Diunggah : Agustus 2021 Diterima : November 2021 Dipublikasi : Juli 2023
Mengutip  ini  sebagai :  Putri,  R.S.,  Sumardjo,  M.  &  Sumilir.  2022.  Efektivitas Whistleblowing System dalam Pemenuhan Nilai-Nilai Dasar BPK RI. Equity, 25(2),
1-18 doi.org/10.34209/equ.v25i2.3288

## EFEKTIVITAS WHISTLEBLOWING SYSTEM  DALAM PEMENUHAN NILAI-NILAI DASAR BPK RI
Rahmita Syania Putri 1 *, Mahendro Sumardjo 2 , Sumilir 3 1 rahmita.syania@upnvj.ac.id, 2 mahendro@upnvj.ac.id, 3 sumilir@upnvj.ac.id 1,2,3 Universitas Pembangunan Veteran Jakarta, Indonesia *Penulis Korespondensi

## Abstrak
Penelitian  ini  berfokus  untuk  mengetahui  tingkat  keefektifan  penerapan whistleblowing  system dalam  pemenuhan  nilai-nilai  dasar  Badan  Pemeriksaan  Keuangan  Republik  Indonesia  serta mengetahui tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh pelaksana dan auditor BPK RI. Metode yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  kualitatif  dengan  paradigma  interpretif  dan  pendekatan fenomenologi. Teknik analisis data yang digunakan pada saat pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi kepada informan kunci serta informan pendukung. Hasil dari penelitian ini  adalah  bahwa  Badan  Pemeriksa  Keuangan  sudah  melakukan  upaya  yang  cukup  baik  dalam meningkatkan  keefektifitasan whistleblowing  system dengan  berbagai  macam  cara  serta  sudah dengan giat mengupayakan agar tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh pelaksana BPK menurun. Whistleblowing system yang dibangun oleh BPK sejak tahun 2012-2013 merupakan salah satu bentuk upaya  implementasi  untuk  meningkatkan  kepatuhan  dan  integritas  pada  Badan  pemeriksa Keuangan. Penerapan whistleblowing system di BPK sudah terlaksanakan dengan baik namun belum optimal  antaranya  dikarenakan  kurangnya  tenaga  di whistleblowing itu  tersendiri  dan  masih  ada keenganan pegawai BPK untuk melakukan pengaduan melalui whistleblowing system . Oleh karena itu BPK masih dapat melakukan peningkatan secara kualitas terhadap whistleblowing system yang sudah dimiliki.
Kata Kunci : Whistleblowing System ; BPK RI; Efektivitas; Kepatuhan; Kode Etik.

## Abstract
This study focuses on knowing the  level of effectiveness of the implementation of the whistleblowing system in fulfilling the basic values of the Indonesian Financial Audit Board and knowing the level of violations  committed  by  BPK  RI  implementers  and  auditors.  The  method  used  in  this  research  is qualitative with an interpretive paradigm and a phenomenological approach. Data analysis techniques used at the time of data collection in the form of interviews, observations, and documentation to key informants and supporting informants. The results of this study are that the Audit Board of The Republic of Indonesia has made quite good efforts in increasing the effectiveness of the whistleblowing system in various ways and has actively sought to reduce the level of violations committed by BPK implementers. The  Whistleblowing  system  built  by  BPK  since  2012-2013  is  one  form  of  implementation  effort  to improve  compliance  and  integrity  at  the  Financial  Audit  Board.  The  implementation  of  the whistleblowing system at BPK has been implemented well but not yet optimal, among others due to the lack of personnel in the whistleblowing itself and the reluctance of BPK employees to file complaints through the whistleblowing system. Therefore, BPK can still improve the quality of the whistleblowing system that it already has.
Keywords : Whistleblowing System; BPK RI; Effectivity; Obedience; Ethical Code.

## PENDAHULUAN
Beberapa  peristiwa  fraud  bersejarah  yang  turut  membuat  istilah Whistleblowing dan whistleblower banyak terdengar di publik adalah kasus Enron pada tahun 2002. Seperti yang ditulis di The Fall of Enron oleh Healy & Palepu, 2003, Sherron  Watkins,  menulis  surat  tanpa  nama  kepada  Kenneth  Lay  dan mengungkapkan keprihatinannya tentang praktik akuntansi di Enron hingga pada 2 Desember 2001 Enron mengajukan pailit di New York. Organisasi Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) melaporkan dalam laporan Report to The Nation 2020 bahwa  terjadi  sebanyak  2.504  kasus  dari  125  negara  yang  menyebabkan kerugian total lebih dari $ 3.600.000.000. Hotline telepon dan email digunakan oleh pelapor  dalam  33%  kasus.  Oleh  karena  data  tersebut,  dapat  ditarik  kesimpulan bahwa telah terjadi peristiwa atau kegiatan Whistleblowing serta beberapa orang yang memutuskan menjadi whistleblower dalam kasus-kasus tersebut dalam kurun waktu 2018 sampai dengan 2020.
Berdasarkan penelitian berjudul “Analisis Penerapan Whistleblowing system Dalam  Rangka  Menegakan  Integritas  Pada  Badan  Pemeriksa  Keuangan”  yang dilakukan oleh Seza (2020)  menyimpulkan bahwa BPK RI telah mengambil langkah positif dalam menangani pelanggaran yang terjadi di tubuhnya dengan penerbitan keputusan  Sekretaris  Jenderal  Badan  Pemeriksa  Keuangan  Republik  Indonesia Nomor  507/K/X-XIII.2/12/2011  mengenai  penanganan  pelaporan  pelanggaran atau  Whistleblowing  dalam  badan  dan  lingkungan  BPK  RI.  BPK  RI  senantiasa menjadikan  Whistleblowing  system  yang  diberlakukan  sebagai  alat  pembantu penegakan integritas di dalam tubuh BPK RI, terbukti dengan masuknya beberapa laporan mengenai pelanggaran yang terjadi.
Penelitian  yang  berjudul  “Efektivitas  Whistleblowing  system  Internal”  ini berfokus  pada  efektivitas  Whistleblowing  system  internal  Badan  Pengawas Keuangan  dan  Pembangunan  (BPKP).  Peneliti  menggunakan  sampel  pengguna internal  Whistleblowing  system  BPKP  atau  pegawai  BPKP  di  provinsi  Riau menggunakan  kuesioner.  Variabel  independen  yang  digunakan  adalah  pelatihan dan  komunikasi,  kepemimpinan  transformasional,  serta  dukungan  manajemen tingkat  atas.  Uji  reliabilitas  data  berhasil  mendapatkan  nilai  Cronbach  Alpha masing-masing  sebesar  0,900,  0,971,  serta  0,866  untuk  setiap  variable independennya. Lantas selanjutnya tingkat efektivitas dilakukan dengan perolehan nilai persentase efektivitas sebesar 65% yang berarti sudah cukup efektif. Selain itu, peneliti  menyimpulkan  bahwa  BPKP  masih  dapat  meningkatkan  efektivitas Whistleblowing  system  dengan  cara  memprioritaskan  pelatihan  dan  sharing knowledge kepada para pegawainya agar dapat memberikan output dan outcome yang diharapkan. Selain itu, dukungan yang diberikan oleh manajemen atas cukup berperan penting, baik itu dukungan moril ataupun dukungan materil.
Jurnal yang berjudul “Diskursus Konfl ik Nilai (Clash of Value) dan Dilema Etika Dalam  Kasus  Whistleblowing”  mengkaji  pergerakan  fenomena  perilaku Whistleblowing  yang  pernah  terjadi  pada  lima  kasus  di  Indonesia  dengan memfokuskan  pada  dinamika  relasi  kekuasaan  dan  interaksi  ketika  seseorang menjadi  whistleblower.  Riset  dilakukan  dengan  multi  case  study,  pendekatan unique case orientation. Narasumber merupakan whistleblower kasus terkait Hasil riset menunjukan bahwa adanya konflik nilai di antaranya adalah dilema
integritas  versus  loyalitas  sebagai  anggota  organisasi,  integritas  diri  versus integritas diri sebagai anggota dari masyarakat, loyalitas sebagai anggota dari suatu organisasi versus integritas sebagai anggota masyarakat. Perselisihan nilai tersebut memicu  dilemma  yang  dialami  insider  atau  potensial  whistleblower  yang merupakan  cerminan  dari  kekuatan  relasi  dan  dilemma  integritas  dalam  diri individu potensial whistleblower untuk memutuskan apakah harus melapor atau tidak  melapor.  Selain  itu,  terjadi  ambivalensi  organisasi  dalam  menilai  perilaku Whistleblowing  serta  eksistensinya  sebagai  whistleblower  di  mana  pelapor  akan dicap sebagai pengkhianat atau pahlawan.
Faktor  sosiologi  yang  terkait  dengan Whistleblowing yang  ada  di  Indonesia masih  belum  mendukung Whistleblowing untuk  secara  efektif  digunakan  sebagai mekanisme  pemberantasan  kejahatan  kerah  putih  dan  pelanggaran  kode  etik  di Indonesia, lebih-lebih kasus atau nama yang dilibatkan merupakan nama dengan jabatan  tinggi.  Sama  halnya  dengan  dengan  kesimpulan  yang  dapat  ditarik  dari fenomena Enron bahwa menjadi seorang whistleblower membutuhkan keberanian khusus. Whistleblowing  system juga  dapat  dianggap  sebagai  sistem  yang  dapat memberikan peringatan awal bahwa telah terjadi malpraktik di suatu instansi atau lebih dikenal sebagai Fraud Early Warning System karena pada dasarnya, perilaku merugikan atau fraud merupakan buah dari perilaku pelanggaran kode etik yang dilakukan praktisinya.
Menurut studi tentang deteksi korupsi kerah putih dalam pengadaan publik di Norwegia  menggunakan  studi  kasus,  peran whistleblower penting  dalam mendeteksi  kejahatan  kerah  putih.  Pelaporan  pelanggaran  mungkin  menjadi sumber deteksi paling penting, terutama yang berkaitan dengan pengadaan publik. Audit dan check and balances lainnya berguna dalam mengeksplorasi klaim praktik korupsi atau penipuan, namun hal tersebut tidak cukup untuk deteksi awal korupsi. Whistleblowing bagaimanapun  juga  harus  didorong  tetapi  pada  saat  yang  sama, perlindungan bagi whistleblower harus diperketat untuk mencegah segala bentuk balas  dendam  dan  pembalasan  terhadap whistleblower .  Hukum  pidana  dibentuk terutama  untuk  melindungi  dan  mengembangkan  institusi  kapitalisme.  Implikasi manajerial  adalah  bahwa Whistleblowing harus  ditingkatkan  dan  pada  saat  yang sama, mencegah tuduhan salah atau fitnah (Gottschalk & Smith, 2016).
Perkembangan  praktik  whistleblowing  di  dunia  mengalami  berbagai perkembangan, termasuk dalam saluran pelaporan tindak kecurangan itu sendiri. Banyak perusahaan publik di dunia, termasuk di Indonesia sudah memiliki saluran pelaporan  untuk  saksi  melaporkan  tindak  penyelewengan.  Contoh  perusahaan Indonesia yang sudah memiliki sistem Whistleblowing adalah antara lain Pertamina, Astra Internasional, Bank Central Asia (BCA), PT Telkom, dan lain-lain. Sedangkan pada  pemerintahan,  beberapa  badan  pemerintahan  juga  sudah  memiliki  saluran pelaporan  penyelewengan  atau  sistem Whistleblowing .  Nama  alamat  website Whistleblowing milik pemerintah banyak diawali dengan wbs.xxx.go.id, salah satu website Whistleblowing system yang telah berkembang dan digunakan adalah BPK. Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK)  Republik  Indonesia  adalah  pihak  yang berwenang  dalam  berperan  sebagai  auditor  eksternal  pemeritah  (APEP),  juga memiliki  sistem  pelaporan  tindak  kecurangan  atau Whistleblowing  system tersendiri. BPK menyediakan suatu website khusus bernama Whistleblowing system (wbs.bpk.go.id).
BPK RI sebagai lembaga pemerintahan yang independen memiliki nilai dasar yang  harus  dipatuhi  oleh  anggota-anggotanya.  Berdasarkan  peraturan  Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 mengenai Standar Pemeriksaan  Keuangan  Negara,  nilai-nilai  dasar  BPK  RI  diantaranya  adalah Independensi,  Integritas,  serta  Profesionalisme.  Dengan  eksistensi kanal  WBS  ini diharapkan dapat menekan angka pelanggaran kode etik, integritas, dan nilai-nilai dasar  BPK  RI  yang  dilakukan  oleh  anggota-anggotanya  yang  mana  tidak  dapat dijamin apakah pelanggaran kode etik tersebut akan berakhir pada kerugian dalam bentuk  materil.  Didirikan  dan  dipatenkannya  WBS  BPK  RI  tidak  serta  merta menutup kemungkinan terjadinya pelanggaran etika yang dilakukan oleh auditor BPK RI. Tercatat beberapa nama di media sebagai auditor yang harus menghadapi Majelis  Kehormatan  Kode  Etik  BPK  RI,  dan  tidak  jarang  juga  harus  berhadapan dengan Aparat Penegak Hukum (APH) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pada tahun 2017 yang lalu, KPK melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap salah satu auditor BPK RI dalam dugaan penyuapan kepada auditor BPK RI terkait Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) pada PT Jasa Marga. Sigit Yugoharto selaku auditor madya pada Sub Auditorat VII.B.2.
Melihat dari jumlah terjadinya pelanggaran, tercipta suatu kesenjangan antara ekspektasi  yang  ada  dengan  kenyataan  di  lapangan  bahwa  masih  adanya penghambat  untuk  melaporkan  melalui  sistem  internal  dari  BPK  oleh  pegawai- pegawainya  sendiri  dilihat  masih  maraknya  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh oknum internal meskipun sistem pelaporan sudah dibentuk sejak tahun 2012. Hal tersebut menjadi area yang perlu untuk dipahami dan diteliti secara lebih lanjut dari sisi  pengguna  sistem  whistleblowing  milik  BPK  itu  sendiri.  Area  tersebut berkembang  menjadi  4  (empat)  permasalahan  yang  akan  difokuskan  dalam penelitian ini di antaranya adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana peran nilai-nilai dasar BPK RI mengatur auditor dan anggota?
2. Bagaimana penerapan sistem whistleblowing terhadap penegakkan nilai-nilai dasar dan hubungannya dengan kecurangan yang dilakukan oleh auditor BPK?
3. Bagaimana sistem yang dimiliki BPK dimanfaatkan oleh pihak internal BPK?
4. Bagaimana pihak internal memanfaatkan sistem penghargaan bagi pelapor?
Tujuan meneliti dari kesenjangan yang terjadi adalah di antaranya memahami peranan  nilai-nilai  dasar  BPK  RI  dalam  kehidupan  anggota  dan  auditor  BPK  RI, memahami peran dan penerapan sistem Whistleblowing BPK RI dalam penegakan nilai-nilai dasar dan tingkat kecurangan yang ada, memahami pemanfaatan sistem dalam  menunjang  keefektifan  Whistleblowing  system  BPK  RI,  serta  memahami penerapan dan pemanfaatan sistem penghargaan bagi pelapor.
Manfaat  atas  dilakukannya  penelitian  ini  adalah  memperoleh  pemahaman mengenai  whistleblowing  system  yang  dimiliki  oleh  BPK  RI  serta keefektivitasannya dalam membantu seluruh pihak memenuhi nilai-nilai dasar BPK RI.  Serta  diharapkan  penelitian  ini  dapat  berkontribusi  untuk  menambah pengetahuan mengenai whistleblowing system yang dilakukan dengan melakukan penelitian  yang  membahas  keefektifan  whistleblowing  system  dan  korelasinya terhadap  implementasi  nilai-nilai  dasar  BPK  RI  oleh  seluruh  pegawainya,  serta memberikan  pengetahuan  lebih  mengenai  bagaimana  BPK  memanfaatkan  sistem yang sudah dirancang untuk menekan angka pelanggaran kode etik.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Penelitian Terdahulu
Pada penelitian berjudul “Analisis Peran Inspektorat Utama Dalam Mencegah Fraud  (Studi  Kasus  BPK  RI)”,  peneliti  berfokus  terhadap  cara  Inspektorat  Utama BPK  RI  berperan  dalam  mencegah  fraud  serta  menganalisa  penyebab  mengapa fraud dapat terjadi disamping BPK melaksanakan auditnya. Peneliti menyimpulkan Inspektorat Utama (ITAMA) BPK RI melakukan lima jenis pencegahan kecurangan meliputi  prevention  yang  dilakukan  dengan  melakukan  sosialisasi  pencegahan fraud  serta  penetapan  kode  etik  BPK,  deterrence  dapat  dilakukan  dengan pemeriksaan  internal,  disruption  yaitu  dengan  mengacaukan  sistem  fraud  yang berjalan  seperti  diaktifkannya  kanal Whistleblowing  system,  identification dengan mengaplikasikan Fraud  Risk  Assesment, serta prosecution yang  tidak  serta  merta membuat  pencegahan  fraud  yang  dilakukan  ITAMA  selalu  berhasil.  Peneliti beranggapan hal  tersebut karena masih lemahnya  pengendalian internal BPK RI. (Wicaksono & Suyanto, 2019).
Pada penelitian lain berjudul “Penguatan Whistleblowing sy stem di Indonesia (Studi  Kasus  BPK  RI)”  menyimpulkan  bahwa  penguatan Whistleblowing  system dapat didukung dengan menguatkan faktor pendorong untuk seseorang memiliki keberanian  untuk  menjadi  pelapor  atau  whistleblower  dan  mengurangi  atau mencegah  faktor  penghambat  untuk  seseorang  melaporkan  tindakan penyelewengan.  Pada  kasus  WBS  BPK,  faktor  pendorong  PNS  menjadi whistleblower  karena  adanya  keyakinan  bahwa  kasus  yang  dilaporkan  akan ditindaklanjuti, adanya kerja sama antara BPK dan KPK, serta adanya apresiasi dari lembaga ataupun insentif ekonomi. Namun, faktor penghambat yang masih besar ditemukan  adalah  belum  optimalnya  perlindungan  yang  diberikan  terhadap pelapor meskipun sudah  ada dasar hukum yang menjamin. Perlindungan hukum yang  optimum  dan  efektif  adalah  adanya  jaminan  mengenai confidentiality dan anonymity yang harus dilakukan sebaik mungkin. (Putu et al., 2020) Dalam  penelitian  berjudul  “Analisis  Implementasi  Whistleblowing  system Studi  Kasus  Pada  Badan  Pemeriksa  Keuangan  Republik  Indonesia”  memberika n kesimpulan  bahwa  Whistleblowing  system  yang  diterapkan  di  BPK  sudah  cukup dimanfaatkan oleh pihak penegak integritas BPK RI sebagai alat pembantu internal control  yang  telah  sesuai  dengan  framework  yang  ditentukan  oleh Committee  of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) di antaranya yaitu, lingkungan  pengendalian,  penilaian  risiko,  aktivitas  pengendalian,  informasi  dan komunikasi, serta pemantauan. (Doloksaribu, n.d.)

## Agency Theory
Menurut Eisenhardt (1989), asal mula Teori Keagenan dimulai selama 20 abad atau  1960-an  dan  awal  1970-an  tepatnya  ketika  para  ekonom  mengeksplorasi pembagian  risiko  antara  individu  atau  kelompok.  Ciri  teori  keagenan  diarahkan pada hubungan yang ada di mana-mana dalam suatu keagenan, dimana satu pihak mendelegasikan pekerjaan ke pihak lain, kemudian dikenal sebagai prinsipal yang mendelegasikan  pekerjaan  dan  wewenang  kepada  agen,  untuk  melaksanakan pekerjaan tersebut.
Jensen  dan  Meckling  (1976),  mereka  mendefinisikan  hubungan  keagenan sebagai  suatu  kontrak  di  mana  satu  atau  lebih  orang  yang  berperan  sebagai
pendelegasi  tugas  atau  prinsipal  memperturutkan  pihak  lain  sebagai  agen  untuk memberikan beberapa layanan dengan mengatas namakan mereka yang melibatkan pemberian wewenang atas beberapa otoritas pengambilan keputusan kepada agen. Prinsipal  dapat  memitigasi  perbedaan  dari  kepentingan  mereka  dengan menetapkan  insentif  yang  sesuai  untuk  agen  dan  dengan  menambahkan  biaya pemantauan guna mencegah aktivitas agen yang tidak sesuai dengan perjanjian. Hal ini membuktikan bahwa prinsipal harus mengeluarkan lebih banyak sumber daya.
Menurut Agung Rai (2008), Audit Sektor Publik didefinisikan sebagai kegiatan yang  ditujukan  terhadap  entitas  yang  menyediakan  pelayanan  dan  penyediaan barang yang pembiayaannya berasal dari penerimaan pajak dan penerimaan negara lainnya dengan tujuan untuk membandingkan antara kondisi yang ditemukan dan standar  atau  kondisi  ideal  yang  sudah  ditetapkan.  Menurut  Atilla  (2017), permasalahan  keagenan  yang  terjadi  dalam  ranah  sektor  publik,  hubungan kontraktual dapat menimbulkan permasalahan keagenan (seleksi merugikan dan moral  hazard )  yang  berasal  dari  asimetri  informasi.  Ketidaksesuaian  informasi tersebut menyebabkan dampak negatif pada masyarakat karena pemerintah tidak berupaya  untuk  memaksimalkan  kesejahteraan  rakyat,  melainkan  untuk kemakmuran pemerintah sendiri. Asimetri informasi cenderung lebih ditonjolkan dalam  bidang  sektor  publik  dikarenakan  banyaknya  dokumen  birokrasi  untuk digunakan  dalam  kegiatan  pemantauan.  Oleh  karena  itu  perlunya  dibentuk  satu sistem  khusus  untuk  mencegah  terjadinya  kerusakan  moral  dalam  lingkup pemeriksa, salah satunya adalah dengan menciptakan whistleblowing system agar pegawai dapat melaporkan tindakan merugikan secara lebih mudah.

## Whistleblower dan Whistleblowing System
Berdasarkan  Smaili  dan  Arroyo  (2019)  terdapat  kategori  klasifikasi whistleblower ,  yaitu  seseorang  yang  melakukan Whistleblowing secara  eksternal dan secara internal yang dibedakan dari pihak yang menerima pengaduan. Aktivitas Whistleblowing internal  terjadi  ketika  seorang whistleblower memilih  untuk 'mengakui'  suatu  kesalahan  kepada  orang-orang  yang  lebih  berkuasa  dan berwenang  di  instansi  terkait  yang  biasanya  adalah  manajemen  puncak,  seperti komite  audit,  dewan  direksi,  atau  bahkan  supervisor  langsung.  Di  sisi  lain, Whistleblowing eksternal  terjadi  ketika whistleblower memutuskan  untuk membagikan kesalahannya ke luar organisasi terkait. Pihak eksternal dapat berupa media massa, pemerintah, atau lembaga penegak hukum.
Proses Whistleblowing dan determinan Whistleblowing internal dan eksternal telah dirangkum dalam penelitian yang dilakukan oleh Lee dan Xiao (2018). Proses Whistleblowing dimulai  ketika  seseorang  menyaksikan  atau  menjadi  bagian  dari pelanggaran dan memutuskan untuk meledakkannya. Blower dapat memilih kepada siapa dia akan melaporkannya, yang dapat dilakukan ke pihak internal atau ke luar organisasi seperti media arus utama. Ketika peluit dibunyikan dan laporan diterima, organisasi akan bereaksi dan menanggapi laporan tersebut (Near & Miceli, 2016). Reaksi yang diberikan organisasi tersebut memiliki dua kemungkinan, yaitu reaksi yang menguntungkan dan reaksi yang tidak menguntungkan. Proses Whistleblowing berakhir ketika hasil Whistleblowing memuaskan whistleblower .

