## JURNAL KOMUNIKASI HUKUM
Volume 7 Nomber 1, Februari 2021 P-ISSN: 2356-4164, E-ISSN: 2407-4276 Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja
Efektivitas  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2007  Tentang Penanggulangan  Bencana  dan  Fikih  Kebencanaan  Terhadap Perilaku Warga Muhammadiyah (Studi Kasus Covid-19)
Isngadi 1 , Mufti Khakim 2
1 Magister Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta , E-mail : isngadi8@gmail.com
2 Fakultas Hukum, Universitas Ahmad Dahlan email : Mufti.khakim@law.uad.ac.id
Info Artikel Abstract
Masuk: 1 Desember 2020 Diterima: 4 Januari 2021
Terbit: 5 Februari 2021 Keywords: Disaster, effectiveness, prevention Disaster management is the obligation of the state in carrying out  constitutional  duties,  namely  protecting  all  spilled Indonesian  blood.  Disasters  have  the  potential  to  cause casualties  and  property.  Laws  are  needed  as  the  basis  for government  decision  making  in  disaster  management.  The effectiveness of implementing law number 24 of 2007 can be a benchmark for disaster management. The participation of civil society  such  as  Muhammadiyah  mass  organizations  is  a supporting capacity in disaster management. This research is a normative  study  of  the  effectiveness  of  the  law  on  disaster management  and  Muhammadiyah  disaster  management  case study of Covid 19. The results of the research show that there are many things that need to be evaluated in the implementation of the implementation of the law. Abstrak Kata kunci: Bencana, efektifitas, penanggulangan
Corresponding Author:
Isngadi E-mail:
isngadi8@gmail.com Penanggulangan  bencana  menjadi  kewajiban  negara  dalam rangka  malaksanakan  tugas  konstitusi  yaitu  melindungi seluruh  tumpah  darah  Indonesia.  Bencana  sangat  potensial untul  menimbulkan  korban  jiwa  dan  harta.  Undang-undang diperlukan sebagai dasar pengambilan keputusan pemerintah dalam  penanganan  bencana.  Efektifitas  penerapan  undang- undang  nomor  24  tahun  2007  bisa  menjadi  tolak  ukur penanganan  bencana.  Peran  serta  masyarakat  sipil  seperti ormas  Muhammadiyah  menjadi  daya  dukung  dalam penanganan  bencana.  Penelitan  ini  merupakan  peneltian normative  tentaag  efektifitas  undang-undang  tentang penanganan bencana dan fikih kebencanaan Muhammadiyah studi  kasus  penanganan  covid  19.  hasil  dari  penelitian ternyata banyak hal yang perlu dievaluasi dalam implementasi pemberlakukan undang-udang tersebut. @Copyright 2021.

## A. PENDAHULUAN
Alinea terakhir pembukaan Undang-Undang Dasar  1945 menegaskan bahwa di  antara  tugas  pemerintah  adalah  untuk  melindungi  segenap  bangsa  Indonesia. Salah  satu  upaya  yang  telah  dilakukan  pemerintah  adalah  dengan  menyusun Undang-Undang  nomor  24  tahun  2007  tentang  Penanggulangan  Bencana. Pertimbangan dalam Undang-Undang  ini secara jelas menyatakan Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia bertanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Pertimbangan kedua dari Undang- Undang    ini  juga  menyebut  bahwa  wilayah  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia memiliki kondisi rawan bencana,  baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam maupun faktor manusia yang menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia. Perlindungan  ini  mencakup  pada  perlindungan  terhadap  kehidupan  dan penghidupan termasuk perlindungan atas bencana.
Berbagai  data  memang  menyatakan  kalau  wilayah  Negara  Kesatauan Republik Indonesa (NKRI)  berada di daerah rawan bencana. Letak Indonesia secara geologis dan geografis menggariskan hal yang demikian. Wilayah yang terletak di garis  bujur  di  rentang  95  derajat    sampai  141  derajat  Bujur  Timur  dan  di  garis lintang pada rentang 6 derajat Lintang Utara hingga 11 derajat Lintang Selatan ini berada di berada pada pertemuan empat lempeng besar tektonik. Lempeng Benua Asia, lempeng Benua Australia, lempeng Samudera Hindia, dan lempeng Samudera Pasifik. Kenyataan ini membuat wilayah Indonesia secara geologis menjadi  sangat rawan pada ancaman gempa bumi.  Potensi kegempaan di Indonesia disebut 10 kali lipat tingkat kegempaan di Amerika Serikat.( https://bnpb.go.id/potensi-ancaman- bencana, diakses tanggal 10 November 2020).  Apabila terjadi di laut, gempa bumi yang  dipicu  oleh  pergerakan  lempeng  tektonik  ini      juga  akan  menimbulkan gelombang pasang atau tsunami oleh karena itu, Indonesia juga berpotensi sering terkena bencana tsunami.
Latief  Hamzah,  dkk  mencatat,  90  persen  (95  kejadian)  dari  105  kejadian tsunami besar yang terjadi Indonesia selama kurun waktu 1600-1999, disebabkan oleh  gempa  tektonik  sedangkan  10  persen  yang  lain  disebabkan  oleh  letusan gunung berapi (9 persen atau 8 kejadian) dan 1 persen (1 kejadian) yang lain oleh tanah  longsor  (Hamzah  dkk,  2000  :35).  Pantai  selatan  Pulau  Jawa,  pantai  barat Sumatera, pulau-pulau  di  Maluku,  pantai  utara dan pantai  selatan gugusan  pulau Nusa Tenggara, pantai utara Irian Jaya, dan hampir seluruh pantai di Sulawesi, serta Laut Maluku adalah daerah-daerah yang paling rawan tsunami di Indonesia. Dalam kurun  waktu  tahun  1600-1999  tersebut,  di  daerah  tersebut  terjadi  32  kejadian tsunami yang 28 kejadian disebabkan oleh gempa bumi sedangkan empat kejadian yang lain dipicu oleh letusan gunung berapi di bawah laut (Husein, 2005 : 206).
Negara  Indonesia  juga  terletak  pada  rangkaian  sabuk  api  vulkanik  yang memanjang dari Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, sampai Sulawesi. Indonesia juga memiliki  sejumlah gunung api aktif sebanyak 129 (terbanyak di dunia), ancaman erupsi gunung berapi dengan seluruh akibat yang mengikutinya juga merupakan ancaman yang nyata bagi sebagian warga Indonesia (Husein, 2005 :207). Apalagi wilayah  Indonesia  juga  dilewati  oleh  garis  khatulistiwa  (garis  tengah  bumi  yang menjadi  lintasan  matahari)  yang  menjadikan  wilayah  Indonesia  menjadi  wilayah
beriklim  tropis  hanya  mengenal musim  hujan  dan  musim  kemarau  dengan perlintasan ubahan cuaca, suhu dan arah angin yang cukup ekstrem. Satu kondisi yang  mengakibatkan  wilayah  Indonesia  menjadi  daerah  yang  rawan  terkena serangan angin taufan. Bahkan di hampir setiap daerah di Indonesia mempunyai beragam istilah untuk menamai angin badai ini. Ada yang menyebut cleret tahun, angin lesus, angin taufan, puting beliung dan lain sebagainya.
Rangkuman  kata  data  tentang  jenis  bencana  yang  paling  sering  terjadi  di Indonesia  selama  10  tahun  terakhir  sampai  22  September  2020  mengkonfirmasi semua  potensi  kerawanan  tersebut  menjadi  kenyataan.  Pada  tahun  2011  terjadi banjir 554, tanah longsor 342, puting beliung 445, kekeringan 218, gempa bumi 23. Tahun 2012 terjadi banjir 552, tanah longsor 331, puting beliung 643, kekeringan 264, gempa bumi 17, serta kebakaran hutan lahan 51. Tahun 2013 terjadi banjir 776, tanah  longsor  332,  puting  beliung  577,  kekeringan  66,  gempa  bumi  13,  serta kebakaran hutan lahan 42. Tahun 2014 terjadi bencana banjir 752, tanah longsor 636,  puting  beliung  650,  kekeringan  24,  gempa  bumi  20,  serta  kebakaran  hutan lahan  103.  Tahun  2015  terjadi  bencana  banjir  516,  tanah  longsor  536,  puting beliung 620,  gempa bumi 25, serta kebakaran hutan lahan 48. Tahun 2016 terjadi bencana banjir 785, tanah longsor 643, puting beliung 706,  gempa bumi 20, serta kebakaran  hutan  lahan  179.  Tahun  2017  terjadi  banjir  997,  tanah  longsor  1034, puting beliung 965, kekeringan 38, gempa bumi 28, serta kebakaran hutan lahan 130. Tahun 2018 terjadi bencana banjir 775, tanah longsor 867, puting beliung 771, kekeringan  834,  gempa  bumi  44,  serta  kebakaran  hutan  lahan  720.  Tahun  2019 terjadi  banjir  1271,  tanah  longsor  1481,  puting  beliung  1699,  kekeringan  1529, gempa  bumi  70,  serta  kebakaran  hutan  lahan  3276.  Tahun  2020  terjadi  bencana banjir 593, tanah longsor 798, puting beliung 489, serta kebakaran hutan lahan 176 (https:databoks.katadata.co.id, Apa Bencana Alam yang Paling Sering Terjadi di Indonesia 10 Tahun Terakhir? Diakses tanggal 10 November 2020). Berbagai  pemberitaan  media  dan  pernyataan  para  pejabat  pemerintah dalam  dua  dekade  terakhir  ini  narasi  tentang  Indonesia  sebagai  wilayah  rawan bencana ini telah menggantikan narasi lama Indonesia sebagai rangkaian zamrud khatulistiwa yang serba indah. Apalagi setelah peristiwa mahapralaya tsunami Aceh pada  akhir  tahun  2004  dan  gempa  bumi  Yogyakarta  tahun  2006  serta diundangkannya  Undang-Undang    No.  24  tahun  2007  tentang  Penanggulangan Bencana.  Para  pemerhati  hukum  menilai  kalau  Undang  –undan  Penanggulangan Bencana disusun untuk mengubah paradigma berpikir tentang bencana, dari yang semula  memaknai  bencana  hanya  sebagai  sekedar  kecelakaan  atau  kemalangan individual yang harus ditanggung masing-masing individu, kemudian berkembang dimaknai  sebagai  kecelakaan  yang  semata-mata  menjadi  tanggung  jawab pemerintah.  Sekarang  ini      sudah  berkembang  menjadi  tanggung  jawab  berbagai pihak  termasuk  masyarakat  dan  swasta.  Di  sini  ada  kesadaran  baru  untuk memahami pentingnya penanganan bencana oleh banyak pihak, 1 serta dari respons ke arah mitigasi atau pengurangan resiko bencana.(Dadek dkk, 2020 :xii)
Perubahan  paradigma  dan  kesadaran  ramah  bencana  yang  menjadi pertimbangan Undang-undang Penanggulangan Bencana  ini   juga dipengaruhi oleh
1 Ahmad Dadek, Yanis Rinaldi, Sulaiman, 2020, Politik Hukum  Bencana di Indonesia (Mekanisme Status Darurat Bencana dan Hukum Covid-19) , Aceh, Syiah Kuala University Pers, hlm. xii
tren dunia dalam memandang bencana. Yakni adanya pandangan yang berkembang pada  tahun  1990-an  mengenai  perlunya mainstreaming (pengarusutamaan) pengurangan risiko bencana ke dalam kebijakan pembangunan. (http://lipi.go.id, Manajemen-Bencana-dalam-Pembangunan,  diakses  tanggal  11  November  2020) Yakni  memasukkan  pertimbangan-pertimbangan  risiko  bencana  alam,  ke  dalam kerangka strategis jangka menengah dan struktur-struktur kelembagaan, ke dalam kebijakan dan strategi negara dan sektoral serta ke dalam perancangan proyek di negara-negara rawan bahaya.
