Jurnal Maksipreneur, Vol.V, No. 1, Desember  2015 Hal. 134 – 159

## EVALUASI KINERJA PENGELOLAAN OBYEK WISATA PANTAI
DI DIY
Teguh Budi Prasetya, M Si ( teguhbudiprasetya@gmail.com)
Fakultas Isipol Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta
Dra. Endang Susilowati, SU (susilowati1945@yahoo.co.id )
Fakultas Isipol Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta
Drs. Bambang Sugeng D, MM (bsugengd@yahoo.co.id)
Fakultas Isipol Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta
ABSTRACT. With the potential is  so great,  Beach-Tourism can be regarded as a new  future  for  the  industrial  tourism  in    DIY.  Character  exotic  beaches  and  not much exploited accompanied the opening of the South Cross Road Line (JJLS:Jalur Jalan  Lintas  Selatan)    resulted  Beach  Tourism  in  this  province  has  a  very  bright future.  Development  of  beach    tourism,  especially  in  the  karst  area  of  Gunung Kidul  will  be  a  key  growth  area  in  the  region's  economy.  The  problem  is,  the management of existing beach-tourism destination is still so bad. Shore excursions still tend to be chaotic, expensive, dirty and aggravated expansion “asong-traders” to  coastal  areas  that  tend  to  interfere  with  the  comfort  of  tourists  ..  Finally  the beach  resort  far  from  friendly  for  tourists.  This  condition  is  believed,  not  to  be separated from the failure of the management model in controlling the perpetrators of  beach  -  tourism.  This  research  generally  want  to  formulate  a  model  of partisipative  management  of  beach-tourism  on  DIY  and  able  to  put  into  a  beach- tourist travel featured DIY sector. In the first year (part I), research will evaluating against  existing  beach-tourist  management  model  with  the  aim  of  getting information:  Existing  forms  of  institutional  model  and  regulatory  management  of DIY  beach  tourism,strengths,  weaknesses,  opportunities  and  challenges  faced, strategic  issues  of  institutional  development  model  of  DIY  beach  tourism,  At  this stage of the research will be conducted evaluative and utilizing SWOT analysis to formulate a raw material for the development of the model.
Key words: management model, participatory, beach tourism,

## I. PENDAHULUAN
Ada  tiga  kata  kunci  penting  yang  tidak  bisa  dipisahkan  dari  proses pembangunan  di  DIY;  kata  itu  adalah pariwisata , kebudayaan dan pendidikan .
Begitu  pentingnya  ketiga  kata  kunci  itu,  sehingga  kemudian  dirumuskan  sebagai “tiga pilar utama pembangunan” Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemilihan tiga pilar itu bukannya tanpa sebab, selain Yogyakarta selama ini memiliki posisi yang amat kuat di sektor pendidikan dan kebudayaan, pada kenyataannya kedua pilar tadi juga
memperkokoh  pilar  kepariwisataan,  dan  menambah  berkah    perekonomian  DIY. Tak dapat  dipungkiri,  ketiga pilar utama itu  membawa  dampak tidak saja dampak sosial, namun juga kebudayaan dan ekonomi DIY.
Diantara  berbagai  kawasan  dan  sektor  pembangunan,  "kawasan  pantai selatan”  DIY  termasuk  salah  satu  primadona  pembangunan  ekonomi-pariwisata. Potensi pantai karst nan eksotik di Gunungkidul,  Pembukaan Jalur Lingkar Selatan (JJLS),  serta  rencana  pembangunan  bandara  baru  di  Kulonprogo  tentu  akan membuka  konektivitas  transportasi  dan  ekonomi  yang  lebih  cepat.  Hal  ini  juga diungkapkan  Kepala  Dinas  Pariwisata  DIY  Tazbir  Abdulah. (http://  www. visitingjogja.comindex. php?mod=detail_ berita&id=1484#tengah h :).
Namun  demikian,  faktanya  sektor  wisata  pantai  di  DIY  sat  ini  masih menghadapi banyak tantangan tantangan yang tidak mudah untuk diatasi. Berbagai keluhan  yang  banyak  dilontarkan  pengunjung  adalah  persoalan    layanan  yang mahal,  kumuh,  tidak  tertib,  semrawut,  pungutan  ganda,  penyerobotan  pantai  oleh berbagai  aktivitas  bisnis  menjadikan  wisata  pantai  di  DIY  kurang  menarik  minat.
Gambar

## KONDISI AKTUAL OBWIS PANTAI DI DIY
Hal  inilah  yang  menjadi  alasan  wisman  hengkang  dari  Parangtritis  dan  wisata pantai DIY lain selama ini.
Namun  diluar  fakta  buram  di  atas,  ada  obwis  pantai  (Indrayanti/Pulang Syawal)  yang  terlihat  memiliki  model  pengelolaan  dan  kinerja  pengelolaan  yang sedikit berbeda degan obwis pantai lainnya
Fakta yang  dikemukakan  di  atas  diduga  kuat  karena  adanya  kelemahan “pengelolaan”  wisata  pantai.  Kelembagaan  yang  masih  bersifat  sektoral  dengan ujung  tombak  Dinas  Pariwisata  nampak  tidak  mampu  membendung  ekspansi kepentingan  ekonomi  yang  masuk.  Akibatnya  pengelolaan  wisata  pantai  menjadi terasa kedodoran, karena tidak mampu mengatur berbagai kepentingan yang masuk di sektor ini.
Pertanyaan-besarnya adalah, “adakah yang salah dengan model pengelolaan eksisting ? ”.   Penelitian  Tahap I ini bertujuan mengevaluasi model pengelolaan eksisting obwis pantai di DIY. Pada saatnya dalam penelitian Tahap II, akan dicoba dirumuskan  model  pengelolaan  yang  melibatkan  semua stakeholder ,  menerapkan konsep goodgovernance dan efektif.

## II. TINJAUAN PUSTAKA
Model  pengelolaan  obwis  (obyek  wisata)  pantai  di  DIY  barangkali  sudah memiliki  sejarah  setua obyek wisata pantai itu sendiri. Berkembang dalam bentuk kelembagaan  yang  amat  sederhana,  hingga  berkembang  menjadi  model kelembagaan  yang  semakin  kompleks,  sejalan  dengan  semakin  kompleksnya berbagai  kepentingan  yang  masuk  dalam  industri  wisata  pantai  ini.  Regulator (pemerintah),  pengelola  lokal,  kelompok  parkir,  pedagang  besar-kecil,  hotel, restoran,  wisatawan  macanegara  dan  wisatawan  dalam  negeri  berebut  kawasan obwis  yang  luasnya  terbatas.    Relasi  antar  stakeholder  dalam  menyelenggarakan layanan publik ini dikelnal dengan “kelembagaan” obwis pantai.
Konsep kelembagaan menurut Esman dan Blaise dalam Potter dalam Thomas dkk (1972), merupakan suatu proses sehingga kebiasaan-kebiasaan dalam bertindak serta  nilai-nilai  antar  hubungan  dapat  mapan.  Sedangkan  Parsons  (1966),
mempergunakan  terminologi institutionalization sebagai  suatu  integrasi  menurut pengalaman para aktor dalam suatu sistem dan peran yang relevan.
Menurut  definisinya,  beberapa  pengertian  kelembagaan  dapat  disajikan  sebagai berikut:
a.  .....aturan  di  dalam  suatu  kelompok  masyarakat  atau  organisasi  yang menfasilitasi  koordinasi  antar  anggotanya  untuk  membantu  mereka  dengan harapan di mana setiap orang dapat bekerjasama atau berhubungan satu dengan yang lain untuk mencapai tujuan bersama yang diinginkan (Ruttan dan Hayami, 1984).
b.  ....aturan  dan  rambu-rambu  sebagai  panduan  yang  dipakai  oleh  para  anggota suatu organisasi (Ostrom, 1985; 1986).
c.  .....  suatu  himpunan  atau  tatanan  norma–norma  dan  tingkah  laku  yang  bisa berlaku  dalam  suatu  periode  tertentu  untuk  melayani  tujuan  kolektif  yang  akan menjadi  nilai  bersama.  Institusi  ditekankan  pada  norma-norma  perilaku,  nilai budaya dan adat istiadat (Uphoff, 1986).
d.  .....sekumpulan batasan atau faktor pengendali yang mengatur hubungan perilaku antar  anggota  atau  antar  kelompok.  Dengan  definisi  ini  kebanyakan  organisasi umumnya  adalah  institusi  karena  organisasi  umumnya  mempunyai  aturan  yang mengatur hubungan antar anggota  maupun dengan orang  lain di luar organisasi itu (Nabli dan Nugent, 1989).
e.  .....aturan  main  di  dalam  suatu  kelompok  sosial  dan  sangat  dipengaruhi  oleh faktor-faktor  ekonomi,  sosial  dan  politik.  Institusi  dapat  berupa  aturan  formal atau  dalam  bentuk  kode  etik  informal  yang  disepakati  bersama.  North membedakan  antara  institusi  dari  organisasi  dan  mengatakan  bahwa  institusi adalah aturan main sedangkan organisasi adalah pemainnya (North, 1990).
f.  .....mencakup  penataan  institusi  (institutional  arrangement)  untuk  memadukan organisasi  dan  institusi.  Penataan  institusi  adalah  suatu  penataan  hubungan antara  unit-unit  ekonomi  yang  mengatur  cara  unit-unit  ini  apakah  dapat bekerjasama  dan  atau  berkompetisi.  Dalam  pendekatan  ini  organisasi  adalah suatu pertanyaan mengenai aktor atau pelaku ekonomi di mana ada kontrak atau
transaksi  yang  dilakukan  dan  tujuan  utama  kontrak  adalah  mengurangi  biaya transaksi (Williamson, 1985).
Berdasar beberapa definisi tentang kelembagaan tersebut di atas, maka dapat dipahami  bahwa  kelembagaan  adalah  suatu  tatanan  dan  pola  hubungan  antara anggota  masyarakat  atau  organisasi  yang  saling  mengikat  yang  dapat  menentukan bentuk hubungan antar manusia atau antara organisasi  yang diwadahi dalam suatu organisasi  atau  jaringan  dan  ditentukan  oleh  faktor-faktor  pembatas  dan  pengikat berupa  norma,  kode  etik,  aturan  formal  maupun  informal  untuk  pengendalian prilaku sosial serta insentif untuk bekerjasama dan mencapai tujuan bersama.
Terkait  dengan  pengelolaan  Obyek  wisata  pantai,  maka  kelembagaan  yang dimaksud kelembagaan obyek wisata pantai  dalam penelitian adalah suatu tatanan dan  pola  hubungan  antar  pihak  ( stakeholder )  dalam  penglolaan  obyek  wisata pantai.  Ia  meliputi  pihak-pihak  yang  menjalankan  fungsi  regulasi,  fungsi  operasi, dan fungsi kontrol.
Berbicara tentang kelembagaan pengelolaan obyek wisata pantai, akan terkait dengan  peran  empat stakeholder utama  ,  yaitu  Pemerintah  Daerah,  masyarakat sekitar  obwis,  dunia  usaha  dan  pengguna  layanan.  Pemerintah  Kabupaten  dalam pengelolaan  wisata  pantai  menduduki  posisi  yang  cukup  sentral.  Dinas  Pariwisata misalnya  berperan  merumuskan  arah  kebijakan  pengembangan,  mengatur  dan menyediakan  infrastruktur    obyek  wisata;  Dinas  Dinas  Perijinan  berperan mengeluarkan  ijin  usaha,  jasa  wisata,  Bappeda  menetapkan  RTRW  (rencana  tata ruang wilayah), Dinas Pendapatan Daerah memungut retribusi daerah ( Perda Kab. Bantul  No  5/2003,  Perda  Kab.  Bantul  No  3/  Th  2003,  RIPDA  Pariwisata  DIY  ). Tidak  kalah  penting  adalah  Pemerintah  Desa  yang  banyak  mnangani  kelompok lokal pengelola obwis.
Stakeholder lain adalah dunia usaha (bisnis), atau dalam Perda  disebut usaha jasa  pariwisata.  Adalah  setiap  usaha  yang  bergerak  di  bidang  pelayanan  jasa pariwisata  yang  meliputi  jasa  biro  perjalanan  wisata,  jasa  agen  perjalanan  wisata, jasa  pramuwisata,  jasa  informasi  pariwisata,  jasa  konsultan  pariwisata,  dan  jasa konvensi, perjalanan insentif serta pameran; (Pasal 1 ayat 7: Perda Kab Bantul No
3/2005  tentang  Perijinan  Usaha  Jasa  Pariwisata  di  Kab.  Bantul).  Para  pengusaha inilah  yang  sesungguhnya  menghubungkan  wisatawan  dengan  obyek  wisata. mereka juga memberi layanan langsung kepada wisatawan di obyek wisata.
Stakeholder  yang  lain  adalah  masyarakat  sekitar  obwis.  Masyarakat  disini adalah mereka  yang tinggal disekitar obyek wisata dan mendapat penghidupan dari kegiatan  pariwisata.  Mereka  biasa  menyediakan  jasa  parkir,  kamarmandi,  warung, restoran dan pedagang asong.
Stakeholder  ke  empat  adalah  Wisatawan  baik  wisman  maupun  wisdom. Mereka  adalah  para  pengunjung  obyek  wisata  yang  ingin  mendapatkan  jasa layanan wisata.  Wisatawan yang datang dikenakan retribusi obyek wisata, namun juga menuntut layanan wisata yang layak sesuai ekspektasi mereka.
Jika  dipetakan  maka  konfigurasi  kelembagaan  Eksisting  adalah  sebagai berikut:
Terlihat kelembagaan pengelolaan  pariwisata  pantai  di  DIY  masih  bersifat parsial,  dimana  fungsi-fungsi  regulasi,  operasi,  kontrol  masih  tersebar  ke  dalam berbagai  kelembagaan.  Pemerintah  Daerah  masih  mengemban  peranan  sentral, tidak  saja  regulasi,  tapi  juga  investasi,  perijinan,  dan  peran-peran  lain.  Sementra Dunia  Usaha  dan  masyarakat  sekedar  mengisi  peran-peran  lain  yang  tidak dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten.
Kelemahan model kelembagaan ini adalah lemahnya kordinasi dan rendahnya komitmen  elemen-elemen  non  regulatif  (dunia  usaha  dan  masyarakat)  untuk
mentaati  regulasi  yang  ditetapkan  pemerintah.  Mereka  tidak  merasa  memiliki, membuat dan merumuskan regulasi, sehingga sering tidak bertanggungjawab untuk mentaatinya.  Peran  berlebihan  pemerintah  juga  mengindikasikan  belum berjalannya prinsip good goveernance yang mengutamakan parisipasi publik.
Sinyalemen ini tidak jauh berbeda dengan hasil penelitian Joanna Adamowicz 2010,    yang  dimuat  dalam  European  Countryside  MENDELU,  dikatakan  bahwa “ The  biggest  impediments  are:  inconsistent  legal  framework,  incompatible infrastructure  for  increased  number  of  tourists  where  there  are  no  long-term strategies  for  development  because  of  the  instability  of  local  authorities  which hampers  the  co-operation  of  tourism  management,  nature  conservation  and municipalities  as  the  responsibilities  are  not  clearly  agreed.  Yet,  local  initiatives have found innovative ways to combine tourism, nature conservation and generate income . (Europ. Countrys.· 3· 2010 · p. 118-131 DOI: 10.2478/v10091-010-0009- 1)
a. Reformasi  Model  Pengelolaan  Kelembagaan  Menuju  Praktek Good Governance
Sebagai  sebuah  gagasan, good  governance kadangkala  masih  jauh  dari realitas dan  memerlukan perjuangan panjang untuk mewujudkannya. Bahkan pertanyaan  kritis  diajukan  oleh  Agus  Dwiyanto  (  2006;17  )  yakni  apakah good  governace bukan  hanya  mitos?  Jawaban  menjadi  tidak  mudah  karena konsep good  governance tersebut  memiliki  arti  luas  dan  seringkali  berbeda- beda.  Agar  tidak  menjadi  sekedar  mitos,  Agus  Dwiyanto  menyarankan beberapa karakteristik dan nilai yang harus diusahakan ada pada praktek good governance antara  lain  : Pertama, Praktek good  governance harus  memberi ruang  kepada  aktor  lembaga  non  pemerintah  untuk  berperan  serta  secara optimal dalam kegiatan pemerintahan sehinga memungkinkan adanya sinergi diantara  aktor  dan  lembaga  pemerintah  dan  non  pemerintah  seperti masyarakat  sipil  dan  mekanisme  pasar. Kedua, praktek good  governance terkandung  nilai-nilai  (efisiensi,  keadilan  dan  daya  tanggap  )  yang  membuat pemerintah  dapat  lebih  efektif  bekerja  untuk  mewujudkan  kesejahteraan
bersama. Ketiga, praktek good governance adalah praktek pemerintahan yang bersih  dari  KKN  serta  berorientasi  pada  kepentingan  publik.  Oleh  karena praktek  pemerintahan  dinilai  baik  bila  mampu  mewujudkan  transparansi, penegakan hukum dan akuntabilitas publik.
