## FENOMENA DAN KONSTRUKSI KOMUNIKASI MASYARAKAT DI SEKITAR TWA SORONG PAPUA BARAT
The Phenomenon and Construction of Community Communication Around the TWA Sorong, West Papua
Mutiono 1,*)
1 Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Papua Barat, Sorong Papua Barat 98417, Indonesia
*) E-mail: mas.muti1992@gmail.com
Diterima: 28 Januari 2020 Direvisi: 20 April 2020 Disetujui: 20 April 2020 Publikasi Online: 21April 2020
Content from this work may be used under the terms of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.. Any further distributionof this work must maintain attribution to the author(s) and the title of the work, journal citation and DOI.
Published under Department of Communication and Community Development Science, IPB University ISSN: 1693-3699 | EISSN: 2442-4102

## ABSTRACT
Management  of  conservation  areas  cannot  be  separated  from  the  existence  of  the  surrounding communities.  One  important  aspect  in  understanding  society  is  to  know  the  construction  of communication  that  develops  in  a  community  group.  This  study  aims  to  uncover  the  phenomenon  of communication that develops in the communities around TWA Sorong along with its construction as an implication of community interaction with the surrounding forest resources. This research is based on a constructivist paradigm with a qualitative approach. The strategy used is a case study strategy through observation,  interviews  and  desk  study  methods.  The  results  showed  a  symbolic  convergence phenomenon  that  caused  asymmetric  information  between  the  government  and  the  community  in  the historical  context  of  TWA  Sorong  and  could  lead  to  legal  but  not  legitimate  conditions.  Symbolic convergence  is  strongly  constructed  by  oral  tradition  communication  and  characteristics  of  village communities that are still strong with adat and customary rights .
Keywords : adat, customary right , oral tradition, symbolic convergence, TWA Sorong

## ABSTRAK
Pengelolaan  kawasan  konservasi,  tidak  dapat  dilepaskan  dari  keberadaan  masyarakat  yang  ada  di sekitarnya. Salah satu aspek penting dalam memahami masyarakat adalah dengan mengetahui konstruksi komunikasi  yang  berkembang  dalam  suatu  kelompok  masyarakat.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengungkap gambaran fenomena komunikasi yang berkembang pada  masyarakat  sekitar TWA Sorong beserta  konstruksi  pembentuknya  sebagai  implikasi  interaksi  masyarakat  dengan  sumber  daya  hutan  di sekitarnya.  Penelitian  ini  berlandaskan  pada  paradigma  konstruktivis  dengan  pendekatan  kualitatif. Adapun  strategi  yang  digunakan  adalah  strategi  studi  kasus  melalui  metode  observasi,  wawancara  dan desk  study.  Hasil  penelitian  menunjukkan  adanya  fenomena  konvergensi  simbolik  yang  menyebabkan adanya  informasi  tidak  simetris  antara  pemerintah  dengan  masyarakat  dalam  konteks  sejarah  TWA Sorong dan dapat mengakibatkan terjadinya kondisi legal tidak legitimate. Konvergensi simbolik secara kuat  dikonstruksi  oleh  tradisi  komunikasi  oral  ( oral  tradition )  dan  karakteristik  masyarakat perkampungan yang masih kuat dengan adat dan hak ulayat.
Kata kunci : adat, hak ulayat, konvergensi simbolik, tradisi oral , TWA Sorong

## PENDAHULUAN
Komunikasi  memegang  peran  penting  dalam  proses-proses  pembangunan.  Berdasar prosesnya,  komunikasi  pembangunan  dapat  berlangsung  dengan  struktur  vertikal  maupun  horizontal sesuai  konteksnya.  Komunikasi  pembangunan  yang  berlangsung  melalui  struktur  vertikal  cenderung berpotensi  untuk  terjadi  adanya  salah  pengertian  ( miscommunication )  dan  ketidaksesuaian  dengan kebutuhan pembangunan serta dapat menyebabkan tumbuhnya budaya bisu yang dapat mengarah pada dominasi  serta  ketimpangan  (Mutiono  et  al.,  2018).  Oleh  sebab  itu,  komunikasi  pembangunan horizontal atau yang lazim disebut sebagai komunikasi pembangunan partisipatif menjadi mainstream dalam menjawab tantangan komunikasi pembangunan yang konvensional (Hadiyanto, 2008).
Komunikasi  pembangunan,  pada  praktiknya  dapat  terkonstruksi  ke  dalam  berbagai  ragam kegiatan  tergantung  bentuk  dan  tujuan  pembangunan  yang  akan  diwujudkannya  termasuk  salah satunya  adalah  komunikasi  pembangunan  dalam  pengelolaan  sumber  daya  hutan.  Kerusakan sumberdaya hutan akibat konflik berkepanjangan salah satu indikasinya disebabkan oleh konsep dan praktik  pengelolaan  sumber  daya  hutan  yang  dianggap  cenderung  anti  sosial  melalui  komunikasi vertikal yang mendominasi ( command and control ) (Mutiono et al., 2018; Santoso, 2004). Oleh karena berbagai  persoalan  yang  timbul  akibat  pengelolaan  sumber  daya  hutan  yang  mempraktikkan komunikasi  yang  cenderung  mendominasi,  mulai  sekitar  tahun  1970an,  gagasan-gagasan  kehutanan yang  lebih  memokuskan  diri  pada  aspek  partisipatif  mulai  menarik  perhatian  berbagai  kalangan (Santoso, 2004). Hal tersebut terungkap setidaknya dari berbagai tema yang diangkat dalam kongres kehutanan internasional yang lebih bernuansa sosial seperti forest for socio-economic development di Buenos  Aires  tahun  1972, forest  for  people di  Jakarta  tahun  1978, forest  resources  in  the  integral development  of  society di  Mexico  City  tahun  1985,  dan  berbagai  pertemuan-pertemuan  lainnya  baik skala  nasional  maupun  internasional  yang  mulai  membicarakan  kehutanan  dalam  aspek  sosial  yang lebih  partisipatif  sehingga  mulailah  bermunculan  berbagai  istilah  seperti community  forestry,  social forestry, farm forestry, village forestry, forestry for community development, community based forest management dan lain sebagainya (Santoso, 2004).
Konservasi  bagi  sebagian  kalangan  masih  dipersepsikan  bertentangan  dengan  aspek  sosial yang cenderung partisipatif karena persoalan kerusakan sumber daya hutan dianggap disebabkan oleh keberadaan  manusia  yang  cenderung  amoral  dalam  menempatkan  sumber  daya  hutan  sehingga sebagian  konservasionis  lebih  memilih  memegang  teguh  prinsip  perlindungan,  pengawetan  dan pemanfaatan  lestari  secara  kaku  dengan  lebih  mengutamakan  aspek  pengawasan,  pelarangan  dan penegakan hukum dengan dominasi negara yang kuat (Cahyono, 2013).
