## PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG BANTUAN SOSIAL PROGRAM KELUARGA HARAPAN OLEH PENDAMPING PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA TALAGASARI
KECAMATAN KAWALI KABUPATEN CIAMIS
Dewi Seftiani Seftianidewi22@gmail.com Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Galuh Jl. RE Martadinata Nomor 150 Ciamis

## ABSTRAK
Penelitian  yang  dilakukan  pada  Implementasi  Kebijakan  Tentang  Bantuan  Sosial  Program Keluarga  Harapan  terhadap  Kesejahteraan  Masyarakat  di  Desa  Talagasari  Kecamatan  Kawali Kabupaten  Ciamis  ini  berawal  dari  adanya  masalah.  Penelitian  ini  dilatar  belakangi  rendahnya kesejahteraan masyarakat, bertambahnya masyarakat miskin, rendahnya tingkat pendidikan anak, dan  rendahnya  kualitas  hidup  masyarakat.  Diduga disebabkan  oleh  belum  optimalnya  koordinasi antara  pendamping  PKH  dengan  kasi  kesejahteraan  sebagai  penunjang  program,  belum optimalnya sosialisasi oleh Pendamping PKH terhadap KPM  PKH tentang pentingnya pendidikan formal bagi anak usia sekolah, serta hak dan kewajiban para KPM PKH. Metode penelitian yang digunakan  adalah  metode  kuantitatif.  Teknik  pengumpulan  data  melalui  studi  kepustakaan  dan studi lapangan (observasi, wawancara, dan angket). Populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 72 orang yang terdiri dari 1 orang Pendamping PKH, 9 orang perangkat desa yang terlibat dan 62 orang KPM PKH di Desa Talagasari Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis. Dari populasi tersebut diambil  sampel  sebanyak  42  orang  dengan  menggunakan  teknik  simple  random  sampling  dan menggunkan  rumus  Slovin.  Teknik  pengolahan  data  yaitu  menentukan  rentang,  menentukan kategori  penilaian,  menentukan  persentase,  analisis  regresi  korelasi,  koefisien  determinasi  dan menguji tingkat signifikansi. Berdasarkan hasil penelitian bahwa 1) Implementasi kebijakan PKH telah  dilaksanakan  dengan  cukup  baik.  Hal  ini  dibuktikan  dengan  hasil  angket  dengan  rata-rata skor  sebesar  124,44  apabila  dipersentasekan  sebesar  59,26%  pada  kategori  cukup  baik.  Namun masih  ada  beberapa  indikator  yang  pelaksanaannya  masih  belum  optimal  seperti  kurangnnya fasilitas dalam implementasi kebijakan PKH. 2) Kesejahteraan masyarakat sudah cukup baik. Hal ini  ditunjukkan  dengan  nilai  rata-rata  skor  sebesar  125,  apabila  dipersentasekan  sebesar  59,52% berada  pada  kategori  cukup  baik.  3)  Terdapat  pengaruh  implementasi  kebijakan  PKH  oleh Pendamping  PKH  terhadap  kesejahteraan  masyarakat.  Hal  ini  dibuktikan  dengan  hasil  koefisien determinasi  sebesar  23,04%  yang  menunjukkan  tingkat  pengaruhnya  cukup  berarti.  Untuk membuktikan hipotesis yaitu dengan membandingkan antara nilai t hitung dengan t table . Karena t hitung sebesar  3,4604  >dari  t tabel sebesar  2,021,  maka  hipotesis  Ho  ditolak  dan  Ha  diterima  dengan  kata lain hipotesis  yang peneliti ajukan yaitu terdapat pengaruh positif antara Implementasi Kebijakan tentang Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan oleh Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH)  terhadap  Kesejahteraan  Masyarakat  di  Desa  Talagasari  Kecamatan  Kawali  Kabupaten Ciamis, dapat diterima.
Kata kunci : Implementasi Kebijakan, Program Keluarga Harapan, Kesejahteraan
1. PENDAHULUAN
Mewujudkan  kesejahteraan  masyarakat merupakan cita-cita pendiri bangsa yang ditegaskan  dalam  naskah Pembukaan  UUD 1945 Alinea  ke  IV  dan  kemudian  dirinci  dalam  pasal- pasal  batang  tubuh  beserta  penjelasannya.  Di dalam  Pasal  1  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor 11  Tahun  2009  tentang  Kesejahteraan  Sosial, dirumuskan  bahwa  “Kesejahteraan  Sosial  adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual,  dan  sosial  warga  negara  agar  dapat hidup  layak  dan  mampu  mengembangkan  diri, sehingga  dapat  melaksanakan  fungsi  sosialnya”.
Sementara,  berdasarkan  Pasal  31  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2014,  dirumuskan bahwa  “Peningkatan  kesejahteraan  masyarakat yang  dimaksud  dengan  meningkatkan  indeks pembangunan  manusia.  Hal  ini  ditandai  dengan peningkatan kesehatan, pendidikan, dan pendapatan  masyarakat”.  Namun,  Indonesia  saat ini sedang menghadapi banyak masalah mendasar di  bidang  sosial  ekonomi  seperti  halnya  masih rendahnya  tingkat  kesejahteraan  sebagian  besar masyarakat  karena  masih  banyaknya  masyarakat yang  dikategorikan  sangat  miskin  dan  tidak mampu memenuhi tiga unsur tersebut.
Rendahnya  mutu pendidikan  yang  ada  di Indonesia  terjadi  karena  sistem  pendidikan Indonesia  belum  mencapai  tujuan  pembangunan nasional  yang  sesungguhnya.  Penyelenggaraan sistem  pendidikan  Indonesia  pada  jaman  ini cenderung  menomorduakan  peranan  agama dalam  pengaturan  urusan-urusan  kehidupan secara  menyeluruh.  Kualitas  pendidikan  relatif masih  rendah  dan  belum  mampu  memenuhi kebutuhan kompetensi peserta didik. Hal tersebut terutama  disebabkan  oleh  ketersediaan  pendidik yang  belum  memadai  baik  secara  kuantitas maupun  kualitas,  kesejahteraan  pendidik  yang masih  rendah,  fasilitas  belajar  belum  tersedia secara mencukupi,  dan  biaya operasional pendidikan  belum  disediakan  secara  memadai. Sampai  saat  ini  tingkat  partisipasi  anak  dalam bersekolah,  baik  di  satuan  pendidikan  formal maupun  informal  masih  rendah.  Menurut  BPS, penyebab  utama  tingginya  angka  putus  sekolah adalah  ketiadaan  biaya  untuk  melanjutkan sekolah  dan  tidak  adanya  minat  anak  untuk bersekolah.  Data  statistik  tingkat  provinsi  dan kabupaten/kota  menunjukkan  bahwa  terdapat kelompok  anak-anak  tertentu  yang  terkena dampak  paling  rentan  yang  sebagian  besar berasal  dari  keluarga  miskin  sehingga  tidak mampu  melanjutkan  pendidikan  ke  jenjang selanjutnya.  Anak  putus  sekolah  sebagian  besar menjadi  pekerja  anak  untuk  menopang  ekonomi keluarganya.
Selain  itu,  pelayanan  kesehatan  di Indonesia  untuk  masyarakat  miskin  masih belum optimal.  Hal  ini  dibuktikan  dengan  derajat kesehatan  masyarakat  di  Indonesia  masih  rendah khususnya  masyarakat  miskin,  hal  ini  dapat digambarkan  bahwa  angka  kematian  ibu  dan angka kematian bayi bagi masyarakat miskin tiga kali  lebih  tinggi  dari  masyarakat  tidak  miskin. Salah  satu  penyebabnya  adalah  karena  mahalnya biaya  kesehatan  sehingga  akses  ke  pelayanan kesehatan pada umumnya masih rendah.
Selain  pendidikan  dan  kesehatan,  anak penyandang  disabilitas  terutama  dari  keluarga miskin perlu mendapat perhatian dan perlindungan  dari  pemerintah,  masyarakat,  dan keluarga.Sebagian  besar  penyandang  disabilitas di  Indonesia  hidup  dalam  kondisi  rentan, terbelakang,  dan/atau  miskin  dikarenakan  masih adanya  pembatasan,  hambatan,  kesulitan,  dan pengurangan  atau  penghilangan  hak  penyandang disabilitas.  Penyandang  disabilitas  berat  menjadi beban ekonomi, sosial dan psikologis yang sangat menekan  bagi  keluarga  miskin  terutama  jika tidak  mendapat  dukungan  dari  pemerintah  untuk perawatannya.
Berdasarkan  hasil  observasi  peneliti  di Desa  Talagasari  Kecamatan  Kawali  Kabupaten Ciamis diketahui bahwa masih rendahnya tingkat kesejahteraan  masyarakat,  hal  tersebut  dapat dilihat  dari  adanya  indikator-indikator  sebagai berikut :
1. Semakin bertambahnya masyarakat miskin di Desa Talagasari. Dari  tahun  ke tahun jumlah masyarakat yang  mendapatkan  bantuan berupa  bantuan  sosial  Program  Keluarga Harapan  (PKH),  beras  sejahtera  (rastra)  dan rumah  tidak  layak  huni  (rutilahu)  semakin banyak.
2. Masih  rendahnya  tingkat  pendidikan  anak. Hal  tersebut  terlihat  dengan  masih  adanya anak  usia  sekolah  yang  tidak  melanjutkan pendidikannya.  Masih  adanya  anak  tamatan Sekolah  Dasar  (SD)  yang  tidak  melanjutkan sekolah  dan  lebih  memilih  bekerja  karena kurangnya faktor ekonomi, sehingga berdampak  pada  rendahnya  kualitas  sumber daya manusia.
3. Rendahnya  kualitas  hidup  masyarakat.  Hal tersebut  terlihat  dari  pendapatan  masyarakat yang masih rendah sehingga berdampak pada kurangnya  pemenuhan  kebutuhan  pokok, pendidikan  dan  kesehatan.  Masih  ada masyarakat yang tidak memperhatikan asupan  gizi  karena  kurangnya  pendapatan sehingga  berdampak  pada  rendahnya  tingkat kesehatan masyarakat.
Masalah-masalah  tersebut  di  atas  terjadi diduga  disebabkan  oleh  berbagai  faktor  yang salah  satunya  akibat  dari  belum  efektifnya implementasi  kebijakan  tentang  bantuan  sosial Program  Keluarga  Harapan  oleh  pendamping Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  di  Desa Talagasari Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis. Indikasi  ketidakefektifan implementasi kebijakan tersebut  dapat  dilihat  dari  adanya  indikator- indikator sebagai berikut :
1. Kurangnya koordinasi dan komunikasi antara pendamping  PKH  dengan  kasi  kesejahteraan sebagai penunjang program  dalam  pendataan keluarga  penerima  manfaat  (KPM)  bantuan sosial  PKH  sehingga  program  tersebut  tidak tepat  sasaran.  Seperti  adanya  keluarga  yang dapat dikatakan sejahtera tapi masih mendapatkan bantuan sosial. Hal itu berakibat  pada  belum  adanya  perubahan keadaan/tingkat  ekonomi,  kesejahteraan,  dan daya beli masyarakat miskin.
2. Kurangnya  sosialisasi  tentang  pentingnya pendidikan  formal  bagi  anak  usia  sekolah oleh  Pendamping  PKH  terhadap  keluarga penerima  manfaat  bantuan  sosial  PKH,
sehingga mengakibatkan beberapa anak putus sekolah dan lebih memilih untuk bekerja.
3. Kurangnya sosialisasi dari pendamping PKH tentang  hak  dan  kewajiban  para  keluarga penerima  manfaat  bantuan  sosial  PKH sehingga bantuan sosial PKH disalahgunakan untuk  hal-hal  yang  tidak  penting  bukan digunakan untuk pemenuhan pangan, membantu  kondisi  sosial  dan  pendidikan anak, serta membantu biaya kesehatan.
Dari masalah-masalah yang terjadi tersebut,  perlunya  penyelesaian  yang  harus dilakukan  terutama  oleh  Pendamping  PKH  Desa Talagasari  serta  beberapa stakeholder terhadap implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan.  Diantaranya  dengan  memperhatikan hal-hal  yang  harus  disesuaikan  dengan  teori tentang    model  implementasi  kebijakan  menurut Edward  III  (Agustino,  2014  :  149)  yang  terdiri atas :
1. Komunikasi
2. Sumberdaya
3. Disposisi
4. Struktur Birokrasi
Maka  dari  itu  dalam  Implementasi Kebijakan  Tentang  Bantuan  Sosial  Program Keluarga Harapan terhadap Kesejahteraan Masyarakat  di  Desa  Talagasari  Kecamatan Kawali  Kabupaten  Ciamis,  hal  yang  peneliti rekomendasikan  adalah  Implementasi  Kebijakan harus mengacu kepada dimensi-dimensi mengenai model implementasi kebijakan
menurut  Edward  III  (Agustino,  2014  :  149) sehingga  diharapkan  Implementasi  Kebijakan Tentang  Bantuan  Sosial  Program  Keluarga Harapan  dapat  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat  di  Desa  Talagasari  sesuai  dengan yang diharapkan.

## 2. LANDASAN TEORITIS
Penelitian ini membahas tentang Implementasi  Kebijakan  Tentang  Bantuan  Sosial Program Keluarga Harapan terhadap Kesejahteraan  Masyarakat  di  Desa  Talagasari Kecamatan  Kawali  Kabupaten  Ciamis,  maka diambil  beberapa  teori  yang  relevan  untuk dijadikan  reverensi  dalam  penelitian  ini,  teori tersebut  diambil  dari  beberapa  sumber  mengenai implementasi kebijakan dan kesejahteraan.
Mazmanian dan Sabatier (Agustino, 2014 :  139)  mendefinisikan  Implementasi  Kebijakan sebagai berikut :
Pelaksanaan  keputusan  kebijaksanaan dasar,  biasanya  dalam  bentuk  Undang- Undang,  namun  dapat  pula  berbentuk perintah-perintah atau keputusan- keputusan  eksekutif  yang  penting  atau
keputusan  badan  peradilan.  Lazimnya, keputusan  tersebut  mengidentifikasikan masalah  yang ingin diatasi, menyebutkan secara  tegas  tujuan  atau  sasaran  yang ingin  dicapai,  dan  berbagai  cara  untuk menstrukturkan  atau  mengatur  proses implementasinya.
Suatu kebijakan ketika sudah dirumuskan harus  diimplementasikan  sesuai  dengan  tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Suatu kebijakan bisa berbentuk Undang-Undang, perintah-perintah atau keputusan-keputusan lainnya  yang  bertujuan  untuk  mengatasi  masalah dengan mengatur proses pelaksanaannya. Selanjutnya Agustino (2014: 139) mengemukakan  bahwa  implementasi  kebijakan menyangkut tiga hal, yaitu :
1. Adanya tujuan atau sasaran kebijakan.
2. Adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan. 3. Adanya hasil kegiatan.
Implementasi kebijakan merupakan tahapan  yang  sangat  penting  dalam  keseluruhan struktur  kebijakan,  karena  melalui  prosedur  ini proses  kebijakan  secara  keseluruhan  dapat dipengaruhi  tingkat  keberhasilan  atau  tidaknya pencapaian  tujuan.  Hal  ini  dipertegas  oleh  Udoji (Agustino,  2014  :  140)  dengan  mengatakan bahwa  ‘Pelaksanaan  kebijakan  adalah  sesuatu yang penting bahkan mungkin jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan. Kebijakan- kebijakan hanya akan sekedar berupa impian atau rencana  bagus  yang  tersimpan  rapi  dalam  arsip kalau  tidak  diimplementasikan’.  Implementasi kebijakan  publik  merupakan  faktor  penunjang yang sangat kuat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya Implementasi  kebijakan  publik  yang  baik, diharapkan  dapat  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat  sesuai  dengan  yang  diharapkan. Adapun  yang  menjadi  ukuran  dalam  mengukur implementasi  kebijakan  bantuan  sosial  Program Keluarga  Harapan  (PKH),  peneliti  menggunakan model  implementasi  kebijakan  menurut  Edward III (Agustino, 2014 : 149) yang terdiri atas : 1. Komunikasi
2. Sumberdaya
3. Disposisi
4. Struktur Birokrasi Komunikasi  dapat  terjadi  manakala terdapat dua orang yang saling berinteraksi untuk bertukar pikiran, informasi, pendapat maupun ide yang saling memahami satu sama lain dan adanya timbal  balik  diantara  keduanya.  Lebih  lanjut Edward  III  (Agustino,  2014  :  150)  menjelaskan bahwa :
Komunikasi sangat menentukan keberhasilan  pencapaian  tujuan  dari implementasi kebijakan publik. Implementasi  yang  efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui  apa  yang  akan  mereka kerjakan.  Pengetahuan  atas  apa  yang akan  mereka kerjakan  dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga  setiap  keputusan  kebijakan  dan peraturan implementasi harus ditransmisikan  (atau  dikomunikasikan) kepada  bagian  personalia  yang  tepat. Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikan pun harus tepat, akurat, dan konsisten. Komunikasi (atau pentransmisian  informasi) diperlukan agar  para  pembuat  keputusan  dan  para implementor  akan  semakin  konsisten dalam  melaksanakan  setiap  kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat. Selain  komunikasi,  sumberdaya  juga merupakan  salah  satu  variabel  yang  sangat menentukan  keberhasilan  implementasi  suatu kebijakan  menurut  Edward  III.  Selanjutnya, sumberdaya telah dijelaskan oleh Van Metter dan
Van Horn (Agustino, 2014 : 142) bahwa : Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan  memanfaatkan  sumberdaya yang tersedia. Manusia merupakan sumberdaya yang terpenting dalam menentukan  suatu  keberhasilan  proses implementasi.  Tahap-tahap  tertentu  dari keseluruhan proses implementasi
menuntut  adanya  sumberdaya  manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang  diisyaratkan  oleh  kebijakan  yang telah  ditetapkan  secara  apolitik.  Tetapi ketika  kompetensi  dan  kapabilitas  dari sumber-sumberdaya  itu  nihil,  maka kinerja  kebijakan  publik  sangat  sulit untuk diharapkan. Tetapi diluar sumberdaya manusia, sumberdaya- sumberdaya lain yang perlu diperhitungkan  juga,  ialah  :  sumberdaya finansial  dan  sumberdaya  waktu.  Karena mau  tidak  mau,  ketika  sumberdaya manusia  yang  kompeten  dan  kapabel telah  tersedia  sedangkan  kucuran  dana melalui  anggaran  tidak  tersedia,  maka memang  menjadi  persoalan  pelik  untuk merealisasikan  apa  yang  hendak  dituju oleh  tujuan  kebijakan  publik.  Demikian pula  halnya  dengan  sumberdaya  waktu. Saat  sumberdaya  manusia  giat  bekerja dan  kucuran  dana  berjalan  dengan  baik,
tetapi  terbentur  dengan  persoalan  waktu yang terlalu ketat, maka hal ini pun dapat menjadi  penyebagian  ketidakberhasilan implementasi kebijakan.
Selanjutnya, variabel yang mempengaruhi  implementasi  kebijakan  menurut Edward III adalah disposisi. Menurut Van Metter dan  Van  Horn  (Agustino,  2014  :  143) mengatakan bahwa :
Sikap  penerimaan  atau  penolakan  dari (agen)  pelaksana  akan  sangat  banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya  kinerja  implementasi  kebijakan publik.  Hal  ini  sangat  mungkin  terjadi oleh  karena  kebijakan  yang dilaksanakan bukanlah  hasil  formulasi  warga  setempat yang  mengenal  betul  persoalan  dan permasalahan  yang  mereka  rasakan. Tetapi  kebijakan  yang  akan  implementor pelaksanaan  adalah  kebijakan  “dari  atas” ( top  down )  yang  sangat  mungkin  para pengambil  keputusannya  tidak  pernah mengetahui (bahkan tidak mampu menyentuh)  kebutuhan,  keinginan,  atau permasalahan yang warga ingin selesaikan.
Variabel selanjutnya  menurut  Edward III dalam  proses  implementasi  kebijakan  adalah struktur birokrasi. Menurut Edward III (Agustino, 2014 : 153), struktur birokrasi dijelaskan sebagai berikut :
Walaupun sumber-sumber untuk melaksanakan  suatu  kebijakan  tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan,  dan  mempunyai  keinginan untuk  melaksanakan  suatu  kebijakan, kemungkinan  kebijakan  tersebut  tidak dapat  terlaksana  atau  terealisasi  karena terdapatnya  kelemahan  dalam  struktur birokrasi. Kebijakan yang begitu kompleks  menuntut  adanya  kerjasama banyak  orang,  ketika  struktur  birokrasi tidak  kondusif  pada  kebijakan  yang tersedia, maka hal ini akan menyebagiankan sumberdaya- sumberdaya  menjadi  tidak  efektif  dan menghambat jalannya kebijakan.
Birokrasi  sebagai  pelaksana  sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan  yang  telah  diputuskan  secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik.
Koordinasi  antara  pelaksana  kebijakan sangat  penting  agar  suatu  kebijakan  dapat terealisasi.  Kerjasama  ini  akan  menghindari terjadinya  tumpang  tindih  pekerjaan  sehingga
sumber  daya  yang  ada  bisa  berjalan  dengan efektif.  Dua  karakteristik,  menurut  Edward  III (Agustino, 2014: 153-154), yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi/organisasi  kearah  yang  lebih  baik, adalah : Melakukan Standar Operating Prosedures (SOPs)  dan  melaksanakan Fragmentasi. SOPs adalah suatu kegiatan rutin  yang  memungkinkan  para  pegawai (atau pelaksana kebijakan/administrotur/birokrat) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya pada tiap  harinya  sesuai  dengan  standar  yang ditetapkan  (atau  standar  minimum  yang dibutuhkan warga). Sedangkan pelaksanaan  fragmentasi  adalah  upaya penyebaran tanggungjawab kegiatan-
kegiatan  atau  aktivitas-aktivitas  pegawai diantara beberapa unit kerja. Selanjutnya  dalam  Peraturan  Menteri Sosial  Nomor  10  Tahun  2017  tentang  Program Keluarga  Harapan  Pasal  1  ayat  (1)  dijelaskan bahwa : Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disingkat PKH adalah program pemberian bantuan sosial
bersyarat  kepada  keluarga  miskin  dan rentan  yang  terdaftar  dalam  data  terpadu penanganan  fakir  miskin,  diolah  oleh pusat  data  dan  informasi  kesejahteraan sosial  dan  ditetapkan  sebagai  keluarga penerima manfaat PKH.
Dari  definisi  di  atas,  menjelaskan  bahwa
PKH adalah program pemerintah yang dimaksudkan  untuk  mensejahterakan  masyarakat miskin  dengan  memberikan  bantuan  secara  tunai sebagaimana  tertuang  dalam  Pasal  1  ayat  (4) Peraturan  Menteri  Sosial  Nomor  10  Tahun  2017 tentang  Program  Keluarga  Harapan  bahwa “Bantuan  Sosial  PKH  adalah  bantuan  berupa uang,  barang,  atau  jasa  kepada  seseorang, keluarga,  kelompok  atau  masyarakat  miskin, tidak  mampu,  dan/atau  rentan  terhadap  risiko sosial”.
Selanjutnya tentang kesejahteraan,  dalam buku  Pengantar  Kesejahteraan  Sosial,  Fahrudin (2014 : 8-9) mengemukakan bahwa “Kesejahteraan  dapat  diartikan  sebagai  suatu kondisi dimana orang dapat memenuhi kebutuhannya dan dapat berelasi dengan lingkungannya  secara  baik”.  Dari  pendapat tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  kondisi sejahtera  itu  adalah  dimana  seseorang  dapat memenuhi  kebutuhannya,  baik  itu  kebutuhan pokok  maupun  kebutuhan  yang  lainnya,  dapat beradaptasi  dengan  lingkungan  serta  dapat
diterima  dilingkungan  dengan  baik.  Selanjutnya, dalam  Pasal  1  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor 11 Tahun 2009 dirumuskan bahwa “Kesejahteraan sosial adalah kondisi
terpenuhinya  kebutuhan  material,  spiritual,  dan sosial  warga  negara  agar  dapat  hidup  layak  dan mampu  mengembangkan  diri,  sehingga  dapat melaksanakan  fungsi  sosialnya”.  Selanjutnya Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB)  (Suharto, 2014 : 1)  menyatakan :
Kesejahteraan  sosial  merupakan  kegiatan- kegiatan yang terorganisir yang bertujuan untuk membantu individu atau masyarakat  guna  memenuhi  kebutuhan- kebutuhan  dasarnya  dan  meningkatkan kesejahteraan selaras dengan kepentingan keluarga dan masyarakat.
Pendapat di atas sesuai dengan pandangan yang dikemukakan oleh Fadilah (2014 : 32) yang menjelaskan bahwa : Kesejahteraan masyarakat ialah kesejahteraan dalam konteks
bermasyarakat,  kesejahteraan  diartikan sebagai  bantuan  keuangan  atau  lainnya kepada  individu  atau  lembaga  dari organisasi  swasta  dan  negara  atau pemerintah  dikarenakan  kesulitan  dalam memenuhi kebutuhan hidunya.
Implementasi  kebijakan  erat  kaitannya dengan  kesejahteraan  masyarakat.  Untuk  itu peneliti  mengemukakan  beberapa  pendapat  para ahli  terkait  dengan  kesejahteraan  yaitu  menurut Midgley  (Suharto,  2013  :  104)  mendefinisikan kesejahteraan :
Kondisi sejahtera terjadi manakala kehidupan  manusia  aman  dan  bahagia karena  kebutuhan  dasar  akan  gizi, kesehatan,  pendidikan,  tempat  tinggal dan  pendapatan  dapat  dipenuhi,  serta manakala
manusia memperoleh perlindungan  dari  resiko-resiko  utama yang mengancam kehidupannya. Menurut Goulet (Mardikanto dan Soebiato,  2015  :  3-4)  kesejahteraan  masyarakat mempunyai  sedikitnya  tiga  nilai-nilai  sebagai berikut :
1. Tercapainya swasembada ,  dalam  arti kemampuan masyarakat yang bersangkutan  untuk  memenuhi  dan mencukupi kebutuhan-kebutuhan dasar  yang  mencakup  :  pangan, sandang, perumahan/pemukiman, kesehatan, pendidikan dasar,
keamanan, rekreasi, dll.
2. Peningkatan  harga  diri,  dalam  arti berkembangnya  rasa  percaya  diri untuk  hidup  mandiri  yang  tidak
tergantung  kepada  atau  ditentukan oleh pihak lain, terlepas dari penindasan  fisik  maupun  ideologi, dan  tidak  dimanfaatkan  oleh  pihak lain untuk kepentingan mereka.
3. Diperolehnya suasana kebebasan, dalam  arti  adanya  kesempatan  dan kemampuan  untuk  mengembangkan dan untuk memilih alternatif-alternatif yang dapat dan boleh dilakukan untuk mewujudkan  perbaikan  mutu-hidup atau kesejahteraan yang terus menerus bagi  setiap  individu  sebagai  warga masyarakat  yang  sedang  membangun itu,  tanpa  adanya  rasa  takut  dan tekanan dari pihak-pihak lain. Implementasi  kebijakan  publik  sangat erat  kaitannya  dengan  kesejahteraan  masyarakat, hal tersebut senada dengan apa yang dikemukakan  oleh  Marshall (Suharto, 2012 :  10) bahwa  ‘Kebijakan  sosial  adalah  kebijakan pemerintah  yang berkaitan dengan tindakan  yang memiliki
dampak langsung terhadap kesejahteraan  warga  negara  melalui  penyediaan pelayanan  sosial  atau  bantuan  keuangan’. Pendapat ini mengandung arti bahwa pelaksanaan kebijakan bantuan sosial pada esensinya diarahkan  untuk  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat.  Adanya  implementasi  kebijakan bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) mempunyai  peran  yang  strategis  terhadap kesejahteraan masyarakat dimana Magill (Suharto, 2012 : 10) mengemukakan bahwa : Kebijakan  sosial  merupakan  bagian  dari kebijakan publik ( public policy ). Kebijakan publik meliputi semua kebijakan  yang  berasal  dari  pemerintah, seperti  kebijakan  ekonomi,  transportasi, komunikasi, pertahanan keamanan (militer),  serta  fasilitas-fasilitas  umum lainnya  (air  bersih,  listrik).  Kebijakan sosial  merupakan  satu  tipe  kebijakan publik  yang  diarahkan  untuk  mencapai tujuan-tujuan sosial.
Semua kebijakan terlahir dari pemerintah baik  berupa  aturan  maupun  tindakan  atau program-program, sedangkan masyarakat sebagai penerima  kebijakan,  kemudian  tujuan  dari kebijakan  sosial  ini  memiliki  tujuan  positif  yaitu untuk  mensejahteran  masyarakat,  kemudian adapun  menurut  pendapat  Marshall  (Suharto, 2012  :  10)  mengatakan  bahwa  ‘Kebijakan  sosial adalah  kebijakan  pemerintah  yang  berkaitan dengan tindakan yang memiliki dampak langsung terhadap  kesejahteraan  warga  negara  melalui penyediaan  pelayanan  sosial  atau  bantuan keuangan’.
Dengan
implementasi kebijakan diharapkan  dapat  meningkatkan  kualitas  hidup manusia  sehingga  kesejahteraan  dapat  tercapai. Implementasi kebijakan yang dimaksudkan untuk meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  tidak akan  berjalan  tanpa  adanya  dukungan  dari masyarakat  itu  sendiri,  dikarenakan  lokus penelitian  ini  di  desa  maka  yang  menjadi  tolak ukur  keberhasilan  implementasi  kebijakan  dan kesejahteraan  masyarakat  adalah  masyarakat yang  menjadi  sasaran  implementasi  kebijakan tersebut.

## 3. METODE PENELITIAN

## 3.1 Jenis Penelitian
Jenis  penelitian  yang  digunakan  peneliti adalah metode penelitian kuantitatif. Seperti yang dikemukakan oleh Sugiyono (2014 : 13) bahwa :
Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan  sebagai  metode  penelitian  yang berlandaskan  pada  filsafat  positivisme, digunakan  untuk  meneliti  pada  populasi atau  sampel  tertentu,  pengumpulan  data menggunakan instrumen penelitian, analisis  data  bersifat  kuantitatif/statistik, dengan  tujuan  untuk  menguji  hipotesis yang telah ditetapkan.

## 3.2 Waktu dan Tempat Penelitian
Waktu penelitian  dilakukan dimulai pada 02  Februari  2018  sampai  dengan  31  Juli  2018.
Tempat  penelitian  yang  peneliti  lakukan  adalah di Desa Talagasari Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis.

## 3.3 Subjek Penelitian
Informan yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  sebanyak  42  (empat  puluh dua) orang yang terdiri dari : a. Pendamping PKH ; 1 orang b. Kepala Desa ; 1 orang c. Kepala Seksi Kesejahteraan   ; 1 orang d. Kepala Dusun ; 7 orang e. Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harpan (KPMPKH) ; 32 orang

## 3.4 Prosedur
Dalam  penelitian  ini  langkah  penelitian yang  dilakukan  adalah  dengan  melihat  masalah yang  ada  di  lokasi  tersebut  yang  kemudian disesuaikan  dengan  menggunakan  indikator- indikator  melalui  teori  ahli  sebagai  acuan  dalam pelaksanaan  penelitian.  Teori  yang  dijadikan acuan adalah teori Model Implementasi Kebijkan dari Agustino (2014 :149) dan teori tentang Tolak
Ukur Kesejahteraan menurut Goulet (Mardikanto& Soebiato, 2013 :3). 3.5 Data, Instrumen, dan Teknik Pengumpulan data Data dalam penelitian ini terdiri atas data primer  dan  data  sekunder.Data  primer  diperoleh melalui jawaban dari wawancara dengan informan,  sedangkan  data  sekunder  ini  diperoleh dari dokumentasi, data statistik dari Kantor Desa, buku-buku, jurnal ilmiah, surat kabar dan catatan lain  yang  berkaitan  dengan  penelitian. Instrumen yang  digunakan  berupa  pedoman  angket  dan wawancara,  audio  rekaman  serta  foto.Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Studi  kepustakaan,  yaitu  teknik  pengumpulan data  dengan  cara  mempelajari  bahan-bahan literatur,  dokumen-dokumen  atau  sumber- sumber  lainnya  yang  ada  kaitannya  dengan masalah yang sedang diteliti.
2. Studi  lapangan,  yaitu  teknik  pengumpulan data  yang  diperoleh  secara  langsung  dari objek yang diteliti yang meliputi :
a. Observasi,  yaitu  cara  memperoleh  data dengan  pengamatan  langsung  terhadap objek  yang  berhubungan  dengan  masalah penelitian.
b. Angket,  yaitu  teknik  pengumpulan  data melalui  penyebaran  sejumlah  pertanyaan kepada  responden.  Kegiatan  pengumpulan
data  dengan  menggunakan  instrumen berupa  angket  disusun  secara  terstruktur. Angket terdiri dari beberapa butir pertanyaan  disertai  alternatif  jawaban sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
c. Wawancara,  yaitu  pengamatan  langsung dengan  cara  melakukan  tanya  jawab dengan  unsur  yang  ada  hubungannya dengan masalah penelitian.

## 3.6 Teknik analisis data
Untuk  menjawab  rumusan  masalah,
peneliti menggunakan analisis kuantitatif melalui pengolahan data yang ditabulasikan dan dideskripsikan ke dalam tabel distribusi frekuensi dengan langkah-langkah sebagai berikut :
1. Menentukan  rentang,  yaitu  dengan  cara skor/nilai  tertinggi  dikurangi  skor/nilai terendah
2. Menentukan kategori penilaian
3. Persentase
4. Analisis Regresi Korelasi
Dimaksudkan untuk mengetahui keeratan hubungan  antara  variabel  X  dan  variabel  Y.
Untuk  menentukan  keeratan  kedua  variabel  yang diteliti  digunakan  pedoman  interpretasi  koefisien korelasi.  Untuk  mengetahui  besarnya  pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat dapat ditafsirkan dari koefisien determinasi. Sedangkan untuk  menguji  tingkat  signifikansi  dari  kedua variabel  yang diteliti digunakan rumus uji t (test- t).
4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Berikut  peneliti  sajikan  hasil  penelitian dan pembahasan
mengenaiPengaruh Implementasi  Kebijakan  Tentang  Bantuan  Sosial Program  Keluarga  Harapan  oleh  Pendamping Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  terhadap Kesejahteraan  Masyarakat  di  Desa  Talagasari Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis.
4.1 Implementasi Kebijakan Tentang Bantuan Sosial Program Keluarga
Harapan  oleh  Pendamping  Program Keluarga Harapan (PKH)
Sub  variabel  bebas  dalam  penelitian  ini adalah  model  implementasi  kebijakan  menurut Edward III (Agustino, 2014 : 149)  yang  meliputi dimensi-dimensi sebagai berikut :
1. Komunikasi, dengan indikator-indikator : a. Pendamping  PKH  menyampaikan  pesan secara  cermat  agar  mudah  dipahami  oleh KPM PKH.
b. Informasi yang disampaikan oleh pendamping  PKH  terhadap  KPM  PKH sesuai dengan pedoman pelaksanaan PKH.
2. Sumberdaya, dengan indikator-indikator : a. Pendamping  PKH  berkompeten  dalam implementasi kebijakan PKH.
b. Tersedianya  fasilitas  dalam  implementasi kebijakan PKH.
3. Disposisi, dengan indikator-indikator :
a. Pendamping PKH bersikap sopan terhadap KPM PKH.
b. Dukungan  moril  dari  pendamping  PKH terhadap KPM PKH.
4. Struktur birokrasi, dengan indikator-indikator: a. Adanya  koordinasi  antara  pendamping PKH  dengan  kasi  kesejahteraan  dalam implementasi kebijakan PKH .
b. Adanya  kerjasama  antara  pendamping PKH dengan KPM PKH.
c. Implementasi kebijakan PKH sesuai dengan  Standar  Operasional  Prosedur (SOP).
TABEL 4.1

## REKAPITULASI TANGGAPAN RESPONDEN UNTUK VARIABEL (X) MENGENAI
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG BANTUAN SOSIAL PROGRAM KELUARGA HARAPAN OLEH PENDAMPING PROGRAM KELUARGA
HARAPAN (PKH) DI DESA TALAGASARI KECAMATAN KAWALI KABUPATEN CIAMIS NO Uraian Skor % Kategori 1 Pendamping PKH menyampaikan pesan secara cermat agar mudah dipahami oleh KPM PKH 162 77,14 Baik 2 Informasi  yang  disampaikan  oleh  pendamping  PKH terhadap  KPM  PKH  sesuai  dengan  pedoman pelaksanaan PKH 133 63,33 Baik 3 Pendamping  PKH  berkompeten  dalam  implementasi kebijakan PKH 138 65,71 Baik 4 Tersedianya  fasilitas  dalam  implementasi  kebijakan PKH 77 36,67 Kurang baik 5 Pendamping PKH bersikap sopan terhadap KPM PKH 167 79,52 Baik 6 Dukungan moril dari pendamping PKH terhadap KPM PKH 132 62,86 Baik 7 Adanya  koordinasi  antara  pendamping  PKH  dengan kasi  kesejahteraan  dalam  implementasi  kebijakan PKH 89 42,38 Cukup baik 8 Adanya  kerjasama  antara  pendamping  PKH  dengan KPM PKH 104 49,52 Cukup baik 9 Implementasi  kebijakan  PKH  sesuai  dengan  Standar Operasional Prosedur (SOP) 118 56,19 Cukup baik Jumlah 1120 533,32 Cukup baik Rata-rata 124,44 59,26 Sumber : Hasil Penelitian 2018 Untuk  lebih  jelasnya,  peneliti  sajikan pembahasan  mengenai  Implementasi  Kebijakan Tentang  Bantuan  Sosial  Program  Keluarga Harapan  oleh  Pendamping  Program  Keluarga Harapan (PKH)sebagai berikut:
1. Komunikasi
Dalam  proses  implementasi  kebijakan
Program  Keluarga  Harapan,  Pendamping  PKH harus memperhatikan kemungkinan-
kemungkinan yang terjadi baik itu dampak positif maupun  negatif.  Jika  dilihat  dari  kemungkinan yang  ada  dengan  tujuan  implementasi  kebijakan yang dilakukan Pendamping PKH akan berdampak pada hal yang positif. Hasil  penelitian  pada  dimensi  komunikasi dengan indikator Pendamping PKH menyampaikan  pesan  secara  cermat  agar  mudah dipahami  oleh  KPM  PKH,  berdasarkan  hasil penelitian bahwa Pendamping PKH
menyampaikan  pesan  secara  cermat  agar  mudah dipahami  oleh  KPM  PKH  dilaksanakan  dengan baik.  Hal  ini  ditunjukkan  dengan  penyampaian pesan yang sangat terperinci, segala hal mengenai bidang  kesehatan  dan  pendidikan  dijelaskan secara  rinci  menggunakan  pilihan  kata  yang mudah  dimengerti  oleh  para  KPM  PKH  itu sendiri.  Pendamping  berusaha  menyampaikan
pesan  sejelas  mungkin  kepada  KPM  PKH  untuk menghindari adanya kesalahan dalam pemahaman isi dari pesan yang disampaikan. Dari  pelaksanaan  indikator  komunikasi, berdasarkan  hasil  penelitian  bahwa  komunikasi yang  terjadi  dengan  adanya  informasi  yang disampaikan  oleh  Pendamping  PKH  terhadap KPM  PKH  sesuai  dengan  Pedoman  Pelaksanaan PKH,  dapat  dibuktikan  dalam  pelaksanaan kebijakan PKH, pendamping telah mengacu pada pedoman  pelaksanaan  PKH.  Informasi  ataupun materi yang diberikan dalam pertemuan kelompok telah sesuai dengan pedoman pelaksanaan PKH. Selain itu sosialisasi mengenai pendidikan  dan  kesehatan  terus  dilakukan  untuk perkembangan  dan  pencapaian  program  sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan PKH. Pendamping selalu membawa pedoman pelaksanaan PKH, dan setiap kali sebelum kegiatan dimulai pendamping selalu  menyesuaikan  informasi  yang  akan disampaikan  dengan pedoman pelaksanaan PKH. Informasi  yang  disampaikan  kepada  KPM  PKH akurat  dan  konsisten  sesuai  dengan  Pedoman Pelaksanaan PKH.
2. Sumberdaya
Hasil  penelitian  pada  dimensi  sumberdaya dengan indikator Pendamping PKH berkompeten dalam implementasi kebijakan PKH, berdasarkan hasil  penelitian  bahwa pendamping  PKH berkompeten dalam implementasi kebijakan PKH dapat  dikatakan  baik.  Hal  ini  ditunjukkan  bahwa dalam implementasi kebijakan PKH, pendamping berusaha  semaksimal  mungkin  agar  tujuan  dari kebijakan  untuk  mensejahterakan  masyarakat bisa  tercapai.  Segala  kemampuan  yang  dimiliki oleh  pendamping  digunakan  sebaik  mungkin dalam pelaksanaan kebijakan. Pendamping memiliki  pengetahuan  yang  cukup  luas  yang terlihat  saat  memberikan  masukan  kepada  KPM PKH,  memiliki  keterampilan  dalam  mengajak KPM PKH  disaat pertemuan,  kemampuan  dalam menguasai  materi  ataupun  mengajak  KPM  PKH untuk  dapat  meningkatkan  kualitas hidup  dengan bertukar  pengalaman  atau sharing .  Selain  itu Pendamping PKH bersedia  menerima pengaduan tentang  permasalahan  yang  dialami  para  KPM PKH.
Dari  pelaksanaan  indikator  sumberdaya, berdasarkan  hasil  penelitian  bahwa  sumberdaya yang meliputi tersedianya fasilitas dalam implementasi kebijakan PKH masih kurang baik.
Fasilitas  dalam  implementasi  kebijakan  PKH memang belum memadai, hal tersebut dikarenakan kurangnya anggaran dari pemerintah pusat  dan  kurangnya  dukungan  dari  pemerintah desa.Kurangnya  fasilitas  dalam  implementasi kebijakan PKH dapat terlihat dengan penggunaan tempat  yang  kurang  baik  dan  kurangnya dukungan  peralatan  dalam  penyampaian  materi saat pertemuan peningkatan kemampuan keluarga (P2K2).
3. Disposisi
Hasil  penelitian  pada  dimensi  disposisi dengan  indikator  pendamping  PKH  bersikap sopan  terhadap  KPM  PKH,  berdasarkan  hasil penelitian  bahwa  pendamping  PKH  bersikap sopan  terhadap  KPM  PKH  telah  dilaksanakan dengan  baik.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  adanya sikap  saling  menghargai  satu  sama  lain  sehingga menimbulkan kenyamanan bagi KPM PKH.
Dari  pelaksanaan  indikator  disposisi, berdasarkan hasil penelitian bahwa disposisi yang selanjutnya  meliputi  dukungan  moril  dari pendamping PKH terhadap KPM PKH, pendamping  PKH  selalu  memberikan  dukungan moril  berupa  motivasi  yang  dapat  memberikan dampak  positif  bagi  KPM  PKH.  Pemberian motivasi  terus  dilakukan  agar  setiap  KPM  PKH dapat  terus  terpicu  dengan  motivasi  yang diberikan  pendamping  PKH  sehingga  dapat meningkatkan kualitas hidup para KPM PKH.

## 4. Struktur Birokrasi
Hasil  penelitian  pada  dimensi  struktur birokrasi  dengan  indikator  adanya  koordinasi antara pendamping PKH dengan kasi kesejahteraan  dalam  implementasi  kebijakan PKH,  berdasarkan  hasil  penelitian  bahwa koordinasi  antara  pendamping  PKH  dengan  kasi kesejahteraan  dalam  implementasi  kebijakan PKH  dilaksanakan  dengan  cukup  baik.  Hal  ini ditunjukan  dengan  adanya  kerjasama  dalam menentukan  sasaran  kebijakan  PKH,  memilih masyarakat  yang  akan  menjadi  KPM  PKH  dan adanya  transparansi  data  dari  kasi  kesejahteraan kepada  pendamping  PKH.  Dalam  implementasi kebijakan  PKH  koordinasi  merupakan  salah  satu hal  penting  yang  harus  dilaksanakan.  Tanpa adanya  koordinasi  yang  baik  antara  pendamping PKH  dengan  kasi  kesejahteraan,  implementasi kebijakan  tidak  akan  berjalan  dengan  lancar. Karena  semua  data  yang  diperlukan  oleh pendamping berpusat di desa tepatnya berhubungan dengan kasi kesejahteraan. Dari pelaksanaan indikator struktur birokrasi,  berdasarkan  hasil  penelitian  bahwa struktur  birokrasi  yang  selanjutnya  meliputi adanya  kerjasama  antara  pendamping  PKH dengan KPM PKH, kerjasama antara pendamping  PKH  dengan  KPM  PKH  belum dilaksanakan  dengan  baik.  Hal  tersebut  dapat dilihat  dengan  masih  adanya  KPM  PKH  yang tidak  memenuhi  kewajibannya  sebagai  penerima manfaat. Saat pertemuan peningkatan kemampuan  keluarga  (P2K2)  masih  ada  KPM yang  tidak  hadir  dengan  berbagai  alasan  seperti karena  kurangnya  informasi  yang  didapat  oleh KPM  PKH.  Selain  itu,  aturan  maupun  sanksi yang  kurang  ketat  dan  kurangnya  ketegasan  dari pendamping  menyebabkan  KPM  tidak  terlalu memperhatikan  apa  yang  menjadi  kewajibannya sebagai KPM PKH.
Dari pelaksanaan indikator struktur birokrasi,  berdasarkan  hasil  penelitian  bahwa struktur  birokrasi  yang  meliputi  implementasi kebijakan PKH sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dilaksanakan dengan cukup baik. Hal tersebut dapat dilihat dari semua  kegiatan  dalam  implementasi  kebijakan PKH telah sesuai dengan standar yang ditetapkan.  Segala  kegiatan  yang  dilaksanakan dalam implementasi kebijakan berlandaskan pada pedoman pelaksanaan PKH. Pendamping melakukan  kegiatan-kegiatan  sesuai  dengan agenda dan kegiatan lain yang bersifat kondisional.
4.2 Kesejahteraan Masyarakat di Desa
Talagasari Kecamatan Kawali Kabupaten

## Ciamis.
Sub  variabel  terikatdalam  penelitian  ini adalah  ukuran  kesejahteraan  menurut  Goulet (Mardikanto  dan  Soebiato,  2013  :  3-4),  yang meliputidimensi-dimensi sebagai berikut :
1. Tercapainya  swasembada,  dengan  indikator- indikator :
a. Adanya  pemenuhan  sandang,  pangan, danpapan.
b. Adanya pemenuhan tingkat pendidikan.
c. Adanya pemenuhan kesehatan.
2. Peningkatan  harga  diri,  dengan  indikator- indikator :
a. Adanya pengakuan dari masyarakat. b. Adanya peningkatan mutu ketenagakerjaan.
3. Diperolehnya  suasana  kebebasan,  dengan indikator-indikator :
a. Adanya peningkatan mutu/kualitas hidup.
b. Adanya persamaan  hak  untuk  memperoleh akses dan kesempatan yang sama.
TABEL 4.2

## REKAPITULASI TANGGAPAN RESPONDEN UNTUK VARIABEL (Y) MENGENAI
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA TALAGASARI

## KECAMATAN KAWALI KABUPATEN CIAMIS
No Uraian Skor % Kategori 1 Adanya pemenuhan sandang, pangan dan papan 122 58,10 Cukup baik 2 Adanya pemenuhan tingkat pendidikan 156 74,29 Baik 3 Adanya pemenuhan kesehatan 134 63,81 Baik 4 Adanya pengakuan dari masyarakat 134 63,81 Baik 5 Adanya peningkatan mutu ketenagakerjaan 82 39,05 Kurang baik 6 Adanya peningkatan mutu atau kulitas hidup 134 63,81 Baik 7 Adanya persamaan hak untuk memperoleh akses dan kesempatan yang sama 113 53,81 Cukup baik Jumlah 875 416,68 Cukup baik Rata-rata 125 59,52 Sumber: Hasil penelitian 2018 Untuk  lebih  jelasnya,  peneliti  sajikan pembahasan  tentang  Kesejahteraan  Masyarakat sebagai berikut :
1. Tercapainya Swasembada
Hasil  penelitian  dari  dimensi  tercapainya swasembada,  yaitu  dengan pelaksanaan indikator adanya  pemenuhan  sandang,  pangan  dan  papan. Kebutuhan  sandang,  pangan  dan  papan  adalah kebutuhan  masyarakat  yang  paling  mendasar. Pada dasarnya masyarakat sudah dapat memenuhi  kebutuhan  tersebut  meskipun  ada beberapa  masyarakat  yang  belum  tercukupi kebutuhan  pangan  dan  papannya  sehingga  harus menunggu  bantuan  dari  pemerintah,  seperti bantuan beras  sejahtera (Rastra)  dan rumah tidak layak huni (RUTILAHU).
Dari pelaksanaan indikator adanya pemenuhan  tingkat  pendidikan  memang  dapat dikatakan sudah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan jawaban angket,  wawancara Pendamping PKH  dan  hasil  observasi  bahwa  kualitas pendidikan  sudah  terpenuhi  dengan  baik,  karena dengan  program  pemerintah  yang  mewajibkan wajib belajar 12 tahun, namun sangat disayangkan  mayoritas  masyarakat  terutama
anak-anak  pada  saat  ini  masih  banyak  yang lulusan  SD  dan  SMP  karena  alasan  keterbatasan biaya, padahal pemerintah mewajibkan minimalnya 12 tahun pendidikan.
Kebutuhan  pokok  masyarakat  tidak  hanya sandang,  pangan,  papan  serta  pendidikan  namun kesehatan  juga  menjadi  kebutuhan  pokok  bagi masyarakat. Sebagaimana halnya bahwa kesehatan  di  Desa  Talagasari  Kecamatan  Kawali Kabupaten  Ciamis  sudah  dilaksanakan  dengan cukup  baik,  hal  tersebut  terlihat  dari  pelayanan kesehatan  yang  cukup  baik  dari  bidan  desa  dan mantri  (perawat  kesehatan)  serta  tersedianya puskesmas  pembantu (pustu)  di Desa  Talagasari. Namun  demikian,  kesadaran  masyarakat  akan pentingnya  kesehatan  masih  kurang  baik.  Hal tersebut  terlihat  dari  masih  adanya  masyarakat yang  tidak  begitu  memperdulikan  kesehatannya, apabila mereka sakit cukup dengan membeli obat warung  tanpa  memeriksakannya  ke  puskesmas terdekat.
2. Peningkatan Harga Diri
Hasil  penelitian  dari  dimensi  peningkatan harga  diri,  dari  pelaksanaan  indikator  adanya pengakuan dari masyarakat, berdasarkan
penelitian bahwa pengakuan dari masyarakat bagi masyarakat  yang  kurang  mampu  dalam  keadaan baik, dimana pada umumnya masyarakat pedesaan masih kental dengan gotong royong dan kekeluargaan.  Jadi  dalam  hal  pengakuan  dari masyarakat  tidak  ada  istilah  membeda-bedakan ataupun  mengucilkan  terhadap  masyarakat  yang kurang mampu.
Dari  pelaksanaan  indikator  peningkatan harga  diri,  berdasarkan  hasil  penelitian  bahwa peningkatan  mutu ketenagakerjaan masyarakat di Desa  Talagasari  dalam  pelaksanaannya  masih kurang  baik,  karena  masih  banyak  masyarakat yang tidak mempunyai
pekerjaan (pengangguran),  masih  adanya  masyarakat  yang bekerja  tidak  pasti  atau  hanya  sekedar  pekerjaan serabutan,  dan  pekerjaan  musiman.  Adanya bantuan PKH tidak membuka lapangan pekerjaan baru,  sehingga  kurang  berpengaruh  terhadap peningkatan mutu ketenagakerjaan.
3. Diperolehnya Suasana Kebebasan
Hasil  penelitian  dari  dimensi  diperolehnya suasana  kebebasan,  dari  pelaksanaan  indikator adanya  peningkatan  mutu  atau  kualitas  hidup, berdasarkan  hasil  penelitian  bahwa  peningkatan mutu  atau  kualitas  hidup  masyarakat  Desa Talagasari  sudah  dilaksanakan  dengan  baik, dapat  dilihat  dari  masyarakat  yang  mempunyai keinginan  meningkatkan  kualitas  hidupnya  dan dorongan dari pemerintah desa untuk mendapatkan  hidup  yang  lebih  layak  sehingga dapat  dikatakan  sejahtera.  Berbagai  bantuan pemerintah  juga  berperan  dalam  peningkatan mutu  atau  kualitas  hidup  masyarakat  karena bantuan-bantuan tersebut dapat membantu memenuhi kebutuhan hidup masyarakat.
Dari  pelaksanaan  indikator  diperoleh suasana  kebebasan,  berdasarkan  hasil  penelitian bahwa adanya persamaan hak untuk memperoleh akses  dan  kesempatan  yang  sama  sudah dilaksanakan  dengan  cukup  baik.  Hal  ini  dapat ditunjukan dari pelayanan dan perhatian pemerintah  desa  tidak  membeda-bedakan  status sosial  setiap  masyarakat  yang  akan  dilayani, semua  disamaratakan  sesuai  dengan  kebutuhan masyarakat yang diperlukan.
4.3 Pengaruh Implementasi Kebijakan Tentang Bantuan Sosial Program Keluarga  Harapan  oleh  Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap  Kesejahteraan  Masyarakat  di Desa Talagasari Kecamatan Kawali
Kabupaten Ciamis.
Setelah  peneliti  menganalisis  variabel Implementasi  Kebijakan  tentang  Bantuan  Sosial Program  Keluarga  Harapan  oleh  Pendamping
Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  di  Desa Talagasari Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis (X)  serta  variabel  Kesejahteraan  Masyarakat  di Desa  Talagasari  Kecamatan  Kawali  Kabupaten Ciamis (Y), selanjutnya dapat dianalisis mengenai  Pengaruh  Implementasi  Kebijakan tentang  Bantuan  Sosial  Program  Keluarga Harapan  oleh  Pendamping  Program  Keluarga Harapan (PKH) terhadap Kesejahteraan
Masyarakat  di  Desa  Talagasari  Kecamatan Kawali  Kabupaten  Ciamis  dengan  menggunakan korelasi product moment.
Berdasarkan  hasil  penelitian  bahwa  hasil perhitungan  korelasi  antara  dua  variabel,  didapat nilai  r xy sebesar  0,48,  dengan  menggunakan pedoman untuk memberikan interpretasi koefisien  korelasi,  maka  dapat  dianalisis  bahwa terdapat hubungan yang sedang antara implementasi  kebijakan  tentang  bantuan  sosial Program  Keluarga  Harapan  oleh  Pendamping Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  dengan kesejahteraan  masyarakat  di  Desa  Talagasari Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis.
Dari  perhitungan  koefisien  determinasi diperoleh  nilai  sebesar  23,04,  artinya  23,04% kesejahteraan masyarakat dipengaruhi oleh implementasi  kebijakan  tentang  bantuan  sosial Program Keluarga Harapan.
Koefisien determinasi sebesar 23,04% tersebut menunjukan tingkat  pengaruhnya  cukup  berarti.  Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan  tentang  bantuan  sosial  Program Keluarga  Harapan  berpengaruh  positif  terhadap kesejahteraan masyarakat sebesar 23,04%. Sedangkan  sisanya  sebesar  76,96%  adalah  dari indikator-indikator implementasi kebijakan tentang  bantuan  sosial  Program  Keluarga Harapan  oleh  Pendamping  Program  Keluarga Harapan  (PKH)  yang  masih  kurang  dan  harus ditingkatkan lagi.
Untuk  menjawab  hipotesis  yang  peneliti ajukan,  maka  peneliti  membandingkan  antara nilai  t hitung dengan  t  tabel.  Untuk  mencari  t tabel dengan  tingat  keyakinan  95  %  dengan  =  0,5 dan  untuk  n  =  42  maka  diperoleh  t tabel sebesar 2,021.  Karena  t hitung sebesar  3,4604  >  dari  t tabel sebesar 2,021, Maka  hipotesis Ho ditolak dan Ha diterima. Dengan kata lain hipotesis yang peneliti ajukan  yaitu  : “Terdapat  Pengaruh  Positif antara Implementasi Kebijakan tentang Bantuan  Sosial  Program  Keluarga  Harapan oleh  Pendamping  Program  Keluarga  Harapan (PKH)  terhadap  Kesejahteraan  Masyarakat  di Desa  Talagasari  Kecamatan  Kawali  Kabupaten Ciamis” , dapat diterima.
5. KESIMPULAN DAN SARAN
Simpulan Implementasi  kebijakan  tentang  bantuan sosial Program Keluarga Harapan oleh Pendamping  Program  Keluarga  Harapan  (PKH) di Desa Talagasari Kecamatan Kawali Kabupaten
Ciamis  diketahui  telah  dilaksanakan  dengan cukup  baik.  Hal  ini  ditunjukkan  dengan  nilai angka  hasil  angket  yang  diperoleh  rata-rata  skor sebesar  124,44  dan  berada  pada  kategori  cukup baik,  yang  apabila  dipersentasekan  diperoleh hasil  sebesar  59,26%  yang  berada  pada  kategori cukup  baik.  Artinya  Pendamping  PKH  mampu mengimplementasikan kebijakan tentang bantuan sosial  Program  Keluarga  Harapan  dengan  cukup baik.Selanjutnya  berdasarkan  hasil  wawancara diperoleh keterangan bahwa implementasi kebijakan  tentang  bantuan  sosial  Program Keluarga  Harapan  oleh  Pendamping  Program Keluarga  Harapan  (PKH)  di  Desa  Talagasari Kecamatan  Kawali  Kabupaten  Ciamis  telah dilaksanakan  dengan  baik.  Pendamping  PKH mampu  mengimplementasikan  kebijakan  tentang bantuan  sosial  Program  Keluarga  Harapan meskipun  tujuan  dari  kebijakan  tersebut  belum sepenuhnya  terpenuhi.  Sedangkan  berdasarkan hasil  observasi  terlihat  bahwa  implementasi kebijakan  tentang  bantuan  sosial  Program Keluarga  Harapan  oleh  Pendamping  Program Keluarga  Harapan  (PKH)  di  Desa  Talagasari Kecamatan  Kawali  Kabupaten  Ciamis  telah dilaksanakan  dengan  cukup  baik,  sejalan  dengan model  implementasi  kebijakan  menurut  Edward III (Agustino, 2014 : 149)  yang meliputi  dimensi
Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi, dan Struktur  Birokrasi.  Namun  demikian  masih  ada indikator  dari  dimensi-dimensi  dalam  model implementasi  kebijakan  yang  masih  belum dilaksanakan  dengan  optimal  seperti  indikator tersedianya fasilitas dalam implementasi kebijakan PKH. Kesejahteraan masyarakat di Desa Talagasari Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis sudah  cukup  baik  mengingat  kondisi  masyarakat sudah  dapat memenuhi kebutuhan pokok. Hal ini ditunjukkan dengan nilai angka hasil angket yang diperoleh  rata-rata  skor  sebesar  125  dan  berada pada  kategori  cukup  baik, yang  apabila dipersentasekan  diperoleh  hasil  sebesar  59,52% termasuk  pada  kategori  cukup  baik.  Artinya kesejahteraan  masyarakat  di  Desa  Talagasari Kecamatan  Kawali  Kabupaten  sudah  cukup baik.Selanjutnya  berdasarkan  hasil  wawancara diperoleh keterangan bahwa kesejahteraan masyarakat  di  Desa  Talagasari  Kecamatan
Kawali  Kabupaten  Ciamis  sudah  cukup  baik, mengingat  kondisi  masyarakat  sudah  dapat
memenuhi kebutuhan pokok.Sedangkan berdasarkan  hasil  observasi  terlihat  bahwa kesejahteraan  masyarakat  di  Desa  Talagasari Kecamatan  Kawali  Kabupaten  Ciamis  sudah cukup  baik  sesuai  pendapat  Goulet  (Mardikanto & Soebiato,2013:3) mengenai tolak ukur kesejahteraan,  yang  meliputi  :  tercapainya swasembada, peningkatan harga diri dan diperolehnya suasana kebebasan. Namun demikian masih terdapat indikator yang pelaksanaannya  masih  belum  optimal  seperti dalam  peningkatan  mutu  ketenagakerjaan  yang masih  kurang  baik,  karena  kurangnya  lapangan pekerjaan,  kurangnya  kesadaran  dari  masyarakat untuk  bekerja,  serta  kurangnya  sentuhan  dari Pendamping PKH dalam mengarahkan masyarakat agar dapat bekerja.
Terdapat  pengaruh  antara  implementasi kebijakan  tentang  bantuan  sosial  Program Keluarga  Harapan  oleh  Pendamping  Program Keluarga  Harapan  (PKH)  terhadap  kesejahteraan masyarakat  di  Desa  Talagasari  Kecamatan Kawali  Kabupaten  Ciamis.  Dengan  tingkat pengaruh sebesar 23,04% yang artinya implementasi  kebijakan  tentang  bantuan  sosial Program  Keluarga  Harapan  oleh  Pendamping Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  berpengaruh sebesar 23,04% terhadap kesejahteraan masyarakat,  yang  jika  diinterpretasikan  menurut pedoman  interpretasi  koefisien  determinasi  dari Rahmat  (  2009  :  90)  maka  tingkat  pengaruhnya adalah cukup berarti.

## Saran
Berdasarkan  hasil  penelitian  maka  peneliti menyampaikan saran sebagai berikut :
Dalam  mengimplementasikan  kebijakan tentang  bantuan  sosial  Program  Keluarga Harapan,  sebaiknya  Pendamping  PKH  lebih cekatan  lagi  dalam  hal  penyampaian  informasi kepada KPM PKH sehingga para KPM PKH bisa mengetahui  segala  informasi  yang  disampaikan. Pendamping  PKH  harus  lebih  tegas  dalam menyampaikan apa  yang menjadi kewajiban para KPM  PKH  sehingga  tidak  ada  lagi  KPM  PKH yang  tidak  melaksanakan  apa  yang  menjadi kewajibannya.  Selain  itu  koordinasi  antara Pendamping  PKH  dengan  Kasi  Kesejahteraan  di Kantor  Kepala  Desa  Talagasari  Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis harus lebih ditingkatkan  lagi  agar  dapat  meminimalisir kesalahan  dalam  menentukan  sasaran  kebijakan supaya  menjadi  lebih  tepat  sasaran.  Di  samping itu  fasilitas  dalam  implementasi  kebijakan  harus diperhatikan  lagi  agar  tercipta  kenyamanan  bagi semua pihak.
Kesejahteraan masyarakat di Desa
Talagasari Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis belum  dapat  dikatakan  optimal,  diantaranya masih  terdapat  indikator  yang  belum  terpenuhi dalam  kesejahteraan  masyarakat.  Utamanya dalam  hal  perlunya  meningkatkan  lapangan pekerjaan  masyarakat  dan  meningkatkan  mutu ketenagakerjaan.  Oleh  karena  itu,  pendamping PKH perlu  membuka lapangan pekerjaan  dengan cara merealisasikan rencana dibentuknya
Kelompok  Usaha  Bersama  (KUBE)  di  setiap desa,  karena  dengan  dibentuknya  KUBE  akan dapat  membuka  lapangan  pekerjaan  baru  bagi masyarakat.  Selain  itu  Pendamping  PKH  harus bisa  merubah  pola  pikir  masyarakat  agar  mau bekerja  dan  tidak  tergantung  pada  bantuan- bantuan dari pemerintah.
Mengingat implementasi kebijakan tentang  bantuan  sosial  Program  Keluarga Harapan  oleh  Pendamping  Program  Keluarga Harapan (PKH) berpengaruh terhadap kesejahteraan  masyarakat  di  Desa  Talagasari Kecamatan  Kawali  Kabupaten  Ciamis  maka sebaiknya  Pendamping  PKH  Desa  Talagasari lebih memperhatikan
indikator-indikator
implementasi  kebijakan  PKH  yang  masih  belum optimal sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan  masyarakat  di  Desa  Talagasari Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis.

## DAFTAR PUSTAKA
Agustino,  Leo.  2014. Dasar-Dasar  Kebijakan Publik . Bandung : Alfabeta. Fahrudin,  Adi.  2014. Pengantar  Kesejahteraan Sosial. Bandung : PT Refika Aditama Mardikanto,  Totok  dan  Poerwoko  Soebiato. 2015. Pemberdayaan  Masyarakat  dalam Perspektif  Kebijakan  Publik. Bandung  : Alfabeta.
Sugiyono.  2014. Metode  Penelitian  Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods) . Bandung : Alfabeta.
Suharto,  Edi.  2012. Analisis  Kebijakan  Publik.
Bandung : Alfabeta.
Suharto,  Edi.  2013. Kebijakan  Sosial  Sebagai Kebijakan Publik. Bandung : Alfabeta.
Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2009  Pasal  1
Ayat (1) tentang Kesejahteraan Sosial.
Peraturan  Menteri  Sosial  Nomor  10  Tahun  2017 tentang Program Keluarga Harapan.