## Hak Syuf’ah dalam Akad Musyarakah Mutanaqishah

## Faridatul Fitriyah
Institut Agama Islam Negeri Kediri
Email : faridatul.fitriyah@gmail.com

## ABSRACT
Musyarakah Mutanaqishah is one of akad which has minor risk compared to the other akad that is commonly implemented by sharia banking. In Musyarakah Mutanaqisah contract of  cooperation  Musyarakah  Mutanaqishah  can  be  done  in  various  commercial  business activities, with the form of business that is shariah compliant, among others; the principle of buying and selling, and renting rent. The important point is to be aware of that Musyarakah Mutanaqisah creates ownership in the form of a stationary asset, the parties in the union are not allowed to sell the portion of the assets owned to the other party outside the union without permission from other members of the union. Because, when members of the union sell their portions  to  the  outside  of  the  Union,  there  is  a  right  to  the  members  of  the  long-standing member of the assets that have been purchased by new members of the union. When the rights of  Syuf’ah  are  applied,  there  is  a  worry  that  the  parties  are  harmed.  Based  on  this background, the author examines the right of Syuf’ah in Musyarakah Mutanaqishah contract.
Based  on  the  results  of  the  study  of  the  rules  of  agreement  Musyarakah Mutanaqishah,  based  on  theories  and  the  rules  of  Dewan  Syariah  Nasional-Majelis  Ulama Indonesia do not discuss the rules regarding the prohibition of parties in the union move or sell  to  other  parties  outside  the  union.  But  the  implementation  of  this  agreement  on  Sharia banking,  the  Otoritas  Jasa  Keuangan  regulates  the  standard  application  of  Musyarakah Mutanaqisah  product.  In  the  standard  book  the  application  of  musyarakah  Mutanaqishah products,  arranged  in  relation  to  Negative  Covenant  clause.  In  drafting  a  financing agreement  contract  with  the  Musyarakah  Mutanaqisah  scheme,  the  bank  should  bind customer  not  to  divert  and  surrender  the  portion  of  the  customer's  ownership  to  the  other party, either in whole or in part. The author hopes the rule of application of this agreement is also  noticed  by  other  financial  institutions,  especially  non-bank  financial  institutions  in  its transaction also implementing Musyarakah Mutanaqisah contract.

## Keyword: Syuf’ah, Musyarakah, Musyarakah Mutanaqishah

## A. Pendahuluan
Perkembangan  perekonomian  syariah  menuntut  bank  syariah  mengembangkan produk-produknya untuk menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Salah satu akad baru yang  disahkan  oleh  Dewan  Syariah  Nasional-Majelis  Ulama  Indonesia  adalah  akad musyarakah  mutanaqishah .  Akad  ini  mulai  difatwakan  pada  tanggal  15  Zulqa’dah  1429  H yang bertepatan dengan tanggal 14 Nopember 2008 M.
Musyarakah  mutanaqishah  adalah  musyarakah  atau  syirkah  yang  mana  kepemilikan aset atau modal salah satu pihak berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya. Akad musyarakah mutanaqishah merupakan gabungan dari akad musyarakah/syirkah dengan akad bai’/jual beli. Sebagaimana  yang tertuang dalam fatwa DSN-MUI pelaksanaan akad musyarakah mutanaqishah dapat  digabung  dengan  akad  ijarah  (sewa  menyewa). Sedangkan  syuf’ah  adalah  hak  mitra  lama  untuk  mengambil  alih  secara  otoritatif  aset  milik bersama yang telah dijual oleh mitra lama lainnya kepada mitra baru dengan cara membayar ganti rugi sebesar uang yang telah dikeluarkan oleh mitra baru atas aset yang dia peroleh.
Para  prinsipnya  dalam  akad  musyarakah  mutanaqishah,  mitra  pertama  dalam  hal  ini Bank  Syariah  atau  Lembaga  Keuangan  Syariah  memiliki  aset  bersama-sama  dengan  mitra kedua  yaitu  nasabah.  Penerapanya  di  Indonesia,  pembiayaan  Musyarakah  Mutanaqishah cenderung  diperuntukkan  dalam  akad  pembiayaan  kepemilikan  rumah  (KPR  iB).  Rumah merupakan aset  tidak bergerak, ketika dimiliki secara bersama-sama dalam  kemitraan, maka pihak yang ada di dalam kemitraan tersebut tidak diperbolehkan menjual porsi asetnya kepada mitra  baru  tanpa  seizin  anggota  mitra  lama.  Ketika  salah  satu  mitra  dalam  kepemilikan  aset tidak  bergerak  menjual  porsinya  kepada  mitra  baru,  maka  anggota  mitra  lama  memiliki  hak syufáh.  Kajian  ini  akan  membahas  bagaimana  penerapan  hak  syuf’ah  dalam  pembiayaan musyarakah mutanaqishah.

## B. Syuf’ah
1. Definisi Syuf’ah
Secara  etimologi,  syuf’ah  berarti  mengumpulkan.  Sedangkan  secara  terminologi syuf’ah adalah hak mitra lama untuk mengambil alih secara otoritatif aset milik bersama yang telah dijual oleh mitra lama lainnya kepada mitra baru dengan cara membayar ganti rugi  sebesar  uang  yang  telah  dikeluarkan  oleh  mitra  baru  atas  aset  yang  dia  peroleh. Misalnya  A  dan  B  bersama-sama  memiliki  sebidang  tanah  secara  persentase.  Tanpa sepengetahuan  A,  B  menjual  hak  atas  aset  bersama  mereka  kepada  C.  Maka  A  secara
otoritatif  berhak  mengambil  balik  tanah  tersebut  dengan  cara  membayar  ganti  rugi sejumlah uang yang telah dikeluarkan C.
Dalil yang mendasari legislasi syuf’ah adalah hadis dan ijma’:
Rasulullah  SAW  memutuskan  syuf’ah  pada  aset  perserikatan  yang  belum  dibagi, dan apabila batas dan jalan telah dibuat, maka tidak ada hak syuf’ah lagi (H.R Bukhari) 1
Rasulullah  SAW  memutuskan  syuf’ah  pada  setiap  kongsi  kemitraan  yang  belum dibagi,  berupa  rumah  atau  pagar.  Tidak  halal  bagi  seorang  mitra  menjual  hingga  izin mitra  lainnya,  apabila  berminat,  maka  mitrannya  bisa  membelinya  atau  melepaskannya. Apabila  ia  menjual  tanpa  seizin  mitranya,  maka  mitranya  lebih  berhak  dengan  barang tersebut (H.R Muslim). 2

## 2. Rukun dan syarat suf’ah
Struktur Syuf’ah terdiri dari tiga rukun, yaitu syafi’, masyfu’ ‘alaih dan masyfu’ fih. Dalam  syuf’ah  sighat  tidak  termasuk  dalam  kategori  rukun,  karena  syuf’ah  adalah  hak memiliki yang bersifat otoritatif, sehingga tidak butuh sighat.
a. Syafi’
Syafi’  adalah  pihak  yang  memiliki  hak  syuf’ah.  Yakni  mitra  lama  (syarik qadim)  yang  berhak  membeli  secara  otoritatif  dari  pihak  mitra  baru.  Menurut Syafi’iyah  disyaratkan  harus  pihak  yang  menjadi  mitra  dalam  sebuah  kemitraan barang  yang  bersifat  persentase.  Yaitu  hak  milik  atas  barang  yang  tidak  bisa dibedakan  secara  fisik,  melainkan  kepemilikan  tersebut  secara  persentase.  Karena itu, pihak di luar kemitraan tidak memiliki hak syuf’ah sekalipun asetnya berdekatan atau  gandeng  dengan  obyek  syuf’ah.  Sedangkan  menurut  Hanafiyah,  hak  syuf’ah
1 Muhammad  ibn  Ismail  ibn  Ibrahim  ibn  al-Mughirah  al-Bukhari,  Shahih  al-Bukhari,  (Beirut:  Dar  al- Fikri, 1981), hadits ke-2257, Juz 8, 268.
2 Tim  Laskar  Pelangi, Metodologi  Fiqh  Muamalah:  Diskursus  Metodologi  Konsep  Interaksi  Sosial- Ekonomi, (Kediri: Lirboyo Press,2013), 248.
juga  dimiliki  oleh  pihak  yang  asetnya  berdekatan  dengan  masyfu’  fih,  meskipun tidak berserikat. 3
Syafi’ harus meminta dengan segera, maksudnya jika syafi’ telah mengetahui penjualan  tersebut,  maka  ia  harus  meminta  dengan  segera  jika  hal  itu memungkinkan.  Sedangkan  jika  syafi’  telah  mengetahuinya  tetapi  memperlambat permintaan tanpa adanya udzur, maka haknya gugur. Hal ini dikarenakan jika syafi’ memperlambat  permintaannya  akan  berbahaya  untuk  pembeli  terhadap  status kepemilikan terhadap barang yang dibeli tidak pasti (labil) dan tidak memungkinkan ia bertindak untuk membangun bangunan di atasnya, karena takut tersia-sia usahanya dan takut disyuf’ah.
Syafi’  memberikan  kepada  pembeli  sejumlah  harga  yang  telah  ditentukan ketika  akad.  Bila  syafi’  tidak  menyerahkan  seluruh  harga  maka  syuf’ah  gugur. Artinya,  syafi’  mengambil  keseluruhan  barang  dan  memberikan  ganti  sejumlah keseluruhan  harga  yang  telah  dibayarkan  oleh  masyfu’  fih.  Jika,  syafi’  meminta untuk mengambil sebagian dari barang tersebut, maka syuf’ahnya gugur. 4
b. Masyfu’ ‘alaih
Masyfu’ ‘alaih yaitu pihak pemilik baru aset perserikatan yang menjadi obyek syuf’ah.  Masyfu’  ‘alaih  disyaratkan: pertama ,  dalam  menerima  atau  memiliki  aset syirkah  dari  mitra  lama  harus  melalui  transaksi  komersial,  baik  yang  bersifat ekonomis  seperti  jual  beli,  ujrah  ijarah  dan  lain-lain,  atau  bukan  ekonomis  seperti mahar,  kompensasi  atas  rekonsiliasi,  kompensasi  gugatan  cerai,  dan  lain-lain. Dengan  demikian,  apabila  masyfu’  ‘alaih  dalam  menerima  atau  memiliki  aset perserikatan tidak melalui proses komersial, seperti hibah, sedekah, warisan dan lain- lain, maka aset perserikatan yang ia terima tidak sah diambil secara otoritatif dengan akad  syuf’ah,  sebab  tidak  ada  ganti  rugi  yang  bisa  dikembalikan  oleh  pihak  syafi’. Kedua , proses kepemilikan masyfu’ ‘alaih atas barang perserikatan harus tidak lebih dahulu  dari  proses  kepemilikan  syafi’.  Sehingga  ketika  salah  satu  dari  dua  mitra menjual bagiannya kepada pembeli A dengan syarat khiyar, dan pada masa khiyar itu mitra  lainnya  juga  ikut  menjual  bagiannya  kepada  pembeli  B  secara  final  (tanpa khiyar),  maka  hak  syuf’ah  dimiliki  oleh  pembeli  A,  sebab  proses  kepemilikannya (pembelian), lebih dahulu dibanding dengan proses kepemilikan pembeli B.
3 Ibid., 251.
4 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah ,(Depok: Rajawali Pers, 2017), 168.

## c. Masyfu’ Fih
Masyfu’  fih  adalah  aset  perserikatan  yang  menjadi  obyek  syuf’ah.  Masyfu’ fih  disyaratkan,  aset  tidak  bergerak,  seperti  tanah,  bangunan,  rumah. 5 Jadi,  aset bergerak  seperti  motor,  mobil  dan  lain  sebagainya  tidak  bisa  diambil  alih  secara otoritatif  menggunakan  akad  syuf’ah,  meskipun  barang  tersebut  dimiliki  secara perserikatan.
3. Syafi’ Kolektif
Apabila  syafi  lebih  dari  satu,  maka  seluruhnya  memiliki  hak  syuf’ah  sesuai persentase  kepemilikan  setiap  mitra  dalam  perserikatan.  Misalnya  dalam  aset  berupa lahan seluas 10 hektar yang dimiliki bersama antara mitra A (50%), mitra B (20%), dan mitra C (30%), ketika mitra A menjual bagiannya kepada pihak D, maka pihak B berhak syuf’ah 40 % dan pihak C berhak 60% dari bagian A yang dijual tersebut. Sehingga mitra B mendapatkan 2 hektar dan mitra C mendapatkan 3 hektar. 6

## 4. Tindakan pembeli terhadap hak syuf’ah
Tindakan  pembeli  terhadap  harta  sebelum  syafi’  menerima  syuf’ah  dinyatakan sah,  karena  ia  bertindak  terhadap  miliknya.  Jika  suatu  ketika  pembeli  menjualnya  lagi kepada  orang  lain,  maka  syafi’  berhak  melakukan  syuf’ah  terhadap  salah  satu  dari  dua penjualan.  Jika  pembeli  harta  menghibahkannya,  mewakafkannya,  menyedekahkannya atau yang sejenisnya, syafi’ kehilangan hak syuf’ahnya sebab pemilikan barang tersebut tanpa ganti. 7

## C. Musyarakah/Syirkah

## 1. Definisi Syirkah
Pengertian syirkah secara etimologi berasal dari bahasa Arab Asy-Syirkah ( ) yang  bermakna  pembauran  dengan  ataupun  tanpa  akad.  Kata  ini  juga  dimaknai  dengan investasi  bersama.  Sedangkan  secara  terminologi  syirkah  bias  diartikan  tetapnya kepemilikan  dua  orang  atau  lebih  atas  suatu  barang  yang  masih  bersifat  umum  atau dimiliki  bersama  tanpa  diketahui  batas-batasnya,  yang  mana  kepemilikan  bersama  ini terjadi atas kemauan sendiri maupun terjadi karena ketentuan syara’. Adakalanya syirkah
5 Tim Laskar Pelangi, Metodologi Fiqh Muamalah... , 251.
6 Ibid., 254.
7 Suhendi, Fiqh Muamalah..., 168.
dilakukan  untuk  tujuan  menghasilkan  keuntungan,  namun  tidak  menutup  kemungkinan syirkah terjadi tidak untuk menghasilkan keuntungan.
Ulama  sepakat  bahwa  secara  garis  besar  syirkah  terbagi  menjadi  dua,  yaitu syirkah  amlak  ( )  dan  syirkah  ‘uqud  ( ).  Syirkah  amlak  berarti  dua  orang atau lebih bersama-sama dalam kepemilikan suatu barang. Ketentuan yang berlaku dalam syirkah ini  yaitu masing-masing pihak  yang ada dalam perserikatan tidak diperbolehkan bertindak  apapun  terhadap  bagiannya  tanpa  seizin  anggota  perikatan  yang  lain,  karena masing-masing  pihak  tidak  punya  hak  untuk  mentransaksikan  hak  atas  anggota perseriktan  yang  lain. 8 Syirkah  ‘uqud  adalah  suatu  kesepakatan  yang  dibuat  oleh  dua orang atau lebih untuk bersekutu dalam modal dan keuntungan. 9

## 2. Dasar Hukum Syirkah
Syirkah  merupakan  akad  yang  diperbolehkan  menurut  syariah.  Beberapa  dasar hukum yang memperbolehkan akad syirkah diantaranya:
a. Surah An-Nisa’ ayat 12:
Artinya:  Tetapi  jika  saudara-saudara  seibu  itu  lebih  dari  seorang,  maka  mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu. 10
b. Surah Shad (38) ayat 24:
Dan  sesungguhnya  kebanyakan  dari  orang-orang  yang  berserikat  itu  sebahagian mereka  berbuat  zalim  kepada  sebahagian  yang  lain,  kecuali  orang-orang  yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". 11
Dalam surah An-Nisa’ ayat 12, pengertian syuraka adalah bersekutu dalam memiliki harta yang diperoleh dalam warisan. Sedangkan dalam surah Shad ayat 24,  lafal al  khulatha diartikan syuraka, yakni  orang-orang  yang  mencampurkan harta mereka untuk dikelola bersama.
Adapun dasar dari sunnah antara lain:
8 Musthafa  Dib  al-bugha  et.al., Fikih  Manhaji:  Kitab  Fikih  Lengkap  Imam  asy-Syafi’i, terj.  Misran, (Yogyakarta: Darul Uswah, 2012), 304-305.
9 Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat, (Jakarta:Amzah, 2013), cet II, 345.
10 QS. An-Nisa’ (4):12.
11 QS. Shad (38):24.

## a. Hadis Abu Hurairah
Dari  Abu  Hurairah,  ia  merafa’kannya  kepada  Nabi,  beliau  bersabda: Sesungguhnya  Allah  berfirman:  saya  adalah  pihak  ketiga  dari  dua  orang  yang berserikat, selagi salah satunya tidak menghianati temannya. Apabila ia berhianat kepada  temannya,  maka  saya  akan  keluar  dari  antara  keduanya  (HR.  Abu Dawud)
b. Hadis Abdullah bin Mas’ud:
ْْنَع َو َْي ِض َرٍد ْوُعْسَمْ ِنْبِْ ّللّاِدْبَع ِْاْ:َلاَقُْ ّللّا ُْراَّمَع َواَنَأْ ُتْك َرَتْش ٍْرْدَبْ َم ْوَيْ ُبْي ِصُناَمْيِفٌدْعَس َو
ْْمَل َوْ,ِنْي َرْيِسَأِبٌدْعَسَءاَجَف,
ٍْءْيَشِب ُراَّمَع َواَنَأْْئ ِجَأ ْ
Artinya:  dari  Abdullah  bin  Mas’ud  ia  berkata:  Saya  bersekutu  dengan  ‘Ammar dan Sa’ad dalam hasil  yang kami peroleh pada  Perang Badar.  Kemudian Sa’ad datang  dengan  membawa  dua  orang  tawanan,  sedang  saya  dan  ‘Ammar  datang dengan tidak membawa apa-apa. (H.R An-Nasa’i)
Dari hadis  di  atas  dapat  dijelaskan bahwa syirkah merupakan  akad  yang diperbolehkan  menurut  syara’. 12 Dalam  hadis  pertama  dijelaskan  bahwa  Allah adalah  pihak  ke  tiga  dalam  sebuah  perserikatan  selama  pihak-pihak  dalam perserikatan tidak berhianat. Namun, ketika ada salah satu pihak dalam perikatan berkhianat maka Allah meninggalkan perikatan tersebut.
3. Macam-Macam Syirkah
a. Syirkah Amlak
Syirkah milik terbagi ke dalam dua bagian:
1) Syirkah  Ikhtiyariyah,  yaitu  perserikatan  yang  dilakukan  oleh  dua  orang  atau lebih  atas  kepemilikan  suatu  barang  yang  terjadi  berdasarkan  kesepakatan masing-masing  pihak  yang  ada  dalam  perserikatan.  Kepemilikan  bersama dalam  syirkan  ini  bisa  melalui  akad  hibah,  wasiat  dan  jual  beli.  Contoh:  A dan B bersepakat untuk membeli sebidang tanah bersama-sama.
2) Syirkah  Jabariyah,  yaitu  suatu  bentuk  kepemilikan  bersama  yang  timbul bukan  karena  kesepakatan  pihak-pihak  yang  ada  dalam  perserikatan,
12 Muslich, Fiqh Muamalat..., 342-343.
melainkan  terpaksa  diterima  oleh  pihak-pihak.  Kepemilikan  bersama  dalam syirkah  ini  terjadi  karena  masing-masing  pihak  sama-sama  menjadi  ahli waris.  Contoh  A  dan  B  menerima  warisan  sebuah  rumah.  Dalam  contoh  ini rumah  tersebut  dilimiki  secara  bersama-sama  oleh  A  dan  B  secara  otomatis (terpaksa) dan keduanya tidak bisa menolak. 13
b. Syirkah ‘Uqud
Syirkah  akad  memiliki  beberapa  bentuk,  yang  dirangkum  oleh  para  fukaha menjadi  empat  jenis.  Keempat  jenis  itu  antara  lain:  syirkah  ‘inaan,  syirkan mufawwadhah, syirkah abdan, dan syirkah wujuh.
1) Syirkah ‘inaan, yaitu adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih yang mana setiap pihak menyerahkan porsi modal ke dalam perserikatan dan mengelola usaha  bersama-sama.  Kedua  pihak  membagi  keuntungan  dan  menanggung resiko bersama-sama sesuai dengan kesepakatan. Porsi masing-masing pihak dalam  menyerahkan  modal,  melakukan  pekerjaan  serta  membagi  hasil  tidak harus  sama,  disesuaikan  dengan  kesepakatan  dari  semua  pihak  yang  masuk dalam perserikatan, mayoritas ulama memperbolehkan syirkah jenis ini. 14
Menurut  Madzhab  Syafi’i,  syirkah  ‘inaan  sah  apabila  memenuhi syarat sebagai berikut:
a) Shighat (ucapan) ijab dan kabul, yaitu berupa ucapan yang tegas dari setiap  mitra  dalam  kerjasama  yang  berisi  pemberian  kuasa  untuk melakukan tindakan jual beli atau tindak niaga lainnya.
b) Mitra  kerjasama  memiliki  kapasitas  untuk  bertindak  sebagai  wakil niaga,  yakni  semua  pihak  yang  terikat  kerjasama  haruslah  baligh, berakal  dan  tidak  dalam  pengampuan.  Hal  ini  sebagai  syarat  karena setiap  mitra  kerjasama  memiliki  wewenang  untuk  mengelola  modal milik  bersam.  Modalnya  sendiri  sebagai  hak  milik,  sedangkan  modal milik anggota perserikatan lain sebagai wakil dari milik. Semua mitra dalam  perikatan  ini  menjadi  wakil  sekaligus  menjadi  pihak  yang diwakili.
c) Modal  bersama  harus  bisa  dicampur  menjadi  satu  dan  tidak  dapat dibedakan  bagian  masing-masing.  Apabila  modal  bersama  masih
13 Muslich, Fiqh Muamalat..., 344.
14 Muhammad Syafií Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, (Jakarta:Gema Insani, 2001), 92-93.
bisa  dibedakan  antara  milik  satu  dengan  milik  anggota  mitra  yang lain,  maka  kerjasama  ini  tidak  sah.  Agar  kerjasama  ini  tetap  sah maka masing-masing pihak yang bermitra harus menukarkan bagian yang menjadi modal yang dengan bagian yang menjadi modal mitra lain.  Apabila  modal  yang  dikumpulkan  oleh  anggota  perserikatan berupa  uang  tunai  dan  barang,  maka  pemilik  barang  bisa  menjual sebagian  miliknya  kepada  anggota  perserikatan  yang  menyerahkan modal  berupa  uang,  agar  mereka  memiliki  barang  yang  menjadi modal  perserikatan  secara  bersama-sama.  Maka  apabila  dua  orang memiliki  barang  secara  bersama-sama  baik  diperoleh  melalui warisan  maupun  jual  beli  kemudian  mereka  menyerahkan  kepada pihak  lain  untuk  dikelola,  maka  kerjasama  syirkah  sudah berlangsung.
d) Penyertaan modal, setelah semua pihak menyepakati kerjasama yang dibuat,  masing-masing  pihak  harus  menyerahkan  modal  sesuai dengan  kesepakatan.  Jika  semua  mitra  memiliki  harta  bersama sebelum  kesepakatan  terjadi,  kemudian  membentuk  kesepakatan bersama, maka kerjasamanya sah.
e) Laba dan rugi dibagi sesuai dengan besaran modal.
Pada  dasarnya  besaran  laba  yang  diperoleh  dan  rugi  yang harus  ditanggung  oleh  masing-masing  pihak  dalam  perserikatan haruslah  disesuaikan  dengan  besaran  modal  yang  disetor  oleh masing-masing  pihak,  meskipun  pihak-pihak  yang  ada  dalam perserikatan  memiliki  tugas  yang  berbeda  dalam  mengelola  modal yang telah mereka kumpulkan.
Berdasarkan  kesepakatan  fuqoha,  apabila  dipersyaratkan kewajiban  menaggung  kerugian  tidak  disesuaikan  dengan  porsi modal  yang  disetor  ke  dalam  perserikatan,  kesepakatan  tersebut batal.  Begitu  pula  jika  dipersyaratkan  besaran  laba  yang  dibagikan tidak  disesuaikan  dengan  besaran  porsi  modal  yang  disetor,  maka kerjasama tidak sah.
Namun madzhab Hanafi dan Maliki membolehkan perolehan laba yang lebih besar dari nisbah modal yang disetor dalam syirkah. Terkait hal ini ada beberapa bentuk sebagai berikut:
 Porsi modal semua mitra sama dan semua mitra ikut mengelola.
Misalnya  masing-masing  pihak  meyerahkan  25%  dari keseluruhan  modal  dan  semua  ikut  mengelola  modal  tersebut. Dalam hal ini, salah satu oihak berhak mengajukan syarat porsi laba lebih besar dibanding porsi laba anggota lain. Karena, bisa jadi  pihak  tersebut  memiliki  kemampuan  yang  lebih  dalam mengelola usaha. Maka kelebihan laba tersebut sebagai imbalan dari pekerjaan dan kecakapannya.
 Porsi  modal  masing-masing  pihak  sama,  namun  tidak  semua pihak yang berserikat ikut mengelola usaha. Jadi, pihak bekerja mendapat tambahan laba selain laba dari modal yang disetorkan.
 Porsi  modal  dari  masing-masing  pihak  berbeda,  namun  semua pihak ikut mengelola usaha. Dalam hal ini bisa jadi laba dibagi dengan  porsi  yang  sama  meskipun  besaran  modal  yang  disetor berbeda.  Karena  bisa  jadi  pihak  yang  setor  modal  lebih  sedikit memiliki kemampuan yang lebih dalam mengelola usaha.
 Besar  modal  yang  diinvestasikan  tidak  sama,  dan  pihak  yang mengelola adalah mitra dengan modal lebih kecil.
Perlu diperhatikan, bahwa tambahan perolehan laba ini diperbolehkan selama kesepakatan tambahannya  berupa nisbah  atau persentase, bukan berupa besaran nominal tertentu. 15
2) Syirkah  mufawwadhah  adalah  kerjasama  antara  dua  pihak  atau  lebih  yang mana  setiap  pihak  memberikan  suatu  porsi  dari  keseluruhan  dana  yang  ada dan berpartisipasi dalam mengelola usaha. Setiap pihak membagi keuntungan dan  kerugian  secara  sama.  Syarat  utama  dari  syirkah  ini  adalah  kesamaan porsi modal yang disetor ke dalam perserikatan, porsi kerja, tanggung jawab dan beban resiko dari masing-masing pihak.
15 Al-bugha  et.al., Fikih  Manhaji:  Kitab  Fikih  Lengkap  Imam  asy-Syafi’i, terj.  Misran,  (Yogyakarta: Darul Uswah, 2012), 311-314.
3) Syirkah abdan adalah kerja sama dua pihak atau lebih yang memiliki keahlian yang sama untuk melakukan pekerjaan Bersama dan berbagi keuntungan dari usaha  yang  mereka  kerjakan.  Syirkah  ini  juga  biasa  disebut  dengan  syirkah ‘amal atau syirkah sanaa’i.
4) Syirkah  wujuh  adalah  kerjasama  antara  dua  pihak  atau  lebih  yang  memiliki reputasi  dan  prestise  baik  serta  ahli  dalam  bisnis.  Mereka  membeli  barang dengan  sistem  pembayaran  tidak  tunai  dan  pihak  lain,  dan  menjual  barang tersebut  secara  tunai.  Mereka  berbagi  keuntungan  dan  kerugian  berdasarkan jaminan kepada penyuplai yang disediakan oleh tiap pihak. Dalam syirkah ini para  pihak  tidak  menyerahkan  modal  karen  pembelian  secara  tidak  tunai berdasarkan pada jaminan reputasinya. 16

## D. Musyarakah Mutanaqishah

## 1. Devinisi Musyarakah Mutanaqishah
Berdasarkan fatwa DSN-MUI No.73/DSN-MUI/XI/2008 musyarakah mutanaqishah  adalah  musyarakah  atau  syirkah  yang  mana  kepemilikan  aset  atau  modal salah  satu  pihak  berkurang  disebabkan  pembelian  secara  bertahap  oleh  pihak  lainnya. Berdasarkan  fatwa  ini  akad  musyarakah  mutanaqishah  adalah  gabungan  antara  akad musyarakah/syirkah  dengan  akad  bai’  (jual  beli).  Sedangka  berdasarkan  buku  standar produk  musyarakah  dan  musyarakah  mutanaqishah  yang  dikeluarkan  oleh  Otoritas  Jasa Keuangan  (OJK),  musyarakah  mutanaqishah  (MMQ)  adalah  salah  satu  produk pengembangan dari produk berbasis akad musyarakah. Musyarakah mutanaqishah dapat diaplikasikan  sebagai  suatu  produk  pembiayaan  perbankan  syariah  berdasarkan  prinsip syirkah  ‘inan,  dimana  porsi  modal  (hishshah)  salah  satu  syarik  (mitra)  yaitu  Bank berkurang disebabkan oleh pembelian atau pengalihan komersial secara bertahap ( naqlul hishshah bil ‘iwadh mutanaqishah ) kepada syarik (mitra) yang lain yaitu Nasabah. 17
Musyarakah  mutanaqishah dibenarkan dalam syariah, karena transaksi ini serupa denga ijarah muntahiyah bi-al-Tamlik, bersandar pada janji antara bank dengan nasabah, bahwa  bank  akan  menjual  kepada  nasabah  porsi  kepemilikannya  dalam  syirkah  apabila nasabah  telah  membayar  kepada  bank  harga  porsi  bank  tersebut.  Di  saat  berlansung, musyarakah mutanaqishah tersebut dipandang sebagai syirkah ‘inan, karena kedua belah
16 Muhammad Syafií Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, (Jakarta:Gema Insani, 2001), 92-93.
17 Devisi Pengembangan Produk dan Edukasi Departemen Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan, Standar Produk Musyarakah dan Musyarakah Mutanaqishah, (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2016), 114.
pihak  menyerahkan  kontribusi  ra’sul  mal,  dan  bank  mendelegasikan  kepada  nasabah untuk  mengelola  kegiatan  usaha.  Setelah  selesai  syirkah  bank  menjual  seluruh  atau sebagian porsinya kepada nasabah yang menjadi mitra, dengan ketentuan akad penjualan ini dilakukan secara terpisah yang tidak terkait dengan akad syirkah. 18
2. Fatwa DSN-MUI tentang Musyarakah mutanaqishah
Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang Musyarakah  Mutanaqishah,  ketentuan  akad  musyarakah  mutanaqishah  adalah  sebagai berikut:
a. Akad  musyarakah  mutanaqishah  terdiri  dari  akad  musyarakah/syirkah  dan  bai’ (jual-beli).
b. Dalam musyarakah mutanaqishah berlaku hukum sebagaimana yang diatur dalam Fatwa  DSN  No.  08/DSN-MUI/IV/2000  tentang  Pembiayaan  Musyarakah,  yang para mitranya memiliki hak dan kewajiban, di antaranya:
1) Memberikan modal dan kerja berdasarkan kesepakatan pada saat akad.
2) Memperoleh keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati pada saat akad.
3) Menanggung kerugian sesuai proporsi modal.
c. Dalam  akad  Musyarakah  Mutanaqishah,  pihak  pertama  (salah  satu  syarik,  LKS) wajib  berjanji  untuk  menjual  seluruh  hishshah-nya  secara  bertahap  dan  pihak kedua (syarik yang lain, nasabah) wajib membelinya.
d. Jual beli sebagaimana dimaksud dalam angka 3 dilaksanakan sesuai kesepakatan.
e. Setelah selesai pelunasan penjualan, seluruh hishshah LKS sebagai syarik beralih kepada syarik lainnya (nasabah).
Selain  ketentuan  akad  sebagaimana  yang  disebutkan  di  atas,  terdapat  beberapa ketentuan  khusus  dalam  transaksi  musyarakah  mutanaqishah  yang  sudah  diatur  dalam fatwa DSN-MUI. Adapun ketentuan khususnya adalah sebagai berikut:
a. Aset musyarakah mutanaqishah dapat diijarahkan kepada syarik atau pihak lain.
b. Apabila  aset  Musyarakah    menjadi  obyek  Ijarah,    maka    syarik  (nasabah)  dapat menyewa aset tersebut dengan nilai  ujrah yang disepakati.
c. Keuntungan  yang diperoleh dari ujrah tersebut dibagi sesuai dengan nisbah yang telah  disepakati  dalam  akad,  sedangkan  kerugian  harus  berdasarkan  proporsi
18 Wahbah Zuhaili, al-Muamalah Al-Maliyah Al-Muasirah ,(Libanon:Dar alfikr,t.t.t). 436-437.
kepemilikan.  Nisbah  keuntungan  dapat  mengikuti  perubahan  proporsi kepemilikan sesuai kesepakatan para syarik.
d. Kadar/Ukuran  bagian/porsi  kepemilikan  asset  Musyarakah  syarik  (LKS)  yang berkurang  akibat  pembayaran  oleh  syarik    (nasabah),    harus  jelas  dan  disepakati dalam akad;
e. Biaya  perolehan  aset  Musyarakah  menjadi  beban  bersama  sedangkan  biaya peralihan kepemilikan menjadi beban pembeli; 19
3. Keputusan Dewan Syariah Nasional terkait akad musyarakah mutanaqishah
Keputusan  Dewan  Syariah  Nasional  Nomor  01/DSN-MUI/X/2013  tentang Pedoman Implementasi Musyarakah Mutanaqishah dalam Produk Pembiayaan:
a. Pembiayaan Musyarakah  Mutanaqishah adalah  produk  pembiayaan  berdasarkan prinsip musyarakah, yaitu syirkatul 'inan , yang porsi ( hishshah ) modal salah satu syarik  (Bank  Syariah/LKS)  berkurang  disebabkan  pengalihan  komersial  secara bertahap  (naqlul hishshah bil  'iwadh  mutanaqishah)  kepada  syarik  yang  lain (nasabah).
b. Karakteristik Musyarakah  Mutanaqishah :  Semua  rukun  dan  ketentuan  yang  ada dalam  akad  musyarakah,  sebagaimana  fatwa  DSN-MUl  No.  8IDSN- MUI/IIV/2000  tentang  Pembiayaan  Musyarakah  berlaku  juga  pada Musyarakah Mutanaqishah .  Sedangkan  ciri-ciri  khusus Musyarakah  Mutanaqishah adalah sebagai berikut:
1) Modal  usaha  dari  para  pihak  (Bank  Syariah/Lembaga  Keuangan  Syariah [LKS]  dan  nasabah)  harus  dinyatakan  dalam  bentuk hishshah .  Terhadap modal usaha tersebut dilakukan tajzi'atul hishshah , yaitu modal usaha dicatat sebagai hishshah ( portion ) yang terbagi menjadi unit-unit hishshah . Misalnya modal  usaha  syirkah  dari  bank  sebesar  80  juta  rupiah  dan  dari  nasabah sebesar 20 juta rupiah (modal usaha syirkah adalah 100 juta rupiah). Apabila setiap  unit hishshah disepakati  bernilai  1  juta  rupiah,  maka  modal  usaha syirkah adalah 100 unit hishshah .
2) Modal  usaha  yang  telah  dinyatakan  dalam hishshah tersebut  tidak  boleh berkurang  selama  akad  berlaku  secara  efektif.  Sesuai  dengan  contoh  pada
19 Fatwa DSN-MUI Nomor 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang Musyarakah Mutanaqishah.
huruf  a,  maka  modal  usaha  syirkah  dari  awal  sampai  akhir  adalah  100  juta rupiah (l00 unit hishshah).
3) Adanya wa'd (janji).  Bank  Syariah/LKS  berjanji  untuk  mengalihkan seluruh hishshahnya secara komersial kepada nasabah dengan bertahap.
4) Adanya  pengalihan  unit hishshah.  Setiap  penyetoran  uang  oleh  nasabah kepada  Bank  Syariah/LKS,  maka  nilai  yang  jumlahnya  sama  dengan  nilai unit hishshah, secara syariah dinyatakan sebagai pengalihan unit hishshah Bank  Syariah/LKS  secara  komersial  (naqlul  hishshah  bil 'iwadh), sedangkan nilai yang jumlahnya lebih dari nilai unit hishshah tersebut, dinyatakan sebagai bagi hasil yang menjadi hak Bank Syariah/LKS.
c. Tujuan  Produk:  Menyediakan  fasilitas  pembiayaan  kepada  nasabah  baik perorangan  maupun  perusahaan  dalam  rangka  memperoleh  dan/atau  menambah modal  usaha  dan/atau  aset  (barang)  berdasarkan  sistem  bagi  hasil.  Modal  usaha yang  dimaksud  adalah  modal  usaha  secara  umum  yang  sesuai  syariah.  Aset (barang)  yang  dimaksud  antara  lain,  namun  tidak  terbatas  pada:  properti (baru/bekas),  kendaraan  bermotor  (baru/bekas),atau  barang  lainnya  yang  sesuai syariah (baru/bekas).
d. Obyek  pembiayaan:  Obyek  pembiayaan  adalah  kegiatan  usaha  komersial  yang dijalankan dalam berbagai  bentuk  usaha  yang sesuai dengan syariah,  antara lain: prinsip jual beli, bagi hasil, dan sewa menyewa.
e. Prinsip  dan  ketentuan:  Prinsip  yang  digunakan  dalam  produk  ini  adalah akad Musyarakah Mutanaqishah . Syirkah dalam akad Musyarakah Mutanaqishah adalah syirkah  al-'inan .  Kegiatan  penyaluran  dana  dalam  bentuk pembiayaan  berdasarkan Musyarakah  Mutanaqishah berlaku  persyaratan  paling kurang sebagai berikut:
1) Berlaku  ketentuan  hukum/prinsip  syariah  sebagaimana  yang  diatur  dalam fatwa DSN-MUI No.08/DSN-MUI/lV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah;
2) Karakteristik sebagaimana huruf b harus dituangkan secara jelas dalam akad;
3) Setelah  seluruh  proses  pengalihan  selesai,  seluruh  porsi  modal  (hishshah) Bank Syariah/LKS beralih kepada nasabah;
4) Pendapatan Musyarakah  Mutanaqishah  berupa  bagi  hasil  dapat  berasal  dari: a)  Margin  apabila  kegiatan  usahanya  berdasarkan  prinsip  jual  beli;  b)  Bagi hasil apabila kegiatan usahanya berdasarkan musyarakah atau mudharabah; c) Ujrah apabila kegiatan usahanya berdasarkan prinsip ijarah.
5) Nisbah  keuntungan  (bagi  hasil)  ditetapkan  berdasarkan  kesepakatan  para pihak dan dapat mengikuti perubahan proporsi kepemilikan modal;
6) Proyeksi  keuntungan  dalam  pembiayaan Musyarakah  Mutanaqishah dapat didasarkan  pada  pendapatan  masa  depan  (future  income)  dari  kegiatan Musyarakah  Mutanaqishah,  pendapatan  proyeksi  (projected  income)  yang didasarkan  kepada  pendapatan  historis  (historical  income)  dari  kegiatan Musyarakah  Mutanaqishah atau  dasar  lainnya  yang  disepakati.  Para  pihak dapat  menyepakati  nisbah  keuntungan  tanpa  menggunakan  proyeksi keuntungan;
7) Dalam  hal  kegiatan  usaha Musyarakah  Mutanaqishah menggunakan  prinsip sewa menyewa (ijarah), maka obyek yang dibiayai dengan akad Musyarakah Mutanaqishah dapat  diambil  manfaatnya  oleh  nasabah  selaku  pengguna  atau pihak  lain  dengan  membayar ujrah yang  disepakati.  Apabila  nasabah menggunakan obyek Musyarakah Mutanaqishah, maka nasabah adalah pihak yang  mengambil  manfaat  dari  obyek  tersebut  (intifa'  bil  ma'jur)  dan karenanya harus membayar ujrah;
8) Dalam  hal  kegiatan  usaha Musyarakah  Mutanaqishah menggunakan  prinsip sewa  menyewa  (ijarah)  dan  obyek ijarah yang  dibiayai  dalam  proses pembuatan pada saat akad (indent), maka seluruh rincian kriteria, spesifikasi, dan  waktu  ketersediaan  obyek  harus  disepakati  dan  dinyatakan  secara  jelas, baik  kualitas  maupun  kuantitasnya  (ma'luman  mawshufan  mundhabithan munafiyan  lil  jahalah)  dalam  akad  sehingga  tidak  menimbulkan  ketidak- pastian (gharar) dan perselisihan (niza');
9) Dalam  hal  kegiatan  usaha Musyarakah  Mutanaqishah menggunakan  prinsip sewa menyewa (ijarah), obyek pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah boleh diatas namakan nasabah secara langsung atas persetujuan Bank Syariah/LKS;
10) Nasabah  boleh  melakukan  pengalihan hishshah bank  syariah/LKS  sesuai dengan  jangka  waktu  yang  disepakati  atau  dengan  jangka  waktu  dipercepat atas persetujuan Bank Syariah/LKS.
f. Ketentuan khusus indent : Khusus untuk kegiatan usaha Musyarakah Mutanaqishah yang menggunakan prinsip sewa menyewa ( ijarah ) di mana obyek yang dibiayai  masih  dalam  proses pembuatan ( indent ) berlaku ketentuan sebagai berikut:
1) Obyek Musyarakah  Mutanaqishah :  yang  dimaksud  dengan  ketersediaan obyek  harus  disepakati  dan  dituangkan  secara  jelas,  baik  kuantitas  maupun kualitas  ( ma'luman  mawshufan  mundhabithan  munafiyan  lil  jahalah ) sebagaimana huruf e angka 8 adalah:
a) Jangka  waktu  penyerahan  obyek  pembiayaan Musyarakah  Mutanaqishah harus ditentukan secara jelas.
b) Kuantitas dan kualitas ditetapkan dan disepakati secara jelas.
c) Ketersediaan obyek diketahui dengan jelas, paling tidak: i) Sebagian besar obyek Musyarakah  Mutanaqishah dalam  bentuk  bangunan/fisik  sudah  ada pada saat akad dilakukan, tetapi penyerahan keseluruhan obyek Musyarakah Mutanaqishah dilakukan pada masa yang akan datang sesuai  kesepakatan.  ii)  Kepastian  keberadaan  obyek Musyarakah Mutanaqishah harus sudah jelas dan telah menjadi milik developer/suplier serta bebas sengketa.
2) Pengakuan  Pendapatan Musyarakah  Mutanaqishah: Dalam  hal  sumber pendapatan Musyarakah  Mutanaqishah berasal  dari  ujrah  sebagaimana dimaksud  pada  huruf  e  angka  4  butir  c)  yang  obyek Musyarakah Mutanaqishah belum  tersedia  seluruhnya,  maka  Bank  Syariah/LKS  dapat mengakui pendapatan apabila tanah dan infrastruktur telah tersedia, sebagian besar bangunan sudah ada pada saat akad dan bebas sengketa.
g. Ketentuan lain
1) Denda  dan  ganti  rugi:  Bank  Syariah/LKS  diperkenankan  untuk  mengenakan sanksi  kepada  nasabah  mampu  yang  rnenunda-nunda  pembayaran  angsuran. Sanksi  dapat  berupa:  i)  Denda  keterlambatan  ( ta'zir ),  yang  akan  diakui sebagai  dana kebajikan.  ii) Ganti kerugian ( ta  'widh ),  yang terdiri atas biaya
penagihan  dan  biaya  eksekusi  barang.  Biaya  denda  keterlambatan  dan  ganti kerugian  yang  berupa  biaya  penagihan  akan  dikenakan  sejumlah  dana  atau persentase  yang  dihitung  berdasarkan  biaya  historis  nyata  ( real  historical cost )  dengan  mengacu  kepada  substansi  fatwa  DSN  No.  43/DSN- MUI/III/2004 tentang Ganti Rugi ( ta'widh ).
2) Pelunasan  dipercepat:  dalam  hal  terjadi  percepatan  pengalihan hishshah, maka yang menjadi kewajiban nasabah adalah sisa total kewajiban Musyarakah  Mutanaqishah  yang  meliputi:  i)  Sisa  hishah  bank syariah/LKS  (outstanding  pokok)  yang  belum  diambil  alih  oleh  nasabah.  ii) Bank  Syariah/LKS  boleh  melakukan discount (tanazulul  haqq)  dalam  hal terjadi kondisi sebagaimana dalam angka 3).
3) Penyelesaian  pembiayaan  bermasalah:  Pembiayaan  bermasalah  dapat diselesaikan  oleh  para  pihak  melalui  musyawarah  mufakat  dengan  cara penjadwalan kembali (rescheduling), penambahan syarat baru (reconditioning),  maupun  penggunaan  struktur  baru  (restructuring).  Bank Syariah/LKS  dapat  melakukan  penyelesaian  (settlement)  Pembiayaan Musyarakah  Mutanaqishahbagi  nasabah  yang  tidak  menyelesaikan  atau melunasi  pernbiayaannya  sesuai  jumlah  dan  waktu  yang  telah  disepakati, dengan  ketentuan:  i)    Aset Musyarakah  Mutanaqishah atau  jaminan  lainnya dijual oleh nasabah melalui Bank Syariah/LKS dengan harga yang disepakati; ii) Nasabah melunasi sisa kewajibannya kepada Bank Syariah/LKS dari hasil penjualan;  iii)  Apabila  hasil  penjualan  melebihi  sisa  utang,  maka  Bank Syariah/LKS  mengembalikan  sisanya  kepada  nasabah;  iv)  Apabila  hasil penjualan  lebih  kecil  dari  sisa  utang  maka  sisa  utang  tetap  menjadi  utang nasabah;  v)  Apabila  nasabah  tidak  mampu  membayar  sisa  utangnya,  maka Bank  Syariah/LKS  dapat  membebaskannya  berdasarkan  kebijakan  Bank Syariah/LKS. 20
4. Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait Akad Musyarakah Mutanaqishah
OJK menetapkan Standar penerapan akad Musyarakah mutanaqishah, antara lain sebagai berikut:
a. Standar perjanjian musyarakah mutanaqishah
20 Keputusan  DSN-MUI  No.  01/DSN-MUI/IX/2013  Tentang  Pedoman  Implementasi Musyarakah Mutanaqishah dalam Produk Pembiayaan.
Komposisi  suatu  perjanjian  pembiayaan  Musyarakah  Mutanaqishah  (MMQ) yang  dibuat  oleh  BUS/UUS/BPRS  harus  terdiri  dari  4  (empat)  bagian  yaitu:  Judul, Komparisi,  Isi,  dan Penutup.  Isi  perjanjian pembiayaan MMQ harus  didasarkan pada kesepakatan  para  pihak  sesuai  dengan  asas  konsesualisme  dalam  kontrak  perjanjian baku. Kesepakatan para pihak merupakan wujud atas keridhoan ( ar radhaiyyah ) yang dinyatakan dalam bentuk ijab kabul (sighatul akad) saat pengikatan perjanjian. Dalam proses  mencapai  kesepakatan  dalam  perjanjian  tersebut,  pihak  BUS/UUS/BPRS menjelaskan  isi  perjanjian  yang  akan  ditanda  tangani  dan  memberikan  kesempatan bagi  Calon  Nasabah  untuk  memahami  dan  memberikan  pendapat  terkait  seluruh klausul standar perjanjian pembiayaan MMQ yang dibuat oleh BUS/UUS/BPRS.
Syarat pelaksanaan perjanjian atau akad MMQ terdiri dari syarat subjektif dan syarat  objektif.  Syarat  subjektif  yaitu  terkait  kecakapan  subjek  hukum  dan  syarat objektif yaitu terkait objek yang diperjanjikan harus amwal (halal). Kecakapan subjek hukum berkaitan dengan kemampuan untuk memikul tanggungjawab. Ketidakcakapan subjek  hukum  dibedakan  menjadi  dua  yaitu muwalla untuk  pribadi  kodrati  dan taflis untuk  pribadi  hukum  atau  badan  usaha.  Ketidakcakapan  hukum  ini  akan mengakibatkan akad perjanjian menjadi fashid (rusak) dan/atau bathal (void). Pribadi kodrati  yang  dianggap  cakap  adalah  telah  mencapai  umur  paling  rendah  18  (delapan belas)  tahun  atau  pernah  menikah  sebagai-mana  disebutkan  dalam  Pasal  1  ayat  6 KHES. Pribadi hukum atau badan hukum (syirkah) yang tidak cakap  yaitu dalam hal dinyatakan  taflis/pailit  berdasarkan  putusan  pengadilan  yang  telah  memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 KHES.
Syarat  objektif  berkaitan  dengan  sebab  yang  halal  ( amwal )  yaitu  objek  akad haruslah terbebas dari unsur maghrib ( maysir, gharar, dan riba ). Suatu perjanjian atau akad  MMQ  tidak  boleh  mengandung  unsur ghalat (khilaf), ikrah (paksaan), taghrir (tipuan), dan gubhn (penyamaran). Ghalath atau khilaf tidak mengakibatkan batalnya suatu akad kecuali khilaf itu terjadi mengenai hakikat yang menjadi pokok perjanjian sebagaimana  disebutkan  dalam  Pasal  30  KHES. Ikrah atau  paksaan  menyatakan bahwa paksaan mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu bukan berdasar pilihan bebasnya  sebagaimana  disebutkan  dalam  Pasal  31  KHES.  Paksaan  ( ikrah )  dapat menyebabkan  batalnya  akad  apabila  pihak  yang  dipaksa  akan  segera  melaksanakan apa yang diancamkannya karena kondisi jiwa merasa tertekan sebagaimana disebutkan
dalam  Pasal  32  KHES. Taghrirat atau  tipuan  adalah  pembentukan  akad  melalui  tipu daya  dengan  dalih  untuk  kemaslahatan,  tetapi  pada  kenyataannya  untuk  memenuhi kepentingannya  sendiri,  disebutkan  dalam  pasal  33  KHES.  Suatu  pembentukan perjanjian  atau  akad  melalui taghirat (penipuan)  dapat  menjadi  alasan  pembatalan suatu akad. Gubhn atau penyamaran sebagai suatu keadaan yang tidak imbang antara prestasi  dengan  imbalan  prestasi  dalam  suatu  akad  sebagaimana  disebutkan  dalam Pasal 35 KHES. 21
b. Klausul kesepakatan dalam Harga dan Sewa
Harga  perolehan  terkait  obyek  pembiayaan  harus  disebutkan  dengan  jelas dalam  perjanjian  atau  akad  beserta  porsi  kepemilikan  para  pihak.  Mekanisme berkurangnya  hishshah  BUS/UUS/BPRS  atas  aset  MMQ  akibat  pembayaran  berupa pembelian  atau  pengalihan  komersial  oleh  Nasabah  harus  jelas  dan  disepakati  dalam perjanjian atau akad. BUS/UUS/BPRS wajib menetapkan nisbah bagi hasil sejak awal akad.  Ketentuan  tentang  nisbah  bagi  hasil  kepada  Nasabah  dinyatakan  dalam  bentuk prosentasi, tidak diperkenankan dalam bentuk jumlah tetap ( fixed amount ) sejak masa awal  pengikatan  perjanjian.  Pembayaran  bagi  hasil  dihitung  berdasarkan  Nilai Realisasi  Pendapatan  bukan  Nilai  Proyeksi  Pendapatan.  Salah  satu  pihak  boleh mengusulkan  bahwa  jika  keuntungan  melebihi  jumlah  tertentu,  kelebihan  atau persentase  itu  diberikan  kepadanya.  Pembagian  keuntungan  dapat  dilakukan  dengan salah  satu  dari  dua  cara  yaitu  dibagi  secara  proporsional  (sesuai  dengan  proporsi modal)  atau  dibagi  sesuai  kesepakatan  (tidak  berdasarkan  proporsi  modal).  Klausul mengenai  pembagian  kerugian  yaitu  dibagi  di  antara  para  pihak  secara  proporsional menurut  saham  masing-masing  dalam  modal.  Klausula  yang  menyatakan  bahwa kerugian ditanggung sesuai kesepakatan atau tidak sesuai proporsional masing-masing modal pihak, maka klausula tersebut batal demi hukum. 22
c. Klausula Pembelian Porsi Bank
Para  pihak  bersepakat  bahwa  BUS/UUS/BPRS  akan  mengalihkan  hishshah (porsi) atas kepemilikan obyek MMQ dengan cara pengalihan yang disepakati, berupa pembelian  atau  pengalihan  komersial  oleh  Nasabah.  Nasabah  harus  berjanji  akan membeli  keseluruhan  hishshah  (porsi)  Bank.  Setelah  seluruh  pembayaran  hishshah
21 Devisi Pengembangan Produk dan Edukasi Departemen Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan.., 196-199.
22 Ibid.,201-202.
(porsi)  BUS/UUS/BPRS  dilunasi  oleh  Nasabah,  maka  seluruh  porsi  kepemilikan beralih  kepada  Nasabah  sesuai  mekanisme  yang  disepakati.  Nasabah  berhak  untuk melakukan  pembelian  obyek  MMQ  secara  sekaligus  setelah  terlebih  dahulu mengajukan permohonan tertulis kepada BUS/UUS/BPRS. 23
d. Klausul hak dan kewajiban para pihak atas obyek pembiayaan
Nasabah berhak untuk menempati dan menggunakan obyek pembiayaan sesuai tujuan  yang  telah  disepakati  dengan  pihak  BUS/UUS/  BPRS.  Nasabah  berkewajiban memelihara  obyek  pembiayaan  agar  tidak  menurun  nilainya.  Jika  dikemudian  hari diketahui  adanya  cacat,  kekurangan,  dan  permasalahan  berkaitan  dengan  obyek pembiayaan  maka  risiko  tersebut  akan  dimusyawarahkan  lebih  lanjut  dengan memperhatikan pembagian tanggung jawab secara proporsional pihak BUS/UUS/BPRS dan Nasabah. 24
e. Klausul Larangan ( Negative Covenant )
Negative Covenant adalah  klausul  yang  berisi  janji-janji  debitur  untuk tidak  melakukan  hal  tertentu  atau  merupakan  larangan  pihak  BUS/UUS/  BPRS terhadap  beberapa  tindakan  nasabah  yang  dapat  menimbulkan  kerugian  atau mempengaruhi kemampuan pembayaran pihak nasabah selama akad berlangsung. Larangan  Nasabah  untuk  menjaminkan  diri  sebagai  penjamin  terhadap  utang orang/pihak  lain.  Larangan  Nasabah  untuk  menyewakan,  menjaminkan, mengalihkan,  dan  menyerahkan  baik  sebagian  atau  seluruh  porsi  aset  MMQ Nasabah  kepada  pihak  lain  tanpa  pemberitahuan  secara  tertulis  kepada  BUS/ UUS/BPRS. 25

## E. Kesimpulan
Berdasarkan kajian materi di  atas dapat  kita simpulkan  bahwa pada pinsipnya aturan dari  Dewan  Syariah  Nasional-Majelis  Ulama  Indonesia  terkait  penerapan  pembiayaan musyarakah  mutanaqishah  yang  dituangkan  dalam  fatwa  Fatwa  DSN-MUI  Nomor  73/DSN- MUI/XI/2008  tentang  Musyarakah  Mutanaqishah  dan  Keputusan  Dewan  Syariah  Nasional Nomor  01/DSN-MUI/X/2013  tentang  Pedoman  Implementasi  Musyarakah  Mutanaqishah dalam Produk Pembiayaan, tidak mengatur aturan Syariah terkait syufáh. Artinya, DSN-MUI membebaskan  kepada  pihak-pihak  yang  membuat  kesepakan  berdasarkan  akad  musyarakah
23 Ibid.,203.
24 Ibid.,
25 Ibid.,206-207.
mutanaqishah  untuk  merumuskan  sendiri  kesepakatannya  di  dalam  kontrak  perjanjian  yang mereka buat, termasuk bagaimana penerapan sewanya, dan apa saja hal-hal yang tidak boleh dilakukan  terhadap  objek  akad  selama  masa  kontrak  kesepakatan  ini  berlangsung.  Namun, dalam  kebijakan  yang  berbeda  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  dalam  Standar  Produk Perbankan  Syariah  Musyarakah  dan  Musyarakah  Mutanaqishah  mengatur  terkait    Klausul Larangan ( Negative Covenant ).
Negative Covenant adalah  klausul  yang  berisi  janji-janji  debitur  untuk  tidak melakukan hal  tertentu atau merupakan larangan pihak BUS/UUS/BPRS  terhadap beberapa tindakan  nasabah  yang  dapat  menimbulkan  kerugian  atau  mempengaruhi  kemampuan pembayaran pihak nasabah selama akad berlangsung. Larangan Nasabah untuk menjaminkan diri  sebagai  penjamin  terhadap  utang  orang/pihak  lain.  Larangan  Nasabah  untuk menyewakan, menjaminkan, mengalihkan, dan menyerahkan baik sebagian atau seluruh porsi aset  MMQ  Nasabah  kepada  pihak  lain  tanpa  pemberitahuan  secara  tertulis  kepada BUS/UUS/BPRS.  Secara  tidak  langsung  aturan  ini  melindungi  bank  dan  nasabah  agar  tidak terjadi  syuf’ah.  Karena  dalam  penyusunan  kontrak  kesepakatan  pembiayaan  dengan  akad musyarakah  mutanaqishah,  bank  harus  mengikat  nasabah  untuk  tidak  mengalihkan  dan menyerahkan  porsi  kepemilikan  nasabah  kepada  pihak  lain,  baik  keseluruhan  maupun sebagian.  Penulis  berharap  aturan  penerapan  akad  ini  juga  diperhatikan  oleh  Lembaga keuangan  lain,  khususnya  lembaga  keuangan  non  bank  yang  dalam  transaksinya  juga menerapkan akad musyarakah mutanaqishah.

## Daftar Pustaka
Al-Bugha,  Musthafa  Dib  et.al., Fikih  Manhaji:  Kitab  Fikih  Lengkap  Imam  asy-Syafi’i, terj. Misran, Yogyakarta: Darul Uswah, 2012.
Al-Bukhari, Muhammad ibn  Ismail ibn  Ibrahim ibn  al-Mughirah, Shahih  al-Bukhari,  Beirut: Dar al-Fikri, 1981, hadits ke-2257, Juz 8.
Al-Qur’an Indonesia. Terjemah Al-Quran Al-Karim. Bandung: Al-Ma’arif, 1993.
Antonio, Muhammad Syafií, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, Jakarta:Gema Insani, 2001.
Tim  Laskar  Pelangi, Metodologi  Fiqh  Muamalah:  Diskursus  Metodologi  Konsep  Interaksi Sosial-Ekonomi, Kediri: Lirboyo Press,2013.
Muslich, Ahmad Wardi, Fiqh Muamalat, Jakarta:Amzah, 2013, cet II.
Zuhaili, Wahbah, al-Muamalah Al-Maliyah Al-Muasirah ,Libanon:Dar alfikr,t.t.t.
Devisi  Pengembangan  Produk  dan  Edukasi  Departemen  Perbankan  Syariah  Otoritas  Jasa Keuangan, Standar Produk Musyarakah dan Musyarakah Mutanaqishah, Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2016.
Fatwa DSN-MUI Nomor 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang Musyarakah Mutanaqishah.
Keputusan  DSN-MUI  No.  01/DSN-MUI/IX/2013  Tentang  Pedoman  Implementasi Musyarakah Mutanaqishah dalam Produk Pembiayaan.