MuhammadiyahLawReview 4 (2),Juli 2020, ISSN2549-113X(print),ISSN2580-166X(online) JournalHomepage:http://ojs.ummetro.ac.id/index.php/law

## PERBANDINGAN SISTEM KENEGARAAN DI SWEDIA DAN FINLANDIA BERDASARKAN SISTEM POLITIKNYA

## Nitaria Angkasa
Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro

## ABSTRAK
Setiap negara memili sistem politik yang sama namun dalam pelaksanaan  berbeda. Hal ini berdasarkan sistem  politik  yang  di  anut  oleh  masing-masing  negara  dunia,  seperti  halnya  di  Negara  Swedia  dan Negara  Finlandia.  Kedua  negara  tersebut  memili  kesamaan  yaitu  parlementer.  Permaslaahan  dalam penelitian  ini  adalah  bagaiamna  perbandingan  sistem  kengaraan  Swedia  dan  Finlandia  berdasarkan sistem  politiknya.  Metode  yang  di  gunkaan  dalam  penelitian  ini  adalah  yuridis  normatif  yaitu berdasarkan ketentuan dokumen, undang-undang. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Sistem politik yang  berjalan  di  Swedia  dan  juga  di  Finandia,  sebenarnya  yang  menjadi  perbedaan  hanya  terletak  di siapa  yang  menduduki  badan  legislatif,  eksekutif,  dan  yudikatif.  Mengenai  yang  menjadi  input,  antara kedua  negara  juga  sama-sama  memiliki  kelompok  kepentingan.  Bisa  dari  kelompok  anomi,  kelompok nonasosiasional, kelompok institusional, maupun kelompok asosiasional. .
Kata Kunci: Sewedia, Finlandia, Sistem Politik.

## 1. PENDAHULUAN
Sistem  politik  adalah  sekumpulan  pendapat,  prinsip,  yang  membentuk  satu  kesatuan  yang berhubungan  satu sama  lain  untuk  mengatur  pemerintahan  serta  melaksanakan  dan  mempertahankan kekuasaan dengan cara mengatur individu atau kelompok individu satu sama lain atau dengan Negara dan  hubungan  Negara  dengan  Negara.  Sistem  politik  juga  menurut  penulis  adalah  mekanisme  atau cara  kerja  seperangkat  fungsi  atau  peranan  dalam  struktur  politik  yang  berhubungan  satu  sama  lain dan  menunjukkan  suatu  proses  yang  langggeng. 1 Perbandingan  politik  digunakan  untuk membandingkan  apapun  yang  berkaitan  dengan  pemerintahan  maupun  tidak.  Salah  satu  ahli  teori perbandingan  politik  adalah  Gabriel  A  Almond,  Almond  awalnya  menggunakan  teori  Easton  yang fokus  kepada  politik  mikro,  kemudian  Almond  memodifikasinya  agar  lebih  focus  kepada  politik makro.
*Coresponding author.
E-mailaddress :dauri170996@gmail.com PeerreviewedunderreponsibilityofUniversitas MuhammadiyahMetro © 2021Universitas MuhammadiyahMetro,Allrightreserved,
MuhammadiyahLaw Review: JurnalIlmuHukumUniversitas Muhammadiyah MetroThisworkis licensedunder a
CreativeCommonsAttribution4.0InternationalLicense .
1 Dalam sistem politik dikenal supra struktur politik dan infrastruktur politik. Perbandingan berbagai negara dengan berbagai warna sistem politik merupakan salah satu bidang analisis politik yang menarik dan penting. Studi perbandingan ini dapat membantu kita untuk memahami bagaimana bekerjanya berbagai sistem politik, ciri-ciri apa dari berbagai sistem politik yang sama. Artinya perbandingan sistem politik juga tidak terlepas dari teori-teori sisitem politik yang ada.

## PERBANDINGAN SISTEM KENEGARAAN DI SWEDIA DAN FINLANDIA BERDASARKAN SISTEM POLITIKNYA

## NITARIA ANGKASA
Sistem  politik  memainkan  peran  penting  dalam  potensi  dari  suatu  negara  dan  diartikan bahwa ada interaksi antar aktor-aktor yang ada. 2 Sistem politik mempunyai struktur yang tersusun dari  beberapa  kategori  seperti,  kelompok  kepentingan,  partai  politik,  badan  peradilan,  dewan eksekutif  dan  legislatif,  yudikatif.  Topik- topik  yang  dicakup  mulai  dari  mengapa  dan bagaimana caranya membandingkan sistem politik sampai dengan negara, pemerintah dan kebijakan publik. Dalam teori perbandingan politik terdapat budaya politik dan sosialisasi politik,  bagi  Almond  sosialisasi  politik  mendorong  orang  untuk  berpartisipasi  dalam budaya  politik  masyarakat,  sosialisasi  terjadi  di  dalam  keluarga,  sekolah,  pekerjaan, kelompok  keagamaan,  perkumpulan  sukarelawan,  partai  politik,  dan  bahkan institusiinstitusi pemerintah.
Budaya  politik  sendiri  masuk  sebagai  cara  pandang  warga  negara  tentang  sistem politiknya  dan  setiap  bagiannya.  Sistem  politik  adalah  totalitas  interaksi  antar  unit-unit yang  ada  di  dalamnya.  Interaksi  tersebut  tidak  hanya  sebatas  pada  aktoraktor  formal melainkan  pula  informal.  Dalam  Chilcote,  2010  dijelaskan  bahwa  sistem  politik  dapat diperbandingkan  dalam  pengertian-pengertian  kinerja  fungsi-fungsi  tertentu  dari  struktur- struktur tertentu.
Perbandingan politik (comparative politics)  mempelajari kegiatan-kegiatan politik dalam cakupan lebih luas, termasuk mengenai pemerintahan dan berbagai lembaganya dan juga  aneka  organisasi  yang  tidak  secara  langsung  berhubungan  dengan  pemerintahan (antara lain adalah suku bangsa, masyarakat, asosiasi-asosiasi, dan berbagai perserikatan). Istilah  perbandingan  politik  juga  diartikan  sebagai  upaya  untuk  membandingkan  segala bentuk kegiatan politik, baik  itu  yang  berkaitan dengan pemerintahan  maupun  yang tidak berhubungan dengan pemerintahan. 3
Dalam teori perbandingan politik terdapat 2 hal yaitu budaya politik dan sosialisasi politik.  Kedua  hal  tersebur  merupakan  fungsi  sistem  poltik  yang  akan  di  jalankan  pada setiap  negara  yang  memegang  teguh  pemerintahan  parlementer  maupun  presidensial. 4 Terkait  dengan  penjelasan  tersebut  diatas,  maka  dalam  makalah  ini  penulis  akan membatasi  permasalahan  yaitu  berkaitan  dengan  pelaksanaan  sistem  politik  dari  kedua negara tersebut dan kelebihan yang dapat diterapkan di negara Indonesia.
Berdasarkan  uraian  tersebut  di  atas,  dalam  penelitian  ini  penulis  akan membandingkan  sistem  politik  yang  ada  di  Negara  Swedia  dan  Finlandia,  kedua  negara
2 David, Easton, Kerangka Kerja Analisis Sistem Politik, Jakarta: Bina Aksara, 2001, hlm. 5.
3 H. Ronald, Chilcote, Perbandingan POlitik, Penelusuran Paradigma, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 15
4 Pamudji.S, Perbandingan Sistem Politik Negara, Jakarta: PT. Bina Aksara, 2000, hlm. 45.

## PERBANDINGAN SISTEM KENEGARAAN DI SWEDIA DAN FINLANDIA BERDASARKAN SISTEM POLITIKNYA

## NITARIA ANGKASA
tersebut  merupakan  negara  eropa.  Swedia  dam  Finlandia  memiliki  kesamaa  sistem pemerintahan yaitu parlementer, yang artinya perdana menteri sebagai kepala pemerintahan dan  presiden  kepala  negara.  Dengan  demikian  kedua  negar  tersbeut  memiliki  sistem pemerintahan  yang  sama,  namun  belum  tentu  sistem  politik  yang  ditetapkan  di  masing- masing negara juga sama. Oleh karenanya membandingkan sistem politik yang ada di kedua negara tersebut menjadi hal yang sangat menarik untuk di kaji.

## 2. METODE
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  dengan  menggunakan  kajian  literatur.  Kajian literatur  atau  penelitian  kepustakaan  (literature  review  atau  literature  research)  merupakan penelitian  yang  menelaah,  meninjau atau mengkaji  secara kritis suatu pengetahuan, gagasan, ide atau temuan yang terdapat dalam suatu literatur dengan berorientasi akademik (academic- oriented literature), serta merumuskan dan mengkonstruk kontribusi teoritis dan metodologis untuk suatu topik tertentu. 5 Fokus dari kajian literatur adalah  menemukan berbagai gagasan, prinsip,  dalil,  teori,  atau  hukum  yang  digunakan  untuk  menelaah  dan  menganalisis  sebagai upaya  dalam  menjawab  pertanyaan  penelitian  yang  dirumuskan.  Metode  analisis  dalam penelitian  dengan  kajian  literatur  ini  adalah  bersifat  analisis  deskriptif,  yaitu  intepretasi gagasan  atau  informasi/  data  dilakukan  secara  teratur  kemudian  diberikan  penjelasan  secara jelas agar dapat dipahami dengan baik. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini  adalah  pendekatan  socio-legal.  Socio-legal  stuies  mengembangakan  anti  metanarasi,  anti totalitas dan anti universalitas kedalam kajian-kajian menganai hukum

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## a) Sistem Politk di Swedia
Swedia  adalah  negara  monarki  kostitusional.  Artinya  swedia  masih  mengakui keberadaan raja atau ratu sebagai pemimpin mereka. Saat ini swedia memiliki seorang kepala negara  bernama  Carl  gustaf  folke  hubertus.  Walau  memiliki  raja  dalam  negara  ,  raja  tidak mempunyai  kuasa  penuh  dalam  memimpin  pemerintahan,  kekuasaan  raja  hanya  sebatas funngsi representatif dan seremonial. Badan  legislatif  negara  ini  berupa riksdag,  yaitu suatu parlemen  yang  berisi  anggota  orang-orang  dari  beragam  partai,  misalnya  partai  liberal, moderat,  dan  kristen  moderat.  Secara  garis  besar,  riksdag  mememiliki  wewenang  unituk
5 Peter Mamud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Prenada Media, 2005, hlm. 32

## PERBANDINGAN SISTEM KENEGARAAN DI SWEDIA DAN FINLANDIA BERDASARKAN SISTEM POLITIKNYA

## NITARIA ANGKASA
mengamibl  keputusan  dalam  negeri.  Selain  itu,  riksdag  juga  bertugas  unutk  menunjuk perdana  menteri  serta  mengesahkan  undangundang.  Mengingat  untuk  lebih  jelasnya  sistem politik  dan  pemerintahan  yang  ada  swedia,  berikut  adalah  poin-poin  penting  mengenal konstitusi, eksiusi, dan legislatif: 6
a) Konstitusi  Swedia  memiliki  4  aturan  atau  undang-undang  hukum  dasar.  Pertama adalah  instrument  pemerintahan  1974,  undang-undang  pengganti  1809,  undang- undang  kebesaan  pers  1766,  dan  yang  terakhir  adalah  undang-undang  kebesan berpendapat 1991.
b) Badan  eksekutif.  Badan  eksekutif  negara  swedia  terdiri  atas  seorang  raja  swedia yang memiliki tugas representatif. Bila raja ini nantinya meninggal atau habis masa jabatan,  maka  akan  digantikan  oleh  pewaris  tahta  yang  tak  lain  adalah  anaknya sendiri.
c) Kepala  pemerintahan  Kepala  pemerintahan  swedia  adalah  perdana  menteri.  Dalam menjalnkan tugas-tugasnya ia akan didampingi oleh seorang wakil perdana menteri.
d) Pemerintahan  Pemerintahan  swedia  yang  dipimpin  perdana  menteri  juga  dikontrol oleh  sekitar  22  menteri  di  segala  bidang.  Bila  perdana  menteri  di  tunjuk  langsung oleh  riksdag,  maka  ke22  menteri  yang  bekerja  di  pemerintahan  akan  di  pilih berdasarkan kebijakan perdana menteri itu sendiri.
e) Badan  legislatif.  Badan  legislatif  negara  swedia  adalah  riksdag.  Parlemen  ini memilki 349 anggota dari beberapa partai dan pemilihannya selalu di gelar 4 tahun sekali, biasanya sekitar bulan september.
Beberapa  partai  di  swedia  yang  berhasil  memenangkan  pemilu  terakhir  yang  di selanggarakan pada 2018 lalu. Misalnya partai demokrat swedia yang berhasil mendapatkan kursi majelis atau riksdag sebanyak 20 kursi. Padahal sebelumnya pad 2012 partai ini hanya memperoleh  suara  sebanyak  2,9%.  Pemunculan  atau  penderian  partai  inimerupakan kelanjutan dari suatu gerakan bernama “swedia hanya untuk swedia”. Gerakan ini didirikan oleh  sekelompok  orang  yang  tidak  senang  dengan  kedatangan  kaum  imigran.  Mereka mendirikan  gerakan  tersebut  pad tahun  1979.  Sebagian  besar  pendirinya  merupakan  bekas anggota organisasi yang mendukung gerakan dan aksi lain yang pro neo nazi.
Sebelum partai demokrat yang mulai berduri pad tahun 1988 tidak pernah mendapatkan dukungan dari rakyat. Bahkan  lebih sering  mendapat  sasaran politik dan kemarahan akibat gerakan  neo  nazi  mereka.  Namun  beberapa  tahun  yang  lalu,  para  petinggi  partai  itu
6 Ponce, Alejandro. 2015. “Open Government Index 2015 Report” dalam World Justice Project vol. 1 no. 1, hlm. 210-222

