## Pilkada Calon Tunggal Di Kabupaten Landak Tahun 2017
Ori Fahriansyah 1 Adityo Darmawan Sudagung 2 Program Studi Ilmu Politik 1 , FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak Program Studi Hubungan Internasiona 2 l, FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak Jl. Prof. Dr. H. Hadari Nawawi, Pontianak Tenggara, 78124 adityo.ds@fisip.untan.ac.id
Received:February 17, 2020;  Revised:March 19, 2020 Accepted: April 06, 2020

## ABSTRACT
This paper aimed to find factors of single candidate on Landak Election 2017. We did in- depth  interview  and  collected  document  and  news  from  various  sources.  Data  analysis was conducted with qualitative method and content analysis based on political recruitment theory.  We  found  three  important  factors  causing  single  candidate  in  Landak  Election 2017,  which  were regulation, candidate,  and political communication factors. The election was  successfully  done,  but  contrary  to  the  spirit  of  democracy  with  competition  as  the value.
Keywords: single candidate; election; competition; political recruitment

## ABSTRAK
Tulisan  ini  bertujuan  mencari  faktor-faktor  munculnya  calon  tunggal  dalam  Pilkada Landak tahun 2017. Untuk menemukan jawaban, penulis melakukan wawancara secara mendalam dengan para informan dan mengumpulkan dokumen dan berita dari berbagai sumber media. Data-data dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif dan analisis isi ( content analysis ) dengan basis teori kompetisi dalam pemilihan demokratis dan teori rekrutmen  politik.  Tulisan  ini  menemukan  tiga  faktor  penting  yang  menentukan munculnya calon tunggal dalam Pilkada Landak tahun 2017, yaitu faktor regulasi, figur calon,  dan  komunikasi  politik.  Pilkada  Landak  dengan  calon  tunggal  memang berlangsung  sukses,  namun  tidak  sejalan  dengan  prasyarat  demokrasi  pemilihan  yang menekankan pentingnya kompetisi.
Kata Kunci: calon tunggal; pilkada; kompetisi; rekrutmen politik;

## 1. PENDAHULUAN
Secara sederhana konsep calon tunggal dapat  didefinisikan sebagai suatu keadaan  di  mana  di  dalam  Pemilihan  Kepala  Daerah  (Pilkada)  hanya  ada  satu pasangan  calon  yang  ditetapkan  oleh  Komisi  Pemilihan  Umum  Daerah  (KPUD) sebagai  pasangan  calon  kepala  daerah.  Konsep ini  pertama  kali  muncul  ketika dilaksanakannya Pilkada serentak 9 Desember 2015. Pada saat itu terdapat 269 daerah  melaksanakan  Pilkada  dan  terdapat  tiga  daerah  yang  memiliki  calon tunggal,  yaitu  Kabupaten  Blitar,  Tasikmalaya,  dan  Timor  Tengah  Utara  di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Munculnya fenomena calon tunggal di tiga

## Gorontalo

## Journal of Government and Political Studies
Volume 3 -  NO. 1 – April 2020
P-ISSN: 2614-2120   E-ISSN: 2614-2104
daerah  pemilihan  ini  ternyata  menimbulkan  masalah  serius  dalam  politik elektoral  di  Indonesia  karena  undang-undang  Pilkada,  yaitu  UU  No.  8  Tahun 2015  tentang  Pemilihan  Gubernur,  Bupati  dan  Walikota  belum  mengatur tentang calon tunggal.
Dari sinilah wacana calon tunggal menghangat dan ramai diperbincangkan oleh banyak kalangan. Sebagian besar mengkhawatirkan masa depan demokrasi elektoral  Indonesia.  Seorang  pakar  komunikasi  politik  Effendi  Gozali  dan Yayasan Sakti Suryandaru mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk uji materi Pasal 49, 50, 51. Materi gugatan mereka meminta MK membuat keputusan  dibolehkannya  pelaksanaan  Pilkada  dengan  calon  tunggal  agar  hak konstitusional para pemilih tetap bisa dilaksanakan. Hasilnya MK memutuskan penundaan  pelaksanaan  Pilkada  di  tiga  daerah  tersebut  dengan  mengeluarkan keputusan MK Nomor: 100/PUU-XIII/2015 (Kompas, 2015).
Perdebatan mengenai calon tunggal menghangat kembali pada saat Pilkada serentak  tahun  2017.  Penyebabnya  terdapat  sembilan  daerah  yang  hanya memiliki  satu  pasangan  calon,  yaitu  Kota  Tebing  Tinggi,  Kabupaten  Tulang Bawang  Barat,    Kabupaten  Pati,  Kabupaten  Landak,  Kabupaten  Buton, Kabupaten  Maluku  Tengah,  Kota  Jayapura,  Kabupaten  Tambrauw,  dan  Kota Sorong  (Liputan  6  ,  2016).  Pilkada  serentak  tahun  2017  diselenggarakan  di  7 (tujuh)  provinsi,  18  kota,  dan  76  kabupaten  di  Indonesia.  Pilkada  ini memperebutkan  101  posisi  kepala  daerah  dan  setidaknya  ada  337  pasangan calon yang bertarung.
Beranjak dari kecenderungan fenomena  calon tunggal dalam Pilkada yang terus meningkat pemerintah setuju melakukan revisi terhadap UU No. 8 Tahun 2015.  Bersama  dengan  DPR  undang-undang  ini  dibahas.  Hasilnya  UU  No.  8 tahun 2015 diganti menjadi UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2015  tentang  Penetapan  Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Dengan disahkannya undang-undang No. 10 Tahun 2016, pelaksanaan Pilkada dengan calon tunggal di sembilan daerah sah dilaksanakan (Kompas, 2016).
Kabupaten  Landak  merupakan  salah  satu  dari  sembilan  daerah  yang melaksanakan  Pilkada  serentak  dengan  calon  tunggal  yang  dilaksanakan  pada tanggal 15 September 2017. Satu-satunya pasangan calon yang ditetapkan KPU Landak,  yaitu  Carolin  Margret  Natasa-Herculanus  Heriadi  yang  diusung  oleh PDIP  beserta  11  partai  koalisinya.  Pilkada  Landak  tahun  2017  diikuti  oleh  12 partai  politik.  Selain  PDIP  ada  Partai  Nasdem,  PKB,  PKS,  Partai  Golkar,  Partai Gerindra, Partai Demokrat,  PAN, PPP, Partai Hanura, PBB, dan  PKPI. Terdapat sepuluh partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Landak periode 2017- 2022  yang  jumlahnya  mencapai  35  kursi,  sedangkan  dua  partai  politik  tidak memperoleh kursi. Kesepuluh partai politik yang memperoleh kursi, yaitu PDIP 11,  Nasdem  5,  Golkar  dan  Gerindra  masing-masing  4,  Demokrat  3,  PKB,  PAN, dan PKPI masing-masing 2, Hanura dan PPP masing-masing 1. Sedangkan PKS dan  PBB  tidak  mendapatkan  kursi  oleh  karena  itu  sikap  kedua  partai  dalam koalisi bersifat mendukung karena tidak memiliki hak mengusung.
Dilihat  dari  komposisi  perolehan  kursi  dan  suara  Pemilu  Legislatif  tahun 2014,  PDIP  merupakan  satu-satunya  partai  yang  memperoleh  20%  kursi  di DPRD,  atau  25%  akumulasi  perolehan  suara  sah.  Hal  ini  berarti  PDIP  Landak memperoleh  11  kursi  atau  31,4%  dari  35  kursi.  Dengan  demikian  secara
otomatis  PDIP  memenuhi  syarat  untuk  mengusung  calon  sendiri,  sedangkan partai-partai  lainnya  yang  memperoleh  kursi  di  bawah  20%  bisa  mengajukan calon apabila mereka membentuk koalisi yang memenuhi syarat ketentuan 20% kursi.
Pada  tahapan  pendaftaran  calon  sempat  ada  wacana  pembentukan  partai koalisi  untuk  mengusung  pasangan  calon  menandingi  PDIP.  Partai  koalisi dimaksud  meliputi  NasDem  (5  kursi),  Golkar  (4  kursi),  dan  PAN  (2  kursi)  yang jika  dijumlahkan  11  kursi  memenuhi  syarat  pencalonan.  Waktu  itu  muncul beberapa calon yang dijagokan diantaranya Vincencius (Kepala Dinas Pertanian dan  Pertenakan),  Syahdan  Anggoi  (ketua  Koni  Landak),  Markus  Amid  (anggota DPRD Kalbar), Amuk Haryono Kader Nasdem, Ludis Mantan Sekda Landak, dan dr. Suryanto (Tribun Landak, 2016).
Dalam  keputusan  rapat  koordinasi  DPD  Partai  Golkar  Landak  tanggal  23 Juli 2016, memutuskan Vinsensius-dr. Suryanto sebagai pasangan bakal calon (Balon) Bupati dan Wakil Bupati Landak periode 2017-2022 yang akan mereka usung (Antara Kalbar, 2016). Sayangnya, upaya koalisi yang dimotori oleh Partai NasDem  ini  gagal  di  tengah  jalan.  Justru  berbalik  arah  masuk  dalam  gerbong mendukung  pasangan  calon  yang  diusung  oleh  PDIP.  Selain  itu,  wacana  calon perseorangan (independen) sempat pula muncul, yaitu pasangan Vincencius dan dr. Suryanto.
Bagi  masyarakat  Kabupaten  Landak  yang  multi  etnis,  agama,  dan  afiliasi politik,  Pilkada  dengan  calon  tunggal  ini  sebagai  peristiwa  politik  unik  karena baru pertama kali terjadi. Pada Pilkada 2006 dan 2011, masyarakat dihadapkan dengan alternatif pilihan yang menyediakan beberapa pasang calon. Para calon saling  berkompetisi  secara  sehat  untuk  memperebutkan  suara  pemilih.  Pesta demokrasi  di  daerah  membawa  suasana  pesta  yang  kompetitif  dan menghasilkan pemimpin yang terpilih secara demokratis.
Pilkada  Landak  2017  yang  hanya  menyuguhkan  satu  pasangan  calon menimbulkan  kekhawatiran.  Kekhawatiran  tentang  kemunduran  demokrasi  di daerah  karena  calon  tunggal  dinilai  bertentangan  dengan  nilai-nilai  demokrasi yang  selama  ini  mereka  pahami.  Bagi  KPUD  Landak  calon  tunggal  tidak bertentangan dengan demokrasi karena secara legal formal ada undang-undang yang  memayunginya.  Terlepas  dari  adanya  perbedaan-perbedaan  pendapat, Pilkada  Landak  dengan  calon  tunggal  berlangsung  dengan  sukses.  Kesuksesan ini  ditandai  dengan  pelaksanaan  Pilkada  yang  berlangsung  aman  dan  damai serta  tingginya  tingkat  partisipasi  masyarakat  yang  ikut  mencoblos. Berdasarkan  penelusuran  data  yang  kami  lakukan  kepada  KPUD  Landak,  dari 257.222 pemilih tetap, sebanyak 237.354 orang pemilih yang menggunakan hak pilihnya atau sekitar 92%.
Permasalahan dalam Pilkada dengan calon tunggal di Landak bukan pada persoalan  pelaksanaannya  yang  aman  dan  damai  dan  tingkat  partisipasi  yang tinggi,  tetapi  pada  jumlah  calonnya  yang  apabila  dihubungkan  dengan  teori demokrasi  pemilihan  (umum)  janggal  dan  bertentangan.  Dalam  demokrasi pemilihan,  salah  satu  syarat  penting  bagi  berlangsungnya  pemilihan  umum secara  demokratis  adalah  adanya  kompetisi  atau  persaingan  diantara  para kandidat  atau  calon  peserta  (Schumpeter,  1950;  Dahl,  1972).  Padahal  jika dilihat dari peta kekuatan politik kepartaian dan kotokohan individu di Landak seharusnya  calon  yang  diusung  bisa  lebih  dari  satu.  Dari  sisi  kepartaian
maksimal  bisa  dua  calon,  sedangkan  ketokohan  bisa  muncul  satu  calon perseorangan (calon independen).
Analisis  bersifat  spekulatif  bermunculan  diantaranya:  PDIP  yang  dikenal sebagai  partai  kuat  di  Landak,  sikap  pragmatisme  partai-partai  politik, popularitas Karolin, ketokohan Cornelis yang kharismatik dan lain sebagainya. Terlepas  dari  berbagai  macam  spekulasi-analitik  tersebut,  penelitian  ini  ingin mencari  secara  lebih  mendalam  sebab-sebab  kemunculan  calon  tunggal  dalam Pilkada Landak tahun 2017.
Beranjak  dari  uraian  di  latar  belakang  masalah,  peneliti  memfokuskan penelitiannya  pada  faktor-faktor  penyebab  munculnya  calon  tunggal  dalam Pemilihan  Kepala  Daerah  (Pilkada)  Kabupten  Landak  tahun  2017.  Rumusan permasalahan  yang  diangkat  dalam  penelitian  ini  adalah:  Mengapa  dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Landak Tahun 2017 yang muncul hanya satu  calon  kepala  daerah?  Tulisan  ini  bertujuan  mengetahui  dan  menganalisis faktor-faktor  penyebab  munculnya  calon  tunggal  dalam  Pilkada  Kabupaten Landak tahun 2017.

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  eksplanatif. Penulis  memfokuskan  pada  analisis  isi  ( content  analysis ).  Pengumpulan  data dilakukan dengan menggunakan wawancara secara memdalam dengan informan dan  proses  studi  literatur  yang  didapatkan  melalui  sumber  seperti  buku, dokumen,  artikel  dalam  jurnal,  dan  sumber  dari  media  cetak  maupun  artikel online .  Validitas  data  dilakukan  melalui  triangulasi  yang  berasal  dari  sumber- sumber data yang berbeda.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN Teori Rekrutmen Politik
Penjelasan  teoritis  hubungan  pemilu  dengan  pergantian    (sirkulasi)  elit penguasa berasal dari pendekatan asal usul elit penguasa. Asumsi pendekatan elit  penguasa  bahwa  elit  berasal  dari  dan  bertugas  mewakili  masyarakat  luas dan  elit  penguasa  yang  digantikan  kembali  kepada  lingkungan  sosialnya. Dengan  mengmbangkan  teori  Pareto  tentang  pergantian  elit  penguasa  oleh  elit bukan  penguasa  karena  superioritasnya  yang  meningkat  tajam,  Kolabinska merumuskan tiga tipologi sirkulasi elit, yaitu: (1) anggota segmen elit penguasa berganti  kedudukan  sebagai  penguasa;  (2)  warga  non-elit  direkrut  atau mendapatkan posisi elit penguasa; dan (3) elit baru memenangkan pertarungan dengan elit penguasa dan kemudian menggantikannya (Bottomore, 1964, pp. 48- 49).
Pemilihan  Kepala  Daerah  (Pilkada)  selalu  berkaitan  dengan  proses pencalonan kandidat untuk dipertarungkan dalam pemilihan. Calon-calon yang diusung  lazimnya  melalui  beberapa  tahapan  untuk  bisa  sampai  pada  tahap dipertarungkan.  Di  negara-negara  demokratis  partai  politik  memegang  peran penting  dalam  proses  pencalonan  kandidat.  Peran  penting  itu  terkait  dengan salah satu fungsi klasik partai politik, yaitu melakukan rekrutmen politik. Maksud dari pengaturan pencalonan kandidat tersebut di atas adalah agar dalam  pelaksanaan  Pilkada  ada  kompetisi  calon,  sehingga  dapat  dihasilkan kepala  daerah  yang  berkualitas.  Kepala  Daerah  yang  memiliki  kualitas  baik diyakini  mampu  melaksanakan  pemerintahan  dengan  baik  pula.  Dengan
demikian  kompetisi  merupakan  prasyarat  penting  bagi  pelaksanaan  Pilkada. Pilkada tanpa kompetisi menyalahi prinsip-prinsip demokrasi.
Teori rekrutmen politik berakar dari teori elit dan kelas yang dikemukakan oleh  Karl  Marx.  Beberapa  teoritisi  elit  seperti  Robert  Mitchel,  Gaetano  Mosca (1939),  Vilfredo  Pareto  (1935),  James  Burnham  (1941),  C.  Wright  Mills  (1956), dan  T.B.  Bottomore  (1964),  berekasi  terhadap  teori  kelas  Karl  Marx.  Dengan demikian,  teori  kelas  dari  Karl  Marx  memberikan  sumbangsih  besar  bagi pembentukan teori elit secara utuh. Kemudian dari teori elit inilah muncul teori rekrutmen politik.
Gabriel  A.  Almond (Mas’oed  &  MacAndrews,  1997,  p.  50) memahami rekrutmen  politik  sebagai  suatu  proses  yang  memberikan  kesempatan  bagi rakyat  untuk  menyeleksi  kegiatan-kegiatan  politik  dan  jabatan  pemerintah melalui  penampilan  dan  media  komunikasi,  menjadi  anggota  oragnisasi, mencalonkan  diri  untuk  jabatan  tertentu,  pendidikan,  dan  latihan.  Mirriam Budiardjo  (1996,  p.  203)  menyatakan  bahwa  rekrutmen  politik  adalah  proses melalui mana  partai mencari  anggota  baru  dan  mengajak  orang  yang  berbakat untuk berpartisipasi dalam proses politik, menjamin kontinuitas dan kelestarian partai sekaligus sebagai sarana untuk menyeleksi calon-calon pimpinan.
Jack  C.  Plano  (1985,  p.  211)  menjelaskan  bahwa  rekruitmen  ada  yang dikatagorikan  sebagai  rekrutmen  sosial  dan  ada  pula  yang  rekrutmen  politik. Rekrutmen  sosial  adalah  suatu  proses  pemilihan  orang-orang  untuk  mengisi peranan  dalam  sistem  sosial,  sedangkan  rekutmen  politik  adalah  proses pengisian  pada  posisi  formal  (legal)  seperti  jabatan  presiden  dan  anggota parlemen,  serta  peranan-peranan  yang  tidak  formal  seperti  perekrutan  aktivis dan  propaganda  (Plano,  1985,  p.  211).  Dengan  demikian,  partai politik  sebagai institusi formal menjalankan fungsi rekrutmen dalam rangka pengisian jabatan- jabatan politik.
Barbara  Gidddes  (1996,  pp.  78-79)  mengklasifikasikan  sistem  rekrutmen menjadi empat model:
1. Partisanship .  Model  ini  merupakan  model  rekrutmen  politik  dari  partai politik  yang  dinilai  atas  dasar  loyalitas  pada  partai  dan  berusaha mengumpulkan partisan. Model ini kurang memperhatikan kompetisi.
2. Meriticratic . Model ini merupakan model rekrutmen politik dari kalangan yang  memiliki  kompetensi  tinggi  seperti  teknokrat,  pengusaha,  guru, pekerja ahli, dan lain-lain.
3. Compartmentalizatioan .  Model  ini  merupakan  model  rekrutmen  politik yang  didasarkan  pada  pengangkatan  meritokratis  informasi  bagi  posisi- posisi  yang  dipertimbangkan  sebagai  penting  bagi  keberhasilan pragmatis,  sambil  pada  saat  yang  sama  memungkinkan  untuk menggunakan pengangkatan-pengangkatan lain untuk dukungan jangka pendek dan pengembangan pengikut loyal.
4. Survival . Model ini merupakan model rekrutmen politik yang didasarkan pada  prinsip  balas  jasa  dan  sumber  daya  pelamar  serta  cenderung patronase.
Menurut Lili Romli (2004, p. 19) proses rekrutmen politik dapat dilakukan dengan  cara  terbuka  dan  tertutup.  Pertama,  sistem  rekrutmen  politik  terbuka. Dalam  sistem  ini  warga  negara  diberi  kesempatan  yang  seluas-luasnya  untuk menduduki  jabatan  politik  maupun  pemerintahan  asal  meraka  memenuhi syarat-syarat  yang  ditentukan  dan  memiliki  bakat.  Kedua,  sistem  rekrutmen
politik  tertutup.  Dalam  sistem  ini  ada  batasan-batasan  bagi  warga  negara. Hanya  warga  negara  yang  memenuhi  syarat-syarat  tertentu  saja  yang  bisa menduduki  jabatan  politik  dan  pemerintahan,  yaitu  kawan-kawan  akrab, pengusaha,  individu-individu  yang  memiliki  kesamaan  agama,  daearh,  etnis, bahkan keluarga dari pihak penguasa.
Firmanzah (2011, p. 49) menjelaskan metode rekrutmen dan seleksi calon pimpinan  yang  ia  maksudkan  meliputi  tiga  aspek  penting.  Ketiga  aspek dimaksud, yaitu aspek identifikasi, aspek kader, dan aspek metode rekrutmen, dan calon kader berkualitas. Ketiganya ini merupakan suatu rangkaian mekanis yang  dimulai  dari  identifikasi  kader,  metode  rekrutmen,  dan  pemilihan  calon berkualitas.  Proses  seleksi  pimpinan  dimulai  dari  kegiatan  melakukan identifikasi  kader.  Dalam  hal  ini  siapa  kader-kader  yang  dianggap  potensial untuk  dijadikan  calon  pimpinan.  Tahap  kedua  adalah  metode  rekrutmen  yang terkait  dengan  seperangkat  aturan  formal  kepartaian.  Untuk  masing-masing partai  politik  berbeda  dalam  metode  rekrutmennya,  tetapi  pada  umumnya berkaitan  dengan  syarat-syarat  administratif  dan  faktual.  Sedangkan  yang ketiga,  yaitu  calon  kader  berkualitas  merupakan  tahapan  menentukan  siapa calon  partai  yang  dinilai  berkualitas  untuk  dipertarungkan  dalam  pemilu  atau untuk  menduduki  jabatan  politik  dan  pemerintahan.  Dalam  menghasilkan keputusan  partai  politik  mempertimbangkan  sumber-sumber  yang  berasal  dari dalam maupun luar partai politik.

## Peta Kekuatan Politik Kepartaian di Kabupaten Landak
Melihat kekuatan politik kepartaian di Kabupaten Landak tidak bisa lepas dari  konteks  historis  pemilu  yang  pernah  dilangsungkan  di  Landak.  Pemilu dimaksud  meliputi  Pemilu  Legislatif  dan  Pemilihan  Kepala  Daerah  (Pilkada). Pertarungan  politik  kepartaian  dapat  dilihat  dari  hasil  pemilu  yang  diperoleh partai politik. Partai politik yang bertarung dalam pemilihan adalah partai-partai yang terdaftar secara resmi dan ditetapkan sebagai peserta pemilu. Pada  Pemilu  Legislatif  tahun  2014,  ada  15  partai  politik  yang  terdaftar sebagai peserta, dengan pembagian 12 partai politik berbasis nasional dan tiga partai  politik  berbasis  lokal  di  Provinsi  Nangro  Aceh  Darussalam  (NAD). Keduabelas  partai  politik  berbasis  nasional  meliputi  Partai  Nasdem,  PKB,  PKS, PDIP, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, PAN, PPP, Partai Hanura, PPB,  dan  PKPI.  Sementara  tiga  parpol  lokal  di  Aceh  terdiri  dari  Partai  Damai Aceh (PDA), Partai Nasional Aceh (PNA) dan Partai Aceh (PA).
Di  Kabupaten  Landak,  kepesertaan  partai  politik  dalam  Pemilu  Legislatif maupun  Pilkada  mengikuti  partai  politik  berbasis  nasional.  Dengan  demikian, keduabelas  partai  berbasis  nasional  sebagaimana  yang  disebutkan  di  atas merupakan  peserta  Pemilu  Legislatif  dan  Pilkada.  Para  peserta  Pemilu  saling berkompetisi  untuk  menempati  calon  terbaik  mereka  di  parlemen  maupun  di pemerintahan.
Di  Landak,  PDIP  telah  dikenal  sebagai  partai  terkuat  dan  dominan.  Sejak Pemilu,  baik  Pemilu  Legislatif  maupun  Pemilu  Kepala  Daerah  dilangsungkan, selalu menjadi partai pemenang. Pada Pilkada tahun 2006 misalnya PDIP unggul signifikan. Pasangan calon yang mereka usung, yiatu Cornelis yang berpasangan dengan  Adrianus  Asia  Sidot  keluar  sebagai  pemenang.  Pada  Pemilu  Legilatif tahun  2014  perolehan  suara  PDIP  jauh  mengungguli  partai-partai  lainnya. Dalam tabel di bawah memperlihatkan PDIP memperoleh 11 kursi di DPRD.
Tabel 1 - Jumlah Perolehan Suara dan Perolehan Kursi partai Politik pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Kabupaten Landak No. Nama Partai Politik Perolehan Suara Perolehan Kursi 1 Partai Nasional Demokrat (Nasdem) 25.567 5 2 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 7.581 2 3 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 4.910 - 4 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) 66.270 11 5 Partai Golongan Karya (Golkar) 23.218 4 6 Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) 26.652 4 7 Partai Demokrat 22.610 3 8 Partai Amanat Nasional (PAN) 16.259 2 9 Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 4.378 1 10  Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) 9.828 1 11  Partai Damai Aceh (PDA) - - 12  Partai Nasional Aceh (PNA) - - 13  Partai Aceh (PA) - - 14  Partai Bulan Bintang (PBB) 97 - 15  Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) 12.165 2 Jumlah 219.535 35 Sumber: KPUD Kabupaten Landak 2014 (BPS Kabupaten Landak, 2016)
Tabel  di  atas  menunjukkan  PDIP  unggul  dengan  66.270  suara  sah  atau sekitar 30 % dari total suara sah 219.535. Hasil ini sangat fantastis karena jauh meninggalkan perolehan suara partai-partai lainnya. Dari hasil ini jumlah kursi DPRD yang layak diperoleh oleh PDIP sebanyak 11 kursi atau sekitar 31 % dari 35  kursi  DPRD  Landak.  Dengan  demikian,  PDIP  satu-satunya  yang  lolos Parlementary Threshold (PT) dan berhak mengusung calon sendiri dalam Pilkada berikutnya tanpa harus koalisi dengan partai lain. Sementara itu, partai lainnya jika ingin mengusung calon dalam Pilkada harus berkoalisi. Masih  dalam  tabel  di  atas,  perolehan  suara  partai  politik  yang  cukup banyak  secara  berurutan  diperoleh  partai  Gerindra  (26.652),  Nasdem  (25.567), Golkar  (23.218),  dan  Demokrat  (22.610).  Namun,  perolehan  suara  yang  cukup besar  tidak  serta  merta  memperoleh  jumlah  kursi  yang  besar  pula.  Hal  ini dikarenakan pembagian kursi merujuk pada total suara partai secara nasional. Dalam  tabel  di  atas  terlihat  perolehan  kursi  partai  Nasdem  sebanyak  5  kursi, sedangkan  Gerindra  hanya  4  kursi,  padahal  jumlah  suara  Gerindra  melebihi suara  Nasdem.  Sebaliknya,  Golkar  dan  Demokrat  yang  jumlah  suaranya  lebih kecil dari Gerindra memperoleh kursi yang jumlahnya sama, yaitu 4 kursi.
Jumlah  kursi  yang  diperoleh  oleh  partai  Nasdem,  Gerindra,  Golkar  dan Demokrat  masing-masing  institusional  tidak  memenuhi Parlementry  Threshold (PT).  Dengan  demikian,  jika  ingin  mengusung  calon  bupati  mereka  harus berkoalisi  untuk  mencapai  minimal  11  kursi  sebagaimana  yang  diamanatkan oleh undang-undang Pilkada, yaitu UU No. 10 Tahun 2016.
Masih  dalam  tabel  di  atas,  PBB,  PKS,  dan  PPP  memperoleh  suara  yang sangat menyedihkan yaitu PBB memperoleh sebanyak 97 suara, PKS sebanyak 4.910 suara, dan PPP sebanyak 4.378 suara. Padahal partai-partai ini termasuk partai yang dalam skala nasional cukup dikenal oleh masyarakat Indonesia. PPP
masih  beruntung memperoleh  1  kursi  DPRD  Landak,  sementara  PBB  dan  PKS sama  sekali  tidak.  Fenomena  ini  tentu  menarik  jika  ditelusuri  lebih  dalam. Apakah rendahnya elektabilitas partai-partai ini berkiatan dengan ideologi ketiga partai  ini  yang  berbasis  Islam?  Sebagaimana  diketahui,  di  Kabupaten  Landak mayoritas  penduduknya  bergama  Katholik  dan  Protestan,  yaitu  kurang  lebih 80%.  Dalam  konteks  politik  pemilihan,  pilihan  berdasarkan  agama  dan  etnis merupakan  suatu  kewajaran.  Sebagaimana  yang  juga  terjadi  di  provinsi  yang mayoritas  penduduknya  bergama  Islam,  kecenderungan  perilaku  pemilih  lebih kepada partai-partai Islam. Masih dalam tabel di atas, PKB y ang “lebih dikenal” sebagai partai Islam, di Kabupaten  Landak  justru  memperoleh  kursi,  yaitu  2  kursi.  Mengapa  hal  ini tidak  berlaku  sama  dengan  partai  berbasis  Islam  lainnya?  Untuk  diketahui bahwa  PKB  di  bawah  pimpinan  Cak  Imin  (panggilan  untuk  ketua  umumnya Muhaimin  Iskandar)  sebelum  Pemilu  2014  mengeluarkan  kebijakan  membuka partai bagi semua kalangan dan hal ini sejalan dengan ideologi partainya yang berbasis Pancasila.
Peluang  itu  kemudian  dimanfaatkan  oleh  individu-individu  non  muslim untuk  menjadi  anggota  dan  sarana  mencalonkan  diri  sebagai  wakil  rakyat.  Di beberapa kabupaten kota di Kalimantan Barat seperti di Kabupaten Sintang dan Landak,  calon  anggota  DPRD  yang  duduk  selain  dari  yang  muslim  juga  dari individu non muslim. Sebagai sebuah strategi politik, kebijakan PKB yang secara terbuka  membuka  diri  untuk  kelompok  non  muslim,  berhasil  menjadikannya sebagai salah satu partai besar. PKB berhasil dalam melakukan adaptasi politik untuk survive .
Tabel 2 -  Jumlah Anggota DPRD Kabupaten Landak Menurut Fraksi dan
Jenis Kelamin Periode 2014-2019 No. Fraksi Pria Wanita  Jumlah 1 Fraksi PDIP 10 2 12 2 Fraksi Partai Nasdem 5 - 5 3 Fraksi Partai Golkar 4 - 4 4 Fraksi Partai Gerindra 2 2 4 5 Fraksi Partai Demokrat 3 - 3 6 Fraksi Anugrah 4 - 4 7 Fraksi Landak Berobah 3 - 3 Jumlah 31 4 35
Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Landak (BPS Kabupaten Landak, 2016)
Kekuatan politik kepartaian dapat pula dilihat dari perolehan suara dalam Pemilu  Presiden  (Pilpres)  tahun  2014.  Tabel  di  bawah  ini  menunjukkan distribusi suara pemilih kepada calon presiden yang diusung oleh partai politik. Pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla yang diusung oleh koalisi partai, yaitu Koalisi  Indonesia  Hebat  (KIH),  yang  terdiri  dari  PDIP,  Partai  NasDem,  Partai Hanura,  PKB,dan  PKPI  mampu  meraup  suara  sangat  besar  di  Kabupaten Landak.  Jumlah  suara  yang  mereka  peroleh  sebanyak  195.610  suara  dari 233.233 sah.  Pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa yang didukung oleh Koalisi Merah Putih (KMP), yang terdiri dari Partai Gerindra, Golkar, Demokrat, PPP, PAN, dan PKS, hanya mendapatkan 37.623 suara. Selisih suara ini sangat besar, yaitu 157.987 suara.
Tabel 3 - Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kabupaten Landak
No. Nama Kecamatan Calon Pasangan Jumlah Suara Sah Jumlah Suara Tidak Sah I II 1 Sebangki 5.394 6.104 11.498 42 2 Ngabang 9.248 31.249 40.497 224 3 Jelimpo 2.358 15.321 17.679 161 4 Sengah Temila 3.991 35.825 39.816 215 5 Mandor 2.831 14.278 17.109 84 6 Menjalin 1.025 10.957 11.982 42 7 Mempawah Hulu 1.932 21.359 23.291 87 8 Sompak 993 9.408 10.401 79 9 Menyuke 2.869 16.176 19.045 183 10  Banyuke Hulu 781 7.877 8.658 50 11  Meranti 1.057 5.511 6.568 81 12  Kuala Behe 2.280 8.409 10.689 53 13  Air Besar 2.864 13.136 16.000 110 Jumlah 37.623 195.610  233.233 1.411 Sumber: KPUD Kabupaten Landak 2014 (BPS Kabupaten Landak, 2016)
Keterangan: I (H. Prabowo Subianto-Ir.H.M. Hatta Rajasa); II (Ir. H. Joko  Widodo- Drs.H.M. Jusuf Kalla).
Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 13 kecamatan yang ada tidak ada satu  kecamatanpun  pasangan  Prabowo-Hatta  mengungguli  suara  pasangan Jokowi-Kalla.  Bahkan  di  kota  Ngabang  yang  pluralitas  penduduknya  lebih dominan,  pasangan  Prabowo-Hatta  hanya  mampu  mendulang  9.248  suara. Apalagi di kecamatan lain yang homogenitas penduduknya lebih tampak. Perolehan suara yang fantastis ini tentu tidak terlepas dari eksistensi PDIP Kalimantan  Barat  yang  memang  dikenal  sebagai  partai  terbesar  di  Kalimantan Barat.  Di  Kabuputen  Landak,  PDIP  adalah  ‘rumah  politik’  bagi  partai  ini.  Dari pemilihan  ke  pemilihan  tidak  ada  satu  partaipun  yang  mampu  mengungguli PDIP. Perbincangan khalayak jika menyangkut kekuatan PDIP di Landak selalu mengatakan “mana mampu lawan” (seng ada lawan dalam bahasa orang timur). Di  masyarakat  Dayak  Kalimantan  Barat  pada  umumnya  PDIP  sering disinonimkan  dengan  Partai  Dayak  Indonesia  Perjuangan  atau  mereka  sering me ngatakan “partai kitai (kita)”.
Perubahan  sistem  Pemilu  dari  Pemilu  tidak  langsung  oleh  rakyat  menjadi Pemilu  langsung  oleh  rakyat,  atau  dari  sistem  proporsional  tertutup  ke  sistem proporsional  terbuka,  membawa  angin  perubahan  baru  dalam  Pilkada  di Kabupaten  Landak.  Sejak  Pilkada  dilaksanakan  di  Kabupaten  Landak  tahun 2006  yang  berdasarkan  pada  UU  No.32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan Daerah dan PP No. 6 Tahun 2005, PDIP telah muncul sebagai partai terkuat di Kabupaten Landak. Pada Pilkada pertama kali tahun 2006 itu, putra Dayak Drs. Cornelis, MH yang diusung oleh PDIP menang telak di seluruh kecamatan yang ada.  Ia  menjadi  bupati  pertama  hasil  dari  Pilkada  langsung  oleh  rakyat  untuk masa bakti 2006-2011. Namun, Cornelis hanya menjalani tugasnya 2 tahun saja (2006-2008)  dikarenakan,  ia  lewat  PDIP,  dicalonkan  sebagai  calon  Gubernur
Kalimantan Barat (Kalbar)  untuk bertarung dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Kalbar  tahun  2008.  Dalam  Pilgub  tahun  2008,  Cornelis  yang  berpasangan dengan Christiandy Sanjaya terpilih sebagai pasangan gubernur Kalbar periode 2008-2013.

## Peta Kekuatan Politik Individu di Kabupaten Landak
Kekuatan  politik  individu  dalam  penelitian  ini  adalah  kekuatan  personal dari  seorang  tokoh  politik  lokal  di  Kabupaten  Landak.  Di  Kabupaten  Landak peta  kekuatan  politik  individu  dalam  pemilihan  umum  bupati  dapat  ditelusuri dari  Pilkada-Pilkada  sebelumnya  hingga  dilaksanakannya  Pilkada  serempak tahun  2017  baru  lalu.  Dari  data-data  tersebut  dapat  disimpulkan  terdapat beberapa  kekuatan  politik  individu  diantaranya  Drs.  Cornelis,  M.H.,  Dr.  Drs. Adrianus  Asia  Sidot,  M.Si.,  Herculanus  Heriadi,  SE.,  Syahdan  Angoi,  Karolin Margaret Natasa. Masing-masing kekuatan individu tersebut berbeda dalam hal kualitas maupun kuantitas, tetapi nama-nama tersebut dalam peta politik lokal cukup berpengaruh dan menentukan.

## Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Munculnya Calon Tunggal Faktor Regulasi
Faktor  regulasi  merupakan  faktor  legal  formal  munculnya  calon  tunggal dalam  Pilakda  Landak  tahun  2017.  Seandainya  pemerintah  dan  DPR  tidak merevisi undang-undang Pilkada, yaitu Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 dan mensahkannya  menjadi  Undang-Undang  No.10  Tahun  2016,  Pilkada  dengan calon  tunggal  tidak  dapat  dilaksanakan.  Undang-Undang  No.10  Tahun  2016 adalah  undang-undang  tentang  Perubahan Kedua  atas  Undang-Undang  Nomor 1  Tahun  2015  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  2014  tentang  Pemilihan  Gubernur,  Bupati,  dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
Dalam  undang-undang  No.10  Tahun  2016  Pasal  54C  ayat  1  jelas menyebutkan bahwa Pilkada dengan calon tunggal dapat dilaksanakan apabila memenuhi  kondisi-kondisi  sebagaimana  disebutkan  dalam  Pasal  54C  ayat  1 (point  a,  b,  c,  d,  dan  e).  Kondisi-kondisi  yang  dimaksudkan  diantaranya:  (1) Setelah terjadi penundaan hingga berakhirnya masa perpanjangan pendaftaran hanya  ada  satu  pasngan  calon,  baik  karena  satu  paslon  yang  mendaftar maupun dua paslon mendaftar, tetapi yang dinyatakan memenuhi syarat hanya satu  (point  a  &  b);  (2)  Berhalangan  tetap,  baik  sejak  masa  penetapan  maupun masa  masa  kampanye,  dan  tidak  ada  paslon  pengganti  yang  diusulkan  oleh parpol (Point c & d); (3) Terkena sanksi pembatalan (point e).
Sejak  dibukanya  pendafataran  pasangan  calon  pada  tanggal  21-23 September  2016  hanya  ada  satu  pasangan  calon  yang  didaftarkan  oleh gabungan  partai  politik  (PDIP  dan  lainnya),  yaitu  Karolin  Margret  Natasa- Herculanus  Heriady.  Meskipun  KPUD  Landak  memperpanjang  masa pendaftaran  selama  3  hari  dari  tanggal  29  September-1  Oktober  2016,  setelah sebelumnya  menunda  tahapan  selama  2  hari,  yaitu  tanggal  24-25  September 2016  dan  melakukan  sosialisasi  selama  3  hari  tanggal  26-28  September  2016, tetap  saja  tidak  ada  yang  mendafatar  selain  Karolin-Heriady  (Tribun  Landak, 2016).  Atas  dasar  itu  KPUD  Landak  menetapkan  Karolin-Heriady  sebagai pasangan calon tunggal pada tanggal 24 Oktober 2016 berdasarkan Keputusan Nomor:  48/Kpts/KPU-Kab.019.435682/2016  tentang  Penetapan  Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Landak Tahun 2017 Dengan Satu Pasangan Calon (The Tanjungpuratimes, 2016).
Mengenai  calon  tunggal  dalam  Pilkada  Landak  tahun  2017,  Ketua  KPUD Landak,  Lomon,  mengatakan  bahwa  munculnya  calon  tunggal  dalam  Pilkada Landak  dipengaruhi  oleh  faktor  regulasi,  yaitu  disahkannya  UU  No.  10  Tahun 2016  tentang  Perubahan  kedua  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  2015  tentang Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-undang  Nomor  1  Tahun 2014  tentang  Pemilihan  Gubernur,  Bupati  dan  Walikota.  Lebih  lanjut  dalam wawancara beliau mengatakan bahwa seandainya undang-undang ini tidak ada, tentu  pihak  KPUD  tidak  akan  berani  menyelenggarakan  Pilkada  dengan  calon tunggal. KPUD Landak bekerja berdasarkan aturan yang sudah ditentukan dari pusat dan mereka di daerah tinggal melaksanakannya dan jika ada hal-hal yang mesti dibuat terkait keputusan, maka KPUD Landak pasti membuatnya sebagai pelaksana teknis.
Untuk  memperlancar  pelaksanaan  Pilkada  dengan  calon  tunggal  KPU Kabupaten Landak mengeluarkan beberapa keputusan sebagai berikut:
1. Keputusan Nomor: 48/Kpts/KPU-Kab.019.435682/2016 tentang Penetapan  Pemilihan  Bupati  dan  Wakil  Bupati  Landak  Tahun  2017 Dengan Satu Pasangan Calon. Keputusan ini ditetapkan pada tanggal 24 Oktober 2016. 2. Keputusan Nomor: 42/Kpts/KPU-Kab.019.435682/2016 tentang perubahan Ketiga Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak Nomor:  3/Kpts/KPU-Kab.091.435682/2016  tentang  Tahapan,  Program dan Jadwal pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Landak Tahun 2017; 3. Keputusan Nomor: 47/Kpts/KPU-Kab.019.435682/2016
tentang perubahan Ketiga Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak Nomor: 3/Kpts/KPU-Kab.091.435682/2016 tentang Penetapan pasangan Calon yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Landak Tahun 2017.
Faktor regulasi pelaksanaan Pilkada dengan calon tunggal dilihat dari sisi hukum sah adanya. Bagaiamanapun Pilkada dengan calon tunggal apabila tidak dilandasi  oleh  aturan  hukum  tidak  bisa  dilaksanakan.  Pertama,  KPUD  Landak merupakan pelaksana tugas pemerintah yang diikat oleh aturan-aturan hukum dalam  pelaksanaan  tugasnya.  Kedua,  dari  sisi  pemerintah,  mengingat  pada tahun  2015  beberapa  daerah  dengan  calon  tunggal  ditunda  pelaksanaannya, maka  tidak  mungkin  pada  Pilakda  tahun  2017  dengan  calon  tunggal  mesti ditunda lagi. Jika terus menurus ditunda, maka kebijakan pemerintah tentang Pilkada  serentak  yang  harus  tuntas  pada  tahun  2019  dipastikan  tidak  akan terwujud.
Dengan  demikian  atas  pertimbangan  tersebut,  maka  Pilakda  tahun  2017 dengan calon tunggal tetap dilaksanakan dengan ketentuan tetap menggunakan dua  kotak  suara.  Satu  kotak  suara  untuk  calon  tunggal  dan  satunya  kotak kosong  tanpa  calon  bagi  pemilih  yang  memilih  bukan  calon  tunggal.  Kotak kosong  ini  disisi  lain  sebagai  indikator  untuk  melihat  legitimasi  calon  tunggal jika ia terpilih atau tidak.
Dari  sisi  teori  demokrasi,  jelas  bahwa  tidak  dikenal  istilah  calon  tunggal dalam pelaksanaan Pemilu atau Pilkada. Salah satu prinsip penting demokrasi pemilihan  adalah  adanya  kompetisi  atau  persaiangan.  Kompetisi  jelas menunjukkan pada tersedianya calon lebih dari satu orang, bisa dua, tiga atau
lebih.  Pemilihan  demokratis  tanpa  kompetisi  tidak  ubahnya  sistem  pemilihan dalam  sistem  otoriter.  Dengan  demikian  jelas  bahwa  Pilkada  dengan  calon tunggal  bertentangan  dengan  prinsip  dasar  demokrasi.  Dapat  dikatakan  suatu keadaan  yang  anti  demokrasi.  Hal  ini  tentu  tidak  sehat  bagi  perkembangan demokrasi  di  Indonesia.    Proses  pembangunan  demokrasi  yang  sedang  kita jalankan  bukan  mustahil  akan  kembali  ke  sistem  otoriterianisme,    meskipun otorianisme  yang  dimaksud  adalah  otoriterianisme  gaya  baru  (neo- otoriterianisme), yaitu wajahnya demokrasi tetapi isinya otoriterianisme.

## Faktor Figur Karolin Margret Natasa
Tidak  bisa  dipungkiri  sosok  Karolin  berpengaruh  kuat  pada  munculnya calon  tunggal  dalam  Pilkada  Landak  tahun  2017.  Ia  adalah  figur  politik  muda yang dikenal luas di Landak dan Kalimantan Barat umumnya. Di Landak ketika nama ini disebutkan nyaris tidak ada yang tidak kenal. Semua orang mengenal dirinya dengan baik. Orang-orang mengenal Karolin bukan saja sebagai anggota DPR RI Dapil Kalimantan Barat, tetapi sebagai putri dari Gubernur Kalimantan Barat, Cornelis. Karolin juga dikenal karena ciri-ciri yang melekat dalam dirinya selalu  dikenal  orang  sebagai  politisi  muda  yang  cantik,  baik,  pintar,  dan merakyat.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  ketua  PDIP  Landak  mengatakan bahwa  Karolin  merupakan  sosok  yang  memang  merakyat  dan  dikenal  secara luas  oleh  masyarakat  Landak.  Menurutnya,  orang-orang  mengenalnya  bukan semata sebagai anak Cornelis, tetapi karena selama ini ia banyak bersentuhan dengan  masyarakat.  Misalnya,  ketika  beliau  melakukan  reses  dan  kampanye politik,  dilakukannya  dengan  bersungguh-sungguh  dalam  melakukan  tugas resesnya  dan  kampanye  sampai  ke  kampung-kampung  pedalaman  Landak. Padahal  ketika  melakukan  reses  Karolin  sedang  dalam  kondisi  hamil,  di  mana harus  melewati  jalan  di  kampung-kampung  yang  rusak  dan  butuh  waktu berjam-jam perjalanan pulang pergi.
Terkait  dengan  popularitas  Karolin  yang  dikaitkan  dengan  ketokohan Cornelis,  Ketua  PDIP  Landak  mengatakan  bahwa  pengaruh  itu  pasti  ada bagaimanapun  Karolin  adalah  anaknya  Cornelis.  Tidak  mungkin  hubungan sedarah ini tidak memiliki pengaruh. Seperti kata pepatah tua mengatakan buah jatuh  tidak  jauh  dari  pohonnya.  Namun,  pengaruh  itu  bukan  pengaruh  yang dominan  serta  merta  menjadikan  Karolin  politisi  yang  sukses.  Kesuksesan Karolin  lebih  banyak  dipengaruhi  oleh  semangat  dan  kesungguhannya  dalam berpolitik dan selalu dekat dengan masyarakat.
Senanda  dengan  ketua  Umum  PDIP  Landak,  seorang  anggota  Fraksi Landak  Berobah  (dari  PKPI)  mengatakan  bahwa  sosok  Karolin  memang  sosok yang dikenal oleh masyarakat di Landak dan Kalimantan Barat pada umumnya. Menurut  analisanya  untuk  di  Landak  susah  mencari  tokoh  setenar  Karolin. Apalagi  menurutnya  Karolin  adalah  putri  dari  gubernur  Kalimantan  Barat, Cornelis. Makanya di Pilkada Landak 2017 hanya ada calon tunggal karena jika ada calon lainpun yang muncul dipastikan kalah. Hanya buang-buang uang dan tenaga.
Salah  seorang  informan  yang  berprofesi  sebagai  pemilik  warung  makan yang kami wawancarai di Pasar Landak mengatakan bahwa popularitas Karolin di  Landak  memang  dikenal  orang  di  sini.  Namun,  ia  mengatakan  bahwa  tidak tahu  jika  di  tempat  lain.  Senada  dengan  itu  beberapa  orang  mahasiswa  FISIP
Untan  asal  Landak  yang  kami  wawancarai  tentang  ketokohan  Karolin mengatakan  bahwa  memang  kalau  untuk  di  Landak  Karolin  dikenal  sebagai tokoh  yang  merakyat.  Mereka  menambahkan  tidak  heran  jika  Karolin  muncul sebagai  calon  tunggal  dalam  Pilkada  tahun  2017.  Justru  menurut  mereka Karolin  pasti  menjadi  bupati  Landak  periode  2017-2022.  Adapula  hal  menarik yang disampaikan oleh informan mahasiswa ini, yaitu ketidak setujuan mereka dengan  kecenderungan  munculnya  dinasti  politik  di  Landak  karena  menurut mereka  menghambat  demokrasi  dan  hak-hak  politik  seseorang.  Di  Landak sebetulnya  masih  banyak  tokoh  yang  berpengaruh  dan  mampu  membangun Landak,  tetapi  karena  tidak  memiliki  perahu  partai  dan  uang  tidak  bisa mencalonkan dirinya.
Dari beberapa hasil wawancara tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa bagi masyarakat di Kabupaten Landak sosok Karolin figur yang sangat dikenal dan berpengaruh luas. Bukan semata-mata dikenal sebagai putri dari gubernur Kalimantan  Barat,  Cornelis,  tetapi  karena  sepak  terjang  politiknya  selama  ini dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di Landak.
Figur  Karolin  yang  terkenal  didukung  pula  oleh  data-data  hasil  pemilu legislatif  dan  kepesertaannya  di  organisasi  sosial  keagamaan  di  Landak. Pertama, fakta tentang karir politiknya di DPR RI. Ketika ia memutuskan untuk bertarung sebagai calon anggota DPR RI Dapil Kalimantan Barat pada Pemilihan Umum  Legislatif  tahun  2009,  elektabilitas  Karolin  mampu  menempati  urutan ketiga suara terbanyak nasional. Masyarakat Kalimantan Barat yang memilihnya mencapai  222.021  suara  pemilih  (Merdeka.com,  2014).  Sedangkan,  pada Pemilihan  Umum  Legislatif  tahun  2014,  elektabilitasnya mampu menempatkan perolehan  suaranya  terbanyak  secara  nasional  (se-Indonesia).  Adapun  jumlah suara  yang  dia  peroleh  sebanyak  397.481  suara  (Detik  News,  2014).  Tentu sebagai  pendatang  baru  dalam  dunia  politik  nasional  hasil  yang  dia  peroleh sungguh  fantastis.  Hasil  ini  juga  menunjukkan  bahwa  popularitas  Karolin  di Kalimantan Barat memang kuat.
Kedua,  fakta  tentang  keaktifannya  di  berbagai  organisasi  sosial kemasyarakat  dan  keagamaan.  Karolin  dikenal  aktif  di  organisasi  sosial kemasyarakat  dan  keagamaan,  baik  di  Landak,  Kalimantan  Barat,  maupun Nasional.  Ia  perempuan  pertama  yang  menjabat  sebagai  Ketua  Umum Organisasi  Kepemudaan  Pemuda  Katolik.  Pernah  menjadi  Ketua  Pangda  ISSI Kalbar,  Ketua  Taruna  Merah  Putih,  Pengurus  Pusat  Ikatan  Sarjana  Katolik (ISKA) dan duta BKKBN. Di Parlemen pusat, ia aktif mendukung program BPJS terutama  untuk  masyarakat  perbatasan  Kalimantan  Barat  dan  mewujudkan terbangunnya  rumah  sakit  perbatasan.  Sebagai  politisi  muda  yang  berusia  34 tahun, karir politiknya masih terbuka lebar, baik di Landak, Kalimantan Barat, maupun nasional pada umumnya.
Ketika,  fakta  bahwa  survei  tentang  calon  bupati  Landak  menempatkan Karolin Margret Natasa sebagai calon terkuat di Pilkada Landak. Survei internal yang  dilakukan  oleh  PDIP  pada  pertengahan  tahun  2016  menunjukan  hasil bahwa  Karolin  merupakan  bakal  calon  yang  baik  elektabilitasnya  maupun popularitasnya berada di level paling atas. Survei-survei dari lembaga lain juga menunjukkan  hasil  yang  sama.  Ketiga  fakta  di  atas  sejalan  dengan  pendapat Sa’ban (2019, p. 64) yang menyebutkan dalam penelitiannya bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi partisipasi politik adalah faktor karakteristik pribadi.
Selain,  faktor  perangsang  politik,  karakteristik  sosial,  dan  keadaan  politik (Sa'ban, 2019).

## Faktor Komunikasi Politik
Faktor  komunikasi  politik  sangat  berpengaruh  dalam  munculnya  calon tunggal  dalam  Pilkada  Landak  tahun  2017.  Komunikasi  politik  yang  bersifat intensif dan efektif, dilakukan oleh Cornelis selaku ketua DPD PDIP Kalimantan Barat.  Sebagai  tokoh  sentral  di  PDIP  Kalimantan  Barat,  Cornelis  berhasil membangun  komunikasi  politik  dengan  DPD  dan  DPC  partai  politik  di Kalimantan Barat. Upaya ini terus dilanjutkan sampai ke pusat.
Pada  tanggal  9  September  2017  di  Jakarta,  Cornelis  selaku  ketua  DPD PDIP  Kalimantan  Barat  bertemu  dengan  Ketua  Umum  Partai  Nasdem,  Surya Paloh bertempat di kantor DPP partai Nasdem Jalan Gondangdia Jakarta Pusat. Dalam  pertemuan  itu  Cornelis  menyampaikan  keinginan  untuk  berkoalisi dengan  Partai  Nasdem  dalam  Pilkada  Landak  tahun  2017.  Surya  Paloh memberikan  apresiasi  komunikasi  politik  yang  dilakukan  oleh  Cornelis  dan menyatakan  bahwa  Karolin  Margret  Natasa  dianggap  pantas  untuk  memimpin Kabupaten  Landak  periode  ke  depan  karena  memiliki  elektabilitas,  integritas, dan  kualitas  yang  tinggi.  Dengan  kriteria  itu,  partai  Nasdem  tidak  tidak  ragu untuk menjatuhkan dukungan kepada anggota DPR RI Dapil Kalimantan Barat peraih  suara  terbanyak  se-Indonesia  itu.  Partai  Nasdem  Nasdem  juga  menilai Karolin Margret Natasa paling pantas untuk mengemban mandat sebagai bupati Landak periode 2017-2022.
Selain dengan Nasdem, PDI Perjuangan juga melakukan komunikasi politik dengan  Partai  Demokrat,  Partai  Gerindra,  dan  Partai  Golkar.  Di  Jakarta, Cornelis dan Karolin bertemu dengan ketua DPD Partai Demokrat Albert Yaputra bersama pengurus DPP Partai Demokrat. Dala,m pertemuan itu partai Demokrat dipastikan  mendukung  pasangan  calon  dr.  Karolin  Margret  Natasa  dan Herculanus  Heriadi,  SE  di  Pilkada  Kabupaten  Landak  Februari  2017.  Albert Yaputra  adalah  anggota  DPR  RI  dari  Partai  demokrat  Daerah  pemilihan Kalimantan Barat.
DPD PDIP juga melakukan komunikasi politik dengan partai Golkar. Ketua DPD  Partai  Golkar,  Siyus,  mengatakan  bahwa  memang  ada  komunikasi  politik yang  dilakukan  oleh  Ketua  DPD  PDIP  Kalimantan  Barat  dengan  DPP  Partai Golkar  di  Jakarta.  Siyus  mengatakan  bahwa  pertemuan  itu  menghasilkan keputusan  DPP  Partai  Golkar  mendukung  sepenuhnya  Karolin  Margret  Natasa maju sebagai calon bupati Landak tahun 2017. Keputusan ini merupakan hasil Munas Partai Golkar. Dengan dikeluarkannnya keputusan DPP tersebut, maka DPD II Partai golkar besarta DPC mendukung sepenuhnya langkah politik yang diambil oleh DPP Partai Golkar. Memang dalam Pilkada tahun 2017 lalu, Partai Golkar menaruh  perhatian  serius untuk  Landak  dan  Singkawang,  seperti  yang dikatakan oleh Sekretaris DPP Partai Golkar, Idrus Marham yakin bahwa calon yang mereka jagokan akan menag dalam Pilkada di dua daerah tersebut (Suara Pemred Kalbar, 2016). DPD  PDIP  Kalimantan  Barat  juga  melakukan  komunikasi  politik  dengan Partai Gerindra. Partai Gerindra merupakan peraih suara terbesar kedua dalam Pemilihan  Umum  Legislatif  tahun  2014  di  Kabupaten  Landak.  Hasil  dari komunikasi  politik  tersebut  adalah  DPD  Partai  Gerindra  mendukung  Karolin Magret Natasa sebagai calon bupati dalam Pilkada Landak tahun 2017. Memang
sebelumnya, DPC Partai Gerindra Kabupaten Landak telah memutuskan untuk mengusung pasangan calon Vinsensius dan Syahdan Anggoi berdasarkan Surat Keputusan DPC Partai Gerindra Kabupaten Landak Nomor:
1330/DPC.GERINDRA/LDK/VII/2016.  Surat  Keputusan  ini  didukung  oleh  10 PAC  dari  13  PAC  di  Kabupaten  Landak.  Tetapi  faktanya  kemudian  DPP  Partai Gerindra  memutuskan  mendukung  Karolin  Margret  Natasa  untuk  maju  dalam Pilkada Landak tahun 2017.

## 4. PENUTUP Simpulan
Berdasarkan hasil pembahasan yang sudah dipaparkan terdapat beberapa kesimpulan  dalam  tulisan  ini.  Pertama,  penulis  menemukan  faktor  regulasi sebagai  faktor  kuat  yang  mendorong  munculnya  calon  tunggal  dalam  Pilkada Landak  tahun  2017.  Kedua,  ditemukan  bukti-bukti  yang  kuat  bahwa  Karolin Margaret  sebagai  figur  kuat  dan  berpengaruh  di  Kabupaten  Landak  yang ditunjang  oleh  karir  politik  dan  keaktifan  beliau  di  berbagai  organisasi  sosial kemasyarakat  dan  keagamaan  di  tingkat  nasional  maupun  lokal  serta  hasil survei  elektabilitas  awal  yang  sangat  tinggi.  Ketiga,  penulis  menemukan  faktor komunikasi  politik  yang  dilakukan  oleh  ketua  DPD  PDIP  Kalimantan  Barat, Cornelis  dan  timsesnya  berlangsung  sangat  efektif,  sehingga  mendorong munculnya calon tunggal dalam Pilkada Landak tahun 2017.

## Saran
Mengacu  pada  simpulan  tersebut,  penulis  menyarankan  pelaksanaan pilkada  harus  mengutamakan  proses  kompetisi.  Untuk  menuju  hal  tersebut, partai  politik  secara  keseluruhan  harus  mulai  memperbaiki  mekanisme rekrutmen  politik  agar  mampu  menjaring  kader-kader  potensial.  Pendidikan politik  juga  perlu  diperbaiki  agar  citra  partai  politik  di  mata  para  pemuda menjadi  lebih  baik.  Hal  ini  juga  ditujukan  agar  calon-calon  potensial  di  luar lingkaran dalam partai politik dapat bermunculan.

## DAFTAR PUSTAKA
Antara  Kalbar.  (2016,  Juli  27). Golkar  Landak  Usulkan  Pasangan  Vinsensius- Julianto Pada Pilkada . Retrieved from Antara Kalbar: https://kalbar.antaranews.com/berita/342062/golkar-landak-usulkan- pasangan-vinsensius-julianto-pada-pilkada
Bottomore, T. (1964). Elites and Society. London: Pinguin Books. BPS Kabupaten Landak. (2016). Kabupaten Landak Dalam Angka. Ngabang: BPS Kabupaten Landak. Budiardjo,  M.  (1996). Demokrasi  di  Indonesia  Demokrasi  Parlementer  dan Demokrasi Pancasila. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. Dahl,  R.  (1972). Polyarchy:  Participation  and  Opposition. New  Haven,  CT:  Yale University Press.
Detik  News.  (2014,  Mei  14). Caleg  PDIP  Karolin  Margret  Natasa  Raih  Suara Tertinggi, Libas Puan dan Ibas . Retrieved from detiknews: https://news.detik.com/berita/2582724/caleg-pdip-karolin-margret- natasa-raih-suara-tertinggi-libas-puan-dan-ibas?n992204fksberitadsfdsf= Firmanzah.  (2011). Mengelola  Partai  Politik. Jakarta:  Yayasan  Pustaka  Obor Indonesia.
Giddes,  B.  (1996). Politician’s  Dilema:  Building  State Capacity  in  Latin  America. California: University California Press.
Kompas. (2015, September 29). Hari  Ini,  MK  Putuskan  Uji  Materi  Calon  Tunggal dalam Pilkada . Retrieved from Kompas.com: https://nasional.kompas.com/read/2015/09/29/08291171/Hari.Ini.MK. Putuskan.Uji.Materi.Calon.Tunggal.dalam.Pilkada. Kompas.  (2016,  Juni  2). Ini  Poin-poin  yang  Disahkan  dalam  Revisi  UU  Pilkada . Retrieved from Kompas.com: https://nasional.kompas.com/read/2016/06/02/17322641/ini.poin- poin.yang.disahkan.dalam.revisi.uu.pilkada.?page=all Liputan  6  .  (2016,  Februari  15). Ini  101  Daerah  yang  Gelar  Pilkada  Serentak 2017 . Retrieved from Liputan6.com: https://m.liputan6.com/pilkada/read/2436435/ini-101-daerah-yang- gelar-pilkada-serentak-2017
Mas’oed, M., & MacAndrews, C. (1997). Perbandingan Sistem Politik.. (Cetakan 14 ed.). Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
Merdeka.com.  (2014,  Mei  15). Profil  5  anggota  DPR  dengan  suara  terbanyak . Retrieved  from  Merdeka.com:  https://www.merdeka.com/politik/profil-5- anggota-dpr-dengan-suara-terbanyak.html
Plano, J. C. (1985). Kamus Analisa Politik. Jakarta: Rajawali. Romli,  L.  (2004). Demokrasi  Dalam  Bayang-Bayang  Kekuatan  Jawara  Studi Kasus Pencalonan Caleg di Provinsi Banten 2004. Jakarta: LIPI. Sa'ban,  L.  A.  (2019,  October).  Partisipasi  Politik  Masyarakat  dalam  Pemilihan Kepala Daerah Kota Baubau. Journal of Government and Political Studies, 2 (2), 59-67. Schumpeter, J. (1950). Capitalism, Socialism and Democracy. New York: Herper & Row.
Suara  Pemred  Kalbar.  (2016,  September  16). DPD  II  Partai  Golkar  Kabupaten landak  Usung  Karolin .  Retrieved  from  Suara  Pemred  Kalbar: https://www.suarapemredkalbar.com/berita/landak/2016/09/16/akhir nya-dpd-ii-partai-golkar-kabupaten-landak-usung-karolin The  Tanjungpuratimes.  (2016,  September  28). Pendaftaran  Paslon  Pilkada Landak Diperpanjang . Retrieved from thetanjungpuratimes.com: https://thetanjungpuratimes.com/2016/09/28/pendaftaran-paslon- pilkada-landak-diperpanjang/ Tribun  Landak.  (2016,  Oktober  4). Hanya  Satu  Paslon  Mendaftar,  Tahapan  Ini Dilakukan  KPU  pada  Pilkada  Landak  2017 .  Retrieved  from Tribunlandak.com:
https://pontianak.tribunnews.com/2016/10/04/hanya-satu-paslon- mendaftar-tahapan-ini-dilakukan-kpu-pada-pilkada-landak-2017 Tribun Landak. (2016, Maret 21). Nama Nama Yang Kembalikan Formulir Bakal Calon  Bupati  Dan  Wabup  ke  Partai  NasDem  Landak .  Retrieved  from Tribunlandak.com:
https://pontianak.tribunnews.com/2016/03/21/nama-nama-yang- kembalikan-formulir-bakal-calon-bupati-dan-wabup-ke-partai-nasdem- landak
Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Undang-undang  Nomor:  8  Tahun  2015  tentang  Perubahan  Pertama  Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014
tentang  Pemilihan  Gubernur,  Bupati,  dan  Walikota  Menjadi  Undang- Undang.
Undang-undang  Nomor:  10  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Kedua  Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang  Pemilihan  Gubernur,  Bupati,  dan  Walikota  Menjadi  Undang- Undang.