Penggabungan Perseroan Terbatas Tanpa Likuidasi Terlebih Dahulu Menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
( The Merger of Limited Company Without Prior Liquidation According to the Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas)

## Safarni Husain
Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Samarinda Jl. Sambaliung Kampus Gn. Kelua Samarinda Kalimantan Timur email: safarnihusain@yahoo.co.id

## ABSTRAKSI
Keberadaan  perseroan terbatas  sebagai salah satu bentuk badan usaha dalam dunia usaha berperan  penting  dan  strategis  dalam  menggerakkan  perekonomian,  terutama  dalam menghadapi arus globalisasi perekonomian dunia dewasa ini yang semakin kompleks. Dalam upaya  meningkatkan  efesiensi  dan  kinerja  suatu  perusahaan  dibutuhkan  restrukturisasi perusahaan,  dan  salah  satu  metode  untuk  melakukan  restrukturisasi  perusahaan  adalah dengan cara penggabungan (merger). Penggabungan (merger) dan peleburan (konsolidasi) merupakan perbuatan hukum yang memiliki akibat fundamental terhadap struktur perseroan. Keduanya  secara  teknis  memiliki  kemiripan.  Pada  peleburan  (konsolidasi)  perseroan menghasilkan  satu  entitas  hukum  yang  baru.  Sedangkan  pada  penggabungan  (merger) masih  ada  satu  entitas  hukum  yang  dipertahankan  untuk  menampung  perseroan  (aset, modal,  dan  utang)  dari  satu  atau  lebih  perseroan  yang  demi  hukum  berakhir  setelah penggabungan.
Kata Kunci: perseroan terbatas, restrukturisasi perusahaan, penggabungan.

## ABSTRACT
The existence of limited company as one form of corporation in business world  has important  and  strategic  role  in  order  to  move  the  economy,  especially  to  face  within  the world’s economy globalization nowadays which is getting more complex. In effort to improve the efficiency and work process of a company, reconstruction of company is needed. And one method  of  doing  it  is  by  merger.  The  merger  itself  and  the  consolidation  is  an  act  of  law which has fundamental impact through the company structure. Both of those acts, technically have some sort of similarity. In consolidation that happen within company would have result of  a  totally  new  legitimate  identity.  Meanwhile,  in  merger,  there  is  still  one  of  previous company  legitimate  identity  which  is  held  up  to  accommodate  the  company  asset,  capital, and debt from one or more of the other company which, for the sake of law, is shut down after the merger.
Key Words: limited company, company restructure, merger.

## Pendahuluan
Pembangunan  ekonomi  nasional  yang  diselenggarakan  berdasarkan demokrasi  ekonomi  dengan  prinsip  kebersamaan,  efesiensi  berkeadilan, berkelanjutan,  berwawasan  lingkungan,  kemandirian  serta  menjaga  keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional sebagaimana disebutkan dalam Pasal 33 ayat 4 UUD 1945, perlu didukung oleh suatu undang-undang yang dapat menjamin iklim dunia usaha yang kondusif.
Keberadaan Perseroan Terbatas (PT) sebagai salah satu bentuk badan usaha dalam  dunia  usaha  dan  perdagangan  memiliki  peran  yang  sangat  penting  dan strategis  dalam  menggerakkan  kegiatan  pembangunan  dalam  bidang  ekonomi, terutama  dalam  menghadapi  arus  globalisasi  perekonomian  dunia  dewasa  ini  yang semakin kompleks. Saat ini PT merupakan bentuk badan usaha yang paling disukai, selain karena pertanggungjawabannya yang bersifat terbatas, PT juga adalah badan usaha  berbentuk  badan  hukum  yang  modalnya  terdiri  atas  saham-saham  (asosiasi modal),  sehingga  dalam  undang-undang  ditetapkan  bahwa  saham  yang  ditetapkan harus  disetor  penuh  agar  dalam  melaksanakan  usahanya  mampu  berfungsi  secara sehat, berdaya guna dan berhasil guna.
Dalam  upaya  meningkatkan  efesiensi  dan  kinerja  suatu  perusahaan dibutuhkan  restukturisasi  perusahaan,  dan  salah  satu  metode  untuk  melakukan restrukturisasi perusahaan adalah dengan cara merger.
Merger  yang  merupakan  salah  satu  bentuk  pengembangan  usaha,  telah memperoleh  pengakuan  dan  bentuknya  di  Amerika Serikat  sejak akhir  abad ke-19. Hingga  saat  ini  kegiatan  merger  di  Amerika  Serikat  telah  mengalami  pasang  surut sebanyak  lima  periode,  yang  lebih  dikenal  dengan  gelombang  merger (merger wave). 1 Gelombang merger di Amerika Serikat pertama kali dimulai pada tahun 1897 hingga tahun 1904 yang ditandai dengan tingginya horizontal merger yang terjadi di lingkungan  pabrikan.  Hal ini terjadi  sebagai  akibat  longgarnya ketentuan  mengenai hukum  perusahaan  yang  berlaku  saat  itu,  serta  kurangnya  sumber  daya  manusia yang melaksanakan The Sherman Act yang diundangkan di tahun 1890. 2
Gelombang  merger  kedua  terjadi  pada  diantara  tahun  1916  hingga  tahun 1929, ditandai dengan tingginya penggunaan dana pinjaman sebagai modal merger atau akuisisi (debt financing). Pada gelombang ini muncullah merger vertikal (vertical merger) dan merger konglomerat (conglomerate merger). 3
Gelombang merger ketiga terjadi antara tahun 1965 hingga tahun 1969 yang menandai booming  dalam  perekonomian  dunia  berupa  gelombang  besar  dalam conglomerate  merger.  Oleh  karena  merger  dalam  gelombang  ketiga  ini  lebih merupakan  merger  yang  bersifat  konglomerasi,  sehingga  tidak  ditandai  dengan peningkatan  konsentrasi  pasar  dalam  suatu  industri  tertentu.  Merger  pada  era  ini terjadi karena banyaknya dorongan faktor-faktor ekonomis dan non ekonomis dalam dunia usaha. 4
Permulaan gelombang keempat ditandai dengan terjadinya hostile take over di tahun 1970-an. Gelombang merger keempat sendiri baru dimulai pada tahun 1981 dan berakhir tahun 1989. 5
Gelombang  merger  kelima  memiliki  karakteristik  yang  hampir  sama  dengan gelombang  merger  keempat,  hanya  saja  gelombang  kelima  ini  telah  lebih  banyak menggunakan kombinasi antara aset dan utang (equity dan debt financing), bahkan
1 Gunawan Widjaja, 2002, Merger dalam Perspektif Monopoli, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 42.
2 Ibid.
3 Ibid., hlm. 42-43.
4 Ibid., hlm. 43.
5 Ibid., hlm. 43-44.
lebih banyak terjadi strategic merger,  yang memungkinkan perusahaan hasil merger berkembang dengan pesat. 6
Adapun  di  Indonesia,  perkembangan  hukum mengenai  penggabungan (merger) perseroan tidak dapat dikatakan berkembang pesat, karena hukum merger itu  sendiri  baru  diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan  setelah diundangkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (yang saat ini telah diamandemen dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 40  Tahun  2007  tentang  Perseroan  Terbatas  (untuk  selanjutnya  disebut  UUPT 40/2007).  Dalam  bentuk  peraturan  pelaksanaan  telah  dibuat  Peraturan  Pemerintah Nomor  27  Tahun  1998  tentang  Penggabungan,  Peleburan  dan  Pengambilalihan (untuk selanjutnya disebut PP 27/1998).
Penggabungan  (merger)  dan  peleburan  (konsolidasi)  merupakan  perbuatan hukum  yang  memiliki  akibat  fundamental  terhadap  struktur  perseroan. Penggabungan  dan  peleburan  secara  teknis  memiliki  kemiripan.  Pada  peleburan (consolidation)  perseroan  menghasilkan  satu  entitas  hukum  yang  baru.  Daniel Davidson,  et.  all.,  menegaskan  bahwa  dalam  konsolidasi two  or  more  existing corporations  combine  to  from  a  wholly  new  corporation  entity. 7 Sedangkan  pada penggabungan (merger)  masih  ada  satu  entitas  hukum  yang  dipertahankan  untuk menampung perseroan (aset, modal dan utang) dari satu atau lebih perseroan yang demi hukum berakhir setelah penggabungan.

