INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 5 Tahun 2023 Page 10510-10521 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Kewenangan Lembaga Mandiri Komisi Informasi Provinsi Banten Dalam Keterbukaan Informasi Guna Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Pemerintah Daerah Kota Serang Berdasarkan UU No.14

## Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

## Ketrin Simamora
Prodi Hukum, Universitas Pelita Harapan Email: ketrinsimamora94@gmail.com

## Abstrak
Keterbukaan Informasi Publik merupakan hal penting yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan yuridis sosiologis, dengan jenis penelitian deskriptif analitis. Pengumpulan data  dalam  penelitian  diambil  dari  data  sekunder  yang  merupakan  sumber  data  pokok  dalam penelitian,  dan  data  primer  sebagai  sumber  data  penunjang  berupa  wawancara  dengan  Komisi Informasi Provinsi Banten di analisis secara kualitatif. Hasil penelitian yang di dapat adalah kewenangan yang dimiliki oleh KI Provinsi Banten adalah kewenangan atribusi yang berasal dari UU No.14 Tahun 2008  tentang  Keterbukaan  Informasi  Publik.  Faktor  penghambat  yang  dihadapi  Komisi  Informasi Provinsi Banten dalam keterbukaan informasi adalah Kurang seriusnya pejabat pengelola informasi dan minimnya sumber daya manusia dalam liding sektor informasi. Faktor pendukung yang dihadapi KI Banten dalam Keterbukaan Informasi di Pemerintah Daerah Kota Serang adalah, Inovasi, Komitmen, dan Koordinasi.
Kata  Kunci  : Keterbukaan  Informasi,  Kewenangan  Komisi  Informasi,  Pemerintah  Kota  Serang, undang-undang keterbukaan informasi publik.

## Abstract
Openness of public information is an important thing mandated by law number 14 of 2008 concerning public information disclosure.  The method used in this research is normative juridical and sociological juridical,  with  descriptive  analytical  research  type.  Data  collection  in  the  study  was  taken  from secondary data which is the source of the main data in the study, and primary data as a source of supporting data in the form of interviews with the Banten Information Commission in a qualitative normative analysis. The research results obtained are the authority possessed by the Banten Provincial Information Commission is the attribution authority derived from Law No. 14 of 2008. The inhibiting factors faced by the Banten Provincial Information Commission in information disclosure are the lack of serious information management officials and the lack of human resources in liding the information sector. Supporting factors faced by the Banten Information Commission in Information Openness in the Serang City Government are Innovation, Commitment, and Coordination.
Keyword: Information Disclosure, Authority of The Information Commission, Serang City Government, public information disclosure law.

## PENDAHULUAN
Keterbukaan Informasi Publik merupakan hak asasi yang fundamental. Pengalaman selama ini membuktikan bahwa informasi yang dimiliki oleh pemerintah atau Badan Publik lainnya,  sulit  untuk  digenggam.    Badan  publik  yang  dimaksud  dalam  hal  ini  adalah pengertian Badan Publik yang termaktub di dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yaitu:
“lembaga  eksekutif,  legislatif,  yudikatif,  dan  badan  lain  dan  fungsi  dan  tugas pokoknya  berkaitan  dengan  penyelenggaraan  Negara  yang  sebagian  atau  seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh  dananya  bersumber  dari  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan,atau luar negeri."
Langkah  yang  dilakukan  untuk  mengatasi  segala  permasalahan  mengenai Keterbukaan  Informasi  pemerintah  yang  selalu  dipertanyakan,  kemudian  untuk mengkawal segala informasi Badan Publik tersebut, maka dibentuklah Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan kemudian baru dapat dijalankan pertama kali pada tanggal 1 Mei 2010 oleh Komisi Informasi. Komisi Informasi sendiri, menurut pasal 1 angka 4  Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah:
“Sebuah  lembaga  mandiri  yang  berfungsi  menjalankan  Undang -Undang Keterbukaan  Informasi  dan  peraturan  pelaksanaannya,  termasuk  menetapkan  petunjuk teknis  standar  layanan  infoarmasi  publik  dan  menyelesaikan  sengketa  informasi  publik

## melalui mediasi dan ajudikasi nonlitigasi.”
Keterbukaan  Informasi  hadir  untuk  memberi  jaminan  kepada  masyarakat  dalam mengakses  informasi  Badan  publik.  Undang-undang  Nomor  14  Tahun  2008  tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sejak 30 April 2008 dan mulai berlaku sejak dua tahun diundangkan, tepatnya 30 April 2010. UU KIP adalah Undang-undang yang memberikan jaminan terhadap semua orang untuk memperoleh  informasi publik dalam rangka mewujudkan serta meningkatkan peran serta  aktif  masyarakat  dalam  penyelenggaraan  Negara,  baik  pada  tingkat  pengawasan pelaksanaan penyelenggaraan Negara maupun pada tingkat perlibatan masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik.
Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapatlah dikatakan sebagai indikator keberhasilan  suatu  era  pemerintahan.  Paradigma  yang  terbentuk  sebelum  adanya Keterbukaan  Informasi  Publik  yang  di  amanatkan  dalam  Undang-undang  Keterbukaan Informasi publik nomor 14 Tahun 2008 adalah, dimana seluruh informasi publik adalah rahasia  kecuali  informasi  yang  terbuka.  Setelah  Indonesia  memasuki  era  keterbukaan Informasi, paradigma tersebut berubah menjadi seluruh informasi publik adalah terbuka untuk  diakses  oleh  seluruh  lapisan  masyarakat  kecuali  informasi  yang  dikecualikan  / dirahasiakan dengan pengecualian yang terbatas ( Maximum Access Limited Exemption / MALE).
Kurangnya  komitmen  pejabat  pemerintah  dalam  Keterbukaan  Informasi  Publik  di Kota Serang menjadi salah satu faktor minimnya keterbukaan Informasi Publik selama lima tahun berturut-turut jika dibandingkan dengan kota lain. Agus Wiyanto mengemukakan bahwa transparansi sebagai penyediaan informasi tentang pemerintahan bagi publik dan dijaminnya  kemudahan  di  dalam  memperoleh  informasi-informasi  yang  akurat  dan memadai.  Pengertian  tersebut  menjelaskan  bahwa  transparansi/Keterbukaan  Informasi tidak  hanya  sekedar  menyediakan  informasi  tentang  penyelenggaraan  pemerintahan, namun harus disertai dengan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi tersebut.  Dilaksanakannya  Keterbukaan  Informasi  Publik  ini  diharapkan  dapat  menjadi sarana masyarakat untuk mengontrol dan mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara.
Buruknya Keterbukaan Informasi di Kota Serang selama lima tahun berturut-turut dapat dikatakan disebabkan juga oleh kurang seriusnya pejabat pengelola informasi dalam memberikan informasi dan minimnya sumber daya manusia dalam liding sektor informasi, serta  pengelolaan  yang  seolah  olah  belum  serius.  Sejalan  dengan  pendapat  yang dikemukakan  oleh  wakil  Ketua  KI  Provinsi  Banten  pada  Kamis  (8/8/2019),
yaitu  pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik di pemerintah Kota Serang yang dikelola Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), sampai dengan tahun 2018 Kota Serang hanya  mencapai  level  cukup  informasi  saja,  sedangkan  dalam  kelas  Ibu  Kota  Provinsi, seharusnya Kota Serang sudah bisa mencapai level informatif.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengungkap  dua  aspek  penting.  Pertama,  melihat kewenangan  Lembaga  Mandiri  Komisi  Informasi  Provinsi  Banten  dalam  mendorong keterbukaan informasi guna meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah  di  Kota  Serang.  Tujuan  kedua  adalah  untuk  mengidentifikasi  faktor-faktor penghambat dan pendukung yang dihadapi oleh lembaga ini dalam upaya meningkatkan keterbukaan  informasi  untuk  memperkuat  kepercayaan  masyarakat  terhadap pemerintahan daerah di Kota Serang.

## Teori Kewenangan
Kewenangan  atau  wewenang  adalah  sesuatu  yang  memiliki  artian  penting  dalam kajian  Hukum  Tata  Negara  dan  Hukum  Administasi.  Banyak  diantara  ilmu  politik,  ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum tidak jarang memuat istilah kekuasaan, kewewnangan dan wewenang. Kewenangan yang dirasa penting dapat dikatakan menjadi salah satu alasan bagi F.A.M Stroink dan J.G Steenbeek untuk menyatakan: “ het Begrip Bevoegdheid is da nook een kembegrip in he staats- en administratief recht”. Dari pernyataan itu pula dapat ditarik suatu pengertian bahwa wewenang merupakan konsep inti dari hukum tata Negara dan hukum administrasi.
