## PERAN PERANGKAT DESA DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA RANTAUPANJANG KIRI KECAMATAN KUBU KABUPATEN ROKANHILIR PROVINSI RIAU

## Oleh
Helwani
Institut Pemerintahan Dalam Negeri helwanisamuel10@gmail.com
Abstract
aw of the Republic of Indonesia Number 6 of 2014 concerning Villages governing Village Boundaries,
Village Governments, Village Consultative Bodies (BPD), village gratuities, and others. Whereas in Law Number 22 of 1999 which has been revised through Law Number 32 of 2004 concerning Village Governance. Furthermore, the law regulates the existence of government organizations in the village.
Village officials have an important role in village development, because the allocation of village funds is certainly governed by village officials, income to expenditure as well as the transfer of funds  from  the  APBN  that  enters  the  village  and  becomes  the  Village  APB  is  certainly  the responsibility of village officials. This research method uses descriptive qualitative method with data collection techniques through interviews and data. As a result of this study, village officials in Desa Rantaupanjang Kiri allocate village funds accordingly. Apply all components of the village budget such as income, village expenditure and financing. Also performs the stages of managing funds  from  planning  to  accountability.  There  were  several  hambatan  felt  in  the  allocation  of village funds, namely weather, late disbursement of village money and also village access that was difficult to reach. Keywords: village governance, budget, income

## Abstrak
ndang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengatur tentang Batas Wilayah Desa, Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), peraturan Desa, dan lain-lain. Sedangkan dalam Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang telah direvisi melalui Undang- Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Desa.  Lebih  lanjut  undangundang tersebut  mengatur  tentang  keberadaan  organisasi  pemerintahan  yang  berada  di  desa. Perangkat desa memiliki peran penting dalam pembangunan desa, karena pengalokasian dana desa tentunya diatur oleh perangkat desa, pemasukan hingga pengeluaran juga transfer dana dari APBN yang masuk ke desa dan menjadi APBDesa tentunya menjadi tanggung jawab para perangkat desa. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan data. Hasil dari penelitian ini, para perangkat desa di Desa Rantaupanjang Kiri melakukan pengalokasian dana desa sesuai dengan semestinya. Menerapkan  seluruh  komponen  anggaran  desa  seperti  pendapatan,  belanja  desa  dan pembiayaan.  Juga  melakukan  tahapan  pengelolaan  dana  dari  perencanaan  hingga pertanggungjawaban. Terjadi beberapa hambatan yang dirasakan dalam pengalokasian dana desa, yakni cuaca, terlambatnya pencairan uang desa dan juga akses desa yang sulit ditempuh.
Kata kunci: pemerintahan desa, anggaran desa, pendapatan desa
L
U

## PENDAHULUAN
esa  merupakan  salah  satu  pembagian wilayah administratif di bawah kecamatan  yang  juga  diatur  oleh pemerintah  yang  dipimpin  oleh  kepala desa.  Desa  memiliki  peran  yang  penting, khususnya  dalam  pelaksanaan  tugas  di bidang pelayanan publik.Desa sendiri terdiri dari  beberapa  wilayah-wilayah  kecil  yang biasa  disebut  kampung.  Desa  sendiri  telah diatur  perundangundangan  dalam  Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengatur tentang Batas Wilayah Desa,
Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan  Desa  (BPD),  peraturan Desa, dan lain-lain. Sedangkan dalam Undang
Nomor  22  Tahun  1999  yang  telah  direvisi melalui  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun 2004  tentang  Pemerintahan  Desa.  Lebih lanjut  Undang-undang  tersebut  mengatur tentang keberadaan organisasi
pemerintahan  yang  berada  di  desa.  Ke depannya  diharapkan  setiap  desa,  supaya bisa  melakukan  proses  pembangunan  di daerahnya masing-masing dengan mengatur dan  mengurus  sendiri  rumah  tangganya.
Dalam pembangunan desa tentunya dibutuhkan  dana  dalam  prosesnya,  dana tersebut  berasal  dari  APBN,  jumlah  alokasi anggaran yang langsung ke desa, ditetapkan sebesar  10%  dari  dan  di  luar  dana  transfer daerah.  Kemudian  dipertimbangkan  jumlah penduduk,  angka  kemiskinan,  luas  wilayah, kesulitan geografi.
Menurut  hasil  evaluasi  Kementerian Keuangan pada 2015-2016 hasil output dari dana desa di berbagai daerah menghasilkan pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat  Desa,  yakni  95.200  km  jalan desa, 914.000 km jembatan desa, 22.616 unit penyalur  air  bersih,  4.004  unit  polides,  dan masih  banyak  lagi.  Dari  hasil  tersebut tentunya  banyak  pihak  yang  berpartisipasi dalam pembangunan desa, baik masyarakat, Badan  Permusyawaratan  Desa,  PKK,  dan tentunya  para  perangkat  desa.  Perangkat desa  memiliki  peran  penting  dalam
pembangunan  desa,  karena  pengalokasian dana  desa  tentunya  diatur  oleh  perangkat desa,  pemasukan  hingga  pengeluaran  juga transfer dana dari APBN yang masuk ke desa dan  menjadi  APBDesa  tentunya  menjadi tanggung jawab para perangkat desa.
Peran  perangkat  desa  tentunya  sangat penting  bagi  pengalokasian  dana  desa,  di mana tiap tahunnya anggaran yang diberikan kepada  desa  untuk  pengembangan  daerah semakin tinggi, maka diharapkan hasil kerja yang  efektif,  efisien  dan  akuntabel  dari aparatur desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  peran  perangkat  desa  dalam pengalokasian dana desa di Desa Rantaupanjang  Kiri,  Kecamatan  Kubu  yang meliputi,  pelaksanaan,  pelaporan  dan petanggungjawaban atas dana yang diterima.

## Rumusan Masalah
1. Bagaimana peran perangkat desa di desa Rantaupanjang  Kiri,  Kecamatan  Kubu dalam pengelolaan anggaran dana desa?
2. Apa  hambatan  dalam  pengelolaan anggaran dan desa di Desa Rantaupanjang Kiri, Kecamatan Kubu?

## Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui peran perangkat desa di  desa  Rantaupanjang  kiri,  Kecamatan Kubu  Kabupaten  Rokanhilir  dalam pengelolaan anggaran dana desa
2. Untuk  mengetahui  hambatan  dalam pengelolaan anggaran dan desa di Desa Rantaupanjang kiri Kecamatan Kubu Kabupaten Rokanhilir

## KAJIAN PUSTAKA

## Pengelolaan
Dalam Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia (KBBI) disebutkan bahwa pengelolaan adalah proses  atau  cara  perbuatan  mengelola  atau proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan  tenaga  orang  lain,  proses

## D
yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan  tujuan  organisasi  atau  proses  yang memberikan  pengawasan  pada  semua  hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Marry  Parker  Follet  (1997)  dalam Tisnawati dan Saefullah (2009) mendefinisikan pengelolaan adalah seni atau proses  dalam  menyelesaikan  sesuatu  yang terkait  dengan  pencapaian  tujuan.  Dalam penyelesaian akan sesuatu tersebut, terdapat tiga faktor yang terlibat:
- Adanya  penggunaan  sumber  daya organisasi,  baik  sumber  daya  manusia maupun faktor-faktor produksi lainnya.
- Proses  yang  bertahap  mulai  dari perencanaan, pengorganisasian,
pengarahan  dan  pengimplementasian, hingga pengendalian dan pengawasan.
- Adanya   seni   dalam   penyelesaian pekerjaan.

## Desa
Desa  menurut  H.A.W.  Widjaja  dalam bukunya yang berjudul Otonomi Desa (2005)
menyatakan  bahwa:  Desa  adalah  sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai  susunan  asli  berdasarkan  hak asal-usul  yang  bersifat  istimewa.  Landasan pemikiran  dalam  mengenai  Pemerintahan Desa  adalah  keanekaragaman,  partisipasi, otonomi asli, demokratisasi
dan pemberdayaan masyarakat.
Dalam  ketentuan  umum  UU  Nomor  32 Tahun  2004  tentang  pemerintah  daerah menyatakan,  desa  atau  yang  disebut  nama lain,  selanjutnya  disebut  desa  adalah kesatuan  masyarakat  hukum  yang  memiliki batas  wilayah  yang  berwenang  untuk mengatur  dan  mengurus  kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan  adat  istiadat  setempat  yang  diakui  dan dihormati  dalam  sistem  pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia.  Dalam UU  tersebut  juga  ditegaskan  desa  adalah
kesatuan  masyarakat  hukum  yang  memiliki batas  wilayah  yang  berwenang  untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,  kepentingan  masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak-asal  usul  dan  atau  hak  tradisional  yang diakui  dan  dihormati  dalam  sistem pemerintahan  negara  kesatuan  Republik Indonesia.
Tujuan pembentukan desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan Pemerintahan  secara  berdaya  guna  dan berhasil  guna  dan  peningkatan  pelayanan terhadap  masyarakat  sesuai  dengan  tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan. Dalam menciptakan pembangunan hingga di tingkat  akar  rumput,  maka  terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk 14 pembentukan desa, yakni: pertama, faktor penduduk,  minimal  2.500  jiwa  atau  500 kepala  keluarga,  kedua,  faktor  luas  yang terjangkau dalam pelayanan dan pembinaan masyarakat,  ketiga,  faktor  letak  yang memiliki jaringan  perhubungan  atau komunikasi  antar  dusun,  keempat,  faktor sarana  prasarana,  tersedianya  sarana perhubungan,  pemasaran,  sosial,  produksi, dan  sarana  pemerintahan  desa,  kelima, faktor  sosial  budaya,  adanya  kerukunan hidup beragama dan kehidupan bermasyarakat  dalam  hubungan  adat istiadat, keenam, faktor kehidupan masyarakat,  yaitu  tempat  untuk  keperluan mata pencaharian masyarakat.

## Struktur Pemerintahan Desa
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun  2014  tentang  Desa  Pasal  25  bahwa Pemerintah  Desa  adalah  Kepala  Desa  atau yang  disebut  dengan  nama  lain  dan  yang dibantu  oleh  perangkat  desa  atau  yang disebut  dengan  nama  lain.  Dalam  ilmu manajemen pembantu pimpinan disebut staf. Staf  profesional  diartikan  sebagai  pegawai, yaitu  pimpinan  yang  memiliki  keahlian dalam  bidangnya,  bertanggung  jawab,  dan berperilaku  profesional  dalam  menjalankan tugasnya.

## Peran Perangkat Desa
Dalam  Permendagri  Nomor  84  Tahun 2015  tentang  Susunan  Organisasi  dan  Tata Kerja  Pemerintah  Desa  (SOTK)  mulai  dari Pasal  6  sampai  Pasal  10 disebutkan  bahwa, kepala desa dan perangkat desa mempunyai tugas  dan  fungsi  di  antaranya  sebagai berikut.
1. Pasal 6 menjelaskan tentang Tugas dan
Fungsi Kepala Desa berbunyi : • Kepala Desa  berkedudukan  sebagai Kepala  Pemerintah  Desa  yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa. • Kepala Desa bertugas menyelenggarakan  Pemerintahan Desa,  melaksanakan  pembangunan, pembinaan  kemasyarakatan,  dan pemberdayaan masyarakat.
2. Pasal 7 menjelaskan tentang Tugas dan Fungsi Sekretaris Desa yang berbunyi :
• Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat
Desa. • Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
3. Pasal 8 menjelaskan tentang Tugas dan Fungsi  Kepala  Urusan  (Kaur)  bidang
Tata  Usaha  dan  Umum,  Keuangan  dan
Perencanaan berbunyi:
• Kepala urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat.
• Kepala  urusan  bertugas  membantu Sekretaris  Desa  dalam  urusan pelayanan  administrasi  pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
4. Pasal 9 menjelaskan tentang Tugas dan Fungsi  Kepala  Seksi  Pemerintahan, Kesejahteraan  Rakyat  dan  Pelayanan berbunyi:
• Kepala seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis.
• Kepala  seksi  bertugas  membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
5. Pasal 10 menjelaskan tentang Tugas dan Fungsi  Kepala  Urusan  Kewilayahan/ Kepala Dusun (Kadus) berbunyi:
Kepala  Kewilayahan  atau  sebutan  lainnya berkedudukan  sebagai  unsur  satuan tugas  kewilayahan  yang  bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya.

## Pengelolaan Dana Desa
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Desa. Pemerintah daerah mempunyai  kewenangan  yang  lebih  luas dalam  pengelolaan  daerahnya.  Salah  satu bentuk  kepedulian  pemerintah  terhadap pengembangan  wilayah  perdesaan  adalah adanya  anggaran  pembangunan  secara khusus  yang  dicantumkan  dalam  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD) untuk  pembangunan  wilayah  perdesaan, yakni  dalam  bentuk  Alokasi  Dana  Desa (ADD).  Inilah  yang  kemudian  melahirkan suatu  proses  baru  tentang  desentralisasi desa  diawali  dengan  digulirkannya  Alokasi Dana Desa (ADD).
Pemerintah  desa  wajib  mengelola keuangan desa secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin.  Transparan  artinya  dikelola  secara terbuka, akuntabel artinya dipertanggungjawabkan  secara  legal,  dan partisipatif  artinya  melibatkan  masyarakat dalam penyusunannya. Keuangan desa harus dibukukan  dalam  sistem  pembukuan  yang benar sesuai dengan kaidah sistem akuntansi keuangan pemerintahan (Nurcholis,2011: 82).
Menurut  Nyoman  (2005:  24)  Desa sebagai  kepala  pemerintahan  desa  adalah pemegang  kekuasaan  pengelola  keuangan
desa dan mewakili pemerintahan desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan. Oleh  karena  itu,  Kepala  Desa  mempunyai kewewenanga:
a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa. b. Menetapkan kebijakan tentang
pengelolaan barang desa.
c. Menetapkan bendahara desa.
d. Menetapkan  petugas  yang  melakukan pemungutan penerimaan desa dan.
e. Menetapkan  petugas  yang  melakukan pengelolaan barang milik desa.
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun  2014  tentang  Desa  Pasal  93 pengelolaan  keuangan  desa  meliputi: a.
Perencanaan;
b. Pelaksanaan;
c. Penatausahaan;
d. Pelaporan; dan
e. Pertanggungjawaban;
Kepala
Desa adalah pemegang kekuasaan  pengelolaan  keuangan  desa, dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan  desa  kepala  desa  menguasakan sebagian  kekuasaannya  kepada  perangkat desa.  Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah Nomor  43  Tahun  2014  tentang  desa pengelolaan  keuangan  desa  dilaksanakan dalam  masa  satu  tahun  anggaran  terhitung mulai  tanggal  1  Januari  sampai  dengan  31 Desember.

## Komponen dalam Anggaran Desa
Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014  komponen  anggaran  tersebut  terdiri atas akun-akun sebagai berikut.

## 1. Pendapatan
Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014  Pendapatan  Desa  meliputi  semua
penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan  hak  desa  dalam  satu  tahun anggaran  yang  tidak  perlu  dibayar  kembali oleh  desa.  Pendapatan  desa  dapat  berasal dari:
a. Pendapatan Asli Desa
- Hasil  usaha  desa.  Contoh  desa mempunyai badan usaha milik desa (Bumdes) bidang usaha pembuatan batik,  hasilnya  masuk  dalam  hasil usaha desa.
- Hasil  kekayaan  desa.  Contoh  tanah kas desa, pasar desa, bangunan desa, wisata yang dikelola desa, pemandian desa, hutan desa, dll. - Hasil  swadaya  dan  partisipasi masyarakat  adalah  membangun dengan  kekuatan  sendiri  yang melibatkan peran serta masyarakat berupa  tenaga  atau  barang  yang dinilai dengan uang, contoh: urunan desa,  urunan  carik,  iuran  penitipan kendaraan. - Lain-lain  pendapatan  asli  desa. Contoh ganti ongkos cetak suratsurat,  biaya  legalisasi  surat- surat, sewa tanah desa b. Transfer
- Dana Desa adalah sumber dana yang berasal  dari  anggaran  pendapatan dan  belanja  negara  ditransfer melalui  anggaran  pendapatan  dan belanja daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk menyelenggarakan  pemerintahan, pembangunan desa, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat.
- Bagi hasil pajak daerah Kabupaten/ Kota dan retribusi daerah. Misalnya: bagi hasil pajak bumi dan bangunan.
- Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  adalah dana  yang  dialokasikan  oleh kabupaten untuk desa. Sumber ADD ini adalah  dana perimbangan pusat
dan daerah yang diterima kabupaten untuk desa. - Bantuan keuangan APBD Pemprov, Kab./Kota
c. Kelompok pendapatan lain-lain, jenis: - Hibah  dan sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat dapat berbentuk  hadiah,  donasi,  wakaf, hibah atau sumbangan lain. Sumbangan yang berbentuk barang (bergerak  maupun  tidak  bergerak) dicatat  sebagai  barang  inventaris kekayaan  milik  desa  sesuai  UU, dapat  juga  berbentuk  uang,  tetapi tidak mengikat.
- Lain-lain pendapatan desa yang sah, antara lain hasil kerja sama dengan pihak  ketiga,  bantuan  perusahaan yang berlokasi di desa.

## 2. Belanja Desa
Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014  belanja  desa  meliputi  semua pengeluaran  dari  rekening  desa  yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran  yang  tidak  akan  diperoleh pembayarannya  kembali  oleh  desa.  Belanja desa  dipergunakan  dalam  rangka  mendanai penyelenggaraan  kewenangan  desa.  Belanja desa terdiri dari:
a. Belanja Bidang Penyelenggaraan

## Pemerintah Desa
Belanja  ini  meliputi  beberapa  jenis, yaitu:
- Penghasilan  tetap  dan  tunjangan,  ini terdiri dari belanja pegawai (penghasilan tetap kepala desa, tunjangan kepala desa, tunjangan BPD).
- Operasional perkantoran terdiri dari:
(i) Belanja  barang  dan  jasa,  misalnya belanja alat tulis kantor, benda pos, bahan/material, pemeliharaan, cetak/penggandaan,  sewa  kantor
desa,  sewa  perlengkapan  dan peralatan  kantor,  makanan  dan minuman rapat, pakaian dinas dana atributnya,  perjalanan  dinas,  upah kerja,  honorarium  narasumber/ ahli,  operasional  Pemerintah  Desa, operasional  BPD,  insentif  Rukun Tetangga/Rukun  Warga  (bantuan untuk operasional lembaga RT/ RW dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan
pembangunan,  ketenteraman  dan ketertiban,  serta  pemberdayaan masyarakat  desa),  dan  pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan. (ii) Belanja  modal  digunakan  untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan  barang  atau bangunan  yang  nilai  manfaatnya lebih  dari  dua  belas  bulan. Pembelian/pengadaan  barang  atau bangunan digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa, misalnya: beli komputer, beli meja.
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Belanja  jenis  ini  merupakan  belanja  yang digunakan  untuk  pembangunan  desa, contoh  perbaikan  saluran  irigasi, pengaspalan jalan, dll.
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
Belanja jenis  ini  digunakan untuk pembinaan  masyarakat  desa,  misalnya pendanaan  untuk  pelatihan  perangkat desa, pendanaan untuk kegiatan taruna.
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Belanja jenis  ini  digunakan untuk pemberdayaan masyarakat desa, misalnya pendanaan untuk pengelolaan lingkungan  hidup,  pengelolaan  sampah mandiri.
e. Bidang tak Terduga
Belanja  ini  digunakan  untuk  hal-hal  yang tidak  terduga.  Kegiatan  dalam  keadaan darurat dianggarkan dalam belanja tidak terduga,  misalnya  kegiatan  sosial bencana.

## 3. Pembiayaan
b. Menurut   Permendagri   Nomor  113 Tahun 2014 Pembiayaan Desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan terdiri dari:
a. Penerimaan pembiayaan mencakup:
- Sisa  lebih  perhitungan  anggaran (Silpa) tahun sebelumnya Mencakup pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan  belanja,  sisa dana  kegiatan  lanjutan.  Hal tersebut  seperti  kelebihan penerimaan  pendapatan  asli desa,  kelebihan  penerimaan alokasi  dana  desa,  kelebihan penerimaan lain-lain, kelebihan penerimaan pembiayaan,  penghematan belanja,  sisa  dana  kegiatan. Silpa  juga  merupakan  sisa lebih tahun anggaran sebelumnya. Silpa menutupi defisit anggaran  apabila  realisasi pendapatan lebih kecil daripada  realisasi  belanja, mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan, dan mendanai  kewajiban  lainnya yang  sampai  dengan  akhir tahun anggaran belum diselesaikan. - Pencairan dana cadangan digunakan untuk  menganggarkan  pencairan dana  cadangan  dari  rekening  dana cadangan  ke  rekening  kas  desa dalam  tahun  anggaran  berkenaan. Dana cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan  di  luar  yang  sudah ditetapkan sebelumnya dalam peraturan desa tentang pembentukan dana cadangan. - Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan digunakan untuk menganggarkan  hasil  penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.

## Pengeluaran pembiayaan mencakup:
- Pembentukan  dan  penambahan dana  cadangan  digunakan  untuk membiayai  kegiatan  yang  sudah ditetapkan  dalam  pembentukan dana cadangan. Dana cadangan tidak dapat sekaligus dibebankan dalam 1 tahun  anggaran  yang  ditetapkan dalam peraturan desa. Pembentukan dana cadangan ditetapkan  dengan  peraturan  desa, paling  sedikit  memuat:  penetapan tujuan pembentukan dana cadangan,  program  dan  kegiatan yang  akan  dibiayai  dari  dana cadangan,  besaran  dan  rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan, sumber dana cadangan,  dan  tahun  anggaran pelaksanaan dana cadangan. Pembentukan dana cadangan dapat bersumber  dari  penyisihan  atas penerimaan  desa,  kecuali  dari penerimaan  yang  penggunaannya telah  ditentukan  secara  khusus berdasarkan peraturan perundangundangan.  Pembentukan dana  cadangan  ditempatkan  pada rekening  tersendiri.  Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan Kepala Desa.
- Penyertaan modal desa. Pemerintah desa  dapat  melakukan  investasi pada  Bumdes  (Badan  Usaha  Milik Desa)  atau  badan  swasta  lain. Penyertaan modal ini dilakukan oleh kepala  desa  dan  disetujui  BPD setelah  ada  ketetapan  peraturan desa. Penyertaan modal desa masuk dalam pengeluaran pembiayaan dan digunakan  untuk  menganggarkan kekayaan  pemerintah  desa  yang diinvestasikan  baik  jangka  pendek maupun jangka panjang.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode kualitatif  deskriptif.  Menurut  Bodgan  dan Taylor  dalam  Moleong  (2001:  3)  bahwa penelitian  kualitatif  adalah  “prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa  kata-kata  tertulis  atau  lisan  dari orang-orang dan perilaku yang dpat diamati.” Sementara  itu,  menurut  Irawan  (2007:60) bahwa  metode  penelitian  deskriptif  adalah penelitian  yang  bertujuan  mendeskripsikan atau  menjelaskan  suatu  hal  seperti  apa adanya.  Oleh  sebab  itu,  penelitian  ini menggunakan  desain  penelitian  kualitatif dengan  pola  pendekatan  deskriptif  yang bercirikan
kegiatan pengumpulan, menggambarkan dan menafsirkan data.
Sehubungan  dengan  sumber  data, Arikunto (2008: 114) mengatakan: “Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana  data  diperoleh.  Sementara  untuk memperoleh  informasi  penelitian,  maka digunakan  informan.  Moleong  (2011:  90), mengemukakan  bahwa  “informan  adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi  tentang  situasi  dan  kondisi  latar penelitian”.
Sementara itu, informan dalam penelitian ini, yakni: 1. Amad Nurani selaku Kaur Keuangan Desa Rantaupanjang Kiri, Kecamatan Kubu 2. Rodiyanah selaku Kasi Pemerintahan Desa Rantaupanjang Kiri, Kecamatan
Kubu

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Peran Perangkat Desa dalam Pengalokasian Dana Desa
Dalam  Pasal  93  Peraturan  Pemerintah Nomor  43  Tahun  2014  tentang  Desa pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan,  pelaksanaan,  penatausahaan, pelaporan, dan Pertanggungjawaban.
Sesuai  dari  hasil  wawancara  dengan Kaur  Keuangan  Desa  Rantaupanjang  Kiri, Pengelolaan  keuangan  desa  yang  dilakukan di  Desa  Rantaupanjang  Kiri  juga  melalui proses tersebut, dengan melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan juga laporan pertanggungjawaban.  Dalam  pelaksanaan pengelolaan alokasi dana Desa. Kepala Desa menjadi  penanggung  jawab  utama  atas pelaksanaan  pengalokasian  dana  ini,yang dibantu  oleh  perangkat-perangkat  desa, selain perangkat-perangkat desa, komponen penting  lain  dalam  desa  seperti  Kepala Dusun, RT, RW, BPK, dan komponen penting lain  dalam  desa  juga  ikut  serta  dalam pengalokasian  dana  desa.  Peran  perangkat desa  dalam  pengalokasian  dana  juga  dinilai baik, karena semua perangkat desa ikut serta dalam  proses  alokasi  dana  sesuai  dengan bidangnya masing-masing.
Pada  2019,  anggaran  alokasi  dana  desa yang  diterima  pemerintah  desa,  digunakan untuk  penyelenggaraan  pemerintah  desa, biaya  pemberdayaan  masyarakat,  dan  juga biaya  kepentingan  kantor  desa.  Biaya didapatkan  secara  bertahap  sebanyak  tiga tahap  pencairan,  yakni  tahap  pertama sebanyak 20%, tahap kedua 40%, dan ketiga 40%.. Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan  pengelolaan  dana  desa,  maka melalui  proses  perencanaan,  pelaksanaan, dan  laporan  pertanggungjawaban,  kepala desa  dan  para  komponen  desa  melakukan proses pengalokasian dana sebagai berikut.

## 1. Perencanaan
Perencanaan  awal  dalam  alokasi  dana desa yang merupakan tahap paling awal dari kegiatan  pengelolaan  alokasi  dana  desa. Kegiatan  perencanaan  bertujuan  untuk menyusun  rencana  kegiatan  sekaligus menetapkan alokasi anggaran yang dituangkan  dalam  Daftar  Rencana  Kegiatan (DRK) dan Rencana Anggaran Belanja (RAB).
Di  sini  para  perangkat  desa  maupun komponen lain berpartisipasi dalam perencanaan dan mengasumsikan pendapatnya  dalam  perencanaan  alokasi dana,  baik  anggaran  pembiayaan  kantor desa,  anggaran  pembinaan  warga  desa, pemberdayaan  desa,  pembangunan,  belanja dalam pembangunan desa.

## 2. Pelaksanaan
Pelaksanaan  merupakan  realisasi  dari perencanaan yang telah dibuat sebelumnya, alokasi  dana  desa  (ADD)  yang  telah didapatkan  direalisasikan  kepada  rencana yang  telah  dibuat  pada  tahap  perencanaan, beberapa realisasi anggaran
yang dialokasikan  di  Desa  Rantaupanjang  Kiri, yakni  digunakan  untuk  hal-hal  berikut.
Pertama, penyelenggaraan  pemerintahan desa. Pengalokasian dana pertama digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah desa yang berhubungan dengan kebutuhan perkantoran desa,
kebutuhankebutuhan  para  perangkat  desa, seperti  penghasilan  yang  diberikan  kepada kepala  desa  dan  perangkat  desa  lainnya, tunjangan,  insentif  kepada  komponen  desa, operasional  kantor  (10%  dari  ADD), operasional  BPD (10% dari 10% ADD),  dan kegiatan-kegiatan  yang  dilakukan  di  area kantor desa.
Kedua ,  bidang  pembinaan.  Bidang pembinaan  merupakan  kegiatan  yang berhubungan
dengan pembinaan masyarakat  desa,  yakni  program-program yang  dapat  meningkatkan  perkembangan, ketertiban,  wawasan,  kreativitas,  dan sosialisasi dan juga keagamaan di
masyarakat Desa Rantaupanjang Kiri. Alokasi dana desa ini digunakan untuk peningkatan keamanan  dan  ketertiban  yang  diberikan kepada  siskamling,  kegiatan  sosialisasi hukum,  kegiatan  lomba  MTQ  tingkat  desa yang berguna untuk memotivasi masyarakat dalam  mempelajari  agama,  kegiatan  karang taruna sebagai pembinaan dan pemberdayaan kepada para remaja, misalnya dalam  bidang  keorganisasian,  ekonomi, olahraga, keterampilan, advokasi,
keagamaan dan kesenian. Selain itu anggaran desa  dalam  bidang  pembinaan  ini  juga dialokasikan  untuk  pemberian  insentif kepada  imam  masjid,  guru  mengaji  dengan tujuan peningkatan keilmuan agama kepada masyarakat.
Ketiga , bidang pemberdayaan kemasyarakatan.  Pengalokasian  dana  di bidang ini digunakan untuk kegiatankegiatan yang  bertujuan  meningkatkan  kinerja  para komponen desa, pengalokasian dana desa ini digunakan untuk kegiatan pelatihan peningkatan  kapasitas  aparatur  desa, kegiatan  pelatihan  peningkatan  kapasitas perangkat desa, kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas BPD. Keempat ,
bidang  pembangunan.
Pelaksanaan  pengalokasian  dana  di  bidang pembangunan ini digunakan untuk kegiatan dan  program-program  yang  mempermudah masyarakat Desa Rantaupanjang Kiri. Alokasi dan  desa  pada  bidang  ini  digunakan  untuk kegiatan
pembuatan peta desa, penyelenggaraan posyandu, dll.
3. Laporan Pertanggungjawaban Laporan pertanggungjawaban merupakan  gabungan  dari  tanggung  jawab dan  hasil  laporan  selama  kegiatan  dalam pengalokasian dana desa yang dilakukan oleh para perangkat desa sebagai pengatur dana desa dan juga komponen desa lainnya yang ikut  berpartisipasi  dalam  pengembangan desa.  Pertanggungjawaban  ini  dilaporkan kepada  Dinas  PMD  dan  masyarakat  desa. Dalam laporan ini akan dijabarkan mengenai
alokasi dana yang digunakan dalam kegiatan- kegiatan desa dan juga kebutuhan perangkat desa.
• Dana  desa  yang  dialokasikan  untuk bidang  penyelenggaraan  pemerintahan desa  dan  bidang  pembinaan,  yakni sebesar  Rp 694.788.309,00 dan  yang digunakan  untuk  bidang  pemerintahan
desa sebesar Rp469.062.000,00 , untuk bidang pembinaan sebesar Rp126.600.000,00 , totalnya menjadi Rp.595.662.000 ,  dan  sisanya  sebesar Rp99.126.309 digunakan untuk pembangunan sebagaimana tampakpada tabel berikut. Tabel 1 Pendapatan Dana Desa Rantaupanjang Kiri
