## KINERJA DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DALAM PENINGKATAN JALAN LINGKUNGAN DI KOTA PALANGKA RAYA

## Performance Of Housing Areas Of Residential And Land Area Of Central Kalimantan Province In Improving Environmental Roads In Palangka Raya City
Laksminarti

## Laksmi Handayani
Universitas Muhammadiyah Palangkaraya,  Palangka  Raya,  Central Kalimantan, Indonesia
Email : laksminarti@gmail.com

## Abstrak
Dinas  Perumahan,  Kawasan  Permukiman  dan  Pertanahan  Provinsi  Kalimantan Tengah  menjalankan  tugas  salah  satunya  pada  peningkatan  jalan  lingkungan  agar mempermudah  akses  transportasi.  Dalam  hal  ini  kinerja  tersebut  dapat dikategorikan  baik.  Teori  yang  digunakan  sebagai  landasan  dalam  penilitian  ini adalah pengukuran kinerja birokrasi publik. Di dalam pengukuran kinerja terdapat lima indikator yang digunakan menurut Dwiyanto yaitu 1) Produktifitas, 2) Kualitas Layanan, 3) Responsivitas, 4) Responsibilitas dan 5) Akuntabilitas.
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  Kualitatif  karena  peneliti  ingin memahami  faktor  sosiologis,  situasi  dan  gejala  atau  fenomena  sosial  secara mendalam  dan  komprehensif.  Teknik  pengumpulan  data  melalui  observasi, wawancara  dan  dokumentasi.  Adapun  data  primer  dalam  penelitian  ini  adalah Kepala  Bidang  Kawasan  Permukiman,  Kepala  Dinas  Perumahan,  Kawasan Permukiman  dan  Pertanahan  Provinsi  Kalimantan  Tengah,  dan  masyarakat  Kota Palangka Raya.
Berdasarkan  hasil  penelitian  mengenai  Kinerja  Dinas  Perumahan,  Kawasan Permukiman, dan Pertanahan dalam Peningkatan Jalan Lingkungan di Kota Palangka Raya  dalam  hal  ini  kinerja  tersebut  dapat  dikategorikan  baik.  Program  kegiatan yang  direncanakan  dan  dikerjakan  sudah  mencapai  target  yang  diharapkan  dalam hal  mengurangi  kawasan  kumuh  dan  meningkatkan  hunian  yang  layak  khususnya permasalahan terhadap jalan lingkungan, walaupun tidak semua usulan yang datang langsung  dari  masyarakat  dikerjakan  namun  semuanya  tetap  ditampung  dan dipelajari oleh Disperkimtan.
Keywords : Perfomance
Enhancement Environmental road

## Kata Kunci :
Kinerja Peningkatan Jalan Lingkungan

## Published
October 2020

## Abstract
The  Department  of  Housing,  Residential  and  Land  Area  of  Central  Kalimantan Province carried out the duties of one of them on improving environmental roads to  facilitate  transportation  access.  In  this  case,  such  performance  can  be categorized well. The theory used as a cornerstone in this study is a measurement of the performance of the public bureaucracy. In the performance measurement there  are  five  indicators  used  according  to  Dwiyanto  namely  1)  Productivity,  2) Quality of Service, 3) Responsiveness, 4) Responsibility, and 5) Accountability.
This  study  uses  qualitative  research  methods  because  researchers  want  to understand sociological factors, situations, and symptoms or social phenomena in- depth  and  comprehensively.  Data  collection  techniques  through  observation, interview,  and  documentation.  The  primary  data  in  this  study  are  the  Head  of Residential  Area,  Head  of  The  Office  of  Housing,  Residential,  and  Land  Area  of Central Kalimantan Province, and the people of Palangka Raya City.
Based on the results of research on the Performance of The Office of Housing, Residential Areas, and Land in Environmental Road Improvement in Palangka Raya City  in  this  case  the  performance  can  be  categorized  as  good.  The  program  of activities  planned  and  worked  on  has  reached  the  expected  target  in  terms  of reducing  slums  and  improving  decent  housing,  especially  the  problems  of environmental  roads,  although  not  all  proposals  that  come  directly  from  the community  are  done  but  all  are  still  accommodated  and  studied  by  the Disperkimtan.
©  year  The  Authors.  Published  by  Institute  for  Research  and  Community  Services  Universitas  Muhammadiyah Palangkaraya. This is Open Access article under the CC-BY-SA License (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). DOI: https://doi.org/10.33084/restorica.v5i2
Laksminarti, Laksmi Handayani. 2020. Performance of Housing Area of Residential and Land Area of Central Kalimantan Province in Improving Enviromental Roads in Palangka Raya City

## PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  salah  satu  negara  yang memiliki  penduduk  sangat  banyak  sehingga  perlu meningkatkan pembangunan nasional secara menyeluruh untuk menopang kesejahteraan penduduk Indonesia.  Pembangunan  nasional  merupakan  suatu usaha  dalam  meningkatkan  kualitas  masyarakat Indonesia  dengan  memanfaatkan  kemajuan  teknologi dan ilmu pengetahuan serta memperhatikan tantangan dalam perkembangan global. Dalam proses pembangunan  nasional  diperlukan  peran  pemerintah dan  masyarakat  agar  fokus  tercapainya  pembangunan yang diharapkan khususnya pada bidang infrastruktur.