Adanya transformasi paradigma pengelolaan sumber daya hutan yang bergerak dari paradigma the forest first ke  paradigma the forest  second dengan  salah  satunya  ditunjukkan  melalui  munculnya konsep  10  cara  baru  kelola  kawasan  konservasi  yang  diperkenalkan  oleh  Wiratno  (2018)  dalam bukunya 10  Cara  Baru  Kelola  Kawasan  Konservasi  di  Indonesia:  Membangun  “Organisasi Pembelajar”, menunjukkan  bahwa  pengelolaan  kawasan  konservasi  di  Indonesia  tidak  lagi  dapat dilakukan  hanya  melalui  dominasi  negara  ( command  and  control ),  melainkan  perlu  menekankan pendekatan  partisipatif  dengan  memperhatikan  berbagai  aspek  termasuk  memahami  fenomena komunikasi masyarakat yang tinggal di daerah penyangga kawasan.
Dalam tradisi kajian socio-cultural , fenomena komunikasi menjadi salah satu bagian penting untuk  diperhatikan.  Mengingat  Tanah  Papua  merupakan  salah  satu  wilayah  dengan  kebudayaan  dan latar belakang sosial masyarakat yang sangat beragam dan rentan mendapatkan pengaruh sebagaimana diungkap Deda & Mofu (2013) mengenai adanya transformasi sosial masyarakat Papua Barat dari sisi bahasa, kepemimpinan dan wilayah adat yang dipengaruhi oleh adanya intervensi eksternal, kemudian juga  diungkap  oleh  Anakotta  et  al.  (2019)  yang  menemukan  bahwa  akulturasi  masyarakat  yang cenderung  negatif di  Papua  Barat  dipengaruhi  oleh  adanya  interaksi sosial  dan mobilitas  masyarakat yang tinggi, serta temuan Suryawan (2015) yang menemukan adanya rupturasi dan transformasi sosial budaya  masyarakat  Papua  akibat  intervensi  komunikasi  pembangunan  yang  dilakukan  oleh  struktur dominan  di  daerahnya  yang  lebih  berbasis  kapitalistik,  seluruhnya  menunjukkan  adanya kecenderungan  urgensitas  dalam  pentingnya  memaknai  fenomena  komunikasi  dalam  proses-proses pengembangan  masyarakat  karena  fenomena  pergeseran  budaya  dan  transformasi  sosial  sangat  erat hubungannya dengan fenomena komunikasi.
Dalam  konteks  pengelolaan  Taman  Wisata  Alam  (TWA)  Sorong  yang  tidak  terlepas  dari
adanya kehidupan sosial budaya masyarakat Papua disekitarnya bahkan memiliki hubungan erat baik secara  historis  maupun  kultural  terhadap  lahan  dan  hutan  yang  tumbuh  diatasnya  membuat  proses- proses  untuk  memahami  konteks  fenomena  komunikasi  masyarakat  setempat  menjadi  penting. Penelitian Mutiono (2020) telah menunjukkan adanya distorsi persepsi masyarakat dengan pengelola TWA  Sorong  dalam  hal  batas  kawasan  yang  tidak  lain  didominasi  oleh  permasalahan  komunikasi dalam  proses  komunikasi  pembangunan  pada  TWA  Sorong  sejak  awal  ditunjuk  oleh  Menteri Pertanian  tahun  1981.  Proses-proses  rekonsiliasi  yang  telah  dilakukan  juga  oleh  pengelola  pada periode  20  tahun  terakhir  dalam  memperoleh  kesepakatan  batas  juga  masih  belum  menemukan  titik temu. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk mengungkap fenomena komunikasi masyarakat di sekitar  TWA  Sorong  sebagai  implikasi interaksi  masyarakat  dengan  sumber  daya  hutan  disekitarnya sehingga  dapat  diungkap  konstruksi  fenomena  komunikasi  yang  membangun  pembatas  untuk diperolehnya titik temu rekonsiliasi penyelesaian batas oleh masyarakat dan pengelola TWA Sorong. Penelitian  ini  diharapkan  mampu  memberikan  informasi  mengenai  gambaran  fenomena  komunikasi masyarakat di sekitar TWA Sorong beserta konstruksi yang membangunnya sehingga dapat digunakan sebagai bahan perumusan kebijakan pengelolaan kawasan yang lebih partisipatif.

## METODE
Penelitian  ini  berlandaskan  paradigma  konstruktivis.  Berangkat  dari  paradigma  tersebut, pendekatan  yang  digunakan  adalah  pendekatan  kualitatif  karena  berkaitan  dengan  fungsi  memahami masalah  yang  belum  jelas,  mengetahui  makna  yang  tersembunyi,  memahami  interaksi  sosial, mengembangkan  teori,  memastikan  kebenaran  data  dan  untuk  meneliti  sejarah  perkembangan (Darmadi, 2014). Strategi dari pendekatan kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus.  Dalam  studi  kasus,  terdapat  3  elemen  utama  yang  menjadi  fokus  penelitian,  yaitu  elemen tempat  ( place ),  pelaku  ( actors ),  dan  aktivitas  ( activity )  yang  berinteraksi  secara  sinergi  karena penelitian ini hanya ingin melihat sesuatu yang terjadi pada situasi sosial secara mendalam (Darmadi, 2014). Penelitian ini berfokus pada aktivitas komunikasi masyarakat di sekitar TWA Sorong dengan informan  terdiri  dari  7  warga  Kampung  S  dan  3  Pejabat  dari  instansi  pengelola  TWA  Sorong  yang diambil secara purposif dengan kriteria sebagai berikut:
1. Pemimpin/tokoh di Kampung S;
2. Pelaku sejarah pembentukan Kampung S;
3. Memiliki pengetahuan tentang sejarah Kampung S; dan/atau
4. Memiliki pengetahuan tentang sejarah TWA Sorong.
Analisis  data  pada  penelitian  ini  menggunakan  analisis  deskriptif.  Analisis  deskriptif dilakukan untuk memperoleh deskripsi dari temuan-temuan penting yang telah dikumpulkan sehingga dapat diperoleh pemahaman ( verstehen ) dari fakta dan interpretasi fenomena yang ada di masyarakat sehingga dapat menjadi suatu susunan yang mudah dipahami. Analisis deskriptif akan diarahkan untuk menggali fenomena komunikasi yang ada pada masyarakat di sekitar TWA Sorong beserta konstruksi komunikasi yang membangunnya. Dalam proses analisis deskriptif, peneliti harus menerapkan prinsip triangulasi  sebelum  melakukan  penyimpulan  akhir  dari  proses  analisis  yang  dilakukan.  Triangulasi merupakan proses check dan recheck satu sumber bukti dengan sumber bukti lainnya. Ada beberapa kemungkinan yaitu sumber satu dengan lainnya cocok, atau satu sumber dengan lainnya tidak cocok namun  tidak  bertentangan,  atau  satu  sumber  dengan sumber  lainnya  bertentangan. Kesimpulan  akhir dapat diambil jika peneliti sudah merasa datanya jenuh ( saturated ) dan setiap penambahan data hanya berarti  ketumpangtindihan  ( redundant ).  Pada  penelitian  ini,  triangulasi  dilakukan  dengan  melakukan check dan recheck sejarah  Kampung  S  dan  sejarah  TWA  Sorong  yang  diceritakan  oleh  informan melalui  pencocokan  cerita seluruh  informan  dan  melakukan  pembandingan  dengan  4  dokumen  arsip terkait  penguasaan  tanah  yang  dimiliki  masyarakat  dan  33  arsip  dokumen  instansi  pengelola  terkait sejarah TWA Sorong hingga diperoleh kesimpulan akhir.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Fenomena Komunikasi: Konvergensi Simbolik
Taman  Wisata  Alam  Sorong  pada  mulanya  adalah  wilayah  hasil  penyerahan  tanah  ulayat
masyarakat  yang  tinggal  di  antara  Tg.  Sorong  dan  S.  Warmason  kepada  Pemerintah  Daerah  Dati  II Sorong. Pada tahun 1977, 4 orang pemilik tanah ulayat atas nama HK, DO, SM dan EM melepaskan tanah seluas 614,2 ha kepada Pemerintah Daerah Dati II Sorong melalui Panitia Tanah A dengan surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor: 001/PTA/1977 tanggal 31 Januari 1977.
