## ANALISIS PENGELOLAAN ASET TETAP PEMINDAHTANGANAN DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA (BMN)
(Studi pada Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang-Sulawesi Selatan)
Hana Yustiana 1 , Arifuddin 2 , Kartini 3
Program Studi Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Hasanuddin 1,2,3

## Email: hanayustiana0808@gmail.com

## ABSTRAK
Kata kunci: barang milik negara, pemindahtanganan dengan penjualan, penghapusan, aset tetap Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menguraikan  dan  menganalisis  proses pemindahtanganan dengan penjualan dan penghapusan 3.385 (tiga ribu tiga ratus delapan puluh lima) Nomot Urut Pendaftaran (NUP) Barang Milik Negara (BMN) peralatan  dan  mesin  pada  Balai  Besar  Wilayah  Sungai  (BBWS)  Pompengan Jeneberang  Sulawesi  Selatan.  Menjelaskan  beberapa  tahapan  dalam  prosedur pemindahtanganan dengan penjualan dan penghapusan BMN, dampak yang terjadi akibat  dari  proses  pemindahtanganan  dengan  penjualan  dan  penghapusan  BMN, serta  faktor  pendukung  dan  penghambat,  juga  solusi  atau  antisipasi  dalam menangani  kendala  dalam  proses  pemindahtanganan  dengan  penjualan  dan penghapusan  BMN.  Metode  penelitian  yang  digunakan  yaitu  metode  kualitatif deskriptif dengan tekhnik wawancara purposive sampling dan snowball sampling kepada  responden  dalam  tempat  penelitian.  Proses  pemindahtanganan  dan penghapusan mempunyai  beberapa dampak positif sebagai  berikut berkurangnya jumlah  data  pada  akun  peralatan  dan  mesin  pada  neraca  tahunan,  bertambahnya jumlah  data  pada  akun  BMN  yang  harus  dihapuskan  pada  neraca  tahunan, menyusutnya daftar data aset tetap dalam kondisi rusak berat dalam SIMAK-BMN, terdapat  setoran ke kas negara berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), pembuatan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN). Tahapan proses pemindah  tanganan  dengan  penjualan  terdiri  dari  awalnya  pembentukan  tim internal hingga risalah lelang. Untuk tahapan penghapusan BMN menunggu Surat Keputusan (SK) penghapusan keluar untuk diinput dalam aplikasi yang bermigrasi dari SIMAK-BMN ke SAKTI. Faktor penghambat dalam proses pemindahtanganan  dengan  penjualan  dan  penghapusan  BMN  yaitu  Nomor  Urut Pendaftaran (NUP) yang banyak, Lokasi obyek lelang terpencar sangat jauh, Data yang  tidak  sama  antara  kondisi  di  lapangan  dengan  data  pada  SIMAK-BMN mempunyai NUP, Tahun perolehan yang terlampau lama melebihi umur ekonomis sepuluh tahun, Kondisi BMN yang usang atau kondisi rusak berat sehingga agak sulit  dalam  menemukannya  pada  lokasi,  Kurangnya  personal/tenaga  pendukung dalam proses revaluasi BMN berlangsung dengan banyaknya NUP, Obyek lelang yang sangat  banyak dan kondisi  rusak berat, Terbatas banyaknya jumlah peserta lelang sehingga pembeli tidak bisa melihat objek lelang secara langsung sehingga tidak bisa menerima hasil peserta lelang secara maksimal dalam penentuan harga penawaran, Birokrasi yang membutuhkan waktu yang lebih lama daripada proses hibah.
ABSTRACT Keywords : government-owned goods, transfer by sale, disposal, and fixed assets This  study  aims  to  describe  and  analyze  the  process  of  handover  by  selling  and writing off 3,385 (three thousand three hundred and eighty five) Serial Number of Registration  (NUP)  of  State  Property  (BMN)  equipment  and  machinery  at  the
Pompengan Jeneberang River Basin Center (BBWS), South Sulawesi . Explains the several  stages  in  the  transfer  procedure  with  the  sale  and  disposal  of  BMN,  the impacts that occur as a result of the transfer process with the sale and disposal of
BMN,  as  well  as  supporting  and  inhibiting  factors,  as  well  as  solutions  or anticipation  in  dealing  with  obstacles  in  the  transfer  process  with  the  sale  and disposal of BMN. The research method used is descriptive qualitative method with purposive sampling and snowball sampling interview techniques to respondents in the  research  location.  The  transfer  and  write-off  process  has  several  positive impacts  as  follows:  reduced  amount  of  data  on  the  equipment  and  machine accounts  on  the  annual  balance  sheet,  increased  amount  of  data  on  the  BMN account that must be written off on the annual balance sheet, shrinking of the list of  fixed  assets  data  in  a  heavily  damaged  condition  in  SIMAK-BMN,  there  is deposit  to  the  state  treasury  in  the  form  of  Non-Tax  State  Revenue  (PNBP), preparation  of  Plans  for  Needs  of  State  Property  (RKBMN).  The  stages  of  the handover process with sales consist of initially forming an internal team to tender minutes. For the stages of deleting BMN, wait for a Decree (SK) for deletion to be inputted  into  the  application  that  migrated  from  SIMAK-BMN  to  SAKTI.  The inhibiting factors in the transfer process with the sale and write-off of BMN areLots of Serial Registration Numbers (NUP), Locations of auction objects are scattered very far away, Data that is not the same between conditions in the field and data on SIMAK-BMN have NUPs, Years of acquisition that are too long exceeding the economic life of ten years, BMN conditions that are obsolete or conditions heavily damaged so it is rather difficult to find it at its location,Lack of personal/support personnel in the BMN revaluation process takes place with many NUP,Very many auction objects and in very damaged condition, Limited number of bidders so that buyers cannot see the auction objects directly so they cannot receive the maximum results from bidders in determining bid prices, Bureaucracy that takes longer than the grant process.