Permasalahan dalam bidang infrasruktur salah satunya  adalah  mengenai  jalan,  baik  penyediaan maupun  pengelolaan  jalan  sepenuhnya  dilaksanakan oleh  pemerintah,  sebagai  salah  satu  kewajibannya dalam  penyediaan  pelayanan  publik.  Undang-undang Nomor  38  Tahun  2004  tentang  Jalan  menyatakan, bahwa  jalan  sebagai  salah  satu  prasarana  transportasi penting dalam pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara,  dalam  pembinaan  persatuan  dan  kesatuan bangsa.  Jalan  sebagai  bagian  sistem  transportasi nasional  yang  mempunyai  peranan  penting  terutama dalam  mendukung  bidang  ekonomi,  sosial  dan  budaya serta lingkungan dan dikembangkan melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan  pembangunan  antardaerah,  membentuk dan memperkukuh kesatuan nasional untuk memantapkan pertahanan dan keamanan nasional serta membentuk struktur ruang dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan nasional.
Namun  pada  setiap  daerah  masih  sering  kita temui  jalan  perkotaan  maupun  jalan  perdesaan kondisinya  rusak  parah  dan  sangat  sulit  untuk  dilalui, padahal  jalan  merupakan  salah  satu  dari  prasarana transportasi  yang  mempunyai  fungsi  vital  dalam  usaha pengembangan  kehidupan  masyarakat  seperti  yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang  Jalan.  Jalan  juga  mempunyai  umur  yang
direncanakan  dalam  melayani  lalu  lintas  yang melewatinya,  sehingga  seiring  berjalannya  waktu  jalan akan  mengalami  penurunan  kondisi  yang  juga  akan berpengaruh  terhadap  menurunnya  kemampuan  jalan untuk  melayani  lalu  lintas  yang  melewatinya.  Hal  ini akan menghambat kelancaran perjalanan dan otomatis fungsi  dari  jalan  seperti  dikemukakan  di  atas  sulit dicapai.
Menurut  Peraturan  Pemerintah  Nomor  34 Tahun  2006  tentang  Jalan  menyatakan  bahwa  jalan adalah  prasarana  transportasi  darat  yang  meliputi segala  bagian  jalan,  termasuk  bangunan  pelengkap  dan perlengkapannya  yang  diperuntukkan  bagi  lalu  lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah/dan air, serta di atas permukaan  air,  kecuali  jalan  kereta  api,  jalan  lori,  dan jalan kabel.
Sebagai  salah  satu  prasarana  transportasi, kedudukan dan peranan jaringan jalan pada hakikatnya menyangkut  hajat  orang  banyak.  Untuk  menjaga keberlanjutan  dan  kualitas  layanan  diperlukan pemeliharaan rutin jalan. Kualitas permukaan jalan akan memberikan dampak terhadap tingkat konsumsi bahan bakar,  kebisingan,  kenyamanan  dalam  berkendara  dan keselamatan pengguna jalan.
Sebagai  salah  satu  contohnya,  jalan  Marina Permai  II  merupakan  jalan  lingkungan  yang  pada awalnya merupakan jalan yang terdapat didalam sebuah Komplek Perumahan Marina Permai yang beralamat di jalan RTA milono km 6,4 Palangkaraya. Namun seiring berjalannya waktu jalan lingkungan di Komplek Marina Permai  ini  menjadi  jalan  utama  yang  menjadi penghubung  antara  komplek  perumahan  yang  satu dengan  komplek  perumahan  yang  lainnya.  Sehingga jalan  ini  menjadi  salah  satu  pilihan  yang  banyak digunakan  oleh  masyarakat  sekitar  untuk  mencapai tempat  tujuan  yang  mereka  inginkan.  Namun  pada kenyataannya  jalan  lingkungan  ini  masih  dalam  kondisi kurang baik, dimana terdapat jalan yang berlubang dan bergelombang,  jalan  yang  permukaannya  beraspal
sudah  terkelupas  dan  sebagian  jalan  lingkungan  masih berupa tanah. Belum lagi jika masuk musim penghujan, jalan  di  komplek  ini  sebagian  ada  yang  terendam  air dan becek.
Dalam  hal  ini  peran  pemerintah  sangat diperlukan dalam menangani persoalan jalan yang pada hakikatnya menyangkut orang banyak, sementara yang menjadi persoalan adalah keterbatasan dana pemeliharaan  jalan  yang  tersedia  dalam  anggaran pemerintah.  Keterbatasan  biaya  operasi  dan pemeliharaan  jalan  merupakan  masalah  klasik  yang dihadapi  oleh  negara-negara  berkembang  termasuk  di Indonesia. Hal ini menyebabkan kegiatan pemeliharaan jalan  tidak  dapat  berjalan  sebagaimana  mestinya, sehingga  kondisi  permukaan  jalan  banyak  mengalami kerusakan.