Negara  Hukum  dapat  dikatakan  memiliki  pilar  utama  yaitu  adanya  asas  legalitas, dimana  atas  dasar  prinsip  asas  tersebut  menyatakan  bahwa  adanya  suatu  kekuasaan tersebut,  melalui  perundang-undangan.  Asas  legalitas  juga  adalah  salah  satu  prinsip utama  yang  dijadikan  sebagai  dasar  dalam  setiap  penyelenggaraan  pemerintahan  dan kenegaraan  di  setiap  Negara  hukum,  berikut  Negara-negara  hukum  yang  menganut sistem  kontinental.  Meskipun  Asas  Legalitas  mengandung  kelemahan,  dimana  hukum kurang bisa mengikuti perkembanagan pesat kejahatan, ia tetap menjadi prinsip utama dalam setiap Negara hukum. Asas legalitas yang telah disebut sebagai dasar dalam setiap penyelenggaraan  kenegaraan  dan  pemerintahan  itu,  membuat  dapat  dikatakan  bahwa setiap  penyelenggaraan  kenegaraan  dan  pemerintahan  harus  memiliki  legitimasi,  atau kewenangan yang dituangkan dalam undang-undang.
Mengenai sifat kewenangan pemerintahan yaitu yang bersifat terikat, fakultatif, dan bebas,  terutama  dalam  kaitannya  dalam  kewenangan  kewenangan  pembuatan  dan penerbitan  keputusan-keputusan  (besluiten)  dan  ketetapan-ketetapan  (beschikkingan)
oleh organ pemerintahan, sehingga dikenal ada keputusan yang bersifat terikat dan bebas. Secara teoritis kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan dapat diperoleh melalui tiga cara yaitu atribusi, delegasi dan mandat.

## Teori Informasi Publik
Hak atas Informasi merupakan salah satu bagian dari hak asasi manusia. Ketersediaan informasi  kini  dianggap  sangat  penting  bagi  kelangsungan  hidup  manusia.  Tanpa informasi, manusia dirasa tidak akan mamou mengambil keputusan akan suatu hal dan ketersediaan informasi itu sendiri akan mampu memberikan pertimbangan bagi manusia untuk keputusan yang rasional. Oleh kaena itu Informasi haruslah dapat diperoleh setiap orang.
Informasi dapat dikatakan selalu hadir menyapa kita setiap saat, baik melalui media cetak dan elektronik maupun lewat sekedar obrolan dengan tetangga. Informasi menjadi salah  satu  kebutuhan  dasar  manusia  yang  mereka  butuhkan  sebagai  pribadi,  sebagai anggota masyarakan dan juga sebagai warga negara.
Pada dasarnya yang menjadi tujuan utama keterbukaan informasi publik di setiap negara  adalah  memastikan  bahwa  lembaga  publik  akan  lebih  akuntabel  dam  kredibel dengan menyediakan informasi dan dokumen sesuai permintaan publik. Dibentuknya UU KIP di Indonesia secara garis besar memiliki implikasi yang dapat dikatakan melekat pada pihak pemerintah dan pihak masyarakat. Dalam pihak pemerintahan implikasinya adalah kesiapan  pemerintah  dalam  pengklasifikasiannya  terhadap  infromasi  publik  menjadi informasi  yang  wajib  disediakan  dan  diumumkan  secara  berkala,  informasi  yang diumumkan  secara  serta  merta,  informasi  yang  wajib  disediakan,  dan  informasi  yang dikecualikan

## METODE PENELITIAN
Jenis  metode  yang  digunakan  penulis  dalam  menjawab  permasalahan  dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Metode hukum yuridis empiris adalah suatu metode yang menekankan hukum sebagi norma dan pelaksanaan hukum dalam masyarakat ( das sollen das sein).
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analitis, yaitu penelitian yang didasarkan atas satu atau dua variabel yang saling berhubungan yang didasarkan pada teori atau konsep yang bersifat umum yang diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat  data  dengan  perangkat  data  lainnya.  Penelitian  ini  menguraikan  ataupun mendeskripsikan  data  yang  diperoleh  secara  normatif  lalu  diuraikan  untuk  melakukan
suatu telaah terhadap data tersebut secara sistematik.
Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diambil langsung dari lapangan melalui wawancara dengan pihak instansi terkait yaitu Komisi Informasi Provinsi Banten.
Data sekunder dalam penelitian ini merupakan data yang berasal dari bahan-bahan pustaka.  Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  studi dokumentasi yang berasal dari kepustakaan berupa buku-buku dan peraturan perundang- undangan yang berhubungan erat untuk mendukung penelitian ini.
Adapun teknik pengumpulan data dari penulisan skripsi ini, penulis lakukan melalui studi  pustaka (library  research)  atau  studi  dokumen,  yaitu  teknik  pengumpulan  data dengan cara mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang penulis teliti untuk mendapatkan landasan teoritis dari permasalahan penelitian.
Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan  secara kualitatif yaitu pengolahan data dengan tujuan untuk mengerti dan memahami gejala yang diteliti.
Sementara analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis yaitu data yang diperoleh berdasarkan kenyataan kemudian diartikan dengan penerapan peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku,  dibahas,  dianalisa,  kemudian  ditarik kesimpulan yang akhirnya digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Standar  Presentasi  Penilaian  yang  Ditentukan  Oleh  Komisi  Informasi  Provinsi  Banten Sehingga Suatu Lembaga Dapat Dikatakan Memenuhi Standar Informasi publik
Berdasarkan  data  yang  diperoleh  dari  hasil  wawancara  langsung  dengan  Komisi Informasi  Provinsi  Banten,  didalam  Peraturan  Komisi  Informasi  Nomor  1  Tahun  2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Komisi Informasi Provinsi Banten sendiri, dalam hal  ini  mengatakan  bahwa  mengenai  standar  presentasi  penilaian,  sehingga  suatu lembaga  dapat  dikatakan  memenuhi  standar  informasi  publik  masih  mengacu  kepada pedoman dan segala peraturan terkait yang tercantum didalam Undang-Undang Nomor 14  Tahun  2008  Tentang  Keterbukaan  Informasi  Publik  dan  Peraturan  Komisi  Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang standar layanan informasi publik.
Komisi Informasi Provinsi Banten juga menambahkan, bahwa ada kriteria penilaian sendiri di luar Undang-undang dan Peraturan Komisi Informasi, dalam hal menentukan tingkat keterbukaan informasi suatu Pemerintah Kabupaten/Kota yang dilakukan melalui kuisioner. Kuisioner ini jugalah yang dipakai untuk menentukan pemeringkatan sejumlah Pemerintahan Kabupaten/Kota dalam hal Keterbukaan Informasi yang biasanya dilakukan sebagai hasil dari Monitoring dan Evaluasi yang menjadi program kerja Komisi Informasi
Provinsi Banten setiap tahunnya.
Kewenangan  Komisi  Informasi  Banten  Untuk  Mengkroscek  Kebenaran  Akan  Informasi yang Sudah Di Rilis Oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
Berdasarkan  hasil  wawancara  yang  dilakukan  langsung  dengan  Komisi  Informasi Provinsi  Banten,  dalam  hal  Kewenangan  Komisi  Informasi  Banten  untuk  mengkroscek kebenaran akan  informasi yang sudah di rilis  oleh pemerintah Kabupaten/Kota, Komisi Informasi  Provinsi  menyatakan  bahwa  kewenangan  dan  kewajiban  untuk  mengelola informasi  dan  dokumentasi  di  Pemerintah  Kota,  dan  memastikan  kebenaran  akan informasi yang di rilis, adalah Badan Publik itu sendiri melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
Komisi informasi Provinsi Banten mengatakan bahwa dalam hal memastikan suatu kebenaran  atau  kekeliruan  dalam  informasi  yang  di  rilis  oleh  Badan  Publik,  Komisi Informasi  sendiri  lebih  bersifat  pasif.  Namun  sesuai  kewenangannya,  Komisi  Informasi tetap ikut berperan dalam memberikan beberapa bimbingan-bmbingan mengentai teknis standar layanan publik yang sudah tercantum di dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
Kewenangan  Lembaga  Mandiri  Komisi  Informasi  Provinsi  Banten  dalam  Keterbukaan Informasi.
Komisi Informasi Banten dibentuk dengan melihat urgensi yang tercantum di dalam pasal 24 Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, angka 1 yang menerangkan bahwa, “Komisi Informasi terdiri atas Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi  Provinsi,  dan  jika  dibutuhkan  Komisi  Informasi  kabupaten/kota.”  Angka  ke -3 dalam pasal ini berisi, “Komisi Informasi Provinsi berkeduduka n di Ibu kota Provinsi, dan Komisi Informasi Kabupaten/Kota berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota”.
Kewenangan  secara  atribusi  yang  diberikan  oleh  Komisi  Informasi  Pusat  kepada Komisi Informasi Provinsi yang terkait berdasarkan Pasal 24 Undang-undang Nomor 14 Tahun  2008  Tentang  Keterbukaan  informasi  Publik,  Komisi  Informasi  Provinsi  Banten adalah lembaga yang memiliki kewenangan untuk  bertugas menerima, memeriksa, dan memutus  Sengketa  Informasi  Publik  di  daerah  melalui  Mediasi  dan/atau  Ajudikasi nonlitigasi Badan Publik yang berada di wilayah Provinsi Banten, termasuk salah satunya adalah Pemerintah Daerah Kota Serang.
Standar  layanan  informasi  publik  yang  telah  diatur  dan  ditetapkan  oleh  Komisi
Informasi di tingkat pusat melalui Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010, menjadi bahan acuan bagi Komisi Informasi Provinsi Banten dalam melakukan wewenang Komisi Informasi Provinsi Banten lainnya yaitu melaksanakan Monitoring dan evaluasi, sehingga dalam hal ini Pemerintah Kota Serang sebagai salah satu Badan Publik yang menjadi objek monitoring dan evaluasi oleh Komisi Informasi Provinsi Banten akan dinilai apakah sudah melaksanakan  pelayanan  informasi  sesuai  dengan  ketentuan  yang  sudah  diatur  atau belum.
Kedudukan Komisi Informasi Provinsi Banten diatur pula dalam pasal 24 Undang- undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008, yang mengatur ketentuan lebih lanjut mengenai Komisi Informasi mengenai susunan anggota di Komisi Informasi Provinsi  Banten  yang  berjumlah  5  anggota  dan  mencerminkan  unsur  pemerintah  dan unsur masyarakat, tugas, wewenang pertanggung jawaban, sekertariat dan penatakelolaan Komisi Informasi, pengangkat dan pemberhentian kerja.
Pelaksanaan wewenang Komisi Informasi Provinsi Banten dalam Keterbukaan Informasi di Pemerintah Daerah Kota Serang
Kewenangan  untuk  bertugas  menerima,  memeriksa,  dan  memutus  Sengketa Informasi  Publik  di  daerah  melalui  Mediasi  dan/atau  Ajudikasi  nonlitigasi  Badan  Publik yang berada di wilayah Provinsi Banten termasuk pada pemerintah daerah kota Serang memang telah dilimpahkan oleh Komisi Informasi di tingkat pusat kepada Komisi Informasi Provinsi Banten, dan hal tersebut diatur pula secara rinci di dalam Undang-undang Nomor 14  Tahun  2008  tentang  Keterbukaan  Informasi  Publik,  serta  secara  lebih  mendalam mengenai  teknis  ikut  diatur  didalam  Peraturan  Komisi  Informasi  Nomor  1  tahun  2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
Sejalan dengan visi yang dicantumkan Komisi Informasi Provinsi Banten pada laman website  tersebut,  Penuturan  Pihak  Komisi  informasi  Provinsi  Banten,  Komisi  Informasi Provinsi Banten sendiri telah melaksanakan wewenangnya dengan masif melalui program Monitoring  dan  evaluasi  kepada  Badan-Badan  Publik  di  Provinsi  Banten,  termasuk Pemerintah Daerah Kota serang yang tidak luput dari sasaran program kerja Monitoring dan Evaluasi oleh Komisi Informasi Provinsi Banten.
Komisi  Informasi  Provinsi  Banten,  dalam  bentuk  upaya  pengembangan  budaya transparansi  di  Provinsi  Banten  termasuk  Pemerintah  daerah  Kota  Serang  pun,  selama beberapa  tahun  kebelakang  sampai  dengan  akhir  2019  kemarin  telah  melakukan Monitoring dan evaluasi serta Bimbingan Teknis Standar Layanan Informasi Publik
Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung yang dihadapi oleh Komisi Informasi Provinsi Banten dalam Keterbukaan Informasi di Pemerintah Daerah Kota Serang.
Berdasarkan  hasil  analisis  yang  dihubungkan  dengan  data-data  Komisi  Informasi Provinsi  Banten  yang  sudah  dihasilkan,  peneliti  menemukan    faktor  yang  menjadi penghambat dalam Keterbukaan Informasi di Pemerintahan Daerah Kota Serang yaitu,
a. Kurang Seriusnya Pejabat Pengelola Informasi
Menurut  penuturan  pihak  Komisi  Informasi  Provinsi  Banten,  salah  satu penunjang  dibalik  membaiknya  tingkat  keterbukaan  informasi  di  Pemerintah  Kota Serang  adalah  dibangunnya  gedung  Pejabat  dan  Pengelola  Informasi  dan Dokumentasi  di wilayah Pemerintah Kota Serang. Hal  ini menunjukan penanganan Pemerintah Kota Serang yang sebelumnya belum menganggap serius dan penting akan keterbukaan informasi menjadi salah satu faktor yang menghambat keterbukaan informasi di tingkat Pemerintah Daerah Kota Serang.
b. Minimnya Sumber Daya Manusia Dalam Liding Sektor Informasi
Hasil  monitoring  dan  evaluasi  Komisi  Informasi  pada  tahun  2018,  Komisi
Informasi  Provinsi  Banten  menuturkan  bahwa  dari  sisi  keterbukaan  informasinya, Pemerintah Daerah Kota Serang pada tahun 2018 kurang mengumumkan informasi yang harus diumumkan. Keterbukaan Informasi sendiri dalam proses pemenuhannya tidak bisa dijauhkan dengan peran teknologi informasi yang sangat penting. Sebanyak 33  website  milik  Organisasi  Perangkat  Daerah  di  Pemerintah  daerah  Kota  Serang sampai dengan tahun 2018, sebanyak 22 diantaranya tidak aktif, dan 11 website yang aktif  namun  tidak  merilis  informasi  secara  kontinyu  akibat  minimnya  Sumber  Daya Manusia dalam liding sektor informasi.
Berdasarkan Penuturan Komisi Informasi Provinsi Banten , ada beberapa faktor pendukung  yang  dirasa  menjadi  beberapa  dasar  pertimbangan  penilaian  yang dilakukan  oleh  Komisi  Informasi  Provinsi  Banten  terhadap  upaya  peningkatan Keterbukaan Informasi di Pemerintah Daerah Kota Serang yang pada tahun 2019 lalu mendapat predikat informatif dengan nilai yang memuaskan:
a. Inovasi
Menurut Penuturan Komisi Informasi Provinsi Banten, di tahun 2019 kemarin Pemerintah  Daerah  Kota  Serang  menerapkan  suatu  Inovasi  Baru  melalui dibuatnya  sistem  Smart  City.  Sistem  Smart  City  ini  dibuat  untuk  lebih mendengarkan dan menampung segala keluhan masyarakat. Perwujudan sistem Smart City  ini  dibuat dengan  diluncurkannya aplikasi RABEG (reaksi atas berita warga) dan Serang Siaga 112.
Inovasi  selanjutnya  adalah  Pemerintah  Kota  Serang  yang  sudah  memiliki gedung  Pejabat  Pengelola  Informasi  dan  Dokumentasi  (PPID)  sendiri  yang menurut  Komisi  Informasi  Provinsi  Banten  mendapatkan  nilai  plus  dari  segi pembaharuan.
b. Komitmen
Berdasarkan  Penuturan Komisi Informasi Provinsi Banten, Komitmen  yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Serang dalam Keterbukaan Informasi yang dinilai cukup  baik  menjadi  poin  plus  yang  dapat  menambah  bobot  penilaian Keterbukaan Informasi. Hal ini dibuktikan dengan presentasi yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah Kota Serang disambut langsung oleh Wali Kotanya, yang dinilai menjadi suatu bentuk komitmen untuk mendukung keterbukaan informasi di Pemerintah Kota.
c. Koordinasi
Berdasarkan  Penuturan  Komisi  Informasi  Provinsi  Banten,  Koordinasi menjadi  poin  yang  menunjang  penilaian  Keterbukaan  Informasi  di  Pemerintah Daerah Kota Serang, dimana koordinasi Diskominfo dari Pihak Pemerintah Kota (PPID  utama)  dengan  PPID  pembantu  berjalan  baik  dan  penting  sebagai penunjang penilaian.

