REAKTUALISASI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
Asrizal Saiin 1
Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Riau Jalan KH Ahmad Dahlan 88 Pekanbaru Riau

## Abstract
The background of this article is to look at the current phenomenon of public understanding, particularly regarding today’s students’ generation who has begun to forget Pancasila values. Moral degradation of current the generation becomes a big problem in this nation, comparable to corruption, robbery, murder, until the problem of repression and violence for the sake of religion. Because of such reason, there is a need to renew and reinvest the values of Pancasila in school institutions. This research normative legal research, namely research that employs secondary data obtained through the literature study. As stipulated in the Law No. 20 of 2003 about National Education System, particularly in regard to the elaboration of Article 37 paragraph (1) that education is meant to form the students to become a religious human being, kind-hearted and having a good ethic. The author tries to give a new color to the national education system about the values of Pancasila that should be actualized in the development of national education. The solution is to re-actualize the values of Pancasila. Indonesia national education should be re-motivated on the basis of Pancasila ideology, both as a state’s ideology and as the personality of the nation.
Keywords: Reactualisation, Pancasila Values, National Education System.

## Intisari
Latar belakang artikel ini adalah melihat fenomena sekarang bahwa pemahaman masyarakat umum khususnya generasi pelajar saat ini sudah mulai lupa dengan nilai- nilai Pancasila. Degradasi moral generasi zaman sekarang menjadi persoalan besar bangsa ini, seperti korupsi, perampokan, pembunuhan, bahkan sampai pada masalah kekerasan dan penindasan atas nama agama. Berawal dari hal demikian, perlu adanya pembaharuan penanaman kembali nilai-nilai Pancasila di instansi sekolah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative, yaitu penelitian terhadap data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka. Sebagaimana tertuang di dalam Undang-Undang
1 Dosen Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Riau, Alamat korespondensi: asrizalsaiin@gmail.com
Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, terutama penjelasan Pasal 37 ayat (1) bahwa pendidikan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia beriman, bertakwa dan berbudi pekerti yang baik. Dari sini penulis berusaha untuk memberikan warna baru dalam sistem pendidikan nasional tentang nilai- nilai Pancasila yang seharusnya diaktualisasikan dalam pengembangan pendidikan nasional. Solusinya adalah mengaktualisasikan kembali nilai-nilai Pancasila. Pendidikan nasional Indonesia hendaknya harus diberi motivasi kembali atas dasar ideologis Pancasila, baik secara ideologi negara maupun kepribadian bangsa.
Kata kunci: Reaktualisasi, Nilai-nilai Pancasila, Sistem Pendidikan Nasional.

## A.  Latar Belakang Masalah
Rakyat Indonesia sudah sepakat bahwa menjadikan Pancasila sebagai dasar negara bangsa Indonesia. Dengan pemahaman seperti itu, seharusnya Pancasila dijadikan pijakan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam berbangsa dan bernegara. Hal ini sudah menjadi keputusan bersama yang tidak bisa ditawar-tawar lagi, tidak selayaknya hanya dijadikan sebagai pemanis kata ketika berbicara tentang bangsa dan negara. Tetapi Pancasila adalah sebenar- benarnya berpancasila, dijadikan sebagai pondasi dan dasar bernegara. Kedudukan Pancasila sendiri memiliki sifat imperatif atau memaksa bagi semua rakyat Indonesia. 2
Pancasila  artinya adalah lima sila, yaitu (1) Ketuhanan yang Maha Esa, (2) Kemanusiaan yang adil dan beradab, (3) Persatuan Indonesia, (4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan (5) Keadilan sosial bagi
2 Hariyono, 2014, Ideologi Pancasila, Roh Progresif Nasionalisme  Indonesia, Intrans  Publishing, Malang, hlm. 154.
seluruh rakyat Indonesia. 3 Di setiap rincian kelima sila tersebut terdapat nilai-nilai yang menjadi dasar falsafah negara, yaitu nilai ketuhanan, nilai kerakyatan, dan nilai  keadilan yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia sebelum membentuk negara. Nilai-nilai tersebut berupa nilai- nilai adat istiadat, nilai kebudayaan serta nilai-nilai agama. Nilai-nilai itulah yang menjadi pedoman dalam memecahkan problematika kehidupan sehari-hari masyarakat nusantara dahulu. 4
Sebagai falsafah bangsa, Pancasila seharusnya menjadi landasan bangsa Indonesia secara utuh, kemudian mengamalkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila merupakan suatu gagasan besar yang sudah mewakili nilai-nilai dalam kehidupan. Namun dengan berkembangnya zaman dan kemajuan teknologi, Pancasila sudah
3 Burhanuddin Salam, 1994, Filsafat Pancasilaisme, Rineka Cipta, Bandung, hlm. 5.
4 Nusantara adalah istilah dan sebutan bagi negara Indonesia  sebelum  terbentuk  menjadi  sebuah negara kesatuan. Lihat Kaelan, 1998, Pendidikan Pancasila Yuridis Kenegaraan, Paradigma Offset, Yogyakarta, hlm. 55.
mulai terlupakan, tidak jarang rakyat Indonesia melupakan Pancasila bahkan meninggalkannya. Tindakan kriminal seperti pengeboman, pemerkosaan, perampokan, pembunuhan, korupsi, kolusi, dan nepotisme sudah menjadi masalah yang sering terjadi di Indonesia. Hal ini terjadi karena rakyat Indonesia telah melupakan nilai-nilai Pancasila yang begitu penting dalam kehidupan sehari-hari.
Sejatinya kalau dicermati secara seksama, tidak ada yang kurang atau tidak sesuai apa yang terkandung dalam Pancasila itu sendiri dengan perkembangan zaman sekarang. Nilai- nilai yang terkandung dalam Pancasila sangat  dibutuhkan oleh generasi saat ini.  Degradasi moral generasi zaman sekarang menjadi persoalan besar bangsa ini, seperti korupsi, perampokan, pembunuhan, bahkan sampai pada masalah  kekerasan dan penindasan atas nama agama. Tidak menutup kemungkinan, persoalan-persoalan kenakalan pelajar sekarang yang sudah tidak lagi mencerminkan budaya bangsa Indonesia yang berpegang teguh kepada nilai-nilai Pancasila. Bangsa kita selalu melupakan suatu hal yang sejatinya penting dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara.
