## PENYELESAIAN SENGKETA  KONSUMEN SEBAGAI WUJUD PERLINDUNGAN KONSUMEN MUSLIM
Ashabul Kahpi
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Email: ashabulkahpi1001@gmail.com

## Abstrak
Perkembangan  perkonomi  dunia  dewasa  ini  turut  pula  membawa peningkatan  pada  tren  ekonomi  syariah.  Bersamaan  itu  pula,  peluang  terjadinya sengketa  ( dispute )  yang  timbul  dari  hubungan  bisnis  tersebut  juga  akan  banyak terjadi,  diantaranya  adalah  potensi  permasalahan  yang  terkait  dengan  sengketa produsen  dan  konsumen  terhadap  produk-produk  bisnis  syari’ah.  Perlindungan konsumen,  berikut  sengketa  konsumen  merupakan  bagian  tak  terpisahkan  dari kegiatan  bisnis  yang  sehat,  yang  menghendaki  adanya  keseimbangan perlindungan  hukum  antara  konsumen  dengan  produsen.  Di  Indonesia,  aturan mengenai hal tersebut telah dituangkan ke dalam berbagai undang-undang beserta peraturan  lainnya,  akan  tetapi  masih  dilakukan  secara  parsial  sehingga  tidak dirasakan  sebagai  perlindungan  konsumen  muslim  dan  tidak  secara  jelas menyebutkan  perlindungan  konsumen  muslim.  Termasuk  dalam  hal  ini  adalah persoalan  penyelesaian  sengketa  konsumen  yang  pada  prinsipnya  terdapat  di dalam  syariat  Islam.  Bahwa  penyelesaian  sengketa  ekonomi  syariah  (khususnya perbankan syariah) telah menjadi kewenangan absolut peradilan agama, hanyalah merupakan salah satu bentuk sengketa di antara jenis sengketa konsumen muslim.

## Kata kunci : Perlindungan hukum, sengketa, konsumen muslim

## Abstract
The development of the world economy today also brings an increase in sharia  economic trends.  At  the  same  time,  there  will  also  be  many  opportunities for  disputes  arising  from  these  business  relationships,  including  potential problems  related  to  the  disputes  between  producers  and  consumers  of  Shari'ah business  products.  Consumer  protection,  following  consumer  disputes  are  an integral  part  of  healthy  business  activities,  which  requires  a  balance  of  legal protection  between  consumers  and  producers.  In  Indonesia,  the  regulation regarding  this  matter  has  been  stated  in  various  laws  along  with  other regulations,  but  it  is  still  done  partially  so  that  it  is  not  felt  as  a  protection  for Muslim  consumers  and  does  not  clearly  mention  the  protection  of  Muslim consumers.  Included  in  this  matter  is  the  issue  of  consumer  dispute  resolution which  in  principle  is  contained  in  Islamic  law.  That  sharia  economic  dispute resolution  (especially  sharia  banking)  has  become  the  absolute  authority  of  the religious court, is only one form of dispute among the types of disputes of Muslim consumers.
Keywords: Legal protection, disputes, Muslim consumers

## PENDAHULUAN
Perkembangan teknologi dan industri memunculkan satu era yang disebut dengan  Era  Pasar  Bebas.  Hal  ini  menyebabkan  persaingan  antara  para  pelaku usaha  untuk  menarik  para  konsumen  semakin  massif,  misalnya  dengan  cara promosi besar-besaran. Kegiatan tersebut dilakukan dengan memanfaatkan setiap media  yang  memungkinkan  untuk  itu.  Baik  berupa  elektronik  yang  tersedia seperti  iklan  televisi,  radio,  Internet,  ataupun  media-media  sosial  lainya. Banyaknya tawaran barang dan jasa melalui promosi tersebut di sisi lain memberi banyak  manfaat  bagi  konsumen  karena  segala  kebutuhan  mereka  akan  semakin mudah  terpenuhi.  Namun  demikian,  di  sisi  lain  hal  ini  menempatkan  konsumen pada posisi yang lemah, karena konsumen menjadi objek para pelaku usaha untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya.
Sebagai  negara  yang  mayoritas  penduduknya  beragama  Islam 1 ,  maka Indonesia  dituntut  untuk  menempatkan  permasalahan  penyediaan  dan ketersediaan  produk-produk  (barang  dan  jasa)  berstandar  syar’iy  (halal)  pada posisi  penting.  Perlindungan  dan  jaminan  hukum  atas  keharaman  atau  kehalalan suatu  produk  yang  dikonsumsi  atau  dipergunakan  oleh  masyarakat  muslim  di Indonesia adalah hak individu sekaligus hak sebagai warga negara, oleh sebab itu, baik produksi dalam negeri maupun produk impor, adalah menjadi kewajiban dan tanggung  jawab  pemerintah  untuk  memberikan  rasa  aman  dan  ketentraman  bagi konsumen  dalam  mengkonsumsi  atau  menggunakan  berbagai  produk  olahan, termasuk produk yang berupa jasa 2 .
Secara  normatif,  hak-hak  konsumen  terakomodir  di  dalam  Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Salah satu hak yang terakomodir  adalah  hak  atas  informasi  yang  jelas  dan  jujur  tentang  kondisi  dan jaminan  barang  yang  akan  dikonsumsi.  Secara  tersirat,  ketentuan  ini  juga mengakomodir  jaminan  bagi  konsumen  untuk  mengetahui  apakah  pangan  yang akan  dikonsumsi  atau  jasa  yang  hendak  dimanfaatkan  masuk  dalam  kategori ‘halal’  atau  tidak.  Asumsinya  bahwa  mayoritas  konsumen  di  Indonesia  adalah muslim,  dengan  begitu  tuntutan  untuk  memenuhi  hak  informasi  halal  dan  haram
1 Berdasarkan data Proyeksi Penduduk Badan Statistik 2017  yaitu 228.608.665
2 Ashabul Kahpi, Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Muslim di Indonesia, Jurnal Jurisprudentie, Vol. 5, No. 2. Jurusan Ilmu Hukum UIN, Juni 2018. h. 48-49
produk  maupun  jasa,  dari  hari  ke  hari  semakin  tinggi.  Oleh  sebab  itu,  menurut Ujang 3 ,  bahwa  kebutuhan  dan  pengetahuan  konsumen  terhadap  suatu  produk sangat  penting  artinya  dalam  proses  pratransaksi  agar  konsumen  mendapatkan manfaat dan tidak dirugikan oleh suatu produk
Keberagamnya  produk  yang  ditawarkan  di  satu  sisi,  serta  persaingan,  motif usaha yang bertumpu pada profit di sisi lain, kadangkala menjadikan para pelaku usaha  melupakan  etika  dan  tata  cara  berdagang  yang  sehat.  Tindakan-tindakan yang  keluar  dari  jalur  etika  bisnis  yang  sehat  tersebut  menyebabkan  timbulnya kerugian  pada  pihak  lain,  yang  tentu  saja  dalam  hal  ini  adalah  konsumen.  Hal tersebut  tidak  menutup  kemungkinan  akan  menimbulkan  suatu  sengketa  yang diakibatkan adanya pihak yang merasa dirugikan (konsumen). Perbedaan paham, perselisihan  pendapat,  pertentangan  maupun  sengketa  tersebut  tidak  dapat dibiarkan  berlarut-larut  dan  harus  segera  diselesaikan,  yang  hasilnya  nanti diharapkan dapat memuaskan kedua belah pihak (pelaku usaha dan konsumen).
Oleh  karena  itu  menurut  Susanti 4 ,  sangat  dibutuhkan  upaya  pemberdayaan konsumen  melalui  undang-undang  maupun  aturan  lain  yang  dapat  memberikan perlindungan  terhadap  konsumen  serta  dapat  diterapkan  secara  efektif dimasyarakat,  di  samping  kemudahan  dalam  proses  penyelesaian  (perkara) sengketa  konsumen  yang  timbul  karena  kerugian  harta  benda,  kesehatan  bahkan jiwa  dalam  pemakaian  atau  penggunaan  maupun  pemanfaatan  produk/jasa  oleh konsumen.
Sejalan  dengan  hal  tersebut,  Didukung  oleh  perkembangan  politik  dan ekonomi di Indonesia, maka lahirlah UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang disahkan oleh Presiden pada tanggal 20 April 1999 dan berlaku  efektif  tanggal  20  April  2000.  Undang-undang  diharapkan  mampu melindungi  kepentingan  konsumen  secara  terpadu  serta  dapat  terimplementasi secara  efektif  di  masyarakat.  Di  samping  itu  pula  kesetaraan  dan  kesederajatan antara pengusaha dan konsumen dapat terwujud secara nyata. Sebab pelaku usaha tidak akan bermakna tanpa adanya konsumen.
3 Ujang Sumarwan, Perilaku Konsumen, Teori dan Penerapannya Dalam Pemasaran, (Bogor, Ghalia, 2011), h. 158
4 Susanti Adi Nugroho, Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya, (Jakarta; Pranada Media Group, 2011), h. 7
Salah  satu  masalah  yang  mendasar  yang  diatur    UUPK  adalah  ketentuan mengenai  penyelesaian  sengketa  konsumen.  Untuk  menyelesaikan  sengketa konsumen,  Pasal  45  Ayat  (1)  UUPK  memberikan  dua  pilihan  yaitu  menggugat pelaku  usaha  melalui  lembaga  yang  bertugas  menyelesaikan  sengketa  antara konsumen  dan  pelaku  usaha  atau  melalui  peradilan  yang  berada  di  lingkungan peradilan  umum.  Hal  ini  menjadi  penting,  mengingat  bahwa  perlindungan terhadap konsumen akan sulit terwujud jika tidak tersedia kanal-kanal yang yang dapat  dilalui  jika  terjadi  benturan  kepentingan  atau  sengketa,  sebab  pihak  yang terkadang paling dirugikan adalah konsumen.
Terkait  hal  tersebut,  permasalahan  yang  dihadapi  oleh  konsumen  muslim ternyata tidak sesederhana permasalahan yang dihadapi oleh konsumen lain, sebab produk  yang  dikonsumsi/dipergunakan  harus  sesuai  dengan  standar  dan  kriteria yang  ditetapkan  oleh  agama  yang  meliputi halalan,  thayyiban,  mubarakah .  Oleh karenanya  hukum  perlindungan  konsumen  di  Indonesia  haruslah  istimewa  dan memang  sangat  dibutuhkan  untuk  menghidarkan  konsumen  dari  kerugian  akibat ulah pelaku usaha 5 .

## PEMBAHASAN
Di  awal-awal  tahun  1970  isu  tentang  perlunya  perlindungan  terhadap konsumen  sudah diwacanakan, yang ditandai dengan lahirnya Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) pada bulan Mei tahun 1973. Pada awalnya yayasan ini  hadir  berkaitan  dengan  adanya  kekhawatiran  terhadap  segala  bentuk  promosi yang  dilakukan  oleh  pelaku  usaha  untuk  memperlancar  distribusi  barang-barang dalam  negeri.  Atas  desakan  dari  masyarakat,  kegiatan  promosi  harus  diimbangi dengan  langkah-langkah  pengawasan  agar  masyarakat  tidak  dirugikan  dan kwalitas  barangnya  terjamin.  Desakan  masyakat  untuk  melindungi  dirinya  dari barang  dan/atau  jasa  yang  rendah  mutunya  telah  memacu  untuk  memikirkan secara  sungguh-sungguh  usaha  melindungi  konsumen  serta  mulailah  gerakan untuk  merealisasikan  cita-cita  itu. 6 Selanjutnya  wujud  nyata  aturan  terkait perlindungan  konsumen  adalah  lahirnya  UU  No.  8  tahun  1999  (UUPK),    yang kemudian  mengamanahkan  pembentukan  Badan  Perlindungan  Konsumen
5 Ashabul Kahpi, Aspek Hukum, h. 60
6 Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen , (Jakarta: GramediaPustaka Utama, 2000), h. 15-16
Nasional 7 dan    juga  membentuk  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen 8 , berikut tugas dan wewenangnya 9 .
Namun  demikian,  perkembangan  dunia  industri  dan  perekonomian memunculkan  permasalahan-permasalahan  baru,  berikut    pemikiran-pemikiran dan tuntutan sehubungan dengan perlindungan konsumen. Bahwa kalangan umat Islam yang merupakan umat mayoritas di Indonesia menghendaki adanya bentuk perlindungan  yang  secara  khusus  mengakomodir  norma-norma  ke-Islaman, termasuk  di  dalamnya  adalah  masalah  penyelesaian  sengketa.  Beberapa  upaya yang  mungkin  dapat  disebutkan  adalah  kehadiran  Badan  Arbitrase  Muamalat Indonesia  BAMUI  pada  tahun  1993,  yang  kemudian  menjelma  menjadi  Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) pada bulan Desember 2003.
Dapat  pula  disebutkan,  adalah  perubahan  atas  UU  No.  7  Tahun  1989 Tentang  Peradilan  Agama  menjadi  UU  No.  3  Tahun  2006  (UUPA),  yang  dalam salah  satu  pasalnya  memperluas  cakupan  kewenangan  bagi  Pengadilan  Agama (PA) untuk menangani sengketa ekonomi syariah 10 , meski hal ini dianggap “agak terlambat” 11 ,  juga    masih  membutuhkan  pengembangan  dan  pengaturan  lebih lanjut terkait penyelesaian sengketa konsumen muslim secara umum.
Oleh sebab itu permasalah yang hendak dimunculkan adalah, terkait aturan aturan  yang  mengatur  permasalah  perlindungan  konsumen  berikut  penyelesaian sengketa  konsumen,  dan  apakah  aturan  tersebut  dapat  dipergunakan  dan diterapkan di dalam mengatasi permasalah konsumen muslim di Indonesia ?
A. Penyelesaian Sengketa Konsumen Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Apa/siapa yang dimaksud dengan “konsumen”?. Menurut Zulham 12 , sebelum tahun 1999, hukum positif di Indonesia belum mengenal istilah konsumen, meski beberapa istilah telah dikaitkan pengertiannya dengan (sebagai) konsumen. Istilah
7 Bab VIII, Pasal 31 UUPK
8 Pasal 49 UUPK
9 Pasal 52 UUPK
10 Pasal 49 UUPA
11 Amran Suadi, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, Teori & Praktik, (Jakarta; Kencana, 2017), h. 48
12 Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta; Prenadamedia, 2013), h. 13-14
tersebut,  antara  lain  adalah  “pengguna  jasa” 13 ,  atau  setiap  orang  “pemakai, pengguna  dan/atau  pemanfaat  jasa 14 .  Sementara  Kitab  Undang-undang  Hukum Perdata  (KUH  Perd)  menyebut  istilah  pembeli,  penyewa,  penerima  hibah, peminjam.  Meski  istilah  konsumen  disebutkan  dalam  TAP  MPR  No. II/MPR/1993  terkait  sasaran  bidang  perdagangan,  akan  tetapi  istilah  konsumen tersebut tidak disertai penjelasan. 15
Konsumen  mengandung  pengertian  yang  sangat  luas.  Secara  harfiah,  kata konsumen  berasal  dari  bahasa  Inggris-Amerika  dari  kata consumer atau  dari bahasa Belanda dari kata consument. Pengertian dari consumer atau consument itu tergantung dalam posisi mana ia berada. Secara kebahasaan, arti kata consumer itu adalah  lawan  dari  produsen,  yaitu  setiap  yang  menggunakan  barang  dan  jasa. 16 Tujuan penggunaan barang inilah yang akhirnya akan menentukan pengelompokan konsumen. Konsumen ( consumer ) berarti orang yang melakukan konsumsi.  Secara  bahasa,  konsumsi  berarti  rusak,  menghabiskan,  menyita, memakan  atau  meminum  habis,  dan  menghamburkan.  Dalam  Kamus  Bahasa Indonesia,  konsumsi  berarti  pemakaian  hasil  barang  produksi.  Oleh  sebab  itu, konsumen dalam hal  ini adalah orang menikmati kegunaan suatu barang atau jasa untuk dirinya, bukan untuk dijual atau diolah atau dikerjakan kembali. Disebutkan dalam UUPK, pasal 1, nomor 2, definisi konsumen adalah, ”Setiap orang pemakai barang,  atau  jasa  yang  tersedia  dalam  masyarakat,  baik  bagi  kepentingan  diri sendiri, orang lain, maupun makhluk yang lain dan tidak untuk diperdagangkan”.
Dalam  Islam,  belum  didapatkan  pengertian  konsumen  secara  definitif,  akan tetapi  Islam  telah  menyajikan  pembahasan  pembahasan  terkait  karakteristik perilaku  dalam  mengkonsumsi,  maupun  teori  konsumsi.  Teori,  karakteristik, maupun  tujuan  konsumsi,  dalam  arti  pendekatan  dan  cara-cara  seorang  muslim memenuhi  kebutuhan  hidupnya  inilah  yang  menurut  Abdul  Mannan 17 membedakan antara ilmu ekonomi konvensional dan ilmu ekonomi Islam. Bahwa dalam  ekonomi  konvensional,  tampak  tidak  dibedakan  antara  keinginan  dan
13 Republik Indonesia, Undang-undang No. 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 1 angka 10
14 Republik Indonesia, Undang-undang No.23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan
15 Susanti Adi Nugroho, Proses Penyelesaian, h. 60
16 Az. Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen; Suatu Pengantar, (Yogyakarta: Daya Widya,1999), h. 3. Juga Rosmawati, Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen (Jakarta; Prenadamedia, 2018), h. 2
17 Isnaini Harahap, dkk, Hadis-hadis Ekonomi, (Jakarta: Kencana, 2015), h. 155
kebutuhan  dalam  hal  konsumsi,  sementara  Imam  al  Gazali  tampak  memberikan perbedaan  yang  jelas  antara  keinginan  ( raghbah,  syahwat )  dan  kebutuhan ( Hajat ) 18 .
Meski  demikian  Muhammad  dan  Alimin,  mencoba  memberikan  definisi  “ konsumen”  berdasar  pada  konsep  dan  pandangan  Islam  terhadap  harta,  hak  dan kepemilikan,  yang  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  perlindungan  konsumen  dalam Islam.  Lebih lanjut dikemukakan bahwa konsumen dalam hukum ekonomi Islam tidak  hanya  terbatas  pada  orang  perseorangan  saja,  akan  tetapi  jugan  mencakup badan-badan  hukum,  semisal  yayasan,  perusahaan  atau  lembaga  tertentu 19 . Berbeda  dengan  pengertian  UUPK  yang  menyatakan  konsumen  hanyalah “orang”.  Padahal  hukum  positif  yang  berlaku  di  Indonesia  maupun  literatur- literatur hukum menyamakan “orang” dan “badan hukum’’ sebagai subjek hukum.
Secara  umum  upaya-upaya  yang  telah  dilakukan  oleh  pemerintah  sebagai bentuk perwujudan perlindungan konsumen muslim dapat dilihat dari munculnya berbagai  produk  hukum.  Selain  UUPK  itu  sendiri,  tercatat  beberapa  undang undang  dan  aturan  lainnya  yaitu;  UU  No.  7  Tahun  1996  Tentang  Pangan.  Jo Undang-Undang  No.  18  Tahun  2012  Tentang  Pangan.  Undang-undang  No.  33 Tahun  2014  Tentang  Jaminan  Produk  Halal,  PP  No.  69  Tahun  1999  Tentang Label  dan  Iklan  Pangan,  termasuk  pedoman-pedoman  labelisasi  dan  sertifikasi “halal”. Juga bermunculannya berbagai badan maupun lembaga bernuansa Islam
(syariah) dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya tersebut.
UU  Perlindungan  Konsumen  menjelaskan  bahwa,  perlindungan  konsumen merupakan  segala  upaya  yang  menjamin  adanya  kepastian  hukum  untuk memberikan  perlindungan  kepada  konsumen 20 .  Kepastian  hukum  itu  meliputi segala  upaya  untuk  memberdayakan  konsumen  memperoleh  atau  menentukan pilihannya  atas  barang  dan/atau  jasa  kebutuhannya  serta  mempertahankan  atau membela  hak  haknya  apabila  dirugikan  oleh  perilaku  pelaku  usaha  penyedia kebutuhan  konsumen  tersebut.  Selanjutnya  norma-norma  yang  dikandung  dalam UUPK  ini  digunakan  sebagai  rujukan  untuk  menentukan  kriteria  dugaan terjadinya  pelanggaran  hak-hak  konsumen,  berikut  solusi  bagi  penyelesaian perkara sengketa konsumen yang timbul akibat pelaksanaannya 21
18 Fahmi Medias, Ekonomi Mikro Islam (Magelang, Unimma Press, 2018) ,h. 28
19 Zulham, Hukum Perlindungan.., h. 18
20 Pasal 1 angka 1 UUPK
21 Susanti Adi Nugroho, Proses Penyelesaian.., h. 8
Zulham 22 mengemukakan  bahwa  perlindungan  konsumen  adalah  istilah  yang dipergunakan untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen  dalam  usahanya  memenuhi  kebutuhannya  (dan)  dari  hal-hal  yang (dapat)  merugikan  konsumen  itu  sendiri.  Adapun  cakupannya  menurut  Adrianus Meliala dapat dibedakan menjadi 2 aspek yaitu: 23
a. Perlindungan  terhadap  kemungkinan  barang  yang  diserahkan  kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati;
b. Perlindungan  terhadap  diberlakukannya  syarat-syarat  yang  tidak  adil  bagi konsumen.
Ahmad  Miru  menyatakan  bahwa  secara    garis  besar,    perlindungan konsumen  dibagi  atas tiga  bagian yaitu :
a. Hak  yang  dimaksudkan  untuk  mencegah  konsumen  dari  kerugian,  baik kerugian personal, maupun kerugian harta kekayaan.
b. Hak untuk memperoleh barang dengan harga yang wajar
c. Hak    untuk    memperoleh    penyelesaian  (sengketa)  yang    patut    terhadap permasalahan  yang dihadapi 24
Kehadiran dari perlindungan konsumen adalah untuk menciptakan rasa aman bagi  konsumen  dalam  memenuhi  kebutuhan  hidupnya.  Adapun  kerangka  umum mengenai sendi-sendi pokok perlindungan konsumen, yaitu:
a. Kesederajatan antara konsumen dan pelaku usaha;
b. Konsumen mempunyai hak;
c. Pelaku usaha mempunyai kewajiban;
d. Pengaturan tentang perlindungan konsumen berkontribusi pada pembangunan nasional;
e. Perlindungan konsumen dalam iklan bisnis sehat;
f. Keterbukaan dalam promosi barang dan jasa;
g. Pemerintah perlu berperan aktif;
h. Masyarakat juga perlu berperan serta;
22 Zulham, Peran Negara Dalam Perlindungan Konsumen Muslim Terhadap Produk Halal, (Jakarta; Kencana, 2018), h. 50
23 Zulham, Hukum Perlindungan.., h. 22
24 Ahmadi Miru. Prinsip-prinsip perlindungan bagi Konsumen di Indonesia . (Jakarta; Rajawali Pers.2011), h.180
i. Perlindungan  konsumen  memerlukan  terobosan  hukum  dalam  berbagai bidang;
j. Konsep perlindungan konsumen memerlukan pembinaan sikap. 25
Berdasar  pada  paparan  tersebut,  diketahui  kiranya  bahwa  salah  satu  cakupan dari  bentuk  perlindungan  terhadap  konsumen  adalah  memberikan  kepastian hukum,  baik  ketika  konsumen  mengkonsumsi,menggunakan,  memakai, memanfaatkan barang /jasa sampai pada kepastian hukum terhadap akibat akibat yang  (mungkin)  ada  pada  saat  dan  setelah  memanfaatkan  barang  maupun  jasa. Dalam  artian  meliputi  setiap  proses  konsumsi,  yang  dimulai  sejak  memilih maupun  memilah  barang  (misalnya  dengan  mengatur  iklan/promosi),  sampai dengan  hak  untuk  mengajukan  keberatan  dan  mengajukan  gugatan  atas  kerugian yang di derita oleh konsumen, hingga ketahapan penyelesaiannya.
Dalam  memperoleh  penyelesaian  yang  patut  tersebut,  UUPK  melalui  Bab  X memuat  ketentuan  tentang  penyelesaian  sengketa.  Meskipun  UUPK  tidak menjelaskan  apa  yang  dimaksud  dengan  sengketa,  akan  tetapi  dapat  difahami bahwa  “penyelesaian  sengketa”  adalah  “penyelesaian  sengketa  konsumen” sebagai  yang  disebutkan  dalam  pasal  45  ayat  (2),  dan  Pasal  4  huruf  e menyebutnya  dengan  “sengketa  perlindungan  konsumen 26 .  Adapun  pengertian yang  dapat  dijadikan  acuan,  terdapat  dalam  Surat  Keputusan  No. 350/MPP/Kep/12/2001. Dalam Surat Keputusan ini menyatakan “sengketa antara pelaku  usaha  dengan  konsumen  yang  menuntut  ganti  rugi  atas,  kerusakan, pencemaran dan/atau yang menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang atau memanfaatkan jasa”
Dalam  hubungan  antara  pelaku  usaha/produsen  dan  konsumen,  yang  sering terjadi  adalah  tuntutan  yang  dilakukan  oleh  konsumen  yang  hak-haknya terabaikan  atau  akibat  kerugian  yang  diderita  konsumen  oleh  suatu  produk barang/jasa.  Rosmawati  menyatakan  sengketa  sebagai  adanya  ketidak  serasian antara pribadi-pribadi maupun kelompok yang mengadakan hubungan (konsumen dan  produsen)  karena  hak  salah  satu  pihak  terlanggar. 27 Dilihat  dari  hubungan tersebut (konsumen dan produsen) adalah hubungan perdata, dan oleh karena itu
25 Happy Susanto, Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan , Cet. I, (Jakarta; Visimedia, 2008), h. 4.
26 Pasal 4 huruf e UUPK menyatakan “hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa konsumen secara patut”
27 Rosmawati, Pokok-Pokok Hukum.., h. 41
perlindungan  hukum  konsumen  termasuk  penyelesaian  sengketanya  lebih  sering dilihat sebagai bagian hukum perdata, misalnya ganti kerugian.
Akan tetapi mengingat dewasa ini permasalahan perlindungan konsumen dan sengketa  konsumen  melibatkan  pemerintah  untuk  mengaturnya,  terutama  dalam aspek penegakan hukum dan penerapan sanksi administrtif maupun pidana, maka pernyataan  tersebut  kurang  tepat.  Dalam  pandangan  A.Z  Nasution,  sengketa konsumen  adalah  sengketa  antara  pelaku  usaha  (baik  dalam  hukum  publik  atau hukum  privat)  tentang  produk  barang  tertentu  yang  dikonsumsi  konsumen,  dan atau jasa yang ditawarkan produsen 28 . Di samping itu, semua norma perlindungan konsumen dalam UUPK memiliki sanksi pidana. 29
Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, UUPK dihadirkan untuk mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan hukum  terhadap konsumen, dan salah satunya melalui Bab X yang memuat ketentuan tentang sengketa konsumen. Oleh sebab itu, permasalahan yang coba dikemukakan dalam hal ini menurut Toto Tahir 30 setidaknya meliputi 3 hal yaitu :
a. Masalah prinsip ganti rugi yang di dalamnya mencakup sistem pembuktian
b. Masalah  lembaga  tempat  penyelesaian  sengketa,  termasuk  di  dalamnya peranan lembaga-lembaga di luar pengadilan, dan
c. Cara  mengajukan  tuntutan  hak  (gugatan)  apakah  harus  individual  atau  boleh berkelompok ( class action )
Selanjutnya, dalam pandangan Rosmawati, dengan melihat muatan UUPK itu sendiri  tampak  bahwa  sengketa  konsumen  bukanlah  sengketa  dalam  arti  luas, yang  mencakup  hukum  pidana  dan  hukum  administrasi  negara,  karena  dalam UUPK cara dan proses penyelasaian sengketa bersifat ganda dan alternatif. Makna ganda disini adalah, terdapat berbagai sistem penyelesaian sengketa, yaitu ; 31
28 Az. Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen.., h. 46
29 Susanti Adi Nugroho, Proses Penyelesaian.., h. 132
30 Toto Tahir, Kemungkinan Gugatan Class Action Dalam Upaya Perlindungan Hukum Pada Era Pasar Bebas, dalam Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, Hukum Perlindungan Konsumen,
(Bandung; Mandar Maju, 2000), h. 69
31 Rosmawati, Pokok-Pokok Hukum.., h. 42
a. Penyelesaian sengketa perdata di pengadilan (Pasal 45 dan 48)
b. Penyelesaian  sengketa  perdata  di  luar  pengadilan  ( alternative  dispute resolution), (Pasal 45, 46, 47)
c. Penyelesaian  perkara  secara  pidana  / criminal  court  resolution (Pasal  59,  61, s/d 63)
d. Penyelesaian perkara secara administratif/ administratif court resolution (Pasal 60)
Bagi  Konsumen,  penyelesaian  sengketa  dalam  mempertahankan  hak-haknya diatur  pada  Pasal  45  UUPK,  yang  menyebutkan  bahwa  penyelesaian  sengketa dapat  ditempuh  melalui  pengadilan  atau  luar  pengadilan  berdasarkan  pilihan sukarela  para  pihak  yang  bersengketa.  Penyelesaian  sengketa  di  luar  pengadilan dapat ditempuh melalui BPSK yang tugas dan wewenangnya antara lain meliputi pelaksanaan  penanganan  dan  penyelesaian  sengketa  konsumen  dengan  cara melalui mediasi, arbitrase atau konsiliasi, yang selain sebagai media penyelesaian sengketa  juga  dapat  menjatuhkan  sanksi  administratif  bagi  pelaku  usaha  yang melanggar larangan-larangan tertentu yang dikenakan bagi pelaku usaha.
Secara  garis  besar  penyelesaian  sengketa  konsumen  sebagai  yang  terdapat pada UUPK meliputi :
a. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan berupa;
1) Penyelesaian secara damai oleh para pihak
2) Penyelesaian melalui BPSK (konsiliasi, mediasi, arbitrase)
b. Penyelesaian sengketa melalui proses pengadilan,
1) Pengajuan gugatan secara perdata di Peradilan Umum
2) Penyelesaian sengketa secara pidana
3) Penyelesaian  sengketa  melalui  instrumen  PTUN  dan  mekanisme  Hak Uji Materiil 32

## B. Sengketa Konsumen dalam Pandangan Islam
Dilihat  dari  perbandingan  antara  definisi  ekonomi  dalam  Islam  dengan ekonomi  umum,  akan  tampak  bahwa  acuan  Islam  pada  perlindungan  konsumen lebih konkrit dan tegas daripada ditawarkan oleh sistem ekonomi umum. Sebagai contoh,  metode  induktif (al-manhaj  al-istinbathi) ekonomi  umum  menyatakan bahwa manusia adalah ”makhluk ekonomi”, kemudian pernyataan umum ini akan
32 Selengkapnya lihat, Susanti Adi Nugroho, Proses Penyelesaian.., h. 98 - 146
menghasilkan  konklusi  terhadap  konsumen  bahwa  ia  akan  berusaha  memenuhi kebutuhannya,  dengan  mencapai  kenikmatan  yang  paling  besar  dan  sebisa mungkin  menjauhkan  diri  dari  kesusahan.  Padahal  ilmu  ekonomi  umum  tidak akan memperhatikan bentuk pemenuhan kebutuhan tersebut, apakah ia halal atau haram, apakah ia baik ataukah keji (fakhsyaa, bathil, sa-a sabiil, khabaais, rijsun ,khamara,  darar,  najis  munkar  dll) .  Terhadap  produsen,  dalam  aktivitas ekonominya  ia  akan  berusaha  merealisasikan  untung  sebesar-besarnya  dengan mengeluarkan  pengerobanan  (ongkos)  sekecil  mungkin,  sedangkan  mereka  tidak akan  mempertimbangkan  apakah  ia  bermuatan  eksploitasi  terhadap  pihak  lain ataukah berada dalam koridor keadilan. 33
Dalam  beberapa  literatur  Islam  agak  sulit  menemukan  pengertian  istilah “konsumen”,  meski  demikian  para  pembahas  ekonomi  Islam,  menggunakan istilah konsumen yang senantiasa dikaitkan dengan konsep-konsep ekonomi Islam secara  umum.  Beberapa  istilah  yang  sering  menjadi  topik  bahasan  yang  dapat dimaknai  dengan  konsumen  antara  lain  adalah “pembeli,  pemakai,  penyewa  dan lain  sebagainya.  Meski  demikian  ada  beberapa  definisi  konsumen  yang  coba diberikan oleh beberapa penulis, misalnya Muhammad dan Alimin 34 . Menurutnya, dalam  sistem  ekonomi  Islam,  konsumen  diartikan  sebagai  ”setiap  orang, kelompok atau badan hukum pemakai suatu harta benda  atau jasa karena adanya hak  yang  sah,  baik  ia  dipakai  untuk  pemakaian  akhir  ataupun  untuk  proses produksi selanjutnya”.
Defenisi yang diberikan oleh Muhammad dan Alimin tersebut  berangkat dari konsep ekonomi Islam terhadap harta, hak dan kepemilikan dengan transaksi atau tidak,  yang  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  syariat  Islam,  dan  istilah  konsumen dalam  hukum  ekonomi  Islam  ini  tidak  terbatas  pada  orang-perorangan  saja,  tapi mencakup  suatu  badan  hukum  ( al-syakhshiyyat  al-ma’nawiyyah) seperti  yayasan wakaf atau perusahaan dan lembaga tertentu. 35 Jika dibandingkan dengan definisi yang diberikan oleh UUPK yang maka terdapat perbedaan, sebab yang dimaksud
33 Muhammad Muflih, Perilaku Konsumen dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam, ( Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada, 2006), h. 4.
34 Muhammad dan Alimin, Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam, (Yogyakarta:
Badan Penerbit Fakultas Ekomomi UGM, 2004), h. 129
35 Muhammad dan Alimin, Etika dan Perlindungan.., h. 129-130
konsumen dalam UUPK hanyalah “orang”, sehingga badan hukum (adalah subjek hukum  bersama  “orang)  tidak  termasuk  sebagai  konsumen.  Meski  demikian dengan adanya kata” pemakai” yang dipergunakan dalam UUPK Pasal 1 nomor 2 secara substansial menunjukkan  hal yang sama pada pengertian menurut ekonomi Islam.
Dalam  Islam  “pamakaian”  atau  konsumsi  tidak  hanya  berasal  dari  sebuah transaksi  tukar  menukar,  namun  banyak  mencakup  aspek  lain  seperti  posisi konsumen  terhadap  barang-barang  konsumsi  yang  mansuia  (dapat)  berserikat padanya seperti air, api dan garam, oleh sebab itu seseorang tidak berhak menahan sumber-sumber  ekonomi  umum  atas  manusia  lainnya.  Zulham 36 mengemukakan bahwa,  kata  “pemakai”  dalam  teori  ekonomi  Islam  tidak  hanya  berasal  dari transaksi  jual  beli  atau  tukar  menukar,  namun  juga  mencakup  aspek  lain  seperti zakat, hibah, hadiah, sedekah, dan konsumen lingkungan. Dengan demikian dalam teori ekonomi Islam konsep perlindungan konsumen meliputi semua hal tersebut di atas.
Lebih  jauh  lagi,  dalam  hukum  ekonomi  Islam  tidak  ada  bedanya  antara pemakai  akhir  ( final  consumer )  dengan  pemakai  medium  ( intermediary consumer ).  Para  ahli  hukum  Islam  juga  tidak  membedakan  harta  antara  barang konsumsi (consumer’s  goods ),  barang  produksi  ( producer’s  goods )  dan  barang perantara  ( intermediate  goods ),  sebagaimana  yang  terdapat  dalam  ilmu  ekonomi konvensional (kapitalis). Hal ini membawa pengaruh pada definisi konsumen ( al- mustahlik )  yang  harus  dilindungi  dalam  Islam  karena  konsumen  dalam  Islam termasuk  semua  pemakai  barang,  apakah  barang  itu  dipakai  langsung  sehingga habis  atau  ia  dijadikan  sebagai  alat  perantara  untuk  produksi  selanjutnya  karena keadilan  adalah  milik  semua  orang,  baik  ia  berkedudukan  sebagai  individu, kelompok atau publik.
Substansi  perlindungan  konsumen  sebagai  yang  termuat  dalam  UUPK merupakan  perlindungan  yang  berlaku  secara  umum  meliputi  segenap  rakyat Indonesia  tanpa  melihat  agama  yang  dianutnya.  Adapun  muatan  UUPK  di antaranya  terkait  hak  dan  kewajiban  baik  bagi  pelaku  usaha  maupun  konsumen, serta  larangan-larangan  (barang  dan  jasa)  bagi  pelaku  usaha,  dianggap  telah berkesesuaian  dengan  prinsip-prinsip  Islam.  Namun  demikian,  mengingat  bahwa mayoritas  masyarakat  Indonesia  adalah  umat  Islam,  maka  diperlukan  bentuk- bentuk perlindungan hukum lainnya yang khusus melindungi konsumen muslim.
36 Zulham, Hukum Perlindungan.., h. 19
Terkait  hal  tersebut,  permasalahan  yang  dihadapi  oleh  konsumen  muslim ternyata tidak sesederhana permasalahan yang dihadapi oleh konsumen lain, sebab produk  yang  dikonsumsi/dipergunakan  harus  sesuai  dengan  standar  dan  kriteria yang  ditetapkan  oleh  agama  yang  meliputi halalan,  thayyiban,  mubarakah, di samping  adanya  wilayah syubhat 37 .  Menurut  Ahmad  Miru,  bahwa  Upaya memberikan  perlindungan  konsumen  dari  produk  haram  telah  dilakukan  dalam berbagai  peraturan  perundang-undangan,  hanya  saja  masih  dilakukan  secara parsial  sehingga  tidak  dirasakan  sebagai  perlindungan  konsumen  muslim  karena nama  peraturan  perundang-undangan  tersebut  tidak  secara  jelas  menyebutkan perlindungan  konsumen  muslim 38 ,  oleh  karena  itu  dibutuhkan  undang-undang maupun aturan yang substasinya mengatur persoalan konsumen muslim termasuk ssengketa konsumen muslim
Sesungguhnya,  pondasi  perlindungan  konsumen  dalam  Islam  telah  dibangun oleh  Rasulullah  Muhammad  saw.  saat  beliau  berdagang.  Keramahan,  kejujuran, amanah,  tanggung  jawab  sebagai  pelaku  usaha  ( professional  liability) dan terhadap  produk/barang  dagangannya  ( product  liability )  merupakan  sikap  dan cara yang telah ditunjukkan oleh beliau pada saat itu. Dengan demikian kita dapat mengambil  contoh  dan  sikap  tersebut  sebagai  prinsip-prinsip  dalam  berniaga sekaligus  prinsip  perlindungan  terhadap  konsumen.  Zulham 39 mengemukakan, setelah hijrahnya Rasul ke Madinah, berbagai prinsip ekonomi yang tidak adil dan tidak  jujur  telah  dihapuskan  dan  dilarang.  Meski  pada  zaman  Rasulullah  belum dikenal  istilah  “perlindungan  konsumen”,  namun  telah  dikenal  praktek-praktek perdagangan  yang  dapat  dimasukkan  sebagai  bentuk  perlindungan.  Telah  ada aturan  terkait  hak-hak  konsumen  dari  perbuatan  curang,  hak  atas  kesehatan  dan keselamatan,  hak  untuk  memilih,  dan  hak  advokasi  dan  penyelesaian perselisihan/sengketa.
Setelah masa Rasulullah hingga kini, sendi-sendi tersebut selanjutnya dibahas dalam  berbagai  kitab  dalam  bidang mu’alamat yang  sarat  dengan  perlindungan konsumen, dan hal ini merupakan sebuah khazanah yang dapat dijadikan sebagai
37 Syubuhat ,  atau  Subhat  merupakan  istilah  di  dalam  Islam  yang  menyatakan  tentang  keadaan yang samar tentang kehalalan atau keharaman dari sesuatu. Sering kali dibutuhkan fatwa dan ijtihad ulama untuk menentukan status hukumnya.
https://id.wikipedia.org/wiki/Syubhat
38 https://hukumperdataunhas.wordpress.com/2013/11/25/152/ . Diakses tanggal 20 Juni 2019
39 Zulham, Peran Negara Dalam.. , h. 11-12
sumber  hukum  untuk  perlindungan  konsumen  kontemporer,  baik  berupa  hukum- hukum yang sudah terperinci ataupun hukum-hukum yang bersifat umum (qaidah kulliyah) yang dapat diterapkan pada setiap tempat dan zaman. Untuk melindungi para  konsumen,  maka  dalam  fikih  Islam  dikenal  berbagai  perangkat  istilah hukum,  seperti  pelarangan ba’i  al-gharar (jual  beli  mengandung  tipuan), pemberlakukan  hak khiyar (hak  untuk  melangsungkan  atau  membatalkan transaksi karena alasan diterima), beberapa hal yang merusak kebebasan transaksi seperti  adanya al-ghalt (tidak  adanya  persesuaian  dalam  hal  jenis  atau  sifat barang)  dan al-ghu’bu (adanya  tipuan  yang  disengaja)  dan  masih  banyak  lagi lainnya.
Berdasarkan  pada  prinsip  itu  pula,  dirumuskanlah  langkah  perlindungan konsumen yang sangat ditekankan dalam sistem ekonomi Islam yaitu : 40
a. Perlindungan dari Pemalsuan dan
b. Perlindungan dari Informasi Tidak Benar
c. Perlindungan terhadap Hak Pilih
d. Perlindungan dari nilai Tukar Tidak Wajar
e. Perlindungan terhadap Keamaan Produk dan
f. Hak terhadap Lingkungan Sehat
g. Perlindungan dari Pemakaian Alat Ukur Tidak Tepat
h. Perlindungan dari Penyalahgunaan Keadaan
i. Hak Mendapat Advokasi dan Penyelesaian Sengketa
j. Hak Mendapat Ganti Rugi Akibat Negatif (cacat) Produk

## C. Penyelesaian Sengketa (Ekonomi) Syariah
Pada  pembahasan  sebelumnya  diketahui bahwa,  baik  UUPK  maupun  Syariat Islam sama menempatkan advokasi dan penyelesaian sengketa konsumen sebagai bagian  dari  perlindungan  konsumen.  Meski  pada  sebagiannya  cara  maupun metode  yang  dipergunakan  terdapat  perbedaan.  Terlebih  istilah  sengketa konsumen muslim belum menjadi istilah populer dalam khazanah ekonomi Islam. Bisa jadi pengertian istilah konsumen dalam Islam itu sendiri yang agak berbeda dengan istilah konsumen yang umumnya dipergunakan di Indonesia. Akan tetapi terdapat beberapa istilah dalam ekonomi Islam yang dapat dikaitkan dengan jenis
40 Dirangkum dari Muhammad dan Alimin, Etika dan Perlindungan.., h. 197-231
persengketaan  antara  konsumen  dan  pelaku  Usaha,  misalnya  Sengketa  Ekonomi Syariah, Sengketa Perbankan Syariah, atau istilah Perkara Ekonomi Syariah 41
Amran Suadi 42 mengungkapkan bahwa Sengketa ekonomi syariah merupakan suatu  pertentangan  antara  dua  pihak  atau  lebih  pelaku  ekonomi  yang  kegiatan usahanya  dilaksanakan  menurut  prinsip  dan  asas  hukum  ekonomi  syariah,  yang (bisa muncul) akibat perbedaan persepsi atas suatu kepentingan dan kepemilikan, menimbulkan akibat  hukum  dan  terdapat  sanksi  terhadap  salah  satu  pihak.  Akan tetapi  istilah  sengketa  ekonomi  syariah  belum  sepenuhnya  dapat  dianggap  telah mewakili  atau  sama  dengan  sengketa  konsumen  muslim.  Sebab  umumnya substansi  yang  mendasari    terjadinya  sengketa  ekonomi  syariah  adalah  masalah aqad 43 /  khususnya aqad  syariah 44 atau  perjanjian,  sementara terjadinya  sengketa konsumen tidak harus timbul akibat pelanggaran perjanjian antara dua pihak. Oleh sebab  itu  cakupan  sengketa  konsumen  lebih  luas  dibandingkan  dengan  sengketa ekonomi syariah.
Untuk melihat cakupan sengketa ekonomi syariah pada dasarnya dapat dilihat dari jenis kegiatan ekonomi syariah yang menjadi kewenangan absolut pengadilan agama  untuk  penyelesaiannya.  Adapun  kewenangan  tersebut  diatur  dalam undang-undang  peradilan  agama  Nomor  7  Tahun  1989  yang  diubah  dengan  UU No.  3  Tahun  2006  dan  terakhir  dengan  UU  No.  9  Tahun  2009.  Berdasarkan penjelasan  Pasal  49  huruf  (i)  ,  bahwa  Peradilan  Agama  bertugas  dan  berwenang memeriksa,  mengadili  dan  menyelesaikan  perkara  di  tingkat  pertama  antara orang-orang  yang  beragama  Islam  dalam  bidang  ekonomi  syari’ah  yang meliputi: Bank syari’ah, Lembaga  keuangan  mikro  syari’ah,  Asuransi syari’ah, Reasuransi  syari’ah,  Reksadana  syari’ah, Obligasi  syari’ah  dan  surat berharga berjangka menengah syari’ah, Sekuritas syari’ah, Pembiayaan syari’ah, Pegadaian  syari’ah,  Dana  pensiun  lembaga  keuangan  syari’ah,  dan  Bisnis
41 Mahkamah Agung RI, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah
42 Amran Suadi, Penyelesaian Sengketa.. , h. 11
43 Amran Suadi, Penyelesaian Sengketa.., h. 7-8
44 Bahasan lengkap terkait Sengketa Syariah,  lihat Ahmad Mujahidin, Ruang Lingkup dan Praktik Mediasi Sengketa Ekonomi Syariah. (Yogyakarta; Deepublish, 2018). Lihat juga Mahkamah Agung RI, Peraturan Mahkamah.. , Menimbang huruf (a).
syari’ah 45 .  Cakupan  ini  tidak  berbeda  dengan  perkara  ekonomi  syariah sebagaimana dinyatakan dalam Perma No. 14 Tahun 2016 46
Akan tetapi dari kriteria sengketa Ekonomi syariah yang menjadi kewenangan absolut  Peradilan  agama,  kemungkinan  untuk  mewujudkan  konsep  sengketa konsumen  muslim  bisa  menjadi  jelas  dan  didefinisikan  secara  tegas.  Hal  ini dimungkinkan  oleh  penjelasan  Pasal  49  huruf  (i)  UUPA  yang  menyebutkan kalimat  “...  ekonomi  syariah...  antara  lain”,  dan  kata  “bisnis  syariah”.  Berdasar pada  penjelasan  tersebut  dapat  diketahui  bahwa  jangkauan  kewenangan  PA seharusnya sudah meliputi keseluruhan bidang ekonomi syariah. Hal ini menurut Cik  Basir 47 dapat  dipahami  dari  penjelasan  pasal  tersebut  yang  dapat  diartikan sebagai setiap perbuatan atau kegiatan usaha (apapun namanya)  yang didasarkan pada  prinsip  syariah  (termasuk  hubungan  konsumen  dan  produsen).  Bukankah nasabah  dapat  disamakan  dengan  konsumen,  yaitu  mereka  yang  memakai dan/atau menggunakan jasa perbankan/keuangan dan juga diatur di dalam UUPK ?
Selanjutnya,  adanya  kata  “antara  lain”  yang  menunjukkan  bahwa  11  jenis yang  disebutkan  bukan  dalam  arti  limitatif,  tetapi  hanya  sebagai  contoh.  Di samping  itu,  mungkin  saja  ada  bentuk-bentuk  lain  dari  ekonomi  syari’ah  yang tidak dapat atau belum dapat disebutkan ketika merumuskan pengertian ekonomi syari’ah.  Sementara  maksud  dari  “bisnis  syariah”  yang  tidak  dijelaskan  dalam UUPA  tersebut  tentunya  membutuhkan  penjelasan  lain,  misalnya  semua hubungan pelaku usaha dan konsumen (karena hubungan ini berada dalam ranah bisnis),  sebab  adalah  tidak mungkin  menyamakan  pengertian  “ekonomi  syariah” dengan “bisnis syariah” yang justru menjadi cakupan/sub dari ekonomi syariah itu sendiri.
Oleh  sebab  itu,  adalah  sangat  dimungkinkan  bagi  konsumen  muslim  di Indonesia  untuk  meyelesaikan  sengketa  berdasarkan  prinsip-prinsip  syari’ah Islam.  Sebab  konsep  halal  haram  yang  mendasari  konsumsi  umat  Islam sesungguhnya tidak dapat dijadikan masalah bagi konsumen non muslim, terlebih
45 Republik Indonesia, Undang-undang No.3 Tahun 2006 Tentang PERUBAHAN ATAS UNDANG- UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA
46 Mahkamah Agung RI, Peraturan Mahkamah.. Bab I, Pasal 1 nomor 4
47 Cik Basir, Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Di Pengadilan Agama dan Mahkamah Syari’ah, (Jakarta; Kencana, 2009), h. 99
jika  penerapan  prinsip  penyelesaian  sengketa  konsumen  tersebut  dibuat  untuk umat  Islam  dengan  tidak  menutup  kemungkinan  dapat  dipergunakan  pula  oleh konsumen  non  muslim.  Adapun  beberapa  prinsip  penyelesaian  sengketa  dalam Islam diantaranya adalah; 48 perdamaian ( shulhu) dan Tahkim.

## KESIMPULAN
Sesungguhnya  banyak  keuntungan  yang  diperoleh  konsumen  dengan diundangkannya UUPK. Di antaranya adalah dijaminnya hak-hak dasar konsumen secara  eksplisit,  kewajiban  produsen,  larangan  penggunaan  klausula  baku (standar)  oleh  produsen  yang  berpotensi  merugikan  konsumen,  tersedianya  jalur litigasi  (pengadilan)  dan  non  litigasi  dalam  hukum  acara  sengketa  konsumen, diaturnya  pembentukan  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  (BPSK) maupun  Badan  Perlindungan  Konsumen  Nasional  (BPKN).  Yang  juga  cukup menggembirakan  dengan  adanya  UUPK  dengan  pasal-pasal  yang  berhubungan dengan class action . Perlindungan hukum terhadap konsumen  dapat dibagi dalam dua  bagian. Pertama , No  Conflict  (pre-purchase) ,  yaitu  apabila  tidak  terdapat konflik atau tidak ada pertentangan, maka dapat dilakukan dengan dua cara yaitu legislation ,  yaitu  perlindungan  hukum  konsumen  dilakukan  dengan  cara merancang  dan  menetapkan  pelbagai  peraturan  perundang-undangan  dan Voluntary  self-regulation ,  yaitu  perlindungan  konsumen  dilakukan  melalui  cara perancangan  dan  penetapan  peraturan  oleh  pelaku  usaha  sendiri  secara  sukarela ( voluntary )  di  dalam  perusahaannya  (baik  barang  maupun  jasa). Kedua ,  apabila terjadi Conflict  (post-purchase). Apabila terjadi  konflik  atau  pertentangan  antara konsumen dengan pelaku usaha, maka dapat diselesaikan melalui litigation , yaitu perlindungan  hukum  kepada  konsumen,  dan  yang  terakhir  adalah  mengajukan perkara yang terjadi antara konsumen dengan pelaku usaha ke pengadilan atau ke BPSK,  dalam  hal  terkait  dengan  konsumen  muslim,  maka  dapat  di  selesaikan melalui Pengadilan Agama dan Basyarnas
Pada dasarnya perlindungan konsumen yang juga mencakup penyelesaian sengketa  dalam  syariat  Islam  telah  memadai  untuk  dapat  dijadikan  acuan  guna menyelesaikan dan mengatasi permasalahan konsumen secara umum tidak hanya bagi  konsumen  muslim.  Sebab  dalam  prinsip  ekonomi  syariah  penekanannya terdapat  pemenuhan  dan  pelaksanaannya  oleh  masing  masing  pihak  (konsumen dan produsen), bukan pada sengketa/konflik. Di samping itu permasalah sengketa
48 Amran Suadi, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, Penemuan & Kaidah Hukum, (Jakarta; Kencana, 2017), h. 47
yang  timbul  dalam  sistem  ekonomi  Islam  pada  hakikatnya  bukan  karena  sistem ekonomi  syariah  itu  sendiri,  tetapi  lebih  kepada  para  pelaku/pihak  yang  terlibat dalam kegiatan tersebut yang secara sadar maupun tidak sadar telah bertindak di luar koridor yang ditetapkan dalam syariat Islam.
Wallahu a’lam bishshawaab...

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad  Mujahidin,  2018, Ruang  Lingkup  dan  Praktik  Mediasi  Sengketa Ekonomi Syariah. Yogyakarta; Deepublish
Ahmadi  Miru.  2011, Prinsip-prinsip  perlindungan  bagi  Konsumen  di Indonesia . Jakarta; Rajawali Pers Amran  Suadi,  2018, Penyelesaian  Sengketa  Ekonomi  Syariah,  Penemuan & Kaidah Hukum, Jakarta; Kencana Amran  Suadi,  2017, Penyelesaian  Sengketa  Ekonomi  Syariah,  Teori  & Praktik, Jakarta; Kencana
Ashabul  Kahpi, Aspek  Hukum  Perlindungan  Konsumen  Muslim  di Indonesia, Jurnal Jurisprudentie, Vol. 5, No. 2. Jurusan Ilmu Hukum UIN, Juni 2018
Az.  Nasution,  1999, Hukum  Perlindungan  Konsumen;  Suatu  Pengantar, Yogyakarta: Daya Widya
Cik  Basir,  2009, Penyelesaian  Sengketa  Perbankan  Syariah  Di Pengadilan Agama dan Mahkamah Syari’ah, Jakarta; Kencana Fahmi  Medias,  2018, Ekonomi  Mikro  Islam ,  Magelang,  Unimma  Press Grafindo Persada.
Gunawan  Wijaya  dan  Ahmad  Yani,  2000,  Hukum Tentang  Perlindungan Konsumen , Jakarta: Gramedia Pustaka Utama Happy  Susanto,    2008, Hak-Hak  Konsumen  Jika  Dirugikan ,  Cet.  I, Jakarta; Visimedia.
Muhammad dan Alimin, 2004, Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi  Islam, Yogyakarta:  Badan  Penerbit  Fakultas  Ekomomi UGM
Muhammad  Muflih,  2006, Perilaku  Konsumen  dalam  Perspektif  Ilmu Ekonomi Islam, Jakarta: PT. Raja Rosmawati, 2018, Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta; Prenadamedia Isnaini Harahap, dkk, 2015, Hadis-hadis
Ekonomi, Jakarta: Kencana
Susanti  Adi  Nugroho,  2011, Proses  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen Ditinjau  Dari  Hukum  Acara  Serta  Kendala  Implementasinya, Jakarta; Pranada Media Group
Toto  Tahir,  2000, Kemungkinan  Gugatan  Class  Action  Dalam  Upaya Perlindungan  Hukum Pada Era Pasar Bebas, dalam Husni Syawali dan  Neni  Sri  Imaniyati, Hukum  Perlindungan  Konsumen, Bandung; Mandar Maju
Ujang  Sumarwan,  2011, Perilaku  Konsumen,  Teori  dan  Penerapannya Dalam Pemasaran, Bogor, Ghalia Zulham, 2013, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta; Prenadamedia Zulham,  2018, Peran  Negara  Dalam  Perlindungan  Konsumen  Muslim Terhadap Produk Halal, Jakarta; Kencana Republik  Indonesia, Undang-undang  No.  14  Tahun  1992  Tentang  Lalu Lintas dan Angkutan
Republik  Indonesia, Undang-undang  No.23  Tahun  1992  Tentang Kesehatan
Republik  Indonesia, Undang-undang  No.3  Tahun  2006  Tentang PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989

## TENTANG PERADILAN AGAMA
Mahkamah  Agung  RI, Peraturan  Mahkamah  Agung  RI  Nomor  14  Tahun 2016  Tentang  Tata  Cara  Penyelesaian  Penyelesaian  Perkara Ekonomi Syariah