## KONFLIK TANAH BENGKOK DI PEDESAAN JAWA KONTEMPORER *
Heri Priyatmoko **
Abstract: Abstract: Abstract: Abstract: Abstract: This paper discusses the conflict of tanah bengkok (communal land managed by the village government) in Telukan village in early 21 st century. Villagers are depicted as calm and peaceful communities and lack of critical thinking. However, the hamonious life in Telukan village suddenly became a chaos due to the conflict related to tanah bengkok. The people recognize tanah bengkok as a property of the village that needs to be preserved. This land is usually located close to the village. Agrarian dispute was triggered by the lost of trust toward the village leaders and public figures who were supposed to conduct the ruislag of tanah bengkok. Some villagers felt that they were not involved in taking communal decisions by their leaders. The people’s disappoinment triggering them to established an organisation and several demonstrations. The com- munity was divided into several groups: those who support the ruislag, those who refuse, and status quo. This conflict was spread to the political sphere, showed in the election of Kepala Desa (head of village) and Badan Permusyawaratan Desa (Village’s Representative Board) . The disputing groups chose their own representatives in order to win the ruislag case. This signifies the evidences that the agrarian dispute impacted on the people’s socio-political lives.
KKKKKeywor eywor eywor eywor eywords ds ds ds ds: agrarian dispute, ruislag, tanah bengkok
Intisari
Intisari
Intisari Intisari Intisari:Tulisan ini membahas proses konflik tanah bengkok di Desa Telukan yang terjadi pada permulaan abad XXI. Masyarakat pedesaan dicitrakan komunitas yang tenang, jauh dari sikap kritis, dan hidup guyub rukun mendadak berubah dengan pecahnya konflik tanah bengkok. Tanah bengkok dipahami warga sebagai kekayaan desa yang harus dijaga dan umumnya berlokasi tidak jauh dari desa. Sengketa agraria ini dipicu oleh rasa ketidakpuasan masyarakat terhadap pamong desa dan tokoh masyarakat yang melakukan tukar guling tanah kas desa. Sebagian masyarakat merasa ditinggalkan oleh aparatur desa dalam mengambil keputusan penting itu. Akumulasi kekecewaan warga tersalurkan dengan membentuk organisasi Format dan melancarkan aksi demonstrasi yang digelar beberapa kali. Konflik tanah ini menyebabkan kehidupan desa sempat memanas dan masyarakat terbelah dalam beberapa kubu, yaitu mendukung ruislag, menolak, dan netral. Konflik atau ketegangan sosial merembet di ranah politik yang tercermin dalam pemilihan kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kelompok yang bersengketa masing-masing mengajukan jagonya demi memenangkan kasus tukar guling. Kenyataan ini menunjukkan bahwa konflik tanah telah berimbas pada kehidupan sosial-politik masyarakat.
Kata K Kata K Kata K Kata K Kata Kunci unci unci unci unci: konflik tanah, tanah bengkok, tukar guling
* Penelitian ini dikerjakan tahun 2006-2007.
Terima kasih kepada Dwi Ambar, Sri Asih, dan Metha Dwi yang membantu mencari data dan berdiskusi.
** Dosen Prodi Sejarah, Fakultas Sastra, Universitas Sanata Dharma. Email: heripriyatmoko@usd.ac.id

## A. Pendahuluan
Sejarah pedesaan merupakan sejarah yang khusus meneliti perihal desa atau pedesaan, masyarakat petani, dan ekonomi pertanian. Sebagai kesatuan teritorial dan administratif yang terkecil di Indonesia, desa belum begitu memperoleh
perhatian dari barisan peneliti disiplin ilmu sejarah. Adapun hasil yang banyak diteliti ilmuwan terkemuka sedikit saja memakai perspektif sejarah (Kuntowijoyo 1982). Belakangan, kajian tentang desa kembali semarak, terlebih adanya pengaruh otonomi daerah dan perkembangan industri di area pedesaan.
Mencermati perubahan dari kacamata historis, seperti perkembangan demograf i, laju proses monotisasi, ekologi pedesaan, maka sejarawan yang memotret lingkungan pedesaan kiranya akan menyodorkan gambaran lengkap mengenai

## 36
Bhumi Vol. 3 No. 1 Mei 2017
prospek pedesaan. Tema konflik pedesaan dalam kajian ilmiah sudah sering dikerjakan terutama oleh kalangan akademisi lintas disiplin. Akan tetapi, sorotannya cenderung ditekankan pada aspek sosiologis (sinkronik). Padahal, tema konflik pede- saan bila dikaji secara diakronis sangatlah penting lantaran dapat menelusuri akar konflik yang timbul.
Unsur kehidupan masyarakat Jawa di wilayah pedesaan lazimnya masih erat dalam ikatan komunal. Artinya, semangat berkumpul dan sikap saling membantu masih terekam dalam berbagai kegiatan masyarakatnya. Sebagaimana diterangkan Marbangun Hardjowirogo (1983), manusia Jawa memang selalu mementingkan rasa dan harmoni, berusaha untuk tidak berkonflik. Dalam kacamata ilmiah Franz Magnis Soeseno (1984), orang Jawa juga sangat dekat dengan nilai rukun . Sebagai masyarakat pertanian yang percaya kepada ke- utuhan dan keseimbangan jagad, maka keadaan rukun yakni situasi damai, bersatu, bersama, ora padudon (tidak bertengkar) antara para anggota masyarakat, nyaris merupakan obsesi bagi masya- rakat pedesaan Jawa.
Pemahaman ini dimantapkan lagi oleh Umar Kayam (1987) bahwa orang Jawa mengembangkan jatmika , hurmat , dan rukun yang edi peni dan adiluhung —jaringan idiom yang menjerat manusia Jawa untuk mencegah mereka menjadi manusia konfrontatif dan gemar berpetualang dengan kon- flik. Akan tetapi, sepanjang sejarah banyak sekali catatan tentang peristiwa paradoks dengan potret kehidupan seperti yang dikemukakan di atas. Seringkali konflik yang pecah di pedesaan biasanya dipicu ikhwal tanah, sehingga tidak jarang timbul ketegangan antar petani, atau petani dengan penguasa setempat.
Mengenai masalah pertanahan, Pusat Penelitian dan Pengembangan BPN RI mengaitkannya dengan dimensi hubungan subjek pertanahan dan hubungan objek pertanahan yang berdimensi kompleks dan multiaspek menyangkut seluruh aspek kehidupan masyarakat (Ipolsosbudhankam-
nas). Pada dasarnya perkara tersebut berkembang pada tiga hal, yakni terpenuhinya kebutuhan untuk mempertahankan hidup, terpenuhinya keperluan meningkatkan mutu kehidupan, dan tercukupinya kebutuhan untuk menguasai sumber-sumber kehi- dupan (Ahmad Nashih Luthf i 2015, 727). Tanah memang sangat berarti bagi siapapun, tanpa kecuali masyarakat yang bermukim di pedesaan sekalipun itu berupa tanah bengkok .
Kehidupan warga desa sangat akrab dengan keberadaan tanah bengkok atau lungguh yang nota- bene adalah tanah kas desa. Secara konseptual, tanah bengkok merupakan sawah-sawah yang diperuntukkan bagi pejabat untuk dimanfaatkan secara pribadi ( eindresume memandang hak pejabat atas sawah-sawah ini sebagai hak jabatan) dibagi dalam dua golongan, yaitu bagi para penguasa pri- bumi misalnya bupati dan wedana yang bertempat tinggal di perkotaan dan para lurah atau pejabat desa di pedesaan (Hiroyoshi Kano 1984). Ukuran besar-kecil gaji pamong tergantung dari seberapa banyak hasil panen dalam periode satu tahunan.
Demikian pula yang dialami di Desa Telukan, Grogol, Sukoharjo, Jawa Tengah. Gaji pejabat desa berupa tanah bengkok . Fakta yang menarik, desa tersebut bercirikan daerah semi-industri dengan pola pemikiran modern perkotaan, tetapi masih didominasi dengan tradisi pedesaan. Dengan ada- nya pengaruh modernitas, human behavior (perila- ku manusia) perlahan mulai berubah. Dalam kajian sejarah, gejala konflik pedesaan terjadi beriringan dengan perkembangan pola pemikiran dari suatu individu atau kelompok. Ketidakpuasan terhadap penguasa setempat bisa dijadikan dasar penyulut konflik. Tahun 2002, di Desa Telukan meletus kon- flik dengan pemicunya ialah tanah bengkok yang ditukarguling ( ruislag ).
Masyarakat setempat tergabung dalam kelom- pok Format (Forum Masyarakat Telukan) menen- tang keras aksi tukar guling tanah kas tersebut. Mereka mensinyalir, pihak aparatur desa melaku- kan KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme), selain
Heri Priyatmoko: Konflik Tanah Bengkok di Pedesaan Jawa ... : 35-50
mengabaikan aspirasi rakyat. Ada anggapan bahwa masyarakat Desa Telukan telah dirugikan milyaran rupiah. Kasus ruislag tanah bengkok membuahkan aksi protes di halaman Balai Desa Telukan, dilan- jutkan di depan gedung DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Sukoharjo.
Statemen paradoks digulirkan pihak kelurahan demi menepis tudingan Format di atas. Dikemu- kakan bahwa tukar guling dilakukan karena tanah kas desa untuk menggaji mereka, selama sepuluh tahun tidak produktif sebagai lahan pertanian sehingga perangkat desa kurang bersemangat dalam bekerja. Dua pernyataan di muka, menyu- ratkan persinggungan tajam antara kedua belah pihak. Dari paparan tersebut, apabila dirumuskan dalam bentuk pertanyaan, permasalah yang akan dikaji dalan tulisan ini adalah: Faktor apa saja yang menyebabkan munculnya konflik ruislag tanah bengkok di Desa Telukan? Bagaimana model ge- rakan sosial masyarakat desa dalam konflik? Apa dampak yang ditimbulkan dari adanya konflik tersebut?
Dalam menyoroti konflik tanah bengkok di pedesaan, perlu diuraikan mengenai pengertian konflik sosial. Dalam pemahaman umum, konflik ialah suatu kondisi dimana ada tujuan, hak, kepentingan atau kehendak dari pihak-pihak yang berbeda bertumpang tindih, bertabrakan atau berlawanan. Sering orang melihat konflik tatkala lahir ketegangan atau konfrontasi antar beberapa pihak yang berbeda. Sebagai misal, bila mereka marah, tidak saling menyapa, bertengkar, berkelahi atau meneror. Tetapi, sikap dan perilaku itu hanya gejala atau pengungkapan atas konflik, dan hen- daknya tidak dikacaukan dengan pengertian kon- flik itu sendiri. Kendati relasi kedua belah pihak tetap baik dan akrab tanpa konfrontasi, kalau mereka silang pendapat atau punya kepentingan berbeda atas suatu pokok yang sama, boleh disebut mereka tengah berkonflik
Dirunut dari terminologi, Webster (1966) mengemukakan bahwa istilah “ conflict ” di dalam
bahasa aslinya berarti suatu “perkelahian, pepe- rangan, atau perjuangan”, yaitu berupa konfrontasi fisik antara beberapa pihak. Lantas, sepotong arti ini dikembangkan menjadi “ketidaksepakatan yang tajam atau oposisi atas berbagai kepentingan, ide, dan lain-lain”. Def inisi ini juga dijabarkan oleh Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z Rubin (2004) bahwa konflik berarti persepsi mengenai perbedaan ke- pentingan, atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dapat dicapai secara serentak.
Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z Rubin mengemu- kakan bermacam strategi yang digunakan oleh berbagai pihak yang mengalami konflik sebagai berikut: [1] contending (bertanding) yaitu mencoba menerapkan solusi yang lebih disukai oleh salah satu pihak atas pihak lain. [2] yielding (mengalah) ialah menurunkan aspirasi sendiri dan bersedia menerima kurang dari yang sebetulnya diinginkan. [3] problem solving (pemecahan masalah) adalah mencari alternatif yang memuaskan aspirasi kedua belah pihak. [4] with drawing (menarik diri) yakni memilih meninggalkan situasi konflik, baik secara fisik maupun psikologis. [5] inaction (diam) adalah tak berbuat apapun.
Menyambung dengan aneka strategi itu, kajian ini juga hendak melihat model gerakan yang diam- bil oleh pihak yang berkonflik. Secara teoritis, Gidden (2009) menguraikan gerakan sosial sebagai “ collective attempts to furthera common interest or secure a commongoal through action outside the sphere of established institutions ”. Melalui pema- haman yang dipaparkan Giddens tersebut, setidak- nya terdapat tiga kata kunci yang penting, yakni “collective”, “interest” atau “goal” serta “ outside the sphere of established institutions” .
Beberapa karakteristik teori gerakan sosial atau kata kunci yang dirumuskan Giddens makin jelas dengan meninjau pemaparan Piotr Sztompka (2010) yang selama ini banyak dipakai peneliti sosial saat menelaah peristiwa gerakan sosial. Sztompka mendefinisikan gerakan sosial, yakni: (a) koletivitas

## 38
Bhumi Vol. 3 No. 1 Mei 2017
orang yang beraksi bersama; (b) tujuan bersama atas aksi ialah perubahan tertentu dalam masya- rakat mereka yang ditetapkan partisipan menurut cara yang sama; (c) kolektivitasnya relatif tersebar tetapi derajatnya lebih rendah ketimbang organisasi formal; dan (d) aksinya memiliki derajat spon- tanitas relatif tinggi tetapi tidak terlembaga dan bentuknya tak konvensional.

## B. Deskripsi Desa Telukan
Gambaran mengenai Desa Telukan penting dituliskan di sini. Desa tersebut berjarak tempuh 2 km dari Kecamatan Grogol, dan 5 km dari Kabu- paten Sukoharjo. Desa ini bercurah hujan 2.500 mm dalam jumlah 6 bulan dengan suhu rata-rata 34° C dan didukung bentang wilayahnya berupa dataran rendah. Wilayah tersebut termasuk dalam kategori desa cepat berkembang, yaitu desa yang mengalami aneka kemajuan, baik di sektor eko- nomi, pendidikan, kesehatan, keamanan dan ketertiban, sosial budaya maupun bidang kedau- latan politik masyarakatnya secara cepat rata-rata lebih dari 7% per tahun ( Pedoman Umum Penda- taan Prof il Desa 2003 ). Kendati demikian, desa masih butuh prioritas penanganan terutama soal politik dan sosial dalam agenda kerja pemerintahan desa.
Secara teritorial, wilayah Desa Telukan berba- tasan dengan Desa Pondok di sisi barat, Desa Grogol pada sebelah utara, bagian timur berbatasan Kecamatan Polokarto, serta sebelah selatan ber- batasan dengan Kecamatan Sukoharjo. Secara umum, Desa Telukan merupakan daerah yang potensial di sektor pertanian, luas sawah yang dita- nami menurut komoditas pertanian mencapai sekitar 3 hektar ditanami padi ladang dengan penghasilan 15 ton/hektar. Penghasilan dari komo- ditas buah-buahan yang paling besar, yaitu mangga dengan ukuran tanah 12 hektar dan jumlah panen 20 ton/hektar. Disusul komoditas buah pisang dengan jumlah 10 hektar dan jumlah panen 12 ton/ hektar.
Dari jumlah rumah tangga yang memiliki tanah pertanian menduduki urutan paling tinggi, yakni 751 RTP dan tidak bertanah pertanian 177 RTP. Lokasi penelitian ini tergolong padat tingkat penduduknya. Jumlah laki-laki sebesar 4.623 jiwa, perempuan sebanyak 4.232 jiwa dan total keselu- ruhan mencapai 9.275 cacah jiwa. Dari tingkat mata pencaharian penduduk, Desa Telukan didominasi oleh karyawan swasta mengingat merebaknya industri pabrik yang beroperasi di kawasan ini. Serapan tenaga kerja pun sebagian besar tertam- pung menjadi buruh pabrik. Buruh petani menem- pati urutan berikutnya. Kenyataan ini menimbang wilayah geografis desa cukup banyak ditemukan area persawahan maupun tegalan. Berikut ini daftar mata pencaharian penduduk Desa Telukan:

## Tabel 1. Mata Pencaharian Desa Telukan
Sumber: Monografi Desa Telukan 2003
Jika dicermati data keadaan penduduk berda- sarkan mata pencaharian sebagaimana tertera di tabel, bisa dipahami bahwa karyawan swasta lebih dominan. Tidak heran pabrik yang menjamur menyerap tenaga kerja hampir ribuan jiwa sebagai buruh pabrik. Fakta di atas memberi petunjuk ada- nya korelasi antara unsur pabrik dengan munculnya bibit konflik, yakni pengurukan tanah bengkok untuk calon pendirian sebuah pabrik plastik oleh investor atau pembelinya.

## C. Dinamika Konflik Tanah Bengkok
Dalam sejarah peradaban manusia, persoalan tanah (agraria) menjadi sumber perkara yang acap hangat di segala penjuru dunia. Kondisi tiga pilar
No Jenis Mata Pencaharian Jumlah 1 Buruh Tani 462 2 Petani 215 3 Wiraswasta 62 4 Pengrajin 33 5 PNS 642 6 Polri/TNI 323 7 Penjahit 65 8 Karyawan Swasta 1212 9 Tukang Kayu 99
Heri Priyatmoko: Konflik Tanah Bengkok di Pedesaan Jawa ... : 35-50
(penguasaan, pengelolaan, dan pemanfaatan hasil tanah), serta sumber agraria lainnya sering menga- lami perubahan pola maupun dampak sosial yang ditimbulkan. Hasilnya, di negara yang menerapkan regulasi agraria bisa ditemukan kualitas kesejah- teraan rakyatnya basis keadilan agraria.
Dalam pandangan William L Collier (1977), perkara tanah adalah hal menarik. Selain kekayaan penting bagi masyarakat pedesaan, tanah juga merupakan produksi alam. Terdapat empat poin kedudukan atas tanah yang perlu dijelaskan sebe- lum mengurai konflik tanah. Pertama, bentuk masyarakat industrial ditentukan oleh jalan yang ditempuh dalam upaya pembaharuan agraris. Kedua , pemecahan persoalan tanah yang menen- tukan. Ketiga , kedudukan politik petani dalam perubahan sosial. Keempat , hubungan tanah, tena- ga kerja dengan modal.
Sekian faktor di atas yang relevan sebagai pemi- cu dominan kasus tanah bengkok di Desa Telukan ialah poin kedua, meski faktor lainnya sukar diabai- kan pula lantaran masih bertemali. Sebelum konflik bengkok mencuat ke permukaan, beberapa apa- ratur desa termasuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan sejumlah tokoh warga Telukan menga- dakan musyawarah di balai desa. Pertemuan terse- but pembahasan perihal kondisi tanah bengkok . Bergulir suatu rencana, yakni tanah ini bakal dilakukan ruislag demi meningkatkan kesejah- teraan aparatur desa supaya mendukung iklim kerja para pamong.
Berdasarkan pengalaman sekian tahun, bengkok dikelola untuk upah gaji pemerintah desa agaknya tidak membuahkan hasil panen yang memuaskan dari beberapa kali panen tiap tahunnya. Alasan pamong menempuh jalan tukar guling ialah saluran irigasi tanah bengkok airnya tidak lancar sehingga memengaruhi kesuburan tanah pertanian dan tidak sesuai harapan. Tanah yang kurang subur ini berimbas pada kinerja pamong desa yang kurang bersemangat. Dengan alasan tersebut, aparatur desa bersikeras menukar guling.
Proses musyawarah diikuti puluhan warga Desa Telukan dengan menghasilkan putusan, yaitu tanah bengkok akan ditukar-guling dengan tanah bebe- rapa hektar di daerah Mojolaban. Sementara, posisi Pondok Solo Permai (PSP) dalam rumusannya adalah investor tunggal. Merujuk informasi warga, perihal tukar guling itu sebenarnya hanya sebatas wacana atau sosialisasi ide dan hasil keputusan ini belum disepakati secara kolektif. Pasca rapat, di- bentuk kepanitiaan yang mengurusi proses ruislag . Dalam struktur kepanitiaan, terpacak nama Budi Kardi (Ketua Fraksi PDIP Sukoharjo 2005-2009) sebagai ketua panitia. Sebelum gagasan tukar guling direalisasikan, akan dilakukan lagi musyawarah warga demi membahas persoalan prosedur tukar guling selanjutnya. Setelah lama menanti, warga mulai resah karena musyawarah tentang ruislag tidak kunjung digelar sebagaimana janji para pamong.
Tidak berselang lama, masyarakat setempat ter- kejut adanya keputusan bengkok telah ditukar- guling, dan Heri Sumampow sebagai investor. Fakta ini melenceng dari kesepakatan awal bahwa posisi PSP dulunya dinyatakan sebagai investor tunggal. Parahnya lagi, pemberitaan itu menghasilkan beberapa poin penting seputar mekanisme tukar guling. Keputusan ini berisi tanah bengkok dihargai Rp. 50.000/m², ditambah dana kompensasi satu milyar serta dibuatkan gedung serbaguna.
Masyarakat kecewa tiba-tiba tersiar kabar putusan ruislag , tanpa ada konfirmasi aparatur desa maupun panitia pelaksana. Sebagian warga marah lantaran aparatur desa dan panitia melangkah sen- diri tanpa didahului dengan pengumuman kepada warga. Tindakan ini dinilai menyalahi hasil musya- warah. Tahapan mereka bukan konfirmasi perse- tujuan pengadaan ruislag , melainkan keputusan mutlak karena proses tukar guling telah terlaksana.
Masyarakat tidak puas dan merasa dirugikan pamong desa bersama panitia. Beberapa hari ke- mudian, menyeruak aksi demo sebagai bukti tun- tutan terhadap aparatur desa yang melangkah