Sementara  itu,  jauh  sebelum  NKRI  ini      lahir,  sudah  ada  kesadaran masyarakat sipil untuk terlibat dalam penanganan bencana di wilayah NKRI. Salah satu  masyarakat  sipil  itu  adalah  Muhammadiyah  yang  secara  aktif  telah  terlibat dalam penanganan erupsi gunung Kelud tahun 1919. Lewat Steun Comite Keloed , Muhammadiyah telah aktif bergerak melakukan penanganan bencana yang terjadi di Kediri Jawa Timur.(Kusnadi dkk, 2020, IbTimes.id, diakses tanggal 11 November 2020) Tindakan Muhammadiyah pada masa itu tergolong aneh karena pada tahun 1920 Muhammadiyah baru diperkenankan beroperasi di luar wilayah Yogyakarta dan pada tahun 1921 mempunyai cabang di luar Yogyakarta.(Ibrahim, 1993 :110) Apakah  karena  aksi  lewat Steun  Comite  Keloed 1919  sehingga  Muhammadiyah memperoleh izin perluasan wilayah operasi atau sebab lain. Tampaknya ini   perlu penelitian lebih lanjut.
Peran sosial Muhammadiyah ini terus berlanjut dari waktu ke waktu. Nurlia Dian  Paramita  menyebut  hal  ini      disebabkan  oleh  spirit  al-maun  yang  diajarkan kepada  para  muridnya.  Yakni  spirit  untuk  terus  menolong  orang  lain  yang membutuhkan  oleh  karena  pada  tahun  1919  Muhammadiyah  belum  mempunyai izin operasi di luar Yogyakarta, pertolongan yang dilakukan Muhammadiyah jelas tidak mempertimbangkan ego perkumpulan.
Informasi tentang peran Muhammadiyah dalam penanggulangan bencana ini semakin  mudah  didapat  setelah  tahun  2004.  Tepatnya  setelah  peristiwa  gempa bumi  dan  tsunami  Aceh  2004.  Setelah  peristiwa  peran  penanggulangan  bencana terlihat semakin kuat dan dapat dikatakan tidak pernah absen di seluruh peristiwa bencana  di  semua  wilayah  NKRI.  Peran  ini      semakin  jelas  pada  Muktamar Muhammadiyah ke-46 tahun 2010 di Yogyakarta yang salah satu putusannya adalah adanya amanat untuk membentuk Lembaga Penanggulangan Bencana secara resmi. Putusan  ini  merupakan  turunan  dari  Program  pengembangan  Bidang  Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat serta program Gerakan Jamaah dan Dakwah Jamaah untuk Pemberdayaan Masyarakat.( Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2010 Tanfidz Keputusan  Muktamar  Satu  Abad  Muhammadiyah,  hlm.  75  dan  110)  Program gerakan jamaah dan dakwah jamaah untuk pemberdayaan masyarakat, kepedulian terhadap  penanggulangan  bencana  itu  dibebankan  sampai  pada  struktur Muhammadiyah yang paling bawah, yakni pada pimpinan ranting. Penanggulangan bencana baik yang dimaksud dalam putusan ini tidak hanya pada tanggap darurat namun juga tahap rehabilitasi.
Kepedulian  Muhammadiyah  pada  urusan  kebencanaan  tidak  hanya  pada aksi-aksi kemanusiaan yang nyata sebagaimana yang dilakukan Sujak lewat Steun Comite Keloed namun juga lewat terobosan dalam perumusan hukum agama (fikih). Dalam  Musyawarah  Nasional  Tarjih  ke-29  tahun  2015  Muhammadiyah  berhasil menghasilkan  rumusan  Fikih  Kebencanaan.  Rumusan  hasil  Munas  Tarjih  yang
diselenggarakan  19-22  Mei  2005  di  Yogyakarta  ini      kemudian  ditanfidzkan  oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada tanggal 16 Juni 2015 serta dimasukkan dalam Himpunan  Putusan  Tarjih  Muhammadiyah  jilid  3  yang  terbit  pada  tahun  2018. Karena  sudah  ditanfidzkan  oleh  Pimpinan  Pusat  Muhammadiyah,  rumusan  Fikih Kebencanaan  ini      mempunyai  kekuatan  hukum  yang  mengikat  seluruh  warga, pimpinan Muhammadiyah, dan seluruh amal usaha milik Muhammadiyah.
Meskipun bernama Fikih, dari tujuh bab yang ada dalam rumusan ini   hanya menyediakan satu bab singkat tentang masalah peribadatan umat Islam yang terkait dengan    peristiwa  bencana.    Bahasan  lebih  banyak  justru  dialokasikan  untuk membahas  tentang  konsepsi  bencana,  memaknai  bencana,  cara  pandang pengelolaan  bencana,  serta  pemenuhan  hak  korban  bencana.  (Suara Muhammadiyah,  2018,  597-683).  Dengan  kata  lain,  Fikih  Kebencanaan  yang dirumuskan oleh Muhammadiyah ini   bukan sekadar pedoman praktis, namun Fikih yang mengandung seperangkat ketentuan hukum Islam yang mengatur nilai dasar, prinsip  umum,  dan  aturan  hukum  yang  konkret.  (Sandiah,    Ibtimes.id  fikih kebencanaan muhammadiyah , diakses 11 November 2020)
Penanganan  Wabah  covid-19  yang  merupakan  bencana  non  alam  yang berskala global membuka satu kenyataan baru tentang bagaimana  Undang-Undang nomor  24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Fikih Kebencanaan Muhammadiyah  terhadap  Perilaku  Warga  Muhammadiyah  (studi  kasus penanganan  covid-19)  diimplementasikan.  Berdasarkan  latar  belakang  persoalan seperti yang telah penulis uraikan maka penuli tertarik untuk mengkaji persoalan ini  dengan  mengambil  judul    «  Efektifitas  Undang-undang  Nomor  24  tahun  2007 tentang Penaggulangan Bencana dan Fikih kebencanaan terhadap Perilaku Warga Muhammadiyah (studi kasus bencana covid-19).

## Perumusan Masalah
Berdasarkan  uraian-uraian  tersebut  diatas  maka  dapat  dirumuskan  suatu permasalahan  sebagai  berikut  :  Bagaimana  efektifitas  undang-undang  nomor  24 tahun 2007 dan Fikih Kebencanaan terhadap perilaku warga Muhammadiyah (studi kasus penanganan covid-19

## B. RESEARCH METHODS
Metode  penulisan  yang  digunakan  dalam  penelitian  adalah  metode kepustakaan  yang  bersifat  yuridis  normatif.  Jenis  data  yang  digunakan  dalam penelitan ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

## C. DISCUSSION

## 1. Efektifitas Hukum
Pengukuran  efektivitas  hukum  sering  dikaitkan  dengan  tujuan  atau ketercapaian hasil. Jadi sama halnya dengan menetapkan efektivitas sistem hukum pada  umumnya.  Menurut  Anthony  Allot,  suatu  sistem  hukum  merupakan  suatu sistem hukum yang bertujuan (a purposive system) . mengukur efektivtiasnya suatu hukum  atau  berlakunya  undang-undang    harus  dilihat  seberapa  jauh  tujuan  dari undang undang itu  dapat mewujudkan atau mencapai tujuan- tujuannya. Tujuan mana  yang  harus  dijadikan  tolak  ukur  untuk  menyatakan  suatu  undang-undang atau peraturan  efektif atau tidak. Apakah untuk menyatakan suatu undang-undang atau peraturan  itu efektif keseluruhan tujuan itu harus benar-benar dapat dicapai
atau cukup hanya salah satu saja. Hal ini perlu ditetapkan terlebih dahulu karena akan  sangat  menentukan  kriteria  apa  yang  akan  digunakan  untuk  mengukur efektivitas suatu undang-undang (Herwanto, 2018: 12). Menurut Soerjono Soekanto (2014:51)    ada  beberapa  faktor  yang  mempengaruhi  suatu  Undang-undang  akan efektif  atau  tidak  dalam  masyarakat.  Diantara  faktor  tersebut  adalah  faktor peraturan hukum itu sendiri, penegak hukum,  sarana dan fasilitas, masyarakat dan kebudayaan.

## 2. Hukum Sebagai Alat Perubahan dan Konsep Masalah
Pandangan  konservatif  tentang  hukum  menitikberatkan  fungsi  hukum sebagai pemelihara ketertiban dalam arti yang statis. Demi sebuah ketertiban dan harmoni sosial setiap pelanggaran akan kaidah atau norma harus dijatuhi hukuman atau  sanksi  sosial.  (syaifullah,  2007  :  04)  Oleh  karena  itu  diperlukan  adanya seperangkat  peraturan  yang  mempunyai  sifat  memaksa  dan  mengatur  anggota masyarakat  agar  setiap  warga  masyarakat  mau  patuh  dan  menaatinya.  Adanya peraturan-peraturan  yang  bersifat  memaksa  dan  mengatur  setiap  anggota masyarakat  untuk  patuh  dan  menaati  aturan  tersebut,  merupakan  prasyarat terciptanya keseimbangan dalam masyarakat  (Rossana, 2013)
Bagi masyarakat yang terus berkembang pandangan ini tidaklah cukup. Akan tetapi hukum yang dibutuhkan adakah hukum yang harus dapat membantu proses perubahan masyarakat ke arah yang lebih baik.( Kusumatatmadja, 2002 : 15) Di sini fungsi  hukum  bukan  hanya  sebagai  alat  untuk  menciptakan  ketertiban  dan melanggengkan kekuasaan namun juga berfungsi sebagai alat untuk rekayasa sosial. Konsep hukum sebagai alat rekayasa sosial ini   pada mulanya diperkenalkan oleh Roscoe Pound.(Rasyidi, 1990 : 47)  Dalam logika Roscoe Pound yang merupakan penganut  aliran sosiological  jurisprodence ,  jika  diperlukan  hukum  juga  dapat digunakan  untuk  menghilangkan  berbagai  kebiasaan  masyarakat  yang  bersifat negatif.( Rahardjo ; 1986 :111)
Sementara  itu,  di  dalam  Islam  disebutkan  kalau  tujuan  dari  semua  tata aturan (syariah) adalah untuk menghadirkan kebaikan untuk manusia, baik ketika hidup di dunia maupun nanti di akhirat.(Syatibi , 2003 :7). Hal ini sesuai dengan misi kerasulan Muhammad sebagai rahmat bagi alam semesta (QS. Al-Anbiya’ [21]: 107). Dengan kata lain, tujuan dari hukum Islam adalah untuk menghadirkan kebaikan (kemaslahatan)  dan  menolak  segala  bentuk  kerusakan  (kemafsadatan)  hidup manusia. Tujuan tata aturan itu oleh para ahli ushul fikih terdahulu disebut dengan maqashid syariah.
Istilah Maqashid syariah terdiri dari dua akar kata dalam bahasa arab yakni maqashid  (mim,  qaf,  alif,  shad,  dan,  dal)  serta  syariah  (sy,  ra,  ain,  dan  ta)  .  Kata maqashid merupakan bentuk tunggal dari kata maqshad (mim, qaf, shad, dan dal) yang dibentuk dari akar kata qashada (qaf, shad, dan dal) yang bermakna sasaran, prinsip,  maksud,  niat,  tujuan,  dan  tujuan  akhir.  (Rosidin,  2008  :32)  Kata  ini kemudian diserap dalam bahasa Indonesia  dengan lema maksud yang oleh Kamus Besar  Bahasa  Indonesia  dijabarkan  dengan  tiga  arti.  Pertama  dikehendaki  atau tujuan.  Kedua,    niat;  kehendak:  dan  yang  ketiga  adalah  arti;  makna  (dari  suatu perbuatan, perkataan, peristiwa, dan sebagainya). (KBBI edisi revisi diakses tanggal 11 november 2020)
Kata kedua dari Maqashid syariah adalah syariah. Secara leksikal memiliki beberapa arti, di antaranya jalan ke tempat air, atau tempat lalu air di sungai, serta
jalan yang harus diikuti. (Syarifudin, 2010 : 2) Kata syariah juga muncul di Al-Qur’an dengan beberapa makna yang berbeda. Satu di antaranya tercantum dalam surat Surat as-Syura ayat 13:
عﺮﺷ ﻢﻜﻟ ﻦﻣ ﻦﻳﺪﻟا ﺎﻣ ﻰﺻو ﻪﺑ ﺎﺣﻮﻧ ......  (Dia  telah  mensyariatkan  bagimu tentang  agama,  apa  yang  telah  diwasiatkan  pada  Nuh).  Di  sini  syariah  bermakna bagian dari ketentuan agama. Menurut Amir Syarifuddin, adanya kesamaan syariah sebagai ketentuan dari agama dengan jalan air adalah terletak pada akar masalah yang  sama.  Siapa  pun  yang  mengikuti  syariah  itu  dia  akan  seperti  air  yang  terus mengalir. Bersih dan tidak tercemar. Jiwanya akan menjadi bersih. Allah menjadikan air  sebagai  penyebab  kehidupan  tumbuh-tumbuhan  dan  hewan  sebagaimana  Dia menjadikan  syariah  sebagai  penyebab  kehidupan  jiwa  manusia.(Maulidi,  vol  3  , 2015)
Teori paling umum, Maqashid Syariah mencakup dari lima macam tujuan, yang  terdiri  dari  menjaga  agama (hifdzu  al-din ),  menjaga  diri (hifdzu  al-Nafs), menjaga akal (hifdzu al-‘Aql ), menjaga harta (hifdz al-Mal) , dan menjaga keturunan (hifdzu al-Nasl ). Oleh karena itu, seluruh detail hukum Islam tidak boleh lepas dari tujuan  hukum  Islam  itu  sendiri,  semua  harus  membawa  kebaikan  bagi  hidup manusia. Tidak boleh menyimpang dari maqashidu syariah.
