BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Vol. 5  No 2,  2024, pp. 1588-1595 DOI: https://doi.org/10.31949/jb.v5i2.8958

## Sosialisasi Mengenai Tolak Politik Uang Dengan Membagikan Edukasi Kepada Masyarakat Menjelang Pemilu 2024
Salsabila Nur Shadrina 1* , Gede Crisna Wijaya 2
1 Fakultas Hukum, Universitas Pendidikan Nasional, Indonesia
2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pendidikan Nasional, Indonesia. *e-mail korespondensi: sxlsabila28@gmail.com

## Abstract
General  elections  are  one  of  the  hallmarks  of  a  democratic  state  and  play  a  crucial  role  in  realizing democracy.  "General  elections  are  one  of  the  important  milestones  in  democracy"  (Kamaly,  Zulqiram, Faraidiany,  &  Afrijal,  2023) .  This  statement  indicates  how  elections  are  essential  for  a  country  operating under a democratic system. As a democratic nation, it is important to institutionalize procedures for selecting public officials in both the legislative and executive branches, both at the central and local levels. Therefore, elections  must  be  conducted  freely,  fairly,  directly,  openly,  secretly,  honestly,  and  fairly.  This  is demonstrated in the electoral process. Hence, it is necessary to open up as much space as possible for the public to monitor the entire electoral process, from start to finish, resulting in a government and power that are  democratic  according  to  the  aspirations  of  the  people.  In  this  regard,  society  plays  a  crucial  role  in realizing free and fair elections, one of which is by rejecting the use of money in politics. The people not only have the right to exercise their voting rights but also have the right to demand a good electoral process and outcome.  Therefore,  it  is  necessary  to  raise  awareness  through  socialization  about  the  importance  of rejecting money politics to ensure fair and clean elections.
Keywords: Election, Money Politics, Free and Fair.

## Abstrak
Pemilihan  umum  merupakan  salah  satu  penanda  negara  demokrasi  dan  berperan  penting  dalam mewujudkan  demokrasi.  “Pemilihan  umum  adalah  salah  satu  tonggak  penting  dalam  demokrasi”  (Kamaly, Zulqiram,  Faraidiany,  &  Afrijal,  2023).  Kalimat  tersebut  menunjukkan  betapa  pemilu  sangat  penting  bagi negara  yang  menjalankan  sistem  demokrasi.  Sebagai  negara  demokrasi,  penting  untuk  membudayakan prosedur  untuk  memilih  pejabat-pejabat  publik  di  bidang  legislatif  dan  eksekutif  baik  di  pusat  maupun daerah.  Oleh  karena  itu,  pemilu  harus  di  selenggarakan  dengan  luber  jurdil,  langsung,  umum,  bebas, rahasia, jujur dan adil. Hal ini ditunjukkan dalam proses berlangsung pemilu. Untuk itu perlu dibuka seluas- luasnya  ruang  bagi  publik  untuk  memantau  jalannya  proses  tahapan  pemilu,  dari  awal  hingga  akhir. Sehingga menghasilkan pemerintahan dan kekuasaan yang demokratis sesuai aspirasi rakyat. Dalam hal ini masyarakat berperan penting dalam mewujudkan pemilu yang luber jurdil, salah satunya dengan menolak politik  uang.  Rakyat  tidak  hanya  sekedar  berhak  menggunakan  hak  pilihnya,  tetapi  juga  berhak mendambakan  proses  dan  hasil  pemilu  yang  baik.  Maka  dari  itu,  perlu  dilakukannya  sosialisasi  terhadap kesadaran bahwa pentingnya menolak politik uang agar terciptanya pemilu adil dan bersih.
Kata Kunci: Pemilu, Politik Uang, luberjurdil
Accepted: 2024-03-12 Published: 2024-04-17

## PENDAHULUAN
Pemilihan umum (pemilu) telah menjadi peristiwa kontemporer yang merambah secara global, terjadi baik di negara-negara yang sudah maju dan stabil dalam demokrasinya maupun di negara- negara  berkembang  yang  masih  berada  dalam  tahap  transisi  menuju  demokrasi.  Baik  di  negara maju  maupun  negara  berkembang,  pemilihan  umum  merupakan  cara  terbaik  untuk menyelenggarakan pergantian kekuasaan secara aman dan damai (Rahmatunnisa , 2017). Proses tersebut  untuk  memilih  atau  menentukan  seseorang  untuk  menduduki  suatu  jabatan  politik tertentu  dan  merupakan  pelaksanaan  demokrasi  yang  telah  lama  dilakukan  di  Indonesia. Pemilu yang  berkualitas,  transparan,  dan  adil  merupakan  landasan  utama  bagi  keberlangsungan demokrasi yang sehat (Parlindungan S & Gultom, 2023). Pemilihan Umum Serentak di Indonesia
merupakan momen penting dalam sejarah yang menandai kemajuan menuju kematangan sistem demokrasi sejak era reformasi dimulai pada tahun 1998 (Jukari, 2021). Proses ini bertujuan agar mewujudkan kedaulatan rakyat dan memastikan kekuasaan berada di tangan rakyat. Dengan hasil proses  pemilihan  tersebut,  diharapkan  rakyat  dapat  memilih  sesuai  dengan  keinginan  mereka sendiri  tanpa  paksaan  dari  siapapun.  Tentunya  masyarakat  menginginkan  pemimpin  yang  tegas, bijak dan dapat bekerja dengan semestinya.
Pemilihan umum yang dilaksanakan menganut asas LUBER JURDIL (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil). Tantangan dari pemilihan umum memiliki beragam bentuk yang berbeda- beda,  yang  dapat  terjadi  atau  diadaptasi  sesuai  dengan  kondisi  lingkungan,  masyarakat  sekitar, dan  faktor  lainnya  (Raihan,  Pasaribu,  Simanjuntak,  &  Sebayang,  2024).  Sejarah  menunjukkan bahwa sistem pengawasan dan pemantauan Pemilu di Indonesia terus mengalami perkembangan yang  dinamis  sejalan  dengan  kemajuan  teknis  penyelenggaraan  Pemilu  yang  semakin  kompleks dan permintaan akan penyelenggaraan Pemilu yang semakin demokratis (Jukari, 2021). Maka dari itu  keberlangsungan  pemilu  harus  terhindar  dari  kecurangan  seperti  politik  uang.  Politik  uang merupakan  salah  satu  bentuk  kecurangan  yang  dilakukan  calon  pemimpin.  Praktek  politik  uang adalah pemberian atau penerimaan uang, barang, atau jasa untuk mempengaruhi hasil pemilihan umum  (Kamaly,  Zulqiram,  Faraidiany,  &  Afrijal,  2023).  Dengan  kata  lain  politik  uang  adalah kegiatan menyuap rakyat yang dilakukan oleh calon pemimpin. Hal ini tertuang dalam 280 ayat (1) huruf  j  UU  No.  7  Tahun  2017  tentang  Pemilihan  Umum  menyebutkan,  “Penyelenggara,  peserta hingga  tim  kampanye  dilarang  menjanjikan  atau  memberikan  uang  atau  materi  lainnya  kepada peserta  kampanye  pemilu”.  Apabila  terbukti  melakukan  pelanggaran,  maka  Komisi  Pemilihan Umum  (KPU)  dapat  mengambil  tindakan,  berupa  pembatalan  nama  calon  anggota  Presiden  dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari daftar calon tetap, atau pembatalan  penetapan  calon  anggota  DPR,  DPD,  DPRD  provinsi,  dan  DPRD  kabupaten/kota sebagai calon terpilih. Jika hal ini terjadi, akan mengakibatkan dampak negatif yang signifikan dan menyebabkan  ketimpangan  persaingan  antara  kandidat  atau  peserta  (parpol)  menjadi  semakin besar.
Isu politik uang bukanlah fenomena baru di Indonesia. Sejarah mencatat bahwa Pemilu yang paling baik terjadi hanya sekali di negara ini pada tahun 1955. Hal ini dikatakan demikian karena pada  waktu  itu,  Pemilu  diadakan  dalam  suasana  yang  sangat  demokratis,  jujur,  adil,  dan  tidak terpengaruh  oleh  politik  uang  (Satria,  2019).  Politik  uang  berhubungan  dengan  asas  bebas  dan jujur  yang  diterapkan.  Asas  bebas  memiliki  arti  rakyat  berhak  memilih  tanpa  adanya  paksaan, tekanan,  atau  pengaruh  dari  pihak  manapun  dan  asas  jujur  memiliki  arti  setiap  elemen  dalam penyelenggaraan pemilu harus bersikap jujur sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Dalam proses  pemilihan  umum,  keputusan  dibuat  berdasarkan  pertimbangan  yang  bervariasi  sesuai dengan  hati  nurani  serta  representasi  dari  masyarakat  itu  sendiri  (Hidayat,  2020).  Pendekatan personal "door to door" dari rumah ke rumah dapat meningkatkan risiko praktik politik uang yang lebih  luas  pada  pemilu  2019.  Kegiatan  kampanye  yang  dilakukan  oleh  calon  legislatif  dan  partai politik akan sulit untuk diawasi oleh pihak eksternal karena pendekatan yang bersifat pribadi dan dilakukan di dalam rumah-rumah warga (Hariyanto, 2021).
Untuk  menjaga  tegaknya  kedaulatan  rakyat  dalam  pemilihan  umum,  diperlukan  sebuah lembaga khusus yang bertanggung jawab atas pengawasan proses kontestasi politik. Di Indonesia, lembaga ini dikenal sebagai Badan Pengawas Pemilihan Umum atau yang sering disebut dengan Bawaslu (Jukari, 2021). Bawaslu berperan penting dalam mencegah terjadinya kecurangan politik uang.  Pengawasan  pemilu  oleh  Bawaslu  merupakan  tugas  yang  rumit  oleh  karena  itu  partisipasi masyarakat  dianggap  penting  untuk  meningkatkan  efektivitasnya  (Winarto,  Dimyati  Huda,  & Ningtyas, 2022). Terlebih lagi masyarakat juga harus turut serta mengawasi dan menghindari atau menolak politik uang. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses Pemilihan Umum (Pemilu) mengindikasikan  penguatan  sistem  demokrasi  di  suatu  negara.  Namun,  peran  signifikan
masyarakat dalam proses pemilihan umum tidak dapat diabaikan, karena mereka sebagai pemilih memiliki pengaruh besar terhadap hasil pemilihan tersebut. Penerapan sistem hukum yang efektif juga  diperlukan  untuk  menangani  pelanggaran  dalam  pemilu  dan  memastikan  akuntabilitas  bagi semua peserta pemilu atas tindakan mereka. Pendidikan pemilih yang memadai juga merupakan hal  penting  untuk  meningkatkan  kesadaran  masyarakat  tentang  pentingnya  pemilu  dan  peran mereka  dalam  demokrasi.  Dengan  demikian,  pemilu  yang  berkualitas  tidak  hanya  mencerminkan hasil  yang  akurat  dari  kehendak  rakyat,  tetapi  juga  memperkuat  legitimasi  pemerintahan  yang terpilih dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap proses demokratis.
Kuliah  Kerja  Nyata  (KKN)  merupakan  aktivitas  yang  secara  rutin  dilakukan  oleh  setiap perguruan  tinggi  dan  memiliki  peranan  yang  signifikan  dalam  menyelesaikan  berbagai permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat (Dewi, Mandira, Kusuma, & Wijaya, 2023). Aktivitas ini merupakan bentuk pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Pendidikan  Nasional  sebagai  bagian  dari  pelaksanaan  konsep  tri  dharma  perguruan  tinggi.  Salah satu  implementasi  dari  pengabdian  ini  adalah  melaksanakan  Kuliah  Kerja  Nyata  Tematik  (KKN Tematik) dengan fokus pada tema “Bijak Memilih, Sumbangsih bagi Masa Depan Indonesia". Kuliah Kerja  Nyata  (KKN)  yang  lebih  khusus  bertujuan  untuk  mendukung  terciptanya  pemilihan  umum yang transparan dan efisien, serta mengubah perspektif, pola pikir, sikap, perilaku, dan tindakan masyarakat  untuk  meningkatkan  kesadaran  akan  pentingnya  pemilu  bagi  masa  depan  Indonesia dan kesejahteraan rakyat. Tujuan utamanya adalah memberikan edukasi kepada masyarakat agar dapat  melakukan  pemilihan  secara  cermat  dan  berpartisipasi  aktif  dalam  proses  pemilu.  Edukasi pemilu  kepada  masyarakat  memiliki  tujuan  penting  dalam  menjamin  kelancaran  proses  pemilu yang  jujur,  adil,  dan  bermartabat,  serta  menjunjung  tinggi  prinsip-prinsip  demokrasi  yang berintegritas (Parlindungan S & Gultom, 2023).
Berdasarkan  survei,  terungkap  banyak  insiden  politik  uang  selama  pemilihan  umum  2019, yang  merugikan  negara  dan  masyarakat  karena  menghasilkan  pemimpin  bukan  berdasarkan prestasi, melainkan hasil kecurangan politik uang. Kelurahan Desa Pedungan di Denpasar Selatan merupakan  salah  satu  daerah  dengan  jumlah  Tempat  Pemungutan  Suara  (TPS)  terbanyak, mencapai 69 TPS. Dengan banyaknya TPS di wilayah ini, perlu dilakukan upaya  edukasi sebelum pemilu dilaksanakan.

