Volume : 21, Nomor : 3 ISSN Online : 2613-9340 ISSN Offline : 1412-1255
Budaya Hukum Praktik Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan (Studi Kasus Masyarakat Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang)

## Oleh :
Rizki Pradana Hidayatulah 1 rizki_pradana@stainkepri.ac.id

## Abstract
Bukit  Bestari  Subdistrict,  Tanjungpinang  City, Indonesia,  has  a  strong  legal  culture  for adopting  a  child  without  a  court  order. Consequently,  this  study  aims  to  better comprehend  how  legal  obstacles  affect  the adoption process. This study utilizes qualitative  research  in  the  form  of  case studies.  Sociology  of  law  was  applied to investigate  the  issue.  This  study's  data  was collected  through  documentation  reviews  and interviews.  According  to  the  findings  of  this study,  people  in  the  Bukit  Bestari  subdistrict who adopt children without a court order have a  positive  perspective  of  the  adoption process.  However,  adopted  parents'  positive opinions  do  not  always  influence  adoption court  decisions.  Suppose  a  child  is  adopted without  a  court  order.  In  that  case,  there  are no  legal  ties  between  the  adoptive  parents and  the  adopted  child  because  there  is  no evidence  that  the  adoption  was  conducted  in compliance  with  the  legislation  in  effect. Therefore, the government's efforts to maintain  adoption  rights  to  be  registered include  the  development  of  laws  and implementing  regulations  and  the  supervision of their implementation.
Keywords: Legal Culture, Child Adoption, Court Decision.
1 STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan, Bintan

## Abstrak
Dalam hal pengangkatan anak tanpa penetapan  pengadilan,  Kecamatan  Bukit
Bestari Kota Tanjungpinang, Indonesia, memiliki  budaya  hukum  yang  kuat,  oleh karena  itu  penelitian  ini  bertujuan  untuk  lebih memahami bagaimana kesulitan hukum mempengaruhi  proses  pengangkatan  anak. Dalam penelitian ini, penelitian kualitatif dalam bentuk  studi  kasus  adalah  jenis  yang digunakan.  Sosiologi  hukum  digunakan  untuk mengkaji  masalah  yang  dimaksud.  Studi dokumentasi  dan  wawancara  digunakan untuk  memperoleh  data  dalam  penelitian  ini. Masyarakat  di  Kecamatan  Bukit  Bestari  yang mengadopsi  anak  tanpa  perintah  pengadilan, memiliki pandangan yang baik tentang proses adopsi,  menurut  temuan  penelitian  ini. Namun,  pandangan  baik  orang  tua  angkat tidak selalu mengarah pada putusan pengadilan  adopsi.  Apabila  anak  diangkat tanpa penetapan pengadilan, maka orang tua angkat  dan  anak  angkatnya tidak mempunyai ikatan  hukum  karena  tidak  ada  bukti  bahwa pengangkatan  itu  dilakukan  sesuai  dengan peraturan  yang  berlaku  pada  saat  itu.  Oleh karena itu, upaya pemerintah untuk melestarikan  hak  adopsi  untuk  didaftarkan, kerja  keras  pemerintah  tidak  terbatas  pada penyusunan  undang-undang  dan  aturan pelaksanaan,  tetapi  juga  untuk  mengawasi pelaksanaan  undang-undang  dan  aturan pelaksanaan.
Kata Kunci: Budaya Hukum, Pengangkatan anak, Penetapan Pengadilan.

## I. PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Lahirnya  seorang  anak  merupakan anugerah  sekaligus  amanah  dari  Allah  SWT yang  harus  dirawat.  Tidak  sampai  disitu, seorang  anak  juga  merupakan  permata  yang tidak  ternilai  harganya  jika  diperbandingkan dengan  apapun  di  dunia  ini.  Anak  juga merupakan  masa  depan  bagi  Bangsa  dan Negara. Dengan demikian, kehadiran seorang anak  artinya  adalah  bahwa  anak  tersebut memiliki hak atasnya dalam keberlangsungan
hidupnya  maupun  tumbuh  kembangnya,  dan memiliki hak atas perlindungan yang mengarah  pada  prilaku  kekerasan  maupun diskriminasi. Dengan hadirnya sang buah hati, maka akan terlengkapilah kehidupan pasangan  suami  istri  yang  menjadi  buah  hati dan belahan jiwanya. Ketidakhadiran seorang anak didalam rumah tangga, dapat
menimbulkan kekurangan dalam hal kebahagiaan. Bahkan, tidak sedikit kehidupan rumah  tangga  menjadi  kurang  harmonis dengan tidak hadirnya sang buah hati. 2
Dengan  belum  dikaruniainya  seorang anak  didalam  kehidupan  rumah  tangga,  tidak sedikit pasangan yang mengambil jalan untuk mengangkat  seorang  anak.  Setidaknya  ada beberapa  alasan  bagi  pasangan  suami  istri untuk  mengangkat  seorang  anak.  Selain sebagai  teman  hidup  yang  pada  suatu  saat kelak  akan  mengulurkan  tangan  bantuannya di  hari  tuanya,  namun  ada  juga  yang beralasan  untuk  membantu  meringankan beban dari anak-anak yang terlantar. 3
Undang-undang ini menjelaskan bahwa berdasarkan  penetapan  atau  penetapan pengadilan,  hak-hak  anak  angkat  berpindah dari  keluarga  kandungnya  kepada  keluarga orang  tua  angkatnya  berdasarkan  Pasal  1 angka  (9)  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Mengadopsi seorang anak akan memiliki pengaruh pada pengalihan tanggung
jawab  pada  akhirnya  dari  orang  tua  anak tersebut kepada mereka yang mengadopsinya. Tanggung jawab ini mungkin dalam  bentuk  menopang  kehidupan  sehari-
2 Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat , 4th ed. (Jakarta: Kencana, 2003).
3 Fuad Moch.Fachruddin, Masalah Anak Dalam Hukum Islam Anak Kandung, Anak Tiri, Anak Angkat Dan Anak Zina (Jakarta: CV Pedoman Ilmu Jaya, 1991).
hari,  membiayai  kebutuhan  pendidikan,  atau apa pun yang diperlukan untuk kesejahteraan diri sendiri dan orang lain, hingga pemenuhan kebutuhannya  yang  lain-lain.  Adapun  yang terkait  dengan  hubungan  nasabnya,  menjadi wali nikah bagi anak perempuannya, dan hak untuk  memberi  warisan  dari  orang  tua kandung kepada dirinya, merupakan suatu hal yang tidak bisa diputus.
Tekhnis  pelaksanaan  pengangkatan seorang anak adalah dengan melalui penetapan pengadilan. Hal tersebut dikarenakan  bahwa  hukum  memiliki  fungsi dalam  mewujudkan  suatu  ketertiban.  Oleh sebab itu, prosedur dalam melakukan pengangkatan  seorang  anak  menjadi  sebuah keharusan untuk dilakukan atas berlandaskan dari  penetapan  suatu  pengadilan.  Dengan terlaksananya  tekhnis  pengangkatan  yang sesuai aturan hukum tersebut, akan membawa  kemajuan  bagi  ketertiban  dalam hukum  yang  berkaitan  dengan  pengangkatan seorang  anak  pada  suatu  masyarakat.    Jika sudah  teratur  sebagaimana  yang  demikian, seorang anak yang diangkat tersebut dikemudian  hari  akan  mempunyai  kepastian hukum  yang  jelas,  begitu  pula  dengan  orang tua angkatnya. 4
Pada kenyataan hari ini, praktik mengasuh  ataupun  mengangkat  seorang anak  dari  saudara  dekat  ataupun  anak  dari seseorang  dengan  perekenomian  rendah, kerap  terjadi  pada  masyarakat  umum  di Indonesia.  Praktik  tersebut  berlaku  bukan hanya  di  daerah  perkotaan,  melainkan  pada kota-kota  lain  pun  juga  kerap  terjadi.    Salah satunya  juga  dipraktikkan  oleh  beberapa
4 Andi Syamsu Alam, Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam (Jakarta: kencana, 2008).
masyarakat  di  kecamatan  Bukit  Bestari  Kota Tanjungpinang.
Dalam  praktik  yang  berkembang  di tengah  masyarakat  kecamatan  Bukit  Bestari kota  Tanjungpinang,  kesepakatan  terkait pengangkatan anak bermula atas dasar saling tolong  menolong.  Dari  dasar  saling  tolong menolong  itu,  timbul  rasa  ketersediaan diantara  pihak  dari  orang  tua  kandungnya  di satu pihak dengan calon orang tua yang akan mengangkatnya pada pihak lainnya.
Berlandaskan  pada  saling  tolong  menolong dan  rasa  ketersediaan  orang  tua  kandung untuk  melepaskan  anaknya  agar  memiliki masa depan yang cerah dan rasa ketersediaan  dari  calon  orang  tua  yang  akan mengangkatnya dalam hal perawatan maupun  pemberian  penghidupan  secara layak  tersebut,  pemeliharaan  anak  menjadi berpindah  dari  yang  pada  mulanya  orang  tua yang  telah  mengandungnya  kepada  calon orang  tua  yang  akan  mengangkatnya  itu.  Hal tersebut  bahkan  terjadi  begitu  saja  tanpa adanya penetapan pengadilan.
Dari  proses  mengangkat  anak  secara sederhana  itu,  secara  tekhnis  sangatlah bertentangan  sebagaimana  didalam  aturan perundang-undangan. Hal itu akan membawa dampak  hukum  bagi  pengurusan  dalam  hal pengadministrasian  kependudukan  hingga kepada status nasab yang dapat saja menjadi terpisah  dari  orang  tua  asalnya.  Kejadian terputusnya  nasab  antara  orang  tua  asalnya dengan anak angkat tersebut, dapat terwujudkan  jika  orang  tua  angkatnya  tidak pernah memberitahukan terkait asal usul anak itu.  Bahkan  orang  tua  angkatnya  cenderung memilih  untuk  menyembunyikan  kebenaran terkait siapa orang tua kandungnya.
Dalam  hal  hak  dan  kewajiban  bagi seorang  anak  angkat  yang  tanpa  melalui proses  penetapan  pengadilan  ini,  menjadi kurang begitu jelas dan kerap kali terabaikan. Salah  satu  kasusnya  yang  pernah  terjadi adalah penyalahgunaan terhadap anak angkat  tersebut.  Seorang  anak  angkat  tanpa penetapan pengadilan itu berujung diserahkan  kepada  panti  asuhan.  Hal  itu sangat  mengabaikan  hak-hak  bagi  anak angkat  tersebut.  Ini  terjadi  karena  tidak adanya kepastian hukum yang jelas sehingga hak-hak bagi anak angkat untuk mendapatkan pemeliharaan  yang  layak menjadi  terabaikan. Tentu  ini  baru  satu  kasus  kecil  saja  yang terjadi di masyarakat kecamatan bukit bestari. Dan  masih  banyak  lagi  kasus  kesewenang- wenangan terhadap anak angkat ini. Tentu ini dapat  menjadi  pembuka  jalan  bagi  kasus- kasus  perdagangan  anak  yang  berkedok adopsi.
Kasus lainnya yang pernah terjadi pada masyarakat  bukit  bestari  adalah  anak  angkat yang  sama  sekali  tidak  mendapatkan  harta warisan, namun mendapatkan tanggungjawab untuk  pembayaran  hutang  atas  orang  tua angkatnya.  Permasalahan  ini  terjadi  karena kedudukan  anak  angkat  secara  illegal  tanpa penetapan  peengadilan  ini  berkedudukan sangat  lemah.  Dari  dua  kejadian  yang  terjadi di Kecamatan Bukit Bestari tersebut merupakan  indikasi  bahwa  pengangkatan anak yang tidak melalui penetapan pengadilan  ini  dapat menimbulkan  komplikasi berupa  tidak  diperolehnya  hak-hak  yang diperlukan bagi anak angkat tersebut dan juga dapat  menimbulkan  komplikasi.  konsekuensi untuk masalah warisan.
Atas  kejadian  yang  terjadi  di  tengah masyarakat  tersebut,  maka  studi  ini  menjadi
relevan  untuk  diteliti  lebih  mendalam.  Dalam studi  ini,  akan  berfokus  pada  hubungan kausalitas  antara  budaya  hukum  ditengah masyarakat  dengan  praktik  pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan.
Pembahasan  ini  bermula  dari  dasar  teori budaya  hukum  yang  dikembangkan  oleh Friedman.  Semua  hal  ini  adalah  bagian  dari
budaya
hukum, dan semuanya mengisyaratkan  arah  kekuatan  masyarakat yang  mungkin  mendukung  atau  menentang hukum  dengan  cara  yang  sama  seperti  yang mereka lakukan. 5
Pelaksanaan  secara  ideal  seputar pengangkatan  anak  seperti  yang  telah dirumuskan oleh undang-undang, perlu dilakukan  pengujian.  Pengujian  itu  dengan melihat  seberapa  jauh  suatu  masyarakat sebagai  pengguna  hukum  itu  menanggapi aturan  perundang-undangan.  Aturan  hukum akan  menjadi  tidak  berfungsi  jika  tidak disempurnakan oleh pola pikir suatu masyarakat khusus dalam kasus ini yaitu para orang  tua  angkat  yang  menjadikannya sebagai  rumusan  ideal  dalam  pengaplikasian dalam  mengangkat  seorang  anak  sesuai kaidah  hukum  yang  sah.  Dengan  demikian pola pikir, kesadaran dan persepsi masayarakat  terkait  aturan  hukum  itu  mejadi bagian  terpenting  dalam  mewujudkan  suatu keteraturan.

## B. Rumusan Masalah
Penelitian  ini  memiliki  tujuan  untuk menjawab rumusan masalah dibawah ini :
1.  Bagaimana budaya hukum praktik pengangkatan  anak  tanpa  penetapan
5 Lawrence M.Friedman, Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial, Terj.,M.Khozim (Bandung: Nusa Media, 2015).
pengadilan  pada  masyarakat  kecamatan bukit bestari kota Tanjungpinang ?
2.  Bagaimana  dampak  hukumnya  terhadap praktik pengangkatan anak tanpa penetapan  pengadilan  pada  masyarakat kecamatan bukit bestari kota Tanjungpinang ?

