## DINAMIKA IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KEAGAMAAN DI INDONESIA
M. Saifullah Rohman Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan-LIPI saifullah.rohman01@gmail.com
Judul : Religion and Regulation in Indonesia Penulis : Ismatu Ropi Penerbit : Palgrave Macmillan-Springer Nature Cetakan : I Tahun : 2017 Tebal : 263 halaman Pendahuluan
Diskursus  mengenai  hubungan  agama dan negara di Indonesia seolah tidak akan pernah habis untuk dibahas. Sejauh mana negara sebagai pihak  yang  dianggap  memiliki  otoritas  dapat masuk  dan  mengatur  kehidupan  keagamaan warga  negaranya  merupakan  hal  fundamental  di dalam  pembahasan  relasi  agama-negara.  Dalam kasus  Indonesia,  sejak  awal  para  founding fathers  telah  menyepakati  bahwa  bentuk  negara Indonesia bukanlah negara sekuler yang memisahkan  urusan  agama  sebagai  ranah  privat dengan  negara  sebagai  ranah  publik,  pun  juga bukan negara agama yang melihat bahwa agama dan  politik  merupakan  satu  kesatuan,  tetapi sebagai negara berdasarkan Pancasila. Indonesia sebagai  negara  Pancasila  bukanlah  negara  yang terpisah  dari  agama,  tetapi  juga  tidak  menyatu dengan  agama,  sebagaimana  yang  lazim  disebut bahwa negara Indonesia bukanlah negara sekuler dan juga bukan negara agama (Latif, 2011: 95).
Salah  satu  cara  untuk  mengetahui  pola relasi  antara  agama  dan  negara  dapat  dilakukan dengan  melihat  bentuk-bentuk  kebijakan  yang dikeluarkan  oleh  negara  terkait  hal-hal  yang berkenaan dengan agama. Menurut  Paul Weithman dalam Ismatu Ropi (2017), setidaknya ada  tiga  pola  relasi  kebijakan  negara  tentang agama,  yakni  pemisahan,  penyatuan,  dan pengakuan  (Ropi,  2017:  15).  Ketiga  pola tersebut  diterapkan  di  beberapa  negara  yang menganutnya, seperti pola pemisahan diterapkan di  Amerika  Serikat  dan  Australia,  pola penyatuan diterapkan di Arab Saudi dan Vatikan,
serta pola pengakuan yang diterapkan di Inggris, Yunani  dan  Thailand.  Adapun  Indonesia menurut penulis buku ini merupakan contoh dari pola  ketiga  yang  mengadopsi  pola  pengakuan (hlm.15-17).  Oleh  karena  itu,  Indonesia  hingga kini  hanya  mengakui  6  agama;  yakni  Islam, Kristen,  Katolik,  Hindu,  Budha,  dan  Konghucu, sebagai  agama  resmi  negara.  Di  sisi  lain,  jika kita  mengacu  pada  kategorisasi  yang  berikan oleh  Elizabeth  S.  Hurd,  keenam  agama  tersebut dapat  disebut  sebagai  governed  religion  dan expert  religion.  Elizabeth  S.  Hurd  (2015) memberikan  3  kategori  terhadap  bentuk  agama; (1)  Governed  Religion  (agama  yang  diregulasi) adalah  agama  yang  dikontruksi  oleh  mereka yang memiliki posisi kekuatan politis dan agama sehingga  memiliki  otoritas  untuk  menentukan apa  yang bisa disebut  sebagai agama  atau tidak, (2) Expert Religion (agama yang dikaji oleh para ahli)  merupakan    agama  yang  dikonstruksi  oleh mereka  yang  dianggap  memiliki  pengetahuan tentang  agama  dengan  berbagai  konteks  yang melingkupinya,  (3)  Lived  Religion  (agama  yang dipraktikkan  sehari-hari)  adalah  agama  yang dipraktikkan  sehari-hari  oleh  pemeluk  agama baik  secara  individual  maupun  berkelompok,  ia memiliki  banyak  ragam  karena  mencakup  apa yang  disebut  sebagai  agama  atau  non-agama oleh hukum dan pemerintahan (Hurd, 2015:8 dan Bagir,  2017).  Lalu,  persoalan  yang  mengemuka adalah bagaimana peran negara dalam mengatur lived religion ini? Apakah sudah mengutamakan asas  kebebasan  beragama  dan  pemenuhan  hak asasi  di  dalam  mengeluarkan  kebijakan  dan peraturan terkait kehidupan beragama?
Di  Indonesia,  agama  hadir  bukan sekadar  di  ranah  privat  tetapi  sudah  memasuki ranah  publik  sehingga  diperlukan  kehadiran negara  untuk  mengaturnya.  Oleh  karena  itu, penulis  buku  ini  mengungkapkan  fakta  sejarah telah menunjukkan bahwa regulasi terkait agama di  Indonesia  sudah  banyak  dikeluarkan  oleh negara.  Adanya  kebijakan  dan  regulasi  yang banyak  tersebut  tidak  serta  merta  mampu menyelesaikan  masalah  keagamaan.  Hal  itu terjadi karena meningkatnya kehadiran agama di ruang  publik  menjadikan  isu  pengelolaan (kebijakan) terkait keagamaan semakin kompleks.  Lebih  lanjut,  hal  tersebut  juga menuntut  pengetahuan  yang  baik  sehingga  akan dapat  dirumuskan  kebijakan  yang  produktif, akomodatif,  dan  bermutu  (Bagir,  2017:  50). Namun,  pada  kenyataannya,  kebijakan  yang dihasilkan  cenderung  menempatkan  mayoritas sebagai kelompok yang difavoritkan/diutamakan untuk  mendapat  keuntungan  dari  kebijakan- kebijakan  tersebut.  Kebijakan  tentang  agama seharusnya  tidak  hanya  menempatkan  governed religion  dan  expert  religion  di  posisi  yang menguntungkan,  tetapi  juga  mengakomodasi kepentingan  dari  lived  religion  yang  beragam agar  setiap  warga  negara  dapat  menjalankan agama  dan  kepercayaan  yang  diyakininya  itu dengan baik sesuai amanat undang-undang.
Dinamika  kebijakan  negara  terkait agama di Indonesia dapat dilihat melalui sejarah sejak  berdirinya  negara  Indonesia  hingga sekarang.  Kompleksitas  permasalahan  di  dalam kehidupan  beragama  menuntut  kebijakan  yang tepat  sehingga  dapat  menyelesaikan  permasalahan tersebut  tanpa  menimbulkan  masalah  baru. Namun,  pada  kenyataannya,  lahirnya  sebuah kebijakan  khususnya  terkait  agama  sangat dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti kepentingan politik,  rezim  yang  berkuasa,  pengaruh  dari kelompok  mayoritas,  dan  sebagainya.  Buku  ini dengan sistematis mengurai betapa kompleksnya mengatur  “agama”  di  Indonesia  lewat  aturan- aturan kebijakan yang dikeluarkan dan implikasi dari  kebijakan  tersebut  bagi  warga  negara  di dalam menjalankan kehidupan keagamaan mereka.
