## Abdul  Gani Isa
Paradigma Syariat Islam dalam Kerangka Otonomi Khusus (Studi Kajian di Provinsi Aceh)

## Abdulah  Safe’i
Koperasi Syariah: Tinjauan Terhadap Kedudukan dan Peranannya dalam Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan

## Ali Abubakar
Kontroversi Hukuman Cambuk
Muhammad  Syahrial Razali Ibrahim Al-Qur‟an dan Keadilan Islam dalam Pensyariatan Hudud

## Nirzalin
Reposisi Teungku Dayah Sebagai  C ivil Society di Aceh
Rahimin Affandi Abd Rahim, Abdullah  Yusof & Nor  Adina Abdul  Kadir Film Sebagai Pemankin Pembangunan Peradaban Melayu-Islam Modern

## Saifuddin  Dhuhri
Diskursus Islam Liberal; Strategi, Problematika dan Identitas

## Sulaiman  Tripa
Otoritas Gampong dalam Implementasi  Syariat Islam di Aceh

## Teuku Muttaqin  Mansur
Penyelesaian Kasus Mesum melalui Peradilan Adat Gampong di Aceh (Suatu Kajian Kasus di Banda Aceh)

## Yenni Samri Juliati Nasution
Mekanisme Pasar dalam Perspektif Ekonomi Islam

## Vol. 14 No. 1 Januari-Juni 2012

## MEDIA SYARI’AH
Wahana Kajian  Hukum Islam dan Pranata Sosial

## MEDIA SYARI’AH
Wahana Kajian Hukum Islam  dan Pranata Sosial Vol.  14,  No.  1,  2012

## PENGARAH
Nazaruddin A.Wahid

## PENANGGUNG JAWAB
Muhammad Yasir Yusuf
KETUA Kamaruzzaman
SEKRETARIS Husni Mubarrak
BENDAHARA Ayumiati

## EDITOR
Abdul Jalil Salam Hafas Furqani Nilam Sari Ali Azharsyah Chairul Fahmi Dedi Sumardi

## LAY OUT
Azkia
SEKRETARIAT Rasyidin Ubaidillah
MEDIA  SYARI'AH , is  a  six-monthly  journal  published  by  the  Faculty  of  Sharia  and  Law  of  the State  Islamic  University  of  Ar-Raniry  Banda  Aceh.  The  journal  is  published  since  February  1999 (ISSN. 1411-2353).  Number, 0005.25795090 / Jl.3.1 / SK.ISSN / 2017.04. earned accreditation in 2003 (Accreditation No. 34 / Dikti / Kep / 2003). Media Syari’ah has been indexed Google Scholar and other indexation is processing some.
MEDIA SYARI'AH , envisioned as the Forum for Islamic Legal Studies and Social Institution, so that  ideas,  innovative  research  results,  including  the  critical  ideas,  constructive  and  progressive about the development, pengembanan, and the Islamic law into local issues, national, regional and international levels can be broadcasted and published in this journal.  This desire is marked by the publication of three languages, namely Indonesia, English, and Arabic to be thinkers, researchers, scholars and observers of Islamic law and social institutions of various countries can be publishing an article in Media Syari'ah
MEDIA  SYARI'AH , editorial  Board  composed  of  national  and  international  academia,  part  of which  are  academicians  of  the  Faculty  of  Sharia  and  Law  of  the  State  Islamic  University  of  Ar- Raniry Banda Aceh. This becomes a factor Media Syari'ah as prestigious journals in Indonesia in the study of Islamic law.
Recommendations from the editor to scope issues specific research will be given for each publishing Publishing in January and July.
Editor Office :

## MEDIA SYARI’AH
Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry Darussalam- Banda Aceh, Provinsi Aceh – 23111 E-mail: mediasyariah@ar-raniry.ac.id No. Telp (0651)7557442, Fax.(0651)7557442

## Table of Contents

## Articles
1 Abdul Gani Isa Paradigma Syariat Islam dalam
Kerangka Otonomi Khusus (Studi Kajian di Provinsi Aceh)
39

## Abdulah  Safe’i
Koperasi Syariah: Tinjauan Terhadap Kedudukan dan Peranannya dalam Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan
65 Ali Abubakar
Kontroversi Hukuman Cambuk
97 Muhammad  Syahrial Razali Ibrahim
Al-Qur‟an dan Keadilan Islam dalam Pensyariatan Hudud 121 Nirzalin Reposisi Teungku Dayah Sebagai C ivil Society di Aceh

## 145 Rahimin Affandi Abd Rahim, Abdullah  Yusof & Nor  Adina Abdul Kadir
Film Sebagai Pemankin Pembangunan Peradaban Melayu- Islam Modern
283 Saifuddin  Dhuhri
Diskursus Islam Liberal; Strategi, Problematika dan Identitas

## 201 Sulaiman  Tripa
Otoritas Gampong dalam Implementasi
Syariat Islam di Aceh

## 231 Teuku Muttaqin  Mansur
Penyelesaian Kasus Mesum melalui
Peradilan Adat Gampong di Aceh (Suatu Kajian Kasus di Banda Aceh)
245 Yenni Samri Juliati Nasution
Mekanisme Pasar dalam Perspektif Ekonomi Islam

## Kontroversi Hukuman Cambuk

## Ali Abubakar
Abstrak : Penerapan  Syariat  Islam  di  Aceh  memperkenalkan hukuman  cambuk  sebagai  sanksi  atas  para  pelaku  pelanggaran Syariat  Islam,  maisir,  khalwat,  dan  khamar.  Sikap  penolakan muncul  dari beberapa kalangan  yang menilai  hukuman ini kejam dan  tidak  manusiawi,  dan  karena  itu  melanggar  hak  asasi manusia.  Para  pendukung  beralasan  bahwa  hukuman  cambuk adalah bagian dari hukum Tuhan dan karena itu tidak melanggar HAM. Artikel ini memuat landasan filosofis dan yuridis cambuk di Aceh, persepsi masyarakat dan kaitannya dengan HAM. Hasilnya, di  satu  sisi,  sikap  kontra  hukuman  cambuk  terjadi  karena  salah persepsi  terhadap  Syariat  Islam.  Di  sini  lain,  hukuman  cambuk sifatnya  tidak  kaku  dan  sangat  kondisional.  Ia  hanya  salah  satu hukuman  alternatif  yang  sekarang  ini  dianggap  paling  dapat mencapai tujuan penghukuman dalam Islam.
Kata Kunci: Hukuman  Cambuk, Kontroversi, HAM
Abstract: Application  of  Islamic  Shari'a  in  Aceh  introduced flogging  as  punishment  for  the  perpetrators  of  violations  of Islamic  law,  gambling,  seclusion,  and  alcohol.  Rejection  comes from some quarters that assesses punishment cruel and inhumane, and  because  it  violates  human  rights.  Proponents  argue  that caning is a part of God's law and therefore does not violate human rights. This article contains  the philosophical and judicial caning in  Aceh,  the  public  perception  and  its  relation  to  human  rights. The  result,  on  the  one  hand,  the  attitude  of  counter  flogging occurred  because  the  wrong  perception  of  the  Islamic  Shari'a. Here another, caning is not of rigid and highly conditional. He is only  one  alternative  punishment  that  is  now  considered  the  most able to achieve the purpose of punishment in Islam.
Keyword: Caning, Controversy, Human  Right

## PENDAHULUAN
ro kontra pemberlakuan hukuman cambuk/dera/sebat  tidak hanya  terjadi  karena  melihat  kasus  Aceh.  Dalam  media online muslimdaily diberitakan  bahwa  pada  November 2011  kepala   HAM  PBB  Navi  Pillay  menyerukan  kepada pemerintah  Maldives  atau  Maladewa   untuk  mengakhiri  praktik hukuman  cambuk  yang  dilakukan   kepada  perempuan  yang terbukti  berzinah.  Pemerintah  Maladewa  menolak  seruan  ini. Menlu  Maladewa,  Ahmed  Naseem  mengatakan  kepada  koran Haveeru bahwa masalah cambuk sudah jelas, karena itu  tidak ada perdebatan  tentang itu dalam agama  Islam. 1 Seruan Kepala HAM PBB  tersebut  memicu  protes  di  negara  kepulauan  tersebut;  Para pengunjuk  rasa  mengepung  gedung  PBB,  dan  menuntut permintaan maaf dari PBB dan anggota parlemen.
Di  Indonesia,  banyak  kabupaten/kota  yang  berusaha melakukan  penegakan  Syariat  Islam  melalui  pembentukan  Perda bernuansa  syariah,  namun  tidak  sedikit  pula  yang  menolaknya sehingga  muncul  pro  dan  kontra. 2 Semangat  pembuatan  Perda Syariat  merupakan  salah  satu  akibat  yang  dibawa  era  reformasi; dari  sistem  sentralisasi  menjadi  desentralisasi  melalui  otonomi daerah  (otda).  Asas  desentralisasi  menyebabkan  munculnya tuntutan  pelaksanaan  Syariat  Islam  di  berbagai  daerah  seperti Cianjur,  Aceh,  Sulawesi  Selatan,  Sumatera  Barat,  Tasikmalaya, Banten, Tangerang, Kalimantan Selatan, dll. 3
Aceh  telah  mendapat  izin  melaksanakan  Syariat  Islam melalui  tiga  buah  undang-undang  yang  saling  menyempurnakan,
1 http://muslimdaily.net/berita/internasional/maladewa-tolak-seruan- pbb-soal-hukuman-cambuk.html
2 Muhammad  Alim,  “Perda  Bernuansa  Syariah  dan  Hubungannya dengan Konstitusi”, dalam Jurnal Hukum Vol. 17 No. 1 Januari 2010 (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2010),  h. 133, diakses online.
3 Moh.  Fauzi, Formalisasi  Syariat  Islam  di  Indonesia (Semarang: Walisongo Press, 2008), h. 3.

## P
yaitu  UU  No.  44  Tahun  1999  tentang  Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh, UU No. 18 Tahun 2001  tentang    Otonomi  Khusus  bagi  Provinsi  Daerah  Istimewa Aceh  sebagai  Provinsi  Nanggroe  Aceh  Darussalam,  dan  UU  No. 11  Tahun  2006  tentang  Pemerintahan  Aceh.  Namun  sejak  awal pelaksanaannya  dalam  bentuk  peraturan  perundangan  yang  lebih rendah yaitu qanun (perda yang diperluas) telah menuai pro kontra karena di dalamnya diperkenalkan hukuman cambuk.
Sikap  penolakan  berasal  dari  Amnesty  International;  Sam Zafiri,  Direktur  Asia  Pasifik  Amnesty  International,  tanggal  22 Mei  2011  meminta  Pemerintah  Indonesia  menghentikan  sanksi cambuk  di  Aceh  karena  dianggap  bertentangan  dengan  hukum internasional.  Berdasarkan  catatan  lebaga  tersebut,  pelaksanaan hukum  cambuk  sampai  12  Mei  2011,  tercatat  sudah  21  orang dicambuk  di  muka  umum.  Pelaksanaan  hukum  cambuk,  dinilai oleh  Amnesty  International  melanggar  Konvensi  PBB  Melawan Penyiksaan, 4 yang telah diratifikasi  Indonesia sejak 1998. Komite Melawan Penyiksaan juga telah mengajukan kekhawatiran soal tak dijaminnya  hak-hak  dasar  orang-orang  yang  ditahan  berdasarkan qanun Aceh. 5
4 Konvensi Menentang Penyiksaan disahkan oleh Majelis Umum PBB tanggal  10  Desember  1984  dan  mulai  berlaku  tanggal  26  Juni  1987.  Konvensi Menentang  Penyiksaan  adalah  satu-satunya  perjanjian  yang  mengikat  secara hukum  di  tingkat  universal,  yang  menaruh  perhatian  secara  khusus  pada pemberantasan penyiksaan. Konvensi Menentang Penyiksaan memuat sejumlah kewajiban  bagi  Negara-Negara  Pihak  yang  bertujuan  melarang  dan  mencegah penyiksaan.  Konvensi  ini  memuat  definisi  tentang  penyiksaan  yang  diakui secara  internasional  dan  mewajibkan  Negara-Negara  Pihak  untuk  menjamin bahwa tindakan-tindakan penyiksaan merupakan tindak pidana di bawah hukum nasional  mereka.    Debra  Long  dan  Nicolas  Boeglin  Naumovic, Protokol Opsional  Untuk  Konvensi  PBB  Menentang  Penyiksaan  dan  Perlakuan  atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia, Tim  Penerjemah  ELSAM (Jakarta:  ELSAM  -  Lembaga  Studi  dan Advokasi Masyarakat, 2007), h. 10-11.
5 http://www.surabayapagi.com/index.php?3b1ca0a43b79bdfd9f9305b8
12982962ead691c3c9592fae5c65f8dc3c358977
Menurut Zarifi,  korban cambuk mengalami rasa sakit, takut, malu,  dan  bisa  membuat  cedera  jangka  panjang  atau  permanen. “Pemerintah  Indonesia  harus  menghentikan  ini,  yang  termasuk perilaku  kejam,  tidak  manusiawi,  merendahkan,  dan  sering termasuk dalam penyiksaan,” pintanya. 6
Desakan  agar  hukum  cambuk  di  Serambi  Mekkah  dicabut juga  datang  dari  Komisi  untuk  Orang  Hilang  dan  Korban  Tindak Kekerasan  (Kontras).    Wakil  Koordinator  Badan  Pekerja  Kontras
Indria Fernida dalam rilisnya menyayangkan masih berlangsungnya  hukuman  cambuk  di  Aceh,  meski  hal  itu dilakukan  berdasarkan  UU  No.11/2006  tentang  Pemerintahan Aceh.   Menurut  Kontras,  meskipun  hukuman  cambuk  merupakan aspirasi  dari  budaya  lokal  di  Aceh,  namun  hal  itu  tetap  memiliki batasan  minimum,  khususnya  dalam  mengedepankan  prinsip  dan nilai HAM. 7
Pihak  Kontras  menyatakan  hukuman  cambuk  merupakan tindakan  penyiksaan  yang  melanggar  hak  asasi  manusia  (HAM) dan  bertentangan  dengan  Konstitusi  RI  pasal  28G  ayat  (2)  yang menyebutkan  setiap  orang  untuk  bebas  dari  penyiksaan  atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain. Hukuman cambuk juga dinilai  Kontras  bertentangan  dengan  Pasal  1  ayat  (1)  UU  No.5 tahun  1998  tentang  Pengesahan  Konvensi  Anti  Penyiksaan  dan Pasal 7 UU No.12 tahun 2005 tentang Pengesahan Konvensi Hak- hak Sipil Politik. 8
Menghadapi  penolakan  ini,  para  ulama  dan  akademisi  di Aceh memberikan pembelaan akademis, antara lain  Tgk H. Imam Suja  (mantan  Pimpinan  Wilayah  Muhammadiyah  Aceh),  Muslim Ibrahim  (Ketua  Majelis  Permusyawaratan  Ulama  Aceh),  dan
6 http://www.forumkeadilan.com/hukum.php?tid=231
7 Ibid.
8 http://harian-aceh.com/2011/05/28/giliran-kontras-tuding-hukuman- cambuk-langgar-konstitusi-ri
Badruzzaman Ismail (Ketua  Majelis Adat Aceh). Dengan seragam para  ulama  ini  menyatakan  bahwa  hukuman  cambuk  yang diterapkan  di  Aceh  tidak  melanggar  hak  azasi  manusia  (HAM), karena peraturan tersebut sudah diatur dalam syariat Islam. Sanksi itu  merupakan  hukuman  untuk  pembelajaran  dan  membuat  orang jera,  agar  tidak  mengulangi  perbuatannya.  Cambuk  juga merupakan  aturan  yang  ada  dalam  hukum  Islam  sehingga  HAM tidak  bisa  melakukan  intervensi  syariat  yang  sudah  dibangun  di dalam masyarakat Aceh.  Selain itu, hukum cambuk telah menjadi hukum positif yang diatur lewat sebuah qanun yang pembuatannya melibatkan  banyak  elemen  masyarakat  dan  lembaga  termasuk Mahkamah  Agung.  Badruzaman  Ismail  menyatakan  bahwa pelaksanaan  hukuman  cambuk  di  Aceh  masih  memberikan dampak positif karena ini adalah aturan yang diajarkan oleh agama Islam, agama yang dianut oleh masyarakat di Aceh. Atas dasar itu Imam  Suja„  menilai  bahwa  pernyataan  Amnesty  International tersebut adalah upaya menjelek-jelekkan Islam. 9
Menteri  Dalam  Negeri,  Gamawan  Fauzi  menilai  bahwa  apa yang  disampaikan  oleh  Amnesty  International  hanya  sebuah pendapat  saja.  Menurutnya,  aspirasi  lokal  dan  kekhususan  di Indonesia  juga  harus  diakomodasi.    Jadi,  Pemerintah  Pusat  juga sudah mengizinkan pemberlakuan hukuman cambuk di Aceh. 10
Berangkat  dari  fenomena  di  atas,  tampaknya    hukuman cambuk  masih  menyimpan  persoalan  akademis.    Untuk  melihat pemetaan  masalah  tersebut,  makalah  ini  akan  mengurai  landasan filosofis  dan  yuridis  hukuman  cambuk  di  Aceh  dan  kaitannya dengan Hak Asasi Manusia (HAM).
9 http://www.forumkeadilan.com/hukum.php?tid=231  lihat  juga  Home /  GM,  nasional  /  Ulama  Aceh:  Hukuman  Cambuk  Diatur  Dalam  Syariat  Islan dan Tidak Melanggar HAM
10 http://www.forumkeadilan.com/hukum.php?tid=231

## LANDASAN  FILOSOFIS  DAN  YURIDIS  HUKUMAN CAMBUK DI ACEH
1. Dalil dan Landasan Filosofis Cambuk
Hukuman cambuk diperkenalkan Alquran untuk dua delik yaitu  zina  (an-Nur:  2)  dan  menuduh  berzina  (an-Nur:  4). Dalam  an-Nur:  2  dikemukakan  bahwa  pelaku  zina  dikenai sanksi  100  kali  cambuk,  sedangkan  dalam  an-Nur:  4 disebutkan  bahwa  orang-orang  yang  menuduh  orang  lain berzina  diancam  dengan  hukuman  cambuk  100  kali.  Selain menguatkan  ketentuan  sanksi  untuk  dua  delik  tersebut,  hadis menambahkan  satu  jenis  delik  lain  yang  dihukum  cambuk yaitu minum khamar yang diancam 40 kali cambuk.
Ketentuan  normatif  tersebut  memang  dipraktikkan  oleh Nabi dan para sahabatnya. Salah satu kasus hukuman cambuk berkaitan  dengan  seorang  pemuda  yang  mengaku  berzina sebagaimana yang  ditemukan dalam riwayat Malik.
َٗهَع بََِّضنبِث ِِّغْفََ َٗهَع  َفَشَزْعا  الًُجَس  ٌََّأ  َىَهْعَأ  ٍِْث  ِذَْٚص  ٍَْع ِ َّاللَّ  ُلُٕعَس  َُّن  بَعَذَف  َىَّهَعَٔ  َِّْٛهَع ُ َّاللَّ  َّٗهَص  ِ َّاللَّ  ِلُٕعَس  ِذَْٓع َْٕغِث  َِٙرُأَف  ٍطَْٕغِث  َىَّهَعَٔ َِّْٛهَع ُ َّاللَّ َّٗهَص
َق َْٕف  َلبَقَف ٍسُٕغْكَي  ٍط
َِٙرُأَف اَزَْ  ٌَُٔد  َلبَقَف ُُّرَشًََث  ْعَطْقُر  ْىَن  ٍذِٚذَج  ٍطَْٕغِث  َِٙرُأَف اَزَْ َِّْٛهَع ُ َّاللَّ َّٗهَص ِ َّاللَّ  ُلُٕعَس ِِّث  َشَيَأَف  ٌَ َلََٔ ِِّث  َتِكُس ْذَق  ٍطَْٕغِث ْذَق  ُطبَُّنا بََُّٓٚأ َلبَق َّىُث َذِهُجَف َىَّهَعَٔ
ِدُٔذُح  ٍَْع إَُٓزَُْر  ٌَْأ ْىُكَن  ٌَآ ِ َّاللَّ  ِشْزِغِث  ْشِزَزْغَْٛهَف بائَْٛش  ِداَسُٔربَقْنا  ِِِزَْ  ٍِْي  َةبَصَأ  ٍَْي ِ َّاللَّ
.)كنبي ِأس( ِ َّاللَّ  َةبَزِك َِّْٛهَع ْىِقَُ َُّزَحْفَص بََُن ِ٘ذْجُٚ  ٍَْي ََُِّّإَف
Bahkan,  Nabi  pernah  mengenakan  hukuman  cambuk  180 kali;  100  kali  untuk  pengakuan  berzina  dan    80  untuk kadzab. Ini dapat ditemukan dalam riwayat Abu Daud.
َّٗهَص  َِّٙجَُّنا َٗرَأ ٍثَْٛن  ٍِْث ِشْكَث  ٍِْي  الًُجَس  ٌََّأ ٍطبَّجَع  ٍِْثا  ٍَْع َأَشْيبِث َََٗص َََُّّأ  َّشَقَأَف َىَّهَعَٔ َِّْٛهَع ُ َّاللَّ اخَئبِي َُِذَهَجَف ٍداَّشَي َعَثْسَأ ٍح بَٚ ِ َّاللََّٔ  َةَزَك  ْذَنبَقَف  ِحَأ ْشًَْنا َٗهَع َخََُِّٛجْنا َُّنَأَع  َّىُث ااشْكِث  ٌَبَكَٔ .)دٔاد ٕثأ ِأس(  ٍََِٛبًََث ِخَْٚشِفْنا َّذَح َُِذَهَجَف ِ َّاللَّ َلُٕعَس
Para  sahabat  Nabi  juga  memraktikkan  cambuk  untuk kasus  zina  dan  minum  khamar.  Dari  keempat  khalifah Rasyidah,  ditemukan  kasus  pemberlakuan  hukuman  zina pada  Abu  Bakar,  Umar  dan  Ali.  Imam  Malik mengemukakan bahwa pada masa khalifah Abu Bakar ada kasus  zina  yang  dihukum  cambuk.  Pada  masa  Umar tampaknya  hanya  ada  kasus  hukuman  rajam,  sedangkan pada  masa  Ali  pernah  diberlakukan  hukuman  cambuk  dan rajam  sekaligus  pada  seorang  wanita  yang  mengaku berzina:
ْذَرَأ َخََِّٛاَذًَْْٓنا َخَحاَشَش  ٌََّأ  ِِّٙجْعَّشنا  ٍَْع َُُّْع ُ َّاللَّ  َِٙضَس باِّٛهَع ِكِيبََُي ِٙف  ِذَْٚأَس  ِكَّهَعَن َٖشَْٛغ  ِكَّهَعَن  َلبَقَف  ُذَََْٛص َِِّٙإ  ْذَنبَقَف بًَََٓجَسَٔ ِظًَِٛخْنا َوَْٕٚ بََْذَهَجَف  َلَ  ُلُٕقَر  ٌّمُكَف ِذِْْشْكُزْعا  ِكَّهَعَن َِّاللَّ ِةبَزِكِث بَُٓرْذَهَج  َلبَقَٔ ِخَعًُُجْنا  َوَْٕٚ ِ َّاللَّ  ِِّٙجََ ِخَُُّغِث بَُٓزًَْجَسَٔ

## َىَّهَعَٔ َِّْٛهَع ُ َّاللَّ َّٗهَص
Dalil-dalil  dan  praktik  sahabat  inilah  yang  kemudian diadopsi  oleh  ulama  mazhab  dalam  kitab-kitab  fikih sehingga  hukuman  cambuk  dianggap  sebagai  salah  satu ketentuan  yang  sudah  ditetapkan  oleh  Allah  dan  Rasul untuk kasus-kasus tertentu.

## Dalam hukum pidana Islam, delik zina, menuduh zina
(kadzb) ,  dan  khamar  dikategorikan  para  ulama  kepada kejahatan  hudud (al-jaraim  al-hudud) bersama  pencurian (sirqah) ,  perampokan (hirabah), murtad (riddah), dan pemberontakan (al-baghy) .  Hudud  adalah  tindak  pidana yang  dihukum  dengan  had,  sedangkan  had  sendiri  adalah hukuman tertentu  yang sudah ditentukan atau menjadi  hak Allah. Dikatakan hak Allah karena tidak ada kemungkinan dapat  dibatalkan  oleh  seseorang  atau  sekelompok  orang. 11
Selain  hudud,  hukum  pidana  Islam  mengenal  qishash  dan diyat (al-jaraim  al-qishash  wa  al-diyat) ,  dan  ta`zir (al- jaraim al-ta`zir) . Qishash (pembalasan setimpal) dan diyat
(denda)  terdiri  dari  (1)  pembunuhan  sengaja,  (2) pembunuhan serupa dengan sengaja, (3) pembunuhan tidak sengaja, (4) kejahatan bukan pada jiwa dengan sengaja, dan (5)  kejahatan  bukan  pada  jiwa  dengan  tidak  sengaja. 12
Berbeda  dengan  hudud,  qishash  dan  diyat  adalah  hak manusia; artinya berlaku atau tidaknya hukuman ditentukan oleh  pihak  korban.  Sedangkan  ta`zir  adalah  tindak  pidana yang  hukumannya  diserahkan  kepada  pemerintah  untuk pelanggaran-pelanggaran  yang  tidak  ditentukan  secara tegas sanksinya di dalam Alquran dan Hadis.
Dari penjelasan ini, dapat dinyatakan bahwa hukuman cambuk  yang di Aceh dikenakan pada pelanggaran Syariat Islam,  judi,  khalwat,  dan  minum  khamar,  berasal  dari hudud.  Keempat  pelanggaran  ini  tidak  diatur  sanksinya dalam Alquran dan Hadis, karena itu masuk dalam kategori ta`zir.  Dengan  kata  lain,  cambuk  adalah  hukuman  yang dipindahkan  dari  hudud  ke  ta`zir.  Ini  menyebabkan  ada
11 Lihat    Abdul  Qadir  Audah, Al-Tasyri`  al-Jina’i  al-Islamy: Muqarinan  bi  al-Qanun  al-Wadh`i, cet.  13  (Beirut:  Mu‟assasat  al-Risalat. 1994), h. 79-80.
12 Ibid.
anggapan  bahwa    cambuk  di  Aceh  merupakan  ketentuan Allah  dan  RasulNya,  dan    karena  itu  tidak  dapat  diganti dengan hukuman lain. Padahal, pada jarimah hudud sendiri hukumannya  tidak  demikian  kaku.  Jika  teori  nasikh  dan mansukh pada Alquran diabaikan karena Alquran dipahami sebagai  sumber  hukum  yang  utuh  dan  total,  maka  pada delik  zina,  misalnya,  sebetulnya  ada  pilihan  hukuman  lain selain  cambuk,  yaitu  penjara  seumur  hidup  (an-Nisa:  15). Artinya, hukuman bisa jadi akan bersifat kondisional.
Dengan  demikian,  hukuman  cambuk  pada  ta`zir hanyalah  sebuah  alternatif  yang  dianggap  terbaik, dibanding  hukuman  kurungan  atau  denda.  Selain  itu, bercermin  ke  praktik  Rasul,  hukuman    cambuk  sendiri tidak  kaku.  Rasul  pernah  menetapkan  hukuman  cambuk bagi  pelaku  zina  dengan  seikat  pelepah  kurma  yang  berisi 100  lidi  dengan  satu  kali  cambukan  karena  pertimbangan pelakunya  lemah  fisik. 13 Karena  itu,  Jimly  Ashshiddiqie menyimpulkan  bahwa  bentuk  pelaksanaan  dari  pidana cambuk atau dera bersifat sangat kondisional. 14
Beralih  ke  tujuan  pemidanaan,  secara  umum,  tujuan umum  pemidanaan  dalam  Islam  tercakup  tujuan  utama hukum  Islam  yaitu  untuk  menjaga  lima  hal  pokok  yaitu agama,  jiwa,  kehormatan,  harta,  dan  keturunan. 15 Lebih
13 Hadis ini dapat ditemukan dalam riwayat Abu Daud, Ibnu Majah dan Ahmad.
14 Jimly  Asshiddieqie, Pembaharuan  Hukum  Pidana  Indonesia (Bandung: Angkasa, 1995), h. 94.
15 Al-Syathiby, al-Muwafaqat  fi  Ushul  al-Ahkam, jilid  II  (Beirut:  Dar al-fikr, 1341H), h. 4. Teori ini dikenal dengan teori maqashid al-dharuriyyat al- khams, awalnya dikembangkan oleh Imam al- Haramain al-Juwaini, lalu oleh al- Ghazali  dan  Izzuddin  ibn  Abd  as-Salam  dari  kalangan  Syafi‟iyah.    Tetapi menjadi sangat jelas dan sistematis baru oleh Syathiby. Lihat, Taufik, “Maqâshid asy-Syarî‟ah dan Metode Mengetahuinya” dalam
http://www.scribd.com/doc/82001981/04-Maqashid-Asy-Syari-Ah.  Jasser  Auda
umum  lagi,    tujuan  hukum  Islam  adalah jalb  al-mashalih wa  daf’  al-mafasid (memelihara  kemashlahatan  dan menghindari  kemafsadatan  [kerusakan]). 16 Secara  khusus, para  ulama  menyatakan  bahwa  tujuan  pemidanaan  dalam hukum Islam adalah untuk pencegahan (deterence, ar-radd wa  zajr) dan  pembinaan (reformation,  al-ishlah  wa  al- tahdzib). 17 Namun  demikian,  walaupun  tujuannya  untuk melindungi  manusia  dari  berbagai  kesulitan,  kerugian, derita,  dan  nestapa,  tapi  hukum  pidana  juga  mengatur pemberian  nestapa  dan  derita  kepada  manusia  yang melanggar  hukum. 18 Dekat  dengan  hal  ini,  dalam  pidana Islam  dikenal  teori zawajir (pencegahan)  dan jawabir (paksaan). 19 Daya  paksa  ini  juga  dibutuhkan  untuk melindungi  kepentingan  masyarakat  dari  segala  bentuk ancaman. 20 Bahkan boleh jadi untuk melindungi kepentingan  masyarakat  itu,  hukuman  mati  harus dijatuhkan. 21
menambahkan dua tokoh lagi sebelum Syathibi yaitu Shibahuddin al-Qarafi dan Syamsuddin ibn al-Qayyim. Jasser Auda, Maqasid al-Syariah as Philosophy of Islamic  Law (London  *  Washington:  The  International  Institute  of  Islamic Thought, 2008), h. 17-25.
16 Juhaya  S.  Praja, Filsafat  Hukum  Islam (Bandung:  Pusat  Penerbitan Universitas LPPM Universitas Islam Bandung, 1995), h. 100.
17 Jimly Asshiddiqie, Pembaharuan Hukum Pidana …, h. 119.  Ahmad Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 2005), h. 255.
18 Rusjdi Ali Muhammad, Revitalisasi Syariat Islam di Aceh: Problem, Solusi dan Implementasi (Jakarta: Logos, 2003), h. 111.
19 Zawajir  berkaitan  dengan  pelanggaran  jinayah  hudud  dan  ta`zir  , sedangkan jawabir berkaitan dengan qishash  dan diyat. Juhaya S. Praja, Teori- teori  Hukum:  Suatu  Telaah  Perbandingan  dengan  Pendekatan  Filsafat (Bandung: Pascasarjana UIN Bandung, 2009), h. 111.
20 Ibrahim  Hosen,  “Fungsi  dan  Karakteristik  Hukum  Islam  dalam Kehidupan  Umat  Manusia”,  dalam  Amrullah  Ahmad  dkk, Dimensi  Hukum Islam  dalam  Sistem  Hukum  Nasional:  Mengenang  65  Tahun  Prof.  DR.  H. Busthanul Arifin, SH (Jakarta: Gema Insani Pers, 1996), h. 90.
21 Ahmad Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana…, h. 256.
Di  samping  itu,  di  dalam  Alquran  (misalnya  al- Maidah:  33-34,  45,  an-Nisa : 92) , dan  Hadis,  secara  tegas dinyatakan  bahwa  hukuman  yang  dikenakan  kepada seorang  pelaku  delik  pidana  adalah  untuk  sarana  taubat guna  menghapus  dosanya  dan  untuk  melepaskan  dia  dari balasan  kejahatannya  di  akhirat.  Salah  satu  hadis  yang mengungkap hal itu adalah:
ٍَْي  َىَّهَعَٔ  َِّْٛهَع  ُ َّاللَّ  َّٗهَص  ِ َّاللَّ  ُلُٕعَس  َلبَق  َلبَق  ٍِّٙهَع  ٍَْع ُٚ  ٌَْأ  ٍِْي  ُلَذْعَأ  ُ َّللَّبَف  ِِّث  َتِقُٕعَف  باجََْر  بََُّْٛذنا  ِٙف  َةبَصَأ ََُِّٙث
َِّْٛهَع ُ َّاللَّ َُِشَزَغَف بََُّْٛذنا ِٙف باجََْر  َتََْرَأ  ٍَْئَ ِِِذْجَع َٗهَع َُّزَثُٕقُع :ّجبي  ٍثا( َُُّْع  بَفَع  ْذَق  ٍء َْٙش ِٙف  َدُٕعَٚ  ٌَْأ  ٍِْي  ُوَشْكَأ ُ َّللَّبَف
4952
.)
Artinya: Dari Ali, Rasulullah saw bersabda:
“Barangsiapa  yang  ketika  di  dunia  ditimpa  suatu  dosa, lalu  karenanya  ia  dihukum,  maka  Allah  Maha  Adil  dari mengulangi  hukuman  atas  hambaNya.  Dan  barangsiapa yang  mengerjakan  suatu  dosa  di  dunia,  lalu  Allah menutupi  (kejahatan)nya,  maka  Allah  Maha  Mulia  dari kembali  kepada  sesuatu  yang  telah  dimaafkan ”  (Ibnu Majah: 2594).
Secara  khusus,  tujuan  pemidanaan    dalam  Syariat Islam  adalah  untuk  memberi  efek  jera  dan  pembelajaran baik  bagi  pelaku  maupun  bagi  orang  lain  yang  berpotensi membuat  kejahatan  yang  sama.  Abdul  Qadir  Audah menyatakan  bahwa  selain  untuk  memperbaiki  pelaku,  hal yang  paling  utama  harus  dilakukan  dalam  memerangi
tindakan  kejahatan  adalah  melindungi  masyarakat  dari kejahatan itu sendiri. 22
Dalam  kerangka  yang  lebih  besar,  tujuan  ini  penting dibandingkan  dengan  hukum  Barat.  Dalam  dunia  hukum Barat  dewasa  ini,  terdapat  dua  teori  besar  mengenai pemidanaan. Pertama, pandangan  retributif (retributiv view) yang  mengandaikan  pidana  sebagai  ganjaran  negatif terhadap  setiap  perilaku  menyimpang  yang  dilakukan  oeh warga  masyarakat.  Asumsi  dasarnya  bahwa  pidana  itu merupakan  imbalan  negatif  terhadap  tanggung  jawab  atas kesalahan.  Pandangan  ini  hanya  melihat  hukuman  sebagai hukuman (punishment for punishment) dan sebagai balasan atas  tanggung  jawab  moral  masing-masing  orang. Karena itu,  pandangan  pertama  ini  dikatakan  bersifat backward- looking (melihat ke belakang), yaitu dijatuhkannya pidana. Karena  orientasinya  ke  belakang,  pemidanaan  cenderung korektif dan repressif. 23
Kedua, pandangan  utilitarian (utilitarian  view) yang melihat pemidanaan lebih pada manfaat atau kegunaannya. Pandangan  ini  melihat  situasi  atau  keadaan  yang  ingin dihasilkan  dengan  dijatuhkannya  pidana  tersebut.  Di  satu sisi,  pemidanaan  dimaksudkan  untuk  memperbaiki  sikap dan  tingkah  laku  terpidana  sehingga  diharapkan  tidak  lagi mengulangi  perbuatannya  dan  di  sisi  lain  untuk  mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan serupa. Karena  itu,  pandangan  kedua  ini  dianggap  berorientasi  ke depan (forward-looking) sekaligus  mempunyai  sifat pencegahan (preventif). 24
Selain  dua  pandangan  ini  berkembang  pandangan  lain yang  disebut  “behavioral”  yang  merupakan  variasi  dari
22 Abdul Qadir Audah, Al-Tasyri` al-Jina’i …, Juz 2, h. 611.
23 Jimly Asshiddiqie, Pembaharuan Hukum Pidana …, h.  164.
24 ibid.
pandangan utilitarian klasik. Di isni perilaku manusia pada dasarnya ditentukan oleh kekuatan-kekuatan yang berada di luar  kekuasaan  individu  dalam  hubungan  sebab-akibat (klausal).  Pemidanaan  dengan  teori  ini  dapat  juga  disebut forward-looking, tetapi ini didasari oleh paham determinisme yang sangat ekstrim. Manusia tidak mungkin dituntut  pertanggungjawaban  moral  karena  ia  sama  sekali tidak berkehendak bebas; setiap bentuk perbuatan yang anti sosial  dilakukan  disebabkan  banyak  faktor  yang  berada  di luar kekuasaan pelaku. 25
Sekarang  ini,  pandangan  kedua  dianggap  lebih  ideal dan modern dalam rangka penerapan gagasan pemidanaan. Karena  itu,  pandangan  ini  sekarang  banyak  memengaruhi kebijakan politik krimila di berbagai negara. 26 Di sini jelas terlihat  bahwa  tujuan  penerapan  hukuman  cambuk sebetulnya  sama  dengan  teori    pandangan  utilitarian (utilitarian view). Karena itu, hukuman cambuk sebetulnya memiliki  tujuan  sangat  ideal,  modern,  dan  berorientasi  ke depan (forward-looking) Jimly  menyebut  bahwa  qishash lebih cenderung retributif dan backward-looking, sedangkan  hudud  lebih  menunjukkan  sifat  preventif; penjatuhan  pidana  dimaksudkan  untuk  mencegah  terjadi kejahatan lebih lanjut dalam masyarakat. Jadi, hudud lebih ke forward-looking.. 27

## 2. Landasan Yuridis Hukuman Cambuk
Hukuman  cambuk  diperkenalkan  di  Aceh  setelah provinsi  ini mendapat izin  untuk  melaksanakan  Syariat  Islam
25 ibid., h. 166. 26 ibid., h. 165.
27 ibid., h. 136-137.
melalui  tiga  buah  undang-undang  yaitu  UU  No.  44/1999 tentang  Penyelenggaraan  Keistimewaan  Propinsi  Daerah Istimewa  Aceh,  UU  No.  18/  2001  tentang    Otonomi  Khusus bagi  Provinsi  Daerah  Istimewa  Aceh  sebagai  Provinsi Nanggroe  Aceh  Darussalam,  dan UU  No.  11/  2006  tentang Pemerintahan Aceh.
Memang UU No. 44/1999 dinilai masih merupakan cek kosong Pemerintah Pusat untuk Aceh. Ini  karena di samping memberikan  keistimewaan  Aceh  dalam  bidang  kehidupan beragama,  kehidupan  adat,  pendidikan,    dan  peran  ulama dalam  penetapan  kebijakan  daerah,    UU  ini  juga  menyatakan bahwa pelaksanaan semua keistimewaan ini dilakukan melalui peraturan  daerah  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku  (Pasal  11  dan  12).  Pasal  ini menjadikan  izin  pelaksanaan  Syariat  Islam  menjadi  tidak berlaku.  Ini  dikuatkan  lagi  oleh  UU  No.  22/99  yang menyatakan  bahwa  peraturan  daerah  hanya  boleh  memuat sanksi  kurungan  paling  lama  enam  bulan  atau  denda  paling banyak  lima  juga  rupiah.  Ini  menutup  kemungkinan pelaksanaan  hukum  Islam  yang  mengenal  kompensasi  dan cambuk.  Dengan  kata  lain,  undang-undang  ini  belum membuka peluang untuk mengenalkan hukuman cambuk.
Karena  UU  No.  44/1999  tidak  banyak  membawa perubahan  besar  kepada  masyarakat  Aceh,  para  pemimpin Aceh  mengusulkan  Rancangan  Undang-undang  Otonomi Khusus.    RUU  ini  disahkan  menjadi  Undang-undang  Nomor 18  Tahun  2001  tentang    Otonomi  Khusus  bagi  Provinsi Daerah  Istimewa  Aceh  sebagai  Provinsi  Nanggroe  Aceh Darussalam  dan  ditandatangi  oleh  Presiden  Megawati Soekarno  Putri  tanggal  9  Agustus  2001. UU  ini  memperkuat kewenangan  peraturan  daerah  untuk  pelaksanaan  otonomi khusus di Aceh dengan mengubah nama Perda menjadi Qanun dan  menambah  kewenangannya  yaitu  langsung  menjadi
peraturan  pelaksana  bagi  undang-undang.  Dengan  demikian, walaupun  secara  hierarkis  Qanun  Aceh  (karena  merupakan Perda) seharusnya berada di bawah Peraturan Pemerintah dan Peraturan  Presiden,  sebagaimana  diatur  dalam  Tap.  MPR Nomor  III/MPR/2000,  tetapi  karena  diberikan  kewenangan lebih  oleh  UU  maka  dia  menjadi  berada  langsung  di  bawah UU. 28 Qanun  adalah  peraturan  pelaksana  undang-undang  di Aceh dalam rangka pelaksanaan kekhususan. Jadi berlaku asas lex spesialist derogaat lex generalist. 29
Posisi  qanun  ini  adalah  salah  satu  persoalan  yang muncul  dalam  tataran  diskusi  pro-kontra  Syariat  Islam.  Yang tidak  mendukung  Syariat  Islam  menyatakan  bahwa  bahwa qanun  tidak  sejalan  dengan  sistem  hukum  nasional,  karena substansinya  bertentangan  dengan  peraturan  perundangan- undangan  yang  lebih  tinggi.  Ini  karena  sistem  hukum  di Indonesia masih menganut teori hukum mazhab Wina (stafen theorie). Menurut  teori  ini,  peraturan  perundangan-undangan yang  lebih  rendah  tidak  boleh  bertentangan  dengan  peraturan perundangan-undangan yang lebih tinggi. 30
Namun  demikian,  tampaknya  para  pembuat  qanun Syariat  Islam  di  Aceh  menganut  asas lex  spesialist  derogaat lex  generalist yang    peluangnya  dibuka  oleh  undang-undang. Peluang pelaksanaan Syariat Islam yang diamanahkan UU ini ditindaklanjuti  oleh  Pemerintah  Aceh  dengan  munculnya beberapa  qanun  yang  memperkenalkan  sanksi  sanksi  bagi Muslim  yang  meninggalkan  ibadah  dan  hukuman  cambuk yaitu:
28 Al  Yasa  Abubakar, Penerapan  Syariat  islam  di  Aceh:  Upaya Penyusunan  Fiqih  dalam  Negara  Bangsa (Banda  Aceh:  Dinas  Syariat  Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam , 2008), h. 37.
29 Ahmad  Farhan  Hamid, Cahaya  di  Tengah  Kemelut (Banda    Aceh: Mata Uroe Nanggroe, 2005), h. 117.
30 Moh. Fauzi, Formalisasi Syariat Islam …, , h. 5
a. Qanun  No.  11  Tahun  2002  tentang  Pelaksanaan  Syariat Islam bidang Aqidah, Ibadah, dan Syiar Islam;
b. Qanun No. 12 Tahun 2003 tentang Minuman Khamar dan Sejenisnya;
c. Qanun No. 13 Tahun 2003 tentang Maisir (Perjudian);
d. Qanun No. 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (Mesum);
Atas  dasar  qanun-qanun    itulah  hukuman  cambuk  yang pertama berlangsung pada bulan Agustus 2005 di Bireuen.
Setelah  qanun-qanun  ini  dapat  dikatakan  belum  ada  lagi qanun  baru  yang  terkait  dengan  pelaksanaan jinayat (hukum pidana  Islam)  di  Aceh  walaupun  izin  pelaksanaan  Syariat Islam  di  Aceh  semakin  kuat  setelah  pengundangan  UU  No. 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh.
Untuk mengisi hukum formil qanun-qanun tersebut, lebih dahulu  lahir  Qanun  No.  10/  2002  tentang  Peradilan  Syariat Islam.  Dalam  qanun  ini  dikemukakan  bahwa  salah  satu kewenangannya adalah memeriksa perkara jinayah (Pasal 49), sedangkan  hukum  materil  dan  formilnya  didasarkan  pada Syariat  Islam  yang  akan  diatur  dengan  Qanun  (Pasal  53  dan 54).  Ini  disetujui  oleh  Pemerintah  Pusat  dan  Mahkamah Agung; secara formal dilakukan dengan Kepres No. 11/2003.
Qanun  ini  sekaligus  merupakan  peraturan  pelaksanaan yang  bersifat  lex  spesialis  sesuai  dengan  UU  No.  18/2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD).  Tugas  pokok  dan  fungsi  Mahkamah  Syariah dibedakan menjadi dua bidang, yakni (1) bidang yustisial, dan (2)  bidang  nonyustisial.  Dalam  bidang  yustisial,  mahkamah bertugas  dan  berfungsi  menerima,  memeriksa,  memutus  dan menyelesaikan  perkara-perkara  antara  orang-orang  Islam  di bidang  al-ahwal  al-syakhsiyah  (hukum  keluarga),  muamalah (perdata)  dan  Jinayah  (pidana).  Perkara  al-ahwal  al- syakhshiyah  meliputi  masalah  perkawinan,  kewarisan,  dan wasita.  Bidang  mua‟amalah  di  antaranya  meliputi  masalah
jual  beli,  utang  piutang,  qiradh  (permodalan),  bagi  hasil, pinjam  meminjam,  perkongsian,  wakilah,  penyitaan,  gadai, sewa-menyewa, dan perburuhan.
Kewenangan
Mahkamah Syariah dilaksanakan
berdasarkan  Syariat  Islam  dalam  bingkai  sistem  hukum nasional  (Pasal  25  UU  18/2001).  Dengan  kata  lain,  bahwa asas  yang  dianut  adalah  asas  personalitas  keislaman,  di samping  asas  teritorial.  UU  No.  11/2006,  yang  menyatakan bahwa UU No. 18/2001 tidak berlaku lagi, masih menguatkan posisi Mahkamah Syar`iyah. Dalam Pasal 128 dikemukakan: (1) Peradilan syari‟at Islam di Aceh adalah bagian dari sistem peradilan  nasional  dalam  lingkungan  peradilan  agama yang  dilakukan  oleh  Mahkamah  Syar‟iyah  yang  bebas dari pengaruh pihak mana pun.
(2) Mahkamah  Syar‟iyah  merupakan  pengadilan  bagi  setiap orang yang beragama Islam dan berada di Aceh.
(3) Mahkamah  Syar‟iyah  berwenang  memeriksa,  mengadili, memutus,  dan  menyelesaikan  perkara  yang  meliputi bidang ahwal al-syakhsiyah (hukum keluarga), muamalah (hukum  perdata),  dan  jinayah  (hukum  pidana)  yang didasarkan atas syari‟at Islam.
(4) Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  bidang  ahwal  al- syakhsiyah  (hukum  keluarga),  muamalah  (hukum perdata),  dan  jinayah  (hukum  pidana)  sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Qanun Aceh.
Hal penting dicatat di sini adalah bahwa Syariat Islam di Aceh  berlaku  dengan  asas  territorial  dan  personal.  Artinya, hanya berlaku untuk penduduk Provinsi Aceh yang beragama Islam. Selain itu, Syariat Islam di Aceh sudah menjadi hukum positif  karena  diberlakukan  dengan  peraturan  perundang- undangan.

## 3. Pelaksanaan dan Persepsi Masyarakat
Bercermin  pada  Saudi  Arabia,  penelitian  Sam  S.
Souryal,  seorang  peneliti  hukum  Islam  beragama  Nasrani, di  Saudi  Arabia  menunjukkan  hasil  bahwa  peran  Syariat Islam demikian besar dalam mengurangi angka kriminalitas  di  Saudi  dan  menjadikan  negara  tersebut sebagai non criminal society (masyarakat tanpa kejahatan). 31
Di  Aceh,  salah  satu  fenomena  yang  menarik diperhatikan  adalah  bahwa  Mahkamah  Syariah  banyak menerima  kasus-kasus  penundukan  diri  nonmuslim  tapi majelis hakim memutuskan menolak semua pemohonan itu sehingga nonmuslim wajib menjalani persidangan perkaranya di pengadilan negeri. Kasus-kasus penundukan diri  ini  terjadi  berulangkali  pada  tahun-tahun  awal berlakunya  hukum  pidana    Islam  (jinayah)  di  Aceh.  Dari dokumen  yang  ada,  fenomena  penundukan  diri  secara sukarela ini menunjukkan bahwa motivasi yang mendasari para  pemohon  adalah  terkait  pada  pertimbangan  praktis dalam  aspek  rasa  keadilan  secara  sosial,  ekonomi  dan  hak asasi  manusia.  Menurut  para  tersangka,  bila  mereka menjalani persidangan perkara di  pengadilan negeri, maka dapat  diduga putusan hakim akan berupa pidana  kurungan yang  berlangsung  selama  beberapa  bulan  dan  itu  akan sangat  memberatkan  bagi  keluarganya.  Karena  itu  mereka berkeinginan  hukuman  mereka  diganti  dengan  pidana cambuk  yang    proses  eksekusinya  berjalan  singkat  dan
31 Dalam    Topo  Santoso, Membumikan  Hukum  Pidana  Islam: Penegakan  Syariat  Islam  dalam  Wacana  dan  Agenda (Jakarta:  Gema  Insani Pers. 20030, h. 133.
dengan  demikian  dia  bisa  kembali  kepada  keluarga  dan bekerja mencari nafkah. 32
Salah satu kasus penundukan diri ini terjadi 7 Agsutus 2008,  yang dilakukan oleh  warga etnis Cina, Lusiana  Liu alias Young Ma (47) tahun, beragama Budha, warga Sigli. Ia  terbukti  bersalah  melanggar  qanun  No.  12  tahun  2003 tentang khamar dengan menjual minuman keras.Young Ma meminta agar ia dihukum dengan Syariat  Islam. Kasusnya diproses  di  Mahkamah  Syar`iyah  Sigli  tapi  diputuskan bersalah dengan hukuman penjara 4 (empat) bulan. 33
Selain  itu,  para  tersangka  berkeyakinan  bahwa eksekusi  pidana  cambuk  tidak  menyebabkan  rasa  sakit yang  berat  dan  tidak  akan  menimbulkan  cedera.  Dengan demikian  pelaksanaan  pidana  cambuk  sesungguhnya bukanlah  merupakan  tindakan  penyiksaan.  Dibandingkan dengan  penderitaan  anggota  keluarga  secara  sosial  dan ekonomi yang harus ditanggungkan selama beberapa bulan selama  menjalani  pidana  kurungan.  Penderitaan  yang dikenakan  melalui  pidana  kurungan  lebih  tepat  dipandang sebagai  penyiksaan  dalam  arti  yang  sesungguhnya dibandingkan dengan pidana cambuk. 34
Melalui  sebuah  penelitian  di  9  (sembilan)  desa  yang tersebar  di  3  kecamatan  di  Kota  Lhokseumawe,  Sumiadi dan  Faisal  menyimpulkan  bahwa  persepsi  masyarakat terhadap  pemberlakuan  hukum  jinayat  sangat  baik.
32 Natangsa  Surbakti.  “Pidana  Cambuk  dalam  Perspektif  Keadilan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam” dalam Jurnal  Hukum  No.  3,  Vol  17.  17  Juli  2010 (Jakarta:  Fakultas  Hukum Universitas Islam Indonesia, 2010), h. 456-476, diakses online.
33 Abidin Nurdin, “Syariat Islam dan Kaum Minoritas”, dalam  Abidin Nurdin,  dkk., Syariat  Islam  dan  Isu-isu  Kontemporer (Banda  Aceh:  Dinas Syariat Islam Aceh, 2011), h. 157.
34 Natangsa Surbakti. “Pidana Cambuk …, h. 456-476. .
Masyarakat  menghendaki  agar  pelaksanaan  Syariat  Islam dan penerapan hukuman cambuk tetap berjalan di Aceh di masa  yang  akan  datang.  Dari  90  responden  penelitian, 47,8%  menyatakan  sangat  setuju  dan  47,8%  menyatakan setuju  dana  ha  nya  4,4%  menyatakan  tidak  setuju  dengan penyataan ini. 35 Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa 70% responden memilih jawaban bahwa masyarakat masih asing dengan pemberlakuan hukuman cambuk.
Secara  gamblang  dapat  dinyatakan  bahwa  Syariat Islam  di  Aceh,  termasuk  hukuman  cambuk  di  dalamnya, dapat  diterima  oleh  masyarakat  Aceh,  baik  Muslim  atau non-Muslim dengan sukarela.

## HUKUMAN  CAMBUK  VERSUS  HAK  ASASI  MANUSIA (HAM)
Inti Hak Asasi Manusia (HAM) adalah prinsip egalitarianisme,  persamaan  hak  di  depan  hukum,  keadilan  sosial dan  ekonomi  serta  budaya. 36 Walaupun  ide  tentang  kehormatan manusia sudah memiliki akar di dalam Bible, filsafat Stoa abad ke- 3  SM  dan  beberapa  dokumen  lain,  tapi  pengadopsian  hak  asasi manusia  dalam  hukum  internasional  terjadi  belakangan,  terutama setelah  Perang  Dunia  II.  Karena  itulah  dapat  dikatakan  bahwa HAM  adalah  fenomena  modern. 37 Sebagian  besar  kandungan HAM  yang  diakui  universal  adalah  berkaitan  dengan  hak-hak individu  yang  muncul  dari  pemikiran  modern  Eropa  dan  hukum
35 Sumiadi  dan  Faisal.  “Persepsi  Masyarakat  terhadap  Pemberlakuan Hukum  Cambuk  di  Wilayah  Kota  Lhokseumawe  dalam  Rangka  Penerapan Syariat Islam yang Kaffah di Nanggroe Aceh Darussalam” dalam Jurnal Suloh Vol  VI    No. 2,  Agustus  2008 (Lhokseumawe:  Universitas  Malikussaleh,  2008), h. 97-105, diakses online.
36 Ahmad Nur Fuad, dkk., Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam (Malang: LPSHAM Muhammadiyah Jatim dan Madani, 2010), h. ix
37 ibid., h. 41.
alam (natural  law). 38 Negara-negara  Barat  mengangkat  hak-hak individual  tersebut  ke  level  standar  hukum  melalui Universal Declaration  of  Human  Rights (Deklarasi  Universal  HAM [DUHAM]) yang dikeluarkan PBB pada 10 Desember 1948. 39
Asumsi  yang  mendasari  deklarasi  tersebut  adalah  sifat kemanusiaan  universal    yang  berlaku  untuk  semua  orang; kehormatan  individual;  dan  tatatan  sosial  yang  demokratis. 40 Ini dilatarbelakangi  oleh  adanya  penyalahgunaan  kekuasaan  oleh rejim  totaliter  di  negara  Barat    sebelum  Perang  Dunia  II.  Karena itu,  A.K.  Brohi  menyatakan  bahwa  kebebasan  manusia  dalam masyarakat  sekuler  tidak  memiliki  fondasi  metafisik;  tidak bersumber dari perspektif filosifis. 41
Jika  HAM  modern  didasarkan  pada  individualisme,  HAM dalam  pemikiran  Islam  klasik  didasarkan  pada  kepentingan masyarakat  umum.  Islam  tidak  mengingkari  adanya  hak-hak individu,  tetapi  ia  menekankan  bahwa  hak-hak  individu  harus dikontekstualisasikan  secara  sosial.  Karena  itu,  secara  umum, sekilas  di  permukaan,  tidak  banyak  perbedaan  antara  HAM  Barat dengan  Islam,  bahkan  Islam  menjadi  pelopor  penegakan  dan perlindungan  HAM.  Perbedaan  terletak  pada  dasar  pijakan  yang selanjutnya  berimplikasi  pada  rincian  pasal  demi  pasal  DUHAM, misalnya  Pasal  16  (1)  menyebutkan  bahwa  seorang  laki-laki  dan seorang  wanita  bebas  melakukan  perkawinan  tanpa  dibatasi  oleh
38 Bassam  Tibi,  “Syariah,  HAM  dan  Hukum  Internasional,  dalam Abdullah  Ahmed  an-Naim  dkk, Dekonstruksi  Syariah  (II), terjemahan  Farid Wajidi (Yogyakarta: LKIS, 1996), h. 85.
39 Ahmad  Nur  Fuad,  dkk., Hak  Asasi  Manusia…,  , h.      41-42. Muhammad  Qutb  menyatakan,  negara-negara  Barat  melangkah  terlampau  jauh dalam  mengkultuskan  individu.  Mereka  memandangnya  sebagai  mata  pusaran dari  segala  kehidupan  kemasyarakatan.  Mereka  mempersempit  hak-hak  negara untuk membatasi kebebasan individu. Muhammad Qutb, Salah Faham terhadap Islam, terjemahan Hersri (Bandung: Pustaka, 1980), h. 248.
40 Ahmad Nur Fuad, dkk., Hak Asasi Manusia…, , h.  43.
41 Dalam ibid., h.  47.
suku,  bangsa,  dan  agama.  Selain  itu,  dalam  pandangan  Islam, HAM  memiliki  dua  unsur  yaitu  hak  manusia  atau huquq  al- insaniyyah  al-dharuriyyah dan hak  Allah  atau huquq  Allah yang keduanya  tidak  dapat  dipisahkan. 42 Artinya,  ada  perbedaan mendasar  pada  landasan  berpijak  antara  HAM  universal  dengan HAM  Islam.  Dengan  kata  lain,  HAM  mestinya  lintas  budaya. Bassam Tibi 43 HAM tidak dapat dibangun secara internasional atas dasar  universalisme,  tetapi  lebih  atas  dasar-dasar  yang  bersifat lintas budaya. “Oleh karena itu konsep HAM dalam Islam berbeda dengan  konsep  HAM  dalam  paradigma  Barat  yang  cenderung mengasihani  pelaku  maksiat  (kriminal),  tanpa  mengasihani  dan memroteksi korban kriminal.” 44
Dalam konteks dasar pijakan yang berbeda ini dapat dipahami mengapa  pada  hukuman  cambuk  juga  terjadi  pro-kontra  jika dilihat dari sudut pandang HAM. Yang tidak mendukung cambuk berpijak  pada  kehormatan  individu  yang  menjadi  asas  HAM universal, sedangkan yang pro Syariat Islam mendasarkan cambuk para kepentingan individu sekaligus kepentingan masyarakat luas. Lebih  dari  itu,  hukuman  cambuk  diyakini  sebagai  hukuman  yang sudah ditentukan, paling tidak diperkenalkan, Allah.
Sebagaimana  diungkap  pada  bagian  awal,  salah  satu  alasan pihak  yang  menolak  hukuman  cambuk  adalah  karena  melanggar Konvensi  PBB  Melawan  Penyiksaan.  Dalam  Pasal  16  Konvensi ini  disebutkan: “Setiap  Negara  Pihak  harus  berusaha  untuk mencegah,  di  dalam  wilayah  jurisdiksinya,  perlakuan  atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan  martabat  manusia.” 45 Pada  Pasal  1  dikemukakan
42 ibid., h.  Ix.
43 Bassam Tibi, “Syariah, HAM dan Hukum …, h. 87-88.
44 Khairizzaman,  “Penerapan  Syariat  Islam  dan  Isu  Hak  Asasi Manusia”  dalam  Abidin  Nurdin,  dkk., Syariat  Islam  dan  Isu-isu  Kontemporer (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2011), h. 57.
45 Debra Long dan Nicolas Boeglin Naumovic, Protokol Opsional …
bahwa  penyiksaan  yang  dimaksud  Konvensi  ini  adalah  “setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa  sakit  atau  penderitaan  yang  luar  biasa,  baik  jasmani  maupun rohani  …,”  dst.  Dalam  16  pasal-pasal  pertama  dari  33  konvensi sebetulnya lebih banyak fokusnya pada tindakan tidak manusiawi, kejam,  dan  merendahkan  martabat  bukan  sebagai  bentuk    sanksi yang telah melalui putusan pengadilan. Apalagi pada akhir Pasal 1 disebut  “Hal  itu  tidak  meliputi  rasa  sakit  atau  penderitaan  yang semata-mata timbul dari, melekat pada atau diakibatkan oleh suatu sanksi hukum yang berlaku.”
Apakah  hukuman  cambuk  di  Aceh  termasuk  kategori  tidak manusiawi,  kejam,  dan  merendahkan  martabat  manusia?    Tujuan hukuman  cambuk  adalah  untuk  memperbaiki  pelaku  dengan  cara membuatnya  jera.  Selain  itu,  hukuman  cambuk  disaksikan  oleh masyarakat  adalah  untuk  menutup  kemungkinan  munculnya pelaku  kejahatan  lain  dalam  masyarakat  tersebut.  Dengan  kata lain,  hukuman  cambuk  dilakukan  adalah  untuk  memerangi tindakan  kejahatan  dan  melindungi  masyarakat  dari  kejahatan  itu sendiri.
Pada  pelaksanaannya,  eksekusi  hukuman  cambuk  di  Aceh dapat dikatakan jauh dari  unsur tidak manusiawi, kejam, dan tidak bermartabat. Sebelum qanun-qanun Syariat Islam disahkan, sebuah delegasi  yang  terdiri  dari  hakim  Mahkamah  Syari‟at  dan  ulama melakukan  studi  banding  ke  negara-negara  yang  memberlakukan hukum  cambuk,  yaitu  Malaysia,  Singapura,  Pakistan  dan  Iran. Tujuan studi banding ini adalah untuk menemukan sebuah metode yang konsisten dengan norma-norma dan nilai-nilai di Aceh. Hasilnya,  praktik  hukum  cambuk  di  Pakistan  yang  mencambuk dengan sebuah tali  dinilai sangat  menyakitkan;  hukum  cambuk  di Malaysia  dan  Singapura  agak  “sadis”  ditinjau  dari  ukuran  rotan
dan  kekuatan  yang  digunakan. 46 Tim  perancang  qanun  Syariat Islam  Aceh  menggunakan  hukum  cambuk  lebih  karena  untuk membuat  malu  terhukum  di  muka  umum.  Karena  itu  mereka membuat  beberapa  syarat  yang  kemudian  tertuang  dalam Peraturan  Gubernur  (Pergub)  Nomor  10  Tahun  2005  tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Uqubat Cambuk.  Dalam Pergub ini diatur antara lain:
1. Hukuman ini harus dilaksanakan setelah dokter memeriksa terhukum  dan  dinyatakan  sehat  untuk  menjalankan hukuman cambuk (Pasal 5).
2. Hukuman cambuk dilaksanakan  di depan umum sehingga dapat  dilihat  oleh  banyak  orang,  dihadiri  jaksa  dan  dokter (Pasal 4).
3. Pada saat dicambuk, terhukum menggunakan pakaian tipis, laki-laki berdiri sedangkan wanita duduk (Pasal 9).
4. Pencambukan  dihentikan  karena  perintah  dokter  atau terhukum melarikan diri (Pasal 11).
Para  terhukum  hukuman  cambuk  menjalani  eksekusi  atas dasar  kesadaran  sendiri.  Kejaksaan  tidak  pernah  berusaha melakukan  penjemputan  paksa  untuk  kepentingan  eksekusi  ini. Pada  umumnya  kehadiran  para  terpidana,  di  samping  atas kemauan  sendiri,  juga  karena  disemangati  oleh  anggota  keluarga atau  kerabat  dekat.  Namun  demikian,  tidak  semua  terpidana bersedia  menjalani  pidana  cambuk  yang  telah  dijatuhkan  hakim. Natangsa 47 menyebut  bahwa  dalam  berbagai  kasus  pada  hari  dan tanggal yang telah ditetapkan, terpidana yang telah dijatuhi pidana cambuk  sebanyak  40  (empat  puluh)  kali,  ternyata  tidak  hadir karena  melarikan  diri  dan  tidak  diketahui  lagi  keberadaannya. Dengan  demikian,  eksekusi  pidana  cambuk  terhadap  terpidana yang  melarikan  diri  tidak  dapat  dilaksanakan.  Kasus-kasus
46 Crisis  Group. Syariat  Islam  dan  Peradilan  Pidana  di  Aceh. Asia Report No 117-31 Juli 2006.
47 Natangsa Surbakti. “Pidana Cambuk …, h. 467.
terpidana yang melarikan diri dari eksekusi pidana cambuk terjadi berulang  kali,  khususnya  pada  kasus-kasus  tindak  pidana perdagangan minuman keras.
Jika  dilihat  prosedur  pelaksanaan  hukuman  cambuk  seperti diatur  dalam  Pergub  No.  10/2005  di  atas,  terlihat  bahwa pelaksanaan hukuman cambuk telah mempertimbangkan segi-segi  keadilan  hukum  dan  hak  asasi  manusia.  Pelaksanaan eksekusi di depan publik menunjukkan adanya motif filosofis untuk mempermalukan pelaku atas perbuatan pelanggaran hukum  yang dilakukannya, dan dengan kesediaannya menjalani eksekusi hukuman memungkinkannya memperoleh jalan terhormat baginya untuk berintegrasi kembali  ke  dalam  masyarakat  tanpa  kekhawatiran  adanya  stigma kriminal.  Kehadiran  tenaga  medis  menunjukkan  perhatian  pada aspek  kesehatan  serta  keselamatan  jiwa  dan  raga  terpidana. Pukulan  cambuk  diharapkan  hanya  memberikan  rasa  sakit  fisik yang bersifat sementara dan tidak menimbulkan cedera permanen, terutama  pada  bagian-bagian  tubuh  yang  bersifat  terbuka.  Efek pukulan  cambuk  memang  lebih  ditekankan  pada  segi-segi  psikis atau  kejiwaan  si  terpidana  berupa  rasa  jera  dan  komitmen  untuk memperbaiki  diri  agar  mampu  mengendalikan  diri  dan  tidak melakukan pelanggaran hukum lagi di kemudian hari. 48
Natangsa  menyatakan  bahwa  dari  sisi  pencapaian  tujuan pemidanaan  penggunaan  hukuman  cambuk,  terlihat  bahwa  angka recidive  atau  pengulangan  tindak  pidana  pada  terpidana  yang menjalani  eksekusi  pidana  cambuk  sangat  berhasil.  Indikator keberhasilan  ini  adalah  tidak  adanya  kasus  pengulangan  tindak pidana yang dilakukan mantan terpidana pidana cambuk. Keadaan sangat  kontras  jika  dibandingkan  dengan  para  terpidana  pidana
kurungan  ataupun  pidana  denda.  Pada  berbagai  jenis  pelanggaran pidana syariat Islam yang pelakunya dijatuhi pidana kurungan atau denda,  ternyata  angka  recidive  ini  sangat  tinggi.  Dilihat  dari  sisi ini,  nampak  bahwa  keberhasilan  penegakan  hukum  untuk mewujudkan kebaikan bagi  si  terpidana justru lebih berhasil pada kasus-kasus yang pelakunya dikenai pidana cambuk. 49
Dengan  demikian,  jelas  sekali  bahwa  hukuman  cambuk  jauh sekali  dari  indikasi  kejam,  tidak  manusiawi  dan  merendahkan martabat  manusia  sebagaimana  yang  diklaim  pihak-pihak  yang menentang  pemberlakuan  hukuman  ini.  Jelasnya,  hukuman cambuk tidak melanggar hak asasi manusia.

## PENUTUP
Pro  kontra  keberadaan  hukuman  cambuk  dalam  qanun-qanun Syariat Islam di Aceh tampaknya lebih banyak disebabkan karena phobi dan  gesekan-gesekan  politik,  paling  kurang  bercampur antara  kepentingan  politik  dengan  landasan  ilmiah  akademis.  Ini karena  landasan  filosofis,  yuridis,  dan  sosiologis  penerapan hukuman  cambuk  sudah  terpenuhi  sehingga  hukuman  ini  betul- betul menjadi bagian dari hukum positif di Aceh. Kelompok yang menolak  Syariat  Islam  cenderung  mengukur  Syariat  Islam  pada produk, bukan pada prosesnya sehingga sering salah memersepsi. Demikian  juga  jika  dikaitkan  dengan  hak  asasi  manusia  (HAM) universal  dan  Konvensi  PBB  Melawan  Penyiksaan,  hukuman cambuk mestinya tidak lagi menjadi persoalan.
Namun demikian, hukuman cambuk sendiri bukanlah sesuatu yang  sudah  final.  Ia  hanya  sebuah  alternatif  yang  dicontoh  para ulama  dari  Alquran  dan  Hadis  Nabi.  Alquran  dan  Hadis  sendiri sebetulnya  menjadikannya  sebagai  hukuman  alternatif.  Jadi sifatnya  sangat  kondisional.  Karena  itu,  walaupun  hukuman
cambuk  diyakini dapat  mencapai tujuan penghukuman  yang ideal di dalam pidana Islam, juga harus dipahami bahwa sanksi itu tidak baku  sehingga  tidak  dapat  diubah  dengan  bentuk  lain  yang mungkin suatu saat dianggap lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul Qadir Audah. Al-Tasyri` al-Jina’i al-Islamy: Muqarinan bi al-Qanun al-Wadh`I, cet. 13 . Beirut: Mu‟assasat al-Risalat.
1994.
Abdullah  Ahmed  an-Naim  dkk. Dekonstruksi  Syariah  (II), terjemahan Farid Wajidi. Yogyakarta: LKIS, 1996.
Abidin  Nurdin,  dkk. Syariat  Islam  dan  Isu-isu  Kontemporer. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh. 2011.
Ahmad Farhan Hamid. Cahaya di Tengah Kemelut. Banda  Aceh: Mata Uroe Nanggroe. 2005.
Ahmad  Hanafi. Asas-asas  Hukum  Pidana  Islam. Jakarta:  Bulan Bintang, 2005.
Ahmad  Nur  Fuad,  dkk. Hak  Asasi  Manusia  dalam  Perspektif Islam. Malang:  LPSHAM  Muhammadiyah  Jatim  dan Madani. 2010.
Al  Yasa  Abubakar. Penerapan  Syariat  islam  di  Aceh:  Upaya Penyusunan  Fiqih  dalam  Negara  Bangsa. Banda  Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam . 2008.
Al  Yasa  Abubakar  dan  Marahalim. Hukum  Pidana  Islam  di  Aceh (Penafsiran  dan  Pelaksanaan  Qanun  tentang  Perbuatan Pidana). Banda Aceh: Dinas Syariat Islam. 2011.
Amrullah  Ahmad  dkk. Dimensi  Hukum  Islam  dalam  Sistem Hukum  Nasional:  Mengenang  65  Tahun  Prof.  DR.  H. Busthanul Arifin, SH. Jakarta: Gema Insani Pers. 1996.
Crisis  Group. Syariat  Islam  dan  Peradilan  Pidana  di  Aceh. Asia Report No 117-31 Juli 2006.
Debra  Long  dan  Nicolas  Boeglin  Naumovic. Protokol  Opsional Untuk  Konvensi  PBB  Menentang  Penyiksaan  dan Perlakuan  atau  Penghukuman  Lain  yang  Kejam,  Tidak Manusiawi  atau  Merendahkan  Martabat  Manusia, Tim Penerjemah  ELSAM  .  Jakarta:  ELSAM  -  Lembaga  Studi dan Advokasi Masyarakat, 2007.
Dinas  Syariat  Islam. Himpunan  Undang-undang,  Keputusan Presiden,  Peraturan  Daerah/Qanun,  Instruksi  Gubernur, Edaran  Gubernur  Berkaitan  Pelaksanaan  Syariat  Islam, edisi ke-7. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh. 2009.
Hartono  Marjono. Menegakkan  Syariat  Islam  dalam  Konteks Keindonesiaan: Proses  Penerapan Nilai-nilai  Islam Aspek Hukum,  Politik,  dan  Lembaga  Negara. Bandung:  Mizan, 1997.
http://muslimdaily.net/berita/internasional/maladewa-tolak-seruan- pbb-soal-hukuman-cambuk.html
http://www.surabayapagi.com/index.php?3b1ca0a43b79bdfd9f930 5b812982962ead691c3c9592fae5c65f8dc3c358977
http://www.forumkeadilan.com/hukum.php?tid=231 http://harian-aceh.com/2011/05/28/giliran-kontras-tuding- hukuman-cambuk-langgar-konstitusi-ri http://www.forumkeadilan.com/hukum.php?tid=231 lihat juga Home / GM, nasional / 1
http://www.forumkeadilan.com/hukum.php?tid=231
http://www.scribd.com/doc/82001981/04-Maqashid-Asy-Syari-Ah Jasser  Auda. Maqasid  al-Syariah  as  Philosophy  of  Islamic  Law. London  *  Washington:  The  International  Institute  of Islamic Thought. 2008.
Jimly  Asshiddieqie. Pembaharuan  Hukum  Pidana  Indonesia.
Bandung: Angkasa, 1995.
John  A.  Titaley,  dkk. Gagasan  Pemberlakuan  Syariat  Islam: Urgensi  dan  Konsekuensinya. Jakarta:  Komunitas  Nisita, 2003.
Juhaya S. Praja. Filsafat Hukum Islam. Bandung: Pusat Penerbitan Universitas LPPM Universitas Islam Bandung. 1995.
Juhaya  S.  Praja. Teori-teori  Hukum:  Suatu  Telaah  Perbandingan dengan  Pendekatan  Filsafat. Bandung:  Pascasarjana  UIN Bandung. 2009.
Moh.  Fauzi. Formalisasi  Syariat  Islam  di  Indonesia. Semarang: Walisongo Press, 2008.
Muhammad  Qutb. Salah  Faham  terhadap  Islam, terjemahan Hersri. Bandung: Pustaka, 1980.
Muslim Zainuddin, dkk. Problematika Hukuman Cambuk di Aceh.
Banda Aceh: Dinas Syariat Islam. 2011.
Natangsa  Ssurbaksi.  “Pidana  Cambuk  dalam  Perspektif  Keadilan
Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  di  Provinsi  Nanggroe Aceh Darussalam” dalam Jurnal Hukum No. 3, Vol 17. 17 Juli  2010. Jakarta:  Fakultas  Hukum  Universitas  Islam Indonesia.
Rusjdi  Ali  Muhammad. Revitalisasi  Syariat  Islam  di  Aceh: Problem, Solusi dan Implementasi. Jakarta: Logos, 2003.

## Sumiadi dan Faisal. “Persepsi Masyarakat terhadap Pemberlakuan
Hukum  Cambuk  di  Wilayah  Kota  Lhokseumawe  dalam Rangka Penerapan Syariat Islam yang Kaffah di Nanggroe Aceh  Darussalam” dalam Jurnal  Suloh  Vol  VI    No.  2, Agustus  2008. Lhokseumawe:  Universitas  Malikussaleh,
2008.
Syathiby. al-Muwafaqat  fi  Ushul  al-Syariat. Kairo:  al-Maktabah al-Tawfiqiyyah. 2003.
Topo Santoso. Membumikan Hukum Pidana Islam:
Penegakan  Syariat  Islam  dalam  Wacana  dan  Agenda. Jakarta: Gema Insani Pers. 2003.