Pengaruh Keterwakilan Perempuan Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat
Helmi Chandra S. Y* dan Hendriko Arizal Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta helmichandrasy30@gmail.com

## Abstract
In West Sumatra in the 2019 Election, the West Sumatra Provincial DPRD has experienced a decline. The weak position of women in the legislative body will certainly make it difficult for women to fight for women's rights and not produce regional regulations that are discriminatory against women. It is hoped that women's activities in the policy-making process will be able to produce a number of changes in each policy. However, the tendency is that there  is  still  a  lack  of  women's  DPRDs  to  exercise  their  right  of  initiative  in  drafting  regional  regulations, placement of positions that are not strategic and the existence of resistance hindering the role of women DPRD members to be able to form regional regulations.
Keywords: DPRD; local regulations; representation of women

## Abstrak
Di  Sumbar  pada  Pemilu  2019,  DPRD  Provinsi  Sumbar  mengalami  penurunan.  Lemahnya  posisi  perempuan  di lembaga  legislatif  tentu  akan  menyulitkan  perempuan  untuk  memperjuangkan  hak-hak  perempuan  dan  tidak menghasilkan  peraturan  daerah  yang  diskriminatif  terhadap  perempuan.  Kegiatan  perempuan  dalam  proses pembuatan  kebijakan  diharapkan  mampu  menghasilkan  sejumlah  perubahan  di  setiap  kebijakan.  Namun kecenderungannya  masih  kurangnya  DPRD  perempuan  untuk  menggunakan  hak  inisiatifnya  dalam  menyusun peraturan daerah, penempatan jabatan yang tidak strategis dan adanya resistensi yang menghambat peran anggota DPRD perempuan untuk dapat membentuk daerah. peraturan.
Kata kunci: DPRD; per atur an daer ah; r epr esentasi per empuan
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 16, Nomor 1 2022 — CC-BY-SA 4.0 License
Halaman 21
Published: 25/02/2022
How To Cite: Chandra, H, S, Y., Arizal, H. ( 2022). Pengaruh Keterwakilan Perempuan Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat. KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa. 16 (1). Pp 21 - 34. https://doi.org/10.22225/kw.16.1.2022.21-34

## I.  PENDAHULUAN
Pemilihan  umum  (pemilu)  sejatinya  menjadi proses  politik  untuk  menyalurkan  suara  dan kepentingan  rakyat.  Melalui  pemilu  pemilihan pemimpin  dan  perwakilan  dapat  diwujudkan secara  jujur  dan  terbuka  karena  keterlibatan rakyat (Hikam,  1999). Setiap  warga  berhak  turut serta  dalam  mekanisme  tersebut  sebagaimana disebutkan  dalam  Undang-Undang  Dasar  Tahun 1945  Pasal  28D  ayat  (3)  bahwa  “Setiap  warga negara  berhak  memperoleh  kesempatan  yang  sa- ma  didalam  pemerintahan”.  Kesempatan  yang sama yang dimaksud dalam Pasal 28D ini adalah kesempatan pemenuhan hak sebagai warga negara sebagaimana  mestinya  yang  dijalani  bedasarkan kaidah-kaidah dan norma yang berlaku.
Saat  ini,  keterwakilan  perempuan  dalam mekanisme  politik  di  Indonesia  masih  jauh  dari harapan.  Minimnya  keterwakilan  perempuan  da- lam  struktural  dapat  diamati  dari  kurangnya jumlah  keterlibatan  perempuan  di  lembaga pengambilan keputusan. Selain itu, masih banyak kebijakan–kebijakan publik yang menafikan kesa- maan  hak-hak  perempuan  sebagai  rakyat.  Tidak hanya masalah struktural, keterwakilan perempu- an dalam politik juga  mendapat masalah kultural. Hal  ini  diperlihatkan  dari  persepsi  yang  masih menyebut  perempuan  lebih  rendah  dari  laki-laki (Ihromi, 1978).
Perempuan  Indonesia  masa  kini  dapat dikatakan  telah  maju  dibandingkan  dengan  gen- erasi  sebelumnya,  isu-isu  perempuan  seperti  dis-
kriminasi  terhadap  perempuan  masih  tetap  men- jadi  prioritas  kedua  di  tingkat  nasional  sehingga tetap  dianggap  sebagai  masalah  perempuan  dan bukan masalah bersama laki-laki dan perempuan. Munculnya  perempuan  berpendidikan  di  wilayah Indonesia  yang  ada  esensinya  mempromosikan pengembangan potensi perempuan secara optimal merupakan  perjuangan  hak  asasi  manusia (Budiarjo,1981).
Berdasarkan Buku Kedua Tentang Penyeleng- gara  Pemilu  Bab  I  Pasal  10  Ayat  (7)  Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang  Pemilihan  Umum  menyebutkan  bahwa untuk  memperhatikan  keterwakilan  perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) un- tuk  pencalonan  anggota  DPR,  DPRD  Provinsi, dan  DPRD  Kabupaten  atau  Kota  untuk  setiap daerah  pemilihan  umum.  Pemberian  kewajiban kuota keterwakilan perempuan itu menjadi wujud kebijakan affirmation action yang merupakan se- buah  tindakan  khusus  dalam  bentuk  pemaksaan dengan tujuan persamaan pada sebuah kelompok yang didiskriminasi.
Kondisi  tersebut  secara  tidak  langsung  men- jelaskan bahwa isu gender di Minangkabau secara keseluruhan  telah  diakomodasi  dengan  baik. Akan tetapi, di dalam  kenyataan untuk Sumatera Barat  di  dalam  Pemilu  2019  jumlah  perempuan yang duduk sebagai anggota legislatif khususnya di Provinsi Sumatera Barat relatif rendah. Hal ini terlihat  jelas  dalam  jumlah  perempuan  yang duduk  dalam  lembaga  legislatif  di  Provinsi  pada Pemilu  2014  lalu,  yang  mana  keterwakilan  per- empuan  dalam  anggota  legislatif  masih  sangat sedikit  dan  semakin  jauh  dari  kuota  yang  telah ditentukan  dalam  Undang-Undang  Nomor  7  ta- hun 2017 Tentang Pemilihan Umum dalam Pasal 10 Ayat (7) tentang keterwakilan perempuan pal- ing sedikit 30% (tiga puluh Persen).
Dalam  pemilu  serentak  2019  DPRD  provinsi Sumatera  Barat  pemenuhan  keterwakilan  per- empuan  mengalami  penurunan  hanya  empat  (4) orang atau 2.6% perempuan yang berhasil terpilih sebagai  anggota  legislatif  DPRD  Provinsi  Su- matera Barat. Sementara sebelumnya pada pemilu tahun  2014  jumlah  keterwakilan  perempuan  di DPRD  provinsi  telah  berjumlah  sebanyak  tujuh (7) orang atau 4,55% perempuan di Provinsi Su- matera  Barat.  Dengan lemahnya  posisi  perempu- an  di  lembaga  legislatif  tentu  akan  menyulitkan perempuan  untuk  memperjuangkan  hak-hak  per- empuan  dan  tidak  melahirkan  peraturan  daerah yang  diskriminatif  terhadap  perempuan,  karena
pada  dasarnya  yang  mengetahui  kebutuhan  dari kaum perempuan itu ialah perempuan itu sendiri, sehingga apabila Keterwakilan Perempuan dalam anggota DPRD itu meningkat maka menghasilkan Policy atau  regulasi  yang  pro  terhadap  kaum perempuan (Artina, 2020).

## II.  METODE
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum dengan  menggunakan  pendekatan  doktrinal  dan empiris.  Pendekatan  doktrinal  dilakukan  dengan menggunakan  teori  atau  konsep-konsep  hukum untuk  menganalisis  kelebihan  dan  kekurangan konstruksi  peraturan  perundang-undangan  yang mengatur  proses  keterwakilan  perempuan  dalam pembentukan  peraturan  daerah.  Selain  itu,  pen- dekatan empiris  juga dilakukan dengan menganalisis  produk  hukum  berupa  peraturan daerah  yang  di  keluarkan  oleh  DPRD  sehingga dapat  diketahui  apakah  peran  legislative  per- empuan sudah tepat secara konseptual. Selain itu, pendekatan empiris dilakukan dengan wawancara dengan aktor yang terlibat dalam proses pemben- tukan  peraturan  daerah,  dalam  hal  ini  dibatasi pada  anggota  DPRD  perempuan  yang  terlibat langsung dalam proses pembentukan sebuah pera- turan daerah.

## III.PEMBAHASAN
Peran Keterwakilan Perempuan dalam Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat.
Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat peri- ode  2014-2019  diambil  sumpahnya  (dilantik) tanggal  17  Oktober  2014,  berjumlah  65  orang yang  terdiri  dari  58  orang  laki-laki  dan  7  orang perempuan (12%). Kondisi ini memberi arti tidak tercapainya kuota 30%. Kondisi ini sama apabila dibandingkan  dengan  anggota  DPRD  Propinsi Sumatera  Barat  periode  2009-2014  dimana  per- empuannya  juga  berjumlah  7  orang  (12%)  pa- dahal  pada  periode  itu  jumlah  anggota  DPRD Provinsi Sumatera Barat hanya 55 orang.
Peningkatan  keterwakilan  perempuan  dalam politik,  terutama  dalam  Pemilu  tidak  terjadi secara  serta  merta,  namun  karena  perjuangan yang terus menerus untuk mewujudkan hak setiap orang  untuk  mencapai  persamaan  dan  keadilan, salah  satunya  adalah  dengan  mewujudkan  pera- turan  perundang-undangan  yang  memiliki  keber- pihakan  dan  afirmatif  terhadap  peningkatan  ket- erwakilan perempuan (Hardjaloka, 2012).
Keterwakilan  perempuan  yang  lebih  dominan sesungguhya baru terlihat saat metode zipper sys-
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 16, Nomor 1 2022 — CC-BY-SA 4.0 License

## Pengaruh Keterwakilan Perempuan Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat
tem diberlakukan  pada  setiap  penetapan  bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)  oleh  partai  politik.  Selain  penerapan kuota  perempuan  30%,  bakal  calon  perempuan tersebut  juga  harus  ditempatkan  pada  1  (satu)  di antara  3  (tiga)  bakal  calon.  Data  Komisi  Pemili-
han Umum (KPU) mengenai perolehan kursi ang- gota  DPRD  Provinsi  Sumatera  Barat  perempuan periode  2014-2019  dan  persentase  dengan perolehan kursi partai politik adalah sebagai beri- kut:
Pengaruh Keterwakilan Perempuan Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat
Tabel 1 Keterwakilan Anggota DPRD Perempuan Provinsi Sumatera Barat Periode 2014-2019 dalam Fraksi Fraksi Total (100%) Jenis Kelamin Laki-laki Perempuan Total % Total % PKS 7 7 100% Golkar 9 6 62,5% 3 37,5% Demokrat 8 8 100% PAN 8 8 100% Gerindra 8 8 100% PPP 8 7 87,5% 1 12,5% Hanura 5 4 75% 1 25% Nasdem 6 5 83,3% 1 16,7% PDI-P 4 3 75% 1 25% PBB 1 1 100% PKB 1 1 100%
Berdasarkan  tabel  diatas  terlihat  belum  mera- tanya keterwakilan perempuan di lembaga DPRD Provinsi  Sumatera  Barat.  Bahkan  hanya  fraksi partai  golkar  yang  memenuhi  keterwakilan  per- empuan  (37,5%).  Sementara  fraksi  partai  politik yang  belum  memenuhi  keterwakilan  perempuan seperti  fraksi  PPP  (12,5%),  Hanura  (25%), Nasdem (16,7) dan PDI-P (25%). Selain itu fraksi partai  politik  yang  tidak  memiliki  keterwakilan perempuan  diantaranya  fraksi  PKS,  Demokrat, PAN, Gerindra, PBB dan PKB.
Kondisi  ini  membuat  hadirnya  kebijakan af- firmative action yang awalnya diharapkan dapat menjadi  solusi  permasalahan  perempuan  dalam politik  tidak  berbanding  lurus  dengan  pening- katan keterwakilan politik perempuan di lembaga DPRD.  Padahal  anggota  DPRD  dipilih  atas pergulatan  dalam  sistem,  baik  di  tingkat  partai maupun  dalam  pemilu.  Sistem  demokrasi  telah menempatkan para anggota DPRD menjadi bagi- an  dan  representasi  kedaulatan  rakyat  melalui model  perwakilan.  Prinsip  keterwakilan  rakyat menjadi pondasi utama negara demokrasi sebagai upaya  menghilangkan  penguasa  otoriter.  Untuk itulah,  peningkatan  terhadap  keterwakilan  per- empuan  di  DPRD  semestinya  diikuti  dengan komitmen  partai  politik  dalam  perjuangan  yang beperspektif  gender  yang  berkelanjutan  di  dalam proses politik.
Untuk itulah, berdasarkan hasil penelitian bah- wa  peran  keterwakilan  perempuan  dalam  pem-
bentukan  peraturan  daerah  (perda)  sangat  diper- lukan  sebagai  pelaksanan  fungsi  DPRD  yaitu fungsi legislasi. Peran anggota DPRD perempuan dalam pembentukan perda terlihat dalam 3 (tiga ) tahapan yaitu:

## Pembentukan Komisi
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Ta- hun  2018  Tentang  Pedoman  Tata  Tertib  Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah  Provinsi,  Kabupaten dan  Kota  untuk  menjalankan  tugas,  fungsi  dan wewenang,  DPRD  provinsi  mempunyai  Alat Kelengkapan  Dewan  yang  terdiri  dari  Pimpinan DPRD,  Badan  Musyawarah,  Komisi,  Bapemper- da, Badan Anggaran, Badan Kehormatan dan Alat kelengkapan  lain  yang  diperlukan  dan  dibentuk berdasarkan rapat paripurna.
Khusus  bagi  komisi,  setiap  anggota  DPRD, kecuali  Pimpinan  DPRD,  menjadi  anggota  salah satu  komisi.  Jumlah  komisi  dibentuk  sesuai dengan  Undang-Undang  mengenai  pemerintahan daerah.  Jumlah  keanggotaan  setiap  komisi ditetapkan  dengan  mempertimbangkan  perim- bangan  dan  pemerataan  jumlah  anggota  antarko- misi. Perimbangan dan pemerataan menjadi dasar pembagian setiap anggota DPRD ke dalam komi- si yang akan membahas setiap pembentukan per- da  sesuai  dengan  bidang  komisi  masing-masing. Perbandingan  jumlah  anggota  DPRD  laki-laki dan  perempuan  dalam  pembagian  komisi  di provinsi  Sumatera  Barat  periode  2014-2019  se- bagai berikut:
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 16, Nomor 1 2022 — CC-BY-SA 4.0 License
Halaman 23
Pengaruh Keterwakilan Perempuan Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat
Tabel 2
Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Periode 2014-2019 Laki-Laki Berdasarkan Komisi No Jabatan Jumlah 1 Anggota Komisi I 9 Orang 2 Anggota Komisi II 11 Orang 3 Anggota Komisi III 12 Orang 4 Anggota Komisi IV 15 Orang 5 Anggota Komisi V 11 Orang Total 58 Orang Sementara  anggota  DPRD  perempuan  dibagi ke  dalam  semua  komisi  DPRD  meskipun  secara jumlah tidak merata karena tidak berjumlah sama
di setiap komisi-komisi tersebut. Sebaran anggota DPRD  perempuan  provinsi  Sumatera  Barat  pada periode 2014-2019 dalam komisi sebagai berikut:

## Tabel 3
Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Periode 2014-2019 Perempuan Berdasarkan Komisi No Jabatan Jumlah 1 Anggota Komisi I 1 Orang 2 Anggota Komisi II 1 Orang 3 Anggota Komisi III 2 Orang 4 Anggota Komisi IV 1 Orang 5 Anggota Komisi V 2 Orang Total 7 Orang
Berdasarkan tabel di atas dapat terlihat bahwa anggota  DPRD  perempuan  provinsi  Sumatera Barat periode 2014-2019 belumlah merata secara jumlah  di  setiap  komisi  yang  dibentuk.  Jumlah anggota  DPRD  perempuan  terbanyak  ada  di  da- lam  komisi  III  yang  membidangi  keuangan  dan komisi V yang  membidangi kesejahteraan rakyat sebanyak  2  orang.  Sedangkan  komisi  I  yang membidangi pemerintahan, komisi II yang mem- bidangi  ekonomi  serta  komisi  IV  yang  mem- bidangi pembangunan hanya berisikan satu orang anggota DPRD perempuan.
Tidak  meratanya  jumlah  keanggotaan  DPRD perempuan  dalam  komisi  berhubungan  langsung dengan  jumlah  perempuan  yang  lolos  sebagai anggota  DPRD  yang  hanya  berjumlah  7  (tujuh) orang. Hal ini tentu sangat merugikan dalam pem- bahasan  terhadap  rancangan  peraturan  daerah (ranperda) di dalam  komisi. Sementara itu, pem- bahasan rancangan Perda oleh komisi bisa mengi- kutsertakan  komisi  lain  atau  alat  kelengkapan DPRD  terkait  berdasarkan  keputusan  DPRD. Pembagian ruang lingkup tugas komisi telah dia- tur  dalam  Peraturan  DPRD  tentang  Tata  Tertib DPRD  kemudian  dalam  pembagian  tugas  komisi telah  sesuai  dengan  penyelenggaraan  urusan
pemerintahan  yang  merupakan  kewenangan  dae- rah, dimana tugas dan wewenang komisi yaitu:
Memastikan  berjalannya  penyelenggara  uru- san  pemerintah  sesuai  ketentuan  perundang- undangan
Membahas rancangan perda Mengawasi pelaksanaan perda
Membantu penyelesaian masalah yang dihada- pi pimpinan
Menerima  dan  menindaklanjuti  aspirasi  yang diadukan masyarakat
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Dalam  pembahasan  rancangan  perda  inilah peran  anggota  komisi  akan  sangat  menentukan. Jika dalam pembahasan tidak mencapai kesepaka- tan maka pengambilan suara terbanyak akan men- jadi jalan keluar setiap keputusan komisi. Artinya semakin  banyak  anggota  akan  semakin  banyak pula  peluang  berhasilnya  sebuah  keputusan  dan sebaliknya  jika  semakin  sedikit  anggota  maka semakin  kecil  pula  peluang  berhasilnya  gagasan yang diperjuangkan.
Pengaruh Keterwakilan Perempuan Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat
Pengusulan Rancangan Peraturan Daerah
(Ranperda)
Peraturan  Daerah  (perda)  menjadi  salah  satu jenis peraturan perundang-undangan di Indonesia. Perda mempunyai kedudukan konstitusional yang jelas sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (6) UUD  1945.  Perda  memiliki  berbagai  fungsi  se- bagai  instrumen  kebijakan  untuk  menjalankan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Selain itu perda menjadi peraturan pelaksana dari peraturan perundang-undangan  yang  lebih  tinggi.  Perda harus  tunduk  pada  ketentuan  hierarki  peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, perda tidak boleh  bertabrakan  dengan  peraturan  perundang- undangan yang berada di atasnya.
Kewenangan pembentukan perda berada pada Kepala  Daerah  dan  DPRD  yang  ditetapkan  oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan ber- sama  DPRD.  Mengenai  dasar  kewenangan  pem- bentukan Peraturan Daerah diatur dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik indonesia Tahun 1945 yang berbunyi:
”Pemerintahan Daerah berhak menetapkan Per- aturan Daerah dan peraturan-peraturan lain un- tuk  melaksanakan  otonomi  dan  tugas  pembantu- an”.
Untuk itulah DPRD Provinsi diberikan  fungsi tugas dan wewenang yang dapat dijelaskan secara umum yaitu:
Membentuk peraturan daerah Anggaran Pengawasan
Di provinsi Sumatera Barat berdasarkan Pera- turan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Tata Cara  Penyusunan  Program  Pembentukan  Pera- turan  Daerah,  dibentuk  Program  Pembentukan Perda
(Propemperda) yaitu instrumen perencanaan  program  pembentukan  peraturan daerah  provinsi  yang  disusun  secara  terencana, terpadu, dan sistematis. Penyusunan Propemperda yang  dilaksanakan  oleh  DPRD  dan  pemerintah daerah  merupakan  langkah  awal  yang  akan menentukan efektifitas dan efisiensi pembentukan Perda (Lasatu, 2020).
Propemperda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu)  tahun  berdasarkan  skala  prioritas  pemben- tukan  Rancangan  Peraturan  Daerah.  Penyusunan Propemperda  dilaksanakan  oleh  DPRD  dan Pemerintah  Daerah.  Penyusunan  Propemperda  di lingkungan  DPRD  dikoordinasikan  oleh  Badan Pembentukan  Peraturan  Daerah  (Bapemperda)
dengan  menyampaikan  permintaan  pengajuan usulan  Propemperda  kepada  anggota  DPRD, fraksi dan komisi di lingkungan DPRD.
Bapemperda  atau  Badan  Pembentukan  Pera- turan Daerah merupakan alat kelengkapan DPRD yang  bersifat  tetap  dan  dibentuk  dalam  rapat paripurna dengan tugas yaitu:
Menyusun  rancangan  perda  terkait  dengan daftar urut rancangan perda sesuai dengan priori- tas  dan  diseratai  dengan  alasan  anggaran  setiap tahun di lingkungan DPRD
Menyiapkan rancangan perda
Melakukan  penetapan  konsep  terkait  dengan rancangan perda yang akan dibuat
Mengikuti  kegiatan  pembahasan  rancangan perda
Memberi  usulan  pertimbangan  terhadap rancangan perda
Mengikuti pertimbangan dan melakukan eval- uasi
Memberikan  masukan  kepada  pimpinan DPRD terkait dengan rancangan perda
Melakukan kajian terhadap perda
Membuat laporan akhir terkait dengan kinerja masa akhir anggota DPRD
Propemperda sejatinya  bukanlah  daftar  perda, akan  tetapi  Propemperda  menjadi  rencana  pem- bentukan  perda  yang  disiapkan  dan  disusun secara  bersama  oleh  Pemerintah  Daerah  dan DPRD.  Propemperda  menjadi  wujud  komitmen bersama  antara  Pemerintah  Daerah  dan  DPRD, sehingga  diharapkan  perda  yang  dibentuk  juga mentaati komitmen perencanaan tersebut.
Maka  dalam  pengusulan  ranperda  diperlukan komitmen kuat setiap anggota DPRD untuk men- taati Propemperda agar dapat menghasilkan perda yang  baik.  Hal  itu  juga  berlaku  bagi  setiap kepentingan  perempuan  dalam  perda  yang  akan terlihat  dari  setiap  perda  yang  dihasilkan.  Mes- kipun  perda  adalah  produk  politik  namun pengakomodiran  kepentingan  perempuan  juga menjadi keharusan. Maka rekapitulasi daftar per- da yang dibentuk DPRD provinsi Sumatera Barat mulai tahun 2015 hingga 2019 sebagai berikut:
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 16, Nomor 1 2022 — CC-BY-SA 4.0 License
Halaman 25
Pengaruh Keterwakilan Perempuan Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat
Gambar 1
Rekapitulasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015-2019
Berdasarkan  tabel  di atas dapat dilihat  bahwa secara umum peran perempuan dalam menghasilkan perda yang membawa kepentingan perempuan  belum  ada.  Padahal  Isu  kesetaraan jender  bukanlah  isu  yang  baru  terbukti  sejak  ta- hun  1984,  Pemerintah  Republik  Indonesia  telah meratifikasi Konvensi tentang Penghapusan Sega- la  Tindak  Diskriminatif  terhadap  Perempuan
Convention  on  the  Elimination  of  All  Forms  of Discrimination  Againts  Women (CEDAW)  me- lalui  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1984. Secara umum CEDAW memiliki tiga prinsip uta- ma  yaitu  prinsip  persamaan  hak  antara  laki-laki dan  perempuan,  prinsip  non-diskriminatif  khu- susnya yang berdasarkan jenis kelamin dan prin- sip  negara  berkewajiban untuk  mewujudkan  per-
Pengaruh Keterwakilan Perempuan Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat samaan  hak  di  bidang  sipil,  ekonomi  dan  sosial budaya.

## Pembahasan Peraturan Daerah (Perda)
Perda  menjadi  produk  legislasi  pemerintahan daerah, yakni kepala daerah dan DPRD sehingga perda merupakan hak legislasi berdasarkan UUD 1945  dari  pemeritahan  daerah  dan  DPRD. Rancangan  perda  dapat  berasal  dari  DPRD  atau Gubernur yang tertuang pada Pasal 140 Ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.  Rancangan  perda  harus  mendapat persetujuan bersama DPRD dan Gubernur. Tanpa persetujuan  bersama,  Rancangan  perda  tidak dibahas lebih lanjut. Rancangan perda yang sudah disetujui  bersama  oleh  DPRD  dan  Gubernur disampaikan  oleh  pimpinan  DPRD  kepada  Gu- bernur  untuk  ditetapkan  sebagai  perda.  Penyam- paian  Rancangan  perda  dilakukan  dalam  jangka waktu paling lama 7 hari, terhitung sejak tanggal persetujuan bersama. Rancangan perda ditetapkan oleh  Gubernur  atau  paling  lama  30  hari  sejak rancangan tersebut disetujui bersama yang tertera dalam Pasal 144 ayat (1), (2), dan (3) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Kemudian jika rancangan perda tidak ditetap- kan Gubernur dalam jangka waktu paling lama 30 hari  maka  rancangan  perda  tersebut  sah  menjadi perda dan wajib diundangkan dengan muatannya dalam Lembaran Daerah. Selanjutnya pengesahan
rancangan  perda  dilakukan  dengan  rumusan  ka- limat pengesahannya berbunyi “Peraturan Daerah dinyatakan  sah”  dengan  mencantumkan  tanggal sahnya yang diatur pada Pasal 145 ayat (1).
Dari  pembentukan  perda  tahapan  yang  paling menentukan  adalah  tahap  pembahasan  karena pada  tahap  inilah  perjuangan  setiap  anggota DPRD  akan  terlihat.  Dalam  Pasal  5  Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pemben- tukan  Peraturan  Perundang-undangan  dinyatakan bahwa  salah  satu  asas  Pembentukan  Peraturan Perundang-undangan  yang  baik  yaitu  asas keterbukaan  yang  dalam  proses  pembentukan peraturan  perundang-undangan  mulai  dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pemba- hasan  bersifat  transparan  dan  terbuka  sehingga seluruh  lapisan  masyarakat  memiliki  peluang yang  sangat  besar  untuk  memberikan  kritik  dan saran  dalam  proses  pembuatan  peraturan  perun- dang-undangan tersebut.
Tahapan  pembahasan  juga  menjadi  penting karena  peran  anggota  DPRD  perempuan  akan bisa  terlihat  dari  posisi  saat  pembahasan  sebuah perda.  Untuk  itu,  dalam  penelitian  ini  diambil data sampel pelibatan legislatif perempuan dalam pembentukan perda di provinsi Sumatera Barat 4 tahun terakhir.
Perda No. 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
Tabel 4 Tahap Laporan Umum dan Pendapat Akhir Fraksi No Partai Politik Jabatan Jumlah 1 Golkar Jubir 1 Orang 2 PAN - - 3 Gerindra - - 4 Nasdem - - 5 PKS - - 6 Hanura Ketua dan Sekretaris 2 Orang 7 PPP - - 8 PDI, PKB, PBB - - 9 Demokrat - - Total 3 Orang
Berdasarkan tabel di atas anggota DPRD per- empuan  provinsi  Sumatera  Barat  hanya  3  (tiga) orang  yang  terlibat  hingga  tahap  laporan  umum dan pendapat akhir fraksi dalam pembahasan per- da  No.  2  Tahun  2015  tentang  Perlindungan  dan Pemenuhan  Hak  Penyandang  Disabilitas.  Dari  3 (tiga)  anggota  DPRD  perempuan  tersebut  satu orang menjadi jubir partai dan dua orang di posisi
ketua dan sekretaris. Hal ini memperlihatkan po- sisi penting perempuan dalam pembahasan perda sehingga  dapat  bersuara  dan  berperan  dominan dalam  pembentukan  perda.  Perda  ini  bertujuan untuk  melindungi,  memenuhi  hak  asasi  manusia dan kebebasan dasar secara penuh dan setara bagi Penyandang Disabilitas. Selain itu, perda ini juga berfungsi  mewujudkan  kemandirian  dan  kese-
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 16, Nomor 1 2022 — CC-BY-SA 4.0 License Halaman 27
Pengaruh Keterwakilan Perempuan Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat jahteraan Penyandang Disabilitas; dan meningkat- kan kemampuan, kepedulian, dan tanggung jawab Pemerintah  Daerah,  serta peran  badan  usaha  dan masyarakat  dalam  perlindungan  dan  pemenuhan
hak Penyandang Disabilitas.
Perda  No.  4  Tahun  2016  tentang  Penyeleng- garaan Imunisasi
Tabel 5 Tahap Laporan Umum dan Pendapat Akhir Fraksi
Perda  ini  dibentuk  untuk  menyelenggarakan imunisasi  dengan  tujuan  menurunkan  angka kesakitan, kecacatan dan kematian akibat Penya- kit  yang  dapat  dicegah  dengan  imunisasi  (PD3I) di  provinsi  Sumatera  Barat,  tercapainya  cakupan imunisasi  dasar  lengkap  (IDL)  pada  bayi  sesuai target  RPJMN,  tercapainya  Universal  Child  Im- munization/UCI  (Prosentase  minimal  80%  bayi yang  mendapat  IDL  di  suatu  desa/kelurahan)  di seluruh  desa/kelurahan,  tercapainya  target imunisasi  lanjutan  pada  batita  dan  pada  anak sekolah,  tercapainya  validasi  Eliminasi  Tetanus Maternal  dan  Neonatal,  tercapainya  Eradikasi Polio dan tercapainya Eliminasi Campak dan Pen- gendalian  Penyakit  Rubela/  Congenital  Rubella Syndrome.
Dalam  pembahasan  perda  ini  anggota  DPRD perempuan  provinsi  Sumatera  Barat  hanya  3 (tiga)  orang  yang  terlibat  hingga  tahap  laporan umum dan pendapat akhir fraksi dalam pembaha- san  perda  No.  4 Tahun  2016  tentang  Penyeleng-
garaan  Imunisasi.  Dari  3  (tiga)  anggota  DPRD perempuan tersebut satu orang menjadi jubir par- tai yaitu PKS dan dua orang di posisi wakil ketua dan  bendahara  dari  partai  Hanura.  Hal  ini  mem- perlihatkan posisi penting perempuan dalam pem- bahasan  perda  sehingga  dapat  bersuara  dan  ber- peran dominan dalam pembentukan perda.
Perda  No.  5  Tahun  2017  tentang  Penyeleng- garaan Keolahragaan
Pembentukan  perda  tentang  Penyelenggaraan Keolahragaan  ini  memiliki  maksud  untuk  men- dukung pencapaian tujuan keolahragaan nasional, meningkatkan  budaya  olahraga  masyarakat  yang terwujud  dari  masyarakat  yang  mengetahui,  me- mahami,  mengerti, melaksanakan dan menikmati manfaat  olahraga,  melestarikan  warisan  budaya dan tradisi daerah di bidang olahraga dan meman- tapkan  daya  saing  daerah  dalam  kompetisi olahraga di lingkup nasional maupun internasion- al.
No Partai Politik Jabatan Jumlah 1 Golkar - - 2 PAN - - 3 Gerindra - - 4 Nasdem - - 5 PKS Jubir 1 Orang 6 Hanura Wakil Ket- ua dan Bendahara 2 Orang 7 PPP - - 8 PDIP, PKB, PBB - - 9 Demokrat - - Total 3 Orang
Tabel 6 Tahapan Laporan Umum dan Pendapat Akhir Fraksi No Partai Politik Jabatan Jumlah 1 Golkar - - 2 PAN - - 3 Gerindra - - 4 Nasdem - - 5 PKS - - 6 Hanura Sekretaris dan Anggota 2 Orang 7 PPP - - 8 PDIP, PKB, PBB - - 9 Demokrat - - Total 2 Orang
Pengaruh Keterwakilan Perempuan Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat
Dengan  adanya  Peraturan  Daerah  tentang Penyelenggaraan  Keolahragaan  Provinsi  Su- matera  Barat  ini,  diharapkan  dapat  menjadi  pe- doman  bagi  Pemerintah  Daerah,  masyarakat, pelaku olahraga serta dunia usaha dalam  menye- lenggarakan  keolahragaan  di  Sumatera  Barat  se- hingga  Penyelenggaraan  Keolahragaan  tersebut dapat  diwujudkan  dengan  penuh  keadilan,  trans- paran, akuntabel serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya  untuk  memuwujudkan  tujuan pembangunan daerah di Provinsi Sumatera Barat.
Dalam  pembahasan  perda  ini  anggota  DPRD perempuan  provinsi  Sumatera  Barat  hanya  2 (dua)  orang  yang  terlibat  hingga  tahap  laporan umum dan pendapat akhir fraksi dalam pembaha- san perda 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.  Dari  2  (dua)  anggota  DPRD  per- empuan  tersebut  satu  orang  menjadi  sekretaris
dan  satu  menjadi  anggota  dari  satu  partai  yaitu Hanura. Hal ini memperlihatkan minimnya posisi perempuan  dalam  pembahasan  perda  sehingga dapat bersuara dan berperan dominan dalam pem- bentukan perda.
Perda No. 7 Tahun 2018 Tentang Nagari Melalui Perda yang ini, nagari sebagai kesatu- an  masyarakat  hukum  adat  dikembalikan  kepada jati  dirinya  sebagai  penyelenggara  pemerintahan terdepan berdasarkan hukum adat. Sejalan dengan itu,  pemangku  adat  pada  masing-masing  nagari dipulihkan  kedudukannya  sebagai  penyelenggara pemerintahan  nagari,  tidak  lagi  sebagai  lembaga adat  yang  diasingkan  dari  urusan  pemerintahan. Sebagaimana  diketahui  dan  dialami  sendiri  oleh masyarakat Sumatera Barat bahwa sampai saat ini keberadaan  nagari  sebagai  kesatuan  masyarakat hukum adat masih hidup.
Tabel 7 Tahapan Laporan Umum dan Pandangan Akhir Fraksi No Partai Poli- tik Jabatan Jumlah 1 Golkar - - 2 PAN - - 3 Gerindra - - 4 Nasdem - - 5 PKS - - 6 Hanura Anggota 2 Orang 7 PPP - - PDIP, PKB, PBB - - Total 2 Orang
Pembahasan  perda  ini  anggota  DPRD  per- empuan  provinsi  Sumatera  Barat  hanya  2  (dua) orang  yang  terlibat  hingga  tahap  laporan  umum dan pendapat akhir fraksi dalam pembahasan per- da No.  7  Tahun  2018  Tentang  Nagari .  Dari  2 (dua) anggota DPRD perempuan tersebut keduan- ya  hanya  anggota  dari  satu  partai  yaitu  Hanura. Hal  ini  memperlihatkan  sangat  minimnya  posisi perempuan  dalam  pembahasan  perda  sehingga dapat bersuara dan berperan dominan dalam pem- bentukan perda.
Kondisi ini tentu sangat merugikan perempuan dalam memberikan masukkan dalam perda naga- ri.  Padahal  nagari  sebagai  kesatuan  masyarakat hukum  adat  memiliki  filosofis  Adat  Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, dalam filoso- fis  ini  terkandung  nilai-nilai  sosial,  budaya,  aga- ma dan adat, sehingga nilai itu perlu dijaga keles- tariannya  dan  hidup  di  masyarakat  sebagai  nilai
kehidupan.  Untuk  itu,  pengaturan  dengan  nilai- nilai adat dan agama serta kewenangannya sangat diharapkan  oleh  masyarakat  Sumatera  Barat. Dengan  filosofis  hidup  bernagari  tersebut,  maka cita-cita  akan  hidup  bernagari  akan  dapat  ter- wujud di Sumatera Barat.

## Penerapan  Teori  Keterwakilan  Perempuan  dalam Pembentukan Peraturan Daerah Sumatera Barat
Keterwakilan  perempuan  di  parlemen  pada dasarnya tak terlepas dari peran perempuan dalam ranah  publik  (Nabila  &  Alfandi,  2019).  Di  masa pemerintahan Abdurrahman Wahid, Presiden Re- publik Indonesia mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor  9  Tahun  2000  tentang  Pengarusutamaan Jender  Dalam  Pembangunan  Nasional.  Instruksi Presiden tersebut diikuti dengan sebuah Pedoman Pengarusutamaan  Jender  Dalam  Pembangunan Nasional.  Selanjutnya  di  tingkat  daerah  dalam rangka penerapan Instruksi Presiden No. 9 Tahun
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 16, Nomor 1 2022 — CC-BY-SA 4.0 License Halaman 29
Pengaruh Keterwakilan Perempuan Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat
2000  tentang  Pengarusutamaan  Jender  Dalam Pembangunan  Nasional,  Menteri  Dalam  Negeri mengeluarkan  Keputusan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor  132  tahun  2003  tentang  Pedoman Pengarusutamaan Jender di Daerah yang kemudi- an  diperbarui  oleh  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri  Nomor  15  Tahun  2008  tentang  Pedoman Umum  Pelaksanaan  Pengarusutamaan  Jender  di Daerah (Kemenkumham, 2011).
Dengan  dikeluarkannya  Peraturan  Menteri Dalam  Negeri  tersebut,  diharapkan  dapat digunakan oleh Pemerintah Daerah sebagai acuan dalam  penyelenggaraan  pemerintahan,  pem- bangunan dan pelayanan masyarakat, termasuk di dalam  perumusan  Peraturan  Daerah.  Melalui pemahaman  yang  tepat  terhadap  konsep kesetaraan  jender  Pemerintah  Daerah  diharapkan dapat dalam merumuskan Peraturan Daerah yang sensistif  terhadap  jender  sehingga  pengarusuta- maan jender di dalam penyelenggaran pemerintah dan  pembangunan  di  daerah  dapat  benarbenar terwujud.
Untuk menerapkan kesetaraan gender dan ket- erwakilan perempuan, maka pemerintah memben- tuk  metode  alur  kerja  analisis  gender  yaitu Gen- der  Analisys  Pathway (GAP).  Analisis  gender merupakan  proses  analisis  data  secara  sistematis tentang  kondisi  laki-laki  dan  perempuan  khu- susnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.
Pedoman  umum  pelaksanaan  pengarusuta- maan  gender  degan  metode  GAP  di  daerah  ber- tujuan :
Memberikan  acuan  bagi  aparatur  Pemerintah Daerah dalam menyusun strategi pengintegrasian gender  yang  dilakukan  melalui  perencanaan, pelaksanaan,  penganggaran,  pemantauan,  dan evaluasi  atas  kebijakan,  program,  clan  kegiatan pembangunan di daerah;
Mewujudkan  perencanaan  berperspektif  gen- der melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan,  potensi,  dan  penyelesaian  permasala- han laki-laki dan perempuan;
Mewujudkan  kesetaraan  dan  keadilan  gender dalam  kehidupan  berkeluarga,  berbangsa,dan bernegara;
Mewujudkan  pengelolaan  anggaran  daerah
yang responsif gender;
Meningkatkan  kesetaraan  dan  keadilan  dalam kedudukan,  peranan,  dan  tanggung  jawab  laki- laki  dan  perempuan  sebagai  insan  dan  sum- berdaya pembangunan; dan
Meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan.
Hal ini diprogramkan karena masih minimnya porsi  keterwakilan  perempuan  di  lembaga  legis- latif  Indonesia  menjadi  sebuah  keniscayaan, sebab jika dibandingkan dengan negara-negara di ASEAN saja Indonesia hanya menempati pering- kat  6  (enam)  di  bawah  Filipina,  Laos,  Vietnam, Singapura  dan  Kamboja.  Kondisi  ini  diperparah dengan  rendahnya  komitmen  partai  politik  untuk mengusung  caleg  perempuan  yang  benar-benar berkualitas  berasal  dari  kaderisasi  partai  politik. Namun yang terjadi partai politik lebih cenderung hanya mengusung caleg perempuan yang terafili- asi sebagai anak, istri atau keluarga pejabat publik laki-laki.  Sehingga  tidak  jarang  status  kekeluar- gaan itu ditampilkan sebagai promosi diri di bali- ho-baliho  untuk  berkampanye  padahal  caleg  ter- sebut  tidak  punya  visi  dan  misi  serta  gagasan yang  mampu  meyakinkan  rakyat  untuk  mem- ilihnya (Chandra SY, 2019).
Pelaksanaan  pengarusutamaan  gender  di provinsi  dilakukan  oleh  Gubernur  dengan menetapkan  Badan/Dinas/Dinas  yang  mem- bidangi  tugas  pemberdayaan  masyarakat  sebagai koordinator  penyelenggaraan  pengarusutamaan gender  di  provinsi.  Dalam  upaya  percepatan pelembagaan pengarusutamaan gender di seluruh SKPD  provinsi  dibentuk  Pokja  PUG  Provinsi. Gubernur  menetapkan  Ketua  Bappeda  sebagai Ketua  Pokja  PUG  Provinsi  dan  Kepala  Badan/ Dinas  Pemberdayaan  Masyarakat  Desa  sebagai Kepala  Sekretariat  Pokja  PUG  Provinsi.  Namun dalam  pelaksanaannya  ditemukan  resistensi  ter- hadap anggota DPRD perempuan dalam beberapa tahap pembentukan perda yakni:
Resistensi dalam Pengusulan Peraturan Daerah Setiap  anggota  DPRD  harus  memiliki  wawa- san  dan  pengetahuan  luas  agar  dapat  memahami semua  permasalahan  ada.  Pengetahuan  dan  wa- wasan  lebih  luas  juga  dibutuhkan  dalam merancang serta merumuskan berbagai kebijakan publik semaksimal dan optimal terkait kondisi di wilayah kerja masing masing anggota DPRD. Di antara  setiap  masa  sidang  ada  masa  anggota DPRD  berhenti  bersidang  yang  disebut  masa reses setiap anggota mengunjungi daerah pemili-
Pengaruh Keterwakilan Perempuan Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat han  masing-masing  dan  menyerap  aspirasi masyarakat  serta  menyampaikan  hasil  hasil kegiatan DPRD. Reses dilakukan tiga kali dalam satu tahun paling lama enam hari kerja dalam satu kali reses.
Makna kunjungan kerja anggota DPRD sangat penting sebagai inspirasi mengenai hal-hal terten- tu yang bisa dijadikan masukan untuk merancang dan menyusun perda. Dengan melakukan kunjun- gan  kerja  anggota  DPRD  mendapatkan  banyak masukan  tentang  berbagai hal  yang  dapat  dijadi- kan bahan pertimbangan saat merancang perda.
Sementara  itu,  masa  reses  merupakan  waktu yang  memungkinkan  setiap  anggota  DPRD  be- rada  di  luar  ruang  sidang  komisi.  Seluruh  dana reses  untuk  setiap  anggota  DPRD  dipenuhi  dari Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah (APBD).  Hal lain yang ditanggung dan dimasuk- kan dalam dana reses adalah akomodasi termasuk sewa  gedung  dengan  segala  perlengkapannya, konsumsi,  serta  transportasi.  Sementara  itu, jumlah  peserta  atau  konstituen  yang  harus  ter- lapor hadir dalam pertemuan minimal 600 orang. Anggota Dewan memiliki gaya dan cara masing- masing dalam masa reses itu. Misalnya, sebagian perempuan  anggota  DPRD  mempersiapkan  per- temuan dalam bentuk seminar. Mereka menyajikan makalah sesuai dengan bidangnya di komisi  DPRD.  Setelah  itu  dibuka  forum  tanya jawab dengan para konstituen. Ada juga di antara mereka  sengaja  menyosialisasikan  program- program  pemerintah  untuk  mendapat  kan  umpan balik  ( feedback )  dari  para  konstituen.  Sehub- ungan  dengan  itu,  masyarakat  berhak  mem- berikan masukan secara lisan atau tertulis kepada DPRD dalam rangka penyiapan, atau pembahasan rancangan  peraturan  perundang-undangan  dan rancangan peraturan daerah (Bunga, 2020).
Para konstituen sendiri umumnya menganggap seluruh  anggota  DPRD  mengetahui  dan  me- mahami  segala  macam  persoalan.  Bahkan,  be- berapa  forum  pertemuan  berjalan  tidak  sesuai dengan keinginan komisi, karena konstituen tern- yata  melangkah  lebih  jauh  dengan  mengajukan sejumlah  pertanyaan  kritis  terkait  pembangunan dan masyarakat di luar perkiraan anggota DPRD. Cara  mengelola forum-forum  pertemuan tersebut juga  beragam.  Bisa  dilakukan  sesama  anggota fraksi atau dilakukan sendiri-sendiri. Bahkan, ada beberapa perempuan anggota DPRD mengundang dan  mengikutsertakan  para  pejabat  satuan  kerja perangkat daerah (SKPD), sehingga aspirasi kon- stituen  dapat  didengar  langsung  dan  ditanggapi
oleh  pihak  pemerintah  yang  menangani  bidang terkait.  Ada  juga  perempuan  DPRD  dalam  masa reses itu menyertakan jejaring dari kalangan LSM untuk bantu menyerap aspirasi konstituen dengan perspektif yan berbeda.
Untuk menyerap aspirasi konstituen mengenai masalah  tertentu,  beberapa  perempuan  anggota DPRD biasanya akan menyiapkan dan menyusun rencana  khusus  dalam  forum-forum  pertemuan pada masa reses itu. Misalnya, mengangkat tema terkait pemberdayaan perempuan, seperti kesehatan  reproduksi  dan  pendidikan  politik. Secara  keseluruhan,  perempuan  DPRD  memiliki kepedulian  cukup  tinggi  dalam  upaya  mencapai kesetaraan  dan  keadilan  gender.  Bahkan,  ada  di antara  perempuan  DPRD  yang  mencoba  me- madukan  tema-tarian  tersebut  dengan  program lain sesuai misi yang diemban oleh komisi mere- ka.
Semua materi yang diperoleh dan diserap dari masa  bisa  menjadi  bahan  untuk  diusulkan  oleh fraksi. Sebenarrnya masa reses setiap empat bulan sekali  itu  sangat  bermanfaat  dilaksanakan sungguh-sungguh oleh semua pihak yang terlibat. Dengan  memperoleh  masukan  dan  umpan-balik langsung  dari  konstituen,  anggota  DPRD  dapat membaca dan menganalisis kondisi sesungguhnya yang  dihadapi  konstituen  mereka,  merupakan modal sangat berharga bagi penyusunan ayat per- baikan  peraturan  daerah  demi  kebutuhan  dan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Hal yang sebenarnya dikehendaki dalam pros- es  pengusulan  rancangan  perda  itu  adalah  soal tema  atau  jenis  peraturan  yang  akan  diajukan. Sebagaimana disebutkan dalam Bab I pasal 1 Un- dang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan, perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah. Sementara itu, dalam Bab III Pasal 12  disebutkan  bahwa,  Materi  muatan  perda  ada- lah  seluruh  materi  muatan  dalam  rangka  penye- lenggaraan  otonomi  daerah  dan  tugas  pembantu- an,  dan  menampung  kondisi  khusus  daerah  dan penjabaran lebih  lanjut  dari  Peraturan  perundang undangan  yang  lebih tinggi.  Salah  satu  prasyarat utama  peraturan  daerah,  sama  seperti  pemben- tukan  peraturan  perundang-undangan  lainnya, adalah mengandung kejelasan tujuan yang dalam konteks ini berarti harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
Secara  umum,  berbasis  tata  aturan  tersebut, penyus  rancangan  perda  senantiasa  disertai
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 16, Nomor 1 2022 — CC-BY-SA 4.0 License
Halaman 31
Pengaruh Keterwakilan Perempuan Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat dengan  berbagai  prasyarat.  Bagian  ini  akan melihat  dan  menelusuri  tahap  demi  tahap penyusunan  dan  pengesahan  perda,  akan  tampak dinamika  yang  berlangsung  di  dalamnya  dan memungkinkan  kita  memperoleh  pemahaman lebih jauh mengenai proses penyusunan perda di lembaga DPRD. Dalam konteks itu, pengambilan keputusan  untuk  menentukan  tema  yang  akan diajukan sebagai rancangan perda hanya mungkin dilakukan  oleh individu  yang  memiliki  integritas tinggi.
Proses pembentukan rancangan perda tersebut dicermati sepintas lalu, maka itu adalah salah satu fenomena  vang  tampak  terang-benderang.  Ada kenyataan  lain  yang  berbeda  terkait  inisiatif  per- empuan  anggota  DPRD  yang  cenderung  enggan mengajukan  inisiatif.  Sikap  perempuan  anggota DPRD  dalam  proses legal  drafting ,  yang menyangkut usulan rancangan perda seperti itulah yang kemudian memperlihatkan kurang terampil- nya. Perempuan anggota DPRD dalam merespons dan  mengajukan  inisiatif.  Mereka  seolah-olah tidak memahami apa yang seharusnya dimainkan sebagai anggota DPRD yang sesungguhnya mem- iliki  peran  sangat decisive dalam  menentukan arah, gerak, isi perda.
Resistensi Dalam Pembahasan Peraturan Dae- rah
Sebagaimana  diamanatkan  Instruksi  Presiden Nomor  9  Tahun  2000  tentang  Pengarusutamaan Gender  dalam  Pembangunan  Nasional,  setiap rancangan  perda  harus  responsif  gender.  Ke- bijakan atau peraturan yang responsif gender per- lu  mempertimbangkan  kebutuhan  laki-laki  dan perempuan, sedangkan peraturan yang netral gen- der  mempertimbangkan  laki-laki  dan  peremp secara  sama  tanpa  memandang  perbedaan  kebu- tuhan  kedua  jenis  kelamin  itu,  sementara  pera- turan  yang  bias  gender  hanya  memperhatikan kebutuhan  salah  satu jenis  kelamin  deng  menga- baikan jenis kelamin yang lain. Dapat dikatakan, keber  adaan  aturan  perundangan  yang  responsif gender  merupakan  sebuah  perkembangan  pro- gresif dalam sistem legislasi di Indonesia. Dalam bab-bab  sebelumnya  dipaparkan  bahwa  per- juangan  perempuan  Indonesia  sebelum  diterbit- kannya Inpres No. 9 Tahun 2000 lebih merupakan perjuangan representasi.
Pasal  7  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan  menegaskan  perda  merupakan  bagian dari  peraturan  perundang-undangan  yang  berada di  urutan  paling  bawah  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  10  Ketetapan Majelis  Permusyawaratan  Rakyat,  Undang- Undang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang,  Peraturan  Pemerintah,  Peraturan  Presi- den. Pembentukan peraturan perundang- undangan,  termasuk  peraturan  daerah,  adalah pembuatan  peraturan  perundang-undangan  yang mencakup  tahap  perencanaan,  penyusunan,  pem- bahasan,  pengesahan  atau  penetapan,  dan pengundangan.  Pasal  1  UU  Nomor  12  Tahun 2011 juga menegaskan bahwa perda provinsi ada- lah peraturan perundang undangan yang dibentuk oleh DPRD provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur.
Tahap  perencanaan  penyusunan  perda  tingkat provinsi  dilakukan  dalam  program  legislasi  dae- rah  (prolegda),  yang  merupakan  instrumen perencanaan  program  pembentukan  perda  dan disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. Setidaknya,  dalam  perencanaan  perda,  ada  tiga bidang  yang  sela  menjadi  fokus  bahasan,  yaitu substansi peraturan, logika, bahasa (redaksional). Draft  perda  dibawa  dan  dibahas  di  ruang  sidang komisi. Rapat tersebut biasanya telah dijadwalkan jauh  hari  sebelumnya  oleh  Sekretariat  DPRD. Sidang-sidang  komisi  umumnya  dimulai  pada bulan Januari setiap tahun. Namun, jadwal sidang bisa  saja  berubah  karena  berbagai  pertimbangan dan terkait kegiatan anggota DPRD. Lama waktu pembahasan rancangan perda pun tidak sama.
Sementara  itu,  pembahasan  rancangan  perda tentang  bahasa,  sastra,  dan  aksara  Jawa  hanya sekitar  enam  bulan.  Tingkat  kerumitan  dan cakupan  rancangan  perda  tampaknya  cukup  me- mengaruhi  lama  waktu  pembahasan.  Kompleksi- tas  yang  ada  di  dalam  rancangan  perda  pun memungkinkan  terjadinya  perdebatan  yang berkepanjangan.  Penyusunan  Prolegda  dil- aksanakan  oleh  DPRD  dan  pemerintah  daerah, serta ditetapkan untuk jangka waktu 1 tahun ber- dasarkan  skala  prioritas  pembentukan  rancangan perda.  Penyusunan  dan  penetapan  Prolegda  itu dilakukan  setiap  tahun  sebelum  penetapan rancangan perda tentang APBD.

## Pengaruh Keterwakilan Perempuan Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat
Resitensi dalam Penetapan Peraturan Daerah DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat dae- rah  dan  lembaga  legislatif  daerah.  Sebagi  lem- baga  perwakilan,  DPRD  merupakan  representasi dari rakyat di daerah, sedangkan sebagai lembaga legislatif  daerah  menggambarkan  bahwa  ada  tu- gas  dan  tanggung  jawab  DPRD  membuat  dan menetapkan  perundang-undangan.  Sebagai  salah satu  unsur  penyelenggara  pemerintahan  daerah, DPRD  memiliki  fungsi  legislasi,  anggaran,  dan pengawasan.  Fungsi  legislasi  merupakan  fungsi DPRD  untuk  menyusun  dan  membentuk  perda bersama  kepala  daerah.  Setiap  rancangan  perda harus  dibahas  dan  disetujui  bersama  oleh  DPRD dan kepala daerah, meski pada dasarnya pemben- tukan  sebuah  perda  merupakan  kewenangan DPRD.
Pembentukan  sebuah  perda  dilaksanakan  me- lalui  tahap  perencanaan,  penyusunan,  pembaha- san,  evaluasi  terhadap  rancangan  perda,  serta penetapan atau pengesahan. Rancangan peraturan daerah  (raperda)  yang  diinisiasi  DPRD  dapat  di- ajukan  oleh  anggota,  komisi,  gabungan  komisi atau alat kelengkapan DPRD. Raperda yang telah disiapkan  harus  disampaikan  kepada  Pimpinan DPRD,  yang  selanjutnya  meminta  persetujuan anggota DPRD, melalui Rapat Paripurna, apakah raperda  tersebut  ditolak  atau  disetujui  menjadi perda.  Perda.  Jika  ditolak,  raperda  tersebut  tak akan  dibahas.  Jika  raperda  tersebut  disetujui  un- tuk  dijadikan  perda,  maka  akan  dibentuk  panitia khusus (pansus) melalui rapat paripurna.
Pimpinan  pansus  kemudian  menjelaskan raperda tersebut dalam rapat paripurna dan selan- jutnya  dilakukan  pembahasan  masing-masing komisi.  Sebelumnya,  Sekretariat  DPRD  akan menjadwalkan  waktu  penetapan  raperda  untuk menjadi  perda  dan  menyampaikannya  kepada komisi. Proses penetapan diawali dengan pemba- hasan  akademik  dalam  forum  yang  dihadiri  se
orang atau beberapa orang pakar di bidang terkait. Pertimbangan  dan  masukan  mereka  umumnya terkait dengan soal muatan ran cangan perda yang sedang dibahas. Forum tersebut juga meng hadir- kan  perwakilan  pemerintah  dari  badan  dan  dinas terkait untuk memberi masukan mengenai logika, bahasa, argumentasi, dan relevansi peraturan dae- rah yang akan ditetapkan.
Setelah pembahasan raperda di tingkat komisi disetujui,  di-  lanjutkan  pembicaraan  tahap  kedua melalui rapat  paripurna  DPRD  untuk  dimintakan persetujuan  menjadi  perda.  Rapat  paripurna  me- mang  merupakan tahap akhir dalam proses pem- bentukan  sebuah  perda,  tahap  formalisasi pengesahan  sebuah  peraturan  daerah.  Seluruh anggota DPRD diharapkan hadir dalam rapat itu, karena  sebuah  raperda  bidak  bisa  dan  ditetapkan dan  disahkan  menjadi  perda  bila  tingkat  ke- hadiran anggota dewan berada di bawah kuorum yang  telah  ditentukan  dalam  peraturan tata  tertib DPRD.
Setelah disetujui oleh Rapat Paripurna, Pimpi- nan  DPRD  akan  menyampaikan  materi  raperda kepada  gubernur  untuk  ditetapkan  dan  diun- dangkan.  Dalam  pelaksanaan  pembahasan  raper- da  hingga  disetujui  bersama  oleh  DPRD  dalam rapat paripurna, kemudian gubernur menandatan- gani raperda itu untuk ditetapkan menjadi Perda. Setelah penetapan, perda tersebut kemudian diun- dangkan dalam lembaran daerah, yang merupakan pemberi tahuan resmi bahwa perda bersangkutan telah memiliki daya ikat bagi masyarakat.

## IV. KESIMPULAN
Keterwakilan  perempuan  dalam  pembentukan peraturan  daerah  (perda)  sangat  diperlukan  se- bagai pelaksanan fungsi DPRD yaitu fungsi legis- lasi.  Peran  anggota  DPRD  perempuan  dalam pembentukan  perda terlihat  dalam  3  (tiga )  taha- pan  yaitu:  pembentukan  komisi,  pengusulan

## Tabel 8
Resistensi Perempuan Anggota Dewan Dalam Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
Tahapan Alasan Re- sistensi Sasaran Resistansi Pembentukan Komisi Kuatnya Maskulinitas Dalam Fraksi Pengurus Fraksi Pembahasan Perda Anggapan Bahwa Pengetahuan Perempuan Tidak Cukup Memadai Anggota Dewan
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 16, Nomor 1 2022 — CC-BY-SA 4.0 License
Pengaruh Keterwakilan Perempuan Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat
rancangan  peraturan  daerah  (ranperda)  dan  pem- bahasan  peraturan  daerah.  Untuk  menerapkan kesetaraan  gender  dan  keterwakilan  perempuan, maka  pemerintah  membentuk  metode  alur  kerja analisis  gender  yaitu Gender  Analisys  Pathway (GAP). Namun dalam pelaksanaannya ditemukan resistensi  terhadap  anggota  DPRD  perempuan dalam  beberapa  tahap  pembentukan  perda  yaitu: tahap  pengusulan,  pembahasan  dan  penetapan peraturan daerah.

## DAFTAR PUSTAKA
Artina, D. (2020). Implikasi Putusan Mahkamah Kon- stitusi  Perempuan  Di  Dalam  Lembaga  Dewan Perwakilan  Daerah  Republik  Indonesia  Impli- cation Of The Constitutional Court Representa- tion In The Indonesia Regional . 8 (1). Bunga,  M.  (2020).  Model  Pembentukan  Peraturan Daerah  Yang  Ideal  Dalam  Penyelenggaraan Otonomi  Daerah. Jurnal  Hukum  &  Pem- bangunan , 49 (4), 818. https://doi.org/10.21143/ jhp.vol49.no4.2342
Hardjaloka, L. (2012). Potret Keterwakilan Perempuan dalam  Wajah  Politik  Indonesia  Perspektif. Jurnal Konstitusi , 9 (15), 28.
Lasatu,  A. (2020). Urgensi Peraturan Daerah Tentang
Program  Pembentukan  Peraturan  Daerah  Ter- hadap  Kinerja  DPRD. Jurnal  Ilmiah  Kebijakan Hukum , 14 (2),  201.  https://doi.org/10.30641/ kebijakan.2020.v14.201-222
Nabila, A. A., & Alfandi, A. (2019). Parlemen Melalui Gayatri Curriculum Program . 100–117. Helmi Chandra SY, Kesetaraan dalam Pemilu , Harian
Padang Ekspres, Sabtu 2 Maret 2019.
Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Panduan Praktis  Memahami  Perancangan  Peraturan Daerah , Edisi Kelima, 2011. Mariam  Budiarjo,1981, Partisipasi  dan  Politik ,  PT Gramedia, Jakarta.
Muhammad A.S Hikam, 1999, W acana Politik Hukum &  Demokrasi  Indonesia ,  Grafindo  Persada, Jakarta.
Subadjo,  Maria  Ulfah  dan  T.O  Ihromi,  1978, Peran dan Kedudukan Wanita , Gajah Mada Universi- ty Press, Yogyakarta.