## METODE
Kegiatan  tersebut  ditujukan  untuk  masyarakat  Kelurahan  Desa  Pedungan  khususnya  bagi yang  sudah  memiliki  Kartu  Tanda  Penduduk  (KTP).  Diharapkan  dengan  menyebarkan  brosur mengenai  penolakan  terhadap  politik  uang  dapat  dicerna  dengan  baik  oleh  masyarakat  Desa Pedungan. Secara terperinci, pembagian edukasi berisikan :
1. Menjelaskan definisi dari politik uang secara rinci agar masyarakat dapat memahami arti dari politik uang sebelum mengenal lebih jauh.
2. Memberikan penjelasan mengenai penyebab terjadinya politik uang.
3. Mencantumkan sanksi jika diketauhi melakukan politik uang.
4. Mengajak  masyarakat  untuk  aktif  ikut  dalam  mengawasi  jalannya  pemilihan  umum  agar terhindar dari politik uang.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Program  kerja  individu  dengan  judul,  “Sosialisasi  Mengenai  Tolak  Politik  Uang  Dengan Membagikan Edukasi Kepada Masyarakat Menjelang Pemilu 2024”. Tujuan program kerja ini untuk mengantisipasi terjadinya politik uang selama pemilu 2024 berlangsung. Diharapkan program kerja ini  dapat  meningkatkan  kesadaran  dan  partisipasi  masyarakat  dalam  mengawasi  dan  menolak politik uang.

## 1. Strategi dan Teknis Pelaksanaan
Strategi  dan  pelaksanaan  dari  program  kerja  tersebut  melibatkan  langkah-langkah  konkret yang dirancang untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan pemilu, dengan tujuan untuk memastikan masyarakat menolak dan mencegah politik uang.
A. Observasi
Melakukan pengamatan terhadap permasalahan yang akan diangkat untuk KKN Tematik sesuai dengan  tema  yang  telah  ditetapkan.  Menggali  masalah-masalah  terkait  dengan  pemilihan  umum yang relevan dan dapat diatasi.  Dengan cara ini, rencana program kerja dapat dijalankan secara efektif dan berguna bagi masyarakat.
Mengidentifikasi masalah dan tantangan yang sering terjadi menjelang pemilihan umum Mulai Menentukan program Analisa dan Penetapan Masalah Sosial
Penyusunan konsep media yang akan dipakai Merancang media berisi edukasi yang akan dibagikan kepada masyarakat
1592
Gambar 2 Bagian belakang brosur yang telah dirancang dan akan dibagikan kepada masyarakat

## B. Penyusunan Program Kerja
Melalui hasil analisis  permasalahan mengenai  pemilu yang dilakukan oleh penulis, ditemukan banyak  kasus  politik  uang  menjelang  pemilu  2019.  Bahkan  pemilu  paling  baik  jatuh  pada  tahun 1955,  Ketika  Indonesia  belum  mengenal  yang  Namanya  politik  uang.  Hal  ini  tentu  merugikan berbagai  banyak  aspek  baik  negara  maupun  masyarakat.  Untuk  mencegah  kecurangan  tersebut, penulis  melakukan  sosialisasi  untuk  mengantisipasi  terjadinya  politik  uang  dan  meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mencegah kecurangan dalam pemilu. Sosialiasi ini berbentuk media brosur yang akan dibagikan kepada masyarakat Pedungan. Dalam program kerja yang dibuat oleh penulis, berisikan edukasi terhadap politik uang serta pentingnya masyarakat dalam berpatisipasi secara  aktif  dalam  pemilu.  Diharapkan  dengan  adanya  program  kerja  ini,  masyarakat  Pedungan dapat teredukasi akan pentingnya mencegah politik uang menjelang pemilu 2024. Program kerja ini terlaksana pada hari Kamis, 23 Januari 2024.

