Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                             DOI: 10.36526/js.v3i2.3534
Research Article                                                                                                                    e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541-2523

## THE ROLE AND RESPONSIBILITIES OF FOUNDATION BENEFIT OWNERS ARE REVIEWED FROM REGULATION OF THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 13 OF 2018

## PERAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMILIK MANFAAT YAYASAN DITINJAU DARI
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2018
Victor Marsangap Nainggolan 1a (*), Habib Adjie 2b
12 Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Narotama Surabaya
a victornainggolan1982@gmail.com
(*) Corresponding Author victornainggolan1982@gmail.com
How to Cite: Victor. (2023). Peran Dan Tanggung Jawab Pemilik Manfaat Yayasan Ditinjau Dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018                                                                         doi : 10.36526/js.3534 Received : 11-12-2023
Revised   : 25-01-2024 Accepted : 09-02-2024
Keywords:
Roles and Responsibilities, Beneficial Owners, Foundation Abstract To achieve a guarantee, certainty and legal order, the beneficial owners of the foundation must play  a  role  and  be  responsible  in  the  form  of  openness  and  accountability  to  the  State  by carrying  out  ownership  reports.  This  is  a  form  of  implementation  Presidential  Decree  No 13/2018. In addition, to create transparency in the context of preventing and eradicating criminal acts  of  money  laundering  and  terrorist  financing  This  type  of  research  in  legal  writing  is normative legal research (normative legal research) or doctrinal legal research. The approach method used is a conceptual approach (conceptual approach), namely the study departs from the views and doctrines that have developed in legal science. The role and responsibilities of beneficial  owners  in  foundation  legal  entities,  both  when  first  established  and  already  in operation,  are  required  to  comply  with  the  provisions  of  Presidential  Decree  No.  13/2018, namely conducting an ownership report. This ownership report needs to be disclosed because there  is  potential  for  abuse  of  power  within  the  foundation.  Principles  and  accountability  in foundation management are very necessary to ensure that foundation organs carry out their duties solely to achieve the foundation's social goals and not for other purposes in order to realize good governance within the foundation.

## Introduction
Yayasan  adalah  badan  hukum  yang  terdiri  atas  kekayaan  yang  dipisahkan  dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota (Undang-undang, 2001).  Perkembangan terhadap badan hukum yayasan mengalami beberapa perubahan, sebelumnya lahirnya Undang-undang Undang-Undang Nomor 28 Tahun  2004  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2001  tentang  Yayasan  terdapat istilah dalam Bahasa Belanda disebut Stichting yang memiliki arti sebagai yayasan. Secara sproradis dalam  beberapa  pasal  undang-undang  disebut  adanya  Yayasan,  seperti:  Pasal  365,  Pasal  899, Pasal 900, Pasal 168 KUHPerdata, kemudian dalam Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 236 Rv, serta Pasal 2 ayat (7) Undang-Undang Kepailitan (Faillissements-verrordening) (Anwar, 2010).
Sebelum berlakunya Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor  28  Tahun  2004,  selanjutnya  disebut  Undang-Undang  Yayasan,  status  yayasan  sebagai badan hukum masih lemah karena tunduk pada aturan-aturan yang berdasarkan kebiasaan yang hidup dalam masyarakat dan yurisprudensi Mahkamah Agung. Scholten (terjemahan) bahwa, dapat didirikan badan hukum yayasan dengan tidak adanya campur tangan dari penguasa dan bahwa kebiasaan dan yurisprudensi bersama-sama menetapkan aturan itu (Ali ridho, 2004).
Sebagaimana  dengan  hal  tersebut,  Anwar  Borahima  menyatakan  bahwa,  pendirian yayasan  hanya  didasarkan  pada  kebiasaan  dalam  masyarakat,  karena  belum  ada  peraturan perundang-undangan  yang  mengatur  tentang  cara  pendirian  yayasan,  serta  keharusan
Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                             DOI: 10.36526/js.v3i2.3534
Research Article                                                                                                                    e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541-2523
pembentukan yayasan melalui akta notaris. Akibatnya perdebatan mengenai status yayasan sebagai badan hukum atau bukan, masih terus berlangsung (Anwar, 2010).
Perkembangan terhadap suatu pendirian yayasan yang menyebabkan bahwa diperlukan adanya    suatu  jaminan,  kepastian dan ketertiban  hukum  agar  yayasan  berfungsi  sesuai  dengan tujuannya berdasarkan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas kepada masyarakat, serta memberikan pemahaman yang benar pada masyarakat mengenai yayasan. Kecenderungan masyarakat memilih bentuk  yayasan  antara  lain  karena  alasan  proses  pendirian  sederhana,  tanpa  memerlukan pengesahan  dari  pemerintah,  dan  adanya  persepsi  dari  masyarakat  bahwa  yayasan  bukan merupakan sumber pajak (setiawan 1992).
Yayasan  pada  dasarnya  mempunyai  organ  yang  terdiri  dari  Pembina,  Pengurus  dan pengawas, dimana hal ini yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha atau ikut serta dalam suatu badan usaha. Setiap organ dari yayasan tersebut memiliki hak dan kewajiban serta kewenangan tersendiri dalam mencapai maksud dan tujuan Yayasan (foni, 2018).
Yayasan sebagai salah satu jenis korporasi yang berbadan hukum yang tidak terlepas dari konsep kepemilikan manfaat. Pada tanggal 5 Maret 2018, Peraturan Presiden Nomor 13 tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (Perpres 13/2018) resmi diberlakukan.
Pemilik  manfaat  adalah  orang  perorangan  yang  dapat  menunjuk  atau  memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, pengawas pada korporasi. Pada Pasal 1 angka 2 tentang  definisi  pemilik  manfaat,  di  mana  ditekankan  pada  orang  perseorangan  yang  memiliki sebenarnya atas dana atau saham korporasi sebagai akibat dari kepemilikan tiga kriteria, yaitu :
a. Menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas pada Korporasi;
b. Memiliki kemampuan untuk mengendalikan korporasi;
c. Berhak  atas  dan/atau  menerima  manfaat  dari  korporasi  baik  secara  langsung  maupun  tidak langsung.
Berdasarkan  Peraturan  Presiden  Nomor  13  Tahun  2018,  secara  keseluruhan,  orang perseorangan dapat dikatakan sebagai pemilik manfaat apabila ia memiliki penghasilan dan/atau keuntungan akibat kepemilikan lebih dari 25% saham, modal, kekayaan awal, sumber pendanaan, atau hak-hak lain yang dapat menimbulkan keuntungan dari korporasi.
Meskipun orang perseorangan tidak memiliki kekayaan di korporasi, ia juga dikategorikan sebagai Pemilik Manfaat jika ia memiliki kewenangan tidak terbatas terkait penunjukan perangkat pengurus korporasi dan pengendalian korporasi tanpa harus mendapat persetujuan dari otoritasi dari pihak manapun, atau merupakan pemilik sebenarnya dari dana atas kepemilikan korporasi.
Ruang lingkup Perpres No. 13/2018 meliputi perseroan terbatas, yayasan, perkumpulan, korporasi,  persekutuan  komanditer,  persekutuan  firma,  dan  bentuk  korporasi  lainnya.  Sejalan dengan hal tersebut, Pemilik Manfaat pada yayasan yaitu:
a. Memiliki kekayaan awal >25% ;
b. Memiliki kewenangan untuk mengangkat, memberhentikan pembina, pengurus dan pengawas yayasan;
c. Berwenang untuk mempengaruhi atau mengendalikan yayasan tanpa perlu otoritasi dari pihak manapun;
d. Menerima manfaat dari yayasan.
Adanya ketentuan terkait  dengan  pemilik manfaat  ini memiliki  Konsep Beneficial Owner (selanjutnya disebut BO) yang diatur dalam Financial Action Task Force (FATF) Recommendations. Menurut FATF  Recommendation ,  BO  merujuk  pada  orang  perseorangan  yang  secara ultimate memiliki atau mengandalikan pihak lain ( Ultimate Owns Or Controls ), dan/atau orang perseorangan yang kepentingannya dikendalikan oleh orang lain.
Selain itu, BO juga merujuk pada orang perseorangan yang melaksanakan kendali efektif secara  keseluruhan  ( ultimate  affective  control )  terhadap  pihak  lain  atau  atas  pengaturan  hokum
Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                             DOI: 10.36526/js.v3i2.3534
Research Article                                                                                                                    e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541-2523
(Daruassalam,  2018).  Istilah Ultimate  Owns  Or  Controls  dan  Ultimate  Effective  Control menjadi benang merah pada suatu keadaan di mana pelaksanaan kepemilikan atau pengendalian dilakukan baik melalui kendali langsung maupun tidak langsung. Pembuatan konsep Pemilik Manfaat menurut Perpres No. 13/2018 juga memiliki latar belakang dengan istilah Beneficial Ownership di dalam FATF Recommendations . Kedua aturan tersebut menyatakan bahwa pengungkapan BO harus dilakukan oleh korporasi.
Sebab, korporasi dapat dijadikan alat baik langsung maupun tidak langsung oleh pelaku tindak pidana yang merupakan BO atau Pemilik Manfaat yang melakukan TPU dan Tindak Pidana Terorisme.  Dengan  demikian,  tujuan  dari  pembuatan  Perpres  No.  13/2018  dan FATF Recommendations adalah untuk mencegah TPPU dan Tindak Pidana Terorisme. Pengungkapan BO diatur dalam Perpres No. 13/2018 dapat dilakukan dengan kerja sama dan permintaan informasi Pemilik Manfaat.
Untuk mencegah dan memberantas TPU dan pendanaan Tindak Pidana Terorisme oleh Korporasi, instansi berwenang dapat melakukan pertukaran informasi dengan instansi peminta baik lingkup nasional maupun internasional. Tentunya, pertukaran informasi tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ketika dalam lingkup nasional dan sesuai dengan ketentuan  perundang-undangan  di  bidang luar  negeri dan perjanjian  internasional  dalam  lingkup internasional.
Tujuan dari adanya Perpres No. 13/2018 ini adanya transparansi dari seluruh korporasi di Indonesia dengan mewajibkan pengungkapan dan penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat korporasi. Transparansi ini didorong dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Pengungkapkan pemilik manfaat dari setiap korporasi di Indonesia  bertujuan  agar  dapat  diketahuinya  orang-orang  yang  berada  di  belakang  korporasi tersebut.  Selama  ini  di  Indonesia  banyak  permainan  kotor  yang  dilakukan  oleh  orang-orang  di belakang korporasi untuk menyembunyikan harta kekayaan mereka.
Dengan kewajiban mengungkap pemilik manfaat, otoritas pajak bisa menggunakan datanya untuk  mencegah  upaya  wajib  pajak  melarikan  diri  dari  kewajiban  mereka.  Kewajiban  pajak merupakan salah satu alasan penerima manfaat menyamarkan dan memutus rantai kepemilikan, agar terhindar dari kewajiban membayar pajak. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagai focal point dalam hal rezim Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Indonesia.
Dasar ketenuan penyampaian pemilik manfaar berkaitan dengan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2003, kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (yang selanjutnya disebut UU TPPU. Perpres No.13/18 ini memberikan dampak kepada badan hukum tidak terkecuali yayasan sebagai fokus penelitian untuk melakukan penyesuaian terhadap peraturan tersebut di atas.
Adanya istilah pemilik manfaat dalam Perpres 13/2018, menimbulkan pertanyaan tentang kedudukan pemilik manfaat dalam pendirian yayasan di Indonesia. Hal ini disebabkan karena tidak pernah ditemukannya istilah penerima mafaat dalam UndangUndang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Yayasan, dan peraturan-peraturan lainnya. Hal tersebut menimbulkan berbagai opini dan pendapat tentang kedudukan dan relasi antara pemilik  manfaat  dengan  badan  hukum  yayasan  dan  tanggung  jawab  seorang  notaris  dalam memenuhi peraturan dalam pengungkapan BO yang bertentangan dengan Undang-Undang Jabatan Notaris  di  dalam  upaya  menjaga  kepercayaan  masyarakat  terhadap  jabatan  Notaris.  Untuk selanjutnya  yayasan  sebagai  subjek  hukum  ini  melakukan  penyesuaian  kewajiban  yang  harus dipenuhi didalam Pepres tersebut di atas.
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diutarakan tersebut di atas, maka Penulis mengemukakan  permasalahan,  sebagai  berikut:  Peran  Dan  Tanggung  Jawab  Pemilik  Manfaat Yayasan Ditinjau Dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018.
Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                             DOI: 10.36526/js.v3i2.3534
Research Article                                                                                                                    e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541-2523
Research Methods Jenis  penelitian  ini  adalah  deskriptif,  yaitu  penelitian  sifatnya  mendeskripsikan  atau menjelaskan  terhadap  permasalahan  yang  dibahas  (Soerjono,  2012).  Tipe  Penelitian  yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif (normative legal research) atau penelitian hukum doktrinal. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan konseptual  (conseptualical  appoarch)  yaitu  kajiannya  beranjak  dari  pandangan-pandangan  dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hokum (Mohamad, 2020).
Adapun  pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  secara konsepsi logistis positivis. Konsepsi ini memandang hukum sebagai norma-norma yang tertulisyang dibuat dan di undangkan oleh lembaga dan pejabat yang berwenang. Selain itu konsepsi ini juga memandang hukum sebagai system normative yang bersifat mandiri, bersifat tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat dan menganggap satu sama lain ini bukan sebagai norma hokum (Rony,
1998).
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
1) Data  primer,  yang  merupakan  data  yang  diperoleh  langsung  dari  sumber  data  di lapangan. Sementara itu, data sekunder, merupakan data penunjang dari data primer yang  didapatkan  dari  studi  kepustakaan  (Library  Research)  yang  bahan  hukumnya berasal dari:
2) Bahan  hukum  primer,  yaitu  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  berkaitan dengan obyek penelitian. Ketentuan tersebut terdiri dari sebagai berikut:
a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
b. Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2010  tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
c. Peraturan  Presiden  Nomor  13  tahun  2018  tentang  Penerapan  Prinsip  Manfaat  Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.
3) Bahan  hukum  sekunder,  yaitu  bahan  yang  memberikan  penjelasan  terhadap  bahan hukum  primer,  seperti  literatur  yang  berkaitan  dengan  masalah  pendaftaran  tanah, artikel-artikel, jurnal-jurnal, hasil-hasil penelitian, dan lain-lain;
4) Bahan  hukum  tersier,  yaitu  bahan  yang  memberikan  petunjuk  maupun  penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder, seperti kamus dan lain-lain. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan cara, yakni dilakukan  dengan  metode    menelusuri  dokumen  dan  studi  pustaka  (librabry  research),  yang berkaitan dengan masalah pendaftaran tanah. Kemudian setelah data berhasil dikumpulkan, maka selanjutnya  menganalisa  data  secara  deskriptif  kualitatif  dengan  menguraikan  atau  menjelaskan bahan-bahan  dan  data  yang  diperoleh  dari  penelitian  lapangan  dan  kepustakaan,  selanjutnya menggunakan analisa hasil penelusuran yang dikaitkan dengan permasalahan yang dibahas, dan akhirnya ditarik suatu kesimpulan.

## Results and Discussion Results
Peran  Dan  Tanggung  Jawab  Pemilik  Manfaat  Yayasan  Ditinjau  Dari  Peraturan  Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, telah menegaskan yayasan merupakan badan hukum yang secara spesifik berbeda  dengan  badan  hukum  lainya.  Bentuk  kegiatan  yayasan  bukan  berorientasi  pada keuntungan tapi yang pada pelayanan masayarakat. Badan hukum yayasan memiliki harta yang dipisahkaan untuk tujuan itu sendiri.
Undang undang ini mempertegas pengelolaan harta kekayaan Yayasan dalam Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004. Kemudian untuk memepertegas penyelengaraan
Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                             DOI: 10.36526/js.v3i2.3534
Research Article                                                                                                                    e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541-2523
Yayasan diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 dan diubah dengan Peraturan Pemerintah  Nomor  2  Tahun  2012.  Yayasan  sebagai  badan  hukum,  harta  kekayaan  sendiri  dan mempunyai  sistem  tanggung  jawab  baik  Pendiri,  Pengurus  Yayasan  baik  terhadap  Yayasan  itu sendiri maupun terhadap pihak ketiga.
Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  Dan  Tindak  Pidana  Pendanaan  Terorisme  (selanjutnya  disebut Perpres  No 13/2018),  tidak  pernah  dijelaskan  tentang  kedudukan  hukum pemilik  manfaat  dalam suatu badan hukum yayasan. Peraturan Undang-Undang Tentang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 juga tidak pernah membahas tentang Pemilik Manfaat. Kedudukan hukum pemilik manfaat dalam suatu badan hukum yayasan tidak pernah dibahas secara jelas.
Pada  umumnya  suatu  badan  hukum  yayasan  memiliki  organ  yayasan  yang  terdiri  dari pembina, pengurus, dan pengawas yang dalam Undang-Undang Yayasan tidak disebutkan pemilik manfaat. Namun di sisi lain, peran dan tanggung jawab Pemilik Manfaat dijelaskan dalam ketentuan Perpres No 13/2018 Pasal 1 angka 2 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, yakni:
“Pemilik Manfaat adalah orang perseorangan yang dapat menunjuk atau memberhentik an direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas pada Korporasi, memiliki kemampuan untuk  mengendalikan  Korporasi,  berhak  atas  dan/atau  menerima  manfaat  dari  Korporasi  baik langsung maupun tidak langsung, merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham Korporasi dan/atau memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden ini”.
Menurut Black Law Dictionary: “Beneficial Owner is The actual owner of securities and the rightful recipient of the benefits accorded; the beneficial owner is often different from the title holder (generally a financial institution holding the securities on behalf of clients)" (The Black Law Dictionary , 2023). “ Beneficial Owner memiliki sebagai kepemilikan sebenarnya dari sekuritas dan penerima yang  berhak  atas  manfaat  yang  diberikan;  pemilik  manfaat  sering  berbeda  dari  pemegang  hak (umumnya lembaga keuangan yang memegang surat berharga atas nama klien)”.
Menurut Perpres No 13/2018 Pasal 5 ayat (1) Pemilik Manfaat dari yayasan merupakan orang perseorangan yang memenuhi kriteria:
1) memiliki kekayaan awal lebih dari 25% (dua puluh lima persen) pada yayasan sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar;
2) memiliki kewenangan untuk mengangkat atau memberhentikan pembina, pengurus, dan pengawas yayasan;
3) memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengendalikan yayasan tanpa harus mendapat otorisasi dari pihak manapun;
4) menerima manfaat dari yayasan; dan/atau;
5) merupakan  pemilik  sebenarnya  dari  dana  atas  kekayaan  lain  atau  penyertaan  pada yayasan.
Perpres  No  13/2018  dibentuk  atas  dasar  bahwa  korporasi  dapat  dijadikan  sarana  baik langsung maupun tidak langsung oleh pelaku tindak pidana yang merupakan pemilik manfaat dari hasil  tindak  pidana  pencucian  uang  (TPPU)  dan  pendanaan  terorisme  selama  ini  belum  ada pengaturannya,  pemerintah  memandang  perlu  mengatur  penerapan  prinsip  mengenali  pemilik manfaat dari korporasi.
Kewajiban  korporasi  dalam  menetapkan  pemilik  manfaat  diatur  dalam  Pasal  3  ayat  (1), yakni:  “Setiap  Koporasi  wajib  menetapkan  pemilik  manfaat  dari  Korporasi”.  Korporasi  dalam menerapkan prinsip mengenali pemilik manfaat, berkewajiban menunjuk pejabat atau pegawai untuk menyediakan  informasi  mengenai  korporasi  dan  pemilik  manfaat  dari  korporasi  atas  dasar permintaan instansi berwenang dan instansi penegak hukum berdasarkan Pasal 14 ayat (2) Perpres No 13/2018.
Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                             DOI: 10.36526/js.v3i2.3534
Research Article                                                                                                                    e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541-2523
Mekanisme  penerapan  pemilik  manfaat  oleh  Korporasi  beradasarkan  Pasal  15  ayat  (2) Perpres No 13/2018 dilakukan pada saat:
1) permohonan  pendirian,  pendaftaran,  pengesahan,  persetujuan,  atau  perizinan  usaha Korporasi; dan/atau;
2) Korporasi  menjalankan usaha  atau kegiatannya.  Pelaksanaan  identifikasi  pemilik  manfaat dilakukan dengan pengumpulan informasi pemilik manfaat yang beradarkan Pasal 16 ayat (1) Perpres No 13/2018 paling sedikit mencakup;
a. nama lengkap;
b. nomor identitas kependudukan, surat izin mengemudi, atau paspor;
c. tempat dan tanggal lahir;
d. kewarganegaraan;
e. alamat tempat tinggal yang tercantum dalam kartu identitas;
f. alamat di negara asal dalam hal warga negara asing;
g. Nomor Pokok Wajib Pajak atau nomor identitas perpajakan yang sejenis, dan;
h. hubungan antara Korporasi dengan Pemilik Manfaat.
Oleh karena korporasi memiliki kewajiban menyampaikan informasi pemilik manfaat kepada instansi berwenang, maka berdasarkan Pasal 18 ayat (3) Perpres No 13/2018 pihak yang dapat menyampaikan informasi Pemilik Manfaat dari Korporasi meliputi:
a. pendiri atau pengurus Korporasi;
b. notaris; atau
c. pihak lain yang diberi kuasa oleh pendiri atau pengurus Korporasi untuk menyampaikan informasi Pemilik Manfaat dari Korporasi. Berdasarkan  penelusuran  pustaka  yang  telah  dilakukan  oleh  penulis  terhadap  yayasan yang terdaftar sebelum lahirnya Perpres No 13/2018 maka berdasarkan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Perpres No 13/2018 mengenal suatu Pemilik Manfaat dilaksanakan dengan cara menyampaikan setiap perubahan informasi Pemilik Manfaat kepada Instansi Berwenang melalui Sistem Pelayanan Administrasi  Korporasi  yang  wajib  disampaikan  paling  lama  3  (tiga)  hari  kerja  sejak  terjadinya perubahan informasi Pemilik Manfaat.
Menurut Pasal 21 Perpres No 13/2018 dalam hal pengkinian/ update  informasi, korporasi dalam hal ini yayasan mempunyai kewajiban untuk  secara berkala setiap 1 (satu) tahun melakukan pelaporan.  Kemudian  apabila  suatu  yayasan  ataupun  badan  hukum  lainnya  ketika  melakukan perubahan data badan hukum melalui system Administarasi Hukum Umum (AHU) wajib melakukan laporan kepemilikan atau Beneficial Owner (BO). Sehingga dalam  hal ini pemilik  manfaat  dari  suatu  yayasan  atau  tidak  terkecuali  badan hukum lainnya memilik peran dan tanggung jawab pelaporan kepada Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui system website AHU. Laporan Kepemilikan tersebut bisa dilakukan ataupun dibantu oleh Notaris pada saat badan hukum tersebut melakukan pendirian pertama kali ataupun perubahan data.
Berdasarkan  Pasal  23  Perpres  No  13/2018  mekanisme  mengenali  Pemilik  Manfaat dijalankan dengan mendapatkan pengawasan oleh instansi berwenang, bekerjasama dengan Pusat Pelaporan  dan  Analisis  Transaksi  Keuangan  dan  jika  dibutuhkan  dapat  berkoordinasi  dengan lembaga  terkait  sesuai  dengan  kewenangannya  dengan  menetapkan  regulasi  atau  pedoman sebagai  pelaksanaan  Peraturan  Presiden  sesuai  dengan  kewenanganny  yakni  melakukan  audit terhadap Korporasi dan mengadakan kegiatan administratif lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden.
Dasar  pengawasan  oleh  instansi  berwenang  adalah  hasil  penilaian  risiko  tindak  pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme. Pasal 26 ayat (1) Perpres No 13/2018 menyebutkan dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak  pidana  pendanaan  terorisme  oleh  Korporasi,  kemudian  Instansi  Berwenang  dapat melaksanakan kerja sama pertukaran informasi Pemilik Manfaat dengan instansi peminta dan baik dalam lingkup nasional maupun internasional.
Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                             DOI: 10.36526/js.v3i2.3534
Research Article                                                                                                                    e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541-2523
Kerja sama pertukaran informasi dengan instansi peminta yang berupa permintaan atau pemberian informasi Pemilik Manfaat secara elektronik atau non elektronik yang meliputi instansi penegak  hukum,  instansi  pemerintah  dan  otoritas  berwenang  negara  atau  yuridiksi  lain  sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) Perpres No 13/2018.
Pemberian informasi pemilik manfaat secara elektronik dilakukan melalui pemberian hak akses  yang  berdasar  pada  kerja  sama  antar  instansi  berwenang  dan  instansi  peminta  yang tercantum dalam Pasal 27 ayat (3) dan ayat (4) Perpres No 13/2018. Berdasarkan Pasal 28 ayat (2) selain instansi penerima, terdapat juga pihak pelapor dalam pengungkapan pemilik manfaat dapat dilaksanakan  dengan  menyampaikan  laporan  kepada  Pusat  Pelaporan  dan  Analisis  Transaksi Keuangan. Terakhir dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) setiap orang dapat meminta informasi Pemilik Manfaat kepada Instansi Berwenang yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan maupun perundang-undangan mengenai keterbukaan informasi publik.
Penerapan  dari  suatu konsep  Beneficial Ownership  (selanjutnya  disebut  BO)  disepakati sebagai satu-satunya pihak yang berhak untuk mendapat manfaat ialah Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B). Pendefinisian BO secara global pada awalnya banyak dikontruksi oleh The Organisation  for  Economic  Co-operation  and  Development  (OECD),  terutama  melalui  beberapa putaran konvensi model perpajakan (OECD Model Tax Convention). Dalam OECD Working Party 2011, BO didefinisikan sebagai individu penerima manfaat yang sebenarnya. OECD membagi tiga jenis pemilik dan penerima manfaat sebenarnya, yakni:
a. Dalam sebuah perusahaan, BO merupakan suatu pemegang saham (shareholder) atau anggota;
b. Dalam suatu bentuk kerja sama ( partnership ), BO merupakan pihak partner baik yang sifatnya terbatas maupun umum;
c. Dalam sebuah trust atau foundation , BO adalah seorang pendiri dari Beneficial Ownership yang mengacu  kepada  perorangan    ( natural  person )  dengan  akhirnya  memiliki  maupun mengendalikan pelanggan dan/atau orang yang atas nama transaksi sedang dilakukan.
Hal ini termasuk orang-orang yang menjalankan kontrol yang paling efektif atas orang atau pengaturan  hukum.  Referensi  untuk  “pada  akhirnya  memiliki  atau  mengendalikan”  dan  “kontrol tertinggi yang efektif” mengacu pada situasi dimana kepemilikan/ kontrol dilakukan melalui suatu rantai  kepemilikan  atau  dengan  cara  mengendalikan  pihak  lain  (kontrol  secara  tidak  langsung)( Financial Action Task Force , 2023). Beberapa Manfaat dalam penerapan prinsip BO antara lain:
a. Memberikan kepastian hukum atas pertanggungjawaban pidana karena memudahkan pencarian identitas dalam membongkar kasus pidana;
b. Memudahkan pencarian dan pembuktian apabila adanya indikasi tindak pidana pencucian uang (TPPU);
c. Melindungi korporasi dan pemilik manfaat yang beritikad baik;
d. Optimalisasi pemulihan aset dari pelaku tindak pidana korupsi dan pencucian uang;
e. Implementasi dari suatu bisnis yang sehat dan menghindari monopoli pasar;
f. Mencegah  konflik  kepentingan  dalam  kepemilikan  sumber  daya  publik,  misalnya  dalam  hal kepemilikan Izin Usaha Pertambangan (IUP).
Dengan  demikian  maka  dapat  dimaknai  sebagai  bentuk  implementasi  dari  Perpres  No.
13/2018 yang dapat meminimalisir adanya kerugian dengan dengan adanya keterbukaan informasi dari pemilik manfaat suatu badan hukum.  Sehingga hilangnya potensi ekonomi dan pendapatan negara karena peluang penghindaran pajak oleh wajib pajak dan secara spesifik dalam bidang pasar modal dan sektor keuangan menjadi berkurang.
Conclusion Berdasarkan uraian di atas, maka dapat  ditarik kesimpulan bahwa Peran dan tanggung pemilik manfaat dalam badan hukum yayasan baik pada saat pendirian pertama kali maupun sudah berjalan wajib melakukan kesesuaian pada ketentuan Perpres No 13/2018 yakni melakukan laporan kepemilikan.  Laporan  kepemilikan  tersebut  menjadi  perlu  diungkapkan  karena  terdapat  potensi penyalahgunaan kekuasaan di dalam yayasan. Prinsip dan akuntabilas dalam pengelolaan yayasan sangat diperlukan untuk memastikan bahwa organ yayasan menjalankan tugasnya semata-mata
Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                             DOI: 10.36526/js.v3i2.3534
Research Article                                                                                                                    e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541-2523
untuk mencapai tujuan yayasan yang bersifat sosial dan bukan untuk tujuan lain demi mewujudkan pemerintahan yang baik dalam yayasan.
Pengungkapan  kepemilikan  manfaat  dalam  Perpres  13/2018  yang  dikeluarkan  oleh pemerintah untuk menciptakan transparansi yang lebih besar dalam kepemilikan suatu korporasi serta mengurangi peluang penyalahgunaan suatu koporasi untuk tujuan terlarang seperti korupsi, penggelapan  pajak,  pencucian  uang  dan  pendanaan  terorisme.  Disamping  itu  Perpres  13/2018 masih memiliki kelemahan yaitu tidak adanya sanksi yang tegas bagi korporasi khususnya dalam yayasan  yang  tidak  melaporkan  pemilik  manfaat  atau  beneficial  ownership  (BO)  atau  tidak mengupdate  informasi  mengenai  pemilik  manfaat  pada  regulator  terkait  serta  kategori  pemilik manfaat dalam yayasan sebesar 25% (dua puluh lima persen) masih minimalis
Daftar Pustaka
Anwar  Borahima,  Kedudukan  Yayasan  Di  Indonesia  (Eksistensi,  Tujuan,  Dan  Tanggung  Jawab Yayasan). Kencana Prenada Group, 2010. Jakarta.
Darrussalam,  Beneficial  Owner  Dalam  Konteks  Perpres  no  13  Tahun  2018  dan  Pajak, http://news.ddtc.co.id/ diakses pada tanggal 18 Oktober 2023.
Fonni,  Winner  Sitorus,  Hasbir  Paserangi,  Persekutuan  Perdata  Notaris  Berdasarkan  Undang- Undang Jabatan Notaris, Riau Law Jounal. Vol. 2. No. 1, Mei 2018,
Financial  Action  Task  Force,  ‘FATF  Guidance  Transparency  and  Bene ficial  Ownership, http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/guidance-transparency-beneficial- ownership.pdf.dikses pada tanggal 18 Oktober 2023 Mohammad Amri Gede, Nurfaidah Said, Muhammad Ilham Arisaputra, Kekuatan Hukum Irah-Irah Eksekutorial Pada Grosse Akta Sebaga Dasar Eksekusi Jaminan, Universitas Kendari, Jurnal. Halu Oleo Law Review, Volume 14, No. 1 Tahun 2020.
R.  Ali  Rido.  Badan  Hukum  dan  Kedudukan  Badan  Hukum  Perseroan,  Perkumpulan,  Koperasi, Yayasan, Wakaf, PT Alumni. 2004. Bandung.
Rony  Hanitijo  Soemitro,  1998,  Metode  Penelitian  Hukum  dan  Jurimetri,    Jakarta,  PT.  Ghalia Indonesia.
Setiawan, Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata. (Bandung: Alumni, 1992).
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, 2012
The  Black  Law  Dictionary,  https://thelawdictionary.org/beneficial-owner/,  dikses  pada  tanggal  18
Oktober 2023.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2010  tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana Pencucian Uang;
Peraturan Presiden Nomor 13 tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.