Jurnal Interpretasi Hukum | ISSN: 2746-5047 Vol. 2, No. 3 – Desember 2021, Hal. 590-596| Tersedia online di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: https://doi.org/10.22225/juinhum.2.3.4142.590-596

## PEMBAGIAN HARTA TAK BERGERAK AKIBAT PERCERAIAN BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 149/Pdt.G/2017/PN TABANAN
Anak Agung Istri Altia Dwi Widaswari, I Nyoman Putu Budiartha, I Made Minggu Widyantara Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia agungistrialtia@gmail.com, budiarthaputu59@gmail.com, mademinggu21@gmail.com

## Abstrak
Hukum  kekayaan  suami  istri  akibat  cerai  adalah  harta  bersama  dan  harus  dibagi  50%  untuk  suami-istri. pembagian  harta  bersama  yang  keadilan,  maka  akan  timbul  percekcokan  antara  keduanya.  Apabila  harta bersama berupa benda tidak bergerak para pihak saling mempertahankan hak bagiannya tanpa ada yang berniat untuk  melepaskan  haknya  untuk  dijual  kepada  pihak  lainnya  maka  bagaimana  penyelesaiannya.  Tujuan penelitian  ini  untuk  menguraikan  pembagian  harta  berupa  benda  tak  bergerak  setelah  perceraian  dengan  tanpa adanya perjanjian kawin serta pertimbangan hakim dalam menentukan pembagian harta perkawinan atas benda tak  bergerak  antara  suami  istri  setelah  melakukan  perceraian  dengan  tanpa  adanya  perjanjian  kawin.  Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum  normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Peneliti memperoleh  bahan  hukum  yang dibutuhkan  melalui  studi pencatatan dan dokumentasi. Adapun sumber bahan hukum  yang digunakan  berupa  sumber bahan  hukum primer dan  sekunder.  Kemudian,  bahan dan  data hukum tersebut dikelola dengan menggunakan analisis interpretasi. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pembagian harta setelah perceraian dengan tanpa adanya perjanjian kawin dapat dilakukan dengan mediasi ataupun melalui pengadilan,  Mengenai  pembagian  harta  pada  putusan  Nomor  149/Pdt.G/2017  sudah  sesuai  dengan  alat  bukti, fakta  di persidangan. Penulis  menyarankan hakim  lebih cermat dalam  memutus perkara. bagi  legislative  harus terus merevisi uu agar dapat mengikuti perkembangan masyarakat.
Kata Kunci : Pembagian Harta, Perceraian, Perjanjian Kawin

## Abstract
The law of  husband and wife wealth due to divorce is joint property and must be divided by 50% for husband and wife. equitable distribution of shared assets, a dispute will arise between the two. If the joint property is in the  form  of  immovable  objects,  the  parties  maintain  their  share  rights  without  anyone  intending  to  relinquish their  rights  to  be  sold  to  other  parties,  how  to  resolve  it.  The  purposes  of  this  study  are  to  describe  the distribution of property in the form of immovable objects after divorce in the absence of a marriage agreement and the judge's considerations in determining the distribution of marital property on immovable objects between husband and wife after divorce in the absence of a marriage agreement. The research method used is normative legal  research  with  a  statutory  approach.  Researchers  obtain  the  required  legal  materials  through  recording and  documentation  studies.  The  sources  of  legal  materials  used  are  primary  and  secondary  sources  of  legal materials. Then, the legal materials and data are managed using interpretation analysis. The results of the study reveal that the distribution of assets after divorce in the absence of a marriage agreement can be done through mediation or through the courts. Regarding the distribution of assets in the decision Number 149/Pdt.G/2017, it is  in  accordance  with  the  evidence,  facts  at  trial.  The  author  suggests  judges  to  be  more  careful  in  deciding cases. for the legislature must continue to revise the law in order to follow the development of society. Keywords: Division of Assets, Divorce, Marriage Agreement

## I. PENDAHULUAN
Manusia  tak  dapat  menjalani  kehidupan  tanpa  orang  lain  di  sisinya,  keperluan  terhadap  orang  lain pada umumnya. setiap manusia pasti membutuhkan orang lain dalam menjalani kehidupan. Manusia selalu  hidup  berdampingan  bahkan  berkelompok  dan  sering  mengandalkan  hubungan  antar sesamanya (Djamali, 2011) . Manusia merupakan makhluk sosial yang diciptakan Tuhan untuk hidup saling berinteraksi satu dengan lainnya (Rasjid, 1991) . Budaya perkawinan dan aturan yang hidup di masyarakat. budaya dan lingkungan dimana  masyarakat itu berada tidak terlepas dari lingkunganya (Hadikusuma,  1990) .  Membuat  pondasi  sebuah  keluarga  yang  kekal,  yang  baik  dan  yang  abadi selama  nya  harus  dilandasi  rasa  cinta  dan  kasih  sayang  karena  itu  merupakan  dasar  perkawinan (Prakoso & Murtika, 1987) . Seperti apa yang tersirat dalam sila pertama pancasila.
