## TOLAK UKUR PEMBEBASAN PAJAK BAGI LEMBAGA PERKREDITAN DESA(LPD) DI WILAYAH PROVINSI BALI
Oleh I Wayan Bandem.SH.MH.
I Nyoman Suandika, SH, MH
Program Studi, Fakultas Hukum Universitas Mahendradatta Jl. Ken Arok No. 12 , Peguyangan Denpasar Utara, Bali 80115. (wayanbandem047@gmail.com dan pakden278@gmail.com)
ABTRAK, Sebagaimana Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia adalah negara Indonesia adalah negara hukum.Pengertian negara hukum secara sederhana adalah negara yang penyelenggaraan  kekuasaan  pemerintahannya  didasarkan  atas  hukum.  dan  Pasal  1  ayat  (1)  Undang- Undang  Dasar  1945  bahwa  negara  Indonesia  ialah  Negara  kesatuan    berbentuk  Republik  dengan susunan  pemerintahan  adalah  Pemerintah,  Pemerintah  Daerah  Propinsi,  Pemerintah  Daerah Kabupaten/Kota dan pemerintahan terbawah adalah Pemerintah Desa yang memiliki pimpinan masing- masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Terkait dengan pendirian LPD pada pasal 33 UUD 1945 serta  pada Pasal 18B ayat(2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi” bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Maka pemerintah  daerah  propinsi  Bali  berdasarkan  Seminar  Kredit  Pedesaan  tanggal,21  Pebruari  1984  di Semarang Gubernur Bali memprakarsai pendirian Lembaga Perkrditan Desa (LPD) di wilayah propinsi Bali  dalam  peran  serta  pembangunan  nasional  dengan  tujuan:1)Mendorong  pembangunan  ekonomi masyarakat desa melalui tabungan yang terarah serta penyaluran modal yang efektif;2)Memberantas praktek  ijon,gadai  gelap,dan  lain-lain  di  pedesaan;3)Menciptakan  kesempatan  berusaha  bagi  warga Desa  dan  tenaga  kerja  di  pedesaan,  dan;4)Meningkatkan  daya  beli  dan  melancarkan  lalu  lintas pembayaran  dan  peredaran  uang.Sehingga  penulis tertarik  meneliti  Tolok  Ukur Pembebasan     Pajak Bagi  LPD  Di  Provinsi  Bali  dengan  metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  yuridis- normatif. Dengan pertimbangan bahwa titik tolak penelitian terhadap peraturan perundang-undangan dan  kenyataan  yang  terjadi  dari  mulai  berdirinya  LPD  pada  tahun  1984  hingga  sekarang  belum dikenakan  pajak.  Dalam  perjalanan  operasionalnya  LPD  di  Bali  oleh  tiga  Mentri  tahun  2009 mengeluarkan  surat  Keputusan  Bersama  Mentri  Keuangan,  Mentri  Dalam  Negeri,  Mentri  Negara Koprasi  dan  Usaha  Kecil  Menengah  dan  Gubernur  Bank  Indonesia  Nomor.351.1/KMK.010/2009, Nomor 900-639A Tahun 2009, Nomor 01/SKB/M. KUKM/IX/2009, Nomor 11/43A/KRP.GBI/2009 tentang Setrategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro.Ditegaskan melalui surat Mentri Dalam Negeri Nomor 412.2/3883/SJ tertanggal 4 Nopember 2009 kepada para pengelola lembaga keuangan mikro yang belum memiliki status kelembagaan yang jelas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang  berlaku.Sehingga  Gubernur  Bali  Made  Mangku  Pastika  atas  nama  pemerintah  daerah  propinsi Bali  mengajukan  Surat  Gubernur  Bali    Nomor  900/8999/PLP.Ekbang  tetanggal  15  Desember  2009 menyampaikan  kepada  Mentri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia  prihal;  Strategi  Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro.Sehingga dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM), dinyatakan bahwa Lembaga Perkreditan Desa dan Lumbung Pitih Negari  serta  lembaga  yang  telah  ada  sebelum  Undang-Undan  ini  berlaku  dinyatakan  diakui keberadaanya berdasarkan hukum adat dan tidak tunduk pada Undang-Undang ini.Manfaat nyata dari keberadaan  LPD  dapat  dibuktikan  dengan  pembagian  keuntungan  bersih  tiap  tahunnya  sebagai restribusi laba dengan pembagian sebagai berikut ;60% untuk pemupukan modal usaha LPD,10% jasa produksi  untuk tenaga  kerja,  kontribusi  ke  Desa  Adat  sebesar  20 %  untuk  dana pembangunan  Desa Pakraman, serta 5% untuk dana sosial, serta 5% untuk dana pemberdayaan yang disetorkan oleh LPD pada  dinas/instansi  yang  diberikan  kewenangan  untuk  pengaturan  dan  pengelolaannya  berdasarkan Perda dan Keputusan Gubernur Bali.
Katan Kunci: LPD,Pajak,Perda dan Undang-Undang
ABTRAK, As Article 1 paragraph (3) of the State Constitution of the Republic of Indonesia is the state of Indonesia is a state of law. Understanding the rule of law is simply a country whose administration of power is based on law. and Article 1 paragraph (1) of the 1945 Constitution that the Indonesian state is a Republican unitary state with a government structure that is the Government, Provincial Regional Government,  Regency  /  City  Regional  Government  and  the  lowest  government  is  the  Village Government  which  has  their  respective  leaders  based  on  legislation  applicable  legislation.  In connection with the establishment of the LPD in article 33 of the 1945 Constitution and in Article 18B paragraph  (2)  of  the  1945  Constitution  of  the  Republic  of  Indonesia  which  reads  "that  the  state recognizes and respects customary law units and their traditional rights insofar as it is still alive and in accordance with the development of society and the principle of the unitary State of the Republic of Indonesia, which is regulated in law. So the provincial government of Bali based on the Rural Credit Seminar  dated  February  21,  1984  in  Semarang  The  Governor  of  Bali  initiated  the  establishment  of Village Heritage Institutions (LPD) in the province of Bali in the role of national development with the aim  of:  1)  Encouraging  economic  development  in  rural  communities  through  targeted  savings  and effective capital distribution; 2) Eradicating the practice of bondage, illegal pawns, and others in the countryside;  3)  Creating  business  opportunities  for  villagers  and  rural  workers,  and;  4)  Increasing purchasing power and facilitating traffic payments and circulation So that the authors are interested in examining the Tax Exemption Benchmark for LPDs in Bali Province with the research method used is juridical-normative research. Taking into account that the starting point of research on legislation and the fact that it began from the founding of the LPD in 1984 until now has not been taxed. In the course of its operation the LPD in Bali by the three Ministers in 2009 issued a Joint Decree of the Minister of Finance, Minister of Home Affairs, Minister of State for Koprasi and Small and Medium Enterprises and Governor of Bank Indonesia Number.351.1 / KMK.010 / 2009, Number 900-639A in 2009, Number 01 / SKB / M.KUKM / IX / 2009, Number 11 / 43A / KRP.GBI / 2009 concerning the Development Strategy  of  Microfinance  Institutions.  Affirmed  through  a  letter  from  the  Minister  of  Home  Affairs Number 412.2 / 3883 / SJ dated November 4, 2009 to the managers  of institutions microfinance that does not yet have a clear institutional status based on the prevailing laws and regulations. So that the Governor of Bali Made Mangku Pastika on behalf of the provincial government of Bali submits a Letter of Governor of Bali Number 900/8999 / PLP. Ekbang dated 15 December 2009 to Minister of Internal Affairs  The  Republic  of  Indonesia  prihal;  The  Strategy  for  the  Development  of  Microfinance Institutions. Thus, with the issuance of Law Number 1 of 2013 concerning Microfinance Institutions (MFIs), it was stated that the Village Credit Institutions and Pitih Negari Granaries and institutions that existed before the Laws were in effect were declared to be based on adat and not subject to this Law. The real benefits of the existence of LPD can be proven by the distribution of net profits each year as  profit  retribution  by  dividing  the  following:  60%  for  fertilizing  LPD  business  capital,  10% production  services  for  labor,  contributions  to  Indigenous  Villages  20%  for  development  funds  in Pakraman Village, as well as 5% for social funds, and 5% for empowerment funds deposited by the LPD at the agency / agency that is given the authority to regulate and manage them based on the Perda and Decree of the Governor of Bali.
