## Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara
Criminal Liability of Corruption by Civil Cervants
Orin Gusta Andini 1 , Fitrah Marinda 2 , Khulaifi Hamdani 3
123 Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Email: oringusta@fh.unmul.ac.id
Info Artikel
Abstract
Diterima* 16 Februari 2022
Revisi I*
22 Maret 2022
Revisi II*
2 Mei 2022 Disetujui* 5 Juni 2022
Aparatur  sipil  negara  merupakan  aktor  yang  paling  banyak  terjerat kasus korupsi  sepanjang  semester  pertama  tahun  2021.  Dengan statusnya  sebagai  aparatur  sipil  negara,  termasuk  diantaranya  profesi penegak hukum, seharusnya menerima sanksi pidana lebih berat. Pada kenyataannya, pidana dalam kasus putusan nomor Nomor 10/PID.TPK/2021/PT  DKI.  justru  tanpa  pemberatan.  Selain  itu, pertimbangan  hakim  yang  memandang  status  gender  dimana  pelaku adalah  seorang  perempuan  berujung  pada  pertimbangan  yang meringankan  pelaku.  Penulisan  ini  menggunakan  metode  penelitian normatif  dengan  pendekatan  kasus  dan  pendekatan  perundang- undangan. Analisis dilakukan terhadap bahan-bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan  bahan  hukum  tersier  Hasil  analisis  kemudian  diuraikan  secara deskriptif kulitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban  tindak  pidana  korupsi  yang  dilakukan  oleh aparatur sipil negara seharusnya diberikan pemberatan dengan merujuk ketentuan Pasal 52 UU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sehingga pidana dalam kasus nomor Nomor 10/PID.TPK/2021/PT DKI justru  tidak  searah  dengan  semangat  pemberantasan  korupsi  yang dimana seharusnya pidana ditujukan sebagai pemberian efek jera, baik secara khusus maupun secara umum.
Kata kunci: Aparatur Sipil Negara, Tindak Pidana Korupsi, Pidana
The civil servants is the actor with the most corruption cases in the first semester of 2021. With its status as a state civil apparatus, including the law  enforcement  profession,  it  should  receive  more  severe  criminal sanctions.  The  criminal  case  in  decision  number  10/PID.TPK/2021/PT DKI. precisely without weighting. In addition, the judge's consideration of gender status where the perpetrator is a woman leads to considerations that  relieve  the  perpetrator.  This  writing  uses  a  normative  research method with a case approach and a statutory approach. The analysis was carried out on library materials or secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The results of the analysis were then described in a qualitative descriptive
Orin Gusta Andini, Fitrah Marinda, Khulaifi Hamdani
manner.  The  results  of  the  study  indicate  that  the  accountability  for criminal  acts of corruption  committed  by  state  civil  servants should be given weight by referring to the provisions of Article 52 of the Criminal Code (KUHP) so that the punishment in case number 10/PID.TPK/2021/PT  DKI  is  not  in  line  with  the  spirit  of  eradicating corruption, which should be aimed at providing a deterrent effect, both specifically and in general.
Keywords: civil servants, corruption, penal

## A. PENDAHULUAN
Tindak  pidana  korupsi  sebagai  kejahatan  luar  biasa  ( extra  ordinary  crime ) merupakan ancaman nyata karena dapat merusak kehidupan berbangsa dan bernegara. 1 Dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara  tetapi  merusak  nilai-nilai  etik  dan  keadilan  serta  melemahkan  demokrasi  dan supremasi hukum ( rule of law ). Oleh karena itu, negara-negara di dunia membentuk suatu Konvensi Anti Korupsi yaitu United Nation Convention Against Corruption (UNCAC) yang  resmi  terbentuk  pada  tahun  2003  sebagai  wujud  keprihatinan  atas  ancaman  yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi. 2 Pada perkembangannya tindak pidana korupsi baik  dalam  jumlah  kasus,  kerugian  negara  maupun  kualitasnya  terus  mengalami peningkatan signifikan dari tahun ke tahun. Hal ini disebabkan metode konvensial yang seringkali  digunakan  untuk  menyelesaikan  perkara  tindak  pidana  korupsi  tidak  lagi mampu  menyelesaikan  fenomena  korupsi  di  tengah  masyarakat.  Semua  ini  tidak  lepas dari  latar  belakang  pelaku  pada  tingkat  pendidikan,  jabatan  dan  kekuasaan  serta  yang profesional  di  bidangnya,  sehingga  pelaku  sangat  rapi  menyembunyikan  segala  bukti kejahatannya. 3 Sementara itu, penanganan tindak pidana korupsi juga masih dihadapkan banyak persoalan seperti lemahnya penegakan hukum, lemahnya koordinasi penegakan hukum tindak pidana korupsi, lemahnya kualitas sumber daya manusia aparat penegak hukum,  sehingga sangat  rentan terjadi tindak pidana korupsi  dalam penanganan tindak pidana  korupsi  itu  sendiri. 4 Lemahnya  kualitas  aparat  penegak  hukum  tak  jarang menyebabkan  perilaku  korup  itu  justru  dilakukan  oleh  aparat  penegak  hukum  sebagai bagian dari aparatur sipil negara. Hal ini diperparah dengan suatu keadaan dimana tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum justru belum mampu ditindak tegas oleh kepolisian dan kejaksaan karena dalam  lembaga tersebut  juga marak terjadi
1 Ariyanti, D. O., & Ariyani, N. (2020). Model Pelindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum , 27 (2), 328-344. Diakses pada tanggal 21 Juli 2021.
2 Pratama, M. I. W. (2019). Tindak Pidana Korupsi Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia. Lex Renaissance , 4 (1), 65-80. Diakses pada tanggal 27 Juli 2021.
3 Harefa, A. (2020). Analisis Hukum Terhadap Penjatuhan Pidana Di Bawah Ancaman Minimum Kepada Pelaku Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Education and Development , 8 (1), 434-434. Diakses pada tanggal 24 Juli 2021.
4 Pratiwi, A., & Arifin, R. (2019). Penegakan Hukum Korupsi Politik di Indonesia Permasalahan dan Isu-Isu Kontemporer. Jurnal Hukum Mimbar Justitia , 5 (2), 144-163. Diakses pada tanggal 27 Juli 2021.
Orin Gusta Andini, Fitrah Marinda, Khulaifi Hamdani
0 50 100 150 Ap ar a… Ke p al …
Ke tu a… Dire kt …
Mary a…
Ke tu a… N o n … Ke tu a… Re kt o … Pemetaan Korupsi

## Berdasarkan Jabatan
Jumlah Tersangka
tindak pidana korupsi. 5 Keadaan yang tidak ideal itu juga turut berakibat pada rendahnya vonis  bagi  pelaku  tindak  pidana  korupsi  yang  juga  terjadi  pada  pelaku  tindak  pidana korupsi  dengan  stautusnya  sebagai  pengak  hukum.  Berdasarkan  catatan International Corruption Watch (ICW) setidaknya sepanjang tahun 2019-2020 terdapat 22 narapidana korupsi yang dikurangi masa tahanannya oleh Mahkamah Agung, seperti pengacara OC Kaligis dari masa tahanan sepuluh tahun penjara menjadi tujuh tahun penjara dan mantan Ketua DPD Irman Gusman yang masa hukumannya 4,5 tahun penjara menjadi tiga tahun penjara. 6 KPK juga mencatat, tindak pidana korupsi di kalangan instansi paling banyak terjadi di pemerintah kabupaten/kota dengan total 409 kasus selama 2004-2020. Begitu pula di lembaga kementerian, KPK mencatat jumlahnya selama 2004-2020 sebanyak 382 kasus korupsi. Selain itu, kasus korupsi yang terjadi di pemerintah provinsi sebanyak total 152 kasus. 7 Data Indonesia Corruption Watch (ICW) menunjukkan bahwa oknum yang paling banyak melakukan tindak pidana korupsi adalah Aparatur Sipil Negara.

## 8 Berdasarkan Jabatan Data Pemetaan Korupsi
Insititusi kejaksaan tak luput dari catatan buruk lemahnya kualitas aparat penegak hukum. Kasus Jaksa Pinangki Sirna Malasari yang terbukti menerima suap terkait kasus Djoko Tjandra dalam perkara Cessie Bank Bali. 9 Pelaku yang pada awalnya telah divonis sepuluh tahun penjara dengan denda sebesar Rp 600 juta subsider enam bulan kurungan pada  tingkat  pertama,  dipangkas  menjadi  4  tahun  penjara  berdasarkan  putusan  tingkat
5 Husein,  F.  B.  W.  (2020).  Tinjaun  Sejarah  dan  Dinamika  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  di Indonesia Pada Periode I dan II (2003-2011). Khazanah: Jurnal Edukasi 2 (1), 1-28. Diakses pada tanggal 24 Juli 2021.
6 BBC  News  Indonesia.  Mahkamah  Agung  Potong  Hukuman  22  Terpidana  Korupsi,  Jubir  MA: ‘Kami  Berupaya  Memberi  Keadilan  Bagi  Terpidana’. https://www.bbc.com/indonesia/indonesia- 54374794 . Diakses pada tanggal 27 Juli 2021.
7 Aria W Yudhistura, Vonis Koruptor Rendah, Korupsi Mewabah, diakses melalui https://katadata.co.id/ariayudhistira/analisisdata/6130514eb9048/vonis-koruptor-rendah-korupsi- mewabah
8 Laporan Tren Penindakan Kasus Korupsi Semester 1 2020, https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/200914- Laporan%20Tren%20Penindakan%20Kasus%20Korupsi%20SMT%20I%202020.pdf . Diakses pada tanggal 10 Agustus 2021.
9 Amalia,  Y.  (2021).  Terbukti  Terima  Suap  Djoko  Tjandra,  Jaksa  Pinangki  Divonis  10  Tahun Penjara.  https://www.merdeka.com/peristiwa/terbukti-terima-suap-djoko-tjandra-jaksa-pinangki-divonis- 10-tahun-penjara.html. Diakses pada tanggal 25 Juli 2021.
Orin Gusta Andini, Fitrah Marinda, Khulaifi Hamdani
banding Nomor 10/PID.TPK/2021/PT DKI. 10 Pengurangan hukuman pelaku dalam kasus ini  yang  merupakan  aparat  penegak  hukum  dan  merupakan  bagian  dari  aparatur  sipil negara tentu menjadi pertanyaan besar dalam kaitannya dengan progresivitas peradilan pidana di Indonesia. Selain berkaitan erat dengan kode etik seorang jaksa sebagai aparat penegak  hukum  yang  mempunyai  kedudukan  strategis  dalam  proses  pemeriksaan  dan penuntutan di persidangan. 11 . Penulisan ini akan berfokus pada penelaahan tindak pidana korupsi  yang  dilakukan  oleh  aparat  penegak  hukum  sebagai  bagian  dari  aparatur  sipil negara dan implikasinya terhadap tujuan pemidanaan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  normatif.  Berdasarkan  rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan dua pendekatan masalah, yakni, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus.  Teknik  pengumpulan  data  berupa  bahan  hukum  melalui  metode  penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur pustaka, baik berupa buku-buku, jurnal ilmiah, media massa. dan internet serta referensi lain yang relevan  guna  menjawab  rumusan  masalah. 12 Data  yang  diperoleh  kemudian  dianalisis secara  deskriptif  kualitatif,  yaitu  mengumpulkan  dan  menyeleksi  bahan  hukum  sesuai dengan  permasalahan  yang  diteliti,  kemudian  dideskripsikan  sehingga  menghasilkan gambaran  atau  simpulan  yang  sesuai  dengan  keadaan  sebenarnya  sehingga  mampu menjawab seluruh permasalahan yang ada.

## C. PEMBAHASAN
Kronologi Kasus Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Tpk/2021/PT DKI
Kasus  ini  bermula  pada  bulan  September  2019  dimana  pelaku  berencana membantu  mendapatkan Fatwa dari Mahkamah Agung (MA) melalui Kejaksaan Agung untuk mengembalikan Joko Soegiarto Tjandra ke Indonesia, melalui pelaksanaan Putusan Mahkamah  Konstitusi  (MK)  Nomor  33/PUU-XIV/2016,  dengan  argument  bahwa Putusan Peninjaun Kembali (PK) Nomor 12 tanggal 11 Juni 2009 atas kasus cessie bank Bali  yang  menjatuhkan  pidana  penjara  selama  2  (dua)  tahun  kepada  Joko  Soegiarto Tjandra tidak bisa dieksekusi karena yang berhak untuk mengajukan PK hanya terpidana atau  keluarga.  Atas  usul  pelaku  untuk  memperoleh  Fatwa  Mahkamah  Agung  tersebut, Joko Soegiarto Tjandra menyetujuinya termasuk menyetujui biaya-biaya yang diusulkan untuk memperoleh Fatwa Mahkamah Agung. Oleh karena Pinangki adalah seorang Jaksa, Joko  Soegiarto  Tjandra  tidak  bersedia  bertransaksi  dengan  Pinangki  berkaitan  dengan Fatwa  Mahkamah  Agung  Joko  Soegiarto  Tjandra  tersebut,  sehingga  Pinangki menyanggupi  akan  menghadirkan  orang  swasta  yaitu  Andi  Irfan  Jaya  yang  akan bertransaksi  dengan  Joko  Soegiarto  Tjandra  dalam  urusan  pengurusan  Fatwa  ke Mahkamah  Agung  (MA).  Selanjutnya  Pinangki  menyatakan  kepada  Joko  Soegiarto
10 Direktori  Putusan  Mahkamah  Agung  RI.  Putusan  Jakarta  10/PID.TPK/2021/PT  DKI. https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaebccd3eb9f5a1ebcf2313234363532.html . Diakses pada tanggal 25 Juli 2021.
11 Ramadhani,  G.  S.  (2021).  Peran  Kejaksaan  Mewujudkan  Keadilan  Restoratif  Sebagai  Upaya Penanggulangan Kejahatan. PROGRESIF: Jurnal Hukum , 16 (1), 77-91. Diakses pada tanggal 28 Juli 2021.
12 Hasan Iqbal, Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya , 1st ed. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
Orin Gusta Andini, Fitrah Marinda, Khulaifi Hamdani
Tjandra akan membuat proposal tentang rencana pengurusan fatwa ke Mahkamah Agung. Selanjutnya  pada  nopember  2019,  pelaku  bersama-sama  dengan  Dr.  Anita  Dewi Anggraeni Kolopaking dan Andi Irfan Jaya selaku orang swasta yang sebelumnya telah dijanjikan oleh Pinangki kepada Joko Soegiarto Tjandra menemui Joko Soegiarto Tjandra di Kantornya di The Exchange 106 Kuala Lumpur. Pada pertemuan tersebut, Pinangki dan  Andi  Irfan  Jaya  menyerahkan  dan  memberikan  penjelasan  mengenai rencana/planning berupa action plan yang akan diajukan kepada Joko Soegiarto Tjandra. Atas  kesepakatan  sebagaimana  dalam action  plan tersebut  tidak  ada  satupun  yang terlaksana  padahal  Joko  Soegiarto  Tjandra  telah  memberikan Down  Payment (DP) kepada  Pinangki  melalui  Andi  Irfan  Jaya  sebesar  USD500.000  ( lima  ratus  ribu  dolar Amerika  Serikat )  sehingga  Joko  Soegiarto  Tjandra  pada  bulan  Desember  2019 membatalkan action plan dengan cara memberikan catatan pada kolom Notes dari action plan tersebut dengan tulisan tangan “NO”, kecuali pada Action yang ke-7 dengan tulisan tangan “BAYAR NOMOR 4,5” yaitu apabila Action ke-4 dan ke-5 berhasil dilaksanakan serta Action ke-9 dengan tulisan tangan “BAYAR 10 M” yaitu bonus kepada Terdakwa apabila Action ke-9 berhasil dilaksanakan (Joko Soegiarto Tjandra kembali ke Indonesia).
Atas  perbuatannya,  dalam  surat  dakwaan  Penuntut  Umum  yang  disusun  secara kombinasi  dalam  bentuk  kumulatif  dan  Subsidiairitas,  didakwa  Kesatu  Primair  : Melakukan Tindak Pidana yang diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 5 ayat (2) Jo Pasal 5 ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 ; Subsidiair : Melakukan Tindak Pidana yang diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 trentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001.  Kedua: Melakukan  Tindak  Pidana  yang  diatur  dan  diancam  Pidana  dalam  Pasal  3  Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  2010  tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana Pencucian  Uang.  Ketiga  Primair  :  Melakukan  Tindak  Pidana  yang  diatur  dan  diancam Pidana dalam Pasal 15 Jo Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  sebagaimana  telah  diubah  dengan Undang-Undang Nomor  20 Tahun 2001 ;  Subsidiair :  Melakukan Tindak  Pidana yang diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 15 Jo Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001.  Pada  Putusan  Pengadilan  Tindak  Pidana Korupsi  pada  Pengadilan  Tinggi  DKI  Jakarta  Nomor  10/PID.SUS-TPK/2021/PT  DKI menyatakan:
1. Menyatakan  Terdakwa  Dr.  Pinangki  Sirna  Malasari,  S.H.,  M.H.  tidak  terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan KESATU - Primair dan KETIGA - Primair;
2. Membebaskan  Terdakwa  tersebut  oleh  karena  itu  dari  dakwaan  KESATU  - Primair dan KETIGA - Primair;
3. Menyatakan Terdakwa  Dr. Pinangki Sirna Malasari, S.H., M.H. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi” sebagaimana didakwakan  dalam  dakwaan  KESATU  -  Subsidiair  dan  “Pencucian  Uang” sebagaimana  didakwakan  dalam  dakwaan  KEDUA  dan  “Permufakatan  Jahat Untuk  Melakukan  Tindak  Pidana  Korupsi”  sebagaimana  didakwakan  dalam dakwaan KETIGA - Subsidiair;
Orin Gusta Andini, Fitrah Marinda, Khulaifi Hamdani
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

## Analisis Kasus Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Tpk/2021/PT.DKI
Pengurangan  masa  tahanan  Pinangki  pada  kasus  suap,  pencucian,  dan pemufakatan jahat  dalam  perkara terpidana Djoko Tjandra berbeda dengan  vonis yang dijatuhkan  oleh  Pengadilan  Tindak  Pidana  Korupsi  Jakarta  dimana  pelaku  dijatuhi hukuman  sepuluh  tahun  penjara  dengan  denda  Rp  600  juta  rupiah  subsider  6  bulan kurungan.  Dalam  pertimbangannya  Majelis  Hakim  menilai  bahwa  Pinangki  telah mengakui  kesalahannya  dan  menyesali  perbuatannya  serta  ikhlas  diberhentikan  secara tidak hormat dari profesinya sebagai seorang Jaksa. Selain itu, Pinangki adalah seorang ibu yang mempunyai anak berusia 4 tahun sehingga layak diberikan kesempatan untuk memberikan  kasih  sayang  kepada  anaknya.  Pertimbangan  lainnya,  karena  Pinangki adalah  seorang  perempuan  yang  harus  diberikan  perhatian,  perlindungan,  dan mendapatkan  perlakuan  secara  adil.  Pertimbangan  ini  sangat  berbeda  dengan  kasus lainnya yang telah berkekuatan hukum tetap dimana melibatkan pelaku yang juga adalah seorang perempuan yang merupakan mantan anggota DPR.
Angelina Sondakh atau Angie yang menerima suap Rp 2,5 miliar dan USD 1,2 juta  dalam  pembahasan  anggaran  di  Kementerian  Pemuda  dan  Olahraga  (Kemenpora) serta  Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan  (Kemendikbud).  Angelina  Sondakh divonis 4,5 tahun penjara di Pengadilan Tipikor Jakarta pada sekitar Januari 2013. Atas vonis  itu,  Angie  mengajukan  kasasi  yang  kemudian  justru  membuat  hukuman  Angie dinaikkan  tiga  kali  lipat  pada  November  2012.  Majelis  hakim  yang  diketuai  Artidjo Alkostar  menjatuhkan  pidana  duabelas  tahun  penjara  sedangkan  di  tingkat  peninjauan kembali hanya diberikan sedikit keringanan dari vonis sebelumnya yakni menjadi sepuluh tahun penjara. Padahal saat itu, Angie juga merupakan seorang ibu dari anak yang masih balita.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  pertimbangan  hakim  sangat  memengaruhi  pidana yang  dijatuhkan  terhadao  terdakwa.  Seorang  perempuan  meskipun  telah  menjadi tersangka,  terdakwa,  dan  terpidana  dari  suatu  tindak  pidana  harus  tetap  mendapatkan perlindungan hak-haknya sebagai perempuan. 13
Hal  ini  tidak  lepas  dari  kodrat  perempuan  yaitu  menstruasi,  hamil,  melahirkan, dan menyusui sehingga terdapat perlakuan khusus yang membedakannya dari laki-laki, baik menurut undang-undang maupun petugas lembaga pemasyarakatan. 14 Namun pada kasus  Pinangki,  isu  gender  yang  diangkat  sebagai  pertimbangan  hakim  dalam  putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/PT DKI hanya terfokus pada pelaku saja. Pertimbangan hakim bahwa Pinangki adalah seorang ibu dari anaknya yang masih balita (berusia empat tahun) dan  sebagai  perempuan  yang  harus  mendapatkan  perhatian,  perlindungan  dan diperlakukan secara adil, sama sekali tidak mengindahkan korban yang terdampak dari tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku, yang secara garis besar juga berdampak pada banyak  perempuan  di  Indonesia.  Selain  itu  tidak  terdapat  pertimbangan  bahwa  pelaku
13 Malinda,  A, Perempuan  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana:  Tersangka,  Terdakwa,  Terpidana, Saksi dan Korban . Garudhawaca. Penerbit Garudhawaca: Yogyakarta. 2016. Hlm. 6.
14 Fahririn, F. (2021). Penerapan Hak-Hak Perempuan Terpidana di Lembaga Pemasyarakatn KIAS IIA Jakarta Timur. Supremasi: Jurnal Hukum, 3 (2), 126-143.
Orin Gusta Andini, Fitrah Marinda, Khulaifi Hamdani
memegang  peranan  penting  dalam  kasus  Djoko  Tjandra.  Selain  itu,  jika  dibandingkan dengan kenyataan dengan kenyataan yang terjadi di lapangan, khususnya pada narapidana narkotika  yang  berjenis  kelamin  perempuan  yang  notabene  dua  kejahatan  ini dikualifikasikan sebagai kejahatan luar biasa, nyatanya pertimbanagn terkait gender juga tak  dapat  diterima.  Data  Lembaga  Bantuan  Hukum  Masyarakat  pada  tahun  2019 menunjukkan bahwa sebanyak 82% narapidana perempuan mempunyai anak, baik yang berusia  balita  maupun  dewasa.  Artinya,  terdapat  82%  ibu  yang  harus  meninggalkan keluarga dan anaknya untuk menjalani pemidanaan.

## 15 Data Laporan Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat
Berdasarkan  data  di  atas,  setidaknya  terdapat  82%  perempuan  yang  berstatus sebagai  seorang  ibu  yang  meninggalkan  keluarganya,  baik  anak  maupun  orang  lain  di bawah  pengasuhannya  untuk  menjalani  pemidanaan.  Bahkan,  di  antara  narapidana tersebut  berdasarkan  catatan dari Institute for  Criminal  Justice Reform (ICJR), banyak perempuan yang hanya sebagai pelaku pendukung saja ( supporting ) namun sangat sulit mendapat  pertimbangan  meringankan  sebagaimana  kasus  Pinangki. 16 Pada  akhirnya, narapidana  yang  meninggalkan  keluarganya  tersebut  tidak  hanya  berdampak  pada narapidana  saja  tetapi  juga  terhadap  keluarga  yang  ditinggalkan  terutama  narapidana perempuan. Isu gender sebagai bahan pertimbangan hakim dalam memutus perkara yang berkaitan  dengan  perempuan  tidak  boleh  terjadi  inkonsistensi.  Jika  hal  tersebut  terjadi maka isu gender yang digunakan telah bertentangan dengan tujuan adanya analisis gender dalam hukum pidana, yakni untuk menjamin terwujudnya keadilan berdasarkan equity . Di mana Equity adalah keadilan yang sifatnya proposional sesuai dengan konteks dan  keadaan  sehingga  untuk  mencapai  keadilan  memperlakukan  seseorang  tergantung pada kebutuhan. 17 Bahkan, perlakuan yang berbeda ini berpotensi sangat besar menjadi kunci  tercapainya  kesetaraan  ( equality ).  Memangkas  hukuman  Pinangki  dengan menggunakan isu gender sudah jauh dari rasa keadilan yang seharusnya dapat dirasakan oleh  semua  perempuan  yang  terjerat  kasus  pidana.  Oleh  karena,  isu  gender  yang digunakan  sebagai  pertimbangan  untuk  meringankan  hukuman  Pinangki  tidak  tepat
15 Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat. https://lbhmasyarakat.org/wp- content/uploads/2019/09/Laporan-Penelitian-LBHM_Potrets-Situasi-Perempuan-Yang-Dipenjara-Akbat- Tindak-Pidana-Narkotika.pdf . Diakses pada tanggal 8 Agustus 2021.
16 Winata, K. D. (2021). Isu Gender dalam Pemangkasan Hukuman Pinangki Dinilai Salah Tempat. https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/414791/isu-gender-dalam-pemangkasan-hukuman- pinangki-dinilai-salah-tempat . Diakses pada tanggal 10 Agustus 2021.
17 Ariyanti, V. (2020). Equity Sebagai Dasar Pertimbangan Putusan Hakim dalam Menyelesaikan Perkara Pidana Perempuan. Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum , 5 (1), 63-84.
Orin Gusta Andini, Fitrah Marinda, Khulaifi Hamdani
digunakan.  Kedudukan  Pinangki  Sirna  Malasari  sebagai  Pegawai  Negeri  atau Penyelenggara Negara dengan Jabatan Fungsional Jaksa dan Jabatan Struktural sebagai Kepala  Sub  Bagian  Pemantauan  dan  Evaluasi  II  pada  Biro  Perencanaan  Jaksa  Agung Muda  Pembinaan  Kejaksaan  Agung  Republik  Indonesia  tidak  menjadi  pertimbangan untuk memberatkan tindak pidana korupsi yang telah dilakukannya. Seorang jaksa yang memiliki  kewenangan  diantaranya  untuk  melakukan  penuntutan,  melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, serta  melakukan  pengawasan  terhadap  pelaksanaan  putusan  pidana  bersyarat,  putusan pidana  pengawasan,  dan  keputusan  lepas  bersyarat  termasuk  juga  melakukan penyelidikan  terhadap  tindak  pidana  tertentu  berdasarkan  undang-undang 18 tidak dikualifikasikan sebagai alas an untuk memperberat tuntutan.
Padahal  jika  ditinjau  dari  hukum  pidana  Indonesia,  Pinangki  sebagai  ASN seharusnya  mendapatkan  pemberatan  pemidanaan  karena  menggunakan  sarana jabatannya untuk melakukan kejahatan. 19 Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 52 KUHP yang  mengatur  bahwa  seorang  pegawai  negeri  yang  melakukan  pelanggaran  dalam kewajibannya yang istimewa dengan jabatannya melakukan perbuatan melanggar hukum menggunakan  kekuasaam,  kesempatan,  daya  upaya  berdasarkan  jabatannya  maka seharusnya hukuman itu dapat idtambah sepertiga. Pasal 52 KUHP ini dapat diterapkan pada semua jenis kejahatan termasuk dalam kasus Pinangki karena telah memenuhi unsur: 1) dilakukan oleh pegawai negeri; 2) melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya; dan 3) sarana yang diberikan jabatannya.  Pinangki kedudukannya sebagai aparatur sipil negara diberikan kewenangan oleh negara untuk melakukan pelayanan publik terutama dalam menyelenggarakan pembangunan dan mencapai tujuan negara. 20
Oleh karena itu jika Pinangki melakukan kejahatan dengan menggunakan sarana jabatannya,  sudah  selayaknya  mendapatkan  sanksi  yang  lebih  berat  untuk  mencegah mengakarnya  tindak  pidana  korupsi  di  kalangan  aparatur  sipil  negara.  Kasus  Pinangki merupakan  salah  satu  kasus  yang  wajib  dijadikan  sebagai  bahan  evaluasi  untuk pemberantasan korupsi pada masa mendatang, khususnya yang dilakukan oleh aparatur sipil  negara.  Pemberatan  pemidanaan  ini  perlu  terus  dilakukan  karena  tidak  dapat dipungkiri kedudukan aparatur sipil negara memberikan peluang besar terjadinya korupsi melalui  penyalahgunaan  wewenang,  penggelapan,  pemerasan  dalam  jabatan  bahkan menerima  suap. 21 Rendahnya  sanksi  pidana  sangat  berkorelasi  dengan  terhadap  tujuan pemidanaan  sehingga  putusan  hakim  terhadap  aparatur  sipil  negara  yang  melakukan kejahatan  harus  menggambarkan  rasa  keadilan  masyarakat  secara  luas  dan  dapat meminimalisir terjadinya tindak pidana korupsi.
Dengan tidak digunakannya Pasal 52 KUHP dalam menjatuhkan vonis hukuman pada kasus  Pinangki telah mencederai  rasa keadilan masyarakat  secara luas sedangkan pada aspek tujuan pemidanaan yang diharapakan sebagai semangat dari pemberantasan korupsi.  Berdasarkan  tujuan  pemidanaan  yang  absolut,  pidana  dijatuhkan  semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Teori ini diperkenalkan oleh
18 Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
19 Anjari, W. (2018). Kejahatan jabatan dalam perspektif negara hukum Pancasila. Journal Widya Yustisia , 1 (2), 122-129.
20 Harahap, N. A., Op.cit .
21 Harahap,  N.  A.  (2018).  Revitalisasi  Manajemen  Aparatur  Sipil  Negara  Melalui  Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Terlibat Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Panorama Hukum , 3 (2), 155-170.