## PENDAHULUAN
Pengelolaan aset yang baik sangat diperlukan dalam suatu instansi agar  dapat dikelola secara maksimal untuk menghasilkan pendapatan negara yang berguna bagi kesejahteraan masyarakat ke depannya  (Maulamin  et  al.,  2018).  Kegiatan  dalam  penertiban  manajemen aset  yang  salah  satu diantaranya  yaitu  barang  milik  negara  (BMN).  Terdapat  beberapa  tahapan  dalam  pengelolaan Barang  Milik  Negara  (BMN)  yaitu  perencanaan  kebutuhan  dan  penganggaran,  pengadaan, penggunaan,  pemanfaatan,  pengamanan  dan  pemeliharaan,  penilaian,  pemindahtanganan, pemusnahan,  penghapusan,  penatausahaan  dan  pembinaan,  pengawasan  dan  pengendalian. Penert l iban BM l N pa l da kement l erian/lemba l ga neg l ara y l ang be l rjalan yaitu mom l entum ber l sama un l tuk me l nginventarisir d l an me l nata ke l mbali as l et neg l ara ya l ng sela l ma ini l masi l h bel l um terta l ngani den l gan bai l k  a l gar  pe l rgunaaan d l an  peman l faatan  a l set  nega l ra  sesu l ai  denga l n  peruntuk l annya, se l rta  ma l mpu memb l erikan  ma l nfaat  yang l sebe l sar-be l sarnya  b l agi  n l egara  dala l m  mem l berikan  pela l yanan  kep l ada masy l arakat  (dalam  artikel  www.dkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/2330/Penataan-Pengelolaan- Barang-Milik Negara-BMN.html).
Terdapat  beberapa  hambatan  dalam  manajemen  aset  lainnya  yaitu  banyaknya  aset pemerintah daerah yang tidak tercatat dalam daftar aset, banyaknya aset pemerintah daerah yang sudah tidak terpakai dan rusak tetapi tidak dimusnahkan dan tidak dihapus sehingga menyebabkan ketidakseimbangan dalam neraca keuangan daerah, belum adanya suatu dasar yang jelas dalam melaksanaan pengelolaan aseet milik daerah sehingga menyebabkan instansi yang berwenang ragu untuk  melakukan  pemanfaatan  aset  milik  daerah,  kondisi  geografis  yang  menyulitkan  kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan dan pemanfaatan aset. Kondisi tersebut di atas menyebabkan tidak terlaksanakanya asas pemerintahan yang baik terkait dengan pengelolaan dan pemanfaatan sehingga perlu untuk melakukan kajian mengenai pengelolaan asset pemerintah daerah Kabupaten Kepualauan Sangihe dalam perspektif Good Governance (Setiabudhi, 2019).
Topik yang ingin diangkat oleh penulis dalam karya tulis ini yaitu tahap pemindahtanganan dan penghapusan Barang Milik Negara (BMN). Dimana salah satu syarat untuk melakukan proses pemindahtanganan dan penghapusan BMN harus dalam kondisi rusak berat yang belum dihentikan penggunaannya  untuk  dilakukan  proses  penghapusan.  Aset  tetap  dalam  kondisi  rusak  berat merupakan kriteria penghapusan BMN yang harus dipenuhi. Apabila permasalahan yang terdapat dalam  penghapusan  BMN  tidak  segera  ditindaklanjuti  maka  akan  menyebabkan  terjadi penumpukan BMN rusak berat.
Berdasarkan penjelasan dari latar belakang diatas, rumusan masalah yang dijadikan dasar pembahasan  pada  penelitian ini  yaitu  apa  sajakah  faktor-faktor  penghambat  dalam  pengelolaan aset tetap pemindahtanganan dengan cara penjualan secara lelang dan penghapusan dalam Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang-Sulawesi Selatan? Serta bagaimana solusi dalam  menangani  faktor-faktor  penghambat  dalam  pengelolaan  aset  tetap  pemindahtanganan dengan cara penjualan secara lelang dan penghapusan dalam Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang-Sulawesi Selatan?
Tujuan  dari  penelitian  ini  yaitu  untuk  mengungkapkan  faktor-faktor  penghambat  dalam pengelolaan aset tetap pemindahtanganan dengan cara penjualan secara lelang dan penghapusan dalam  Balai  Besar  Wilayah  Sungai  (BBWS)  Pompengan  Jeneberang-Sulawesi  Selatan.  Serta mengungkapkan solusi dalam menangani faktor-faktor penghambat dalam pengelolaan aset tetap pemindahtanganan  dengan  cara  penjualan  secara  lelang  dan  penghapusan  dalam  Balai  Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang-Sulawesi Selatan.

## Teori Stewardship
Teori stewardship menyatakan  bahwa  manajer  berfokus  untuk  pencapaian  tujuan organisasi yang mengharuskan para manajer berupaya untuk terus meningkatkan kinerjanya agar tujuan  organisasi  tercapai  dengan  baik.  Manajemen  organisasi  berfokus  pada  pencapaian kepentingan organisasi, dimana manajer berupaya membuat sistem yang baik dalam kinerja yang baik agar tujuan organisasi tercapai. Hasilnya organisasi dan keseluruhan yang ada di dalam sistem dapat merasakan kepuasaan atas keberhasilan suatu organisasi.

