Tersedia di http://www.bkpsl.org/ojswp/index.php/jplb

## Flora dan fauna pada ekosistem lahan gambut dan status perlindungannya dalam hukum nasional dan internasional
A. Pramudianto 1*
1 Sekolah Ilmu Lingkungan, Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia
Abstrak. Ekosistem gambut sangat berperan dalam kehidupan bumi dan  memiliki  beberapa  fungsi  penting  seperti  ekologis, ekonomi  dan  sebagainya.  Keanekaragaman  hayati  (flora dan fauna) ekosistem gambut cukup tinggi. Beberapa jenis flora  seperti  ramin  dan  jelutung  rawa,  serta  jenis  fauna seperti buaya, orang utan dan ikan ditemukan di ekosistem gambut.    Status  perlindungan  terhadap  flora  dan  fauna diatur dalam perangkat hukum nasional (Undang-undang dan Peraturan pelaksanaan). Perangkat hukum internasional yang bersifat hard law seperti Convention on International  on  Trade  in  Endangered  Species  for  Wildlife Flora  and  Fauna  (CITES)  tahun  1973  mengatur  flora  dan fauna yang diperdagangkan. Perangkat non hukum seperti International  Union  Conservation  for  Nature  (IUCN)  Red Data  List  mengatur  status  flora  dan  fauna.  Artikel  ini menggambarkan  status  flora  dan  fauna  pada  ekosistem gambut  serta  upaya  perlindungannya.  Penelitian  ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan  deskriptif  analisis.  Hasilnya  menunjukkan bahwa pohon ramin dan buaya diatur dalam CITES 1973. Beberapa  jenis  flora  dan  fauna  lainnya  termasuk  dalam IUCN  Red  Data  List  dengan  berbagai  status  seperti terancam, langka, dan sebagainya. Harapan dari penelitian ini  adalah  dapat  menggambarkan  keberadaan  flora  dan fauna  di  ekosistem  lahan  gambut  terutama  dari  aspek hukum nasional dan internasional.
Kata kunci: ekosistem gambut, CITES, IUCN red data list

## Abstract.
Peat ecosystems play an important role in the life of the earth and  have  several  important  functions  such  as  ecology, economics and so on.  The biodiversity (flora and fauna) of the peat ecosystem is quite high. Some flora such as ramin, jelutung swamp, and fauna such as crocodiles, orangutans, and fish are quite diverse found in the peat ecosystem. The status  of  protection  of  flora  and  fauna  is  regulated  in national  legal  instruments  such  as  laws  and  other implementing regulations. The instruments of international law (hard law) such as the Convention on International on Trade  in  Endangered  Species  for  Wildlife  Flora  and  Fauna (CITES  1973)  regulates  flora  and  fauna  especially  those traded. Non-legal devices such as the International Union for Conservation of Nature (IUCN) Red Data List regulates the status of flora and fauna. This article describes the status of flora  and  fauna  in  the  peat  ecosystem  and  its  safeguards. This  study  used  a  normative  juridical  method  with  a descriptive  analysis  approach.  The  results  showed  that ramin  tree  and  crocodile  are  arranged  in  CITES  1973. Several  other  types  of  flora  and  fauna  are  included  in  the IUCN Red Data List with various statuses such as threatened, rare,  and  so  on.  The  hope  of  this  study  was  to  be  able  to describe  the  presence  of  flora  and  fauna  in  peatland ecosystems especially from national and international legal aspects.
Keywords: peat ecosystem, CITES, IUCN red data list

## 1. PENDAHULUAN
Ekosistem lahan gambut telah menjadi perhatian penting dalam beberapa tahun terakhir ini karena semakin menyusut. Layaknya ekosistem lahan basah yang memiliki berbagai fungsi, ekosistem lahan gambut juga memiliki berbagai fungsi  diantaranya  sebagai  pengatur  sistem  hidrologi,  perlindungan keanekaragaman hayati, sumber energi, lahan budi daya, penyerap karbon dan menjaga kestabilan iklim, dll.
Menurut Suryadiputra et al. (2005), ekosistem lahan gambut tropis yang ada  di  seluruh  dunia  meliputi  areal  seluas  40  juta  hektar  dan  50%  (20  juta hektar)  diantaranya  terdapat  di  Indonesia  (Sumatera,  Kalimantan,  Papua  dan sedikit  Sulawesi).  Ekosistem  lahan  gambut,  merupakan  salah  satu  ekosistem
* Korespondensi Penulis Email : andreas.pramudianto@gmail.com
lahan basah yang memiliki karakteristik yang unik. Lahan gambut yang basah ternyata  cenderung  mudah  terbakar  karena  kandungan  bahan  organik  yang tinggi dan memiliki sifat kering yang tak balik, porositas tinggi dan daya hantar hidrolik vertikal yang rendah (Najiyati et al. 2005a).
Berdasarkan  PP  Nomor  71  Tahun  2014  tentang  Perlindungan  dan Pengelolaan Ekosistem Gambut bagian penjelasannya menyatakan bahwa untuk mencegah  perubahan  fungsi  gambut,  setiap  negara  mempunyai  kepentingan yang  sama  untuk  mempertahankan  dan  meningkatkan  fungsi  gambut  agar Gambut  sebagai  sumber  daya  alam  dan  fungsi  penyeimbang  iklim  dapat dimanfaatkan  sebesar-besarnya  untuk  kesejahteraan  masyarakat,  baik  untuk generasi saat ini maupun mendatang, serta untuk masyarakat nasional maupun global.
Persoalan  gambut  termasuk  sebagai  ekosistem  bukan  hanya  menjadi perhatian  nasional,  namun  juga  masyarakat  internasional.  Salah  satu  peran penting ekosistem lahan gambut adalah sebagai habitat berbagai flora dan fauna yang juga akan menentukan kondisi keanekaragaman hayati nasional maupun global.  Selain  flora  dan  fauna,  dalam  ekosistem  lahan  gambut  juga  terdapat plasma nutfah baik yang endemik maupun yang bukan endemik. Flora dan fauna serta plasma nutfah yang ada pada ekosistem lahan gambut harus diupayakan perlindungan dan pengelolaannya demi generasi masa depan.