Berdasarkan surat tersebut, melalui pertimbangan wilayah yang memiliki pemandangan indah sehingga  perlu  dibina  secara  khusus  untuk  dapat  dimanfaatkan  bagi  kepentingan  ilmu  pengetahuan, pendidikan, kebudayaan, rekreasi dan pariwisata, Menteri Pertanian saat itu Prof. Ir. SH, melalui SK Menteri  Pertanian  Nomor:  397/Kpts/Um/5/1981  tanggal  7  Mei  1981  menunjuk  wilayah  dimaksud seluas 945,90 ha untuk dijadikan sebagai Taman Wisata Sorong.
Berbekal SK Menteri Pertanian tersebut, Balai PK VI Maluku-Irian Jaya beserta Panitia Tata Batas yang diketuai Bupati Sorong, melakukan penataan batas kawasan dan telah temu gelang sesuai dengan  peta  lampiran  SK  Menteri  Pertanian  Nomor:  397/Kpts/Um/5/1981  tanggal  7  Mei  1981  dan dibuktikan  melalui  Berita  Acara  Tentang  Penataan  Batas  Hutan  Wisata  Sorong  tanggal  6  Oktober 1981.  Walaupun  Kawasan  Taman  Wisata  Sorong  telah  selesai  dilakukan  penataan  batas,  namun ternyata proses pengukuhan kawasannya terkendala karena dokumen penataan batas yang dikirimkan ke Pusat dianggap belum lengkap. Oleh sebab itu, proses pengukuhan kawasan Taman Wisata Sorong pada saat itu belum dapat dilanjutkan.
Status  kawasan  yang  belum  selesai  proses  penetapan  batasnya  ditambah  adanya  keberadaan hak  ulayat  yang  masih  kuat  disertai  dengan  dinamika  pembangunan  daerah  yang  cukup  pesat, membuat  sebagian  masyarakat  mencoba  melakukan  klaim  lahan  yang  telah  ditunjuk  sebagai  Taman Wisata Sorong. Klaim pertama dilakukan oleh Saudara DOK dengan dikuasakan kepada Saudara LT yang mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Sorong melalui gugatan Nomor 19/Pdt.G/48/PN.SRG tanggal 18 April 1998 dengan menggugat Bupati DATI II Sorong dan Kepala Dinas Kehutanan DATI II Sorong atas tanah seluas ±90 ha yang dianggap masuk ke dalam kawasan Taman Wisata Sorong.
Gugatan yang diajukan oleh Saudara DOK dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Sorong melalui putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 19/Pdt.G/ 1998/PN.SRG tanggal 23 Januari 1999. Namun demikian,  tergugat  masih  mengambil  langkah  banding  ke  Pengadilan  Tinggi  Irian  Jaya  melalui Memori  banding  tanggal  5  juli  1999  terhadap  putusan  PN  Sorong  tanggal  23  Januari  1999  nomor 19/pdt.g/1998/PN.SRG dalam perkara perdata yang akhirnya dikabulkan oleh Pengadilan Tinggi Irian Jaya melalui Putusan Pengadilan Tinggi Irian Jaya Nomor 39/PDT/1999/PT.IRJA tanggal 19 Agustus 1999  yang  membatalkan  putusan  Pengadilan  Negeri  Sorong  Nomor  19/Pdt.G/1998/PN.SRG  tanggal 23 Januari 1999. Secara lebih rinci proses gugatan TWA Sorong di Pengadilan disajikan dalam Tabel 1.

## Tabel 1. Proses Gugatan Batas TWA Sorong di Pengadilan
No Dokumen Substansi 1 Gugatan DOK ke Pengadilan Negeri Sorong Duduk perkara: 1. Penggugat  memiliki  tanah  adat  seluas  ±140  ha  di  Jl.  Sorong Klamono Km.17 Kelurahan Aimas dengan batas: Utara: Tanah adat keret M Timur: Tanah adat keret KK Selatan: Jl. PT. Intimpura/tanah adat keret O. Barat: jl. Sorong Klamono. 2. Tanah seluas ±90 ha  dalam tanah penggugat adalah tanah sengketa yang diambil/diduduki tergugat dengan melawan hukum: Utara: tanah adat keret malaseme klablin Timur: Sisa tanah adat penggugat Selatan: sisa tanah penggugat/jl.intimpura Barat: jl.sorong klamono
3. Tanah  sengketa  yang  menjadi  hutan  lindung/wisata  tidak  pernah dilepaskan sehingga tergugat telah melawan hukum.
4. Tergugat  telah  masuk  dan  menguasai  tanah  tanpa  adanya  pelepasan sehingga melawan hukum.
5. Tergugat  melarang  penggugat  masuk  dan  berkebun  sehingga  sangat
No Dokumen Substansi
merugikan dan harus mengganti rugi sebesar 4,5 milyar.
6. Penggugat  takut  tergugat  menjual  tanah  sengketa  karena  harga  jual tinggi, letak strategis, dan sangat luas. 2 Putusan Pengadilan Negeri Sorong 1. Gugatan  sebagaimana  gugatan  Nomor  19/Pdt.G/48/PN.SRG  tanggal 18 April 1998. 2. Jawaban tergugat 1 dan 2:
a. Gugatan kabur karena tidak jelas batasnya. b. Tidak  ada  hubungan  hukum  karena  penggugat  dianggap  tidak memenuhi syarat
c. Salah  mengajukan  gugatan  karena  dianggap  tidak  sama  obyek sengketa  yang  disampaikan  dengan  yang  seharusnya  (sesuai  sk menteri)
d. Gugatan kurang pihak karena tidak mencantumkan kepala kantor sub balai KSDA Sorong.
e. Tergugat tidak pernah secara diam diam baik fisik maupun teknis terlibat dalam penguasaan tanah dan perolehan tanah berasal dari nasionalisasi aset dari pemerintah hindia belanda.
f. Secara  umum  masyarakat  sorong  sudah  tahu  bahwa  wilayah tersebut  adalah  hutan  wisata  yang  sejak  tahun  1953  difungsikan oleh  hindia  belanda  bahkan  sejak  tahun  1984  telah  diberi  patok batas  sehingga  kepemilikan  hak  pertuanan  penggugat  perlu dipertanyakan.
g. Karena  penggugat  tidak  jelas  statusnya  sehingga  tidak  pernah tergugat  melarang  pemilik  tanah  masuk  ke  dalam  hutan  wisata sehingga tuntutan ganti rugi tidak beralasan.
Saksi penggugat:
a. AK: tahun 1953 pemerintah hindia belanda meminta tanah kepada penggugat  seluas  2,7  ha  di  Km.14  sebagai  tempat  pembibitan yang sekarang dikenal sebagai kebun percontohan FP UC, namun kenyataannya meluas menjadi 90 ha dan sekarang dikuasai dinas kehutanan. Tanah tersebut tidak pernah dilepas kepada orang lain oleh pemilik tanah.
b. EM: Tahun 1984 tanah dikuasai oleh dinas kehutanan tanpa seizin penggugat,  sebelumnya  tanah  yang  digunakan  hindia  belanda seluas  2,7  ha  namun  meluas  menjadi  90  ha  dan  belum  diganti rugi.
c. EK: Tanah penggugat belum diganti rugi dan telah dipagar sejak tahun  1984,  tanah  tersebut  adalah  warusan  turun  temurun  orang tuanya. Mengadili: a. Mengabulkan gugatan untuk sebagian b. Menyatakan penggugat pemilik tanah 140 ha
c. Menyatakan  bahwa  tanah  90  ha  adalah  tanah  sengketa  milik penggugat yang diambil secara melawan hukum oleh tergugat
d. Menyatakan tergugat telah melawan hukum
e. Menyatakan  bahwa  tergugat  tanpa  memperoleh  pelepasan  hak dari  penggugat  telah  masuk  secara  diam-diam  dan  menguasai tanah sengketa
f. Menghukum tergugat untuk mengosongkan dan segera keluar dari tanah obyek sengketa tanpa syarat apapun.
g. Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya. 3 Memori Banding
Pengelola Permohonan banding: a. Keberatan  pertama:  fakta  gugatan  kurang  pihak  tidak dipertimbangkan  padahal  secara  teknis  dan  fungsional  pengelola hutan wisata adalah sub balai KSDA Sorong dan dinas kehutanan
No Dokumen Substansi sorong. b. Keberatan  kedua:  Pertimbangan  hukum  hakim  pertama  hanya berdasarkan  interpretasi  hakim  tanpa  memperhatikan  adanya hukum positif yang mengatur obyek sengketa.
c. Keberatan  ketiga:  keputusan  berdasarkan  persangkaan  yang  kuat dari  bukti-bukti  penggugat  mengesampingkan  kedudukan  dan kualitas penggugat yang belum jelas asal-usulnya.
d. Keberatan  keempat:  dalam  hukum  acara  perdata  tidak  perlu  ada keyakinan hakim.
e. Memohon  agar  membatalkan  putusan  pengadilan  negeri  sorong nomor  19/pdt.g/1998/PN.SRG  dan  menolak  seluruh  gugatan penggugat. 4 Putusan Pengadilan Tinggi Irian Jaya Tidak sependapat dengan putusan pengadilan negeri sorong: a. Kedua pihak mengakui tanah sengketa adalah hutan lindung milik pemerintah
b. Seharusnya  sub  balai  KSDA  Sorong  sebagai  pengelola  juga  ikut digugat sehingga para pihak kurang lengkap
c. Putusan  tidak  dapat  dipertahankan  dan  harus  dibatalkan  serta menerima eksepsi tergugat
Sumber: Olahan Peneliti dari arsip internal BBKSDAPB
Selain gugatan dari Saudara DOK, beberapa klaim juga diajukan oleh masyarakat ke beberapa instansi yang terkait dengan Taman Wisata Sorong, yaitu seperti:
1. Permohonan  pembebasan  tanah  oleh  Saudara  EM  dan  PM  kepada  Menteri  Kehutanan  dan Menteri  Lingkungan  hidup  atas  tanah  di  KM.14  yang  dijadikan  Taman  Wisata  Sorong  melalui surat permohonan pembebasan kawasan hutan wisata alam tanggal 7 januari 1999.
2. Laporan  masyarakat  dari  Keret  OK  kepada  Menteri  Kehutanan  perihal  pengambilan  tanah masyarakat di Km.16 seluas ±90 ha yang diambil oleh Pemda DATI II Sorong, Dinas Kehutanan dan  Sub  Balai  KSDA  Irian  Jaya  I  Sorong  melalui  surat  laporan  masyarakat  atas  masalah  tanah adat  milik  keret  OK  yang  diambil  oleh  Pemda  Tk.II  Sorong,  Dinas Kehutanan Sorong  dan  Sub Balai  KSDA  Irian  Jaya  I  Sorong  tanggal  22  Maret  1999  dan  sekaligus  meminta  untuk memperjelas  selisih  status  tanah  antara  luas  pelepasan  tanah  adat  dengan  luas  penunjukan kawasan yang mencapai ±300 ha.
3. Penarikan kembali tanah adat yang telah diserahkan oleh keret M atas tanah yang menjadi Taman Wisata  Sorong  yang  diwakili  oleh  EM  dan  PM  kepada  Bupati  Sorong,  Sub  Balai  KSDA  Irian Jaya  I  Sorong  dan  Kepala  BPN  Sorong  melalui  surat  keluarga  besar  keret  M  tanggal  16  april 1999.
Berbagai  masalah  klaim  tanah  di  Taman  Wisata  Sorong  yang  kemudian  berubah  nama menjadi  Taman  Wisata  Alam  (TWA)  Sorong  yang  belum  menemui  titik  penyelesaian  membuat munculnya perkampungan/pemukiman baru di dalam TWA Sorong dengan dibangunnya perumahan, fasilitas sosial dan umum, serta kegiatan usaha yang berada di dalam kawasan TWA Sorong. Dengan situasi  yang  telah  terjadi,  BBKSDAPB  selaku  pihak  yang  menerima  pelimpahan  wewenang pengelolaan  TWA  Sorong  dari  Pemerintah  Daerah  Dati  II  Sorong  menemui  hambatan  dalam melakukan pengelolaan kawasan TWA.
Berawal  dari  adanya  proses  penetapan  kawasan  yang  belum  dapat  dilakukan,  kemudian munculnya  gugatan  masyarakat,  adanya  ketidaksepahaman  luas  TWA  Sorong  hasil  penyerahan masyarakat  dengan  yang  ditunjuk  Menteri  Pertanian,  dan  adanya  proses  gugatan  masyarakat  yang semula  menang  di  Pengadilan  Negeri  Sorong  kemudian  kalah  di  Pengadilan  Tinggi  Irian  Jaya  serta didukung  oleh  kuatnya  dominasi  kepemilikan  hak  ulayat,  membuat  muncul  dan  berkembangnya perkampungan/ pemukiman baru di dalam dan sekitar TWA Sorong disertai adanya pemahaman baru yang  terkonvergensi  secara  berbeda  dengan  pemahaman  pengelola  TWA  Sorong  mengenai  batas kawasan.  Fenomena  tersebut  menggambarkan  adanya  fenomena  komunikasi  konvergensi  simbolik
dalam konteks distorsi pemahaman batas kawasan TWA Sorong.
