## JCH (Jurnal Cendekia Hukum)
Volume 6 Nomor 2, Maret 2021 e-ISSN: 2580-1678 dan ISSN: 2355-4657 Open Access : http://e-jurnal.stih-pm.ac.id/index.php/cendekeahukum/index
COSTUMER PROTECTION AGAINST CIRCULATING OF PRODUCT WITHOUT INFROMATION ATTECMENT IN BAHASA INDONESIA

## PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN PRODUK
YANG TIDAK MENCANTUMKAN INFORMASI

## DALAM BAHASA INDONESIA 
Tomy Yoanes 1 , Iriansyah 2 , M. Yusuf Daeng 3
Prodi S2 Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Lancang Kuning * e-mail: tomyyoanes.mh.unilak@gmail.com 1
e-mail: iriansyah@unilak.ac.id 2 e-mail: yusufdaeng@unilak.ac.id 3

## Abstract
Based on Article 8 Paragraph (1) Letter j Law Number 8 of 1999 concerning on Consumer Protection, it states that business agents are prohibited to produce and / or trading goods and / or services for do not provide the information and / or instructions for using the goods in Indonesian. This research aims to explain of the legal protection of consumers for the distribution of food  and beverage  products  that  do  not  include    the  information  of  the  product  in  Bahasa  in  Bengkalis Regency based on the legislation of Indonesia Number 8 of 1999 about the regulation of Consumer Protection.  The  method  used  in  this  research  is  socio-legal  research.  The  results  of  the  research explains  that  the  legal  protection of consumers  for  the  distribution  of food and beverage products for do not include information in Bahasa in Bengkalis Regency has not been implemented verywell; because circulating  of food and beverage products in Bengkalis Regency  have distributed to local market  places  without  providing  product’s  information  in  Bahasa.  The  legal  consequences  for consumers  for  the  circulation  of  food  and  beverage  products  without  providing  product’s information  in  Bahasa  can  be  detrimental  for  consumers  because  consumers  can  not  find information about these food and beverage products as well as the contents and the ingridiances of the product , including whether or not such food and beverages are dangerous.
Keywords: Law; Consumer Protection; Legal Protection.

## Abstrak
Berdasarkan  Pasal  8  Ayat  (1)  Huruf  j  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan  Konsumen  disebutkan  bahwa  pelaku  usaha  dilarang  memproduksi  dan/atau memperdagangkan  barang  dan/atau  jasa  yang  tidak  mencantumkan  informasi  dan/atau  petunjuk penggunaan  barang  dalam  Bahasa  Indonesia.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menjelaskan perlindungan hukum terhadap konsumen atas peredaran produk makanan dan minuman yang tidak mencantumkan  informasi  dalam  Bahasa  Indonesia  di  Kabupaten  Bengkalis  berdasarkan  Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen.  Metode  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  sosiologis.  Hasil  penelitian  menjelaskan  bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen atas peredaran produk makanan dan minuman yang tidak mencantumkan informasi dalam Bahasa Indonesia di Kabupaten Bengkalis belum terlaksana karena di  Kabupaten  Bengkalis  masih  ditemukan  beredar  produk  makanan  dan  minuman  yang  tidak mencantumkan  informasi  dalam  Bahasa  Indonesia.  Akibat  hukum  terhadap  konsumen  atas peredaran  produk  makanan  dan  minuman  yang  tidak  mencantumkan  informasi  dalam  Bahasa Indonesia  dapat  merugikan  konsumen  karena  konsumen  tidak  dapat  mengetahui  informasi
 Naskah diterima: 7 Januari 2021, direvisi: 11 Maret 2021, disetujui untuk terbit: 25 Maret 2021 Doi: 10.3376/jch.v6i2.321
mengenai  produk  makanan  dan  minuman  tersebut  maupun  kandungannya,  termasuk  berbahaya atau tidaknya makanan dan minuman tersebut.
Kata Kunci: Hukum; Perlindungan Konsumen; Perlindungan Hukum.

## PENDAHULUAN
Pembangunan nasional bertujuan untuk  mewujudkan  suatu  masyarakat  adil dan  makmur  yang  merata  materiil  dan spiritual  dalam  era  demokrasi  ekonomi berdasarkan Pancasila  dan  Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembangunan perekonomian nasional  pada  era  globalisasi  harus  dapat mendukung  tumbuhnya  dunia  usaha sehingga  mampu  menghasilkan  beraneka barang  dan/atau  jasa  yang  memiliki kandungan teknologi yang dapat meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat banyak dan sekaligus mendapatkan kepastian  atas  barang  dan/atau  jasa  yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen (Rosmawati, 2018).
Perlindungan  konsumen  merupakan bagian  tak  terpisahkan  dari  kegiatan bisnis  yang  sehat.  Dalam  kegiatan  bisnis yang sehat, terdapat keseimbangan perlindungan  hukum  antara  produsen
dengan konsumen. Tidak adanya perlindungan yang seimbang
menyebabkan  konsumen  berada  pada posisi yang lemah, terlebih apabila produk yang dihasilkan oleh produsen merupakan jenis  produk  yang  terbatas,  produsen dapat  menyalahgunakan  posisinya  yang monopolistis  tersebut.  Hal  ini  tentu  saja akan  merugikan  konsumen.  Kerugian yang  dialami  oleh  konsumen  tersebut dapat  timbul  sebagai  akibat  dari  adanya
hubungan hukum berupa perjanjian antara produsen  dengan  konsumen  maupun akibat  dari  adanya  perbuatan  melanggar hukum  yang  dilakukan  oleh  produsen. Perjanjian  yang  dilakukan  antara  para pihak  tidak  selamanya  dapat  berjalan mulus,  dalam  arti  masing-masing  pihak merasa puas, karena kadang-kadang pihak penerima  tidak  menerima  produk  sesuai dengan  yang  diharapkannya.  Apabila konsumen  tidak  menerima  produk  sesuai dengan yang diperjanjikan, maka produsen  dianggap  telah  melakukan wanprestasi,  sehingga  konsumen  akan mengalami kerugian. Kerugian konsumen dapat  pula  terjadi  di  luar  perjanjian.  Hal ini  terjadi  melalui  perbuatan  melanggar hukum  yang  dilakukan  oleh  produsen berupa  adanya  cacat  pada  produk  yang mengakibatkan  kerugian  bagi  konsumen, baik  karena  rusaknya  atau  musnahnya produk  itu  sendiri  maupun  karena rusaknya  atau  musnahnya  produk  akibat cacat pada produk tersebut (Miru, 2013).
Selain  disebabkan  oleh  wanprestasi dan perbuatan melanggar hukum, kerugian  yang  dialami  konsumen  selama ini  juga  banyak  disebabkan  oleh  kurang kritisnya konsumen terhadap produk yang ditawarkan,  sehingga  kerugian  yang dialami  konsumen  tidak  hanya  kerugian finansial, tetapi juga merugikan kesehatannya  dan  keselamatan  hidupnya (Miru, 2013).
Kemungkinan kerugian-kerugian yang dialami oleh konsumen di  atas akan semakin  bertambah  apabila  produk- produk  yang  beredar  di  tengah-tengah masyarakat  tidak  menggunakan  merek yang  sudah  terdaftar  secara  resmi, sehingga  berpotensi  besar  merugikan konsumen.  Keadaan  tersebut  didukung oleh  adanya  globalisasi,  terutama  di bidang  perekonomian  dan  bisnis,  yang menyebabkan berbagai produk dari negara-negara  lain  dapat  dengan  bebas masuk ke Indonesia (Shofie, 2008).
Dengan telah dibukanya perdagangan bebas  di  wilayah  Asia  Tenggara  melalui Masyarakat  Ekonomi  ASEAN  (MEA), maka produk makanan dan minuman dari negara-negara  tetangga  akan  beredar dengan  bebas  di  Indonesia.  Semakin terbukanya  pasar  nasional  sebagai  akibat dari  proses  globalisasi  ekonomi  harus tetap menjamin
peningkatan
kesejahteraan  masyarakat  serta  kepastian atas  mutu,  jumlah,  dan  keamanan  barang dan/atau  jasa  yang  diperolehnya  di  pasar (Asikin, 2016).
Kondisi  yang  demikian  pada  satu pihak mempunyai manfaat bagi konsumen karena  kebutuhan  konsumen  akan  barang dan/atau  jasa  yang  diinginkan  dapat terpenuhi  serta  semakin  terbuka  lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis dan kualitas  barang  dan/atau  jasa  sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen.  Di  sisi  lain,  kondisi  dan fenomena tersebut di atas dapat mengakibatkan  kedudukan  pelaku  usaha dan  konsumen  menjadi  tidak  seimbang. Konsumen berada pada posisi yang lemah
karena  menjadi  objek  aktivitas  bisnis untuk  meraup  keuntungan  oleh  pelaku usaha  (Asikin,  2016).  Pada  dasarnya, prinsip  ekonomi  pelaku  usaha  adalah mencari keuntungan yang sebesar- besarnya  dengan  modal  yang  sekecil- kecilnya.  Prinsip  ini  sangat  potensial merugikan  kepentingan  konsumen,  baik secara  langsung  maupun  tidak  langsung. Oleh karena itu, negara mempunyai peran yang penting untuk melindungi konsumen yang  berada  pada  posisi  yang  lemah tersebut.
Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dijelaskan bahwa  perlindungan  konsumen  adalah segala  upaya  yang  menjamin  adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada setiap orang pemakai  barang  dan/atau  jasa  yang tersedia  dalam  masyarakat,  baik  bagi kepentingan  diri  sendiri,  keluarga,  orang lain,  maupun  makhluk  hidup  lain,  dan tidak  untuk  diperdagangkan.  Masalah perlindungan  konsumen  tidak  semata- mata  masalah  orang  perorang,  tetapi sebenarnya  merupakan  masalah  bersama dan masalah nasional sebab pada dasarnya  semua  orang  adalah  konsumen. Maka  dari  itu,  melindungi  konsumen adalah melindungi semua orang (Kristiyanti, 2011).
Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ditegaskan bahwa konsumen berhak atas
kenyamanan, keamanan,  dan keselamatan dalam  mengkonsumsi  barang  dan/atau
jasa.  Selain  itu,  pada  Pasal  4  Undang-
Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan Konsumen juga
menegaskan bahwa konsumen berhak atas informasi  yang  benar,  jelas,  dan  jujur mengenai  kondisi  dan  jaminan  barang dan/atau jasa (Dewi, 2015).
Ketentuan di atas menegaskan bahwa masyarakat  harus  terjamin  kesehatannya apabila  mengkonsumsi  produk  makanan maupun  minuman  yang  dibelinya.  Untuk itu, masyarakat harus diberi tahu informasi  mengenai  produk  tersebut, seperti  tanggal  kedaluwarsanya  ataupun bahan  yang  terkandung  di  dalamnya. Informasi mengenai suatu produk biasanya  dapat  dilihat  pada  kemasan produk tersebut.
Sejalan dengan itu, berdasarkan Pasal 8  Ayat  (1)  Huruf  j  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam Bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Ketentuan  tersebut  menegaskan  bahwa pedagang dilarang menjual produk makanan  dan  minuman  yang  tidak mencantumkan informasi
dan/atau
petunjuk penggunaan barang dalam Bahasa Indonesia. Adapun produk makanan  dan  minuman  tersebut  biasanya dapat  ditemukan  pada  produk  makanan dan minuman illegal dari luar negeri.
Penelitian ini dilaksanakan di
Kabupaten
Bengkalis. Kabupaten Bengkalis  merupakan  salah  satu  daerah terluar  di  Provinsi  Riau  yang  berbatasan langsung  dengan  Negara  Malaysia  dan Singapura  di  Selat  Malaka.  Oleh  karena itu, Kabupaten Bengkalis sering dijadikan sebagai  akses  penyelundupan  barang- barang  illegal  dari  luar  negeri,  termasuk makanan  dan  minuman.  Meskipun  Bea Cukai Kabupaten Bengkalis rutin melakukan  razia  dan  menggagalkan penyelundupan  makanan  dan  minuman illegal,  tetapi  dari  observasi  penelitian yang  dilakukan,  masih  ditemukan  adanya beberapa pedagang di Kabupaten
Bengkalis  yang  menjual  produk  makanan dan minuman illegal dari luar negeri yang tidak  mencantumkan  informasi  dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam Bahasa  Indonesia.  Salah  satu  contohnya adalah  minuman  ringan  dalam  kemasan kaleng.
Dari  latar  belakang  masalah  yang telah dijelaskan di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimanakah perlindungan  hukum  terhadap  konsumen atas  peredaran  produk  makanan  dan minuman  yang  tidak  mencantumkan informasi  dalam  Bahasa  Indonesia  di Kabupaten Bengkalis berdasarkan Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999 tentang Perlindungan Konsumen?

## METODE PENELITIAN
Penelitian hukum adalah suatu kegiatan  ilmiah  yang  didasarkan  pada metode, sistematika, dan pemikiran
tertentu yang bertujuan untuk
mempelajari  satu  atau  beberapa  gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisanya (Soekanto, 2007).
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian ini  adalah  penelitian  hukum  sosiologis. Penelitian  hukum  sosiologis  adalah  suatu penelitian  yang  dilakukan  dengan  cara menganalisa pelaksanaan peraturan perundang-undangan
terhadap permasalahan  yang  terjadi  di  tengah- tengah  masyarakat  (Ali,  2013).  Sumber data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  data  primer  dan  data  sekunder. Data  primer  yaitu  data  yang  diperoleh langsung dari hasil observasi dan wawancara di lokasi penelitian; sedangkan  data  sekunder  yaitu  data  yang diperoleh dari jurnal-jurnal ilmiah, literatur hukum, dan peraturan perundang- undangan.  Teknik  pengumpulan  data yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  observasi,  wawancara,  dan  studi kepustakaan.  Teknik  analisis  data  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah analisis kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dengan telah dibukanya perdagangan bebas  di  wilayah  Asia  Tenggara  melalui Masyarakat  Ekonomi  ASEAN  (MEA), maka produk makanan dan minuman dari negara-negara  tetangga  akan  beredar dengan  bebas  di  Indonesia.  Semakin terbukanya  pasar  nasional  sebagai  akibat dari  proses  globalisasi  ekonomi  harus tetap menjamin peningkatan kesejahteraan  masyarakat  serta  kepastian atas  mutu,  jumlah,  dan  keamanan  barang dan/atau  jasa  yang  diperolehnya  di  pasar (Asikin, 2016).
Berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) Huruf j
Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999 tentang
Perlindungan Konsumen
disebutkan  bahwa  pelaku  usaha  dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam Bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan  yang  berlaku.  Dari observasi  penelitian  yang  dilakukan  di Kabupaten  Bengkalis,  masih  ditemukan adanya  beberapa  pedagang  di  Kabupaten Bengkalis  yang  menjual  produk  makanan dan minuman illegal dari luar negeri yang tidak  mencantumkan  informasi  dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam Bahasa  Indonesia.  Salah  satu  contohnya adalah  minuman  ringan  dalam  kemasan kaleng.
Akibat  hukum  terhadap  konsumen atas  peredaran  produk  makanan  dan minuman  yang  tidak  mencantumkan informasi  dalam  Bahasa  Indonesia  di Kabupaten Bengkalis tentunya merugikan konsumen  serta  dapat  membahayakan kesehatan  dan  keselamatan  konsumen. Hal  ini  dikarenakan  berdasarkan  Pasal  4 Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999 tentang Perlindungan Konsumen ditegaskan  bahwa  konsumen  berhak  atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam  mengkonsumsi  barang  dan/atau jasa.  Selain  itu,  konsumen  juga  berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai  kondisi  dan  jaminan  barang dan/atau jasa.
Berdasarkan Pasal 4 Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang
Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa  hak-hak  konsumen  di  Indonesia adalah sebagai berikut:
1. Hak  atas  kenyamanan,  keamanan, dan keselamatan dalam
mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
2. Hak  untuk  memilih  barang  dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau  jasa  tersebut  sesuai  dengan nilai  tukar  dan  kondisi  serta  jaminan yang dijanjikan.
3. Hak atas informasi  yang benar, jelas, dan  jujur  mengenai  kondisi  dan jaminan barang dan/atau jasa.
4. Hak  untuk  didengar  pendapat  dan keluhannya  atas  barang  dan/atau  jasa yang digunakan.
5. Hak  untuk  mendapatkan  advokasi, perlindungan, dan upaya
penyelesaian  sengketa  perlindungan konsumen secara patut.
6. Hak  untuk  mendapat  pembinaan  dan pendidikan konsumen.
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara  benar  dan  jujur  serta  tidak
diskriminatif. Hak untuk diperlakukan  atau  dilayani  secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif berdasarkan suku, agama,  budaya,  daerah,  pendidikan, kaya,  miskin,  dan  status  sosial lainnya.
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti  rugi,  dan/atau  penggantian apabila  barang  dan/atau  jasa  yang diterima tidak sesuai dengan
perjanjian  atau  tidak  sebagaimana mestinya.
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
Dalam  wawancara  penelitian  yang dilakukan dengan Kepala Seksi Informasi dan Hukum Perdagangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten  Bengkalis disampaikan bahwa tugas  dan  fungsi  Dinas  Perdagangan  dan
Perindustrian  Kabupaten  Bengkalis  yaitu melaksanakan kewenangan otonomi daerah  di  bidang  perdagangan  dan perindustrian, yang meliputi:
1. Perumusan kebijakan teknis di bidang perdagangan, perindustrian, dan pasar.
2. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum.
3. Pembinaan  terhadap  unit  pelaksana teknis  dinas  dan  cabang  dinas  di bidang  perdagangan,  perindustrian, dan pasar.
4. Pengelolaan  urusan  ketatausahaan dinas.
Selain  tugas  dan  fungsi  di  atas, kewenangan  dari  Dinas  Perdagangan  dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis yaitu:
1. Penyelenggaraan  barang  dan  jasa  di bidang perdagangan dan industri.
2. Mendorong penyelenggaraan kemitraan  industri  kecil,  menengah, besar, dan sektor ekonomi lainnya.
3. Penyelenggaraan perlindungan konsumen.
4. Penyelenggaraan  industri  dan  produk tertentu yang berkaitan dengan keamanan, keselamatan umum,
kesehatan, lingkungan, dan moral.
5. Penyelenggaraan  distribusi  bahan- bahan pokok.
6. Pemberian  izin  industri  dan  izin kawasan industri.
7. Pemberian perizinan di bidang perdagangan  dan  industri,  termasuk izin kawasan industri.
8. Memfasilitasi pelatihan teknis manajemen  untuk  pengusaha  kecil dan keterampilan pengrajin.
9. Memfasilitasi permodalan bagi industri  kecil  dalam  pengembangan usaha.
10. Pengendalian  pencemaran  limbah industri.
11. Pengawasan dan pengendalian industri  dan  produk  tertentu  yang berkaitan
dengan keamanan,
keselamatan umum, keselamatan lingkungan, dan moral.
12. Fasilitas  kegiatan  distribusi  bahan- bahan pokok.
13. Penetapan  tera  dan  tera  isi  ulang  alat UTTP (Ukuran, Takaran, Timbangan, dan Perdagangan).
14. Pemberian izin gudang.
15. Penerbitan  SKA  (Surat  Keterangan Asal) barang.
16. Memfasilitasi permodalan, aspek permodalan,
manajemen,
kelembagaan, kemitraan dan perniagaan, pemasaran untuk tumbuh dan  berkembangnya  koperasi  serta pengusaha kecil dan menegah.
17. Penetapan kebijakan untuk mendukung pembangunan perdagangan dan industri daerah.
18. Penyusunan  rencana  perdagangan dan industri daerah.
Dari 18 kewenangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten  Bengkalis  di  atas,  pada  point nomor  3  disebutkan  bahwa  kewenangan Dinas  Perdagangan  dan  Perindustrian Kabupaten Bengkalis
adalah penyelenggaraan perlindungan konsumen. Artinya,  perlindungan  hukum  terhadap masyarakat  Kabupaten  Bengkalis  yang merupakan konsumen dari produk-produk makanan  dan  minuman  illegal  dari  luar negeri  adalah  tanggung  jawab  Dinas
Perdagangan dan Perindustrian
Kabupaten  Bengkalis.  Selain  itu,  Dari  18 kewenangan  Dinas  Perdagangan  dan Perindustrian  Kabupaten  Bengkalis  di atas,  pada  point  nomor  11  disebutkan bahwa  kewenangan  Dinas  Perdagangan dan  Perindustrian  Kabupaten  Bengkalis adalah  pengawasan  dan  pengendalian industri dan produk tertentu yang berkaitan  dengan  keamanan,  keselamatan umum,  keselamatan  lingkungan,  dan moral.  Artinya,  pengawasan  terhadap produk-produk  makanan  dan  minuman illegal  dari  luar  negeri  yang  beredar  di Kabupaten  Bengkalis  adalah  tanggung jawab Dinas
Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis.
Terkait  beredarnya  produk  makanan dan  minuman  yang  tidak  mencantumkan informasi  dalam  Bahasa  Indonesia  di Kabupaten Bengkalis, maka pada Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999  tentang  Perlindungan  Konsumen diatur  bahwa  konsumen  yang  dirugikan dapat  menggugat  pelaku  usaha  melalui Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen (BPSK) atau melalui pengadilan negeri.
Penyelesaian  sengketa  yang  timbul dalam  dunia  bisnis  merupakan  masalah tersendiri  karena  apabila  pelaku  usaha menghadapi  sengketa,  maka  ia  akan berhadapan dengan proses peradilan yang berlangsung  lama  dan  membutuhkan biaya yang tidak sedikit, sedangkan dalam dunia  bisnis,  penyelesaian  sengketa  yang dikehendaki adalah penyelesaian sengketa yang  berlangsung  cepat  dan  murah.  Di samping itu, penyelesaian sengketa dalam dunia  bisnis  sedapat  mungkin  tidak merusak  hubungan  bisnis  dengan  para pihak yang bersengketa. Hal ini akan sulit ditemukan  apabila  para  pihak  yang bersengketa  membawanya  ke  pengadilan karena  proses  penyelesaian  sengketa melalui  pengadilan  akan  berakhir  dengan kemenangan  untuk  salah  satu  pihak  dan kekalahan  bagi  pihak  lainnya.  Oleh karena  itu,  penyelesaian  sengketa  di  luar pengadilan  melalui  Badan  Penyelesaian Sengketa  Konsumen  (BPSK)  merupakan solusi  yang  baik  untuk  menyelesaikan sengketa  antara  pelaku  usaha  dengan konsumennya (Sukarna, 2016).
Adapun  tugas  dan  wewenang  Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) meliputi (Wahyulina &
Chrisdanty, 2018):
1. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan  cara  melalui  mediasi  atau arbitrase atau konsiliasi.
2. Memberikan  konsultasi  perlindungan konsumen.
3. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku.
4. Melaporkan  kepada  penyidik  umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam  Undang-Undang  Nomor  8 Tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen.
5. Menerima  pengaduan,  baik  tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen. 6. Melakukan penelitian dan pemeriksaan  sengketa  perlindungan konsumen.
7. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen.
8. Memanggil  dan  menghadirkan  saksi, saksi  ahli  dan/atau  setiap  orang  yang dianggap  mengetahui  pelanggaran terhadap  Undang-Undang  Nomor  8 Tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen.
9. Meminta  bantuan  penyidik  untuk menghadirkan  pelaku  usaha,  saksi, saksi  ahli,  atau  setiap  orang  yang tidak  bersedia  memenuhi  panggilan
Badan Penyelesaian
Sengketa
Konsumen (BPSK).
10. Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai  surat,  dokumen,  atau  alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan.
11. Memutuskan  dan  menetapkan  ada atau  tidak  adanya  kerugian  di  pihak konsumen.
12. Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran  terhadap  perlindungan konsumen.
13. Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar
ketentuan  Undang-Undang  Nomor  8 Tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen.
Dasar  pertanggungjawaban  menurut hukum perdata terbagi dua, yaitu pertanggungjawaban  atas  dasar  kesalahan dan pertanggungjawaban atas dasar risiko. Seseorang  wajib  bertanggung  jawab karena ia dinyatakan bersalah, baik karena kesalahan  maupun  karena  kelalaian. Selain itu, seseorang dimungkinkan bertanggung  jawab  bukan  karena  ia dinyatakan  bersalah,  melainkan  karena  ia mengambil  risiko  dalam  kedudukan hukumnya sehingga mewajibkannya untuk bertanggung jawab (Fuady, 2014).
Dalam strict  liability  theory (teori tanggung jawab mutlak), produsen bertanggung jawab penuh terhadap kualitas  produknya  serta  akibat  yang ditimbulkan  dari  produk  tersebut,  baik
karena disengaja maupun yang disebabkan  oleh  kelalaian  produsen  (Nur &  Prabowo,  2011).  Sejalan  dengan  itu, pada  Pasal  19  Undang-Undang  Nomor  8
Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen  disebutkan  bahwa  pelaku usaha  bertanggung  jawab  memberikan ganti  rugi  atas  kerusakan,  pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi  barang dan/atau jasa  yang dihasilkan  atau  diperdagangkan.  Ganti rugi  tersebut  dapat  berupa  pengembalian uang  atau  penggantian  barang  dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan  kesehatan  dan/atau  pemberian santunan  yang  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  Pemberian  ganti  rugi  tersebut
dilaksanakan  dalam  tenggang  waktu  7 (tujuh)  hari  setelah  tanggal  transaksi (Sidabalok, 2010).
Minimnya pengetahuan hukum masyarakat Kabupaten Bengkalis mengenai  Undang-Undang  Nomor  8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sehingga tidak ada masyarakat yang  melaporkan  secara  langsung  produk makanan  dan  minuman  yang  tidak mencantumkan  informasi  dalam  Bahasa Indonesia kepada Dinas Perdagangan dan Perindustrian  Kabupaten  Bengkalis.  Oleh karena  itu,  upaya  yang  dapat  dilakukan yaitu  pemerintah  sebaiknya  bekerja  sama dengan  lembaga  perlindungan  konsumen swadaya masyarakat yang ada di Kabupaten  Bengkalis  untuk  memberikan penyuluhan  hukum  agar  masyarakat mengetahui mengenai hak-hak masyarakat sebagai konsumen.
Sedangkan,  langkah  hukum  yang dapat  ditempuh  apabila  ada  masyarakat yang  merasa  dirugikan  karena  telah terlanjur  mengkonsumsi  produk  makanan dan  minuman  yang  tidak  mencantumkan informasi dalam Bahasa Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999  tentang  Perlindungan  Konsumen yaitu masyarakat tersebut dapat menggugat  secara  perdata  pelaku  usaha, baik produsennya, distributornya, maupun pedagangnya, melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
(BPSK) di Kota Pekanbaru.
Dalam  penelitian  tesis  yang  berjudul “Upaya  Perlindungan  Hukum  Konsumen terhadap  Produk  yang  Tidak  Memenuhi Kewajiban  Standar  Nasional  Indonesia”
Ciptawan mengemukakan bahwa menurut Pasal 8 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dinyatakan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi  atau  tidak  sesuai  dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Standar  barang  dan/atau  jasa  dimaksud adalah  Standar  Nasional  Indonesia  (SNI) yang  diatur  dalam  Undang-Undang  20 Tahun  2014  tentang  Standarisasi  dan Penilaian  Kesesuaian.  Tanggung  jawab pelaku  usaha  yang  produknya  tidak memenuhi  Standar  Nasional  Indonesia merupakan product  liability yang  dapat diminta pertanggungjawaban secara perdata  dengan  meminta  ganti  rugi sebagaimana  yang  diatur  dalam  Pasal  19
Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Menurut  Pasal  45  Ayat  (1)  Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan  Konsumen,  upaya  hukum yang  dapat  ditempuh  oleh  konsumen akibat  kerugian  yang  disebabkan  oleh pelaku  usaha  yang  produknya  tidak memenuhi  Standar  Nasional  Indonesia adalah  mengajukan  gugatan  ke  Badan
Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)  maupun  ke  pengadilan  negeri (Ciptawan, 2019). Penyelesaian sengketa melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)  tidak  menghilangkan  tanggung jawab  pidana  sebagaimana  diatur  dalam
Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999
tentang  Perlindungan  Konsumen  (Utama, 2019).
Selain Pejabat Polisi Negara
Republik  Indonesia,  Pejabat  Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Kantor Bea Cukai Kabupaten  Bengkalis  yang  lingkup  tugas dan  tanggung  jawabnya  di  bidang perlindungan konsumen juga diberi wewenang  khusus sebagai penyidik sebagaimana  dimaksud  dalam  Kitab Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana yang  berlaku.  Penyidik  Pejabat  Pegawai Negeri  Sipil  (PPNS)  Kantor  Bea  Cukai Kabupaten Bengkalis berwenang:
1. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran  laporan  atau  keterangan berkenaan  dengan  tindak  pidana  di bidang perlindungan konsumen.
2. Melakukan  pemeriksaan  terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan  tindak  pidana  di  bidang perlindungan konsumen.
3. Meminta keterangan dan bahan bukti dari  orang  atau  badan  hukum sehubungan  dengan  peristiwa  tindak pidana di bidang perlindungan konsumen.
4. Melakukan pemeriksaan atas pembukuan,  catatan,  dan  dokumen lain  berkenaan  dengan  tindak  pidana di bidang perlindungan konsumen.
5. Melakukan  pemeriksaan  di  tempat tertentu  yang  diduga  terdapat  bahan bukti  serta  melakukan  penyitaan terhadap  barang  hasil  pelanggaran yang  dapat  dijadikan  bukti  dalam perkara  tindak  pidana  di  bidang perlindungan konsumen.
6. Meminta  bantuan  ahli  dalam  rangka pelaksanaan  tugas  penyidikan  tindak pidana di bidang perlindungan konsumen.
Sedangkan, sanksi pidana bagi pelaku usaha  yang menjual  produk makanan dan minuman  yang  tidak  mencantumkan informasi  dalam  Bahasa  Indonesia  dapat dipidana  dengan  pidana  penjara  paling lama  5  (lima)  tahun  atau  pidana  denda paling  banyak  Rp2.000.000.000,-  (dua miliar  rupiah).  Di  Kabupaten  Bengkalis, belum  ada  ditemukan  pedagang  yang diberikan  sanksi  sesuai  dengan  sanksi pidana  yang  diatur  dalam  Pasal  62 Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999 tentang  Perlindungan  Konsumen  di  atas. Hal ini menunjukkan lemahnya penegakan  hukum  terhadap  perlindungan hak-hak konsumen. Pedagang yang ditemukan  ada  menjual  produk  makanan dan  minuman  yang  tidak  mencantumkan informasi dalam Bahasa Indonesia
tersebut  hanya mendapatkan teguran, lalu Dinas  Perdagangan  dan  Perindustrian Kabupaten  Bengkalis  bersama  Balai Besar  Pengawasan  Obat  dan  Makanan (BBPOM)  Kota  Pekanbaru  melakukan penyitaan terhadap produk tersebut.
Balai  Besar  Pengawasan  Obat  dan Makanan  (BBPOM)  Kota  Pekanbaru harus teliti dalam melakukan pengawasan terhadap  peredaran  produk  makanan  dan minuman  yang  tidak  mencantumkan informasi  dalam  Bahasa  Indonesia  di Kabupaten  Bengkalis  serta  memberikan sanksi  yang  tegas  kepada  pelaku  usaha yang  kedapatan  menjual  produk  tersebut (Wijaya, 2020).
Selain  sanksi  pidana  di  atas,  pelaku usaha  yang menjual  produk makanan dan minuman  yang  tidak  mencantumkan informasi  dalam  Bahasa  Indonesia  dapat dijatuhkan hukuman tambahan berupa:
1. Perampasan  produk  apabila  masih diproduksi,  didistribusikan,  maupun dijual ke masyarakat.
2. Pembayaran  ganti  rugi  apabila  ada masyarakat  yang  merasa  sakit  dan dirugikan  karena  telah  terlanjur mengkonsumsi produk tersebut.
3. Perintah penghentian kegiatan produksi,  distribusi,  dan  penjualan produk yang telah merugikan masyarakat.
4. Kewajiban  penarikan  produk  dari peredaran.
5. Pencabutan izin usaha, baik produsen, distributor, maupun pedagang.

## SIMPULAN
Berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) Huruf j Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan  bahwa  pelaku  usaha  dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam Bahasa  Indonesia.  Perlindungan  hukum terhadap konsumen atas peredaran produk makanan  dan  minuman  yang  tidak mencantumkan  informasi  dalam  Bahasa Indonesia  di  Kabupaten  Bengkalis  belum terlaksana karena di Kabupaten Bengkalis masih ditemukan beredar produk makanan  dan  minuman  yang  tidak mencantumkan  informasi  dalam  Bahasa
Indonesia. Akibat hukum terhadap konsumen atas peredaran produk
makanan  dan  minuman  yang  tidak mencantumkan  informasi  dalam  Bahasa Indonesia  dapat  merugikan  konsumen karena  konsumen  tidak  dapat  mengetahui informasi  mengenai  produk  makanan  dan minuman tersebut maupun kandungannya, termasuk berbahaya atau tidaknya makanan dan minuman tersebut.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Telah selesainya penelitian ini tentunya  tidak  terlepas  karena  dukungan serta  bantuan  dari  berbagai  pihak.  Oleh karena itu, penulis  sampaikan rasa terima kasih  kepada Rektor Universitas  Lancang
Kuning Dr. Junaidi, S.S.,M.Hum., Direktur Pascasarjana Universitas
Lancang  Kuning  Prof.  Dr.  Syafrani, M.Si., dan Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lancang Kuning Dr.  Ardiansah,  S.H.,  M.Ag.,  M.H.  yang telah  memberikan  kesempatan  kepada penulis  untuk  melaksanakan  penelitian. Tidak  lupa  penulis  ucapkan  terima  kasih yang sebesar-besarnya kepada Dr. Iriansyah,  S.H.,  M.H.  dan  Dr.  H.  M.
Yusuf  Daeng,  S.H.,  M.H.,  Ph.D.  yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali, Z. (2013). Metode Penelitian Hukum .
Jakarta: Sinar Grafika.
Asikin,  Z.  (2016). Hukum  Dagang . Jakarta: Rajawali Pers.
Ciptawan.  (2019). Upaya  Perlindungan Hukum Konsumen terhadap Produk yang  Tidak  Memenuhi  Kewajiban
Standar Nasional Indonesia . Universitas Sumatera Utara. Dewi, E. W. (2015). Hukum Perlindungan Konsumen . Yogyakarta: Graha Ilmu.
Fuady,  M.  (2014). Konsep  Hukum
Perdata . Jakarta: Rajawali Pers.
Kristiyanti,  C.  T.  S.  (2011). Hukum Perlindungan  Konsumen .  Jakarta: Sinar Grafika.
Miru, A. (2013). Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum bagi
Konsumen  di  Indonesia .  Jakarta: Rajawali Pers.
Nur,  Y.  H.,  &  Prabowo,  D.  W.  (2011).
Penerapan  Prinsip  Tanggung  Jawab Mutlak  (Strict  Liability)  Dalam Rangka  Perlindungan  Konsumen. Litbang Perdagangan , 5 (2).
Rosmawati.  (2018). Pokok-pokok  Hukum Perlindungan  Konsumen .  Depok: Kencana Prenada Media.
Shofie,  Y.  (2008). Hukum  Perlindungan Konsumen  di  Indonesia .  Bandung: Citra Aditya Bakti.
Sidabalok,
J. (2010). Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia .  Bandung:  Citra  Aditya
Bakti. Soekanto, S. (2007). Pengantar Penelitian  Hukum .  Jakarta:  UI Press.
Sukarna,  K.  (2016).  Peran  Lembaga Perlindungan  Konsumen  terhadap Konsumen  dan  Pelaku  Usaha. Humani , 6 (1).
Utama,  A.  S.  (2019).  Kepercayaan Masyarakat  Terhadap  Penegakan
Hukum  Di  Indonesia. Eksiklopedia Social Review , 1 (3), 306–313.
Wahyulina,  D.,  &  Chrisdanty,  F.  (2018).
Penegakan Hukum Sengketa Konsumen oleh BPSK untuk Pencegahan Pelanggaran Hak Konsumen. Et-Tijarie , 5 (2).
Wijaya,  E.  L.  F.  (2020).  Perlindungan Hukum  Konsumen  atas  Kesamaan Bunyi Merek terhadap Barang  yang Tidak  Sejenis. Cendekia  Hukum , 5 (2),
185–197. https://doi.org/10.3376/jch.v5i2.187 .