Konsep perlindungan dan pengelolaan ekosistem lahan gambut dilakukan melalui  perencanaan,  pemanfaatan,  pengendalian,  pemeliharaan,  serta  sanksi administratif.  Selain itu ekosistem lahan gambut ada yang termasuk lindung dan budi daya. Gambut yang termasuk lindung, ekosistem ini dapat saja berada di Taman  Nasional,  Hutan  Lindung,  Suaka  Alam,  Cagar  Alam  dan  kawasan perlindungan  lainnya.  Sementara  itu  status  ekosistem  lahan  gambut  yang termasuk budi daya dapat saja berada dalam kawasan Hak Pengusahaan Hutan (HPH), budi  daya tambak,  pertanian, perikanan darat  dan kawasan budi daya lainnya.
Ekosistem  lahan  gambut  saat  ini  menjadi  sangat  penting,  mengingat banyak  persoalan  bencana  lingkungan  seperti  meluasnya  kebakaran  hutan, disebabkan keberadaan ekosistem ini kurang mendapat perlindungan yang baik. Misalnya  kebakaran  hutan  yang  awalnya  pada  hutan  biasa  kemudian  meluas pada ekosistem lahan gambut, mengakibatkan sulit dan lama untuk dipadamkan. Ekosistem ini juga kaya akan flora dan fauna yang harus dilindungi. Komitmen internasional dan nasional pada perlindungan ekosistem lahan gambut yang juga sebagai  habitat  flora  dan  fauna  seharusnya  semakin  kuat  untuk  dilakukan. Apalagi komitmen Indonesia terhadap Paris Agreement tahun 2015 dalam upaya mengatasi perubahan iklim melalui NDC (National Determind Contribution) juga
harus memperhitungkan keberadaan ekosistem lahan gambut sebagai penyerap karbondioksida (CO 2 ).

## 2. METODOLOGI
Penelitian ini bersifat desk study, studi pustaka, studi regulasi nasional dan internasional  yang  mengatur  tentang  status  dan  kelangkaan  flora  dan  fauna. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analisis.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1. Pengertian dan karakteristik ekosistem lahan gambut
Ekosistem  lahan  gambut  merupakan  salah  satu  ekosistem  lahan  basah. Ekosistem lahan basah dapat diketahui definisinya dari Ramsar Convention yang mendefinisikan sebagai berikut:
“Wetlands are definined as area of marsh, fen, peatland or water, whether natural or artificial, permanent or temporary, with water that is static or flowing, fresh, brackish or salt, including areas of marine water the depth of which at low tide does not exceed six metres”.
Berkaitan dengan ekosistem lahan gambut, dikenal juga lahan rawa yang menurut PP Nomor 27 Tahun 1991  adalah genangan air secara  alamiah yang terjadi terus menerus  atau musiman akibat drainase alamiah yang  terhambat dan  mempunyai  ciri-ciri  khusus  baik  fisik,  kimia  maupun  biologi.  Diatur  pula dalam PerMenPU Nomor 64/PRT/1993 bahwa lahan rawa dibedakan menjadi dua  yakni  rawa  pasang  surut/rawa  pantai  dan  rawa  non  pasang  surut/rawa pedalaman.
Definisi  gambut  menurut  Driessen  (1978)  dalam  Najiyati  et  al.  (2005b) adalah  tanah  yang  memiliki  kandungan  bahan  organik  lebih  dari  65%  (berat kering) dan ketebalan gambut lebih dari 0,5 m. Soil Taxonomy dalam Najiyati et al.  (2005b)  mendefinisikan  gambut  adalah  tanah  yang  tersusun  dari  bahan organik dengan ketebalan lebih dari 40 cm atau 60 cm, tergantung dari berat jenis dan tingkat dekomposisi bahan organiknya.
Berdasarkan  Pasal  1  angka  2  PP  Nomor  57  Tahun  2016  tentang Perubahan  Atas  PP  Nomor  71  Tahun  2014  tentang  Perlindungan  dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, gambut adalah material organik yang terbentuk secara  alami  dari  sisa-sisa  tumbuhan  yang  terdekomposisi  tidak  sempurna dengan ketebalan 50 cm atau lebih dan terakumulasi pada rawa. Lahan gambut dapat  membentuk  ekosistem,  sehingga  pengertian  ekosistem  gambut berdasarkan  PP  tersebut  adalah  tatanan  unsur  gambut  yang  merupakan  satu kesatuan  utuh  menyeluruh  yang  saling  mempengaruhi  dalam  membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitasnya.
Menurut PP Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas PP Nomor 71 Tahun 2014 dinyatakan pula bahwa gambut mempunyai karakteristik yang unik, selain  sebagai  komponen  lahan  basah,  komponen  dari  ruang  daratan,  juga komponen lingkungan hidup. Selain itu gambut memiliki fungsi yang beragam dalam perikehidupan bangsa Indonesia, antara lain sebagai sumber daya alam berupa  plasma  nutfah  dan  komoditi  kayu,  sebagai  tempat  hidup  ikan,  dan sebagai  gudang  penyimpan  karbon  sehingga  berperan  sebagai  penyeimbang iklim.

## 3.2. Berbagai jenis flora dan fauna pada ekosistem lahan gambut
Mudiyarso et al. (2004) menyebutkan terdapat flora khususnya kayu yang terdapat dalam ekosistem lahan gambut seperti Gelam (Mellaleuca sp.), Ramin (Gonystylus  bancanus),  Meranti  (Sharea  spp.)  dan  Damar  (Agathis  dammara). Sementara  itu  menurut  Mudiyarso  et  al.  (2004)  dalam  penelitian  pendugaan cadangan karbon, terdapat lebih dari 50 spesies pohon hutan gambut.