Pada  umumnya  keluarga  menghendaki  perkawinan  yang  dilangsungkan  langgeng.  Akan tetapi dalam perkawinan situasi maupun kondisi di mana pembubaran perkawinan merupakan pilihan terakhir  akibat  persekutuan.  akibat  dari  percekcokan  suami-istri  menimbulkan  masalah  dalam kerukunan  suami  dan  istri  dalam  berumah  tangga.  Dari  bubarnya  perkawinan  tentu  akan  membawa dampak  pembagian  harta  benda,  baik  materiil  maupun  yang  lainya.  Sebuah  keluarga  yang  dibina pasti  ada  kekayaan  milik  bersama  atau  harta  bersama  selama  berkeluarga Satrio  (1991) simpanan berbentuk  deposito,  tabungan  hari  tua  atau  salah  satu  produk  yang  diterbitkan  bank  juga  dapat digolongkan sebagai harta bersama. jalur perceraian banyak ditempuh oleh para pasangan yang sudah merasa  tidak  cocok  dalam  menjalani  kehidupan  keluarga  karena  alasan  pembagian  harta  setelah perceraian.  Harta  merupakan  aspek  terpenting  dalam  berumah  tangga  dan  juga  pada  saat  perceraian karena harta bagian dari kebutuhan manusia yang tidak dapat dipisahkan secara keseluruhan dari tiap- tiap  manusia.  Teori  perundang-undangan  terdiri  berdasarkan  teori  perundang-undangan  dan  tata urutan  pembentukannya  yang  relevan  menggunakan  Stufenbau  Theorie (Atmadja,  I  Dewa  Gede Budiartha,  2018) .  Akibat  dari  perceraian  diatur  pada  pasal  37  Undang-Undang  perkawinan  dengan Nomor 1 Tahun 1974
Undang-undang  perkawinan  dengan  Nomor  1  Tahun  1974  memang  tidak  dijabarkan  secara detail berkaitan mengenai pembagian harta perolehan suami maupun istri. UU Perkawinan itu hanya menyinggung  adanya  penyerahan  pada  pihak  suami-istri  harta  tersebut  untuk  di  selesaikan  konflik sengketa pembagian harta tersebut, jikalau taka da kata sepakat barulah hakim dapat berperan dalam mempertimbangkan  dengan  seadil-adilnya  melalui  putusanya.  Dari  ketentuan  pasal  35  ayat  1 menyatakan  UU  perkawinan  Secara  yuridis  formal  harta  benda  perolehan  dikumpulkan  saat perkawinan  adalah  harta  milik  pasangan  tersebut.  Yang  artinya  harta  perolehan  adalah  harta  yang didapat  saat  perkawinan  itu  berlangsung  atau  selama  masa  perkawinan.  Hukum  harta  perkawinan adalah  keseluruhan  kaidah  hukum  yang  menjelaskan  sebab  dan  kemungkinan  dari  hubungan perkawinan bagi harta benda suami istri yang sudah melakukan suatu perkawinan. Bagian dari aturan ini  mengatur  mengenai  harta  bersama  dari  proses  cerai,  dimana  harta  bersama  di  kongsi  50%  suami dan  50%  untuk  sang  istri.  Bila  pembagian  harta  itu  tak  mencerminkan  keadilan,  maka  timbul percekcokan antara keduanya (Susanto, 2008) . Yang dapat menjadi masalah di kemudian hari, jikalau harta  merupakan  benda  tidak  bergerak  dimana  para  pihak  kukuh  mempertahankan  haknya  atas  harta bersama  ini  dan  tidak  ada  yang  rela  untuk  melepas  hak  bagian  yang  ia  peroleh  untuk  di  jual  lalu bagaimanakah membagi harta bersama tersebut.
Penelitian  terdahulu  yang  relevan  dengan  penelitian  ini  mengungkapkan  bahwa  berdasarkan Pasal  97  KHI  apabila  putus  perkawinan  karena  perceraian  maka  harta  bersama  dibagi  dua  sesuai dengan  Pasal  37  UU  Perkawinan  yang  menjelaskan  kedudukan  harta  bersama  setelah  perceraian diatur menurut hukumnya masing masing, sesuai dengan ketentuan (Melia et al., 2019) . Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam mengenai pembagian harta bersama yang seharusnya dibagi separuh bagian duda  dan  separuh  lagi  bagian  janda,  tapi  dalam  putusan  hakim  pembagiannya  menjadi  1/3  bagian duda dan 2/3 bagian janda. Kemudian peran notaris yaitu membuat akta kesepakatan dan pembagian harta bersama berdasarkan putusan (Dwiyandi & Yahanan, 2017) . Sedangkan A, (2013) berpendapat Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum  Islam, maka harta kekayaan  yang  diperoleh  baik  dari  pihak  suami  atau  isteri  menjadi  hak  bersama  sepanjang  tidak ditentukan  lain  dalam  perjanjian  perkawinan  dan  jika  perkawinan  putus,  masing-  masing  berhak  1/2 (setengah)  dari  harta  tersebut.  Dari  fenomena  tersebut  maka  dilakukan  penelitian  yang  bertujuan untuk  menguraikan  pembagian  harta  berupa  benda  tak  bergerak  setelah  perceraian  dengan  tanpa adanya  perjanjian  kawin  serta  pertimbangan  hakim  dalam  menentukan  pembagian  harta  perkawinan atas  benda  tak  bergerak  antara  suami  istri  setelah  melakukan  perceraian  dengan  tanpa  adanya perjanjian kawin.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  tipe  penelitian  dan  pendekatan  hukum  normatif  yang  meletakan  aturan menjadi bangunan sistem norma sebagai metode penelitian dalam studi ini yakni mengenai asas-asas hukum,  doktrin,  norma-norma,  kaidah-kaidah  terhadap  suatu  peraturan  perundang-undangan  dengan mengaplikasikan  pendekatan  perundang-undangan.  Peneliti  memperoleh  bahan  hukum  yang dibutuhkan  melalui  studi  pencatatan  dan  dokumentasi.  Sumber  bahan-bahan  hukum  sekunder  dan
primer  digunakan  sebagai  Sumber  bahan  hukum  dalam  kasus  ini.  Bahan  hukum  yang  telah berhubungan  dengan  permasalahan  telah  terkumpul.  Kemudian,  bahan  dan  data  hukum  tersebut dikelola  dengan  menggunakan  analisis  interpretasi.  hukum  agar  dapat  menjawab  permasalahan  yang diteliti.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pembagian  Harta  Berupa  Benda  Tak  Bergerak  Setelah  Perceraian  dengan  Tanpa  Adanya Perjanjian Kawin
Pembagian  Harta  Perkawinan  Berupa  Benda  Tak  Bergerak  Setelah  Perceraian  dalam  UU  1  tahun 1974. Jika salah satu pihak Mengajukan gugatan ke pengadilan maka dapat mengakibatkan Putusnya perkawinan.  Dikatakan  sebagai  Permohonan  Talak  Jika  suami  yang  mengajukan  perceraian dikatakan sebagai gugatan jika istri yang mengajukannya. Suatu perceraian hanya bisa dilakukan di depan  hakim  dalam  sidang  pengadilan  pasal  39  UU  Perkawinan.  Perceraian  harus  dilakukan  dan memenuhi  syarat  yang  cukup  yang  dijabarkan  dalam  UU  perkawinan  yakni  suami-istri  yang bersangkutan terus cekcok dan tidak dapat hidup rukun. Hakim harus berusaha untuk mendamaikan pasangan  yang  akan  melangsungkan  perceraian  sebelum  perkara  ini  melangkah  lebih  jauh  ke persidangan  karena  suatu  perceraian  akan  membawa  dampak  langsung  bagi  harta  kekayaan perkawinan  itu  sendiri,  terhadap  seluruh  harta  dan  membagi  harta  bersama  itu  secara  adil.  Saat perceraian  telah  terjadi  perceraian  pembagian  hartanya  menurut  hukumnya  masing-masing kepercayaan dan agamanya.
Berbagai  permasalahan  akan  timbul  dengan  putusnya  suatu  perkawinan,  yaitu  mengenai pembagian harta bersama pasangan suami istri. Ada tiga sebab, putusnya suatu hubungan suami-istri yaitu karena kematian, perceraian dan diputus pengadilan. Jikalau suami maupun istri sebagai salah satu  pihak  menghendaki  perceraian,  maka  salah  satu  dari  mereka  bisa  meminta  pengajuan  sekalian dengan  penyelesaian  harta  bersama  suami  istri,  baik  dalam  konpensi  dari  penggugat/pemohon maupun  dalam  bentuk  rekonpensi  dari  tergugat/termohon  (Pasal  66  (5)  dan  Pasal  86  (1)  UU  No. 7/1989)  Undang-undang  Peradilan  Agama.  Dimana  Hakim  juga  memiliki  kewenangan  untuk  di pertimbangkan bisakah penggabungan sengketa ini, harta bersama ini bisa diterima atau diselesaikan sekaligus  dengan  perceraian  atau  sebagai  perkara  yang  berdiri  sendiri.  Apabila  tuntutan  gugatan mengenai pembagian harta bersama di jadikan satu dengan gugatan cerai, maka dari itu semua pihak harus mematuhi putusan cerai tersebut, konsekuensinya  kalau perkara cerai ditolak (tidak diterima), maka  perkara  pembagian  harta  juga  tidak  diterima  dan  apabila  perkara  cerai  dikabulkan  maka pembagian harta bersama langsung diselesaikan bersama dengan itu.
Menjadikan  satu  suatu  perkara  dalam  menyelesaikan  harta  bersama  dengan  gugatan perceraian  secara  khusus  dalam  lingkungan  pengadilan  agama.  Sehingga  dapat  menciptakan  proses peradilan  menjadi  cepat,  sederhana  dan  biayanya  menjadi  ringan  sesuai  trilogi.  Pada  dasarnya pembagian harta bersama bisa juga dimintakan setelah perceraian karena akibat perceraian, atau bisa juga berbarengan dengan harta  warisan. Jikalau sengketa kepemilikan selama ini berkenaan dengan penentuan  benarkah  harta  sengketa  juga  bagian  dari  harta  bersama  atau  harta  milik  pribadi  suami atau  istri,  maka  pengadilan  agama  harus  menyelesaikannya  Pasal  98 Kompilasi  Hukum  Islam.  Jika berhubungan  dengan  sengketa  kepemilikan,  selama  itu  berkaitan  mengenai  penetapan  benarkah barang  yang  disengketakan  adalah  harta  milik  bersama  atau  harta  milik  pribadi  suami-istri,  maka wewenang  menjadi  pengadilan  umum.  Permohonan  sita  jaminan  dapat  dimintakan  jika  sengketa tentang harta perkawinan (Arto, 1996) . Masalah yang cukup rumit dan pelik adalah pembagian harta bersama  dalam  perkawinan  sebuah  perkawinan  yang  dilakukan  tidak  mematuhi  hukum  perkawinan bisa  berakibat  pada  mereka  pasangan  yang  melaksanakan  perkawinan  ini,  keturunan  dan  harta kekayaannya tersebut.
Dari  garis  keturunan  lurus  ke  atas  dan  kebawah,  saudara,  wali  nikah,  wali  pengampu  dari salah  seorang  pasangan  suami  istri/istri  yang  merupakan  bagian  dari  Pihak  keluarga  dan  masih terikat dengan perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan. Perceraian itu diajukan cukup alasan  yang  telah  diatur  UU  yaitu  bahwa  suami-istri  sudah  tak  bisa  hidup  rukun  lagi.  Perkawinan selain  merupakan  menjalin  hubungan  biologis  atau  pengikatan  secara  lahirlah  dan  batiniah  suami istri,  bisa  juga  sebagai  wadah  menampung  harta  kekayaan  yang  diperoleh  suami  istri  selama berlangsung  hubugan.  Oleh  sebab  itulah  harta  suami  istri  yang  di  dapat  tersebut  di  namakan  harta
kekayaan  bersama  dari  perkawinan  yang  diatur  Undang-undang  Perkawinan  Pasal  35  menegaskan bahwa  harta  yang  peroleh  saat  perkawinan  adalah  harta  bersama.  Dengan  begitu,  jikalau  hubungan perkawinan hancur, pecah atau putus yang di sebabkan proses perceraian atau disebabkan kematian salah  satu  pihak  maka  sesuai  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  pembagian  harta  bersama dapat  dilakukan.  Jadi  selain  membentuk  keluarga,  tujuan  perkawinan  juga  untuk  menimbun  harta kekayaan atau disebut dengan harta bersama.
Undang-undang  Perkawinan  semenjak  di  berlakukan  maka  mengenai  harta  kekayaan perkawinan diatur dengan Judul Harta Benda dalam perkawinan (Pasal 35-37) pada Bab VII. UU ini tidak memakai istilah harta kekayaan perkawinan, namun harta benda dalam perkawinan. Itu berarti Undang-undang  Perkawinan  melihat  harta  kekayaan  ini  hanya  dari  sisi  benda  materil  yang  pada umunya  barang  yang  berwujud  atau  memiliki  bentuk  fisik.  Sedangkan  yang  dipakai  oleh  Kitab Undang-undang  Perdata  yang  maknanya  lebih  luas  dibanding  benda  yaitu  harta  kekayaan,  sebab harta  kekayaan  mencakup  hak  kebendaan  serta  benda  yang  masuk  piutang  dan  hak-hak  kebendaan lain  yang  tak  memiliki  wujud.  Jika  dilihat  pada  Undang-Undang  Perkawinan  atau  penggabungan harta  berdasarkan  B.W,  bila  suami  istri  menginginkan  yang  lain  maka  pengenyampingan  dapat dilakukan  dengan  membikin  sebuah  perjanjian  kawin  yang  isinya  menjelaskan  secara  berbeda mengenai  pengurusan  harta  kekayaan  perkawinan.  Menurut  Pasal  29  Undang-Undang  Perkawinan perjanjian  perkawinan  dibikin  pada  saat  perkawinan  dilangsungkan.  Perjanjian  perkawinan  ini  di bikin  dengan  bentuk  tertulis  oleh  pegawai  pencatat  perkawinan  disahkan.  perjanjian  perkawinan tersebut tidak dapat diubah saat perkawinan berlangsung itu, dapat diubah kecuali kedua belah pihak (suami-istri)  sepakat  dalam  memperbaiki  dan  merubah  hal  tersebut  asal  tidak  mengakibatkan kerugian  bagi  pihak  lain  atau  orang  ketiga.  Perjanjian  perkawinan  tersebut  saat  ini  bisa  dibuat  saat perkawinan  berlangsung.  Hal  ini  berdasarkan  Putusan  Nomor  69/PUU-XII/2015  yang  diterbitkan mahkamah  konstitusi,  dengan  pertimbangan  untuk  memenuhi  kebutuhan  suami  istri  yang  pada waktu  melangsungkan  perkawinan  atau  sebelumnya  tidak  membikin  perjanjian  perkawinan.  Suami istri  bisa  kapan  saja  dapat  membuat,  merubah  perjanjian  perkawinan  yang  telah  dibikin  dapat dilakukanya  perubahan  dengan  syarat  Telah  dikehendaki  dan  disepakati  oleh  para  pihak  dan  tidak mengakibatkan kerugian pada pihak lain.
Perjanjian perkawinan dapat dicabut asal pencabutan jika itu tidak merugikan pihak lain atau pihak  ketiga  atas  persetujuan  pasangan  suami  istri  tersebut.  Notaris  atau  pegawai  pencatat perkawinan  berkewajiban  mengesahkan  perjanjian  kawin  tersebut.  perjanjian  perkawinan  tidak hanya pegawai perkawinan yang mengesahkan namun juga dibuat dihadapan Notaris selaku pejabat umum. Selama belum diatur UU perkawinan mengenai pengatur secara detail persoalan pembagian harta kekayaan semasa perkawinan, maka KUHPerdata yang berlaku mengikat pasangan suami  istri masing-masing yang bersangkutan pada saat perkawinan belum dilangsungkan. Ketentuan ini sesuai dengan  Undang-undang  Perkawinan  Pasal  37  yang  menegaskan  jika  perkawinan  putus  karena perceraian,  harta  bersama  diatur  dalam  hukumnya  masing-masing.  Jikalau  suami  istri  tersebut tunduk  pada  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  (B.W),  maka  ketentuan  mengenai  harta kekayaan  perkawinan  yang  terdapat  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  (B.W)  untuk menyelesaikan  perkara  harta  kekayaan  perkawinan  yang  diterapkan.  Kalau  tunduknya  suami-istri berdasarkan  hukum  adat,  maka  ketentuan  dalam  Undang-undang  Perkawinanlah  yang  tetap diterapkan namun dengan mengambil atau menerapkan prinsip-prinsip yang ada dalam hukum adat, spesifiknya  mengenai  pembagian  harta  kekayaan  dalam  perkawinan.  Oleh  karena  itu  berkaitan mengenai harta kekayaan perkawinan yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan pasal 35 perlu dijabarkan  dengan  suatu  peraturan  pelaksanaan  dalam  bentuk  Peraturan  Pemerintah.  Peraturan pelaksanaan  tersebut  perlu  segera  diterbitkan  untuk  memenuhi  kebutuhan  praktik  penyelesaian sengketa harta kekayaan perkawinan sering terjadi di masyarakat. Beberapa ketentuan normatif yang tercantum  dalam  hukum  adat  maupun  yang  terdapat  dalam  yurisprudensi  yang  dijadikan  bahan penyusunan peraturan pelaksanaan yang mengatur harta kekayaan perkawinan.
