Volume 4 Issue 1, April 2024 P-ISSN: 2797-3921, E-ISSN: 2797-3018 DOI: / 10.52738/pjk.v4i1.223
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
Pancasila sebagai Piagam Madinah Indonesia: Peran Nahdlatul Ulama (NU) dalam menjaga Kebinekaan Bangsa
Muhammad Adnan 1 , Satria Aji Imawan 2 , Hendra Try Ardianto 3
1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, Indonesia. E-mail: adonan.sensei@gmail.com
2 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, Indonesia. E-mail: satriaimawan@live.undip.ac.id
3 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, Indonesia. E-mail: htardianto@live.undip.ac.id
Abstract: The  idea  of  Pancasila  cannot  be  separated  from  the  Medina  Charter  document.  The  Medina Charter shows the many changes in the social order that did not make Indonesia an Islamic country. With the Medina Charter, Indonesia actually had the inspiration to make Indonesia a nationalist country whose Islamic  values  were  integrated  with  Indonesia.  The  inspiration  that  then  emerged  was  called  Bhinneka Tunggal  Ika,  Bhinneka,  or  Diversity,  which  literally  means  unity  in  diversity.  Many  facts  show  that  the contribution of Nahdlatul Ulama (NU) is very significant in maintaining this diversity. NU, through its figures, always builds a narrative of peaceful religious and national life and rejects various potential divisions. NU even dared to take an unpopular position so that other people would not be oppressed and could still live peacefully under Indonesian unity. This article tries to examine the role of NU in forming diversity. Examine the role of NU through the historical history of Pancasila and the Medina Charter, the role of leadership and how social  policy  spaces  are  played  by  NU.  The  three  are  then  synthesized  through  NU's  track  record  in Indonesian history. The analysis was carried out using historical qualitative methods, in the form of tracing NU's role through history. In conclusion, this article shows that national unity can be realized if the process of  caring  for  diversity  is  not  only  carried  out  by  the  government,  but  also  by  the  largest  community organizations that exist within it.
Keywords: Diversity; NU; Pancasila; Medina Charter; Religious Conflict
Abstrak:  Ide  dari  Pancasila  tidak  dapat  dipisahkan  dari  dokumen  Piagam  Madinah.  Piagam  Madinah memperlihatkan banyaknya perubahan tatanan sosial yang justru tidak menjadikan Indonesia sebagai negara Islam.  Dengan  Piagam  Madinah,  Indonesia  justru  memiliki  ilham  untuk  menjadikan  sebagai  Indonesia sebagai negara Nasionalis yang nilai-nilai Islamnya menyatu dengan Indonesia. Ilham yang kemudian muncul yaitu  disebut  sebagai  Bhinneka  Tunggal  Ika,  Bhinneka,  atau  Kebhinnekaan  yang  arti  harfiahnya  adalah kesatuan  dalam  keberagaman.  Banyak  fakta  menunjukkan  kontribusi  Nahdlatul  Ulama  (NU)  sangatlah signifikan  dalam  merawat  kebhinekaan  tersebut.  NU  melalui  para  tokohnya  selalu  membangun  narasi kehidupan beragama dan berbangsa secara damai dan menolak berbagai potensi perpecahan. NU bahkan berani mengambil posisi tidak populer agar umat lain tidak terdholimi dan tetap bisa hidup damai di bawah kesatuan Indonesia. Artikel ini coba menelisik bagaimana peran NU di dalam membentuk kebhinnekaan. Telisik peran NU dilihat melalui historis sejarah Pancasila dan Piagam Madinah, peran kepemimpinan dan bagaimana  ruang-ruang  sosial  kebijakan  diperankan  oleh  NU.  Ketiganya  kemudian  disintesiskan  melalui rekam jejak NU di dalam jalur sejarah Indonesia. Analisis dilakukan dengan metode kualitatif historis, berupa penelusuran peran NU melalui sejarah. Dalam kesimpulannya, artikel ini memperlihatkan bahwa kesatuan bangsa bisa terwujud jika proses merawat kebhinekaan bukan saja dilakukan pemerintahnya, tetapi juga oleh organisasi masyarakat terbesar yang eksis didalamnya.
Kata Kunci: Kebhinnekaan; NU; Pancasila; Piagam Madinah; Konflik Agama

## 1. Pendahuluan
Pertanyaan satir tetapi relevan adalah mengapa agama tidak mampu menjadi energi yang  menyatukan  dan  menyelesaikan  berbagai  persoalan  seperti  perang  ataupun  konflik berdarah.  Banyak  negara  di  Kawasan  Timur  Tengah,  Asia  Selatan,  hingga  Sahel  Sahara sebenarnya terdiri dari orang-orang dengan kepercayaan yang seiman. Identitas keagamaan sebagai  sesama  muslim  ternyata  bukan  malah  menyatukan,  mereka  sebaliknya  saling bertengkar dan bertikai hingga saling membunuh.  Kondisi semacam itu sangat jauh dari pengalaman sehari-hari bangsa Indonesia.
Kawasan  Timur-Tengah  merupakan  ambivalensi,  dimana  hampir  secara keseluruhan  mayoritas  muslim,  tetapi  mereka  saling  berperang  satu  sama  lainnya  guna mengukuhkan  dirinya  terhadap  klaim  kebenaran  tafsir  agamanya  masing-masing.  Pada tahun  2022,  6  dari  10  konflik  besar  dunia  berada  di  kawasan  ini  (Rahman,  2022).  Dari Suriah  dimana  90%  mayoritas  muslim,  Yaman  yang  dikenal  dengan  Kota  Seribu  Wali, hingga  Israel-Palestina  adalah  negara-negara  yang  mengalami  konflik  nyaris  tidak terdamaikan  dalam  beberapa  dekade  (Sørli  et  al.,  2005;  Tabroni,  2015;  H.  A.  N. Fahruddin, 2022).
Bukan  hanya  itu,  Afganistan  di  Asia  Selatan  dengan  sekitar  5  etnis  saja  dan  99% warganya merupakan muslim, selama puluhan tahun saling mengkudeta, menjatuhkan, dan konflik yang tidak berkesudahan (Smith, 2019). Konflik dan perang juga berkecamuk di Kawasan Sahel Sahara yang mayoritas beragama muslim, seperti Libya, Sudan, dan Mali. Negara-negara  yang  disebutkan  ini  mengalami  perang  saudara,  meskipun  mereka  terdiri dari  satu  agama  saja  yakni  Islam  (Lacher,  2011).  Meskipun  agama  bukan  satu-satunya penjelasan mengapa negara negara-negara dilanda konflik dan perang saudara, tetapi agama sebagai  pemicu  perpecahan  tidak  bisa  diabaikan  begitu  saja.  Sebaliknya,  Indonesia, meskipun mayoritas beragama muslim (sekitar 86%), memiliki lebih dari 300 kelompok etnik, dengan 718 bahasa, tetapi dapat merawat bangsanya dan menghindarkan dari perang saudara yang berlarut-larut. Perang saudara yang tercatat dan berakhir dengan perpecahan hanyalah dalam kasus Timor-Timur.
Ada  beberapa  argumentasi  mengapa  Indonesia,  meskipun  memiliki  sejarah konfliktual, tidak menjadikan negara ini terpecah-belah akibat perang saudara yang tidak berkesudahan. Pertama, konsensus nasional pertama saat terbentuknya negara ini adalah menjadi  satu  kesatuan  bangsa  di  bawah  payung  ideologi  Pancasila  yang  berlandaskan Bhineka  Tunggal  Eka.  Di  fase  awal  kemerdekaan,  memang  terjadi  banyak  konflik  dan perang  saudara,  tetapi  berhasil  diselesaikan  dengan  baik  tanpa  harus  memecah  tali kebangsaan  Indonesia.  Hal  inilah  yang  coba  dipertahankan  terus-menerus  oleh  seluruh elemen bangsa hingga sekarang. Di titik ini pula yang menjelaskan mengapa Timor-Timur bisa lepas, karena wilayah tersebut sebenarnya “tidak termasuk” dalam satu-kesatuan dalam konsensus nasional awal.
Kedua,  yang  berusaha  merawat  negara-bangsa  ini  tetap  utuh  bukan  saja  para pemegang  otoritas  negara  seperti  pemerintah,  TNI,  Polri  semata,  tetapi  juga  organisasi masyarakatnya, salah satu yang utama adalah organisasi Nahdlatul Ulama. Karakter Islam Wathaniah,  yang  di  tengah-tengah  atau  dikenal  sebagai  Islam  Wasathiah  adalah  paham yang tidak menempatkan pemahaman agama pada bandul yang terlalu ekstrem, entah di kanan atau kiri. Karakter ini berakar pada pemilikian teologis dari Abu al-Hasan Al- Asy’ari dan  Abu  Mansur  al-Maturidi,  kemudian  secara  fiqh  berakar  pada  4  mahzab  (Maliki, Hanafi,  Syafii,  Hambali),  dan  dalam  tasawuf  adalah  al-Ghozali  dan  Junaid  al  Bahdadi. Tengah-tengah  dari  Nahdlatul  Ulama  juga  merupakan  energi  terbesar  yang  menjaga keragaman Indonesia tidak pernah meruncing menjadi perpecahan bangsa.
Oleh  karena  itu,  artikel  ini  akan  menjelaskan  bagaimana  pengalaman  Indonesia mampu  menjadikan  agama  sebagai  energi  positif  bagi  jalannya  proses  persatuan  bangsa. Negara-negara  konflik  ini  perlu  belajar  ( lesson  learned)  bagaimana  Indonesia  mampu merawat  keberagamannya  tanpa  berujung  pada  perpecahan.  Untuk  menangkap  poin tersebut, artikel ini akan berfokus pada dua pembahasan utama. Pertama, elaborasi tentang bagaimana konsensus nasional berupa Pancasila sejak awal diilhami oleh Piagam Madinah, dan  hal  tersebut  berkontribusi  penting  sebagai  arena  pertemuan  berbagai  identitas  yang saling menghormati dan hidup dalam kerukunan sebagaimana Piagam Madinah mampu menyatukan berbagai identitas yang berbeda di masa itu. Kedua, pembahasan terkait peran organisasi  Nahdlatul  Ulama  dalam  upaya  untuk  untuk  menjaga  dan  mempertahankan Keindonesiaan sekaligus dengan Kebhinekaannya.

## 2. Pembahasan

## 2.1. Pancasila adalah Piagam Madinah Indonesia
Sejarah  Pancasila  tidak  bisa  dilepaskan  dari  konteks  penjajahan  selama  350  tahun penjajahan  Indonesia.  Penjajahan  yang  berbuah  sengsara  yang  terjadi  pada saat  itu  tidak lepas dari bagaimana Verenigde  Oost-Indische  Compagnie  (VOC)  secara berkesinambungan  mengambil  hasil  bumi  Indonesia  untuk  dijadikan  komoditas  bangsa dan negaranya, yang dikenal sebagai  pencurian rempah-rempah  (Mahendra et al., 2021; Purwanda, 2022). Pencurian rempah-rempah memicu adanya gejolak sosial perlawanan di seluruh  penjuru  Nusantara.  Seperti  contohnya,  pergolakan  yang  terjadi  di  Aceh  yang memunculkan gagasan-gagasan para pencetus untuk merdeka. Munculnya gagasan-gagasan tersebut  kemudian  diwujudkan  melalui  pergerakan  organisasi  maupun  perseorangan. Secara personal ada Kartini yang menggaungkan semangat emansipasi wanita, sedangkan secara organisasi ada Serikat Dagang Islam (SDI). Tujuan dari organisasi-organisasi tersebut adalah kemerdekaan Indonesia (Atiqoh, 2016; Yuniyati et al., 2017; Susilo & Isbandiyah, 2018).
Salah satu hal monumental dari pergolakan-pergolakan sosial tersebut adalah tanggal 1 Juni 1945 yang bersamaan dengan melemahnya kekuatan  Jepang dalam Perang Dunia II. Pada tanggal tersebut, Soekarno menyampaikan gagasannya tentang bangsa dan negara di dalam pidatonya tentang Philosofische Grondslag (filosofi dasar) dan Weltanschauung (pandangan hidup) bagi sebuah negara yang merdeka (Aminullah, 2020; Sari & Najicha, 2022).  Hasilnya,  Soekarno  merumuskan  5  nilai  dasar  filosofis,  yaitu  kebangsaan, kemanusiaan,  demokrasi  atau  mufakat,  keadilan  sosial  dan  percaya  pada  Tuhan  Yang Maha  Esa.  Soekarno  kemudian  menamai  5  (lima)  nilai  filosofi  dasar  itu  dengan  nama Pancasila (Burlian, 2020; Hasanah & Budianto, 2020).
Sejak saat itu, Pancasila distatuskan sebagai dasar negara Indonesia meskipun pada perjalanannya  menemui  banyak  rintangan.  Rintangan  muncul  dalam  bentuk  perdebatan dari  banyak  kalangan.  Kalangan  negarawan  Muslim  Indonesia  merasa  Pancasila  belum mengakomodasi nilai-nilai syariat Islam, baik secara implisit maupun eksplisit. Sedangkan, pendapat  lain  mengemukakan  bahwa  Pancasila  adalah  akar  dari  persoalan  bangsa  ini sehingga  memunculkan  kelompok-kelompok  fundamentalis  yang  menginginkan  syariat Islam menjadi dasar negara (Rohman, 2013; Fathani & Qodir, 2020).
Pada  akhirnya,  tuduhan-tuduhan  bahwa  Pancasila  adalah  alat  rumusan  kelompok fundamentalis  Islam  tidak  terbukti.  Rumusan  Pancasila  justru  mengakomodasi kepentingan  agama  dan  nasionalis,  yang  kemudian  tidak  hanya  dijadikan  sebagai  dasar negara, namun juga sebagai sumber hukum negara Indonesia (Bo’at, 2018; Pelawi, 2020; Daullah et al., 2022). Dalam hal ini, Pancasila kemudian memiliki sifat statis dan dinamis. Sifat statis ditunjukkan melalui kestabilan Pancasila sebagai konsep yang dapat menembus zaman, sementara sifat dinamis diperlihatkan melalui tonggak awal berkembangnya ide dan konsep  pembangunan  nasional  (Riyadi  et  al.,  2022).  Dengan  uraian  diatas,  Pancasila sebenarnya adalah karya monumental yang mewakili seluruh dinamika bangsa baik dalam kehidupan bernegara, bertanah air, dan bermasyarakat di Indonesia (Fauzi, 2005).
Penjelasan  diatas  menekankan  bahwa  Pancasila  mengandung  makna  filosofis  yang sangat  dalam  yang  dalam  banyak  hal  memiliki  kesamaan  dengan  Piagam  Madinah. Kesamaan tersebut tidak lepas dari konteks saat Nabi Muhammad SAW melakukan hijrah ke Madinah, yang notabene-nya saat itu di huni oleh banyak etnis dan agama yang berbeda, dan  penyebaran  Islam  dimulai  dari  kota  ini    (Syarif  &  Zuhri,  2019).  Pada perkembangannya,  kondisi  di  Madinah  pada  saat  itu  melahirkan  satu  komunitas  umat Islam baik, kuat dan dapat berdiri sendiri (Nurhadi, 2019; Yunus, 2019).
Kondisi  awal  waktu  itu  kelompok  Islam  hanya  terdiri  dari  2  (dua)  golongan,  yaitu Muhajirin (golongan yang datang dari Makkah) dan Anshor (golongan yang mengundang Nabi Muhammad SAW untuk datang ke Madinah dan sudah memeluk Islam). Namun, kedua  golongan  tersebut  tidak  sendiri  karena  terdapat  kelompok  lainnya  seperti  kaum Yahudi dan orang-orang yang belum memeluk Islam. Sehingga dapat dikatakan bahwa kota Madinah pada saat itu adalah wilayah yang terdiri dari masyarakat yang majemuk (Al-Farisi, 2019;  Junaedi,  2019).  Dengan  kondisi  yang  demikian,  Nabi  Muhammad  SAW  melihat adanya urgensi untuk perumusan aturan pasti yang dapat menjembatani perbedaan yang ada.
Atas dasar tersebut, Piagam Madinah kemudian dibentuk agar bisa menjadi payung hukum guna mengatur kehidupan bersama. Perumusan Piagam Madinah didasarkan oleh prinsip-prinsip tata kehidupan bermasyarakat, ketetapan kewajiban dan jaminan hak antar sesama  (Jailani,  2016;  Rustandi  &  Sahidin,  2019).  Piagam  yang  terdiri  dari  47  pasal  ini secara substansi setidaknya bisa disederhanakan menjadi 5 poin dasar, diantaranya:
1. Kesetaraan umat di Madinah, tanpa memandang latar belakang agama ataupun ras
2. Kebebasan beragama bagi penduduk Madinah
3. Perdamaian, dimana setiap penduduk wajib menciptakan keamanan nasional dan menentang orang-orang zalim yang berbuat kerusakan
4. Toleransi dan pluralisme demi menguatkan kesatuan dan persatuan penduduk Madinah
5. Setiap penduduk membayar diat dan membebaskan tawanan
Beberapa poin di atas sesungguhnya adalah upaya konstitusional untuk memastikan terwujudnya  kerukunan  antar  umat  Islam,  kerukunan  antaretnis,  kerukunan  antarumat beragama, dan kerukunan antara umat beragama dan negara (kumparan.com, 2021). Tidak sampai  disitu,  Piagam  Madinah  juga  memberikan  kebebasan  serta  kelonggaran  dalam beragama,  mengatur  hubungan  antar  kelompok  dan  kewajiban  untuk  mempertahankan persatuan  dan  kesatuan  (Shomad,  2013).  Kehadiran  Piagam  Madinah  di  tengah-tengah masyarakat  kemudian  menjadikan  Madinah  sebagai  salah  satu  wilayah  yang  mampu melakukan organisasi dan persatuan atas berbagai macam perbedaan yang ada  (Hasyim, 2014).
Dalam konteks ini, Piagam Madinah sukses menyatukan masyarakat yang terdiri dari entitas  yang  beraneka  ragam  agar  bisa  menjadi  satu  kesatuan  utuh  yang  teratur,  berdiri sendiri  dan  berdaulat  guna  mencapai  kepentingan  bersama  (Fajriah,  2019).  Beberapa penulis  dan  sejarawan  Islam  lalu  menganggap  Piagam  Madinah  sebagai  konstitusi  Islam pertama  meskipun  di  dalamnya  sendiri  tak  pernah  menyebutkan  terkait  struktur kekuasaan, bentuk ataupun perangkat pemerintahan (Fakhri, 2010).
Cerita  tersebut  menunjukkan  bahwa  Piagam  Madinah  memiliki  sifat  universal layaknya Pancasila. Piagam Madinah menjadi luar biasa karena pluralitas etnis yang ada di Madinah  tak  lepas  dari  pengamatan  Nabi  Muhammad  SAW.  Pada  satu  sisi,  terdapat ancaman perpecahan jika masyarakat kala itu tidak diarahkan dengan baik. Atas dasar hal itu,  Nabi  Muhammad  SAW  kemudian  berinisiatif  untuk  melakukan  satu  kesepakatan diantara  penduduk  Madinah  guna  menjaga  persatuan (Assya’bani, 2018;  Ichrom,  2020; Aris et al., 2021). Piagam Madinah kemudian juga menjadi kontrak sosial pertama antara kaum Yahudi dan umat Islam (Khashogi, 2012).
Dengan  popularitas  yang  demikian,  Piagam  Madinah  menjadi  perhatian  banyak tokoh dunia. Ilmuan Barat seperti Watt, Welhausen dan Wensinck telah membuat kajian dan  perdebatan  yang  panjang  mengenai  orisinalitas  ini,  dan  yakin  akan  keasliannya (Yildirim, 2006; Yetkin, 2009). Pandangan ini kemudian dikuatkan oleh berbagai tokoh Islam seperti Imam Ahmad bin Hanbal dalam al-Musnad, Imam Bukhori dalam Shahih Bukhari, Muslim dalam Shahih-nya dan Abu Daud dalam Sunan Abu Daud (Patamatta, 2020).
Uraian  diatas  memperlihatkan  adanya  kesamaan  yang  sangat  erat  antara  Pancasila dan  Piagam  Madinah.  Keduanya  sama-sama  kental  dengan  nuansa  konstitusional, dirumuskan oleh umat Islam dan diwujudkan dalam rangka keutuhan nation-state. Konsep nation-state terlihat dari kesamaan Pancasila dan Piagam Madinah yang lahir dari wilayah negara  yang  memiliki  batas  yang  jelas,  unsur  penduduk  dan  pemerintah  yang  berdaulat Namun,  persamaan  ini  masih  membutuhkan  telaah  lebih  jauh  dari  segi  wilayah  dan pemerintahannya  karena  konstitusi  Madinah  datang  jauh  lebih  awal  daripada  konsep nation-state. Meskipun pada praktiknya, antara Pancasila dan Piagam Madinah tidak bisa dilepaskan  dari  norma-norma  keagamaan.  Keduanya  sama-sama  melihat  umat  Muslim sebagai faktor penting perumus dasar negara (Murdan, 2019; Iqbal et al., 2020).
Meskipun tidak dapat dipisahkan satu sama lain, namun keduanya memiliki tempat masing-masing.  Islam  adalah  agama  yang rahmatan  lil  alamiin,  sehingga  terdapat  syariat yang  dituangkan  ke  dalam  bentuk  konstitusi  (Khashogi,  2012).  Suara  ini  kemudian diakomodasi konstitusi dan dapat menyuarakan kepentingan siapapun tanpa memandang perbedaan. Dan apabila dirinci lebih dalam, Piagam Madinah memiliki 2 pengertian yang bersifat khusus dan umum (Fahruddin, 2013; Karima et al., 2023). Secara khusus, Piagam Madinah adalah konstitusi yang membentuk teorisasi Islam karena melihat kembali pada kandungan  isinya  yang  menjunjung  tinggi  hukum  Allah.  Namun,  jika  dimaknai  dari  segi umum, maka Piagam Madinah bukanlah intrepresentasi dari teorisasi Islam dengan alasan tidak adanya hubungan antar berbagai komunitas dengan umat Islam yang didasarkan pada konsep  keadilan,  kebebasan  dan  kesetaraan  dan  tidak  menyebut  dirinya  sebagai  negara agama.
Hal  ini  sejalan  dengan  Pancasila  yang  tidak  menyematkan  dirinya  sebagai  negara agama (Fahruddin, 2013; Safitri & Dewi, 2021; Agustari et al., 2022). Sebagai contoh, sila pertama yang berbunyi “Ketuhanan yang Maha Esa” tidak hanya berlaku bagi umat Islam saja, namun menyeluruh pada seluruh rakyat Indonesia. Sila tersebut menunjukkan bahwa Piagam  Madinah  dan  Pancasila  memberikan  sarana  sekaligus  ruang  kepada  masyarakat untuk mencapai kepentingan agama masing-masing secara konstitusional yang juga seluruh haknya  dijamin  oleh  negara  (Sutono  &  Purwosaputro,  2019).  Berangkat  dari  pengertian tersebut, baik Piagam Madinah maupun Pancasila lahir untuk mempersatukan dan menjadi jembatan  bagi  perbedaan  yang  ada.  Persatuan  tersebut  diwujudkan  melalui  penciptaan kedaulatan  yang  sejahtera  dan  dapat  menaungi  segala  kepentingan  kolektif  dalam  satu wadah tanpa adanya perpecahan (Fitriyani et al., 2022).
Dengan tanpa menganut sistem negara agama dan bukan juga menerapkan konsep sekularis  murni,  Piagam  Madiah  dan  Pancasila  mampu  menembus  perbedaan  dan merajutnya menjadi satu tali persaudaraan (Sutono & Purwosaputro, 2019; Safitri & Dewi, 2021). Perbedaan yang sudah ada sejak lama bahkan sebelum keduanya terbentuk dapat dijadikan satu titik bersama dalam kehidupan sosial (Agustari et al., 2022). Pada prinsipnya, dalam  setiap  perbedaan  memiliki  tempat  yang  sama  dan  harus  dihargai  dengan  tanpa pembedaan kembali. Pancasila dan Piagam Madinah harus dilihat sebagai 2 produk yang berhasil menggambarkan apa itu kesejahteraan sosial.
Meskipun  ada  perbedaan  dalam  hal  substansi,  nyatanya  makna  filosofis  yang terkandung  di  dalamnya  sangatlah  berharga.  Lebih  lanjut,  keduanya  mampu  bertahan dalam  sejarah  dengan  keadaan,  tantangan  dan  perkembangan  masing-masing.  Piagam Madinah masih terus dikenang, dikaji dan dipelajari hingga hari ini. Pancasila juga masih menjadi  identitas  kuat  pada  diri  setiap  rakyat  Indonesia  dan  tidak  pernah  lekang  oleh lintasan zaman (Sutono & Purwosaputro, 2019; Fitriyani et al., 2022).

## 2.2. Peran Tokoh Nahdlatul Ulama dalam Merawat Kebhinekaan
Peran  Nahdlatul  Ulama  tidak  bisa  dilepaskan  dari  jasa  sang  Pendiri,  yakni Hadratussaikh Hasyim Asy’ary. Gelar hadratussaikh sendiri merupakan gelar keulamaan yang  bukan  saja  di  akui  di  Jawa,  tetapi  juga  di  kawasan  Timur  Tengah.  Orang  yang mendapatkan  penghargaan  ini  karena  dianggap  telah  berhasil  menghafalkan  sekaligus memahami  kumpulan  kitab  yang  dikenal  dengan Kutubus  Sittah,  yang  meliputi  Shahih Bukhari, Shahih Muslim, Bukhori Muslim, Sunan Abu Dawud, Turmudzi, Nasa'i, Ibnu Majah.  Kemampuan  itulah  yang  membuat  Hasyim Asy’ary sangat  dihormati  oleh  para ulama di hampir seluruh dunia.
Sepanjang hidupnya, Hasyim Asy’ary telah berperan sangat signifikan dalam usaha- usaha  perjuangan  kemerdekaan,  terutama  karena  cara  pandangnya  yang  cenderung menggabungkan  nilai  keagamaan  dan  kebangsaan  secara  bersamaan  sekaligus  (Fadli  & Hidayat, 2018). Keterlibatannya dalam berbagai organisasi politik kebangsaan, pendirian lembaga pendidikan (pesantren), dan perjuangan kemerdekaan secara langsung tidak bisa dinafikan begitu saja. Salah satu warisan awal Hasyim Asy’ary, dan masih menjadi pegangan warga  Nahdliyin  hingga  sekarang  adalah  aforisme Hubbul  Wathan  Minal,  yang  artinya “ mencintai  tanah  air  adalah  sebagian  dari iman” .  Konsep  Hubbul  Wathan  Minal  Iman awalnya telah diterapkan di sekolah Islam bernama Nahdlatul Wathan yang didirikan KH. Abdul Wahab Chasbullah (Ibda, 2017). Kemudian spirit itu semakin populer manakala Hasyim Asy’ary menyerukan resolusi jihad 22 Oktober 1945 sebagai upaya pendongkrak mental kalangan santri dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia (Rofiah, 2019).
Gagasan  mencintai  tanah  air  yang  tertuang  dalam Hubbul  Wathan  Minal  bukan begitu saja dilahirkan, tetapi juga bagian dari apa yang telah dicontohkan Nabi Muhammad Shalallaahu  Alaihi  Wassalaam  (SAW).  Dalam  sebuah  Hadist  Riwayat  Imam  Bukhari dijelaskan bahwa “Ya Allah berikan kami kecintaan kepada kota Madinah seperti cintaku pada kota Makkah atau lebih” (Darussalam & Maspupah, 2019). Hadist ini menunjukkan secara  jelas  bagaimana  Nabi  Muhammad  SAW  memperlihatkan  kecintaannya  kepada tanah  air,  tempat  nabi  lahir  dan  tinggal  saat  itu.  Sikap  mencintai  tanah  air  ini  penting lantaran hal itu merupakan ekspresi sikap dan jati diri seseorang (Zailani, 2022).
Spirit  semacam  itu  terus  dilanjutkan  oleh  para  ulama  Nahdlatul  Ulama  beberapa generasi  berikutnya.  Sebut  saja  salah  satunya  cucu  Hasyim Asy’ary, KH.  Abdurrahman Wahid atau biasa yang dikenal dengan Gus Dur, yang dikenal sebagai bapak pluralisme Indonesia  (Mustofa  &  Fitrotulloh,  2022).  Gus  Dur  membawa  gagasan  pluralisme  bukan semata  karena  pengaruh  pemikiran  Barat,  tetapi  Gus  Dur  meyakini  pruralitas  adalah keniscayaan ( sunnatullah) atau sesuatu yang dikehendaki Allah (Taufani, 2018). Dalam hal ini,  Gus  Dur  seringkali  mengutip  Surat  Al  Hujuraat  [49]:13: “Wahai manusia, sesungguhnya telah Ku-ciptakan kalian sebagai laki-laki dan perempuan, dan Ku-jadikan kalian  berbangsa-bangsa  dan  bersuku-suku  bangsa  agar  kalian  saling  kenal- mengenal…”. Selain ayat tersebut, yang paling sering dinukil Gus Dur adalah Surat Ali Imran [3]: 103, yakni “berpeganglah kalian  kepada  tali  Tuhan  dan  secara  keseluruhan  serta  jangan terpecah-pecah dan saling berselisih”.
Gagasan pluralisme ini, bukan semata hanya ada dalam tataran pikiran ( mind) Gus Dur  semata,  tetapi  juga  dalam  perilaku  ( attitude)  dan  tindakan  nyata  (action)  juga (Fathorrahman, 2015). Gus Dur selalu berperilaku mengedepankan dialog dengan spirit kesetaraan.  Oleh  karenanya,  sikap  Gus  Dur  yang  demikian  mendapat  sambutan  yang sangat baik dari kelompok minoritas seperti kelompok Kristen, Katolik dan etnis Tionghoa (Setiawan,  2017).  Bukan  hanya  terhadap  kelompok  agama,  cara  rekonsiliasi  Gus  Dur selama  menangani  konflik  di  Aceh  dan  Papua  pun  mendapat  sambutan  hangat  di  sana (Suaedy, 2018). Pemikiran, sikap, dan tindakan Gus Dur yang seperti ini, saat ini menjadi warisan berharga yang bahkan terus dilanjutkan oleh warga Nahdliyin di Indonesia. Salah satu yang masih melekat dan bisa kita jumpai hingga detik ini adalah tindakan Banser atau Anshor yang masih menjaga gereja saat umat nasrani menjalankan ibadah atau perayaan agamanya. Sebagaimana diketahui, Gus Dur pernah mengeluarkan celetukan saat ditanya tentang hukum menjaga gereja, ungkapnya, “Kamu niatkan jaga Indonesia apabila kamu tidak mau jaga gereja. Sebab gereja itu ada di Indonesia, tanah air kita. Tidak boleh ada yang mengganggu tempat ibadah agama apapun di bumi Indonesia” (Jurnas.com, 2017). Selain  Gus  Dur,  sahabat  dekat  Gus  Dur  sekaligus  ulama  besar  lain,  yakni  KH. Musthofa  Bisri  atau  dikenal  dengan  Gus  Mus  juga  sangat  jelas  memperlihatkan  sikap moderatnya.  Melalui  tulisan-tulisannya,  Gus  Mus  selalu  mengedepankan  ide-ide kebhinekaan. Puisi-puisi yang ditulisnya memiliki kecenderungan untuk mengedepankan sikap  moderasi,  dan  mengkritik  keras  terhadap  segala  jenis  ekspresi  menyebarkan kebencian  (Muhammad,  2015).  Gagasan  dan  sikap  Gus  Mus  ini  juga  diwariskan  secara terstruktur kepada para santrinya di Pondok Pesantren Raudlatut Thalibin di Rembang.
Gagasan dan tindakan tokoh NU seperti dijelaskan di atas, juga diekspresikan oleh para ulama NU lainnya. Banyak sekali ulama NU yang mengedepankan sikap moderasi. Karakter wasati’ah merupakan  ciri  khas  dari  para  ulama  NU  yang  lain.  Tidak  kurang banyak tokoh-tokoh yang seperti ini, bahkan hampir bisa dikatakan jika ada ulama yang isi ceramahnya  mengedepankan  sikap-sikap  kebhinekaan,  moderasi  ( wasati’ah ),  jauh  dari intonasi  kebencian,  biasanya  cenderung  berasal  dari  kalangan  ulama  Nahdlatul  Ulama. Kecenderungan ini tetap terjaga hingga sekarang, misalkan kita menyebut kyai atau ulama yang populer masa kini,  seperti Gus  Baha, Habib Ja’far, Gus Miftah, Gus  Kautsar, Gus Idham, adalah mereka yang memiliki kecenderungan untuk berada pada jalur wasati’ah.

## 2.3. Kebijakan-kebijakan Nahdlatul Ulama dalam Merawat Kebhinekaan
Peran  NU  di  dalam  ruang  sosial  dan  kebijakan  tidak  lepas  dari  hasil  Muktamar XXVII  di  Situbondo.  Pada  Muktamar  tersebut,  NU  mulai  melepaskan  peran    sebagai partai  politik  dan  kembali  ke  khittah peran   sosial,   keagamaan   dan   Pendidikan. Peran-peran  tersebut  diwujudkan  melalui  gerakan  sosial,  baik  secara  struktural  maupun fungsional  (Ekawati,  2016;  Saepulah,  2021).  Secara  struktural,  NU  berperan  signifikan dalam mengembangkan sumber daya manusia melalui pendidikan pondok pesantren yang tersebar luas di Indonesia, dan akhir ini melalui kontribusinya di sector Kesehatan dengan berbagai rumah sakitnya. Sedangkan dari sisi fungsional, bisa dilihat dari hampir seluruh dedikasi NU untuk terlibat dalam proses pembangunan kebangsaan bagi Indonesia.
Pada awal periode berdirinya, NU lebih mengutamakan pembentukan persatuan di kalangan umat Islam untuk melawan kolonial  Belanda. Kala itu, untuk  mempersatukan umat  Islam, K.H. Hasyim Asy’ary melontarkan ajakan untuk bersatu dengan mendirikan sebuah  konfederasi  bernama  Majelis  Islam A’la Indonesia  (MIAI)  pada  tahun  1937. Pendirian  organisasi  ini  pada  intinya  mengajak  seluruh  komponen  bangsa  untuk melakukan  perlawanan  secara  kultural  terhadap  penjajahan  Belanda  untuk  mencapai kemerdekaan (Mundlir & Alrianingrum, 2014; Ul Haqq, 2021).
Pada saat itu, program perjuangan diarahkan untuk memenuhi 3 (tiga) sasaran utama, yaitu:  (1)  Menyelamatkan  aqidah  Islam  dari  faham  Sintoisme,  terutama  ajaran  Shikerei yang  dipaksakan oleh  Jepang, (2) Menanggulangi  krisis  ekonomi  sebagai akibat perang Asia  Timur  bekerjasama  dengan  seluruh  komponen  Pergerakan  Nasional    untuk melepaskan  diri  dari  segala  bentuk  penjajahan, (3) Menggalang  persatuan pada tahun 1943 dengan membentuk federasi antar organisasi Islam yang diberi nama Majelis Syuro Muslimin Indonesia (MASYUMI). Setahun kemudian, pada bulan Agustus 1944, NU juga memprakarsai pembentukan Shumubu (Kantor Urusan Agama) untuk tingkat pusat, dan Kantor Urusan Agama untuk tingkat  daerah  diberi nama Shumuka (Rosyid, 2015; Niam, 2017).
Peran  sentral  NU  lainnya  adalah  pada  7  September  1944  ketika  pembahasan mengenai  pembentukan  Badan  Penyelidik  Usaha  Persiapan  Kemerdekaan  Indonesia (BPUPKI) dimulai. BPUPKI kala itu berangggotakan 62 (enam  puluh dua) orang, yang diantaranya  adalah  K.H.  Wahid Hasyim dan K.H. Masykur. NU juga terlibat di dalam “Panitia Sembilan” yang merumuskan falsafah negara hingga upaya perjuangan fisik yang dikejawantahkan  dalam “resolusi jihad” pada  22    Oktober    1945,  sebagai  bagian  dari inspirasi  bagi  berkobarnya semangat perjuangan di Surabaya pada peristiwa 10 November 1945 (Mustaqim, 2015; Sumatra, 2022).
Pada  masa  Orde  Lama,  di  masa  perjuangan  mempertahankan  kemerdekaan,  NU mengakui  keabsahan  kepemimpinan  Soekarno  secara  fikih  dan  menggelarinya  dengan julukan Waliyyul Amr ad-Dlar ū ri bis Syaukah. Tidak hanya itu, NU mengambil keputusan untuk  tampil  menjadi  penyeimbang  kekuatan  ideologi  dan  gerakan  komunisme.  Hal  ini dilakukan  dengan  membentuk  beberapa  organisasi,  seperti  Barisan  Ansor  Serba  Guna (Banser),  Lembaga  Seni  Budaya  Muslim  (Lesbumi),  Persatuan  Petani  NU  (Pertanu) sebagai  penyembang  bagi  kekuatan  politik  lain  yang  juga  turut  membentuk  jaringan organisasi  sosial  di grassroot  (Mustaqim,  2015;  Syarif,  2019).  Di  masa  ini,  NU  tampil sebagai partai politik, yang terlibat dalam kompetisi elektoral.
Sedangkan  pada  masa  Orde  Baru,  NU  juga  memiliki  beberapa  peranan  terutama pasca konfik massif pasca peristiwa 1965. Tahun  1983-84, NU menegaskan NKRI final bagi  perjuangan  umat  Islam.  Inilah  yang  melandasi  mengapa  kalangan  NU  seringkali menggaungkan posisi “NKRI harga mati” dalam beberapa ceramah tokohnya. Kemudian di tahun 1987, NU mempromosikan trilogi ukhuwwah: Ukhuwwah Islâmiyah, Ukhuwwah Wathaniyah,  Ukhuwwah  Basyariyah/Insâniyah  sebagai  upaya  menjaga  kesatuan  bangsa. Konsepsi inilah yang terus dijaga oleh NU dalam berperilaku dengan komunitas lainnya. Setiap  muncul  potensi  konflik,  maka  NU  selalu  mengedapankan  trilogi  ukhuwwah  ini dalam menghadapi segala potensi perpecahan.
Tidak  hanya  itu,  NU  juga  berani  tampil  berseberangan  dari  kelompok  lain  demi menjaga  keutuhan  dan  persatuan  bangsa  ini.  Salah  satu  keputusan  yang  sering  dikritik adalah  keputusannya  untuk  menyematkan  kata “non -muslim,  bukan kafir”, bagi penyebutan dalam pergaulan sehari-hari terhadap mereka yang beragama selain muslim. Keputusan  ini  tertuang  dalam  Keputusan  Bahtsul  Masail  pada  Musyawarah  Nasional (Munas) NU tahun 2019 tentang Status Non-Muslim di Indonesia. Pada Munas yang terjadi di Banjar Patroman, Jawa Barat, Jam’iyyah Nahdlatul Ulama membuat keputusan penting tentang status non-muslim di Indonesia menurut hukum fiqih. Munas NU menyebutkan bahwa  non-muslim  di  Indonesia  tidak  bisa  dimasukkan  ke  dalam  salah  satu  dari  empat kategori kafir; dzimmi, musta’man, mu’ ā had dan ḥ arbi (Muhammad, 2005).
Munas NU memutuskan status tersebut disebut dengan muwathin atau warga negara yang  memiliki  hak  dan  kewajiban  yang  setara  dengan  warga  negara  lain  (Qauli,  2018). Keputusan Munas tersebut pada akhirnya dapat dimaknai sebagai sebagai koreksi terhadap beberapa keputusan forum Bahtsul Masail (BM) sebelumnya yang pernah diselenggarakan di  lingkungan  NU.  Beberapa  BM  yang  membahas  masalah  ini  menghasilkan  keputusan yang  didasarkan  kepada  kerangka  4  (empat)  kategori  non-muslim  yaitu  dzimmi, musta’man, mu’ ā had dan ḥ arbi.
Dasar dari argumentasi tersebut dimulai dari status hukum negara Indonesia sebagai Darul Islam. Dari status ini, warga negara yang non-muslim tidak mungkin dimasukkan ke dalam  kategori musta’man, atau mu’ ā had  karena  keduanya  merupakan  kategori  khusus untuk negara atau warga negara asing. Sedangkan jika dimasukkan sebagai dzimmi, masih banyak  syarat  yang  tidak  terpenuhi.  Di  antaranya,  warga  non-muslim  di  Indonesia  tidak diwajibkan membayar jizyah (Muttaqin & Arifin, 2020).
Beberapa hasil keputusan forum BM menguatkan argumentasinya dengan mengutip fatwa Syaikh Ismail Zain Al-Yamani. Fatwa ini adalah penerapan konsep empat kategori non-muslim  dalam  konteks  negara  Indonesia  (dan  negara-negara  muslim  yang  disebut dalam  fatwa).  Kesimpulan  dalam  fatwa  ini  menyatakan  bahwa  orang-orang  kafir  yang berada di Indonesia, Pakistan, India, Siria, Irak, Sudan, Maroko dan yang lain, bukanlah golongan  kafir  dzimmi, mu’ahad maupun musta’man, melainkan  golongan  kafir ḥ arbi secara  murni.  Namun  demikian,  sikap  memusuhi  mereka  dengan  terang-terangan  harus memperhatikan  kaidah “menolak kerusakan  harus  didahulukan  dari  pada  menarik kemaslahatan.” (Adib, 2022). Apa yang ingin disampaikan NU melalui keputusan ini tidak lain adalah ihtiar untuk menghentikan paham Takfiri yang mulai muncul dikalangan umat Islam di Indonesia
Bukan  itu  saja,  tanpa  ragu  NU  juga  berani  mengambil  posisi  penolakan  terhadap konsep Khilafah yang sempat bergaung kencang selama satu dekade yang lalu. Penolakan terhadap Khilafah bukan karena menolak tatanan yang Islami, tetapi menolak formalisasi simbolis  yang  malah  berpotensi  mencederai  kesatuan  bangsa  yang  dilandasi  asas kebhinekaan.  Dalam  hal  ini,  sikap  NU  menegaskan  bahwa “nilai -nilai  substantif  ajaran Islam dalam sebuah negara — apa pun nama negara itu, Islam atau bukan — jauh lebih penting daripada memperjuangkan tegaknya simbol-simbol negara Islam” (NU Online, 2019). Dari  sini  bisa  kita  pahami  bahwa  peran-peran  NU  seringkali  didedikasikan  untuk merawat  kebhinekaan  yang  ada  di  Indonesia.  NU  selalu  menempatkan  diri  sebagai organisasi sosial yang melalukan pengkondisian atau shaping sosial yang kemudian menjadi refleksi  pemerintah  di  dalam  melakukan  kebijakan  sosial  kemasyarakatan.  Oleh karenannya, tidak mengherankan jika NU bisa berperan menjadi pembisik pemerintah di dalam mendekorasi kebijakan, khususnya kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan kebhinnekaan Indonesia.

## 3. Kesimpulan
Sebuah kesatuan bangsa yang dijahit melalui berbagai unsur bangsa yang beragam, hanya akan mampu bertahan manakala para pendiri bangsa berikhtiar dan bersikap arif penuh kesadaran bahwa perbedaan itu bisa disatukan. Oleh karenanya, para pendiri bangsa ini menyepakati bahwa Pancasila adalah payung kebangsaan yang utama dan terutama agar mampu menjadi landasan bagi kehidupan bersama bagi masyarakat Indonesia. Meskipun umat muslim merupakan mayoritas, tetapi para tokoh pendiri bangsa dari kalangan muslim terutama  NU,  bersedia  menyepakati  tata  kehidupan  yang  berasas  Pancasila.  Pilihan  ini tidak  lain  dijatuhkan  karena  Pancasila  memiliki  irisan  sangat  dekat  dengan  Piagam Madinah, dimana segala perbedaan identitas di Madinah bisa disatukan Nabi Muhammad melalui piagam tersebut.
Untuk menjaga kesatuan bangsa Indonesia ini, keberadaan Pancasila sebagai payung kehidupan  bersama  belumlah  cukup.  Perlu  ada  banyak  pihak  yang  ikut  terlibat  dalam merawatnya. Dalam hal ini, NU tampil sebagai organisasi masyarakat yang terus berusaha merawat  kebhinekaan  ini  tetap  terjaga.  Segala  upaya  dan  usaha  yang  mengarah  pada perpecahan, selalu coba diatasi oleh NU dan para tokohnya. NU bahkan berani mengambil keputusan-keputusan yang tidak populer demi menghindari kemudhorotan yang mengarah para perpecahan bangsa, mulai dari komunikasi lintas agama dari para tokohnya, pilihan penyebutan  non-muslim  alih-alih  kafir,  hingga  penolakannya  terhadap  gagasan pembentukan khilafah.
Jika negara-negara mayoritas Islam yang sedang berkonflik dan berperang, berharap bisa  mendapatkan  kedamaian  dan  menjaga  kesatuannya,  maka  mereka  harus  memiliki organisasi  kemasyarakatan  seperti  Nahdlatul  Ulama.  Hanya  mengandalkan  peran pemerintahnya  dalam  menjaga  kesatuan  tentu    tidaklah  cukup,  perlu  ada  organisasi masyarakat  yang  kuat  yang  juga  menjaga  kesatuan  bangsanya  sendiri.  Artikel  ini  berbagi bagaimana  peran  NU  dalam  menjaga  kebhinekaan  itu,  tanpa  harus  menegasikan  peran organisasi  lain  yang  juga  terlibat  berperan  penting  dalam  menjaga  peradaban  Indonesia, seperti Muhammadiyah dan yang lainnya.

## Daftar Pustaka
Adib, M. (2022). Bahtsul Masail Multidisipliner: Pembaruan Metodologis Ijtihad Kolektif NU. Maqashid; Al-Ahwal Al-Syakhsiyah, 5(1), 246.
Agustari,  W.,  Widad,  Z.,  &  Asbari,  M.  (2022).  Pancasila  as  the  Ideology  of  National Development. Journal of Information Systems and Management (JISMA), 01(06), 1 – 4. https://jisma.org/index.php/jisma/article/view/129/29
Al-Farisi,  L.  S.  (2019).  HARMONISASI  PANCASILA  DAN  ISLAM. JURNAL ASPIRASI, 10(1), 1 – 18.
Aminullah, M. S. (2020). AGAMA DAN POLITIK: Studi Pemikiran Soekarno tentang Relasi Agama dan Negara. Jurnal Sosiologi Agama, 14(1), 53.
https://doi.org/10.14421/jsa.2020.141-03.
Aris, H., Abdul Halim, A., & Muslim, N. (2021). Keharmonian Kaum Berasaskan Sunnah: Kajian  Terhadap  Piagam  Madinah. Malaysian  Journal  of  Social  Sciences  and Humanities (MJSSH), 6(7), 139 – 148. https://doi.org/10.47405/mjssh.v6i7.836.
Assya’bani,  R.  (2018).  HAK  ASASI  MANUSIA  (HAM)  DALAM  ISLAM: MENELUSURI KONSEP HAM DALAM PIAGAM MADINAH. Al Falah, 18(2),
117 – 140.
Atiqoh, S. A. . (2016). Perhimpunan Indonesia Sebagai Organisasi Pergerakan Indonesia Yang Revolusioner (1922-1930). Risalah,
2(October 1928), 9 – 12. https://eprints.uny.ac.id/41370/. Bo’at,  F.  Y.  (2018).  Pancasila  sebagai  Sumber  Hukum  dalam  Sistem  Hukum  Nasional. Jurnal Konstitusi, 15(1), 27 – 49. https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1512/351
Burlian, P. (2020). Pemikiran Soekarno dalam Rumusan Pancasila. Doctrinal, 5(2), 143 – 169.
Darussalam, & Maspupah, N. L. (2019). Etika Berkomunikasi Perspektif Hadis (Dalam Kutub at- Tis’ah). Diroyah: Jurnal Ilmu Hadis, 4(1), 100 – 107.
Daullah, R., Srinita, D., Ramadhani, O., & Fitriono, R. A. (2022). Pancasila Sumber Dari Segala Sumber Hukum. Gema Keadilan, 9(2). https://doi.org/10.14710/gk.2022.16268.
Ekawati,  E.  (2016).  NAHDLATUL  ULAMA  (NU)  SEBAGAI  CIVIL  SOCIETY  DI
INDONESIA. Nuansa, 13(2), 233 – 250.
Fadli, M. R., & Hidayat, B. (2018). “K.H. Hasyim Asy’ari dan Resolusi Jihad” dalam Usaha Mempertahankan  Kemerdekaan  Indonesia  Tahun  1945.  CV.  LADUNY ALIFATAMA.
Fahruddin, H. A. N. (2022). PROXY WAR DALAM KONFLIK YAMAN. ISTORIA: Jurnal Pendidikan Dan Sejarah, 18(1).
Fahruddin,  M.  M.  (2013).  Muatan  Nilai  Dan  Prinsip  Piagam  Madinah  Dan  Pancasila: Analisa  Perbandingan. ULUL  ALBAB  Jurnal  Studi  Islam,  12(1),  96 – 109. https://doi.org/10.18860/ua.v0i0.2399.
Fajriah, N. (2019). Kerukunan Umat Beragama: Relevansi Pasal 25 Piagam Madinah dan Pasal  29  UUD  1945. Substantia:  Jurnal  Ilmu-Ilmu  Ushuluddin,  21(2),  162. https://doi.org/10.22373/substantia.v21i2.5525.
Fakhri,  M.  (2010).  PIAGAM  MADINAH  SEBAGAI  PILAR  DASAR  KERUKUNAN MASYARAKAT MADINAH. Toleransi, 2(1), 1 – 15.
Fathani,  A.  T.,  &  Qodir,  Z.  (2020).  Agama  Musuh  Pancasila?  Studi  Sejarah  Dan  Peran Agama Dalam Lahirnya Pancasila. Al-Qalam, 26(1).
https://doi.org/10.31969/alq.v26i1.828.
Fathorrahman. (2015). Fikih Pluralisme dalam Perspektif Ulama NU. Asy- Syari’ah: Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Hukum , 49(1), 101 – 119.
Fauzi,  M.  L.  (2005).  Konsep  Negara  dalam  Perspektif  Piagam  Madinah  dan  Piagam
Jakarta. Al-Mawarid: Jurnal Hukum Islam, 13, 85 – 101.
https://journal.uii.ac.id/JHI/article/view/2809.
Fitriyani,  E.  Y.,  Nabila,  A.,  &  Asbari,  M.  (2022).  Pancasila  as  a  Paradigm  Groundslas Phyloshopie. Journal  of  Information  System  and  Management,  01(06),  43 – 46. https://jisma.org/index.php/jisma/article/view/192
Hasanah,  U.,  &  Budianto,  A.  (2020).  Pemikiran  Soekarno  Dalam  Perumusan  Pacasila.
Jurnal Candi, Vol. 20(No. 2), 31 – 54. https://jurnal.uns.ac.id/candi/article/view/44780/28324 Hasyim, A. D. (2014). Good Governance dan Piagam Madinah. Seminar Nasional Dan Call For Papers UNIBA 2014, 27 – 43. https://media.neliti.com/media/publications/170876-ID-good-governance-dan- piagam-madinah.pdf.
Ichrom, M. (2020). Hak Sipil Agama dalam Piagam Madinah. Mumtaz: Jurnal Studi Al- Quran Dan Keislaman, 4(2), 233 – 256. https://www.jurnalptiq.com/index.php/mumtaz/article/view/138.
Iqbal, A., Yusoff, W. M., Faizol, A., Sufian, M., Amirul, A., & Mohd, Z. (2020). KONSEP
KEWARGANEGARAAN MENURUT PIAGAM MADINAH : SUATU SOROTAN AWAL. Jurnal Islam Dan Masyarakat Kontemporari, 23(2), 207 – 220. Jailani, I. A. (2016). PIAGAM MADINAH: LANDASAN FILOSOFIS KONSTITUSI
NEGARA DEMOKRATIS. Al-Daulah, 6(2).
Junaedi.  (2019).  the  Axiology  of  Pancasila  in  the  Reconstruction  of  Legal  Culture  in
Indonesia. UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, 6(1), 7. https://doi.org/10.25134/unifikasi.v6i1.1815. Jurnas.com. (2017). Mengapa Banser-Ansor Menjaga Gereja? Https://Www.Jurnas.Com/Artikel/26879/Mengapa-Banser-Ansor-Menjaga-Gereja/,
1 – 5.
Karima, M. K., Siregar, J. S., Megarani, S., Diwanta, F., Ramadiah, P. S., Tantri, D. A., Marwa, N. Ap., Azizah, Z. P., Zaki, A., Saptriana, L., Boangmanalu, L. K., & Sitorus, M.  U.  (2023).  TELAAH  PIAGAM  MADINAH  SEBAGAI  KONSTITUSI PERTAMA DUNIA. PENDIS: Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial, 4(1), 35 – 47. Khashogi,  L.  R.  (2012).  KONSEP  UMMAH  DALAM  PIAGAM  MADINAH. Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia, 2(1), 93 – 116. kumparan.com. (2021). Mengenal 5 Isi Piagam Madinah, Kesepakatan Rasulullah SAW dengan  Kaum  Yahudi. Https://Kumparan.Com/Berita-Update/Mengenal-5-Isi- Piagam-Madinah-Kesepakatan-Rasulullah-Saw-Dengan-Kaum-Yahudi- 1x3dPk3xbmM/1, 1 – 9. Lacher, W. (2011). Organized crime and terrorism in the Sahel: Drivers, actors, options
(Issue 1).
Mahendra, S., Fauziyyah, A. N., Kusuma, Y. R., & Kubota, E. (2021). Hubungan antara Pancasila  dan  Piagam  Madinah  sebagai  upaya  menjaga  keberagaman  di  Indonesia.
Prosiding Seminar Nasional Kewarganegaraan, 3, 31 – 40.
http://seminar.uad.ac.id/index.php/snk/.
Muhammad,  H.  (2005).  BAHTSUL  MASAIL  NU  DAN  IMPLEMENTASI DEMOKRASI. JURNAL  PENELITIAN  PENDIDIKAN  AGAMA  DAN KEAGAMAAN, 3(2), 4 – 17.
Muhammad, H. (2015). Gus Dur Dalam Obrolan Gus Mus. Noura Books.
Mundlir, A., & Alrianingrum, S. (2014). Peran Politik Nu Tahun 1952-1955. AVATARA, e-Journal Pendidikan Sejarah, 2(3), 628 – 636. Murdan,  M.  N.  (2019).  MEMBANGUN  HUBUNGAN  ANTARA  UMMAT  DAN KEKUASAAN;  KONSEP  NEGARA  DALAM  PIAGAM  MADINAH. Jurnal PAPPASANG, 1(Juli-Desember), 44 – 68.
Mustaqim, M. (2015). POLITIK KEBANGSAAN KAUM SANTRI: Studi Atas Kiprah Politik Nahdlatul Ulama. ADDIN, 9(2), 333 – 348.
Mustofa, B., & Fitrotulloh, M. R. (2022). Nine Values of Gus Dur to Build Harmonization in  a  Multicultural  Society  (Case  Study  in  Candirenggo  Village,  Malang  Regency). Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal), 5(1),
7419 – 7427. https://www.bircu-journal.com/index.php/birci/article/view/4476. Muttaqin,  C.,  &  Arifin,  Z.  (2020).  BAHTSUL  MASAIL  SEBAGAI  PROBLEM SOLVING  METHOD  DALAM  PEMBELAJARAN  FIKIH  KONTEKSTUAL. Attaqwa: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam, 16(1), 15 – 31.
Niam, A. M. (2017). NU Dalam Sikap Gerak dan Langkah 2017. NU Online. (2019). Khilafah dalam Pandangan NU. Https://Islam.Nu.or.Id/Syariah/Khilafah-Dalam-Pandangan-Nu-V25vU, 1 – 5. https://islam.nu.or.id/post/read/55557/khilafah-dalam-pandangan-nu.
Nurhadi. (2019). Ideologi Konstitusi Piagam Madinah dan Relevansinya dengan Ideologi
Pancasila. Volksgeist:  Jurnal  Ilmu  Hukum  Dan  Konstitusi,  2(1),  107 – 129. https://doi.org/10.24090/volksgeist.v2i1.1778.
Patamatta, J. D. (2020).  Konsep Negara Hukum di Indonesia Dalam Perspektif Piagam Madinah. Al Amin: Jurnal Kajian Ilmu Dan Budaya Islam, 3(1), 69 – 82.
Pelawi,  J.  T.  (2020).  Pancasila  Sebagai  Sumber  Dari  Segala  Sumber  Hukum. Pancasila Sebagai Sumber Dari Segala Sumber Hukum, 10, 1 – 44.
Purwanda,  S.  (2022).  Hilangnya  Hak  Eksklusif  Tanaman  Rempah  Asli  Indonesia. Pangadereng :  Jurnal  Hasil  Penelitian  Ilmu  Sosial  Dan  Humaniora,  8(1),  137 – 152. https://doi.org/10.36869/pjhpish.v8i1.235.
Qauli,  M.  (2018).  TRANSFORMASI  MADZHAB  QOULI  MENUJU  MADZHAB MANHAJI JAMA’IY DALAM BAHTSUL MASA’IL. Asy- Syari’ah , 4(1), 19 – 29.
Rahman,  M.  A.  (2022).  Timur  Tengah  Tetap  Jadi  Pusat  Konflik  Sepanjang  2022.
Https://Www.Kompas.Id/Baca/Opini/2022/12/08/Timur-Tengah-Tetap-Jadi-Pusat- Konflik-Sepanjang-2022. https://www.kompas.id/baca/opini/2022/12/08/timur- tengah-tetap-jadi-pusat-konflik-sepanjang-2022.
Riyadi, C. A. P., Auliya, C. B., Prayoga, D. E. P., & Fitriono, R. A. (2022). HARKAT DAN MARTABAT PANCASILA: FILOSOFI DAN PANDANGAN HIDUP BANGSA INDONESIA. Jurnal Gema Keadilan, 9(3), 161 – 168.
Rofiah, Z. (2019). TELAAH KONSEPTUAL SLOGAN HUBBUL WATHAN MINAL IMAN  KH.  HASUIL  ASY’ARI  DALAM  MENINGKATKAN  KESADARAN BELA NEGARA. Lentera: Jurnal Keagamaan, Keilmuan Dan Teknologi, 5(1), 39 –
51.
Rohman,  M.  S.  (2013).  Kandungan  Nilai-Nilai  Syariat  Islam  Dalam  Pancasila. Millah, XIII(1),  205 – 215.  http://www.nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,detail-ids,4-id,40159- lang,id-c,kolom-t,Pancasi.
Rosyid,  M.  (2015).  MUKTAMAR  2015  DAN  POLITIK  NU  DALAM  SEJARAH KENEGARAAN. YUDISIA, 6(1), 200 – 236.
Rustandi, R., & Sahidin, S. (2019). Analisis Historis Manajemen Dakwah Rosulullah Saw dalam Piagam Madinah. Jurnal Tamaddun : Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan Islam, 7(2), 362 – 387. https://doi.org/10.24235/tamaddun.v7i2.5503.
Saepulah.  (2021).  Dinamika  Peran  Gerakan  Sosial  Keagamaan  NU  Dalam  Merespon Perubahan  Sosial. Ar-Risalah:  Jurnal  Pendidikan  Dan  Keislaman,  8(1),  18 – 29. http://jurnal.stai-mifda.ac.id/index.php/ar/article/view/12.
Safitri, A. O., & Dewi, D. A. (2021). Pancasila sebagai Dasar Negara dan Implementasinya dalam Berbagai Bidang. Journal of Education, Psychology and Counseling, 3(1), 88 – 94. https://ummaspul.e-journal.id/Edupsycouns/article/view/1302.
Sari, R., & Najicha, F. U. (2022). Memahami Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Dasar Negara Dalam Kehidupan Masyarakat. Harmony: Jurnal Pembelajaran IPS Dan PKN, 7(1),
53 – 58. https://doi.org/10.15294/harmony.v7i1.56445.
Setiawan, E. (2017). Konsep Teologi Pluralisme Gus Dur Dalam Meretas Keberagaman Di Indonesia. Asketik, 1(1), 57 – 68. https://doi.org/10.30762/ask.v1i1.411. Shomad,  B.  A.  (2013).  Piagam  Madinah  Dan  Resolusi  Konflik. Nizham;  Jurnal  Studi Keislaman, 5(1), 77 – 88. https://e-
journal.metrouniv.ac.id/index.php/nizham/article/view/1067.
Smith,  T.  (2019).  Science  and  Religion  in  Dynamic  Interplay. The  Journal  of  Bahá’í Studies, 29(4), 9 – 49. https://doi.org/10.31581/jbs-29.4.2(2019).
Sørli, M. E., Gleditsch, N. P., & Strand, H. (2005). Why is there so much conflict in the middle east? Journal of Conflict
Resolution, 49(1), 141 – 165. https://doi.org/10.1177/0022002704270824. Suaedy, A. (2018). Gus Dur, islam Nusantara dan Kewarganegaraan Bineka, Penyelsaian Konflik Aceh dan Papua 1999-2001. PT Gramedia Pustaka Utama.
Sumatra.  (2022).  NU  ANTARA  POLITIK  PRAKTIS  DAN  KHITTAH. Khulasah: Islamic Studies Journal, 4(1), 1 – 13. Susilo,  A.,  &  Isbandiyah.  (2018).  POLITIK  ETIS  DAN  PENGARUHNYA  BAGI LAHIRNYA  PERGERAKAN  BANGSA  INDONESIA. HISTORIA,  6(2),  403 – 416.
Sutono, A., & Purwosaputro, S. (2019). Aksiologi Pancasila. Jurnal Ilmiah Civis, 8(2), 67 – 86.
Syarif,  F.  (2019).  IJTIHAD  POLITIK  NU  NEGARA  PANCASILA  ADALAH NEGARA ISLAM. Al-Fuad, 3(2), 56 – 66.
Syarif,  &  Zuhri,  S.  (2019).  Memahami  Hijrah  Dalam  Realitas  Alquran  Dan  Hadis  Nabi
Muhammad. Jurnal Living Hadis, 4(2), 277. https://doi.org/10.14421/livinghadis.2019.2021.
Tabroni, R. (2015). AKAR KONFLIK SURIAH (Tinjauan Deskriptif Historis). SINAU : Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Humaniora, 1(01), 145 – 158. https://doi.org/10.37842/sinau.v1i01.10. Taufani. (2018). Pemikiran Pluralisme Gusdur. Jurnal Dakwah Tabligh, 19(2), 198 – 217. https://doi.org/10.24252/jdt.v19i2.7475.
Ul  Haqq,  A.  D.  (2021).  Peran  Nahdatul  Ulama  Untuk  Mencegah  Radikalisme  Agama
Dalam  Berbangsa  Dan  Bernegara. AL-ADABIYAH:  Jurnal  Pendidikan  Agama Islam, 2(2), 104.
Yetkin, Y. (2009). The Medina Charter: A historical case of conflict resolution. Islam and Christian-Muslim Relations, 20(4), 439 – 450. https://doi.org/10.1080/09596410903194894.
Yildirim, Y. (2006). Peace and conflict resolution in the Medina Charter. Peace Review, 18(1), 109 – 117. https://doi.org/10.1080/10402650500510750.
Yuniyati,  W.  A.,  Sutimin,  L.  A.,  &  Warto,  W.  (2017).  Sikap  Sosial  Anggota  Organisasi Pergerakan  Boedi  Oetomo:  Suatu  Tinjauan  Historis. Jurnal  Artefak,  4(2),  87. https://doi.org/10.25157/ja.v4i2.894.
Yunus,  A.  H.  (2019).  Hijrah:  Pemaknaan  dan  Alasan  Mentransformasikan  Diri  Secara Spiritual di Kalangan Mahasiswa. Jurnal Emik, 2(1), 89 – 104.
Zailani, M. R. (2022). The State as an Instrument of Religious Tolerance (Analysis of the Aphorism of Hubbul Wathon Minal Iman). International Conference on Cultures & Languages (ICCL), 1(1), 408 – 421.