Teori  konvergensi  simbolik  pada  awalnya  diilhami  oleh  riset  Robert  Bales  mengenai komunikasi  kelompok-kelompok  kecil  yang  kemudian  dikembangkan  lebih  lanjut  oleh  Ernest Bormann  melalui  penelitian-penelitian  intensifnya  sepanjang  tahun  1970-an  (Kartikawangi,  2013). Konvergensi simbolik secara sederhana dapat dimaknai sebagai suatu bentuk kekompakan kelompok yang  dipacu  oleh  adanya  fantasi  yang  diyakini  bersama  melalui  pertukaran  yang  terus  menerus sehingga menjadi suatu simbol bahkan identitas dari kelompok tersebut (Suryadi, 2010). Simbol yang telah  diyakini  bersama  akan  menumbuhkan  rasa  kesamaan,  kesadaran  dan  kekompakan  akan  makna yang  dimiliki  dari  suatu  simbol  melalui  fantasi-fantasi  yang  diceritakan  dan  di  dramatisasi.  Fantasi- fantasi  yang  telah  menjadi  simbol  akan  membentuk  seperti  rantai  fantasi  dengan  kohesi  yang  kuat sehingga  hanya  dengan  sedikit  pemantik  yang  muncul  pada  tema-tema  fantasinya  akan membangkitkan makna,ingatan bahkan emosional anggota kelompok tersebut (Elsakina, 2016).
Fantasi  sendiri  dalam  teori  ini  bukan  dimaknai  sebagai  cerita  fiktif  atau  keinginan  erotis melainkan  mengarah  pada  cerita  terhadap  sesuatu  yang  telah  terjadi,  sedang  atau  akan  terjadi  dan diterima  oleh  suatu  kelompok  dengan  pemaknaan  yang  sama  (Mutiaz,  2019).  Fantasi  dapat  berawal dari  cerita  berupa  lelucon,  guyonan,  analogi,  umpatan  hingga  pada  level  yang  lebih  lanjut  mampu menjadi  visi  retoris  yang  mampu  memompa  semangat  interaksi.  Fantasi  tersimbolkan  dalam  tema- tema  tertentu  yang  telah  diyakini  bersama  dalam  suatu  kelompok/  komunitas  masyarakat.  Dengan demikian dapat ditarik bahwa suatu wacana di dalam kelompok masyarakat setidaknya memiliki tema- tema  fantasi  yang  memiliki  makna,  simbol  serta  proses-proses  pertukaran  dan  dramatisasi  yang dibangun  oleh  kelompok  masyarakat  tersebut  sebagai  sebuah  konvergensi  simbolik  (Prasati  & Indriani, 2018).
Fenomena  konvergensi  simbolik  dalam  kasus  TWA  Sorong  ditunjukkan  melalui  munculnya beberapa  tema  fantasi  dalam  pembicaraan  dengan  informan  dari  unsur  masyarakat  dan  pengelola. Adapun konvergensi simbolik yang diperoleh disajikan dalam tabel 2 dan tabel 3.
Tabel 2. Konvergensi simbolik unsur masyarakat terhadap TWA Sorong
Tema Simbol Makna Dramatisasi Rantai Hutan Lindung* *Masyarakat lebih familiar menyebut TWA dengan hutan lindung Hutan yang masih bagus di dalam pagar* *ada pagar kawat yang pernah dibangun masyarakat dengan pengelola lama untuk membatasi lahan milik DOK yang di dalam TWA Hutan yang dikelola pemerintah (BBKSDAPB) tidak boleh diganggu Masyarakat turut menjaga kelestarian hutan lindung Cerita turun temurun tentang wilayah hutan lindung Tanah Ex-TWA Tanah di luar pagar Tanah bekas TWA/ bukan tanah kehutanan hasil kemenangan DOK di Tanah di luar pagar adalah tanah DOK yang menang gugatan di pengadilan, DOK adalah pemilik hak Cerita turun temurun tentang kemenangan DOK di pengadilan
Tema Simbol Makna Dramatisasi Rantai pengadilan ulayat yang diakui oleh adat setempat Tanah Hasil Pembelian Kampung S dengan bukti pembelian Kampung S adalah kampung yang berdiri di atas tanah Ex- TWA hasil pembelian dari DOK yang ada bukti pembelian tanahnya oleh masyarakat Kampung S Jika status tanah tidak jelas maka tidak mungkin dibeli oleh masyarakat secara adat dan mendapatkan tanda bukti pembeliannya Dokumen bukti pembelian tanah Memiliki bukti Dokumen pembelian tanah ulayat DOK seluas 4 hektar oleh PK dan SK sebagai wakil masyarakat Kampung S adalah Kampung legal yang berdiri di atas yang dibeli secara sah oleh masyarakat Dokumen pembelian masih disimpan rapi, ditandatangani oleh kepala desa dan camat pada waktu pembelian Dokumen bukti pembelian tanah
Sumber: Olahan peneliti
Tabel 3. Konvergensi simbolik unsur pengelola terhadap TWA Sorong
Tema Simbol Makna Dramatisasi Rantai TWA Sorong SK Menteri Pertanian tentang penunjukan TWA Sorong, peta dan patok batas Wilayah yang dikelola BBKSDAPB mencakup yang tertuang pada peta kawasan dan termasuk tanah Kampung S dan tanah obyek gugatan DOK (yang dianggap Ex- TWA) UPT yang mendapat wewenang untuk mengelola kawasan konservasi di Papua Barat Arsip internal dan publikasi informasi kawasan Pengukuhan kawasan Patok batas dan berita acara tata batas Telah dilakukan penataan kawasan Tata batas telah dilakukan tetapi prosesnya belum selesai mencapai penetapan Arsip internal/ surat menyurat
Tema Simbol Makna Dramatisasi Rantai Kampung di dalam kawasan Kampung yang berada di dalam patok batas Kampung berdiri tanpa izin (illegal) di dalam kawasan konservasi Masyarakat telah membuat kampung di dalam wilayah TWA Sorong dengan dasar DOK menang padahal kalah dalam banding Arsip internal Pengelola kawasan Kantor Balai Besar KSDA Papua Barat, petugas penjaga dan papan- papan informasi TWA Sorong memiliki pengelola yang sah Dilakukan pengelolaan kawasan baik yang bersifat teknis, administratif maupun pembinaan masyarakat secara terus menerus Surat menyurat, hasil-hasil penelitian, kegiatan-kegiatan patroli, kegiatan kerja sama pembangunan TWA, pelaksanaan upacara adat, kegiatan sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat setempat
serta kegiatan pemulihan ekosistem

## Sumber: Olahan peneliti
Konvergensi  simbolik dalam  perkembangannya  telah  menciptakan  persepsi  yang  berbeda terhadap  TWA  Sorong  yang  diyakini  oleh  masyarakat  Kampung  S  dengan  pengelola  kawasan sehingga  menyebabkan  terjadinya  informasi  yang  tidak  simetris  ( asymmetric  information ). Asymmetric information merupakan istilah yang sering digunakan dalam kajian bidang ilmu ekonomi dan  bisnis  namun  demikian  dapat  dimaknai  juga  penggunaannya  dalam  konteks  transaksi  informasi pada  kajian  komunikasi  pembangunan. Asymmetric  information diartikan  sebagai  suatu  kondisi  di mana manager ( agent ) memiliki lebih banyak informasi atas prospek perusahaan dibandingkan dengan pemegang  saham  ( principal )  (Lisa,  2012).  Pengertian  tersebut  dapat  dimaknai  sebagai  adanya ketidaksamaan  informasi  yang  dimiliki  antara  dua  pihak  atau  lebih  yang  saling  memiliki  keterkaitan sehingga  dalam  pemaknaan  dan  pemanfaatan  informasi  terjadi  ketidaksinkronan.  Ketimpangan  yang terjadi akan berimplikasi pada bagaimana kedua belah pihak bersikap atas informasi yang dimilikinya. Pada banyak situasi, asymmetric information telah menimbulkan konflik kepentingan dan hambatan- hambatan dalam  menjalankan suatu program dan kegiatan  (Lisa, 2012). Dapat dicermati dari tabel 2 dan tabel 3 bahwa terdapat perbedaan mendasar persepsi masyarakat dengan pengelola mengenai batas dan luas TWA Sorong, status Kampung S serta keberadaan tanah Ex-TWA.
A symmetric information yang terbentuk akibat konvergensi simbolik yang kuat memang tidak mudah  untuk  dilakukan  penyimetrisan  informasi  karena  berkaitan  dengan  faktor-faktor  historis  dan sosiologis  yang  telah  membangun  keyakinan  atas  informasi  yang  dipercayainya.  Implikasi  dari fenomena  ini  apabila  tidak  segera  dilakukan  langkah-langkah  antisipatif,  pelan  tapi  pasti  dapat mengakibatkan  munculnya  kecenderungan  kondisi  legal  tidak  legitimate  (LTL)  pada  kawasan  TWA Sorong sebagaimana wilayahnya dianggap sah secara administrasi dan hukum sebagai kawasan yang dikelola  pemerintah  (legal)  namun  belum  sepenuhnya  diterima  oleh  masyarakat  mengenai  luas  dan keberadaan batas-batas kawasannya (tidak legitimate).
Istilah  LTL  diperkenalkan  oleh  Kartodihardjo  (2016)  yaitu  sebagai  kondisi  dimana  kawasan hutan memiliki kondisi yang sah menurut hukum formal (legal) namun tidak diakui oleh para pihak di dalamnya  (tidak  legitimate).  Situasi  yang  terjadi  adalah  pada  umumnya,  kawasan  hutan  yang  telah dianggap  sah  secara  administratif  melalui  proses  penunjukan  dan/atau  penetapan  kawasan,  secara absolut  telah  dianggap  sebagai  pembenaran  dalam  melakukan  tindakan-tindakan  di  dalamnya.
Padahal,  unsur  pengakuan  dan  keberterimaan  (legitimate)  oleh  para  pihak  yang  berkaitan  dengan kawasan tersebut terutama masyarakat di dalam dan/atau sekitarnya menjadi bagian penting dan tidak dapat dikesampingkan. Oleh sebab itu, penentuan keberlangsungan berbagai aktivitas dalam kawasan hutan  tidak  hanya  berkaitan  dengan  unsur  legal  saja melainkan  memerlukan  adanya  unsur legitimasi dari  pihak-pihak  yang  berkaitan  di  dalamnya.  Hal  ini  menjadi  atensi  penting  bagi  pengelola  untuk menentukan  langkah-langkah  strategis  dan  sistematis  dalam  bentuk  program  dan  kegiatan  yang mampu mendorong percepatan penetapan kawasan TWA Sorong melalui proses partisipatif yang tetap mengakomodir  konteks  konvergensi  simbolik  keberadaan  Kampung  S  supaya  tetap  menjamin keberlangsungan kehidupan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat secara berkelanjutan.

## Konstruksi Konvergensi Simbolik: Tradisi Oral, Sistem Kepemimpinan dan Hak Ulayat
Fenomena  konvergensi  simbolik  tidak  serta  merta  muncul  secara  instan.  Ada  aspek  yang mengonstruksi  munculnya  fenomena  tersebut.  Faktor-faktor  yang  memiliki  kecenderungan membentuk  konvergensi  simbolik  adalah  masih  berkembangnya  tradisi  oral  ( oral  tradition )  di masyarakat,  sistem  kepemimpinan  adat  yang  diantut  di  Kampung  S  adalah  sistem  kepemimpinan campuran, dan masih kuatnya pengakuan terhadap hak ulayat ( beschhikkingsrecht ).
Perkembangan  suatu  peradaban  pasti  akan  mewarisi  tradisi  lisan  dan  tulisan.  Tradisi  lisan merupakan segala wacana yang disampaikan secara lisan mengikuti cara atau adat istiadat yang telah membentuk pola dalam suatu masyarakat (Duija, 2005). Wacana yang terkandung dalam tradisi lisan dapat berupa mitos, cerita rakyat, legenda, dongeng, sejarah, silsilah dan sebagainya yang merupakan bagian  dari  interaksi  sosial  dari  lisan  ke  lisan  (Duija,  2005).  Dengan  demikian,  sebagai  bagian  dari bentuk  interaksi  sosial  yang  tidak  terdokumentasikan,  tradisi  lisan  akan  menimbulkan  banyak  versi dalam  perkembangannya  yang  turun  temurun.  Tradisi  ini  umum  berkembang  di  pedesaan  atau perkampungan  yang  dalam  transformasi  perkembangannya  lebih  lambat  dalam  mengenal  tradisi tulisan.  Namun,  perkembangannya,  tradisi  lisan  ini  juga  memiliki  peran  penting  dalam  membangun narasi-narasi  politik  dan  perlawanan terutama  digunakan  oleh  kaum-kaum  tertindas  (Santoso,  2004). Tradisi  lisan  masih  sangat  kental  terjadi  di  Kampung  S.  Seluruh  informan  sangat  mengandalkan ingatannya  dalam  menuturkan  sejarah  kampung,  adat  dan  budayanya.  Hal  ini  serupa  dengan  hasil penelitian  Suryawan  (2015)  yang  menyebutkan  bahwa  budaya  masyarakat  Papua  adalah  tradisi  oral, dan tumbuh subur di perkampungan yang menyebar dan menjadi keyakinan bersama untuk menjalani kehidupan.  Faktor  tradisi  oral  memiliki  peran  yang  besar  dalam  konvergensi  simbolik  mengenai sejarah  asal-usul  lahan  dan  batas-batasnya  untuk  pendirian  Kampung  S  yang  ternyata  terdapat perbedaan dengan yang diyakini oleh pengelola kawasan.