Sesuai  dengan  Undang-undang  Nomor  1 Tahun  2011  tentang  Perumahan  dan  Kawasan Permukiman yang mengatakan bahwa Pemerintah perlu berperan  dalam  menyediakan  dan  memberikan kemudahan  serta  bantuan  perumahan  dan  kawasan permukiman  bagi  masyarakat  melalui  penyelenggaraan perumahan  dan  kawasan  permukiman  yang  berbasis kawasan  serta  keswadayaan  masyarakat  sehingga merupakan satu kesatuan fungsional dalam wujud tata ruang  fisik,  ekonomi,  dan  sosial  budaya  yang  mampu menjamin  kelestarian  lingkungan  hidup  sejalan  dengan semangat demokrasi, otonomi daerah, dan keterbukaan  dalam  tatanan  kehidupan  bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Tujuan  dalam  penelitian  ini  adalah  untuk mengetahui  dan  mendeskripsikan  kinerja  Dinas Perumahan,  Kawasan  Permukiman  dan  Pertanahan Provinsi  Kalimantan  Tengah  dalam  peningkatan  jalan lingkungan di Kota Palangka Raya.
Menurut  Delly  Mustafa  (2014:122),  kinerja bagi  sebuah  organisasi  merupakan  tolak  ukur keberadaan organisasi itu sendiri. Artinya, semakin baik kinerja  dari  suatu  organisasi,  semakin  baik  pula keberadaannya, demikian pula sebaliknya.
Selanjutnya, Dwiyanto dalam Mustafa (2014:124),  menjelaskan  beberapa  indikator  yang digunakan untuk kinerja birokrasi publik yaitu :
1. Produktivitas, yaitu  konsep  produktivitas  tidak hanya  mengukur  tingkat  efisiensi  tetapi  juga efektifitas  pelayanan,  konsep  ini  pemahamannya terlalu  sempit,  sehingga  GAO (General  Accounting Office) mengembangkan  satu  ukuran  produktivitas yang  lebih  luas  dengan  memasukkan  seberapa besar  pelayanan  publik  itu  memiliki  hasil  yang diharapkan  sebagai  salah  satu  indikator  kinerja yang penting.
2. Kualitas  layanan, yaitu  kinerja  organisasi pelayanan  publik  sangat  terkait  dengan  kualitas layanan. Dalam lingkungan birokrasi pemerintahan banyak  pandangan  negatif  mengenai  organisasi publik yang tidak memberikan kepuasan pelayanan kepada masyarakat.
3. Responsivitas, yaitu  kemampuan  organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, dan mengembangkan  program-program  pelayanan publik  sesuai  dengan  kebutuhan  dan  aspirasi masyarakat.  Secara  singkat  responsivitas  di  sini menunjuk  pada  keselarasan  antara  program  dan kegiatan pelayanan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
4. Responsibilitas, yaitu  menjelaskan  apakah pelaksanaan  kegiatan  organisasi  dilakukan  sesuai dengan  prinsip-prinsip  administrasi  yang  benar dengan  kebijakan  organisasi,  baik  secara  eksplisit maupun implisit.
5. Akuntabilitas, yaitu  menunjuk  pada  seberapa besar  kebijakan  dan  kegiatan  organisasi  publik tunduk  pada  pejabat  politik  yang  dipilih  oleh rakyat.  Dalam  konteks  ini,  konsep  akuntabilitas publik  dapat  digunakan  untuk  melihat  seberapa besar kebijakan organisasi publik konsisten dengan kehendak rakyat.
Laksminarti, Laksmi Handayani. 2020. Performance of Housing Area of Residential and Land Area of Central Kalimantan Province in Improving Enviromental Roads in Palangka Raya City

## METODE PENELITIAN
Menurut Sugiyono (2011:1), metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan  data  dengan  tujuan  dan  kegunaan tertentu.  Artinya  dengan  melalui  penggunaan  metode serta pemilihan sebuah metode yang tepat maka akan membantu  jalannya  sebuah  penelitian.  Berdasarkan pengertian  metode  penelitian  diatas,  maka  metode yang  digunakan  peneliti  dalam  penelitian  ini  adalah metode  Kualitatif.  Menurut  Sugiyono  (2011:14),  “data kualitatif  adalah  data  yang  berbentuk  kata,  kalimat, skema, dan gambar”.
Berdasarkan teori tersebut peneliti menggunakan  metode  kualitatif,  hal  ini  dikarenakan untuk  semakin  memperkuat  fakta-fakta  yang  di  dapat oleh  peneliti  serta  mengidentifikasi  dan  menjelaskan data  yang  ada  secara  sistematis  dan  dapat  melihat fenomena-fenomena  yang  ada  yakni  tentang  Kinerja Dinas  Perumahan,  Kawasan  Permukiman  dan Pertanahan  Dalam  Peningkatan  Jalan  Lingkungan  di Kota Palangka Raya.
Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang  paling  strategis  dalam  penelitian,  karena  tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Teknik pengumpulan data yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah  dengan  menggunakan  metode  observasi, wawancara, dan dokumentasi.
1. Observasi
Menurut Sutrisno Hadi dalam (Sugiyono,
2011:166), menyatakan bahwa “observasi
merupakan  suatu  proses  yang  kompleks,  suatu proses  yang  tersusun  dari  berbagai  proses biologis  dan  psikologis.  Dua  di  antara  yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan”. Pengumpulan  data  ini  dilakukan  untuk mengetahui secara langsung proses Kinerja Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan
Pertanahan  Provinsi  Kalimantan  Tengah  dalam Peningkatan  Jalan  Lingkungan  di  Kota  Palangka Raya.
2. Wawancara Menurut Sugiyono (2011:157),
wawancara  adalah  digunakan  sebagai  teknik pengumpulan  data  apabila  peneliti  ingin melakukan  studi  pendahuluan  untuk  menemukan permasalahan  yang  harus  diteliti  dan  juga  apabila peneliti  ingin  mengetahui  hal-hal  dari  informan yang lebih mendalam dan jumlah informan sedikit atau  kecil.  Peneliti  melakukan  wawancara langsung  dengan  narasumbernya  yaitu  dengan Pihak  Disperkimtan  Provinsi  Kalimantan  Tengah khususnya  pada  Bidang  Kawasan  Permukiman yang  terlibat  langsung  dalam  peningkatan  jalan lingkungan  di  Kota  Palangka  Raya,  serta  para warga masyarakat sekitar.
3. Dokumentasi
Pengumpulan  data  ini  dilakukan  dengan mencari  data  yang  resmi  dari  pihak  terkait  yang dapat  membantu  proses  penelitian  seperti  arsip, buku atau dokumen resmi lainnya.
Menurut  Miles  dan  Huberman  dalam (Sugiyono,  2014:334-343)  mengemukakan  bahwa “aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif  berlangsung  secara  terus  menerus  sampai tuntas  sehingga  datanya  sudah  jenuh.  Aktifitas  dalam analisis  data  yaitu  reduksi  data (data  reduction), penyajian  data (data  display), dan  menarik  kesimpulan
(conclusion
drawing/verification) ”. Berdasarkan
pernyataan  diatas  maka  pengolahan  data  kualitatif dalam penelitian ini melalui tiga kegiatan analisis sebagai berikut :
1. Reduksi Data
Reduksi  data  adalah  merangkum  semua hal-hal  pokok  dan  penting  sesuai  masalah penelitian  yang  diambil  oleh  peneliti.  Dengan demikian data yang telah dirangkum atau direduksi akan  memberikan  sebuah  gambaran  yang  lebih jelas  serta  mempermudah  penelitian  untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.
2. Penyajian Data
Dalam penelitian data kualitatif, penyajian data  bisa  dilakukan  dengan  bentuk  uraian  singkat, bagan,  serta  hubungan  antar  kategori.  Penyajian data  sudah  dilakukan,  maka  akan  memudahkan peneliti untuk memahami apa yang terjadi.
3. Menarik Kesimpulan Menarik  kesimpulan  dalam  penelitian kualitatif  dilakukan  secara  cermat  dengan melakukan  verifikasi beberapa tinjauan ulang pada catatan-catatan  di  lapangan  sehingga  data-data dapat diuji validasinya. Dalam melakukan penarikan kesimpulan,  peneliti  melihat  dari  rangkuman  dan data  yang  telah  disajikan  dengan  menggunakan tabel  dan  uraian  singkat  maka  selanjutnya melakukan  penarikan  kesimpulan  yang  bertujuan untuk  menjawab  rumusan  masalah  mengenai bagaimana
Kinerja Disperkimtan
dalam Peningkatan  Jalan  Marina  Permai  II  Kota  Palangka Raya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pentingnya Bidang Kawasan Permukiman tidak hanya  untuk  memberikan  pemahaman  kepada masyarakat terkait peningkatan jalan lingkungan, namun Bidang  Kawasan  Permukiman  juga  memberikan pemahaman  kepada  masyarakat  terkait  pemeliharaan jalan  lingkungan  dan  drainase.  Secara  umum  Kinerja Dinas  Perumahan,  Kawasan  Permukiman  dan Pertanahan  Provinsi  Kalimantan  Tengah  dalam Peningkatan  Jalan  Lingkungan  di  Kota  Palangka  Raya dapat dikategorikan Kurang Baik.
Berdasarkan  hasil  temuan  peneliti  mengenai program  yang  dikerjakan  oleh  Dinas  Perumahan, Kawasan  Permukiman  dan  Pertanahan  Provinsi Kalimantan  Tengah  adalah  Program  kegiatan  yang dijalankan berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan  Tengah  Nomor  33  Tahun  2016  tentang Kedudukan, Satuan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja  Dinas  Perumahan,  Kawasan  Permukiman  dan Pertanahan  Provinsi  Kalimantan  Tengah  sebagaimana
dimaksud  untuk  penjaminan  terwujudnya  rumah  layak huni  dan  terjangkau  dalam  lingkungan  yang  sehat, aman,  serasi,  teratur,  terencana,  terpadu  dan berkelanjutan  namun  masih  terdapat  banyak kekurangan.
Dapat di lihat dari data yang peneliti dapatkan bahwa  program  kerja  Disperkimtan  dari  Tahun  2017- 2019  sangat  bervariasi.  Mulai  dari  pengembangan infrastruktur  perumahan  dan  permukiman  perdesaan, pengembangan  kawasan  perumahan  dan  permukiman perkotaan, peningkatan jalan dan drainase, pengembangan  atau  peningkatan  rumah  bagi  veteran dan  janda  pejuang,  penataan  dan  penangan  kawasan kumuh  perkotaan  serta  peningkatan  Rumah  Layak Huni  (RLH).  Semua  program  yang  dijalankan Disperkimtan  merupakan  bagian  daripada  penyiapan infrastruktur  dasar  bagi  masyarakat  dalam  hal perumahan  dan  kawasan  permukiman  yang  layak  huni dimana  penyediaan  Prasarana,  Sarana  dan  Utilitas Umum menjadi prioritas utama untuk dilaksanakan.
Kemudian  peneliti  juga  mendapatkan  data terkait  data  capaian  target  program  kegiatan Disperkimtan dari tahun 2017-2019 terkait pembangunan  jalan  lingkungan  dan  drainase  dengan hasil  yang  bervariasi.  Tidak  adanya  target  pasti  yang menyesuaikan  dengan  total  panjang  jalan  lingkungan kota  palangka  raya  namun  hal  tersebut  sudah  masuk dalam  capaian  target  yang  diinginkan  setiap  tahunnya menyesuaikan  dengan  pagu  anggaran  yang  disesuaikan dengan kebutuhan yang ada pada Disperkimtan.
Jika  hal  ini  dicermati  dari  teori  menurut Dwiyanto  dalam  Mustafa  (2014:124), Responsivitas, yaitu  kemampuan  organisasi  untuk  mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan,  dan  mengembangkan  program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.  Secara  singkat  responsivitas  di  sini menunjuk  pada  keselarasan  antara  program  dan kegiatan  pelayanan  dengan  kebutuhan  dan  aspirasi masyarakat. Dalam hal ini bidang kawasan permukiman
Laksminarti, Laksmi Handayani. 2020. Performance of Housing Area of Residential and Land Area of Central Kalimantan Province in Improving Enviromental Roads in Palangka Raya City
melakukan  pelaksanaan  program  kegiatan  pelayanan sesuai  dengan  pagu  anggaran  yang  tersedia  namun tetap  memperhatikan  kebutuhan  dan  aspirasi masyarakat  dalam  pekerjaan  peningkatan  jalan lingkungan  di  kawasan  permukiman  kota  Palangka Raya.  Terbuka  dalam  menerima  setiap  usulan  dan akhirnya  memproses  jika  ada  laporan  ataupun  usulan dari  masyarakat  terkait  jalan  lingkungan  mereka  yang bermasalah.  Dalam  proses  laporan  atau  pengajuan usulan  ini  melalui  banyak  tahapan  proses  yang  bisa dipilih  masyarakat,  salah  satu  contohnya  pengajuan usulan  secara  langsung  dapat  masyarakat  lakukan dengan  rapat  bersama  ketua  RT  dan  membuat proposal  kemudian  disampaikan  ke  kelurahan  atau kecamatan  kemudian  ke  Gubernur  dan  diteruskan kepada Disperkimtan. Adapun masyarakat yang setelah membuat  proposal  langsung  menyampaikan  pengajuan usulan  tersebut  dengan  datang  langsung  ke Disperkimtan  atau  melalui  e-proposal  yang  terdapat pada website Disperkimtan.
Menurut Dwiyanto dalam Mustafa (2014:124),
Responsibilitas, yaitu menjelaskan apakah pelaksanaan  kegiatan  organisasi  dilakukan  sesuai dengan  prinsip-prinsip  administrasi  yang  benar  dengan kebijakan  organisasi,  baik  secara  eksplisit  maupun implisit.  Berdasarkan  hasil  dari  penelitian  dan  teori dalam  hal  ini  penulis  memaknai  bahwa  setiap penanganan  terhadap  pengajuan  usulan  masyarakat dalam peningkatan jalan maupun drainase di lingkungan kawasan permukiman sudah mengikuti sesuai kebijakan organisasi.  Bidang  kawasan  permukiman  khususnya, melakukan  penanganan  tersebut  sesuai  dengan pedoman pada Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2016  tentang  Kedudukan,  Satuan  Organisasi,  Tugas, Fungsi  dan  Tata  Kerja  Dinas  Perumahan,  Kawasan Permukiman  dan  Pertanahan  Provinsi  Kalimantan Tengah  dan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014 yang  kemudian  dirubah  menjadi  UU  Nomor  9  Tahun 2015  tentang  Pemerintahan  Daerah.  Di  sisi  lain  dari hasil  penelitian,  masih  banyaknya  jalan  lingkungan
maupun  drainase  yang  tidak  layak  dalam  sebuah lingkungan  kawasan  permukiman.  Hal  ini  bukan dikarenakan  Pemerintah  yang  tidak  menangani permasalahan  tersebut,  namun  dikarenakan  semua tahapan  dan  proses  penataan,  perbaikan  maupun pemeliharaan infrastruktur selalu menyesuaikan dengan APBD  yang  tersedia  setiap  tahunnya  sehingga  setiap tahapan dan prosesnya selalu dikerjakan bertahap  dan mendahulukan  mana  yang  lebih  darurat  diperlukan masyarakat.
Dalam  responsibilitas  ini,  bidang  kawasan permukiman  juga  mengalami  kendala  dan  hambatan seperti,  tidak  adanya  wilayah  kerja  bagi  pemerintah provinsi  sehingga  setiap  pekerjaan  yang  bukan merupakan  kewenangan  pemerintah  provinsi  akan dilaksanakan  menunggu  hasil  rapat  dan  pembahasan bersama  pemerintah  kabupaten  kota.  Contohnya seperti misalkan ada sebuah kawasan permukiman yang langsung mengajukan usulan perbaikan jalan lingkungan mereka  kepada  Disperkimtan,  permasalahan  tersebut hanya akan ditampung oleh Disperkimtan namun tetap dipelajari hingga akhirnya mendapatkan keputusan akan dihibahkan  oleh  pemerintah  kabupaten  kota  kepada pemerintah provinsi atau tidak.
Menurut Dwiyanto dalam Mustafa (2014:124), mengenai Kualitas  Layanan yaitu  kinerja  organisasi pelayanan publik sangat terkait dengan kualitas layanan. Dalam  lingkungan  birokrasi  pemerintahan  banyak pandangan  negatif  mengenai  organisasi  publik  yang tidak  memberikan  kepuasan  pelayanan  kepada masyarakat. Yang  dimaksud  dengan kualitas layanan di sini  terkait  respon  Disperkimtan  terhadap  segala laporan  dan  pengajuan  usulan  dari  masyarakat  terkait jalan lingkungan mereka yang bermasalah.
Selanjutnya  untuk  kualitas  layanan  yang diberikan  oleh  bidang  kawasan  permukiman  dalam program  kegiatan  peningkatan  jalan  lingkungan  dan drainase  terbilang  baik.  Dari  hasil  wawancara  peneliti sejauh  ini,  bidang  kawasan  permukiman  melakukan semua  tahapan  proses  dan  pelaksanaan  sesuai
prosedur yang ada serta hasil di lapangan pun diterima dengan  sangat  baik  oleh  warga  masyarakat  sekitar. Warga  merasa  sangat  puas  dan  banyak  terbantu dengan  peningkatan  jalan  yang  dilakukan  oleh Disperkimtan,  terutama  warga  masyarakat  lingkungan jalan marina permai II kota palangka raya.
Kemudian  untuk  sumber  daya  manusia  yang dimiliki  dalam  melakukan  aktifitas  untuk  mencapai tujuan  organisasi  sangat  terstruktur,  untuk  bidang kawasan permukiman berjumlah 20 orang yaitu Kepala Bidang,  Kepala  Seksi  Pendataan,  Kepala  Seksi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas dan Kepala Seksi Preservasi Manfaat dan Pengendalian. 6 orang staf ahli dan 10 orang pegawai kontrak yang bertugas di bagian administrasi  dan  sebagian  menjadi  pengawas  lapangan. Hal  ini  juga  menjadi  kendala  dalam  pelaksanaan  tugas dan kegiatan, karena untuk sumber daya manusia dinilai masih  kurang  dibandingkan  dengan  banyaknya  paket pekerjaan  yang  dikerjakan  oleh  Disperkimtan  baik diperkotaan maupun diperdesaan.
Menurut Dwiyanto dalam Mustafa (2014:124), Akuntabilitas yaitu  menunjuk  pada  seberapa  besar kebijakan  dan  kegiatan  organisasi  publik  tunduk  pada pejabat politik yang dipilih oleh rakyat. Dalam konteks ini,  konsep  akuntabilitas  publik  dapat  digunakan  untuk melihat  seberapa  besar  kebijakan  organisasi  publik konsisten  dengan  kehendak  rakyat.  Yang  artinya merupakan  kewajiban  bidang  kawasan  permukiman untuk  mempertanggungjawabkan  keberhasilan  dan kegagalan  dalam  pelaksanaan  misi  organisasi  untuk mencapai  sasaran  dan  tujuan  yang  telah  ditetapkan. Berdasarkan  hasil  yang  peneliti  peroleh  bahwa Disperkimtan  khususnya  bidang  kawasan  permukiman adalah lembaga pemerintah yang diberi tanggung jawab dalam  penyediaan  fasilitasi  pengelolaan  prasarana, sarana,  dan  utilitas  umum  kawasan  permukiman  pada tingkat provinsi khususnya provinsi kalimantan tengah. Bidang  kawasan  permukiman  tetap  berusaha  sebaik mungkin  menjalankan  seluruh  tugas  pokok  dan
fungsinya  sesuai  dengan  Pergub  Nomor  33  Tahun 2016.
Selanjutnya,  Disperkimtan  juga  melakukan sosialisasi  kepada  masyarakat  agar  masyarakat  dapat memahami  bahwa  pentingnya  menjaga  lingkungan, menciptakan  hunian  yang  layak  huni,  mengurangi kawasan  kumuh  khususnya  yang  ada  pada  Provinsi Kalimantan  Tengah.  Namun  pada  kenyataannya  dan diakui juga oleh pihak dinas bahwa kurangnya sosialisasi selama  ini  terhadap  masyarakat  terkait  peningkatan jalan  lingkungan  dan  drainase,  sehingga  kurangnya pemahaman  masyarakat  terhadap  hal  tersebut  yang apabila  dioptimalkan  akan  dapat  menambah  kualitas pelayanan dinas semakin baik demi tercapainya hunian yang  layak  huni  dan  mengurangi  kawasan  kumuh khususnya yang ada pada provinsi kalimantan tengah.
Menurut  LAN-RI  dalam  Pasolong  (2011:177), ada  yang  dinamakan  masukan (inputs) adalah  segala sesuatu  yang  dibutuhkan  agar  pelaksanaan  kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Dalam hal ini  bidang  kawasan  permukiman  melakukan  semua program  kegiatan  khususnya  peningkatan  jalan lingkungan agar dapat mengurangi kawasan kumuh yang ada  di  provinsi  kalimantan  tengah  khususnya  kota palangka  raya.  Bidang  kawasan  permukiman  juga melakukan  kegiatan  keluaran (outputs) sosialisasi kepada masyarakat.
Menurut  LAN-RI  dalam  Pasolong  (2011:177), Manfaat (benefits) adalah  sesuatu  yang  terkait  dengan tujuan  akhir  dari  pelaksanaan  kegiatan.  Indikator dampak (impacts) adalah  pengaruh  yang  ditimbulkan baik  positif  maupun  negatif  pada  setiap  tingkatan indikator  berdasarkan  asumsi  yang  ditetapkan. Berdasarkan  hasil  penelitian  di  lapangan  dan  teori menunjukkan  bahwa  dari  segi  manfaat  dan  dampak yang ditimbulkan dari program kegiatan tersebut dapat dikategorikan  kurang  baik.  Dikatakan  kurang  baik karena  dalam  hal  ini  bidang  kawasan  permukiman melakukan  pelaksanaan  program  kegiatan  pelayanan sesuai dengan pagu anggaran yang tersedia saja. Namun
Laksminarti, Laksmi Handayani. 2020. Performance of Housing Area of Residential and Land Area of Central Kalimantan Province in Improving Enviromental Roads in Palangka Raya City
tetap menyesuaikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat,  walaupun  tidak  ada  target  khusus  seperti yang  seharusnya  dalam  pekerjaan  peningkatan  jalan lingkungan  di  kawasan  permukiman  kota  Palangka Raya.  Disperkimtan  dapat  menampung  setiap  laporan dan  usulan  namun  tidak  memiliki  kewenangan  khusus untuk  langsung  mengerjakannya  dan  akhirnya memproses jika ada laporan dan pengajuan usulan dari masyarakat  terkait  jalan  lingkungan  mereka  yang bermasalah  setelah  mendapatkan  instruksi  pengerjaan berdasarkan  pagu  anggaran  yang  telah  tersedia. Kemudian  Disperkimtan  juga  memberikan  sosialisasi terkait  pemahaman  masyarakat  dalam  menjaga  dan memelihara  prasarana,  sarana  dan  utilitas  umum  yang sudah pemerintah sediakan. Selain itu agar masyarakat dapat  memahami  bahwa  pentingnya  menjaga lingkungan,  menciptakan  hunian  yang  layak  huni, mengurangi  kawasan  kumuh  di  provinsi  kalimantan tengah  khususnya  di  kota  palangka  raya.  Walaupun pada  kenyataannya  dan  diakui  juga  oleh  pihak  dinas bahwa masih kurangnya sosialisasi selama ini terhadap masyarakat  terkait  peningkatan  jalan  lingkungan  dan drainase, sehingga masyarakat masih kurang memahami terkait  hal  menjaga  lingkungan,  menciptakan  hunian yang layak huni, mengurangi kawasan kumuh khususnya mengenai jalan lingkungan.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan mengenai  Kinerja  Dinas  Perumahan,  Kawasan Permukiman,  dan  Pertanahan  dalam  Peningkatan  Jalan Lingkungan  di  Kota  Palangka  Raya,  dapat  disimpulkan bahwa :
a. Dalam  hal  ini  kinerja  Disperkimtan  tersebut dikategorikan  kurang  baik  pada  indikator  kinerja responsibilitas dan produktivitas.
b. Responsibilitas  dianggap  kurang  baik  karena walaupun  penanganan  yang  dilakukan  oleh Disperkimtan sudah sesuai dengan pedoman pada Pergub  Nomor  33  Tahun  2016  tentang
Kedudukan,  Satuan  Organisasi,  Tugas,  Fungsi  dan
Tata Kerja Dinas
Perumahan, Kawasan
Permukiman  dan  Pertanahan  Provinsi  Kalimantan Tengah,  namun  pada  kenyataannya  masih terkendala  dengan  pembagian  wilayah  kerja  yang bukan  menjadi  kewenangan  Disperkimtan,  serta kurangnya sosialisasi kepada masyarakat dari pihak dinas terkait permasalahan tersebut.
c. Terkait  Produktivitas  program  kegiatan  yang direncanakan  dan  dikerjakan  sudah  mencapai target  sesuai  pagu  anggaran  yang  tersedia  dalam hal mengurangi kawasan kumuh dan meningkatkan hunian  yang  layak  khususnya  permasalahan terhadap  jalan  lingkungan.  Untuk  pekerjaan peningkatan  jalan  lingkungan  di  Kota  Palangka Raya,  Disperkimtan  bersifat  hanya  membantu sehingga tidak memiliki kewenangan khusus dalam mengerjakan  peningkatan  jalan  lingkungan  untuk keseluruhan.
d. Kualitas  layanan,  sejauh  ini  bidang  kawasan permukiman  selalu  menyambut  baik  setiap  usulan pengajuan  langsung  dari  masyarakat  terkait permasalahan  mengenai  jalan  lingkungan  serta Disperkimtan  melakukan  sosialisasi  terkait permasalahan perumahan dan kawasan permukiman  yang  dapat  membantu  masyarakat agar  dapat  lebih  memahami  bagaimana  cara mendapatkan kawasan lingkungan yang layak huni, namun  sosialisasi  khusus  terkait  peningkatan  jalan lingkungan masih sangat kurang disosialisasikan.
e. Terkait Responsivitas, bidang kawasan permukiman  melakukan  pelaksanaan  program kegiatan  yaitu  berupa  pelayanan  yang  sesuai dengan  kebutuhan  dan  aspirasi  masyarakat  untuk mengurangi  kawasan  kumuh.  Dalam  responsivitas ini  bidang  kawasan  permukiman  juga  mengalami kendala  seperti  kurangnya  tenaga  pengawas lapangan serta tidak dapatnya melaksanakan usulan langsung  dari  masyarakat  dikarenakan  memang tidak  memiliki  kewenangan  langsung  terhadap
permasalahan  tersebut  terkecuali  permasalahan yang berkaitan dengan bencana alam.
f. Selanjutnya    terkait  Akuntabilitas,  Disperkimtan merupakan  lembaga  pemerintah  yang  diberi tanggung  jawab  dalam  penyediaan  fasilitasi pengelolaan  prasarana,  sarana,  dan  utilitas  umum kawasan  permukiman  pada  tingkat  provinsi khususnya Provinsi Kalimantan Tengah.

## SARAN
Peneliti ingin memberikan saran sebagai bahan pertimbangan  bagi  Dinas  Perumahan,  Kawasan Permukiman  dan  Pertanahan  Provinsi  Kalimantan Tengah yaitu sebagai berikut :
1. Dinas  Perumahan,  Kawasan  Permukiman  dan Pertanahan Provinsi Kalimantan tengah khususnya Bidang  Kawasan  Permukiman  harus  melakukan sosialisasi  secara  rutin  kepada  masyarakat terutama  masyarakat  yang  ekonominya  dibawah rata-rata  dalam  memberikan  edukasi  terkait pemahaman kawasan permukiman. Bagaimana cara menciptakan kawasan permukiman yang layak dan lingkungan  yang  tetap  terjaga  di  tengah-tengah pembangunan  infrastruktur  yang  akan  terus berlangsung demi tercapainya tujuan pembangunan daerah yang diharapkan.
2. Pentingnya bagi Disperkimtan untuk memiliki data sendiri  terkait  Jalan  Lingkungan  di  Kota  Palangka Raya  terlepas  dari  tupoksinya  yang  hanya membantu pekerjaan dari Pemerintah Kota dalam hal  peningkatan  jalan  lingkungan,  sehingga  dapat memudahkan  masyarakat  dalam  memperoleh informasi terkait data yang diinginkan.
3. Penambahan sumber daya manusia mungkin perlu dipertimbangkan  kembali  agar  dalam  melakukan pengawasan  setiap  pekerjaan  dapat  terlaksana dengan  lebih  maksimal  dengan  hasil  yang memuaskan bagi segala pihak.

## DAFTAR PUSTAKA
Anggara,  Sahaya.  2016.  Ilmu  Administrasi  Negara.  CV
Pustaka Setia. Jawa Barat.
Pasolong,  Harbani.  2011.  Teori  Administrasi  Publik.
ALFABETA. Bandung.
Sugiyono.  2011.  Metode  Penelitian  Administrasi dilengkapi  dengan  metode  R&D.  ALFABETA. Bandung.
Hardiyansyah.  2011.  Kualitas  Pelayanan  Publik.  Gava Media. Yogyakarta.
Neuman,  W.L.  2013.  Metodologi  Penelitian  Sosial  : Pendekatan  Kualitatif  dan  Kuantitatif.  Hak  Cipta Bahasa Indonesia. PT Indeks. Bandung.
Mustafa,  Delly.  2014.  Birokrasi  Pemerintahan. ALFABETA. Bandung.
Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006. Jalan. Peraturan  Gubernur  Nomor  33  Tahun  2016.
Kedudukan,  Susunan  Organisasi,  Tugas,  Fungsi dan  Tata  Kerja  Dinas  Perumahan,  Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah.
Renstra  2016-2021  Dinas  Perumahan,  Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah.
Siagian,  P  Sondang.  2009.  Kiat  Meningkatkan Produktifitas Kerja. Rineka Cipta. Jakarta.
Torang,  Syamsir.  2013.  Organisasi  dan  Manajemen. ALFABETA. Bandung.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004. Jalan.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun 2011. Perumahan dan Kawasan Permukiman. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014. Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  9  Tahun 2015. Pemerintahan Daerah.
Wirawan.  2009.  Evaluasi  Kinerja  Sumber  Daya Manusia. Salemba Empat. Jakarta.