Analisis Dana Desa Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Layang Lekat Kecamatan Pagar Jati Kabupaten Bengkulu Tengah
Tri Purwanti 1)
1) Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi,Bengkulu Email: 1) tripurwanti141@gmail.com No. WhatsApp Author:

## PENDAHULUAN
Negara  kesatuan  republik  indonesia  telah  mengatur  undang-undang  No.  6  Tahun  2014  tentang desa diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk  mengatur  dan  mengurus  kepentingan  masyarakat  setempat,  berdasarkan  asal-usul  dan  adat istiadat  setempat,  diakui  dan  dihormati  dalam  sistem  pemerintahan  republik  indonesia.  Salah  satu  cara untuk  mewujudkan  pemerintahan  yang  baik  dalam  pengelolaan  anggaran  Desa  adalah  dengan memperhatikan  pada  tahapan  pengelolaan,  perencanaan,  pelaksanaan,  pelaporan,  dan  pertanggung jawaban. Dalam pelaksanaannya desa akan bersentuhan langsung dengan masyarakat, dalam peranan desa  memberikan  pelayanan  kepada  publik  khususnya  kepada  masyarakat,  maka  diharapkan  dalam

## ARTICLE HISTORY
Received [17 Oktober 2023] Revised [27 November 2023] Accepted [15 Desember 2023]

## ABSTRAK
Penelitian  ini  dilatar  belakangi  dengan  Salah  satu  cara  untuk  mewujudkan  pemerintahan yang  baik  dalam  pengelolaan  anggaran  Dana  Desa  adalah  dengan  memperhatikan  pada tahapan  pengelolaan,  perencanaan,  pelaksanaan,  pelaporan,  dan  pertanggung  jawaban. Dalam mengelola pemerintahan di suatu  desa, kepala desa membutuhkan pendampingan dari  warga  desa.  Penduduk  desa  ini  bekerja  sesuai  dengan  tugasnya.  Karena  perannya yang  besar,  maka  perlu  disusun  peraturan-peraturan  atau  Undang-undang  yang  terkait dengan  pemerintahan  desa  untuk  mengatur  pemerintahan  desa,  agar  dapat  menjalankan perannya  dengan  sebaik-baiknya.  Sehubungan  dengan  hal  tersebut,  peran  masyarakat juga  menjadi  penting  terutama  dalam  proses  pengambilan  keputusan  dan  pelaksanaan kegiatan  yang  berkaitan  dengan  kebutuhan  masyarakat  desa.  Tujuan  dari  penelitian  ini adalah  untuk  mengetahui  Bagaimana  Pelaksanaan  pengelolaan  alokasi  dana  desa  (ADD) pembangunan  pedesaan  di  Desa  Layang  Lekat  Kecamatan  Pagar  Jati  Kabupaten Bengkulu Tengah.Jenis dalam penelitian ini adalah kulitatif dengan metode deskritif, teknik pengumpulan data observasi,Wawancara dan dokumentasi, setelah wawancara di lakukan bersama  informan  terpilih  maka  peneliti  menggunakan  teknik  analisis  data  yaitu mengumpulkan data,menyajikan data,menarik kesimpulan.Hasil dari penelitian menunjukan bahwa  Kebijakan  Kepala  Desa  Layang  Lekat  sudah  di  terapkan  dengan  baik,Kebijakan Kepala Desa Layang Lekat Yaitu menyelenggarakan atau mengelolah anggaran dana desa terhadap  pelaksanaan  pembangunan  desa  baik  fisik  maupun  non  fisik.  Pada  Proses pengelolahan  dana  desa  terhadap  pelaksanaan  pembangunan  desa  Layang  Lekat  terdiri dari beberapa tahap yaitu perencanaan,pelaksanaan, dan pelaporan pertanggung jawaban. Pengelolaan  Dana  Desa  Layang  Lekat  Sudah  cukup  efektif  dalam  pelaksanaan pembangunan desa Layang Lekat, realisasi pengelolaan Dana Desa terhadap pelaksanaan pembangunan di Desa Layang Lekat yang sudah terlaksana dengan baik pada tahun 2020 sampai 2021.

## ABSTRACT
This  research  is  motivated  by  One  way  to  realize  good  governance  in  managing  the Village  Fund  budget  is  to  pay  attention  to  the  stages  of  management,  planning, implementation, reporting, and accountability. In managing the government in a village, the village head needs assistance from the villagers. The people of this village work according to  their  duties.  Because  of  its  large  role,  it  is  necessary  to  formulate  regulations  or  laws related  to  village  government  to  regulate  village  government,  so  that  they  can  carry  out their roles as well as possible. In this  regard, the role of  the community is  also important, especially  in  the  decision-making  process  and  the  implementation  of  activities  related  to the  needs  of  the  village  community.  The  purpose  of  this  study  was  to  find  out  how  the implementation  of  village  fund  allocation  management  (ADD)  for  rural  development  in Layang Lekat Village, Pagar Jati District, Central Bengkulu Regency. The type in this study was  qualitative  with  descriptive  methods,  observation  data  collection  techniques, interviews  and  documentation,  after  interviews.  carried  out  with  selected  informants,  the researchers  used  data  analysis  techniques,  namely  collecting  data,  presenting  data, drawing  conclusions.The  results  of  the  study  show  that  the  policy  of  the  Layang  Lekat Village Head has been implemented properly, the policy of the Layang Lekat Village Head is  to  organize  or  manage  the  village  fund  budget  for  the  implementation  of  village development,  both  physical  and  non-physical.  The  process  of  managing  village  funds  for the  implementation  of  Layang  Lekat  village  development  consists  of  several  stages, namely planning, implementation, and accountability reporting. Management of the Layang Lekat Village Fund It has been quite effective in the implementation of the development of the village, the realization of the management of the Village Fund for the implementation of development in the Lekat Layang Village which has been carried out well in 202  to 2021 .

## KEYWORDS
Village Fund, Village Fund Management, Implementation of Village Development
This is an open access article under the CC –BY-SA license
penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan alokasi dana desa dibutuhkan aparat pemerintah desa yang handal agar pelaksanaannya lebih terarah dan sesuai dengan tata kelola yang baik.
Dalam  mengelola  pemerintahan  di  suatu  desa,  kepala  desa  membutuhkan  pendampingan  dari warga  desa.  Penduduk  desa  ini  bekerja  sesuai  dengan  tugasnya.  Karena  perannya  yang  besar,  maka perlu  disusun  peraturan-peraturan  atau  Undang-undang  yang  terkait  dengan  pemerintahan  desa  untuk mengatur pemerintahan desa, agar dapat menjalankan perannya dengan sebaik-baiknya.
Sehubungan dengan hal tersebut, peran masyarakat juga menjadi penting terutama dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat desa.
Alokasi  dana  desa  (ADD)  merupukan  wujud dari  pemenuhan  hak  desa  untuk  menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri. Dengan adanya dana  desa  tersebut,  pemerintah  desa  dituntut  untuk  mengelola  dana  desa  dengan  efektif.  Efektif  yang dimaksud adalah sejauh mana target yang telah dicapai oleh pemerintah desa dalam pemanfaatan dana desa.  Untuk  dapat  menjalankan  peranannya  yang  efektif  ,  pemeritah  desa  perlu  terus  dikembangkan sesuai dengan perkembangan kemajuan masyarakat desa dan lingkungan sekitarnya.
Maksud pemberian Alokasi dana desa (ADD) adalah sebagai bantuan atau dana untuk mendorong dalam  membiayai  program  pemerintah  desa  dan  partisipasi  untuk  mendorong  masyarakat  bergotong royong dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Alokasi Dana Desa merupakan  wujud  dari  pemenuhan  hak desa  untuk  menyelenggarakan  otonominya  supaya  tumbuh dan berkembang  mengikuti  pertumbuhan  desa  itu  sendiri.  Akan  tetapi,  dalam  proses  pengelolaan  alokasi dana  desa  yang  ada  di  desa  bontoala  kurang  sesuai  dengan  prinsip  pengelolaan  alokasi  dana  desa sehingga berdampak belum efektifnya pencapaian tujuan alokasi dana desa itu sendiri.
Unda ng Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa pada “pasal 1 menjelaskan pengertian desa yakni  desa  adalah  desa  dan  desa  adat  atau  yang  disebut  degan  nama  lain,  selanjutnya  disebut  desa adalah  kesatuan  masyarakat  hukum  yang  batas  wilayahnya,  dan  berwenang  mengurus  urusan pemerintahan, kepentingan dan masyarakat lokal berdasarkan prakarsa masyarakat, hak, adat dan / hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan rapublik indonesia”.
ADD  ditujukan  untuk  membiayai  program  pemerintah  desa  dalam  hal  pelaksanaan  kegiatan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan dari Alokasi Dana Desa ialah menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan, meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan ditingkat  desa  dan  memberdayakan  masyarakat,  serta  meningkatkan  pembangunan  infrastruktur pedesaan.
Salah  satu  hal  yang  perlu  diperhatikan  dalam  pembangunan  desa  terhadap  Alokasi  Dana  Desa adalah  mengenai  transparansi.  Maksud  transparan  yakni  pengelolaan  keuangan  desa  adalah pengelolaan  uang  yang  ada  tidak  dirahasiakan  dan  tidak  tersembunyi  dari  masyarakat,  serta  dilakukan sesuai  kaidah  hukum  yang  berlaku.  Dengan adanya  transparan  ini,  keuangan  desa  dapat  dikontrol  dan diawasi  oleh  pihak  yang  berwenang.  Prinsip  transparansi  ini  penting  supaya  keuangan  desa  dapat berjalan dengan baik dan memenuhi hak-hak masyarakat serta menghindari konflik di masyarakat desa.
Dalam  mengoptimalkan  potensi  desa  di  desa  Layang  Lekat  Kecamatan  Pagar  Jati  Kabupaten Bengkulu  Tengah,  pemerintah  daerah  menggunakan  alokasi  dana  desa  dalam  melakukan  peningkatan pembangunan,  baik  pembangunan  infrastruktur,  sepereti  pembangunan  sarana  dan  prasarana  umum, maupun pembanguan non infrastruktur, seperti potensi daya, wisata, pendidikan, dan lain-lain. Semua itu dilakukan sebagai langkah nyata pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaa Alokasi Dana Desa.

## LANDASAN TEORI

## Pengertian Desa
Desa menurut asal katanya berasal dari bahasa sansekerta, yaitu “dhesi” yang berarti tanah kelahiran. Jadi,  desa  tidak  hanya  dilihat  penampakan  sebutan  desa  fisiknya  saja.  Tetapi  juga  dimensi  sosial budayanya. Desa adalah bentuk pemerintahan terkecil yang ada di negara ini. Luas desa biasanya tidak terlalu luas dan banyak dihuni oleh sejumlah keluarga. Mayoritas penduduknya bekerja di bidang agraris dan tingkat penduduknya cenderung rendah. Karena jumlah penduduknya tidak begitu banyak, hubungan kerabatan  antar  masyarakatnya  biasnya  terjalin  kuat.Masyarakatnya  juga  masih  percaya  dan  menjaga adat  istiadat  dan  tradisi  yang  ditinggalkan  para  leluhur  mereka.  Desa  merupakan  bentuk  dari pemerintahan  yang  paling  kecil  di  Indonesia  yang  mayoritas  penduduknya  bekerja  sebagai  petani maupun  peternak,  dan  tingkat  pendidikannya  pun  biasanya  relatif  rendah.  Dan  juga,  desa  merupakan pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat dalam melaksanakan layanan publik, peraturan umum, dan pemberdayaan (Hehamahua, 2015). Karena mayoritas penduduk Indonesia tinggal di desa.
Definisi  desa  menurut  Undang- Undang  No.  6  Tahun  2014,  adalah  “kesatuan  masyarakat  hukum  yang memiliki  batas  wilayah  yang  berwenang  untuk  mengatur  dan  mengurus  urusan  pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan  prakarsa  masyarakat,  hak  asal-usul,  danatau  hak  tradisional  yang  diakui  dan  dihormati dalam sistem Pemerintahan NKRI”. Kewenangan berdasarkan hak asal-usul adalah hak yang merupakan warisan  yang  masih  hidup  dan  prakarsa  desa  atau  prakarsa  masyarakat  desa  sesuai  dengan perkembangan kehidupan masyarakat” (UU No. 6 Tahun 2014).
Pemerintah  desa  adalah  Kepala  Desa  atau  yang  biasa  disebut  dengan  perangkat  desa  sebagai unsur  penyelenggara  Pemerintahan  desa.  Pemerintahan  desa  adalah  penyelenggaraan  urusan pemerintahan  dan  kepentingan  masyarakat  setempat  dalam  sistem  pemerintahan  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia  (UU  No.  6  Tahun  2014).  Pemerintah  desa  berfungsi  sebagai  subsistem  dari  sistem administrasi pemerintahan di Indonesia, sehingga desa memiliki kewenangan, tugas dan kewajiban untuk mengatur dan mengelola kepentingan masyarakat mereka sendiri (Hehamahua, 2015).

## Pengertian Pelaksanaan
Pelaksanaan diartikan sebagai suatu usaha atau kegiatan tertentu yang dilakukan untuk mewujudkan rencana atau program dalam kenyataannya.
- Menurut Tjokroadmudjoyo (2014:7) “Pelaksanaan adalah Proses dalam   bentuk rangkain kegiatan, yaitu berawal dari kebijakan guna mencapai suatu tujuan maka kebijakan itu diturunkan dalam suatu program dan  proyek”.  Menurut  Wiestra,  dkk  (2014:12)  ”Pelaksanaan  adalah  usaha-usaha  yang  dilakukan  untuk melaksanakan semua rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala  kebutuhan  alat-alat  yang  diperlukan,  siapa  yang  akan  melaksanakan,  dimana  tempat pelaksananaannya dan kapan waktu dimulainya”.
Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh suatu badan  atau  wadah  secara  berenacana,  teratur  dan  terarah  guna  mencapai  tujuan  yang  diharapkan, maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan.  Pelaksanaan  pembangunan  Desa  dilaksanakan  oleh  pemerintah  Desa  dengan  melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat Gotong-royong.
Berdasarkan  peraturan  pemerintah  Nomor  60  Tahun  2014  tentang  dana  desa  yang  bersumber  dari Angaran  Pendapatan  dan  belanja  Ngara  (APBN  )dan  peraturan  pemerintah  Nomor  43  Tahun  2014 tentang  peraturan  pelaksanaan  Undang  Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  desa  telah  di  atur beberapa  pokok  penggunaan  keuangan  desa.  Pada  pasal  100  PP  Nomor  43  Tahun  2014  disebutkan bahwa  belanja  desa  yang  ditetapkan  dalam  Anggaran  Pendapatan  Dan  Belanja  Daerah  (APBD)  desa digunakan dengan ketentuan:
1.  Paling  sedikit  70%  dari  jumlah  anggaran  belanja  digunakan  untuk  mendanai  penyelenggaraan pemerintah  desa,  pelakasanaan  pembangunan  desa,  pembinaan  kemasyarakatan  desa  dan pemberdayaan masyarakat desa.
2.  Paling banyak 30% dari jumlah belanja desa digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa  dan  perangkat  desa,  operasional  pemerintah  desa,  tunjangan  dan  operasioanl  badan permusyawaratan desa dan insentif rukun tetangga dan rukun warga.
Dari pasal tersebut terlihat bahwa keuangan desa dibatasi untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintah  desa,  pelaksanaan  pembangunan  desa,  pembinaan  kemasyarakatan  desa,  pemberdayaan masyarakat  desa  dan  membayar  penghasilan  maupun  tunjangan  intensif  bagi  perangkat  desa  badan permusyawaratan desa dan rukun tetangga/rukun warga.
Dalam  merealisasikan  APBD  desa  ,  kepala  desa  bertindak  sebagai  koordinator  kegiatan  yang dilaksanakan  oleh  perangkat  desa  atau  unsur  masyarakat  desa.  Pelaksanaan  kegiatan  harus mengutamakan  pemanfaatan  sumber  daya  manusia  dan  sumber  daya  alam  yang  ada  didesa  serta mendaaygunakan swadaya dan gotong royong masyarakat. Semua ketentuan tersebut tercantum dalam pasal 121 PP Nomor 43 Tahun 2014.
Selain  itu  APBD  dapat  digunakan  untuk  pembangunan  antar  desa  atau  disebut  pembangunan kawasan pedesaan. Pembangunan kawasan pedesaan merupakan perpaduan pembangunan antar desa yang  dilaksanakan  dalam  upaya  mempercepat  dan  menigkatkan  kualitas  pelayanan,  pembangunan partisipatif,  inisiatif  untuk  melakukan  pembangunan  kawasan  pedesaan  dapat  dilakukan  secara  bottom up  dengan  pengusulan  kepala  desa  dan  kepada  Bupati/Walikota  dan  dapat  juga  secara  top  down sebagai program gubernur atau Bupati/Walikota.

## Pembangunan Desa
Pembangunan  desa  adalah  upaya  sadar  yang  dilakukan  oleh  kepala  desa,  perangkat  desa, serta  masyarakat  desa  yang  memiliki  hak  dan  kewenangan  untuk  mengelola  dan  melaksanakan perubahan ke arah yang lebih baik yang meliputi seluruh sektor keidupan masyarakat desa yaitu sosial, budaya,  ekonomi,  pertahanan  dan  keamanan.  Pendidikan  dan  teknologi  desa  dan  lain-lain  yang  ada  di desa.  Pembangunan  merupakan  usaha  bagi  peningkatan  mutu  kehidupan  manusia,  sehingga  aspek manusia  tentu  menjadi  domain  pembangunan.  Pembangunan  secara  metafosis  ialah  perjalanan  yang
kbertolak  dari  realitas  menuju  desiderata  yaitu  tahap  demi  tahapannya  membawa  kita  semua  ke  hari esok yang lebih cerah, dengan mutu kehidupan yang lebih meningkat.
Beberapa pengertian pembangunan desa berdasarkan regulasi dan pendapat ahli sebagai berikut: 1.  Pembangunan  desa  adalah  suatu usaha atau  rangkaian usaha pertumbuhan  dan  perubahan  secara berencana  yang  dilakukan  secara  sadar  oleh  suatu  bangsa,  negara  dan  pemerintah  menuju modernitas  dalam  rangka  pembinaan  bangsa.  Pembagunan  mengandunga  spek  yang  sangat  luas. Salah satunya mencakup pembangunan di bidang politik, (Siagian, 2003).
2.  Pembangunan desa adalah suatu proses yang kompleks dan penuh ketidakpastian yang tidak dapat dengan mudah dikendalikan dan direncanakan dari pusat, (Kuncoro, 2004).
3.  Pembangunan  desa  tidak  terlepas  dari  konteks  manajemen  pembangunan  daerah  baik  di  tingkat kabupaten  maupun  tingkat  provinsi  karena  kedudukan  desa  dalam  konteks  yang  lebih  luas  (Sosial, ekonomi,  akses,  pasar,  dan  politik)  harus  melihat  ketertarikan  antar  desa,  desa  dalam  kecamatan, antar kecamatan dan kabupaten dan antar kabupaten (Wahyudin dalam Nurman, 2015).
4.  Pembangunan  desa  adalah  dalam  upaya  peningkatan  kualitas  hidup  dan  kehidupan  untuk  sebesar- besarnya kesejahteraan masyarakat desa (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014).
Pembangunan  desa  akan  dapat  berjalan  dengan  baik  jika  diiringi  dengan  dana  desa  yang signifikan. Dana desa adalah dana yang diberikan oleh pemerintah pusat dan bersumber dari anggaran pendapatan  dan  belanja  negara  (APBD)  kabupaten/gowa.  Dana  desa  diperuntukkan  sebagai  modal dasar  bagi  desa  untuk  melaksanakan  pembangunan  desa  yang  meliputi  perencanaan  pembangunan desa, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan desa baik pembangunan desa secara fisik maupun nonfisik.  Untuk  membangun  desa  sangat  dibutuhkan  keuangan  desa.salah  satu  bentuk  pengelolaan tingkat desa adalah pengelolaan keuangan tingkat desa. Arif (2007) menyatakan pengelolaan keuangan desa  adalah  keseluruhan  kegiatan  yang  meliputi  perencanaan,  penganggaran,  penatausahaan, pelaporan,  pertanggung  jawaban,  dan  pengawasan  keuangan  desa.  Oleh  karena  dana  desa  harus dikelola dengan baik dan profesional. Keuangan desa adalah segala hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai  dengan  uang,  serta  segala  bentuk  uang  atau  barang  yang  dapat  dijadikan  milik  desa  yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban.
Sesuai  dengan  amanat  Undang-Undang  No.6  Tahun  2014  tentang  desa,  pemerintah mengalokasikan  dana  desa,  melalui  mekanisme  transfer  kepada  kabupaten/kota  berdasarkan  alokasi dana  tersebut,  maka  tiap  kabupaten/kotamengaloksikannya  kepada  setiap  desa  berdasarkan pertimbangan  jumlah  desa  (30%),  luas  wilayah  (20%),  dan  angka  kemiskinan  (50%).  Hasil  perhitungan tersebut juga telah disesuaikan dengan tingkat kesulitan geografis masing-masing desa.

## Dana Desa
Menurut  Peraturan  Menteri  Keuangan  tentang  Tata  Cara  Pengalokasian,  Penyaluran, Penggunaan,  Pemantauan  Dan  Evaluasi  Dana  Desa.  Dana  Desa  adalah  dana  yang  bersumber  dari Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  yang  diperuntukkan  bagi  Desa  yang  ditransfer  melalui Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  kabupaten/kota  dan  digunakan  untuk  membiayai penyelenggaraan  pemerintahan,  pelaksanaan  pembangunan,  pembinaan  kemasyarakatan,  dan pemberdayaan masyarakat. Alokasi dana desa yang dikenal dengan ADD adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten untuk desa yang bersumber dari APBN (dana perimbangan) yang diterimah oleh kabupaten setelah dikurangi belanja pegawai.

## METODE PENELITIAN

## Metode Analisis
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  deskriptif  dan  kualitatif.  Deskriptif kualitatif  adalah  salah  satu  jenis  metode  penelitian  yang  menggambarkan  keadaan  subjek  atau  objek dalam  penelitian  dapat  berupa  orang,  lembaga,  masyarakat  dan  yang  lainnya.  Pada  umumnya,  tujuan utama  penelitian  deskriptif  adalah  untuk  mengungkapkan  kejadian  atau  fakta,  keadaan,  fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung.
Terdapat  tiga  alasan  menggunakan  metode  ini,  yaitu  pertama,  dalam  penelitian  ini  data  yang dihasilkan  berupa  data  deskriptif  yang  diperoleh  dari  data-data  berupa  tulisan,  kata-kata  dan  dokumen yang  berasal  dari  sumber  atau  informan  yang  diteliti  dan  dapat  dipercaya.  Kedua,  metode  ini  secara langsung  menunjukkan  sifat  hubungan  antar  peneliti  dan  orang  yang  diwawancarai.  Ketiga,  metode  ini lebih  sensitif  dan  mudah  beradaptasi  dengan  pengaruh  bersama  dan  penajaman  terhadap  model  nilai yang dihadapi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  deskriptif  dan  kualitatif.  Deskriptif kualitatif  adalah  salah  satu  jenis  metode  penelitian  yang  menggambarkan  keadaan  subjek  atau  objek dalam  penelitian  dapat  berupa  orang,  lembaga,  masyarakat  dan  yang  lainnya.  Pada  umumnya,  tujuan utama  penelitian  deskriptif  adalah  untuk  mengungkapkan  kejadian  atau  fakta,  keadaan,  fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung.
-Bagaimana  kepemimpinan  Bapak  selaku  kepala  desa  Layang  lekat  Terhadap  pelaksanaan pembangunan dan kebijakan apa yang bapak ambil dan bagaimna penerapanya
Kepala Desa adalah Pemimpin Suatu Desa yang memiliki tugas yang sangat  penting dan memiliki tanggung  jawab  besar  dalam  Pembangunan  Desa  serta  menjadi  pimpinan  yang  dapat  di  ayomi  atau professional  dalam  menjalankan  tugasnya  maupun  dalam mengambil  kebijakan  atau  keputusan.  Hal  ini juga  dikatakan  kepala  Desa  layang  Lekat  Bapak  Hamka,S.Sos  Berdasarkan  Hasil  Wawancara  Yang dilakukan pada hari senin 25 juli 2022 dia mengatakan :
“Pemimpin  itu  memiliki  tanggung  jawab  dan  melaksanakan  tugasnya  dengan  baik.  Pemimpin  itu dalam  mengambil  kebijakan  ada  beberapa  tahap-tahap  yang  perlu  diperhatikan,  makanya  harus dibicarakan dengan bermusyawarah. Untuk desa Layang lekat sendiri mengenai analisis dana desa ada beberapa  tahapan  dalam  pelaksanaan  pengelolaan  dana    desa  khususnya  pada  pembangunan  desa Layang  lekat  ini  pertama  melakukan  perencanaan,  kedua  melaksanakan  apa  yang  direncakan  dan  di realisasikan, yang ketiga membuat laporan.”
“  Kebijakan  pembangunan  yaitu  pembangunan  Infrastruktur  baik  fisik  seperti  pembangunan  jalan untuk lingkungan, pembangunan gedung, jalan, jembatan,dan Jalan usa ha tani.”
Kebijakan Kepala desa merupakan pemegang kekuasaan pengelola keuangan desa dan mewakili pemdes dalam kepemilikan kekayaan desa yang di pisahkan . kebijakan Kepada desa yaitu menetapkan PTPKD (Pelaksanaan Teknis Pengelolahan Keuangan Desa), menyetujui pengeluaran yang di tetapkan dalam  APBDesa.  Kepala  Desa  Layang  Lekat  dalam  Pengelolaan  dana  desa  sudah  menerapkan berdasarkan  undang-undang  yang  berlaku  dan  dengan  baik  karena  pemerintah  desa  sudah mengeluarkan kebijakan secara formal sehingga perkembangan desa menjadi baik.
Kepala  desa  layang  lekat  mengeluarkan  kebijakan  yaitu  menyelenggarakan  atau  mengolah anggaran  Dana  Desa  Untuk  Pembangunan  Desa  baik  itu  secara  fisik  maupun  non  fisik  yang  diawali dengan    merencanakan    yang  dibutuhkan  untuk  membangun  desa,  melaksanakan  dari  apa  yang  telah direncanakan  sebelumnya  serta  membuat  Laporan  dari  pelaksanaan  pembangunan  Desa.  Dari Pengelolahan dana desa dengan  baik dapat mengembangkan desa dan masyarakaakan senang dengan mengetahui  perkembangan  desanya  dengan  baik  serta  dapat  hidup  sejahtera.  Dari  kebijakan  tersebut Masyarakat  Layang  Lekat  Merasakan  dari  apa  yang  telah  di  bangun  Seperti  pembangunan jalan,jembatan,gedung  serba  guna,  Jalan  usaha  tani,  pelapis  tebing,  di  desa  Layang  Lekat  dan  juga membangun jalan tani untuk memudahkan para petani.
Pengelolaan  dana  desa  menurut  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa dilaksanakan dengan tahap: Tahap perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD), tahap pelaksanaan program Alokasi Dana Desa (ADD), tahap Berdasarkan hasil wawancara dalam pengeloaan diperlukan beberapa tahapan  dalam  pelaksanaan  pengelolaan  dana  desa  untuk  pembangunan  suatu  desa  agar  dapat terlaksana dengan baik dan sesuai yg di harapkan. Untuk desa Layang Lekat itu sendiri kebijakan kepala desa sudah diterapkan dengan baik.
-.menurut  Bapak  bagaimana  kebijakan  kepala  desa  layang  lekat  terhadap  pelaksanaan  pembangunan Hal ini di ungkapkan oleh perangkat desa diwakili oleh Bapak Peni Salika (pada hari senin 25 juli 2022) “ِ  Melihatِ  apaِ  yangِ  telahِ  diِ  kerjakanِ  olehِ  pemerintahِ  desaِ  menurutِ  saya  sudah    ada  beberpa terlaksana  dengan    baik.  Untuk    pembangunan  sudah  berjalan  seperti  jembatan,  jalan  usaha  tani, Gedung  seba  guna  walaupun  masih  kurang  tetapi  sudah  banyak  yang  berjala nِ  baik  dan  Kebijakan Kepala Desa Layang Lekat yaitu mangatur,mengurus, serta menyelenggarakan anggaran dan aِ desa”
-Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Desa Pada Desa Layang Lekat Pengelolaan  Dana  desa  Layang  Lekat  menurut  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang Desa  dilaksanakan  dengan  tahap:  Tahap  perencanaan  Dana  Desa,  tahap  realisasi  pelaksanaan pengelolaan  Dana  Desa,    tahap  pertanggungjawaban  Dana  Desa,  Faktor  penghambat  dalam
