## Pembangunan Kawasan Perbatasan di Kalimantan Barat
(Dalam Perspektif Ekonomi Politik)

## Saherimiko
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura

## Abstrak
Penelitian ini untuk mengetahui menjadi masalah belum optimal dan lambatnya pembangunan kawasan  perbatasan oleh pemerintah, dilihat dari perspektif ekonomi politik. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan menganalisis peran pemerintah  pusat  dan  daerah  dalam  pembangunan  kawasan  perbatasan  dan  faktor-faktor  yang  mempengaruhinya. Penelitian  ini  menggunakan  disain  penelitian kualitatif  dengan  teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  studi kepustakaan, observasi serta wawancara dengan cara purposive sampling. Kemudian data yang diperoleh divalidasi dengan cara  reduksi  data,  display  data , triangulasi,  verifikasi  dan  penarikan  kesimpulan  yang  dianalisis  secara  kualitatif.  Teori yang  dijadikan  dasar  dan  pisau  analisis  dalam  penelitian  ini  adalah  teori  ekonomi  politik  yakni  membahas  keterkaitan berbagai aspek, proses, institusi politik, terutama peran pemerintah dalam kebijakan pembangunan di kawasan perbatasan Kalimantan Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan di kawasan perbatasan oleh pemerintah selama ini belum optimal. Salah satu tolak ukurnya adalah minimnya infrastruktur dasar di kawasan perbatasan. Meskipun demikian, masih  ada  faktor-faktor  pendukung  dalam  percepatan  pembangunan  kawasan  perbatasan  yaitu  letak  geografis  yang strategis, potensi SDA, serta adanya dukungan masyaraka lokal. Sementara faktor yang menjadi kendala seperti: kurangnya political will dan komitmen pemerintah, terbatasnya anggaran (financial) , iklim investasi relatif kurang kondusif, kualitas SDM  masih  tergolong  rendah,  hasil  produk  masyarakat  belum  kompetitif,  serta  belum  adanya  payung  hukum  dan kelembagaan  secara  khusus  (otonom)  yang  diperlukan  dan  dijadikan  dasar  dalam  percepatan  pembangunan  kawasan perbatasan.
Kata Kunci:Pembangunan Kawasan Perbatasan, Peran Pemerintah, dan Ekonomi Politik.
Pendahuluan
erhatian pemerintah dalam upaya percepatan pembangunan kawasan perbatasan selama ini dirasa lambat dan terkesan diabaikan, padahal menurut Ginandjar Kartasasmita  (1996:335-336),  pembangunan daerah  merupakan  bagian  integral  dari pembangunan nasional yang tujuannya diarahkan  untuk  mengembangkan  daerah  dan menyerasikan  laju  pertumbuhan  antar  daerah, antar  kota,  antara  kota  dan  desa,  antar  sektor, serta pembukaan dan percepatan pembangunan kawasan  tertinggal,  daerah  terpencil,  daerah minus,  daerah  kritis,  daerah  perbatasan,  dan daerah  terbelakang  lainnya  yang  disesuaikan dengan prioritas dan potensi daerah bersangkutan.
Kalimantan  Barat  (Kalbar)  yang  luas wilayah  146.807  km 2 (7,53  %  dari  luas Indonesia  atau  1,13  kali  luas  pulau  Jawa), merupakan salah satu dari 4 (empat) wilayah di Indonesia  yang  memiliki  kawasan  perbatasan
darat yang berbatasan langsung dengan negara tetangga  Malaysia.  Panjang  garis  perbatasan Kalimantan  Barat  dengan  Sarawak  (Malaysia Timur),  sepanjang  966  kilometer,  perbatasan tersebut    melintasi  113  desa  dalam  15 kecamatan,  dari  total  969  desa  serta  90 kecamatan  di  5  (lima)  kabupaten  daerah perbatasan  dengan  lebar  wilayah perbatasan adalah    20  kilometer,  maka  luas  wilayah perbatasan  Kalimantan  Barat  adalah  19.320 kilometer  persegi,  sedangkan  luas  seluruh kecamatan  yang  dilintasi  garis  perbatasan adalah 300 kilometer persegi. Jumlah penduduk  seluruh  kecamatan  tersebut  adalah 176.365 jiwa ( Bappeda, 2009:5).
Kegagalan  rejim  sebelumnya,  khusus pemerintahan Orde Baru  merupakan pelajaran untuk  memperbaiki  kehidupan  berbangsa  dan bernegara  dalam  membangun  sistem  politik, pemerintahan  dan    pembanguan  bangsa Indonesia  ke  depan  yang  lebih  baik  dan demokratis.  Pemerintah  pada  era  reformasi,
P
telah  menerapkan  sistem  demokrasi  yaitu politik  desentralisasi  dan  otonomi  daerah. Demokrasi  dan  desentralisasi  saling  terkait karena  tanpa  domokrasi,  tidak  akan  ada desentralisasi dan otonomi daerah.
Konsep desentralisasi dalam melihat hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, adalah  sebuah  proses  demokrasi  yang  sedang berjalan.  Keterkaitan  kedua  konsep  tersebut, dapat  membantu  untuk  memahami  hubungan pemerintah  pusat  dan  daerah,  juga  praktik penyelenggaraan pemerintah di daerah pada era otonomi  daerah  sekarang  ini  yang  dianalisis dari perspektif  ekonomi politik.
Pembangunan nasional yang masih cenderung  sentralisitik  membuat  tatanan kehidupan  di  wilayah  perbatasan  terabaikan, dan  bertentangan  dengan  semangat  otonomi daerah  pada  era  reformasi.  Masyarakat  yang bermukim di wilayah tersebut, tetap tertinggal dan  terisolir  identik  dengan    kehidupan  yang serba  terbatas  serta  miskin.  Ketertinggalan  ini terjadi karena kurangnya perhatian pemerintah. Kebijakan  pembangunan  selama  ini  lebih mengarah  kepada    kawasan  yang  padat penduduk  dan  mudah  dijangkau,  sementara kawasan  perbatasan  cenderung  difungsikan hanya  sebagai  sabuk  pengamanan  ( security belt ).
Penelitian  ini  ingin  mencari  solusi  yang tepat  dengan  menganalisis  dari  perspektif politik desentralisasi tentang peran pemerintah dalam  pembangunan  kawasan  perbatasan. Kemudian, juga ingin mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pembangunan  kawasan  perbatasan.  Dari analisis tersebut diharapkan dapat menghasilkan formulasi strategis dalam pembangunan  perbatasan  serta  meningkatkan kepedulian dan komitmen dari berbagai  pihak sehingga dapat mempercepat pembangunan di kawasan    perbatasan  seperti  yang  diharapkan oleh masyarakat lokal. Dengan demikian, maka tujuan dari penelitian ini adalah: a). Mendeskripsikan  faktor  penyebab  belum optimal  dan  lambatnya  pembangunan  di kawasan  perbatasan,  dilihat  dari  perspektif politik  desentralisi;  dan  b).  Menjelaskan  dan menganalisis peran pemerintah serta hubungan pemerintah pusat dan daerah, termasuk  faktor-
faktor yang mempengaruhi lambatnya pembangunan di kawasan perbatasan pada era otonomi daerah.

## Kebijakan  Publik  dalam  Pembangunan (Dalam Perspektif Ekonomi Politik)
Dalam perspektif politik, melihat kebijakan publik  oleh  pemerintah  dalam  pembangunan adalah sebagai suatu proses yang dimulai dari formulasi  kebijakan,    implementasi  dan evaluasi  kebijakan.  Kemudian    inti  proses formulasi kebijakan adalah suatu tindakan dan interaksi  di  lingkungan  masyarakat  yang menghasilkan output (keluaran) dalam berbagai  bentuk  kebijakan.  Menurut  Laswell (dalam  Dunn,  1998)  tujuan  ilmu  kebijakan tidak  sekedar  memberikan  sumbangan  pada perumusan  keputusan  yang  lebih  efisien  dan efektif, melainkan juga memberikan sumbangan  pengetahuan  yang  dibutuhkan dalam  usaha  pengembangan  pelaksanaan demokrasi  di  suatu  negara.  Guna  mencapai tujuan  agar  kebijakan  publik  berhasil  dengan baik dalam implementasi maupun evaluasinya, maka diperlukan suatu cara atau teknik dalam pembuatannya atau perlu dilakukan perumusan kebijakan yang tepat.
Menurut Lindblom  ( dalam Abdul Wahab, 1997)  yang  mengatakan  bahwa  formulasi kebijakan  publik  itu  adalah: An  extremely complex,  analitical  and  political  process  to which  there  is  no  beginning  or  end,  and  the boundaries  of  which  are  most  uncertain, somehow a complex set  of  forces that we  call policy  making  all  taken  together,  produces effects  called  policies (suatu    proses  yang sangat  kompleks  yang  bersifat  analitis  dan politis  yang  tidak  mempunyai  awal  dan  akhir dan  batas-batas  dari  proses  tersebut  pada umumnya  tidak  pasti,  kadangkala  rangkaian kekuatan-kekuatan  yang  kompleks  yang  kita sebut  pembuatan  kebijakan  itu  menghasilkan suatu  akibat  yang  kita  namakan  sebagai kebijakan).
Dalam  rangka  formulasi  kebijakan  publik, maka  kompromi  perlu  lebih  diutamakan. Kepentingan bersama dan kesejahteraan bersama  merupakan  arah  bagi  tiap-tiap  para perumus  kebijakan  publik.  Setiap  pejabat perumus  kebijakan  publik  harus  selalu  peka
dan  dapat  merasakan  apa  yang  menjadi kebutuhan  atau  keinginan  masyarakat.  Setiap perumusan  kebijakan  negara  yang  sesuai dengan  kepentingan  rakyat  maka  pasti  akan mendapat dukungan dari masyarakat.
Nakamura dan Smallwood  (dalam Parsons, 1997)  menyatakan  bahwa  proses  kebijakan akan mengalami siklus yang meliputi formulasi, implementasi dan evaluasi kebijakan.  Untuk  meraih  keberhasilan  dalam implementasi  kebijakan  maka  formulasinya harus terarah dan tepat sasaran serta memahami kebutuhan  publik  yang  berkembang  saat  itu. Dalam  perumusan  kebijakan  publik  maka pejabat yang bersangkutan perlu memperhatikan  langkah-langkah  berikut  ini: Perumusan  masalah  kebijakan  publik;  Proses memasukkan  masalah  ke  dalam  agenda pemerintah;  Perumusan  usulan  kebijakan publik;  Proses  legitimasi  kebijakan  publik; Pelaksanaan  kebijakan  publik;  Penilaian kebijakan publik (Islamy, 1998).
Dalam  kajian  ekonomi  politik  secara metodologis,  penulis ingin melihat keterkaitan antara  peran  negara  atau  pemerintah  dengan institusi  politik,  NGO,  pihak  swasta,  pelaku bisnis,  dan  masyarakat  lokal  dalam  kebijakan publik, khususnya kebijakan pemerintah dalam pembangunan kawasan perbatasan Kalimantan Barat.  Sebagimana  yang  dikatakan  oleh Gamble  (1995:517)  dalam  Wahab,  S.A., (1999:9),  sebagai  berikut: Ploitical  and economic  processes  and  institutions  are interlinked and should be studied as a complex and interrelated whole rather than as separate spheres (Proses-proses  politik  dan  ekonomi beserta semua lembaga-lembaganya sesungguhnya  saling  terkait  dan  karena  itu haruslah dipelajari sebagai suatu kesatuan dan tidak diperlakukan sebagai sesuatu bidang yang terpisah).

## Peran  Pemerintah  dalam  Pembangunan Kawasan Perbatasan
Menurut  Peter  Evans  model  negara Developmental ,  sangat  jelas  dikatakan  peran negara dalam pembangunan masyarakat bangsa,  tujuan  kebijakan  negara  mesti mendorong  investasi  privat  dan  menyalurkan investasi tersebut kearah sektor-sektor
strategis. Menurutnya ada empat peran negara “Negara Pro – Pembangunan” sebagai  negara developmental (contoh  :  Korea  Selatan  dan Taiwan), yaitu : a. Peran sebagai “Custodion”; b.  Peran  sebagai  produsen;  c.  Peran  sebaga bidan  :kebijakan  “rumah  kaca”;  dan  d.  Peran sebagai  peternak  :kebijakan  mendorong  dan mendukung.
Dalam  kajian  ekonomi    politik  yang menyangkut  peran  negara (state) sering dugunakan sebagai unit of analysis. Di negara- negara  kapitalis  maju  maupun  negara  yang sedang berkembang, berbagai kebijakan pembangunan (development  policies) yang ditempuh termasuk kebijakan untuk pengembangan  sektor  ekonomi  dan  bisnis secara  makro  serta  keputusan-keputusan strategis  yang  dibuat  oleh  beragam  pelaku bisnis tidak mungkin berlaku dalam situsi yang vakum.  Artinya,  keputusan  itu  tidak  mungkin terbebas  sama  sekali  dari  nilai-nilai,  baik ideologi politik maupun kebijakan pemerintah negaranya.
Peran  negara  tersebut,    dibenarkan  oleh Kiely  (1994)  sebagaimana  yang  dikutip  oleh Wahab,  S.A.,  (1999:11-12);  mengatakan  hasil observasi Kiely yang intens diberbgai negara di kawasan  Asia  Timur  dan  Asia  Tenggara menunjukkan,  bahwa  di  kawasan  tersebut, negara (state) justru  memainkan  peran  kunci dalam  mengarah  kegiatan-kegiatan  ekonomi dan  pembangunan  pada  umumnya.  Hasil observasi  Kiely  tersebut,  berlaku  pula  di Indonesia dan peran negara dalam pembangunan kawasan perbatasan selama ini.
Perlu  diingat,  bahwa  dalam  pembangunan suatu bangsa dan proses governance , pemerintah  ( government )  hanya  merupakan salah  satu  aktor  yang    mesti    bekerjasama dengan  aktor-aktor  non  pemerintah  (dunia usaha  – business dan  masyarakat  -- society ). Hubungan  perlu dikelola secara baik.  Dalam governance , pemerintah tidak berfungsi sebagai  “ a  direct  provider  of  growth ”  tetapi sebagai “ a partner, catalyst and facilitator ”. Pertumbuhan dan perkembangan kebutuhan serta  tuntutan  hidup  masyarakat  yang  begitu besar dalam berbagai dimensi kehidupan di era globalisasi  dewasa  ini,  menuntut  pelayanan yang  optimal  dari  pemerintah,  apalagi  bagi
negara  yang  menganut  ajaran welfare  state seperti Indonesia, yang menempatkan pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah sebagai  pihak  yang  bertanggung  jawab terhadap kesejahteraan masyarakatnya.
Pemberian  pelayanan  yang  optimal  berkaitan erat  dengan  ketersediaan  SDM  dan  SDA. Semakin  banyak  sumber  daya  yang  tersedia, semakin baik pelayanan yang dapat diberikan, dan  sebaliknya  semakin  terbatas  sumber  daya yang tersedia, semakin terbatas pula pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.
Indonesia  memiliki  daerah-daerah  dengan karakteristik  yang  berbeda-beda.  Ada  daerah yang memiliki SDA yang memadai tetapi tidak memiliki  SDM  yang  cukup  atau  sebaliknya, bahkan  ada  pula  daerah  yang  tidak  memiliki keduanya  secara  memadai.  Salah  satu  prinsip penyelenggaraan  otonomi  daerah  adalah prinsip  pemerataan  dan  keadilan  dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)  atau  arah  dari  pelaksanaan  otonomi dan  pemberdayaan  daerah  adalah  keadilan sosial  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia,  selain memberikan  pelayanan  terhadap  masyarakat tersebut.
Kebijakan  pemerintah  ( public )  dalam pembanguan  kawasan  perbatasan  di  era reformasi semestinya  memperhatikan aspirasi masyarakat perbatasan yaitu dengan menerapkan  teori  sistem,  sebagaimana  yang dikembangkan  selanjutnya  oleh  Thomas  R. Dye  (1995)  ;  sepertinya  selama  ini  hanya menerapkan  perpaduan  beberapa  teori  saja yakni:  teori  elite,  teori  rasional,    dan  teori kelembagaan (institutionalism ) yang cenderung bersifat top-down policy; dan belum menerapkan  kebijakan  publik  yang  bermodel proses,  model  rasional  atau  inkremental  dan model pilihan publik seperti  yang diharapkan. Belum lagi masalah kerjasama,  konsistensi dan implementasi  program  serta    sinkronisasi birokrasi/badan  dalam  pembanguan  kawasan perbatasan sangat diperlukan.
Rencana  Pembanguanan  Jangka  Panjang Nasional (RPJPN 2005-2025), telah ditetapkan pendekatan, arah dan paradigma pembangunan dalam  pengembangan  wilayah  perbatasan sebagai berikut:
“Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 telah menetapkan  arah  kebijakan  pengembangan wilayah  perbatasan  sebagai  pintu  gerbang aktivitas  ekonomi  dan  perdagangan  dengan negara  tetangga.  Pendekatan  yang  digunakan selain  menggunakan  pendekatan  keamanan ( security approach ), juga dengan
menggunakan pendekatan kesejahteraan ( prosperity approach )”.
Penjabaran  lima  tahun  pertama  dari kebijakan  jangka  panjang  tersebut,  tertuang dalam  Kepres  No.  7  tahun  2005  mengenai Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah Nasional 2004-2009 melalui program pembangunan wilayah perbatasan yang memiliki    2  (dua)  tujuan,  yaitu  :  (a)  Menjaga keutuhan wilayah NKRI melalui penetapan hak kedaulatan  NKRI  yang  dijamin  oleh  hukum internasional; dan (b) Meningkatkan kesejahteraan    masyarakat  setempat  dengan menggali potensi sumber daya ekonomi, sosial dan  budaya  serta  didukung  lokasi  geografis yang    strategis  untuk  berhubungan  dengan negara tetangga.
Mengacu  kepada  kebijakan  dan  program pembangunan  jangka  panjang  dan  jangka menengah,  pemerintah  telah  mengeluarkan berbagai  regulasi terkait  pengelolaan kawasan perbatasan. Mengantisipasi pesatnya pembangunan  kawasan  perbatasan  dengan paradigma  baru  dalam  pengelolaan  kawasan perbatasan,  Undang-undang  No.  26  Tahun 2007 tentang Penataan Ruang telah menegaskan prioritas penataan ruang kawasan perbatasan  sebagai  kawasan  strategis  nasional dari  sudut  pandang  pertahanan  dan  keamanan serta sosial ekonomi. Terdapat 5 (lima) fungsi yang  menjadi  dasar  kebijakan  penataan  ruang kawasan  perbatasan,  yaitu  :  (1)  kawasan perbatasan sebagai “beranda depan” negara dan pintu gerbang internasional ke negara tetangga, (2) penerapan keserasian prinsip pembangunan kesejahteraan  dan  pertahanan  keamanan,  (3) perlindungan  terhadap  kawasan  konservasi dunia  dan  kawasan  lindung  nasional,  (4) pengembangan ekonomi secara selektif sesuai potensi eksternal dan internal kawasan, dan (5) penciptaan kerjasama ekonomi yang menguntungkan antara negara dengan
melibatkan pemerintah daerah,  masyarakat dan dunia usaha.
Kemudian,  berdasarkan  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  25  Tahun  2004 tentang  Sistem  Perencanaan  Pembangunan Nasional  yang  tertuang  dalam  Rencana Pembangunan  Jangka  Menengah  Nasional (RPJMN) Tahun 2004-2009, dijelaskan bahwa: (1)  Pembangunan  nasional  diselenggarakan berdasarkan demokrasi  dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan  lingkungan  serta  kemandirian dengan  menjaga  keseimbangan  kemajuan  dan kesatuan nasional;
(2)
Perencanaan pembangunan nasional disusun secara sistematis,  terarah,  terpadu,  menyeluruh,  dan tanggap  terhadap  perubahan;  (3)  Sistem perencanaan pembangunan nasional diselenggarakan  berdasarkan  asas  umum penyelenggaraan  negara;  dan  (4)  Sistem perencanaan  pembangunan  nasional  bertujuan untuk  mendukung  koordinasi  antar  pelaku pembangunan; menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi,  dan  sinergi  baik  antar  daerah, antara  ruang,  antara  waktu,  antara  fungsi pemerintah  pusat  dan  daerah;  menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,  pelaksanaan  dan  pengawasan; mengoptimalkan  partisipasi  masyarakat;  serta menjamin  tercapainya  penggunaan  sumber daya  secara  efisien,  efektif,  berkeadilan  dan berkelanjutan (RPJMN, 2004:495).

## Konsep  Pembangunan Wilayah Perbatasan Darat
Konsep  pembangunan  wilayah  perbatasan darat,  menurut  Andriadi  (2009:5),    sebagai berikut:
“Konsep  pembangunan  wilayah  perbatasan darat  terkait dengan pembangunan pertahanan dan  keamanan  yang  bertumpu  pada  kualitas kehidupan  masyarakat.  Upaya  pembangunan tersebut dilakukan dengan menjadikan masyarakat  sebagai  subjek  pemberdayaan. Strategi pemberdayaan bersumber dari kebutuhan
objektif mereka dalam menumbuhkan  kemampuan  daya  tangkal terhadap  berbagai  ancaman  dari  pihak  luar. Kemudian  Andriadi  mengatakan,  bahwa kondisi kehidupan masyarakat yang plural dan
majemuk  berpotensi  menimbulkan  gesekan- gesekan  sosial  yang  menghambat  persatuan dan  kesatuan.  Tingkat  kehidupan  yang berbeda-beda memunculkan kecemburuan sosial  di  berbagai  lapisan  masyarakat.  Di wilayah  perbatasan  darat,  gesekan  tersebut sangat rawan terjadi, oleh karananya pembinaan  karakter  bangsa  yang  tidak memiliki  fokus  dan  visi  yang  tegas  membuka ruang  intervensi  pihak  negara  luar. Masih menurut  Andriadi  (2009:3-4),  bahwa    tata kelola  wilayah  perbatasan  didukung  oleh peraturan  dan  perundang-undangan  nasional dan  internasional.  Pembinaan  kehidupan masyarakat  di  wilayah  tersebut  adalah  bagian dari pembinaan bangsa seutuhnya. Pembinaan bangsa  yang  utuh  dilakukan  dengan  berbagai cara, yakni:
1. Meningkatkan  kemampuan  sumber  daya manusia yang mencakup kualitas
pendidikan serta kesejahteraan.
2. Meningkatkan upaya pemberdayaan
masyarakat terkait dengan sistem pertahanan  dan  keamanan  serta  seluruh kekuatan penunjang di wilayah perbatasan.
3. Memperkuat fungsi pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Hal ini melibatkan  penguatan  peran  sumber  daya manusia  dan  alam  dalam  mendukung stabilitas kehidupan di wilayah perbatasan.
4. Meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat dengan bertumpu pada terpenuhinya kualitas  kehidupan,  seperti  pemenuhan dasar sandang, pangan dan papan.
5. Meningkatan sarana dan prasarana infrastruktur kehidupan. Pembangunan  kawasan  perbatasan  terkait dengan percepatan pembangunan pembangunan daerah perbatasan antara negara yang berfokus pada upaya: 1) mendukung daya tahan  sosial  dan  ekonomi;  2)  meningkatkan peluang  dan  daya  saing  ekonomi;  dan  3) mendukung ketertiban dan keamanan kawasan perbatasan.  Kemudian,  konsep  pembangunan kawasan  perbatasan  darat  terkait  dengan pembangunan pertahanan dan keamanan  yang bertumpu pada kualitas kehidupan masyarakat. Upaya pembangunan tersebut dilakukan dengan menjadikan masyarakat sebagai subjek
pemberdayaan, bukan sebagai objek pembangunan.
Strategi pemberdayaan
masyarakat perbatasan, bersumber dari kebutuhan objektif mereka dalam menumbuhkan  kemampuan  daya  tangkal terhadap berbagai ancaman dari pihak luar atau pengaruh negara tetangga Malaysia.
Pertumbuhan dan perkembangan kebutuhan serta  tuntutan  hidup  masyarakat  yang  begitu besar dalam berbagai dimensi kehidupan di era globalisasi,  menuntut  pelayanan  yang  optimal dari  pemerintah,  apalagi  bagi  negara  yang menganut ajaran welfare state seperti Indonesia,  yang  menempatkan  pemerintah pusat  dan  pemerintah  daerah  sebagai  pihak yang bertanggung jawab terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakatnya. Model Pengembangan

## Pembangunan Kawasan Perbatasan
Sedangkan  model  pengembangan  kawasan dapat dipilih dan disesuaikan dengan karakteristik,  SDA  serta    SDM    yang  tersedia dengan  tetap  melihat  peluang  dan  tantangan baik  internal  (domestik)  maupun  eksternal (regional/internasional).
Adapun pilihan model-model pengembangan  kawasan  perbatasan  dapat dikemukakan  di  bawah  ini  sebagaimana  hasil penelitian kerjasama
Bappeda
Kab. Bengkayang  dengan  FISIP  Untan,  (2006:70- 75) sebagai berikut:
1) Model  Pusat  Pertumbuhan,  kota-kota perbatasan dapat mengembangkan kawasan-kawasan fungsional sebagai embrio tumbuhnya kota-kota lain diperbatasan diharapkan menjadi kota-kota baru di kawasan perbatasan untuk kemakmuran  dan  kesejahteraan  rakyat setempat.
2) Model  Pengembangan  Transito,  adalah wilayah  perbatasan  berfungsi  sebagai tempat  transit  para  pelintas  batas  antar negara.  Kawasan  transito  di  perbatasan terjadi karena interaksi pusat pertumbuhan kedua  negara  tetangga  dalam  berbagai kegiatan perjalanan antar negara.
3) Model  Stasion  Riset  dan  Wisata  Ekologi, adalah model pengembangan daerah
sebagai  obyek  wisata  lingkungan  dan budaya dengan melaksanakan kegiatan riset berbagai aspek budaya dan
keanekaragaman hayati akan dapat diungkapkan  serta  dapat  dinikmati  oleh para turis baik lokal maupun manca negara.
4) Model  Agropolitan,  merupakan  sistem manajemen  dan  tatanan  terhadap  suatu kawasan  yang menjadi pusat pertumbuhan bagi  kegiatan  ekonomi  berbasis  pertanian (agribisnis/agroindustri), sehingga kawasan agropolitan  diharapkan  akan  berubah  dari masyarakat  pertanian  tradisional  menjadi masyarakat yang mengolah perkebunan/pertanian secara komersial dan modern.
5) Model  Perbatasan  di  Eropa  Barat,  salah satu  wujud Four  Freedom (barang,  jasa, modal  dan  manusia)  adalah  munculnya kesepakatan  “ EU  Visa  Model ”  satu  visa untuk  membuka  semua  pintu  di  EU. Langkah  maju    dan  upaya  untuk mewujudkan  pergerakan  pekerja  secara bebas semakin ditingkatkan dengan menciptakan  ‘Model  Kewarganegaraan Bersama’  ( ‘a  citizenship  of  the  union’) untuk terwujudnya kewarganegaraan Eropa bersatu dan bebas.
6) Model  Perbatasan  USA  –  Mexico, berorientasi  pada  pendekatan  mengaitkan arus  pelintas  batas  dengan  pengembangan idustri  ke  dalam  satu  aglomerasi  ekonomi perbatasan  dengan  menciptakan  ‘industri kembar’ (twin  plans) .  Model  ini  berusaha memperkecil  mobilitas  penduduk  miskin Mexico  ke  USA  dengan  cara  memperkuat pembangunan industri di kawasan perbatasan, sehingga pencari kerja tersebut dapat  bertahan  di  kawasan  perbatasan sebagai ‘ twin-city cluster’ .
7) Model  Perbatasan  Singapura-Johor  Baru, merupakan  salah  satu  yang  model  yang mendorong terciptanya jalur pekerja lintas batas  ulang-alik  secara  harian.  Dengan menggunakan jalur kereta api para pekerja dari  Johor  Baru  berangkat  pada  pagi  hari dan kembali pada petang hari. Para pekerja lebih  suka  tinggal  di  Johor  Baru  karena biaya perumahan relatif murah
dibandingkan jika harus tinggal di
Singapura. 8) Secara konseptual, beberapa
model/gabungan model-model yaitu: Model Pusat Pertumbuhan, Pengembangan Transito, Stasion Riset dan Wisata Ekologi, Model Perbatasan di Eropa Barat, Agropolitan,    Perbatasan  USA  –  Mexico, dan      Model  Perbatasan  Singapura-Johor Baru cocok diterapkan dalam pengembangan  pembangunan  kawasan perbatasan
Kalimantan Barat dan
disesuaikan dengan sumber daya yang ada.
Metode
Penelitian ini menggunakan disain penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan,  observasi  serta  wawancara . Kemudian  data  yang  diperoleh divalidasi dengan  cara  reduksi  data,  disiplay  data , triangulasi,  serta  verifikasi  dan  penarikan kesimpulan  yang  dianalisis  secara  kualitatif. Sedangkan yang  menjadi  objek  dalam penelitian  ini  adalah  Pembangunan  Kawasan Perbatasan  di  Kalimantan  Barat.  Dalam menentukan subjek penelitian, digunakan cara purposive  sampling (sampel  bertujuan),  yaitu peneliti    menentukan  atau  menetapkan  para informan  yang  diperlukan  untuk  tujuan penelitian.

## Hasil dan Pembahasan
Berdasarkan  hasil  penelitian  di  lapangan, dan  dilihat  dari  perspektif  ekonomi  politik menggambarkan bahwa ternyata pembangunan kawasan  perbatasan  yang  dilakukan  oleh pemerintah  selama ini  belum bisa memberikan kontribusi  secara  optimal  dalam  percepatan pembangunan infrastruktur kawasan perbatasan.
Terbatasnya ketersediaan infrastruktur tersebut,  telah  berdampak  pada  kehidupan sosial  ekonomi  masyarakat  di  kawasan perbatasan  yang miskin infrastruktur dan tidak memiliki  aksesibilitas  yang  baik,  sehingga sosial ekonomi masyarakat banyak dipengaruhi oleh  kondisi  sosial  -  ekonomi  di  negara tetangga. Kurangnya pembangunan
infrastruktur  dasar  di  wilayah  perbatasan, terutama sekali akses jalan dan jembatan, listrik dan pasilitas umum (pasum) lainnya; khususnya  desa-desa  yang  jauh  dari  ibukota Kecamatan dan Kabupaten Sanggau. Penyebab terbatasnya infrastruktur dimaksud,  tidak lepas dari sistem politik dan pemerintahan selama ini serta  peran  pemerintah  itu  sendiri  dalam pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan  dilihat  dari  perspektif  ekonomi politik.
Kemudian,  sebagai  contoh  yang  bisa dijadikan studi kasus yakni rencana pengembangan  dan  pembangunan  PPLB Entikong;  yakni  akan  dibangun  Bandar Entikong  Jaya  oleh  pemerintah.  Menurut sumber Media massa daerah (2011 ), memberitakan bahwa:
”Kawasan  Bandar  Entikong  Jaya  telah disiapkan  tanah  seluas  5.000  ha  (lima  ribu hektar).  Selain  itu,  untuk  pelabuhan  darat seluas  15  hektar.  Sementara  lokasi  bandar udara  Entikong  telah  disiapkan  lokasinya    di antara Dusun Semeng, Entikong dengan Dusun Engkahan, Kec. Sekayam Kabupaten Sanggau. Dari  Entikong  ke  bandara  jaraknya  sekitar  12 km.Selain  itu  kawasan  Bandar  Entikong  Jaya (BEJ) juga akan dilengkapi dengan pembangkit listrik, industri bauksit, crude palm oil (CPO), crumb rubber , batu bara dan lainnya. Menurut informasi data yang ada, di kawasan BEJ terdiri dari enam (6) bagian sesuai dengan perencanaan  yang  telah  dibuat,  yang  terdiri dari: inland  port ,  kawasan  hijau  atau  rekreasi alam, kawasan industri, kawasaan pergudangan,  kawasan  niaga  dan  perumahan. Rencana  peletakan  batu  pertama  oleh  Wakil Presiden  Budiono  menandai  pembangunan bandara Entikong akan segera dimulai. Dengan pembangunan  BEJ  lengkap  dengan  bandar udara  juga  peningkatan  pembangunan  PPLB Entikong  akan  mendorong  hubungan  bilateral Malindo di kawasan perbatasan semakin maju dan  lebih  baik  selama  lebih  25  tahun; khususnya di bidang sosial ekonomi. Hubungan  Malindo  di  kawasan  perbatasan semakin  meningkat  dan  baik,  pada  Mei  2011 saja  ekspor  dari  Sarawak  ke  Kalbar  mencapai USD  55    juta  dan  dari  Kalbar  ke  Sarawak Malaysia sebesar USD 46 juta”.
Diharapkan pemerintah benar-benar merealisasikan  rencana  pembangunan  Border Entikong  Jaya  untuk  meningkatkan  roda pembangunan  sosial  ekonomi  masyarakat perbatasan,  bukan  hanya  wacana  apalagi bersifat  politis.    Dengan  struktur  pengelolaan PPLB  seperti  sekarang,  akan  merugikan  para pengusaha, dan masyarakat di daerah perbatasan karena pelayanan birokrasi pemerintah yang berbelit-belit tidak efektif dan efisien, serta tidak produktif. Oleh sebab itu,  ke depan  diharapkan  dengan  semangat  reformasi dan otonomi daerah, agar pengelolaan di border PPLB Entikong ada sinergisitas, terkoordininasi dengan baik, lebih profesional, efisien  dan  efektif  sebagai  sumber  devisa negara yang cukup besar maka perlu di bentuk sebuah  lembaga  khusus  yang  otonom  seperti halnya  di  pelabuhan  udara  dan  laut  yang bertaraf  internasional.
Pembangunan infrastruktur dimaksud, merupakan  kewajiban  dan  pelayanan  dasar pemerintah  kepada  masyarakat  di  kawasan perbatasan.  Menurut  Moenir  (1997),  dalam disertasi  Arifin  (2012:7),  mendifinisikan pelayanan  adalah  sebagai  proses  pemenuhan kebutuhan  melalui  aktivitas  orang  lain  secara langsung.  Dalam  hal  ini,  salah  satu  tugas penting pemerintah yaitu memberikan pelayanan  publik  atau public  service kepada masyarakatnya.
Kompleksitas penanganan kawasan perbatasan  ini  berhubungan  erat  dengan political  will dan  komitmen  politik  yang  kuat dari  semua  pihak  di  berbagai  tingkatan pemerintahan  dan  para stakeholders dengan komitmen untuk tidak korupsi. Termasuk sikap profesionalisme  dan  kewirausahaan,  selain  itu pentingnya  kesadaran dari semua stakeholders akan    kerjasama  yang  komprehensif  dan komplementer  apabila  ingin  menerapkan program  pembangunan  lebih  berhasil  secara optimal.
Hasil  penelitian  tersebut  di  atas,    ternyata yang  terjadi    sejalan  dengan  pendapat  yang dikemukakan  oleh  Ahmad  Erani  Yustika (Direktur  Eksekutif  Institute  for  Development and  Finance  (INDEF) tahun  2012, yang mengatakan:
“Kajian World  Bank menyebutkan  salah  satu yang  menghambat  pembangunan  infrastruktur adalah  adanya  korupsi”.    Bahkan  korupsi diinfrastruktur    angkanya  tinggi  di  Indonesia, hingga 40 persen. Kemudian Ahmad mengatakan lebih lanjut, masalah di Indonesia ada faktor penghambat lain, seperti: infesiensi birokrasi,  pembebasan  lahan,  infrastruktur, pendanaan,  tingginya  biaya  logistik,  serta pembangunan  yang  hanya  terpusat  di  daerah Jawa, serta sektor industri dan jasa”.
Selanjutnya, pemerintah
dalam merumuskan kebijakan dan strategi percepatan pembangunan
perbatasan untuk memperhatikan  faktor  pendukung  yang  ada yakni  :  letak  geografis  yang  strategis,  potensi SDA,  dan  dukungan  masyarakat  lokal. Termasuk  mempertimbangkan  juga    faktor yang  menjadi  kendala  pembangunan  kawasan perbatasan    antara  lain:  masalah  regulasi, keterbatasan infrastruktur dasar, iklim investasi relatif  kurang  kondusif,  kualitas  SDM  masih tergolong rendah, produk belum kompetitif.
Kawasan perbatasan sesungguhnya memiliki  potensi  SDA  yang  besar  dan  punya potensi sosial sebagai pendorong serta  modal dalam  pembangunan.  Potensi  tersebut  jika terkelola dengan baik, maka akan menghasilkan manfaat ekonomi bagi kesejahteraan  masyarakat  terutama  melalui pemanfaatan SDA yang optimal dan berkelanjutan,  sedangkan  dari  sisi  potensi sosial akan dapat menjaga fungsi-fungsi sosial sekaligus melestarikan adat istiadat masyarakat setempat.
Dalam persfektif ekonomi politik, hubungan pemerintah  pusat  dan  daerah  tidak  dapat disamakan dengan hubungan antara metropolis dan  satelit  sebagaimana  yang  dikritik  oleh Andre  Gunder  Frank  (1967;  1973;  dalam  So, (1990:89-162) karena dalam
Model
Ketergantungan  Metropolis-  Satelit, juga mengandung hubungan tidak adil dan ketergantungan ; terutama hubungan pemerintah pusat  dan pemerintah daerah serta Provinsi  Kalbar  dan      Kabupaten  Sanggau. Hubungan  yang  diharapkan  dalam  ekonomi politik adalah hubungan antar pemerintah pusat dan  daerah,  swasta  dan  lembaga  swadaya masyrakat,  termasuk  masyarakat  lokal  yang
lebih  baik,  sinergisitas  dan  saling  menunjang dalam  percepatan  pembangunan  kawasan perbatasan. Berdasarkan  PP No. 38/2007 telah ditegaskan  mengenai  Pembagian  Urusan Pemerintahan  antara  Pemerintah  Pusat  dan daerah  yang  dapat  dijadikan legal  standing dalam pelaksanaan upaya percepatan pembangunan  di  kawasan  perbatasan  serta mempertegas  mana  yang  menjadi  urusan Pemerintah Pusat,
Provinsi dan Kabupaten/Kota.  Dengan  demikian,  payung hukum  ini  yang  dijadikan  dasar  dalam mengatur  hubungan  pusat  dan  daerah    agar pelayanan pembangunan perbatasan lebih cepat dan optimal. Semua produk hukum tersebut di atas,  selama  ini  masih  belum  mampu mempercepat pembangunan kawasan perbatasan,  ke depan dibutuhkan regulasi atau payung hukum baru.
Sebagai upaya pengembangan dan percepatan  pembangunan  kawasan  perbatasan darat  Kalimantan  Barat  ke  depan,  pemerintah dapat  memilih    model    yang  cocok  untuk diterapkan  disesuaikan    dengan  karakteristik daerah,  SDA,  dan  SDM  yang  tersedia  dengan perpaduan/gabungan  beberapa  model,  yaitu: (1).  Model  Pusat  Pertumbuhan;  (2).  Model Pengembangan  Transito;  (3).  Model  Stasion Riset  dan  Wisata  Ekologi;    (4).  Model Agropolitan;  (5).    Model  Perbatasan  di  Eropa Barat, salah satu wujud Four Freedom (barang, jasa,  modal  dan  manusia);  (6).  Model Perbatasan  USA  –  Mexico;  dan  (7).  Model Perbatasan  Singapura-Johor  Baru,  merupakan salah  satu  yang  model  yang  mendorong terciptanya jalur pekerja lintas batas ulang-alik setiap hari.
Berdasarkan  pembahasan  dan  analisis tersebut di atas, serta hasil penelitian lapangan; maka penulis  menemukan  faktor-faktor  atau dimensi yang paling dominan yang menyebabkan  ketertinggalan  dan  kurangnya pembangunan infrastruktur di daerah perbatasan  dilihat  dari  perspektif  ekonomi politik  adalah: 1). Kurangnya political will dan komitmen  pemerintah  dalam  pembangunan kawasan  perbatasan;  2).  Belum  adanya  sikap profesionalisme  dari  pelaku  pengembangan kawasan; 3). Masih lemahnya hubungan antara pemerintah pusat dan daerah yang
menyangkut: koordinasi, sinergisitas, kerjasama diantara pelaku - pelaku pengembangan  kawasan;  baik  pemerintah, swasta, lembaga non pemerintah, dan masyarakat, serta antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah; 4). Strategi dan manajemen birokrasi  pemerintah  dalam  pembangunan perbatasan belum berorientasi pada kesejahteraan  rakyat,  tetapi  masih  menjadi objek  proyek  birokrasi;  5).  Pembangunan kawasan  perbatasan    selalu  dikaitan  dengan masalah politik dan keamanan negara;  dan 6). Masih tingginya korupsi pada bidang infrastruktur,  serta terbatasnya anggaran (financial) pemerintah  yang merupakan  faktor penghambat  utama  dalam  upaya  percepatan pembangunan  infrastruktur  di    kawasan perbatasan.
Hal  tersebut,  disebabkan  karena  selama  ini pemerintah  dalam  pembangunan  kawasan perbatasan  masih  banyak  menerapkan  sistem sentralistik dari pada desentralistik; serta belum menerapkan  konsep  kebijakan  publik  yang diharapkan (ideal) dalam pembangunan, dilihat dari perspektif ekonomi politik.

## Simpulan
Pembangunan    di  kawasan  pebatasan  darat Kalimantan  Barat    masih  belum  optimal  dan berjalan lambat serta jauh tertinggal dibandingkan  daerah  lain.  Hal  ini  disebabkan karena  lemahnya political  will dan  komitmen pemerintah  dalam  impelementasi  program pembangunan  di  kawasan  perbatasan;  juga untuk  percepatan    pembangunan  kawasan perbatasan  diperlukan alokasi sumber daya dan dana  yang memadai. Dalam upaya percepatan pembangunan di kawasan perbatasan, pemerintah  dapat  membuat  regulasi  berupa payung  hukum  khusus  yang  dijadikan  legal formal;  dan  sebuah  badan/lembaga  otorita yakni Badan Percepatan Pembangunan Kawasan Perbatasan (BP2KP) yang melibatkan pemerintah  daerah,  swasta    serta  masyarakat lokal  sebagai  ujung  tombak  pembangunan. Pelaksanaan konsep ekonomi politik pada masa otonomi daerah belum sepenuhnya dilaksanakan dan belum mampu mensinergikan kinerja  aparatur  pemerintah  pusat  dan  daerah (lemahnya  hubungan  pemerintah  pusat  dan
daerah),  termasuk  sinkronisasi  dan  koordinasi program  kerja  pembangunan  yang  lebih  baik, efektif  dan  efesien  dalam  upaya  percepatan pembangunan di kawasan perbatasan; selain itu pembangunan  kawasan  perbatsan  selama  ini, belum  melibatkan    peran  pemerintah  daerah, pihak  swasta,  lembaga  swadaya  masyarakat atau  masyarakat  lokal.  Pemerintah  perlu membuat    UU/  payung  hukum  khusus  yang dijadikan legal formal dalam upaya percepatan pembangunan  kawasan perbatasan. Oleh sebab itu  Badan  Nasional  Pengelolaan  Perbatasan (BNPP)  yang  diketuai  Kemendagri  RI,  dapat dikaji  ulang  keberadaannya;  karena  yang diperlukan adalah sebuah badan/lembaga  yang full  timer yakni  sebuah    Badan  Percepatan Pembangunan  Kawasan  Perbatasan  (BP2KP) yang punya otoritas khusus dalam pembangunan di kawasan perbatasan.

## Referensi
Abdul  Wahab,  1997. Analisis  Kebijaksanaan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan  Negara. Jakarta:  Bumi Aksara.
Dey, Thomas R., 1995. Understanding Public Police, Englewood Cliff, NJ Printice-Hall
2 nd ed.
Dunn,  William,  1998. Pengantar  Analisis Kebijakan  Publik. Yogyakarta:  Gajah Mada University Press. Islamy,  M.  Irfan,  9998. Prinsip-prinsip Perumusan  Kebijaksanaan  Negara. Jakarta: Bumi Aksara. Kartasasmita,  Ginandjar,  1996. Pembangunan Untuk  Rakyat:  Memadukan  Pertumbuhan dan  Pemerataan ,  Jakarta:  PT.  Pustaka CIDESINDO.
Wahab,  Solichin,  A.,  1999. Ekonomi  Politik Pembanguan,  Bisnis  Indonesia  era      Orde Baru dan ditengah krisis moneter, Malang, PT.  Danar  Wijaya,  Brawijaya  University Press.

## Hasil Penelitian:
Tim  Peneliti  S-2  Ilmu  -  ilmu  Sosial  UNTAN
2001, Tinjauan  Kebijakan  Pemerintah Mengenai
Hubungan
Ekanomi
Perdagangan  Lintas  Batas  Antar  Kalbar  -
Malaysia  Timur  (Sarawak), Program  S-2 llmu  –  ilmu  Sosial  Untan  Kerja  sama Balitbang  Masalah  Luar  Negeri  Deplu  RI, Pontianak.

## Dokumen Resmi:
Undang-Undang  No.  26  Tahun  2007  Tentang Penataan Ruang Kawasan Perbatasan. Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor 38 Tahun 2007. Tentang Pembagian Urusan  Pemerintahan  Antara  Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota
Dalam Pelaksanaan Upaya Percepatan Pembangunan di Kawasan Perbatasan . Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005. Tentang Rencana Pembangunan  Jangka  Menengah  Nasional (RPJMN)  Tahun  2004-2009 . Dilengkapi dengan Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor  25  Tahun  2004. Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional . Jakarta: Sinar Grafika. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor  7  Tahun  1998. Tentang  Kerjasama Pemerintah  dan  Badan  Usaha  Swasta Dalam Pembangunan dan atau Pengelolaan Infrastruktur .
Artikel  Dalam  Buku/Surat  Kabar/  Jurnal/ Makalah/Website :
Andriadi. 2009. Konsep Pembangunan
Wilayah  Perbatasan Darat. Melalui < http ://www.google.co.id.3htm.>  (  15/4/ 2010).
_______, Media massa daerah: Pontianak Post, 30 Juli 2011: 17, 15, Pontianak.
_______, Media massa: Harian Umum, Pikiran Rakyat, 20 Februari 2012: 22, Bandung.