Menurut  Iqbal  dan  Setijono  (2011)  di  Hutan  Rawa  Gambut  Merang- Kepayang  terdapat  178  jenis  pohon  yang  dilindungi  diantaranya  pulai  rawa (Alstonia  pneumatophore),  jelutung  rawa  (Dyera  costulata)  dan  Mengris (Kompassia  malacensis).  Sementara  itu  menurut  Najiyati  et  al.  (2005b)  ada berbagai jenis tanaman untuk keperluan pertanian yang cocok ditanam di lahan gambut  dengan  membagi  menjadi  tanaman  pangan,  tanaman  perkebunan, tanaman  sayuran,  tanaman  buah-buahan,  tanaman  rempah  dan  minyak  asri, tanaman  serat  dan  tanaman  lainnya.  Tanaman  pangan  yang  dapat  ditanam diantaranya  sagu  (Metroxylem  sagu),  padi  (Oryza  sativa),  sukun  (Artocarpus communis) dan beberapa jenis lainnya. Tanaman lainnya seperti Meranti rawa (Shorea  pauciflora),  Pulai  (Alstronia  pneumatophora),  Jelutung  (Dyera  lowii), Sungkai (Peronema canescens), Rotan (Calamus spp.), Sengon (Albizia falcataria), Saga (Adenantera sp.) dan beberapa jenis lainnya.
Menurut Suryadiputra et al. (2005) terdapat beberapa jenis fauna di lahan gambut  sekitar  Sungai  Puning,  Kabupaten  Barito  Selatan,  diantaranya  yang termasuk  mamalia,  avifauna  dan  herpetofauna.  Jenis  mamalia  diantaranya adalah  Malu-malu  Kukang  (Nycticebus  coucang),  Lutung,  Cekong  (Presbytis cristatus), Beruk (Macaca namestrina) (dilindungi UU dan termasuk appendix II CITES),  serta  Ungko  (Hylobates  agliss)  dan  Kelawat  (Hylobates  mulleri) (dilindungi  UU,  termasuk  appendix  I  CITES,  kriteria  IUCN  terancam  punah dengan  status  EN  (Endangered)  atau  Genting).  Fauna  lainnya  seperti  Rusa Sambar  (Cervus  unicolor)  dan  Kijang  (Mantiacus  muntjak)  (dilindungi  UU), Kucing kuwuk (Felis bengalensis) (dilindungi UU dan termasuk appendix I CITES) dan Beruang madu (Helarctos Malayanus) (dilindungi UU, termasuk appendix I

## CITES,  kriteria  IUCN  terancam  punah  dengan  status  EN  (Endangered)  atau Genting).
Termasuk Avifauna diantaranya Bangau Tongtong (Leptoptilos javanicus) (dilindungi  UU  dan  status  IUCN  VU  (Vulnerable)  atau  rawan),  Elang  Bondol (Halisatur  indus),  Elang  Laut  Paruh  Putih  (Haliaeetus  leucogaster),  Elang  ular Bido  (Spilomis  cheela),  dan  Alap-alap  capung  (Microhierax  fringilarius) (dilindungi UU dan termasuk appendix II CITES),  Raja udang meninting (Alcedo meninting),  Pekaka  emas  (Palergopsis  capensis)  dan  kelompok  burung  madu (Nectariniidae)  (dilindungi  UU),  serta  Kangkareng  perut  putih  (Anthracoceros albirostris) (dilindungi UU dan termasuk appendix II CITES).
Herpetofauna  diantaranya  Buaya  Senyulong  (Tomistoma  schlegelii) (dilindungi UU, termasuk appendix I CITES, status IUCN Endangerd Species (EN)), Beyuku  dan  Bajuku  (Oritia  borneensis)  (dilindungi  UU,  termasuk  appendix  II CITES, status IUCN NT (near threatened) atau mendekati terancam punah), serta Labi-labi (Amida cartalaginea), Ular Sawah (Phyton reticulatus), Ular Kobra dan Tedung (Ophiophagus hannah) (appendix II CITES.)
Menurut Iqbal dan Setijono (2011) beberapa jenis burung di hutan rawa gambut  Merang-Kepayang,  Kabupaten  Musi-Banyuasin,  Sumatera  Selatan ditemukan lebih dari 156 jenis burung. Terdapat 4 jenis burung terancam secara global,  25  mendekati  terancam  punah,  39  jenis  dilindungi  UU,  dan  27  jenis termasuk  dalam  appendix  CITES.  Jenis  seperti  Burung  Alap-alap  capung  suku falconidae (Microhierax fringillarius) (dilindungi UU dan  termasuk  appendix  II CITES),  Nuri  Tanau  (Psittacula  cyanurus)  dan  burung  paruh  bengkok  seperti Betet ekor panjang (Psittacula longicauda) (dilindungi UU, termasuk appendix II CITES, dan kategori NT (Near Treathened)), Burung Hantu Serak suku Tytonidae seperti  Serak  Jawa  (Tyto  alba)  (termasuk  Appendix  II  CITES).  Jenis  burung Rangkong  suku  Bucerotidae  seperti  Enggang  Khilingan  (Anorrhinus  galeritus), Kangkareng  Perut  Putih  (Anthracoceros  albirostris),  Kangkareng  Hitam (Anthracoceros  malayanus),  Rangkong  Badak  (Buceros  rhinoceros)  (dilindungi UU dan termasuk  appendix II), burung sikatan dari suku  Muscicapidae seperti Sikatan-rimba dada kelabu (Rhinomyias umbratillis) (termasuk burung migran dan NT (Near Treathened)), serta masih banyak lagi seperti burung jalak, burung madu, dll.
Menurut  Iqbal  (2011)  di  kawasan  hutan  gambut  Merang-Kepayang terdapat beberapa jenis ikan seperti Ikan Juara Panjang (Pangasius macronema) dan  Ikan  Betutu  Suku  Eleotrididae  seperti  Betutu  (Oxyeleotris  marmorata) (status  LC  (Least  Concern)  atau  populasi  di  alam  tidak  diketahui),  serta  Ikan Betok dari suku Anabantidae seperti Betok (Anabas testudineus) atau Climbing Perch (status DD/Data Deficient atau kurang data).
Berdasarkan  data  di  atas,  berbagai  flora  dan  fauna  telah  hidup  dan berkembang di ekosistem lahan basah, bahkan beberapa diantaranya termasuk dalam flora dan fauna yang dilindungi oleh hukum nasional dan internasional.

## 3.3. Ketentuan internasional yang melindungi flora dan fauna pada ekosistem lahan gambut
3.3.1. Ketentuan hukum internasional yang bersifat hard law
Ketentuan hukum internasional yang bersifat hard law yang dimaksudkan di sini adalah berbentuk perjanjian internasional dengan berbagai nama. Dalam praktek hukum lingkungan internasional ternyata suatu perjanjian internasional tidak  hanya  mengikat  negara-negara  saja  atau  organisasi  internasional (Pramudianto  2017).  Bahkan  beberapa  NGO  juga  memiliki  keterikatan  yang sama  dengan  subjek  hukum  internasional  lainnya  (Sands  1995).  Menurut Suryokusumo  (2003)  dalam  Pramudianto  (2016)  diperlukan  tindakan  hukum internasional  yang  juga  memiliki  moral  dan  etika  untuk  mencegah  semakin parahnya  tingkat  kepunahan  jenis  fauna  tertentu  baik  di  tingkat  regional maupun  global.  Oleh  karena  itu,  terdapat  beberapa  ketentuan  hukum internasional  khususnya  perjanjian  internasional  mengatur  perlindungan ekosistem  alam  termasuk  ekosistem  lahan  gambut  beserta  flora  dan  fauna terutama keanekaragaman hayatinya seperti UNCBD (United Nations Convention on Biological Diversity) tahun 1992. Konsep-konsep mengenai keanekaragaman hayati  yang telah  ada perlu direalisasikan dalam bentuk hukum internasional yang  harus  ditaati  oleh  negara-negara.  Urgensi  perlindungan  terhadap keanekaragaman  hayati  karena  keanekaragaman  hayati  merupakan  kekayaan dunia  yang  bermanfaat  bagi  proses  kehidupan  di  bumi    yang  juga  kelak  akan diwariskan pada  generasi  mendatang. Pemerintah Indonesia telah meratifikasi UNCBD  melalui  UU  Nomor  5  Tahun  1994  (1  Agustus  1994).  Konvensi  ini menegaskan  pentingnya  peran  ekosistem  lahan  gambut  seperti  yang direkomendasikan  dalam  Resolution  VII/15  yang  dihasilkan  dari  COP  ke-7 UNCBD. Dalam Strategic Goals Aichi Target yang diadopsi pada Conferences of the Parties (COP) UNCBD ke-10, ekosistem menjadi sangat penting untuk dilindungi melalui pembentukan wilayah perlindungan. Tentu saja ekosistem lahan gambut juga menjadi bagian penting dalam target yang harus dilindungi termasuk flora dan faunanya.
Sementara itu ekosistem lahan gambut termasuk ekosistem lahan basah yang pengaturan internasionalnya melalui Ramsar Convention 1971 atau Ramsar Convention  on  Wetlands  of  International Importance, Especially as Waterfowl Habitat  atau  Konvensi  Ramsar  mengenai  Lahan  Basah  Penting  Internasional Khususnya  sebagai  Habitat  Unggas  Air  yang  ditandatangani  di  Teheran,  Iran tahun 1971. Konvensi ini kemudian diamandemen di Paris (3 Desember 1982). Amandemen ini sering disebut juga Protokol Paris.  Konvensi ini memiliki daftar
yang  dirancang  untuk  melindungi  kawasan  yang  memenuhi  kriteria  penting secara  internasional  dan  disusulkan  oleh  negara-negara  peserta  Konvensi Ramsar 1971 dan harus mendapat persetujuan melalui Konferensi Para Pihak (Conference  of  the  Parties/COP).  Pemerintah  Indonesia  telah  meratifikasi konvensi  ini,  oleh  karenanya  di  Indonesia  terdapat  Taman  Nasional  seperti Taman  Nasional  Barbak  di  Jambi  yang  telah  masuk  ke  dalam  Ramsar  List. Berkaitan  dengan  ekosistem  lahan  gambut,  konvensi  ini  telah  berhasil menyepakati Recommendation 6.1: Conservation of Peatlands dan Guidelines for Global  Action  on  Peatlands  (GAP)  yang  menjadi  acuan  negara-negara  pihak konvensi Ramsar.
CITES  1973  (Convention    on  International  Trade  in  Endangered  Species Wildlife Flora and Fauna) atau Konvensi Internasional Mengenai Perdagangan Spesies  Satwa  dan  Tumbuhan  Langka  yang  mengatur  mengenai  perdagangan internasional  flora  dan  fauna  yang  terancam  punah  juga  mengatur  beberapa flora  dan  fauna  yang  terdapat  pada  ekosistem  lahan  gambut.  CITES  1973 ditandatangani  di Washington pada 3 Maret 1973, berlaku penuh pada  1 Juli 1975, serta terdiri atas 25 Pasal dan 4 Lampiran (Appendix). Lampiran I berisi ketentuan  mengenai  larangan  sama  sekali  (total  ban)  perdagangan  terhadap jenis spesies flora dan fauna  yang tergolong sangat langka. Lampiran  II berisi berbagai  spesies  yang  langka  namun  masih  diperbolehkan  diperdagangkan dengan  pengawasan  ketat.  Lampiran  III  diberlakukan  pada  jenis  spesies  yang menurut  negaranya  langka  dan  perlu  izin  khusus  dari  konvensi.  Lampiran  IV diperbolehkan  izin  perdagangan  bagi  spesies  yang  belum  termasuk  dalam appendix  I-III  dan  dokumen-dokumen  serta  formulir  yang  harus  dilengkapi persyaratannya.  Hingga  tahun  1992,  sudah  117  negara  menandatangani konvensi  ini.  Konvensi  ini  mengalami  2  kali  amandemen  yaitu  Amandemen Protocol  1979  dan  Amandemen  Protocol  1983.  Pemerintah  Indonesia  telah meratifikasi CITES 1973 melalui KepPres Nomor 43 Tahun 1978 (15 Desember 1978) dan Amandemen tahun 1979 melalui KepPres Nomor 1 Tahun 1987 (14 Januari  1987).  Beberapa  fauna  yang  dilindungi  dalam  ekosistem  gambut diantaranya  adalah  Buaya  Senyulong  (Tomistoma  schlegelii),  Beruk  (Macaca namestrina), Burung Hantu Serak Suku Tytonidae seperti Serak Jawa (Tyto alba), dll.
