Berkaitan dengan norma Berkaitan dengan hukum 2 Ilmu normatif Ilmu hukum 3 Praktik bank dan lembaga keuangan Identifikasi  ilmu  hasil  penafsiran al-quran  dan  al-hadits,  ilmu  hasil penafsiran  ruang  dan  waktu,  ilmu yang mempunyai eksistensi tertentu. 4 Suatu  cabang  pengetahuan  yang membantu merealisasikan kesejahteraan manusia melalui suatu alokasi dan distribusi sumber- sumber  daya  langka  yang  seirama dengan maqashid,
tanpa
mengekang  kebebasan  individu, menciptakan ketidakseimbangan makroekonomi  dan  ekologi  yang berkepanjangan,  atau  melemahkan solidaritas keluarga dan sosial serta jaringan moral masyaraka Perbedaan  pandangan  para  tokoh ekonomi Islam menyangkut pengertian  ekonomi  islam  atau pengertian  ekonomi  syariah  pada dasarnya berakar pada tiga masalah utama yakni: Pertama , metodologi yang  di  pakai  dalam  membangun ekonomi Islam dan sistem ekonomi Islam. Kedua , perbedaan penafsiran konsep ekonomi seperti penafsiran  makna  khilafah  dan implikasi kepemilikan. Dan ketiga , perbedaan tafsiran bangunan sistem ekonomi.
Peta Penelitian Hukum Ekonomi Syari’ah pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang
5 Ilmu  pengetahuan  sosial  yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam Ekonomi  yang  berdasarkan  pada ketuhanan.  Esensi  sistem  ekonomi ini  bertitik  tolak  dari  Allah,  tujuan akhirnya kepada Allah, dan memanfaatkan  sarana  yang  tidak lepas dari syari’at Allah. 6 Pengetahuan  dan  aplikasi  ajaran- ajaran  dan  aturan-aturan  syariah yang mencegah ketidakadilan dalam  pencarian  dan  pengeluaran sumber-sumber daya, guna memberikan kepuasan bagi manusia dan memungkinkan mereka  melaksanakan  kewajiban mereka terhadap Allah dan masyarakat.” Ekonomi syariah merupakan segala aktivitas  perekonomian  beserta aturan-aturannya  yang  didasarkan kepada  pokok-pokok  ajaran  Islam
tentang ekonomi.
Dalam  konteks  peta  penelitian hukum  ekonomi  syari’ah pada  Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Raden Fatah Palembang ditelaah dalam dua konsep  dalam  penelaahan  ini  yaitu  KKNI  dan  Ilmu  kesyaria’ahan.  Secara konseptual,  setiap  jenjang  kualifikasi  dalam  KKNI  disusun  oleh  empat  parameter utama  yaitu  (a)  Ilmu  pengetahuan (science) ,  (b)  pengetahuan  ( knowledge ) , (c) pengetahuan praktis (know-how) , (d) keterampilan (skill ) , (e) afeksi (affection) dan (f) kompetensi (competency) . Ke-enam parameter yang terkandung dalam masing- masing jenjang disusun dalam bentuk deskripsi yang disebut Deskriptor Kualifikasi . Dengan  demikian  ke-9  jenjang  kualifikasi  dalam  KKNI  memuat  deskriptor- deskriptor yang menjelaskan kemampuan di bidang kerja, lingkup kerja berdasarkan pengetahuan  yang  dikuasai  dan  kemampuan  manajerial  dan  dinyatakan  sebagai capaian pembelajaran.Penelaahan konsep didasarkan pada ranah substansi, struktur dan ranah hukum.
Sebagai  sub  sistem  sosial,  substansi  hukum  membangun  aturan  hukum berelasi dengan subjek hukum. Sementara struktur merupakan kelembagaan hukum dan  kultur  hukum  berpandangan  pada  prilaku  dan  respon  subjek  hukum  yang melaksanakan  substansi  hukum  (Warassih,  2004,  hal.  34).  Sejalan  dengan perkembangan bangsa Indonesia, subsatansi, struktur dan kultur merupakan warisan Belanda yang tidak menyentuh perkembangan perkembangan sosial yang terjadi di
p-ISSN: 1412-1697; e-ISSN: 2477-3816 http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/intizar
Indonesia,  ditambah  dengan  moral  hukum  yang  bersumber  dari  agama  masih termarginal.  Alih  alih,  ketegasan  hukum  belum  menjadi  momentum  untuk penguatan bangsa.
