## MENGHILANGKAN BREAK THE RULES HABBIT DENGAN MENINGKATKAN PEMAHAMAN NILAI ETIKA PANCASILA

## Sabila Pramesti S*, Shakeela Rohmatunnisa, Wahyu Wardani
Fakultas Ekonomi dan Sosial, Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta Jl. Ringroad Barat, Gamping Kidul, Ambarketawang, Kec. Gamping, Kab. Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55294
Email: sabilapramestis@gmail.com, rohmatunnisashakeela@gmail.com, wahyuwardani160@gmail.com

## Abstract
Currently  anyone  can  violate  the  rules  regardless  of  age,  gender,  or  position.  Even  though basically rules are things that must be obeyed in order to create order in social life. Break the rule habbit is a habbit of breaking the rule. Factors of the occurance of a violation can be caused by internal or external factors. That is, violation can arise from whitin themselves or from outside such as the surrounding environtment. Therefore, there is a need for a guideline and in this case pancasila as the basis of the state is closely related to the order of people lives, besides that the values Pancasila contained in each of Pancasila precepts are interrelated with one another and form a unity. In Pancasila ethics contains five values, namely the value of divinity, humanity, unity, democracy, and justice. The precepts of divinity contain religious value, the precepts of humanity contain the value of mutual help, the precepts of unity contain the value of love for the homeland, the precepts of populism contain the value of deliberation for consensus, and the precepts of justice contain the value of being fair to others. The purpose of this journal to discuss how the habit of breaking the rules can be eliminated by having an understanding of the ethical values of Pancasila because values are fundamental standards helds by person to behave and carry out existing rules as well as possible. The type of research used is qualitative research and uses descriptive methods.
Keywords : Break; Rules; Attitude; Pancasila.

## Abstrak
Saat  ini  siapapun  dapat  melanggar  aturan  tidak  mengenal  usia,  jenis  kelamin,  ataupun  suatu jabatan,  padahal  pada  dasarnya  aturan  adalah  suatu  hal  yang  harus  di  patuhi  agar  terciptanya ketertiban  dalam  kehidupan  bermasyarakat.  Break  the  rule  habbit  adalah  kebiasaan  melanggar aturan. Faktor terjadinya suatu pelanggaran bisa disebabkan oleh faktor internal ataupun eksternal. Artinya,  pelanggaran  dapat  timbul  dari  dalam  dirinya  atau dari  luar dirinya  seperti  lingkungan sekitar. Oleh karena itu, perlu adanya suatu pedoman dan dalam hal ini Pancasila sebagai dasar negara  berkaitan  erat  dengan  tata  kehidupan  masyarakat,  selain  itu  nilai-nilai  Pancasila  yang terkandung  dalam  setiap  sila-nya saling  berkaitan  satu dengan  lainnya  dan  membentuk  sebuah kesatuan.  Dalam  Pancasila  terkandung  5  nilai  etika  yaitu,  yaitu  nilai  ketuhanan,  kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Sila ketuhanan mengandung nilai agamis, sila kemanusiaan mengandung nilai saling tolong menolong, sila persatuan mengandung nilai cinta tanah air, sila kerakyatan mengandung nilai  musyawarah  untuk mufakat, dan  sila  keadilan mengandung nilai adil  terhadap  sesama.  Tujuan  dari  dibuatnya  jurnal  ini  untuk  membahas  bagaimana  kebiasaan melanggar aturan dapat di hilangkan dengan memiliki pemahaman dari nilai etika Pancasila karena nilai  merupakan  suatu  standar  dasar  yang  dipegang  oleh  seseorang  untuk  berprilaku  dan
menjalankan aturan yang ada dengan sebaik-baiknya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dan metode deskriptif.
Kata Kunci : Melanggar; Aturan; Etika; Pancasila.

## A. Pendahuluan
Aturan adalah norma untuk
menciptakan  ketertiban  dalam  masyarakat supaya  orang  hidup  tanpa  bertindak bertentangan  dengan  keinginan  mereka. Aturan  yang  ada  harus  ditegakkan  oleh anggota  masyarakat  untuk  menciptakan kehidupan yang disiplin, aman, dan tentram. Namun  dalam  praktiknya,  masih  banyak orang  yang  melanggar  aturan  ini,  bahkan sudah menjadi kebiasaan. Menurut Kartono, pelanggaran  merupakan  tingkah  laku  yang tidak  sesuai  dengan  peraturan  dan  norma- norma  yang  berlaku  dalam  suatu  kelompok (Astuti,  2018).  Faktor  terjadinya  suatu pelanggaran  bisa  disebabkan  oleh  faktor internal ataupun eksternal. Artinya, pelanggaran dapat timbul dari dalam dirinya atau  dari  luar  dirinya  seperti  lingkungan sekitar. Oleh karena itu, perlu  adanya suatu pedoman yang dapat memberikan pemahaman  dan  mengantarkan  masyarakat agar dapat menanamkan suatu perilaku atau kebiasaan  baik  yang  pada  akhirnya  dapat menjauhkan  masyarakat  dari  kebiasaan melanggar aturan atau disebut juga break the rules habbit .
Sebagai  suatu  sistem  etika,  Pancasila adalah  pedoman  hidup  bangsa  Indonesia sekaligus  sebagai  kerangka  meditasi  yang dirancang  untuk  memberikan  nasihat  atau pedoman  tentang  perilaku  kepada  seluruh warga  negara  Indonesia.  Tujuan  Sebagai sistem  moral,  Pancasila  berusaha  untuk mengedepankan  nilai-nilai  moral  setiap individu agar dapat merefleksikan keyakinan spiritualnya  sendiri  tentang  kehidupan bermasyarakat,  berbangsa  dan  bernegara. Pancasila adalah proses moral seperti sistem moral,  yang  dapat  dicapai  melalui  tindakan nyata yang di dalamnya terkandung berbagai aspek  kehidupan.  Maka  dari  itu,  prinsip- prinsip Pancasila masih perlu dimutakhirkan
dalam  tindakan  pengambilan  keputusan sehingga  dapat  mencerminkan  pribadi  yang religius dan holistik serta berwawasan moral dan akademik
Etika  Pancasila  adalah  salah  satu cabang  ilmu  prinsip  atau  dasar  yang mendefinisikan  prinsip-prinsip  Pancasila. Pancasila  memiliki  lima  nilai  etika. Diantaranya adalah, nilai ketuhanan, kemanusiaan,  persatuan,  demokrasi,  dan keadilan. Perintah ketuhanan meliputi aspek moral, perintah kemanusiaan meliputi aspek hubungan  timbal  balik  antar  manusia, perintah persatuan meliputi  aspek persatuan dan  nilai  cinta  rumah,  dan  demokrasi. Perintah-perintah  ajaran  mencakup  aspek nilai  bentuk.  Perintah  menghormati  orang lain  dan  keadilan  memasukkan  aspek  nilai kepedulian terhadap nasib seorang individu. Pada etika Pancasila, tercermin empat tabiat saleh,  yaitu  kebijaksanaan,  kesederhanaan, keteguhan,  dan  keadilan(Borgoas  et  al., 2020).
Etika berasal dari kata Yunani “ethos”. Secara  etimologis,  etika  berarti  semua  ilmu yang  umum  dilakukan,  atau  ilmu  moralitas. Etika  berbicara  mengenai  gaya  hidup  yang baik. Baik itu orang atau masyarakat. Diskusi etika umumnya berbicara mengenai suatu hal yang  dinilai  baik  atau  buruk,  karena  etika terkait  dengan  masalah  nilai.  Lacey (1999:23)  menjelaskan  bahwa  Penggunaan etika umum memiliki enam nilai yaitu :
1. Suatu hal yang mendasar atau mendasar yang  telah  dipelajari  orang  selama  sisa hidup mereka.
2. Kualitas  atau  perbuatan  pemenuhan nilai, kebaikan, makna, atau kepribadian bagi kehidupan seseorang.
3. Karakteristik  dan  perilaku  sebagian membentuk  penilaian  diri,  interpretasi diri,  dan  identitas  diri  sebagai pendidikan diri.
4. Suatu  tolok  ukur  yang  mendasar  untuk seorang  individu  dalam  menentukan suatu hal yang positif di dari banyak hal yang bisa saja terjadi.
5. Sesuatu  yang  menjadi  tolak  ukur mendasar yang dijadikan pedoman oleh seseorang ketika .. berprilaku untuk dirinya  sendiri  dan  masyarakat  yang berada didekatnya
6. Suatu  “objek  nilai”,  ikatan  yang  benar dengan  suatu  hal  yang  membangun kehidupan  yang  bermakna  dengan karakter  seseorang.  Barang  berharga meliputi  karya  seni,  teori  ilmiah, teknologi,  benda  keramat,  budaya, tradisi, institusi, orang lain, dan alam itu sendiri. (Borgoas et al., 2020)
Berdasarkan  penjelasan  Pancasila  di atas  sebagai  sistem  etika  yang  di  dalamnya terdapat  nilai-nilai  luar  biasa,  etika  juga dipahami  sebagai  standar  dasar  yang dipegang  seseorang  ketika  bertindak  untuk diri  sendiri  dan  orang  lain.  Merujuk  pada persoalan  nilai-nilai  tentang  aturan-aturan yang  berlaku  padanya.  Anda  perlu melakukannya  dengan  benar.  Hal  ini memungkinkan  penulis  tertarik  untuk melakukan  penelitian  yang  menghilangkan kebiasaan  melanggar  aturan  dengan  lebih memahami nilai-nilai etika Pancasila.

## B. Pembahasan
1. Break the Rules Habbit
Break  the  Rules  Habbit merupakan Bahasa inggris dari beberapa kata yaitu kata Break yang  artinya  merusak, the  Rules artinya  aturan-aturan  dan Habbit artinya kebiasaan.  Jadi Break  the  Rules  Habbit adalah  kebiasaan  melanggar  aturan. Habbit atau kebiasaan dalam KBBI adalah 1. Suatu hal  yang  biasa  atau  umum  dikerjakan;
2. .. Antr .. pola  untuk  melakukan  reaksi terhadap situasi tertentu yang dipelajari oleh seorang  individu  yang  dilakukannya  secara berkali-kali untuk hal yang sama. Sedangkan melanggar  atau  pelanggaran  menurut  Huda dan  Yani  (2015)  yaitu  Tindakan  yang
menyimpang  yang  dilakukan  sesuai  dengan keinginan  diri  sendiri  serta  tidak  mematuhi aturan  yang  telah  ditetapkan.  Menurut Moeljanto pelanggaran adalah tindakan yang sifatnya  melawan.  Aturan  yang  baru  bisa didapati  setelah  ada  undang-undang  yang menentukan demikian. Sedangkan peraturan dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia (KBBI)  yaitu  1.  Tatanan  (petunjuk,  kaidah, ketentuan) yang dibuat untuk mengatur: - gaji pegawai;- pemerintah; 2. Hubungan keluarga (kpd): bunda raja Ahmaditu saudara dua pupu kepada  ayahanda  (Astuti,  2018).  Dalam Romadhon  et  al.,  2019  Perilaku  melanggar peraturan  adalah  tingkah  laku  yang  tidak mematuhi  norma-norma  atau  aturan  yang berlaku  dalam  suatu  kelompok  (Kartono, 1988).
Menurut  Muhajir,  Hermanto,  & Wahyuni,  2013  Perilaku  yang  melanggar aturan dapat terjadi pada siapa saja. Perilaku yang  melanggar  aturan  ini  tidak  mengakui posisi seseorang entah itu sebagai pimpinan atau bawahan. Perilaku ini dapat terjadi baik dalam ukuran kecil maupun ukuran  besar di tempat-tempat  suci  seperti  penjara  dan pesantren.  (Romadhon  et  al.,  2019).  Jadi dapat disimpulkan bahwa kebiasan melanggar aturan adalah suatu Tindakan atau perilaku  seseorang  yang  menyalahi  tatanan yang sudah dibuat secara berulang-ulang atau konsisten.
Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa pelanggaran adalah: “overtredingen” atau  pelanggaran  adalah  perilaku  yang menyalahi  suatu  hal  dan  berkaitan  dengan hukum atau aturan, dengan kata lain adalah perbuatan  melawan  hukum.    Menurut Samidjo  (1985,  86)  dalam  struktur  hukum pidana, tindak pidana bisa dibedakan menjadi dua  jenis,  yaitu  kejahatan  dan  pelanggaran. Sebenarnya  tidak  ada  perbedaan  yang  jelas dan  nyata  dari  kedua  jenis  tersebut,  karena kedua jenis tersebut merupakan tindak pidana dan perbuatan yang dapat dipidana. (Pratama, 2018).
Delik  undang-undang  ialah  suatu prilaku  yang  berbenturan  dengan  apa  yang telah  disebutkan  secara  jelas  dalam  hukum
pidana,  meskipun  apakah  perilaku  tersebut bertentangan  dengan  kesadaran  hukum masyarakat.  Kitab  Undang-undang  Hukum Pidana  (KUHP)  Indonesia  membedakan antara  kejahatan  dan  pelanggaran.  Segala bentuk  kejahatan  termasuk  dalam  Jilid  2 KUHP,  dan  pelanggaran  termasuk  dalam Jilid  3  KUHP.  Ini  pada  dasarnya  berbeda. Berikut adalah perbedaan tersebut:
a. Kejahatan,  sanksi  hukumannya  lebih berat  dari  pelanggaran,  yaitu  berupa hukuman  penjara  dalam  waktu  yang lebih panjang
b. Percobaan  melakukan  kejahatan  itu mempunyai  sanksi  sehingga  dihukum, sementara untuk pelanggaran percobaan melakukan pelanggaran tidak dihukum.
c. Masa  tenggang  bagi  kejahatan  lebih lama  dari  pada  pelanggaran.  (Pratama, 2018)
Pelanggaran  dapat  terjadi  di  bawah pengaruh beberapa faktor yang berpengaruh, yaitu:
a. Faktor Internal
1) Rendahnya kemampuan untuk mengendalikan diri sendiri Kurangnya kemampuan untuk penguasaan diri ini karena egosentrism  atau  menjadikan  diri sendiri sebagai pusat perbuatan
2) Egosentrisme  ini  menunjukkan bahwa  dia  secara  psikologis  sudah diketahui mengenai perbuatan tidak teratur  dan  konsekuensinya,  tapi diya yakit tidak melakukan kesalahan  tersebut  dan  tidak menderita  atas konskuensinya. Fenomena  ini  disebut  sebagai  bias optimism.  Bias  optimisme  adalah kesalahan ketika melihat kasus yang diyakini  hanya  terjadi  pada  orang lain dan bukan pada dirinya.
3) Agresivitas
b. Faktor Eksternal
1) Keluarga Keluarga menjadi lingkungan pertama  dan  utama.  Keluarga  yang
memiliki suasana yang tidak hangat, kurangnya  kasih  sayang  orang  tua terhadap  anak,  orang  tua  sibuk dengan pekerjaan tanpa
mempedulikan  anak.  Hal  tersebut dapat  mempengaruhi  keadaan  dan perkembangan  mental  anak  dan dapat menjadi pemicu anak melakukan perbuatan yang merugikan. 2) Lembaga atau institusi Keadan  lingkungan  Lembaga  juga berpengaruh.  Lingkungan  yang memiliki suasana yang mebosankan dan  tidak  bersih  juga  aturan  yang terlalu  ketat  membuat  seseorang merasa terkurung sehingga mempengaruhi  terjadinya  tindakan melanggar. 3) Lingkungan Masyarakat
Lingkungan  masyarakat  bersifat dinamis  atau  tidak  konsisnten, perubahan  tersebut  bisa  jadi  lebih baik  atau  lebih  buruk.  Hal  tersebut berdampak  besar  pada  orang-orang di lingkugan tersebut.
4) Teman Ketika  membicarakan  perilaku kasar, pengaruh teman sangat kuat. Karena  bagi  mereka,  melakukan pelanggaran  bersama  adalah  bukti empati  dan  kekompakan.  (Astuti, 2018)

## 2.   Nilai Etika Pancasila
Etika berasal dari kata Yunani “ethos”. Ini  berarti  pemukiman  normal,  padang rumput,  istal,  adat  istiadat,  adat  istiadat, kepribadian,  perasaan,  sikap  dan  cara berpikir. Secara umum, etika adalah gagasan filosofis  tentang  segala  sesuatu  yang dianggap  baik  atau  buruk  dalam  perilaku manusia.  Saat ini, orang sering mencampur- adukkan istilah “etika” dan “etiket” padahal jika  dilihat  lagi  keduanya  memiliki  makna yang berbeda. Etika sebagian besar mengacu pada  filsafat  moral  yang  merupakan  studi kritis  tentang  baik  dan  buruk,  sedangkan etiket  tertuju  kepada  setiap  pribadi  dalam
berhubungan  dengan  manusia  lainnya  dan bersifat relatif. (Abiyyu et al., 2021)
Etika  adalah  ilmu  yang  membahas tentang  hak  dan  budi  pekerti,  prinsip moralitas,  sebuah  ilmu  tentang  hal  baik ataupun buruk yang dianut oleh sekelompok orang. (Amri et al., 2018)
Tiga  tingkatan  tujuan  etika  dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat yaitu:
1. Memberikan  prinsip  moralitas  bagi seluruh elemen bangsa dalam pemenuhan  kehidupan  berbangsa  dan bernegara dalam berbagai aspeknya.
2. Menerapkan prinsip-prinsip etika dalam kehidupan  berbangsa,  bernegara,  dan bermasyarakat
3. Menjadi  fondasi  bagi  penerapan  setiap nilai  etika  dan  moral  dalam  kehidupan. (Adha & Susanto, 2020).
Jika  ditarik  garis  besarnya,  etika dikelompokkan menjadi:
a. Etika Umum, Etika  yang  membahas  tentang  prinsip- prinsip yang berlaku bagi setiap tindakan manusia.
b. Etika Khusus, Etika  ini  membahas  berbagai  prinsip yang  berhubungan  dengan  perspektif kehidupan  manusia,  baik  sebagai individu  ataupun  makhluk  sosial. (Abiyyu et al., 2021)
Pada dasarnya panca yang berarti lima dan  sila  artinya  dasar  atau  peraturan  budi pekerti  baik,  merupakan  dua  kata  yang  jika digabung  akan  membangun  sebuah  kata Pancasila  yang  memiliki  arti  lima  dasar fondasi dalam bersikap dan bertingkah laku.. (Amri et al., 2018)
Dalam  Bahasa  sansekerta  pancasila terdiri dari dua kata yaitu panca berarti lima dan  syila  adalah  dasar.  Jadi,  Pancasila mewakili  lima  prinsip  aturan  yang  harus dihormati  dan  dipraktikkan.  Pada  agama Budha istilah Pancasila ditulis dalam Bahasa Pali  yaitu  “Pancha  Sila”  yang  memiliki  arti lima larangan, terdiri dari:
a. Tidak boleh melakukan kekerasan.
b. Tidak boleh mencuri.
c. Tidak boleh berjiwa dengki.
d. Tidak boleh berbohong.
e. Tidak boleh mabuk (minuman keras) dan obat-obatan  terlarang.  (Abiyyu  et  al., 2021)
Pancasila  sebagai  dasar  negara  erat kaitannya dengan pola hidup masyarakat, dan nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam setiap amanat Pancasila saling berkaitan dan membentuk  satu  kesatuan.Sebagai  sistem etika, Pancasila bertujuan untuk mengembangkan  dimensi  moral  agar  setiap individu mampu menampilkan sikap spiritual dalam menjalankan kehidupannya. Pancasila dan etika merupakan satu sistem yang tidak dapat  dipisahkan  dan  membentuk  suatu kesatuan dimana saling memiliki keterkaitan satu dengan lainnya yang dijadikan pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Nilai-nilai      yang      tercantum  pada Pancasila
a. Nilai   Dasar Nilai  ini  bersifat  abstrak,  umum,  dan tidak terikat pada ruang ataupun waktu. Nilai  dasar  ini  berisi  tentang  cita-cita, tujuan, tatanan dasar dan ciri khasnya.
b. Nilai Instrumen Nilai ini sebagai realisasi dari nilai dasar. Isi  nya  belum  kasat  mata  sepenuhnya apabila  tidak  bisa  disusun  serta  diukur kedudukannya dengan jelas.
c. Nilai Praktis
Nilai  ini  mengandung  bagaimana masyarakat  mengaktualisasikan  nilai Pancasila  dalam  kehidupan  sehari- harinya.
Etika  pancasila  adalah  bidang  filsafat yang  menjabarkan  nilai-nilai  pelajaran pancasila  untuk  menyesuaikan  hakikat kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan  bernegara.  Menurut          Dwi          Yanto (2017)  nilai  sila  Pancasila  pada  dasarnya bukanlah  suatu  panduan  pribadi  yang berpegang  teguh  pada  norma  ataupun pragmatis  tetapi  merupakan  suatu      sistem
nilai  etika  yang  wajib  ditegakkan  dalam norma  etika,  moral,  dan  hukum  dalam kehidupan  kenegaraan  dan  kebangsaan. (Sulistiani Putri et al., 2020)
Adanya  sistem  nilai  pancasila  untuk menggambarkan setiap nilai yang terdapat di dalam  pancasila.  Sistem  nilai  pancasila adalah  koherensi  dari  setiap  nilai  yang terkandung  dalam  Pancasila,  bukan  hanya saling  terkait  satu  sama  lain  tetapi  saling berhubungan dan tidak dapat dibedakan atau dibedakan  letaknya.  Nilai  yang  akan dijelaskan ialah:
a. Nilai Ketuhanan Kepripadian dapat dikatakan baik ketika tidak bertolak belakang dengan nilai dan hukum pencipta. Ketika nilai ketuhanan ini  bertolak  belakang  ataupun  di tinggalkan maka otomatis dapat memunculkan  hal  yang  tidak  baik  di dalam  diri,  hal  ini  di  karenakan  antara pribadi  seseorang  dan  nilai  ketuhanan sendiri saling berkaitan erat. Dalam nilai ini  terkandung  hal-hal  seperti  toleransi, kepercayaan, ketaatan, dan nilai keagamaan.
b. Nilai Kemanusiaan Ketika kepribadian dan nilai kemanusiaan keduanya serasi serta tidak bertolak  belakang  maka  nilai  tersebut benar  dan  konsekuensinya  dapat menimbulkan  kesadaran  dalam  diri tentang nilai manusiawi. Dalam nilai ini terkandung  pikiran  tentang  kesetaraan seperti  kesamaan  derajat  sebagai manusia  dan  sama  akan  hak  dan kewajibannya  sebagai  rakyat.  Dengan menjalankan  nilai  ini  maka  seseorang mampu  untuk  melaksanakan  suatu  hal dengan  bekerja  sama,  saling  tolong menolong,  dan  tidak  bersikap  semena- mena
c. Nilai Persatuan Pada nilai persatuan ini memperlihatkan kepribadian  yang  rela  berkorban,  cinta tanah  air,  dan  rasa  bangga  terhadap negara. Keserasian antara nilai persatuan dan  kepribadian  akan  menghindari seseorang  dari  sikap  egoisme  atau
mementingkan diri  sendiri.  Ketika  nilai ini  dapat  dijalankan  dengan  baik  maka kerukunan  dalam  masyarakat  akan tercipta  dan  perpecahan  pun  dapat dihindari.
d. Nilai Kerakyatan
Dalam  nilai  ini  terkandung  kehidupan demokrasi yaitu
mengutamakan kepentingan  bersama.  kepribadian  yang ditonjolkan dalam nilai kerakyatan yaitu menghargai  pendapat,  bermusyawarah untuk  mencapai  tujuan  bersama,  dan mengetahui  bahwa  kewajiban  serta kedudukan  setiap  orang  itu  sama. Contoh  kasus  yang  sudah  biasa  terjadi dalam  masyarakat  seperti  kegiatan pemilu.
e. Nilai Keadilan Nilai  yang  terakhir  ini  memiliki  arti bahwa  setiap  warga  berhak  untuk mendapatkan  keadilan  yang  sama  di dalam berbagai bidang kehidupan seperti hukum,  politik,  ekonomi,  sosial,  dll. Kepribadian  seseorang  dalam  nilai  ini berdasar  pada  kesamarataan  yang digambarkan  dalam  sikap  adil  terhadap sesama, kekeluargaan, dan sikap gotong royong. (Sulistiani Putri et al., 2020)
3.   Menghayati dan
Mengimplementasikan  Nilai  Etika Pancasila  Untuk  Menghilangkan Kebiasaan Melanggar Aturan
Perilaku melanggar aturan  bisa  terjadi pada  kalangan  manapun.  Dalam  skala  kacil pun bahkan seakan akan sudah dinormalisasi seperti  meminta  jawaban  saat  ulangan  atau ujian.  Istilah  “aturan  ada  untuk  dilanggar” seolah  mengakar  di  pikiran  masyarakat. Terbukti  pada  masa  pandemic  COVID-19 masih  banyak  masyarakat  Indonesia  yang melanggar  protocol  Kesehatan.  Sikap  ini tumbuh  karena  dibiasakan  dan  akhirnya terbiasa.  Sehingga  diperlukan  sistem  yang kuat untuk memagari individu, salah satunya yaitu  dengan  memperkuat  pemahaman  nilai etika Pancasila.
Peraturan  Pancasila  dipahami  sebagai sistem  nilai.  Artinya,  semua  peraturan  itu
berharga, saling terkait dan saling bergantung secara sistematis, dan ada tingkat antara nilai satu perintah dengan nilai yang lain.
Setiap nilai yang terkandung di dalam Pancasila  pada  awalnya  merupakan  suatu nilai  yang  hidup  dan  berkembang  di masyarakat.  Oleh  karena  itu,  nilai  etika Pancasila  bukanlah  suatu  nilai  yang  berdiri sendiri melainkan dibangun oleh masyarakat itu sendiri yang didalamnya terkandung nilai keagamaan,  nilai  budaya,  nilai  adat,  lalu setelah  ditetapkan  menjadi  dasar  negara maka  di  dalamnya  terkandung  nilai kenegaraan. (Amri et al., 2018)
Pancasila sebenarnya merupakan bagian dari bangsa Indonesia dan merupakan landasan  bersama  bagi  seluruh  unsur kegiatan  masyarakat  dalam  kehidupan sehari-hari,  baik  secara  pribadi  maupun bersosial.  Oleh  karena  itu,  sehubungan dengan  penerapan  nilai-nilai  etika  tersebut, Pancasila menggambarkan kumpulan disiplin ilmu  yang  didasarkan  pada  prinsip-prinsip nilai kehidupan dan perkembangan masyarakat.
Sri . Untari (2012) menguraikan  fungsi Pancasila antara lain:
a. Pancasila sebagai identitas dan kepribadian bangsa
b. Pancasila sebagai sistem filsafat
c. Pancasila sebagai sumber nilai
d. Pancasila sebagai sistem etika
e. Pancasila  sebagai  paradigma  keilmuan ekonomi, politik, hukum, dan Pendidikan.
f. Pancasila sebagai ideologi terbuka
Untuk  menghayati,  memahami,  dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, kita harus senantiasa  mengamalkan  dan  menerapkan dasar-dasar  dan  pemahaman  nilai-nilai Pancasila  guna  membangkitkan  semangat Pancasila bagi seluruh warga negara, Dalam artian  lebih  banyak  memberi  nilai-nilai Pancasila mengembalikan pemahaman Pancasila  yang  utuh. Warga  negara  yang tidak  memahami  Pancasila  akan  belajar memahami  ideologi  negaranya  setelah menyelesaikan  dan  mengikuti  proses
pembelajaran  melalui  nilai-nilai  Pancasila. (Adha & Susanto, 2020)
Dalam  mengimplementasikan  nilai- nilai Pancasila kita perlu menghayati terlebih dahulu  supaya  paham  harus  apa  dan bagaimana.  Menghayati  menurut  kamus besar  Bahasa  Indonesia  berasal  dari  kata hayat yang artinya hidup, kehidupan, nyawa. Proses  bersyukur  dalam  artian    mengalami dan  merasakan  nilai-nilai  yang  dimaksud. Akibatnya,  kesadaran  untuk  menjalankan atau  mengamalkan  nilai-nilai  tersebut tumbuh  dalam  dirinya.Pada  buku  Pancasila dalam Pendidikan humaniora interkulturalisme dan globalisasi- internasionalisasi dikatakan bahwa
internalisasi  nilai  dapat  terjadi  dalam beberapa tahapan yaitu :
a. Proses penerimaan nilai
b. Proses merespon nilai
c. Proses seleksi nilai
d. Proses  internalisasi  atau  penghayatan nilai
e. Proses  aktualisasi  atau  penerapan  nilai (Borgoas et al., 2020) Setelah  tahapan  penghayatan  maka selanjutnya adalah aktualisasi atau implementasi.  Implementasi  dalam  kamus besar  Bahasa  Indonesia  yaitu  pelaksanaan, penerapan.  Menurut  Schubert  (2002) mengemukakan  bahwa  implementasi adalah sistem  rekayasa.  Implementasi  bermuara pada  aktivitas,  adanya  aksi,  tindakan,  atau mekanisme suatu sistem (Atmiral, 2013).
Jadi,  pada  dasarnya  setelah  individu dapat  merasakan  dengan  sungguh-sungguh suatu  nilai  maka  selanjutnya  adalah menerapkan nilai  tersebut pada aktivitasnya untuk  dijadikan  suatu  tindakan  yang  nyata karena  individu  tersebut  telah  memiliki kesadaran dalam dirinya.
Menghayati dan mengimplementasikan nilai  etika  Pancasila  untuk  menghilangkan break the rules habbit , yaitu: Implementasi sila pertama
a. Saling toleransi antar umat beragama
b. Menjaga kerukunan antar umat beragama
c. Tidak  mengganggu  peribadatan  agama lain
d. Jangan  memaksakan  agama  pada orang lain
Implementasi sila kedua a. Menjalin pertemanan tanpa membedakan  ras,  agama,  suku,  dan budaya
b. Membantu  orang  lain  tanpa  pilih  kasih dan pamrih
c. Mengembangkan sikap toleransi
d. Tidak berlaku semena-mena Implementasi sila ketiga
a. Rela  berkorban  demi  kepentingan bangsa
b. Mencintai produk lokal
c. Cinta dan bangga terhadap tanah air
d. Menggunakan Bahasa Indonesia dengan baik
Implementasi sila keempat
a. Mengutamakan musyawarah mufakat
b. Menghargai pendapat orang lain
c. Berpartisipasi  dalam  kegiatan  politik pemilu
d. Tidak memaksakan kehendak
Implementasi sila kelima
a. Aktif gotong royong
b. Membantu sesame
c. Menghargai karya orang lain
d. Aktif  dalam  kegiaan  sosial(Nugroho, 2021)
Dengan menghayati nilai Pancasila ini diharapkan break the rules habbit person bisa perlahan-lahan mengimplementasikannya untuk  mencoba  menghilangkan  kebiasaan tersebut.
Masyarakat memerlukan nilai bersama untuk  dijadikan  tolak  ukur  ketika  muncul suatu  konflik  antar  anggotanya.  Nilai-nilai Pancasila memberikan jalan dalam penyelesaian konflik sosial dalam masyarakat.  Jika  di  kerucutkan  untuk menyelesaikan  suatu  konflik  hal  pertama yang  dilakukan dapat berpegang pada nilai- nilai  agama,  lalu  penghormatan  terhadap martabat manusia, selanjutnya mengutamakan persatuan dan bersandar pada demokrasi. Dan akhirnya dapat tercipta nilai
keadilan,  rasa  kasih  sayang  dan  saling menghargai  dalam  diri  setiap  individu. Perdebatan dan . perbedaan dapat diselesaikan dengan  cara  para  pihak  yang  berseteru  atau kurang  setuju,  menyetujui  dan  menjadikan pedoman pada sebuah nilai bersama sehingga integrasi masyarakat dapat dibangun kembali. (Adha dan Susanto, 2020, hlm 130).
Pancasila sebagai sistem etika menjelaskan  bahwa  nilai-nilai  perintah Pancasila menjadi panutan aktivitas kehidupan  warga  negara.  Oleh  karena  itu, etika  Pancasila  tidak  hanya  mencakup keadilan, tetapi juga nilai  ketuhanan/religius, kemanusiaan,  persatuan,  dan  demokrasi. Kelima  nilai  tersebut  membentuk  karakter warga  negara  dalam  segala  bidang kehidupan.  Dengan  demikian,  kita  dapat menghilangkan  kesalahan  dalam  kehidupan sosial.  Sebagai  masyarakat  Indonesia, seharusnya perilaku tidak boleh bertentangan dengan  nilai  Pancasila  dan  harus  sesuai dengan  nilai-nilai  yang  ada  sehingga  lebih bermanfaat bagi banyak orang.

## C. Simpulan
Penjelasan-penjelasan  diatas  dapat disimpulkan  bahwa  salah  satu  solusi adalah dengan  menigkatkan  pemahaman  terhadap nilai  etika  Pancasila  dapat  menghilangkan break  the  rules  habbit .  Pancasila  sebagai dasar  negara  berkaitan  erat  dengan  tata kehidupan  masyarakat.  Dalam  Pancasila, etika  mencakup  lima  nilai:  ketuhanan, kemanusiaan,  persatuan,  demokrasi,  dan keadilan.  Perintah  ketuhanan  meliputi  nilai agama,  perintah  kemanusiaan  meliputi  nilai gotong  royong,  perintah  persatuan  meliputi nilai cinta tanah air, dan perintah populisme meliputi nilai musyawarah. Jadilah termasuk dan  bersikap  adil  kepada  orang  lain  dalam perintah keadilan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abiyyu,  W.  M.,  Bayu,  A.,  &  Kamim,  M. (2021). Mengulik  Etika  Mahasiswa
Komunikasi Dalam Mengimplementasikan Nilai Pancasila
Di  Era  Globalisasi  Cite  this  paper Related  papers  Prosiding  Kongres Pancasila XI .
Adha,  M.  M.,  &  Susanto,  E.  (2020). Kekuatan  Nilai-nilai  Pancasila  dalam Membangun  Kepribadian  Masyarakat Indonesia.  In Jurnal  Kebudayaan  dan Keagamaan , Vol. 15 (Issue 1).
Amri, S. R., Tetap, D., Akbid, Y., Palopo, M., Korespondensi,  A.,  Pajalesang,  P., Blok,  P.,  &  Palopo,  A.  K.  (2018). Pancasila  Sebagai  Sistem  Etika Pancasila as an Ethical System . Jurnal Voice of Midwifery , Vol. 08 (Issue 01).
Astuti,  D.  (2018). Motif  Kebiasaan Melanggar  Peraturan .  Institut  Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
Atmiral,  R.  D.  (2013).  Implementasi Kebijakan. Mastre Thesis . Universitas
Medan Area Borgoas,  F.,  Djunatan,  S.,  &  dkk.  (2020). Pancasila dalam Pendidikan Huminora . Malang: Intelegensi Media.
Nugroho,  Faozan  Tri.  (2021,  July  26). Contoh-Contoh  Penerapan  Pancasila dalam  Kehidupan  Bermasyarakat. https://m.bola.com/ragam/read/461389 5/contoh-contoh-penerapan-pancasila- dalam-kehidupan-bermasyarakat (diakses tanggal 12 Desember 2021).
Pratama,  E.  E.  (2018).  Perancangan  Mesin
Pencetak  Bakso  Kotak  Dengan Kapasitas 28 Kg/Proses. Undergraduate (S1) Thesis University of Muhammadiyah Malang.
Romadhon,  Indra,  W.,  &  Eny,  R.  (2019). Hubungan  Antara  Kontrol  Diridengan Perilaku  Melanggar  Peraturanpada Santri Pondok PesantrenXdiKabupatenSleman. Jurnal Psikologi , 15 , 27–33.
Sulistiani  Putri,  F.,  Anggtaeni  Dewi,  D., Kunci,  K.,  &  Pancasila,  I.  (2020).
Implementasi Pancasila Sebagai
Sistem  Etika. Jurnal  of  Education, Psychology and Counseling, Vol. 3 (1).