## JURKAMI: Jurnal Pendidikan Ekonomi
http://jurnal.stkippersada.ac.id/jurnal/index.php/JPE JURKAMI Volume 5, no 2, 2020

## ANALISIS PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PENGEMBANGAN WILAYAH PERBATASAN ENTIKONG

## Kardius Richi Yosada
STKIP Persada Khatulistiwa Sintang, Indonesia Email: richiyosada78@gmail.com
Abstract: The  existing  economic  wealth  and  other  non-economic  advantages  are  also  a driving  factor for improving the socio-economic welfare of the people around the Entikong border area.  In addition  to  having interrelationships that influence each other with  activities carried  out  in  other  border  areas,  as  well  as  having  an  impact  on  defense  and  security conditions both on a regional and national scale. The achievement of increasing the welfare of  the  people  in  the  Entikong  border  area  can  also  be  determined  by  the  dynamics  of  how cooperative the cross-regional collaboration is and the degree of involvement of community groups,  local  governments,  Regional-Owned  Enterprises  (BUMD),  the  private  sector  and legal institutions . The average economic growth rate compared to the population growth rate From  the  results  of  the  analysis  carried  out,  the  average  economic  growth  rate  in  Entikong District  reached  5.88%  which  was  higher  than  the  population  growth  rate,  namely  1.18%. This  condition  reflects  economic  growth, where  the rate of economic  growth is  higher than the  population  growth  rate.  The  economic  contribution  of  Entikong  Subdistrict  to  Sanggau Regency  was  2.32%  on  average  (2009-2013),  with  a  relatively  declining  condition  since 2009.
Keywords : Economic Growth, Development Border Area, Entikong
Abstrak: Kekayaan  ekonomi  dan  keunggulan  non  ekonomi  lainnya  yang  ada  juga merupakan  faktor  pendorong  bagi  peningkatan  kesejahteraan  sosial  ekonomi  masyarakat  di sekitar  wilayah  perbatasan  Entikong,  disamping  mempunyai  keterkaitan  yang  saling mempengaruhi dengan kegiatan yang dilaksanakan di wilayah lainnya yang berbatasan antar wilayah  maupun  antar  negara,  serta  mempunyai  dampak  terhadap  kondisi  pertahanan  dan keamanan baik dalam skala regional maupun nasional. Keberhasilan pencapaian peningkatan kesejahteraan masyarakat wilayah perbatasan Entikong juga dapat ditentukan oleh dinamika seberapa kooperatif kolaborasi lintas wilayah dan derajat keterlibatan kelompok masyarakat, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), sektor swasta dan lembaga hukum laju  pertumbuhan  ekonomi  rata ‐ rata  dibandingkan  dengan  laju  pertumbuhan  penduduk  Dari hasil  analisis  yang  dilakukan,  laju  pertumbuhan  ekonomi  rata ‐ rata  di  Kecamatan  Entikong mencapai  angka  5,88%  yang  lebih  tinggi  dari  angka  laju  pertumbuhan  penduduk,  yaitu 1,18%.  Kondisi  tersebut  mencerminkan  adanya  pertumbuhan  ekonomi,  karena  laju pertumbuhan  ekonomi  lebih  tinggi  dari  laju  pertumbuhan  penduduk.  Kontribusi  ekonomi yang dimiliki oleh Kecamatan Entikong terhadap Kabupaten Sanggau rata ‐ rata sebesar 2,32% (tahun 2009 ‐ 2013), dengan kondisi yang relatif menurun sejak tahun 2009.
Kata Kunci: Pertumbuhan Ekonomi, Pengembangan Wilayah Perbatasan, Entikong
Diterima: 23 Oktober 2020; Disetujui: 29 Oktober 2020; Diterbitkan: 1 November 2020

## PENDAHULUAN
Wilayah  perbatasan  suatu  negara memiliki  peran  penting  dalam  penentuan batas  wilayah  kedaulatan,  pemanfaatan sumber daya alam, menjaga keamanan dan keutuhan  wilayah.  Pembangunan  wilayah perbatasan  pada  dasarnya  merupakan bagian integral dari pembangunan nasional.  Wilayah  perbatasan  mempunyai nilai strategis dalam mendukung keberhasilan  pembangunan  nasional,  hal tersebut  ditunjukkan  oleh  karakteristik kegiatan yang mempunyai dampak penting bagi  kedaulatan  negara,  menjadi  faktor pendorong bagi peningkatan kesejahteraan sosial  ekonomi  masyarakat  sekitarnya, memiliki keterkaitan yang saling mempengaruhi  dengan  kegiatan  yang dilaksanakan  di  wilayah  lainnya  yang berbatasan  dengan  wilayah  maupun  antar negara, serta mempunyai dampak terhadap kondisi  pertahanan  dan  keamanan,  baik skala  regional  maupun  nasional  (BKPM, 2011).
Peningkatan  pergerakan  disebabkan oleh  berubahnya  fungsi  pos  pelintas  batas yang  tidak  hanya  dilalui  oleh  pelintas tradisional  tetapi  disebabkan  pula  oleh pelintas non tradisional (Kurniadi, 2009).

## KAJIAN TEORI
Menurut  Hamid  (2003),  kawasan perbatasan antarnegara merupakan kawasanyang  strategis  karena  merupakan
titik  tumbuh  bagi  perekonomian  regional maupun  nasional.  Melalui  kawasan  ini, kegiatan  perdagangan  antarnegara  dapat dilakukandengan  mudah,  cepat  dan  murah yang  pada  gilirannya  akan  mendorong naiknya  aktivitas  produksi  masyarakat, pendapatan masyarakat dan berujung pada kesejahteraan masyarakat.
a. Konsep Wilayah
Wilayah  itu  dibedakan  berdasarkan musim/temperatur  yang  dimilikinya  atau berdasarkan konfigurasi lahan, jenis tumbuh-tumbuhan,  kepadatan  penduduk, atau gabungan dari ciri-ciri diatas. Menggunakan pandangan obyektif membuat analisis ruang menjadi terbatas.Dalam  melakukan  studi  mengenai pengembangan wilayah, khususnya tentang  wilayah  perbatasan  antar  negara (transborder region), hal yang perlu dijelaskan adalah beberapa konsep tentang wilayah (region) itu  sendiri.  John  Glasson
(1974:37)  mengemukakan  konsep  tentang wilayah  sebagai  metode  klasifikasi  yang muncul  melalui  dua  hal  yang  berbeda, yaitu yang mencerminkan kemajuan ekonomi  dariperekonomian  sederhana  ke sistem  industri  yang  kompleks.Pada  fase pertama  memperlihatkan  wilayah  formal yaitu  berkenaan  dengan  keseragaman  dan didefinisikan  menurut  homogenitas.  Fase kedua memperlihatkan perkembangan wilayah fungsional yaitu berkenaan dengan  interdependensi,  saling  hubungan
antara  bagian-bagian  dan  didefinisikan menurut koherensi fungsional.
Wilayah  formal  adalah  wilayah geografik  yang  seragam  atau  homogenya menurut  kriteria  tertentu.Pada  awalnya kriteria yang digunakan untuk mendefinisikan  wilayah  formal,  terutama adalah  bersifat  fisik  seperti  topografi, iklimdan vegetasi dikaitkan dengan konsep determinasi  geografik.  Tetapi  berikutnya terjadi  peralihan  kepada  penggunaan kriteria  ekonomi,  seperti  tipe  industri  atau tipe  pertanian.Wilayah  alamiah  adalah wilayah formal fisik (Husnadi, 2006).
Wilayah  fungsional  adalah  wilayah geografik  yang  memperlihatkan  suatu koherensi fungsional tertentu, suatu interdependensi  dari  bagian-bagian,  bila didefinisikan  berdasarkan  kriteria  tertentu. Wilayah  fungsional  ini  kadang-kadang disebut  sebagai  wilayah  Nodal  atau polarized  region dan  terdiri  dari  satuan- satuanyang  heterogen,  seperti  desa-kota yang  secara  fungsional  saling  berdekatan (Husnadi,  2006).  Wilayah  formal  atau wilayah  fungsional  ataupun  gabungan keduanya memberikan suatu kerangka bagi klasifikasi  tipe  wilayah  yang  ketiga  yaitu wilayah perencanaan.Wilayah perencanaan merupakan  wilayah  geografik  yang  cocok untuk perencanaan dan pelaksanaan rencana-rencana pembangunan untuk memecahkan persoalan-persoalan wilayah.
Jika  pengertian  wilayah  formal (homogen) dan wilayah fungsional (polarized) digabungkan dengan
perencanaan,  dapat  dikenal  dua  macam pendekatan  dalam  perencanaan  wilayah (Jayadinata, 1999:16) yaitu: (1) pendekatan  teritorial  untuk  perencanaan suatu wilayah formal.  Menurut  Friedmann dan  Weaver,  perencanaan  suatu  wilayah formal dengan pendekatan teritorial tersebut memperhitungkan mobilisasi terpadu  dari  semua  sumber  daya  manusia dan  sumber  daya  alam  dari  suatu  wilayah tertentu yang dicirikan oleh perkembangan sejarahnya,  karena  sejarah  adalah  salah satu yang dapat mengikat anggota masyarakat suatu wilayah territorial, sehingga dapat terbentuk beberapa kelompok  sosial  seperti  suku  dan  bangsa. Perencanaan  semacam  itu  dapat  disebut perencanaan wilayah teritorial atau perencanaanwilayah formal (2) pendekatan fungsional, yaitu suatu perencanaan wilayah  yang  menurut  Friedmann  dan Weaver, memperhitungkan lokasi berbagai kegiatan  ekonomi  dan  pengaturan  secara ruang  dari  sistem  perkotaan  mengenai berbagai  pusat  dan  jaringan.  Perencanaan ini  dapat  disebut  sebagai  perencanaan wilayah  fungsional,  seperti  kelompok sosial  yang  membentuk  khas  fungsional terikat  oleh  kepentingan,  seperti  misalnya kelas  sosial,  perserikatan  dagang,  dan sebagainya.
b. Paradigma Baru
Pengembangan Wilayah
Seiring  dengan  proses  globalisasi saat ini, kota-kota besar maupun kawasan- kawasan  strategis  di  Indonesia  akan berkembang menjadi sebuah sistem kewilayahan  dimana  satu  sama  lain  akan terikat  dalam  suatu  sistem  keseimbangan dan saling ketergantungan (complementarity  and  interdependency) .
Globalisasi  danregionalisasi  tidak  saja menyebabkan  terjadinya  perubahan  dan dinamika  sosial,spasial,  dan  ekonomi diantara  dua  kota  metropolitan,  tetapi dalam  beberapa  kasusjuga  berlangsung pada  kota-kota  kedua (secondary  urban cities), terutama  di  daerahyang  sedang mengalami percepatan proses industrialisasi (Riyadi, 2002:3).
Peningkatan  kawasan transborder (perbatasan  antar  negara)  sebagai  bagian dari  perubahan  geografi  ekonomi  dan wilayah  (termasuk  tenaga  kerja/buruh) dalam  skala  global  dihasilkan  melalui proses globalisasi dan integrasi internasional.  Kawasan  ini  disebut simply border regions (Gonzalez, 2001) . Menurut Gonzalez  (2001:59),  menjelaskan  bahwa kemunculan  kawasan  perbatasan  antar negara (transborder region) sebagai ketika kekuatanpasar melebihi hambatan konvensional yang dihasilkan oleh manusia dan dinamika ekonomi, menginduksi  sebuah  evolusi,  solidaritas
dan  konvergensi  di  dua  sisi  perbatasan, dimana  sebuah  ruang  transisi  terbentuk diantara  mereka  atau  dengan  kata  lain sebuah  kawasan  ketiga  dengan  semua  hal menarik yang melingkupi proses pencangkokan, hal ini disebut juga sebagai cross  fertilization. Pelaku  tidak  hanya merubah  tetapi  juga  membawa  pengaruh budaya yang baru atau identitas ruangbudaya yang baru dari kawasan yang bersebelahan. Gagasan serupa ialah kawasan  ekonomi  transnasional,  dimana masyarakat,  perusahaan  dan  pemerintahan saling  berinteraksi  dan  mengorganisasikan diri  untuk  kemudian  secara  bersama-sama mengatur regional action dan peningkatan pengembangan ekonomi, perencanaan transportasi, serta inisiatif lainnya. Hubungan transborder tersebut  dapat terdiri dari bermacam-macam aspek fungsional  dengan  tingkat  kerjasama  yang lebih formal dan intensif.
c. Tipologi Kawasan Perbatasan
Tipologi yang diadopsi dari pemikiran Wu (2001:21-24) pada dasarnya adalah sebuah klasifikasi karakteristik dari pengembangan kawasan perbatasan, sehingga  setiap  tahapan  pengembangan dapat  diidentifikasi.  Klasifikasi  bertujuan meningkatkan  studi  komparatif  dengan mengelompokkan karakteristik proses timbulnya pengembangan kawasan perbatasan  dan  menggambarkan  proses pengembangan ke tahap selanjutnya.
Menurut Ratti (1993),
pengembangan kawasan perbatasan merupakan sebuah rangkaian proses pergerakan  yang  semula  dari  daerah perbatasan (frontier) sebagai sebuah barrier (rintangan), menjadi suatu kawasan perbatasan sebagai filter , kemudian membentuk kawasan perbatasan sebagai sebuah zona kontak.
Tiga jenis/tipe pengembangan kawasan  perbatasan  yang  dianjurkan  oleh tipologi  ini  bertujuan  mengelompokkan karakteristik eksisting pada pengembangan kawasan  perbatasan  dan  mengidentifikasi hambatan-hambatan kunci dan isu kebijakan  yang  menuntut  perhatian  lebih besar  jika  pengembangan  yang  lebih majuakan dilakukan pada tahapan berikutnya (Husnadi, 2006).

## METODOLOGI PENELITIAN
Pendekatan  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah kualitatif fenomenologi  dengan Existing  Models .
Pendekatan  kualitatif  digunakan  karena data  yang  akan  dikumpulkan  bersifat  data lunak  ( soft ),  penekanan  pada  deskripsi- deskripsi  tentang  orang,  tempat  dan percakapan dan tidak menekankan penggunaan prosedur statistik.
Fenomenologi digunakan karena penelitian ini  berusaha  untuk  menggambarkan  dan masuk  ke  dalam  dunia  konseptual  subyek guna mendapatkan pemahaman yang lebih
dalam  mengenai  bagaimana  dan  apa makna  yang  disusun  subyek  di  sekitar kejadian-kejadian dalam kehidupan kesehariannya. Pendekatan kualitatif fenomenologi  merupakan  cara  pendekatan yang  menekankan  pada  kondisi  alami ( naturalistic ), kerja lapangan, dan instrumen  utamanya  adalah  peneliti  itu sendiri  dan  lebih  banyak  pengungkapan bersifat  deskriptif.  Adapun  yang  menjadi pusat perhatian adalah fenomena- fenomena  yang  tampak  maupun  gejala- gejala yang melatarbelakanginya berdasarkan  pemahaman  subyektif  dari peneliti  itu.  Sedangkan  metode  penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang merupakan  penggambaran  peristiwa  pada saat  itu,  pendekatan  penelitian  ini  sesuai dengan  karakteristik  penelitian  kualitatif sebagaimana yang dikemukan oleh Bogdan dan Biklen (1992:29-32), yaitu:
1. Latar  penelitian  sebagai  sumber  data bersifat  alamiah  dan  peneliti  berperan sebagai instrumen utama.
2. Bersifat deskriptif
3. Lebih menekankan pada proses daripada hasil
4. Data yang dianalisis bersifat induktif
5. Pemaknaan  dalam  konteks  menjadi perhatian utama
Analisis dalam penelitian ini menggunakan  model  interaktif  dengan komponen-komponen antara lain:
pengumpulan data, reduksi data, kesimpulan-kesimpulan  yang  merupakan penarikan/verifikasi  data  dan  penyajian data  (Matthew  B  Milles,  dan  A  Michael Huberman, 1992:20

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan  analisis  spasial  yang dilakukan sebelumnya, menjelaskan adanya  perubahan  penggunaan  lahan, struktur  ruang  dan  kependudukan  yang mengindikasikan tumbuhnya aktivitas ekonomi di Kecamatan Entikong (Niebuhr dan Stiller; 2001; Soekanto, 2003; Branch, 1995). Perubahan spasial tersebut menunjukkan adanya kecenderungan perubahan  guna  lahan  bagi  permukiman (0,15%),  polarisasi  penduduk  yang  berada di  desa  Entikong  (kepadatan  yang  paling tinggi) dan terbentuknya pola linier dalam perkembangan  kawasan  mengikuti  jalan arteri ( ribbon development).
Berdasarkan  tinjauan  secara  teoritis dan empiris, maka kondisi diatas menunjukan adanya pertumbuhan ekonomi kawasan  sesuai  dengan  fungsi  kawasan sebagai kawasan perbatasan antar negara.Pertumbuhan  ekonomi  dapat  juga diketahui  dari  besarnya  laju  pertumbuhan ekonomi  rata ‐ rata  dibandingkan  dengan laju  pertumbuhan  penduduk  (Arsyad, 2005).  Dari  hasil  analisis  yang  dilakukan, laju  pertumbuhan  ekonomi  rata ‐ rata  di Kecamatan  Entikong  mencapai  angka
5,88%  yang  lebih  tinggi  dari  angka  laju pertumbuhan  penduduk,  yaitu  1,18%. Kondisi  tersebut  mencerminkan  adanya pertumbuhan ekonomi, karena laju pertumbuhan  ekonomi  lebih  tinggi  dari laju  pertumbuhan  penduduk.  Kontribusi ekonomi  yang  dimiliki  oleh  Kecamatan Entikong  terhadap  Kabupaten  Sanggau rata ‐ rata sebesar 2,32% (tahun 2009 ‐ 2013), dengan kondisi yang relatif menurun sejak tahun 2009. Menurunnya kontribusi ekonomi  Kecamatan  Entikong  dalam mendukung perekonomian Kabupaten Sanggau  cenderung  menunjukkan  stagnasi fungsi  kawasan  perbatasan  Entikong  yang seharusnya mampu menjadi pusat pertumbuhan  bagi  kawasan  sekitarnya. Kondisi  tersebut  perlu  dicermati  dalam perkembangannya karena Kecamatan Entikong menjadi Pusat Kegiatan Strategis Nasional  (PKSN)  yang  berperan  penting, baik  secara  internal  kawasan  perbatasan maupun  secara  eksternal  (Kabupaten Sanggau dan Kota Pontianak).
Dengan adanya PPLB, tingkat kesejahteraan masyarakat di kawasan  perbatasan  di  Kecamatan Entikong sudah meningkat (khusus di wilayah  tertentu  yang  dekat  dengan akses PPLB), namun tidak merata di seluruh hinterland perbatasan, fenomena  tersebut  direspon  oleh pemerintah  dengan  pembangunan infrastruktur  di  wilayah  hinterland agar  memudahkan  akses  menuju PPLB (belum terlaksana).
Kondisi  pertumbuhan  ekonomi  di Kecamatan  Entikong  tidak  terlepas  dari sektor  basis  yang  berperan  penting  dalam perkembangan  perekonomian,  meskipun mengalami  fluktuasi.  Apabila  dilihat  dari konteks pertumbuhan ekonomi, berkurangnya  peran  sektor  pertanian  yang mengarah  pada  sektor  pendukung  lain seperti  pengangkutan  dan  komunikasi menunjukkan adanya pertumbuhan ekonomi dalam suatu wilayah.
Menurunnya peran sektor pertanian terlihat juga  pada  analisis shift-share yang mengindikasikan  kinerja  sektor  dalam perekonomian  wilayah  dan  identifikasi sektor  prioritas  dari  gabungan  antara  LQ dan Shift-Share .Sektor pertanian tergolong mundur  dengan  nilai  pergeseran  yang minus  (KPP  dan  KPPW).  Sejalan  dengan analisis LQ, ternyata dalam analisis kinerja perekonomian,  sektor  pengangkutan  dan komunikasi,  listrik,  gas  dan  air  minum, jasa ‐ jasa  memiliki  kinerja  perekonomian yang maju.
Setiap  tahun  departemen  custom pendapatan  mencapai  15  M,  belum dari  imigrasi  (pembuatan  paspor)
dan karantina
(penentuan
lolos/tidaknya barang yang diperdagangkan) artinya pendapatan yang  sangat  besar  didapatkan  di
PPLB Entikong.
Terbukanya akses perbatasan Entikong terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut memiliki implikasi yang baik terhadap peningkatan kesejahteraan
masyarakat, namun berbanding terbalik dengan implikasinya terhadap pemerintah  daerah, karena pihak yang berperan dalam pengelolaan perbatasan tersebut adalah pemerintah pusat (Bea Cukai, Imigrasi), sehingga praktis
penerimaan  dari  PPLB  mengalir  ke pusat.  Dalam  hal  pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan, perubahan tersebut terjadi di Entikong,  namun  sangat  lambat  dan cenderung tidak berkontribusi terhadap perkembangan sebuah kawasan perbatasan.
Perkembangan terbaru dengan adanya peraturan Menperindag yang intinya  hanya  5  pintu  pelabuhan yang  boleh  melakukan  kegiatan ekspor ‐ impor, dimana Entikong tidak termasuk dalam pelabuhan tersebut.
Keberadaan PPLB
Kecamatan Entikong  tidak  berkontribusi  bagi daerah  propinsi/kabupaten  karena pendapatan  mengalir  ke  pusat  dan tidak  ada  sharring  untuk  daerah perbatasan.
Peran  kebijakan  yang  sangat  sensitif bagi  pertumbuhan  ekonomi  di  perbatasan Kecamatan  Entikong  merupakan  halangan ( barrier ) yang membatasi pertumbuhan itu sendiri.Pertumbuhan  ekonomi  di  kawasan perbatasan  Kecamatan  Entikong  sangat tergantung  pada  kebijakan  pusat  dan kebijakan  bilateral  (tanpa  melibatkan pusat) yaitu  adanya forum Sosek Malindo. Dengan demikian, diperlukan adanya iklim yang kondusif dalam pertumbuhan ekonomi,  termasuk  penyiapan  kebijakan yang fit dengan  kondisi  perbatasan  dan pengembangannya.
Untuk  itu,  kebijakan  yang  ada sebaiknya  menunjang  kedua  belah  pihak, khususnya  Kecamatan  Entikong  dengan potensi  koneksitas  yang  tinggi  dengan Serawak (ditunjukkan dengan berkembangnya  sektor  tersier  sebagai sektor  prioritas,  seperti  pengangkutan  dan
komunikasi, jasa ‐ jasa) untuk mengembangkan perekonomian dan mampu  mengembangkan  dirinya  sebagai pusat  pertumbuhan.  Potensi  kebocoran ekonomi  ( leakage )  yang  menyebabkan terganggunya pertumbuhan ekonomi dipengaruhi juga oleh kondisi infrastruktur yang belum menjangkau hinterland
kawasan  perbatasan.Kondisi  ini  sangat memungkinkan  bagi  mengalirnya  sumber daya  secara  informal  ( ilegal )  di  wilayah perbatasan  yang  jauh,  karena  sulitnya menjangkau PPLB Entikong.
Kendala  dalam  pemanfaatan  potensi yang  ada  di  hinterland  kawasan perbatasan Entikong adalah penyiapan infrastruktur bagi
wilayah ‐ wilayah  tersebut  menuju akses  perbatasan  (PPLB  Entikong), karena  penggunaan  jalan  tikus  bagi ilegal trade sudah tidak
memungkinkan  karena  dijaga  oleh pasukan libas (Lintas Batas).
Dalam hal ilegal activity keberadaan border belum cukup mampu menangkal fenomena tersebut, interaksi  sosial/ikatan  sosial  yang kuat  di  perbatasan  menjadi  salah satu penyebab dalam ilegal (logging, trafficking, fishing). Menurut Terminologi Wu (2001: 23),
Entikong  terlihat  secara  hubungan
ekonomi  dikontrol  dengan  ketat, infrastruktur  yang  masih  rusak  dan perbedaan kondisi sosial dan ekonomi antar wilayah yang berbatasan , sehingga  masuk  dalam kategori tipologiborder region . Kegiatan  tersebut  sudah  bisa  di tekan  di  pintu  resmi,  namun  diakses perbatasan  non  resmi  masih  terus berjalan.
Pengembangan  kawasan  perbatasan yang terpadu dan menyeluruh seharusnya didukung oleh infrastruktur  yang  handal.  Tanpa perencanaan  dan  pengembangan infrastruktur yang dapat menjangkau wilayah  perbatasan,  mustahil  fungsi optimal  sebuah  kawasan  perbatasan sebagai beranda negara dapat ditangani dengan baik.
Kondisi tersebut terjadi di perbatasan Entikong,  perbedaan  kondisi  yang  ada menyebabkan  Malaysia  menikmati  semua keuntungan,  karena  praktis  dari  segala aspek lebih maju dan mampu menyediakan supply bagi  masyarakat  di  Kecamatan Entikong.
Pada  kasus  Entikong,  yang  terjadi adalah  ketergantungan  yang  sangat tinggi dengan pihak Malaysia, karena  belum  ada  solusi  untuk membuat produk yang bisa diekspor, sementara  sebelum  border  dibuka sampai  dengan  sesudah  dibuka, masyarakat selalu berorientasi untuk berbelanja  ke  seberang  (alasan harga,  kualitas,  prosedur,  birokrasi yang  lebih  murah  dan  lebih  baik). Sementara  itu  di  pihak  Malaysia, birokrasi  untuk  partai  kecil  tidak begitu menyulitkan.
Perbedaan kondisi yang ada menyebabkan  Malaysia  menikmati  semua
keuntungan,  karena  praktis  dari  segala aspek  mereka  lebih  maju  dan  mampu
menyediakan  supply  bagi  masyarakat  di Kecamatan Entikong
Sumber: Diadopsi dari Niebuhr dan Stiller, 2001
Gambar 1 Distorsi Pasar di Kawasan Perbatasan Entikong Yang Menjadi Barrier Dalam Pertumbuhan Ekonomi
Gambar 2
Konsep Osmosis Dalam Pergerakan Aliran Perekonomian di Perbatasan Kecamatan Entikong
Kondisi  di  atas  menjelaskan  adanya limitasi  dalam  pertumbuhan  ekonomi  di kawasan
perbatasan Kecamatan Entikong.Peran kebijakan pusat di kawasan  perbatasan  sangat  penting  dalam kontribusinya terhadap pengembangan kawasan  perbatasan,  khususnya  di  sisi ekonomi. Upaya pembangunan Kecamatan Entikong  sebagai  Pusat  Kegiatan  Strategis Nasional (PKSN) dan dukungan kebijakan regional (RTRW) sebagai Border
Development  Centre ,  atau  sebagai  pusat pertumbuhan  akan  menghadapi  kesulitan apabila dihadapkan pada Peraturan Menteri  Perdagangan  Nomor  60  Tahun 2008,  karena  PPLB  Entikong  tidak  lagi
menjadi  pelabuhan  ekspor ‐ impor  (Dendy Kurniadi, 2009). Dengan adanya peraturan tersebut  praktis  hanya  perdagangan  oleh masyarakat perbatasan yang dapat dilakukan.Berbagai  fisilitas  yang  sudah dirintis pemerintah, ( Free Trade Zone , Dry Port ,  Balai  Latihan  Kerja,  Rusunawa) diperkirakan  tidak  optimal  karena  adanya kebijakan tersebut.
Keterkaitan  antar  sektor  mengarah pada kondisi yang lebih baik, dengan perkembangan  yang  paling  baik pada  sektor  perdagangan,  namun sekali  lagi  perkembangannya  akan terbentur
oleh
peraturan menperindag (tentang lima
pelabuhan  yang  akan  melakukan ekspor ‐ impor)  akibatnya  beberapa
kegiatan  yang  sudah  direncanakan oleh pusat dan daerah bagi pengembangan  perbatasan  Entikong seperti pasar, rusunawa, Balai Latihan  Kerja  (BLK),  pesimis  untuk berkembang dan memberikan
dampak yang positif bagi pertumbuhan ekonomi.
Dari  hasil  analisis  yang  dilakukan, terlihat pertumbuhan ekonomi yang terjadi di  kawasan  perbatasan  Entikong  belum menunjukkan peran kawasan dalam mendorong  kawasan  sekitarnya  yang tercermin  dari  minimnya  infrastruktur yang  menghubungkan  antar  kawasan  dan konsentrasi  pembangunan  hanya  pada lokasi  tertentu  (Desa  Entikong)  yang merupakan  lokasi  PPLB.  Dari  lima  (5) desa  yang  ada  di  Kecamatan  Entikong, empat (4) diantaranya berbatasan langsung dengan  Serawak,  namun  koneksitas  antar wilayah  tersebut  relatif  belum  baik  (akses infrastruktur  jalan  masih  jalan  tanah)  dan kebutuhan  energi  listrik  yang  masih menjadi masalah di Kecamatan Entikong.
Salah  satu  masalah  yang  pelik  di Kecamatan  Entikong  adalah  listrik yang  tidak  dapat  dipenuhi  oleh Entikong,  dimana  hal  ini  menjadi penyebab  bagi  mundurnya  potensi investasi, kendala ini akhirnya diatasi  dengan  membeli  listrik  dari Malaysia  yang  notabene  menjadi polemik  yang  cukup  berarti  bagi keberlanjutannya akibat
kecenderungan kondisi kedua negara yang relatif bergejolak.
Kegiatan  perdagangan  masyarakat tradisional  dilakukan  sejak  Border  Trade
Agreement (BTA) tahun 1970, sebesar 600 RM/bulan/orang, saat ini Forum Kerjasama Sosek Malindo sedang mengupayakan  kenaikan  sebesar  1500 RM/bulan/orang karena pertimbangan kurs dan kebutuhan masyarakat perbatasan.

## PENUTUP
Pertumbuhan  ekonomi  yang  terjadi di  kawasan  perbatasan  Entikong  belum menunjukkan peran kawasan dalam mendorong  kawasan  sekitarnya  yang tercermin  dari  minimnya  infrastruktur yang  menghubungkan  antar  kawasan  dan konsentrasi  pembangunan  hanya  pada lokasi  tertentu  (Desa  Entikong)  yang merupakan  lokasi  PPLB.  Dari  lima  (5) desa  yang  ada  di  Kecamatan  Entikong, empat (4) diantaranya berbatasan langsung dengan  Serawak,  namun  koneksitas  antar wilayah  tersebut  relatif  belum  baik  (akses infrastruktur  jalan  masih  jalan  tanah)  dan kebutuhan  energi  listrik  yang  masih menjadi masalah di Kecamatan Entikong

## DAFTAR PUSTAKA
Alkadri,  Muchdie  dan  Suhandojo.  1999. Tiga Pilar Pengembangan
Wilayah: Sumberdaya Alam, Sumberdaya  Manusia,  Teknologi .
Jakarta: Pusat Pengembangan Kebijakan Teknologi Pengembangan Wilayah-BPPT Press
Badan  Nasional  Pengelolaan  Perbatasan. 2010. Desain  Besar  Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan
Kawasan Perbatasan Tahun
2011–2025. Jakarta: BNPP.
Dimyati, M. 2004. Belajar Meneliti Secara Kualitatif  Siapa  Takut. Malang: Diterbitkan oleh Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Pendidikan  Universitas  Negeri Malang. Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Sanggau 2014. Hamid.  et.al.  (eds).  2003. Kawasan Perbatasan Kalimantan: Permasalahan dan Konsep Pengembangan .  Jakarta:  Pusat Pengembangan Kebijakan Teknologi Pengembangan Wilayah-BPPT Press. Hamidi. 2005. Metode Penelitian Kualitatif. Malang: Penerbit Universitas Muhammadiyah.
Huberman,  A.M  and  Milles,  M.B.  1987.
Qualitative  Data  Analysis  A Sourcebook  of  New  Methods , London New Delhi, Sage Publications.
,  1992. Analisis  Data  Kualitatif . Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press.
Kabupaten  Sanggau  Dalam  Angka.  2013. Badan Pusat Statistik.
Kecamatan Entikong Dalam Angka. 2012.
Badan Pusat Statistik.
Kompas.  2003. Indonesia  Bangsaku,
Ringgit Uangku. 21 Maret 2003.
Lembaga  Administrasi  Negara.  2004.
Kajian Manajemen Kawasan
Perbatasan Negara. Laporan
Penelitian, Pusat Kajian Administrasi Internasional. Jakarta:  Lembaga  Administrasi
Negara.
Mulyana,  Agung.  2012. Kebijakan  Umum dan Strategi Pengembangan Kawasan  Perbatasan.  Presentasi dalam Diskusi Masalah, Kebijakan, dan Program Pembangunan Kawasan Perbatasan Negara . Jakarta: Badan Nasional Pengelola Perbatasan.
Badan  Persiapan  Pengembangan  Kawasan Khusus  Perbatasan  (BP2KKP)
Propinsi  Kalimantan  Barat.  2008. Potensi dan Permasalahan Obyek Wisata Kawasan Perbatasan Antar Negara di Propinsi Kalimantan Barat . Profil Kecamatan Entikong 2014. Riyadi,  D.S.  2002. Dampak  Globalisasi Ekonomi dan Kebijakan Regionalisasi Terhadap Pngembangan Wilayah Indonesia. Dalam  Ambardi,  M.U dan Prihawantoro, S. (eds).
Pengembangan Wilayah dan Otonomi Daerah (pp.3-23). Jakarta: BPPT.
Taufik,  Tatang.A.  2005. Penguatan  Daya
Saing  Dengan  Platform  Klaster Industri:  Prasyarat  Memasuki
Ekonomi Modern . Makalah disampaikan  pada  Seminar  dan Lokakarya  Nasional  Strategi  dan Implementasi Pengembangan Daya  Saing  Ekonomi  Daerah Dengan Pendekatan Lintas Sektoral. Yogyakarta, 7-9 Pebruari 2005. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  32  Tahun  2004.  Tentang Pemerintahan daerah. Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor  43  Tahun  2008.  Tentang Wilayah Negara.