Merujuk pada Bakr Ismaiel Habib (2003) dalam Maqashid Syariah Ta’shilan Wa Taf’ielan , Maulidi menyatakan bahwa dalam sejarah kajian hukum Islam tema maqasid muncul pertama kali dalam karya At-Turmudzi yang berjudul as-Salah wa maqasiduha .  Dalam  perkembangannya,  konsep  ini  kemudian  terus  mengalami proses  perubahan  konseptual.  Konsep  ini  kemudian  diteruskan  Abu  Ishaq  asy- Syatibi.  Kajian maqasid semakin  sempurna  di  tangan  Thahir  Ibn  Asyur,  di  mana maqasid tidak hanya difahami sebagai mabda (prinsip) dalam ijtihad, tetapi menjadi muqtarabah (pendekatan) dalam ijtihad. Dalam hal ini Ibn Asyur menyatakan kalau pendekatan  dalil-dalil  tekstual  tidak  memadai  untuk  dapat  menemukan  hukum Islam.  Dalil  tekstual  itu  hanya  akan  dapat  dipahami  apabila  dilengkapi  dengan pendekatan kausatif dan pendekatan teologis.
Selain  itu  dalam  pandangan  Ibn  Asyur, maqasid  syariah tidak  lagi  hanya berkutat  pada  lima  aspek  dasar  kebutuhan  manusia,  melainkan  juga  nilai-nilai universal,  seperti  demokrasi,  kesetaraan,  toleransi,  dan  juga  hak  asasi  manusia. Alasan Ibn Asyur memperluas cakupan maqashid syariah ini karena misi Islam itu untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera tidak saja dalam skala lokal, tetapi juga global.
Dari  konsep  maqashid  syariah  ini  kemudian  berkembang  teori maslahah. Suatu  doktrin  hukum  Islam  tentang  kemanfaatan.  Kemanfaatan  di  sini  untuk menghasilkan sesuatu yang baik atau membahagiakan atau pun untuk mencegah atau  menolak  sesuatu  yang  buruk  yang  dapat  mendatangkan  penyakit    ataupun bencana.  Kebaikan  dan  keburukan  yang  dimaksud  di  sini  adalah  kebaikan  dan keburukan  yang  ada  di  dalam  maqashid  syariah,  yang  oleh  Asy-Syatibi  disebut sebagai demi tegaknya kehidupan manusia.
3.  Efektifitas  Undang-Undang  Penanggulangan  Bencana  dan  Kitab  Fikih Kebencanaan Muhammadiyah (mitigasi)
Dalam  konteks  Muhammadiyah, Bencana  didefinisikan  sebagai  “gangguan serius  yang  disebabkan  baik  oleh  faktor  alam  maupun  faktor  manusia,  yang  bisa melumpuhkan  fungsi-fungsi  masyarakat  yang  dibangun  untuk  menopang
keberlangsungan  hidup,  melindungi  aset-aset,  kelestarian  lingkungan  dan menjamin  martabatnya  sebagai  manusia,  sebagai  bagian  dari  perintah  agama. Lumpuhnya fungsi tersebut karena terjadinya kerugian dari sisi manusia, materi, ekonomi,  atau  lingkungan  yang  meluas  yang  melampaui  kemampuan  komunitas atau  masyarakat  yang  terkena  dampak  untuk  mengatasi  dengan  menggunakan sumberdaya mereka sendiri.” (Berita Resmi, 2018 ; 15)
Dalam  kajian  Muhammadiyah,    istilah  bencana  ini  sendiri  mempunyai padanan kata yang sangat beragam  di dalam Qur’an maupun Hadits di antaranya adalah mushībah, fitnah balā’, halak, ‘ażāb, tamziq, iqab, tadmīr, dan nāzilah . Dari berbagai  istilah  tersebut  dalam  Qur’an  dan  hadits  tersebut,  Muhammadiyah menyimpulkan kalau bencana yang terjadi pada dasarnya adalah akibat perbuatan manusia  sendiri,  baik  karena  kerusakan  alam  yang  ia  lakukan  atau  karena kelalaiannya dalam bertindak dan dalam mengantisipasi terjadinya bencana. Bukan pula bentuk amarah Allah kepada manusia.(Berita Resmi, 2018 :46)
Oleh  karena  itu,  dalam  Kitab  Fikih  Kebencanaan  faktor  pencegahan  dan pengurangan risiko bencana mendapat prioritas utama dan dapat disebut sebagai tujuan  dari  disusunnya  kitab  ini.  Yakni  untuk  mengakrabi  bencana  sehingga  kita dapat  maksimal  dalam  mengantisipasi  terjadinya  bencana  sehingga  dapat meminimalkan  dampak  yang  ditimbulkan  oleh  bencana  tersebut.  Dalam  hal  ini Muhammadiyah menyandarkan  argumennya pada kejadian bencana paceklik yang menimpa Mesir dalam kisah Nabi Yusuf dalam Al-Qur’an Surat Yūsuf ayat 47-49. Menurut  Muhammadiyah,  pelajaran  dari  penggalan  peristiwa  di  masa  lalu  yang dikisahkan  Al-Qur’an  tersebut  adalah  pada  saat  manusia  mengetahui  potensi bencana  telah  dapat  diidentifikasi,  maka  harus  melakukan  upaya  kesiapsiagaan. Dengan upaya kesiapsiagaan yang maksimal, dampak terjadinya bencana itu akan dapat dicegah atau setidaknya diminimalisir dampaknya.(Berita Resmi, 2018 :46) Dengan Logika kesiapsiagaan bencana ini, hukum mendirikan bangunan di daerah rawan gempa bumi dengan standar keamanan yang tinggi menjadi sesuatu yang wajib. Hal ini juga sesuai dengan kaidah ushul fikih yang sudah cukup terkenal dan diterima oleh semua ahli fikih  Islam: Kalau suatu hal yang wajib tidak akan sempurna, kecuali dengan adanya sesuatu (yang ada dasarnya tidak wajib), maka sesuatu  (yang  semula  tidak  wajib)  tadi  hukumnya  menjadi  wajib .  Membangun bangunan  yang  tahan  gempa  itu  tidak  wajib.  Namun,  melindungi  keselamatan manusia  itu  hukumnya  wajib,  maka  membangun  rumah  yang  tahan  gempa  jtu menjadi wajib karena untuk melindungi jatuhnya korban jiwa ketika pada suatu hari nanti ada gempa yang melanda.
Logika hukum dalam kaidah ushul fikih tersebut diadopsi secara terbatas di dalam UU Nomor 24 tahun 2007 pasal 40 (3), pasal 75, dan pasal 76. Pasal 40 (3) UU  ini  menyatakan  tentang  keharusan  adanya analisis  risiko  bencana  dalam pembangunan  yang  mempunyai  risiko  tinggi.  Sedang  pasal  75  dan  76  mengatur tentang ketentuan pidana apabila terjadi ketidakpatuhan terhadap ketentuan pasal 40 (3). Dari sini terlihat bahwa tujuan utama dibuatnya UU Nomor 24 tahun 2007 adalah  untuk  memaksimalkan  perlindungan  seluruh  warga  negara  dari  setiap ancaman  bencana  yang  ada  sebagai  pelaksanaan  tanggung  jawab  negara  dalam melindungi warga negaranya melalui sistem penanggulangan bencana yang lebih komprehensif.( Kartika, 2015 :336)
Selain  itu, UU  Nomor  24  tahun  2007  ini  juga  mewajibkan  seluruh  warga negara untuk berperan serta dalam tindak penanggulangan bencana dengan peran aktif mereka masing-masing yang berupa: a. menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup; b. melakukan kegiatan penanggulangan bencana; dan c. memberikan informasi yang benar kepada publik tentang penanggulangan bencana. Dalam penanggulangan bencana alam konvensional seperti banjir, gempa bumi, tanah  longsor,  maupun  erupsi  gunung  berapi,  warga  Muhammadiyah  relatif  sudah terliterasi  dengan  cukup  baik.  Paling  tidak  sudah  ada  kesadaran  untuk  melakukan berbagai upaya untuk mitigasi dan pengurangan risiko bencana. Mereka sudah mulai dapat  memahami  dan  menjalani  bahwa  semua  kejadian  alam  itu  merupakan  hukum alam yang harus disiasati supaya dampak negatif dan kerugian yang ditimbulkannya dapat  diminimalisir.(wawancara  dengan  nara  sumber  Arif  Nurkholis)  Demikian  juga saat  menghadapi  bencana  non  alam  yang  berupa  pandemi  Covid-19  bangunan kesadaran terhadap pengurangan risiko bencana juga mulai terlihat. Setidaknya hal ini tercermin  dalam  hasil  survei  Muhammadiyah  Covid-19  Command  Center  (MCCCC) periode 18 – 22 Juli 2020.
Hasil  survei  tersebut  menunjukkan  pada  masa  awal  pandemi  tingkat kepatuhan warga Muhammadiyah untuk seruan beribadah di rumah cukup tinggi. Yakni anjuran untuk shalat tarawih di rumah sebesar 66,8% sedangkan untuk shalat Idul  Fitri  di  rumah  bersama  keluarga  sebesar  48,65%.    Meski  pada    masa  pasca ramadhan kesadaran itu mulai menurun (dalam kurun satu minggu terakhir saat survei) 43% responden menyatakan sudah sering dan selalu shalat berjamaah di masjid. Data yang sama juga didapat pada saat pelaksanaan penyembelihan Kurban pada hari raya idul adha (31 Juli 2020). 54% dana korban yang dihimpun LazisMu Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DIY diperuntukkan untuk kurban konvensional dengan  cara  disembelih  dan  dibagi  langsung  di  tempat  yang  telah  ditentukan panitia.  Sedang  yang  46%  memilih  untuk  diolah  agar  dapat  dimanfaatkan  dalam jangka  panjang  untuk  keperluan  bencana  di  dalam  maupun  di  luar  negeri.(Hasil survey MCCC Muhammadiyah)
Kesadaran  untuk  melakukan  mitigasi  bencana  juga  tercermin  dalam kepatuhan  pemakaian masker.  69,26 % responden menyatakan selalu memakai masker.  Demikian  juga  kepatuhan  dalam  menjalankan  protokol  covid-19  saat bekerja di kantor. 87% responden yang bekerja menyatakan selalu menggunakan masker,  93%  cuci  tangan  menggunakan  sabun  dengan  air  mengalir,  serta  82% mematuhi ketentuan menjaga jarak. (hasil survey MCCC Muhammadiyah)
Kebisaan  untuk  mematuhi  protokol  kesehatan  ini  pada  dasarnya  tidak tercipta  secara  serta-merta.  Pada  masa  awal  pandemi,  Muhammadiyah  sudah mengeluarkan  serangkaian  panduan  ibadah  yang  ramah  terhadap  ancaman pandemi. Mulai dari shalat yang berjarak sampai tatacara melakukan ibadah kurban yang  aman.  Dalam  berbagai  panduan  itu  ada  penekanan  untuk  mematuhi  semua protokol kesehatan yang digariskan oleh para ahli kesehatan. Paduan tersebut juga menggarisbawahi  kalau  kepatuhan  pada  protokol  kesehatan  itu  sebagai  bentuk jihad  penyelamatan  kehidupan.  Sebaliknya,  pengabaian  pada  protokol  kesehatan merupakan bentuk kezaliman. Mencelakakan diri sendiri dan orang lain. (surat PP edaran PP Muhammadiyah nomor 05/Edr/I.0/E/2020)
Jauh sebelum adanya kitab fikih kebencanaan, Muhammadiyah juga sudah memulai  membuka  wacana  untuk  memprioritaskan  pencegahan  bencana, penyelamatan  jiwa  manusia  saat  bencana,  dan  recoveri  kehidupan  normal  pasca bencana,  di  atas  kepentingan  apapun.  Termasuk  kepentingan  keterselenggaraan ritual  agama.  Hal  ini  terekam  dalam  respons  Muhammadiyah  pada    peristiwa bencana tsunami Aceh akhir 2004.  Pada tahun 2005 Muhammadiyah mengeluarkan fatwa  tentang  penyembelihan  hewan  kurban  tahun  2005.  Fatwa  tarjih  yang kemudian  diperkuat  menjadi  maklumat  PP  Muhammadiyah  nomor 23/LMM/I.0/E/2005  ini      pada  intinya  berupa  anjuran  untuk  mengutamakan pemberian bantuan kepada korban bencana daripada menyembelih hewan kurban di hari raya Idul adha.( Maklumat PP Muhammadiyah nomor 23/LMM/I.0/E/2005) M Hilali Basya menyebut fatwa ini   sebagai fatwa yang sangat progresif dan kontroversial. Fatwa itu dapat dikatakan cenderung mengabaikan tindakan kurban sebagai bentuk ibadah. Fatwa tersebut juga dipertanyakan oleh ulama, khususnya Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI).  Di  sini  ada  semacam  ketakutan  dari  para  ulama kalau fatwa ini   akan mengabaikan syariah. Atau dengan kata lain ada gejala “liberal” dalam fatwa Muhammadiyah ini. Apalagi pada saat itu sedang tumbuh kesadaran terhadap  pemikiran  Islam  liberal  yang  muncul  pada  awal  tahun  2000-an.  Para Ulama  kala  itu  sering  mengaitkan  Islam  liberal  dengan  pemikiran  yang mempromosikan  Islam  substantif  dan  cenderung  mengabaikan  hukum-hukum Islam abad pertengahan. (Basya, 2005 :26)
Walau mendapat kritik dari kalangan Ulama, Muhammadiyah tidak mundur. Pada tahun 2010 saat Indonesia disapa banyak peristiwa bencana mulai dari erupsi merapi, gempa di NTB, juga banjir bandang di Wasior, fatwa yang serupa dengan fatwa 2005 tersebut kembali diproduksi. Fatwa sejenis juga dikeluarkan pada tahun 2020 saat pandemi covid-19 melanda Indonesia. Fatwa tentang hewan kurban ini membuktikan  adanya  terobosan  hukum  agama  yang  dilakukan  Muhammadiyah dalam melihat peristiwa bencana.

## D. CONCLUSION
Perangkat hukum apapun pada dasarnya dapat digunakan untuk mengubah masyarakat  untuk  menanggalkan  kebiasan  yang  buruk.  Meski  tanpa  adanya ancaman saksi yang bersifat represif. Namun, kesadaran pada norma hukum ke arah yang lebih baik itu dapat tercipta dan menjadi budaya baru apabila ada konsistensi penyadaran  dari  para  pemegang  kebijakan.  Hal  ini  setidaknya  tercermin  dari keberhasilan UU nomor 24 tahun 2007 yang mampu menumbuhkan kesadaran baru tentang  kerawanan  bencana  di  Indonesia,  mendampingi    (bahkan  menggeser) narasi Indonesia sebagai negeri yang indah seperti untaian zamrud di khatulistiwa yang melenakan.
Hal  yang  sama  juga  dapat  dilihat  dari  konsistensi  Muhammadiyah  dalam melakukan  respons  terhadap  bencana  dengan  segala  perangkat  hukumnya  yang berlandaskan pada maslahah mursalah untuk menjaga maqasidu syariah . Kebijakan ini ternyata mampu mengubah perilaku warga Muhammadiyah dalam pembiasaan melakukan  mitigasi bencana non alam khususnya pandemi covid-19 ini.
Akan  tetapi,  semua  ini  tidak  dicapai  dalam  waktu  instan.  Jejak  kesadaran Muhammadiyah  untuk  mewaspadai  serangan  wabah  sudah  terekam  sejak  tahun 1916. Dalam Majalah Suara Muhammadiyah Nomor 6 tahun 1916 sudah ada laporan
tentang  inspeksi  kebersihan  yang  dilakukan  oleh  para  tokoh  (termasuk  pemuka agama)  ke  rumah-rumah  warga.  Para  tokoh  itu  dilaporkan  mengingatkan  warga agar selalu membersihkan rumahnya setiap hari. Kampanye penjagaan kebersihan saat  itu  dikaitkan  dengan    wabah  penyakit  pes  yang  tengah  melanda  daerah Surakarta.

## SUGGESTION

## Bibliography
Abu  Ishaq  as-Syatibi,  2003, Al-Muwafaqat  Fi  Usul  as-Syariah, Beirut:  Darl  Kurub al-Ilmiyah, Juz. 2.
Ahmad Dadek, Yanis Rinaldi, Sulaiman, 2020, Politik Hukum  Bencana di Indonesia (Mekanisme Status Darurat Bencana dan Hukum Covid-19) , Aceh, Syiah Kuala University Pers, hlm. Xii
Amir Syarifudin, ( 2010) , Garis-garis Besar Fiqh , Kencana, Jakarta Husaein  Rahmawati  ,  2015, Muhammadiyah  dan  Kemanusiaan;  kontribusi  MDMC terhadap Penanggulangan Bencana Global , dalam Alpha Amirarachman dkk, Kiprah  Pencerahan  Karya  Unggulan  Muhammadiyah  2005-2015 ,  Jakarta, Center For Dialogue and Cooperation among Civilisations (CDCC), hlm. 206- 207.