## C. Metode Penelitian
Tujuan  penelitian ini  adalah  untuk lebih memahami  budaya  hukum  kecamatan  Bukit Bestari  Kota  Tanjungpinang  dalam  kaitannya dengan  praktik  pengangkatan  anak  tanpa penetapan pengadilan, serta dampak permasalahan hukum terhadap praktik pengangkatan anak tanpa pengadilan. memesan.  Temuan  penelitian  ini  akan bermanfaat  bagi  masyarakat,  khususnya calon  orang  tua  asuh  (COTA).  Memahami implikasi  hukum  pengangkatan  anak  sangat penting  dalam  memberikan  kepastian  dan perlindungan hukum bagi anak angkat.
Dalam penelitian ini, ragam atau bentuk penelitian yang dimanfaatkan adalah kualitatif berupa  studi  kasus.  Studi  kasus  ini  adalah sebuah  metode  penelitian  dengan  berfokus pada  keadaan  kontemporer,  berfokus  juga pada  sebuah  isu  yang  berdasar  realitas  saat ini  dan  bukan  keadaan  historis. 6 Penelitian studi  kasus  ini  merupakan  penelitian  yang relevan  karena  penelitian  ini  secara  khusus berkarakter eksploratori, budaya hukum adopsi  anak  tanpa  putusan  pengadilan,  yang selama  ini  menjadi  fokus  upaya  mengusut praktik  ini.  Penelitian  ini  juga  berusaha  untuk mengetahui  akibat  hukum  dari  adopsi  yang tidak berdasarkan perintah pengadilan.
6 Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000).
Ketika  melihat  masalah  yang  disasar, sosiologi  hukum  adalah  metode  pilihan. Hukum tidak dibahas dalam kerangka cita-cita yang  melekat  dalam  rumusan  doktrinal, melainkan  dalam  kerangka  realitas  aktual dalam sosiologi hukum. Berdasarkan pengalaman  empiris  penegak  hukum  dan masyarakat  sendiri, legislasi  dianalisis  secara empiris  dalam  hal  ini.  Kecamatan  Bukit Bestari  Kota  Tanjungpinang  dipilih  sebagai daerah penelitian untuk penelitian ini. Kecamatan  Bukit  Bestari  terdiri  dari  5 kecamatan,  yaitu  Dompak,  Tanjungpinang Timur,  Tanjung  Ayun  Sakti,  Sei  jang  dan Tanjung  Unggat.  Orang  tua  angkat  yang mengadopsi anak tanpa penetapan pengadilan menjadi partisipan dalam penelitian  ini.  Lima  orang  digunakan  dalam penelitian  ini,  satu  untuk  setiap  dusun,  dan mereka  semua  dicocokkan  dalam  hal  usia dan jenis kelamin.
Selanjutnya  dalam  hal  pengumpulan data,  penelitian  ini  mengandalkan  studi dokumentasi  dan  wawancara.  Praktek  adopsi didokumentasikan  melalui  studi  dokumentasi. Selain  itu,  wawancara  mendalam  dengan pasangan yang telah mengadopsi anak tanpa perintah pengadilan digunakan dalam penelitian ini. Analisis data kualitatif digunakan  dalam  penelitian  ini.  Adapun langkah-langkahnya  adalah  sebagai  berikut; suatu  data  dihimpun,  kemudian  disusun secara sistematis, selanjutnya diinterpretasikan dan dianalisa sehingga pada akhinya bisa
menghadirkan suatu pemahaman tentang gejala yang diteliti.
II. HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Praktik  Pengangkatan  Anak  Tanpa penetapan  Pengadilan di  Kecamatan Bukit Bestari
Pengangkatan  anak  di  Kecamatan Bukit  Bestari  semata-mata  dilakukan  melalui hubungan  kekerabatan  antara  orang  tua kandung  dengan  orang  tua  angkat,  dan prosedurnya  dilakukan  tanpa  penetapan pengadilan. “Pengangkatan anak berdasarkan adat  setempat  dapat  dimintakan  melalui penetapan  pengadilan,”  yang  disebutkan dalam Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 tentang Penyelenggaraan Pengangkatan  Anak.  Akibatnya,  sebagian besar  individu  di  Kecamatan  Bukit  Bestari, yang mengadopsi anak, melakukannya secara  eksklusif  sesuai  dengan  norma setempat,  dan  tidak  ada  keinginan  untuk meminta izin pengadilan.
Terkait Pengangkatan anak yang dilaksanakan di Pengadilan, terdapat perbedaan  akibat  hukum  maupun  tata  cara pengangkatan  anakantara  Pengadilan  Negeri dan  Pengadilan  Agama.  Bahkan  dalam hukum Islam, perbedaan prinsip-prinsip hukum  adopsi  yang  dituntut  dan  diputuskan oleh  Pengadilan  Agama  dan  Pengadilan Negeri  selalu  menimbulkan  penafsiran  yang berbeda.  Adapun  perbedaan  akibat  hukum dari  kedua  Pengadilan  Agama  tersebut  salah satunya  adalah  dalam  hal  waris.  Pada Pengadilan  Negeri,  anak  angkat memiliki  hak waris dari kedua orangtua angkatnya. Sedangkan  pada  Pengadilan  Agama,  anak angkat  tidak memiliki  hak  waris  dari  orangtua angkatnya. 7
7 Nugroho Noto Diharjo, “Dualisme Kompetensi Peradilan Permohonan Pengangkatan Anak Bagi Pemohon Yang Beragama Islam,” E-Journal Al-
Ada lima orang yang berhasil diwawancarai  dalam  penelitian  ini.  Salah satunya adalah Responden dengan inisial AR. AR menggambarkan proses adopsi keluarganya  sebagai  urusan  keluarga  yang hanya  mencakup  pertemuan  antara  keluarga kandung  anak  angkat  dan  keluarga  anak angkat.  Kepada  orang  tua  kandungnya,  Pak AR menyatakan siap mengasuh anak tersebut dan  menjadi  ayah  angkat  anak  laki-laki tersebut, seperti yang telah disepakati sebelum  kelahirannya.  (wawancara  pribadi dilakukan pada tanggal 5 Oktober 2021).
Alih-alih Pak AR mengadopsi anak dari keluarga yang tidak dikenal, Ibu SB mengadopsi keponakannya, yang lahir prematur  dan  ibu  kandung  dari  anak tersebut meninggal saat  melahirkan.Pengangkatan anak tersebut  melalui proses berbasis kekeluargaan  yang  mengikuti  keinginan  ibu kandungnya.  (Wawancara  Pribadi  dilakukan pada tanggal 5 Oktober 2021;
Demikian  keluarga  Ny.  SB  yang mengadopsi  seorang  anak  melalui  metode keluarga,hal  tersebut  juga  sama  dilakukan oleh keluarga Bpk. AW. Anak yang diadopsinya  adalah  keponakan  dari  kakak laki-lakinya.  Kehidupan  perekonomian  dari kakak  laki-lakinya  tersebut  sangatlah  sulit. Oleh sebab itu, karena motif ekonomi tersebut ia  memutuskan  agar  anaknya  diangkat  oleh Bpk.AW.Dalam  hal  ini,  kediaman  Pak  AW dikunjungi oleh orang tua asli anak itu setelah kelahirannya,  yang  memohon  padanya  untuk membesarkannya  seolah-olah  dia  adalah anak  mereka  sendiri.  (Wawancara  dengan responden  3  dilakukan  pada  tanggal  5 Oktober 2021)
Syakhsiyyah Journal of Law and Family Studies 3, no. 2 (2021).
Pengangkatan  anak  oleh  Bapak  RH yang  mengangkat  anak  dari  orang  tua kandung anak tersebut, yang ibu kandungnya masih saudara dengan Bapak RH. Bukan Pak RH  yang  menawarkan  untuk  mengadopsi anak  itu;  sebaliknya,  orang  tua  asli  anak tersebut  membawa  bayi  tersebut  ke  Bpk.  RH agar  ia  dapat  mengasuh  anak  tersebut. (Wawancara  pribadi  dengan  Responden  4 dilakukan pada tanggal 5 Oktober 2021)
Kelima  jawaban  tersebut,  kecuali  yang terakhir,  telah  mengadopsi  anak  dengan proses  yang  sama:  kesepakatan  antara  dua pihak, yaitu Bapak HK dan orang tua kandung dari  anak  angkat  tersebut.  Untuk  membantu orang tua kandungnya, Pak HK berjanji untuk merawat  anak  mereka,  sehingga  menjadi ayah  dari  anak  laki-laki  yang  dia  tawarkan untuk dirawat. (Wawancara dengan responden  5  dilakukan  pada  tanggal  5
Oktober 2021)
Dari  hasil  wawancara  yang  dilakukan pada lima Responden tersebut, dapat disimpulkan  bahwa  bahwa  proses  adat setempat adalah satu-satunya cara penduduk Kecamatan  Bukit  Bestari  mengadopsi  anak, yaitu perjanjian antara orang tua kandung dan orang tua angkat karena berbagai alasan.

## B. Penelusuran  Motivasi  Pengangkatan
Anak dan Faktor Penyebab Masyarakat Melakukan pengangkatan Anak Tanpa Penetapan  Pengadilan  di  Kecamatan Bukit Bestari Mengangkat anak atau adopsi merupakan  tindakan  mengambil  anak  dari orang  lain  dan  menjadikannya  sebagai keluarga  sendiri,  sehingga  timbul  suatu hubungan  keluarga  yang  mengarah  pada
anak  dan  orangtua  diantara  anak  angkat  dan orang  tua  yang  mengangkatnya. 8 Iman Sudiyat  menjelaskan  bahwa  pengangkatan anak adalah perbuatan hukum untuk mengangkat seorang anak orang lain menjadi keluarganya.  Sehingga  dari  hal  tersebut, lahirlah  sebuah  ikatan  sosial  sebagaimana ikatan biologisnya. 9
Setiap Individu pasti melakukan
pengangkatan  anak  dengan  memiliki  motif yang  berbeda-beda.  Hal  tersebut  dapat dibedakan dalam pengangkatan anak berdasar  hukum  adat  dan  hukum  positif. Berdasarkan  hukum  adat,  motivasi  yang paling  menonjol  adalah  karena  alasan  kedua pasangan  suami-istri  yang  tidak  dikarunia keturunan.  Adapun  motif  lainnya  adalah berdasar  hukum  positif.  Motif  utama  dalam hukum  positif  ini  dalam  mengangkat  anak adalah  demi  kepentingan  terbaik  untuk  anak sebagai upaya dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak tersebut. 10
Sebagaimana  dikemukakan  di  atas, pengangkatan  anak  oleh  warga  Kecamatan Bukit  Bestari  dilatarbelakangi  oleh  alasan- alasan  yang  dikemukakan.  Tetapi  motivasi dari  komunitas  ini  berbeda  satu  sama  lain. Menurut  wawancara  dengan  keluarga  yang telah mengadopsi anak, ada yang menyatakan  bahwa  alasan  mengadopsi  anak adalah  karena  kurangnya  anak,  ikatan keluarga, simpati terhadap anak, dan keinginan  untuk  memiliki  anak.  Berdasarkan penjelasan berikut, wawancara tersebut menghasilkan hasil sebagai berikut:
8 Wignjodiporo, Pengantar Dan Asas-Asas
Hukum Adat (Jakarta: Gunung Agung, 1995).h.15.
9 Iman Sudiyat, Hukum Adat Sketsa Asas (Yogyakarta: Penerbit Liberty, 1990).h.102
10 Junaidi, “Motif Dan Akibat Hukum Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Positif,”
Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani) 10, no. 2
(2020).h.200
1. Responden  1  dan  4  :  Karena  belum dikarunia  seorang  anak.  Alhasil,  Pak  AR dan Pak RH memutuskan untuk mengadopsi  anak.  Untuk  melengkapi keluarganya,  Pak  AR  memutuskan  untuk mengadopsi  seorang  anak  dari  panti asuhan  setempat.  Begitupun  Bapak  RH yang  merasa  sangat  bahagia  setelah mengangkat seorang anak. (Partisipan ke 1 dan partisipan ke 4, Komunikasi pribadi,
5 Oktober 2021)
2. Responden  2  :  Karena  adanya  hubungan keluarga. Karena orang tua kandung anak tersebut mungkin tidak dapat memberikan pendidikan  dan/atau  hak  asuh  yang memadai,  adopsi  sering  disebut-sebut sebagai pilihan yang layak oleh masyarakat.  Adopsi  seorang  anak  yatim piatu  dimungkinkan  sebagian  karena keadaan ini.
3. Responden  3  :  Karena  nasib  anak  itu. Akibat  kurangnya  dukungan  orang  tua. Ketika  keluarga  Pak  AW  mengadopsi anak yang masih terikat, itu karena ini.
4. Responden 5 :  Untuk memiliki anak. Pak HK  dan  istrinya  telah  bersama  selama enam tahun, namun mereka masih belum dikaruniai  anak.  Akibatnya,  seorang  anak diadopsi. Hal ini dilakukan untuk memastikan kelanjutan garis keturunan.
Beberapa  masyarakat  di  Kecamatan Bukit  Bestari  memutuskan  untuk  mengadopsi anak  karena  empat  alasan  tersebut.  Selain keempat  pertimbangan  ini,  alasan  utama mengadopsi  anak  adalah  untuk  kepentingan terbaik anak.
Anak  hanya  dapat  diadopsi  jika  itu untuk  kepentingan  terbaik  mereka  dan dilakukan sesuai dengan tradisi setempat dan hukum  dan  peraturan  yang  berlaku,  menurut
Pasal 39 Undang-Undang Perlindungan Anak 2002. Dalam undang-undang tersebut, insentif utama untuk mengadopsi anak adalah untuk  keuntungan  anak,  apakah  itu  dalam bentuk perawatan, kebahagiaan, atau kesempatan  pendidikan.  Pengangkatan  anak juga  dapat  dilakukan menurut  adat  setempat, jika itu diperlukan untuk melengkapi perbuatan  hukum  pengangkatan  anak.  Selain mengikuti  norma  adat  setempat,  undang- undang  menetapkan  bahwa  pengangkatan anak  harus  mengikuti  semua  hukum  yang berlaku,  salah  satunya  adalah  perintah pengadilan.
Sebagaimana  dikemukakan  oleh  para peserta yang telah mengangkat anak, pengangkatan  anak  hanya  dilakukan  atas dasar kesepakatan antara kedua belah pihak, dan  bukan  atas  dasar  putusan  pengadilan. Mereka  juga  memperhitungkan  fakta  bahwa banyak  individu  lebih  suka  tidak  melalui sistem pengadilan untuk mengadopsi anak.
C. Mengurai  Budaya  Hukum  Praktik Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan pengadilan pada
Masyarakat Kecamatan Bukit Bestari Pertama,  penting  untuk  menunjukkan bahwa  teori  Lawrence  M.  Friedman  adalah budaya hukum yang disinggung dalam contoh ini.  Bagi  Friedman,  budaya  hukum  adalah aspek  nilai,  sikap,  dan  keyakinan masyarakat yang  memengaruhi  tindakan  para  pemimpin dan  konstituennya.  Yang  dimaksud  dengan "budaya hukum" adalah komponen-komponen budaya hukum yang meliputi praktik, kebiasaan,  sikap,  dan  cara  bersikap  dan
berpikir yang mempengaruhi dinamika masyarakat dengan cara-cara tertentu. 11
Budaya  hukum  adalah  istilah  yang dapat  diterapkan  pada  pendapat  keluarga angkat  tentang  pengangkatan  anak  tanpa melalui pengadilan,
sebagaimana didefinisikan  di  atas.  Pengangkatan  anak tanpa penetapan pengadilan dapat berdampak pada budaya hukum ini, sehingga perlu dianalisa. Sikap dan perspektif keluarga angkat  tentang  adopsi  anak  yang  tidak diperintahkan  pengadilan  sangat  beragam. AR  (Respondent  1,  Personal  Interview,  5 Oktober 2021), seorang ayah angkat,
mengungkapkan pemikirannya tentang bagaimana dia  mengadopsi anak. Dia mengatakan  bahwa  tidak  mengetahui  sama sekali  terkait  prosedur  pengangkatan  anak yang benar sebagaimana berdasarkan perundang-undangan. Hanya saja
menurutnya,  ia    pernah  disarankan  oleh rekannya  untuk  melakukan  pengangkatan anak  sesuai  prosedur.  Dalam  penjelasannya, Bapak AR mengatakan sekalipun dia diberikan  wawasan  oleh  rekannya  terkait prosedur  pengangkatan  anak  yang  benar, Bapak AR tetap  memilih untuk tidak mengangkat  anak  sesuai  dengan  prosedur. Hal ini dipandang sebagai masalah yang sulit yang  membutuhkan  banyak  waktu  untuk menyelesaikannya.
Menanggapi  proses  adopsi,  tanggapan responden  lain  tidak  berbeda  nyata.  Ibu  SB adalah orang tua angkat yang juga menyampaikan pandangannya tentang prosedur pengangkatan anak. Menurut Ibu SB (Responden 2, Wawancara Pribadi, 5 Oktober 2021), Pengangkatan anak yang
11 M.Friedman, Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial, Terj.,M.Khozim .
dilakukannya  adalah  dengan  motivasi  untuk membantu  seorang  anak  agar  mendapatkan kehidupan  yang  layak  setelah  ditinggal  mati oleh  ibunya.  Dan  ayah  kandungnya,  tidak mampu untuk memberikan kehidupan maupun  pendidikan  yang  layak.  Atas  dasar pertimbangan  kemanusiaan  tersebut,  Ibu  SB melakukan pengangkatan anak hanya dengan kesepakatan  saja  dengan  ayah  kandungnya. Dalam pengakuannya, apa yang dilakukannya adalah perbuatan yang benar walaupun tanpa penetapan  pengadilan.  Dia  menilai  bahwa proses  pengangkatan  anak  melalui  prosedur penetapan  pengadilan  adalah  sebuah  upaya yang  positif  agar  adanya  kejelasan  hukum. Namun  ia  tetap  tidak  melewati  proses tersebut  karena  banyaknya  hambatan  dalam hal birokrasi.
Pernyataan bahwa prosedur penetapan pengadilan  merupakan  kesatuan  yang  tidak terpisahkan dalam proses pengangkatan anak juga  dibenarkan  oleh  Bapak  AW  (Responden 3,  Wawancara  Pribadi,  5  Oktober  2021).  Dia menegaskan pentingnya pelaksanaan pengangkatan  anak  secara  legal.  Sebab, menurut  Bapak  AW,  dengan  pengangkatan anak  secara  legal  maka  anak  tersebut  akan memiliki  perlindungan  hukum  yang  jelas. Dalam pernyataan Bapak AW, dia menjelaskan  jika  memiliki  niatan  yang  baik, maka  cara  yang  ditempuh  juga  harus  benar. Berikut  adalah  petikan  wawancara  pribadi peneliti dengan Bapak AW:
“Saya  melakukan  pengangkatan  anak ini adalah dengan niat untuk membantu.  Orang  tua  kandung  dari anak  yang  saya  angkat  ini,  masih punya  hubungan  keluarga  dengan saya. Namun kehidupannya hanya pas- pasan atau perekonomiannya menengah ke bawah. Sehingga merasa tidak  mampu  lagi  untuk  membiayai kehidupan anak ini kedepannya. Karena  itu  saya  merasa  kasihan  dan
mengangkat  anaknya.  Terkait  tekhnis pengangkatannya,  sebenarnya  saya sangat  ingin  sekali  untuk  melakukan pengangkatan anak ini sesuai prosedur yang berlaku. Karena dengan mengikuti prosedur  itu,  kelak  ke  depannya  anak ini  akan  punya  perlindungan  hukum yang  jelas.  Dan  juga  niat  baik  tentu juga  harus  menempuh  cara-cara  yang benar.  Hanya  saja  sampai  saat  ini, saya  masih  belum  terlalu  paham  alur prosedurnya”.
Setidaknya, uraian di atas menunjukkan  pandangan  yang  baik  terhadap proses penetapan pengadilan adopsi. Namun, upaya  orang  tua  angkat  untuk  membangun citra  yang  baik  tentang  diri  mereka  tidak selalu  mengarah  pada  temuan  pengadilan yang  mendukung  adopsi  anak.  Dalam  hal ini, persepsi  positif  akan  prosedur  penetapan pengadilan pada pengangkatan anak rupanya tidak bisa dilepaskan dari komitmen, kesadaran dan pengetahuan.
Adanya  kesadaran  dan  komitmen  yang kuat memang menjadi syarat mutlak efektifitas pengangkatan anak sesuai prosedur  melalui  penetapan  pengadilan.  Hal tersebutlah yang membangun sebuah persepsi  positif  atas  pengangkatan  anak sesuai prosedur melalui penetapan pengadilan.  Hanya  saja,  suatu  kesadaran, komitmen  maupun  persepsi  positif  tersebut juga  seharusnya  dibarengi  dengan  sikap  dan upaya dalam mewujudkannya. Apabila kesadaran  dan  komitmen  tersebut  tidak dibarengi dengan sikap dan upaya mewujudkannya,  maka  hal  itu  hanya  akan menjadi  wacana  semata.  Beberapa  orang yang  menjawab  survei  membenarkan  hal  ini, bahkan  beberapa  sudah  menyadari  bahaya adopsi non-yudisial. Akibatnya, sebagian kecil dari  mereka  yang  disurvei  menyatakan harapan  bahwa  anak  angkat  mereka  suatu hari  nanti  dapat  diberikan  status  hukum.
