Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 6, No. 1, Januari 2021
OPTIMALISASI PERAN BALAI

## PEMASYARAKATAN
DALAM

## PELAKSANAAN  PEMBINAAN  TERHADAP  ANAK  PELAKU  TINDAK PIDANA YANG DIBEBASKAN DIMASA PANDEMI COVID 19

## Yohana Damayanti Br Kaban dan Beniharmoni Harefa
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Email: yohanakaban02@gmail.com dan beniharefa@upnvj.ac.id

## Abstract
During  the  Covid-19  pandemic,  the  government  through  the  Ministry  of  Law  and Human Rights reviewed the policy through Permenkumham No 10 in 2020 regarding the release of assimilation and the executive order making the child the perpetrator of this crime many were released. This makes bapas must improve the implementation of  the development  of the freed child. The problem in  this study is how to optimize BAPAS in the implementation of child development as the perpetrator of crimes that are  released  because  of  Covid-19  and  the  obstacles  faced  by  bapas  in  the implementation  of  the  construction.  The  purpose  of  this  study  is  to  know  how  to optimize  BAPAS  in  the  development  of  children  as  perpetrators  of  crimes  that  are released  because  of  Covid-19  and  know  the  obstacles  faced  by  bapas  in  the implementation  of  the  construction  of  children  as  perpetrators  of  the  crime  struck. The  research  method  used  is  normative  juridical  using  secondary  data  obtained through literature studies such as scientific books, journals, laws. From this research it can be concluded that due to the human resources that are not proportional to the number of child prisoners who are released so that the performance is not optimal, the  Correctional  Center  works  together  and  empowers  the  community  in  the environment  where  the  child  prisoners  live  concerned  to  ensure  assimilation  and integration. This makes it possible to ensure reintegration of children and increase children's confidence in their original communities and ensure their future.

## Keywords: correctional center; child; covid-19

## Abstrak
Dimasa  pandemi  Covid-19,  pemerintah  melalui  Kementerian  Hukum  dan  HAM mengeluarkan kebijakan  melalui  Permenkumham  No.  10  tahun  2020  terkait pembebasan  dan  asimilasi  membuat  anak  sebagai  pelaku  tindak  pidana  ini  banyak yang  dibebaskan.  Hal  tersebut  membuat  pihak  Balai  Pemasyarakatan  harus meningkatkan  pelaksanaan  pembinaan  terhadap  anak  yang  dibebaskan  tersebut. Permasalahan  dalam  penelitian  ini  adalah  bagaimana  optimalisasi  Balai Pemasyarakatan  dalam  pelaksanaan  pembinaan  anak  sebagai  pelaku  tindak  pidana yang  dibebaskan  karena  Covid-19  dan  kendala  yang  dihadapi  pihak  Balai Pemasyarakatan dalam pelaksanaan pembinaan tersebut. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui  bagaimana  optimalisasi  Balai  Pemasyarakatan  dalam  pelaksanaan pembinaan anak sebagai pelaku tindak pidana yang dibebaskan karena Covid-19 dan mengetahui  kendala-kendala  yang  dihadapi  pihak  Balai  Pemasyarakatan  dalam
pelaksanaan pembinaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana yang dibebaskan tersebut.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  yuridis  normatif  dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan seperti buku- buku  ilmiah,  jurnal,  undang-undang.  Dari  penelitian  ini  dapat  ditarik  kesimpulan bahwa  dikarenakan  sumder  daya  manusia  yang  tidak  sebanding  dengan  jumlah narapidana anak yang dibebaskan sehingga membuat kinerja menjadi tidak maksimal maka dari pihak Balai Pemasyarakatan bekerja sama dan memberdayakan masyarakat di lingkungan tempat tinggal narapidana anak terkait untuk menjamin asimilasi dan integrasi  yang  dilakukan.  Hal  itu  memungkinkan  terjaminnya  reintegrasi  anak  dan menambah  kepercayaan  diri  anak  ke  dalam  masyarakat  asal  serta  menjamin  masa depan mereka.
Kata kunci : balai pemasyarakatan; anak; covid-19
Coresponden Author Email: yohanakaban02@gmail.com Artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi

## Pendahuluan
Anak-anak  memang  harus  dijaga  dengan  baik,  karena  merekalah  yang  akan meneruskan masa depan bangsa Indonesia. Dalam Konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan hukum terhadap hak-hak anak bermaksud untuk melindungi berbagai kepentingan yang menyangkut dengan kesejahteraan anak bahkan masa depan anak.  Salah  satu  bentuk  perlindungan  hukum  bagi  hak  asasi  anak,  yaitu  perlindungan hukum terhadap anak yang berada dalam sistem peradilan pidana anak.
Menurut data yang dilansir dari CNN Indonesia tahun 2020, masalah anak yang berkonflik  dengan  hukum  mempunyai  kecenderungan  semakin  meningkat.  Catatan kriminalitas terkait anak di Indonesia seperti yang diungkapkan oleh Direktur Bimbingan Kemasyarakatan  dan  Pengentasan  Anak  Ditjen  Pemasyarakatan,  menunjukkan  data bahwa anak-anak yang berada di lingkungan Rutan Tahanan Negara (Rutan) dan Layanan Pemasyarakatan berjumlah 3.812 orang. Anak-anak yang diversi sebanyak 5.229 orang, dan  total  sekitar  10  ribu  anak  termasuk  mereka  yang  sedang  menjalani  asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti jelang bebas.
Balai  Pemasyarakatan  adalah  salah  satu  pihak  yang  terlibat  selama  proses peradilan  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  dari  awal  anak  ditangkap  hingga  anak menyelesaikan  masa  hukumannya.  Misi  atau  tugas  mulia  yang  diemban  Balai Pemasyarakatan tersebut belum dapat berjalan dengan optimal, disebabkan oleh beberapa faktor.  Salah  satu  faktor  yang  menghambat  pelaksanaan  pelayanan  dan  pembinaan pemasyarakatan yaitu wilayah kerja Balai Pemasyarakatan yang terlampau luas dan letak geografis. Sementara, jumlah sumber daya manusia Pembimbing Kemasyarakatan (PK), sarana  dan  prasarana  serta  daya  dukung  operasional  lainnya  sangat  minim  jika dibandingkan dengan jumlah warga binaan pemasyarakatan (WBP) yang harus dilayani.
Jumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Pemasyarakatan yang ada ternyata masih jauh dari  ideal.  Sebagai  perbandingan,  saat  ini  Balai  Pemasyarakatan  di  seluruh  Indonesia berjumlah  71  UPT  dengan  klasifikasi  I  berjumlah  17  satuan  kerja  dan  klasifikasi  II berjumlah  54  satuan  kerja,  sedangkan  jumlah  Kabupaten/Kota  saat  ini  berjumlah  539, yang terdiri atas 34 provinsi, 412 kabupaten, dan 93 kota (tidak termasuk 5 (lima) kota administratif  dan  1  (satu)  kabupaten  administratif  di  Provinsi  DKI  Jakarta)  (Trisapto, 2020)
Dimasa pandemi Covid-19 ini pemerintah mengeluarkan kebijakan Permenkumham No. 10 tahun 2020 tentang Asimilasi dan Integrasi sehingga pihak Balai Pemasyarakatan membebaskan anak bimbingannya demi mencegah penyebaran  Covid- 19.  Dilansir  dari  berita  CNN  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia (Kemenkumham) membebaskan 13.430 narapidana dan anak melalui program asimilasi dan  integrasi.  Langkah  itu  sebagai  upaya  mengantisipasi  penyebaran Covid-19  di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan yang kapasitasnya meledak. Anak-anak yang dibebaskan tersebut tetap diawasi oleh pihak Balai Pemasyarakatan hanya dengan sistem  daring  seperti  melakukan videoconference atau  sejenisnya.  Pengawasan  dan pembinaan dilakukan secara berkala selama waktu yang sudah ditentukan sebelumnya. Kemudian,  para  petugas  akan  mencatat  dan  mengirim  laporan  segala  perkembangan mereka.
Hal  ini  menjadi  koreksi  penting  pihak  Balai  Pemasyarakatan  karena  jumlah sumber  daya  yang  tidak  sebanding  dengan jumlah  narapidana  yang  dibebaskan  karena covid-19. Permasalahan yang diangkat oleh penulis adalah bagaimana optimalisasi dari Balai Pemasyarakatan dalam pelaksaan pembinaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana  yang  dibebaskan  dimasa  Covid-19  dan  kendala-kendala  apa  saja  yang  dihadapi Balai  Pemasyarakatan  dalam  pelaksanaan  pembinaan  terhadap  anak  sebagai  pelaku tindak pidana yang dibebaskan dimasa Covid-19. Pada penelitian terdahulu yang berjudul Peran  Balai  Pemasyarakatan  Pada  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  Di  Tinjau  Dalam Perspektif Hak Asasi  Manusia (Okky, 2017) dengan hasil peran Balai Pemasyarakatan belum maksimal dalam penanganan pembimbingan dan pendampingan narapidana anak. Sedangkan  dalam  penelitian  ini  memfokuskasn  untuk  mengetahui  optimalilasi  peran Balai Pemasyarakatan dalam pembebasan narapidana anak dimasa Covid-19. Pentingnya penelitian ini supaya mengetahui langkah atau strategi yang harus dilakukan pihak Balai Pemasyarakatan terkait kebijakan asilasi dan integrasi demi masa depan anak yang lebih baik.
Penulis  mengangkat  penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  peran  Balai Pemasyarakatan  dalam  peningkatan  pembinaan  terhadap  anak  sebagai  pelaku  tindak pidana yang dibebaskan dimasa Covid-19 dan mengetahui kendala-kendala apa saja yang dihadapi  pihak  Balai  Pemasyarakatan  dalam  pelaksanaan  pembinaan  dimasa  Covid-19 terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana yang dibebaskan tersebut.

## Metode Penelitian
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yakni  metode  penelitian  yuridis normatif. Metode penelitian hukum ini berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan  meneliti  bagaimana  bekerjanya  hukum  di  lingkungan  masyarakat.  Data  sekunder sebagai bahan dasar dalam penelitian ini, dapat berupa berbagai bahan hukum, baik bahan hukum  primer  maupun  bahan  hukum  sekunder.  Bahan  hukum  primer  terdiri  dari perundang-undangan  khususnya  perundangan-undangan  terkait  perlindungan  anak  dan sistem peradilan pidana anak. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku teks, jurnal- jurnal hukum, khususnya buku dan jurnal terkait sistem pelaksanaan pembinaan BAPAS dan  terkait  Covid-19.  Teknik  pengumpulan  data  berupa  studi  pustaka,  observasi  dan dokumentasi.

## Hasil dan Pembahasan
Dalam konteks pandemi Covid-19 di lingkungan lembaga pemasyarakatan, Scott (2020) fokus melihat bagaimana lingkungan lembaga pemasyarakatan terpengaruh oleh pandemi Covid-19 dan seberapa tinggi risiko penularan virus berlangsung. Scott melihat bila pada dasarnya, kondisi lembaga pemasyarakatan di seluruh dunia yang kebanyakan mengalami persoalan seperti kepadatan populasi tahanan yang tinggi, sirkulasi udara yang buruk,  serta  standar  sanitasi  dan  makanan  yang  rendah,  menjadikan  lembaga pemasyarakatan  sebagai  tempat  terburuk  sepanjang  pandemi  berlangsung,  menjadikan narapidana secara keseluruhan menghadapi risiko kesehatan yang sangat besar. Melihat dari  perspektif  antropologi,  Scott  menilai  penting  bagi  pemangku  kebijakan  untuk menerapkan  kebijakan  yang  didasarkan  pada  inklusi  sosial,  rehabilitasi  berbasis komunitas, serta berasaskan kebebasan bergerak ( freedom of movement ) (Scott, 2020). Masih dalam bahasan serupa, Simpson & Butler (2020) dan Barnert et al. (2020) turut  melihat  risiko  besar  penyebaran  virus  di  dalam  fasilitas  lembaga  pemasyarakatan selama  berlangsungnya  pandemi  Covid-19.  Simpson  &  Butler  menggarisbawahi  bila lembaga  pemasyarakatan  telah  lama  diakui  sebagai  ruang  inkubator  bagi  penyakit menular,  di  mana  telah  terjadi  berbagai  kasus  sebelum  Covid-19  di  mana  pelepasan tahanan  justru  mengakibatkan  dampak  negatif  bagi  masyarakat  sekitar.  Kasus  tifus  di Inggris  abad  ke-16  dan  amnesti  di  Rusia  pada  1997  dan  2001  yang  ditujukan  untuk mengurangi dampak dan penyebaran tuberkulosis di penjara-penjara yang terlalu padat, di  mana  kedua  kasus  tersebut  justru  berakibat  tersebarnya  penyakit  menular  terkait  ke masyarakat  (Simpson  &  Butler,  2020).  Barnert  et  al.  melihat  bila  kondisi  lembaga pemasyarakatan  yang  sering  kali  terlalu  padat,  ventilasi  dan  sanitasi  yang  buruk,  serta standar  kebersihan  yang  rendah,  berujung  pada  tingginya  risiko  Covid-19  (Elizabeth Barnert, Ahalt, & Williams, 2020). Kedua artikel merekomendasikan pentingnya untuk mengurangi populasi penjara melalui pembebasan tahanan yang didasarkan pada analisa risiko dari individu terkait terhadap komunitas serta ancaman terhadap Covid-19.
Hal  yang  sama  turut  dibahas  oleh  Sulhin  (2020),  di  mana  ia  fokus  membahas persoalan  yang  ada  dalam  lembaga  pemasyarakatan  di  lingkup  Indonesia.  Sebelum pandemi  berlangsung,  seluruh  lembaga  pemasyarakatan  di  Indonesia  telah  mengalami
persoalan  besar  terkait overcrowding dan  pemenuhan  hak  minimum  bagi  tahanan  dan narapidana.  Lebih  spesifik  dalam  konteks    kesehatan,  saranan  dan  prasarana  layanan kesehatan,  termasuk  ketersediaan  obat-obatan  dan  tenaga  kesehatan,  sering  kali  tidak mencapai  standar yang telah ditentukan dalam UU No. 12 tahun 1995. Dengan adanya fenomena  pemenjaraan  berlebihan  yang  berlangsung  di  Indonesia,  penting  untuk kemudian adanya penerapan kebijakan yang lebih manusiawi dan realistis dengan fakta overcrowding di  penjara,  termasuk  kebijakan  seperti  pembebasan  serta  penerapan community-based corrections sedari awal (Sulhin, 2020).
Dalam bahasan dampak pandemi Covid-19 terhadap narapidana anak, Bateman (2020) melihat bila narapidana anak telah mengalami pembatasan kebebasan yang sangat besar di dalam lembaga pemasyarakatan. Dengan penerapan berbagai kebijakan seperti isolasi tahanan, narapidana anak kemudian harus menjalani kehidupan sehari-hari dengan sedikit  atau  tanpa  kontak  sosial.  Lebih  lanjut,  isolasi  yang  berlangsung  turut  dibarengi dengan pemberhentian total kunjungan personal ataupun profesional, berakibat pada total ketiadaan  kontak  sosial  yang  dilakukan  oleh  tiap  narapidana  anak.  Dengan  perlakuan terhadap narapidana anak sepanjang Covid-19 yang dianggap tidak manusiawi, Bateman menilai  bila  penting  untuk  menerapkan  kebijakan  yang  lebih  manusiawi,  seperti pembebasan narapidana anak ke tempat tinggal mereka masing-masing (Bateman, 2020).
Serupa dengan bahasan Bateman, Buchanan et al. (2020) secara fokus membahas dampak dari Covid-19 terhadap narapidana anak yang ada dalam sistem peradilan. Serupa dengan  berbagai  bahasan  di  atas,  Buchanan  et  al.  menemukan  bila  Covid-19  secara fundamental  memberikan  tantangan  bagi  tiap  lembaga  pemasyarakatan,  menekankan pentingnya upaya untuk mengurangi populasi tahanan dalam penjara. Walau demikian, Buchanan et al. turut menyadari bila upaya untuk mendesain sistem yang sesuai dengan panduan kesehatan dan kebijakan social-distancing dalam tiap lembaga pemasyarakatan akan  sulit  untuk  dilakukan,  mengingat  banyak  dari  lembaga  pemasyarakatan  yang mengalami keterbatasan sumber daya, baik modal ataupun manusia (Buchanan, Castro, Kushner,  &  Krohn,  2020).  Lebih  lanjut  dalam  bahasan  tersebut,  Barnert  (2020) menemukan  bila  selain  berbagai  permasalahan  yang  ada  dalam  tiap  lembaga pemasyarakatan seperti yang telah dibahas oleh berbagai  tulisan di atas, hal-hal  seperti persoalan emosional, kekerasan seksual, dan tekanan-tekanan lainnya yang berlangsung dalam  penjara  memberikan  tiap  tahanan, terutama  narapidana  anak,  tekanan  tambahan yang dianggap memperlemah sistem imun mereka, memperburuk kemungkinan transmisi Covid-19 (Elizabeth S. Barnert, 2020).
Masuk ke dalam konteks kebijakan Asimilasi dan Integrasi yang diterapkan oleh Kemenkumham, terdapat berbagai tulisan yang secara spesifik membahas implementasi dan dampak dari kebijakan tersebut, masing-masing dari berbagai perspektif dan fokus yang  berbeda.  Trisnawati  (2020)  dalam  tulisannya  memberikan  pembahasan  terkait overview kebijakan  asimilasi  dan  integrasi  narapidana  dan  anak.  Di  luar  urgensi  dan alasan  mengenai  penerapan  kebijakan  ini,  Trisnawati  menemukan  bila  terdapat  tiga hambatan  utama  dalam  penerapan  kebijakan  asimilasi  dan  integrasi  terkait  Covid-19. Ketiga hambatan tersebut antara lain adalah adanya ketidakjelasan alamat tujuan warga
binaan  lembaga  pemasyarakatan,  adanya  pemanfaatan  kebijakan  oleh  narapidana  yang dibebaskan  demi  kepentingan  pribadi,  serta  keraguan  dari  masyarakat  luas  untuk menerima kedatangan narapidana dan anak yang dibebaskan (Trisnawati, 2020).
Jufri & Anisariza (2017) melakukan pembahasan atas asimilasi narapidana yang dilakukan  oleh  lembaga  pemasyarakatan  Terbuka  Jakarta  sebelum  pandemi  Covid-19. Sebagai  salah  satu  kebijakan  untuk  mengurangi overcrowding di  fasilitas  lembaga pemasyarakatan,  kebijakan  asimilasi  dianggap  memberikan  baik  dampak  positif  dan negatif.  Dampak  positif  yang  terlihat  jelas  dapat  dilihat  dari  sisi  narapidana,  di  mana kebijakan asimilasi memberikan narapidana kesempatan untuk membaur dengan publik serta menjadi sumber pendapatan selama mereka menjalani masa hukuman. Di sisi lain, kebijakan ini dianggap mengalami berbagai kendala, di mana keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh lembaga pemasyarakatan mengartikan SDM yang ada harus bekerja lebih ekstra, serta sulit untuk menemukan mitra ketiga bagi proses asimilasi narapidana (Jufri & Anisariza, 2017).
Lebih  lanjut  dalam  konteks  Covid-19,  Tirtakusuma  (2020),  Rizky  (2020), Appludnopsanji & Disemadi (2020), serta Khoirunnisa  (2020) memberikan pembahasan atas  dampak  serta  persoalan  terkait  penerapan  kebijakan  asimilasi  dan  pembebasan narapidana.  Tirtakusuma  (2020)  menggarisbawahi  pembahasan  pada  bagaimana kemudian kebijakan asimilasi dan pembebasan narapidana memodifikasi hukuman yang telah diputuskan oleh sistem peradilan. Dengan pengkajian kebijakan asimilasi  melalui aspek  yuridis,  filosofis,  dan  sosiologis,  Tirtakusuma  menilai  bila  kebijakan  asimilasi, setidaknya  melalui  perspektif  aspek  filosofis,  tetap  sesuai  dengan  tujuan  dasar  proses pemidanaan. Kebijakan asimilasi dinilai Tirtakusuma mampu mengurangi kemungkinan overpunishment , di mana narapidana harus menjalani hukuman penuh bersamaan dengan tekanan psikologis yang ditimbulkan oleh risiko pandemi Covid-19 (Tirtakusuma, 2020).
Rizky (2020) melakukan pembahasan terkait dampak positif yang diberikan oleh kebijakan  asimilasi  dan  integrasi  bagi  narapidana  semasa  pandemi  Covid-19.  Rizky secara  garis  besar  menemukan  dua  dampak  positif  utama  dari  penerapan  kebijakan ini terutama  terkait  dengan  fenomena overcrowded di  fasilitas  lembaga  pemasyarakatan, yaitu penghematan anggaran negara serta peningkatan produktivitas narapidana di dalam lembaga  pemasyarakatan.  Perihal  penghematan  anggaran  negara,  kalkulasi  anggaran yang dilakukan berdasarkan laporan rerata biaya hidup narapidana per hari menunjukkan penghematan anggaran negara sebesar lebih dari Rp340 miliar, di mana anggaran tersebut dapat kemudian dialokasikan pada upaya penyediaan sarana dan prasarana kesehatan di dalam tiap fasilitas lembaga pemasyarakatan. Perihal produktivitas, pembatasan aktivitas di tiap lembaga pemasyarakatan mengartikan adanya waktu lebih bagi narapidana untuk bekerja di UPT permasyarakatan yang memiliki industri produktif sendiri (Rizky, 2020).
Appludnopsanji  &  Disemadi  (2020)  memberikan  bahasan  terkait  permasalahan yang  muncul  dari  kebijakan  asimilasi  dan  integrasi  narapidana.  Secara  sederhana, permasalahan yang berpotensi timbul banyak terkait pada hubungan antar narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan. Dengan adanya persyaratan pembebasan bersyarat yang diatur,  Appludnopsanji  &  Disemadi  menilai  bila akan  timbul  kecemburuan  narapidana
yang tidak memeroleh kesempatan untuk bebas, berujung pada peningkatan kriminalitas dalam  lingkungan  lembaga  pemasyarakatan.  Lebih  lanjut,  narapidana  yang  dibebaskan turut dikhawatirkan akan melalukan tindak kejahatan, menghilangkan esensi dari upaya pengintegrasian narapidana ke dalam masyarakat (Appludnopsanji &  Disemadi, 2020). Dalam pembahasan serupa, Khoirunnisa (2020) menemukan bila terdapat kemungkinan bila narapidana yang dibebaskan kemudian akan menjadi polemik baru di masyarakat, di mana  terdapat  kesulitan  bagi  tiap  lembaga  pemasyarakatan  untuk  menjamin  seluruh narapidana  yang  dibebaskan  bersyarat  melalui  kebijakan  ini  akan  berkelakuan  baik setelah dibebaskan dan diintegrasikan kembali ke dalam masyarakat (Khoirunnisa, 2020).
Dalam konteks program  asimilasi dan integrasi  masa Covid-19 bagi  narapidana anak, Umronah (2020) dan Saimima & Noviansyah (2020) masing-masing memberikan analisis terkait proses pelaksanaan kebijakan asimilasi dan integrasi narapidana anak di masa  Covid-19.  Umronah  (2020)  dalam  tulisannya  membahas  bagaimana  proses pengawasan asimilasi dan integrasi bagi narapidana dan anak berlangsung. Dalam proses tersebut, Umronah melihat bila terdapat berbagai faktor yang kemudian mempengaruhi pengawasan  kebijakan  ini,  mulai  dari  ketersediaan  klien (baik  jumlah  petugas  ataupun kesiapan  menjalani  pengawasan,  keterbatasan  SDM,  pemanfaatan  teknologi  dan informasi, serta pengelolaan administrasi  terutama terkait penyebaran Covid-19 di  luar lingkungan lembaga pemasyarakatan (Umronah, 2020). Saimima & Noviansyah (2020) dalam tulisannya memberikan model untuk memberdayakan dan melibatkan masyarakat di  lingkungan  tempat  tinggal  narapidana  anak  terkait  untuk  menjamin  asimilasi  dan integrasi  yang  dilakukan.  Selain  untuk  menjamin  keberhasilan  proses  reintegrasi narapidana  anak  ke  dalam  masyarakat,  model  ini  ditujukan  untuk  dapat  membangun kepercayaan  diri  narapidana  anak,  menjamin  perolehan  pendidikan,  membangun  dan mendorong  perubahan  diri,  sikap  serta  kedisiplinan  anak,  serta  membangun  jiwa pengabdian  pada  negara  (Saimima  &  Noviansyah,  2020).  Inovasi  dalam  penelitian  ini adalah  dapat  memberi  kebijakan  yang  lebih  baik  terkait  asimilasi  dan  integrasi  pada narapidana anak pada masa Covid-19 ini demi masa depan anak yang berkualitas.

## Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan yang dilakukan di atas, pada dasarnya terlihat apabila fasilitas lembaga pemasyarakatan, baik di level global ataupun di Indonesia, sama-sama mengalami  persoalan  seperti overcrowded dan  keterbatasan  sumber  daya,  yang  mana permasalahan  ini  memberikan  tantangan  bagi  pencegahan  transmisi  virus  Covid-19 dalam  lingkungan  lembaga  pemasyarakatan.  Dalam  konteks  kebijakan  asimilasi  dan integrasi narapidana dan anak yang diambil oleh Kemenkumham sebagai upaya kontrol dan  penanggulangan  transmisi  Covid-19  dalam  lingkungan  lembaga  pemasyarakatan, dapat dikatakan bila kebijakan ini memiliki dampak, baik positif dan negatif. Fokus pada bahasan narapidana anak, kebijakan ini memungkinkan terjaminnya reintegrasi anak ke dalam masyarakat asal serta menjamin masa depan mereka, seperti akses pada pendidikan melalui berbagai layanan sosial yang ada. Walau demikian, terdapat keterbatasan dalam menemukan  bahasan  yang  secara  spesifik  melihat  kendala  teknis  yang  dialami  oleh
lembaga  pemasyarakatan  dalam  pelaksanaan  kebijakan  ini,  selain  temuan  seperti keterbatasan sumber daya modal dan manusia.

## BIBLIOGRAFI
Appludnopsanji, & Disemadi, Hari Sutra. (2020). Problematika Kebijakan Pembebasan Narapidana  sebagai  Upaya  Penanggulangan  COVID-19  di  Indonesia. Wawasan Yuridika , 4 (2), 131–148. https://doi.org/10.25072/jwy.v4i2.369
Barnert,  Elizabeth,  Ahalt,  Cyrus,  &  Williams,  Brie.  (2020).  Prisons:  Amplifier  of  the COVID-19  Pandemic  Hiding  in  Plain  Sight. American  Journal  of  Public  Health , 110 (7). https://doi.org/10.2105/AJPH.2020.305713
Barnert,  Elizabeth  S.  (2020).  COVID-19  and  youth  impacted  by  juvenile  and  adult criminal justice systems. Pediatrics Perspective , 146 (2). https://doi.org/10.1542/peds.2020-1299
Bateman,  Tim.  (2020).  Unjust  pains:  the  impact  of  COVID-19  on  children  in  prison. Journal of Children’s Services , (September), 1–14. https://doi.org/10.1108/JCS-07- 2020-0045
Buchanan, Molly, Castro, Erin D., Kushner, Mackenzie, & Krohn, Marvin D. (2020). It’s F**ing Chaos: COVID-19’s Impact on Juvenile Delinquency and Juvenile Justice.
American Journal of Criminal Justice , 45 (4), 578–600. https://doi.org/10.1007/s12103-020-09549-x
Gadis  Vitayanty  Noor  (2016). Optimalisasi  peran  Balai  Pemasyarakatan  dalam  Sistem Peradilan  Pidana  Anak  Berdasarkan  Undang-undang  No.  11  Tahun  2012  Studi  Di Balai Pemasyarakatan Kelas II Pekalongan. Jurnal Diponegoro Law Review, Vol. 5 No. 2
Jufri, Ely Alawiyah, & Anisariza, Nelly Ulfah. (2017). Pelaksanaan Asimilasi Narapidana di  Lembaga  Pemasyarakatan  Terbuka  Jakarta. ADIL:  Jurnal  Hukum ,  1–26. https://doi.org/10.33476/ajl.v8i1.452
Khoirunnisa,  Nurul  Aulia. (2020).  Dampak  Pembebasan  Narapidana  pada  Lingkungan Masyarakat  di  Tengah  Wabah  Virus  COVID-19. Jurnal  Dinamika  Penelitian: Media Komunikasi Sosial Keagamaan , 20 (1), 112–129.
Margie  G.  Sopacua  (2015).  Peran  Balai  Pemasyarakatan  Dalam  Proses  Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak Berbasis Restoratif Justice. Jurnal Sasi, Vol. 21 No. 2
Okky  Chahyo  Nugroho  (2017).  Peran  Balai  Pemasyarakatan  Pada  Sistem  Peradilan Pidana Anak Di Tinjau Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Jurnal HAM , Vol. 8 No. 2
Rizky,  Bayu.  (2020).  Dampak  Positif  Bagi  Narapidana  Dalam  Pencegahan  Dan Penaggulangan  Covid-19. JUSTITIA :  Jurnal  Ilmu  Hukum  Dan  Humaniora , 7 (3),
655–665.
Saimima,  Ika  Dewi  Sartika,  &  Noviansyah.  (2020).  Model  Persuasif  Edukatif  Bagi Masyarakat Untuk Mendukung Program Asimilasi Dan Integrasi Bagi Narapidana Anak Pada Masa Pandemi Covid-19. Res Judicata , 3 (1), 51–65.
Scott, Jason Bartholomew. (2020). A pandemic in prisons. Social Anthropology , 28 (2), 352–353. https://doi.org/10.1111/1469-8676.12857
Setiadi,  Wicipto,  Satino,  Surahmad  (2018).  Sosialisasi  Hukum  Perlindungan  Anak Dilingkungan  Karang  Taruna  RT.  07  RW.14  Kelurahan  Bahagia  Kecamatan Babelan Kab. Bekasi. Jurnal UPNVJ.
Simpson,  Paul  L.,  &  Butler,  Tony  G.  (2020).  Covid-19,  prison  crowding,  and  release policies. The BMJ , 369 (April), 1–2. https://doi.org/10.1136/bmj.m1551
Sulhin,  Iqrak.  (2020).  Covid-19,  Pemenjaraan  Berlebihan,  Dan  Potensi  Katastrofe Kemanusiaan. Jurnal Hukum & Pembangunan , 50 (2), 400.
https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no2.2588
Tirtakusuma, Andreas Eno. (2020). Modifikasi Pelaksanaan Putusan Pengadilan (Kajian Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam  Rangka  Pencegahan  dan  Penanggulangan  Penyebaran  Covid-19). Selisik , 6 (1), 15–29.
Trisapto  Wahyudi  Agung  Nugroho  (2019).  Analisa  Kebutuhan  Pembimbing Kemasyarakatan  Balai  Pemasyarakatan  (Bapas)  Bandung. Jurnal  Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol. 13 No. 1 Maret 2019.
Trisnawati, Niyan Ati. (2020). Pemberian Asimilasi  dan Integrasi terhadap Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19 (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Malang). Dinamika , 26 , 1765–1774.
Umronah,  Enny.  (2020).  Analisis  Yuridis  Pengawasan  Asimilasi  dan  Integrasi  bagi Narapidana dan Anak Ketika Pandemi COVID-19 (Studi di Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang). Legal Spirit , 4 (1). https://doi.org/10.31328/ls.v4i1.1554