Copyright © 2021, Cintia Cahya Ningrum, Sri Yuliani
This is an open access article under the CC – BY-SA
license
Penguatan Kapasitas Kelembagaan Program Kota Layak Anak dalam Penanganan Permasalahan Kekerasan Seksual Anak di Kota Surakarta Cintia Cahya Ningrum 1 , Sri Yuliani 2 cahyacintia12@gmail.com; sriyuliani63@staff.uns.ac.id 1 Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Surakarta 2 Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Surakarta DOI: 10.22219/sospol.v7i2.10839

## Abstract
This research focuses on explaining how steps must be taken to strengthen the Child Friendly City Policy program as an effort to handle child sexual violence in Surakarta City. Child Friendly City itself is a form of Child Protection Policy that  was  made  in  2006,  where  the  City  of  Surakarta  became  one  of  the  pilot projects in this program. In 2017 Surakarta City has received an award for the Main Category, but cases such as Child Sexual Violence (KSA) tend to increase every  year.  In  the  Child  Friendly  City  program,  there  are  indicators  for Institutional Strengthening and 5 Cluster indicators for  Children's Rights that must be met. The Special Protection Indicator is one of the indicators that has a lower  rating  than  the  other  4  indicators.  By  using  a  qualitative  descriptive method,  this  study  found  that  in  order  to  maximize  the  strengthening  of  the
Child  Friendly  City  program  in  dealing  with  the  problem  of  sexual  violence against children, it is necessary to strengthen institutional capacity, especially in cluster  5.  Children,  budget  consistency,  Dinas  participation  in  certified  KHA training,  and  holding  regular  coordination  meetings  between  stakeholders involved.

## Abstrak
Penelitian  ini  berfokus  menjelaskan  bagaimana  langkah  yang  mesti  dilakukan dalam  penguatan  program  Kebijakan  Kota  Layak  Anak  sebagai  upaya penanganan kekerasan seksual anak di Kota Surakarta. Kota Layak Anak sendiri merupakan salah satu bentuk Kebijakan Perlindungan Anak yang dibuat pada tahun 2006, dimana Kota Surakarta menjadi salah satu pilot project dalam program ini.  Pada  tahun  2017  Kota  Surakarta  telah  mendapatkan  penghargaan  untuk Kategori Utama, namun kasus seperti Kekerasan Seksual Anak (KSA) cenderung mengalami  peningkatan  tiap  tahunnya.  Dalam  program  Kota  Layak  Anak terdapat indikator Penguatan Kelembagaan dan 5 indikator Klaster Hak Anak yang  harus  dipenuhi.  Indikator  Perlindungan  Khusus  menjadi  salah  satu indikator yang memiliki penilaian lebih rendah dibanding ke-4 indikator lainnya. Dengan menggunakan menggunakan metode deskriptif kualitatif, penelitian ini menghasilkan  temuan  bahwa  guna  memaksimalkan  penguatan  program  Kota Layak  Anak  dalam  menangani  masalah  kekerasan  seksual  terhadap  anak diperlukan  adanya  pembaharuan  Peraturan  Daerah  Kota  Surakarta  tentang Perlindungan  Anak,  adanya  konsistensi  anggaran,  keikutsertaan  Dinas  dalam pelatihan  KHA  bersertifikat,  serta  diadakannya  rapat  koordinasi  rutin  antar stakeholder yang terlibat.

## Keywords
Kapasitas Kelembagaan, Kekerasan Seksual Anak, Kota Layak Anak, Surakarta

## Article History
Received February 27, 2020 Revised June 16, 2020 Accepted November 10, 2021 Published November 17, 2021

## Corresponding Author
Cintia Cahya Ningrum. Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Sebelas Maret, Jl. Ir. Sutami No.36 A, Pucangsawit, Jebres, Surakarta, Indonesia. 57126.
Copyright © 2021, Cintia Cahya Ningrum, Sri Yuliani
This is an open access article under the CC – BY-SA
license

## Pendahuluan
Perlindungan  anak  telah  menjadi  perhatian  dan  komitmen  global  sejak  disahkannya Konvensi Hak-hak Anak. Namun data dari WHO tahun 2017 menunjukkan bahwa setengah dari dua  juta  anak-anak  di  dunia  menjadi  korban  kekerasan  fisik,  seksual  atau  emosional  atau penelantaran (www.voaindonesia.com, 2018). Kondisi anak di Indonesia pun tidak jauh berbeda dengan kondisi global, dimana tingkat kekerasan seksual cukup tinggi. Catatan tahunan yang dibuat oleh Komnas Perempuan 2018 menunjukan sekitar 31% dari 2.227 kasus adalah kasus kekerasan seksual  (Komisi  Nasional  Anti  Kekerasan  Terhadap  Perempuan,  2018).  Padahal  di  Indonesia, jumlah anak-anak mencapai 33% dari total populasi penduduk atau sekitar 83 juta jiwa.
Sebagai  respon  atas  potensi  semakin  tingginya  kekerasan  seksual  terhadap  anak, pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KEMENPPPA),  menetapkan  Kebijakan  Perlindungan  Anak  yang  kemudian  diikuti  dengan perilisan  Program  Kabupaten/Kota  Layak  Anak  (KLA).  Berdasarkan  pada  Bahan  Advokasi Kebijakan KLA yang disusun oleh Deputi Tumbuh Kembang Anak KEMENPPPA RI, dijelaskan bahwa  Kabupaten/Kota  Layak  Anak  ialah  Kabupaten/Kota  yang  mempunyai  sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak (Rosalina, et al., 2017).
KLA di Indonesia pertama kali diuji cobakan pada tahun 2006 dan Kota Surakarta menjadi salah satu pilot project pada program ini. Sudah lebih dari satu dekade Kota Surakarta merilis KLA, namun baru ditahun 2017 Kota Surakarta mendapat penghargaan Kategori Utama. Meski telah mendapat penghargaan tersebut namun realita di lapangan masih banyak terjadi permasalahan yang dihadapi oleh anak. Catatan dari Dinas Sosial Kota Surakarta menyebutkan  bahwa terdapat  77 laporan  terkait  kasus  anak,  dimana  kasus  Kekerasan  Seksual  Anak  (KSA)  menjadi  yang  paling banyak dilaporkan. Guna  menjadi sebuah Kota dengan predikat KLA terdapat beberapa indikator yang mesti dipenuhi, yaitu : 1) Hak Sipil dan Kebebasan; 2) Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif; 3) Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan; 4) Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya; 5) Perlindungan Khusus. Selain itu terdapat satu tambahan indikator lagi yaitu Penguatan  Kelembagaan.  Berdasarkan  evaluasi  KLA  di  Kota  Surakarta  dari  KEMENPPPA, terdapat  2  indikator  yang  memiliki  penilaian  lebih  rendah,  salah  satunya  adalah  indikator Perlindungan Khusus. Kekerasan Seksual Anak (KSA) sendiri merupakan bagian dari Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK).
Pencapaian  Kota  Surakarta  dalam  mewujudkan  KLA  tidak  terlepas  dari  kinerja  Dinas Pemberdayaan  Perempuan,  Perlindungan  Anak,  dan  Pemberdayaan  Masyararakat  (DP3APM) sebagai leading  sector .  Berbagai  riset  terdahulu  banyak  yang  telah  membahas  mengenai  upaya mewujudkan  KLA.  Salah  satu  yang  terbaru  ialah  riset  dari  Hamudy  (2015)  yang  mengasilkan temuan berupa adanya puskesmas ramah anak yang dilakukan oleh pemerintah Kota Surakarta dan Makassar sebagai salah satu cara mewujudkan KLA. Selain itu terdapat pula riset dari Fithriyyah (2017)  yang  menyoroti  kurang  optimalnya  penerapan  KLA  di  Kota  Pekanbaru.  Berdasarkan paparan  diatas,  tulisan  ini  akan  berfokus  untuk  menganalisa  bagaimana  penguatan  kapasitas kelembagaan  KLA  untuk  menangani  permasalahan  KSA  di  Kota  Surakarta  ini  seharusnya dilakukan.
Copyright © 2021, Cintia Cahya Ningrum, Sri Yuliani
This is an open access article under the CC – BY-SA
license
Guna  menjawab  pertanyaan  diatas,  tulisan  ini  akan  menggunakan  Penguatan  Kapasitas Kelembagaan sebagai kerangka berpikir. Menurut Grindle (1997:6) dalam (Kesumaningrum, 2016) penguatan kapasitas kelembagaan sebagai upaya untuk menunjang performa institusi menjadi lebih efisien,  efektif,  dan  responsive.  Penguatan  kapasitas  berarti  terjadi  perubahan  perilaku  untuk meningkatkan  kemampuan  individu  dalam  pengetahuan,  ketrampilan  dan  sikap;  meningkatkan kemampuan  kelembagaan  dalam  organisasi  dan  manajemen,  keuangan  dan  budaya;  serta meningkatkan  kemampuan  masyarakat  dalam  kemandirian,  kewaspadaan  dan  mengantisipasi perubahan.
Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik  Indonesia  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  indikator  KLA,  penguatan  kapasitas kelembagaan memiliki 7 sub-indikator, namun dalam penelitian ini hanya akan membahas 4 sub- indikator yaitu : 1) adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk pemenuhan hak anak; 2) presentase anggaran untuk pemenuhan hak anak, termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan;  3)  tersedia  SDM  terlatih  KHA  dan  mampu  menerapkan  hak  anak  ke  dalam kebijakan,  program  dan  kegiatan;  4)  keterlibatan  LSM  dalam  pemenuhan  hak  anak.  Ke-4  sub- indikator  inilah  yang  akan  dianalisis  karena  sesuai  dengan  Teori  Sumpeno  tentang  penguatan Kapasitas.

## Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif menurut Lexy J. Moloeng (2004) dalam  (Agustinova,  2015).  Hal  ini  dikarenakan  penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisadan mendeskripsikan  tentang  penguatan  kapasitas  kelembagaan  program  KLA  dalam  menangani permasalahan  KSA.  Teknik  penentuan  informan  dalam  penelitian  ini  menggunakan  teknik Purposive Sampling (Sarwono, 2006). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder (Sarwono, 2006). Data primer berupa hasil wawancara dengan Kepala Bidang PA DP3APM, Kepala UPT PTPAS, dan Ketua Program Yayasan KAKAK. Sedangkan data sekunder berasal dari dokumen berupa Undang-Undang, Peraturan Menteri, Peraturan Walikota maupun Peraturan Daerah. Dalam menguji keabsahan data penelitian ini menggunakan metode triangulasi sumber dan metode (Moleong, 2010). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Analisis Data Miles dan Hubermen (1984) dalam (Agustinova, 2015).

## Hasil dan Pembahasan
Kota Surakarta sudah menerapkan program KLA lebih dari satu dasawarsa dan mendapat penghargaan  Kategori  Utama.  Namun  dalam  evaluasi  yang  dilakukan  oleh  KEMENPPPA, penilaian untuk klaster 5 menjadi salah satu penilaian yang lebih rendah dibanding ke-4 indikator lainnya. Oleh sebab itu, penelitian ini akan membahas mengenai Penguatan Kelembagaan KLA untuk klaster 5 terkhusus dalam menangani permasalahan KSA di Kota Surakarta.

## Peraturan Perundang-undangan dan Kebijakan tentang KSA
Komitmen kuat Pemerintah Kota Surakarta untuk mewujudkan KLA dapat terlihat dari berbagai Kebijakan maupun Regulasi Daerah, berikut identifikasinya
Copyright © 2021, Cintia Cahya Ningrum, Sri Yuliani
This is an open access article under the CC – BY-SA license
Sospol: Jurnal Sosial Politik Vol 7 No 2 (2021), pp.189-201
Tabel 1. Identifikasi Peraturan Perundang-undangan dan Kebijakan yang Mengatur tentang Kekerasan Seksual Anak (KSA)
Nama Undang- Undang Pelindungan Khusus Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang
Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang  diterima  oleh  Anak  dalam  situasi dan kondisi tertentu  untuk  mendapatkan  jaminan  rasa  aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya (Pasal 1 ayat 15).
Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat  timbulnya  kesengsaraan  atau  penderitaan secara  fisik,  psikis,  seksual,  dan/atau  penelantaran , termasuk  ancaman  untuk  melakukan  perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum (Pasal 1 ayat 15a). Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari: a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik; b. pelibatan dalam sengketa bersenjata;
c. pelibatan dalam kerusuhan sosial;
d.pelibatan  dalam  peristiwa  yang  mengandung  unsur Kekerasan;
e. pelibatan dalam peperangan; dan
f. kejahatan seksual (Pasal 15).
Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak dan melaksanakan kebijakan  di  bidang  penyelenggaraan  Perlindungan  Anak, Pemerintah  Daerah  berkewajiban  dan  bertanggung jawab  untuk  melaksanakan  dan  mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah . Kebijakan tersebut dapat diwujudkan  melalui  upaya  daerah membangun kabupaten/kota layak Anak (Pasal 21 ayat 4 dan 5). Pemerintah,  Pemerintah  Daerah,  dan  lembaga  negara lainnya  berkewajiban  dan  bertanggung  jawab  untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada :
a. Anak dalam situasi darurat; b. Anak yang berhadapan dengan hukum; c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi; d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi
dan/atau seksual ;
Copyright © 2021, Cintia Cahya Ningrum, Sri Yuliani
This is an open access article under the CC – BY-SA license
Sospol: Jurnal Sosial Politik Vol 7 No 2 (2021), pp.189-201
e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
f. Anak yang menjadi korban pornografi ;
g. Anak dengan HIV/AIDS;
h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
i. Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis;
j. Anak korban kejahatan seksual ; k. Anak korban jaringan terorisme;
l. Anak Penyandang Disabilitas; m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya (Pasal 59 ayat 1
& 2). Perlindungan  Khusus  bagi  Anak  sebagaimana  dilakukan melalui upaya : a.  penanganan  yang  cepat,  termasuk  pengobatan dan/atau  rehabilitasi  secara  fisik,  psikis,  dan  sosial, serta  pencegahan  penyakit  dan  gangguan  kesehatan lainnya;
b.  pendampingan  psikososial  pada  saat  pengobatan sampai pemulihan;
c. pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu; dan
d.  pemberian  perlindungan  dan  pendampingan  pada setiap proses peradilan (Pasal 59A). Perlindungan  Khusus  bagi  Anak  yang  dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual dilakukan melalui : a.  penyebarluasan  dan/atau  sosialisasi  ketentuan peraturan  perundang-undangan  yang  berkaitan dengan Perlindungan Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
b. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan
c.  pelibatan  berbagai  perusahaan,  serikat  pekerja,
lembaga swadaya masyarakat, dan Masyarakat dalam penghapusan  eksploitasi  terhadap  Anak  secara ekonomi dan/atau seksual (Pasal 66).
Perlindungan  Khusus  bagi  Anak  korban  kejahatan seksual dilakukan melalui upaya :
Copyright © 2021, Cintia Cahya Ningrum, Sri Yuliani
This is an open access article under the CC – BY-SA license
Sospol: Jurnal Sosial Politik Vol 7 No 2 (2021), pp.189-201
a. edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
b. rehabilitasi sosial;
c.  pendampingan  psikososial  pada  saat  pengobatan sampai pemulihan; dan
d.  pemberian  perlindungan  dan  pendampingan  pada setiap  tingkat  pemeriksaan  mulai  dari  penyidikan, penuntutan,  sampai  dengan  pemeriksaan  di  sidang pengadilan (Pasal 69A). Setiap  Orang dilarang  melakukan  Kekerasan  atau ancaman  Kekerasan  memaksa  Anak  melakukan persetubuhan dengannya  atau  dengan  orang  lain (Pasal 76D). Setiap  Orang dilarang  melakukan  Kekerasan  atau ancaman  Kekerasan,  memaksa,  melakukan  tipu muslihat,  melakukan  serangkaian  kebohongan,  atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul (Pasal 76E). Setiap  Orang dilarang  menempatkan,  membiarkan, melakukan,  menyuruh  melakukan,  atau  turut  serta melakukan  eksploitasi  secara  ekonomi  dan/atau seksual terhadap Anak (Pasal 76I). Setiap  orang  yang melangggar ketentuan  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal 76D dipidana  dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15  (lima  belas)  tahun dan denda  paling  banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Ketentuan pidana tersebut  berlaku  pula  bagi  Setiap  Orang  yang  dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan,
atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Apabila tindak pidana tersebut dilakukan  oleh  Orang  Tua,  Wali,  pengasuh  Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah  1/3  (sepertiga)  dari  ancaman  pidana  yang telah ditetapkan tersebut (Pasal 81). Setiap  orang  yang melanggar ketentuan  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal 76E dipidana  dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15  (lima  belas)  tahun dan denda  paling  banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Apabila tindak pidana  tersebut  dilakukan  oleh  Orang  Tua,  Wali,
Copyright © 2021, Cintia Cahya Ningrum, Sri Yuliani
This is an open access article under the CC – BY-SA license
ISSN 2088-8090 (Print) ISSN 2597-6648 (Online)
Sospol: Jurnal Sosial Politik Vol 7 No 2 (2021), pp.189-201
pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka  pidananya  ditambah  1/3  (sepertiga)  dari ancaman pidana tersebut (Pasal 82). Setiap  Orang  yang melanggar ketentuan  sebagaimana dimaksud  dalam Pasal  76I ,  dipidana  dengan pidana penjara  paling  lama  10  (sepuluh)  tahun  dan/atau denda  paling  banyak  Rp200.000.000,00 (dua  ratus  juta rupiah) (Pasal 88).
Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak
Perlindungan  anak adalah  segala kegiatan  untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat  hidup  tumbuh,  berkembang,  dan  berpartisipasi, secara  optimal  sesuai  dengan  harkat  dan  martabat kemanusiaan,  serta  mendapat perlindungan  dari kekerasan,  eksploitasi ,  penelantaran  dan  perlakukan salah (Pasal 1 ayat 10). Perlindungan  khusus  adalah  perlindungan  yang  diberikan kepada  anak  korban  kekerasan,  eksploitasi,  penelantaran dan perlakuan salah, yaitu :
a. anak dalam situasi darurat; b. anak yang berhadapan dengan hukum (ABH);
c. anak tereksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
d. anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza);
e. anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan;
f. anak korban kekerasan baik fisik dan atau mental, anak difabel;
g. anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
h. anak yang diperdagangkan; dan i. pekerja anak (Pasal 1 ayat 11 & 12). Anak  yang  tereksploitasi  seksual adalah  anak  yang digunakan atau dimanfaatkan untuk tujuan seksualitas dengan  imbalan  tunai  atau  dalam  bentuk  lain antar anak, pembeli jasa seks, perantara atau agen dan pihak lain yang memperoleh keuntungan dari perdagangan seksualitas anak tersebut (Pasal 1 ayat 18). Pemerintah daerah dan lembaga lainnya berkewajiban dan bertanggung  jawab  untuk  memberikan  perlindungan khusus, yang meliputi:
a. anak dalam situasi darurat;
b. anak yang berhadapan dengan hukum (ABH);
Copyright © 2021, Cintia Cahya Ningrum, Sri Yuliani
This is an open access article under the CC – BY-SA license
c. anak  tereksploitasi  secara  ekonomi  dan/atau seksual ;
d. anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza);
e. anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan;
f.  anak  korban  kekerasan  baik  fisik  dan/atau  mental, anak difabel;
g. anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
h. anak yang diperdagangkan; dan
i. pekerja anak (Pasal 20).
Perlindungan  khusus  bagi  anak  yang  dieksploitasi secara  ekonomi  dan/atau  seksual merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah daerah dan masyarakat.  Penyelenggaraan  perlindungan  khusus  bagi anak yang dieksploitasi ekonomi dani atau seksual dilakukan dalam bentuk :
a. layanan pencegahan; b. layanan pengurangan resiko; dan
c. layanan penanganan kasus (Pasal 23).
Setiap  penyelenggara  usaha  diskotik,  usaha  kelab  malam, usaha bar/cafe, usaha karaoke dewasa, usaha pub/rumah musik,  usaha  panti  pijat,  mandi  uap/sauna  dilarang menerima  pengunjung  anak.  Setiap  penyelenggara  usaha hotel, usaha motel, usaha losmen, usaha wisma pariwisata, tempat  kost  dan  kegiatan  usaha  yang  sejenis  dilarang menyewakan  kamar  kepada  anak  tanpa  didampingi  oleh orang tuanya atau anggota keluarga yang telah dewasa atau guru  pendamping/  penanggungjawab  dalam  rangka melaksanakan kegiatan sekolah atau kegiatan lainnya (Pasal 33).
Copyright © 2021, Cintia Cahya Ningrum, Sri Yuliani
This is an open access article under the CC – BY-SA license
Sospol: Jurnal Sosial Politik Vol 7 No 2 (2021), pp.189-201
Peraturan Daerah
Kota Surakarta
Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penanggulangan Eksploitasi Seksual Komersial Prostitusi adalah  penggunaan  orang  dalam  kegiatan seksual  dengan  pembayaran  atau  dengan  imbalan  dalam bentuk lain.
Eksploitasi adalah  tindakan  pemanfaatan  fisik,  seksual, tenaga  dan/atau  kemampuan  diri  sendiri  oleh  pihak  lain yang  dilakukan  atau  sekurang-kurangnya  dengan  cara sewenang-wenang  atau  penipuan  yang  dilakukan  untuk mendapatkan  keuntungan  baik  material  maupun  non material. Seksual Komersial adalah segala tindakan mempergunakan badan/fisik untuk kepuasan seksual orang lain dengan imbalan tunai atau dalam bentuk lain. Eksploitasi  Seksual  Komersial adalah  tindakan eksploitasi  terhadap  orang  (dewasa  dan  anak,  perempuan dan  laki-laki)  untuk  tujuan  seksual  dengan  imbalan  tunai atau  dalam  bentuk  lain  antara  orang,  pembeli  jasa  seks, perantara  atau  agen,  dan  pihak  lain  yang  memperoleh keuntungan  dari  perdagangan  seksualitas  orang  tersebut. (Pasal 1 ayat 20, 21, 22, & 23). Setiap  orang  dilarang  melakukan  kegiatan  prostitusi anak , baik dengan pasangan sejenis dan/atau lawan jenis (Pasal 4 ayat 2).
Sumber : diolah dari dokumen Undang-Undang dan regulasi Kota Surakarta.
Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa Peraturan Daerah Surakarta Nomor 4 Tahun  2012  tentang  Perlindungan  Anak  masih  mengacu  pada  Undang-Undnag Nomor  23  Taahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak  yang  lama.  Meskipun  Kota Surakarta pun memiliki Perda tentang Penanggulangan Eksploitasi Seksual Komersial sendiri, namun masih ada beberapa penjelasan maupun definisi yang kurang lengkap dan  kurang  terperinci,  hal  ini  juga  berdampak  pada  bagaimana  penanggulangan  itu dilakukan, larangan maupun hukuman dari tindak pidana itu ditentukan.

## Anggaran untuk penanganan KSA dan Penguatan Kelembagaan
Dalam mewujudkan Kota Surakarta sebagai KLA tentunya tidak hanya sekedar peraturan maupun perundang-undangan yang diperlukan. Anggaran menjadi salah satu hal  yang  krusial  dalam  pelaksanaan  setiap  program.  Tentunya  jika  Pemerintah berkomitmen kuat dalam mewujudkan KLA maka sudah seharusnya Pemerintah Kota juga  berkomitmen  dalam  mengalokasikan  anggaran.  Di  Kota  Surakarta,  untuk penanganan  klaster  5  sepenuhnya  berada  pada  UPT  PTPAS.  Sedangkan  untuk penguatan kelembagaan KLA sendiri menginduk pada kelima klaster tersebut. Berikut penjabaran mengenai alokasi anggaran klaster 5 yang ada pada UPT PTPAS :
Copyright © 2021, Cintia Cahya Ningrum, Sri Yuliani
This is an open access article under the CC – BY-SA
license
ISSN 2088-8090 (Print) ISSN 2597-6648 (Online)
Sospol: Jurnal Sosial Politik Vol 7 No 2 (2021), pp.184-196

## Tabel 4. Anggaran UPT PTPAS
Tahun Uraian Penggunaan Anggaran Jumlah (Rp) Total Penggunaan Anggaran (Rp) 2017 Program Pelayanan Administrasi 119.620.000 504.620.000 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender & Anak 225.000.000 Program  Peningkatan  Kualitas  Hidup  & Perlindungan Perempuan 160.000.000 2018 Program Pelayanan Administrasi 128.225.000 855.031.000 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender & Anak 394.699.200 Program  Peningkatan  Kualitas  Hidup  & Perlindungan Perempuan 332.106.800 2019 Program Pelayanan Administrasi 102.731.000 513.570.000 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender & Anak 208.199.000 Program  Peningkatan  Kualitas  Hidup  & Perlindungan Perempuan 202.640.000

## Sumber : diolah dari Anggaran UPT PTPAS selama 2017-2019
Dari tabel tersebut tidak terlalu terlihat, berapa alokasi anggaran sebenarnya untuk klaster 5, tetapi lebih kepada anggaran di UPT PTPAS secara umum seperti anggaran untuk Pelayanan Administrasi  Perkantoran.  Meskipun  juga  terdapat  anggaran  untuk  Program  Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak, serta anggaran untuk Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan namun tidak terlalu banyak kegiatan yang terinci didalamnya. Untuk Program Penguatan Kelembagan Pengarusutamaan Gender dan Anak, uraian dari  program  tersebut  adalah  untuk  Fasilitas  Pengembangan  Pusat  Pelayanan  Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2), Sedangkan uraian dari Program Peningkatan Kualitas Hidup dan  Perlindungan  Perempuan  adalah  Penyusunan  Sistem  Perlindungan  bagi  Perempuan,  dan Sosialisasi Sistem Pencatatan dan Pelaporan KDRT.
Namun, karena anggaran tersebut merupakan anggaran keseluruhan untuk klaster 5, maka anggaran untuk penanganan KSA juga termasuk didalamnya. Dari penjabaran diatas dapat terlihat bahwa anggaran untuk klaster 5 fluktuatif. Peningkatan anggaran secara signifikan terjadi tahun 2018. Di tahun 2019 kemudian terjadi penurunan atau hampir sama dengan anggaran ditahun 2017. Untuk anggaran penguatan kelembagaan pun juga fluktuatif, Dari sini terlihat bahwa komitmen Pemerintah  Kota  Surakarta  belum  terlalu  terlihat  dalam  bentuk  penguatan  anggaran.  Karena menurut  teori  Penguatan  Kapasitas  Kelembagaan,  seharusnya  terjadi  peningkatan  kemampuan kelembagaan dalam organisasi manajemen, keuangan, dan budaya.
Copyright © 2021, Cintia Cahya Ningrum, Sri Yuliani
This is an open access article under the CC – BY-SA
license

## Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
Terwujudnya Surakarta sebagai Kota Layak Anak juga tidak bisa terlepas dari Sumber Daya Manusia yang terlatih akan KHA. Pelatihan yang dimaksud adalah yang memenuhi standar materi, pendalaman masalah dan penanganan isu anak berdasarkan KHA. Bidang Perlindungan Anak (PA) sendiri terdiri dari 8 (delapan) orang, dari kedelapan anggota bidang PA tersebut, terdapat 3 (tiga) orang  yang  belum  mengikuti  pelatihan  KHA.  Dikarenakan  selain  non-ASN,  mereka  memiliki tupoksi yang berbeda, yaitu 2 (dua) orang Puspaga dan 1 (satu) orang Administrator. Selain itu ternyata mereka mengikuti Pelatihan KHA yang diadakaan oleh Provinsi namun tidak mendapat sertifikat, sehingga hal ini berpengaruh terhadap evaluasi penilaian KHA. Dalam hal ini, Bidang PA seharusnya mengikuti pelatihan yang mendapat sertifikat, terlebih lagi apabila pelatihan yang dilakukan  juga  melatih  skill  atau  keterampilan.  Penguatan  kapasitas  berarti  meningkatkan kemampuan individu tidak hanya dalam pengetahuan tetapi juga dalam hal keterampilan dan sikap.
Bidang  PA  DP3APM  sendiri  juga  membuat  pelatihan  untuk  tenaga  pendidik,  tenaga kesehatan,  pekerja  sosial,  aparat  penegak  hukum,  dsb.  Pelatihan  KHA  ini  memang  diperlukan karena ini hal mendasar mengenai Hak Anak.Melalui pelatihan yang dibuat, dihaarapkan petugas pemberi layanan mampu melayani dan mendampingi anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik  bagi  anak,  tidak  diskriminatif,  dan  memperhatikan  pendapat  anak.  Pelatihan  KHA dilaksanakan  tiap  tahunnya,  peserta  Pelatihan  KHA  pun  harus  berbeda  tiap  tahunnya,  apabila Lembaga atau Dinas sudah pernah mengikuti pelatihan sebelumnya, maka peserta yang dikirimkan haruslah berbeda atau belum pernah mengikuti pelatihan sebelumnya. Pelatihan tersebut dilakukan supaya tersedianya SDM terlatih KHA serta mampu menerapakan Hak Anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan.

## Kesimpulan
Berdasarkan  paparan  diatas,  dapat  disimpulkan  bahwa  terdapat  beberapa  langkah  yang perlu dilakukan oleh pemerintah Kota Surakarta dalam upaya Penguatan Kapasitas Kelembagaan Program  KLA,  terutama  berkaitan  dengan  Penanganan  Permasalahan  KSA  di  Kota  Surakarta. Pertama,  dari  segi  Peraturan  Perundang-undangan  maupun  Kebijakan,  Kota  Surakarta  perlu melakukan pembaharuan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Perlindungan Anak mengacu pada  Undang-Undang  Perlindungan  Anak  terbaru  yaitu  UU  Nomor  35  Tahun  2014  tentang Perlindungan Anak. Ketiga, dalam hal anggaran masih perlu adanya konsistensi anggaran sehingga anggaran yang digunakan tidak melonjak terlalu tinggi maupun menurun terlalu banyak.  Ketiga SDM dalam bidang PA di DP3APM perlu mengikuti pelatihan KHA yang memberikan sertifikat, sehingga dengan begitu dapat memberi dampak positif pada penilaian evaluasi KLA mendatang. Perlu adanya rapat koordinasi rutin antara UPT PTPAS dengan lembaga-lembaga terkait lainnya sehingga penyelesaian masalah menjadi lebih cepat.

## Referensi
Abdillah,  U.  (2002).  Politik  Identitas  Etnis  :  Pergulatan  Tanda  Tanpa  Identitas.  Magelang: Indonesia Tera.
Ambardi, K. (2009). Mengungkap Politik Kartel: Studi Tentang Sistem Kepartaian di Indonesia Era Reformasi. Jakarta: Gramedia & LSI.
Copyright © 2021, Cintia Cahya Ningrum, Sri Yuliani
This is an open access article under the CC – BY-SA
license
Buchari, S., R. (2014). Kebangkitan etnis menuju politik identitas. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Chandakirana, K. (1989). Geertz dan Masalah Kesukuan. Jakarta. Prisma No. 2/1989. Cnnindonesia.com. (2019). Polisi Sebut 33 Korban Tewas Di Wamena Akibat Kerusuhan. Online.
Diakses dari https://www.cnnindonesia.com/ nasional/20191028204602-20443648/polisi- sebut-33-korban-tewas-di-wamena-akibat-kerusuhan
Fukuyama, F. (2018). Identity: The Demand for  Dignity and the Politics of Resentment. New York: Farrar, Straus, and Giroux
Geertz, Clifford. (1963). The Integrative Rovolution: Primordial Sentiments and Civil Politics in The New States. New York: Free Press.
Geertz, Clifford. (1983). Abangan, Santri, Priyayi Dalam Masyarakat Jawa. Jakarta: Dunia Pustaka Jaya.
Hamid, A. (2019) Populism In The 2017 Jakarta Gubernatorial Election. Journal of Governance , Vol 4, No 1
Jumadi. (2003). Fenomena Etnis Dalam Proses Rekruitmen Elit Politik Lokal: Kasus Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ketapang Kalbar 2000-2005. Yogyakarta. Tesis UGM.
Morowitz. D., L. (1998). Demokrasi Pada Masyarakat Majemuk. Dalam Larry Diamond dan Mars F Plattner. Nasionalisme, Konflik Etnik dan Demokrasi Bandung. ITB Pres Habbodin, M. (2012). Menguatnya Politik Identitas Di Ranah Lokal. Jurnal Studi Pemerintahan , Vol 3, No 1.
Haryanto. (2009). Elit Politik Lokal dalam Perubahan Sistem Politik. Jurnal Sosial Politik, Vol 13, No 2.
Huntington,  S.,P.  (2007).  Benturan  Antarperadaban  dan  Masa  Depan  Politik  Dunia  (terj.).
Yogyakarta: Qalam
Lee, H. (2009). Furnivall's Plural Society and Leach's Political Systems of Highland Burma. Sojourn: Journal  of  Social  Issues  in  Southeast  Asia, 24 (1),  32-46.  Retrieved  from www.jstor.org/stable/41308110
Levistky, S & Ziblat, D. (2018). Bagaimana Demokasi Mati. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama Mietzner, M. (2008). Comparing Indonesia’s party systems of the 1950s and the post -Suharto era: From  centrifugal  to  centripetal  inter-party  competition. Journal  of  Southeast  Asian  Studies , 39(3), pp 431 – 453 October 2008.
Perdana, A & Wildianti, D. (2019). Narasi Kampanye dan Media Sosial dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019. Jakarta: Bawaslu RI.
Nasional.tempo.co.  (2019).  Kronologi  Penyerangan  Jamaah  Ahmadiyah  Di  Cikeusik.  Online. Diakses  dari  https://nasional.tempo.co/read/311441/kronologi-penyerangan-jamaah- ahmadiyah-di-cikeusik
Nordholt,  H,  S.,  &  Klinken,  G.  (2007).  Politik  Lokal  Di  Indonesia.  Jakarta:  Yayasan  Obor Indonesia dan KITLV Jakarta
Robinson, R., & Hadiz, V. (2004). Reorganizing Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in Age of Markets. London: Routletge.
Romli,  L.  (2019).  Political  Identity  and Challenges  for  Democracy Consolidation  in  Indonesia. Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review , Vol 4, No 1.
Copyright © 2021, Cintia Cahya Ningrum, Sri Yuliani
This is an open access article under the CC – BY-SA
license
Santoso, Purwo. (2011). Proliferation of Local Governments in Indonesia: Indentity Politics within a Troubled Nation State. Journal of Power Conflict Democracy , Vol 3, No 1.
Sari, Endang (2016). Kebangkitan Politik Identitas Islam Pada Arena Pemilihan Gubernur Jakarta. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik , Vol 2, No 2.
Sarwono, J. (2006). Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Simandjuntak, D. (2018). Identity politics looms over Indonesia’s presidential election. Retrieved November 13, 2018, from http://www.eastasiaforum.org/ 2018/1 1/10/identity-politics- looms-overindonesias-presidential-election/
Slater,  D.  (2004).  Indonesian  Accuntability  Traps:  Party  Cartels  and  Presidential  Power  After Democracy Transition. Indonesia , No. 78 (Oktober).
The  Wahid  Institute.  (2014).  Laporan  Tahunan  Kebebasan  Beragama/Berkeya-kinan  dan Intoleransi. Jakarta: The Wahid Institue.
Tirto.id.  (2017).  13  Hari  Pembantaian  Orang  Cina  di  Jakarta.  Online.  Diakses  dari https://tirto.id/13-hari-pembantaian-orang-cina-di-jakarta-cx2Y
Tornquist,  O.  (2013).  Assessing  dynamics  of  democratisation:  Transformative  politics,  new institutions, and the case of Indonesia. China: Palgrave Macmillan.
Tornquist,  O  &  Savirani,  A.  (2016).  Reclaiming  The  State:  Mengatasi  Problem  Demokrasi  di Indonesia Pasca-Soeharto. Yogyakarta: PolGov.
Ubaid, A.,H & Habibusabandi, H.,B. (2017). Political Polarization based on Religious Identities: Empirical Evidence from the 2017 Jakarta Gubernatorial Election. Jurnal Studi Pemerintahan , Vol 8, No 4.
Winters, J. (2014). Oligarchy and Democracy in Indonesia. In M. Ford, & T. Pepinsky, Beyond Oligarchy:  Wealth,  Power,  and  Contemporary  Indonesian  Politics .  New  York:  Cornell  University Press.
Zuhro, R. S. (2019). Demokrasi Dan Pemilu Presiden 2019. Jurnal Penelitian Politik, Vol 16, No 1.