NO DANA DESA SUMBER JUMLAH 1 Alokasi Dana Desa (ADD) TA. 2019 Pemda Rp694.788.309,00 2 Dana Desa/KEP.DD/K TA. 2019 Pusat Rp785.468.000,00 3 Dana Desa/KEP.DD/K (SILPA 2018) Pusat Rp299.451.200,00 4 Alokasi Dana Desa Terutang 2018 Pemda Rp126.330.761,00 5 Alokasi Dana Desa Terutang 2017 Pemda Rp173.171.654,00 TOTAL Rp2.079.209.924,00 Tabel 2 Alokasi Dana Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa NO URAIAN JUMLAH 1 Penghasilan Tetap dan Tunjangan Penghulu dan Perangkat Kepenghuluan Rp227.400.000,00 2 Operasional Perkantoran (OP) 10% dari ADK Rp50.000.000,00 3 Tunjangan BPKep Rp63.600.000,00 4 Operasional BPKep (OP) 10% DARI 10% dari Operasional Kantor Rp5.000.000,00 5 Insentif RT/RW Rp90.000.000,00 6 Keg. Pengisian dan Penginputan Profil Kep. Rp6.000.000,00 7 Keg. Penggangkatan Rastra Rp7.062.000,00 8 Keg. Pelaksanaan Musrenbang Kep. Rp5.000.000,00 9 Keg. Penyusunan RKP Kepenghuluan Rp5.000.000,00 10 Keg. Penyusunan APBKep Rp5.000.000,00 11 Keg. Penyusunan LPJ Penghulu Rp5.000.000,00 TOTAL Rp469.062.000,00 Tabel 3 Alokasi Dana Bidang Pembinaan NO URAIAN JUMLAH
1 Keg. Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Rp3.600.000,00 2 Keg. Sosialisasi Produk Hukum Terbaru Terkait Pengelolaan Keuangan di Desa Rp6.000.000,00 3 Keg. Pembinaan Sanggar Seni Rp2.000.000,00 4 Keg. MTQ Tingkat Kepenghuluan Rp20.000.000,00 5 Keg. Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) 10.000.000,00 6 Keg. Hari Besar Nasional (17 AGUSTUS) Rp5.000.000,00 7 Insentif Imam Masjid Rp7.200.000,00 8 Insentif Gharim Masjid Rp3.600.000,00 9 Insentif Guru Mengaji Tradisional Rp34.200.000,00 10 Keg. Pemberdayaan Lembaga Kepemudaan/Karang Taruna Rp5.000.000,00 11 Keg. Pembinaan Keolahragaan Rp10.000.000,00 12 Keg. Pembinaan LPMKep Rp8.000.000,00 13 Keg. Pembinaan Pkk KepenghuluaN Rp10.000.000,00 14 Keg. Pembinaan Dasa Wisma Rp2.000.000,00 TOTAL Rp126.600.000,00 Tabel 4 Alokasi Dana Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa NO URAIAN JUMLAH 1 Keg. Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Penghulu Rp20.000.000,00 2 Keg. Pelatihan Peningkatan Kapasitas Perangkat Kepnghuluan Rp30.000.000,00 3 Keg. Pelatihan Peningkatan Kapasitas BPKEP Kepnghuluan Rp30.000.000,00 TOTAL Rp80.000.000,00 Tabel 5 Alokasi Dana Bidang Pembangunan Desa NO URAIAN JUMLAH 1 Insentif Guru PAUD (3 orang) Rp10.800.000,00 2 Keg. Penyelenggraan Posyandu (2 unit) Rp12.000.000,00 3 Keg. Pembuatan Peta Desa Rp6.000.000,00 4 Keg. BBGRM Kepenghuluan Rp5.000.000,00
TOTAL Rp33.800.000,00 • Dana Desa/KEP.DD/K TA. 2019 diberikan sebesar Rp785.468.000,00 dan digunakan  untuk  alokasi  dana  bidang pemberdayaan masyarakat
sebesar
Rp80.000.000,00 dan  sisanya  sebesar Rp705.468.000,00 digunakan  untuk dana bidang pembangunan desa.
• Dana  pembangunan  desa  dialokasikan sebesar
Rp705.468.000,00 dan digunakan sebesar Rp33.800.000,00 dan sisanya sebesar Rp671.668.000,00 digunakan  untuk  pembangunan.  Maka total  dana  sisa  setiap  bidang  yang digunakan  untuk  pembangunan  desa sebesar Rp770.794.309,00
Tabel  di  atas  telah  memperlihatkan  jelas mengenai  dana  yang  dialokasikan  kepada perangkat  desa,  aparatur  desa,  masyarakat, maupun  dalam  pembangunan.  Sesuai  dengan komponen  dalam  anggaran  desa  yang dijelaskan  Menurut  Permendagri  Nomor  113 Tahun  2014,  komponen  desa,  yakni  ada  tiga, yaitu pertama pendapatan,  pendapatan  atau pemasukan  yang  didapatkan  di  Desa Rantaupanjang  Kiri  didapatkan  dari  transfer pusat dan pemda. Yang belanja desa, dana yang didapatkan tersebut digunakan untuk belanja desa, belanja desa di Desa Rantaupanjang Kiri terdiri  dari  alokasI  dana  bidang-bidang  yang dijelaskan di tabel, digunakan untuk anggaran kantor  desa,  pemberdayaan  masyarakat pembangunan,  dan  lain-lain.  Yang ketiga adalah  pembiayaan,  pembiayaan  merupakan sisa  dari anggaran  yang  diberikan  yang  telah dibelanjakan  dan  pembiayaan  ini  dapat digunakan  sebagai  dana  darurat  ataupun pencairan cadang dan di Desa Rantaupanjang Kiri  pembiayaan  digunakan  untuk  dana pembangunan desa.
Hambatan dalam Pengalokasian Dana Desa
Menurut hasil wawancara yang dilakukan kepada  Kaur  Keuangan  Desa  Rantaupanjang Kiri,  hambatan  yang  dirasakan  dalam
pengalokasian dana desa ini, yakni kadang kala terjadinya  keterlambatan  transfer  tahap  ke tiga  dana  dari  pemda  maupun  pusat.  Dana yang  seharusnya  di  transfer  pada  tahap  tiga terkadang kurang tepat waktu dari yang telah dijadwalkan,  maka  akan  terjadi  pula keterlambatan  dalam  kegiatan-kegiatan  yang direncanakan.
Selain itu, hambatan yang dirasakan, yakni jauhnya  jarak  tempuh  antar  desa  membuat sulit  pula  datangnya  barang  atau  keperluan desa yang diambil dari kota, karena akses yang sulit, jalanan yang kurang bagus, maka transfer barangnya menjadi kendala dan menyebabkan keterlambatan. Terkadang pada musim hujan juga  terjadi  hambatan,  jika  terjadi  hujan, karena  keadaan  akses  jalan  menuju  desa kurang mendukung, maka akan terjadi becek dan  sulit  untuk  kendaraan  lewat.  Itulah beberapa  hambatan  yang  dirasakan  oleh perangkat  desa  dalam  pengalokasian  dana desa.

## SIMPULAN
Pengalokasian  dana  desa  di  desa Rantaupanjang Kiri melibatkan banyak pihak, baik perangkat desa, komponen desa lainnya, yakni  aparatur  desa.  Dalam  pengalokasian dana  ini  perangkat  desa  memiliki  peran penting  mengingat  setiap  anggaran  yang didapatkan  tersalurkan  kepada  desa  dan diurus oleh perangkat desa. Kepala desa selaku penanggung jawab utama dalam pengalokasian  dana  tentu  memiliki  tanggung jawab  besar,  maka  para  perangkat  desa membatu  kepala  desa  dalam  pengalokasian dana.  Dari  hasil  wawancara  kepada  Kaur Keuangan  Desa  Rantaupanjang  Kiri,  para perangkat  desa  dinilai  bekerja  dengan  baik dalam  pengalokasian  dana.  Dana  juga dialokasikan sebagai mana mestinya.
Hambatan yang dirasakan dalam mangalokasikan  dana  ini  ialah  dana  yang terlambat  cair  dari  pemda  maupun  pusat,
kemudian  juga  kendala  pada  transfer kebutuhan desa yang sulit karena akses desa yang cukup jauh dari pusat, cuaca juga menjadi kendala  mengingat  ketika  hujan  maka  akses jalanan menuju Desa Rantaupanjang Kiri akan sulit ditembus karena becek dan banjir.

## SARAN
Saran  kepada  kepala  desa  dan  para perangkat desa, dikarenakan kinerja perangkat  yang  sudah  baik  sesuai  ketentuan maka diharapkan untuk dipertahankan.
Saran  berikutnya  pengalokasian  dana desa lebih dialokasikan dalam pengembangan agar  masyarakat  desa,  meskipun  jarak  desa jauh  dari  akses  kota,  namun  dapat  tetap mengikuti perkembangan zaman.

## DAFTAR PUSTAKA
Erni Tisnawati Sule,   Kurniwan Saefullah, Pengantar Manajemen , Jakarta: Kencana Perdana Media Goup, 2009
Hanif   Nurcholis,
2011. Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa . Jakarta: Erlangga Moleong, L.J. (2011). Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi   Revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
Irawan, Prasetya. 2007. Analisis Kinerja: Panduan Praktis Untuk Menganalisis Kinerja,  Kinerja  Proses  dan  Kinerja Pegawai .  Jakarta.  Lembaga  Administrasi Negara.
Sumaryadi,I Nyoman.(2005). Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat .Jakarta,Citra Utama
Widjaja, HAW. 2005. Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli Bulat dan Utuh. Jakarta:
PT Raja Grafindo Persada Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang telah direvisi melalui   Undang-Undang  Nomor   32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Desa. Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (SOTK)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun
2007 tentang  Pedoman
Pengelolaan Keuangan Desa.
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang   Desa   Pasal   93 pengelolaan keuangan desa
Sumber Lain https://www.kemenkeu.go.id/media/6750/ buku- saku-dana-desa.pdf
KBBI.  (2016).  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia. Diunduh  pada  28  Juli  2019  dari  https:// kbbi.kemdikbud.go.id/entri/modifikasi

## Visioner
2
Vol. 12 \ No. \ April 2020: 297–308