## COSTING:Journal of Economic, Business and Accounting
Volume 7 Nomor 1, Juli-Desember 2023 e-ISSN : 2597-5234
IMPACT OF GOVERNMENT INSTITUTIONS PERFORMANCE ACCOUNTABILITY SYSTEMS AS A RESULT OF INTERNAL CONTROL SYSTEMS AND COMPETENCE

## DAMPAK SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ATAS KOMPETENSI DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
Abdul Aziz 1 , Endah Susilowati 2
UPN “Veteran” Jawa Timur 1,2
19013010183@student.upnjatim.ac.id 1 , endahs.ak@upnjatim.ac.id 2

## ABSTRACT
This study aims to examine the effect of the government's internal control system and human  resource  competence  on  the  performance  accountability  system  of  government agencies. The independent variables in this study are the government's internal control system,  human  resource  competence,  and  the  dependent  variable  is  the  government agency's  performance  accountability  system.  This  research  was  conducted  on  all employees  of  the  sidoarjo  regency  social  service.  The  research  method  used  in  this research is quantitative and the type of data used in this research is primary data with the data collection method in the form of a questionnaire. The population in this study were  employees  of  the  sidoarjo  regency  social  service,  and  the  sample  selection  was carried out using the saturated sampling method and obtained data from 33 employees used in this study. This study uses SEM-PLS to test several hypotheses. The results of the study show that the government's internal control system influences the performance accountability system of government agencies. Human resource competence influences the performance accountability system of government agencies . Keywords: Government's  Internal  Control  System,  Human  Resource  Competence, Performance Accountability System Of Government Agencies.

## ABSTRAK
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  tujuan  untuk  menguji  dampak  sistem  akuntabilitas kinerja instansi pemerintah terhadap sistem pengendalian intern dan kompetensi sumber daya  manusia.  Dengan  variabel  independen  pada  penelitian  ini  adalah  sistem pengendalian  intern  pemerintah  dan  kompetensi  sumber  daya  manusia,  dan  variabel dependen  adalah  sistem  akuntabilitas  kinerja  instansi  pemerintah.  Penelitian  ini dilakukan  pada  seluruh  pegawai  Dinas  Sosial  Kabupaten  Sidoarjo.  Metode  penelitian yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  kuantitatif  dan  jenis  data  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  data  primer  dengan  metode  pengumpulan  data  berupa kuesioner. Populasi pada penelitian ini adalah pegawai dinas sosial kabupaten sidoarjo, dan  pemilihan  sample  dilakukan  dengan  menggunakan  metode  sampling  jenuh  dan diperoleh data sebanyak 33 pegawai yang digunakan dalam penelitian ini. . Penelitian ini  menggunakan SEM-PLS untuk  menguji  beberapa  hipotesis.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  sistem  pengendalian  intern  pemerintah  berpengaruh  terhadap sistem  akuntabilitas  kinerja  instansi  pemerintah.  Kompetensi  sumber  daya  manusia berpengaruh terhadap sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
Kata  Kunci: Sistem  Pengendalian  Intern  Pemerintah,  Kompetensi  Sumber  Daya Manusia, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

## PENDAHULUAN
Otonomi  daerah  di  indonesia mengalami  berbagai  dinamika  yang menjadikan  sektor  publik  di  indonesia memiliki sejarah yang panjang. Pemerintah  daerah  memiliki  tugas utama  dari  dampak  adanya  Otonomi Daerah  yaitu  pembagian  kewenangan sehingga menyebabkan suatu Pemerintah Daerah mendapat keleluasaan  untuk  menjalankan  dan mengurus rumah tangga pemerintahannya  sendiri.  Namun  pada sisi  sebaliknya,  Pemerintah  Daerah mengemban  tanggung  jawa  yang  besar karena Otonomi daaerah mengharuskan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pelayanan  dan  kesejahteraan  warganya dengan  cara  meningkatkan  peran masyarakat,  memberikan  fasilitas  yang memadai, mengatur kebijakan strategis, serta  mengolah  potensi  Sumber  daya alam daerah yang dimiliki daerah.
Pemerintah  mempunyai  pedoman
dan kebijakan dalam mengelola keuangannya.  Dalam  mengatur  tata kelola  pemerintah  APBD  memiliki peranan yang sangat penting. Pengendalian, perencanan, dan penilaian kerja pemerintah dapat diukur dengan  Anggaran  yang  dialokasikan, dengan  kata  lain  mempresentasikan kinerja  pemerintah  dalam  waktu  satu tahun. Secara sederhana APBD menggambarkan  laporan  pendapatan dan  belanja  suatu  organisasi  serta estimasi  mengenai  alokasi  anggaran dalam beberpa tahun kedepan.
Pengelolaan  APBD  yang  baik penerapannya ditunjang dengan akuntabilitas serta transparansi anggaran  yang  sesuai  dan  berpengaruh terhadap kebutuhan masyarakat. Hal ini sesuai  dengan  konsep  Good  Gvernance dimana kebijakan publik harus memiliki hasil  optimal  yang  bisa  dirasakan masyarakat dalam mewujudkan kemaslahatan  rakyat.  Lalu  terciptanya
peran  kerja  dalam  melaksakan  atau mewujudkan  tujuan  tersebut  dengan efektif  dan  efisien.  Berdasarkan  dua konsep  Good  Governance  tersebut, maka terdapat tiga elemen penting yang dapat  membentuk  terjadinya  Good Governance, yakni Masyarakat, Pemerintah dan Sektor Swasta. Pemerintah dalam rangka meningkatkan pelaksanaan proses kinerja  yang  lebih  bertanggungjawab, maka perlu adanya pelaporan akuntabilitas  yang  menggambarkan seberapa  akuntabel  kinerja  pemerintah. Performance atau kinerja menggambarkan  sejauh  mana  suatu program atau kebijakan berhasil dicapai.  Tugas  pokok  wajib  dipahami setiap organisasi negara di tingkat pusat ataupun di tingkat daerah sesuai dengan lingkup akuntabilitasnya karena pertanggungjawaban yang diminta menentukan keberhasilan maupun kegagalan  pelaksanaan  misi  instasi pemerintah  yang  terkait  (Mudrikah, 2020).  Dengan  cara  meningkatkan sistem  pengukuran  kinerja  entitas pelayanan publik, lembaga negara dapat mewujudkan sistem akuntabilitas publik yang  terpercaya  terlebih  dilakukan dengan  informasi  yang  transparan. Salah  satu  proses  penting  dalam mewujudkan  akuntabilitas  yang  dapat dijadikan  ukuran  kemajuan  kinerja terhadap  pencapaian  visi  dan  target yang ada adalah Pengukuran kinerja. Skor penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah  (SAKIP)  yang  merupakan hasil  akhir  dari  evaluasi  Akuntabilitas Kinerja  Instansi  Pemerintah  menurut dinyatakan  kedalam  rentang  hasil dimulai  dari  nilai  tertinggi  AA  (sangat memuaskan) sampai paling rendah nilai D  (sangat  kurang).  Saat  ini  hanya terdapat  beberapa  pemerintah  daerah yang  memperoleh  nilai  AA  dalam  niali hasil AKIP. MenPAN-RB
menyampaikan  bahwa  beberapa  nilai AKIP  pemerintah  kota  atau  kabupaten yang  rendah  disebabkan  oleh  4  faktor utama.  Faktor-faktor  tersebut  meliputi ketidaktentuan  tujuan  atau  sasaran, ketiadaan  ukuran  capaian  keberhasilan yang  sistemtis  dan  terstruktur,  tidak sesuainya  program  yang  dicanangkan dengan target, dan tidak adanya rincian program  yang  akan  dilaksanakan. Dalam  rangka  meningkatkan  kinerja pemerintah,  SAKIP  digunakan  sebagai alat manajemen dalam penyelenggaraan pemerintahan terdesentralisasi.

## Gambar 1. Grafik Nilai SAKIP Kabupaten Sidoarjo
Sumber: www.sidoarjokab.go.id, 2021 Berdasarkan informasi yang diambil dari situs resmi www.sidoarjokab.go.id, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mengalami peningkatan  nilai  SAKIP  dari  2014 sampai tahun 2018. Namun, pada tahun
2019,  terjadi  penurunan  nilai  SAKIP sebesar 2,78 poin dibandingkan dengan perolehan  nilai  pada  tahun  2018.  Pada tahun  2018,  Kabupaten  Sidoarjo memperoleh  predikat  A  dengan  nilai absolut  SAKIP  sebesar  80,04.  Namun, di  tahun  2019,  predikat  tersebut  tidak dapat  dipertahankan  karena  terjadi penurunan  nilai  SAKIP  menjadi  77,26 atau predikat BB. Meskipun Pemerintah
Kabupaten Sidoarjo menargetkan
predikat A untuk perolehan nilai SAKIP di  tahun  berikutnya,  tetapi  masih memperoleh  predikat  BB  dengan kenaikan  nilai  1,12.  Oleh  karena  itu, data  diatas  menunjukkan  akuntabilitas kinerja  instansi  pemerintah  kurang
optimal  dan  masih  perlu  peningkatan akuntabilitas  kinerja  pada  Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Sistem pengendalian internal merupakan sebuah sistem yang melakukan  pengarahan,  pengawasan serta  penilaian  sumber  daya  dalam sebuah  lembaga  dengan  maksud  untuk melakukan  pendeteksian  atas  tindakan kecurangan  atau  penyelewengan.  SPIP sebagai  proses  pengendalian  intern merupakan  bagian  tak  terpisahkan  dari aktivitas  yang  dilaksanakan  secara berkelanjutan  pada  seluruh  pegawai serta  pimpinan  guna  menyerahkan jaminan yang sesuai terhadap pencapaian sasaran instansi berdasarkan aktivitas  yang  efisien  serta  efektif, laporan keuangan yang dapat diandalkan,  perlindungan  terhadap  aset negara,  serta  kepatuhan  atas  peraturan perundang-undangan. Sistem pengendalian  intern  pemerintah  (SPIP) yakni  suatu  sistem  yang  diterapkan dengan serentak pada lingkup pemerintahan pusat maupun pemerintahan  daerah..  Tercapainya sistem  pengelolaaan  keuangan  negara secara  akuntabel,  harus  didukung  oleh adanya  kewajiban  dari  pemimpin lembaga seperti gubernur, walikota/bupati untuk menerapkan pengendalian intern terhadap penyelenggaraan seluruh kegiatan pemerintahan.
Untuk  mendukung  akuntabilitas di  sebuah  instansi  pemerintahan,  selain adanya  pengendalian  internal,  perlu adanya kompetensi SDM yang memiliki kompetensi  yang  memadai.  Seiring dengan  perkembangan  kualitas  sumber daya manusia di bidang ketenagakerjaan,  membutuhkan  tenaga kerja  yang  memiliki  produktivitas tinggi.  Hal  ini  disebabkan  oleh Kompetensi  SDM  dalam  keberhasilan melaksanakan tugas-tugas, dimana sumber  daya  manusia  adalah  hal  yang
sangat  penting  dalam  organisasi  untuk mencapai  tujuan.  Maka,  struktur organisasi  wajib  dijalankan  oleh  SDM yang  memiliki  kompetensi  yang  sesuai supaya  tugas-tugas  tersebut  dapat dilaksanakan  dengan  baik,  seperti  yang diungkapkan oleh Ramadhania (2020).
Dari  beberapa  perincian  diatas dan  penelitian  yang  sudah  dilakukan oleh  peneliti  lain  sebelumnya  seperti penelitian yang dilakukan oleh Nadiyah (2019)  yang  berjudul    pengaruh kompetensi  sumber  daya  manusia  dan sistem  pengendalian  internal  terhadap akuntabilitas  kinerja  instansipemerintah daerah  Kabupaten  Musi  Banyuasin, terlihat adanya persamaan dan
perbedaan  antara  penelitian  terdahulu dengan  penelitian  ini.  Persamaan terletak  pada  penggunaan  beberapa variabel  yang  mempengaruhi  sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yaitu  kompetensi sumber daya manusia dan sistem pengendalian intern pemerintah. Sedangkan perbedaan penelitian  terdahulu  dengan  penelitian ini  terletak  pada    subjek  penelitian yakni  pada  Dinas  Sosial  Kabupaten Sidoarjo.  Berdasarkan  fenomena  yang terjadi di masyarakat dan beberapa hasil penelitian  terdahulu  yang  menunjukkan adanya ketidakkonsistenan, maka penulis  tertarik  untuk  mengembangkan penelitian  yang  berjudul  “Pengaruh Sistem  Pengendalian  Intern  Pemerintah Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Sistem  Akuntabilitas Kinerja Instansi  Pemerintah  Pada  Dinas  Sosial Kabupaten Sidoarjo”.
Kajian Pustaka Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pemerintah dalam rangka mempertanggungjawabkan dan menjaga transparansi kinerjanya maka diterapkanlah  suatu  sistem  dimana sistem  itu  mengatur  mulai  dari
Perencanaan  kinerja  hingga  tahap capaian  kinerja.  Sistem  ini  disebut dengan  Sistem  Akuntabilitas  Kinerja Instansi  Pemerintah  (SAKIP)  yakni sistem  yang  tersusun  berdasarkan sejumlah  aspek  yang  saling  terkait, seperti perancangan strategis, perancangan pengukuran, serta pelaporan  kinerja.  Pemanfaatan  sistem ini  dimulai  dari  Renstra  (Penyusunan
Rencana  Strategis)  sampai  dengan pelaporan  AKIP  (Akuntabilitas  Kinerja Instansi Pemerintah), di mana pelaporan ini wajin dilakukan oleh seluruh instansi pemerintahan (Herawaty, 2014). Secara umum  akuntabilitas  memiliki  makna yakni  keharusan  lembaga  pemerintah dalam  menanggapi  serta  merespon persoalan  terkait  yang  sudah,  masih proses serta yang masih dirancang pihak instansi  pemerintahan  (Zirman,  2021). Akuntabilitas  terfokus  pada  hasil  dari suatu  kegiatan.  Peraturan  presiden nomor  29  tahun  2014  mengatur  bahwa penyelenggaraan  SAKIP  mencakup perencanaan kinerja, pengukuran kinerja,  pelaporan  kinerja,  evaluasi kinerja,  dan  capaian  kinerja.  SAKIP merupakan  sistem  yang  dibuat  untuk mendukung  terwujudnya  pemerintahan yang  baik  melalui  meningkatkan akuntabilitas kinerja, transparansi terhadap penggunaan kas, serta pelaporan  aktivitas  pemerintahan  yang jujur  serta  terhindar  dari  segala  unsur KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme). Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah suatu sistem yang  bertujuan  untuk  memastikan bahwa  setiap  instansi  pemerintah bertanggung  jawab  atas  kinerjanya  dan memberikan  hasil  yang  optimal  bagi masyarakat.  Sistem  ini  membutuhkan perencanaan  dan  pengukuran  kinerja secara  periodik,  serta  evaluasi  dan pemantauan untuk memastikan keberhasilan  dalam  mencapai  tujuan yang  telah  ditetapkan.  Dengan  adanya
sistem  akuntabilitas  kinerja  instansi pemerintah, diharapkan terjadi transparansi  dan  akuntabilitas  dalam penggunaan  anggaran  publik,  sehingga dapat  meningkatkan  kualitas  pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat.  Hal  ini  sangat  penting karena  instansi  pemerintah  memiliki peran  yang  sangat  strategis  dalam pembangunan  negara.  Oleh  karena  itu, dibutuhkan  upaya  untuk  memperkuat sistem  akuntabilitas  kinerja  instansi pemerintah  dengan  mengoptimalkan peran  pengawasan  dan  penegakan hukum dalam rangka mewujudkan good governance.

## Sistem Pengendalian Intern
Menurut  PP  no.  60  tahun  2008 tentang  sistem  pengendalian  internal pemerintah  yakni  sebuah  tahapan  yang penting dalam aktivitas yang dilaksanakan  secara  berkelanjutan  oleh pemimpin  serta  semua  staff,  dengan tujuan  memberi  kepercayaan  yang cukup  terhadap  terealisasinya  sasaran instansi  berdasarkan  keefektifan  serta efisiennya aktivitas yang ada, hambatan dalam melaporkan anggaran,
mengamankan  aset  negara,  serta kepatuhan  atas  peraturan  perundang- undangan.  SPIP  memiliki  peran  dalam memastikan  bahwa  organisasi  dapat merealisasikan  sasarannya  dengan  cara meningkatkan keefektifan serta efisiensi dalam kinerjanya, menyajikan pelaporan  anggaran  yang  terpercaya, serta  kepatuhan  atas  undang-undang serta kebijakan yang ada.
Sistem  Pengendalian  Internal Pemerintah  (SPIP)  merupakan  tahapan penting dalam aktivitas yang dilaksanakan  pemimpin  serta  staff pemerintah guna memverifikasi tercapainya  sasaran  instansi  melalui aktivitas  yang  berjalan  dengan  baik, hambatan pelaporan anggaran, perlindungan aset negara, serta
kepatuhan  atas  peraturan  perundang- undangan.
SPIP diterapkan di Organisasi  Perangkat  Daerah  (OPD) guna  mengoptimalkan  akuntabilitas serta  transparasi  dalam  Menyusun pelaopran  anggaran  dan  memastikan kualitasnya. Agar dapat menilai kualitas akuntabilitas  keuangan  negara/daerah, dibutuhkan  penilaian  dari  lembaga negara yang kompeten. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan suatu sistem pengendalian  intern  pemerintah  yang memiliki sejumlah unsur, yakni lingkungan  pengendalian,  penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi serta  komunikasi,  dan  pemantauan pengendalian  intern  (Noviyana,  2018). SPIP  memiliki  sasaran  adalah  untuk memastikan  keefektifan  serta  efisiensi kinerja,  kredibilitas  dalam  menyajikan laporan keuangan yang terpercaya, serta kepatuhan  pada  undang-undang  dan peraturan  yang  telah  ditetapkan.Sistem pengendalian intern pemerintah merupakan  mekanisme  yang  dirancang untuk  memastikan  bahwa  kegiatan pemerintah  dilaksanakan  secara  efektif, efisien, dan terhindar dari penyelewengan. Sistem ini dilaksanakan dengan melibatkan berbagai  pihak  yang  terkait  dengan pelaksanaan  tugas  pemerintah,  seperti pimpinan,  pengawas,  dan  pelaksana. Pengendalian intern pemerintah mencakup  berbagai  aspek,  seperti pengendalian  terhadap  penggunaan anggaran,  sumber  daya  manusia,  dan teknologi informasi.
Tujuan  utama  dari  pengendalian intern pemerintah adalah untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan pemerintah  dapat  tercapai  dengan optimal,  dan  risiko-risiko  yang  terkait dengan  pelaksanaan  tugas  pemerintah dapat  dikelola  dengan  baik.  Selain  itu, pengendalian  intern  pemerintah  juga dapat membantu meningkatkan akuntabilitas  dan  transparansi  dalam
pelaksanaan tugas pemerintah. Pengendalian  intern  pemerintah  perlu terus  dikembangkan  dan  ditingkatkan agar  dapat  menjawab  tantangan- tantangan yang muncul seiring perkembangan  zaman.  Oleh  karena  itu, para pengambil kebijakan di pemerintah perlu  memberikan  perhatian  dan dukungan yang cukup terhadap pengendalian  intern  pemerintah,  agar sistem ini dapat berjalan dengan optimal dan memberikan manfaat yang
maksimal bagi masyarakat.

## Kompetensi SDM
Kompetensi sumber daya manusia mencakup  keterampilan  individu  untuk menjalankan  perintah  serta  kewajiban yang dibebankan padanya yang didukung  oleh  pengetahuan, training serta  pengalaman  yang  memuaskan. Dengan  kata  lain,  kompetensi  sumber daya  manusia  yakni  keterampilan individu  saat  mengerjakan  perintah yang  dibebankan  kepadanya  dengan menggunakan  pengetahuan, training , keterampilannya  yang  memuaskan. Kompetennya  indvidu  ditandai  adanya keterampilan  erat  kaitannya  pada pengetahuan,  keahlian,  serta  sifat kepribadian  dengan  secara  langsung mempengaruhi  kinerjanya.  Kompetensi merujuk  pada  karakteristik  dasar individu yang terkait oleh keberhasilannya  dalam  menyelesaikan pekerjaan  secara  efektif.  Artinya, kompetensi  merupakan  dasar  perilaku individu  yang  mempunyai  dampak langsung terhadap standar yang diterapkan  pada  lingkup  kerjanya ataupun  dalam  kondisi  yang  spesifik. Dalam konteks ini, kompetensi mengacu  pada  kemampuan  individu untuk  melakukan  tugas-tugas  tertentu, termasuk  kualitas,  keterampilan,  dan kemampuan  untuk  melaksanakan  tugas dengan baik.
Dalam  pekerjaan,  kompetensi dapat  diartikan  sebagai  gabungan karakteristik,  tindakan,  serta  tingkah laku  individu  yang  memungkinkannya dalam mengerjakan pekerjannya dengan baik  serta  menghasilkan  output  yang unggul. Pengetahuan, keterampilan, dan sikap merupakan komponen utama yang membentuk  kompetensi  seseorang. Pengetahuan yakni data yang karyawan miliki  guna  mengerjakan  tugasnya, sedangkan  keterampilan  adalah  upaya untuk  melaksanakan  tugas  secara optimal  sera  memuaskan.  Sikap  adalah cara individu saat mengerjakan tugasnya  selarasi  dengan  ketetapan instansi. Pada  dasarnya  kompetensi  juga meliputi  keahlian  seseorang  dalam memindahkan serta mengimplementasikan  keahlian  serta wawasannya  yang  dimilikinya  pada situasi  yang  berbeda  dan  lebih  baik. Dengan  kata  lain,  kemampuan  guna memindahkan  serta  mempraktikkan keahlian  serta  wawasannya  ke  pada konteks  baru  serta  lebih  berkembang juga termasuk dalam definisi kompetensi.Tingkat kompetensi seseorang  dapat  ditentukan  untuk memahami kemampuan yang
diinginkannya  dalam  tingkatan  bagus ataupun  rata-rata.  Adanya  pemutusan tingkatan  kompetensi  juga  dapat digunakan  dalam  tahapan  seleksi, perancangan,  penilaian  kinerja  serta pengembangan SDM.
Kompetensi pada Pegawai Negeri Sipil  (PNS)  mencakup  kombinasi kemampuan  dan  karakteristik  individu, seperti  pengetahuan,  keahlian,  serta tingkah  laku  yang  dibutuhkan  guna menjalankan  beban  posisinya  secara efektif  dan  efisien.  Untuk  memastikan ketepatan manajemen keuangan daerah, pegawai  pemerintah  perlu  mempunyai sumber  daya  manusia  bermutu,  dibantu oleh  pendidikan,  pelatihan,  serta
keahlian  pada  lingkup  keuangan. Sumber  daya  manusia  yang  memiliki kompetensi  ditandai  oleh  keahlian terkait wawasan, keahlian, serta sifatnya yang  secara  langsung  berpengaruh  atas kinerjanya.  Dalam  sebuah  organisasi, sumber daya manusia dianggap menjadi aset  yang  krusial,  sehingga  kinerjanya yang  baik  dapat    ikut  andil  dalam mencapai sasaran instansi.
Kompetensi sumber daya manusia dapat  dinilai  menggunakan  sejumlah indikator  yakni  pengetahuan,  keahlian, dan  sikap  perilaku.  Pengetahuan  yakni data yang individu miliki yang berguna untuk mengerjakan pekerjaannya secara tepat.  Keahlian  atau  keterampilan merujuk  pada  upaya  individu  untuk mengerjakan pekerjaannya secara optimal,  sementara  sikap  perilaku adalah langkah individu saat mengerjakar pekerjaannya selaras dengan  ketetapan  instansi.  Dengan mengukur  indikator  tersebut,  maka dapat  diketahui  tingkat  kompetensi sumber  daya  manusia  dan  tahapan pengembangan  yang  diperlukan  guna mengoptimalkan  kompetensi  tersebut. Aparatur  negara  yang  berkompeten pada bidangnya dan memiliki skill yang memadai  dapat  memberikan  pengaruh positif terhadap pengambilan keputusan yang  berdampak  kinerja  aparatur pemerintah  jadi  lebih  baik.  SDM haruslah  berkompeten  supaya  dapat menjalankan  tugas-tugas  pemerintah dengan  efektif  dan  efisien,  sehingga upaya  peningkatan  dan  pengembangan pelayanan  yang  diberikan  kepada masyarakat  dapat  optimal.  Dalam  hal ini, kompetensi teknis maupun soft skill seperti kepemimpinan, manajemen, dan komunikasi  sangat  penting  dalam memastikan kinerja aparatur pemerintah yang optimal.

## Gambar 2. Kerangka Pemikiran

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  memakai  metode penelitian  kuantitatif  yakni  suatu penelitian  yang  dapat  menciptakan temuan  penelitian  yang  dapat  diukur dan dideskripsikan dalam bentuk angka maupun  numerik  (statistik).  Penelitian ini  menggunakan  jenis  data  primer,  di mana pengumpulan datanya menggunakan kuesioner. Subjek penelitian  yakni  pegawai  Dinas  Sosial Kabupaten Sidoarjo.

## Teknik Penentuan Sampel
Populasi yakni suatu lingkup yang mencangkup  objek  atau  subjek  yang memiliki  kuantitas  serta  ciri-ciri  yang telah ditentukan peneliti guna dipahami serta selanjutnya dibuat sebuah kesimpulan. Adapun pada penelitian ini yang menjadi populasinya yakni seluruh PNS  pada  Dinas  Sosial  Kabupaten Sidoarjo.
Sampel  yakni  suatu  bagian  dari populasi yang digunakan untuk penelitian. Dalam penelitian ini peneliti memakai  bagian  dari  teknik Non- Probability  Samping yakni  teknik sampling  jenuh.  Definisi  sampling jenuh  yang  diuraikan  oleh  Sugiyono (2017:85)  yakni,  “metode  menentukan sampel  jika  seluruh  populasi  dipakai menjadi  sampel.  Berdasarkan  uraian tersebut,  maka  peneliti  menetapkan bahwa  seluruh  polulasi  digunakan menjadi sampel. Sehingga, sampel pada penelitian  ini  yakni  seluruh  Pegawai Dinas  Sosial  Kabupaten  Sidoarjo  yang berjumlah 33 karyawan.

## Teknik Analisis Data
Adapun  pada  penelitian  ini memakai  teknik  analisis  data  yakni Structural  Equation  Modelling–Partial Least Squares (SEM-PLS) yang memanfaatkan Software  WarpPLS  7.0.
Penggunaan  PLS  untuk  menguji  dan menganalisis  hipotesis  karena  memiliki beberapa  kelebihan  yaitu  dipakai  pada sampel  minimum  sampel  30,  bisa dipakai  guna  melakukan  konfirmasi teori  ( primarily  confirmatory )  yaitu melakukan uji hipotesa yang ditingkatkan  berdasarkan  suatu  teori yang  ada,  serta  dapat  dipakai  guna menelusuri suatu model data pada kasus baru  ataupun  hanya  terbatas  teori ( exploratory )  (sholihin,  2013).  Analisis SEM-PLS  dibagi  menjadi  dua  yaitu, model  pengukuran  ( Outer  Model )  serta model  struktural (Inner  Model). Model pengukuran ( Measurement Model ) dimanfaatkan guna memahami hubungan  antar  variabel  laten  dengan sejumlah  indikatornya.  Untuk  model struktural ( Structural Model ) meunjukkan  hubungan  antar  variabel laten. HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN Analisis Model Pengukuran ( Outer Model )
Menurut  (Ghozali,  2015) outer model adalah  model  pengukuran digunakan  untuk  menilai  validitas konstruk  dan  reliabilitas  pada  setiap variabel.
Uji Validitas Konstruk a. Uji Validitas Konvergen Tabel 1. Nilai Loading Factor Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Indikator  Nilai Loading  Keterangan SPIP4 0.869 Valid SPIP5 0.898 Valid SPIP6 0.927 Valid Sumber: Data diolah, 2023 Tabel  1  menunjukkan  terdapat bebebrapa indikator yang telah tereliminasi, diantaranya SPIP1, SPIP2, SPIP3,  SPIP7  dan  SPIP8  karena memiliki nilai kurang dari 0,7 sehingga dilakukan pengujian ulang dan diperoleh  indikator  yang  memiliki  nilai lebih  dari  0,7  yaitu  SPIP4,  SPIP5,  dan SPIP6.
Tabel 2. Nilai Loading Factor
Kompetensi Sumber Daya Manusia Indikator Nilai Loading  Keterangan KSDM1 0.803 Valid KSDM2 0.795 Valid KSDM3 0.754 Valid Tabel  2  menunjukkan  terdapat bebebrapa indikator yang telah tereliminasi, diantaranya KSDM4, KSDM5,  dan  KSDM6  karena  memiliki nilai kurang dari 0,7 sehingga dilakukan pengujian ulang dan diperoleh indikator yang memiliki nilai lebih dari 0,7 yaitu KSDM1, KSDM2, dan KSDM3.
Tabel 3. Nilai Loading Factor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Indikator  Nilai Loading  Keterangan SAKIP4 0.802 Valid SAKIP6 0.846 Valid SAKIP7 0.809 Valid SAKIP9 0.774 Valid Sumber: Data diolah, 2023 Tabel  3  menunjukkan  terdapat bebebrapa indikator yang telah tereliminasi, diantaranya SAKIP1, SAKIP2,  SAKIP3,  SAKIP5,  SAKIP8, dan  SAKIP10  karena  memiliki  nilai kurang  dari  0,7  sehingga  dilakukan pengujian ulang dan diperoleh indikator yang memiliki nilai lebih dari 0,7 yaitu SAKIP4,  SAKIP6,  SAKIP7,  dan SAKIP9.
Tabel 4. Nilai AVE Semua Variabel Variabel  Nilai AVE Keterangan X1 0.807 Valid X2 0.615 Valid Y1 0.692 Valid Sumber: Data diolah, 2023
Tabel 4 menunjukkan bahwa
nilai AVE dari seluruh variabel sudah >0,5 sehingga dinyatakan lulus uji konvergen.
Uji Validitas Diskriminan Tabel 5. Nilai Cross Loading Dari Indikator Variabel Indikator  X1 X2 Y1 SPIP4 0.869 0.192 0.065 SPIP5 0.898 -0.024 -0.029 SPIP6 0.927 -0.156 -0.033 KSDM1  -0.183 0.803 -0.082 KSDM2  0.053 0.795 0.293 KSDM3  0.139 0.754 -0.222 SAKIP4  -0.238 -0.183 0.802 SAKIP6  -0.054 -0.226 0.869 SAKIP7  0.122 0.223 0.846 SAKIP9  0.166 0.191 0.809 Sumber: Data diolah, 2023 Tabel 5 menunjukkan bahwa nilai
cross loading dari seluruh indikator per variabel  sudah  lebih  besar  daripada konstruk  lain  (vertikal)  sehingga dinyatakan lulus uji validitas diskriminan Tabel 6. Nilai Square Roots of AVE Indikator X1 X2 Y1 X1 0.898 -0.021 -0.053 X2 -0.021 0.784 0.115 Y1 -0.053 0.115 0.832 Sumber: Data diolah, 2023 Tabel  6  menunjukkan  bahwa nilai square  roots  of  AVE dari  seluruh variabel  sudah  lebih  besar  daripada konstruk  lain  (horizontal)  sehingga dinyatakan lulus uji validitas diskriminan. Uji Reliabilitas
Uji  realibilitas  digunakan  untuk menunjukan reliabilitas seluruh indikator  dalam  model.  Pengujian dilakukan dengan uji composite reliability dan cronbach’s  alpha yang besaran  nilai  reliabilitas  minimal sebesar 0,7 (sholihin & ratmono, 2021).

## Tabel 7. Nilai Composite Reliability
Dan Cronbach’s Alpha Variabel  C.R.  C. A.  Keterangan SPIP 0.926  0.880 Reliabel KSDM  0.827  0.787 Reliabel SAKIP  0.900  0.851 Reliabel Sumber: Data diolah, 2023 Tabel 7 menunjukkan bahwa nilai
composite  reliability dan cronbach’s alpha dari  seluruh  variabel  sudah  >0,7 sehingga dinyatakan lulus uji reliabilitas. Analisis  Model  Struktural  (Inner Model) Inner model adalah model pengukuran  struktural  yang  digunakan untuk  memprediksi  hubungan  kausal antar  variabel  laten.  Pengujian  inner model  dapat  dilihat  melalui  melalui  R 2 dan Q 2 .
Uji R -Square (R 2 ) Tabel 8. Nilai R 2 dan R 2 Adjusted
Variabel Y R-square R 2 Adjusted SAKIP 0.293 0.245 Sumber: Data diolah, 2023 Tabel 8 menunjukkan bahwa nilai R 2 pada  variabel  Sistem  Akuntabilitas Kinerja  Instansi  Pemerintah  sebesar 0,293.  Hal  ini  berarti  variabel  Sistem Pengendalian  Intern  Pemerintah  dan Kompetensi SDM, mampu mempengaruhi  Sistem  Akuntabilitas Kinerja  Instansi  Pemerintah  sebesar 29,3%,  sedangkan  sisanya  sebesar 70,7%  dipengaruhi  oleh  variabel  lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.
Uji Predictive Relevance (Q 2 ) Tabel 9. Nilai (Q 2 ) Variabel Dependen  Q-Square SAKIP 0.261 Sumber: Data diolah, 2023 Tabel 9 menunjukkan bahwa nilai Q 2 pada  variabel  sistem  akuntabilitas kinerja  instansi  pemerintah  sebesar
0,261.  Hal  ini  berarti  model  struktural pada  penelitian  ini  mengestimasi parameter  dan  menghasilkan  nilai observasi pada variabel sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebesar 0,261.
Uji Hipotesis
Tabel 10. Path Coefficient Dan P- Value Variabel Path C. P-Value Ket. SPIP→SAKIP -0.366 0.009 Diterima KSDM→SAKIP 0.288 0.033 Diterima Sumber: Data diolah, 2023 Hipotesis  pertama  menyatakan bahwa  sistem  pengendalian  intern pemerintah berpengaruh terhadap sistem  akuntabilitas  kinerja  instansi pemerintah.  Berdasarkan  tabel  7 menunjukkan  bahwa  nilai p-value sebesar  0,009  dan  nilai path  coefficient yang dihasilkan sebesar  -0,366. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh terhadap sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa hipotesis pertama diterima Hipotesis kedua menyatakan bahwa  kompetensi  sdm  berpengaruh terhadap  sistem  akuntabilitas  kinerja instansi  pemerintah.  Berdasarkan  tabel 7  menunjukkan  bahwa  nilai p-value sebesar  0,033  dan  nilai path  coefficient yang  dihasilkan  sebesar  0,288.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  kompetensi  sdm berpengaruh terhadap sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa hipotesis kedua diterima. Pembahasan Pengaruh Sistem Pengendalian Intern  Pemerintah  Terhadap  Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Uji hipotesis pertama menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah
memiliki pengaruh   terhadap  sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.  Semakin  tinggi  tingkat maturitas SPIP akan semakin mendorong  peningkatan  Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah karena SPIP memastikan  bahwa  seluruh  kegiatan instansi pemerintah dapat dipertanggungjawabkan  kepada  publik. Dengan demikian, Sistem Pengendalian Intern  Pemerintah  dapat  mempengaruhi Sistem  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi Pemerintah  (SAKIP).  Hal  ini  sejalan dengan Teori Birokrasi yang menyatakan bahwa birokrasi merupakan bentuk  organisasi  yang  efisien  dalam mencapai  tujuan  tertentu.  SPIP  dapat membantu dalam mengoptimalkan pelaksanaan  (SAKIP)  dengan  cara menyediakan mekanisme yang jelas dan efektif dalam pengendalian, pengawasan, dan pemberian insentif. SPIP  bertujuan  untuk  mengontrol dan  memastikan  bahwa  pengelolaan keuangan  pemerintah  berjalan  secara transparan,  akuntabel,  dan  sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sementara  itu,  SAKIP  bertujuan  untuk mengukur  kinerja  instansi  pemerintah dalam  mencapai  target  yang  telah ditetapkan  dan  memberikan  informasi yang  akurat  dan  lengkap  terkait  kinerja instansi pemerintah kepada masyarakat. Kedua  sistem  ini  saling  terkait  karena hasil dari SPIP akan menjadi dasar bagi penyusunan  SAKIP.  Dalam  proses pengendalian intern, SPIP akan menilai kinerja  instansi  pemerintah  dalam mengelola  keuangan  dan  menilai apakah ada indikasi terjadinya kecurangan  atau  penyelewengan  dana.
Hasil  dari  penilaian  tersebut  akan menjadi  dasar  untuk  penyusunan laporan  keuangan  instansi  pemerintah. Laporan  keuangan  ini  akan  menjadi dasar  bagi  SAKIP  dalam  mengukur kinerja  instansi  pemerintah  untuk menggapai visi OPD yang ada. Dengan
demikian,  jika  SPIP  diterapkan  dalam penyusunan  laporan  keuangan  dan akhirnya  akan  berpengaruh  pada  hasil dari SAKIP.
Hal  ini  sejalan  dengan  teori birokrasi  yang  menyatakan  bahwa birokrasi  merupakan  bentuk  organisasi yang  efisien  dalam  mencapai  tujuan tertentu.  SPIP  dapat  membantu  dalam mengoptimalkan  pelaksanaan  SAKIP dengan  cara  menyediakan  mekanisme kerja  yang  jelas  dan  efektif  dalam pengendalian, pengawasan, dan pemberian insentif sehingga memudahkan  pemerintah  dalam  hal mewujudkan  akuntabilitas  kinerjanya.
Penelitian  serupa  yang  dilakukam  oleh Sweetenia  (2019)  dan  Sahala  (2022) menunjukaan  bahwa  SPIP  berpengaruh signifikan terhadap SAKIP.
Pengaruh Kompetensi SDM Terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Uji  hipotesis  kedua  menunjukkan bahwa  Kompetensi  SDM  memiliki pengaruh terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Kompetensi  dan  kemampuan  Sumber Daya  Manusia  yang  tinggi  dapat membantu  instansi  pemerintah  dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hal tersebut menginterpretasikan  bahwa  SDM  yang terlibat  dan  ikut  serta  dalam  proses pengambilan  keputusan  berpengaruh dalam  mengendalikan  proses  kerja dengan baik, sehingga dapat meningkatkan  Sistem  Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Kompetensi  SDM  merupakan faktor  penting  yang  memengaruhi Sistem  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi Pemerintah dikarenakan SAKIP didasarkan pada kinerja instansi pemerintah dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Untuk mencapai target tersebut, instansi pemerintah
memerlukan  SDM  yang  memiliki kompetensi  yang  sesuai  dengan  tugas dan  tanggung  jawab  yang  diberikan. Ketika  SDM  instansi  pemerintah memiliki kompetensi yang baik, mereka akan  dapat  melaksanakan  tugas  dan tanggung  jawabnya  dengan  baik, sehingga  kinerja  instansi  pemerintah dalam  mencapai  tujuan  organisasi  akan meningkat. Selain itu, kompetensi SDM juga  berdampak  pada  pengambilan keputusan.  Keputusan  yang  diambil oleh instansi pemerintah harus
didasarkan  pada  analisis  data  yang akurat  dan  informasi  yang  terpercaya. SDM  yang  memiliki  kompetensi  yang baik akan dapat melakukan analisis data dan memberikan informasi yang akurat, sehingga keputusan yang  diambil dapat menjadi  dasar  yang  kuat  untuk mencapai  visi  dari  organisasi.  Oleh karena  itu,  perlu  adanya  perhatian terhadap  pengembangan  kompetensi SDM  sebagai  bagian  dari  upaya meningkatkan SAKIP.
Hasil penelitian ini sejalan dengan Teori  Birokrasi  yang  menyatakan bahwa  organisasi  harus  dilandasi dengan dasar aturan yang baik bagi para pegawai  untuk  mencapai  tujuan  yang efisien  dan  efektif.  Penelitian  yang dilakukan oleh peneliti . Kualitas SDM berperan  penting  karena  SDM  yang berkualitas  akan  mampu  mengeksekusi tugas dan tanggung jawab dengan baik, sehingga  terciptanya  Akuntabilitas  di lingkungan pemerintah. Penelitian serupa yang dilakukan oleh menunjukaan  bahwa  SPIP  berpengaruh signifikan  terhadap  SAKIP.  Penelitian serupa  yang  dilakukam  oleh  Radinda (2021),  Ramadhania  (2020),  dan  Surya (2018)menunjukaan bahwa SPIP berpengaruh signifikan terhadap SAKIP.

## PENUTUP
Kesimpulan Berdasarkan  hasil  analisis  dan pengujian  yang  telah  dilakukan,  dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 1. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah  Berpengaruh    Terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 2. Kualitas  Sumber  Daya  Manusia Berpengaruh    Terhadap  Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Saran Berdasarkan  hasil  penelitian  ini,
maka  peneliti  mengemukakan  beberapa saran sebagai berikut:
1. Diharapkan  penelitian  selanjutnya untuk  menambahkan  variabel  lain yang  dapat  mempengaruhi  sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sehingga dapat menambahkan variasi literasi pembahasan  dan  variasi  topik penelitian ke depannya. 2. Diharapkan peneliti selanjutnya dapat memperluas populasi penelitian  sehingga  mendapatkan penelitian  yang  hasilnya  bersifat umum  dan  menjadi  acuan  dalam penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA
Herawaty.  (2014).  Faktor-Faktor  Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah  Kota  Jambi. Jurnal Cakrawala  Akuntansi , 6 (2),  151– 161. http://jca.unja.ac.id Mudrikah. (2020). Pengaruh Implementasi  Standar  Akuntansi Pemerintah Dan Kualitas Laporan Keuangan  Terhadap  Akuntablitas Kinerja Instansi Pemerintah Dengan  Komitmen  Organisasi Sebagai Variabel ModerasI (Studi Pada  SKPD  Kabupaten  Lampung Timur).
Jurnal  Fidusia , 3 (2),
166–182. Www.Opsi.Id, Noviyana.  (2018).  Pengaruh  Sistem Pengendalian Intern Dan Motivasi Kerja  Terhadap  Kinerja  Instansi Pemerintah  Dengan  Akuntabilitas Publik Sebagai Variabel Intervening : Studi Pada Organisasi  Perangkat  Daerah Kabupaten Klaten. Reviu Akuntansi  Dan  Bisnis  Indonesia , 2 (2), 129–143. Https://Doi.Org/10.18196/Rab.02 0227 Radinda.  (2021).  Pengaruh  Kompetensi Sumber  Daya  Manusia  Dan Pemanfaatan  Jaringan  Internet  E- SAKIP Terhadap Efektivitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi  …. Prosiding  Industrial Research  Workshop  … ,  4–5.
Https://Jurnal.Polban.Ac.Id/Ojs- 3.1.2/Proceeding/Article/View/28 48/2227 Ramadhania. (2020). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia  Terhadap  Peningkatan Akuntabilitas  Kinerja  Instansi Pemerintah. Prosiding  The  11th Industrial  Research  Workshop And National Seminar , 807–813. Sahala.  (2022).  Pengaruh  Kompetensi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Mengelola  Alokasi  Dana  Desa. AKUA:  Jurnal  Akuntansi  Dan Keuangan , 1 (1), 122–129. Https://Doi.Org/10.54259/Akua.V 1i1.140 Surya.  (2018).  Pengaruh  Kompetensi Pada Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dengan Komitmen  Organisasi  Sebagai Variabel Moderasi. E-Jurnal Ekonomi  Dan  Bisnis  Universitas Udayana , 1 (1), 1–13. Sweetenia. (2019). Pengaruh
Kompetensi, Sistem Pengendalian Internal,  Dan  Kualitas  Penyajian Laporan  Keuangan  Terhadap Akuntabilitas  Pemerintah  Desa.
Jurnal  Analisis  Bisnis  Ekonomi , 17 (1), 44–56. Https://Doi.Org/10.31603/Bisnise konomi.V17i1.2752 Zirman.  (2010).  Pengaruh  Kompetensi Aparatur  Pemerintah  Daerah, Penerapan Akuntabilitas Keuangan,  Motivasi  Kerja,  Dan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas  Kinerja  Instansi Pemerintah. Jurnal  Ekonomi , 18 , 1–10.