e-ISSN 2549-5968
ANALISIS PENERAPAN E-FILLING SEBAGAI  UPAYA PENINGKATAN

## KEPATUHAN WAJIB  PAJAK  BADAN  DALAM PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN
WAJIB PAJAK BADAN DI  KPP PRATAMA PANDEGLANG
Oleh Mohamad Husni mohamadhusni06@gmail.com Susi Susanti Susisusantibb94@gmail.com Universitas Bina Bangsa Banten

## ABSTRACT
In   realizing   modern   tax   administration   system   that   the   government   provide   an application that can be used for charging the taxpayer, reporting notification letter (SPT) is precise, fast, and secure. The purpose of this study was to analyze the implementation of e- filing   as  an   effort   to   increase   tax   compliance   in  the   delivery   of   a   notice   (SPT)   Annual taxpayer on STO Pandeglang.This study used a qualitative approach, by conducting a case study. by analyzing and understanding the issues related to tax compliance in the submission of   their   annual   tax   return   taxpayer,   analyze,   investigate,   and   determine   conclusions. Results of research showed there are some findings that an increase in the delivery of a notice (SPT) in 2015 and increased taxpayer compliance rate in 2015. It   can   be concluded   that   the   implementation   of   e-filing   can   improve   taxpayer   compliance   in   the submission of annual returns taxpayers in KPP PRATAMA  PANDEGLANG.
Keyword :Tax Compliance, e-filling

## PENDAHULUAN
Peran   penerimaan   pajak   sebagai   sumber   utama   penerimaan   negara   Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dalam menjungjung jalannya roda pemerintahan telah mendorong   pihak   Direktorat   Jendral   Pajak   (DJP)   sebagai   lembaga   yang   ditujuk   oleh pemerintah  dalam menghimpun  penerimaan  pajak untuk melakukan  reformasi  perpajakan berupa penyempurnaan terhadap kebijakan perpajakan serta moderenisasi sistem administrasi perpajakan   agar   potensi   penerimaan   pajak   yang   tersedia   dapat   dipungut   secara   optimal dengan menjunjung asas keadilan sosial serta memberi pelayanan prima kepada wajib pajak. dalam pelaksanaan perpajakan, wajib pajak tidak memperoleh imbalan secara langsung atas pembayaran  pajak yang  dilakukanya.  Wajib  pajak  diberi   kepercayaan   untuk menghitung, membayar,   memperhitungkan,   dan   melaporkan   sendiri   besarnya   pajak   yang   terhutang, sementara   pihak   fiskus   diberi   kewajiban   untuk   melakukan   pegawasaan,   pembinanaan, terhadap wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakanya. Salah satu sektor umum dari pemerintahan   indonesia   yang   memiliki   peran   vital   khususnya   menyangkut   sumber penerimaan   negara   adalah   Direktorat   Jendral   Pajak.   Dalam   rangka   reformasi   untuk meningkatkan penerimaan negara Direktorat Jendral Pajak melakukan sebuah terobosan guna meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak yaitu dengan penerapan ICT. Melalui keputusan Direktorat  Jendral  Pajak  No.kep-88/2004  secara resmi  diluncurkan  produk E-Filling atau elektronik   filling   system.   E-Filling yaitu   sistem   penyampaian   surat   pemberitahuan   (SPT) secara elektronik y ang dilakuakan secara online dan real time melalui perusahaan penyedia jasa aplikasi yang ditujuk langsung oleh Direktorat Jendral Pajak. Pajak merupakan aspek yang   penting   dalam   proses   pembangunan   suatu   negara   khususnya   Indonesia,   karena
54 | A k u n t a n s i
e-ISSN 2549-5968
pembangunan bertujuan untuk mewujudkan serta meningkatkan kesejahtraan suatu negara. Peran pajak dalam hal ini adalah sebagai sumber pembiayaan dalam pembangunan di suatu negara,   jadi   dapat   disimpulkan   tanpa   penerimaan   pajak   yang   optimal   maka   proses pembangunan   tidak   akan   berjalan   dengan   baik.   Konsekuensi   dari   kondisi   tersebut mengharuskan   semua   pihak   terlibat   dalam   penyelenggaraan   negara   termasuk   masyarakat sebagai   wajib   pajak.   Keterlibatan   tersebut   merupakan   kunci   penting   bagi   negara   dalam memacu roda pembangunan yang sedang dan akan berjalan. Kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetor kembali surat pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam perhitungan, dan pembayaran pajak terhutang,   dan   kepatuhan   pembayaran   tunggakan.   Kepatuhan   menjadi   penting   karena ketidakpatuhan  secara bersamaan akan menimbulkan upaya penghindaran pajak, seperti tax avoidance, yang   akan  menimbulkan   berkurangnya  penyetoran   dana  pajak  ke  kas negara. Kantor   Pelayanan   Pajak   Pratama   Pandeglang   baru   memfasilitasi   adanya e-filling untuk penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan.
Jumlah Wajib Pajak Terdaftar, Realisasi SPT Tahunan, Rasio Kepatuhan Wajib Pajak Badan di  Kantor Pelayanan Pajak  Pratama Pandeglang Uraian 2014 2015 2016 Wajib Pajak Badan Yang Terdaftar wajib SPT 4.490 4.122 4.729 Realisasi Penyampaian SPT dengan e-filling 880 3.493 2.184 Rasio Kepatuhan Wajib Pajak Badan 2% 85% 46%

## Sumber : Divisi Pengolahan Data dan Informasi KPP Pratama Pandeglang
Berdasarkan tabel diatas menunjukan bahwa untuk jumlah wajib pajak badan  yang terdaftar, wajib  SPT   di tahun 2014 berjumlah 4.490 tahun 2015 berjumlah 4.122 kemudian di tahun 2016 berjumlah 4.729. sedangkan realisasi dari penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan di tahun 2014 sebesar 880 dan tahun 2015 berjumlah  3.493 kemudian di tahun 2016 berjumlah 2.184. untuk rasio kepatuhan wajib pajak badan di tahun 2014 hanya 2% kemudian di tahun 2015 mengalami peningkatan menjadi 85% dan tahun 2016 sebesar 46% penurunana ini mempengaruhi tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dalam penyampaian/ pelaporan SPT Tahunan di KPP Pratama Pandeglang.

## KAJIAN TEORITIK Kepatuhan Wajib Pajak
Menurut Mardiasmo (2011 : P.1) Pajak adalah iuran kepada kas  negara berdasarkan undang-undang   (yang   dipaksakan)   dengan   tidak   mendapat   jasa   timbal   balik   atau (kontraprestasi)   yang   langsung   dapat   ditunjuk   dan   yang   gunanya   untuk   membayar pengeluaran umum. Menurut P.J.A Andriani dalam bukunya waluyo, (2014):2) Pajak adalah iuran   kepada   negara   (yang   dapat   dipaksakan)   yang   terhutang   oleh   yang   wajib membayarkannya   menurut   peraturan-peraturan   umum   (   undang-undang)   dengan   tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai   pengeluaran-pengeluaran   umum   berhubungan   dengan   tugas   negara   yang menyelenggarakan pemerintahan.  Dari kedua definisi diatas terdapat persamaan pandangan atau prinsip mengenai pajak. Perbedaaanya  mengenai kedua bahasa atau kalimatnya  saja. Kedua   pendapat   tersebut   mempunyai   unsur-unsur   sebagai   berikut:   a).   Pajak   dipungut
55 | A k u n t a n s i
e-ISSN 2549-5968
berdasarkan undang-undang. b). Tidak ada timbal balik (kontraprestasi) secara langsung. c). Dapat dipaksakan. d). Hasilnya untuk membiayai pembangunan
Jadi   dapat   disimpulkan   bahwa   pajak   adalah   iuran   rakyat   kepada   negara(   yang dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan per undang-undangan   dan   tidak   mendapat   prestasi   prestasi   kembali   yang   langsung   dapat ditunjuk.   Kepatuhan   wajib   pajak   adalah   kemamuan   dan   kesadaran   wajib   pajak   untuk memenuhi   segala   kewajiban   perpajakanya.   Pemerintah   tentu   mengharapkan   agar moderenisasi   yang   berjalan   ini   mampu   meningkatkan   kepatuhan   wajib   pajak.   Adanya peningkatan   kepatuhan   wajib   pajak   maka   penerimaan   negara   dari   sektor   pajak   dapat meningkat   pula (   jurnal   Ita   Salsalina   Lingga,   2009,   Pengaruh   Modenisasi   Sistem Administrasi   Perpajakan   Terhadap   Kepatuhan   Wajib   Pajak   Badan   Pada   KPP   Pratama Bandung.(Universitas   Kristen   Maranatha:Vol.1   No.2   November   2009   ). Kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, tunduk dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Kepatuhan   memenuhi   kewajiban  perpajakan  secara  sukarela  merupakan   tulang  punggung sistem self assesment, dimana wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya sendiri.
Menurut Ita Salsalina Lingga dalam jurnalnya kepatuhan wajib pajak      adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakanya dan melaksanakan hak perpajakanya, ada dua macam kepatuhan wajib pajak.
1. Kepatuhan formal : adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakaanya secara formal sesuai dengan undang-undang perpajakaan.
2. Kepatuhan   material   :   yaitu   sesuai   dengan   undang-undang   perpajakan.   Kepatuhan material dapat meliputi kepatuhan formal : wajib pajak yang memenuhi kepatuhan material   adalah  wajib  pajak  yang   mengisi  dengan  jujur, lengkap,   dan benar  surat pemberitahuan (SPT) sesuai ketentuan penyampaiannya ke kantor pelayanan pajak sebelum batas waktu terakhir.
Dari kedua definisi Kepatuhan Wajib Pajak   tersebut terdapat persamaan mengenai kedua   bahasa   dan   kalimatnya   saja.   Perbedaanya   menurut   Sri   Rahayu   dalam   jurnalnya menyebutkan   kepatuhan   wajib   pajak   adalah   kemauan   atau   kesadaran   wajib   pajak   untuk memenuhi kewajiban perpajaknya. Sedangakan menurut Ita Salsalin Lingga dalam jurnalnya menyebutkan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak adalah wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakanya dan melaksanakan hak perpajaknya. Jadi perbedaan kedua definisi di atas hanya terletak pada kedua bahasa dan kalimatnya  saja. jadi dapat disimpulkan kepatuhan wajib pajak adalah kemauan dan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakanya dan melaksanakan hak perpajakan.

## Wajib Pajak
Definisi wajib pajak menurut undang-undang Nomor. 28 Tahun 2007 pasal 1 ayat 2 adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan   perpajakan.   Wajib   pajak   dibedakan   menjadi   dua   yaitu   wajib   pajak dalam negeri dan wajib pajak luar negeri.

## Kewajiban dan Hak Wajib Pajak
Kewajiban   wajib   pajak   menurut   Mardiasmo   :   1).   Mendaftarkan   diri   untuk mendapatkan   NPWP.   2).   Melaporkan   usahanya   untuk   dilakukan   sebagai   PKP.   3). Menghitung   dan   membayar   pajak   dengan   benar.   4).   Mengisi   dengan   benar   SPT   dan
56 | A k u n t a n s i
e-ISSN 2549-5968
memaasukan   ke   kantor   pelayanan   pajak   dalam   batas   waktu   yang   telah   ditentukan.   6). Menyelenggarakan pembukuan/pencatatan. 7). Jika diperiksa wajib : a). Memperlihatkan dan meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan   dengan   penghasilan   yang   diperoleh,   kegiatan   usaha,   pekerjaan   bebas   wajib pajak atau objek terhutang pajak. b). Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan   yang   dipandang   perlu   dan   memberi   bantuan   guna   kelancaraan   pemeriksaan.   8). Apabila   dalam   waktu   mengungkapkan   pembukuan,   pencatatan,   atau   dokumen   serta keterangan  yang  diminta  , wajib pajak terkait  oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka   kewajiban   untuk   merahasiakan   itu   ditindakan   oleh   pemerintah   unttuk   keperluan pemeriksaan.

## Hak-hak Wajib Pajak
Adapun Hak Wajib Pajak adalah : 1). Mengajukan surat keberatan dan surat banding. 2).   Menerima   tanda   bukti   pemasukan   SPT.   3).   Melakukan   pembetulan   SPT   yang   telah dimasukan.   4).   Mengajukan   permohonan   penundaan   penyampaian   SPT.   5).   Mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran pembayaran pajak. 6). Mengajukan permohonan perhituangan pajak yang dikenakan dalm suarat ketetapan pajak. 7). Meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak. 8). Mengajukan permohonan penghapusan dan penggurangan sanksi serta pembetulan surat ketetapan pajak yang salah. 9). Memberi kuasa kepada orang untuk melaksanakaan kewajiban pajaknya. 10). Meminta bukti pemotongan atau pemungutan pajak. 11). Mengajukan keberatan atau banding
Penerapaan e-filling e-filling adalah   cara   penyampaian   SPT   atau   pemberitahuan   perpanjangan   SPT Tahunan   yang   dilakukan   secara online dan real-time melalui website e-filing pajak DJP Online atau aplikasi yang  disediakan ASP ( Application  Service Provider / Penyedia Jasa Aplikasi) pajak. e-filling menurut  peraturan Direktorat  Jendral Pajak Nomor  47/PJ/2008 pasal   1   ayat   7   adalah   suatu   cara   penyampaian   SPT   dan   penyampaian   pemberitahuan perpanjangan   SPT   tahunan   secara   elektronik   yang   dilakukan  secara online dan real time melalui jasa aplikasi. Surat Pemberitahuan (SPT) menurut peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor 47/PJ/2008 pasal 1 ayat 1 adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan   penghitungan   dan/atau   pembayaran   pajak,   objek   pajak  dan/atau   bukan   objek pajak,   dan/atau   harta   dan   kewajiban   sesuai   dengan   ketentuan   sesuai   dengan   peraturan perundang-undangan   perpajakan.  Sebelum   adanya   sistem   administrasi   perpajakn   modern penyampaian  SPT  dilakukan  secara   langsung ke  Kantor  Pelayanan  Pajak,  namun   setelah adanya   sistem e-filling maka   penyampaian   SPT  dapat   dilakukan   dari   manapun   serta kapanpun.   System   ini   akan   mempermudah   para   wajib   pajak   dalam   penyampaian   SPT, terlebih bagi para wajib pajak yang sedikit memiliki waktu luang.  Adanya perkembangan teknologi informasi yang semakin canggih yang dalam hal ini ditandai dengan era digital menjadikan peluang sekaligus tantangan bagi DJP untuk senantiasa menyesuaikan diri. Guna Peningkatan Pelayanan kepada Wajib Pajak dalam hal penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT),   DJP   mengembangkan e-SPT dan e-filling yang   berbasis   web.   Hal   tersebut memberikan   banyak   manfaat   bagi   Wajib   Pajak   di   antaranya   pelayanan   yang   lebih   baik, terpadu, dan personal, melalui konsep One Stop Service yang melayani seluruh jenis pajak, sumber daya manusia yang lebih profesional karena telah terdapat fit and proper test dan competency   mapping ,   pemeriksaan   yang   lebih   terbuka   dan   profesional   dengan   konsep spesialisasi, adanya  tenaga Account Representative (AR) yang  bertugas membantu segala
57 | A k u n t a n s i
e-ISSN 2549-5968
permasalahan wajib pajak, dan Pemanfaatan IT secara maksimal salah satunya melalui e- Filing (Abdurrohman et al., 2010). e-filling merupakan program modernisasi yang dirancang untuk memanfaatkan IT secara maksimal. Menurut PER-01/PJ/2014, e-Filling adalah suatu cara penyampaian SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara online dan real time melalui internet pada website Direktorat   Jenderal   Pajak   (www.pajak.go.id)   atau   Penyedia   Jasa   Aplikasi   atau Applicatiom Service Provider (ASP) Berikut adalah ketentuan Pelaporan SPT e-filling :
1) Penyampaian   surat   pemberitahuan   secara   elektronik   dapat   dilakukan   24   (dua   puluh empat) jam sehari 7 (tujuh) hari seminggu  dengan standar Waktu Indonesia Bagian Barat.
2) Surat   pemberitahuan   yang   disampaikan   secara   elektronik   pada   akhir   batas   waktu penyampaian Surat Pemberitahuan yang jatuh pada hari libur, dianggap disampaikan tepat waktu.
3) Wajib   Pajak   mecetak   dan   menadatangani   induk   Surat   Pemberitahuan   yang   telah diterima oleh Direktorat Jendral Pajak.
4) Wajib   Pajak   menyampaikan   dokumen   lainya   yang   wajib   dilampirkan   ke   Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar secara langsung atau melalui pos secara tercatat, paling lama:
a) 14 (empat belas) hari sejak batas terakhir Pelaporan Surat Pemberitahuan dalam hal Surat Pemberitahuan disampaikan sebelum batas akhir penyampaian
b) 14   (empat   belas)   hari   sejak   tanggal   Penyampian   Surat   Pemberitahuan   secara elektronik dalam hal Surat Pemberitahuan disampaikan setelah lewat batas akhir penyampaian. Meskipun wajib pajak sudah menyampaikan SPT nya melalui file yang sudah dikirim ke DJP sudah digitalisasi, tetapi hukum yang berlaku masih belum   memperbolehkan   “ digital   signature ”     atau   tanda   tangan   digital diperbolehkan secara hukum, yang masih diakui keabsahanya adalah tanda tangan asli.
5) Dalam   hal   Wajib   Pajak   tidak   menyampaikan   dokumen   lainya   yang dipersyaratkan,Wajib Pajak  dianggap tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan.
6) Surat   Pemberitahuan   dianggap   telah   diterima   dan   tanggal   penerimaan   Surat Pemberitahuan sesuai dengan tanggal yang  tercantum pada Bukti Penerimaan secara elektronik
7) Bukti   Penerimaan   seara   elektrronik   berisi   informasi   yang   melipuuti   Nomor   Pokok Wajib Pajak, Tanggal, Jam, Nomor Transaksi Penyampian Surat Pemberitahuan (NTPS) dan Nomor Transaksi Pengiriman ASP (NTPA) serta nama Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP). 1

## 8) Surat Pemberitahuan dianggap telah diterima dan tanggal yang tercantum

## Dasar Hukum e-filliing
Peraturan  Direktur   Jendral  Pajak  Nomor   Per  01/PJ/2014  tanggal  16  Januari   2014 Tentang   Penyampaian   Surat   Pemberitahuan   Tahunan   dan   Penyampian   Pemberitahuan Perpanjangan Surat Pemberitahuan  Tahunan  secara elektronik (e-filling ) melalaui  website Direktorat Jendral Pajak (http://www.pajak.go.id  Surat edaran Direktorat Jendral Pajak SE- 95/PJ/2011 Tentang Petunjuk teknis dan tata cara Penyampaian Surat Pemberitahuan bagi
1

## e-ISSN 2549-5968
Wajib Pajak Orang Pribadi yang menggunakan formulir 1770S atau 1770SS secara e-filling melalui website Direktorat Jendral Pajak http://www.pajak.go.id
Syarat Menggunakan e-filling
Berdasarkan Peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor per-01/PJ/2004 untuk dapat menggunakan fasilitas e-filling Wajib Pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
1. Sudah terdaftar sebagai Wajib Pajak (WP) atau sudah memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)
2. Kartu identitas diri
3. Nomor telpon yang aktif agar segera dapat menerima SMS
4. Alamat e-mail
5. Dokumen yang digunakan untuk mengisi SPT
Memiliki PC memadai dan terkoneksi ke internet Adapun syarat-syarat wajib pajak (WP) dapat menikmati layanan e-filling atau pengiriman data / penyampaian SPT secara elektronik adalah seperti berikut:
1. E-FIN yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak
2. Memilki aplikasi SPT dan submission data ke ASP laporanpajak.com .

## Surat Pemberitahuan  (SPT)
Surat   pemberitahuan  (SPT) adalah  surat yang  oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak,dan/harta   kewajiban   sesuai   dengan   ketentuan   peraturan   perundang-undangan perpajakan. 2

## Batas Waktu Penyampaian SPT
Batas waktu penyampaian surat pemberitahuan pajak adalah:
a. Untuk   surat   pembeitahuan   massa,   paling   lama   20   (dua   puluh)   hari   setelah   akhir massa   pajak.   Khusus   untuk   surat   pemberitahuan   massa   pajak   pertambahan   nilai disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya massa pajak.
b. Untuk surat pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib pajak orang pribadi paling  lama  3 (tiga ) bulan setelah akhir  tahun pajak;Untuk surat pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan wajib ajak badan, paling lama 4 (empat ) bulan setelah akhir tahun pajak. 3

## METODE PENELITIAN
Jenis   metode   penelitian   yang   digunakan   adalah   dengan   menggunakan   pendekatan kualitataif sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah  studi kasus yang dilakukan di KPP Pratama Pandeglang.

## Data dan Sumber Data
Dalam penelitian ini data yang diperoleh adalah data kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif berupa data statistik yang meliputi jumlah wajib pajak yang terdaftar dan jumlah penerimaan SPT tahunan periode   2014-2016 tetapi dalam hal ini Kantor Pelayanan Pajak Pratama   Pandeglang   baru   memfasiltasi   Penyampain   SPT   Tahunan   wajib   Pajak   Badan dianalisis Tentang  Penerapan E-filling Dalam Upaya Peningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak
2 3
59 | A k u n t a n s i

## e-ISSN 2549-5968
Dalam Menyampikan SPT Tahunan Wajib Pajak Badan     periode 2014-2016. Data yang digunakan   dalam   penelitian   ini   yaitu   menggunakan   data   sekunder   yaitu   berupa   data dokumentasi yang terdapat di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pandeglang periode 2014- 2016.

## Teknik dan Pengumpulan Data
Teknik   pengumpulan   data   yang   digunakan   dalan   penelitian   ini   adalah   metode dokumentasi yang dilakuakan dengan mengumpulkan data sekunder dengan cara mencatat atau mengkopi dokumen-dokumen, arsip-arsip maupun data lain yang terkait dengan masalah yang ditelit Untuk memperoleh informasi dan data yang dikelola dalam penelitian ini, maka pengumpulan   data   dilakukan   yaitu: Teknik   Observasi,   Teknik   Wawancara   Teknik Dokumentasi

## Prosedur Analisis Data
Prosedur analisis data yang  sesuai dengan penelitian  ini adalah model Bogna dan Biklen. Menurut Bogna dan Biklen Analisis data kualitatif adalah proses secara sistematis mencari dan mengolah berbagai data yang bersumber dari wawancara, pengamatan lapangan, dan   kajian   dokumen   (pustaka)   untuk   menghasilkan   suatu   laporan   temuan   penelitian. Pengertian tentang analisis data kualitatif tersebut telah sesuai dengan tahapan prosedur yang akan dilaksanakan penulis.

## HASIL PENELITIAN Gambaran Umum Tentang Subjek Penelitian
Sejarah   berdirinya   Kantor   Pelayanan   Pajak   Pratama   (KPP)   Pratama   Pandeglang, merupakan hasil perubahan dari Pajak Bumi dan Bangunan. Berdiri pada tanggal 29 Oktober 2004 silam pada kesempatan kali itu disahkan oleh Suharno, SH. MPM yang ketika itu beliau menjabat sebagai Direktur  Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah   dan   Bangunan   (BPHTB)   yang   bertempat   di   Jl.   Mayor   Widagdo   No.6   Kebayan Pandeglang Banten 42213 yang sebelumnya  bertempat di Jl. Sukarela No. 6 Pandeglang. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pandeglang merupakan hasil dari pemisahan yang dilakukan oleh Kantor Pajak yang berasal dari wilayah Jawa Barat. Ketika masih berada di Jawa Barat, Banten yang saat ini sudah berpisah dan memisahkan diri dengan membentuk provinsi sendiri akhirnya memisahkan diri juga pada pelayanan pajak yang dahulu bernama Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Proses kerja yang dilakukan masih mengurusi kepentingan yang  hanya  berkutat pada masalah  wajib pajak (WP) Pajak Bumi  dan Bangunan dengan modal struktur yang masih sederhana, hal ini urusan yang mereka lakukanpun hanya pada satu konsentrasi masalah Pajak Bumi dan Banguna.  Pada tanggal 1 juli 2007 nama instansi Pajak   Bumi   dan   Bangunan   (PBB)   berubah   menjadi   Kantor   Pelayanan   Pajak   Pratama Pandeglang yang sering dikenal dengan KPP Pratama Pandeglang yang telah berganti tempat di Jl. Mayor Widagdo No. 6 Kabayan Pandeglang Banten 42213. Dan jumlah pegawai yang ada di Kantor Pelayanan Pajak Pandeglang berjumlah 68 orang.

## Temuan Penelitian
Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar  pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan  negara ini yang   diharapkan   dalam   pemenuhanya   diberikan   secara   sukarela.   Kepatuhan   wajib   pajak menjadi   aspek   penting   mengingat   sistem   perpajakan   di   Indonesia   menganut   sistem self asessment dimana dalam prosesnya wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung,
60 | A k u n t a n s i
e-ISSN 2549-5968
membayar dan melaporkan kewajiban perpajakanya sendiri.  Untuk menganalisa Penerapan e-Filling dalam   upaya     Peningkatkan   kepatuhan   wajib   pajak   dalam   penyampian   Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Wajib Pajak Badan   pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pandeglang penulis memperoleh data berupa data sekunder yaitu data yang diperoleh dari KPP Pratama  Pandeglang berupa data statistik kepatuhan wajib pajak periode 2014-2016 sebagaimana  gambar  berikut ini. U ntuk rasio kepatuhan wajib pajak badan di tahun 2014 hanya 2% kemudian di tahun 2015 mengalami peningkatan menjadi 85% peningkatan ini terjadi setelah adanya e-filling dengan adanya e-filling ini wajib pajak lebih mudah cepat dan aman dalam menyampaikan SPT Tahunanya, dan di tahun 2016   sebesar 46% penurunana ini disebabkan menurunnya tingkat kesadaran  penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan. 4 Namun angka tersebut tergolong kecil karena dari 157.193 wajib pajak yang terdaftar di   KPP   Pratama   Pandeglang   tidak   seluruhnya   menyampaikan   (SPT)   Tahunan     Pajak Penghasilan  (PPh) setiap tahunnya.  Penyampaian  SPT sangat  penting bagi negara terkait kepatuhan   wajib   pajak   dalam   pelaporan   pembayaran   pajak.   Dari   data   statistik   dapat disimpulkan   bahwa   pada   kenyataanya   proses   untuk   melakukan   efisiensi   kewajiban   pajak melalui   sistem e-fiiling ini  tidak   semudah   yang   di bayangkan.   ini  merupakan  tugas  bagi Kantor Pelayana Pajak Pratama Pandeglang untuk memberikan sanksi tegas terhadap wajib pajak yang tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan guna   meningkatkan kembali kepatuhan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakanya. Meningkatkan kembali kesadaran wajib pajak tentang pentingnya pajak bagi pembangunan di negeri ini. direktorat   Jendral   Pajak   melakuakan   sebuah   terobosan   baru   yaitu     sistem   administrasi perpajkan yang lebih moderen yang memudahkan Wajib Pajak dalam menyampaikan SPTnya yaitu dengan megeluarkan sistem terbaru dalam penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) yaitu e-filling . e-fiiling diharapkan   mampu   meningkatkan   Kepatuhan   Wajib   Pajak   dalam melaporkan SPTnya. Temuan penelitian dalam sub fokus ini adalah :
1. Adanya  peningkatan  jumlah  pelaporan    Surat  Pemberitahuan  (SPT)   Tahunan  Wajib Pajak   Badan   di   Tahun   2015   peningkatan   ini   terjadi   setelah   adanya e-filling dengan adanya e-filling wajib   pajak   lebih   cepat   aman   dan   efisien   dalam   melaporkan   SPT Tahunanya.
2. Adanya penurunan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT)  Tahuan wajib pajak badan di tahun 2016, penurunan ini terjadi karena turunnya tingkat kesadaran wajibb pajak dalam menyampaikan SPT Tahunanya hal ini di sebabkan kurang tegasnya penegakan hukum perpajakan atau sanksi perpajakan, wajib pajak dalam menyampaikan atau melaporkan SPT Tahunannya.
3. Adanya   penurunana  Kepatuhan  Wajib  Pajak Badan  di     KPP Pratama   Pandeglang  di tahun 2016 disebabkan oleh rendahnya kesadaran wajib pajak dalam melaporkan SPT Tahunannya,   serta   kondisi   sistem   administrasi   perpajakan,   akan   tetapi   pihak   KPP Pratama Pandeglang selalu melakukan perbaikan pelayanan agar memotivasi wajib pajak dalam   memenuhi   kewajiban   perpajakanya,   kemudian   sanksi   perpajakan   merupakan penyebab menurunya kepatuahan wajib pajak hal ini di karenakan kurangnya penegakan hukum perpajakan. Wajib pajak akan patuh jika adanya sanksi yang tegas kepada wajib pajak yang melanggar atau yang tidak melakukan kewajiban perpajakannya.

## PENUTUP
Dari   Analisi   temuan   dan   pembahasan   dalam   penelitian   ini   peneulis   memberikan kesimpulan sebagai berikut: E-filling merupakan program modernisasi yang dirancang untuk
4 Arsip Dokumentasi KPP Pratama Pandeglang
61 | A k u n t a n s i
e-ISSN 2549-5968
memanfaatkan  IT secara maksimal.  Menurut PER-01/PJ/2014, e-Filing adalah suatu cara penyampaian SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara online dan real time melalui  internet  pada website Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id) atau  Penyedia Jasa Aplikasi atau Applicatiom Service Provider (ASP). Dengan adanya penerapan e-filling pada   KPP   Pratama   Pandeglang   mampu   meningkatkan   penyampain   Surat   Pemberitahuan (SPT)   Tahunan   Wajib   Pajak   Badan,   peningkatan   tersebut   terlihat   dari   jumlah   Realisasi Pelaporan SPT di tahun 2015 mencapai 3.493 . Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela merupakan tulang punggung sistem self assesment, yaitu sistem perpajakan yang dianut Indonesiadimana wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya sendiri. Peningkatan kepatuhan wajib pajak  merupakan tujuan utama yang harus dilakukan KPP Pratama Pandegalang untuk meningkatkan kesadaran   wajib pajak tentang pentingnya pajak bagi pembangunan negeri.penerapaan e-filling mampumeningkatkan   rasio kepatuhan wajib pajak badan dalam penyampaian SPT tahunan  pada KPP Pratama Pandeglang di tahun 2015 dengan persentase mencapai 85% Dengan adanya e-filling Wajib Pajak lebih efisien cepat mudah dan aman dalam menyampaikan SPTnya. Setelah penulis menarik kesimpulan dari   hasil   penelitian,   maka   penulis   merekomendasikan   untuk   penelitian   selanjutnya peneliatian   selanjutnya   diharapkan   dapat   lebih   diperluas   lagi   tidak   hanya   membahas mengenai penerapan e-filling sebagai upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam SPT tahunan wajib pajak badan, untuk menambah wawasan pengetahuan.

## DAFTAR PUSTAKA
Arsip Dokumentasi KPP Pratama Pandeglang Rasio Kepatuhan Wajib Pajak Periode 2014- 2015
Data Pokok APBN 20015. Laporan keuangan pemerintah pusat 2015 (Audit). Diakses Mei 2016.
Gusman   Dwi   Avianto.2016 Analisis   peranan   e-filling   dalam   rangka   meningkatkan kepatuhan pelaporan surat pemberitahuan tahunan wajib pajk orang pribadi studi kasus   pada   kantor   pelayanan   pajak   pratama   malang   selatan. Jurnal   Perpajakan (JEJAK)Vol.9 No.1 2016
Ita Salsalina Lingga “Pengaruh penerapan e-SPT terhadap kepatuhan pajak. Jurnal Akutansi:/vol.5.No.1 mei 2013,hal 50-56, ISSN:8698
Keputusan   Menteri   Keuangan   Repulik   Indonesia.   2000. Keputusan   Menteri   Keuangan Nomor   544/KMK.O4/2000   yang   diubah   dengan   Keputusan   Menteri   Keuangan Nomor 235/KMK.03/2000
Monita   Pantreysih   Dauhan,   David   Paul   Elia   Sareang,   Robert   Lambey.   2015. Analisis Kepatuhan   Wajib   Pajak   Badan   Berdasarkan   Realisasi   Penerimaan   Pajak Penghasilan Badan. ( Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Volume 15 Nomor.04. Tahun 2015.
e-ISSN 2549-5968
Nurul   Citra   Noviandini.   2012 Pengaruh   persepsi   kebermanfaatan,persepsi   kemudahaan penggunaan,dan kepuasan wajib pajak terhadap penggunaan e-filling bagi wajib pajak . (Jurnal Nominal/Volume 1 Nomor 1/Tahun 2012
Resmi,Siti. 2011. Perpajakan Teori dan Kasus. Jakarta Selatan: Salema Empat .
Rahayu,Sri,Salsalina,Ita,Lingga.2009. Pengaruh   moderenisasi   sistem   administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib  pajak. Jurnal Akuntansi /Vol.5 NO.1 Mei 2013,hal 5056,ISSN: 2085.8698.
Undang-undang Nomor.28 tahun 2007 pasal 1 ayat. tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
Peraturan Direktorat Jendral Pajak. 2014 . Peraturan Direktorat Jendral Pajak  Nomor PER 01/PJ/2014   Penyampaian   Surat   Pemberitahuan   Tahunan   dan   Penyampaian Pembeitahuan Perpanjangan Surat Pemberitahuan Melalui Website DJP.
www.barusaja.com/24/11/2016 Target Penerimaan Pajak KPP Pratama Pandeglang www.pajaktakesblogspot.o.id Diakses pada /2008/12/28  Wajib Pajak Patuh www.Pajak.go.id  Sanksi administrasi  atas keterlambatan  atau  tidak menyampaikan  SPT .
Diakses 08 Febuari 2014 www.pajak.com/Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2015 (Audit) www.pajak.co.id Strategi meningkatkan keppatuhan wajib pajak Diakses 4 juli 2012 www.Pajak.go.id  Upaya  Peningkatan kepatuhan wajib pajak. Diakses 6 juli 2012