## Aset Tetap dan Barang Milik Negara Aset Tetap
Pengertian aset tetap menurut Pernyataan Standar Akuntansi (PSAP) Nomor 07 yaitu aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
Terdapat beberapa klasifikasi dari aset tetap menurut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 234-PMK.05-2020 Bab VII sebagai berikut :
1. Tanah
2. Peralatan dan Mesin
3. Gedung dan Bangunan
4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan
5. Aset Tetap Lainnya
6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

## Barang Milik Negara
Terdapat salah satu bagian dari manajemen aset yaitu Barang Milik Negara (BMN). Pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 pengertian Barang Milik Negara (BMN) yaitu semua
barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara atau berasal dari  perolehan  lainnya  yang  sah.  Penulis  merangkum  untuk  PP  Nomor  27  Tahun  2014  dan  PP Nomor  28  Tahun  2020  bahwa  pengelolaan  barang  milik  negara/daerah  dikelola  oleh  Menteri Keuangan selaku bendahara umum negara dan Menteri tekhnis/kepala lembaga ditetapkan menjadi pengguna Barang Milik Negara (BMN) (Nomor, 28 C.E.).
Terdapat  bentuk  pemanfaatan,  perencanaan,  penganggaran,  pengadaan,  penggunaan, pengamanan  dan  pemeliharaan,  penilaian,  penghapusan,  pemindahtanganan,  penatausahaan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian barang milik negara/daerah (Hartanto, 2019).

## Pemindahtanganan Barang Milik Negara (BMN)
Peraturan Pemerintah (PP)  Nomor 28 Tahun 2020 atas pembarahuan atas PP Nomor 27 Tahun  2014  pengetian  pemindahtanganan  adalah  pengali l han  kepemilikan  ba l rang  milik  ne l gara seba l gai  tinda l k  la l njut  da l ri  penghapusan  dengan  cara  dijual,  dipertukarkan,  dihibahkan  atau disertakan seb l agai m l odal p l emerinta l h, pen l gertian l p l emindaht l anga l nan BMN merupakan pengalihan kepemil l ikan  BM l N  seba l gai  tind l ak  lanj l ut  dari  peng l hapusan,  de l ngan  car l a  di l jual,  dipert l ukarkan, di l hibahkan, ata l u disertakan sebagai modal pemerintah.
Berbagai  bentuk  pemindahtanganan  berdasarkan  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor 165/PMK.06/2021 perbaharuan atas PMK Nomor 111/PMK.06/2016 sebagai berikut a. Penjualan;
b. Tukar Menukar;
c. Hibah; atau
d. Penyertaan Modal Pemerintah Pusat.

## Kerangka Konseptual
Pada penelitian ini berfokus pada tahap pemindahtanganan dan penghapusan BMN/Daerah untuk  dikaji  dan  dibahas.  Peneliti  menganalisis  untuk  mengetahui  prosedur  proses pemindahtanganan  dan  penghapusan,  faktor-faktor  pendukung  dan  penghambat,  serta  dampak- dampak positif/manfaat yang terjadi akibat dari penerapan terlaksananya proses pengelolaan aset dengan  cara  pemindahtanganan  dan  penghapusan  dengan  cara  penjualan  secara  lelang.  Proses tersebut berpengaruh pada peningkatan pendapatan daerah, perapihan aset pada pengguna barang pada aplikasi SIMAK-BMN dan SAKTI pada Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang Sulawesi Selatan.

## METODE PENELITIAN
Jenis Penelitian menggunakan metode kualitatif yang bersifat analisis deskriptif. Dimana penelitian  deskriptif  adalah  suatu  penelitian  yang  ditujukan  untuk  mendeskripsikan  dan menggambarkan  fenomena-fenomena  yang  ada  baik  fenomena  yang  bersifat  alamiah  atau rekayasa  manusia  (Sukmadinata,  2011).  Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah literatur review yang diperoleh dari penelitian terdahulu, buku, jurnal, artikel, dan referensi yang berkaitan  dari  tahun  2016  sampai  tahun  2021.  Selain  itu  menggunakan  tekhnik  observasi, wawancara,  studi  pustaka  dan  dokumentasi.  Penulis  membandingkan,  menguraikan  dan menjelaskan dari studi kasus penelitian lain, observasi lapangan pada obyek penelitian, literatur studi  pustaka,  wawancara  dan  juga  peraturan  yang  berlaku  saat  ini  dengan  keadaan  yang sebenarnya pada obyek penelitian mengenai proses pemindahtanganan dan penghapusan Barang Milik  Negara.  Metode  deskriptif  adalah  pencarian  fakta  dengan  interpretasi  yang  tepat  (RK  & Watini,  2022).  Penelitian  deskriptif  mempelajari  masalah-masalah  dalam masyarakat,  serta tata cara  yang  berlaku  dalam  masyarakat  serta  situasi-situasi  tertentu,  termasuk  tentang  hubungan- hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung  dan  pengaruh-pengaruh  dari  suatu  fenomena  (Sugiyono,  2013).  Tekhnik pengumpulan  data  di  dalam  penelitian  yaitu  observasi,  wawancara non  probability  sampling tekhnik purposive sampling dan snowball sampling , dokumentasi studi pustaka. Tekhnik analisis data  yaitu  pengujian  kredibilitas,  pengujian transferability ,  pengujian dependability ,  pengujian konfirmability .

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Tempat  lokasi  penelitian  berada  pada  Kementerian  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan Rakyat  (PUPR)  di  Balai  Besar  Wilayah  Sungai  (BBWS)  Pompengan  Jeneberang  Provinsi Sulawesi  Selatan  pada  Unit  Sumber  Daya  Air  (SDA)  Balai  Besar  Wilayah  Sungai  Pompengan Jeneberang  beralamat  pada  Jalan  Sekolah  Guru  Perawat  No.03  Makassar.  Pada  Balai  Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang terdapat 5 (lima) Satuan Kerja yaitu Operasi dan Pemeliharaan  Sumber  Daya  Air  Pompengan  Jeneberang,  Balai  Besar  Wilayah  Sungai  (BBWS) Pompengan Jeneberang, SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air (PJSA) Pompengan Jeneberang Provinsi  Sulawesi  Selatan,  SNVT  Pembangunan  Bendungan  BBWS  Pompengan  Jeneberang, SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air (PJPA) Pompengan-Jeneberang Provinsi Sulawesi Selatan, SNVT Air Tanah dan Air Baku (ATAB) BBWS Pompengan Jeneberang.

## Pemindahtanganan penjualan lelang dan penghapusan BMN Pengeloaan Aset Tetap
Pengertian dari pengelolaan aset tetap dapat diartikan dengan kata lain manajemen aset tetap. Tahapan dari manajemen aset yaitu inventarisasi aset, legal audit, penilaian aset, optimalisasi aset, pengawasan dan pengendalian aset. Sedangkan aset tetap berdasarkan PSAP nomor 7 Tahun 2010 yaitu  aset  berwujud  yang  mempunyai  masa  manfaat  lebih  dari  12  (dua  belas)  bulan  untuk digunakan,  atau  dimaksudkan  untuk  digunakan,  dalam  kegiatan  pemerintah  atau  dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Salah satu kategori di dalam aset tetap yaitu kategori peralatan dan mesin. Pada penelitian ini ingin menguraikan dan menganalisis proses, faktor penghambat dan pendukung, dampak  juga  solusi  dari  permasalahan  yang  terjadi  dalam  proses  pemindahtanganan  dengan penjualan dan penghapusan BMN dengan 3.385 Nomor Urut Pendaftaran (NUP) yang ikut dalam
proses  pemindahtanganan  dengan  penjualan  dan  penghapusan  dalam  BBWS  Pompengan Jeneberang Sulawesi Selatan.
Aset  tetap  yang  dijadikan  obyek  penelitian  yaitu  Barang  Mililk  Negara  (BMN)  yang termasuk  dalam  kegiatan  proses  pemindahtanganan  dengan  penjualan  dan  penghapusan  yang dilakukan pada obyek penelitian yaitu aset tetap yang termasuk dalam kategori peralatan dan mesin dengan kondisi rusak berat yang berada pada satu tempat yang berlokasi di dalam ruangan gudang kantor PU Sipolemajupi pada Jalan Jenderal Gatot Subroto Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang yang terdiri dari perahu penumpang, gerobak dorong, lori dorong, perahu penumpang, mesin bubut, mesin frais, metan ketam, mesin bor, mesin gergaji logam, mesin gerinda, mesin las listrik, mesin gerinda  tangan,  mesin  bor  tangan, battery  charge ,  mesin  gergaji,  peralatan  las  karbit,  perkakas pemotong  plat,  perkakas  press  hidrolik,  perkakas  pemotong  kabel  sling,  perkakas  pengecatan kendaraan, perkakas bengkel service , dongkrak mekanik, dongkrak hidrolik, takel, tool kit set, tap dies, rol meter, mesin ketik manual, mesin ketik listrik, mesin ketik elektronik, mesin knjhitung manual, mesin hitung listrik, mesin hitung elektronik, mesin stensil manual folio, mesin fotocopy folio, mesin fotocopy lainnya, lemari besi/metal, lemari kayu, rak besi, rak kayu, filling cabinet besi,  peti  uang/ cash  box ,  papan  visual,  mesin  absensi,  alat  pengaman/sinyal,  perkakas  kantor lainnya, meja kerja besi/metal, meja kerja kayu, kursi besi/metal, kursi kayu, tempat tidur besi, tempat tidur kayu, meja resepsionis, rak sepatu aluminium, mesin penghisap debu/vacuum cleaner, mesin  cuci,  lemari  es,  ac  split,  kipas  angin,  kompos  gas  (alat  dapur), rice  cooker (alat  dapur), televisi, wireless , megaphone, microphone , alat hiasan, audio visual, intercom unit, uninterruptible power  supply ,  camera  film,  camera  adaptor, mixer pvc,  meja  gambar,  alat  tulis  gambar,  mesin cetak, mesin jilid, planitop, peralatan studio pemetaan/peralatan ukur tanah, distomat, rambu/bak ukur, kompas, telephone (PABX), pesawat telephone, handy talky , unit transceiver vhf stationary , slide projector , water level meter, lightweight concrete test hammer, nozzle tester, engine running in tester, timing advancetester, coil condenser tester, volt ampere tester, voltage regulator tester, stop watch, mesin potong jerami, personal computer, panthograph, pesawat radio meter, perkakas pengukur, , video measurement , penyemprot tangan, selo, alat pengukur cahaya, mesin absensi, tempat tidur kayu, jam elektronik, mesin cuci, lemari es, camera film, alat tulis gambar, mesin jilid, distributor tester, voltage regulator tester, panthograph, p.c unit, laptop, printer (peralatan personal komputer), keyboard (peralatan personal komputer), bending, saluran pasang tertutup/terowongan, monografi.
Untuk data tersebut tahun perolehannya yaitu pada tahun 1900-2008 yang datanya didapat dari aplikasi Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) dan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN-BMN) dengan nilai saldo awal 1.234.498.530, nilai perolehan 453.800.240 dengan nilai limit 13.855.978. Menurut PSAP 07 mengenai aset tetap bahwa  aset  tetap  yang  dalam  kondisi  rusak  berat  atau  usang  yang  diusulkan  kepada  pengelola barang atau pengguna barang untuk dilakukan pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan dapat :
a. Direklasifikasi ke dalam daftar barang rusak berat;
b. Tidak lagi disajikan dalam neraca;
c. Diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Barang dan Catatan atas Laporan Keuangan.
Hal ini juga dapat diuraikan dari hasil wawancara terhadap beberapa responden penelitian bahwa beberapa kendala yang dihadapi dalam pengumpulan aset BMN tersebut yaitu tempat lokasi BMN yang tersebar, tahun perolehan yang terlampau lama melebihi umur ekonomis sepuluh tahun, Nomor Urut Pendaftaran (NUP) yang banyak, kondisi barang yang usang atau kondisi rusak berat sehingga  agak  sulit  kjdalam  menemukannya.  Jawaban  lain  dari  responden  sebagai  Pejabat
Pembuat  Komitmen  (PPK  BMN)/Sub  Koordinator  Pengelolaan  dan  Keuangan  BMN  bahwa sulitnya  mengumpulkan  barang-barang  yang  notabene  hampir  menjadi  sampah  dikumpulkan dalam satu tempat sangat membutuhkan mobilisasi yang tinggi dan kendaraan yang besar untuk mengangkut  barang-barang  dari  kabupaten  luwuk,  sengkang,  sidrap  (barang-barang  tersebar  di beberapa kabupaten) pada saat prosesnya maka pihak satker harus menjemput untuk melakukan pemantauan dan dokumentasi BMN yang tersebar menggunakan kendaraan dua crane dan dalam waktu satu minggu .

## Pemindahtanganan
Menurut (Fatrianingsih et al., 2020) Implementasi Pemindahtanganan Barang Milik Daerah (BMD)  di  Badan  Pengelolaan  Keuangan dan  Aset  Kota  Bandung  berpendapat  bahwa  beberapa hambatan  dalam  pelaksanaan  pemindahtanganan  Barang  Milik  Daerah  di  Badan  Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung yaitu kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait adanya penjualan  kendaraan  milih  daerah  maupun  tentang  tata  cara  melakukan  lelang  secara  online maupun offline dan  juga  banyaknya  kendaraan  yang  tidak  dilengkapi  surat-surat  sehingga penjualan perlu strategi lain untuk menjual kendaraan tersebut.
Tahapan  pemindahtanganan  terdiri  dari  penjualan,  tukar  menukar,  hibah  atau  penyertaan modal (AN ANISA CAROLIN NASUTION, 2023). Melalui pen l jualan BM l N diharapkan menjadi optim l alisasi BMN yang berlebih atau tidak digunakan kepentin l gan kelompok tertentu tapi dapat m l e l nguntungkan  ba l gi  negara  jika  dijual  dan  sebagai  bentuk  kepatuhan  terhadap  pera l turan perun l dang-undangan yang berlaku. Dalam proses pemindahtanganan di dalam pengelolaan BMN untuk  optimalisasi  aset  tetap  pada  tempat  penelitian  harus  lebih  ditingkatkan  dalam pengkoordinasiannya  agar  lebih  optimal  dalam  pelaksanaannya  (Zulpikar,  2010).  Hasil wawancara  responden  supervisor  SIMAK-BMN  bahwa  pada  saat  proses  pengumpulan  barang yang tersebar di berbagai daerah sekitar Sulawesi Selatan solusinya yaitu ditempatkan pada satu tempat  agar  lebih  mudah  dalam  pengkoordinirannya  dan  juga  dalam  berkomunikasi  dengan berbagai  pihak  (KPKNL  Pare-Pare,  anggota  yang  termasuk  dalam  tim  internal  proses  kegiatan pemindahatanganan  dan  penghapusan  BMN,  penjual  dan  pembeli  dalam  kegiatan  proses pelelangan berlangsung).

## Pemindahtanganan dengan penjualan
Menurut  Peraturan  Menteri  Keuangan  (PMK)  Nomor  111/PMK.06/2016  bahwa pemindahtangan  dengan  cara  penjualan  BMN  sebagai  bentuk  optimalisasi  BMN  yang  berlebih atau tidak digunakan pada pengguna barang, secara ekonomis lebih menguntungkan bagi negara apabila  dijual  juga  sebagai  bentuk  kepatuhan  terhadap  peraturan  yang  berlaku.  Pada  prosedur pemindahtanganan dengan penjualan lelang online terdapat dua jenis yaitu open bidding dan close bidding .  Penelitian  yang  terjadi  dalam  tempat  penelitian  yaitu  jenis  pemindahtanganan  yang dilakukan melalui penjualan lelang dengan cara close bidding secara online dimana peserta atau disebut  penawar  dalam  kegiatan  penjualan  lelang  tidak  secara  tatap  muka.  Menurut  responden pengelola keuangan staff BMN bahwa sistem lelang online ada dua yaitu Close Bidding dan Open Bidding untuk penentuan metode yang dipilih adalah pihak KPKNL yang menentukan metodenya. Bila Open  Bidding maka  penjual  bertemu  dengan  semua  peserta  lelang.  Bila Close  Bidding sistemnya kandidat pembeli yang memberikan penawaran lalu tinggal  menunggu pengumuman. Pada penelitian ini untuk tempat penelitian menggunakan metode close bidding. Beberapa  kendala  yang  dihadapi  dalam  lelang  online  melalui close  bidding menurut responden staff BMN pengelola keuangan BMN tempat penelitian bahwa apabila pemenang lelang
tidak mau mengambil barangnya di gudang, bila kondisi seperti itu maka pihak pengguna barang harus melaksanakan lelang online juga otomatis harus melakukan surat-menyurat dari awal kepada pihak KPKNL dan harus mengulang prosedurnya dari pertama lagi.
Menurut (Mafita et al., 2020) Pelaksanaan Lelang Melalui Internet Terhadap Aset Barang Milik  Negara  Pada  Kantor  Pelayanan  Kekayaan  Negara  Dan  Lelang  Serang  Berdasarkan  Asas Kepastian  Hukum  menyimpulkan  bahwa  pelaksanaan  lelang  melalui  internet  masih  belum memenuhi  asas  kepastian  hukum,  karena  kepastian  hukum  pelaksanaan  lelang  melalui  internet hanya terdapat dalam prosedur lelang sedangkan adanya kepastian kebenaran objek lelang belum sepenuhnya diatur dalam peraturan tersebut.

