## ANALISIS IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBERIAN TABLET TAMBAH DARAH IBU HAMIL PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI WILAYAH PUSKESMAS KABUPATEN JEPARA
Aniesah Amieratunnisa 1 , Martha Irene Kartasurya 2 , M. Zen Rahfiludin 3 1-3 Magister Kesehatan Masyarakat, Universitas Diponegoro Email: amieratunnisa@gmail.com

## ABSTRAK
Hasil RISKESDAS 2018 menyatakan bahwa prevalensi Anemia pada ibu hamil di Indonesia  masih  cukup  tinggi  sebesar  48,9%,  meningkat  dibandingkan  hasil RISKESDAS  2013  sebesar  37,1%.  Saat  ini  seluruh  dunia  sedang  mengalami masa pandemi COVID-19 yang menghambat berbagai aktivitas di seluruh sektor. Tujuan penelitian menganalisis implementasi program pemberian Tablet Tambah Darah  (TTD)  pada  ibu  hamil  selama  masa  pandemi  COVID-19  di  wilayah Puskesmas Kabupaten Jepara. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif. Informan  utama  terdiri  dari  4  orang  bidan  koordinator  dan  5  orang  informan triangulasi  yang  dipilih  secara purposive dan  berdasarkan  kriteria  inklusi,  yaitu mewakili  Puskesmas di  wilayah  zona  merah  dan  zona oranye dengan  cakupan tertinggi  dan  terendah  di  Kabupaten  Jepara.  Pengumpulan  data  menggunakan wawancara  mendalam  dan  observasi  sarana  dan  prasarana.  Pengolahan  dan analisa  data  penelitian  ini  menggunakan  metode  analisis  isi  ( content  analysis ). Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  implementasi  pemberian  TTD  ibu  hamil mengalami  kendala  di  awal  pandemi  COVID-19.  Komunikasi  yang  kurang  jelas berpengaruh  pada  pelaksanaan  program.  Kurangnya  dukungan  kepala puskesmas menyebabkan cakupan menjadi rendah. Perubahan SOP pemberian TTD  ibu  hamil  pada  masa  pandemi  COVID-19  tidak  dibuat  secara  khusus. Kesimpulan  dari  penelitian  ini  adalah  perbedaan  implementasi  pemberian  TTD ibu  hamil  di  Puskesmas  cakupan  tinggi  dan  rendah  selama  masa  pandemi dipengaruhi oleh kejelasan informasi dan sikap stakeholder . Saran penelitian ini Dinas  Kesehatan  dan  Puskesmas  perlu  mengadakan  pertemuan  rutin  dengan menerapkan  protokol  kesehatan  dan stakeholder perlu  mendukung  berjalannya pemberian TTD ibu hamil agar cakupan dapat memenuhi target.
Kata  Kunci:  Implementasi  Program,  Tablet  Tambah  Darah,  Ibu  Hamil,  Pandemi COVID-19

## ABSTRACT
RISKESDAS  2018  results  state  that  the  prevalence  of  anemia  in  pregnant women  in  Indonesia  is  still  quite  high  at  48.9%,  an  increase  compared  to RISKESDAS 2013 results of 37.1%. Currently the whole world is experiencing a period of the COVID-19 pandemic which hampers various activities in all sectors. The  purpose  of  the  study  was  to  analyze  the  implementation  of  the  iron supplement program for pregnant women during the COVID-19 pandemic in the Jepara  District  Health  Center  area.  This  research  was  conducted  with  a
JKM Jurnal Kesehatan Masyarakat STIKES Cendekia Utama Kudus
qualitative  method.  The  main  informants  consisted  of  4  coordinating  midwives and  5  triangulation  informants  who  were  selected  purposively  and  based  on inclusion  criteria,  namely  representing  Puskesmas  in  the  red  zone  and  orange zone  with  the  highest  and  lowest  coverage  in  Jepara  Regency.  Collecting  data using in-depth interviews and observation of facilities and infrastructure. The data processing  and  analysis  of  this  research  uses  the  method  of  content  analysis. The  results  showed  that  the  implementation  of  giving  iron  tablets  to  pregnant women  experienced  problems  at  the  beginning  of  the  COVID-19  pandemic. Unclear  communication  affects  the  implementation  of  the  program.  The  lack  of support from the head of the puskesmas causes coverage to be low. Changes to the SOP for giving pregnant women iron tablets during the COVID-19 pandemic were not made specifically. The conclusion of this study is that the difference in the  implementation  of  giving  iron  tablets  to  pregnant  women  in  high  and  low coverage  health  centers  during  the  pandemic  is  influenced  by  the  clarity  of information  and  the  attitude  of  stakeholders.  Suggestions  for  this  research  are that  the  Health  Office  and  Puskesmas  need  to  hold  regular  meetings  by implementing health protocols and  stakeholders need  to  support  the  delivery  of iron tablets for pregnant women so that coverage can meet the target.
Keywords: Program  Implementation,  Iron  Supplement,  Pregnant  Women, COVID-19 Pandemic

## LATAR BELAKANG
Anemia merupakan sebuah keadaan dimana jumlah sel darah merah atau  konsentrasi  hemoglobin  di  dalam  tubuh  di  bawah  normal.  Ibu  hamil yang menderita anemia mempunyai peluang mengalami perdarahan pada saat  melahirkan  yang  dapat  berakibat  pada  kematian[1].  Ibu  hamil  yang anemia  berisiko  32,8  kali    lebih  besar  terhadap  kematian  neonatal dibandingkan dengan ibu hamil yang tidak anemia. [2]
Prevalensi  Anemia  pada  ibu  hamil  di  Indonesia  masih  cukup  tinggi. Hasil  Riset  Kesehatan  Dasar  (RISKESDAS)  2018  menyatakan  bahwa  di Indonesia  sebesar  48,9%  ibu  hamil  mengalami  anemia.  Presentase tersebut meningkat dibandingkan hasil RISKESDAS 2013 dimana anemia pada  ibu  hamil  sebesar  37,1%.  Sebanyak  84,6%  anemia  pada  ibu  hamil terjadi pada kelompok umur 15-24 tahun. [3]
Program  Kementerian  Kesehatan  dalam  rangka  menanggulangi defisiensi besi pada ibu hamil adalah dengan membagikan tablet besi atau Tablet  Tambah  Darah  (TTD)  kepada  ibu  hamil  sebanyak  satu  tablet  per hari berturut-turut selama 90 hari selama kehamilan yang diberikan sejak kontak  pertama[4].  Meskipun  sudah  diadakan  upaya  tersebut,  cakupan pemberian  TTD  pada  ibu  hamil  di  Indonesia  tahun  2019  hanya  sebesar 64,0%.  Angka  ini  belum  mencapai  target  Renstra  tahun  2019  yaitu  98%. Provinsi  Jawa  Tengah  juga  belum  memenuhi  target  Renstra  dimana cakupannya  hanya  sebesar  48,7%[5].  Angka  ini  menunjukkan  penurunan cakupan pemberian TTD pada ibu hamil di Jawa Tengah pada tahun 2018 sebesar 92,29%. [6]
Cakupan pemberian TTD pada ibu hamil di Kabupaten Jepara (salah satu kabupaten di Jawa Tengah) pada tahun 2020 sebesar 94,7%. Angka ini menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang mana pada tahun 2019 sebesar 95,7%. [7]
Implementasi  dari  program  pemberian  tablet  tambah  darah  atau tablet  Fe  pada  ibu  hamil  masih  memiliki  beberapa  masalah.  Hasil penelitian  oleh  Margirizki  dan  Sumarmi  (2019)  menunjukkan  bahwa  data
cakupan tablet tambah darah untuk ibu hamil belum terdata secara aktual dari  tenaga  kesehatan  bidan  swasta  karena  koordinasi  yang  rendah antara bidan swasta dan pihak pemerintah. [8]
Saat ini seluruh dunia termasuk Indonesia sedang mengalami masa pandemi  Coronavirus  Disease  2019  (COVID-19)  yang  menghambat berbagai  aktivitas  di  seluruh  sektor.  COVID-19  pertama  dilaporkan  di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 sejumlah dua kasus. Jumlah orang yang  terkonfirmasi  positif  COVID-19  di  Indonesia  hingga  tanggal  6  Mei 2021  yaitu  sebanyak  1.697.305  orang  dan  penderita  COVID-19  yang meninggal dunia sebanyak 46.496 jiwa. [9]
Provinsi  Jawa  Tengah  menduduki  urutan  ke-3  kasus  terkonfirmasi positif  COVID-19  tertinggi  di  Indonesia  hingga  tanggal  6  Mei  2021,  yaitu sebanyak  186.409  atau  11%  dari  seluruh  masyarakat  Indonesia. Kabupaten Jepara menduduki urutan ke-12 kasus terkonfirmasi COVID-19 di Jawa Tengah yaitu sebanyak 6.225 kasus dimana 363 orang meninggal dunia akibat virus tersebut. [10]
Pemerintah  telah  mensosialisasikan  gerakan  Physical  Distancing yang  dicetuskan  oleh WHO.  Konsep  ini  menjelaskan  bahwa  untuk  dapat mengurangi  bahkan  memutus  mata  rantai  infeksi  COVID-19  seseorang harus menjaga  jarak aman dengan manusia lainnya minimal 1 meter dan tidak  melakukan  kontak  langsung  dengan  orang  lain  serta  menghindari pertemuan  massal.  Hal  ini  tentu  saja  menyulitkan  ibu  hamil  dalam melakukan  pemeriksaan  diri  ke  fasilitas  kesehatan,  sehingga  petugas kesehatan  juga  akan  kesulitan  dalam  memberikan  tablet  tambah  darah pada ibu hamil.
Kunjungan  Antenatal  Care  (ANC)  di  Kabupaten  Jepara  sempat menurun  ketika pandemi COVID-19 dimulai, dan mulai meningkat kembali pada bulan Juli karena ibu hamil memerlukan hasil tes swab antigen atau PCR  menjelang  melahirkan.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  menurunnya Cakupan  K1  pada  ibu  hamil  di  Kabupaten  Jepara  dibandingkan  dengan tahun 2019. Cakupan K1 sampai bulan September 2019 sebesar 77,73%,
sedangkan pada 2020 baru sebesar 70,17%. Hal ini dapat mempengaruhi menurunnya pemberian TTD pada ibu hamil pada masa pandemi COVID- 19.
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  di  atas,  maka  peneliti  akan melakukan  penelitian  dengan  judul  “Implementasi  Program  Pemberian Tablet Tambah Darah Ibu Hamil Pada Masa Pandemi COVID- 19”.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  penelitian  kualitatif. Pengumpulan  data  primer  dilakukan  dengan  cara  wawancara  mendalam dan  observasi.  Pengumpulan  data  sekunder  dilakukan  dengan  telaah dokumen  Laporan  Pemantauan  Wilayah  Setempat  Kesehatan  Ibu  dan Anak Kabupaten Jepara 2020.
Subjek  pada  penelitian  ini  adalah  pelaksana  program  pemberian Tablet Tambah Darah  di 4 Puskesmas Kabupaten Jepara. Alasan peneliti memilih  empat  puskesmas  ini  untuk  diteliti  karena  masing-masing puskesmas mewakili wilayah puskesmas yang berada di zona oranye dan zona merah COVID-19 dengan cakupan tinggi dan rendah pemberian TTD pada  ibu  hamil.  Informan  utama  penelitian  ini  adalah  bidan  koordinator (IU)  dari  masing-masing  puskesmas  yang  berjumlah  4  orang.  Informan triangulasi penelitian ini adalah 4 orang kepala puskesmas (IT-KP) dan 1 orang Kepala Seksi Gizi Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara (IT-D).
Pengolahan  dan  analisa  data  penelitian  ini  dilakukan  dengan menggunakan  metode  analisis  isi  (content  analysis)  yaitu  dengan melakukan  pengumpulan  data,  reduksi  data,  verifikasi  data,  penyajian analisis  dalam  bentuk  deskriptif  menggunakan  alur  berpikir  induktif  yaitu pengujian  data  bertolak  pada  data  yang  dikumpulkan  yang  selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan. [11]

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Gambaran  Impkementasi  Pemberian  TTD  Ibu  Hamil  pada  Masa Pandemi COVID-19
Pemberian  TTD  ibu  hamil  pada  penelitian ini  adalah  suatu  kegiatan yang dilaksanakan oleh bidan puskesmas yang bertujuan untuk mencegah anemia pada ibu hamil yang meliputi beberapa aspek yaitu Implementasi, Komunikasi, Disposisi, dan SOP. Implementasi Pemberian TTD Ibu Hamil adalah serangkaian kegiatan mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan yang dijalankan oleh pelaksana program pemberian TTD yang selanjutnya dilakukan  monitoring  &  evaluasi  oleh  Kepala  Puskesmas  dan  Dinas Kesehatan.
Perencanaan  jumlah  sasaran  ibu  hamil  yang  akan  diberikan  TTD ditentukan berdasarkan hasil capaian di laporan tahun sebelumnya.
…”Biasanya  kita  lihat  dulu  hasil  cakupan  tahun  sebelumnya, kemudian  kita  lihat  sasaran  di  tahun  sebelumnya  kemudian  kita alokasikan berapa sasaran di tahun ini”… (IU1) …“Kita berdasarkan  jumlah  ibu hamil  di tahun  sebelumnya,  kita  kan perencanaan  setiap  tahun  ada  berapa  dikalikan  90  untuk  ibu  hamil. Kemudian  kita tambahkan  stok  sebanyak  10%,  kita  mengalokasikan itu segitu”… (IT-D)
Berdasarkan  rumus  penghitungan  jumlah  sasaran  ibu  hamil,  cara yang  digunakan  oleh  seluruh  informan  sudah  tepat.  Jumlah  sasaran  ibu hamil  dapat  dihitung  dengan  formula:  1,1  x  jumlah  lahir  hidup.  Jika  tidak ada  jumlah  lahir  hidup  maka  dapat  dihitung  dengan  Crude  Birth  Rate  x Jumlah  Penduduk.  Angka  CBR  dan  jumlah  penduduk  kab/kota  didapat dari data Badan Pusat Statistuk (BPS)
masing-masing kabupaten/kota/provinsi. [12]
Setelah  menentukan  jumlah  sasaran,  bidan  koordinator  perlu mengajukan perencanaan jumlah TTD yang dibutuhkan dalam satu tahun melalui  bagian  farmasi.  Kemudian  bagian  farmasi  akan  mengajukan  ke gudang farmasi Kabupaten Jepara. Setelah mendapatkan stok TTD, TTD akan didistribusikan ke puskesmas dan Poliklinik Kesehatan Desa (PKD).
…”Kita  koordinasi  dengan  farmasi.  Nanti  dia  yang  ngambil  obat  di sana. Terus nanti pemberiannya lewat obat (farmasi). Jadi nanti ada yang  di-drop  di  desa  ada  yang  di  puskesmas,  karena  kan  ada  ibu hamil yang periksa di PKD”… (IU3)
Hasil  wawancara  ini  sejalan  dengan  penelitian  dari  Septiani  (2017) yang  menunjukkan  bahwa  perencanaan  kebutuhan  tablet  Fe  di  wilayah kerja  puskesmas  Tambang  melalui  dua  hal, pertama  menentukan  jumlah sasaran  ibu  hamil  di  wilayah  kerja  puskesmas.  Kedua  mengajukan permintaan tablet tambah darah ke dinas kesehatan. [13]
Selain  kegiatan  pemberian  TTD  ibu  hamil  melalui  kegiatan  ANC  di puskesmas  dan  PKD,  program  ini  juga  ditunjang  oleh  pelaksanaan  kelas ibu hamil. Perencanaan anggaran Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) puskesmas  zona  oranye  dengan  cakupan  rendah  mengalami  perubahan alokasi akibat adanya program-program penanganan COVID-19, sehingga kelas ibu hamil belum dapat dilaksanakan di awal tahun 2021 ini.
…”Untuk  tahun  ini  harusnya  januari  kan  saya  penjaringan  ibu  risti, tapi  karena  pandemi  BOK-nya  masih  ada  perubahan  jadi  februari belum bisa jalan kelas ibu hamil”… (IU4)
Di  Puskesmas  yang  merupakan  zona  oranye  ini  kelas  ibu  hamil belum dilaksanakan melalui media daring. Belum terlihat adanya dampak langsung  dari  terbatasnya  kegiatan  ibu  hamil.  Berdasarkan  Pedoman Pelayanan  Antenatal,  Persalinan,  Nifas,  Dan  Bayi  Baru  Lahir  di  Era Adaptasi Kebiasaan Baru (Revisi 2), kelas ibu hamil di zona kuning (risiko rendah),  orange  (risiko  sedang),  dan  merah  (risiko  tinggi)  ditunda pelaksanaannya  di  masa  pandemi  COVID-19  atau  dilaksanakan  melalui media  komunikasi  secara  daring  ( Video  Call ,  Youtube,  Zoom)  [14]. Pelaksanaan kelas ibu hamil berpengaruh terhadap pengetahuan tentang persiapan  persalinan  termasuk  pengetahuan  mengenai  pentingnya konsumsi TTD menjelang persalinan. [15]
Ketika  memberikan  TTD  ibu  hamil  yang  berkunjung  untuk  ANC, Bidan diharuskan menggunakan Alat Pelindung Diri (APD).

## …”Kita sekarang melaksanakan seperti ini (memakai APD)”… (IU1)
Berdasarkan observasi yang dilakukan pada pelaksanaan pemberian TTD  ibu  hamil,  seluruh  informan  utama  mengenakan  masker  N95,  gown dan sarung tangan ketika memberikan konseling pada ibu hamil mengenai TTD. Tidak ada informan utama yang menggunakan face shield, penutup kepala  dan  sepatu  tertutup  ketika  konseling.  Ibu  hamil  yang  melakukan konseling  telah  menggunakan  masker,  baik masker  kain  maupun  masker bedah.  Berdasarkan  Pedoman  Pelayanan  Antenatal,  Persalinan,  Nifas, dan  Bayi  Baru  Lahir  di  Era  Adaptasi  Kebiasaan  Baru,  APD  yang  harus digunakan  tenaga  medis  ketika  pelayanan  ANC  di  fasilitas  rawat  jalan antara  lain  pelindung  kepala,  masker  bedah  atau  masker  N95  (jika  ada pemeriksaan  yang  membuka  mulut),  face  shield,  gown,  sarung  tangan, dan sepatu tertutup.[14]
Bidan  koordinator  puskesmas  zona  merah  cakupan  rendah  (IU2) menyatakan  bahwa  terjadi  penurunan  kunjungan  ANC  pada  awal  masa pandemi COVID-19. Penurunan terjadi mulai bulan Maret 2020, kemudian mulai normal kembali pada bulan Agustus 2020.
