Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022

## TINJAUAN YURIDIS PENGELOLAAN ROYALTI HAK CIPTA LAGU DAN/ATAU MUSIK MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI INDONESIA
Tanu Iswantono 1 , Abraham Ferry Rosando 2 1,2 Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Email: tanuiswantonohifisipunair@gmail.com,

## Abstrak
Lagu dan/atau musik merupakan hasil cipta karya manusia yang dilindungi oleh undang-undang. Hal ini, perlindungan terhadap lagu dan/atau musik dilakukan untuk memberikan kesejahteraan kepada para  pencipta  lagu,  baik  dalam  segi  ekonomi  maupun  non-ekonomi.  Perlindungan  tersebut  diatur dalam  sejumlah  peraturan  perundangan  yang  berlaku  di  Indonesia,  baik  dari  hulu  yakni  Undang- Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 hingga lex spesialis yang diwujudkan oleh Peraturan  Pemerintah  No.56  Tahun  2021.  Dilengkapi  juga  dengan  Peraturan  Menteri  Kementrian Hukum  dan  HAM,  dan  sejumlah  peraturan  perundangan  yang  lain,  pengelolaan  royalti  hak  cipta lagu/dan atau musik di Indonesia telah berhasil melewati fase kekaburan hukum pada tahun 2021 ini. Kata Kunci : Mekanisme Pengelolaan Royalti

## Abstract
Songs and musics are a creation of human being that being protected by the law. This protection is made for  giving  welfare for certain people  that  created  the  songs  or  musics,  in  economics  or  non- economics ways.  For  those,  Indonesian  government  make  some  rules,  from  the  very  beginning  like Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 until the specific ones like Peraturan Pemerintah No.56. These rules also supported by many norms such as Peraturan Kementrian Hukum dan HAM, and the other positive law which exist in Indonesia. The purpose of this efforts is to decrease uncertainty law about songs and musics sharing profit in Indonesia.
Keywords : Royalty Managed Mechanism

## PENDAHULUAN
Pada  tahun-tahun  sebelum  2021,  terdapat  kondisi  dimana  para  pencipta  lagu  tidak mendapatkan royalti atas karya-karya yang mereka ciptakan. Mereka, para seniman pencipta seni karya lagu dan atau musik, tidak dapat menikmati hasil karya yang telah dibuatnya secara berkepanjangan atau dalam skup ekonomi biasa disebut dengan termin sustainable income. Inilah yang mendasari timbulnya ide dan pembahasan mengenai perlunya disusun Langkah terpadu mengenai pengelolaan royalti hak cipta lagu dan atau musik.
Media-media besar seperti Trans TV, Net TV, RCTI dan juga production house seperti Falcon dan  lain sebagainya, dapat  menghasilkan  potensi penghasilan  yang  besar  setiap  tahunnya, walau  dalam  pengamatan  ekonomi  makro,  mereka  juga  mengeluarkan  modal  yang  besar. Sebagai contoh, ajang pencarian bakat Indonesian Idol, RCTI melakukan pembelian hak siar
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
dari American Idol, lalu melakukan ajang pencarian bakat yang meraih rating besar tersebut di Indonesia. Bila dilihat lebih jauh, modal untuk pembelian hak siar, biaya produksi, promosi, tentu akan berada dalam angka-angka yang besar, tetapi selama lima tahun berikutnya, artis yang  mereka  orbit  atau  munculkan  ke  permukaan  dapat  menghasilkan  uang  yang  besar melalui kontrak kerja selama lima tahun.
Pola  berpikir  seperti  diatas,  yang  mengilhami  pembentukan  Peraturan  Presiden  No.56 Tahun  2021  tentang  Pengelolaan  Hak  Cipta  Lagu  dan  atau  Musik,  untuk  melengkapi spesialisasi  dasar  konstitutif  dari  Undang-Undang  diatasnya  seperti  Undang-Undang  No.28 Tahun  2014  dan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Pasal  33.  Pemerintah Indonesia ingin menginisiasi upaya untuk membuat hidup para seniman lebih sejahtera, yang nantinya secara tidak langsung akan mendorong kreatifitas warga negara Indonesia agar aktif mengeluarkan karya. Sekali membuat karya, walaupun sulit, akan dapat dinikmati hasilnya dalam berpuluh tahun kedepan, bahkan setidaknya menurut Undang-Undang adalah selama 40 tahun setelah sang pencipta meninggal dapat diwariskan kepada ahli warisnya.
Upaya ini juga akan mengeliminasi pembajakan, yang secara langsung juga berkontribusi pada menurunnya jumlah pembelian  karya secara legal, yang apabila lagu dapat dilakukan melalui  platform  spotify  dan  apple  music.  Nantinya,  dengan  pengelolaan  yang  tepat  dan pengawasan yang baik, kita tentunya tidak akan menemui lagi masalah seperti yang dialami oleh Erie Susan, Dewa 19, Kekeyi dan sebagainya, karena semua lagu akan diinventaris melalui Lembaga  Manajemen  Kolektif  Nasional  dan  penarikan  dananya  dapat  diakses  melalui Lembaga Manajemen Kolektif.
Perhatian  mengenai  kesejahteraan  seniman  yang  menciptakan  karya  dapat  kita  contoh dari negara-negara berkembang. Amerika Serikat misalnya, dimana ide adalah sesuatu yang dihargai  secara  baik,  seniman-seniman  pencipta  lagu  menerima  royalti  dari  karya  yang mereka ciptakan. 50 cent, Alicya Keys, Justin Bieber, bahkan mendiang Freddie Mercury dan Michael Jackson menerima royalti yang diberikan kepada ahli warisnya. Bohemian Rhapsody misalnya,  salah  satu  karya  lagu  yang  diciptakan  oleh  Freddie  Mercury  dan  dipopulerkan bersama  band  rock  legendaris  Queen,  menghasilkan  150  Juta  Dolar  Amerika  Serikat.  Ini merupakan angka pendapatan yang besar, dan tentu saja akan memberikan manfaat begitu besar kepada Mary Austin, sang ahli waris dari mendiang Freddie Mercury.
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
Phil Collins, Elton John, The Beatles-pun juga mendapatkan hasil yang serupa. Penghargaan akan musikalitas yang tinggi inilah yang dapat menciptakan iklim positif dalam berkesenian di sebuah negara.
Indonesia pada tahun 2021 ingin melakukan langkah serupa. Untuk menindaklanjuti Undang-Undang  No.7  Tahun  1994  yang  membahas  mengenai  pengesahan International Property Rights , yang kini dipahami sebagai hak atas kekayaan intelektual, yang lex specialis nya dibahas dalam Peraturan Pemerintah No.56 Tahun 2021, membentuk satuan pelaksana tugas  terpadu  yang  fungsi  dan  tugasnya  adalah  untuk  mengelola  hak  cipta  lagu  dan  atau musik, yang dipergunakan secara komersil pada ruang publik, seperti pada seminar, restoran, pun atau café, konser musik dan lain sebagainya.
Melalui penelitian inilah, masalah mengenai bagaimana tinjauan yuridis pengelolaan hak  cipta lagu  dan  atau  musik dapat diselesaikan,  yang  sebelumnya  mengalami kekaburan hukum akibat belum jelasnya Peraturan Perundangan yang mengatur hal tersebut.

## METODE PENELITIAN
Dalam  hal  ini  peneliti  meggunakan  metode  pendekatan  perundang-undangan  (statute approach),  konseptual  (conceptual  approach),  Pendekatan  Perbandingan  (Comparative Approach)  sehingga  nantinya  dapat  memudahkan  peneliti  dalam  melakukan  penyelesaian masalah pada issue hukum
Menggunakan  metode  pendekatan  perundang-undangan (statue  approach) Di  dalam penelitian  ini  yang  mengutamakan  mencari  bahan  hukum  dari  peraturan  perundang- undangan untuk dasar melakukan sebuah penelitian ini, Pendekatan ini menititik beratkan semua isu hukum yang hendak diangkat dengan peraturan perundang-undangan yang ada.
Menggunakan metode pendekatan konseptual. ( conceptual approach) Dalam Metode Ini berbeda  dengan  metode  yang  sebelumnya,  di  dalam  metode  ini  lepas  dari  semua  aturan perundang- undangan dan doktrin-doktrin hukum yang ada. Metode ini lebih menekankan analisa penyelesaian masalah utama terhadap isu hukum yang ada serta aturan aturan hukum yang ada di dalamnya.
Pendekatan  Perbandingan (comparative  approach) Penelitian  ini  juga  menggunakan metode  perbandingan (comparative  approach) ,  yaitu  dengan  membandingkan  undang-
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
undang dan peraturan yang telah ada di Negara Indonesia khususnya mengenai perlindungan data pribadi dengan mengacu undang-undang yang telah ada di Negara lain.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
a. Mekanisme Pengelolaan Royalti menurut Peraturan Pemerintah No.56 Tahun 2021 Sebelum  tahun  2014,  belum  diatur  mengenai  pengelolaan  royalti  lagu  dan  atau  musik. Pencipta lagu dan atau musik, tidak dapat menikmati hasil karyanya, pun juga para seniman yang menggunakan karya tersebut tidak dikenai potongan fee dalam bentuk besaran uang sebagai  bagi  hasil  kepada  pencipta  karya.  Kini,  telah  berlaku  secara  aktif,  yakni  mengenai kewajiban memberi bagi hasil atau yang dalam Bahasa ekonomi disebut sharing profit royalty. Kemajuan  yang  diharapkan  terjadi  di  Indonesia  adalah  bagaimana  kesejahteraan  para musisi  khususnya  pencipta  karya  lagu  dan  atau  musik  seperti  yang  ada  di  luar  negeri,  di Amerika Serikat misalnya sebagai kiblat kreatif negara maju. Kanye West misalnya, bagaimana lagu-lagunya dapat menghasilkan penghasilan pasif setelah didistribusikan secara komersil, mencoba  diilhami  sebagai  contoh  di  Indonesia.  Kita  tentu  akan  bangga  apabila  seniman seniman Indonesia, Ebiet G Ade, Chrisye, Koes Plus dan beberapa musisi legendaris lainnya dapat menikmati hasil dari karya yang diciptakannya meskipun sang pencipta telah meninggal dunia. Inilah upaya yang harus dilakukan sebagai ikhtiar untuk menjadi negara maju.
Ini dimulai dari pendaftaran karya kepada Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) yang  dikelola  dibawah  Kementrian  Hukum  dan  HAM,  lalu  berikutnya  mendaftarkan  diri  di Lembaga  Manajemen  Kolektif  Nasional  seperti  RAI,  KCI,  WAMI,  SELMI,  PAPPRI,  ARDI, Armondo, Starmusic, dan PRCI, agar nantinya dapat mendapatkan hasil royalti sesuai norma yang diatur oleh perundang-undangan.
Pengelolaan hak cipta lagu dan atau musik merupakan sebuah upaya berkesinambungan, yang  mana  setelah  dibuat,  didaftarkan,  dikumpulkan  syarat-syarat  yang  dibutuhkan,  dan selama  dua  tahun  merupakan  masa  tunggu  yakni  batas  daluarsa  dimana  royalti  akan disimpan.  Apabila  selama  dua  tahun  tidak  dilakukan  pengambilan  melalui  Lembaga manajemen  kolektif,  maka  dana  yang  telah  dihimpun  berdasarkan  penarikan  dari  musisi pengguna  karya    komersil  akan  digunakan  sebagai  dana  kas  Lembaga  manajemen  kolektif nasional.
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
Contoh, lilin-lilin kecil karya seniman penyanyi Chrisye, yang kini digubah menjadi Discoria oleh  Eva  Celia.  Dalam  dua  tahun  kedepan  apabila  tidak  ada  pelaporan  atau  tuntutan pembayaran  royalti  dari  ahli  waris  Chrisye,  maka  hasil  pengelolaan  dana  royalti  dari  yang disetorkan  oleh  manajemen  Eva  Celia  akan  dipergunakan  untuk  operasional  Lembaga manajemen  kolektif  nasional.  Tentunya  setelah  melalui  proses  surat  pemberitahuan  dan sebagainya.
Tata cara mendapatkan lisensi pemegang hak cipta oleh LMKN adalah sebagai berikut,
1. Alternatif Cara Mendaftarkan Hak Cipta
Mendaftar di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Datang langsung ke kantor wilayah  kemenkumham  dengan  membawa  dokumen  persyaratan.  atau  Mendaftar  secara online  melalui  laman  https://hakcipta.dgip.go.id/.  Pendaftaran  ini  semakin  dipermudah berkat  adanya  kemajuan  teknologi  4.0  yang  dicanangkan  akan  rilis  pada  tahun  2040  kelak dimana semua kegiatan di dunia nyata akan dapat diamati secara virtual melalui media online.
2. Langkah-langkah Mengurus Hak Cipta Secara Online
a. Masuk ke situs e-hakcipta.dgip.go.id
b. Lakukan registrasi untuk mendapatkan username dan password. Pastikan menggunakan username unik dan password yang spesifik untuk meminimalisir adanya cybercrime seperti pencurian akun dan sebagainya.
c. Login menggunakan username yang telah diberikan.
d. Mengunggah dokumen persyaratan, antara lain:
a. Surat Permohonan Pemindahan Hak
b. Surat Perjanjian
c. Bukti Pengalihan Hak
d. Fotocopy Surat Pencatatan Ciptaa
e. KTP
f. Surat Kuasa (Apabila Melalui Kuasa)
g. Akta Perusahaan (Apabila Pemegang Badan Hukum)
h. Dokumen Lainnya
3. Melakukan pembayaran setelah mendapatkan kode pembayaran pendaftaran hak cipta.
4.  Menunggu  proses  Pengecekan,  Pengecekan  dokumen  persyaratan  formal,  Jika  masuk
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
kategori  jenis  ciptaan  yang  dikecualikan,  dilakukan  verifikasi,  Mengunggah  dokumen persyaratan.
5. Approval , Sertifikat dapat diunduh dan dicetak sendiri oleh pemohon
Tata  cara  mendaftar  sebagai  keanggotaan  LMK,  sebagai  contoh  WAMI  (Wahana  Musik Indonesia).
1. masuk ke website WAMI
2. pilih menu membership lalu klik join online
3. Sign up lalu pilih apakah sebagai penerbit musik atau sebagai pencipta lagu 4. Lengkapi Form lalu submit
5. Admin WAMI akan melakukan pendataan pendaftaran
6. Pengiriman email oleh admin WAMI kepada pendaftar
7. Dinyatakan terdaftar
Agar  karya-karya  yang  telah  didaftarkan  di  Lembaga  manajemen  kolektif  nasional menghasilkan pemasukan, maka tahap pendaftaran di asosiasi Lembaga manajemen kolektif merupakan Langkah terpadu yang tidak dapat dinihilkan. Ini merupakan hilir dimana hulunya berada  di  pendaftaran  lagu,  dan  hilirnya  adalah  bergabunganya  di  asosiasi  musik  tersebut untuk penarikan dana yang telah terhimpun sebelumnya.
Kesemua  tata  aturan  pendaftaran  karya  melalui  Lembaga  Manajemen  Kolektif tersebut  untuk  keperluan  mendapatkan  royalti  dari  karya  yang  dipertunjukkan  secara komersil di tempat-tempat sebagai berikut,
a. seminar dan konferensi komersial;
b. restoran, kafe, pub, bar, bistro, kelab malam, dan diskotek;
c. konser musik; d. pesawat udara, bus, kereta api, dan kapal laut;
d. pameran dan bazar
e. bioskop;
f. nada tunggu telepon;
g. bank dan kantor;
h. pertokoan;
i. pusat rekreasi;
j. lembaga penyiaran televisi;
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
k. lembaga penyiaran radio;
l. hotel, kamar hotel, dan fasilitas hotel; dan usaha karaoke
sesuai dengan bunyi pasal 12, Peraturan Perundangan No.56 Tahun 2021.
Lalu berikutnya, siapa yang berwenang secara konstitutif untuk mengawasi jalannya peraturan  perundangan  mengenai  royalti  hak  cipta  lagu  dan  atau  musik.  Menurut  pasal  5 Peraturan  Kementerian  Hukum  dan  HAM,  satuan  pelaksana  harian  yang  menjadi  penegak hukum pelayanan pengelolaan royalti adalah badan hukum yang bergerak dibidang-bidang sebagai berikut:
a. keuangan;
b. manajemen;
c. teknologi informasi;
d. lisensi;
e. pengelolaan royalti; dan/atau
f. hukum
ini bertanggung jawab secara langsung kepada komisioner Lembaga Manajemen Kolektif, karena pembentukannya-pun diangkat oleh Lembaga Manajemen Kolektif.
4.2 Akibat Hukum para musisi yang tidak melakukan pendaftaran pengelolaan royalti Apa yang menjadi concern peneliti dalam sub bab ini adalah mengenai para musisi atau  pelaku  usaha  komersil  yang  menggunakan  karya  lagu  dan  atau  musik,  yang  sudah terdaftar  dalam  lembaga  manajemen  kolektif  nasional.  Misalnya,  lagu  Ebiet  G  Ade,  yang dijadikan soundtrack sebuah film layer lebar. Pelaku pengguna komersil tersebut akan dikenai sanksi berupa denda dan juga ancaman pidana.
Adapun yang dilindungi dalam kaitannya dengan pengelolaan  royalti adalah hal-hal terkait sebagai berikut:
a. Hak  mekanikal,  yakni  hak  yang  diberikan  kepada  label  rekaman  seperti  aquarius, musica, somy music misalnya, untuk memperbanyak cetakan lagu dan atau music, yang pada masa kini dapat dijalankan melalui beberapa platform digital seperti youtube, itunes, spotify, joox  dan  lain  sebagainya.  Dulu,  kita  hanya  mengenal  kaset,  CD,  atau  bahkan  mundur  ke puluhan tahun yang lalu yakni piringan hitam.
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
b. Hak penggunaan master, yakni penggunaan rekaman asli sebuah karya lagu dan atau musik yang didapat dari produksi rekaman pertama kali, setelah melalui proses mixing and editing .  Hak  ini  dimiliki  oleh  label  atau  produser  sebuah  karya  cipta  lagu  dan  atau  musik, sebagai pertanda bahwa merekalah pioneer atas distribusi sebuah karya hak cipta lagu dan atau musik.
3. Hak Sinkronisasi, adalah hak yang berkaitan dengan pengeluaran izin atau lisensi oleh pemegang hak cipta agar dapat dipergunakan secara komersil di khalayak umum, misalnya televisi, radio, youtube, konser musik, seminar dan lain sebagainya.
4. Hak Transkripsi Elektrikal, yakni hak yang berkaitan dengan pengelolaan royalti lagu dan atau  musik  di  penggunaan  elektrikal  atau  digital,  seperti  game  online  dan  offline  ataupun platform  aplikasi  digital  yang  dapat  diunduh  di  Appstore  dan  Playstore.  Misalnya  dalam Ragnarok Online, soundtrack dan backsoundnya lah yang menjadi hak transkripsi elektrikal yang dimiliki oleh pencipta lagu tersebut.
5. Hak Cetak, adalah hak yang berkaitan untuk penggunaan cetakan seperti printing poster, buku, majalah, dan lain sebagainya. Ini berkatian dengan promosi yang berupa cetakan print, dalam Bahasa inggris biasa dikenal dengan Print Rights .
6.  Hak  Grand,  yakni  hak  yang  berkaitan  dengan  pengeluaran  izin  dari  penyelanggaraan pertunjukan drama, opera, konser dan lain sebagainya. Misalnya, Erwin gutawa, Andi Rianto, Addie  MS  ingin  menyelenggarakan  konser  resital  lagu-lagu  Chrisye,  maka  mereka  harus mendapatkan izin dari ahli waris Chrisye terkait pertunjukan yang akan digelar karena lagu- lagu Chrisye telah didaftarkan dalam Lembaga Manajemen Kolektif Nasional.
4.3.  Lembaga  Manajemen  Kolektif  Nasional  Pelaksana  Pengelolaan  Hak  Cipta  Lagu  dan atau Musik
Berikutnya kondisi riil di lapangan, siapa saja satuan pelaksana tugas yang dimaksud dalam tulisan  diatas  sebagai  pengelola  Lembaga  manajemen  kolektif  nasional.  Pada  periode pertama, yakni tahun 2015-2018, yang dipimpin langsung dibawah Menteri Hukum dan HAM Republik  Indonesia  yakni  Profesor  Yassona  H.  Laoly,  S.H.,  M.  Sc.,  Ph.D,  adalah nama-nama sebagai berikut:
1. H. Rhoma Irama, seorang penyanyi-penulis lagu-pemain film hingga peraih beberapa penghargaan bergengsi di kancah internasional. Ini merupakan tokoh musisi nasional
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
khususnya di genre dangdut, dengan band yang bernama soneta
2. James Freddy Sundah, secara personal, peneliti yang merupakan road manager orchestra asal Surabaya, Stradivari, mengenal James F. Sundah karena lagu astaga karangan James F. Sundah pernah dibawakan secara komersil di konser orchestra pertama outdoor di taman dayu.
3. Adi Adrian
4. Dr. Imam Haryanto
5. Slamet Adriyadie
nama-nama diatas adalah komisioner Lembaga manajemen kolektif nasional, berikutnya adalah komisioner hak terkait adalah sebagai berikut,
1. Rd. M Samsudin Dajat Hardjakusuma (Sam Bimbo), ini merupakan musisi yang memiliki nama besar di album album religi.
2. Ebiet G. Ade, ayah dari Adera ega ini adalah musisi legendaris, di tahun 90an, lagu- lagunya bernuansakan realita kehidupan
3. Djanuar Ishak
4. Miranda Risang Ayu
5. Handi Santoso
Berikutnya  adalah  Lembaga  Manajemen  Kolektif,  yang  mengawasi  hak  pelaku pertunjukan, hak penyiaran dan sebagainya. Ini merupakan Lembaga pelaksana pengelolaan hak cipta lagu dan atau musik, yang dikelola secara nirlaba, dievaluasi sekali dalam setahun, pembiyaan organisasinya didapat dari royalti yang dihimpun maksimal sebanyak 20% setiap tahunnya  dan  atau  30%  dalam  lima  tahun.  Ini  merupakan  Lembaga  yang  secara  sinergi bekerja  sama  dengan  Lembaga  manajemen  kolektif  nasional dalam  kaitannya  pengelolaan hak cipta lagu dan atau musik.
Misalnya,  lagu  sahabat  sejati  yang  dimiliki  oleh  Sheila  On7.  Lagu  ini  dijadikan  sebuah soundtrack  film  FTV.  Sheila  on7  yang  sudah  mendaftarkan  lagu  sahabat  sejati  di  Lembaga Manajemen  Kolektif  Nasional,  dan  juga  telah  mengikatkan  diri  bergabung  dalam  asosiasi WAMI sebagai penyalur dana royalti, maka akan mendapatkan sejumlah dana dari karyanya tersebut.  Ini  merupakan  buah  investasi  yang  dapat  turun  menurun  diwariskan,  hingga  40
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
tahun setelah sang pencipta meninggal dunia, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku secara positif di Indonesia.

## KESIMPULAN
b. Kesimpulan
Dari apa yang dituliskan diatas, maka pengelolaan hak cipta lagu dan atau musik dikelola secara apik melalui koordinasi dua Lembaga nirlaba, dibawah Kementrian Hukum dan HAM, yakni  Lembaga  Manajemen  Kolektif  Nasional  dan  Lembaga  Manajemen  Kolektif.  Ini merupakan yang digunakan untuk menekan angka pembajakan dan juga meningkatkan taraf hidup  para  seniman  di  Indonesia.  Adapun  yang  diatur  dalam  pengelolaan  royalti  tersebut adalah lagu dan atau musik yang dipergunakan secara komersil di khalayak ramai seperti di pertunjukan musik, seminar, hotel, café, teater, pesawat terbang, film dan lain sebagainya.
Untuk ancaman sanksi yang menyertai apabila tidak melakukan perizinan dalam kaitannya pemanfaatan  karya  secara  komersil  adalah  ancaman  sanksi  pidana  disertai  hukuman tambahan berupa denda.
Hal yang masih belum tuntas dibahas di peraturan perundangan mengenai pengelolaan royalti lagu dan atau musik adalah bagaimana mekanisme perizinan apabila seseorang ingin mengadakan pertunjukan misalnya. Apakah satuan pelaksana tugas akan mengirimkan tim yang berkeliling setiap harinya di pusat pusat keramaian, atau justru pasif menunggu laporan dari orang yang akan mengadakan acara misalnya di  konser pernikahan.  Ini membutuhkan perhatian khusus mengenai bagaimana pelaksanaan di lapangan secara detil jika tidak ingin membuka  peluang  penyalahgunaan  wewenang  seperti  yang  umum  terjadi  di  beberapa bidang di Lembaga pemerintahan baik badan usaha milik negara ataupun non BUMN.
Berikutnya adalah bagaimana cara menghitung besaran nominal yang dipergunakan dalam pengenaan  norma  atas  royalti hak  cipta lagu dan  atau  musik. Apakah pertunjukan  dengan skala besar akan sama nominalnya dengan pertujukan di café, lalu apakah dihitung dengan jumlah  penonton  yang  hadir  melalui  tiket,  lantas  bagaimana  pertunjukan  virtual  yang  kini marak  dilaksanakan  pada  era  pandemi.  Ini  juga  menjadi  persoalan  baru,  dimana  café misalnya, dengan pendapatan yang kecil, harus ‘berbagi’ pendapatan dengan musisi pencipta
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
karya lagu dan atau musik. Tentu tidak menemui win-win solution seperti yang diharapkan dari pelaksanaan negara hukum yang menganut keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Asha, S. (2021). PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA TERKAIT PEMUNGUTAN ROYALTI PADA RUMAH KARAOKE DI KOTA JAMBI Telah (Doctoral dissertation, Ilmu Hukum).
Entjarau,  V.  G.  (2021).  TINJAUAN  YURIDIS  PENGALIHAN  HAK  MORAL  DAN  HAK  EKONOMI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA. LEX PRIVATUM, 9(6).
Gunawan,  I.,  Adi,  P.,  &  Priyanto,  I.  M.  D.  Perlindungan  Hukum  Karya  Lagu dan  Musik  yang Dibawakan oleh wedding singer untuk kepentingan komersial. Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, 6.
Hafiz,  M.,  Berliana,  W.  H.,  Ramadhani,  R.,  &  Ananta,  A.  H.  U.  (2021).  MEKANISME PENGELOLAAN  HAK  ROYALTI  MUSIK  OLEH  LMK  &  LMKN  DITINJAU  DARI  PERATURAN PEMERINTAH NO 56 TAHUN 2021 TENTANG PENGELOLAAN ROYALTI HAK CIPTA LAGU DAN/ATAU MUSIK. Padjadjaran Law Review, 9(1).
Muhammad, S. Status hukum aransemen lagu dengan hak cipta orang yang telah meninggal dunia  (tinjauan  yuridis  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014  tentang  Hak  Cipta) (Bachelor's thesis, Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah).
Sidabukke, S. M. (2020). Perlindungan hukum kepada pengguna (user) dalam pemakaian lagu dan/atau musik pada rumah bernyanyi keluarga di tinjau dari undang-undang hak cipta (Doctoral dissertation, Universitas Pelita Harapan).
Soemarsono,  L.  R.,  &  Dirkareshza,  R.  (2021).  URGENSI  PENEGAKAN  HUKUM  HAK  CIPTA TERHADAP PEMBUAT KONTEN DALAM PENGGUNAAN LAGU DI MEDIA SOSIAL. JURNAL USM LAW REVIEW, 4(2), 615-630.
Willis, R. P., Jayakusuma, Z., & Tiaraputri, A. W. (2022). Hak Pencipta Atas Performing Right dalam Peraturan Hak Cipta Indonesia dan Konvensi Internasional.
Zahra,  T.  H.,  &  Widyaningtyas,  K.  R.  (2021).  Tinjauan  Hak  Cipta  Terhadap  Kewajiban Pembayaran Royalti Pemutaran Lagu dan/atau Musik Di Sektor Usaha Layanan Publik. Padjadjaran Law Review, 9(1).