Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora (KAGANGA) Volume 3, Nomor 2, Desember 2020 e-ISSN : 2598-4934 p-ISSN : 2621-119X DOI : https://doi.org/10.31539/kaganga.v3i2.1669
HAMZANWADI DAN GERAKAN KEBANGSAAN MELALUI PENDIDIKAN BERBASIS LOKAL BERMATRA NASIONAL
Khirjan Nahdi 1 , Sitti Rohmi Djalilah 2 , Musifuddin 3 , M. Deni Siregar 4 Universitas Hamzanwadi 1,2,3,4 khirjan.nw@gmail.com 1

## ABSTRAK
Tujuan  penelitian  ini  adalah  menemukan  pemikiran,  institusionalisasi,  dan  agenda  gerakan nasional  yang  dilakukan  oleh  Hamzanwadi  di  Lombok  melalui  pendidikan.  Penelitian  ini menggunakan  metode  dokumentasi  teks,  konteks,  dan  hubungan  teks  dengan  masyarakat.  Data kajian  dikumpulkan  melalui  teknik  catatan  terpilah  atas  usulan  pahlawan  nasional  bagi Hamzanwadi.  Data  dianalisis  menurut  analisis  sejarah  dan  hermeneutika  sebagai  kajian  sejarah dan  sosial.  Hasil  penelitian  ini  adalah  1)  Hamzanwadi  menginisiasi  pemikiran  nasional  melalui pendidikan  dan  mendirikan  lembaga  pendidikan  sebagai  sarana  penyadaran  akan  pentingnya kemandirian bangsa; 2) Hamzanwadi melabelkan lembaga pendidikan dengan sebutan Nahdlatul Wathan sebagai representasi pikiran gerakan kebangsaan atau gerakan tanah air; 3) Hamzanwadi mengembangkan  pendidikan  untuk  semua  dengan  menginisiasi  pendidikan  kesetaraan  melalui lembaga pendidikan untuk wanita. Simpulan penelitian ini bahwa, Hamzanwadi telah menginisasi dan  melakukan  gerakan  kebangsaan  melalui  pendidikan,  institusionalisasi  kelembagaan  sebagai representasi  pikiran  dan  tindakan kebangsaan,  dan menawarkan  pikiran dan  tindakan  kesetaraan untuk pria dan wanita. Hingga saat ini, pikiran, tindakan dan pelembagaan tersebut masih dikenal melalui  nama  organisasi  dan  lembaga  pendidikan  Nahdlatul  Wathan  sebagai  khazanah  lokal bermatra nasional.
Kata kunci : Hamzanwadi, Kebangsaan, Pendidikan

## ABSTRACT
The purpose of this research is to find the thoughts, institutionalization, and agenda of the national movement  carried  out  by  Hamzanwadi  in  Lombok  through  education.  This  research  uses  the method of text documentation, context, and the relationship between the text and the community. The study data was collected through a disaggregated note technique on the proposal of a national hero  for  Hamzanwadi.  Data  were  analyzed  according to  historical  analysis  and hermeneutics  as historical  and  social  studies.  The  results  of  this  study  are:  1)  Hamzanwadi  initiated  national thinking  through  education  and  established  educational  institutions  as  a  means  of  raising awareness  of  the  importance  of  national  independence;  2)  Hamzanwadi  labels  educational institutions as Nahdlatul Wathan as a representation of the thoughts of the national movement or the movement of the homeland; 3) Hamzanwadi develops education for all by initiating equality education  through  educational  institutions  for  women.  It  was  concluded  that,  Hamzanwadi  had initiated  and  carried  out  a  national  movement  through  education,  institutionalized institutionalization as a representation of national thoughts and actions, and offered thoughts and actions of equality for men and women. Until now, these thoughts, actions and institutionalization are still known through the name of the Nahdlatul Wathan educational organization and institution as local treasures with national dimensions.
Keywords: Education, Hamzanwadi, Nationality
PENDAHULUAN Tiga cakupan penjelasan sejarah menurut Djoko Suryo (Kuntowijoyo,  2008)  yakni  menafsir dan  memahami;  penjelasan  dalam waktu  memanjang;  dan  peristiwa tunggal  merupakan  kesatuan  atraktif sirkuler dalam menemukan, menafsirkan, dan memahami fakta dan nilai  sejarah.    Fakta  dan  nilai  sejarah menurut Walsh, masih dalam Kuntowijoyo,  dapat  bersumber  dari persona,  peristiwa,  dan  artefak  yang dapat dinarasikan dan bentuk colligation ,  plot,  dan  struktur  sejarah. Pahlawan  Nasional  asal  Lombok, Nusa Tenggara Barat, Tuan Guru Hajji Muhammad  Zainuddin  Abdul  Madjid (dalam tulisan ini disingkat Hamzanwadi)  dideskripsikan  sebagai unity sejarah  menyangkut  pikiran, tindakan,  dan  realitas  fisik  (artefak) dalam  kurun  waktu  panjang  dengan peristiwa  mandiri  yang  berproses berdasarkan  relasi  kontekstualnya. Selain  sebagai unity sejarah,  persona Hamzanwadi  dapat  dipahami  menurut padangan cultural  studies karena kehadirananya berkenaan dengan seluruh  kehidupan  manusia  dalam konteks manusia menyejarah. Cultural  studies dianggap  relevan untuk menjelaskan fenomena dinamika  kebangsaan  yang  digagas, digerakkan, dan dipandu oleh Hamzanwadi.  Mengikuti  pandangan Kutha Ratna (2007), relevansi dimaksud  terkait  dengan  realitas kultural,  perubahan  dan  perbaikan aspek-aspek kultural, dan pengaruhnya terhadap  kehidupan  sosial.  Cakupan sejarah  yang  disebutkan  Djoko  Suryo dan cultural  studies dari  Kutha  Ratna merupakan  proposisi  metodologis yang  dapat  membantu  deskripsi realitas  sejarah  sebelumnya  untuk fungsi-fungsi verstehen masa kini dan masa  depan  melalui  realitas  bentuk
(artefak),  fungsi,  dan  makna.  Proses metodologis  keduanya  terjadi  secara eklektis tanpa menampakkan dominasi masing-masing.
Melalui  cakupan  sejarah  dan cultural  studies ,  kajian  ini  bertujuan menemukan  pikiran  dan  bentuk institusinalisasi  agenda  kebangsaan oleh  Hamzanwadi  melalui  pendidikan pada  masing-masing  fase  kebangsaan
Indonesia.  Pendidikan yang ditempuh Hamzanwadi penting dalam memahami  konteks  yang  dialaminya. Azra  (1999)  menyebutkan,  melalui proses  pendidikan  dipahami  maksud dan  tujuan  proses  penjajahan  yang diawali  dari  maksud  perniagaan, penyebaran  agama,  dan  selanjutnya kolonialisasi.  Bentuk  institusionalisasi juga  penting  karena  agenda-agenda pergerakan kebangsaan yang melahirkan nasionalisme, sebagaimana disebutkan  Ricklefs (1998); Heryanto,
(2019);  dan  Said  (2017)  bahwa kebangsaan  merupakan  konstruksi berdasarkan  penghayatan  atas  satuan sosial modern yang dinamakan nasion, yang melahirkan projek bersama untuk masa  kini  dan  masa  depan.  Pada beberapa kasus, kebangsaan  dikaitkan dengan  ide  dan  gerakan  penolakan terhadap  orientalisme  ‘Barat’  yang melahirkan pengetahuan dengan landasan  ideologi  dan  kepentingan kolonial melalui wacana ‘Timur’, yang puncaknya  pada  kemerdekaan  dan masa  pasca  kolonial.  Karena  itu, pendidikan yang ditempuh Hamzanwadi, sebagaimana disebutkan Noor,  dkk  (2004);  Nahdi  (2013);  dan
Fogg  (2019)  penting  dikemukakan, berikut  pengaruhnya  terhadap  pikiran dan  sikap  kebangsaan  Hamzanwadi melalui  inisiasi  proses  pendidikan pada fase sejarah selanjutnya. Pikiran dan gerakan kebangsaan Hamzanwadi dapat dipahami melalui proses
institusionalisasi gerakan melalui sebutan-sebutan organisasi yang memayungi pergerakannya. Penamaan organisasi  dan  gerakan  tidak  saja sekadar sebagai atribut, tetapi memiliki  makna  dan  pesan  dalam konteks perjuangan pergerakan kebangsaan.  Dalam  konteks  sejarah modern  Indonesia,  Abdullah;  Djoko Suryo;  Hariyono  (Fattah,    2017) menyebutkan,  diskusi  dan  narasi tentang  kebangsaan,  termasuk  yang diinisiasi dan digerakkan oleh Hamzanwadi  merupakan  ide  dan agenda  kebangsaan  dalam  konteks negara-bangsa  sebelum  kemerdekaan dan empat dasawarsa setelah kemerdekaan. Konteks institusionalisasi  ini  membutuhkan penjelasan  tentang  lembaga  atau organisasi  yang  menaungi  pikiran  dan agenda kebangsaan Hamzanwadi pada fase  sejarah  sebagaimana  disebutkan Abdullah, Djoko Suryo, dan Hariyono. Masalah ketiga tentang agenda kebangsaan  merupakan  akumulasi kesadaran  atau  habitus,  yang  menurut Baskhar  (Salim,  2002);    Bourdieu (1986); (Ritzer, 2008) harus diwujudkan  dalam  tindakan  nyata sebagai  tanggung  jawab  sejarah  masa kini  (ketika  Hamzanwadi  memulai agenda  kebangsaan)  dan  masa  depan dalam  dinamika  sosial  yang  terus bergerak.
Kajian  ini  menjadi  sangat urgen  karena  dua  alasan.  Pertama, kondisi  kebangsaan  kita,  sebagaimana Muladi (2019) sedang dalam masalah. Kondisi  kontekstual  menunjukkan kecenderungan untuk menafikan sejarah bangsa dalam hal kebhinekaan sebagai satu bentuk masalah kebangsaan tersebut. Kedua, kesadaran  tentang  Indonesia  yang dibangun melalui entitas lokal menjadi kabur  akibat  dinamika  kebangsaan modern yang cenderung menempatkan
aspek politik  menjadi panglima dalam konteks kebangsaan kita. Pengetahuan tentang khazanah  lokal  yang  memiliki matra nasional, sebagaimana Hofstede (Rosa  et  al,  2010)  merupakan kelokalan  yang  setara  dengan  pikiran dan agenda kebangsaan dalam konteks Indonesia. Artinya, pemahaman tentang pendidikan Indonesia pada era modern saat ini merupakan kelanjutkan  dari  inisiasi  pendidikan dalam  sejarah  Indonesia  secara keseluruhan.

## METODE PENELITIAN
Data  kajian  yang  mendukung  temuan pemikiran dan institusionalisasi agenda  kebangsaan  oleh  Hamzanwadi melalui  pendidikan  bersumber  dari artefak sejarah sebagai sumber sejarah berbentuk teks, konteks, dan hubungan teks  dengan  masyarakat.  Keseluruhan data  bersumber  dari  dokumen  resmi usulan Gelar Pahlawan Nasional untuk Hamzanwadi. Data dikumpulkan dengan  teknik  dokumentasi  melalui pengelompokan  teks  sesuai  tujuan kajian.      Kajian  ini  menggunakan pendekatan  sosiologi  dan  sejarah untuk menemukan pikiran dan institusionalisasi  kebangsaan  melalui pendidikan, sebagaimana dikemukakan Ritzer (2008), diasumsikan  bahwa  teks  sejarah dipahami  dalam  hubungan  konteks sosial  masa  lampau,  kini,  dan  masa depan.  Analisis  data  menggunakan metode  dialektika  seperti  dilakukan (Hauser,  1985)  dibantu  verstehen dalam  tradisi  hermeneutika  Gadamer (Darmaji,  2014);  (Kuntowijoto,  2008) dan (Kartodirdjo (2019).

## HASIL PENELITIAN DAN
PEMBAHASAN Pendidikan  Awal  dan  Kesadaran Realitas Lokal Hamzanwadi menempuh pendidikan  formal  Sekolah  Rakyat Negara  (lulus  tahun  1919  M).
Perspektif  psikologi  perkembangan, usia  lulusan  Sekolah  Rakyat  setara dengan  lulusan  SD/MI  dan  berada pada usia 11-12 tahun. Sekolah Rakyat
Negara  ketika  itu  (1919  M)  masih  di bawah  kontrol  Pemerintah  Kolonial Hindia  Belanda  melalui  Politik  Etik. Kondisi peradaban berdasarkan indikator  pendidikan  memperoleh dampak kurang menguntungkan akibat kebijakan politik etik Hindia Belanda.
Kondisi  ini  menjadi  sebuah  tesis bahwa  pada  awalnya,  orang-orang Belanda  datang  ke  Nusantara  untuk mencari  barang  dagangan.  Setelah berhasil,  mereka  berupaya  menguasai dan  menjajah  daerah-daerah  yang didatangi tersebut. Secara Hermeneutik  dipahami  bahwa  kondisi lokal  dengan  konteks  kontrol  kolonial mulai  disadari  sebagai  kondisi  yang tidak  menguntungkan  dalam  proses modernisasi peradaban, termasuk melalui pendidikan keagamaan.
Gambar 1. Konstruksi Kesadaran konteks lokal melalui wasiat (Sumber: Dokumen Tim Usulan Gelar Pahlawan Nasional, 2017)
Karenanya,  benarlah  apa  yang Hamzanwadi  sampaikan,  “tidaklah mungkin  kita  dapat  menjalankan
proses  pendidikan  dan  tindakan keberagamaan dalam kondisi tertekan, tidak  nyaman,  dan  penuh  dengan intimidasi  atau  tidak  merdeka”.  Jika konsep  kebangsaan  dipahami  sebagai suatu  kesadaran  individu  dan  kolektif tentang  bangsa  (sebut  Indonesia) menyangkut  kemerdekaan,  ideologi, kesejahteraan,  persatuan,  kebudayaan, dan  aspek  kecerdasan  lainnya,  jelas bahwa Hamzanwadi menyadari kondisi  tersebut tidak  menguntungkan bagi proses-proses modernisasi peradaban  dalam  bentuk  dan  tindakan apa  pun.  Konteks  lokal  yang melingkupinya telah melahirkan kesadaran  bahwa  bangsa  ini  dalam kondisi terjajah, terintimidasi, tertindas,  dan  itulah  penyebab  dari semua  keterbelakangan  peradaban. Langsung atau tidak langsung, kesadaran ini akan melahirkan kesadaran  lain,  yakni  kesadaran tentang  pentingnya  merdeka  sebagai suatu  bangsa.    Namun  demikian, merdeka adalah suatu konteks membebaskan semua atribut kemanusiaan  yang  tidak  seimbang. Merdeka harus dimaknai sebagai suatu kesadaran  tentang  semuanya  adalah sama.  Merdeka  adalah  milik  kolektif, sehingga  harus  lahir  dari  kesadaran kolektif sebagai bangsa. Merdeka membutuhkan instrumen  lain  sebagai  instrumen penyadaran.  Hal  yang  tergambar dalam  diri  Hamzanwadi  bahwa instrumen  penyadaran  pentingnya merdeka  adalah  pendidikan.  Variabel rendahnya  pendidikan  karena  dibatasi akses pendidikan mengakibatkan
individu  dan  kolektif  tidak  memiliki kapasitas  untuk  memikirkan  alternatif perbaikan  nasibnya.  Karena  itu,  harus disadarkan  melalui proses pendidikan, sehingga  kesadaran  akan  kondisi keterjajahan  itulah  sebagai  hasil  dari proses pendidikannya.
Pendidikan  dalam  konteks (ruang dan waktu sejarah  ini)  menjadi instrumen penayadaran. Sebagai proses,  pendidikan  adalah  relasi  antar manusia  dengan  pola  saling  memberi (pemberi-penerima-pemberi).  Konsep memberi oleh pemberi harus memiliki entitas  yang  lebih  baik,  lebih  banyak, dan  lebih  komprehensif  dibanding penerima. Dalam hal kapasitas individual, Hamzanwadi tidak mungkin  menyadarkan  masyarakat tentang pentingya bangsa yang merdeka  dengan  usia  yang  relatif masih  anak-anak  (11-12  tahun)  dan lulusan  sekolah  dasar.  Kesadaran inilah  yang  melahirkan  pentingnya pendidikan  pada  tingkat  yang  lebih tinggi, dengan harapan dapat memberikan  kontribusi  positif  dalam proses  penyadaran  akan  kondisi keterjajahan, dan berikutnya
melahirkan  kesadaran  untuk  merdeka.
Inilah  konteks  yang  menuntutnya untuk  belajar  lebih  banyak  pada instistusi yang lebih tinggi.
Pendidikan  di  Madrasah Ash - Shaulatiyah dan Konteks Habituasi Pendidikan  selanjutnya  yang ditempuh  Hamzanwadi  di  Madrasah
ash - Shaulatiyah di Makkah. Pemahaman terhadap gerakan kebangsaan  Hamzanwadi  berdasarkan sistem  pendidikan,  idealisme,  pendiri dan pendirian, kurun waktu pendidikan,  dan  asal  santri/murid  di Madrasah ash - Shaulatiyah berdasarkan  perspektif  hermeneutik.
Dalam  sistem  pendidikan,  salah  satu sub-sistem  yang  penting  adalah kurikulum  atau  isi  pembelajaran  yang lazim  tampil  melalui  mata  pelajaran- mata pelajaran. Jelas bahwa mayoritas substansi  kurikulum  Madrasah ash -
Shaulatiyah berkaitan  dengan  agama
(Islam).  Islam  sebagai  agama  dan keyakinan memiliki beberapa
pandangan mendasar tentang manusia. Salah satunya tersebut dalam QS. adz - Dzaariyaat ,  56:  “Dan  tidaklah  Aku ciptakan  Jin  dan  Manusia  kecuali untuk  beribada  kepadaku”.  Secara etnografis  ayat  ini  menunjuk  pada realitas  bahwa  semua  manusia  (tanpa menyebut  Jin)  adalah  sama,  yakni bertanggung  jawab  untuk  beribadah kepada-Nya  melalui  praktek-praktek ketakwaan. Kesamaan tanggung jawab ini  menunjuk pada kesamaan status di mata  sesama  ( hablumminannaas ). Intinya,  kurikulum  pendidikan  di Madrasah ash - Shaulatiyah secara langsung  maupun  tidak  langsung menyampaikan  substansi  kesetaraan, kesejajaran,  dan  kesamaan  hak  dan tanggung  jawab  manusia  terhadap Tuhan.
Gambar 2. Tradisi Pesantren dalam pendidikan Indonesia (Sumber: Dokumen Tim Usulan Gelar Pahlawan Nasional, 2017)
Pada  saat  yang  sama,  semua manusia  memiliki  hak  dan  tanggung jawab  yang  sama  atas  apa  yang ditakdirkan-Nya,  termasuk  terhadap tanah air dan bangsa di mana tanggung jawab  kepada  Tuhan  itu  ditunaikan (mengelola  dan  memanfaatkan  untuk kepentingan ibadah kepada-Nya). Tidak  boleh  suatu  bangsa,  suatu kelompok, atau individu merasa paling berhak dalam hal memanfaatkan bumi dan  tanah  air  dengan  dalih  dan  cara apa pun, apalagi perampasan,
penindasan,  dan  penjajahan.  Dalam konteks ini, tergambar bahwa Hamzanwadi sudah meletakkan fondasi pemikiran bahwa keberagamaan (Islam) dan kebangsaan menjadi  dua  hal  yang  sejajar.  Agama (Islam)  dengan  ajaran  kesejajaran ummat  manusia  menjadi  acuan  dalam membentuk  suatu  bangsa.  Suatu bangsa  akan  terbentuk  bila  setiap entitas  kebangsaan  berada  sejajar  dan merdeka, sehingga kemerdekaan menjadi keniscayaan dalam membentuk peradaban suatu bangsa. Idealisme pendidikan di Madrasah ash - Shaulatiyah (dalam sistem  pendidikan  Indonesia  dikenal sebagai visi pendidikan) tidak terlepas dari kondisi sosial masyarakat Makkah,  termasuk  pendidikan  ketika itu.  Makkah  adalah  negara  kerajaan, yang tentu “alergi” dengan pandangan- pandangan kesetaraan dan kesejajaran.
Sebagai negara kerajaan, tentu Makkah  memiliki  pandangan  yang berbeda  tentang  institusi  agama (Islam) dan negara. Tidaklah mengherankan  jika  Madrasah ash - Shaulatiyah menjadi  salah  satu madrasah yang dianggap tidak mainstream dalam  tradisi  Makkah.
Madrasah  inilah  satu-satunya  institusi pendidikan  yang  mengajarkan  konsep keberagamaan  yang  strategis  dalam memandu  proses  berbangsa  dan bernegara. Bagus kiranya kita menambah  wawasan  kita  bahwa semakin  tinggi  kapasitas  keilmuan keberagamaan  lulusan  Madrasah ash -
Shaulatiyah sejajar  dengan  kesadaran kebangsaannya. Kesadaran ini memiliki  beberapa  tingkatan  sesuai dengan  konteks  yang  melingkupinya saat  itu.  Jika  suatu  bangsa  belum menjelma  menjadi  suatu  bangsa merdeka maka kesadaran yang terbangun  adalah  kemerdekaan.  Jika suatu bangsa sudah merdeka, kesadaran  yang  terbangun  adalah agenda mengisi kemerdekaan. Kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan menjadi aktivitas meletakkan  posisi  manusia  (makhluk) pada  posisi  yang  sama  dalam pandangan Tuhannya (Allah) sebagaimana maksud QS . adz - Dzaariyaat 56  (Kementrian  Agaman RI, 2009). Madrasah ash - Shaulatiyah didirikan  oleh SyeikhRahmatAllah , seorang  ulama  imigran  dari  Delhi- India  tahun  1919  M.  India  merdeka pada  15  Agustus  1947,  artinya  pada sebelum  ini,  India  masih  menjadi jajahan Kerajaan Inggris, sebagaimana halnya  Indonesia  sebelum  17  Agustus 1945  menjadi  jajajahan  Belanda. Innercontext yang dapat dipahami dari Geisteswissentchaften  Syeikh  Rahmat Allah secara  hermeneutik,  bahwa Syeikh  Rahmat  Allah berasal  dari negara  terjajah,  yang  merasakan sulitnya  mengembangkan  pikiran- pikiran  dan  kegiatan  keberagamaan.
Pikiran Inner context Geisteswissentchaften inilah  yang ingin  ditularkan  kepada murid- muridnya  melalui  madrasah  ini. Tafsir ini  bisa saja diperdebatkan, tapi  inilah versetehen  yang  dapat  ditawarkan berdasarkan  kausalitas  antara inner context Syeikh Rahmatullah , Geisteswissentchaften, konteks  waktu, dan  peristiwa  yang  terjadi  dalam konteks  waktu  tersebut.  Maksudnya, ada kesamaan pikiran dan pengalaman sebagai anak bangsa yang berasal dari dunia terjajah dengan berbagai dinamikanya, Syeikh  Rahmatullah
(India)  dan  Hamzanwadi  (Lombok- Indonesia). Dan, dinamika itulah yang melahirkan  ide  penyadaran  melalui proses pendidikan. Jika habitus (proses habituasi)  dipahami  sebagai  disposisi proses mental-kognitif  dalam konteks objektif sejarah (personal dan kolektif)
dipahami bahwa kesadaran akan nasib bangsa  yang  terjajah  dan  harus merdeka  menjadi  semakin  subur dalam proses pergumulan keilmuan di Madrasah ash - Shaulatiyah ketika  itu. Pada  kurun  waktu  tersebut,  merdeka masih  merupakan  cita-cita,  dan  cita- cita  tersebut  membutuhkan  instrumen pendidikan.  Benarlah,  pada  akhirnya ketika Hamzanwadi  kembali ke tanah air  (1933),  dan  mendirikan  instrumen penyadaran keterjajahan, dan pentingnya kemerdekaan dengan mendirikan  Pesantren al - Mujahidin (1934)  sebagai  cikal  bakal  Nahdlatul Wathan  Diniyah  Islamiyah  (disingkat NWDI),  Nahdlatul  Banat  Diniyah
Islamiyah  (disingkat  NBDI)  dan Nahdlatul Wathan (disingkat NW). Rekan-rekan seperguruan Hamzanwadi  di  Madrasah ash - Shaulatiyah sebagian  besar  berasal dari negara-negara berkembang (istilah studi pembangunan) dan dalam kurun  waktu  tersebut  beberapa  di antaranya  masih  menjadi  negara koloni kolonial. Pada generasi sebelumnya,  santri  Madrasah ash -
Shaulatiyah adalah  KH  Hasyim Asy’ari  pendiri  Nahdlatul  Ulama (NU).  Tokoh  ini  sangat  populer sebagai  tokoh  pergerakan  kebangsaan pada  era  sebelum  kemerdekaan.  Jika meletakkan  relasi  kedua  tokoh  ini dalam  posisi  sejajar  (pikiran  dan tindakan) sebagaimana kita memahami “aku dalam engkau” tidaklah berlebihan  jika  kedua  tokoh  ini mengalami  proses inner  context yang sama, merasakan nuansa kultural yang sejajar,  sehingga  melahirkan  aksi  dan gerakan  yang  sama,  yakni  gerakan kebangsaan yang mencita-citakan kemerdekaan  Indonesia.  Dan,  kita dapat  menyaksikan  hasil  dari  proses tersebut  melalui  berbagai  catatan sejarah  pergerakan  bangsa;  sebelum merdeka,  ketika  merdeka,  hingga  saat
ini dalam konteks ke-Indonesiaan kita sebagai bangsa.