…”Untuk  pelaksanaan  awal-awal  dulu  agak  mengalami  penurunan dalam  pemeriksaan,  tapi  ini  sudah  mulai  normal.  Mulai  menurun  itu waktu  awal  COVID  bulan  Maret,  kemudian  mulai  normal  itu  sekitar bulan Agustus”… (IU2)
Hal  ini  sesuai  dengan  penelitian  dari  Saputri  et  al.  (2020)  yang menyatakan  bahwa  terjadi  penurunan  jumlah  kunjungan  pertama pemeriksaan  kehamilan  pada  trimester  I  (K1),  kunjungan  keempat pemeriksaan  kehamilan  pada  trimester  III  (K4),  dan  pemberian  tablet tambah  darah  (TTD)  di  beberapa  wilayah  di  Indonesia  dalam  periode Februari –April 2020 akibat pandemi COVID-19.[16]
Puskesmas  zona  oranye  cakupan  rendah  memiliki  inovasi  dalam pelaksanaan  program  pemberian  TTD  pada  ibu  hamil,  yaitu  dengan membentuk  kader  Jaga  Ibu  Hamil  Bermasalah.  Kader  ini  bertugas  untuk
membantu  puskesmas  dan  bidan  desa  dalam  memantau  ibu  hamil  risti agar gizinya tetap terpenuhi termasuk dalam mengonsumsi TTD.
…”Kita  punya  inovasi  sendiri  namanya  Jaga  Ibu  Hamil  Bermasalah untuk  pemantauan  ibu  hamil  minum  obat,  dimana  ada  kader  yang memantau ibu hamil bermasalah seperti anemia gitu kita laporkan ke kader, kita minta kader untuk selalu ingatkan minum obat dan periksa kesini kalau masih ada keluhan”… (IU4)
Komunikasi
Komunikasi bertujuan agar tujuan dari suatu program atau kebijakan dapat  disosialisasikan  secara  baik  sehingga  dapat  menghindari  adanya distorsi  atas  kebijakan  dan  program.  Penyaluran  komunikasi  yang  baik dapat menghasilkan sesuatu implementasi yang baik pula[17]. Komunikasi dengan  Dinas  Kesehatan  di  masa  pandemi  COVID-19  lebih  banyak ditransmisikan  melalui  media  aplikasi  Whatsapp.  Komunikasi  secara langsung  hanya  dilakukan  ketika  supervisi  satu  atau  dua  tahun  sekali. Salah  satu  contoh  komunikasi  yang  dilakukan  adalah  pemberitahuan mengenai adanya aturan baru pemberian TTD pada ibu hamil yang positif COVID-19  dalam  Pedoman  Pelayanan  Antenatal,  Persalinan,  Nifas,  Dan Bayi Baru Lahir di Era Adaptasi Kebiasaan Baru.
…”Lewat WA, ada grup sendiri”… (IU3) …”Dalam satu tahun ada rapat perencanaan dan evaluasi yang baru kita  laksanakan  kemudian  validasi  data  di  akhir  tahun  bulan desember.  Sekarang  kalau  ada  satu  hal  yang  urgent  kita  pakai  WA grup atau telepon. Atau kita mengadakan supervisi ke lapangan dan ke desa itu juga cara kita berkomunikasi”… (ITD)
Dua  informan  utama  dari  puskesmas  cakupan  rendah  menyatakan bahwa informasi dari Dinas Kesehatan terkadang masih tidak jelas.
…”Kadang jelas kadang tidak. Kalau ndak jelas biasanya langsung kita tanyakan”… (IU2)
…”Sebenarnya  kadang  informasinya  berubah-rubah,  kadang  kita  cari sendiri  di  medsos,  kadang  aku  sendiri  ya  masih  belum  paham.  Tiap pagi  sih  biasanya  kita  apel  jadi  sama  kepala  dijelaskan,  jadi  ya  tidak
ada  masalah  spesifik.  Misalnya  aturan  tentang  pemberian  tablet  Fe pada ibu hamil yang positif COVID”…(IU4)
Berdasarkan Pedoman Pelayanan Antenatal, Persalinan, Nifas, Dan Bayi  Baru  Lahir  di  Era  Adaptasi  Kebiasaan,  pemberian  Tablet  Tambah Darah  (TTD)  bagi  ibu  hamil  dengan  status  suspek,  probable,  atau terkonfirmasi  positif  COVID-19  dilakukan  dengan  pertimbangan  dokter yang merawat. Peraturan ini berlaku sejak bulan September 2020.[14]
Hal ini berbeda dengan Pedoman Bagi Ibu Hamil, Ibu Nifas Dan Bayi Baru  Lahir  Selama  Social  Distancing  yang  berlaku  pada  bulan  Juni- Agustus  2020.  Pedoman  ini  tidak  menjelaskan  spesifik  mengenai pemberian  TTD  bagi  ibu  hamil  dengan  status  suspek,  probable,  atau terkonfirmasi  positif  COVID-19.  Pedoman  ini  hanya  menyatakan  bahwa ibu  hamil  tetap  minum  tablet  tambah  darah  sesuai  dosis  yang  diberikan oleh  tenaga  kesehatan.  Perubahan  pedoman  inilah  yang  membuat  Bidan Koordinator  dari  dua  puskesmas  cakupan  rendah  merasakan  adanya ketidakjelasan.
Dinas Kesehatan sudah konsisten dalam melaksanakan komunikasi. Adanya  ketidakjelasan  disebabkan  oleh  perubahan  pedoman  dari  pusat, sedangkan Dinas Kesehatan tetap konsisten dalam memberikan informasi sesuai arahan pusat.
…”Sudah  konsisten.  Karena  kalau  tentang  ibu  hamil  kan  sifatnya urgent jadi ndak mungkin plin-plan. Apalagi sudah jadi rutinitas sejak dulu. Di masa pandemi ini juga masih sama”… (IU2) …”Sudah konsisten mba”… (IT-KP4)
Perintah  yang  diberikan  dalam  melaksanakan  suatu  komunikasi haruslah konsisten dan jelas. Jika perintah yang diberikan sering berubah- berubah,  maka  dapat  menimbulkan  kebingungan  bagi  para  pelaksana  di lapangan.

## Disposisi
Komitmen dan dukungan stakeholders merupakan kunci keberhasilan  dalam  sebuah  organisasi  seperti  Puskesmas.  Dua  informan utama  menyatakan  bahwa  apabila  kegiatan  pemberian  TTD  ibu  hamil tidak  terlaksana  dengan  baik  maka  akan  terjadi  peningkatan  ibu  hamil yang menderita anemia. Satu informan utama menyatakan bahwa apabila kegiatan  pemberian  TTD  ibu  hamil  tidak  terlaksana  dengan  baik  maka angka  kematian  ibu  akibat  perdarahan  dapat  meningkat.  Satu  informan utama  menyatakan  bahwa  perlu  ada  peningkatan  dalam  sosialisasi  TTD ibu hamil jika kegiatan tidak terlaksana dengan baik.
…”Ya  tentu  saja  angka  anemia  naik  mba.  Perlu  peran  suami  juga supaya ibu hamil tidak anemia”…(IU1) …”Kalau seperti itu harus semakin gencar dalam sosialisasi”… (IU2) …”Semakin banyak anemi, banyak ibu risti”… (IU3)
…”Ya  angka  kematian  akibat  perdarahan  pasti  meningkat.  Dulu pernah  1  kabupaten  bisa  dibilang  7  dari  10  ibu  hamil  meninggal karena perdarahan”… (IU4)
Tiga informan triangulasi menyatakan bahwa apabila pemberian TTD ibu hamil tidak terlaksana dengan baik maka dapat terjadi peningkatan ibu hamil  yang  menderita  anemia  sehingga  beresiko  terjadi  gangguan  ketika persalinan.  Satu informan  triangulasi  menyatakan  bahwa  pemberian  TTD lebih baik diutamakan untuk remaja putri.
…”Kasian  ibu  hamil.  Nanti  banyak  anemia,  banyak  keguguran, banyak sekali efeknya”…(IT-KP1)
…”Otomatis  berpengaruh  terhadap  kondisi  ibu  hamil  dan  janinnya juga”…(IT-KP2)
…”Nanti  dampaknya  akan  besar  mba.  Nanti  kalau  ibu  hamil  terjadi anemi,  kalau  bersalin  juga  ada  resiko  perdarahan,  ada  gangguan pada  janin,  ada  resiko-resiko  banyak  yang  kurang  baik.  Jadi pemberian  tablet  Fe  ini  harus  baik  dan  kita  berikan  sebaik mungkin”… (IT-KP3)
…”Berisiko  mbak.  Dulu  pernah  ibu  hamil  mengalami  pendarahan sampai meninggal sedangkan kasus seperti itu kan sebenarnya bisa dicegah. Caranya bagaimana? Dari remaja putri. Jadi kita cegah dari remaja  putri  harus  mengonsumsi  tablet  tambah  darah,  baru  ke  ibu hamil”…(IT-KP4)
Kepala  Puskesmas  zona  oranye  cakupan  rendah  (IT-KP4)  lebih menekankan  pemberian  TTD  pada  remaja  putri  terlebih  dahulu dibandingkan  untuk  ibu  hamil.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  ITKP4  masih menganggap  bahwa  program  TTD  ibu  hamil  tidak  mendesak  meskipun cakupan  masih  terhitung  rendah.  Hal  ini  sejalan  dengan  penelitian  dari Mutmainah (2014) yang menyatakan bahwa disposisi atau kecenderungan kecenderungan  dalam  program  suplementasi  tablet  besi  ibu  hamil  di puskesmas  dengan  cakupan  tinggi  lebih  baik  dibandingkan  dengan puskesmas dengan cakupan rendah.[18]

## Standard Operational Program (SOP)
Seluruh  informan  utama  menyatakan  bahwa  puskesmas  mereka memiliki SOP pemberian TTD pada ibu hamil. Isi dari SOP tersebut adalah ibu  hamil  konsultasi  awal  terlebih  dahulu  di  ruang  KIA,  kemudian  dirujuk ke laboratorium untuk pemeriksaan Hb, kemudian diberi TTD berdasarkan hasil  pemeriksaan  tersebut  dan  diberi  konseling  tentang  gizi  termasuk pentingnya TTD  bagi ibu  hamil.  Ibu  hamil  dengan  kadar  Hb  rendah  akan diberikan  TTD  lebih  banyak  karena  hal  tersebut  merupakan  gejala  dari anemia baik anemia rendah maupun berat.
…”Pasien ke loket, dari loket ke KIA, kemudian di KIA di-anamnesa, kemudian  diperiksa,  kemudian  diberi  pengantar  untuk  ke  laborat, kemudian lihat hasil di laborat apakah anemia atau tidak. Kalau hasil laboratnya  masih  rendah  kita  memberikan  2x1,  dan  kami  jelaskan jangan minum dengan air teh, diminum di malam hari”… (IU2)
Berdasarkan  hasil  penelitian  dari  Listyaningrum  (2019),  Puskesmas yang tidak memiliki SOP memiliki cakupan Fe1 dan Fe3 yang lebih rendah serta  angka  anemia  yang  lebih  tinggi  dibandingkan  dengan  Puskesmas yang memiliki SOP tentang pemberian SOP pemberian tablet Fe.(19) Hal ini  menunjukkan  bahwa  SOP  seharusnya  dapat  menunjang  program pemberian TTD ibu hamil untuk tetap mencapai target. [19]
Perbedaan  SOP  pada  masa  pandemi  COVID-19  ini  adalah  adanya penerapan protokol kesehatan seperti penggunaan APD saat pemeriksaan  dan  mencuci  tangan  setelah  pemeriksaan.  Perubahan  SOP ini  tidak  dibuat  secara  khusus oleh  seluruh  bidan  koordinator  puskesmas karena  sudah  ada  SOP  penggunaan  APD  untuk  mencegah  COVID-19 yang mencakup seluruh pelayanan di puskesmas.
…” Hanya ada tambahan penggunaan protokol kesehatan”… (IU1) …”  Cuma  pakai  APD  saat  pemeriksaan.  Kalau  saat  pemberian  ya sama.”… (IU4)
Berdasarkan  Pedoman  Pelayanan  Antenatal,  Persalinan,  Nifas,  dan Bayi Baru Lahir di Era Adaptasi Kebiasaan Baru, alur pelayanan antenatal di  era  adaptasi  kebiasaan  baru  adalah  sebagai  berikut:  (1)  Janji Temu/Teleregistrasi  untuk  Layanan  ANC  dan  skrining  gejala/riwayat kontak melalui media komunikasi; (2) Kunjungan sesuai jadwal, ibu hamil menggunakan  masker;  (3)  Skrining  di  pintu masuk  Fasyankes:  Cek  suhu tubuh,  anamnesis  keluhan;  (4)  Tindakan  pencegahan  rutin:  cuci  tangan, jaga jarak, APD sesuai standar; (5) Pelayanan ANC sesuai Pedoman ANC Terpadu. [14]
Berdasarkan  hasil  observasi,  seluruh  puskesmas  tidak  melakukan skrining di pintu masuk baik cek suhu tubuh maupun anamnesis keluhan. Tindakan  pencegahan  rutin  sudah  dilakukan  oleh  seluruh  tenaga kesehatan  yang  terlibat.  Sebagian  ibu  hamil  sudah  melakukan  janji  temu dan  sebagian  langsung  datang  ke  puskesmas  untuk  ANC.  Hasil  analisis variabel  SOP  pada  program  ini  adalah  SOP  tidak  mempengaruhi implementasi  program  pemberian  TTD  ibu  hamil  pada  masa  pandemi COVID-19.

## SIMPULAN DAN SARAN

## Simpulan
Implementasi pemberian TTD ibu hamil mengalami kendala di awal pandemi  COVID-19  akibat  penurunan  kunjungan  ANC  pada  bulan Februari  2020  dan  kegiatan  supervisi  yang  tertunda  hingga  adanya  Era Kebiasaan  Adaptasi  Baru.  Perbedaan  tinggi  dan  rendahnya  cakupan pemberian  TTD  ibu  hamil  selama  masa  pandemi  dipengaruhi  oleh kejelasan informasi dan dan sikap stakeholder.
Informasi  dari  Dinas  Kesehatan  yang  kurang  jelas  menyebabkan cakupan puskesmas menjadi rendah. Ketidakjelasan informasi disebabkan komunikasi  yang  kurang  maksimal  akibat  adanya  pandemi  COVID-19. Penggunaan APD oleh bidan mempengaruhi informasi yang diterima oleh ibu hamil menjadi kurang jelas.
Disposisi stakeholder yang kurang mendukung program menyebabkan  rendahnya  cakupan  program.  Kepala  puskesmas  dengan cakupan rendah kurang mendukung berjalannya program.
Implementasi  program  tidak  berpengaruh  dengan  adanya  SOP. Seluruh puskesmas memiliki SOP dan pada masa pandemi COVID-19 ini terdapat perbedaan SOP yaitu adanya penerapan protokol kesehatan dan ibu  hamil  yang  terkonfirmasi  COVID-19  diberikan  TTD  sesuai  dengan pertimbangan.

## Saran
Puskesmas perlu mengutamakan program-program untuk kesehatan ibu hamil termasuk pemberian TTD dalam perencanaan dana BOK tanpa mengesampingkan  dana  untuk  program  penanggulangan  COVID-19  dan program  puskesmas  lainnya.  Dinas  Kesehatan  perlu  mendeskripsikan kebijakan  baru  terkait  pemberian  TTD ibu hamil  secara  rinci  melalui grup Whatsapp  atau  pertemuan  langsung  dengan  menerapkan  protokol kesehatan. Deskripsi dapat dilakukan dengan  menggunakan media video penjelasan agar lebih mudah dipahami oleh pelaksana program.

## DAFTAR PUSTAKA
1.  WHO.  Anaemia  [Internet].  2020  [cited  2020  Aug  27].  Available  from: https://www.who.int/health-topics/anaemia#tab=tab_1
2.  Azizah  I,  Kasmini  O.  Kematian  Neonatal  di  Kabupaten  Grobogan. Higeia  J  Public  Heal  Res  Dev  [Internet].  2017;1(3):84 –94.  Available from: http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/higeia
3.  Kementerian  Kesehatan  RI.  Riset  Kesehatan  Dasar  2018.  Jakarta; 2018.
4.  Kementerian  Kesehatan  RI.  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik Indonesia  Nomor  97  Tahun  2014  Tentang  Pelayanan  Kesehatan Masa  Sebelum  Hamil,  Masa  Hamil,  Persalinan,  Dan  Masa  Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, Serta Pelayanan Kesehatan Seksual. Jakarta; 2013.
5.  Kementerian Kesehatan RI. Profil Kesehatan Indonesia 2019. Jakarta; 2020.
6.  Dinas  Kesehatan  Provinsi  Jawa  Tengah.  Profil  Kesehatan  Jawa Tengah 2018. Semarang; 2018.
7.  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Jepara.  Profil  Kesehatan  Kabupaten Jepara 2020. Jepara; 2021.
8.  Margirizki  SA,  Sumarmi  S.  Analisa  Program  Tablet  Tambah  Darah untuk Ibu Hamil di Kota Bogor. Media Gizi Kesmas. 2019;8(1):19 –26. 9.  Gugus  Tugas  Percepatan  Penanganan  Covid-19.  Peta  Sebaran Covid-19  di  Indonesia  [Internet].  2020  [cited  2020  Oct  2].  Available from: https://covid19.go.id/peta-sebaran
10.  Satgas  COVID-19  Jawa  Tengah.  Sebaran  COVID-19  Jawa  Tengah [Internet]. 2020. Available from: https://corona.jatengprov.go.id/data
11.  Anggito  A,  Setiawan  J.  Metode  penelitian  kualitatif.  Sukabumi:  Jejak; 2018. 54 –55 p.
12.  Kementerian  Kesehatan  RI.  Definisi  Operasional  Profil  Kesehatan 2015 [Internet]. 2016. Available from:
https://pusdatin.kemkes.go.id/resources/download/lain/Definisi-
Operasional-Profil-Kes-2015.pdf
13.  Septiani  W.  Pelaksanaan  Program  Pemberian  Tablet  Zat  Besi  (Fe) pada Ibu Hamil. J midwifery Sci. 2017;1(2):86 –92.
14.  Kementerian  Kesehatan  RI.  PEDOMAN  PELAYANAN  ANTENATAL, PERSALINAN,  NIFAS,  DAN  BAYI  BARU  LAHIR  Di  Era  Adaptasi Kebiasaan Baru (Revisi 2). Jakarta; 2020.
15.  Lucia  S,  Purwandari  A,  Pesak  E.  Pengaruh  Pelaksanaan  Kelas  Ibu Hamil  Terhadap  Pengetahuan  Tentang  Persiapan  Persalinan.  J  Ilm Bidan. 2015;3(1):91266.
16.  Saputri  NS,  Anbarani  MD,  Toyamah  N,  Yumna  A.  Dampak  Pandemi Covid-19  Pada  Layanan  Gizi  Dan  Kesehatan  Ibu  Dan  Anak  (KIA). 2020;(5):1 –8.
17.  Indiahono  D.  Kebijakan  Publik  Berbasis  Dynamic  Policy  Analisys.
Yogyakarta: Gava Media; 2009.
18.  Triana  Mutmainah  V,  Achadi  Nugraheni  S,  Suparwati  A.  Analisis Perbedaan  Implementasi  Program  Suplementasi  Tablet  Besi  Ibu Hamil  oleh  Petugas  Gizi  antara  Puskesmas  Cakupan  Tinggi  dan Rendah  di  Wilayah  Kabupaten  Kendal  Analysis  of  the  Difference between Iron Supplementation Program and Primary Healthcare Cent.
Manaj Kesehat Indones. 2014;02(02):140.
19.  Listyaningrum  TH.  Implementasi  permenkes  88  tahun  2014  di pukesmas  daerah  istimewa  yogyakarta  (DIY).  J  Heal  Stud. 2019;3(1):1 –11.