Hanya saja Pancasila hari ini dan nantinya perlu dihidupkan kembali dalam sendi-sendi kehidupan bangsa Indonesia, khususnya di dalam dunia pendidikan. Melalui dunia pendidikan, nilai-nilai Pancasila diharapkan mampu dan dapat ditanamkan pada diri
setiap orang sejak dini. Sebagaimana diketahui, bahwa pada zaman orde baru, pendidikan Pancasila menjadi pelajaran wajib yang diajarkan di sekolah, namun hari ini pemahaman terkait dengan nilai-nilai Pancasila sangat minim sekali disampaikan di sekolah.
Melihat apa yang sudah dijelaskan, b a h w a   s e b e n a r n y a   n i l a i - n i l a i Pancasila diambil dari kebudayaan bangsa Indonesia itu sendiri. Untuk itu seharusnya nilai Pancasila harus dijaga dan dilestarikan. Sebagai generasi penerus bangsa, pelajar mempunyai tugas penting untuk tetap menjaga nilai- nilai Pancasila yang memang lahir dari budaya bangsa sendiri. Menanamkan nilai-nilai Pancasila sudah menjadi suatu keharusan dalam dunia pendidikan. Harapannya dengan menanamkan nilai-nilai Pancasila tersebut mampu menciptakan generasi penerus bangsa yang cerdas dan bermartabat.
Di zaman modern sekarang ini, masuknya budaya-budaya barat atau sekarang lebih dikenal dengan istilah berkembangnya arus globalisasi, tidak bisa di pandang sebelah mata atau diremehkan, bahkan dianggap sebagai suatu budaya yang harus diterapkan di negara Indonesia. Seharusnya globalisasi harus dikaji ulang dan harus disaring dengan baik . Globalisasi merupakan suatu proses yang terkait dengan globalution, yaitu paduan dari kata globalization dan evolution. Dalam arti, globalisasi adalah hasil perubahan atau evolusi dari hubungan masyarakat yang membawa kesadaran baru tentang hubungan/
interaksi antar sesama manusia. 5 Melihat realita-realita tersebut, seharusnya globalisasi menggugah dunia pendidikan untuk memperbaiki moral dan karakter bangsa, bukan malah menghancurkan atau bahkan menjerumuskan kedalam kenistaan.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative , yaitu penelitian terhadap data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka. Data sekunder dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer yakni perundang-undangan yang berkaitan dengan Sistem Pendidikan Nasional, yaitu UU No. 20 Tahun 2003 serta bahan hukum sekunder berupa literatur dan pendapat para pakar yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Data sekunder yang terkumpul dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis yang didasarkan pada nilai, kualitas dan keadaan data yang diperoleh. Dengan kata lain, pencarian kebenaran dalam penelitian ini didasarkan dan diukur dengan kualitas, nilai dan keadaan data yang bersangkutan.
Berbicara masalah pendidikan, sistem pendidikan nasional memiliki peran untuk memperbaiki moral dari calon generasi muda bangsanya yang memang perlu mendapatkan perhatian khusus. Apalagi jika dikaitkan dengan masalah moral dan etika. Sebagaimana tertuang di dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, terutama penjelasan Pasal 37 ayat (1) bahwa pendidikan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi
5 Nurani Soyo Mukti, 2010, Pendidikan Perspektif Globalisasi, Ar-Ruzz Media, Jakarta, hlm. 42.
manusia beriman, bertakwa dan berbudi pekerti yang baik. 6 Masalah ini erat kaitannya dengan materi etika dan moral dalam dunia pendidikan.
Jika berbicara soal moralitas pelajar dalam lingkup instansi sekolah, terkadang hanya guru saja yang diberikan tanggung jawab untuk mengurusinya. Padahal terkait dengan tanggung jawab, hal ini merupakan tanggung jawab bersama bagi semua elemen yang ada di sekolah, baik guru maupun non-guru. Tentunya hal tersebut menjadi koreksi bersama bagi semua elemen masyakarat yang terjun dalam dunia pendidikan untuk turut serta dalam membangun peserta didik untuk berbudi pekerti yang luhur serta mengamalkan nilai-nilai Pancasila.
Di dalam dunia pendidikan, yang harus disadari adalah bahwa perlu adanya kajian ulang terkait dengan sistem pendidikan nasional yang sudah berjalan. Sebagaimana yang menjadi kegelisahan penulis adalah bahwa pendidikan seharusnya memberikan pelajaran terkait dengan nilai moral dan nilai-nilai lainnya yang dikaitkan dengan nilai Pancasila. Oleh karena itu, tidak ada salahnya diadakan revitalisasi nilai-nilai Pancasila dalam ruang lingkup atau sistem pendidikan nasional. Salah satunya yaitu dengan cara mengisi ruang- ruang yang masih kosong dengan nilai luhur Pancasila. Sehingga harapannya nilai-nilai tersebut akan mewarnai dunia pendidikan di Indonesia dan pelajar akan bertambah wawasannya serta
6 Muhaimin,  2012, Pengembangan  Kurikulum Pendidikan  Agama  Islam, PT  Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. x.
semakin mencintai negara Indonesia yang berbudaya dan luhur.
Pancasila  merupakan suatu topik yang sudah sering diangkat dalam kajian ilmiah maupun diskusi, mengingat Pancasila  merupakan suatu gagasan yang sangat fenomenal. Namun pada era sekarang ini, Pancasila sudah mulai redup dalam perkembangan berbangsa dan bernegara. Banyak faktor yang melatarbelakanginya. Pertama, Pancasila terlanjur tercemar karena kebijakan rezim Soeharto yang menjadikan Pancasila sebagai alat mempertahankan status-quo kekuasaannya. Kedua, liberalisasi politik dengan penghapusan ketentuan oleh Presiden B.J. Habibie tentang Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam setiap organisasi (asas tunggal). Ketiga, desentralisasi dan otonomi daerah yang sedikit banyak mendorong penguatan sentimen kedaerahan, yang jika tidak diantisipasi dapat menumbuhkan sentimen local- nationalism yang dapat tumpang tindih dengan ethno-nationalism. 7 Oleh karena itu, penulis mencoba untuk menggali lagi nilai yang ada dalam Pancasila, dengan cara mengaktualisasikan kembali nilai- nilai Pancasila dalam sistem pendidikan nasional.
Dari pernyataan tersebut, masalah besarnya adalah; pertama, bagaimana mendudukkan Pancasila kembali kepada fungsinya sebagai dasar negara yang merupakan suatu gentelemen agreement, sebagaimana dikukuhkan oleh para
7 Azyumardi  Azra,  2007,  Keragaman  Indonesia: Pancasila dan Multikulturalisme, t.p, Yogyakarta, hlm. 10.
pendiri negara. Kedua, bagaimana membumikan kembali Pancasila agar tetap relevan dan memiliki makna sebagai panduan berbangsa dan bernegara. Ketiga, bagaimana mendudukkan kembali Pancasila agar lebih utama dari yang lain sebagai warisan leluhur yang sangat tinggi.
Dalam kesempatan ini, jika dilihat dari sistem pendidikan nasional, berdasarkan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, terutama penjelasan Pasal 37 ayat (1) bahwa pendidikan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia beriman, bertakwa dan berbudi pekerti yang baik. Oleh karena itu, yang menjadi pokok permasalahannya adalah bagaimana penempatan nilai- nilai Pancasila dalam sistem pendidikan nasional dengan mengaktualisasikan kembali pengamalan Pancasila untuk kehidupan berbangsa dan bernegara ke depan.

## B.  Hasil Penelitian dan Pembahasan

## 1.  Nilai-nilai dalam Pancasila
Nilai  atau value (dalam bahasa Inggris) termasuk dalam bidang kajian filsafat. Persoalan-persoalan tentang nilai dibahas dan dipelajari oleh salah satu cabang filsafat, yaitu filsafat nilai ( Axiology, Theory of Value ). Filsafat juga sering diartikan sebagai ilmu tentang nilai-nilai. 8 Menurut Bambang Daroeso
8 Secara  etimologi,  filsafat  berasal  dari  bahasa Yunani  yaitu philein yang  artinya  cinta  dan sophos yang artinya hikmah atau kebjikasanaan atau wisdom. Cinta dalam hal ini mempunyai arti yang  seluas-luasnya  yaitu  ingin  dan  berusaha untuk  mencapai  yang  diinginkan.  Sedangkan
yang dikutip oleh Kaelan, ada tiga sifat nilai; Pertama, nilai itu suatu realitas abstrak, artinya nilai itu ada (secara riil) dalam kehidupan manusia, tetapi nilai itu juga abstrak (tidak dapat diindra), yang dapat diamati adalah hanyalah objek yang bernilai tersebut. Kedua, nilai memiliki sifat  normatif, artinya nilai memiliki sifat ideal ( das sollen ). Ketiga, nilai berfungsi sebagai daya dorong/motivator dan manusia adalah pendukung nilai, artinya manusia bertindak berdasar dan didorong oleh nilai yang diyakininya. 9 Sedangkan Pancasila (secara etimologi) berasal dari bahasa Sansekerta, yang terdiri dari dua suku kata, yaitu panca (yang berarti lima) dan sila (yang berarti dasar). Maka Pancasila berarti mempunyai lima dasar. Dalam buku Sutasoma yang dikarang oleh Empu Tantular, Pancasila ini mempunyai arti lima kesusilaan (Pancasila karma), yaitu; (1) tidak boleh melakukan kekerasan, (2) tidak boleh mencuri, (3) tidak boleh berjiwa dengki, (4) tidak boleh berbohong, (5) tidak boleh meminum minuman keras. 10
Kedudukan pokok Pancasila bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah sebagai dasar negara. Pernyataan demikian berdasarkan ketentuan dalam pembukaan UUD 1945
kebijaksanaan  lebih  lanjut  berarti  pandai, tahu  secara  mendalam  dan  seluas-luasnya, baik  secara  teoritis  sampai  dengan  keputusan untuk  bertindak.  Lihat  Kaelan, Pendidikan Kewarganegaraan ,  hlm.  87.  Lihat  juga  Paulus Wahana,  1993, Filsafat  Pancasila, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 18-19.
9 Kaelan,  2008, Pendidikan  Pancasila, Paradigma Offset, Yogyakarta, hlm. 39.
10 Darji Darmodiharjo, dkk, 1991, Santiaji Pancasila, Usaha Nasional, Surabaya, hlm. 15.
yang menyatakan bahwa: “ maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan yang Maha Esa,  Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan  Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ”.
Kata “berdasarkan” secara jelas menyatakan bahwa Pancasila merupakan dasar dari NKRI. Kedudukan Pancasila sebagai  dasar negara ini merupakan kedudukan yuridis formal, karena tertuang dalam ketentuan hukum negara, dalam hal ini UUD 1945 pada pembukaan alinea ke-IV. Secara historis, dinyatakan bahwa Pancasila yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa ( the founding fathers ) dimaksudkan untuk menjadi dasar Indonesia untuk merdeka. Selain itu, Pancasila sebagai dasar negara berarti  nilai-nilai Pancasila menjadi pedoman normatif bagi penyelenggaraan bernegara.
Ko n s e ku e n s i   d a r i   r u mu s a n tersebut adalah seluruh pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintah negara Indonesia termasuk peraturan perundang-undangan merupakan pencerminan dari nilai-nilai Pancasila. Penyelenggaraan bernegara mengacu dan memiliki tolak ukur, yaitu tidak boleh
menyimpang dari nilai-nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai  keadilan. 11
Menurut Efendi, kelima sila dalam Pancasila harus menjadi falsafah negara, karena diketahui kelima sila tersebut merupakan hasil pemikiran bangsa Indonesia yang sedalam-dalamnya, yang dipandang sebagai suatu kenyataan dan nilai kehidupan yang paling baik, paling bijaksana dan paling sesuai bagi bangsa dan negara Indonesia. 12 Adapun nilai-nilai yang terkandung disetiap sila dalam Pancasila adalah:
a.  Ketuhanan Yang Maha Esa
Ketuhanan berasal dari kata tuhan pencipta seluruh alam. Adapun Yang Maha Esa, berarti yang maha tunggal, tiada sekutu dalam zat-Nya dan perbuatan-Nya. Zat Tuhan tidak terdiri atas zat-zat yang banyak lalu menjadi satu. Sifat-Nya adalah sempurna dan perbuatan-Nya tidak ada yang dapat disamai oleh siapapun atau apapun. Tiada yang menyamai Tuhan. Jadi Ketuhanan Yang Maha Esa, pencipta alam semesta. Keyakinan adanya Tuhan Yang Maha Esa bukanlah suatu dogma atau  kepercayaan yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya melalui akal pikiran, melainkan suatu kepercayaan yang berakar pada pengetahuan yang benar dan dapat diuji atau dibuktikan melalui kaidah-kaidah logika. Atas
11 Winarnoi,  2007, Paradigma  Baru:  Pendidikan Kewarganegaraan, Bumi  Aksara,  Jakarta,  hlm.
18.
12 Effenfy,  1995, Falsafah  Negara  Pancasila, BP Walisongo bekerjasama dengan Cendekia Press, Semarang, hlm. 4. Lihat juga Burhanuddin Salam, 1996, Filsafat  Pancasilaisme, Rineka  Cipta, Jakarta, hlm. 25.
keyakinan yang demikianlah, maka negara Indonesia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan negara memberi jaminan sesuai dengan kayakinannya dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya. 13
b.  Kemanusiaan yang Adil dan Beradab Kemanusiaan berasal dari kata manusia, yaitu makhluk yang berbudaya dengan memiliki potensi pikir, rasa, karsa dan cipta. Karena potensi yang dimilikinya itu manusia tinggi martabatnya. Dengan budi nuraninya, manusia menyadari nilai-nilai dan norma-norma. Kata “kemanusian” terutama berarti hakikat dan sifat-sifat khas manusia sesuai dengan martabatnya. Kata “adil” berarti wajar, yaitu sepadan dan sesuai dengan hak dan kewajiban seseorang. Keputusan dan tindakan didasarkan pada sesuatu objektivitas, tidak pada subjektivitas. Kata “beradab” berasal dari kata adab, sinonim dengan kata sopan, berbudi. Maksudnya adalah sikap hidup, keputusan dan tindakan selalu berdasarkan pada nilai- nilai keluhuran budi, kesopanan dan kesusilaan. Adab terutama mengandung tata kesopanan, kesusilaan, atau moral. Dengan demikian, beradab berdasarkan nilai-nilai kesusilaan, bagian dari kebudayaan. 14
13 Syahrial  Syarbaini,  2012, Pendidikan  Pancasila, (Implementasi  Nilai-nilai  Karakter  bangsa  di Perguruan  Tinggi), Ghalia  Indonesia,  cet.  ke-5, Bogor, hlm. 39.
14 Ibid.
c.  Persatuan Indonesia
Persatuan berasal dari kata satu, artinya utuh tidak terpecah-pecah. Persatuan mengandung pengertian bersatunya bermacam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kesatuan. Persatuan di sini mencakup persatuan dalam arti idiologis, politik, ekonomi, sosial budaya, dan keamanan. Persatuan Indonesia ialah persatuan bangsa yang mendiami wilayah Indonesia yang bersatu karena didorong untuk mencapai kehidupan kebangsaan yang bebas, dalam wadah negara yang merdeka dan berdaulat. Persatuan Indonesia merupakan faktor yang dinamis dalam kehidupan bangsa Indonesia, bertujuan untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan  kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mewujudkan perdamaian dunia yang abadi. 15

## d.  Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam
Permusyawaratan/Perwakilan Kerakyatan berasal dari kata rakyat, yaitu sekelompok manusia yang berdiam dalam satu wilayah negara tertentu. Rakyat meliputi seluruh Indonesia itu tidak dibedakan fungsi dan profesinya. Kerakyatan adalah rakyat yang hidup dalam ikatan negara. Dengan adanya sila ini, berarti bangsa Indonesia menganut demokrasi, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Demokrasi tidak langsung (perwakilan) sangat penting dalam wilayah negara yang luas serta
penduduk yang banyak. Pelaksanaan demokrasi langsung sekalipun sulit diwujudkan dalam alam modern. Namun dalam beberapa hal tertentu dapat dilaksanakan, seperti dalam memilih kepala negara atau sistem referendum.
Ke r a k y a t a n   y a n g   d i p i m p i n oleh  hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, berarti kekuasaan yang tertinggi berada ditangan rakyat. Kerakyatan disebut juga kedaulatan rakyat. Hikmat kebijaksanaan berarti penggunaan pikiran atau rasio yang sehat dengan selalu mempertimbangkan persatuan dan kesatuan bangsa, kepentingan rakyat dan dilaksanakan dengan sadar, jujur dan bertanggungjawab serta didorong dengan itikad baik sesuai dengan hati nurani. Permusyawaratan adalah suatu tata cara khas kepribadian Indonesia untuk merumuskan dan atau memutuskan suatu hal berdasarkan kebulatan pendapat atau mufakat. Perwakilan adalah suatu sistem dalam arti tata cara (prosedur) mengusahakan turut sertanya rakyat mengambil bagian dalam kehidupan bernegara melalui lembaga perwakilan. 16

## e.  Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia
Keadilan sosial yang dimaksud tidak sama dengan pengertian sosialistis atau komunalistis, karena yang dimaksud dengan  keadilan sosial dalam sila ini bertolak dari pengertian bahwa antara pribadi dan masyarakat satu sama lain tiada dapat dipisahkan. Masyarakat
16 Ibid.
tempat hidup dan berkembang secara pribadi. Sedangkan pribadi adalah komponennya  masyarakat. Tidak boleh terjadi praktik dalam masyarakat sosialistis/komunalistis yang hanya mementingkan  masyarakat dan juga sebaliknya yang berlaku dalam negera liberal yang segala sesuatu dipandang titik beratnya dari pribadi atau individu. 17 Keadilan sosial juga mengandung arti tercapainya keseimbangan antara kehidupan pribadi dan kehidupan masyarakat. Kehidupan manusia itu meliputi kehidupan jasmani dan rohani, maka keadilan itu pun meliputi keadilan dalam memenuhi tuntutan kehidupan jasmani serta keadilan memenuhi tuntutan kehidupan rohani secara seimbang (keadilan material dan spiritual). Hakikat keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dinyatakan dalam alinea kedua pembukaan UUD 1945 yang berbunyi: ”Dan perjuangan kemerdekaan kebangsaan Indonesia telah lahirlah negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur”. 18
Kelima dasar negara dalam Pancasila yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 tersebut tetap bertahan sampai sekarang ini setelah bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945.