Ripyal  (2004,  hal.  39)  menjelaskan  bahwa  Indonesia  belum  memiliki hukum  nasional  yang  mencerminkan  moralitas  bangsa  yang  mengikat  seluruh masyarakat  seiring  antara des  sein dan des  sollen .    Artinya  secara des  sollen Indonesia  mempunyai  hukum  nasional  yang  berlaku  di  negara  kesatuan  republik Indonesia,  namun  secara des  sein masih  mengekpresikan  pertanyaan  mendasar apakah semua hukum yang berlaku sudah mencerminkan norma moral masyarakat Indonesia  yang  dijiwai  oleh  nilai-nilai  religius.  Daud  Ali  (1993,  hal.  116) mengisyaratkan bahwa:
Substansi  hukum  nasional  seharusnya  mencerminkan  nilai  moral  dan falsafah  mayoritas  bangsa  Indonesia,  yaitu  Islam.  Karena  fakta  histories menjelaskan  hukum  Islam  bahkan  termasuk  aspek  pidananya  pernah berlaku di nusantara sampai datangnya penjajah Belanda.  Demikian juga, pasal  29  UUD  1945,  menjadi  landasan  konstitusional  bagi  keberlakuan hukum Islam Indonesia, sebagai hukum nasional, meskipun hanya mengikat ummat Islam saja
Selanjutnya  s yari’ah seperti  dijelaskan  pada  bab  sebelumnya  secara etimologi berarti jalan menuju sumber air. Jalan menuju sumber air ini bisa berarti jalan  kearah  sumber  kehidupan  (Nabhan,  hal.  10).  Sedangkan  secara  etimologi syari’ah menurut  Manna  ‘Qathan  (hal.  77)  adalah  segala  ketentuan  Allah  yang disyaria’tkan  kepada  hambanya  yang  mencakup aqidak,  akhlak,  ibadah  maupun muamalah. Sementara, menurut Mahmud Syaltut, Syari’ah ialah: hukum – hukum yang digariskan Allah, atau dasar- dasar hukum yang digariskan Allah agar manusia dapat  mempedomaninya  dalam  hubungan  –hubungannya  dengan  Tuhan, hubungannya dengan sesama manusia, dan hubungnanya dengan alasan  alam dan kehidupan” (Ash-Shidiqi, 1993, hal. 31).
Dari  definisi  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa Syari’ah itu  identik  dengan agama  yang  ajarannya  meliputi  aqidah,  ahlak,  ibadah,  muamalah  namun  dalam perkembangannya.  Pengertian syari’ah mengalami  penyempitan  makna  hanya mengenai  ketentuan  Allah  yang  terkait  dengan  perbuatan  praktis  manusia  sehari- hari  baik  dalam  lapangan  ibadah  maupun  muamalah.  Berkaitan  dengan  hal  ini, Faruq  Nabhan  seperti  dikutip  dari  Hasanuddin  menyatakan,  “syari’ah  mencakup aspek akidah, ahlak, dan muamalah, namun kadang kala syari’ah berkonotasi fikih”. Selanjutnya,  ketika  kata syari’ah digandengkan  dengan  kata-kata  ilmu  sehingga
Peta Penelitian Hukum Ekonomi Syari’ah pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang
menjadi ilmu  syari’ah, maka  disini  syari’ah  tidak  lagi  sekedar  dipahami  sebagai sebuah kumpulan ajaran- ajaran agama, tetapi lebih jauh lagi menjadi obyek sasaran penyelidikan ilmu. Oleh karena itu, ilmu syari’ah sebagaimana ilmu- ilmu yang lain memiliki komponen utama sebagai tiang penyangganya, yaitu komponen ontology, epitimologi, dan aksiologi (Junaidi, 2004, hal. 15) .
Dalam  penjelasannya,  Hasanuddin  menyebutkan  bahwa  komponen ontology ilmu  syari’ah  adalah  objek  yang  menjadi  sasaran  penyelidikan  ilmu  ini, Yaitu norma- norma yang menagtur tingkah laku yang bersumber kepada al- Qur’an dan  As-Sunnah maupun  yang  bersumber  pada ijtihad. Sedangkan  komponen epistimologi atau  metode  dan  cara  untuk  mendapatkan  ilmu  syari’ah  adalah melalui: metode  bayani (penjelasan  terhadap  teks-  teks  nash), metode penalarananalogis (qiyas)  terhadap  konsep  yang  ada  dalam  nash  (Al-Qur’an  dan As-Sunnah)  dengan  kenyataan,  dan metode  istislahi yang  merupakan  bentuk penalaran  hukum  yang  diasumsikan  dari  penarikan  kebaikan  dan  penolakan kemudharatan atau merupakan penalaran hukum yang berlandaskan pada maqasid al-  syari’ah (Ad-Dawalibi,  hal.  442) . Secara  umum  metode  ilmu  syari’ah tersistematir  dalam ilmu  ushul fikih (teori  hukum, legal  theory )  dan ilmu  qawaid fikih iyah (kaidah- kaidah hukum, legal maxim ). Sementara komponenen aksiologi ilmu syari’ah adalah manfaat yang diperoleh dari ilmu syari’ah. Dalm hal ini ilmu syari’ah  dapat  digunakan  untuk  mengatur  dan  nmemelihara  hubungan  dengan Tuhan,  sesama  manusia,  dan  dengan  alam.  Oleh  Karena  itu,ilmu  syari’ah mengandung nilai- nilai untuk memelihara hubungan vertical dan horizontal secara harmonis.
Kehadiran program studi Hukum Ekonomi Syari’ah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang datang untuk memberikan kiprah dalam upaya memberikan nilai moral dan falsafah  mayoritas agama bangsa Indonesia. disamping itu  menjaga  konsistensi  atas  berbagai  produk  hukum  legislasi  yang  mengangkat hukum agama (Islam)  menjadi hukum  nasional. Dimulai dengan undang-undang perkawinan, undang-undang peradilan agama, undang-undang haji, sampai dengan undang-undang  wakaf.  Dalam  kaitannya  dengan  ekonomi  syariah,  terakhir  telah dibentuk  Undang-Undang  Nomor  38  Tahun  2008  tentang  Bank  Syariah, dan  sekarang berbagai Undang Undang aktifitas ekonomi syari’ah.
Dalam  dasar  pencapaian  pembelajaran  mata  kuliah  khusus  dinilai  dari pemahaman mahasiswa teks berbahasa Arab, penguasaan berbagai sumber hukum positif dan hukum Islam, penguasaan metode istimbat hukum Islam tentang hukum ekonomi syariah, teori-teori hukum ekonomi syariah keluarga dan implementasinya
p-ISSN: 1412-1697; e-ISSN: 2477-3816 http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/intizar
di  masyarakat,  peguasaan  atas  tatacara  hukum  beracara  di  pengadilan  agama, menguasai  metode  penyelesaian  masalah  melalui  mediasi,  menguasai  landasan hukum  keluarga  baik  dari  peraturan  perundang-undangan  maupun  kitab  fikih. Capaian dasar ketrampilan dimana lulusan Prodi Hukum Ekonomi wajib memiliki keterampilan umum sebagai berikut:
a. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam kontek pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya
b. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur
c. Mampu  mengkaji  implikasi  pengembangan  atau  implementasi  ilmu pengetahuan  dan  teknologi  yang  memperhatikan  dan  menerapkan  nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni
d. Menyusun  deskripsi  saintifik,  hasil  kajiannya  dalam  bentuk  skripsi  atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi
e. Mampu  mengambil  keputusan  secara  tepat,  dalam  konteks  penjelasan masalah  di  bidang  keahliannya  berdasarkan  hasil  analisis  informasi  dan data
f. Mampu  memelihara  dan  mengembangkan  jaringan  kerja  dengan pembimbing,  kolega  dan  sejawat  baik  di  dalam  maupun  di  luar lembaganya
g. Mampu  bertanggungjawab  atas  pencapaian  hasil  kerja  kelompok melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya
h. Mampu  melakukan  proses  evaluasi  diri  terhadap  kelompok  kerja  yang berada di bawah tanggungjawabnya dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri
i. Mampu  mendokumentasikan,  menyimpan,  mengamanahkan,  dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan mencegah plagiasi;
j. Mampu memanfaatkan teknologi informasi komunikasi untuk pengembangan keilmuan dan kemampuan kerja.
Capaian Pembelajaran Bidang Keterampilan Khusus Program Studi Hukum Ekonomi  meliputi  (1)  ketrampilan  merumuskan  keputusan  hukum  positif  dan hukum  Islam  terintrgrasi;  (2)  ketrampilan  mengkomunikasi  keputusan  hukum
ekonomi  syariah  kepada  masyarakat  secara  umum;  (3)  ketrampilan  menganalisis putusan pengadilan agama maupun pengadilan umum; (4) ketrampilan melakukan konsultasi,  advokasi  dan  mediasi  terkait  dengan  masalah  dalam  hukum  ekonomi syariah;  (5)  ketrampilan  membuat  berita  acara  perkara  dalam  persidangan  dan dalam  penyelesaian  hukum  lainnya,  menyusun  replik  dan  duplik;  (6)  ketrampilan memahami  berbagai  aspek  hukum  dari  bank  syariah,  lembaga  keuangan  mikro syariah,  asuransi  syariah,  reasuransi  syariah,    reksadana  syariah,  obligasi  syariah dan  surat  berharga  berjangka  menengah  syariah,  sekuritas  syariah,  pembiayaan syariah,  pegadaian  syariah,  dana  pensiun  lembaga  keuangan  syariah,  dan  bisnis syariah.

## Membangun  Keselarasan  Pembidangan  Penelitian  pada  Program  Studi Hukum Ekonomi pada Fakultas Syari’ah dan Hukum
Membangun  keselarasan  diperlukan  satu  nilai  historis  perjuangan  untuk memberlakukan nilai syari’ah di Indonesia seiring pluralitas hukum yang berlaku yaitu  hukum  Barat  (terutama  warisan  Belanda)  dan  hukum  adat.  Politik  Hukum Nasional terutama masa Soeharto pada fase perangkulan umat  Islam memberikan peluang  kepada  hukum  Islam  untuk  menjadi  hukum  nasional  atau  setidaknya menjiwai  hukum  nasional  (Junaidi,  2008). Pasca  reformasi  telah  banyak  undang- undang  produk  legislasi  yang  mengangkat  hukum  agama  (Islam)  menjadi hukum  nasional.  Dimulai  dengan  undang-undang  perkawinan,  undang-undang peradilan agama, undang-undang haji, sampai dengan undang-undang wakaf.
Dalam kaitannya dengan ekonomi syariah, terakhir telah dibentuk Undang- Undang  Nomor  38  Tahun  2008  tentang  Bank  Syariah,  berbagai  aturan  sudah diundangkan  seperti  UU  Sukuk,  UU  Asuransi  Syariah,  UU  Pasar  Modal  Syariah. Ditambah  lagi  dengan  eksisnya  badan  badan  kesyari’ahan  di  Indonesia  yang menjadi  lembaga  kesyaria’ahan,  seperti  Perbankan  syariah,  Asuransi  syariah, Pegadaian  syariah,  Pasar  Modal  syariah,  BMT  (Baitul  Mal  wat  Tamwil)  dan ditambah  dengan  Dewan  Syariah  Nasional  dan  Dewan  Pengawas  Syariah,  dan Badan  Arbitrase  Syariah  Nasional  ( BASYARNAS ),  serta  badan  lainnya  yang berorientasi kepada Syari’ah.
Dari  berbagai  hal  tersebut  alumni  pada  program  studi  Hukum  Ekonomi Islam  (awalnya  dikenal  dengan  “muamalah”)  dapat  mengisi  berbagai  komponen tersebut  termasuk  peradilan  agama  sebagai  perangkat  hukum  ekonomi  Syari’ah. Selanjutnya  dalam  penelaahan  penelitian  mahasiswa  program  studi  Hukum Ekonomi Syari’ah dapat membangun keselarasan dan perbedaan penelitian dalam
p-ISSN: 1412-1697; e-ISSN: 2477-3816 http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/intizar
tataran  filosofis  dan  aplikasi  dalam  perbankan,  bentuk  sistem  keuangan  seperti penafsiran mengenai riba yang berimplikasi  pada praktik menggunakan intrumen berbasis  pembagian  keuntungan  dan  kerugian  bukan  pada  bunga.  Maka  berbagai rumusan  penelitian  seperti  (1)  bagaimana  prinsip-prinsip  ekonomi  syariah ditranformasi  dalam  undang-undang  Perbankan  untuk  mencapai  tujuan  hukum Islam;  (2)  Bagaimana  pelaksanaan  peraturan  perundang-undangan  perbankan syariah di Indonesia?
Bila  dilihat  dari  realitas  perubahan  kewenangan  di  Pengadilan  Agama terutama  mengenai  ekonomi  syari’ah,  maka  peluang  program  studi  Hukum Ekonomi pada Fakultas  Syari’ah dan Hukum UIN Raden Fatah memiliki banyak kesempatan  peluang  kerja  di  bandingkan  jurusan  yang  lain  di  Fakultas  Syariah sebab sangat di butuhkan di lingkungan peradilan Agama disebabkan sudah mulai banyak  perkara  di  Pengadilan  Agama  mengenai  sengketa  Ekonomi  hingga  ke kasasi.
Selanjutnya  dalam  ranah  aksiologi  syari’ah,  penelitian  hukum  ekonomi Syari’ah  dibagi  menjadi:  1) al-  Ahkam  al-  I’tiqadiyah (hukum-  hukum  yang berhubungan dengan keyakinan guna menjalin hubungna yang dekat antara manusi dengan  Tuhannya),  2) al-  Ahkam al-  Khuluqiyah (hukum-  hukum  yang  berkaitan dengan  ahlak  yang  mengatur  bagaimana  manusia  harus  berbuat  kebaikan  dan menjauhi kejelekan baik pada Tuhan, pada diri sendiri , sesama manusia, dan pada mahluk  selainnya),  3) al-  Ahkam  al-‘Amaliyah (  hukum-  hukum  praktikal  yang mengatur perbuatan, ucapan, perkataan, dan berbagai tindakan hukum seseorang). Hukum amaliyah ini dibagi dua: ‘ubudiyyah (ibadah, seperti shalat, zakat, puasa dan haji dll) dan mu’amalat (hubungan sosial) (Junaidi, 2004).
Hukum muamalah menurut Kamil Musa (1989, hal. 84) dalam al- Madhkal ila al- Tasyri’ al- Islami. Dibagi menjadi dua bagian: yaitu mu’amalat al- khas dan mu’amalat al-‘am. Mu’amalat khas adalah hal- hal yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi Islam, misalnya: jual beli, pegadaian, asuransi, syirkah, hiwalah, dlaman, qiradl,  mudharabah,  murabahah,  dan  lain  sebaginya.  Sedangkan mu’amalat  al- ‘amm terbagai menjadi tiga, yakni: 1) al- Ahwal al- Syakhsiyah (hukum keluarga, termasuk di dalamnya adalah: perkawinana, warisan, wasiat, wakaf, dan hibah, 2) jinayah (hukum pidana Islam), termasuk di dalamnya adalah: pembunuh, pencurian, perampokan, minum- minuman keras, zina, menuduh zina, dan 3) al- Syakhsiyah, termasuk  di  dalamnay  adalah: siyasah  dusturiyah (administrasi  negara), siyasah dauliyah (hubungan  antar  negara/internasional),  dan siyasah  maliyah (politik ekonomi Islam). Semntar Wahbah Zuhaily menambahkan dengan yang ke 4) yaitu:
Intizar, Volume 23, Nomor 2, 2017
Ahkam al- murafa’at al- ijra ‘at madaniyah au al- jinaiyah (hukum acara) (Zuahily, 1987,  hal.  439).  Merujuk  pembidangan  ilmu-ilmu  syari’ah  tersebut  diatas,  maka ilmu-  ilmu  syari’ah  yang  bisa  dikembangkan  oleh  Fakultas  Syari’ah  dan  hukum pada  bidang mu’amalat  khash dan mua’malat  aam. Juruan  Hukum  Ekonomi Syari’ah mengembangkan bidang mu’amalat al- Khas.
Upaya  mengembangkan  Ilmu-Ilmu  syari’ah,  selain  melalui  pembukaan berbagai jurusan/program studi di fakultas Syari’ah, juga perlu dilakukan dengan membentuk  wadah  pengembangan,  sebab  ilmu-ilmu  syari’ah  yang  ada  sekarang umumnya merupakan hasil formulasi para ulama pada abad-abad pertengahan yang dari  segi  kondisi  sosial  kultural  dan  peradabannya  telah  jauh  dengan  zaman sekarang.  Oleh  karena  itu,  untuk  mengembangkan  ilmu-ilmu  syari’ah  agar  selalu relevan  dengan  tuntutan  zaman  dan  kondisi  sosial  kultural  dengan  tetap mengedepankan  prinsip-prinsip  ilmu  syari’ah  baik  pada  tataran  ontology, epistimologi maupun.
Diantara kegiatan  yang menjadi bahan kajian adalah mengenai kurikulum ilmu-  ilmu  syari’at  yang  dikembangkan  di  fakultas  Syari’ah  melalui  jurusan  atau program  studinya.  Dalam  kaitan  ini,  penyusunan  kurikulum  ilmu-  ilmu  syari’at tentu saja harus memperhatikan “ kerangka bangun (komponen ilmu)” ilmu- ilmu syari’at  secara  utuh  dengan  memperhatikan  juga  kekhususan  ilmu  syri’at  yang hendak dikembangkan masing-masing jurusan atau program studi berbasis KKNI
KKNI merupakan perwujudan mutu dan jati  diri bangsa  Indonesia  terkait dengan  sistem  pendidikan  nasional,  sistem  pelatihan  kerja  nasional,  dan  sistem penilaian  kesetaraan capaian  pembelajaran (learning  outcomes) nasional,  yang dimiliki  Indonesia  untuk  menghasilkan  sumber  daya  manusia  nasional  yang bermutu  dan  produktif.  KKNI  menyatakan  sembilan  jenjang  kualifikasi  sumber daya  manusia  Indonesia  yang  produktif.  Deskripsi  kualifikasi  pada  setiap  jenjang KKNI secara komprehensif mempertimbangkan sebuah capaian pembelajaran yang utuh, yang dapat dihasilkan oleh suatu proses pendidikan baik formal, non formal, informal,  maupun  pengalaman  mandiri  untuk  dapat  melakukan  kerja  secara berkualitas.  Deskripsi  setiap  jenjang  kualifikasi  juga  disesuaikan  dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, atau seni, serta perkembangan sektor- sektor  pendukung  perekonomian  dan  kesejahteraan  rakyat,  seperti  perindustrian, pertanian,  kesehatan,  hukum,  dan  aspek  lain  yang  terkait.  Capaian  pembelajaran juga mencakup aspek-aspek pembangun jati diri bangsa yang
tercermin  dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika  yaitu  menjunjung  tinggi  pengamalan  kelima  sila  Pancasila  dan  penegakan
p-ISSN: 1412-1697; e-ISSN: 2477-3816 http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/intizar
hukum,  serta  mempunyai  komitmen  untuk  menghargai  keragaman  agama,  suku, budaya, bahasa, dan seni yang tumbuh dan berkembang di bumi Indonesia.

## Kesimpulan
Berdasarkan  penelaahan  data  dapat  dismpulkan  bahwa Pertama ,   Konsep dasar Epistimologi Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah pada Fakultas Syari’ah dan  Hukum  UIN  Raden  Fatah  dalam  Mengembangkan  kajian  Ilmiah  adalah  (1) KKNI  dalam  empat  parameter  utama  yaitu  (a)  Ilmu  pengetahuan (science) , (b) pengetahuan  (knowledge) , (c)  pengetahuan  praktis (know-how) , (d)  keterampilan (skill) , (e) afeksi (affection) dan (f) kompetensi (competency) . Selanjutnya (2) Ilmu kesyaria’ahan  dengan  komponen  utama ontology,  epitimologi,  dan  aksiologi sebagai  konsep  dasar  Program  Studi  Hukum  Ekonomi  Syari’ah  dalam Mengembangkan  kajian  Ilmiah.  Komponen ontology yaitu  norma-  norma  yang mengatur tingkah laku yang bersumber kepada al- Qur’an dan As-Sunnah maupun yang  bersumber  pada ijtihad. Sedangkan  komponen epistimologi melalui metode bayani , metode penalaran analogis terhadap konsep yang ada dalam Al- Qur’an dan As-  Sunnahdan metode  istislahi berlandaskan  pada maqasid  al-  syari’ah. Metode ilmu syari’ah tersistematis dalam kajian ilmu ushul fikih dan ilmu qawaid fikih iyah . Sementara  komponenen aksiologi adalah  manfaat  yang  mengandung  nilai-  nilai untuk memelihara hubungan vertical dan horizontal secara harmonis.
Kedua ,  Membangun  Keselarasan  Pembidangan  Penelitian  pada  Program Studi Hukum Ekonomi pada Fakultas Syari’ah dan Hukum diawali dengan kajian historitas perjuangan pemberlakuan nilai syari’ah di Indonesia. Selanjutnya dalam penelaahan  penelitian  mahasiswa  program  studi  Hukum  Ekonomi  Syari’ah  dapat membangun  keselarasan  dan  perbedaan  penelitian  dalam  tataran  filosofis  dan aplikasi dalam perbankan, bentuk sistem.  Selanjutnya keselarasan dilakukan dalam wadah  pengembangan  ilmu-ilmu  syari’ah  pada  tataran  ontology,  epistimologi maupun aksiologi

## Daftar Pustaka
Ad-Dawalibi, M. M. (n.d.). Al-Madhai Fi Ushul al-Fiqh. Beirut: Dar al-Kitan Jadid. Ali,  M.  D.  (1993). Sikap  Negara  dalam  Mewujudkan  Perlindungan  hukum  bagi
Warga Negara. Jakarta: Yayasal Al Hikmah. al-Qathan, M. (n.d.). AL- Tasyri’wa al- Fiqh fi al- Islam. Muassasah al- Risalah. Ash-Shidiqi, M. H. (1993). Falsafat Hukum Islam. Jakarta: Bulan Bintang. Junaidi, H. (2004). Paradigma Ilmu Syariah (Reformasi Program Studi, Kurikulum, dan Kompetensi Alumni). Yogyakarta: Gama Media. Junaidi,  H.  (2008). Analisis  Pemikiran  Dan  Aksi  Islam  Politik  H.M.  Soeharto.
Palembang: Rafah Press. Ka’bah, R. (2004). Penegakan Syariat Islam di Indonesia. Jakarta: Khairul Bayan. Musa, K. (1989). Al-Madkhal ila Tasyri’ al-Islami. Beirut: Muassanah al-Risalah. Nabhan, M. F. (n.d.). al-Madkhal li al- Tasyri’al-Islami. Beirut: Dra al- Shadir. Warassih,  E.  (2004). Pranata  Hukum,  Sebuah  Telaah  Sosiologis. Semarang: Suryandaru.
Zuahily, W. (1987). Ushul al-Fiqh al-Islami. Beirut: Dar al-Fikr.