Ekosistem  lahan  gambut  telah  diakui  memiliki  peran  dalam  mengatasi dampak perubahan iklim. Berkaitan dengan komitmen untuk menurunkan emisi gas  rumah  kaca,  terdapat  Konvensi  PBB  mengenai  Perubahan  Iklim  (United Nations  Framework  Convention  on  Climate  Change)  yang  ditandatangani  pada tahun 1992. Komitmen ini juga memperhatikan ekosistem lahan gambut sebagai penyerap  gas-gas  rumah  kaca.  Untuk  menegaskan  komitmen  akan  upaya menstabilkan  dan  menurunkan  emisi  gas  rumah  kaca  maka  Protokol  Kyoto
tahun 1997 menjadi dasar untuk melaksanakan UNFCCC dalam bentuk  nyata. Saat ini masih berlangsung Periode Komitmen  II Protokol Kyoto 1997 hingga 2020.  Sementara  itu  Paris  Agreement  yang  disepakati  di  Paris  (2015), diharapkan  melalui  kesepakatan  NDC  akan  dimulai  pada  2020  hingga  2030. Walaupun tidak diatur secara khusus, namun beberapa keputusan dalam COP UNFCCC telah mengamanatkan peran penting dari berbagai ekosistem termasuk ekosistem  lahan  gambut  sebagai  penyerap  gas-gas  rumah  kaca.  Dengan demikian maka ekosistem lahan gambut sebagai penyerap gas-gas rumah kaca (GRK) khususnya CO 2 , akan semakin berperan penting di masa mendatang. Selain konvensi global, terdapat beberapa konvensi internasional regional seperti di Eropa yakni Bonn Convention on Conservation of Migratory Species of Wild  Animals  atau  Konvensi  Eropa  Mengenai  Perlindungan  Satwa  Liar  yang Tergolong Spesies Berpindah atau Bonn Convention  ditandatangani tahun 1979. Konvensi ini mengatur mengenai satwa yang berpindah antar negara. Terdapat juga Bern Convetion on the Conservation of Eroupea Wildlife and Their Natural Habitats  atau  Konvensi  mengenai  Pelestarian  Satwa  Liar  Eropa  dan  Habitat Alamnya yang ditandatangani tahun 1979. Konvensi ini berupaya melestarikan satwa dan habitat alamnya dari ancaman kepunahan. Dalam salah satu pasalnya, Pasal 40 menyatakan:
"appropriate and necessary measures [shall be taken to ensure the conservation of the  habitats  of  the  vvlld  flora  and  fauna  species,  especially  those  Wed  in  the Appendices I and II, and the conservation of endangered natural habitats".
Di  Asia  Tenggara  terdapat  ASEAN  Agreement  on  the  Nature  and  Natural Conservation atau Persetujuan ASEAN mengenai Konservasi Alam dan Sumber Daya Alam yang ditandatangani di Kuala Lumpur pada 9 Juli 1985. Tujuan dari persetujuan ini adalah mendukung kerja sama dan tindakan-tindakan individu negara untuk pelestarian dan pengelolaan sumber daya alam di wilayah ASEAN. Persetujuan  ini  mengatur  mengenai  perlindungan  flora  dan  fauna  serta habitatnya.  Hingga  saat  ini  persetujuan  ini  mengalami  penundaan  karena  ada negara  ASEAN  yang  tidak  meratifikasi.  Saat  ini  juga  dikembangkan  ASEAN Biodiversity  berdasarkan  Agreement  untuk  mengembangkan  keanekaragaman
Hayati di ASEAN termasuk di ekosistem lahan gambut.
Negara-negara  Afrika  juga  telah  sepakat  menandatangani  African Convention atau Konvensi Afrika mengenai Perlindungan Alam dan Sumber Daya Alam. Konvensi ini bertujuan untuk mengambil tindakan baik individu maupun tindakan  bersama  untuk  konservasi,  penggunaan,  pengembangan  sumber- sumber    tanah  dan  air,  serta  pelestarian  satwa  dan  tumbuhan  demi kesejahteraan generasi sekarang maupun mendatang. Konvensi  ini  terdiri atas Pembukaan,  25  Pasal,  dan  Daftar  Spesies  yang  dilindungi  dengan  pembagian kelas A dan B. Ditandatangani di Aljir, Aljazair (15 September 1968). Konvensi
Afrika berupaya untuk melindungi sumber daya alam termasuk flora dan fauna serta habitatnya.

## 3.3.2. Ketentuan hukum internasional yang bersifat soft law
Beberapa  ketentuan  hukum  internasional  yang  tidak  mengikat  hukum secara  penuh  (non  legally  binding)  atau  disebut  soft  law,  bagi  negara-negara pihak  terkait  dengan  ekosistem  lahan  gambut  masih  sangat  sedikit.  Beberapa produk soft law ini masih berfokus pada perlindungan ekosistem lahan gambut dan  sangat  jarang  menyinggung  flora  dan  fauna  yang  ada,  seperti  Riau Declaration on Peatlands and Climate Change 2006 yang merupakan hasil dari The    Workshop    on    Vulnerability    of    Carbon    Pools    in    Tropical  Peatlands  di Pekanbaru, Riau, Sumatera (23-26 Januari 2006) yang ditandatangani 12 negara. Dalam deklarasi ini salah satunya menegaskan bahwa:
“… promote  rehabilitation  and  sustainable  use  of  peatlands  in  South East Asia to  provide  multiple  benefits  to  the  people  in  the  region  and  safeguard  the global  environment.”
Sementara itu Recommendation 6.1 : Conservation of Peatlands yang merupakan salah  satu  hasil  dari  6th  Meeting  of  the  Conference  of  the  Contracting  Parties Ramsar  Convention  1971  yang  diselenggarakan  di  Brisbane,  Australia  (19-27 Maret 1996) menegaskan bahwa:
“… peat-dominated wetland systems, known as "peatlands", including bogs, fens, carrs, mires, "bofedales", peatswamp forest, and other similar terms, are important wetland types hitherto under-represented in the work of the Convention.” Hanya Guidelines for Global Action on Peatlands (GAP) yang merupakan hasil dari 8th  Meeting  of  the  Conference  of  the  Contracting  Parties  to  the  Convention  on Wetlands (Ramsar, Iran, 1971) yang diselenggarakan di Valencia, Spain, pada 18- 26 November 2002, yang menyinggung keberadaan flora dan fauna. Pada bagian 7 Guidelines ini menyatakan:
“7. Peatlands play a special role in conserving global biodiversity because they are the refugia of some of the rarest and most unusual species of wetland-dependent flora and fauna”.

## 3.3.3. Dokumen internasional lainnya
Dokumen  terpenting  terkait  dengan  perlindungan  flora  dan  fauna terutama status keberadaan dan perlindungannya diatur dalam IUCN Red Data List  yang  merupakan  buku  yang  berisi  informasi  dan  daftar  kategori  status konservasi yang diterbitkan oleh IUCN (International Union for the Conservation of Nature). Kategori konservasi  mengalami berbagai perubahan mulai dari Versi 1.0:  Mace  and  Lande  (1991)  yang  merupakan  dokumen  pertama  yang mendiskusikan aturan baru untuk klasifikasi. Selanjutnya Versi 2.0: Mace  et al. (1992) yang merupakan revisi besar terhadap versi 1.0. Selanjutnya Versi 2.1:
IUCN (1993), Versi 2.2: Mace and Stuart (1994), Versi 2.3: IUCN (1994), Versi 3.0: IUCN/SSC Criteria Review Working Group (1999), dan Versi 3.1: IUCN (2001). Saat ini yang digunakan  berdasarkan IUCN  Red List versi 3.1 meliputi Extinct (EX; Punah); Extinct in the Wild (EW; Punah Di Alam Liar); Critically Endangered (CR;  Kritis),  Endangered  (EN;  Genting  atau  Terancam),  Vulnerable  (VU; Rentan/Rawan),  Near Threatened (NT; Hampir Terancam),  Least Concern (LC; Berisiko Rendah), Data Deficient (DD; Informasi Kurang), dan Not Evaluated (NE; Belum  Dievaluasi).  Pertama  kali  dikeluarkan  pada  tahun  1984  dan  IUCN  Red Data  Book  biasanya  selalu  dievaluasi  statusnya  setiap  lima  tahun  sekali  atau setidaknya sepuluh tahun sekali.
Dari  semua  perjanjian  internasional  di  atas,  ternyata  tidak  banyak  yang menyinggung  flora  dan  fauna  pada  ekosistem  lahan  gambut.  Flora  dan  fauna yang  diatur,  masih  bersifat  umum  dan  diperlukan  tindakan  yang  lebih  lanjut. Sebagai contoh upaya ini dilakukan oleh Konvensi Ramsar 1971 yang umumnya mengatur  perlindungan  unggas  pada  lahan  basah.  Namun  tindak  lanjut  dari konvensi  ini  adalah  berupaya  melindungi  flora  dan  fauna  pada  lahan  gambut seperti tercantum dalam  Guidelines for Global Action  on Peatlands (GAP) yang merupakan salah satu produk kesepakatan yang dihasilkan dalam COP Ramsar 1971.
Diluar  perjanjian  internasional  seperti  dokumen  internasional  lainnya, juga berupaya melindungi flora dan fauna pada lahan gambut yang diantaranya status  data  keberadaan  flora  dan  fauna  yang  berada  dalam  ekosistem  lahan gambut. Data  ini menjadi penting sebagai status dan kondisi keberadaan flora dan fauna di alam terutama pada ekosistem lahan gambut terutama bagaimana upaya perlindungannya jika status flora dan fauna tersebut semakin punah. Agar tidak semakin punah, maka diperlukan batasan-batasan, misalnya dapat berupa pengurangan,  pembatasan,  bahkan  pelarangan  melalui  perdagangan  dan penangkapan atas flora dan fauna di pasar nasional maupun internasional.
Oleh  karena  itu,  diperlukan  upaya  dan  komitmen  yang  lebih  kuat  lagi terutama  dalam  mengimplementasikan  dan  mengoperasionalkan  perjanjian internasional di atas khususnya dalam kerangka melindungi flora dan fauna yang ada di ekosistem lahan gambut di berbagai negara.
3.4. Peraturan nasional yang melindungi flora dan fauna pada ekosistem lahan gambut
3.4.1. Peraturan nasional
Beberapa  peraturan  nasional  terkait  dengan  upaya  perlindungan ekosistem secara umum diatur diantaranya melalui UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  dan  UU  Nomor  41 Tahun  1999  tentang  Kehutanan  yang  memiliki  beberapa  peraturan pelaksanaannya diantaranya  PP Nomor 71 Tahun  2014 tentang Perlindungan
dan  Pengelolaan  Ekosistem  Gambut  dan  PP  Nomor  57  Tahun  2016  tentang Perubahan  Atas  PP  Nomor  71  Tahun  2014  tentang  Perlindungan  dan Pengelolaan  Ekosistem  Gambut.  Peraturan  nasional  terkait  dengan  flora  dan fauna diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan UU Nomor 5 Tahun 1994 tentang Ratifikasi Konvensi  PBB  tentang  Keanekaragaman  Hayati  (UNCBD).  Peraturan pelaksanaannya  diatur  PP  Nomor  7  Tahun  1999  tentang  Pengawetan  Jenis Tumbuhan dan Satwa dan PP Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar.
Dalam UU maupun PP tersebut diatur bagaimana melestarikan flora dan fauna  serta  tindakan  yang  mendukung  ekosistemnya.  Namun,  UU  dan  PP  ini tidak secara jelas  dan khusus mengatur mengenai  flora dan  fauna pada  lahan gambut. Hanya saja diberikan rambu-rambu secara prinsip dalam Pasal 21 ayat 1 UU Nomor 5 Tahun 1990 berupa larangan seperti :
a. Mengambil,  menebang,  memiliki,  merusak,  memusnahkan,memelihara, mengangkut,  dan  memperniagakan  tumbuhan  yang  dilindungi  atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati;
b. Mengeluarkan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia.
Sedangkan Pasal 21 ayat 2 menegaskan larangan :
a. Menangkap,  melukai,  membunuh,  menyimpan,  memiliki,  memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
b. Menyimpan,  memiliki,  memelihara,  mengangkut,  dan  memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
c. Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
d. Memperniagakan,  menyimpan  atau  memiliki  kulit,  tubuh  atau  bagian- bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
e. Mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi.
Tentu saja larangan di atas juga berlaku pada flora dan fauna yang berada di  ekosistem  lahan  gambut.  Hal  ini  agar  perlindungan  flora  dan  fauna  juga terjamin pada ekosistem lahan gambut di Indonesia.

## 3.4.2. Peraturan sektor
Peraturan  di  tingkat  sektor  yang  mengatur  mengenai  lahan  gambut diantaranya  Peraturan  Menteri  Kehutanan  Nomor  P.55/Menhut-II/2008,
Peraturan  Menteri  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  Nomor  P.14/MENLHK/ SEKJEN/KUM.1/2/2017, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.15/MENLHK/ SEKJEN/KUM.1/2/2017, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup  dan  Kehutanan  Nomor  P.16/MENLHK/SEKJEN/KUM.1/2/2017,  serta beberapa  peraturan  sektor  lainnya.  Terkait  flora  dan  fauna  ada  beberapa peraturan  di  atas  yang  berupaya  untuk  melindungi  flora  dan  fauna.  Sebagai contoh  dalam  Peraturan  Menteri  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  Nomor P.14/MENLHK/SEKJEN/  KUM.1/2/2017  tentang  Tata  Cara  Inventarisasi  dan Penetapan  Fungsi  Ekosistem  Gambut  khususnya  pasal  14  juga menginventarisasi  keberadaan  flora  dan  fauna  yang  dilindungi  dan  Pasal  16 mengenai  spesies  yang  dilindungi  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan.  Pada  Peraturan  Menteri  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  Nomor P.15/MENLHK/SEKJEN/KUM.1/2/2017  tentang  Tata  Cara  Pengukuran  Muka Air  Tanah  Di  Titik  Penaatan  Ekosistem  Gambut  khususnya  pada  Pasal  8 dinyatakan  bahwa  pada  saat  pengukuran  di  titik  penaatan  juga  harus memperhatikan  keberadaan  flora  dan  fauna  yang  dilindungi.  Pada  Peraturan Menteri  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  Nomor  P.16/MENLHK/ SEKJEN/KUM.1/2/2017 tentang Pedoman Teknis Pemulihan Fungsi Ekosistem Gambut pada pasal 14 ayat 2 menegaskan bahwa kegiatan rehabilitasi dilakukan dengan  mengutamakan  jenis  tanaman  asli.  Sedangkan  pada  Pasal  14  ayat  3 menyatakan  jenis  tanaman  ini  diatur  dalam  lampiran  peraturan  ini.  Dalam lampiran tersebut terdapat jenis flora seperti Jelutung Jawa (Dyerapolyphylla), Pulai  Rawa  (Alstonia  pneumatophora),  Terentang  (Campnosperma  coriaceum), Ramin  (Gonystylus  bancanus),  Meranti  Rawa  (Shorea  pauciflora,  Shorea tesmanniana, Shorea uliginosa), Kapur Naga (Calophyllum macrocarpum), Rotan (Calamus spp.), Sagu (Metroxylon spp.) dan masih banyak lagi.
Dengan  demikian  keberadaan  beberapa  peraturan  sektor  diatas  juga memberikan gambaran mengenai kewajiban untuk melindungi flora dan fauna yang  berada  di  ekosistem  lahan  gambut.  Hal  ini  menjadi  penting,  karena perhatian terhadap flora dan fauna yang dilindungi akan memberikan dampak positif  seperti  peningkatan  kualitas  ekosistem  lahan  gambut,  terutama  dari aspek keanekaragaman hayati.

## 3.4.3. Peraturan daerah
Hanya sedikit peraturan daerah yang mengatur ekosistem lahan gambut, itu pun sangat umum dan biasanya dikaitkan dengan kebakaran hutan ataupun tata ruang. Tidak banyak yang secara jelas dan tegas mengatur ekosistem lahan gambut secara khusus. Peraturan daerah yang secara tegas dan khusus terhadap gambut adalah PerDa Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 8 Tahun 2013 tentang  Lahan  Gambut.  Dalam  penjelasan  Perda  ini  disebutkan  bahwa  dalam
kondisi alamiahnya lahan gambut memiliki pH rendah (asam) dan miskin unsur hara,  dengan  demikian  lahan  gambut  menjadi  habitat  yang  unik  bagi keanekaragaman hayati tertentu yang memiliki kemampuan untuk hidup pada kondisi  tersebut.  Peraturan  daerah  ini  secara  tidak  langsung  mengakui keberadaan flora dan fauna yang unik yang memiliki kemampuan untuk hidup dalam ekosistem lahan gambut.
Mengingat sangat sedikitnya peraturan daerah yang peduli pada ekosistem lahan  gambut  mengakibatkan  kurangnya  perlindungan  pada  flora  dan  fauna yang hidup  dalam ekosistem tersebut.  Dengan  kondisi ini maka  perlindungan pada  flora  dan  fauna  di  ekosistem  lahan  gambut  sangat  kurang  dan  dapat berakibat  terhadap  semakin  terancam  punahnya  jenis  flora  dan  fauna. Diperlukan  upaya  untuk  meningkatkan  perlindungan  flora  dan  fauna  pada ekosistem  lahan  gambut  melalui  peraturan  yang  lebih  operasional  seperti peraturan  gubernur,  bupati  ataupun  walikota.  Tidak  cukup  peraturan  daerah saja, karena peraturan daerah masih bersifat umum dan biasanya belum rinci untuk dioperasionalkan.

## 4. KESIMPULAN DAN SARAN
Dalam  kebijakan  internasional,  ekosistem  lahan  gambut  memiliki  peran penting  dan  menjadi  salah  satu  ekosistem  yang  harus  dilindungi  di  masa mendatang.  Di  dalam  ekosistem  ini  hidup  berbagai  jenis  flora  dan  fauna terutama yang dilindungi oleh hukum nasional dan hukum internasional. Selain dilindungi oleh hukum, juga dilindungi melalui organisasi internasional seperti International Union for Conservation Nature (IUCN) yang memiliki IUCN Red Data List yang banyak dijadikan acuan di hampir seluruh negara. Berbagai perangkat tersebut telah memberikan manfaat diantaranya menegaskan akan pentingnya perlindungan flora dan fauna beserta ekosistemnya termasuk statusnya apakah termasuk punah, terancam punah, langka atau bahkan tidak tersedia data.
Sementara  itu  kebijakan  nasional  Indonesia  terhadap  ekosistem  lahan gambut mulai menjadi perhatian dengan terbentuknya Badan Restorasi Gambut (BRG).  Dengan  adanya  BRG  yang  kedudukannya  berada  di  bawah  Presiden, diharapkan  terjadi  perubahan  penting  dalam  memahami  dan  menangani ekosistem  lahan  gambut  termasuk  flora  dan  faunanya.  Tidak  saja  di  tingkat nasional, tetapi juga di daerah yang  terdapat  ekosistem ini,  diharapkan dapat mengambil  kebijakan  daerah  untuk  meningkatkan  luasan  ekosistem  lahan gambut  sebagai  habitat  berbagai  flora  dan  fauna.  Walaupun  saat  ini,  masih sangat  sedikit  aturan  di  daerah  yang  khusus  mengatur  mengenai  ekosistem lahan  gambut,  terutama  perlindungan  flora  dan  fauna  di  ekosistem  lahan gambut.
Ekosistem  lahan  gambut  ternyata  juga  berperan  dalam  mengatasi perubahan iklim. Melalui Paris Agreement 2015 dengan NDC sebagai komitmen yang akan dilaksanakan tahun 2020, maka diperlukan kesiapan ekosistem lahan gambut  sebagai  unsur  yang  dapat  mengurangi  dampak  dari  perubahan  iklim. Karena itu ekosistem ini akan menjadi penting di masa mendatang baik dalam kerangka  perlindungan  flora  dan  fauna  maupun  dalam  mengatasi  dampak perubahan iklim.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Iqbal  M.  2011.  Ikan-ikan  di  hutan  rawa  gambut  Merang-Kepayang  dan sekitarnya. Merang REDD Pilot Project (MRPP)-Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ). Palembang.
Iqbal M dan Setijono  D. 2011. Burung-burung di  hutan rawa gambut  Merang- Kepayang  dan  sekitarnya.  Merang  REDD  Pilot  Project  (MRPP)-Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ). Palembang.
KepPres  (Keputusan  Presiden)  Nomor  43  Tahun  1978  tentang  pengesahan Convention On International Trade In Endangered Species of Wild Fauna and Flora.
KepPres  (Keputusan  Presiden)  Nomor  1  Tahun  1987  tentang  pengesahan Amandemen 1979 atas Convention On International Trade In Endangered Species Of Wild Fauna And Flora, 1973.
Mudiyarso D, Rosalina U, Hairiah K, Muslihat L, Suryadiputra INN dan Adijaya. 2004. Petunjuk lapangan: pendugaan cadangan karbon pada lahan gambut. Wetlands International-IP. Bogor.
Najiyati S, Asmana A dan Suryadiputra INN. 2005a. Pemberdayaan masyarakat di lahan gambut. Proyek climate change, forests and peatlands in Indonesia. Wetlands  International-Indonesia  Programme  and  Wildlife  Habitat Canada. Bogor.
Najiyati S, Muslihat L dan Suryadiputra INN. 2005b. Panduan pengelolaan lahan gambut untuk pertanian berkelanjutan. Proyek climate change, forests and peatlands in Indonesia. Wetlands International-Indonesia Programme and Wildlife Habitat Canada. Bogor.
PerDa  (Peraturan  Daerah)  Kabupaten  Humbang  Hasundutan  Nomor  8  Tahun 2013 tentang lahan gambut.
PerMenHut  (Peraturan  Menteri  Kehutanan)  Nomor  P.55/Menhut-II/2008 tentang  rencana  induk  rehabilitasi  dan  konservasi  kawasan pengembangan lahan gambut di Kalimantan Tengah.
PerMenLHK  (Peraturan  Menteri  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan)  Nomor P.14/MENLHK/SEKJEN/KUM.1/2/2017  tentang  tata  cara  inventarisasi dan penetapan fungsi  ekosistem gambut.
PerMenLHK  (Peraturan  Menteri  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan)  Nomor P.15/MENLHK/  SEKJEN/KUM.1/2/2017  tentang  tata  cara  pengukuran muka air tanah di titik penaatan ekosistem gambut.
PerMenLHK  (Peraturan  Menteri  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan)  Nomor
P.16/MENLHK/SEKJEN/KUM.1/2/2017
tentang pedoman teknis pemulihan fungsi ekosistem gambut.
PerMenPU (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum) Nomor 64/PRT/1993 tentang reklamasi rawa.
PP (Peraturan Pemerintah) Nomor 27 Tahun 1991 tentang rawa.
PP  (Peraturan  Pemerintah)  Nomor  7  Tahun  1999  tentang  pengawetan  jenis tumbuhan dan satwa.
PP  (Peraturan  Pemerintah)  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  pemanfaatan  jenis tumbuhan dan satwa liar.
PP  (Peraturan  Pemerintah)  Nomor  71  Tahun  2014  tentang  perlindungan  dan pengelolaan ekosistem gambut.
PP (Peraturan Pemerintah) Nomor 57 Tahun 2016 tentang perubahan atas PP Nomor 71 Tahun 2014 tentang perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut.
Pramudianto A. 2016. Ketentuan etika dalam perjanjian internasional di bidang perlindungan fauna. Jurnal Lingkungan dan Pembangunan 2(2):438-452.
Pramudianto A. 2017. Hukum lingkungan internasional. CV Rajawali. Jakarta. Sands  P.  1995.  Principle  of  international  environmental  law:  framework, standards  and  implementation,  Vol  I.  Manchester  University  Press. Manchester.
Suryadiputra INN, Dohong A, Waspodo RSB, Muslihat L, Lubbis IR, Hasudungan F dan Wibisono ITC. 2005. Panduan penyekatan parit dan saluran di lahan gambut bersama masyarakat. Proyek climate change, forests and peatlands in  Indonesia.  Wetlands  International-Indonesia  Programme  and  Wildlife Habitat Canada. Bogor.
UU  (Undang-Undang)  Nomor  5  Tahun  1990  tentang  konservasi  sumber  daya alam hayati dan ekosistemnya.
UU (Undang-Undang) Nomor 5 Tahun 1994 tentang pengesahan United Nations Convention on Biological Diversity (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati).
UU (Undang-Undang) Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan.
UU  (Undang-Undang)  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  perlindungan  dan pengelolaan lingkungan hidup.