## FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN PREFERENSI RISIKO SEBAGAI VARIABEL MODERASI
Andreas Bambang Daryatno 1
Fakultas Ekonomi, Universitas Tarumanagara, Indonesia andreasb@fe.untar.ac.id
Diterima 8 Juli 2021

## Disetujui 19 November 2021
Abstract  -  The  tax  target  from  the  government  has  never  been  achieved,  previous  research has shown inconsistencies between researchers, and the economic sector has declined due to the COVID-19 pandemic. Whether the current state of the COVID-19 pandemic will produce consistent  or  inconsistent  results  if  research  is  carried  out  on  compliance  with  fulfilling obligations  in  paying  taxes.  The  purpose  of  this  study  is  to  obtain  empirical  evidence regarding  the  effect  of  understanding  tax  regulations,  tax  sanctions,  and  service  of  tax officials  on  taxpayer  compliance  with  risk  preference  as  a  moderating  variable.  This  study used 104 samples through simple random sampling method. The data used is primary data in the form of questionnaires distributed to individual taxpayers in Jakarta. Data processing in this  study  using  the  Smart  Pls3  program.  The  results  showed  that  prior  to  moderating  the understanding  of  tax  regulations  and  services  of  tax  officials  had  an  effect  on  taxpayer compliance, while tax sanctions had no effect on taxpayer compliance. After moderating with the risk preference variable statistically resulted in the understanding of tax regulations, the service  of  the  tax  authorities  strengthened  even  though  it  had  very  little  effect  on  taxpayer compliance.  Meanwhile,  the  tax  sanctions  variable  could  not  predict  positively  on  taxpayer compliance, meaning that the risk preference variable was not statistically proven to be able to  moderate  .  From  the  empirical  results  above,  it  shows  that  the  Directorate  General  of Taxes  should  focus  more  on  providing  education,  socialization  in  an  effort  to  increase  the understanding  of  taxpayers  so  that  awareness  arises  in  paying  taxes  and  participating  in mutual cooperation in building the Indonesian nation to achieve mutual prosperity.
Keywords:  Risk  Preference;  Taxpayer  Compliance;  Tax  Sanctions;  Tax  Service  Officers; Understanding of Tax Regulations

## 1. PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang
Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu tindakan patuh dan sadar terhadap ketertiban pembayaran  dan  pelaporan  kewajiban perpajakan masa  dan  tahunan  dari wajib  pajak yang berbentuk  sekumpulan  orang  dan/  atau  modal  yang  merupakan  usaha  sesuai  dengan ketentuan perpajakan yang
berlaku ( https://www.google.com/search?q=kepatuhan+wajib+pajak ). P emerintah mengupayakan pencapaian/peningkatan  tax  ratio  melalui:  1)  ekstensifikasi  dan  intensifikasi  pajak  melalui penajaman  fungsi  Center  for  Tax  Analysis  (CTA),  2)  peningkatan  akses  data  pihak  ketiga termasuk  data  yang  berasal  dari  program  Automatic  Exchange  of  Information  (AEoI),  3) penyempurnaan  regulasi  perpajakan,  dan  4)  pelaksanaan  Amnesti  Pajak  pada  tahun  2016- 2017 (restra DJP 2020-2024). Dengan data harta yang lengkap dan penambahan Wajib Pajak
baru,  tentunya  potensi  penerimaan  pajak  bisa  meningkat  pada  tahun-tahun  mendatang. Capaian program Amnesti Pajak diuraikan dalam tabel berikut.
Gambar 1. Amnesti Pajak Sumber : Rencana Strategis DJP 2020-2024
Sedangkan  berdasarkan  realisasi  penerimaan  pajak  mulai  tahun  2015-2020,  dapat  dilihat belum pernah mencapai sesuai dengan target yang ditetapkan oleh pemerintah
Gambar 2. Realisasi Penerimaan Negara Sumber : Apbn-kita-januari-2021
Pemerintah  telah  melakukan  tax  reform  mulai  tahun  1983  dengan  menganut self-assessment dengan  tujuan  agar  penerimaan  pajak  dapat  meningkat  (Rahayu,  2017).  Akan  tetapi, pendapatan  atas  pajak  yang  diterima  oleh  pemerintah  masih  belum  maksimal.  Kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu faktor penting dalam mencapai keberhasilan perpajakan di Indonesia,  khususnya  dalam  penerimaan  pajak.  Berbagai  faktor  dapat  memengaruhi kepatuhan  wajib  pajak.  Salah  satu  faktornya  adalah  pemahaman  peraturan  perpajakan. Memahami  peraturan  perpajakan  sangatlah  penting  bagi  wajib  pajak  dalam  memenuhi kewajiban  perpajakannya.  Sayangnya,  masih  banyak  orang  yang  merasa  sulit  untuk memahami  aturan  perpajakan  sehingga  mengalami  kebingungan  dalam  melaksanakan kewajiban  perpajakannya.  Menurut  Direktur  Eksekutif  Center  for  Indonesia  Tax  Analysis (CITA),  Yustinus  Prastowo,  sosialisasi  peraturan  perpajakan  yang  dilakukan  cukup  rumit sehingga sulit untuk dipahami oleh wajib pajak (www.detik.com).
Guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak, salah satu cara yang ditempuh pemerintah adalah dengan membuat  sanksi pajak. Menurut Kusumo (2009), diaturnya sanksi dalam perpajakan dimaksudkan  agar  wajib  pajak,  petugas  pajak,  dan  pihak  ketiga  bertindak  sesuai  dengan ketentuan-ketentuan  yang  berlaku  dan  tidak  melanggar  ketentuan-ketentuan  yang  telah ditetapkan.  Pelayanan  aparat  pajak  juga  merupakan  faktor  yang  mempengaruhi  kepatuhan wajib  pajak.  Pelayanan  aparat  pajak  merupakan  pelayanan  yang  diberikan  oleh  aparat  pajak guna  membantu  wajib  pajak  dalam  melaksanakan  kewajiban  perpajakannya.  Namun  dalam kenyataannya,  tidak  semua  aparat  pajak  memberikan  pelayanan  yang  baik  dan  profesional kepada  wajib  pajak.  Kasus  pelayanan  di  Kantor  Pelayanan  Pajak  (KPP)  Pratama  Dua  dan Tiga, Jakarta Pusat dapat menjadi bukti bahwa adanya pelayanan aparat pajak yang diberikan tidak  baik  ( www.liputan6.com ).  Togler  (2007,  dalam  Alabede,  Ariffin  &  Idris,  2011) menyatakan  bahwa  keputusan  wajib  pajak  dapat  dipengaruhi  oleh  sikap  mereka  terhadap risiko. Preferensi risiko digunakan sebagai variabel moderasi untuk melihat apakah preferensi risiko  dapat  memperlemah  ataupun  memperkuat  hubungan  antara  pemahaman  peraturan perpajakan, sanksi pajak, dan pelayanan aparat pajak dengan kepatuhan wajib pajak. Adapun fenomena  yang  terjadi,  disaat  pandemic  covid-19  dimana  kegiatan  ekonomi  mengalami penurunan yang sangat dalam bahkan terjadi resesi di Indonesia (https://money.kompas.com/read/2020).  Bagaimana  tingkat  kepatuhan  dari  wajib  pajak? Apakah mengalami tekanan, bahkan mungkin tidak mau membayar pajak atau tetap konsisten seperti penelitian-penelitian terdahulu.
Tujuan  dari  penelitian  ini  berdasarkan  fenomena  atau  keadaan  yang  terjadi  di masyarakan didapatkan bukti empiris mengenai pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, sanksi perpajakan,  dan  pelayanan  aparat  pajak  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  dengan  preferensi  risiko sebagai  variabel  moderasi. Perbedaan  penelitian  ini  dengan  penelitian  sebelumnya,  yaitu ditambahkan  variabel  sanksi  perpajakan  dan  variabel  moderasi  dalam  upaya  meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

## 1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  penelitian,  maka  rumusan  masalah  penelitian  ini  adalah sebagai berikut:
1. Apakah  pemahaman  peraturan  perpajakan  berpengaruh  positif  terhadap  kepatuhan wajib pajak?
2. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak?
3. Apakah pelayanan aparat pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak?
4. Apakah  Preferensi  risiko  memoderasi  hubungan  antara  pemahaman  peraturan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak?
5. Apakah  Preferensi  risiko  memoderasi  hubungan  antara  sanksi  perpajakan  dengan kepatuhan wajib pajak?
6. Apakah  Preferensi  risiko  memoderasi  hubungan  antara  pelayanan  aparat  pajak  dengan kepatuhan wajib pajak?

## 1.3 TELAAH LITERATUR DAN HIPOTESIS

## 1.3.1 Teori Atribusi
Teori  atribusi  menjelaskan  cara  setiap  orang  berbeda  dalam  menilai  perilaku  orang  lain, tergantung dari intepretasi mereka terhadap perilaku tersebut (Robbins & Judge, 2015). Teori ini mencoba untuk memastikan apakah perilaku seseorang berasal dari faktor internal (berasal dari  dalam  diri  seseorang)  ataupun  eksternal  (berasal  dari  lingkungan  atau  situasi  yang dihadapi).  Teori  atribusi  relevan  dalam  menggambarkan  bagaimana  perilaku  wajib  pajak dipengaruhi  oleh  faktor  internal  dan  eksternal  (Suntono  &  Kartika,  2015).  Faktor  eksternal yang  memengaruhi  perilaku  wajib  pajak  dalam  penelitian  ini  yaitu  sanksi  perpajakan  dan pelayanan  aparat  pajak.  Sedangkan  dari  faktor  internalnya  yaitu  pemahaman  peraturan perpajakan  dan  preferensi  risiko.  Kedua  faktor  ini  dapat  memengaruhi  kepatuhan  mereka sebagai wajib pajak.

## 1.3.2 Teori Pembelajaran Sosial
Teori  pembelajaran  sosial  merupakan  teori  mengenai  bagaimana  seseorang  belajar melalui  observasi  dan  pengalaman  secara  langsung  (Robbins  &  Judge,  2015).  Teori  ini menjelaskan  bahwa  individu  akan  mempelajari  sesuatu  dengan  cara  mengobservasi  model atau  terjun  langsung  dalam  kejadian  tersebut.  Teori  pembelajaran  sosial  dapat  dihubungkan dengan kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak akan mempelajari apakah pajak yang dibayar oleh mereka  memberikan  suatu  keuntungan  ataupun  kerugian  bagi  mereka.  Jika  wajib  pajak merasa pajak yang dibayarkan tidak memberikan kontribusi yang cukup  baik  untuk  mereka, mereka akan cenderung untuk tidak patuh. Sebaliknya, apabila wajib pajak merasakan adanya hasil dari pembayaran pajak, mereka akan cenderung untuk patuh terhadap pajak.

## 1.3.3 Teori Prospek
Teori  prospek  merupakan  teori  yang  menggambarkan  bagaimana  perilaku  individu ketika  menganalisis  keputusan  dalam  risiko.  Menurut  Kahneman  dan  Tversky  (1979), individu  cenderung  tidak  konsisten  dengan  keputusan  yang  mereka  ambil  sebagai  hasil  dari perubahan  situasi  yang  terjadi.  Teori  ini  menunjukkan  bahwa  orang  akan  cenderung menghindari risiko (risk aversion) ketika mereka dalam keadaan untung dan cenderung berani mengambil  risiko  (risk  seeking)  ketika  mereka  berada  dalam  keadaan  rugi.  Relevansi  teori prospek  dengan  kepatuhan  wajib  pajak  adalah  risiko  dari  pilihan  wajib  pajak  akan mempengaruhi keputusan mereka untuk mau patuh atau tidak terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku.

## 1.3.4 Pemahaman Peraturan Perpajakan
Definisi  kepatuhan  (compliance)  menurut  Oxford  Advanced  Learner’s  Dictionary (2015, h. 300), “The practice of obeying rules or requests made by people in authority.” Dari definisi  tersebut,  kepatuhan  merupakan  suatu  perilaku  di  mana  seseorang  harus  mematuhi peraturan  yang  dibuat  oleh  pihak  yang  berwenang.  Kepatuhan  wajib  pajak  dalam  hal  ini berarti  perilaku  wajib  pajak  untuk  mematuhi  peraturan  perpajakan  yang  telah  dikukuhkan oleh  pemerintah.  Sedangkan  menurut  Rahayu  (2017,  h.  193),  “Kepatuhan  perpajakan merupakan  ketaatan  Wajib  Pajak  dalam  melaksanakan  ketentuan  perpajakan  yang  berlaku. Wajib Pajak yang patuh adalah Wajib Pajak yang taat memenuhi kewajiban perpajakan sesuai
ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.” Dari definisi diatas, wajib pajak dianggap patuh apabila  wajib  pajak  mengikuti  semua  ketentuan  dan  kewajiban  sesuai  dengan  peraturan perpajakan  yang  telah  diatur.  Jadi,  dapat  disimpulkan  bahwa  kepatuhan  wajib  pajak merupakan  tindakan  wajib  pajak  untuk  memenuhi  segala  hak  dan  kewajibannya  sesuai dengan  undang-undang  perpajakan.  Dari  penelitian  terdahulu,  Menurut  Hardiningsih  (2011, dalam Suntono & Kartika, 2015, h. 31), pemahaman peraturan perpajakan adalah “cara wajib pajak  dalam  memahami  peraturan  perpajakan  yang  telah  ada.”  Menurut  As’ari  dan  Erawati (2018),  wajib  pajak  akan  patuh  apabila  mereka  memahami  peraturan  perpajakan  yang  ada. Oleh  karena  itu,  As’ari  dan  Erawati  (2018)  menyatakan  bahwa  pemahaman  peraturan perpajakan  berpengaruh  positif  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Hasil  penelitian  ini  sama dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Adiasa  (2013),  Tene  et  al.  (2017),  Masruroh  dan Zulaikha  (2013),  Dwi  R  et  al.  (2018)  serta  Suntono  dan  Kartika  (2015).  Berdasarkan  uraian diatas, maka diajukan hipotesis penelitian:
Ha 1 :  Pemahaman  peraturan  perpajakan  berpengaruh  positif    terhadap  kepatuhan wajib pajak.
1.3.5 Sanksi Perpajakan
Menurut  Mardiasmo  (2018,  h.  62),  sanksi  perpajakan  adalah  “.    .    .jaminan  bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi.”  Dari  definisi  diatas,  sanksi  perpajakan  dianggap  sebagai  sebuah jaminan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam perpajakan akan mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan  pajak  yang  berlaku.  Semakin  berat  sanksi  yang  diberikan,  maka  akan memberikan kerugian yang besar bagi wajib pajak (Ardayanto & Utaminingsih, 2014). Hasil penelitian  Ardayanto  dan  Utaminingsih  (2014);  Muzaki  dan  Kusbandiyah  (2014); Rusmawanti  dan  Wardani  (2015);  As’ari  dan  Erawati  (2018);    Tene  et  al.  (2017);  Parera  & Erawati  (2017);  Septarini  (2015)  menyatakan  bahwa  adanya  pengaruh  positif  antara  sanksi pajak  dan  kepatuhan  wajib  pajak.  Berdasarkan  uraian  diatas,  maka  diajukan  hipotesis penelitian:
Ha 2 : Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

## 1.3.6 Pelayanan Aparat Pajak
Pelayanan  aparat  pajak  menurut  Rahayu  (2017,  h.  163)  adalah,  “Pelayanan  pajak merupakan  produk  pelayanan  dari  instansi  pemerintah  yang  khusus  berwenang  mengurusi masalah pajak yaitu Direktorat  Jenderal  Pajak.”  Dari definisi diatas, pelayanan aparat  pajak merupakan  sebuah  jasa  yang  diberikan  oleh  pemerintah  melalui  Direktorat  Jenderal  Pajak untuk menangani berbagai permasalahan yang berkaitan dengan pajak. Pelayanan aparat pajak dapat  terkait  dengan  teori  pembelajaran  sosial  yang  mana  wajib  pajak  dapat  merasakan pelayanan aparat pajak secara langsung. Jika pengalaman yang diterima oleh wajib pajak baik atas  pelayanan  yang  diberikan  aparat  pajak,  maka  akan  meningkatkan  kepuasan  mereka sehingga  dapat  termotivasi  untuk  memenuhi  kewajiban  perpajakannya  (Ardayanto  & Utaminingsih,  2014).  Hasil  penelitian  Ardayanto  dan  Utaminingsih  (2014);  Suntono  dan Kartika (2015); Parera dan Erawati (2017); Septarini (2015) menunjukkan hasil positif antara pelayanan  aparat  pajak  dengan  kepatuhan  wajib  pajak.  Berdasarkan  uraian  diatas,  maka diajukan hipotesis penelitian:
Ha3: Pelayanan aparat pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
1.3.7 Preferensi Risiko terhadap Hubungan Antara Pemahaman Peraturan Perpajakan dengan Kepatuhan Wajib Pajak
Menurut Blocher, Stout, Juras dan Cokins (2016, h. 741) preferensi risiko adalah “Risk preferences describe the way individuals view decision options because they place a weight on certain outcomes that is different from the weight on uncertain outcomes.” Dalam hal ini, preferensi risiko memberikan gambaran bagaimana pandangan seseorang terhadap opsi atau pilihan keputusan yang mereka akan ambil dengan mempertimbangkan risiko yang akan timbul. Menurut Togler (2007, dalam Alabede, Ariffin & Idris, 2011), keputusan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh sikap mereka terhadap risiko. Dalam penelitian ini, preferensi risiko digunakan sebagai variabel moderasi untuk melihat apakah preferensi risiko dapat memperlemah ataupun memperkuat hubungan antara pemahaman peraturan perpajakan, sanksi pajak, dan pelayanan aparat pajak dengan kepatuhan wajib pajak. Salah satu penelitian yang dilakukan Dwi R., Paramita, dan Prananditya (2018) menunjukkan bahwa preferensi risiko memoderasi hubungan antara pemahaman peraturan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak. Pemahaman peraturan perpajakan akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak itu sendiri. Jika wajib pajak paham akan peraturan perpajakan yang berlaku, maka wajib pajak akan mengetahui risiko apa saja yang akan dihadapi apabila mereka tidak menaatinya Berdasarkan uraian diatas, maka diajukan hipotesis penelitian:
Ha 4 : Preferensi risiko memoderasi hubungan antara pemahaman peraturan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak.
1.3.8  Preferensi  Risiko  terhadap  Hubungan  Antara  Sanksi  Perpajakan  dengan Kepatuhan Wajib Pajak
Menurut  Blocher,  Stout,  Juras  dan  Cokins  (2016,  h.  741)  preferensi  risiko  adalah “Risk  preferences  describe  the  way  individuals  view  decision  options  because  they  place  a weight on certain outcomes that is different from the weight on uncertain outcomes.” Dalam hal  ini,  preferensi  risiko  memberikan  gambaran  bagaimana  pandangan  seseorang  terhadap opsi atau pilihan keputusan yang mereka akan ambil dengan mempertimbangkan risiko yang akan timbul. Menurut Togler (2007, dalam Alabede, Ariffin & Idris, 2011), keputusan wajib pajak  dapat  dipengaruhi  oleh  sikap  mereka  terhadap  risiko.  Wajib  pajak  yang  tidak  taat terhadap aturan biasanya dapat dikenakan sanksi dan berisiko mengalami kerugian baik secara material  ataupun  imaterial.  Oleh  karena  itu,  wajib  pajak  biasanya  lebih  taat  terhadap  aturan apabila  mereka  melihat  ataupun  telah  merasakan  adanya  dampak  yang  dapat  merugikan  diri mereka. Berdasarkan uraian diatas, maka diajukan hipotesis penelitian:
Ha 5 :  Preferensi  risiko  memoderasi  hubungan  antara  sanksi  perpajakan  dengan kepatuhan wajib pajak.
1.3.9  Preferensi  Risiko  terhadap  Hubungan  Antara  Pelayanan  Aparat  Pajak  dengan Kepatuhan Wajib Pajak
Menurut Blocher, Stout, Juras dan Cokins (2016, h. 741) preferensi risiko adalah “Risk preferences  describe the  way individuals view decision options because they place  a weight on certain outcomes that is different from the weight on uncertain outcomes.” Dalam hal ini, preferensi  risiko  memberikan  gambaran  bagaimana  pandangan  seseorang  terhadap  opsi  atau pilihan  keputusan  yang  mereka  akan  ambil  dengan  mempertimbangkan  risiko  yang  akan timbul. Menurut Togler (2007, dalam Alabede, Ariffin & Idris, 2011), keputusan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh sikap mereka terhadap risiko. Interaksi yang dilakuk an antara aparat pajak dan wajib pajak dapat mempengaruhi tingkat ketaatan dari wajib pajak. Jika pelayanan yang diberikan buruk akan membuat ketaatan menjadi turun. Apalagi jika tingkat risiko yang
dimiliki wajib pajak tinggi,  maka semakin menurunkan kepatuhan wajib  pajak.  Berdasarkan uraian diatas, maka diajukan hipotesis penelitian:
Ha6: Preferensi risiko memoderasi hubungan antara pelayanan aparat pajak dengan kepatuhan wajib pajak.
1.3.10 Model Penelitian
Gambar 3. Model Penelitian
2. METODOLOGI DAN ANALISIS DATA

## 2.1 Populasi dan Sampel
Populasi  merupakan  keseluruhan  kelompok  orang  ataupun  hal  yang  diminati  peneliti untuk  diteliti  (Sekaran  &  Bougie,  2013).  Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  wajib  pajak orang  pribadi di  Jakarta. Adapun  pemilihan  wajib  pajak  sebagai  objek  penelitian  karena wajib  pajak  pribadi  mengetahui  sejauh  mana  dirinya  paham  terhadap  peraturan  pajak, memiliki  pengalaman  mengenai  sanksi  serta  pelayanan  yang  diberikan  oleh  aparat  pajak, dan  mengetahui  bagaimana  cara  mereka  dalam  pengambilan  keputusan  ketika  dihadapkan oleh adanya risiko.  Pengambilan sample dilakukan dengan menyebarkan kuesioner melalui google form dengan jangka waktu 3 bulan.

## 2.2 Teknik Pengumpulan Data
Sampel  adalah  sekelompok  set  yang  merupakan  bagian  dari  populasi.  Sampel  yang digunakan harus memenuhi kriteria sehingga akan semakin dekat estimasi yang dibuat dengan karakteristik  populasi  sebenarnya  (Sekaran  &  Bougie,  2017,  h.  58).  Teknik  pengambilan sampel  yang  diambil  adalah nonprobability  sampling.  Nonprobablity  sampling adalah  suatu teknik pengambilan sampel dimana tiap individu dari semua anggota populasi tidak memiliki kesempatan  yang  sama  untuk  dipilih  sebagai  sampel,  akan  tetapi  berdasarkan  pertimbangan peneliti.  Metode nonprobability  sampling yang  dipilih  dalam  penelitian  ini  adalah convenience sampling . Metode ini digunakan untuk mendapatkan informasi secara cepat dan murah.

## 2.3 Ukuran Sampel
Menurut  Roscoe  (1975  dalam  Sekaran  dan  Bougie,  2017,  h.  87),  ukuran  sampel  yang paling tepat untuk mewakili populasi dalam melakukan penelitian yaitu 30 < X < 500. Roscoe (1975)  juga  menyatakan  cara  praktis  berikut  untuk  menentukan  ukuran  sampel  yaitu  dalam
Pemahaman
Peraturan Perpajakan Sanksi Perpajakan Pelayanan Aparat Pajak Preferensi Risiko Kepatuhan Wajib Pajak
penelitian multivariat (termasuk analisis regresi berganda), ukuran sampel sebaiknya beberapa kali, lebih baik 10 kali atau lebih yang lebih besar dari jumlah variabel.
Berdasarkan  pernyataan  tersebut,  maka  jumlah  responden  yang  diambil  dalam penelitian  ini  adalah  104  responden.  Sampel  dalam  penelitian  ini  adalah  wajib  pajak  orang pribadi  di  Jakarta  yang  melakukan  pembayaran  pajak    baik    secara online atau  datang  ke Bank,

## 2.4 Operasionalisasi Variabel dan Instrumen
Operasionalisasi  variabel  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  terdiri  dari  Pemahaman Peraturan Perpajakan (X1), Sanksi Perpajakan (X2), Pelayanan Aparat Pajak (X3), Preferensi Risiko  (variabel  moderasi),  serta  Kepatuhan  Wajib  Pajak  (Y).    Instrumen  yang  digunakan untuk  mengukur  variabel-variabel  dalam  penelitian  adalah  dengan  menggunakan  kuesioner. Kuesioner dibagikan secara google form. Pengukuran masing-masing variabel menggunakan skala  Likert. Menurut  Sekaran  dan  Bougie  (2017), likert  scale didesain  untuk  memeriksa seberapa kuat subjek setuju atau tidak setuju dengan pernyataan pada skala likert yaitu angka 1 = Sangat Tidak Setuju; angka 2= Tidak setuju; angka 3 = Setuju; angka 4 = Sangat setuju. Berikut ini adalah pengukuran untuk masing-masing variabel yang digunakan:
Tabel 1. Operasionalisasi Variabel Variabel Indikator Kode Skala Acuan Kepatuhan Wajib Pajak Mengungkapkan seluruh pendapatan untuk tujuan pajak KWP1 Ordinal Handayani (2009) dalam Muzaki dan Kusbandiyah (2014); Musimenta, Nkundabanyanga, Muhwezi, Akankunda, Nalukenge (2017) Melaporkan pajak terutang secara akurat KWP2 Membayar pajak tepat waktu KWP3 Mengisi SPT dengan benar, lengkap, dan jelas KWP4 Melaporkan SPT tepat waktu KWP5 Menghitung pajak secara benar dan akurat KWP6 Tidak pernah menerima surat teguran KWP7 Pemahaman Peraturan Perpajakan Mengetahui dan memahami hak dan kewajiban sebagai wajib pajak PPP1 Ordinal Kiryanto (2000) dalam Adiasa (2013); Suntono dan Kartika (2015); As’ari & Erawati (2018) Mengetahui dan memahami tentang PTKP, PKP, dan tarif pajak PPP2 Mengetahui dan memahami peraturan perpajakan melalui sosialisasi yang dilakukan oleh KPP PPP3 Mengetahui dan memahami sanksi perpajakan PPP4 Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) PPP5 Mengetahui tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan PPP6 Sanksi Perpajakan Sanksi telah diterapkan aparat pajak dengan baik kepada pelanggar pajak SPJ1 Ordinal Rusmawanti dan Wardani (2015); Yadyana (2009) dalam Muzaki dan Kusbandiyah Sanksi diterapkan ke seluruh pelanggar tanpa toleransi SPJ2
Variabel Indikator Kode Skala Acuan Pemerintah telah berlaku adil terhadap orang yang melakukan pelanggaran SPJ3 (2014) Sanksi yang berat merupakan salah satu cara untuk mendidik wajib pajak SPJ4 Sanksi administrasi dan pidana yang dikenakan memberatkan pelanggar aturan SPJ5 Pengenaan sanksi atas pelanggaran dapat dinegosiasi SPJ6 Pelayanan Aparat Pajak Respon aparat pajak PAP1 Ordinal Suntono dan Kartika (2015) Sikap aparat pajak PAP2 Tanggapan aparat pajak atas keluhan wajib pajak PAP3 Waktu tunggu di KPP PAP4 Kualitas pelayanan aparat PAP5 Suasana di KPP PAP6 Fasilitas di KPP PAP7 Preferensi Risiko Risiko kesehatan PRS1 Ordinal Alabede et al. (2011) Risiko finansial PRS2 Risiko karir PRS3 Risiko keamanan PRS4 Risiko social PRS5

## 2.5  Analisis Validitas dan Realibilitas
Data  hendaknya  memiliki  dua  syarat  utama  yaitu valid dan  reliabel.  Penelitian  ini menggunakan structural equation modelling (SEM) yang terbagi  menjadi dua analisis yakni inner  model dan outer  model .  Dalam  bagian inner  model atau structural  model dibahas mengenai  hubungan  antara  konstruk  yang  dievaluasi. Outer  model juga  dikenal  sebagai measurement  model yang  digunakan  untuk  mengevaluasi  hubungan  antara  indikator  pada variabel dengan konstruk yang digunakan (Hair, Sarstedt, Hopkins, dan Kuppelwieser, 2014) . Outer  model adalah  hal  yang  krusial  karena  terdapat  analisis  validitas  dan  reliabilitas. Sebelum  menganalisis inner  model, terlebih  dahulu  harus  mengetahui  apakah  indikator  dari variabel telah valid dan reliabel.
Uji  validitas  bertujuan  untuk  menguji  seberapa  baik  sebuah  instrumen  yang  dikembangkan untuk mendeskripsikan suatu konsep tertentu yang diukur. Oleh karena itu, uji validitas lebih menekankan pada apakah peneliti mengukur konsep penelitian dengan tepat. Uji validitas ini dimaksudkan  untuk  mengukur  instrumen  yang  digunakan  dalam  penelitian  sudah valid atau belum dalam suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pernyataan pada kuesioner mampu  mengungkapkan  sesuatu  yang  akan  diukur  oleh  kuesioner  tersebut  (Ghozali,  2016, h.52).
Untuk mengukur validitas setiap item dalam kuesioner dilakukan convergent validity dan discriminant  validity. Item-item  dalam  kuesioner  tersebut  dapat  dikatakan valid jika convergent  validity memenuhi  kriteria  yang  memiliki  nilai outer  loadings di  atas  0.70. Sementara  untuk  menguji discriminant  validity dapat  dilihat  dari cross  loadings. Data dianggap valid apabila  nilai  dari cross  loadings pada  masing-masing  indikator  yang  terkait harus  lebih  tinggi  dari  nilai loading indikator  variabel  lainnya  (Hair , Sarstedt,  Hopkins,  & Kuppelwieser, 2014).
Uji reliabilitas merupakan keandalan suatu pengukuran yang menunjukkan sudah sejauh mana  instrumen  tersebut  tidak  bias  atau  bebas  dari  kesalahan  dan  memastikan  pengukuran
tersebut  konsisten  dan  stabil  untuk  menjadi  alat  ukur  dari  konsep  penelitian  itu  sendiri (Sekaran  &  Bougie,  2017,  h.  288).  Untuk  menguji  keandalan  suatu  konstruk  atau  variabel dapat  diukur  dengan  uji  statistik  yaitu composite  reliability dan cronbach’s  alpha. Suatu konstruk  atau  variabel  dapat  dikatakan  reliabel  apabila composite  reliability di  atas  0.70 (Garson, 2016) dan cronbach’s alpha lebih besar daripada 0.60 (Hussein, 2015).

## 2.5.1 Validitas
Uji  validitas  dalam  penelitian  ini  dapat  dilakukan  dengan convergent  validity dan discriminant validity.

## 2.5.2 Reliabilitas
Pengujian reliabilitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan comsposite reliability dan cronbach’s  alpha. Adapun  syarat  yang  digunakan  adalah  apabila comsposite reliability di  atas  0.70  dan cronbach’s  alpha di  atas  0.60,  maka  variabel  dikatakan  reliabel dan dapat digunakan.

## 2.6 Analisis Data
Penelitian ini menggunakan analisis structural equation modelling (SEM) untuk menguji hipotesis  yang  ada  di  Bab  II.  Teknik  analisis  SEM  ini  dibagi  menjadi  dua  macam  yaitu metode covariance  based  approach (CB-SEM)  dan variance-based  partial  least  squares (PLS-SEM). Penelitian kali ini peneliti menggunakan PLS-SEM software SmartPLS 3 untuk menjawab rumusan masalah yang ada.

## 2.6.1 Outer Model Analysis
Analisis outer model telah dibahas di atas pada analisis validitas dan reliabilitas.

## 2.6.2 Inner Model Analysis
2.6.2.1 Coefficient of Determination (R 2 ) R 2 digunakan  dalam  penelitian  untuk  mengetahui  seberapa  besar  variabel  terikat  atau disebut  juga  dengan  variabel endogenous dapat  dijelaskan  oleh  variabel  bebas  atau  variabel exogeneous. Range untuk R 2 adalah dari 0 sampai 1 dimana 1 menyatakan tingkat keakurasian yang  paling  tepat.  Ada  beberapa  tingkatan  untuk  mengukur  keakurasian  variabel  dalam menjelaskan  variabel  lainnya  yaitu  0.25  menjelaskan  keakurasian  yang  lemah,  0.50 menjelaskan keakurasian yang sedang, dan 0.75 menjelaskan keakurasian yang kuat (Hair et al., 2014).

## 2.6.2.2 Path Coefficients
Path  coefficients ini  menjelaskan  tentang  hubungan  antara  variabel  satu  dengan  yang lainnya,  dimana  disini  variabel  yang  dimaksud  adalah  variabel  terikat  atau endogenous dan variabel  bebas  atau exogenous yang  dihipotesiskan. Standar range untuk  nilai path coefficients adalah dari -1 sampai +1, dimana nilai yang mendekati +1 menjelaskan hubungan yang  kuat  dan  positif  sedangkan  nilai  yang  mendekati  -1  menjelaskan  indikasi  adanya hubungan yang kuat dan negatif (Hair et al., 2014).
2.6.2.3 Effect Size (f 2 ) Effect  size  (f 2 ) yang  juga  disebut  dengan Cohen’s  f 2 digunakan  untuk  melihat  seberapa besar  kekuatan  variabel  bebas  ke  variabel  terikat  pada  masing-masing path  model. Rumus yang  digunakan  untuk  mengestimasi  dua  PLS path  models yaitu  R 2 include dan  R 2 exclude.
Effect  size dapat  diukur  dengan  (R 2 include -  R 2 exclude)/( 1-  R 2 include). Ada  juga range untuk f 2 yakni  di  bawah  0.02  menjelaskan  efek  yang  tidak  berarti,  0.02  ke  atas  menjelaskan efek  yang  tergolong  kecil,  0.15  menjelaskan  efek  yang  tergolong  sedang,  dan  0.35 menjelaskan  efek  yang  tergolong  kuat  (Hair et  al., 2014) . Tetapi  dalam  penelitian  telah menggunakan  SmartPLS  3  dimana  rumus  sudah  tidak  diperlukan  karena  sudah  langsung memunculkan hasil dari f 2 (Hair et al., 2014) .

## 2.7 Pengujian Hipotesis
Dalam  penelitian  ini,  pengujian  hipotesis  dilakukan  dengan  cara bootstrapping dengan tingkat  keyakinan  sebesar  95%. Pengujian  hipotesis  dilakukan  untuk  mengetahui  apakah variabel  bebas  atau  independen  dapat  menjelaskan  variabel  dependen  secara  signifikan. Berdasarkan Hussein (2015) ada pula kriteria yang digunakan untuk pengujian ini yaitu:
1. Variabel  independen  dikatakan  memiliki  pengaruh  yang  signifikan  terhadap  variabel dependen  apabila  nilai  t  statistik  lebih  besar  dari  1.96  dan  nilai p-value tidak  lebih  dari 0.05.
2. Variabel  independen  dikatakan  tidak  memiliki  pengaruh  yang  signifikan  terhadap variabel dependen apabila nilai t statistik lebih kecil dari 1.96 dan nilai p-value lebih dari 0.05.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN DISKUSI
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  penelitian kuantitatif  dan  data  yang  digunakan  adalah  data  primer  yang  merupakan  hasil  data  dari kuesioner.

## 3.1 Deskripsi Subjek Penelitian
Subjek dalam penelitian ini adalah responden  wajib  pajak orang pribadi  di Jakarta yang sudah  melakukan  pembayaran  pajak.  Responden  yang  belum  pernah  sama  sekali  membayar pajak  pajak  tidak  diminta  untuk  mengisi  kuesioner  ini  sehingga  hasil  sampel  akhir  yang terkumpul adalah 104.

## 3.2 Hasil Analisis Data
Dalam penelitian ini, setelah menguji outer model, data yang harus dianalisis selanjutnya adalah inner model.  Inner  model  analysis ini meliputi  beberapa pengujian seperti coefficient of determination (R 2 ), path coefficients, dan effect size ( f 2 ).

## 3.2.1 Inner Model Analysis
3.2.1.1 Coeffeicient of Determination (R 2 ) R 2 digunakan  dalam  penelitian  untuk  mengetahui  seberapa  besar  variabel  Kepatuhan Wajib  Pajak  dapat  dijelaskan  oleh  Pemahaman  Peraturan  Perpajakan,  Sanksi  Perpajakan, Pelayanan Aparat Pajak. Berdasarkan hasil analisis R 2 sebelum dilakukan moderasi maupun setelah dilakukan moderasi pada tabel 2 menunjukkan
Tabel 2. Coeffeicient of Determination Kondisi Variabel R Square R Square Adjusted Sebelum Moderasi Y Kepatuhan Wajib Pajak 0,342 0,323 Setelah Moderasi Y Kepatuhan Wajib Pajak 0,443 0,402
bahwa  sebesar  32,3%  variabel  Kepatuhan  Wajib  Pajak  tidak dapat  dijelaskan  oleh  variabel independen,  sisanya  sebesar  67,7%  dijelaskan  oleh  variabel  lain.  Hasil  analisis  R 2 setelah dimoderasi  dapat  disimpulkan  bahwa  sebesar  40,2%  variabel  Kepatuhan  Wajib  Pajak  tidak
dapat  juga  dijelaskan  oleh  variabel  Pemahaman  Peraturan  Perpajakan,  Sanksi  Perpajakan, Pelayanan  Aparat  Pajak  serta  Preferensi  Risiko  dan  sisanya  sebesar  59.8%  dijelaskan  oleh variabel lainnya di luar variabel di atas.

## 3.2.1.2 Path Coefficients
Path  Coefficients digunakan  untuk  menjelaskan  tentang  hubungan  antara  variabel Pemahaman  Peraturan  Perpajakan,  Sanksi  Perpajakan,  Pelayanan  Aparat  Pajak,  serta Kepatuhan Wajib Pajak yang dihipotesiskan. Berikut gambar 4 dan 5 yang menunjukkan hasil PLS Algorithm dan Bootstrapping dengan  menggunakan  SmartPLS  3  sebelum  adanya moderasi.
Gambar 4. Hasil PLS Algorithm Sebelum Dimoderasi

## Gambar 5. Hasil Bootstrapping Sebelum Dimoderasi
Berikut tabel 3 yang menjelaskan hasil dari Bootstrapping sebelum dimoderasi pada gambar 4 dan 5.
Tabel 3 Hasil Bootstrapping Sebelum Dimoderasi Variabel Original Sample (O) Sample Mean (M) Standard Deviation (STDEV) T Statistics (|O/STDEV|) P Values X1 Pemahaman Peraturan Pajak -> Y Kepatuhan Wajib Pajak 0,474 0,480 0,068 6,929 0,000 X2 Sanksi Perpajakan -> Y Kepatuhan Wajib Pajak 0,153 0,127 0,168 0,908 0,365 X3 Pelayanan Aparat Pajak -> Y Kepatuhan Wajib Pajak 0,175 0,190 0,079 2,209 0,028
Dari  tabel  3  di  atas  dapat  dijelaskan  bahwa  hasil bootstrapping dari  nilai t  statistics pada Pemahaman  Peraturan  Pajak  sebesar  6.929,  nilai t  statistic pada  Pelayanan  Aparat  Pajak sebesar  2.209.  Dapat  dilihat  bahwa  semua  nilai t  statistics pada  kedua  variabel  independen memiliki  nilai  di  atas  1.96  dan  nilai p  value untuk  kedua  variabel  memiliki  nilai  0.000  dan 0,028 yakni di bawah 0.05, maka dapat dikatakan bahwa variabel-variabel tersebut signifikan. Sedangkan  untuk  variabel  Sanksi  Perpajakan  memiliki t  statistic  sebesar  0,908  dan  p  values 0,365  maka  dikatakan  tidak  signifikan.Pada  variabel  Kepatuhan  Wajib  Pajak , variabel Pemahaman  Peraturan  Perpajakan    memberikan  kontribusi  dengan path  coefficients sebesar 0.474, lalu Sanksi Perpajakan memberikan kontribusi dengan path coefficients sebesar 0.153, Pelayanan  Aparat  Pajak  memberikan  kontribusi  dengan path  coefficients sebesar  0.175 sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  Pemahaman  Peraturan  Perpajakan,  Sanksi  Perpajakan, Pelayanan Aparat Pajak mempunyai arah hubungan positif dengan Kepatuhan Wajib Pajak.
Berikut  adalah  gambar  6  dan  7  yang  menunjukkan  hasil  PLS Algorithm dan  hasil bootstrapping setelah dimoderasi oleh Preferensi Risiko.
Gambar 6. Hasil PLS Algorithm Setelah Dimoderasi
Gambar 7. Hasil Bootstrapping Setelah Dimoderasi
Berikut  adalah  tabel  4.  yang  menunjukkan  ringkasan  dari  hasil bootstrapping yang  telah dimoderasi.
Tabel 4 Hasil Bootstrapping Setelah Dimoderasi Variabel Original Sample (O) Sample Mean (M) Standard Deviation (STDEV) T Statistics (|O/STDEV|) P Values X1 Pemahaman Peraturan Pajak -> Y Kepatuhan Wajib Pajak 0,475 0,488 0,081 5,876 0,000 X2 Sanksi Perpajakan -> Y Kepatuhan Wajib Pajak 0,150 0,116 0,184 0,816 0,415 X3 Pelayanan Aparat Pajak -> Y Kepatuhan Wajib Pajak 0,192 0,192 0,084 2,289 0,022 Z Preferensi Risiko -> Y Kepatuhan Wajib Pajak 0,115 0,003 0,163 0,705 0,481 Z*X1 -> Y Kepatuhan Wajib Pajak 0,312 0,157 0,134 2,339 0,020 Z*X2 -> Y Kepatuhan Wajib Pajak -0,117 -0,045 0,150 0,780 0,436 Z*X3 -> Y Kepatuhan Wajib Pajak 0,056 0,034 0,113 0,499 0,618
Dari hasil data bootstrapping di atas dapat dibuat persamaan yaitu MP = a + 0.475X1 + 0.150 X2 + 0.192 X3 + 0.115Z + 0.312 Z*X1 + (-0.117) Z*X2 + 0.056 Z*X3 + error. Pada variabel Kepatuhan Wajib Pajak , variabel Pemahaman Peraturan Pajak memberikan  kontribusi  dengan path  coefficients sebesar  0.475,  Sanksi  Perpajakan memberikan  kontribusi  dengan path  coefficients sebesar  0.150,  Pelayanan  Aparat  Pajak memberikan  kontribusi  dengan path  coefficients sebesar  0.192,  diikuti  dengan  penguasaan Preferensi  Risiko  yang  memberikan  kontribusi  dengan path  coefficients sebesar  0.115,  dan terakhir variabel Preferensi Risiko yang memoderasi antara Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak dengan path coefficients sebesar 0.312, variabel Preferensi Risiko yang memoderasi Sanksi Perpajakan dengan Kepatuhan Wajib Pajak dengan path coefficients sebesar  -  0.117  dan  variabel  Preferensi  Risiko  yang  memoderasi  Pelayanan  Aparat  Pajak dengan  Kepatuhan  Wajib  Pajak  dengan path  coefficients sebesar  -0.056.  Dengan  demikian, dapat  disimpulkan  bahwa  Pemahaman  Peraturan  Perpajakan,  Sanksi  Perpajakan,  Pelayanan Aparat Pajak , Preferensi Risiko mempunyai arah hubungan positif dengan Kepatuhan Wajib Pajak.

## 3.2.2 Effect Size (f 2 )
Effect  size digunakan  untuk  melihat  seberapa  besar  kekuatan  variabel  Pemahaman Peraturan  Perpajakan,  Sanksi  Perpajakan,  Pelayanan  Aparat  Pajak  menjelaskan  variabel Kepatuhan Wajib Pajak .
Berikut  adalah  tabel  5  yang  menunjukkan  hasil  pengujian Effect  size sebelum  adanya moderasi.
Tabel 5. Hasil Pengujian Effect Size Sebelum Dimoderasi Variabel Effect Size X1        Y 0.474 X2       Y 0.153 X3       Y 0.175
Berdasarkan  tabel  5  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  Pemahaman  Peraturan Perpajakan,  Sanksi  Perpajakan,  Pelayanan  Aparat  Pajak  secara  berturut-turut  memiliki  efek
yang menjelaskan  Kepatuhan Wajib Pajak  yaitu  sebesar 0.474 (besar), 0,153(sedang), 0.175 (sedang) (Hair et al, 2014)
Berikut  adalah  tabel  6  yang  menunjukkan  hasil  pengujian effect  size saat  telah dimoderasi oleh penguasaan teknologi informasi.
Tabel 6. Hasil Pengujian Effect Size Setelah Dimoderasi Variabel Effect Size X1        Y 0,475 X1*Z Y 0,312 X2        Y 0,150 X2*Z         Y -0,117 X3        Y 0,192 X3* Z         Y 0,056 Z       Y 0,115
Berdasarkan tabel 6. variabel Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Pelayanan Aparat Pajak dan Preferensi Risiko memiliki nilai f 2 0.475 (besar), 0.150 (sedang), 0,192 (sedang) dan 0.115 (kecil) memiliki efek yang menjelaskan variabel Kepatuhan Wajib Pajak  karena  masih  diatas  0.15,  Sedangkan  variable  persepsi  kemudahan,  memiliki  nilai f 2 0.148  memiliki  efek  yang  tergolong  kecil  karena  dibawah  0.15  (Hair et  al., 2014).  Untuk variabel  Preferensi  Risiko  yang telah  memoderasi  Pemahaman Peraturan  Perpajakan, Sanksi Perpajakan,  Pelayanan  Aparat  Pajak  dengan  Kepatuhan  Wajib  Pajak  secara  berturut-turut memiliki efek 0,312 (sedang), -0,117 (tidak berarti), 0,056 (kecil) (Hair et al., 2014).

## 3.3 Pengujian Hipotesis
Pengujian  hipotesis  dilakukan  untuk  mengetahui  apakah  variabel  pemahaman  peraturan perpajakan,  sanksi  perpajakan,  pelayanan  aparat  pajak  ,  preferensi  risiko  dapat  menjelaskan secara  parsial  variabel  kepatuhan  wajib  pajak secara  signifikan.  Pengujian  ini  memiliki kriteria  apabila  nilai t  statistics di  atas  1.96  dan  nilai p value di  bawah  0.05 maka  hipotesis tidak ditolak. Dalam pengujian hipotesis ini pun dapat dilihat pada gambar 7. yaitu hasil dari bootstrapping.
Berdasarkan  tabel  4.  variabel  pemahaman  peraturan  perpajakan  dan  pelayanan  apparat pajak  secara  berturut-turut  memiliki  nilai t  statistics sebesar  5.876,  2.289  dan  nilai p  value sebesar 0.000, 0.022 dimana nilai t statistics di atas 1.96 dan nilai p value dibawah 0.05 yang dapat disimpulkan bahwa H1, H3 tidak ditolak, pemahaman peraturan perpajakan, pelayanan aparat pajak  memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak . Berbeda halnya dengan variabel sanksi perpajakan  dimana nilai t statistics sebesar 0,816 dan nilai p value sebesar 0.415 artinya nilai t statistics di bawah 1.96 dan nilai p value diatas 0.05 yang  dapat  disimpulkan  bahwa  H2  ditolak,  sanksi  perpajakan    memiliki  hubungan  yang positif  tetapi  tidak  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Untuk  keberadaan  variabel preferensi  risiko  sebagai  variabel  moderasi  yang  memoderasi  pemahaman  peraturan perpajakan  dengan  kepatuhan  wajib  pajak  signifikan  secara  statistik  karena  nilai t  statistics hanya sebesar 2,339  di atas 1.96 dan nilai p value sebesar 0.0020 yaitu di bawah 0.05 yang dapat  disimpulkan  bahwa  H4  tidak  ditolak,  pemahaman  peraturan  perpajakan  memiliki hubungan  yang  positif    dan    signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak . untuk  variabel preferensi  risiko  yang  memoderasi  sanksi  perpajakan  dan  pelayanan  aparat  pajak  secara berturut-turut  dengan  kepatuhan  wajib  pajak  yang  memiliki  nilai t  statistics sebesar  0.780, 0.499 dibawah 1.96 dan nilai p value sebesar 0.436, 0.616 diatas 0.05 yang dapat disimpulkan bahwa H5 dan H6 ditolak, sanksi perpajakan dan pelayanan aparat pajak memiliki hubungan yang positif tetapi tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak .
Dalam  penelitian  ini,  pengaruh  preferensi  risiko  sebagai  moderasi  terhadap  variabel pemahaman peraturan perpajakan, sanksi perpajakan dan pelayanan aparat pajak dapat di lihat pada tabel 7
Tabel 7 Hasil Bootstrapping path coefficients
Variabel Sebelum Dimoderasi Sesudah Dimoderasi X1 Pemahaman Peraturan Pajak -> Y Kepatuhan Wajib Pajak 0,474 0,475 X2 Sanksi Perpajakan -> Y Kepatuhan Wajib Pajak 0,153 0,150 X3 Pelayanan Aparat Pajak -> Y Kepatuhan Wajib Pajak 0,175 0,192
Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa sebelum dilakukan moderasi H1 dan H3 tidak  ditolak  sehingga  variabel  pemahaman  peraturan  perpajakan,  pelayanan  aparat  pajak dengan kepatuhan wajib pajak dapat memprediksi secara positif ke variabel kepatuhan wajib pajak sedangkan variabel sanksi perpajakan H2 ditolak atau tidak dapat memprediksi variabel kepatuhan  wajib  pajak.  Setelah  dilakukan  moderasi  H1  dan  H3  menguat  walaupun  sangat kecil  pengaruhnya.    Sedangkan  H2  ditolak  karena  variabel  sanksi  perpajakan  tidak  dapat memprediksi secara positif terhadap kepatuhan  wajib pajak artinya variabel preferensi risiko tidak terbukti secara statistik dapat memoderasi.

## 3.4 Pembahasan
Dalam  penelitian  ini,  peneliti  menggunakan  SmartPLS  3  dan  membentuk  suatu persamaan  dari  hasil bootstrapping. Persamaan  ini  dibentuk  oleh  nilai  dari path  coefficients untuk menunjukkan bagaimana hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Dalam penelitian  ini  adalah  variabel  Pemahaman  Peraturan  Perpajakan,  Sanksi  Perpajakan, Pelayanan  Aparat  Pajak,  Preferensi  Risiko  dan  Kepatuhan  Wajib  Pajak.  Persamaan  tersebut adalah MP = a + 0.475X1 + 0.150 X2 + 0.192 X3 + 0.115Z + 0.312 Z*X1 + (-0.117) Z*X2 + 0.056  Z*X3  + error. Untuk  mengetahui  seberapa  besar  efek  kekuatan  yang  diberikan  oleh variabel  Pemahaman  Peraturan  Perpajakan,  Sanksi  Perpajakan,  Pelayanan  Aparat  Pajak, Preferensi Risiko dan Kepatuhan Wajib Pajak , maka dilakukanlah pengujian effect size.: Dalam  pengujian  hipotesis  pertama  dapat  dinyatakan  bahwa  Pemahaman  Peraturan Perpajakan  merupakan  prediktor  yang  positif  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak atau  H1 diterima. Hal  ini  menunjukkan  bahwa  semakin  paham  wajib  pajak  memahami  peraturan perpajakan yang berlaku, maka mereka pun akan semakin patuh. Hal ini terjadi karena sampel yang  didapat  mempunyai  Pendidikan  tinggi  yaitu  Pendidikan  SD=1;  SMP=4;  SMA=43. S1=49;  S2= 6 dan S3=  1 sampel Hasil pengujian tersebut  selaras dengan teori  atribusi yang mengatakan bahwa perilaku individu dapat dipengaruhi faktor internal atau eksternal. Dalam hal  ini,  pemahaman  peraturan  perpajakan  menjadi  faktor  internal  yang  mempengaruhi kepatuhan dari wajib pajak.
Dalam  pengujian  hipotesis  kedua  menyatakan  bahwa  H2  ditolak  yang  berarti  Sanksi Perpajakan merupakan prediktor yang positif tetapi tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak . Hasil penelitian ini  selaras dengan teori  pembelajaran sosial  yang  menyatakan bahwa perilaku individu yang timbul berasal dari bagaimana mereka mengamati ataupun merasakan pengalaman  terhadap  suatu  hal  secara  langsung.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  pengenaan Sanksi  Perpajakan  apabila  wajib  pajak  melakukan  pelanggaran  tidak  serta  merta  membuat mereka patuh  dan taat  sebagai  wajib pajak. Menurut penelitian faktor  Pendidikan dari wajib pajak  sangat  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak,  karena  mereka  sadar  tentang
kewajiban  dalam  membayar  pajak,  menjaga  nama  baik  dan  malu  jika  sampai  kena  sanksi pajak. Selain  itu  era  digitalisasi  yang  memudahkan  wajib  pajak  dalam  mencari  informasi, tidak dibatasi oleh lokasi, jarak dan waktu baik dalam penghitungan pajak, penyetoran pajak (online) maupun pelaporan pajak atau e_spt via online (e_filling)
Dalam pengujian hipotesis ketiga menyatakan bahwa H3 diterima yang berarti Pelayanan Aparat  Pajak  merupakan  prediktor  yang  positif  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak . Hasil penelitian  mengindikasikan  bahwa  wajib  pajak  merasakan  pelayanan  yang  diberikan  aparat pajak  serta  fasilitas  yang  disediakan  untuk  memenuhi  kewajibannya  sangat  baik,  sehingga wajib  pajak  patuh  terhadap  pajak.  Hal  ini  dapat  dikaitkan  dengan  teori  pembelajaran  sosial mengatakan  bahwa  perilaku  individu  yang  ditunjukkan  berasal  dari  bagaimana  mereka mengamati ataupun merasakan pengalaman terhadap suatu hal secara langsung. Semakin baik pelayanan yang diberikan, maka kepatuhan wajib pajak akan semakin tinggi.
Dalam  pengujian  hipotesis  keempat  menyatakan  bahwa  H4  diterima,  artinya  preferensi risiko  memoderasi  hubungan  antara  pemahaman  peraturan  perpajakan  dengan  kepatuhan wajib  pajak.  Hasil  pengujian  tersebut  selaras  dengan  teori  atribusi  diman  wajib  pajak  yang memahami  peraturan  perpajakan  bisa  dipastikan  memahami  juga,  risiko  yang  akan  dihadapi dan  diterima  apabila  mereka  tidak  menaati  peraturan  perpajakan  yang  berlaku.  Tentunya mereka akan menghindari hal-hal yang bisa merugikan dan menghambat aktifitasnya.
Pengujian  hipotesis  kelima  menyatakan  bahwa  H5  ditolak,  artinya  preferensi  risiko tidak memoderasi  hubungan antara sanksi perpajakan dengan kepatuhan  wajib pajak.  Sesuai dengan teori prospek, individu akan menentukan keputusan yang akan mereka hadapi sesuai dengan pertimbangan risiko yang ada. Dalam hal ini diindikasikan bahwa wajib pajak sudah menimbang  dan  mengetahui  risiko  yang  akan  dihadapi  bila  mendapatkan  sanksi  dan  wajib pajak cenderung untuk menerima risiko tersebut.
Pengujian hipotesis keenam menyatakan bahwa H6 diterima artinya, preferensi risiko memoderasi  hubungan antara pelayanan aparat  pajak dengan kepatuhan  wajib pajak. Hal  ini sesuai dengan teori prospek, individu akan menentukan keputusan yang akan mereka hadapi sesuai  dengan  pertimbangan  risiko  yang  ada.  Dalam  hal  ini,  wajib  pajak  diindikasikan  telah mempertimbangkan  risiko  yang  akan  mereka  hadapi  apabila  pelayanan  diberikan  fiskus mungkin tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Oleh karena itu, mereka cenderung menerima  risiko  dari  hasil  pelayanan  yang  mereka  terima  dari  fiskus  selama  mereka melaksanakan kewajiban perpajakannya sebagai wajib pajak.