## PERBANDINGAN SISTEM KENEGARAAN DI SWEDIA DAN FINLANDIA BERDASARKAN SISTEM POLITIKNYA

## NITARIA ANGKASA
menyusun  progam  dan  gerakan  retroika  lain  yang  memojokan  agama  islam.  Padahal  pada saat  bersamaan  di  eropa  sedang  muncul  isu-isu  yang  menyebut  islam  berasal  dari  sumber terorisme  dan  menimbulkan  berbagai  macam  kerusuhan  dan  permasalahan  lain  di dunia.demi  meraih  dukungan  dari  rakyat,  mereka tidak  sumkan  melakukan  kritikan  secara membabi buta pada tahun imigran, terutama dari kalangan islam.
Kekuasaan  legislatif  di  jalankan  oleh  riksdag,  sedangkan  kekuasaaan  eksekutif  di jalankan oleh perdana menteri dan kabinet.swedia memiliki judicial review wajib, meskipun review  non wajib dilakukan oleh  lagradet (dewan hukum)  sebagian  besar dihormati dalam hal teknis tapi kurang begitu dihormati dalam hal politik yang kontroversial. Kisah riksdag dan  keputusan pemerintahan  dapat  dibuat  tiadak  berlaku  pada  setiap  tingkat  jika  mereka nyata  terhadap  hukum  konstitusional.  Namun,  karena  pembatasan  dalam  bentuk  jucial review dan pengadilan yang lemah, hal ini memiliki konsikuensi praktis kecil.
Elgislasi  dapat  dimulai  oleh  kabinet  atau  oleh  anggota  riksdag.  Anggotanya  dapat  di pilih  berdasarkan  perwakialan  proporsional  untuk  masa  jabatan  empat  tahun.  Konstitusi swedia dapat diubah oleh riksdag, yang membutuhkan mayoritas sederhana tapi mutlak dua suara yang terpisah. Swedia mempunyai empat hukum yaitu:7 7
a) Instrumen pemerintah.
b) UU royal suksesi.
c) Kebebasan UU pers.
d) UU dasar tentang kebesan berekpresi.
Partai  sosial  demokrat  swedia  memainkan  peran  politik  termuka  sejak  tahun  1917, setelah  reformis  telah  di  konvermasikan  seluruh  kekuatan  dan  kaum  revolusioner meninggalkan  pertai.  Setelah  tahun  1932  selurauh  bagian  telah  dikuasai  oleh  partai demokrat  sosial.  Hanya  lima  pemilihan  umum  (1976,  1979,  1991,  2006,  dan  2010)  telah memberikan  blok  kanan-tengah  cukup  kursi  di  rikssdag  untuk  membentuk  sistem pemerintahan.  Namun,  karena  kinerja  ekonomi  yang  buruk  sejak  tahun  1970-an  dan terutama  sejak  krisis  fiskal  awal  1990-an,  sistem  politik  swedia  telah  menjadi  kurang  satu sisi,  dan  lebih  seperti  negara-negara  eropa  lainnya.  Dalam  pemilihan  umum  ditahun  2006 partai  moderat,  bersekutu  dengan  pertai  pusat,  partai  rakyat  liberal,  dan  partai  kristen demokrat  membentuk aliansi kanan-tengan dan swedia dan  memenangkan  mayoritas suara di  pemilihan  umum.  Mereka  bersama-sama  membentuk  pemerintahan  mayoritas  dibawah
7 Botero, Juan Carlos. 2014. “Rule of Law Index 2014” dalam World Justice Project vol. 1 no. 1, hlm. 30- 45.

## PERBANDINGAN SISTEM KENEGARAAN DI SWEDIA DAN FINLANDIA BERDASARKAN SISTEM POLITIKNYA
NITARIA ANGKASA
kepemimpinan pemimpin partai moderat yaitu fredrik reinfeldt. Peda pemilihan umum 2010 aliansi berpendapat trhadap blok kiri terpadu yang terdiri dari partai sosial demokrat.
Berikut  ini  adalah  komposisi  saat  ini  partai  riksdag,  yang  diselanggakan  oleh  spekrum politik kedalam kategori tengah-kanan dan kiri tengah yaitu: Partai kanan-tengah:
a) Pertai moderata (samlingspartiet).
b) Liberal party (folkpartiet liberalema).
c) Pertai usat (centerpertiet).
d) Demokat kriten (kristdemokraterna).
e) Demokrat swedia (sviregededemokraterna).
Partai kiri-tengah:
• Sosial demokrat (sosial demokraterna).
• The green milinartiet.
Jumlah  pemilihan  di  swedia  selalu  tinggi  dengan  perbandingan  internasional, meskipun telah  menurun dalam  beberapa tahun terakhir, dan saat  ini sekitar 80% (80,11% pada  tahun  dan  81,99%  pada  tahun  2006).  Polisi  swedia  menikmati  tingakat  kepercayaan yang  tinggi  dari  warga  pada  tahun  1960,  namun,  tingkat  kepercayaan  terus  menurun  dari tahun  ke  tahun  dan  sekarang  pada  tingkat  yang  jauh  lebih  rendah  dari  pada  tetangga skandinavia.  Beberapa  tokoh  telah  banyak  dikenal  di  kancah  internasional,  diantaranya Raoul  wallenberg,  Folke  bernadotte,  mantan  sekertaris  jendral  PBB  Dag  hammarskjold, mantan perdana  menteri Olof palme, mantan perdana  menteri dan  menteri  luar negeri Carl bildt,  mantan  president  majelis  umum  PBB  Jan  eliasson,  dan  mantan  badan  energi  atom internasional irak inspektur Hans blix.

## B. SISTEM POLITIK DI FINLADIA
Politik Finlandia berlangsung dalam kerangka perwakilan parlemen republik demokrasi dan sistem multi-partai. Presiden Finlandia adalah kepala negara, memimpin kebijakan luar negeri,  dan  Komandan-in-chief  dari  Angkatan  Pertahanan.  Perdana  Menteri  Finlandia adalah kepala pemerintahan; kekuasaan eksekutif dilaksanakan oleh pemerintah. Kekuasaan legislatif  dipegang  oleh  Parlemen  Finlandia,  dan  pemerintah  memiliki  hak  terbatas  untuk mengamandemen  atau  memperpanjang  undang-undang.  Presiden  memiliki  hak  veto  atas keputusan-keputusan parlemen meskipun dapat dibanjiri oleh parlemen.
Meskipun  Finlandia  memiliki  sistem  terutama  parlemen,  presiden  memiliki  beberapa kekuatan  penting.  Kebijakan  luar  negeri  dipimpin  oleh  presiden,  "bekerjasama"  dengan kabinet,  dan  yang  sama  berlaku  untuk  hal-hal  mengenai  keamanan  nasional.  Kekuasaan eksekutif  utama  terletak  pada  kabinet  yang  dipimpin  oleh  perdana  menteri.  Sebelum

## PERBANDINGAN SISTEM KENEGARAAN DI SWEDIA DAN FINLANDIA BERDASARKAN SISTEM POLITIKNYA

## NITARIA ANGKASA
menulis  ulang  konstitusi,  yang  selesai  pada  tahun  2000,  presiden  menikmati  kekuasaan lebih. Finlandia menikmati kebebasan individu dan politik, dan hak pilih universal pada 18, wanita Finlandia menjadi yang pertama di dunia yang memiliki hak tak terbatas baik untuk memilih dan berdiri untuk parlemen.
Mengenai  sistem  politik  di  Finlandia  juga  memiliki  sistem  yang  sama  dengan  di Swedia.  Yang  membedakan  hanyalah  para  oknum  yang  menduduki  fungsi  input  maupun output dari sistem politik yang Almond kemukakan. Sistem pemerintahan yang dijalani oleh Finlandia  adalah  sistem  Parlementer  yang  berarti  kepala  negara  diduduki  oleh  seorang Raja/Ratu  sedangkan  kepala  pemerintahannya  diduduki  oleh  seorang  Perdana  Menteri. Yang akan dijelaskan mengenai kelompok kepentingan di sistem politik di Finlandia adalah partai politik. Partai politik di Finlandia menganut sistem partai yang sama dengan Swedia, yaitu sistem multi partai.
Mengenai  proses  rekrutmen  politiknya,  Finlandia  merupakan  negara  yang melaksanakan  pemilihan  umum  dalam  jangka  waktu  tiga  tahun  sekali.  Berbeda  dengan Swedia  yakni  5  tahun  sekali.  Dimana  masa  suatu  parlemen  berkisar  dua  setengah  tahun. 8 Dan  pada  praktiknya,  pemilihan  umum  diadakan  ketika  Gubernur  Jenderal  menyetujui permintaan dari Perdana Menteri yang memilih tanggal pemilihan umum. 9
Lembaga-lembaga  yang  bertugas  di  dalam  badan  legislatif,  eksekutif,  dan  yudikatif juga  berbeda  dengan  yang  terjadi  di  Swedia.  Badan  eksekutif  di  Finlandia  diduduki  oleh Parlemen,  Parlemen  itu  sendiri  juga  diduduki  oleh  Majelis  Tingi  yaitu  Senate,  yang wewenangnya  terbatas,  Senate  juga  terkadang  disebut  dengan  House  of  Review. 10 Untuk badan eksekutif di Finlandia, Perdana Menteri dan Menteri merupakan anggota dari House of Representatives, berasal dari partai politik mayoritas di House of Representatives. 11
8 Rahmi Yulia, PDF File: Perbandingan Partai Politik Australia dengan Selandia Baru, (Universitas Riau), slide 1. Yang diakses melalui https://www.academia.edu/1469211/Perbandingan_Partai_Politik_Finlandia_dengan_Selandia_Baru. Diakses pada 24 April 2020 Pukul 19:01 WIB
9 http://www.indonesia.embassy.gov.au/jaktindonesian/sistem_pemerintahan.html. Diakses pada 24 April 2020 Pukul 19:10 WIB.
10 Singleton et. al., Finlandia Political Institution, ed. ke-6 (Finlandia: Longman, 2000) hlm. 130. Diakses pada 24 April 2020 Pukul 19:23 WIB.
11 Wawan Darmawan, PDF File: Lahirnya Commonwealth of Finladia & Pemerintahannya, (Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia), slide 3. http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/JUR._PEND._SEJARAH/197101011999031- WAWAN_DARMAWAN/PEMERINTAHAN_FINLANDIA.pdf. Yang diakses melalui. Diakses pada 25 Desember 2013 Pukul 16:37 WIB.

## PERBANDINGAN SISTEM KENEGARAAN DI SWEDIA DAN FINLANDIA BERDASARKAN SISTEM POLITIKNYA

## NITARIA ANGKASA
Kemudian untuk badan yudikatif, sama halnya dengan kejaksaan. Yang diduduki oleh Mahkamah  Agung  dan  pengadilan  federal-federal  lainnya. 12 Sama  halnya  dengan  yang terjadi  di  Swedia  antara  partai-partai  politik  yang  memiliki  suatu  tujuan  pastinya  dalam menjalankan tugas harus menjalankan komunikasi  yang baik dengan lembaga-lembaganya. Sehingga  tujuan  dari  kelompok-kelompok  kepentingan  tersebut  dapat  tercapai.  Mengenai output  (hasil)  yang  nanti  akan  terjadi,  itu  semua  akan  bergantung  pada  semua  yang dilakukan  oleh  kelompok  kepentingan  dan  juga  lembaga-lembaga  yang  berada  di  dalam suatu negara.
Konstitusi  Finlandia  dan  tempatnya  dalam  sistem  peradilan  yang  tidak  biasa  dalam bahwa tidak ada mahkamah konstitusi dan mahkamah agung tidak memiliki hak yang tegas untuk  menyatakan  hukum  konstitusional.  Pada  prinsipnya,  konstitusionalitas  undang- undang  di  Finlandia  diverifikasi  oleh  suara  sederhana  di  parlemen  (lihat  kedaulatan Parlemen). Namun, Komite Hukum Konstitusi (Finlandia: perustus lakivaliokunta, Swedia: grundlagsutskottet)  dari  parlemen  ulasan  tagihan-tagihan  ragu  dan  merekomendasikan perubahan, jika diperlukan. Dalam prakteknya.
Komite  Hukum  Konstitusi  memenuhi  tugas  peradilan  konstitusi.  Sebuah  keganjilan Finlandia  adalah  kemungkinan  untuk  membuat  pengecualian  terhadap  konstitusi  dalam hukum  biasa  yang  diberlakukan  pada  prosedur  yang  sama  seperti  amandemen  konstitusi. Contoh  hukum yang  demikian  adalah  Negara  UU  Kesiapsiagaan  yang  memberikan Pemerintah kekuasaan luar biasa tertentu dalam keadaan darurat nasional. Sebagai kekuatan ini, yang sesuai dengan perintah eksekutif AS, mempengaruhi hak-hak dasar konstitusional, hukum diberlakukan dengan cara yang sama sebagai amandemen konstitusi. Namun, dapat dicabut dengan cara  yang sama sebagai  hukum  biasa. Selain preview oleh  Komite Hukum Konstitusi,  semua  pengadilan  Finlandia  hukum  memiliki  kewajiban  untuk  mendahulukan konstitusi ketika ada konflik yang jelas antara konstitusi dan undang-undang biasa. Artinya, bagaimanapun, sangat langka.
Sistem peradilan Finlandia adalah sistem hukum sipil terbagi antara pengadilan dengan yurisdiksi  perdata  dan  pidana  biasa  dan  pengadilan  administratif  dengan  yurisdiksi  atas litigasi  antara  individu  dan  administrasi  publik.  Hukum  Finlandia  dikodifikasi  dan berdasarkan  hukum  Swedia  dan  dalam  arti  yang  lebih  luas,  hukum  perdata  atau  hukum Romawi.
12 Hidayatun Ni’mah, Doc: Sistem Politik Finlandia, (Jakarta: Universitas Muhammadiyah) hlm. 2. Yang diakses melalui http://www.scribd.com/doc/29425478/Sistem-Politik.Finlandia. Diakses pada 24 April 2020 Pukul 17:01 WIB.