Selain mengurai dengan detail mengenai dinamika  kebijakan  yang  dikeluarkan  oleh negara  mengenai  agama  dari  beberapa  periode kepemimpinan,  buku  ini  juga  diperkuat  dengan analisis beberapa kasus terkini berkenaan dengan kebijakan  agama. Kasus-kasus  keagamaan tersebut  oleh  penulis  dianggap  sebagai  isu  lama
yang  dikemas  dengan  kontroversi  baru.  Kasus- kasus  tersebut  sejatinya  sudah  cukup  lama terjadi,  tetapi  baru-baru  ini  mendapat  perhatian yang  intens  dan  mempengaruhi  keharmonisan kehidupan  beragama  di  Indonesia.  Beberapa kasus  yang  dibahas  dalam  buku  ini  diantaranya SKB  (Surat  Keputusan  Bersama)  tentang pembangunan rumah ibadah, kontroversi Jemaah Ahmadiyah,  serta  judicial  review  mengenai  UU penodaan agama. Semua isu tersebut menggambarkan bagaimana  peran  negara  sebagai  pihak  yang paling  utama  di  dalam  penyelesaian  sengketa keagamaan.  Peran  tersebut  merupakan  bentuk usaha  negara  di  dalam  mewujudkan  kehidupan beragama  yang  penuh  dengan  toleransi  dan kedamaian  sehingga  keutuhan  NKRI  (Negara Kesatuan  Republik  Indonesia)  tetap  terlindungi. Oleh karena itu, buku ini dipandang sangat perlu sebagai  bahan  kajian  bagi  para  pengambil kebijakan terkait agama, para akademisi, maupun masyarakat pemerhati masalah kehidupan keagamaan.
Buku  ini  menunjukkan  bahwa  di  dalam sejarah  bangsa  ini,  kebijakan  keagamaan  yang dibuat  sangat  terkait  erat  dengan  rezim pemerintahan  yang  sedang  berkuasa.  Adanya dinamika  dan  perubahan  kebijakan,  baik  itu berakibat  positif  maupun  negatif  terhadap kehidupan  beragama  warga  negara,  sangat dipengaruhi  oleh  faktor  kepemimpinan  dan kepentingan  politik.  Kita  dapat  belajar  dari sejarah  bahwa  upaya  untuk  menciptakan  sebuah kebijakan  keagamaan  itu  hendaknya  dapat mengakomodasi kepentingan semua tanpa mendiskriminasikan  kelompok  tertentu.  Hal tersebut perlu dilakukan agar  tercipta kehidupan keagamaan  yang  harmonis  dan  mendukung keutuhan NKRI sebagai negara yang tidak hanya ber-bhineka,  tetapi  juga    tunggal  ika;  berbeda agama  dan  kepercayaan  tetapi  bersatu  dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Polemik Pendefinisian Agama dan Implikasinya
Salah  satu  tema  yang  dibahas  dalam buku  ini  adalah  konsep  “agama”  di  Indonesia. Konsep  agama  yang  dipakai  di  Indonesia  dapat dianggap  sebagai  titik  awal  lahirnya  beragam kebijakan  terkait  kehidupan  keagamaan.  Hal  ini disebabkan  agama  tidak  semata  berarti  sebuah kepercayaan  dan  ketaatan  kepada  Tuhan,  tetapi juga mencakup identitas komunal ataupun tradisi yang  sekaligus  sebagai  sumber  kekuatan, legitimasi,  dan  kekayaan  (hlm.43).  Oleh  karena itu,  konsep  agama  di  Indonesia  mengakibatkan
adanya  dikotomi  di  dalam  masyarakat  itu sendiri; ada yang dikelompokkan sebagai sebuah agama  dan  juga  ada  yang  tidak  dikategorikan sebagai  agama.  Pengelompokan  ini  dilakukan oleh  mereka  yang  memiliki  kekuasaan,  baik secara  politis  maupun  secara  agama,  sehingga konstruksi  definisi  tersebut  sarat  akan  banyak kepentingan.
Problem  pendefinisian  agama  terjadi hampir  di  semua  negara  dan  membawa  dampak pada  kebijakan  negara  yang  mengatur  tentang kehidupan  beragama.  Charles  Kimball  (2013) menyatakan bahwa problem pendefinisian agama terjadi karena terbatasnya perspektif kita. Kata  agama  (religion)  menampilkan  sejumlah citra, gagasan, praktik, keyakinan, dan pengalaman–sebagian  positif  dan  sebagian negatif–sehingga  agama  sangat  sulit  didefinisikan secara  tepat  (Kimball,  2013:  23-24).  Dalam kasus  pendefinisian  agama  di  Indonesia,  maka dapat  ditelusuri  dari  asal  muasal  kata  agama  itu berasal.  Agama  yang  merupakan  terjemahan langsung dari religion adalah definisi Barat yang cenderung  ke  pengertian  Kristiani  maupun agama  Samawi  ini  berimplikasi  pada  tidak diakuinya agama-agama lokal maupun kepercayaan karena  tidak  dapat  mengikuti  “syarat”  untuk dinyatakan  sebagai  sebuah  agama.  Sebagai warisan  dari  Barat,  definisi  tersebut  awalnya digunakan  untuk  mengklasifikan  masyarakat sebagai bentuk hegemoni Barat atas Timur.
Demikian  pula  yang  disimpulkan  oleh Samsul  Maarif  (2017)  mengenai  problem pendefinisian  agama  yang  didominasi  oleh paradigma  agama  dunia  yang  dikonstruksi  di Eropa pada abad ke-19. Paradigma agama dunia tersebut telah mengukuhkan definisi agama yang teologis-monoteisme,  esensial,  dan  etnosentrisme. Barat  menjadikan  Kristen  sebagai  prototipe dalam  mendefinisikan  agama,  demikian  pula Indonesia  menjadikan  Islam  sebagai  rujukan  di dalam  mendefinisikan  agama.  Definisi  tentang agama di Indonesia telah menetapkan perbedaan status  warga  negara  berdasarkan  agama  yang dipeluknya  (Maarif,  2017:  39).  Hal  itu disebabkan warga negara yang menganut agama resmi  pemerintah  mendapat  status  yang  lebih tinggi  dibandingkan  dengan  mereka  yang menganut  agama  leluhur.  Jika  agama-agama leluhur  ataupun lived  religion  lainnya  tidak  bisa mengikuti  konstruksi  agama  yang  dibuat  oleh negara,  maka  tidak  dianggap  sebagai  agama. Akibatnya, penganutnya tidak mendapat kepastian  jaminan  pemenuhan  hak-hak  mereka
sebagai  warga  negara.  Definisi  agama  tersebut terlihat  sangat  politis  karena  di  satu  sisi  sangat mengkomodasi  pandangan-pandangan  dan  nilai yang  diyakini  oleh  kelompok  mayoritas  (Islam, Kristen,  dan  agama  dunia),  dan  di  lain  pihak malah  menegasikan  keberadaan  kelompok- kelompok kecil penganut aliran kepercayaan.
Kata  “agama”  sendiri  juga  dianggap memiliki  makna  yang  kompleks.  Kata  tersebut bukan  asli  dari  bahasa  Indonesia,  melainkan serapan  dari  bahasa  Sansekerta  klasik  untuk “teks”,  yang  telah  digunakan  oleh  Barat  untuk gagasan  mengenai  “religion”  (Smith,  1962:  57). Dalam Britannica Ecylopedia of World Religion, kata  agama  berasal  dari  bahasa  Sansekerta  yang berarti  “tradisi,  ajaran  yang  diterima”,  Kitab- kitab suci post-Vedic yang membawa pengetahuan  ritual,  yang  telah  dianggap  telah diungkapkan oleh keilahian pribadi (Doniger and Eliade  [ed.],  2006:  22).  Sita  Hidayah  (2012) mengemukakan bahwa problemnya bukan sekedar  mengangkut  makna-makna  tersebut  dari Sansekerta (India)  ke  Indonesia, tetapi agama  di sini  bukan  hanya  sebagai  konsep  melainkan sebuah ide dan pengetahuan apriori yang historis dan  tergantung.  Oleh  karena  itu,  apa  yang dianggap  “benar”–dalam  hal  ini  “agama”–itu diproduksi dan dilanggengkan oleh aparat negara dan/atau  rezim  kebenaran.  Aparat  negara  dan pendukungnya  memainkan  peran  ekslusi  yang memuat  garis  batas  manakah  yang  dapat diterima dan yang tidak tentang agama (Hidayah, 2012: 123).
Pro  dan  kontra  terkait  kebijakan  agama merupakan  fenomena  umum  yang  terjadi  di beberapa  negara  di  berbagai  belahan  dunia,  tak terkecuali  di  Indonesia.  Pertanyaan  yang  sering muncul  adalah  sejauh  mana  negara  dapat mengatur mengenai kebebasan beragama? Dalam hal apa sajakah negara dapat mengintervensi  kebijakan  terkait  agama  di sebuah  negara?  Kebijakan  sebuah  negara menyangkut  kehidupan  beragama  tak  bisa dilepaskan  dari  bentuk  negara  tersebut,  apakah demokrasi,  liberal,  atau  diktator.  Meskipun negara  dengan  bentuk  demokrasi  dipandang sebagai  negara  yang  mengakomodasi  kebebasan beragama,  tetapi  tidak  serta  merta  luput  dari permasalahan  di  tingkat  grass  root.  Ada  banyak anggapan  bahwa  hadirnya  negara  dengan kebijakan  terhadap  agama  merupakan  bentuk intervensi terhadap kebebasan beragama. Namun,  pada  kenyataannya,  kebijakan  tersebut dapat menghindarkan terjadinya konflik atas dua
kelompok  agama  yang  berbeda.  Kebijakan negara tentang agama di satu sisi memang dapat melindungi  kelompok  minoritas  dari  diskriminasi, tetapi di sisi lain juga malah dapat melanggengkan  diskriminasi  tersebut  terhadap kelompok  minoritas  maupun  kelompok  non- mainstream  agama.  Lihat  bagaimana  kebijakan terkait  Surat  Keputusan  Bersama  tentang pendirian rumah ibadah yang akhirnya keputusan tersebut  malah  memberikan  hambatan  yang cukup  berarti  bagi  kelompok  minoritas  untuk mendirikan tempat ibadah mereka (hlm. 200).
Terlepas  dari  sisi  negatifnya,  peraturan/ regulasi  itu  memiliki  tujuan.  Peter  W.  Edge (2006:  4-6)  menyatakan  bahwa  regulasi  itu adalah  bentuk  dari  pelayanan  pemerintah terhadap  warga  negaranya.  Peraturan/regulasi memiliki  tujuan  antara  lain  untuk  menjaga stabilitas sosial, menyelesaikan persoalan antarindividu  maupun  kelompok,  atau  sebagai respon dari problem sosial, serta sebagai kontrol dari  kekuatan  pemerintah  (hlm.30).  Hal  itu  juga membawa  implikasi  bagi  setiap  warga  negara untuk  mengikuti  peraturan/regulasi  tersebut sebagai bentuk kesetiaan kepada negara. Namun, hal  yang  perlu  menjadi  catatan  adalah  aturan- aturan  tersebut  hendaknya  tidak  dipakai  sebagai alat  untuk  mendiskriminasi  kelompok-kelompok tertentu.
Kebijakan  Agama  di  Indonesia  dalam Bentang Sejarah
Isu kebebasan beragama juga merupakan hal  yang  menjadi  perdebatan  di  kalangan kelompok  Muslim  sendiri.  Salah  satu  pasal  di dalam UDHR (Universal Declaration of Human Rights)  menyatakan  tentang  persoalan  pindah agama  sebagai  bagian  dari  hak  asasi  yang dimiliki  oleh  seseorang. 1 Bagi  kelompok  agamawan Muslim,  hal  tersebut  tentu  bertentangan  dengan ajaran Islam yang melarang Muslim untuk keluar dari  Islam.  Namun,  isu  semacam  ini  menjadi sebuah  perdebatan  panjang  bahkan  di  dunia internasional,  terutama  mengenai  hak  seseorang
1 Lihat Pasal 18 UDHR (Universal Declaration of Human Right) yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani, dan agama:  dalam  hal  ini  termasuk  kebebasan  berganti agama  atau  kepercayaan  dan  kebebasan  untuk menyatakan  agama  atau  kepercayaan  dengan  cara mengajarkannya,  mempraktikkannya,  melaksanakan ibadahnya  dan  mentaatinya,  baik  sendiri  maupun bersama-sama  dengan  orang  lain,  di  muka  umum maupun sendiri.”
untuk  memeluk  atau  tidak  sebuah  agama.  Oleh karena  itu,  pada  tataran  implementasi  kebijakan terkait  agama  yang  mengakomodasi  prinsip- prinsip  Hak  Asasi  Manusia  tidak  serta  merta dapat  diterapkan  dengan  mudah.  Faktor  sosial budaya,  religiositas,  ajaran  agama,  politik,  dan sebagainya dapat mempengaruhi suatu pembuatan kebijakan dan implementasinya.
Salah  satu  contoh  kebijakan  negara terkait  agama  adalah  lahirnya  UU  No.1  PNPS tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau  Penodaan  Agama.  Pasal  1  UU No.1/PNPS/1965  yang  menyebutkan  “Setiap orang  dilarang  dengan  sengaja  di  muka  umum menceritakan,  menganjurkan,  dan  mengusahakan dukungan  umum,  untuk  melakukan  penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau  melakukan  kegiatan-kegiatan  keagamaan yang  menyerupai  kegiatan-kegiatan  keagamaan dari  pokok-pokok  ajaran  agama  itu”  dianggap kurang  jelas  sehingga  menimbulkan  banyak tafsiran.  Dalam  praktiknya,  undang-undang tersebut  kerap  dijadikan  alat  resmi  oleh pemerintah untuk membatasi kelompok- kelompok  minoritas  agama  yang  dianggap berbeda  dari  kelompok  agama  mainstream. Pembatasan  ini  mengakibatkan  tidak  diakuinya status  keagamaan  mereka  karena  dianggap bersinggungan  dengan  agama-agama  mainstream yang ada sehingga berdampak pada status sosial dan pengakuan keberadaan mereka di masyarakat.  Bahkan,  beberapa pihak  menggunakan undang-undang  ini  sebagai  alat  legitimasi pelarangan  keyakinan,  kepercayaan,  pengalaman, dan  aktivitas  penganut  aliran  kepercayaan  yang dituduh sesat.
Berkenaan  dengan  kehidupan  keagamaan di Indonesia dan kebijakan yang melingkupinya, tema  tersebut  dikupas  secara  mendalam  oleh penulis  di  bab  4  yang  berjudul  “Religion  and Religious  Life  in  Indonesia:  Legacies  from  the Past”.  Menelusuri  kehidupan  beragama  di Indonesia memang tidak bisa lepas dari problem pendefinisan  apa  itu  agama,  sebagaimana  telah dibahas  pada  bagian  di  atas.  Agama  juga  tidak sekedar  dimaknai  sebagai  sebuah  kepercayaan dan  kepatuhan  terhadap  Tuhan  tetapi  juga sebagai  sebuah  identitas  komunal  yang  menjadi sumber  legitimasi,  kekuatan,  dan  kemakmuran (hlm.  43).  Kebijakan  terkait  agama  di  Indonesia bisa  dilihat  dalam  bentang  sejarah  sejak  zaman penjajahan  hingga  sekarang.  Setiap  rezim penguasa  di  negeri  ini  memiliki  prioritas
kebijakan  tersendiri  menyangkut  kehidupan beragama warga negara yang sangat plural.
1. Masa Penjajahan Belanda dan Permasalahan Keagamaan
Pada masa pemerintah kolonial Belanda, salah satu kebijakan yang diambil adalah dengan melakukan  represi  dan  penindasan  terhadap kelompok Muslim. Penindasan tersebut menimbulkan perlawanan dari kelompok Muslim dan hal itu berkontribusi besar terhadap perjuangan  kemerdekaan  Indonesia.  Kemudian atas  kontribusi  yang  besar  dari  kelompok Muslim  ini,  mereka  ingin  mengarahkan  bentuk negara  sesuai  dengan  ajaran  Islam  yang  mereka yakini ketika Indonesia telah merdeka.
Ada  3  (tiga)  karakteristik  pemerintah kolonial  Belanda  dalam  memperlakukan  agama dan kelompok agama; (1) Netralitas dan menjaga jarak  (tahun  1500–1700-an),  (2)  Akomodatif (tahun  1800-an),  (3)  Represif  dan  kontrol  ketat terhadap Islam (tahun 1800–1900-an). Kebijakan pemerintah  Kolonial  terkait  keagamaan  berubah dari  netral  menjadi  favoritism  (mengutamakan kelompok  agama  Protestan  dan  Katolik  untuk mendapat  bantuan  dana  dari  pemerintah). Adapun  kebijakan  pertama  yang  diberlakukan oleh  kolonial  Belanda  terhadap  kelompok Muslim  adalah  kebijakan  tentang  ibadah  haji. Beberapa  aturan  dikeluarkan  untuk  membatasi jumlah jamaah haji Indonesia untuk menghindari gejolak  dari  Pan-Islamisme  dari  jamaah  haji yang pulang Mekkah.
2. Masa  Kemerdekaan  dan  Orde  Lama dalam Kebijakan Keagamaan
Pada masa awal kemerdekaan, kebijakan terkait  agama  dapat  dilihat  dari  perdebatan  para founding  father  saat merumuskan bentuk negara dan  dasar  negara.  Pada  akhirnya,  disepakati bahwa Pancasila menjadi dasar negara meskipun diwarnai dengan diskusi dan perdebatan panjang. Salah  satu  isu  yang  mendapat  perhatian  cukup besar  dari  penulis  buku  ini  adalah  mengenai frasa  “Ketuhanan  Yang  Maha  Esa”.  Munculnya frasa  ini  menurut  penulis  memerlukan  sebuah penelitian  yang  mendalam  karena  literatur  yang membahasnya sangat minim. Menurutnya, kemunculan  frasa  ini  adalah  imbas  dari perdebatan  kelompok  nasionalis  dan  Islamis  di dalam  memutuskan  dasar  negara.  Penulis menyoroti  bahwa  tidak  ada  fakta  maupun  bukti yang  menunjukkan  adanya  kepentingan  politik
dari  kompromi  yang  dilakukan  oleh  kelompok Muslim.  Hanya  saja,  lima  tahun  kemudian  ada kelompok  Muslim  yang  berpandangan  negatif karena  melihatnya  sebagai  trik  yang  dilakukan oleh  kalangan  nasionalis  dengan  menghilangkan 7  (tujuh)  kata  dalam  piagam  Jakarta  sehingga menimbulkan  debat  baru  tentang  negara  Islam pada  sidang  konstituante  pada  akhir  1950-an (hlm.75).
Di  sisi  lain,  frasa  “Ketuhanan  Yang Maha Esa” menurut M. Yamin merupakan esensi penting dari kepercayaan yang ada di Indonesia, bahkan  jauh  sebelum  kedatangan  agama-agama, seperti Islam atau Kristen. Menurutnya, “Ketuhanan  Yang  Maha  Esa”  asli  berasal  dari kepercayaan  lokal  yang  kemudian  diperkaya cakupannya  dengan  datangnya  misi-misi  doktrinal (hlm.  96).  Jika  demikian  adanya,  maka  agama- agama  dan  kepercayaan  yang  ada  di  Indonesia pada hakikatnya tidak bertentangan dengan frasa tersebut  sehingga  seharusnya  tidak  ada  sekat- sekat  bagi  penganut  agama  lokal  untuk  diakui hak-hak mereka sebagai warga negara Indonesia.
Dalam  kaitan  dengan  konstitusi  sebagai dasar  negara,  maka  akan  terlihat  di  manakah letak  posisi  negara  di  dalam  hubungannya dengan  agama.  Hubungan  tersebut  di  dalam amatan  penulis  buku  ini  tampak  semakin eksplisit  ketika  posisi  agama  berada  di  dalam konstitusi.  Oleh  karena  itu,  semakin  eksplisit pula peran negara di dalam mengatur kehidupan beragama.  Peran  itu  bisa  mengambil  dari  segi positif  maupun  negatif  (hlm.19).  Hal  terpenting berikutnya  adalah  bagaimana  para  aktor  dapat meminimalisasi  sisi  negatif  dari  peran  negara  di dalam  mengatur  kehidupan  beragama  warga negaranya.
Kebijakan  keagamaan  pada  masa  Orde Lama  yang  paling  dicatat  dalam  sejarah Indonesia  adalah  lahirnya  UU  No.1/PNPS/1965 tentang  Pencegahan  Penyalahgunaan  dan/atau Penodaan  Agama.  Awal  mula  lahirnya  undang- undang  tersebut  dilatarbelakangi  oleh  kepentingan pemerintah  saat  itu  (masa  Soekarno)  untuk membendung ateisme dan kekhawatiran digunakannya  cara-cara  “merekayasa  aliran baru” dengan tujuan merusak agama-agama yang ada  oleh  kelompok  ateis  (Rahmat,  2017).  Akan tetapi,  banyaknya  kelompok  yang  punya  tafsir berbeda  atas  pasal-pasal  di  dalam  undang- undang tersebut menjadikannya sumber problem lain  (misal:  diskriminasi)  terkait  kebebasan beragama.
3. Orde Baru dan Kebijakan Agama
Pemerintahan Orde Baru dimulai dengan kepemimpinan  Soeharto  menggantikan  Soekarno. Pada  masa  awal  kepemimpinannya,  fokus kebijakan  negara  adalah  pembangunan.  Dominasi kuasa  rezim  Soeharto  di  segala  aspek  bidang kehidupan berbangsa dan bernegara juga terlihat di dalam kontrol pemerintah terhadap kehidupan beragama. Kontrol pemerintah tersebut bertujuan untuk  menciptakan  stabilitas  politik  dan  sosial agar  proses  menjadi  negara  berkembang  dapat terwujud.  Intervensi  dilakukan  oleh  negara ditopang  kekuatan  militer  yang  menjadi  basis kekuatan  rezim  Soeharto  juga  sudah  merambah kehidupan  beragama.  Kemajemukan  bangsa diatur  dengan  mengatasnamakan  kesamaan identitas  nasional  dengan  tujuan  mencegah terjadinya  konflik  dari  perbedaan-perbedaan.  Artinya, kebijakan  negara  di  satu  sisi  mengakomodasi kebebasan beragama, tetapi pada saat yang sama melakukan kontrol ketat atas nama stabilitas.
Pada  masa  rezim  Orde  Baru,  hubungan antara  negara  dengan kelompok  Muslim diwarnai beberapa ketegangan, seperti kebijakan pemerintah  yang  menghambat  berdirinya  Masyumi sebagai  partai  yang  mendukung  masuknya piagam  Jakarta  kembali  ke  dalam  undang- undang.  Orde  Baru  menganggap  hal  itu  akan berdampak  pada  ketidakstabilan  di  masyarakat yang pada saat bersamaan sedang berjuang untuk meningkatkan  perekonomian  negara  setelah peristiwa G30S PKI.
Di  sisi  lain,  kebijakan  negara  terkait agama  pada  masa  Orde  Baru  dapat  dilihat  dari terbitnya Surat Keputusan Bersama (SKB) tahun 1969 tentang Pendirian Rumah Ibadah. Kebijakan  ini  dibuat  untuk  mengatur  pendirian rumah  ibadah  agar  tidak  memicu  konflik.  Akan tetapi,  implementasi  di  lapangan  menunjukkan bahwa aturan tersebut digunakan untuk membatasi  kelompok  non-Muslim,  terutama Kristen,  sehingga  kesulitan  untuk  mendirikan tempat ibadah baru. Salah satu syarat yang harus dipenuhi  adalah  ijin  dari  komunitas  keagamaan lain di sekitar tempat yang akan dibangun tempat ibadah tersebut. Sebagai solusi mereka menjadikan tempat tinggal sebagai rumah ibadah sementara  dan  hal  itu  malah  menimbulkan permasalahan lain dengan komunitas agama lain di  sekitar  tempat  tinggal  tersebut  (hlm.164). Adanya berbagai permasalahan mengenai pendirian  rumah  ibadah  di  tingkat  lapangan menunjukkan  bahwa  aturan  dan  kebijakan
tersebut  dibuat  dengan  kurang  terencana.  Ada banyak  ruang  yang  menimbulkan  tafsir  berbeda sehingga memicu tindak diskriminasi, khususnya kepada kelompok minoritas agama.
Kebijakan  keagamaan  pada  masa  Orde Baru  juga  mendapat  perhatian  khusus  oleh penulis  buku  ini  yang  dibahas  secara  mendalam pada  bab  10  tentang  rezim  Orde  Baru  Soeharto dan  program  pembangunan  serta  agama.  Secara khusus,  rezim  Orde  Baru  ini  mengontrol  arah kebijakan  agama  agar  sejalan  dengan  program- program  pembangunan  (hlm.  127).  Aturan pertama dalam hal  keagamaan yang dikeluarkan oleh  Orde  Baru  adalah  regulasi  tentang  zakat. Akan  tetapi,  terjadi  banyak  penolakan  dari kelompok  Muslim  terkait  regulasi  ini  karena belum  percaya  sepenuhnya  terhadap  pemerintah tentang  pengelolaan  zakat  berdasarkan  ajaran agama.  Contoh  lain  adalah  kebijakan  negara untuk  mendapatkan  modal  dari  kelompok Muslim dengan mengatur ibadah haji. Pemerintah  mencabut  subsidi  haji  dan  mulai menerapkan administrasi haji di bawah Kementerian Agama (hlm.131).
Dari  sisi  politik,  ada  perubahan  arah politik  yang  dilakukan  oleh  Soeharto  dengan lebih akomodatif terhadap Islam. Hal itu terlihat dari kedekatan beliau terhadap para cendekiawan Muslim  dengan  mendukung  pembentukan  ICMI (Ikatan  Cendekiawan  Muslim)  yang  diketuai oleh  BJ.  Habibie.  Kelompok  yang  dipelopori oleh intelektual muda Muslim moderat ini mulai mendekati  Soeharto  dan  mendukung  program pemerintah  terkait  pembangunan.  Kelompok  ini ingin menunjukkan bahwasanya gerakan mereka lebih bersifat kultural semata dan tidak memiliki kepentingan politik sehingga tidak perlu diawasi dan dianggap ancaman oleh pemerintah (hlm.183).  Kedekatan  rezim  yang  sedang berkuasa dengan kelompok Muslim ini menunjukkan  hubungan  simbiosis  mutualisme. Meskipun  pada  masa  Orde  Baru  aktivis  Muslim secara  politis  dibatasi  ruang  geraknya,  tetapi  di lain  pihak  kebijakan  yang  dikeluarkan  oleh negara  cenderung  menempatkan  Islam  sebagai kelompok  yang  difavoritkan  dan  mendapat cukup banyak manfaat dari penerapan kebijakan negara terkait kehidupan beragama (hlm.157).
4. Kebijakan Agama setelah Era Reformasi.
Setelah  lebih  dari  tiga  dekade  rezim Orde Baru memimpin, pada tahun 1998 akhirnya kekuatan  rezim  tersebut  runtuh.  Keruntuhan
rezim  Orde  Baru  merupakan  awal  dimulainya Era Reformasi. Kemudian, lahir Undang-Undang Otonomi  Daerah  No.  22  Tahun  1999  yang menjadi  dasar  kebijakan  desentralisasi  dan membawa  implikasi  pula  terhadap  kebijakan pemerintah daerah di dalam mengatur kehidupan beragama  warganya.  Beberapa  daerah  mengeluarkan Perda-Perda (Peraturan Daerah) Syariah, sebagai bentuk  kompensasi  politis  atas  dukungan mayoritas  Muslim  terhadap  pemimpin  daerah tersebut.  Arskal  Salim  (2003)  melihat  bahwa Perda-Perda  Syariah  itu  muncul  lebih  karena alasan politis daripada alasan keagamaan, karena ia  melihat  bahwa  di  beberapa  daerah  lahirnya perda-perda  tersebut  menjadi  basis  legitimasi kekuasaan  para  pemimpin  daerah  tersebut (hlm.197).
Selain  isu  penerapan  perda  syariah  di beberapa  daerah  di  Indonesia,  beberapa  kasus terkait  agama  juga  terjadi  pada  Era  Reformasi. Dari  kasus-kasus  tersebut,  terlihat  bagaimana peran negara di dalam mengelola keragaman dan keberagamaan  warganya.  Kasus  yang  dibahas oleh penulis buku ini di antaranya kasus Jemaah Ahmadiyah,  sengketa  pendirian  rumah  ibadah, dan  judicial  review  tentang  Undang-Undang Penodaan Agama. Beberapa SKB (Surat Keputusan Bersama)  yang  dibuat  untuk  menyikapi  kasus pendirian  rumah  ibadah  maupun  Jemaah Ahmadiyah  hanya  sebagai  bentuk  usaha  untuk meminimalisasi  intervensi  keterlibatan  dan campur  tangan  negara  karena  akan  berdampak secara  politis.  Penyelesaian  kasus-kasus  keagamaan yang dilakukan selama ini juga masih memperhitungkan  faktor  politik.  Rezim  yang berkuasa  tentu  mengkalkulasi  resiko  politis  dari kebijakan  yang  akan  dikeluarkan  terkait  kasus keagamaan  tertentu,  apalagi  jika  kebijakan tersebut  dianggap  merugikan  kelompok  mayoritas yang dapat memberi dukungan politik bagi rezim pemerintah.  Ada  kekhawatiran  bahwa  suatu kebijakan  keagamaan  akan  menurunkan  angka elektabilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap  pemerintah  atau  rezim  yang  sedang berkuasa.  Oleh  karena  itu,  beberapa  kasus keagamaan  tidak  ditemukan  ujung  penyelesaiannya karena  banyak  faktor  yang  menjadi  pertimbangan, termasuk faktor politik.
Menurut penulis buku ini, ada tiga faktor yang  melandasi  hubungan  agama  dan  negara, yaitu  (1)  Konstitusi,  (2)  Tipe  rezim,  dan  (3) Komposisi kelompok agama (hlm.18-26). Ketiga faktor  tersebut  terlihat  sangat  berpengaruh  di dalam  dinamika  kebijakan  negara  terkait  agama
di  Indonesia  dan  implementasinya.  Ketika komposisi  kelompok  agama  di  Indonesia  yang mayoritas  adalah  Muslim,  maka  mereka  akan memainkan  peran  yang  penting  di  dalam  sistem pemerintahan.  Hasilnya,  konstitusi  Indonesia yang  dibuka  dengan  “Atas  berkat  dan  rahmat dari  Tuhan  yang  Maha  Esa”  menujukkan keberhasilan  kelompok  mayoritas  Muslim  di dalam meletakkan dasar suatu negara. Meskipun demikian,  Indonesia  yang  terdiri  dari  beragam suku,  agama,  dan  ras  tidak  serta  merta  menjadi negara  Islam  karena  kompromi  kelompok Muslim yang mengakomodasi keragaman tersebut  dalam  bingkai  NKRI  (Negara  Kesatuan Republik Indonesia).
Kementerian  Agama:  Bentuk  Kehadiran Negara dalam Kehidupan Keagamaan
Di  dalam  negara  demokrasi,  pemerintah mengutamakan  adanya  persamaan  hak  dan kewajiban  bagi  semua  warga  negara.  Perlakuan yang sama ini berlaku di segala sendi kehidupan bangsa  sehingga  tidak  terjadi  diskriminasi, khususnya  terhadap  kelompok-kelompok  minoritas. Dalam  hal  kehidupan  beragama,  negara  melalui sistem pemerintahan membentuk sebuah kementerian  yang  khusus  mengatur  kehidupan keagamaan  warganya,  yaitu  Kementerian  Agama. Keberadaan  Kementerian  Agama  pada  awalnya digadang-gadang  sebagai  kepanjangan  tangan pemerintah yang bersifat netral dan adil di dalam memperlakukan semua kelompok agama. Namun, pada perkembangannya,  Kementerian  Agama lebih banyak  mengakomodasi  kepentingan  mayoritas, yakni umat Islam.
Pembentukan Kementerian Agama merupakan bentuk  peran  negara  di  dalam  mengatur kehidupan  keagamaan  warga  negara.  Selain  itu, keberadaan  Kementerian  Agama  di  Indonesia tidak  sekadar  untuk  mengarahkan  kebijakan mengenai agama berdasarkan kepentingan kelompok  mayoritas  Muslim,  tetapi  juga menyebarkan  pemahaman  dan  tafsir  mengenai Ketuhanan  yang  Maha  Esa  menurut  nilai-nilai ajaran  Islam.  Kita  bisa  melihat  hal  itu  pada kebijakan  terkait  pembatasan  dan  pelarangan kelompok  kepercayaan  dan  aliran  kebatinan yang  telah  banyak  didiskusikan  dalam  buku  ini (Hlm.112).  Meskipun  kementerian  ini  lebih banyak  mengatur  urusan  umat  Islam,  tetapi urusan  lima  agama  resmi  lainnya  (Kristen, Katholik,  Hindu,  Budha,  dan  Konghucu)  juga diakomodasi  lewat  keberadaan  dirjen  (direktur jenderal) di dalam struktur organisasi
Kementerian  Agama. 2 Akan  tetapi,  kelompok penganut  kepercayaan,  aliran  kebatinan,  dan kelompok  lainnya  diatur  di  Kementerian Pendidikan  dan  Kebudayaan  (Kemdikbud) karena  lebih  dikategorikan  sebagai  produk budaya. 3 Hal  ini  tentu  menimbulkan  pertanyaan tersendiri  dan  diskusi  lebih  lanjut  tentang kelompok  aliran  kepercayaan  dan  kebatinan  di bawah organisasi Kemdikbud.
Keberadaan  direktorat  jendral  yang membidangi  6  agama  resmi  di  kementerian agama  menunjukkan  bahwa  negara  Indonesia menganut  sistem  official  or  governed  religion. Sebagaimana tiga klasifikasi Elizabeth Shakman Hurd  (2015)  di  atas  tentang  agama,  maka keenam agama resmi tersebut mendapat perlindungan  dari  pemerintah  dan  beberapa bantuan  dana  operasional  karena  termasuk kategori  sebagai  governed  religion.  Namun, berbeda  dengan  keenam  agama  resmi  yang diakui  oleh  pemerintah,  aliran  kepercayaan  dan kebatinan  dianggap  sebagai  lived  religion  yang hidup dan dijalankan oleh sebagian warga negara Indonesia.  Oleh  karena  itu,  lived  religion  ini tidak  mendapat  jaminan  dari  Kementerian Agama  dalam  bentuk  bantuan  dana  hingga jaminan  dari  bentuk-bentuk  diskriminasi  dan persekusi.
Penulis buku ini secara khusus membahas kehadiran Kementerian Agama dalam satu  bab  tersendiri,  yakni  bab  8.  Hadirnya Kementerian  Agama  sebagai  institusi  pemerintahan berfungsi  sebagai  administrator  urusan  keagamaan di  Indonesia  agar  berjalan  damai  dan  tertib, tetapi fungsi itu tidak lepas dari unsur siapa yang memimpin  lembaga  tersebut  dan  prioritas kebijakan  yang  diambil.  Pada  awalnya,  institusi ini diharapkan mengedepankan prinsip netralitas dan keadilan bagi semua kelompok agama, tetapi sejarah  keberadaan  Kementrian  Agama  sendiri tidak lepas dari iklim politik yang berkembang di Indonesia (hlm. 101). Sebagai contoh, kebijakan menteri  pertama  Kementerian  Agama,  Muhammad Rasjidi,  yang  mengambil  kontrol  administrasi terkait  agama  Islam,  seperti  pernikahan  Islam, pengadilan Islam, masjid, haji, hingga pendidikan
2 Lihat struktur organisasi kemenag (kementerian agama) pada https://kemenag.go.id/home/artikel/ 42867, diakses tanggal 1 Februari 2018.
3 Lihat  stuktur  organisasi  kemdikbud  pada https://www.kemdikbud.go.id/main/tentang- kemdikbud/struktur-organisasi,  diakses  tanggal  1 Februari 2018.
Islam (hlm. 104). Beberapa kebijakan  administrasi kependudukan tersebut sebelumnya dikelola oleh kementerian  lain,  seperti  pernikahan  oleh kementerian  dalam  negeri,  pendidikan  oleh kementerian pendidikan, dan  sebagainya. Dalam perkembangannya, domain kewenangan kementerian agama atas administrasi tersebut, yang berhubungan  dengan  Islam,  masih  berlaku hingga kini.

## Penutup
Negara memiliki peran sebagai pengatur, peregulasi,  dan  pembuat  kebijakan  dalam  hal yang terkait dengan agama, kehidupan keagamaan,  dan  warga  negara.  Berbagai  bentuk negara–demokrasi,  liberal,  teokrasi,  hingga dikatator–akan menggambarkan bagaimana sebuah  negara  mengatur  kehidupan  keagamaan warganya.  Indonesia  sebagai  negara  demokrasi, memiliki  sejarah  panjang  terkait  kebijakan  yang dibuat  untuk  mengatur  kehidupan  keagamaan warganya.  Kebijakan  tersebut  dapat  ditelusuri sejak jaman pemerintah kolonial Belanda hingga sekarang.  Berbagai  kebijakan  terkait  agama  dan kehidupan  keagamaan  telah  dikeluarkan  oleh tiap  rezim  pemerintahan,  baik  yang  membawa dampak  positif  maupun  negatif  bagi  kerukunan umat  beragama  dan  keutuhan  NKRI.  Buku  ini mengurai  dengan  lugas  hal  tersebut  dalam  tiap bab  sehingga  pembaca  dapat  memahami dinamika dan kompleksitas kebijakan keagamaan di Indonesia.  Lahirnya  kebijakan  keagamaan  di Indonesia,  sekali  lagi,  terkait  erat  dengan berbagai  faktor,  seperti:  rezim  yang  berkuasa, pengaruh  kelompok  mayoritas,  dan  kepentingan politik.
Kebijakan  keagamaan  di  Indonesia boleh dikatakan masih belum lepas dari berbagai permasalahan  sebagaimana  diungkap  dalam buku  ini.  Hal  tersebut  tidak  hanya  terjadi  di Indonesia,  tetapi  juga  di  beberapa  negara  Asia Tenggara  lainnya.  Malaysia,  misalnya,  sebagai negara  dengan  Islam  sebagai  agama  resmi pemerintah  dan  negara  mengatur  agama  di semua  aspek  kehidupan,  pun  tak  lepas  dari beragam persoalan kehidupan keagamaan. Kelompok  minoritas  di  Malaysia,  seperti  Syiah dan  al-Arqam  yang  merupakan  kelompok  non- Sunni  kerap  menjadi  objek  intoleransi  dan negara  pun  mengontrol  doktrin  dan  ajaran mereka.  Pemerintah  Malaysia  juga  mengontrol jumlah  kunjungan  (ziarah)  warganya  ke  Israel tanpa memandang latar belakang agama apa pun dan  hal  tersebut  berimbas  pada  umat  Kristen
yang  sebagian  besar  situs  ziarahnya  berada  di Israel  (Long,  2015:  263-264).  Di  negara  Asia Tenggara  lainnya  juga  terjadi  beberapa  kasus terkait  kebebasan  beragama  yang  menunjukkan bagaimana kebijakan suatu negara yang diimplementasikan berimbas pada situasi kehidupan  keagamaan  di  negara  tersebut. 4 Oleh karenan itu, buku ini hadir untuk menggambarkan  kehidupan  keagamaan  yang terjadi di Indonesia yang juga sangat dipengaruhi oleh  kebijakan  rezim  yang  sedang  berkuasa sebagaimana di negara Asia Tenggara lainnya.
Kemudian,  salah  satu  yang  menjadi kekuatan  dari  buku  ini  adalah  penulis  juga mengetengahkan  kasus  yang  cukup  menyita perhatian publik terkait kehidupan keagamaan di Indonesia.  Penulis  mendeskripsikan  bagaimana negara  melalui  alat  pemerintahan  terkait  dalam menyikapi kasus-kasus keagamaan, seperti kasus Ahmadiyah, kasus pendirian rumah ibadah, serta judicial  review  terhadap  UU  No.1/PNPS/1965. Dari  ketiga  kasus  yang  menjadi  unit  analisis dalam buku ini, terlihat bagaimana negara masih memegang  peran  penting  dalam  mengontrol kehidupan  beragama  warga  negara.  Argumen yang  dipakai  oleh  negara  adalah  stabilitas, keamanan,  kedamaian,  dan  persatuan  warga negara  harus  diprioritaskan  atas  apa  pun.  Lalu, bagaimana  mencari  titik  temu  penyelesaian  dari kasus-kasus  tersebut  yang  sudah  menjadi polemik berkepanjangan dalam kehidupan keagamaan  di  Indonesia.  Hematnya,  sebagai negara demokrasi, pemerintah Indonesia hendaknya  tetap  menjamin  kebebasan  beragama seluruh  warga  negara  tanpa  menganaktirikan kelompok  minoritas  agama.  Apalagi  hak kebebasan  beragama  tersebut  dijamin  oleh Undang-Undang  Dasar  1945  yang  menjadi landasan konstitusi Indonesia.

## Pustaka
Bagir,  Zainal  Abidin.  (2017).  Kajian  tentang Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan dan Implikasinya untuk Kebijakan dalam Kebebasan,  Toleransi,  dan  Terorisme;
Riset dan Kebijakan Agama di Indonesia.  Editor:  Ihsan  Ali-Fauzi, Zainal Abidin Bagir, dan Irsyad Rafsadi.
4 Lihat  bagian  Country  Report  dalam  buku “Keeping the  Faith:  A Study of  Freedom  of Thought, Conscience,  and  Religion  in  ASEAN”.  Editor:  David Cohen  dan  Kevin  Tan.  2015.  Jakarta:  Human  Rights Resource Center.
Jakarta: Pusat Studi Agama dan Demokrasi, Yayasan Paramadina.
_________________. (2017). Melampaui Kebebasan Beragama.  Tinjauan  buku  Elizabeth
Shakman Hurd; Beyond Religious Freedom:  The  New  Global  Politics  of Religion  (2015).  Dalam  internet  online: http://crcs.ugm.ac.id/news/11230/ melampaui-kebebasan-beragama.html, diakses tanggal 29/9/ 2017.
Doniger,  Wendi  and  Eliade,  Mircea  [ed.].
(2006).  Britannica  Encyclopedia  of World Religions. Chicago, London, New Delhi,  Paris,  Seoul,  Sydney,  Taipei, Tokyo: Encyclopedia Britannica, Inc.
Edge,  Peter  W.  (2006).  Religion  and  Law. Hampshire,  England:  Ashgate  Publishing Limited.
Hidayah,  Sita.  (2012).  The  Politics  of  Religion; The  Invention  of  “Agama”  in  Indonesia”. Yogyakarta:  Jurnal  Ilmiah  Sosial  dan Humaniora, Sekolah Pascasarjana, Universitas  Gadjah  Mada.  Kawistara, Vol.  2,  No.  2,  17  Agustus  2012,  hlm. 105-224.
Hurd,  Elizabeth  Shakman.  (2015).  Beyond Religious  Freedom:  The  New  Global Politics  of  Religion.  Princeton  NJ:
Princeton University Press.
Kimball,  Charles.  (2013).  Kala  Agama  Jadi Bencana.  Terj.  When  Religion  Become Evil. Jakarta: Mizan Publika.
Latif, Yudi. (2011). Negara Paripurna; Historisitas, Rasionalitas,  dan  Aktualitas  Pancasila.
Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
Long,  Seh  Lih.  (2015).  Country  Report  of Malaysia,  dalam  “Keeping  the  Faith:  A Study of Freedom  of Thought, Conscience, and  Religion  in  ASEAN”,  Editor:  David Cohen  dan  Kevin  Tan.  Jakarta:  Human Rights Resource Center.
Maarif,  Samsul.  (2017).  Meninjau  Ulang Definisi  Agama,  Agama  Dunia,  dan Agama  Leluhur  dalam  Kebebasan, Toleransi,  dan  Terorisme;  Riset  dan Kebijakan  Agama  di  Indonesia.  Editor: Ihsan  Ali-Fauzi,  Zainal  Abidin  Bagir, dan  Irsyad  Rafsadi.  Jakarta:  Pusat  Studi
Agama dan Demokrasi, Yayasan
Paramadina.
Rahmat,  Imdadun  dalam  Kristian  Erdianto.
(2017).  Penetapan  Presiden  1965  soal Penodaan  Agama  Kerap  Ditafsirkan Diskriminatif.  Dalam  internet  online: http://nasional.kompas.com/read/2017/ 10/23/15091911/penetapan-presiden-
1965-soal-penodaan-agama-kerap- ditafsirkan-diskriminatif.  Diakses  tanggal 31 Januari 2018.
Smith,  Wilfred  Cantwell.  (1962).  The  Meaning and  The  End  of  Religion.  USA: MENTOR Books.