Daftar Isi ........................................................................................................... i Pengantar Redaksi ............................................................................................. iii-iv Abstrak .............................................................................................................. v-ix Peningkatan Kualitas Pendidikan: Program Pendidikan Profesi Guru Prajabatan dalam Pemenuhan Kebutuhan Guru Profesional di Indonesia oleh: Fieka Nurul Arifa dan Ujianto Singgih Prayitno ..................................... 1-17 Peran Program Keluarga Harapan dalam Penurunan Angka Kematian Ibu di Provinsi Jambi dan Provinsi Kalimantan Selatan oleh: Sali Susiana .............................................................................................. 19-31 Sanitasi dan Dampaknya bagi Kesehatan: Studi dari Pesantren oleh: Achmad Muchaddam Fahham ................................................................. 33-47 Peran Sekolah dan Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Bantuan Operasional Sekolah oleh: Yulia Indahri ............................................................................................. 49-60 Implementasi Kebijakan Program Pembangunan Partisipatif Berbasi Komunitas (P3BK) di Kecamatan Pondok Melati Kota Bekasi oleh: Indrawaty Gita dan Mohammad Mulyadi ................................................ 61-75
Pedoman Penulisan

## PENGANTAR REDAKSI
Jurnal Aspirasi kembali hadir di hadapan pembaca, kali ini jurnal Aspirasi hadir dengan lima artikel pilihan redaksi. Kelima artikel ini telah melalui telaah para reviewer, editor, dan proofreader, serta telah melalui proses check plagiarism.
Artikel pertama ditulis oleh Fieka Nurul Arifa dan Ujianto Singgih Prayitno, kedua penulis secara khusus  menelaah  kebijakan  pendidikan  profesi  guru  prajabatan  dalam  pemenuhan  kebutuhan  guru profesional  di  Indonesia.  hasil  studinya  menyimpulkan  bahwa  pelaksanaan  pendidikan  profesi  guru prajabatan masih terkendala oleh (1) kualitas Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan, (2) kualifikasi calon peserta didik, dan (3) penyerapan lulusan. Karena itu perlu ada perbaikan dari sisi tata kelola dan regulasi guna meningkatkan efektivitas penyelenggaraan Pendidikan Profesi Guru Prajabatan.
Artikel kedua ditulis oleh Sali Susiana. Secara khusus ia menelaah peran program keluarga harapan dalam menurunkan angka kematian ibu. Studi tersebut dilakukan di Provinsi Jambi dan Kalimantan Selatan. Dalam studi itu, Sali menemukan bahwa tidak terdapat kaitan secara langsung antara PKH dan penurunan AKI, karena tidak ada ketentuan yang rinci mengenai persentase uang tunai yang diterima dari PKH yang harus dibelanjakan untuk meningkatkan kualitas gizi ibu hamil penerima PKH, sehingga berpengaruh pada kualitas kesehatan ibu hamil dan penurunan AKI. Selain itu, tidak semua ibu hamil memeriksakan diri minimal 4 kali selama kehamilan. Kedua provinsi tidak menyelenggarakan program khusus bagi ibu hamil penerima PKH. Meskipun demikian, ada beberapa upaya untuk meningkatkan kualitas kesehatan dan gizi ibu hamil yang menjadi program Kementerian Kesehatan, yaitu melalui pemberian tablet tambah darah dan biskuit, serta penyelenggaraan Kelas Ibu Hamil. Untuk meningkatkan efektivitas PKH dalam menurunkan AKI, perlu dilakukan pendampingan dan monitoring secara berkala kepada ibu hamil penerima PKH.
Artikel ketiga ditulis oleh Achmad Muchaddam Fahham, Dalam tulisan tersebut, ia menelaah kondisi sanitasi dan dampaknya bagi kesehatan santri pesantren. Hasil studinya menyimpulkan bahwa sebagian besar pesantren di berbagai wilayah di Indonesia belum memiliki sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan. Kondisi sanitasi yang belum memenuhi syarat kesehatan tersebut memiliki dampak bagi kesehatan santri. Banyak santri yang pernah terkena skabies, diare, dan Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA). Ada dua kebijakan  pemerintah  yang  dilaksanakan  untuk  membantu  pesantren  keluar  dari  masalah  sanitasi  yang dihadapinya, yakni Pos Kesehatan Pesantren dari Kementerian Kesehatan dan eco-pesantren Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Namun, belum semua pesantren dapat mengakses salah satu kebijakan tersebut. Untuk itu, Pemerintah perlu meningkatkan jangkauan program pos kesehatan pesantren dan eco- pesantren.
Artikel  keempat  menelaah  peran  sekolah  dan  masyarakat  dalam  pelaksanaan  program  bantuan operasional  sekolah.  Artikel  tersebut  ditulis  oleh  Yulia  Indahri.  Hasil  studinya  menyimpulkan  bahwa penambahan  alokasi  anggaran  perlu  terus  mendengarkan  masukan  dari  pemerintah  provinsi/kabupaten/ kota, dan juga dari masyarakat. Partisipasi masyarakat, terutama jika menyangkut pendanaan, tidak berarti tanpa pengawasan. Harus ada kepastian transparansi dan akuntabilitas dari pemanfaatan dana yang tetap dilaporkan ke masyarakat dan tidak bersifat memaksa.
Artikel kelima menelaah implementasi kebijakan program pembangunan partisipatif berbasis komunitas (P3BK) di Kecamatan Pondok Melati Kota Bekasi. Artikel ini ditulis oleh Indrawaty Gita dan Mohammad Mulyadi. Studi ini menyimpulkan bahwa secara keseluruhan program pembangunan partisipatif berjalan baik,  karena    didorong  beberapa  faktor  yaitu:  (1)  komunikasi,  yang  meliputi  penyaluran  komunikasi yang cukup efektif, kejelasan yang cukup baik atas kebijakan P3BK oleh para pelaksana kegiatan, serta konsistensi dalam memberikan arahan yang cukup baik; (2) sumber daya, yang meliputi SDM pelaksana program yang dinilai cukup kompeten dan kapabel; (3) disposisi/sikap pelaksana P3BK, yang meliputi kapasitas  dan  kapabilitas  pelaksana  P3BK  yang  cukup  memadai,  dedikasi  yang  tinggi.  (4)  struktur organisasi/ birokrasi, yang meliputi telah tersedianya Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan P3BK  dan  masing-masing  pelaksana  program  telah  memahami  dan  melaksanakan  SOP  tersebut,  serta fragmentasi birokrasi yang telah berjalan efektif.
Itulah  gambaran  umum  isi  lima  artikel  yang  diterbitkan  oleh  jurnal  Aspirasi  Volume  10  Nomor  1 Juni 2019. Semoga lima artikel tersebut dapat memperluas pandangan dan cakrawala pembaca sekalian.
Redaksi berharap semoga dalam volume berikutnya, redaksi dapat kembali menghadirkan artikel-artikel yang menarik minat pembaca sekalian.
Jakarta, 29 Juni 2019
Redaksi

## ASPIRASI Jurnal Masalah-Masalah Sosial
Vol. 10 No. 1 Juni 2019
ISSN: 286-6305
Kata Kunci yang dicantumkan adalah istilah abstrak. Lembar abstrak ini boleh diperbanyak tanpa izin dan biaya
Fieka Nurul Arifa Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
Ujianto Singgih Prayitno Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
Peningkatan Kualitas Pendidikan: Program Pendidikan Profesi Guru Prajabatan dalam Pemenuhan Kebutuhan Guru Profesional di Indonesia
Jurnal ASPIRASI Vol. 10 No. 1 Juni 2019 halaman 1-17

## ABSTRACT
The  quality  of  education  of  a  nation  is  determined  by  the  quality  of  educators.  Teachers  as  implementers  of education  at  the  basic,  secondary  and  early  age  levels  must  have  competencies  and  qualifications  that  meet national education standards. The Pre-service Teacher Professional Education Programs is a breakthrough to prepare certified professional teacher candidates. Teacher’s requirements for academic qualifications are at least bachelor and must also have an educator certificate obtained through a certification program. With the end of certification through Teacher Professional Education and Training Programs, the entire certification process is taken through Teacher Professional Education Programs. This study uses a qualitative approach with library research  method  to  find  out  ways  in  which  the  Pre-service  Teacher  Professional  Education  Programs  policy meet the needs of professional teachers in Indonesia. In the implementation of Pre-service Teacher Professional Education Programs, there are still some challenges, namely: (1) the quality of Educational Personnel Education Institution,  (2)  the  qualifications  of  prospective  students,  and  (3)  distribution  of  graduates.  There  needs  to  be improvements  in  terms  of  governance  and  regulation  to  improve  the  effectiveness  of  the  Pre-service  Teacher Professional Education Programs.
Keywords: quality of education, professional teacher, Pre-service Teacher Professional Education Programs.

## ABSTRAK
Kualitas  pendidikan  suatu  bangsa  ditentukan  oleh  kualitas  pendidik.  Guru  sebagai  pelaksana  pendidikan  pada jenjang dasar, menengah dan usia dini harus memiliki kompetensi dan kualifikasi yang memenuhi standar nasional pendidikan.  Program  Pendidikan  Profesi  Guru  Prajabatan  merupakan  terobosan  untuk  menyiapkan  calon  guru profesional  yang  telah  tersertifikasi.  Persyaratan  kualifikasi  akademik  guru  setidaknya  S-1  dan  harus  memiliki sertifikat pendidik yang diperoleh melalui program sertifikasi. Dengan berakhirnya sertifikasi melalui Program Pendidikan dan Latihan Profesi Guru maka seluruh proses sertifikasi ditempuh melalui Pendidikan Profesi Guru. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kepustakaan (library research) untuk mengetahui bagaimana  kebijakan  Pendidikan  Profesi  Guru  Prajabatan  dalam  pemenuhan  kebutuhan  guru  profesional  di Indonesia. Dalam pelaksanaannya Pendidikan Profesi Guru Prajabatan masih terkendala: (1) kualitas Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan, (2) kualifikasi calon peserta didik, dan (3) penyerapan lulusan. Perlu adanya perbaikan dari sisi tata kelola dan regulasi guna meningkatkan efektivitas penyelenggaraan Pendidikan Profesi Guru Prajabatan.
Kata kunci: kualitas pendidikan, guru profesional, Pendidikan Profesi Guru Prajabatan.

## ASPIRASI Jurnal Masalah-Masalah Sosial
Vol. 10 No. 1 Juni 2019
ISSN: 286-6305
Kata Kunci yang dicantumkan adalah istilah abstrak. Lembar abstrak ini boleh diperbanyak tanpa izin dan biaya

## Sali Susiana
Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
Peran Program Keluarga Harapan dalam Penurunan Angka Kematian Ibu di Provinsi Jambi dan Provinsi Kalimantan Selatan
Jurnal ASPIRASI Vol. 10 No. 1 Juni 2019 halaman 19-31

## ABSTRACT
The study was conducted with a qualitative approach to see how the Family Hope Program (PKH) played a role in decreasing Maternal Mortality Rate (MMR) in Jambi and South Kalimantan Provinces. Data were obtained from interviews with PKH management officials, PKH assistants and PKH recipients who were pregnant. It was found that there was no direct connection between PKH and the decline in MMR, because there was no detailed provision regarding the percentage of cash received from PKH that had to be spent to improve the nutritional quality of PKH recipients, thus influencing the quality of maternal health and reducing MMR. In addition, not all pregnant women check themselves at a minimum of 4 times during pregnancy. The two provinces do not hold special programs for pregnant women receiving PKH. Nevertheless, there were several efforts to improve the quality of  health  and  nutrition  of  pregnant  women  from  the  Ministry  of  Health,  namely  through  the  provision of blood tablets and biscuits, as well as the implementation of the Class for Pregnant Women. To increase the effectiveness of PKH in reducing MMR, it is necessary to periodically provide assistance and monitoring to PKH recipients who were pregnant.
Keywords: women’s reproductive health, Hope Family Program, Maternal Mortality Rate.

## ABSTRAK
Penelitian  dilakukan  dengan  pendekatan  kualitatif  untuk  melihat  bagaimana  peran  Program  Keluarga  Harapan (PKH) dalam penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) di Provinsi Jambi dan Kalimantan Selatan. Data diperoleh dari  wawancara  kepada  pejabat  pengelola  PKH,  pendamping  PKH  dan  ibu  hamil  penerima  PKH.  Ditemukan bahwa tidak terdapat kaitan secara langsung antara PKH dan penurunan AKI, karena tidak ada ketentuan yang rinci  mengenai  persentase  uang  tunai  yang  diterima  dari  PKH  yang  harus  dibelanjakan  untuk  meningkatkan kualitas gizi ibu hamil penerima PKH, sehingga berpengaruh pada kualitas kesehatan ibu hamil dan penurunan AKI.  Selain  itu,  tidak  semua  ibu  hamil  memeriksakan  diri  minimal  4  kali  selama  kehamilan.  Kedua  provinsi tidak menyelenggarakan program khusus bagi ibu hamil penerima PKH. Meskipun demikian, ada beberapa upaya untuk meningkatkan kualitas kesehatan dan gizi ibu hamil yang menjadi program Kementerian Kesehatan, yaitu melalui pemberian tablet tambah darah dan biskuit, serta penyelenggaraan Kelas Ibu Hamil. Untuk meningkatkan efektivitas PKH dalam menurunkan AKI, perlu dilakukan pendampingan dan monitoring secara berkala kepada ibu hamil penerima PKH.
Kata kunci: kesehatan reproduksi perempuan, Program Keluarga Harapan, Angka Kematian Ibu.

## ASPIRASI Jurnal Masalah-Masalah Sosial
Vol. 10 No. 1 Juni 2019
ISSN: 286-6305
Kata Kunci yang dicantumkan adalah istilah abstrak. Lembar abstrak ini boleh diperbanyak tanpa izin dan biaya
Achmad Muchaddam Fahham Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
Sanitasi dan Dampaknya bagi Kesehatan: Studi dari Pesantren
Jurnal ASPIRASI Vol. 10 No. 1 Juni 2019 halaman 33-47

## ABSTRACT
According to the United Nations, sanitation is one of the basic human rights. Sanitation impacts the quality of human life, including in Islamic boarding schools - institutions that organized Islamic religious education. The Islamic boarding houses should meet the sanitation standard to create a conducive environment for the students. This  study  was  conducted  using  a  qualitative  method  to  determine  sanitation  conditions  of  Islamic  boarding school, the impact of sanitation on the school to students’ health conditions, and government policies on sanitation problems faced by the boarding school. Data collection were conducted using in-depth interviews and literature studies, which then analyzed by reducing techniques and drawing conclusions. The study concluded that most Islamic boarding schools in various regions in Indonesia do not have sanitation that met health standards. These conditions have an impact on the health of the students. Many of them have been exposed to scabies, diarrhea, and Accute Respiratory Infection (ARI). There are two government policies implemented to help Islamic boarding schools dealing with sanitation problems: boarding schools health program of the ministry of health and eco- pesantren program of the ministry of environment. However, not all Islamic boarding school have access to any one of these programs. Thus, the government needs to expand the coverage of the boarding school health program and eco-pesantren program.
Keywords: sanitation, water, scabies, eco-pesantren, and health.

## ABSTRAK
Menurut  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  sanitasi  merupakan  salah  satu  hak  asasi  manusia.  Sanitasi  memengaruhi kualitas hidup manusia, termasuk di pesantren yang merupakan institusi penyelenggaran pendidikan keagamaan Islam. Di pondok tempat tinggal santri seyogyanya memenuhi standar sanitasi agar santri dapat beraktivitas dengan nyaman sesuai dengan tuntunan Islam. Studi ini dilakukan dengan metode kualitatif untuk mengetahui kondisi sanitasi  pesantren,  dampak  sanitasi  pesantren  terhadap  kesehatan  santri,  dan  kebijakan  pemerintah  terhadap masalah sanitasi yang dihadapi oleh pesantren. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dan studi literatur, yang kemudian dianalisis dengan teknik reduksi dan penarikan kesimpulan. Studi ini menyimpulkan bahwa sebagian besar pesantren di berbagai wilayah di Indonesia belum memiliki sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan. Kondisi sanitasi yang belum memenuhi syarat kesehatan tersebut memiliki dampak bagi kesehatan santri. Banyak santri yang pernah terkena skabies, diare, dan Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA). Ada dua kebijakan pemerintah yang dilaksanakan untuk membantu pesantren keluar dari masalah sanitasi yang dihadapinya, yakni Pos  Kesehatan  Pesantren  dari  Kementerian  Kesehatan  dan  eco-pesantren  Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan Kehutanan. Namun, belum semua pesantren dapat mengakses salah satu kebijakan tersebut. Untuk itu, Pemerintah perlu meningkatkan jangkauan program pos kesehatan pesantren dan eco-pesantren.
Kata kunci: sanitasi, air, skabies, eco-pesantren, dan kesehatan.

## ASPIRASI Jurnal Masalah-Masalah Sosial
Vol. 10 No. 1 Juni 2019
ISSN: 286-6305
Kata Kunci yang dicantumkan adalah istilah abstrak. Lembar abstrak ini boleh diperbanyak tanpa izin dan biaya

## Yulia Indahri
Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
Peran Sekolah dan Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Bantuan Operasional Sekolah Jurnal ASPIRASI Vol. 10 No. 1 Juni 2019 halaman 49-60

## ABSTRACT
TSchool  Operational  Grant  (BOS)  is  a  program  that  absorbs  large  enough  funds  and  received  directly  by beneficiaries, schools. The BOS program began on July 2005 in order to accelerate 9-year compulsory education, reduce dropout rates, and assist students from poor families to continue schooling. However, there were also an indication that the government wanted to invite stakeholders, namely schools and the committee, to actively involve in the implementation of the program. Although the funds received by students through their school have not reached the ideal, at least the minimum service requirement can be met. This paper uses literature studies and field studies in three provinces in Indonesia, namely Aceh, West Kalimantan, and North Sulawesi for comparison. Literature studies among which are based on the study and research conducted on the BOS Program by third parties such as SMERU and the World Bank. While field studies were conducted in order to understand problems on the implementation of BOS Program especially on stakeholders’ participation. As conclusion, it is seen that the addition of budget allocations should continue to pay more attention to suggestions from provincial/district/ city governments, as well as from the community. Community participation, especially when it comes to funding, should not be unsupervised. There must be certainty of transparency and accountability of the use of funds that are constantly being reported to the public and not of a coercive nature.
Keywords: grant, education, school.

## ABSTRAK
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan program yang menyerap dana cukup besar dan langsung diterima oleh penerima bantuan, yaitu sekolah. Program BOS mulai dilaksanakan pada Juli 2005 dalam rangka percepatan Wajib Belajar 9 Tahun, menekan angka putus sekolah, dan membantu siswa dari keluarga miskin untuk dapat terus sekolah. Akan tetapi, ada keinginan dari pemerintah agar pemangku kepentingan, yakni sekolah dan komite sekolah, mau terlibat aktif dalam pelaksanaan program. Walaupun dana yang diterima oleh siswa melalui sekolah belum  mencapai  angka  ideal,  paling  tidak  kebutuhan  standar  pelayanan  minimal  dapat  terpenuhi.  Tulisan  ini menggunakan studi pustaka dan studi lapangan di tiga provinsi di Indonesia, yaitu Aceh, Kalimantan Barat, dan Sulawesi  Utara  untuk  perbandingan.  Studi  pustaka  di  antaranya  adalah  kajian  dan  penelitian  yang  dilakukan mengenai Program BOS oleh lembaga penelitian SMERU dan juga Bank Dunia. Studi di lapangan dilakukan untuk melihat kendala yang ditemui di lapangan dalam pelaksanaan Program BOS terutama dalam kaitannya dengan peran serta pemangku kepentingan. Dapat disimpulkan bahwa penambahan alokasi anggaran perlu terus mendengarkan masukan dari pemerintah provinsi/kabupaten/kota, dan juga dari masyarakat. Partisipasi masyarakat, terutama jika menyangkut pendanaan, tidak berarti tanpa pengawasan. Harus ada kepastian transparansi dan akuntabilitas dari pemanfaatan dana yang tetap dilaporkan ke masyarakat dan tidak bersifat memaksa.
Kata kunci: bantuan, pendidikan, sekolah.