Ketiga  prinsip  tersebut    yang  menjadi  pilar  utama  yang  membedakan tata  kelola  yang  menjalankan  gagasan good  governance dengan  tata  kelola pemerintahan  yang  lain.    Partisipasi,  efisiensi,  efektifitas,  daya  tanggap, akuntabilitas, transparansi, bersih dan berorientasi kepada kepentingan publik menjadi ciri praktik good governance .
Dalam  perspektif  ini kelembagaan  layanan  publik  seperti  pengelolaan obyek  wisata  pantai  idealnya  disusun  dengan  berdasarkan  prinsip-prinsip good  governance  itu.  Karena  dengan  demikian  praktek  layanan  publik  akan lebih  transparan,  partisipatif,  bersih  dan  profesional.  Secara  konseptional, hingga  saai  ini model  layanan  publik  sendiri  sudah  mengalami  banyak pergeseran paradigma dan nilai-nilai ( Warsono, 2007 ) sebagai berikut:
a. Perubahan  dari  orientasi  sistem  pemerintahan  yang  sarwa  negara  ke orientasi sistem pasar ( market ).
b. Perubahan  dari  orientasi  lembaga  pemerintahan  yang  kuat,  besar  dan otoritarian  menjadi  berorientasi  pada small  dan  less  government , egalitarian dan demokratis.
c. Perubahan dari sentralistis kekuasaan menjadi desentralisasi kewenangan.
d. Perubahan  menajemen  pemerintahan  yang  menekankan  batas-batas  dan aturan  yang  berlaku  hanya  untuk  satu  negara  saja,  ke  arah boundaryless organization , akibat globalisasi
e. Perubahan dari tatanan birokrasi Weberian menjadi tatanan birokrasi yang post  bureucratic  government (  Rouke,  1992  ),  dan post  bureucartic organization (Heckscher  dan  Donnellon,  1994),  atau  perubahan  dari manajemen pemerintahan yang mengikuti stuktur fisik ( physical structure ) ke tatanan  manajemen pemerintahan  yang berdasarkan logical stucture ( Henry Lucas, 1996 )
f. Perubahan dari a low trust society ke arah a high trust society ( Fukuyama, 1995).

## III. METODE PENELITIAN
Penelitian  akan  dilaksanakan  dalam  2  tahap  (dua  tahun  anggaran).  Secara sederhana penelitian akan berjalan dalam 2 (dua) tahap penelitian. Masing masing tahap penelitian akan  memiliki tujuan khusus.
1.      Proses  Penelitian Tahun I
Penelitian Tahun pertama lebih bersifat evaluatif terhadap Model Pengelolaan eksisting,  melakukan  review  regulasi  dan  kajian    teoritik  terhadap  model pengelolaan  obyek  wisata  pantai.  Kajian  evaluasi  kelembagaan  dilakukan untuk  mendapatkan  gambaran  model  pengelolaan  terkini,  sedangkan  kajian regulasi  dan  teoritik  untuk  memperoleh  gambaran  model  pengelolaan  ideal- regulatif.
Secara  sederhana  alur  penelitian  tahun  pertama  tergambar  dalam  bagan berikut:
2 .      Lokasi Penelitian:
Penelitian Tahun pertama mengambil lokasi di tiga Kabupaten yang memiliki kawasan  obwis  pantai,  yakni  Kabupaten  Gunungkidul,  Bantul  dan Kulonprogo.  Sasaran pengumpulan data adalah:
1. Regulator  :  Dinas  Pariwisata,  Pemerintah  Desa  di  Kab  Gunungkidul  dan Kulon Progo
2. Obyek Wisata Pantai 10 buah
3. Pengunjung Obyek WISATA
4. Pelaku usaha
Data  yang  akan  dikumpulkan  berupa  data  primer  (digali  dengan  survai  baik dengan  wawancara  dan  observasi),  data  sekunder  (laporan,  dokumen regulasi dan data internet)

## IV. ANALISIS DATA
Analisis  penelitian  ini  mengikuti  alur  penelitian  evaluasi,  meskipun  dengan model paling sederhana; secara sederhana analisis akan dilakukan dengan cara :
a. Mengidentifikasi  Kondisi  Ideal  Model  Penglelolaan  Obyek  Wisata  Pantai dengan  melihat  Tugas  Pokok  dan  Fungsi  Institusi  Pengelola  Obyek  Wisata Pantai dan Peran Ideal Sistem Pengelola Obyek Wisata Pantai
b. Mendata  kondisi  Model  Pengelola  Obyek  Wisata  Pantai  eksisting,    di  ke  10 obyek  wisata,  dan  mengkodifikasikan  menjadi  data  yang  terstruktur,  sehingga memudahkan proses evaluasi.
c. Mengevaluasi  kinerja  Lembaga  Pengelola  Obyek  Wisata  Pantai,  dengan  cara membandingkan  kondisi  ideal  dan  kondisi  eksisting;  untuk  kemudian  dapat dilakukan evaluasi.
d. Mengidentifikasi Kekuatan, Kelemahan, Tantangan dan peluang  yang dimiliki oleh Institusi Pengelola Obyek Wisata Pantai, serta ekspektasi masyarakat akan sistem transportasi yang diinginkan, melalui analisis SWOT

## KINERJA  PENGELOLAAN  WISATA  PANTAI  GUNUNGKIDUL  DAN KULONPROGO
a. Kebijakan Pengelolaan Obwis Pantai di DIY
Gunungkidul  termasuk  kabupaten  yang  menyadari  betul  bahwa  salah  satu jalan  keluar  terbaik  untuk  mengatasi  keterbatasan  sumberdaya  alam  dan kemiskinan adalah pariwisata. Pariwisata alam adalah sektor yang amat potensial di Gunungkidul,  karena  kabupaten  ini  memiliki  puluhan  titik  destinasi  wisata  pantai baik  yang  sudah  eksis  maupun  yang  potensial  dikembangkan,  ratusan  goa  dan kawasan  karst  yang  kaya  akan  potensi  wisata.  Untuk  itu,  kabupaten  ini  merasa perlu membuat payung hukum yang kuat yang dapat menjadi acuan pengembangan industri  pariwisata.  Beberapa  produk  hukum  daerah  yang  sudah  diterbitkan diantaranya adalah:
1) Peraturan  Daerah  Gunungkidul  Nomor  2  Tahun  2010  tentang  Rencana Pembangunan  Jangka  Panjang  Daerah  Kabupaten  Gunungkidul  Tahun  2005- 2025
2) Peraturan  Daerah  Kabupaten  Gunungkidul  Nomor  6  Tahun  2011  tentang Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Kabupaten  Gunungkidul  Tahun  2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2011 .
3) Perda  Kabupaten  Gunungkidul  no  5  tahun  2013  tentang  Penyelenggaraan Kepariwisataan
4) Serta  RIPARDA  (Rencana  Induk  Pembangunan  Kepariwisataan  Daerah) Gunungkidul 2014-2025.
Riparda  2014-2025  ini  misalnya  menetapkan  pembangunan  pariwisata  dalam beberapa  zona  Kawasan  Strategis  Pariwisata  (KSP).  Beberapa  Obyek  Wisata Pantai masuk dalam KSP 1-3
Kulonprogo  adalah  salah  satu  Kabupaten  di  Provinsi  Yogyakarta.  Meski kabupaten  ini  dikatakan  sebagai  kabupaten  terbelakang  di  Yogyakarta,  namun dalam hal pariwisata cukup potensial sekali, begitu banyak obyek wisata khususnya wisata alam yang dapat kita kunjungi di tempat ini. Beberapa produk hukum daerah yang sudah diterbitkan diantaranya adalah:
1) Perda   No. 1 tahun 2010  yang telah  direvisi  dengan Perda No. 08  Tahun 2013, tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.
2) Dalam rangka penggalian  PAD dari wisata saat ini juga sudah disiapkan perda pengganti tinggal tunggu penomoran, dengan perda yang baru diharapkan dapat menjadi  daya  tarik  pengunjung  wisata  karena  ke  depan  pungutan  retribusi kendaraan wisata akan dihilangkan.
3) Serta  RIPARDA  (Rencana  Induk  Pembangunan  Kepariwisataan  Daerah) Kulonprogo 2014-2025.
Riparda 2014-2025 ini menetapkan pembangunan pariwisata dalam beberapa zona Kawasan Strategis Pariwisata (KSP). Kawasan pariwisata Kulonprogo terbagi menjadi:  Wilayah  Utara  atau  Bukit  Menoreh  Wilayah  selatan  (Kawasan  Pantai Glagah,  Congot  dan  Trisik).  Pada  Wilayah  Selatan  ini  Kulon  Progo  memiliki beberapa obyek wisata pantai.
b. Problem dan Tantangan  Kelembagaan Obwis Pantai
Menjalankan fungsi di atas Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Kabupaten Gunungkidul  mengkordinir  camat  dan  kepala  desa  untuk  membentuk,  mengawasi dan  mengendalikan  pengelolaan  obyek  wisata,  sebab  Dinas  tidak  mungkin sendirian mengawasi dan mengendalikan pengelolaan obyek wisata.
Kepala Desa misalnya diberikan kewenangan untuk menyetujui kepengurusan dan pendirian  Kelompok  Sadar  Wisata  (Pokdarwis)  di  tiap  tiap  obyek  wisata.  Pemkab misalnya menetapkan bahwa di tiap obyek wisata dikelola oleh sebuah Pokdarwis. Hanya  Pokdarwis  yang  memenuhi  syarat-syarat  tertentu  yang  akan  dikukuhkan oleh Pemkab sebagai pengelola obyek wisata.
Mengingat  besarnya  animo  masyarakat  untuk  terlibat  dalam  kegiatan pariwisata,  serta  untuk  menghindari  terjadinya  konflik  antar  kelompok  maka Pemkab menetapkan kebijakan 1 (satu) Pokdarwis untuk satu obyek wisata. Seleksi dilakukan  dengan  menetapkan  syarat-yarat  pendirian  Pokdarwis,  diantaranya memiliki AD-ART, memiliki kepengurusan yang disyahkan oleh Pemerintah Desa (Pemdes)  dan  memiliki  anggota  sekurang-kurangnya  25  orang  yang  terdiri  dari
pemangku  kepentingan  di  tiap  obyek  wisata  seperti  pedagang,  tukang  parkir, nelayan.
Peneliti juga menilai belum berhasilnya Pemkab membentuk Pokdarwis yang sehat  diantaranya  dikarenakan  masih  belum  jelasnya  apa  peran  pokdarwis  dalam skema  pengembangan  obyek  wisata  setempat.  Sebagian  masyarakat  menilai pembentukan  pokdarwis  sebagai  sesuatu  yang  kurang  penting.  Hasilnya,  dari ratusan  obyek  wisata  yang  potensial  dikembangkan  di  Gunungkidul  baru  ada sekitar sembilan Pokdarwis yang telah dikukuhkan  oleh Pemkab Gunungkidul.
Jika dievaluasi berdasarkan teori kelembagaan, dimana kelembagaan layanan publik  mestinya  dipisahkan  ke  dalam  tiga  fungi  utama    yaitu  regulasi  atau pengaturan,  operasi  atau  pelaksanaan  layanan  wisata  dan    kelembagaan  yang menjalankan fungsi kontrol terlihat  beberapa fenomena sebagai berikut:
1) Fungsi Pengaturan/regulasi
Fungsi  ini  sebagian  besar  dijalankan  oleh  Pemkab    melalui  Dinas  Pariwisata dan  Kebudayaan,  telah    berhasil  membuat  regulasi  besar  dan  berjangka panjang.  Berbagai Perda dan Riparda telah berhasil disusun. Namun beberapa regulasi teknis belum terumuskan dalam bentuk regulasi, yang mampu menjadi acuan  penyelenggaraan  layanan  wisata  pantai.    Pemkab/Dinas  Pariwisata  dan
Aspek GUNUNG KIDUL BANTUL KULON PROGO Potensi Wisata Pantai Cukup besar, belum berkembang Cukup besar, Sudah Stagnan Besar, obyek baru sedang dikembangkan Ketersediaan Payung Hukum /RIPARDA  Baru saja diundangkan, mulai dijadikan acuan.  Zona Pengembangan Wisata sudah dimiliki Riparda Lama out- ofdate, Riparda Baru belum ditetapkan Riparda dalam proses penetapan, Harapan  Pemda terhadap Pengembangan Obwis Pantai Obwis Pantai dianggap Peluang besar untuk perekonomian GK, wil. Selatan. Ob-Wis Pantai menjadi obyek yang harus dipertahankan keberlangsungannya Obwis Pantai kurang menjadi prioritas pengembangan ekonomi Peran Pemda Dalam Pengelola an Obwis Pantai  Menyediakan infrastruktur  Mengatur Pokdarwis (pengelola Lokal),  Pemungutan Retribusi  Membina dan memberi Bantuan Pokdarwis  Menyediakan Infrastruktur,  Pemungutan retribusi
 Memediasi konflik antar kelompok
 Kebersihan Obwis  Penyediaan Infrastruktur  Pemungutan Retribusi Bentuk Kelembagaan Pengelo la Lokal Pokdarwis , Pem Desa Investor Pok. Masyarakat Setempat Pok Pemuda, dengan berbagai kondisi
Kebudayaan masih menggunakan “nilai”  untuk  memberi arah layanan obyek wisata.  Nilai  tersebut  misalnya  Sadar  Wisata,    Sapta  Pesona  dan  Penetapan Zona khusus pada obyek wisata.
Pokdarwis  yang  mestinya  menjalankan  pengaturan  lokal,  seperti  penerapan zona  layanan  wisata  (parkir,  dagang,  istirahat,  MCK  dll)  belum  mampu merumuskannya  ke  dalam  sebuah    Keputusan  Pokdarwis  yang  akomodatif terhadap semua kepentingan stakeholder.
Kondisi  ini  banyak  terkait  dari  belum  berkembangnya  pokdarwis  sebagai kelembagaan pengelola lokal obwis pantai.
2) Fungsi Pelaksanaan / Operasi
Kabupaten  gunungkidul  penyediaan  sarana  prasarana  makro  dijalankan  oleh Pemkab.  Dalam  penyediaan  sarana  dan  prasarana  obyek  wisata,  Pemerintah Kab. Gunungkidul sudah memiliki tekad kuat untuk mengembangkan standard layanan  obwis  yang  tinggi,  sesuai  dengan  prinsip  Sapta  Pesona  Pariwisata. Namun  dalam  pelaksanaannya  sejumlah  kendala  masih  menghadang  proses penyediaan sarana dan prasarana pariwisata.
Pertama, Pemkab  tidak  selalu  memiliki  tanah/lahan  yang  cukup  untuk memenuhi  kebutuhan  pembangunan  sarana  dan  prasarana.  Beberapa  sarana membutuhkan lahan yang luas, seperti akses jalan, zona parkir, pedestrian dan zona  pedagang  dan  pendukung  (MCK).    Sebagian  besar  tanah  berstatus  Hak Milik  perorangan  dan  Sultan  Ground  (SG)  dan  Paku  Alam  Ground  (PAG). Akibatnya  penyediaan  sapras  menjadi  tidak  mudah  dan  membutuhkan    beaya yang  besar. Kedua ,  potensi  obyek  wisata  dalam  bentang  alam  yang  amat  luas (sepanjang  pantai  Gunungkidul),  mengakibatkan  alokasi  pendanaan  dan penganggaran  yang  tidak  mudah.  Prioritas  obwis  harus  dilakukan  dengan  hati hati  dan  tajam. Ketiga, pengurusan  ijin  penggunaan  lahan  SG  dan  PAG sekarang  ini  bukan  perkara  mudah. Keempat ,    animo  masyarakat  yang  amat besar,  melebihi  kemampuan  Pemkab  untuk  menyediakan  akses  dan  Sapras  di semua  obyek  wisata.  Sekarang  ini  hampir  di  setiap  akses  masuk  ke  pantai dikembangkan  obwis  pantai  dengan  inisiatif  masyarakat  sendiri.  Yang  paling
penting  dalam  pengelolaan  layanan  wisata  (operasi)  adalah  fungsi  yang dilaksanakan  oleh  kelembagaan  Lokal  yang  di  Gunungkidul  dijalankan  oleh Pokdarwis.  Pokdarwislah  yang  diharapkan  dapat  menyelenggarakan  sistem keamanan  dan  ketertiban,  kenyamanan    dan  kebersihan  obyek  wisata  serta menjalankan  kegiatan  pendukung  pariwisata  seperti  parkir  dan  layanan  MCK serta  perdagangan  (kuliner  dan  cendera  mata).  Kenyataannya,  fungsi  yang sudah  dijalankan  baru  sekedar  penataan  parkir,  pengaturan  pedagang,  yang inipun  tidak  mudah  dilakukan.    (analisis  detail  tentang  kinerja  Pokdarwis disajikan  dalam  bab  lain  dari  laporan  ini).Perhatian  pokdarwis  masih  berkutat pada  persoalan  “perdagangan”  dan  kegiatan  ekonomi  pariwisata  lain,  dan belum banyak menjangkau persoalan “ hospitality” obyek wisata.
3) Fungsi Monitoring dan Pengendalian
Fungsi  ini  penting  untuk  memastikan  bahwa  layanan  wisata  pantai  sesuai dengan  garis  kebijakan  kepariwisataan  daerah  yang  mampu  mendorong aktivitas ekonomi masyarakat, dan ramah terhadap kelestarian lingkungan dan pendidikan;  serta  taat  terhadap  semua  peraturan  yang  berlaku.  Namun nampaknya fungsi ini belum digarap secara serius, terlihat dari belum jelasnya unit kelembagaan  yang menghadle kegiatan ini.  monitoring juga tidak mudah dilaksanakan,  karena  berbagai  standard  layanan  obyek  wisata  belum dirumuskan  secara  tertulis  oleh  Pemerintah  Kabupaten  dan  oleh  Pokdarwis (untuk  aturan  internal).    Selama  ini  monitoring  lebih  dibebankan  pada Pemerintah Desa, tanpa  pelimpahan  kewenangan dan mekanisme monitoring yang baik. Pemerintah  biasanya baru  membuat laporan ketika  sebuah insiden di obyek wisata terjadi.
c. Hasil  Pengelolaan Obyek Wisata
Untuk melihat sejauh mana kinerja yang telah dihasilkan oleh kelembagaan pengelolaan Obwis DIY,  pertama tama dapat dipahami dari gambaran umum yang dirangkum dalam tabel berikut ini:
1) Gunung  Kidul  merupakan  kabupaten  di  DIY  yang  memiliki  potensi  wisata pantai  yang  paling  besar.  Hampir  sepanjang  garis  pantai  Gunung  Kidul
berpotensi menjadi obyek pariwisata yang bisa dikembangkan. Ini tidak lepas dari  karakter  pantai  gunungkidul  yang  bertemu  dengan  tegakan  bukit  karst, melahirkan  pantai  berpasir  putih,  dan  eksotik.    Sementara  itu  Potensi  obwis pantai  di  Bantul  sudah  lama  di  garap.  Hampir  semua  potensi  wisata  pantai sudah  digarap.  Nama  besar  Parangtritis,  Parangkusumo,  Depok  dan  Samas sudah  lama  di  kenal.    Kegiatan  wisata  pantai  sudah  berkembang  menjadi industri  wisata  yang  menghidupi  banyak  pihak.  Kulonprogo,  terrmasuk kabuaten  yang  tidak  terlalu  memiliki  potensi  wisata  pantai  yang    tinggi. Beberapa  Obwis  yang  lama  sudah  digarap,  seperti  Congot  dan  Glagah  tidak menunjukkan  perkembangan  yang  berarti.    Obyek  lain  memiliki  tantangan besar  untuk  pengembangannya,  karena  obak  yang  besar,  abrasi  pantai  yang tinggi dan kurang tersedia akses jalan yang memadai untuk dikembangkan.
2) Dari  fakta  di  atas,  maka  terlihat  komitmen  Pemkab  untuk  mengembangkan obyek  wisata  (khususnya  pantai)  tidak  sama  satu  dengan  yang  lain. Kulonprogo  nampak  amat  berharap  agar  industri  wisata  ini  menjadi  masa depan  pengembangan  perekonomian  masyarakat.  Sadar  akan  hal  itu,  maka Kab.  Gunungkidul  melengkapi  pengembangn  obwis  dengan  payung  hukum yang cukup kuat, yakni RIPARDA (Rencana Indik Pengembangan Pariwisata Daerah)  dalam  bentuk  Perda.  Sementara  itu  Bantul  dan  Kulonprogo  belum kunjung  menyelesaikan  draft  RIPARDA,  untuk  menggantikan  RIPARDA yang telah lama habis masa berlaku.
3) Harapan Pemkab terhadap Obwis juga ada perbedaan  yang cukup menyolok. Hal  ini  terlihat  dari  hasil  wawancara  peneliti  dengan  Dinas  Pariwisata setempat. Pemda Gunungkidul (yang karena keterbatasan potensi daerahnya), meihat  Pariwisata  Pantai  sebagai    masa  depan  pengembangan  ekonomi masyarakat  kawasan  selatan  Gunungkidul.  Kab.  Bantul  terlihat  sekedar melihat Obwis Pantai sebagai aset yang perlu dipelihara keberlangsungannya; dan  Kulonprogo    terlihat  tidak  menempatkan  pariwisata  pantai  sebagai prioritas pembangunan pariwisata daerah.
4) Akhirnya ketiga hal di atas juga mempengaruhi peran yang diambil Pemkab, melalui  Dinas  Pariwisata  dan  Dinas  terkait  lainnya  terhadap  Obwis  Pantai. Pemkab  Gunungkidul  setidaknya  menempatkan  dirinya  menjadi  penyedia infrastruktur  obwis,  meregulasi  pokdarwis  (menyeleksi  dan  mengatur), memungut  retribusi  daerah  dan  membina  dan  memberi  bantuan  Pokdarwis. Pokdarwis  adalah  Kelompok  Sadar  Wisata,  sebuah  kelompok  lokal  yang mewadahi  berbagai  kepentingan  yang  ada,  dan  menjadi  pengelola  obwis  di tingkat  lokal.  Peran  Pemkab  Bantul  sedikit  berbeda,  mereka  mengaku berperan untuk menyediakan infrastruktur dan akses obwis pantai, memungut retribusi  memediasi  konflik  antar  kelompok  yang  terjadi  dan    mengelola kebersihan  obwis.  Sementara  itu  di  Pemkab  Kulonprogo  lebih  berperan sebagai penyedia infrastruktur dan memungut retribusi wisata.
5) Bentuk  Kelembagaan  Pengelola  Lokal  di  ketiga  kabupaten  juga  berbeda;  Di Gunungkidul setiap obyek dikelola oleh sebuah Pokdarwis  yang di daftarkan ke  Pemkab,  diatur  dan  dibina  oleh  Pemkab.  Pokdarwis  di  Gunungkidul beberapa sudah mampu menyepakati aturan main yang mengikat pihak-pihak pelaku wisata.  Di Bantul, dalam sebuah obwis sering dikelola oleh beberapa kelompok  masyarakat  yang    masing-masing  kelompok  mengelola  sebuah urusan  atau  kawasan  wisata  tertentu.  Standard  pelayanan  di  obwis  Bantul menjadi  beraneka  ragam  .  tidak  jarang  konflik  antar  kelompok  tidak terelakkan. Dalam keadaan demikian  peran Pemkab  menjadi dubutuhkan. Di Kulonprogo, setiap obwis dikelola oleh kelompok masyarakat (pemuda/karangtaruna). karena obwis relatif sepi, tidak banyak terjadi konflik antar kelompok.  Namun kelompok ini cenderung berkembang secara alamiah dan  jauh  dari  standard  pelayanan  obwis  modern.  Indikator  lain  yang  dapat dipahami  untuk  kinerja  kelembagaan  yang  kedua  adalah  dengan  melihat bentuk  kelembagaan  di  masing  masing  wilayah  obwis  pantai.    Gambaran tersebut nampak dalam tabel berikut :
Aspek GUNUNGKIDUL BANTUL KULON PROGO Stakeholder yg terlibat Pemdes, Masyarakat Setempat, Investor, Pedagang Pemdes, Masyarakat Setempat, Investor, Pedagang Pemdes, Masyarakat Setempat, Investor, Pedagang Bentuk Pengelola Lokal Pok-Darwis (representasi stakeholder) 1 pokdarwis/lokasi, Ada seleksi pokdarwis Kelompok kelompok kepentingan, cenderung berjalan sendiri-sendiri Kelompok-kelompok Masyarakat,/Pemuda Fungsi Pengelola Lokal  Pengaturan internal obwis  Pelayanan wisata  Meredam konflik antar kelompok  Mengatur zonasi obwis  Implementasi aturan  Kebersihan obyek  Menjadi kelompok- kelompok kepentingan  Mengelola zona zona internal  Berhubungan dan berkompromi dg kelompok lain  Mengelola parkir  Melakukan pelayanan publik  Menjadi mediator kepentingan kelompok  Tiap obwis punya beberapa kelompok kepentingan Kinerja  Pengelola Lokal Untuk Pokdarwis yg sudah maju:  Mampu mengorganisir stakeholder pariwisata  Mampu mengendalikan /merredam konflik  Mampu mengelola standard layanan wisata  Ketertiban obwis cukup baik  Kebersihan cukup baik  Cenderung mudah diregulasi Obwis Lama:  Terlalu banyak kelompok kepentingan  Susah mencapai kesepakatan
 Tiap kelompok terkesan jalan sendiri
 Ketegangan antar kelompok tinggi
 Layanan wisata cenderung rendah  Kebersihan tangg- jawab pemda  Agak susah diregulasi Obwis Baru:  Cenderung lebih teratur. Depok cenderung punya kinerja bagus  Kurang bisa mencapai konsensus
 Pelayanan berjalan alamiah, cenderung
seadanya
 Kebersihan kurang bagus  Kinerja cenderung seadanya

## Keterangan :
1. Stakeholder yang bermain di Obwis Pantai
Hampir  sama  di  ketiga  kabupaten,  setiap  obwis  memiliki  banyak  kelompok kepentingan  yang  ikut  menentukan  kualitas  layanan  wisata  pantai  di  DIY. Kelompok-kelompok  kepentingan  yang  dapat  diidentifikasi  adalah  Pemerintah Desa, Kelompok Masyarakat Setempat, Investor dan pedagang.  Semakin ramai sebuah  obyek  wisata,    maka  jumlah  kelompok  kepentingan  yang  bermain semakin  banyak.  Kelompok-kelompok  tadi  terpecah  menjadi  kelompok kepentingan  baru  sesuai  kepentingan  yang  mereka  usung.  Sehingga  muncul kelompok  parkir,  kelompok  pedagang  asong,  kelompok  pedagang  payung, kelompok restoran dll.  Obwis lama dengan  skala wisaata yang tinggi memiliki sejumlah  kelompok  kepentingan  yang  lebih  kompleks.  Parangritis  adalah gambaran obwis semacam itu. Dalam keadaanyya seperti sekarang Parang tritis
menjadi  obwis  yang  paling  susah  mencapai  kesepakatan  dan  pengaturannya. Bentuk  Kelompok  Lokal  :di  Gunungkidul  adalah  Kelompok  Sadar  Wisata  (1 kelompok/obwis),  Bantul:    Kelompok  Kelompok  Pengelola  Obwis  (sesuai dengan  spesialisasi  urusannya),  dan  di  Kulonprogo  adalah  Kelompok Masyarakat / Pemuda.
2.  Fungsi Kelompok Pengelola Lokal
Di  GK,  Pokdarwis    menyandang  fungsi  mengatur  layanan  obwis,  pengaturan internal,    peredam  dan  intermediasi  konflik  antar  pemangku  kepentingan, mengatur zonasi obwis, menegakkan aturan internal serta mengelola kebersihan obwis. Di Bantul kelompok-kelompok pengelola berfungsi menjadi  kelompok- kelompok  aspirasi  kepentingan,  mengelola  zona-zona  yang  menjadi  zona kekuasannya,  berhubungan  dan  berkompromi  dengan  kelompok  lain,  dan mengelola  parkir  .  Agak  sulit  mendorong  kelompok-kelompok  ini  membangun kesepakatan  internal  untuk  menentukan  standardisasi  layanan  wisata.  Di Kulonprogo,  kelompok  masyarakat  berfungsi    menjalankan  layanan  wisata (terbatas), menjadi mediator konflik antar kelompok, mengelola parkir.
3.  Kinerja Kelompok Lokal dalam Pelayanan Wisata
-     Di Gunungkidul:
Untuk Pokdarwis  yang sudah di akui oleh Pemkab, biasanya sudah  mampu mengorganisir  stakeholder  yang  ada,  mampu  mengatasi  konflik  internal emlalui  kesepakatan-kesepakatan  internal,  mulai  mampu  menerapkan standard  layanan  wisata  yang  baik,  menjaga  ketertiban  obwis,  kebersihan dan  cenderung  mudah  diregulasi  oleh  pemerintah.Namun  untuk  Pokdarwis yang  belum  diregistrasi,  kondisinya  belum  sebaik  Pokdarwis  maju.  Namun biasanya ini ada pada obwis yang belum berkembang maju.
- Di Bantul :
Pada  Obyek  Wisata  lama,  kelompok  kelompok  pengelola  cenderung  susah mencapai  kesepakatan,  sehingga  di  Bantul  setiap  obwis  bisa  dikelola  oleh beberapa  kelompok,  dan  tidak  jarang  pengunjung  terkena  aturan  yang berganda,  dengan  stndard  layanan  yang  berbeda-beda.  Antar  kelompok  ini
cenderung susah mencapai kesepakatan, sehingga standard layanan juga tak kunjung  dapat  didefinisikan.  Tiap  kelompok  berjalan  dengan  aturannya sendiri,  konflik  dan  persaingan  antar  keompok  cenderung  tinggi  sehingga standard  layanan  eksisting  cenderung  berjalan  seadanya.  Kelompok pengelola  semacam  ini  cenderung  susah  diregulasi  oleh  Pemkab.  Pada Obyek  Wisata  Baru,  seperti  Depok,  cenderung  lebih  terrtib  karena  belum banyak stakeholder  yang  masuk.  Kinerja kelompok  masih amat ditentukan oleh  tokoh  setempat    yang  karismatik.  Depok  termasuk  obwis  baru  yang memiliki tokoh lokal yang memiliki komitmen wisata yang tinggi.
- Kulonprogo:
Kemompok yang masih berkembang secara alamiah cenderung melaksanakan  pengelolaan  wisata  secara  apa  adanya,  kinerjanya  kurang bagus dan cenderung tiak memiliki standard layanan yang disepakati.
d. Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Tantangan Pengelolaan Obwis Pantai
STRENGTH WEAKNESESS OPPORTUNITIES TIGHT GUNUNG KIDUL  Potensi Obwis Amat Besar  Kondisi Masih Muda (mudah dibentuk)  Dasar Regulasi Lengkap  Pokdarwis jadi Pengelola  Tunggal di Obwis Pantai  Cenderung  mampu membuat konsensus  Peran  Pemda  thd kelompok tinggi (monev)  Ekosistem wisata belum  terbentuk,
kondisi kelembagaan masih sederhana  Visi pengelola masih terbatas  Tergantung  Tokoh setempat  Pembukaan JJLS (jalur Jalan Lintas Selatan  Dukungan Pemda thd Pokdarwis tinggi
 Bantuan  Pemda  thd
Pokdarwis “diakui” banyak.  Persaingan antar Obwis tinggi
 Tuntutan  pengguna layanan tinggi  Masuknya  kekuatan
Ekonomi/investor
BANTUL  Kelompok sudah Lama Eksis  Pengelola Lokal sudah memahami persoalan  Memiliki tokoh lokal yang karismatik  Obwis  tua,  susah diregulasi  Ketegangan  antar kelompok tinggi  Stakeholder cenderung banyak  Cenderung susah membuat konsensus  Peran Pemda terbatas  Standar layanan tak jelas  SDM banyak  Fasilitas wisata komlet  Obwis sudah terkenal  Dukungan Pemda lumayan tinggi  Persaingan antar Obwis tinggi
 Tuntutan  pengguna layanan tinggi Masuknya kekuatan Ekonomi/investor KL PROGO  Persoalan yang dihadapi masih sederhana  Dukungan Pemda Cukup Baik dan menjadi prioritas pengembangan  Persaingan antar kelompok rendah
 Didominasi  angkat muda (pemuda)
 Komitemen Pemda agak rendah  Obyek kurang menarik  Belum ada kelompok pengelola yang Bagus  Visi  pelaku  wisata buruk  SDM terbatas
 SDM banyak  Pesaing sedikit  Obwis belum berkembang  Dukungan Penda cukup baik  Pengembangan Bandara,  membuka akses  wisata  yang besar
 masuknya  investor di saat kelembagaan belum solid  pesaing  obwis  lain diluar KP
 tuntutan  pengguna layanan tinggi
e. Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Tantangan Pengelolaan Obwis Pantai
Dengan memperhatikan kondisi kelembagaan pengelola obyek wisata pantai di ke tiga kabupaten di DIY di dapat  beberapa kesimpuan penting :
1) Kekuatan / srengths
Pengelola Gunungkidul:
 Potensi  Obwis  di  Gunungkidul  untuk  dikembangkan  amatlah  besar. Gunungkidul  memiliki  garis  pantai  yang  sebagian  besar  belum dikembangkan  menjadi  obyek  wisata;  dengan  terbukannya  akses  jalur  jalan Lintas  Selatan  gunungkidul,  maka  pantai-pantai  itu  punya  potensi  untuk dikebangakan amatlah besar.
 Pengelola  yang  telah  ada  dapat  dikatakan  dalam  kondisi  “Masih  Muda” dalam arti baru terbentuk, masih memiliki struktur sederhana, belum muncul potensi  konflik,  sehingga  secaara  kelembagaan  kondisinya  masih  mudah dibentuk atau diregulasi.
 Dasar Regulasi  Lengkap, dalam arti Gunungkidul telah memiliki perangkat payung  hukum  yang  kuat  untuk    mengatur  kelembagaan  pengelola  obwis pantai.  RIPARDA  dan  berbagai  aturan  turunannya  cukup  memadai  sebagai pijakan melakukan penguatan kelembagaan pengelola lokal (Pokdarwis)
 Pokdarwis jadi Pengelola Tunggal di Obwis Pantai; beda dangan kondisi di Bantul,  tiap  obyek  wisata  di  Gunungkidul  hanya  dikelola  oleh  satu kelompok  sadarwisata  (pokdarwis)  yang  keanggotaannya    terdiri  dari berbagai unsur kepentingan; Pemda punya hak untuk menentukan kelompok mana  yang  syah  mengelola  obwis  (dengan  persyaratan  yang  regulatif), dengan tujuan  memudahkan pembinaan/penguatan kelompok itu. Termasuk untuk menyalurkan berbagai program pariwisata.
 Cenderung  mampu  membuat  konsensus.  Karena  hanya  ada  kelompok tunggal  dalam  setiap  obwi  pantai,  maka  konsensus  menjadi  lebih  mudah dicapai.  Pokdarwis  kemudian  mampu  membuat  kesepakatan  internal  untuk untuk menjaga kualitas layanan pariwisata.
 Peran  Pemda  thd  kelompok  tinggi  (monev).  Pemda  melalui  Disparda  & Kebudayaan  berhak  mengakui  (meregistrasi),  dan  membina  pokdarwis pengelola  obwis  pantai.  Disparda  &  Keb.  Juga  melakukan  pembinaan melalui Pemerintah Desa.
Pengelola Obwis Pantai Bantul:
 Kelompok  Pengelola  sudah  Lama    eksis,  sehingga  mereka  sudah  memiliki kepengurusan,  aturan  main  dan  pola  kerja  yang  melembaga.  Beberapa pengurus  sudah  belasan  tahun  berkecimpung  sebagai  pelaku  wisata, sehinngga organisasinya sudah berjalan dengan baik.
 Pengelola  Lokal  sudah  memahami  persoalan.  Karena  usianya,  kelompok kelompok pengelola ini sudah memmahami dengan baik persoalan-persoalan yang  dihadapi.  Mereka  juga  terlihat  cukup  mmampu    berfungsi  sebagai kelompok kepentingan, ketika harus berhadapan dengan kelompok lain
 Memiliki  tokoh  lokal  yang  karismatik.  Beberapa  kelompok  biasanya direkatkan oleh kharisme pemimpin lokal yang mampu mengikat konsensus diantara  para  anggotanya.  Mereka  inilah  yang  dalam  realitasnya  banyak mewarnai perjalanan organisasi/kelompok itu.
Kelompok Pengelola Kab Kuloprogo.
 Persoalan  yang  dihadapi  masih  sederhana.  Kelompok  pengelola  obwis pantai  di  Kulonprogo  masih  sederhana,  sesederhana  persoalan  yang dihadapi.  Dimana  obwis  pantai  di  Kulonprogo  memang  belum  semaju kabupaten  GK  dan  Bantul.  Kelompok  cukup  memilikin  legitimasi  dari Pemda KP
 Dukungan Pemda Cukup Baik dan menjadi prioritas pengembangan
 Persaingan  antar  kelompok  rendah.  Karena  tidak    banyak  kue  yang diperebutkan, maka tingkat konflik di antar kelompok pengelola pantai tidak lah terlalu menonjol.
 Dikelola anak-anak muda, yang masih potensial untuk dikembangkan.
2) Kelemahan (Weaknesses)
Pengelola Obwis Pantai Gunung Kidul:
 Ekosistem wisata belum terbentuk,  kondisi  kelembagaan masih sederhana. Sebagai kawasan obwis pantai, Gunungkidul tergolong kawasan muda yang belum terbentuk ekosistem  pariwisatanya.  Pengunjung  belum  banyak,  penyedia  layanan  masih minim,  sarana  prasarana  masih  terbatas  dan  pengelolaan  juga  masih  sederhana. Faktor-faktor itu saling mempengaruhi satu dengan yang lain.
 Visi  pengelola  masih  terbatas.    Pokdarwis  yang  baru  terbentuk,  rata-rata beranggotakan masyarakat setempat yang sebelumnya tidak memiliki latar belakang pengalaman wisata. Akibatnya visi dan pelayanan wisata masih terkesan seadanya.
 Tergantung  Tokoh  setempat.  Sesuai  karakter  yang  masih  muda,  pokdarwis Gunungkidul  perkembangannya  amat  diwarnai  oleh    tokoh  tokoh  setempat,  seperti kepala desa maupun ketua karang taruna.
Pengelola Obwis Pantai Bantul:
 Pengelola  Obwis  Tua;  tterdiri  dari  beberapa  kelompok  yang  terbentuk  untuk melindungi  kepentingan  kelompoknya.  Kelompok-kelompok  pengelelola  yang sudah  mengkristal  ini  cenderung  sulit  untuk  diwadahi  dalam  satu  kelembagaan terpadu.  Koordinasi  dan    konsensus  antar  kelompok  sulit  dilakukan.  Dari pengalaman  yang  didapat  regulator  (Dinas  Pariwisata),  kelompok  dengan  pola begini tergolong sulit untuk diajak berembug, dan dikontrol oleh regulator.
 Ketegangan  antar  kelompok  dalam  sebuah  obwis  cenderung  latent  dan  susah dimediasi
 Pada  obyek  wisata  yang  telah  tua  (Parangtritis,  Samas,  dll),    cenderung  memiliki stakeholder yang beraneka ragam dengan jalinan kerja yang cenderung rumit.
 Akhirnya peranan Pemda (dinas pariwisata) agak minimalis, karena fungsi regulasi dan pengenalian cenderung  kurang berjalan.
 Kelompok-kelompok  pengelola  yang  berjalan  sendiri-sendiri  mengakibatkan standard layanannya  berbeda-beda dan susah didorong mencapai  standard layanan yang lebih tinggi.
Pengelola Obwis Kulonprogo:
 Pengelola  Obwis  di  Kulonrogo  ini  tergolong  sudah  tua,  setua  onwis  yang  sudah lama berkembang di Kulonprogo. Sayang obwis di sana memang tidak berkembang sesemarak  Bantul  dan  Gunungkidul.  Sehingga  pengelolaannya  juga  cenderung stagnan
 Komitmen Pemerintah daerah untuk mengembangkan obwis Pantai nampaknya juga kurang  kuat.  RIPARDA  (rencana  induk  pengembangan  pariwisata  daerah)  belum juga tersusun, setelah RIPARDA yang lama habis masa berlakunya.
 Visi pengeloala tentang pengembangan layanan wisata juga terkesan rendah, mereka hanya melakukan kegiatan-kegiatan yang selama ini sudah dilakukan tanpa evaluasi dan pengembangan yang memadai.
 Kelembagaan  kelompok  pengelola  juga  terkesan  seadanya.  Obwis  hanya  dikelola oleh  kelompok  pemuda  yang  lebih  mengelola  parkir,  keamanan  dan  ketertiban. Belum  ada  mekanisme  pengambilan  keputusan  yang  demokratis,  dan  mekanisme organisasi yang baik.
 SDM  yang  begabung  dalam  kelompok  pengelola  cenderung  rendah.  Kelompok hanya mewadahi para pemuda/karangtaruna yang masih menganggur.
3) Peluang/ Opportunities
Beberapa situasi  diluar   barangkal menjadi  peluang untuk mengembangkan kelompok pengelola lokal obwis pantai di DIY. Beberapa peluang tersebut adalah:
- Pengelola Obwis Gunung Kidul:
 Pembukaan  Jalur  jalan  Lintas  Selatan,  bisa  memjadi  faktor  yang  membuat    arus wisatawan  ke  obwis  pantai  selatan  GK  akan  deras  mengalir.  Ini  bisa  menjadi peluang untuk pengembangan kelompok pengelola (Pokdarwis)
 Dukungan Pemerintah Daerah GK terhadap Pokdarwis dan Obwis Pantai juga amat besar;  dimulai  dari  penerbitan  RIPARDA,  aturan-aturan  pelaksanaannya, pembanngunann  akses  masuk,  fasilitas  wisata  digelontorkan  oleh  Pemda.  Dinas terkait  juga  serius  menggarap  ini,  termasuk  pembinaan  Pokdarwis  yang  dilakukan oleh Dispar&Kebudayaan GK.
- Pengelola Obwis Bantul:
 SDM Bantul termasuk  melimpah jumlahnya, sehingga Pengelola  Obwis tidak akan kekurangan SDM yang dibutuhkan
 Fasilitas Wisata juga sudah tersedia secara memadai, dari akses jalan, tempat parkir, dan berbagai kebijakan pemerintah daerah dalam penataan obwis pantai.
 Obwis  Pantai di  Bantul juga sudah dikenal  luas dalam peta pariwisata Yogyakarta; sehingga  tanpa  publikasi  besar-besaran  pun,  Wisatawan  (Domestik)  amat  banyak datang berkunjung.
 Dukungan  Pemda  terhadap  pengelola  juga  relatif  cukup  baik.  Sudah  berbagai program  di  inisiasi  untuk  membantu  pengelola  memperbaiki  standard  layanan (termasuk  proyek  penataan  Parangtritis)  ,  meskipun  hasilnya  masih  belum menggembirakan.
4) Tantangan / Threats
Terdapat  beberapa  ancaman  yang  berasal  dari  luar  yang  perlu  diantisipasi  dalam kerangka pengembangan kelembagaan kelompok pengelola lokal obwis pantai  di DIY, beberapa ancaman itu adalah:
- Pengelola Obwis Gunung Kidul – Bantul – Kulon Progo:
 Persaingan antar  obyek wisata pantai amat tinggi, sehingga jika kelompok tidak cepat  dibenahi  menjadi  kelompok  pengelola  yang  sehat,  obyek  wisata  akan kehilangan momentum pertumbuhan.
 Tuntutan  Pengguna  Layanan  meningkat  tinggi;  obwis  yng  dikelola  asal-asalan akan ditinggalkan pengunjung dan mendapatkan “stigma” obyek yang tak layak kunjung.
 Masuknya  kekuatan  pasar/investor  ke  sejumlah  obyek  wisata  baru,  menuntut Pokdarwis  mempu  menggembangkan  mekanisme  untuk  mengakomodasi kehadiran pasar di obyek wisata mereka.

## DAFTAR PUSTAKA
Adiyanti;  Mira  Rachmi.,  2005 Arahan  Bentuk,  Kegiatan  dan  Kelembagaan  Kerjasama pada  Pengelolaan  Sarana  dan  Prasarana  Pantai  Parangtritis ,  (Thesis).,  Jurusan Perencanaan  Wilayah  dan  Kota,  Fak.  Teknik  Universita  Diponegoro,  Semarang 2005
Carisson; Lars., 1995 Policy Making, Collective Action, and The Governability of Society .; Paper  dipresentasikan  dalam  The  Mini  Conference  on  Political    Order  and Development
European  Countryside  MENDELU  Journal  “TOWARDS  SYNERGY  BETWEEN TOURISM  AND  NATURE  CONSERVATION.  THE  CHALLENGE  FOR  THE RURAL  REGIONS:  THE  CASE  OF  DRAWSKIE  LAKE  DISTRICT,  POLAND” (Europ. Countrys. · 3· 2010 · p. 118-131 DOI: 10.2478/v10091-010-0009-1)
Gautama,  IGA Gede Oka Gautama,Nyoman Sunarta;2012., Evaluasi Perkembangan Wisata  Bahari,  Studi  kasus  Pantai  Sanur; Jurnal  Ilmiah  Pariwisata;  Vol  2  no 1, hal 109-122 september 2012
Henry,  N.  1995. Public  Administration  and  Public  Affairs .  Sixth  Edition.  Englewood Cliffs, N.J. : Prentice –Hall.
Olson, Mancur., 1971., The Logic of Collective Action ., Cambridge – Harvard University Press.
Perda  Kab.  Bantul  No  3/2005., tentang  Perizinan  Usaha  Jasa  Pariwisata  Kabupaten Bantul
Perda  Kab.  Bantul  No  5  tahun  2003., tentang  Pembentukan  Dinas  Kebudayaan  dan Pariwisata
Pratikno  (ed).,2007, Kerjasama  Antar  Daerah:  Kompleksitas  dan  Tawaran  Format Kelembagaan ; Yogyakarta – Polokda JIP UGM
Putranti., Heni  Ari., 2012., Dampak Kebijakan Pengelolaan Kawasan Pantai Lagoi  oleh Investor Asing terhadap masyarakat Setempat dan Pemerintah Daerah Riau ; Thesis, Jurusan Perencanaan Wilayah Dan Kota , Univeristas Diponegoro
Rosen, E.D. 1993. Improving Public Sector Productivity: Concept and Practice . London: Sage Publications, International Educational and Professional Publisher.
Ruswanto,  Wawan.,  2009., Kelembagaan  Transportasi  Kota  Medan ;Jurnal  On  line  pada Portal Garuda Kemendiknas; Disertasi Universitas Indonesia
(http://garuda.kemdiknas.go.id/jurnal/detil/id/90:12487/q/transportasi%20kota%20 medan/offset/0/limit/15)
Wibowo,  Mardi.,  2012., Sistem  Jaringan  Kelembagaan  dalam  Pengelolaan  Lingkungan Pantai., Jurnal Teknologi Lingkungan, Vol. 3, No. 3, September 2012: 218-225 JURNAL  DAN  MEDIA  MASSA:  http://krjogja.com/read/164917/pembahasan- raperda-penyelenggaraan-pariwisata.kr