Prospek Utama Pengembangan Energi Terbarukan Di Negara-Negara ASEAN
Syaifuddin Yana 1* , Muhammad Nizar 2 , Ardhana Yulisma 3
1 Program Studi Teknik Industri, Fakultas Teknik Universitas, Serambi Mekkah
2 Program Studi Teknik, Lingkungan, Fakultas Teknik Universitas Serambi Mekkah
3 Program Studi Magister Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Syiah Kuala
* Koresponden email: syaifuddin.yana@serambimekkah.ac.id
Diterima: 11 Februari 2021 Disetujui: 22 Februari 2021

## Abstract
The economic development of a country depends on  sustainable energy sources that meet   basic human needs. Government policy on energy conservation is an effort to maintain the stability of energy security that  affects  the  economic  development    of  a  country.  Southeast  Asia  is  experiencing  rapid  economic growth and development, combined with population growth and urbanization, as well as increased access to  basic  services.  This  study  aimed  to  determine  the  seven  key  factors    considered  that  shape  energy  in Southeast  Asia.  Based  on  the  panel  data  model,  it  showed  that  energy  demand  in  the  ASEAN  region greatly  influences    GDP  per  capita;  demographics    and  urbanization;  air  quality,  climate  risk,  and environmental degradation; energy accessibility, affordability, and security; investment and financial ; as well as energy policies, prices, and regulations.
Keywords: seven key factors, renewable energy, energy development, energy security, ASEAN

## Abstrak
Perkembangan  ekonomi  suatu  negara  tergantung  pada  pasokan  energi  berkelanjutan  yang  mampu memenuhi  seluruh  kebutuhan  dasar  masyarakat.  Kebijakan  pemerintah  dalam  konservasi  energi merupakan upaya menjaga stabilitas keamanan energi yang berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi di suatu Negara. Asia Tenggara mengalami pertumbuhan dan perkembangan ekonomi yang cukup pesat, hal  tersebut  dikombinasikan  dengan  meningkatnya  populasi  dan  urbanisasi,  serta  peningkatan  akses  ke layanan  dasar.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  tujuh  faktor  kunci  yang  membentuk  energi  di kawasan  Asia  Tenggara.  Berdasarkan  model  data  panel  menunjukkan  bahwa  permintaan  energi  di kawasan ASEAN sangat berpengaruh terhadap PDB per kapita; demografi dan urbanisasi; kualitas udara, risiko  iklim,  dan  degradasi  lingkungan;  akses,  keterjangkauan,  dan  keamanan  energi;  investasi  dan pembiayaan; serta kebijakan energi, harga, dan regulasi. Kata Kunci : tujuh faktor kunci, energi terbarukan, pengembangan energi, keamanan energi, ASEAN

## 1. Pendahuluan
Penduduk  ASEAN  berjumlah  lebih  dari  500  juta  orang  yang  tersebar  di  10  negara  dengan  luas wilayah  sekitar  4,5  juta  km 2 .  Pada  Tahun  1990-an  terjadi  peningkatan  pertumbuhan  Asia  meliputi industrialisasi  secara  besar,  peningkatan  migrasi  perkotaan  ke  daerah-daerah  populasi  yang  sangat terkonsentrasi,  kelas  menengah  yang  berkembang,  dan  pendapatan  konsumen  yang  semakin  meningkat. Sementara itu, pada Tahun 2001 terjadi perlambatan ekonomi global menghambat permintaan energi dan ekonomi  kawasan  hal  ini  dipicu  oleh  krisis  ekonomi  Asia  pada  Tahun  1997  [1].  Asia  Tenggara merupakan  wilayah  yang dinamis dan beragam dalam banyak hal. Hal ini ditandai dengan pertumbuhan demografis  dan  ekonomi  yang  signifikan.  Juga,  oleh  berbagai  tingkat  pembangunan  dan  sumber  daya alam yang tidak merata. Negara-negara berkembang seperti Asia Tenggara  mengkonsumsi energi dalam jumlah yang banyak, terutama dalam penggunaan listrik.  Sejak Tahun 2000 batu bara menempati posisi terdepan dalam memenuhi tuntutan baru ini, dengan mengorbankan lingkungan [2].
Energi  merupakan  hal  terpenting  dalam  memenuhi  kebutuhan  dasar  manusia,  serta  menjadi fundamental  dalam  mendukung  kegiatan  industri,  transportasi,  dan  pertanian  yang  membentuk pertumbuhan  ekonomi  dunia  [3].  Perkembangan  ekonomi  suatu  negara  tergantung  pada  pasokan  energi berkelanjutan  yang  memenuhi  semua  kebutuhan  yang  diperlukan.  Konservasi  energi  dan  kebijakan pemerintah  yang  ditetapkan  untuk  mendukung  keamanan  energi  memainkan  peran  utama  dalam mempertahankan  pembangunan  ekonomi  suatu  negara.  Setiap  penilaian  prospek  energi  global  harus
memperhitungkan  pertumbuhan  ekonomi  di  Asia  Tenggara.  Kawasan  Asia  Tenggara  merupakan  rumah bagi hampir satu dari sepuluh populasi dunia, dimana pertumbuhan ekonomi di kawasan ini secara cepat membentuk  banyak  aspek  dari  prospek  ekonomi  dan  energi  global.  Meningkatnya  permintaan  bahan bakar, terutama untuk minyak, telah jauh melampaui produksi dari dalam kawasan. Asia Tenggara secara keseluruhan sekarang berada di ambang menjadi importir bersih bahan bakar fosil untuk pertama kalinya. Pada saat yang sama, Asia Tenggara sedang menuju untuk mencapai akses ke listrik secara universal pada Tahun  2030  [4].  Dalam  Skenario  Pembangunan  Berkelanjutan,  pangsa  energi  terbarukan  dalam pembangkit  listrik  hampir  tiga  kali  lipat  dari  level  saat  ini  pada  Tahun  2040,  yaitu  mencapai  70%.  Di dalam  dan  di  luar  sektor  listrik,  Asia  Tenggara  memiliki  potensi  besar  untuk  penggunaan  berkelanjutan bioenergi  modern,  baik  dalam  hal  teknologi  saat  ini  dan  dalam  pengembangan  biofuel  maju  untuk meningkatkan keberlanjutan sektor transportasi [4].
Menurut  Ref.  [4],  jumlah  konsumsi  energi  di  wilayah  ASEAN  secara  praktis  akan  berlipat  ganda pada  Tahun  2040.  Oleh  karena  itu,  energi  konvensional  masih  dapat  digunakan  oleh  sebagian  besar negara-negara  ASEAN  untuk  memenuhi  permintaan  energi  yang  terus  meningkat,  dengan  upaya  untuk mengurangi  dampak  lingkungan,  dan  secara  bertahap  meningkatkan  penggunaan  energi  terbarukan  [5]. Pasar  energi  di  Asia  Tenggara  berkembang  pesat.  Permintaan  keseluruhan  telah  meningkat  80%  sejak Tahun 2000, dengan jutaan pelanggan baru  mendapatkan akses ke listrik. Hal tersebut memberi tekanan pada sistem energi, dan dengan banyak permintaan dipenuhi oleh dua kali lipat penggunaan bahan bakar fosil, emisi CO 2 juga meningkat [6].
Wilayah  Asia  Tenggara  memiliki  sumber  daya  energi  terbarukan  yang  kaya  dan  sebagian  besar belum  dimanfaatkan.  Ini  memiliki  beberapa  potensi  tenaga  air  terbaik  di  dunia,  terutama  di  Indonesia, Myanmar  dan  beberapa  negara  Mekong.  Iradiasi  horizontal  global  merupakan  parameter  yang dipertimbangkan  untuk  instalasi  fotovoltaik  di  wilayah  tersebut,  dengan  rata-rata  tahunan  1,5-2  MWh  / m2 per tahun. Sumber daya angin lebih banyak pada wilayah Indonesia, Filipina, Thailand, dan Vietnam mencapai  kecepatan  rata-rata  antara  enam  dan  tujuh  meter  per  detik.  Indonesia  dan  Filipina  memiliki pengaruh yang signifikan potensi panas bumi [7]. Dalam hal “cadangan terbukti” sumber daya yang dapat dieksploitasi  secara  ekonomi  dengan  teknologi.  Saat  ini  Indonesia  memimpin  wilayah  dan  bertanggung jawab dalam peningkatan kapasitas substansial di masa depan. Meskipun tidak cukup dipetakan, kawasan ini juga memiliki potensi energi laut yang besar, terutama di negara-negara kepulauan seperti Indonesia, Filipina,  dan  Singapura  [8].  Potensi  pasokan  bioenergi  signifikan  di  seluruh  wilayah  dengan  berbagai pilihan bahan baku yang tersedia, termasuk residu pertanian, limbah ternak, dan hutan perkebunan.
Pembuat  kebijakan  memerlukan  data  untuk  menginformasikan  perencanaan  nasional,  penetapan target,  dan  desain  kebijakan  sektor  untuk  mengembangkan  proposal  proyek,  mengidentifikasi  potensi lokasi  dan  melakukan  studi  kelayakan  awal,  dan  investor  untuk  menilai  proposal  dan  risiko  keuangan dalam  pengembangan  sumber  daya  energi  terbarukan  [9].  Keamanan  energi  adalah  konsep  yang bergantung  pada  konteks  [9][10][11].  Keamanan  energi  dapat  didefinisikan  sebagai  pasokan  atau permintaan  energi  yang  andal  dan  memadai  dengan  harga  terjangkau  [12][13].  Menurut  Ref.  [14] keamanan  energi  merupakan  kemampuan  rumah  tangga,  bisnis,  dan  pemerintah  untuk  mengakomodasi gangguan  pasokan  di  pasar  energi.  Beberapa  literatur  menekankan  ketersediaan  dan  keterjangkauan energi, seperti akses ke sumber energi yang cukup, termasuk infrastruktur untuk transportasi  energi [15]. Definisi  keamanan  energi  juga  bergantung  pada  apakah  negara  tersebut  adalah  eksportir  energi  atau importir  energi  [12][16][17].  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  tujuh  faktor  kunci  yang membentuk prospek energi dalam pengembangan energi terbarukan di kawasan Asean.
.

## 2. Metode Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif  yang  bersifat study  literature yang  menggunakan buku-buku dan literatur-literatur terkini. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan informasi berupa catatan dan data deskriptif yang terdapat di dalam teks yang diteliti. Tabulasi sumber data yang digunakan dalam studi ini dapat dilihat pada Tabel 1 .
Tabel 1 . Sumber  data yang digunakan dalam study literature Literatur Tahun Terbit Literatur Asal Negara Literatur Sumber
ASEAN  UP.  4  ASEAN  infographics: demography,  top  cities,  urbanization. Diakses  pada  Tanggal  17  Februari
2020  di  https://aseanup.com/asean- infographics-demography-top-cities- urbanization/ 2020 - ASEAN UP https://www.imf.org/en/Publications/ WEO/Issues/2020/06/24/WEOUpdateJ une2020 2020 International  Monetary  Fund,  World Economic Outlook. The Asean Post, 2019, ASEAN growth slower than forecasted , Diakses
Tanggal 16 Februari 2021 pada https://theaseanpost.com/article/asean- growth-slower-forecasted 2019 Indonesia The Asean Post https://asean.org/storage/2019/06/AEI B_5th_Issue_Released.pdf http://www.aseanstats.org/ (data primer) 2019 Indonesia Asean  Economic  Integration  Brief No. 5. Economic Outlook For Southeast Asia, China And India 2019 Towards Smart Urban Transportation, 2019 Indonesia OECD  Development  Centre,  MPF- 2019 (Medium-term Projection Framework) https://www.aseantoday.com/2019/11/t he-power-of-people-urbanisation-will- radically-transform-asean-cities-by- 2050/ 2019 - www.worldometers.info https://eneken.ieej.or.jp/data/7748.pdf 2018 - IEEJ: Asia/World Energy Outlook https://www.irena.org/- /media/Files/IRENA/Agency/Publicati on/2018/Jan/IRENA_Market_Southeas t_Asia_2018.pdf 2018 ASEAN IRENA,  Renewable  Energy  Market Analysis  Southeast Asia.
Kreft, Sönke, D. Eckstein, I. Melchior,
“Global  Climate  Risk  Index  2017: Who  Suffers  Most  from  Extreme Weather Events? Weather-related Loss Events in 2015 and 1996 to 2015 2016 Germany https:// germanwatch.org/de/download/16411 .pdf http://aperc.ieej.or.jp/publications/repo rts/outlook.php 2013 Tokyo APERC,  APEC  Energy  Demand  and Supply  Outlook,  5th  Edition,  Asia Pacific  Energy  Research  Centre, Tokyo. P.  Ruangrong,  “Overview  of  recent regulatory developments”, presentation to the High-Level Meeting of Regional Energy  Regulatory  Associations  of Emerging Markets. 2013 Thailand http://www.erranet.org/OtherActivitie s/high-level_meetings

## 3. Hasil dan Pembahasan

## Tren Ekonomi dan Pendapatan yang Meningkat
Data  dari  Bank  Pembangunan  Asia  (ADB)  terbaru  menunjukkan  bahwa  ekonomi  Asia  Tenggara telah tumbuh kurang dari yang diperkirakan, dimana menghasilkan pertumbuhan dengan perincian, yaitu 4,8% (2019) dan 4,9 persen (2020), turun sekitar 4,9% dan 5,0% untuk masing-masingnya. Sementara itu, inflasi  regional  untuk  Tahun  2019  diperkirakan  turun  menjadi  2,4%  dari  perkiraan  sebelumnya  2,6%. Terjadinya  persaingan  dagang  di  Amerika  Serikat  (AS)  juga  berdampak  pada  pertumbuhan  ekonomi  di kawasan  ASEAN.  Hal  ini  terlihat  dari  penurunan  yang  terjadi  dalam  siklus  elektronik,  meskipun sebagiannya  masih  mampu  untuk  diimbangi  oleh  permintaan  domestik  [18].  Pertumbuhan  Produk Domestik Bruto (GDP) negara-negara ASEAN  tahun 2019 dapat dilihat pada Gambar 1 .
Gambar 1 . Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (GDP) ASEAN tahun 2019 Sumber: Asian Development Bank, 2019
Gambar  1 menunjukkan  bahwa  pertumbuhan  Produk  Domestik  Bruto  (GDP)  terbaik  di  ASEAN ditempati  oleh  Kamboja  denga  pertumbuhan  8%,  diikuti  oleh  Laos  (6,8%),  Vietnam  (6,5%),  Piliphina (6,2%), Indonesia (5,2%), Thailand (3,5%), Singapura (2,4%), dan Brunei (1%). Sementara Malaysia dan Myanmar  mengalami  pertumbuhan  GDP  yang  setara  yaitu  4,5%.  Ketika  konflik  perdagangan  terus berlanjut,  kawasan  ini  tetap  mempertahankan  pertumbuhan  yang  kuat  dan  moderat.  Namun  demikian, selama  masih  terjadi  ketegangan  antara  Amerika  Serikat  (AS)  dan  Cina  ketidakpastian  akan  terus membebani prospek secara regional.
PDB  di  negara  berkembang  pertumbuhan  rata-rata  tahunannya  yaitu  6,1%  pada  2019.  Hal  ini berdasarkan  pada  Kerangka  Kerja  Jangka  Menengah  OECD  Development  Centre  (MPF-2019)  Pusat Pengembangan  (MPF-2019)  ( Tabel  2 ).  Permintaan  domestik  diperkirakan  akan  mempertahankan momentumnya,  khususnya  rumah  tangga  pengeluaran,  karena  pasar  dagang  diperkirakan  akan  tetap cerah. Pasar dagang Asia Tenggara diperkirakan akan terus tumbuh sebesar 5,2% pada 2019, lebih cepat dari  tingkat  yang  dilaporkan  pada  2012.  Sementara  Cina  diperkirakan  akan  memiliki  pertumbuhan  rata- rata 5,9% pada 2019, lebih lambat dari rata-rata 2012, yaitu sebesar 7,3% [19].
Tabel 2. Pertumbuhan PDB di Asia Tenggara dan Cina 2017 2018 2019 2019 (rata-rata) 2012 (rata-rata) Negara ASEAN Indonesia 5.1 5.2 5.2 5.3 5.3 Malaysia 5.9 4.9 4.8 4.6 5.1 Filipina 6.7 6.4 6.5 6.6 6.6 Thailand 3.9 4.5 4.1 3.7 3.4 Vietnam 6.8 6.9 6.7 6.5 5.9 Brunei Darussalam dan Singapura Brunei Darussalam 1.3 2.0 2.3 2.0 -1.3 Singapura 3.6 3.5 2.9 2.7 3.5 CLM countries Kamboja 7.0 7.0 6.9 6.9 7.1 Laos 6.9 6.6 6.8 7.0 7.6 Myanmar 6.8 6.6 6.9 7.0 7.3 Cina Cina 6.9 6.6 6.3 5.9 7.3 Rata-rata ASEAN 5.3 5.3 5.2 5.2 5.1 Rata-rata dari Emerging Asia 6.5 6.6 6.3 6.1 6.8
Sumber: OECD Development Centre, Medium-term Projection Framework (MPF), 2019
Bank Dunia baru-baru ini melaporkan bahwa mereka mengharapkan ekonomi global tumbuh lebih kuat dari yang diperkirakan yaitu 3,1%, dengan percepatan lebih dari setengah ekonomi. Menurut laporan Dewan Kebijakan Bisnis Global, ini adalah pertama kalinya sejak Krisis Keuangan Global (GFC) bahwa ekonomi  global  berada  pada  kenaikan  yang  sinkron.  Prospek  positif  datang  ketika  ekonomi  global mengalami  pemulihan  siklus,  yang  mencerminkan  peningkatan  umum  dalam  investasi,  aktivitas
manufaktur,  dan  perdagangan.  Tren  kenaikan  ini  merupakan  berita  baik  bagi  ekonomi  yang  bergantung pada  perdagangan,  terutama  di  kawasan  ASEAN,  karena  peningkatan  perdagangan  internasional  akan membuat  kemajuan  untuk  investasi  yang  lebih  pasti.  Produksi  manufaktur  yang  tinggi  menunjukkan bahwa  terjadi  peningkatan  impor  dan  ekspor  dalam  rantai  pasokan  global  dan  tingkat  pertumbuhan layanan  yang  lebih  tinggi.  Pasar  ASEAN  telah  tumbuh  dengan  stabil  pada  tingkat  5%  selama  beberapa tahun terakhir [21].
Tabel 3. Pertumbuhan Ekonomi ASEAN Tahun 2018 Negara PDB pada harga saat ini (US$b) Produk Domestik Bruto (GDP) per kapita (US$) Pertumbuhan nyata Produk domestik Bruto (GDP) (%) Tingkat inflasi, rata-rata (%) Brunei Darussalam 13.6 31,895.1 0.1 0.2 Kamboja 24.5 1,535.5 7.0 n.a Indonesia 1,041.6 3,928.7 2 5.2 3.2 Laos 18.1 2,627.8 6.7 2.0 Malaysia 354.2 10,907.7 4.8 0.9 Myanmar 71.5 1,328.2 6.4 6.9 Filipina 342.6 3,213.3 6.2 5.3 Singapura 361.0 64,273.9 3.3 0.4 Thailand 505.1 7,443.5 4.1 1.1 Vietnam 240.7 2,542.6 7.1 3.5 ASEAN 2,972.9 4,577.1 5.1 0.2-6.9 Sumber: Ref [22]
Dorongan fiskal dan moneter harus tetap menjaga permintaan domestik agar tetap stabil, sementara banyak  sektor  eksternal  terlihat  pulih  dari  kinerja  2019  yang  tergolong  lesu.  Perkembangan  dalam negosiasi  perdagangan  AS  dan  China  akan  tetap  menjadi  faktor  penting  untuk  prospek,  mengingat ketergantungan  kawasan  terhadap  perdagangan.  Menurut  data  awal,  inflasi  regional  naik  menjadi  2,5% pada bulan Desember dari 2,2% pada bulan November, sebagian besar disebabkan oleh kenaikan tekanan inflasi  di  Laos,  Filipina,  Singapura,  Thailand,  dan  Vietnam.  Inflasi  rata-rata  regional  diperkirakan  akan naik  lebih  tinggi  pada  Tahun  2020  karena  biaya  pinjaman  yang  lebih  rendah,  stimulus  fiskal,  dan permintaan domestik yang kuat [23].
Gambar 2. Kurva pertumbuhan ekonomi Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Singapura.
Sumber: IMF WEO, 2020.
Gambar 2 memperlihatkan Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang baik pada Tahun 2019 dan 2020.  Meskipun  terjadi  ketidakpastian  global,  namun  prospek  ekonomi  tetap  positif  dengan  permintaan domestik  menjadi  pendorong  utama  pertumbuhan.  Malaysia  menunjukkan  pertumbuhan  mereda  pada 2019 dan 2020. Permintaan domestik yang menguntungkan, khususnya rumah tangga pengeluaran karena
pasar  tenaga  kerja  yang  stabil,  dan  inflasi  yang  rendah.  Di  tengah  meningkatnya  ketidakpastian  global, ekonomi Filipina masih tetap kuat. Hal tersebut terlihat dari peningkatan pertumbuhan ekonominya pada Tahun  2020.  Singapura  menunjukkan  tren  pertumbuhan  menurun  pada  2020.  Hal  tersebut  dipengaruhi oleh penurunan siklus  elektronik dan  ketegangan AS-Cina [24]. Sementara untuk  negara  lainnya seperti Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam dapat dilihat pada Gambar 3 .
Gambar 3. Kurva pertumbuhan ekonomi  Kamboja, Laos, Myanmar, Vietnam Sumber: IMF WEO, 2020.
Gambar  3 menunjukkan  Kamboja  menunjukkan  fiskal  yang  relatif  besar  (lebih  dari  3%  dari PDB) diharapkan akan diperkenalkan pada Tahun 2020 untuk mengurangi dampak negatif potensial dari penarikan  EBA.  Laos  menunjukkan  pertumbuhan  di  sektor  konstruksi  dan  jasa  diperkirakan  akan  tetap kuat  dalam  jangka  menengah  karena  investasi  infrastruktur  yang  berkelanjutan.  Myanmar  menunjukkan risiko  kerugian  mendominasi  ekonomi  Myanmar,  yang  meliputi  ketidakpastian  ekonomi  global,  krisis Rakhine,  dan  domestik  konflik.  Sentimen  ekonomi  Vietnam  tetap  terekspos  secara  global,  mengingat tingginya  perdagangan  terbuka  dan  penyangga  kebijakan  yang  terbatas.  Pertumbuhan  diperkirakan  akan lebih moderat di Tahun 2020 dan 2021 ke kecepatan yang lebih berkelanjutan 6,5% [24].

## Demografi dan Urbanisasi
Urbanisasi merupakan dinamika terpenting dalam perekonomian Asia Tenggara. Infografis pertama ini  merinci  evolusi  populasi  negara-negara  ASEAN  dan  ASEAN  dalam  beberapa  tahun  dan  dekade mendatang. Asia Tenggara secara keseluruhan siap untuk melihat pertumbuhan demografis yang cepat di sebagian  besar  negara. Proyeksi  yang  tercantum  pada Gambar  4 terutama  menyoroti  pertumbuhan demografis  penting  ASEAN,  dari  630  juta  pada  2015,  menjadi  660  juta  penduduk  pada  2020,  720  juta pada  2030,  dan  lebih  banyak  785  juta  pada  2050.  Pertumbuhan  populasi  tertinggi  ditunjukkan  oleh Indonesia dan Filipina.
Negara-negara  ASEAN,  secara  keseluruhan  berada  dalam  tahap  transisi  demografis  yang  lebih maju  menuju  rasio  ketergantungan  yang  lebih  rendah.  Disisi  lain  Cina  mendekati  akhir  kenaikan demografiknya dan akan mengalami defisit demografis. Di banyak negara ASEAN, tingkat kematian dan kesuburan  yang  rendah,  bersama  dengan  populasi  orang  dewasa  usia  kerja  yang  tumbuh  dengan  cepat, akan memberikan beberapa peluang untuk pertumbuhan PDB yang luar biasa dalam 20 hingga 30 tahun ke  depan.  Di  Asia  Tenggara,  tingkat  pertumbuhan  populasi  yang  relatif  stabil  pada  kurang  dari  1%  per tahun melonjak antara Tahun 1950 dan 1990 menjadi lebih dari 2%. Pada tingkat ini, populasi usia kerja di Asia Tenggara akan mencapai 68% dari total populasi di kawasan ini pada Tahun 2025 dan kurang dari 60% pada Tahun 1990. Di samping perubahan ini, rasio ketergantungan telah semakin meningkat dengan cepat ketika ketergantungan kaum muda turun dari 0,77 ke 0,60 [26].
Urbanisasi  mengacu  pada  peningkatan  pangsa  total  populasi  yang  tinggal  di  daerah  perkotaan, yaitu  daerah  yang  secara  administratif  didefinisikan  sebagai  perkotaan,  tetapi  kenyataannya  jauh  lebih kompleks.  Populasi  perkotaan  tidak  statis,  karena  migran  masuk  dan  keluar,  tinggal  dalam  waktu  yang lebih  pendek  atau  lebih  lama,  melakukan  perjalanan  tunggal  atau  kembali  secara  teratur.  Jika  mereka menetap  di  kota,  mereka  tidak  selalu  mendaftar,  dan  hal  ini  dapat  menyebabkan  perbedaan  yang signifikan.  Menurut  Administrasi  Metropolitan  Bangkok  [27],  populasi  Bangkok  adalah  5,7  juta  pada 2010,  tetapi  Kantor  Statistik  Nasional  menghitung  8,2  juta  dalam  sensus  tahun  itu  [28].  Perbandingan data  populasi  resmi  dan  pertumbuhan  izin  bangunan,  lapangan  kerja,  dan  pendaftaran  sepeda  motor menemukan  bahwa  populasi  Kota  Ho  Chi  Minh  pada  Tahun  2007  kemungkinan  sebesar  8,7  juta  dari angka resmi 6,6 juta [29].
Gambar 4. Persentase Kehidupan Populasi Di Lingkungan Urban

## Sumber: Worldometers, 2019
Globalisasi  dan  perdagangan  bebas  mendorong  ekonomi  ASEAN  dan  mereka  mendukung  kota- kota pesisir. Jadi, pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan populasi hanya terpusat di satu atau dua kota besar per negara seperti, Bangkok, Jakarta, Kota Ho Chi Minh, Kuala Lumpur, dan Manila. Pada Tahun 2015, ASEAN secara resmi memiliki dua kota besar dengan populasi lebih dari 10 juta [30] yaitu Manila (12,9 juta) dan Jakarta (10,3 juta), tetapi wilayah yang dibangun  jauh  lebih besar dan membentang jauh melampaui  batas  kota.  Sebagian  besar  populasi  “perkotaan”  tinggal  di  luar  wilayah  perkotaan  yang ditentukan  secara  administratif.  Menurut  Ref.  [31],  berdasarkan  “area  terbangun”  diperkirakan  populasi Jakarta adalah 31,8 juta dan Manila sebesar 24,3 juta pada 2017.
Kesenjangan yang lebar dalam pembangunan antara berbagai bagian suatu negara tidak diinginkan secara  sosial  dan  politik,  dan  para  politisi  dan  perencana  tata  ruang  sering  kali  meminta  distribusi  yang
lebih merata. Seruan-seruan semacam itu cenderung bertentangan dengan para ekonom yang berpendapat bahwa  demi  efisiensi,  pasar  harus  menentukan  dimana  investasi  dan  tenaga  kerja  bergerak,  bahkan  jika ini  memusatkan  pertumbuhan  ekonomi  di  satu  atau  dua  kota  yang  sangat  besar  [32].  Pengambilan keputusan politik terpusat memperkuat tren ini, karena bisnis di Asia Tenggara lebih suka untuk bertatap muka  dengan  para  pembuat  keputusan.  Perbedaan  mungkin  menurun  seiring  waktu,  karena  biaya  tanah dan tenaga kerja naik lebih cepat di kota-kota besar daripada di kota-kota kecil dan teknologi transportasi dan  komunikasi  yang  canggih  mengurangi  jarak  antar  tempat.  Di  Thailand,  pembangunan  ekonomi menyebar di luar Bangkok dan sekitarnya, Utara dan Timur Laut, meskipun ini masih merupakan bagian paling miskin di negara ini.
Pada  2019,  Asia-Pasifik  menjadi  populasi  perkotaan  mayoritas  untuk  pertama  kalinya  dalam sejarah.  Menurut  laporan  terbaru  dari  Perserikatan  Bangsa-Bangsa,  akan  ada  1,2  miliar  penduduk  kota baru di wilayah ini pada Tahun 2050. Lonjakan tajam penduduk perkotaan ini akan mengubah ekonomi, masyarakat,  dan  lingkungan  regional.  Dengan  prospek  perubahan  yang  cepat,  pembuat  kebijakan  perlu mulai  mengembangkan  kapasitas  kota  untuk  ketahanan.  Hal-hal  seperti  manajemen  sumber  daya  dan infrastruktur,  risiko  bencana,  dan  ketidaksetaraan  dapat  secara  substansial  mengganggu  keberlanjutan kota. Namun demikian, potensi pembaruan ekonomi dan sosial tetap ada [33].

## Kualitas Udara, Risiko Iklim, dan Degradasi Lingkungan
Akses  ke  udara  bersih  adalah  penentu  utama  kesehatan  manusia,  serta  kondisi  keseluruhan organisme  lain  dan  proses  lingkungan.  Polusi  udara  luar  ruang  adalah  produk  sampingan  umum  dari produksi  industri,  transportasi  bermotor,  dan  pada  kenyataannya  proses  sentral  yang  menopang pertumbuhan ekonomi global selama sekitar satu abad terakhir. Di sisi lain,  polusi udara  dalam ruangan sering  dikaitkan  dengan  kekurangan  pembangunan.  Tidak  adanya  alternatif  yang  terjangkau  mendorong pembakaran  bahan  bakar  padat  seperti  kotoran  dan  kayu  untuk  energi,  meskipun  memiliki  efek berbahaya.  Polusi  udara  merupakan  masalah  utama  yang  terjadi  di  kota-kota  berkembang  di  Asia  yang menyebabkan penyakit pernapasan hingga kematian. Sifat luas dari masalah ini merongrong produktivitas dan  pendapatan  angkatan  kerja,  yang  menyebabkan  banyak  kerugian  ekonomi.  Sebagai  contoh,  sebuah studi terbaru memperkirakan bahwa pada Tahun 2005 kesejahteraan mengalami penurunan terkait dengan polusi udara di Tiongkok yaitu sekitar $151 miliar (dolar 2010) [34].
Polusi  udara  umumnya  melebihi  tingkat  aman  di  kota-kota  Asia  yang  sedang  berkembang.  Emisi gas  beracun  dan  bahan  partikulat  dari  kendaraan  bermotor,  industri,  dan  penyebab  lain  menjadi  pemicu meningkatnya polusi udara di perkotaan yang dapat meningkatkan risiko penyakit pernapasan dan kanker [35]. Secara global, diperkirakan 65% kematian akibat polusi udara perkotaan  terjadi di Asia  [36]. Pada tingkat agregat ada peningkatan  yang  signifikan dalam beberapa waktu terakhir  [37], tetapi tanpa  upaya mitigasi yang diperbarui, seperti standar emisi yang lebih ketat dan program pemantauan yang lebih kuat, situasinya di seluruh wilayah dapat memburuk secara substansial.
Penurunan  kualitas  udara  di  Asia  Tenggara,  yang  disebabkan  oleh  kebakaran  hutan  di  sebagian wilayah Indonesia dan sub-wilayah Mekong, telah menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas perjanjian ASEAN untuk mencegah polusi kabut asap. Perjanjian ASEAN tentang Polusi Asap Lintas Batas adalah perjanjian  lingkungan  yang  mengikat  secara  hukum  yang  diterapkan  untuk  semua  10  negara  anggota ASEAN,  yang  ditandatangani  pada  Tahun  2002,  untuk  mengurangi  polusi  kabut  asap  terutama  melalui kegiatan  pemantauan  dan  pencegahan.  Indonesia  adalah  negara  terakhir  yang  meratifikasi  Perjanjian ASEAN tentang Polusi Asap Lintas Batas (AATHP) dan menyerahkan dokumen ratifikasi ke Sekretariat ASEAN pada Januari 2015 [38].
Menurut Indeks Risiko Iklim Global, empat dari sepuluh negara di dunia yang paling terpengaruh oleh perubahan iklim terletak di Asia Tenggara yaitu Myanmar, Filipina, Thailand, dan Vietnam. Negara tetangga  Bangladesh  juga  berada  di  peringkat  sepuluh  besar  [39].  Demikian  pula,  Indeks  Kerentanan Iklim mengklasifikasikan populasi dan ekosistem kawasan sebagai “sangat” atau “sangat” rentan terhadap perubahan  iklim[40].  Geografi  khusus  Asia  Tenggara  membuat  kemungkinan  bahwa  perubahan  iklim akan  memengaruhi  hubungan  antar  negara.  Daerah  ini  memiliki  perbatasan  internasional  yang  rumit, seperti diantaranya Thailand dan tetangganya, atau di pulau Kalimantan / Kalimantan, yang terbagi antara Brunei Darussalam, Indonesia, dan Malaysia. Indonesia terdiri dari lebih dari 17.000 pulau dan  Filipina memiliki lebih dari 7000 pulau. Saham Myanmar langsung perbatasan darat dengan kekuatan besar Cina dan India, Laos dan Vietnam berbatasan dengan Cina, dan Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Filipina  semua  memiliki  perbatasan  laut  dengan  Cina.  Kompleksitas  geografis  tersebut  menimbulkan banyak  risiko  perkembangan  terkait  iklim  meluas  dari  satu  negara  ke  negara  lain,  tetapi  juga  peluang untuk negara dalam mengoordinasikan mitigasi iklim mereka dan langkah-langkah adaptasi [41]. Indeks
Resiko  Iklim  Global  memberi  peringkat  kerentanan  masing-masing  negara  ASEAN  terhadap  perubahan iklim seperti yang terlihat pada Tabel 4.
Tabel 4. Peringkat resiko iklim di negara ASEAN
Myanmar Philippines Vietnam Thailand Cambodia Indonesia Laos Malaysia Brunei Darussalam Singapore Sumber: Ref. [39]

## Akses, Keterjangkauan Dan Keamanan Energi
Negara-negara  ASEAN memiliki  tantangan bersama mengenai  keamanan  energi, yaitu memenuhi permintaan  energi  yang  meningkat  dengan  cara  yang  aman,  terjangkau,  dan  berkelanjutan.  Dengan memperluas  model  gravitasi  dan  spesifikasi  model  dapat  memperkenalkan  serangkaian  variabel  kunci untuk menangkap penyebaran energi terbarukan, efisiensi  energi, dan tingkat integrasi ekonomi regional. Tiga  langkah  penting  dalam  tantangan  ini  yaitu  memastikan  pasokan  energi  terbarukan,  peningkatan efisiensi energi, dan integrasi ekonomi yang lebih kuat. Dengan menggunakan data tahunan di 440 negara selama  periode  1995-2016  yang  menunjukkan  peran  pasokan  energi  terbarukan,  peningkatan  efisiensi energi,  dan  integrasi  ekonomi  dalam  perdagangan  energi  bilateral.  Berdasarkan  temuan  tersebut, rekomendasi kebijakan disediakan untuk membantu pengambil keputusan ASEAN menentukan kebijakan keamanan energi di masa depan [42].
Asia  Tenggara  adalah  kawasan  yang  sangat  berpotensi  sebagai  energi  global,  dengan  kecepatan permintaan  energi  tumbuh  dua  kali  lipat  dari  Cina.  Masa  sekarang  hingga  2040,  permintaan  energi  di kawasan  itu  diperkirakan  akan  tumbuh  hampir  dua  pertiga,  yang  berkontribusi  terhadap  12%  dari permintaan  global.  Pada  saat  yang  sama,  ekonomi  regional  akan  lebih  dari  tiga  kali  lipat,  dan  populasi akan  naik  seperlima,  dengan  populasi  perkotaan  saja  tumbuh  lebih  dari  150  juta  orang.  Ada  perbedaan besar  dalam  situasi  dan  tren  energi  diantara  sepuluh  negara  ASEAN.  Brunei  Darussalam  ukurannya serupa dengan Luksemburg dalam hal populasi (kurang dari 0,5 juta) dan penggunaan energi per kapita, yang  melebihi  rata-rata  negara-negara  anggota  IEA  sebesar  45%,  sementara  Kamboja,  Myanmar,  dan Filipina masih dibawah seperdelapan dari rata-rata IEA. Namun secara bersamaan, penggunaan energi per kapita  kini  telah  mencapai  sekitar  setengah  dari  rata-rata  dunia,  menunjukkan  ruang  lingkup  yang  besar untuk pertumbuhan permintaan energi di masa depan [43].
Indonesia memiliki permintaan energi tertinggi, terhitung lebih dari 35% dari total wilayah, diikuti oleh Thailand. Bahan bakar fosil mendominasi energi primer di kawasan tersebut, terhitung hampir 75% dari total pada 2016. Pangsa ini diperkirakan akan tetap stabil hingga 2040. Namun, Asia Tenggara akan berubah  dari  daerah  ekspor  bersih  menjadi  daerah  yang  akan  perlu  mengimpor  untuk  memenuhi permintaan energinya yang terus meningkat. Permintaan minyak akan naik sekitar 40% dan konsumsi gas alam  hampir  60%,  sementara  produksi  minyak  turun  sepertiga  dan  gas  produksi  hampir  tetap  level. Batubara sendiri menyumbang hampir 40% dari permintaan energi pertumbuhan dan menyusul gas dalam campuran listrik. Energi rendah karbon juga tumbuh dengan kuat. Pangsa energi terbarukan akan hampir berlipat  ganda  karena  penyebarannya  membantu  memenuhi  kenaikan  listrik  menuntut  dan  memperluas akses energi [43].
Masih terbatasnya akses penggunaan listrik dan bahan bakar memasak modern merupakan bentuk dari  kemiskinan  energi.  Akses  ke  energi  modern  membutuhkan  teknologi  dan  instrumen  dan  sumber pembiayaan  yang  lebih  baik.  Model  kemitraan  publik-swasta  yang  berpihak  pada  masyarakat  miskin adalah  motor  penggerak  yang  berguna  untuk  meningkatkan  modal  investasi.  Lima  faktor  tampaknya diperlukan dalam kombinasi  untuk program  dan kemitraan  untuk berhasil mempromosikan akses energi dan  memberantas  kemiskinan  energi  yaitu  memilih  teknologi  yang  tepat,  mempromosikan  partisipasi masyarakat,  menekankan  pemeliharaan  dan  layanan,  menggabungkan  layanan  dengan  pendapatan,  dan membangun kapasitas lokal [44].
Wilayah  ASEAN  diberkahi  dengan  sumber  daya  energi  konvensional,  yaitu  minyak,  gas,  dan batubara.  Namun  sumber  daya  tersebut  tidak  merata  diantara  negara-negara  dan  kadang-kadang  terletak
jauh  dari  pusat-pusat  permintaan.  Berdasarkan  Ref.  [45],  pada  Tahun  2015,  wilayah  ASEAN menghasilkan total 2,4 juta barel minyak per hari dan produksi minyak diperkirakan akan menurun pada tingkat 1,4% per tahun dari 2015 hingga 2040, yang menghasilkan 1,6 juta barel produksi minyak per hari pada Tahun 2040. Tren penurunan ini terutama disebabkan oleh ladang minyak yang berada dalam fase penurunan. Adapun produksi gas alami wilayah ASEAN telah menghasilkan total 205 miliar meter kubik gas  alam  pada  Tahun  2015  dan  volume  itu  diperkirakan  akan  menurun  pada  tingkat  0,6%  per  tahun mencapai 177 miliar meter kubik pada Tahun 2040. Perlu dicatat bahwa tren produksi gas alam bervariasi diantara negara-negara anggota, misalnya produksi gas alam tahunan di Brunei Darusssalam diperkirakan akan  stabil  sedangkan  produksi  di  Indonesia  diperkirakan  akan  menghadapi  tren  yang  sedikit  menurun dan produksi gas alam Vietnam diharapkan meningkat. Akhirnya, produksi batubara di kawasan ASEAN diperkirakan  akan  meningkat  pada  Tahun  2040,  sebesar  487  juta  ton  dari  434  juta  ton  batubara  pada Tahun 2015. Mayoritas produksi batubara berasal dari Indonesia.
Terlepas  dari  melimpahnya  bahan  bakar  fosil  konvensional,  wilayah  ini  juga  relatif  diberkahi dengan  sumber  energi  terbarukan  terutama  dalam  hidro  dan  matahari  serta  jenis  energi  terbarukan lainnya, meskipun tingkat dan jenis energi  terbarukan mungkin berbeda dari satu  negara  ke negara  lain. Wilayah ini telah menetapkan target untuk berkontribusi 23% dari pasokan energi primernya dari energi terbarukan  pada  Tahun  2025  [7].  Total  permintaan  energi  final,  total  pasokan  energi  primer,  dan  total produksi listrik oleh negara-negara anggota ASEAN antara 2015 dan 2050 dapat dilihat pada Tabel 5.
Tabel 5. Total permintaan energi, total pasokan energi primer, dan total produksi listrik
Total keseluruhan kebutuhan energi (Mtoe) Total Pasokan Energi Primer (Mtoe) Produksi Listrik Total (TWh) 2015 2030 2040 2050 2015 2030 2040 2050 2015 2030 2040 2050 Indonesia 163 245 314 382 225 394 511 619 234 520 762 1035 Thailand 98 122 144 168 135 174 210 245 178 260 341 422 Vietnam 58 96 128 167 74 128 178 240 153 320 487 716 Philippines 30 58 82 114 52 97 132 175 82 186 287 434 Malaysia 52 71 82 92 86 120 142 158 150 250 321 388 Myanmar 18 31 43 59 20 35 50 69 16 66 103 149 Other ASEAN 17 22 24 24 29 34 36 38 55 68 73 76 Sumber: IEEJ, 2018 [46]
Tabel 5 menunjukkan bahwa pada  Tahun 2050, Indonesia,  Thailand, dan Vietnam memiliki  total permintaan  energi  final  tertinggi  dengan  382Mtoe,  168Mtoe,  dan  167Mtoe,  masing-masing  diikuti  oleh Filipina,  Malaysia,  dan  Myanmar  masing-masing  dengan  114Mtoe,  92Mtoe,  dan  59Mtoe.  Secara keseluruhan,  negara-negara  anggota  ASEAN  menunjukkan  peningkatan  permintaan  energi  final  antara 2015  dan  2050.  Dalam  hal  pembangkit  listrik,  pada  2015  Indonesia  adalah  produsen  listrik  terbesar  di kawasan ini dengan total listrik yang dihasilkan adalah 234TWh dan diproyeksikan akan meningkat lebih dari empat kali lipat pada Tahun 2050 hingga 1.035TWh. Penghasil listrik terbesar kedua di wilayah ini adalah Thailand, diikuti oleh Vietnam, Malaysia, Filipina, Myanmar, dan  negara ASEAN lainnya. Impor energi bersih oleh masing-masing negara anggota ASEAN antara 2010 dan 2030 dapat dilihat pada Tabel 6 .  Negara  dengan  impor  bersih  negatif  mencerminkan  bahwa  negara  tersebut  merupakan  negara pengekspor  neto.  Indikator  ini  membantu  menentukan  kemungkinan  mengamankan  pasokan  energi  di kawasan melalui interkoneksi infrastruktur energi yang ada dan yang akan datang.
Tabel 6. Impor batubara, migas, dan listrik Impor Batubara Bersih (Mtoe) Impor Minyak Bersih (Mtoe) Impor Gas Alam Bersih (Mtoe) Impor Listrik Bersih (Mtoe) 2010 2020 2030 2010 2020 2030 2010 2020 2030 2010 2020 2030 Brunei Darussalam 0 0 0 7.54 -6.66 -5.09 -7.99 -7.1 -5.6 0 0 0 Indonesia -142 -196 -279 19.28  53.63  98.74 -27.06 -6.5 36.2 0 0 0 Thailand 10.02  14.95  17.56 34.5 49.32  69.74 4.16 11.2 19.3 0.49 2.63 3.85 Malaysia 9.37 14.05  11.99 -7.7 11.45  25.16 -21.81 -36 -32 -0 -0 -0.02 Philippines 2.87 7.74 18.59  13.72 17.1 25.14 0 0 0 0 0 0 Singapore 0.12 0.63 0.49 56.8 72.15  85.13 7.82 8.91 9.5 0 0 0 Vietnam -7.7 -4.03 7.45 -2.96 6.48   23.09 0.22 -1.7 9.34 0.48 0.69 0.69 Sumber: APERC, 2013 [47]
Berdasarkan Tabel 6 , Indonesia tetap menjadi eksportir batubara utama di wilayah ini antara 2010 dan 2030. Di sisi lain, Thailand, Malaysia, Filipina, dan Singapura adalah importir bersih batubara hingga 2030. Brunei Darussalam diproyeksikan akan tetap sebagai eksportir minyak netto antara 2010 dan 2030 dan  negara-negara  anggota  ASEAN  lainnya  tetap  sebagai  importir  minyak  bersih  pada  2030.  Malaysia dan Vietnam akan mengubah posisinya dari eksportir minyak bersih pada 2010 menjadi importir minyak bersih pada 2020. Dalam hal gas alam, Brunei Darussalam dan Malaysia diperkirakan akan tetap sebagai eksportir  bersih  antara  2010  dan  2030.  Namun,  Indonesia  dan  Vietnam  diperkirakan  akan  mengubah posisi  mereka  dari  eksportir  bersih  gas  alam  pada  Tahun  2020  menjadi  importir  bersih  gas  alam  pada Tahun  2030.  Thailand  dan  Singapura  diperkirakan  akan  tetap  sebagai  importir  gas  alam.  Pada  impor listrik  bersih,  Thailand  dan  Vietnam  diproyeksikan  tetap  sebagai  importir  bersih  listrik  hingga  Tahun 2030. Di sisi lain, Malaysia akan tetap sebagai eksportir listrik bersih yang tidak signifikan [48].

## Investasi dan Pembiayaan
Ekonomi digital ASEAN telah berkembang pesat, didukung oleh jaringan digital yang berkembang pesat  dan  jumlah  pengguna  ponsel  dan  internet.  ASEAN  memiliki  jumlah  pengguna  internet  terbesar ketiga  di  dunia  setelah  Cina  dan  India.  Partisipasi  aktif  wilayah  ini  dalam  pengembangan  digital  dan promosi investasi dalam infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) adalah pendorong utama pertumbuhan  ini.  Ekonomi  internet  (transaksi  yang  dilakukan  secara  online)  diperkirakan  bernilai  $50 miliar pada Tahun 2017 dan diharapkan menjadi ekonomi $200 miliar pada  Tahun 2025. Namun, untuk memenuhi  potensi  ini,  diperlukan  kebijakan  dan  kerangka  kerja  regulasi  yang  tepat  untuk  mendorong partisipasi  dan  investasi  lebih  lanjut  oleh  sektor  swasta.  Hal  ini  juga  membutuhkan  penanganan  berupa tantangan dan potensi kelemahan terkait dengan pertumbuhan ekonomi digital yang cepat [49].
Meningkatkan konektivitas digital dan investasi ke dalam ruang digital ASEAN untuk mendukung basis  konsumen  yang  berkembang  di  kawasan  ini,  dapat  meningkatkan  potensi  rantai  pasokan  kawasan dan meningkatkan tarikan gravitasi untuk perusahaan multi-nasional dan perusahaan. Masterplan tentang Konektivitas ASEAN 2025 telah menyatakan hal tersebut $220 miliar hingga $650 miliar dalam dampak ekonomi tahunan tambahan di ASEAN pada Tahun 2030 dapat disuntikkan ke ASEAN melalui teknologi baru dan ekonomi internet [50]. Potensinya dipahami dengan jelas oleh perusahaan-perusahaan AS, Cina, dan Jepang yang berinvestasi dalam teknologi informasi dan komunikasi (TIK) selama dua tahun terakhir. Tetapi  kemajuan  digital  ASEAN  masih  beragam  [51].  Misalnya,  di  lima  negara  ASEAN, E-Commerce mewakili dibawah 3% atau kurang dari total penjualan ritel, dibandingkan dengan Cina dengan 23% [52]. Namun ada titik terang. Anggota ASEAN menandatangani Perjanjian ASEAN tentang E-Commerce pada bulan  November  untuk  pertama  kali  di  dunia  [53].  Namun,  mengubah  perjanjian  menjadi  bukti  fisik seperti  infrastruktur  pembayaran  elektronik  regional  atau  memungkinkan  pergerakan  bisnis  lintas  batas, kolaborasi  keamanan cyber untuk  menanamkan  kepercayaan  konsumen  dan  pemerintah,  dan pengembangan rezim akses pasar sangat penting.
Daya  tarik  Perhimpunan  Bangsa  Bangsa  Asia  Tenggara  (ASEAN)  sebagai  kawasan  ekonomi modern  yang  lebih  terintegrasi  dapat  dikaitkan  dengan  banyak  faktor  termasuk  eksekusi  yang  tak  kenal lelah  dan  datang  bersama  berbagai  kebijakannya,  memperdalam  kerja  sama  Negara  Anggota  ASEAN (AMS),  keterbukaan  untuk  berdialog,  dan  perbaikan  menyeluruh  berkelanjutan  dalam  kemudahan melakukan  bisnis  [54]  yang  mewakili  kebijakan  dalam  praktik  pasar.  Daya  tarik  paling  baik  dibuktikan dengan  pertumbuhan  FDI  yang  stabil  ke  ASEAN  yang  mencapai  ketinggian  $137  miliar  pada  Tahun 2017,  bagian  yang  mengesankan  20%  dari  semua  FDI  global  untuk  pengembangan  ekonomi.  FDI  juga beragam  dari  manufaktur  menjadi  layanan  ritel  dan  nilai  tambah  baru  industri  seperti  kesehatan,  R&D, dan E-Commerce [55]. Kebijakan dan inisiatif pertumbuhan baru untuk diperhatikan pada 2018 dan awal 2019,  kebijakan  berwawasan  ke  depan  baru  terus  diperkenalkan  yang  sangat  relevan  dengan  komunitas global  peserta  ASEAN.  Misalnya,  kerangka  kerja  ASEAN  tingkat  tinggi  tentang Elektronic  Commerce [55]  setuju  untuk  mengenali  dan  mendorong  AMS  kerjasama  untuk  membangun E-Commerce lintas batasnya  fitur  termasuk  perdagangan  tanpa  kertas,  interoperable  otentikasi  elektronik  dan  tanda  tangan elektronik untuk meminimalkan hambatan terhadap arus informasi. Itu diikuti oleh survei tata kelola data ASEAN untuk sektor swasta ke mengkalibrasi kebijakan terkait data. Letter of Intent telah ditandatangani antara  bank  sentral  Thailand,  Malaysia,  Indonesia,  dan  Filipina  untuk  memulai  diskusi  tentang  suatu pembentukan  kerangka  kerja  penyelesaian  mata  uang  lokal  yang  akan  memfasilitasi E-Commerce lintas batas  yaitu  diantisipasi  pada  akhir  2019  [56].  Sebagai  langkah  awal,  pusat  bank  juga  bekerja  pada pembayaran  instan  lintas  batas  dengan  hubungan  langsung  pertama  antara  Thailand  dan  Singapura diharapkan pada Tahun 2020.

## Kebijakan Energi, Harga, dan Regulasi
Energi  memegang  peran  sentral  dan  posisi  strategis  dalam  sektor  sosial,  ekonomi,  budaya,  dan politik yang menggerakkan roda peradaban dengan menopang semua kebutuhan masyarakat. Energi dapat dimanfaatkan  untuk  kegiatan  yang  berkaitan  dengan  pembangkit  listrik,  pendinginan,  dan  pemanasan [57,58]. Energi juga digunakan  untuk berbagai kebutuhan rumah tangga, bisnis dan industri pendukung, dan perdagangan komersial. Peran energi dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, bisnis, dan industri, serta  barang-barang  yang  diperdagangkan,  mendorong  penggunaannya  dalam  skala  besar.  Dengan demikian,  meningkatnya  kebutuhan  komunitas  energi  membutuhkan  pasokan  energi  yang  tidak  terbatas dan berlimpah. Namun, peningkatan kebutuhan masyarakat tidak diimbangi dengan pasokan sumber daya energi yang terbatas, karena telah dieksploitasi secara masif untuk memenuhi kebutuhan manusia.
Saat ini, negara-negara Asia Tenggara telah mengalami kesenjangan yang signifikan antara jumlah produksi  energi  dan  konsumsi  saat  dibandingkan  dengan  tahun-tahun  sebelumnya.  Pemerintah  negara- negara Asia Tenggara mempromosikan untuk mengembangkan sumber energi baru dan terbarukan karena wilayah  tersebut  kaya  akan  sumber  energi  yang  berlimpah  [59][60][61].  Saat  ini,  teknologi  energi terbarukan telah dikenal secara luas sebagai alat untuk membatasi emisi gas rumah kaca dan memberikan solusi  terintegrasi  di  sebagian  besar  negara  [62][63].  Energi  terbarukan  dianggap  sebagai  energi  yang ramah  lingkungan,  lebih  bersih,  ramah,  dan  lebih  terjangkau  [64][65][66].  Hal  ini  juga  diduga  dapat mendorong  pertumbuhan  ekonomi  bangsa.  Populasi  yang  terus  meningkat,  pertumbuhan  ekonomi  yang cepat  dan  sumber  energi  yang  melimpah,  mendorong  adopsi  energi  terbarukan  di  negara-negara  Asia Tenggara [67][68][69][70]. Beberapa negara di Asia Tenggara kini berupaya meningkatkan porsi sumber energi  terbarukan  untuk  mengurangi  ketergantungan  pada  bahan  bakar  fosil  [71][72][73].  Kesenjangan yang  lebih  signifikan  antara  potensi  pasokan  dan  permintaan  energi  dapat  menghambat  pembangunan ekonomi  dan  sosial  di  Asia  Tenggara  [74][75][16][76].  Energi  terbarukan  adalah  sumber  listrik  yang tidak dapat dihindari untuk mengurangi emisi gas rumah kaca di wilayah tersebut [77][78][76][79].
Kebijakan  untuk  mempromosikan  kepercayaan  pada  internet  dan  kegiatan  digital  sangat  penting untuk  meningkatkan  partisipasi  dalam  ekonomi  digital.  Ini  termasuk  kebijakan  dan  peraturan  tentang transaksi  elektronik,  arus  data  lintas  batas,  keamanan  siber,  privasi  data,  dan  konsumen  perlindungan. Sementara  undang-undang  tentang  transaksi  elektronik  telah  diberlakukan  di  sekitar  kawasan  Asia Tenggara,  sebagian  besar  kebijakan  dan  peraturan  data  belum  dikembangkan.  Dalam  beberapa  kasus, mereka  menimbulkan  resiko  potensial  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  digital.  Sebagai  contoh,  negara- negara  yang  mengadopsi  kebijakan  yang  mengambil  pendekatan  menyeluruh  yang  membutuhkan pelokalan  data  didalam  batas-batas  nasional  membatasi  potensi  perusahaan  mereka  sendiri  untuk memanfaatkan  teknologi  digital  sebagai  kendaraan  untuk  pertumbuhan,  dan  resiko  yang  memicu pendekatan  yang  hampir  sama  terhadap  kebijakan  data  di  negara  lain.  Jika  pemerintah  mendefinisikan kebutuhan untuk melokalkan data, itu harus disyaratkan hanya dalam situasi yang terdefinisi dengan jelas, berdasarkan klasifikasi jenis dan penggunaan data, seperti nasional keamanan atau data kesehatan pribadi [80].
Kebijakan  energi  di  Malaysia  berfokus  pada  konservasi  lingkungan,  keberlanjutan,  konsumsi sumber daya yang efektif, dan penyediaan layanan berkualitas tinggi bagi semua pemangku kepentingan [81]. Pembentukan kebijakan energi  terbarukan di Malaysia telah melihat banyak upaya yang dilakukan oleh  pemerintah  untuk  mengembangkan  dan  mempromosikan  penggunaan  sumber  daya  terbarukan, sementara juga terus mensubsidi harga produk minyak bumi terlepas dari kenaikan global harga mereka. Pada  saat  yang  sama,  program  energi  terbarukan  skala  kecil  sedang  dipromosikan.  Sedangkan  di Indonesia,  konsumsi  energi  diperkirakan  meningkat  tiga  kali  lipat  selama  periode  2010-2030.  Produksi energi  tradisional  dari  bahan  bakar  fosil  telah  gagal  mengimbangi  perkembangan  dan  pertumbuhan. Untuk  memastikan  pasokan  energi  yang  berkelanjutan,  pemerintah  memperkenalkan  kebijakan  untuk mengamankan  energi  untuk  masa  depan  [82].  Salah  satu  faktor  yang  memiliki  pengaruh  besar  pada dukungan energi non-fosil di Indonesia terkait dengan tata kelola multi-level. Kurangnya kesadaran akan niat  nasional  di  antara  otoritas  daerah,  bersama  dengan  konsultasi  yang  buruk  dalam  proses  pembuatan kebijakan  di  antara  para  pembuat  keputusan  baik  secara  vertikal  dan  horizontal  menyebabkan kesalahpahaman tentang keadaan lokal di antara para pembuat kebijakan nasional  [83]. Faktor-faktor ini mewakili  hambatan  utama  untuk  pengembangan  energi  terbarukan.  Ketika  tata  kelola  multi-level mempromosikan  energi  terbarukan  menjadi  jauh  lebih  rumit  tergantung  pada  sumber  energi  tertentu. Diferensiasi  vertikal  sejalan  dengan  proses  pengambilan  keputusan  perlu  ditambahkan  pada  fragmentasi tanggung jawab horisontal terkait regulasi energi [84] untuk memahami hambatan dan potensi dukungan energi terbarukan di Indonesia.
Tabel 7. Kebijakan lanskap Asia Tenggara Negara Kebijakan Lanskap Malaysia Target Energi Terbarukan, FiTs, RPS, kewajiban biofuel, insentif fiskal, pembiayaan publik Indonesia Target Energi Terbarukan, FiTs, RPS, kewajiban biofuel, intensif fiskal, pembiayaan publik, pelelangan umum Singapura Pembiayaan publik, pelelangan umum, pengukuran bersih Thailand Target Energi Terbarukan, FiTs, kewajiban biofuel, insentif fiskal, pembiayaan publik Filipina Target Energi Terbarukan, FiTs, RPS, kewajiban biofuel, insentif fiskal, pembiayaan publik, pelelangan umum, pengukuran bersih Vietnam Target Energi Terbarukan, REC yang dapat diperdagangkan, insentif fiskal Laos N/A Kamboja N/A Brunei Darussalam N/A Myanmar N/A Sumber: [9]
ASEAN  diberkahi  dengan  sumber  daya  energi  terbarukan  yang  berlimpah  seperti  energi  angin, biomassa,  tenaga  air,  panas  bumi,  energi  surya  dan  lainnya.  Meskipun  memiliki  potensi  besar, pemanfaatannya saat ini relatif sedikit dibandingkan dengan sumber daya energi fosil dan mineral. Secara global,  pengembangan  energi  angin  adalah  salah  satu  yang  tercepat  diantara  sumber  daya  energi terbarukan.  Kapasitas  angin  telah  berlipat  dua  setiap  3  tahun  sejak  dekade  terakhir  sementara  biaya teknologi  telah  menurun.  Biaya  saat  ini  adalah  $  850-950  /  kW  untuk  onshore  dan  $1.100-1.200  /  kW untuk  lepas  pantai  [85].  Negara-negara  ASEAN  dengan  rezim  angin  yang  dapat  dieksploitasi  secara komersial  adalah  Kamboja,  Indonesia,  Laos,  Filipina,  Thailand,  dan  Vietnam.  Pengukuran  angin,  studi proyek dan pengembangan secara aktif dilakukan di  Filipina, Vietnam, dan Thailand. Meskipun potensi energi angin sangat besar, pemanfaatan sumber daya angin relatif kecil. ASEAN Pricing Standardization bertujuan  untuk  mempromosikan  paritas  harga  perangkat  lunak  dan  perangkat  keras  TI  yang  dijual kepada  perusahaan  di  berbagai  negara  anggota  ASEAN.  Inisiatif  Standardisasi  Harga  ASEAN  selaras dengan  tujuan  Cetak  Biru  AEC  2025,  untuk  menciptakan  'Ekonomi  Yang  Sangat  Terintegrasi  dan Kohesif' dan 'A Global ASEAN'. Dengan mempromosikan paritas ASEAN dimulai dengan harga barang dan jasa, untuk memperkuat konsep identitas ASEAN yang harmonis di kancah internasional [86].
Menurut laporan IMF (2013) tentang subsidi energi, sebagian besar anggota ASEAN menyediakan energi  subsidi.  Laporan  IMF  juga  menunjukkan  bahwa  dalam  hal  subsidi  sebelum  pajak,  Indonesia memberikan  subsidi  tertinggi  untuk  produk  minyak  bumi  (2,58  persen  dari  PDB)  sementara  Thailand memberikan subsidi tertinggi untuk listrik dan batubara (1,64 persen dan 0,25 persen dari PDB), masing- masing)  dan  Malaysia  memberikan  subsidi  tertinggi  untuk  gas  alam  (0,31  persen  dari  PDB)  [87]. Amandemen hukum nasional kemungkinan akan menjadi masalah rumit di antara anggota ASEAN; pada awalnya,  ketika  harmonisasi  undang-undang  sedang  dikerjakan,  potensi  keuntungan  dari  perdagangan energi dan investasi masih harus dieksplorasi sambil mengakui batas-batas yang ditetapkan oleh  hukum nasional. Berkenaan dengan reformasi peraturan untuk membantu liberalisasi perdagangan dan investasi, alternatifnya  bisa  dilanjutkan  dengan  tujuan  bersama  yaitu  restrukturisasi  pasar  dan  kompetisi  yang dipimpin  swasta  atau  untuk  melanjutkan  meskipun  ada  industri  yang  terintegrasi  secara  vertikal  dan monopoli  milik  negara.  Reformasi  peraturan  merupakan  tantangan  serius,  mengingat  beberapa  anggota ASEAN bahkan tidak memiliki regulator independen ( Tabel 8 ) [88].
Singapura pertama kali merilis panduan e-pajak tentang kerangka Pelaporan Negara demi Negara (CbCR) untuk perusahaan multinasional yang berkantor pusat di Singapura pada Oktober 2016. Indonesia merilis  peraturan  Menteri  Keuangan  PMK  213  pada  Desember  2016,  memberikan  tenggat  waktu  yang sangat  ketat  bagi  wajib  pajak  untuk  mematuhi  dengan  peraturan  baru  tersebut.  Malaysia  dan  Vietnam segera  merilis  pedoman  mereka  sendiri  pada  awal  2017.  Kamboja  memperkenalkan  aturan  TP  pada Oktober  2017.  Pada  Januari  2018,  Kabinet  Thailand  menyetujui  Rancangan  Undang-Undang  penentuan harga  transfer  yang  akan  menambahkan  ketentuan  TP  spesifik  ke  Kode  Pendapatan,  yang  akan  berlaku efektif  untuk  tahun-tahun  akuntansi  yang  dimulai  pada  atau  setelah  1  Januari  2017.  Dengan  beberapa perubahan  legislatif  diberlakukan  pada  Februari  2018,  Singapura  sekarang  sepenuhnya  berlangganan Tindakan  13  dan  telah  menerbitkan  pedoman  TP  yang  diperbarui,  sepenuhnya  mengadopsi  Tindakan  8 hingga 10 tentang menyelaraskan hasil-hasil TP dengan penciptaan nilai [90].
Tabel 8. Situasi regulasi energi anggota ASEAN Negara Regulator Independen Struktur Brunei Darussalam Departemen Pelayanan Listrik Tidak independen; di bawah Kementerian Energi Konsumen Tunggal Kamboja Otoritas Listrik Kamboja Independen; didirikan pada tahun 2001 Konsumen Tunggal Indonesia Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Tidak  independen;  di  bawah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Konsumen Tunggal Laos Departemen Kelistrikan Tidak  independen;  di  bawah Kementerian Energi dan Pertambangan Konsumen Tunggal Malaysia Komisi Energi Independen; didirikan pada tahun 2001 Konsumen Tunggal Myanmar Kementerian Tenaga Listrik 1 dan 2 Tidak  independen;  di  bawah Kementerian  Tenaga  Listrik  1 dan 2 Konsumen Tunggal Filipina Komisi Pengaturan Energi Independen; didirikan pada 2001b Price Pool Singapura Otoritas Pasar Energi Tidak  independen;  di  bawah Kementerian  Perdagangan  dan Industri Price Pool Thailand Komisi Pengaturan Energi Independen; didirikan pada tahun 2007 Konsumen Tunggal Vietnam Otoritas Pengaturan Ketenagalistrikan Tidak  independen;  di  bawah Kementerian Perindustrian Cost-based Pool Sumber: Ref. [89]

## Proyek Ekonomi
Revolusi  digital  telah  membawa  banyak  manfaat  bagi  Asia  Tenggara,  kawasan  ini  memiliki peluang unik untuk mencapai kemajuan yang lebih cepat dengan memperkuat fondasi ekonomi digitalnya yang  terus  tumbuh.  Setiap  sektor  ekonomi  di  negara-negara  ASEAN  dapat  berbuat  lebih  banyak  untuk menggunakan  teknologi  digital  dan  model  bisnis  yang  lebih  cerdas.  Untuk  membantu  sektor  swasta, pemerintah  juga  perlu  mengubah  diri  dalam  menggunakan  teknologi  seperti  analisis  data  dan  sistem intelijen,  mengembangkan  platform  digital,  dan  menyelaraskan  pendekatan  dengan  prosedur  pengaturan khusus untuk keamanan siber, identitas digital, dan manajemen data [91].
Salah satu cara bagi pemerintah untuk meningkatkan ekonomi adalah dengan memberikan peluang kepada  investor  dalam  mengembangkan  energi  terbarukan  [92][93].  Pemerintah  negara-negara  Asia Tenggara diharapkan dapat mengatasi masalah kekurangan energi dengan merumuskan kebijakan energi yang  tepat.  Akses  ke  energi  terbarukan  yang  terlokalisasi  dapat  secara  ekstensif  meningkatkan  kondisi ekonomi  dengan  cara  memberdayakan  masyarakat  dan  kelompok  untuk  mewujudkan  kontrol  atas pasokan  energi,  mengurangi  harga  energi,  dan  meningkatkan/menciptakan  lapangan  pekerjaan. Keuntungan  finansial  dari  sumber  listrik  lokal  yang  berkelanjutan  di  daerah  pedesaan,  khususnya  di antara  orang  miskin  dan  pulau-pulau  terpencil  di  Asia  Tenggara  harus  dinilai.  Ada  indikasi  yang meningkat  bahwa  solusi  energi  terbarukan  mengurangi  penggunaan  bahan  bakar  dan  memfasilitasi penciptaan pendapatan dan penciptaan lapangan kerja, baik dalam rantai pasokan listrik terbarukan.
Sumber  energi  terbarukan  terutama  meliputi  biomassa,  teknologi  limbah  menjadi  energi,  angin, matahari,  aliran  sungai,  sumber  tenaga  air  yang  menyumbat,  lautan,  sistem  panas  bumi  dan  hibrida. Lonjakan energi terbarukan saat ini sebagian  besar disebabkan oleh penyebaran panel surya di Cina dan di seluruh dunia. Ini tumbuh 50 persen menjadi sekitar 74 gigawatt, menurut  Badan Energi Internasional (IEA) [4]. Dengan perkiraan total permintaan energi mereka akan tumbuh hampir dua pertiga selama dua dekade  berikutnya,  sepuluh  negara  dari  Perhimpunan  Bangsa  Bangsa  Asia  Tenggara  (ASEAN)  akan menjadi  pengubah  permainan  yang  signifikan  bagi  lanskap  energi  global.  Wilayah  ini  diproyeksikan menjadi  ekonomi  terbesar  keempat  di  dunia  pada  Tahun  2030.  Populasi  diperkirakan  akan  meningkat lebih  dari  10%  menjadi  690  juta  pada  Tahun  2020.  Energi  sangat  penting  untuk  pertumbuhan  ekonomi seperti  itu.  Investasi  dalam  kapasitas  pembangkit  listrik  dan  infrastruktur  akan  diperlukan  untuk memenuhi  permintaan  energi  ASEAN,  yang  telah  tumbuh  sebesar  60%  di  masa  lalu  15  tahun.  Badan Energi Internasional (IEA) memperkirakan bahwa investasi akan berlanjut tumbuh dua pertiga lagi pada
Tahun  2040  [85].  Studi  ini  berfokus  pada  kawasan  ASEAN  untuk  mengembangkan  pemahaman  yang lebih baik tentang bagaimana dan untuk sejauh mana tiga pilar memperkuat perdagangan energi regional, memastikan  investasi  masuk  pasokan  energi  terbarukan,  dan  meningkatkan  efisiensi  energi  dapat membantu memperkuat energi keamanan di negara-negara berkembang ini.
ASEAN  adalah  pasar  Internet  dengan  pertumbuhan  tercepat  di  dunia.  Dengan  125.000  pengguna baru  masuk  ke  Internet  setiap  hari,  ekonomi  digital  ASEAN  diproyeksikan  akan  tumbuh  secara signifikan, menambahkan  sekitar $ 1 triliun  untuk PDB regional  selama  sepuluh  tahun ke depan. Tetapi banyak  hambatan  besar  menghalangi  jalannya  potensi  ini.  ASEAN  telah  menetapkan  langkah-langkah kebijakan dan kerangka kerja penting, termasuk Cetak Biru AEC 2025, Masterplan tentang Konektivitas ASEAN 2025, dan Perjanjian Kerangka Kerja e-ASEAN, untuk mengatasi hambatan ini. Namun, tujuan ambisius  ini  akan  menuntut  penelitian  terperinci,  pembuatan  kebijakan  visioner,  dan  penerimaan substansial dari para pemangku kepentingan regional [6].

## 4. Kesimpulan
Energi  terbarukan  merupakan  solusi  pragmatis  yang  harus  dikembangkan  di  kawasan  ASEAN. Dimana Negara-negara ASEAN menghadapi sebuah tantangan terbesar untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat  ASEAN.  Seiring  dengan  pertambahan  jumlah  populasi  yang  terus  meningkat  khususnya  di daerah  perkotaan  (urban)  menyebabkan  permintaan  energi  yang  juga  meningkat.  Namun  dalam pemenuhan permintaan energi, Negara-negara ASEAN tetap harus memperhatikan pengembangan energi yang aman, terjangkau, dan berkelanjutan. Studi ini berfokus pada pengembangan pemahaman yang lebih baik  tentang  pengaruh  tiga  pilar  dalam  memperkuat  perdagangan  energi  regional,  memastikan  investasi pasokan energi terbarukan, dan meningkatkan efisiensi energi yang dapat membantu dalam memperkuat energi keamanan di negara-negara berkembang.

## 5. Referensi
[1] Asia  Pacific  Review  Trans-Asian  pipe,  “Building  the  TransAsean  gas  pipeline,”  Asia  Pacific Review, 2003.
[2] R. Zissler, “Renewable Energy to Replace Coal Power in Southeast Asia October 2019 Pragmatism to Deliver a Sustainable Bright Future,” 2019.
[3] S.M. Shafie, T.M.I. Mahlia, H.H. Masjuki, A. Andriyana,  “Current  energy  usage  and  sustainable energy in Malaysia: a review Renew Sust Energ Rev,” 15, pp. 4370-4377, 2015
[4] International Energy Agency (IEA), Southeast Asia Energy Outlook, 2019.
[5] ERIA, Energy diakses pada Tanggal 23 Februari 2020 di https://www.eria.org/research/topic/energy/?keyword=all&sort=date- desc&start_rec=0&page_size=40
[6] World Economic Forum. Can Southeast Asia keep up with growing energy demand? Diakses pada tanggal  23  Februari  2020  di  https://www.weforum.org/agenda/2019/12/asean-southeast-asia- energy-emissions-renewables/
[7] IRENA and ACE (ASEAN Centre for Energy), Renewable Energy Outlook for ASEAN: A REmap Analysis, Abu Dhabi and Jakarta, www.irena.org/. 2016.
[8] ASEAN  RESP,  “Renewable  energy  support  programme  for  ASEAN”,  www.giz.de/en/ worldwide/16395.html. 2016.
[9] IRENA, Renewable Energy Market Analysis  Southeast Asia, 2018
[10]  S.  W.  Ang,  W.  L.  Choong,  T.  S.  Ng,  “Energy  Security:  Definitions,  Dimensions  and  Indexes. Renewable and Sustainable Energy Reviews,” 42: 1077–1093, 2015.
[11]  C. Winzer, “Conceptualizing Energy Security,” Energy Policy , 46: 36–48, 2012.
[12]  U.  Aydin,  D.  Azhgaliyeva,  “Assessing  Energy  Security  in  Caspian  Region:  The  Geopolitical Implications to European Energy Strategy, In Achieving Energy Security in Asia: Diversification, Integration  and  Policy  Implications,  Farhad  Taghizadeh-Hesary,  Naoyuki  Yoshino,  Young  Ho Chang and Aladdin Rillo (eds.) Singapore: World Scientific, p.257–290, 2019.
[13]  D. Yergin, “Ensuring Energy Security,” Foreign Affairs , 85(2): 69–82, 2006.
[14]  G.  E.  Metcalf,  “The  Economics  of  Energy  Security,”  In  Annual  Review  of  Resource  Economics, Vol 6, edited by G. C. Rausser, 155–174. Palo Alto: Annual Reviews, 2014.
[15]  B.  K.  Sovacool,  I.  Mukherjee,  “Conceptualizing  and  Measuring  Energy  Security:  A  Synthesized Approach Energy,” 36 (8): 5343–5355, 2011.
[16]  S. Tongsopit, N. Kittner, Y. Chang, A. Aksornkij, W. Wangjiraniran, “Energy Security in ASEAN: A Quantitative Approach for Sustainable Energy Policy,” Energy Policy , 90: 60–72, 2016.
[17]  L. Yao, Y. Chang,  “Energy  Security in China:  A Quantitative Analysis and Policy  Implications,” Energy Policy , 67: 595–604, 2014.
[18]  The Asean Post, 30 December 2019, ASEAN growth slower than forecasted, Diakses pada Tanggal 16 Februari 2020 di https://theaseanpost.com/article/asean-growth-slower-forecasted
[19]  OECD  Developmnent  Centre,  Economic  Outlook  For  Southeast  Asia,  China,  and  India  2019: Towards Smart Urban Transportation.
[20]  OECD Development Centre, Medium-term Projection Framework (MPF-2019).
[21]  Global-is-Asian Staff, ASEAN economic trends in 2018, Diakses pada https://lkyspp.nus.edu.sg/gia/article/asean-economic-trends-in-2018
[22]  Asean. Asean Economic Integration Brief No. 05/June 2019
[23]  Focus  Economics,  Economic  Forecasts  from  the  World’s  Leading  Economist,  Diakses  pada  17 Februari 2020 di https://www.focus-economics.com/regions/asean
[24]  Economic Outlook Report 2020, Southeast Asia Economic Overview , 2020.
[25]  ASEAN UP. 4 ASEAN infographics: demography, top cities, urbanization. Diakses pada Tanggal 17 Februari 2020 di https://aseanup.com/asean-infographics-demography-top-cities-urbanization/
[26]  Shawn  Greene,  ASEAN’s  Demographic  Dividend.  2013  yang  diakses  pada  Tanggal  16  February 2020 di https://www.aseanbriefing.com/news/asean-demographic-dividend/
[27]  BMA  –  Bangkok  Metropolitan  Administration  (2013)  Statistical  Profile  of  Bangkok  2013, Bangkok: Bangkok Metropolitan Administration.
[28]  National Solar Observatory (NSO), Annual Report, 2011.
[29]  Dapice,  David,  A.  Jose,  Gomez-Ibanez,  N.X.  Thanh,  Ho  Chi  Minh  City:  The  Challenges  of Growth,  Policy  Dialogue  Paper  Number  2,  Ho  Chi  Minh  City:  Harvard  Kennedy  School  and United Nations Development Programme, 2010.
[30]  UNPD  –  United  Nations  Population  Division  (2015)  World  Urbanization  Prospects  –  The  2014 Revision, New York: United Nations.
[31]  Demographia World Urban Areas, 13th Annual Edition, Belleville: Demographia, 2017.
[32]  The World Bank, Annual Report, 2009.
[33]  ASEAN Today, Kekuatan orang: urbanisasi secara radikal akan mengubah kota ASEAN oleh 2050. Diakses  pada  Tanggal  17  Februari  2020  di  https://www.aseantoday.com/2019/11/the-power-of- people-urbanisation-will-radically-transform-asean-cities-by-2050/?lang=id
[34]  K, Matus, K. M. Nam, N. E. Selin, L. N. Lamsal, J. M. Reilly, S. Paltsev, “Health Damages from Air Pollution in China,” MIT Joint Program on the Science and Policy of Global Change,” Report No. 196, 2011.
[35]  HEI  (Health  Effects  Institute)  (2010),  “Outdoor  Air  Pollution  and  Health  in  the  Developing Countries of Asia: A Comprehensive Review,” HEI International Scientific Oversight Committee,
Special Report 18. Available at:
http://ehs.sph.berkeley.edu/krsmith/publications/2011/heiasiareview.pdf.
[36]  A.J. Cohen, H. R. Anderson, B. Ostra, K. D. Pandey, M. Kryzyanowski, N. Kunzli, K. Gutschmidt, A.  Pope,  I.  Romieu,  J.  M.  Samet,  K.  Smith,  “The  Global  Burden  of  Disease  Due  to  Outdoor  Air Pollution,” J. of Toxicology and Environmental Health Part A , 68, pp.1–7, 2005.
[37]  CAI (Clean Air Initiative) (2010), Air Quality in Asia: Status and Trends 2010 Edition, Available at: http://cleanairinitiative.org/portal/sites/default/files/ documents/AQ_in_Asia.pdf.
[38]  Greenpeace Southeast Asia, 2019, A haze-free ASEAN by 2020 – are we there yet? . diakses pada Tanggal  17  February  2020  di  https://www.greenpeace.org/malaysia/press/2605/a-haze-free-asean- by-2020-are-we-there-yet/
[39]  Kreft, Sönke, D. Eckstein, I. Melchior, 2016, “Global Climate Risk Index 2017: Who Suffers Most from  Extreme  Weather  Events?  Weather-related  Loss  Events  in  2015  and  1996  to  2015,”  https:// germanwatch.org/de/download/16411.pdf, accessed June 8, 2017.
[40]  Maplecroft, “Climate Vulnerability Index 2017,”
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/verisk%20index.pdf,  accessed  February  22, 2020.
[41]  NUPI,  Impact  of  Climate  Change  on  ASEAN  International  Affairs  Risk  and  Opportunity Multiplier, ISSN: 1894-650X, 2017.
[42]  Liu,  Yang,  Sheng,  Zhong,  Azhgaliyeva,  Dina, Toward  Energy  Security  in  ASEAN:  Impacts  of Regional Integration, Renewables, and Energy Efficiency , 2019.
[43]  International Energy Agency (IEA), Energy Security in ASEAN +6 , 2019.
[44]  Sovacool, K. Benjamin, Energy Access and Energy Security in Asia and the Pacific , ISSN  1655- 5252, 2013.
[45]  ACE  (2017),  The  5th  ASEAN  Energy  Outlook  2015-2040.  ASEAN  Centre  for  Energy,  Jakarta. (http://www.aseanenergy.org/resources/the-5th-asean-energy-outlook/)
[46]  IEEJ (2017), Asia/World Energy Outlook 2018, (https://eneken.ieej.or.jp/data/7748.pdf)
[47]  APERC  (2013),  APEC  Energy  Demand  and  Supply  Outlook,  5th  Edition.  Asia  Pacific  Energy Research Centre, Tokyo. (http://aperc.ieej.or.jp/publications/reports/outlook.php)
[48]  Endang Jati Mat Sahid, T. C. Sin, G. C. Hock, “Energy Security in ASEAN Region: Its challenges. IOP Conf,” Series: Earth and Environmental Science , 268, 012168, 2019.
[49]  ASEAN Investment Report, Foreign Direct Investment and the Digital Economy in ASEAN, 2018.
[50]  Master Plan on ASEAN Connectivity 2025, p.48.
[51]  http://www.southeast-asia.atkearney.com/documents/10192/6986374/ASEAN+Digital+Revolution. pdf/86c51659-c7fb-4bc5-b6e1-22be3d801ad2
[52]  https://sbr.com.sg/retail/news/chart-day-singapore-lags-japan-and-china-e-commerce-use
[53]  https://www.mti.gov.sg/te-IN/Newsroom/Speeches/2018/11/Opening-remarks-for-the-ASEAN- Agreement-on-Electronic-Commerce
[54]  https://www.bangkokpost.com/business/news/1586378/trade-department-pushes-12-priorities-for- asean-chair
[55]  https://www.rsis.edu.sg/rsis-publication/cms/co18003-aseans-electronics-sector-facing-the- disruptive-trends/#.XD2IjPlubIU
[56]  http://asw.asean.org/
[57]  G. Faninger, Economic Perspectives of Renewable Energy Systems , pp. 1–119, 2012.
[58]  E.  Park, Potentiality  of  renewable  resources:  economic  feasibility  perspectives  in  South  Korea , 2017.
[59]  Y.  Chang,  Z.  Fang,  Y.  Li,  “Renewable  energy  policies  in  promoting  financing  and  investment among the East  Asia  Summit  countries: quantitative  assessment  and policy implications,” Energy Policy 95 , 427–436, 2016 https://doi.org/10.1016/j.enpol.2016.02.017
[60]  L. Hu, X. Shi, S. Qiao, T. Lin, Y. Li, Y. Bai, B. Wu, S. Liu, N. Kornkanitnan, S. Khokiattiwong, “Sources  and  mass  inventory  of  sedimentary  polycyclic  aromatic  hydrocarbons  in  the  Gulf  of Thailand:  implications  for  pathways  and  energy  structure  in  SE.  Asia.  Sci. Total  Environ .  575, 982–995, 2017. https://doi.org/ 10.1016/j.scitotenv.2016.09.158.
[61]  S. Kumar, “Assessment of renewables for energy security and carbon mitigation in Southeast Asia: the case of Indonesia and Thailand,” Appl. Energy , 163: 63–70, 2016. https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2015.11.019.
[62]  B.  Geng,  X.  Zhang,  Y.  Liang,  H.  Bao,  “Do  favorable  land  price  policy  affect  renewable  energy industry?  Evidence  from  photovoltaics, J.  Clean.  Prod .  119,  187–195,  2016.  https:// doi.org/10.1016/j.jclepro.2015.08.062.
[63]  K.  Morita,  K.  Matsumoto,  “Synergies  among  climate  change  and  biodiversity  conservation measures and policies in the forest sector: a case study of Southeast Asian countries,” For. Policy Econ , 87, 59–69, 2018. https://doi.org/10.1016/j.forpol.2017.10.013.
[64]  H.  Hu,  N.  Xie,  D.  Fang,  X.  Zhang,  “The  role  of  renewable  energy  consumption  and  commercial services trade in carbon dioxide reduction: evidence from 25 developing countries,” Appl. Energy, 211, 1229–1244, 2018. https://doi.org/10.1016/j. apenergy.2017.12.019.
[65]  B.  Kahouli,  “The  causality  link  between  energy  electricity  consumption,  CO2  emissions,  R&D stocks  and  economic  growth  in  Mediterranean  countries  (MCs),” Energy  145 ,  388–399,  2018. https://doi.org/10.1016/j.energy.2017.12.136.
[66]  S.  Nasreen,  S.  Anwar,  I.  Ozturk,  “Financial  stability,  energy  consumption  and  environmental quality:  evidence  from  South  Asian  economies,” Renew.  Sust.  Energ.  Rev .  67,  1105–1122,  2017. https://doi.org/10.1016/j.rser.2016.09.021.
[67]  E. Biyik, M. Araz, A. Hepbasli, M. Shahrestani, R. Yao, L. Shao, E. Essah, A.C. Oliveira, T. del Caño,  E.  Rico,  J.L.  Lechón,  L.  Andrade,  A.  Mendes,  Y.B.  Atlı,  “A  key  review  of  building integrated  photovoltaic  (BIPV)  systems,” Eng.  Sci.  Technol.  an  Int.  J .  20,  833–858,  2017. https://doi.org/10.1016/j.jestch.2017.01.009
[68]  N. Jakica, “State-of-the-art review of solar design tools and methods for assessing daylighting and solar  potential  for  building-integrated  photovoltaics,” Renew.  Sust.  Energ.  Rev .  81,  1296–1328, 2018. https://doi.org/10.1016/j.rser.2017.05.080.
p-ISSN : 2528-3561 e-ISSN : 2541-1934
[69]  F. Obeidat, “A comprehensive review of future photovoltaic systems,” Sol. Energy 163, 545–551, 2018. https://doi.org/10.1016/j.solener.2018.01.050.
[70]  A. K. Shukla, K. Sudhakar, P. Baredar, “A comprehensive review on design of building integrated photovoltaic system. Energy Build,” 128: pp. 99–110, 2016. https://doi.org/ 10.1016/j.enbuild.2016.06.077.
[71]  Y.  B.  Assoa,  L.  Gaillard,  C.  Ménézo,  N.  Negri,  F.  Sauzedde,  “Dynamic  prediction  of  a  building integrated  photovoltaic  system  thermal  behaviour,” Appl.  Energy ,  214,  73–82,  2018. https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2018.01.078
[72]  N.  Gupta,  A.  Tiwari,  G.N.  Tiwari,  “Exergy  analysis  of  building  integrated  semitransparent photovoltaic  thermal  (BiSPVT)  system.  Eng.  Sci.  Technol,” an  Int.  J .,  20,  41–50,  2017. https://doi.org/10.1016/j.jestch.2016.09.013.
[73]  M. Tripathy, H. Joshi, S. K. Panda, “Energy payback time and life-cycle cost analysis of building integrated photovoltaic thermal system influenced by adverse effect of shadow. Appl. Energy 208, 376–389, 2017. https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2017.10.025
[74]  T. Ahmed, S. Mekhilef, R. Shah, N. Mithulananthan, M. Seyedmahmoudian, B. Horan, “ASEAN power  grid:  a  secure  transmission  infrastructure  for  clean  and  sustainable  energy  for  South-East Asia,” Renew. Sust. Energ. Rev . 67, 1420–1435, 2017, https://doi. org/10.1016/j.rser.2016.09.055
[75]  P.  H.  Shaikh,  N.  B.  M.  Nor,  A.  A.  Sahito,  P.  Nallagownden,  I.  Elamvazuthi,  M.  S.  “Shaikh, Building energy for sustainable development in Malaysia: a review,” Renew. Sust. Energ. Rev . 75, 1392–1403, 2017. https://doi.org/10.1016/j.rser.2016.11.128.
[76]  N. Wang, P. E. Phelan, C. Harris, J. Langevin, B. Nelson, K. Sawyer, “Past visions, current trends, and  future  context:  a  review  of  building  energy,  carbon,  and  sustainability,” Renew.  Sust.  Energ. Rev . 82, 976–993, 2018. https://doi.org/10.1016/j.rser.2017.04.114.
[77]  S.  A.  Sarkodie,  V.  Strezov,  “Assessment  of contribution  of  Australia's  energy  production  to  CO2 emissions and environmental degradation  using statistical dynamic approach. Sci,” Total Environ , 639, 888–899, 2018. https://doi.org/10.1016/j. scitotenv.2018.05.204.
[78]  S.  T.  Tan,  H.  Hashim,  P.Y.  Hoo,  A.  H.  A  Rashid,  J.  S.  Lim,  W.  S.  Ho,  “Mitigation  the transboundary  haze  in  ASEAN  country:  biomass  to  energy  GHG  emission  assessment,”  Energy Procedia 105, 1178–1183, 2017. https://doi.org/10.1016/j.egypro.2017.03.406
[79]  H. Zhu, L. Duan, Y. Guo, K. Yu, “The effects of FDI, economic growth and energy consumption on  carbon  emissions  in  ASEAN-5:  evidence  from  panel  quantile  regression,” Econ.  Model ,  58, 237–248, 2016. https://doi.org/10.1016/j.econmod.2016.05.003.
[80]  ASEAN, Investing in ASEAN 2019/2020, 2019.
[81]  T.H. Oh, M. Hasanuzzaman, J. Selvaraj, S.C. Teo, S.C. Chua,  “Energy  policy  and  alternative energy  in  Malaysia:  issues  and  challenges  for  sustainable  growth  –  an  update  Renew  Sust  Energ Rev,” 81 (2018), pp. 3021-3031.
[82]  S. Mujiyanto, G. TiessSecure energy supply in 2025: Indonesia's need for an energy policy strategy Energy Policy, 61 (2013), pp. 31-41
[83]  F.W. Geels  The multi-level perspective on  sustainability transitions:  responses  to seven criticisms Environ Innov Soc Transit, 1 (2011), pp. 24-40
[84]  J. Marquardt,  “How  power  affects  policy  implementation:  lessons  from  the  Philippines,” J Curr Southeast Asian Aff , 36 (2017), pp. 3-27.
[85]  IEA, The Electricity Act 2003, 2017.
[86]  ACIOA.  ASEAN  Pricing  Standardization.  Diakses  pada  Tanggal  23  February  2020  di https://acioa.com/asean-pricing-standardization/
[87]  IMF,  2013.  “Energy  subsidy  reform:  Lessons  and  implications”.  International  Monetary  Fund, Washington, D.C.
[88]  Navarro, M. Adoracion, Sambodo, M. Tri, Working Paper The Pathway to ASEAN Energy  Market Integration PIDS Discussion Paper Series , No. 2013-49, 2013.
[89]  P.  Ruangrong,  2013,  “Overview  of  recent  regulatory  developments”,  presentation  to  the  High- Level  Meeting  of  Regional  Energy  Regulatory  Associations  of  Emerging  Markets.  Available  at http://www.erranet.org/OtherActivities/high-level_meetings (accessed 10 July 2013].
[90]  L.  Coronado, EY,  2018,  Transfer  Pricing  Updates:  A  Southeast  Asia  Perspective.  Diakses  pada Tanggal  23  February  2020  di  https://www.expertguides.com/articles/transfer-pricing-updates-a- southeast-asia-perspective/ARRXILLY
[91]  The  world  Bank,  With  the  Right  Policies  and  Investment,  Southeast  Asia  can  Take  its  Digital Economy to the Next Level. Diakses pada Tanggal 24 February 2020 di
p-ISSN : 2528-3561 e-ISSN : 2541-1934
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2019/06/05/with-the-right-policies-and- investment-southeast-asia-can-take-its-digital-economy-to-the-next-level [92]  C. A. Gabriel, J. Kirkwood, 2016, Business models for model businesses: lessons from renewable energy entrepreneurs in developing countries. Energy Policy 95, 336–349. https://doi.org/10.1016/j.enpol.2016.05.006.
[93]  S. Sen, S. Ganguly, 2017, Opportunities, barriers and issues with renewable energy development – a discussion. Renew. Sust. Energ. Rev. 69, 1170–1181. https://doi.org/ 10.1016/j.rser.2016.09.137.