Prenuptial  agreement atau  perjanjian  perkawinan  dalam  Undang-Undang  Perkawinan  dan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan sebuah perjanjian terkait harta benda suami istri  selama  perkawinan  mereka  berlangsung,  yang  asas  atau  pola  yang  ditetapkan  oleh  undang- undang  disimpangi.  Dalam  praktik,  perjanjian  perkawinan  ini  lazim  dipakai.  Kini  perjanjian  kawin boleh  dibuat  saat  waktu,  sebelum,  atau  selama  masa  ikatan  perkawinan.  Sebagaimana  diatur  pada
Putusan  Nomor  69/PUU-XII/2015  Mahkamah  Konstitusi  dalam  Pasal  29  UU  Perkawinan.  Jika dibawah  tangan  dibuatnya  perjanjian  kawin,  perjanjian  itu  oleh  pegawai  pencatat  perkawinan  yang mengesahkan  atau  jika  dibuat  oleh  notaris  dibuat  secara  notariil.  Harta  yang  diperoleh  selama perkawinan  menjadi  harta  bersama  kalau  sebelumnya  tak  ada  perjanjian  kawin  yang  dibuat  para pihak.  dan  berubah  sebagai  harta  gono  gini  saat  pasangan  suami  istri  ini  bercerai.  dapat  dibuat perjanjian  perkawinan  untuk  mengurus  pemisahan  harta,  karena  suami  istri  tersebut  masih  pada ikatan perkawinan walaupun sudah pisah ranjang (Subekti, 1983) .
Perkawinan  adalah  ikatan  biologis  antara  suami  istri,  dalam  menjalani  kehidupan  berumah tangga  sebagai  suami  istri  sudah  barang  tentu  akan  mengalami  masalah-masalah  baik  itu  konflik yang  dapat  terbilang  wajar  dalam  rumah  tangga  bahkan  sampai  putusnya  perkawinan.  Dalam  hal putusnya  perkawinan  dapat  terjadi  karena  beberapa  alasan  yakni  kematian,  perceraian  dan  putusan pengadilan.  Mengenai  putusnya  perkawinan  tentu  akan  membawa  dampak  dalam  pembagian  harta bersama  selama  perkawinan,  hal  ini  tentu  tidak  menjadi  masalah  serius  apabila  pembagian  harta perkawinan  ini  sudah  diperjanjikan  terlebih  dahulu  dalam  perjanjian  pranikah,  namun  yang  dapat menjadi masalah di kemudian hari, jikalau harta merupakan benda tidak bergerak dimana para pihak kukuh  mempertahankan  haknya  atas  harta  bersama  ini  dan  tak  ada  satu  pun  yang  rela  untuk melepaskan  bagian  dari  haknya  untuk  dilelang  maka  bagaimana  membagi  harta  bersama  tersebut. Maka  aturan  apa  yang  bisa  dipakai  guna  memecah  harta  bersama  ini.  karena  dalam  aturan  yang berlaku di negara Indonesia saat ini tak diatur secara rinci mengenai hal ini. apabila pembagian harta tersebut terjadi setelah konflik yang berujung pada perceraian dimana salah satu pihak akan merasa tidak  mendapatkan  keadilan  dalam  pembagian  harta  tersebut.  Oleh  karena  itu  para  pihak  dapat menempuh jalan damai dengan mediasi ataupun jalur litigasi baik pada saat proses perceraian sedang berlangsung maupun setelah putusan perceraian inkrah maka para pihak dapat menuntut pembagian harta bersama yang diperoleh selama perkawinan untuk dinikmati, dan dikuasai sepenuhnya.

## 2. Pertimbangan  Hakim  Dalam  Menentukan  Pembagian  Harta  Perkawinan  Atas  Benda  Tak Bergerak  Antara  Suami  Istri  Setelah  Melakukan  Perceraian  dengan  Tanpa  Adanya Perjanjian Kawin
Berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan  hukum  pada  Putusan  Nomor  149/Pdt.G/2017/PN  Tabanan, Para Hakim yang menangani perkara Pengadilan Negeri Tabanan memiliki pendapat dan kesimpulan, bahwasanya  gugatan  milik  Penggugat  terkait  pembagian  harta  bersama  tersebut  adalah  cukup  alasan jika  ditinjau  dari  aturan  adat  bali.  harta  gono  gini  juga  dapat  dikatakan  sebagai  harta  bersama  jika ditinjau  dari  hukum  adat  bali.  jikalau  perceraian  telah  terjadi  dimana  harta  bersama  tersebut  bisa kongsi menjadi 2 dan harus sama rata, yang mana suami istri mendapat setengah bagian untuk dirinya masing-masing.  Sehingga  gugatan  Penggugat  dapat  dikabulkan.  Berdasarkan  pada  Putusan  Nomor 149/Pdt.G/2017/PN  Tabanan.  Mengenai  penyelesaian  pembagian  harta  bersama  antara  harta  milik Penggugat  bernama  A.A.  OKA  UDAYANA.  Dalam  hal  ini  Penggugat  mengaku  dan  menjabarkan beberapa  bukti  dan  saksi  dalam  gugatanya  dimana  penggugat  mempunyai  seebagian  hak  harta bersama (gono-gini) tersebut yang diperoleh selama pernikahan nya dengan Tergugat A.A. SAGUNG MIRAH USPIATI , sehingga Penggugat mengajukan gugatan secara tertulis pada 7 Juli 2017 yang di daftarkan  pada  Kepaniteraan  Pengadilan  Negeri  Tabanan  untuk  menyelesaikan  perkara  pembagian harta bersama ini.
Dari  Putusan  Nomor  149/Pdt.G/2017/PN  Tabanan  Tentang  pembagian  harta  bersama diantara  suami  istri  memang  pernah  ada  hubungan  perkawinan  yang  sebagaimana  tercantum  dalam Akta  Perkawinan  No.  187/GR/1994,  tertanggal  2  November  1994.  Dimana  dari  hubungan perkawinan  tersebut  mereka  memiliki  harta  bersama  berupa  sebuah  mobil  merek  Mitsubishi Outlander tahun 2014, No. Polisi DK 710 KE warna putih, serta tanah dan bangunan sertifikat  hak milik Nomer 2573/Denpasar, luas 200 M2, surat ukur 3034/1996 terletak di Jalan Pidada IV nomer 5, Ubung, Denpasar Utara. Namun pada tanggal 22 Agustus 2016 pasangan suami istri tersebut telah bercerai  dengan  Kutipan  Akta  Perceraian  No.  5171-CR-27102016-0002.  Perdasarkan  peristiwa hukum ini apabila telah terjadi cerai maka suatu harta yang diterima semasa perkawinan ialah harta bersama  sehingga  keduanya  dari  belah  pihak  baik  suami  istri  berhak  atas  bagian  mereka  masing- masing untuk di kuasai.
Berdasarkan segala pertimbangan yang dijadikan majelis hakim sebagai pertimbangan dalam
menjatuhkan  putusan  terhadap  tergugat,  penulis  berpendapat  hakim  telah  menggunakan Pertimbangan  secara  Yuridis  dimana  berdasarkan  pada  fakta-fakta  yuridis  yang  dijadikan perimbangan  hakim  yang  terungkap  dalam  sidang.  dimana  berdasarkan  fakta  yang  diungkap  di hadapan  persidangan,  berdasarkan  peristiwa  hukum,  keterangan  saksi-saksi,  keterangan  para  pihak serta  dihubungkan  alat  bukti  yang  diajukan  dipersidangan,  harta  berupa  sebuah  mobil  merek Mitsubishi  Outlander  tahun  2014,  No.  Polisi  DK  710  KE  warna  putih,  serta  tanah  dan  bangunan sertifikat  hak  milik  Nomor  2573/Denpasar,  luas  200  M2,  surat  ukur  3034/1996  terletak  di  Jalan Pidada  IV  nomer  5,  Ubung,  Denpasar  Utara  merupakan  harta  bersama  yang  diperoleh  selama perkawinan. Dimana berdasarkan amar dari putusan Nomor 149/Pdt.G/2017/PN Tabanan  mengenai pembagian harta bersama hakim majelis menyatakan harta sebagaimana yang telah dijabarkan diatas harus  dibagi  2  antara  suami-istri.  Jadi  baik  Penggugat  maupun  Tergugat  sudah  mendapat  bagian masing-masing  dari  haknya  untuk  bisa  menggunakan  harta  benda  itu.  Menurut  pendapat  penulis putusan  ini  sudah  sesuai  dengan  alat  bukti  yang  ada  dan  fakta-fakta  yuridis  berhasil  terungkap  di persidangan hingga putusan ini menurut hemat penulis sudah mencerminkan kepastian, kemanfaatan, dan keadilan bagi para pihak.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Pembagian Harta Perkawinan Berupa Benda  Tak Bergerak  Setelah Perceraian, putusnya perkawinan dapat terjadi karena beberapa alasan yakni kematian, perceraian dan putusan pengadilan dari putusnya perkawinan tentu akan membawa dampak serius pembagian harta bersama selama perkawinan, tidak ada masalah serius jika pembagian harta perkawinan ini sudah ada perjanjian pra nikah nya. Berkaitan pembagian harta bersama itu para pihak dapat menempuh mediasi ataupun pengadilan,  di saat proses perceraian  sedang  berjalan/berlangsung  maupun  setelah  putusan  perceraian  inkrah,  para  pihak  dapat menuntut pembagian harta bersama ini untuk dinikmati, dan dikuasai karena sah atau mutlak miliknya masing-masing.  Gugatan  milik  Penggugat  terkait  pembagian  harta  bersama  tersebut  adalah  cukup alasan jika ditinjau dari aturan adat bali. harta gono gini jika ditinjau dari aturan adat bali bisa disebut sebagai harta bersama. jikalau perceraian itu  terjadi maka dimana  harta bersama  tersebut  bisa dibagi menjadi 2 (dua) yang seimbang, yang masing-masing suami istri mendapat setengah bagian. Sehingga gugatan  Penggugat  dapat  dikabulkan.  Dimana  Majelis  Hakim  yang  pemeriksa  perkara  menyatakan amarnya  dengan  Mengabulkan  isi  gugatan  Penggugat  dan  menyatakan  Tergugat  maupun  penggugat untuk membagi dua harta bersama tersebut.

## 2. Saran
Bagi  pemerintah  khususnya  Dewan  Perwakilan  Rakyat  sebagai  pembentuk  Undang-undang  harus memperdalam  dan  menelusuri  nilai-nilai  di  masyarakat  yang  hidup  dalam  merumuskan  dan merancang  suatu  peraturan  perundang-undangan  serta  harus  senantiasa  merevisi  undang-undang sehingga  dapat  mengikuti  perkembangan  masyarakat  khususnya  undang-undang  perkawinan  dan peraturan pelaksanaanya. Karena penulis merasa masih ada kekurangan pada hukum  indonesia yang ada  sekarang  khususnya  pembagian  harta  perolehan  semasa  perkawinan.  Bagi  Hakim  yang menangani,  mengadili  dan  memutus  perkara  pembagian  harta  kekayaan  bersama  yang  di  gugat  di sebabkan  dari  sebuah  perceraian,  harus  cekatan,  teliti,  detai,  dan  teliti  saat  memeriksa  perkara tersebut karena memiliki tingkat kerumitan dalam pembuktiannya. Sehingga  di persidangan Majelis Hakim  saat  proses  pembuktian  bisa  menyaksikan  apakah  Penggugat  bisa  membuktikan  isi  dari gugatannya  atau  tidak  dengan  menghadirkan  bukti-bukti,  saksi-saksi,  ataupun  alat  bukti  lainnya. Pengabulan gugatan yang diajukan oleh Penggugat Jika memang Penggugat bisa membuktikan dalil gugatannya maka hakim memutuskan.

## DAFTAR PUSTAKA
A,  B.  H.  (2013).  Pelaksanaan  Pembagian  Harta  Bersama  di  Pengadilan  Agama  Sukoharjo. Jurnal Verstek , 1 (2), 87–96. Arto, M. (1996). Praktik Perkara Perdata pada Peradilan Agama . Pustaka Pelajar, Yogyakarta. Atmadja, I Dewa Gede Budiartha, I. N. P. (2018). Teori-teori Hukum . Setara Press, Malang. Djamali, R. A. (2011). Pengantar Hukum Indonesia . Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Dwiyandi,  R.,  &  Yahanan,  A.  (2017).  Status  Hukum  Harta  Bersama  Akibat  Putusnya  Perkawinan Karena Perceraian. Repertorium Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan , 6 (2), 170–179. Hadikusuma, H. (1990). Hukum Perkawinan Indonesia . Mandar Maju, Bandung.
Melia,  Abubakar,  M.,  &  Darmawan.  (2019).  Pembagian  Harta  Bersama  Setelah  Perceraian  (Studi terhadap  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  597K/Ag/2016). Jurnal  IUS  Kajian  Hukum  Dan Keadilan , 7 (3), 506–518. Prakoso,  D.,  &  Murtika,  I.  K.  (1987). Azas-Azas  Hukum  Perkawinan  di  Indonesia .  Bina  Aksara, Jakarta.
Rasjid, L. (1991). Hukum Perkawinan dan Perceraian (di Malaysia dan Indonesia) . PT Rosdakarya, Bandung.
Satrio, J. (1991). Hukum Harta Perkawinan . Citra Aditya Bakti, Bandung. Subekti. (1983). Pokok-Pokok Hukum Perdata . Intermasa, Jakarta. Susanto, H. (2008). Pembagian Harta Gono Gini Setelah Terjadi Perceraian . PT Citra Adirya Bakti, Bandung.