## KEBERPIHAKAN NEGARA TERHADAP UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN DI PEDESAAN

## Kajian Yuridis Terhadap Undang-Undang Desa

## Tutik Nurul Janah
Dosen Institut Pesantren Mathali’ul Falah Email: tutik.nurul.janah@gmail.com

## Abstract
Desa is the region where the cultural base of Indonesian society. Desa has an important role in an attempt to resolve the problem of poverty. Government spending allocated for development of desa as mandated  by  the  Act  No.6  /  2014  should  be  viewed  in  the  perspective  of  the  state  alignments against  efforts  to  resolve  the  problem  of  poverty.  The  state alignments in  solving  various problems concerning the interests of the Indonesian people can actually be seen from the regulations drawn up and  enforced.  The  state alignments  in  resolving  disputes  in  pedesaan  can be  explored  through  the juridical studies in the Act No. 6/2014 by using analysis from the political perspective of the law.
Keywords: The State Alignments, Poverty, Desa.

## Abstrak
Desa merupakan letak wilayah dasar budaya masyarakat Indonesia. Desa memiliki peran penting di dalam usaha memecahkan masalah kemiskinan. Pemerintah membelanjakan alokasinya untuk pengembangan desa sebagaimana mandat UU No.6/2014 yang dapat ditinjau dalam perspektif hukum  negara  sebagai  upaya  melawan  pemecahan  permasalahan  kemiskinan.  Hukum  negara dalam  memecahkan  beragam  masalah  yang  menarik  dari  masyarakat  Indonesia  dapat diaktualisasikan  dari  persiapan  aturan  dan  penguatannya.  Hukum  negara  dalam  memecahkan perselisihan di pedesaan dapat dilakukan melalui penyelidikan studi hukum yang tertuang di UU No.6/2014 dengan menggunakan analisis dari perspektif politik hukum.
Kata Kunci: Hukum Negara, Kemiskinan, Desa.

## A. Pendahuluan
Kemiskinan  merupakan  problem  yang  menghantui  negara-negara  di  dunia. Kemiskinan  seolah  menjadi  benang  kusut  yang  sulit  terurai  karena  problem kemiskinan selalu terkait dengan persoalan sosial kemasyarakatan lainnya. Mengurai persoalan  kemiskinan  harus  berkelindan  dengan  upaya  mencari  penyelesaian  atas problem pendidikan, kesehatan, ekonomi dan lainnya. Selain itu, upaya mengentaskan kemiskinan harus pula dilihat dari letak lingkungan masyarakat miskin tersebut hidup.
Keberpihakan  negara  dalam  menyelesaikan  berbagai  persoalan  yang menyangkut  hajat  hidup  khususnya  pada  rakyat  Indonesia  sebenarnya  dapat  dilihat dari cara sebuah regulasi disusun dan diberlakukan. Indonesia adalah negara hukum yang  menerapkan  sistem  hukum  dominan civil  law  system .  Karenanya,  sebagaimana lazimnya civil  law  system yang  menempatkan  undang-undang  sebagai  satu-satunya sumber  hukum,  maka  sebuah  peraturan  perundang-undangan  memiliki  kedudukan penting  dalam  kerangka  mendorong  sebuah  kebijakan  agar  dapat  terealisasi  dengan cepat dan tepat guna. Strategi pengentasan kemiskinan masyarakat miskin kota tentu berbeda  dengan  strategi  yang  harus  diterapkan  untuk  mengentaskan  kemiskinan masyarakat miskin yang tinggal di desa.
Desa  adalah  letak  wilayah  basis  kultural  masyarakat  Indonesia  berasal.  Di pedesaan,  penghasilan  masyarakat  kebanyakan  berasal  dari  sumber  daya  alam  yang ada  di  sekitar  tempat  mereka  hidup.  Masyarakat  yang  tinggal  di  pinggiran  pantai, kebanyakan memiliki mata pencaharian sebagai nelayan. Sedangkan masyarakat yang hidup di dataran rendah atau pegunungan, kebanyakan mencari sumber penghidupan melalaui  bercocoktanam.  Namun,  menyempitnya  lahan  pertanian  dan  perkebunan serta  lautan  tempat  nelayan  mencari  nafkah  yang  tak  lagi  menjanjikan  seperti  dua dekade silam, menjadi faktor utama terjadinya penurunan kualitas hidup masyarakat desa. 1 Hal  ini  kemudian  menjadi  salah  satu  pemicu  terjadinya  urbanisasi,  yang dampak lanjutannya adalah meningkatnya jumlah kaum miskin kota.
1 Indonesia memiliki lahan 192 juta ha dengan 67 juta ha merupakan kawasan budidaya atau area penggunaan lain (APL) dengan potensi area pertanian 101 juta ha meliputi lahan basah 25,6 juta ha, lahan kering tanaman semusim 25,3 juta ha, dan lahan kering tanaman tahunan 50,9 juta ha. Lahan pertanian yang telah berbudidaya berjumlah 47 juta ha dan 54 juta masuk kawasan APL. Pada tahun 2013  lahan  sawah  cenderung  menurun  dari  8,5  juta  ha  di  tahun  1993  menjadi  8,1  juta  ha.  Pesatnya sektor industri dan jasa di Jawa khususnya mendorong tingginya laju ekonomi namun mendesak lahan
Kondisi ini merupakan gambaran bahwa desa memiliki posisi strategis dalam upaya memutus rantai kemiskinan. Pemberdayaan ekonomi pedesaan merupakan kata kunci  untuk  meningkatkan  kualitas  hidup  masyarakat  desa  dan  meminimalisir  arus urbanisasi.  Karenanya  dengan  memaksimalkan  potensi  desa  sebagai  basis  utama pemberdayaan  ekonomi  masayarakat  diharapkan  menjadi  salah  satu  solusi  dalam upaya mengatasi persoalan kemiskinan secara keseluruhan.
Pemberlakuan  Undang-Undang  Desa  yang  awalnya  menimbulkan kekhawatiran  akan  memicu  banyaknya  perangkat  desa  yang  terjerat  dalam  korupsi karena kasus penyalahgunaan dana desa, agaknya mesti diminimalisir. Kekhawatiran itu hendaknya dilihat sebagai motivasi bagi perangkat desa khususnya dan warga desa pada umumnya untuk lebih berhati-hati dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan dana desa. Namun, lebih dari itu, adanya anggaran jumbo milik  negara  yang  akan  digelontorkan  untuk  desa  sesuai  dengan  amanat  Undang- Undang No.6/2014 tentang Desa ini semestinya dilihat dari perspektif seberapa besar keberpihakan negara terhadap upaya memutus rantai kemiskinan.
Bentuk  upaya  pengentasan  kemiskinan  adalah  melalui  pemberdayaan masyarakat.  Pemberdayaan  yang  dimaksudkan  berupa  upaya  untuk  mendorong masyarakat  agar  berdaya  secara  pendidikan,  kesehatan  dan  ekonomi  dengan  cara memaksimalkan potensi yang dimiliki masyarakat dengan memperkuat potensi yang ada  ( empowering ),  membangun  iklim  agar  potensi  yang  dimiliki  masyarakat  dapat berkembang  ( eabling ),  sehingga  masyarakat  dapat  berdaya  secara  mandiri  dan sustaibnable . Adapun upaya memaksimalkan potensi yang dimaksudkan dapat berarti potensi secara personal maupun potensi secara kolektif sehingga pada akhirnya bisa
pertanian kategori subur. Berdasarkan hasil analisis rente ekonomi lahan ( land rent economics ) ditemukan rasio land  rent penguasaan  lahan  untuk  usaha  tani  padi  dengan  penggunaan  alokasi  perumahan  dan industri  satu  berbanding  622  dan  500  serta  selama  periode  2009-2010  lahan  sawah  dinyatakan berkurang sekitar 50 ribu hektar. Diambil dari Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Tahun 2015 – 2019.pdf diakses pada 30 Mei 2017 pukul 08.31 WIB.
menuju  proses  perubahan  sosial  baik  secara  perilaku,  hubungan  antar  masyarakat sampai  dengan  pranata  sosial  seperti  demokratisasi,  transparansi  dan  supremasi hukum  atau  dikenal  dengan  rekayasa  sosial  ( sosial  engineering ). 2 Adapun  upaya pemberdayaan  masyarakat  menurut  Jack  Rothman  dalam three  models  of  community organization practice (1968) yang dikutip Edi Suharto dapat dilakukan melalui tiga model konsep seperti pemberdayaan masyarakat lokal yang berorientasi pada tujuan proses, perencanaan sosial melalui tujuan tugas ( task goal ), dan melakukan aksi sosial menuju pemerataan ( equality ) dan keadilan ( equity ). 3
Berdasarkan  persoalan  di  atas,  tulisan  yang  berjudul Keberpihakan  negara terhadap  upaya  pengentasan  kemiskinan  di  pedesaan.  Kajian  yuridis  terhadap  Undang-Undang Desa , ini akan fokus untuk mejawab pertanyaan  bagaimanakah keberpihakan negara dalam  melakukan  upaya  pengentasan  kemiskinan.  Pertanyaan  berikutnya, bagaimanakah  keberpihakan  negara  itu  jika  dilihat  melalui  kajian  yuridis  terhadap Undang  Undang  tentang  Desa.  Karena  tulisan  ini  hendak  mengkaji  keberpihakan negara  terhadap  suatu  masalah  melalui  pemberlakuan  sebuah  peraturan  perundang- undangan,  maka,  penulis  akan  melakukan  analisa  dengan  menggunakan  sudut pandang politik hukum. Dengan demikian, diharapkan tulisan ini dapat menangkap keberpihakan  negara  terhadap  upaya  pengentasan  kemiskinan  di  pedesaan  melalui kajian yuridis Undang-Undang No.6/2014 tentang Desa.

## B. Keberpihakan  Negara  dan  Politik  Hukum  dalam  Peraturan  Perundang- Undangan
Keberpihakan  menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI)  berarti  hal berpihak  pemerintah  kepada  rakyat  akan  meningkatkan  kesejahteraan  sosial. 4
Keberpihakan  negara  merupakan  wujud  kehadiran  negara  dalam  upaya  memenuhi kewajiban  utamanya  yakni  senyejahterakan  kehidupan  bangsa.  Keberpihakan  dapat dilihat dari iktikad baik penyelenggara negara dalam berbagai aspek.  Diantara wujud keberpihakan  negara  adalah  dengan  membaca  program  legislasi  nasional  dan  arah
2 Aziz Muslim, Dasar-Dasar Pengembangan Masyarakat, (Yogyakarta: Samudra Biru, Cetakan 1, November 2012), Hlm 15-17.
3 Edi Suharto, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat , (Bandung: PT Rafika Aditama, Cetakan 4, Desember 2010), Hlm 37-45.
4 Dendy  Sugono,  dkk, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  Pusat  Bahasa ,  (Jakarta:  PT.  Gramedia Pustaka Utama, 2008, Edisi Keempat, cet.I), hlm.1071.
kebijakan negara dalam merealisasikan amanah konstitusi ke dalam regulasi yang lebih konkrit dan aplikatif.
Dalam teori pembentukan peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa proses penyusunan regulasi selalu bertautan dengan kepentingan-kepentingan terkait regulasi  itu  sendiri.  Karenanya,  untuk  membaca  arah  kebijakan  dan  keberpihakan negara  dalam  proses  pembentukan  peraturan  perundang-undangan,  sangat  penting untuk  melihatnya  dari  sudut  pandang  politik  hukum.  Politik  hukum  sebagai  pisau analisa biasa digunakan untuk menangkap motif dana arah sebuah kebijakan negara. Dari analisa tersebut akan dapat dipahami bahwa dengan mengetahui motif seseorang –atau  dalam  hal  ini  adalah  para  pemegang  kebijakan-  maka  akan  dapat  terbaca sejauhmana  keberpihakan  para  pemegang policy negara  terhadap  persoalan  yang dihadapi oleh rakyatnya.
Memahami politik hukum merupakan bagian penting dari upaya menelusuri munculnya  sebuah  produk  hukum  yang  dalam  hal  ini  adalah  peraturan  perundang- undangan.  Politik  hukum  merupakan  garis  kebijakan  yang  menjadi  latar  belakang sebuah  peraturan  perundang-undangan  dianggap  penting  untuk  diprioritaskan sebagai program legislasi nasional ataupun program legislasi daerah. Bagaimanapun, harus  diakui  bahwa  garis  kebijakan  tidak  bisa  dilepaskan  dari  keberpihakan  para pemangku kebijakan. Karenanya, memahami politik hukum sama juga dengan upaya untuk memahami arah kebijakan dan keberpihakan para pemangku kebijakan.
Politik hukum sesungguhnya hadir sebagai pertemuan antara realisme hidup dan tuntutan idealisme. Titik perjumpaan ini penting karena apa yang disebut sebagai das solen (apa yang seharusnya) tidak mungkin sepenuhnya lahir dari das sein (apa yang senyatanya). Idealitas mengenai “apa yang seharusnya” semestinya memiliki nilai-nilai yang  paling  sentral  dan  hierarkis,  yang  atas  dasar  nilai  tersebut  diharapkan  sebuah perubahan dan perbaikan atas segala sesuatu bersumber. Nilai yang paling sentral dan hierarkis  inilah  sebenarnya  yang  disebut  sebagai  basis  ideologis.  Posisi  ideologi
sebagai perangkat nilai atau sesuatu yang dipandang cukup mulia untuk diperhatikan, dan  menuntut  kesetiaan dan  ketaatan  kita,  menyebabkan  ideologi  berfungsi  sebagai suatu  “sistem  makna”  dan  makna  yang  dimaksud  (ideologi),  tidak  lain  dari  nilai, konsep, gagasan yang dengan hal tersebut sekelompok manusia memahami diri dan dunia mereka. 5
Secara  umum  hukum  adalah  peraturan  yang  tertulis  maupun  tidak  tertulis yang  mengatur  manusia  dalam  hidup  bermasyarakat,  yang  apabila  dilanggar  maka akan  ada  sanksi  yang  tegas.  Menurut  L.J.  Van  Apeldoorn  hukum  adalah kaidah/peraturan-peraturan tingkah laku dan kebiasaan masyarakat. Hukum memiliki kekuatan  yang  mengatur  dan  memaksa. 6 Hukum  secara  obyektif  diartikan  sebagai peraturan atau kekuasaan yang bersifat mengatur. Sedangkan hukum secara subyektif diartikan  sebagai  peraturan  yang  menyangkut  seseorang  atau  kekuasaan  yang  diatur oleh hukum obyektif. Tujuan hukum adalah menciptakan kehidupan masyarakat yang damai,  berkeadilan  dan  melindungi  kepentingan  seluruh  masyarakat,  disamping kepastian hukum.
Keadilan  menurut  Aristoteles  ada  lima,  yaitu  keadilan  distributif  dapat diartikan  sebagai  keadilan  yang  sebanding  dan  sesuai  dengan  jasa  masing-masing individu.  Selanjutnya  keadilan  komutatif  dipahami  sebagai  keadilan  dengan mengutamakan persamaan tanpa mempertimbangkan aspek resiko dan jasa masing- masing  individu.  Adapun  keadilan  kodrat  alam  diartikan  sebagai  perlakuan  kepada seseorang  yang  sesuai  dengan  hukum  alam.  Contoh,  ketika  individu  membantu individu lain ketika dalam kesulitan maka individu itu akan dibantu oleh individu lain juga.  Keadilan  konvensional  terjadi  ketika  individu  dapat  mematuhi  peraturan khususnya  peraturan  perundang-undangan  dan  keadilan  perbaikan  terjadi  ketika individu  telah  mencemarkan  nama  baik  individu  lain  kemudian  minta  maaf  kepada korban  lewat  media  atau  secara  langsung. 7 Teori  yang  semata-mata  menghendaki keadilan dalam hukum disebut sebagai teori etis. Teori ini menjelaskan tentang apa
5 Bernard  L.  Tanya, Politik  Hukum,  Agenda  Kepentingan  Bersama ,  (Yogyakarta:  Genta Publishing, 2011), hlm..14
6 L.J.  van  Apeldoorn, Pengantar  Ilmu  Hukum ,  cet.ke  XXX,  (Jakarta:  PT.  Pradnya  Paramita, 2009), hlm.3.
7 Yugi  Al  on,  Penjelasan  Lengkap  5  Teori  Keadilan  Menurut  Aristoteles, https://www.eduspensa.id/teori-keadilan-menurut-aristoteles/  diakses  pda  30  Mei  2017  pukul  11.35 WIB.
saja yang dianggap adil dan apa saja yang dianggap tidak adil. Pembentukan Undang- Undang  biasanya  diawali  dengan  pertikaian  kepentingan-kepentingan  dan  tuntutan- tuntutan demi mencapai keadilan yang diyakini.
Hukum  hidup  di  dalam  masyarakat.  Hukum  disusun  oleh  manusia  dan diperuntukkan bagi kehidupan manusia yang lebih baik. Proses pembentukan sebuah peraturan  perundang-undangan  sangat  dipengaruhi  oleh  kondisi  sosial,  ekonomi, politik  dan  budaya  yang  melingkupi  ketika  peraturan  perundang-undangan  tersebut disusun. Politik hukum menurut Mahfud MD. adalah legal policy atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan, baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara. 8
Definisi  mengenai  politik  hukum  yang  dirumuskan  oleh  Mahfud  MD.  ini sesungguhnya merupakan definisi yang secara substansial memiliki kesamaan dengan definisi mengenai politik hukum yang diberikan oleh para guru besar atau ahli hukum sebelumnya. Dalam definisi tersebut, intinya, Mahfud MD memahami bahwa politik hukum merupakan pilihan tentang hukum-hukum yang akan diberlakukan sekaligus pilihan tentang hukum-hukum yang akan direvisi, dianulir atau bahkan hukum yang tidak lagi diberlakukan. Pilihan tersebut sesungguhnya dimaksudnya untuk mencapai tujuan  negara  sebagaimana  yang  tercantum  di  dalam  konstitusi  Negara  Kesatuan Republik Indonesia, yakni UUD 1945.
Adapun  Satjipto  Rahardjo  mendefinisikan  politik  hukum  sebagai  aktifitas pemilih  dan  cara  yang  hendak  dipakai  untuk  mencapai  suatu  tujuan  sosial  dengan hukum  tertentu  di  dalam  masyarakat  yang  cakupannya  meliputi  jawaban  atas beberapa  pertanyaan  mendasar,  yaitu,  1)  tujuan  apa  yang  hendak  dicapai  melalui sistem yang ada; 2) cara-cara apa dan yang bagaimana yang dirasa paling baik untuk dipakai  dalam  mencapai  tujuan  tersebut;  3)  kapan  waktunya  dan  melalui  cara bagaimana  hukum  itu  perlu  diubah;  4)  dapatkah  suatu  pola  yang  baku  dan  mapan
8 Moh. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, (Jakarta: PT Rajawali Pres, 2009), hlm.1
dirumuskan untuk membantu dalam memutuskan proses pemilihan tujuan serta cara- cara untuk mencapai tujuan baik tersebut. 9
Tidak  sedikit  masyarakat  yang  masygul  melihat  bagaimana  sebuah  produk hukum yang dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan dalam kenyataannya seringkali  diwarnai  atau  bahkan  didominasi  oleh  berbagai  kepentingan  politik  para pemegang  kekuasaan.  Mengenai  hal  ini,  Mahfudh  MD  menyatakan  bahwa  pada kenyataannya  hukum  memang  tidak steril dari  subsistem  kemasyarakatan  lainnya. Politik  kerapkali  melakukan  intervensi  atas  perbuatan  dan  pelaksanaan  hukum sehingga muncul juga pertanyaan berikutnya tentang subsistem mana antara hukum dan  politik  yang  dalam  kenyataannya  lebih  suprematif.  Pertanyaan-pertanyaan  lain yang  lebih  spesifik  pun  dapat  mengemuka  seperti  bagaimanakah  pengaruh  politik terhadap hukum, mengapa politik banyak mengintervensi hukum, dst. 10
Nah,  upaya  untuk  memberikan  jawaban  atas  pertanyaan-pertanyaan  di  atas merupakan upaya yang sudah memasuki wilayah politik hukum. Politik hukum yang secara  sederhana  diartikan  sebagai  kebijakan  hukum,  yang  akan  atau  telah dilaksanakan  secara  nasional  oleh  pemerintah;  mencakup  pula  pengertian  tentang bagaimana  politik  mempengaruhi  hukum  dengan  cara  melihat  konfigurasi  kekuatan yang ada di belakang perbuatan dan penegakan hukum itu. Di sini hukum tidak hanya dilihat  sebagai  pasal-pasal  yang  bersifat  imperatif  atau  keharusan-keharusan  yang bersifat das sollen , melainkan harus dipandang sebagai subsistem yang dalam kenyataan ( das sein ) bukan tidak mungkin sangat ditentukan oleh politik. Baik dalam perumusan materi maupun dalam implementasi dan penegakannya. 11

## C. Upaya Pengentasan Kemiskinan di Pedesaan
Kemiskinan  adalah  problem  terbesar  yang  hingga  kini  masih  menghantui negara-negara  di  dunia.  Bukan  hanya  negara  berkembang  atau  negara  yang  dalam pernyataan  World  Bank  dinyatakan  sebagai  negara  miskin  saja  yang  mengalami
9 Satjipto  Raharjo, Ilmu  Hukum (Bandung:  Citra  Aditya  Bakti,  1991),  cet.III,  hal.352-353. Lihat juga: Moh. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, (Jakarta: PT Rajawali Pres, 2009), hlm.2
10 Moh. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, (Jakarta: PT Rajawali Pres, 2009), hlm.9.
11 Ibid , hlm.9-10
problem  kemiskinan.  Namun,  negara  adidaya  pun  mengalami  persoalan  dalam menanggulangi kemiskinan. 12
Dalam  konteks  Indonesia,  kemiskinan  menjadi  persoalan  bagi  masyarakat kota maupun masyarakat yang tinggal di daerah terpencil. Secara umum, jika dilihat dari wilayah tempat masyarakat miskin itu berdomisili, maka masyarakat miskin dapat dibagi dalam dua kategori yakni, masyarakat miskin kota dan masyarakat miskin desa. Baik masyarakat miskin kota maupun masyarakat miskin desa mengalami kemiskinan karena  tidak  memiliki  akses  yang  setara  terhadap  pendidikan,  kesehatan,  kebijakan politik, ekonomi dsb.
Menurut  Chamber,  kemiskinan  adalah  suatu integrated  concept yang  memiliki lima  dimensi,  yaitu  kemiskinan  ( poverty) ,  ketidakberdayaan  ( powerless ),  kerentanan menghadapi  situasi  darurat  ( state  of  emergency ),  ketergantungan  ( dependence ),  dan keterasingan  ( isolation ),  baik  secara  geografis  maupun  secara  sosiologis. 13 Dalam struktur  masyarakat  kota,  kaum  miskin  kota  adalah  kaum  marginal  yang  hidup sebagai gelandangan, pengamen, peminta-minta sedangkan dalam struktur masyarakat desa, kaum miskin adalah buruh tani, pekerja rumah tangga, tuna wisma atau orang yang  tidak  memiliki  akses  terhadap  sumber  daya  alam,  sumber  daya  ekonomi,  dll.
12 Amerika Selatan terbukti memiliki sejarah penindasan panjang di bawah represi dominasi Amerika Serikat sehingga gelombang berdarah baik kudeta, pemimpin diktator, invasi, korupsi sampai kepada  kemiskinan  tak  terelakkan.  Pada  masa  pemerintahan  Allende  (1971)  di  Chili  selaku  Dewan Keamanan Nasional Nixon dengan paham demokrasinya menyatakan bahwa jika Amerika Serikat tidak mampu  mengendalikan  Amerika  Selatan,  maka  jangan  berharap  untuk mencapai  tatanan  yang  sukses  di  belahan dunia  lain .  Amerika  Serikat  aktif  berpolitik  dan  meletakkan  panji  liberalisme  di  Amerika  Selatan diantaranya  Venezuela.  Namun,  karena  ini  negara  di  Amerika  Selatan  mengalami  kekecewaan  yang mendalam  terhadap  demokrasi  dan  liberalisasi  ekonomi  dari  Amerika  Serikat  sehingga  keduanya menjadi  memanas  ketika  Presiden  Venezuela,  Hugo  Chavez  penganut  paham  sosialisme  melalui “Revolusi Bolivarian” berhasil menjalankan bermacam kebijakan populis dengan melakukan reformasi di  bidang  ekonomi  dan  politik  berhasil  mengentaskan  kemiskinan  serta  mengurangi  campur  tangan asing dalam perekonomian serta menjadi inspirasi bagi kekuatan kiri di Amerika Selatan. Diambil dari Diah Ayu Pratiwi, Strategi militer... , FISIP UI, 2010.pdf diakses pada 30 Mei 2017 pukul 08.30 WIB
13 Ali  Khomsan,  dkk, Indikator  Kemiskinan  dan  Misklasifikasi  Orang  Miskin, (Jakarta:  Yayasan Pustaka Obar Indonesia, 2015), hlm.2
Intinya,  baik  kaum  miskin  kota  maupun  kaum  miskin  yang  hidup  di  desa  adalah masyarakat yang mengalami kemiskinan, ketidakberdayaan, kerentanan mengahadapi situasi darurat, ketergantungan dan keterasingan.
Menanggulangi  kemiskinan  harus  diupayakan  dengan  melihat  bentuk  dasar permasalahan kemiskinan itu sendiri. Secara umum, jika menilik pemikiran Chamber, maka  kemiskinan  dapat  dibagi  dalam  empat  betuk.  Yakni  kemiskinan  absolut, kemiskinan  relatif,  kemiskinan  kultural  dan  kemiskinan  struktural. 14 Pertama; Kemiskinan  absolut:  apabila  pendapatannya  berada  di  bawah  garis  kemiskinan  atau tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum yang diperlukan untuk bisa hidup dan berkerja. Kedua; kemiskinan relatif: kondisi kemiskinan karena pengaruh kebijakan  pembangunan  yang  belum  menjangkau  seluruh  masyarakat,  sehingga menyebabkan  ketimpangan  pada  pendapatan  atau  dapat  dikatakan  orang  tersebut sebenarnya  telah  berada  di  bawah  kemampuan  masyarakat  sekitar. Ketiga; kemiskinan kultural: mengacu pada persoalan sikap hidup seseorang atau sekelompok masyarakat  yang  disebabkan  oleh  faktor  budaya,  seperti  tidak  mau  berusaha memperbaiki  tingkat  kehidupan,  malas,  pemboros,  tidak  kreatif  meskipun  ada bantuan  dari  pihak  luar. Keempat; Kemiskinan  struktural:  situasi  miskin  yang disebabkan  karena  rendahnya  akses  terhadap  sumber  daya  yang  terjadi  dalam  suatu sistem  budaya  dan  sosial  politik  yang  tidak  mendukung  pembebasan  kemiskinan, tetapi kerap menyebabkan suburnya kemiskinan. 15
Upaya  pengentasan  kemiskinan  harus  berkelindan  dengan  pemecahan persoalan  lainnya.  Potensi  secara  personal  maupun  potensi  secara  kolektif  dapat dilakukan  sebagai  upaya  pemberdayaan  masyarakat  untuk  mendorong  masyarakat agar berdaya secara pendidikan, kesehatan dan ekonomi dengan cara memaksimalkan potensi  yang  mereka  miliki.  Namun,  harus  diakui  bahwa  pemberdayaan  ekonomi desa  melalui  upaya  memaksimalkan  potensi  masyarakat  sejauh  ini  lebih  banyak muncul  tanpa  melibatkan  peran  negara.  Dari  sekian  ribu  kawasan  perdesaan  di Indonesia,  masih  banyak  kawasan  perdesaan  yang  belum  diberdayakan  dengan semestinya karena kesadaran untuk memberdayakan diri baru dimiliki oleh sebagian
14 Ali  Khomsan,  dkk, Indikator  Kemiskinan  dan  Misklasifikasi  Orang  Miskin, (Jakarta:  Yayasan Pustaka Obar Indonesia, 2015), hlm.3
kecil  masyarakat  saja.  Ini  artinya,  negara  perlu  untuk  menunjukkan  perannya  untuk mendorong agar masyarakat desa berdaya secara ekonomi, pendidikan dan kesehatan. Peran  penting  negara  salah  satunya  dapat  ditunjukkan  melalui  regulasi  yang  dapat mendorong pemberdayaan ekonomi kawasan perdesaan.
Pemberdayaan  ekonomi  desa  memiliki  kedudukan  strategis  dalam  upaya mengurai  problem  kemiskinan  di  Indonesia.  Desa  sesungguhnya  memiliki  potensi alam dan sumberdaya manusia yang luar biasa. Namun permasalahannya, masyarakat desa  butuh  mendapatkan  motivasi,  pengetahuan, skill, kemampuan  manajerial  dan wawasan  serta  dukungan  dana  agar  mampu  mengenali  dan  mengelola  potensi  yang dimilikinya.  Sebagaimana  posisi  negara  dalam  memberikan  motivasi,  membuka peluang  bagi  masyarakat  desa  untuk  mendapatkan  pengetahuan, skill, wawasan, kemampuan  managerial  serta  pendanaan.  Maka  disitulah  peran  negara  sangat dibutuhkan oleh rakyatnya.

## D. Keberpihakan Negara Terhadap Pengentasan Kemiskinan, Kajian Yuridis Undang-Undang Desa
Indonesia  adalah  negara  kesatuan  yang  berbentuk  Republik  dengan  wilayah membentang  dari  Sabang  sampai  Merauke.  Wilayah  yang  demikian  luas  itu  secara ketatanegaraan  terbagi  dalam  administrasi  pemerintahan  daerah.  Desa  merupakan pemerintahan  administratif  terkecil  dalam  struktur  ketatanegaraan  Negara  Kesatuan Republik Indonesia.
Desa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti kesatuan wilayah yang dihuni  oleh  sejumlah  keluarga  yang  mempunyai  sistem  pemerintahan  sendiri
(dikepalai  oleh  seorang  kepala  desa). 16 Adapun  definisi  desa  menurut  Undang- Undang No. 6/2014, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain,  selanjutnya  disebut  Desa,  adalah  kesatuan  masyarakat  hukum  yang  memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan  masyarakat  setempat  berdasarkan  prakarsa  masyarakat,  hak  asal  usul, dan/atau  hak  tradisional  yang  diakui  dan  dihormati  dalam  sistem  pemerintahan Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  sedangkan  Pemerintahan  Desa  adalah penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  dan  kepentingan  masyarakat  setempat  dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 17
Pedesaan/perdesaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah daerah pemukiman  penduduk  yang  sangat  dipengaruhi  oleh  kondisi  tanah,  iklim,  dan  air sebagai syarat penting terwujudnya pola kehidupan agraris penduduk di tempat itu. 18 Sedangkan menurut Undang-Undang no.6/2014, kawasan pedesaan diartikan sebagai kawasan yang memiliki kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam  dengan  susunan  fungsi  kawasan  sebagai  tempat  permukiman  perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. 19
Desa  adalah  wilayah  dimana  basis  kultural  masyarakat  Indonesia  berada.  Di pedesaan,  penghasilan  masyarakat  kebanyakan  berasal  dari  sumber  daya  alam  yang ada  di  sekitar  tempat  mereka  hidup.  Masyarakat  yang  tinggal  di  pinggiran  pantai, kebanyakan memiliki mata pencaharian sebagai nelayan, petani garam atau peternak ikan.  Sedangkan  masyarakat  yang  hidup  di  dataran  rendah  atau  pegunungan, kebanyakan  mencari  sumber  penghidupan  melalui  bercocok  tanam.  Demikian berlangsung  secara  turun  temurun.  Mata  pencaharian  masyarakat  desa  tidak  bisa dipisahkan dari sumberdaya alam yang ada di sekitarnya.
Namun,  harus  diakui  bahwa  sumber  penghidupan  yang  awalnya  melimpah, lambat  laun  mengalami  menyusutan.  Baik  penyusutan  secara  kualitas  maupun
16 Dendy  Sugono,  dkk, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  Pusat  Bahasa ,  (Jakarta:  PT.  Gramedia Pustaka Utama, 2008).
17 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.
18 Dendy  Sugono,  dkk, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  Pusat  Bahasa ,  (Jakarta:  PT.  Gramedia Pustaka Utama, 2008).
19 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.
penyusutan  secara  kuantitas.  Penyusutan  yang  dimaksud  disebabkan  oleh  beragam faktor. Misalnya bagi masyarakat yang hidup di dataran rendah atau pegunungan yang mayoritas  mencari  nafkah  melalui  bercocok  tanam,  maka  problem  utama  mereka adalah penyusutan terkait lahan dan produk pertanian. Misalnya menyempitnya lahan pertanian,  semakin  sulitnya  mencari  buruh  dan  penggarap  tanah,  mahalnya  harga bibit dan pupuk, sulitnya melakukan pemasaran produk pertanian hingga rendahnya harga  produk  pertanian  saat  musim  panen  tiba  merupakan  faktor-faktor  utama penyusutan  sumber  penghidupan  masyarakat  desa.  Hal  ini  tidak  hanya  terjadi  pada masyarakat desa yang memiliki sumber penghasilan dari bercocok tanam. Masyarakat nelayan dan petani garam pun mengalami problem penyusutan sumber penghasilan sebagaimana masyarakat petani.
Penyusutan sumber penghidupan akibat penyempitan lahan atau akibat lautan tempat nelayan  mencari nafkah yang tak lagi menjanjikan seperti dua dekade silam, menjadi faktor utama terjadinya penurunan kualitas hidup masyarakat desa. 20 Hal ini kemudian  menjadi  salah satu  pemicu  arus  menurunnya  minat  generasi  muda  untuk kembali ke desa karena hidup di kota dianggap lebih menarik dan lebih menjanjikan
20 Contoh  publikasi  di  kawasan  Pantai  Utara  Jakarta,  membuktikan  bahwa  pembukaan kawasan mangrove untuk  daerah  tambak,  industri  dan  permukiman  dengan  alasan  kekurangan  lahan terjadi  sejak  tahun  1960  an.  Pada  1963  bahkan  pernah  dilakukan  pembukaan  vegetasi  besar-besaran sebagai ganti reklamasi pertambakan di daerah Pantai Ancol, sehingga secara fisik pesisir mengalami perubahan yang sangat besar. Selanjutnya di tahun 1980, dibangun jetti pada bagian Barat Muara Angke yang  mengakibatkan  Pantai  Dadap  dan  Kamal  mengalami  erosi  berat  lalu  di  tahun  1981  terjadi penebangan  vegetasi  bakau  di  tepi  Utara  Delta  Angke  dan  bagian  Timur  untuk  pembangunan pelabuhan Muara Angke. Totok (1994) menyatakan bahwa pada 1981 reklamasi dilakukan menjorok ke laut Pantai Muara Pluit untuk keperluan rumah mewah. Pembukaan kawasan pantai Utara Jakarta besar-besaran  ini  mengakibatkan  perubahan  ekologis  lingkungan  termasuk  kehidupan  laut  dan biotanya.  Terkait  kegiatan  reklamasi  ini,  mengundang  ajakan  oleh  beberapa  pihak  terkait  yang disebarkan melalui media sosial untuk meliput demonstrasi nelayan Pantai Utara Jakarta pada 17 April 2016.  Kegiatan  reklamasi  ini  dianggap  menimbulkan  perputaran  isu  yang  melibatkan  kekuatan ekonomi dan  politik  sehingga  menyeruakkan aroma korupsi.  Isu yang ditiupkan berputar mulai soal perijinan  yang  dipakai  sampai  dikaitkan  dengan  pembongkaran  pasar  ikan,  hingga  masalah penghilangan  penghasilan  nelayan  di  Pantai  Utara  Jakarta.  Diambil  dari  kompasiana,  Nelayan  Tidak Bisa Menangkap Ikan Karena Reklamasi, Pikirkan Lagi!, http://www.kompasiana.com/rinsanlumbantobing/nelayan-tidak-bisa-menangkap-ikan-karena- reklamasi-pikirkan-lagi_571523dfaa23bd4c20f572de, diakses pada 30 Mei 2017 pukul 11.45 WIB.
untuk  masa  depan.  Pemuda  desa  yang  pernah  mengenyam  pendidikan  di  kota kerapkali  memilih  untuk  melanjutkan  hidup  di  kota  karena  melihat  desa  bukanlah tempat  yang  menjanjikan  untuk  kehidupan  masa  depan  yang  lebih  baik.  Demikian pula pemuda desa yang mengenyam pendidikan di wilayah pedesaan, berpikir bahwa kehidupan yang lebih menjanjikan hanya dapat dicapai jika mereka mau bekerja dan melanjutkan hidup di kota.
Menurunnya minat para pemuda untuk melanjutkan hidup dan membangun desanya  karena  desa  dianggap  bukanlah  tempat  yang  menjanjikan.  Sumber penghasilan  masyarakat  desa  yang  kebanyakan  bergantung  pada  alam  dianggap kurang  menarik.  Jika  kondisi  ini  terus  berlanjut,  maka  akan  banyak  sekali  dampak lanjutan yang akan menjadi petaka secara sosial, ekonomi dan budaya.
Gambaran  di  atas  sebenarnya  menunjukkan  bahwa  desa  memiliki  posisi strategis dalam upaya memutus rantai kemiskinan. Pemberdayaan ekonomi pedesaan merupakan  kata  kunci  untuk  meningkatkan  kualitas  hidup  masyarakat  desa  dan meminimalisir  arus  urbanisasi.  Karenanya  dengan  memaksimalkan  potensi  desa diharapkan  menjadi  satu  solusi  dalam  upaya  mengatasi  persoalan  kemiskinan  di Indonesia secara keseluruhan.
Meskipun penyusutan sumberdaya alam sebagaimana yang dijelaskan di atas bukan  satu-satunya  unsur  yang  memicu  penurunan  kualitas  hidup  masyarakat  desa, namun  hal  ini  dapat  dijadikan  salah  satu  pertimbangan  dalam  melihat  bagaimana seharusnya  potensi  desa  itu  dapat  dimaksimalkan  untuk  sebesar-besar  kemanfaatan masyarakat  di  kawasan  pedesaan.  Hal  ini  tentu  saja  dengan  mengawali  upaya membuka cara pikir dan mengubah perspektif investor dan pemerintah untuk tidak lagi melihat desa dan sumberdaya yang ada di dalamnya semata-mata sebagai obyek investasi  dengan  pendekatan  ekspansif.  Namun,  harus  ada  pemahaman  ulang mengenai  hakekat  pemberdayaan  ekonomi  masyarakat  desa  dengan  mendorong masyarakat desa sebagai penentu utama bagi masa depan mereka sendiri.
Pemberlakuan  Undang-Undang  Desa  sebenarnya  merupakan  angin  segar sebagai  wujud  dukungan  pemerintah  untuk  mendorong  pemberdayaan  masyarakat desa. Meski saat awal mula disahkannya peraturan perundang-undangan tentang desa itu  memunculkan  keprihatinan  para  pakar  hukum  karena  kekhawatiran  dana  yang dialokasinya  untuk  Desa  akan  diselewengkan,  namun  regulasi  tersebut  sebenarnya
dapat  dipandang  sebagai  motivasi  bagi  perangkat  desa  khususnya  dan  masyarakat desa  pada  umumnya  untuk  lebih  berhati-hati  dalam  mengelola  dan mempertanggungjawabkan  dana  desa. 21 Lebih  dari  itu,  adanya  anggaran jumbo milik negara  yang  akan  digelontorkan  untuk  desa  sesuai  dengan  amanat  Undang-Undang No.6/2014  tentang  Desa  ini  semestinya  dilihat  dari  perspektif  seberapa  besar keberpihakan negara terhadap upaya memutus rantai kemiskinan.
Diantara  upaya  pengentasan  kemiskinan  adalah  melalui  pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan yang dimaksudkan di sini adalah upaya untuk mendorong masyarakat  agar  berdaya  secara  pendidikan,  kesehatan  dan  ekonomi  dengan  cara memaksimalkan potensi yang mereka miliki. Adapun upaya memaksimalkan potensi yang  dimaksudkan  di  sini  dapat  berarti  potensi  secara  personal  maupun  potensi
21 Menurut Sutarjo Kartohadikusumo, banyak program pembangunan desa yang mengalami kegagalan  diantaranya  usaha  memberantas  fenomena  kemiskinan  di  mayoritas  masyarakat  pedesaan. Adanya  program  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  masih  ditemukan  banyak  kelemahan  sehingga menyebabkan tata kelola ADD masih belum efektif terutama pada kurang berfungsinya lembaga desa, mekanisme perencanaan yang mentah, serta masih rendahnya partisipasi masyarakat karena dominasi kepala  desa  dan  adanya  pos  anggaran  pemanfaatan  ADD  yang  tidak  tepat  dengan  kebutuhan  desa. Pemberdayaan  masyarakat  dalam  pemafaatan  ADD  seharusnya  mengacu  pada  asas  pengelolaan keuangan desa yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 2 ayat 1 yang berbunyi: “Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”. Transparansi ini penting agar keuangan desa dapat dikontrol dan diawasi oleh pihak lain yang berwenang serta hak masyarakat dapat  memenuhi  dan  menghindari  konflik  di  masyarakat  desa.  Partisipasi  masyarakat  dan  para pemangku kepentingan di desa perlu dilibatkan dalam proses perencanaan, pelaksanaan,  monitoring, hingga sampai pada tahap evaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan sehingga pengelolaan dana sesuai kebutuhan  masyarakat  dan  bukan  keinginan  elit  desa  saja.  Keuangan  desa  yang  tertib  dan  disiplin anggaran,  taat  hukum  perlu  diiplementasikan  dan  dilaksanakan  secara  konsisten  juga  dilakukan pencatatan  sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan di desa sehingga peningkatkan profesionalitas pengelolaan  dapat  tercapai.  Tata  kelola  dana  desa  yang  direncanakan  bisa  menjadi  perkiraan  yang terukur  secara  rasional  sehingga  dapat  dicapai  untuk  setiap  sumber  pendapatan.  Diambil  dari  Tata Kelola  Alokasi  Dana  Desa  yang  Tepat  Sasaran  untuk  Kepentingan  Pembangunan  Masyarakat, http://www.kompasiana.com/ayuningtyassuciani/tata-kelola-alokasi-dana-desa-yang-tepat-sasaran- untuk-kepentingan-pembangunan masyarakat_5692b102b47a61cc0dfbbf9d, diakses pada 30 Mei 2017 pukul 11.05 WIB.
secara  kolektif.  Menurut  Pasal  1  Undang-Undang  No.6/2014  tentang  Desa,  yang dimaksud  dengan  Pemberdayaan  Masyarakat  Desa  adalah  upaya  mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan,  perilaku,  kemampuan,  kesadaran,  serta  memanfaatkan  sumber  daya melalui  penetapan  kebijakan,  program,  kegiatan,  dan  pendampingan  yang  sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
Undang-Undang  No.6/2014  tentang  Desa  sesungguhnya  memberikan peluang  kepada  masyarakat  desa  untuk  mengembangkan  wilayahnya  dengan memanfaatkan  sumberdaya  yang  dimilikinya.  Dengan  pengembangan  potensi  yang dimilikinya,  maka  dimensi  kemiskinan  sebagaimana  yang  dijelaskan  oleh  Chamber yang meliputi: Kemiskinan, ketidakberdayaan, kerentanan menghadapi situasi darurat, ketergantungan,  dan  keterasingan,  baik  secara  geografis  maupun  secara  sosiologis, yang juga dialami oleh masyarakat miskin yang tinggal di kawasan pedesaan, lambat laun akan dapat terurai dengan semestinya.
Menurut  teori  pertumbuhan  ekonomi,  pertumbuhan  ekonomi  lokal dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: Sumber daya alam, investasi  kapital, tenaga kerja, kewirausahaan, belanja pemerintah, kapasitas pemerintah lokal, situasi ekonomi internasional,  infrastruktur,  transportasi,  komunikasi  dan  energi. 22 Penyusutan sumber penghasilan masyarakat desa yang menjadi pemicu problem kemiskinan, akan dapat  diurai  dengan  cara  memaksimalkan  potensi  yang  menjadi  faktor  pendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
Keberpihakan negara terhadap pengentasan kemiskinan di pedesaan melalui pengesahan  Undang-Undang  No.6/2014  tentang  Desa,  paling  tidak  dapat  dilihat melalui  beberapa  Pasal  yang  termuat  di  dalamnya.  Secara  umum,  jika  mengaitkan antara  faktor  pendorong  pertumbuhan  ekonomi  lokal  dan  Pasal-Pasal  yang  tertera dalam  Undang-Undang  No.6/2014,  maka  terdapat  beberapa  ketentuan  kunci  yang dapat  menjadi  variabel  dalam  mengkaji  keberpihakan  negara  terhadap  upaya pengentasan  kemiskinan  di  pedesaan.  Pasal  yang  dimaksud  ialah  Pasal  terkait Kewenangan Desa, Pasal terkait Hak dan Kewajiban, Pasal terkait Pengelolaan Aset dan Keuangan Desa serta Pasal terkait Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)
22 Yusuf  Wally, Percepatan  Pembangunan  dan  Kemandirian  Kampung ,  (Yogyakarta:  BPFE- Yogyakarta, 2013), hlm.19.
Mengenai  kewenangan  Desa,  dapat  dilihat  dalam  Pasal  18  Undang-Undang No.6/2014  tentang  Desa  yang  menyatakan  bahwa  “kewenangan  Desa  meliputi kewenangan  di  bidang  penyelenggaraan  pemerintahan  Desa,  pelaksanaan pembangunan  Desa,  pembinaan  kemasyarakatan  Desa,  dan  pemberdayaan masyarakat  Desa  berdasarkan  prakarsa  masyarakat,  hak  asal  usul,  dan  adat  istiadat Desa.”  Paling tidak, terdapat tiga hal penting yang patut diperhatikan terkait Pasal 18 yang memuat ketentuan mengenai kewenangan desa ini. Pertama, Pasal 18 Undang Undang  No.6/2014  ini  menunjukkan  bahwa  negara  secara  substantif  memberi kewenangan  kepada  perintah  desa  dalam  menyelenggarakan  pemerintahan  di wilayahnya. Kedua, negara  mendorong  pemerintah  desa  untuk  melakukan pemberdayaan  masyarakat  dengan  basis  potensi  dan  manajemen  yang  dikelolanya sendiri. Ketiga, negera  mengakui  hak  asal-usul  dan  adat  istiadat  yang  telah berlangsung  secara  turun-temurun.  Keberadaan  Pasal  18  ini  sangat  penting  dalam memposisikan  kedudukan  dan  kewenangan  pemerintah  desa  dan  masyarakat  di kawasan  pedesaan.  Penyebutan  kewenangan  yang  dimiliki  pemerintah  desa  dalam menyelenggarakan pemerintahan Desa dan pemberdayaan ekonomi akan membawa konsekuensi yang besar terhadap cara pandang masyarakat desa terhadap pengelolaan sumberdaya alam maupun potensi-potensi lainnya yang dimilikinya. Pasal 18 ini dapat pula  diartikan  sebagai  bentuk  kepercayaan  dan  pengakuan  negara  terhadap pemerintah  desa  dan  masyarakat  desa  dalam  mengelola  kekayaan  alam  yang dimilikinya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
Mengenai Hak dan Kewajiban dalam Pasal 67 Ayat (1) menyatakan bahwa: “Desa berhak: a. mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal  usul,  adat  istiadat,  dan  nilai  sosial  budaya  masyarakat  desa;  b.  menetapkan  dan mengelola kelembagaan desa; dan c. mendapatkan sumber pendapatan.” Pasal 67 ini memiliki  dua  arti  penting.  Pertama;  pemerintah  secara  konstitusional  memberikan ruang  kepada  masyarakat  desa  untuk  mengurus  dan  mengembangkan  diri
berdasarkan local  wisdom dan  adat  istiadat  yang  dimilikinya.  Kedua;  pemerintak mendorong  masyarakat  desa  untuk  menetapkan  dan  mengelola  kelembagaan  serta mendapatkan  sumber  penghasilannya  sendiri  sesuai  dengan  potensi  dan  kebutuhan masing-masing desa.
Adapun  terkait  Pengelolaan  Kekayaan  Milik  Desa  sebagaimana  yang termaktub  dalam  Pasal  77  Ayat  (1)  dinyatakan  bahwa  pengelolaan  kekayaan  milik Desa  dilaksanakan  berdasarkan  asas  kepentingan  umum,  fungsional,  kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi. Ayat  (2)  Pengelolaan  kekayaan  milik  desa  dilakukan  untuk  meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa serta meningkatkan pendapatan desa. Ayat  (3)  Pengelolaan  kekayaan  milik  desa  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2) dibahas  oleh  Kepala  Desa  bersama  Badan  Permusyawaratan  Desa  berdasarkan  tata cara pengelolaan kekayaan milik desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah. Apa yang tertera dalam Pasal 77 ini menunjukkan bahwa sudah seharusnya desa tidak lagi semata  dilihat  sebagai  wilayah  dengan  kekayaan  alam  melimpah  yang  menjanjikan untuk  dieksploitasi  oleh  investor  asing.  Pasal  mengenai  pengelolaan  kekayaan  milik desa merupakan dukungan negara agar masyarakat desa memberdayakan potensi dan sumberdaya  yang  dimilikinya  dengan  kesadaran  penuh  bahwa  kekayaan  alam semstinya dikelola untuk sebesar-besarnya kemanfaatan warga yang ada di sekitarnya. Dalam hal ini, pengembangan ekonomi desa dilakukan dengan basis pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan, bukan melulu menjadikan kekayaan alam desa sebagai asset negara yang dijual dan/atau dikelola investor asing secara eksploitatif.
Sedangkan  Pasal  tentang  Badan  Usaha  Milik  Desa  merupakan  Pasal  yang mempertegas  mengenai  posisi  negara  dalam  mendukung  pemberdayaan  ekonomi masyarakat sebagai bagian dari upaya mengentas kemiskinan di pedesaan. Pada Pasal 87 Ayat (1) menyatakan desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM  Desa.  Ayat  (2)  BUM  Desa  dikelola  dengan  semangat  kekeluargaan  dan kegotong-royongan.  Ayat  (3)  BUM  Desa  dapat  menjalankan  usaha  di  bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.  Pasal  88  Ayat  (1)  Pendirian  BUM  Desa  disepakati  melalui  Musyawarah Desa.  (2)  Pendirian  BUM  Desa  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  ditetapkan dengan  Peraturan  Desa.  Pasal  89  Ayat  (1)  Hasil  usaha  BUM  Desa  dimanfaatkan
untuk: a. pengembangan usaha; dan b. Pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.” BUM Desa merupakan bentuk dukungan agar masyarakat desa mengusahakan terwujudnya  usaha  kolektif  yang  mendudukkan  masyarakat  desa  sebagai  pemegang saham pengendali bagi perusahaan yang didirikan oleh pemerintah desa. BUM Desa merupakan solusi konkret bagi upaya pengentasan kemiskinan melalui kerja kolektif.
Kehidupan  masyarakat  di  kawasan  pedesaan  yang  cenderung  bersifat kekeluargaan  sesungguhnya  merupakan  modal  utama  bagi  upaya  pemberdayaan masyarakat  desa.  Namun,  modal  utama  itu  akan  benar-benar  dapat  dikembangkan untuk sesuatu yang menguntungkan jika dibarengi dengan skill dan manajemen yang baik.  Karenanya,  Jika  keberpihakan  negara  terhadap  pemberdayaan  masyarakat kawasan pedesaan sebagai bagian penting dari upaya pengentasan kemiskinan, maka menurut  teori  penyusuan  perundang-undangan,  negara  memiliki  keberpihakan  yang cukup  besar.  Namun,  akan  berbeda  jika  kajian  teoritik  ini  dikembangkan  menjadi kajian implementasi peraturan perundang-undangan.
Dalam implementasinya, upaya pengentasan kemiskinan di pedesaan melalui pemberdaayan potensi dan sumberdaya desa yang secara hukum telah dipayungi oleh peraturan  perundang-undangan,  masih  perlu  mendapatkan  dukungan  yang  lebih nyata  di  tingkat  realisasi  di  lapangan.  Hal  ini  karena  pengembangan  potensi  dan sumberdaya  desa  tidak  mungkin  akan  mencapai  seperti  yang  diharapkan  jika  tidak didukung oleh penguasaan skill dan manajemen yang baik sehingga keberlangsungan usaha  yang  disokong  secara  kolektif  oleh  masyarakat  desa  melalui  pemerintah  desa dan pendirian BUM Desa dapat terlaksana secara berkesinambungan.

## E. Penutup
Keberpihakan  negara  dalam  melakukan  upaya  pengentasan  kemiskinan memang  tidak  dapat  dilihat  dari  satu  sudut  pandang  saja.  Jika  dilihat  melalui perspektif  politik  hukum,  maka  pengesahan  dan  pemberlakuan  Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dapat dilihat sebagai wujud keberpihakan negara terhadap  upaya  pengentasan  kemiskinan  di  pedesaan.  Kemiskinan  selalu  menjadi menjadi  problem  yang  saling  berkelindan  dengan  persoalan  sosial  ekonomi  lainnya. Karena  posisi  strategis  desa  sebagai  bagian  penting  dalam  mengurai  persoalan kemiskinan di Indonesia, maka keberpihakan negara melalui pemberlakuan Undang- Undang  Desa  terhadap  upaya  pengentasan  kemiskinan  di  pedesaan,  diharapkan menjadi  bagian  penting  dalam  ikhtiar  menyejahterakan  rakyat  Indonesia  secara keseluruhan.
Fokus  tulisan  ini  adalah  melihat  keberpihakan  negara  dalam  upaya pengentasan kemiskinan di pedesaan dalam kacamata peraturan perundang-undangan secara  teoritik.  Karenanya,  secara  dalam  perspektif  politik  hukum,  keberpihakan pemerintah cukup besar jika dilihat dalam  pasal-pasal yang tertuang dalam Undang- Undang  No.6/2014,  terutama  ketentuan  mengenai  Kewenangan  Pemerintah  Desa, Pemberdayaan  Masyarakat  dan  BUM  Desa.  Penelitian  ini  akan  lebih  lengkap  jika diteruskan dengan penelitian lanjutan mengenai kajian tentang implementasi Undang- Undang  No.6/2014  sebagai  realisasi  dari  kebijakan  negara  terhadap  upaya pengentasan kemiskinan di pedesaan.

## Daftar Pustaka
Apeldoorn,  L.J.  van, Pengantar  Ilmu  Hukum ,  cet.ke  XXX,  Jakarta:  PT.  Pradnya Paramita, 2009.
Khomsan,  Ali,  dkk, Indikator  Kemiskinan  dan  Misklasifikasi  Orang  Miskin ,  Jakarta: Yayasan Pustaka Obar Indonesia, 2015.
Khomsan, Bernard L., Politik Hukum, Agenda Kepentingan Bersama, Yogyakarta: Genta Publishing, 2011.
Kompasiana, Nelayan Tidak Bisa Menangkap Ikan Karena Reklamasi, Pikirkan Lagi!,
http://www.kompasiana.com/rinsanlumbantobing/nelayan-tidak-bisa- menangkap-ikan-karena-reklamasi-pikirkan-lagi_571523dfaa23bd4c20f572de, diakses pada 30 Mei 2017 pukul 11.45 WIBMD, Moh. Mahfud, Politik Hukum di Indonesia, Jakarta: PT Rajawali Pres, 2009.
Muslim, Aziz, Dasar-Dasar Pengembangan Masyarakat, Yogyakarta: Samudra Biru, 2012.
On,  Yugi  Al,  Penjelasan  Lengkap  5  Teori  Keadilan  Menurut  Aristoteles, https://www.eduspensa.id/teori-keadilan-menurut-aristoteles/  diakses  pda  30  Mei 2017 pukul 11.35 WIB. Pratiwi, Diah Ayu, Strategi militer... , FISIP UI, 2010.pdf diakses pada 30 Mei 2017 pukul 08.30 WIB Raharjo, Satjipto, Ilmu Hukum , Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991, cet.III.
Rencana  Strategis  Badan  Penelitian  dan  Pengembangan  Pertanian  Tahun  2015  – 2019.pdf diakses pada 30 Mei 2017 pukul 08.31 WIB.
Suharto,  Edi, Membangun  Masyarakat  Memberdayakan  Rakyat ,  Bandung:  PT  Rafika Aditama, 2010.
Sugono, Dendy, dkk, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa , Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008.
Tata  Kelola  Alokasi  Dana  Desa  yang  Tepat  Sasaran  untuk  Kepentingan Pembangunan  Masyarakat,  http://www.kompasiana.com/ayuningtyassuciani/tata- kelola-alokasi-dana-desa-yang-tepat-sasaran-untuk-kepentingan-pembangunan masyarakat_5692b102b47a61cc0dfbbf9d, diakses pada 30 Mei 2017 pukul 11.05 WIB
Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
Wally,  Yusuf, Percepatan  Pembangunan  dan  Kemandirian  Kampung, (Yogyakarta:  BPFE- Yogyakarta, 2013