Implementasi Program Tahu Panas (Tak Takut Kehujanan dan Tak Takut Kepanasan) Guna Merahabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kota Surabaya
Novia Nilam Sari 1 , Indah Murti 2 , Dida Rahmadanik 3
1, 2, 3 Program Studi Administrasi Publik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Indonesia
*Corresponding author: didarahma@untag-sby.ac.id

## Abstract
Rehabilitating uninhabitable houses that are still scattered in the city of Surabaya by looking at what things often happen when the program is running well. from program implementers to  beneficiaries  who  in  this  program  work  together  in  the  implementation  process.  This research is descriptive qualitative research. The subjects of this study were the head of the rehabilitation section for uninhabitable houses, hot tofu program assistants in the field, and beneficiaries of the hot tofu program. The research instrument is the researcher himself. Data collection  techniques  are  interview  techniques,  observation,  and  documentation.  The  data analysis technique used is the interactive analysis technique. The theory used in this study uses the opinion put forward by Van Meter Van Horn, which consists of six variables, namely policy size,  and  objectives,  resources,  characteristics  of  implementing  agents,  attitudes  of implementers,  inter-organizational  communication  and  the  socio-political  environment. Based on the results of the research, it can be concluded that the implementation of the Hot Tofu program in rehabilitating uninhabitable houses in the city of Surabaya is going well even though  there  are  several  problems,  namely,  regarding  human  resources  and  material resources  or  materials  used  for  building  houses,  this  is  what  finally  slowing  down  the development process so that it is often not in accordance with the scheduled time.
Keywords: Implementation, Tahu Panas Program, Rehabilitation