## ASPIRASI Jurnal Masalah-Masalah Sosial
Vol. 10 No. 1 Juni 2019
ISSN: 286-6305
Kata Kunci yang dicantumkan adalah istilah abstrak. Lembar abstrak ini boleh diperbanyak tanpa izin dan biaya
Indrawaty Gita Pemerintah Kota Bekasi

## Mohammad Mulyadi
Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
Implementasi Kebijakan Program Pembangunan Partisipatif Berbasis Komunitas (P3BK) di Kecamatan Pondok Melati Kota Bekasi
Jurnal ASPIRASI Vol. 10 No. 1 Juni 2019 halaman 61-75

## ABSTRACT
The Community-Based Participatory Development Program (P3BK) is the Bekasi City Government Program for the implementation of development through community participation and self-help. This paper wants to describe the  implementation  of  the  P3BK  policy  in  Pondok  Melati  District,  Bekasi  City.  This  research  is  qualitative  in nature where data is collected through interviews with self-managed P3BK pelaksanas, then the data is analyzed by Miles and Huberman Models. Overall the program went well, which was based on several factors, namely: (1) communication, which included the distribution of effective communication, sufficient clarity on the P3BK policy by the pelaksanas of the activities, as well as consistency in providing good direction; (2) resources, including competent  and  capable  enough  human  resources;  (3)  the  disposition/attitude  of  P3BK  pelaksanas:  sufficient capacity  and  capability  and  high  dedication  of  P3BK  pelaksanas;  (4)  organizational  structure/bureaucracy, including the availability of Standard Operating Procedure (SOP) for P3BK implementation and each program pelaksana has understood and implemented the SOP, as well as effective bureaucratic fragmentation.
Keywords: Development. Participation, Policy, Community.

## ABSTRAK
Program  Pembangunan  Partisipatif  Berbasis  Komunitas  (P3BK)  merupakan  Program  Pemerintah  Kota  Bekasi untuk pelaksanaan pembangunan lewat partisipasi dan swadaya masyarakat. Tulisan ini ingin mendeskripsikan implementasi  kebijakan  P3BK  di  Kecamatan  Pondok  Melati  Kota  Bekasi.  Penelitian  ini  bersifat  kualitatif  di mana data dikumpulkan melalui wawancara pada pelaksana swakelola P3BK, kemudian data dianalisis dengan Model Miles dan Huberman. Secara keseluruhan program berjalan baik, yang didorong beberapa faktor yaitu: (1) komunikasi, yang meliputi penyaluran komunikasi yang cukup efektif, kejelasan yang cukup baik atas kebijakan P3BK oleh para pelaksana kegiatan, serta konsistensi dalam memberikan arahan yang cukup baik; (2) sumber daya, yang meliputi SDM pelaksana program yang dinilai cukup kompeten dan kapabel; (3) disposisi/sikap pelaksana P3BK, yang meliputi kapasitas dan kapabilitas pelaksana P3BK yang cukup memadai, dedikasi yang tinggi. (4) struktur organisasi/birokrasi, yang meliputi telah tersedianya Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan P3BK dan masing-masing pelaksana program telah memahami dan melaksanakan SOP tersebut, serta fragmentasi birokrasi yang telah berjalan efektif.
Kata kunci: Pembangunan, Partisipasi, Kebijakan, Komunitas.