## IMPLEMENTASI  CORPORATE  SOCIAL  RESPONSIBILITY  BERBASIS KEBUTUHAN MASYARAKAT
Sukaris Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Gresik, Indonesia sukaris21@umg.ac.id

## ABSTRACT
Although corporate social responsibility has been declared in realizing the three main  pillars  of  development,  namely  reducing  the  number  of  unemployed  (pro- job),  reducing  the  number  of  poor  people  (pro-poor)  and  increasing  economic growth  (pro-growth),  however  serious  efforts  need to  be  made in  realizing it,  so that community empowerment is based on community needs. The purpose of this study is to determine and analyze the implementation of CSR programs based on community  needs.  The  results  of  the  study  show  that  social  responsibility emphasizes the dimensions of developing potential for empowerment and human resource  development,  institutional  cooperation,  and  sustainable  development. The characteristics of the targets of the empowerment program must pay attention to the communities surrounding the company, local potential for growth, capacity building  (education  and  training),  the  program  is  sustainable  and  minimizes charity, provides added value, both economically and socially and to support and synergy  with  government  programs.  Identification  of  the  type  and  level  of  need empowerment programs that increase independence based on the potential in the community, programs or more specific needs that can be done in a certain period in  accordance  with  the  strategic  planning  and  work  plan  of  the  company  while still based on the performance to be achieved by the company
Key words : corporate, social, responsibility, needs, community

## PENDAHULUAN
Berkembangnya kompleksitas dinamika  perubahan  masyarakat  desa yang  ada  saat  ini  sebagai  dampak kebebasan untuk mendapatkan informasi  dalam  meningkat  taraf kesejahteraannya, sehingga setiap individu-warga  negara  dapat  turut serta berperan aktif untuk mengimplementasikan peningkatan kualitas hidup ( quality of life )
masyarakat,  serta  kemajuan  bangsa dan  negaranya.Salah  satu  pihak  yang berperan  besar  dalam  pembangunan negara adalah desa.
Desa  memiliki  peranan  untuk mendorong pembangunan dan peningkatan ekonomi dengan
mempertimbangkan  pula  faktor-faktor lingkungan  hidup  dan  dari  sinilah Indonesia  dibangun.  Sedangkan  pihak lain  yang  perannya  juga  penting adalah  dunia  usaha,  dunia  usaha memberikan  pengaruh  yang  besar karena  mempekerjakan  banyak  orang dengan  adanya  hubungan  yang  saling bergantung  dan  mutualism,  dimana perusahaan  merupakan  suatu  entitas bisnis yang berorientasi pada keuntungan  dan  laba  ( profit-oriented)
sedangkan tenagakerjanya dengan kodrat sebagai manusia yang membutuhkan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hubungan  saling bergantung tersebut  menjadi  tidak  seimbang dengan  kata  lain  terdapat trade  off kepentingan  antara  pihak  yang  ingin memaksimalkan  keuntungan  dengan modal  serendah  mungkin,  sedangkan pihak lain meninginkan balasan ( reward )  yang  besar  dari  pekerjaan yang  telah  diusahakannya.  Namun demikian  saat  ini  sedang  berkembang pemikiran yang tidak hanya berorientasi  pada  keuntungan  semata ( single-bottom-line ),  melainkan  juga memperhatikan beberapa aspek seperti finansial,  aspek  sosial,  dan  aspek environmental,  biasa  disebut triple- bottom-line. Sinergi dari tiga aspek ini menjadi  faktor  kunci  dari  konsep pembangunan berkelanjutan ( sustainable development ).
Peran  CSR  diharapkan  dapat mengimplentasikan  tiga  aspek  utama pembangunan ( triple tracks ) yaitu: (1) mereduksi  jumlah  pengangguran( pro- job )  (2)  mereduksi  jumlah  penduduk miskin ( pro-poor ) dan (3) meningkatkan pertumbuhan ekonomi( pro-growth ).  Pada  tingkat perencanaan  implementasi  program CSR  perusahaan-perusahaan  dapat menggunakan  berbagai  sumber  data dan informasi salah satunya dari calon penerima  program  yang  tidak  lain adalah  masyarakat  itu  sendiri  sebagai subjek  yang  akan  memberdayakan dirinya  menuju  kualitas  hidup  yang lebih  baik.  Pemberdayaan  secara umum memiliki makna penting; meningkatkan kemampuan masyarakat  dan  memberikan  ruang pelibatan dalam pengambilan keputusan. Model permberdayaan yang
berbasis top  down atau  juga  disebut
strategi  uniformitas  terkadang  kurang efektif  dan  kurang  sesuai  yang dibutuhkan,  sehingga  alternative  lain adalah  melakukan  upaya  perencanaan implementasi corporate-social-
responsibility berbasis kebutuhan ( bottom  up )  tanpa  mengesampingkan level  kinerja  dari  perusahaan  itu sendiri.
Guna  melakukan  pemberdayaan masyarakat  atas  implementasi  CSR tentu diperlukan tahapan-tahapan yang sistematis  dan  terukur  salah  satunya adalah  dengan  melibatkan  masyarakat dengan  pemetaan  kebutuhan  yang sejalan dengan program CSR
perusahaan.  Pemetaan  program  yang dibutuhkan ini diharapkan akan diketahui  potensi  ekonomi,  potensi sosial yang ada dimasyarakat sehingga implementasi  CSR  lebih  efektif  dan efesien  serta  tujuan  akhir  apa  yang dibutuhkan untuk pemberdayaan masyarakat  itu  sendiri  akan  diketahui, inilah  relevansi  penting  penelitian yang akan dilakukan. Penelitian terdahulu juga menjelaskan  bahwa  kajian  pemetaan sosial kaitannya dengan pemberdayaan  masyarakat  menjadi penting  dalam  mengetahui  apa  yang dibutuhkan masyarakat (Sukaris, 2019;  Sutikno  dkk,  2018;    Fahrudin dkk,  2015).  Demikian  juga  penelitian terkait  dengan  isu  pemberdayaan  dan CSR  juga  telah  banyak  dilakukan (Yulianti,  2018;  Herawati  &  Sunyata 2017; Murni dkk 2017)
Berdasarkan fenomena dan
kondisi  yang  telah  disajikan  maka dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut:  Bagaimana  permasalahan- permasalahan  sosial  ekonomi  dalam masyarakat?,
Bagaimana potensi sosial  ekonomi  dan  peluang-peluang lain yang dapat dikembangkan menjadi faktor pemicu dan pendorong pemberdayaan masyarakat?,
Bagaimana karakteristik yang menjadi sasaran program pemberdayaan?,
Bagaimana jenis dan tingkat kebutuhan  program  pemberdayaan yang dapat meningkatkan kemandirian berdasarkan potensi dalam masyarakat?

## TINJAUAN PUSTAKA
Corporate Social Responsibility
Kehidupan  bisnis  dapat  berlangsung lama dan dalam jangka panjang, bisnis harus memberi jawaban kepada kebutuhan  masyarakat  dan  member  i pada masyarakat. Kesadaran ini adalah suatu  akibat  dari  suksesnya  suatu masyarakat  di  dalam  memecahkan masalah  ekonomi  yang  besar,  yang bertitik  dari  kelaparan,  penyakit  dan kemiskinan.  Untuk  itu  harus  diberi definisi  dari  suatu  hubungan  baru antara  dunia  usaha  (bisnis)  dan masyarakat  untuk  membawa  kegiatan usaha  lebih  dekat  pada  keinginan sosial sehingga tercapai suatu kehidupan yang lebih bermutu. Manfaat  keterlibatan  bisnis  dalam masalah  sosial  menghasilkan  kondisi lingkungan  serta  memberi  hal  yang positif bagi pengelola bisnis (Simorangkir,2003).
Holme  and  Watts  dalam  Hadi (2011)  mengartikan corporate-social- responsibility (CSR) adalah komitmen berkelanjutan oleh bisnis untuk berperilaku  etis  dan  memberikan sumbangsih pada pembangunan ekonomi  dalam  turut  serta  untuk meningkatkan kualitas kehidupan
tenaga  kerja  dan  keluarganya,  serta masyarakat  lokal  (sekitar  perusahaan) dan masyarakat pada umumnya.
Istilah  CSR  digunakan  sejak tahun  1970-an  dan  menjadi  dikenal setelah kehadiran buku cannibals with FORKS : The triple Botton Line in 21st
Century  Business (1998)  karya  John Elkington (Hadi, 2011) dengan
mengembangkan tiga komponen penting  pengembangan  berkelanjutan, yakni pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan dan keadilan sosial  yang  ditugaskan  oleh  Komisi Lingkungan  dan  Pembangunan  dunia
(WCED),  Elkington  mengemas  CSR dalam  3  fokus  yakni  3P,  yang merupakan profit (keuntungan), planet
(lingkungan) dan people (masyarakat). Perusahaan  yang  baik  tidak  sekedar ingin memperoleh keuntungan ekonomi  semata  ( profit )  tetapi  juga ingin memberikan dan memiliki kepedulian terhadap isu-isu lingkungan  ( planet )  dan  peningkatan kesejahteraan masyarakat ( people ).
Secara  umum  CSR  sebagai upaya  meningkat  mutu  kehidupan ( quality  of  life )  dengan  memampukan manusia  sebagai  bagian  anggota masyarakat untuk menanggapi keadaan  sosial  yang  ada  dan  dapat dinikmati, menggunakan serta
memelihara  lingkungan  hidup  secara bijak  atau  dengan  pemahaman  lain merupakan  usaha-usaha  perusahaan dalam  mengelola    proses  usaha  untuk mentransformasi  dampak  positif  pada kelompok  masyarakat  atau  citra  yang baik.  Ghana  dalam  Hadi  (2011) memberikan batasan mengenai
“ corporate-social-responsibility sebagai  upaya  dalam  memberikan kapasitas  membangun  para  pelaku usaha  menuju  terjaminnya going concern  corporate ,  yang  didalamnya termasuk upaya peka ( respect ) terhadap  adopsi  sistemik  berbagi budaya  (kearifan  lokal)  ke  dalam strategi  bisnis  pelaku  usaha,  termasuk ketrampilan  karyawan,  masyarakat dan pemerintah.
Perkembangan konsep CSR memperoleh  dasar  yang  relatif  kuat dengan dua perkembangan berikut ini: Pertama,  dalam  fakta  empiris  agen pemerintah  tidak  selamanya  bisa
menjalankan kesejahteraan masyarakat secara memuaskan. Kedua,  pasar  terkadang  belum  dapat mendistribusi  sumber  daya  secara lebih  efisien.    Hal  itu  terjadi  apabila, salah  satu  tindakan  agen  pasar, ternyata  menimbulkan  akibat  bagi kesejahteraan  atau  kondisi  pihak lainnya.  Sayangnya,  akibat  ini  tidak selalu    menjadi  fokus  agen  yang bersangkutan. Kegiatan ekonomi seyogyanya dapat berkontribusi positif bagi  perubahan  masyarakat  sekitar lingkungan perusahaan itu sendiri. Perubahan tersebut tentunya
dilandasi  oleh  kemauan  yang  tulus yang  lahir  dari  dalam  diri  pelaku usaha/perusahaan.  Hal  ini  tentunya bertujuan  pengaturan  sumber  daya- ekonomi  dan  sumber  daya-sosial dalam pelaksanaannya untuk menopang pembangunan dengan kreteria  utama  yaitu  efisien  dan merata,  maka  dalam  Pengertian  yang lebih  luas,  CSR  dapat  dimengerti sebagai konsep yang lebih “manusiawi” artinya bahwa organisasi dipandang sebagai a moral agent yang mana  sebuah  organisasi  bisnis,  harus menjunjung tinggi moralitas (Nussahid, 2006) Untuk  itu  terdapat  tiga  pilar penting dalam mendorong pertumbuhan CSR yang mampu menstimulus  pembangunan  ekonomi yang  sustain.  Pertama  adalah  mencari pola CSR yang efektif untuk mencapai tujuan yang diharapkan (unsur lokalitas),  yang  kedua  mengkalkulasi kapasitas  SDM  dan  institusi  untuk menstimulasi pelaksanaan CSR
(masyarakat,  pembuat  UU,  pekerja, pelaku bisnis), dan yang ketiga adalah regulasi  (peraturan  dan  perundang- undangan) serta kode etik dalam iklim usaha.    Pada  akhirnya  tiga  pilar  ini tidak  akan  mampu  bekerja  dengan baik  tanpa  dukungan  sektor  publik
untuk  menjamin  bahwa  pelaksanaan CSR  oleh  perusahaan  sejalan  dan seiring dengan strategi pengembangan dan pembangunan sektor publik (www. suaramerdeka.co.id).
Konsep  CSR  di  Indonesia  sudah dikenal  dan  diimplementasikan  di Indonesia sejak tahun 1970-an. Dalam pengertiannya  CSR  masih  dipandang sebagai  idiologi  yang  bersifat  amal ( charity ) dari pihak pengusaha kepada masyarakat  (komunitas)  di  sekitar tempat beroperasinya perusahaan. Selain itu banyak pihak mengidentikkan CSR dengan community-development (CD- pengembangan masyarakat). CSR  tidak  dapat  disederhanakan hanya sebatas pengembangan masyarakat  sekitar  (CD)  saja  karena sesungguhnya secara historis keberadaan community-development dan  CSR  memiliki  peran  yang berbeda. Community development merupakan kerelaan perusahaan dalam berkontribusi  positif  bagi  masyarakat sekitar  lokasi  perusahaan,  sedangkan keberadaan  CSR  muncul  sebagai sebuah reaksi atas keinginan masyarakat yang didasarkan pemahaman bahwa adanya perusahaan di suatu tempat akan dapat mengurangi hak-hak masyarakat setempat. CSR merupakan sesuatu hal yang lebih dari hanya sekedar memberikan  kontribusi  dalam  bentuk bantuan  bagi  warga  atau  masyarakat sekitar  lokasi  usaha  (Simorangkir,
2007). Wibisono (2007;8) secara etimologi CSR di Indonesia diterjemahkan sebagai bentuk
tanggung  jawab  sosial  perusahaan. Dalam  konteks  lain,  CSR  sering  juga dinyatakan  sebagai  tanggung-jawab- sosial  korporasi  atau  tanggung  jawab bidang  sosial  dunia  usaha.  Namun apabila  disebut  salah  satunya  darinya,
konotasinya  pastilah  kembali  kepada
CSR. Kendati tidak mempunyai definisi tunggal, konsep ini menawarkan  sebuah  kesamaan,  yaitu keberlanjutan antara perhatian terhadap  sisi  ekonomis  dan  perhatian terhadap  sisi  sosial  serta  lingkungan, (konsep economic, sustainability, environment  sustainability dan social
sustainability ).
Pernyataan lebih lengkap tentang CSR  dinyatakan  oleh  Carrol  dengan teori  Piramida  CSR.  Menurutnya, tanggung  jawab  perusahaan  dapat dilihat  berdasarkan  empat  tingkatan (ekonomis, hukum, etis dan filantrofis)  yang  merupakan  satu kesatuan.  Selanjutnya  Weeden  dan Svendsen  berpendapat  CSR  sebagai konsep yang memiliki gagasan tanggung  jawab  dunia  usaha,  yang mengenal kinerja etis, ramah lingkungan,  berjiwa  sosial  bisnis,  dan mengedepankan hubungan baik dengan  semua  pemangku  kepentingan (Badaruddin,2007). Dalam pembukaan Undang- undang  Dasar  Republik  Indonesia yang menyatakan: “Negara melindungi  segenap  bangsa  Indonesia dan  seluruh  tumpah  darah  Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan  kehidupan  bangsa  serta mewujudkan keadilan sosial” Selanjutnya  juga  tercermin  dalam Pasal 33ayat (3) UUD 1945, menyatakan,  “Bumi  air  dan  kekayaan alam  yang  terkandung  di  dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan  untuk  sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.
Nusssahid  (2006)  menyatakan peran  sosial  BUMN  dapat  dilihat  dari dimensi ganda  yang melekat padanya. Menurut  hasil  diskusi  Kelompok Tangiier  pada  1981,  sebuah  institusi digambarkan  sebagai  BUMN  jika mempunyai  dua  dimensi:  dimensi
publik (public dimension) dan dimensi badan  usaha.  Dimensi  publik,  BUMN mengsyaratkan  bukan  saja  pemilikan dan  pengawasan  oleh  publik,  tetapi juga menggambarkan konsep mengenai public  purpose (bertujuan publik, masyarakat). Sementara dimensi badan usaha bertautan dengan konsep komersial (bidang usaha).
Sejalan  dengan  hal  tersebut landasan hukum  telah diterbitkan oleh Kementerian  BUMN  yaitu:Keputusan Menteri BUMN Nomor Kep- 236/MBU/ 2003 tanggal 17 Juni 2003 tentang  “Program  Kemitraan  BUMN dengan  Usaha  Kecil  dan  Pelaksanaan Bina Lingkungan”. Dana dari program kemitraan ini diambilkan dari penyisihan 1-3% laba bersih diperoleh BUMN.  Kita  berharap  agar  kebijakan tersebut menyesuaikan dengan perkembangan  ekonomi  dan  kondisi lingkungan  sosial  masyarakat  sekitar BUMN berdomisili (Effendi, 2013). Selanjutnya berdasarkan Lampiran Surat Edaran Menteri BUMN  Nomor  SE-  433/MBU/  2003 tanggal  16  September  2003  tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Kemitraan BUMN dengan usaha kecil dan  program  bina  lingkungan  antara lain  diatur  mengenai  pembentukan Unit  PKBL  yang  merupakan  bagian dari  organisasi  perusahaan  secara keseluruhan.  Fungsi  PKBL  adalah sebagai  pelaksana  pembinaan  seperti; kegiatan evaluasi,
distribusi, penagihan, pelatihan, monitoring, promosi,  dan  fungsi  administrasi  dan keuangan.  Masalah  koordinasi  telah diatur  dalam  Pasal  11  ayat  (1)  butir  b keputusan  Menteri  BUMN  tersebut, minimal dalam bentuk menyampaikan daftar  calon  mitra  binaan  yang  akan diberikan  dana  pinjaman  kepada BUMN koordinator untuk menghindari duplikasi pinjaman.
Apabila  program  ini  dapat  di praktekkan  secara  baik  dan  dilakukan pengorganisasian  dengan  maksimal, maka  keberadaan  program  kemitraan- PKBL  dapat  menjangkau  pengusaha kecil sebagai mitra binaan secara lebih luas, sehingga dampak simultan kepada  semua  pihak  dapat  dinikmati secara nasional. Sudah saatnya perusahaan  meningkatkan  kepedulian terhadap  masyarakat  sekitar  sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan  terhadap  publik,  hingga perusahaan  dapat  mempertahankan corporate  sustainability .  Akhirnya semua  program  CSR  tersebut  di implementasikan  secara  profesional dan  transparan  sehingga  CSR  benar- benar  bermanfaat  bagi  pemberdayaan ekonomi  masyarakat  disekitar  lokasi perusahaan.
CSR  jika  dicermati  lagi  dapat dimaknai  sebagai  komitmen  dalam mengoperasikan  bisnis  dengan  focus apada  aspek  sosial,  norma-norma  dan etika  yang  berlaku,  tidak  hanya  pada lingkungan  sekitar,  tetapi  juga  pada lingkup  internal  dan  eksternal.  Selain itu, CSR pada masa yang akan datang memiliki  kontribusi yang positif terhadap  pertumbuhan  ekonomi  yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## Tujuan CSR
Rangkaian  kegiatan  CSR  bertujuan untuk  meraih  sasaran  utama  yaitu image  positif  perusahaan, image
positif ini dapat diukur berikut: 1. Kepercayaan Dalam perkembangan dan kemajuan  suatu  perusahaan  tidak terlepas dari dukungan masyarakat ( public )  yaitu  adanya  kepercayaan (trust), artinya kepercayaan merupakan kelanjutan nafas kehidupan sebuah organisasi bisnis.
2. Realistik
Realistik  bermakna  sesuatu  yang dapat  diwujudkan,  dapat  dinilai dan  hasilnya  dapat  dinikmati  serta dipertanggung  jawabkan  dengan perencanaan  yang  matang  dan sistematis  bagi  audiens  (penerima program).
3. Kerjasama saling menguntungkan Suatu  kegiatan  yang  dilaksanakan agar dapat mendatangkan keberhasilan dan keuntungan diantara pihak-pihak yang terlibat. 4. Kesadaran Adanya kesadaran khalayak tentang  dan  perhatian  terhadap produk  yang  dihasilkan  maupun terhadap perkembangan perusahaan.

## Pemberdayaan Masyarakat
Pemberdayaan  adalah  sebuah  proses dan  tujuan  (Ife,  1995;  Suharto  2007). Makna  pemberdayaan  sebagai  tujuan, yakni  keberdayaan,  sejatinya  adalah indikator  keberhasilan  pemberdayaan sebagai sebuah proses.
Sebagai  proses,  pemberdayaan adalah  serangkaian  kegiatan  untuk memperkuat kekuasaan dan keberdayaan  kelompok  lemah-rentan dalam masyarakat, termasuk individu- individu  yang  mengalami  masalah kesejahteraan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan  atau  hasil  yang  ingin  dicapai oleh  sebuah  perubahan  sosial;  yaitu masyarakat  yang  mandiri,  memiliki pemahaman, pengetahuan dan kemampuan untuk memenuhi
kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik,  ekonomi,  maupun  sosial  seperti memiliki  kepercayaan  diri,  mampu menyampaikan  aspirasi,  mempunyai pekerjaan,  terlibat  dalam  kegiatan sosial  masyarakat,  dan  mandiri  dalam melaksanakan aktivitas-aktivitasnya.
Pemberdayaan  masyarakat  lebih dari  sekadar  penguatan  ekonomi masyarakat. Ia mencakup peningkatan partisipasi  warga  dalam  ranah  politik dan  penguatan  kapasitas  masyarakat untuk  melakukan  sesuatu  yang  sesuai dengan  aspirasi,  kemampuan  dan sumberdaya  yang  dimilikinya.  Agar CSR mampu memberdayakan masyarakat,  maka  perlu  diketahui elemen-elemen  keberdayaan  (Suharto,
2010). Elemen-elemen ini bisa dikembangkan  bukan  saja  unutk merumuskan  indikatir  keberdayaan.
Melainkan  pula,  untuk  merancang strategi  yang  tepat  dalam  membuat program COMDEV.
Pemberdayaan  masyarakat  yang menyeluruh adalah pemberdayaan yang memiliki karakteristik;(1). Berbasis  lokal;  (2)  berorientasi  pada peningkatan kesejahteraan
masyarakat;  (3)  berbasis  kemitraan; (4). menyeluruh; dan (5) berkelanjutan (Asian  Development  Bank;  dalam Vitayala,2000).

## METODOLOGI PENELITIAN
Tahapan  penelitian  yang  dibangun sebagaimana  disajikan  dalam  gambar berikut:
Gambar 1: Model Penelitian

## Rancangan Penelitian
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian kuantilatif, karena metode pengambilan data menggunakan instrumen  survei  dan  wawancara mendalam  ( indept  interview )  dan
Analisis data dilakukan dengan menggunakan  metode triangulation yaitu penggabungan analisis data yang sumbernya  dari  metode,  sumber  data, subjek  peneliti  dan  teori.  Sedangkan pengambilan data kualitiatif dilakukan dengan Survei, kuesioner dan wawancara mendalam ( indept interview ) dengan pendekatan Participatory Action Research (PAR). dengan unit analisis adalah actor-aktor social CSR, Analisis data menggunakan  teknik  analisa  kualitatif Miles  dan  Huberman  (1992)  melalui tahapan analisa data  yang dmulai dari pengumpulan
data, mereduksi,
menyajikan,  dan  kesimpulan  dari  data yang terdiri dari penarikan kesimpulan dan verifikasi data.
.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil Hasil  wawancara    dengan  informan disajikan berdasarkan tujuan penelitian sebagai berikut; 1. Mengidentifikasi permasalahan- permasalahan sosial ekonomi 2. Mengidentifikasi  berbagai  potensi sosial  ekonomi  dan  peluang- peluang lain yang dapat dikembangkan menjadi faktor pemicu dan pendorong pemberdayaan masyarakat 3. Mengidentifikasi karakteristik yang  menjadi  sasaran  program pemberdayaan. 4. Mengidentifikasi  jenis  dan  tingkat kebutuhan program pengembangan  dan  pemberdayaan yang  bisa  member  nilai  tambah pada kemandirian berdasarkan potensi dalam masyarakat.
Implementasi Program
CSR perusahaan Karakteristik individu social, ekonomi, demografi, potensi dan
permasalahan sosial Masyarakat Potensi pemberdayaan masyarakat
Identifikasi Permasalahan- permasalahan Sosial Ekonomi Istilah  sosial  sering  dikaitkan  dengan hal-hal yang berkaitan dengan manusia dan masyarakat (baik sebagai individu  maupun  kelompok)  seperti kemisikinan dan berbagai kesenjangan lain.  Rudito  dan  Famiola  (2013;43) menjabarkan  beberapa  titik  penting masalah sosial;
1. Sesuatu yang secara luas
dipertimbangkan  sebagai  suatu yang  jelek  atau  buruk  dari  suatu hal atau kejadian atau tindakan
2. Melibatkan  jumlah  orang  banyak (dalam hal ini komuniti/masyarakat atau organisasi  atau  kumpulan  orang yang  memiliki  keterikatan    baik secara moral, hukum atau administrasi) 3. Sering  walaupun  tidak  selalu, dirasakan telah memberikan kerugian  bagi  masyarakat  atau kelompok tertentu. Hasil wawancara dengan informan  diperoleh  masalah-masalah sosial dan ekonomi didalam masyarakat,  yang  sebelumnya  diawali dengan  identifikasi  beberapa  masalah kerentanan  social.  Kerentanan  Sosial dalam  masyarakat  dapat  diidentifikasi sebagai berikut:
1. Kualitas  kesehatan  balita  dan lanjut Usia (lansia)
2. Banyak usia produktif menganggur dan belum bekerja 3. Usia sekolah yang harus bekerja
4. Masih adanya Pengemis
5. Persepsi Masyarakat berbeda mengenai  konsepsi Community development (COMDEV) perusahaan 6. Kepadatan  penduduk  tinggi  dan
Lahan produktif semakin sempit
7. Peningkatan  Ekonomi  masyarakat bercirikan kekhasan lokal
8. Pudarnya  nilai-nilai  dan  keaarifan lokal  baik  yang  bersifat  budaya maupun ekonomi
9. Pencemaran  lingkungan  akibat industrialisasi dari  transportasi maupun proses manufacturing -nya 10. Program pemberdayaan masyarakat kurang sustainable dan cenderung charity
11. Kelompok  usaha  masyarakat  yang relative masih sedikit belum mandiri dan penuh dengan permasalahan klasik yaitu permodalan  dan  pemasaran  serta Manajemen 12. Kesenjangan keahlian masyarakat 13. Meningkatnya sikap fatalis masyarakat 14. Konflik  horizontal  di  masyarakat akibat COMDEV korporasi
15. Usia  produktif  cenderung job seeker dibandingkan job creator Lebih  lanjut  masalah  sosial dengan  mendasarkan  pada  kerentanan sosial terangkum sebagai berikut:
1. Pengangguran
2. Karyawan usia produktif terancam terkena PHK
3. Banyaknya  pengemis,  Migrasi, kemiskinan dan sikap fatalis
4. Konflik  horizontal  antar  desa, Potensi  kecemburuan  sosial  antara desa  yang  menerima  manfaat  dari
COMDEV dengan desa yang tidak menerima manfaat 5. Kelompok difabel, Program COMDEV  tidak  berpihak  pada kelompok difabel 6. Polusi udara, Rendahnya partisipasi masyarakat pada program pembangunan
7. Konflik  sosial  (program)  antara karang taruna dengan kepala desa
8. Rendahnya pendapatan Masyarakat perkotaan 9. Kegiatan COMDEV dan pemberdayan  masyarakat  yang tidak sustainable
Identifikasi  Potensi  Sosial  Ekonomi dan  Peluang-Peluang  Lain  yang
Dapat Dikembangkan Menjadi Faktor  Pemicu  Dan  Pendorong Pemberdayaan Masyarakat Pada  bagian  ini  diuraikan  analisis potensi pengembangan potensi berkelanjutan  yang  didasarkan  pada masalah  sosial  ekonomi  saat  ini  dan potensi  yang  sudah  ada  serta  potensi sinergi kelembagaan dan pengembangan berkelanjutan. Identifikasi diuraikan sebagai berikut:
1. Penguatan kelembagaan pusat pusat kesehatan melalui peningkatan kualitas gizi.
2. Kelompok  usaha  berbasis  karang taruna (koperasi, BUMDES) melalui  pengembangan  jejaring dengan industri kreatif.
3. Perluasan  jejaring  promosi  digital melalui  updating  website  dan pemanfaatan  media  sosial  yang ada  dan  penggunaan  Teknologi Tepat Guna
4. Kelompok  usaha  berbasis  karang taruna (koperasi, BUMDES) melalui  pelatihan,  pendampingan kelompok  usaha  berbasis  karang taruna
5. Kerjasama lembaga dan stakeholder lain melalui pelatihan- pelatihan  menuju  keahlian  dan kemandirian
6. Kerjasama  kelembagaan  dalam bentuk forum melalui pembentukan  forum  komunikasi- komunikasi bersama.
7. Penguatan kader lingkungan melalui  pembentukan  badan  usaha desa berbasis kelompok dan penguatan  usaha  bersama  Melalui BUMDesa.
8. Peningkatan  ekonomi  masyarakat bercirikan  kekhasan  local  melalui
Industri kerudung dan batik, home industry legen,
desiminasi,
promosi  bersama,kampung  batik dan kerudung tulis.
9. Penguatan nilai-nilai kearifan local yang bersifat budaya dan ekonomi melalui  lembaga  dan  individu penggiat budaya serta merevitalisasi  fungsi  kelompok- kelompok sosial lokal.
10. Pengurangan emisi karbon melalui gerakan  kabupaten  sehat  dengan penghijauan dan kampong organik dan  sehat,  serta  pembentukan wisata edukasi bank sampah (3R).
11. Pengembangan Industri rumah
tangga melalui pengembangan jejaring  dengan  industri  kreatif, Perluasan  jejaring  promosi  digital dan Updating website serta pemanfaatan  media  sosial  yang ada dengan Penggunaan Teknologi Tepat Guna. 12. Penguatan lembaga-lembaga (organisasi  pendukung);  BKM, PKK,  KOPWAN,  koperasi  melaui pengembangan  jejaring  dengan industry, perluasan promosi melalui pengembangan e- commerce )      serta  didukung dengan pendampingan dan monitoring yang berkelanjutan. 13. Kepedulian  stakeholder  melalaui penguatan konsepsi melalui forum-forum  formal  dan  informal
( open house )
14. Adanya  forum  komunikasi  dan lembaga  lain  melaui  penguatan dan peningkatan forum komunikasi masyarakat Identifikasi karakteristik yang menjadi sasaran program pemberdayaan. Identifikasi karakteristik yang menjadi sasaran program pemberdayaan, dalam  wawancara  dengan  informan diperoleh informasi bahwa pada awalnya yang menjadi sasaran program penerima manfaat
berpersepsi  bahwa  COMDEV  hanya charity dan  bantuan  yang  bersifat instan serta tidak berkelanjutan, dan di perkuat  pandangan  dari stakeholder
yang  menganggap  perusahaan  wajib membagi  sebagian  keuntungannya pada masyarakat. Disatu sisi masyarakat  yang  dilingkupi  banyak perusahaan  semakin  dimanjakan  akan dana  COMDEV.  Hal  tersebut  justru tidak  mengedukasi  penerima  manfaat secara subtansi COMDEV itu sendiri.
Informan  juga  menginformasi penerima  manfaat  yang  seharusnya mendapatkan manfaat program COMDEV adalah masyarakat disekitar  perusahaan  yang  secara geografis  terkena  dampak  langsung maupun  tidak  langsung.  Oleh  karena itu perusahaan melaksanakan program
COMDEV  dengan  menitikberatkan pada  tipologi  yang  diintegrasikan secara utuh ( charity, capacity building, infrastructure dan empowering )  dimana  masing-masing tipe memiliki bobot yang di masukkan dalam rencana strategi yang di breakdown kedalam rencana kerja. Didalam  rencana  kerja  maka akan dapat muncul karakteristik
penerima program pemberdayaan (COMDEV), secara umum karakteristik masyrakat penerima manfaat  berbeda-beda  berdasarkan pemetaan  yang  dilakukan  sebelumnya melalui  proses  patisipatif  masyarakat ( bottom  up ),  setidaknya  ada  beberapa hal  yang  menjadi  dasar  bagaimana karakter calon penerima manfaat yang menjadi sasaran program pemberdayaan adalah sebagai berikut: 1. Masyarakat  sekitar  perusahaan yang terdampak langsung aktivitas perusahaan
2. Potensi lokal yang dapat dikuatkembangkan 3. Penguatan  Kapasitas  (pendidikan
dan pelatihan-pelatihan)
4. Program  yang  sustainable  dan minimisasi charity
5. Memberikan  nilai  tambah  baik secara  ekonomi  maupun  sosial ( outcome )
6. Mendukung  dan  sinergi  dengan program pemerintah
Identifikasi jenis dan tingkat kebutuhan  program  pemberdayaan yang dapat meningkatkan kemandirian  berdasarkan  potensi dalam masyarakat.
Identifikasi  program  atau  kebutuhan yang  lebih  spesifik  yang  dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu sesuai  dengan  renstra  dan  renja perusahaan dengan tetap berpijak pada kinerja  yang  ingin  dicapai  perusahaan dan  ekspektasi  masyarakat  yang  ingin dipenuhi,  secara  umum  dari  hasil wawancara dapat disimpulkan berikut: 1. Perluasan kesempatan pendidikan Indikator dan program: Terserapnya  program  beasiswa tidak  mampu  masyarakat  sekitar perusahaan untuk mengikuti pendidikan  dari  jenjang  SMU sampai dengan Perguruan Tinggi
2. Peningkatan  kapasitas  Tutor  pada guru/instruktur pendidikan kelompok bermain dan usia dini Indikator dan program: Meningkatnya  kapasitas  pendidik pada pendidikan kelompok bermain dan usia dini 3. Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendidikan Indikator dan program: Peningkatan kualitas dan mutu alat peraga  pada  kelompok  bermain dan usia dini
4. Peningkatan  kesempatan  Pelatihan perbengkelan  atau  pada  usaha kreatif, koperasi pemuda
Indikator dan program: Terbentuknya kelompok- kelompok usaha bersama 5. Pemerataan ekonomi dan investasi pada sector ekonomi kerakyatan Indikator dan program: Peningkatan pendapatan masyarakat melalui kelompok usaha bersama, pemberdayaan masyarakat pesisir melalui podaktan dari hulu ke hilir,Peningkatan pendapatan kelompok Masyarakat/aktor sosial,Peningkatan pendapatan masyarakat  melalui  potensi  local, Peningkatan pendapatan kelompok masyarakat  melalui  produk  ber cirri kas daerah/lokal 6. Peningkatan kesehatan masyarakat rentan Indikator dan program: Peningkatan gizi balita dan
peningkatan kesehatan lansia
7. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Indikator  dan  program:  Adanya sinergitas  dalam  meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat 8. Sistem  manajemen  pengamanan Lingkungan Indikator dan program: Peningkatan  kualitas  manajemen pengamanan Lingkungan, peningkatan early warning system terhdap potensi gangguan keamanan melalui anggota FKPM, Peningkatan  rasa  kepemilikan  dan kepedulian terhadap lingkungan
9. Sinergisitas  pembangunan  yang berwawasan lingkungan Indikator dan program: Menurunnya  tingkat  polusi  dan kelestarian sumber daya alam,Semakin terkendali dan termanfaatkannya  limbah  melalui daur  ulang  limbah industry dan rumah tangga, Meningkatkan
jumlah  tenaga  kerja  terampil
khususnya untuk perempuan, pada gilirannya meningkatkan pendapatan melalui bank-bank sampah, Menurunnya tingkat polusi dan meningkatnya kelestarian  sumber  daya  alam melalui pendirian green house 10. Sinergitas pembangunan yang berwawasan lingkungan Indikator dan program: Peningkatan  pendapatan  keluarga melalui  intervensi  produk  menuju hak  paten/haki,  Tipe  dan  jenis program  tersebut  bukanlah  hal yang  bersifat  atau  merupakan harga  mati,  namun  setidaknya sebagai big guidance dalam program pemberdayaan masyarakat yang disesuaikan dengan  potensi  dan  karakteristik yang telah dijelaskan sebelumnya.

## Pembahasan
Identifikasi permasalahan sosial ekonomi,  bahwa  permasalahan  sosial ekonomi  menjadi  bagian  penting dalam  rencana  implementasi  program COMDEV,  karena  berangkat  dari  hal tersebut  tercermin  kebutuhan  akan terselesaikannya  permasalahan  dalam masyarakat  atau  dalam  istilah  lain disebut sebagai pemetaan sosial ekonomi. Rudito dan Famiola (2013;221)  pemetaan  sosial  sebagai sebuah  alat  yang  dapat  digunakan memecahkan  masalah  sosial  yang  ada didalam kehidupan masyarakat, karena metode ini berusaha menggambarkan  dan  menganalisis serta memprediksi tindakan dan tingkah  laku  dari  individunya  sebagai anggota  masyarakat.  Dengan  metode ini  maka  dapat  diindentifikasikan permasalahan  sosial  yang  ada  serta dapat  diantisipasi  kehidupan  sosial masyarakat  dan  menganalisis  konflik- konflik  yang  sedang  dan  bakal  terjadi di masyarakat.
Berbagai masalah sosial ekonomi  dan  peluang  (potensi)  dapat dikembangkan  menjadi  faktor  pemicu dan pendorong pemberdayaan masyarakat melalui penguatan kapasitas,  baik  individu  maupun kelembagaan  dan  kerjasama  antar kelembagaan  sehingga  pengembangan potensi  secara  berkelanjutan  dapat dikuatkembangkan lebih komprehensif  untuk  pembangunan berkelanjutan.  Hal  ini  sebagaimana tertuang  dalam  isu  ke  7  pada  ISO
26000  ” the  need  for  contributions  to social  and  economic  development  in order  to  reduce  proverty  and  improve poor  social  conditions  is  universally accepted. The critical need to address issues  of  social  and  e  conomic development is reflected in the United Nations Millennum Declaration ”.
Ketepatan  dalam  implementasi program COMDEV merupakan refleksi  dari  karakteristik  menjadi sasaran program pemberdayaan. program  COMDEV  dapat  menitik beratkan  pada  tipologi  diintegrasikan secara utuh ( charity, capacity building,
infrastructure
dan empowering ).  Dengan  integrasi  maka diketahui  kreteria  yang  tepat  dalam mengimplentasikan program COMDEV dan  dari  tipologi  harus dapat  menuju  tipologi  paling  tinggi yaitu empowering. Suharto  (2010;82)
pemberdayaan  adalah  proses  dan tujuan yakni keberdayaan masyarakat.
Tingkat kebutuhan program pemberdayaan  dapat  meningkatkan kemandirian berdasarkan potensi masyarakat,  mengisyarat  COMDEV
harus  dapat  memberdaya  masyarakat sehingga  perlu  diketahui  indikator dalam  memberdayakan  serta  mampu mensinergikan  kebutuhan  masyarakat dan  kinerja  dari  perusahaan  melalui perancangan strategi yang tepat dalam membuat  program  COMDEV  itu
sendiri  menjadi  bagian  penting  sukses dan  tidaknya  program,  pada  sisi kebutuhan  yang  diusulkan  masyarakat jika dapat terealisasi, maka masyarakat  akan  memiliki  sikap kepemilikan atas program tersebut dan kemungkinan  keberlanjutannya  akan bisa  lebih  lama.  Disisi  perusahaan berdasarkan  kebutuhan  masyarakat akan  menjadi  masukan  berarti  yang akan  disinkronisasi  dengan  program perusahaan  sesuai  dengan  rencana strategis  perusahaan  bidang  CSR sehingga  keduanya  akan  berjalan  dan memiliki  potensi  keberlanjutan  yang lebih  lama  dan  berhasil.  Hal  ini  juga dinyatakan  oleh  Saleh  &  Sukaris (2018;35) bahwa perlu adanya pendekatan yang memberikan edukasi, bernilai  tambah,  memberikan  kinerja dan juga berkelanjutan dalam implementasi  4  pilar  program  dan tipologi CSR. Program  pemberdayaan  yang melibatkan  pelatihan  yang  dimaknai peserta hanya menggugurkan
undangan    menjadi  peserta,  sehingga pelatihan  pemberdayaan  harus  benar- benar  bermanfaat  dan  dibutuhkan, agar  pelatihan  yang  dilakukan  tidak hanya  sebagai  rutinitas  dan  program terjebak pada program semu dan tidak terimplementasi. Seperti jawaban informan  bahwa  banyak  pelatihan setelah selesai maka juga selesai yang sebagian besar tidak menindak lanjutinya.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Uraian masalah sosial ekonomi menitikberatkan  pada  masalah  yang paling  tampak  dan  berada  pada  lokasi lingkungan sekitar
perusahaan perusahaan dari penyebab, dampaknya yang  paling  berpengaruh  kemudian dihubungkan dengan
program community  developmet perusahaan yang dapat diimplementasikan.
Berdasarkan hasil penelitian dapat  dibuat  sebuah  rekomendasi untuk beberapa pemangku kepentingan sebagai berikut: 1. Pengelola COMDEV/CSR (Pemberi Manfaat) a. Pengelola  COMDEV  dalam mengimplementasikan  program berdasarkan  renstra  dan  Renja perusahaan yang bermuara pada kinerja,  keterukuran,  evaluasi dan tujuan dari program community  development (CSR)
tanpa  mengesampingkan need assessment dari  masyarakat. kedepan  program  CSR  sebelum implementasi  perlu  dilakukan pemetaan yang bersifat pemberdayaan  yang  berjangka panjang  ( sustainable )  sehingga manfaat  program  akan  dapat dirasakan, baik dalam peningkatan  kualitas  hidup  dan peningkatan  kapasitas  ( capacity building )serta  peningkatan  nilai tambah  ekonomi  bagi  penerima manfaat program, serta memperhatikan keunggulan setiap  potensi  calon  penerima manfaat (inovasi, nilai lokal) b. Perusahaan  berkesinambungan melakukan edukasi kepada masyarakat  tentang  konsepsi subtansi dari COMDEV.
2. Audience (Penerima Manfaat/
Masyarakat); Memberikan usulan program melalui  musrenbang  dari  tiap jenjang kelembagaan sehingga tersinergikan kebutuhan dan kinerja perusahaan sebagai pemilik/pengelola program 3. Pemerintah
a. Memberikan acuan untuk menyusun  regulasi  mengenai implemntasi COMDEV b. Sehingga  dapat  mendukung program pemerintah kabupaten dalam pemberdayaan masyarakat sehingga tidak tumpang  tindih  antar  program kegiatan antar perusahaan pemberi manfaat terutama dalam pemberdayaan masyarakat  sehingga  program COMDEV  lebih  memberdaya berkelanjutan menuju masyarakat mandiri bukan program instan.
c. Mengintensifkan  fungsi  forum
CSR kabupaten
4. Pendamping Peran pendamping perlu diupayakan  keterlibatannya  dalam hal  ini  Perguruan  tinggi  maupun NGO  lain,  sehingga  peran  yang dilakukan lebih mampu memperkuat partisipasi masyarakat penerima program dalam proses perencanaan,
implementasi  maupun  monitoring dan evaluasi program.

## DAFTAR PUSTAKA
Badaruddin,  (2007), Corporate  Social
Responsibility: Tinjauan Konseptual  dan  Implementasi, disampaikan dalam rangka Focused Group Discussion (FGD) Corporate Social Responsibility  (CSR)  berbasis HAM
Effendi,  Muh  Arief,  (2013) CSR MelaluiCommunity  Development http://www.suarakaryaonline.co m diakses 28 Oktober 2013
Fahrudin,  A.,  Al  Amin,  M.  A.,
Kodiran, T., Hamdani, A., Afandy,  A.,  &  Trihandoyo,  A. (2015).  Pemetaan  Sosial  (social mapping)  di  Wilayah  Pesisir Kabupaten  Gresik.  Bogor  (ID): PKSPL-IPB.
Hadi,  Nor,  (2011), Corporate  Social responsibility , Graha Ilmu, Yogyakarta Herawati,  N.,  &  Sunyata,  L.  (2017). Model  Pemberdayaan  Ekonomi Masyarakat Sebagai Bentuk Komunikasi Sosial Csr Perusahaan Untuk Mengantisipasi Munculnya Konflik Antara Perusahaan, Karyawan Dan Masyarakat Lokal  Di  Kawasan  Perbatasaan Kalimantan Baratsarawak. Prosiding Komunikasi, 1(1). Ife, J. (1995). Community Development: Creating
Community Alternatives, Vision.
Analysis and Practice. Australia:
Longman.
Miles,  M.  B.,  &  Huberman,  A.  M. (1992). Analisis data kualitatif.
Murni, S., Amin, M. J., & Fitriyah, N.
(2017). Peranan Corporate Social Responsibility (Csr) Dalam Meningkatkan Pembangunan  Masyarakat  Desa Di  Desa  Lung  Anai  Kecamatan Loa  Kulu. Jurnal  Administrative
Reform (JAR), 3(1), 138-147. Nussahid, Fajar (2006), Praktik Kedermawanan  Sosial  BUMN  : Analisis terhadap Model Kedermawanan PT.Krakatau Steel, PT.Pertamina dan PT.Telekomunikasi Indonesia, Jurnal  Galang Vol.1  No.2, Januari 2006 hal.5 Rudito,  B.,  &  Famiola,  M.  (2013). CSR (Corporate Social Responsibility). Bandung: Rekayasa Sains. Saleh,  Moch  &  Sukaris,  (2018) "Corporate Social Responsibility Best  Practice  PT  PJB  UP Gresik." UMG Press , Gresik.
Simorangkir  O.P,  (2003), Etika  : Bisnis,  Jabatan  dan  Perbankan Rineka Cipta,  Jakarta
Suharto,  E.  (2007).  Kebijakan  sosial sebagai  kebijakan  publik:  peran pembangunan kesejahteraan sosial  dan  pekerjaan  sosial dalam mewujudkan negara kesejahteraan ( welfare ) di Indonesia. Alfabeta. Suharto, E. (2010). CSR & COMDEV Investasi  kreatif  perusahaan  di era globalisasi. Bandung: Penerbit Alfabeta. Sukaris,  S.  (2019).  Social-Mapping Sebagai  Landasan  Perencanaan Pemberdayaan Masyarakat Berkelanjutan. Jurnal Riset Entrepreneurship , 2(1), 52-61.
Sutikno,  S.,  Baihaqi,  I.,  Yusuf,  M.,  & Sari,  N.  I.  (2018).  Pemetaan Sosial dan Ekonomi Masyarakat Di Sekitar Kampus ITS Surabaya. IPTEK  Journal  of Proceedings Series , (2).
Wibisono  Yusuf,  (2007), Membedah Konsep  dan  Aplikasi  CSR ,
CV.Ashkaf Media Grafika
Yulianti,  D.  (2018).  Implementasi Program Kemitraan Dalam Corporate  Social  Responsibility (CSR)  Melalui  Pemberdayaan Masyarakat  Untuk  Mewujudkan Pembangunan Kesejahteraan. Sosiologi: Jurnal  Ilmiah  Kajian Ilmu Sosial dan Budaya , 20(1).