http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/jhp17
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DI BIDANG PELAYANAN MEDIS BERDASARKAN KITAB UNDANG – UNDANG HUKUM PERDATA Febriyanti Uma, Abraham Ferry Rosando Fakultas Hukum  Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya febriyantiumaa@gmail.com

## Abstrak
Era globalisasi  ini dengan  majunya  teknologi  serta  juga  ilmu  pengetahuan,  yang  begitu  cepat  pada praktek  yang  akan  memengaruhi  majunya  pelayanan  kesehatan.  Masyarakat  ingin  agar  tenaga kesehatan  memberikan  pelayanan  yang  baik.  Tenaga  kesehatan  memberikan  keyakinan  penuh pasiennya,  diharuskan  perhatian  baik  serta  butuh  penindakan  untuk  pelaksanaan  tindakan  medis. Tindakan tersebut tak tertutup hal yang memungkinkan dari kesalahan ataupun yang bersifat lalai. Kesalahan ataupun kelalaian dengan pelaksanaan penugasan ataupun yang menjadi kedudukan yang berdampak tidak baik dari fisik ataupun jiawanya. Hal tersebut tentulah tak menghindarkan kerugian, bagi para pihak yaitu juga pasien. Kerugian itu akan menjadi dorongan ataupun tanggungan pihak- pihak  dan  menjadi  wujud  untuk  melindungi  pasien  dari  konsumen  pelayanan  medis.  Memakai penelitian normatif, dengan regulasi ataupun konsep preskriptif. Kasus- - kasus yang muncul ataupun gugatan  para  pihaknya  sebagai  konsumen  ialah  indikasi  kesadaran  hukum  masyarakat,  dengan peningkatan akan pengaturan hukum, melihat hak serta yang wajib, dengan perluasan suara tuntutan dan peran-perannya.
Kata Kunci: Perlindungan pasien, Tanggung Jawab Tenaga Medis, Kerugian Pasien

## Pendahuluan Latar Belakang Masalah
Pembangunan  dari  bidang  kesehatan  ialah  yang  menjadi  pembagian  dari pembangunan  nasional.  Kesehatan  merupakan  hak  yang  mendasar  dari  warga  negara dengan  melindungi  warga  negaranya  dari  ancaman.(Afifah,  2019)  dalam  pembukaan “Undang- Undang Dasar 1945 yaitu demi mewujudkan kesejahteraan umum dan tubuh yang sehat maka kesejahteraan tersebut akan menjadi lebih baik. Upaya yang dilakukan adalah dengan  menggunakan  prinsip  non  diskriminatif,  partisipastif,  perlindungan  serta berkelanjutan, tujuanya untuk membentuk sumber daya manusia di Indonesia”.
Pada era globalisasi kemajuan teknologi serta ilmu pengetahuan sangat pesat sehingga penerapannya  akan  memengaruhi  majunya  pelayanan  kesehatan,  berkeinginan  dari  para tenaga medis, dengan memberikan kelayakan. “Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pada Pasal 28 H bahwa setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin,  bertempat  tinggal  serta  mendapat  lingkungan  hidup  yang  baik  dan  memperoleh pelayanan  kesehatan.  Demikian  terdapat  dalam  Pasal  34  ayat  3  Undang-Undang  Negara Republik Indonesia bahwa Negara bertanggung jawab atas pelayanan kesehatan dan fasilitas umum  yang  layak.  Sehingga  pada  hal  ini  pemerintah  berkewajiban  untuk  membantu pelayanan  kesehatan  agar  lebih  baik  lagi  dalam  menyembuhkan  yang  sedang  sakit  dan mendorong yang sehat agar tetap sehat”.(Putri et al., 2020)
Meningkatnya  ketahanan  serta  daya  saingnya  serta  pembangunan  nasional. Masyarakat  sangat  ingin  serta  perolehan  pelayanan  informasi  mengenai  kesehatan, kelengkapan. Arti hal yang krusial bagi personal, dengan pemikiran baiknya, menjalankan kegiatan dari apa yang menjadi keinginannya.
Konsiderans “Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 mengacu pada pertimbangan Mengingat huruf  bahwa setiap kegiatan dalam upaya untuk memelihara serta meningkatkan derajat  Kesehatan  masyarakat  yang  setinggi-  tingginya  dilaksanakan  berdasarkan  prinsip
nondiskriminatif,  partisipatif,  dan  keberlanjutan  dalam  rangka  membentuk  sumber  daya manusia  di  Indonesia,  serta  peningkatan  ketahanan  dan  daya  saing  bangsa  bagi pembangunan nasional.”
Pembangunan dalam bidang Kesehatan menjadi usaha untuk pencapaian dari berbagai pihak disamping kemampuan serta daya mampu berbagai pihak dengan perwujudan derajat yang  maksimal.  Pembangunan  Kesehatan  dalam  hal  ini  berkaitan  dengan  semua  aspek kehidupan tidak hanya aspek fisik, tetapi juga aspek antara lain mental maupun sosial dan ekonomi.(Michael et al., 2021)
Kemajuan ilmu pengetahuan serta teknologi dalam bidang kesehatan telah mengalami perkembangan  dengan  media  kesehatan  yang  memiliki  kecanggihan,  memengaruhi  dari waktu ke waktunya. Hal yang memungkinkan untuk perjumpaan yang makin besar pula. Kasus merugikan konsumen. Maka dari hal tersebut, tak heran jika profesi ini selalu hangat diperbincangkan dari ilmuwan yang ada.
Seperti yang terdapat dalam “Undang- Undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang terdapat di dalam pasal 1 angka 1, bahwa Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Seringkali timbul gugatan dari pasien yang merasa dirugikan dan menuntut ganti rugi karena kelalaian atau kesalahan yang dilaksanakan oleh tenaga Kesehatan atau Dokter dalam  melakukan  pekerjaannya.  Pada  dasarnya  kelalaian  atau  kesalahan  dokter  dalam melaksanakan profesi medis yakni suatu hal yang penting untuk dibicarakan. Karena hal ini mengakibatkan kesalahan atau kelalaian tersebut mempunyai dampak yang telah merugikan pasien. Selanjutnya dalam hal perlindungan terhadap pasien  perlu untuk dibahas serta dikaji lebih dalam.”
Kasus - kasus yang sering muncul beserta gugatan dari pihak pasien sebagai konsumen adalah  indikasi  agar  kesadaran  aturan  hukum  dalam  masyarakat  makin  mengalami peningkatan,  dengan  hak  dan  yang  wajib  dari  bidangnya.  Hal  itu  menjadi  sebab  untuk pengobatan  atau  tetapi  pelaksanaannya.  Pasien  berkeinginan  untuk  melihat  kelalaian tersebut, tuntutan konsumen dengan permintaan tanggungan berdasar dari Pasal 1239 dan 1365 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.
Pada  pelayanan  kesehatan,  yaitu rumah sakit, membutuhkan  perhatian  etika  profesi tenaga  yang  bertugas  ditempat  yang  terkait.  Dalam  hal  itu,  dengan  memberikan  yahng menjadi ketentuan yang berdasar kepada tanggungan serta yang menjadi moral etika masing- masingnya.
Pasien sebagai konsumen diartikan bahwa “setiap pemakai dan atau pengguna barang dan  atau  jasa  baik  kepentingan  sendiri  maupun  kepentingan  orang  lain.  Pasien  merasa bahagia apabila kepadanya dituliskan sedikit kertas, dan dari resep tersebut secara evokatif telah menunjukkan adanya pengakuan atas otoritas  dalam bidang ilmu yang dimiliki oleh dokter yang bersangkutan. kekuasaan bidang ilmu yang timbul dan kepercayaan sepenuhnya dari pasien tersebut disebabkan karena ketidaktahuan pasien mengenai apa yang dideritanya, serta obat apa yang diperlukan, maka dari itu hanya dokterlah yang tahu, ditambah dengan suasana yang serba tertutup beserta rahasia yang meliputi kedudukan dokter tersebut yang dijamin oleh kode etik kedokteran. Jabatan yang demikian tadi semakin bertambah dinamis karena  ditambah  dengan  faktor  masih  langkanya  jumlah  tenaga  dokter,  sehingga kedudukannya  merupakan  suatu  penguasaan  baginya  saat  memberikan  pelayanan
pendayagunaan kesehatan sehingga perlindungan terhadap pasien kurang terjamin. Lebih lagi karena sifat dari bantuan kesehatan ini merupakan psikologis pihak-pihak yang saling memancangkan diri tidak berkedudukan sederajat.
Tenaga  Kesehatan  yang  telah  diberikan  kepercayaan  penuh  oleh  pasien  haruslah mengamati  baik  dan  buruknya  perbuatan  dan  selalu  berhati-hati  di  dalam  melaksanakan tindakan medis, dan dengan tujuan agar perlindungan terhadap pasien dapat tercapai, dari tindakan  medis  demikian  tidak  menutup  tampaknya  terjadi  suatu  kesalahan  ataupun kelalaian.  Kesalahan  ataupun  kelalaian  yang  telah  dilakukan  tenaga  kesehatan  dalam melaksanakan tugas profesinya dapat berdampak buruk baik terhadap badan maupun jiwa dari  pasiennya,  dalam  hal  ini  tentu  saja  sangat  merugikan  pihak  pasien.(Panji  Asmara  & Mangesti, 2020)
Melalui  permasalahan  yang  telah  dipaparkan  diatas  penulis  tertarik  melakukan penelitian  terkait  dengan  judul  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Konsumen  Di  Bidang Pelayanan Medis Berdasarkan Kitab Undang – Undang Hukum Perdata”.

## Rumusan Masalah
a. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pasien sebagai konsumen di bidang pelayanan medis?
b. Bagaimana pertanggungjawaban hukum terhadap pasien sebagai konsumen di bidang pelayanan medis menurut pasal 1239 dan 1365 KUHPerdata?

## Metode Penelitian
Metode penelitian yang dipakai yaitu penelitian yuridis dan normatif, penyelesaian permasalahan dari legal issues untuk perlindungan hukum pasien berdasar dari Undang –  Undang  Perlindungan  Konsumen  dan  bagaimana  pertanggungjawaban  hukum terhadap pasien sebagai konsumen yang di rugikan atas kesalahan dan kelalaian tenaga medis  (dokter).  Hasil  dari  apa  yang  telah  dituliskan  legal  issue.  Memakai  metode pendekatan  perundang-undangan  (statue  approach)  dan  pendekatan  konsep  (conceptual approach).