## SIMPULAN
Penelitian  menunjukkan  bahwa  Komisi  Informasi  Provinsi  Banten  memiliki kewenangan atribusi untuk menyelesaikan sengketa informasi publik di Kota Serang sesuai UU No. 14 Tahun 2008. Faktor penghambat termasuk kurangnya serius pejabat pengelola informasi  dan  minimnya  SDM  di  sektor  informasi,  sedangkan  faktor  pendukungnya meliputi  inovasi  melalui  Smart  City,  komitmen  pemerintah,  dan  koordinasi  antar-PPID. Meski PPID Kota Serang memperlihatkan keterbukaan informasi yang kurang pada tahun 2018, upaya seperti pembangunan gedung PPID dan komitmen pemerintah menunjukkan perbaikan dalam mendukung transparansi informasi.

## DAFTAR PUSTAKA
A’an Efendi, Hukum Administrasi, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.
Abdulkadir Muhammad, Hukum Dan Penelitian Hukum, Citra Aditya, Bandung, 2004.
Agus Dwiyanto, Mewujudkan Good Governance Melayani Publik, Gadjah Mada University, Yogyakarta. 2006.
Amin  Ibrahim, Teori  dan  Konsep  Pelayanan  Publik  Serta  Implementasinya,  CV.  Mandar
Maju, Bandung, 2008.
Bambang Suggono, Metode Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 2010
Davis, Gordon B. and Olson, Margrethe H. Management Information Systems. New York, McGraw-Hill Book, 1991.
Dhoho A Sastro, et al, Mengenal Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, Jakarta, Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat, 2010.
Inu Kencana Syafiie, Ilmu Administrasi Publik, Rineka Cipta, Jakarta, 2006.
HR Ridwan, Hukum Administrasi Negara, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017.
Henri  subagiyo,  Anotasi  Undang-undang  Nomor  14  Tahun  2008  tentang  Keterbukaan Informasi Publik, Jakarta, Gajah Hidup Print, 2009
Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi, Konstitusi Press, Jakarta,
2005.
Kristian Erdianto, Dyah Aryani, dan Michael Karanicolas, Implementasi Hak Atas Informasi Publik, Yayasan Dua Puluh Delapan, Jakarta, 2012.
Mariam Budiharjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Edisi Revisi, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,
2008.
Nur Basuki Winarno, Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2008.
Prajudi Atmosudirjo, Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2014, hlm.78.
Ridwan  Juniarso, Hukum  Administrasi  Negara  dan  Kebijakan  Layanan  Publik,  Nuansa Cendikia, Bandung, 2014.
Soerjono  Soekanto, Penelitian  Hukum  Normatif:  Suatu  Tinjauan  Singkat,  Rajawali  Pers, Jakarta, 2003.
--------------, Pengantar Penelitian Hukum, UII Press, Jakarta, 1996, hlm. 43.
Suratman dan Philips Dillah, Metode Penelitian Hukum, Alfabeta, Bandung, 2013.
Yudhi  Setiawan,  Boedi  Djatmiko  Hadiatmodjo,  Iman  Ropii, Hukum  Administrasi Pemerintahan, Depok, PT. RajaGrafindo Persada, 2017.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
Abdul Wahid, “ Quick Count: Hak  atas Informasi atau Pembohong Publik ” artikel dalam Jurnal Konstitusi Volume 6, Nomor 3, September 2009 diterbitkan oleh, Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2010
Aten g  Syafrudin,  “ Menuju  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Negara  yang  Bersih  dan Bertanggung Jawab” , Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung,
2000.
Eko  Harry  Susanto,  “ Keterbukaan  Informasi  Publik  dan  Pemanfaatannya  Dalam  Upaya Pencitraan  Po sitif  POLRI”, Fakultas  Ilmu  Komunikasi  Universitas  Tarumanegara Jakarta, 2010.
Echols John M. dan Hasan Sadily, Kamus Indonesia Inggris, Gramedia, Jakarta, 1997.
Toby Mendel, “freedom of information as an internationally protected human right”, article
19, www.article19.org
Meghat Rakawinangi, “KI Nilai Keterbukaan Informasi Publik di Pemkot Serang Bobrok”, https://titiknol.co.id/peristiwa/ki-nilai-keterbukaan-informasi-publik-di-pemkot- serang-bobrok/
Mamo dan Ryd, “KI: Keterbukaan Informasi Publik di Kota Serang Masih Sangat Buruk”,
https://centralnews.co.id/2019/08/08/ki-keterbukaan-informasi-publik-di-kota- serang-masih-sangat-buruk/