Masyarakat  Kampung  S  merupakan  masyarakat  yang  berlatar  belakang  Suku  Maybrat walaupun  berada  dan  tinggal  di  wilayah  Suku  Moi.  Terdapat  12  marga  Maybrat  dan  4  marga pendatang dari suku lain yang tinggal di Kampung S dengan total penduduk sebanyak 400 jiwa dan 53 rumah.  Kepercayaan  masyarakat  Kampung  S  dalam  hal  kepemimpinan  menganut  sistim kepemimpinan  campuran  yaitu  sistim  yang  dalam  memilih  pemimpin  di  kelompoknya  tidak  selalu berdasar garis keturunan melainkan dapat mengangkat siapa yang berjasa atau mampu mengatasi suatu masalah yang timbul pada kelompok tersebut. Terlihat pada pemilihan pemimpin di Kampung S, yang dipilih  adalah  PK  dan  SK  selaku  perwakilan  masyarakat  dalam  membeli  tanah  dari  DOK  (masing- masing  seluas  2  hektar)  sebagai  awal  dibukanya  lahan  untuk  dibangun  Kampung  S.  Masyarakat menghormati  dan  selalu  meminta  pertimbangan  pada  hal-hal  atau  masalah  yang  berkaitan  dengan Kampung  kepada  kedua  pemimpin  kampung  tersebut.  Gambaran  kepemimpinan  ini  juga  sesuai dengan  penelitian  Deda  &  Mofu  (2013)  yang  menyebutkan  bahwa  sistem  kepemimpinan  di  Papua Barat pada umumnya terbagi menjadi 2, sistem kerajaan dianut oleh Orang-Orang Kawe, Maya, Moi dan Baser di Raja Ampat, Orang-Orang Iha, Onin dan Mbaham di Fak-Fak, dan Orang-Orang Kowiai, Irarutu, Mairasi, Buruai, Kamberau dan Kamoro di Kaimana dan Bintuni, sedangkan sistem campuran banyak  dianut  oleh  Orang-Orang  Maybrat.  Faktor  kepemimpinan  ini  juga  memiliki  peran  penting dalam  pembentukan  konvergensi  simbolik  karena  masyarakat  cenderung  “hanya”  mendengar  dan mengikuti  apa  yang  disampaikan  oleh  pemimpinnya  termasuk  mengenai  sejarah  asal-usul  lahan  dan batas-batasnya.
Masyarakat  Papua  pada  umumnya  masih  mengakui  adanya  sistem  penguasaan  tanah  secara komunal  yang  diakui  secara  adat  yaitu  sistem  hak  ulayat  ( beschhikkingsrecht ).  Sebagaimana
disampaikan  Deda  &  Mofu  (2013)  hak  ulayat  atau  hak  patuanan  diakui,  dikenal  dan  masih  kuat pemilikannya  di  Papua  Barat  dan  merupakan  hak  yang  sangat  tua  dan  asal  mulanya  bersifat keagamaan  “religio-magis”.  Hak  ini  bahkan  diakui  juga  oleh  Pemerintah  Kabupaten  Sorong  yang secara  khusus  masuk  ke  dalam  Peraturan  Daerah  Nomor  10  tahun  2017  tentang  Pengakuan  dan Perlindungan  Masyarakat  Hukum  Adat  Moi  di  Kabupaten  Sorong.  Sebagaimana  hasil  penelitian Mutiono  (2020),  lahan TWA  Sorong  secara  adat  terbagi  ke  dalam  kepemilikan  ulayat  3  marga  yaitu Marga  O,  Marga  Ma  dan  Marga  Me  (semua  berupa  inisial)  sehingga  ketiga  marga  tersebut  masih memiliki  kuasa  secara  adat  terhadap  wilayah  lahan  yang  menjadi  hak  pertuanannya.  Hak  patuanan yang  merupakan  hak  tertua  dan  masih  diakui  secara  luas  oleh  masyarakat  asli  Papua  membuat masyarakat  perkampungan  pada  umumnya  lebih  percaya  dan  lebih  takut  kepada  pemilik  hak  ulayat dibandingkan pemilik hak-hak atas tanah selain hak ulayat bahkan dalam banyak hal seperti diungkap Griapon & Ma’rif (2016), hak patuanan ini dapat menjadi kendala dalam proses-proses pembangunan yang  dilakukan  oleh  pemerintah.  Faktor  hak  ulayat  atau  patuanan  ini  juga  memiliki  peran  penting terbentuknya  konvergensi simbolik  karena  masyarakat Kampung  S  yang  merupakan  tipe  masyarakat perkampungan  lebih  mengikuti  dan  mempercayai  informasi  yang  diberikan  oleh  pemilik  hak  ulayat yang mana Kampung S berdiri di atas tanah ulayat Marga O yang notabene pemilik utamanya adalah DOK.

## KESIMPULAN
Dari hasil analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa fenomena komunikasi yang muncul  dalam  kasus  yang  diungkap  di  TWA  Sorong  adalah  fenomena  komunikasi  konvergensi simbolik  yang  menyebabkan  terjadinya  informasi  tidak  simetris  mengenai  batas  dan  luas  TWA Sorong, status Kampung S dan keberadaan tanah Ex-TWA. Hal tersebut juga  dapat  berdampak pada terjadinya kondisi legal tidak legitimate. Konvergensi simbolik pada masyarakat Kampung S terhadap TWA  Sorong  dikonstruksi  oleh  beberapa  faktor  diantaranya  tradisi  oral  yang  masih  umum berkembang  di  Kampung  S,  sistem  kepemimpinan  campuran  yang  dianut  di Kampung  S,  dan  masih kuatnya pada pengakuan keberadaan hak ulayat di TWA Sorong.
Memperhatikan  adanya  fenomena  konvergensi  simbolik,  tema-tema  fantasi  yang  berhubungan dengan  batas  dan  luas  kawasan  TWA,  keberadaan  Kampung  S  dan  pemahaman  terhadap  tanah  Ex- TWA  yang  diyakini  oleh masyarakat  harus  menjadi atensi  bagi  penyuluh  kehutanan di  BBKSDAPB untuk  perlahan-lahan  melakukan  pendekatan  dan  memberikan  pemahaman  kepada  masyarakat Kampung  S  dan  Marga  O  mengenai  situasi  kontekstual  TWA  Sorong  hubungannya  dengan rekonstruksi  batas  kawasan  TWA  Sorong.  Konsep  pengelolaan  “keterlanjuran”  perlu  dilakukan dengan  memperhatikan  kondisi  yang  ada  di  lapangan  yang  nyata-nyata  tidak  mungkin  untuk melakukan  pemindahan  kampung  beserta  relasi  sosial,  ekonomi  dan  budaya  yang  sudah  terbentuk serta  juga  memperhatikan  bahwa  adanya  kemauan  masyarakat  untuk  terbuka  berdialog  bahkan  turut mengakui dan menjaga keberadaan “hutan lindung” yang disimbolkan berada di dalam pagar kawat. Oleh sebab itu, proses rekonstruksi batas kawasan TWA Sorong sebaiknya segera dilakukan  melalui dialog  partisipatif  berkenaan  dengan  luas  toleransi  yang  bisa  diterima  oleh  BBKSDAPB  secara rasionalitas hukum yang mengikat proses pengukuhan kawasan TWA Sorong serta dapat diterima juga oleh  masyarakat  Kampung  S  dan  Marga  O  dalam  mengakomodir  ruang  sosial,  budaya  dan penghidupan  masyarakat  setempat  sehingga  mereka  juga  akan  terbuka  untuk  turut  membantu  dalam menjaga kelestarian TWA Sorong dengan batas baru yang ditetapkan secara partisipatif.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Terima  kasih  diucapkan  kepada  Balai  Besar  Konservasi  Sumber  Daya  Alam  Papua  Barat Direktorat  Jenderal  Konservasi  Sumber  Daya  Alam  dan  Ekosistem  Kementerian  Lingkungan  Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia yang telah mendukung dan memfasilitasi seluruh proses penelitian mulai dari proses perencanaan penelitian, pengumpulan data hingga proses konfirmasi dan klarifikasi hasil temuan-temuan  yang  diperoleh baik  melalui diskusi-diskusi personal maupun dalam pertemuan ilmiah  yang  pernah  diselenggarakan.  Terkhusus juga  disampaikan  terima  kasih  kepada  Kepala  Balai Besar KSDA  Papua  Barat  yang  telah  memberikan  izin  dalam  pelaksanaan  penelitian  serta  penulisan hasil penelitian ini untuk dipublikasikan ke dalam jurnal ilmiah.

## DAFTAR PUSTAKA
Anakotta, R., Aiman, & Solehun. (2019). Akulturasi Masyarakat Lokal dan Pendatang di Papua Barat. Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya , 21 (1), 29–37.
Cahyono,  E.  (2013).  Eksklusi  Atasnama  Konservasi  (Studi  Kasus  Masyarakat  Sekitar/  Dalam Kawasan Taman Nasional Ujungkulon Banten). Sosiologi Reflektif , 8 (1), 209–245.
Darmadi,  H.  (2014). Metode  Penelitian  Pendidikan  dan  Sosial:  Teori  Konsep  Dasar  dan Implementasi . Penerbit Alfabeta Bandung.
Deda, A. J., & Mofu, S. S. (2013). Masyarakat Hukum Adat Dan Hak Ulayat Di Provinsi Papua Barat Sebagai  Orang  Asli  Papua  Ditinjau  Dari  Sisi  Adat  Dan  Budaya:  Sebuah  Kajian  Etnografi Kekinian. Jurnal Ilmiah Etnografi Papua , 1 (1), 76–87.
Duija,  I.  N.  (2005).  Tradisi  Lisan,  Naskah  dan  Sejarah:  Sebuah  Catatan  Politik  Kebudayaan. Jurnal Wacana , 7 (2), 111–124.
Elsakina,  R.  F.  (2016).  Konvergensi  Simbolik  dalam  Komunikasi  Kelompok  Komunitas  Stand  Up Indo Pekanbaru. Jom Fisip , 3 (2), 1–14.
Griapon,  K.  V.,  &  Ma’rif,  S.  (2016).  Pola  Penerapan  Hukum  Adat  dalam  Penyelenggaraan Pembangunan di Wilayah Pembangunan III Grime Kabupaten Jayapura-Papua. Jurnal Wilayah Dan Lingkungan , 4 (1), 13–28. https://doi.org/10.14710/jwl.4.1.13-28
Hadiyanto.  (2008).  Komunikasi  Pembangunan  Partisipatif:  Sebuah  Pengenalan  Awal. Jurnal Komunikasi Pembangunan , 6 (2), 80–88. https://doi.org/10.29244/jurnalkmp.6.2.%p
Kartikawangi, D. (2013). Teori Konvergensi Simbolis (Symbolic Convergence Theory) dalam Kajian Pustaka.
InterAct-Journal on Communication , 2 (2), 71–81.
https://doi.org/http://dx.doi.org/10.36388%2Fia.v2i2.748
Kartodihardjo, H. (2016). Diskursus dan Kebijakan Institusi Politik Kawasan Hutan: Menelusuri Studi Kebijakan dan Gerakan Sosial Sumber Daya Alam di Indonesia . IPB Press.
Lisa, O. (2012). Asimetri Informasi Simetri Informasi dan Manajemen Laba. Jurnal WIGA , 2 (1), 42– 49.  https://media.neliti.com/media/publications/36615-ID-asimetri-informasi-dan-manajemen- laba-suatu-tinjauan-dalam-hubungan-keagenan.pdf
Mutiaz,  I.  R.  (2019).  Konstruksi  Realitas  Simbolik  Generasi  Milenial  Melalui  Tema  Fantasi
Selebgram Di
Media Sosial. Jurnal Sosioteknologi , 18 (1), 113–129. https://doi.org/10.5614/sostek.itbj.2019.18.1.9
Mutiono. (2020). Fenomena Sosial Masyarakat Sekitar Kawasan Konservasi: Studi Kasus Masyarakat Penyangga  Kawasan  Taman  Wisata  Alam  (TWA)  Sorong  Provinsi  Papua  Barat. Jurnal Penelitian Administrasi Publik , 6 (1), 55–71.
Mutiono, Sarwoprasodjo, S., Soedomo, S., & Budianto, H. (2018). Komunikasi Pedagogis Pendidikan Tinggi Kehutanan Dalam Perspektif Kritis. Jurnal Komunikasi Pembangunan , 16 (2), 172–185. https://doi.org/10.29244/jurnalkmp.16.2.172-185
Prasati,  D.,  &  Indriani,  S.  S.  (2018).  Konvergensi  Simbolik  Tentang  Percakapan  Remaja  Laki-Laki Dalam Media Sosial Group LINE. Jurnal Komunikasi Hasil Pemikiran Dan Penelitian , 4 (1), 1–
8.
Santoso,  H.  (2004). Perlawanan  di  Simpang  Jalan:  Kontes  Harian  di  Desa-Desa  Sekitar  Hutan  di Jawa . Penerbit Damar.
Suryadi,  I.  (2010). Teori  konvergensi  simbolik. JURNAL  ACADEMICA  Fisip Untad , 2 (2), 426–437. jurnal.untad.ac.id/jurnal/index/.php/academica/article/view/2305/1494
Suryawan,  I.  N.  (2015).  Identitas  yang  Terpecah  dan  Peluang  Transformasi  Sosial  Budaya  di  Tanah Papua. Journal of Local Culture , 2 (1), 16–41.
Wiratno.  (2018). Sepuluh  Cara  Baru  Kelola  Kawasan  Konservasi  di  Indonesia:  Membangun Organisasi Pembelajar . Direktorat Jenderal KSDAE.