## PENGARUH PENGAWASAN, TARIF CUKAI, DAN BATASAN MINIMUM HARGA JUAL ECERAN TERHADAP TANGKAPAN ROKOK ILEGAL
Gede Dwipa Ria Narasara, Universitas Indonesia
Diah Widyawati Universitas Indonesia

## ABSTRACT
Illegal  cigarettes  are  very  dangerous,  both  for  health  and  for  state  revenue,  so  DJBC,  as  the agency  authorized  to  oversee  the  circulation  of  cigarettes,  must  catch  illegal  cigarettes  to suppress  the  circulation  of  illegal  cigarettes  in  the  future.  The  purpose  of  this  study  was  to determine the  effect of  supervision, excise tariffs, and minimum HJE limits on illegal  cigarette catches  in  Indonesia.  The  authors  carried  out  a  descriptive  analysis  of  the  realization  of supervision budget data, number of DJBC employees, excise rates, minimum retail selling price limits,  and  catches  of  illegal  cigarettes.  The  authors  obtained  these  data  from  the  Directorate General of Customs and Excise and from the Central Bureau of Statistics. The result is that the increase in excise rates and the minimum HJE limit in Indonesia so far have not had a significant impact  on  illegal  cigarette  catches.  The  only  thing  the  government  can  do  to  suppress  the circulation of illegal cigarettes is to strengthen supervision by increasing the supervision budget and human resources, both in terms of quantity and quality. Tightening the overall supervision will  be  able  to  optimize  the  catch  of  illegal  cigarettes  and  reduce  the  circulation  of  illegal cigarettes in the future.
Keywords : Excise tariff, Retail selling price,  Ilegal Cigarettes, Supervision.

## ABSTRAK
Peredaran  rokok  ilegal  sangat  membahayakan,  baik  bagi  kesehatan  maupun  bagi  penerimaan negara,  sehingga  DJBC  sebagai  instansi  yang  berwenang  mengawasi  peredaran  rokok  harus melakukan tangkapan rokok ilegal untuk menekan peredaran rokok ilegal di masa depan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pengawasan, tarif cukai, dan batasan minimum HJE terhadap tangkapan rokok ilegal di Indonesia, penulis melakukan analisis deskriptif terhadap data realisasi anggaran pengawasan, jumlah pegawai DJBC, tarif cukai, batasan minimum harga jual  eceran,  dan  tangkapan  rokok  ilegal.  Data-data  tersebut  penulis  dapatkan  dari  Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan dari Badan Pusat Statistik. Hasilnya kenaikan tarif cukai dan batasan minimum HJE di Indonesia sampai saat ini tidak berdampak signifikan terhadap tangkapan rokok ilegal  di  Indonesia,  satu-satunya  hal  yang  dapat  dilakukan  oleh  pemerintah  untuk  menekan peredaran  rokok  ilegal  adalah  dengan  memperkuat  pengawasan    dengan  cara  meningkatkan anggaran  pengawasan  dan  sumber  daya  manusia  baik  dari  segi  kuantitas  maupun  kualitas. Memperketat  pengawasan  secara  menyeluruh  akan  mampu  mengoptimalkan  tangkapan  rokok ilegal dan dapat menekan peredaran rokok ilegal di masa depan.
Kata kunci : Tarif Cukai, HJE, Rokok Ilegal, Pengawasan Klasifikasi JEL: H23; H26; I38

## 125 | Bina Ekonomi

## 1. PENDAHULUAN
Sigaret/rokok  merupakan  salah  satu  produk  hasil  tembakau  yang  konsumsinya  harus diawasi  dan  dibatasi,  hal  ini  sesuai  dengan  definisi  barang  kena  cukai  yaitu  barang  yang memiliki  karakteristik  sebagai  berikut  :  konsumsinya  perlu  dilakukan  pengendalian, peredarannya perlu dilakukan pengawasan, dan memiliki efek negatif terhadap masyarakat atau lingkungan  hidup,  atas  dasar  tersebut  maka  atas  produk  hasil  tembakau  dikenakan  pungutan negara berupa cukai. Aturan terkait cukai atas hasil tembakau ini ternyata tidak dipatuhi oleh semua  orang,  hal  ini  dapat  dilihat  dari  masih  adanya  peredaran  hasil  tembakau  ilegal  di Indonesia (Kasri et al., 2021).
Direktorat  Jenderal  Bea  dan  Cukai  (DJBC)  selaku  institusi  yang  bertugas  untuk mengumpulkan  penerimaan  negara  berupa  cukai,  juga  memiliki  tugas  untuk  memastikan peredaran barang kena cukai (BKC) sesuai dengan aturan yang berlaku, salah satunya dengan melakukan  pengawasan  terkait  barang  kena  cukai  ilegal. Target  kerja  pengawasan  BKC  Ilegal difokuskan  dengan  pengawasan  hasil  tembakau  ilegal  dengan  membandingkan  rencana pelaksanaan pengawasan, realisasi pelaksanaan pengawasan, dan penindakan yang dihasilkan. Setiap  rencana  pengawasan  barang  kena  cukai  hasil  tembakau  ilegal  mempertimbangkan demografi  lokasi  pengawasan,    jumlah  sumber  daya  manusia  dan  anggaran  tiap  satuan  kerja. Selain  bertugas  untuk  mengawasi  peredaran  barang  kena  cukai,  Direktorat  Jenderal  Bea  dan Cukai juga memiliki tugas lain, banyaknya tugas yang harus dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menyebabkan alokasi anggaran terkait pengawasan menjadi terbatas, selain itu juga  diperlukan  sumber  daya  manusia  yang  baik  dari  sisi  jumlah  maupun  kualitas  agar pengawasan barang kena cukai khususnya rokok ilegal dapat optimal yang pada akhirnya dapat mengoptimalkan jumlah tangkapan rokok ilegal sehingga peredaran rokok ilegal dapat ditekan di masa depan.
Tangkapan  rokok  ilegal  sangat  dipengaruhi  oleh  faktor  internal  seperti  anggaran, sumber  daya  manusia,  dan  luas  wilayah  pengawasan,  namun  alokasi  anggaran,  sumber  daya manusia, dan luas wilayah pengawasan pada masing-masing kantor bea cukai berbeda sehingga menyebabkan  jumlah  tangkapan  rokok  ilegal  nya  pun  berbeda.  Anggaran  dan  sumber  daya manusia yang terbatas, serta luasnya wilayah pengawasan juga menjadi kendala yang dihadapi oleh  kantor bea  cukai dalam mengoptimalkan pengawasannya (Purnomo  & Ariyansyah, 2020; Rudita, 2018) .  Meskipun target kinerja berupa pelaksanaan operasi pasar ditingkatkan secara serempak  di  seluruh  kantor  namun  terdapat  perbedaan  hasil  tangkapan  dari  masing-masing kantor sebagaimana tampak pada tabel 1. Beberapa istilah akan disingkat untuk mempermudah penulisan seperti KPPBC merupakan singkatan dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, KPUBC merupakan singkatan dari Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai.
Tabel 1. Tangkapan Rokok Ilegal di Beberapa Kantor Bea Cukai tahun 2021
No Kantor Bea Cukai Jumlah Tangkapan No Kantor Bea Cukai Jumlah Tangkapan 1 KPUBC Batam 68005688 6 KPPBC Manokwari 0 2 KPPBC Bandar Lampung 30356846 7 KPPBC Fakfak 0 3 KPPBC Sidoarjo 25298827 8 KPPBC Jayapura 0 4 KPPBC Biak 59 59 9 KPPBC Timika 0 5 KPPBC Sorong 0 10 KPPBC Merauke 0
Sumber : Direktorat Penindakan dan Penyidikan, DJBC
Selain  dipengaruhi  oleh  faktor  internal  seperti  anggaran  pengawasan,  sumber  daya manusia, dan luasnya wilayah pengawasan, tangkapan rokok ilegal juga dipengaruhi oleh faktor eksternal  seperti  jumlah  peredaran  rokok  ilegal.  Sebaik  apapun  usaha  yang  dilakukan  dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk melakukan tangkapan rokok ilegal namun bila memang tidak ada peredaran rokok ilegal maka tangkapannya akan menjadi nol. Peredaran rokok ilegal ini juga mungkin bisa dipengaruhi oleh kenaikan  tarif cukai, kenaikan batasan minimum Harga Jual Eceran (HJE), dan demografi kependudukan.
Para pengusaha hasil tembakau selalu menyampaikan bahwa kenaikan tarif cukai dapat mengakibatkan peralihan konsumsi dari rokok legal ke rokok ilegal, bahkan pernyataan tersebut disampaikan  juga  ke  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (dpr.go.id),  namun  beberapa  penelitian menunjukkan  hasil  yang  berbeda  beda  terkait  pengaruh  kenaikan  tarif  cukai  terhadap peredaran  rokok  ilegal.  Beberapa  studi  ada  yang  menyimpulkan  bahwa  kenaikan  tarif  cukai dapat  menyebabkan  kenaikan  peredaran  rokok  ilegal  (Curti  et  al.,  2019;  Santoso  &  Erlando, 2020)  ,  ada  juga  yang  menyimpulkan  bahwa  kenaikan  tarif  cukai  justru  berpengaruh  negatif terhadap  peredaran  rokok  ilegal  (Azizah  &  Purwana,  2021;  Nguyen  &  Nguyen,  2020),  bahkan ada  juga  yang  menyimpulkan  bahwa  tidak  ada  kaitan  antara  kenaikan  tarif  cukai  dengan peredaran rokok ilegal (Chisha et al., 2019; Ross et al., 2020) .
Sejauh  yang  penulis  ketahui,  penelitian  yang  secara  spesifik  membahas  keterkaitan antara pengawasan, tarif cukai, batasan minimum HJE dan tangkapan rokok ilegal di Indonesia masih  sangat  sedikit,  terlebih  sepengetahuan  penulis  belum  ada  penelitian  yang membandingkan  kebijakan  batasan  harga  jual  eceran  dengan  tangkapan  rokok  ilegal  di Indonesia.  Penelitian  ini  mencoba  memberikan  tambahan  informasi  terkait  rokok  ilegal menggunakan data terbaru sampai tahun 2021 dari instansi yang secara langsung mengawasi peredaran  rokok  ilegal  yaitu  Direktorat  Jenderal  Bea  dan  Cukai.  Atas  dasar  tersebut  penulis tertarik  meneliti  pengaruh  pengawasan,  tarif  cukai,  dan  batasan  minimum  HJE  terhadap tangkapan rokok ilegal.

## 2. METODE DAN DATA
Penulis  menggunakan  metode  kualitatif  dengan  cara  melakukan  analisis  deskriptif terhadap  data-data  yang  ada  pada  tiap-tiap  kantor  bea  cukai,  lalu  menganalisisnya  kembali dengan  mengagregasikan  data  tiap  kantor  bea  cukai  pada  level  pulau  besar/nasional  untuk memberikan gambaran data masing-masing pulau tersebut setiap tahunnya.
Data yang penulis gunakan adalah data seluruh Kantor Bea dan Cukai yang menangani cukai berjumlah 99 kantor bea cukai yang didapatkan dari Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan data dari Badan Pusat Statistik mulai tahun 2016 sampai dengan 2021. Data dari 99  kantor  bea  cukai  tersebut  diagregasi  pada  level  pulau  besar  dan  nasional  tergantung  jenis dan ketersediaan data. Deskripsi datanya adalah sebagai berikut : tangkapan rokok ilegal di tiap KPPBC,  rasio  realisasi  anggaran  pengawasan  terhadap  realisasi  total  anggaran  tiap  KPPBC, jumlah pegawai DJBC dibagi luas wilayah pengawasan,  tarif cukai nasional, batasan minimum harga  jual  eceran  nasional,  dan  rata-rata  harga  rokok  per  batang  yang  beredar  di  wilayah pengawasan KPPBC yang digunakan sebagai proxy tarif cukai di wilayah pengawasan kantor bea cukai.  Tabel 2 menunjukkan definisi operasional masing-masing variabel
Tabel 2. Definisi Operasional Variabel Variabel Penggunaan Data Untuk Variabel Tangkapan Rokok Ilegal Jumlah  tangkapan  rokok  ilegal  Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (dalam batang)

## 127 | Bina Ekonomi
Pengawasan Rasio  Realisasi  Anggaran  Pengawasan  per Realisasi  Total  Anggaran  Direktorat  Jenderal Bea dan Cukai (dalam persen) Jumlah  Pegawai  per  Luas  Pengawasan Direktorat  Jenderal  Bea  dan  Cukai  (dalam 1000 km persegi) Tarif Cukai Rata-Rata Tarif Cukai Rokok Nasional Batasan Minimum HJE Rata – Rata  Batasan  Minimum  HJE  Rokok Nasional

## 3. PEMBAHASAN

## 3.1 Tangkapan Rokok Ilegal
Peredaran rokok ilegal merupakan salah satu kegiatan pasar gelap, hal ini dikarenakan produsen rokok ilegal pasti menyembunyikan aktivitasnya dari pemerintah karena tidak patuh terhadap peraturan yang berlaku dan tentu saja melakukan penghindaran pajak  (Feige, 2009). Penghindaran pajak/tax evasion merupakan upaya tidak membayar pajak secara sebagian atau sepenuhnya dengan cara melanggar peraturan (Mardiasmo, 2009). Direktorat Jenderal Bea dan Cukai  selaku  institusi  pemerintah  di  bawah  naungan  Kementerian  Keuangan  memiliki  tugas untuk melakukan kontrol dan pengawasan terhadap peredaran barang kena cukai, salah satunya adalah sigaret/rokok.  Direktorat Jenderal Bea dan Cukai selalu melakukan pengawasan secara terstruktur dan sistematis untuk mengurangi atau menekan peredaran rokok ilegal dengan cara melakukan  tangkapan  terhadap  peredaran  rokok  ilegal.  Dari  data  yang  penulis  dapatkan  dari Direktorat  Jenderal  Bea  dan  Cukai  diketahui  bahwa  tangkapan  rokok  ilegal  terjadi  hampir  di seluruh daerah di Indonesia, hal ini dapat dilihat dari jumlah tangkapan rokok ilegal di sejumlah wilayah di seluruh Indonesia.
Gambar  1  menunjukkan  tingkat  tangkapan  rokok  ilegal  dari  seluruh  KPPBC  yang diagregasi  pada  tingkat  pulau.  Pada  gambar  di  bawah  dapat  dilihat  bahwa  pulau  Jawa  dan Sumatera  menjadi  pulau  dengan  tangkapan  rokok  ilegal  yang  cukup  tinggi  jika  dibandingkan dengan Pulau lainnya.

## Gambar 1. Tangkapan Rokok Ilegal per Pulau di Indonesia
Sumber : DJBC (diolah)

## 3.2 Rasio Realisasi Anggaran Pengawasan per Realisasi Total Anggaran
Untuk mengoptimalkan tangkapan rokok ilegal maka Direktorat Jenderal Bea dan Cukai selaku institusi yang berwenang melakukan kontrol terhadap peredaran rokok wajib melakukan pengawasan  yang  optimal  sehingga  segala  sesuatunya  dapat  berjalan  sesuai  aturan  yang berlaku.  Pelaksanaan  pengawasan  tentu  saja  tidak  terpisahkan  dengan  realisasi  anggaran
0 100000000 200000000 300000000 PULAU SUMATERA PULAU JAWA PULAU BALI
NUSRA PULAU KALIMANTAN PULAU SULAWESI PULAU MALUKU PULAU PAPUA

## Tangkapan Rokok Ilegal per Pulau (dalam batang)
2016 2017 2018 2019 2020 2021
pengawasannya,  gambar  di  bawah  merupakan  agregasi  data  rasio  realisasi  anggaran pengawasan  terhadap  realisasi  total  anggaran  kantor  bea  cukai  yang  diagregasikan  ke  pulau besar,  terlihat    bahwa  persentase  realisasi  anggaran  pengawasan  terhadap  total  realisasi keseluruhan anggaran cenderung meningkat setiap tahun  dengan proporsi per pulau yang tidak terlalu jauh berbeda secara persentase.

## Gambar 2. Rasio Realisasi Anggaran Pengawasan terhadap Total Realisasi Anggaran yang diagregasikan ke tiap Pulau  Besar

## Sumber : DJBC (diolah)

## 3.3 Jumlah Pegawai DJBC Per Luas Wilayah Pengawasan
Untuk  melakukan  pengawasan,  selain  dibutuhkan  anggaran  maka  dibutuhkan  juga orang-orang  yang  melakukan  pengawasan.  Institusi  yang  berwenang  melakukan  pengawasan adalah  Direktorat  Jenderal  Bea  dan  Cukai  yang  memiliki  instansi  vertikal  yang  tersebar  di seluruh wilayah Indonesia. Jumlah pegawai yang dimiliki oleh masing-masing kantor di daerah bervariasi. Jika melihat gambar di bawah maka diketahui bahwa jumlah pegawai per luas daerah terbanyak  ada  di  pulau  Jawa,  sedangkan  wilayah  lainnya  memiliki  jumlah  pegawai  per  luas daerah yang lebih rendah, hal ini berarti jumlah pegawai  kantor bea cukai di pulau jawa lebih besar daripada jumlah pegawai kantor bea cukai di luar pulau Jawa.

## Gambar 3. Jumlah Pegawai KPPBC per Luas Wilayah Pengawasan per Pulau Sumber : DJBC dan BPS (diolah)

## 3.4 Kebijakan Tarif Cukai Nasional
Kebijakan  tarif  cukai  yang  ditetapkan  pemerintah  relatif  mengalami  kenaikan  setiap tahun kecuali pada tahun 2019, hal ini dapat dilihat dari peraturan terkait cukai setiap tahunnya yang mana kenaikan tarif cukai terjadi pada tahun 2016, 2017, 2018, 2020, dan 2021. Kenaikan tarif  cukai  dapat  mengakibatkan  terjadinya  penghindaran  pajak/tax  evasion  karena  kenaikan
0 5 10 15 20 25 PULAU SUMATERA PULAU JAWA PULAU BALI NUSRA PULAU KALIMANTAN PULAU SULAWESI PULAU MALUKU PULAU PAPUA

## Rasio Realisasi Anggaran Pengawasan terhadap Realisasi Total Anggaran
(dalam persen)
2016 2017 2018
2019 2020 2021
0 10 20 30 sumatera Jawa Bali Nusra kalimantan sulawesi Maluku
Papua

## Pegawai per Luas Wilayah Pengawasan (dalam 1000 km persegi)
2016 2017 2018 2019 2020 2021

## 129 | Bina Ekonomi
tarif akan meningkatkan expected benefit dalam melakukan tax evasion (Allingham & Sandmo, 1972),  namun  kenaikan  tarif  cukai  tetap  dilakukan  oleh  pemerintah  karena  selain  untuk menambah  pundi-pundi  penerimaan  negara  dari  sektor  cukai,  kenaikan  tarif  cukai  juga dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi konsumsi rokok sehingga eksternalitas negatif dari konsumsi rokok dapat dikurangi, hal ini sejalan dengan konsep pigouvian tax (Rosen & Gayer, 2010).
Tarif  cukai  ini  ditetapkan  berdasarkan  jenis  dan  golongan  rokok/sigaret,  dan  dapat dilihat bahwa tarif tertinggi dikenakan terhadap produksi yang menggunakan mesin. Jika dilihat lagi  tarif  untuk  produksi  tanpa  mesin  yaitu  dengan  menggunakan  tangan  secara  manual dikenakan  tarif  lebih  rendah,  hal  ini  karena  produksi  menggunakan  tangan  dapat  menyerap tenaga kerja lebih banyak dibandingkan dengan menggunakan mesin.

## Gambar 4. Tarif Cukai Per Jenis dan Golongan Rokok Per Batang (dalam rupiah)

## 3.5 Kebijakan Batasan Minimum HJE Nasional
Selain menggunakan kebijakan tarif cukai, pemerintah juga mengontrol peredaran rokok dengan kebijakan batasan minimal harga jual eceran. Kenaikan kebijakan batasan minimum HJE ini dilakukan dengan cara memaksa produsen rokok mematok harga di atas harga efisiennya, hal ini  dapat  mengurangi  konsumsi  rokok  (Golden  et  al.,  2016),  selain  itu  berdasarkan  prinsip ekonomi  hal  ini  juga  akan  meningkatkan  permintaan  produk  substitusinya  (Mankiw,  2011), dalam hal ini rokok ilegal bisa menjadi substitusi bagi rokok legal.
Kebijakan batasan minimum harga jual eceran ini relatif meningkat setiap tahun, kecuali pada  tahun  2019  dan  2021.  Kebijakan  batasan  minimal  harga  jual  eceran  ini  juga  dibedakan terhadap  masing-masing  jenis  dan  golongan  dari  rokok.  Dengan  adanya  kebijakan  batasan minimum harga jual eceran maka pengusaha rokok tidak bisa leluasa menetapkan harga yang bisa  memaksimalkan  keuntungannya,  pengusaha  produksi  rokok  dipaksa  menjual  produknya minimal pada harga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah sehingga hal ini akan mengurangi tingkat keterjangkauan masyarakat terhadap rokok dan menghalangi pengusaha produksi rokok untuk mendapatkan tingkat profit yang memaksimumkan profitnya.
Gambar 5. Batasan Minimum HJE per Jenis dan Golongan Rokok per Batang (dalam rupiah)
- 200 400 600 800 1,000 SKM GOL 1 SKM GOL
2 SPM GOL 1 SPM GOL 2 SKT ATAU SPT GOL 1 SKT ATAU SPT GOL 2 SKT ATAU SPT GOL 3 SKTF ATAU SPTF 2016 2017 2018 2019
2020 2021
- 500 1,000 1,500 2,000 SKM GOL 1 SKM GOL
2 SPM GOL 1 SPM GOL 2 SKT ATAU SPT GOL 1 SKT ATAU SPT GOL 2 SKT ATAU SPT GOL 3 SKTF ATAU SPTF 2016 2017 2018 2019 2020 2021

## 3.6 Variasi Tarif Cukai yang Diukur Dengan Variasi Harga Rokok Per Pulau
Tarif  cukai  yang  ditetapkan  pemerintah  relatif  mengalami  peningkatan  terus  setiap tahunnya,  peningkatan  tarif  ini  bervariasi  tergantung  jenis  rokok  dan  golongan  rokoknya. Karena tidak tersedia data pemasaran sesuai jenis dan golongan rokok di masing-masing daerah maka survey harga rokok yang dilakukan oleh  BPS dapat digunakan sebagai ukuran jenis dan golongan  rokok  apa  saja  yang  tersedia  di  masing-masing  daerah.  Jika  harga  rokok  di  suatu daerah  rendah  maka  kemungkinan  pada  daerah  tersebut  banyak  beredar  rokok  dengan  jenis dan  golongan  yang  terkena  tarif  murah,  namun  jika  harga  rokok  di  suatu  daerah  tinggi  maka kemungkinan pada daerah tersebut lebih banyak beredar rokok dengan jenis dan golongan yang tarif cukainya tinggi.
Jika  dilihat  pada gambar di  bawah  ini,  maka  Pulau  Jawa  dan  Pulau  Sumatera  memiliki harga rokok yang relatif lebih rendah daripada pulau lainnya, hal ini kemungkinan dikarenakan di pulau Jawa dan Sumatera juga banyak beredar rokok dengan golongan dan jenis yang terkena tarif lebih rendah sehingga rata-rata harga rokoknya menjadi lebih rendah dibandingkan daerah lainnya.  Peningkatan  harga  rokok  di  masing-masing  daerah  juga  merupakan  akibat  dari kenaikan  tarif  cukai  setiap  tahun  sehingga  perbedaan  harga  rokok  di  masing-masing  daerah setiap tahunnya dapat digunakan sebagai proxy tarif cukai.

## Gambar 6. Variasi Harga Rokok per Batang per Pulau di Indonesia (dalam rupiah)

## 3.7 Rasio Realisasi Anggaran Pengawasan dan Tangkapan Rokok Ilegal
Gambar  di  bawah  menunjukkan  bahwa  persentase  realisasi  anggaran  pengawasan terhadap  realisasi  total  anggaran  (dalam  persen)  kantor  bea  cukai  yang  diagregasikan  secara nasional terus mengalami peningkatan, hal ini juga dibarengi dengan jumlah  tangkapan rokok ilegal  yang  cenderung  meningkat  sehingga  realisasi  anggaran  pengawasan  memainkan  peran penting dalam pelaksanaan tangkapan rokok ilegal, peningkatan anggaran pengawasan di masa depan masih terus diperlukan agar tangkapan rokok ilegal bisa optimal sehingga pada akhirnya mampu menurunkan peredaran rokok ilegal.
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2016 2017 2018 2019
2020 2021

## 131 | Bina Ekonomi
Gambar 7. Rasio Realisasi Anggaran Pengawasan terhadap Realisasi Total Anggaran dan Tangkapan Rokok Ilegal Nasional
Sumber : DJBC

## 3.8 Jumlah Pegawai DJBC dan Tangkapan Rokok Ilegal
Untuk  melihat  data  pada  tingkat  individu  KPPBC  terkait  jumlah  pegawai  KPPBC  dan tangkapan rokok ilegal, pada tabel di bawah ini penulis membandingkan seluruh observasi yaitu 99  KPPBC  selama  6  tahun  yang  terbagi  dalam  4  kelompok  jumlah  pegawai  KPPBC  dan  4 kelompok  tangkapan  rokok  ilegal  yang  berlaku  di  KPPBC  tersebut  dan  periode  tahun  yang bersangkutan,  penulis  membagi  kelompok  KPPBC  berdasarkan  data  jumlah  pegawai  per  luas wilayah pengawasan dan tangkapan rokok ilegal ke dalam 4 kelompok berdasarkan persentilnya sesuai  dengan  peredaran  datanya  yaitu  kelompok  1  merupakan  25%  kelompok  data  terkecil, kelompok  2  merupakan  25-50%  kelompok  data  terkecil,  kelompok  3  merupakan  50-75% kelompok  data  terkecil,  dan  terakhir  kelompok  4  merupakan  sisanya,  dimana  kelompok  1 merupakan kelompok dengan nilai paling rendah sedangkan kelompok 4 merupakan kelompok dengan nilai paling tinggi.
Pembagian kelompok KPPBC berdasarkan tangkapan rokok ilegal adalah sebagai berikut :  Kelompok  1  merupakan  jumlah  KPPBC  dengan  tangkapan  rokok  ilegal  di  bawah  1.978.095 batang, kelompok 2 merupakan jumlah KPPBC dengan tangkapan rokok ilegal di atas 1.978.095 tapi di bawah 3.956.190 batang, kelompok 3 merupakan jumlah KPPBC dengan tangkapan rokok ilegal di atas 3.956.190 tapi di bawah 5.934.285, kelompok 4 merupakan jumlah KPPBC dengan tangkapan  rokok  ilegal  di  atas  5.934.285  batang.  Sedangkan  pembagian  kelompok  KPPBC berdasarkan  jumlah  pegawai  adalah  sebagai  berikut  :  kelompok  1  merupakan  jumlah  KPPBC dengan  SDM  di  bawah  13  orang  per  1000  km  persegi  luas  wilayah    ,  kelompok  2  merupakan jumlah KPPBC dengan SDM di atas 13 orang per 1000 km persegi luas wilayah    tapi di bawah 27  orang  per  1000  km  persegi  luas  wilayah    ,  kelompok  3  merupakan  jumlah  KPPBC  dengan SDM di atas 27 tapi di bawah 40 orang per 1000 km persegi luas wilayah  , terakhir kelompok 4 merupakan jumlah KPPBC dengan SDM di atas 40 orang per 1000 km persegi luas wilayah.

## Tabel 3. Kelompok KPPBC Berdasarkan Jumlah SDM per Luas Wilayah Pengawasan dan Tangkapan Rokok Ilegal
2016 Jumlah pegawai per luas wilayah pengawasan 1 2 3 4 Total Tangkapan  1 58 5 3 6 72
0 100000000 200000000 300000000 400000000 500000000 600000000 0 5 10 15 20 2016 2017 2018 2019
2020 2021

## Rasio Realisasi Anggaran Pengawasan terhadap Realisasi Total Anggaran dan Tangkapan Rokok Ilegal yang Diagregasi ke Level Nasional
RASIO REALISASI ANGGARAN PENGAWASAN TERHADAP REALISASI TOTAL ANGGARAN
TANGKAPAN ROKOK ILEGAL (DALAM BATANG)
Rokok Ilegal 2 3 2 2 2 9 3 4 1 0 0 5 4 8 2 0 3 13 Total 73 10 5 11 99 2017 Jumlah pegawai per luas wilayah pengawasan 1 2 3 4 Total Tangkapan Rokok Ilegal 1 57 4 5 4 70 2 4 1 0 2 7 3 3 1 0 0 4 4 10 3 0 5 18 Total 74 9 5 11 99 2018 Jumlah pegawai per luas wilayah pengawasan 1 2 3 4 Total Tangkapan Rokok Ilegal 1 49 9 3 4 65 2 8 1 1 0 10 3 1 0 0 1 2 4 12 3 1 6 22 Total 70 13 5 11 99 2019 Jumlah pegawai per luas wilayah pengawasan 1 2 3 4 Total Tangkapan Rokok Ilegal pengawasan 1 50 8 4 5 67 2 5 0 1 1 7 3 2 1 0 1 4 4 12 4 1 4 21 Total 69 13 6 11 99 2020 Jumlah pegawai per luas wilayah pengawasan 1 2 3 4 Total Tangkapan Rokok Ilegal 1 47 8 1 5 61 2 8 1 0 1 10 3 3 1 2 2 8 4 11 4 1 4 20 Total 69 14 4 12 99 2021 Jumlah pegawai per luas wilayah pengawasan 1 2 3 4 Total Tangkapan Rokok Ilegal 1 47 6 2 3 58 2 8 0 0 1 9 3 4 3 0 2 9 4 10 5 2 6 23 Total 69 14 4 12 99
Sumber : DJBC dan BPS (diolah)

## 133 | Bina Ekonomi
Pada  tabel  di  atas  dapat  dilihat  bahwa  jumlah  pegawai  per  luas  wilayah  pengawasan relatif mengalami kenaikan terus sampai tahun 2021, dengan bertambahnya jumlah pegawai per luas wilayah pengawasan tiap kantor bea cukai akan meningkatkan kekuatan pengawasan dan mampu mengoptimalkan tangkapan rokok ilegal, hal ini baik bagi kinerja mengingat tangkapan rokok  ilegal  bisa  bertambah,  namun  perlu  diingat  bahwa  kenaikan  tangkapan  rokok  ilegal  ini juga berarti bahwa peredaran rokok ilegal juga naik sehingga diperlukan jumlah pegawai yang optimal agar kenaikan jumlah pegawai pada suatu saat nanti mampu menekan peredaran rokok ilegal  sehingga  di  masa  mendatang  pengawasan  yang  dilakukan  oleh  bea  cukai  dapat  optimal dalam artian di masa depan diharapkan Direktorat Jenderal Bea Cukai tidak memiliki tangkapan rokok  ilegal  lagi  karena  memang  peredaran  rokok  ilegalnya  sudah  berhasil  ditumpas seluruhnya.
Untuk memberikan tren gambaran kaitan antara jumlah pegawai dan tangkapan rokok ilegal yang lebih jelas, pada gambar di bawah ini penulis mengagregasikan data KPPBC ke level pulau besar lalu membandingkannya tiap tahun.
0 50000000 100000000 150000000 200000000 250000000 0 1 2 3 4 5 2016 2017 2018 2019 2020 2021 SDM Per Luas Wilayah Pengawasan dan Tangkapan Rokok Ilegal
Sumatera SDM per Luas Wilayah Pengawasan (dalam orang per 1000 km persegi) Tangkapan Rokok Ilegal (dalam batang) 0 50000000 100000000 150000000 200000000 250000000 21 22 23 24 25 26 27 28 2016 2017 2018 2019 2020 2021
SDM Per Luas Wilayah Pengawasan dan Tangkapan Rokok Ilegal Jawa SDM per Luas Wilayah Pengawasan (dalam orang per 1000 km persegi) Tangkapan Rokok Ilegal (dalam batang) 0 10000000 20000000 30000000 40000000 50000000 0 2 4 6 8 2016 2017 2018 2019 2020 2021

## SDM Per Luas Wilayah Pengawasan dan Tangkapan Rokok Ilegal Bali
Nusa Tenggara
SDM per Luas Wilayah Pengawasan (dalam orang per 1000 km persegi)
Tangkapan Rokok Ilegal (dalam batang) 0 10000000 20000000 30000000 40000000 0 0.5 1 1.5 2 2016 2017 2018 2019 2020 2021 SDM Per Luas Wilayah Pengawasan dan Tangkapan Rokok Ilegal Kalimantan
SDM per Luas Wilayah Pengawasan (dalam orang per 1000 km persegi)
Tangkapan Rokok Ilegal (dalam batang)

## Gambar 8. SDM KPPBC dan Tangkapan Rokok Ilegal
Sumber : DJBC dan BPS (diolah)

## 3.9 Tarif Cukai dan Tangkapan Rokok Ilegal
Tangkapan rokok ilegal dapat memberikan gambaran terkait peredaran rokok ilegal di wilayah  tersebut  meskipun  tidak  bisa  diartikan  sebagai  keseluruhan  peredaran  rokok  ilegal yang sebenarnya. Untuk melihat data yang lebih detail pada tingkat individu KPPBC, pada tabel di bawah  ini penulis membandingkan seluruh  observasi yaitu  99 KPPBC selama 6 tahun yang terbagi dalam 4 kelompok harga rata-rata dan 4 kelompok tangkapan rokok ilegal yang berlaku di  KPPBC  tersebut  dan  periode  tahun  yang  bersangkutan,  penulis  membagi  kelompok  KPPBC berdasarkan  data  rata-rata  harga  rokok  per  batang  dan  tangkapan  rokok  ilegal  ke  dalam  4 kelompok  berdasarkan  persentilnya  sesuai  dengan  peredaran  datanya  yaitu  kelompok  1 merupakan  25%  kelompok  data  terkecil,  kelompok  2  merupakan  25-50%  kelompok  data terkecil,  kelompok  3  merupakan  50-75%  kelompok  data  terkecil,  dan  terakhir  kelompok  4 merupakan  sisanya,  dimana  kelompok  1  merupakan  kelompok  dengan  nilai  paling  rendah sedangkan kelompok 4 merupakan kelompok dengan nilai paling tinggi.
Pembagian  kelompok  KPPBC  berdasarkan  tangkapan  rokok  ilegal  adalah  sebagai berikut:  Kelompok  1  merupakan  jumlah  KPPBC  dengan  tangkapan  rokok  ilegal  di  bawah 1.978.095 batang, kelompok 2 merupakan jumlah KPPBC dengan tangkapan rokok ilegal di atas 1.978.095  tapi  di  bawah  3.956.190  batang,  kelompok  3  merupakan  jumlah  KPPBC  dengan tangkapan  rokok  ilegal  di  atas  3.956.190  tapi  di  bawah  5.934.285,  kelompok  4  merupakan
0 50000000 100000000 0 1 2 3 2016 2017 2018 2019 2020 2021 SDM Per Luas Wilayah Pengawasan dan Tangkapan Rokok Ilegal Sulawesi
SDM per Luas Wilayah Pengawasan (dalam orang per 1000 km persegi) Tangkapan Rokok Ilegal (dalam batang) 0 500000 1000000 0 1 2 2016 2017 2018 2019 2020 2021 SDM Per Luas Wilayah Pengawasan dan Tangkapan Rokok Ilegal Maluku
SDM per Luas Wilayah Pengawasan (dalam orang per 1000 km persegi) Tangkapan Rokok Ilegal (dalam batang) 0 10000 20000 30000 40000 0 0.2 0.4 0.6 0.8 2016 2017 2018 2019 2020 2021

## SDM Per Luas Wilayah Pengawasan dan Tangkapan Rokok Ilegal Papua
SDM per Luas Wilayah Pengawasan (dalam orang per 1000 km persegi)
Tangkapan Rokok Ilegal (dalam batang)

## 135 | Bina Ekonomi
jumlah KPPBC dengan tangkapan rokok ilegal di atas 5.934.285 batang. Sedangkan pembagian kelompok  KPPBC  berdasarkan  tarif  cukai  yang  diwakili  dengan  rata  rata  harga  rokok  per wilayah KPPBC adalah sebagai berikut : kelompok 1 merupakan jumlah KPPBC dengan rata- rata harga rokok di bawah Rp 864, kelompok 2 merupakan jumlah KPPBC dengan rata-rata harga rokok di atas Rp 864 tapi di bawah Rp 1.364, kelompok 3 merupakan jumlah KPPBC dengan rata-rata harga  rokok di  atas Rp 1.364 tapi  di  bawah Rp 1.989, terakhir kelompok  4 merupakan jumlah KPPBC dengan rata-rata harga rokok di atas Rp 1.989.

## Tabel 4. Kelompok KPPBC Berdasarkan Variasi Harga dan Tangkapan Rokok Ilegal
2016 Harga Rokok Per Batang 1 2 3 4 Total Tangkapan Rokok Ilegal 1 2 60 10 0 72 2 0 8 1 0 9 3 0 3 2 0 5 4 1 11 1 0 13 Total 3 82 14 0 99 2017 Harga Rokok Per Batang 1 2 3 4 Total Tangkapan Rokok Ilegal 1 0 50 20 0 70 2 0 5 2 0 7 3 0 4 0 0 4 4 0 17 1 0 18 Total 0 76 23 0 99 2018 Harga Rokok Per Batang 1 2 3 4 Total Tangkapan Rokok Ilegal 1 0 26 39 0 65 2 0 5 5 0 10 3 0 0 2 0 2 4 0 15 7 0 22 Total 0 46 53 0 99 2019 Harga Rokok Per Batang 1 2 3 4 Total Tangkapan Rokok Ilegal 1 0 21 46 0 67 2 0 1 6 0 7 3 0 1 3 0 4 4 0 7 14 0 21 Total 0 30 69 0 99 2020 Harga Rokok Per Batang 1 2 3 4 Total Tangkapan Rokok Ilegal 1 0 10 51 0 61 2 0 4 6 0 10 3 0 1 7 0 8
4 0 5 15 0 20 Total 0 20 79 0 99 2021 Harga Rokok Per Batang 1 2 3 4 Total Tangkapan Rokok Ilegal 1 0 7 48 3 58 2 0 1 8 0 9 3 0 2 7 0 9 4 0 4 18 1 23 Total 0 14 81 4 99
Sumber : DJBC dan BPS (diolah)
Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa harga rokok mengalami kenaikan setiap tahunnya di semua KPPBC dan  ternyata setelah mengalami kenaikan harga yang merupakan akibat dari kenaikan tarif cukai, jumlah tangkapan rokok ilegal di tiap KPPBC pun berbeda, pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 tidak ada  satupun KPPBC  yang memiliki harga  pada kelompok 4, namun  tangkapan  rokok  ilegal  pada  kelompok  4  sudah  ada  sejak  tahun  2016  dan  naik  terus hingga tahun 2018 dan mulai turun pada tahun 2019 dan 2020 padahal pada tahun 2020 terjadi kenaikan  tarif  cukai.  Pada  tahun  2021  jumlah  KPPBC  dengan  tangkapan  rokok  ilegal  pada kelompok  4 mulai  naik  lagi  namun justru jumlah  tertinggi  ada  pada  KPPBC  dengan  kelompok harga  pada  kelompok  3.  Ini  menunjukkan  ada  KPPBC  yang  mengalami  kenaikan  jumlah tangkapan  rokok  ilegal  namun  pada  tingkat  harga  yang  berbeda,  ini  mengindikasikan  bahwa perubahan  tarif  cukai  tidak  memberikan  dampak  yang  signifikan  terhadap  tangkapan  rokok ilegal.
Untuk  melihat  tren  yang  lebih  jelas  terkait  tarif  cukai  dan  tangkapan  rokok  ilegal  di Indonesia, pada gambar di bawah ini penulis mengagregasikan data tiap KPPBC ke level pulau besar dan membandingkannya setiap tahun.
0 100000000 200000000 300000000 0 500 1000 1500 2000 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Tarif Cukai dan Tangkapan

## Rokok Ilegal Jawa
Harga sebagai proxy tarif (dalam rupiah) Tangkapan rokok ilegal 0 100000000 200000000 300000000 0 500 1000 1500 2000 201620172018201920202021

## Tarif Cukai dan Tangkapan Rokok Ilegal Sumatera
Harga sebagai proxy tarif (dalam rupiah) Tangkapan rokok ilegal

## 137 | Bina Ekonomi
Gambar 9. Tarif Cukai dan Tangkapan Rokok Ilegal per Pulau Besar Sumber : DJBC dan BPS (diolah)
Dari gambaran data yang disajikan di atas dapat dilihat bahwa kenaikan tarif cukai yang berlaku  di  seluruh  Indonesia  memberikan  efek  yang  berbeda-beda  terhadap  tangkapan  rokok ilegal di masing-masing daerah. Jika melihat data survey harga rokok yang dilakukan oleh BPS pada gambar 4.5 dapat dilihat bahwa harga rokok di semua daerah relatif mengalami kenaikan dan    ternyata  setelah  mengalami  kenaikan  harga  yang  merupakan  akibat  dari  kenaikan  tarif
0 10000000 20000000 30000000 40000000 50000000 0 500 1000 1500 2000 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Tarif Cukai dan Tangkapan Rokok Ilegal Bali Nusa Tenggara Harga sebagai proxy tarif (dalam rupiah) Tangkapan rokok ilegal 0 10000000 20000000 30000000 40000000 1200 1300 1400 1500 1600 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Tarif Cukai dan Tangkapan Rokok Ilegal Kalimantan
Harga sebagai proxy tarif (dalam rupiah) Tangkapan rokok ilegal 0 20000000 40000000 60000000 80000000 0 500 1000 1500 2000 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Tarif Cukai dan Tangkapan

## Rokok Ilegal Sulawesi
Harga sebagai proxy tarif (dalam rupiah) Tangkapan rokok ilegal 0 200000 400000 600000 800000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 2016 2017 2018 2019 2020 2021

## Tarif Cukai dan Tangkapan Rokok Ilegal Maluku
Harga sebagai proxy tarif (dalam rupiah) Tangkapan rokok ilegal 0 10000 20000 30000 40000 0 500 1000 1500 2000 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Tarif Cukai dan Tangkapan

## Rokok Ilegal Papua
Harga sebagai proxy tarif (dalam rupiah) Tangkapan rokok ilegal
Volume 27 No 2 Tahun 2023 | 138 cukai jumlah tangkapan rokok ilegal di tiap daerah pun berbeda, ada yang mengalami kenaikan jumlah tangkapan rokok ilegal  namun ada juga yang mengalami penurunan jumlah tangkapan rokok  ilegal  pada  tahun  yang  berbeda-beda.  Perbedaan  jumlah  dan  arah  kenaikan  dan penurunan tangkapan rokok ilegal di tiap daerah tersebut mengindikasikan bahwa perubahan tarif  cukai  tidak  memberikan  dampak  yang  signifikan  terhadap  tangkapan  rokok  ilegal  atau peredaran rokok ilegal, hasil ini sejalan dengan hasil penelitian (Chisha et al., 2019; Curti et al., 2015; Gallego et al., 2020; Vellios et al., 2020).

## 3.10  Batasan Minimum HJE dan Tangkapan Rokok Ilegal
Kenaikan  batasan  minimum  harga  jual  eceran  rokok  (HJE)  terjadi  pada  tahun  2016, 2017,  2018,  dan  2020,  sedangkan  pada  tahun  2019  dan  tahun  2021  tidak  ada  perubahan kebijakan  batasan  minimum  HJE  dibandingkan  periode  sebelumnya.  Perubahan  kebijakan batasan minmum HJE yang berlaku di seluruh Indonesia pada periode perubahan kebijakan dan pada  periode  tanpa  perubahan  kebijakan  memberikan  efek  yang  berbeda-beda  terhadap peredaran  rokok  ilegal  di  masing-masing  daerah,  ada  yang  mengalami  penurunan  peredaran rokok ilegal dan ada juga yang mengalami kenaikan peredaran rokok ilegal. Perbedaan jumlah dan arah kenaikan dan penurunan peredaran rokok ilegal di tiap daerah tersebut menandakan adanya inkonsistensi arah dampak kebijakan batasan minimum HJE terhadap peredaran rokok ilegal,  hal  ini  mengindikasikan  bahwa  perubahan  batasan  minimum  HJE  tidak  memberikan dampak yang signifikan terhadap peredaran rokok ilegal.

## 4. SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  di  atas  maka  didapatkan  beberapa  kesimpulan  bahwa peningkatan tarif cukai dan kebijakan batasan minimum harga jual eceran sampai saat ini belum memberikan pengaruh yang selaras terhadap jumlah tangkapan rokok ilegal, hal ini dikarenakan rokok  sudah  dianggap  sebagai  kebutuhan  pokok  oleh  para  perokok  dan  para  perokok  yang sudah menyukai produk rokok tertentu sulit beralih ke rokok lainnya apalagi beralih ke rokok ilegal. Jumlah tangkapan rokok ilegal bisa memberikan gambaran terkait peredaran rokok ilegal, semakin  banyak  tangkapan  rokok  ilegalnya  maka  artinya  jumlah  peredaran  rokok  ilegal  di masyarakat juga banyak sehingga kesimpulan ini juga dapat mengindikasikan bahwa tarif cukai dan  batasan  minimum  HJE  juga  belum  cukup  berpengaruh    terhadap  peredaran  rokok  ilegal. Rasio  realisasi  anggaran pengawasan  dan  jumlah  pegawai  DJBC  sangat  berpengaruh  terhadap tangkapan  rokok  ilegal,  ini  menandakan  bahwa  pengawasan  harus  terus  didukung  dan ditingkatkan  dengan  cara  memperkuat  anggaran  pengawasan  dan  jumlah  pegawai  DJBC  dari segi  kuantitas  maupun  kualitas  sehingga  tangkapan  rokok  ilegal  bisa  optimal  dan  dapat menekan peredaran rokok ilegal di masa depan.
Dari kesimpulan yang didapatkan pada penelitian ini, maka penulis merekomendasikan agar pemerintah masih dapat untuk menaikkan tarif cukai dan batasan minimum HJE di masa depan karena kenaikan tarif cukai dan batasan minimum HJE sampai saat ini belum memberikan pengaruh yang besar terhadap tangkapan rokok ilegal yang mana berimplikasi juga bahwa tarif cukai dan batasan minimum HJE sampai saat ini belum cukup berpengaruh terhadap peredaran rokok ilegal, namun besaran peningkatan tarif cukai juga harus diperhitungkan dengan matang untuk  menghindari  menurunnya  tingkat  penerimaan  negara  karena  berdasarkan  kurva  laffer peningkatan  tarif  yang  terus  menerus  pada  suatu  titik  akan  mengurangi  jumlah  penerimaan perpajakan. Untuk menekan peredaran rokok ilegal pemerintah harus melakukan pengawasan secara  efektif  mengingat  pengawasan  sangat  berpengaruh  terhadap  peredaran  rokok  ilegal. Pengawasan harus selalu ditingkatkan agar peredaran rokok ilegal dapat ditekan, pelaksanaan pengawasan juga  tidak  perlu  dilakukan secara  pilih  pilih  dalam  artian  harus  dilakukan secara

## 139 | Bina Ekonomi
efektif  di  seluruh  wilayah  Indonesia.  Pengawasan  bisa  dilakukan  dengan  tambahan  cara  baru seperti mulai mengawasi peralihan pola konsumsi rokok kemasan ke konsumsi rokok lintingan sendiri maupun melakukan pengawasan dengan cara online.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahsan,  A.,  Wiyono,  N.  H.,  Setyonaluri,  D.,  Denniston,  R.,  &  So,  A.  D.  (2014).  Illicit  Cigarette Consumption and Government Revenue Loss in Indonesia. Globalization and Health , 10 , 1 – 8.
Allen,  E.  (2012).  The  Illicit  Trade  in  Tobacco  Products  and  How  to  Tackle  it. World  Customs Journal , 6 (2), 121 – 130.
Allingham, M.  G., & Sandmo, A. (1972). Income Tax Evasion: A Theoretical Analysis. Journal of Public Economics , 323 – 338.
Anugerahani, I. D., & Wahjono, S. I. (2013). Pengaruh Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap  Kinerja  Pegawai  (  Studi  Pada  Badan  Pengelola  Keuangan  dan  Aset  Daerah  ( BPKAD ). Jurnal Ilmu Manajemen, Revitalisasi , 2 , 147 – 162. Burke,  T.  (2013). The  Effect  of  Excise  Taxes  on  Cigarette  Smuggling : An  Instrumental  Variable Approach . http://scholarship.claremont.edu/cmc_theses/764
Azizah,  E.  N.,  &  Purwana,  A.  S.  (2021).  Pengaruh  Kebijakan  Tarif  Cukai  Hasil  tembakau  dan Aktivitas  Pengawasan  Terhadap  Peredaran  Hasil  Tembakau  Ilegal. Jurnal  Perspektif  Bea Dan Cukai , 5 (1), 63 – 78. https://doi.org/10.31092/jpbc.v5i1.1151
Chisha,  Z.,  Janneh,  M.  L.,  &  Ross,  H.  (2019).  Consumption  of  legal  and  illegal  cigarettes  in  the Gambia. Tobacco  Control , 29 ,  254 – 259.  https://doi.org/10.1136/tobaccocontrol-2019- 055055
Curti, D., Shang, C., Chaloupka, F. J., & Fong, G. T. (2019). Tobacco taxation, illegal cigarette supply and  geography:  Findings  from  the  ITC  Uruguay  Surveys. Tobacco  Control , 28 ,  53 – 60. https://doi.org/10.1136/tobaccocontrol-2017-054218
Curti, D., Shang, C., Ridgeway, W., Chaloupka, F. J., & Fong, G. T. (2015). The Use of Legal, Illegal and  Roll-Your-Own  Cigarettes  to  Increasing  Tobacco  Excise  Taxes  and  Comprehensive Tobacco Control Policies: Findings From the ITC Uruguay Survey. Tobacco Control , 24 , 17 – 24. https://doi.org/10.1136/tobaccocontrol-2014-051890
Feige,  E.  (2009).  Defining  And  Estimating  Underground  And  Informal  Economies:  The  New Institional Economics Approach. World Development , 989 – 1002.
Gallego, J. M., Llorente, B., Maldonado, N., Otálvaro-Ramírez, S., & Rodríguez-Lesmes, P. (2020). Tobacco Taxes and Illicit Cigarette Trade in Colombia. Economics and Human Biology , 39 , 1 – 11. https://doi.org/10.1016/j.ehb.2020.100902
Golden, S., Farrelly, M., Luke, D., & Ribisl, K. (2016). Comparing Projected Impacts of Cigarette Floor  Price  and  Excise  Tax  Policies  on  Socioeconomic  Disparities  in  Smoking. Tobacco Control , 60 – 66.
Kasri, R. A., Ahsan, A., Wiyono, N. H., Jacinda, A. R., & Kusuma, D. (2021). New Evidence of Illicit Cigarette  Consumption  and  Government  Revenue  Loss  in  Indonesia. Tobacco  Induced Diseases , 19 (November), 1 – 8. https://doi.org/10.18332/TID/142778 Mankiw, N. G. (2011). Pengantar Ekonomi Mikro . Salemba Empat. Mardiasmo. (2009). Perpajakan . Salemba Empat.
Nguyen,  A.,  &  Nguyen,  H.  T.  (2020).  Tobacco  Excise  Tax  Increase  and  Illicit  Cigarette Consumption:
Evidence From Vietnam. Tobacco Control , 275 – 280. https://doi.org/10.1136/tobaccocontrol-2019-055301 Purnomo, A., & Ariyansyah, Y. (2020). Analisis Implementasi Pengawasan Cukai Hasil Tembakau di Provinsi Lampung (Studi Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai Sumatera
Bagian Barat). Agus Purnomo, Yossef  Ariyansyah. Jurnal Kebijakan Dan Pelayanan Publik , 6 (2), 1 – 11. Rosen, H., & Gayer, T. (2010). PubliC Finance (Ninth). McGraw-Hill/Irwin.
Ross, H., Vellios, N., Batmunkh, T., Enkhtsogt, M., & Rossouw, L. (2020). Impact of tax increases on illicit cigarette trade in Mongolia.
Tobacco Control , 2 , 249 – 253. https://doi.org/10.1136/tobaccocontrol-2018-054904 Rudita, Y. (2018). Pengawasan Peredaran Rokok Ilegal dI Kabupaten Indragiri Hilir Oleh Kantor Pengawasan  dan  Pelayanan  Bea  dan  Cukai  Tipe  Madya  Pabean  C  Tembilahan .  Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
Santoso, D. B., & Erlando, A. (2020). Tobacco excise tax policy in indonesia: Who does reap the benefits?
Entrepreneurship and Sustainability Issues , 8 (1), 1108 – 1121. https://doi.org/10.9770/jesi.2020.8.1(74)
Vellios, N., van Walbeek, C., & Ross, H. (2020). Illicit cigarette trade in South Africa: 2002-2017. Tobacco Control , 29 , s234 – s242. https://doi.org/10.1136/tobaccocontrol-2018-054798