Institusionalisme  Ide  Kebangsaan melalui  Nama  Institusi  sesuai Realitas Lokal
Shakespeare pernah  berucap, “ what’sinaname ”? Agak sulit memahami maksud Shakespeare berucap  demikian  karena  contohnya adalah bunga mawar, jika diberi nama apa  pun  tetap  harum.  Bisa  dipahami melalui  realitas  bahwa  nama  objek tidak  selalu  mencerminkan  hakikat yang  harus  diemban  oleh  nama  objek tersebut.  Tidak  selalu,  berarti  masih banyak  objek  yang  juga  menjadi cermin dari apa yang harus diembannya. Nama seringkali menjadi penanda sebuah cita-cita, awal kejadian, situasi/kontkes, atau identitas fisik dan moral yang direfresentasiknnya. al - Mujahidin (Arab) berarti ‘pejuang”. Kata “pejuang”,  sebagaimana  “revolusi”, “ganyang”,  “merdeka”,  dan  lainnya adalah kata-kata yang merefresentasikan konteks sosial kemasyarakatan ketika kata-kata tersebut mulai dipopulerkan.  Demikan pula  nama al - Mujahidin (pejuang) untuk pesantren pertama yang didirikan Hamzanwadi (1934, sebelum Indonesia  merdeka)  ada  hubungannya dengan  situasi/konteks  saat  itu  dalam rangka  memerdekakan  Indonesia,  dan para  pelaku  proses  itu  adalah  para pejuang.  Lagi-lagi  kita  menyandarkan simulasi  pikiran  kita  pada  proses reduksi  kausalitas  sejarah  antara lahirnya al - Mujahidin (pejuang)
dengan  Madrasah  NWDI  tahun  1937. Kita  beralih  dulu  ke  tahun  1953  pada saat  lahirnya  NW.  Pertanyaannya, mengapa  sebutan  NW  dipopulerkan pada tahun  1953?  Kita  ketahui  bahwa NW  merupakan  organisasi  massa untuk  mewadahi  gerakan  kebangsaan
mengisi  kemerdekaan  bidang  sosial, dakwah,  termasuk  juga  peluang berpolitik  selain  bidang  pendidikan melalui  NWDI  dan  NBDI.  Jadi,  NW dimaknai  sebagai  kelanjutan  dari
NWDI  dan  NBDI.    Jika  mereduksi sebutan  nama,  perjalanan  waktu,  dan peristiwa sejarah, nama NW sesungguhnya  sudah  muncul  setelah tahun  1934  (kelahiran al - Mujahidin ). Karena  nama  NW  sangat  kental dengan semangat para pejuang pergerakan  kemerdekaan  (NW  sama dengan  Kebangkitan  Tanah  Air),  dan sangat mungkin dicurigai oleh Pemerintah Hindia Belanda, Hamzanwadi      menyematkan  NW dengan  Diniyah  Islamiyah  sehingga menjadi  NWDI.  Tindakan  ini  sebagai upaya menyelamatkan keberlangsungan  madrasah,  selain upaya-upaya  penyadaran  atas  kondisi keterjajahan, yang selanjutnya kesadaran  akan  pentingnya  merdeka memang  diinstrumentasikan  melalui pendidikan  agama  (Islam).  Untuk mengabadikan cita-cita,
pikiran,
gerakan  pergerakan  tanah  air  sebagai entitas  menyejarah  (the  genuine,  the change, dan the development), sebutan NW diabadikan sebagai nama organisasi  NW  (1953),  dan  lembaga pendidikan dikenal sebagai NWDI dan NBDI. Terkait  nama al - Mujahidin
(pejuang)  dan  NW  (pergerakan  tanah air),  bukanlah  sebutan  tanpa  makna dan  maksud  dalam  relasinya  dengan peristiwa,  kurun  waktu,  dan  cita-cita sejarah.  Nama-nama  tersebut  adalah pengabadian  atas  kejelasan  sikap, harapan,  dan  tindakan  untuk  merdeka (sebelum  merdeka),  dan  tindakan mengisi kemerdekaan (setelah merdeka).  Tampak  jelas  bagi  kita bahwa semuanya hadir sebagai realitas yang menyejarah dalam proses
pendidikan, sosial, dan dakwah (untuk
mencerdaskan)  anak  bangsa  sehingga menjadi  sama  dengan  bangsa-bangsa lain.
Kebangsaan,  Makna  Pendidikan yang Dinamis dan Setara Sebagai pelaku sejarah Pergerakan  Kebangsaan,  Hamzanwadi adalah  agen  (thinker  and  story  teller).
Pemikiran  yang  menjadi  ide  dasar didirikannya  NW  tidak  lain  adalah kesadaran  tugas  dan  tanggung  jawab manusia  sebagai  pemimpin  di  muka bumi,  sebagaimana  diajarkan  agama Islam. Sebagai thinker dan story teller , Hamzanwadi   memahami tidak semua orang tertindas menyadari ketertindasannya,  bahkan  kadang- kadang menganggapnya sebagai sesuatu yang taken for granted .
Gambar 3. Kesetaraan dalam hak pendidikan (Sumber: Dokumen Tim Usulan Gelar Pahlawan Nasional, 2017)
Melalui    NW  diharapkan masyarakat memiliki pandangan dunia dan sistem nilai baru  sebagai a world view  and  system  values dalam  proses relasi dengan dunia eksternal (pendidikan),  termasuk  relasi  dengan peradaban  lain  yang  dalam  perspektif sejarah  disebut  sebagai  kesadaran keterjajahan dan kemerdekaan. Kehadiran NW untuk maksud perubahan  tidak  dimaknai  sebagai proses  aksi  dalam  struktur  dengan mengubah  semua  tatanan  struktur  dan kultur masyarakat lokal secara
menyeluruh. Kehadiran bersifat akulturatif  dengan  melestarikan  nilai lama yang bersifat positif (preservatif), dan  memberikan  sentuhan  baru  bagi nilai-nilai  yang  dianggap  tidak  sesuai dan  tidak  produktif  bagi  masyarakat (direktif).  Fungsi  ini  dijalankan mengingat  NW  hadir  di  tengah masyarakat    yang  memiliki  sejarah peradaban  dan  keberagamaan  yang panjang.  Kedua  fungsi  ini  dijalankan untuk  menghindari  konflik  sosial  di tingkat masyarakat dengan mempertimbangkan sejarah dan budaya terdahulu, serta mempertimbangkan berbagai kemungkinan perubahan-perubahan
pada  masa  yang  akan  datang.  Terjadi sinergi  antara  pemikiran  sejarah  dan pemikiran  futuristik  bagi  masyarakat dengan dinamika kulturalnya.
Gambar 4. Sinergi ulama dan umara (Sumber: Dokumen Tim Usulan Gelar Pahlawan Nasional, 2017)
Tidak  ada  entitas  kemanusiaan yang terjadi secara kebetulan, minimal entitas-entitas dimaksud menjadi ranah pemikiran  masa  tertentu  berorientasi masa  depan  (futuristik),  sebagaimana dilakukan  Hamzanwadi.  Beberapa  di antaranya:  pendirian  Madrasah  NBDI tahun  1943;  formulasi  substansi kurikulum  madrasah  (70%  agama: 30%  umum  tahun  1951);  dan berdirinya  pendidikan  umum  pada satuan  pendidikan  dasar-menengah, hingga  pendidikan  tinggi  sejak  tahun
1970-an. Peristiwa sejarah era kemerdekaan ini menunjukkan adanya hubungan  antara  tanggung  jawab penyediaan  fasilitas  pendidikan  untuk kaum  perempuan  sebagai  hak  dasar kemanusiaannya sebagaimana ketentuan agama Islam). Juga menunjukkan  sudah  muncul  pikiran futuristik  bahwa  kesetaraan  antara peran  gender  antara  laki-laki  dan perempuan  menjadi  strategis  dalam perjalan sejarah peradaban kebangsaan di masa depan.
Gambar 5. Konteks konsolidasi ( Sumber: Dokumen Tim Usulan Gelar Pahlawan Nasional, 2017) Tidak ada pula yang menduga, pada tahun 1973 (pengakuan eksistensi madrasah) dan 1975 melalui SKB  3  Menteri:  Menteri  Dalam Negeri,  Menteri  Agama,  dan  Menteri
Pendidikan  dan  Kebudayaan,  yang mengakui  madrasah  sebagai  bagian sistem  Pendidikan  Nasional,  padahal Hamzanwadi  sudah  memikirkan  dan melakukannya  sejak  tahun  1943. Bukti  sejarah  ini  dimaknai  sebagai habitualitas  yang  melahirkan  aksi nyata  dalam  kurun  tertentu  yang memiliki kesinambungan dengan kecenderungan  masa  depan  dalam tanggung jawab sebagai berkebangsaan.
Gambar 6. Situs Makam Pahlawan Nasional TGKH Muhammad Zainuddin Abdul Madjid (Sumber: Dokumen Tim Usulan Gelar Pahlawan Nasional, 2017)
Pendidikan  yang  diinisiasi  dan diinstitusionalisasi  oleh  Hamzanwadi adalah  pendidikan  dari  dan  oleh rakyat.  Kehadiran  awalnya  sebagai khazanah  individual  yang  dihajatkan sebagai  instrumen  penyadaran  tentang kondisi  kontekstual  masyarakat  pada masanya. Seluruh dokumen kebangsaan menyebutkan bahwa agenda pembangunan termasuk pendidikan bertujuan untuk kesejahteraan  masyarakat  Indonesia. Masyarakat  Indonesia  tidak  dibatasi dengan entitas etnografis dan sosialnya.  Karena  itu,  kehadiran
NWDI  sebagai  lembaga  pendidikan awal  yang  diperuntukkan  bagi  kaum pria  dianggap  belum  memenuhi  rasa keadilan  untuk  kemanusiaan  melalui pendidikan.  kehadiran  NBDI  menjadi jawaban  atas  kebutuhan  pendidikan bagi  kaum  wanita  untuk  memenuhi hak-haknya atas kesejahteraan melalui pendidikan.  kehadiran  NBDI  adalah kesadaran universal tentang kesetaraan hak  atas  pendidikan  bagi  sesame, sehingga masing-masing dapat berkiprah dalam menjalankan tanggung  jawab  sejarah  menuju kesejahteraan bersama sebagai tanggung  jawab  kebangsaan  secara dinamis. SIMPULAN Hamzanwadi  adalah  sejarah objekif dalam konteks sejarah subjektif.  Pikiran  dan  tindakannya dalam sejarah berkebangsaan Indonesia  (kuantitas  dan  kualitasnya) tidak  dapat  disangkal  dan  nyata. Pikiran dan institusionalisasi, pergerakan  kebangsaan  diawali  dari kancah  lokal  dengan  cita-cita  dan tujuan  bersama,  yakni  Indonesia merdeka dan  setara dengan peradaban bangsa  lain.  Konstruksi  kesadaran dibangun  melalui  pendidikan  dan mendirikan lembaga pendidikan.
Pendidikan  dan  lembaga  pendidikan sangat  strategis  dalam  kondisi  sejarah masa itu di bawah politik etik kolonial. Buah dari pikiran dan institusionalisasi pergerakan  kebangsaan  membuahkan hasil  dengan  kemerdekaan  Indonesia 17 Agustus 1945. Agenda kebangsaan tidak  berhenti  hingga  Indonesia merdeka,  tapi  terus  berlanjut  dalam mempertahankan dan mengisi
kemerdekaan era moderan saat ini, dan seterusnya melalui pendidikan sebagai tanggung  jawab  sejarah  secara  terus menerus.  Gelar  Pahlawan  Nasional yang  dianugerahkan  negara  sehingga Hamzanwadi disebut Pahlawan Nasional  pertama  dari  Nusa  tenggara Barat  merupakan  subjektif  negara. Negara mengapresiasi kiprahnya dalam pergerakan kebangsaan
Indonesia  melalui  pendidikan  yang dimulai  dari  kancah  lokal  di  Lombok Nusa tenggara Barat.

## DAFTAR PUSTAKA
Azra,  A.  (1999). Pendidikan  Islam: Tradisi  dan  Modernisasi  Menuju Milenium Baru
. Jakarta: Logos
Bourdieu,  P.  (1986).  “The  Forms  of
Capital.” Pp. 241-258 in Handbook of Theory and Research  for  the  Sociology  of Education,  edited  by  J.  G.
Richardson. New York: Greenwood  Press. Handbook  of Theory  and  Research  for  the Sociology of Education , 241–258 https://doi.org/10.1007/s11010- 011-0831-4 Darmaji,  A.  (2014).  Dasar-Dasar Ontologis Pemahaman Hermeneutik Hans-Georg Gadamer. Refleksi , 13 (4),  469–
494
https://doi.org/10.15408/ref.v13i4 .911 Fattah,  A.  D.  (2017). Dari  Nahdlatul Wathan untuk Indonesia: Perjuangan  TGKH.  Muhammad Zainuddin  Abdul  Madjid  (1908- 1997)
Fogg,  K.  W.  (2019).  Making  an
Indonesian  National  Hero  for Lombok: The shifting category of pahlawan  nasional.  In Indonesia and the Malay World (Vol.47)https://doi.org/10.1080/1 3639811.2019.1560710 Hauser,  A.  (1985). The  Sociology  of Art . Alfred A. Knopf: New York Heryanto, A. (2019). Pasca- nasionalisme .  Retrieved  from arielheryanto.wordpress.com
Kartodirdjo,  S.  (2019). Pendekatan Ilmu  Sosial  dalam  Metodologi Sejarah (2nd ed.; S. Pusposaputro,  ed.).  Yogjakarta: Ombak
Kementrian  Agaman  RI.  (2009).
Quran,  Surat  Az-Zaariyat,  56 . Jakarta: Sabiq
Kuntowijoto.  K,  (2008). Penjelasan Sejarah (1st  ed.).  Yogjakarta: Tiara Wacana Ratna,  N.  K.  (2007). Sastra  dan Cultural  Studies:  Refresentasi Fiksi  dan  Fakta (2nd  ed.). Yogjakarta: Pustaka Pelajar Muladi, M. (2019). Wawasan Kebangsaan Prasyarat SDM Unggul. Suaramerdeka.Com , (May 2018), 2018–2021 Retrieved from https://www.suaramerdeka.com/s mcetak/baca/196410/wawasan- kebangsaan-prasyarat-sdm- unggul Nahdi, K. (2013). Dinamika Pesantren Nahdlatul Wathan dalam Perspektif  Pendidikan,  Sosial, dan  Modal. ISLAMICA:  Jurnal Studi Keislaman , Vol 7 (2) https://doi.org/10.15642/islamica. 2013.7.2.381-405
Ricklefs,  M.  C.  (1998). A  History  of Modern  Indonesia (sixth;  U.
Press, ed.). Yogyakarta Ritzer,  G.,  &  Goodman,  D.  J.  (2008). Teori  sosiologi  modern  Alih Bahasa oleh Alimandan . Publisher : Jakarta: Kencana Rosa, M. La, Salvetti, F., Bertagni, B.,
& Angeli, F. (2010). Theories and researches
Said,  E.  W.  (2017). Kekuasaan, Politik, dan Kebudayaan (1st ed.; G. Visnawathan, ed.). Yogjakarta: Narasi Salim,  A.  (2002). Perubahan  Sosial (First).  Yogyakarta:  PT  Tiara Wacana