Media Syari‟ah, Vol. 20, No. 1, 2018

## Pembuktian dalam Cerai Ta’liq Talak
(Studi  Implementasi  Pasal  50  Enakmen No.5  Tahun  2004  Di  Mahkamah  Rendah Syariah Balik Pulau, Pulau Pinang)

## Khairani Nuha Binti Nasir
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Email: khairani@yahoo.com
Abstrak : Cerai ta’liq merupakan satu kaedah perceraian yang telah dibincangkan oleh  para  ulama  sejak  sekian  lamanya.  Cerai  ta’liq  adalah  suatu  bentuk penceraian  sering  dilakukan  di  Negara  Malaysia.  Kaedah  perceraian  ini  akan berlaku  setelah  syarat  yang  terkandung  dalam  lafaz  ta’liq  yang  diucapkan  oleh suami  itu,  kemudian  terjadi.  Tujuan  ta’liq  talak  untuk  membela  nasib  wanita daripada  ditindas  dan  dizalimi  oleh  suami  terutama  dalam  kasus  pengabaian nafkah, mencederakan dan meninggalkan istri dalam tempoh yang agak lama. Hal ini  bertepatan  dengan  implikasi  ta’liq  memberi  kesan  besar  yaitu  perceraian apabila  syarat  ta’liq  tersebut  telah  berlaku.  Seorang  istri  berhak  mendapatkan perceraian ta’liq apabila terbukti suami tersebut telah melanggar perjanjian ta’liq talak  sebagai  yang  diatur  dalam  Undang-undang  Keluarga  Islam  Negeri  Pulau Pinang  No.  5  Tahun  2004.  Istri  harus  mengajukan  permohonan  tersebut  di Mahkamah  Rendah  Syariah  untuk  menyelesaikan  kasus  itu.  Tujuan  penelitian  ini, untuk  mengetahui  prosedur  pembuktian  dalam  cerai  ta’liq  talak  dalam  beberapa kasus  yang  berada  di  Mahkamah  Rendah  Syariah  Balik  Pulau,  Pulau  Pinang.
Dalam  pembahasan  skripsi  ini,  penulis  menggunakan  penelitian  yuridis  empiris yaitu  data  primer  dan  data  sekunder.  Data  primer  diperoleh  dari  penelitian lapangan  yaitu  wawancara.  Data  sekunder  diperoleh  dari  riset  dan  pustaka dianalisis dengan diskriptif analisis. Ditemukan bahwa pembuktian serta prosedur ta’liq talak dari awal penyelenggaraan pendaftaran sehingga mendapat keputusan daripada  mahkamah  itu  hampir  sama  dengan  perceraian  secara  biasa  dan  tidak ada  perbedaannya.  Saranan  yang  sesuai  untuk  dipraktikan  berdasarkan pemerhatian  adalah  membuat  suatu  perjanjian  mengenai  pemilikkan  harta  benda bersama  suami  istri  selama  perkawinan  dan  menegaskan  lagi  hukum  dan  denda kepada suami yang menzalimi istrinya.
Kata Kunci : Pembuktian , Cerai Ta‟liq Talak.
Abstract : Ta’liq talak is a method of divorce that has been discussed by scholars for  many  years.  A  divorce  is  a  form  of  frequent  enlightenment  in  the  state  of Malaysia.  This  method  of  divorce  will  take  place  after  the  condition  contained  in the  Ta'liq  spoken  by  the  husband,  then  occurs.  The  purpose  of  Ta'liq  Talak  to defend the fate of women rather than be suppressed and wronged by the husband, especially  in  the  case  of  a  living  abandonment,  injure  and  leave  the  wife  in  a relatively  long  period.  This  coincides  with  the  implications  of  Ta'liq  giving  a  big impression of divorce when the terms of the Ta'liq have occurred. A wife is entitled to  a  Ta'liq  divorce  when  it  is  proven  that  the  husband  has  violated  the  Treaty  of Ta'liq Talak as stipulated in the law of the Islamic State of Penang No. 5 the year 2004. The wife must apply to the sharia lower court to settle the case. The purpose of this research is to know the verification procedure in divorce in some cases that are located at the lower court of Syariah Balik Pulau, Penang. In the discussion of this thesis, the authors used empirical research on the primary data and secondary data.  Primary  Data  is  obtained  from  the  research  field  i.e.  interviews.  Secondary Data obtained from research and libraries are analyzed with a detailed analysis. It was  found  that  the  ta'liq  talak  proof  and  procedure  from the  beginning  of  the registration  process  so that  the  decision  of the  court  was  almost  the  same  as  the usual  divorce  and  there  was  no  difference.  The  appropriate  suggestion  to  be practiced based on observation is to make a Treaty on the sorting of the property with  husband  and  wife  during  marriage  and  reaffirm  the  law  and  fines  to  the husband who wronged his wife.
Keywords : Proof, divorce ta'liq talak .

## PENDAHULUAN
enurut  Hukum  Islam  pernikahan  adalah  suatu  akad  yaitu  akad  yang menghalalkan  pergaulan  (hubungan  suami  istri).  Sedangkan  menurut pandangan  masyarakat,  pernikahan  merupakan  tali  ikatan  yang melahirkan  keluarga  sebagai  dasar  kehidupan  masyarakat  dan  negara.  Namun, adakalanya  pada  masa  menjalani  bahtera  rumahtangga  pasangan  suami  istri  dapat mengalami  perselisihan,  pertengkaran  yang  sudah  tidak  lagi  didamaikan.  Maka M
Islam  memberi  solusi  akhir  melalui  perceraian  atau  talak.  Perceraian  atau  talak merupakan  obat  terakhir  untuk  mengakhiri  pertentangan  dan  pergolakan  antara suami  istri  serta  menjadi  jalan  keluar  yang  layak  untuk  keduanya.  Talak  berarti lepas  atau  bebas  (Amir  Syarifuddin,  2006:  198).  Dalam  mengemukakan  arti  talak secara  terminologis,  menurut  pendapat  Al-Mahalli  dalam  kitabnya  Syarh  Minhaj al-Thalibin yaitu:
هوحنو قلاط ظفلب حاكنلا ديق لح
Artinya  :  „ Melepaskan  hubungan  pernikahan  dengan  menggunakan  lafaz talak dan sejenisnya’.
Perceraian  yang  menjadi  penelitian  bagi  kasus  penulis  adalah  perceraian disebabkan suami melanggar ta’liq talak dan tidak sedikit pula yang terjadi karena putusan  pengadilan  seperti  gugat  cerai  dengan  alasan  pelanggaran ta’liq talak. Ta’liq talak  ini  ialah  merupakan  talak  yang  digantungkan  pada  suatu  syarat  yang menggunakan  huruf-huruf  syarat  ataupun  yang  mengandungi  makna  yang seumpama  dengannya  dan  talak  itu  hanya  akan  jatuh  apabila  berlakunya  perkara yang  d ita’liq kan  itu.  Terdapat  persamaan  diantara  talak  biasa  dengan ta’liq talak yaitu darisegi rukun dan syaratnya. Namun terdapat perbezaan diantara talak biasa dengan ta’liq talak  yaitu  hukum  bagi  talak  biasa  jatuh  secara  langsung  manakala hukum bagi ta’liq talak terjadi saat yang dipersyaratkan telah terjadi. Setiap  pernikahan  di  Malaysia  telah  mewajibkan  lafaz ta’liq yang  dibuat sejurus  selepas  akad  nikah.  Sudah  menjadi  kebiasaan  di  Malaysia  yaitu  ucapan ta’liq (Najibah  Mohd  Zin,  2007:  121)) disebut  selepas  akad  pernikahan  di  dalam formulir  tertentu  yang  telah  disediakan  oleh  pendaftar  dan  ditandatangani  oleh kedua-dua  belah  pihak  yaitu  suami  dan  istri.  Cerai ta’liq hanya  boleh  dilakukan jika pihak suami ada melafazkan lafaz ta’liq . Tujuan ta’liq talak adalah usaha dan daya upaya untuk melindungi istri dari tindakan sewenang-wenang suaminya agar istri  tersebut  tidak  teraniaya,  tersia-sia  dan  tidak  sembarangan  perbuatan  yang dilakukan  oleh  suami.  Bila  dilihat  dari  tujuan  tersebut,  prosedurnya  harus  lebih dipercepat  atau  dipermudahkan  sehingga  tidak  membuat  nasib  perempuan  itu teraniaya.
Berdasarkan  Enakmen  Undang-Undang  Keluarga  Islam  (Negeri  Pulau Pinang)  2004,  dalam  Pasal  50  mendapati  seorang  istri  berhak  menggugat penceraian  apabila  suami  telah  melanggar  perjanjian ta’liq talak  yang  dilakukan selepas  menikah  serta  memenuhi  syaratnya  maka  istri  harus  mengajukan permohonan  ke  mahkamah.  Penulis  telah  menjalankan  penelitian  beberapa  kasus berkaitan  cerai ta’liq ini  dan  memilih  daerah  Balik  Pulau,  Pulau  Pinang  sebagai lokasi  penelitian  ini  dilakukan.  Kasus  antara  penggugat  yang  bernama  Nor Rahimah  Binti  Rahim  dan  tergugat  yang  bernama  Maloja  Bin  Rasmidin  adalah contoh  bagi  kasus ta’liq talak  yang  berlaku  di  daerah  Balik  Pulau.  Putusan  ini mendapati suami  yaitu tergugat telah lama meninggalkan istrinya  yaitu penggugat melebihi 4 bulan qamariah.
Berdasarkan  latar  belakang  masalah  yang  disebutkan  di  atas,  maka  dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang ingin penulis meneliti dan mengkaji yaitu bagaimana korelasi  antara prosedur  gugat  cerai ta’liq talak dan juga perlindungan
Media Syari‟ah, Vol. 20, No. 1, 2018
perempuan  itu.  Selain  itu,  penulis  juga  tertarik  untuk  mengkaji  tentang permasalahan  bagaimana  metode  pembuktian  dalam  kasus  cerai ta’liq talak  di Mahkamah Rendah Syariah Balik Pulau, Pulau Pinang itu terjadi.
Tujuan penulis melakukan penelitian terhadap kasus cerai ta’liq ini adalah untuk  mengkaji  secara  terperinci  mengenai  korelasi  prosedur  gugat  cerai ta’liq talak dan perlindungan perempuan serta untuk mengetahui cara pembuktian dalam kasus cerai ta’liq talak di Mahkamah Rendah Syariah Balik Pulau, Pulau Pinang.

## Prosedur  Perceraian  Di  Mahkamah  Rendah  Syariah  Balik  Pulau  dan Kaitannya Dengan Perceraian Ta’liq Talak
Berdasarkan prosedur perceraian di Mahkamah Rendah Syariah Balik Pulau yaitu  dalam  Undang-undang  Keluarga  Islam  yang  memperuntukkan  bahwa prosedur  bagi  perceraian  talak  haruslah  berlaku  di  mahkamah  saja.  Tetapi  jika suami  mengucapkan  talak  di  luar  mahkamah,  maka  suami  tersebut  haruslah membuat  permohonan  bagi  mengesahkan  perceraian  dalam  tempoh  tujuh  hari daripada ucapan tersebut  dibuat. Sebelum mengesahkan perceraian  yang dibuat di luar  mahkamah,  hakim  haruslah  membuat  pemeriksaan  sebelum  menjatuhkan perceraian  itu  berlaku.  Selepas  diputuskan  perceraian  itu  berlaku,  suami  haruslah membuat ucapan talak di hadapan istri.
Prosedur di atas menunjukkah bahwa undang-undang membenarkan suami menceraikan istri di  luar mahkamah. Manakala prosedur permohonan cerai  secara talak  yang  berlakukan  di  dalam  mahkamah  menurut  Jabatan  Kehakiman  Syariah Malaysia yaitu suami mestilah menghantarkan borang permohonan perceraian bagi mendaftar  kasus  cerai  di  Mahkamah  dan  menetapkan  tanggal  persidangan.  Pihak suami istri haruslah  hadir pada tanggal dan masa persidangan yang ditetapkan serta membawa  bersama  dokumentasi  asal  bagi  Mahkamah  mendapatkan  persetujuan perceraian  suami  dan  istri.  Suami  juga  perlulah  mengucapkan  cerai  talak  satu  di persidangan  mahkamah  untuk  mahkamah  mengesahkan  ucapan  cerai  suami. Apabila  sudah  selesai,  pihak  mahkamah  akan  mengeluarkan  perintah  perceraian dan  pihak  suami  dan  istri  haruslah  menerima  catatan  perceraian  tersebut  untuk dibawa dengan segera ke Jabatan Agama Islam untuk daftar cerai.
Manakala prosedur cerai secara ta’liq , penulis mendapati mempunyai kaitan yang sedikit berbeda daripada prosedur cerai biasa yaitu permohonan cerai haruslah daripada pihak istri yaitu pemohon untuk penjatuhan talak atau melalui pengacara yang  dilantik.  Istri  tersebut  juga  haruslah  mendapatkan  alamat  terakhir  suaminya berada dengan tujuan penyerahan surat  panggilan. Jika didapati suami tidak dapat menghadirkan diri untuk perbicaraan kasus maka boleh kemukakan surat panggilan gantian.  Mahkamah  juga  boleh  meneruskan  perbicaraan  kes  tersebut  tanpa kehadiran  suami  dan  seterusnya  memutuskan  kes  tersebut  jika  dakwaan  yang dibuat oleh istri mempunyai asas pembuktian yang kukuh dan diyakini.
Kasus  tuntutan ta’liq yang dibuat atas alasan ditinggalkan oleh suami atau suami  enggan  hadir  di  mahkamah  tidak  memerlukan  masa  yang  lama  untuk diselesaikan.  Pihak  istri  hanya  perlu  mengubah  bentuk  serahan  surat  panggilan
Media Syari‟ah, Vol. 20, No. 1, 2018
kepada serahan ganti untuk membolehkan mahkamah meneruskan perbicaraan dan seterusnya  mensabitkan  kasus.  Oleh  sebab  tuntutan ta’liq melibatkan  beberapa perkara  yang  berbentuk  prosedur  adalah  menjadi  tanggungjawab  pihak  yang membuat tuntutan yaitu istri.

## Pembuktian  Perceraian  Di  Mahkamah  Rendah  Syariah  Balik  Pulau  dalam Islam Terkait dengan Percerai
Dalam  Pasal  8  Enakmen  Keterangan  Mahkamah  Syariah  (Negeri  Pulau Pinang)  Tahun  2004 merupakan  peruntukan  undang-undang  dalam  kaedah pembuktian  dan  kesaksian  di  mahkamah.  Penulis  mendapati  terdapat  beberapa peruntukan  yang  menjadi  rujukan  dalam  proses  pembuktian  cerai ta’liq di mahkamah  yang  terdapat  dalam  pasal  ini  antaranya  adalah  peruntukkan  undang- undang  berkaitan bayyinah dan syahadah ,  syarat-syarat  saksi  dan  keterangan dengar cakap.
Prinsip bayyinah di  Malaysia  adalah  berasaskan  kepada  tafsiran  secara bahasa  dan  istilah  yang  telah  dinyatakan  di  atas  yaitu bayyinah itu  istilah  umum merangkumi  semua  kaedah  yang  boleh  menentukan  kebenaran  atau  kepalsuan sesuatu  yang  dipertikaikan.  Dalam  Pasal  3  Enakmen  Keterangan  Mahkamah Syariah  Pulau  Pinang  Tahun  2004  menjelaskan bayyinah artinya  keterangan  yang membuktikan sesuatu hak atau kepentingan.
Perkataan syahadah dan saksi ditafsirkan oleh Pasal 3 Enakmen Keterangan Mahkamah  Syariah  Pulau  Pinang  2004  yaitu  artinya  apa-apa  keterangan  yang diberikan  di  Mahkamah  dengan  menggunakan  ucapan  “ asyhadu ” ( Al-San‟ani, 1996:  204)  untuk  membuktikan  sesuatu  hak  atau  kepentingan.  Saksi  ini  tidak termasuk plaintif, defendan dan orang tertuduh. Namun syahadah dan saksi masih terikat dengan syarat-syarat tertentu yang digariskan oleh undang-undang terutama syarat bilangan saksi.
Menurut  Seksyen  84  Enakmen  8  Keterangan  Mahkamah  Syariah  Pulau Pinang  2004  membenarkan  keterangan  saksi  bisu  atas  dasar bayyinah dengan syarat  keterangan  ini  hendaklah  diberikan  dalam  mahkamah.  Mahkamah  Syariah Malaysia juga menerima kesaksian dan keterangan dari ahli keluarga yang terdekat yaitu  ibubapa,  anak,  istri  dan  suami.  Pasal  ini  menghuraikan  keterangan  anak terhadap ibu bapanya boleh diterima sebagai syahadah atau bayyinah . Akan tetapi keterangan  ibu  bapa  yang  menyokong  dakwaan  anaknya  akan  diterima  sebagai bayyinah saja  karena  dianggap  mempunyai  kepentingan  daripada  hubungan tersebut. Hal demikian itu, membuktikan bahwa kesaksian suami, istri, ibubapa dan anak  diterima  sebagai syahadah dan bayyinah .  Apabila  keterangan  dari  pihak suami, istri, ibubapa dan anak didapati menyokong terhadap pihak  yang terdakwa maka kesaksian tersebut hanya diterima sebagai bayyinah saja.
Berdasarkan  pandangan  ulama,  syarat-syarat  saksi  menurut  al-Nawawiyy yaitu  beragama  Islam,  merdeka,  mukallaf,  adil  menjaga  maruah  dan  tidak  ada tohmahan. Syarat beragama Islam, dewasa dan berakal telah diterima secara ijma‟ oleh  ulama.  Mazhab  Syafi‟i  tidak  membedakan bayyinah dan syahadah maka
Media Syari‟ah, Vol. 20, No. 1, 2018
dalam  semua  keadaan  di  atas,  saksi  dikatakan  memberikan syahadah .  Terdapat juga pandangan mazhab ini yang menepati maksud bayyinah dalam undang-undang seperti keterangan antara anak terhadap ibu bapa bagi faedah atau menentang pihak satu lagi. Kesaksian suami istri adalah diterima untuk faedah atau menentang pihak yang  satu  lagi.  Pendapat  Imam  Syafi‟i  dan  ulama  besar  dalam  mazhab  ini  tidak menerima  kesaksian  bukan  Islam,  anak-anak,  orang  fasik  serta  orang  yang  tidak menjaga maruah.
Menurut mazhab Syafi„i kesaksian dengar cakap atau al-syahadah ‘ala al- syahadah secara  umumnya  diterima  dalam  kasus  kehartaan  dan  kasus  jenayah. Kesaksian  atas  kesaksian  bermakna  saksi  yang  hadir  ke  mahkamah  bukan  saksi yang  mendapat  maklumat  itu  secara  langsung  tetapi  diperolehi  melalui  saksi  asal yang  sebenarnya  menyaksikan  apa  yang  berlaku.  Pada  prinsipnya  kesaksian  jenis ini  tidak  diterima  kerana  tidak  wujud  keterangan  langsung.  Menurut  Mazhab Syafi„i,  kesaksian  ini  boleh  berlaku  dalam  keadaan-keadaan  tertentu  serta bersyarat.
Secara  prinsipnya  keterangan  lisan  yang  diberikan  oleh  saksi  haruslah secara  langsung.  Peruntukkan  berkaitan  keterangan  langsung  disebut  dalam  Pasal 47  (1)  Enakmen  Keterangan  Mahkamah  Syariah  Pulau  Pinang  Tahun  2004. Keterangan  langsung  bermakna  jika  fakta  itu  boleh  dilihat  maka  keterangan  saksi telah  melihat  fakta  itu.  Selain  itu,  bagi  fakta  yang  boleh  didengar  atau  ditanggapi dengan  pancaindera  lain,  maka  keterangan  haruslah  diberikan  oleh  orang  yang mendengar atau orang yang menanggapi fakta itu.
Dalam  konteks  undang-undang  Keterangan  Mahkamah  Syariah  Negeri Pulau Pinang, perkataan qarinah ditafsirkan artinya fakta  yang mempunyai  kaitan dengan fakta yang  satu lagi dengan apa-apa cara yang disebut dalam enakmen ini. Kebanyakan  ulama  memasukkan qarinah sebagai  salah  satu  bentuk  keterangan yang  boleh  membuktikan  sesuatu  fakta.  Konsep qarinah dalam  undang-undang keterangan  Mahkamah  Syariah  di  Malaysia  telah  diterima  sebagai  sama  dengan konsep  fakta  berkaitan    (relevant  fact)  di  dalam  undang-undang  Sivil  (Akta Keterangan 1950). Sehubungan dengan itu perkataan qarinah telah dimasukkan ke dalam  Undang-undang  Keterangan  Mahkamah  Syariah  menggantikan  perkataan fakta berkaitan.

## KAJIAN TEORI

## Pengertian, Dasar Hukum Ta’liq Talak dan Isi Perjanjiannya
Pengertian  ucapan ta’liq yaitu  menggantungkan  daripada  berlakunya sesuatu perkara dengan syarat-syarat  yang ditentukan sebelumnya.  Menurut  Imam al-Nawawiyy  bahwa  ucapan ta’liq adalah  kata-kata  yang  diucapkan  oleh  suami yang  bertujuan  untuk  menceraikan  istri  dengan  menggunakan  perkataan  seperti siapa, jika, apabila dan manakala. Contohnya ucapan suami terhadap istrinya “jika awak keluar dari rumah ini tanpa izin  saya, maka awak diceraikan”.  Berdasarkan
Media Syari‟ah, Vol. 20, No. 1, 2018
contoh itu, sekiranya istri melanggar syarat yang telah ditetapkan oleh suami maka perceraian akan berlaku.
Imam  al-Zuhayliy  berpandangan  bahwa  cerai ta’liq mempunyai  2  jenis syarat  yang  boleh dita’liqkan oleh  seorang  suami  yaitu  suatu  syarat  yang  mampu diusahakan dan dalam bidang kuasa yaitu dari ucapan suami seperti “sekiranya aku memasuki  rumah  si  polan  maka  tercerailah  istriku”  atau  dari  ucapan  istri  seperti “sekiranya engkau memasuki rumah si polan maka tercerailah engkau”. Manakala syarat  kedua  adalah  syarat  perbuatan  di  luar  kemampuan  manusia  untuk melakukannya kecuali kehendak Allah SWT seperti terbit matahari, kematian atau kelahiran  seseorang.  Menurut  al-Zuhayliyy  lagi,  cerai ta’liq yang  telah  diucapkan oleh  suami  tidak  boleh  ditarik  balik  seperti  ucapan  cerai  biasa.  Ini  berarti  cerai ta’liq dan  cerai  biasa  adalah  sama  cuma  perbedaannya  adalah  cerai  biasa  berlaku secara langsung manakala cerai ta’liq pula berlaku secara tergantung. Hukum bagi cerai ta’liq adalah  harus dita’liqkkan dengan  sesuatu  syarat  yang  diketahui  akan berlaku atau berkemungkinan akan berlaku.
Di  Malaysia,  amalan  mengucapkan  cerai ta’liq adalah  amalan  biasa  yang dilakukan  oleh  suami  selepas  akad  nikah.  Amalan  ini  juga  bukan  perkara  yang diwajibkan dalam syariat Islam tetapi ia tetap dikuatkuasakan oleh pihak berkuasa agama  di  Malaysia  sebagai  tuntutan  bagi  menjamin  keharmonian  rumahtangga pasangan yang bernikah.
Para fuqaha‟ telah berselisih pendapat dalam memberikan pendapat dalam permasalahan  ini,  yaitu  seperti  jatuh  talak  itu  ataupun  tidak.  Pendapat  mereka  ini dapat  dibagikan dalam tiga  golongan. Pendapat  yang digunakan dan menjadi  asas kepada  keputusan  Majlis  Fatwa  Kebangsaan  pada  tanggal  1  Januari  1999  adalah pendapat jumhur fuqaha  yang terdiri daripada imam Syafi‟i, Maliki, Hambali dan Hanafi, hukum penceraian secara ta‟liq adalah harus dan jatuh talak apabila berlaku perkara yang dita’liqkan .
Isi  perjanjian  ucapan ta’li q  yang  diamalkan  pada  masa  sekarang  adalah berkuat  kuasa  pada  1  Jun  2005.  Ucapan  ta‟liq  yang  diamalkan  di  setiap  negeri  di Malaysia yaitu dalam akta nikah adalah „a pabila saya tinggalkan istri saya (nama istri)  selama  empat  bulan  Qamariah  berturut-turut  atau  lebih  sama  ada  dengan sengaja  atau  dengan  paksa;  atau jika  saya  atau  wakil  saya  tidak  memberikan nafkah  kepadanya  selama  empat  bulan  Qamariah  berturut-turut  atau  lebih sedangkan  dia  taat  kepada  saya  atau jika  saya  menyebabkan  mudarat  terhadap tubuh  badannya  atau  kehormatannya  atau  harta  bendanya  atau  menyebabkan penganiayaan atau sebarang Darar Syarie dan kemudiannya dia mengadu kepada mahkamah  syariah  dan  jika  sabit  aduannya  di  sisi  hukum  syarie,  dan  dia memberikan  kepada  mahkamah  syariah  untuk  menerima  RM  10  bagi  pihak  saya maka pada ketika itu tertalaklah  dia  dengan talak khulu’. Ucapan ta’liq ini  telah diselaraskan oleh Jabatan Agama  Islam  seluruh  negara dengan memasukkan talak khulu‟ dengan unsur ta’liq yang jelas dan mudah difahami. Isi perjanjian  ini telah digariskan oleh para ulama dan telah disepakati  bahwa istri boleh memohon cerai ta’liq daripada  pihak  mahkamah  apabila  ditinggalkan  secara  langsung,  tidak diberikan nafkah dan dianayai oleh suaminya.

## Tujuan Ta’liq Talak
Tujuan ta’liq talak  yaitu  usaha  dan  daya  upaya  untuk  melindungi  wanita atau istri dari tindakan sewenang-wenang suaminya agar istri tersebut tidak tersia- sia  dan  teraniaya  oleh  perbuatan  dan  tingkah  laku  dari  suami  itu.  Dengan  adanya ta’liq talak ini, nasib istri dan kedudukannya menjadi lebih terbela dan terhormat di sisi  Islam  seperti  mana  saranan  Nabi  Muhammad  S.A.W  pernah  bersabda  di khutbah  terakhir  yang  menyarankan  untuk  sentiasa  memuliakan  kaum  wanita  dan berbuat baik kepada mereka.
Ta’liq talak  ini  juga  merupakan  suatu  bentuk  jaminan  dari  suami  jika perkawinannya kelak akan berjalan dengan baik dan mencapai sakinah, mawaddah warahmah.  Jika  suami  tersebut  mengabaikan  tanggungjawabnya  sebagai  ketua keluarga dan mengucapkan ucapan ta’liq diawal pernikahannya maka istri tersebut dapat  mengadukan  kepada  Hakim  supaya  perkawinannya  dibubarkan  atau diputuskan.  Hakim  pula  dapat  mengabulkan  permohonannya  sesudah  terbukti kebenaran pengaduannya itu.
Dalam  pada  itu,  dengan  membaca ta’liq talak  maka  suami  telah  berjanji akan  melaksanakan  tugas  dan  kewajibannya  dengan  sebaik-baiknya  dan  dengan penuh  tanggung  jawab  kerna  setiap  perkawinan  juga,  jika  diteliti  tentulah diharapkan  akan  bertahan  seumur  hidup  dengan  penuh  harmoni  dan  saling melengkapi.  Namun  adakalanya,  harapan  ini  tidak  tercapai  karena  rumah  tangga bahagia  dan  diidam-idamkan  berubah  menjadi  neraka,  maka  terbukalah  pintu perceraian sebagai jalan keluar daripada segala kekusutan kehidupan. Kerana awal dari perkawinan adalah cinta kasih sayang yang membayangkan kebahagiaan maka selalulah peristiwa perceraian diliputi oleh ledakan-ledakan emosi yang sebaliknya, benci  dan  dendam.  Hal  ini  demikian  kerana,  kasus  perceraian  merupakan  perkara yang paling sulit ditangani hakim.

## HASIL PENELITIAN

## Gambaran Umum Mahkamah Rendah Syariah Balik Pulau
Penulis  melakukan  penelitian  di  salah  satu  daerah  dalam  negeri  Pulau Pinang  yaitu  Daerah  Barat  Daya.  Dari  sudut  pentadbiran  undang-undang,  Negeri Pulau  Pinang  memiliki  badan-badan  yang  mentadbir  undang-undang  negeri  dan badan  tersebut  digelar  sebagai  Badan  Kehakiman  dan  terdapat  dua  bentuk pentadbiran  mahkamah  yaitu  Mahkamah  Persekutuan  dan  Mahkamah  Syariah. Mahkamah Syariah di  Negeri Pulau Pinang didirikan atas desakan para penasehat agama, para ulama dan masyarakat Pulau Pinang. Mahkamah Rendah Syariah yang penulis bahas di sini adalah Mahkamah Rendah Syariah Balik Pulau, Pulau Pinang.
Jabatan  Kehakiman  Syariah  Negeri  Pulau  Pinang  juga  ditubuhkan  dan ditadbir  bersama  dengan  Jabatan  Agama  Islam  Negeri  Pulau  Pinang  (JAIPP). Begitulah juga Mahkamah Rendah Syariah Balik Pulau (MRSBP) ditadbir bersama Pejabat  Agama  Daerah  Balik  Pulau.  Kerajaan  Negeri  Pulau  Pinang  telah
Media Syari‟ah, Vol. 20, No. 1, 2018
membentuk Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Pulau Pinang untuk menggantikan Mahkamah Qadhi (Amalina, 2018).
Mahkamah  Rendah  Syariah  yang  berwewenang  untuk  menangani  masalah yang  berlaku  di  wilayah  yang  bersangkutan  saja  yaitu  menguruskan  kebanyakkan kesalahan  yang  melibatkan  akidah,  sosial  dan  didalam  pelaksanaan  rukun  Islam. Mahkamah Rendah Syariah Balik Pulau, Pulau Pinang berfungsi  serta berperanan besar  dalam  hal-hal  yang  berkaitan  dengan  masalah  kekeluargaan,  memberi keadilan  dan  menyelesaikan  berbagai  masalah  rumah  tangga  yang  terjadi  dalam masyarakat di daerah tersebut.
Setiap  wilayah  Negeri  Pulau  Pinang  didirikan  Mahkamah  Rendah  pada  5 kabupaten  yaitu  Mahkamah  Rendah  Syariah  Daerah  Timur  Laut,  Mahkamah Rendah  Syariah  Daerah  Barat  Daya,  Mahkamah  Rendah  Syariah  Seberang  Perai Utara, Mahkamah Rendah Syariah Seberang Perai Tengah dan Mahkamah Rendah Syariah Seberang Perai Selatan.
Mahkamah  ini  telah  diberikan  bidang  kuasa  untuk  membubarkan perkawinan.  Mahkamah  hanya  mempunyai  kuasa  untuk  membubarkan  sebarang perkawinan  yang  telah  didaftarkan  yaitu  perkawinan  tiap-tiap  orang  yang bermastauntin di Negeri Pulau Pinang dan perkawinan tiap-tiap orang yang tinggal diluar  Negeri  Pulau  Pinang  hendaklah  didaftarkan  mengikut  enakmen  ini  selepas tanggal yang ditetapkan.

## Kasus-kasus Perceraian Ta’liq Talak
Penulis telah membawakan beberapa contoh kasus- kasus cerai ta’liq yang telah  diputuskan  oleh  Mahkamah  Rendah  Syariah  Balik  Pulau,  Pulau  Pinang. Kasus  pertama adalah  diantara  Nor  Rahimah  Binti  Rahim  dan  lawannya  Maloja Bin  Rasmidin  yaitu  suaminya  yang  meninggalkan  istrinya  melebih  4  bulan qamariah tanpa memberikan sebarang nafkah zahir dan batin kepada istrinya. Lebih parah lagi,  permohonon cerai ta’liq yang dilakukan oleh penggugat  di  Mahkamah Rendah  Syariah  Balik  Pulau  adalah  selepas  6  tahun  lamanya  penggugat  di tinggalkan oleh suaminya.
Hal  ini  demikian,  telah  memberikan  tekanan  hidup  dan  gangguan  emosi kepada  penggugat.  Pihak  penggugat  memohon  pembubaran  perkahwinan  pada pada tanggal kasus ini difailkan 23 Mac 2016  atas alasan tergugat telah melanggar ta’liq yang  dilafazkan  olehnya  pada  hari  pernikahan  tanggal  8  Ogos  1999 Persidangan tersebut  yang telah  berlangsung pada  tanggal 12 April 2016 dengan kehadiran  penggugat  berserta  saksi-saksi  dan  juga  kehadiran  tergugat.  Atas  bukti yang kuat oleh pihak penggugat mahkamah memutuskan dan memberikan perintah membubarkan perkahwinan para pihak dengan talak satu.
Kasus kedua adalah diantara Wahidah Bt Mohamad  dan lawannya  Ramli Bin Che Husin yang telah berkahwin pada 30 Jun 1980 dan menetap di rumah ibu penggugat  di  Pulau  Pinang.  Selepas  tergugat    dapat  bertukar  kerja  ke  Sungai Petani,  Kedah,  beliau  berpindah  ke  Sungai  Petani  tanpa  membawa  penggugat tinggal bersamanya di sana. Dalam bulan Disember tahun 1986 hingga tahun 1990,
tidak  ada  sebarang  berita  yang  diterima  dari  tergugat  dan  nafkah  juga  tidak diberikan  kepada  penggugat.  Pada  masa  bernikah  dahulu  tergugat  ada  membaca lafaq ta’liq.
Penggugat  melakukan  permohonan  pembubaran  perkahwinan  atas  sebab bahwa  tergugat  tidak  memberikan  nafkah  kepada  penggugat  lebih  4  bulan qamariah.  Dalam  persidangan,  penggugat  telah  berjaya  meyakinkan  mahkamah dengan  keterangan  dari  3  orang  saksi  dan  seorang  pengacara  manakala  tergugat hanya membawa seorang saksi dari kalangan ahli  keluarganya sendiri dan seorang pengacara. Mahkamah mendengar dan mengambil keterangan dari pihak penggugat saja dan menolak keterangan  dari pihak tergugat karena pihak tergugat  membawa seorang saksi yang lemah dan keterangan yang diberikan tidak kuat untuk dijadikan bahan  bukti.  Mahkamah  telah  menjatuhkan  kasus  ini  dengan  tertalaklah  istri tersebut dengan talak satu.

## Prosedur Perceraian Ta’liq Talak
Bagi  prosedur  perceraian  kasus  yang  diteliti  penulis  yaitu  pada  tanggal  23 Mac  2016  Nor  Rahimah  Binti  Rahim  (penggugat)  telah  membuat  permohonan perceraian  secara ta’liq dan  mahkamah  mengeluarkan  surat  panggilan  terhadap Maloja  Bin  Rasmidin  (tergugat).    Penggugat  juga  telah  membayar  uang pendaftaran  untuk  mendaftar  dan  mahkamah  menetapkan  tanggal  dan  masa  untuk para  pihak  hadir  ke  mahkamah  untuk  perbicaraan.  Pada  tanggal  12  April  2016 penggugat  dan  tergugat  telah  hadir  dalam  persidangan  kasus  itu.  Penggugat  juga telah memberi keterangan, mengemukakan saksi dan mengemukakan dokumentasi sokongan serta mengemukakan hujah tersebut secara bertulis.
Keputusan  yang  diberikan  oleh  hakim  adalah  berdasarkan  penerangan  dan pembuktian para pihak. Mahkamah telah mengeluarkan perintah perceraian dengan tertalaklah  penggugat  dengan  talak  satu  dan  pihak  penggugat  dan  tergugat menerima  catatan  perceraian  yang  dikeluarkan  oleh  mahkamah  untuk  diserahkan kepada  Jabatan  Agama    Islam  bagi  urusan  mengeluarkan  sijil  cerai  kepada pengugat dan tergugat sebagai dokumentasi pendaftaran cerai telah berlaku.

## Metode Pembuktian Dalam Cerai Ta’liq Talak
Para  fuqaha  telah  membincangkan  tentang  pembuktian  dengan  panjang sekali  dalam  kasus  cerai ta’liq tetapi  dapat  disimpulkan  bahwa  pihak  yang mendakwa  (istri)  hendaklah  membuktikan  dakwaannya  dengan  kuat,  jika  tidak dakwaannya  akan  ditolak.  Berdasarkan  kasus  Nor  Rahimah  Binti  Rahim  dengan Maloja  Bin  Rasmidin  sepanjang  perbicaraan,  penggugat  mempunyai  pembuktiaan yang  kuat  karena  telah  memanggil  dua  orang  saksi  dan  seorang  pengacara. Manakala  tergugat  pula  mempunyai  alasan  yang  lemah  kerna  tidak  mempunyai saksi  dan  pengacara.  Mahkamah  meluluskan  pemohonan  penggugat  dan  telah menjatuhkan talak satu atas penggugat dan tergugat. Kasus ini selesaikan selama 1
Media Syari‟ah, Vol. 20, No. 1, 2018
tahun  7  bulan  karena  kasus  ini  menggunakan  asas  sederhana  yaitu  jelas,  mudah dipahami dan tidak berbelit-belit.
Pembuktian  yang  digunakan  dalam    kasus  cerai ta’liq adalah  pembuktian secara syahadah saja, syahadah dan bayyinah atau bayyinah saja.  Kaedah pembuktian secara syahadah adalah menggunakan ucapan kesaksian dalam majelis kehakiman  untuk  kepentingan  orang  keatas  orang  lain.  Manakala bayyinah pula adalah dengan mengemukakan dalil-dalil atau hujah-hujah dan pandangan mazhab- mazhab  secara  ringkas  dengan  menggunakan  Undang-undang  Keterangan  Islam. Kebanyakkan kesaksian syahadah melibatkan saksi dalam kalangan saudara mara, rakan  dan  jiran  terdekat  yang  mengetahui  atau  menyaksikan  secara  langsung penderitaan  yang  dialami  oleh  penggugat  (istri).  Manakala  kaedah  pembuktian bayyinah pula  melibatkan  kesaksian  daripada  ibu  bapa,  anak,  majikan,  jiran  atau rakan  yang  menyedari  secara  tidak  langsung  atau  sekadar  dengar  cakap  tentang penderitaan yang dialami oleh penggugat (istri).
Pembuktian  kasus  tinggal  langsung  adalah  perceraian ta’liq yang  paling banyak dituntut oleh istri di  mahkamah syariah.  Pembuktian secara syahadah dan bayyinah merupakan kaedah pembuktian yang sering berlaku dan digunakan dalam perceraian  ta‟liq  ini.  Selain  itu,  kasus  yang  melibatkan  suami  hilang  (ghaib), kebiasaannya  mahkamah  telah  mengeluarkan  surat  panggilan  serta  waran  tangkap namun  tidak  dapat  disampaikan  kepada  tergugat  karena  tidak  dapat  diketahui dimana  tergugat  berada.  Terdapat  juga  kasus  suami  yang  meninggalkan  istrinya akibat dipenjarakan.
Pembuktian  kasus  mencederakan  istri  adalah  pembuktian  secara bayyinah mencapai  bilangan  tertinggi.  Kasus  ini  disebabkan  kesukaran  penggugat  untuk mendapatkan  saksi  pada  tahap syahadah seperti  saksi  yang  melihat  sendiri pergaduhan  dan  kekerasan  yang  dilakukan  oleh  tergugat  terhadap  penggugat. Tergugat  menyakiti  tubuh  badan  atau  memudaratkan  istri  kebiasaannya  dituntut apabila berlakunya kekejaman keatas istrinya atau mencederakan istri atau dengan cara apa sekalipun. Pada kebiasaannya istri akan mengemukakan laporan perubatan serta  laporan  polisi  sebagai  bahan  bukti  bagi  menguatkan  lagi  keterangannya. Perbicaraan kasus ini akan menjadi mudah apabila istri membuat dakwaan terhadap suaminya yang telah melanggar ta’liq karena mencederakan dan diakui sendiri oleh suami secara sadar atau tidak. Perbicaraan kasus akan berpanjangan apabila suami yang tidak mengakui perbuatannya yang mencederakan istri dan istrinya juga tidak dapat membuktikan laporan perubatan bagi menguatkan lagi dakwaannya.
Pembuktian kasus yang tidak memberikan nafkah kepada penggugat, kasus ini menggunakan kaedah pembuktian secara syahadah dan ini membuktikan bahwa penggugat  tidak  terlalu  sukar  untuk  mendapatkan  saksi  secara syahadah dalam kasus cerai ta’liq akibat suami tidak memberikan nafkah. Kasus tidak memberikan nafkah  adalah  kasus  dimana  istri  tidak  diberikan  nafkah  oleh  suami  melebihi tempoh yang dilafazkannya dalam ta’liq selepas akad nikah. Dalam  kasus  pembuktian ta’liq talak  ini  bahwa  pembuktian  bagi  pihak penggugat lebih kuat dan lebih diyakini apabila penggugat membawa hujah-hujah keterangan  utama  daripada syahadah dan bayyinah .  Kelebihan ta’liq talak  yang
dilafazkan  ketika  akad  pernikahan  kelihatan  lebih  menguntungkan  pihak perempuan  serta  menjamin  keselamatan  dan  hak-hak  perempuan  itu  sendiri.  Hal demikian  ini,  selari  seperti  diperuntukkan  di  dalam  undang-undang  perlindungan perempuan yang dipraktikkan sehingga kini.

## Korelasi  Prosedur  Gugat  Disebabkan  Ta’liq  Talak  dengan  Perlindungan Perempuan
Setiap wanita mempunyai hak-hak khusus yang berkaitan dengan hak asasi manusia  yang  diakui  dan  dilindungi  oleh  undang-undang  yaitu  Undang-undang Perlindungan  Perempuan.  Dalam  undang-undang  perlindungan  perempuan ,terdapat  hak-hak  asasi  yang  tertentu.  Hak  Asasi  Perempuan,  adalah  hak  yang dimiliki oleh seorang perempuan baik karena ia seorang manusia maupun sebagai seorang perempuan.
Dalam  Konvensi  Penghapusan  Segala  Bentuk  Diskriminasi  terhadap Perempuan  (CEDAW)  telah  mendeklarasikan  hak-hak  yang  bagi  perlindungan perempuan  adalah  hak  atas  persamaan,  kebebasan  dan  keamanan  setiap  wanita. Selain daripada itu, terdapat hak-hak  yang penting dan diberi perhatian yaitu hak- hak  daripada  dizalimi  terhadap  perempuan  pada  kebebasan  dari  perbudakkan, siksaan atau perlakuan yang merendahkan martabat wanita serta hak untuk memilih pasangan hidup dan hak memiliki harta sendiri saat perceraian terjadi.
Di  Malaysia  akta  yang  melindungi  wanita  terbahagi  kepada  beberapa bahagian  antaranya  adalah  Akta  164  yaitu  Akta  Membaharui  Undang-Undang (Perkahwinan Dan Perceraian) 1976. Kompetensi perceraian sepenuhnya berada di tangan  hakim  manakala  pengadilan  pula  adalah  satu-satunya  forum  yang  dapat memenuhi permohonan cerai dan mengesahkan pembubaran mahligai perkawinan. Banyaknya perceraian di luar sana disebabkan kelalaian suami terhadap istri dalam hal  pengurusan,  pemberian  nafkah,  dan  penghargaan  terhadap  istrinya.  Dalam  hal inilah  tampak  akan  fungsi ta’liq talak  yang  mengikat  pertanggungjawaban  suami terhadap istrinya.
Pelanggaran  suami  terhadap  hal-hal  seperti  ucapan ta’liq talak  merupakan alasan  bagi  istri  untuk  mengajukan  keberatan  dan  menuntut  dijatuhkannya  talak. Berdasarkan  Undang-undang  Perlindungan  Perempuan  yang  didapati  terdapat kolerasi  yang  sangar  rapat  antara  prosedur  gugat  disebabkan ta’liq talak  dengan perlindungan  perempuan.  Kolerasi  yang  jelas  adalah  tujuan  prosedur  gugat disebabkan ta’liq talak berlaku adalah semata-mata untuk melindungi hak-hak istri daripada  terus  dizalimi  oleh  suami  yang  dengan  meninggalkan  isteri  melebihi empat bulan hijrah atau lebih dengan sengaja atau paksaan atau tidak memberikan nafkah  wajib  kepada  istrinya  atau  menggunakan  kekerasan  dengan  memukul  atau mendera isterinya.
Dengan terikatnya ta’liq talak ini, maka dengan ini mampu memberi ruang kepada istri untuk bersuara dan memberi keamanan serta perlindungan kepada istri dengan  mengajukan  perceraian ta’liq kepada  pihak  mahkamah  serta  mengambil tindakan  sewajarnya.  Makanya,  prosedur  gugat ta’liq talak  ternyata  mempunyai
Media Syari‟ah, Vol. 20, No. 1, 2018
kolerasi  yang  jelas  dan  amat  rapat  dengan  Undang-undang  Perlindungan Perempuan.

## KESIMPULAN
Prosedur  gugat  cerai ta’liq talak  itu  bukanlah  mudah  untuk  hakim menjatuhkan  talak  karena  hakim  perlu  mendengar  dan  meneliti  secara  jelas terhadap bahan-bahan bukti dan saksi-saksi  yang sah bagi memberikan kata putus yang  adil  samaada  pihak  suami  tersebut  benar-benar  melakukan  perkara  yang dita‟liqkan atau tidak melakukannya. Dalam kasus cerai ta’liq talak di Mahkamah Rendah Syariah Balik Pulau, Pulau Pinang ini, tidak ada perbedaannya talak biasa maupun  talak  secara ta’liq dari  awal  penyelenggaraan  pendaftaran  sehingga mendapatkan keputusan daripada mahkamah. Untuk pembuktian pula, cerai secara biasa  dan  cerai  secara ta’liq juga  kelihatan  hampir  sama  dan  tidak  ada perbedaannya.
Adapun pembuktian kesaksian daripada ahli keluarga, didapati pembuktian cerai ta’liq talak dengan pembuktian kasus-kasus lain dimana kesaksian itu di bawa oleh ahli keluarga pendakwa. Dengan demikian, prosedur pembuktian di Malaysia adalah  lebih  mudah  dan  menguntungkan  pihak  istri  bagi  melindungi  hak-hak daripada terus dizalimi. Selanjutnya putusan hakim, rata-rata tuntutan gugatan cerai ta’liq adalah  dimakbulkan  oleh  pihak  mahkamah  dan  jarang  sekali  yang  tidak dikabulkan

## SARAN
Prosedur  kasus  t a’liq talak  di  Pulau  Pinang,  terdapat  kekurangan  dan kelemahan  yang  perlu  di  atasi  demi  kepentingan  perlindungan  kaum  perempuan. Penulis  mensarankan  secara  khusus  kepada  aturan  di  Negeri  Pulau  Pinang  dipilih melalui  Enakmen  Undang-undang  Keluarga  Islam  Negeri  Pulau  Pinang  Tahun 2004  seharusnya  menggubalkan  suatu  Perjanjian  Perkahwinan  yaitu  suatu perjanjian  mengenai  pemilikkan  harta  benda  bersama  suami  istri  selama perkahwinan mereka bagi menjamin kelangsungan istri sekiranya terjadi perceraian atau  pembubaran  pernikahan.  Perjanjian  seperti  itu  harus  diadakan  sebelum dilangsungkan  perkahwinan  dan  tidak  boleh  ditarik  kembali  atau  diubah  selama berlangsungnya perkahwinan kecuali dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan ketiga.
Para  pemangku  pembuat  aturan  di  Pulau  Pinang  yaitu  Mahkamah  Rendah Syariah  Balik  Pulau  agar  lebih  memperhatikan  secara  tegas  atas  hukuman  serta denda terhadap suami yang meninggalkan istri secara langsung, mencederakan istri dan  mengabaikan  tanggungjawab  untuk  memberikan  nafkah  kepada  istrinya  yaitu denda sekurang-kurangnya RM 3000 (tiga ribu ringgit Malaysia) atau penjara dua tahun  atau  kedua-duanya  sekali  bagi  mengelakkan  sebarang  pengabaian  hak-hak yang wajib diterima oleh istri.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-San‟ani, Subul al-Salam , Jilid. 4., Beirut: Dar al-Ma‟rifah, 1996. Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, Indonesia : Kencana, 2006. Diakses melalui http://www2.esyariah.gov.my/esyariah/mal/portalv1- /enakmen/State_Enact_Ori.nsf/b3ac9c218c8efdc4482568310022d8b3/e5f 7743ba25d31af4825713900066b0b?  Open  Document  pada  tanggal  2
Disember 2018
Jabatan  Kehakiman  Syariah  Malaysia, Carta  Aliran  Proses  Perceraian  Di Mahkamah Syariah . Najibah  Mohd  Zin, Undang-Undang  Keluarga  (Islam) ,  Jilid  14,  Dewan  Bahasa Dan Pustaka, Kuala Lumpur, 2007.