Orin Gusta Andini, Fitrah Marinda, Khulaifi Hamdani
Kent dan Hegel. Teori Absolut didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk  praktis,  seperti  memperbaiki  penjahat  tetapi  pidana  merupakan  tuntutan  mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, dengan kata lain hakikat  pidana  adalah  pembalasan  (revegen).  Muladi  berpendapat  bahwa  teori  absolut memandang  bahwa  pemidanaan  merupakan  pembalasan  atas  kesalahan  yang  telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata- mata  karena  orang  telah  melakukan  sesuatu  kejahatan  yang  merupakan  akibat  mutlak yang  harus  ada  sebagai  suatu  pembalasan  kepada  orang  yang  melakukan  kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.” 22
Dari  teori  di  atas,  nampak  jelas  bahwa  pidana  merupakan  suatu  tuntutan  etika, dimana seseorang yang melakukan kejahatan akan dihukum dan hukuman itu merupakan suatu keharusan yang sifatnya untuk membentuk sifat dan merubah etika dari yang jahat menjadi  lebih  baik.  Menurut  Vos  bahwa  teori  pembalasan  absolut  ini  terbagi  atas pembalasan  subyektif  dan  pembalasan  obyektif.  Pembalasan  subyektif  adalah pembalasan  terhadap  kesalahan  pelaku,  sementara  pembalasan  obyektif  adalah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan oleh pelaku di dunia luar. 23 Sedangkan menurut tujuan relatif atau teori tujuan, berpokok pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Teori ini berbeda dengan teori absolut,  dasar  pemikirannya  adalah  penjatuhan  pidana  mempunyai  tujuan  untuk memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku pidana tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap mental. Pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku  tetapi  sarana  mencapai  tujuan  yang  bermanfaat  untuk  melindungi  masyarakat menuju  kesejahteraan  masyarakat.  Sanksi  ditekankan  pada  tujuannya,  yakni  untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan. 24
Teori  ini  menunjukkan  tujuan  pemidanaan  sebagai  sarana  pencegahan,  baik pencegahan  khusus  (speciale  preventie)  yang  ditujukan  kepada  pelaku  maupun pencegahan  umum  (general  preventie)  yang  ditujukan  ke  masyarakat.  Teori  relatif  ini berasas pada tiga tujuan utama pemidanaan yaitu prevention, detterence, dan reformation. Tujuan preventif (prevention) untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan  terpisah  dari  masyarakat.  Tujuan  menakuti  (detterence)  untuk  menimbulkan rasa  takut  melakukan  kejahatan,  baik  bagi  individual  pelaku  agar  tidak  mengulangi perbuatanya, maupun bagi publik sebagai langkah panjang. Sedangkan tujuan perubahan (reformation) untuk mengubah sifat jahat si pelaku dengan dilakukannya pembinaan dan pengawasan, sehingga nantinya dapat kembali melanjutkan kebiasaan hidupnya sehari- hari  sebagai  manusia  yang  sesuai  dengan  nilai-nilai  yang  ada  di  masyarakat.  Teori gabungan atau teori modern menyatakan bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai satu  kesatuan.  Teori  ini  mengandung  karakter  pembalasan  sejauh  pemidanaan  dilihat sebagai  suatu  kritik  moral  dalam  menjawab  tindakan  yang  salah.  Sedangkan  karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari.
22 Laden Marpaung, Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana , Jakarta: Sinar Grafika, 2005, Hlm. 104
23 Andi Hamzah,1991, Asas-Asas Hukum Pidana ,  Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 27.
24 Laden Marpaung, Op.Cit , hlm. 106
Orin Gusta Andini, Fitrah Marinda, Khulaifi Hamdani
Berdasarkan  pertimbangan  dalam  kasus  Putusan  Nomor  10/Pid.Sus- Tpk/2021/PT. DKI, dimana tidak menerapkan pasal 52 KUHP dan terdapat eprtimbangan non yuridis,  dapat  berimplikasi  oada tercapainya  tujuan pemidanaan yang diharapakan dalam  semangat  pemberantasan  korupsi.  Hal  ini  tidak  hanya  pidana  sebagai  prevensi khsusu dimana diharapkan dapat membuat jera pelakunya, namun juga prevensi umum dimana  bertujuan  agar  actor  potensial  yang  berada  pada  situasi,  kedudukan,  dan kesempatan yang sama untuk tidak berbuat yang sama. Tujuan terpenting pidana adalah memberantas  kejahatan  sebagai  suatu  gejala  masyarakat.  Dari  uraian  tersebut  dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pemidanaan, yaitu dikehendakinya suatu perbaikan dalam diri  manusia  atau  yang  melakukan  kejahatan  terutama  dalam  delik  ringan.  Sedangkan untuk delik-delik tertentu yang dianggap dapat merusak kehidupan sosial dan masyarakat, dan dipandang bahwa penjahat-penjahat tersebut sudah tidak bisa lagi diperbaiki, maka sifat penjeraan atau pembalasan dari suatu pemidanaan tidak dapat dihindari

## D.   PENUTUP Kesimpulan
Pertanggungjawaban  tindak  pidana  korupsi  yang  dilakukan  oleh  aparatur  sipil negara  dalam  dalam  kasus  putusan  nomor  10/PID.TPK/2021/PT  DKI  dapat  diberikan pemberatan  hukuman  pidana  dengan  merujuk  ketentuan  Pasal  52  UU  Kitab  Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP). Di sisi lain, pidana yang diberikan bersesuaian dengan dakwaan  jaksa  penuntut  umum.  Pertimbangan  non  yuridis  dari  aspek  gender  dinilai kurang tepat, selain menimbulkan disparitas pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi,  juga  tidak  berseusiana  dengan  tujuan  pemidanaan  dimana  seharusnya  pidana ditujukan sebagai pemberian efek jera, baik secara khusus maupun secara umum

## Saran
Hasil penelitian ini menunjukkan tidak diterapkannya ketentuan pemberatan atas tindak  pidana  korupsi  yang  dilakukan  oleh  oknum  aparatur  sipil  negara  dan  terdapat pertimbangan gender dalam sanksi yang pada akhirnya meringankan pelaku. Pada kajian berikutnya  masih  diperlukan  untuk  melakukan  penelitian  terhadap  isu  gender  dalam tindak  pidana  korupsi  yang  diharapkan  dapat  berguna  untuk  menilai  adanya  disparitas pemidanaan.

## DAFTAR PUSTAKA
Aalia, Y. (2021). Terbukti Terima Suap Djoko Tjandra, Jaksa Pinangki Divonis 10 Tahun Penjara. https://www.merdeka.com/peristiwa/terbukti-terima-suap-djoko- tjandra-jaksa-pinangki-divonis-10-tahun-penjara.html.  Diakses  pada  tanggal  25 Juli 2021.
Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana ,  Jakarta: Rineka Cipta, 1991
Aria  W  Yudhistura,  Vonis  Koruptor  Rendah,  Korupsi  Mewabah,  diakses melalui https://katadata.co.id/ariayudhistira/analisisdata/6130514eb9048/vonis- koruptor-rendah-korupsi-mewabah
Orin Gusta Andini, Fitrah Marinda, Khulaifi Hamdani
Ariyanti,  D.  O.,  &  Ariyani,  N.  (2020).  Model  Pelindungan  Hukum  Terhadap  Justice Collaborator  Tindak  Pidana  Korupsi  Di  Indonesia. Jurnal  Hukum  Ius  Quia Iustum , 27 (2), 328-344. Diakses pada tanggal 21 Juli 2021.
Ariyanti,  V.  (2020).  Equity  Sebagai  Dasar  Pertimbangan  Putusan  Hakim  dalam Menyelesaikan  Perkara  Pidana  Perempuan. Refleksi  Hukum:  Jurnal  Ilmu Hukum , 5 (1), 63-84
BBC News Indonesia. Mahkamah Agung Potong Hukuman 22 Terpidana Korupsi, Jubir
MA: ‘Kami Berupaya Memberi Keadilan Bagi Terpidana’.
https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-54374794 .  Diakses  pada  tanggal  27 Juli 2021.
Direktori  Putusan  Mahkamah  Agung  RI.  Putusan  Jakarta  10/PID.TPK/2021/PT  DKI. https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaebccd3eb9f5a1ebcf2 313234363532.html . Diakses pada tanggal 25 Juli 2021.
Fahririn,  F.  (2021).  Penerapan  Hak-Hak  Perempuan  Terpidana  di  Lembaga Pemasyarakatn  KIAS  IIA Jakarta Timur. Supremasi: Jurnal Hukum, 3 (2), 126- 143
Harahap,  N.  A.  (2018).  Revitalisasi  Manajemen  Aparatur  Sipil  Negara  Melalui Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Terlibat Tindak  Pidana  Korupsi. Jurnal  Panorama  Hukum , 3 (2),  155-170. Al-Żuhaylī, Wahbah. al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu . Cet. III; Damaskus: Dār al-Fikr, 1989.
Harefa,  A.  (2020).  Analisis  Hukum  Terhadap  Penjatuhan  Pidana  Di  Bawah  Ancaman Minimum  Kepada  Pelaku  Tindak  Pidana  Korupsi. Jurnal  Education  and Development , 8 (1),  434-434.  Diakses  pada  tanggal  24  Juli  2021. Arikunto, Suharsimi. Prosedur  penelitian:  Suatu  Pendekatan  Praktik .  Cet.  XIII;  Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
Hasan Iqbal, Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya, 1 st Ed. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002
Husein, F. B. W. (2020). Tinjaun Sejarah dan Dinamika Komisi Pemberantasan Korupsi di Indonesia Pada Periode I dan II (2003-2011). Khazanah: Jurnal Edukasi 2 (1), 1-28. Diakses pada tanggal 24 Juli 2021.
Laden Marpaung, Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana , Jakarta: Sinar Grafika, 2005 Laporan Tren Penindakan Kasus Korupsi Semester 1 2020, https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/200914- Laporan%20Tren%20Penindakan%20Kasus%20Korupsi%20SMT%20I%20202 0.pdf . Diakses pada tanggal 10 Agustus 2021.
Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat. https://lbhmasyarakat.org/wp- content/uploads/2019/09/Laporan-Penelitian-LBHM_Potrets-Situasi-
Orin Gusta Andini, Fitrah Marinda, Khulaifi Hamdani
Perempuan-Yang-Dipenjara-Akbat-Tindak-Pidana-Narkotika.pdf .  Diakses  pada tanggal 8 Agustus 2021.
Malinda,  A. Perempuan  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana:  Tersangka,  Terdakwa, Terpidana, Saksi dan Korban . Garudhawaca. Penerbit Garudhawaca: Yogyakarta. 2016
Pratama,  M.  I.  W.  (2019).  Tindak  Pidana  Korupsi  Sebagai  Pelanggaran  Hak  Asasi Manusia. Lex Renaissance , 4 (1), 65-80. Diakses pada tanggal 27 Juli 2021.
Pratiwi,  A.,  &  Arifin,  R.  (2019).  Penegakan  Hukum  Korupsi  Politik  di  Indonesia Permasalahan  dan  Isu-Isu  Kontemporer. Jurnal  Hukum  Mimbar  Justitia , 5 (2), 144-163. Diakses pada tanggal 27 Juli 2021.
Ramadhani,  G.  S.  (2021).  Peran  Kejaksaan  Mewujudkan  Keadilan  Restoratif  Sebagai Upaya  Penanggulangan  Kejahatan. PROGRESIF:  Jurnal  Hukum , 16 (1),  77-91. Diakses pada tanggal 28 Juli 2021. . Hukum Keluarga Islam di Indonesia . Jakarta: Prenada Media Group, 2017.
Winata, K. D. (2021). Isu Gender dalam Pemangkasan Hukuman Pinangki Dinilai Salah Tempat. https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/414791/isu-gender- dalam-pemangkasan-hukuman-pinangki-dinilai-salah-tempat . Diakses pada tanggal 10 Agustus 2021.