## 4. KESIMPULAN DAN SARAN

## 4.1 Kesimpulan
Hasil  penelitian  membuktikan  bahwa  hipotesis  1  diterima  artinya  Adanya  pengaruh positif pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini konsisten  dengan  penelitian  Noviyanti,  S.  M.  Ferdous  Azam  (2021),  Tresia  Risda  Saragih, Khoirul Aswar (2019), Anik Yuestia , I Nengah Sudjab , Tri Wahyuningsihc , Carmen Castro Mennesd  (2019),  As’ari  dan  Erawati  (2018);  Suntono  dan  Kartika  (2015);  Adiasa  (2013); Tene et al . (2017) Masruroh dan Zulaikha (2013); Dwi R et al . (2018). Namun tidak konsisten dengan  hasil  penelitian  Rusmawanti  dan  Wardani  (2015)  yang  menyatakan  bahwa  secara parsial pemahaman peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
Hasil  penelitian  membuktikan  bahwa  hipotesis  2  ditolak  artinya  tidak  Ada  pengaruh positif  sanksi  perpajakan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Hasil  penelitian  ini    konsisten dengan penelitian Wirenungan (2013) serta Masruroh dan Zulaikha (2013) yang menyatakan bahwa  secara  parsial  sanksi  perpajakan  tidak  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak. Namun tidak konsisten dengan penelitian Tresia Risda Saragih, Khoirul Aswar (2019), Anik
Yuestia , I Nengah Sudjab , Tri Wahyuningsihc , Carmen Castro Mennesd (2019), Ardayanto dan  Utaminingsih  (2014);  Muzaki  dan  Kusbandiyah  (2014);  Rusmawanti  dan  Wardani (2015);  As’ari  dan  Erawati  (2018);  Tene et  al. (2017);  Parera  &  Erawati  (2017);  Septarini (2015).
Hasil  penelitian  membuktikan  bahwa  hipotesis  3  diterima  artinya  Adanya  pengaruh positif pelayanan aparat pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian  ini konsisten dengan  penelitian  Yuwita  Ariessa  Pravasanti,  Desy  Nur  Pratiwi  (2020),  Anik  Yuestia  ,  I Nengah  Sudjab  ,  Tri  Wahyuningsihc  ,  Carmen  Castro  Mennesd  (2019),  Ardayanto  dan Utaminingsih  (2014);  Suntono  dan  Kartika  (2015);  Parera  dan  Erawati  (2017);  Septarini (2015)  menyatakan  bahwa  pelayanan  aparat  pajak  berpengaruh  positif  terhadap  kepatuhan wajib pajak. Namun tidak konsisten dengan hasil penelitian Muzaki dan Kusbandiyah (2014); Wirenungan (2013); dan Tene et al. (2017) menyatakan bahwa pelayanan aparat pajak tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
Hasil  penelitian  membuktikan  bahwa  hipotesis  4  diterima  artinya  Preferensi  risiko memoderasi  hubungan  antara  pemahaman  peraturan  perpajakan  dengan  kepatuhan  wajib pajak. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Dwi R et al . (2018) yang menunjukkan bahwa  preferensi  risiko  memoderasi  hubungan  antara  pemahaman  peraturan  perpajakan  dan kepatuhan  wajib  pajak.  Namun  tidak  konsisten  dengan  penelitian  Tresia  Risda  Saragih, Khoirul Aswar (2019), Anik Yuestia , I Nengah Sudjab , Tri Wahyuningsihc , Carmen Castro Mennesd  (2019),  Suntono  dan  Kartika  (2015)  serta  Adiasa  (2013)  yang  menyatakan  bahwa preferensi risiko tidak memoderasi hubungan kedua variabel tersebut.
Hasil  penelitian  membuktikan  bahwa  hipotesis  5  ditolak  artinya  Preferensi  risiko  tidak memoderasi  hubungan  antara  sanksi  perpajakan  dengan  kepatuhan  wajib  pajak.  Hasil penelitian  ini  konsisten  dengan  penelitian  Anik  Yuestia  ,  I  Nengah  Sudjab  ,  Tri Wahyuningsihc , Carmen Castro Mennesd (2019), Ardayanto dan Utaminingsih (2014) yang menyatakan  bahwa  preferensi  risiko  tidak  dapat  memoderasi  hubungan  antara  sanksi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak. Namun tidak konsisten dengan hasil penelitian Tresia Risda Saragih, Khoirul Aswar (2019).
Hasil  penelitian  membuktikan  bahwa  hipotesis  6  ditolak  artinya  Preferensi  risiko  tidak memoderasi  hubungan  antara  pelayanan  aparat  pajak  dengan  Kepatuhan  wajib  pajak.  Hasil penelitian ini konsisten dengan Yuwita Ariessa Pravasanti, Desy Nur Pratiwi (2020),  Suntono dan  Kartika  (2015)  yang  menyatakan  bahwa  preferensi  risiko  tidak  dapat  memoderasi hubungan  antara  pelayanan  aparat  pajak  dan  kepatuhan  wajib  pajak.  Namun  tidak  konsisten dengan hasil penelitian Anik Yuestia , I Nengah Sudjab , Tri Wahyuningsihc , Carmen Castro Mennesd  (2019),  Ardayanto  dan  Utaminingsih  (2014)  yang  menyatakan  bahwa  preferensi risiko memperlemah hubungan antara pelayanan aparat pajak dan kepatuhan wajib pajak.

## 4.2 Keterbatasan
Penelitian mengenai pemahaman peraturan perpajakan, sanksi perpajakan, dan pelayanan aparat  pajak  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  dengan  preferensi  risiko  sebagai  variabel moderasi  memiliki  beberapa  keterbatasan  yaitu  penelitian  hanya  dilakukan  terhadap  wajib pajak orang pribadi di Jakarta. Jumlah sampel yang digunakan juga terbatas hanya 104 buah sampel.  Selain  itu,  variabel  yang  digunakan  hanya  3  variabel  endogen  dan  satu  variabel moderasi untuk mengukur kepatuhan wajib pajak.

## 4.3 Saran
Saran  yang  diberikan  penulis  atas  hasil  penelitian  ini  yaitu  untuk  penelitian  selanjutnya sebaiknya  peneliti  memperluas  ruang  lingkup  penelitian  agar  hasil  penelitian  dapat
memperoleh hasil yang lebih baik lagi. Hal ini dapat dilakukan dengan memperluas variabel penelitian  yang  mungkin  dapat  mempengaruhi  kepatuhan  wajib  pajak,  memperluas  variabel moderasi  yang  mungkin  dapat  memoderasi  variabel-variabel  yang  dapat  mempengaruhi kepatuhan wajib pajak,  memperluas tempat  penelitian, maupun memperbesar jumlah sampel yang digunakan.