Jalaludin  Abdurrhaman,  tt,  al  Maslahah  al  mursalah  wa  makanatuha  fi  Tasyri’, Beirut: Darul Kutub AL Jami’ Jasser  Auda,  (2008) maqasid  Shariah  as  Philosophy  of  Islamic  Law:  a  System Approach, (terj. Rosidin dan Ali Abd el-Mun’im, Membumikan Hukum Islam Melalui  Maqasid  Syariah:  Pendekatan  Teori  Sistem),  Bandung:  PT.  Mizan Pustaka
Kusumaatmadja  Mochtar,  2002, Konsep-Konsep  Hukum  dalam  Pembangunan (Kumpulan Karya Tulis) , Bandung , Alumni Muhammad  bin Ali Asy-Syaukani, tt, IIrsyad al Fukhul ila Tahqiq al Haq min Ilm Ushul, Surabaya; Syirkah Maktabat Ahmad  bi Sa’ad nib Nabhan
Nurlia  Dian  Paramita,  2012,  Karakter    Rezim  Bencana;  Studi  Tentang Penanggulangan Bencana Pasa Fase Tanggap Darurat Erupsi Gunung Merapi 2010 di  Kabupaten Sleman Daerah istimewa Yogyakarta, Tesis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Rahardjo Satjipto, 1986, Ilmu Hukum , Alumni, Bandung Rasyidi Lily, 1990, Dasar-Dasar Filsafat Hukum , Citra Aditya, Bandung Saifullah, 2007, Refleksi Sosiologi Hukum . Refika Aditama, Semarang Jurnal Basya, M Hilali Basya, Muhammadiyah’s Fatwa about Hewan Kurban in 2005: A Study on Muhammadiyah’s Method in Producing Fatwa , dalam Jurnal Afkaruna Vol. 15 No. 1 Juni 2019
Ellya Rosana, Hukum Dan Perkembangan Masyarakat, dalam Jurnal TAPIs Vol.9 No 1 Januari-Juni 2013
Latief Hamzah, Nanang Puspito, dan Fumihiko Imamura, Tsunami and Catalog Zones in Indonesia, dalam Journal of Natural Disaster Science Vol.22, No.1, 2000
Maulidi, Maqasid  Syariah  sebagai  Filsafat  Hukum  Islam,  dalam  Jurnal Al-Mazahib, Volume 3, Nomer 1, Juni 2015
Shanti  Dwi  Kartika,  Politik  Hukum  Penanggulangan  Bencana,  dalam  Jurnal  Kajian Vol. 20, No. 4 tahun 2015 , Pusat Pengkajian, Pengolahan Data, dan Informasi Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat RI
Soerjono  Soekanto,  2013, Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum , Jakarta, Raja Grafindo Persada Sri Harini: Membangun Masyarakat Sadar Bencana , JURNAL DAKWAH, Vol. XI No. 2,
Juli-Desember 2010
Undang-Undang dan Peraturan Lainnya Pimpinan  Pusat  Muhammadiyah, 2018,  Berita  Resmi  Muhammadiyah  nomor 03/2015-2020/Januari 2018,
Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, Musibah dan Bencana, dalam suara Muhammadiyah Nomor 11 tahun 2009
Majelis  Tarjih  dan  Tajid  PP  Muhammadiyah,  2018, Himpunan  Putusan  Tarjih Muhammadiyah 3 , Yogyakarta, Suara Muhammadiyah Pimpinan  Pusat  Muhammadiyah, 2018,  Berita  Resmi  Muhammadiyah  nomor 03/2015-2020/Januari 2018,
Pimpinan  Pusat  Muhammadiyah , 2020,  Edaran Nomor  05/Edr/I.0/E/2020,
Tentang Tuntunan Dan Panduan Menghadapi Pandemi Dan Dampak Covid-19 Maklumat PP Muhammadiyah nomor 23/LMM/I.0/E/2005 Pimpinan  Pusat  Muhammadiyah,  2010  Tanfidz  Keputusan  Muktamar  Satu  Abad Muhammadiyah
Internet https://bnpb.go.id/potensi-ancaman-bencana , diakses tanggal 10 November 2020 www.suara muhammadiyah.id, Sering Orang Memandang Korban Bencana Sebagai Ahli Maksiat, diakses 28 November 2020.
Fauzan Anwar Sandiah. Ibtimes.id fikih kebencanaan muhammadiyah , diakses 11 November 2020
https:databoks.katadata.co.id, Apa  Bencana  Alam  yang  Paling  Sering  Terjadi  di Indonesia 10 Tahun Terakhir? Diakses tanggal 10 November 2020. Di sini disebut data diambil dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana http://lipi.go.id ,  Manajemen-Bencana-dalam-Pembangunan,  diakses  tanggal  11 November 2020, lihat juga Charlotte Benson dan John Twigg, (terj. Laurentia Sumarni,  Valentinus  Irawan)  2007, Perangkat  untuk  Mengarusutamakan Pengurangan  Risiko  Bencana:  Catatan  Panduan  bagi  Lembaga-Lembaga  yan Bergerak dalam Bidang Pembangunan, Jakarta, CIRCLE Indonesia, hlm. 1 Charlotte Benson dan John Twigg Agus  Kusnadi,  dkk.,  2020, Muhammadiyah  Membangun  Kesehatan  Bangsa, Yogyakarta, Majelis Pembina Kesehatan Umum PP Muhammadiyah, lihat juga Muarif, Steun  Comite  Keloed  dan  PKO,  Embrio  Program  Tanggap  Bencana  di Muhammadiyah di IbTimes.id, diakses tanggal 11 November 2020, lihat juga www.solopos.com. 100  Tahun  Letusan  Kelud  Dan  Pendirian  Penolong Kesengsaraan Oemoem (PKO), diakses tanggal 11 November 2020
Kamus  Besar  Bahasa  Idonesia  Kemendikbud  RI  versi  daring,    diakses  tanggal  11 November 2020.
Sumber Lainya
Budi Setiwaan, “Implementasi Dakwah Kebencanaan” ceramah disampaikan dalam Rakernas Majelis Tabligh PP Muhammadiyah, 6 Mei 2016 di LPMP Yogyakarta KH  Ibrahim, Islam  Agama  Mengajak  Persatuan, dalam  Majalah Suara Muhammadiyah no. 5 dan 6 (Mei-Juni) tahun 1923. hlm., 110-113. Lihat juga Suara Muhammadiyah nomor 14 (15-31 Juli) 2007
Wawancara  dengan  Sekretaris  Lembaga  Penanggulangan  Bencana  PP Muhammadiyah, Arif Nurcholish, 1 November 2020 Laporan Kurban Lazismu DIY 2020