SINGKRONISASI PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 12 TAHUN 2015 DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA
Oleh Sandi Apriyanto 1

## Abstrak
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, memahami, dan mengalisis secara mendalam  sinkronisasi  Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum  Nomor  12  Tahun  2015  dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota dan keabsahan pendaftaran calon kepala daerah oleh dua kepengurusan partai politik pada komisi pemilihan  umum  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Penelitian  ini menggunakan  metode  yuridis  normatif  yang  difokuskan  untuk  mengkaji  kaidah-kaidah  atau norma-norma  dalam  hukum  positif  dengan  pendekatan  peraturan  perundang-undangan ( statute  approach) dan  pendekatan  konseptual  ( conseptual  approach). Kemudian  bahan hukum ini dianalisis secara kualitatif, permasalahan dianalisis dengan cara menginterpretasikan  semua  peraturan  perundang-undangan  yang  berhubungan  dengan permasalahan  yang  dibahas,  mengevaluasi  perundang-undangan,  dan  menilai  bahan-bahan hukum dengan memperhatikan teori-teori hukum, hasil penelitian, dan pendapat ahli hukum. Dari  analisis  ini  menunjukkan  bahwa  adanya  ketidaksinkronan  antara  Peraturan  Komisi Pemilihan  Umum  Nomor  12  Tahun  2015  dan  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2015. Apabila  terjadi  ketidaksinkronan  antara  peraturan  perundang-undangan  maka  berlaku  asas Lex  Superiori  derogat  Legi  Inferiori yaitu  peraturan  perundang-undangan  yang  lebih  tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Keabsahan pendaftaran calon kepala daerah oleh dua kepengurusan partai politik adalah tidak sah karena keputusan penetapan  calon  kepala  daerah  oleh  dua  kepengurusan  partai  politik  oleh  komisi  pemilihan umum tidak memenuhi syarat-syarat sahnya keputusan tata usaha negara.
Kata Kunci : Sinkronisasi, Keabsahan, Komisi Pemilihan Umum, Keputusan Tata Usahan Negara, Calon Kepala Daerah

## Abstract
The  purpose  of  this  study  was  to  find  out,  understand,  and  analyze  in  depth  the synchronization  of  General  Election  Commission  Regulation  Number  12  of  2015  with  Law Number 8 of 2015 concerning the election of governors, regents and mayors and the validity of  registration  of  candidates  for  regional  heads  by  two  political  party  general  election commission in accordance with applicable laws and regulations. This study uses a normative juridical  method  that  is  focused  on  reviewing  the  rules  or  norms  in  positive  law  with  a statutory  approach  and  a  conceptual  approach.  Then  this  legal  material  is  analyzed qualitatively, the problems are analyzed by interpreting all laws and regulations relating to the  issues  discussed,  evaluating  legislation,  and  assessing  legal  materials  by  taking  into account  legal  theories,  research  results,  and  the  opinions  of  legal  experts.  .  From  this analysis  shows  that  there  is  an  inconsistency  between  the  General  Election  Commission Regulation  Number  12  of  2015  and  Law  Number  8  of  2015.  In  the  event  of  inconsistencies between  laws  and  regulations,  then  the  principle  of  Lex  Superiori  derogat  Legi  Inferiori  is applicable,  namely  higher  legislation  overrides  lower  legislation.  The  validity  of  the
1 Dosen Unived Bengkulu
registration  of  candidates  for  regional  heads  by  two  political  party  management  is  invalid because  the  decision  to  determine  the  candidates  for  regional  heads  by  the  two  political parties  by  the  electoral commission  does  not  meet  the  requirements  for  the  validity  of  state administrative decisions.
Keywords:  Synchronization,  Legality,  General  Election  Commission,  State  Administration Decision, Regional Head Candidates

## A. Pendahuluan

## 1. Latar Belakang
Pemilihan  kepala  daerah dan  wakil  kepala  daerah  yang selanjutnya  disebut  pilkada  pada tahun  2015  dilakukan  secara serentak di 269 daerah. Pemilihan kepala  daerah  dan  wakil  kepala daerah  ini  merupakan  pilkada serentak gelombang pertama menuju  pilkada  yang  ideal,  yaitu serentak  secara  nasional  untuk memilih  DPR,  DPD,  Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta serentak  untuk  memilih  kepala daerah  dan  DPRD  di  tingkat provinsi, kabupaten dan kota.
Partai  politik  yang  dapat mendaftarkan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di komisi pemilihan  umum  adalah  partai politik  yang  telah  mendapatkan pengakuan  dari  negara  melalui kemenkumham.
Hal ini
ditegaskan  berdasarkan  Undang-
Undang  Nomor  8  Tahun  2015 tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati, dan Walikota.
Pendaftaran  pasangan  calon kepala  daerah  dan  wakil  kepala daerah  yang  akan  didaftarkan  di komisi  pemilihan  umum  menurut Pasal 42  Undang-Undang Nomor 8  Tahun  2015  tentang  Pemilihan Gubernur,  Bupati,  dan  Walikota menjelaskan  bahwa  pendaftaran calon  kepala  daerah  dan  wakil kepala daerah ditandatangani oleh ketua  umum  partai  politik  dan sekretaris partai politik.
Sebelum  pilkada  serentak Tahun  2015  dilaksanakan  ada perselihan  atau  sengketa  yang terjadi  di  internal  partai  politik yaitu  adanya  dua  kepengurusan ganda  di  dalam  partai  politik. Sengketa  di  internal  partai  politik tersebut  terjadi pada partai  golkar dan partai persatuan
pembangunan. Yang
mana
terdapat  dua  kepengurusan  dalam partai politik tersebut.
Partai  politik  sebagai  salah
satu lembaga demokrasi berfungsi untuk mengendalikan konflik melalui  cara  berdialog  dengan pihak-pihak yang berkonflik.
Membawa permasalahan ke
dalam musyawarah untuk mendapatkan penyelesaian berupa keputusan  politik.  Apabila  partai politik  dan  anggota  partai  politik tidak  dapat  berkompromi  maka bukannya  mengendalikan  konflik akan  tetapi  menciptakan  konflik dalam  lingkungan  partai  politik maupun  dalam  masyarakat 2 .  Hal ini  terjadi  pada  partai  politik golkar  dan  PPP  yang  bersengketa dalam internal partai yakni memiliki kepengurusan ganda.
Peraturan  KPU  Nomor  9 Tahun  2015  tentang  Pedoman Pencalonan
Gubernur/Wakil
2 .  Ramlan  Subakti. Memahami  Ilmu Politik. PT. Grasindo. Jakarta. 2010. Hal. 153
Gubernur,  Bupati/Wakil  Bupati dan/atau  Walikota/Wakil  Wali Kota  substansinya  sejalan  dengan Undang-Undang  Nomor  2  Tahun 2011  tentang  Partai  Politik  dan Undang-Undang  Nomor  8  Tahun 2015.  Hal  ini  berkaitan  dengan tata cara pendaftaran calon kepala daerah  dan  wakil  kepala  daerah yang  di  daftarkan  oleh  partai politik  adalah  kepengurusan  yang sah  atau  yang  telah  terdaftar  di kemenkumham.
Akan  tetapi  belum  tuntas partai  politik  menjalakan  aturan tersebut  komisi  pemilihan  umum merubah  aturan  tersebut  yakni Peraturan  KPU  Nomor  9  Tahun 2015  di  ubah  menjadi  Peraturan KPU  Nomor  12  Tahun  2015. Peraturan  KPU  No  12  Tahun 2015 salah satunya menambahkan ayat  pada pasal  36   yang menjadi 10 ayat yaitu :
Pasal  36  ayat  4  Peraturan
Komisi  Pemilihan  Umum  Nomor  12
Tahun 2015 berbunyi :
(4) Dalam hal kesepakatan perdamaian untuk membentuk 1 (satu) kepengurusan  Partai  Politik sebagaimana  dimaksud  pada ayat (3)  tidak  tercapai, sambil  menunggu  putusan pengadilan yang berkekuatan  hukum  tetap, Partai  Politik  dari  2  (dua) kepengurusan hasil Muktamar/Munas/Kongres dapat memberikan persetujuan  untuk  1  (satu) Pasangan Calon yang sama. Dengan adanya
Peraturan  KPU  Nomor  12  Tahun 2015  Pasal  36  ayat  (4)  tersebut,
Partai  Politik  yang  memiliki kepengurusan ganda dapat
mendaftarkan calon kepala daerah dan  wakil  kepala  daerahnya  di pilkada  serentak  tahun  2015.
Substansi  pasal  36  ayat  (4)
Peraturan  KPU  Nomor  12  Tahun 2015  yang mengakomodasi  partai
politik yang memiliki kepengurusan  ganda  sejatinya
telah bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan yakni  Undang-undang  Nomor  8 Tahun  2015  tentang  Perubahan atas  Undang-undang  Nomor  1 Tahun  2015  tentang  Penetapan Peraturan  Pemerintah  Pengganti Undang-undang  Nomor  1  Tahun
2014 tentang
Pemilihan
Gubernur,  Bupati  dan  Wali  Kota tentang Pilkada.
Berdasarkan  hal  tersebut penulis  tertarik  untuk  melakukan penelitian yang membahas permasalahan keabsahan pendaftaran  calon  kepala  daerah berdasarkan Peraturan KPU,
Undang-undang  Nomor  8  Tahun 2015  tentang  Perubahan  atas Undang-undang  Nomor  1  Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah  Pengganti  Undang- undang  Nomor  1  Tahun  2014
tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati  dan  Wali  Kota  tentang Pilkada    .  Hal  tersebut  penulis
sajikan  dalam  bentuk  penelitian
Penulisan Hukum  yang  berjudul  : “Singkronisasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor  12  Tahun  2015  dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun  2015  tentang  Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota”.
2. Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang  penelitian  yang  telah diuraikan  diatas,  maka    dapat diidentifikasikan permasalahan sebagai berikut: Bagaimana Singkronisasi  Peraturan  Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 dengan Undang-Undang
Nomor  8  Tahun  2015  tentang Pemilihan  Gubernur,  Bupati,  dan
Walikota ?
B. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Jika dilihat dari
jenisnya, penelitian ini
tergolong  kedalam  penelitian hukum  normatif.  Penelitian  ini memiliki satu identifikasi masalah  yakni  ingin  mencari tahu  bagaimana  singkronisasi peraturan  komisi  pemilihan umum  nomor  12  tahun  2015 dengan  undang-undang  nomor 8  tahun  2015.  sesuai  dengan peraturan  perundang-undangan yang  berlaku  dengan  cara mempelajari  tentang  tata  cara pembetukan peraturan perundang-undangn dan mempelajari
keabsahan pendaftaran calon kepala daerah  pada  komisi  pemilihan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangn yang berlaku.
2. Jenis Pendekatan
Didalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan
pendekatan  tersebut,  peneliti
akan  mendapatkan  informasi dari  berbagai  aspek  mengenai
isu  yang  sedang  dicoba  untuk dicari jawabnya. Yaitu
Pendekatan  yuridis  analisis singkronisasi  peraturan  komisi pemilihan  umum  nomor  12 tahun  2015    dengan  undang- undang  nomor  8  tahun  2015  : pendekatan Undang-Undang
( statute approach ) 3 dan Pendekatan Konseptual
( Concep Approach ) 4

## 3. Bahan hukum
Didalam penelitian hukum  normatif  bahan  hukum adalah sumber-sumber penelitian, bahan hukum dibedakan bahan hukum primer  dan  bahan  hukum sekunder.
a. Bahan hukum primer
3 .  Peter  Mahmud  Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2010. Hal  93
4 . Peter  Mahmud  Marzuki, Penelitian Hukum  edisi  revisi, Kencana  Prenadamedia, Jakarta, 2012. Hal  131-135
Merupakan bahan yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan  perundang- undangan  dan  putusan- putusan  hakim.  Dalam penelitian  ini  peneliti akan  mencoba  meneliti dengan  bahan  hukum primer berupa yaitu:
a. Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
b. Undang-Undang  Nomor
8  Tahun  2015  Tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati, dan Walikota c. Undang-Undang  Nomor
8  Tahun  2012  Tentang
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
d. Undang-undang  Nomor 32  Tahun  2004  Tentang
Pemerintahan Daerah
e. Undang-undang  Nomor 23  tahun  2014  Tentang
Pemerintahan Daerah
f. Undang-undang  Nomor
9  Tahun  2015  Tentang Perubahan  Kedua  Atas Undang-undang  Nomor 23  tahun  2014  Tentang Pemerintahan Daerah g. Undang-Undang  Nomor 12  Tahun  2011  Tentang
Pembentukan  Peraturan Perundang-undangan.
h. Undang-Undang  Nomor 2  Tahun  2011  Tentang Partai Politik
i. Undang-Undang  Nomor 2  Tahun  2008  Tentang
Partai politik
j. Undang-Undang  Nomor 15  Tahun  2011  Tentang
Penyelenggaraan Pemilu
k. Undang-Undang  Nomor
8  Tahun  2015  Tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota l. Peraturan Komisi Pemilihan Umumu Nomor 9 Tahun 2015 m. Peraturan Komisi Pemilihan Umumu Nomor  12  Tahun  2015 Tentang  Perubahan  Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umumu Nomor  9  Tahun  2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur,
Bupati,    dan  Wakil  Bupati,
dan/  atau  Walikota  dan wakil walikota b. Bahan hukum sekunder Merupakan  buku- buku  hukum  termasuk adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi  hukum  dan
jurnal-jurnal hukum. Disamping  itu  juga, kamus-kamus  hukum,
dan komentar-komentar
atas putusan pengadilan.  Kegunaan bahan  hukum  sekunder adalah memberikan petunjuk  kearah  mana peneliti melangkah. 5
Bahan  hukum  sekunder yang  akan  digunakan adalah:
a. Pendapat para ahli;
b. Situs Internet;
c. Buku  hukum  dan
hasil penelitian
hukum.
Penelusuran bahan
hukum didapatkan melalui :
1) Perpustakaan
Fakultas Hukum, Universitas
Bengkulu;
2) Perpustakaan
Universitas
Bengkulu;
3) Perpustakaan Daerah;
4) Toko Buku;
5) Koleksi Pribadi;
6) Internet.
c. Bahan hukum tersier
merupakan bahan hukum yang membantu
untuk memberikan
keterangan  dan  penjelasan
terhadap bahan hukum primer dan sekunder, antara
lain:
1. Kamus  Besar  Bahasa
Indonesia;
2. Black Dictionary Law.
4. Prosedur pengumpulan

## bahan hukum
Pengumpulan bahan
hukum  dilakukan  dengan  cara editing data dan kemudian data yang  sudah  dikumpulkan  dan telah  dilakukan  editing  dibagi dalam  beberapa  bagian  pokok- pokok pembahasan dari
peneliti. Tujuannya agar bahan hukum  yang  telah  ada  siap untuk digunakan dalam membantu peneliti menyelesaikan permasalahan. 5. Teknik  Pengumpulan  Bahan
Hukum
Semua bahan-bahan hukum  yang  telah  terkumpul berdasarkan sumber-sumber penelitian  baik  yang  bahan hukum  primer  dan  bahan hukum  primer  diolah  untuk diringkas,  disarikan,  dikutip. Pengumpulan  bahan  hukum untuk  dikualifikasikan  dan  di identifikasikan  sesuai  dengan pokok bahasan masing-masing.

## 6. Analisis Bahan Hukum
Analisis  yang  digunakan peneliti  menggunakan  metode analisis yuridis kualitatif, yaitu dengan cara melakukan
interpretasi autentik.
Interpretasi  autentik  adalah cara interpretasi melalui penelusuran norma dalam
ketentuan
peraturan perundang-undangan. Untuk menilai kekonsistenan dari suatu  produk  hukum  yaitu
Undang-Undang  dan  produk hukum lainnya.
C. Pembahasan Sinkronisasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 Dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota
Pada hakikatnya,
penyusunan  peraturan  perundang-
undangan dimaksudkan untuk mengatur kepentingan manusia dan peraturan  perundang-undangan  itu harus dapat dilaksanakan, baik oleh pemerintah, penegak hukum,
maupun  masyarakat 6 .  Oleh  karena itu, dalam menyusun dan merancang  peraturan  perundang- undangan  harus  memperhatikan asas-asas hukum pembentukan peraturan perundang-undangan yang  baik,  serta  landasan  filosofis, sosiologis,  dan  yuridis.  Hal  ini sangat  penting  mengingat  kualitas produk peraturan perundang-
6 .  Salim  dan  Erlies  Septiana Nurbani,  2013. Penerapan  Teori  Hukum  pada Penelitian Tesis dan Disertas , PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta. Hal 4
undangan  sangat  ditentukan  oleh asas-asas,  landasan,  proses,  serta tata  cara  pengaturan  baik  aspek formil  maupun  materiil  materi muatan  yang  dituangkan  di  dalam suatu peraturan perundang- undangan.
a. Analisis  Perubahan  Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 ke Peraturan  Komisi  Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015.
Komisi  Pemilihan  Umum (KPU)  adalah  adalah  lembaga negara  yang  menyelenggarakan pemilihan  umum  di  Indonesia, yakni  meliputi  Pemilihan  Umum Anggota DPR/DPD/DPRD,
Pemilihan  Umum  Presiden  dan Wakil  Presiden,  serta  Pemilihan Umum  Kepala  Daerah  dan  Wakil Kepala  Daerah.  Komisi  Pemilihan Umum  tidak  dapat  disejajarkan kedudukannya  dengan  lembaga-
lembaga  negara  yang  lain  yang kewenangannya  ditentukan  dan diberikan  oleh  UUD  1945.  Bahkan nama  Komisi  Pemilihan  Umum belum  disebut  secara  pasti  atau tidak ditentukan dalam UUD 1945, tetapi  tugas  dan  kewenangannya sebagai  penyelenggara  pemilihan umum  sudah  ditegaskan  dalam Pasal  22E  ayat  (5)  UUD  NRI Tahun 1945 yaitu Pemilihan umum diselenggarakan  oleh  suatu  komisi pemilihan  umum  yang  bersifat nasional, tetap, dan mandiri.
Artinya,  bahwa  Komisi  Pemilihan Umum  itu  adalah  penyelenggara pemilu,  dan  sebagai  penyelenggara bersifat nasional, tetap dan mandiri (independen). 7
Pada pilkada serentak tahun
2015
KPU pertama kali
berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan  Umum  No  9  Tahun 2015.  Peraturan  Komisi  Pemilihan
7 .  Jimly  Asshiddiqie.  2010. Konstitusi dan  Konstitusionalisme .  Jakarta:  Sinar  Grafika. Hal.236-239.
Umum  Nomo  9  Tahun  2015  ini berkenaan dengan pencalonan Kepala  Daerah  yang  di  daftarkan oleh  partai  politik  tidak  boleh dalam  keadaan  bersengketa  yaitu partai politi yang sedang
bersengketa tidak dapat mendaftarkan calon kepala daerahnya  sampai  adanya  SK Kemenkumham  yang  sah  atau putusan  pengadilan  yang  telah memiliki  kekuatan  hukum  tetap, hal  ini  terdapat  pada  pasal  36 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015.
Komisi  pemilihan  umum pada akhir mengubah aturan mengenai  pencalonan  terhadadap partai politik yang sedang bersengketa  yaitu  partai  politik yang  sedang  bersengketa  dapat mendaftarkan  pasangan  calonnya denga syarat calon yang didaftarkan  harus  sama.  Maka Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor  9  Tahun  2015  Pasal  36
tidak digunakan lagi dan digantikan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 dengan memperbolehkan partai politik yang sedang bersengketa mendaftarkan calonnya ke KPU. Berdasarkan Undang- Undang  Nomor  15  Tahun  2011 tersebut, sifat nasional
mencerminkan bahwa wilayah kerja  dan  tanggung  jawab  KPU sebagai  penyelenggara  Pemilihan Umum  mencakup  seluruh  wilayah
Negara Kesatuan Republik
Indonesia,  sifat  tetap  menunjukkan
KPU sebagai lembaga yang menjalankan tugas secara berkesinambungan
meskipun dibatasi  oleh  masa  jabatan  tertentu dan  sifat  mandiri  menegaskan dalam  menyelenggarakan  Pemilu, KPU  bebas  dari  pengaruh  pihak mana pun berkaitan dengan
pelaksanaan tugas dan wewenangnya 8 .
2. Kedudukan  Peraturan  komisi pemilihan  umum  dalam  hierarki peraturan perundang-undangan
Berdasarkan Pasal 7 Undang- Undang  No.  12  Tahun  2011 tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-Undangan,  dinyatakan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
1. Jenis  dan  hierarki  Peraturan
Perundang-undangan terdiri
atas: a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat;
c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang;
8 .  Lihat  Penjelasan  Pasal  3  ayat  (3) Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2011  tentang Penyelenggara Pemilu.
d. Peraturan Pemerintah;
e. Peraturan Presiden;
f. Peraturan
Daerah Provinsi; dan g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
2. Kekuatan  hukum  Peraturan
Perundang-undangan sesuai
dengan  hierarki  sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Mengenai  kedudukan  jenis peraturan perundang-undangan lainnya  selain  yang  diatur  dalam Pasal 7 di atas, diatur dalam Pasal 8
Undang-Undang  No.  12  Tahun
2011 sebagai berikut:
1. Jenis  Peraturan  Perundang-
undangan  selain  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  7  ayat (1)  mencakup  peraturan  yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan  Perwakilan  Rakyat, Dewan  Perwakilan  Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi,  Badan  Pemeriksa Keuangan,  Komisi  Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan,  lembaga,  atau  komisi yang  setingkat  yang  dibentuk dengan  Undang-Undang  atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi,  Gubernur,  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota,  Kepala  Desa atau yang setingkat. 2. Peraturan Perundang-undangan sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (1)  diakui  keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum  mengikat  sepanjang diperintahkan  oleh  Peraturan Perundang-undangan yang lebih  tinggi  atau  dibentuk berdasarkan kewenangan. Berdasarkan Pasal 119 Undang-Undang  No.  15  Tahun 2011 tentang Penyelenggara
Pemilu,  untuk  penyelenggaraan Pemilu  KPU  membentuk  peraturan KPU  dan  keputusan  KPU.  Jika ketentuan  ini  dikaitkan  dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, peraturan KPU  dan  keputusan  KPU  tersebut termasuk  dalam  kategori  jenis peraturan perundang-undangan lainnya  selain  yang  diatur  dalam Pasal  7  Undang-Undang  No.  12 Tahun 2011.  Pengaturan mengenai peraturan KPU dan keputusan KPU mengikuti  Pasal  8  Undang-Undang No. 12 Tahun 2011.
Walaupun  ketentuan  di  atas
tidak  menyebut  secara  tegas  jenis peraturan perundang-undangan berupa “Peraturan Komisi
Pemilihan  Umum”,  namun  frase peraturan  yang  ditetapkan  oleh komisi  pemilihan  umum ” di  atas, mencerminkan keberadaan
Peraturan  komisi  pemilihan  umum sebagai  salah  satu  jenis  peraturan perundang-undangan.
Peraturan-peraturan yang
berhak  dikeluarkan  oleh  komisi pemilihan umum antara lain Peraturan  komisi  pemilihan  umum dan  keputusan  pemilihan  umum 9 .
Menurut  undang-undang,  komisi pemilihan umum berwenang
mengeluarkan  Peraturan  Komisi pemilihan  umum  yang  materi muatannya mempunyai sifat sebagai peraturan perundang- undangan
9 . Zulkarnaen  dan  Beni  Ahmad
Saebani, Hukum  Konstitusi ,  Bandung:  CV. Pustaka Setia, 2012, hal. 275
3. Sinkronisasi  peraturan  komisi pemilihan umum nomor 12
tahun  2015  dan  undang-undang nomor  8  tahun  2015  tentang pemilihan  gubernur,  bupati,  dan walikota
Dasar  penelitian  ini  adalah
Peraturan  komisi  pemilihan  umum nomor  12  Tahun  2015  tentang
pedoman pencalonan Gubernur/Wakil Gubernur, Walikota/Wakil Wlikota,
Bupati/Wakil  Bupati  dan  Undang- undang  nomor  8  Tahun  2015 tentang  Perubahan  atas  Undang- undang  Nomor  1  Tahun  2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
undang  Nomor  1  Tahun  2014 tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati  dan  Wali  Kota  tentang Pilkada. Pengaturan mengenai pencalonan  kepala  daerah  diatur oleh  Undang-undang  nomor  8 Tahun 2015 serta pedoman pencalonannya
diatur oleh peraturan komisi pemilihan umum. Sinkronisasi Vertikal Sinkronisasi horizontal
peraturan  perundang-undangan mengenai pilkada.
Sinkronisasi
vertikal
adalah  apabila  suatu  perundang- undangan  tersebut  sejalan  ditinjau dari  strata  atau  hierarki  peraturan perundang-undangan yang ada.
Sinkronisasi vertikal
dapat
diselesaikan  dengan  asas  hukum
Lex Superiori derogat legi Inferiori
(peraturan/Undang-undang yang
lebih tinggi mengesampingkan peraturan/Undang-undang yang
lebih  rendah)  Sinkronisasi  vertikal bertujuan  untuk  melihat  apakah suatu peraturan perundang- undangan  yang  berlaku  untuk bidang tertentu tidak saling bertentangan  antara  satu  dengan lainnya.
Peraturan
perundang- undangan yang mengatur mengenai Pemilihan Kepala Daerah
sebagaimana  tersebut  diatas  yang
sesuai  dengan  hierarki  peraturan
peraturan perundang-undangan
adalah  Undang-Undang  Nomor  8 Tahun  2015  dan  Peraturan  Komisi pemilihan  Umum  Nomor  12  tahun 2015.
Peraturan Komisi pemilihan  umum  nomor  12  Tahun 2015  pada  pasal    Pasal  36  ayat  4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 menjelaskan Dalam hal kesepakatan perdamaian untuk membentuk  1  (satu)  kepengurusan Partai Politik sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (3)  tidak tercapai, sambil menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum  tetap,  Partai  Politik  dari  2 (dua) kepengurusan hasil Muktamar/Munas/Kongres dapat
memberikan  persetujuan  untuk  1
(satu)  Pasangan  Calon  yang  sama, sedangkan menurut Pasal 42
Undang-Undang  Nomor  8  Tahun
2015  tentang  Pemilihan  Gubernur,
Bupati,  dan  Walikota  menjelaskan
bahwa  pendaftaran  calon  kepala daerah  dan  wakil  kepala  daerah ditandatangani  oleh  ketua  umum partai  politik  dan  sekretaris  partai
politik.
Kedudukan peraturan
perundang-undangan ini dalam hierarki peraturan perundang- undangan  tidaklah  sama,  Undang- undang  Nomor  8  Tahun  2015 kedudukannya berada dibawah Tap MPR sedangkan kedudukan Peraturan  Komisi  pemilihan  umum
Nomor  12  Tahun  2015  peraturan
KPU  dan  Keputusan  KPU  diakui
keberadaannya  dan  mempunyai kekuatan hukum mengikat
sepanjang diperintahkan oleh
Peraturan
Perundang-undangan yang  lebih  tinggi  yakni  Undang- Undang  No.  15  Tahun  2011
tentang Penyelenggara Pemilu, akan tetapi kedua peraturan perundang-undangan  ini  mengatur bidang  yang  sama  sehingga  akan
dilakukan sinkronisasi secara vertikal.
Dalam  teori  Stufenbau adalah teori mengenai sistem hukum  oleh  Hans  Kelsen  yang menyatakan  bahwa  sistem  hukum merupakan  sistem  anak  tangga dengan  kaidah  berjenjang  dimana norma  hukum  yang  paling  rendah harus  berpegangan  pada  norma hukum  yang  lebih  tinggi  dan kaidah  hukum  yang  tertinggi  harus berpegangan  pada  norma  hukum yang mendasar.
Secara vertikal antara Undang-undang  nomor  8  tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-undang  Nomor  1  Tahun 2015  tentang  Penetapan  Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang  Nomor  1  Tahun  2014 tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati  dan  Wali  Kota  tentang
Pilkadadan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun
2015 Pedoman Pencalonan Gubernur,  Bupati,  Dan  Walikota
terjadi ketidak sinkronan. Di dalam Undang-undang  Nomor  8  tahun 2015  pasal  42  tidak  dibenarkan pendaftaran calon kepala dilakukan oleh  dua  kepengurusan  partai politik  sedangkan  peraturan  komisi pemilihan  umum  melegalkan  dua kepengurusan  ganda  mendaftarkan calon kepala daerahnya.
Berdasarkan teori stufenbau oleh Hanskelsen Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 bertentangan dengan
Undang- undang  Nomor  8  Tahun  2015.
Karena  norma  hukum  yang  ada pada  Undang-undang  Nomor  8 Tahun  2015  lebih  tinggi  dari  pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 12 Tahun 2015.
Jika  terjadi  pertentangan antara  kedua  peraturan  perundang- undangan  tersebut,  maka  peraturan
perundang-undangan  yang  lebih tinggi
kedudukannya
melumpuhkan peraturan
perundang-undangan  yang  lebih rendah  kedudukannya.  Dalam  hal ini  berlaku  adagium Lex  Superiori derogat  legi  Inferiori. Dalam  hal ini  Peraturan  Komisi  Pemilihan Umum  nomor  12  Tahun  2015 bertentangan
Undang-undang
nomor 8 Tahun 2015.

## D. Penutup
1. Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa : Sinkronisasi secara
vertikal  antara  Undang-undang nomor  8  tahun  2015  tentang Perubahan  atas  Undang-undang Nomor  1  Tahun  2015  tentang Penetapan  Peraturan  Pemerintah Pengganti
Undang-undang
Nomor  1  Tahun  2014  tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan
Wali  Kota  tentang  Pilkada  dan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum  Nomor  12  Tahun  2015
Pedoman  Pencalonan  Gubernur,
Bupati,  Dan  Walikota  terjadi ketidak  sinkronan.  Di  dalam Undang-undang  Nomor  8  tahun 2015  pasal  42  tidak  dibenarkan
pendaftaran calon kepala dilakukan oleh dua
kepengurusan partai politik sedangkan peraturan komisi
pemilihan  umum  melegalkan
dua kepengurusan ganda mendaftarkan calon kepala daerahnya.  Berdasarkan  teori
stufenbau oleh Hanskelsen
Peraturan Komisi Pemilihan
Umum  Nomor  12  Tahun  2015 bertentangan  dengan  Undang- undang  Nomor  8  Tahun  2015. Karena  norma  hukum  yang  ada pada  Undang-undang  Nomor  8
Tahun  2015  lebih  tinggi  dari pada Peraturan Komisi
Pemilihan  Umum  Nomor  12 Tahun 2015.
2. Saran
Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga
independen  tugas  dan  fungsinya menyelenggarakan pemilihan umum.  Berdasarkan  Pasal  119 Undang-Undang  No.  15  Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu,  untuk  penyelenggaraan Pemilu, Komisi Pemilihan
Umum  berwenang  membentuk
Peraturan Komisi Pemilihan Umum  dan  Keputusan  Komisi Pemilihan  Umum.  Peraturan Komisi  Pemilihan  Umum  yang dibuat  oleh  Komisi  Pemilihan Umum harus membangun hukum  yang  baik.  Aturan  yang baik  adalah  aturan  yang  isi substansinya  tidak  bertentangan dengan  aturan  yang  lainnya. Karena asas peraturan perundang-undang  yang  baik
adalah asas hukum yang memberikan pedoman dan bimbingan  bagi  penuangan  isi peraturan  ,  kedalam  bentuk  dan susunan  yang  sesuai,  tepat dalam  penggunaan  metodenya, serta  mengikuti  proses  dan prosedur pembentukan yang telah ditentukan. Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga
independen  hendaknya  harus
bersikap  tegas  dalam  membuat suatu  peraturan  dan  dalam mengambil keputusan. Peraturan yang dibuat harus sesuai dengan peraturan  perundang-undangan yang  berlaku  tidak  boleh  ada intervensi  dari  pihak  manapun sehingga  peraturan  yang  sudah dibuat tidak bertentangan dengan  peraturan  perundang- undangan yang lebih tinggi.