## Penghapusan
Menurut  (Zaki  et  al.,  2021)  Analisis  pengelolaan  barang  milik  daerah  dan  hubungannya dengan dengan pendapatan daerah Provinsi Jambi berpendapat bahwa penghapusan dapat menjadi salah satu solusi untuk efisiensi anggaran, dalam hal dilakukan terhadap barang yang tidak dapat digunakan untuk kegiatan operasional kantor dan hanya membebani biaya pemeliharaan. Namun, dalam  pelaksanaannya  masih  dijumpai  kondisi  dimana  penghapusan  dilakukan  tidak  sesuai ketentuan yang berlaku, antara lain: pengajuan penghapusan terhadap barang milik daerah yang masih  layak  pakai,  barang  milik  daerah  yang  telah  berpindah  tangan,  dicuri,  terbakar,  namun belum diajukan penghapusan, dan lain-lain. Pada akhirnya penghapusan BMD ini dapat dijadikan sebagai solusi penghematan anggaran. Penghematan ini diduga dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain pendidikan, kepemimpinan, sikap dan kebijakan.
Hambatan penghapusan BMN pada tempat penelitian menurut responden petugas SIMAK- BMN bahwa pada data sudah tersimpan didalam aplikasi SIMAK-BMN lalu muncul yaitu sistem baru  SAKTI  maka  aplikasinya  otomatis  harus  migrasi  semua  terpusat,  maka  database  harus berpindah semua dari SIMAK-BMN ke SAKTI secara otomatis agar muncul ke dalam aplikasi untuk  dihapus.  Secara  otomatis  melakukan  perubahan  kondisi  barang  dan  penghentian penggunaan pada aplikasi untuk dihapus. Petugas menginput ulang semua data dari sistem aplikasi SIMAK-BMN ke SAKTI. Lalu dalam aplikasi baru SAKTI masuk ke menu penghapusan BMN untuk  prosesnya. IPSAS  17  Property,  Equipment,  Plan dalam  hal  penghentian  pengakuan  aset peralatan dan mesin yaitu jumlah tercatat aset tetap yang dihentikan penggunaannya salah satunya yaitu  tidak  ada  manfaat  ekonomi  masa  depan  atau  potensi  jasa  yang  diharapkan  dari penggunaannya  atau  pelepasannya.  Pelepasan  aset  tetap  dapat  terjadi  dalam  berbagai  cara (misalnya, melalui penjualan, dengan mengadakan sewa pembiayaan atau dengan sumbangan).
Bila  menurut  PSAP  Nomor  7  untuk  pengungkapan  aset  tetap  di  dalam laporan  keuangan rekonsiliasi  jumlah  tercatat  pada  awal  dan  akhir  periode  yang  menunjukkan  penambahan, pelepasan, akumulasi penyusutan dan perubahan nilai dan jika ada mutasi aset tetap lainnya.

## Faktor-faktor penghambat dalam proses pemindahtanganan dan penghapusan BMN
Menurut (Kurniawan, 2017) Teori Kendala Sebagai Alat Pengukuran Kinerja berpendapat bahwa konsep dasar dari Theory of Constraint (TOC) adalah bahwa setiap organisasi mempunyai kendala-kendala  yang  menghambat  pencapaian  kinerja  ( performance) yang  tinggi.  Kendala- kendala  ini  seharusnya  diidentifikasi  dan  diatur  untuk  memperbaiki  kinerja.  Jika  suatu  kendala telah  terpecahkan,  maka  kendala  berikutnya  dapat  diidentifikasi  dan  diperbaharui  yang  pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan hasil produk.
Setiap tempat penelitian menghadapi berbagai keterbatasan yang disebut sebagai kendala. Solusi  dalam  kendala  yang  dihadapi  dapat  mendukung  tujuan  perbaikan  yang  berkelanjutan. Menurut (Pratiwi & Alhadi, 2020), berdasarkan asalnya, kendala dibagi menjadi dua jenis, yaitu: 1. Kendala internal (internal constraint ), adalah faktor-faktor yang membatasi perusahaan yang berasal dari dalam perusahaan, misalnya keterbatasan jam mesin;
2. Kendala  eksternal (external  constraint ),  adalah  faktor-faktor  yang  membatasi  perusahaan yang berasal dari luar perusahaan, misalnya permintaan pasar atau kuantitas bahan baku yang tersedia dari pemasok.
Terdapat  beberapa  kendala  yang  dihadapi  dalam  pengumpulan  aset  BMN  tersebut  yaitu tempat  lokasi  BMN  yang  tersebar  di  berbagai  kabupaten  atau  daerah  terpencil,  barang  dalam obyek  lelang  yang  terkadang  di  lapangan  didapatkan  tidak  utuh/beberapa  potong/hanya sepotong/lapuk dengan kondisi rusak berat, barang dalam obyek lelang yang berat dan banyak sehingga memerlukan alat bantu dalam pengkoordirannya, tahun perolehan yang terlampau lama melebihi umur ekonomis sepuluh tahun, Nomor Urut Pendaftaran (NUP) yang banyak, kondisi barang  yang  usang  atau  kondisi  rusak  berat  sehingga  agak  sulit  dalam  menemukannya,  perlu ditingkatkan  koordinasi  antara  semua  pihak  agar  dapat tercapai  tujuan  organisasi, keterbatasan waktu pada saat proses revaluasi BMN berlangsung, dan BMN yang susah ditemukan atau tidak diketemukan pada lokasi padahal terdaftar pada SIMAK-BMN mempunyai NUP.
Proses untuk pemindahtanganan juga terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dilalui dalam  melalui  prosedur  tersebut  dikaitkan  dengan  teori stewardships semua  unit  bergotong royong  dalam  proses  kegiatan  pemindahtanganan  misalkan  dalam  mengumpulkan  berbagai macam BMN yang tersebar di berbagai daerah/kabupaten bekerja sama untuk menjadikan objek penelitian BMN pada satu tempat di gudang Kabupaten Pinrang dan menggunakan alat angkut dalam  pengambilan alat  berat  berupa crane .  Proses  untuk  penghapusan  juga  terdapat  beberapa kendala  atau  hambatan  yang  dilalui  dalam  melalui  prosedurnya  yaitu  dikaitkan  dengan  teori stewardships dikarenakan adanya sistem integrasi yang berpindah dan sistem tersebut terintegrasi secara pusat sehingga perlu saling koordinasi antara berbagai unit agar dapat dijalankan dengan baik.  Sistem  yang  berpindah  yaitu  SIMAK-BMN  menjadi  pada  sistem  SAKTI,  dimana  pada sistem tersebut terdapat berbagai modul yang salah satunya yaitu modul untuk aset tetap dan BMN. Untuk aset tetap dan BMN hanya terdapat untuk single session atau satu user sedangkan pada proses  penghapusan  objek  penelitian  terdapat  3.385  Nomor  Urut  Pendaftaran  (NUP)  yang merupakan  kendala  dalam  proses  penghapusan  dimana  waktu  harus  berakhir  pada  bulan Desember  2022  sehingga  harus  saling  berkoordinasi  yaitu  untuk  satu user bergantian  dalam penginputannya agar  pekerjaan  selesai  dengan  tepat  waktu.  Peralihan  sistem  SIMAK-BMN  ke SAKTI  mengharuskan  petugas  harus  adaptif  dalam  penggunaannya  juga  saling  berkoordinasi dengan pihak eselon 1 yang dibantu oleh staffnya (Kantor Pusat  Direktorat Sumber Daya Air) yang dibantu.
Pada  proses  pengelolaan  aset  tetap  dalam  penelitian  ini  yaitu  proses  pemindahtanganan dengan penjualan dan penghapusan BMN, setelah dikaji dalam bab-bab sebelumnya mengenai uraian  dan  deskripsi  mengenai  penjelasannya  penulis  ingin  berusaha  menyimpulkan menggunakan sistem analisa SWOT ( Strength Weakness Oppurtunity Treat ) sebagai berikut: 1. Strength (Kekuatan):  Kekuatan  dalam  proses  penghapusan  BMN,  yaitu  dengan  adanya  proses penghapusan  BMN  secepatnya  maka  pihak  pengguna  barang  dapat  membuat  daftar  aset  atau  barang yang rusak agar dapat segera diperbaharui untuk dapat menghasilkan aset yang baru dan database sudah terdapat secara pusat dalam aplikasi.
2. Weakness (Hambatan):  Karena  aset-aset  tersebar  di  banyak  wilayah,  kecamatan,  desa  maka sulit untuk komunikasi ke pengguna barang yang berada di dalam daerah naungan kabupaten.
3. Oppurtunity (Kesempatan)  yaitu  keinginan  untuk  memiliki  BMN  yang  tersimpan  di  dalam gudang jadi harus dapat menjaga diri untuk tidak mengambil barang untuk kepentingan diri.
4. Treat (Ancaman) yaitu kendalanya Nomor Urut Pendaftaran (NUP) banyak, dalam penginputan data harus selesai dalam bulan Desember 2022 tidak boleh menyeberang pada tahun berikutnya dan menggunakan sistem aplikasi yang migrasi secara terpusat sehingga perlu banyak adaptif, koordinasi untuk pihak pada KPKNL yang memerlukan birokrasi yang cukup banyak, barang tersebar  di  berbagai  daerah  di  dalam  kawasan  daerah  Sulawesi  Selatan  yang  tersebar  (desa, kecamatan dan kabupaten).

## KESIMPULAN
Beberapa  faktor  penghambat  dalam  proses  pemindahtanganan  dengan  penjualan  dan penghapusan BMN. Pertama, Banyaknya Nomor Urut Pendaftaran (NUP) sehingga memerlukan waktu yang relatif lama. Kedua, Barang yang tersebar pada beberapa lokasi dan kondisi barang yang sudah tidak utuh dan kadang susah diketemukan sehingga membutuhkan waktu yang lama pada saat proses pencarian barang dan pengambilan dokumentasi obyek penelitian BMN tersebut. Ketiga, Metode yang digunakan lelang online sehingga tidak dapat memilih area untuk penawar dan  pemenang  lelang.  Keempat,  Berita Acara  Serah  Terima  (BAST)  barang  yang  harus  segera dibuat karena ada tenggang waktu 2 bulan dari proses lelang. Juga barang harus segera diambil oleh pemenang lelang bila tidak maka kemungkinan terburuk penjual akan membatalkan proses lelang dan melakukan lelang ulang. Kelima, Nomor Urut Pendaftaran (NUP) BMN yang banyak sehingga  memerlukan  waktu  yang  sedikit  lama  dan  membutuhkan  effort  untuk  segera menyelesaikannya karena ada tenggang waktu yang ditentukan oleh KPKNL.   Keenam, Adanya migrasi sistem bar uke aplikasi SAKTI yang sebelumnya menggunakan aplikasi SIMAK-BMN, sehingga  membutuhkan  waktu  untuk  adaptif  dan  saling  berkoordinasi  antar  jenjang  agar  dapat menyelesaikan barang dengan baik. Ketujuh, Perlunya waktu yang relatif lama karena birokrasi yang cukup memakan waktu yang lama pada tahapan untuk proses penghapusan BMN yang sangat panjang prosesnya baik dalam pihak internal (pengguna barang) dan pihak eksternal (pengelola barang).

## Saran
Berdasarkan analisis dari kegiatan obyek penelitian yang dilakukan maka dapat diambil kesimpulan juga untuk perbaikan ke depannya atau untuk penelitian selanjutnya maka dapat diberikan saran sebagai berikut :
1. Kerjasama antar pegawai untuk saling berkoordinasi dan saling membantu pada setiap jenjang agar  proses  dari  pemindahtanganan  dengan  penjualan  BMN  dapat  terlaksana  dengan  baik meskipun dengan banyaknya Nomor Urut Pendaftaran (NUP) yang memerlukan waktu agak relatif lama.
2. Pembentukan tim dan juga pembagian tugas agar semua cakupan wilayah dapat dijangkau dan dokumentasi  foto  dapat  dialmbil  untuk  saling  bekerjasama  agar  barang  yang  tersebar  pada beberapa lokasi dan kondisi barang yang sudah tidak utuh dan kadang susah diketemukan dapat berjalan dengan baik.
3. Saling berkoordinasi antar jenjang unit agar masalah cepat teratasi misalkan hanya terdapat single  session untuk  usernya  dengan  tenggang  waktu  oleh  KPKNL  yang  dibutuhkan  maka disiasati secara bergantian menginputnya di dalam aplikasi dalam mengantisipasi Nomor Urut
Pendaftaran  (NUP)  BMN  yang  banyak  sehingga  memerlukan  waktu  yang  sedikit  lama  dan membutuhkan effort dalam penyelesaiannya. 4. Memberikan  pelatihan  dan  konseling  kepada  operator  dan approval pengguna  aplikasi  agar semakin  adaptif  terhadap  penggunaan  sistem  dan  aplikasi  yang  baru  dalam  penggunaannya karena adanya migrasi sistem baru ke aplikasi SAKTI yang sebelumnya menggunakan aplikasi SIMAK-BMN, sehingga membutuhkan waktu untuk adaptif.
5. Memberikan  tenaga  tambahan  pendukung  agar  masalah  yang  terjadi  dalam  proses pemindahtangan dengan penjual dan penghapusan BMN yang ada dapat segera terselesaikan dengan baik.
6. Terkait untuk pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan maka untuk sistem informasi pelaporan perlu diperbaiki atau mendapat perhatian ke depannya.
7. Melakukan  inventarisasi  secara  berkala  ke  depannya  secara  rutin  setiap  lima  atau  sepuluh tahun sekali.
8. Untuk penelitian selanjutnya mungkin dapat mengambil kategori aset tetap atau obyek lelang lainnya.

## REFERENSI
AN  ANISA  CAROLIN  NASUTION,  A.  (2023). Pemindahtanganan  Barang  Milik  Daerah Perbatasan  Antara  Pemerintah  Kota  Dumai  Dengan  Pemerintah  Kabupaten  Bengkalis (Kawasan Sejarah Bukit Seludung) . Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Fatrianingsih,  R.,  Afandi,  M.  N.,  &  Kurniawan,  I.  (2020).  Implementasi  Pemindah-Tanganan Barang  Milik  Daerah  Di  Badan  Pengelolaan  Keuangan  Dan  Aset  Kota  Bandung. SeTIA Mengabdi Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat , 1 (2), 77–86.
Hartanto,  N.  (2019).  Implementasi  PP.  No.  27  Tahun  2014  Tentang  Pengelolaan Barang  Milik Negara/Daerah  Dalam  Upaya  Meningkatkan  Efektivitas  Pengelolaan  Barang  dan  Jasa. Journal of Management Review , 2 (3), 223–237. Jenderal, D., Negara, K., Serang, K., & Artikel, I. (2020). Pelaksanaan Lelang Melalui Internet Terhadap  Aset  Barang  Milik  Negara  Pada  Kantor  Pelayanan  Kekayaan  Negara  Dan Lelang Serang Berdasarkan Asas Kepastian Hukum . 2 (2), 26–34.
Kurniawan, B. (2017). Jurnal Pak Jan (Indo) 1 . 9 (2), 211–239.
Maulamin,  T.,  Cholik,  A.,  &  Alawiah,  E.  T.  (2018).  Pengaruh  Prinsip-Prinsip  Good  Corporate Governance Terhadap Pengelolaan Anggaran pada Instansi Pemerintah (Studi Pada Dinas Pengelolaan  Keuangan,  Pendapatan  dan  Aset  Kabupaten  Pandeglang  Provinsi  Banten). Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi , 1 (2), 259–282.
Nomor, P. P. R. I. (28 C.E.). Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara. Daerah (LNRI Tahun 2020 Nomor 142, TLNRI Nomor 6523) .
Pratiwi, N. A., & Alhadi, Z. (2020). Kendala Pemerintah dalam Kegiatan Pelestarian Mangrove sebagai Sarana Pengurangan Resiko Bencana di Kota Pariaman. Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP) , 2 (3), 87–95.
RK,  A.  G.,  &  Watini,  S.  (2022).  Peningkatan  Kognitif  melalui  Literasi  Numerik  dan  Saintifik dengan Metode Atik pada Kegiatan Cat Air di TK Mutiara Lebah. JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan , 5 (2), 628–632.
Setiabudhi,  D.  O.  (2019).  Pengelolaan  Aset  Pemerintah  Daerah  Dalam  Perspektif  Good Governance.
The Studies of Social Sciences , 1 (1), 7.
https://doi.org/10.35801/tsss.2019.1.1.25014
Sugiyono, P. D. (2013). Metode penelitian manajemen. Bandung: Alfabeta, CV . Sukmadinata, N. S. (2011). Educational research methods. Bandung: Youth Rosadakarya . Zaki, A., Hidayat, S., & Syaparuddin, S. (2021). Analisis pengelolaan barang milik daerah dan hubungannya dengan pendapatan daerah Provinsi Jambi. Jurnal Paradigma Ekonomika , 15 (2), 307–318. https://doi.org/10.22437/jpe.v15i2.11634
Zulpikar, Z. (2010). Kelembagaan Dan Tata Hubungan Kerja Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi , 7 (1), 7.