Hanya  saja  harapan  tersebut  tidak  sejalan dengan  persepsi  yang  menyatakan  bahwa tekhnis  pelaksanaan  pengangkatan  anak sesuai  prosedur  tersebut  terbilang  cukup  sulit dan memakan waktu yang lama.
Persepsi  orang  tua  angkat  terhadap adanya putusan pengadilan tentang pengangkatan  anak  dapat  dianggap  sebagai bagian  dari  budaya  hukum  pribadi  mereka sendiri  jika  istilah  "budaya  hukum"  terbatas pada sikap, pendapat, dan harapan pengguna hukum.  Mengingat  hal  tersebut  di  atas, penting untuk membedakan antara sikap yang ingin  mengadopsi  anak  tanpa  bantuan pengadilan  dan  kesan  adopsi  dan  keputusan pengadilan  yang  dibuat  oleh  orang  tua angkat. Ini  memiliki konsekuensi yang signifikan  untuk  menentukan  apakah  adopsi legal berhasil atau tidak.

## D. Budaya  Hukum  dan  Implikasinya
Terhadap Praktik pengangkatan Anak Memahami  bagaimana  budaya  hukum orang tua
angkat mempengaruhi kemungkinan  adopsi  di  luar  pengadilan memperkuat  gagasan  bahwa  keberhasilan hukum tidak pernah benar-benar terlepas dari keadaan  non-hukum.  Alih-alih  dirancang untuk orang, undang-undang dirancang untuk mereka. Persetujuan manusia sebagai “konsumen”  hukum  menentukan  legitimasi hukum  dan  bukan  sebaliknya.  Studi  hukum telah  menemukan  ini  benar  ketika  melihat bagaimana  berbagai  keadaan  mempengaruhi kemanjuran  hukum.  Soal  penegakan  hukum, Seorjono  Soekanto,  misalnya,  berpendapat ada lima faktor utama yang harus diperhatikan,  antara  lain  hukum  itu  sendiri, pihak  yang  terlibat  dalam  penegakan  dan
penegakannya,  infrastruktur  yang  diperlukan untuk  melaksanakan  pekerjaan  itu,  dan persepsi  masyarakat.  seberapa  baik  hukum itu diterapkan. 12
Jika  perumusan  hukum  ingin  efektif, sudah sepatutnya memasukkan budaya hukum sebagai faktor. Akibatnya, adopsi anak dengan  perintah  pengadilan  dapat  dilihat sebagai  variabel  dependen  yang  bergantung pada  budaya  hukum.  Di  sisi  lain,  budaya hukum  pengangkatan  anak  sebagaimana dimaksud dalam uraian sebelumnya membantu  penguatan  adopsi  sesuai  dengan perintah  pengadilan  sebagai  elemen  integral dari  proses  peradilan.  Karena  kesan  baik yang  dihasilkan  oleh  orang  tua  angkat,  maka prosedur putusan pengadilan dalam pengangkatan  anak  menjadi  lebih  penting daripada  sebelumnya.  Sikap  hukum  oleh orang  tua  angkat  tampaknya  bertentangan dengan  gambaran  ini,  karena  tidak  semua orang tua angkat mematuhi perintah pengadilan  untuk  menyelesaikan  proses adopsi,  meskipun  persepsi  mereka  telah dibangun.
Menurut  penuturan  termohon  yang mengetahui  tentang  syarat  pengangkatan anak tetapi memutuskan untuk tidak menempuh  jalur  pengadilan  karena  merasa tidak perlu lagi mengadopsi anak melalui jalur pengadilan.  Akibat  dari  pemahaman  yang salah  tersebut,  mereka  telah  melakukan perbuatan  hukum  yang  tidak  sesuai  dengan peraturan  perundang-undangan,  tentunya  hal ini  bertentangan  dengan  teori  kepastian hukum,  yang  akan  mengakibatkan  anak angkat sebagai subjek hukum tidak menerima
12 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).h.20
kepastian  hukum  akibat  perbuatan  orang  tua angkatnya
Dalam  teori  kesadaran  masyarakat yang  dikemukakan  oleh  Soerjono  Soekanto, salah  satu  indikasinya  adalah  pemahaman peraturan hukum, dan skenario di atas adalah semacam  lemahnya  kesadaran  masyarakat terhadap  hukum  (law  awareness). 13 Akibat indikasi  tersebut,  warga  Kecamatan  Bukit Bestari  melanggar  larangan  pemerintah. Kurangnya pemahaman hukum mereka menghalangi  mereka  untuk  mengakui  bahwa perbuatan  hukum  mereka  tidak  sesuai dengan batasan tertulis dari undang-undang.

## E. Dampak  Hukum  Pengangkatan  Anak Tanpa Penetapan Pengadilan
Pengangkatan  anak  ke  dalam  keluarga dengan tujuan untuk memelihara dan membesarkannya  dalam  keluarga  sendiri, serta  untuk  menjalin  hubungan  sosial  dan hubungan  biologis,  merupakan  perbuatan hukum  pengangkatan  anak.  Hukum  keluarga mencakup  adopsi  sebagai  perbuatan  perdata yang mengatur segala sesuatu yang berhubungan  dengan  interaksi  manusia. Pengangkatan anak mengikuti perkembangan masyarakat  dan  terus  bergerak  ke  arah perbaikan karena sifat hukum keluarga.
Pasal  20  Peraturan  Pemerintah  Nomor 54  Tahun  2007  tentang  pengangkatan  anak mengatur bahwa “permohonan pengangkatan anak yang telah memenuhi syarat diajukan ke Pengadilan untuk meminta penetapan Pengadilan”  sebelum  pengangkatan  anak dapat  dilakukan.  Fungsi  putusan  pengadilan dalam  mengendalikan persoalan hukum sangat  penting  di  sini,  sebagaimana  kita
13 Soerjono Soekanto, Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum (Jakarta: Rajawali, 1982).h.37
ketahui  bahwa  hal  ini  dapat  memberikan kepastian hukum yang utuh bagi perlindungan anak angkat jika tata cara pengangkatan anak dilakukan  melalui  penetapan  pengadilan. Bagaimana  seharusnya  orang  tua  angkat, yang  seharusnya  menjadi  wali  dari  anak angkat, merespons ketika proses adopsi tidak melalui  jalur  yang  tepat?.  Di  sinilah  muncul pertanyaan tentang peran orang tua angkat.
Orang  tua  yang  tidak  mau  berurusan dengan  birokrasi  saat  ini  di  negara  kita terkadang  memilih  untuk  mengadopsi  anak tanpa  melalui  jalur  yang  tepat,  yang  dapat menyebabkan konsekuensi hukum :
a.  Ada kemungkinan bahwa ini akan menyebabkan  kesalahpahaman  tentang apa  yang  diperbolehkan  dan  apa  yang tidak. Penerimaan anak angkat, misalnya, mengubahnya  menjadi  mahram  yang belum  menikah  yang  bisa  melihat  aurat orang lain, sesuatu yang seharusnya tidak dia akses sebagai mahram.
b.  Ikatan  keluarga  dan  hak-hak  mereka terganggu.  Akibatnya,  kerangka  Islam untuk  hak  dan  tanggung  jawab  keluarga mungkin  dirusak.  Penting  untuk  dicatat bahwa orang tua angkat tidak diperbolehkan menjadi wali dari pernikahan  anak,  yang  berarti  bahwa  jika seorang  gadis  Muslim  angkat  akan menikah,  hanya  orang  tua  kandung  atau saudara  kandungnya  yang  dapat  menjadi walinya.  Artinya,  keluarga  angkat  tidak boleh  menjadi  wali  dari  perkawinan  anak angkat.
c.  Akibat  dari  anak  angkat  yang  bergabung dengan  keluarga  orang  tua  angkatnya, ada  kemungkinan  salah  satu  anggota keluarga  akan  menimbulkan  permusuhan terhadap  anak  angkat  tersebut.  Bahkan
jika  anak  angkat  tidak  memiliki  hak  yang sah  untuk  mewarisi,  anak  angkat  dapat memberikan  kompensasi  kepada  ahli waris  lain  yang  sah  untuk  bagian  mereka dari  harta  warisan  karena  diturunkan melalui garis keturunan.
Kurangnya  pengetahuan  adopsi  dan kurangnya  antusiasme  dapat  menyebabkan implikasi  hukum  ini.  Jika  pengangkatan  anak dilakukan  tanpa  adanya  penetapan  hukum, maka orang tua angkat dan anak angkat tidak akan  mempunyai  hubungan  hukum,  menurut penulis.  Hak  dan  kewajiban  masing-masing pihak  antara  orang  tua  angkat  dan  anak angkatnya  tidak  dapat  digugat.  Penting  untuk dipahami bahwa tanpa kontrak yang mengikat secara  hukum  yang  menguraikan  hak  dan tanggung  jawab  orang  tua  angkat  dan  anak angkat  mereka,  tidak  mungkin  mengambil tindakan  hukum  untuk  menegakkan  hak  dan kewajiban  ini.  Menghadapi  orang-orang  yang terlibat,  dalam  hal  ini  orang  tua  angkat  dan anak angkatnya
Anak angkat dan orang tuanya memiliki berbagai hak dan tanggung jawab berdasarkan  dokumen  keputusan  pengadilan adopsi.  Menurut  Pasal  26  Undang-Undang Nomor  23 Tahun  2002 Tentang Perlindungan Anak,  anak  angkat  mempunyai  tanggung jawab  dan  hak-hak  orang  tua  yang  sama dengan  anak  lainnya,  tanpa  memandang status hukumnya sebagai anak angkat. Ketika menyangkut  anak-anak,  orang  tua  memiliki tanggung jawab untuk menjaga kesejahteraan mereka  dan  memastikan  bahwa  mereka dibesarkan dalam lingkungan yang mendorong  pengembangan  kemampuan  dan minat  unik  mereka.  Selain  itu,  meskipun  ia adalah  anak  angkat,  ia  tetap  memiliki
tanggung  jawab  yang  sama  seperti  anak lainnya,  seperti  menghormati  dan  mencintai orang  tua  angkat  dan  pengajarnya,  serta menghormati  tanah  air  bangsa  dan  negara, serta  mengejar  ketertinggalan.  nilai-nilai  luhur dan  etika.  undang-undang  perlindungan  anak nomor 23 tahun 2002 pasal 19
Pada  dasarnya  setiap  pengangkatan anak  harus  melalui  proses  hukum  yang berujung pada putusan pengadilan.
Diharapkan  dengan  adanya  proses  hukum  ini akan  menjamin  bahwa  pengangkatan  anak yang hidup ditengah-tengah masyarakat akan menjadi  kepastian  hukum  bagi  kedua  belah pihak.  anak  dan  orang  tua  angkatnya  di kemudian  hari.  Perintah  pengadilan  untuk mengadopsi anak memberikan jaminan hukum,  keadilan,  legalitas,  dan  dokumentasi. Perintah  pengadilan  dapat  dilihat  dalam dokumen  hukum  ini.  Dalam  hukum  keluarga, adopsi dapat memiliki dampak jangka panjang terhadap  tanggung  jawab  hukum  generasi penerus  anak.  Dokumen  ini  penting  karena dengan  jelas  menyatakan  bahwa  seorang anak  telah  diadopsi,  yang  sangat  penting karena  adopsi  dapat  memiliki  efek  jangka panjang pada tanggung jawab hukum generasi  masa  depan  anak  tersebut.  Untuk memastikan  bahwa  orang  tua  lain  yang  ingin mengadopsi  anak  mengikuti  proses  hukum yang diperlukan, maka ini sangat penting.

## F. Perlindungan  Hukum  Terhadap  Hak
Anak Angkat Tanpa Penetapan

## Pengadilan
Menurut  Pasal  39  ayat  1  Undang- Undang  Perlindungan  Anak  Nomor  23  Tahun 2002,  anak  angkat  hanya  dapat  diangkat untuk  kepentingan  kesejahteraannya  dan sesuai  dengan  adat  istiadat  setempat  dan
peraturan  yang  berlaku.  Hal  ini  dinyatakan secara tegas dalam Pasal 39 ayat 1 Undang- Undang  Perlindungan  Anak  Nomor  23  Tahun 2002.  Upaya  perlindungan  harus  dilakukan untuk  menjamin  keamanan  dan  kenyamanan anak, terutama yang baru saja menyelesaikan prosedur pengangkatan anak.
Thamrin  Nasution  berpendapat  bahwa orang tua adalah setiap orang yang bertanggung jawab atas pemeliharaan keluarga  atau  rumah  tangga,  yang  dalam percakapan  sehari-hari  biasa  disebut  ayah dan  ibu. 14 Dalam  pandangan  Hurlock,  orang tua  adalah  orang  yang  membimbing  anak- anak  menjadi  dewasa,  terutama  selama tahun-tahun pembentukan mereka. Orang tua bertugas  mempersiapkan  anak-anak  mereka untuk  kedewasaan  dengan  memberi  mereka nasihat  dan  arahan  yang  akan  membantu mereka  dalam  kehidupan  sehari-hari mereka. Pendekatan setiap orang tua untuk membimbing  dan  mengarahkan  anak-anak mereka  akan  unik  karena  setiap  keluarga memiliki situasi yang unik.
Hak  anak  angkat  dilindungi  sebagai bagian dari upaya Indonesia untuk melahirkan generasi  baru  bangsa  Indonesia  yang  layak, saleh,  dan  kaya.  Dalam  melindungi  hak  anak angkat  untuk  didaftarkan,  dan  mencegah perdagangan  anak,  upaya  pemerintah  tidak hanya  berakhir  pada  penyusunan  peraturan perundang-undangan  dan  pelaksanaannya, tetapi  juga  pada  tataran  implementasi  di lapangan.  Harus  ada  kebijakan  nasional tentang  pencatatan  kelahiran  secara  umum, serta program-program penanganan pencatatan  adopsi  anak  yang  dilaksanakan oleh  pemerintah.  Serta  meningkatkan  sistem
14 Thamrin Nasution, Peranan Orang Tua Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Anak (Jakarta: Gunung Mulia, 1989). h.13
pelayanan  masyarakat  yang  bebas  dari birokrasi  dan  malah  menawarkan  pelayanan prima  baik  dari  segi  kualitas  maupun kuantitas.
Salinan izin pengadilan negeri diperlukan  untuk  pendaftaran  adopsi  anak, sebagai bukti putusan pengadilan sebelumnya  (khusus  untuk  non-Muslim)  dan keputusan pengadilan agama (terutama untuk Muslim).  Saat  menulis  catatan  pinggir  pada akta  kelahiran  anak  angkat.  Tidak  ada  dua akta  kelahiran  untuk  anak  angkat;  sebaliknya akta  kelahiran  dilengkapi  dengan  catatan "marginal", yaitu komentar tentang perubahan status  ketika  terjadi  peristiwa  penting,  seperti pernikahan, perceraian, dll (di halaman depan atau  belakang).  oleh  Catatan  Sipil)  dari  akta tersebut
Hak  anak  angkat  juga  dilindungi  oleh pendaftaran  adopsi  oleh  pemerintah.  Jika anak  tersebut  diadopsi,  orang  tua  angkat diharapkan  untuk  membuat  catatan  pinggir dalam Kutipan Akta Kelahiran untuk menunjukkan  bahwa  mereka  telah  menerima perintah  pengadilan  untuk  melakukannya. Notasi marjinal pada akta kelahiran memberikan  bukti  status  sipil  anak  angkat. Anak angkat dan orang tua angkat di Provinsi Kepulauan  Riau,  khususnya  di  Pemerintah Kota  Tanjungpinang,  berharap  pemerintah Indonesia dapat mengimplementasikan Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2006 tentang  Administrasi  Kependudukan  dan Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak  melalui  Rancangan  Peraturan  Daerah. Dinas  Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  yang berwenang  mencatat  dan  menerbitkan  akta pencatatan sipil berfungsi sebagai pelaksana. Ini  berarti  bahwa  mengadopsi  anak  melalui
sistem  pengadilan  menjamin  keselamatan, keamanan,  keadilan,  dan  legalitas  mereka, serta  memberi  mereka  dokumen  resmi  yang membuktikan  bahwa  adopsi  mereka  terjadi. Adopsi  formal  seorang  anak  akan  diakui  oleh dokumen ini.

## III. Kesimpulan
1.  Masyarakat  di  Kecamatan  Bukit  Bestari mengadopsi  anak  tanpa  melalui  proses pengadilan  formal;  sebaliknya,  keluarga angkat  mencapai  kesepakatan  dengan keluarga  asli  anak  sebelum  membuat adopsi  resmi.  Ada  berbagai  alasan  untuk tren  ini  untuk  mengadopsi  anak-anak secara  tiba-tiba  daripada  melalui  proses formal  untuk  mendapatkan  keputusan pengadilan.  Masyarakat  yang  berdomisili di  Kecamatan  Bukit  Bestari  yang  tidak menggunakan penetapan pengadilan untuk mengadopsi anak memiliki pandangan  yang  baik  terhadap  proses pengambilan  keputusan  adopsi.  Namun, pendapat  orang  tua  angkat  yang  baik tidak  selalu  mengarah  pada  ketentuan pengadilan yang mendukung adopsi anak pada  akhirnya.  Pengabdian,  kesadaran, dan  pengetahuan  adalah  semua  faktor yang  berkontribusi  terhadap  pendapat yang  baik  dari  tindakan  pengangkatan anak. Mengingat budaya adopsi orang tua angkat,  jelas  bahwa  pertimbangan  non- hukum  memainkan  peran  penting  dalam menentukan  apakah  seorang  anak  dapat diadopsi  atau  tidak  tanpa  keputusan pengadilan.
2.  Ada  sejumlah  masalah  hukum  yang
mungkin  terjadi  ketika  mengadopsi  anak tanpa  melalui  prosedur  yang  benar.
Pertama, dapat menimbulkan
miskonsepsi  antara  yang  halal  dan  yang haram. Kedua, dapat menyebabkan kurangnya kesadaran akan proses adopsi di  negara  kita.  Ketiga,  kerusakan  yang terjadi  pada  ikatan  keluarga  dan  hak-hak mereka  yang  terkena  dampak.  Sebagai titik  akhir  perselisihan,  masuknya  anak angkat  tanpa  perintah  pengadilan  dapat menimbulkan permusuhan di antara anggota keluarga angkat. Apabila pengangkatan dilakukan tanpa penetapan pengadilan,  maka  orang  tua  angkat  dan anak angkat tersebut tidak akan mempunyai  hubungan  hukum  karena tidak  ada  dokumen  yang  menyatakan bahwa  pengangkatan  tersebut  dilakukan sesuai  dengan  persyaratan  yang  berlaku. Hak  dan  kewajiban  masing-masing  pihak antara  orang  tua  angkat  dan  anak angkatnya  tidak  dapat  digugat.  Penting untuk  dipahami  bahwa  tanpa  kontrak yang  mengikat  secara  hukum  yang menguraikan  hak  dan  tanggung  jawab orang  tua  angkat  dan  anak  angkat mereka, tidak mungkin mengambil tindakan  hukum  untuk  menegakkan  hak dan kewajiban ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Junaidi. “Motif Dan Akibat Hukum Pengangkatan  Anak  Dalam  Perspektif Hukum  Adat  Dan  Hukum  Positif.” Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani) 10, no. 2 (2020).
M.Friedman, Lawrence. Sistem Hukum Perspektif  Ilmu  Sosial,  Terj.,M.Khozim .
Bandung: Nusa Media, 2015. Moch.Fachruddin, Fuad. Masalah Anak
Dalam  Hukum  Islam  Anak  Kandung,
Anak  Tiri,  Anak  Angkat  Dan  Anak  Zina .
Jakarta: CV Pedoman Ilmu Jaya, 1991. Moleong. Metodologi  Penelitian  Kualitatif .
Bandung:  PT  Remaja  Rosdakarya,
2000.
Nasution,  Thamrin. Peranan  Orang  Tua
Dalam  Meningkatkan  Prestasi  Belajar
Anak . Jakarta: Gunung Mulia, 1989.
Noto Diharjo, Nugroho. “Dualisme Kompetensi Peradilan Permohonan
Pengangkatan  Anak  Bagi  Pemohon Yang  Beragama  Islam.” E-Journal  Al-
Syakhsiyyah  Journal  of  Law  and  Family
Studies 3, no. 2 (2021).
Rahman Ghozali, Abdul. Fiqh Munakahat . 4th ed. Jakarta: Kencana, 2003. Soekanto,  Soerjono. Faktor-Faktor  Yang
Mempengaruhi Penegakan
Hukum .
Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
———. Kesadaran  Hukum  Dan  Kepatuhan
Hukum . Jakarta: Rajawali, 1982.
Sudiyat,  Iman. Hukum  Adat  Sketsa  Asas .
Yogyakarta: Penerbit Liberty, 1990. Syamsu  Alam,  Andi. Hukum  Pengangkatan
Anak Perspektif Islam . Jakarta: kencana,
2008.
Wignjodiporo. Pengantar  Dan  Asas-Asas
HukumAdat .Jakarta:GunungAgung,1995