JOURNAL OF MANAGEMENT, Manajemen Pemasyarakatan, Vol 17, Special Issue No 1, May 2024, p213-219 Humala Mahmud Husen Siregar, Syahrial Yuska

## IMPLEMENTASI PERMENKUMHAM NO 07 TAHUN 2022 DALAM MENGATASI
OVERCROWDED NARAPIDANA KASUS TIPIKOR DI LAPAS KELAS I MAKASSAR
1* Humala Mahmud Husen Siregar, 2 Syahrial Yuska
1, 2 Program Studi Manajemen Pemasyarakatan, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan – Indonesia e-mail:
1* humalasiregar54@gmail.com ( corresponding author ) 2 syahyuska@gmail.com

## ABSTRACT
Inmates serving sentences have rights protected by human rights and Indonesian law, one of which is the granting of remission. Remission is a reduction in the criminal term for qualified inmates,  among  others,  behaving  well  but  not  convicted  with  the  death  penalty  or  life imprisonment. The prison manages the granting of these waivers. The remission is a form of systematic  construction  in  correctional  services  used  in  Indonesia.  Remission  supports  the reintegration into society or rebuilding good relations between inmates and the community. Provision  of  Remission  to  Inmates  who  have  committed  a  special  criminal  offense  under Government Regulation No.   99,  2012, was based on a  sense of social justice.  Currently,  the procedure for granting remission for special criminal acts is regulated in the Regulation of the Minister of Law and Human Rights No. 7 of 2022 About the Terms and Procedures for Granting Remission, Assimilation, Family Visiting Leave, Parole, Leave Before Release, and Conditional Leave are very different from the previous regulations.
Keywords : Inmates;  Remissions; Special Crimes
©2024 Copyright (Hak Cipta) : Penulis (Authors)
Diterbitkan oleh (Published by) : Program Studi Manajemen, Universitas Nusa Cendana, Kupang – Indonesia. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi (This is an open access article under license) : CC BY (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
JOURNAL OF MANAGEMENT, Manajemen Pemasyarakatan, Vol 17, Special Issue No 1, May 2024, p213-219 Humala Mahmud Husen Siregar, Syahrial Yuska

## PENDAHULUAN
Indonesia  telah  memiliki  sistem  pemasyarakatan  sejak  tahun  1964.  Sistem  penjara  yang diprakarsai  oleh  Sahadjo  dan  lain-lain  menunjukkan  bahwa  tujuan  penahanan,  selain membuat  narapidana  kehilangan  kebebasan  bergerak,  juga  harus  membawa  narapidana pada  pertobatan  dan  mendidik  mereka  menjadi  anggota  masyarakat  yang  baik.  Sistem pemasyarakatan yang  dianut  di  Indonesia diatur  dalam UU No.  22 tahun  2022 ini  adalah pelaksanaan pidana penjara yaitu Pergeseran konsepsi filosofis keadilan dari sistem penjara ke  sistem  pemasyarakatan.  Sistem  pemasyarakatan  yang  menitik  beratkan  pada  unsur retaliasi dan deterrence, namun lambat laun dianggap sebagai sistem dan metode yang tidak sesuai  dengan  konsep  rehabilitasi  dan  reintegrasi  sosial,  agar  narapidana  sadar  akan kesalahannya dan tidak lagi memiliki kemauan untuk melakukan kejahatan dan kembali ke masyarakat  sebagai  warga  negara  yang  bertanggungjawab  atas  diri,  keluarga  dan lingkungannya.
Penyelenggaraan  pidana  dan  pemidanaan  dapat  berlangsung  di  lembaga pemasyarakatan dengan memberikan pembinaan dan bimbingan kepada mereka yang telah melakukan  tindak  pidana,  hukum  itu  sendiri  memuat  dan  menjunjung  tinggi  hak  asasi manusia yang dapat dikatakan mengandung  keadilan dan  ketidak adilan yang dilihat dan dirasakan oleh manusia melalui hukum itu sendiri. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan mengatur hak-hak tertentu narapidana. Salah satu hak narapidana adalah  memberikan  pembebasan  bersyarat,  dan  syarat  serta  mekanisme  permohonan pembebasan bersyarat sepenuhnya diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang syarat dan tata cara pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Menjenguk Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjalang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Dalam pelaksanaan pemenuhan hak narapidana belum berjalan optimal seperti yang diharapkan, karena masuh adanya faktor penghambat.
Dengan  penerapan  hukum  pidana  yang  berorientasi  pada  pidana  penjara, permasalahan  yang  muncul  saat  ini  telah  menyebabkan  terjadinya overcrowding ,  yang menempatkan  Indonesia pada titik ekstrim  dengan kelebihan  kelebihan  jumlah penghuni pada  Rutan/Lapas  (Sugema  2020).  Situasi  ini  menimbulkan  berbagai  masalah  seperti kurangnya program pelatihan yang tepat, pelarian narapidana atau tahanan, kerusuhan di penjara, perdagangan narkoba yang dikendalikan di dalam penjara, pembakaran, Pungutan liar oleh petugas penjara, dan berbagai masalah lainnya (Firdaus 2019). Ini terjadi bukan hanya  karena  kesalahan  dan  penanganan  yang  salah  oleh  petugas  Lapas  atau  kurangnya infrastruktur, tetapi terjadi secara kompleks. Terdapat banyak kendala antara sistem dan implementasi. Upaya mengatasi overcrowding harus dilakukan melalui serangkaian langkah dalam  pelaksanaan  pembaharuan  kebijakan  Pidana,  termasuk  mengatasi  dampak  negatif yang di timbulkan dari penahanan dan pemenjaraan.
Di sisi peraturan, Kemenkumham telah menerbitkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti  Menjelang  Bebas,  Dan  Cuti  Bersyarat.  Apakah  atur  yang  baru  dapat  menjawab permasalah overcrowded yang sedang dialami pemasyaraktan saat ini.
Dari  uraian  tersebut  perumusan  masalah  yang  akan  dikaji  serta  dibahas  guna mempermudah  pelaksanaan  penelitian  adalah  bagaimana  penanganan Overcrwoded di Lembaga Pemasyarakatan? Bagaimana Implementasi PERMENKUMHAM No. 07 Tahun 2022
JOURNAL OF MANAGEMENT, Manajemen Pemasyarakatan, Vol 17, Special Issue No 1, May 2024, p213-219 Humala Mahmud Husen Siregar, Syahrial Yuska
dalam mengatasi Overcrowded Narapidana Kasus Tipikor di Lapas Kelas I Makassar? Tujuan penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  penanganan Overcrowded di  Lembaga Pemasyarakatan  dan  untuk  mengetahui  Implementasi  PERMENKUMHAM  No.  07  Tahun 2022 terhadap Overcrowded Narapidana Kasus Tipikor di Lapas Kelas I Makassar

## METODE PENELITIAN
Metode  yang  di  gunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  penelitian  hukum  normatif empiris  yang  bersifat  deskriptif  analisis  menggunakan  sumber  data  primer  yaitu wawancara, observasi, dan sumber data skunder dari studi kepustakaan kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif. Studi penelitian ini menggunakan metode kualitatif dalam menganalisis  variabel-variabelnya  dan  mempelajair  dinamikan  hubungan  antar  resiko dengan efek yang ditimbulkan menggutnakan metoode pendekatan, observasi lapangan atau pengngumpulan data pada satu waktu (Citrawan and Zainuddin 2018).
Proses  pengumpulan  data  menggunakan  observasi  dengan  cara  mengamati  dan menggali  informasi  di  lapangan.  Dalam  penelitian  ini,  teknik  pengumpulan  data  yang digunakan berupa penelusuran dari beberapa data sekunder, antara lain data dari instansi terkait dan wawancara dengan data yang dikumpulkan secara Kolegtif.
HASIL DAN PEMBAHASAN Penanganan Overcrowded Di Lembaga Pemasyarakatan Overcrowding narapidana  merupakan  masalah  utama  yang  dihadapi  lembaga pemasyarakatan di seluruh Indonesia. Direktorat Jenderal, sebagai instansi pemerintah yang berwenang dan bertanggung jawab menangani lembaga pemasyarakatan, telah melakukan berbagai  upaya  untuk  mengatasi  kepadatan  di  Lapas/Rutan,  antara  lain  melalui pembangunan Lapas dan Rutan baru.
Penambahan Lapas dan Rutan baru tidak dapat mengatasi overcrowding yang terjadi saat ini. Karena kenyataannya penambahan narapidana dan tahanan lebih besar di banding narapidana yang bebas dari dalam lapas. jumlah penghuni 269.103, kapasitas 137.067, dan overcrowded 196%  pertanggal  24  Oktober  2023  data  dari  SDP  Publik  ditjenpas. Permasalahan Overcrowded di dalam Lapas diperkirakan akan bertambah setiap tahunnya. Dari hasil wawancara bersama pegawai Lapas, dampak dari overcrowded anatara lain :
a) Meningkatnya potensi gangguan di bidang keamanan dan ketertiban. Keamanan dan ketertiban merupakan aspek utama yang harus dijaga oleh Lapas. Terjadinya overcrowding penghuni Lapas meningkatkan kemungkinan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban, antara lain kerusuhan, pelarian, peredaran narkoba  di  Lapas,  dan  peredaran  narkotika  terkendali  di  dalam  Lapas.  Penjara yang benar-benar penuh sesak menyebabkan waktu penjara.
Keamanan  dan  ketertiban  merupakan  aspek  utama  yang  harus  dijaga  dalam Lapas. Terjadinya overcrowded meningkatkan potensi gangguan kaemanan dan ketertiban antara laian kerusuhan, pelarian, peredaran narkoba di dalam Lapas dan  pengendalian  peredaran  narkoba  dari  dalam  Lapas.  Secara  harfiah overcrowded di  dalam  Lapas  dapat  menimbulkan  prisonisasi.  Sykes  dengan “ points of imprisonment theory ” mengaatakan bahwa pada hakekatnya prisonisasi terbentuk  sebagai  respon  terhadap  masalah  penyesuaian  yang  timbul  dari pemenjaraan  itu  sendiri  dengan  segala  bentuk  perampasan  (Sugema  2020). Penyesuiaian disini sebagai meredakan rasa sakit terhadap penderitaan sebagai
JOURNAL OF MANAGEMENT, Manajemen Pemasyarakatan, Vol 17, Special Issue No 1, May 2024, p213-219 Humala Mahmud Husen Siregar, Syahrial Yuska
akibat  perampasan. Overcrowded yang  terjadi  mengakibatkan  para  narapidana mudah  terhasut  melakukan  tindak  kekerasan  dan  kerusuhan  sehingga  situasi menjadi  sulit  untuk  di  kendalikan  lantaran  jumlah  penghuni  lebih  banyak  dari pada  jumlah  petugas  Lapas.  Pada  saat  ini  Faktor  tidak  adanya  kunjungan  dari kekluarga  merupakan  pemicuh  tindak  kekerasan  yang  terjadi  di  dalam  Lapas, karena  tingkat  kejenuhan  narapidana  yang  sudah  lama  tidak  ketemu  dengan keluarga mengakibatkan tingkat emosional sedikit terganggu.
b) Pemenuhan hak narapidana yang tidak optimal Remisi  adalah  hak  yang  melekat  pada  setiap  terpidana  dan  anak  pidana  yang menjadi penghuni lembaga pemasyarakatan, salah satu peran pemerintah dalam memenuhi  hak-hak  narapidana  di  Lapas  adalah  remisi  (Afrizal  2017).  Selama proses pelaksanaan hukuman, narapidana tetap mempunyai hak asasinya, karena prinsip  pemasyarakatan  dianut  asas  bahwa  satu-satunya  penderitaan  yang diderita  sealama  di  penjara  adalah  hilangnya  kemerdekaan.  Hak-hak  warga binaan pemasyarakatan diatur dalam undang-undang Nomor 22 pasal 10 ayat (1) Tahun 2022, antara lain :
1) remisi;
2) asimilasi;
3) cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga;
4) cuti bersyarat;
5) cuti menjelang bebas;
6) pembebasan bersyarat; dan
7) hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Lembaga pemasyarakatan bertanggungjawab kepada negara atas pemenuhan hak- hak  tersebut.  Untuk  dapat  memperoleh  hak-hak  sebagaimana  dimaksud  pada pasal  tersebut,  narapidana  dengan  kasus  tipikor  perlu  memenuhi  persyaratan lainnya  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  10  ,  Pasal  45,  Pasal  86,  dan  Pasal  115 Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022, yakni memenuhi syarat administratif serta telah membayar lunas denda dan uang pengganti sebagaimana yang diputus dalam persidangan.
Persyaratan tersebut menjadi penyebab terhambatnya hak integrasi narapidana kasus  tipikor,  sebab  sebagian  besar  narapidana  kasus  tipikor  masih  kesulitan untuk  memenuhi  denda  dan  ganti  rugi  yang  disyaratkan  oleh  persidangan, sehingga  hal  ini  menyebabkan overcrowded narapidana  sebab  sulitnya  tercapai hak integrasi bagi narapidana kasus tipikor.
c) Program pembinaan tidak berjalan dengan optimal. Pengertian Pemasyarakatan yang dijelaskan pada Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 bahwa:
“Pemasyarakatan adalah subsistem peradilan pidana yang mcnyelenggarakan penegakan  hukum  di  bidang  perlakuan  terhadap  tahanan,  anak,  dan  warga binaan.”
Oleh  sebab  itu  dapat  dikatakan  bahwa  keberhasilan  sebuah  sistem pemasyarakatan ditentukan berdasarkan pelaksaanaan pembinaan yang berada di Lapas.  Pembinaan  di  dalam  Lapas  yang  dilakukan  kepada  setiap  warga  binaan berbeda  sesuai  karakteristik  dan  kebutuhannya  masing-masing.  Pembinaan tersebut dilakukan dengan tiga tahapan, yaitu tahapan awal, tahapan lanjutan, dan
tahapan  akhir.  Tahapan  awal  serta  tahapan  lanjutan  dilakukan  oleh  petugas pemasyarakatan yang berada di dalam Lapas. Sedangkan tahapan akhir dilakukan oleh para pembimbing pemasyarakatan yang dilakukan diluar Lapas. Persoalan Overcrowded mengakibatkan  pelaksanaan  pembinaan  tidak  merata karena  kurangnya  tempat  atau  aspek  pembinaan  di  dalam  Lapas.  Terdapat beberapa  hal  yang  menyebabkan  program  pembinaan  tidak  berjalan  secara optimum yang didampaki oleh overcrowded , antara lain:
1) Terbatasnya jumlah petugas pemasyarakatan.
2) Belum  maksimalnya  kompetensi  petugas  pemasyarakata  dalam  menguasai pelaksaan program pembinaan.
3) Program tugas dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan lebih diprioritaskan pada terciptanya keamanan dan ketertiban.
4) Anggaran  yang  jumlahnya  terbatas  serta  lebih  banyak  digunakan  dalam pemenuhan bahan makanan yang terus meningkat.

## Implementasi PERMENKUMHAM No. 07 Tahun 2022 dalam  mengatasi Overcrowded Narapidana Kasus Tipikor di Lapas Kelas I Makassar
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 7 Tahun 2022 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat dinyatakan:
1) Rezim  penjara  sudah  di  tinggalkan  menuju  kepada  rezim  rehabilitasi  serta reintegrasi sosial.
2) Warga binaan bukan hanya sebagai objek, tetapi juga menjadi subjek.
3) Filosofi pelaksanaan pidana berupa pembinaan.
4) Pemenuhan hak warga binaan diberikan tanpa terkecuali (equality before the law).
5) Pemenuhan hak warga binaan tidak berlaku diskriminatif.
6) Syarat tambahan dalam memenuhi hak-hak dikontibusikan sebagai reward.
7) Direktorat Jenderal memiliki otoritas penuh atas pemenuhan hak dari warga binaan.
8) Dalam  rangka  pemenuhan  hak,  penilaian  warga  binaan  dimulai  sejak  yang bersangkutan menyandang status sebagai warga binaan.
Amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2021 berisikan :
1) Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian;
2) Menyatakan :
a. Pasal 34 A ayat (1) huruf (a), Pasal 34A ayat (3), Pasal 43 A ayat (1) huruf (a) dan Pasal 43A ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, bertentangan  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  lebih  tinggi, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan,
b. Pasal 34 A ayat (1) huruf (a), Pasal 34A ayat (3), Pasal 43 A ayat (1) huruf (a) dan Pasal 43A ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
c. Mewajibkan kepada Termohon: Presiden RI untuk mencabut Pasal 34 A ayat (1) huruf (a), Pasal 34A ayat (3), Pasal 43 A ayat (1) huruf (a), dan Pasal 43A ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, Tentang Perubahan  Kedua  Atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  32  Tahun  1999,
Tentang  Syarat  dan  Tata  cara  Pelaksanaan  Hak  Warga  Binaan Pemasyarakatan.
Penerapan  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  HAM  No.  7  Tahun  2022  mempunyai perbedaan di persyaratan pemberian hak-hak warga binaan terkhusus untuk warga binaan tindak  pidana  terhadap  Peraturan  Pmemerintah  No.99  Tahun  2012,  salah  satunya  yakni tindak  pidana  korupsi.  Aturan  sebelumnya  mewajib  melampirkan  dokumen justice collabolator (surat keterangan bersedia untuk bekerja sama dalam membantu membongkar tindak  pidana  yang  dilakukan),  untuk  aturan  yang  baru  dokumen  tersebut  sudah  tidak dipersyaratkan  lagi.  Syarat  dan  tata  cara  pemberian  Remisi  diatur  pada  Pasal  12 Permenkumham  No.7  Tahun  2022,  Pembebasan  Bersyarat  di  atur  pada  pasal  84  sampai dengan pasal 86 dan harus melengkapi dokumen pada pasal 87 sampai pasal 88, dan Cuti Bersayarat di atur pada pasal 115 untuk tindak pidana pada PP 99 Tahun 2012 yang salah satunya ialah tindak pidana korupsi.
Meskipun  persyaratan  dokumen justice  collaborator sudah  tidak  dipersyaratkan, namun terdapat persyaratan lain yang menjadi kendala dalam pelaksanaan integrasi bagi narapidana kasus tipikor, yakni harus terpenuhinya denda dan uang pengganti yang dituntut dalam  persidangan.  Sebagian  besar  narapidana  kasus  tipikor  yang  tidak  sanggup membayarkan denda dan uang pengganti akhirnya tidak dapat diberikan hak integrasi dan berdampak pada penumpukan jumlah narapidana yang juga berakibat pada overcrowded di dalam Lapas.

## SIMPULAN DAN SARAN
Kondisi overcrowded sangat  membebani  negara  karena  tidak  tercapainya  tujuan  sistem pemasyarakatan.  Rendahnya  pemenuhan  hak-hak  warga  binaan  yang  disebabkan  oleh overcrowded mengakibakan tindakan para sipir menjadi tidak profesional. Pemerintah Indonesia sebaiknya segera melakukan langkah-langkah dan mengambil kebijakan  dalam upaya  menangani  kondisi overcrowded .  Apalagi  saat  ini  pemerinth  telah menuangkannya  dalam  grand  design  penanganan  overcrowded  pada  seluruh  Rutan  dan Lembaga  Pemasyarakatan  di  Indonesia. Overcrowded tidak  bisa  ditangani  hanya  dengan memperluas bangunan pada Rutan dan Lapas saja, karena Rutan dan Lapas adalah hilir dari proses  penegakan  hukum.  Penanganan overcrowded juga  perlu  dilakukan  melalui perombakan  regulasi  agar  mempermudah  pemberian  hak  integrasi  bagi  narapidana sehingga tidak terjadi penumpukan di dalam Lapas ataupun Rutan, dan pembinaan dapat dilaksanakan secara lebih efektif.

## DAFTAR RUJUKAN
Afrizal,  S.  2017.  “Pemberian  Remisi Kepada  Narapidana  Sesuai  Pp  No.  99  Tahun  2012  Di Rutan Batam” 2.
Https://Journal.Uib.Ac.Id/Index.Php/Jlpt/Article/View/266/260.
Citrawan,  H,  &  Zainuddin,  D.  2018.  “Metode  Analisis  Konflik  Dalam  Penerapan  Regulasi Pencegahan  Gangguan  Keamanan  Dan  Ketertiban  Di  Lembaga  Pemasyarakatan.” Https://E-Jurnal.Peraturan.Go.Id/Index.Php/Jli/Article/Viewfile/364/246.
Firdaus,  I.  2019.  “Peranan  Pembimbing  Kemasyarakatan  Dalam  Upaya  Penanganan Overcrowded  Pada  Lembaga  Pemasyarakatan.”  Ilmiah  Kebijakan  Hukum  13. Https://Doi.Org/Http://Dx.Doi.Org/10.30641/Kebijakan.2019.V13.339-358.
Sugema,  J.  A.  2020.  “Penanganan  Over  Kapasitas  Di  Dalam  Lapas.”  JUSTITIA :  Jurnal  Ilmu Hukum Dan Humaniora 7 (1): 201–8.
Http://Jurnal.Um-Tapsel.Ac.Id/Index.Php/Justitia/Article/View/1939.