Keywords: LPD, Tax, Regional Regulation and Law

## 1.1 Latar Belakang
Manusia adalah sebagai mahluk ciptaan Tuhan  Yang  Maha  Esa  selain  sebagai  mahluk individu juga sebagai mahluh sosial yang telah dibekali  hak  hidup  untuk  berkembang  dan berinovasi  yaitu;  akal,  budi,  cipta,  rasa,  karsa dan  karya.Namun  dalam    implementasi kebebasan yang dimiliki perlu melihat batas-
batas  norma  dan  kaidah  serta  hukum yang  berlaku  di  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia.
Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa negara Indonesia ialah Negara kesatuan
berbentuk  Republik 64 .  Berbicara  masalah negara  republik  ,  maka  tidak  terlepas  dari susunan pemerintahannya. Susunan pemerintahan  di  Indonesia  adalah  Pemerintah pusat , Pemerintah Daerah Propinsi,
Pemerintah  Daerah  Kabupaten/Kota  dan pemerintahan  terbawah  adalah  Pemerintah Desa  yang  memiliki  pinpinan  masing-masing berdasarkan  peraturan  perundang-undangan yang berlaku.
Di Indonesia perhatian dan perlindungan terhadap  warganegara  kesemuanya  itu  telah dijabarkan  pada  pembukaan  Undang-Undang Dasar  1945  yaitu  melindungi  segenap  bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan  untuk  memajukan  kesejahteraan  umum, mencerdaskan  kehidupan  bangsa  dan  ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan  kemerdekaan,  perdamaian  abadi dan  keadilan  sosial  serta  peningkatan  taraf hidup bangsa dan kehidupan masyarakat  yang adil dan makmur.Dalam susunan pemerintahan tidak telepas dari hubungan antara warganegara dan negara dinyatakkan dengan istiah ”kewarganegaraan”.Istilah  Kewarganegaraan menyatakan  hubungan/ikatan  hukum  antara seorang individu dengan suatu negara/keanggotaan daripada suatu negara.Dalam  hukum  perdata  internasional dikenal dengan nama ” Nationaliteit Principe” (asas kewarganegaraan), dimana menurut asas ini  hukum  seseorang  warganegara  mengenai status,  hak  dan  kewenangan  tetap  melekat dimanapun  dia  berada.  Begitu  pula  terkait
64 Best  Seller, UUD  1945  dan Perubahannya ,Jalur Mas Media,2010
dengan Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat  dipaksakan)  yang  terhutang  oleh  yang wajib membayarnya menurut peraturan- peraturan  dengan  tidak  mendapat  prestasi kembali,yang  langsung  dapat  ditunjuk,  dan yang  digunakannya  adalah  untuk  membiayai pengeluaran-pengeluaran  umum  berhubungan dengan  tugas  negara  untuk  menyelenggarakan pemerintahan.
Hubungan warganegara dan pengelolaan pemerintahan  daerah  di  Indonesia  telah  diatur pada Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik  Indonesia  1945  yang  berbunyi Pemerintah daerah provinsi,d aerah kabupaten ,dan  kota  mengatur  dan  mengurus  sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas  pembantuan  dan  ayat  (6)  yang  berbunyi Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan  daerah  dan  peraturan-peraturan  lain untuk  melaksanakan  otonomi  dan  tugas pembantuan  sehingga  terbentuknya  Undang- Undang  Nomor  22  Tahun  1999  tentang Otonomi  Daerah  dan  Undang-Undang  Nomor 32  Tahun  2004  tentang  pemerintah  Daerah. Namun  jauh  sebelum  terbentuknya  undang- undang tersebut pemerintah telah memberikan keleluasaan  bagi  pemerintah  daerah  pada kewenangannya  untuk  pengembangan  dan usaha untuk peningkatan taraf hidup masyarakat daerahnya secara otonom dan lokal genius  serta  negara  mengakui  keberadaan pemerintah  daerah  dengan  tidak  terpisahkan dari  wilayah  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia.  Atas  dasar  tersebut  dalam  upaya
peningkatan  taraf  hidup  masyarakat  desa  dan pembangunan Desa Adat dalam arti luas secara berkelanjutan  pada  perkembangan  global, maka  Gubernur  Bali  pada  waktu  itu,  Prof.Dr. Ida  Bagus  Mantra  (alm)    memprakarsai pendirian  Lembaga  Perkrditan  Desa  (LPD) sebagai lembaga usaha yang bergerak di bidang usaha keuangan yang berdiri dan pengembangan  usahanya  di  masing-masing desa adat di wilayah propinsi Bali dalam peran serta pembangunan nasional dengan tujuan:
1. Mendorong  pembangunan  ekonomi masyarakat  desa  melalui  tabungan yang  terarah  serta  penyaluran  modal yang efektif;
2. Memberantas praktek ijon,gadai gelap,dan lain-lain di pedesaan;
3. Menciptakan  kesempatan  berusaha bagi  warga  Desa  dan  tenaga  kerja  di pedesaan, dan;
4. Meningkatkan daya beli dan melancarkan  lalu  lintas  pembayaran dan peredaran uang.
Dipilihnya  desa  adat  sebagai pemilik, pengelola dan penanggung jawab Lembaga Perkreditan Desa, Karena ;
1) Desa  Adat  merupakan  lembaga tradisional  yang  telah  mengakar  dan dihormati  oleh  masyarakat  pedesaan terutama oleh kramanya;
2) Desa Adat sebagai kesatuan masyarakat hukum adat telah mempunyai aturan baik secara tertulis
maupuan tidak tertulis;
3) Desa Adat di dasarkan pada geografis adat, dimana terdapat interaksi sosial yang  terjadi  sehari-hari  sehingga
mengakibatkan tumbuhnya rasa kesatuan  dan  kerjasana  alamiah sebagai  perwujudan  gotong  royong, dan
4) Desa  Adat  mempunyai  kewajiban yang  cukup  besar  bila  dibandingkan dengan hak yang dimiliki.
Sebagaimana  uraian  tersebut  diatas, maka pendirian LPD dikuatkan melalui  Surat Keputusan  Kepala  Daerah  Tingkat  I  Bali Nomor  972  Tahun 1984, tanggal  1  Nopember 1984  tentang  pendirian  Lembaga  Perkreditan Desa di Propinsi Bali.

## 1.2 Permasalahan
Permasalahan  dalam  jurnal  ini  adalah Apakah  dasar  hukum    yang  menguatkan kedudukan  Lembaga  Perkreditan  Desa  di  Bali sehingga di bebaskan dari pungutan pajak?”.

## 1.3 Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan adalah  penelitian  yuridis-normatif.  Dengan pertimbangan  bahwa  titik  tolak  penelitian terhadap  peraturan  perundang-undangan  dan kenyataan  yang  terjadi  dari  mulai  berdirinya LPD  pada  tahun  1984  hingga  sekarang  belum dikenakan pajak. Adapun bahan yang dipergunakan dalam penelitian yuridis- normatif  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

## 1.4 Hasil dan Pembahasan
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 1 ayat (3) berbunyi negara
Indonesia  adalah  negara  Hukum. 65 Sehingga sebagai  Negara  hukum,  maka  hukum  harus dipahami  dan  dikembangkan  sebagai  satu kesatuan sistem. Sebagai sebuah sistem hukum, hukum terdiri dari elemen-eleman (1) kelembagaan ( institutional ), (2) kaedah aturan (i nstrumental) ,  (3)  perilaku  subyek  hukum yang
Di  Indonesia  dikenal  ada  beberapa sistem  hukum  yang  berlaku  seperti  sistem Hukum  Adat,  Sistem  Hukum  Islam,  Sistem Hukum Kolonial dan Sistem Hukum Nasional.Sampai abad ke-14 penduduk dikepulauan  Nusantara  ini  hidup  di  dalam suasana hukum adat masing-masing daerah.Asas  penting  dalam  kehidupan  adat adalah sifat kekeluargaan (komunalitas). 66 .
Sistem  hukum  nasional  selain  terdiri dari  kaidah-kaidah  hukum,  juga  mencakup komponen  lembaga  dan  aparatur  hukum, organisasi,  mekanisme  dan  prosedur  hukum, dan  bahkan  oleh  filsafat  dan  budaya  hukum, termasuk aparat hukum, aparat pemerintah dan masyarakat. Masing-masing komponen hukum tidak  dapat  berjalan  sendiri-sendiri,  karena harus senantiasa terdapat hubungan yang saling mempengaruhi,  sehingga  apabila  salah  satu kompenen  tidak  berfungsi,  maka  seluruh komponen  hukum  tidak  akan  berjalan  dengan baik.  Donald  Black  menyebutkan  hukum adalah kontrol sosial dari pemerintah ( law is the governmental  social  control ),  sehingga  sistem hukum  adalah  sistem  kontrol  sosial  yang
65 UUD 1945 dan Perubahannya.,Jalur Mas Media,2010 66 Sunarjati  Hartono, Politik  Hukum Menuju  Satu  Sistem  Hukum  Nasional , Alumni,Bandung,1991,hal.57-60
didalamnya  diatur  tentang  struktur,  lembaga, dan  proses  kontrol  sosial  tersebut.Walaupun demikian  ia  mengakui  tidak  semua  kontrol social adalah hukum, kontrol sosial yang bukan hukum  adalah  sifat  tidak  resmi  karena  tidak memiliki daya paksa.
Sementara  itu,  Lawrence  M.  Friedman mengatakan sistem hukum tidak saja merupakan serangkaian larangan atau perintah, tetapi juga sebagai aturan yang bisa menunjang, meningkatkan, mengatur, dan menyungguhkan cara mencapai tujuan. Dia juga percaya bahwa hukum  tidak  saja  mengacu  pada  peraturan tertulis  atau  kontrol  sosial  resmi  dari pemerintah,  tetapi  juga  menyangkut  peraturan tidak  tertulis  yang  hidup  ditengah  masyarakat (living  law). Bagi  Friedman  yang  terpenting adalah  fungsi  dari  hukum  itu  sendiri  yaitu sebagai kontrol sosial (ibarat polisi), penyelesaian  sengketa  ( dispute  settlement ) skema  distribusi  barang  dan  jasa  ( goods distributing  scheme ),  dan  pemeliharaan  sosial
(social maintenance) 67

## 1. Tata Hukum
TAP MPR No. III/MPR/2000 tentang  Sumber  Hukum  dan  Tata  Urutan Peraturan Perundang-undangan sebagai pengganti  TAP  MPRS  No.  XX/MPRS/1966 .Ketetapan  MPR  No.III/MPR/2000  yang dinyatakan  mulai  berlaku  pada  tanggal  18 Agustus  2000  tersebut  terdiri  atas  delapan pasal,  yang  antara  lain  merumuskan  tentang
67 Lawrence M. Friedman, American Law: An Introduction, W.W.. Norton & Company, New York, 1984, hal. 5-14
hierarki peraturan perundang-undangan sebagai berikut :
Pasal 2
Tata urutan perundang-undangan merupakan  pedoman  dalam  aturan  hukum  di bawahnya.
Tata  urutan  perundang-undangan  Republik Indonesia  adalah  :  1)  Undang  Undang  Dasar 1945;    2)  Ketetapan  Majelis  Permusyaratan Rakyat  Republik  Indonesia;  3)  Undang- undang;  4)  Peraturan  Pemerintah  Pengganti Undang-Undang;  5)  Peraturan  Pemerintah;  6) Keputusan Presiden;  7) Peraturan Daerah.
2. Politik Hukum
Politik
Hukum sebagai arah pembangunan  hukum  nasional,  memainkan fungsi  besar  dalam  pembentukan  peraturan daerah.Dalam  konteks  politik  hukum,  hukum adalah sebagai alat dalam sistem hukum untuk mencapai  tujuan  negara  yang  tertuang  dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional  dan  Program  Legislasi  Nasional. Menurut  Moh.Mahfud  MD,  politik  hukum adalah legal  policy yang  akan  atau  telah dilaksanakan  secara  nasional  oleh  Pemerintah Indonesia yang meliputi: pertama , pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaharuan terhadap materi- materi  hukum  agar  dapat  sesuai  dengan kebutuhan; kedua ,  pelaksanaan  ketentuan hukum  yang  telah  ada  termasuk  penegasan
68 Dr. Satya Arinanto, SH.MH, Kumpulan  Materi  Kuliah  Politik  Hukum , Pascasarjana  Fakultas  Hukum,  Universitas Indonesia, 2003
69 Wahiduddin
Adams,“Penguatan
Integrasi  Peraturan  Daerah  Dalam  Kesatuan Sistem Hukum Nasional”.
fungsi-fungsi  lembaga  dan  pembinaan  para penegak hukum. 68
Peraturan daerah sebagai bentuk peraturan  delegasian  atau  perintah  peraturan yang  lebih  tinggi,  diharapkan  dapat  menjadi tulang  punggung  pelaksanaan  pembangunan hukum ditingkat lokal. Namun dalam perkembangan  pembentukan  peraturan  daerah banyak  menimbulkan  kontradiksi  yang  terjadi sebagai  proses  otonomi  di  Indonesia.  Dimulai sejak  era  reformasi,  pembentukan  peraturan daerah  dirasa  berjalan  tanpa  sebuah  rancang bangun yang utuh dan komprehensif. 69
Mochtar  Kusumaatmadja,  menyatakan bahwa  tujuan  utama  adanya  hukum  adalah jaminan  ketertiban,  keadilan,  dan  kepastian. Dengan demikian, hukum adalah sebuah sistem yang  mempunyai  ciri  dan  karakteristik  yang menjadi  penggerak  dan  pengatur  kehidupan masyarakat.
Hukum memuat sistem politik dan juga system    bernegara,  dan  menjadi  satu  kesatuan alat  pengatur  sistem  yang  sah.Karena  sifat- sifatnya  di  atas,  hukum  dianggap  sebagai  alat pengatur,  hukum  dapat  melakukan  perubahan sosial.Sehingga dapat dikatakan bahwa hukum berperan  sebagai  alat  rekayasa  sosial  ( law  as tool of social engeneering) , yang menempatkan peraturan  perundang-undangan  pada  posisi yang  penting  dalam  mengatur  tata  kehidupan masyarakat. 70 Padahal  harapan-harapan  dan
70 Soetandyo  Wingnyosoebroto, Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional, Dinamika Sosial Politik Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta. 1995 hal. 231
keinginan  masyarakat-masyarakat  di  Negara sedang berkembang akan terwujudnya perubahan-perubahan yang membawa perbaikan  taraf  hidup  amatlah  besarnya. Melebihi harapan-harapan yang diserukan oleh masyarakat-masyarakat  di negara-negara  yang telah maju. 71
Moh.Mahfud  MD  juga  mengatakan bahwa hukum merupakan produk politik yakni formulasi  atau  kristalisasi  dari  kehendak- kehendak  politik  yang  saling  berinteraksi  dan saling bersaingan.Pandangan tersebut , menggambarkan keadan pembentukan undang- undang  yang  menitik  beratkan  pada  politik daripada hukum, walaupun produk akhir politik tersebut  tetap  sebagai  produk  hukum  yang harus dipatuhi oleh seluruh masyarakat. 72

## 3. Hukum Pajak
Hukum pajak yang juga  disebut hukum fiskal  adalah  keseluruhan  dari  perturan- peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk  mengambil  kekayaan  seseorang  dan menyerahkannya  kembali  kepada  masyarakat dengan  melalui  kas  Negara,sehingga  ia merupakan  bagian  dari  hukum  publik  yang mengatur  hubungan-hubungan  hukum  antara negara  dan  pajak  (selanjutnya  disebut  wajib pajak).  Tugasnya  adalah  menelaah  keadaan- keadaan  dalam  masyarakat  yang  dapat  di hubungkan dengan pengenaan pajak,merumuskan  dalam  peraturan-peraturan hukum  ini.  Pajak  adalah  iuran  kepada  negara (yang  dapat  dipaksakan)  yang  terhutang  oleh
71 Mochtar  kusumaatmadja, Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional, Bina Cipta Bandung, 1986 hal 2-7.
72 Didik Sukriono, Hukum
Konstitusi  dan  Konsep  Otonomi  Kajian
yang  wajib  membayarnya  menurut  peraturan- peraturan  dengan  tidak  mendapat  prestasi kembali,  yang  langsung  dapat  ditunjuk,  dan yang  digunakannya  adalah  untuk  membiayai pengeluaran-pengeluaran  umum  berhubungan dengan  tugas  negara  untuk  menyelenggarakan pemerintahan.
Ciri-Ciri  yang  melekat  pada  pengertian pajak  dalam  difinisi  menurut  Dr.Soeparman yang membuka ide baru itu adalah;
a. Pajak  di  pungut  berdasarkan  /dengan kekuatan  Undang-Undang  serta  aturan pelaksanaanya;
b. Dalam  pembayaran  pajak  tidak  dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah;
c. Pajak  dipungut  oleh  Negara  baik  oleh Pemerintah Pusat maupun Daerah;
d. Pajak  di  peruntukkan  bagi  pengeluaran- pengeluaran  pemerintah,yang  apabila  dari pemasukannya masih terdapat surplus,dipergunakan  untuk  membiayai publik invesment;
e. Pajak  dapat  pula  mempunyai  yang  tidak budgeter,yaitu mengatur.
Dalam tulisan ini yang dibahas hanya sebatas kaitan antara hubungan hukum pajak khususnya  KUP  1984  beserta  perubahannya dan  UU  PPh  1984  beserta  perubahannya dengan  KUH  Perdata  yang  berlaku  di Indonesia,  sehingga  dalam  pelaksanaan hukum  pajak,  baik  Wajib  Pajak  dan  Fiskus mempunyai pengertian dan pemahaman yang
Politik Hukum tentang Konstitusi Otonomi Daerah  dan  Desa  Pasca  Perubahan Konstitusi, Setara Press,2013 hal .125
sama khususnya mengenai subjek pajak dan objek pajak.
a. Asas-asas pemungutan pajak
Sesuai  dengan  buku  aristoteles  yang telah
terkenal dengan
nama Rhetorica,menganggap bahwa hukum bertugas untuk membuat adanya keadilan.Sesuai dengan tujuan hukum,kebanyakan sarjana menganggap pula bahwa  tujuan hukum pajak pun  adalah  membuat  adanya  keadilan    dalam hal  pungutan  pajak,Asas  keadilan  ini  harus senantiasa dipegang teguh ,baik dalam prinsip mengenai  perundang-undangannya  maupun dalam praktek sehari-hari.

## b. Fungsi Tagihan Pajak
Fungsi  –fungsi  penagihan  pajak  dari tagihan  pajak  itu  sendiri  dapat  dikatakan sebagai  ;fungsi  tradisional,fungsi  membagi kembali  dan  fungsi  mengatur  dengan  uraian sebagai berikut:
1. Fungsi  tradisional  adalah  dalam  rangka menutup pengeluaran-pengeluaran pemerintah  yang  tidak  mungkin  dibiayai dengan cara lain;
2. Fungsi  membagi  kembali  yaitu  berusaha untuk  meniadakan  pembagian  yang  tidak adil dari pengahsilan dan kekayaan;
3. Fungsi mengatur adalah berusaha menciptakan keseimbangan finansial ekonomi dalam rumah tangga Nasional. 4.  Hukum Adat
73 H. Noor Ipansyah Jastan, S.H. dan Indah Ramadhansyah. Hukum Adat . Hal. 15.
74 Ter Haar, Hukum Adat Hindia Belanda di dalam Ilmu, praktik dan pengajaran Hukum Adat itu dengan mengabaikan bagian-
Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia    adat  adalah  aturan  (perbuatan  )  yg lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala; cara  (kelakuan)  yg  sudah  menjadi  kebiasaan; wujud  gagasan  kebudayaan  yang  terdiri  atas nilai-nilai  budaya,  norma,  hukum,  dan  aturan yang  satu  dengan    lainnya  berkaitan  menjadi suatu  sistem.  Karena  istilah  Adat  yang  telah diserap  kedalam  Bahasa  Indonesia  menjadi kebiasaan  maka  istilah  hukum  adat  dapat disamakan dengan hukum kebiasaan. 73
Menurut Prof. Kusumadi Pudjosewojo, mengatakan  bahwa  adat  adalah  tingkah  laku yang  oleh  masyarakat  diadatkan.  Adat  ini  ada yang  tebal  dan  ada  yang  tipis  dan  senantiasa menebal  dan  menipis.  Aturan-aturan  tingkah laku didalam masyarakat ini adalah aturan adat dan bukan merupakan aturan hukum. Prof. Mr. B. Terhaar Bzn,Hukum adat adalah keseluruhan  peraturan  yang  menjelma  dalam keputusan-keputusan  dari  kepala-kepala  adat dan berlaku secara spontan dalam masyarakat.Terhaar  terkenal  dengan  teori “Keputusan”  artinya  bahwa  untuk  melihat apakah sesuatu adat-istiadat itu sudah merupakan  hukum  adat,  maka  perlu  melihat dari  sikap  penguasa  masyarakat  hukum terhadap sipelanggar peraturan adat- istiadat.Apabila penguasa menjatuhkan putusan hukuman  terhadap  si  pelanggar  maka  adat- istiadat  itu  sudah  merupakan  hukum  adat. 74
bagiannya  yang  tertulis  dan  keseluruhan peraturan  yang  menjelma  dalam  keputusan- keputusan fungsionaris hukum yang mempunyai wibawa serta pengaruh dan dalam pelaksanaannya  berlaku  serta  merta  dan dipatuhi sepenuh hati . Dalam orasi. 1937.
Menurut  Peraturan  Mentri  Dalam  Negeri Nomor  3  Tahun  1997  tentang  Pemberdayaan dan  Pelestarian  serta  pengembangan  Adat Istiadat, Kebiasaan-kebiasaan masyarakat ,dan Lembaga Adat daerah pada pasal 7; (1) Maksud dilakukan  pemberdayaan  dan  pelestarian  serta pengembangan adat istiadat, kebiasaan- kebiasaan  masyarakat,  dan  lembaga  adat sebagaimana yang dimaksudkan pasal 3 adalah untuk  meningkatkan  peranan  nilai-nilai  adat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat, dan lembaga adat di daerah dalam menunjang pembangunan, dan peningkatan ketahanan nasional serta turut serta mendorong upaya mensejahterakan warga masyarakat  setempat.  (2)  Tujuan  ialah mendorong,  menunjang,  dan  meningkatkan partisipasi masyarakat guna kelancaran penyelenggaraan  pemerintahan,  pelaksanaan pembangunan,  dan  pembinaan  masyarakat  di daerah, terutama di Desa/Keluarahan sehingga masyarakat  setempat  merasa  terpanggil  untuk turut serta bertanggungjawab atas kesejahteraan hidup masyarakat dan lingkunganya.

## 5. Dasar Pembentukan Perda Tentang LPD
Keberadaan Peraturan Perundang- Undangan  Tingkat  Daerah  pada  hakekatnya merupakan akibat diterapkannya prinsip desen- tralisasi  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan daerah.Pasal  32  ayat  (2)  UU  No.32  Tahun 2004,dinyatakan:” Peraturan  Daerah  dibentuk dalam  rangka  penyelenggaraan  otonomi
75 B.Hestu Cipto Hardoyo, Prinsip- Prinsip  Legal  Drafting  &  Desain  Naskah Akademik,Universitas Atma Jaya
Yogyakarta,2008,hal 10
daerah  provinsi/kabupaten/kota  dan  tugas pembantuan”.
Konsep  desentralisasi  di  sini  menurut Hans  Kensen,berkaitan  dengan  pengertian Negara dalam arti tatanan norma hukum (legal norm  order). Oleh    sebab  itu  pengertian desentralisasi  menyangkut  berlakunya  system tatanan hukum Negara yang sah untuk seluruh wilayah  Negara( central  norm )  dan  ada  pula kaidah hukum yang berlaku sah dalam bagian- bagian    wilayah  yang  berbeda  yang  disebut desentral atau kaidah local ( decentrali or local norm ) 75 .Tetapi  dalam  UU  No.32  Tahun 2004,jenis  Peraturan  Perundang-Undangan Tingkat Daerah,justru disebut Peraturan.Sebelum  terjadi  amandemen  UUD 1945  pada  pasal  18  tentang  adat  tradisi  dan budaya.Setelah dilakukan amandemen pengakuan  adat  tradisi  dijabarkan  pada  pasal 18B  ayat(2)  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi”  bahwa  negara  mengakui  dan menghormati  kesatuan-kesatuan  masyarakat hukum  adat  beserta  hak-hak  tradisionalnya sepanjang  masih  hidup  dan  sesuai  dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara kesatuan  Republik  Indonesia,  yang  diatur dalam  undang-undang”. 76 Sebagaiman  halnya adat,  tradisi  dan  budaya  khususnya  di  daerah Bali.  Mengingat  Undang-Undang  Nomor  12 Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik  Indonesia  Tahun  2011  Nomor
76 Lembaga  Pemberdayaan  Lembaga Perkreditan  Desa(LPLPD), 29  Tahun  LPD Bali  belajar dari pengalaman ,hal.3
82,Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia Nomor 5234),Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 2,Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia  Nomor  5294)  dan  Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  2014  Nomor  244,Tambahan  Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Nomor  5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali,terakhir dengan Undang-Undang Nomor  9 Tahun  2015  tentang  Perubahan  Kedua  Atas Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014 tentang  Pemerintahan  Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia  Nomor  5657).Dengan  hak  otonomi tersebut sehingga di tetapkan Peraturan Daerah Nomor  3  Tahun  2017  tentang  Lembaga Perkreditan  Desa  (Lembaran  Daerah  Propinsi Bali Tahun 2017 Nomor 3 NOREG Peraturan Daerah Provinsi Bali;3/72/2017 perubahan dari Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002    yang  telah  dirubah  dengan  Peraturan Daerah  Provinsi  Bali  Nomor  4  Tahun  2012 tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Peraturan Daerah  Provinsi  Bali  Nomor  8  Tahun    2002 tentang  Lembaga  Perkreditan  Desa,  karena tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga diganti dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan
Desa.Berdasarkan  Pasal  18  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa    pemerintah  daerah  berwenang  untuk
mengatur  dan  mengurus  sendiri  urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan tujuan dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan  pelayanan,    pemberdayaan  dan peran  serta  masyarakat.  Disamping  itu  juga daerah  diharapkan  dapat  meningkatkan  daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan,    dan  kekhususan  serta  potensi dan  keanekaragaman  daerah  dalam  kerangka Negara Kesatuan
Republik Indonesia.Selanjutnya  pada  Pasal  33  ayat  (1) yang berbunyi “Perekonomian disusun sebagai usahan bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan,Ayat  (4)  perekonomian  nasional diselenggarakan  berdasarkan  atas  demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efesiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan  lingkungan,  kemandirian,  serta dengan  menjaga  keseimbangan  kemajuan  dan kesatuan ekonomi nasional
1. Pendirian LPD di Bali
Dari dasar hokum tersebut diatas maka didirikan LPD Bali pada awalnya dilaksanakan melalui pilot proyek yaitu didirikan 8 (delapan) LPD  dengan  sebaran  di  masing-masing Kabupaten sebanyak 1 (satu), yaitu; LPD.Desa Adat Lukluk (Badung),
Selumbung (Karangasem),  Ekasari  (Jembrana),  Jullah
(Buleleng), Kubu (Bangli), Manukaya
(Gianyar),  Buahan  (Tabanan)  dan  Penasan (Klungkung) 77 .
Dalam  pemupukan  dan  pelestarian perkembangan  LPD  mengunakan  konsep hukum  adat,tradisi  dan  budaya  yang telah ada agar  tidak  rapuh  tergerus  jaman  dari  berbagai sektor sehubungan kesatuan  masyarakat di Bali dari  jaman  nenek  moyang  telah  menghimpun diri  dalam  bentuk  organisasi    secara  otonom berupa seka-seka yang telah memiliki pengurus,kegiatan  rutin  dan  aturan  yang  kuat dalam hubungan sosialnya,tetapi dalam perkembangan  ekonomi  melalui  layanan lembaga  keuangan  masih  jauh  dari  harapan masyarakat seperti halnya; pelayanan perbankkan  hanya  berkosentrasi  di  perkotaan sedangkan  masyarakat  di  pedesaan  tidak tersentuh/terakomodir  sehingga  menimbulkan kesenjangan  antara desa  dan  kota  ,begitu  pula tentang keberadaan Koprasi Unit Desa (KUD) hanya didirikan di tingkat Kecamatan.
Sehingga  didirikan  LPD  sebagai badan usaha keuangan milik Desa Adat/Pakramna  LPD  sampai  saat  ini  telah terbukti mampu dalam mendukung pembangunan  ekonomi,sosial  dan  budaya  di Desa  adat/pakraman    serta  menciptakan kesemptan  kerja  dan  ikut  berperan  dalam menunjang  program  pemerintah  dalam  hal pengentasan kemiskinan di Bali.Dalam operationalnya,LPD selama ini telah melayani usaha  mikro  kecil  (UMK)  dan  masyarakat pedesaan  (krama  desa  )  di  Bali  melalui pelayanan jasa keuangan yang dilakukan sesuai
dengan kebutuhan krama desa sebagai nasabah LPD,yaitu  prosedur  yang  sederhana,proses yang singkat,pendekatan personal,serta kedekatan  lokasi  dengan  nasabah.Manfaat nyata  dari  didirikan    LPD  yaitu  dengan pembagian  keuntungan  bersih  tiap  tahunnya adalah  ;40%  untuk  pemupukan  modal  usaha LPD,10% jasa produksi untuk tenaga kerja,5% untuk  dana  pemberdayaan  serta  kontribusi  ke Desa  Adat  sebesar  20  %  untuk  dana pembangunan  Desa  Pakraman,serta  5%  untuk dana sosial.
Dalam perjalanan operasionalnya LPD di  Bali  semakin  berkembang  namun  tidak menyetorkan pajak walaupun oleh tiga Mentri tahun  2009  mengeluarkan  surat  Keputusan Bersama  Mentri  Keuangan,  Mentri  Dalam Negeri,  Mentri  Negara  Koprasi  dan  Usaha Kecil Menengah dan Gubernur Bank Indonesia Nomor.351.1/KMK.010/2009,  Nomor  900-
639A Tahun 2009, Nomor 01/SKB/M.KUKM/IX/2009, Nomor 11/43A/KRP.GBI/2009 tentang Setrategi
Pengembangan  Lembaga  Keuangan  Mikro. Ditegaskan melalui surat Mentri Dalam Negeri Nomor  412.2/3883/SJ  tertanggal  4  Nopember 2009  prihal  Strategi  Pengembangan  Lembaga Keuangan Mikro yang memerintahkan kepada Gubernur, Ketua DPRD Provinsi, Bupati/Wali Kota  dan  Ketua  DPRD  Kabupaten  /Kota  se- Indonesia  agar  menyebarluaskan  kebijakan bersama antara Pemerintah dan Gubernur Bank Indonesia ini kepada semua instansi dan pihak –pihak terkait, termasuk kepada para pengelola
lembaga keuangan mikro yang belum memiliki status  kelembagaan  yang  jelas  berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dari surat keputusan tersebut Gubernur Bali  Made  Mangku  Pastika  atas  nama pemerintah  daerah  propinsi  Bali  mengajukan
Surat Gubernur Bali Nomor
900/8999/PLP.Ekbang  tetanggal  15  Desember 2009  menyampaikan  kepada  Mentri  Dalam Negeri  Republik  Indonesia  prihal;  Strategi Pengembangan  Lembaga  Keuangan  Mikro. Sebagai  tanggapan  SKB.3  Mentri  yaitu;  isi permohonannya.”Dengan  ini  kami  sampaikan berupa penegasan terhadap keberadaan Lembaga  Perkreditan  Desa  (LPD)  di  Bali”, sebagaiberikut:
(1) Keberadaan LPD di daerah Bali semenjak tanggal 1 Nopember 1984 sudah berkembang  dengan  pesat  baik  dari  sisi jumlah  maupun  dari  sisi  perkembangan usahanya,  sampai  saat  ini  jumlah  LPD  di Daerah  Dali  tercatat  sebanyak  1.321  unit Desa Pakraman di Kota/Kabupaten se-Bali.
(2) Prinsip  otonomi  daerah  menurut  UU Nomor  32  Tahun  2004  ,dijelaskan  bahwa Propinsi,  Kabupaten  dan  Kota  berwenang mengatur  dan  mengurus  kepentingan masyarakat  setempat  menurut  prakarsa sendiri  berdasarkan  aspirasi  masyarakat dalam ikatan NKRI.
(3) Sebagai salah satu penjabaran dari amanat prinsip  otonomi  dalam  UU  No.32  Tahun 2004,  Pemerintah  Provinsi  Bali  telah menetapkan  Perda  Provinsi  Bali  Nomor  3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman.
(4) Desa  memiliki  kewenagan  mengatur  dan mengurus kepentingan masyarakat
setempat  berdasarkan  asal-usul  dan  adat istiadat setempat yang diakui dalam system pemerintahan  Negara  dan  di  Bali  di  Desa
78 LPD  Pasca  Pengesahan  UU  LKM,
Lembaga Pemberdayaan Lembaga Perkrditan Desa (LPLPD) Provinsi Bali Tahun 2014
Pakraman  sehingga  berbeda  statusnya maupun  keberadaanya  dengan  Desa  dan Kelurahan.
(5) Desa-desa  Pakraman  di  Bali  dalam  upaya menggali  sumber-sumber  pendapatannya sesuai dengan potensi  yang dimiliki untuk diusahakan  sendiri  antara  lain  melalui pendirian  LPD,  sehingga  LPD  milik  Desa Pakraman  mempunyai  karateristik  khusus nuansa  tradisi  Bali,  dan  berbeda  dengan lembaga keuangan lainnya….
(6) Dari penjelasan tersebut diatas, dengan itu kami mengusulkan dan merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:
1. LPD  di  Daerah  Bali  perlu  mendapat perlindungan  hukum  di  tingkat  nasional berupa  UU  LKM  dan  /atau  pengaturan lainnya yang relevan.
2. Sementara  LKM  belum  diatur  dengan UU,maka  sebagai  masukan  terhadap  hal- hal  pokok  tentang  lembaga  yang  sifatnya tradisional  dan  bersentuhan  dengan  Adat atau  Desa  Pakraman  seperti  di  Bali, pengaturan  pemberian  ijin  pendirian, pembinaan dan pengawasan agar diijinkan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi,
3. Pada  prinsipnya  pengaturan  operasional LPD di Bali di limpahkan (wewenangnya) kepada  Pemerintah  Provinsi  Bali,  karena telah  sesuai  dengan  kondisi  masyarakat Bali.(Mangku Pastika)
Perkembangan  LPD  dalam  kurun waktu 29 tahun pada tahun 2013 terbukti  telah didirikan 141 unit LPD dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 7.568 orang,asset LPD Rp.10,2 Trilyun  lebih,dana masyarakat  yang  dihimpun sebesar Rp.8,5 Trilyun,kredit yang tersalurkan Rp.  7,5  Trilyun  lebih,modal  LPD  mencapai 1,19  Trilyun  dan  laba  sampao  Oktober  2013 sebesar Rp. 351,9 Milyar. 78
Sehingga  dengan  keluarnya  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  2013  tentang  Lembaga
Keuangan  Mikro  (LPKM),  dinyatakan  bahwa Lembaga Perkreditan Desa dan Lumbung Pitih Negari  serta  lembaga  yang  telah  ada  sebelum Undang-Undan  ini  berlaku  dinyatakan  diakui keberadaanya  berdasarkan  hokum  adat  dan tidak tunduk pada Undang-Undang ini. Sebagai  hasil  perjuangan  Pemerintah  Daerah Propinsi  Bali  ,maka  kedudukan  dan  peran pemerintah  daerah  terhadap  LPD  pasca terbitnya  UU  No1  Tahun  2013  tentang LKM.pada  romawi  III    huruf  (c)  Keberasilan LPD  selama  ini  tidak  terlepas  dari  dukungan politis  yang  sangat  kuat  dari  pemerintah
Propinsi Bali, Pemerintah Kabupaten/Kota.Pengelolaan  LPD  selama  ini sangat responsive terhadap ketentuan- ketentuan yang diatur oleh Pemerintah Propinsi Bali.Untuk  itu  ,  Pemerintah  Propinsi  Bali berkomitmen  melindungi  kelembagaan  LPD yang  dikukuhkan  dalam  Peraturan  Daerah Propinsi Bali meliputi antara lain:
(1) Agar  tetap  pada  bentuk  aslinya  sebagai badan usaha keuangan milik Desa Pakraman;
(2) Membangun  system  pengelolaan  LPD yang berasas pada prinsip kehati-hatian;
(3) Membangun system perlindunganbagi LPD;
(4) Membangun system penjaminan simpanan nasabah LPD;
(5) Mendukung  proses  pengakaran  LPD  pada Desa Pakramann yamasing-masing.
(6) Melaksanakan
pembinaan dan
pengawasan;
(7) Mendukung penguatan infrstruktur pendukung  LPD  agar  berperan  lebih efektif,  seperti:  Lembaga  Pemberdayaan LPD (LPLPD) dan Badan Kerjasama LPD
(BKS-LPD)
(8) Memberikan  pelayanan  agar  LPD  mampu menjalankan fungsinya kearah peningkatan taraf  hidup  Krama  Desa  dan  menunjang pembangunan ekonomi, social dan
pelestarian  budaya  di  wilayah  Desa Pakraman;
(9) Memfasilitasi LPD agar dapat bekerjasama dengan sektor keuangan lainnya,
Dengan demikian LPD selama ini tidak menyetorkan  pajak  ,karena  telah menyetorkan restribusi pada Desa Pakraman masing-masing guna meningkatkan pembangunan n perekonomian  untuk  menunjang  peningkatan kesejatraan  masyarakat  setempat  dan  telah sesuai  dengan  visi  pembangunan  pemerintah pada pembangunan Nasional Indonesia.

## 1.5 Kesimpulan
Berdasarkan uraian pembahasan tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa :
1. Ada beberapa peraturan sebagai dasar hukum sehingga  LPD  bebas  dari  pungutan  pajak diantaranya :1)  Pasal 18B ayat(2) Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945  yang  berbunyi”  bahwa negara mengakui  dan  menghormati  kesatuan- kesatuan  masyarakat  hukum  adat  beserta hak-hak  tradisionalnya  sepanjang  masih hidup  dan  sesuai  dengan  perkembangan masyarakat  dan  prinsip  Negara  kesatuan Republik  Indonesia,  yang  diatur  dalam undang-undang; 2) Peraturan Mentri Dalam Negeri  Nomor  3  Tahun  1997  tentang Pemberdayaan dan Pelestarian serta pengembangan  Adat  Istiadat,  Kebiasaan- kebiasaan  masyarakat  ,dan  Lembaga  Adat daerah  pada  pasal  7:  Maksud  dilakukan pemberdayaan dan pelestarian serta pengembangan  adat  istiadat,  kebiasaan- kebiasaan  masyarakat,  dan  lembaga  adat sebagaimana  yang  dimaksudkan  pasal  3
adalah  untuk  meningkatkan  peranan  nilai- nilai  adat,  kebiasaan-kebiasaanmasyarakat, dan  lembaga  adat  di  daerah  dalam menunjang pembangunan , dan peningkatan ketahanan  nasional  serta  turut  serta mendorong  upaya  mensejahterakan  warga masyarakat  setempat.  3)  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  2013  tentang  Lembaga Keuangan  Mikro  (LPKM),  dinyatakan bahwa  Lembaga  Perkreditan  Desa  dan Lumbung  Pitih  Negari  serta  lembaga  yang telah  ada  sebelum  Undang-Undan  ini berlaku  dinyatakan  diakui  keberadaanya berdasarkan  hukum  adat  dan  tidak  tunduk pada  Undang-Undang  ini;.  Dan  manfaat nyata dari keberadaan LPD dapat dibuktikan dengan  pembagian  keuntungan  bersih  tiap tahunnya  adalah  ;60%  untuk  pemupukan modal usaha LPD,10% jasa produksi untuk tenaga  kerja,  kontribusi  ke  Desa  Adat sebesar  20  %  untuk  dana  pembangunan Desa Pakraman, serta 5% untuk dana sosial, serta  5%  untuk  dana  pemberdayaan  yang disetorkan  oleh  LPD  pada  dinas/instansi yang diberikan kewenangan untuk pengaturan dan pengelolaannya berdasarkan Perda dan Keputusan Gubernur Bali.

## Daftar Pustaka
Amiroeddin Syarif,1987 Perudang-undangan – dasar, jenis, dan teknik membuatnya (Jakarta : Bina Aksara)
B.Hestu  Cipto  Hardoyo,2008, Prinsip-Prinsip
Legal  Drafting  &  Desain  Naskah Akademik,Universitas Atma Jaya Yogyakarta Best Seller,2010, UUD 1945 dan
Perubahannya ,Jalur Mas Media,Jakarta
Didik  Sukriono,1937, Hukum  Konstitusi  dan
Konsep Otonomi Kajian Politik Hukum tentang  Konstitusi  Otonomi  Daerah dan Desa Pasca Perubahan Konstitusi, Setara Press,2013 hal
.125 1 H. Noor Ipansyah Jastan, S.H. dan Indah  Ramadhansyah. Hukum  Adat . Hal. 15. 1 Ter Haar, Hukum Adat Hindia Belanda  di  dalam  Ilmu,  praktik  dan pengajaran  Hukum  Adat  itu  dengan mengabaikan  bagian-bagiannya  yang tertulis  dan  keseluruhan  peraturan yang  menjelma  dalam  keputusan- keputusan  fungsionaris  hukum  yang mempunyai  wibawa  serta  pengaruh dan  dalam  pelaksanaannya  berlaku serta merta dan dipatuhi sepenuh hati . Dalam orasi. 1937.
Indonesia, Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18.
Jimly  Asshidiqie,2005,, Implikasi  Perubahan UUD  1945Terhadap  Pembangunan Hukum Nasional, Mahkamah Konstitusi, Jakarta.
----------Lawrence  M.  Friedman,  American Law:  An  Introduction,  W.W..  Norton & Company, New York, 1984, hal. 5- 14
Lawrence  M.  Friedman,  American Law:  An Introduction, W.W.. Norton &
Company, New York, 1984, hal. 5-14
Lembaga Pemberdayaan Lembaga Perkreditan Desa(LPLPD), 29  Tahun  LPD  Bali belajar dari pengalaman . Lili  Rasjidi,  2003, Hukum  Sebagai  Suatu Sistem, Mandar  Maju,  cetakan  Kedua,
Bandung. LPD Pasca Pengesahan UU LKM, 2014, Lembaga Pemberdayaan Lembaga  Perkrditan  Desa  (LPLPD) Provinsi Bali. Mochtar  kusumaatmadja,  1986, Pembinaan Hukum  Dalam  Rangka  Pembangunan Nasional, Bina Cipta Bandung, 1986 . Profil  Lembaga  Perkreditan  Desa  (LPD) Daerah Bali Tahun 2008.
Satya Arinanto ,2003, Kumpulan Materi Kuliah Politik  Hukum ,  Pascasarjana  Fakultas
Hukum, Universitas Indonesia,
Soetandyo Wingnyosoebroto, 1995, Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional, Dinamika Sosial Politik Dalam Perkembangan  Hukum  Di  Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta.
Sunarjati Hartono, 1991, Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional , Alumni,Bandung,1991. UUD  1945  dan  Perubahannya.2010,Jalur  Mas
Media,Jakarta.
Wahiduddin Adams,2003,“Penguatan Integrasi
Peraturan  Daerah  Dalam  Kesatuan Sistem Hukum Nasional”.