## Pengaruh Islamic Values Dan Corporate governance
Terhadap Corporate Governance Disclosure Pada Bank Syariah di Indonesia
Koriatul Hasanah 1* , Lia Uzliawati 2 , Tri Lestari 3
1,2,3) S1 Akuntansi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
1) koriatulhasanah12@mail.com , 2) uzliawati@untirta.ac.id , 3) tri.lestari@untirta.ac.id
*Corresponding Author
Diajukan : 5 Juli 2023 Disetujui : 28 Juli 2023
Dipublikasi : 1 Januari 2024

## ABSTRACT
This research aims to determine the effect of Islamic values and corporate governance on corporate governance  disclosure.  The  independent  variables  in  this  research  are  Islamic  values  and corporate  governance,  which  are  proxied  by  corporate  governance  mechanisms,  managerial ownership,  and  institutional  ownership.  The  dependent  variable  in  this  research  is  corporate governance  disclosure.  This  research's  population  consists  of  all  Annual  Reports  of  Islamic Commercial Banks that are registered with the Financial Services Authority (OJK). The sampling method used was purposive sampling, and 13 companies were selected from a total sample of 52 research  data  points.  The  analysis  technique  used  is  multiple  linear  regression  with  SPSS  v25 software.  The  results  of  this  research  indicate  that  Islamic  values  have  no  effect  on  corporate governance disclosure, corporate governance proxied by corporate governance mechanisms has an effect on corporate governance disclosures, managerial ownership has no effect on corporate governance  disclosures,  and  institutional  ownership  has  no  effect  on  corporate  governance disclosures.
Keywords: Corporate  governance  Disclosure,  Corporate  governance  Mechanism,  Managerial Ownership, Institutional Ownership, Islamic Values.

## PENDAHULUAN
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Islamic values dan corporate governance terhadap corporate governance disclosure . Penerapan corporate governance yang telah dilakukan oleh  perusahaan  merupakan  informasi  yang  tentunya  sangat  dibutuhkan  oleh  para stakeholder, berdasarkan  survei  (Mckinsey  &  Company,  2002)  sebagian  besar  investor  bahkan  menganggap bahwa corporate governance sama pentingnya dengan indikator keuangan suatu perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa tata kelola perusahaan merupakan salah satu faktor penting dalam menilai baik  buruknya  suatu  perusahaan.  Diperlukan  suatu  sistem  yang  dapat  digunakan  untuk meningkatkan kualitas informasi dan komunikasi perusahaan sehingga dapat digunakan oleh pihak- pihak  yang  berkepentingan  di  dalam  perusahaan  agar  perusahaan  dapat  menjalankan  kegiatan operasionalnya  dengan  baik,  maka corporate  governance  disclosure merupakan  solusi  untuk menjawabnya.  kebutuhan  setiap  pemangku  kepentingan  akan  informasi    tata  kelola  perusahaan, (Nirbitha & Adiwibawa, 2015).
Mengingat urgensi corporate governance disclosure yang sangat besar menyebabkan masalah yang muncul ketika investor ingin melakukan pengendalian yang berbeda dengan manajer yang bertanggung jawab terhadap perusahaan (Becht et al., 2005) . Isu mengenai corporate governance disclosure semakin  marak  seiring  dengan  perkembangan  perusahaan  di  Indonesia  yang  telah mencapai tahap persaingan internasional yang bersifat global, dimana semua perusahaan bersaing sangat  ketat  dengan  dinamika  perubahan  yang  sangat  cepat.  Menanggapi  kebutuhan  tersebut,
pemerintah kemudian membentuk Komite Nasional Kebijakan  Corporate governance (KNKCG) pada tahun 1999, yang kemudian berubah nama menjadi Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) pada November 2004 berdasarkan keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Urusan  No:  KEP-49/M.EKON/11/2004.  KNKG  merupakan  lembaga  yang  bertujuan  untuk meningkatkan secara komprehensif implementasi good governance di Indonesia dan memberikan masukan kepada pemerintah terkait isu governance di sektor publik dan swasta (Warsono, 2009). Terbentuknya  komite  ini  menghasilkan  Pedoman  Umum  Good Corporate  governance (GCG) tahun 2006, namun pedoman tersebut bukan merupakan peraturan perundang-undangan sehingga tidak memiliki ketentuan hukum yang mengikat.
Corporate  governance  disclosure kemudian  diatur  dalam  berbagai  peraturan  untuk  dapat memperkuat  peraturan  yang  ada  dalam  Pedoman  Umum  Tata  Kelola  Perusahaan,  sehingga ketentuan  tersebut  memiliki  kekuatan  hukum  yang  mengikat.  Beberapa  peraturan  yang  telah diterbitkan antara lain Keputusan Bapepam No 431/BL/2012 Peraturan Bapepam  -LK No. XK6 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Tahunan Emiten dan Perusahaan Publik, Peraturan Bank Indonesia  Nomor  8/4/PBI/2006  tentang  Pelaksanaan Good  Governance bagi  Bank  Umum, Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  11/33/PBI/2009  tentang  Pelaksanaan  Good  Governance  Bagi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) serta POJK Nomor 4/POJK.03/2015 Tentang Pelaksanaan Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat.
Faktanya,  meskipun  peraturan  tentang corporate  governance  disclosure telah  dikeluarkan, beberapa  hasil  penilaian  tata  kelola  perusahaan  di  Indonesia  menunjukkan  hasil  yang  kurang memuaskan dan upaya peningkatan tata kelola perusahaan belum dilakukan secara komprehensif (Ardhanareswari,  2017). Corporate  governance  disclosure memiliki  tingkat  kepentingan  yang lebih  tinggi  pada  perusahaan  khususnya  sektor  perbankan  karena  semua  jenis  bank  memiliki karakteristik  yang  sama  yaitu  menghimpun  uang  masyarakat  (Darmadi,  2013).  Hal  ini  menjadi pelajaran  bagi  perusahaan-perusahaan  di  bidang  perbankan  untuk  lebih  berhati-hati  dalam mengelola  perusahaannya,  oleh  karena  itu  penerapan good  corporate  governance harus ditingkatkan baik oleh bank konvensional maupun bank syariah.
Praktik tata kelola perusahaan dapat dikatakan terintegrasi dengan keberadaan bank syariah sejak awal berdirinya, sedangkan tata kelola perusahaan sebagai kebijakan formal terus diupayakan dan  ditingkatkan  oleh  bank  syariah.  Namun  faktanya  penilaian  pengungkapan  tata  kelola perusahaan oleh Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD) sepanjang tahun 2017 dan 2018 menunjukkan hasil yang kurang memuaskan dimana bank syariah seperti Bank BRI Syariah, Bank Tabungan Pensiun Syariah Nasional dan Bank Panin Dubai Syariah yang terpilih. menjadi obyek  penilaian.  oleh  IICD  tidak  mendapatkan  predikat  sebagai  perusahaan  terpercaya  yang ditunjukkan dengan skor Corporate governance Perception Index (CGPI) yang rendah (Laporan Tahunan  IICD,  2018).  Ketika  banyak  perusahaan,  khususnya  di  sektor  perbankan  syariah,  tidak mengungkapkan tata kelola perusahaan secara optimal, menimbulkan pertanyaan besar di benak pemangku kepentingan, apa yang mempengaruhi pengungkapan tata kelola perusahaan.

## STUDI LITERATUR

## Teori agensi
Jensen & Meckling (1976) menyatakan bahwa hubungan keagenan muncul ketika satu atau lebih  orang  ( principal )  mempekerjakan  orang  lain  ( agent )  untuk  memberikan  suatu  jasa  dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agen tersebut. Sebagai agen, manajer bertanggung jawab untuk mengoptimalkan keuntungan pemilik (principal), namun disisi lain  manajer  juga  berkepentingan  untuk  memaksimalkan  kesejahteraannya.  Adanya  benturan kepentingan/konflik  kepentingan  sehingga  besar  kemungkinan  agen  tidak  selalu  bertindak  demi kepentingan terbaik prinsipal.
Tjandra  (2013)  menjelaskan  bahwa  konflik  kepentingan  dapat  terjadi  karena  adanya ketidakseimbangan  antara  informasi  yang  dimiliki  oleh  manajer  dan  pemegang  saham  (asimetri informasi).  Hal  ini  terjadi  karena  manajer  sebagai  pengelola  perusahaan  memiliki  informasi mengenai perusahaan yang tidak dimiliki oleh pemegang saham. (Eisenhardt, 1989) menyatakan bahwa teori keagenan menggunakan tiga asumsi tentang sifat manusia, yaitu sebagai berikut: (1)
manusia  umumnya  mementingkan  diri  sendiri  (2)  manusia  memiliki  daya  pikir  yang  terbatas mengenai  persepsi  masa  depan  (rasionalitas  terikat)  (3  Manusia  selalu  menghindari  risiko (risk averse) .  Ketiga  sifat  dasar tersebut  menyebabkan  dapat  dipercayanya  informasi  yang  dihasilkan oleh  manusia  terhadap  manusia  lainnya  dan  informasi  yang  disampaikan  biasanya  tidak  sesuai dengan kondisi perusahaan yang sebenarnya atau lebih dikenal dengan asimetri informasi. Manajer sebagai  manusia  kemungkinan  besar  akan  bertindak  berdasarkan  pada  sifat  oportunistik,  yaitu mengutamakan kepentingan sendiri (Wibisono, 2004).
Diperlukan upaya untuk mengatasi asimetri informasi akibat perilaku oportunistik manajer, salah  satunya  melalui  transparansi.  Salah  satu  bentuk  transparansi  yang  dapat  dilakukan  oleh perusahaan adalah pengungkapan tata kelola perusahaan. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa pengungkapan dapat mengurangi informasi asimetris (Gonedes , 1980; Greenstein dan Sami, 1994; Welker, 1995; Lang dan Lundholm, 1996 dalam Khomsiyah & Susanti, 2003). Pengawasan juga diperlukan  untuk  dapat  mengatasi  asimetri  informasi,  beberapa  unsur  yang  menjadi  fokus pengawasan  dalam  penelitian  ini  adalah  penerapan  nilai-nilai  Islam  dan  tata  kelola  perusahaan dalam  operasional  perusahaan.  Perusahaan  yang  memasukkan  nilai-nilai  Islam  ke  dalam operasional bisnisnya akan cenderung memiliki tingkat pemantauan dan pengawasan yang lebih tinggi (Al-Basam & Ntim, 2017). Perusahaan dengan penerapan tata kelola perusahaan yang baik juga memiliki tingkat pengawasan dan keterbukaan informasi yang baik (Nirbitha & Adiwibawa, 2015).

## Islamic Values
Nilai-nilai  Islam/ Islamic  values dalam  penelitian  ini  adalah  operasi  bisnis  dan  transaksi bisnis yang dilakukan oleh perusahaan sesuai dengan 'Syariah' meliputi: (1) memberikan laporan independen kepada pemegang saham mengenai kepatuhan manajemen terhadap prinsip/nilai bisnis Islam; dan (2) mengaudit rekening perusahaan untuk memverifikasi keakuratan pembayaran pajak agama  Islam  (zakat)  dan  penggunaan  pinjaman  syariah  (Lewis,  2005  dalam  Albassam  &  Ntim, 2017). Selain itu, agar efektif dalam memantau dan memberi nasihat kepada manajer, perusahaan harus  menggambarkan  akuntabilitas,  independensi,  kerahasiaan,  kompetensi,  konsistensi,  dan pengungkapan (Lewis, 2005; Grais dan Pellegrini, 2006 dalam Albassam & Ntim, 2017). Dalam konteks Islam secara eksplisit mewajibkan perusahaan untuk mengungkapkan fakta keuangan dan informasi  keuangan  yang  benar,  adil,  tepat  waktu  dan  transparan  tidak  hanya  kepada  pemegang saham tetapi juga kepada pemangku kepentingan lainnya (Abu- Tapanjeh , 2009). Perusahaan yang memasukkan nilai-nilai Islam ke dalam operasional bisnisnya dapat dikatakan lebih tunduk pada pemantauan  dan  pengawasan  dibandingkan  dengan  perusahaan  yang  tidak  menerapkan Islamic values . Oleh karena itu, dan dari perspektif teori keagenan, sebuah perusahaan yang secara sukarela merangkul dan memasukkan Islamic values ke dalam operasi bisnisnya menunjukkan niat entitas untuk berkomitmen pada standar tata kelola yang baik (Albassam & Ntim, 2017).

## Mekanisme Corporate Governance terhadap Corporate Governance Disclosure
Mekanisme corporate governance menggambarkan proses kebiasaan, kebijakan, hukum dan mengarahkan  organisasi  dan  perusahaan  dalam  bertindak  untuk  mengelola  dan  mengendalikan perusahaan.  Mekanisme corporate  governance bekerja  untuk  mencapai  tujuan  organisasi  dan mengelola hubungan antara pemangku kepentingan termasuk dewan direksi dan pemegang saham. Perusahaan memiliki masalah keagenan yang besar jika perusahaan belum menerapkan tata kelola perusahaan secara optimal. Permasalahan yang muncul dalam hubungan keagenan dapat dikurangi dengan menggunakan kontrak, namun tidak semua aspek dapat digunakan dalam kontrak, sehingga diperlukan mekanisme corporate governance (Darmadi, 2013). Menurut Walsh & Seward (1990) mekanisme corporate governance dapat dibedakan menjadi dua,  yaitu  mekanisme  internal  dan  eksternal.  Mekanisme  internal  terdiri  dari:  dewan  komisaris termasuk  komite-komite  di  bawahnya,  direksi,  manajemen  dan  pemegang  saham.  Sedangkan mekanisme eksternal terdiri dari pasar modal, penyandang dana, konsumen, dan regulator. Dalam Surat Edaran OJK Nomor 13/SEOJK.03/2017, pelaksanaan mekanisme tata kelola perusahaan di industri  perbankan  harus  selalu  berpedoman  pada  5  (lima)  prinsip  dasar  tata  kelola  perusahaan antara lain transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian dan kewajaran.
Untuk dapat memastikan terlaksananya 5 (lima) prinsip dasar tata kelola perusahaan dalam SE BI No. 9/12/DPNP, Bank wajib melakukan self assessment secara berkala. Dalam pelaporan Self Assessment  GCG  terdapat  beberapa  tahapan  sampai  dengan  hasil  akhir  penilaian  komposit  dan bagaimana  perlakuan  hasil  pelaksanaan self  assessment GCG  Bank  berbeda  dengan  hasil pemeriksaan/pengawasan  oleh  Bank  Indonesia,  nilai  komposit  ini  adalah  digunakan  sebagai indikator variabel mekanisme corporate governance .

## Kepemilikan Manajerial
Kepemilikan  manajerial kepemilikan sejumlah  saham  oleh  manajemen  perusahaan  yang diukur  dengan  persentase  jumlah  saham yang  dimiliki  oleh  manajemen.  Kepemilikan  oleh manajemen dipandang dapat mengatasi adanya peluang perbedaan kepentingan antara pemegang saham  non manajemen  dengan  manajemen  (Jensen &  Meckling,  1976). Manajer  yang  memiliki saham  perusahaan  tentunya  akan  menyelaraskan  kepentingannya  sebagai  manajer  dengan kepentingannya sebagai pemegang saham, termasuk dalam hal pengungkapan informasi.

## Kepemilikan Institusional atas Pengungkapan Tata Kelola Perusahaan
Menurut Mawardi & Nurhalis (2018) Kepemilikan institusional adalah suatu kondisi dimana institusi  memiliki  saham  dalam  suatu  perusahaan.  Institusi  tersebut  dapat  berupa  institusi pemerintah, institusi swasta, dalam maupun luar negeri. Jensen & Meckling, (1976) menyatakan bahwa kepemilikan institusional memiliki peran yang sangat penting dalam mengurangi  konflik keagenan yang terjadi antara manajer dan pemegang saham.
Dari  seluruh  uraian  di  atas,  maka  model  penelitian  tentang  pengaruh nilai-nilai  Islam, mekanisme  corporate  governance,  kepemilikan  manajerial,  kepemilikan  institusional  terhadap pengungkapan corporate governance adalah sebagai berikut:

## Gambar 1: Kerangka Konseptual
Sumber gambar : diolah oleh peneliti (2023)

## METODE
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kuantitatif.  Objek  dalam  penelitian  ini  adalah Islamic values, mekanisme corporate governance, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional dan corporate  governamce  disclosure pada Bank  Umum  Syariah  yang  terdaftar  di  Otoritas  Jasa Keuangan (OJK) periode 2017-2020.
Sumber  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  sekunder  berupa  Laporan Tahunan  perusahaan  periode  2017-2020.  Data  sekunder  adalah  data  yang  telah  disediakan  oleh pihak lain dan diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara. Data tersebut dapat berupa catatan,  arsip  atau  bukti,  baik  yang  dipublikasikan  maupun  tidak  dipublikasikan.  Data  dalam
penelitian ini berupa laporan tahunan yang diperoleh dari website resmi perusahaan dan website http://www.idx.co.id/ .
Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  seluruh  Laporan  Tahunan  Bank  Umum  Syariah  yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah Laporan Tahunan Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2017-2020. Data  penelitian  yang  telah  terkumpul  akan  dianalisis  melalui  beberapa  tahapan  pengujian  yaitu statistik deskriptif. Kemudian dilakukan uji asumsi klasik untuk menguji kelayakan model regresi yang akan digunakan untuk menguji hipotesis penelitian dengan menggunakan data analisis regresi linier berganda. Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan SPSS (Statistical Product and Service Solutions) Versi 25.

## Variabel Penelitian
Variabel dependen corporate governamce disclosure perusahaan diukur dengan menggunakan Corporate Governance Disclosure Index (IPCG) (Surifah, 2011), rumusnya sebagai berikut:

## IPCG = ∑  IPCG  Score
IPCG Maximal Score
Variabel  independen,  Islamic  values  diukur  dengan  menggunakan  Islamic  Values Development Index (IVDI) (Albassam & Ntim, 2017), rumusnya sebagai berikut:

## IVDI = ∑  IVDI  Score IVDI Maximal Score
Variabel  independen,  mekanisme corporate  governamce diukur  dengan  menggunakan self assesment GCG yang merupakan nilai mutlak yang telah ditentukan yang disebut nilai komposit menurut Bank Indonesia pada SE BI No. 9/12/DPNP .
Variabel independen, kepemilikan manajerial diukur dengan jumlah saham yang dimiliki oleh manajer (Alvionita & Taqwa, 2015), rumusnya sebagai berikut:

## IVDI = ∑  Number of Managerial Shares ∑  Number of Shares Isssued
Variabel  independen  kepemilikan  institusional  diukur  dengan  jumlah  saham  yang  dimiliki oleh institusi (Alvionita & Taqwa, 2015), rumusnya sebagai berikut:

## IVDI = ∑  Number of Institutional Shares ∑  Number of Shares Isssued

## HASIL

## Deskripsi Variabel
Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  seluruh  Laporan  Tahunan  Bank  Umum  Syariah  yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selama tahun 2017-2020. Dengan prosedur pengambilan sampel  penelitian  menggunakan  metode  purposive  sampling  dengan  menggunakan  beberapa kriteria. Sampel akhir dari penelitian ini adalah 13 perusahaan dalam 4 tahun pengamatan sehingga jumlah keseluruhan sampel adalah 52 sampel data pengamatan.

## Analisis Statistik Deskriptif
Statistik deskriptif memberikan gambaran atau gambaran suatu data dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar  deviasi,  maksimum,  minimum,  dari  masing-masing  variabel  (Ghozali,2018). Variabel  yang  digunakan  meliputi Islamic  Values (IV),  Mekanisme Corporate  Governance (MCG), Kepemilikan Manajerial (KM), Kepemilikan Institutional (KI) dan Corporate Governance Disclosure (CGD). Berikut adalah tabel hasil uji statistik deskriptif:
Tabel 1. Analisis Statistik Deskriptif Variabel N Minimum Maksimum Berarti St. Deviasi IV 52 .70000 1,00000 .8942308 .10368403 MCG 52 1,00000 3,00000 2.0961538 .63430108 KM 52 .00000 .02190 .0008308 .00413569 KI 52 .50300 1,00000 .9533231 .09591735 CGD 52 .68750 .83929 .7633929 .03421667
Sumber: Data diolah peneliti dengan SPSS25 (2023)

## Uji Asumsi Klasik
Hasil  uji  asumsi  klasik  yaitu  uji  normalitas,  multikolinearitas,  heteroskedastisitas,  dan autokorelasi dijelaskan sebagai berikut:
Tabel 2. Uji Asumsi Klasik
Sumber: Data diolah peneliti dengan SPSS25 (2023) Berdasarkan tabel 2 hasil uji normalitas residual menunjukkan nilai Sig Monte Carlo sebesar 0,200  yang  lebih  besar  dari  alpha  (α  =  0,05),  yang  berarti  data  residual  pada  penelitian  ini berdistribusi normal. Hasil uji multikolinearitas pada tabel 2 menunjukkan variabel Islamic values , mekanisme corporate  governance ,  kepemilikan  manajerial,  kepemilikan  institusional memiliki nilai tolerance > 0,10 dan variance inflation factor (VIF) < 10, hal ini menunjukkan tidak terdapat multikolinieritas  pada  model  regresi.  Uji  heteroskedastisitas  menunjukkan  bahwa  variabel  Nilai Islam  (IV),  Mekanisme  Tata  Kelola  Perusahaan  (MCG),  Kepemilikan  Manajerial  (KM)  dan Kepemilikan  Institusional  (KI) memiliki  nilai  signifikansi  di  atas  0,05  yang  berarti  tidak  terjadi heteroskedastisitas.  Hasil  pengujian  sebelumnya  menunjukkan  tidak  adanya  autokorelasi.  Dari hasil analisis tersebut terlihat Durbin Watson yang dihasilkan dari uji autokorelasi sebesar 1,782. lebih besar dari nilai (du) 1,7223 dan lebih kecil dari (4-du). (4-1,7223) = 2,2777, atau 1,7223 (du) <  1,782  (  dw  )  <  2,2777  (4-du).  Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  tidak  terdapat  masalah autokorelasi dalam penelitian ini.

## Hasil Uji Koefisien Determinasi (R Square)
Tabel 3. Hasil Uji Koefisien Determinasi Model R R persegi R  Square  yang disesuaikan St. Kesalahan Perkiraan 1 0,430a _ 0,185 0,116 0,03217468
Sumber: Data diolah peneliti dengan SPSS25 (2023)
Berdasarkan  Tabel  3  nilai  koefisien  determinasi  dapat  dilihat  dari  nilai  Adjusted  R  Square sebesar  0,116  atau  sebesar  11,6%  yang  berarti  bahwa  variabel  independen Islamic  values (IV), Mekanisme Corporate  Governnace (MCG),  Kepemilikan  Manajerial  (KM)  )  dan  Kepemilikan
Variabel Monte Carlo  Sig. (2-ekor) Toler ansi VIF Sig Durbin Watson IV 0,200 .826 1.211 0,123 1.782 MCG .812 1.232 0,869 KM .995 1.005 0,217 KI .971 1.030 0,415 N = 52
Institusional  (KI)  mempengaruhi corporate  governance  disclosure (CGD)  sebesar  11,6%, sedangkan sisanya sebesar 88,4% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.
Hasil Uji F
Tabel 4. Hasil Uji F Model _ F S ig. 1 2.670 0,044 S ig. 0,05
Sumber: Data diolah peneliti dengan SPSS25(2023)
Berdasarkan Tabel 4 diketahui nilai Fhitung sebesar 2,670 dan Ftabel sebesar 2,57 dengan nilai signifikansi 0,044. Fhitung 2,670 lebih besar dari Ftabel 2,57 dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 (5%). Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen Islamic values (IV), mekanisme corporate governance (MCG), kepemilikan manajerial (KM) dan kepemilikan institusional (KI) secara  simultan  berpengaruh  terhadap  variabel independen  corporate  governance  disclosure (CGD).

## Hasil Uji T
Tabel 5. Hasil Uji T Model Hipotesa B T Sig . Catatan Kesimpula n (Konstan) 0,73 4 10.0 05 0,0 00 CGD IV → H1 0,04 5 0,94 0 0,3 52 Tidak Signifika n Tidak diterima MCG → CGD H2 - 0,01 6 - 2.04 0 0,0 47 Penting Diterima KM → CGD H3+ 1.52 0 1.39 2 0,1 71 Penting Tidak diterima KI → CGD H4+ 0,02 3 0,47 4 0,6 38 Penting Tidak diterima
Sumber: Data diolah peneliti dengan SPSS25(2023)
Berdasarkan hasil uji T pada Tabel 5 menunjukkan nilai signifikansi nilai Islam 0,352 > 0,05 dan nilai t hitung 0,940 < ttabel 2,01063, kepemilikan manajerial 0,171 > 0,05 dan nilai t hitung 1,392 < t-tabel 2,01063, kepemilikan institusional 0,638 > 0,05 dan nilai t-hitung 0,474 < t-tabel 2,01063,  pada  tingkat  kepercayaan  5%.  Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa Islamic  values (IV) Kepemilikan  Manajerial  (KM)  dan  Kepemilikan  Institusional  (KI)  tidak  berpengaruh  terhadap Corporate Governance Disclosure (CGD).
Namun  berdasarkan  hasil  uji  T  pada  tabel  5  menunjukkan  nilai  signifikansi  mekanisme corporate  governance  0,047  <  0,05  dan  nilai  t  hitung  2,040  >  t  tabel  2,01063  pada  tingkat kepercayaan  5%.  Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa mekanisme corporate  governance (MCG) berpengaruh terhadap corporate governance disclosure (CGD).

## Regresi Linear Berganda
Berdasarkan  hasil  regresi  pada  Tabel  6  dapat  disusun  persamaan  regresi  sebagai  berikut: CGD : 0,734 + 0,045 + 0,016 + 0,520 + 0,023 + ε

## PEMBAHASAN

## Pengaruh Islamic Values terhadap Corporate Governance Disclosure
Hasil pengujian menunjukkan bahwa hipotesis pertama ditolak, artinya Islamic values tidak berpengaruh terhadap corporate  governance  disclosure .  Hasil  penelitian  ini tidak  sesuai  dengan perspektif teori keagenan. Menurut teori keagenan, perusahaan yang menerapkan  Islamic values dalam operasional bisnisnya harus memiliki tingkat pemantauan dan pengawasan yang lebih tinggi dibandingkan dengan  perusahaan  yang tidak menerapkan  Islamic  values.  Perspektif teori agensi juga mempertimbangkan perusahaan yang secara sukarela merangkul dan memasukkan nilai-nilai Islam ke dalam operasi bisnis yang menunjukkan niat entitas untuk berkomitmen pada standar tata kelola yang baik (Albassam & Ntim, 2017). Hasil penelitian ini juga tidak sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa Islamic values berpengaruh terhadap corporate governance disclosure , seperti penelitian yang dilakukan oleh  (Albassam & Ntim, 2017)dan Salim Darmadi (2013).  Penelitian  ini  mendukung  penelitian  Bader  (2013)  dan  Ousama  &  Fatima  (2010)yang menunjukkan bahwa Islamic Values tidak berpengaruh terhadap corporate governance disclosure. Pengaruh Mekanisme Corporate Governance terhadap Corporate Governance Disclosure Hasil  pengujian  menunjukkan  bahwa  hipotesis  pertama  diterima,  artinya  mekanisme corporate  governance berpengaruh  terhadap corporate  governance  disclosure .  Hal  ini menunjukkan bahwa semakin baik nilai mekanisme corporate governance dengan indikator nilai komposit self  assessment  GCG pada  perusahaan  maka  semakin  tinggi  pula  nilai  pengungkapan corporate  governance  yang  dilakukan  oleh  manajemen.  Hasil  penelitian  ini  sesuai  dengan perspektif teori keagenan yang menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat pengawasan manajemen dalam hal ini mekanisme corporate governance diharapkan dapat mengurangi masalah keagenan. Masalah keagenan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kurangnya transparansi perusahaan sebagai  akibat  dari  asimetri  informasi.  Hasil  penelitian  ini  juga  sejalan  dengan  penelitian sebelumnya  yang  menyatakan  bahwa  mekanisme corporate  governance berpengaruh  terhadap corporate  governance  disclosure ,  seperti  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Albassam et al.  (2015) dan  Albassam  &  Ntim  (2017)  yang  menyatakan  bahwa  mekanisme corporate  governance mempengaruhi corporate governance disclosure .
Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Corporate Governance Disclosure Hasil  pengujian  menunjukkan  bahwa  hipotesis  pertama  ditolak,  artinya  kepemilikan manajerial  tidak  berpengaruh  terhadap corporate  governance  disclosure .  Hasil  penelitian  tidak berpengaruhnya  kepemilikan  manajerial  terhadap corporate  governance  disclosure dapat disebabkan  karena  pada  umumnya  bank  syariah  di  Indonesia  dimiliki  oleh  bank  induknya  yang merupakan  bank  konvensional,  juga  karena  masih  sedikitnya  perusahaan  yang  melakukan melakukan Penawaran Umum Perdana (IPO) di Bursa Efek Indonesia (BEI). sehingga kepemilikan individu tidak dapat dengan mudah memiliki saham di perusahaan bank syariah di Indonesia. Hasil penelitian  ini  juga  tidak  sejalan  dengan  penelitian  sebelumnya  yang  menyatakan  bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap corporate governance disclosure , seperti penelitian yang  dilakukan  oleh  Widjayanti  &  Wahidawati  (2015).  Penelitian  ini  mendukung  penelitian Alvionita & Taqwa (2015) yang menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap corporate governance disclosure.
Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Corporate Governance Disclosure Hasil  pengujian  menunjukkan  bahwa  hipotesis  pertama  ditolak,  artinya  kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap corporate governance disclosure . Hasil penelitian yang tidak  berpengaruh  kepemilikan  institusional  terhadap corporate  governance  disclosure dapat disebabkan  karena  pada  umumnya  bank  syariah  di  Indonesia  dimiliki  oleh  bank  induknya  yang merupakan  bank  konvensional,  juga  karena  masih  sedikitnya  institusi  yang  memiliki  saham  di perusahaan  bank  syariah  di  Indonesia.  Hasil  penelitian  ini  juga  tidak  sejalan  dengan  penelitian sebelumnya  yang  menyatakan  bahwa  kepemilikan  institusional  berpengaruh  terhadap pengungkapan perusahaan, seperti penelitian yang dilakukan oleh dan Albassam et al. (2015) dan Alvionita  &  Taqwa  (2015).  Penelitian  ini  mendukung  penelitian  Al-Janadi  et  al.  (2016)  yang menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap corporate governance disclosure .

## KESIMPULAN
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Islamic values dan corporate governance terhadap corporate governance disclosure . Berdasarkan hasil uji statistik dan analisis pembahasan pada  bagian  sebelumnya,  menunjukkan  bahwa Islamic  values ,  kepemilikan  manajerial  dan kepemilikan  institusional  tidak  berpengaruh  terhadap corporate  governance  disclosure .  Hal  ini menunjukkan bahwa penerapan Islamic values pada Bank Umum Syariah dan jumlah kepemilikan saham  oleh  investor  institusional  dan  investor  manajerial  tidak  berpengaruh  terhadap corporate governance disclosure . Namun mekanisme corporate governance berpengaruh terhadap corporate governance disclosure .
Dalam  penelitian  ini  penulis  menemukan  keterbatasan  yaitu  hanya  menggunakan  sampel periode  2017-2020  dimana  beberapa  Bank  Umum  Syariah  belum  melakukan merger .  Sehingga pada  penelitian  selanjutnya  dapat  dilakukan  penelitian  komparatif  sebelum  dan  sesudah penggabungan.  Pada  penelitian  ini  variabel  nilai-nilai  Islam  menggunakan  indikator  IVDI  yang digunakan  pada  penelitian  sebelumnya  dengan  sampel  perusahaan  di  Timur  Tengah  sehingga kurang relevan dengan kondisi Bank Umum Syariah di Indonesia. Sehingga penelitian selanjutnya dapat  menggunakan  indikator  terbaru  yang  dapat  mencerminkan  penerapan Islamic  values pada bank syariah di Indonesia.