## Pembahasan
Perlindungan  hukum  bagi  setiap  Warga  Negara  Indonesia  tanpa  dikecualikan, ditemukan  dalam  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  1945  yakni, “Perlindungan hukum dianggap sebagai suatu gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk  mewujudkan  tujuan-tujuan  hukum,  yakni  keadilan,  kemanfaatan dan  kepastian hukum.  Bagi    teori  keadilan  yakni  suatu  landasan  moral  yang  berpegang  teguh  pada norma  atau  aturan  dan  berhubungan  dengan  konstitusi  bagi  hukum.  Teori  keadilan secara  garis  besar  adalah  suatu  upaya  untuk  kesetaraan  hak  dan  kewajiban  secara seimbang. Hukum adalah alat untuk menciptakan kesejahteraan sosial dan menciptakan keadilan  bagi  masyarakat.  Tanpa  adanya  prinsip  keadilan  maka  hukum  hanya  akan menjadi alat kesewenang-wenangan para penguasa ataupun kaum-kaum mayoritas dan tentu  bisa  dengan  seenaknya  sendiri  bermain-main  akan  aturan  hukum.  Dengan  itu mereka  bebas  mempermainkan  dan  menarik  ulur  bentuk  hukum  yang  ada.  Hukum dibuat agar menjawab keraguan dengan memberi suatu kepastian dalam masyarakat”. (Rukmana Aji & Rosando, 2019)
Kitab Undang – Undang Hukum Perdata dengan pemberian perlindungan konsumen dengan  pengertian  kondumen  ialah  orang  yang  didahului,  melindungi  kepentingan  yang
ada.  Kemudian  terhadap  pasien  sangat  krusial  untuk  mengukur  tolak  ukur  KUHPerdata, dengan usaha dari apa yang diperjanjikan dari keduanya yang yang terfokus yaitu dokter.

## Bagaimana Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Sebagai Konsumen Di Bidang Pelayanan Medis?
Perjanjian  pasien  dan  dokter  memunculkan  adanya  korelasi  dan  implikasi  masing- masing  pihaknya.  Hal  tersebut  menjadi  dorongan  atas  perlindungan  pasien,  dengan pelayanan  medis.  Lantas  perlindungan  pada  pasien  ini  krusial,  “KUHPerdata  yang mengaturnya menjadi acuan atau pedoman dalam penegakan perlindungan pasien sebagai konsumen.  Dengan  itu  perlindungan  terhadap  pasien  dianggap  perlu  untuk  diatur  lebih mendalam  hingga  luas  di  dalam  undang-  undang  yang  berkaitan  dengan  pasien  sebagai konsumen, agar tercipta suatu kepastian hukum akan perlindungan pasien tersebut.
Dalam  Undang-  Undang  No.8  Tahun  1999  tentang  perlindungan  konsumen  tidak diatur  dengan  jelas  mengenai  pasien,  akan  tetapi  pasien  dalam  hal  ini  adalah  seorang konsumen. Dalam Undang-Undang RI No. 26 Tahun 2009 tentang kesehatan disebutkan juga antara  lain  perlindungan  terhadap  pasien,  yaitu  Pasal  58  ayat  1  yang  berisikan  ketentuan bahwa  “Setiap orang berhak atas ganti rugi terhadap seseorang, tenaga Kesehatan dan/atau kelalaian  dalam  pelayanan  Kesehatan  yang  menimbulkan  kerugian  akibat  kesalahan  atau kelalaian  dalam  pelayanan  Kesehatan  atau  kelalaian  dalam  pelayanan  Kesehatan  yang diterimanya”.
Pemberian hak atas ganti rugi sebagai suatu upaya untuk memberikan perlindungan kepada setiap orang atas suatu hal yang timbul, baik secara fisik maupun non fisik karena kesalahan  ataupun  kelalaian  tenaga  kesehatan.  Perlindungan  ini  sangat  penting  karena adanya kelalaian atau kesalahan itu dapat menyebabkan kematian atau menimbulkan cacat yang  permanen.  Kerugian  yang  dialami  pasien  dapat  menuntut  ganti  kerugian  terhadap tenaga  kesehatan  yang  melakukan  kelalaian  atau  kesalahan.  Kerugian  yang  dialami seseorang akibat dari perbuatan melawan hukum dapat berupa;(Putra et al., 2020)
a. Kerugian  materiil,  yaitu  kerugian  yang  nyata-  nyata  diderita  dari  kerugian  berupa keuntungan yang seharusnya diterima.
b. Kerugian in materiil, yaitu rasa takut, dan rasa sakit serta kehilangan kesenangan hidup.” Korelasi  hukum  antara  dokter  dengan  pasien  telah  ada  dahulunya,  dokter  yang mengobati dari yang membutuhkan pengobatannya. Korelasi tersebut, yaitu yang sifatnya personal  ataupun  berdasar  dari  keyakinan  pasien  terapeutik.  Transaksi  terapeutik merupakan transaksi dari dokter serta pasien dengan ketepatan diantaranya.
Transaksi antara dokter dengan pasien memunculkan hak dan kewajiban, dengan hak dan wajib tak terpenuhi salah satunya, melaksanakan hal tersebut. Menjadi sebuah kewajaran jika merasa ada kerugian, dengan kosumen melibat semua peronal konsumen memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum.
Hubungan  dokter  dan  pasien    dalam  “perjanjian  hukum  perdata  termasuk  kategori perikatan menurut daya upaya atau usaha maksimal (inspanningsverbintenis). Berbeda dengan ikatan yang termasuk kategori perikatan yang berdasarkan hasil kerja (resultaatsverbintenis).
Hubungan  dokter  dengan  pasien  yang  mempunyai  landasan  hukum,  dapat  dimulai dengan pasal 1313 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata yakni, suatu persetujuan adalah suatu  perbuatan  dengan  mana  satu  orang  atau  lebih  mengikatkan  dirinya  terhadap  satu orang atau lebih. sehingga hal tersebut dalam bidang pengobatan jelas terdapat hubungan
atau persetujuan terhadap pasien atau keluarga pasien dan satu orang dokter atau beberapa dokter, di sisi lain pihak pasien atau keluarga  memerlukan ketelitian dan ketrampilan dokter untuk  mengatasi  masalah  kesehatannya  atau  keluarganya,  sedangkan  di  pihak  lain  para dokter  mempunyai  kepandaian  dan  ketrampilan  yang  dapat  diberikannya  untuk kesembuhan pasien.(Narayana et al., 2020)
Syarat sahnya suatu persetujuan atau perikatan antara dokter dan pasien berpedoman pada Pasal 1320 KUHPerdata yaitu ;
1. Sepakat untuk mengikatkan dirinya. Dalam  suatu  hubungan  antara  dokter  dan  pasien  hal  ini  mudah  dipahami karena jika dianata satu pihak tidak setuju maka tidak akan terjadi suatu transaksi terapeutik.  Pasien  setuju  dengan  dokter  yang  dipilihnya,  dan  dokter  sanggup mengatasi problema kesehatan pasien yang datang kepadanya”.
2. Kecakapan dalam membuat perjanjian
Bahwa “kecakapan harus ada pada kedua belah pihak yakni, yang memberi pelayanan  ataupun  yang  memerlukan  pelayanan.  Dari  pihak  pasien  menurut ketentuan  ini  dituntut  orang  yang  cakap  untuk  membuat  perikatan,  yaitu  orang dewasa  yang  waras.  Jika  lain  dari  ini  tentu  harus  ada  yang  mengantar  sebagai pendamping pasien. Demikian pula dari pihak dokter dan tenaga kesehatan lainnya. Sebagai  tambahan,  kalangan  dokter  harus  memiliki  kecakapan  yang  dituntut  atau diperlukan oleh pasien, yaitu para dokter umum sebagai dokter umum dan dokter spesialis sesuai speasilisasi yang ditekuninya. Itu harus ada buktinya, seperti ijazah atau sertifikat yang diakui oleh pemerintah dan penghimpunan keahliannya.
3. Hal yang tertentu Hal yang tertentu dalam persetujuan merupakan suatu penyakit atau keadaan yang perlu ditangani oleh dokter. Sesuatu disini tidak perlu satu hal, bisa saja lebih dari satu. Pada pasien berobat jalan, bisa saja menyampaikan keluhan untuk diatasi dari  kepala  hingga  ke  kaki.  Namun,  yang  menjadi  masalah  adalah  pada  tindakan khusus, seperti pembedahan dan tindakan invasive lainnya pada pembedahan seksio sesaria,  mengeluarkan  anak  melalui  operasi  disertai  tindakan  dokter  mengangkat apendiks  pasien  yang  tidak  patologik,  sebetulnya  menyalahi  perjanjian.  Jika  dalam keadaan yang sama dokter mendapati apendiks pasien dalam keadaan meradang dan segera perlu diangkat, tentu tidak tepat kalau luka pembedahan seksio sesaria ditutup dulu,  baru  kemudian  dilakukan  operasi  apendiks.  Dokter  dapat  mengangkat apendiks yang patologik tersebut, tetapi sesudah pasien siuman harus disampaikan bahwa tindakan tersebut terpaksa dilaksanakan. Ini diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Tahun 1989 tentang Persetujuan Tindakan Medik (Pasal 7 ayat 2 dan 3.
4. Sesuatu yang halal Sesuatu    yang  halal  disebutkan  disini  sebagai  suatu  perikatan  yang  tidak melanggar  hukum  contoh  yang  klasik  yakni  melakukan  pengguguran  kandungan yang illegal dan lain- lain.”
Yakni  syarat pertama dan kedua, disebut syarat subyektif, dikarenakan tentang orang- orang ataupun subyeknya, pengadaan perjanjian dengan persyaratan ketiga dan apa yang diperjanjikan dilaksanakan.
Perikatan atau persetujuan hukum lahir oleh 2 (dua) sebab atau sumber yakni yang satu oleh “suatu kesepakatan (1313 BW) dan yang lainnya oleh sebab Undang- Undang ( 1352 BW). Hubungan hukum antara dokter dan pasien berada dalam jenis perikatan hukum yang lahir karena Undang- Undang. Pelanggaran hukum antara dokter atas kewajiban hukum dokter, karena Undang- Undang membawa suatu keadaan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad)  dokter  hingga  kedua-duanya  mengemban  pertanggungjawaban    penggantian gantirugi.(Budiarsih et al., 2020)
Perjanjian yang telah di bahas diatas akan menimbulkan suatu akibat hukum yakni hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Pihak yang terkait di sini adalah pasien dan dokter sebagai  tenaga  medis.  Berdasarkan  Pasal  1338  KUHPerdata  bahwa  suatu  perjanjian  yang telah dibuat secara sah oleh pihak- pihaknya akan mengikat pihak- pihak demikian termasuk mengenai  hak  dan  kewajibannya.  Pasal  tersebut  jelas  dikatakan  bahwa  persetujuan  yang sudah  terjadi  tidak  dapat  dibatalkan   lagi  karena  dalam  persetujuan  yang disebut  sebagai transaksi atau kontrak terapeutik berlaku sebagai Undang- Undang.
Tetapi terkadang pembatalan tersebut tidak selalu berjalan mulus, dikarenakan dalam pemutusan transaksi terapeutik dokter perlu selalu berhati- hati terhadap risiko yang akan timbul  di  kemudian  hari.  Pembatalan  itu  juga  tidak  harus  dalam  bentuk  tertulis  karena keadaan atau alasan- alasan yang oleh Undang- Undang dinyatakan sudah cukup dan juga akan merupakan bukti bahwa persetujuan tersebut telah dibatalkan”.(Angraeni & Nasution, 2019)
Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pasien Sebagai Konsumen Di Bidang Pelayanan Medis Menurut Pasal 1239 Dan 1365 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata?
Seringkali  terdengar  serta  pembahasan  dari  praktek  tenaga  kesehatan,  dokter ataupun  lainnya,  dengan  penanganan  lainnya,  yakni  dengan  pemberitahuan  kasus penggugatan dan penuntutan pasien dengan keadaan mereka lalai.
Malapraktik atau suatu perbuatan yakni kelalaian merupakan suatu tindakan atau praktik yang buruk dari para tenaga kesehatan dalam menjalankan tanggungjawabnya baik dalam pelanggaran yang disengaja dan pelanggaran hukum serta pelanggaran etika. Sebagai korban dari kelalaian tenaga kesehatan yang telah dirugikan, tentu saja pasien berhak  menuntut haknya. “Pasien yang disebut sebagai konsumen yang telah menjadi korban tindakan atas kelalaian tenaga kesehatan akan meminta ganti rugi atau meminta pertanggung jawaban terhadap dokter yang telah  merugikannya, tuntutan  yang dapat berupa  ganti  rugi  yang terdapat dalam  tuntutan  perdata.  Sedangkan dalam  ketentuan hukum adminstarsi dapat berupa pencabutan izin usaha serta pencabutan status badan hukum  bagi  rumah  sakit.  Karena  telah  adanya  kelalaian  dan  kecerobohan  dalam memberikan pelayanan medis mengakibatkan tindakan malapraktik dan menimbulkan kerugian pada kedua belah pihak.
Bentuk- bentuk tanggung jawab seorang dokter sebagai salah satu tenaga medis dalam upaya penegakan perlindungan pasien adalah :
1. Adanya tanggung jawab profesi
Suatu jabatan apa pun pada hakikatnya akan selalu melekat wewenang dan kekuasaan, oleh karena itu setiap kekuasaan dalam mengemban tugas pada suatu jabatan juga terdapat tanggung jawab. Dokter sebagai pengemban tugas profesi dalam  berbagai  segi  yang  berhubungan  dengan  pelayanan  medis,  selalu  dan
kerap kal berhadapan dengan tuntutan pemenuhan tanggung jawab, baik secara hukum maupun yang berkaitan dengan kode etik kedokteran.
Tanggung  jawab  profesi  dokter  berkaitan  erat  dengan  profesionalisme  seorang dokter. Hal ini terkait dengan:
a. Pendidikan, pengalaman, dan kualifikasi lain
Dalam  menjalankan  tugas  profesinya  seorang  dokter  harus mempunyai derajat pendidikan yang sesuai dengan bidang keahlian yang ditekuninya.  Dengan  dasar  ilmu  yang  diperoleh  semasa  pendidikan  di fakultas  kedokteran  maupun  spesialisasi  dan  pengalamannya  untuk menolong pasien.
b. Derajat resiko perawatan Dokter harus berupaya untuk memperkecil risiko perawatan dengan meminimalisir  efek  samping  dari  pengobatan.  Selain  itu,  derajat  risiko perawatan  harus  diberitahukan  kepada  pasien  maupun  keluarganya sehingga  pasien  dapat  memiliki  alternatif  dari  perawatan  terhadap dirinya.”
c. Peralatan perawatan
Dokter  diharuskan  memiliki  pemahaman  tentang  media  dan perolehan hasil yang baik, dengan apa yang menjadi harapan.
2. Adanya tanggung jawab Etis
Kode  etik  kedokteran  yang  berlaku  di  Indonesia  didasarkan  pada  filsafah Pancasila  dan  “Undang-  Undang  Dasar  1945,  serta  di  sesuaikan  dengan  The International Code of Medical Ethics, dan kemudian penjabaran lebih lanjut diatur dalam  surat  Keputusan  Pengurus  Besar  Ikatan  Dokter  Indonesia  (IDI)  Nomor 111/PB/A.4/02/2013.  Pokok-  pokok  yang  diatur  dalam  Kode  Etik  Kedokteran Indonesia antara  lain  tentang  hubungan dokter  secara kemanusiaan,  kewajiban umum,  kewajiban  dokter  terhadap  pasien,  kewajiban  dokter  terhadap  teman sejawat. Dan kewajiban dokter terhadap diri sendiri.
Dalam  dunia  kedokteran  etika  mempunyai  kaitan  dengan  hukum,  bahkan keduanya  saling  terinterdependensi  agar  tujuan  yang  hendak  dicapai  dapat terwujud dengan baik dan efektif. Didalam pelaksanaan tanggung jawab secara etik,  terkadang  berhimpitan  dengan  hukum.  oleh  karena  itu,  pelanggaran terhadap  butir-  butir  kode  etik  kedokteran  Indonesia  ada  yang  merupakan pelanggaran  etik  semata  dan  ada  pula  yang  merupakan  pelanggaran  etik  dan sekaligus pelanggaran hukum yang dikenal dengan istilah pelanggaran etikolegal. Jika  dilihat dari  segi macamnya,  pelanggaran  etik  kedokteran dibagi  dalam jenis sebagai berikut :(Suhartono et al., 2020)
a. Pelanggaran etik murni, terdiri atas :
1) Menarik  imbalan  yang  tidak  wajar  atau  menarik  imbalan  jasa  dari keluarga sejawat dokter dan dokter gigi.
2) Mengambil alih pasien tanpa persetujuan sejawatnya.
3) Memuji diri sendiri di depan pasien.
4) Tidak pernah mengikuti pendidikan kedokteran yang berkesinambungan.
5) Dokter mengabaikan kesehatannya sendiri.”
b. Pelanggaran etikolegal, terdiri atas :
1) Pelayanan dokter di bawah standar.
2) Menerbitkan surat keterangan palsu.
3) Membuka rahasia jabatan atau pekerjaan dokter.
4) Tidak pernah mengikuti Pendidikan dan pelatihan
5) Abortus provokatus.
6) Pelecehan seksual.
Tuntutan hukum perdata dalam malpraktek sengketa antara pihak tenaga medis dan rumah sakit berhadapan dengan pasien dan keluarga atau kuasanya. Apabila dalam penangan  medis  terdapat  kesalahan  dan  menimbulkan  akibat  kerugian  maka  pasien berhak menuntut adanya penggantian kerugian berdasarkan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 BW). Pasal 1365 BW yang menyatakan “Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menimbulkan  kerugian  itu  untuk  mengganti  kerugian  tersebut  apabila  dalam  hal  ini terjadi perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain yang bertanggung jawab adalah pihak tenaga medis.
Dalam  KUHPerdata  diatur . perlindungan  terhadap  konsumen . dalam  konteks  ini adalah  pasien.  Bentuk  perlindungan  yang  didapatkan  oleh  pasien  adalah pertanggungjawaban dari pelaku/ tenaga medis. Bentuk pertanggungjawaban tersebut adalah sebagai berikut :

## Tanggung Jawab Dokter karena Wanprestasi
Pengertian wanprestasi adalah suatu keadaan dimana seseorang tidak memenuhi kewajibannya  yang  didasarkan  pada  suatu  perjanjian  atau  kontrak.  Pada  dasarnya pertanggungjawaban perdata itu bertujuan untuk memperoleh ganti rugi atas kerugian yang  diderita  oleh  pasien  akibat adanya  wanprestasi atau  perbuatan  melawan  hukum dari tindakan dokter.
Bedasarkan  Pasal  1239  KUHPerdata  bahwa  Tiap-  tiap  perikatan  untuk  berbuat sesuatu,  atau  untuk  tidak  berbuat  sesuatu,  apabila  si  berutang  tidak  memenuhi kewajibannya,  mendapatkan  penyelesaiannya  dalam  kewajiban  memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga “.
Menurut ilmu hukum perdata, ketika orang dengan anggapan tidak menepati apa yang diperjanjikan, tidak melaksanakan apa yang menjadi kesanggupan, melaksanakan dengan terlambat, dan tidak boleh dilakuakn.
Sehubungan  dengan  masalah  ini,  maka  “wanprestasi  yang  dimaksudkan  dalam tanggung  jawab  perdata  seorang  dokter  adalah  tidak  memenuhi  syarat-syarat  yang tertera dalam suatu perjanjian yang telah diadakan dengan pasiennya.
Gugatan untuk membayar ganti rugi atas dasar  persetujuan atau perjanjian yang terjadi  hanya  dapat  dilakukan  bila  memang  ada  perjanjian  dokter  dengan  pasien. Perjanjian  tersebut  dapat  digolongkan  sebagai  persetujuan  untuk  melakukan  atau berbuat sesuatu. Perjanjian itu terjadi bila pasien memanggil dokter atau pergi ke dokter, dan dokter memenuhi permintaan pasien untuk mengobatinya. Dalam hal ini pasien akan membayar  sejumlah  honorarium.  Sedangkan  dokter  sebenarnya  harus  melakukan prestasi menyembuhkan pasien dari penyakitnya. Tetapi penyembuhan itu tidak pasti
selalu  dapat  dilakukan  sehingga  seorang  dokter  hanya  mengikatkan  dirinya  untuk memberikan  bantuan  sedapat-dapatnya  sesuai  dengan  ilmu  dan  ketrampilan  yang dikuasainya.  Artinya,  dia  berjanji  akan  berdaya  upaya  sekuat-kuatnya  untuk menyembuhkan pasien.
Dalam gugatan atas dasar wanprestasi, harus dibuktikan bahwa dokter itu benar- benar telah mengadakan perjanjian, kemudian dia telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian  tersebut  (yang  tentu  saja  dalam  hal  ini  senantiasa  harus  didasarkan  pada kesalahan profesi). Jadi di sini pasien harus mempunyai bukti-bukti kerugian akibat tidak dipenuhinya kewajiban dokter sesuai dengan standar profesi medis yang berlaku dalam suatu kontrak terapeutik.
Tetapi dalam prakteknya tidak mudah untuk melaksanakannya, karena pasien juga tidak  mempunyai  cukup  informasi  dari  dokter  mengenai  tindakan-tindakan  apa  saja yang merupakan kewajiban dokter dalam suatu kontrak terapeutik. Hal ini yang sangat sulit dalam pembuktiannya karena mengingat perikatan antara dokter dan pasien adalah bersifat inspaningsverbintenis.
Untuk membuktikan dokter telah melakukan wanprestasi atas perjanjian terapeutik tentu  sangat  sulit  dikarenakan  prestasi  dokter  dalam  perjanjian  inspannings  verbintenis tidak  diukur,  kecuali  jika  dokter  telah  secara  jelas  dan  nyata  melakukan  ingkar  janji terhadap hak-hak pasien dan kewajibannya sendiri dalam transaksi terapeutik. Meskipun begitu  ada  ukuran  tentang  apa  yang  harus  dibuktikan  oleh  pasien  untuk  menggugat berdasarkan Pasal 1239 yaitu :
a) Hubungan antara dokter dan pasien terjadi berdasarkan perjanjian terapeutik.
b) Dokter telah memberikan pelayanan kesehatan yang tidak patut yang menyalahi tujuan perjanjian terapeutik.”
c) Pasien menderita kerugian akibat tindakan dokter yang bersangkutan.(Nasution, 2020)

## Tanggung  Jawab  Dokter  Karena  Perbuatan  Melanggar/  Melawan  Hukum
(onrechtmatige daad)
Tanggung jawab karena kesalahan merupakan bentuk klasik pertanggungjawaban perdata. Berdasar tiga prinsip yang diatur dalam “Pasal 1365, 1366, 1367 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata yaitu sebagai berikut :
a. Berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasien  dapat  menggugat  seorang  dokter  oleh  karena  dokter  tersebut  telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum, seperti yang diatur di dalam Pasal 1365  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  yang  menyebutkan  bahwa:  “Tiap perbuatan  melanggar  hukum,  yang  membawa  kerugian  kepada  orang  lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kesalahan itu, mengganti kerugian tersebut”.
Seorang dokter dapat dinyatakan melakukan kesalahan, Untuk menentukan seorang  pelaku  perbuatan  melanggar  hukum  harus  membayar  ganti  rugi, haruslah  terdapat  hubungan  erat  antara  kesalahan  dan  kerugian  yang ditimbulkan.
b. Berdasarkan Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Seorang dokter selain dapat dituntut atas dasar wanprestasi dan melanggar hukum  seperti  tersebut  di  atas,  dapat  pula  dituntut  atas  dasar  lalai,  sehingga menimbulkan kerugian. Gugatan atas dasar kelalaian ini diatur dalam Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang bunyinya sebagai berikut : Setiap orang  bertanggung  jawab  tidak  saja  untuk  kerugian  yang  disebabkan  karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya”.
c. Berdasarkan Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Seseorang harus memberikan pertanggungjawaban tidak hanya atas kerugian yang  ditimbulkan  dari  tindakannya  sendiri,  tetapi  juga  atas  kerugian  yang ditimbulkan  dari  tindakan  orang  lain  yang  berada  di  bawah  pengawasannya. Dengan  demikian  maka  pada  pokok  ketentuan  Pasal  1367  BW  mengatur mengenai  pembayaran  ganti  rugi  oleh  pihak  yang  menyuruh  atau  yang memerintahkan sesuatu pekerjaan yang mengakibatkan kerugian pada pihak lain tersebut.
Seorang dokter harus memiliki tanggungan dari apa yang dilakukannya. Bentuk tersebut dengan ganti rugi pada pasien. Pemberian ganti rugi ini dengan melindungi dan berdasar  dari  apa  yang  dilakukan  dan  yang  menjadi  kesepakatan  dari  antara  dokter dengan pasien.
Dari  segi  keperdataan  “tanggung  jawab  seorang  tenaga  medis  jika  melakukan kesalahan dalam menjalankan  profesinya  (malapraktik)  terbatas  pada  tanggung jawab yang timbul sebagai akibat adanya kontrak / perjanjian yang terjadi antara kedua belah pihak  (dokter  dan  pasien).  Dalam  hal  yang  demikian,  maka  dokter  yang  tidak menjalankan  profesinya  secara  keperdataan  dapat  dituntut  bahwa  yang  bersangkutan telah  melakukan  wanprestasi  (Pasal  1239  KUHPerdata),  seorang  dokter  dikatakan wanprestasi  apabila  melaksanakanapa  yang  diperjanjikan  tetapi  tidak  sebagaimana diperjanjikan.  Dalam  hal  ini,  pihak  tenaga  medis  dapat  dimintai  pertanggungjawaban Pasal  1371  ayat  (1)  KUHPerdata:  “Penyebab  luka  atau  cacat  sesuatu  anggota  badan dengan  sengaja  atau  kurang  hati  –  hati  memberi  hak  kepada  si  korban  untuk  selain penggantian biaya penyembuhan, menutut penggantian kerugian yang disebabkan oleh luka atau cacat tersebut” jadi jika tenaga medis tidak melaksanakan kewajiban- kewajiban kontraktualnya  dengan  melakukan  kesalahan  professional,  dia  dapat  dikatakan melakukan wanprstasi dan dapat dipertanggungjawabkan untuk membayar ganti rugi. Dalam  hal melakukan  perbuatan  melanggar  hukum  (Pasal 1365  KUHPerdata)  sesuatu perbuatan dikatakan atau tergolong suatu perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad) apabila perbuatan itu melanggar hak subjektif orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban  hukum  atas  melakukan  perbuatan  sesuatu  baik  ditinjau  secara  objektif maupun subjektif.”
Esensi  dari  pertanggungjawaban  medik  adalah  harus  adanya  perbuatan  yang melawan  hukum  (onrechtmatige  daad),  pihak  tenaga  medis  telah  melakukan  perbuatan melawan hukum karena tindakannya bertentangan dengan ketelitian serta sikap hati-hati yang  diharapkan  dari  padanya  dalam  pergaulan  dengan  sesama  warga  masyarakat (tanggung  jawab  berdasarkan  Undang-Undang).  Dalam  hal  ini  yang  berlaku  adalah “Pasal 58 Undang – Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, 1365 KUHPerdata
(Pasal  1401  BW)  mengenai  ketentuan  perbuatan  melanggar  hukum.  Agar  dapat mengajukan  gugatan  berdasarkan  perbuatan  melanggar  hukum  harus  dipenuhinya  4 (empat) syarat seperti yang terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdata:
1. Dalam hal ini harus ada unsur kerugian;
2. Harus ada menyebabkan sesuatu antara kerugian dan kesalahan;
3. Adanya  kesalahan  atau  kelalaian  dari  pihak  tenaga  medis  (disamping  perorangan, rumah  sakit  berhak  untuk  bertanggung  jawab  atas  kesalahan  atau  kelalaian pegawainya);
4. Perbuatan itu melanggar hokum”.
Pada pertanggung jawaban dari apa yang dilakukannya, kesalahan tersebut (schuld wet zelfstanding vereist) bila perlakuan medis menyimpang dari standar profesi. Kerugian diharuskan  dengan  pembuktian,  ilmu  pengetahuan  dan  yang  terampil  ataupun  lazim dipergunakan  dari  wilayah  tersebut.  pemberian  hak  ganti  rugi  merupakan  usaha melindungi setiap orang ataupun yag muncul dari tenaga kerja.

## Penutup

## Kesimpulan
Bahwa perlindungan hukum terhadap pasien diatur di dalam KUHPerdata Pasal 1320  dalam  hal  syarat  pembuatan  perjanjian  yaitu,  “suatu  persetujuan  adalah  suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. sedangkan Pasal 1338 KUHPerdata mengenai asas kebebasan berkontrak yaitu perjanjian  yang  dibuat  dan  sah  akan  mengikat  para  pihak  yang  terkait.,  sehingga perjanjian tersebut mengikat hak dan kewajiban pihak- pihak yang terkait, yaitu dokter dengan pasien. Beserta penyimpangan perjanjian antara dokter dengan pasien yang dapat merugikan pasien adalah wanprestasi atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh dokter”.
Mengenai pertanggung jawaban hukum terhadap pasien sebagai konsumen diatur dalam  KUHPerdata  Pasal  1365  mengenai  alasan  penuntutan  ganti  rugi  pasien,  1366 mengenai pertanggungjawaban karena kelalaian dalam hal ini kelalaian tenaga medis , dan 1367 mengenai pertanggungjawaban karena orang yang menjadi tanggungan, dan berdasarkan pasal 1239 KUHPerdata bahwa “Tiap- tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau  untuk  tidak  berbuat  sesuatu,  apabila  si  berutang  tidak  memenuhi  kewajibannya, mendapatkan  penyelesaiannya  dalam  kewajiban  memberikan  penggantian  biaya,  rugi dan bunga”.

## Saran
Dari  kasus  yang  banyak  terjadi  pada  masyarakat,  baiknya  tenaga  kesehatan ataupun petugas lebih memiliki kehati-hatian untuk berbuat sesuatu. Dokter diharapkan dapat memberikan pelayanan yang sesuai dengan harapan pasien yaitu perawatan yang informatif, manusiawi dan bermutu sesuai dengan standar profesi.
Hendaknya perlindungan hukum terhadap pasien maupun untuk melindungi dan tanggungan  pengaturan  undang-  undang  tersendiri,  agar  pasien  lebih  memahami  hak dan kewajibannya sebagai konsumen di bidang pelayanan medis.

## Daftar Pustaka
Afifah, W. (2019). Perlindungan Hukum Hak Kesehatan Warga Negara Berdasarkan Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Mimbar
Keadilan, Jurnal Ilmu Hukum.
Angraeni,  K.  D.,  &  Nasution,  K.  (2019).  KEKUATAN  HUKUM  LoU  SEBAGAI  JAMINAN DALAM  KREDIT  SINDIKASI  BANK.  Jurnal  Hukum  Bisnis  Bonum  Commune. https://doi.org/10.30996/jhbbc.v2i2.2521
Budiarsih, Kleden, K. L., Prasetyawati, E., Warka, M., & Reynaldi, R. (2020). Regulation of the
Rights of Health and Social Care for Women with HIV/AIDS.
https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200226.043
Michael, T., Siregar, E., Siregar, R. G., Yasa, I. W. L., & Kusuma, I. M. W. (2021). The Principle of  Synderesis  in  Interpreting  Legislation.  International  Journal  of  Multicultural  and Multireligious Understanding, 8(7), 37–40. https://doi.org/10.18415/IJMMU.V8I7.2877
Narayana,  P.,  Dayati,  J.  V.,  &  Verdiana,  M.  (2020).  RESIKO  MEDIK  DOKTER  DALAM OPERASI MATA YANG MENGAKIBATKAN KEBUTAAN. Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune. https://doi.org/10.30996/jhbbc.v3i2.3991
Nasution, L. (2020). Efektifitas HKI Sebagai Pelindung Industri Kreatif dan UMKM di Tengah Pandemi Covid-19. ADALAH Buletin Hukum & Keadilan.
Panji  Asmara,  G.  Y.,  &  Mangesti,  Y.  A.  (2020).  MODEL  SISTEM  PERADILAN  ANAK
DENGAN PENDEKATAN PSIKOLEGAL. Mimbar Keadilan.
https://doi.org/10.30996/mk.v13i1.2922
Putra,  A.,  Warka,  M.,  &  Budiarsih,  B.  (2020).  Pertimbangan  Hukum  Hakim  Terhadap Pengeroyokan Tukang Parkir oleh Pengemudi Ojek Online. PLENO JURE, 9(2), 107–118. https://doi.org/10.37541/plenojure.v9i2.416
Putri, N. F., Vionia, E., & Michael, T. (2020). PENTINGNYA KESADARAN HUKUM DAN PERAN  MASYARAKAT  INDONESIA  DALAM  MENGHADAPI  PENYEBARAN
BERITA HOAX COVID-19. Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum.
https://doi.org/10.31764/jmk.v11i1.2262
Rukmana  Aji,  H.  F.,  &  Rosando,  A.  F.  (2019).  PERLINDUNGAN  HUKUM  TERHADAP HASIL FOTO PRIBADI YANG DIGUNAKAN ORANG LAIN DI INSTAGRAM. Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune. https://doi.org/10.30996/jhbbc.v2i1.2314
Suhartono, S., Mahyani, A., Afifah, W., Sartika, D. P., & Tatamara, R. (2020). Implementation of Law  Number  6  of  2014  Concerning  Village  for  Budgeting  Plan  in  Sidoarjo  Regency. https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200226.042