## 40
Bhumi Vol. 3 No. 1 Mei 2017
tanpa persetujuan warga. Sebelum aksi demonstra- si dilancarkan di balai desa, beberapa warga ber- koalisi memupuk kekuatan massa, juga mengu- atkan argumentasi. Rumah Bapak Kismo di Dukuh Ngarak-arak dipilih sebagai lokasi musyawarah penggalangan kekuatan. Demonstrasi pertama kali digelar pada bulan puasa. Aksi frontal dan paradoks itu membuahkan pendirian Format (Forum Masya- rakat Telukan).
Menarik bahwa gerakan yang mencerminkan rasa kekecewaan masyarakat ini mampu membikin panik aparatur desa yang tengah bekerja di balai desa. Pamong desa tidak menduga akan timbul konfrontasi semacam itu. Format dipimpin Fajar Karyananto, merangkap orator demonstrasi. Kritik tajam dilontarkan pihak Format, yaitu perkara bengkok dan lemahnya kinerja aparatur desa sela- ma ini. Dalam situasi yang mencekam itu, aparat kepolisian Sektor Grogol didatangkan untuk mengamankan lokasi supaya tidak meledak konflik yang lebih besar ataupun tindakan anarkis antara Format dengan aparatur desa.
Kepala Desa Sularman yang saat itu masuk kerja juga mengalami kepanikan. Sejurus kemudian, ia mengambil sikap berusaha meredam emosi For- mat dengan mengucapkan janji akan segera mengembalikan bengkok yang ditukar guling.
Untuk memegang janji, Format meminta kepala desa bersedia bertanda tangan di atas kertas mate- rai dan diketahui langsung oleh badan pengawas kinerja kepala desa bernama Subeno. Proses penan- datangan perjanjian pun selesai, akhirnya anggota Format membubarkan diri.
Dinamika politik masyarakat pasca demonstrasi masih bergejolak. Mengerucut persepsi bahwa aksi Format bisa dibenarkan, kendati ada pula yang menilai itu sebentuk arogansi warga. Di ruang publik (wedangan, lapangan, dll), warga setempat membicarakan perihal komitmen aparatur desa yang terkesan membohongi publik. Aparatur desa dicap tidak konsisten terhadap janji pelaksanaan tukar guling. Aneka pemikiran atau persepsi publik
membawa kondisi konflik mengalami suhu tidak teratur.
Pihak Format kembali menggelar demonstrasi di depan gedung serbaguna, tepatnya tanggal 8 Maret 2002. Menurut rencananya, hari itu Bupati Sukoharjo Bambang Riyanto, S.H. akan meresmi- kan gedung serbaguna. Mengikuti mekanisme tukar guling, gedung ini adalah bagian dari kom- pensasi. Sementara pamong desa sudah kehilangan pendukung, sebab kebijakannya merugikan warga. Padahal, dalam acara peresmian perlu tenaga dari warga untuk membantu kelancaran acara.
Tidak kehilangan akal, pamong desa yang sebagian dari mereka bertempat tinggal di lingkup RW VI, segera mengerahkan warga RW VI yang masih bisa diharapkan bantuannya. Dari segi substansi pemikiran, warga RW VI sebetulnya punya opini yang sejalan dengan Format dalam menentang pelaksanaan ruislag . Kenyataan ini terendus saat warga berkumpul membicarakan seputar kinerja dan tingkah laku pamong yang selama ini banyak melakukan anomali atau penyimpangan tidak mencerminkan sebagai anutan desa. Tapi ironis, perasaan itu tersingkir oleh rasa pekewuh dan rikuh. Rasa itu tumbuh dilatari unsur kekerabatan ( seduluran ), yang sudah teranyam dari para leluhur.
Sebagian pamong memang menenun tali persau- daraan dengan warga asli sekitar. Konsep persau- daran untuk masyarakat asli Desa Telukan sedari dulu tumbuh demikian kuat. Oleh karenanya, jika warga punya gelagat ikut menentang pamong desa, maka dinilai tidak wajar. Di pihak lain, warga pen- datang cenderung bersikap acuh tak acuh lantaan emoh mencampuri urusan. Mereka condong mengurusi kepentingan pribadi, kendati sesung- guhnya banyak dari mereka adalah silent majority . Format masih meluapkan kekecewaan atas tindakan pamong terkait persoalan ruislag dalam demontrasi susulan. Dalam gedung dipenuhi tamu undangan yang hendak menyaksikan perayaan peresmian gedung. Di luar gedung telah dipenuhi
Heri Priyatmoko: Konflik Tanah Bengkok di Pedesaan Jawa ... : 35-50
anggota Format berjumlah ratusan orang, dan situasi ini menyebabkan para tamu terkejut. For- mat kembali berunjuk rasa menuntut pengem- balian tanah bengkok yang ditukar guling. Haryono (Ketua II Format) meredam kepanikan tamu undangan dengan memberi penjelasan bahwa kedatangan Format tidak bermaksud mengacau- kan acara peresmian gedung. Namun sebaliknya, mereka hanya sekadar menumpang acara untuk menyampaikan aspirasi langsung kepada bupati mengenai tuntutan pengembalian tanah dan pengusutan penyelewengan tanah rakyat oleh aparatur desa. Sayang, tidak beberapa lama bupati menghilang. Diperkirakan meninggalkan gedung sebelum massa berdatangan.
Menurut informasi, bupati meninggalkan gedung melalui pintu belakang karena pintu depan gedung dipenuhi pengunjuk rasa. Beberapa tokoh Format kecewa, sebab tidak bisa audien langsung. Mudah ditebak, acara peresmian pun bubar. Pada- hal, sebelum pecah aksi demonstrasi, barisan tamu disuguhi pertunjukan campur sari. Di luar gedung, sedari awal reserse aparat militer tampak berjaga- jaga. Terjadi salah persepsi oleh pihak Format terkait posisi sekelompok pemuda yang dalam komitmen awal hanya membantu nyinom pada acara peresmian. Format mengira sekelompok pemuda dari RW VI ikut berpartisipasi menga- mankan gedung atau pro terhadap pamong desa.
Hal itu diduga sudah direncanakan pamong guna membendung aksi Format apabila sampai pecah tindakan anarkis. Di keesokan harinya, gerakan Format menjadi berita hangat di media massa lokal ( Kompas edisi Jateng, Suara Merdeka, Solopos ). Format bukan hanya berorasi, namun juga membentangkan spanduk bertuliskan kecaman-kecaman terhadap kinerja dan tindakan pamong desa. Format melalui Haryono menya- takan masyarakat akan menuntut kepala desa agar secepatnya mengembalikan tanah kas 12 hektar sebagai aset desa.
Format berharap kepala desa sanggup mengem-
balikan tanah bengkok yang dijual ke pihak ketiga, karena penjualan bengkok sudah menyalahi regulasi sosial dan komitmen awal. Semula bengkok akan dijual ke PT PSP, tetapi yang terjadi malah sebalik- nya. Dalam kesepakatan awal, ada pernyataan bahwa mekanisme ruislag melalui rembuk desa. Format meradang lantaran musyawarah desa tidak pernah ada dan tanah bengkok tidak dijual ke PT PSP. Sejatinya PT PSP akan mau menukar guling, namun investigasi tim Format menemukan tran- saksi jual-beli bengkok . Kemudian, hasil penjualan dibelikan tanah 15 hektar yang tersebar di Keca- matan Sukoharjo, Bendosari, dan Grogol.
Sengketa agraria makin menajam gara-gara masing-masing pihak sama-sama alot dan teguh pada pendirian. Demi mengantisipasi persoalan berlarut-larut dan destruktif, kedua pihak menggelar hearing tertutup diikuti kepala desa, Badan Permu- syawaratan Desa, dan wakil Format di Kecamatan Grogol. Dalam pertemuan yang dipimpin langsung Camat Grogol, Drs. Rusmanto ini tercapailah kemufakatan menggelar pertemuan ulang pada 14 Maret 2002 di kecamatan guna menemukan solusi terbaik atau win-win solution ( Suara Merdeka, 9 Maret 2002 ).
Kamis 14 Mei 2002, sesuai hasil rapat, digelar pertemuan Format dengan pamong desa agar rampung perkara dugaan penyimpangan tukar guling tanah bengkok . Sayangnya, rapat kedua gagal mengambil keputusan, kedua belah pihak kukuh dengan pendiriannya. Bahkan, terjadi adu mulut dan suasana memanas lantaran kedua pihak emoh ada yang mau mengalah. Sebagai mediator, Rus- manto mengambil tindakan supaya tidak pecah perseteruan fisik. Pertemuan akhirnya gagal meng- hasilkan kesepakatan, karena sama-sama keras kepala.
Dalam pertemuan itu, kepala desa menantang Format membawa kasus ini ke meja pengadilan dengan menempuh jalur hukum. Pada prinsipnya, kepala desa mengaku dalam proses tukar guling, pihak pemerintah desa berpedoman pada meka-

## 42
Bhumi Vol. 3 No. 1 Mei 2017
nisme dan aturan yang berlaku, termasuk persetu- juan bupati. Proses ruislag dilakukan sekitar pertengahan tahun 2001 sesuai kesepakatan dengan pihak ketiga, yakni tanah bengkok seluas 12,5 hektar ditukar tanah 15 hektar, ditambahi uang kompen- sasi sebesar satu milyar dan pembangunan gedung TK. Penjelasan ini tidak membuat Format puas. Mereka berani menyelesaikan di pengadilan, kare- na ada dugaan manipulasi dan KKN ( Suara Merdeka, 18 Maret 2002 ).
Peristiwa ini menyita perhatian, terutama rakyat pedesaan. Di Indonesia selama tiga dekade, mustahil menurunkan kepala desa yang tidak disukai warga. Dampak kejatuhan Presiden Soeharto berpengaruh terhadap eksistensi kepala desa. Rakyat begitu mudah menggoyang kepala desa dari kursi kekuasaan kalau bertentangan dengan kepentingan masyarakat. Kebijakan mere- formasi sistem pemerintahan desa dengan mema- sukkan elemen BPD menggantikan Lembaga Musyawarah Desa (LMD), menjadi arena baru mengalirnya kontrol masyarakat terhadap keku- asaan kepala desa. Perubahan ini tentu menjadi cambuk bagi kepala desa untuk tidak lagi mengam- bil tindakan sepihak. Namun di Desa Telukan yang terjadi malah sebaliknya, mufakat masyarakatnya ditinggalkan.
Format menunjuk pengacara Sumarsoni, S.H. sebagai kuasa hukum dan mengawal kasus ini di pengadilan. Format juga memacak asa, DPRD Komisi A ikut menyelesaikan kasus bengkok ini. Tidak berapa lama, DPRD Komisi A mengadakan dengar pendapat antara Format, BPN, dan pamong Desa Telukan. Dalam pertemuan tersebut, Format menanyakan konsistensi kepala desa dan ketua BPD Telukan pada 28 November 2001 silam. Dua figur aparatur desa ini menandatangani pernyataan kesanggupan mengembalikan bengkok yang ditukar guling dengan beberapa bidang tanah yang letaknya berpencar.
Sumarsoni, S.H. menandaskan, target Format hanya menuntut supaya tanah bengkok kembali
utuh, karena tanah itu hakekatnya milik masyara- kat Desa Telukan. Lokasi tanah pengganti yang terpencar dikhawatirkan mudah berpindah kepe- milikannya, mengingat jauh dari pengawasan warga Telukan. Masyarakat Telukan tidak mau bila nantinya tidak memiliki aset tanah. Format menye- salkan tindakan teror, intimidasi, dan adu domba, dan bukan solusi hukum yang seharusnya ditempuh ( Suara Merdeka, 1 April 2002 ).

## D. Aksi Tandingan
Suasana konflik belum meredam, justru kian meningkat tensinya. Pada 1 April 2002 di balai desa, sekelompok massa yang sepihak dengan aparatur desa menggelar aksi solidaritas mendukung tukar guling. Aksi itu mengisyaratkan, pamong selama konflik sukses membangun opini publik guna melawan Format yang menggoyang eksistensi pamong desa. Di sisi lain, pihak Format mem- peroleh perlawanan dari kelompok massa mendu- kung pamong. Mereka menyatakan dukungan atas proses tukar guling, sebab bengkok yang difungsikan untuk sistem gaji pamong tidak produktif. Hal ini berimbas pamong kurang bersemangat dalam bekerja. Dijelaskan pula, mekanisme ruislag sudah sesuai peraturan yang berlaku melalui musyawarah desa.
Kelompok massa ini setuju dengan ruislag tanah bengkok seluas 12,2 hektar berubah menjadi tanah yang memiliki luas 15,4 hektar dan disertai pengairan teknis menunjang lahan. Dengan itu pula, kekayaan desa bertambah dengan dibangun sebuah gedung TK plus gedung serbaguna. Selain itu, Desa Telukan memiliki dana pembangunan abadi sebesar satu milyar di deposito bank. Melalui proses deposito itu, tentunya akan menghasilkan bunga senilai 11 juta per bulan. Lalu hasil bunga deposito dimanfaatkan untuk subsidi pem- bangunan dukuh-dukuh di wilayah Telukan.
Dalam aksi ini, dikatakan ada tokoh Format berpendirian plin-plan dalam menentukan dukungan. Oknum Format yang menentang ruislag
Heri Priyatmoko: Konflik Tanah Bengkok di Pedesaan Jawa ... : 35-50
ini, awalnya pernah menjadi makelar atau broker investor PT Jerafah. Dengan demikian, aksi tan- dingan dari kubu pro ruislag makin menyulitkan gerak Format. Malahan mereka menuding eksis- tensi Format sebagai komunitas yang ilegal tanpa ada prosedur organisasi yang jelas. Format hanya segelintir warga yang tidak bertanggung jawab, sebab tidak mewakili demokrasi warga Desa Telukan secara keseluruhan dan dianggap tidak mengakui lembaga desa seperti RT, RW, Baperdes, dan pamong desa. Di pihak lain, kepala desa tetap menghargai upaya warga yang tidak keberatan tukar guling. Dia bersedia mencabut surat pernya- taan tentang pengembalian tanah kas desa. Massa yang seirama dengan kepala desa menuju gedung DPRD Sukoharjo guna mempertegas kekecewaan warga terhadap aksi Format selama ini ( Suara Merdeka, 2 April 2002 ).
Perseteruan tambah memanas antara massa pro dan kontra ruislag . Dalam kondisi yang labil, di masyarakat telah beredar selebaran gelap. Realitas ini merupakan wujud agitasi atau penghasutan masyarakat melalui tulisan. Isi selebaran menuduh gerakan Format hanyalah karena uang semata. Selain itu, Format dinilai melecehkan institusi yang ada dalam struktur pemerintahan Desa Telukan. Buktinya, beberapa kelembagaan desa masih eksis. Persoalan mengerucut pada f igur ketua Format, Tarjono. Dalam selebaran disebutkan pula, rumah yang ditempati Tarjono adalah tanah bengkok .
Tarjono membantah keras pernyataan yang menyudutkannya itu. Dikatakannya, dia bersama anggota Format berjuang atas nama seluruh lapisan masyarakat, termasuk RT/RW dan institusi lainnya. Pihaknya tidak menyoal jual-beli, melainkan proses mekanisme ruislag secara fair dan transparan.
Itulah akar persoalan yang sebetulnya terus dituntut Format, yang aksinya sudah beberapa tahun ber- jalan. Tarjono ingin mengembalikan pada ruang demokrasi masyarakat desa. Ia mau menyerahkan persoalan kepada seluruh elemen penegak hukum dan wakil rakyat di daerah maupun pusat. Ha-
rapannya, mereka bisa menyikapi perkara ruislag dengan transparan sehingga ditemukan fakta-fakta hukum demi keadilan masyarakat. Tarjono meng- inginkan pula adanya pemerintahan bersih, berwi- bawa, dan bebas KKN.
Saling lempar argumentasi tidak tertahankan. Dengan pendapat yang jelas menuduh pamong desa berpraktik KKN, kepala desa menyampaikan dalam siaran pers di balai desa pada 1 Mei 2002. Aparatus desa telah mendelegasikan semua ketua RT dan RW bersosialisasi ke seluruh masyarakat terkait rencana ruislag . Kepala desa juga mengatakan dalam sosialisasi itu, pihaknya telah menawarkan semacam blangko pernyataan setuju, tidak setuju, ataupun netral menyikapi ruislag .
Kepala desa mengklaim, dengan cara tersebut alam demokrasi masyarakat pedesaan Telukan diwujudkan secara terbuka, tanpa paksaan sedi- kitpun. Dalam sosialisasi ditemukan pula beberapa warga yang berani menolak atau bersikap netral terhadap ruislag . Kepala desa menduga, perseli- sihan proses ruislag tanah bengkok akibat dari pemilihan kepala desa tiga tahun silam. Aksi konfrontasi kedua belah pihak kelihatannya sengaja disulut oleh beberapa oknum yang tidak puas terhadap pemilihan kepala desa di Telukan ( Suara Merdeka, 4 April 2002 ).
Seperti yang diberitakan Suara Merdeka, ( 5 Maret 2003), hasil ruislag bakal dinikmati masyarakat desa sendiri. Mekanisme hasil ruislag berupa sejumlah uang 145 juta yang diperoleh dari bunga deposito. Uang ini rencananya dibagikan kepada 52 RT dalam jangka satu semester (6 bulan). Pamong menje- laskan, sejumlah uang yang diterima itu meringan- kan beban penarikan uang ke warga. Pamong menghibur, di desa-desa lain sangat sulit menarik sumbangan pada warga untuk kas RT, namun di Desa Telukan justru uang datang sendiri tanpa diminta. Dana bantuan bisa dimanfaatkan kepen- tingan RT untuk perbaikan lingkungan antara lain membangun pagar makam, pengaspalan jalan, pembuatan selokan, dan balai pertemuan.

## 44 Bhumi Vol. 3 No. 1 Mei 2017
Merujuk berita Suara Merdeka (5 Maret 2003), metode pembagian dana ke beberapa RT ini boleh disebut upaya gesit pamong meredam pendapat konfrontatif. Masyarakat yang dulu sempat terbangun kritis karena terpengaruh opini Format tentang penolakan r uislag , kian lama kian mere- dup. Pamong desa memberi arahan ke beberapa RT bahwa jika geografis daerah berada di kawasan perumahan, bantuan dialihkan untuk membeli perlengkapan warga, contohnya barang pecah belah ( bolo pecah ), kursi dan sebagainya. Di wilayah RT yang rumahnya dibangun modern, lingkungan- nya relatif tertata dan lengkap dengan fasilitas. Kondisi jalan sudah beraspal atau paving, selokan juga sudah tersedia dan pos keamanan telah ada. Sebab itu, dana bantuan yang mereka diterima boleh diwujudkan dalam bentuk lain demi kepen- tingan warga. Kondisi wilayah Telukan terdapat kawasan perumahan, yakni Perumahan Guru, Perumahan Otawa, dan Grogol Indah. Dari kese- pakatan mekanisme pembagian bunga deposito, 15 persen disisihkan untuk biaya roda pemerintahan desa, 5 persen untuk kegiatan sosial, dan 10 persen lainnya diinvestasikan kembali, sehingga jumlah pokok deposito akan terus bertambah. Bila pokok deposito ditambah, tentunya makin besar jumlah bunga yang diterima. Kepala desa tetap akan terbu- ka terhadap kemauan warga atas uang deposito satu milyar asalkan melalui musyawarah desa.

## E. Demonstrasi Jilid II
Meski sudah dinyatakan rampung, kasus tanah bengkok masih terus dibincangkan masyarakat. Tarjono menyatakan, akibat dari ruislag , warga dirugikan sekitar sembilan milyar oleh pamong yang sangat sembrono mengambil tindakan. Artinya, mereka tidak memikirkan kemakmuran rakyat dengan efek dari pelaksanaan ruislag . Tarjono mengatakan, warga Telukan dirugikan sembilan milyar lantaran tidak transparan panitia ruislag dalam proses jual-beli tanah. Selain itu, di dalam berbagai pertemuan sebelumnya mereka
sama sekali tidak melibatkan seluruh warga ber- musyawarah. Format terkejut dengan hasil inves- tigasi tim khusus yang menyelidiki kasus ruislag secara mendalam.
Sebagaimana yang diberitakan Suara Merdeka (6 Mei 2002), dari hasil investigasi, ditemukan tanah kas Desa Telukan 12,5 hektar dijual Rp 50.000/m 2 . Apabila dihitung secara keseluruhan mencapai Rp 6,25 milyar. Format mengungkap kalau harga itu tidak realistis karena letak tanah kas desa itu sangat strategis dengan harga Rp 100.000/m 2 . Sebagai perbandingan, misal bila dihitung Rp 100.000/m 2 , maka uang yang diterima mencapai Rp 12,5 milyar.
Masih mengacu keterangan Suara Merdeka (6 Mei 2002), harga tanah pengganti yang disediakan pihak investor seluas 15 hektar dengan harga Rp 25.000/m 2 dan apabila ditotal hanya mencapai Rp 3,75 milyar. Apalagi, beberapa tanah pengganti lokasinya terpencar di beberapa tempat. Berdasar hasil kajian Format, kerugian Desa Telukan ditaksir sebesar Rp 8,75 milyar. Berdasarkan kenyataan itu, Format siap menindak-lanjuti penyelewengan pamong desa yang melakukan praktik KKN mau- pun penyalahgunaan wewenang.
Format kembali menentang keras pengurukan tanah bekas kas desa tanggal 12 September 2003. Anggapan mereka, konflik tanah bengkok masih dalam tahapan proses di Kejaksaan Negeri Sukoharjo dan belum ada pihak yang dinyatakan menang. Dalam penentangan ini, Format mengim- bau agar pihak investor Jakarta tetap menunda pengurukan tanah sembari menunggu hasil proses hukum positif Kejaksaan. Jika semua persoalan sengketa tanah bengkok selesai, maka Format men- jamin tidak bakal menganggu kepemilikan tanah karena mereka hanya ingin kejelasan. Format dalam langkah penentangannya, sama sekali tidak bermaksud menentang pembangunan. Hanya meminta semua pihak tetap konsisten menghor- mati proses hukum yang berjalan.
Format dalam aksinya menegaskan, pengurukan tanah seharusnya ditunda dan tanah sengketa
Heri Priyatmoko: Konflik Tanah Bengkok di Pedesaan Jawa ... : 35-50
dinyatakan dalam keadaan status quo . Artinya, tanah bermasalah itu harus dibiarkan seperti kondisi sebelumnya. Apabila semuanya selesai, bisa digunakan sesuai rencana awal. Format menu- turkan, kalau sudah sesuai prosedur mekanisme musyawarah desa, maka aksi penolakan ruislag tanah bengkok dipastikan tidak muncul ( Suara Merdeka, 16 September 2003 ). Maksud kedatangan Format ingin menghentikan pengurukan tanah kas desa yang berposisi di belakang Pabrik Plastik Jerapah. Dalam perencanaan investor, tanah tegalan milik PT Jerapah Megah Plasindo itu akan dibangun untuk perluasan pabrik.
Pembangunan pabrik masih tahap pengurukan tanah, dan ini yang diprotes Format lantaran belum ada keputusan pengadilan. Format telah mem- perkarakan di Kejari Sukoharjo. Surat Keputusan (SK) Kejari Sukoharjo bertanggal 11 Maret 2004 memerintahkan untuk menghentikan penyeli- dikan. Tapi dari aksi hukum ini, dasar putusan Kejari mengeluarkan surat perintah penghentian penyelidikan (SP3) adalah tidak ditemukan bukti- bukti tindak pidana korupsi dan ruislag tanah bengkok telah melewati proses hukum yang ber- laku.
Format menemukan bukti baru dan mengaju- kan kembali sengketa ruislag ke Kejari. Format berinisiatif mengirimkan berkas perkara hingga ke Kapolri, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hingga Presiden. Kedatangan Format di balai desa sempat bertemu dengan Camat Grogol, Kapolsek AKP Zainal Arifin, dan Kepala Desa Telukan. Camat Grogol menegaskan, posisi Format tidak punya kewenangan menghentikan pengurukan tanah yang dibeli investor. Soal penghentian pengurukan ada- lah kewenangan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Pejabat Muspika termasuk Danramil Grogol mengu- sulkan diadakannya pertemuan antarpihak terkait.
Sementara di pihak lain, Direktur Utama PT Jerapah Megah Plasindo berposisi sebagai investor bertekad mengerjakan pembangunan pabrik. In- vestor menjelaskan, apabila Format tetap ngotot
menyoal konflik tanah bengkok , investor tetap mematuhi dan menghormati prosesi hukum. Jika Pemda Sukoharjo mengundang berdialog, inves- tor bersedia memberi waktu dan tanggapan ( Suara Medeka, 9 September 2005 ).
Dalam suasana tak kondusif, gerakan Format memperoleh sorotan. Menurut pemberitaan Suara Merdeka ( 17 September 2003), aksi penentangan pengurukan tanah bekas bengkok , disesalkan warga yang sejalan dengan pamong. Aksi Format dipan- dang justru memunculkan imbas negatif terhadap kesejahteraan warga. Salah seorang kerabat pamong berpendapat bahwa tanah itu bila dibangun pabrik plastik akan mampu menyerap 3.000 lebih tenaga kerja. Perbedaan pendapat saling mewarnai fenomena radikal di pedesaan ini. Waluyo, ketua Format 2006-2008, menyatakan posisi yang ber- sangkutan berkonspirasi dengan pamong, sebab rumahnya dulu pernah digunakan untuk tempat sosialisasi ruislag tanah bengkok , dan ia juga terlibat menjadi panitia tukar-guling.
Masih merujuk berita Suara Merdeka ( 17 Septem- ber 2003), Yatimin menjelaskan bahwa proses ruislag tanah bengkok berdampak positif terhadap kesejahteraan warga. Tanah pengganti lebih pro- duktif dan lebih luas, 15 ha, dibandingkan tanah bengkok 12,5 ha. Bila tanah bengkok cuma mampu ditanami padi se tahun sekali, tanah pengganti bisa ditanami 2-3 se tahun. Yatimin, yang masih saudara dengan satu pamong, mendukung alasan aparatur desa dalam tukar guling. Baperdes prihatin dengan kesejahteraan pamong, karena tanah bengkok sanggup panen setahun sekali. Muncul usulan tukar guling tanah bengkok dengan investor PT PSP. Kepala desa menegaskan, lebih baik pemerintah desa berpikir dan mencurahkan energi untuk mem- bangun desa ketimbang mengurusi segelintir warga yang menentang.

## F. Temuan Kejanggalan
Dari hasil wawancara dengan Waluyo, diketahui bahwa sudah tiga tahun, belum terjadi rekonsiliasi

## 46
Bhumi Vol. 3 No. 1 Mei 2017
antara pamong desa dengan Format. Mereka bersikukuh adu kekuatan berdasarkan idealisme- nya. Seiring waktu berjalan, Format tidak patah arang mengungkap anomali mekanisme tukar guling tanah bengkok . Selain bergerak menentang pamong, Format diam-diam membentuk Tim Lima. Tim ini menginvestigasi proses ruislag dari para tokoh yang terlibat permainan manipulasi tanah rakyat. Setapak demi setapak Tim Lima menguak kecurangan ruislag . Dalam investigasi, ditemukan beberapa kejanggalan yang irasional dan menyalahi prosedur ruislag . Di bawah ini dipaparkan kejang- galan tersebut menurut keterangan Waluyo:
Pertama , tanah bengkok ditukar guling panitia senilai Rp. 50.000,-/m² tanpa disertai bukti kuitansi. Kala demonstrasi berlangsung, Format acap me- nuntut pamong penunjukan barang bukti pemba- yaran, tetapi tidak dilayani dan pamong gagal menujukkannya. Selain itu, tuntutan Format dapat ditemukan dengan pihak inverstor selalu tidak dikabulkan. Pamong menutupi ketidakmampuan mereka menghadirkan investor. Alasannya, inves- tor sedang berkunjung ke luar negeri dalam rangka bisnis.
Kedua , posisi salah satu anggota DPRD, Budi Martono, selaku ketua panitia ruislag merangkap makelar mencarikan pembeli tanah bengkok . Budi Martono mencarikan tanah penganti kas desa di Sukoharjo, Bendosari, dan Grogol. Secara tidak langsung, di sini Budi Martono diduga leluasa melakukan korupsi hasil makelar atau percaloan dengan mark-up (penggelembungan) harga nego- siasi pembelian tanah. Dalam wawancara, Waluyo memaparkan bahwa Tim Lima melacak sampai tiga lokasi yang berkedudukan sebagai tanah pengganti bengkok . Investigasi mereka dengan cara bertanya kepada warga setempat mengenai harga tanah di wilayah itu. Menurut tuturan warga, harga tanah di sini mencapai ukuran maksimal sekitar Rp. 50.000/m². Lantas Tim Lima mengkalkulasi hasil temuannya. Dari hasil hitungan, diketahui tanah bengkok Desa Telukan bila ditukar atau dica-
rikan di daerah tiga lokasi itu, mestinya memeroleh 25 hektar. Hasil itu paradoks dengan hasil pem- beritaan mekanisme ruislag oleh pamong. Mereka hanya menggantikan atau membelikan tanah lagi seluas 15 hektar dan sisa tanah seluas 10 hektar diduga telah diselewengkan panitia ruislag .
Ketiga , mekanisme ruislag ditinjau dari segi administrasi ada kejanggalan disertai kekeliruan. Letak kejanggalan pada proses administrasi perizinan yang dikeluarkan bupati. Menimbang prosedur baku dan benar, prosedur administrasi selayaknya lebih dulu dikeluarkan surat izin pelaksanaan ruislag , lalu disusul surat pelaksanaan ruislag . Tetapi, prosedur panitia ruislag terbalik. Format mendapati surat pelaksanaan ruislag terle- bih dahulu diterbitkan, dan surat izin baru menyu- sul. Anehnya, itu dikeluarkan dalam jangka dua bulan pasca tukar guling.
Keempat , ditemukan dalam surat yang dikelu- arkan pihak kepolisian sewaktu berencana me- nangani konflik tangah bengkok , yaitu Surat Penghentian Penyidikan. Surat ini disikapi Tim Lima sebab menurut mereka, pantasnya surat berbunyi Surat Penghentian Penyelidikan. Walau sifat kejanggalan relatif kecil, namun temuan aneh Tim Lima tetap menjadi bahan perdebatan For- mat untuk memenangkan kasus sengketa ruislag . Kelima , Tim Lima menganalogi keanehan dalam mutasi kerja Ketua Kejaksaan Negeri Sukoharjo dan Kasat Intel Polres Sukoharjo. Dua posisi penting dalam penegakan hukum di jajaran birokrat pemerintah ini, rencananya akan mem- bantu penyelidikan kasus ruislag tanah bengkok . Sebelum dua tokoh ini beraksi, bupati melakukan mutasi. Dari sinilah, Format menduga posisi bupati ikut “bermain” dalam mutasi kerja dua tokoh penting ini.
Secara sosiologis, hasil investigasi itu bisa ditafsirkan sebagai faktor penguat Format dalam mengunggat pihak aparatur desa, sekaligus mem- beri nafas panjang gerakan sosial yang ditempuh Format. Sederet temuan tersebut menjadikan
Heri Priyatmoko: Konflik Tanah Bengkok di Pedesaan Jawa ... : 35-50
konf lik tanah Desa Telukan cenderung sulit dipadamkan, justru meluas dan memperoleh dukungan lantaran sebagian masyarakat makin memahami faktor yang menyulut aksi konfrontasi yang dibangun oleh Format selama beberapa tahun. Di samping itu, secara kelembagaan For- mat dengan segala siasat yang digarap dan kegi- gihan dalam gerakan, mendapat tempat di hati rakyat yang kiranya tidak bersepakat dengan tin- dakan aparatur desa meski rasa ketidaksenangan itu tidak mereka tampilkan karena pertimbangan pekewuh .

## G. Ekses Sosial Politik
Secara makro, sumber konflik bersifat struk- tural, seperti kesenjangan atau gap . Secara mikro, sumber konflik mencakup perbedaan atau ben- turan nilai ( cultural ), perbedaan tafsir atau informasi, data atau gambaran objektif kondisi pertanian setempat (teknis), atau perbedaan kepentingan (ekonomi) yang terlihat pada kesen- jangan struktur pemilikan dan penguasaan tanah. Secara singkat konflik tanah bengkok bisa dikaji sebagai pertentangan dua pihak atau lebih perihal penguasaan pemilikan hak tanah yang diseleweng- kan pamong desa, yang mengarah kepada peng- hilangan hak kolektif dalam demokrasi masya- rakat.
Tidak heran kepercayaan masyarakat Desa Telukan terhadap pamong menurun signifikan. Akuntabilitas kepala desa maupun Ketua BPD menjadi persoalan tersendiri bagi warga yang paham kasus ruislag tanah bengkok . Kondisi itu tambah parah dengan tidak jelasnya kepastian hukum yang berlaku. Beberapa kali pengusutan sengketa ruislag mengalami hambatan yang berbau konspirasi. Sebelumnya, Format getol melapor tin- dak korupsi pamong ke pihak berwajib agar tuntas. Bersamaan itu pula, masyarakat kian kecewa dengan kinerja pamong dan tokoh masyarakat mengenai keterbukaan informasi soal bantuan dana di Desa Telukan. Masyarakat paham, beredar
isu santer adanya konspirasi pamong dengan tokoh masyarakat yang acap meninggalkan musyawarah saat dapat bantuan.
Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) tidak bisa dilepaskan dari hakekat demokrasi karena meka- nisme pemilihan adalah pola demokrasi tradisional. Tidak menaf ikan bahwa demokrasi yang terjadi di pedesaan sangat dipengaruhi persoalan yang terjadi di masyarakat. Demokrasi di pedesaan umumnya melibatkan masyarakat untuk menen- tukan sebuah pilihan. Realitas ini didukung adanya intervensi masyarakat saat memilih bakal kepala desa. Adanya keterlibatan masyarakat, secara tidak langsung akan membawa konsekuensi pertarungan politik pada sebuah kepercayaan terhadap f igur pemimpin.
Secara teoritis, untuk dapat meraih kedudukan pemimpin, ia harus menunjukkan keunggulannya dalam hal kualitas-kualitas yang memungkinkan dia memiliki otoritas; percaya diri, kemampuan untuk mengambil keputusan dengan cepat, dan kemampuan untuk menentukan tindakan yang tepat (Bertand Russell, 1988: 13).
Konflik ruislag tanah bengkok menyebabkan masyarakat Telukan mengalami kebingungan dalam menentukan sebuah figur kepala desa. Akan tetapi dengan kasus ruislag , menebalkan kesadaran warga perihal pentingnya karakter ideal kepemim- pinan desa. Desa Telukan saat itu mengalami kekosongan kekuasaan kepala desa, teka-teki dan berbagai persepsi pun mewarnai pergantian kepe- mimpinan. Masalah utama yang dialami masya- rakat ialah sulitnya mencari sosok f igur kompeten menata pemerintahan desa yang baik. Pemimpin diharapkan jago menata kelembagaan politik, termasuk pengembalian tanah bengkok yang ditukar guling oleh pamong.
Konstelasi politik demokrasi di pedesaan me- nunjukan telah berubah pada pengaruh dari karak- ter kepemimpinan kepala desa. Masyarakat Desa Telukan dipilah dalam tiga kubu, yakni kelompok yang setuju ruislag , kelompok penentang ruislag ,

## 48 Bhumi Vol. 3 No. 1 Mei 2017
dan kelompok yang netral. Perlu diketahui, masya- rakat netral lebih ditakutkan sebagai silent majority maupun floting mass (massa mengambang).
Komunitas yang berposisi netral menjadi teka- teki pada dua kubu yang saling berseteru. Anggapan mereka karena kubu netral merupakan kelompok yang potensial untuk dimintai dukungan suara. Realitas ini berimplikasi pada masyarakat pedesaan yang paham persoalan konflik, jelas mau tidak mau dituntut untuk mengambil suatu pilihan. Pilihan yang mereka tentukan dapat dimobilisasi oleh elite desa yang berkuasa. Akhirnya konflik tersebut dijadikan alasan utama untuk memperoleh suara dari setiap kubu yang mengambil keputusan.
Persoalan menarik lainnya, konflik antar kubu mengerucut pada perpecahan suara masyarakat dalam rangka pemilihan kepala desa. Kubu se- paham pamong desa tetap memihak Sularman dan Subeno. Alasannya, kedua tokoh ini menjadi kandidat calon kepala desa Telukan, harapannya jangan sampai kasus ruislag terbongkar. Massa penentang ruislag memupuk kekuatan demi tercapainya cita-cita mengusut kasus ruislag sebagai praktik korupsi pamong. Massa memutuskan figur Waluyo (ketua Format periode 2006-2008) naik panggung sebagai calon kepala desa menjadi pesaing Beno dan Sularman ( Arsip Pengurus For- mat 2006/2008 ).
Pada tahapan pemilihan figur ketua BPD (pasca kepemimpinan Subeno) juga tidak luput menjadi incaran dua kubu yang berseteru. Skenarionya, bila figur ketua BPD beralih tangan pada personil For- mat, maka persoalan laporan pertanggungjawaban dan segala perbuatan pamong di masa jabatannya bisa terungkap. Laporan kinerja termasuk tindak penyelewengan ruislag dan tidak transparan persoalan bantuan. Siasat pamong desa meng- hindari hal yang tidak diinginkan, yaitu mereka menjago tokoh yang sepihak dengan pamong. Strategi lain yang ditempuh, yaitu memecah wilayah administrasi RW supaya dapat memecah massa Format (wawancara dengan Waluyo).
Masyarakat menebak bakal siapa yang menjadi pemimpin legal-rasional. Gerakan protes ruislag berupa konfrontasi maupun silent majority meng- harapkan f igur pimpinan rasional yang mampu menyudahi penyelewengan kekuasaan birokrasi. Konsistensi Format melakukan perlawanan hingga berhasil mengusut tuntas kasus ruislag adalah suatu hal yang beralasan. Keberanian Waluyo bersaing dalam kancah pemilihan kepala desa menggugah kesadaran warga untuk mendukung aksi menen- tang pamong desa, serta menunjukkan tingginya kekecewaan warga terhadap kinerja pamong.

## H. Kesimpulan
Berkaca dari kasus konflik tanah bengkok yang telah dipaparkan di atas, teori yang menyebutkan manusia Jawa di pedesaan yang selalu guyub, digambarkan penuh ketenangan, dan menjaga harmoni, ternyata tidak sepenuhnya tepat. Ber- tahun-tahun mereka memilih berkonfrontasi demi memperjuangkan nasib tanah bengkok . Kenyataan yang menarik dicermati dari perspektif warga, yakni masyarakat penentang tukar guling tanah bengkok pada dasarnya dilandasi oleh ikatan emo- sional bahwa tanah kas desa merupakan wujud kekayaan bersifat kolektif yang harus diper- juangkan.
Pecahnya konflik tanah bengkok selama ber- tahun-tahun didasari pula oleh sikap akumulasi kekecewaan warga yang merasa dirugikan pamong desa bersama panitia ruislag . Pengumpulan keku- atan masyarakat akhirnya tersalurkan lewat pendirian organisasi Format. Lembaga ini yang berlandaskan semangat kolektif menganggap bahwa pamong desa menipu warga, sebab pelak- sanaan ruislag tanpa didahului proses musyawarah desa. Dugaan praktik korupsi oleh aparatur desa makin menguat tatkala tiadanya transparansi berbagai informasi.
Dari perspektif konflik, faktor lain penyulut sengketa adalah tidak terbukanya informasi mengenai proses dan hasil tukar guling tanah
Heri Priyatmoko: Konflik Tanah Bengkok di Pedesaan Jawa ... : 35-50
bengkok . Wajar jika masyarakat kasak-kusuk menanyakan seberapa besar jumlah dari hasil penjualan tanah. Bahkan, banyak warga yang tidak mengetahui posisi dimana tanah pengganti kepe- milikan tanah bengkok . Dengan kata lain, sistem politik birokrasi yang dijalankan di Desa Telukan bersifat monopolitik dan tertutup. Secara tidak langsung, hal itu menjadikan aspirasi warga mampet dan tidak berdaya untuk menyalurkannya. Adanya depolitisasi suara di tingkat desa men- dorong warga tidak punya hak politik.
Dari kacamata politik, konspirasi pamong desa dengan tokoh masyarakat menyebabkan proses demokrasi di pedesaan sukar berkembang. Bagi masyarakat pedesaan, tanah bengkok merupakan faktor kehidupan yang vital, menyangkut keber- langsungan kehidupan kolektif. Tanah ini tidak hanya memuat faktor produksi dan gaji pamong, namun juga mengandung makna sosial, politik dan kultural secara menyeluruh. Akar penyebab konflik tanah ialah perubahan pola pemikiran dari komunal ke individualistik kapitalis. Godaan materi mampu menggoyang semangat kekeluargaan yang menjadi ruh masyarakat pedesaan.
Hubungan disharmoni antara pihak yang ber- sengketa merupakan sebuah konsekuensi. Dalam tataran politik, konflik Format dengan pamong desa membuahkan dendam yang berkembang pada struktur sosial politik pemilihan BPD maupun pemilihan kepala desa. Selama konflik berlang- sung, perasaan sungkan dan perang dingin pun sukar diingkari, acap mengiringi pihak yang ber- sengketa. Sikap masyarakat yang pasif menjadikan perkembangan kasus tanah bengkok terbungkus dalam obrolan terselubung dan tidak pasti arah- nya. Proses hukum di kejaksaan belum berhasil mengungkap kasus ruislag , padahal demokrasi pedesaan sudah tidak optimal fungsinya. Ruang aspirasi masyarakat untuk partisipasi dalam seng- keta ruislag tanah bengkok tidak tercapai pula.
Memahami realitas ini, bisa dikatakan bahwa asas demokrasi dan kontrol sosial di alam pedesaan
harus dihidupkan lagi dan dikawal dengan berbagai metoda yang digunakan oleh institusi politik legal seperti hukum positif dan musyawarah desa. Diperlukan pula pengawasan struktur birokrasi yang ketat. Jangan sampai struktur pemerintahan yang menempatkan kepala desa sebagai kepala pemerintahan seolah bersifat seperti raja di tingkat desanya. Kebijakan pemerintah desa berdalih menggenjot pembangunan industri di daerahnya, tetapi tidak selaras dengan keinginan masyarakat. Sewaktu terjadi benturan kepentingan antara ma- syarakat dengan aparatur desa bersama investor (swasta), suara masyarakat cenderung diabaikan.

## Daftar Pustaka
Cahyono, H (edt) 2005, Konflik Elite Politik Di Pedesaan , Pustaka Pelajar ,Jakarta.
Collier, William L. dkk. 1977, “Pengamatan tentang Pemilikan Tanah serta Land Reform Di Jawa”, Prisma , LP3ES, Jakarta.
Desa Telukan 2003, Monograf i Desa Telukan Tahun 2003.
Desa Telukan 2003, Pedoman Umum Pendataan Prof il Desa Tahun 2003.
Format, Daftar Pengurus Format 2006/2008 Giddens, A 2009, Sociology . Sixth Edition, Polity Press, Cambridge.
Hardjowirogo, M 1983, Manusia Jawa , Yayasan Idayu, Jakarta.
Hiroyoshi, K 1984, “Pemilikan Tanah dan Diferen- siasi Masyarakat Desa,” dalam Sediono M.P. Tjondronegoro dan Gunawan Wiradi (penyunting), Pola Penguasaan Tanah Pertanian di Jawa dari Masa ke Masa ,
Gramedia Jakarta.
Kayam, U 1987, “Keselarasan dan Kebersamaan:
Suatu Penjelajahan Awal”, Prisma, edisi Maret. Kuntowijoyo 1982, “Sejarah Pedesaan”, makalah disampaikan di Musyawarah Kerja Sejarah VII 20-22 September 1982 di UGM
Luthfi, AN (penyunting) 2015, Asas-asas Keagra- riaan: Merunut Kembali Riwayat Kelembagaan Agraria, Dasar Keilmuan Agraria, dan Asas

## 50 Bhumi Vol. 3 No. 1 Mei 2017
Hubungan Keagrariaan di Indonesia , STPN Press. Yogyakarta. Pruitt dan Jeffrey Z Rubin 2004, Teori Konflik Sosial , Pustaka Pelajar, Yogyakarta. Russell, B 1988, Kekuasaan: Sebuah Analisis Sosial Baru , Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
Sajogya dan Pudjiwati 2002, Sosiologi Pedesaan , UGM Press, Yogyakarta. Suseno, F.M 1984, Etika Jawa , Gramedia, Jakarta. Sztompka, P 2010, Sosiologi Perubahan Sosial, Prenada, Jakarta. Tjondronegoro, Sediono M.P 1999, Sosiologi Agra- ria , Yayasan AKATIGA, Bandung.
“Ditentang Warga, Pengurukan Bekas Tanah Kas Desa Telukan” 2003, Suara Merdeka, 16 September. “Format Gelar Aksi Tuntut Pengembalian Tanah Kas Desa” 2002, Suara Merdeka , 9 Maret.
“Format Siap Selesaikan melalui Jalur Hukum”
2002, Suara Merdeka , 1 April.
“Ketua Format Dituding Tempati Tanah Kas Desa”
2002, Suara Merdeka, 4 April.
“Puluhan Warga Telukan Datangi Balai Desa Tuntut Penghentian Pengurukan Tanah” 2005, Suara Merdeka , 09 September.
“Sejumlah Warga Sesalkan Aksi Format Tukar Guling Sudah Rampung” 2003, Suara Merdeka , 17 September.
“Semua RT Desa Telukan Dapat Jatah Rp 3 Juta/ Tahun” 2003, Suara Merdeka 5 Maret.
“Tukar Guling Tanah Desa Rugi Rp 9 M Tak Libatkan Warga” 2002, Suara Merdeka , 6 Mei. “Tukar Guling Tanah Kas Desa Tak Puas, Silakan ke Pengadilan 2002, Suara Merdeka , 18 Maret.
“Tukar Guling Tanah Kas Desa Warga Geruduk Balai Desa” 2002, Suara Merdeka, 2 April.