## REFERENSI
Al-Janadi,  Y.,  Abdul  Rahman,  R.,  &  Alazzani,  A.  (2016).  Does  government  ownership  affect corporate  governance  and  corporate  disclosure?  Evidence  from  Saudi  Arabia. Managerial Auditing Journal , 31 (8/9), 871-890.
Al-Bassam,  W.  M.,  Ntim,  C.  G.,  Opong,  K.  K.,  &  Downs,  Y.  (2015).  Corporate  boards  and ownership  structure  as  antecedents  of  corporate  governance  disclosure  in  Saudi  Arabian publicly listed corporations. Business & Society, 57(2), 335-377.
Albassam,  W.  M.,  &  Ntim,  C.  G.  (2017).  The  effect  of  Islamic  values  on  voluntary  corporate governance  disclosure:  The  case  of  Saudi-listed  firms. Journal  of  Islamic  Accounting  and Business Research.
Alvionita,  I.,  &  Taqwa,  S.  (2015).  Pengaruh  struktur  kepemilikan  dan  mekanisme  corporate governance terhadap tingkat kepatuhan mandatory disclosure. In Seminar Nasional Ekonomi Manajemen dan Akuntnasi (SNEMA) Fakuktas Ekonomi, Universitas Negeri Padang.
Ardhanareswari,  R.  (2017).  Pelaksanaan  dan  pengungkapan  good  corporate governance pada bank umum syariah. Law and Justice , 2 (1), 66-78.
Bader  Afw.  (2013).  An  investigation  of  voluntary  disclosure  by  Kuwaiti  Shariah‐compliant companies. Journal of Economic and Administrative Sciences 29:1, 21-41.
Becht,  M.,  Jenkinson,  T.,  &  Mayer,  C.  (2005).  Corporate  governance:  an  assessment. Oxford Review of Economic Policy, 21(2), 155-163.
Darmadi, S. (2013). Corporate governance disclosure in the annual report: An exploratory research on Indonesian Islamic banks. Humanomics.
Eisenhardt, K. M. (1989). Agency theory: An assessment and review. Academy of management review, 14(1), 57-74.
Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. Journal of financial economics, 3(4), 305-360.
Khomsiyah,  K.,  &  Susanti,  S.  (2003).  Pengungkapan,  Asimetri  Informasi,  dan  Cost  of Capital. Jurnal Bisnis dan Akuntansi, 5(3), 237-257.
Mawardi,  M.,  &  Nurhalis,  N.  (2018).  Pengaruh  Corporate  Governance  Terhadap  Cash  Holding Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia. Jurnal Manajemen Inovasi, 9(1).
McKinsey  &  Company,  (2002).  Global  Investor  Opinion  Survey  2002  :  Key  Findings,  July, http//www.McKinsey.com/Governance.
Nirbhita, N. A., & Adiwibawa, A. S. (2015). Analisis Pengaruh Mekanisme Corporate Governance Terhadap Corporate Governance Disclosure. Diponegoro Journal of Accounting, 238-246. Ousama, dan Fatima., 2010.  “Voluntary disclosure by Shariah approvedcompanies: an exploratory research”,working paper, International IslamicUniversity Malaysia, Kuala Lumpur.
Surifah,  (2011).  Arrangging  The  Index  of  Corporate  Governnace.  Jurnal  Dinamika  Manajemen Vol. 2, No. 1, 2011, pp: 1-16
Tjandra,  E.  (2013).  Telaah  Teoritis  Struktur  Kepemilikan  dalam  Teori  Kegenan. Berkala  Ilmiah Mahasiswa Akuntansi, 1(2), 112-119.
Walsh,  J.  P.,  &  Seward.  (1990).  On  The  Efficiency  of  Internal  and  External  Corporate  Control Mechanisms. Academy of Management Review, Vol. 15: pp. 421-458.
Warsono,  S.  (2009). Corporate  governance  concept  and  model:  preserving  true  organization welfare (Vol.  1).  Center  for  Good  Corporate  Governance,  Fakultas  Ekonomika  dan  Bisnis, Universitas Gadjah Mada.
Wibisono, H. (2004). Pengaruh Earnings Management Terhadap Kinerja Di Seputar SEO. Magister Sains Akuntansi UNDIP.
Widjayanti,  S.  A.,  &  Wahidawati,  W.  (2015).  Pengaruh  Struktur  dan  Mekanisme  Corporate Governance pada Tingkat Kepatuhan Mandatory Disclosure Konvergensi IFRS. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA), 4(7).