## I. Pendahuluan
Memiliki rumah layak huni  merupakan hak pemenuhan dasar yang wajib di miliki oleh seluruh rakyat Indonesia. Sebagaimana yang tertera dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H hasil amandemen ke IV, dengan bunyi bahwa “Rumah adalah salah satu hak dasar setiap rakyat Indonesia, maka setiap warga negara berhak untuk bertempat tinggal dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat”. Oleh sebab itu, setiap rakyat Indonesia mempunyai hak untuk memiliki rumah yang layak, karena rumah merupakan kebutuhan dasar manusia dalam  meningkatkan  harkat,  martabat,  mutu  kehidupan,  serta  sebagai  upaya  dalam peningkatan taraf hidup. Hal ini yang menjadi cita-cita pemerintah untuk dapat membantu memenuhi kebutuhan tersebut sehingga masyarakat bisa meningkatkan keadaan hidup yang lebih  sehat  dan  aman.  Dimana  rumah  sendiri  merupakan  tempat  untuk  berlindung  dari perubahan iklim maupun mahluk hidup lain yang berpotensi merugikan bagi penghuninya. Kelayakan  sebuah  rumah  dapat  mencerminkan  kualitas  hidup  masyarakat,  oleh  karena  itu ketidaklayakan  sebuah  hunian  bisa  menunjukkan  bahwasanya  masyarakat  yang menempatinya masih di garis kemiskinan atau belum sejahtera.
Melihat permasalahan ini Pemerintah Kota Surabaya menggagas suatu program inovasi untuk  mengatasi  Rumah  Tidak  Layak  Huni  yang  berada  di  Surabaya,  program  ini  di  kenal dengan nama Program Tahu Panas (Tak Takut Kehujanan Tak Takut Kepanasan), program ini banyak  melakukan  penyesuaian  dan  terus  di  lakukan  pengembangan.  Program  ini  di  atur dalam Perwali nomor 6 Tahun 2019 tentang Rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni kota Surabaya. Dalam pelaksanaanya program ini sudah diadakan dari tahun 2013 dan pada tahun 2018  program  ini  beralih  pada  penyebutannya  yang  awalnya  pemberdayaan  sosial masyarakat miskin menjadi Rehabilitasi rumah tidak layak huni atau lebih sering di sebut Tahu Panas  sehingga  pada  ajang  inovasi  pelayanan  publik  yang  di  adakan  pemerintah  pusat program ini masuk ke  dalam Top 40 inovasi pelayanan publik.
Dalam aturannya program Tahu Panas ini terdapat di bab 2 pasal 2 dimana program ini bertujuan  untuk  memperbaiki  keadaan  sosial  dengan  cara  meningkatkan  kualitas  hunian masyarakat miskin dengan cara merenovasi kondisi rumah yang awalnya jauh dari kata sehat dan aman menjadi rumah yang sehat dan aman. Program ini juga didasari dengan beberapa prinsip  yakni  akseptabel,  transparan,  akuntabel,  keterpaduan,  kemitraan,  kesetiakawanan, kemanfaatan,dan partisipasi. Adanya program ini di harapkan akan berdampak pada kualitas hidup masyarakat dimana terjadinya peningkatan kualitas hidup. Jika program seperti ini tidak diadakan maka akan dikhawatirkan muncul masalah-masalah baru seperti:
a) Masalah  kesehatan  dimana  jika  hunian  yang  menjadi  kebutuhan  primer  bagi masyarakat,  dengan  kondisi  yang  tidak  layak  untuk  di  huni  akan  berdampak  pada kesehatan  penghuninya,  contohnya  kedapnya  ruangan,  karena  tidak  adanya pencahayaan serta sirkulasi udara yang menyebabkan rumah tersebut terasa lembab dan pada ahkirnya akan berpengaruh pada kesehatan penghuni rumah
b) Masalah pendidikan, jika hunian saja sudah masuk dalam kategori kebutuhan yang tidak bisa untuk di penuhi oleh masyarakat otomatis masyarakat akan lebih berfokus untuk memenuhi  kebutuhan  yang  lain  seperti  makanan  dan  pakaian  ,sedangkan  untuk pendidikan akan menjadi fokus kesekian sampai bahkan diabaikan karena masyarakat merasa tidak sanggup untuk memenuhi kebutuhan akan pendidikan.
c) Masalah keamanan , dengan kondisi rumah yang jauh dari kata layak, rumah akan sulit untuk menjadi tempat perlindungan bagi penghuninya dimana saat terjadi pergantian cuaca yang ekstrim seperta panas, hujan, dan ahkirnya terjadi banjir dan longsor rumah akan mudah roboh dan tidak akan kuat menahan tekanan dari cuaca tersebut. Hal ini akan membahayakan penghuni.
d) Masalah  keharmonisan  rumah  tangga  akan  terdampak  hanya  dengan  kondisi  hunian yang  tidak  layang  untuk  di  tempati.  Karena  di  dalam  rumah  setiap  keluarga  melalui banyak hal baik dari senang susah sedih sakit semua bisa terjadi di dalam rumah, dengan keadaan rumah tidak layak di huni perasaan yang di bawah oleh penghuni bisa saja tidak nyaman  dengan  keadaan  tersebut  sehingga  emosi  tidak  dapat  di  kontrol,  sehingga pertengkaran pasti akan sering terjadi antar satu dengan yang lain.
Dalam Pelaksanaanya Program Tahu Panas ini menggunakan pendekatan bottom up dan menggunakan konsep Comunity Based Develompment , dimana konsep ini ingin mewujudkan redistribution  of  power atau  partisipasi  masyarakat  ( community  participatory )  dari masyarakat  yang  dianggap  lemah  dan  tidak  mampu  (Poerbo,  1999).  Cara  yang  di  lakukan dalam  pembangunan lingkungan untuk rakyat yang berdasarkan pada upaya pemberdayaan serta dalam mengakomodasi aspirasi masyarakat bawah sehingga terjadinya keterlibatan dan partisipasi  masyarakat  untuk  mencapai  sasaran  yang  di  inginkan.  Selain  adanya  konsep partisipasi  masyarakat  dalam  program  ini  juga  menerapkan  sistem  pemberdayaan  yang
dilaksanakan  melalui  peningkatan  kualitas  lingkungan  kawasan  pemukiman  yang  layak  di daerah perkotaan,  sehingga diharapkan  tidak akan  menjadi  hambatan  dari  salah satu  atau beberapa konsep pembangunan yang akan diwujudkan.
Dalam program Tahu Panas menggunakan konsep ini memberikan dampak dimana saat dilapangan  kegiatan  dilaksanakan  berdasarkan  aspirasi  serta  inisiatif  masyarakat  sehingga terjadinya political choice . Dalam kegiatan ini masyarakat memiliki kontribusi dan peran yang sangat  penting  dalam  pelaksanaan  program  ini,  dimana  masyarakat  dilibatkan  dalam perencanaan,  pelaksanaan,  hingga  pengawasan  dengan  cara  musyawarah  dengan  pihak Kesepakatan  Kegiatan  Perencanaan  Rehabilitasi  Sosial  (KKPRS)  hal  ini  bertujuan  untuk memperluas sinergitas antara masyarakat dengan pemerintah. Adapun data perkembangan pelaksanaan program Tahu Panas di kota Surabaya, sebagai berikut:

## Gambar 1 Perkembangan Program Tahu Panas Pertahun
Sumber : Youtube SINOVIK Kementerian PARNB tahun 2020
Dari gambar di atas dapat di lihat dari tahun 2011 sampai tahun 2019 program Tahu Panas memiliki grafik yang yang terus meningkat, walaupun di tahun 2019 ada penurunan tetapi tidak terlalu signifikan hal ini membuktikan bahwasanya masih banyak sekali tempat tinggal yang tidak layak huni yang masih tersebar di seluruh kota Surabaya. Dalam pelaksanaanya satu unit rumah diberikan dana  pekerjaan sebesar 30 juta rupiah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kota Surabaya. Saat tahun 2019, konsep hunian layak huni  dan  sehat    menjadi  fokus  pembangunan  saat  itu.  Dimana  dengan  terciptanya  hunian yang nyaman, kuat, dan aman  akan menekan jika ada masalah seperti aman dari ancaman konsleting listrik yang menyebabkan kebakaran aman dari segala bentuk penyakit yang bisa menyerang seperti keadaan rumah yang tidak ada ventilasi udara dan cahaya.
Lebih  lanjut  untuk  tahun  2020  dan  2021  belum ada  perbaikan  rumah  tidak  layak  huni dikarenakan  adanya  wabah  Covid-19  yang  menyebabkan  semua  kegiatan  pemerintah  di fokuskan  untuk  menekan pertumbuhan persebaran  Covid  di  Indonesia  tak  luput pula  Kota Surabaya. Lalu pada tahun 2022 ini ada sedikit perubahan yang di lakukan dimana satu unit rumah di berikan biaya pelaksanaan pekerja sebesar 35 juta rupiah dengan target rumah yang akan  di  rehabilitasi sebanyak  842  unit hal  ini  menunjukkan  adanya  perubahan  yang  cukup signifikan di mana pada tahun-tahun sebelumnya perbaikan rumah layak huni bisa mencapai
ribuan.  Adapun  kriteria  rumah  yang  masuk  dalam  kategori  penerimaan  bantuan  Program Tahu Panas sebagai berikut:

## Gambar 2 Contoh Rumah Tidak Layak Huni Yang Masuk Dalam Kriteria Program Tahu Panas Sumber: Web Media Indonesia 2022
Gambar diatas  merupakan salah satu  contoh  kriteria  rumah hunian  yang  kurang layak untuk di tinggali yang  mana masuk dalam spesifikasi program Tahu Panas. Adapun Kriteria yang  wajib  dimiliki  yakni  warga  tersebut  harus  terdaftar  dalam  MBR  (Masyarakat Berpenghasilan  Rendah)  atau  masyarakat  yang  tidak  mampu  serta  jelas  akan  akta kepemilikan  tanah,  sedangkan  dalam  perbaikannya  yang  diperbaiki  juga  harus  memenuhi sejumlah kriteria diantaranya, dinding atau/dan atap dalam kondisi sudah rusak atau lapuk sehingga dapat membahayakan keselamatan penghuni. Kemudian, posisi lantai lebih rendah dari jalan dan lantai yang di gunakan masih terbuat dari tanah, papan, bambu, semen atau keramik  yang  sudah  rusak  sehingga  pecahannya  bisa  melukai  penghuni.  Selain  itu,  rumah yang  tidak  memiliki  jamban  atau wc  atau sudah  memiliki  jamban  tetapi  kondisinya  kurang layak seperti penutupnya tidak ada dan tidak ada saluran pembuangannya. Untuk menerima bantuan  ini  juga  penerimanya  wajib  menandatangani  sejumlah  surat  pernyataan  yang  di antaranya,  Rumah/Tanah  tidak  dalam  sengketa  dan  akan  menghuni  sendiri  rumah  yang diperbaiki dan tidak ada penolakan dari anggota keluarga.
Alur pelaksanaan program ini dimulai dengan adanya sosialisasi di tingkat kelurahan oleh Dinas Sosial Kota Surabaya, setelah di adakan sosialisasi pihak RT/RW akan mengumpulkan usulan calon penerima dan memberikan datanya kepada kepada Dinas Sosial guna dilakukan verifikasi  status  MBR  usulan  calon  penerima  manfaat.  Kemudian,  menyampaikan  hasil verifikasi  kepada  Lurah  sebagai  bahan  musyawarah  Kesekapakatan  Rencana  Perbaikan Rumah (KRPR). Pada tahap ini seringkali akan muncul beberapa masalah seperti skala prioritas utama akan di tuju pada kondisi rumah yang benar-benar butuh perbaikan. Menyikapi hal ini kerap kali masyarakat tidak menerima keputusan sehingga muncul rasa iri satu sama lain dan ahkirnya  timbulnya  konflik  antar  warga, selain  itu  adanya  kedekatan  kekeluargaan  dengan pihak-pihak yang bertugas akan mempengaruhi siapa dahulu yang akan menerima bantuan ini.

## II. Landasan Teori

## Implementasi
Implementasi  prinsipnya  merupakan  suatu  cara  agar  sebuah  kebijakan  yang  telah ditetapkan  dapat  mencapai  tujuannya,  Webster  (Widodo,  2001;  191)  dijelaskan  secara singkat  bahwa  implementasi  kebijakan  adalah  menyediakan  sarana  untuk  melaksanakan suatu kebijakan sehingga dapat menimbulkan dampak atau akibat terhadap suatu tertentu. Dalam  analisa  kebijakan  Dye  dan  Jonnes  (Dye  dan  Jones,  1971;  48)  mengatakan  bahwa implementasi  adalah  pelaksana  suatu  kegiatan  setelah  disahkan  oleh  pihak-pihak berkepentingan  yang  terorganisir dari  agen-agen  eksekutif.  Implementasi  kebijakan adalah suatu  pelaksana  kegiatan  dengan  mengikuti  beberapa  langkah  yang  ditetapkan  terdahulu dalam kebijakan untuk mencapai tujuan (Sebatier dan Mazmania, 1986; 25).
Van Meter dan Van Horn (1975) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tindakan yang  dilakukan  oleh  pemerintah  atau  swasta  baik  secara  individu  atau  kelompok  untuk mencapai  tujuan  sebagaimana  yang  dirumuskan  dalam  kebijakan.  Tindakan-tindakan  yang dimaksud  mencakup  usaha  untuk  mengubah  keputusan  menjadi  tindakan-tindakan operasional  dalam  kurun  waktu  tertentu  maupun  dalam  rangka  melanjutkan  usaha-usaha untuk  mencapai  perubahan  besar  dan  kecil  yang  ditetapkan  oleh  program.  Teori implementasi dari Van Meter Van Horn  memiliki beberapa indikator seperti:
a. Melihat standar sasaran, ukuran dan tujuan kebijakan dari program Tahu Panas.
b. Sumber daya apa saja yang dibutuhkan dalam mendukung program Tahu Panas
c. Karakteristik agen pelaksana dalam melaksanakan program
d. Sikap/Kecenderungan ( Disposition ) para pelaksana program
e. Komunikasi  antar  organisasi  dan  aktivitas  pelaksana  yang  berperan  dalam pelaksanaan Program
f. Serta  dampak  atau  pengaruh  Lingkungan  Ekonomi,  Sosial,  dan  Politik  dalam pelaksanaan program