## Efektivitas Whistleblowing
Menurut  Hidayat  (1986),  Efektif  adalah  suatu  ukuran  yang  menyatakan seberapa  jauh  target  (kuantitas,  kualitas,  dan  waktu)  telah  tercapai.  Di  mana  hal tersebut berbanding lurus dengan besar persentase target yang dicapai. Semakin besar  persentase  tersebut,  maka  semakin  tinggi  efektivitasnya.  Sementara pengertian efektivitas itu sendiri merupakan suatu penilaian yang sengaja dibuat sehubungan  dengan  prestasi  yang  dicapai  individu,  kelompok,  dan  organisasi (Gibson dalam Bungkaes 2013). Semakin dekat prestasi individu terhadap prestasi yang diharapkan “standar”, maka proses yang dilalui dapat dinilai berjalan cukup efektif.
Menurut Semendawai et  al. (2014) di  dalam buku  yang berjudul Memahami Whistleblower melalui Zarefar dan Arfan (2017), disebutkan beberapa syarat untuk organisasi  mencapai  tingkat  keefektifan  tertentu  dalam  mempraktikan Whistleblowing system di antaranya adalah:
a. Sistem  pelaporan  harus  dengan  berhasil  disosialisasikan  kepada  seluruh karyawan,
b. Penerima laporan harus jelas otoritasnya, seperti manajemen tingkat puncak, direktur bagian internal audit dan Whistleblowing , dewan komisaris, ataupun Inspektorat Utama,
c. Pihak otoritas harus meyakinkan karyawan harus laporan  yang disampaikan dijamin  kerahasiaannya  dan  dapat  ditindaklanjuti  sesuai  dengan  keputusan selanjutnya,
d. Pekerja yang berperan sebagai whistleblower harus mendapatkan perlindungan oleh  pihak  yang  menangani  pelaporan  dari  segala  bentuk  perlawan  balik sehingga tidak menimbulkan perasaan takut dan terintimidasi.

## Identitas Whistleblower dalam Whistleblowing System
Identitas dalam bentuk etimologi merupakan serapan dari kata identity yang artinya sebuah ciri yang melekat pada seseorang atau kelompok misalkan nama, suku,  ras,  agama  dan  antar  golongan  yang  membedakan  dengan  yang  lainnya. Identitas dapat dirahasiakan sehingga menimbulkan anonimitas. Anonimitas adalah semacam hubungan antara orang anonim dan orang lainnya, di mana orang tersebut hanya  dapat  diketahui  melalui  suatu  sifat  atau  sifat  yang  tidak  dapat dikoordinasikan  dengan  ciri  lain  untuk  dapat  mengidentifikasi  seseorang  secara utuh. Anonimitas adalah sifat yang tidak dapat terkoordinasi dalam hal tertentu atau dengan kata lain, seseorang memiliki anonimitas atau anonim ketika yang lain tidak dapat  menghubungkan  karakteristik  orang  tersebut  kepada  karakteristik  lain. Singkatnya,  anonimitas  adalah  ketidakmampuan  sesuatu  untuk  diidentifikasi (Wallace, 1999). Menurut Elliston (1982) anonimitas identitas whistleblower adalah pelanggaran tata krama, pelanggaran etika pada orang yang seharusnya tahu lebih baik  sebagaimana  mereka  bertindak  sebagai  professional  yang  lebih  penting  di dunia professional.

## Sistem Penghargaan Kepada Whistleblower
Istilah  penghargaan  dapat  didefinisikan  dalam  dua  konsep.  Konsep  yang pertama adalah penghargaan dalam lingkup pekerjaan dapat didefinisikan sebagai imbalan dalam bentuk uang, objek atau benda, atau bahkan sebuah acara apabila
karyawan  sudah  melakukan  pekerjaannya  dengan  baik.  Sedangkan  konsep  yang kedua  mendefinisikan  penghargaan  berhubungan  dengan  pilihan  subjektif  atau kepuasan  pribadi  atau  dalam  lingkungan  kerja,  seorang  karyawan  melakukan sesuatu karena bermanfaat dan membuat perasaan senang (Schultz, 2006).
Sistem imbalan yang dihubungkan ke Whistleblowing pada dasarnya berguna untuk meningkatkan motivasi pekerja untuk melaporkan adanya malpraktik. Sistem imbalan  harus  dikomunikasikan  oleh  pemimpin  organisasi  mengenai  urgensinya serta ditelaah lebih mendalam mengenai imbalan dalam bentuk formal dan tidak formal  untuk  mempengaruhi  perilaku Whistleblowing .  Kepemimpinan  organisasi harus memahami bagaimana perlakuan sesama pekerja kepada whistleblower , oleh karena  itu  untuk  mengurangi  anggapan whistleblower sebagai  “tukang  pengadu”, pemimpin  harus  memberikan  imbalan  dan  mengakui  secara  publik  nilai  dari ketidaksepakatan (Berry, 2004).

## Pelanggaran Nilai Dasar dan Kode Etik
Nilai dasar adalah nilai yang sifatnya tidak akan berubah dari waktu ke waktu atau tetap dan kekal. Nilai dasar juga dapat diartikan sebagai sesuatu yang berharga, bermutu, menunjukkan kualitas, dan berguna bagi manusia. Penegakan nilai dasar dapat  diwujudkan  dalam  berbagai  bentuk.  Salah  satu  contohnya  adalah  dengan pembentukan  kode  etik  guna  membantu  memenuhi  dan  penegakan  yang  telah dirumuskan sebelumnya. Kode etik berhubungan dengan integritas seseorang atau suatu  organisasi.  Van  Eeden  Jones  &  Lasthuizen  (2018)  melakukan  penelitian mengenai  peran  dan  tantang  kepemimpinan  etika  dalam  membnagun  integritas sektor publik di Indonesia. Mereka berargumen demi keefektifan integritas di badan pemerintahan, harus terdapat kepemimpinan atika di berbagai tingkat dan di luar organisasi.  Terdapat  banyak  tantangan,  terutama  yang  bermasalah  dalam  sistem yang telah lama mapan, terutama praktik patronase dan gratifikasi.

## METODOLOGI PENELITIAN
Metodologi  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode kualitatif  bersifat  deskriptif.  Peneliti  termotivasi  untuk  menggunakan  kualitatif deskriptif karena peneliti ingin mencoba mengumpulkan bukti untuk mencari atau mengetahui  makna  penerapan  sistem Whistleblowing BPK  RI  sudah  memenuhi nilai-nilai dasar BPK RI sesuai dengan peraturan BPK RI No. 4 tahun 2018 melalui wawancara serta mencari makna WBS BPK pada auditor BPK RI.
Paradigma interpretif adalah perspektif yang menekankan pada peran Bahasa, interpretasi,  serta  penelaahan  (Sukoharsono,  2016).  Paradigma  ini  merupakan paradigma  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  karena  peneliti  ingin  mencari makna diterapkannya Whistleblowing system pada auditor independen BPK RI serta terhadap  pemenuhan  nilai-nilai  dasar  BPK  RI.  Pendekatan  dilakukan  dengan fenomenologi  untuk  menelaah  data  primer  di  mana  penelitian  ini  akan  berfokus pada  pada  studi  empiris  mengenai Whistleblowing  system BPK  di  mana fenomenologi  merupakan  ilmu  (logos)  mengenai  suatu  hal  yang  terlihat.  Dengan begitu, setiap penelitian atau setiap karya yang membahas cara penampakan dari apapun  merupakan  fenomenologi  (Bertens,  1987).  Pendekatan  fenomenologi dipilih dalam rangka peneliti melihat  dari adanya kesenjangan antara ekspektasi
dan fenomena-fenomena yang terjadi.
Objek  penelitian  dalam  ini  adalah  pernyataan  narasumber,  teks  hasil wawancara,  serta  dokumen-dokumen pendukung  yang berperan  sebagai  sumber data  sekunder  untuk  mengetahui  bagaimana  penerapan Whistleblowing  system (WBS BPK RI) mempengaruhi auditor BPK RI dalam memenuhi nilai-nilai dasar BPK RI. Sedangkan subjek penelitian ini adalah peneliti sendiri, di mana peneliti yang akan mendapatkan dan menyimpulkan hasil dari wawancara yang didapatkan dari narasumber.
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.  Wawancara  dilakukan  secara  terarah.  Data  dikumpulkan  melalui wawancara  dan  pengumpulan  berkas  yang  berhubungan  dengan  masalah penelitian.  Teknik  validitas  data  dilakukan  dengan  menguji  kredibilitas  dengan melakukan  triangulasi  sumber  sejumlah  3  (tiga)  orang  dengan  berbagai  latar belakang,  uji  transferabilitas,  dependabilitas,  dan  konfirmabilitas.  Teknik  analisis data dilakukan dengan reduksi data, transkripsi data hasil wawancara, koding hasil wawancara, penyajian data, verifikasi serta penarikan kesimpulan.

## Waktu dan Tempat Penelitian
Penelitian  dilakukan  di  Gedung  Umar  Wirahadikusuma  Lantai  8,  Jl.  Gatot Subroto Kav.31, Jakarta Pusat, 10210 serta melalui dalam jaringan memanfaatkan aplikasi Zoom dan Google  Meet dikarenakan  kondisi CoVid-19 yang  cukup  tinggi pada saat penelitian dilakukan. Wawancara dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dengan pertanyaan yang sama Bersama 3 (tiga) orang narasumber.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Deskripsi Narasumber
Wawancara dilakukan Bersama 3 (tiga) orang narasumber dengan deskripsi sebagai berikut:
Tabel 1 . Detail Identitas Narasumber Narasumber Keterangan Jabatan Waktu dan Tempat Narasumber 1 Informan Kunci 1 (IK 1) Kepala Bidang Penegakan  Integritas I Inspektorat Utama Senin,  7  Juni  2021, Ruang  Makan  Gedung Umar  Wirahadikusuma Lantai  8,  BPK  Pusat,  Jl. Gatot  Subroto,  Jakarta Pusat Narasumber 2 Informan Pendukung 1 (IP 1) Pemeriksa  Pertama Auditorat  Keuangan negara  I  Perwakilan BPK Pusat Selasa,  15  Juni  2021, Zoom Meeting Narasumber 3 Informan Pendukung 2 (IP 2) Kepala  Sub  Bidang Penegakan  Integritas 2A Inspektorat Utama Selasa,  15  Juni  2021, Google Meet

## Peranan Nilai-Nilai Dasar BPK RI
Nilai  dasar  adalah  nilai  kristalisasi  yang  ada  di  BPK.  Nilai  dasar  juga  dapat dikatakan  sebagai  nilai  yang  mengakar  di  BPK  (Integritas,  Independensi,  dan Profesionalisme).  Nilai  dasar  menjaga  anggota  dan  pemeriksa  BPK  dengan mengkodifikasikan  nilai  dasar  ke  dalam  suatu  aturan  yang  disebut  kode  etik pemeriksa BPK. Dengan dikodifikasikannya nilai dasar ke dalam kode  etik,  maka kode  etik  mengikat  pelaksana  BPK,  baik  anggota  maupun  pemeriksa.  Selain  itu, narasumber pertama juga menuturkan bahwa ada kemungkinan nilai dasar dapat berkembang  di  masa  mendatang.  Selama  nilai  dasar  disepakati  menjadi  suatu kebiasaan yang harus dipatuhi, hal tersebut juga bisa menjadi rambu dan pedoman untuk pemeriksa BPK. Maka selain Independensi, Integritas,  dan Profesionalisme, kata  yang  suatu  saat  dapat  ditambahkan  ke  dalam  IIP  tersebut  harus  digali  dari semua stakeholder di  BPK  atau  aturan  dari  budaya  kerja  setiap  satuan  kerja. Menurut narasumber pertama, setiap Satuan Kerja di BPK memiliki budaya kerja masing-masing.  Nilai  dasar  menjadi  patokan  dalam  bekerja.  Mengenai pelaksanaannya di lapangan, apabila ada penyimpangan-penyimpangan, tentunya harus  dilihat  setiap  kasusnya  satu  persatu,  tidak  bisa  disama  ratakan  setiap kasusnya.  Nilai  dasar  BPK  berlaku  umum  untuk  semua  pegawai,  karena  ukuran umum itu sendiri seharusnya diterapkan selama pegawai BPK sudah memiliki dan mempunyai  pengaturan  terkait  dengan  nilai-nilai  dasar  BPK,  apa  yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Termasuk dalam hal ini adalah peraturan kode etik dan juga disiplin, sudah cukup memadai dan peran ini sangat penting dan sudah mencukupi untuk mengatur pelaksana BPK.
Efektivitas Whistleblowing  system BPK  RI  Dalam  Membantu  Menegakkan Nilai-Nilai Dasar dan Menekan Pelanggaran yang Terjadi
Tingkat pelanggaran tidak dapat tercermin pada banyaknya pengaduan yang masuk.  Tidak  dapat  dikatakan  bahwa  laporan  yang  masuk  merupakan perbandingan lurus dengan tingkat kecurangan yang terjadi karena terkadang ada pengaduan-pengaduan  yang  tidak  dianggap  layak  untuk  dilanjutkan  oleh  pihak Penegakkan  Integritas  seperti  contohnya,  subjeknya  bukan  merupakan  pegawai BPK, bukan pelanggaran, atau hanya ‘surat kaleng’ biasa. Namun atas pengaduan dan  pelaporan  itu  belum  tentu  suatu  pelanggaran  atau  suatu  perbuatan  yang melanggar  kode  etik  atau  disiplin.  Dalam  alur  pelaporan  yang  diselidiki oleh  tim penyelidik, ketika ada pelaporan kasus yang masuk melalui whistleblowing system , pihak Penegakkan Integritas akan melakukan analisis kelayakan apakah laporan ini layak  ditindaklanjuti  atau  tidak.  Penerapan whistleblowing  system diyakini  sudah mengurangi  intensi  untuk  melakukan  pelanggaran,  yang  menurut  narasumber kedua,  auditor  sudah  mengetahui  apabila  ada  perilaku  yang  dapat  mengganggu nilai-nilai dasar, akan ada pihak atau siapapun yang bisa saja melaporkan melalui whistleblowing system yang sudah berbasis internet. Hanya saja narasumber kedua mengakui  tidak  memahami  bagaimana  efektivitas  dari whistleblowing  system itu sendiri seperti yang dikatakan di bawah ini:
“Cuma kal au ditanyakan mengenai efektivitas, saya gak tau mbak karena saya auditor, mungkin yang ditanyakan harusnya ITAMA ini. Apakah sudah efektif atau belum.” (Manuskrip IP. 1, wawancara 15 Juni 2021).

## Pemanfaatan Fitur Full Disclosure dan Anonymous Reporting
Full  disclosure dan  anonimitas  merupakan  salah  satu  fitur  yang  disediakan oleh pengelola. Pihak ITAMA selaku pengelola selalu berupaya untuk optimalkan fitur tersebut untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penegakan nilai dasar di BPK. Sebagai contohnya dalam fitur full disclosure , diakui oleh narasumber ketiga  ada  kecenderungan  bahwa  ITAMA  diuntungkan,  terutama  terkait  dengan potensi untuk pihak Penegakan Integritas berkomunikasi secara dua arah dengan pelapor  dengan  anggapan  pelapor  yang  memilih  untuk  melaporkan  secara full disclosure adalah pelapor yang sudah siap dengan segala konsekuensinya, seperti contohnya sudah siap dan sudah mendapatkan informasi maupun bukti mengenai apa  yang  terjadi.  Selain  itu,  pelapor  yang  memilih full  disclosure juga  biasanya bekerja  sama  dengan  pihak  penegakkan  integritas  untuk  mengungkap kemungkinan adanya kasus yang terjadi. Serta ada kemungkinan di mana pelapor yang  melaporkan  secara full  disclosure merupakan  orang  yang  memiliki  jaringan yang cukup kuat.
Pelaporan secara anonim memiliki kelebihan antara lain adalah potensi untuk terjadinya kebocoran data pelapor lebih kecil. Serta, menurut narasumber ketiga, orang  yang  memutuskan  untuk  melaporkan  secara  anonim  adalah  orang-orang yang cenderung tersembunyi dan belum memiliki koneksi yang kuat ataupun dapat digambarkan apabila seseorang memilih melaporkan secara anonim, maka posisi pelapor tersebut lebih terancam, maka pihak ITAMA juga menyikapinya secara hati- hati  dan  pelan-pelan  karena  dikhawatirkan  pelapor  akan  terkena  dampak.  Oleh karena  itu,  Pihak  Penegakan  Integritas  sebagai  juga  memiliki  tugas  untuk kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi, baik untuk full disclosure ataupun anonim. Termasuk kemungkinan apabila sesuatu terdengar oleh beberapa orang, yang selanjutnya berpotensi menjadi buah bibir di antara para pegawai BPK. Namun narasumber  pertama  kembali  menekankan  bahwa  dalam  suatu  pelaporan, penegakan  integritas  lebih  berorientasi  kepada  materi  pelaporan  yang  ada  atau unsur 5W + 1H yang diberikan tidak terbatas pada pemilihan fitur anonimitas dan full disclosure seperti yang diutarakan dalam kalimat berikut:
“Itu hanya nama, yang penting materi atau substansi pelaporan memang ada pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pelaksana BPK. Kalaupun memang itu  anonim,  hasil  dari  pemeriksaan  harus  disampaikan  ke  siapa  karena anonim?  Tidak  diketahui  pengirimnya,  suatu  saat  nanti  bisa  terbuka  di belakang pelaporan itu siapa. Jadi bisa kita ketahui dari informasi-informasi itu pada akhirnya nantinya bisa terungkap. Jadi jangan dikira kalau tidak ada anonymous tidak dapat diungkap dugaan pelanggarannya, begitu pula dengan full disclosure . Jadi tidak ada masalah anonim atau full disclosure .” (Manuskrip IK. 1, wawancara 7 Juni 2021)
Peneliti  memiliki  pandangan  bahwa  pihak  ITAMA  sudah  dengan  baik menyikapi setiap pelaporan yang masuk di mana sesuai dengan selayaknya fungsi auditor  dalam  agency  theory  sektor  publik  untuk  menjaga  kerahasiaan  dalam melaksanakan audit secara berhati-hati melaksanakan tugas audit yang dikerjakan demi mencapai tingkat kepercayaan dari kedua belah pihak.

## Pemanfaatan Sistem Penghargaan yang Dimiliki Oleh BPK
Penghargaan diberikan kepada pelaksana BPK yang menegakkan nilai dasar BPK RI antara lain dengan memberikan tanda kehormatan satyalancana wirakarya, memberikan  penghargaan  kepada  mereka  untuk  melakukan  pendidikan  dan pelatihan,  melakukan  sertifikasi  guna  memperoleh  jabatan.  Oleh  karena  hal tersebut mendorong pelaksana BPK untuk tetap menegakkan nilai dasar. Apabila mengenai  penghargaan  yang  diberikan  kepada whistleblower ,  penghargaan tersebut diatur di dalam keputusan Sekretaris Jendral Badan Pemeriksa Keuangan Republik  Indonesia  Nomor  507/K/X-XIII.2/12/2011.  pernyataan  narasumber pertama sejalan dengan pernyataan narasumber dalam penelitian Seza (2020) di mana  dalam  penelitian  beliau  diungkapkan  bahwa  salah  satu  indikator  dari keefektifan whistleblowing system yang dilihat dari peraturan yang disusun dalam SK Sekjen terkait.
Penghargaan  dapat  memiliki  sisi  positif  dan  sisi  negatifnya.  Sisi  positifnya adalah  kemampuan  untuk  penghargaan  itu  sendiri  memotivasi  orang  untuk melapor, namun negatifnya dapat digambarkan dengan permisalan dari sisi anonim dapat  menjadi  sesuatu  yang  kontraproduktif  karena  pada  saat  pengumuman pemberian  penghargaan,  seseorang  tersebut  harus  dengan  jelas  disebutkan identitasnya,  sehingga  menjadi  bertolak  belakang  dengan  konsep  anonim  itu sendiri. Hal ini sejalan dengan konsep di dalam teori Agency Audit Sektor Publik di mana pihak BPK sebagai auditor atau pihak ketiga harus menjalankan fungsi sebagai penjamin akuntabilitas antara pihak agent dan principal serta nilai-nilai dasar yang harus ditegakan oleh BPK itu sendiri terkait profesionalitas yang harus dijaga. Selain bertolak belakangnya nilai tersebut, sistem penghargaan juga dapat menimbulkan potensi  untuk  bergesernya  motivasi  seseorang  untuk  melaporkan  suatu kemungkinan pelanggaran. Seperti yang diutarakan narasumber ketiga:
“misalkan orang ini melaporkan ada kasus pemberian uang di mana, kemudian terbongkar kasus ini yang nilainya bisa jadi milyaran atau puluhan milyar, nilai kerugian  negara  yang  bisa  dipulihkan  signifikan,  kemudian  kita  berinisiatif memberikan  penghargaan  ke  orang  ini,  bisa  berupa  kenaikan  pangkat  atau uang  hadiah  misalkan,  otomatis  penghargaan  harus  diumumkan  untuk memberi  tahu.  Orang  jadi  bertanya-tanya  kenapa  dia  dapat  penghargaan? Ketika  dihubungkan  dengan  kasus  yang  berada  di  sekitar  dia,  orang  jadi paham, “oh dia ternyata yang lapor.”.”  (Manuskrip IP.  2 wawancara 15 Juni 2021)

## Upaya BPK Dalam Memperkuat Whistleblowing system
Sejak  dipatenkannya whistleblowing  system berbasis  internet,  BPK  telah melakukan  banyak  pengembangan  dalam  upaya  menjadikan  WBS  BPK  semakin baik. Mulai dari menumbuhkan kesadaran untuk melaporkan hingga memperbaiki outcome dari penyelidikan. Untuk menjadikan WBS BPK semakin baik, ITAMA atau Inspektorat  Penegakan  Integritas  berupaya  untuk  menimbulkan  kesadaran  bagi pelaksana  BPK  untuk  melaporkan  adanya  pelanggaran-pelanggaran  melalui aplikasi,  atau  dalam  kata  lain  memberikan  semangat  atau  dorongan  agar  berani melaporkan  adanya  kemungkinan  penyelewengan.  ITAMA  atau  Inspektorat
Penegakkan  Integritas  juga  kerap  menggalakkan  sosialisasi  untuk whistleblowing system . Selain itu, dari segi aplikasi itu sendiri haruslah membumi dengan pengguna. BPK juga mengidentifikasi kekurangan, maka hal tersebut juga dapat meningkatkan kekuatan  dan  meningkatkan  efektivitas  sistem whistleblowing yang  dimiliki  oleh BPK.  Selain  itu,  pihak  ITAMA  secara  kooperatif  juga  menyelaraskan  antara whistleblowing system dengan RENSTRA BPK ke depannya. Sebagaimana diutarakan narasumber ketiga sebagai berikut:
“upaya dari kami tentunya mencoba untuk mengidentifikasi kekurangan. Kita coba perbaiki. Kita juga evaluasi monitoring, apa yang kurang. Apa yang perlu ditambahkan. Kita juga mencoba menyelaraskan strategi dan juga rencana ke depan  dengan  RENSTRA  BPK  itu  sendiri.  Dengan  begitu  berharapnya dukungan  dari  organisasi  dengan  aplikasi  ini  terhadap  kegiatan  ini  juga tinggi.” (Manuskrip IP. 2 wawancara 15 Juni 2021)
Secara  umum  dan  keseluruhan,  BPK  juga  memiliki  quality  review  yang dilakukan secara berkala dalam lima  tahun sekali yang dilakukan oleh persatuan BPK seluruh dunia atau lebih dikenal  dengan INTOSAI. INTOSAI melakukan peer review terhadap BPK Indonesia.

## Penghalang Pegawai BPK Untuk Melaporkan Tindakan Penyelewengan
Penghalang  bagi  pegawai  maupun  anggota  BPK  enggan  untuk  melaporkan adalah karena adanya rasa takut terhadap pelanggaran yang ada karena hal tersebut dapat memungkinkan pelapor terseret Namanya ke dalam proses hukum yang bisa saja  terjadi.  Terdapat  perasaan  kurang  nyaman  dengan  teman-teman  sesama pekerja atau dapat dikatakan tidak solidaritas sesama pekerja, juga perasaan takut dikucilkan.  Narasumber  kedua  juga  menambahkan  bahwa  ada  ketakutan  materi pelaporan tidak benar terjadi, atau bukan merupakan suatu pelanggaran. Selain itu, beban kerja yang sudah berat dalam artian dengan pekerjaan masing-masing yang sudah  banyak,  sangat  kecil  kemungkinan  apabila  seseorang  untuk  mencari kesalahan orang. Oleh karena kerja yang berat dan tenggat waktu yang ketat, sangat kecil kemungkinan untuk ada waktu untuk melakukan penelitian. Sejalan dengan penggambaran dari narasumber ketiga sebagai berikut:
“...Ada  perwakilan  DKI,  perwakilan  Surabaya  yang  besar.  Ada  perwakilan istilahnya  kecil  Kalimantan  Utara  misalnya.  Berbeda-beda  beban  kerjanya. Karena  kan  kalau  di  DKI  kan  besar,  anggarannya  juga  besar.  Kalau  di Kalimatan Utara, Cuma 5 kabupaten kota maka kecil. Jadi beda-beda dengan perwakilan Bandung, Jawa Timur, dll.” (Manuskrip IP. 1 wawancara 15 Juni 2021)
Hasil  ini  juga  sejalan  dengan  teori  yang  disebutkan  dalam  penelitian  yang dilakukan oleh Seza (2020) bahwa Pro Social Behavior Theory berperan dalam hal tersebut. Prosocial Behavior Theory menurut Penner (2005) didefinisikan sebagai setiap  perilaku  sosial  positif  yang  bertujuan  untuk  menguntungkan  atau memberikan manfaat kepada orang lain.

## Variabel Penentu Lainnya
Tidak  hanya  mengenai  fitur  kebebasan  untuk  memilih  dalam  melaporkan, dalam  menunjang  keefektifan whistleblowing BPK  dan  menekan  tingkat pelanggaran  yang  terjadi,  variable  lain  juga  memainkan  perannya,  seperti contohnya  kenaikan  penghasilan  dari  auditor.  Menurut  narasumber  kedua, kenaikan  penghasilan  dari  auditor  juga  mempengaruhi  hal  tersebut.  Kenaikan penghasilan untuk pegawai BPK dalam menunjang efektivitas whistleblowing system dan tingkat kecurangan yang terjadi di dalam tubuh BPK disetujui oleh narasumber lainnya.

## SIMPULAN
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan whistleblowing system yang dimiliki BPK guna menjadi salah satu alat dalam penegakan nilai-nilai dasar oleh  pelaksana  BPK  RI.  Penelitian  ini dilakukan  di Gedung  BPK  RI  Jalan  Jenderal Gatot Subroto. Peneliti telah telah melakukan penelitian dengan pengumpulan data yang  dilakukan  dengan  cara  wawancara,  observasi  dan  dokumentasi,  serta  telah melalui proses uji triangulasi sehingga mendapatkan kesimpulan:
1. Nilai-nilai dasar BPK RI sudah menjadi patokan bagi seluruh pelaksana dan anggota  BPK  RI  dalam  bekerja  serta  nilai-nilai  dasar  dapat  berkembang seiring dengan berjalannya waktu,
2. Penerapan whistleblowing sebagai  alat  pembantu  bagi  pelaksana  dan anggota  BPK  dalam  memenuhi  nilai-nilai  dasar  serta  menjadi  sistem pengendalian internal tambahan sudah berjalan dengan baik di mana adanya rasa takut yang dimunculkan oleh eksistensi sistem whistleblowing berbasis internet  sehingga  memudahkan  siapa  saja  untuk  melaporkan  ke  pihak Penegakkan Integritas,
3. Pemanfaatan  sistem  pelaporan  berbasis  full  disclosure  dan  anonim  sudah dimanfaatkan sebaik mungkin oleh ITAMA dengan upaya penjagaan rahasia tingkat tinggi,
4. Pemanfaatan sistem rewarding masih harus diberikan perhatian khusus bagi BPK  secara  keseluruhan  serta  pembaharuan  terhadap  Surat  Keputusan Sekretaris Jenderal yang mengatur whistleblowing system dan perlindungan bagi whistleblower ,
5. Secara  umum,  penerapan whistleblowing  system di  BPK  RI  sudah  berjalan dengan  cukup  efektif  dan  memadai,  namun  belum  optimal.  Hal  ini  dapat disimpulkan dari pernyataan ketiga narasumber yang memiliki inti jawaban yang  sama  mengenai  keefektifan whistleblowing dalam  menegakkan  nilai dasar.  Serta  kata  efektif  sendiri  merupakan  kata  yang  luas  untuk didefinisikan.  Sejauh  ini  BPK  sudah  dapat  menjalankan  dan  memberikan output yang diharapkan dari whistleblowing system,
6. Whistleblowing yang  berlaku  belum  optimal  karena  masih  terjadinya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh auditor BPK di mana beberapa kasus  tidak  dapat  dideteksi  oleh  pihak  ITAMA  terlebih  dahulu  sebelum kasusnya  meledak  ke  public  serta  terjadi  di  tahun-tahun  setelah whistleblowing berbasis  internet  dipatenkan  pada  tahun  2013,  sehingga
belum optimal dalam menjadi Early Warning System di mana hal tersebut dapat berpotensi merusak citra dan martabat BPK,
7. Penerapan whistleblowing berbasis  internet  sudah  semekian  rupa disempurnakan oleh biro TI dan ITAMA,
8. Keefektivitasan whistleblowing  system BPK  apabila  diukur  dengan  tingkat keefektifan menurut buku Memahami Whistleblowing , sudah sesuai. Dimulai dengan  tersosialisasikannya  sistem whistleblowing ,  otoritas  penerima laporan  yang  sudah  jelas  akan  diterima  oleh  Penegakkan  Integritas, kerahasiaan  yang  sudah  terjamin  dengan  terbatasnya  administrator  wbs, serta perlindungan dari segi identitas dan diri dengan kehati-hatian pihak Penegakkan Integritas dalam menyelidiki kasus yang dilaporkan.
Rekomendasi  untuk  peneliti  selanjutnya  adalah  untuk  meneliti  lebih  dalam mengenai nilai-nilai dasar BPK RI serta menyelam lebih dalam dari sisi teknologi yang  dimiliki  oleh  BPK  RI  dihubungkan  dengan  anggaran  yang  diberikan  untuk mengembangkan sistem yang ada.

## DAFTAR PUSTAKA
_____, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Tentang Keuangan Negara Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2003)
_____,  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2004  Tentang Perbendaharaan Negara. (2004)
_____,  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  15  Tahun  2004  Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. (2004)
_____,  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  15 Tahun  2006  Tentang  Badan Pemeriksa Keuangan. (2006)
_____,  Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  188  Tahun  2014  Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan
_____, Laporan Kinerja Badan Pemeriksa Keuangan 2019
Afiyanti, Y. (2008). Network design for contention avoidance in optical broadcast network.  Validitas  Dan  Reliabilitas  Dalam  Penelitian  Kualitatif,  12(Jurnal Keperawatan Indonesia), 137 – 141.
Bachri, B. S. (2010). Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif. Teknologi Pendidikan, 10, 46 – 62.
Barlian, P. D. E. M. . (2016). Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif.
Basri,  S.  A.,  Marsam,  A.  D.,  Majid,  R.  A.,  Abu,  N.  ’Asyiqin,  &  Mohamed,  N.  (2017).
Reinforcement Tool of Whistleblowing to Eradicate Fraud in Public Sector. SHS Web of Conferences, 36, 00038.
https://doi.org/10.1051/shsconf/20173600038
Bather, A. (2006). A Dialetic Analysis Of The Whistleblowing Phenome. 16(1), 59 – 65.
Berry, B. (2004). Organizational culture: A framework and strategies for facilitating employee whistleblowing. Employee Responsibilities and Rights Journal, 16(1), 1 – 11. https://doi.org/10.1023/B:ERRJ.0000017516.40437.b1 Davis, M. (2019). Whistleblowing. 1 – 6. https://doi.org/10.1002/9781444367072.wbiee017.pub2
Doloksaribu, F. (n.d.). Studi Kasus Pada Badan Pemeriksa Keuangan.
Eisenhardt, K. M. (1989). Agency Theory : An Assessment and Review. 14(i).
Elliston,  F.  A.  (1982).  Anonymity  and  whistleblowing.  Journal  of  Business  Ethics, 1(3), 167 – 177. https://doi.org/10.1007/BF00382768
Febriansyah, A. (2017). Tinjauan Atas Proses Penyusunan Laporan Keuangan Pada Young Enterpreneur Academy Indonesia Bandung. Jurnal Riset Akuntansi, 8(2). https://doi.org/10.34010/jra.v8i2.525
Franco-Santos, M., & Gomez-Mejia, L. (2015). Reward Systems. Wiley Encyclopedia of Management, January 2015, 1 – 6. https://doi.org/10.1002/9781118785317.weom050102 Gao,  L.,  &  Brink,  A.  G.  (2017).  Whistleblowing  studies  in  accounting  research:  A review of experimental studies on the determinants of whistleblowing. Journal of Accounting Literature, 38(April), 1 – 13. https://doi.org/10.1016/j.acclit.2017.05.001 Gottschalk,  P.,  &  Smith,  C.  (2016).  Detection  of  white-collar  corruption  in  public procurement in Norway: The role of whistleblowers. International Journal of Procurement Management, 9(4), 427 – 443. https://doi.org/10.1504/IJPM.2016.077703
Hasbiansyah,  O.  (2008).  Pendekatan  Fenomenologi:  Pengantar  Praktik  Penelitian dalam  Ilmu  Sosial  dan  Komunikasi.  Mediator:  Jurnal  Komunikasi,  9(1),  163 – 180. https://doi.org/10.29313/mediator.v9i1.1146
Healy,  P.  M.,  &  Palepu,  K.  G.  (2003).  The  fall  of  enron.  Journal  of  Economic Perspectives, 17(2), 3 – 26. https://doi.org/10.1257/089533003765888403
Jensen, C., & Meckling, H. (1976). Theory Of The Firm : Managerial Behavior, Agency Costs And Ownership Structure I . Introduction and summary In this paper WC draw on recent progress in the theory of ( 1 ) property rights , firm . In addition to tying together elements of the theory of e. 3, 305 – 360.
Komite  Nasional  Kebijakan  Governance.  (2008).  Pedoman  2008.  3. http://www.knkg-indonesia.org/dokumen/Pedoman-Pelaporan-Pelanggaran- Whistleblowing-System-WBS.pdf
Kurniawan Saputra, K. A., Subroto, B., Rahman, A. F., & Saraswati, E. (2020). Issues of morality and whistleblowing in short prevention accounting. International Journal of Innovation, Creativity and Change, 12(3), 77 – 88.
Lee,  G.,  &  Xiao,  X.  (2018).  Whistleblowing  on  accounting-related  misconduct:  A synthesis of the literature. Journal of Accounting Literature, 41(February 2016), 22 – 46. https://doi.org/10.1016/j.acclit.2018.03.003
Mahpur,  M.  (2017).  Memantapkan  Analisis  Data  Melalui  Tahapan  Koding. Repository  Universitas  Islam  Negeri  Malang,  1 – 17.  http://repository.uin- malang.ac.id/800/2/koding.pdf
Miceli, M. P., & Near, J. P. (1994). Whistleblowing: Reaping the benefits. Academy of Management Perspectives, 8(3), 65 – 72. https://doi.org/10.5465/ame.1994.9503101177 Muslim. (2016). Varian-Varian Paradigma, Pendekatan, Metode, dan Jenis Penelitian dalam Ilmu Komunikasi. Wahana, 1, No.10(10), 77 – 85. file:///C:/Users/toshiba/Downloads/654-1588-1-SM.pdf
Near, J. P., & Miceli, M. P. (2016). After the wrongdoing: What managers should know about whistleblowing. Business Horizons, 59(1), 105 – 114.
https://doi.org/10.1016/j.bushor.2015.09.007 Nowell, L. S., Norris, J. M., White, D. E., & Moules, N. J. (2017). Thematic Analysis: Striving  to  Meet  the  Trustworthiness  Criteria.  International  Journal  of Qualitative Methods, 16(1), 1 – 13. https://doi.org/10.1177/1609406917733847
Nurhidayat,  I.,  &  Kusumasari,  B.  (2017).  Revisiting  Understanding  of  The Whistleblowing  Concept  In  The  Context  of  Indonesia.  Policy  &  Governance Review, 1(3), 165. https://doi.org/10.30589/pgr.v1i3.54
Panjaitan, I. A. (2018). Whistleblowing : Meningkatkan Hasil Audit Forensik dalam Pengungkapan  Tindakan  Korupsi  oleh  Auditor  Pemerintah.  Jurnal  Insitusi Politeknik Ganesha Medan, 1(1), 50 – 60.
Penner,  L.  A.,  Dovidio,  J.  F.,  Piliavin,  J.  A.,  &  Schroeder,  D.  A.  (2005).  Prosocial behavior: Multilevel perspectives. Annual Review of Psychology, 56, 365 – 392. https://doi.org/10.1146/annurev.psych.56.091103.070141
Putu, N., Widhi, B., & Nasional, U. P. (2020). Public Inspiration : Jurnal Administrasi Publik  Penguatan  Whistleblowing  System  di  Indonesia  (  Studi  Kasus Whistleblowing  System  di  Badan  Pemeriksa  Keuangan  Republik  Indonesia  ( BPK RI )). 5(2), 158 – 167.
Rijali, A. (2019). Analisis Data Kualitatif. Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah, 17(33),
81. https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374
Ryan,  R.  M.,  Deci  Unwersity,  E.  L.,  &  Rochestu,  /.  (2004).  Overview  of  Self- Determination Theory: An Organismic Dialectical Perspective. Handbok of Self-
Determination, 1 – 33. http://www.elaborer.org/cours/A16/lectures/Ryan2004.pdf%0Ahttp://selfd eterminationtheory.org/theory/
Schultz, W. (2006). Behavioral theories and the neurophysiology of reward. Annual Review of Psychology, 57, 87 – 115. https://doi.org/10.1146/annurev.psych.56.091103.070229
Semendawai,  A.  H.,  Santoso,  F.,  Wagiman,  W.,  Omas,    betty  itha,  Susilaningtias,  & Wiryawan,    syahrial  martanto.  (2014).  Memahami  WHISTLEBLOWER. December 2011.
Smaili,  N.,  &  Arroyo,  P.  (2019).  Categorization  of  Whistleblowers  Using  the Whistleblowing  Triangle.  Journal  of  Business  Ethics,  157(1),  95 – 117. https://doi.org/10.1007/s10551-017-3663-7
Teichmann,  F.  M.  J.  (2019).  Incentive  systems  in  anti-bribery  whistleblowing. Journal  of  Financial  Crime,  26(2),  519 – 525.  https://doi.org/10.1108/JFC-04- 2018-0041
Thomas, K. W., & Velthouse, B. A. (1990). Cognitive Elements of Empowerment: An “Interpretive”  Model  of  Intrinsic  Task  Motivation.  Academy  of Management Review, 15(4), 666 – 681. https://doi.org/10.5465/amr.1990.4310926
Van  Eeden  Jones,  I.,  &  Lasthuizen,  K.  (2018).  Building  public  sector  integrity  in
Indonesia: the role and challenges of ethical leadership. Asia Pacific Journal of Public Administration, 40(3), 175 – 185. https://doi.org/10.1080/23276665.2018.1515392
Wallace, K. A. (1999). Anonymity. Ethics and Information Technology, 1(1), 23 – 35. https://doi.org/10.1023/A:1010066509278
Wicaksono,  I.,  &  Suyanto.  (2019).  Analisis  Peran  Inspektorat  Utama  Dalam Pencegahan  Fraud  (Studi  Pada  Badan  Pemeriksa  Keuangan  Republik Indonesia). Accounting and Business Information Systems Journal, 7(2), 1 – 21.
Wilde,  J.  H.  (2017).  The  deterrent  effect  of  employee  whistleblowing  on  firms’ financial misreporting and tax aggressiveness. Accounting Review, 92(5), 247 – 280. https://doi.org/10.2308/accr-51661
Zarefar, A., & Arfan, T. (2017). Efektivitas Whistleblowing System Internal. Jurnal Akuntansi Dan Bisnis, 10(2), 25 – 33.