## PERBANDINGAN SISTEM KENEGARAAN DI SWEDIA DAN FINLANDIA BERDASARKAN SISTEM POLITIKNYA

## NITARIA ANGKASA
Perjalan  kengaran  tersebut  di  atas,  tidak  terlapas  dari  sistem  politik  yang  di  jalankan, karena  berjalannya  sebuah  sistem  politik  harus  ada  dukungan  dari  berbagai  elemen kelembagaan  yang  terdapat  dalam  suatu  negara.  Finlandia  meruapakan  sistem  perintahan parlementer yang juga harus memiliki sistem politik yang kuat, dalam hal ini sistem politik yang menjadi pengauasa adalah raja dan menteri yang berhak mengeluarkan kibijakan yang terdapat dalam  negara tersebut. Oleh karenanya perjalan sistem politik di  Finlandia sangat di dominan oleh kekuatan para elit politik raja.
Untuk  partai  politik  lain  melihat  partai  politik  di  Finlandia.  Gambaran  tentang  pemilu dan  hasil  pemilu  termasuk  Pemilu  di  Finlandia.  Sistem  proporsional  Finlandia  mendorong banyak partai politik dan telah mengakibatkan banyak koalisi lemari. Dahulu harapan hidup pemerintah  koalisi  telah  pendek,  tapi  sejak  sekitar  tahun  1980  tren  telah  bahwa  aturan koalisi  yang  sama  untuk  seluruh  periode  antara  pemilu.  Finlandia  memilih  pada  tingkat nasional  kepala  negara-presiden-dan  legislatif.  Presiden  dipilih  untuk  masa  jabatan  enam tahun oleh rakyat. Parlemen (Finlandia: eduskunta, Swedia: Riksdag) memiliki 200 anggota, dipilih  untuk  masa  jabatan  empat  tahun  oleh  perwakilan  proporsional  dalam  pemilihan multi-kursi.
Finlandia memiliki sistem multi-partai, dengan tiga partai yang kuat, di mana tidak ada satu partai yang sering memiliki kesempatan untuk memperoleh kekuasaan saja, dan pihak harus  bekerja  dengan  satu  sama  lain  untuk  membentuk  pemerintahan  koalisi.  Selain pemilihan  presiden  dan  parlemen,  ada  pemilihan  Parlemen  Eropa  setiap  lima  tahun,  dan pemilihan kota setempat (digelar serentak di setiap kota) setiap empat tahun .

## C. Analisis Perbandingan Sistem Politik Swedia dan Finlandia
Berdasarkan  penjelasan  di  atas  mengenai  sistem  politik  yang  berjalan  di  Swedia  dan juga  di  Finandia,  sebenarnya  yang  menjadi  perbedaan  hanya  terletak  di  siapa  yang menduduki  badan  legislatif, eksekutif, dan  yudikatif. Mengenai  yang  menjadi  input, antara kedua negara juga sama-sama memiliki kelompok kepentingan. Bisa dari kelompok anomi, kelompok nonasosiasional, kelompok institusional, maupun kelompok asosiasional.
Selanjutnya  mengenai  sistem  politik,  juga  antara  kedua  negara  sama  karena berjalannya  sistem  politik  ini  berdasarkan  sistem  poitik  yang  dikemukakan  oleh  Gabriel Almond.  Kemudian  yang  terakhir  untuk  hasil  yang  maksimal  akan  bergantung  kepada berjalannya  sistem  politik  itu  sendiri,  baik  atau  buruknya.  Hal  ini  yang  manjadi  dasar pijakan  bagi  kedua  negara  dalam  menjalankan  sistem  politiknya.  Pada  dasarnya  sistem politik  itu  berjalan  baik  atau  buruknya  tergantung  pada  diapa  yang  menjadi  aktor  dalam perjalanan sistem politik tersebut.

## PERBANDINGAN SISTEM KENEGARAAN DI SWEDIA DAN FINLANDIA BERDASARKAN SISTEM POLITIKNYA

## NITARIA ANGKASA
Dampak  sistem  politik  yang  di  terapkan  oleh  Swedia  dan  Finlandia  tersebut  pada akhirnya  akan  di  rasakan  oleh  masyarakat,  baik  masyakat  kaum  elit  maupun  kaum  biasa. Hal tersebut dikarenakan  masyarakat adalah konsep  induk oleh sebab  sistem politik  hanya merupakan  salah  satu  dari  sistem-sistem  lain  yang  ada  di  masyarakat  seperti  sistem ekonomi, sistem sosial dan budaya, sistem kepercayaan dan lain sebagainya. Sistem politik sendiri  merupakan  abstraksi  (realitas  yang  diangkat  ke  alam  konsep)  dari  kondisi  real kondisi  perpolitikan  di  suatu  masyarakat.  Seperti  telah  dijelaskan,  suatu  masyarakat  tidak hanya  terdiri  atas  satu  sistem  (misalnya  sistem  politik  saja),  melainkan  terdiri  atas  multi sistem.  Sistem  yang  biasanya  dipelajari  kinerjanya  adalah  sistem  politik,  sistem  ekonomi, sistem agama, sistem sosial, atau sistem budaya.
Pada  dasarnya  konsep  sistem  politik  yang  di  anut  oleh  Finlandia,  merupakan  sebuah modifikasi  dari  Swedia.  Hal  ini  sebabkan  negara  Finlandia  merupakan  negara  jajahan swedia,  dan  bentuk  negara  Finlandia  pun  masi  mengarah  pada  sistem  yang  berlaku  di swedia.  Namun  dengan  demikian  kebijakan  yang  dibuat  di  negara  Finlandia  tidak  semata- mata  meniru  dari  Swedia,  akan  tetapi  hanya  di  jadikan  sebagai  acuan  dan  hasil  yang  akan dituju oleh negara tersebut.
Akan  tetapi,  sebagaimana  dinyatakan  oleh  para  filosof  politik  Yunani  dan  Romawi, pemerintahan  sedikit  orang  tidaklah  berarti  bahwa  pembuatan  keputusan  akan  selalu  tidak sejalan  dengan  kepentingan-kepentingan  dan  tuntutan-tuntutan  sejumlah  besar  orang  yang ada dalam masyarakat. Artinya dari setiap ekbijakn yang dibuat oleh pemangku kepentingan harus mempertimbangkan dampak yang akan dirasakan oleh masyarakat. Masyarakat selalu merasakan  dampak  sistem  politik  yang  telah  menjadi  kebijakan  yang  di  terapkan  oleh masingmasing negara, yang dalam hal ini negara Swedia dan Finlandia.

## 4. PENUTUP
Kesimpulan  yang  dapat  diambil  dari  perbandingan  sistem  politik  antara  Swedia  dan Finlandia adalah mengenai jalannya sistem politik sama saja, karena yang dilakukan adalah membandingkan  sistem  politik  yang  dikemukakan  oleh  Gabriel  Almond.  Kemudian  juga bagaimana  suatu  negara  sukses  dalam  menjalankan  sistem  politiknya  adalah  menurut  saya dengan  bagaimana  cara  mereka  melakukan  menampung  berbagai  aspirasi  dari masyarakatnya sehingga tujuan yang dikemukakan oleh kelomppok-kelompok kepentingan dapat  tercapai.  Sistem  politik  yang  berjalan  di  Swedia  dan  juga  di  Finandia,  sebenarnya yang menjadi perbedaan hanya terletak di siapa yang menduduki badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Mengenai yang menjadi input, antara kedua negara juga sama-sama memiliki
PERBANDINGAN SISTEM KENEGARAAN DI SWEDIA DAN FINLANDIA BERDASARKAN SISTEM POLITIKNYA NITARIA ANGKASA
kelompok  kepentingan.  Bisa  dari  kelompok  anomi,  kelompok  nonasosiasional,  kelompok institusional, maupun kelompok asosiasional.

## Daftar Pusataka
Botero, Juan Carlos. 2014. “Rule of Law Index 2014” dalam  World Justice Project vol. 1 no. 1, hlm. 30-45
. David, Easton. 2001. Kerangka Kerja Analisis Sistem Politik, Jakarta: Bina Aksara.
H.  Ronald,  Chilcote,  Perbandingan  POlitik,  Penelusuran  Paradigma,  Jakarta:  PT.  Raja Grafindo Persada.
Hidayatun  Ni’mah,  Doc:  Sistem  Politik  Finlandia,  (Jakarta:  Universitas  Muhammadiyah) hlm. 2.
http://www.indonesia.embassy.gov.au/jaktindonesian/sistem_pemerintahan.html.Diakses pada 24 April 2020 Pukul 19:10 WIB.
Mahmud Marzuki, Peter. 2005. Penelitian Hukum, Jakarta: Prenada Media.
Mas’oed dan Colin  Mac  Andrews. 1999. Perbandingan Sistem Politik, Yogyakarta:  Gajah
Mada University Press.
Maswadi  Rauf  dan  Mappa  Nasrun.  1993.  Indonesia  dan  Komunikasi  Publik,  Jakarta: Gramedia.
Pamudji.S.  2000.  Perbandingan  Sistem  Politik  Negara,  Jakarta:  PT.  Bina  Aksara.  Ponce, Alejandro.  2015.  “Open  Government  Index  2015  Report”  dalam  World  Justice Project vol. 1 no. 1, hlm. 210-222.
Rahmi  Yulia,  PDF  File:  Perbandingan  Partai  Politik  Australia  dengan  Selandia  Baru,
(Universitas Riau), slide 1. Yang
diakses melalui https://www.academia.edu/1469211/Perbandingan_Partai_Politik_Finlandia_dengan _S elandia_Baru. Diakses pada 24 April 2020 Pukul 19:01 WIB.
Sadat.  Anwar  2017.  Perbandingan  Sistem  Politik  dan  Pemerintahan,  Yogyakarta: Deepublish.
Singleton et. al. 2000. Filandia Political Institution, ed. ke-6 Finlandia: Longman,
Wawan  Darmawan,  PDF  File:  Lahirnya  Commonwealth  of  Finladia  &  Pemerintahannya,
(Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia).