Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin (Multidiciplinary Research)
Vol.  6, No. 3, Desember 2023, pp. 250~261 ISSN: 2614-6096, DOI: 10.52626/jg.v%vi%i.310
The effectiveness of utilizing output details in evaluation of government work plans 2023
Efektivitas tagging rincian output (RO) dalam evaluasi capaian prioritas nasional (PN) matriks pembangunan rencana kerja pemerintah (RKP) 2023
Rani Charisma Dewi
Pejabat Fungsional Perencana Ahli Muda, Biro Perencanaan Anggaran dan Kerja Sama Luar Negeri, Kementerian PUPR Email: rani.charisma@pu.go.id
ABSTRACT
The implementation of the 2023 RKP is based on Presidential Regulation Number 134 of 2022 concerning Updating the Government Work Plan for 2023; which contains 7 National Priorities (PN). Specifically in Appendix 2 of the 2023 RKP National Development Matrix, the Ministry of PUPR supports a number of 6 PNs. In this matrix, the PN is described with its targets, indicators, targets and funding allocation as well as the  implementing  agencies  involved.  Since  2020,  the  Ministry  of  National  Development Planning/Bappenas and the Ministry of Finance have implemented the use of KRO/RO in the budgeting system.  Output  Detailed  (OD)  is  a  very  specific  real  output  that  is  produced  which  focuses  on  the characteristics of each unit and is directly related to the tasks and functions of the work unit in supporting the achievement of predetermined activity targets. The 2023 RKP evaluation was carried out primarily to measure  the  results  of  development  performance  achievements.  Since  the  implementation  of  OD, evaluations have also been carried out using the RO approach. At the Ministry of PUPR, with a total of 37,850 packages, OD  codification  is carried out in  a more generic manner. This makes  the use of OD ineffective in evaluating the achievements of the 2023 PN RKP Development Matrix.
Keywords: government work plan; output detailed; evaluation; national priorities

## ABSTRAK
Pelaksanaan  RKP  2023  didasarkan  pada  Peraturan  Presiden  Nomor  134  Tahun  2022  tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023; yang memuat 7 Prioritas Nasional (PN). Khususnya pada Lampiran 2 RKP 2023 Matriks Pembangunan Nasional, Kementerian PUPR mendukung sejumlah 6 PN. Dalam matriks ini, PN dijabarkan dengan sasaran, indikator, target, dan alokasi pendanaannya serta instansi  pelaksana  yang  terlibat.  Sejak  tahun  2020,  Kementerian  PPN/Bappenas  dan  Kementerian Keuangan memberlakukan penggunaan KRO/RO dalam sistem penganggaran. Rincian Ouput (RO) adalah keluaran  (output)  riil  yang  sangat  spesifik  yang  dihasilkan  yang  berfokus  pada  karakteristik  masing- masing  unit serta  berkaitan langsung dengan  tugas dan  fungsi unit  kerja  tersebut dalam mendukung pencapaian sasaran  kegiatan yang  telah  ditetapkan. Evaluasi  RKP 2023 dilaksanakan terutama untuk mengukur  hasil  capaian  kinerja  pembangunan.  Sejak  diberlakukannya  RO,  evaluasi  juga  dilakukan menggunakan pendekatan RO. Di Kementerian PUPR, dengan jumlah paket dengan total 37.850 paket menjadikan kodifikasi RO dilakukan secara lebih generik. Hal ini menjadikan penggunaan RO menjadi tidak efektif dalam evaluasi capaian Matriks Pembangunan PN RKP 2023.
Kata kunci: rencana kerja pemerintah; rincian output; evaluasi; prioritas nasional

## 1. PENDAHULUAN
Rencana  Kerja  Pemerintah  (RKP)  merupakan  dokumen  perencanaan  pembangunan nasional untuk periode satu tahun yang digunakan sebagai pedoman penyusunan RAPBN dan  Nota  Keuangan.  Untuk  tahun  2023,  pelaksanaan  RKP  didasarkan  pada  Peraturan Presiden  Nomor  134  Tahun  2022  tentang  Pemutakhiran  Rencana  Kerja  Pemerintah Tahun 2023.
Sama seperti tahun sebelumnya, pemerintah menetapkan 7 (tujuh) Prioritas Nasional (PN) dalam RKP 2023, yaitu PN 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas  dan  Berkeadilan;  PN  2  Mengembangkan  Wilayah  untuk  Mengurangi Kesenjangan  dan  Menjamin  Pemerataan;  PN  3  Meningkatkan  Sumber  Daya  Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing; PN 4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan; PN 5 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;  PN  6  Membangun  Lingkungan  Hidup:  Meningkatkan  Ketahanan  Bencana,  dan Perubahan  Iklim;  serta  PN  7  Memperkuat  Stabilitas  Polhukhankam  dan  Transformasi Pelayanan Publik.
Pada RKP 2023, terutama memuat tentang:
1. Narasi RKP Tahun 2023 yang terdiri atas VI (enam) Bab yakni Pendahuluan, Spektrum Perencanaan Pembangunan Nasional, Tema dan Sasaran Pembangunan, Penjabaran 7 (tujuh) Prioritas Nasional dan Pendanaan, Kaidah Pelaksanaan, serta Penutup.
2. Matriks Pembangunan yang memuat Prioritas Nasional (PN), Program Prioritas (PP), Kegiatan  Prioritas  (KP),  dan  Proyek  Prioritas  (ProP)  dengan  penjabaran  sasaran, indikator, target dan alokasi pendanaannya, serta instansi pelaksana.
3. Matriks Proyek Prioritas Strategis/ Major Project (MP) yang memuat Proyek Prioritas Strategis/ Major Project pada Prioritas Nasional beserta alokasi pendanaannya.
Sejak  tahun  2021,  Kementerian  PPN/Bappenas  dan  Kementerian  Keuangan melakukan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (Pedoman, 2020). Redesain sistem  diharapkan  dapat  memperbaiki  kualitas  anggaran  serta  implementasi  money follow  program,  yang  berarti  bahwa  program  mencerminkan  tugas  fungsi  K/L  serta sasaran  program  (outcome)  yang  mencerminkan  hasil  kinerja  program  nasional. Implementasi proyek yang efektif sangat penting untuk mencapai hasil yang diinginkan dari  proyek  pembangunan  (Bank  A.  D.,  2015).  Dalam  pelaksanaannya,  dirumuskan nomenklatur  output  dalam  Klasifikasi  Rincian  Output  (KRO)  dan  Rincian  Output  (RO) (KEAGAMAAN,  2022).    KRO  merupakan  kumpulan  RO  yang  disusun  secara  sistematis berdasarkan  muatan  keluaran  (output)  yang  sejenis/serumpun  berdasarkan sektor/bidang/jenis tertentu.
RO adalah output riil yang bersifat spesifik yang dihasilkan oleh unit kerja yang berfokus pada  karakteristik  masing-masing,  isu  dan/atau  lokasi  tertentu,  dan  terkait  secara langsung  dengan  tugas  dan  fungsi  unit  kerja  dalam  mendukung  pencapaian  sasaran kegiatan.  Hal  ini dimaksudkan  untuk menghitung  jumlah  anggaran  untuk  suatu  output secara  nasional.    Tagging  RO  (Real  Output)  adalah  suatu  mekanisme  pelabelan  atau penandaan pada aktivitas atau output proyek yang sesuai dengan tujuan pembangunan dan  pencapaian  indikator  kinerja  yang  telah  ditetapkan.  Dalam  konteks  Matriks Pembangunan PN RKP 2023, penggunaan Tagging RO (output riil) menjadi penting karena berkontribusi  pada  efektivitas  pengelolaan  proyek  dan  pemantauan  pencapaian target. Efektifitas merupakan hasil prestasi yang dicapai suatu organisasi (Maman Ukas, 2004). Berikut  adalah  beberapa  poin  yang  mendukung  pentingnya  pembahasan  efektivitas penggunaan Tagging RO dalam mendukung Matriks Pembangunan PN RKP 2023:
• Pemantauan Pencapaian Target : Tagging RO memungkinkan pemantauan yang lebih akurat terhadap pencapaian target pembangunan. Dengan memberikan label pada output yang dihasilkan, dapat dengan jelas dilihat sejauh mana proyek telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam Matriks Pembangunan.
• Evaluasi Kinerja Proyek : Tagging RO memfasilitasi evaluasi kinerja proyek dengan memberikan penanda pada output yang dihasilkan. Hal ini membantu dalam menilai
252
sejauh mana proyek sesuai dengan rencana, apakah ada keterlambatan atau kendala tertentu, dan memungkinkan perbaikan yang cepat.
• Akuntabilitas  dan  Transparansi :  Penggunaan Tagging RO  meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan proyek. Dengan memiliki output yang jelas  ditandai,  para  pemangku  kepentingan  dapat  dengan  mudah  memahami kemajuan proyek dan mengidentifikasi potensi masalah atau hambatan.
• Pengambilan  Keputusan  yang  Informatif : Tagging RO  memperkaya  informasi yang digunakan untuk pengambilan keputusan. Dengan mengetahui output riil yang dihasilkan,  pembuat  keputusan  dapat  membuat  keputusan  yang  lebih  tepat  dan strategis untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan.
• Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas Anggaran : Dengan memiliki pemahaman yang  lebih  baik  tentang output yang  dihasilkan,  penggunaan  anggaran  dapat diarahkan  secara  lebih  efisien  dan  efektif.  Ini  membantu  mencegah  pemborosan sumber daya dan memastikan alokasi dana sesuai dengan pencapaian target.
Kementerian  PUPR  bertugas  melaksanakan  pembangunan  infrastruktur  yang mendukung  ketercapaian  prioritas  nasional  (Perpres  27/2020).  Pelaksanaan pembangunan ini terutama dilaksanakan oleh Ditjen Sumber Daya Air/SDA (infrastruktur Sumber Daya Air), Ditjen Bina Marga/BM (infrastruktur jalan dan jembatan), Ditjen Cipta Karya/CK  (infrastruktur  permukiman),  dan  Ditjen  Perumahan  (infrastruktur perumahan).  Pemantauan  pelaksanaan  RKP  dilaksanakan  berdasarkan  Permen PPN/Bappenas  No.  1  Tahun  2023  tentang  Tata  Cara  Pemantauan,  Pengendalian,  dan Evaluasi  Pelaksanaan  Rencana  Pembangunan.  Evaluasi  adalah  penilaian  sistematis dan obyektif terhadap efektivitas dan dampak proyek. Hal ini membantu untuk menentukan apakah proyek mencapai tujuannya dan apakah proyek tersebut layak untuk dilanjutkan (Development  Programme,  2017).  Evaluasi  dilakukan  dalam  rangka  mengetahui perkembangan  Program  dan  Kegiatan  serta  mengidentifikasi  kendala  dan  hambatan dalam  pencapaian  PN.  Pengertian  evaluasi  yaitu “ evaluation  is  an  activity  which  can contribute  greatly  to  the  understanding  and  improvement  of  policy  development  and implementation ”.  Pengertian  tersebut menjelaskan  bahwa  kegiatan  evaluasi  dapat mengetahui apakah pelaksanaan suatu program sudah sesuai dengan tujuan utama, yang selanjutnya kegiatan evaluasi tersebut dapat menjadi tolak ukur apakah suatu kebijakan atau  kegiatan  dapat  dikatakan  layak  diteruskan,  perlu  diperbaiki  atau  dihentikan kegiatannya (As’ari, Zulkarnaini, & Nasution, 2017) .
Evaluasi  RKP  2023  juga  dilaksanakan  untuk  dukungan  output  terhadap  pencapaian Matriks Pembangunan PN/PP/KP/ProP/indikator sebagai bahan untuk perumusan dan perbaikan  kebijakan/program/kegiatan,  serta  sebagai  feedback  perumusan  tema  dan sasaran pembangunan pada RKP tahun 2025.
Sejak  redesain  sistem  penganggaran,  evaluasi  pelaksanaan  anggaran,  program prioritas,  tematik  nasional,  termasuk  RKP  2023  dilaksanakan  dengan  basis tagging /penandaan RO.  Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas penggunaan tagging RO  pada  Ditjen  SDA,  Ditjen  BM,  Ditjen  CK,  dan  Ditjen  Perumahan khususnya dalam mendukung Matriks Pembangunan PN RKP 2023 merupakan hal yang penting untuk dikaji. Efektivitas yaitu pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam  jumlah  tertentu  yang  secara  sadar di  tetapkan  sebelumnya  untuk  menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektifitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan, maka  organisasi  tersebut  dikatakan  telah  berjalan  dengan  efektif.  Hal  terpenting  yang perlu dicatat adalah bahwa efektifitas tidak menyatakan tentang besar biaya yang telah dikeluarkan  untuk  mencapai  tujuan  tersebut  (Kurniasawi,  Kurniasari,  &  Marta,  2017). Efektivitas  menunjukkan  keberhasilan  dari  segi  tercapai  tidaknya  sasaran  yang  telah ditetapkan.  Jika  hasil  kegiatan  semakin  mendekati  sasaran,  berarti  semakin  tinggi
253
efektivitasnya (Maghfiroh, 2016). Tagging RO memiliki peran penting dalam memberikan gambaran  yang  jelas  dan  terintegrasi  mengenai  capaian  pembangunan  nasional. Efektivitas  penggunaan tagging RO  dapat  memberikan  berbagai  manfaat,  antara  lain meningkatkan efektivitas perencanaan pembangunan nasional, meningkatkan efektivitas pelaksanaan  pembangunan  nasional,  dan  meningkatkan  akuntabilitas  pembangunan nasional. Data yang dimanfaatkan untuk tulisan ini, adalah data e-monitoring Kementerian PUPR.  Monitoring  dan  evaluasi  merupakan  alat  penting  untuk  memastikan  bahwa intervensi pembangunan efektif dan dapat dipertanggungjawabkan (Bank, 2018).
Tahun 2023, dari tujuh tema PN, Kementerian PUPR mendukung/disebutkan terlibat dalam enam PN, yaitu PN-1, PN-2, PN-3, PN-5, PN-6, dan PN7. Selanjutnya dalam strategi penyelesaian  isu  strategis  dan  pencapaian  sasaran  PN,  dilakukan  melalui  program prioritas  (PP),  yang  selanjutnya  dijabarkan  pada  Kegiatan  Prioritas  (KP)  dan  Proyek Prioritas  (ProP)  serta  indikator  yang  diharapkan.  Pada  tulisan  ini  akan  dibahas  enam PN/PP/KP/ProP  serta  turunannya  yang  didukung  oleh  Kementerian  PUPR  sebagai berikut:
1. PN-1  dengan  tema  Memperkuat  Ketahanan  Ekonomi  untuk  Pertumbuhan  yang Berkualitas dan Berkeadilan; selanjutnya dijabarkan dalam 3 PP, 6 KP, dan  7 ProP, dan  11  indikator.  Pada  PN  ini,  perincian  indikator  turunannya  dilakukan  dengan pendekatan output (Lampiran-1).
2. Untuk PN-2 dengan tema Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan  Menjamin  Pemerataan.  Pada  PN  ini  perincian  indikator  turunan  dilakukan dengan pendekatan wilayah pembangunan yaitu Wilayah Sumatera, Wilayah Jawa- Bali,  Wilayah  Nusa  Tenggara,  Wilayah  Kalimantan,  Wilayah  Sulawesi,  Wilayah Maluku,  dan  Wilayah  Papua.  Selanjutnya  dalam  PN  ini  dijabarkan  dalam  7  PP berdasarkan pembagian wilayah tersebut, 19 KP, dan 55 ProP, dan 84 indikator.
3. PN-3  dengan  tema  Meningkatkan  Sumber  Daya  Manusia  Berkualitas  dan  Berdaya Saing; dirincikan dalam 4 PP, 4 KP, dan 5 ProP, dan 17 indikator. Pada PN ini perincian indikator turunan dilakukan dengan pendekatan output dan outcome .
4. PN-5  dengan  tema  Memperkuat  Infrastruktur  untuk  Mendukung  Pengembangan Ekonomi  dan  Pelayanan  Dasar;  merupakan  PN  utama  yang  didukung  oleh Kementerian PUPR. pada PN ini dirincikan dalam 3 PP, 9 KP, dan dan 24 ProP, dengan jumlah  total  48  indikator.  Perincian  indikator  ini  dilakukan  dengan  pendekatan output .
5. PN-6 dengan tema Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahaan Bencana dan Perubahan Iklim; diturunkan dalam 3 PP, 4 KP, 8 ProP, dan 19 indikator yang disebutkan dalam pendekatan output dan outcome .
6. PN-7  dengan  tema  Memperkuat  Stabilitas  Polhukhankam  dan  Transformasi Pelayanan  Publik,  dirincikan  dalam  1  PP,  1  KP,  1  ProP,  dan  4  indikator  dengan pendekatan output .
Pada  tahun  2023,  Kementerian  PUPR  ditugaskan  untuk  melakukan  belanja infrastruktur senilai total Rp. 163 Triliun (status 7 Oktober 2023) yang terbagi dalam total sejumlah 37.850 paket kegiatan. Untuk mengelolanya, secara penganggaran dan evaluasi, Kementerian  PUPR  memiliki  aplikasi e-monitoring yang  juga  dimanfaatkan  dalam melakukan  evaluasi  dukungan  Kementerian  PUPR  dalam  pencapaian  PN  matriks pembangunan  RKP  2023.  Meskipun  Kementerian  PUPR  telah  memiliki  aplikasi e- monitoring ,  permasalahan  mungkin  muncul  terkait  efektivitas  dan  kehandalan  sistem tersebut.  Kesiapan  infrastruktur  teknologi,  kualitas  data  yang  dimasukkan,  dan pemahaman pengguna terhadap aplikasi dapat memengaruhi kelancaran evaluasi. Secara aplikatif,  pelaksanaan  evaluasi  dilakukan  dengan  melakukan tagging /penandaan  pada masing-masing indikator PN yang didukung oleh Kementerian PUPR. Sebelum Redesain Sistem  Perencanaan  dan  Penganggaran  pada  tahun  2021,  pelaksanaan tagging /penandaan  indikator  dilakukan  pada  level  paket  kegiatan.  Dan  sejak  redesain,
254
pelaksanaan penandaan juga dilaksanakan pada level RO. Perubahan dalam pelaksanaan penandaan  indikator  dari  level  paket  kegiatan  menjadi  level Real  Output (RO)  setelah redesain  sistem  pada  tahun  2021  mungkin  menimbulkan  tantangan.  Keterampilan dan pemahaman yang diperlukan untuk melakukan tagging pada level RO mungkin berbeda dengan level paket kegiatan, sehingga pihak terkait mungkin memerlukan pelatihan dan pemahaman yang lebih mendalam untuk memastikan konsistensi dan keakuratan tagging pada tingkat yang lebih tinggi ini. Dalam  penyusunan  RO,  empat  direktorat  jenderal  terkait  melaksanakan  kegiatan dengan  karakteristik  yang  berbeda,  hal  ini  juga  menjadikan  pendekatan  yang  berbeda dalam penyusunan KRO/RO. Pada Ditjen SDA, output yang sama dikelompokkan dalam satu KRO. Untuk turunannya yaitu RO, terutama untuk kegiatan-kegiatan yang telah cukup spesifik, bernilai anggaran cukup besar, sudah dapat diidentifikasi lokasi, kegiatan yang menggunakan  dana  SBSN,  atau  kegiatan  MYC  disusun  dalam  RO  tersendiri  atau  RO spesifik.  Sehingga  kegiatan  yang  memiliki output yang  sama  pada  satu  lokasi dikelompokkan  dalam  satu  RO.  Selain  RO  spesifik,  Ditjen  SDA  juga  menggunakan  RO generik untuk kegiatan-kegiatan baru atau direktif baru yang belum dapat diidentifikasi sejak awal Trilateral Meeting . Pada level dibawahnya yaitu paket pekerjaan, berisi rincian sub  output yang  mendukung output yang  sama.  Sebagai  contoh  kegiatan  supervisi  dan kegiatan fisik dengan output yang sama, dibuat menjadi paket pekerjaan yang berbeda dalam satu RO yang sama. Sehingga pada tahun 2023, Ditjen SDA terdapat sejumlah total 47 KRO, 309 RO, 14.556 paket pekerjaan. Pada Ditjen Bina Marga, Ditjen Cipta Karya, dan Ditjen Perumahan penyusunan RO dilakukan  dengan  lebih  general  dengan  pendekatan  isu  atau output yang  sama.  KRO merupakan output yang lebih umum seperti pada Ditjen Bina Marga adalah Pembangunan atau Operasi/Jalan atau Jembatan. KRO pada pada Ditjen Cipta Karya seperti Prasarana Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah; Prasarana Pendidikan Tinggi, dll. Ditjen Cipta Karya  dan  Ditjen  Perumahan  menggunakan  KRO  yang  sama  yaitu  Prasarana  Bidang Permukiman dan Perumahan. KRO di sini menjadi satu hal yang setara dengan sasaran program dalam Renstra Kementerian PUPR.
Tiga  ditjen  ini  menggunakan  RO  generik  yang  disusun  berdasar output yang  sama dengan  lokasi  tersebar  seluruh  Indonesia.  Pemisahan/penambahan  RO  dimungkinkan jika  terdapat  isu/tematik  khusus/baru,  seperti  contohnya KSPN,  Trans  Papua,  IKN, dll. Lebih  detail  pekerjaan dalam  lokasi tertentu  dibagi  dalam  paket  kegiatan.  Secara  total, tahun  2023,  Ditjen  Bina  Marga  memiliki  16  KRO,  98  RO,  dan  12.038  paket  pekerjaan. Ditjen Cipta Karya memiliki 31 KRO, 97 RO, dan 7.271 paket pekerjaan. Ditjen Perumahan 10 KRO, 58 RO, dan 2.197 paket pekerjaan.
Tabel 1: Jumlah KRO, RO, dan Paket Pekerjaan pada Ditjen SDA, BM, CK, Perumahan
Sumber: E-monitoring PUPR, status 10 Oktober 2023 .
Perbedaan  pendekatan  baik  dalam  penyusunan  rincian  indikator  RKP  2023  dan penyusunan  RO  menjadikan  kendala  atau  permasalahan  bahwa  pemanfaatan penandaan/ tagging RO  tidak  efektif  untuk  menghitung  dukungan  Kementerian  PUPR dalam pencapaian target PN karena beberapa faktor yaitu:
255
• Perbedaan  pendekatan  dalam  penyusunan  rincian  indikator  RKP  2023  dan penyusunan RO Pada RKP 2023, indikator PN dirincikan berdasarkan output dan outcome , sedangkan pada  penyusunan  RO,  Direktorat  Jenderal  (Ditjen)  SDA  menggunakan  pendekatan output , Ditjen Bina Marga, Ditjen Cipta Karya, dan Ditjen Perumahan menggunakan pendekatan isu atau output yang sama. Hal ini menyebabkan ketidaksesuaian antara indikator  PN  yang  diharapkan  dengan output yang  dihasilkan  oleh  kegiatan Kementerian PUPR.
• Keragaman nomenklatur Nomenklatur  program  dan  kegiatan  pembangunan  nasional  di  Kementerian  PUPR belum seragam dengan nomenklatur program dan kegiatan pembangunan nasional secara keseluruhan. Hal ini dapat menyebabkan kesulitan dalam melakukan tagging RO.
• Kompleksitas
Kementerian  PUPR  memiliki  tugas  dan  fungsi  yang  luas,  meliputi  pembangunan infrastruktur  jalan,  jembatan,  bendungan,  irigasi,  permukiman,  perumahan,  dan pekerjaan umum lainnya. Tagging RO yang dilakukan oleh Kementerian PUPR belum mencakup seluruh aspek tugas dan fungsi tersebut.
• Ketersediaan data Data yang diperlukan untuk melakukan tagging RO belum tersedia secara lengkap dan  akurat.  Hal  ini  dikarenakan  data  tersebut  tersebar  di  berbagai  instansi  dan lembaga  pemerintah,  sehingga  memerlukan  koordinasi  yang  kuat  untuk mengumpulkan dan mengintegrasikannya.
• Kerjasama antar-instansi Penerapan tagging RO  membutuhkan  kerjasama  antar-instansi  pemerintah, termasuk  Kementerian  PUPR.  Namun,  kerjasama  antar-instansi  pemerintah  masih belum optimal, sehingga dapat menghambat proses tagging RO.

## 2. METODOLOGI PENELITIAN
Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian kualitatif  adalah  pengumpulan  data  pada  suatu  latar  alamiah,  dengan  menggunakan metode  alamiah,  dan  dilakukan  oleh  orang  atau  peneliti  yang  tertarik  secara  alamiah (Moleong, 2014). Metode penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menilai secara langsung hasil efektivitas tagging RO dalam evaluasi capaian PN Matriks Pembangunan RKP 2023 (Adlini dkk., 2022). Analisis yang digunakan yaitu analisis deskriptif kualitatif, analisis dilakukan menggunakan data pada e-monitoring dengan status Oktober 2023. Kementerian  PUPR  mempunyai  aplikasi  pemrograman  dan  penganggaran  termasuk untuk  juga  dimanfaatkan  untuk  evaluasi  penganggaran,  yaitu e-monitoring .  Dalam e- monitoring disusun  menu  terkait  Matriks  Pembangunan  RKP  2023.  Untuk  selanjutnya, tagging paket pekerjaan dilakukan pada level indikator ProP untuk seluruh PN dilakukan oleh masing-masing unit penanggungjawab. Dalam pelaksanaan tagging , memungkinkan ada satu paket pekerjaan mendukung beberapa indikator ProP yang berbeda. Selanjutnya berdasarkan tagging paket pekerjaan, dilakukan tagging RO menggunakan sistem e-monitoring . Sama dengan tagging paket pekerjaan, tagging RO dilakukan pada level  indikator  ProP.  RO  paket  terkait,  ditarik  sebagai  tagging  terhadap  PN  dan dijumlahkan  sebagai  total  dukungan  terhadap  PN.  Dalam  hal  ini,  paket-paket  berbeda yang  berinduk  pada  RO  yang  sama  akan  ditarik/dibaca  oleh  sistem  sebagai  satu  RO mendukung indikator ProP. Pada tagging/penandaan RO, tidak ada RO yang sama dalam satu indikator ProP, namun memungkinkan adanya RO yang sama dalam PN yang sama.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
256

## 1. Hasil Tagging Paket dan RO
Setelah  dilakukan tagging paket  pekerjaan  oleh  unit  organisasi  penanggung jawab  dan tagging RO  berdasarkan  sistem e-monitoring ,  selanjutnya  dilakukan perbandingan total anggaran tagging paket dan tagging RO. Secara total Kementerian PUPR, perbandingan rekapitulasi tagging dapat dilihat pada Tabel 2.

## Tabel 1: Perbandingan Rekapitulasi Tagging RO dan Tagging Paket Pekerjaan pada PN RKP 2023
Sumber: Emonitoring PUPR, status 10 Oktober 2023 .
Tagging /penandaan paket pekerjaan pada sistem e-monitoring dilaksanakan oleh  penanggungjawab  program/kegiatan,  maka  diasumsikan  bahwa tagging paket pekerjaan  memiliki  tingkat  akurasi  tinggi  mendekati  100%  dalam  mendukung  PN. Akurasi adalah ukuran kedekatan hasil pengukuran dengan nilai sebenarnya atau nilai target; atau persentase dari data yang diprediksi secara benar (Han dkk., 2012). Pada tulisan  ini,  efektivitas tagging RO  didasarkan  pada  akurasi  yang  dilihat  dari perbandingan nilai tagging paket pekerjaan terhadap tagging RO. Pada tulisan ini akan menggunakan  toleransi  mengacu  pada  total  kesalahan  yang  diperbolehkan  dalam suatu perhitungan. Nilai akurasi akan masuk pada toleransi mendekati kebenaran jika senilai >95%.
Berdasar tagging paket, dapat dilihat bahwa Kementerian PUPR mendukung total Rp. 138,87 Triliun (83% alokasi anggaran Kementerian PUPR 2023). Pada tagging RO,  tidak  memungkinkan  terdapat double  tagging RO  dalam  level  indikator  ProP namun memungkinkan dalam level PN. Sehingga total jumlah dukungan Kementerian PUPR pada RKP 2023 sejumlah Rp. 648,8  Triliun (atau 4 kali total alokasi anggaran Kementerian PUPR). Dari perbandingan rekapitulasi Tagging RO dan Tagging Paket 2023 (Table 2), terdapat selisih yang cukup besar pada jumlah alokasi anggaran.
Pagu Pagu (Rp. Ribu) (Rp. Ribu) (Rp. Ribu) 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10=9/6 1 PN 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan 21.297.714.000 138 1.831 43.839.185.880 138 652 33.777.813.986 77,05% 2 PN 2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan 78.809.056.000 378 112.147 410.509.384.483 378 1.382 15.346.457.235 3,74% 3 PN 3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing 117.095.481.000 7 967 8.246.644.624 7 352 5.594.329.938 67,84% 4 PN 5 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar 70.264.408.000 243 10.526 144.636.427.325 243 2.358 73.134.684.169 50,56% 5 PN 6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahaan Bencana dan Perubahan Iklim 5.759.944.000 68 9.092 38.382.235.674 68 587 7.565.410.133 19,71% 6 PN 7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik 453.586.000 4 89 3.184.195.823 4 42 1.456.331.842 45,74% 293.680.189.000 839 134.652 648.798.073.809 838 5.373 136.875.027.303 21,10% Persentase tagging paket dibandingkan tagging RO
RO Paket
RO Paket No. PN Alokasi Tercantum pada RKP 2023 (seluruh KL) Tagging RO 2023 Tagging Paket TA 2023
Tabel 2: Tagging RO dan Paket untuk PN RKP 2023 pada Ditjen Sumber Daya Air
Sumber: Emonitoring PUPR, status 10 Oktober 2023 .
Tabel 3: Tagging RO dan Paket untuk PN RKP 2023 pada Ditjen Bina Marga
Sumber: Emonitoring PUPR, status 10 Oktober 2023 .
Tabel 4: Tagging RO dan Paket untuk PN RKP 2023 pada Ditjen Cipta Karya
Sumber: Emonitoring PUPR, status 10 Oktober 2023 .
Pagu Pagu (Rp. Ribu) (Rp. Ribu) (Rp. Ribu) 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10=9/6 1 PN 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan 21.297.714.000 137 1.481 37.217.527.839 137 649 33.731.288.038 90,63% 2 PN 2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan 78.809.056.000 114 27.057 41.179.554.580 114 352 3.632.323.396 8,82% 3 PN 3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing 117.095.481.000 4 PN 5 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar 70.264.408.000 169 2.065 42.264.589.808 169 842 31.609.722.250 74,79% 5 PN 6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahaan Bencana dan Perubahan Iklim 5.759.944.000 42 856 6.738.578.330 42 206 4.536.253.255 67,32% 6 PN 7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik 453.586.000 293.680.189.000 463 31.459 127.400.250.557 462 2.049 73.509.586.939 57,70%
Persentase tagging paket dibandingkan tagging RO RO Paket
RO Paket
No. PN Alokasi Tercantum pada RKP 2023 (seluruh KL) Tagging RO 2023 Tagging Paket TA 2023 Pagu
Pagu (Rp. Ribu) (Rp. Ribu) (Rp. Ribu) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=9/6 1 PN 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan 21.297.714.000 1 350 6.621.658.041 1 3 46.525.948 0,70% 2 PN 2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan 78.809.056.000 122 50.343 276.001.192.508 122 471 3.280.693.027 1,19% 3 PN 3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing 117.095.481.000 0 0 0 0 0
0
4 PN 5 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar 70.264.408.000 41 4.961 83.234.199.561 41 282 26.384.794.985 31,70% 5 PN 6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahaan Bencana dan Perubahan Iklim 5.759.944.000 11 7.022 26.485.050.895 11 109 845.699.199 3,19% 6 PN 7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik 453.586.000 3 65 2.849.847.531 3 18 1.121.983.550 293.680.189.000 178 62.741 395.191.948.536 178 883 31.679.696.709 8,02%
Persentase tagging paket dibandingkan tagging RO No.
PN Alokasi Tercantum pada RKP 2023 (seluruh KL) Tagging RO 2023 Tagging Paket TA 2023
RO Paket RO Paket Pagu
Pagu (Rp. Ribu) (Rp. Ribu) (Rp. Ribu) 1 2 3 4 5 6 7 8
9 10=9/6 1 PN 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan 21.297.714.000 2 PN 2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan 78.809.056.000 84 23.880 54.222.430.180 84 418 6.674.353.092 12,31% 3 PN 3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing 117.095.481.000 3 254 3.777.525.885 3 100 2.496.464.490 66,09% 4 PN 5 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar 70.264.408.000 23 2.642 9.725.235.978 23 480 5.814.148.233 59,78% 5 PN 6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahaan Bencana dan Perubahan Iklim 5.759.944.000 13 1.079 4.059.384.787 13 261 1.633.153.533 40,23% 6 PN 7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik 453.586.000 1 24 334.348.292 1 24 334.348.292 100,00% 293.680.189.000 124 27.879 72.118.925.122 124 1.283 16.952.467.640 23,51%
Persentase tagging paket dibandingkan tagging RO No.
PN Alokasi Tercantum pada RKP 2023 (seluruh KL) Tagging RO 2023 Tagging Paket TA 2023 RO Paket RO Paket
258

## Tabel 5: Tagging RO dan Paket untuk PN RKP 2023 pada Ditjen Perumahan
Sumber: Emonitoring PUPR, status 10 Oktober 2023 .

## 2. Analisis Hasil dan Pilihan Kebijakan
Untuk melihat efektivitas pemanfaatan tagging RO dalam evaluasi capaian PN, maka  dilakukan tagging RO  pada  indikator  ProP  untuk  seluruh  PN.  Sebagai perbandingan,  dilakukan  juga tagging paket  pekerjaan  pada  indikator  ProP  untuk seluruh PN.
Dari  pembahasan  diatas,  secara  umum  pendekatan  dalam  penyusunan indikator RKP 2023 dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pendekatan kewilayahan (PN- 2)  dan  pendekatan output untuk  PN  lainnya  (PN  1,  3,  5,  6,  7).  Secara  analisis  akan dilakukan pada rekap seluruh unit organisasi.
Dari rekap tagging pada Table-3 sampai dengan Table-6 diatas, tidak semua unit  organisasi  mendukung  seluruh  PN.  Namun  dapat  dilihat  bahwa  seluruh  unit organisasi  mendukung  PN-2  yang  disusun  dengan  pendekatan  kewilayahan,  dan mendukung PN lainnya yang disusun berdasarkan output .

## Tagging RO untuk PN-2 dengan Basis Kewilayahan
Khususnya  PN-2  yang  dijabarkan  dalam  PP/KP/ProP  dengan  pendekatan kewilayahan,  menjadi  tantangan  dalam  pemanfaatan  RO  sebagai  evaluasi.  Analisis dilakukan  terpisah  antara  PN-2  dan  PN  lainnya.  Pada  rekap  seluruh  Kementerian PUPR, pada PN-2 didapatkan akurasi 3,74% dengan tagging paket pekerjaan sejumlah 1.382 paket senilai Rp. 15,34 Triliun, pada saat dilakukan tagging RO menjadi sejumlah 112.147 paket senilai Rp. 410 Triliun. Nilai ini sangat jauh lebih rendah dibandingkan akurasi untuk PN-lainnya (Table-1).
Jika dilihat lebih detail untuk rekap masing-masing ditjen, akurasi tagging pada PN-2  mendapatkan  hasil  paling  rendah  dibandingkan  untuk  dukungan  pada  PN lainnya, kecuali pada Ditjen BM. Pada Ditjen SDA, akurasi tagging PN-2 dengan hasil 8,82%  atau  jauh  lebih  rendah  dibandingkan  akurasi  pada  PN  lainnya.  Pada  PN-2 dengan jumlah tagging paket 352 senilai Rp. 3,6 Triliun, pada saat dilakukan tagging RO menjadi 27.057 paket dengan nilai Rp. 41,17 Triliun. Ditjen  BM,  dengan  akurasi  1,19%  dari  sejumlah tagging paket  pekerjaan sejumlah 471 paket senilai Rp. 3,2 Triliun menjadi 50.343 paket senilai Rp.276 Triliun pada tagging RO.  Jika  dilihat  dari  akurasi  jumlah  paket  juga  cukup  rendah  sebesar 0,93%. Ditjen  CK,  dengan  akurasi  12,31%  dari  sejumlah tagging paket  pekerjaan sejumlah  418  paket  senilai  Rp.  6,67  Triliun  menjadi  23.880  paket  senilai  Rp.54,2 Triliun pada tagging RO.
Pagu Pagu (Rp. Ribu) (Rp. Ribu) (Rp. Ribu) 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10=9/6 1 PN 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan 21.297.714.000 2 PN 2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan 78.809.056.000 58 10.815 39.069.612.690 58 141 1.756.270.996 4,50% 3 PN 3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing 117.095.481.000 4 714 4.469.118.739 4 252 3.097.865.448 4 PN 5 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar 70.264.408.000 10 854 9.409.187.403 10 754 9.325.494.941 99,11% 5 PN 6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahaan Bencana dan Perubahan Iklim 5.759.944.000 2 125 1.096.078.509 2 11 550.304.146 50,21% 6 PN 7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik 453.586.000 293.680.189.000 74 12.508 54.043.997.341 74 1.158 14.729.935.531 27,26%
Persentase tagging paket dibandingkan tagging RO No.
PN Alokasi Tercantum pada RKP 2023 (Total seluruh KL) Tagging RO 2023 Tagging Paket TA 2023 RO Paket
RO Paket
259
Ditjen Perumahan, dengan akurasi 4,5% dari sejumlah tagging paket pekerjaan sejumlah 141 paket senilai Rp. 1,75 Triliun menjadi 10.815 paket senilai Rp.39 Triliun pada tagging RO.
Tagging RO untuk PN lainnya dengan Basis Output dan Outcome Secara total, diantara seluruh ditjen, Ditjen BM memiliki akurasi yang paling rendah yaitu sebesar 8,02%, dengan rentang 0,7% pada PN-1 hingga 31,7% pada PN- 5. Hal ini melihat pada penggunaan kodifikasi RO yang sangat generik untuk seluruh kegiatan.  Adapun  terdapat  tematik,  kodifikasi  RO  pada  Ditjen  BM  mencakup  pada lokasi yang cukup luas (contoh RO Trans Papua).
Untuk  Ditjen  CK  dan  Perumahan,  terdapat  satu  PN  dengan  tingkat  toleransi yang sangat tinggi yaitu untuk dan PN-7 Ditjen Cipta Karya (100%) pada PN-5 pada Ditjen Perumahan (99,11%).
Jika melihat lebih detail pada PN-7 Ditjen CK mendukung indikator jumlah pos pamtas,  posal,  pos  pol  subsektor,  dan  PLBN  yang  dibangun  dengan  kegiatan pengembangan/Pembangunan Sarana Prasarana Bangunan (PLBN) termasuk kegiatan supervisi,  perencanaan  teknis,  pembebasan  tanah,  meubeleir,  dll  dibeberapa  lokasi PLBN (Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, NTT). Pada seluruh kegiatan di perbatasan (PLBN dan pendukungnya), Ditjen CK menggunakan kodifikasi RO Spesifik yaitu 001 Penataan Bangunan Kawasan Pos Lintas Batas Negara. Sehingga pada saat tagging RO didapatkan akurasi sebesar 100% sama dengan tagging paket pekerjaan. Untuk PN-5 Ditjen Perumahan mendukung tiga indikator:
1. Jumlah hunian baru layak yang terbangun melalui fasilitasi pemerintah Pada indikator ini, Ditjen Perumahan mendukung melalui seluruh kegiatan terkait rumah  susun,  rumah  khusus,  rumah  bantuan  pasca  bencana termasuk  kegiatan fisik dan non fisiknya (meubelair, supervisi, ded, dll, manajemen konstruksi, dll). seluruh kegiatan pada output tersebut dimasukkan pada tagging paket pekerjaan. Pada kegiatan ini masuk pada beberapa RO seperti [003]  Rumah Susun Hunian ASN/TNI/POLRI, [012] Bantuan Rumah Inti Tumbuh Tahan Gempa (RITTA), [002] Rumah Khusus
2. Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan peningkatan kualitas Pada indikator ini, Ditjen Perumahan mendukung dan melakukan tagging paket pekerjaan untuk seluruh kegiatan terkait peningkatan kualitas rumah swadaya di seluruh  Indonesia  termasuk  kegiatan  fisik  maupun  pembinaan  dan pendampingan.  Seluruh  kegiatan  tersebut dalam kodifikasi  RO  yang sama  yaitu [008] Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya.
3. Jumlah rumah yang dilayani bantuan PSU pada perumahan temasuk PSU kawasan skala besar Pada indikator ini, Ditjen Perumahan mendukung dan  melakukan tagging paket pekerjaan  untuk  seluruh  kegiatan  terkait  pembangunan  PSU  Perumahan  MBR dengan  lokasi  tersebar  seluruh  Indonesia  termasuk  kegiatan  fisik  maupun  non fisik  (DED,  supervisi,  pendampingan,  pengawasan/pengendalian).  Seluruh kegiatan  tersebut  dalam  kodifikasi  RO  yang  sama  yaitu  [001]  Bantuan  PSU Perumahan.
Akurasi  pada  dukungan  PN-5  pada  Ditjen  Perumahan  ini  sebesar  99,11% (anggaran tagging paket Rp. 9,32 triliun dan tagging RO Rp. 9,4 Triliun). Akurasi ini didapatkan dari selisih sebesar 100 paket yang masuk dalam tagging , terdapat paket non fisik yang belum masuk dalam tagging paket.
Rekap Tagging seluruh PN Kementerian PUPR
Pada Table-2 rekap seluruh PN pada Kementerian PUPR, dengan rata-rata hasil akurasi  sebesar  21,1%  atau  jika  melihat  masing-masing  PN  dengan  rentang  nilai
260
akurasi  berkisar  antara  3,74%  pada  PN-2  hingga  maksimal  77,05%  pada  PN-1. Penggunaan RO menjadikan dukungan Kementerian PUPR pada RKP menjadi sangat besar 3,9 kali lipat (Rp. 163 Triliun) diatas pagu Kementerian PUPR (Rp. 163 Triliun).

## 4. KESIMPULAN
1. Secara  umum, tagging RO  tidak  efektif  digunakan  untuk  evaluasi  capaian  PN  RKP 2023,  baik  pada  PN-2  (pendekatan  berbasis  kewilayahan)  maupun  PN  lainnya (pendekatan berbasis output dan outcome ).
2. Evaluasi  capaian  PN  RKP  efektif  jika  seluruh  paket  pekerjaan  dalam  RO  menjadi dukungan dalam indikator ProP.
3. Untuk  tahun  2023, tagging paket  pekerjaan  lebih  tepat  digunakan  dalam  evaluasi capaian  PN,  karena  paket  pekerjaan  telah  spesifik  per- output pada  lokasi  tertentu sehingga dapat digunakan untuk dilakukan tagging PN/PP/KP/ProP/Indikator yang disusun dengan pendekatan yang berbeda.
4. Jumlah paket pekerjaan yang cukup banyak membutuhkan waktu yang lebih lama dan memungkinkan terjadinya kesalahan dalam penandaan/ tagging .
5. REKOMENDASI 1. Penyampaian  evaluasi  capaian  PN  RKP  2023  akan  disampaikan  berdasarkan tagging /penandaan pada level paket pekerjaan, bukan berdasarkan tagging /penandaan level RO.
2. Perlu penyeragaman dalam penyusunan PN/PP/KP/ProP/indikator dalam dokumen perencanaan/penganggaran  (RKP).  Jika  tetap  menggunakan  evaluasi  berdasarkan RO, maka cascading dalam PN/PP/KP/ProP/indikator tepat pada RO spesifik dengan pendekatan outpu t.
3. Perlu  dilakukan  review  kembali  terhadap  RO  baik  kodifikasi  maupun pemanfaatannya dalam evaluasi capaian PN RKP. Saat ini penganggaran tahun 2024 telah  selesai  dilakukan.  Penyusunan  kodifikasi  RO  tahun  2025  lebih  banyak  RO Spesifik berdasarkan output /isu dan lokasi merujuk pada Peraturan Dirjen Anggaran.
4. Perlu  terus  dilakukan  penyempurnaan  sistem e-monitoring untuk filtering untuk mempercepat  dan  mengurangi human  error .  Integrasi  dengan  sistem  pelaporan capaian PN-RKP juga perlu dikembangkan hingga level tagging paket pekerjaan

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis  menyampaikan  apresiasi  pada  Kementerian  PUPR  terutama  Ditjen  Sumber Daya  Air,  Bina  Marga,  Cipta  Karya,  dan  Perumahan  yang  telah  berkontribusi  besar  dalam penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

## Jurnal
As’ari, H., Zulkarnaini, & Nasution, M. S. "Evaluasi Kebijakan Dan Prioritas Pembangunan Dalam Upaya Penguatan Ekonomi  Masyarakat", Jurnal  Ilmu  Administrasi  Negara, (2017), Vol  14,  No  2,  Januari ,  109-123. DOI: http://dx.doi.org/10.46730/jiana.v15i1.3869
Maghfiroh,  N.  A.  "Efektivitas  Sistem  Informasi  Pelaporan  Monitoring  Dan  Evaluasi  (E-Controlling)  Pada  Bagian Evaluasi  Pembangunan  Sekretariat  Daerah  Kota  Bontang", Jurnal  Paradigma, (2016), Vol  5,  No  1 ,  34-44. DOI: http://dx.doi.org/10.30872/jp.v5i1.426
Kurniasari  Dewi,  Dedeh  Kurniasari,  M.  Sandi  Marta ,  “ Pengaruh  Anggaran  Berbasis  Kinerja  Terhadap Efektivitas Pengendalian  Anggaran  Di  Dinas  Pendapatan  Dan  Pengelolaan  Keuangan  Dan  Aset  Daerah  Kabupaten Bandung Barat ”, Jurnal Ilmu Administrasi Publik, (2017), Vol 2, No 2, Oktober, 71-88 DOI: https://doi.org/10.26905/pjiap.v2i2.1446

## Buku
Adlini,  M.  N.,  Dinda,  A.  H.,  Yulinda,  S.,  Chotimah,  O.,  &  Merliyana,  S.  J.  (2022).  Metode Penelitian  Kualitatif  Studi Pustaka. Edumaspul: Jurnal Pendidikan, 6(1), 974-980.
Asian Development Bank. (2015). Handbook on Project Implementation. Manila: Asian Development Bank.
Han, J, Kamber, M, & Pei, J. (2012). Data Mining: Concept and Techniques, Third Edition. Waltham: Morgan Kaufmann Publishers.
Keagamaan,  B.  P.  (2022).  Laporan  Kegiatan  Perencanaan  Penyusunan  Rencana  Kerja  Anggaran Kementerian/Lembaga Balai Diklat Keagamaan Semarang Tahun Anggaran 2022.
Maman Ukas. (2004). Manajemen, Konsep, Prinsip, Dan Aplikasi. Bandung: Agnini.
Moleong, Lexy J. 2014. Metodologi Penelitian Kualitatif edisi revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
United  Nations  Development  Programme.  2017.  Project  Design  Manual:  A  Step-by-Step  Tool  to  Support  the Development of Cooperatives and Other Forms of Self-Help Organizations. New York: UNDP
World Bank. 2018. Monitoring and Evaluation (M&E) Framework. Washington, DC: World Bank.

## Peraturan Perundang-Undangan
Peraturan Presiden No. 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Peraturan Presiden Nomor 134 Tahun 2022 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023
Permen PPN/Bappenas No. 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemantauan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.
Pedoman  Redesain  Sistem  Perencanaan  dan  Pengaggaran  Kementerian/Lembaga  Tahun  2020,  Surat  Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan dan Surat Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas  No.  S-12/MK.2/2020  dan  B-517/M.PPN/D.8/PP.04.03/05/2020  tentang  Redesain  Sistem Perencanaan dan Pengaggaran