## 4.4 Implikasi Penelitian
Direktorat  Jenderal  Pajak  dalam  upayanya  untuk  meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak mempunyai strategi dan sasaran sesuai tingkat Pendidikan dari wajib pajak. Wajib pajak yang mempunyai  Pendidikan  tinggi,  lebih  cocok  melalui  pendekatan  peningkatan  kesadaran melalui  sosialisasi  atau  edukasi  dan  peningkatan  pelayanan  dan  kemudahan  dalam menghitung,  menyetor,  melaporkan  pajaknya.  Pendekatan  sanksi  atau  denda,  mungkin  bisa diterapkan  kepada  wajib  pajak  yang  mempunyai  Pendidikan  tidak  tinggi  dan  kurang memahami  peraturan  perpajakan  yang  berlaku.  Mereka  cenderung  untuk  menghindar  dalam membayar pajak, dan menggangap bahwa membayar pajak hanyalah sebagai beban.

## 5. REFERENSI
Adiasa,  N.  (2013).  Pengaruh  pemahaman  peraturan  pajak  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak dengan moderating preferensi risiko. Accounting Analysis Journal , 2 (3), 345-352.
Alabede,  J.  O.,  Ariffin,  Z.  Z.,  &  Idris,  K.  M.  (2011).  Individual  taxpayers’  attitude  and compliance  behaviour  in  Nigeria:  The  moderating  of  financial  condition  and  risk preference. Journal of Accounting and Taxation , 3 (5), 91-104.
Anik  Yuestia  ,  I  Nengah  Sudjab  ,  Tri  Wahyuningsihc  ,  Carmen  Castro  Mennesd  (2019); Correlation of Tax Behavior with Tax Compliance; International Journal of Innovation, Creativity and Change. www.ijicc.net Volume 9, Issue 5, 2019
Ardayanto, A. A., & Utaminingsih, N. S. (2014). Pengaruh sanksi pajak dan pelayanan aparat pajak  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  dengan  preferensi  risiko  sebagai  variabel moderasi. Accounting Analysis Journal , 3 (2), 220-229.
Aryobimo, P. T., & Cahyonowati, N. (2012). Pengaruh persepsi wajib pajak tentang kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kondisi keuangan wajib pajak dan  preferensi  risiko  sebagai  variabel  moderating. Diponegoro  Journal  of  Accounting , 1 (2), 1-12.
As’ari,  N.  G.,  &  Erawati,  T.  (2018).  Pengaruh  pemahaman  peraturan  perpajakan,  kualitas pelayanan,  kesadaran  wajib  pajak,  dan  sanksi  pajak  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak orang pribadi. Akuntansi Dewantara , 2 (1), 46-55.
Blocher, E. J., Stout, D. E., Juras, P. E., & Cokins, G. (2016). Cost Management: A Strategic Emphasis . New York: McGraw-Hill.
Dwi  R.,  Y.,  Paramita,  P.  D.,  &  Prananditya,  A.  (2018).  Pengaruh  pemahaman  peraturan perpajakan  dan  kesadaran  wajib  pajak  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  dengan preferensi  risiko  sebagai  variabel  moderating. Journal  of  Accounting:  Jurnal  Ilmiah Mahasiswa S1 Akuntansi Unpand , 4 (4), 1-9.
Garson, G. D. (2016). Partial Least Squares: Regression & Structural Equation Model. North Calorina State University: Statistical Associates Publishing.
Ghozali, I. (2016). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
Hair,  J.,  Sarstedt,  M.,  Hopkins,  L.,  &  Kuppelwieser,  V.  G.  (2014).  Partial  least  squares structural  equation  modeling  (PLS-SEM)  An  emerging  tool  in  business  research. European Business Review Vol. 26 No. 2, pp. 106-121.
Handa, J. C. (1971). A theory of risk preference in gambling. Journal of Political Economy , 79 (5), 1073-1083.
Hornby,  A.  S.  (2015). Oxford  Advanced  Learner's  Dictionary  of  Current  English .  Oxford: Oxford University Press.
Hussein, A. S. (2015). Penelitian Bisnis dan Manajemen Menggunakan Partial Least Squares (PLS) dengan smartPLS 3.0 . Malang.
Yuwita Ariessa Pravasanti, Desy Nur Pratiwi (2020); Increasing Taxpayer Compliance Through The Quality Of Fiskus Services With Risk Preference As A Moderating Variables; International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR); E-ISSN: 2614-1280 P-ISSN 2622-4771 https://jurnal.stie- aas.ac.id/index.php/IJEBAR.
Kahneman,  D.  &  Tversky,  A.  (1979).  Prospect  theory:  an  analysis  of  decision  under  risk.
Econometrica, 47 (2), 263-291.
Kusumo, B. A. (2009). Sanksi hukum di bidang perpajakan. Wacana Hukum , 8 (2), 93-106.
Mardiasmo (2018). Perpajakan . Yogyakarta: Andi.
Masruroh,  S.,  &  Zulaikha.  (2013).  Pengaruh  kemanfaatan  NPWP,  pemahaman  wajib  pajak, kualitas  pelayanan,  sanksi  perpajakan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak. Diponegoro Journal of Acccounting , 2 (4), 1-15.
Musimenta,  D.,  Nkundabanyanga,  S.  K.,  Muhwezi,  M.,  Akankunda,  B.  &  Nalukenge,  I. (2017).  Tax  compliance  of  small  and  medium  enterprises:  a  developing  country perspective. Journal of Financial Regulation and Compliance , 25 (2), 149-175.
Muzaki,  A.  F.,  &  Kusbandiyah,  A.  (2014).  Pengaruh  kesadaran  WP,  pelayanan  fiskus,  dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan WP badan. Kompartemen , 12 (1), 17-34.
Noviyanti,  S.  M.  Ferdous  Azam  (2021);  The  Impact  of  Covid-19  Pandemic  on  Taxpayers’ Compliance  of  MSMEs  in  Palembang; Widyakala  Journal  Volume  8,  Issue  1,  Maret 2021  p-ISSN  2337-7313  DOI: https://doi.org/10.36262/widyakala.v8i1.414  e-ISSN 2597-8624 ; https://ojs.upj.ac.id/index.php/journal_widya/
Parera, A. M. W., & Erawati, T. (2017). Pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, pengetahuan  perpajakan,  dan  pelayanan  fiskus  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  bumi dan bangunan. Jurnal Akuntansi , 5 (1), 37-48.
Purwono, H. (2010). Dasar-Dasar Perpajakan & Akuntansi Pajak . Jakarta: Erlangga.
Rahayu, S. K. (2017). Perpajakan: Konsep dan Aspek Formal . Bandung: Rekayasa Sains. Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024 (Restra DJP 2020-2024) Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2015). Organizational Behavior . Essex: Pearson Educational.
Rusmawanti,  S.,  &  Wardani,  D.  K.  (2015).  Pengaruh  pemahaman  pajak,  sanksi  pajak,  dan sensus  pajak  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  pribadi  yang  memiliki  usaha. Jurnal Akuntansi , 3 (2), 75-91.
Sarwono, J. & Budiono, H. (2012). Statistik Terapan: Aplikasi Untuk Riset Skripsi, Tesis, dan Disertasi (Menggunakan SPSS, AMOS dan Excel) . Jakarta: Elex Media Komputindo. Sekaran,  U.  &.  (2017). Research  Methods  for  Business:  A  Skill-Building    Approach. West Sussex: Wiley.
Septarini,  D.  F.  (2015).  Pengaruh  pelayanan,  sanksi,  dan  kesadaran  wajib  pajak  terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kpp pratama merauke. Jurnal Ilmu Ekonomi & Sosial , 6 (1), 29-43.
Suntono  &  Kartika,  A.  (2015).  Pengaruh  pemahaman  peraturan  pajak  dan  pelayanan  aparat pajak  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  dengan  preferensi  risiko  sebagai  variabel moderasi. Dinamika Akuntansi, Keuangan, dan Perbankan , 4( 1), 29-38.
Tene, J. H., Sondakh, J. J., & Warongan, J. D. L. (2017). Pengaruh pemahaman wajib pajak, kesadaran  pajak,  sanksi  perpajakan,  dan  pelayanan  fiskus  terhadap  kepatuhan  wajib pajak. Jurnal EMBA , 5(2), 443-453.
Tresia  Risda  Saragih,  Khoirul  Aswar  (2019);  The  Influencing  Factors  of  Taxpayer Compliance:  Risk  Preferences  as  a  Moderating  Variable; International  Journal  of Academic  Research  in  Accounting,  Finance  and  Management  Sciences  Vol.  9,  No.4, October 2019, pp. 269–278 E-ISSN: 2225-8329, P-ISSN: 2308-0337 © 2019 HRMARS www.hrmars.com.
Wirenungan,  O.  L.  (2013).  Sosialisasi  perpajakan,  pelayanan  fiskus  dan  sanksi  perpajakan terhadap kepatuhan wpop di kpp manado dan kpp bitung. Jurnal Emba , 1 (3), 960-970.
https://www.google.com/search?q=kepatuhan+wajib+pajak&oq=kepatuhan+wajib+pajak&aq s=chrome..69i57j0l9.9665j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www: pajak.go.id
https://money.kompas.com/read/2020/11/05/111828826/indonesia-resmi-resesi- ekonomi-kuartal-iii-2020-minus-349-persen?page=all