## IMPLEMENTASI PENGEMBANGAN KOMPETENSI 20 JAM PELAJARAN/TAHUN PADA TENAGA KESEHATAN LAIN DI RSUPN DR.CIPTO MANGUNKUSUMO
Santi Meilan 1 , Harits Hijrah Wicaksana 2 , Yahya Rachmana Hidayat 3 , Agung Edi Rustanto 4 1,2,3,4 Program Studi Magister Administrasi Publik , Pascasarjana Universitas Esa Unggul Email: santimeilan.3z@gmail.com , harits@esaunggul.ac.id , yrhidayat62@gmail.com , agung.edi@esaunggul.ac.id ,
Abstrak: Berdasarkan  Undang-undang  No.5  Tahun  2014,  pemerintah  telah  menyusun  peraturan  untuk mendukung pengembangan kompetensi pada ASN melalui Peraturan Pemerintah (PP) No.17 Tahun 2020 yang  menjelaskan  bahwa  Pengembangan  kompetensi  bagi  setiap  PNS  dilakukan  paling  sedikit  20  jam pelajaran/tahun.  Di  RSUPN  Dr.  Cipto  Mangunkusumo  atau  yang  disingkat  RSCM  yang  sebagai  rumah sakit  teraktreditasi  Internasional  dan  menjadi  Rumah  Sakit  Umum  Pusat  Rujukan  Nasional  terdepan dalam Layanan, Pendidikan dan Penelitian yang Berstandar Internasional, pengembangan kompetensi 20 jam  pelajaran/tahun  bagi  tenaga  kesehatan  lain  di  RSCM  telah  dilaksanakan  sejak  tahun  2021.  Yang menjadi  landasan  dalam  implementasi  pengembangan  kompetensi  20  jam  pelajaran/tahun  pada  tenaga kesehatan  lain  adalah  Peraturan  Direktur  Utama  RSUPN  Dr.  Cipto  Mangunkusumo  Nomor HK.02.03.4.2/18898/2021. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam, observasi dan studi  dokumentasi terhadap informan. Hasil  capaian  implementasi pengembangan  kompetensi  20  jam  pelajaran/tahun  bagi  tenaga  kesehatan  lain  di  RSCM  masih  belum maksimal,  sehingga  diperlukan  upaya  peningkatan  capaian  tersebut  melalui  penyelenggaraan  seminar internal  dengan  kompetensi  yang  dihitung  berdasarkan  jam  pelajaran,  menyusun  kebijakan  akumulasi pengembangan  kompetensi  dari  SKP  ke  jam  pelajaran  dan  melakukan  monitoring  evaluasi  pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi secara rutin dan berkelanjutan.
Kata Kunci : Implementasi ; Pengembangan Kompetensi ; Tenaga Kesehatan Lain

## PENDAHULUAN
Menurut World Health Organization (WHO), Rumah sakit merupakan bagian penting  dalam  pengembangan  sistem  kesehatan  yang  menyediakan  layanan berkelanjutan  untuk  menjangkau  kesehatan  masyarakat  dan  layanan  jaringan  rujukan yang  dapat  berfungsi  dengan  baik.  Rumah  sakit  dapat  dijadikan  sebagai  fasilitas pendidikan tenaga medis dan profesional kesehatan lainnya serta menyediakan fasilitas untuk  penelitian  klinis.  (WHO,  2023)  Menurut American  Hospital  Association (AHA) tahun 1974 dalam Azwar (1996), Rumah sakit diartikan sebagai sebuah organisasi yang terdiri  dari  tenaga  medis  profesional  yang  terorganisir  yang  menyelenggarakan pelayanan  medis,  asuhan  keperawatan  yang  berkesinambungan,  diagnosis  serta pengobatan  penyakit.  Berdasarkan  Undang-undang  Nomor  44  Tahun  2009  tentang Rumah  Sakit,  disampaikan  bahwa  rumah  sakit  memiliki  tugas  dan  fungsi  untuk menyelenggarakan  pelayanan  pengobatan  dan  pemulihan  kesehatan  sesuai  standar pelayanan  rumah  sakit,  melakukan  pemeliharaan  dan  peningkatan  kesehatan perseorangan  melalui  pelayanan  kesehatan  yang  paripurna,  menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kompetensi, dan  menyelenggarakan  penelitian  dan  pengembangan  serta  penapisan  teknologi  di bidang  kesehatan  dengan  memperhatikan  etika  ilmu  pengetahuan  bidang  kesehatan. (UU RI Nomor 44 Tahun 2009)
Rumah  Sakit  Umum  Pusat  Nasional  Dr.  Cipto  Mangunkusumo  (disingkat RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo atau RSCM) merupakan UPT yang berada di bawah dan  bertanggung  jawab  kepada  Direktur  Jenderal  Fasilitas  Pelayanan  Kesehatan Kementerian  Kesehatan  RI.  Berdasarkan  PMK  Nomor  40  Tahun  2020  tentang Organisasi  dan  Tata  Kerja  Rumah  Sakit  Umum  Pusat  Nasional  Dr.  Cipto Mangunkusumo,  disampaikan  bahwa  RSUPN  Dr.  Cipto  Mangunkusumo  mempunyai
tugas  menyelenggarakan  pelayanan  kesehatan  perorangan  secara  paripurna.  (PMK Nomor 40 Tahun 2020) RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo adalah sebuah  rumah sakit pemerintah yang memiliki fungsi sebagai rumah sakit pendidikan, salah satunya adalah Rumah  Sakit  Fakultas  Kedokteran  Universitas  Indonesia.  RSUPN  Dr.  Cipto Mangunkusumo memiliki ribuan tenaga medis dan tenaga kesehatan lain bersama-sama memberikan  pelayanan  terbaik  kepada  pasien  dari  seluruh  Indonesia  yang  setiap  hari berobat  ke  RSCM.  RSUPN  Dr.  Cipto  Mangunkusumo  merupakan  pusat  rujukan nasional  rumah  sakit  pemerintah  yang  sudah  berstandar  nasional  serta  internasional dengan Joint Commission International (JCI) Accreditation Standards for Hospitals dan menjadi  tempat  pendidikan  dokter  umum,  dokter  spesialis  I  dan  subspesialis,  perawat, perawat  spesialis,  serta  tenaga  kesehatan  lain.  Adapun  visi  RSCM  adalah  menjadi Rumah Sakit Umum Pusat Rujukan Nasional terdepan dalam Layanan, Pendidikan dan Penelitian  yang  Berstandar  Internasional,  oleh  karena  itu  untuk  mencapai  visi  tersebut maka  SDM  khususnya  Tenaga  Kesehatan  yang  memberikan  pelayanan  pada  pasien  di RSCM haruslah mempunyai kompetensi yang unggul agar layanan yang diberikan oleh tenaga Kesehatan tersebut dapat berkualitas.
Menurut  Undang-undang  No.  36  tahun  2014  tentang  Tenaga  Kesehatan, disampaikan bahwa tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di  bidang  kesehatan  yang  untuk  jenis  tertentu  memerlukan  kewenangan  untuk melakukan  upaya  kesehatan.  Tenaga  kesehatan  dikelompokkan  menjadi  tenaga  medis, tenaga  psikologi  klinis,  tenaga  keperawatan,  tenaga  kebidanan,  tenaga  kefarmasian, tenaga  kesehatan  masyarakat,  tenaga  kesehatan  lingkungan,  tenaga  gizi,  tenaga keterapian  fisik,  tenaga  keteknisian  medis,  tenaga  teknik  biomedika,  tenaga  kesehatan tradisional  dan  tenaga  kesehatan  lain.  (UU  Nomor  36  tahun  2014)  Adapun  di  RSUPN Dr.  Cipto  Mangunkusumo  terdapat  3  kelompok  tenaga  kesehatan  antara  lain  Tenaga Medis  yaitu  dokter,  Tenaga  Keperawatan  yaitu  perawat  dan  bidan  dan  Tenaga Kesehatan  Lain  yaitu  tenaga  keteknisian  medik,  keterapian  fisik,teknik  biomedik, tenaga  gizi,  tenaga  kefarmasian,  kesehatan  lingkungan,  psikologis  klinis  dan  biologi. Dan  status  kepegawaian  tenaga  kesehatan  tersebut  terdiri  dari  Pegawai  Negeri  Sipil (PNS), pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), BLU Non PNS, PPDS dan Fellowship .
Berdasarkan Undang-undang No.5 Tahun 2014, PP No.11 tahun 2017 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.17 Tahun 2020 sebagai pengganti PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) pasal 203 ayat 4, dijelaskan bahwa pengembangan kompetensi merupakan upaya untuk pemenuhan kebutuhan kompetensi PNS dengan standar kompetensi jabatan dan  rencana  pengembangan  karier.  (UU  RI  Nomor  5  tahun  204;  PP  Nomor  11  tahun 2017)  Setiap  Satuan  Kerja  (Satker)  mempunyai  tanggung  jawab  untuk  memenuhi  hak PNS  dalam  mengembangkan  kompetensi  dan  memperhatikan  hasil  penilaian  kinerja serta penilaian kompetensi dengan jumlah jam pengembangan kompetensi untuk setiap PNS minimal 20 jam pelajaran per tahun. Jumlah jam pelajaran minimal tersebut telah diatur di dalam Peraturan Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor 10 tahun 2018 tentang  Pengembangan  Kompetensi.  Menindaklanjuti  penerapan  Peraturan  Pemerintah (PP)  No.17  Tahun  2020  dan  untuk  menciptakan  SDM  yang  unggul,  maka  Direktur Utama RSCM membuat pedoman yaitu Peraturan Direktur Utama RSUPN Nasional Dr. Cipto  Mangunkusumo  Nomor  HK.02.03.4.2/18898/2021  tentang  Pengembangan Kompetensi  Bagi  Pegawai  di  RSUPN  Dr.  Cipto  Mangunkusumo  pasal  2  yang
menyatakan  bahwa  setiap  pegawai  RSCM  memiliki  hak  dan  kesempatan  untuk mengikuti Pengembangan Kompetensi yang dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun.
Pengembangan  tenaga  profesional  harus  didasarkan  pada  konsep  yang  jelas dan berkelanjutan serta berkontribusi pada peningkatan pengetahuan, keterampilan dan kompetensi.  Kompetensi  yang  diperoleh  harus  dapat  diukur  melalui  evaluasi  dalam jangka  pendek  dan  jangka  panjang.  (Wright,  2000)  Pada  peneliti  sebelumnya,  seperti penelitian  Habibah  (2022)  yang  berkaitan  dengan  implementasi  pengembangan kompetensi  20  jam  pelajaran/tahun  pada  pegawai  ASN  di  Provinsi  Kepulauan  Bangka Belitung  Tahun  2021,  dikatakan  bahwa  untuk  memenuhi  kebutuhan  pengembangan kompetensi 20 jam pelajaran/tahun memerlukan desain sistem pembelajaran terintegrasi (70%  pelatihan  saat  bekerja,  20%  pelatihan  di  tempat  kerja  dan  10%  pelatihan  di lembaga  diklat)  dan  membuat  sistem  monitoring  pelaksanaan  pengembangan kompetensi secara berkelanjutan. Sedangkan Penelitian Herlambang et al., (2014) yang berkaitan  dengan  implementasi  pengembangan  kompetensi  SDM  di  Kantor  Camat Bontang Barat, Kota Bontang mengemukakan pengembangan kompetensi sumber daya manusia yang dilakukan secara implementatif mampu membawa perubahan yang berarti terhadap kapasitas dan kompetensi pegawai baik melalui jalur pendidikan dan pelatihan maupun melalui promosi atau mutasi.
Oleh karena itu, sehubungan pelaksanaan Peraturan Direktur Utama RSUPN Dr.Cipto Mangunkusumo tersebut, yang merupakan turunan dari  Undang-undang No.5 Tahun  2014,  PP  No.11  tahun  2017  tentang  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)  dijabarkan dalam  Peraturan  Pemerintah  (PP)  No.17  Tahun  2020  sebagai  pengganti  PP  Nomor  11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pelaksanaan Standar Akreditasi  JCI  pada  chapter Staff  Qualification  and  Education (SQE),    maka  peneliti tertarik  ingin  meneliti  bagaimana  penerapan  implementasi  pengembangan  kompetensi 20  jam  pelajaran/tahun  khususnya  tenaga  kesehatan  lain  yang  berjumlah  1093  orang dengan 23 profesi sejak tahun 2021 - 2023.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  dengan  melakukan  wawancara mendalam, observasi dan studi dokumentasi terhadap informan. Adapun pemilihan pendekatan kualitatif bertujuan agar peneliti dapat menggali data maupun informasi secara lebih mendalam dan  rinci  dan  mempermudah  peneliti  untuk  memperoleh  isu-isu  yang  berkembang  seputar implementasi pengembangan kompetensi 20 jam pelajaran/tahun pada tenaga kesehatan lain di RSUPN  Dr.  Cipto  Mangunkusumo.Teknik  pengumpulan  yang  digunakan  pada  penelitian  ini adalah Qualitative  Observations , Qualitative  interviews ,  Studi  dokumentasi  seperti  peraturan- peraturan, SOP, dan dokumen sejenisnya  yang  relevan  dengan  penelitian.  Dalam melakukan penelitian ini, peneliti membutuhkan informasi dari berbagai informan. Peneliti  memilih untuk menggunakan  teknik  penentuan  informan  dengan  cara  purposive.  Purposive  dilakukan  dalam penelitian  ini  dengan  cara  menentukkan  informan  yang  dianggap  paling  memahami  informasi yang  dibutuhkan  oleh  peneliti.  Tahap  selanjutnya  yang  dilakukan  oleh  penelitian  adalah menganalisis  data  yang  akan  dilakukan  melalui  beberapa  tahapan  sehingga  menghasilkan  data yang  akurat  atau  valid.  Teknik  analisis  data  yang  digunakan  oleh  peneliti  dimulai  dari mereduksi data, menyajikan data sampai dengan pembuatan simpulan sementara. Tahap reduksi data  dilakukan  untuk  pemilahan  data  yang  relevan  dan  secara  spesifik  membahas  topik penelitian sehingga diperoleh gambaran yang lebih jelas. Tahap penyajian data dalam penelitian kualitatif  dilakukan  dengan  mempresentasikan  dalam  bentuk  naratif  yang  mudah  dipahami secara  sistematis  sehingga  dapat  menggambarkan  masalah  atau  topik  yang  diteliti.  Tahap pembuatan simpulan sementara merupakan proses dalam memperoleh hasil temuan berdasarkan
data  analisis  secara  singkat  dan  spesifik  sehingga  menjadi  lebih  jelas.  Uji  keabsahan  data merupakan  tahapan  yang  tidak  dapat  dipisahkan  dari  penelitian  kualitatif.  Uji  keabsahan  data terdiri  dari  uji  kredibilitas,  uji  transferabilitas,  uji  dependabilitas  dan  uji  konfirmabilitas.  Uji kredibilitas atau disebut dengan validitas internal, suatu data dapat dinyatakan kredibel apabila terdapat  persamaan  antara  laporan  hasil  penelitian  dengan  realita  yang  terjadi  pada  objek penelitian. Uji transferabilitas atau disebut dengan validitas eksternal, uji ini dapat  mengetahui derajat ketepatan atau sejauh mana dapat diterapkan hasil penelitian ke populasi informan. Uji dependabilitas  atau  disebut  dengan  reliabilitas,  suatu  data  dikatakan  memenuhi  dependabilitas apabila  peneliti  selanjutnya  dapat  mereplikasi  rangkaian  proses  penelitian  yang  sama.  Uji konfirmabilitas  atau  disebut  dengan  objektivitas,  yaitu  ketika  hasil  penelitian  dapat  disepakati banyak  orang.  (Mekarisce,  2020).  Setelah  memperoleh  data  yang  dianggap  valid  oleh  peneliti maka  selanjutnya  peneliti  harus  melakukan  uji  validitas  terhadap  data  tersebut.  Strategi  yang dipilih  oleh  peneliti  dalam  penelitian  ini  adalah  dengan  triangulasi  yaitu  dengan membandingkan  data  yang  diperoleh  melalui  proses  observasi,  wawancara,dan  studi dokumentasi.  Selain  itu,  peneliti  juga  akan  membandingkan  hasil  wawancara  antar  informan sampai  peneliti  memperoleh  data  jenuh.  Dengan  melakukan  strategi  triangulasi  sumber  data, peneliti  berasumsi  data  hasil  analisis  dapat  memiliki  validitas  yang  semakin  tinggi.  Sehingga hasil penelitian dapat menjadi akurat atau valid. Dalam penelitian ini, peneliti juga  melakukan wawancara secara berkala dengan informan yang sama untuk memastikan keakuratan data hasil wawancara yang diperoleh peneliti sebelumnya.

## HASIL PENELITIAN
Penelitian ini  membahas  terkait  implementasi pengembangan  kompetensi 20 jam  pelajaran/tahun  pada  tenaga  kesehatan  lain  di  RSUPN  Dr.  Cipto  Mangunkusumo sejak  diterbitkannya  Peraturan  Direktur  Utama  RSUPN  Dr.  Cipto  Mangunusumo Nomor  HK.02.03.4.2/18898/2021  tentang  Pengembangan  Kompetensi  20  Jam Pelajaran/tahun pada tahun 2021 sampai dengan 2023.
Menurut Syaukani (2006), implementasi merupakan suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana diharapkan. Rangkaian kegiatan tersebut mencakup, pertama  persiapan  seperangkat  peraturan  lanjutan  yang  merupakan  interpretasi  dari kebijakan  tersebut.  Kedua,  menyiapkan  sumber  daya  guna  menggerakkan  kegiatan implementasi  termasuk  didalamnya  sarana  dan  prasarana,  sumber  daya  keuangan  dan tentu  saja  penetapan  siapa  yang  bertanggung  jawab  melaksanakan  kebijakan  tersebut. Ketiga,  bagaimana  menghantarkan  kebijaksanaan  secara  kongkrit  ke  masyarakat. Berdasarkan  pandangan  tersebut  diketahui  bahwa  proses  implementasi  kebijakan sesungguhnya  tidak  hanya  menyangkut  perilaku  badan  administratif  yang  bertangguh jawab  untuk  melaksanakan  program  dan  menimbulkan  ketaatan  pada  diri  kelompok sasaran,  melainkan  menyangkut  jaringan  kekuatan  politik,  ekonomi,  dan  social  yang langsung  atau  tidak  langsung  dapat  mempengaruhi  perilaku  dari  semua  pihak  yang terlibat  untuk  menetapkan  arah  agar  tujuan  kebijakan  publik  dapat  direalisasikan sebagai  hasil  kegiatan  pemerintah.  Berdasarkan  hal  tersebut  maka  peneliti  mencoba untuk  memaparkan  hasil  yang  diperoleh  peneliti  dari  hasil  wawancara  mendalam, observasi  dan  studi  dokumentasi  terhadap  informan  peneliti  dengan  informan,  adalah sebagai berikut :
A.  Persiapan  Seperangkat  Peraturan  Lanjutan  Yang  Merupakan  Interpretasi  Dari Kebijakan
RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo merupakan pusat rujukan nasional rumah sakit  pemerintah  yang  telah  berstandar  nasional  serta  internasional  dengan Joint Commission  International (JCI) Accreditation  Standards  for  Hospitals dan  menjadi
tempat  pendidikan  dokter  umum,  dokter  spesialis  I  dan  subspesialis,  perawat,  perawat spesialis,  serta  tenaga  kesehatan  lain  dengan  visinya  adalah  menjadi  Rumah  Sakit Umum  Pusat  Rujukan  Nasional  terdepan  dalam  Layanan,  Pendidikan  dan  Penelitian yang Berstandar Internasional, oleh karena itu untuk mencapai visi tersebut maka SDM khususnya  Tenaga  Kesehatan  termasuk  kelompok  tenaga  kesehatan  lain  yang memberikan  pelayanan  pada  pasien  di  RSCM  haruslah  mempunyai  kompetensi  yang unggul  agar  layanan  yang  diberikan  oleh  tenaga  kesehatan  lain  tersebut  dapat berkualitas.
Pada UU UU no 5 tahun 2014 tentang ASN dan turunannya (PP no 11 tahun 2017 dan  PP  no  17  tahun  2020  pasal  203  ayat  4) dijelaskan  bahwa  pengembangan  kompetensi merupakan  upaya  untuk  pemenuhan  kebutuhan  kompetensi  PNS  dengan  standar kompetensi jabatan dan rencana pengembangan karier. Pengembangan kompetensi bagi setiap  PNS  dilakukan  paling  sedikit  20  jam  pelajaran/tahun.  Dalam  rangka  untuk menerapkan  kebijakan  tersebut,  RSUPN  Dr.  Cipto  Mangunkusumo  menetapkan Peraturan  Direktur  Utama  RSUPN  Nasional  Dr.  Cipto  Mangunkusumo  Nomor HK.02.03.4.2/18898/2021 tentang Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai di RSUPN Dr.  Cipto  Mangunkusumo  pasal  2  yang  menyatakan  bahwa  setiap  pegawai  RSCM memiliki  hak  dan  kesempatan  untuk  mengikuti  Pengembangan  Kompetensi  yang dilakukan  paling  sedikit  20  jam  pelajaran  dalam  1  tahun.  Peraturan  ini  mula  berlaku sejak  peraturan  tersebut  ditetapkan  oleh  Direktur  Utama  RSCM  pada  tanggal  7  Mei 2021  termasuk  adalah  kelompok  tenaga  kesehatan  lain  juga  berperan  aktif  dalam melaksanakan peraturan tersebut.
Bentuk pengembangan kompetensi sesuai Peraturan Direktur Utama RSUPN Dr.  Cipto  Mangunkusumo  yaitu  Pendidikan  dan  Pelatihan.  Bentuk  Pengembangan Kompetensi Pendidikan yang dimaksud dengan melakukan pemberian tugas belajar atau izin  belajar  pada  pendidikan  formal  dalam  jenjang  Pendidikan  tinggi  sesuai  dengan ketentuan perundang-undangan. Sedangkan Pengembangan Kompetensi Pelatihan yang dimaksud  meliputi  pelatihan  struktural  kepemimpinan,  pelatihan  manajerial,  pelatihan teknis,  pelatihan  sosial  kultular,  seminar/konferensi/sarasehan,  workshop/lokakarya, kursus, penataran, bimbingan teknis dan sosialisasi. B. Menyiapkan Sumber Daya
Berdasarkan data demografi tenaga kesehatan lain di RSCM, SDM ini bekerja di  instalasi  pelayanan  ataupun  unit  kerja  yang  ada  di  RSCM.  Adapun  jumlah  SDM kelompok  tenaga  kesehatan  lain  di  RSCM  adalah  1093  orang  dengan  23  jenis tenaga/profesi  yang  terdiri  dari  (1)  Tenaga  Keteknisian  Medik  yang  meliputi  profesi perekam  medis  dan  informasi  kesehatan,  teknisi  kardiovaskuler,  teknisi  pelayanan darah,  optometris,  teknisi  gigi,  penata  anestesi,  audiologis  dan  terapis  gigi  dan  mulut, (2) Tenaga Keterapian Fisik  yang meliputi profesi fisioterapis, terapis okupasional dan terapis  wicara,  (3)  Tenaga  Teknik  Biomedika  yang  meliputi  proesi  radiografer, elektromedis,  ahli  teknologi  laboratorim  medik,  fisikawan  medik  dan ortotik  prostetik, (4) Tenaga Gizi yang meliputi profesi nutrisionis dan dietisien, (5) Tenaga Kefarmasian yang  meliputi  profesi  apoteker  dan  tenaga  teknis  kefarmasian,  (6)  Tenaga  kesehatan lingkungan  yang  meliputi  sanitasi  lingkungan,  (7)  Tenaga  Psikologis  yang  meliputi profesi  psikologis  klinis  dan  (8)  Tenaga  Pendukung  atau  Penunjang  yang  meliputi profesi Biolog.
Grafik Jumlah Tenaga Kesehatan Laindi RSCM Tahun 2023

## Sumber : RSUPN Dr. Cipto mangunkusumo
Berdasarkan  grafik  di  atas  dilihat  bahwa  jumlah  tenaga/profesi  di  kelompok tenaga  kesehatan  lain  bervariasi.  Jumlah  tenaga  kesehatan  terbanyak  dalam  kelompok tenaga  kesehatan  lain  adalah  Tenaga  Teknis  Kefarmasian  (TTK)  dengan  jumlah  291 orang dan 5 tenaga yang paling sedikit adalah tenaga Ortotik Prostetik jumlah 4 orang, Psikologis  Klinis  berjumlah  4  orang,  Teknisi  Gigi  4  orang,  Audiologi  3  orang  dan Teknik Kardiovaskuler dengan jumlah 1 orang.
Pelaksanaan pengembangan  kompetensi  di  RSCM  dilaksanakan  oleh Bagian Pendidikan  dan  Penelitian  dengan  melakukan  analisis  atas  kebutuhan  dan  rencana pengembangan kompetensi berdasarkan Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi  atau Training  Need  Analysis (TNA)  serta  pelaksanaan  dan  evaluasi pengembangan  kompetensi  yang  berkoordinasi  dengan  Instalasi  Pelayanan  atau  Unit Kerja.  Bagian  Pendidikan  dan  Penelitian  memfasilitasi  terselenggaranya  pendidikan pegawai  melalui  kerja  sama  dengan  institusi  pendidikan  yang  telah  terakreditasi  B. Adapun pengembangan kompetensi di RSCM menjadi dasar pengembangan karir secara keprofesian  atau  menjadi  salah  satu  dasar  bagi  pengangkatan  jabatan.  Sedangkan sumber  biaya  pendidikan  dan  pelatihan  dapat  berasal  dari  Kementerian  Kesehatan Republik  Indonesia,  Rencana  Alokasi Anggaran  Diklat,  Pribadi  dan Pihak ketiga yang tidak mengikat.
C. Menghantarkan Kebijaksanaan Secara Kongkrit Ke Masyarakat Program  pengembangan  kompetensi  untuk  pegawai  di  RSCM  telah dilaksanakan sejak tahun 2021 yang dilakukan pada tingkat Unit Kerja dan Rumah Sakit secara  berkala  dengan  tidak  mengurangi  dan  mengganggu  waktu  pelayanan  di  Unit Kerja.
Bagi  Tenaga  Kesehatan  di  RSCM  termasuk  kelompok  Tenaga  Kesehatan Lain,  kompetensi  teknis  yang  diikuti  yaitu  umum  dan  kekhususan  (profesi).  Adapun satuan  nilai  yang  dihasilkan  setelah  mengikuti  kompetensi  teknis  tersebut  yaitu  secara umum  dengan  Jam  Pelajaran  (JP)  dan  Khusus/profesi  dengan  Satuan  Kredit  Profesi (SKP). Kompetensi Umum yang wajib diikuti tenaga kesehatan lain berdasarkan standar akreditasi  rumah  sakit  yang  terintegrasi  dengan  program  peningkatan  mutu  dan keselamatan  pasien,  diantaranya  adalah  pelatihan  wajib  bagi  seluruh  pegawai  dengan satuan  Jam  Pelajaran  yaitu  :  Pelatihan  Bantuan  Hidup  Dasar  (BHD),  Pelatihan Pencegahan  dan  Pengendalian  Infeksi  (PPI)  dan  Pelatihan  Alat  Pemadam  Api  Ringan (APAR).  Sedangkan  Kompetensi  Teknis  Kekhususan/Keprofesian  yang  diikuti  oleh tenaga kesehatan lain dengan satuan SKP yaitu melalui Organisasi Profesi (OP) masing- masing sesuai keprofesiannya. Kegiatan pengembangan kompetensi yang sudah diikuti oeh  tenaga  kesehatan  lain  di  dokumentasikan  oleh  nakes  tersebut  di  aplikasi  RS  yaitu
291 157 129 80 55 60 39 36 36 35 32 31 26 16 14 12 12 10 8 4 4 4 3 1 0 100 200 300 400 Jumlah Tenaga Kesehatan Lain Tahun 2023
Electronic  Health  Record (EHR).  Dan  evaluasi  pengembangan  kompetensi  tenaga kesehatan lain dilakukan oleh Bagian Pendidikan dan Pelatihan.
Berdasarkan  informasi  yang  peneliti  dapatkan  dari  hasil  wawancara, pemanfaatan  sumber  dana  yang  berasal  alokasi  anggaran  diklat  RS  digunakan  dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi teknis secara umum bagi seluruh pegawai rscm yang  berjumlah  keseluruhan  kurang  lebih  5000an  pegawai,  sedangkan  untuk pelaksanaan untuk pengembangan kompetensi teknis kekhususan anggaran dana berasal dari  pribadi  ataupun  pihak  ketiga  yang  tidak  mengikat.    Sehingga  pelaksanaan pengembangan  kompetensi  khususnya  tenaga  kesehatan  lain  belum  dilakukan  secara menyeluruh.
Berikut  data  yang  peneliti  peroleh  dari  hasil  pengumpulan  data  terkait  hasil implementasi pengembangan kompetensi minimal 20 Jam Pelajaran/Tahun pada tenaga kesehatan  lain  yang  sudah  dilaksanakan  mulai  ditetapkannya  Peraturan  Direktur RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo pada bulan Mei 2021 sampai dengan Oktober 2023.
Grafik  2.  Persentase  Capain  Pengembangan  Kompetensi  20  JP/Tahun  Pada  Tenaga Kesehatan Lain Tahun 2021-2023
Sumber : RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo Berdasarkan  grafik  di  atas  dapat  dilihat  bahwa  pelaksanaan  pengembangan kompetensi  20  jam  pelajaran  pada  tenaga  kesehatan  lain  di  RSCM  mulai  berlakunya pedoman  Direktur  Utama  RSUPN  Dr.  Cipto  Mangunkusumo  tahun  2021  ada peningkatan.  Tahun  2021  capaian  36%,  tahun  2022  capaian  69%  sehingga  ada peningkatan  33%.  Sedangkan  tahun  2022  ke  2023  belum  dapat  dianalisa  dikarenakan data  yang  didapat  peneliti  sampai  dengan  Oktober  2023  yaitu  53%,  capaian  tersebut masih dalam proses monitoring dan evaluasi Bagian Pendidikan dan Penelitian RSCM.

## KESIMPULAN
Pengembangan  kompetensi  20  Jam  Pelajaran/tahun  pada  tenaga  kesehatan lain  di  RSUPN  Dr.  Cipto  Mangunkusumo  sudah  terimplementasi  meskipun  belum maksimal.  Agar  implementasi  pengembangan kompetensi 20  JP  bagi  tenaga  kesehatan lain  dapat  meningkat,  selain  menyelenggarakan  kegiatan  pengembangan  kompetensi teknis  secara  umum,  RS  juga  dapat  bekerjasama  dengan  organisasi  profesi  untuk pelaksanaan pengembangan  kompetensi teknis  kekhususan. Sehingga alokasi anggaran diklat  dapat  terealisasi  untuk  kegiatan  pengembangan  kompetensi  kekhususan  sesuai profesi  tenaga  kesehatan  lain  untuk  peningkatan  kualitas  pelayanan  tenaga  kesehatan lain di RSCM.
36% 69% 53% 0% 20% 40% 60% 80% 2021 2022 Okt-2023
Persentase Capaian Pengembangan Kompetensi 20 Jam Pelajaran/Tahun pada Tenaga Kesehatan Lain di RSCM

## DAFTAR REFERENSI
Amir, Ansar. 2022. Competency Development Through Administrative Management on the  Performance  of  Makassar  City  Government .  Budapest  International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal), 5:(2)
Azwar, Azrul. Menjaga Mutu Pelayanan Kesehatan. Jakarta: Sinar Harapan. 1996 BPK RI. (2009). UU Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit . BPK  RI.  (2018). Peraturan  Lembaga  Administrasi  Negara  Republik  Indonesia  Nomor 10  Tahun  2018  tentang  Pengembangan  Kompetensi  Pegawai  Negeri  Sipil . www.peraturan.go.id
BPK RI. (2020). PP Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Sipil . Febrisoni,  Fransiscus.  2020. Pengembangan  Model  Strategi  Pemenuhan  Jam  Wajib Pengembangan  Kompetensi  Bagi  Pegawai  Negeri  Sipil  di  Lingkungan Pemerintah  Provinsi  Kalimantan  Barat .  Restorica:  Jurnal  Ilmiah  Ilmu Administrasi Negara dan Ilmu Komunikasi, 6:(1), hal:20-32
Habibah,  E.  (2022).  Evaluasi  Implementasi  Pengembangan  Kompetensi  Pegawai Provinsi  Kepulauan  Bangka  Belitung  dengan  Model  CIPP. KNOWLEDGE: Jurnal Inovasi Hasil Penelitian Dan Pengembangan , 2 (3), 1–11. Herlambang,  R.,  Idris,  A.,  &  Noor,  M.  (2014).  Implementasi  Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Di Kantor  Camat  Bontang  Barat  Kota  Bontang. Jurnal  Administrative  Reform
(JAR) , 2 (1),  38–47. http://e- journals.unmul.ac.id/index.php/JAR/article/view/498
Klemp  GO.,  Pottinger  M,  Goldsmith  E.  1979. Defining  and  Measuring  Competence . San Fransisco, Calif: Jossey-Bass
Lubis  L,  Raharja  WT,  Wahyudi  A.  Analisa  Kompetensi  Tenaga  Kesehatan  di Puskesmas Sidotopo Kota Surabaya. J PUBLICIANA . 2019;Vol.12 No.:96-97. Lovelace, BE.  1993. A Model  for  Evaluating  Competency-Based  Instruction .  Houston, Tex: The Texas Higher Education Coordinating Board
Nadella  N,  Rahadi  DR.  Pengembangan  Kompetensi  Di  Masa  Pandemi  COVID  19.
INOBIS J
Inov Bisnis dan Manaj Indones . 2020;4(1):72-83. doi:10.31842/JURNALINOBIS.V4I1.167
Nadhifa,  A.A.,  Hesti  L.,  Dewi  R.  2022. Implementasi  Kebijakan  Pengembangan Kompetensi  Pelatihan  Teknis  PNS  di  Kabupaten  Tegal .  Journal  of  Public Policy and Management Review, Universitas Diponegoro, 11:(3)
RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo (2021). Peraturan Direktur Utama RSUP Nasional Dr.  Cipto  Mangunkusumo  Nomor  HK.02.03/4.2/18898/2021  tentang Pengembangan  Kompetensi  Pegawai  di  RSUP  Nasional  Dr.  Cipto Mangunkusumo . www.rscm.co.id Setiadiputra,  Raden  Y.P.  2017. Urgensi  Program  Pengembangan  Kompetensi  SDM secara  Berkesinambungan  di  Lingkungan  Instansi  Pemerintah .  Jurnal SAWALA, 5:(1), hal:16-22
Silviana  S,  Darmawan  ES,  Fakultas  K,  et  al.  Analisis  Standar  Kompetensi  Tenaga Kesehatan  di  Rumah  Sakit  Bhakti  Yudha  Depok  Tahun  2017. J  Adm  Rumah Sakit Indones . 2017;4(1). doi:10.7454/ARSI.V4I1.3204
Suaedi,  F.  Pengembangan  Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia  dalam  Rangka Meningkatkan  Pelayanan  di  Rumah  Sakit  Haji  Surabaya. Al  Tijarah . 2017;3(1):79-102. doi:10.21111/TIJARAH.V3I1.939
Sulistiono,  Slamet  (2013)  Pengembangan  Sumber  Daya  Aparatur  Dalam  Rangka Meningkatkan Kinerja (Studi Pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang),. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Tjahyanti  S,  Chairunnisa  N.  Kompetensi,  Kepemimpinan,  Disiplin  Kerja  Terhadap Kinerja  Karyawan  Human  Resources  and  Facilty  Management  Directorate. Media Bisnis . 2021;12(2):127-132. doi:10.34208/mb.v12i2.917
Tueno  NS,  Bina  S,  Gorontalo  T.  PENGARUH  KOMPETENSI  TENAGA MEDIS/PARA    MEDIS    TERHADAP    KUALITAS    PELAYANAN  DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) POHUWATO. Publik J
Manaj  Sumber  Daya  Manusia,  Adm  dan  Pelayanan  Publik .  2014;1(1):43-54. doi:10.37606/PUBLIK.V1I1.107
Universitas Terbuka. Meningkatan Kualitas dan Kompetensi Tenaga Kesehatan Melalui UT | Universitas Terbuka. Accessed January 17, 2023.  https://www.ut.ac.id/berita/2015/12/meningkatan-kualitas- dan-kompetensi- tenaga-kesehatan-melalui-ut
Wahyu  Satrio  Bintoro  O,  Sunaryo  H,  Khoirul  Anwarodin  MB,  Manajemen  Fakultas Ekonomi  Dan  P.  e-Jurnal  Riset  Manajemen  PRODI  MANAJEMEN PENGARUH KOMPETENSI DAN PELATIHAN TERHADAP KINERJA TENAGA  MEDIS  PUSKESMAS  (Studi  Kasus  pada  Puskesmas  Menganti).  Accessed
November 14, 2022. www.fe.unisma.ac.id WHO. (2023). Hospital. Diperoleh dari https://www.who.int/health-
topics/hospitals#tab=tab_1 (Diakses  pada  11  November  2023  pukul  14.50 WIB)
Wright, et al. (2000). Competency Development in Public Health Leadership. American Jorunal of Public Health. 90(8).
Yudhy  Pradityo  Setiadiputra  BPSDM  Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta  R. Urgensi Program  Pengembangan  Kompetensi  SDM  Secara  Berkesinambungan  di Lingkungan Instansi Pemerintah . 2017;5:16-22.