## Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)
Vol. 6, No. 2 Maret 2022 e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 DOI: 10.36312/ jisip.v6i1.3178/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index
Menelusuri Peran Dan Fungsi Bundo Kanduang Saat Ini Sebagai Bagian Lembaga Adat Dan Kaitannya Dalam Menyelesaikan Kasus KDRT Di Sumatera Barat
1 Irma Suryani, 2 Yulnetri, 3 Amrina, 4 Ifelda Nengsih IAIN Batusangkar Article Info Abstrak Article history: Received : 22 Maret 2022 Publish: 27 Maret 2022 Kembalinya  sistem  pemerintah  dari  desa  ke  nagari turut  mengebalikan  peran  dan fungsi  berbagai  lembaga  adat  yang  ada  dinagari  yang  salah  satunya  adalah lembaga  bundo  kanduang.  Sebagai  refleksi  dari  perempuan  minang  kabau, lembaga  bundo  kaduang  memiliki  fungsi  ganda  baik  fungsi  dalam  ranah  umum (publik)  maupun  fungsi  dalam  ranah  khusus  (domestik).  Melalui  observasi, pengisian kuisioner dan wawancara pada  bundo kanduang  maka diketahui  bahwa Peran  publik  telah  diwujudkan  dalam  berbagai  kegiatan  sosial  dalam  anggota bundo kanduang, sedangkan peran domestik belum dapat dijalankan sebagai akibat dari  keterbatasan  waktu,  kemampuan  dan  pengetahuan  dari  bundo  kanduang. Selain  itu  pemahaman  akan  tabu  nya  membicarakan  persoalan  domestik dimasyarakat  mengakibatkan  masyarkat tidak  melibatkan  bundo  kanduang  dalam menyelesaikan permasalahannya.KDRT yang merupakan persoalan domestik turut tidak  tersentuh  oleh  bundo  kanduang  meski  kebanyakan  korbannya  adalah  kaum bundo  kanduang  itu  sendiri.  Oleh  karena  itu  dengan  mengembalikan  peran  dan fungsi  bundo  kanduang  secara  utuh  diyakini  akan  mampu  mengatasi  persoalan KDRT dan mengurangi tingginya angka cerai gugat di Sumatera Barat.
Keywords:
Bundo Kanduang, KDRT This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi- BerbagiSerupa 4.0 Internasional

## Corresponding Author
Irma Suryani IAIN Batusangkar Email : irmasuryani@iainbatusangkar.ac.id

## 1. PENDAHULUAN
Sumatera Barat (Sumbar) sebagai bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia memiliki ciri  khusus  dalam  pola  kehidupan  masyarakatnya.  Masyarakat  Sumbar  atau  lebih  akrab  disapa masyarakat  Minang  Kabau  ini  mendapat  perlakuan  khusus  dari  pemerintah  dalam  hal  struktur pemerintahan  terendahnya.  Pada  berbagai  wilayah  di  Indonesia,  pemerintah  terendah  untuk kabupaten  adalah  desa  sedangkan  untuk  masyarakat  kotanya  pemerintah  terendah  adalah  lurah. Khusus  untuk  sumatera  barat,  struktur  pemerintah  terendah  di  pegang  oleh  Nagari  melalui  Wali Nagari dan dibantu oleh Jorong dengan Wali Jorongnya.
Perlakuan khusus ini terjadi seiring dengan keluarnya PERDA nomor 2 tahun 2007 tentang Pokok-Pokok  Pemerintahan  Nagari.    Kembalinya  sistem  pemerintah  desa  ke  sistem  pemerintah nagari  ini,  secara  langsung  turut  mengembalikan  pula  peranan  lembaga  adat  (Institusi  lokal) minang  pada  kedudukan  awalnya.  Selanjutnya,  sejalan  dengan  PERDA  no.  6  tahun  2014  tentang Penguatan  Lembaga  Adat  dan  Pelestarian  Nilai-nilai  Adat  Minangkabau,  secara  tegas  disebutkan juga  bahwa  dalam  Pemerintahan  Nagari  dibangun  kembali  lembaga  adat  yang    akan  difungsikan dalam penanggulangan berbagai masalah anak kemenakan (keluarga- family ).
Peran  lembaga  adat  yang  demikian  pada  dasarnya  sudah  berlangsung  sejak  lama  dalam Pemerintahan  Nagari,  dimana  adanya  penekanan  kerja  yang  jelas  terhadap orang  adat untuk
bertanggungjawab  terhadap  pembinaan  keluarga  dan  kaumnya.  Jika  terjadi  perselisihan  dan konflik, termasuk konflik rumah tangga anak kemenakan dalam kaumnya, maka orang adat dalam kaum  itu  sangat  bertanggungjawab  dalam  menyelesaikan  konflik  tersebut  secara  internal. Orang adat mengontrol  perilaku  dan  tindakan  yang  terjadi  dalam  kaumnya.  Kekuatan  kontrol  Lembaga adat inilah dahulunya menjadi media pencegahan dan penyelesaian kasus rumah tangga yang salah satunya adalah KDRT (Nor, M., 2000)
Pada  dasarnya  masyarakat  Minangkabau  yang  filosofi  hidupnya  didasari  oleh adat  basandi syarak,  syarak  basandi  kitabullah memiliki  perangkat  nagari  yang  tercermin  dari  : Babalai bamusajik,  Bacupak  bagantang,  Baradat  balimbago,  Bataratak  bakapalo  koto,  Bakorong Bakampuang,  Barumah  gadang  batanggo,  Badusun  bagalanggang,  Bapandam  bapakuburan, Baanak  bakamanakan,  Basawah  baladang,  Basasok  bajarami,  Baitiak  baayam,  Bakabau bakambiang, Batabek Bataman-taman, Balabuah nan pasa,Batapian tampek mandi (Abidin, 2002, hal.  132)  Nagari  di  Minangkabau  mempunyai  pemerintahan  sendiri  yang  dijunjung  tinggi keberadaannya  oleh  seluruh  anak  nagari,  mempunyai  pemangku  agama suluah  bendang dalam nagari dan pengetua adat nan gadang basa batuah dengan undang dan aturan bernagari, sehingga tercipta satu lingkungan hukum adat salingka nagari.
Dengan  demikian  dipahami  dalam  masyarakat  Minangkabau  sudah  ada  sistem  yang digunakan  untuk  menyelesaikan  konflik-konflik  yang  terjadi  di  nagari  melalui  perangkat  nagari babalai  bamusajik (balai  adat  dan  masjid)  yang  dijadikan  tempat  musyawarah  dan  menetapkan hukum serta aturan. Balai adat dijadikan tempat untuk mengadili dan menghukum sengketa  yang terjadi di nagari. hukum jatuh, sengketapun putus artinya tidak ada maksud melakukan pembalasan sesudah  ada  putusan  di  balai  adat.  Karena  putusan  itu  dirasakan  adilnya  oleh  semua  pihak  yang bersengketa. Inilah fungsi balai adat di Minangkabau (Abidin, 2002, hal. 134). Kedua lembaga ini merupakan dua badan hukum yang disebut dalam pepatah camin nan indak kabuah dan palito nan indak padam (Hakimy, 1994, hal. 62).
Menyoroti isu sentral yang berkembang di indonesia saat ini mengenai konflik rumah tangga yang berujung pada terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (selanjutnya disebut KDRT), maka Sumatera  Barat  pun  tak  luput  dari  kasus  tersebut.  Secara  keseluruhan,  kasus  KDRT  pada  tahun 2005 adalah sebesar 20.931 kasus, ini terus meningkat setiap tahunnya sampai tahun 2009 dengan jumlah  kasus  143.586.  Tahun    2010  kasus  KDRT  indonesia  berjumlah  105.103  dan  kembali  lagi naik  tiap  tahunnya  sampai  tahun  2017  dengan  jumlah  kasus  348.446  kasus  (KOMNAS Perempuan). Peningkatan kasus KDRT ini tentunya tidak sejalan dengan lahirnya undang-undang Pencegahan  KDRT  (UUPKDRT)  yang  telah  dikeluarkan  pemerintah  sejak  tahun  2004.  Hal  ini tentu  mengindikasikan  bahwa  UUPKDRT  belum  mampu  menjadi  solusi  atas  pencegahan  dan penangangan kasus KDRT di Indonesia.
Selanjutnya,  bila  melihat  dari  berbagai  kasus  perceraian  (cerai  gugat)  yang  diajukan  pada Pengadilan Agama Sumatera Barat, maka terdapat sebanyak 5.946 kasus perceraian selama tahun 2014. Dari keseluruhan kasus ini, menurut panitera muda pengadilan agama Batusangkar, 65% dari perkara  cerai  ini  terindikasi  KDRT.  Penetapan  indikasi  KDRT  sejalan  dengan  UU  No.  23  tahun 2004  yakni  berupa  kekerasan  secara  fisik,  psikis,  seksual,  dan  penelantaran  ekonomi.  Dari keseluruhan  kasus  tersebut  fakta  dilapangan  menunjukkan  kecendrungan  korban  KDRT menerima/mengalami lebih dari satu jenis KDRT.
Kekerasan  dalam  rumah  tangga  merupakan  kasus  yang  membutuhkan  penyelesaian  multi dimensi,  karena  dapat  menyangkut  permasalahan  sosial  dan  kemanusiaan.  Kenyataan  ini menyebabkan haruslah dipikirkan sebuah cara untuk melindungi istri sebagai korban dalam rumah tangga,  memberikan  rasa  nyaman,  tanpa  mengurangi  tindakan-tindakan  yang  dapat  diambil terhadap  pelaku  KDRT.  Oleh  karena  itu  lembaga  adat  dapat  dijadikan  lembaga  pertama  dan dipandang  sangat  tepat  dalam  membantu  menyelesaikan  kasus  tersebut  di  tengah-tengah masyarakat.
Salah  satu  lembaga  adat  minangkabau  yang  identik  dengan  perempuan  adalah  lembaga bundo kanduang. Menurut Hakimy (1994:41) istilah Bundo Kanduang secara fungsional, dimaknai sebagai  perempuan  senior  atau  ibu  sejati  dalam  suatu  keluarga  matrilineal  Minangkabau. Bundo Kanduang merupakan sosok yang mampu membedakan yang baik dan yang buruk, termasuk yang halal dan yang haram. Dengan kata lain, Bundo Kanduang merujuk kepada perempuan yang sudah menjalankan perannya sebagai seorang ibu dalam konteks adat dan budaya. Oleh karena itu, Bundo Kanduang haruslah  berilmu  dan  mempunyai  sifat-sifat  yang  dapat  ditauladani  dari  perbuatan- perbuatan  lahiriah  lainnya.  Selanjutnya, Bundo  Kanduang sebagai limpapeh  rumah  nan  gadang merupakan  seorang  ibu  yang  selalu  mendidik  anak-anaknya  secara  baik  dan  harus  menjadikan rumah tangga dan keluarganya sebagai suatu lembaga pendidikan pertama. Hal ini disebabkan oleh pendidikan  pertama  kali  diberikan  oleh  ibu. Bundo  Kanduang dalam  hal  ini  sangat  menentukan corak dan warna generasi yang akan dilahirkan di dalam rumah tangga dan keluarga.
Bundo Kanduang telah diberikan wewenang dalam mengurus ranah domestik maupun publik seyogyanya  bisa  menjadi  pelindung  bagi  kaum  perempuan,  anak-anak,  dan  rumah  tangga.  Oleh karena itu, penyelesaian kasus KDRT yang dialami perempuan di ranah Minangkabau  semestinya lebih  dahulu  diselesaikan  melalui  Lembaga  adat Bundo  Kanduang ini.  Institusi  ini  seharusnya mengambil  andil  dalam  penyelesaian  masalah  yang  terjadi  dalam  kaumnya.  Kekuatan  institusi Bundo Kanduang dalam kaumnya dapat dilihat dimana perempuan menjadi kepala rumah gadang yang  mempunyai  wewenang  mengatur  jalannya  kehidupan  dalam  rumah  gadang.  Sehubungan dengan kasus KDRT yang terjadi di Sumatera Barat, maka tingginya kasus cerai gugat seolah-olah menunjukkan ketiadaan peran bundo kanduang sebagaimana yang telah dilimpahkan kepadanya.
Hal  ini  sejalan  dengan  penelitian  yang  relevan  yang  dilakukan  oleh  Sismarni  tahun  2009, fenomena  terkini  mengindikasikan  bahwa  sebagian Bundo  Kanduang tidak  menjalankan  peran domestik  dengan  baik.  Perubahan  itu  dapat  diidentifikasi  melalui  peran  yang  dijalankan Bundo Kanduang kini.  Mengikut  teori  perubahan  sosial  yang  dikemukakan  oleh  Lauer  (1993:  117), perubahan yang terjadi dalam kehidupan Bundo Kanduang kini disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor endogen (internal) dan faktor eksogen (eksternal). Pengaruh faktor endogen dapat dicermati melalui upaya yang dilakukan oleh Bundo Kanduang untuk bisa survive, s edangkan faktor eksogen tampak pada perubahan kultur atau era yang menuntut Bundo Kanduang berkiprah di dalam dunia publik.
Mempertimbangkan  eksistensi  dan  fungsi  strategis Bundo  Kanduang dalam  ruang  domestik rumah tangga, maka diharapkan mereka mampu memberikan kontribusinya terhadap penyelesaian masalah KDRT dalam masyarakat Minangkabau.  Dengan difungsikannya kembali institusi Bundo Kanduang diharapkan angka KDRT di masyarakat Minangkabau dapat diminimalisir.

## 2. KAJIAN TEORI Peran Bundo Kanduang
Istilah  terpopuler  yang  terkait  dengan  perempuan  Minangkabau  ialah Bundo  Kanduang. Istilah  ini,  secara  fungsional,  dimaknai  sebagai  perempuan  senior  atau  ibu  sejati  dalam  suatu keluarga  matrilineal  Minangkabau.  Justru  itu, Bundo  Kanduang harus  mempunyai  sifat  keibuan dan kepemimpinan. Bundo Kanduang merupakan sosok yang mampu membedakan  yang baik dan yang  buruk,  termasuk  yang  halal  dan  yang  haram.  Dengan  kata  lain, Bundo  Kanduang merujuk kepada perempuan yang sudah menjalankan perannya sebagai seorang ibu dalam konteks adat dan budaya.  Justru  itu, Bundo  Kanduang haruslah  berilmu  dan  mempunyai  sifat-sifat  yang  dapat ditauladani dari perbuatan perbuatan lahiriah lainnya (Hakimy, 1978: 32).
Pandangan  Sukmawati  dalam  Emelia  (1996:  50)  menyebutkan  bahwa bundo  kanduang secara  fungsional  mengacu  kepada  perempuan  senior  atau  ibu  utama  dalam  suatu  keluaga matrilineal Minangkabau, yang memiliki kepribadian yang kuat, bijak dan adil, serta secara mental maupun fisik mampu untuk membuat keputusan-keputusan yang benar dan adil. Justru itu, bundo
kanduang merupakan figur yang sangat menentukan dalam kehidupan moral dan martabat sebuah keluarga atau kaum.
Apabila  disimak  secara  lebih  mendalam, bundo  kanduang sebagai limpapeh  rumah  nan gadang merupakan  seorang  ibu  yang  selalu  mendidik  anak-anaknya  secara  baik  dan  harus menjadikan  rumah  tangga  dan  keluarganya  sebagai  suatu  lembaga  pendidikan  pertama.  Hal  ini disebabkan oleh pendidikan pertama kali diberikan oleh ibu. Bundo kanduang dalam hal ini sangat menentukan corak dan warna generasi yang akan dilahirkan di dalam rumah tangga dan keluarga. Oleh sebab itu, seorang bundo kanduang haruslah menjadi contah tauladan dan memelihara sifat- sifat  yang baik, antara lain: jujur, cerdik, pandai berbicara, ramah tamah, sopan, santun , berbudi baik, dan malu.
Bundo kanduang juga merupakan figur yang sangat menentukan dalam kehidupan moral dan martabat  sebuah  keluarga  atau  kaum.  Hal  ini  sejalan  dengan  pernyataan  Syafnir  (2006:54-56) bahwa sebagai perantara keturunan, bundo kandung juga memiliki tugas pokok dalam membentuk dan  menentukan  watak  anak  yang  merupakan  keturunannya. Bundo  kanduang sebagai pusek jalo kumpulan  tali memiliki  makna  bahwa  sosok  ibu  memiliki  posisi  sentral  yang  sangat  menentukan keberhasilan  anak  di  masa  yang  akan.  Oleh  sebab  itu, bundo  kanduang harus  mempunyai  ilmu pengetahuan.  Penyataan  ini  sejalan  dengan  pendapat  Gayatri,  dkk.  (2001:  6)  yang  menyebutkan bahwa  baik  buruknya  arah  kehidupan  suatu  rumah  tangga  dan  masyarakat  ditunjukkan  oleh seorang  perempuan,  yang  dalam  hal  ini  adalah  ibu.  Menurutnya,  kaum  ibu  adalah  pokok  utama dalam  penghayatan  budi  luhur  dalam  setiap  aspek  kehidupan  masyarakat,  seperti:  dalam  bidang pendidikan, ekonomi, sosial budaya, dan sebagainya.
Bundo  kanduang sebagai sumarak  dalam  nagari,  hiasan  dalam  kampuang mengandung makna  bahwa  kehadiran  wanita  sebagai  simbol  dari  keindahan,  tidak  semata-mata  dalam pengertian  lahiriyah  saja.  Hal  ini  sesuai  dengan  ajaran  Islam  yang  mengatakan  bahwa  “Kaum wanita  adalah  tiang  rumah  tangga  dan  negara,  kalau  baik  kaum  ibu,  baiklah  rumah  tangga,  dan negara”  (al-  Hadits).  Bundo  kanduang  sebagai nan  gadang  basa  batuah memiliki  makna  bahwa sebagai  lambang  kebanggaan  dan  kemuliaan  suatu  kaum.  Dengan  demikian, bundo  kanduang haruslah memahami dan mengamalkan ajaran adat dan Islam.
1. Peran Domestik
a. Peran domestik yang dijalankan oleh Bundo Kanduang sangat bervariasi. Kebervariasian itu  terlihat  dalam  konteks  jenis,  frekuensi,  dan  waktu  yang  digunakan.  Jika  mengacu kepada  Hakimy  (1994:  93-94),  maka  peran  domestik  itu  lebih  teraplikasi  pada  peran Bundo Kanduang sebagai isteri dan ibu dari anak-anaknya.
b. Peran Bundo Kanduang sebagai ibu dari anak-anaknya lebih teraplikasi melalui perannya sebagai pendidik. Dengan kata lain, Bundo Kanduang merupakan madrasah pertama bagi anak-anaknya,  yaitu  tempat  anak  mendapat  asuhan  dan  didikan  pertama.  Seorang  ibu menempati  posisi  terpenting  bagi  pewarisan  nilai  di  dalam  keluarga  sebagaimana diisyaratkan dalam pepatah Minang “ kalau karuah aie di hulu, sampai ka muaro karuah juo,  kalau  kuriek  induaknyo,  rintiek  anaknyo,  tuturan  atok  jatuah  a  palambahan ”, (Hakimy 2004:72) .
2. Peran Publik Peran  publik Bundo  Kanduang lebih  terlihat  dari  peran  yang  dimainkan  oleh Bundo Kanduang dalam  aspek  kehidupan  yang  lebih  luas.  Peran  publik Bundo  Kanduang secara umum  dapat  diklasifikasikan  kepada  empat  kumpulan,  yaitu:  peran  politis,  sosial- kemasyarakatan, peran ekonomi, dan peran keagamaan.
a. Peran  politis Bundo  Kanduang yang  terkuat  menurut  adat  adalah  sebagai  pengambil keputusan.  Perkara  yang  sama  juga  terlihat  dalam  keanggotaan  BPRN  yang  merupakan lembaga  legislatif  di  nagari  yang  terdiri  dari  alim  ulama,  ninik  mamak,  cadiak  pandai, bundo  kanduang ,  dan  pemuda.  Dalam  setiap  unsur  tersebut,  pada  perinsipnya  bundo
kanduang juga dapat mewakili. Akan tetapi, hasil pemilu 2009 yang menunujukkan bahwa keterwakilan  perempuan/bundo  kandung  untuk  duduk  di  lembaga  legislatif  tingkat kabupaten/  kota  dan  propinsi  hanya  9%.  Fenomena  di  atas  menunjukan  bahwa  peran politis bundo  kanduang kini  masih  jauh  dari  dari  tataran  yang  dirumuskan  adat Minangkabau,  yaitu  perempuan  adalah  pemimpin  yang  cerdik  pandai.Sebagai  cerdik pandai, bundo  kanduang dapat  berperan  sebagai  tempat  bertanya,  pencari  solusi, pengambil  keputusan,  dan  lain-lain.  Peran  demikian  relatif  masih  rendah  diemban  oleh bundo  kanduang ,  baik    dalam  keluarga,  kaum,  maupun  pemerintahan.  Meskipun  dalam jumlah  yang  sangat  terbatas  sebahagian bundo  kanduang sudah  berperan  melebihi formulasi adat
b. Peran  sosial  kemasyarakatan  mengacu  kepada  keterlibatan Bundo  Kanduang dalam kegiatan sosial, baik kaum, nagari, maupun masyarakat dalam konteks luas. Peran tersebut dapat  dilihat  melalui  lembaga-lembaga  yang  dibentuk  oleh  masyarakat  setempat,  baik lembaga formal maupun informal.
c. Peran ekonomi Bundo Kanduang dapat dicermati melalui profesi yang dijalaninya, mulai dari  profesi  yang  tidak  menuntut  ketegaran  fisik  sampai  kepada  profesi  yang mengandalkan fisik.
d. Peran  keagamaan  mengacu  kepada  keterlibatan Bundo  Kanduang dalam  kegiatan pengembangan dan pengaplikasian ajaran agama. Sebagian dari mereka terlihat berperan dalam  mengurus  kelompok  yasinan,  majlis  taklim,  dan  acara-cara  arisan  yang  juga  diisi dengan pengajian kagamaaan.
Sebagaimana  tertuang  dalam  dokumen  adat  minang  kabau  yang  disampaikan  oleh M. Sayuti Datuak Rajo Panghulu (2009) peranan bundo kanduang adalah:
a. Limpapeh Rumah Nan Gadang
Hal ini bermakna bahwa bundo kanduang merupakan pemimpin atau penguasa rumah nan gadang . Makna lainnya adalah sebagai tiang tengah dalam sebuah bangunan tempat memusatkan segala kekuatan tiang-tiang  lainnya.  Apabila salah satu tiang ambruk, maka tiang lainnya juga ikut jatuh. Lebih jauh pengertian limpapeh menurut adat minangkabau adalah  seorang bundo  kanduang yang  telah  meningkat menjadi  seorang  ibu.  Ibu  sebagai seorang limpapeh rumah nan gadang adalah tempat meniru, teladan. Kasuri tuladan kain, kacupak  tuladan  batuang,  satitiak  namuah  jadi  lawik,  sakapa  buliah  jadi  gunuang. Seorang  Ibu  bertugas  membimbing  dan  mendidik  anak  yang  dilahirkan  dan  semua anggota keluarga lainya di dalam rumah tangga.
b. Umbun Puruak pagangan Kunci
Ketika  perempuan  minangkabau  menikah  maka  tugas  perempuan  tersebut  akan bertambah  sebagai  istri  yang  harus  dijalankan  dengan  sifat-sifat  arif  bijaksana,  saling hormat,  khidmat,  dan  cepat  kaki  ringan  tangan.  Adapun  makna  lain  dari umbun  puruak pagangan kunci adalah bahwa bundo kanduang itu adalah pemegang kekuasaan di rumah Gadang,  sehingga  segala  sesuatunya  haruslah  mendapat  persetujuan  dan  legitimasi  dari bundo  kanduang .  Oleh  sebab  itu, niniak  mamak yang  mewakili  rumah  Gadang  tersebut, pergi  bermusyawarah  ke balai atau balerong idealnya  akan  membawa ide  (kepentingan) dari bundo kanduang rumah gadang nya.
Dalam literatur lain juga dikenal dengan istilah pamacik kunci nan di dalam. mengandung makna  bahwa bundo  kanduang adalah  perempuan  yang  akan  menjaga  martabat  dan kehormatan rumah Gadang, kaum atau suku nya. Oleh sebab itu, baik-buruk dan sukses- tidaknya  seorang niniak  mamak dan penghulu memainkan  peran  dalam  kaum  atau  suku nya, sangat tergantung pada B undo kanduang .
c. Pusek Jalo Kumpulan Tali
Bundo kanduang sebagai pengatur rumah tangga yang merupakan sumber yang sangat menentukan  bagi  baik  buruknya  anggota  keluarga.  Oleh  sebab  itu,  bundo  kanduang haruslah  memiliki  ilmu  pengetahuan  yang  cukup  seperti  ilmu  dalam  mengatur  ekonomi keluarga,  etiket  dan  hal lainnya.  Seorang  bundo  kanduang  juga  harus  memiliki  sifat  dan sikap terbuka. Bundo kanduang harus ramah, tau tinggi jo randah, budi baiek basi katuju. Sopan  dan  santun,  riang  gembira, capek  kaki  indak  panaruang,  ringan  tangan  indak pamacah. (LKAM. 2000)
d. Sumarak dalam nagari hiasan dalam kampuang
Ini  bermakna  bahwa  perempuan  minangkabau  merupakan  bagian  dari  masyarakat. Tanpa  adanya  perempuan  maka  unsur  masyarakat  tidaklah  lengkap.  Tanpa  perempuan, rumah  tangga, Korong  kampuang, dan nagari tidak  akan  semarak. Bundo  kanduang idealnya  sebagai nan  gadang  basa  batuah merupakan  lambang  kebanggaan  dan kemuliaan  yang  menjadi  penghantar  keturunan  yang  dibesarkan  yang  dihormati  serta  di utamakan dan dipelihara. Bunbo kanduang harus memelihara diri serta mendudukkan diri sendiri  dengan  aturan  dan  agama  Islam,  menjauuhi  segala  larangan  agama  dan  adat tersebut. (H.N. Dt. Perpatiah Nan Tuo. 2002)
e. Ka Unduang-Unduang Ka Madinah Ka Payuang Panji Ka Sarugo
Maksudnya  dalah  perempuan  sebagai bundo  kanduang dinyatakan  sudah  memainkan peranan sebagai pelindung dan penjaga anggota keuarga, anggota suku atau kaumnya dari pada  perbuatanorang  lain  dan  juga  perbuatan  dirinya  yang  bertentangan  dengan  nilai agama dan adat.
Berdasarkan fungsi di atas disimpulkan bahwa Bundo Kanduang memiliki peran dan fungsi  yang  komplek  dalam  kehidupan  keluarga.  Semua  permasalahan  diselesaikan  pertama kali oleh bundo kanduang.

## Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Pengertian  Kekerasan  dalam  rumah  tangga  seperti  yang  terdapat  dalam  Pasal  1  ayat  1 UU  No.  23  tahun  2004  tentang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  adalah  ”setiap perbuatan  terhadap  seseorang  terutama  perempuan  yang  berakibat  timbulnya  kesengsaraan  atau penderitaan  fisik,  seksual,  psikologis,  dan/atau  penelantaran  rumah  tangga  termasuk  ancaman untuk  melakukan  perbuatan,  pemaksaan,  atau  perampasan  kemerdekaan  secara  melawan  hukum dalam lingkup rumah tangga”.
Dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, jenis kekerasan yang dikategorikan sebagai kekerasan dalam rumah tangga adalah sebagai berikut:
1. Kekerasan  fisik  adalah  perbuatan  yang  mengakibatkan  rasa  sakit,  jatuh  sakit  atau  luka  berat. (Pasal 6)
2. Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya  kemampuan  untuk  bertindak,  rasa  tidak  berdaya  dan/atau  penderitaan  psikis  berat pada seseorang. (Pasal 7)
3. Kekerasan seksual meliputi:
a. pemaksaan  hubungan  seksual  yang  dilakukan  terhadap  orang  yang  menetap  dalam  lingkup rumah tangga tersebut;
b. Pemaksaan  hubungan  seksual  terhadap  salah  seorang  dalam  lingkup  rumah  tangga  dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. (Pasal 8)

## 3. METODE PENELITIAN
Untuk  membahas  lebih  jauh  mengenai  peran  dan  fungsi  bundo  kanduang  saat  ini,  maka penelitian  dilakukan  dengan  menggunakan  pendekatan  kualitatif  yang  bersifat  naratif  eksploratif dimana  penelitian  ini  bertujuan  mendeskripsikan  dan  menganalisis  fenomena  terkait  peran  dan
fungsi  Bundo  Kanduang  saat  ini  dan  kaitannya  dalam  menyelesaikan  kasus  KDRT  di  Sumatera Barat.
Tekhnik  pengumpulan  data  yang  dilakukan  adalah  menggunakan  analisis  dokumen, Observasi,  kuisioner  dan  wawancara.  Sedangkan  yang  menjadi  subjek  penelitian  adalah bundo kanduang yang telah berada pada stuktur lembaga adat yang mendapat pengakuan dari pemerintah. Adapun lokasi penelitian ini adalah wilayah Tanah Datar (nagari Lubuak jantan). Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan kepada data pengadilan agama Tanah Datar yang menunjukkan tingginya angka cerai gugat pada wilayah Lubuak Jantan.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Untuk  memperoleh  data  dan informasi  lengkap  mengenai  penelitian ini,  maka  sebagaimana telah dijelaskan dalam metode penelitian ini dilakukanlah observasi, analisis dokumen, penyebaran kuisioner dan wawancara pada subjek penelitian ini. Responden penelitian ini berjumlah 48 orang. Jumlah ini didasarkan pada keterangan ibu yusmarni selaku ketua bundo kanduang nagari Lubuak Jantan. Jumlah ini di ambil berdasarkan banyak nya suku di nagari tersebut (4 Suku yaitu Caniago, Piliang,  Kutianyia  dan  melayu).  Dimana  masing-masing  suku  memiliki 3  Paruik dan  masing- masingnya memiliki keturunan yang 4 jinih . Sehiangga total bundo kanduang keseluruhan adalah 48 orang.
Terkait  dengan  penelitian  ini,  maka  pertanyaan  penelitian  dikelompokkan  menjadi  2  yaitu: (1)  Pengertian  bundo  kanduang  serta  peran  dan  fungsinya,  (2)  Bundo  kanduang  dalam penyelesaian  kasus  KDRT.  Berdsarkan  pertanyaan  penelitian  ini  maka  diperoleh  hasil  penelitian berupa:

## 1. Pengertian Bundo Kanduang serta peran dan fungsinya
Untuk  mengungkan  pemahaman  bundo  kanduang  itu  sendiri  terhadap  dirinya  serta peran  dan  fungsinya,  maka  peneliti  memberikan  11  pertanyaan  kepada  responden.  Dari  11 pertanyaan tersebut disimpulan bahwa:
a. Keseluruhan responden mengetahui istilah tentang bundo kanduang dan sekaligus menjadi bundo kanduang untuk wilayah lubuak jantan. Status bundo kanduang itu sendiri terdri dari 2  kelompok  yaitu  bundo  kanduang  inti  dan  bundo  kanduang  bukan.  Bundo  kanduang  inti merupakan  bundo  kanduang  yang  diperoleh  secara  turun  temurun  dari  keturunan  4  Jinih. Sedangkan  bundo  kanduang  bukan  inti  adalah  perwakilan  dari  peremepuan-perempuan yang  telah  menikah  (keturunan  Tungganai/biasa).  Kedua  bundo  kanduang  ini  tergabung dalam  bundo  kanduang  organisasi  yang  dipimpin  oleh  seorang  bundo  kanduang  yang berasal dari bundo kanduang inti. Bundo kanduang inti memegang status bundo kanduang tanpa  batas  waktu  yang  ditentukan  sedangkan  dalam  organisasi,  jabatan  ketua  bundo kanduang dapat diganti selama 6 tahun sekali.
Defenisi bundo kanduang itu sendiri menurut keseluruhan responden adalah perempuan minangkabau yang sudah menikah, dan yang akan menjadi bundo kanduang inti adalah ibu kandung/kakak  kandung/adik  kandung  perempuan/sepupu  perempuan  dari  garis  keturuan ibu  dari  penghulu  atau  ninik  mamak  dalam  suatu  nagari  yang  berfungsi  memelihara  anak keluarga, harta pusaka dan sangggup melanjutkan ekonomi keluarga dan mewujudkan Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah (ABS BSK).
b. Peran bundo kanduang semestinya menurut respoden adalah:
1) Limpapeh rumah nan gadang
2) Umbun puruak pagangan kunci
3) Pusek jalo kumpulan tali
4) Sumarak dalam nagari
5) Hiasan kampuang yang gadang basa batuah
6) Ka unduang ka madinah
7) Ka payuang panji kasarugo
8) Ka pai tampek batanyo ka pulang tampek babarito
Secara nyata bundo kanduang mampu berperan mulai dari keluarga hingga masyarakat sebagai  pribadi,  sebagai  istri,  ibu,  pemangku  adat  yang  bisa  menjadi  tauladan  dalam keluarga  dan  masyarakat.  Peran  tersebut  ternyata  juga  telah  dituangkan  dalam  dokumen adat  minang  kabau,  sehingga  dapat  menjadi  pedoman  dan  acuan  bagi  lembaga  adat khususnya bundo kanduang dalam bertindak atau berbuat ditengah-tengah masyarakat.
Peran tersebut sejatinya apabila dilaksanakan dengan baik tentunya mampu menjadikan bundokanduang  sebagai  lembaga  adat  terdepan  dalam  mengelola  berbagai  permasalahan dalam  masyarakat.  Bundo  kanduang  dapat  menjadi  lembaga  yang  paling  dekat  dan dipercaya oleh masyarakat untuk menyampaikan segala persoalan yang ada.terkait dengan peran dan fungsinya ini, maka 48 responden tersebut memiliki 2 pendapat akan pelaksanaan dari  peran  dan  fungsi  tersebut.  Ada  sebagian  responden  menjawab  belum  terlaksana  dan ada sebagian lainnya menjawab telah terlaksana.
Responden yang menjawab belum di karenakan keterbatasan waktu yang dimiliki untuk mengaplikasikan  semua  perannya  sekaligus.  Indikasi  dari  belum  terlaskananya  peran tersebut menurut mereka adalah:
1) Belum  berhasil  membimbing  anak-anak  mereka  dalam  hal  budi  pekerti  dan  sopan santun
2) Sebagai  manusia  biasa,  bundo  kanduang  memiliki  banyak  kekurangan  terutama kekurangan ilmu pengetahuan
3) Masih banyak kekurangan dan ketimpangan dalam kehidupan sehari-hari
4) Belum bisa menjadi suri tauladan
Adapun  bagi  sebagian  responden  yang  menjawab  telah  dilaskanakannya  peran  bundo kanduang tersebut dapat dilihat dalam indikasinya berupa:
1) Sudah menjalankan tapi belum maksimal
2) Sudah berperan tapi belum menjadi suri tauladan
3) Sudah mampu menjaga keluarga, membimbing dan mendidik anak-anak
4) Sudah bisa menjadi suri tauladan dalam masyarakat
5) Perkawinan sudah memenuhi standar adat istiadat
Dengan terjadinya perbedaan pandangan akan pelaksanaan peran dan fungsinya sebagai bundo  kanduang,  peneliti  menelusuri  bentuk-bentuk  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  bundo kanduang ini dan ditemukan bahwa kegiatannya antara lain:
1) Pertemuan  rutin  bulanan  di  nagari,  kecamatan  dan  kabupaten  dengan  materi pertemuan:  diskusi,  ceramah  tentang  adat,  pengajian,  perlombaan  acara  adat  nagari, pengetahuan umum lainnya, arisan, penyuluhan agama dan sosialisasi ABS-SBK serta membuat prakarya.
2) Kegiatan sosial seperti: kematian, baralek, wirid yasin, turun mandi
3) Melihat  kegiatan  yang  dilaksanakan  ini,  peneliti  menyimpulkan  bahwa  kegiatan tersebut  pada  umumnya  merupakan  kegiatan  yang  diperuntukkan  untuk  bundo kanduang  yang  masuk  ke  dalam  bundo  kanduang  melembaga  (organisasi),  namun belum  diberikan  untuk  seluruh  bundo  kanduang  yang  dalam  arti  umum  adalah perempuan  minang  yang  telah  berkeluarga.  Hal  ini  tentunya  bagi  masyarakat  yang menyandang  gelar bundo  kanduang umum (sebagai gelar karena telah menikah) tentu belum  merasakan  berbagai  bentuk  kegiatan  tersebut,  ditambah  lagi  dengan  adanya keterbatasan waktu dan pengetahuan dari keseluruhan perempuan yang talah menikah tersebut untuk turut aktif dalam kegiatan bundo kanduang  yang melembaga, sehingga belum mampu menjadikan lembaga bundo kanduang sebagai bagian dari dirinya untuk berkeluh kesah terhadap semua persoalan rumahtangganya.

## 2. Bundo Kanduang dalam penyelesaian kasus KDRT
Sehubungan  dngan  pelaksanaan  peran  dan  fungsinya  tersebut,  maka  peneliti mengaitkannya  dengan  salah  satu  peran  bundokanduang  dalam  kehidupan  rumah  tangga adalah  penyelesaian  konflik  dalam  bentuk  kekerasan  dalam  rumah  tangga  (KDRT). Berdasarkan  kuisioner  yang  telah  diisi  oleh  responden  maka  diperoleh  informasi  bahwa Mengenai peristilahan KDRT keseluruhan responden menyatakan tau dengan istilah tersebut, akan tetapi pengetahun mereka tentang KDRT itu beragam.
Kebanyakan  dari  responden  menyatakan  bahwa  KDRT  merupakan  bentuk  tindakan pemukulan  oleh  suami  kepada  istri  dan  sedikit  dari  mereka  yang  menyatakan  bahwa  selain pemukulan,  KDRT  juga  dapat  berupa  penelantaran  ekonomi.  Untuk  kasus  KDRT  sendiri responden menyatakan di wilayah mereka pernah terjadi kasus KDRT.
Adapun  mengenai  keterlibatan  bundo  kanduang  dalam  menyelesaikan  kasus  KDRT, beberapa  responden  menjawab  bundo  kanduang  terlibat  dalam  menyelesaikan  kasus  KDRT tersebut. Bentuk keterlibatan bundo kanduang tersebut berupa:
1) Memberikan nasehat
2) Menjadi mediator untuk mencari solusi dari kasus KDRT
3) Membawa kasus tersebut untuk didiskusikan dengan keluarga kedua belah pihak yang bersengketa
4) Menyarankan  untuk  melaporkan  pada  pihak  yang  berkompeten  untuk  menyelesaikan kasus KDRT diantaranya ninik mamak, bundo kanduang, dan tokoh Adat Namun beberapa responden ternyata menjawab bahwa mereka tidak memperdulikannya.    Dengan  kata  lain  hanya  diam  dan  tidak  berbuat  apapun  untuk menyelesaikan kasus KDRT. Berdasarkan hal tersebut maka pada persoalan KDRT ini, bundo kanduang  belum  mampu  melaskanakan  perannya  dengan  baik  atau  dapat  dikatakan  juga bahwa mereka tidak berperan dalam penangananya.
Setelah ditelusuri lebih jauh melalui wawancara mendalam dengan responden, diketahui bahwa  hal  ini  terjadi  karena  adanya  pembatasan  kasus  secara  pribadi  oleh  masyarakat  yang menganggap bahwa persolan rumah tangga merupakan persoalan  yang tidak boleh di ketahui orang lain meskipun adat telah menjelaskan bahwa persolan tersebut termasuk pada persolan yang  memang  memerlukan  bantuan  lembaga  adat  dalam  menyelesaikannya.  Oleh  karena  itu Secara  kelembagaan  terjadilah  ketidak  tanggapan  bundo  kanduang  dalam  menangani  kasus rumahtangga kususnya KDRT.
Hal  ini  lah  yang  dapat  menjelaskan  bahwa  banyaknya  kasus  cerai  gugat  di  wilayah Tanah Datar  salah satunya memang sebagai akibat tidak berperannya bundo kanduang dalam menyelesaikan  kasus  tersebut  dan  setiap  rumah  tangga  yang  mengalami  kasus  tersebut  juga enggan untuk melaporkannya pada lembaga bundo kanduang. Dalam kaitannya terhadap UU PKDRT  yang  mengharapkan  adanya  penyelesaian  kasus  KDRT  secara  bertingkat  mulai  dari unsur  terendah  (dalam  hal  ini  diminangkabau  adalah  lembaga  adat)  sampai  kepada  lembaga tertinggi  (pengadilan)  tentunya  sampai  saat  ini  juga  belum  terlaksana  karena  masyarakat cenderung  untuk  langsung  mengajukan  perceraian  ke  pengadilan  agama  tanpa  melibatkan keluarga  maupun  lembaga  adat.  Dalam  pengadilan  agam  sendiri  pun,  hakim  juga  cenderung untuk langsung melakukan sidang perceraian tampa meminta rekomendasi lembaga adat akan kelayakan kasus tersebut untuk disidangkan.
3. Telaah penelitian
Berdasarkan  temuan  peneltian  di  atas,  maka  peneliti  mencoba  menelaah  lebih  jauh bagaimana peran dan fungsi bundo kanduang dapat dijalankan secara maksimal sehingga dapat membantu  menyeesaikan  berbagai  permasalahan  masyarakat  yang  salah  satunya  adalah KDRT.  Berangkat  dari  peran  dan  fungsi  yang  telah  digariskan  dalam  tambo  adat minangkabau,  maka  bundo  kanduang  dapat  menyentuh  ranah  kehidupan  publik  (Umum)  dan
domestik  (pribadi).  Kehidupan  publik  dalam  dijalankan  dengan  menjadi  suri  tauladan ditengah-tengah masyarakat, sedangkan kehidupan domestik  bundo kanduang dapat dijadikan sebagai  tempat  berbagi,  tempat  bercerita  dan  tempat  berkeluah  kesah  bagi  kaum  perempuan minang dalam menjalankan kehidupan rumah tangga.
Fungsi  bundo  kanduang  ini  dipadang  sebagai  fungsi  yang  sangat  strategis  untuk membantu  masyarakat  dan  menyukseskan  program  pemerintah  dalam  menangani  kasus KDRT. Pernyataan ini peneliti sampaikan dikarenakan oleh beberapa alasan yaitu:
a. Bundo kanduang sebagai perwujudan dari wanita minang secara utuh tentunya memahami dan  mengerti  tentang  hak-hak  perempuan  yang  harus  diperjuangkan.  Dengan  adanya pelembagaan  bundo  kanduang  tentunya  perjuangan  hak-hak  tersebut  dapat  dilakukan secara terstukur. Hal ini tentunya menjadi kekuatan bagi lembaga bundo kanduang untuk menarik  kepercayaan  masyarakat  dalam  memanfaatkan  lembaga  tersebut  sebagai  tempat pertama yang harus dikunjung ketika terjadi permasalahan dalam keluarga (KDRT).
b. Bundo  kanduang  juga  dapat  dijadikan  sebagai  lembaga  yang  representatif  dalam menyelesaikan kasus KDRT karena kebanyakan  korban KDRT adalah perempuan. Secara psikologis  perempuan  yang  mengalami  KDRT  cenderung  menyimpan  sendiri permasalahannya  sampai  ia  menemukan  orang  yang  benar-benar  dipercayai  untuk menceritakan  permasalahan  yang  dihadapinya  dan  tentunya  orang  yang  dipercayai  juga adalah sesama perempuan. Oleh karena itu, bundo kanduang dapat memfungsikan dirinya orang  kepercayaan  ditengah  masyarakat  dan  lembaga  bundo  kanduang  mampu menampung berbagai persoalan dalam masyarakat.
c. Sebagai  perwujudan  pentingnya  keberadaan  bundo  kanduang  itu  ditengah-tengah masyarakat  khusunya  bagi  kaum  perempuan,  maka  keputusan-keputusan  yang  lahir sebagai  bentuk  kebijakan  bundo  kanduang  perlu  diperhatikan  dan  dipertimbangkan  oleh seluruh lembaga adat

## 5. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian diatas maka dapat disimpulkan
1. Bundo  kanduang  sejatinya  telah  mendapatkan  kembali  kedudukannya  ditengah  masyarakat seiring dengan dikembalikannya bentuk pemerintahan dari desa ke nagari.
2. Peran  dan  fungsi  bundo  kanduang  saat  ini  baru  sebatas  pada  kegiatan-kegiatan  yang  bersifat umum (publik)dan belum menyentuh persoalan khusus (domestik)
3. Belum  berfungsinya  bundo  kanduang  dalam  persoalan  Domestik  berdampak  pada  tingginya kasus perceraian (cerai gugat) yang sebagian besarnya terindikasi KDRT.
Berdasarkan  kesimpulan tersebut  maka  untuk  mengoptimalkan  fungsi  bundo  kanduang  dalam ranah  domestik  perlu  dilakukan  penelitian  selanjunya  dengan  bentuk  revitalisasi  dan  reformulasi peran dan fungsi bundo kanduang dalam menyelesaikan kasus KDRT di Minang kabau.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
Abbas, Syahrizal. Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah. Hukum Adat dan Hukum Nasional . Kencana.2009.
Abu  Bakar  Jabir  Al  Jaairi, Pedoman    Hidup  Seorang  Muslim, ter.  Musthofa  ‘Aini  et.al (Madinah:Maktabul ‘Ulum wal hikam, 1419 H.
Achmad  Ali, Sosiologi  Hukum:  Kajian  Empiris  Terhadap  Pengadilan, cet.I.  Jakarta:  Badan Penerbit IBLAM, 2004.
-----------------, Menguak  Teori  Hukum  (Legal  Theory)  dan  Teori  Peradilan  (Judicial  prudence), Jakarta: Kencana Mprenada Media Group, 2009
Arief,  Barda  Nawawi,  Masalah  Penegakan  Hukum  dan  Kebijakan  Hukum  Pidana  dalam Penanggulangan Kejahatan. Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
......................, Media Penal : Penyelesaian Perkara di  Luar  Pengadilan, http://bardanawawi.word- press.com/2009/12/27/mediasi-penal-penyelesaian-perkara-pidana-di-luar-pengadilan/, akses pada tanggal 16 April 2012
Darmawan,  Danang  A. Mengikat  Tali  Komunitas  Memutus  Rantai  Kekerasan  Terhadap Perempuan . Yogyakarta: Mitra Wacana, 2008.
Ernaningsih, Wahyu. 2012. Perspektif Gender Dalam Undang ‑ Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga . Palembang: Universitas Sriwijaya Press,hlm. 5, diakses
darihp://eprints.unsri.ac.id/2177/1/Perspektif_Gender_Dalam_Undang_Undang_Kekera san_Dalam_Rumah_Tangga.pdf,tertanggal 25 Maret 2015 pukul 19.32 wib.
Fakih, Mansour, Analisis Gender & Transformasi Sosial . Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008. Gultom,  Elisatris  dan  Mansur,  Arief,  M.,  Didik, Urgensi  Perlindungan  Korban  Kejahatan  Antara Norma Dan Realita . Jakarta: RajawaliPers, 2007.
Idrus Hakimy. Rangkaian Mustika Adat Basandi Syarak di Minangkabau. 1994.
Lubis, M. Solly, Filsafat Ilmu dan Penelitian, Mandar Maju, 1994. Mansoer, M.D., dkk., 1970, Sejarah Minangkabau, Jakarta: Bhratara, 1970. Mas’ud Abidin. Suluah Bendang di Minangkabau. Padang : Pustaka Mimbar Minang. 2002.
Megawangi, Ratna. Membiarkan Berbeda: Sudut Pandang Baru tentang Relasi Gender. Bandung: Mizan, 1999.
Nain,  A,  Sjafrir, Tuanku  Imam  Bonjol:  Sejarah  Intelektual  Islam  di  Minangkabau  1784-1832, Padang: Esa, 1988
………………..,  Syafnir  Abu, Sumpah  Satie  di  Bukit  Marapalam  :  Perpaduan  Adat  dengan Syarak, (makalah), Padang : Fakultas Sastra Universitas Andalas, 1991. Nasroen, M. Dasar Falsafah Adat Minangkabau, Jakarta: Bulan Bintang Pulitbang Hukum Dan Peradilan Mahkamah Agung RI, 2003, Naskah Akademis Mengenai Court
Disputes Resolution.
Purbacaraka, Purnadi, Dan Soejono Soekanto, Renungan Tentang Filsafat Hukum , Raja Grafindo Persada,1994.
Republika. 2015. Jakarta, Republika Diakses dari
http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/03/06/nks2r8 ‑ kekerasanterhada p ‑ perempuan ‑ meningkat,diakses tertanggal 27 Maret 2015 pukul 21.23 wib Ridwan, Kekerasan Berbasis Gender, Purwokerto, Pusat Studi Gender, 2006.
Sanyata,  Sigit.  2010.  Aplikasi  Terapi  Feminis  Pada  Konseling  untuk  Perempuan  Korban  KDRT.
Yogyakarta:  Fakultas  Ilmu  Psikologi,  dalamJurnal  Bimbingan  Konseling  Volume  XIII Nomor 1 Tahun 2010, diakses dari: staff.uny.ac.id/sites/default/files/penelitian/Sigit%20%20Sanyata,%20M.Pd./B.1f.Artike l%20Ilmiah ‑ Aplikasi%20Teori%20Feminis.pdf,  tertanggal  25  Maret  2015  pukul  18.54 wib
Sismarni.  Perubahan  Peranan Bundo  Kanduang dalam  KehidupanMinangkabau  Modern,  dalam Jurnal  Ilmiah  Kajian  Gender  Kafa’ah .  ISSN  on  line  2356-0630  diunduh  dari http://www.kafa’ah.org.
Soekanto,  Soerjono,  Dan  Sri  Mahmudji,  Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tujuan  Singkat, Grafindo, 1995.
Sonia  Correa  and  Rosalind  Petchesky.  1994. Reproductive  and  Sexual  Rights:  A  Feminist Perspective ,  in Population  Policies  Reconsidered:  Health,Empowered,  and  Rights . Cambridge: Harvard series on population and international health.
Sulistyowati  Irianto.  2008. Perempuan  Dan  Hukum:  Menuju  Hukum  yang  Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan . Jakarta: Yayasan OborIndonesia.
Sultan  Yasin  dan  Sunarto  Hapsoyo. Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  Praktis,  Populer,  dan  Kosa Kata Baru. Surabaya: Mekar. 2008 Suyud  Margono, ADR  dan  Arbitrase,  Dalam  Proses  Pe lembaga an  dan  Aspek  Hukum, Ghalia Indonesia, 2004.
Usman, Rachmadi, Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan , Citra Aditya Bakti, 2003. W.  Friedman, Teori  dan  Filsafat  Hukum  Telaah  Kritis  atas  Teori-teori  Hukum. Jakarta:Grafindo Persada 1996.
Yunus, Mahmud, Sedjarah Islam di Minangkabau, Djakarta, CV. Al-Hidayah,1971. Yusuf,  M., Manuskrip  dan  Akar  Sejarah  Minangkabau,  (makalah) Seminar  Fakultas  Adab  IAIN IB Padang, 1995.
Undang-Undang  No.  23  Tahun  2004  tentang  Undang-undang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam Rumah Tangga