## Penggabungan (Merger)
Untuk  menghindari  terjadinya  perbedaan  penafsiran,  maka  perlu  diberikan beberapa pengertian, sebagaimana tersebut di bawah ini.
Pengertian penggabungan (merger) dalam Pasal 1 angka (9) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 adalah sebagai berikut:
”Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan satu perseroan atau  lebih  untuk  menggabungkan  diri dengan  perseroan  lainnya  yang  telah ada  yang  mengakibatkan  aktiva  dan  pasiva  dari  perseroan  yang menggabungkan ini beralih karena hukum kepada perseroan yang menerima penggabungan  dan  selanjutnya  status  badan  hukum  perseroan  yang menggabungkan diri berakhir karena hukum”.
Dari  pengertian  Pasal  tersebut,  ada  beberapa  unsur  esensial  dari penggabungan (merger) yaitu sebagai berikut:
a. Penggabungan  (merger)  merupakan  perbuatan  hukum  yaitu  perbuatan  yang melahirkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban;
b. Esensi yang digabungkan pada dasarnya meliputi seluruh aktiva dan pasiva;
c. Penggabungan hanya menyisakan satu entitas hukum. Penggabungan  (merger)  sebagai  proses  integrasi  perusahaan,  umumnya dapat dilakukan dengan bentuk integrasi horisontal maupun vertikal yang boleh jadi dilandasi  oleh  prinsip  saling  membutuhkan  maupun  untuk  saling  menguasai  dan pengambilan paksa.
Penggabungan  (merger)  merupakan  perbuatan  hukum  yang  menimbulkan akibat hukum. Apabila diklasifikasi, akibat hukum dari penggabungan adalah: 8
a. Akibat hukum terhadap aktiva dan pasiva.
6 Ibid., hlm. 44.
7 Daniel V. Davidson, Brenda E. Knowles, Lynn M. Forsythe and Robert R. Jespersen, 1993, Business Law,  Principles  and  Cases,  Fourth  Edition,  Wadworth  Publishing  Company,  Belmot,  California,  hlm. 859.
8 M. Yahya Harahap, 2009, Hukum Perseroan Terbatas, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 485.
Terhadap aktiva dan pasiva  perseroan yang menggabungkan diri, demi hukum (by  the  law)  beralih  sepenuhnya  kepada  perseroan  yang  menerima penggabungan.
b. Akibat hukum kepada pemegang saham. Pemegang saham dari perseroan yang menggabungkan diri karena hukum atau demi  hukum  menjadi  pemegang  saham  perseroan  yang  menerima penggabungan.
c. Akibat hukum pada perseroan yang menggabungkan diri. Penggabungan  perseroan  akan  membawa  implikasi  terhadap  perseroan  yang sebelumnya ada dan terlibat dalam proses penggabungan diri, yaitu:
1) Perseroan  yang  menggabungkan  diri  berakhir  demi  hukum  sejak  tanggal terjadinya penggabungan mulai berakhir.
2) Perseroan  yang  menerima  penggabungan,  eksistensi  hukumnya  tetap dipertahankan.
Seiring  dengan  perkembangan  merger,  banyak  ahli  yang  memberikan batasan tentang merger, diantaranya definisi yang diberikan dalam Encyclopedia of Banking and Finance adalah:
“ A combination of two or more corporation, where the dominant unit absorbs the  passive  unit,  the  former  continuing  operations,  usually  under  the  same name”. 9 (Penggabungan (merger) adalah suatu kombinasi dari 2 (dua) atau lebih  perusahaan,  dimana  perusahaan  yang  dominan  mengabsorbsi perusahaan  yang  pasif;  perusahaan  yang  dominan  melanjutkan  kegiatan pada umumnya dengan nama yang sama).
Sedangkan  menurut Black’s  Law  Dictionary,  merger  adalah:  “The  fusion  or absorbtion  of  one  thing  or  right  into  another.” 10 (Penggabungan    (merger)  adalah fusi atau pengabsorbsian dari satu kepada yang lainnya).
Berdasarkan  pengertian  di  atas,  jelas  bahwa  merger  merupakan  suatu bentuk  penggabungan  dari  dua  atau  lebih  badan  usaha,  dimana  sesuai  dengan ketentuan  peraturan  perundang-undangan  badan  usaha  yang  satu,    bubar  demi hukum  dan  yang  lainnya  tetap  ada  dengan  nama  yang  sama.  Walaupun  telah dinyatakan  bubar,  seluruh  asset,  hak  dan  kewajiban  badan  hukum  yang  bubar tersebut, tidaklah menjadi hilang sama sekali melainkan di-absorb, atau dengan kata lain diambil alih oleh perusahaan yang masih tetap ada tersebut.
Secara teoritik, klasifikasi penggabungan (merger) dapat disebutkan sebagai berikut: 11
a. Penggabungan Horisontal (Horizontal Merger).
Penggabungan  horisontal  merupakan  penggabungan  dua  perseroan  atau  lebih dalam  kegiatan  usaha  (bisnis)  yang  sama.  Misalnya  penggabungan  dua perseroan atau lebih yang memiliki kegiatan usaha dalam bidang perbankan.
b. Penggabungan Vertikal (Vertical Merger).
Penggabungan vertikal merupakan penggabungan dua perseroan atau lebih yang memiliki  kegiatan  usaha  dalam  jalur  hulu-hilir,  maksudnya,  antara  Perseroan yang  menggabungkan  diri  tersebut  terhubung  usaha  yang  bersifat input  dan output.
c. Penggabungan Konglomerat (Conglomerate Merger).
9 Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, 2000, Perseoran Terbatas, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm.127
10 Ibid., hlm. 128.
11 Tri  Budiyono,  2011 , Hukum  Perusahaan,  Telaah  Yuridis  terhadap  Undang-undang    No.  40  Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Griya Media, Salatiga , hlm. 208.
PT A + PT B + (PT C dan dst) = PT A
Penggabungan  ini  merupakan  penggabungan  dua  perseroan  atau  lebih  yang tidak memiliki kesamaan bidang usaha. Sehingga aktivitas bisnis tidak berkaitan sama sekali antara perseroan yang menggabungkan diri dengan perseroan yang menerima penggabungan.
d. Penggabungan Kongentif (Congentive Merger)
Penggabungan  Kongentif  merupakan  penggabungan  dua  perseroan    atau  lebih yang  kegiatan  usahanya  sejenis  atau  dalam  industri  yang  sama,  tetapi  tidak memproduksi barang yang sama dan juga tidak ada keterkaitan input-output. Secara konseptual, penggabungan perseroan seringkali digambarkan dengan simbol sebagai berikut: 12
Dari simbolisasi tersebut tergambar bahwa setelah proses penggabungan, hanya ada  satu  entitas  hukum  (PT  A)  yang  eksistensinya  dipertahankan.  Sedang  entitas hukum  yang  lain  (PT  B,  PT  C,  dst)  berakhir  demi  hukum  setelah  proses penggabungan.  Hal  lain  yang  tersirat  dari  simbolisasi  tersebut  adalah  aktiva  dan pasiva dari perseroan yang digabungkan beralih menjadi aktiva dan pasiva PT A.
Apabila  dilihat  dari  segi  variasinya,  terdapat  beberapa  macam  merger sebagai berikut: 13
a. Merger Sederhana (Simple Merger)
Merger  sederhana  adalah  bentuk prototype  dari  merger.  Merger  jenis  ini diakukan  dengan  prosedur  sederhana,  dimana  suatu  perusahaan  merger  ke perusahaan lain dan salah satu diantaranya melebur, sementara seluruh aktiva dan pasiva perusahaan yang melebur beralih keperusahaan yang exist. Hukum merger  yang  modern  menentukan  bahwa  peralihan  aktiva  dan  pasiva  terjadi demi  hukum  ( by  the  operation  of  law)  pada  saat  perjanjian  merger ditandatangani kecuali apabila perjanjian tersebut mementukan lain. Di  negeri  Belanda,  seluruh  aktiva  dan  pasiva  tersebut  beralih  demi  hukum segera  setelah  perjanjian  merger  ditandatangani  di  depan  notaris  maka  pada saat  itu  perusahaan  baru  dianggap  terbentuk,  sementara  perusahaan  yang melebur, juga melebur dengan sendirinya (ipsojure).
b. Merger Praktis (Practical Merger) Merger Praktis lebih merupakan variasi dari bentuk merger sederhana. Practical Merger  terjadi,  misalnya  tidak  dengan  pembayaran  tunai  dari  harga  saham perusahaan target, melainkan ditukar dengan saham milik pengambil alih.
c. Merger Segitiga (Triangular Merger)
The Black’s Law Dictionary menjelaskan “Merger Segitiga” adalah: “A Merger in wich the  target corporation is absorb into the acquiring corporation’s subsidiary, with  the  target’s  shareholder  receiving  stock  in  the  parent  corporation.” (penggabungan  di  mana  perusahaan  target  adalah  di-fusi  dalam  mendapatkan cabang perusahaan, dengan target pemegang saham untuk mendapatkan modal dalam perusahaan induk).
Pada merger segitiga, perusahaan pengambil-alih membentuk anak perusahaan penuh  dengan  jumlah  seluruh  saham,  kemudian  terhadap  anak  perusahaan tersebut  perusahaan  target  di  leburkan    dan  digabung  kedalam  perusahaan dominan,  sehingga  dalam  hal  ini  pemegang  saham  perusahaan  yang  melebur menerima saham dari perusahaan induk.
12 Ibid., hlm. 204
13 Johannes  Ibrahim,  2006, Hukum  Organisasi  Perusahaan,  Pola  Kemitraan  dan  Badan  Hukum,  PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 15.
d. Merger Segi Tiga Terbalik ( Reverse Triangular Merger) Pada Reverse  Triangular  Merger,  justru  anak    perusahaan  penuh  yang  baru dibentuk  dileburkan  kedalam  perusahaan  target. Reverse  Triangular  Merger dilakukan jika perusahaan target tersebut:
1) Sudah punya nama (terkenal)
2) Sulit  membubarkan  perusahaan  target,  misalnya  banyak  tersangkut  dengan pihak  ketiga,  yang  sulit  dilakukan  novasi  atau cessie,  misalnya  jika perusahaan tersebut merupakan perusahaan asuransi atau bank.
e. Merger Anak-Induk Pada  Merger  Anak-Induk,  yang  melakukan  merger  adalah  antara  anak perusahaan dengan induknya, dimana salah satu diantaranya akan lenyap. Hal ini merupakan merger dalam satu grup perusahaan.

## Bentuk dan Metode Merger
Dalam UUPT 40/2007, tidak dikenal adanya istilah, bentuk dan metode serta cara  merger.  Menurut  UUPT  40/2007  istilah  merger  disebut  dengan  istilah “penggabungan”.
Dalam  prakteknya,  merger  perseroan  dengan  definisinya  yang  luas  dan bermacam-macam, menjadikan dalam pelaksanaan merger memiliki bentuk, metode dan  cara  yang  sangat  bervariasi    sesuai  dengan  kebutuhan  yang  dilakukan  dalam dunia bisnis.
Berdasarkan  pengertian  yang  luas  dan  bermacam-macam  dalam pelaksanaannya dapat dibedakan yaitu:
A. Dari segi terminologinya, merger dibedakan atas: 14
1. Share  merger:  pada  pelaksanaannya,  akan  terjadi  adanya  pengambilalihan atas seluruh atau mayoritas saham dari suatu perusahaan oleh pihak tertentu dengan  tujuan  utamanya,  pihak  yang  mengambil  alih  ( acquiring  company) dapat  mempunyai  kemampuan  untuk  menentukan  model  dan  susunan kepengurusan dari perusahaan yang diambil alih ( acquired company).
2. Assets merger : berdasarkan pada adanya pengambil-alihan atas semua atau sebagian besar asset dari suatu perusahaan dengan atau tanpa menyertakan kewajiban-kewajiban (liabilities)  terkait,  sehingga  atas  pengalihan  asset  dan kewajiban  tersebut  akan  melibatkan  berbagai  transaksi,  khususnya  yang terkait  dengan  transaksi  pemindahan  hak  atas  tanah,  salah  satunya  harus dengan akta PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah), dengan persetujuan para kreditur  serta  dengan  memperhatikan  ketentuan  anggaran  dasar  dari perseroan masing-masing.
3. Statutory  merger:  pada  pelaksanaannya  akan  melibatkan  penggabungan antara dua perseroan atau lebih, yakni perseroan akan mengambil alih semua saham dari satu atau lebih perseroan dan bahwa semua asset dan kewajban (liabilities) dari perseroan pengambil alih. Alternatif lain dari statutory merger adalah dengan mendirikan perusahan baru sebagai perseroan pengambil alih yang akan meneruskan kegiatan sekaligus menerima pelimpahan semua asset dan kewajiban dari perseroan yang diambil alih (yang dikenal dengan istilah konsolidasi).
4. Contractual  merger:  menunjukkan  adanya  suatu  keadaan  atas  dasar  suatu perjanjian  semata  dua  atau  lebih  perseroan  setuju  untuk  menggabungkan
14 Felix  O.  Soebagjo, Merjer,  Akuisisi  dan  Konsolidasi  dari  Sudut  UU  No.  1/1995  dan  Peraturan Perundang-perundangan  di  Bidang  Pasar  Modal,  Makalah  disampaikan  pada  Seminar  Menyongsong Berlakunya  UU  No.  1  Tahun  1995  tentang  Perseroan  Terbatas  dan  Implikasinya  Terhadap Perkembangan Dunia Usaha di Indonesia pada tanggal  30 September 1995, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, hlm. 2.
semua  kegiatan  mereka  dalam  satu  “bendera  baru”  dengan  meniadakan keberadaan  dari  masing-masing  perseroan  yang  sebelumnya  ada  (dikenal dengan istilah peleburan).
B. Dari  jenis  usaha  dari  perseroan  yang  melakukan  merger  (aspek  produksi  yang dihasilkan), ada beberapa macam merger yaitu:
1. Merger horisontal: merupakan merger antara dua atau lebih  Perseroan dimana semua Perseroan tersebut bergerak pada bidang bisnis (line of business) yang sama. Dalam hal merger horisontal khusus jika dilakukan dalam satu kelompok usaha,  sebagai  contoh  yaitu  dua  perusahaan  dalam  satu  kelompok  yang dikenal dengan istilah “ sister company”, dimana saham-saham mereka masing- masing  sama-sama  dipegang  oleh  satu holding  company,  setelah  dilakukan merger  horisontal,  maka holding  company memegang  saham  pada  anak perusahaan  hasil  merger  tanpa  mengadakan  likuidasi    terlebih  dahulu,  maka perlu dilakukan tindakan yuridis diantaranya: 15
a) Semua  aktiva  dan  pasiva  dialihkan  dari  anak  perusahaan  yang  satu kepada  anak  anak  perusahaan  yang  lain  (kecuali  aktiva  yang  harus dibayar  kepada  pemegang  saham  minoritas  yang  tidak  setuju pelaksanaan merger dan atau jika dipilih model merger dengan likuidasi);
b) kedua,  setelah  semua  aktiva  dan  pasiva  dialihkan,  maka  anak perusahaan yang satu menghentikan kegiatannya, yang kemudian diikuti dengan pembubaran tanpa dilikuidasi;
c) ketiga  yaitu  dalam  hal  pemegang  sahan  minoritas  tidak  setuju  merger dilakukan, dapat memilih antara menjadi pemegang  saham yang sedang dipegangnya  tanpa  menjadi  pemegang  saham  diperusahaan  hasil merger. Perlu diperhatikan bahwa pada umumnya merger ini, merupakan merger yang  terjadi  diantara  perseroan  yang  saling  bersaing  dan  mempunyai pangsa pasar yang sama, sehingga apabila merger dilakukan, persaingan antara  perseroan  tersebut  dapat  ditiadakan  dan  pangsa  pasar  yang dikuasai tentu akan menjadi lebih besar. Karena itulah merger horisontal seringkali dihindari pelaksanaannya. Oleh karenanya pelaksanaan merger horisontal  ini  sering  dihindari  pelaksanaannya,  mengingat  dampak  yang ditimbulkan kemungkinan terjadinya penguasaan pasar (monopoli pasar).
2. Merger  vertikal:  adalah  bentuk  merger  di  antara  dua  perseroan  atau  lebih dimana  yang  satu  bertindak  sebagai supplier,  atau  biasa  dikenal  dengan hubungan  kegiatan  dari  hulu  ke  hilir.  Pelaksanaan  merger  vertikal  ini  tidak sebagaimana  pelaksanaan  merger  horisontal  yang  menimbulkan  hilangnya perseroan  kompetitor  yang  hilang  dengan  pelaksanaan  merger  kedalam perseran  tersebut.  Namun  demikian  pelaksanaan  merger  secara  vertikal  ini dapat  mengakibatkan  adanya penguasaan  produk  dari hulu  ke hilir,  sehingga menjadi penghalang bagi Perseroan pendatang baru dalam bisnis tersebut. Secara produktivitas, pelaksanaan merger vertikal ini memiliki kelebihan yakni bertujuan  untuk  peningkatan  efisiensi,  karena  adanya  kerjasama  antara  satu perseroan  dengan  perseroan  lain  yang  memproduksi  atau  mengolah  lebih lanjut produksi yang  telah dihasilkan perseroan lainnya.
3. Merger Konglomerat: merupakan bentuk merger yang tidak dapat dilaksanakan secara  merger  horisontal  maupun  merger  vertikal.  Masing-masing  perseroan tidak  mempunyai kegiatan  bisnis yang  saling  berhubungan  satu dengan  yang lain,  hanya  memiliki  kesamaan  persepsi  dalam  mengembangkan  kegiatan
15 Munir  Fuady,  1999, Hukum  Anti  Monopoli  Menyongsong  Era  Persaingan  Sehat,  Citra  Aditya  Bakti, Bandung, hlm. 94.
bisnisnya.  Bentuk  merger  konglomerat  ini  sebagai  langkah  integrasi  yakni dikumpulkannya  dalam  satu  perseroan  sejumlah  perseroan  yang  beroperasi dalam berbagai rantai kegiatan yang mana perseroan yang satu dengan yang lain merupakan kelanjutan dari masing-masing perseroan yang ada.
Tipe  merger  konglomerat ini dibedakan lagi dalam jenis-jenis: 16
a) Tipe  Perluasan  Geografis  ( Geographic  extention),  yang  dipakai  guna memperluas pangsa pasar.
b) Tipe  Perluasan  Produk  ( Product  extention)  yang  dilakukan  antara  sesama produsen  dari  barang-barang  yang  mirip  atau  hampir  sejenis,  tetapi  yang bukan kompetitor.
c) Tipe  Konglomerat  Murni  ( pure  conglomerate  merger),  yang  merupakan merger  dari  dua  perusahaan,  dimana  perusahaan-perusahaan  yang bergabung  tersebut  tidak  memiliki  pangsa  pasar  yang  hampir  sejenis,
ataupun  secara  fungsional  tidak  memiliki  hubungan  ekonomis,  seperti kedua tipe di atas.
Berdasarkan  bentuk  pelaksanaan  merger  tersebut,  pada  umumnya pelaksanaan merger vertikal, karena mempunyai ciri yang saling menjamin diantara perseroan  yang  menggabungkan  diri.  Namun  jika  pelaksanaan  dari  bentuk-bentuk merger  tersebut  dapat  mengakibatkan  terjadinya  praktik  monopoli  dan  atau persaingan tidak sehat, maka pelaksanaan merger tersebut dapat digagalkan.
Selain  bentuk  pelaksanaan  merger  yang  beragam,  maka  pelaksanaan merger ini  dapat dibedakan berdasarkan metode dan cara merger yakni:
1. Merger Perseroan
Pelaksanaan  merger  dapat  terjadi  bila  salah  satu  dari  perseroan  yang  ada mengambil  alih  perseroan  lain.  Merger  ini  dapat  terjadi  setelah  perseroan tersebut diserahkan secara keseluruhan. Merger ini tetap memperhatikan aktiva dan pasiva, pajak, serta kedudukan karyawan dari  perseroan yang diambil alih. Dengan  beralihnya  perseroan,  maka  semua  yang  menyangkut  masalah beralihnya hak dan kewajiban karyawan yang ada dalam perjanjian kerja antara karyawan  dengan  perseroan  tetap  mendapat  perhatian  dari  para  pemegang saham dari masing-masing perseroan.
2. Merger Saham
Merger  saham  dapat  terjadi  apabila  suatu  perseroan  mengambil  alih  saham  di perseroan  lain  sementara  aktiva  dan  pasiva  perseroan  yang  diambil  alih sahamnya  tersebut  tetap  berada  pada  tempatnya  dan  saham  yang  diambil  alih tersebut beralih menjadi aktiva dan pasiva perseroan yang mengambil alih. Pihak-pihak dalam perjanjian bukanlah Perseroan A  atau Perseroan B, melainkan Perseroan A dan pemegang saham Perseroan B sebagai individu, sekalipun suatu pengurus  (direksi)  Perseroan  B  sangat  berarti  dalam  terlaksananya  transaksi tersebut atau dapat dikatakan bahwa merger saham dapat terjadi melalui:
a. Jual  beli  saham  antara  Perseroan  A  yang  menggabungkan  diri  dengan pemegang saham Perseroan B yang akan digabung; atau
b. Dengan cara penukaran saham, dimana Perseroan mengeluarkan saham baru yang  disetor  secara  “ inbreng”  saham  ke  dalam  Perseroan  B,  sehingga Perseroan B menjadi anak Perseroan A. 17
Pada  bentuk  merger  ini  lebih  sederhana  dalam  pelaksanaannya,  sebab  hak dan  kewajiban  Perseroan  B  masih  atas  nama  Perseroan  B,  meskipun  jika dikehendaki  hak  dan  kewajiban  tersebut  dapat  dialihkan  ke  Perseroan  A
16 Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, Op.cit., hlm.129.
17 Kartini  Muljadi,  1991, Peleburan  dan  penggabungan  Usaha  Serta  Akuisisi,  Kantor  Menteri Ekkuwasbang  bekerjasama  dengan  Departemen  Kehakiman  RI,  Fak.  Hukum  Unibersitas  Indonesia dan Yayasan Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 22-23 Januari 1991, hlm. 133.
secara  bertahap  atau  dapat  juga  Perseroan  B  berjalan  sebagai  Perseroan anak dari Perseroan B.
3. Merger Yuridis
Seringkali ditujukan untuk suatu perbuatan dari dua atau lebih perusahaan yang melakukan  peleburan  secara  yuridis,  yaitu  ada  perusahaan  yang  memperoleh atau menerima dan ada yang lenyap/hilang. Perusahaan yang memperoleh atau menerima selalu hanya satu dan perusahaan inilah yang bersama-sama dengan satu  atau  lebih  perusahaan  yang  lenyap  melaksanakan  merger.  Dalam  merger yuridis ada dua bentuk yang perlu diperhatikan yaitu: 18
a. Ada suatu perusahaan A yang tetap tinggal dan ada pula perusahaan B yang bubar  karena  hukum.  Dalam  hal  demikian,  sekaligus  dapat  terjadi  bahwa semua  hak  dan  kewajiban  Perseroan  B  berdasarkan  titel  umum  dialihkan kepada perusahan A; selanjutnya para pemegang saham Perseroan B karena hukum menjadi pemegang saham dari Perseroan A dan kemudian Perseroan B menjadi bubar karena hukum.
b. Perseroan  A  dan  perseran  B  yang  dipersatukan  ke  dalam  perusahaan  baru melalui  konsolidasi  (peleburan).  Bila  demikian  keadaannya,  maka  sekaligus ada tiga hal yang perlu mendapat perhatian yaitu : semua hak dan kewajiban dari perusahaan A dan B berdasarkan titel umum dialihkan kepada perusahaan baru  tersebut;  dan  para  pemegang  saham  dari  Perseroan  A  dan  B  secara hukum  menjadi  pemegang  saham  Perseroan  baru;  kemudian  secara  hukum Perseroan A dan Perseroan B bubar.

## Perbedaan  Pelaksanaan  Merger  Perseroan  yang  Dilakukan  dengan Likuidasi  Terlebih  Dahulu  dan  Merger  yang  Dilakukan  Tanpa  Likuidasi Terlebih  Dahulu
Dalam  UUPT  40/2007,  disebutkan  jenis  penggabungan  (merger)  perseroan ke  dalam  dua  macam  merger  yakni  merger  yang  dilakukan  dengan  tanpa  likuidasi terlebih dahulu atau dengan likuidasi terlebih dahulu. Dalam Pasal 122 ayat (2) UUPT 40/2007 menyebutkan bahwa berakhirnya perseroan dapat terjadi tanpa melakukan likuidasi terlebih dahulu. Dalam hal penggabungan perseroan yang dilakukan tanpa likuidasi,  maka  akibat  hukum  dari  penggabungan  tersebut  menurut  Pasal  122  ayat (3) UUPT 40/2007 adalah sebagai berikut: 19
a. Aktiva  dan  pasiva  perseroan  yang  menggabungkan  diri  beralih  karena  hukum kepada  perseroan  yang  menerima  penggabungan  diri.  Prinsipnya  aktiva digabungkan dengan aktiva dan pasiva (utang atau modal) digabungkan dengan pasiva.
b. Pemegang  saham  perseroan  yang  menggabungkan  diri  karena  hukum  menjadi pemegang saham pada perseroan yang menerima penggabungan.
c. Perseroan  yang  menggabungkan  diri  berakhir  karena  hukum  sejak  tanggal penggabungan mulai berlaku.
Sedangkan bila penggabungan  dilakukan dengan terlebih dahulu  dilakukan likuidasi,  maka  pada  dasarnya  yang  digabungkan  adalah  aset  bersih  ( net  assets) perseroan.
Ketentuan  hukum  mengenai  pelaksanaan  merger  yang  pembubarannya dilakukan dengan likuidasi terlebih dahulu, diatur dalam Pasal 142 ayat (2) sub (a) UUPT  40/2007,  sebagaimana  dinyatakan  bahwa  “Dalam  hal  terjadi  pembubaran perseroan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1):  a.  wajib  diikuti  dengan  likuidasi yang dilakukan oleh likuidator atau kurator.”
18 Ibid., hlm. 136.
19 Tri Budiyono, Op.cit., hlm. 208.
Apabila pelaksanaan merger yang dipilih adalah  merger yang pembubaran perseroannya dengan likuidasi terlebih dahulu, maka berlaku hukum tentang likuidasi biasa  secara mutatis  mutandis. 20 Berlakunya mutatis  mutandis  disebabkan pelaksanaan  merger  dengan  likuidasi  terlebih  dahulu,  berlaku  ketentuan  hukum sebagaimana  pelaksanaan  likuidasi  pada  umumnya,  antara  lain  yakni  dilakukan pendaftaran likuidasi dalam daftar perusahaan, pengumuman likuidasi dalam Berita Negara, pengumuman dalam surat kabar, pemberitahuan kepada Menteri Kehakiman dan sebagainya.
Dalam  hal  pemberitahuan,  pengumuman  atas  pelaksanaan  pembubaran perseroan dilakukan oleh pihak likuidator sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 147 ayat (1) UUPT 40/2007:
“Dalam  jangka  waktu  paling  lambat  30  (tiga  puluh)  hari  terhitung  sejak tanggal pembubaran perseroan, likuidator wajib memberitahukan:
a.  kepada  semua  kreditor  mengenai  pembubaran  perseroan  dengan  cara mengumumkan  pembubaran  perseroan  dalam  surat  kabar  dan  Berita Negara Republik Indonesia; dan
b.  pembubaran  perseroan  kepada  Menteri  untuk  dicatat  dalam  daftar perseroan bahwa perseroan dalam likuidasi.”
Pelaksanaan  merger  yang  dilakukan  tanpa  likuidasi  terlebih  dahulu,  berlaku ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
a. Seluruh  aktiva  perseroan  yang  dibubarkan  beralih  secara  hukum  kepada perusahaan yang eksis; (Pasal 1 UUPT 40/2007);
b. Seluruh  kewajiban  perseroan  yang  dibubarkan  beralih  secara  hukum  kepada perseroan yang eksis;
c. Pemegang saham dari perseroan yang dibubarkan beralih secara hukum menjadi pemegang saham perseroan yang eksis, kecuali pemegang saham minoritas yang tidak  setuju  dengan  merger,  dapat  terlebih  dahulu  menjual  sahamnya  dengan harga yang wajar;
d. Perusahaan yang bubar tidak perlu dibereskan secara hukum, karena tidak ada boedel  yang  perlu  dibereskan,  tetapi  tetap  perlu  dilakukan  penyelesaian administrasi terhadap perseroan yang bubar tersebut dengan cara dan kegiatan yang sama dengan pembbaran dengan likuidasi.

## Syarat-syarat  Pelaksanaan  Merger  Perseroan  Tanpa  Likuidasi  Terlebih Dahulu
Sebagai  badan  usaha,  pada  dasarnya  perseroan  memiliki  hak  dan  urusan untuk mengatur diri-sendiri, namun negara melalui UUPT 40/2007 telah memberikan batasan-batasan.
Dalam  pelaksanaan  merger  perseroan,  dalam  Pasal  126  UUPT  40/2007 menyatakan  bahwa  suatu  Perbuatan  hukum  Penggabungan,  Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan wajib memperhatikan kepentingan:
a. Perseroan, pemegang saham minoritas, karyawan perseroan;
b. Kreditor dan mitra usaha lainnya dari perseroan; dan
c. Masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha.
20 Munir Fuady, Op.cit., hlm. 115-116.

## Tata Cara Pelaksanaan Merger Perseroan Tanpa Melalui Likuidasi Terlebih Dahulu
Secara  garis besar ada  beberapa tahapan  yang dilakukan  dalam  pelaksanaan merger:
1. Tahapan pembuatan proposal merger.
Mengenai  pelaksanaan  merger  perseroan  tanpa  melalui  likuidasi  terlebih dahulu,  perlu  adanya  tahapan  persiapan  sebagaimana  dan  nyatakan  pada  Pasal 123  UUPT  40/2007,  dimana  pada  tahapan  persiapan  harus  ada  rancangan kegiatan  penggabungan  yang dibuat  oleh  Direksi dari masing-masing  perseroan. Hal-hal yang dimuat dalam rancangan penggabungan tersebut memuat sekurang- kurangnya:
a. nama  dan  tempat  kedudukan  dari  setiap  perseroan  yang  akan  melakukan penggabungan;
b. alasan  serta  penjelasan  Direksi  Perseroan  yang  akan  melakukan penggabungan dan persyaratan penggabungan;
c. tata cara  penilaian  dan konversi saham  perseroan  yang  menggabungkan  diri terhadap saham perseroan yang menerima Penggabungan;
d. rancangan  perubahan  anggaran  dasar  perseroan  yang  menerima penggabungan apabila ada;
e. laporan  keuangan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  66  ayat  (2)  huruf  a yang  meliputi  3  (tiga)  tahun  buku  terakhir  dari  setiap  perseroan  yang  akan melakukan penggabungan;
f. rencana  kelanjutan  atau  pengakhiran  kegiatan  usaha  dari  perseroan  yang akan melakukan penggabungan;
g. neraca  proforma  perseroan  yang  menerima  penggabungan  sesuai  dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia;
h. cara  penyelesaian  status,  hak  dan  kewajiban  anggota  Direksi,  Dewan Komisaris, dan karyawan perseroan yang akan melakukan penggabungan diri;
i. cara  penyelesaian  hak  dan  kewajiban  perseroan  yang  akan  menggabungkan diri terhadap pihak ketiga;
j. cara  penyelesaian  hak  pemegang  saham  yang  tidak  setuju  terhadap penggabungan perseroan;
k. nama  anggota  Direksi  dan  Dewan  Komisaris  serta  gaji,  honorarium  dan tunjangan  bagi  anggota  Direksi  dan  Dewan  Komisaris  Perseroan  yang menerima penggabungan;
l. perkiraan jangka waktu pelaksanaan penggabungan;
m. laporan mengenai keadaan, perkembangan, dan hasil yang dicapai dari setiap perseroan yang akan melakukan penggabungan;
n. kegiatan  utama  setiap  perseroan  yang  melakukan  penggabungan  dan perubahan yang terjadi selama tahun buku yang sedang berjalan; dan
o. rincian  masalah  yang  timbul  selama  tahun  buku  yang  sedang  berjalan  yang mempengaruhi kegiatan perseroan yang akan melakukan penggabungan. Setelah  Direksi  membuat  perancangan  penggabungan  (merger), selanjutnya  haruslah  diadakan  pengumuman  ringkasan  rancangan  merger tersebut  oleh  Direksi  paling  sedikit  dalam  1  (satu)  surat  kabar  dan mengumumkan secara tertulis kepada karyawan perseroan yang akan melakukan merger,  dalam  jangka  waktu  paling  lambat  30  (tiga  puluh)  hari  sebelum pemanggilan RUPS untuk pengambilan keputusan persetujuan rancangan merger tersebut (Pasal 127 UUPT 40/2007).
Lebih  lanjut  dinyatakan  dalam  Pasal  127  ayat  (3)  UUPT  40/2007    maksud diadakannya  pengumuman  untuk  memberikan  kesempatan  kepada  pihak-pihak terkait,  untuk  mengetahui  adanya  merger,  sehingga  bila  ada  yang  merasa
dirugikan  karena  pelaksanaan  merger,  maka  dapat  dilakukan  pembelaan kepentingan.
2. Tahapan Rapat Umum Pemegang Saham
Dalam  RUPS  yang  patut  diingat  adalah  ketentuan  hukum  memaksa (dwingen recht)  mengenai keharusan terpenuhinya kuorum. Dalam Pasal 86 UU PT 40/2007 dinyatakan bahwa:
a. RUPS  dapat  dilangsungkan  jika  dalam  RUPS  lebih  dari  1/2  (satu  perdua) bagian  dari  jumlah  seluruh  saham  dengan  hak  suara  hadir  atau  diwakili, kecuali UUPT 40/2007 dan/atau anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.
b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, dapat diadakan pemanggilan RUPS kedua.
c. Dalam pemanggilan RUPS kedua harus disebutkan bahwa RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum.
d. RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 1/3 (satu pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.
Pasal  87  ayat  (1)  UUPT  40/2007  menyatakan  bahwa  “RUPS  diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat”, selanjutnya ayat (2) menyatakan:
“Dalam  hal  keputusan  berdasarkan  musyawarah  untuk  mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui lebih  dari 1/2 (satu per  dua) bagian  dari jumlah  suara  yang dikeluarkan  kecuali  UUPT  40/2007  dan/atau  anggaran  dasar  menentukan bahwa keputusan adalah sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar”.
Selanjutnya ketentuan Pasal 88 UUPT 40/2007 menyatakan bahwa:
a. RUPS untuk mengubah anggaran dasar dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling  sedikit  2/3  (dua  pertiga)  bagian  dari  jumlah  suara  yang  dikeluarkan, kecuali  anggaran  dasar  menentukan  kuorum  kehadiran  dan/atau  ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.
b. Dalam  hal  kuorum  kehadiran  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  tidak tercapai, dapat diselenggarakan RUPS kedua.
c. RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam rapat paling sedikit 3/5 (tiga perlima) bagian dari jumlah seluruh  saham  dengan  hak  suara  hadir  atau  diwakili  dalam  RUPS  dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah  suara  yang  dikeluarkan,  kecuali  anggaran  dasar  menentukan  kuorum kehadiran  dan/atau  ketentuan  tentang  pengambilan  keputusan  RUPS  yang lebih besar.
d. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat  (8),  dan  ayat  (9) mutatis  mutandis  berlaku  bagi  RUPS  sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Adapun hal-hal yang harus disetujui dalam RUPS untuk pelaksanaan merger antara lain:
a. Rencana Merger.
b. Konsep Akta Merger.
c. Perubahan Anggaran Dasar dari perseroan yang menerima penggabungan.
d. Pembubaran perseroan demi hukum.
e. Penyelesaian kewajiban dengan debitur.
3. Tahapan Persetujuan dan Efektifnya Merger
Secara hukum, efektifnya merger pada saat:
a. Pelaksanaan  merger  yang  mengakibatkan  adanya  perubahan  terhadap Angaran  Dasar,  maka  penggabungan  mulai  berlaku  sejak tangal  persetujuan perubahan Anggaran Dasar oleh Menteri ( Pasal 21 UUPT 40/2007).
b. Tanggal pendaftaran Akta Merger dan Akta Perubahan Anggaran dasar merger dalam  daftar  perusahaan  di  kantor  Departemen  Industri  dan  Perdagangan, apabila  perubahan  pada  Anggaran  Dasar  tidak  memerlukan  persetujuan menteri  dan  perseroan  yang  menggabungkan  diri  bubar  terhitung  sejak tanggal pendaftaran
c. Tanggal  penandatanganan  akta  merger  dalam  hal  merger  perseroan  yang tidak  disertai  dengan  perubahan  Anggaran  Dasar  dan  perseroan  yang menggabungkan  diri  bubar  terhitung  sejak  tanggal  penandatanganan  akta merger tersebut.
Setelah terjadinya merger, hasilnya harus diumumkan dalam 1 (satu) surat kabar harian  atau  lebih  paling  lambat  30  (tiga  puluh)  hari  terhitung  sejak  tanggal berlakunya  merger  tersebut  (Pasal  133    UU  PT  40/2007).  Selanjutnya  dalam ketentuan  UUPT  40/2007,  dalam  hal  merger  yang  mengakibatkan  perubahan Anggaran  Dasar  sebagaimana    Pasal  21,  Direksi  perseroan  yang  menerima merger  wajib  mengajukan  permohonan  persetujuan  akta  Perubahan  Anggaran Dasar  Kepada  Menteri.  Permohonan  persetujuan  perubahan  Anggaran  Dasar tersebut  secara  tertulis  kepada  Menteri  dengan  melampirkan  Akta  Perubahan beserta  Akta  Penggabungan  paling  lambat  30  (tiga  puluh)  hari  terhitung  sejak akta  notaris  yang  memuat  perubahan  anggaran  dasar  (Pasal  21  ayat  (7)),  dan setelah  lewat  30  (tiga  puluh)  maka  tidak  dapat  dajukan  atau  disampaikan. Meskipun efektifitas atau akibat hukum yang lahir berbeda-beda saatnya, namun terhitung  sejak  tanggal  penandatanganan  akta  penggabungan.  Pelanggaran terhadap  ketentuan  tersebut  melahirkan  tanggung  jawab  pribadi  dari  Direksi perseroan yang bersangkutan. 21
4. Keberatan Terhadap Pelaksanaan Merger
Adanya  ketentuan  yang  mengatur  tentang  meknisme  penyampaian  keberatan dimaksudkan  untuk  melindungi  kepentingan-kepentingan  dari  pihak  ketiga sehubungan  dengan  pelaksanaan  merger.  Pada  prinsipnya  siapapun  dapat mengajukan keberatan atas pelaksanaan merger sepanjang memiliki alasan yang jelas dan sah secara hukum. Namun selain itu beberapa pihak yang memiliki hak secara  khusus  jika  ingin  mengajukan  keberatan  terhadap  pelaksanaan  merger tersebut, yakni:
a. Para pihak pemegang saham;
b. Pihak kreditur;
c. Pihak karyawan;
d. Pihak tersaing secara tidak sehat.

## Aktiva dan Pasiva yang Melakukan Merger Beralih Karena Hukum Kepada Perseroan Hasil Merger
Seperti  apa  yang  telah  dikemukakan  sebelumnya,  dalam  hal  pelaksanaan merger  yang  dilakukan  tanpa  diadakan  likuidasi  terlebih  dahulu,  penting  untuk
21 Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, Op.cit., hlm. 141-142.
memperhatikan  faktor-faktor,  syarat-syarat,  kepentingan-kepentingan,  serta tahapan-tahapan sebelum melaksanakan merger.
Adapun  akibat  hukum  yang  akan  timbul  berkaitan  dengan  pelaksanaan merger  yang  pembubarannya  dilaksanakan  tanpa  likuidasi  terlebih  dahulu,  salah satunya  adalah  adanya  peralihan  karena  hukum  atas  segala  aktiva  dan  pasiva perseroan yang melakukan merger kedalam perseroan hasil merger (Pasal 122 ayat (3) sub (a) UUPT  40/2007).
Aktiva dan pasiva perseroan yang dimaksud adalah segala hak dan kewajiban dari  perseroan  yang  melakukan  merger  terhadap  pihak  lain  dalam  hal  ini  juga termasuk  kekayaan  perusahaan  (aset),  modal  (ekuitas),  hak  dan  kewajiban- kewajiban perusahaan terhadap pemegang saham, para kreditur dan para karyawan dari perseroan yang melakukan merger.
Jika  dibandingkan  dengan  merger  yang  pembubarannya  diikuti  dengan likuidasi  terlebih  dahulu,  maka  aktiva  dan  pasiva  dari  perseroan  yang  melakukan merger, dengan melalui proses likuidasi seluruh kekayaan perseroan tersebut harus dilakukan  pembebasan dan pemberesan.
a. Beralih Karena Hukum
Yang  membedakan  akibat  hukum  antara  pelaksanaan  merger  yang diaksanakan dengan likuidasi terlebih dahulu dengan merger yang dilaksanakan tanpa  likuidasi  terlebih  dahulu,  adalah  adanya  peralihan  karena  hukum  atas aktiva  dan  pasiva  dari  perseroan  yang  melakukan  merger  kedalam  perseroan hasil merger.
Proses  likuidasi  tersebut  diperlukan  guna  membereskan  kekayaan perseroan  yang  kemudian  diikuti  dengan  pembubaran  perseroan  yang  hendak melakukan merger. Selama dalam proses pelaksanaan likuidasi perseroan sama sekali  tidak  dapat  melakukan  perbuatan  hukum  untuk  kepentingan  perseroan kecuali  dalam  hal  perbuatan  hukum  tersebut  diperlukan  untuk  pemberesan kekayaan perusahaan.
Adapun proses dilaksanakannya proses likuidasi tersebut mencakup :
1. Pencatatan dan pengumpulan kekayaan perseroan;
2. Penentuan tata cara pembagian kekayaan;
3. Pembayaran kepada kreditur;
4. Pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada pemegang saham; dan
5. Tindakan lain yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan pemberesan kekayaan (likuidasi). 22
Dalam hal pelaksanaan merger tanpa likuidasi terlebih dahulu peralihannya karena  hukum  merupakan  peralihan  hak  yang  didasarkan  pada  perolehan  hak milik berdasarkan titel umum (onder algemene titel). 23
Dikatakan  demikian  karena  perolehan  hak  milik  berdasarkan  titel  umum merupakan perolehan hak milik secara massal dan pihak yang memperoleh hak milik dengan titel umum meneruskan segala hak dan kewajiban pendahulunya. Oleh karena itu dapat diartikan bahwa perseroan hasil merger memperoleh hak dan  kewajiban  dari  perseroan  yang  melakukan  merger  secara  massal  dan perseroan  hasil  merger  tersebut  meneruskan  segala  hak  dan  kewajiban perseroan  yang  melakukan  merger  terhadap  para  pemegang  saham,  kreditur dan karyawan perseroan.
Peralihan dengan titel umum ini terjadi tanpa disyaratkan adanya tindakan tersendiri  mengenai  penyerahan  atau levering,  seperti  dalam  dalam  hal peralihan  berdasarkan  titel  husus (onder  bijzonder  titel).  Tidak  disyaratkan
22 Hasdijan Rusli, Op. cit. hlm. 134.
23 Kartini Muljadi, Op. cit. hlm. 8.
adanya penyerahan atau levering  seagaimana diatur dalam Pasal 612 dan 613 KUHPerdata. 24 Oleh  karena  itu  dalam  hal  terjadinya  merger  yang  dilakukan  tanpa dilakukan  likuidasi  terlebih  dahulu  dilakukan  tanpa  didahului  dengan  likuidasi terlebih dahulu, dapat dilakukan dengan tidak memerlukan  adanya pemindahan secara yuridis (penyerahan atau levering) atas masing-masing aktiva dan pasiva dari  perseroan  yang  merger  (menggabungkan  diri)  kepada  perseroan  hasil merger (hasil penggabungan).
b. Peralihan Hak Atas Tanah
Adanya pelaksanaan merger yang tidak didahului dengan likuidasi terlebih dahulu,  maka  aset-aset  dari  perseroan,  terutama  dari  perseroan  yang melakukan  merger,  harus  beralih  kepada  perseroan  hasil  merger,  maka  akan timbul berbagai  konsekuensi dari beralihnya aset tersebut. Sedang bagi merger yang didahului oleh likuidasi, jika ternyata masih ada sisa aset setelah dilakukan pembagian,  maka  aset  tersebut  juga  harus  dialihkan  kepada  perseroan  hasil merger, kecuali jika dalam perjanjian merger diperjanjikan lain.
Pada  umumnya  masalah  akan  timbul  dari  adanya  aset  perseroan  dalam bentuk barang tidak bergerak (tanah). Semua aset perseroan yang  melakukan merger kemudian beralih atau dialihkan ke perseroan hasil merger, harus dibalik nama  menjadi  atas  nama  perseroan  hasil  merger.  Oleh  karena  dalam  UUPT tidak mengatur hal tersebut di atas, maka harus mengikuti peraturan mengenai peralihan hak atas tanah.
Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun  1997  tentang  Pendaftaran  Tanah  (untuk  selanjutnya  disebut  PP 24/1997),  peralihan  hak  atas  harus  didaftarkan,  jadi  peralihan  hak  atas  tanah yang  terjadi  karena  pelaksanaan  merger  juga  harus  didaftarkan.  Adapun pendaftaran peralihan hak atas tanah, khusus dilakukan dalam hal peralihan hak terjadi karena merger, telah diatur dalam Pasal 43 dari PP 24/1997.
Pengaturan  pendaftaran  peralihan  hak  atas  tanah  menurut  Pasal  43  dari PP  24/1997,  membedakan  antara  pendaftaran  hak  atas  tanah  yang  dilakukan karena  adanya  merger  yang  dilakukan  tanpa  likuidasi  terlebih  dahulu  dengan pendaftaran  hak  atas  tanah  yang  dilakukan  karena  adanya  merger  yang didahului dengan likuidasi.
Pasal    43  ayat  (1)  PP  24/1997,  mengatur  mengenai  peralihan  hak  atas tanah,  hak  pengelolaan    atau  hak  milik  atas  satuan  rumah  susun  yang  terjadi karena  adanya  merger  yang  tidak  didahului  dengan  likuidasi  perseroan,  dapat didaftar  berdasarkan  akta  yang  membuktikan  terjadinya  merger  yang bersangkutan setelah merger tersebut disahkan oleh oleh Pejabat berwenang. Berbeda  halnya  jika  peralihan  hak  atas  tanah  dilakukan  karena  merger yang  dilakukan  dengan  likuidasi  terlebih  dahulu,  maka  peralihan  hak  atas tanahnya  harus  didaftar  berdasarkan  pemindahan  hak  dalam  rangka  likuidasi, yang dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah.
c. Peralihan Hak Tanggungan
Demikian halnya apabila tindakan merger yang mengakibatkan adanya peralihan hak  tanggungan.  Sebagaimana  diketahui  bahwa  hak  tanggungan  yang merupakan ikutan atau acccesoir  pada suatu piutang tertentu, yang didasarkan pada  suatu  perjanjian  utang-piutang  atau  perjanjian  lain,  maka  dalam  hal piutang yang bersangkutan beralih kepada kreditor lain, hak tanggungan yang menjaminnya, karena hukum beralih pula kepada kreditor tersebut.
24 Ibid.
Pemegang  Saham  Perseroan  yang  Melakukan  Merger  Menjadi  Pemegang Saham Perseroan Hasil Merger
Dalam  Pasal  122  Pasal  (3)  sub  b  dari  UUPT  40/2007,  mengatur  juga  salah satu  akibat  hukum  yang  timbul  dalam  hal  merger  yang  dilakukan  tanpa  didahului dengan  likuidasi  terlebih  dahulu,  dinyatakan  bahwa:  “pemegang  saham  perseroan yang  menggabungkan  atau  meleburkan  diri  karena  hukum  menjadi  pemegang saham  perseroan  yang  menerima  penggabungan  atau  perseroan  hasil  peleburan”. Bermakna  bahwa  terhadap  perseroan  yang  melakukan  merger  dan  bubar,  akan menjadi  pemegang  saham  perseroan  hasil  merger.  Berbeda  dengan  pelaksanaan merger  yang  dilakukan  dengan  mengadakan  likuidasi  terlebih  dahulu,  dalam  hal likuidasi  berarti  mengikuti  ketentuan  likuidasi  pada  umumnya,  sehingga  segala kekayaan  perseroan  yang  menggabungkan  diri,  terlebih  dahulu  harus  diadakan tindakan  pemberesan.  Jika  setelah  dilikuidasi  terdapat  sisa  kekayaan  itulah  yang dibayarkan pada pemegang sahamnya.
Dalam  praktiknya,  tidak  semua  pemegang  saham  dari  perseroan  yang melakukan penggabungan  kemudian menjadi pemegang saham hasil merger. Hal ini dapat terjadi bilamana merger yang dilakukan  baik yang didahului dengan likuidasi atau  tanpa  didahului  dengan  likuidasi,  tidak  mendapat  persetujuan  dari  pemegang saham  yang  bersangkutan  atau  dalam  hal  merger  yang  dilakukan  ternyata menimbulkan  kerugian  terhadap  pemegang  saham  dari  perseroan  yang  melakukan merger, dapat juga karena adanya tindakan perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat dari keputusan RUPS, Direksi atau Komisaris.
Atas  hal-hal  tersebut  para  pemegang  saham  dapat  menggunakan  hak anquete yakni hak memohon melalui hakim diadakannya pemeriksaan sebagaimana Pasal  138  ayat  (1)  sub  b  UU  No.  40/2007,  dengan  memberikan  hak  kepada pemegang  saham  untuk  meminta  kepada  Pengadilan  Negeri  untuk  diadakan pemeriksaan  terhadap  perseroan  dengan  tujuan  untuk  mendapatkan  data  atau keterangan,  dalam  hal  terdapat  dugaan  bahwa  perseroan,  anggota  Direksi  atau Komisaris melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pemegang saham, perseroan  atau  pihak  ketiga.  Upaya  ini  ditempuh  bila  pemegang  saham  yang bersangkutan  sudah  meminta  kepada  Direksi  atau  Komisaris  mengenai data/keterangan tersebut antara lain berdasarkan Pasal 138 ayat (4) UUPT 40/2007, tentunya dengan syarat permintaan tersebut diajukan secara tertulis dengan didasari alasan yang wajar dan itikad baik (Pasal 138 ayat (5) UUPT 40/2007).
Dalam  hal  permohonan  pemeriksaan  perseroan  oleh  pemegang  saham kepada  Pengadilan  Negeri,  Ketua  Pengadilan  Negeri  dapat  menolak  atau mengabulkan permohonan tersebut (Pasal 139 ayat (1) UUPT 40/2007), ditolaknya permohonan  pemeriksaan  tersebut  bilamana  permohonan  tidak  didasarkan  dengan alasan yang wajar dan itikad baik.
Apabila  dalam  kenyataannya  perseroan  tidak  mencerminkan  mekanisme sebagai  badan  hukum,  sehingga  dapat  dianggap  tidak  sempurna  sebagai  badan hukum,  atau  tidak  mungkin  mencapai  tujuan  pedirian  perseroan,  maka  pemegang saham dapat meminta Pengadilan Negeri untuk menetapkan pembubaran perseroan, dinyatakan  pada  Pasal  146  ayat  (1)  UUPT  40/2007:  “Pengadilan  Negeri  dapat membubarkan Perseroan atas:
a. permohonan  Kejaksaan  berdasarkan  alasan  perseroan  melanggar  kepentingan umum  atau  perseroan  melakukan  perbuatan  yang  melanggar  peraturan perundang-undangan;
b. permohonan  pihak  yang  berkepentingan  berdasarkan  alasan  adanya  cacat hukum dalam akta pendirian;
c. permohonan  pemegang  saham,  Direksi  atau  Dewan  Komisaris  berdasarkan alasan perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan

## Pengaruh Terhadap Pihak Ketiga di Luar Perseroan
Dalam  UUPT  40/2007,  tidak  tercantum  secara  jelas  perihal  akibat  hukum yang  timbul  terhadap  pihak  ketiga  di  luar  perseroan  sehubungan  dengan pelaksanaan merger tanpa likuidasi terlebih dahulu. Akibat hukum yang dinyatakan secara  jelas  hanyalah  yang  bersifat  internal  yakni  akibat  hukum  yang  terjadi  antar perseroan  yang  melakukan  merger  tersebut.  Sebagaimana  yang  telah  dibahas sebelumnya bahwa yang termasuk pihak ketiga di luar perseroan adalah masyarakat. Khususnya yang terkait langsung dengan kekayaan perseroan adalah para kreditur. Kreditur  pada  perseroan  asal  yang  beralih  karena  hukum  kepada  perseroan  hasil merger bila dilakukan merger tanpa likuidasi terlebih dahulu.
Pada  pelaksanaan  peralihan  aset  (utang-piutang)  karena  perbuatan  hukum tersebut  yang  mengakibatkan  perusahaan  yang  eksis  menanggung  hutang-hutang debitur  yang  mengakibatkan  perusahaan  yang  membubarkan  diri,  harus  dilakukan melalui konstruksi hukum novasi atau pembaharuan hutang ( vide) Pasal 1413 Kitab Undang-undang  Hukum  Perdata  juncto  Pasal  1417  Kitab  Undang-undang  Hukum Perdata), dengan syarat:
a. Ada izin dari debitur;
b. Disclose hutang tersebut kepada calon debitur baru;
c. Calon  debitur  baru  menerima  pengalihan  tanggung  jawab  hukum  yang bersangkutan.
Pengecualian  terjadi  bila  direktur  perseroan  yang  bubar  tidak aware  akan adanya  hutang  terjadi,  sehingga  tidak  dilakukan disclose  pada  saat  pelaksanaan merger,  maka  berdasarkan  Pasal  122  ayat  (3)  UUPT  40/2007,  mengatur  tanggung jawab atas hutang demi hukum kepada perusahaan yang eksis.
Dalam hal tindakan direktur yang tidak melakukan disclose hutang tersebut, dapat dipandang secara hukum apakah ada perbuatan hukum lalai atau tidak. Dalam hal direktur yang perseroannya bubar pada saat merger dianggap: 25
a. Tidak  dalam  keadaan  lalai  untuk  mendisclose  hutang  tersebut,  maka  tidak  ada ketentuan  hukum  yang  membebankan  tanggung  jawab  hutang  tersebut  kepada para pihak tertentu, sehingga menjadi tanggung jawab kreditur sendiri;
b. Dalam  keadaan  lalai,  sehingga  tidak men-disclose  hutang  kepada  pihak  yang melakukan  merger,  hal  ini  merupakan  keteledoran  dari  direktur  sendiri,  maka direktur  perseroan  yang  bubar  tersebut  bertanggung  jawab  secara  pribadi.  Satu dan lain karena direktur telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum, yang seharusnya selaku direktur tidak boleh dilakukannya.
Pelaksanaan merger yang mengakibatkan  kerugian, dalam Pasal 138 ayat (1) dan  (3)  UUPT  40/2007,  memungkinkan  pihak  ketiga  (khususnya  kreditur)  yang berdasarkan  Anggaran  Dasar  atau  perjanjian  dengan  perseroan  untuk  meminta dilakukannya  pemerikasan  terhadap  perseroan.  Namun,  jika  Anggaran  Dasar  atau perjanjian  yang  dibuat  antara  kreditur  dengan  perseroan,  menentukan  bahwa kreditur  dapat  meminta  dilakukannya  pemeriksaan  perseroan,  maka  ketentuan  ini merupakan  upaya  perlindungan  terhadap  kreditur  bilamana  dirugikan  haknya sehubungan dilakukannya merger.
Terhadap akibat-akibat hukum yang timbul dilakukannya baik terhadap intern perseroan  yang  bubar  atau  pihak  ekstern  perseroan  telah  tersedia  berbagai perlindungan  hukum  yang  optimal  dalam  UUPP  40/2007.  Namun  demikian  dalam tataran peraturan pelaksanaannya perlu diciptakan mekanisme pengawasan khusus dalam pelaksanaan merger, sehingga segala akibat hukum negatif secara dini dapat diketahui dan tentunya dapat diselesaikan secara dini.
25 Munir Fuady, Op.cit., hlm. 133-135.
Mekanisme  pengawasan  yang  diperlukan  tersebut  tidak  hanya  terkait persoalan  perlindungan  kepentingan  para  pihak  yang  bersangkutan,  namun  lebih luas  kepada  dampak  negatif  dari  dilakukannya  merger  terhadap  sistem  pasar  dan sistem  ekonomi  secara  keseluruhan,  juga  diharapkan  selain  pengawasan  terhadap terjadinya perubahan Anggaran Dasar tetapi juga pada tataran analisis intersektoral (intern dan ekstern).

## Penutup
Pengaturan pelaksanaan merger tanpa likuidasi terlebih dahulu sebagaimana diatur  dalam  UUPT  40/2007  pada  dasarnya  fokus  pada  masalah  prosedural  dan masalah protektif. Masalah prosedural, dalam UUPT 40/2007 telah diatur rancangan merger,  Rapat  Umum  Pemegang  Saham  dalam  kaitannya  dengan  pelaksanaan merger,  harus  diumumkannya  pelaksanaan  merger  sebanyak  2  (dua)  kali  pada  2 (dua)  surat  kabar,  pengumuman  pertama  mengenai  rencana  merger,  dan  kedua mengenai  hasil  merger,  saat  persetujuan  dari  pejabat  yang  berwenang.  Selain  itu juga  diatur  mengenai  hal-hal  yang  bersifat  protektif  yaitu  mengenai  kepentingan perseroan,  pemegang  saham  minoritas,  karyawan  perseroan,  dan  kepentingan masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha, yang tentunya kedua hal yang  diatur  tersebut  masalah  prosedural  dan  protektif  sangat  menentukan berjalannya pelaksanaan merger.
Akibat-akibat  hukum  yang  timbul  sehubungan  dengan  pelaksanaan  merger tanpa likuiditas terlebih dahulu  UUPT 40/2007 adalah sebagai berikut:
1. Aktiva  dan  pasiva  yang  perseroan  yang  menggabungkan  diri  (merger)  beralih karena hukum kepada perseroan yang eksis sebagai hasil merger;
2. Pemegang  saham  perseroan  perseroan  yang  menggabungkan  diri  menjadi pemegang saham perseroan hasil merger;
Dimana keduanya bersifat intern, dalam arti bahwa akibat-akibat hukum dari dilakukannya  merger  berakibat  pada  perseroan  yang  melakukan  merger.  Namun, ternyata masih ada pihak-pihak lain (di luar perseroan) yang terkait yang berpotensi terkena  akibat  hukum  dari  pelaksanaan  merger  diantaranya  masyarakat  (kreditur) dan pihak tersaing.
Pada  praktiknya  pelaksanaan  merger  antara  dua  atau  lebih  perseroan, menimbulkan  akibat-akibat  hukum,  sehingga  diperlukan  adanya  pengaturan  yang lebih  sempurna  misalnya  tentang  pelaksanaan  merger,  khususnya  masalah perlindungan para pihak yang berkepentingan seperti perseroan, pemegang saham, karyawan, masyarakat dan kepentingan persaingan sehat.
Perlu  adanya  mekanisme  khusus  yang  diatur  dalam  peraturan  pelaksanaan UUPT  40/2007  dalam  rangka  pengawasan  berjalanya  proses  merger,  untuk mengetahui perkembangan pada setiap tahapan dan meminimalkan dampak negatif dan menyelesaikan akibat hukum negatif yang timbul secara dini.

## Daftar Pustaka
Literatur Ahmad Yani & Gunawan Widjaja , 2000, Seri Hukum Bisnis, Perseoran Terbatas,
RajaGrafindo Persada, Jakarta.
Daniel  V.  Davidson,  Brenda  E.  Knowles,  Lynn  M.  Forsythe  and  Robert  R. Jespersen ,  1993, Business  Law,  Principles  and  Cases , Fourth  Edition, Wadworth Publishing Company, Belmot, California.
Gunawan  Widjaja ,  2002, Merger  dalam  Perspektif  Monopoli, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
Johannes  Ibrahim ,  2006, Hukum  Organisasi  Perusahaan,  Pola  Kemitraan  dan Badan Hukum, PT. Refika Aditama, Bandung.
Kartini Muljadi , 1991 , Peleburan dan penggabungan Usaha Serta Akuisisi, Kantor Menteri  Ekkuwasbang  bekerjasama  dengan  Departemen  Kehakiman  RI, Fak. Hukum Unibersitas Indonesia dan Yayasan Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta.
M. Yahya Harahap , 2009, Hukum Perseroan Terbatas, Sinar Grafika, Jakarta.
Munir  Fuady ,  1999, Hukum  Anti  Monopoli  Menyongsong  Era  Persaingan  Sehat, Citra Aditya Bakti, Bandung.
Tri Budiyono , 2011, Hukum Perusahaan, Telaah Yuridis terhadap Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Griya Media, Salatiga.

## Peraturan Perundang-undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Undang-undang  Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

## Makalah
Felix O. Soebagjo , “Merjer, Akuisisi dan Konsolidasi dari Sudut UU No. 1/1995 dan Peraturan  Perundang-perundangan  di  Bidang  Pasar  Modal”,  Makalah disampaikan  pada  Seminar  Menyongsong  Berlakunya  UU    No.  1  Tahun 1995  tentang  Perseroan  Terbatas  dan  Implikasinya  Terhadap Perkembangan  Dunia  Usaha  di  Indonesia  pada  tanggal    30  September 1995, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.