## PENGARUH PERSEPSI MANAJEMEN ATAS PENERAPAN E-BILLING DAN E-SPT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK

## DI KPP PRATAMA MAKASSAR SELATAN
Yudi Akhmad Sadeli (STIEM Bongaya Makassar)
yudi.tinulu@gmail.com

## ABSTRACT
The  purpose  of  this  study  was  to  analyze  and  test:  1)  the  influence  of management  perceptions  on  the  application  of  e-billing  to  taxpayer compliance; 2) the influence of management perceptions of the application of VAT  e-SPT  on  taxpayer  compliance;  3  influence  the  management's perception  of  the  application  of  e-billing  and  e-SPT  VAT  on  taxpayer compliance.  This  research  was  conducted  at  the  Tax  Service  Office  (KPP) Pratama, southern Makassar with 100 respondents. This type of research is a  survey  using  multiple  regression  data  analysis  techniques.  The  results  of this  study  indicate  that:  1)  management's  perception  of  the  application  of  e- billing  has  a  positive  and  significant  effect  on  taxpayer  compliance;  (2) management  perceptions  of  the  application  of  e-SPT  PPN  have  a  positive and  significant  effect  on  taxpayer  compliance;  3)  management's  perception of  the  application  of  e-billing  and  e-SPT  PPN  has  a  positive  and  significant effect on taxpayer compliance.
Keywords :  Management  Perception,  e-billing,  VAT  e-SPT,  Mandatory Compliance Tax

## I.  PENDAHULUAN
Direktorat  Jendral  Pajak  menerapkan  sistem  yang  berbasis  teknologi internet dalam rangka reformasi administrasi perpajakan, untuk mempermudah  Wajib  Pajak  dalam  memenuhi  kewajiban  perpajakannya. Sistem berbasis teknologi internet (e-system) yang diterapkan oleh Direktorat Jendral  Pajak  sampai  saat  ini  contohnya  adalah e-registration (pendaftaran NPWP  secara online melalui internet ), e-SPT (pengisian  SPT  dalam  media digital elektronik) , e-filling (pengiriman SPT secara online melalui internet), e-
billing (membayar  pajak  dengan  menggunakan  kode billing) serta  e-faktur (pembuat faktur pajak secara online ) .
Direktorat  Jendral  Pajak  meluncurkan  aplikasi e-billing dan  e-SPT untuk  memudahkan  Wajib  Pajak  dalam  memenuhi  kewajibannya  dalam  hal membayar serta menyampaikan SPT. Berlakunya self assessment system di Indonesia, menjadikan Wajib Pajak harus dapat menghitung, memperhitungkan,  membayar  dan  melaporkan  sendiri  besarnya  pajak  yang harus dibayar. Billing system adalah  metode pembayaran elektronik dengan menggunakan  kode billing .  Transaksi  pembayaran  atau  penyetoran  pajak secara  elektronik,  dilakukan  melalui  bank  atau  pos  persepsi  dengan menggunakan  kode billing .  Jadi,  dapat  disimpulkan e-billing adalah pembayaran  pajak  melalui  media  elektronik  dengan  memanfaatkan  kode billing sebagai kode transaksi.
Seluruh  Kantor  Pelayanan  Pajak  di  Indonesia  turut  serta  dalam pelaksanaan uji coba penerapan sistem pembayaran pajak secara elektronik ( Billing  System )  sejak  12  April  2013,  sesuai  dengan  Keputusan  Direktorat Jenderal  Pajak  Nomor  KEP  -  359/PJ/2013  tentang  Penunjukan  Kantor Pelayanan  Pajak  dan  Wajib  Pajak  dalam  Rangka  Uji  Coba  Penerapan Sistem  Pembayaran  Pajak  Secara  Elektronik  ( Billing  System )  dalam  Sistem Modul  Penerimaan  Negara  (Andrian  dkk.,  2013). E-billing dipilih  sebagai variabel  independen  dalam  penelitian  karena e-billing baru  diberlakukan selama  tiga  tahun,  serta  mulai  tahun  2016  seluruh  Wajib  Pajak  diharuskan menggunakan e-billing dalam pembayaran pajak, hal ini diatur dalam Modul Penerimaan Negara Generasi 2 (MPN G2).
Menurut Direktorat Jendral Pajak, e-SPT adalah surat pemberitahuan beserta  lampiran-lampirannya  dalam  bentuk  digital  dan  dilaporkan  secara elektronik atau dengan menggunakan media komputer yang digunakan untuk membantu  Wajib  Pajak  dalam  melaporkan  perhitungan  dan  pembayaran pajak  yang  terutang  sesuai  dengan  ketentuan  perundang-undangan  yang berlaku.  Dasar  penerapan  e-SPT  didasarkan  pada  peraturan  Direktorat Jenderal  Pajak  Nomor  6/PJ/2009  tentang  Tata  Cara  Penyampaian  Surat Pemberitahuan,  dan  mulai  diterapkan  pada  tanggal  1  Juli  2009.  Kelebihan
aplikasi  e-SPT  adalah  Wajib  Pajak  akan  dituntun  langsung  mengenai  cara pengisian SPT, sehingga dapat dikerjakan secara mudah, cepat, dan akurat, selain  itu  kelebihan  e-SPT  lainnya  yaitu  efisien  dalam  penyimpanan  data Wajib  Pajak,  jika  dibandingkan  dengan  cara  manual  dimana  Wajib  Pajak harus  mengisi  sendiri form SPT  dengan  tidak  adanya  panduan  langsung dalam  menghitung  besaran  pajak,  maka  e-SPT  jauh  lebih  unggul.  E-SPT PPN  dipilih  sebagai  variabel  independen  karena  e-SPT  PPN  mampu memudahkan Wajib Pajak dalam menghitung maupun melaporkan pajaknya sehingga dapat berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
Fenomena  hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  di  Makassar  saat  ini pertumbuhan  ekonominya  masih  terbilang  rendah,  terutama  pada penerimaan  pajak.  Karena  belum  optimalnya  penerapan  system  elektronik yang  dikeluarkan  oleh  Pemerintah  kepada  Wajib  Pajak  khususnya  pada penggunaan e-billing dan  e-SPT.  Dengan  pemberlakuan  program e-billing dan  e-SPT  yang  saat  ini  masih  dalam  tahap  sosialisasi,  maka  program  ini diharapkan  mampu  menarik  minat  Wajib  Pajak  untuk  melaporkan  pajaknya ke KPP tempat Wajib Pajak tersebut terdaftar.
Penelitian ini bertujuan :
1.  Untuk  mengetahui  pengaruh  persepsi  manajemen  atas  penerapan e- billing terhadap  kepatuhan  Wajib  Pajak  di  KPP  Pratama  Makassar Selatan.
2.  Untuk mengetahui pengaruh persepsi manajemen atas penerapan e-SPT PPN terhadap kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Makassar Selatan.
3.  Untuk  mengetahui  pengaruh  persepsi  manajemen  atas  penerapan e- billing dan e-SPT PPN terhadap kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Makassar Selatan.

## II.  TINJAUAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS Pengertian Pajak
Definisi pajak menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara yang  terutang  oleh  orang  pribadi  atau  badan  yang  bersifat  memaksa
berdasarkan  Undang-Undang,  dengan  tidak  mendapat  imbalan  secara langsung  dan  digunakan  untuk  keperluan  negara  bagi  sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

## Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
Pajak  Pertambahan  Nilai  (PPN)  merupakan  pajak  yang  dikenakan atas  penyerahan,  pemanfaatan,  impor  dan  ekspor  barang  atau  jasa  kena pajak baik di dalam  maupun diluar daerah  pabean.Pajak Pertambahan Nilai (PPN)  termasuk  kedalam  pajak  tidak  langsung,  bersifat  objektif  dan multi stage tax .
Menurut  Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.  42  tahun  2009 tentang Undang-Undang PPN dan PPn BM, PPN dikenakan atas:
1)  Penyerahan  Barang  Kena  Pajak  di  dalam  Daerah  Pabean  yang dilakukan oleh Pengusaha.
2)  Impor Barang Kena Pajak.
3)  Penyerahan  Jasa  Kena  Pajak  di  dalam  Daerah  Pabean  yang dilakukan oleh Pengusaha.
4)  Pemanfaat  Barang  Kena  Pajak  tidak  berwujud  dari  luar  Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
5)  Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean  di dalam Daerah Pabean.
6)  Ekspor Barang Kena Pajak berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak.
7)  Ekspor  Barang  Kena  Pajak  tidak  berwujud  oleh  Pengusaha  Kena Pajak.
8)  Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.
Menurut  James  dan  Ganainy  (2012)  PPN  merupakan  sumber  utama pendapatan pemerintah dan mempengaruhi sekitar empat milliar orang.PPN adalah pajak yang dikenakan pada semua penjualan komoditas pada  setiap tahap  produksi.Pengusaha Kena Pajak sebagai pihak yang  memungut PPN wajib melaporkan perhitungan PPN setiap masa pajak dengan menggunakan SPT masa PPN. Oleh karena itu, pajak PPN disebut juga sebagai pajak yang objektif,  dimana  walaupun  seseorang  belum  memiliki  Nomor  Pokok  Wajib Pajak  (NPWP)  tetap  terkena  PPN,  namun  dipungut  oleh  Pengusaha  Kena
Pajak  sebagai  pihak  yang  berhak  memungutnya  dan  nantinya  PPN  yang dipungut tersebut akan disetorkan ke kas Negara.

## Teori Kepatuhan Wajib Pajak
Doran  (2009)  berpendapat  bahwa  Wajib  Pajak  memenuhi  kewajiban pajaknya  untuk  menghindari  sanksi  pajak  (seperti  administrasi  dan  sanksi pidana)  dimana  diperkirakan  biaya  yang  dikeluarkan  akibat  sanksi  tersebut lebih  besar  dibandingkan  kepatuhan  untuk  membayar.  Berdasarkan pendapat  tersebut  dapat  disimpulkan,  kepatuhan  pajak  adalah  keadaan dimana  Wajib  Pajak  secara  sadar  dan  tanpa  paksaan  memenuhi kewajibannya  yang  terdiri  atas  kepatuhan  untuk  mendaftarkan  diri, kepatuhan dalam membayar pajak dan kepatuhan dalam melaporkan pajak, sesuai dengan peraturan yang ada di dalam negaranya.

## Persepsi Manajemen
Persepsi  Manajemen  yang  dimaksud  dalam  penelitian  ini  adalah orang yang bekerja dalam suatu perusahaan yang ditunjuk untuk melakukan pelaporan  pajak  (SPT)  dan  pembayaran  pajak  dengan  menjalankan  sistem self  assessment, yaitu  menghitung,  melapor,  dan  membayar  pajaknya sendiri.

## E-Billing
Menurut Direktorat Jendral Pajak yang dimaksud dengan billing sistem adalah  metode  pembayaran  elektronik  dengan  menggunakan  kode billing . Kode billing adalah  kode  identifikasi  yang  diterbitkan  melalui  sistem billing atas suatu jenis pembayaran atau setoran yang akan dilakukan Wajib Pajak. Kode billing hanya  berlaku  selama  48  jam  setelah  diterbitkan,  sehingga setelah  48  jam  kode billing sudah  tidak  dapat  dipergunakan  dan  secara otomatis  terhapus  dari  sistem.  Jadi e-billing adalah  aplikasi  yang diperuntukan  untuk  membayar  pajak  secara  elektronik  menggunakan  kode billing.

## e-SPT PPN
Menurut Pandiangan (2008:35) yang dimaksud dengan e-SPT adalah penyampaian  SPT  dalam  bentuk  digital  ke  Kantor  Pelayanan  Pajak  secara elektronik  atau  dengan  menggunakan  media  komputer.  E-SPT  menurut
Direktorat  Jendral  Pajak  adalah  surat  pemberitahuan  beserta  lampiran- lampirannya  dalam  bentuk  digital  dan  dilaporkan  secara  elektronik  atau dengan  menggunakan  media  komputer  yang  digunakan  untuk  membantu Wajib Pajak.
Gambar 1. Kerangka Konseptual
Ita Salsalina, 2013
Sumber: Ni Putu M. N. Handayani (2016)
Sumber: Ita Salsalina Lingga (2013) Ni Putu M. N. Handayani
((2016)
(2016)
Sumber: Ita Salsalina Linggga (2013). Ni Putu M. N. Handayani (2016)
Indikator: 1. Kemudahan Pembayaran 2. Keamanan Persepsi Manajemen Atas Penerapan E-
Billing (X1)
Persepsi Manajemen Atas Penerapan E-SPT PPN (X2) Indikator: 1. Kemudahan Pelaporan 2. Kemudahan Perhitungan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) Indikator: 1. Melaporkan SPT dan membayar pajak tepat waktu

## Hipotesis
Berdasarkan  kerangka  pemikiran  diatas,  maka  hipotesis  yang  dapat diajukan penulis dalam penelitian ini adalah:
H1: Diduga  persepsi  manajemen  atas  penerapan e-billing berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Makassar Selatan.
H2: Diduga persepsi manajemen atas penerapan E-SPT PPN berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Makassar Selatan.
H3: Diduga  persepsi  manajemen  atas  penerapan E-Billing dan  E-SPT PPN  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  kepatuhan  Wajib Pajak di KPP Pratama Makassar Selatan.

## III.  METODE PENELITIAN
Pendekatan  penelitian  yang  dipakai  adalah  penelitian  kuantitatif  yaitu dengan  logika  atau  dengan  penalaran  deduktif  kuantitatif  sedangkan  jenis penelitiannya  yaitu  penelitian  deskriptif  bertujuan  untuk  menjelaskan, meringkas berbagai situasi atau berbagai variabel yang timbul di masyarakat yang  menjadi  objek  penelitian  berdasarkan  apa  yang  terjadi  (Bungin, 2009:36).  Penelitian  ini  dilakukan  di  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama Makassar  Selatan.  Kantor  Pelayanan  Makassar  Selatan  beralamat  di  Jalan. Urip Sumoharjo No.225 A Makassar.
Populasi  penelitian  ini  adalah  Pengusaha  Kena  Pajak  Badan  yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan sebanyak 2.839  Wajib  Pajak.  Sedangkan  pengambilan  sampel  penelitian  ini  adalah menggunakan  teknik simple  random  sampling ,  yaitu  teknik  pengambilan sampel  yang  dilakukan  secara  acak.  Penentuan  jumlah  sampel  dilakukan dengan  cara  perhitungan  statistik  dengan  menggunakan  rumus Slovin (Sangadji, 2010:189).
Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah cross  section merupakan  suatu  data  yang  terdiri  dari  satu  atau  lebih  variabel  yang
dikumpulkan  dalam  waktu  yang  sama  ( at  the  same  point  in  time) (Gujarati; 2012:27). Dalam penelitian ini memakai analisis regresi linear berganda.

## IV.  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Deskripsi Data atas Variabel Penelitian
Proses  pengambilan  data  dilakukan  selama  kurang  lebih  1  (satu) minggu.  Peneliti  telah  menyebarkan  100  kuesioner  dan  dari  100  kuesioner yang  telah  tersebar  hanya  75  kuesioner  yang  diterima  sehingga  kuesioner yang  diolah  sebanyak  75  (75%).  Berikut  adalah  skor  jawaban  responden terhadap masing – masing variabel:
Tabel 2
Rekapitulasi Skor Jawaban Responden Untuk Variabel Persepsi Manajemen Atas Penerapan E-Billing E-Billing (X1) Uraian Skor 5 Skor 4 Skor 3 Skor 2 Skor 1 Total X1,1 F 33 38 4 0 0 75 % 44 51 5 0 0 100 X1.2 F 28 41 6 0 0 75 % 37 55 8 0 0 100 X1.3 F 31 37 7 0 0 75 % 41 49 9 0 0 100 X1.4 F 25 46 4 0 0 75 % 33 61 5 0 0 100 X1.5 F 28 40 7 0 0 75 % 37 53 9 0 0 100 X1.6 F 22 44 9 0 0 75 % 29 59 12 0 0 100 X1.7 F 22 52 1 0 0 75 % 29 69 1 0 0 100 X1.8 F 36 35 4 0 0 75 % 48 47 5 0 0 100 X1.9 F 36 39 0 0 0 75 % 48 52 0 0 0 100 Akumulasi Jawaban Responden F 261 372 42 0 0 675 % 39 55 6 0 0 100
Sumber : Data Hasil Penelitian (2017)
Berdasarkan Tabel 2 data tanggapan responden menunjukkan bahwa untuk variabel persepsi manajemen atas penerapan e-billing sebagian besar mendapatkan  skor  4  yaitu  sebanyak  372  skor  atau  sebanyak  55%.  Hal  ini menggambarkan  bahwa  kebanyakan  responden  setuju  dengan  pernyataan- pernyataan  pada  variabel  persepsi  manajemen  atas  penerapan e-billing . Untuk  penilaian  terendah  mendapatkan  skor  3  yaitu  sebanyak  42  skor  atau sebanyak  6%,  ini  menandakan  bahwa  sebagian  kecil  responden  netral dengan  pernyataan  pada  variabel  persepsi  manajemen  atas  penerapan e- billing .
Tabel 3
Rekapitulasi Skor Jawaban Responden Untuk Variabel Persepsi
Manajemen Atas Penerapan E-SPT PPN E-SPT PPN(X2) Uraian Skor 5 Skor 4 Skor 3 Skor 2 Skor 1 Total X2.1 F 29 42 4 0 0 75 % 39 56 5 0 0 100 X2.2 F 30 42 3 0 0 75 % 40 56 4 0 0 100 X2.3 F 21 45 9 0 0 75 % 28 60 12 0 0 100 X2.4 F 21 46 8 0 0 75 % 28 61 11 0 0 100 X2.5 F 14 43 18 0 0 75 % 19 57 24 0 0 100 X2.6 F 13 48 14 0 0 75 % 17 64 19 0 0 100 X2.7 F 22 43 10 0 0 75 % 29 57 13 0 0 100 X2.8 F 16 37 22 0 0 75 % 21 49 29 0 0 100 Akumulasi Jawaban Responden F 166 346 88 0 0 600 % 28 58 15 0 0 100
Sumber : Data Hasil Penelitian (2017)
Berdasarkan Tabel 3 data tanggapan responden menunjukkan bahwa untuk  variabel  persepsi  manajemen  atas  penerapan  e-SPT  PPN  sebagian besar mendapatkan skor 4 yaitu sebanyak 346 skor atau sebanyak 58% dari
akumulasi  jawaban  responden.  Hal  ini  menandakan  bahwa  sebagian  besar responden  setuju  dengan  pernyataan-pernyataan  pada  variabel  persepsi manajemen  atas  penerapan  e-SPT  PPN.  Untuk  penilaian  terendah mendapatkan  skor  3  yaitu  sebanyak  88  skor  atau  sebanyak  15%,  ini menandakan  bahwa  sebagian  kecil  responden  netral  dengan  pernyataan pada variabel persepsi manajemen atas penerapan e-SPT PPN.
Tabel 4
Rekapitulasi Skor Jawaban Responden Untuk Kepatuhan Wajib
Pajak Kepatuhan Wajib Pajak(Y) Uraian Skor 5 Skor 4 Skor 3 Skor 2 Skor 1 Total Y1 F 18 51 6 0 0 75 % 24 68 8 0 0 100 Y2 F 24 46 5 0 0 75 % 32 61 7 0 0 100 Akumulasi Jawaban Responden F 42 97 11 0 0 150 % 28 65 7 0 0 100
Sumber : Data Hasil Penelitian (2017)
Berdasarkan Tabel 4 data tanggapan responden menunjukkan bahwa untuk  variabel  kepatuhan  Wajib  Pajak  sebagian  besar  mendapatkan  skor  4 yaitu  sebanyak  97  skor  atau  sebanyak  65%  dari  akumulasi  jawaban responden.  Hal  ini  menandakan  bahwa  sebagian  besar  responden  setuju dengan pernyataan-pernyataan pada variabel kepatuhan Wajib Pajak. Untuk penilaian  terendah  mendapatkan  skor  3  yaitu  sebanyak  11  skor  atau sebanyak  7%,  ini  menandakan  bahwa  sebagian  kecil  responden  netral dengan pernyataan pada variabel kepatuhan Wajib Pajak.

## Analisis Statistik Deskriptif
Analisis  deskriptif  data  digunakan  untuk  memberikan  gambaran mengenai  penyebaran  data  variabel-variabel  penelitian  yaitu  Persepsi Manajemen Atas Penerapan E- Billing (X1), Persepsi Atas Penerapan E-SPT PPN (X2) dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

## Tabel 5 Hasil Analisis Deskriptif

## Descriptive Statistics
N Rang e Minimu m Maximu m Sum Mean Std. Deviati on Statis tic Statis tic Statisti c Statistic Statis tic Statis tic Std. Erro r Statisti c Persepsi Manajem en Atas Penerapa n E- Billing 75 12 33 45 2919  38,92  ,365 3,157 Persepsi Manajem en Atas Penerapa n E-SPT PPN 75 13 27 40 2478  33,04  ,358 3,099 Kepatuha n Wajib Pajak 75 4 6 10 631 8,41  ,112 ,974 Valid N (listwise) 75
Sumber : Data Hasil Penelitian (2017)
Berdasarkan  Tabel  5  dapat  dijelaskan  bahwa  variabel  persepsi manajemen  atas  penerapan e-billing memiliki  nilai  terendah  33  dan  nilai terbesar  45  dengan  rata-rata  sebesar  38,92.  Standar  deviasi  persepsi manajemen  atas  penerapan e-billing sebesar  3,157,  artinya  terjadi penyimpangan  nilai  persepsi  manajemen  atas  penerapan e-billing yang diteliti  terhadap  nilai  rata-rata  sebesar  3,157.  Variabel  persepsi  manajemen atas penerapan e -SPT PPN memiliki nilai terendah  27 dan nilai terbesar 40 dengan rata-rata sebesar 33,04. Standar deviasi untuk persepsi manajemen atas  penerapan e -SPT  PPN  sebesar  3,099,  artinya  terjadi  penyimpangan nilai persepsi atas penerapan e -SPT PPN yang diteliti terhadap nilai rata-rata sebesar 3,099. Variabel kepatuhan wajib pajak memiliki nilai terendah 6 dan nilai  terbesar  10  dengan  rata-rata  sebesar  8,41.  Standar  deviasi  untuk
kepatuhan  Wajib  Pajak  sebesar  0,974,  artinya  terjadi  penyimpangan  nilai kepatuhan Wajib Pajak yang diteliti terhadap nilai rata-rata sebesar 0,974.

## Analisis Statistik Inferensial
Analisis  inferensial  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah analisis regresi linear berganda. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui arah hubungan  antara  variabel  independen  dalam  hal  ini  yaitu  persepsi manajemen  atas  penerapan e-billing dan  persepsi  manajemen  atas penerapan e-SPT PPN tehadap variabel dependen dalam  hal ini kepatuhan Wajib  Pajak  apakah  positif  atau  negatif  dan  untuk  memprediksi  nilai  dan variabel  dependen  apabila  variabel  independen  mengalami  kenaikan  atau penurunan. Hasil analisis linier berganda disajikan dalam tabel berikut.
Tabel 6
Hasil Uji Analisis Linier Berganda
Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients B Std. Error Beta 1 (Constant) -1,607 1,391 Persepsi Manajemen Atas Penerapan E- Billing ,080 ,026 ,259 Persepsi Manajemen Atas Penerapan E- SPT PPN ,209 ,027 ,666
Sumber : Data Hasil Penelitian (2017)
Berdasarkan  tabel  6  diatas,  Persamaan  regresinya  (yang  belum terstandarisasi/ Unstandardized Coefficients ) dapat dituliskan sebagai berikut:
Y  (Kepatuhan  Wajib  Pajak)  =  a( konstanta )  1.607+  b1X1 (Penerapan E- Billing ) 0.080 + b2X2
(Penerapan  E-SPT  PPN)  0.209  +  e  1.391
( Std. Error )
Dari  persamaan  regresi  yang  belum  terstandarisasi  dapat  dilanjutkan dengan membuat persamaan regresi yang telah terstandarisasi ( Standardized Coefficients ), sebagai berikut:
Y  (kepatuhan  Wajib  Pajak)  =  a  ( konstanta )  1,607  +  b1X1 (Penerapan E- Billing ) 0.259 + b2X2 (Penerapan  E-SPT  PPN)  0.666  +  e  ( Std.
Error ) 1.391
Hasil  tersebut  menjelaskan  bahwa  nilai  Konstanta  sebesar  1,607, bahwa  jika  X1  (Penerapan  E -Billing )  dan  b2X2    (Penerapan  E-SPT  PPN) nilainya adalah 0, maka Y (Kepatuhan Wajib Pajak) nilainya adalah 1,607.
1)  Koefisien regresi variabel X1 (Penerapan E- Billing ) sebesar 0,259 artinya jika  variabel  independen  lainnya  (X2  (Penerapan  E-SPT  PPN))  nilainya tetap  dan  X1  (Penerapan  E- Billing )  mengalami  kenaikan  1%,  maka  Y (Kepatuhan  Wajib  Pajak)  akan  mengalami  kenaikan  sebesar  0,259. Koefisien  bernilai  positif  artinya  terjadi  pengaruh  positif  antara  X1 (Penerapan  E- Billing )  dengan  Y  (Kepatuhan  Wajib  Pajak),  semakin  naik X1  (Penerapan  E- Billing )  maka  semakin  tinggi  Y  (Kepatuhan  Wajib Pajak).
2)  Koefisien  regresi  variabel  X2  (Penerapan  E-SPT  PPN)  sebesar  0,666, artinya  jika  variabel  independen  lainnya  (X1  (Penerapan  E- Billing )) nilainya tetap dan X2 (Penerapan E-SPT PPN) mengalami kenaikan 1%, maka  Y  (Kepatuhan  Wajib  Pajak)  akan  mengalami  kenaikan  sebesar 0,666.  Koefisien  bernilai  positif  artinya  terjadi  pengaruh  positif  antaraX2 (Penerapan  E-SPT  PPN)  dengan  Y  (Kepatuhan  Wajib  Pajak),  semakin naik  X2  (Penerapan  E-SPT  PPN)  maka  semakin  tinggi  Y  (Kepatuhan Wajib Pajak).
Uji Hipotesis 1). Signifikansi Simultan (F)
Tabel 7
Hasil Uji Simultan (F) ANOVA a Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 1  Regression 34,158 2 17,079 34,132 .000 b Residual 36,028 72 ,500 Total 70,187 74 a.  Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak
b.  Predictors: (Constant), Persepsi Manajemen Atas Penerapan E-SPT PPN, Persepsi Manajemen Atas Penerapan E-Billing
a. Sumber: Data Hasil Penelitian (2017)
Ho  :  β1,  β2  =  0,  artinya  variabel-variabel  bebas  (penerapan  e- billing dan e-SPT PPN) tidak mempunyai pengaruh yang signifikan secara simultan terhadap variabel terikatnya (kepatuhan Wajib Pajak).
Ha  :  β1,  β2  ≠  0,  artinya  variabel-variabel  bebas  (penerapan  e- billing dan  e-SPT  PPN)  mempunyai  pengaruh  yang  signifikan  secara  simultan terhadap variabel terikatnya (kepatuhan Wajib Pajak).
a. Nilai f-hitung = 34,132
b. Nilai f-tabel = 2,731
Keterangan:
Tabel  tersebut  menunjukkan  bahwa  nilai  f-hitung  34,132  >  f-tabel 2,731  dan  berada  pada  level  signifikan  (p-value  0.000  <  0.05). Berdasarkan  hasil  tersebut  maka  model  yang  dianalisis  memenuhi syarat  kesesuaian  model  karena  nilai  f-hitung  >  f-tabel,  dapat disimpulkan bahwa model yang di analisis memenuhi persyaratan (uji kesesuaian model) sebaliknya jika f- hitung< dari f-tabel, maka model dikatakan  tidak  bersyarat  sehingga  data  yang  digunakan  tidak  dapat dilanjutkan  untuk  dianalisis.  Untuk  Uji  simultan  (uji  statistik  F)  pada metode  penelitian  variabel  penerapan  e- billing dan  penerapan  e-SPT PPN  terhadap  kepatuhan  Wajib  Pajak  keputusannya  adalah  Ho ditolak dan Ha diterima pada tingkat signifikansi 5%. Dengan demikian penerapan  e- billing (X1)  dan  penerapan  e-SPT  PPN    (X2)  secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak (Y).
2). Uji Parsial (Uji T)
Uji  t  digunakan  untuk  mengetahui  seberapa  jauh  pengaruh  satu variabel  penjelas  secara  individual  dalam  menerangkan  variasi  variabel terikat.  Pengujian  melalui  uji  t  adalah  dengan  melihat  t  hitung  dan  t  tabel pada derajat signifikasi 95% ( α = 0,05) dengan pengujian dua sisi.
Tabel 8
Uji Parsial (T) Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) -1,607 1,391 -1,156 ,252 Persepsi Manajemen Atas Penerapan E- Billing ,080 ,026 ,259 3,058 ,003 Persepsi Manajemen Atas Penerapan E-SPT PPN ,209 ,027 ,666 7,867 ,000
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak
b. Sumber: Data Hasil Penelitian 2017
Berdasarkan tabel  8 diatas dapat dilihat yaitu pada nilai tdengan nilai df = n-k-1 = 75-2-1 = 42, maka t-tabel diperoleh pada lampiran yaitu 3.058 > 1.993  dan  nilai  signifikan  lebih  besar  dari  0.05  (0.003<  0.05),  maka  dapat disimpulkan  bahwa  H0  ditolak  dan  Ha  diterima,  dapat  dikatakan  bahwa variabel  penerapan  e- billing (X1)  berpengaruh  signifikan  secara  parsial terhadap kepatuhan Wajib Pajak.Sedangkan variabel penerapan e-SPT PPN dengan  nilai t-hitung lebih  besar  dari t - tabel ,  7.867  >  1.993  dan  nilai signifikan lebih kecil dari 0.05 (0.000 < 0.05), maka dapat disimpulkan bahwa H0  ditolak  dan  Ha  diterima  yang  berarti  variabel  penerapan  e-SPT  PPN berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
3). Uji Determinasi (R 2 )
Uji determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model  dapat  menjelaskan  variabel –  variabel  dependen.  Dalam  pengujian hipotesis  koefisien  determinasi  dilihat  dari  besarnya  nilai R  Square (R 2 ), untuk  mengetahui  seberapa  jauh  variabel  bebas  karakteristik  penerapan  e - billing dan  karakteristik  penerapan  e-SPT  PPN  terhadap  kepatuhan  Wajib Pajak.  Nilai  R 2 mempunyai  interval  0  sampai  1 (0 ≤ R 2 ≤ 1). Jika R 2 bernilai besar (mendekati 1) berarti variabel bebas dapat memberikan hampir semua informasi  yang  dibutuhkan  untuk  memprediksi  variabel  dependen.
Sedangkan  jika  R 2 bernilai  kecil  berarti  kemampuan  variabel  bebas  dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas.
Tabel 9 Hasil Uji Determinasi (R 2 )
Model Summary b
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 ,698 a ,487 ,472 ,707 a. Predictors: (Constant), Persepsi Manajemen Atas Penerapan E-SPT
PPN, Persepsi Manajemen Atas Penerapan E-Billing
b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak
c. Sumber: Data Primer yang Diolah
Tabel 9 dapat dijelaskan bahwa koefisien determinasi (R2) pada tabel diatas  sebesar  0,487  yang  berarti  bahwa  sebesar  48,70%  kepatuhan  wajib pajak  dapat  di  jelaskan  dengan  menggunakan  variabel  penerapan  e- billing dan  penerapan  e-SPT  PPN  sedangkan  selebihnya  sebesar  51,30% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak di analisis.
Pembahasan
a.  Pengaruh  Persepsi  Manajemen  Atas  Penerapan E-Billing dan  E-SPT PPN terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  terdapat  pengaruh  signifikan secara simultan antara variabel independen yakni persepsi manajemen atas penerapan e-billing dan  e-SPT  PPN  terhadap  variabel  dependen  yakni kepatuhan  wajib  pajak.  Hasil  penelitian  ini  sesuai  dengan  penelitian  yang dilakukan  oleh  Ni  Putu  M  N  Handayani  (2016)  yang  menyatakan  bahwa aspek  kemudahan  pembayaran  dan  keamanan  dalam  penerapan e-billing serta  aspek  kemudahan  pelaporan  dan  kemudahan  perhitungan  dalam penerapan  e-SPT  PPN  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
b.  Pengaruh  Persepsi  Manajemen  Atas  Penerapan E-Billing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  terdapat  pengaruh  signifikan secara  positif  antara  variabel  independen  yakni  persepsi  manajemen  atas
penerapan E-Billing terhadap  variabel  dependen  yakni  kepatuhan  Wajib Pajak, berdasarkan perbandingan antara nilai t hitung lebih besar dari nilai  t table  yaitu (3,058 >  1,993) dan nilai  signifikansi lebih kecil dari 0,05 (0,05 > 0,000). Hasil penelitian sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Ni Putu M  N  Handayani  (2016)  yang  menyatakan  aspek  kemudahan  pembayaran dan keamanan dalam penerapan e-billing berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
c.  Pengaruh  Persepsi  Manajemen  Atas  Penerapan  E-SPT  PPN  terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  terdapat  pengaruh  signifikan secara  positif  antara  variabel  independen  yakni  persepsi  manajemen  atas penerapan  E-SPT  PPN  terhadap  variabel  dependen  yakni  kepatuhan Wajib Pajak, berdasarkan perbandingan antara nilai  t hitung lebih besar dari nilai t table  yaitu (7,867 >  1,993) dan nilai  signifikansi lebih kecil dari 0,05 (0,05 > 0,000).  Hasil  penelitian  sesuai  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Ita Salsalina  Lingga  (2013)  dan  Ayu  Gustiani  (2014)  yang  menyatakan  bahwa aspek kemudahan pelaporan dan kemudahan perhitungan dalam penerapan e-SPT  PPN  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  kepatuhan  Wajib Pajak.

## V.  KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
1.  Persepsi  manajemen  atas  penerapan e-billing berpengaruh  positif  dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
2. Persepsi manajemen atas penerapan e-SPT PPN berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
3.  Persepsi  manajemen  atas  penerapan e-billing dan  e-SPT  PPN berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

## Saran
Pelayanan  atas  penggunaan  e-billing  dan  e-SPT  PPN  dipertahankan dan dapat ditingkatkan lagi  melalui inovasi baru serta  melakukan sosialisasi
kepada  masyarakat  agar  masyarakat  lebih  mudah  menggunakan  aplikasi atau  sistem  elektronik  ini  yang  merupakan  fasilitas  dari  Direktorat  Jenderal Pajak,  sehingga  dapat  meningkatkan  tingkat  kepatuhan  Wajib  Pajak  yang secara langsung berpengaruh terhadap penerimaan negara.

## DAFTAR PUSTAKA
Bungin,  Burhan.  (2009). Metodologi  Analisis  Penelitian  Data  Kuantitatif. Jakarta: Raja Grafindo.
Chau,  Liiung.  (2009). A  Critical  Reviews  of  Ficher  Taxs  Compliance  Model , Journal of Accounting about Taxation, 1 (2): h:34-40.
Creswell,  John  W.  (2008). Educational  Research  Planing,  Conducting,  and Evaluating  Qualitative  &  Quantitative  Approaches .  London.  Sage Publications.
Direktorat  Jenderal  Pajak.  (2017). Peran  Pajak  Untuk  Mencapai  Target Pertumbuhan  Ekonomi  2017 .  Melalui  < http://pajak.go.id .>  (tanggal akses : 18 April 2017).
Doran, Micheal. (2009). Tax Penalty and Tax Compliance , Harvard Jurnal on Legislation,  4:  h:51-94.  Melalui  < www.ssm.com > (diunduh  tanggal  5 Maret 2017.
Gibson,  J.  L.  Ivancevich,  Jr.  James  H.  Dan  Konofaske,  Robert.  (2009). Organization:  Behavior,  Structure,  Processes ,  New  York:  McGraw- Hill.
Ghozali,  Imam.  (2011). Aplikasi  Analisis  Multivariate  Denga  Program  IBM SPSS (Edisi Ke-lima) . Semarang: Universitas Diponegoro.
Gujarati,  D  N.  (2012). Dasar-Dasar  Ekonomitra,  Terjemahan  Mangunsong, R.C., Buku 2 Edisi Ke-lima . Jakarta: Salemba Empat.
Gustiyani,  Ayu.  (2014). Pengaruh  Penerapan  E-SPT  dan  Pengetahuan Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  (Survey  Pada  Kantor Pelayanan  Pajak  Pratama  Karees  Badung) .  Artikel  Penelitian Universitas Komputer Indonesia.
Handayani,  Ni  Putu  M.  N.  (2016). Pengaruh  Persepsi  Manajemen  Atas Keunggulan  Penerapan  E-Billing  dan  E-SPT  Pajak  Pertambahan Nilai  (Studi  Kasus  Pada  Pengusaha  Kena  Pajak  Badan  Yang
Terdaftar Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara . Artikel Penelitian Universitas Udayana.
James, El-Ganainy, Asmaa. 2012. Value-Added Taxation and Consumption. Tulane Economics Working Paper Series. Working Paper:1203.
Keputusan  Jenderal  Pajak  Nomor  KEP-359/PJ/2013  tentang  Penunjukkan Kantor  Pelayanan  Pajak  dan  Wajib  Pajak  dalam  Rangka  Uji  Coba Penerapan  Sistem  Pembayaran  Pajak  Secara  Elektronik  ( Billing System ) dalam Sistem Modul Penerimaan Negara.
Kuncoro, Mudrajad. (2009). Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi . Jakarta: Erlangga
Lingga,  Ita  Salsalina.  (2013). Pengaruh  Penerapan  E-SPT  Terhadap Pengusaha  Kena  Pajak  (Studi  Empiris  Terhadap  Pengusha  Kena Pajak  di  Wilayah  KPP  Pratama  “X”  Jaa  Barat  I) .  Artikel  Penelitian Universitas Kristen Maranatha.
Mardiasmo. (2011). Perpajakan Edisi Revisi 2011 . Jakarta: ANDI.
Pandiangan,  Liberty.  (2008). Modernisasi  dan  Reformasi  Pelayanan Berdasarkan Undang-Undang Terbaru. Jakarta: Gramedia.
Peraturan  Direktorat  Jenderal  Pajak  Nomor  6/PJ/2009  tentang  Tata  Cara Penyampaian SPT Dalam Bentuk Elektronik.
PER-21/PJ/2013  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Direktorat  Jenderal Pajak  Nomor  PER-2/PJ2011  tentang  Tata  Cara  Pengolahan  Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai.
Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor  74/PMK.03/2012 tentang  Tata  Cara  Penetapan  dan  Pencabutan  Penetapan  Wajib Pajak.
Purbo,  Onno  W.  2012. Membangun  Web  E-Commerce. Jakarta:  PT.  Elex Media Computindo.
Rahman,  Abdul.  (2010). Panduan  Pelaksanaan  Administrasi  Pajak  Umum Karyawan, Pelaku Bisnis dan Perusahaan . Bandung: Nuansa.
Rapina,  dkk.  (2011). Jurnal  Pengaruh  Modernisasi  Sistem  Administrasi Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Badan  Pada  KPP Pratama Bandung. Jurnal Akuntansi. Vol 1, No.2: 119-138.
Ratih,  Hurriyati.  (2010). Bauran  Pemasaran  dan  Loyalitas  Konsumen . Bandung: lfabeta.