https://journal.stihbiak.ac.id/index.php/kyadiren
Volume 1, Issue 2, Januari 2020
Penerbit
Ketua Redaksi
Redaktur Pelaksana
Redaktur Pembantu Perancang Tata Letak : Pusat Penelitian & Pengabdian Masyarakat : Muslim Lobubun, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua : Muhammad Fahruddin Aziz, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
: Iryana Anwar, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Hamza Toatubun, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua : Djamaludin, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua

## DEWAN REDAKSI
Yohanis Anthon Raharusun
James Simanjuntak
Abdul Karim
Antonius Diance Najaruddin Toatubun
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbay Jayapura
Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren diterbitkan dua kali setahun dalam bentuk cetak (p-ISSN: 2502-5058) dan online (e-ISSN: 2715-503X) oleh Pusat Penelitian & Pengabdian Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua.
Fokus & Ruang Lingkup: Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren (JIHK) fokus terhadap topik-topik yang secara umum berkaitan dengan isu-isu Hukum di Indonesia dan di seluruh dunia. Artikel-artikel yang  diajukan  dapat  mencakup  topik  topik  Hukum  Perdata,  Hukum  Pidana,  Hukum  Acara Perdata,  Hukum  Acara  Pidana,  Hukum  Dagang,  Hukum  Tata  Negara,  Hukum  Internasional, Hukum Tata Usaha Negara, Hukum Adat, Hukum Islam, Hukum Agraria, Hukum Lingkungan. Selain artikel penelitian, JIHK juga menerima ulasan buku dan tinjauan literatur.
Penafian: Penerbit dan Editor tidak bertanggung jawab atas kesalahan atau akibat apapun yang timbul dari penggunaan informasi yang terdapat dalam jurnal ini; pandangan dan pendapat yang diungkapkan tidak selalu mencerminkan pandangan dan pendapat editor dan penerbit.
Hak Cipta © 2020. Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren . Seluruh hak cipta JIHK disebarluaskan di bawah lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional, yang mengizinkan penggunaan, distribusi, dan reproduksi tanpa batas dalam media apa pun, asalkan karya aslinya dikutip dengan benar.
Volume 1, Issue 2, Januari 2020

## DAFTAR ISI
ARTIKEL RISET Hamza Toatubun Pembagian  Warisan  Bagi  Anak  Perempuan Ditinjau dari Hukum Adat Byak 65-76 Asrul Asrul Upaya  Kepolisian  Perairan Resort  Biak  Numfor Dalam Pencegahan Illegal Fishing 77-89 Immanuel Riyadi Tampubolon, U. Sudjana, & Amelia Cahyadini Gerbang  Pembayaran  Nasional  (GPN)  Sebagai Instrumen  Dalam  Optimalisasi  Penarikan  Pajak Penghasilan (PPH) Pada Transaksi E-Commerce 90-106 Asdar Djabbar Peranan  Pemilik  Tanah  dalam  Pelepasan  Tanah Adat  Untuk  Mewujudkan  Kepastian  Hukum Demi Kepentingan dalam Pembangunan Fasilitas Publik 107-124 Nurul Chaerani Nur Perlindungan Hukum dan Pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan  Berdasarkan  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan 125-138 Frengky Apolos Baneftar Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Perbankan Dengan  Jaminan  Sertifikat  Tanah  Ditinjau  Dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 139-156 TINJAUAN LITERATUR Danetta Leoni Andrea Penyelenggaraan  Otonomi  Daerah  Bidang Pendidikan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 157-165 Imam Buchari Implikasi  Prinsip  Transfer  of  Undertaking Protection  of  Employment  (TUPE)  Terhadap Hak-Hak  Pekerja  Berstatus  Perjanjian  Kerja Waktu Tertentu (PKWT) 166-177 Afrialdo Siagian, Elisatris Gultom, & Sudaryat Sudaryat Kekuatan  Akta  Perdamaian  Antara  Pemegang Polis Dengan Perusahaan Asuransi Yang Dicabut Izin Usahanya 178-188 Firda Rifdani Pemahaman  Konseptual  Tentang  Hukum Administrasi Negara 189-201
Seluruh hak cipta JIHK disebarluaskan di bawah lisensi  Creative Commons Atribusi 4.0  Internasional,  yang  mengizinkan  penggunaan,  distribusi,  dan  reproduksi  tanpa batas dalam media apa pun, asalkan karya aslinya dikutip dengan benar .

## DOI: 10.46924/jihk.v1i2.126
Perlindungan  Hukum  dan  Pembinaan  Anak  Didik  Pemasyarakatan Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1995  Tentang Pemasyarakatan

## Nurul Chaerani Nur
Sekolah  Tinggi  Ilmu  Hukum Biak, Papua
Korespondensi Nurul Chaerani Nur, Fakultas Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak, Papua, Jl. Petrus Kafiar Biak Brambaken, Samofa, Biak-Papua, Indonesia.
E-mail: nrlchaerani@gmail.com

## Original Article

## Abstract
The purpose of this study was to find out the legal protection of prisoner students  in  the  Biak ’s Penitentiary  based  on  Law  No.  12  of  1995 concerning  corrections  and  to  determine  the factors  that  hinder  legal protection  for  the  students.  This  study  uses  an  empirical  juridical approach by looking at the applicable legal norms or provisions, then connecting it with the  existing  facts. The data  were  obtained  through field  observations,  interviews,  and  reviewing  various  required documents. Analysis of the data is descriptive analysis. The results of the study indicate that the legal protection provided to correctional students is  to  fulfill  their  rights  and  provide  good  guidance  according  to  the students’ needs. The coaching process is carried out in the correctional system and is placed specifically. The type of coaching carried out for correctional students includes mental and social skills development. The factors  that  hinder  the  legal  protection  include  the  factors  of  place, human  resources,  expertise  in  handling  correctional  students  and cooperation between agencies.
Keywords : Legal Protection, Prisoner Student Development, Correctional Law .

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  bagaimana  bentuk perlindungan  hukum  anak  didik  pemasyarakatan  di  lembaga pemasyarakatan Klas IIB Biak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan untuk mengetahui faktor yang menghambat  dalam  melakukan  perlindungan  hukum  terhadap  anak didik pemasyarakatan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan melakukan pendekatan terhadap masalah dengan melihat  norma-norma  atau  ketentuan  hukum  yang  berlaku,  kemudian dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada dari permasalahan yang akan diteliti.  Data  diperoleh  melalui  observasi di lapangan, wawancara, dan mengkaji  berbagai  dokumen  yang  diperlukan.  Analisis  data  yang digunakan  adalah  analisis  deskriptif.  Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa  perlindungan  hukum  yang  diberikan  terhadap  anak  didik pemasyarakatan  yaitu  memenuhi  hak-haknya  dan  memberikan pembinaan  yang  baik  sesuai  dengan  kebutuhan  anak-anak  tersebut. Proses  pembinaan  dilakukan  dalam  sistem  pemasyarakatan  dan
ditempatkan secara khusus. Jenis pembinaan yang dilakukan kepada nak didik  pemasyarakatan  diantaranya  dengan  melakukan  pembinaan mental,  sosial  keterampilan.  Adapun  faktor  yang  menghambat perlindungan  hukum  terhadap  anak  didik  pemasyarakatan  yaitu diantaranya faktor tempat, sumber daya manusia, keahlian penanganan anak didik pemasyarakatan dan kerjasama antar instansi.
Kata  kunci : Perlindungan  Hukum,  Pembinaan  Anak  Pemasyarakatan, Undang-undang Pemasyarakatan.

## 1. PENDAHULUAN
Pada  dasarnya  anak  adalah  tunas  harapan  bangsa  yang  akan  melanjutkan  eksistensi  Nusa  dan Bangsa Indonesia dan juga sebagai salah satu aset pembangunan nasional. Oleh karenanya anak patut dipertimbangkan dan diperhitungkan dari segi kualitas dan masa depannya. Tanpa kualitas yang handal dan masa depan yang jelas bagi anak, pembangunan nasional akan sulit dilaksanakan dan nasib bangsa akan sulit pula dibayangkan. Anak sebagai anggota keluarga mempunyai hak yang perlu dan seharusnya diperhatikan oleh orang tuanya, perlu mendapat bimbingan dan peran orang tua. 1 Pasal 44 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya, kewajiban tersebut berlaku sampai anak kawin atau dapat berdiri sendiri dan berlaku terus meskipun perkawinan antar orang tua  putus.  Keberadaan  seorang  anak  ditinjau  dari  sudut  pandangan  hukum,  menimbulkan konsekuensi yuridis yang sangat mendalam karena keberadaan anak tersebut menimbulkan hak dan kewajiban dalam proses pelaksanaan pendidikan keluarga. 2
Kewajiban orang tua terhadap anak dilandasi oleh falsafah moralitas bahwa anak itu sebagai amanat Tuhan, bahkan tidak dapat dipisahkan dari hukum perkawinan sebagai asal mula keluarga dibentuk. 3 Salah  satu  kewajiban  orang  tua  terhadap  anak  adalah  memberikan  pendidikan  yang terbaik dalam rangka membangun generasi yang lebih baik dimasa mendatang. Pendidikan terbaik yang harus diberikan orang tua terhadap anak adalah pendidikan agama dan moral. Jika hal itu diabaikan maka anak akan memiliki moral dan karakter yang buruk. Pada masa sekarang ini banyak anak melakukan perbuatan kejahatan yang tergolong dalam tindak pidana, khususnya tindak pidana pencurian, penganiayaan, asusila bahkan pembunuhan. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak tentunya tidak terlepas dari hukum yang menjadi payung bagi penegak keadilan. 4 Kejahatan yang dilakukan oleh anak pada akhirnya membawa mereka terjerat oleh hukum positif.
1 Tedy Sudrajat, “Perlindungan Hukum Terhadap H ak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga Di Indonesia,” Kanun Jurnal Ilmu Hukum 13, no. 2 (2011): 111 – 32, http://jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/view/6245.
2 Muhammad Fachri Said, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia,” Jurnal Cendikia Hukum 4, no. 1 (2018): 141 – 52, http://doi.org/10.33760/jch .v4i1.97; Prima Astari, “Landasan Filosofis Tindakan Diskresi Kepolisian Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum,” Jurnal Arena Hukum 8, no. 1 (2015): 1 – 18, https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2015.00801.1.
3 I Gde Arya B Wiranata and Muladi, Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep Dan Implikasinya Dalam Pespektif Hukum Dan Masyarakat (Bandung: PT. Refika Aditama, 2005); Bob Franklin, Bagaimana Hukum Memikirkan Tentang Anak , trans. Herlianto (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia dan LBH APIK, 2005).
4 Yul Ernis, “Diversi Dan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak Di Indonesia,” Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum 10, no. 2 (2017): 163 – 74, http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2016.V10.163-174; Noer Indriati,
“Pengembangan Model Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Perdagangan Di Indonesia,” Jurnal Dinamika Hukum 14, no. 3 (2014): 406 –18, http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.3.307; Hardianto Djanggih, “Konsepsi
Hukum memberikan penegasan terhadap mereka yang melakukan tindak pidana, termasuk anak-anak yang berada dalam pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan disebut dengan anak didik pemasyarakatan 5 , sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.
a) Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan  putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
b) Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik  dan  ditempatkan  di  LAPAS  Anak  paling  lama  sampai  berumur  18  (delapan  belas) tahun;
c) Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan  untuk  dididik  di  LAPAS  Anak  paling  lama  sampai  berumur  18  (delapan  belas) tahun.
M. Yablonsky Haskell dan L. Yablonsky Haskell 6 mengemukakan bahwa dalam menangani anak delinquent , titik beratnya adalah pada kepribadian anak dan faktor-faktor yang merupakan motivasi terhadap  tindakan  pelanggarannya.  Terkait  dengan  hal  tersebut  Situmorang 7 ,  juga  menyatakan bahwa terhadap narapidana yang baru masuk di Lembaga Pemasyarakatan terlebih dahulu diadakan penelitian  untuk  mengetahui  hal  ikhwal  tentang  dirinya  termasuk  sebab-sebab  mengapa  ia melakukan kejahatan…dengan bahan tersebut akan dapat direncanakan dan dilakukan usaha -usaha pembinaan yang tepat terutama pendidikan. Bambang Poernomo 8 mengemukakan bahwa pokok acara  bimbingan  dan  pembinaan  ditujukan  kearah  tata  kehidupan  yang  positif  bagi  diri  pribadi narapidana dalam lingkungan masyarakat kecil. Pengisian tahap pembinaan bersifat pendidikan, latihan kerja yang bersifat upaya kemasyarakatan.
Terkait dengan tempat tinggal anak dalam hal pembinaan menurut Undang-Undang Nomor 11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  disebutkan  bahwa  anak  ditempatkan  di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA). Hal ini dilakukan mengingat bahwa seorang anak sekalipun telah melakukan tindak pidana tetapi dia adalah anak yang sebenarnya tidak patut untuk berada di tempat yang tidak menjamin kesejahteraan anak. Adapun untuk penempatan bagi anak didik  pemasyarakatan  di  Biak  tidak  ditempatkan  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Khusus  Anak (LPKA) melainkan berada di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Biak. Oleh karena itu, dengan melihat kenyataan di atas maka menjadi suatu masalah yang menarik untuk diteliti oleh penulis. Berdasarkan latar belakang masalah maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana bentuk perlindungan hukum anak didik pemasyarakatan di lembaga pemasyarakatan Klas IIB Biak Berdasarkan  Undang-Undang  No.  12  Tahun  1995  Tentang  Pemasyarakatan? 2) Faktor  apakah yang  menghambat  dalam  melakukan  perlindungan  hukum  terhadap  anak  didik?  Berdasarkan rumusan  masalah  yang  telah  dikemukakan  maka  tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui bentuk perlindungan hukum anak didik pemasyarakatan di lembaga pemasyarakatan Klas IIB Biak
Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kejahatan Siber Melalui Pendekatan Penal Dan Non Penal,” Mimbar Hukum 30, no. 2 (2018): 316 – 30, https://doi.org/10.22146/jmh.32017.
5 Laila M. Rasyid Sumiadi and Asmara Romi, “Restorative Justice Hakim Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Pengadilan Negeri Lhokseumawe,” Mimbar Hukum 29, no. 1 (2017): 45 – 53, https://doi.org/10.22146/jmh.25473.
6 M. Yablonsky Haskell and L. Yablonsky Haskell, Crime And Delinquency , 2nd ed. (Chicago: Rand Mcnally & Company, 1974).
7 Victorio Hariara Situmorang, “Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Bagian Dari Penegakan Hukum,” Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum 13, no. 1 (2019): 85 – 98, http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2019.V13.85-98.
8 Bambang Poernomo, Asas-Asas Hukum Pidana (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992).
Berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan dan untuk mengetahui faktor apakah yang menghambat dalam melakukan perlindungan hukum terhadap anak didik.

## 2. METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan melakukan pendekatan terhadap masalah berdasarkan norma-norma atau ketentuan hukum yang berlaku, kemudian dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada dari permasalahan yang akan diteliti. Penelitian ini dilaksanakan di. Adapun data diperoleh dari sejumlah observasi di lapangan yakni di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Biak.  Dasar pertimbangan bahwa di Lembaga Pemasyarakatan  Kelas II Biak terdapat anak didik  pemasyarakatan.  Selain  itu,  lokasi  penelitian  ini  representatif,  karena  peraturan  yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap anak berlaku secara nasional. Penerapan dan pelaksanaannya dapat terjadi di seluruh wilayah hukum Indonesia termasuk di Kabupaten Biak Numfor  itu  sendiri.  Selain  itu,  wawancara  terhadap  kepala  Lembaga  Pemasyarakatan,  Petugas Lembaga  Pemasyarakatan,  dan  Anak  didik  pemasyarakatan  dilakuakan  untuk  memperoleh  data yang  faktual.  Mengkaji  berbagai  dokumen  yang  terkait  dengan  penelitian  pun  dilakukan  untuk memperoleh  informasi  yang  komprehensif.  Data  yang  terkumpul  kemudian  dianalisis  secara deskriptif kualitatif.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1. Bentuk  Perlindungan  Hukum  Anak  Didik  Pemasyarakatan  di  Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Biak
Perlindungan  hukum  terhadap  anak  merupakan  suatu  kegiatan  bersama  yang  dilakukan  secara sadar  oleh  setiap  orang,  lembaga  pemerintah  dan  swasta  dengan  tujuan  mengusahakan pengamanan,  pengadaan,  dan  pemenuhan  kesejahteraan  rohaniah  dan  jasmaniah  anak  sesuai dengan kepentingan dan hak asasinya. Perlindungan anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan  Anak  adalah  Perlindungan  Anak  adalah  segala  kegiatan  untuk  menjamin  dan melindungi  Anak  dan  hak-haknya  agar  dapat  hidup,  tumbuh,  berkembang,  dan  berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
Perlindungan  khusus  terhadap  anak  juga  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di  dalam  Pasal  59  yang  berbunyi  bahwa  pemerintah,  Pemerintah  Daerah,  dan  lembaganegara lainnya  berkewajiban  dan  bertanggung  jawab  untuk  memberikan  Perlindungan  Khusus  kepada Anak. Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, anak yang menjadi korban pornografi, anak dengan HIV/AIDS, anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan, anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis, anak korban kejahatan seksual, anak korban jaringan terorisme,  anak  penyandang  disabilitas,  anak  korban  perlakuan  salah  dan  penelantaran,  anak dengan  perilaku  sosial  menyimpang,  dan  anak  yang  menjadi  korban  stigmatisasi  dari  pelabelan
terkait dengan kondisi orang tuanya. Perlindungan ini ada hubungannya dengan beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian, yaitu: 9
a) Pengayoman, yang dilindungi dapat merasa aman dalam perlindungan tersebut. Kepentingan dan hak asasinya terjamin dan tidak dirugikan bahkan diusahakan, dikembangkan sehingga dapat mencapai perumbuhan fisik, mental dan sosial secara maksimal.
b) Usaha  Bersama  yakni  kegiatan  perlindungan  adalah  suatu  kegiatan  yang  menjadi  tanggung jawab bersama antara pihak yang dilindungi dan melindungi. Pada perlindungan ini harus ada perlawanan  dan  saling  pengertian  antara  mereka  sebagai  pihak  yang  bersangkutan  agar mencapai hasil yang baik. Pihak yang melindungi harus diyakinkan bahwa ia ikut serta dalam kegiatan  perlindungan  anak  ini  dengan  berusaha  melindungi  dirinya  sendiri  sesuai  dengan kemampuannya.  Kegiatan perlindungan bukan merupakan monopoli seseorang atau badan atau  organisasi  swasta  maupun  pemerintahan.  Kepentingan  bersama,  perlindungan  anak merupakan suatu usaha dibidang pertahanan nasional sebab melindungi yang dilindungi diri sendiri yang melindungi di kemudian hari dalam arti luas dan dengan melindungi seseorang anak  tadi,  berarti  juga  dihindarkan  dari  kesulitan  yang  mungkin  akan  menimpa  atau mengancam yang melindungi (orang tua, pemerintah) dibandingkan dengan apabila anak tidak dilindungi kepentingannya.
c) Lingkup perlindungan, perlindungan yang pokok yaitu meliputi pemenuhan kebutuhan pokok (sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan).
d) Unsur-unsur yang edukatif, pemberian perlindungan harus bersifat edukatif dan membangun dalam  arti  perlindungan  harus  diarahkan  kepada  kemampuan  untuk  mengembangkan  diri sehingga nantinya dapat bermanfaat untuk pembangunan nasional.
Berikut jumlah anak didik pemasyarakatan yang di Lapas Klas IIB Biak Tahun 2015 – 2017.

## Tabel 1.
Jumlah anak didik pemasyarakatan Klas IIB tahun 2015 – 2017 No Tahun Jumlah Persentase (%) 1 2015 6 26 2 2016 9 39 3 2017 8 35 Jumlah 23 100 Sumber data : Lapas Kelas IIB Biak, 2018
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2015 terdapat 6 orang (26%) anak yang divonis bersalah oleh hakim dan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Biak, kemudian pada tahun  2016  terdapat  peningkatan  menjadi  9  orang  (39%)  anak  dan  di  tahun  2017  terjadi pengurangan menjadi 8 anak (35%) yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Biak.

## Tabel 2.
Jenis Kasus anak didik pemasyarakatan Klas IIB tahun 2015 – 2017
9 K Jafar, “Restorative Justice Atas Diversi Dalam Penanganan Juvenile Deliquency (Anak Berkonflik Hukum),” Jurnal Al- ’Adl 8, no. 2 (2015): 81 –101, https://doi.org/10.31332/aladl.v8i2.361; Beniharmoni Harefa, “Diversi Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia,” Jurnal Komunikasi Hukum 1, no. 1 (2015): 1 – 13, https://doi. org/10.23887/jkh.v1i1.5009; S Budoyo and R K Sari, “Eksistensi Restoratif Justice Sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi Pada Sistem Peradilan Anak Di Indonesia,” Meta-Yuridis 2, no. 2 (2019): 79 – 90, https://doi.org/10.26877/m-y.v2i2.4689.
No Jenis Kasus Jumlah Persentase (%) 1 Pencurian 18 78 2 Asusila 4 17 3 Pembunuhan 1 5 Jumlah 23 100 Sumber data : Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Biak, diolah tahun 2017
Kasus yang menjerat anak didik pemasyarakatan yang di Lapas Klas IIB Biak Tahun 2015 – 2017. dari data di atas dapat dilihat dengan jelas bahwa rata-rata anak didik pemasyarakatan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Biak terlibat kasus pencurian, yaitu sebanyak 18 orang (78%), kasus asusila yang melibatkan anak, yaitu 4 kasus (17%), dan kasus pembunuhan yang melibatkan anak sebanyak 1 orang (5%).
Dalam  hal  ini  Lembaga  Pemasyarakatan  Klas  IIB  Biak  memberikan  perlindungan  untuk mencegah  atau  meminimalisir  terjadinya  dampak  negative  di  dalam  Lembaga  Pemasyarakatan antara  lain  dengan  melalui  program  pembinaan  maupun  kegiatan  lain  yang  memang  dirancang untuk mempersiapkan agar para wargabinaan yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Biak agar mampu dan sukses untuk menjalani kehidupan bersama masyarakat ketika keluar dari Lembaga pemasyarakatan nanti di kemudian hari. Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Biak sebagai salah  satu  lembaga  yang  digunakan  untuk  mendidik  anak-anak  yang  menjalani  pidana  penjara. Dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang sedang dirampas kemerdekaannya (anak yang menjalani pidana), yang dapat dilakukan adalah memenuhi hak anak-anak yang sedang menjalani masa pidana tersebut. Dari hasil wawancara dengan responden menyatakan:
“Bentuk  perlindungan  hukum  yang  diberikan  terhadap  anak  didik  pemasyarakatan  adalah  dengan memenuhi hak-haknya, yakni berhak melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing- masing,  berhak  mendapatkan  perawatan  baik  perawatan  jasmani  atau  rohani,  berhak  mendapatkan pendidikan dan pengajaran, berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, berhak menyampaikan keluhan, berhak mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang  tidak  dilarang,  berhak  mendapatkan  kunjungan  keluarga,  penasihat  hukum,  atau  orang  tertentu lainnya,  berhak  mendapatkan  pengurangan  masa  pidana  (remisi),  pembebasan  bersyarat  (asimilasi), mendapatkan cuti (cuti mengunjungi keluarga dan cuti menjelag bebas). 10 ”
Dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak didik pemasyarakatan, tidak hanya sebatas memenuhi hak-haknya saja tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah memberikan pembinaan yang baik dan sesuai dengan kebutuhan anak-anak tersebut, agar pembinaan yang dilakukan berjalan efektif. Hal ini sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang “Pemasyarakatan” sebagai landasan yuridis yang menetapkan bahwa terhadap anak pelaku tindak  pidana  atau  anak  nakal  yang  telah  diputus  dikenai  sanksi,  berupa  pidana  penjara, terhadapnya  akan  dilakukan  proses  pembinaan  dalam  sistem  pemasyarakatan  dan  ditempatkan secara khusus dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak (Lapas Anak). Lebih lanjut dikatakan bahwa:
“Di  Provinsi  Papua  khususnya  di  Kabupaten  Biak  Numfor  sendiri  belum terdapat  Lembaga Pemasyarakatan  Anak  maka  anak  yang  menjalani  pidana  penjara  masih  dititipkan  di  Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Biak sesuai dengan aturan yang berlaku. 11 ”
Untuk pelaksanaan pembinaan terhadap anak didik pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Biak diatur di Pasal 20 Undang- Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan,
10 Suparlan Purba, “Wawancara Dengan Kasi Pembinaan Anak Didik Dan Kegiatan Kerja (Kasi Binadik).”
11 Purba.
bahwa  dalam  rangka  pembinaan  terhadap anak  pidana  di  Lapas  Anak  dilakukan  penggolongan berdasarkan  umur,  jenis  kelamin,  lamanya  pidana  yang  dijatuhkan,  jenis  kejahatan,  dan  kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.Dalam melaksanakan pembinaan terhadap  anak  didik  pemasyarakatan  sesuai  dengan  sistem  pemasyarakatan  maka  Lembaga Pemasyarakatan  terlebih  dahulu  telah  mempertimbangkan  bahwa  usia  kematangan  jiwa  antara terpidana dewasa berbeda dengan terpidana anak dengan ciri khas yang masih bersifat labil dan belum  memiliki  kematangan  jiwa,  sehingga  terhadap  terpidana  anak  perlu  diterapkan  metode pendekatan yang tepat dan terbaik bagi pertumbuhan dan perkembangan mental anak tersebut.
Sistem  pemasyarakatan  sebagai  suatu  sistem  pembinaan  yang  berlandaskan  Pancasila  dan Undang-Undang  Dasar  1945,  tidak  lagi  sekedar  mengandung  aspek  penjera  belaka,  tetapi  juga merupakan  suatu  upaya  untuk  mewujudkan  reintegrasi  sosial  warga  binaan  dan  anak  didik pemasyarakatan yaitu pulihnya kesatuan hubungan warga binaan pemasyarakatan 12 , baik sebagai pribadi, anggota masyarakat maupun sebagai insan Tuhan akan perbuatannya dan kembali sebagai masyarakat  yang  baik,  taat  kepada  hukum,  menjunjung  tinggi  nilai-nilai  moral,  sosial  dan keagamaan sehingga tercapai keseimbangan kehidupan masyarakat yang tertib dan damai. Dalam sistem  pemasyarakatan,  anak  didik  pemasyarakatan  tidak  lagi  di  anggap  sebagai  objek  dengan tindak pidana yang dilakukannya. Anak didik pemasyarakatan diapandang sebagai manusia yang memiliki fitrah kemanusiaan, itikad dan potensi positif yang dapat digali dan dikembangkan dalam rangka pembentukan manusia Indonesia seutuhnya.
Pembinaan  atau  bimbingan  merupakan  sarana  yang  mendukung  keberhasilan  negara menjadikan  anak  didik  pemasyarakatan  menjadi  anggota  masyarakat.  Lembaga  Pemasyarakatan Khusus  Anak  berperan  dalam  pembinaan  narapidana,  yang  memperlakukan  narapidana  agar menjadi lebih baik, yang perlu di bina adalah pribadi anak didik pemasyarakatan, membangkitkan rasa  harga  diri  dan  mengembangkan  rasa  tanggung  jawab  untuk  menyesuaikan  diri  dengan kehidupan  yang tentram  dan  sejahterah  dalam  masyarakat,  sehingga  potensial  menjadi  manusia yang berpribadi dan bermoral tinggi. Jenis-jenis pembinaan narapidana dapat digolongkan atas 3, yaitu pembinaan mental, sosial, dan keterampilan. 13
Pembinaan  mental  dilakukan  mengingat  terpidana  mempunyai  problem  seperti  perasaan bersalah, merasa di atur, kurang bisa mengontrol emosi, merasa rendah diri yang diharapkan secara bertahap mempunyai keseimbangan emosi. Pembinaan mental yang dilakukan adalah memberikan pengertian  pengertiaan  agar  dapat  menerima  dan  menangani  rasa  frustasi  dengan  wajar  melalui ceramah,  memperlihatkan  rasa  prihatin  melalui  bimbingan  berupa  nasehat,  merangsang  dan menggugah  semangat  narapidana  untuk  mengembangkan  keahliannya,  dan  memberikan kepercayaan kepada kepada narapidana dan menanamkan rasa percaya diri, untuk menghilangkan rasa  cemas  dan  gelisah  dengan  menekankan  pentingnya  agama.  Pasal  2  Peraturan  Pemerintah Nomor  32  tahun  1999  tentang  Syarat  dan  Tata  Cara  Pelaksanaan  Hak  Warga  Binaan Pemasyarakatan  menentukan  bahwa  setiap  narapidana  dan  anak  didik  pemasyarakatan  berhak untuk  melakukan  ibadah  sesuai  dengan  agama  dan  kepercayaannya,  yang  dapat  dilakaukan  di Lembaga  Pemasyarakatan  Anak  atau  di  luar  Lembaga  Pemasyarakatan  Anak  dengan  program pembinaan.
Pembinaan sosial mengembangkan pribadi dan hidup kemasyarakatan narapidana. Aktifitas yang dilakukan adalah agama, kesusilaan, etika pergaulan, dan pertemuan dengan keluarga korban,
12 Situmorang, “Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Bagian Dari Penegakan Hukum.”
13 Sudrajat, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga Di Indonesia. ”
mengadakan surat-menyurat untuk memelihara hubungan batin dengan keluarga dan relasinya, dan kunjungan untuk memlihara hubungan yang harminis dengan keluarga. Pembinaan keterampilan bertujuan untuk memupuk dan mengembangkan yang dimiliki narapidana, sehingga memperoleh keahlian dan keterampilan. Aktifitas yang dilakukan adalah menyelenggarakan kursus pengetahuan (pemberantasan buta huruf), kursus persamaan sekolah dasar, latihan kejuruan seperti kerajinan tangan membuat kursi, sapu, dan mengukir, latihan fisik untuk menjaga kesehatan jasmani dan rohani,  seperti  senam  pagi,  dan  latihan  kesenian  seperti  seni  musik.  Hasil  keterampilan  seperti ukiran, kursi, dan sapu, yang sebagian dipergunakan di Lembaga Pemasyarakatan, sebagian dijual dan hasil penjualannya dipergunakan untuk membeli peralatan yang lebih lengkap.
Dengan  adanya  jenis  pembinaan  yang  telah  diterangkan  tersebut,  maka  anak  didik pemasyarakatan  diharapkan  akan  menemukan  atau  mendapatkan  kembali  jati  dirinya  sebagai manusia  yang  hidup  dan  mempunyai  tujuan  hidup  yang  lebih  baik  serta  diharapakan  dapat menyadari  dirinya  sebagai  makhluk  sosial  yang  berinteraksi  dengan  orang  lain  dan  mempunyai keterampilan dalam menjalani kehidupannya. Dalam tahapan ini dibutuhkan peranan dari Petugas Lembaga Pemasyarakatan untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada para narapidana anak agar mereka merasa nyaman dalam menerima pendidikan serta pembinaan yang diberikan.
Suatu keharusan bagi setiap pendidik yang bertanggungjawab, bahwa dia dalam menjalankan tugasnya harus berbuat dalam cara yang sesuai dengan keadaan anak didik. Hal ini berhubungan dengan psikologi anak didik dalam menerima pembelajaran. Psikologi adalah ilmu pengetahuan yang berusaha memahami sesama manusia, dengan tujuan untuk dapat memperlakukan dengan lebih  tepat. 14 Karena  itu  pengetahuan  psikologi  mengenai  anak  didik  dalam  proses  pendidikan adalah  hal  yang  perlu  dan  penting  bagi  setiap  pendidik,  sehingga  seharusnya  adalah  kebutuhan setiap pendidik untuk memiliki pengetahuan tentang psikologi pendidikan. Mengingat seseorang pada  suatu  saat  tertentu  melakukan  perbuatan  mendidik,  maka  pada  hakikatnya  psikologi pendidikan  itu  dibutuhkan  oleh  setiap  orang.  Kenyataan  bahwa  pada  dewasa  ini  hanya  para pendidik profesional saja yang mempelajari psikologi pendidikan tidaklah dapat dipandang sebagai hal yang memang sudah selayaknya.
Dengan  demikian  menurut  penulis  bahwa  antara  anak  didik  pemasyarakatan  dan  Petugas Negara dalam hal ini Petugas Lembaga Pemasyarakatan yang bersangkutan merupakan hubungan antara orang berhadapan dengan orang dalam sifat-sifatnya sebagai manusia sehingga harkat dan martabatnya juga harus tetap dijunjung tinggi. Dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun  1995  tentang  Pemasyarakatan,  terdapat  batasan  pengertian  mengenai  Anak  Didik Pemasyarakatan, yaitu anak pidana yang merupakan anak yang berdasarkan putusan  pengadilan menjalani pidana di Lapas Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun, anak negara yang merupakan anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di Lapas Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun, dan anak sipil  yang  merupakan  anak  atas  permintaan  orang  tua  atau  walinya  memperoleh  penetapan pengadilan untuk dididik di Lapas Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
Dari ketiga jenis Anak Didik Pemasyarakatan tersebut, berdasarkan Pasal 22 ayat (1), Pasal 29 ayat (1) serta Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, masing-masing jenis Anak Didik Pemasyarakatan memiliki hak yang hampir sama, yaitu melakukan ibadah  sesuai  dengan  agama  atau  kepercayaannya,  mendapat  perawatan,  baik  perawatan  rohani
14 Oci Senjaya, “Kebijakan Pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Bandung Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana A na,” Jurnal Ilmu Hukum De’Jure: Kajian Ilmiah Hukum 3, no. 2 (2018): 262 – 279, https://doi.org/10.35706/dejure.v3i2.6329.
maupun jasmani, mendapatkan pendidikan dan pengajaran, mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, menyampaikan keluhan, mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media  massa  lainnya  yang  tidak  dilarang, menerima  kunjungan  keluarga,  penasihat  hukum  atau orang tertentu lainnya, mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga, dan  mendapatkan  hak-hak  lain  sesuai  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Sedangkan untuk  perbedaan  hak  dari  ketiga  jenis  anak  didik  pemasyarakatan  itu,  adalah  anak  negara mempunyai penambahan hak untuk mendapatkan pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas. Anak  Pidana  mempunyai  penambahan  hak  untuk  mendapatkan  pembebasan  bersyarat,  cuti menjelang bebas, dan pengurangan masa pidana (remisi).
Berdasarkan  hak-hak  anak  didik  pemasyarakatan  diatas,  menurut  penulis  untuk  mencapai pemenuhan  perlindungan  hukum  terhadap  anak  didik  pemasyarakatan  di  Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Biak maka para petugas Lembaga Pemasyarakatan harus memahami dan mengintegrasikan  sepuluh  prinsip  pemasyarakatan  dan  harus  dijalankan  dengan  sepenuh  hati. Sejalan dengan itu Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Biak 15 mengatakan agar memberikan pengayoman dan berikan bekal agar mereka dapat menjalankan peranan sebagai warga marsyarakat yang  baik  dan  berguna,  penjatuhan  pidana  bukan  tindakan  balas  dendam  oleh  negara,  berikan bimbingan  bukan  penyiksaan  supaya  mereka  bertobat,  negara  tidak  berhak  membuat  mereka menjadi  lebih  buruk  atau  lebih  jahat  daripada  sebelum  dijatuhi  pidana,  selama  kehilangan kemerdekaan  bergerak  anak  didik  pemasyarakatan  tidak  boleh  diasingkan  dari  masyarakat, pekerjaan yang diberikan kepada anak didik pemasyarakatan tidak boleh hanya sekedar mengisi waktu  dan  juga  tidak  boleh  diberikan  pekerjaan  untuk  memenuhi  kebutuhan  atau  kepentingan negara  sewaktu-waktu  saja  serta  usaha  peningkatan  produksi,  bimbingan  dan  didikan  yang diberikan  kepada  anak  didik  pemasyarakatan  harus  berdasarkan  pancasila,  anak  didik pemasyarakatan sebagai orang tersesat dan harkatnya sebagai manusia harus dihormati, anak didik pemasyarakatan  dijatuhi  pidana  kemerdekaan  sebagai  satu-satunya  derita  yang  dapat  dialami, disediakan  dan  dipupuk  sarana-sarana  yang  dapat  mendukung  fungsi  rehabilitasi,  korektif  dan eduktif sistem pemamasyarakatan.

## 3.2. Faktor-Faktor yang Menghambat Dalam Melakukan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Didik Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Biak

## Faktor Lembaga Pemasyarakatan Anak
Pada  dasarnya  anak  yang  telah  dijatuhkan  pidana  penjara  oleh  Pengadilan  Negeri  Biak  harus ditempatkan  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Khusus  Anak  (LPKA)  sebagaimana  dijelaskan  dalam Pasal 85 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dikatakan bahwa anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di LPKA. anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Anak didik pemasyarakatan  ditempatkan  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Khusus  Anak  (LPKA)  yang  harus terpisah dari orang dewasa. Akan tetapi dengan pertimbangan bahwa Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) belum terdapat di Provinsi Papua khususnya di Kabupaten Biak Numfor, maka penempatan anak saat ini lebih dikhususkan berada di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Biak. Berdasarkan penelitian di lapangan, penempatan anak didik pemasyarakatan saat ini masih
15 Danang Agust Triyanto, “Wawancara Dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Biak.”
dititipkan  di  Lembaga  Pemasyarakatan,  Hal  ini  sebenarnya  tidak  boleh  terjadi  karena  anak merupakan  manusia  yang  masih  sangat  muda  dan  rentan  terhadap  pengaruh  serta  dapat menempatkan anak pada situasi rawan menjadi korban tindak kekerasan.
Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan terhadap anak didik pemasyarakatan yang berinisial MI  (terlibat  kasus  pencurian)  mengungkapkan  bahwa  sebagian  dari  mereka  anak  didik pemasyarakatan yang ketika pertama kali masuk di Lembaga Pemasyarakatan tidak mendapatkan kekerasan fisik namun mereka biasanya disuruh/dipelonco dari tahanan dewasa tak jarang juga dari  petugas.  Keberadaan  anak  dalam  Lembaga  Pemasyarakatan  yang  sama  dengan  narapidana dewasa  dinilai  kurang  baik  dan  tidak  sewajarnya,  sebab  pada  kesehariannya  anak  didik pemasyarakatan  dapat  berinteraksi  langsung  dengan  tahanan  dewasa  sehingga  akan  membawa dampak yang tidak baik bagi perkembangan anak, baik fisik, mental, maupun sosial anak. Sebaiknya dalam  pelaksanaannya,  anak  yang  dijatuhi  pidana  penjara  di  tempatkan  di  Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA), agar dapat dibina dan diarahkan dengan lebih baik dan terfokus.

## Faktor Sumber Daya Manusia
Selama  ini  anak  didik  pemasyarakatan  dari  segi  tempat  masih  dititipkan  di  Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Biak yang diperuntukkan bagi tahanan dan narapidana dewasa. Dari segi petugas pun masih merangkap sebagai petugas pengawas narapidana dewasa. Sumber daya manusia sangatlah penting karena sumber daya manusia adalah potensi nasib manusia sebagai penggerak organisasi dalam mewujudkan eksistensinya. Menurut Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Biak bahwa: 16
“ Di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Biak masih kekurangan Sumber Daya Manusia, sehingga tidak ada petugas yang khusus menangani dan mengawasi anak didik pemasyarakatan secara khusus”.
Sehubungan  dengan  hal  tersebut  sumber  daya  manusia  sangat  diharapkan  untuk  memperbaiki kinerja, karena sumber daya manusia merupakan potensi yang dapat membangun suatu kondisi yang  berpotensi  sebagai  pemikir,  perencana,  dan  pelaksana  dalam  membina  anak  didik pemasyarakatan agar kelak anak didik pemasyarakatan dapat kembali ke masyarakat dan menjadi manusia  yang  berguna.  Petugas  Lembaga Pemasyarakatan  sebagai  penegak  hukum  yang  berada dalam lingkungan pemasyarakatan, khususnya terhadap anak didik pemasyarakatan dituntut untuk profesional serta mempunyai mental yang tangguh atau memiliki integritas moral yang tinggi dalam hal mengawasi dan membina anak didik pemasyarakatan secara terfokus.
Usaha  peningkatan  kualitas  sumber  daya  manusia  hendaknya  memperhatikan  tiga  dimensi yang selalu menjadi pokok persoalan dalam pelaksanaan pembinaan anak didik pemasyarakatan, yaitu pertama dimensi kepribadian yaitu kemampuan untuk menjaga integritas, dalam dimensi ini meliputi sikap, tingkah laku, etika dan moralitas yang sesuai dengan pandangan masyarakat. Kedua dimensi produktivitas yakni dimensi yang dihasilkan manusia itu seperti berhasilnya membina anak didik  pemasyarakatan  sehingga  tidak  mengulangi  perbuatan  yang  melanggar  hukum.  Ketiga dimensi  kreativitas  yakni  kemampuan  seseorang  untuk  berfikir  dan  berbuat  kreatif  untuk menciptakan sesuatu yang berguna bagi dirinya sendiri dan masyarakat.
16 Triyanto.

## Faktor Peningkatan Keahlian dibidang Penanganan Anak Didik Pemasyarakatan
Anak  didik  pemasyarakatan  masih  tergolong  usia  muda  dan  penanganannya  berbeda  dengan narapidana  dewasa.  Hal  ini  berdasarkan  pertimbangan  bahwa  anak  perlu  adanya  perlindungan didalam  Lembaga  Pemasyarakatan,  yakni  anak  didik  pemasyarakatan  diawasi  oleh  petugas  yang memiliki  pengetahuan  dan  keahlian  khusus  dengan  harapan  bahwa  setelah  anak  didik pemasyarakatan  dikembalikan  ketengah  masyarakat  sudah  menjadi  manusia  yang siap.  Menurut Kasi Pembinaan Anak Didik dan Kegiatan Kerja (Kasi Binadik) 17 , menyatakan bahwa Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Biak belum mempunyai Lembaga Khusus Pembinaan Anak (LKPA), sehingga penanganan anak didik pemasyarakatan masih diawasi oleh petugas yang tidak memiliki keahlian dibidang penanganan anak. Dapat diketahui bahwa pelaksanaan perlindungan hukum di dalam Lembaga Pemasyarakatan tidak lepas dari peran serta petugas dalam melaksanakan tugas, otoritas  (wewenang)  yang  dimiliki  petugas  sangatlah  rawan  terhadap  timbulnya  perlakuan sewenang-  wenang  yang  dilakukan  petugas  terhadap  warga  binaan  pemasyarakatan,  khususnya pada anak didik pemasyarakatan.
Sehubungan dengan hal tersebut diatas, petugas Lembaga Pemasyarakatan yang mengawasi anak  didik  pemasyarakatan  perlu  mendapat  peningakatan  keahlian  misalnya  pelatihan  secara khusus  yang  menyangkut  perlindungan  dan  hak-hak  anak  dalam  masa  penahanan,  serta pemahaman  mengenai  masalah-masalah  HAM.  Sebab  Lembaga  Pemasyarakatan  merupakan institusi yang sangat rawan terhadap terjadinya pelanggaran HAM. Peningkatan keahlian dibidang anak didik pemasyarakatan sangatlah diperlukan, sebab menjadi petugas Lembaga Pemasyarakatan Khususnya  dalam  hal  membina  dan  mengawasi  anak  didik  pemasyarakatan  bukanlah  hal  yang mudah, selain sebagai petugas keamanan yang dituntut untuk selalu waspada dan curigaa kepada anak didik pemasyarakatan, juga dituntut sebagai pembina yang dituntut untuk bersikap sebagai guru  dan  orangtua  yang  selalu  melindungi dan  mengayomi  anak  didik  pemasyaraakatan.  Untuk menjalankan  dua  peran  sekaligus  bukanlah  hal  yang  mudah  untuk  dilaksanakan.Diperlukan pendidikan khusus bagi petugas, memberikan kesempatan untuk mengikuti penataran-penataran, seminar dan kursus- kursus singkat yang berkaitan dengan pembinaan anak didik pemasyarakatan.

## Faktor Kerjasama Antar Instansi
Di  dalam  Lembaga  Pemasyarakatan,  khususnya  terhadap  anak  didik  pemasyarakatan  berhak mendapatkan  pendidikan  yang  dilaksanakan  berdasarkan  Pancasila.  Antara  lain  dengan menanamkan jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian.Dengan menanamkan jiwa kekeluargaan  kepada  anak  didik  pemasyarakatan,  diharapkan  tumbuh  sikap  kekeluargaan  antar sesama  warga  binaan  dan  terhadap  petugas  Lembaga  Pemasyarakatan,  sehingga  mereka  dapat berkomunikasi dengan baik seperti dalam sebuah keluarga. Pihak Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB  Biak  telah  bekerjasama  dengan  Dinas  Pendidikan  dengan  program  Pendidikan  Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Dengan adanya program ini anak didik pemasyarakatan dan warga binaan  lainnya  dapat  melanjutkan  pendidikan  mereka  yang  terhenti  dengan  mengikuti  kegiatan tersebut. Menurut Kasi Pembinaan Anak Didik dan Kegiatan Kerja (Kasi Binadik) bahwa: 18
17 Purba, “Wawancara Dengan Kasi Pembinaan Anak Didik Dan Kegiatan Kerja (Kasi Binadik).”
18 Purba.
“Anak didik pemasyarakatan diperla kukan khusus dalam hal pembinaaan rohani, agar supaya anak-anak ini tidak bertambah parah. Dalam hal ini yakni sadar dan berkelakuan baik dimasyarakat serta tidak akan mengulangi perbuatannya yang melanggar hukum.”
Walaupun dengan diadakannya kerjasama melalui Pendidikan Kegiatan Masyarakat ternyata tidak sertamerta  membuat  anak  didik  pemasyarakatan  aktif  mengikuti  program  pendidikan  tersebut. Menurut  beberapa  orang  anak  didik  pemasyarakatan  mengatakan  bahwa  kegiatan  tersebut membosankan dan mereka lebih memilih berada dikamar sel mereka daripada mengikuti kegiatan tersebut. Sehubungan dengan hal diatas, kembali lagi kepada SDM dan Peningkatan keahlian agar anak didik pemasyarakatan lebih terkontrol dan terfokus pengarahannya.
Lembaga  Pemasyarakatan  sebagai  ujung  tombak  pelaksanaan  atas  pengayoman  merupakan tempat  untuk  mencapai  tujuan  pembinaan  terhadap  anak  didik  pemasyarakatan  melalui pendidikan,  rehabilitasi,  dan  reintegrasi  sehingga  diharapkan  kesiapan  dari  Lembaga Pemasyarakatan  untuk  mendidik  sangatlah  diperlukan.  Selain  itu  pembinaan  anak  didik pemasyarakatan, khususnya dalam hal pendidikan merupakan salah satu dari asas pemasyarakatan. Anak yang ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan berhak mem peroleh pendidikan dan latihan baik formil maupun informil sesuai bakat dan kemampuannya.

## 4. KESIMPULAN
Perlindungan  hukum  yang  diberikan  terhadap  anak  didik  pemasyarakatan  adalah  dengan memenuhi hak-haknya dan memberikan pembinaan yang baik dan sesuai dengan kebutuhan anak- anak tersebut. terhadap anak didik pemasyarakatan akan dilakukan proses pembinaan dalam sistem pemasyarakatan dan ditempatkan secara khusus dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Biak. Jenis pembinaan yang dilakukan kepada nak didik pemasyarakatan diantaranya dengan melakukan pembinaan mental, pembinaan sosial dan pembinaan keterampilan. Perlindungan hukum terhadap anak  merupakan  perwujudan  adanya  keadilan  dalam  suatu  masyarakat,  dengan  demikian  maka perlindungan hukum terhadap anak harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara tak terkecuali terhadap anak didik pemasyarakatan. Namun masih terdapat faktor yang menghambat dalam melakukan perlindungan hukum terhadap anak didik pemasyarakatan di Lembaga  Pemasyarakatan  Klas  IIB  Biak,  yaitu  diantaranya  faktor  tempat,  faktor  SDM,  faktor peningkatan keahlian dibidang penanganan anak didik pemasyarakatan dan faktor kerjasama antar instansi.  Perhatian  serta  upaya  pembinaan  (pola  pembinaan)  harus  menjadi  tanggung  jawab bersama secara integral dan tidak hanya menjadi tanggung jawab Lembaga Pemasyarakatan saja, namun perlu partisipasi semua pihak dalam melakanakan pola pembinaan secara terpadu misalnya dengan  melakukan  sosialisasi  dan  diseminasi  informasi.  Agar  pelaksanaan  pembinaan  terhadap anak  didik  pemasyarakatan  dapat  berjalan  sesuai  dengan  yang  diharapkan,  maka  petugas  harus diberi kesempatan untuk menambah ilmunya melalui pelatihan atau penataran yang diadakan oleh kementerinan  hukum  dan  HAM.  Serta  mengangkat  petugas-petugas  seperti  dokter,  psikiater, sosiolog, krimonolog, dan ilmu-ilmu lainnya yang dibutuhkan dalam proses pembinaan anak didik pemasyarakatan.

## DAFTAR PUSTAKA

## Jurnal
Astari, Prima. “Landasan Filosofis Tindakan Diskresi Kepolisian Terhadap Anak Yang
Berhadapan Dengan Hukum.” Jurnal Arena Hukum 8, no. 1 (2015): 1 – 18. https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2015.00801.1.
Budoyo, S, and R K Sari. “Eksistensi Restoratif Justice Sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi Pada Sistem Peradilan Anak Di Indonesia.” Meta-Yuridis 2, no. 2 (2019): 79 – 90. https://doi.org/10.26877/m-y.v2i2.4689.
Djanggih, Hardianto. “Konsepsi Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kejahatan Siber Melalui Pendekatan Penal Dan Non Penal.” Mimbar Hukum 30, no. 2 (2018): 316 – 30. https://doi.org/10.22146/jmh.32017.
Ernis, Yul. “Diver si Dan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak Di Indonesia.” Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum 10, no. 2 (2017): 163 – 74. http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2016.V10.163-174.
Harefa, Beniharmoni. “Diversi Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia.” Jurnal Komunikasi Hukum 1, no. 1 (2015): 1 – 13. https://doi.org/10.23887/jkh.v1i1.5009.
Indriati, Noer. “Pengembangan Model Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Perdagangan Di Indonesia.” Jurnal Dinamika Hukum 14, no. 3 (2014): 406 – 18. http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.3.307.
Jafar, K. “Restorative Justice Atas Diversi Dalam Penanganan Juvenile Deliquency (Anak Berkonflik Hukum).” Jurnal Al- ’Adl 8, no. 2 (2015): 81 – 101. https://doi.org/10.31332/aladl.v8i2.361.
Said, Muhammad Fachri. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.” Jurnal Cendikia Hukum 4, no. 1 (2018): 141 – 52. http://doi.org/10.33760/jch.v4i1.97.
Senjaya, Oci. “Kebijakan Pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Bandung Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Ana.” Jurnal Ilmu Hukum De’Jure: Kajian Ilmiah Hukum 3, no. 2 (2018): 262 – 279. https://doi.org/10.35706/dejure.v3i2.6329.
Situmorang, Victorio Hariara. “Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Bagian Dari Penegakan Hukum.” Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum 13, no. 1 (2019): 85 – 98. http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2019.V13.85-98.
Sudrajat, Tedy. “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga Di Indonesia.” Kanun Jurnal Ilmu Hukum 13, no. 2 (2011): 111 – 32. http://jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/view/6245.
Sumiadi, Laila M. Rasyid, and Asmara Romi. “Restorative Justice Hakim Terhadap Anak Yang Berkonflik Denga n Hukum Di Pengadilan Negeri Lhokseumawe.” Mimbar Hukum 29, no. 1 (2017): 45 – 53. https://doi.org/10.22146/jmh.25473.

## Buku
Franklin, Bob. Bagaimana Hukum Memikirkan Tentang Anak . Translated by Herlianto. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia dan LBH APIK, 2005.
Haskell, M. Yablonsky, and L. Yablonsky Haskell. Crime And Delinquency . 2nd ed. Chicago: Rand Mcnally & Company, 1974.
Poernomo, Bambang. Asas-Asas Hukum Pidana . Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992.
Wiranata, I Gde Arya B, and Muladi. Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep Dan Implikasinya Dalam Pespektif Hukum Dan Masyarakat . Bandung: PT. Refika Aditama, 2005.
Wawancara
Purba, Suparlan. “Wawancara Dengan Kasi Pembinaan Anak Didik Dan Kegiatan Kerja (Kasi Binadik).” 2019.
Triyanto, Danang Agust. “Wawancara Dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Biak.” 2019.