## KAWISTARA
VOLUME 1                                    No. 2, 17 Agustus 2011
Halaman  103-212

## HUMAN SECURITY DALAM NEGARA DEMOKRASI: PERSPEKTIF MEDIA STUDIES

## Kazan Gunawan
Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI)
Irwan Abdullah
Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada

## Heru Nugroho
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada

## ABSTRACT
The aim of this article is to explain the relation between human security and media studies when looking at the problem of security in Indonesia, a country experiencing a process of democratization. In media studies, the problem of human security often only emphasizes discourse and event analysis, with- out relating it with the human security problem. Connecting human security and media is very important because media has a very important role in constructing the public and State’s opinion. This article analyses news, as reported in the media, then gives context about the State and problems related to human security. It is concluded that media is highly influential in studying human security because of its numer- ous economic, political and cultural interests.
Keywords: Human Security, Media, Democratic State

## ABSTRAK
Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan keterkaitan antara keamanan manusia atau human security dengan kajian media atau media studies dalam melihat persoalan keamanan di Indonesia sebagai negara yang sedang menuju proses demokratisasi. Dalam kajian media, masalah-masalah keamanan manusia seringkali diberitakan tetapi lebih menekankan pada aspek analisis wacana atas peristiwa tanpa meng- hubungkannya dengan persoalan keamanan manusia. Menghubungkan human security dengan media menjadi penting karena media berperan besar sebagai pembentuk opini masyarakat dan negara. Kajian ini dilakukan dengan cara menganalisis berita di media, memberi konteks tentang negara dan masalah- masalah yang menjadi  pokok dalam  keamanan manusia.  Simpulan  yang  ditarik antara  lain adalah bahwa media sangat berpengaruh dalam kajian keamanan manusia karena memiliki pelbagai kepen- tingan, ekonomi, politik, dan kebudayaan.
Kata Kunci: Keamanan Manusia, Media, Negara Demokrasi
Kazan Gunawan, Irwan Abdullah, dan Heru Nugroho -- Human Security dalam Negara Demokrasi: Perspektif Media Studies

## PENGANTAR
Dalam  sepuluh  tahun  terakhir  situasi Indonesia terus  mengalami dinamika  poli- tik yang luar biasa. Setelah konstelasi poli- tik  nasional  mengalami  perubahan  secara cukup signifikan, dari sistem pemerintahan otoritarian  menjadi  pemerintahan  yang demokratis, kehidupan politik berlangsung secara  dinamis.  Artikulasi  politik  masya- rakat  terus  menguat  yang  diekspresikan dalam bentuk unjuk rasa menuntut berbagai kepentingan  politik,  ekonomi,  sosial,  dan budaya.Apa saja yang mengusik kepenting- annya,  warga masyarakat  begitu cepat be- reaksi dan kemudian melakukan demonstra- si turun ke jalan, yang tidak jarang menju- rus pada tindakan anarkis. Pemahaman ten- tang konsep keamanan nasional juga meng- alami perubahan mengikuti konteks dan di- namika perkembangan masyarakat.  Secara konvensional, pemahaman terhadap konsep keamanan  nasional  cenderung  dikaitkan dengan situasi  peperangan, kontes  militer, atau  parade  kekuatan  bersenjata  untuk menghadapi  suatu  pertempuran  terbuka. Ancaman  dinilai  bersifat  pendudukan wilayah  serta  adanya  ekspansi asing  atau perang teritorial. Pemahaman tersebut men- jadi identik perang dengan tendensi penge- rahan  seluruh  kekuatan  rakyat  yang  di- persenjatai untuk  menyambut  sebuah  pe- perangan akbar (Nef,  1999; Thomas,  2000).
Dalam  pemahaman kontemporer,  kon- sep keamanan nasional secara konvensional tersebut mulai  terasa kurang  relevansinya, bukan saja karena peperangan teritorial se- cara  terbuka  menguras  biaya  dan  korban yang  banyak,  tetapi  juga  memeras  energi moral dan psikologis warga negara. Pema- haman  tersebut  juga  tidak  sesuai  lagi  de- ngan kondisi  faktual perkembangan  pepe- rangan  generasi  keempat  (4thGW)  yang mengisyaratkan format keamanan nasional tidak  lagi  bersifat  linier (battlefield) tetapi bersifat spasial yang besar (battlespace ), yak- ni  penggunaan  ruang-ruang  yang  ada dalam  konteks sosial,  politik, dan  kultural dalam  kehidupan kemasyarakatan.  Media, misalnya, dapat  ditempatkan dalam ruang
ini.  Penyiaran  berita  tentang  persoalan keamanan  nasional di  media, seperti  kon- flik etnik, klaim suatu wilayah oleh negara asing serta terorisme merupakan ruang ( bat- tlespace ) yang dimaksud. Dalam ruang me- dia inilah keamanan nasional menjadi ajang kontestasi dari sisi politik, sosial, dan  kul- tural.  Pemaknaan  baru  terkait  persoalan keamanan nasional pada masa kini muncul menggantikan  konsepsi  dan  pemahaman tradisional-konvensional tentang kemanan nasional.  Keamanan  nasional  tidak  dapat dipisahkan  dari  perkembangan  nilai  dan tatanan  global yang  dapat melahirkan  kri- sis dan ancaman (Thomas, 2000: 8).
Pada  masa  kini,  persoalan  keamanan nasional  memiliki  pula  dinamisme  yang kompleks dengan merujuk pada definisi kon- temporer.  Persoalan  terorisme  misalnya, yang menjadi  masalah keamanan  nasional masa  kini  di  Indonesia  dan  dunia  dapat menjadi  contoh  bagaimana  persoalan  ini melibatkan  pula  persoalan discourse yang luas.  Penangkapan  teroris  yang  disiarkan lewat  media  membuktikan  wacana  baru battlespace selain battlefiled antara yang ber- wenang  dengan  para  teroris.  Masalah keamanan  nasional  tidak  hanya  menjadi persoalan negara tetapi seluruh masyarakat dengan  peran  media  menjadi  agen-agen baru  yang  terlibat  dalam  membangun kembali konsep keamanan nasional ini. Me- dia  menjadi  kekuatan  baru  yang  turut mengkonstruksi mindset khalayak terhadap konsep  keamanan  nasional  dan  bahkan mampu membentuk  bangunan dan  meng- gerakkan kekuatan sosial.
Kendati media dapat diletakkan sebagai suatu institusi ekonomi, tetapi diskursus se- putar  media  tidak  sesederhana  membin- cangkan  institusi  ekonomi  yang  lazimnya bergerak dalam sektor produksi, komodifika- si, distribusi dan konsumsi. Media memiliki kekuatan  menyebarkan,  mempromosikan, mempengaruhi,  mengubah  bahkan  mem- bentuk  berbagai  konstruksi  sosial  (Fair- clough,  1995).  Kekuatan  inilah  yang  acap menjadi sorotan dan topik dalam studi me- dia. Persoalan  keamanan nasional  dengan
Kawistara, Vol. 1, No. 2, Agustus 2011: 154 - 167
demikian mengalami pendefinisian kembali oleh media. Ada definisi-definisi dan reali- ta-realita  baru  yang  diketengahkan  oleh media ketika  memotret persoalan  keaman- an  nasional.  Keamanan  nasional  menjadi lebih  luas  dan  meliputi aspek-aspek  yang lebih luas pula menyangkut persoalan yang beragam pula, mulai dari human trafficking , terorisme, dan persoalan human security se- cara luas.
Pada konteks keamanan nasional  yang sangat spesifik dalam penelitian ini, media juga dapat diletakkan sebagai pilar penjaga keamanan  dan  pertahanan  nasional.  Se- bagaimana  dalam  hal  menjaga  keamanan dari  bencana  alam  misalnya,  negara  juga memiliki tanggungjawab konstitusional un- tuk  memberikan  jaminan  rasa  aman  dari bahaya  bencana  alam.  Pada  pertengahan bulan Oktober hingga pertengahan Novem- ber 2010 terjadi peristiwa bencana alam yang ditimbulkan  oleh  erupsi  Gunung  Merapi yang  terletak  di  perbatasan  Jawa  Tengah dan  Yogyakarta. Pada  tanggal  26  Oktober 2010, terjadi erupsi eksplosif Gunung Mera- pi  dengan mengeluarkan  awan panas  dan memiliki jarak luncur hingga 4 km. Kemu- dian erupsi eksplosif yang lebih besar terja- di  lagi pada tanggal 4  November 2010  de- ngan  mengeluarkan  awan  panas  yang  ja- rak luncurnya mencapai 7 km.
Atas  pertimbangan  tersebut,  maka representasi dan  konstruksi media  televisi atas realitas di seputar bencana erupsi Gu- nung  Merapi  menjadi  menarik  diangkat menjadi  topik  studi  ini.  Nilai  urgensinya menjadi semakin tinggi ketika media  pada era  liberalisasi  media  seperti sekarang  ini mengalami  perubahan  secara  signifikan dalam perilakunya.  Melalui analisis  waca- na kritis, menarik diketahui bagaimana relasi antara  media  dan  negara  pada  era  libe- ralisasi media sekarang ini. Oleh karena itu, tulisan  ini  berpotensi  untuk  menemukan teori baru dalam kasanah studi budaya dan media.
Selama  tahun  1980-an,  latar  belakang teoretis dalam studi  media berubah secara signifikan.  Sejumlah  pendekatan baru  un-
tuk mempelajari  media bermunculan,  dan pendekatan-pendekatan  baru  inilah  yang kini menjadi varian utama studi media (Sar- dar,  2008:  52).  Beberapa pendekatan  baru itu antara lain studi institusional, struktural, dan poststrukturalisme. Pendekatan institu- sional penekanannya  terletak pada  faktor- faktor  yang mengatur  hubungan di  dalam organisasi dan menjaga keseluruhan struk- tur.  Isi  dan keluaran  media  dijelaskan  se- bagai hasil dari interaksi di antara berbagai anggota  organisasi  media.  Sementara  itu gagasan struktural  tentang media  didasar- kan pada semiotika dan dekonstruksi, yaitu suatu  model analisis  filosofis yang  berhu- bungan  dengan  tulisan  Jacques  Derrida. Gagasan  mendasar dalam  studi ini  adalah pada  sistem  dan  proses-proses  signifikasi (penandaan) dan representasi. Studi media kaum  strukturalis  juga  dihubungkan  de- ngan reformulasi ideologi dari filosof Mar- xis dari Perancis, Louis Althusser. Sejak de- kade 1970-an, kombinasi Marxisme Althus- serian dengan semiotika memberikan daya dorong utama bagi penelitian berkelanjutan terhadap teks-teks media. Sedangkan pende- katan poststrukturalisme lebih berhubungan dengan teori-teori  psikoanalisis dan  peran dari  penikmat  dalam  memproduksi  dan meregulasi  makna.  Oleh  karena  itu,  hu- bungan teks-teks dengan subyek diteorisasi- kan. Subyek di sini bukanlah subyek Al- thusser  atau  Marxisme  tradisional,  tetapi merupakan  subyek yang kontradiksionaris dan  tidak  berpusat,  berpindah-pindah  di sepanjang jangkauan wacana di mana sub- yek berpartisipasi  (Sardar, 2008: 58). Kedua,  perspektif  yang  dikemukakan oleh Lazarsfeld  yang membedakan  antara perspektif kritis dan orientasi administratif. Asumsi yang dikembangkan adalah, menu- tut teori kritis memfokuskan dan menggaris- bawahi  problem-problem  dan  kesalahan praktek  media  dan  hubungan mereka  de- ngan isu-isu sosial yang dipandu oleh nilai- nilai tertentu. Teori-teori terapan bertujuan memanfaatkan  dan  memahami  proses  ko- munikasi  untuk  menyelesaikan  problem praktis  dengan menggunakan  komunikasi
Kazan Gunawan, Irwan Abdullah, dan Heru Nugroho -- Human Security dalam Negara Demokrasi: Perspektif Media Studies
massa secara efektif (Windahl dan Signitzer, 1991, dalam McQuail’s, 2005:  12). Ketiga,  berusaha membedakan  dengan istilah pendekatan “media sentries” dan “so- sio-sentris”.  Asumsi  yang  dikembangkan adalah, menurut teori media sentris melihat media sebagai penggerak utama dalam per- ubahan sosial, mendorong kemajuan dengan perkembangan  teknologi komunikasi yang tak terbendung. Sedangkan teori sosio-sen- tris asumsi utamanya bahwa media sebagai refleksi kekuatan ekonomi dan politik. De- ngan  demikian teori  media  menjadi  lebih merupakan  bagian  kecil  dari  teori  sosial yang lebih luas (Golding dan Murdock, 1978 dalam McQuil’s,  2005:13).
Sedangkan  ditinjau  dari  dimensi  dan tipe-tipe  teori  media,  dibedakan  menjadi empat  pendekatan  utama  yang  dapat  di- identifikasi  menurut  dua  dimensi:  media- sentris versus sosio-sentris; kulturalis versus materialis.  (1)  Perspektif  kulturalis-media yang  memberikan  perhatian  utama  ter- hadap  isi  media dan  bentuk  serta  peneri- maan  subyektif  pesan media  dipengaruhi oleh lingkungan personal terdekat; (2) Per- spektif media-materialis yang menekankan aspek organisasional, finansial, dan teknolo- gi  media;  (3)  Perspektif  sosial-kulturalis yang  menekankan  pengaruh  faktor-faktor sosial  pada  produksi  media  dan  peneri- maan serta fungsi-fungsi media dalam ke- hidupan  sosial;  dan  (4)  Perspektif  sosial- materialis yang melihat media dan isi uta- manya sebagai refleksi dari kekuatan poli- tik dan ekonomi, sertra refleksi kondisi (Mc- Quill’s,  2005:  14).
Stuart Hall misalnya, telah menjelaskan proses itu melalui teori Encoding and Decoding in the Televisual Discours e. Dalam model ko- munikasi televisual dari Hall, sirkulasi mak- na  dalam wacana  televisual  melewati  tiga momen yaitu  tahap encoding ,  wacana  yang bermakna, dan decoding . Dalam momen en- coding realitas  mentah  yang  terdapat  di masyarakat telah mengalami proses seleksi oleh praktisi media yang dipengaruhi oleh kerangka pengetahuan, hubungan  produk- si, dan sarana teknis. Realitas mentah yang
telah berproses pada tahap encoding itu ke- mudian  dilempar ke  publik dalam  bentuk wacana  yang bermakna,  yang ini  merupa- kan momen kedua. Kemudian wacana yang bermakna  itu  sampai  ke  khalayak  masuk dalam  momen decoding .  Di  sini  program- program televisi yang sampai pada khalyak kembali mengalami proses pemaknaan ber- dasarkan kerangka pengetahuan, hubungan produksi, dan sarana teknis dari para pemir- sa (Hall, 1973).
Sementara  itu  Shoemaker  dan  Reese (1991) berasumsi bahwa politik representa- si  media  memberikan  penegasan  bahwa dalam memproduksi  realitas, pihak  media sudah menciptakan  konstruksi serta  sudut pandang  tertentu  terhadap  realitas  sosial yang  dihadapi.  Semua  ini  terjadi  dalam tatanan bersifat hierarkis serta berlangsung simultan melalui  berbagai mekanisme mu- lai dari sikap, kepentingan, dan latar bela- kang  keyakinan praktisi media hingga pe- milik  dan  sistem  pemerintahan  di  mana media itu berada.
Beberapa  asumsi  politik  representasi media adalah: bahwa apa pun yang ditam- pilkan  media bukanlah  cermin realitas  so- sial;  persoalan  utamanya  justru  terletak pada bagaimana media menyajikan kemba- li realitas sosial yang dilaporkannya; dan rep- resentasi  yang  dijalankan  media  berarti menghadirkan  lagi berbagai  fakta dan  apa yang dianggap sebagai realitas sosial. Oleh karena itu dalam politik representasi media senantiasa  mempertanyakan:  bagaimana representasi realitas sosial dalam media da- pat dibandingkan dengan realitas sosial yang “nyata”?; representasi  merupakan hasil se- leksi yang bersifat sangat beragam. Bergan- tung kepentingan yang ada di baliknya, se- hingga pasti ada realitas yang disembunyi- kan; media tidak mungkin mampu berfung- si  sebagai  cermin  realitas,  karena  keter- batasan  ruang  dan  waktu  yang  tersedia; klaim  “nyata”  dan  “benar”  itu  menurut konstruksi  siapa? Pandangan  konstruksio- nis meyakini bahwa tidak ada representasi yang nyata  dan  benar,  tergantung  kon- struksi siapa.
Kawistara, Vol. 1, No. 2, Agustus 2011: 154 - 167

## PEMBAHASAN
Media, Masyarakat, dan Ideologi Hubungan  antara  masyarakat,  kebu- dayaan dan media massa sangat erat, kare- na keberadaan ketiganya tidak bisa dipisah- kan satu sama lain. Karena itu banyak teore- tikus  dan  perspektif  teori  yang  berusaha menjelaskan  hubungan  media  massa  dan masyarakat, serta budaya. Pada kenyataan- nya  banyak  teori  media  berhubungan  de- ngan baik kebudayaan maupun masyarakat, dan juga  berusaha menjelaskan  keduanya. Para teoritisi dan perspektif teori utama yang terus berkembang untuk menjelaskan cara- cara  media bekerja  dan  menguraikan  pro- duksi budaya yang tipikal. Penjelasan teore- tik  tentang  hubungan  antara  kebudayaan dan  masyarakat dalam  kaitannya pula de- ngan  media  massa,  berkisar  pada  asumsi struktur sosial  mempengaruhi  kultur,  dan sebaliknya  kultur mempengaruhi  struktur sosial.
Dalam  upaya  menjelaskan  hubungan antara  media,  masyarakat,  dan  budaya, Rosengren  (1981b)  berusaha  membuat  ti- pologi sederhana dalam tabulasi silang yang menunjukkan proposisi berlawanan: “struk- tur sosial mempengaruhi kebudayaan”; dan sebaliknya,  “kebudayaan  mempengaruhi struktur sosial”, sebagaimana dapat dilihat dalam diagram berikut.

## Struktur sosial mempengaruhi struktur
Yes                                No
Terdapat  dua  model  kekuatan  media, yang keduanya  saling bertentangan,  yaitu model media dominan dan media pluralis. Model  media  dominan  melihat  media  se- bagai  yang  menggunakan  kekuatan  atas nama  lembaga-lembaga  kuat.  Organisasi media, dalam hal ini dimiliki dan dikontrol oleh sekelompok kecil yang memiliki kepen-
tingan.  Model  ini  senantiasa  mengkritik pada  sistem  kapitalis  yang  menggunakan media sebagai instrument imperalisme bu- daya  dan  hanya  sebagai  alat  propaganda oleh kelompok dominan. Sementara itu mo- del pluralis berasumsi bahwa media mem- puyai  ruang  untuk  tumbuh,  sehingga  me- dia menjadi banyak dan masing-masing in- dependen.
Menurut Lull,  perkembangan teori ke- budayaan dan komunikasi kritis dewasa ini telah  mengarahkan  perhatiannya  pada ideologi, kesadaran,  dan hegemoni.  Ketiga konsep  tersebut  saling  berhubungan  dan saling  berkait  satu sama  lain, dengan  ma- sing-masing  mempunyai  peran  dan  pene- kanannya sendiri-sendiri yang unik. Seluruh konsep-konsep tersebut akan  didiskusikan dalam  buku ini.  Untuk mengenalkan  kon- sep-konsep itu, kita dapat mengatakan bah- wa ideologi adalah sebuah sistem ide yang diekspresikan dalam komunikasi; sedangkan kesadaran  adalah pokok  atau totalitas  pe- rilaku,  pandangan-pandangan,  kepekaan- kepekaan  yang dimiliki oleh individu atau kelompok; dan hegemoni adalah suatu pro- ses di mana ideologi dominan ditransmisi- kan,  kesadaran  dibentuk,  dan  kekuasaan sosial dijalankan.
Selain persoalan ideologi, hegemoni ada- lah  kekuatan  yang  menunjukkan  satu  ke- lompok sosial tertentu mengontrol lainnya. Hal itu dapat merujuk pada saling ketergan- tungan  asimetris  dari  hubungan  politik, ekonomi,  kebudayaan  antarbangsa  atau antarnegara  (Straubhaar,  1991),  atau  per- bedaan antar-kelas sosial dalam suatau nega- ra.  Hegemoni  adalah  dominasi  dan  sub- ordinasi dalam arena  relasi yang dikontrol oleh kekuasaan (Hall, 1985). Namun menu- rut Lull hegemoni lebih dari kekeuasaan so- sial itu sendiri. Hegemoni adalah sebuah me- tode untuk untuk mencapai dan memeliha- ra  kekuasaan.  Akan  tetapi,  dalam  kenya- taannya, ideologi dominan bukanlah kode- kode  yang  menyatu.  Media  menunjukkan bahwa  semua  itu  adalah  bervariasi  dan penuh  kontradisi.
Selanjutnya,  efek representasi  ideologi mediasi teknologi tidak dapat diprediksi de-
Interdependesi (pengaruh dua arah) Idealisme (pengaruh media kuat) Materialisme (Media tergantung Otonomi (tidak ada hubungan sebab akibat
Kazan Gunawan, Irwan Abdullah, dan Heru Nugroho -- Human Security dalam Negara Demokrasi: Perspektif Media Studies
ngan mudah.  Tak ada  respons sosial yang seragam  pada perspektif  media yang dile- takkan oleh media massa dan saluran infor- masi  publik  lainnya.  Selama  ideologi  do- minan ditanam secara hegemonik dan mem- beri  kontribusi  pada  pembentukan  kesa- daran arus utama, kemanusiaan- sebagai in- dividu, anggota  khalayak, anggota  keluar- ga, pekerja, mahasiswa, dan anggota kelom- pok sosial baik formal maupun non-formal menafsir danmenggunakan media (baik isi maupun  bentuknya)  sedikit  banyak  tentu saja tidak selalu sesuai dengan pesan pene- rima. Selanjutnya, ideologi bukan arus uta- ma (kadang-kadang  radikal)  menyebar  le- wat  media alternatif  (media bawah  tanah) dan juga membantu mengembangkan pola- pola  sosial  alternatif (kadang-kadang  sub- versif). Oleh karena itu, ideologi, media, dan aktivitas sosial, semuanya meliputi wilayah kesesuaian dan kontestasi.
Media dan Konstruksi atas Realitas Persoalan konstruksi media dalam me- motretkan masalah  keamanan nasional  sa- ngat  penting  ditinjau  dari  beberapa  teori yang  mendukung.  Persoalan  konstruksi dalam hal ini merujuk pada teori konstruksi sosial realitas. Konsepsi konstruksi  realitas sosial dapat diacu pada pemikiran Peter L. Berger dan Thomas Luckmann dalam Social Construction  of Reality,  A Treatise in the  So- ciology of  Knowledge (1966).  Kerangka  teori konstruksi  realitas  Berger  dan  Luckmann mengetengahkan terlebih dahulu pemisah- an antara “kenyataan” dan “pengetahuan”. “Kenyataan”  merupakan kualitas  fenome- na yang memiliki keberadaan (being), tidak tergantung oleh kehendak manusia, bahkan tidak dapat ditiadakan atau diciptakan oleh angan-angan  sekalipun.
Adapun  “pengetahuan”  merupakan kepastian bahwa  fenomena sosial  tersebut nyata (real) dan memiliki karakteristik dan kategori  yang spesifik. Orang dapat  berbe- da memandang realitas karena  mental dan pengetahuan  sangat  mempengaruhi  yang bersifat  riil.  Namun  demikian,  hubungan antara  yang  riil  dan  pengetahuan  sangat
erat. Bila pengetahuan diproses secara terus- menerus,  ia  dapat  menjadi  suatu  realitas. Baik  realitas  maupun  pengetahuan,  ke- duanya  berangkat dari  gejala sosial  dalam kehidupan  bermasyarakat  yang  terus-me- nerus  berproses.  Oleh  karena  itu,  pema- haman  terhadap  gejala  sosial  ditemukan dalam  pengalaman  masyarakat.  Terdapat kaitan yang erat antara realitas dan penge- tahuan.  Dalam  kehidupan  sosial,  se- perangkat  pengetahuan  yang diproses  se- cara  terus-menerus  kemudian  ditetapkan secara sosial sebagai suatu kenyataan. Menurut Berger  dan  Luckmann,  reali- tas sosial dikonstruksi melalui tiga mekanis- me:  Eksternalisasi,  yaitu  pencurahan  diri baik fisik dan mental setiap individu dalam dinamika  masyarakat  yang  mengitarinya. Objektivasi,  yaitu proses  interaksi dan  so- sialisasi makna subjektif setiap individu ter- hadap  makna  subyektif  individu  lainnya. Atau  dengan  kata  lain,  hasil  dari  proses eksternalisasi individu tersebut menghasil- kan  realitas obyektif.  Lewat  proses objek- tivasi  tersebut  masyarakat  menjadi  suatu realitas sui generis. Internalisasi,  yaitu  me- nampilkan realitas  objektif  yang  tertanam dalam individu atau pelaku sosial tadi akan disebarkan atau disosialisasikan pada indi- vidu atau pelaku sosial lainnya. Dalam  ta- hap ini, kembali realitas objektif akan meng- alami pemaknaan dan persepsi dari individu atau pelaku sosial lainnya. Berbagai macam unsur dari dunia yang telah  terobjektifkan akan ditangkap kembali sebagai gejala reali- tas di luar kesadaran individu.
Dalam perspektif ini, sebagian atau bah- kan seluruh isi media dapat dikatakan meru- pakan hasil konstruksi. Akan tetapi, media juga memiliki  kemampuan tertentu  dalam menciptakan citra suatu realitas. Dari sinilah sebetulnya proses  eksternalisasi dan inter- nalisasi  tersebut  berlangsung.  Isi  media merupakan  lokasi  atau  forum  yang  me- nampilkan berbagai  peristiwa yang  terjadi sehingga bagi masyarakat berfungsi  untuk memperoleh  gambaran  atau  citra  realitas dan  sekaligus nilai dan penilaian normatif terhadap realitas tersebut. Proses konstruk-
Kawistara, Vol. 1, No. 2, Agustus 2011: 154 - 167
si realitas oleh media pada prinsipnya meru- pakan  upaya  “menceritakan”  (konsep- tualisasi)  sebuah  peristiwa. Karena  peker- jaan  media  massa  adalah  “menceritakan” rangkaian  peristiwa, maka  seluruh isi  me- dia  merupakan  realitas  yang  telah  meng- alami proses konstruksi kembali. Pembuatan berita  media massa  pada dasarnya  adalah penyusunan  atau  proses  konstruksi  kum- pulan  realitas-realitas sehingga  menimbul- kan wacana yang  bermakna. Secara seder- hana  prosesi  konstruksi  media  terhadap realitas tersebut  digambarkan oleh Hamad (2003) sebagaimana  berikut;
Menurut  Pamela  J.  Shoemaker  dan Stephen  Reese  (1996)  pada  dasarnya  kon- struksi berita oleh media merupakan sebuah kesatuan informasi verbal  dan visual  yang didistribusikan secara kuantitatif dan kuali- tatif  di dalam  media. Dalam  hal ini,  infor- masi yang disajikan oleh media dapat diukur secara  kuantitatif dari  unsur jumlah  pem- beritaannya.  Sedangkan  secara  kualitatif dapat dilihat  pada sebutan istilah atau  pe- makaian  istilahnya  atau berdasarkan  per- sepsi dari khalayaknya (kualitatif). Namun demikian, kualitas  suatu  konstruksi  dapat dilihat dari unsur objektivitas dan faktuali-
Realitas atau  fakta dalam bentuk peristiwa, keadaan, orang dan benda
(1)
Pengaruh faktor Internal dan Eksternal (2) Sistem Sosial, Politik dan Hukum yang berlaku (3) Alat untuk Mengkosntruksi Realitas (4) Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya bahkan Gender, Teknis dan Personality
(5)
Strategi Framing, Agenda Setting , Fungsi Bahasa (7) PROSES KONSTRUKSI REALITAS (6) Wacana Teks/Dokumen
(8)
 Makna dan Citra Realitas  Motivasi Pembuat  Publik Opini  Hubungan Sosial (9) Gambar 1.
Prosesi konstruksi media terhadap realitas
Kazan Gunawan, Irwan Abdullah, dan Heru Nugroho -- Human Security dalam Negara Demokrasi: Perspektif Media Studies
tas. Objektivitas  dapat  diukur  dari media reality dan social reality. Sedangkan faktual, artinya berita memuat kebenaran berdasar- kan  fakta  yang  relevan dengan  peristiwa. Oleh  karena itu,  kualitas suatu  konstruksi ditentukan  dan  dipengaruhi  oleh  banyak faktor. Shoemeker dan Reese (1996) menye- butkan berbagai faktor yang secara hirarkis dapat mempengaruhi isi media.
Konstruksi  atas  realitas  sebagaimana dikemukakan Berger dan Luckmann dalam konteks  keamanan  nasional  berhubungan dengan media beserta dinamikannya. Reali- tas keamanan nasional secara formal sering- kali  dinyatakan secara  tegas dalam sebuah paket  undang-undang  maupun  dalam pengertian  tersirat  dengan  menggunakan istilah lain seperti “keselamatan  nasional” . Namun demikian, dapat juga dipahami dan diterima  secara  sosial  melalui  mekanisme konvensi. Secara  historis, konsep  keaman- an  nasional  merujuk  pada  negara-negara yang terbentuk negara-bangsa (nation-state). Sebagaimana  lazimnya  karakter  negara- bangsa,  di  sini  juga  berlaku  asas common sense ,  kepentingan nasional  berada di  atas kepentingan  golongan  maupun  individu. Penelusuran  lebih  jauh  terhadap  konsep keamanan nasional dapat diusut pada awal mula perang yang bersifat massal dalam arti mengerahkan seluruh komponen  kekuatan nasional diperkenalkan oleh Napoleon keti- ka melakukan penguasaan  Eropa.
Perang Napoleon dikenal dengan Levée en  masse (perang  semesta). Levée  en  masse versi perang Napoleon kemudian memberi inspirasi kepada Adam Robert untuk memi- lah negara bangsa (nation state) menjadi dua kelompok  yaitu negara  kesejahteraan (wel- fare  state) dan Negara  Bersenjata (armed state) .  Secara  garis  besar  negara  kesejah- teraan (welfare state) menunjuk pada sebuah model ideal pembangunan yang difokuskan pada  peningkatan  kesejahteraan  melalui pemberian  peran yang  lebih penting  kepa- da  negara  dalam  memberikan  pelayanan sosial  secara  universal  dan  komprehensif kepada  warganya.  Negara  kesejahteraan (welfare state) mengutamakan kesejahteraan
bagi rakyat/bangsanya. Perubahan orientasi ini ditegaskan oleh UNDP:
“ For most people today, a feeling of insecurity aris- es more from worries about daily life than from the dread of a cataclysmic world event. Job security, income security, health security, environmental security, security from crime, these are the emerg- ing concerns of human security all over the world” (Thomas, 2000: 7).
Konteks ini telah melahirkan sikap pe- nolakan perang  secara meluas.  Sedangkan negara bersenjata adalah negara yang mem- persenjatai rakyatnya  karena mereka diba- yangi  ketakutan  akan  invasi  bangsa  lain. Dari sinilah lahir konsep perang semesta dan konsep tentara rakyat. Perkembangan selan- jutnya  ada yang  menyebutnya sebagai pe- rang  total (total  war) konotasi  yang  lebih halus menyebutnya  pertahanan total (total defence) . Negara komunis menyebutnya de- ngan  perang  rakyat (people  war) konotasi yang lebih  halus menyebutnya pertahanan rakyat (people defence). Atas dasar gabungan berbagai teori-doktrin tentang perang itulah maka para pejuang kemerdekaan RI kemu- dian  menyusun  doktrin  sendiri  (doksen) yaitu doktrin pertahanan keamanan rakyat semesta (doktrin Hankamrata) dan dituang- kan dalam suatu sistem yaitu Sistem Perta- hanan  Keamanan  Rakyat  Semesta  (Sis- hankamrata)  (Purwanegara,  2009).
Konsep  historis  Hankamrata  mengan- daikan sistem pertahanan yang melibatser- takan  rakyat  secara  menyeluruh  dan  me- nempatkan negara  bukan sebagai  satu-sa- tunya pihak yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan keamanan nasional.  Oleh karena  itu,  negara  bukanlah  satu-satunya pihak yang dijadikan referensi bagi keaman- an nasional dan kelangsungan suatu  nega- ra. Pengertian implisit yang terkandung  di dalamnya adalah, walaupun pada praktek- nya  ada  klasifikasi  komponen  kekuatan keamanan nasional seperti komponen dasar Rakyat Terlatih (Ratih), Komponen Utama TNI dan Komponen  Khusus  Perlindungan  Masya- rakat , Melihat frekuensi konflik yang terjadi semasa  pemerintahan  Megawati  yang  di- lakukan oleh rakyat, mengindikasikan bah-
Kawistara, Vol. 1, No. 2, Agustus 2011: 154 - 167
wa Ia  kurang  berhasil  dalam  memba- ngun demokrasi secara substansial. Lemah- nya kemampuan mengelola konflik di tubuh partainya sendiri,  sehingga seringkali  me- nimbulkan  konflik di  kalangan massa juga menjadi indikator ketidakberhasilan dalam meningkatkan  kualitas demokrasi.  Namun secara  substantif  roh  Hankamrata  tidak mengenal  dikotomi  kekuatan  pertahanan keamanan  nasional.  Hal  ini  karena  pada prinsipnya seluruh  warga negara  bertang- gung  jawab  dan  siap  berjuang/berkorban demi menjaga keamanan nasional. Implika- si dari  pemahaman ini berakibat pada me- luasnya  makna  keamanan  nasional.  Ke- amanan  nasional bukan lagi persoalan  pe- perangan  atau  pertahanan  segenap  kom- ponen negara baik kombatan maupun non- kombatan  terhadap  ancaman  agresi  atau serangan militer  asing  tetapi  menyangkut keamanan dalam segala sektor yang meng- ancam  kelangsungan kehidupan  manusia. Dalam terminologi kontemporer, perspektif ini dikenal dengan human  security (UNDP, 1994; Human  Security Centre , 2005). Menurut Human  Security  Report  1994 (UNDP,  1994)  setidaknya  terdapat  empat karakteristik, yang pada dasarnya merupa- kan asumsi pembentuk human security , yak- ni: (1)  universalitas, bahwa human  security bersifat universal, bersama atau relevan un- tuk semua orang di manapun; (2) human se- curity memiliki  karakter  interdependen dalam  arti  bahwa  tidak  mungkin  memba- tasi sebuah ancaman dalam batas-batas spa- sial atau temporal tertentu; (3) ancaman ter- hadap human security lebih optimal dilaku- kan dengan pencegahan daripada intervensi atau  penanganan;  dan  (4) human  security berorientasi pada manusia (people-centered), yakni  bagaimana  orang  hidup  dalam masyarakat, seberapa bebas mereka menen- tukan  pilihan ataupun  apakah mereka  pu- nya akses terhadap berbagai peluang yang ada. Jadi jelas, konsepsi keamanan nasional dalam  arti human  security harus  memberi tekanan  yang  lebih  kuat  pada  keamanan manusia  atau  masyarakat  daripada  ke-
amanan  atau integritas  negara. Sejalan  de- ngan konsepsi ini Iorge Nef (1999) menga- takan  bahwa:
“Most important, though, is the question of whose security and whose interests are at stake, or, more specifically, of what the connection is between the abstract public, or “national,” interest and the spe- cific and concrete interests of diverse national and international constituencies. Also needed is an un- derstanding of the linkages between domestic and global concerns, above and beyond facile, danger- ous, ethnocentric, and now outmoded ideological ciches” (Nef, 1999: 12).
Ketika  definisi  human human  security tetap merupakan pertanyaan yang terbuka, di situ ada konsensus di antara para pengem- bang  gagasan bahwa  akan ada  perubahan orientasi dari keamanan yang semula state- centered menjadi people-centered .  Reorientasi ini  mengandung  makna  bahwa  berkem- bangnya human  security menuntut  adanya peran yang lebih besar dari masyarakat baik individu  maupun  komunitas  untuk  lebih mampu menjamin kebutuhan akan keaman- annya. Meskipun human security merupakan public  goods yang  mempersyaratkan  pada negara untuk memikul tanggung jawabnya, namun harus  ada  ruang  yang  cukup  bagi individu  untuk melaksanankan kewajiban- nya secara  komplementer bersama  masya- rakatnya  dan  terlibat  dalam  keseluruhan prosesnya. Sejalan  dengan itu  MacFarlane dan Khong mengingatkan bahwa:
Human security tidak hanya sebatas tantangan untuk melakukan perlindungan dan menjaminnya akan tetapi mencakup pula penguatan akan parti- sipasi mereka. Masyarakat bukanlah penikmat se- cara pasif dari pelayanan keamanan atau sebagai korban karena tiadanya jaminan keamanan, seba- liknya mereka adalah subyek yang aktif yang harus mampu  berkontribusi  secara  langsung  dalam mengidentifikasi  dan  mengimplementasi  solusi terhadap masalah keamanan (MacFarlane dan Khong, 2006) . UNDP pada tahun 1994 mencoba men- definisikan human  security melalui  pende- katan universal.  Definisi tersebut  bertolak dari  prinsip umum  bahwa manusia  secara instinktif  memahami  apa  makna  security.
Kazan Gunawan, Irwan Abdullah, dan Heru Nugroho -- Human Security dalam Negara Demokrasi: Perspektif Media Studies
Mereka pada umumnya memaknai security sebagai surety —kepastian, safety— kesela- matan, protection —perlindungan  dari  an- caman permanen seperti kelaparan, penya- kit, kejahatan dan tindakan represif dari pi- hak lain. Security juga dimaknai sebagai per- lindungan dari berbagai kesulitan dan keja- dian  menyakitkan  dalam  menjalani  kehi- dupannya sehari-hari  apakah ketika  mere- ka berada  di rumah, di lingkungan  peker- jaannya, di lingkungan masyarakatnya atau di lingkungan  kehidupan pada  umumnya. Selanjutnya Komisi human security PBB pada tahun 2003, menyatakan  bahwa esensi hu- man  security berarti  jaminan  keselamatan ( safety ) untuk  umat manusia  baik dari  an- caman  kekerasan  maupun  ancaman  tanpa kekerasan,  dengan  perkataan  lain  mereka bebas  dari ancaman  yang serius  ( pervasive threat ) terhadap hak-hak asasi mereka. Hal inilah yang  mendorong timbulnya reorien- tasi terhadap  makna security yang  semula lebih terfokus pada keamanan teritorial atau keamanan  negara  menjadi  lebih  terfokus pada keamanan  insani/individu/manusia.

## Konteks Politik Wacana Negara Lemah
Setelah Indonesia  memasuki apa  yang disepakati sebagai era reformasi, kekuasaan tidak  lagi  terkonsentrasi  pada  negara  de- ngan  pelaku  utama  militer,  birokrasi,  dan kaum konglomerat yang ketiganya menjadi agen  kekuatan  kapitalisme  global,  maka muncul  kekuatan  baru  yaitu  elite  parpol. Kemudian elite baru inilah yang kemudian menjadi kelompok-kelompok penekan yang mengontrol kebijakan  negara melalui  jalur politik  di  parlemen.  Fenomena  ini  meng- indikasikan  bahwa  perkembangan  politik Indonesia  mengalami pergeseran  karakter dari  negara  korporasi  ( corporatist  state ), menuju organic  state . Dalam negara seperti itu, konflik antar- elite  memanfaatkan momentum  lemahnya negara, sehingga manajemen pemerintahan kian diwarnai oleh konfigurasi tarik-menarik kepentingan elite. Akibatnya berbagai  per- soalan mendasar, seperti kemiskinan, peng- angguran  massal,  kesehatan  masyarakat,
dan distribusi pendapatan tidak tertangani dengan baik, sehingga kredibilitas pemerin- tah cenderung menurun di mata rakyat. Di samping itu, pengelolaan terhadap masalah- masalah prostitusi, perjudian, narkoba, dan pornografi tidak dapat ditangani secara tun- tas oleh pemerintah.
Pada kurun waktu yang sama, berbagai bencana  alam  maupun  akibat ulah  manu- sia terus terjadi secara susul-menyusul yang diikuti  oleh  jatuhnya  korban  baik  benda maupun manusia dalam jumlah yang besar. Mulai  bencana  gempa  dan  tsunami  Aceh 2004,  gempa bumi  Yogyakarta  2006,  sem- buran lumpur Lapindo Sidoarjo yang tidak kunjung  mampat,  gempa  Padang,  banjir bandang  Wasior Papua, gempa dan  tsuna- mi Mentawai, dan  terakhir erupsi  Gunung Merapi yang disusul erupsi Gunung Bromo. Kemampuan negara  dalam  mengelola  pe- merintahan di bidang politik, ekonomi, dan sosial  yang  cenderung  menurun  berpe- ngaruh  terhadap  citra  diri  negara  di  ha- dapan publik.
Di tengah kebebasan ekspresi berpenda- pat pasca Orde Baru, media massa semakin leluasa menjalankan peranannya, terutama dalam melakukan kontrol sosial. Tak heran ketika apresiasi dan kepercayaan publik ter- hadap  lembaga-lembaga negara  menurun, media  massa  menjadi  tumpuah  terakhir publik untuk mengambilperan sebagai alat kontrol  dalam  proses  pengambilan  kepu- tusan. Kekuatan  media untuk  menggerak- kan persepsi publik demikian besar. Hal itu tergambar  dari  setiap  gempuran  pembe- ritaan  atas  skandal atau  isu yang  melibat- kan lembaga negara, sering disusul dengan hasil survei yang menunjukkan kemerosotan persepsi publik yang signifikan atas lemba- ga negara  tersebut.
Perubahan konstelasi politik dari otori- tarian  ke  demokrasi  membawa  implikasi pola hubungan antara media massa, nega- ra/pemerintah, dan publik. Jika sebelumnya negara sangat dominan terhadap kekuatan di  luarnya,  termasuk  media  massa,  maka pada  era  reformasi  media  berada  dalam posisi sejajar dan bahkan dalam situasi ter-
Kawistara, Vol. 1, No. 2, Agustus 2011: 154 - 167
tentu  lebih dominan.  Di sinilah  kemudian media televisi yang telah memiliki otonomi relatif  terhadap  negara,  dengan  leluasa mengkonstruksi  negara  yang  ditampilkan dalam  sosok  besar  tetapi  rapuh,  terutama pada  saat  menghadapi berbagai  persoalan krusial yang berkaitan dengan fungsi melin- dungi warga  dari gangguan keamanan. Terakhir, strukturasi berkaitan  dengan relasi ide antaragen masyarakat, proses so- sial dan praktik sosial dalam analisis struk- tur. Strukturasi dapat digambarkan sebagai proses dimana struktur sosial saling ditegak- kan oleh para agen sosial, dan bahkan ma- sing-masing  bagian  dari  struktur  mampu bertindak melayani bagian yang lain. Hasil akhir  dari  strukturasi  adalah  serangkaian hubungan  sosial dan  proses kekuasaan  di- organisasikan  di antara  kelas, gender,  ras, dan  gerakan sosial  yang saling  berhubun- gan.  Gagasan tentang  strukturasi ini  pada mulanya dikembangkan oleh Anthony Gid- dens  (Mosco, 1996:  212).

## Konteks Politik Wacana Tentara Nasional Kuat
Sebagaimana  diuraikan  dalam  analisis praktik wacana pada bab sebelumnya, keti- ka  mengekspose  pemberitaan  seputar  pe- nyergapan terorisme, anarkisme massa, dan bencana  Gunung  Merapi,  TV  One  dan Metro  TV juga  mewacanakan militer  lebih sigap  dalam  melakukan  evakuasi  korban. Representasi  dan  konstruksi  wacana  oleh televisi  seperti  ini  memang  berhubungan dengan  kondisi  sosio-kultural dan  politik yang berkembang di Indonesia. Dengan kata lain,  latar belakang  historis dan  sosiologis yang  berkembang di  Indonesia  selama  ini memang memposisikan  militer cukup  do- minan  dalam  percaturan  politik  nasional. Dominasi  politik  militer  mempunyai  akar historis  yang  panjang  sejak  era  kerajaan yang  memberikan  peran  penting  bagi  ka- langan prajurit.  Dominasi militer  tersebut mengalami puncaknya ketika Indonesia ber- ada  dalam  pemerintahan  Orde  Baru  di bawah pimpinan  Soeharto.
Meskipun pada era pasca-Soeharto do- minasi militer mulai surut, secara umum per-
sepsi bahwa militer layak menjadi pimpinan di berbagai bidang masih cukup signifikan. Beberapa  Kepala  Daerah,  terutama  di tingkat  provinsi  banyak  yang dijabat  oleh kalangan militer. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono  sendiri  juga  seorang  jenderal dan  menjadi  satu-satunya  presiden  yang terpilih secara langsung oleh rakyat dengan perolehan  suara signifikan,  sekitar 62  per- sen. Bahkan, ia juga  terpilih kembali  pada periode kedua 2009/2014 dengan perolehan suara yang signifikan pula.
Peran  militer  hingga  sekarang  tetap penting sehingga di kalangan mereka sendiri tidak mau diabaikan untuk terlibat negara. Alasan utamanya adalah bahwa untuk men- jaga  keutuhan  Negara Kesatuan  Republik Indonesia  (NKRI),  maka  terlalu  riskan mengabaikan  tentara.  Lebih  dari  itu,  me- mang harus diakui bahwa komitmen tentara terhadap NKRI dan dasar negara Pancasila adalah  yang  paling  tinggi.  Untuk  itu,  ba- gaimanapun  tentara  perlu  mendapat  tem- pat  dalam  manajemen  pemerintahan, meskipun  dalam  konteks  membangun demokrasi  harus  ditempatkan  secara  pro- porsional.  Asumsinya  bahwa  jika  tentara sudah  bisa  ditempatkan  secara  tepat  dan proporsional dalam suatu bangunan sistem politik dan pemerintahan yang demokratis di  masa  depan,  maka  sejak  awal  tentara tidak akan merasa ditinggalkan dan diabai- kan dalam menciptakan iklim kondusif bagi lancarnya proses transisi demokrasi. Dalam konteks hubungan sipil-militer di negara-negara  berkembang  ada  beberapa model teoretik yang berupaya memberikan penjelasan.  Finer  (1992:  190)  misalnya, menawarkan  tiga  pola  pergeseran  peran militer dalam masa transisi, yaitu abdication , civilianization, dan quasi-civilianization . Pada pola abdication, militer turun tahta dan meng- abdikan diri sepenuhnya bagi profesionalis- me.  Sementara  pola civilianization, militer memberi  kesempatan  kepada  sipil  untuk menduduki posisi kepala pemerintahan de- ngan  dukungan  militer.  Pola quasi-civi- lianization , militer memberi kesempatan pada institusi sipil untuk muncul kembali. Sedang- kan Ulf  Sundhaussen menawarkan  model:
Kazan Gunawan, Irwan Abdullah, dan Heru Nugroho -- Human Security dalam Negara Demokrasi: Perspektif Media Studies
(1) mempertahankan kekuasaan dan  mem- batasi partisipasi  masyarakat; (2)  memper- tahankan kekuasaan dan memperluas  par- tisipasi  masyarakat;  (3)  mengembalikan kekuasaan kepada sipil dan membatasi par- tisipasi; dan (4) mengembalikan kekuasaan kepada sipil dan memperluas partisipasi.

## Konteks Sosio-kultural Wacana Mistis
Khususnya  yang  berkaitan  dengan peristiwa erupsi Merapi, konstruksi televisi terhadap korban yang tercermin dalam pem- beritaannya,  sebenarnya  yang  hendak  di- gelindingkan adalah wacana mitologis yang masih berkembang subur dalam masyarakat. Konstruksi  seperti  itu  jelas  berhubungan dengan  kondisi  sosio-kultural  masyarakat lereng Gunung Merapi yang berkultur Jawa. Sebagaimana  masyarakat  Jawa,  karakter utamanya adalah mempercayai adanya mi- tos  dan  mistik.  Pengalaman  mistik  dan manunggaling kawula-Gusti merupakan kata kunci  yang senantiasa  ada dalam  berbagai aspek  kehidupan  masyarakat  yang  masih berorientasi  pada kebudayaan  Jawa.
Praktik mistik Jawa dan formulasi jalan mistik didasarkan  pada  doktrin  mengenai kesempurnaan  manusia.  Menurut  doktrin ini, manusia merefleksikan sifat-sifat Tuhan. Siklus kehidupan  dan  pengalaman  mistik dipahami sebagai sesuatu yang berasal dari Tuhan dan kembali kepada esensi ketuhan- an.  Namun  demikian,  konsep  ketuhanan bagi  paham  Jawa  bukan  saja  bersifat transenden,  melainkan  juga  imanen.  Oleh karena itu, seorang raja misalnya, menurut paham Jawa juga merefleksikan sifat Tuhan sehingga konsep manunggaling kawula-gusti juga berlaku pada hubungan antara rakyat dan raja atau pemimpinnya.
Dalam kebudayaan  Jawa, secara  prak- sis  akan  banyak  dijumpai  mitologisasi (memitoskan), sakralisasi (mengeramatkan), dan mistifikasi (memandang segala sesuatu sebagai misteri). Dalam buku primbon (orang Jawa  menyebutnya  sebagai kitab  primbon ) sangat sarat dengan  ketiga unsur  mistisis- me Jawa tersebut. Dalam paham Jawa,  ke- tiganya merupakan satu kesatuan dan tidak
bisa dipisah-pisahkan. Mitologi Jawa misal- nya,  berkembang  mitos  Sunan  Kalijaga, tokoh spiritual yang sangat dihormati secara mistik, dan mitos Nyai Roro Kidul, ratu laut Selatan.  Tentang  sakralisasi,  orang  Jawa percaya  akan  kemanjuran  doa  di  makam- makam keramat, gunung, sungai, sendhang, dan senthong .  Juga  ada  bentuk  sakralisasi dalam  upacara-upacara mitoni dan tedhak siti . Sedangkan mistifikasi terlihat pada ke- percayaan orang Jawa terhadap  hubungan keberuntungan atau kerugian dengan  arah mata angin, tanggal, dan naga dina . Jika mengikuti  proposisi Geertz (1974), bahwa kebudayaan bukan berada di antara pikiran-pikiran manusia, maka konsep uta- ma  Jawa, yaitu manunggaling  kawula-gusti , mistisisme, harmoni  atau  keselarasan  dan tentrem tersebut  hingga kini ada dalam pi- kiran sebagian besar orang Jawa yang orien- tasi  kebudayaan  Jawanya  masih  kental. Atau jika Levy Strauss dalam bukunya Struc- tural Anthropology (1968)  menjelaskan  bah- wa struktur juga bersifat abstrak ada dalam pikiran manusia, maka konsep utama terse- but juga  ada dalam  struktur pikiran  orang Jawa.  Jika  mengikuti  pandangan  struk- turalis, maka tindakan individu orang Jawa dalam  praktik  kehidupan  sehari-hari  di- pengaruhi oleh struktur kesadarannya terse- but.  Dengan  demikian,  ekspresi  atau  tin- dakan  budaya  masyarakat  Jawa  sangat dipengaruhi oleh struktur kesadaran buda- yanya.  Memang  ada  individu  orang  Jawa yang  mampu menjadi  aktor dan  berupaya menyimpang atau bahkan mendekonstruk- si konsep-konsep utama yang sudah terlem- bagakan tersebut. Akan tetapi orang-orang seperti ini, meskipun beretnis Jawa namun sudah  tidak  menjadi  Jawa  secara  kebu- dayaan.
Dengan  perspektif  tersebut,  kiranya akan semakin memahami secara substantif tentang agama orang Jawa. Sebab jika tidak, orang  akan dengan mudah terjebak  dalam pehaman  yang  keliru  dan dengan  mudah menyimpulkan  agama  orang  Jawa  adalah Islam, meskipun secara kuantitatif memang demikian. Clifford Geertz telah berhasil de-
Kawistara, Vol. 1, No. 2, Agustus 2011: 154 - 167
ngan baik ketika merekonstruksi praktik ke- beragamaan masyarakat Jawa,  yang kemu- dian  menemukan  dua  varian  praktik  ke- agamaan, yaitu abangan-priyayi dan santri . Geertz tanpa keraguan sedikit pun menye- but  praktik keagamaan abangan-priyayi se- bagai  agama  Jawi.  Meskipun  komunitas abangan dan priyayi pada umumnya meng- aku memeluk Islam, tetapi dalam kehidupan sehari-hari  tidak  tampak  mempraktikkan doktrin  Islam.  Bahkan  secara  substantif praktik-praktik  spiritualnya  sehari-hari, seringkali justru bertentangan dengan ajar- an Islam, dan mereka melakukannya dengan kesadaran  penuh  dan  mengaku  memang berbeda dengan apa yang dianjurkan Islam.
Dalam konteks bencana Merapi, warga di sekitar lereng  Gunung Merapi memper- cayai bahwa gunung tersebut memiliki pen- jaga, yaitu  apa  yang  dikenal dengan  Kyai Sapu Jagad. Mitos tentang penjaga gunung sama  dengan  mitos  penjaga  Laut  Selatan, yaitu Nyai Roro Kidul. Mitos ini hidup dan berkembang hingga  sekarang.  Bagi  warga yang percaya, akan melakukan ritual khusus untuk sesaji guna mencari keselamatan. Se- bagaimana warga lereng Merapi, secara so- siologis daerah  ini merupakan masyarakat yang  berkultur  agraris,  menggantungkan hidupnya dari hasil budidaya pertanian baik sawah  maupun perkebunan  rakyat.
Dari sisi politik, munculnya mitos-mitos tersebut  sebenarnya  merupakan  produksi kalangan  pengusa,  dalam  hal  ini  adalah keraton. Penciptaan  mitologi adalah  intru- men penting dalam tradisi kerajaan di Jawa demi meraih tujuan politik. Melalui mitolo- gi, ia  sekaligus menjadi  alat untuk  meng- awasi  rakyat  agar  terus  tunduk  pada  ke- kuasaan  keraton.  Dengan  menyebarkan ideologi penuh mistik, keraton  terus mem- bentuk kesadaran rakyat yang percaya bah- wa  semua kekuatan  mistik tersebut  memi- liki  hubungan dengan  keraton. Pihak  elite keraton  dalam  tradisi  kekuasaan  Jawa senantiasa  membangun  citra  bahwa  raja senantiasa memiliki otoritas untuk berkomu- nikasi dengan roh halus yang menjaga gu- nung dan  laut Selatan.  Citra bahwa hanya
raja  yang  memiliki kemampuan  berkomu- nikasi dengan roh halus sangat penting bagi upaya kemapanan kekuasaan. Dengan cara tersebut,  rakyat  takut  dan  patuh  kepada raja,  bukan  dengan  cara  dipaksa,  tetapi melalui  kesadaran.  Proses  ini  sebenarnya mirip  dengan  hegemonisasi  sebagaimana yang diajukan oleh Gramsi. Dalam perspektif gramsian ideologisasi yang membidik kesa- daran  adalah  instrumen  penting  untuk menundukkan obyek. Dalam konteks ini pi- hak keraton sesungguhnya telah melakukan hegemonisasi  pada  rakyat  lereng  Merapi demi  tujuan kemapanan kekuasaan.
SIMPULAN Dengan  paparan diatas  dapat  kita  ka- takan bahwa persoalan keamanan manusia dalam kaitannya dengan media dan negara demokrasi akan  selalu menempatkan  apa- kah negara dalam kondisi demokrasi, tran- sisia  ataukah  otoriter.  Jika  negara  transi- sional,  maka  masyarakat  akan  cenderung melakukan  aktivitas  yang  menuju  pada anarkhi dan terorisme, sementara jika nega- ra demokratis, masyarakat akan cenderung berperilaku santun dan beradab. Sedangkan ketika negara otoriter, masyarakat akan cen- derung keras  dan benar-benar  melakukan perlawanan sekalipun negara memposisikan dirinya  sebagai negara kuat. Media  sangat berperan  dalam  perspektif human  security karena  memberikan  kontribusi  yang  jelas atas terjadinya  konstruksi masyarakat  dan negara,  apakah negara  kuat ataukah  nega- ra lemah. Media sangat berpengaruh dalam kajian keamanan  manusia karena memiliki pelbagai kepentingan, ekonomi, politik, dan kebudayaan.

## DAFTAR  PUSTAKA
Berger,  P  L.  dan  Luckmann,  T., 1966, The Social  Construction of  Reality. A  Trea- tise in The Sociology of Knowledge. New York: Penguin Books.
Fairclogh,  N.,  1995, Media  Discourse ,  Lon- don: Edward  Arnold.
Hall,  S., 1980, Encoding and  Decoding ,  Lon- don:  Methusen.
Kazan Gunawan, Irwan Abdullah, dan Heru Nugroho -- Human Security dalam Negara Demokrasi: Perspektif Media Studies
------------------, 1982, The Rediscovery of Ideology:
The Return of the Repressed in Media Studies,  dalam  Michael  Gurevitch, Tony Bennett,  James Curran, dan Ja- net  Woollacott (ed.), Culture,  Society and the Media , London: Methusen.
McQuail’s,  D.,  2005, Mass  Communication Theory ,  Fifth  Edition,  London:  Sage Publications.
Nef, I., 1999, Human Security and Mutual Vul- nerability. Ottawa:  International  De- velompent Research Centre.
Prabowo,  J.S.,  2009, Pokok-pokok  Pemikiran tentang Perang Semesta. Jakarta: Pusat Pengkajian Strategi Nasional (PPSN). Rosengren, K.E., 1981, Mass Media and So- cial  Change:  some  current  ap- proaches,  dalam  E.  Katz  dan  T.
Szecsko (eds.), Mass Media and Social Change , hal. 247-63, Beverly Hill, CA: Sage.
Sardar Z.,  2008, Membongkar  Kuasa  Media, Yogyakarta: Resist Book.
Thomas, C., 2000, Global Governance, Devel- opment and Human  Security. London:
Pluto Press.