17 Ibid.
18 Untuk  penjabarannya  secara  rinci  dapat  dilihat dalam pasal-pasal UUD 1945.

## 2.  Sistem Pendidikan Nasional
Istilah sistem diambil dari bahasa Yunani, yaitu “ systema ” yang berarti sehimpunan bagian atau komponen yang saling berhubungan secara teratur dan merupakan suatu keseluruhan. Menurut Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, setiap sistem harus mempunyai ciri-ciri; a) tujuan, b) fungsi- fungsi, c) komponen-komponen, d) interaksi atau saling berhubungan, e) penggabungan yang menimbulkan jalinan perpaduan, f) proses transformasi, g) umpan balik untuk koreksi, dan h) daerah batasan dan lingkungan. 19
Sementara pendidikan merupakan usaha untuk mencapai suatu tujuan pendidikan. Suatu usaha pendidikan menyangkut tiga unsur pokok, yaitu unsur masukan, unsur proses usaha itu sendiri dan unsur hasil usaha. Masukan usaha pendidikan ialah peserta didik dengan berbagai ciri-ciri yang ada pada diri peserta didik itu sendiri. Dalam proses pendidikan terkait berbagai hal, seperti pendidik, kurikulum, gedung sekolah, buku, metode mengajar, dan lain-lain. Sedangkan hasil pendidikan dapat meliputi hasil belajar setelah selesainya suatu proses belajar mengajar tertentu. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menjelaskan bahwa pendidikan merupakan suatu sistem yang mempunyai unsur-unsur tujuan/ sasaran pendidikan, peserta didik, pengelola pendidikan, struktur/jenjang, kurikulum dan peralatan/fasilitas. 20
19 Fuad  Ihsan,  2008, Dasar-dasar  Kependidikan, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 107-108.
20 Ibid, hlm. 110.
Berkaitan dengan sistem pendidikan nasional, dalam UU Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Bab I Pasal 2 berbunyi: “Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang berakar dari pada kebudayaan bangsa Indonesia dan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.” 21
Dasar ini dapat dilihat dari pembukaan UUD 1945 alinea 4 batang tubuh UUD 1945 Bab XIII Pasal 31.
Berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya,  masyarakat,  bangsa dan negara. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai  agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. 22 S a l a h   s a t u   a s a s   d a l a m pendidikan nasional adalah adanya
21 UU No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
22 UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
asas  kepastian hukum. Dengan adanya asas ini, pendidikan nasional diharapkan memungkinkan setiap rakyat Indonesia mempertahankan hidupnya, mengembangkan dirinya, dan secara bersama-sama membangun masyarakatnya. 23 Hal ini sejalan dengan tujuan dan fungsi pendidikan nasional, bahwa tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, sesuai dengan amanat pembukaan UUD 1945, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Tetapi sangat disayangkan faktanya, usaha tersebut belum maksimal, hanya dititikberatkan pada sektor pembangunan fisik semata. 24
N a m u n   d e m i k i a n ,   d a l a m perkembangan dekade terakhir ini p e me r i nt a h   me ny a d ar i   ar t i ny a pentingnya pendidikan, yaitu agar berkembangnya potensi peserta didik supaya menjadi manusia yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia,  berilmu,  kreatif,  mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 25 Sehingga pemerintah berusaha memberikan perhatian lebih pada pembangunan di sektor pendidikan tersebut.
23 Fuad Ihsan, Dasar-dasar Kependidikan, hlm. 124- 126.
24 Emmanuel  Sujatmoko,  2010,  “Hak  Warga Negara  Dalam  Memperoleh  Pendidikan”, Jurnal Konstitusi, Vol. 7, No. 1 Februari, hlm. 183.
25 Rahayu Pratiwi Kusuma, “Makalah Sistem Pendidikan Nasional”, http:// rahayukusumapratiwi.blogspot.com/2013/01/ makalah-sistem-pendidikan-nasional.html, (diakses pada 28 Agustus 2017).
Dalam usaha untuk menyediakan kesempatan belajar yang seluas- luasnya bagi setiap warga negara serta mendorong terwujudnya masyarakat berpendidikan melalui proses belajar yang berlangsung seumur hidup, maka semua komponen atau satuan pendidikan harus tersedia dan terbuka bagi semua warganegara yang memerlukan dan siap memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya. Begitu juga, semua satuan pendidikan harus bekerja secara seimbang dan berinteraksi satu sama lain dalam suatu kesatuan sistem yang merupakan suatu kebetulan. Misalnya, di negara Indonesia, pendidikan dalam keluarga belum memainkan peranan yang penting. Padahal, landasan yang ditanamkan dalam keluarga sangat besar pengaruhnya bagi proses pendidikan anak selanjutnya. Oleh karena itu, partisipasi keluarga dalam proses pendidikan perlu ditingkatkan.

## 3.  Pancasila dalam Sistem Pendidikan Nasional
Jika mempertanyakan Pancasila dalam sistem pendidikan, berarti mempertanyakan keberadaan Pancasila dalam  pembelajaran. Dapat diketahui bahwa Pancasila seringkali luput dari pembelajaran di sekolah-sekolah. Walaupun ada, pembahasan mengenai Pancasila sangat sedikit ditemukan, sekurang-kurangnya ditemukan pada mata pelajaran kewarganegaan. Padahal kalau dilihat, banyak sekali kesempatan dan moment untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila pada mata pelajaran selain kewarganegaraan.
Hal ini menjadi keprihatinan bersama, mengingat Pancasila merupakan dasar falsafah bangsa yang harus diamalkan dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah mapun di masyarakat.
Pada dasarnya, pendidikan Pancasila tidak cukup hanya dipelajari secara tekstual saja, namun harus dipelajari secara behavioral. Hal ini dilakukan untuk kepentingan afektif seluruh warga  masyarakat. Tujuannya untuk menjadikan masyarakat menjadi manusia yang memiliki perilaku, wawasan, sikap dan tindakan yang sesuai dengan falsafah hidup Pancasila. Oleh karena itu, pendidikan Pancasila akan menjadi tuntutan penyelenggaraannya lebih besar di luar sekolah. 26 Sehingga dengan mempelajari Pancasila diharapkan pelajar mampu memahami secara kognitif, kemudian mempraktekkan di dalam sekolah maupun di masyarakat umum.
Pancasila dalam sistem pendidikan nasional adalah sebagai pedoman untuk mencapai tujuan pendidikan secara nasional. Maka hal ini berarti bahwa Pancasila sebagai pedoman pendidikan memiliki bagian-bagian penting dan penunjang yang dapat mendukung operasinya secara baik. Bagian-bagian ini disebut dengan sistem. Untuk mencapai tujuan pendidikan harus memiliki sistem yang saling berkaitan. Sistem adalah suatu kesatuan sejumlah elemen (objek, manusia, kegiatan, informasi dan sebagainya) yang terkait dalam proses atau struktur dan dianggap berfungsi
26 Tim Peneliti DIY, 2010, Pancasila, Pendidikan dan Kehidupan Bangsa, Liberty, Yogyakarta, hlm. 90.
sebagai satu kesatuan organisasi dalam mencapai satu tujuan. Jika pemahaman sistem tersebut dipergunakan dalam pendidikan secara nasional, itu artinya pendidikan akan saling berhubungan, sebagai kesatuan yang bulat untuk mencapai tujuan bernegara. 27 Tujuan pendidikan memegang peranan penting dalam sistem pendidikan, sebab tujuan akan memberikan arah bagi segala kegiatan pendidikan. Dalam dunia pendidikan. Sistem ditetapkan terlebih dahulu sebelum menetapkan komponen lainnya. Tujuan pendidikan suatu negara tidak bisa dipisahkan dan merupakan penjabaran dari tujuan negara atau filsafat negara. Maka Pancasila tidak bisa dilepaskan dalam sistem pendidikan di Indonesia. Hal ini disebabkan karena pendidikan merupakan alat untuk mencapai tujuan negara, yakni membentuk manusia seutuhnya berdasarkan UUD 1945 yang bersumber dari Pancasila sebagai filsafat hidup bangsa Indonesia. 28
Di Indonesia, pendidikan nasional dapat diartikan sebagai pendidikan yang diselenggarakan bagi bangsa Indonesia. Oleh karena itu, pendidikan di Indonesia harus didasarkan pada Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Pendidikan nasional pun harus mengacu dan berakar pada budaya bangsa yang berdasarkan Pancasila sebagai falsafah dan UUD 1945 sebagai konsititusi. Pendidikan nasional yang berlandaskan Pancasila bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia 27 Hamid  Syarif,  1993, Pengembangan  Kurikulum, Garoeda Buana Indah, Pasuruan, hlm. 96.
28 Tabrani  Rusyan,  2015, Strategi  Penerapan Kurikulum di Sekolah, Bina Mulia, Jakarta, hlm. 5.
Indonesia, yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian, disiplin, kerja keras, tangguh, bertanggung jawab, mandiri, cerdas dan terampil, serta sehat jasmani dan rohani.
Sistem pendidikan nasional harus bersumber dari Pancasila dan UUD 1945.  Sebagaimana dirumuskan juga oleh  pemerintah sebagai pedoman bagi pengembangan tujuan-tujuan pendidikan yang lebih khusus. Dalam Tap MPR Nomor II/MPR/1988 tentang GBHN tercantum: 29
Pendidikan nasional berdasarkan Panca sila   be r tujuan   untuk meningkatkan kualitas menusia Indonesia, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berbudi pekerti yang luhur, berkepribadian, b e rdi siplin ,   b ek e r j a   k e ra s , bertanggung jawab, mandiri, cerdas, dan terampil serta sehat jasmani dan rohani.
Pendidikan nasional memiliki ruang lingkup yang sangat luas dan beragam. Hal tersebut diaplikasikan melalui dunia pendidikan dan lingkungan akademis seperti sekolah dasar, sekolah menengah, dan perguruan tinggi. Masing-masing jenjang pendidikan memiliki kurikulum yang disesuaikan dengan tingkat kognitif,  afektif, maupun psikomotor peserta didik. Semua aplikasi dalam pendidikan tersebut dijelaskan dalam UU No. 20 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa pendidikan bertujuan untuk mengembangkan kemampuan dan
29 S.  Nasution,  1994, Asas-asas  Kurikulum, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 37.
membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu,  cakap,  kreatif,  mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
Dalam UU No. 2 Tahun 1989 Pasal 4 tentang Sistem Pendidikan Nasional juga berbunyi demikian: 30
“Pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan yang Maha Esa dan yang berbudi luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan rohani dan jasmani, berkepribadian yang mantap dan mandiri serta tanggungjawab kemasyarakatan dan kebangsaan.”
Sesuai dengan Garis Besar Haluan Negara (GBHN), dasar pendidikan nasional adalah falsafah negara Pancasila dan UUD 1945. Pada Pasal 3 menyatakan bahwa:
a.  Tujuan pendidikan nasional adalah membentuk manusia p e m b a n g u n a n   y a n g   b e r- Pancasila dan membentuk manusia yang sahat jasmani d an rohaninya, memi li k i pengetahuan dan keterampilan, dapat mengembangkan kreatifitas dan tanggungjawab, dapat menyuburkan sikap demokrasi
30 Ibid.
dan penuh tenggang rasa dapat mengembangkan kecerdasan yang tinggi dan disertai budi pekerti yang luhur, mencintai bangsanya, dan sesama manusia sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam UUD 1945. b.  Seluruh program pendidikan terutama pendidikan umum bidang studi ilmu pengetahuan s o s i a l ,   h a r u s   b e r i s i k a n pendidikan moral pencasila dan unsur-unsur yang cukup untuk meneruskan jiwa nilai-nilai 1945 kepada generasi muda.
Usaha pembentukan kehidupan bangsa yang berpotensi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,  berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap,  kreatif,  mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab tersebut diwujudkan melalui pendidikan yang berdasarkan pada landasan Pancasila. Pancasila dalam pendidikan nasional secara khusus dibangun pada salah satu mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn).
Dalam sejarahnya, sejak proklamasi kemerdekaan, tujuan pendidikan telah megalami beberapa kali perubahan, mengikuti perubahan situasi politik yang terjadi pada masa-masa tersebut, misalnya pada masa permulaan kemerdekaan, tujuan pendidikan terutama berorientasi pada us aha “menanamkan jiwa patriotisme”. 31 Alasannya adalah karena pada masa itu negara ingin menghasilkan
31 Hal ini berdasarkan kepada Surat Keputusan (SK) Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan No. 104/Bhg. 0, tanggal 1 Maret 1946.
patriot bangsa yang rela berkorban untuk negara dan bangsa. Dengan semangat tersebut diharapkan kemerdekaan bisa dipertahankan dan dengan semangat itu pula kemerdekaan akan diisi.
Pada masa pemerintahan ketika itu, mata pelajaran ini dikenal dengan istilah Kewarganegaraan (1957) membahas cara memperoleh dan kehilangan kewarganegaraan dan Civics (1961) lebih banyak membahas sejarah kebangkitan nasional, UUD 1945, pidato-pidato politik kenegaraan, terutama untuk nation and character building bangsa Indonesia. Pada tahun 1965, pada saat berada di bawah gelora Manipol/ Usdek, rumusan pendidikan nasional disesuaikan dengan situasi politik pada masa itu. Melalui Keputusan Presiden Republik  Indonesia No. 145 Tahun 1965 tujuan pendidikan nasional dirumuskan sebagai berikut: “Tujuan Pendidikan Nasional kita baik yang dise1enggarakan oleh pihak Pemerintah maupun S w a s t a ,   d a r i   P e n d i d i k a n Prasekolah sampai Pendidikan Tinggi, supaya melahirkan warga negara Sosialis Indonesia yang susila, yang bertanggung jawab atas terse1enggaranya masyarakat Sosialis Indonesia, adi1 dan makmur baik spirituil dan materiil dan yang berjiwa Pancasila, yaitu: (a)  Ketuhanan yang Maha Esa, (b) Prikemanusiaan yang adil dan beradab, (c) Kebangsaan, (d) Kerakyatan, (e) Keadilan Sosial seperti dijelaskan dalam Manipol/ Usdek”. 32
32 Keputusan Presiden (Kepres) Republik  Indonesia No. 145 Tahun 1965.
Lain halnya di era Orde Baru, pada tahun 1973, MPR hasil pemilihan umum menge1uarkan ketetapan No. IV/MPH/1973 yang dikenal dengan nama Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Dalam ketetapan tersebut dirumuskan pula tujuan nasional pendidikan yang baru berbunyi sebagai berikut :
“Pendidikan p ada hakikatnya ada1ah u s aha s adar untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan di dalam dan di luar sekolah dan berlangsung seumur hidup. 0leh karenanya, agar pendidikan dapat dimiliki o1eh se1uruh rakyat sesuai dengan kemampuan masing- masing individu, maka pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah. Pembangunan di bidang pendidikan didasarkan atas Falsafah Negara Pancasila dan diarahkan untuk membentuk manusia-manusia pembangunan yang ber-Pancasila dan untuk membentuk Manusia Indonesia yang sehat jasmani d a n   r o h a n i n y a ,   m e m i 1 i k i pengetahuan dan keterampilan, dapat mengembangkan kreativitas dan tang gung jawab, dapat menyuburkan sikap demokrasi dan penuh tenggang rasa, dapat mengembangkan kecerdasan yang tinggi dan disertai budi pekerti yang luhur, men-cintai bangsanya dan mencintai sesama manusia sesuai dengan ketentuan yang temaktub dalam dalam Undang-Undang Dasar 1945.” 33
33 Ketetapan  MPR  (TAP  MPR) No.  IV/MPH  Tahun 1973.
Secara formal GBHN tahun 1973 hingga terakhir GBHN 1998, Pendidikan Pancasila dalam nama-nama mata pelajaran selalu silih berganti seperti Pendidikan Moral Pancasila, Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa, Pendidikan Pendahuluan Bela Negara, Pendidikan Kewarganegaraan, dan Pendidikan P4 dengan tujuan pembentukan warga negara yang baik.
Dalam era reformasi, UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dimasukkan sebagai program pendidikan untuk membina peserta didik agar memiliki rasa kebangsaan dan cinta terhadap tanah air. Secara programatik Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) ditujukan pada garapan akhir dalam usaha pembentukan warga negara yang baik ( good citizen atau citizenship ) sesuai dengan jiwa dan nilai Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah NKRI.
Dalam hal mengaktualisasikan kembali nilai-nilai Pancasila, pendidikan nasional Indonesia hendaknya harus diberi motivasi kembali atas dasar ideologis Pancasila, baik secara ideologi negara maupun kepribadian bangsa. Dengan menempatkan Pancasila sebagai landasan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional, berarti bangsa Indonesia telah mencanangkan pendidikan nasional yang karakteristik, berbeda dengan negara lain, yakni dengan memberikan label sebagai kepribadian bangsa, yakni Pancasila. Meskipun demikian pendidikan nasional yang bernuansa Pancasila mestinya tidak
hanya terdapat dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn).
Seluruh mata pelajaran yang ada dalam setiap jenjang pendidikan seharusnya memuat nilai-nilai yang menghadapkan peserta didik terhadap pengamalan Pancasila. Hal tersebut dilakukan dengan memasukkan kriteria sikap yang harus diwujudkan siswa dalam setiap pembelajaran. Perencanaan pembelajaran dikemas dengan kolaborasi antara kegiatan pembelajaran dengan sikap-sikap luhur Pancasila. Setiap pengajar berkewajiban mengontrol pelaksanaan dan pencapaian sikap individu belajar sebagai generasi bangsa yang berlandaskan Pancasila.
Namun, di sisi lain, jika diambil suatu pengibaratan sebuah hidangan, wadah adalah benda penting yang digunakan untuk menyajikan hidangan tersebut. Demikian halnya dengan pendidikan nasional, selain ragam mata pelajaran umum yang dijadikan sebagai tongkat penyambung Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) tetap memiliki kunci yang sangat besar dalam mencapai tujuan pendidikan nasional. Oleh karena itu, Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) tidak bisa ditawar dengan menggadaikan nilai-nilai Pancasila, tetapi justru harus memvitalisasi posisi Pancasila dalam kerangka pendidikan nasional.
Konsep ini menunjukkan bahwa untuk mengimplementasikan nilai- nilai Pancasila, maka pendidikan tetap dilaksanakan dengan tidak m e m a r j i n a l k a n   P e n d i d i k a n Kewarganegaraan (PKn) sehingga
nilai-nilai Pancasila tertanam disetiap mata pelajaran. Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dan Negara RI, serta sebagai ideologi terbuka harus digunakan sebagai wahana dan instrumen untuk menyeleksi nilai- nilai kehidupan tawaran globalisasi. Hal tersebut menjadi sumber filterisasi sehingga yang diterima bangsa adalah tawaran yang selaras dengan nilai- nilai kehidupan bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
Pancasila sebagai ingredient pembangunan watak dan peradaban Indonesia yang bermartabat dalam konteks pluralitas Indonesia. Maka, dengan tegaknya Pancasila dalam pendidikan nasional akan membuka rahim generasi bangsa yang kuat sebagai upaya pembentukan warga negara yang baik dan cerdas menuju masyarakat madani yang demokratis.

## C. Kesimpulan
Dari keterangan dan fakta-fakta yang telah disampaikan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa ada banyak hal yang dapat digali untuk menerapkan kembali  nilai-nilai Pancasila dalam sistem  pendidikan nasional. Untuk membentuk  kepribadian bangsa yang bermartabat, maka diperlukan untuk mengaktualisasikan kembali nilai-nilai luhur yang ada dalam Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara berarti nilai-nilai Pancasila menjadi pedoman normatif bagi penyelenggaraan bernegara. Berdasarkan sila-sila yang ada dalam Pancasila, maka penyelenggaraan bernegara harus mengacu dan memiliki tolak ukur, yaitu
tidak boleh menyimpang dari nilai-nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan.
Sementara itu, sistem pendidikan nasional merupakan keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Berdasarkan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Oleh karena itu, pendidikan nasional harus berdasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada  nilai-nilai  agama,  kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Sehingga penempatan nilai-nilai Pancasila dalam sistem  pendidikan nasional dengan mengaktualisasikan kembali pengamalan Pancasila untuk kehidupan berbangsa dan bernegara dapat terwujud.
Pancasila dalam sistem pendidikan nasional adalah sebagai pedoman untuk mencapai tujuan pendidikan secara nasional. Maka hal ini berarti bahwa Pancasila sebagai pedoman pendidikan memiliki bagian-bagian penting dan penunjang yang dapat mendukung operasinya secara baik. Bagian-bagian
ini disebut dengan sistem. Sistem pendidikan nasional harus bersumber dari Pancasila dan UUD 1945. Dalam hal mengaktualisasikan kembali nilai-nilai Pancasila, pendidikan nasional Indonesia hendaknya harus diberi motivasi kembali atas dasar ideologis Pancasila, baik secara ideologi negara maupun kepribadian bangsa.
Dengan menempatkan kembali Pancasila sebagai landasan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional, berarti bangsa Indonesia telah mencanangkan pendidikan nasional yang karakteristik, berbeda dengan negara lain, yakni dengan memberikan label sebagai kepribadian bangsa, yakni Pancasila. Meskipun demikian pendidikan nasional yang bernuansa Pancasila mestinya tidak hanya terdapat dalam satu mata pelajaran saja, tetapi disetiap mata pelajaran harus diselipkan nilai-nilai Pancasila agar tumbuh sifat Pancasilais sesuai dengan jiwa dan nilai Pancasila.

## Daftar Pustaka
Buku Azra, Azyumardi, 2007, Keragaman I n d o n e s i a :   P a n c a s i l a   d a n Multikulturalisme, t.p, Yogyakarta. Darmodiharjo, Darji, dkk,, 1991, Santiaji Pancasila, Usaha Nasional, Surabaya. Effenfy, 1995, Falsafah Negara Pancasila,
BP Walisongo bekerjasama dengan Cendekia Press, Semarang.
Hariyono, 2014, Ideologi Pancasila, Roh Progresif Nasionalisme Indonesia, Intrans Publishing, Malang.
Ihsan, Fuad, 2008, Dasar-dasar Kependidikan, Rineka Cipta, Jakarta. Kaelan, 1998, Pendidikan Pancasila Yuridis  Kenegaraan, Paradigma Offset, Yogyakarta.
. . . . . . . . . . . . ,   2 0 0 2 , P e n d i d i k a n Kewarganegaraan , Paradigma Offset, Yogyakarta.
............, 2008, Pendidikan Pancasila, Paradigma Offset, Yogyakarta.
Muhaimin, 2012, Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta. Mukti, Nurani Soyo, 2010, Pendidikan Perspektif Globalisasi, Ar-Ruzz Media, Jakarta. Nasution, S., 1994, Asas-asas Kurikulum, Bumi Aksara, Jakarta. Rusyan, Tabrani, 2015, Strategi Penerapan Kurikulum di Sekolah, Bina Mulia, Jakarta.
Salam, Burhanuddin, 1994, Filsafat Pancasilaisme, Rineka Cipta, Bandung.
Salam, Burhanuddin, 1996, Filsafat Pancasilaisme, Rineka Cipta, Jakarta. Syarbaini, Syahrial, 2012, Pendidikan Pancasila, (Implementasi Nilai-nilai Karakter bangsa di Perguruan Tinggi), Ghalia Indonesia, cet. ke-5, Bogor.
Syarif, Hamid, 1993, Pengembangan Kurikulum, Garoeda Buana Indah, Pasuruan. Tim Peneliti DIY, 2010, Pancasila, Pendidikan dan Kehidupan Bangsa, Liberty, Yogyakarta.
Wahana, Paulus, 1993, Filsafat Pancasila, Kanisius, Yogyakarta.
Winarnoi, 2007, Paradigma Baru: Pendidikan Kewarganegaraan, Bumi Aksara, Jakarta.

## Jurnal Ilmiah
Emmanuel Sujatmoko, 2010, “Hak Warga Negara Dalam Memperoleh Pendidikan”, Jurnal Konstitusi, Vol. 7, No. 1 Februari
Peraturan perundang-undangan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (L emb aran Negara Republi k Indonesia Tahun 1989 Nomor 6).Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).Surat Keputusan (SK) Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan No. 104/Bhg. 0, tanggal 1 Maret 1946.
K e p u t u s a n   P r e s i d e n   ( K e p r e s ) Republik  Indonesia No. 145 Tahun 1965.
Ketetapan MPR (TAP MPR) No. IV/ MPH Tahun 1973.

## Situs Online
Rahayu Pratiwi Kusuma, “Makalah Sistem Pendidikan Nasional”, http:// rahayukusumapratiwi.blogspot. com/2013/01/makalah-sistem- pendidikan-nasional.html