## PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA DI SEKTOR PENDIDIKAN DENGAN SEGALA PERMASALAHANNYA

## Oleh

## Samtono
Dosen STIE PARI Semarang

## Abstrak
Besaran  gaji  yang  diterima  oleh  para  guru  tidak  menjamin  terjadinya perubahan “mind  set” guru untuk menerima perubahan sebagai proses pembangunan sumber  daya  manusia  di  sektor  pendidikan.  Besarnya  gaji  guru  yang  diterima  setiap bulannya  dinilai  belum  memenuhi  standar  kebutuhan  hidup  dan  sebaliknya  guru-guru semakin  banyak  masa  kerjanya    semakin  tinggi  gajinya,  namun  bukan  karena  tingkat keprofesionalannya  akan  tetapi  karena  faktor  masa  kerja.  Semakin  tinggi  gajinya cenderung  tidak  mau  menerima  perubahan  kebijakan-kebijakan  baru,  kebijakan- kebijakan  baru  sebagai  realisasi  pembangunan  di  sektor  pendidikan  untuk meningkatkan  kualitas  sumber  daya  manusia  khususnya  bagi  pendidik  dan  tenaga kependidikan.  Sikap  positif  para  guru  ternyata  tidak  menjadi  guru  mau  menerima perubahan,  namun  masih  dipengaruhi banyak faktor yang melatar belakangi,  semakin tinggi gaji guru semakin bertambah usia guru dan cenderung untuk pasif dan stagnan tidak mau berubah  serta bersikap pasrah untuk menghadapi masa pensiun tiba.
Kata Kunci : Pembangunan, Kebijakan, dan Sumber Daya Manusia.

## A. LATAR BELAKANG

## 1. Permasalahan Sumber Daya Manusia
Setelah  selesainya  perang  dunia  ke-2  negara-negara  berkembang  mulai melancarkan  pembangunan,  termasuk  Indonesia.  Maka  pembangunan  nasional mulai  dilancarkan  di  negara-negara  tersebut  terutama  mulai  pada  dasawarsa  1960- an. Negara-negara tersebut  dikenal  sebagai  negara-negara  sedang berkembang  atau “Dunia  Ketiga”  yang  menghadapi  permasalahan-permasalahan  besar  dalam mencapai  kemajuan  bangsa,  khususnya  dibidang  sosial  ekonomi.  Umumnya  ada  2 modal  pokok  yang  penting  bagi  negara-negara  yang  berkembang  untuk  mengatasi keterbelakangan  yang  berabad-abad  dengan  tujuan  untuk  mencapai  suatu  negara yang  maju  dan  modern.  Modal  pokok  tersebut  adalah  sumber-sumber  daya  alam yang  potensial  dan  masih  terpendam  serta  sumber-sumber  daya  manusia  berupa penduduk yang jumlahnya besar.
Untuk  mengintegrasikan  faktor-faktor  penting  di  atas  ke  dalam pembangunan masih diperlukan modal dan teknologi, yang umumnya dimiliki oleh
negara-negara  maju.  Di  antara  faktor-faktor  tersebut  sumber  daya  manusia merupakan  fakta  dinamika  yang  memerlukan  suatu  pengelolaan  yang  tepat, sehingga benar-benar menjadi faktor pokok pembangunan.
Manajemen sumber daya manusia harus dapat mencari keseimbangan antara jumlah  dan  mutu  sumber  daya  manusia  itu  dengan  kebutuhan-kebuthan  sesuatu negara di dalam pembangunan nasional. Terkait dengan hal tersebut adalah sumber daya  manusia  pada  sektor  pendidikan  yang  menjadi  subjek  dan  tokoh  kuncinya adalah para guru.

## 2. Fungsi  Pokok Manajemen Sumber Daya Manusia
Manajemen sumber daya manusia dalam arti makro diterapkan fungsi-fungsi pokok  manajemen  umumnya  yang  meliputi:  fungsi-fungsi  manajemen  dan  fungsi- fungsi manajemen personalia yaitu fungsi-fungsi operatif. Fungsi-fungsi manajemen biasanya  meliputi  planning,  organizing,  directing  dan  controlling.  Fungsi-fungsi operatif meliputi procent, development, compensation, integration, maintenance dan separation. Tetapi perbedaannya adalah fungsi-fungsi tersebut dilakukan bukan oleh para  manajer  seperti  pada  perusahaan-perusahaan  swasta  biasa,  tetapi  oleh  badan- badan  pemerintahan  yang  diberi  tugas  di  dalam  pengelolaan  sumber-sumber  daya manusia pada tingkat makro. Di Indonesia badan-badan pemerintah yang mengelola sumber-sumber  daya  manusia  terdiri  dari    departemen-departemen  beserta  seluruh instansi  vertikalnya,  termasuk  Departemen  Pendidikan  Nasional,  Badan Perencanaan  dan  Lembaga-lembaga  non  Departemen  lainnya.  Pada  tingkat  makro manajemen sumber daya manusia dilakukan oleh badan-badan swasta yang bergerak dibidang  pendidikan  oleh  perusahaan-perusahaan  yang  langsung  berhubungan dengan sumber-sumber daya manusia tersebut.
Fungsi  manajemen  dan  fungsi  operatif  di  atas  pembinaan  pelatihan  dan peningkatan  kemampuannya  dapat  dibina  oleh  departemen  masing-masing  sebagai satu satuan konsep.
3. Sumber Daya Manusia Sebagai Modal Pokok Pembangunan
a. Masalah Pertumbuhan Ekonomi dan Sumber Daya Manusia
Dalam  konsepsi  dan  pelaksanaan  pembangunan  sering  dirasakan  adanya masalah  yang  merupakan  dua  kutub  yang  bertentangan,  yaitu  antara  pertumbuhan ekonomi dan sumber daya manusia yang besar. Hal yang demikian ini terjadi antara lain  karena  titik  tolak  pemikiran  dan  cara-cara  pendekatan  mengenai  modal  pokok
pembangunan didasarkan hanya pada tersedianya dana, khususnya dana  pemerintah yang berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebaliknya ada pula anggapan  bahwa  jumlah  penduduk  yang  besar  hanya  merupakan  beban pembangunan  dan  penciptaan  kesempatan  kerja  dianggap  hanya  sebagai  masalah sampingan didalam pembangunan tersebut.
Dengan  adanya  masalah  yang  demikian  maka  pemikiran  tentang  cara-cara pendekatan  dalam  pembangunan,  khususnya  dalam  perluasan  kesempatan  kerja kesempatan  mendapatkan  layanan  pendidikan  dan  kesehatan  serta  peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan para medis menjadi sangat penting, karena menjadi ujung tombak.
b. Penduduk Sebagai Modal Pembangunan
Negara  yang  sedang  berkembang,  dimana  terdapat  “ Labour  surplus economy” ,  modal  pembangunan  tidak  dapat  digantungkan  hanya  pada  tersedianya atau kemungkinan tersedianya dana investasi.
Pembangunan  yang  demikian  itu  disamping  akan  terlalu  mahal  juga  akan mengalami  hambatan-hambatan apabila pada suatu  waktu  sumber investasi menjadi terbatas, baik yang berasal dari pemerintah maupun masyarakat.
Selain  itu  jumlah  penduduk  yang  besar  sebagai  sumber  daya  manusia hendaklah  dijadikan  sebagai  suatu  keunggulan,  bukan  sebaliknya.  Dalam  GBHN Tahun 1988 dinyatakan: “Jumlah penduduk yang sangat besar, apabila dapat dibina dan  dikerahkan  sebagai  tenaga  kerja  yang  efektif  akan  merupakan  modal pembangunan  yang  besar  yang  sangat  menguntungkan  bagi  usaha-usaha pembangunan  disegala  bidang”.  Masalah  ini  tidak  saja  karena  keterbatasan  dana investasi,  tetapi  juga  sebagai  landasan  yang  kuat  bagi  partisipasi  masyarakat  dalam pembangunan  untuk  menjamin  kelangsungan  dan  berhasilnya  pembangunan nasional.
Terkait dengan masalah tersebut dalam tulisan ini lebih menekankan tentang sumber daya manusia di  sektor pendidikan sebagai  modal dan alat mencapai  tujuan pembangunan nasional.
c. Konsep Tenaga Kerja
Sebagai  konsekuensi  pemikiran  bahwa  penduduk  sebagai  modal  pokok pembangunan, maka beberapa konsep mengenai tenaga kerja perlu ditinjau kembali.
Diantaranya adalah konsep mengenai angkatan kerja, bekerja, menganggur dan lain- lain.
Konsep  tenaga  kerja  yang  demikian  itu  secara  tidak  sadar  menjadikan sebagian  penduduk  usia  kerja  hanya  sebagai  konsumen  yang  tidak  produktif,  yang berarti  menjadi  beban  bagi  angkatan  kerja  yang  produktif.  Kecilnya  jumlah  wanita masuk  angkatan  kerja  mengakibatkan  rendahnya  partisipasi  angkatan  kerja  dalam kegiatan ekonomi di Indonesia.
d. Reformasi Birokrasi di Indonesia pada Otonomi Daerah
Berkenaan  dengan  era  reformasi  saat  ini,  birokrasi  pemerintah  termasuk birokrasi  disektor  pendidikan  juga  mengalami  reformasi  sejalan  dengan perkembangan tuntutan reformasi itu sendiri. Sebagai  misal,  birokrasi; dunia usaha; dan  masyarakat  merupakan  tiga  pilar  utama  dalam  upaya  mewujudkan  pelaksanaan kepemerintahan yang baik. Birokrasi sebagai organisasi formal memiliki kedudukan dan  cara  kerja  yang  terkait  dengan  peraturan,  memiliki  kompetensi  sesuai  jabatan dan  pekerjaan,  memiliki  semangat  pelayanan  publik,  pemisahan  yang  tegas  antara milik  organisasi  dan  individu  serta  sumber  daya  individu  serta  sumber  daya organisasi  yang  tidak  bebas  dari  pengawasan  eksternal.  Oleh  karena  itu,  birokrasi yang  konsisten  dan  dapat  bekerja  dengan  baik  dan  bersih  dalam  mengemban perjuangan  mewujudkan  keseluruhan  cita-cita  dan  tujuan  bernegara  sebagaimana diamanatkan  dalam  pembukaan  UUD  1945,  merupakan  harapan  seluruh  bangsa Indonesia.
Reformasi  birokrasi  pada  tataran  global  ditunjukkan  dengan  berbagai perubahan  seperti  dilakukan  pada  tahun  1996. Organization  for  economic Cooperation and Development yang beranggotakan 24 negara melakukan reformasi adalah: pertama ,  adanya  tekanan  fundamental  yang  sama  untuk  berubah; kedua , ekonomi  global; ketiga ,  warga  negara  yang  tidak  puas; keempat ,  karena  krisis keuangan.
Osborne dan Plastrik (2004) mengemukakan bahwa hasil dari pertemuan 24 negara tersebut adalah sebagai berikut:
1. Desentralisasi  wewenang  dalam  unit-unit  pemerintahan  dan  penyerahan tanggung jawab sampai tingkat-tingkat rendah di pemerintahan;
2. Mengkaji  kembali  apa  yang  seharusnya  dilakukan  dan  dibiayai,  apa  yang dibiayai  tetapi  tidak  untuk  dilakukan  dan  apa  yang  seharusnya  tidak  dilakukan dan dibiayai;
3. Perampingan pelayanan publik serta privatisasi dan swastanisasi kegiatan;
4. Mempertimbangkan cara pemberian pelayanan secara lebih  efektif sesuai  biaya kontrak, mekanisme pasar dan pembebanan pada pengguna;
5. Orientasi  pelanggan  termasuk  standar  mutu  yang  eksplisit  untuk  pelayanan publik;
6. Bencmarking dan pengukuran kinerja;
7. Dan  reformasi  yang  dirancang  untuk  menyederhanakan  peraturan  dan mengurangi biaya-biayanya.
Selanjutnya  Osborne  dan  Plastrik  (2004)  mengatakan  bahwa  pambaruan bukan  berarti  reorganisasi,  tapi  pembaruan  berkaitan  dengan  restrukturisasi organisasi  dan  sistem  pemerintahan.  Pembaruan  adalah  “tansformasi  sistem  dan organisasi  pemerintah  secara  fundamental  guna  menciptakan  peningkatan  dramatis dalam  efektivitas,  efisiensi,  dan  kemampuan  mereka  untuk  melakukan  inovasi. Transformasi ini dicapai dengan mengubah tujuan, sistem insentif, pertanggungjawaban,  struktur  kekuasaan,  dan  budaya  sistem  dan  organisasi pemerintah”.
Randolph  dan  Blanchard  (2007)  mengungkapkan  bahwa  pemberdayaan adalah  proses  melepaskan  kekuatan  yang  didalam  diri  setiap  orang  –  pengetahuan, pengalaman,  dan  motivasi  –  dan  mengarahkan  kekuatan  tersebut  untuk  mencapai hasil-hasil  positif  bagi  perusahaan.  Dengan  demikian,  pemberdayaan  sebagai  usaha untuk mendukung pegawai mengembangkan seluruh potensinya guna melaksanakan tugasnya, juga perlu dilakukan terhadap masyarakat pengguna layanan dalam rangka memupuk  perkembangan  prakarsa  dan  potensi  yang  mendukung  karyawan mengembangkan seluruh potensinya guna melaksanakan tugasnya.
Reformasi  birokrasi  harus  pula  menyentuh  aspek-aspek  mendasar  di  bidang pendayagunaan  aparatur  negara.  Oleh  karena  itu,  menarik  untuk  diungkapkan pendapat Sedarmayanti (2007) yang mengungkapkan empat bidang  pendayagunaan aparatur  negara  yang  harus  mengalami  proses  reformasi  untuk  mencapai  lompatan peningkatan kualitas kinerja aparatur yang mencakup:
1) Penataan kelembagaan dan penyederhanaan ketatalaksanaan;
2) Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur;
3) Pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme;
4) Pengembangan pelayanan prima.
Apabila dikaji lebih mendalam, maka langkah-langkah yang ditawarkan oleh Sedarmayanti  tersebut  sejalan  dengan  apa  yang  dirancang  oleh  Direktorat  Aparatur Negara  Bappenas  (2004)  dalam  rangkaian  Rencana  Tindak  Reformasi  Birokrasi  di Indonesia.  Rencana  tindak  tersebut  didasarkan  pada  berbagai  isu  strategis menyangkut  birokrasi  di  Indonesia  yang  mencakup  lima  isu  strategis  reformasi birokrasi di Indonesia yaitu:
1) Pemerintahan Yang Bersih
Isu Clean Government bertolak dari berbagai identifikasi kelemahan-kelemahan dalam  mewujudkan  pemerintahan  yang  bersih  seperti  kelemahan law enforcement ,  ketidakjelasan  dan  ketidaklengkapan  peraturan,  duplikasi  aturan dan  kewenangan  lembaga-lembaga  pengawasan  internal,  standar  pengelolaan pelayanan  publik  yang  belum,  lemahnya  partisipasi  masyarakat  dalam pengawasan dan penghargaan yang belum layak terhadap profesionalitas.
2) Aktualisasi Prinsip-prinsip Good Governance (GG)
Lemahnya  pemahaman  dan  kemampuan  menerapkan  prinsip-prinsip  GG, lemahnya  komitmen  ketiga  pilar  GG,  belum  adanya  dukungan  sistem  informal yang  memadai  dalam  menerapkan  dan  mengaplikasikan  prinsip-prinsip  GG, merupakan  persoalan-persoalan  diseputar  upaya  untuk  mengaktualisasikan prinsip-prinsip GG.
3) Kompetensi SDM Aparatur
Sistem reckuitmen dan pembinaan karir yang tidak jelas, ketidaksesuaian antara kemampuan/ketrampilan  SDM  dengan  tugas  yang  diemban,  disiplin  SDM aparatur  yang  rendah,  manajemen  SDM  yang  belum  mantap,  uraian  tugas  dan kewenangan  yang  tidak  jelas,  penerapan  sistem reward  and  punishment yang tidak  jelas,  penegakan  dan  pelaksanaan  hukum  dan  perundang-undangan  yang masih  lemah  dan  lemahnya  infrastruktur  pendukung  pelaksanaan  birokrasi, sangat mempengaruhi kualitas kinerja aparatur serta menggambarkan rendahnya kompetensi  SDM.  Termasuk  di  sektor  pendidikan  kualitas  guru  dan  tenaga kependidikan  menjadi  “ key  person ”  atau  penentu  keberhasilan  pembangunan pendidikan  nasional,  dengan  kualitas  pendidikan  yang  baik  maka  sumber  daya manusia di Indonesia menjadi berkualitas pula.
4) Pelayanan Publik
Tumpang  tindihnya  fungsi  dan  peran  kelembagaan,  gaya  pemerintahan sentralistik,  hubungan  kelembagaan  pemerintah  pusat  dan  daerah,  masih menguatnya sikap dan perilaku dilayani bukan melayani, standar pelayanan yang belum  jelas,  sistem  insentif  yang  lemah,  penghargaan  dan  sanksi  yang  belum memadai,  merupakan  kelemahan-kelemahan  yang  melekat  pada  pelayanan publik, khususnya dibidang pendidikan.
5) Desentralisasi Kewenangan
Rendahnya  kapasitas  aparatur  daerah,  lambannya  penyesuaian  kelembagaan pusat,  belum  tuntasnya  pembagian  kewenangan  antara  pemerintah  pusat  dan daerah,  tiadanya  keserasian  dan  keterpaduan  regulasi/kebijakan  antar  pusat  dan daerah,  merupakan  persoalan-persoalan  yang  masih  mendominasi  keseharian desentralisasi  kewenangan.  Desentralisasi  kewenangan  pada  hakekatnya merupakan  keinginan  untuk  semakin  mengefektifkan  penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan terutama dalam kerangka otonomi daerah. Oleh karenanya,  ke  depan  harus  diupayakan  untuk  meningkatkan  kapasitas  aparatur daerah,  restrukturisasi  kelembagaan  pemerintah  pusat,  meningkatkan  kapasitas daerah. Kondisi yang ada pada saat ini Kementerian Pendidikan Nasional sudah menyerahkan  urusan  pendidikan  dasar  dan  menengah  serta  PAUD  pada  daerah otonomi  kabupaten/kota,  namun  yang  terjadi  diera  otonomi  daerah  pembinaan aparatur  tenaga  guru  dan  tenaga  kependidikan  kurang  mendapatkan  pembinaan peningkatan kompetensi profesional dan kompetensi integritas kelembagaan.
Dari berbagai uraian di atas, reformasi birokrasi merupakan langkah yang harus diupayakan  secara  terus  menerus  apabila  dikehendaki  terciptanya  aktivitas penyelenggaraan  pemerintahan,  pembangunan,  dan  pelayanan  kemasyarakatan  yang efektif  dan  efisien.  Secara  lebih  spesifik,  Sedarmayanti  (2007)  mengatakan  bahwa perbaikan  birokrasi  publik  menyangkut  berbagai  aspek  dan  elemen  yang  terkait  satu dengan yang lain, diantaranya:

## 1. Mengkaji Ulang Fungsi Pemerintah
Fungsi  pemerintah  hanya  sebagai  pelindung  masyarakat  yang  tidak  sehat  dalam mekanisme  pasar  (si  miskin)  dan  menyediakan  barang  dan  jasa  yang  tidak  dapat disediakan dengan mekanisme pasar.
2. Filosofi Birokrasi Politik
Pemilihan  dan  penentuan  birokrasi  ini  sangat  penting  agar  semua  perbaikan birokrasi memilih dasar pemikiran yang sama.
3. Revisi Peraturan Perundang-undangan
Organisasi  birokrasi  publik  dapat  dibentuk  dengan  membagi  habis  fungsi pemerintah  sehingga  tercipta  struktur  oraganisasi  yang  layak  dan  sesuai  dengan dasar pemikiran dan fungsi pemerintah.
4. Struktur Organisasi
5. Kebijakan Sumber Daya Aparatur
Di   masa  depan   kebijakan   mengenai   aparatur  menyangkut;   (a) Pengadaan; (b) Pembinaan termasuk karir dan kesejahteraan; (c) Peningkatan kompetensi.
6. Manajemen Perbaikan Birokrasi
Uraian  dtersebu  diatas  pada  dasarnya  sudah  berjalan  dan  berlangsung  seirama dengan  proses  reformasi  birokrasi  yang  sementara  berjalan.  Namun  disadari,  bahwa pelaksanaannya  masih  parsial  dan  belum  menyeluruh  sebagai  sebuah  gerakan  yang simultan, dan oleh karenanya masih belum optimal.

## B. RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan  latar  belakang  yang  dipaparkan  sebelumnya,  maka  rumusan masalah  penelitian  ini  adalah  Bagaimana  Sikap  Para  Guru  di  Kota  Salatiga  Terhadap Perubahan Kebijakan tentang Kurikulum Baru?
Pernyataan   rumusan   masalah   di atas  penulis  jabarkan   sebagai   berikut: (1)  Bagaimanakah  sikap  dan  perilaku  guru-guru  Kota  Salatiga  terhadap  perubahan kebijakan  tentang  kurikulum  baru?;  (2)  Apakah  faktor-faktor  yang  melatarbelakangi sikap dan perilaku guru terhadap perubahan kebijakan tentang kurikulum baru?

## C. TUJUAN PENELITIAN
Adapun  tujuan  penelitian  yakni:  (1)  Untuk  mengetahui  bagaimana  sikap  dan perilaku guru-guru Kota Salatiga terhadap perubahan kebijakan tentang kurikulum baru; (2) Untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi sikap dan perilaku guru-guru kota Salatiga terhadap perubahan kebijakan tentang kurikulum baru.

## D. MANFAAT PENELITIAN
Diharapkan  hasil  penelitian  ini  dapat  memberikan  manfaat  baik  secara  praktis maupun teoritis, khusus maupun secara umum yaitu sebagai berikut:

## 1. Manfaat Teoritis
Dapat memperkaya kajian-kajian teori tentang bagaimana hubungan antara sikap dan perilaku manusia secara umum karena tentang hal itu sampai saat ini masih terjadi kontradiksi antara para ahli. Para ahli yang satu menyatakan bahwa perilaku merupakan cerminan  dari  sikap,  sebaliknya  para  ahli  yang  lain  menyatakan  perilaku  bukan cerminan  dan  sikap.  Terdapat  perbedaan  secara  esensi  konsep  hubungan  antara  sikap dan  perilaku,  maka  penulis  mencoba  untuk  mengungkapkan  hal  tersebut  guna menambah wawasan dan pengayaan teoritis dari kajian di lapangan guna mendapatkan kajian-kajian  secara  serius  dan  mendalam  bagi  kalangan  intelektual,  ilmuwan, akademisi,  tokoh-tokoh  psikologi,  dan  psikologi  sosial  serta  para  akademisi  agar kedepan  bisa  mendapatkan  pengertian  dan  pemahaman  yang  lebih  jelas  dan  akurat mengenai sikap dan perilaku.
2. Manfaat Praktis
a. Untuk mendapatkan deskripsi atau gambaran secara umum perihal guru-guru di Salatiga  dalam  menyikapi  keberadaan  perubahan  kebijakan  tentang  kurikulum baru  dan  bagaimana  perilaku  guru-guru  di  Salatiga  dalam  melaksanakan perubahan kebijakan tentang kurikulum baru serta bagaimna guru mau menjadi guru  yang  profesional  dan  meningkatkan  pengabdiannya  serta  beberapa kompetensi yang disyaratkan pada perubahan kebijakan tentang kurikulum baru;
b. Dapat  dipakai  oleh  kepala  sekolah  untuk  pedoman  mensosialisasikan  dan memberikan  motivasi  kepada  guru-guru  supaya  mau  mempelajari  perubahan kebijakan  tentang  kurikulum  baru  secara  sungguh-sungguh,  baik  secara konseptual  maupun  secara  teknis,  dan  mampu  melaksanakan  perubahan kebijakan tentang kurikulum baru di sekolah dengan baik dan benar.

## E. PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN
1. Sikap Guru-guru Kota Salatiga Terhadap Perubahan Kebijakan Tentang Kurikulum Baru Berdasarkan Besaran Gaji
Prosentase  sikap  guru  terhadap  perubahan  kebijakan  tentang  kurikulum  baru yang ditinjau berdasarkan besaran gaji tampak pada tabel berikut.

## Tabel 0.1

## Prosentase Sikap Guru terhadap PKKB berdasarkan Gaji
Pedapatan (Juta Rp) Sikap Guru (N = 80) Prosentase (%) Positif Negatif Total 1 – 1,5 12,50 1,25 13,75 1,5 – 2 25 8,75 33,75 2 – 2,5 13,75 22,50 36,25 2,5 – 3 3,75 12,50 16,25 Jumlah 55 45 100
Dari tabel 0.1 tampak bahwa guru yang berpendapatan 1 - 1,5 juta rupiah setiap bulannya,  yang  bersikap  positif  sebesar  12,50%,  yang  negatif  sebesar  1,25%,  yang berpendapatan  1,5  -  2  juta  rupiah  setiap  bulannya,  yang  bersikap  positif  sebesar  25%, yang  negatif  sebesar  8,75%,  yang  berpendapatan  2  –  2,5  juta  rupiah  setiap  bulannya, yang bersikap positif sebesar 13,75%, yang negatif sebesar 22,50%, yang berpendapatan 2,5  -  3  juta  rupiah  setiap  bulannya,  yang  bersikap  positif  sebesar  3,75%,  yang  negatif sebesar 12,50%.
Pendapatan atau penghasilan setiap bulan  yang  diterima oleh guru secara rutin, baik  guru  PNSD  maupun  Non  PNSD  lazim  dinamakan  gaji.  Sesuai  dengan  peraturan dan  ketentuan  yang  berlaku  sebutan  gaji  berasal  dari  gaji  pokok,  tunjangan  fungsional guru,  tunjangan  suami/istri,  tunjangan  beras  dan  tunjangan  2  anak  yang  berusia  di bawah 25 tahun.
Ditinjau dari besarnya gaji tersebut mereka yang mempunyai sikap positif adalah mereka  yang masih baru menjadi guru. Hasil ini adalah sesuai dengan prosentase guru yang  bersikap  positif  berdasarkan  masa  kerja  dan  golongan  yang  telah  dibahas sebelumnya.  Mereka  ini  ingin  peningkatan  kesejahteraan  dan  memandang  bahwa mengikuti perubahan-perubahan adalah sebagai suatu kewajiban baginya. Sebagian dari mereka berpandangan bahwa sebagai guru yang masih muda untuk menaikkan gaji bagi guru  tidak  ada  jalan  lain  kecuali  harus  mengikuti  perkembangan  atau  perubahan- perubahan yang terjadi. Selain itu mereka juga ingin bahan konduite yang baik sebagai guru  sangat  diperlukan  dalam  rangka  menaikkan  gaji  melalui  kenaikan  tingkat  atau golongan.  Mereka  merasa  bahwa  jika  guru  tidak  mau  mengikuti  perkembangan  atau
perubahan  akan  menerima  konduite  yang  jelek  yang  pada  akhirnya  akan  menghambat usaha-usaha  untuk  menaikkan  gajinya.  Hal  ini  sangat  mungkin  terjadi  sebab  tanpa konduite  yang  baik  adalah  sulit  bagi  seorang  guru  naik  pangkat-golongan,  yang implikasinya juga tidak naiknya gaji/kesejahteraan.
Selanjutnya  guru  yang  gajinya sudah besar umumnya mereka  yang sudah lama bekerja  dan  golongannya  sudah  tinggi,  sikap  negatif  terhadap  perubahan  kebijakan tentang  kurikulum  baru  lebih  didasari  kecanggungan  mengikuti  perubahan,  implikasi dari sulitnya naik ke golongan IVb juga turut ambil bagian dalam mempengaruhi sikap terhadap perubahan pembelajaran yang ada.
Bagaimanapun masih ada guru dari mereka yang gajinya tinggi dan mempunyai sikap  positif  terhadap  perubahan  kebijakan  tentang  kurikulum  baru.  Hal  ini  didasari karena  mereka  merasa  bahwa  gaji  yang  diberikan  oleh  pemerintah  harus  disyukuri berapapun  besarnya.  Sebagai  seorang  guru  yang  baik  tentu  harus  bertanggung  jawab dengan  tugasnya  dan  tanggung  jawab  ini  harus  dipertanggungjawabkan  kepada pemerintah  maupun  kelak  kepada  Tuhan.  Menurut  orang  ini  apapun  yang  dilakukan oleh pemerintah harus dilaksanakan sebaik mungkin. Pilihan sebagai seorang guru telah ditentukan  sendiri,  maka  sudah  seharusnya  guru  bertanggung  jawab  atas  pilihannya termasuk  segala  perubahan-perubahan  dalam  pembelajaran  dan  konsekuensinya. Kelompok ini juga menyarankan bahkan supaya selalu ingat akan tugas guru yang mulia karena dapat membantu orang lain menjadi pandai. Bagaimanapun semua itu tergantung pada  masing-masing  individu  guru  itu.  Kelompok  ini  juga  menyarankan  hendaknya profesi guru tersebut telah mempribadi dalam kehidupan semua guru yang ada.
Dari uraian tersebut diatas dapat diambil garis besarnya, yaitu berdasarkan sikap guru terhadap perubahan kebijakan tentang kurikulum baru yang didasarkan gaji dapat disimpulkan  sebagai  berikut:  (1)  Faktor  kesejahteraan  nampak  dominan  dalam mempengaruhi  sikap  terhadap  perubahan  kebijakan  tentang  kurikulum  baru.  Ini dinampakkan semua kelompok guru baik yang mempunyai sikap positif maupun negatif terhadap  perubahan  kebijakan  tentang  kurikulum  baru;  (2)  Sifat  munafik  pada  guru terjadi karena ketakutan akan sanksi. Ini muncul misalnya pada sekelompok guru yang melaksanakan  atau  mengikuti  perubahan  dengan  harapan conduite tetap  baik,  ada kemudahan  dalam  mengajukan  kenaikan  pangkat  golongan  pada  akhirnya  dapat meningkatkan  kesejahteraannya;  (3)  Guru  pasif.  Kepasifan  terjadi  karena  kurang kuatnya  pendorong  adanya  perubahan.  Perubahan  perlu  ada  dorongan  atau  gaya.  Bagi
guru dorongan untuk  tidak pasif ini berbeda-beda  yang antara lain adalah kemampuan guru  itu  sendiri,  imbalan  yang  diterima,  kesulitan  dalam  mengurus  promosi  jabatan fungsional guru dan sebagainya; (4) Persiapan dan pemanfaatan peluang. Bagi sebagian guru perubahan dipandang sebagai hal positif yang melatih untuk menghadapi tantangan ke depan untuk menjadi guru yang profesional. Perubahan paradigma pembelajaran juga dipandang  sebagai  peluang  untuk  mendapat  promosi  dalam  jabatan  fungsional  guru khususnya  bagi  guru-guru  yang  masih  muda;  (5)  Guru  pasrah  dan  terpaksa  menerima. Sebagian  guru  pasrah  dengan  apa  yang  ada  pada  saat  ini.  Gaji  yang  diterima  dan ketidakberdayaan untuk promosi ke jenjang yang lebih tinggi terpaksa diterima dengan kepasrahan  pada  situasi  yang  ada.  Keterbatasan  yang  ada  telah  memaksa  guru  yang bersangkutan untuk menerima keadaan. Sebagian dari guru ini merasa sudah tua, tinggal menunggu purnatugas saja; (6) Dari segi umur lebih dominan pada guru yang berumur antara  20  –  40  tahun;  dari  segi  masa  kerja  dominant  pada  masa  kerja  antara  1  –  16 tahun;  dari  segi  golongan,  golongan  III  lebih  dominant;  dari  segi  besaran  gaji,  yang lebih  dominant  yang  berpenghasilan  antara  1  –  2  juta.  Sebaliknya  guru  yang  bersikap negatif  adalah  guru  laki-laki,  guru  yang  berumur  diatas  40  tahun,  guru  yang mendapatkan  gaji  diatas  2  juta  rupiah;  (7)  Guru  sebagai  kepribadiannya.  Ada  juga kelompok guru  yang telah memiliki pribadi dalam  hidupnya. Tanggung jawab sebagai guru  tetap  dipegangnya  dan  dilaksanakan  sampai  purnatugas.  Guru  ini  selalu  optimis, bersikap  positif  terhadap  perubahan  apapun  dalam  perubahan  kebijakan  tentang kurikulum baru.
2. Sikap  dan  Perilaku  Guru-guru  Terhadap  Perubahan  Kebijakan  Tentang  Kurikulum Baru
Analisis  perilaku  guru  dalam  pelaksnaan  pembelajaran  dengan  kurikulum  baru diambil dari 40 orang guru yang terbagi dari guru SD, guru SMP, guru SMA dan guru SMK,  20  guru  yang  mempunyai  sikap  positif  dan  20  guru  yang  bersikap  negatif terhadap  perubahan  kebijakan  tentang  kurikulum  baru.  Sebanyak  20  orang  guru  yang bersikap positif diambil secara random dari 44 orang guru yang bersikap positif, dan 20 guru yang bersikap negatif diambil secara random dari 36 orang guru yang mempunyai sikap  negatif.  Selanjutnya  untuk  mengidentifikasi  guru  yang  melaksanakan  perubahan kebijakan tentang kurikulum baru atau tidak melaksanakan perubahan kebijakan tentang kurikulum baru digunakan lembar pengamatan pembelajaran guru dari Depdiknas (bagi
sekolah Piloting KBK) dengan beberapa modifikasi.  Lembar pengamatan berupa skala Likert dengan pilihan berjenjang dari 1 sampai dengan 4 yang jumlah itemnya ada 25.
Dari hasil wawancara diperoleh bahwa salah satu penyebab adalah sulitnya bagi guru pada golongan ini naik pangkat IVb. Kesulitan mereka yang utama adalah sulitnya menyusun karya ilmiah ini membuat guru pada golongan IVa tersebut patah arang atau pasrah  (Jawa)  dan  frustasi  karena  sulitnya  menyusun  karya  tulis  tersebut.  Hal  ini menjadikan guru memiliki sikap yang pasif terhadap perubahan yang diajukan pada saat ini  seperti  pemberlakuan  KTSP  dan  implementasinya  di  sekolah.  Mereka  cenderung bersikap  pasif  dan  acuh  tak  acuh,  apalagi  tuntutan  KTSP  sedemikian  berat.  Mereka merasa  jika  tidak  ada  kemudahan  dan  kemanfaatan  secara  pribadi  dan  finansial  bagi guru,  maka  guru  cenderung  tidak  akan  melakukan  hal  terserbut  sungguhpun  sudah menjadi  kebijakan  yang  harus  dilaksanakan.  Kesulitan  naik  pangkat  golongan  tersebut terjadi di seluruh Indonesia bagi guru SD, SMP dan SMA-SMK khususnya yang sudah mencapai  pangkat  golongan  ruang  IVa.  Mereka  mengusulkan  permasalahan  ini  perlu segera  mendapat  penyelesaian  yang  komprehensif  karena  dikhawatirkan  upaya-upaya peningkatan  mutu  sekolah  yang  sudah  dijalankan  dengan  berbagai  cara,  strategi,  dan biaya  yang  tidak  sedikit  akan  menjadi  sia-sia  karena  guru  cenderung  tidak  mau mengikuti  informasi  dan  perubahan  yang  dituntut  dalam  kurikulum  tersebut.  Mereka menyadari  bahwa  tanpa  peran  serta  guru,  apapun  program  perbaikan  di  sekolah  tidak akan berhasil.
3. Perilaku  Guru  Terhadap  Perubahan  Kebijakan  Tentang  Kurikulum  Baru  atas  dasar Gaji
Gaji  guru  dan  perilaku  terhadap  perubahan  kebijakan  tentang  kurikulum  baru dapat dilihat pada tabel 0.2 berikut:
Tabel 0.2
Perubahan Kebijakan Tentang Kurikulum Baru (PKKB) Atas Dasar Gaji
Sikap Positif (%) Sikap Negatif (%) Gaji (Juta Rp) Melaksa nakan Tidak Melaksa nakan Jumlah Gaji (Juta Rp) Melaksa nakan Tidak Melaksa nakan Jumlah 1 – 2 (N = 12) 83,33 16,67 100 1 – 2 (N = 7) 42,85 57,15 100 2 – 3 (N = 8) 37,50 62,50 100 2 – 3 (N = 13) 38,46 61,54 100
Dari Tabel 0.2 tampak bahwa guru yang bersikap positif yang mendapatkan gaji 1  –  2  juta  rupiah  setiap  bulannya  sebesar  83,33%  mau  melaksanakan  PKKB,  sisanya 16,67% tidak melaksanakan PKKB, sedangkan guru yang mendapatkan gaji 2  – 3 juta rupiah  setiap  bulan  sebesar  37,50%  melaksanakan  PKKB  dan  62,50%  tidak melaksanakan PKKB.
Selanjutnya  dari  guru  yang  bersikap  negatif  yang  mendapatkan  gaji  1  –  2  juta rupiah setiap bulannya sebesar 42,85% mau melaksanakan PKKB, sisanya 57,15% tidak melaksanakan  PKKB,  sedangkan  guru  yang  mendapatkan  gaji  2  –  3 juta rupiah  setiap bulan sebesar 38,46% melaksanakan PKKB dan 61,54% tidak melaksanakan PKKB.
Ditinjau  dari  sikapnya  terhadap  perubahan  kebijakan  tentang  kurikulum  baru dan  besarnya  gaji  dari  hasil  wawancara  diperoleh  hal-hal  berikut.  Semakin  tinggi  gaji guru  cenderung  tidak  melaksanakan  perubahan  kebijakan  tentang  kurikulum  baru.  Hal ini  disebabkan  sesuai  dengan  hasil  pengamatan  dan  wawancara  mendalam  terhadap bebrapa  subjek/responden  diperoleh  informasi  bahwa,  sebagian  besar  subjek  yang mendapatkan gaji antara 2 juta sampai 3juta rupiah pada umumnya sudah pada usia tua dan  memasuki  masa  pensiun  sehingga  sudah  tidak  memiliki  motivasi  kerja  untuk berprestasi dan meningkatkan karier sehingga cenderung bekerja apa adanya. Gaji guru yang tinggi  karena faktor masa kerja  yang lama  bukan kompetensi  yang  dimiliki akan tetapi pengalaman atau masa kerja yang dari waktu ke waktu secara otomatis gaji guru akan  naik.  Namun  tidak  ada  kaitannnya  dengan  sikap  profesional  guru.  Secara  nyata seorang  guru  jika  pekerjaan  dan  beban  tanggung  jawab  tidak  seimbang  dengan pendapatan tidak mungkin bisa mengerjakan tugas dengan baik.
Menurut Langford (Yamin, 2007:16), upah/gaji dalam kriteria menempati urutan pertama  karena  merupakan  sesuatu  yang  paling  utama,  dengan  upah/gaji  seseorang dapat  memenuhi  kebutuhan  hidupnya  dan  kebutuhan  primer.  Hal  ini  dapat mempengaruhi apabila kebutuhan primer terabaikan, tidak konsentrasi dan tidak serius dalam  melaksanakan  tugas  pembelajaran,  sebaliknya  jika  ada  kesimbangan  gaji  maka akan  memotivasi  seseorang  untuk  bekerja  secara  maksimal.  Untuk  seorang  guru  yang sudah PNS atau PNSD mendapatkan gaji pokok antara 2 juta sampai 3 juta rupiah setiap bulan  sudah  termasuk  tinggi,  karena  masih  mendapatkan  beberapa  tunjangan  lainnya yang  sah.  Besarnya  gaji  guru  bukan  sebagai  satu-satunya  indicator  menjadi  guru professional, bila dilihat dari beberapa nasib dan status guru yang belum jelas seperti di beberapa  daerah  di  luar  Salatiga.  Masih  banyak  permasalahan  menganai  guru,  sepeti status  guru  yang  beragam,  dari  pegawai  negeri  sipil,  pegawai  honorer  dari  pusat,
provinsi,  kabupaten,  dan  swasta,  bahkan  masih  ada  guru  sukarela.  Mereka  melakukan tugas yang sama namun imbalan dan statusnya berbeda (Kompas, 20 Nopember 2004).
Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa,  sebagian  besar  guru  yang  pendapatan gajinya masih relative sedikit  yaitu antara 1 sampai 2 juta rupiah setiap bulannya, dari kelompok  positif  banyak  melaksanakan  perubahan  kebijakan  tentang  kurikulum  baru. Hal  ini disebabkan guru berprinsip bahwa menjadi  guru adalah jalan hidup sejak kecil mereka  dambakan,  sesuai  hasil  wawancara  beberapa  subjek  dapat  diperoleh  informasi berapapun  besaran  gaji  tidak  jadi  persoalan,  mereka  yakin  bahwa  masalah  gaji pemerintah selalu akan memperhatikan dan akan memperbaiki kesejahteraan bagi guru sesuai  dengan  kondisi  jamannya.  Di  antara  mereka  ada  yang  merasa  bersyukur  sekali bisa  menjadi  guru  dan  bisa  lulus  seleksi  CPNSD  dan  ditempatkan  pada  salah  satu sekolah  di  kota  Salatiga,  dan  berprinsip  ingin  mengabdiakn  diri  sepenuhnya  demi kepentingan  pendidikan.  “Memang  gaji  bukan  satu-satunya  faktor  penentu kesejahteraan,  tetapi  perlu  diakui  bahwa  gaji  adalah  menjadi  permasalahan  inti,  akan tetapi  masih  ada  korelasi  lain  dari  kesejahteraan  guru,  seperti  adanya  perlindungan terhadap  profesi  guru,  rasa  aman  dalam  menjalankan  tugas  dan  tidak  merasa diperlakukan  sewenang-wenangnya,  kondisi  kerja  yang  baik,  jaminann  kesehatan  dan hari  tua,  kelancran  kenaikan  pangkat,  keterbukaandalam  menapak  karir  dan  mengikuti pendidikan  yang  lebih  tinggi,  pengakuan  pemerintah  dan  masyarakat  terhadap  arti pengabdian,  dan  masih  banyak  lagi  yang  diagendakn  untuk  dicari  solusinya  (Supriadi, 2003: 41).
Pernyataan  tersebut  di  atas  secara  nyata  sebagian  sudah  dilakukan  oleh pemerintah setahp demi setahp untuk meningkatkan kesejahteraan guru dan menghargai secara pantas pengabdian para guru.  Landasannya adalah betapa pentingnya peran dan fungsi guru dalam pendidikan bangsa.
Pernyataan tersebut di atas menggambarkan bahwa peran dan fungsi guru adalah sangat strategis dan vital dalam pembagian sumber daya manusia, oleh karenanya sikap guru  yang positif dan mau melaksanakan perubahan kebijakan tentang kurikulum baru didasari  oleh  sikap  pengabdian  dan  keyakinan  bahwa  profesi  guru  yang  dijalaninya adalah  merupakan  jalan  hidupnya.  Mengenai  besaran  gaji  yang  diterima  sepenuhnya dipercayakan  pada  pemerintah  dan  yayasan  atas  dasar  peraturan  yang  ada,  dan  ada keyakinan  bahwa  perbaikan  kesejahteraan  pasti  secara  signifikan  akan  diperhatikan semua  pihak  termsuk  pemerintah.  Ada  pepatah  yang  mengatakan  bahwa  bangsa  yang
besar  adalah  juga  bangsa  yang  menghargai  para  gurunya  sebagai  kunci  dalam meningkatkan sumber daya manusia suatu bangsa.
Bagi  sebagian  guru  gaji  besar  atau  kecil  tidak  harus  menyebabkan  guru  tidak mau  melaksanakan  perubahan  kebijakan  tentang  kurikulum  baru.  Guru  itu  memang merupakan  pekerjaan  yang  amanah,  yang  harus  dilaksanakan  dengan  baik.  Mereka berpendapat bahwa berapapun gaji yang diterima perlu disyukuri dan cukup tidak cukup adalah bergantung pada bagaimana cara pengaturannya.
Bagi  kelompok  yang  gajinya  masih  rendah  sebagian  besar  melaksanakan perubahan kebijakan tentang kurikulum baru. Ada banyak alasana yang mereka berikan, yang  antara  lain  adalah  adanya  keinginan  segera  dapat  melakukan  promosi,  tanggung jawab atas  pekerjaaan  yang diinginkan, kepuasan batin ketika dapat  memberikan  yang terbaik bagi orang lain. Dengan kerja keras mereka yakin bahwa dikemudian hari akan mendatangkan  keuntungan  atau  gaji  yang  cukup  besar.  Mereka  berpendapat  bahwa menuntut  gaji  yang  besar  tetapi  tidak  mau  melaksanakan  tugasnya  adalah  munafik. Tidak ada keberhasilan tanpa usaha yang keras.
Selanjutnya kelompok guru yang bersikap negatif yang memperoleh gaji relative tinggi  cenderung  tidak  melaksanakan  perubahan  kebijakan  tentang  kurikulum  baru. Sesuai  hasil  wawancaara  beberapa  subjek  dapat  diambil  informasinya  bahwa  hal  ini terjadi  disebabkan  rata-rata  yang  sudah  bergaji  tinggi  dan  yang  sudah  memiliki  masa kerja lama, serta sudah memiliki pangkat golongan ruang IVa. Sesuai hasil wawancara mendalam terhadap beberapa subjek yang sudah memiliki golongan IVa, diperoleh data sebagai berikut: mengingat para guru kesulitan naik pangkat IVb dan akhirnya bersikap pasrah,  yang  berarti  bersikap  “stagnan”  artinya  berhenti  danjalan  di  tempat,  Menurut Furqon  Hidayatullah,  lemahnya  motivasi  guru  dalam  membuat  karya  tulis  ilmiah  juga menjadi  kendala  guru  dalam  mengumpulkan  dokumen  sertifikasi  profesi,  padahal sertifikasi  adalah  salah  satu  program  pemerintah  untuk  meningkatkan  profesionalisme dan kesejahteraan guru (Solo Pos, 3 November 2008:XII). Karena banyaknya guru yang malas  menulis  karya  ilmiah  (KTI),  akhirnya  kenaikan  gaji  diperoleh  hanya  dengan kenaikan  gaji  berkala  setiap  dua  tahun  sekali.  Oleh  karena  merasa  pendapatan  gaji dinilai  sudah  cukup  maka  tidak  perlu  lagi  bekerja  keras  karena  gaji  akan  naik  sendiri sesuai  peraturan  yang  ada.Sehingga  sering  ada  istilah  di  lingkungan  PNSD  adanya adalah “ Reward and reward ” dan tidak mengenal istilah “ Funishment and Reward ”.
Sungguhpun gaji bukan satu-satunya yang mempengaruhi kinerja seorang guru, tetapi  manakala  sumber  penghasilan  satu-satunya  hanya  dari  gaji,  maka  guru  merasa
bahwa  hal  itu  akan  mempengaruhi  kinerjanya.  Sangat  mungkin  sekali  guru-guru  yang masih  berusia  muda  dan  memilki  idealis  tinggi  akan  terkalahkan  manakala  tuntutan akan kebutuhan hidup dan kesejahteraan belum terpenuhi.
Guru-guru  yang  sudah  memilki  golongan  pangkat  IVa  dan  mau  melaksanakan perubahan  kebijakan  tentang  kurikulum  baru  menurut  pengakuan  mereka,  bahwa pekerjaan  guru  yang  ditekuni  selama  ini  merupakan  amanah  dan  harus  dilaksanakan denganbaik  dan  penuh  tanggung  jawab,  mereka  melayani  dengan  pembelajaran  yang baik dengan penuh keyakina kedepan akan merubah masa depan anak didik yang lebih baik.  Sedangkan  informasi  dari  subjek  yang  lain  menyatakan,  menjadi  guru  sudah puluhan  tahun  dan  digaji  oleh  pemerintah  maka  dengan  rasa  tulus  dan  ikhlas  mau menjalankan  apa  yang  lenjdai  kebijakan  pemerintah  dengan  sebaik-baiknya  sehingga bisa  menemukan  kepuasan  dan  ketenangan  batin.  Mereka  sadar  dan  yakin  bahwa bekerja dengan baik dan penuh tanggung jawab adalah sebagai “ibadah”.
Selanjutnya  guru-guru  yang  PNSD  cenderung  tidak  bisa  menerima  perubahan kebijakan tentang kurikulum baru, dikarenakan dengan malaksanakan kegiatan tersebut menuntut  bebrapa  persiapan  yang  panjang  dan  menuntut  administrasi  yang  lengkap, serta  bertele-tele.  Hasil  wawancara  dengan  subjek,  ada  yang  mengatakan,  menjadi seorang  guru  PNS  atau  PNSD  sudah  tidak  perlu  kerja  keras,  karena  kerj  baik  maupun tidak,  tidak  ada  bedanya  dan  tidak  mungkin  dipecat  atau  dikeluarkan  dari sekolah/pegawai.  Dilingkungan  PNS  sungguhpun  sekolahnya  tidak  mempunyai  siswa akan tetapi mereka tetap mendapatkan gaji setiap bulan. Sedangkan bagi guru Non PNS cenderung  melaksanakan  perubahan  kebijakan  tentang  kurikulum  baru,  hal  ini  terjadi sesuai dengan hasil wawancara dan pengamatan, diperoleh informasi bahwa guru PNSD lebih siap, karena guru -guru Non PNS memiliki sikap mental jauh lebih baik dari PNS. Guru-guru Non PNS selalu berusaha layanan pembelajaran kepada siswa dengan sebaik mungkin agar bisa mencapai standar minimal bisa lulus dengan harapan bisa mendapat kepercayaan dari masyarakat sehingga selalu dapat siswa setiap tahun pelajaran baru.
Dewasa  ini  perilaku  guru  menjadi  sorotan  masyarakat  karena  kinerjanya  yang kurang  baik.  Penilaian  masyarakat  cukup  kritis  dan  menuntut  layanan  yang  baik  dari para  guru dengan harapan sekolah  benar-benar berprestasi.  Seperti contoh  yang terjadi di  SMA  negeri  favorit  di  kota  Purwokerto  para  siswa  mengadu  kekomisi  DPRD, dikarenakan  beberapa  oknum  guru  tidak  melankasanakan  tugas  mengajar  dengan  baik dan  malas  mengajar,  dan  para  siswa  mengeluhkan  kinerja  guru  yang  tidak  memiliki
komitmen  untuk  melaksanakan  kegiatan  belajar  mengajar  secara  baik,  padahal  itu merupakan  tugas  pokok  dari  seorang  pendidik  (Suara  Merdeka,  17  September  2008 Hal.J).
Apa  yang  terjadi  di  Purwokerto  tersebut  adalah  mencerminkan  belum profesionalnya guru. Bagi guru Non PNSD secara pribadi dan secara swadaya berusaha secara  aktif  dan  seoptimal  mungkin  mencari  tahu  tentang  beberapa  perubahan  yang terjadi  agar  tidak  tertinggal  denganrekan-rekan  yang  PNSD.  Hidup  matinya  sekolah swasta  juga  sangat  tergantung  pada  kredibilitas,  kemampuan  dan  kecakapan  guru sehingga  memperoleh  kepercayaan  mesyarakat  yang  berdampak  sekolah  tersebut  tetap mendapatkan  siswa,  sehingga  kelangsungan  hidup  sekolah  tetap  berlanjut.  Suka  atau tidak  sekolah  swasta  dan  guru-guru  yang  Non  PNSD  berusaha  keras  untuk  menyikapi dan melaksanakan perubahan kebijakan kurikulum baru (PKKB).
Guru  yang  bersikap  negatif  yang  PNSD  lebih  dominan  tidak  mencintai profesinya  menjadi  guru  karena  keterpaksaan,  kurang  cocok  dan  tidak  sesuai  dengan hati  nuraninya.  Umumnya  mereka  tidak  berminat,  tidak  berkompeten  terhadap  bidang tugasnya, tidak memiliki komitmen terhadap peningkatan mutu pendidikan, kurangnya pemahaman  tentang  kurikulum  beserta  komponen-komponennya,  tidak  menguasai model-model  pembelajaran  pada  perubahan  kebijakan  tentang  kurikulum  baru  tidak memiliki  jiwa  guru  atau  tidak  memiliki  bakat  jadi  guru,  kurang  profesional,  menjadi guru karena terpaksa (sesuai denagan hasil wawancara mendalam dan FGD).
Dilain  pihak  menjadi  guru  PNSD  bukan  satu-satunya  pilihan  profesi,  dan  yang paling  prinsip  sudah  diimplementasikan  KBK-KTSP  sebagai  bentuk  pelaksanaan perubahan kebijakan tentang kurikulum baru namun pemerintah masih memberlakukan kebijkan  tentang  Ujian  Nasional  (UN).  UN  sebenarnya  bertolak  belakang  dengan pengembangan KBK-KTSP. Hal ini sesuai dengan apa yang dikeluhkan saudara Atmaji guru  SMA  N  4  Pekalongan,  bahwa:  “Kenyataan  yang  ada  di  lapangan  pelaksanaan KBK-KTSP  mengalami  dilemma.  Salah  satu  buktinya  indicator  keberhasilan  sekolah hanya  ditentukan  dengan  ujian  nasional  (UN)  yang  diakui  atau  tidak  bertentangan dengan  KBK.  Pelaksanaan  KBK-KTSP  masih  sebatas  wacana  dan  belum  menyentuh realitas yang sesungguhnya” (Suara Merdeka, 13 Oktober 2008 hal:O).
Persoalan lain selain gaji guru yang relatif sudah baik/sejahtera adalah guru yang masih  memiliki  pekerjaan  sampingan  lebih  banyak  belum  melaksanakan  perubahan kebijakan  tentang  kurikulum  baru.  Sesuai  dengan  hasil  wawancara  ditemukan  bahwa guru  yang  mempunyai  kerjaan  sampingan  dan  dimana  pekerjaan  sampingan  tersebut
mendatangkan  uang  lebih  banyak  cenderung  mengabaikan  profesi  utamanya  sebagai guru.  Bagaimanapun  tidak  senua  guru  yang  mempunyai  pekerjaan  sampingan mengabdikan profesi gurunya. Berdasarkan hasil wawancara diperoleh informasi bahwa kegiatan  lain  tidak  berarti  mencari  penghasilan  diluar  gaji  dari  pemerintah  akan  tetapi mengembangkan  ketrampilan  dan  hobi,  seperti  bermain  volley  ball,  membina  club  di kota  Salatiga.  Meskipun  demikian  mereka  tidak  meninggalkan  tugas  utama  sebagai guru,  dan  dan  berusaha  mematuhi  peraturan  dan  kebijakan  yang  ada  khususnya  pada pelaksanaan perubahan kebijakan tentang kurikulum baru.
Perhatian  guru  sudah  tidak  konsentrasi  terhadap  profesinya,  akan  lebih mementingkan  pekerjaan  sampingannya,  sebagai  contoh,  guru  yang  memilki  usaha sampingan makelar sepeda motor. Sesuai hasil wawancara, subjek lebih mementingkan pekerjaan sampingan karena gaji guru yang diterima setiap bulannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup selama satu bulan, disamping itu ingin mendapat tambahan penghasilan  dengan  cara  yang  mudah  dalam  waktu  yang  relatif  singkat.  Oleh  karena waktunya habis untuk mencari order dagangan dan mencari pembeli hamper setiap hari, maka  konsentrasi  terhadap  tugas  pokoknya  hilang.  Contoh  lain,  guru  menjdai  sales barang-barang  elektronik,  hamper  sepanjang  hari  waktunya  digunakan  untuk menjajakan barang dagangan keliling dari satu kota ke kota lain, atau dari satu kantor ke kantor  yang  lain.  Hal  ini  baik  langsung  maupun  tidak  langsung  akan  mengurangi konsentrasi  dan  perhatian  guru  terhadap  tugas  pokoknya.  Guru  hanya  sekedar menjalankan tugas dan tidak memberikan respon terhadap beberapa tuntutan perubahan dalam  kurikulum  KBK-KTSP,  khususnya  tuntutan  model-model  pembelajaran.  Bisa dipastikan guru tersebut tidak mengerjakan administrasi dengan baik, apalagi dibarengi dengan  kondisi  sarana  prasarana  yang  kurang  memadai  mendorong  guru  untuk  tidak melaksanakan perubahan kebijakan tentang kurikulum baru.
Guru  melakukan  hal  ini  sesuai  hasil  wawancara  karena  didorong  oleh  keadaan tuntutan  kebutuhan  ekonomi  keluarga,  mengingat  beban  keluarga  akan  sangat berpengaruh terhadap konsentrasi guru, sehingga guru selalu memanfaatkan waktu yang sedemikian  rupa  untuk  memenuhi  kenutuhan  keluarganya.  Hal  ini  tidak  bertentangan karena  adanya  Peraturan  Pemerintah  Nomor:  38  Tahun  1992,  tentang  Tenaga Kependidikan, yaitu: “Tenaga Kependidikan yang dapat bekerja diluar tugas pokoknya untuk memperoleh penghasilan tambahan sepanjang tidak mengganggu pekerjaan tugas pokoknya” (Gaffar dalam Supriadi, 2001:XIX).
Selanjutnya  guru  yang  tidak  memililki  pekerjaan  sampingan  lebih  banyak melaksanakan perubahan kebijakan tentang kurikulum baru dan lebih maksimal  dalam memperhatikan  tugas-tugas  pokoknya.  Waktu  yang  dituntut  untuk  persiapan  dan pengembangan  kurikulum  beserta  silabusnya  lebih  efektif  dan  maksimal  hasilnya karena  perhatian  tidak  terpecah  kepada  yang  lain.  Guru  yang  memiliki  pekerjaan sampingan  cenderung  mengabaikan  tugas  pokoknya,  karena  perhatian  dan kosentrasinya terbagi. Hasil wawancara dengan subjek ditemukan bahwa mereka ingin mendapatkan  uang  sebanyak-banyaknya  dalam  waktu  yang  singkat,  sehingga  lebih mengutamakan  tugas  sampingan  daripada  tugas  pokok.  Apalagi  tugas  sampingan hasilnya lebih banyak dibandingkan gaji.
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  baik  guru  yang  bersikap  positif  maupun negatif  yang  memiliki  pekerjaan  sampingan  cenderung  tidak  melaksanakan  perubahan kebijakan tentang kurikulum baru. Sesuai hasil wawancara dan pengamatan dilapangan diperoleh informasi sebagai berikut: mereka memilki pekerjaan sampingan dikarenakan tuntutan kebutuhan keluarga yang berat seperti istri yang tidak bekerja, jumlah anggota keluarga  yang  besar,  biaya  kuliah  anak-anaknya  yang  mahal,  ditambah  lagi  gaji  guru yang tidak sesuai dengan tuntutan kebutuhan hidup sehari-hari sungguh pun  pemerintah sudah  berusaha  untuk  memperbaikai  gaji  guru  agar  lebih  sejahtera.  Mereka  mengakui dan  menyadari  dengan  memiliki  pekerjaan  sampingan  konsentrasi  dan  perhatian  pada tugas-tugas  pokok  keguruan  di  sekolah  kedodoran  dan  keteteran  (Jawa),  tugas-tugas tambahan untuk sekolah seperti ekstrakurikuler dan sebagainya sudah tidak diperhatikan karena tidak sepadan antara tenaga yang dikeluarkan dengan imbalan yang diterimanya.
Selanjutnya  hasil  dari  kelompok  guru  yang  bersikap  positif  melaksanakan perubahan  kebijakan  tentang  kurikulum  baru  menurut  pengakuan  mereka  sesuai  hasil wawancara mengatakan bahwa, mencari tambahan penghasilan diluar tugas pokok sah- sah saja, namun tidak harus meninggalkan tugas utamanya. Apa yang menjadi tuntutan dan  kebijakan  sekolah  tetap  dilaksanakan  sebagaimana  mestinya  sesuai  dengan ketentuan  yang  ada,  termasuk  malaksanakan  perubahan  kebijakan  tentang  kurikulum baru. Mereka sadar  akan janji  dan sumpah menjadi  guru untuk  menjaga kode etik dan mengembangkan  sikap  profesionalisme,  akan  tetapi  karena  gaji  yang  diterima  setiap bulannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga, maka dengan berbagai cara mereka mencari tambahan penghasilan, dan berupaya untuk tidak mengurangi perhatian dan konsentrasi terhadap tugas pokok sebgai guru. Sungguh pun mengalami kekurangan yang penting adalah bagaimana dengan pendapatan sedikit dapat diatur sedemikian rupa
agar  tidak  mengalami  kesulitan.  Mereka  menyadari  bahwa  sampai  kapanpun  tetap kurang akan tetapi mereka berusaha mensyukuri yang ada.

## F. KESIMPULAN DAN SARAN

## 1. Kesimpulan
Sikap  positif  terhadap  perubahan  kebijakan  tentang  kurikulum  baru  tidak menjamin  jaminan  bagi  guru  mau  melaksanakan  perubahan  kebijakan  tentang kurikulum  baru.  Sebaliknya  sikap  negatif  terhadap  perubahan  kebijakan  tentang kurikulum  baru  tidak  dapat  dipastikan  bahwa  guru  yang  tidak  atau  yang  belum melaksanakan  perubahan  kebijakan  tentang  kurikulum  baru  tidak  mampu  atau  tidak mau  melaksanakan  perubahan  kebijakan  tentang  kurikulum  baru.  Pelaksanaan  guru dalam perubahan kebijakan tentang kurikulum baru lebih diwarnai oleh banyak alasan- alasan  pribadi  pada  masing-masing  guru  yang  berhubungan  juga  dengan  usia,  masa kerja, pangkat/golongan, gaji, status, pekerjaan sampingan dan lain sebagainya.
Guru  sebagai  panggilan  hidup  perlu  ditekankan.  Perubahan  kebijakan  tentang kurikulum baru menuntut guru menyadari bahwa guru sebagai panggilan hidupnya perlu berkorban  demi  kemajuan  anak  didiknya.  Hasil  kegiatan  ini  menunjukkan  bahwa sebagian  guru  masih  banyak  yang  lebih  berfikir  untuk  kepentingan  dirinya  daripada kepentingan siswa. Hasil kajian menunjukkan bahwa beberapa alas an guru belum/tidak malaksanakan  perubahan  kebijakan  tentang  kurikulum  baru  karena  belum  adanya reward bagi  yang  melakukan  perubahan  kebijakan  tentang  kurikulum  baru,  lebih mementingkan  pekerjaan  lain  yang  mendatangkan  penghasilan  lebih  banyak  daripada gajinya sebagai guru.
Guru  senior  yang  sudah  mendapatkan  gaji  relatif  tinggi  dan  memiliki  pangkat golongan  IVa  sebagai  guru  Pembina  cenderung  tidak  melaksanakan  perubahan kebijakan  tentang  kurikulum  baru  karena  guru-guru  yang  sudah  memiliki  pangkat golongan  IVa  merasa  sudah  sampai  batas  maksimal  dan  tidak  punya  motivasi  untuk berprestasi  dan  berkarir  lebih  baik  lagi.  Disamping  itu  mereka  mengalami  kesulitam menyusun  karya  ilmiah  sebgai  syarat  untuk  naik  pangkat  ke  IVb,  sehingga  sebagian besar  guru  pasrah  dan  berjalan  apa  adanya  sampai  pensiun  tidak  punya  greget  untuk mengikuti  perubahan-perubahan  dan  pembaruan  serta  model-model  pembelajaran.  Ha ini perlu mendapatkan pemecahan secara komprehensif dan terpadu agar kedepan nasib
guru-guru dapat terpecahkan dengan baik, sehingga niat baik program pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan dapat tercapai.
Guru  yang  status  kepegawaiannya  sudah  diangkat  menjadi  PNSD  mau melaksanakan  perubahan  kebijakan  tentang  kurikulum  baru  karena  terikat  dengan sumpah  jabatan  sebagai  PNS  yaitu  SAPTA  PRASETYA  KORPRI,  sedangkan  yang sudah PNSD tidak melaksanakan perubahan kebijakan tentang kurikulum baru. Mereka beralasan  bahwa  implementasi  PKKB  menuntut  persiapan  dan  kesiapan  yang memerlukan  waktu  lama  dan  melelahkan  untuk  menyelesaikan  administrasinya sehingga  cenderung  tidak  melakukan  dan  tidak  melaksanakan  PKKB.  Apalagi  bila diingat  bahwa  setelah  menjadi  PNS  tidak  mungkin  dipecat  gara-gara  tidak melaksanakan  PKKB,  selain  itu  tidak  ada  sangsi  tegas  bagi  yang  tidak  melaksanakan PKKB.  Adapun  bagi  guru  Non  PNSD  lebih  siap  menghadapi  kenyataan  apabila sewaktu-waktu ada perubahan kebijakan-kebijakan termasuk pelaksanaan PKKB, untuk guru-guru  Non  PNSD  relatif  lebih  proaktif  dan  menjemput  bola  agar  tidak  tidak tertinggal  dengan  guru-guru  yang PNSD, dengan harapan kualitas sekolah dan out  put nya  tetap  setara  dan  sekualitas  dengan  sekolah  negeri.  Adapun  bagi  guru-guru  Non PNSD  yang  tidak  melaksanakan  PKKB  dikarenakan  mereka  merasa  itu  sudah  profesi, dan menjadi guru karena terpaksa dan kesulitan mencari pekerjaan lain sehingga dengan terpaksa menjadi guru.
Bagi  guru  yang  beban  keluarganya  relatif  banyak,  cenderung  tidak melaksanakan PKKB karena perhatian guru lebih pada bagaimana memikirkan mencari nafkah tambahan untuk keluarga dengan berbagai cara yang penting sah dan halal. Bagi guru  yang  beban  tanggungan  keluarga  sedikit  lebih  dominan  untuk  melaksanakan PKKB dengan alasan agar mendapatkan uang sebanyak-banyaknya dalam waktu relatif singkat dan mudah didapat mengingat gaji yang diterima setiap bulan tidak mencukupi untuk  menutup  kebutuhan  sehari-hari,  ditambah  lagi  anak-anaknya  sudah  kuliah  luar kota,  dan  yang  hanya  bekerja  seorang  diri  karena  istrinya  tidak  bekerja.  Mereka  sadar bahwa  yang  mereka  lakukan  adalah  tidak  benar  karena  perhatian  dan  konsentrasi tercurahkan  hanya  untuk  mencari  tambahan  bukan  untuk  sekolah,  bagaimana meningkatkan kemampuan profesional guru agar anak didik memiliki kompetensi sepeti apa yang diharapkan. Semuanya karena dituntut kebutuhan keluarga.

## 2. Saran
Perlu  adanya  pembinaan  secara  terpadu  dan  sinergis  antara  Dinas  Pendidikan dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota beserta dinas-dinas terkait,  yang berhubungan
dengan sikap dan mental guru dalam rangka memenuhi profesi gurunya agar betul-betul menjadi  guru  yang  profesional  memiliki  sikap  dan  perilaku  yang  pantas  dan  memiliki jiwa  integritas  yang  tinggi  terhadap  bangsa  dan  negara  untuk  mewujudkan  cita-cita bangsa  dalam  membangun  sumber  daya  manusia  demi  kesejahteraan  di  masa  depan. Sumber daya manusia disektor pendidikan menjadi tulang punggung atau “ key person ” bagi  kemajuan  bangsa  dan  kelangsungan  hidup  suatu  negara,  mengingat  gaji  untuk menyejahterakan  guru  tidak  menjadi  ukuran  guru  dalam  memberikan  perubahan- perubahan  maka  dipandang  perlu  untuk  diadakan  penelitian  lebih  lanjut  mengenai kesejahteraan guru dan kinerjanya.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmadi,  Abu, 2002, Psikologi Sosial, PT. Rineka Cipta, Jakarta
Azwar  ,  Syaifudin,  2007, Sikap  Manusia,  Teoridan  Penjabarannya, Edisi  2,  Pustaka Pelajar, Jakarta
Baron, RA, and Bryne D, 1984, Beliefs, Attitude and Vallues.Atheamy of Organization and Change, San Fransisco: Jossey-Boss Inc. Publisher Basir,  Barthos,  2004, Manajemen  Sumber  Daya  Manusia  (Suatu  Pendekatan  Makro) , Bumi Aksara, Jakarta
Osborne dan Plastrik, 2004, Memangkas Birokrasi, PPM, Jakarta
Sedarmayanti,  2007, Manajemen  Sumber  Daya  Manusia,  Reformasi  Birokrasi  dan Manajemen PNS, PT. Rafika Aditama, Bandung
Kompas, 20 Nopember 2004
Solo Pos, 3 Nopember 2008 Suara Merdeka, 17 September 2008 Suara Merdeka, 17 Oktober 2008
Depdiknas,  1992,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  38  Tahun  1992  tentang  Tenaga
Kependidikan, Depdiknas, Jakarta