## C. Acara Utama Program Kerja
Program  kerja  yang  berjudul  “Sosialisasi  Mengenai  Tolak  Politik  Uang  dengan  Membagikan Edukasi  Kepada  Masyarakat  Menjelang  Pemilu  2024”  dengan  tujuan  memberikan  edukasi mengenai politik uang serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengawasi dan menolak politik uang, dengan dilakukannya penyebaran brosur kepada masyarakat Pedungan.
Gambar 3 Brosur setelah dicetak dan akan dibagikan

## Gambar 4 Pembagian brosur kepada masyarakat
Dengan penyebaran brosur ini, diharapkan masyarakat dapat memahami konsep politik uang dan peran mereka dalam menanggapi masalah tersebut. Antusiasme masyarakat dalam membaca dan  memahami  konten  brosur  tersebut  sangat  tinggi,  sehingga  program  ini  menjadi  sangat bermanfaat bagi pembaca.
NO. SEBELUM SESUDAH 1. Sebelum  dilaksanakannya  program, masyarakat Pedungan mungkin memiliki pemahaman  yang  kurang  tentang pengertian  dan  dampak  negatif  dari praktik  politik  uang  menjelang  Pemilu
2024. Setelah  dilakukan  penyuluhan,  diharapkan bahwa  pemahaman  masyarakat  Pedungan terhadap politik uang dapat meningkat.
1594
2. Sebelum  program  dijalankan,  tingkat partisipasi  masyarakat  dalam  upaya mencegah  politik  uang  masih  rendah karena minimnya pemahaman mengenai praktik tersebut. Setelah program kerja dilaksanakan, diharapkan  terjadi  peningkatan  partisipasi karena  masyarakat  lebih  terinformasi  dan termotivasi  untuk  melawan  praktik  politik uang 3. Sebelum program dijalankan, masyarakat  rentan  terhadap  praktik politik yang tidak sehat, termasuk politik uang. Namun, dengan adanya pembagian  edukasi,  masyarakat  dapat mengenali  dan  menghindari  praktik politik uang tersebut.
Sosialisasi  bisa  membantu  masyarakat mengenali  dan  menghindari  praktik  politik uang,  seperti  suap  atau  intimidasi  pemilih. Masyarakat  menjadi  lebih  kuat  terhadap tekanan  politik  uang  selama  pemilihan umum.

## 2. Kendala dan Manfaat

## 1. Kendala
Adanya  rintangan  selama  persiapan  dan  pelaksanaan  program  kerja  dapat  menghambat pencapaian  tujuan  program  kerja.  Salah  satunya  adalah  kesulitan  dalam  mengevaluasi  hasil program,  yang  bisa  menyulitkan  pemahaman  terhadap  perkembangan  yang  telah  dicapai.  Oleh karena  itu,  penting  untuk  mengidentifikasi  dan  mengatasi  hambatan-hambatan  ini  agar  program dapat  dijalankan  dengan  efisien.  Selain  itu,  mahasiswa  mungkin  mengalami  kesulitan  dalam menentukan  tema  dan  judul  yang  sesuai  untuk  program  kerja  mereka.  Namun,  mereka  berhasil mengatasi kendala tersebut dengan saling dukung-mendukung dan memberikan masukan kepada rekan tim, sehingga masalah tersebut dapat diselesaikan secara efektif.
2. Manfaat
Pelaksanaan  program  kerja  ini  bertujuan  untuk  meningkatkan  kesadaran  dan  membangun pemahaman  tentang  politik  uang  menjelang  Pemilu  Serentak  2024.  Dengan  memberikan pengetahuan  kepada  masyarakat  tentang  politik  uang,  dapat  memperbaiki  transparansi  dan integritas  dalam  proses  demokrasi,  sehingga  keputusan  politik  lebih  diarahkan  pada  kepentingan umum  daripada  kepentingan  individual  atau  kelompok  tertentu.  Sosialisasi  ini  dianggap  krusial dalam  menjamin  kesuksesan  kegiatan  pemilu  tersebut.  Dengan  menyebarkan  edukasi  ini, diharapkan  pemahaman kita tentang risiko politik uang dapat ditingkatkan, sehingga masyarakat lebih aktif dalam mencegah dan menolak praktik politik uang.

## KESIMPULAN
Pelaksanaan program KKN Tematik dengan tema "Sosialisasi Mengenai Tolak Politik Uang dengan  Membagikan  Edukasi  Kepada  Masyarakat  Menjelang  Pemilu  2024"  telah  berhasil dilaksanakan  pada  tanggal  23  Januari  2024  dengan  dukungan  dari  berbagai  pihak.  Penggunaan brosur  sebagai  sarana  untuk  menyebarkan  informasi  edukatif  telah  membawa  dampak  yang menggembirakan  dalam  upaya  meningkatkan  keterlibatan  masyarakat  dalam  menolak  praktik politik  uang.  Respon  yang  positif  dari  masyarakat  terhadap  inisiatif  yang  dilakukan  oleh  para mahasiswa  menunjukkan  efektivitasnya.  Penyediaan  materi  tambahan  dalam  bentuk  brosur  juga telah  mempermudah  pemahaman  masyarakat  terhadap  pesan-pesan  yang  disampaikan  oleh mahasiswa.  Hal  ini  telah  mendorong  kesadaran  masyarakat  akan  berbahayanya  praktik  politik uang. Melalui program kerja ini, penyebaran edukasi melalui brosur, dimulai dari lingkungan lokal,
diharapkan  pesan  ini  dapat  diterima  oleh  khalayak  yang  lebih  besar  dan  memiliki  dampak  yang lebih signifikan.

## DAFTAR PUSTAKA
Dewi, N. T., Mandira, I. C., Kusuma, P. A., & Wijaya, G. C. (2023). LOGO DESIGN MAKING IN SUPPORTING “ENTIL” SPECIAL FOODS OF PENATAHAN VILLAGE. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 617.
Hariyanto. (2021). Politik Hukum Pencegahan dan Penanganan Politik Uang dalam Pemilu. Humani (Hukum dan Masyarakat Madani), 363.
Hidayat, A. (2020). Manfaat Pelaksanaan Pemilu untuk Kesejahteraan Masyarakat. Jurnal Ilmu Politik, 62.
Jukari, A. (2021). PERKEMBANGAN SISTEM PENGAWASAN PEMILU DI INDONESIA (Studi Kelembagaan, Wewenang dan Kewajiban). Jurnal Politik Walisongo, 1-2.
Kamaly, N., Zulqiram, M., Faraidiany, M., & Afrijal, A. (2023). Democratic Elections: Strategy to Protect State Civil Apparatus from the Threat of Money Politics and Intimidation in General Elections. Malikussaleh Social & Political Reviews, 72-73. Parlindungan S, G. T., & Gultom, M. M. (2023). Pendidikan Pengawasan Pemilu bagi Masyarakat untuk Mewujudkan Pemilu Berintegritas. Ensiklopedia Education Review, 6-7. Rahmatunnisa , M. (2017). MENGAPA INTEGRITAS PEMILU PENTING? Jurnal Bawaslu, 1-2. Raihan, M. H., Pasaribu, K., Simanjuntak, P., & Sebayang, V. A. (2024). PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) DALAM MENJAGA DEMOKRASI: TINJAUAN TERHADAP PELAKSANAAN DAN TANTANGAN PEMILU DI KOTA PEMATANG SIANTAR. Jurnal Ilmu Sosial, 2128.
Satria, H. (2019). Politik Hukum Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilihan Umum di Indonesia. Jurnal Antikorupsi Integritas, 2.
Winarto, A. E., Dimyati Huda, H. M., & Ningtyas, T. (2022). Peran Bawaslu dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat pada Pengawasan Pemilu. Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 333.