…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)

## EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA DESA DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DI DESA LIANTASIK KECAMATAN SIRITAUN WIDA TIMUR KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
Oleh La Madjid 1 , Ali Hadi La Dimuru 2 1,2 STIA Abdul Azis Kataloka Ambon Email: 1 lamadjid75@gmail.com , 2 hadiladimuru02@gmail.com
Article History: Received: 20-04-2024 Revised: 18-05-2024 Accepted: 23-05-2024
Abstract: Dewasa  ini  pemerintah  Indonesia  berupaya meningkatkan pelaksanaan pembangunan nasional agar laju pembangunan  daerah/kota  semakin  seimbang  dan  serasi. Namun  kenyataannya  pembangunan  nasional  pada pelaksanaannya  masih  dihadapkan  dengan  masalah  pokok pembangunan  seperti  ketimpangan  pembangunan  pada kabupaten/kota  di  Indonesia.  Ketimpangan  pembangunan terjadi  karena  banyak  faktor  yang  mempengaruhinya sehingga  pembangunan  di  Indonesia  tidak  merata  dan berdampak  pada  tingginya  tingkat  kesejahteraan  disetiap kabupaten/kota  di  Indonesia.  Oleh  karena  itu,  strategi pemerintah  untuk  mengatasi  ketimpangan  pembangunan yaitu  dengan  melaksanakan  pembangunan  nasional  yang menaruh perhatian besar terhadap pembangunan diwilayah kabupaten/kota  termasuk  di  wilayah  pedasaan.  Sebab  itu kegagalan dalam berbagai program pembangunan pedesaan di  masa  lalu  disebakan  karena  perencanaan,  pelaksanaan, pertanggung  jawaban  hingga  evaluasi  program-program pembangunan di wilayah pedesaan yang sedikit banyaknya tidak melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Penelitian ini menggunakan  deskriptif  dengan  sumber  data  adalah  data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan observasi, teknik analisis data yang digunakan  adalah  mendeskripsikan  data  penelitian  sesuai variabel yang akan diteliti.
Keywords: Efektivitas, Pengelolaan Dana Desa, Pembangunan

## PENDAHULUAN
Dalam  konteks  sistem  pemerintahan  negara  Indonesia  yang  membagi  daerah Indonesia atas daerah-daerah besar dan daerah kecil dengan bentuk dan susunan tingkatan pemerintahan  terendah  adalah  desa  atau  kelurahan.  Desa  pada  dasarnya  merupakan subsistem  dari  sistem  penyelenggaraan  pemerintah,  sehingga  desa  memiliki  kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui oleh pemerintah sistem nasional. Dijelaskan dalam Undang- Undang  Nomor  14  tahun  2004  tentang  kewenangan  daerah  otonom  untuk mengatur  dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut upaya sendiri berdasarkan keinginan
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)
dan harapan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Desa harus  siap  melaksanakan  pembangunan  di  Desanya  berdasarkan  sistem  pemerintahan Provinsi,  Kabupaten/Kota,  dengan  kebijakan  pembangunan  desa  yang  dituangkan  dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa atau yang sering disebut APBDesa.
Dalam  Undang-Undang  Nomor  6  tahun  2014  tentang  desa  terdapat  dialamnya beberapa kewenangan mengatur desa dan termasuk dana desa yang tedapat dalam pasal 72 ayat  (2),  menyatakan  pendapatan  desa  bersumber  dari  :  Pendapatan  Asli  Desa  (PADesa), dana Desa dari APBN, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah. Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2015 tentang pedoman bagi aparatur pemerintahan desa untuk meningkatkan bahkan membuat desa yang kekurangan infrastruktur dan saran kebutuhan  pelayanan  umum  lainnya  bisa  terpenuhi,  dimana  banyak  sekali  desa  saat  ini masih dalam kategori desa tertinggal. Karena dengan adanya kebijakan Pemerintah tentang dana  desa  tersebut  desa  yang  masih  masuk  dalam  kategori  desa  tertinggal  bisa  secara bertahap berkembang menjadi desa maju atau mandiri.
Selain  itu,  untuk  pengelolaan  dana  desa  dalam  proses  pembangunan  sangat diperlukannya  perencanaan,  pelaksanaan,  penatausahaan  dan  pertanggungjawaban  agar tidak  menurunnya  kepercayaan  masyarakat  kepada  bebagai  tingkat  intansi  pemerintah termasuk kepada pemerintah desa agar dapat terlaksananya pencapaian suatu tujuan yang telah  ditentukan  secara  efektif.  Sebab  dengan  adanya  dana  yang  digunakan  untuk pelaksanaan  pembangunan,  dimana  pemerintah  desa  di  tuntut  untuk  mempertanggung jawabkan  dana  yang  digunakan  dalam  setiap  program  kegiatan  yang  dilaksanakan  agar tercapainya suatu tujuan yang efektif.
Dana desa adalah merupakan dana dari perimbangan daerah yang cukup signifikan jumlahnya, sehingga perlu adanya penanganan yang khusus baik dalam pengelolaan maupun pencatatannya,  dengan  pengelolaan  yang  baik  diharapkan  dana  desa  bisa  menunjang program kegiatan di desa sehingga tujuan pemerintah dapat tercapai. Namun kendala yang dihadapi oleh pemerintah baik pemerintah daerah, pemerintah kecamatan dan pemerintah desa adalah kurangnya pengendalian terhadap pengelolaan dana yang berasal dari dana desa itu sendiri, sehingga hal ini tentu disebabkan karena minimnya sumber daya yang ada dan kontrol  dari  pemerintah  dan  masyarakat  termasuk  di  Desa  Liantasik  Kecamatan  Siritaun Wida Timur Kabupaten Seram Bagian Timur terhadap pengelolaan dana desa. Disamping itu, terdapar fenomena-fenomena yang menunjukan berupa : kurangnya sarana prasarana yang memadai,  kurangnya  kebutuhan  ekonomi  masyarakat,  kurangnya  kesejahteraan  sosial masyarakat  dan kurangnya peningkatan budaya masyarakat, sehingga hal ini tentu dapat menimbulkan kekurang lancaran dalam peningkatan kualitas hidup bagi warga masyarakat dan lingkungannya.
Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merasa tertarik untuk menelitinya lebih  lanjut  dengan  judul  :  “Efektivitas  Pengelolaan  Dana  Desa  Dalam  Meningkatkan Pembangunan di Desa Liantasik Kecamatan Siritaun Wida Timur Kabupaten Seram Bagian Timur”.

## LANDASAN TEORI

## 1. Pengertian Efektivitas
Efektivitas  pada  umumnya  sering  dihubungkan  dengan  efisiensi  dalam pencapaian
…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)
tujuan baik tujuan individu, kelompok dan organisasi. Adapun kata efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya) dapat membawa hasil atau berhasil guna. Efektivitas merupakan salah satu pencapaian yang ingin diraih oleh individu,  kelompok  dan  organisasi.  Menurut  Adisasmita  (2011:170)  mengatakan  bahwa efektivitas adalah suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang  dikehendaki. Kata efektif berarti terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki  dalam  suatu  perbuatan.  Setiap  pekerjaan  yang  efektif  belum  tentu  efisien, karena hasil dapat tercapai tetapi mungkin dengan penghamburan pikiran, tenaga, waktu, uang atau benda.
Menurut  Sedarmayanti  (2006:61)  mengatakan  bahwa  efektivitas  merupakan  suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat tercapai. Pendapat tersebut menyatakan  bahwa  efektivitas  merupakan  suatu  ukuran  yang  memberikan  gambaran seberapa  jauh  target  yang  telat  ditetapkan  sebelumnya  oleh  lembaga  dapat  tercapai.  Hal tersebut  sangat  penting  perannya  di  dalam  setiap  lembaga  dan  berguna  untuk  melihat perkembangan dan kemajuan yang dicapai oleh suatu lembaga.
Demikian  dapa  dijelaskan  bahwa  efektivitas  adalah  tingkat  sejauhmana  suatu organisasi yang merupakan sistem sosial, dengan segala sumber daya dan sarana tertentu yang  tersedia  memenuhi  tujuan-tujuannya  tanpa  pemborosan,  dan  dengan  menghindari ketegangan yang tidak perlu diantara anggota-anggotanya.

## 2. Pengukuran Efektivitas
Mengukur  efektivitas  suatu  program  kegiatan  bukanlah  suatu  hal  yang  sangat sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa  yang  menilai  serta  menginterpretasikannya.  Pendekatan  pengukuran  efektivitas menurut  Gibson  Donni  Mei  Priansa  dkk,  (2013:11)  mengatakan  bahwa  teori  sistem menekankan pada pertahanan elemen dasar masukan proses pengeluaran dan mengadaptasi terhadap lingkungan yang lebih luas yang menopang organisasi. Teori ini menggambarkan hubungan  organisasi  terhadap  sistem  yang  lebih  besar,  dimana  organisasi  menjadi bagiannya.
Selanjutnya, menurut Edi Sutrisno (2007:125) mengatakan bahwa dalam mengukur efektivitas suatu kegiatan atau aktifitas perlu diperhatikan beberapa indikator, yaitu :
a. Pemahaman program.
b. Tepat sasaran.
c. Tepat waktu.
d. Tercapainya tujuan.
e. Perubahan nyata
Selain  itu,  menurut  Cambel  J.P  dalam  Supriyono  (2000:29)  mengatakan  bahwa pengukuran efektivitas secara umum dan yang paling menonjol adalah:
a. Keberhasilan program
b. Keberhasilan sasaran
c. Kepuasan terhadap program
d. Tingkat input dan output
e. Pencapaian tujuan menyeluruh
Dengan demikian pendekatan pengukuran efektivitas adalah menggambarkan seluruh siklus input, proses dan output yang mengacu pada hasil guna daripada suatu organisasi,
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)
program atau kegiatan yang menyatakan sejauhmana tujuan (kualitas, kuantitas, dan waktu) telah dicapai, serta ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuan dan mencapai targetnya.

## 3. Pengertian Desa
Menurut Yuliati dan Poernomo (2003:14) mengatakan bahwa Istilah desa berasal dari bahasa India yakni “swadesi” yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal, atau tanah leluhur yang merujuk pada kesatuan hidup dengan suatu norma dan memiliki batas wilayah yang jelas. Sedangkan dalam Undang - Undang Nomor 6 tahun 2014 (2014:2) desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan  mengurus  urusan  pemerintahan,  kepentingan  masyarakat  setempat  berdasarkan prakarsa  masyarakat,  hak  asal  usul,  dan/atau  hak  tradisional  yang  diakui  dan  dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Selanjutnya,  menurut  dalam  Salman  (2012:1)  menjelaskan  bahwa  “desa”,  ”dusun”, ”desi” asalnya dari perkataan “Sanskrit” yang artinya tanah air, tanah asal, tanah kelahiran. Sejak diberlakukannya otonomi daerah Istilah desa dapat disebut dengan nama lain. Begitu pula  segala  istilah  dan  institusi  di  desa  dapat  disebut  dengan  nama  lain  sesuai  dengan karakteristik  adat  istiadat  desa  tersebut.  Hal  ini  merupakan  salah  satu  pengakuan  dan penghormatan pemerintah terhadap asal usul dan adat istiadat setempat.
Dengan  demikian  bahwa  desa  dapat  difahami  sebagai  kesatuan  masyarakat  hukum yang memiliki kekuasaan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya untuk mencapai kesejahteraan, hak ini disebut otonomi desa yang merupakan otonomi yang asli, bulat bukan pemberian dari pemerintah, sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut.

## 4. Dana Desa
Dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor.  60  Tahun  2014  tentang  dana  desa  yang bersumber  dari  APBN,  dengan  luasnya  lingkup  kewenangan  desa  dan  dalam  rangka mengoptimalkan penggunaan Dana Desa, maka penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dijelaskan dalam Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa,  pemerintah akan mengalokasikan dana desa, melalui  mekanisme  transfer  kepada  kabupaten/kota.  Berdasarkan  alokasi  dana  tersebut, maka tiap kabupaten/kota mengalokasikannya ke pada setiap desa berdasarkan jumlah desa dengan memperhatikan jumlah penduduk (30%), luas wilayah (20%), dan angka kemiskinan (50%).  Hasil  perhitungan  tersebut  disesuaikan  juga  dengan  tingkat  kesulitan  geografis masing-masing  desa.  Alokasi  anggaran  sebagaimana  dimaksud  di  atas,  bersumber  dari belanja  pusat  dengan  mengefektifkan  program  yang  berbasis  desa  secara  merata  dan berkeadilan.  Besaran  alokasi  anggaran  yang  peruntukannya  langsung  ke  desa  ditentukan 10% (sepuluh perseratus) dari dan di luar dana transfer daerah (on top) secara bertahap.
1. Penyaluran dana desa
Adapun  mekanisme  penyaluran  dana  desa  terbagi  menjadi  2  (dua)  tahap  yakni tahap mekanisme transfer APBN dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan tahap mekanisme transfer APBD dari RKUD ke kas desa. Penyaluran Dana Desa tersebut dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan, dengan ketentuan sebagai berikut :
…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)
a. Tahap I : pada bulan Mei sebesar 40%;
b. Tahap II : pada bulan Agustus sebesar 40%; dan
c. Tahap III : pada bulan Oktober sebesar 20%.
Dari  uraian  diatas  dijelaskan  bahwa  penyaluran  dana  desa  dari  RKUN  ke  RKUD setiap tahap sebagaimana tersebut diatas dilakukan paling lambat pada minggu kedua bulan yang bersangkutan. Sedangkan penyaluran dana desa dari RKUD ke Rekening Kas Desa  (RKD)  setiap  tahap,  dilakukan  paling  lambat  tujuh  hari  kerja  setelah  diterima  di RKUD.
2. Tujuan dana desa
Adapun tujuan dari dana desa ini sebagai berikut :
a. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya.
b. Meningkatkan  kemampuan  lembaga  kemasyarakatan  di  desa  dalam  perencanaan, pelaksanaan,  dan  pengendalian  pembangunan  secara  partisipatif  sesuai  dengan potensi desa.
c. Meningkatkan  pemerataan  pendapatan,  kesempatan  bekerja  dan  kesempatan berusaha bagi masyarakat desa
d. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat desa. Dengan  demikian  pemerintah  mengharapkan  kebijakan  dana  desa  ini  dapat mendukung  pelaksanaan  pembangunan  partisipatif  berbasis  masyarakat  dalam  upaya pemberdayaan  masyarakat  pedesaan  sekaligus  memelihara  kesinambungan pembangunan di tingkat desa.

## 5. Pengelolaan Dana Desa
Dalam  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  49  tahun  2016  tentang  tata  cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan dan evaluasi dana desa yakni pasal 15 ayat 2 berbunyi pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana desa diutamakan dilakukan secara  swakelola  dengan  menggunakan  sumberdaya/bahan  baku  lokal,  dan  diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat. Adapun dalam pengelolaan dana desa dapat dilakukan melalui beberapa hal di antaranya adalah :
a. Perencanaan
Perencanaan  dana  desa  dilakukan  dengan  menjaring  aspirasi  dan  kebutuhan masyarakat melalui musyawarah desa atau rembug desa. musyawarah desa dilakukan pembahasan mengenai perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) melalui :
- Sekdes  menyusun  Raperdes  tentang  APBDesa  yang  akan  dibahas  dan  disepakati antara Kades dan BPD.
- APBDesa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat paling lambat  bulan Oktober tahun berjalan.
- APBDesa dievaluasi oleh Bupati/Walikota selama maksimal 20 hari kerja, dan kepala desa  harus  melakukan  penyempurnaan  selama  7  hari  jika  APBDesa  dinyatakan Raperdesa tidak sesuai.
- Prioritas  penggunaan  dana  desa  ditetapkan  dalam  musyawarah  desa  antara  BPD, pemdes dan unsur masyarakat.
b. Pelaksanaan
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)
Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa sebenarnya telah dimulai dari perencanaan desa yang tertuang dalam RPJMDesa dan RKPDesa namun tahap perencanaan lebih sering di identikkan dengan proses realisasi anggaran unit/pos kegiatan yakni :
- Pengeluaran  dan  penerimaan  dilaksanakan  melalui  rekening  Kas  Desa  atau  sesuai ketetapan  pemerintah  kabupaten/kota,  dengan  dukungan  bukti  yang  lengkap  dan sah.
- Pemdes dilarang melakukan pungutan selain yang ditetapkan dalam Perdes.
- Bendahara dapat menyimpan uang dalam kas desa dan besarnya ditetapkan dengan Perbud/Walikota.
- Pengadaan barang dan jasa di desa diatur dengan Perbud/Walikota.
- Penggunaan biaya tak terduga harus dibuat rincian rab dan disahkan kepala desa.
c. Penatausahaan
Penatausahaan merupakan kegiatan dalam bidang keuangan berdasarkan prinsip, standart  serta  prosedur  sehingga  memperoleh  informasi  yang  berkaitan  dengan keuangan melalui yaitu :
- Wajib dilaksanakan oleh bendahara desa.
- Pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran.
- Melakukan tutup buku setiap akhir bulan.
- Mempertanggungjawabkan uang melalui laporan.
- Laporan  disampaikan  setiap  bulan  kepada  Kades  paling  lambat  tanggal  10  bulan berikutnya.
- Menggunakan buku kas umum serta buku kas pembantu pajak dan buku bank.
d. Pertanggungjawaban
Kegiatan  penyampaian  hal-hal  yang  berkaitan  dengan  hasil  pekerjaan  yang  telah dilaksanakan selama satu periode sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tanggung jawab yang diberikan melalui yaitu :
- Kades menyampaikan laporan kepada  Bupati/Walikota melalui Camat  yang terdiri dari  laporan  realisasi  pelaksanaan  APDesa  semester  pertama  dan  semester  akhir tahun.
- Laporan  pertanggungjawaban  realisasi  pelaksanaan  APBDesa,  disampaikan  setiap akhir tahun anggaran yang terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan dimana ditetapkan dengan Perdes.
- Laporan  format  laporan:  pertanggungjawaban  realisasi  pelaksana  APBDesa  T.A berkenaan,  kekayaan  milik  desa  per  31  Desember  T.A  berkenaan  dan  program pemerintahan dan Pemda yang masuk ke Desa.
Dengan  demikian  dijelaskan  bahwa  dana  desa  adalah  dana  yang  dialokasikan  oleh pemerintah untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah  yang  diterima  oleh  kabupaten.    Pemerintahan  pedesaan  adalah  merupakan pemerintah  yang  paling  bawah  yang  langsung  bersentuhan  dengan  masyarakat,  sehingga tingkat kepercayaan masyarakat atas pengelolaan pemerintah desa sangat dibutuhkan.

## 6. Pembangunan Desa
Pembangunan sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang  berencana  dan  dilakukan  secara  sadar  oleh  suatu  bangsa,  negara  dan  pemerintah, menuju  modernitas  dalam  rangka  pembinaan  bangsa.  Menurut  Anwar  (2005:43)
…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)
mengatakan  bahwa  pembangunan  merupakan  upaya  yang  sistematik  dan berkesinambungan dan berkelanjutan untuk menciptakan keadaan yang dapat menyediakan berbagai alternatif yang sah bagi pencapaian aspirasi setiap warga yang paling humanistic. Sedangkan menurut Suharyanto (2000:65) mengartikan pembangunan desa sebagai proses perubahan dari suatu kondisi tertentu ke kondisi lebih baik. Pembangunan dapat diartikan juga  sebagai  suatu  upaya  terkoordinasi  untuk  menciptakan  alternatif  yang  lebih  banyak secara sah kepada setiap warga Negara untuk memenuhi dan mencapai aspirasinya yang paling manusiawi..
Dari uraian diatas dijelaskan bahwa dalam pembangunan yang mempunyai peranan yang  strategis  dalam  rangka  pembangunan  nasional  dan  daerah  termasuk  desa  beserta masyarakatnya  merupakan  landasan  atau  basis  dari  kekuatan  ekonomi,  politik,  sosial- budaya dan pertahanan keamanan.
Selanjutnya, tujuan pembangunan desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia  serta  penanggulangan  kemiskinan  melalui  pemenuhan  kebutuhan  dasar, pembangunan  sarana  dan  prasarana  desa,  pengembangan  potensi  ekonomi  lokal,  serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.
Dengan  demikian  program  pembangunan  desa  untuk  membuat  rakyat  semakin banyak  punya  pilihan  tentang  masa  depan  yang  diinginkan.  Proses  pembangunan  desa menghasilkan  tata  kehidupan  masyarakat  yang  menumbuhkan  demokrasi.  Sehingga kebijakan  pemerintah  terhadap  program  pembangunan  pedesaan  bertujuan  untuk mengembangkan  kapasitas  masyarakat,  untuk  meningkatkan  kualitas  kehidupannya  dan kesejahteraan masyarakat desa.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  adalah  menggunakan  pendekatan  penelitian  deskriptif  kualitatif dengan metode yang bersifat mengemukakan fakta apa adanya, baik secara tertulis ataupun lisan,  tanpa  membuat  perbandingan  atau  menghubungkan  dengan  variabel-variabel  lain, dengan  kata  lain  penelitian  ini  tidak  menguji  hipotesa  melainkan  menjelaskan  dan menganalisis tentang fenomena-fenomena yang akan diteliti. Adapun lokasi dalam penelitian ini di Desa Liantasik Kecamatan Siritaun Wida Timur Kabupaten Seram Bagian Timur.
Dalam  penentuan  informan,  maka  peneliti  mengambil  informan  kunci  yaitu  orang- orang yang dinaggap  mengetahui  atau terlibat langsung mengenai masalah penelitian ini. Adapun  teknik  analisa  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah    menggunakan analisa data kualitatif dengan model Miles dan Huberman (1984) dalam yaitu : pengumpulan data; reduksi data ; penyajian data; kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Sesuai  dengan  tujuan  penelitian  yakni  untuk  menjelaskan  gambaran  efektivitas pengelolaan  dana  desa  dalam  meningkatkan  pembangunan  di  Desa  Liantasik  Kecamatan Siritaun Wida Timur Kabupaten Seram Bagian Timur, maka peneliti melakukan observasi dilapangan  yang  kemudian  dapat  dilakukan  dengan  wawancara  kepada  informan  dan hasilnya diuraikan dalam pembahasan selanjutnya. Adapun konsep efektivitas pengelolaan dana desa dalam meningkatkan pembangunan dalam penelitian ini diukur melalui beberapa
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)

## dimensi sebagai berikut :
1. Perencanaan
Perencanaan  pengelolaan  dana  desa adalah  kegiatan   untuk  memperkirakan pendapatan  dan  belanja  untuk  kurun  waktu  tertentu  di  masa  yang  akan  datang.  Dalam kaitannya dengan pengelolaan dana desa, perencanaan dimaksud adalah proses penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa). Hal ini berkaitan dengan mekanisme dalam tahapan perencanaan pengelolaan dana desa yang dilakukan di desa dalam meningkatkan pembangunan  desa,  maka  dilakukan  pendekatan  dan  wawancara  dengan  Kepala  Desa,  ia mengatakan bahwa :
“Untuk  alur  dan  proses  mekanisme  dalam  perencanaan  pengelolaan  dana  desa sudah dilakukan sesuai dengan peraturan pemerintah, dimana dalam tahapan awal ini  diisi  dengan  kegiatan  musrembang  dengan  tujuan  membangun  kesepahaman tentang  kepentingan  dan  kemajuan  dengan  melihat  potensi  dan  sumber pembangunan yang belum tersedia di desa, karena itu pada tahapan perencanaan ini dilakukan musrembang dengan tujuan untuk mengkaji ulang dokumen RPKDes pada tahun sebelumnya sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun draf rencana awal RKPDes dan perhitungan anggarannya dan selanjutnya melakukan sosialisasi kepada  masyarakat  dan  seluruh  pembangku  kepentingan”  (Wawancara,  15  Mei 2024).
Selain itu, dari pernyataan diatas mengenai kepala  desa bersama dengan Badan Pemusyawaratan  (BPD)  menyusun  RKPDes  sesuai  dengan  Rencana  program  Jangka Menengah Desa (RPJMD) berdasarkan hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Desa dalam  proses  perencanaan  pengelolaan  dana  desa,  hal  ini  dapat  dilakukan  pula pendekatan dan wawancara dengan Sekretaris Desa, ia mengatakan bahwa :
“Ya, dilakukan musyawarah bersama BPD yang bertujuan agar dalam penyusunan RKPDes dapat melibatkan masyarakat, paling tidak ada tokoh masyarakat yang ikut berfikir  atau  menyampaikan  pendapatnya  untuk  kepentingan  pembangunan  desa dan mengetahui kegiatan dalam RKPDes, disamping itu musyawarah itu bertujuan untuk menampung aspirasi masyarakat, jadi kita pemerintah desa mengumpulkan BPD,  tokoh  masyarakat  dan  prangkat  desa  agar  dapat  menyampaikan  usulanya menyangkut  pengelolaan  dana  desa  untuk  kepentingan  pemban gunan  desa” (Wawancara, 16 Mei 2024).
Selanjutnya,  dilakukan  pendekatan  dan  wawancara  dengan  salah  seorang  tokoh masyarakat mengenai bentuk rancangan APBDes dalam proses perencanaan pengelolaan dana desa untuk pembangunan desa, ia mengatakan bahwa :
“Ya,  sesuai  hasil  rapat  yang  seingat  saya,  mengenai  penyusunan  rancangan peraturan desa tentang APBDes yang dilakukan oleh pemerintah desa berdasarkan rencana kerja pemerintah desa, rancangan APBdes itu kemudian kepala desa dan BPD  akan  dilakukan  evaluasi  dan  disetujui,  setelah  itu  akan  diserahkan  kepada camat,  kemudian  dievaluasi  lagi  sebelum  akhirnya  ditetapkan  menjadi  peraturan desa tentang ABPDes” (Wawancara, 17 Mei 2024).
Disisi  lain,  menyangkut  mekanisme  evaluasi  rancangan  peraturan  desa  sebelum ditetapkan  sebagai  peraturan  dalam  pengelolaan  dana  desa  yang  dilakukan  oleh pemerintah  desa,  hal  ini  dilakukan  pendekatan  dan  wawancara  dengan  kaur
…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)
pembangunan desa, ia mengatakan bahwa :
“Iya, jika usulan rancangan APBDes sebelumnya yang disampaikan kepada camat tidak dapat diterima, maka kepala desa melakukan evaluasi lagi bersama anggota BPD,  tokoh  masyarakat  dan  prangkat  desa  untuk  menyempurnakan  rancangan APBDes tersebut sehingga sehingga bisa diterima oleh camat, selanjutnya rencana ABPDes akan ditetapkan menjadi menjadi peraturan dengan keputusan kepala desa, namun sementara ini tidak pernah berada dalam situasi seperti itu, soalnya sebelum diserahkan  biasanya  ada  verifikasi  dulu  dari  kecamatan,  akan  tetapi  jika  Camat tidak  menyetujui  rancangan  tersebut  pastinya  rancangan  tersebut  terdapat kekeliruan dan harus diperbaiki lagi” (Wawancara, 18 Mei 2024).
Dengan  demikian  menujukan  bahwa  dalam  tahapan  perencanaan  mununjukan adanya  proses  mekanisme  dalam  perencanaan  pengelolaan  dana  desa  yang  dilakukan sesuai peraturan pemerintah yang diawali melalui musyarawah rencana pembangunan desa  yang  dihadiri  kepala  desa  bersama  BPD,  tokoh  masyarakat  dan  prangkat  desa dengan  tujuan  untuk  membangun  kesepahaman  tentang  kepentingan  dan  kemajuan pembangunan desa, pada tahapan perancanaan dokumen Rancangan Kerja Pemerintah Desa  (RKPDes)  pada  tahun  sebelumnya  akan  dijadikan  bahan  pertimbangan  dalam penyusnan  draf  rencana  awal  RKPDes,  setelah  itu  RKPDes  dapat  dituangkan  dalam bentuk rancangan ABPDes yang dibuat oleh pemerintah desa berdasarkan RPJMD untuk kemudian  dibahas  bersama  BPD  untuk  mendapatkan  kesepakatan  bersama  dan selanjutnya diserahkan kepada camat untuk disetujui sebagai peraturan desa (Perdes) sebagai pedoman pengelolaan dana desa dalam meningkatkan pembangunan desa.

## 2. Partisipasi
Partisipasi  masyarakat  bukan  hanya  melibatkan  masyarakat  dalam  pembuatan keputusan  disetiap  program  pembangunan,  namun  masyarakat  juga  dilibatkan  dalam mengidentifikasi masalah dan potensi yang ada di masyarakat, tanpa partisipasi masyarakat setiap  kegiatan  pembangunan  akan  gagal,  begitu  juga  halnya  terkait  dengan  partisipasi masyarakat terhadap penggunaan dan pengelolaan dana desa tentu keterlibatan masyarakat penting agar penggunaan dan pengelolaannya bisa lebih tepat sasaran dan manfaatnya akan lebih  mengena  kepentingan  ril  dari  masyarakat.  Hal  ini  dapat  dilakukan  pendekatan  dan wawancara  dengan  salah  seorang  masyarakat  mengenai  partisipasi  masyarakat  tehadap program-program  pembangunan  yang  pendanaannya  menggunakan  dana  desa,  ia mengatakan bahwa :
“Iya,  untuk  program  pembangunan  tentu  masyarakat  berpartisipasi,  dimana pelaksanaannya biasanya dilakukan dengan cara gotong royong dan setiap usulan- usulan  yang  masyarakat  sampaikan  untuk  penggunaan  dana  desa  terhadap program pembangunan dapat diterima dengan baik oleh pemerintah desa, karena itu  masyarakat  berharap  agar  dana  desa  terus  berlanjut”  (Wawancara,  15  Mei 2024).
Selain  itu,  dari  pernyataan  diatas  mengenai  partisipasi  masyarakat  desa  dalam musyawarah perencanaan program pembangunan desa dengan menggunakan dana desa, hal ini dapat dilakukan pula pendekatan dan wawancara dengan Sekretaris Desa, ia mengatakan bahwa :
“Ya,  untuk  partisipasi  masyarakat  memang  sangat  antusias  sangat  tinggi  karena
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)
saat disuruh untuk berkumpul untuk melakukan musyawarah untuk perencanaan pembangunan  desa  kedepan,  itu  masyarakat  sangat  antusias  hadir,  untuk memberikan  masukan-masukan,  saran  dan  apa  program-program  yang  ingin masyarakat sampaikan untuk dilaksanakan men ggunakan dana desa” (Wawancara, 16  Mei 2024).
Selanjutnya, dilakukan pendekatan dan wawancara dengan Kaur Pembangunan Desa mengenai adanya komitmen yang kuat dari pemerintah desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan pembangunan desa, ia mengatakan bahwa :
“Iya, pemerintah  desa  sangat  berkomitmen  dalam  mendorong  partisipasi masyarakat,  dimana  masyarakat  diharapkan  untuk  memiki  kesadaran  dalam melaksanaan  setiap  kegiatan  pembangunan  melalui  program  kerja  pemerintah misalnya  program  jangka  menegah,  agar  pelaksanaan  kegiatan  tersebut  dapat berguna  untuk  kebutuhan  dan  kesejahteraan  masyarakat  desa ”  (Wawancara,   17 Mei 2024).
Disisi  lain,  menyangkut  pembangunan  desa  dilaksanakan  dengan  melibatkan partisipasi masyarakat mulai dari merencanakan, melaksanakan serta mengawasi program pembangunan melalui penggunaan dana desa, hal ini dilakukan pendekatan dan wawancara dengan salah seorang masyarakat, ia mengatakan bahwa :
“Untuk  kegiatan  pembangunan  desa,  terutama  dalam  berbentuk  fisik,  memang masyarakat  turut  berpartisipasi  misalnya  pada  pembangunan,  saluran  air  dan lainnya  masyarakat  diikut  sertakan,  namun  untuk  pengelolaan  anggaran  dalam bentuk pembelanjaan bahan itu dilakukan oleh tim pelaksana kegiatan (TPK) namun juga hanya pada bentuk bahan atau material di tangani atau diawasi tetapi tidak dengan memegang dana anggaran yang kelola” (Wawancara, 18 Mei 2024).
Dengan demikian menujukan bahwa adanya tingkat partispasi pemerintah desa dan masyarakat  menyangkut  pengelolaan  dana  desa  dalam  meningkatkan  pembangunan  desa baik dalam bentuk pembangunan maupun non fisik, hal ini terlihat dengan adanya antusias masyarakat  untuk  menghadiri  musyarah  desa  guna  membahas  program  kegiatan  yang dilakukan, juga ada kegiatan gotong royong serta usulan berupa gagasan mengenai program- program  kegiatan  yang  dilakukan  dengan  bertujuan  untuk  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat, meskipun juga terdapat kekurangan mengenai keterlibatan masyarakat dalam mengelolaan  dana  desa  berupa  masyarakat  hanya  dilibatkan  pada  pembelanjaan  bahan materil pembangunan dan pengawasan melalui tim pelaksana kegiatan tapi tidak dilibatkan dalam  penggunaan  anggaran  karena  anggaran  pembelanjaan  material  dipenggang  dan dibayarkan oleh kaur kesejahteraan saja sebagai pelaksana dalam pengelolaan dana desa.

## 3. Pengawasan
Pengawasan  ditujukan  untuk  mengidentifikasi  adanya  penyimpangan  sejak  dini. Proses pemantauan melibatkan seluruh stakeholder pengelolaan dana desa baik di tingkat pusat  maupun  daerah  agar  pengeloloaan  dana  desa  semakin  akuntabel,  maka  diperlukan mekanisme  pengawasan.  Semua  pihak  dapat  terlibat  dalam  mekanisme  pengawasan tersebut  termasuk  masyarakat  Desa,  Camat,  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD),  hal  ini dilakukan  agar  mekanisme  pengawasan  tersebut  semakin  efektif  maka  dimungkinkan diberikan sanksi kepada pihak-pihak yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana yang telah ditetapkanHal ini dapat dilakukan pendekatan dan wawancara dengan Bendahara Desa
…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)
mengenai  siapa  yang  melakukan  pengawasan  terhadap  perencanaan,  pelaksanaan  dan pelaporan terhadap pengelolaan dana desa, ia mengatakan bahwa :
“Iya, kalau yang melakukan pengaawasan langsung terkait pengelolaan dana desa itu  kemungkinan  dari  inspektorat  kabupaten  melakukan  sidak  dan  nanti  akan meneliti terkait bukti penggunaan  dana desa misalnya nota-nota belanja itu juga nanti akan diteliti semua, karena itu kami pemerintah desa telah menyediakan data- data sesuai kebutuhan pelaporan dan pertanggung jawaban nanti.” (Wawancara, 06 Mei 2024).
Selain itu, dari pernyataan diatas mengenai fungsi pengawasan masyarakat terhadap pengelolaan  dana  desa  yang  dilakukan  pemerintah  desa,  hal  ini  dapat  dilakukan  pula pendekatan dan wawancara dengan salah kaur pemerintahan, ia mengatakan bahwa :
“Iya, kalau untuk pengawasan yang dilakukan masyarakat selama ini sudah cukup baik,  tapi  mungkin  seharusnya  ada  divisi  khusus  yang  memiliki  tugas  untuk melakukan  pengawasan  langsung  dilapangan  menyangkut  pengeloaan  dana  desa untuk kepentingan pembangunan. Sedangkan untuk pelaporan dan anggaran akan dilakukan oleh inspektorat dari kebupaten/kota secara langsung” (Wawancara, 07 Mei 2024).
Selanjutnya, dilakukan pendekatan dan wawancara dengan salah seorang warga masyrakat  mengenai  dalam  melakukan  pengawasan  masyarakat  berperan  aktif khususnya pada pelaksanaan yang dilakukan oleh tim pelaksana kegiatan (TPK) dalam melakukan  pengadaan  barang  yang  akan  disalurkan  kepada  masyarakat  sebagai penerima dana desa, ia mengatakan bahwa :
“Iya, untuk tim pelaksana kegiatan (TPK) itu khususnya bertugas dalam pelaksanaan dan pengawasan serta pembelian barang atau material akan tetapi tidak memegang uang, yang bertindak memegang uang dan membayar barang tersebut adalah kasi kesejahteraan jadi  TPK hanya melaporkan penyalurannya secara lisan dan dalam bentuk foto terhadap kasi kesejahteraan dan juga nanti dusun yang mendapatkan barang itu juga suruh mengecek apakah barang itu sesuai pesanan atau tidak, kalau tidak  ya  berhak  menolak.  Misal  pasir  itu  kalo  kualitasnya  dibawah  standar  ya masyarakat itu ya berhak menolak” (Wawancara, 08 Mei 2024).
Disisi  lain,  menyangkut  Badan  Perwakilan  Desa  sebagai  lembaga  perwakilan  di tingkat  desa  harus  mengawasi  secara  langsung  kinerja  pemerintah  desa  dalam pengelolaan  dana  desa,  hal  ini  dilakukan  pendekatan  dan  wawancara  dengan  salah seorang anggota BPD ia mengatakan bahwa :
“Selama ini, kami dari pihak BPD sudah berupaya melakukan pengawasan dalam pengelolaan dana desa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggun  jawaban,  hal  ini  lakukan  agar  pengelolaan  dana  desa  dapat  berjalan efektif dan dapat diperuntungkan untuk kepentingan pembangunan desa, sehingga dengan begitu masyarakat dapat merasakan langsung manfaat dari dana desa itu sendiri” (Wawancara, 09 Mei 2024).
Dengan demikian menujukan bahwa dalam proses pengawasan terhadap pengelolaan dana desa dalam meningkatkan pembangunan desa dapat dilakukan oleh tim inspektor dari kabupaten  berupa  pemeriksaan  data-data  yang  berhubungan  dengan  kegiatan pembelanjaan,  juga  adanya  keterlibatan  masyarakat  dalam  melakukan  pengawasan
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)
misalnya  dilakukan  melalui  tim  pelaksana  kegiatan  yang  bertugas  untuk  melakukan pembelanjaan  barang-barang  sesuai kebutuhan  pembangunan  dan  keinginan  masyarakat, disamping itu pula badan perwakilan desa (BPD) sudah melaksanakan tugasnya dengan baik sebagai  lembaga  pengawasan  terhadap  kinerja  pemerintah  desa  terutama  mengenai pengelolaan  dana  desa  dari  tahap  perencanaan,  pelaksanaan,  pelaporan  dan  pertanggung jawaban  dalam  pengelolaan  dana  desa  untuk  kepentingan  pembangunan  termasuk pembangunan desa.

## 4. Pertanggung Jawaban
Secara  langsung  pertangung  jawaban  kepada  masyarakat  desa  sebagai  forum untuk  membahas  hal-hal  strategis  yang  dihadiri  badan  perwakilan  rakyat  dan  unsur masyarakat lainnya, juga pertanggung jawaban dapat disebarluaskan melalui  berbagai sarana  komunikasi  dan  infomrasi  melalui  website  resmi  pemerintah  kabupaten  atau bahkan desa. Hal ini dapat dilakukan pendekatan dan wawancara dengan Kepala Desa mengenai  pemerintah  desa  melaksanakan  prinsip  akuntabilitas  dalam  pertanggung jawaban pengelolaan dana desa, ia mengatakan bahwa :
“Dalam tahapan proses pertanggung jawaban, kami pemerintah desa yang secara administrasi sudah dilakukan sesuai pedoman dan peraturan pemerintah dan sudah ada publikasi kepada masyarakat dalam bentuk tulisan berupa papan pengumuman atau  panplet  yang  terletak  dikantor  pemerintahan  desa  yang  kami  rasa  sangat strategis dalam penyampaian laporan” (Wawancara, 18 Mei 2024).
Selain  itu,  dari  pernyataan  diatas  mengenai  pelibatan  masyarakat  dalam  tim penyampaian laporan pertanggung jawab pengelolaan dana desa yang dilaksanakan di tingkat  desa,  hal  ini  dapat  dilakukan  pula  pendekatan  dan  wawancara  dengan  salah seorang tokoh masyarakat, ia mengatakan bahwa :
“Kalau  untuk  keterlimbatan  masyarakat  sebagai  tim  evaluasi  penyampaikan laporan  pertanggung  jawaban  pengelolaan  dana  desa  oleh  pemerintah  desa, memang masih kurang dari setiap kegiatan pemerintah desa terutama menyangkut anggaran  dana  desa  karena  mungkin  minimnya  pengetahuan  yang  dimiliki  oleh masyarakat  desa  menyangkut  tahapan  pertanggung  jawaban  pengelolaan  dana desa” (Wawancara, 16 Mei 2024).
Selanjutnya,  dilakukan  pendekatan  dan  wawancara  dengan  Bendahara  Desa mengenai kepala desa menyampaikan laporan pertanggung jawaban pengelolaan dana desa secara tertulis kepada BPD dan bupati/walikota dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintah desa pada setiap akhir tahun anggaran, ia mengatakan bahwa :
“Ya, dalam laporan pertanggung jawaban tersebut sudah dibuat secara periodik dan tahunan  serta  sudah  tersampaikan  surat  pertanggung  jawabanya  kepada Bupati/Walikota  dan  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD)  sesuai  waktu  yang ditentukan, dan untuk tahap publikasi kepada masyarakat juga sudah tersampaikan dengan  baik  dalam  bentuk  tulisan  berupa  papan  pengumuman  mengenai  rincian penerimaan dan pengeluaran anggaran dana desa” (Wawancara,  15 Mei 2024). Disisi lain, menyangkut hasil laporan pertanggung jawaban pengelolaan dana desa memberikan dampak perubahan dalam pembangunan desa, hal ini dilakukan pendekatan dan wawancara dengan salah seorang warga masyaakat, ia mengatakan bahwa :
“Iya, kalau dilihat dari hasil pelaporan dan pertanggung jawaban pengelolaan dana
…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)
desa  dalam  mewjudkan  pembangunan  yang  dilakukan  pemerintah  desa,  memang ada bangunan-bangunan baru yang terwujud untuk membantu masyakarat seperti irigasi pertanian, jalan stapak dan saluran air, akan tetapi dari segi keikutsertaan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan masih kurang karena masyarakat masih lebih condong pada kegiatannya sendiri dalam memenuhi keperluan hidupnya misalnya” (Wawancara, 14 Mei 2024).
Dengan  demikian  menujukan  bahwa  dalam  tahapan  pertanggung  jawaban pengelolaan  dana  desa  sudah  sesuai  mekanisme  pertanggung  jawaban  melalui  Badan Permusyaratan  Desa  (BPD),  Bupati/Walikota  maupun  adanya  keterbukaan  laporan pertanggung  jawaban  pemerintah  desa  kepada  masyarakat  melalui  pemasangan  pamplet dan pengumuman menyangkut perincian dan pengeluaran pengelolaan dana desa, namun untuk keterlibatan masyarakat sebagai tim evaluasi pengelolaan dana desa masih terlihat kurang  karena  masih  dianggap  minimya  pengetahuan  masyatakat  yang  dimilikinya, sedangkan dampak dari efektivitas pengelolaan dana desa sesuai hasil laporan pertanggung jawaban pemerintah desa telah menunjukan adanya beberapa pembangunan di desa sebagai bentuk terwujudnya kesejahteraanya masyarakat meskipun masih terlihat masyarakat lebih condong pada pemenuhan kebutuhan hidupnya.

## PENUTUP Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dikemukakan penulis pada Bab sebelumnya  efektivitas  pengelolaan  dana  desa  dalam  meningkatkan  pembangunan,  maka dapat  disimpulkan  dari  pendekatan  dan  hasil  wawancara  informan  terhadap  indikator- indikator yaitu:
a. Dalam  tahapan  perencanaan  mununjukan  adanya  proses  mekanisme  dalam perencanaan  pengelolaan  dana  desa  yang  dilakukan  sesuai  peraturan  pemerintah. Namun dalam pelaksanaan pembangunan tidak berjalan dengan baik.
b. Adanya tingkat partispasi pemerintah desa dan masyarakat menyangkut pengelolaan dana desa dalam meningkatkan pembangunan desa baik dalam bentuk pembangunan maupun non fisik. Namun kenyataannya dalam pembangunan desa pengawasan tidak berjalan dengan baik.
c. Dalam  proses  pengawasan  terhadap  pengelolaan  dana  desa  dalam  meningkatkan pembangunan  desa  dapat  dilakukan  oleh  tim  inspector  dari  kabupaten  berupa pemeriksaan  data-data  yang  berhubungan  dengan  kegiatan  pembelanjaan.  Namun dalam pelaksanaan pembangunan desa tidak di dukung oleh partisipasi masyarakat.
d. Tahapan  pertanggung  jawaban  pengelolaan  dana  desa  sudah  sesuai  mekanisme pertanggung  jawaban  melalui  Badan  Permusyaratan  Desa  (BPD),  pemanfaatan pengelolaan dana desa tidak sesuai dengan perencanaan.

## Saran
Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka peneliti dapat mencoba memberikan sasaran-saran sebagai berikut :
a. Pemerintah  desa  seharusnya  dalam  pengelolaan  dana  desa  melibatkan  seluruh lapisan  masyarakat  dan  adanya  transparansi  informasi  dimulai  dari  tahap penerimaan,  perencanaan,  pelaksanaan  dan  pertanggungjawaban  harus  selalu
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)
melibatkan masyarakat dalam setiap alurnya terutama dalam hal pengelolaan dana desa untuk pembangunan desa.
b. Perlu adanya kesesuaian informasi tim pengawas dari pasukan birokrasi yang lebih tinggi dengan tujuan agar seluruh lapisan masyarakat dapat mengetahui bagaimana pengelolaan  dana  desa  dan  masyarakat  turun  sebagai  tim  evaluasi  dari  semua kegiatan yang dijalankan oleh pemerintahan desa.
c. Masyarakat desa diharapkan mampu mengawasi program pengelolaan dana desa dan terjun langsung dalam melaksanakan pengelolaan dana desa serta dalam program- program yang telah direncanakan oleh pemerintahan desa yang menggunakan dana desa.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Adisasmita,  2011 .  Manajemen  Pemerintah  Daerah  Edisi  Pertama .  Graha  Ilmu  : Yogyakarta.
[2] Anwar,  2005. Pembangunan  Ekonomi  Daerah  Berkeadilan ,  Kurnia  Kalam  Semesta  : Yogyakarta.
[3] Donni Juni Priansa, ddk.,2013. Manajemen Perkantoran Efektif, Efisien, dan Profesional , Alfabeta : Bandung.
[4] Edi Sutrisno, 2007. Manajemen Sumber Daya Manusia, Kencana : Jakarta.
[5] Salman,  D.  2012. Sosiologi  Desa  Revolusi  Senyap  dan  Tarian  Komplekitas .  Penerbit Ininnawa : Makassar.
[6] Sedarmayanti,  2006. Manajemen  Sumber  Daya  Manusia  dan  Profuktivitas  Kerja . Penerbit Mandar Maju : Bandung.
[7] Suharyanto,  2000. Pembangunan  Desa  dan  Masalah  Kepemimpinannya .  Rajawali  : Jakarta.
[8] Supriyono, 2000. Sistem Pengendalian Manajemen . Universitas Diponegoro : Semarang.
[9] Yuliati,  Y  dan  M.  Poernomo,  2003. Sosiologi  pedesaan ,  Lappera  Pustaka  Utama  : Jogjakarta.
[10] Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  6  Tahun  2014 Tentang  Desa .  Sekertaris Negara Republik Indonesia
[11] Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  2004 Tentang  Kewenangan  Daerah  Otonom. Sekertaris Negara Republik Indonesia.
[12] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa . Sekertaris Negara Republik Indonesia.
[13] Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan, Penyaluran, Penggunaan,  Pemantauan,  Dan  Evaluasi  Dana  Desa. Sekertaris  Negara  Republik Indonesia.