## PEMBERDAYAAN EKONOMI PEREMPUAN PERSPEKTIF GENDER DAN EKONOMI ISLAM: STUDI KASUS AKSES PENGUSAHA UMKM PEREMPUAN TERHADAP LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH BMT DI PALEMBANG
Maftukhatusolikhah1), Dwi Budiarto2) 1Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang email: maftukhatusolikhah_uin@radenfatah.ac.id
2 STIT NU Sumberagung, OKU Timur email:

## Abstract
Usaha  kecil  di  Indonesia  masih  terus  didominasi  pelaku  usaha  mikro,  di  sisi  lain  UMK  kesulitan  mengakses pembiayaan dari bank, terlebih UMK yang dilakukan oleh perempuan, yang bisa jadi dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk gender bias. Dengan tingginya gap perekonomian, maka lembaga keuangan dengan karakteristik yang sesuai dengan pelaku UMK  perempuan sangat dibutuhkan. Dalam konteks tersebut tulisan ini melakukan kajian tentang pemberdayaan ekonomi perempuan, dengan menggunakan kerangka analisis gender dan perspektif ekonomi  Islam.  Untuk  memperkuat  data  penelitian,  studi  kasus  dilakukan  terhadap  akses  perempuan  pada lembaga keuangan berbasis syariah Baitul Maal wa at-Tamwil di Kota Palembang. Pemilihan Lembaga Keuangan Syariah berupa BMT dilakukan karena segmentasi BMT yang lebih akomodatif terhadap pengusaha-pengusaha UMK  yang  relative  tidak  “bankable”.  Penelitian  bersifat  qualitatif,  yang  menunjukkan  hasil  bahwa  BMT merupakan  Lembaga  Keuangan  berbasis  syariah  yang  accessible  atau  memberikan  akses  yang  terbuka  dan  luas bagi para pengusaha perempuan, hal ini dapat dilihat dari relative banyaknya perempuan yang menjadi nasabah pada beberapa BMT di Palembang. BMT dengan produk-produknya, merupakan lembaga keuangan yang  sensitif gender’  dan  bisa  semakin  mendorong  terwujudnya  gender  equalities,  karena  secara  demikian  BMT  telah menganggap  penting  potensi,  partisipasi,  dan  akses  pengusaha  UMK  Perempuan  terhadap  sumber-sumber keuangan
Keywords: Pemberdayaan, Gender, UKMK, BMT

## PENDAHULUAN
Pada Fenomena yang diangkat dalam sinetron “ Dunia Terbalik” yang tayang setiap hari  pada  salah  satu  stasiun  televisi  swasta  tanah  air,  menyiratkan  paling  tidak  dua kesimpulan  dalam  kaitan  antara  perempuan  dan  ekonomi  yaitu; pertama, perempuan  atau ibu  bisa  mengambil  peran  pada  sektor  publik  dalam  hal  ini  peran  sebagai  pencari  nafkah yang dalam “konstruksi gender” budaya Indonesia secara umum merupakan tugas laki-laki atau  ayah; kedua, perempuan  kurang  mendapat  akses  yang  memadai  terhadap  sumber- sumber ekonomi di dalam negeri sehingga harus menjadi tenaga kerja wanita (TKW) di luar negeri.
Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  7  Tahun  1984  tentang  Konvensi Mengenai  Penghapusan  Segala  Bentuk  Diskriminasi  Terhadap  Perempuan,  menunjukkan bahwa  secara  positif-normatif  laki-laki  dan  perempuan  seharusnya  memiliki  status  dan peranan (hak dan kewajiban) yang sama dalam berbagai bidang, termasuk bidang ekonomi. Namun  pada  dataran  realitas,  perempuan  sering  mengalami  ketidak-beruntungan  dan mempunyai akses yang lebih terbatas dalam berbagai bidang dibandingkan dengan laki-laki.
Di  samping  fenomena  TKW  di  atas,  sesungguhnya  data  menunjukkan  bahwa
pertumbuhan dan keberhasilan bisnis kalangan perempuan (di dalam negeri) menunjukkan nilai yang sangat signifikan. Saat ini diketahui bahwa 60% dari 46 juta Usaha Mikro Kecil (disingkat  UMK),  pengelolaannya  dilakukan  oleh  kaum  perempuan.  Dengan  jumlah  yang cukup  banyak  ini  peran  perempuan  pengusaha  menjadi  cukup  besar  bagi  ketahanan ekonomi, karena mampu menciptakan lapangan kerja, menyediakan barang dan jasa dengan harga murah, serta mengatasi masalah kemiskinan.
Di samping itu, UMK memberikan kontribusi besar dalam penyerapan tenaga kerja yaitu  97,16%  yaitu  menyerap  4.535.970  tenaga  kerja  dari  sektor  usaha  kecil  (UK)  dengan pertumbuhan  15,71%,  dibandingkan  dengan  tahun  sebelumnya  (2011)  dan  dari  sektor usaha  menengah  (UM)  sebanyak  3.262.023  tenaga  kerja  dengan  pertumbuhan  14,67% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dan dari usaha mikro (UMi) berjumlah 99.859.517 tenaga  kerja  dengan  pertumbuhan  sebesar  5,16%  dibandingkan  tahun  sebelumnya  dan memberikan  kontribusi  terhadap  Produk  Domestik  Bruto  (PDB)  sebesar  Rp  4,869  triliun atau 59,08%. (Antonio, 2017)
Praktik  keuangan  mikro  muncul  karena  kebutuhan  riil  masyarakat.  Dengan tingginya  gap  perekonomian,  dimana  usaha  kecil  masih  terus  didominasi  pelaku  usaha mikro,  maka  lembaga  keuangan  dengan  karakteristik  yang  sesuai  dengan  pelaku  UMK sangat dibutuhkan karena bisa dikatakan UMK kesulitan mengakses pembiayaan dari bank. UMK dianggap tidak bankable karena bentuk usahanya tidak memenuhi kriteria 5C: 1)Tidak memenuhi Character ,  karena  UMK  memiliki  kelemahan  dalam  profil  praktisinya;  2. Dianggap  tidak  memenuhi  unsur Capacity, karena  latar  belakang  Pendidikan  pengusaha UMK  mayoritas  relatif  rendah;  3.  Terkait Capital , modal  UMK  rendah  dan biasanya  tidak ada  pemisahan  dana  usaha  dengan  dana  rumah  tangga;  4.  Terkait condition ,  UMK  sangat sensitif  dengan  perubahan  ekonomi  dan  lingkungan  usaha;  dan  5.  Terkait collateral, UMK kesulitan menyediakan kolateral dalam akses Keuangan. (Antonio, 2017)
Secara  kuantitatif  jumlah  perempuan  lebih  dari  separuh  jumlah  penduduk Indonesia.  Dalam  jumlah  tersebut  perempuan  merupakan  kekuatan yang luar  biasa  dalam mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Dalam hal ini diperlukan komitmen bersama  terhadap  upaya  mengatasi  masalah-masalah  yang  dihadapi  perempuan  dalam menghapuskan  kendala-kendala  yang  menghalangi  terwujudnya  kesetaraan  dan  keadilan gender dalam berbagai bidang termasuk bidang ekonomi─baik dari pihak lain ataupun─dari perempuan pelaku ekonomi. Oleh karena itu diperlukan suatu analisis yang bisa dijadikan rujukan untuk memperbaiki kondisi tersebut.
Dalam  konteks  tersebut  tulisan  ini  akan  mengkaji  pemberdayaan  ekonomi perempuan, dengan menggunakan kerangka analisis gender dan perspektif ekonomi Islam. Untuk  memperkuat  data  penelitian,  studi  kasus  dilakukan  terhadap  akses  perempuan terhadap lembaga keuangan berbasis syariah Baitul Maal wa at-Tamwil di Kota Palembang. Pemilihan  Lembaga  Keuangan  Syariah  berupa  BMT  dilakukan  karena  segmentasi  BMT yang lebih akomodatif terhadap pengusaha-pengusaha UMK yang relatif tidak “bankable”.

## LITERATURE REVIEW DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS
Perbedaan  fisiologis  yang  alami  sejak  lahir  pada  umumnya  dan  kemudian  diperkuat oleh  struktur  kebudayaan  yang  ada  ─khususnya  oleh  adat  istiadat,  sistem  sosial  ekonomi serta  pengaruh  pendidikan─  sering  melahirkan  ketidakadilan/  ketimpangan  gender  ( gender inequalities ).  (Kartono,  1989)  Mansour  Fakih  membagi  manifestasi  ketimpangan  gender dalam:1)  marginalisasi  atau  pemiskinan  perempuan,  2)  subordinasi,  3)  stereotipe,  4) kekerasan,  5)  beban  ganda  dan  6)  sosialisasi  ideologi  nilai  peran  gender.  (Mansour  Faqih,
2012)  Dalam  konteks  penelitian  ini,  kurangnya akses  dan  dukungan  sektor  keuangan  atau perbankan terhadap pengusaha UMKM perempuan, bisa saja merupakan wujud dari gender inequalities ini, khususnya anggapan bahwa perempuan adalah subordinat sehingga potensi, partisipasi,  dan  aksesnya  terhadap  sumber-sumber  keuangan  dianggap  tidak  penting. Stereotipe terhadap perempuan juga mungkin saja menyebabkan hal tersebut, karena dalam masyarakat  masih  banyak  citra  baku  budaya  berupa  pelabelan  negatif  yang  disandangkan terhadap  perempuan−misalnya  adanya  anggapan  bahwa  perempuan  kurang  rasional  atau emosional dan kurang berpendidikan−sehingga dianggap sebagai second class.
Kurangnya  keterlibatan  perempuan,  secara  umum  disebabkan  oleh  dua  hal  besar. Pertama perempuan belum bisa berperan sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya karena budaya atau kebiasaan yang berlangsung selama ini. Kedua , adanya kendala pada perempuan itu  sendiri  yang  secara  tidak  sadar  merasa  bahwa  dirinya  tidak  harus  berperan  pada kegiatan-kegiatan  tertentu  yang  semestinya  dapat  dijalani  secara  lebih  aktif  dan  mendalam (Katjasungkana,  2010)  Ideologi  gender  yang  dibangun  atas  dasar  budaya  untuk  mengatur relasi  manusia,  telah  mengkonstruksikan  pembagian  kerja  atas  dasar  jenis  kelamin. Konstruksi  sosial  ini  sedemikian  kuatnya  sehingga seolah-olah  pembagian  kerja  atas  dasar jenis kelamin tersebut dianggap kodrat. Pembedaan wilayah secara dikotomis antara wilayah publik dan domestik menjadi sangat kuat, sehingga pekerjaan bersifat domestik dilekatkan pada kaum perempuan dan pekerjaan yang bersifat publik dilekatkan pada kaum laki-laki.
Pembagian  peran  atas  dasar  jenis  kelamin  tersebut  membuahkan  hasil  pembagian peran  atas  dasar  jenis  kelamin  pula.  Perempuan  bekerja  di  sektor  publik  adalah  tuntutan sebuah zaman, tetapi ternyata perubahan pandangan tentang peran gender perempuan dan laki-laki  tidak  sepesat  perubahan  zaman  itu  sendiri.  Akibatnya  bias  gender  sering  terjadi dalam  pandangan  masyarakat  yang  menimbulkan  berbagai  macam  ketidakadilan  gender, termasuk  dalam  aspek  kehidupan  ekonomi.  Dalam  hal  ini  walaupun  kenyataan menunjukkan  bahwa  seiring  dengan  berkembangnya  waktu,  ternyata  tugas  atau  peranan perempuan  dalam  kehidupan  keluarga  semakin  bertambah  atau  berkembang  lebih  luas, terutama  karena  tuntutan  keadaan  Namun  karena  secara  umum  masyarakat  masih menganggap  bahwa  tugas  perempuan  dalam  keluarga  hanya  melahirkan  keturunan, mengasuh anak, melayani suami dan mengurus rumah tangga, perempuan sering menemui hambatan yang lebih berat dalam perluasan perannya. ( Angger Wiji Rahayu , 2015) UU  No.  7  tahun  1984  Tentang  Konvensi  Mengenai  Penghapusan  Segala  Bentuk Diskriminasi  Terhadap  Wanita  (disingkat  Konvensi  Wanita),  secara  konkret  menekankan kesetaraan dan keadilan antara perempuan dan laki-laki ( genderequality and equity ), persamaan hak dan kesempatan serta perlakukan adil disegala bidang dalam semua kegiatan meskipun diakui adanya perbedaanbiologi/kodrati antara perempuan dan laki-laki. Perbedaan gender ini antara lain menyebabkan perlakuan terhadap perempuan dimana perempuan dirugikan karena dianggap sebagai subordinasi laki-laki baik dalam keluarga maupun masyarakat. Hal ini juga melahirkan adanya pembatasan kemampuan dan kesempatan untuk memanfaatkan peluang yang ada untuk tumbuh berkembang secara optimal, menyeluruh dan terpadu dan Peluang  untuk  berperan  dalam  pembangunan  dan  menikmati  hasil  pembangunan. Perbedaan  tersebut  menempatkan  perempuan  pada  kondisi  dan  posisi  perempuan  yang dianggap  lebih  lemah  dibandingkan  laki-laki  karena  sejak  semula  sudah  dipolakan  adanya diskriminasi  dalam  budaya  adat  atau  karena  lingkungan  keluarga,  masyarakat  yang  tidak mendukung adanya kesetaraan dan kemandirian perempuan (UU No. 7 tahun 1984)
Potensi  perempuan  dalam  membuat  pendapatan  sendiri  juga  jauh  lebih  rendah daripada  potensi  yang  dimiliki  oleh  laki-laki,  sehingga  perempuan  dan  keluarga  yang
diasuhnya  merupakan  anggota  tetap  kelompok  masyarakat  yang  paling  miskin.  Namun penggalian potensi atau pemberdayaan perempuan lewat kegiatan ekonomi dengan muatan kebutuhan  strategis  akhir-akhir  ini  terus  digencarkan.  Seiring  perkembangan  zaman, perempuan  yang  dulu  nasibnya  hanya  bergantung  dengan  suami  untuk  memenuhi kebutuhannya,  saat  ini  sudah  berubah.  Tidak  sedikit  perempuan  yang  dapat  memenuhi kebutuhannya bahkan ada yang penghasilannya melebihi suami (UU No. 7 tahun 1984) Kegiatan  pembangunan  yang  menggunakan  pendekatan  gender  dan  pembagunan, mengharapkan  kegiatan  perempuan  tidak  terpaku  hanya  untuk  pemenuhan  kebutuhan keluarga, tetapi mereka dilibatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pada umumnya. Perempuan  dalam  pembangunan  dalam  realitasnya  telah  menghasilkan  kemiskinan perempuan  dan  memberikan  multi  beban  pada  mereka.  Keterbatasan  peran  perempuan dalam  kegiatan  pembangunan  ekonomi,  baik  sebagai  penerima  manfaat  maupun  sebagai kontributor  dan  pelaksana  sering  dipahami  sebagai  kurangnya  kesempatan  yang  diberikan kepada  perempuan,  daripada  melihat  kenyataan  adanya  struktur  yang  timpang  dalam masyarakat.
Dalam pedoman Instruksi Presiden RI No.9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender  dalam  Pembangunan  Nasional  Tanggal  19  Desember  2000,  disebutkan  bahwa “Analisis  Gender”  adalah  proses  yang  dibangun  secara  sistematik  untuk  mengidentifikasi dan  memahami  pembagian  kerja/peran  laki-laki  dan  perempuan,  akses  dan  kontrol terhadap  sumber-sumber  daya  pembangunan,  partisipasi  dalam  proses  pembangunan  dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang timpang, yang di dalam pelaksanaannya memperhatikan faktor-faktor lainnya seperti kelas sosial, ras dan  suku  bangsa.  Dengan  analisis  gender  ini,  persoalan  kurangnya  dukungan  terhadap pengusaha  UMKM  perempuan,  bisa  dilakukan  untuk  memahami  mengapa  hal  ini  terjadi, dengan melakukan penelitian dengan berbagai sudut pandang dan subjek yang beragam.
Dalam  konteks  analisis  gender  tersebut,  penelitian  ini  bermaksud  mengidentifikasi dan memahami akses dan kontrol perempuan terhadap sumber-sumber daya pembangunan dalam  hal  ini  sumber  pembiayaan  modal  yang  merupakan  peran  dari  sektor  lembaga keuangan.  Dapat  ditengarai  bahwa  sangat  mungkin  keterbatasan  perempuan  dalam mengakses sumber-sumber tersebut disebabkan oleh banyak faktor.
Endang  Widuri  (2008)  mengemukakan  bahwa  ketertinggalan  perempuan dibandingkan dengan laki-laki─bisa jadi─disebabkan dari dalam diri perempuan itu sendiri (faktor internal), maupun dari luar (faktor eksternal). Faktor internal perempuan antara lain: masih  rendahnya  dan  terbatasnya  motivasi  perempuan  di  dalam  meningkatkan  dirinya untuk  maju,  sikap  menerima  dan  pasrah  terhadap  keadaan,  merasa  rendah  diri,  tidak berdaya serta tidak mandiri. Gerak perempuan juga terkendala oleh ukuran-ukuran obyektif dari  sumber  daya  manusia,  misalnya  rendahnya  pendidikan  dan  pengetahuan,  terbatasnya wawasan serta rendahnya ketrampilan sebagian perempuan dalam berbagai bidang. Adapun faktor  eksternal  perempuan  dipengaruhi  oleh  faktor-faktor  yang  menyangkut  nilai-nilai budaya masyarakat, tidak komprehensifnya penterjemahan ajaran agama, aturan hukum dan kebijakan serta pola pengambilan keputusan dalam berbagai bidang kehidupan yang masih bias  gender.  Nilai-nilai  budaya  patriarki  mengakibatkan  perempuan  terdiskriminasi  dalam berbagai  bidang  kehidupan  yang  berakibat  terinternalisasinya  sikap-sikap  sebagai  warga negara kelas dua.
Oleh  karena  itu  kerangka  analisis  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah kerangka  analisis  gender    dan  kerangka  analisis  ekonomi  Islam.  Kerangka  analisis  gender digunakan  untuk  memperkenalkan  secara  singkat  konsep  gender  dengan  issu
perempuan/gender  dalam  pembangunan  ekonomi,  khususnya  terkait  akses  mereka terhadap sumber-sumber ekonomi dalam hal ini lembaga keuangan syariah. Dalam hal ini penekanan  terletak  pada  pandangan  bahwa  pembangunan  ekonomi  dalam  segala sektornya−termasuk  sektor  keuangan−tidak  bebas  nilai  sehingga  potensial  menindas gender tertentu. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan dasar-dasar analisis gender, yang dapat  dijadikan  dasar  kebijakan  gender  (gender  policy)  pada  lembaga-lembaga  keuangan syariah ( dalam hal ini BMT), yang nota bene merupakan implementasi dari grand theory sistem ekonomi Islam.
Perempuan pengusaha dalam peran dan posisinya sebagai nasabah sektor keuangan −perbankan  antara  lain  dilakukan  oleh  Natalie  Sappleton  (2009),  Teresa  Nelson,  Sylvia Maxfield, Deborah Kolb (2009), Sari Retno Ayu Purnama (2014), serta Maftukhatusolikhah dan kawan-kawan (2018). Kajian dilakukan dari berbagai sudut yang beragam.
Natalie Sappleton (2009) membahas perempuan yang berkiprah di dunia usaha dan kaitannya  dengan    modal  sosial  sementara    Deborah  A.  O'Neil,  Margaret  M.  Hopkins, Sherry  E.  Sullivan,  (2011)  membahas  perannya  disebuah  organisasi.  Natalie  Sappleton (2009)  membahas perempuan yang berkiprah di dunia usaha dan kaitannya dengan  modal sosial.  Penelitian  dilakukan  dengan  mengambil  sampel  terhadap  kegiatan  wirausaha  yang dilakukan  pria  maupun  wanita.  Analisis  regresi  digunakan  untuk  menentukan  dampak gender  pemilik  usaha,  sektor  perusahaan  terhadap    tingkat    modal  sosial  mereka.  Hasil kajian  didapati  bahwasanya  wanita  yang  bekerja  di  wirausaha  tradisional  perempuan ditemukan  memiliki  tingkat  tertinggi  modal  sosial.  Berbeda  sekali  dengan  pria  dan  wanita yang  bekerja  di  wirausaha  sektor  tradisional  laki-laki  yang  menunjukkan  tingkat  modal sosial yang lebih rendah. Faktor yang diukur dari segi kepercayaan, keterlibatan masyarakat dan jaringan sosial. Wirausaha di sektor tradisional atau non-tradisional gender ditemukan menjadi prediktor signifikan dari modal sosial.(Natalie Sappleton, 2009)
Sementara  Teresa  Nelson,  Sylvia  Maxfield,  Deborah  Kolb,  (2009)  mengeksplorasi isu  yang  berkenaan  dengan  pengaksesan  perempuan  terhadap  modal  usaha.    Kajian difokuskan  pada  situasi  yang  dihadapi  oleh  perempuan  pengusaha,  serta  strategi  yang mereka  jalankan  untuk  mendanai  pertumbuhan  bisnis  yang  tinggi  dengan  dana  ventura. Kajian  dilakukan  terhadap    konstruksi  gender  dan  konstruksi  sosial  yang  berlaku,  pada kenyataan  di  lapangan,  yang  sangat  mungkin  memberikan  diferensial  konsekuensi  untuk wanita  dan  pria    dalam  mengakses  permodalan.    Analisis  menunjukkan  bahwa  wanita pengusaha  bervariasi  dalam  mengidentifikasi  secara  luas  mengenai  gender  terhadap  usaha yang  mereka  kendalikan,  dan  tingkat  perhatian  dan  perhatian    manajemen  terhadap  yang ada.
Sari Retno Ayu Purnama (2014) membahas keterkaitan perempuan dengan kinerja keuangan  UMK.  Kajian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  ada  tidaknya  pengaruh  kinerja keuangan UMK terhadap pemberdayaan perempuan. Populasi penelitian ini adalah seluruh nasabah perempuan yang  menerima kredit mikro  dari BMT Kube  Sejahtera Kota  Padang untuk pembiayaan usaha kecil dan menengah. Hasil pengujian membuktikan bahwa kinerja keuangan  UMK  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  pemberdayaan  perempuan. Kajian ini membataskan kajian pada nasabah perempuan yang menerima kredit mikro dari BMT dengan melihat kontribusi pendapatan dalam keluarga.
Maftukhatusolikhah  dan  kawan-kawan  (2015)  melakukan  penelitian  mengenai nasabah  perempuan  terkait  efektivitas  pembiayaan  modal  kerja,  dengan  menganalisis beberapa variabel yang melingkupi pengusaha perempuan yang menjadi nasabah perbankan syariah di kota Palembang yaitu: persepsi, perilaku, budaya dan kelas sosial. Berbeda dengan
penelitian  yang  akan  dilakukan  terhadap  nasabah  pembiayaan  BMT,  penelitian  tersebut menggunakan  data  nasabah  perempuan  yang  menggunakan  pembiayaan  modal  kerja  di Perbankan Syariah yang masih aktif. Dari hasil analisis variabel perilaku dan budaya, dapat dilihat  bahwa  hal  tersebut  mungkin  sangat  terkait  dengan  masih  perlunya  pendidikan ataupun  pengarusutamaan  kesetaraan  gender,  karena  terbentuknya  perilaku  dan  budaya ─sedikit  banyak─  dipengaruhi  oleh  budaya  patriarki  yang  berkembang  pada  masyarakat Indonesia umumnya dan Kota Palembang pada khususnya.
Penelitian  di  atas  memberi  pijakan  yang  kuat  terhadap  penelitian  yang  akan dilakukan  ini,  sehingga  mempunyai    signifikansi  dan  masih  layak  untuk  dilakukan,  karena kekhusussan  objek  penelitian  (pengusaha  perempuan  yang  mendapat  pembiayaan  dari BMT) dan  perluasan alat  analisis,  yang bukan  hanya  menggunakan analisis  gender  namun juga perspektif ekonomi Islam.

## METODE PENELITIAN
Kajian  difokuskan  terhadap  pengusaha  UMKM  perempuan  yang  mendapatkan pendanaan  dari  lembaga  keuangan  syariah  BMT  di  kota  Palembang,  yaitu  menganalisis pencapaian  aspek  pemberdayaan  kaum  perempuan  dalam  menanggulangi  kemiskinan menggunakan analisis gender untuk menganalisis pembagian peran antara perempuan dan laki-laki  di  ranah  domestik  maupun  ranah  publik  (mencari  nafkah/  memenuhi  kebutuhan ekonomi keluarga). Strategi yang digunakan untuk mengkaji persoalan penelitian ini adalah dengan  penelitian  lapangan  atau  studi  kasus  terhadap  pengusaha  perempuan  yang mendapatkan pendanaan modal usaha dari BMT yang ada di Kota Palembang. Oleh karena itu dilakukan juga analisis dalam perspektif ekonomi Islam, karena BMT sendiri merupakan implementasi  dari  teori  ekonomi  Islam.  Studi  kasus  ini  ditujukan  agar  dapat  memperoleh informasi yang mendalam, menyeluruh, rinci dan hasil yang mudah dipahami terkait objek kajian.  Dengan  studi  kasus  juga  diharapkan  dapat  mengungkap  pola-pola  yang  bersifat khusus  tentang  berbagai  kondisi  sosial  yang  ada  di  lokasi  penelitian  dalam  hal  ini  Kota Palembang (Yin, 2014)
Untuk tujuan tersebut data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan  data  sekunder.  Data  primer  bersumber  dari  hasil  wawancara  dengan  responden  dan informan  yaitu  pengusaha  UMKM  Perempuan  yang  mendapat  pembiayaan  modal  dari BMT dan dari pihak manajemen BMT. Data sekunder didapatkan dari dokumen-dokumen BMT  dan  buku-buku  yang  terkait  dengan  objek  kajian.  Oleh  karena  itu  instrumen  utama pengumpulan data penelitian ini adalah studi dokumentasi dan wawancara mendalam yaitu suatu  teknik  pengumpulan  data  primer  dengancara  mengajukan  langsung  pertanyaan- pertanyaan kepada responden untukmemperoleh informasi mengenai pengalaman menjadi anggota,  manfaat  dankendala  dalam  menjalankan  usaha  dan  mendapatkan  pembiayaan modal usaha.
Data yang dikumpulkan dari sumber data (informan) akan dianalisis secara kualitatif dan  disajikan  dalam  bentuk  deskriptif  analitis,  serta  sebagai  penunjang  akan  ditampilkan dalam bentuk tabel maupun grafik setelah melalui proses reduksi data, penyajian data dan verifikasi, sehingga kesimpulan yang diambil sebagai hubungan antara data yang terkumpul merupukan hasil dari penelitian

## HASIL PENELITIAN
Bagaimana  akses  permpuan  khususnya  perempuan  yang  menjadi  penggerak  usaha kecil dan mikro terhadap BMT yang ada di Palembang, dapat dilihat dari seberapa banyak
anggota  perempuan  pada  BMT  yang  menjadi  nasabah  produk-produk  BMT  khususnya produk  pembiayaan,  serta  produk-produk  apa  saja  yang  bisa  diakses  perempuan  dan  bisa membantu para pengusaha perempuan untuk meningkatkan usaha dan penghasilan mereka.
Dari empat BMT di Kota Palembang yang dijadikan sampel penelitian ini, jumlah anggota  atau  nasabah  perempuan  pada  institusi-institusi  tersebut  relatif  banyak,  bahkan hampir  mendekati  50%  dari  keseluruhan  nasabahnya.  Misalnya  BMT  Mitra  Khazanah 46,8% atau 88 orang dari 188 nasabah produk pembiayaan adalah perempuan.
Dari  beberapa  produk  yang  ada  pada  semua  BMT  Tersebut,  produk  pada  BMT Mitra khazanah dan BMT Insan Mulia, yaitu Pembiayaan Tanggung Renteng. Ilustrasi dari Tanggung  renteng  bahwa  keanggotaan  BMT  dibagi  dalam  beberapa  kelompok  dalam konteks  ini  komunitas  ibu-ibu.  Satu  kelompok  katakanlah  terdiri  dari  20  orang.  Apabila salah satu anggota membutuhkan dana dan dia ingin meminjam uang dari koperasi, maka 20  orang  anggota  kelompok  tersebut  bermufakat  untuk  menyetujui  pinjaman  atau  tidak. Kelompok  juga  merumuskan  aturan  pengembalian,  bentuk  cicilan,  dan  sebagainya, termasuk resiko dan keuntungan yang ditanggung bersama.
Tanggung  renteng  melahirkan  wewenang  untuk  menentukan  anggota  mana  yang berhak  mendapatkan  pinjaman.  Asumsinya,  anggota  kelompoklah  yang  lebih  mengetahui kebutuhan dan kesanggupan anggota dalam mempertanggungjawabkan dana yang dipinjam. Apabila  ada  anggota  yang  meminjam  tadi  tidak  dapat  membayar  cicilan,  maka  cicilan  itu akan ditanggung bersama oleh seluruh anggota kelompok sehingga tidak ada penunggakan cicilan  pada  BMT.  Di  sini  nilai  saling  percaya  dan  kebersamaan  tersemi.  Setiap  anggota memiliki  rasa  empati  pada  anggota  lain  dan  masyarakat  sekitarnya.  Pada  jangka  panjang akan  membentuk karakter  dan  citra  diri  anggota  BMT,  seperti  saling  menolong, kekeluargaan, rela berkorban, jujur, saling menghormati, kerjasama, kesabaran, komunikatif, dan tidak egois. Karakter dan citra diri tersebut tak sekadar slogan, namun tercermin dalam cara hidup anggota koperasi di kehidupan sehari-hari.
Dalam  pertemuan  kelompok  juga  dirumuskan  proses  penerimaan/mengeluarkan anggota,  penentuan  berapa  besar  pinjaman  yang  bisa  didapatkan  oleh  setiap  anggota, kewajiban  semua  anggota  (khususnya  setoran  angsuran),  dan  semua  permasalahan  yang terjadi  di  koperasi.  Karena  dilakukan  secara  musyawarah  maka  apapun  hasil  pertemuan harus ditaati seluruh anggota dalam kelompok tersebut.
Tanggung renteng membentuk nilai kedisiplinan setiap anggota BMT. Mereka harus disiplin waktu, disiplin dalam menjalankan aturan yang telah ditentukan pengelola maupun hasil kesepakatan kelompok. Pelanggaran terhadap kedisiplinan akan terkena sanksi, bukan saja si pelanggar sendiri tapi juga bisa seluruh anggota dalam kelompok tersebut.
Sebagai sistem, tanggung renteng merupakan alat kontrol dan kendali bagi pelbagai dinamika anggota dan keuangan (layanan kredit anggota) di tingkat kelompok. Oleh karena itu, syarat mutlak bisa diberlakukannya tanggung Renteng adalah adanya pengelompokkan.

## PEMBAHASAN
Melalui produk-produk pembiayaan yang membuka akses yang luas bagi pengusaha UMK  perempuan,  khususnya  Produk  Pembiayaan  Tanggung  Renteng  dapat  dikatakan bahwa  BMT  merupakan  lembaga  keuangan  yang  sensitif  gender’  dan  bisa  semakin mendorong  terwujudnya gender  equalities .  Selama  ini  pengusaha  UMKM  perempuan  masih kurang  mendapatkan  akses  dan  dukungan  sektor  keuangan  dari  sektor  lembaga  keuangan khususnya  perbankan.  Hal  ini  antara  lain  karena  masih  berkembangnya  anggapan  bahwa perempuan  adalah  subordinat  sehingga  dianggap  tidak  penting  potensi,  partisipasi,  dan
aksesnya terhadap sumber-sumber keuangan.
Program-program atau produk-produk BMT yang memberikan akses yang terbuka bagi  perempuan,  dapat  dikatakan  memberi  kesempatan  pada  kaum  perempuan  tersebut untuk  menggali  potensi  dan  memebrdayakan  perempuan  lewat  kegiatan  ekonomi  dengan muatan  kebutuhan  strategis,  karena  perempuan  dapat  memenuhi  kebutuhannya  bahkan mempunyai  penghasilan  sendiri.  Hal  ini  juga  merupakan  representasi  kegiatan pembangunan  yang  menggunakan  pendekatan  gender  dan  pembagunan,  mengharapkan kegiatan  perempuan  tidak  terpaku  hanya  untuk  pemenuhan  kebutuhan  keluarga,  tetapi melibatkan perempuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pada umumnya, khususnya melalui  program/  Produk  Pembiayaan  Tanggung  Renteng  BMT.  Perempuan  yang  dalam realitasnya  telah  terpinggirkan  dalam  kemiskinan  karena  multi  beban  yang  mereka  alami, dapat  saling  menguatkan  dalam  komunitas  tanggung  renteng  tersebut.  Mereka  menjadi penerima  manfaat  sekaligus  sebagai  kontributor  dan  pelaksana,  sehingga  dapat  megurangi struktur yang timpang dalam masyarakat.
Di  samping  itu,  dengan  menjadi  anggota  dari  komunitas  yang  menjadi  nasabah BMT,  karena  keberadaan  BMT  yang  dekat  dengan  masyarakat,  para  perempuan  tersebut tetap  bisa  menjalankan  berbagai  perannya.  Terkait  peranan  perempuan  dalam  keluarga, perempuan  merupakan  benteng  utama  dalam  keluarga,  tetap  menyadari  fungsi  dan peranannya  sebagai  istri  dan  ibu  bagi anak-anak  nya.  Karena  peningkatan  kualitas  sumber daya  manusia  dimulai  dari  peran  perempuan  dalam  memberikan  pendidikan  kepada anaknya  sebagai  generasi  penerus  bangsa.  Dalam  hal  ini  komunitas  kelompok  Ibu-ibu tersebut  juga  biasanya  mempunyai  beberapa  program  yang  menguatkan  peran  tersebut, misalnya pengajian.
Terkait  peranan  perempuan  dalam  pendidikan.  Yang  menjadikan  BMT  /Koperasi lebih  unggul  Dengan  mengelola  potensi  perempuan  melalai  bidang  pendidikan  dan pelatihan dalam kelompok tersebut maka tenaga kerja perempuan akan semakin menempati posisi yang lebih terhormat untuk mampu mengangkat derajat bangsa.
Keberadaan  BMT  dan  Produk-produknya  yang acessable bagi  perempuan,  secara khusus dapat dikatakan mampu meningkatkan peranan perempuan dalam bidang ekonomi. Dengan  membantu  peningkatan  ekonomi  keluarga  melalui  berbagai  jalur  −dalam  hal  ini kewirausahaan−,  maka  diharapkan  dapat  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi  yang  akan memacu  pertumbuhan  industri  ( home industry),  dan  pada  gilirannya  akan  mendorong peningkatan pemenuhan kebutuhan dan kualitas hidup.
Perempuan nasabah BMT tersebut bisa lebih memaksimalkan Al-quwwah al-aqliyyah yang mereka miliki, atau keunggulan potensi intelektual yang antara lain berfungsi melatih keahlian  untuk  menghasilkan  sarana-sarana  pendukung  kehidupan  (peradaban)  dalam rangka  memecahkan  berbagai  permasalahan  dan  mencapai maslahah. Dengan  kata  lain, program BMT telah mendukung pandangan Islam, karena perempuan juga dapat berkiprah dalam bidang ekonomi, melalui cara bekerjasama dengan elemen masyarakat lainnya dalam membangun  peradaban  yang  luhur.  Dalam  dalam  hal  ini  perempuan  dan  laki-laki,  dapat bekerjasama  memaksimalkan  potensi  dan  peranannya  dalam  kehidupan,  baik  dalam  peran produktif,  peran  reproduktif,  ataupun  peran  sosial.  Dalam  kerangka  pencapaian maslahah−yang dimensinya menyeluruh atau al- maslahah al kuliyyah dunia dan akhirat yang antara  lain  terlihat  dari  implikasinya  terhadap  terciptanya  peradaban  yang  luhur  sesuai dengan  tuntutan  Islam−,  sebagai  lembaga  keuangan  syariah  yang  memberikan  akses  yang luas bagi masyarakat golongan menegah ke bawah, BMT telah membangun konteks, sarana dan prasarana untuk mewujudkan al- maslahah al kuliyyah menjadi rasional.
I-FINANCE Vol.05 No.01 Juli 2019 http://jurnal.radenfatah.ac.id/indez.php/i-finance Maftukhatusolikhah dan Dwi Budiarto..........Pemberdayaan Ekonomi Perempuan
Dapat  dikatakan  bahwa  produk  BMT  mampu  menjadi  program  pemberdayaan masyarakat  dan  memfasilitasi  suatu  proses  perubahan  sosial  yang  berusaha  untuk mengembangkan,  mendirikan,  serta  memperkuat  posisi  tawar  menawar  orang-orang pinggiran  yang  tidak  berdaya,  atau  masyarakat  yang  berada  pada  lapisan  bawah  terhadap kekuatan-kekuatan penekan di segala bidang dan sektor kehidupan. Hal ini antara lain dapat dijelaskan dalam beberapa hal berikut ini:
Pertama : BMT karena berbentuk badan hukum koperasi dapat menciptakan suasana atau  iklim  yang  memungkinkan  bagi  berkembangnya  potensi  masyarakat  dengan  titik tolaknya  adalah  bahwa  setiap  manusia,  termasuk  perempuan,  ataupun    setiap  kelompok masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya tidak ada masyarakat yang sama  sekali  tanpa  daya,  karena  bila  demikian  tentunya  sudah  akan  punah.  Pemberdayaan adalah  upaya  untuk  mendorong,  memotifasi,  dan  membangkitkan  kesadaran  akan  potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.
Kedua ,  BMT  memperkuat  potensi  atau  daya  yang  dimiliki  oleh  masyarakat ( empowering ),  dilihat  dari  langkah-langkah  yang  lebih  positif  meliputi  langkah-langkah  nyata dan  menyangkut  penyediaan  berbagai  masukan  ( input )  serta  pembukaan  akses  ke  dalam berbagai peluang ( opportunities ) yang akan membuat masyarakat (dalam hal ini Perempuan) menjadi  semakin  berdaya,  dengan  adanya  program-program  khusus  bagi  kelompok masyarakat  yang  kurang  berdaya  seperti  Produk  Pembiayaan  Tanggung  Renteng  BMT, karena program-program umum yang berlaku untuk semua, tidak selalu dapat menyentuh lapisan masyarakat yang terpinggir atau yang terbawah.
Ketiga ,  karena  memberdayakan  mengandung  arti  melindungi,dalam  proses pemberdayaan,  BMT  mencegah  yang  lemah  menjadi  bertambah  lemah  oleh  karena kekurangberdayaan  dalam  menghadapi  yang  kuat.karena  dapat  mencegah  terjadinya persaingan  yang  tidak  seimbang,  serta  eksploitasi  yang  kuat  atas  yang  lemah.peningkatan pendapatan yang dilakukan oleh penduduk miskin dengan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia,  meningkatnya  kepedulian  masyarakat  terhadap  upaya  peningkatan  kesejahteraan keluarga miskin, di lingkungannya, meningkatnya kemandirian kelompok (ditandai dengan makin  kuatnya  permodalan  kelompok,  makin  rapinya  sistem  administrasi  kelompok  dan makin  luasnya  interaksi  kelompok  dengan  kelompok  lain  dalam  masyarakat),  serta meningkatnya  kapasitas  masyarakat  dan  pemerataan  pendapatan  ditandai  dengan peningkatan  pendapatan  keluarga  miskin  yang  mampu  memenuhi  kebutuhan  pokok  dan kebutuhan sosial dasarnya.
Dalam  kerangka  membangun  konteks  untuk  memaksimalkan  peran  perempuan baik  dalam  peran  produktif,  reproduktif,  maupun  sosialnya,  kelompok  binaan  BMT  dan BMT itu sendiri merupakan bentu penguatan masyarakat serta pranata-pranatanya. Dengan adanya  pembaharuan  institusi-institusi  sosial  dan  pengintegrasiannya  kedalam  kegiatan pembangunan  serta  peranan  masyarakat  di  dalamnya  maka  akan  tercipta  masyarakat  yang berkeadilan,  yang  dibangun  di  atas  landasan  pemerataan  bagi  semua  pihak  termasuk perempuan.
Oleh  karena  itu,  konsep  BMT  dengan  berbagai  produk  dan  layanannya  telah berhasil  mempertemukan  pemikiran  Islam  dalam  hal  tersebut    dengan  wacana civil  society, tampak  menjanjikan  sebagai  solusi  alternatif  untuk  mencapai  perikehidupan  yang  lebih manusiawi  dan  bermartabat  yang  telah  gagal  dicapai  baik  oleh  teori  pembangunan  yang mendasarkan  pengoperasionalannya  pada  prinsip-prinsip  ajaran  Islam  yang  mempunyai concern terhadap  pemberdayaan  ekonomi  rakyat  miskin  termasuk  perempuan.  Dengan menunjukkan  perannya  dalam  mengayomi  golongan  masyarakat  yang  nampaknya
termarjinalkan oleh kebijakan negara, institusi-institusi tersebut dapatlah dikatakan sebagai representasi dari wacana civil society.
BMT  juga  dapat  dikatakan  merupakan  representasi  dari  program Keuangan  Inklusif’ yang didefinisikan sebagai Hak setiap orang untuk memiliki akses dan layanan penuh dari lembaga keuangan secara tepat waktu, nyaman, informatif, dan terjangkau biayanya, dengan penghormatan  penuh  kepada  harkat  dan  martabatnya,  dalam  hal  ini  harkat  dan  martabat perempuan  yang  tetap  dapat  menjalankan  peran  dan  fungsinya  secara  baik. Mengembangkan BMT pada dasarnya mencapai tujuan pembangunan ekonomi yang lebih luas,  yaitu  penanggulangan  kemiskinan  dan  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat,  serta bagian dari strategi untuk mencapai stabilitas sistem keuangan
Dari  hasil  kajian  ini  diharapkan  dapat  menjadi  bahan  rujukan  yang  valid  bagi komponen  lain─khususnya  pemerintah  dan  sektor  keuangan  dan  perbankan─  untuk memberikan  akses  yang  lebih  luas  bagi  kaum  perempuan  terhadap  sumber-sumber  daya pembangunan  serta  berpartisipasi  dan  merasakan  manfaat  yang  sama  dalam  proses pembangunan,  sehingga  dalam  hal  ini  pola  hubungan  antara  laki-laki  dan  perempuan menjadi lebih setara. Oleh karena itu kerangka pemikiran yang di pakai untuk menjelaskan signifikansi  penelitian  dengan  issu  pemberdayaan  ekonomi  perempuan  ini  ini  dapat digambarkan sebagai berikut:
Gambar 1: Kerangka Pemikiran Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Melalui BMT

## KESIMPULAN
BMT  merupakan  Lembaga  Keuangan  yang  berbasis  syariah  yang accessible atau memberikan  akses  yang  terbuka  dan  luas  bagi  para  pengusaha  perempuan,  hal  ini  dapat dilihat  dari  relatif  banyaknya  perempuan  yang  menjadi  nasabah  pada  beberapa  BMT  di Palembang  yang  dijadikan  sampel  dalam  penelitian  ini.  Secara  khusus  untuk  BMT  Mitra Khazanah  dan  BMT  Insan  Mulia,  adanya  program  Pembiayaan  Tanggung  Renteng,  yang diperuntukkan  bagi  komunitas  atau  kelompok-kelompok  tertentu  termasuk  kelompok perempuan  (ibu-ibu),  bisa  membantu  para  pengusaha  perempuan  untuk  meningkatkan usaha  dan  penghasilan  mereka.  Dalam  hal  ini  dapat  dikatakan    BMT  bukan  hanya memberikan  akses,  tapi  juga  memberdayakan  dengan  membuat  sistem  pemberian  modal yang berbasis kerjasama komunitas, karena kelompok secara bersama –sama merumuskan
aturan pengembalian, bentuk cicilan, dan sebagainya, termasuk resiko dan keuntungan yang ditanggung bersama. Tanggung renteng membentuk nilai kedisiplinan setiap anggota BMT. Mereka  harus  disiplin  waktu,  disiplin  dalam  menjalankan  aturan  yang  telah  ditentukan pengelola  maupun  hasil  kesepakatan  kelompok.  Pelanggaran  terhadap  kedisiplinan  akan terkena  sanksi,  bukan  saja  si  pelanggar  sendiri  tapi  juga  bisa  seluruh  anggota  dalam kelompok  tersebut.Sebagai  sistem,  tanggung  renteng  merupakan  alat  kontrol  dan  kendali bagi  pelbagai  dinamika  anggota  dan  keuangan  (layanan  pembiayaan  anggota)  di  tingkat kelompok.  Oleh  karena  itu  melalui  sistem  pembiayaan  BMT  ini,  juga  terkandung  makna pemberdayaan, yaitu pemberdayaan kelompok pengusaha UMK Perempuan.
Melalui produk-produk pembiayaan yang membuka akses yang luas bagi pengusaha UMK  perempuan,  khususnya  Produk  Pembiayaan  Tanggung  Renteng  dapat  dikatakan bahwa  BMT  merupakan  lembaga  keuangan  yang    sensitif  gender’  dan  bisa  semakin mendorong  terwujudnya gender  equalities ,  karena  secara  demikian  BMT  telah  menganggap penting  potensi,  partisipasi,  dan  akses  pengusaha  UMK  Perempuan  terhadap  sumber- sumber keuangan.
Keberadaan  BMT  dan  Produk-produknya  yang accessible bagi  perempuan,  secara khusus dapat dikatakan mampu meningkatkan peranan perempuan dalam bidang ekonomi. Dengan  membantu  peningkatan  ekonomi  keluarga  melalui  berbagai  jalur  −dalam  hal  ini kewirausahaan−,  maka  diharapkan  dapat  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi  yang  akan memacu  pertumbuhan  industri  ( home industry),  dan  pada  gilirannya  akan  mendorong peningkatan  pemenuhan  kebutuhan  dan  kualitas  hidup.  Di  samping  itu  kaum  Perempuan nasabah BMT tersebut bisa lebih memaksimalkan Al-quwwah al-aqliyyah yang mereka miliki, atau  keunggulan  potensi  intelektual  yang  antara  lain  berfungsi  melatih  keahlian  untuk menghasilkan sarana-sarana pendukung kehidupan (peradaban) dalam rangka memecahkan berbagai permasalahan dan mencapai maslahah khususnya dalam bidang ekonomi .
Dengan  kata  lain,  program  BMT  telah  mendukung  pandangan  Islam,  karena perempuan juga dapat berkiprah dalam bidang ekonomi, melalui cara bekerjasama dengan elemen masyarakat lainnya dalam membangun peradaban yang luhur. Dalam dalam hal ini perempuan dan laki-laki, dapat bekerjasama memaksimalkan potensi dan peranannya dalam kehidupan,  baik  dalam  peran  produktif,  peran  reproduktif,  ataupun  peran  sosial.  Dalam kerangka  pencapaian  maslahah−yang  dimensinya  menyeluruh  atau  al- maslahah al kuliyyah dunia dan akhirat yang antara lain terlihat dari implikasinya terhadap terciptanya peradaban yang  luhur  sesuai  dengan  tuntutan  Islam−,  sebagai  lembaga  keuangan  syariah  yang memberikan  akses  yang  luas  bagi  masyarakat  golongan  menegah  ke  bawah,  BMT  telah membangun  konteks,  sarana  dan  prasarana  untuk  mewujudkan  al- maslahah al kuliyyah menjadi rasional.

## REFERENSI
Antonio,M. Syafií (2017). Memberdayakan Keuangan Mikro Syariah Indonesia , Jakarta: BI. Kartono,  Kartini  (1989) Psikologi  Wanita,  Mengenal  Gadis  Remaja  dan  Wanita  Dewasa . Bandung: Mandar Maju.
Faqih,  Mansour(2012) Analisis  Gender  dan  Transformasi  Sosial .Penerbit:  INSISTPress ISBN:979-3457-93-7Edisi/cetakan ke-14,November 2012 Kolasi: 13x19cm; xxi +192 halaman Katjasungkana, Nusyahbani. 2010. Potret Perempuan . Yogyakarta: Pustaka
Pelajar.ISBN 10: 9799483522  ISBN 13: 9789799483522
Rahayu, Angger Wiji, 2015,https://www.jurnalperempuan.org/wacana-
feminis/perempuan-dan-belenggu-peran-kultural
UU  No.  7  tahun  1984.  Tentang  Konvensi  Mengenai  Penghapusan  Segala  Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (CEDAW).
Widuri,  Endang.  2008.  Pendidikan  Hukum  Perempuan  sebagai  Upaya  Pemberdayaan Perempuan. Jurnal Yin Yang, Vol. 3, No. 2. Sappleton, N. (2009),
"Women non ‐ traditional entrepreneurs and social capital", International  Journal  of  Gender  and  Entrepreneurship ,  Vol.  1  No.  3,  pp.  192- 218. https://doi.org/10.1108/17566260910990892
Nelson,  T., Maxfield,  S. and Kolb,  D. (2009),  "Women  entrepreneurs  and  venture  capital: managing the shadow negotiation", International Journal of Gender and Entrepreneurship ,
Vol. 1 No. 1, pp. 57-76. https://doi.org/10.1108/17566260910942345 Retno  Ayu  Purnama,  Sari (2014), Pengaruh  Kinerja  Keuangan  Umk  Terhadap  Pemberdayaan Perempuan Yang Dimediasi Oleh Kontribusi Pendapatan Dalam Keluarga (Studi Kasus pada Nasabah  Baitul  Maal  Wa  Tamwil  KUBE  Sejahtera  Kota  Padang). Other  thesis, Universitas Andalas.
Maftukhatusolikhah,  Siti  Mardiyah,  Erdah  Litriani,  Sri  Delasmi,  (2018)  Expanding Women’s Access To The Banking Sector, International Journal of Islamic Business and Economics (IJIBEC), IAIN Pekalongan, hal. 131-144.
Robert  K.  Yin.  (2012). Applications  of  Case  Study  Research ,  California,  SAGE,  ISBN: 1412989167, 9781412989169