## Pengertian Program
Secara umum pengertian program adalah penjabaran dari suatu rencana, dalam hal ini program  merupakan  bagian  dari  perencanaan  dan  sering  pula  diartikan  bahwa  program adalah  kerangka  dasar  dari  pelaksanaan  suatu  kegiatan.  Westra  (1989:236)  mengatakan bahwa “program adalah rumusan yang memuat gambaran pekerjaan yang akan dilaksanakan beserta  petunjuk  cara-cara pelaksanaanya”.  Siagian  (dalam  Westra  1989:124)  mengatakan bahwa “penyusunan  program  adalah  penjabaran  suatu  rencana  yang  telah ditetapkan sedemikian  rupa  sehingga  program  kerja  itu  memiliki  ciri-ciri  operasional tertentu”.  Lebih lanjut  di  jelaskan  jika  suatu  program  yang  baik  harus  memiliki  ciri-ciri  sebagai  berikut:  a) Tujuan yang dirumuskan secara jelas; b) Penentuan peralatan yang terbaik untuk mencapai tujuan  tersebut;  c)  Suatu  kerangka  kebijkasanaan  yang  konsisten  atau  proyek  yang  saling berkaitan untuk mencapai tujuan program seefektif mungkin; d) Pengukuran ongkos-ongkos yang  diperkirakan  dan  keuntungankeuntungan  yang  diharapakan  akan  dihasilkan  program tersebut;  e)  Hubungan  dengan  kegiatan  lain  dalam  usaha  pembangunan  dan  program pembangunan lainnya, karena suatu program tidak dapat berdiri sendiri; f) Berbagai upaya dibidang  manajemen,  termasuk  penyediaan  tenaga,  pembiayaan,  dan  lain  lain  untuk melaksanakan program tersebut (Bintoro 1987:181).

## III. Metode Penelitian
Penelitian ini di lakukan di kota Surabaya khususnya untuk pencarian dan pengumpulan data  di  lakukan  pada  Dinas  Sosial  Kota  Surabaya.  Pendekatan  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  pendekatan  kualitatif  deskriptif  yaitu  akan  memaparkan  dengan mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa dan kejadian yang terjadi saat pelaksanaan program Tahu  Panas  melalui  kegiatan  observasi,  kemudian  semua  peristiwa,  kejadian  dan  gejala tersebut di uraikan dalam kata kata yang tertulis melalui kegiatan pengelolahan data. Setalah data  di  rasa  cukup  dan  siap  akan  di  tarik  kesimpulan  dari  data  tersebut  melihat  apakah Program Tahu Panas dalam Pelaksanaannya berjalan baik atau tidak.
Dalam  pelaksanaan  Program  Tahu  Panas  (Tak  Takut  Kehujanan  Tak  Takut  Kepanasan) Guna  Merahabilitasi  Rumah  Tidak  Layak  Huni  di  Kota  Surabaya  peneliti  akan  menjelaskan langkah langkah apa saja yang digunakan saat proses pelaksanaan program, serta apa saja faktor yang menjadi panghambat dan pendukung jalannya program Tahu Panas ini.  Adapun cara peneliti melihat pelaksanaan program dengan menggunakan teori Van Meter Van Horn, dan indikator-indikator teori ini yang akan menjadi fokus untuk di lakukan observasi, setelah semua  data  yang  di  perlukan  sudah  di  kumpulkan  maka  akan  diolah  dan  ahkirnya  akan  di rangkum  dan  ditarik  kesimpulan  ahkirnya  apakah  pelaksanaan  program  Tahu  Panas  ini berjalan dengan baik atau tidak.
Adapun  yang  menjadi  sumber  data  primer  dalam  penelitian  ini  adalah  hasil  observasi langsung di lapangan tempat pelaksanaan program Tahu Panas serta Wawancara langsung dengan  beberapa  informan  seperti  1  kepala  seksi  Rutilahu,  1  pendamping  program  dan  5 masyarakat penerima bantuan program Tahu Panas. Sumber data sekunder, yaitu data yang langsung  dikumpulkan  oleh  peneliti  sebagai  penunjang  dari  sumber  pertama,  dapat  juga dikatakan  data  yang  tersusun  dalam  bentuk  dokumen-dokumen  hasil  dari  program  Tahu Panas,  arsip  laporan  pertanggungjawaban  program  dan  tabel-tabel  yang  di  sediakan  oleh Dinas Sosial  mengenai  perkembangan  Program, serta data  yang di  peroleh dari  responden dan peristiwa yang berkaitan dengan pelaksanaan program Tahu Panas.
Untuk memperoleh data yang dikehendaki sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan metode-metode: Observasi; Wawancara; dan Dokumentasi. Teknik  analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  kualitatif  mencakup  transkip  hasil wawancara,  reduksi  data, analisis,  interpretasi  data  dan  triangulasi.  Dari hasil  analisis data yang  kemudian  dapat  ditarik  kesimpulan.  Berikut  ini  adalah  teknik  analisis  data  yang digunakan  oleh  peneliti:  Reduksi  Data;  Penyajian  Data;  dan  Menarik  Kesimpulan,  seperti gambar 3 berikut:
Gambar 3 Komponen Dalam Analisis Data Sumber : (Soegiyono, 2011)

## IV. Hasil dan Pembahasan

## Kebijakan Publik
Kebijakan  publik  menurut  Woll  (1966)  mengungkapkan  bahwa  kebijakan  publik  ialah jumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di masyarakat, baik secara langsung maupun  melalui  berbagai  lembaga  yang  mempengaruhi  kehidupan  masyarakat.  Dalam pelaksanan kebijakan publik terdapat tiga tingkat pengaruh sebagai  implikasi dari tindakan pemerintah tersebut. Dalam program Tahu Panas yang diatur di dalam perwali No.6 Tahun 2019  sendiri  merupakan  trobosan  pemerintah  kota  Surabaya  dimana  pemerintah  melihat masih jauh dari kata layak dihuni. Untuk itu program Tahu Panas di hadirkan guna mengatasi masalah  tersebut.  Dalam  pelaksanaannya  ada  3  pengaruh  tindakan  pemerintah  sehingga melaksanakan kebijakan ini yakni:
1. Adanya pilihan kebijakan atau keputusan yang dibuat oleh politisi,pegawai pemerintah atau yang lainnya yang bertujuan menggunakan kekuatan publik untuk mempengaruhi kehidupan  masyarakat,  karena  dengan  program  Tahu  Panas  akan  mempengaruhi kualitas hidup masyarakat kota Surabaya. Dimana diketahui sendiri jika dengan keadaan rumah  yang  masih  jauh  daari  kata  layak  akan  menimbulkan  masalah  baru  seperti masalah kesehatan, ekonomi, pendidikan bahkan hubungan keluarga. Oleh karena itu, program ini hadir untuk mencegah adanya masalah lainnya muncul.
2. Adanya output kebijakan, dimana kebijakan yang diterapkan pada level ini menuntut pemerintah untuk melakukan pengaturan, penganggaran, pembentukan personil dan membuat  regulasi  dalam  bentuk  program  yang  akan  mempengaruhi  kehidupan masyarakat. Dari kebijakan ini diatur didalam perwali nomor 6 tahun 2019 serta jumlah anggaran  yang  disediakan  untuk  per  unit  rumah  sebesar  35  juta  dan  pelaporan pertanggungjawaban harus diserahkan per termin dana yang diberikan. Dalam program ini terdapat 3 termin pengeluaran dana pembangunan.
3. Adanya dampak kebijakan yang merupakan efek pilihan kebijakan yang mempengruhi kehidupan  masyarakat.  Dampak  dari  program  ini  bisa  dilihat  bahawa  kehidupan masyarakat  kota  Surabaya  menjadi  lebih  baik,dimana  masyarakat  akhirnya  memiliki hunian yang layak dan terhindar dari ancaman lingkungan luar.

## Implementasi Program Tahu Panas
Model pendekatan implementasi kebijakan yang dirumuskan Van Meter dan Van Horn disebut  dengan A  Model of  the  Policy  Implementation  (1975) .  Proses  implementasi  ini merupakan sebuah abstraksi atau performansi suatu pengejewantahan kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan yang tinggi yang  berlangsung  dalam  hubungan  berbagai  variabel.  Model  ini  mengandaikan  bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari keputusan politik, pelaksana dan kinerja kebijakan publik. Model ini menjelaskan bahwa kinerja kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel yang saling berkaitan, variable-variabel tersebut yaitu:

## a) Standar sasaran, Ukuran dan Tujuan Program Tahu Panas
Tujuan serta sasaran program Tahu Panas sudah sangat jelas, mulai dari pemerintah,para pelaksana  hingga  penerima  bantuan  paham  betul  tujuan  dan  sasaran  program  ini  untuk mensejahterakan  masyarakat  Kota  Surabaya  dengan  membantu  memenuhi  salah  satu kebutuhan akan tempat tinggal yang layak , serta sasaran dari program ini yakni masyarakat dengan pendapatan ekonomi yang rendah dan masih jauh dari kata sejahtera.Serta kegiatan
pelaksanaan  program  ini  sangat  terikat  dengan  peraturan  pemerintah  yang  terkait  yakni Perwali nomor 6 tahun 2019.
Selain itu dari hasil wawancara yang di lakukan peneliti antara pelaksana program dan penerima program memiliki sinergitas yang cukup baik sehingga partisipasi masyarakat yang menggunakan konsep Community Based Development yang di anut di dalam program ini juga berjalan dengan baik. Wujud keikutsertaan masyarakat dalam rapat-rapat  pada perencanaan dan  pelaksanaan  suatu  program.  Masyarakat  dari  awal  sosialisasi  oleh  Dinas  Sosial  telah dilibatkan,  guna  mendapatkan  informasi  mengenai  program  Tahu  Panas  ini  lalu  saat sosialisasi selesai pihak RT/RW yang tergabung dalam LPMK akan turun survei untuk mendata calon  penerima  program,  lalu  setelah  itu  diadakan  musyawarah  penetapan  penerimaan bantuan. Disaat penetapan penerima masyarakat bisa mempertanyakan mengenai kelayakan penerima bantuan, selain itu musyawarah ini masyarakat akan ada yang dipilih menjadi KTPR (Kelompok  Teknis  Pembangunan  Rumah)  hal  ini  menunjukkan  keterlibatan  masyrakat  dari tahap perencanaan cukup mengambil peran yang cukup besar. Hal ini di sebabkan pelaksana program dan penerima program paham tugas serta fungsi mereka di dalam program ini.

## b) Sumber Daya yang ada dalam Program Tahu Panas
Sumber  daya  yang  tersedia  dalam  program  ini  jika  di  lihat  memang  perlu  banyak perbaikan mulai dari sumber daya manusia sampai sumber daya bahan pembangunan yang sering kali menjadi kendala dalam pelaksanaan program, karena adanya penerimaan profesi yang tidak sesuai dengan keahliannya sehingga perlu ada perbaikan dimana orang-orang yang ditugaskan  sebagai  pelaksana  program  sepatutnya  orang-orang  yang  sesuai  dengan bidangnnya.  Walaupun  dilihat  ada  keterlambatan  dalam  proses  pembangunan  tetapi  para pelaksana tetap berusaha menyelesaikan hingga ahkir.

## c) Kharakteristik Organisasi Pelaksana
Kharakteristik Organisasi Pelaksana yang ada di dalam Program Tahu Panas cukup baik. Berdasarkan  hasil  observasi  yang  di  lakukan  peneliti  dapat  di  katakan  bahwa  seluruh pelaksana bersedia menjalankan program ini. Para pelaksana juga merasa kegunaannya bagi sesama  karna  di  lingkungan  sekita  mereka  tinggal  masih  banayak  yang  membutuhkan bantuan  apalagi  dalam  halnya  rumah  dimana  rumah  menjadi  salah  satu  aset  yang  bisa melindungi penghuninya dari ancaman dari lingkungan luar. Untuk itu para pelaksana dengan senang hati melakukan semua tugas mereka di tambah lagi karna memang para pelaksana merupakan orang-orang yang memang hidup di lingkungan tersebut.

## d) Komunikasi Antar Organisasi Terkait dan Kegiatan-kegitan Pelaksana
Komunikasi  antar  anggota  pelaksana  bisa  di  katakan  cukup  baik,  dilihat  dari seringnya penggunaan media komunikasi elektronik yakni WhatsApp dan tak lupa untuk mengenai surat tugas di  kirimkan  melalui  Email para  pelaksana.  Selain  itu  para pelaksana  dengan  instansi- instansi  terkait  memiliki  hubungan  kerja  sama  yang  cukup  intens  sehingga  jika  di  hubungi setiap instansi tersebut sudah tahu apa yang harus mereka kerjakan.

## e) Sikap Para Pelaksana
Dalam  Program  Tahu  panas  antar  pelaksana  dan  para  penerima  bantuan  memiliki hubungan  yang  cukup  baik.  Dimana  penerima  bantuan  dan  pelaksana  ikut  bekerja  sama
dalam pengerjaan pembangunan dan tetangga sekitar juga jika ada yang ingin membantu di perbolehkan,  hal  ini  menunjukkan  kedekatan  antara  pelaksana  dan  penerima  program terjalin dengan baik.

## f) Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik
Berdasarkan hasil wawancara dapat di lihat Program ini di dukung oleh pemerintah pusat sehingga dalam pelaksanaannya tidak ada kendala atau adanya aturan lain yang menyulitkan berjalannya  program  ini,  selain  itu  dengan  adanya  pembangunan  rumah  yang  layak  akan menciptakan  lingkungan  yang  bersih  dan  sehat  sehingga  pada  lingkungan  sekitar  keadaan sosial  antara  satu  dengan  yang  lain  dapat  terjaga.  Para  penerima  bantuan  juga  bisa memperbaiki keadaan ekonominya karena yang awalnya ada biaya yang di persiapkan untuk perbaikan  rumah  tetapi,  dengan  adanya  program  ini  para  penerima  bisa  mengalokasikan dana tersebut untuk kegiatan yang lainnya. Melihat ini semua bisa di katakan dalam program ini  tidak  ada  kendala  dari  pengaruh  lingkungan  luar,  tetapi  malah  mendukung  terciptanya lingkungan yang lebih baik.

## IV. Kesimpulan dan Saran
Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan di Dinas Sosial Kota Surabaya mengenai Implementasi dari program Tahu Panas (Tak Takut Kehujanan Tak Takut Kepanasan) dalam merahbilitasi atau memperbaiki rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni yang ada di Kota Surabaya, dapat disimpulkan bahwa:
1. Standar dan sasaran kebijakan / ukuran dan tujuan kebijakan Dalam  Program  Tahu  Panas  pengetahuan  akan  standar  sasaran  dan  tujuan  para pelaksana dan penerima program sudah cukup baik hal ini dapat di lihat dengan sering di adakannya sosialisasi mengenai program.
2. Sumber Daya Program Tahu Panas
Sumber Daya yang di sediakan oleh program ini masih kurang hal ini dapat di lihat dari sumber daya manusianya yang kurang ahli dalam bidangnya seperti dalam pembuatan LPJ,  selain  itu  masalah  dana  yang  di  sediakan  oleh  pemerintah  di  rasa  kurang  karena dengan  harga  bahan  yang  setiap  tahunnya  mengalami  kenaikan,  di  tambah  lagi sumberdaya material bahan bangunan yang sering kali tidak tersedia oleh pemasok yang bekerja sama dengan pemerintah sehingga menghambat pembangunan rumah.
3. Kharakteristik Organisasi Pelaksana
Para pelaksana di sini memiliki tugas dan posisi yang sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku,  mereka  sudah  melaksanakan  tugas  dan  kewajiban  dari  awal  perencanaan sampai pelaksanaan dengan baik.
4. Sikap Para Pelaksana
Dalam program ini para pelaksana sudah berusaha untuk selalu berkoordinasi antara satu dengan  lainnya,  walaupun  program  ini  merupakan  kerjasama  antara  pemerintah  dan masyarakat, tetapi sikap yang di hasilkan sangat profesional sehingga program ini bisa terlaksana dengan baik.
5. Komunikasi Antar Organisasi terkait kegiatan pelaksana Komunikasi  yang  di  bangun  sudah  sangat  baik  dengan  bekerjasama  dengan  berbagai dinas  terkait  yang  mendukung  program  Tahu  Panas  salah  satunya  Dinas  Pertanahan
dimana  guna  mengecek  sertifikat  tanah  yang  di  serahkan  benar-benar  asli  atau  tidak. Selain  itu  program  ini  menyebabkan  transparansi  antar  pemerintah  dan  masyarakat benar-benar  terlihat,sehingga  tingkat  kepercayaan  masyarakat  meningkat  kepada pemerintah.
6. Dampak Lingkungan Sosil, ekonomi dan Politik Dengan adanya program ini banyak sekali perubahan lingkungan sosial yang di ciptakan antara lain hilangnya rasa minder antar warga yang satu dengan lainnya perihal rumah yang  layak  dan  tidak,  selain  itu  perekonomian  warga  menjadi  lebih  baik  karena  tidak harus memikirkan dana untuk perbaikan rumah, program ini juga di dukung penuh oleh pemerintah  pusat  sehingga  pada  tahun  2018  program  ini  masuk  dalam  40  inovasi pelayanan  publik  terbaik  di  Indonesia,  selain  dalam  pengaruh  lingkungan  politik  juga dapat  di  lihat  adanya  pembaharuan  peraturan  mengenai  program  rehabilitasi  Rumah tidak layak huni yakni dari Perwali No. 6 tahun 2019 di perbaharui menjadi Perwali No. 9 tahun  2022  (Nasional  et  al.,  2020)  dengan  letak  perbedaannya  pada  dinas  pelaksana program  di  alihakan  yang  semula  di  pegang  oleh  Dinas  Sosial  di  alihkan  kepada  Dinas Perumahan  Rakyat.  Pada  pelaksanaannya  Program  ini  pada  tahun  2021  telah membangun 623 Unit rumah dengan dana yang di realisasikan sebesar 20.559.000.000 miliyar rupiah.

## Saran
Berdasarkan  dari  kesimpulan  yang  telah  dirumuskan,  maka  peneliti  memberikan beberapa saran sebagai berikut:
1. Program ini sebaiknya terus dilakukan sampai benar-benar rumah yang berada di kota surabaya masuk dalam kategori rumah yang layak untuk di huni.
2. Dalam  Masalah  Sumber daya  Manusia  yang  mana  pemerintah  melibatkan  masyarakat dalam  program  ini  sebaiknya  masyrakat  yang  benar-benar  memiliki  keahlian  dalam bidangnya,  agar  untuk  pemermasalahan  sumberdaya  manusia  yang  menghambat program bisa teratasi. Seperti mendata mahasiswa atau lulusan dari program studi yang berkenaan  dengan  program  perbaikan  rumah,  salah  satu  contohnya  arsitek  dan  lain sebagainya.
3. Untuk persediaan bahan baku bangunan sebaiknya pemerintah tidak hanya bekerja sama dengan  1  atau  2  pemasok  saja  tetapi  bekerja  sama  dengan  semua  pemasok  bahan bangunan  yang  ada di  kota  Surabaya  sehingga  jika  ada  kendala  mengenai bahan  yang tidak tersedia pada pemasok yang satu masih ada opsi lain pada pemasok yang lainnya. Sehingga pembangunan tidak perlu di tunda karena harus menunggu barang yang sesuai ada.
4. Untuk dananya sendiri dimana 1 unit rumah di berikan sebesar 35 juta rupiah, jika dilihat dari harga barang yang tiap tahunnya naik tetapi spesifikasi bahan tidak berubah maka hal ini perlu di kaji kembali dimana pemerintah bisa menaikkan jumlah yang di keluarkan di sesuaikan dengan harga pasar.

## DAFTAR PUSTAKA
ALFIANSYAH,  R.  H.  2021.  (2019).  No  Title.  In http://repository.ub.ac.id/id/eprint/178453/ . http://repository.ub.ac.id/id/eprint/178453/
Anggara, S. (2014). Pengantar Kebijakan Publik. Bandung : Pustaka Setia.
AV  NINDI.  (n.d.). f7671bf82108a03891c2de0dba5575328bd9fdcf  @  eprints.uwp.ac.id . http://eprints.uwp.ac.id/id/eprint/3164/
Badan Pusat Statistik. (2020). BPS: 270,20 juta Penduduk Indonesia Hasil SP2020. In Badan Pusat Statistik (Issue 5).
Bungin,  Burhan.  (2011).  Penelitian  Kualitatif  Edisi  Kedua  (Komunikasi, Ekonomi,  Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya). Jakarta: Kencana Prenanda Media Group.
Budihardjo, Eko. (2009). Perumahan & Permukiman di Indonesia, Bandung : PT. Alumni.
Hayat,  H.,  Malang,  U.  I.,  Pendapatan,  P.,  Berbasis,  D.,  &  Usaha,  P.  (2019). Buku  Kebijakan Publik . September .
Husaini Usman. (2008). Metodologi Penelitian Sosial. Jakarta: Bumi Aksara.
Houghton. (2012). Pedoman tentang Kemiskinan dan Ketimpangan. Jakarta : Karya Salemba Empat.
Idrus, Muhammad.(2009). Metode Penelitian Ilmu Sosial. Erlangga: Jakarta.
Indiahono, Dwiyanto. (2009). Kebijakan Public Berbasis Dynamic Policy Analysis. Yogyakarta: Gava Media.
Irwan,  Mulyanto,  Ratna  dewi.  (2008).  Pembangunan  Perumahan  dan Permukiman  di Indonesia .Jakarta: Direktorat Permukiman dan Perumahan.
Ir. Hendra Hamid, M. S. (2018). Manajemen Pemberdayaan Masyarakat. In De La Macca (Vol. 1, Issue 1).
Ismowati,  M.,  &  Subhan,  A.  (2018).  Implementasi  Program  Pemberdayaan  Sosial  Kegiatan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Rtlh) Bagi Masyarakat Miskin Di Kabupaten Pandeglang. Transparansi  Jurnal  Ilmiah  Ilmu  Administrasi , 1 (2),  194 – 205. https://doi.org/10.31334/trans.v1i2.384
Lexi,  &  Moleong.  (2010).  Metodologi  Penelitian  Kualitatif. Rake  Sarasin ,  54 – 68. https://scholar.google.com/citations?user=O-B3eJYAAAAJ&hl=en
Maslow, Abraham. (2010), Motivation and Personality, Jakarta: Rajawali.
Mulyanto, Irwan.(2013). pembagunan perumahan dan permukiman di indonesia.
Mulyadi, Deddy. (2016). Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik.Bandung:Alfabeta
Musthofa, Bisri. (2008). Kamus Kependudukan, Yogyakarta: Panji Pustaka. Jakarta: Direktorat Permukiman dan Perumahan.
Miranda, H. (2018). Teori dan Model Implementasi Publik. ResearchGate , April .
Nasional,  P.,  Penyusunan,  C.,  Penyusunan,  T.  C.,  Pelaksanaan,  E.,  Pembangunan,  R.,  & Pemerintah, R. K. (2020). Walikota Surabaya Provinsi Jawa Timur . 2017 , 1 – 17.
Nisa,  N.  K.,  &  Salomo,  R.  V.  (2019).  Keterlibatan  Masyarakat  dalam  Program  Rumah  Tidak Layak Huni (RTLH) di Desa Pabedilankulon Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon. JPSI (Journal of Public Sector Innovations) , 4 (1), 1. https://doi.org/10.26740/jpsi.v4n1.p1-7 Nugroho, R. (2003). Kebijakan Publik , Formulasi dan Implementasi .
Prayitno,  Budi.(2012).  kesejahteraan  rakyat  atas  papan  akselerasi  perumahan kebutuhan papan. Jakarta: Adang Setiana.
Ridho, Muhammad. (2001). Kemiskinan di Perkotaan, Semarang: Penerbit Unissula.
Santoso, Urip. (2014). Hukum Perumahan. Surabaya : Kencana.
Setyawan, D. (2017). Pengantar Kebijakan Publik. Malang : CV Citra Intrans Selaras.
Soegiyono. (2011). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D .
Utara, U. S. (2016). Penerapan Prinsip-Prinsip Community Development Dalam .
Vivi  Gorahe,  L.,  Waani,  F.,  &  Tasik,  F.  (1967).  Dampak  Pendemi  Covid-19  Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Dalako Bambahene Kecamatan Tatoareng Kabupaten Kepulauan Sangihe. Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951 – 952. , 1 (1), 5 – 24.
Wonorejo, S. S., Merah, T., Susun, R., & Sewa, S. (2015). Salinan Walikota Surabaya Provinsi Jawa Timur . 1965 , 1 – 7. https://jdih.surabaya.go.id/pdfdoc/perwali_2029.pdf Yunus, S. (n.d.). MODEL PEMBERDAYAAN .