pelaksanaan  pengelolaan  keuangan  desa  di  Desa  Layang  Lekat  Kecamatan  Pagar  Jati  Kabupaten Bengkulu Tengah menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah potensi masalah dalam  tata  laksana,  potensi  masalah  dalam  pengawasan,  dan  potensi  masalah  dalam  sumber  daya manusia.
Hal  ini  juga  di  tegaskan  oleh  kepala  desa,  pada  proses  pengelolaan  dana  desa  dalam Pelaksanaan  pembangunan  desa  Layang  Lekat  Terdiri  dari  beberapa  tahapan  yaitu  Perencanaan, pelaksanaan,  dan  laporan  pertanggung  jawaban.    Pengelolaan  Dana  Desa  merupakan  hal  yang  tidak terpisahkan  dari  APBDes,  bantuan  pemerintah  pusat  dan  bantuan  pemerintah  daerah.  Alokasi  Dana Desa  (ADD)  merupakan  salah  satu  aspek  yang  penting  dari  sebuah  desa  sebagai  pendorong  untuk menjalankan  program-program  dari  pemerintahan,  termasuk  diantaranya  adalah  program  untuk mensejahterakan masyarakat di wilayahnya.
Berdasarkan  PP  No  47  tahun  2015  tentang  peraturan  pelaksanaan  UU  No6  tahun  2014  tentang desa  yaitu:   “  Dana desa  adalah  dana  yang bersumber  dari  anggaran  pendapatan  dan belanja  negara yang  diperuntukkan  bagi  desa  yang  ditransfer  melalui  anggaran  pendapatan  dan  belanja  daerah kabupaten/kota  dan  digunakan  untuk  membiayai  penyelenggaraan  pemerintahan  pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat”
a. Perencanaan Pengelolaan Dana desa terhadap pelaksanaan pembangunan Desa Layang Lekat.
Perencanaan merupakan malakukan penyusunan konsep dari kegiatan yang akan dilaksanakan yang disusun tersertruktur, teliti, serta di pikirkan dengan baik untuk tujuan yang  ingin di capai. Tiga tahap  perencanaan,  yang  pertama  formulasi  nilai,  kedua  identifikasi  cara  meraih  tujuan,  dan  yang ketiga  melaksanakan.  Dalam  pengelolaan  dana  desa  disusun  secara  berjangka  dan  ditetapkan dengan peraturan desa.
Pada  tahap  perencanaan  untuk  pengelolaan  dana  desa  dalam  pembangunan  desa  Layang  Lekat  hal pertama  yang  dlakukan  adalah  membentuk  tim  pelaksana  yang  di  adakan  dalam  kegiatan musrembang.  Tim  pelaksana  yang  dimaksud  Kepala  Desa  sebagai  penanggung  jawab  operasional kegiatan,  sekertaris  desa  sebagai  penanggung  jawab  administrasi,  bendahara  desa  sebagai  urusan keuangan, dan dibantu oleh kelembagaan kemsyaraktan desa. Hal ini di ungkapkan oleh kepala desa Layang Lekat Hamka S.Sos (Pada hari senin 25 juli 2022)
“Untuk  mengelolah  Dana Desa pertama-tama  kami  mengadakan musyawarah  untuk  membahas pengelolaan  dana  desa yang di peruntuhkan untuk membangun desa ini. Yang pertama kami bahas adalah perencanaan, dengan membuat rancagan rencana, oleh karena itu kami memntuk tim.”
b.  Pelaksanaan    dan    Realisasi    Pengelolaan  Dana    Desa    Layang  Lekat  Pelaksanaan  merupakan melaksanakan  serangkaian  kegiatan  yang  telah  direncanakan  sebelumnya  berdsarkan  APBDes dilaksanakan  dalam  rangka  pelaksanaan  kegiatan  pemeintahahan  desa  dalam  pembangunan. Pelaksananan  yang  berhubungan  dengan  keuangan  desa  harus  disertai  bukti  untuk  laporan pelaksanannya.
Pelaksanaan  Pembangunan apa saja yang telah Terlaksana di desa layang Lekat Sebagai Berikut : Pelaksanaan  pembangunan  yang  telah  terlaksana  di  Desa  Layang  Lekat  Wawancara  Kepada  Bpk Nopian Jaya Atmaja (Pada hari selasa 26  juli 2022 Di kantor desa). Adapun hasil Wawancara yang di sampaikan oleh bpk Nopian Jaya Atmaja Sebagai berikut:
“Pelaksanaan  Pembangunan  Yang  telah  terlaksana  di  Desa  Layang  Lekat  di  tahun  2020  Yaitu Pelaksanaan  Pembangunan  yang  pertama  Gedung  Paud,  yang  kedua  Jalan  usaha  tani,    yang ketiga,Plat  Deker  dan  yang  keempat  Jalan  Rabad  Beton.  Adapun  di  tahun  2021  pelaksanaan Pembangunan  Yang  telah  Terlaksana  Yaitu yang  Pertama  Pembangunan  Gedung  Serbaguna,  yang Kedu a pembangunan Jembatan, dan yang ketiga Pembangunan Pelapis tebing”
Desa  Layang  Lekat  merupakan  salah  satu  desa  yang  berada  di  Kecamatan  Pagar  Jati  Kabupaten Bengkulu Tengah ini salah satu desa yang melakukan peningkatan partisipasi pemerintah desa dalam upaya penyelenggaraan dana desa untuk pembangunan desa.
-Keuangan dana desa yang di peroleh desa Layang Lekat pada tahun 2017 Sebesar Rp.715,070.098 dimana  total  pengajuan  Dana  desa  pada  tahun  2017  adalah  717.090.200.  Dengan  dana  yang diterima,  pada  tahun  2017  pemerintah  desa  Layang-Lekat  melakukan  berbagai  Pelaksanaan Pembangunan  desa    dengan  menggunakan  dana  desa.  Adapun  pembangunan  yang  dilakukan  dan rincian dana desa yang digunakan pada tahun 2020 di desa Layang-Lekat adalah sebagai berikut :
Tabel  1  Realisasi  Dana  Desa  Terhadap  Pelaksanaan  Pembangunan  Desa  yang  sudah  Terlaksana di Layang Lekat 2020
Pelaksanaan Pembangunan Uraian Realisasi Capaian % Gedung Paud Dana desa 118.277.125 100 Jalan Usaha Tani Dana desa 180.111.230 90 Plat deker Dana desa 65.038.100 95 Jalan Rabad Beton Dana desa 330.380.615 100
Sumber data: dari Kantor desa layang lekat 25 juli 2022
Pada  tabel  realisasi  pengelolaan  dana  desa  terhadap    pelaksanaan  pembangunan  desa  yang sudah terlaksana di Desa Layang Lekat 2020 yang pertama adalah Pembangunan Gedung paud dengan dana  sebesar  Rp.  118.277.125,  dan  persentase  pelaksanaan  pembangunan  mencapai  100%.  Yang kedua  pembangunan  Jalan  Usaha  tani  dana  sebesar  Rp.180.111.230,  dan  persentase  dipelaksanaan pembangunan  mencapai  90%.  Yang  ketiga  adalah  pembangunan  Plat  Deker  dengan  dana  sebesar Rp.65.038.110'.  persentase  pelaksanaan  pembangunan  mencapai  95%.  Yang  keempat  adalah pembangunan  jalan  rabad  beton  dengan  dana  sebesar  Rp.330.380.615  dan  persentase  pelaksanaan pembangunan mencapai 100%.
- Gambar pelaksanaan pembangunan yang sudah terlaksana di desa Layang Lekat 2020 1.Gedung paud Desa Layang Lekat.
Gambar 1 Dokumentasi Pelaksanaan pembangunan Gedung Paud
2.Jalan Usaha Tani Desa Layang Lekat
Tabel 2 tahap pelaksanaan Jalan Usaha Tani (JUT)
NO
Dokumentasi Proggres Ket
1 0% Titik Nol Pembangunan JUT 2 20% Pembangunan JUT tahap 20 % 3 40%
Pembangunan JUT
tahap 40% 4 80%
Pembangunan JUT hampir selesai 80%
5 100%
Pembangunan JUT tahap 100%
3.Pembangunan Plat Deker desa Layang lekat
Gambar 2 Pelaksanaan Pembangunan Plat Deker
Dokumentasi pembangunan Plat Deker Desa layang Lekat 2020
4.Pelaksanaan pembangunan Jalan rabad beton desa Layang Lekat.

## Gambar 3 Pelaksanaan pembangunan jalan Rabad Beton
Dokumentasi pelaksanaan pembangunan jalan rabad beton 2020
-Keuangan  Dana  desa  yang  di  peroleh  desa  layang  lekat  pada  tahun  2021  sebesar  Rp.722.216.697. Adapun jenis pembangunan dan dana desa yang digunakan pada pembangunan desa pada tahun 2021 sebagai berikut :
Tabel  3  Realisasi  Dana  Desa  Terhadap  Pelaksanaan  Pembangunan  yang  Terlaksana  di  Desa Layang Lekat 2021
Pelaksanaan Pembangunan Uraian Realisasi Capaian % Gedung Serba Guna Dana desa 550.336.800 100 Jembatan Dana desa 102.530.897 100 Pelapis Tebing Dana desa 69.349.000 100
Sumber Data: dari Kantor Desa Layang Lekat 25 juli 2022
Pada  tabel  realisasi  pengelolaan  dana  desa  terhadap  pelaksanaan  pembangunan  desa  yang sudah terlaksana di Desa Layang Lekat 2021 yang pertama adalah Pembangunan Gedung Serba Guna dengan  dana  sebesar  Rp.550.336.800.  persentase  pelaksanaan  pembangunan  mencapai  100%.  Yang kedua  pembangunan  Jembatan  dana  sebesar  Rp.102.530.897  dan  persentase  pelaksanaan pembangunan mencapai 100%. Yang ketiga adalah pembangunan Pelapis Tebing dengan dana sebesar Rp.69.349.000 persentase pelaksanaan pembangunan mencapai 100%.
Gambar pelaksanaan pembangunan yang sudah terlaksana di desa Layang Lekat 2021 1.Pelaksanaan Pembangunan Gedung Serba Guna

## Tabel 4 Pelaksanaan Pembangunan Gedung serba guna
NO Dokumentasi Proggres KET 1 0% Titik nol bersama TPK, BPD, dan aparat desa 2 20% Proses  pemasangan  dolken  dan reng balok lantai
3
40% Proses    pengerjaan  pengecoran Lantai
4
65% Proses  pengerjaan  pemasangan atap 5 100% Tahap  100  %  Gedung  Serba Guna
Dokumentasi pelaksanaan pembangunan Gedung serba guna 2021 2.Pelaksanaan Pembangunan Jembatan

## Gambar 5 Pelaksanaan pembangunan Jembatan
Dokumentasi Pelaksanaan pembangunan Jembatan 2021

## 3.Pelaksanaan pembangunan Pelapis tebing
Gambar 7 Pelaksanaan Pembangunan Pelapis Tebing 2021
DOKUMENTASI PROGRES KET 0  % Keadaan Tebing Belum di bangun TPT 40  % Pembangunan TPT persentase/progrres       40 % 80  % Pembangunan TPT persentase/progrres       80 % 100  % Pembangunan TPT
persentase/progrres     100 %
c.Bagaimana  sistem  dan  prosedur  aparat  pemerintah  dalam  pelaporan  dan  bertanggung  jawab  dalam pengelolaan dana desa dalam pembangunan desa layang lekat.
Pada  proses  pelaporan  dan  pertanggung  jawaban  yang  berperan  sangat  penting  adalah bendahara  desa.  dimana  bendahara  desa  mencatat  masukan  dana  dan  pengeluaran  untuk  proses penyampaian  akan  di  sampaikan  kepada  kepala  desa  setiap  bulan  paling  lambat  tanggal  10  bulan berikutnya.  Kepala  desa  akan  menyampaikan  laporan  realisasi  pelaksanaan  APBDesa  yaitu  laporan semester pertama dan laporan akhir tahun kepada bupati. Sedangkan kepada masyraka laporan tersebut akan di sampaikan secara tertulis dengan mengguankan media, misalnya papan pengumuman.
Proses  laporannya  adalah  tim  pelaksana  kegiatan  disertai  anggaran  yang  direncanakan  oleh sekretaris  desa  dibuat  laporannya  dan  diketahui  oleh  kepala  desa.  Hal  ini  di  ungkapkan  oleh  aparatur desa selaku Kaur tata keuangan desa bapak Sukardi S.Kom.(Pada hari senin 26  juli 2022).
“untuk  laporan  pertanggung  jawaban  disini  bendahara  membuat  laporan  seperti  menuliskan semua  penerimaan  dan  pengeluaran  serta  melakukan  tutup  buku  pada  akhir  bulan  dan  akan  di sampaikan  kepada  kepala  desa,Untuk  selaku  pengguna  adalah  Kepala  desa  selaku  pelaksanan  adlah seksi  yang  di  tunjuk  berdasarkan  tugas  pokok  dan  funsinya,  seperti  kasih  pemerintahan  selaku pelaksanaan  anggaran  bidang  pemerintahan  desa  mulai  dari  oprasional  kantor  sampai  dengan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa" Bendahara d esa sebagai selaku pelaksana” Menurut  Bapak  bagaimana  tahapan  pelaporan  pertanggung  jawaban  dalam  pengelolaan  dana desa layang lekat Hal ini juga dipertegas oleh ketua BPD desa Layang Lekat Bapak M.idrus S.pd (pada hari selasa 26  juni 2022).
“Pelaporan  sudah  disampaikan  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  desa,  meurut  saya sudah cukup baik dalam penyampaian laporan pertanggung jawab.
-pelaksanaan Pembangunan Desa Layang Lekat Pasca pengelolahan  Dana Desa.
Pembangunan  desa  merupakan  meningkatkan  suatu  desa  dengan  membangun  baik  itu pembangunan  fisik  maupun  nofisik  sehingga  masyarakat  dapat  hidup  sejahtera.  Perkembangan  atau kemajuan  suatu  desa  dilihat  dari  perkembangan  pembangunannya.  Pembangunan  desa  memberi  arti penting  dalam  usaha  untuk  mengurangi  berbagai  kesenjangan  pendapatan,  kesenjangan  kaya  dan miskin, kesenjangan desa dan kota.
-Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala desa Layang Lekat bapak Hamka.S.Sos  Pada hari senin 25 juli 2022 yaitu :
“Dengan  adanya  dana  desa  mulai  dari  tahun  2015  sampai  tahun  ini  Alhamdulillah  masyarakat sangat  merasakan  dampak  dari  adanya  dana  desa  mulai  dari  pembangunan  fisik  sampai  non  fisik, dimana di desa Layang Lekat di perioritasakan pembangunan infrastruktur mulai dari pembangunan jalan rabad beton,Gedung seba guna, Plat Deker,Gedung paud dan pelapis tebing. pembangunan desa juga di perioritaskan  pada  pembangunan  jalan  usaha  tani  agar  memudahkan  para  petani"Bagaimana pemerintah desa memberikan informasi terkait penggunaan Dana desa di desa layang lekat wawancara kepada  bapak  Peni  Salika  selaku  sekretaris  Desa.  (Pada  hari  senin  25  juli  2022)."  Melalui  papan informasi  yang  di  pasang  di  tiap  tempat  tertentu  .disitu  sudah  tertera  penerimaan  dan  penggunaanya untuk  apa.  Melalui  Transfaransi  APBDes  Laporan  pertanggung  jawaban  penggunaan  dana  desa  LPPD (Laporan  penyelenggara  pemerintah  Daerah),ILPPD  (Informasi  laporan  penyelenggara  pemerintah Desa)".
-Bagaimana  peran  masyarakat  terhadap  pembangunan  desa  di  desa  layang  lekat  wawancara  kepada Ketua BPD Bapak M.idrus.S.Pd.(Pada hari selasa 26  juli 2022).
"  Berperan  sebagai  menyetujui  pembangunan  didesa  berbentuk  pembangunan  desa  siap bermusyawarah  siap  membantu  masalah  pembangunan  siap  di  perintah  dalam  Pelaksanaan pembangunan desa Layang Lekat".
wawancara kepada Bapak Nopian Jaya Atmaja (Pada hari selasa 26 juli 2022) Menurut bapak Apa prioritas dalam pelaksanaan pembangunan desa di desa Layang lekat  :
"  Memberikan  BLT(Bantuan  Langsung  Tunai)Dana  Desa,ketahanan  pangan,  dan  Dan pelaksanaan pembangunan instrastruktur desa "
Bagaimana  dampak  pembangunan  desa  terhadap  masyarakat  di  desa  Layang  Lekat  wawancara kepada Bapak peni Salika selaku Sekretaris Desa (Pada hari senin 25 juli 2022).
"Dampak  dari  pembangunan  desa  Layang  Lekat  dengan  menggunakan  dana  desa  masyarakat sangat  merasakannya  dengan  pembangunan  tersebut  seperti  jalan  usaha  tani  membuat  masyarakat lebih  mudah  dalam  menuju  tempat  perkebunan/pertaniannya.  masyarakat  sangat  merasakan  manfaat dari pelaksanaan pembangunan”

## Pembahasan
Pelaksanaan  Pengelolaan  Dana  desa  Layang  Lekat  menurut  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun 2014  tentang  Desa  dilaksanakan  dengan  tahap:  Tahap  perencanaan  Alokasi  Dana  Desa  (ADD),  tahap pelaksanaan program Alokasi Dana Desa (ADD), tahap pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD), Faktor  penghambat  dalam  pelaksanaan pengelolaan  keuangan  desa  di  Desa  Layang  Lekat  Kecamatan Pagar  Jati  Kabupaten  Bengkulu  Tengah  menurut  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa adalah potensi masalah dalam tata laksana, potensi masalah dalam pengawasan, dan potensi  masalah dalam sumber daya manusia.
Kebijakan  Merupakan  Suatu  Keputusan  yang  di  ambil  demi  tujuan  bersama,  Dengan  adanya kebijakan Pengakolasian Dana Desa dapat berfokus atau memprioritaskan penggunaan dana desa yaitu pemberdayaan  masyarakat  dan  dam  pelaksanaan  pembangunan  desa.  Selain  itu  kebijakan  bertujuan untuk  meningkatkan  kualitas  pengelolaan  dana  desa  untuk  menghilangkan  kemiskinan  yang dilaksanakan secara bertahap berdasarkan kinerja team pelaksana. Kepala Desa adalah pemimpin suatu desa  yang  memiliki  tugas  yang  sangat  penting  dan  memiliki  tanggung  jawab  besar  dalam  pelaksanaan pembangunan  desa  serta  menjadi  pemimpin  yang  dapat  di  ayomi  atau  profesional  dalam  menjalankan tugasnya maupun dalam mengambil keputusan,dalam pengelolaan diperlukan beberapa  tahapan dalam untuk  Pelaksanaan  pembangunan  suatu  desa  agar  dapat  terlaksana  dengan  baik  sesuai  yang diharapkan. Untuk Desa  layang Lekat itu sendiri Kebijakan Kepala Desa sudah di terpkan dengan baik. Poses pengelolaan dana desa terhadap pelaksanaan pembangunan ada 3 tahap sebagai berikut.
1.  Perencanaan Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pelaksanaan pembangunan di Desa Layang Lekat. Perencanaan adalah serangkaian kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan.Perencanaan unuk  pengelolaan  dana  desa  dalam  pelaksanaan  pembangunan  Desa  Layang  Lekat  hal  pertama yang  dilakukan    adalah  membetuk  Tim  pelaksanan  yang  di  maksud  Kepala  Desa    sebagai penanggung  jawab  Oprasional  kegiatan,  Sekretaris  sebagai  penanggung  jawab  administrasi, Bendahara desa sebagai Urusan keuangan, dan di bantu oleh Kelembagaan masyarakat desa.
2.  Pelaksanaan  dan  Realisasi  Pengelolaan  Dana  Desa  Terhadap  Pelaksanaan  Pembangunan  Desa Layang Lekat.
Pelaksanaan  adalah  melaksanakan  semua  kegiatan  yang  telah  di  rencanakan  dengan  spesifik, realistis  demi  terlaksananya  tujuan  dari  yang  di  rencanakan.  Pelaksanaan  Pembangunan  Desa Layang  Lekat  yang  telah  terlaksana  di  tahun  2020  sampai  2021    persentasenya  hampir  mencapai 100%.
Dalam  pengelolaanana  desa  terdapat  3  tahapan,  yaitu  perencanaan,pelaksanaan,pelaporan pertanggung  jawaban  pada  hasil  penelitian  pada  pelaksanaan  pengelolaan  dana  desa  untuk meningkatkan  pelaksanaan  pembangunan  desa  sudah  cukup  baik  dimana  dana  desa  desa  di  kelolah dengan baik. Pengelolaan dana Desa terhadap pelaksanaan pembangunan di desa Layang Lekat yang telah terlaksana di tahun 2020 dan 2021 yaitu :
Realisasi pengelolaan dana desa terhadap  pelaksanaan pembangunan Desa Layang Lekat yang sudah terlaksana di tahun 2020
1)  Pelaksanaan  Pembangunan  Gedung  paud  dengan  dana  sebesar  Rp.  118.277.125,  dan  persentase pelaksanaan pembangunan mencapai 100%.
2)  Pelaksanaan  pembangunan  Jalan  Usaha  tani  dana  sebesar  Rp.180.111.230,  dan  persentase dipelaksanaan pembangunan mencapai 90%.
3)  Pelaksanaan  pembangunan  Plat  Deker  dengan  dana  sebesar  Rp.65.038.110'.  persentase pelaksanaan pembangunan mencapai 95%.
4)  Pelaksanaan Pembangunan jalan rabad beton dengan dana sebesar Rp.330.380.615 dan persentase pelaksanaan pembangunan mencapai 100%.
Realisasi  pengelolaan  dana desa  terhadap  pelaksanaan  pembangunan  Desa  Layang  Lekat  yang sudah terlaksana di 2021.
1)  Pembangunan Gedung Serba Guna dengan dana sebesar Rp.550.336.800. persentase pelaksanaan pembangunan mencapai 100%.
2)  Pembangunan Jembatan dana sebesar Rp.102.530.897 dan persentase pelaksanaan pembangunan mencapai 100%.
3)  Pembangunan  Pelapis  Tebing  dengan  dana  sebesar  Rp.69.349.000  persentase  pelaksanaan pembangunan mencapai 100%.
3.  Pelaporan pertangung jawaban
Pada  proses  pelaporan  dan  pertanggung  jawaban  yang  berperan  sangat  penting  adalah  bendahara desa. dimana bendahara desa mencatat masukan dana dan pengeluaran untuk proses penyampaian akan  di  sampaikan  kepada  kepala  desa  setiap  bulan  paling  lambat  tanggal  10  bulan  berikutnya. Kepala  desa  akan  menyampaikan  laporan  realisasi  pelaksanaan  APBDes  yaitu  laporan  semester pertama dan laporan akhir tahun kepada bupati. Sedangkan kepada masyraka laporan tersebut akan di  sampaikan  secara  tertulis  dengan  mengguankan  media,  misalnya  papan  pengumuman.  Proses
laporannya adalah tim pelaksana kegiatan disertai anggaran yang direncanakan oleh sekretaris desa dibuat  laporannya  dan  diketahui  oleh  kepala  desa.  Pada  Desa  layang  Lekat  pelaporan  sudah disampaikan dengan berdasarkan perundang-undangan desa,menurut saya sudah cukup baik dalam penyampaian laporan pertanggung jawab desa Layang Lekat.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
1.  Kebijakan Kepala Desa terhadap pelaksanaan pembangunan di Desa Layang Lekat Kebijakan kepala desa Layang Lekat sudah di terapkan dengan baik, kebijakan Kepala desa Layang lekat  Yaitu  Menyelenggarakan  atau  mengelolah  angaran  dana  desa  untuk  pelaksanaan pembangunan desa baik secara fisik maupun non fisik yang diawali dengan merencanakan apa saja yang  di  butuhkan  untuk  membangun  desa,  melaksanakan  dari  apa  yang  telah  direncanakan sebelumnya serta membuat laporan dalam pelaksanaan  pembangunan desa. Dari pengelolaan dana desa  dengan  baik  dapat  mengembangkan  desa  dan  masyarakat  akan  senang  dengan  adanya perkembangan desanya dengan baik serta hidup dapat hidup sejahtera.
2.  Pengelolaan Dana Desa terhadap pelaksanaan pembangunan Desa Layang Lekat. Pada  proses  pengelolaan  dana  desa  dalam  pelaksanaan  pembangunan  desa  Layang  Lekat  terdiri dari beberapa tahapan yaitu Perencanaan,Pelaksanaan,dan laporan pertanggung jawab. Pengelolaan Dana  Desa  Layang  Lekat  pada  tahun  2020  dan  2021  Sudah  cukup  efektif  dalam  pelaksanaan pembangunan  desa  Layang  Lekat,  realisasi  pengelolaan  Dana  Desa  terhadap  pelaksanaan pembangunan  di  Desa  Layang  Lekat  yang  sudah  terlaksana  dengan  baik  pada  tahun  2020  sampai 2021.  Dengan  tingkat  pencapaian  pembangunan  dan  pengunaan  dana  desa  pada  tahun  2020 sebesar 96,25  %  dan  pada  tahun  2021 mencapai  100%.  Berdasarkan  pencapaian  tersebut  dapat  di simpulkan  bahwa  Administrasi  pengelolaan  dana  desa dalam  pembangunan  desa  layang lekat  pada tahun  2020  dan  2021  sudah  bagus/baik    berdasarkan  penelitian  yang  saya  lakukan.  Dikarenakan sudah bagus/baik maka harus ditingkatkan, untuk pengelolaan dana desa dan pembangunan desa di tahun-tahun selanjutnya.

## Saran
1)  Bagi  Lokasi  penelitian    Pemerintah  Desa  sebaiknya  Lebih  ada  pengawasan  terhadap  pelaksanaan pembangunan  yang  berasal  dari  dana  desa  sehingga  masyarakat  dapat  lebih  percaya  bahwa pembangunan  berjalan  dengan  baik  sesuai  harapan  masyarakat.  Dan  sebaiknya  pemerintah  kepala desa  yang  melaksanakan  pengelolaan  dana  desa  dengan  baik  sehingga  setiap  desa  lebih bersemangat dan berusaha membangun desa masing-masing.
2)  Dana Desa dalam Pelaksanaan Pembagunan Di Desa Layang lekat Sudah terlaksana dengan baik di tahun 2020 sampai 2021, dan Lebih di tingkatkan lagi dari segi pembangunannya supaya masyarakat merasakan manfaat dari Pelaksanaan pembangunan desa tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Rahman  Sulaiman,&  Erika  revinda,  et  al.    (2020).  Bumdes  Menuju  optimalisasi  Ekonomi  desa.  : Yayasan kita menulis http://id.shvoong.com/social-sciences/sociology/2205936PengertianPelaksanaan-actuantimg/,(diakses 21 juni 2020 pukul 20.30)
Icuk  Rangga  Bawono,  (2019)  Panduan  Penggunaan  dan  Pengelolaan  Dana  Desa.  Jakarta  :  PT Grasindo.
Lili,  Marselina  ara.  (2018)  Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  Dalam  upaya  meningkatkan  Pembangunan ekonomi Masyarakat di magmagan karya kecamatan lumar.
Moleong lj. (2014) Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung Pt Remaja Rosdakarya
Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 pasal 121 Tentang peraturan Pelaksanaan Tentang desa. Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan Pelaksanaan, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pasal 100.
PP No 47 tahun 2015 tentang peraturan pelaksanaan UU No6 tahun 2014 tentang desa Sholeha, Ani. Analisis manajemen  dana desa  Terhadap pembangunan  desa dalam  persfektif ekonomi islam  (Studi  Pada  Desa  Subik  Kecamatan  Abung Tengah  Kabupaten Lampung  Utara).  Diss.  UIN Raden Intan Lampung, 2020.
Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa