e-ISSN : 2621-4105

## PENYELESAIAN DEBITUR WAN PRESTASI ATAS OBYEK JAMINAN FIDUSIA YANG TELAH DIDAFTARKAN

## Rahmat Hidayat, Soegianto Soegianto
Magister  Hukum Universitas Semarang, Semarang

## ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa Penyelesaian debitur wanprestasi  atas  obyek  jaminan  fidusia  yang    telah  didaftarkan.  Perusahaan pembiayaan  dalam  pemberian  kredit  pada  debitur  sering  kali  mengalami  persoalan terutama  pada  debitur  yang  wanprestasi,  pinjam  meminjam  melalui  lembaga pembiayaan dengan perjanjian baku antara perusahaan pembiayaan(kreditur) dengan debitur juga sering kali mengalami permasalahan,salah satunya atas ketidak pahaman terhadap peraturan perundangan yang ada,kondisi ekonomi dan karakter dari debitur sering kali melakukana tindakan yang di larang oleh undang-undang seperti memindah tangankan  obyek  jaminan  fidusia.  Permasalahan  Penelitian  ini  adalah  Penyelesaian debitur wanprestasi atas obyek jaminan fidusia yang  telah didaftarkan sesuai dengan undang-undang No 42 tahun 199 tentang jaminan fidusia , dalam hal ini di terangkan tentang  proses  pendaftaran  jaminan  fidusia  dan  pelaksanaan  eksekusi  jaminan fidusia,bagaimana penyelesaian  debitur wanprestasi atas obyek jaminan fidusia yang telah  didaftarkan  sesuai  dengan  undang-undang  No  42  tahun  1999  tentang jaminanfidusia  dan  akibat  hukumnya  bagi  debitur  wanprestasi  yang  memindah tangankan obyek jaminan fidusia ke pada pihak ketiga sedangkan jaminan fidusianya sudah didaftarkan. Metode Penelitian dengan metode pendekatan yuridis  normative. Kredit  yang  diberikan  dengan  jaminan  fidusia berdasarkan  kepercayaan  terhadap debitur    karena    barang    yang  menjadi    jaminan    tetap    berada    dibawah    tangan penguasaan    debitur.  Adapun  hambatan  yang  sering  terjadi  pada  saat  debitur wanprestasi kreditur sering mengalami kesulitan pada saat akan melakukan eksekusi obyek  jaminan  fidusia  dikarenakan  objek  jaminan  fidusia  tersebut  sudah  di  pindah tangankan oleh debitur, padahal eksekusi merupakan bagian dari proses penyelesaian sengketa hukum sebagai upaya terakhir kreditur untuk merealisasikan haknya secara paksa jika debitur tidak secara sukarela memenuhi kewajibannya.
Kata Kunci : Jaminan Fidusia; eksekusi obyek;  wanprestasi
e-ISSN : 2621-4105

## RESOLUTION OF DEBTOR DEFAULTS ON REGISTERED FIDUCIARY COLLATERAL OBJECTS

## Rahmat Hidayat, Soegianto Soegianto
Master of Law, University of Semarang, Semarang

## ABSTRACT
The purpose of this research is to find out and analyze the settlement of debtor defaults on registered fiduciary collateral objects.Financing companies in granting credit to debtors  often  experience  problems,  especially  on  debtors  who  default,  lending  and borrowing through financing institutions with standard agreements between finance companies (creditors) with debtors also often experience problems, one of which is due to lack of understanding of existing laws and regulations, economic conditions and the character of the debtor often take actions that are prohibited by law such as transferring  the  object  of  fiduciary  security.The  problem  of  this  research  is  the Settlement  of  defaults  on  debtor  fiduciary  objects  that  have  been  registered  in accordance  with  law  No.  42  of  199  concerning  fiduciary  guarantees,  in  this  case explained about the process of registering fiduciary guarantees and the execution of fiduciary  guarantees,  how  the  settlement  of  default  debtors  on  collateral  objects fiduciary which has been registered in accordance with law No. 42 of 1999 concerning fiduciary collateral  and its  legal  consequences  for  defaulted  debtors  who  move the object of fiduciary collateral to a third party while the fiduciary guarantee has been registered. The research method is normative juridical approach.
Credit granted  with  fiduciary  collateral  is  based  on  the  trust  of  the  debtor  because  the collateral  remains  in the  hands  of the  debtor.  As  for  the  obstacles that  often  occur when  debtors  default  on  creditors  often  have  difficulty  when  executing  fiduciary collateral  because  the  fiduciary  object  has  already  been  in  the  fiduciary  collateral object. transferred by the debtor, even though the execution is part of the legal dispute settlement  process  as  the  creditor's  last attempt  to  realize  his  rights  by force if  the debtor does not voluntarily fulfill his obligations.

## Keywords: Fiduciary guarantee; execution objects; default performance
e-ISSN : 2621-4105

## A. PENDAHULUAN
Perusahaan  pembiayaan  mempunyai  peranan  yang  besar  dalam  mendorong perekonomian  nasional,pada  umumnya  perusahaan  pembiayaan  dalam  menjalankan fungsinya  sebagai  pemberi  pinjaman  kredit  kepada  masyarakat  berupa  kredit pembiayaan kepada debitur.Pemberian kredit oleh perusahaan pembiayaan merupakan bisnis yang beresiko, terutama yang menyangkut dengan penyaluran dana kredit pada debitur.
Perjanjian pembiayaan kredit pada umumnya merupakan perjanjian baku antara perusahaan pembiayaan(kreditur) dengan debitur, Kepada debitur hanya diberi pilihan berupa ”  take  it  ”  or  ”  leave  it ”.  Jika  setuju  dengan  klausula  perjanjian  yang ditawarkan oleh pihak perusahaan pembiayaan maka terjadilah perjanjian kredit, tetapi jika tidak maka kredit tidak akan diberikan oleh perusahaan pembiayaan. Pada posisi demikian perusahaan pembiayaan berada pada tempat yang lebih kuat bila dilihat dari sisi  bisnis,  tetapi  bila  dilihat  dari  tujuan  pemberian  kredit  untuk  menunjang pembangunan  ekonomi,  maka  posisi  yang  tidak  seimbang  demikian  akan mendatangkan masalah. Keadaan demikian telah dirasakan oleh kalangan perusahaan pembiayaan dengan banyaknya kredit bermasalah atau kredit macet.Salah satu faktor yang menjadi penyebab kredit macet adalah besarnya nilai jaminan tidak sebanding dengan  pinjaman,karakter  dari  debitur  itu  sndiri  bahkan  ada  juga  debitur  yang mengalihkan  obyek  jaminannya  apabila  obyek  jaminan  tersebut  merupakan  benda bergerak.
Perjanjian  pembiayaan  kredit  yang  dilakukan  oleh  perusahaan  Pembiayayaan dengan  jaminan  benda  bergerak  berupa  kendaraan bermotor  diikat  dengan  fidusia sebagaimana    diatur    dalam    Undang-Undang    Nomor    42    Tahun    1999    tentang Jaminan  Fidusia.  Namun, dalam  prakteknya  seringkali  debitur  menyalah gunakan kepercayaan  kreditur    yaitu    dengan  wanprestasi  bahkan  memeindahkan  obyek jaminan  fidusia.  Ini  yang  sering  jadi  permasalahan    antara  perusahaan pembiayaan(kreditur)  dengan  debiturnya  dalam  hal  ini    bagaimana    penyelesaian debitur wanprestasi atas obyek fidusia yang telah didaftarkan sesuai  dengan undang
e-ISSN : 2621-4105
–undang  No  42  tahun  1999  tentang  jaminan  fidusia  yang    dilakukan  perusahaan pembiayayaan  sebagai  kreditur terhadap debitur yang wanprestasi .

## B. PERMASALAHAN
Berdasarkan uraian latar belakang sebagaimana yang telah dikemukakan diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah :
1. Bagaimana proses pendaftaran jaminan fidusia dan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia?
2. Bagaimana penyelesaian  debitur wanprestasi atas obyek jaminan fidusia yang telah didaftarkan  sesuai  dengan  undang-undang  No  42  tahun  1999  tentang  jaminan fidusia?
3. Bagaimana  akibat  hukumnya  bagi  debitur  wanprestasi  yang  mengalihkan  obyek jaminan  fidusia  ke  pada  pihak  ketiga  sedangkan  jaminan  fidusianya  sudah didaftarkan ?

## C. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  oleh  penulis  dalam  menyusun  penelitian ini  adalah sebagai berikut:
1. Metode Pendekatan
Berdasarkan  rumusan  masalah  dan  tujuan  penelitian,  maka  metode pendekatan  yang  digunakan  adalah  metode  pendekatan  yuridis  normatif    yaitu metode pendekatan dengan cara meneliti bahan pustaka dan data sekunder. 1
Penelitian  hukum  normatif  adalah  penelitian  hukum  yang  meletakan  hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. 2
2. Spesifikasi Penelitian
Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, deskriptif analisis.
3. Jenis dan Sumber Data
1 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2004, Penelitian Hukum Normatif (Jakarta :  Rajawali Pres), hlm.13
2 Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad , 2013 ,  Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris (Yogyakarta : Pustaka Pelajar), hlm.34
e-ISSN : 2621-4105
Sehubungan dengan metode pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif,  maka  penelitian  ini  dilakukan  dengan  studi  pustaka  yang  bersumber pada data sekunder.
4. Metode Pengumpulan Data
Data  sekunder  yang  merupakan  sumber  utama  dalam  penelitian  ini dikumpulkan dengan melakukan studi kepustakaan/ studi pusat dokumenter. Data sekunder dapat diperoleh di perpustakaan, pusat dokumentasi, arsip dan museum. 3 Dengan demikian studi ini untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat- pendapat  dan  pemenuan-penemuan  yang  berhubungan  dengan  pokok permasalahan. 4
5. Metode Analisis Data
Penelitian ini bersifat analisis kualitatif, yaitu menggambarkan, menjelaskan, serta  menganalisis  sejumlah  data  sekunder  yang  telah  diperoleh.  Penjelasan terhadap data dilakukan dengan menggunakan teori-teori dan norma-norma hukum yang  ada  sedangkan  keseluruhan  data  yang  diperoleh  disajikan  secara  kualitatif yaitu dalam bentuk uraian yang sistematis. 5

## D. PEMBAHASAN
1. Proses  pendaftaran  jaminan  fidusia  dan  pelaksanaan  eksekusi  jaminan fidusia.

## A. Proses pendaftaran jaminan fidusia
Pelayanan pendaftaran Jaminan Fidusia secara elektronik ( online system ). Dalam hal ini maka terbitlah PP No. 21 tahun 2015Pengaturan baru yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah ini, antara lain:
a. Adanya  kewajiban  bagi  Penerima  Fidusia,  kuasa  atau  wakilnya  untuk memberitahukan penghapusan Jaminan Fidusia. Pemberitahuan penghapusan tersebut  tidak  dikenakan  biaya.  Dengan  tidak  adanya  biaya  yang  dikenakan diharapkan  Penerima  Fidusia,  kuasa  atau  wakilnya  dapat  melakukan
3 Burhan Ashshofa. Metode Penelitian Hukum (Jakarta : Rineka Cipta), hlm. 104
4 Ronny Hanitijo Soemitro. Metode Penelitian Hukum dan Jumitri (Yogyakarta :Ghalia Indonesia), hlm.98
5 Soerjono Soekanto, Op.Cit,hlm.25
e-ISSN : 2621-4105
pemberitahuan  penghapusan  Jaminan  Fidusia  tersebut  dengan  sukarela  dan tanpa  beban.  Hal  ini  akan  memudahkan  bagi  Kementerian  Hukum  dan  Hak Asasi Manusia untuk melakukan pemantauan terhadap Jaminan Fidusia yang sudah berakhir atau akan berakhir jangka waktunya.
b. Besarnya biaya pembuatan akta Jaminan Fidusia ditentukan berdasarkan nilai penjaminan  yangmengacu  pada  besarnya  biaya  pembuatan  akta  yang  diatur dalam  Pasal  36  ayat  (3)  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  tentang Jabatan  Notaris  sebagaimana  telah  diubah  denganUndang-Undang  Nomor  2 Tahun  2014  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun2004 tentang Jabatan Notaris
c. Adanya  ketentuan  bahwa  seluruh  data  yang  diisi  dalam  permohonan pendaftaran  Jaminan  Fidusia,permohonan  perbaikan  sertifikat  Jaminan Fidusia, permohonan perubahan sertifikat JaminanFidusia, dan pemberitahuan penghapusan  sertifikat  Jaminan  Fidusia  secara  elektronik  sertapenyimpanan dokumen  fisiknya  menjadi  tanggung  jawab  Penerima  Fidusia,  kuasa  atau wakilnya.
d. Saat ini tidak hanya Notaris saja yang dapat mengakses pendaftaran Jaminan Fidusia. Pihak-pihak lain seperti multifinance maupun masyarakat dapat pula mengakses pendaftaran jaminan fidusia melalui www.ahu.go.id.
Menurut PP No. 21 tahun 2015 pasal 1 6 , Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia,  permohonan  perbaikan  sertifikat  Jaminan  Fidusia,  permohonan perubahan sertifikat Jaminan Fidusia, dan pemberitahuan penghapusan sertifikat Jaminan  Fidusia  diajukan  oleh  Penerima  Fidusia,  kuasa  atau  wakilnya kepada Menteri melalui sistem pendaftaran Jaminan Fidusia secara elektronik.
1. Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia
2. Perubahan sertifikat
3. Penghapusan Jaminan Fidusia
6 PP No. 21 tahun 2015 pasal 1
e-ISSN : 2621-4105
Apabila  Jaminan  Fidusia  hapus  karena  hapusnya  utang  yang  dijamin dengan fidusia, pelepasan hak atas Jaminan Fidusia oleh Penerima  Fidusia; atau musnahnya benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia, maka Penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya, wajib memberitahukan kepada Menteri dalam jangka waktu paling  lama  14  (empatbelas)  hari  terhitung  sejak  tanggal  hapusnya  Jaminan Fidusia.
Adapun  mengenai  jenis  dan  tarif  atas  jenis  penerimaan  negara  bukan pajak(PNBP) diatur dalam PP No 28 tahun 2019 disitu menerangkan tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan  pajak(PNBP) yang berlaku pada Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
B. Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia.
a) Eksekusi yang diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  1999 tentang  Jaminan Fidusia.
Pelaksanaan  eksekusi  jaminan  fidusia  diatur  di  dalam  pasal  29  sampai dengan  Pasal  34  Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  1999  Tentang  Jaminan Fidusia dan Berdasarkan ketentuan pasal 21 sampai dengan pasal 23 dan pasal 51 Peraturan    Otoritas    Jasa    Keuangan    Nomor    29/POJK.05/2014    tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.
Ojk  telah  melakukan  revice  atas  POJK  Nomor    29/POJK.05/2014      di lakukan  revice  ke  POJK  No.  35  tahun  2018  dan  No.  10  tahun  2019  tentang penyelenggaraan usaha perusahaan pembiyaan.
b) Eksekusi Jaminan Fidusia Berdasarkan Peraturan Kapolri No. 8 tahun 2011
Untuk proses pengamanan eksekusi  atas jaminan fidusia ini tercantum dalam  pasal  7  Peraturan  Kapolri  No.  8  tahun  2011,  dimana  permohonan pengamanan  eksekusi  tersebut  harus  diajukan  secara  tertulis  oleh  penerima jaminan  fidusia  atau  kuasa  hukumnya  kepada  Kapolda  atau  Kapolres  tempat eksekusi dilaksanakan.
e-ISSN : 2621-4105
2. Penyelesaian    debitur  wanprestasi  atas  obyek  jaminan  fidusia  yang  telah didaftarkan  sesuai  dengan  undang-undang  No  42  tahun  1999  tentang jaminan fidusia
Ketika  debitur  sudah  mengalami  gagal  bayar  dan  kreditnya bermasalah, maka perusahaan pembiayaan akan melakukan tindakan-tindakan penyelamatan  kredit.  Tindakan  penyelamatan  kredit  yang  dilakukan  oleh saudara  Kadarusman  yang  menjabat  sebagai  Claster  Collection  Headipada divisi  Collection  PT  Adira  Dinamika  Fulti  Finance  Tbk,  Perusahaan pembiayaan PT Adira Dinamika Fulti Finance Tbk,dalam menangani debitur yang  bermaslah  biasanya  melakukan  pendekan  persuasif  sampai  dengan upaya-upaya Hukum, Berdasarkan strategi penanganan Collection dibedakan menjadi:
a .  Front  End  (FE)
b.  Back  End  (BE)  Officer,
Strategi penanganan Konsumen OD dibedakan menjadi 3, yaitu :
1. Penanganan Konsumen Berdasarkan Karakter Konsumen (Judgemental)
a. Regular Good
b. Bad Character
Adapun  upaya    yang  dilakukan  perusahaan  pembiayaan  dalam  kegiatan perkreditan  terhadap  debitur  yang  mengalami  kesulitan  untuk  memenuhi kewajibannya, yang dilakukan antara lain melalui:
1) Rehabiltasi tanggal jatuh tempo;
2) Restructurisasi pembiayaan;
3) Pelunasan Khusus;
4) Eksekusi Obyek Jaminan Fidusia
Apabila upaya-upaya penyelamatan kredit seperti  telah dikemukakan diAtas  tidak  berhasil,  maka  penanganan  atau  upaya  penagihan  kredit  yang terakhir  adalah  dengan  melakukan  eksekusi  obyek  fidusia  hingga  proses hokum.
e-ISSN : 2621-4105
3. Akibat hukumnya bagi debitur wanprestasi yang mengalihkan obyek jaminan fidusia ke pada pihak ketiga sedangkan jaminan fidusianya sudah didaftarkan
Dalam    upaya    menanggulangi    pelanggaran  dimasyarakat  yang  dilakukan oleh para debitur yang  dapat  mengakibatkan  kerugian  terhadap  kreditor,dalam hal ini pemerintah  telah mengeluarkan  suatu  kebijakan  hukum  pidana  dalam bentuk  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  42  Tahun  1999  Tentang Jaminan    Fidusia.    Walaupun  perjanjian    fidusia    merupakan    perbuatan    privat dalam    perdata    namun    Undang-Undang    Jaminan    Fidusia    juga    mengatur perbuatan  pidana  serta  mengatur  sanksi pidananya  yang  terdapat  dalam  Pasal 35  dan  Pasal  36  Undang-Undang Jaminan  Fidusia.  Itu  artinya  bahwa sanksi pidana  masih  dibutuhkan  dalam  hal  privat  sekalipun  untuk  mengatur ketertiban umum dan keamanan masyarakat.
PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk sudah sering melakukan upaya hukum dengan  melaporkan  debitur  yang  mengalihkan  obyek  jaminan  fidusia  ke  pihak kepolisian ada beberapa debitur yang sudah di pidana karena perbuatannya tersebut dengan menggunakan pasal 35 atau pasal 36 UU No 42 tahun 1999.Saat dilakukan penyidikan  sulit  untuk  menjerat  pihak  –pihak  yang  bermain  dalam  pengalihan obyek  jaminan  fidusia  seperti  pihak  yang  turut  serta  mengalihkan  dan  yang menerima obyek jaminan fidusia karena tidak di sebutkan dalam UU No 42 tahun 1999.

## E. PENUTUP
Pendaftaran Jaminan Fidusia diajukan dalam jangka waktu paling lama 30 hari terhitung sejak tanggal pembuatan akta jaminan fidusia, Jaminan Fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal Jaminan Fidusia dicatat. Sertifikat Jaminan Fidusia ditandatangani  secara  elektronik  oleh  Pejabat  pada  Kantor  Pendaftaran  Fidusia. Sertifikat  Jaminan  Fidusia  dapat  dicetak  pada  tanggal  yang  sama  dengan  tanggal Jaminan Fidusia dicatat.Apabila terjadi kesalahan pengisian data dalam permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia yang diketahui setelah sertifikat Jaminan Fidusia dicetak, Penerima  Fidusia,  kuasa  atau  wakilnya  harus  mengajukan  permohonan  perbaikan sertifikat Jaminan Fidusia kepada Menteri. Permohonan perbaikan sertifikat Jaminan
e-ISSN : 2621-4105
Fidusia diajukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal  sertifikat  Jaminan  Fidusia  diterbitkan.  Persyaratan  untuk  dapat dilaksanakannya  eksekusi  terhadap  objek  jaminan  fidusia  diatur  dalam  Peraturan Kapolri  No.  8  tahun  2011,  untuk  melaksanakan  eksekusi  terhadap  objek  jaminan fidusia juga di atur di  dalam  pasal  29  sampai dengan  Pasal  34  Undang-Undang Nomor  42  Tahun  1999  Tentang  Jaminan Fidusia dan Berdasarkan ketentuan pasal 21 sampai dengan pasal 23 dan pasal 51  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor 29/POJK.05/2014  yang  diamandemen  dengan  POJK  35  tahun  2019  tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.

## DAFTAR PUSTAKA

## BUKU
Bambang Sugono, 2001, Metode Penelitian Hukum, Jakarta : Raja Grafindo. Burhan Ashshofa. Metode Penelitian Hukum (Jakarta : Rineka Cipta)
H.Salim  HS,  2007, Perkembangan  Hukum  Jaminan  di  Indonesia ,  Edisi  1,  Jakarta  : Raja Grafindo Persada.
H.Tan  Komelo,2006, Hukum  Jaminan  Fidusia,  Suatu  Kebutuhan  yang  didambakan, (Bandung : PT. Alumni)
Irma  Devita  Purnama  sari,  2001, Kiat-Kiat  Cerdas  Mudah  Dan  Bijak  Memahami Masalah HUKUM JAMINAN PERBANKAN” Cet-1(Bandung;Mijan). Munir Fuady, 1995, Hukum tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek (Leasing, Factoring, Modal Ventura, Pembiayaan Konsumen, Kartu Kredit) , Bandung  : Citra Aditya Bakti.
Purwadi  Patrik  dan  Kashadi,  2004, Hukum  Jaminan  Edisi  Revisi  dengan  UUHT , Semarang : Fakultas Hukum UNDIP,
Retnowulan  Sutantio,  1994, Perjanjian  Pembiayaan  Konsumen ,  Dalam  Pustaka Peradilan Proyek Pembinaan Tehnis Yustisial Mahkamah Agung R I ,Jakarta.
Ronny Hanitijo Soemitro. Metode Penelitian Hukum dan Jumitri (Yogyakarta :Ghalia Indonesia),
Satjipto Raharjo, 2006, Hukum Dalam Jagat Ketertiban , Jakarta : UKI Press.
Sidharta, 2000, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia , Grasindo, Jakarta.
Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji,  2004, Penelitian  Hukum  Normatif (Jakarta  : Rajawali Pres) . Subekti, 1995, Pokok-pokok Hukum Perdata, cet.27 (Jakarta : PT. Intermasa) Sudikno Mertokusumo, 2010, Mengenal Hukum , Yogyakarta : Universitas Atma Jaya. Surachmad Winarno, 2004, Dasar dan Teknik Research Pengantar Metodelogi Ilmiah (Bandung;CV Tarsito)
e-ISSN : 2621-4105

## UNDANG-UNDANG
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
POJK NO 29 tahun 2014, POJK NO 35 tahun 2019 Tentang Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiyaan.
PP No. 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Peraturan Kapolri No 8 Tahun 2011
Keputusan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  61  Tahun  1988  Tentang  Lembaga Pembiayaan

## INTERNET
https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4ff01dc573ebb/kewajiban-melunasi-utang-walau- obyek-jaminan-hilang/
https://irmadevita.com/2016/pembahasan-pp-no-21-tahun-2015-tentang-tata-cara- pendaftaran-jaminan-fidusia-dan-biaya-ajf-serta-dampaknya-bagi-notaris/