## PELAKSANAAN PELAYANAN PERIJINAN SATU PINTU PADA KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU DI KABUPATEN SEMARANG
(PELAYANAN SURAT IJIN USAHA PERDAGANGAN) Implementation Of Single Door Licensing Services Integrated Office In Licensing Services District In Semarang (Trade Services Letter Of Business License)

## Soebandriyo, Slamet
Badan Litbang Prov. Jateng

## ABSTRACT
This  research  locations  in  the  district  of  Semarang,  the  research  objectives:  To identify  problems  in  the  implementation  procedures  of  service  trade  business  license issuance at the Office of Licensing Services Integrated Semarang District, To overcome the problems  in  the  implementation  of  the  issuance  of  Permit  Trading  in  the  Integrated Licensing  Office  Regency  Semarang,  properties  descriptive  research,  qualitative  research informants  licensing  officers  and  the  applicant.  In  conclusion,  the  existing  problems include:  incomplete  requirements,  but  applicants  forced  to  calculate  the  completion  time permitting  SIUP.  calculated  starting  from  the  intake  form,  lack  of  socialization  to  the community  about  the  requirements  to  obtain  SIUP,  who  signed  SIUP  If  there  is  a  sudden event  invited  the  meeting,  to  sign  SIUP  experiencing  delays,  lack  of  facilities  and infrastructure,  especially  the  chair,  Lack  of  Human  Resources.  How  to  solve  the  problem through:  Approaches  to  the  applicant's  licensing  terms  were  eventually  SIUP  with  the applicant  willing  to  accept,  with  or  brusur  lifet  made  containing  about  application requirements  and  period  of  completion  SIUP  provided  or  distributed  to  the  applicant, before  the  leadership  left  the  office  to  sign  blank  SIUP  first,  With  the  addition  of  seats, upgrading of human resources.
Keywords: Services, Licensing

## PENDAHULUAN
Penyelenggaraan  otonomi  daerah tidak hanya membawa serangkaian perubahan mendasar dalam penyelenggaraan  pemerintahan  daerah, akan tetapi juga telah membawa perubahan  dalam  pengambilan  kebijakan daerah  guna  menunjang  pembangunan ekonomi.  Dalam  suasana  otonomi  terasa begitu banyak hambatan yang melingkupi daerah  sehingga  seakan-akan  daerah dapat  berkehendak  untuk  mengatur  dan menetapkan  apa  saja  melalui  peraturan daerah.
Salah satu aspek mendasar pemberian otonomi kepada daerah adalah keleluasaan  pemerintah  daerah  untuk menyelenggarakan  pemerintahan  sendiri atas dasar prakarsa, kreativitas, dan peran serta  aktif  masyarakat  dalam  rangka mengembangkan dan memajukan daerahnya.
Dalam kaitan dengan aspek pelayanan publik khususnya pelayanan di bidang perijinan satu pintu  masuk dalam ruang lingkup nasional. Dengan demikian pelayanan perizinan satu pintu seharusnya tidak  hanya  dilihat  dalam  konteks persoalan  daerah  semata  akan  tetapi  juga
meliputi  lingkup  nasional  yang  menjadi kewenangan pemerintah. Persoalan pelayanan perizinan khususnya pelayanan perizinan  satu  pintu  bukan  lagi  monopoli daerah Penyelenggaraan pelayanan perizinan yang berkaitan dengan pelayanan perizinan satu pintu
memerlukan    standardisasi  pelayanan minimal  (SPM)  untuk  mendapatkan pelayanan perizinan satu pintu yang lebih baik.  Kelemahan  selama  ini  adalah  tidak adanya  standardisasi  pelayanan  yang sama  untuk  penyelenggaraan  pelayanan perizinan  satu  pintu  sehingga  dirasakan oleh  masyarakat  yang  membutuhkan pelayanan  perizinan  satu  pintu  sangat lamban dan berbelit-belit. Meskipun telah dilakukan  pengaturan  melalui  sebuah mekanisme dan atau tatacara pelaksanaan pelayanan  perizinan  satu  pintu  namun tetap  diketemukan  pelayanan  perijinan yang  tidak  memadai  dan  menghambat pelayanan  perijinan  satu  pintu  khususnya yang  berada  pada  ruang  lingkup  instansi teknis.  Oleh  karena  itu,  Pemerintah Daerah  khususnya  Pemerintah  Daerah Kabupaten  Semarang    melakukan  upaya sejalan dengan konsep pelayanan perizinan    yakni,  penerapan  sistem pelayanan perizinan satu pintu (One  Stop Service) tersebut  dengan  berdasar  pada kemudahan pemberian pelayanan perizinan  satu  pintu  melalui  penciptaan standar  pelayanan  perijinan  satu  pintu. Maka diterbitkan Peraturan Daerah Kabupaten  Semarang  Nomor  11  Tahun 2008, tentang Surat Izin Usaha Perdagangan dengan maksud untuk memberikan legalitas usaha dan kepastian hukum  kepada  setiap  bentuk  usaha  yang menjalankan  kegiatan  usaha  di  sektor perdagangan,  dengan  tujuan  adalah  :  a) Memberikan  kepastian  dan  kemudahan berusaha,  b)  Mencegah  praktek  usaha yang  tidak  jujur,  c)  Menciptakan  iklim usaha  yang  sehat,  dan  d)  Sebagai  sarana
untuk melakukan pembinaan,
perlindungan, pengawasan, dan
pengembangan  sektor  perdagangan.  Juga menjelaskan antara lain tentang persyaratan  penerbitan  ,tarif  retribusi Surat  Izin  Usaha  Perdagangan.  Maksud dari standar pelayanan perizinan investasi  tidak  lain  dimaksudkan  untuk meminimalisasi  birokrasi  pelayanan  yang selama  ini  seringkali  dipermasalahkan oleh  pemohon  pelayanan  perizinan  baik dalam negeri maupun asing.
Berdasarkan  Keputusan  Bupati Semarang Nomor 061/0038/2009, tentang
Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Semarang Tentang Penandatanganan  Perizinan  Dan  Non Perizinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan  Perizinan  Terpadu  Kabupaten Semarang  .  Jenis  perizinan  dan  non perizinan
yang penandatangannya didelegasikan  kepada  Kepala  Kantor Pelayanan  Perizinan  Terpadu  Kabupaten Semarang  meliputi  :  I.  Perizinan  Dasar  : 1)  Izin Bangunan, 2)  Izin Gangguan, dan 3)Izin Perubahan Tanah Pertanian ke Non Pertanian (IPPT). II. Perizinan Usaha : 1) Izin  Usaha  Industri,  2)  Izin  Usaha Perdagangan,  3)  Izin  Usaha  Akomodasi,
4)  Izin  Usaha  Rumah  Makan,  5)  Izin Usaha  Obyek  dan  daya  Tarik  Wisata,  6) Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan, 7)  Izin Usaha  Peternakan  dan  Tanda  Daftar Usaha Perlengkapan, 8)Izin Usaha Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras, 9) Izin Usaha Pengusahaan Angkutan Kendaraan
Umum,  10)  Izin  Trayek,  11)  Izin  Usaha Pertambangan  Bahan  galian  Golongan C,12)  Izin  Usaha  Jasa  Konstruksi,  13) Izin  Reklame,  14)  Izin  Pengelolaan  Air tanah, 15) Izin Pengelolaan Sumber Daya Ikan  di  Rawapening,  dan  16)  Izin  Usaha Perdagangan Minuman Keras Beralkhohol.  Non  Perizinan  dasar  dan perizinan usaha : 1)Tanda Daftar Perusahaan,  2)  Tanda  Daftar  Gudang,
3)Tanda  Daftar  Industri,  4)Izin  Tempat Pemakaman  Umum,  5)  Izin  Pelayanan Pemakaman  dan  Perabuan  Mayat,  dan  6) Izin  Pembuangan  Limbah  Cair  ke Lingkungan.
Karena terlalu banyak jenis perizinan  yang  dikeluarkan  oleh  Kantor Pelayanan  Perizinan  Terpadu  Kabupaten Semarang, serta keterbatasan waktu maka dipilih  salah  satu  yang  pemohonnya paling  banyak  mengajukan  permohonan perizinan  rata-rata  satu  hari  antara    10 orang  pemohon  yaitu  Surat  Izin  Usaha Peradagangan  baru  maupun  pemohon Surat Izin Usaha Peradagangan
pendaftaran  ulang,  belum  termasuk  yang mengajukan  perizinan  jenis  yang  lain. Sedangkan  yang dimaksud dengan  Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disebut  SIUP  adalah  Surat  Izin.  Untuk dapat  melaksanakan  kegiatan  usaha perdagangan.
Gambaran  yang  ada  pada  Kantor Pelayanan  Perizinan  Terpadu  Kabupaten Semarang  dalam  memberikan  pelayanan perizinan  Surat  Izin  Usaha  Perdagangan terdapat  hambatan  dalam  pelaksanaan terutama pemohon pada waktu mengambil  formulir  persyaratannya  tidak lengkap  terpaksa  dikembalikan  harus dilengkapi sesuai dengan ketentuan, tetapi pemohon  tidak  langsung  melengkapi persyaratan  baru  hari  berikutnya  ,  dan disamping itu juga apabila Kepala Kantor Pelayanan  Perizinan  Terpadu  mendapat tugas  yang  mendadak  yang  tidak  bisa ditinggalkan    dan diwakilkan  staf sehingga  untuk  tanda  tangan  Surat  Izin Usaha  Perdagangan  harus  menunggu yang bersangkutan ada di kantor.
Sedangkan untuk mendukung prosedur  pelaksanaan  dua  puluh  lima perizinan  yang ada seperti tersebut diatas hanya  dilayani  oleh  beberapa  petugas yang  ada,      jumlah  petugas  pada  Kantor Pelayanan  Perizinan  Terpadu  Kabupaten Semarang 16 orang  yang meliputi Eselon
III  :  1  orang,  Eselon  IV  :  5  orang,  dan Staf : 10 orang dengan tingkat pendidikan sebagai berikut : Magister (S-2) : 2 orang, Sarja  (S-1)  :  7  orang,  Diploma  (D3)  :  6 orang,  dan  SLTA  :  1  orang.  Serta didukung  dengan  jumlah  sarana  dan prasarana  meliputi  :  Ruang  rapat,  Ruang pelayanan,  4  buah  komputer,  4  buah printer,  1  buah  Scanner,  4  Mesin  ketik, dan 2 buah kendaraan roda 4.

## TUJUAN PENELITIAN
Tujuan  penelitian  ini  :  Untuk mengetahui permasalahan dalam prosedur pelaksanaan  pelayanan  penerbitan  Surat Ijin  Usaha  Perdagangan    pada  Kantor Pelayanan  Perizinan  Terpadu  Kabupaten Semarang, Mengatasi permasalahan dalam  pelaksanaan pelayanan penerbitan Surat  Ijin  Usaha  Perdagangan    pada Kantor  Pelayanan  Perizinan  Terpadu Kabupaten Semarang.
Hasil  penelitian  ini  diharapkan untuk memperoleh data tentang permasalahan dalam prosedur
pelaksanaan permohonan penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan yang dapat digunakan  untuk  peningkatan  prosedur pelayanan  perijinan    terpadu  satu  pintu (OSS)  pada  Kantor  Pelayanan  Perizinan Terpadu  Kabupaten  Semarang,  Untuk memperoleh  data  tentang  cara  mengatasi permasalahan
dalam prosedur
pelaksanaan permohonan penerbitan
Surat  Izin  Usaha  Perdagangan  untuk meningkatkan prosedur pelaksanaan pelayanan  terpadu satu pintu (OSS)  pada Kantor  Pelayanan  Perizinan  Terpadu Kabupaten Semarang.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  akan  dilaksanakan pada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu di  Kabupaten  Semarang.  Jenis  penelitian ini  adalah  deskriptif  kualitatif.  Populasi dalam  penelitian  ini  adalah  karyawan Kantor  Pelayanan  Perijinan  Terpadu  di
Kabupaten  Semarang,  serta  masyarakat yang  mengajukan  pelayanan  perijinan. Karena  populasi  yang  relatif  besar,  maka diperlukan  mengambil  sebagian  anggota populasi  yang  akan  djadikan  .  Teknik pengambilan    dilakukan  dengan  cara teknik  sampling  bertujuan  ( Purposive Sampling ).  Teknik  pengumpulan  data melalui  :  1)Wawancara  :  adalah  tanya jawab  lisan  dengan  petugas  Kantor Pelayanan Terpadu di Kabupaten Semarang,  serta  kepada  masyarakat  yang mengajukan  pelayanan  perijinan  secara langsung  dengan  menggunakan  daftar pertanyaan secara terbuka, 2)  Dokumen : Pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen seperti peraturan- peraturan,  laporan-laporan  ,  dan  brosur . Informan  dalam  pemelitian  ini  adalah
para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan  pelayanan  perijinan  satu pintu  pada    Kantor  Pelayanan  Perijinan Terpadu  di  Kabupaten  Semarang,  serta masyarakat  yang  mengajukan  pelayanan perijinan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Wilayah  Kabupaten  Semarang mempunyai  kedudukan  yang  cukup strategis
dalam pengembangan perwilayahan Provinsi Jawa Tengah yaitu dilalui  jalur-jalur  yang  menghubungkan pusat-pusat perkembangan wilayah: Semarang,  Surakarta,  dan  Yogyakarta. Potensi lainnya adalah kedudukan berdekatan dengan ibukota Provinsi Jawa Tengah,  Kota  Semarang.  Kota  ini merupakan pusat kegiatan perekonomian, pemerintahan,  sosial  dan  budaya  bagi wilayah-wilayah di Jawa Tengah.
Jumlah sumberdaya manusia untuk  saat  ini  yang  ada  di  Kantor Pelayanan  Perizinan  Terpadu  adalah sejumlah 16 karyawan. Dengan didukung tenaga lapangan yang profesional.  Sarana dan Prasarana  yang  ada  meliputi : Ruang Rapat,  Ruang  Pelayanan,  Komputer
dengan  sitem  LAN,  Printer,  Scanner, Mesin  ketik,  dan  Kendaraan  roda  4    dua buah
Kegiatan  industri  di  Kabupaten Semarang  meliputi  industri  menengah dan besar sebanyak 82 unit usaha dengan menampung lebih kurang 49.472 pekerja. Selanjutnya  kelompok  industri  kecil informal  berjumlah 8.150  unit  usaha dengan  menyerap  tenaga  kerja  sebanyak 14.409    orang,  sedangkan  industri  kecil formal  berjumlah  511  unit  dengan menyerap tenaga kerja 6.072 orang. Salah satu  kegiatan  perindustrian    inilah  yang perlu  dilayani  dalam  hal  perijinan,  yang gunanya  untuk  pendataan  dalam  rangka untuk pembina an, serta untuk penyaluran permodalan dari pemerintah.

## PEMBAHASAN
a. Kemampuan /Reliability Dari  hasil  wawancara  dengan informan:  Untuk    memperoleh  Surat  Ijin Usaha  Perdagangan  apakah  sudah  sesuai prosedur. Sudah sesuai prosedur, persyaratan  lengkap  dan  benar  tiga  hari ijin  jadi.  Kami  memperoleh  penjelasan dan kelengkapan dokumen yang diperlukan  dan  langsung  diterima  dan diproses dalam waktu tiga hari.
Dalam  memberikan  pelayanan kepada pemohon apakah selalu memegang sikap kejujuran dalam memberikan  keterangan.  Sudah  sesuai prosedur,  persyaratan  lengkap  dan  benar tiga hari ijin jadi.
Waktu  memberikan  pelayanan perijinan  Surat  Ijin  Usaha  Perdagangan, senantiasa memperhatikan kecepatan proses  pelayanan  dan  selalu  dilakukan dengan  baik,      Agar  pemohon  merasa senang  dan  puas.  Kami  diberikan  waktu tiga  hari  dari  dokumen  masuk  sampai perijinan selesai.
b. Responsivitas/Kerelaan
Dalam melaksanakan tugas
pelayanan  perijinan    memperhatikan  dan
tanggap  terhadap  masalah  atau  keluhan dari  para  pemohon  Surat  Ijin  Usaha Perdagangan.  Keluhan  pemohon  ijin diperhatikan  dan  ditanggapi,  selama bukan  persyaratan  mutlak  perijinan  yang harus  dipenuhi  oleh  pemohon.  Karena dokumen  kami  sudah  lengkap  jadi  tidak terlalu banyak ada permasalahan
Dalam melaksanakan tugas pelayanan  perijinan    petugas  menguasai peraturan  yang  berhubungan  dengan pelayanan  perijinan  Surat  Ijin  Usaha Perdagangan.  Dasar  untuk  memberikan pelayanan perijinan disamping performance  penguasaan  aturanpun  juga diutamakan. Petugas senantiasa
melaksanakan  pelayanan  sesuai  dengan prosedur dan aturan yang jelas.
Dalam melaksanakan tugas pelayanan  perijinan    petugas  memiliki pengetahuan  dalam  bidang  perijinan khususnya pada perijinan Surat Ijin Usaha Perdagangan.  Sebab  untuk  memberikan pelayanan SIUP ada jenis usaha dibidang tertentu  pada  suatu  saat  boleh  diijinkan dulu, contoh : Distribusi pupuk, pada saat kelangkaan pupuk usaha dimaksud ditunda dulu. Pertanyaan kami selalu bisa diberikan  penjelasan  yang  jelas  dari petugas.

## c. Keyakinan
Dalam  memberikan  pelayanan perijinan  petugas  senantiasa  memberikan penjelasan  dan  berkomunikasi  dengan baik  kepada  pemohon  Surat  Ijin  Usaha Perdagangan.  Agar proses perijinan dapat berjalan lancar. Kami bisa berkomunikasi dengan baik dengan petugas.
Dalam  memberikan  pelayanan perijinan  Surat  Ijin  Usaha  Perdagangan petugas senantiasa memberikan pelayanan sampai tuntas. Selama persyaratan  lengkap  benar,  maka  ijin diproses  tuntas.  Petugas  memberikan
pelayanan sampai tuntas sampai perijinan selesai.
Adanya keterlambatan proses penyelesaian  pelayanan  perijinan  Surat Ijin
Usaha Perdagangan apakah mengundang  adanya  sistem  percaloan. Kami  selalu  melakukan  pengurusan perijinan        secara  langsung  dan  tidak pernah menggunakan jasa orang lain.
Dalam melaksanakan tugas pelayanan  perijinan  Surat  Ijin  Usaha Perdagangan  pada  Kantor  Pelayanan Perijinan  Terpadu  Kabupaten  Semarang, kendala  atau  permasalahan  apa  yang dihadapi  oleh  petugas.  a).Persyaratan tidak  di  lengkapi  dan  tidak  benar  yang diajukan  oleh  pemohon,  tetapi  pemohon tetap memaksa dengan menghitung waktu penyelesaian  perijinan  Surat  Ijin  Usaha Perdagangan  (SIUP)  dihitung  mulai  dari pengambilan  formulir    yang  disediakan oleh  petugas  Kantor  Pelayanan  Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang, b).Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat  tentang  persyaratan  untuk Memperoleh Surat Ijin Usaha Perdagangan  (SIUP),  c).Apabila  yang menanda  tangani  Surat  Ijin  Usaha Perdagangan  (SIUP)  dalam    hal  ini Kepala Kantor Pelayanan Perjinan Terpadu  ada  acara    mendadak  diundang rapat dengan Bupati Kabupaten Semarang, akhirnya untuk menandatangani Surat Ijin Usaha
Perdagangan    mengalami  keterlambatan,
d).Kurangnya sarana dan prasarana terutama  kursi  pada  ruang  tunggu  bagi pemohon  Surat  Ijin  Usaha  Perdagangan (SIUP), e).Kurangnya sumberdaya Manusia.
Bagaimana  cara  meningkatkan pelayanan  perijinan  Surat  Ijin  Usaha Perdagangan  pada  Kantor  Pelayanan Perijinan  Terpadu  Kabupaten  Semarang.
a).Pendekatan  kepada  pemohon  perijinan Surat  Ijin  Usaha  Perdagangan  (SIUP) dengan diberi pengertian akhirnya
pemohon  mau  menerima,  b).Dengan dibuatkan  lifet  atau  brusur  yang  berisi tentang  syarat-syarat  permohonan  Surat Ijin Usaha Perdagangan dan jangka waktu penyelesaian    yang  disediakan  atau dibagikan  kepada  pemohon,  c).  Dengan adanya  penambahan  kursi  pada  ruang tunggu  pemohon  Surat  Ijin  Usaha Perdagangan (SIUP), d).Peningkatan Sumber Daya  Manusia terutama kualitas dan kuantitas.
d. Empati / Perhatian Kepala Kantor Pelayanan Perijinan  Terpadu  Kabupaten  Semarang senantiasa  melakukan  dan  memberikan pembinaan  serta  penyuluhan  kepada pemohon  pelayanan  perijinan  Surat  Ijin Usaha Perdagangan. Kadang-kadang, apabila  di  perlukan  karena  pelaksanaan pelayanan  perijinan  di  tangani  oleh masing-masing  seksi.  Pembinaan  dan penyuluhan    kepada  kami  dilakukan secara  langsung  oleh  petugas  pelayanan perijinan
D alam memberikan pelayanan perijinan  Surat  Ijin  Usaha  Perdagangan dapat  memberikan  rasa  keadilan  dan kepastian hukum kepada pemohon. Selama  aturan  dan  hukum  yang  ada dipenuhi  biaya  sesuai  aturan  yang berlaku, di persyaratan serta jangka waktu perijinan  dipenuhi,  maka  keadilan  dan kepastian hukum dapat diwujudkan. Kami merasa  diperlakukan  secara  adil  dan untuk  yang  lain  pula  diperlakukan  secara adil dan  kepastian hukum.
Yang timbul akibat dengan adanya  pelayanan  perijinan  Surat  Ijin Usaha Perdagangan apakah ada perhatian khusus  dari  petugas  pada  masalah  yang dihadapi, jelaskan. Selama Kantor Pelayanan  Perijinan  Terpadu  berdiri tahun  2009  bulan  Pebruari  belum  terjadi permasalahan.  Sampai  sejauh  ini  kami belum  menemui  kendala  /masalah  dalam mengurus perijina.
Petugas  pelayanan  perijinan  Surat Ijin  Usaha  Perdagangan  memberikan kemudahan  untuk  memperoleh  formulir permohonan pelayanan perijinan, jelaskan.  Awal  proses  permohonan  ijin adalah  formulir  permohonan  ijin  yang harus  diisi  dan  dilengkapi  dengan persyaratan-persyaratan. Ketika kami minta  informasi  langsung  diberikan formulir  permohonan  serta  dokumen- dokumen yang harus dilengkapi.
Petugas  pelayanan  perijinan  Surat Ijin  Usaha  Perdagangan  memberikan bimbingan cara pengisian formulir permohonan Surat Ijin Usaha Perdagangan,  Apabila  pemohon  ijin mengalami kesulitan. Dari kami langsung jelaskan cara pengisian formulir permohonan.
Persyaratan  yang  diminta  untuk pelayanan  perijinan  Surat  Ijin  Usaha Perdagangan  tidak  berbelit-belit  dan  bisa dilakukan oleh pemohon pelayanan perijinan.  Semua  persyaratan  sesuai dengan aturan hukum yang berlaku , tidak berbelit-belit,  persyaratan  yang  diminta bisa  kita  penuhi  dan  persyaratan  itu memang  merupakan  lampiran-lampiran untuk bisa diterbitkannya perijinan.
Kondisi  peralatan,  perlengkapan, ketatausahaan,  dan  ruangan  pelayanan memadai  untuk  memberikan  kemudahan, kenyamanan  serta  berbagai  fasilitas kepada  pemohon  pelayanan  perijinan Surat  Ijin  Usaha  Perdagangan  pada Kantor  Pelayanan  Perijinan  terpadu Kabupaten  Semarang.  Dilihat  dari  segi sarana  dan  prasarana  di  KPPT  kurang memadai, sehingga dari segi kenyamanan untuk  pemohon  ijin  belum  mampu dipenuhi  dengan  baku,  masih  diperlukan beberapa  perbaikan  untuk  sarana  dan prasarana  kantor  tapi  itu  bisa  dilakukan secara  bertahap  yang  pasti  kelancaran, kemudahan  pengurusan  perijinan  yang selalu diutamakan.

## KESIMPULAN
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan,  bahwa  permasalahan  yang ada dalam memberikan pelayanan perijinan meliputi :
Persyaratan tidak dilengkapi  yang diajukan oleh   pemohon, tetapi pemohon tetap memaksa dengan menghitung waktu penyelesaian  perijinan  Surat  Ijin  Usaha Perdagangan  (SIUP)  dihitung  mulai  dari pengambilan  formulir    yang  disediakan oleh  petugas  Kantor  Pelayanan  Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang ,
Kurangnya  sosialisasi  kepada  masyarakat tentang  persyaratan  untuk  memperoleh Surat  Ijin  Usaha  Perdagangan  (SIUP), Apabila  yang  menanda  tangani  Surat  Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) dalam  hal ini Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu  ada  acara    mendadak  diundang rapat dengan Bupati Kabupaten Semarang, akhirnya untuk menandatangani Surat Ijin Usaha
Perdagangan    mengalami  keterlambatan, Kurangnya sarana dan prasarana terutama kursi  pada  ruang  tunggu  bagi  pemohon Surat  Ijin  Usaha  Perdagangan  (SIUP), Kurangnya  Sumberdaya  Manusia.  Cara mengatasi permasalahan melalui :
Pendekatan kepada pemohon perijinan  Surat  Ijin  Usaha  Perdagangan (SIUP) dengan diberi pengertian akhirnya pemohon mau menerima, Dengan dibuatkan  lifet  atau  brusur  yang  berisi tentang  syarat-syarat  permohonan  Surat Ijin Usaha Perdagangan dan jangka waktu penyelesaian    yang  disediakan  atau dibagikan  kepada  pemohon,  Sebelum pimpinan  meninggalkan  kantor  agar blangko  Surat  Ijin  Usaha  Perdagangan ditandatangani  dulu,  Dengan  adanya penambahan  kursi  pada  ruang  tunggu pemohon  Surat  Ijin  Usaha  Perdagangan (SIUP), Peningkatan Sumber Daya Manusia terutama kualitas dan kuantitas.

## DAFTAR PUSTAKA
Edi Santoso dkk, 2003,Capacity Building Faustino  Cardoso  Gomes,  Manajemen Sumber Daya Manusia, 1995, Yogyakarta : Andi    Offset. Kantor  Pelayanan  Terpadu  Kabupaten Semarang, Liflet Pelayanan Perizinan Satu Pintu Ratminto dkk, 2009, Manajemen Pelayanan,  Yogyakarta  :  Pustaka Pelajar Riduwan, 2005, Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian, Bandung : Alfabeta Usman  Husaini  dkk,  2008,Metodologi Penelitian  Sosial,  Jakarta  :  Bumi
Aksara.
Instruksi Presiden Nomor : 3 Tahun 2006,
Tentang  Paket  Kebijakan  Perbaikan
Ilim Investasi
Peraturan  Menteri  Dalam  negeri  Nomor
24  Tahun  2004,  tentang  Pedoman Penyelenggaraan  Pelayanan  terpadu Satu Pinti Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur  Negara  Nomor  63  Tahun
2004, standar      pelayanan Peraturan  Daerah  Kabupaten  Semarang Nomor  11  Tahun  2008,  tentang
Surat Izin Usaha Perdagangan Keputusan  Bupati  Semarang  Nomor 061/0038/2009, tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Semarang Tentang  Penandatanganan  Perijinan Dan  Non  Perijinan  Kepada  Kepala
Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang