Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022

## ANALISIS AKUNTANBILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (Studi di Desa Tanjung Aur Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur)
Enlye Mariza 1 , Hernowo Noviyanto 2 1,2 Prodi Administrasi Publik Universitas Prof Dr Hazairin SH Email : masnowoyanto@yahoo.co.id

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  akuntabilitas  pengelolaan  alokasi  dana  desa  di  desa tanjung  aur  kecamatan  tanjung  kemuning.  Karena  dalam  pegelolaannya  masih  terdapat  kekurang pengetahuan aparat desa akan regulasi yang tepat. Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif deskriptif dengan mengacu pada indikator akuntabilitas dari Mahsum et al (2004: 50). Penelitian ini dilakukan di Desa Tanjung Aur Kecamatan Tanjung Kemuning, narasumber dari Kepala Desa, Ketua BPD, Bendahara Desa, Sekretaris Desa dan  Tokoh  Masyarakat  serta  Dua  orang  masyarakat.  Teknik pengumpulan  data  dilakukan  dengan  observasi,  wawancara,  dokumen  dan  Catatan  Lapangan. Kemudian  data  dianalisis  secara  kualitatif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  akuntabilitas pengelolaan  ADD  sudah  terkategori  optimal,  namun  satu  indikator  yaitu  indikator  akuntabilitas keuangan yang masih belum maksimal. Tim Kecamatan sebaiknya tidak hanya memverifikasi jalannya ADD  di  Desa,  namun  ada  baiknya  Tim  kecamatan  mem  follow  up  (meninjau  ulang)  pekerjaan  tim pelaksana ADD, Prosedur dan pelaksanaan sudah dinilai baik, terlihat dari penggunaan ADD ditujukan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa Tanjung Aur.
Kata Kunci : Akuntanbilitas, Dana Desa, Kaur

## ABSTRACT
This research aims to analyze the accountability of village fund allocation management in tanjung aur village of Tanjung Kemuning subdistrict. Because in the management there is still a lack of knowledge of  the  village  apparatus  for  proper  regulation.  This  research  is  included  in  descriptive  qualitative research with reference to the accountability indicators of Mahsum et al (2004: 50). This research was conducted  in  Tanjung  Aur  Village,  Tanjung  Kemuning  Subdistrict,  speakers  from  the  Village  Head, Chairman of BPD, Village Treasurer, Village Secretary and Community Leaders and Two community people. Data collection techniques are carried out with observations, interviews, documents and Field Records.  Then  the  data  is  analyzed  qualitatively.  The  results  showed  that  add  management accountability  has  been  categorized  optimally,  but  one  indicator  is  an  indicator  of  financial accountability that is still not maximal. The Subdistrict Team should not only verify the course of ADD in  the  Village,  but  it  is  good  for  the  sub-district  team  to  follow  up  (review)  the  work  of  the  ADD implementation team, procedures and implementation have been assessed well, seen from the use of ADD intended for the development and empowerment of tanjung Aur village community.
Keywords : Accounting, Village Fund, Kaur

## PENDAHULUAN
Undang-Undang Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa  (selanjutnya disebut dengan UU Desa) merupakan kebijakan yang baru dalam pembangunan di wilayah  pedesaan. UU Desa memberikan  payung  hukum  yang  lebih  kuat  bagi  Masyarakat  Desa.  Undang-Undang  yang disahkan pada 15 Januari 2014 pada akhir masa jabatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini didasari pertimbangan bahwa  Desa  telah  berkembang  dalam berbagai  bentuk  sehingga
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan kesejahteraan rakyat. Sebagai Presiden yang baru terpilih untuk periode 2014-  2019,  di  dalam  Kabinet  Kerja  Joko  Widodo  dan  Jusuf  Kalla,  Kementrian  Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, telah mencanangkan Nawakerja Prioritas yang akan menjadi target utama dalam masa jabatan tahun 2014-2019. Pengelolaan anggaran desa. Dengan dilaksanakannya Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, semoga dapat membawa perubahan yang mendasar dalam sistem dan struktur pemerintahan pesa serta membawa dampak yang sangat luas bagi penyelenggaraan pemerintahan, perencanaan pembangunan,  pengelolaan  keuangan,  dan  sistem  penganggaran  dalam  menunjang penyelenggaraan pemerintahan di desa.
Desa merupakan unit paling paling bawah dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Peran, fungsi dan kontribusinya menempati posisi yang strategis. Alasan desa merupakan unit penting  yang  harus  mendapat  perhatian  dari  negara  dan  birokrasi  negara  karena pertimbangan rakyat kita kebanyakan tinggal di desa dan banyak masalah yang hanya bisa diatasi dari unit wilayah di pedesaan. Sehingga kalau ingin mencari ukuran yang tepat dalam menilai apakah sebuah bangsa itu sejahtera atau tidak, adil atau tidak, bermartabat atau 3 tidak,  maka  desa  merupakan  unit  yang  paling  relevan  untuk  dipelajari  (Wahyuddin,  2016: 143). Menurut Virgie, dkk (2013: 97) pengelolaan keuangan desa diturunkan dalam bentuk kebijakan  desa  berupa  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa  (APBDes).  Sebagai  daerah otonom terendah dalam sistem pemerintahan Indonesia, desa memiliki keterbatasan dalam hal pembiayaan segala urusan pemerintahannya. Hal tersebut kemudian terjawab melalui PP Nomor  72  Tahun  2005  tentang  Desa  pasal  68  bahwa  sumber  pendapatan  desa  selain diperoleh dari pendapatan asli desa juga dapat diperoleh dari dana bagi hasil pajak daerah Kabupaten atau Kota, dana perimbangan keuangan pusat dan daerah, bantuan keuangan dari pemerintah, dan hibah serta sumbangan dari pihak ketiga. Akuntabilitas dalam pemerintah desa sebagaimana yang diungkapkan oleh Sumpeno (2011: 223) melibatkan pemerintah desa untuk  mempertanggungjawabkan  kegiatan  yang  dilaksanakan  dalam  kaitannya  dengan pembangunan dan pemerintahan desa. Pertanggungjawaban tersebut menyangkut masalah finansial  dengan  alokasi  dana  desa  sebagai  salah  satu  komponen  didalamnya.  Fungsi akuntabilitas  bukan  hanya  sekedar  ketaatan  kepada  peraturan  perundangan  yang  belaku.
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
Akan  tetapi,  fungsi  akuntabilitas  tetap  memperhatikan  penggunaan  sumber  daya  secara bijaksana,  efisien,  efektif,  dan  ekonomis.  Pengertian  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  adalah anggaran keuangan yang diberikan pemerintah kepada desa, yang mana sumbernya berasal dari bagi 4 hasil pajak daerah serta dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten. Pengertian tersebut didukung oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  37  tahun  2007,  tentang  pedoman  Pengelolaan  Keuangan  Desa  di  dalam  Pasal  18 menyatakan  bahwa  ADD  berasal  dari  APBD  Kabupaten/  Kota  yang  bersumber  dari  Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota untuk  desa  paling  sedikit  10%.  Hasil  pengamatan  awal  pemerintahan  Desa  Tanjung  Aur Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur dalam pengelolaan Dana Desa masih terdapat kekurangan seperti masih kurangnya akuntanbilitas pemanfaatan ADD sehingga berdampak rendah  kepercayaan  masyarakat  terhadap  aparatur  desa  yang  disebabkan  oleh  kurangnya pertanggungjawaban aparatur desa dalam impelementasi anggaran ADD.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono (2006:8) Metode  Penelitian  Kualitatif  adalah  metode  penelitian  pada  kondisi  obyek  yang  alamiah (sebagai  lawannya  adalah  eksperimen)  dimana  peneliti  adalah  sebagai  instrument  kunci, teknik  pengumpulan  data  dilakukan  secara  triangulasi  (Gabungan).  Anlisis  data  bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari generalisasi. Metode  ini  digunakan  dengan  pertimbangan  bahwa  metode  ini  relevan  dengan  materi penulisan  proposal  skripsi,  penelitian  ini  dilakukan  hanya  bersifat  deskriptif  yaitu menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti sehingga memudahkan penulis untuk mendapatkan data yang objektif dalam rangka mendeskripsikan Akuntanbilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Desa Tanjung Aur Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur
Informan  Penelitian  ditentukan  secara  snowball,  maksudnya  adalah  dari  jumlah subyek  yang  sedikit,  semakin  lama  berkembang  menjadi  banyak.  dengan  sengaja  untuk memperoleh key informan atau orang-orang yang mengetahui dengan benar dan atau yang terpercaya,  namun  tidak  menutup  kemungkinan  terjadi  perkembangan  informasi  maupun
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
sumbernya. Adapun key informan tersebut adalah Kepala Desa,Bendahara Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan (Kaur), Ketua BPD, Tokoh Masyarakat dan 2 Masyarakat dengan jumlah 3 informan.
Pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  adalah  untuk  memperoleh  informasi  yang mengarah  pada  penemuan  jawaban  terhadap  permasalahan  yang  sedang  diteliti  serta melengkapi data-data pendukung yang menunjukkan kemaksimalan dalam penelitian. Dalam memperoleh data-data ada empat Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan yaitu :
1. Observasi (pengamatan) Sutrisno Hadi dalam Sugiyono (2012:145) mengemukakan:
“Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai  proses  biologis  dan  psikologis.  Dua  diantara  nya  yang  terpenting  adalah proses pengamatan dan ingatan.” Dalam penelitian ini, observasi dilakukan dengan cara pengamatan langsung Di Desa Desa Tanjung Aur Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur.
2. Wawancara Sumber data utama melalui wawancara terstruktur (Moleong, 2005:190) adalah  wawancara  yang  pewawancaranya  menetapkan  sendiri  masalah  dan pertanyaan-pertanyaan  yang  diajukan.Wawancara  yang  digunakan  adalah wawancara  terstruktur  yaitu  peneliti  sudah  memiliki  panduan  wawancara  tentang hal-hal yang akan ditanyakan sesuai dengan tujuan dan kebutuhan.
3. Dokumentasi  Dokumentasi  yaitu  upaya  pengumpulan  data  yang  dilakukan  dengan mengambil  dan  mempelajari  data-data  yang  sudah  di  arsipkan  atau  di dokumentasikan  oleh  Desa  Tanjung  Aur  Kecamatan  Tanjung  Kemuning  Kabupaten Kaur.  Guba  dan  Licoln  dalam  Moleong  (2011:216- 219)  mengemukakan  :“Dokumen adalah  setiap  bahan  tertulis  ataupun  film,  lain  dari  rekaman  (record),  yang  tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seorang penyidik. Sementara record adalah setiap  pernyataan  tertulis  yang  disusun  oleh  seseorang  atau  lembaga  untuk keperluan pengujian suatu peristiwa atau menyajikan akunting. Teknik ini digunakan dengan mempelajari data-data yang tersedia dalam bentuk laporan hasil penelitian terdahulu  yang  berkaitan  dengan  permasalahan  yang  sedang  diteliiti  dan  tersedia dalam bentuk dokumen.”
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
4. Studi  Pustaka  Studi  kepustakaan  adalah  teknik  pengumpulan  data  dengan mengadakan  studi  terhadap  buku-buku,  literatur,  catatan,  dan  laporan  yang  ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan (Nazir, 1988:111). Studi kepustakaan mengadakan  penelitian  dengan  cara  mempelajari  dan  membaca literatur  yang ada hubungannya dengan permasalahan yang menjadi obyek penelitian.
Analisis  data  dilakukan  sejak  awal  penelitian  dan  selama  proses  penelitian dilaksanakan. Data diperoleh, kemudian dikumpulkan untuk diolah secara sistematis. Dimulai dari  wawancara,  observasi,  mengedit,  mengklasifikasi,  mereduksi,  selanjutnya  aktivitas penyajian  data  serta  menyimpulkan  data.Teknis  analisis  data  dalam  penelitian  ini menggunakan  analisis  taksonomi.Penelitiakan  melakukan  observasi  terfokus  dengan menggunakan  wawancara  dan  studi  dokumentasi  yang  mendukung  penelitian  tersebut. Menurut Sugiyono (2010 : 246), aktivitas dalam analisis data, terdiri dari :
1. Reduksi Data Dari lokasi penelitian, data lapangan dituangkan dalam uraian laporan yang lengkap dan terinci.Data dan laporan lapangan kemudian direduksi, dirangkum, dan kemudian dipilah-pilah hal yang pokok, difokuskan untuk dipilih yang terpenting kemudian dicari  tema  atau polanya  (melalui  proses penyuntingan,  pemberian  kode dan  pentabelan).  Reduksi  data  dilakukan  terus  menerus  selama  proses  penelitian berlangsung.  Pada  tahapan  ini setelah data  dipilah  kemudian  disederhanakan, data yang  tidak  diperlukan  disortir  agar  memberi  kemudahan  dalam  penampilan, penyajian, serta untuk menarik kesimpulan sementara.
2. Penyajian Data Penyajian data (display data) dimasudkan agar lebih mempermudah bagi  peneliti  untuk  dapat  melihat  gambaran  secara  keseluruhan  atau  bagianbagian tertentu dari data penelitian. Hal ini merupakan pengorganisasian data kedalam suatu bentuk  tertentu  sehingga  kelihatan  jelas  sosoknya  lebih  utuh.Data-data  tersebut kemudian dipilah-pilah dan disisikan untuk disortir menurut kelompoknya dan disusun sesuai  dengan  katagori  yang  sejenis  untuk  ditampilkan  agar  selaras  dengan permasalahan yang dihadapi, termasuk kesimpulan-kesimpulan sementara diperoleh pada waktu data direduksi.
3. Penarikan Kesimpulan / Verifikasi  Pada penelitian kualitatif, verifikasi data dilakukan secara  terus  menerus  sepanjang  proses  penelitian  dilakukan.  Sejak  pertama
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
memasuki lapangan dan selama proses pengumpulan data, peneliti berusaha untuk menganalisis  dan  mencari  makna  dari  data  yang  dikumpulkan,  yaitu  mencari  pola tema,  hubungan  persamaan,  hipotetsis  dan  selanjutnya  dituangkan  dalam  bentuk kesimpulan yang masih bersifat tentatif. Di dalam tahapan untuk menarik kesimpulan dari  kategori-kategori  data  yang  telah  direduksi  dan  disajikan  untuk  selanjutnya menuju  kesimpulan  akhir  mampu  menjawab  permasalahan  yang  dihadapi.  Tetapi dengan bertambahnya data melalui verifikasi secara terus menerus, maka diperoleh kesimpulan yang bersifat grounded. Dengan kata lain, setiap kesimpulan senantiasa akan selalu terus dilakukan verifikasi selama penelitian berlangsung yang melibatkan interpretasi peneliti. Analisis data merupakan suatu kegiatan yang logis, data kualitatif berupa  pandangan-pandangan  tertentu  terhadap  fenomena  yang  terjadi,juga beberapa  data  kuantitatif  yang  terdiri  dari  angka-angka  untuk  mendukung  adanya persentase  hubungan  antara  data  yang  berkaitan  dengan  pokok  bahasan.Untuk  itu diperoleh suatu hubungan penyilangan yang dapat memberikan penjelasan terhadap Akuntanbilitas  Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  Di  Desa  Desa  Tanjung  Aur Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Akuntabilitas Keuangan
UU  Nomor  6  Tahun  2014  beserta  peraturan  pelaksanaanya  telah  mengamanatkan pemerintah desa untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya  alam  yang  dimiliki,  termasuk  di  dalamnya  pengelolaan  keuangan  dan  kekayaan  milik desa. Dalam APBN-P 2015 telah dialokasikan Dana Desa sebesar ± Rp 20,776 triliun kepada seluruh desa yang tersebar di Indonesia. Jumlah desa yang ada saat ini sesuai Permendagri 39 Tahun 2015 sebanyak 74.093 desa. Selain Dana Desa, sesuai UU Desa pasal 72. Desa memiliki Pendapatan Asli Desa dan Pendapatan Transfer berupa Alokasi Dana Desa; Bagian dari Hasil Pajak  dan  Retribusi  Kabupaten/Kota;  dan  Bantuan  Keuangan  dari  APBD  Provinsi/ Kabupaten/Kota  Peran  besar  yang  diterima  oleh  desa,  tentunya  disertai  dengan  tanggung jawab  yang  besar  pula.  Oleh  karena  itu  pemerintah  desa  harus  bisa  menerapkan  prinsip akuntabilitas  dalam  tata pemerintahannya, dimana  semua akhir  kegiatan  penyelenggaraan
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa 56 sesuai dengan  ketentuan.  Dalam  hal  keuangan  desa,  pemerintah  desa  wajib  menyusun  Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa. Laporan ini dihasilkan dari suatu siklus pengelolaan keuangan desa, yang dimulai dari tahapan  perencanaan  dan  penganggaran;  pelaksanaan  dan  Juklak  Bimkon  Pengelolaan Keuangan  Desa  penatausahaan;  hingga  pelaporan  dan  pertanggungjawaban  pengelolaan keuangan  desa.  Dalam  tahap  perencanaan  dan  penganggaran,  pemerintah  desa  harus melibatkan  masyarakat  desa  yang  direpresentasikan  oleh  Badan  Permusyawaratan  Desa (BPD), sehingga program kerja dan kegiatan yang disusun dapat mengakomodir kepentingan dan  kebutuhan  masyarakat  desa  serta  sesuai  dengan  kemampuan  yang  dimiliki  oleh  desa tersebut.
Selain itu pemerintah desa harus bisa menyelenggarakan pencatatan, atau minimal melakukan  pembukuan  atas  transaksi  keuangannya  sebagai  wujud  pertanggungjawaban keuangan  yang  dilakukannya.  Namun  demikian,  peran  dan  tanggung  jawab  yang  diterima oleh desa belum diimbangi dengan sumber daya manusia (SDM) yang memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Kendala umum lainnya yaitu desa belum memiliki prosedur serta dukungan  sarana  dan  prasarana  dalam  pengelolaan  keuangannya  serta  belum  kritisnya masyarakat  atas  pengelolaan  anggaran  pendapatan dan  belanja  desa. Besarnya  dana  yang harus dikelola oleh pemerintah desa memiliki risiko yang cukup tinggi dalam pengelolaannya, khususnya bagi aparatur pemerintah desa. Fenomena pejabat daerah yang tersangkut kasus hukum  jangan  sampai    terulang  kembali  dalam  skala  pemerintahan  desa.  Aparatur pemerintah  desa  dan  masyarakat  desa  yang  direpresentasikan  oleh  BPD  harus  memiliki pemahaman  atas  peraturan  perundang-undangan  dan  ketentuan  lainnya,  serta  memiliki kemampuan untuk melaksanakan pencatatan, pelaporan dan pertanggungjawaban.
Oleh karena itu, sebagaimana diamanatkan dalam UU Desa, pemerintah, pemerintah provinsi,  dan  pemerintah  kabupaten/kota  turut  membantu  memberdayakan  masyarakat desa  dengan  pendampingan  dalam  perencanaan,  pelaksanaan,  dan  pemantauan pembangunan  desa.  BPKP  selaku  pengemban  amanat  untuk  mempercepat  peningkatan kualitas  akuntabilitas  keuangan  negara  sebagaimana  tercantum  dalam  diktum  keempat Instruksi  Presiden  Nomor  4  Tahun  2011  tentang  Percepatan  Peningkatan  Kualitas
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
Akuntabilitas Keuangan Negara, berinisiatif menyusun Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa. Ini diharapkan berguna bagi Tim Perwakilan BPKP dan aparat pemerintah daerah kabupaten/kota untuk meningkatkan pemahaman bagi aparatur pemerintah  desa  dalam  pengelolaan  keuangan  desa,  meningkatkan  kepatuhan  terhadap peraturan  perundang-undangan,  dan  meningkatkan  kualitas  laporan  keuangan  dan  tata kelola. Pengertian Keuangan Desa menurut UU Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang  dapat  dinilai  dengan  uang  serta  segala  sesuatu  berupa  uang  dan  barang  yang berhubungan  dengan  pelaksanaan  hak  dan  kewajiban  Desa.  Hak  dan  kewajiban  tersebut menimbulkan  pendapatan,  belanja,  pembiayaan  yang  perlu  diatur  dalam  pengelolaan keuangan  desa  yang  baik.  Siklus  pengelolaan  keuangan  desa  meliputi  perencanaan, pelaksanaan,  penatausahaan,  pelaporan,  dan  pertanggungjawaban,  dengan  periodisasi  1 (satu)  tahun  anggaran,  terhitung  mulai  tanggal  1  Januari  sampai  dengan  31  Desember. Gambaran rincian proses Siklus Pengelolaan Keuangan Desa adalah sebagai berikut:
Setiap  tahapan proses pengelolaan  keuangan desa  tersebut  memiliki  aturan-aturan yang harus dipahami dan dilaksanakan sesuai dengan batasan waktu yang telah ditentukan.

## Akuntabilitas Manfaat
Desa  Tanjung  Aur  Kecamatan  Tanjung  Kemuning  sudah  memberikan  manfaat  bagi masyarakat  Desa  melalui  pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  yang  sudah  di  laksanakan. Diantaranya terbagi menjadi manfaat untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Pengelolaan  tersebut  sudah  dijalankan  dengan  maksimal  dengan  meningkatkan pembangunan dan swadaya pemberdayaan masyarakat Desa. Pengelolaan Keuangan Alokasi
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
Dana Desa (ADD) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pengelolaan Keuangan Desa dalam APBDesa oleh karena itu dalam Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) harus memenuhi Prinsip Pengelolaan Alokasi Dana Desa sebagai berikut:
1. Seluruh  kegiatan  yang  didanai  oleh  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  direncanakan, dilaksanakan  dan  dievaluasi  secara  terbuka  dengan  prinsip  dari,  oleh  dan  untuk masyarakat.
2. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.
3. Alokasi Dana Desa (ADD) dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.
4. Jenis  kegiatan  yang  akan  dibiayai  melalui  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  sengat  terbuka untuk  meningkatkan  sarana  Pelayanan  Masyarakat  berupa  Pemenuhan  Kebutuhan Dasar,  Penguatan  Kelembagaan  Desa  dan  kegiatan  lainnya  yang  dibutuhkan Masyarakat Desa yang diputuskan melalui Musyawarah Desa.
5. Alokasi Dana Desa (ADD) harus dicatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan proses penganggarannya mengikuti mekanisme yang berlaku. Selain itu,  pembangunan  berkelanjutan  juga  sudah  dijalankan  pemerintah  desa  dalam mengelola alokasi dana desa yang ada di desa tanjung aur.
Menurut  Surjadi  (1995:1)  Pembangunan  Masyarakat  Desa  adalah  sebagai  suatu proses  dimana  anggota-anggota  masyarakat  desa  pada  awalnya  mendiskusikan  dan menentukan keinginan mereka, kemudian merencanakan dan mengerjakan bersama untuk memenuhi  keinginan  mereka  tersebut.  Pembangunan  Masyarakat  Desa  mempunyai  ruang lingkup dan tujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat, terutama masyarakat yang tinggal di  wilayah  dalam  strata  pemerintahan  yang  disebut  sebagai  pemerintahan  terbawah  atau desa yaitu pemerintahan di tingkat ‘grass roots’ peningkatan taraf hidup yang berupa lebih banyak pengenalan atas benda-benda fisik yang bernilai ekonomis, mungkin dapat saja diberi penilaian  secara  standar  dan  kemudian  dijadikan  ukuran.  Pembangunan  Masyarakat  Desa pada  dasarnya  adalah  bertujuan  untuk  mencapai  suatu  keadaan  pertumbuhan  dan peningkatan  untuk  jangka  panjang  dan  sifat  peningkatan  akan  lebih  bersifat  kualitatif terhadap pola hidup warga masyarakat, yaitu pola yang dapat mempengaruhi perkembangan
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
aspek mental (jiwa), fisik (raga), intelegensia (kecerdasan) dan kesadaran bermasyarakat dan bernegara.  Akan  tetapi  pencapaian  objektif  dan  target  pembangunan  desa  pada  dasarnya banyak ditentukan oleh mekanisme dan struktur yang dipakai sebagai Sistem Pembangunan Desa. Namun tidak hanya pembangunan saja, guna mendukung SDM masyarakat desa yang mampu  untuk  mandiri  membangun  desanya,  diperlukan  pemberdayaan  masyarakat  yang berkelanjutan pula, seperti yang sudah dilaksanakan pemerintah desa bersama masyarakat seperti  membangun  jalan  usaha  tani  dan  memberdayakan  masyarakat  desa  untuk berwirausaha dibidang UMKM dengan diadakannya Pelatihan serta peningkatan taraf hidup dalam  bentuk  kesehatan  bagi  lansia  dan  balita.  Mengingat  kesehatan  dan  kemajuan  itu penting demi tercapaianya pembangunan nasional berkelanjutan.

## Akuntabilitas Prosedural
Prosedural  pengelolaan  alokasi dana  desa  di  Desa  Tanjung Aur  Kecamatan  Tanjung Kemuning  sudah  sesuai  standar  dan  prosedur,  yaitu  dimulai  dari  Penyusunan  Rencana Kegiatan.  Dalam  penyusunan  Peraturan  Desa  Tentang  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Desa (Perdes APBDes) harus dilakukan melalui musyawarah desa yang dikenal dengan istilah Musyawarah  Pembangunan  Desa  (Musrenbangdes).  Di  Kecamatan  Tanjung  Kemuning, penyusunan rencana kegiatan ADD telah dilaksanakan melalui Musrenbangdesyang dihadiri oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pemerintah Desa dan unsur masyarakat desa serta Peran perwakilan dari pihak kecamatan untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa.
Rencana  kegiatan  yang  akan dilaksanakan harus  disertai dengan  dokumen  Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa selanjutnya  diteruskan  ke  Kecamatan.  Selain  itu,  sebelum  menyusun  Perdes  APBDes,  desa harus terlebih dahulu menyusun RPJMDes dan RKPDes. Kegiatan yang disusun dalam Perdes APBDes  harus  berdasarkan  pada  RPJMDes  dan  RKPDes.  Penyelesaian  kegiatan  ADD  dalam Pelaksanaan kegiatan pembangunan desa, harus mengutamakan pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam yang ada di desa serta mendayagunakan swadaya dan gotong royong  masyarakat.  Berkaitan  dengan  penyelesaian  kegiatan  ADD  di  Desa  Tanjung  Aur kegiatan yang telah disusun dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) telah diselesaikan dengan baik.  Desa  Tanjung  Aur  telah  melibatkan  masyarakat  desa  sebagai  tenaga  kerja  dalam
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
penyelesaian  proyek  pembangunan  fisik  desa,  yakni  pembuatan  jalan  usaha  tani. Transparansi Kegiatan ADD, harus transparan, di Kecamatan Munte semua kegiatan di desa dilaksanakan  secara  transparan.  Hal  ini  terbukti  dengan  dibuatkannya  plank  proyek  untuk setiap proyek pembangunan fisik yang dikerjakan di desa dan adanya papan  informasi yang berisi semua program dan kegiatan yang diselenggarakan di desa beserta besaran dana yang dialokasikan untuk masing-masing kegiatan.
Kuitansi/bon faktur inilah yang nantinya digunakan sebagai dokumen pelengkap SPJ. Selain  dalam  bentuk  kuitansi/bon  faktur  asli,  dokumen  pelengkap    SPJ  lainnya  adalah dokumentasi (foto) pelaksanaan kegiatan. Untuk kegiatan pembangunan fisik, dokumentasi yang diambil meliputi foto sebelum, sedang dan sesudah bangunan fisik selesai dikerjakan. Akuntabilitas  pengelolaan  ADD,  sudah  dijalankan  sesuai  dengan  prosedur,  selain pembangunan, pemberdayaan masyarakat desa juga sudah diojalankan, sesuai dengan data yang  diperoleh  dari  aparat  desa  yakni  berupa  berita  acara,  pelatihan  pelatihan  yang dilaksanakan  guna  meningkatkan  SDM  Masyarakat  Desa  Tanjung  Aur.  Walaupun pengalokasian  dana  yang  digunakan  untuk  kegiatan  pemberdayaan  masyarakat  dan kelembagaan desa masih lebih banyak dialokasikan dari Dana Desa. Namun program ini dinilai berhasil.  Kendala  yang  ada  adalah  masih  kurangnya  pengetahuan  atau  SDM  Aparat  desa dalam melaporkan keuangan ADD yang ada di Desa Tanjung Aur, namun hal ini bisa ditangani dengan bentuk koordinasi dan follow up langsung dari tim kecamatan tanjung kemuning.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan peneliti diperoleh kesimpulan bahwa Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa studi di Desa Tanjung Aur Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur terkategori optimal. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut :
1. Akuntabilitas Keuangan, indikator ini belum bisa dikatakan maksimal, hal ini ditinjau dari  kurang  pahamnya  aparat  pemerintah  dalam  pelaporan  keuangan,  disebabkan regulasi dari pemerintah daerah yang dianggap rumit dan banyak kebijakan baru.
2. Akuntabilitas  Manfaat,  indikator  ini  sudah  terkategori  optimal,  hal  ini  dikarenakan penyaluran dan pengalokasian ADD di Desa Tanjung Aur sudah memberikan manfaat
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
dari  segi  pembangunan  berupa  infrastruktur  jalan  usaha  tani  dan  pemberdayaan masyarakat berupa pelatihan UMKM dan kesehatan balita serta lansia.
3. Akuntabilitas  Prosedural,  indikator  ini  terkategori  optimal  pula,  dapat  ditinjau  dari awal  penyusunan  ADD,  perencanaan  yang  sudah  dimusyawarahkan,  pelaksanaan sampai ke tahap evaluasi pengelolaan ADD.
Berdasarkan  kesimpulan  yang  sudah  dijelaskan  diatas,  maka  dapat  diberikan  saran  atau masukan sebagai berikut :
1. Dari  Indikator  Akuntabilitas  Keuangan,  sebaiknya  koordinasi  pihak  kecamatan  dan desa  lebih  terkoordinir  lagi  terhadap  kurangnya  pengetahuan  aparat  desa  tentang regulasi pengelolaan ADD di Desa.
2. Dari Indikator Akuntabilitas Manfaat, sebaiknya komunikasi dengan masyarakat desa dapat  dijalankan  dengan  maksimal  oleh  aparat  desa  terutama  kepala  desa,  guna memberikan  informasi  yang  tidak  membuat  masyarakat  bingung  tentang  program yang sudah dijalankan.
3. Dari  Indikator  Akuntabilitas  Prosedural,  sebaiknya  aparat  desa  bekerja  sama,  tidak berat sebelah, dan ada baiknya bahwa aparat desa pelaksana ADD mengetahui JOB Desc yang sudah diberikan dan tidak mengambil alih yang bukan tugasnya

## DAFTAR PUSTAKA
Ancok,  Djamaludin.  2000. Manajemen  Sumber  Daya  manusia , Hand  Out  Perkuliahan Manajemen SDM . Yogyakarta : MAP UGM.
Darise, N. (2009). Akuntansi keuangan daerah. Jakarta: PT. Indeks. Dura, J. (2016). Pengaruh akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  alokasi  dana  desa,  kebijakan  desa,  dan kelembagaan  desa  terhadap  kesejahteraan  masyarakat  (studi  kasus  pada  desa Gubugklakah  Kecamatan  Poncokusumo Kabupaten  Malang).  Jurnal  Jibeka  Volume  10 Nomor 1 Agustus 2016 hal 26 – 32.
Ghazali, I. (2001). Pokok akuntansi pemerintahan. Yogyakarta: BPFE.
Moleong, Lexy J. 2005. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : PT. Remaja Purwanto, Erwan Agus dan Dyah Ratih S. 2012. Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya Di Indonesia. Yogyakarta : Gava Media
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
Robert  A,  S.,  dan  Djoko,  H.  (2002).  Dana  alokasi  umum  di  masa  depan,  dalam  buku  Sidik, Machfud  (Eds).  (2002).  Dana  alokasi  umum:  konsep,  hambatan,  dan  prospek  di  era otonomi daerah, LPEM-FEUI, MPKPFEUI, Dirjen PKPD. Jakarta: Kompas.
Solekhan,  M.  (2012).  Penyelenggaraan  pemerintahan  desa  berbasis  partisipasi  masyarakat dalam membangun mekanisme akuntabilitas. Malang: Setara Press.
Subroto,  A.  2009.  Akuntabilitas  pengelolaan  alokasi  dana  desa  (studi  kasus  pengelolaan alokasi  dana  desa  di  desa-desa  dalam  wilayah  Kecamatan  67  Tlogomulyo  Kabupaten Temanggung  tahun  2008).  Dipublikasikan.  Tesis.  Program  Studi  Magister  Sains Akuntansi. Universitas Diponegoro Semarang.
Subarsono,  AG.  2005.  Analisis  Kebijakan  Publik  “Konsep,  Teori,  dan  Aplikasi”.  Yogyakarta  : Pustaka Pelajar
Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D. Bandung : Alfabeta Nugroho,Ryan.  2012  .  Kebijakan  Publik  Untuk  Negara-Negara  Berkembang.  Jakarta:  Elex Media Komputindo
Tachjan. 2006. Implementasi Kebijakan Publik. Bandung : AIPI Tangkilisan,
Hessel  Nogi.  2003  .  Implementasi  Kebijakan  Publik  Transformasi  Pikiran  George Edward.Yogyakarta : YPAPI
Yuliani,  R.  (2012).  Analisis  dampak  alokasi  dana  desa  (add)  terhadap  pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan desa di Kabupaten Boyolali, Universitas Muhammadiyah Surakarta  hal  162-170  Undang-undang  Nomor  6  Tahun  2014  Tentang  Desa  Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah