## Prinsip Kepemilikan Bersama Hak Cipta Dalam Naskah Film Soekarno
Ananda Elena Nurul Izzah anandaelenani25@gmail.com Universitas Airlangga

## Abstract
Copyright  ownership  dispute  in  the  Soekarno  film  script  between  Rachmawati  Soekarnoputri and PT. Tripar Multivision Plus, Ram Jethmal Punjabi, and Hanung Bramantyo have obtained permanent  legal  force,  namely  through  Supreme  Court  Decision  Number  305K/Pdt.Sus HKI/2014. The purpose of this study is to examine the status of Rachmawati Soekarnoputri in the film “Soekarno: Indonesia Merdeka” and its legal consequences, and to examine the principle of co-ownership of copyright in the film script “Soekarno: Indonesia Merdeka”. This study applies normative legal research methods, using a statutory, conceptual, and case approach. The results of the study show that the status of Rachmawati Soekarnoputri in Soekarno’s film only acts as a reference source (in addition to other reference sources). So based on the Copyright Law, the creator of the Soekarno film scenario, namely Ben Sihombing, was the owner of the copyright, and not Rachmawati Soekarnoputri. As for the principle of joint ownership, the laws and regulations in Indonesia still do not accommodate the joint ownership of the idea reference for filmmaking. However, in the implementation of moral rights, Rachmawati Soekarnoputri actually can still be named as a reference in the film as a form of joint ownership.
Keywords: Soekarno Films; Copyright; Collective Ownership.

## Abstrak
Sengketa kepemilikan hak cipta dalam naskah Film Soekarno antara Rachmawati Soekarnoputri dengan PT. Tripar Multivision Plus, Ram Jethmal Punjabi, dan Hanung Bramantyo telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yakni melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 305K/Pdt.Sus HKI/2014. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji status Rachmawati Soekarnoputri dalam Film “Soekarno: Indonesia Merdeka” dan akibat hukumnya, serta mengkaji prinsip kepemilikan bersama hak cipta dalam naskah Film “Soekarno: Indonesia Merdeka”. Penelitian ini mengaplikasikan metode penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian mengetengahkan bahwa status Rachmawati Soekarnoputri dalam Film Soekarno hanya bertindak sebagai salah satu sumber referensi (selain sumber- sumber referensi lainnya). Sehingga berdasarkan UU Hak Cipta, pencipta skenario Film Soekarno, yakni Ben Sihombing lah selaku pemilik hak cipta, dan bukannya Rachmawati Soekarnoputri. Adapun berkaitan dengan prinsip kepemilikan bersama, peraturan perundang-undangan di Indonesia masih belum mengakomodir berkenaan dengan kepemilikan bersama terhadap pemberi referensi ide terhadap pembuatan film. Namun demikian, dalam pelaksanaan hak moral, Rachmawati Soekarnoputri sejatinya tetap dapat dicantumkan namanya sebagai pemberi refrensi dalam film tersebut sebagai wujud dalam hal kepemilikan bersama.
Kata Kunci: Film Soekarno; Hak Cipta; Kepemilikan Bersama.

## Notaire
Article history: Submitted 20 February 2023; Accepted 25 May 2023; Available online 15 June 2023.
e-ISSN:  2655-9404                    p-ISSN:  2721-8376 DOI: 10.20473/ntr.v6i2.43583
Vol. 6 No. 2, June 2023
Copyright © 2023 Ananda Elena Nurul Izzah. Published in Notaire. Published by Universitas Airlangga,  Magister Kenotariatan.

## 178 Ananda Elena: Prinsip Kepemilikan Bersama...

## Pendahuluan
Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul dengan sendirinya berdasarkan prinsip deklaratif pada saat ciptaan itu diwujudkan dalam bentuk nyata, dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan yang berkaitan menurut peraturan perundang-undangan.  (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta atau disebut “UU Hak Cipta”). Dengan kata lain, hak eksklusif muncul secara otomatis sejak ciptaan lahir atau terbentuk. Ciptaan dikatakan telah muncul atau terwujud ketika suatu ciptaan dapat dilihat atau didengar. Sejak saat itu, pencipta atau pemilik hak cipta memiliki hak eksklusif atas ciptaan mereka tanpa pendaftaran hak secara resmi. 1
Pada dasarnya, film ini dilindungi oleh hak cipta. Oleh karena itu pihak- pihak pembuat film dilindungi dan dijamin haknya oleh Undang-Undang Hak Cipta yakni: penulis cerita; sutradara; produser film; aktor/aktris/kru; pengarang buku, jika filmnya berdasarkan buku; musik film; desain grafis; pameran film/ promosi film/fotografer dll. 2
Idealnya,  film  adalah  salah  satu  media  paling  ampuh  untuk  menceritakan sebuah kisah baik nyata atau fiksi. Film sendiri menunjukkan sebuah karya seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media yang dapat diproduksi dan ditayangkan berdasarkan konvensi film, dengan atau tanpa suara. 3 Sehingga menjadi salah satu wadah dimana kesejahteraan masyarakat dapat dipelihara oleh ekosistem industri film. Sudah menjadi tanggung jawab negara untuk mengakui, melindungi, dan bahkan melestarikan film-film dengan produk hukum. Film sendiri merupakan bagian dari sinematografi yang merupakan karya cipta, yang pada prinsipnya diakui dan dilindungi oleh Indonesia melalui peraturan perundang-undangan, khususnya Hak Kekayaan Intelektual dalma rezim Hak Cipta. 4
1 Ras Elyta Ginting, Hukum Hak Cipta Indonesia (Analisis Teori Dan Praktik) (Citra Aditya Bakti 2012).[64[.
2 ‘Hak  Cipta  Perfilman’  ( Law  Office )  <https://aa-lawoffice.com/hak-cipta-perfilman/> accessed 3 November 2022.
3 Antonio Rajoli Ginting, ‘Legal Review of The Royalty Providing System for Film Players’ (2021) 15 Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum.[81].
4 Isnaini Yusran, Buku  Pintar  HAKI  (Tanya  Jawab  Seputar  Hak  Kekayaan  Intelektual) (Ghalia Indonesia 2010)[9].
Film ini juga memiliki hak terkait yang terlibat sehubungan dengan produksi karya tersebut. Pasal 1 UU Hak Cipta menyebutkan bahwa hak yang terkait adalah hak milik yang berkaitan dengan hak cipta, yaitu yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram atau perusahaan penyiaran. Pemain film dikatakan sebagai pelaku pertunjukan hal ini dikarenakan mereka menampilkan dan mempertunjukkan ide ciptaan dari pencipta dalam hal ini sutradara, penulis skenario dan produser. Hak atas peran yang dilakukan oleh pemain film tersebut yang dapat diberikan hak ekonominya menurut UU Hak Cipta.
Berkaitan dengan hak cipta di bidang perfilman tersebut, salah satu yang menarik untuk dikaji adalah berkaitan dengan prinsip kepemilikan bersama dalam naskah film, sebab di dalam pembuatannya seringkali melibatkan pihak lain sebagai sumber inspirasi, sumber ide, sumber refrensi, dan lainnya. Ada beberapa kasus  terkait  hak  cipta  naskah  film,  salah  satunya  adalah  kasus  film “Soekarno: Indonesia Merdeka” yang diproduksi oleh PT. Tripar Multivision Plus yang diwakili oleh Ram Jethmal Punjabi dan disutradarai oleh Hanung Bramantyo.
Dalam  naskah  film  tersebut,  Rachmawati  Soekarnoputri  sebagai  salah satu pewaris Presiden Soekarno  dan juga selaku pemberi refrensi dalam film “Soekarno:  Indonesia  Merdeka” melakukan gugatan. Di mana dalam dalil gugatannya Rachmawati Soekarnoputri tidak dilibatkan dalam proses shooting dan pemilihan aktor yang memerankan tokoh Soekarno. Rachmawati Soekarnoputri kemudian meminta kepada Pengadilan Niaga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, dengan menyatakan bahwa penggugat adalah pencipta atau pemilik hak cipta naskah “Soekarno: Indonesia Merdeka”.
Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti dengan judul “Prinsip Kepemilikan Bersama Hak Cipta dalam Naskah Film Soekarno”, yakni dengan mengkaji bagaimana status Rachmawati Soekarnoputri dalam film “Soekarno: Indonesia Merdeka” dan akibat hukumnya, serta mengkaji prinsip kepemilikan bersama hak cipta dalam naskah film “Soekarno: Indonesia Merdeka”.

## 180 Ananda Elena: Prinsip Kepemilikan Bersama...

## Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal atau normatif. Menurut Soetandyo Wignjosoebroto dalam Sulistyowati Irianto dan Sidharta, bahwa: “Penelitian hukum yang doktrinal bekerja untuk menemukan jawaban yang benar dengan pembuktian kebenaran yang dicari di atau dari preskripsi hukum yang tertulis di kitab undang-undang”. 5 Sementara pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan ( statute approach ),
konseptual ( conceptual approach ), dan kasus ( case approach ). Statute approach adalah penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang- undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian. 6 Kemudian conceptual  approach adalah jenis pendekatan dalam penelitian hukum, yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan. 7 Adapun case approach adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 8
Status Rachmawati Soekarnoputri dalam Film “Soekarno: Indonesia Merdeka” dan Akibat Hukumnya
Kepemilikan  hak  cipta  film  Soekarno  dalam  putusan  Pengadilan  Niaga telah memenangkan pihak Rachmawati dalam kasusnya. 9 Dalam putusan
5 Sulistyowati Irianto dan Sidharta, Metode Penelitian Hukum: Konstelasi Dan Refleksi (Yayasan Pustaka Obor Indonesia 2011).[45].
6 C.F.G Sunaryati Hartono, Penelitian  Hukum  Di  Indonesia  Pada  Akhir  Abad  Ke-20 (Penerbit Alumni 2006) [139].
7 S. Nasution, Metode  Research  (Penelitian  Ilmiah)  Usulan  Tesis,  Desain  Penelitian,  Hipotesis, Validitas, Sampling, Populasi, Observasi, Wawancara, Angket (PT Bumi Aksara 2011).[16].
8 ibid . 9 Cheta  Nilawaty  P,  ‘Rachmawati  Menangi  Gugatan  Hak  Cipta  Film  Soekarno’  ( Tempo. com ,  2014)  <https://seleb.tempo.co/read/561402/rachmawati-menangi-gugatan-hak-cipta-film- soekarno> accessed 4 November 2022.
Nomor 93/Pdt-Sus Hak Cipta/2013/PN.Niaga JKT.PST dalam gugatannya tersebut Penggugat (Rachmawati Soekarnoputri) meminta agar penggugat ditetapkan sebagai pencipta. Namun demikian, di tingkat kasasi yakni dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 305K/Pdt.Sus HKI/2014, Majelis Hakim justru membatalkan putusan pada tingkat pertama, Adapun poin pertimbangan hukumnya, diantaranya adalah sebagai berikut: 10
1.  Hubungan Penggugat dan Tergugat bermula dari “perjanjian kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat I dan II untuk memproduksi film berjudul ‘Bung Karno’,  yang  selanjutnya  oleh  para  tergugat  diadaptasi  oleh  para  tergugat menjadi sebuah film berjudul ‘Soekarno’, dan skenario oleh Soekarno sebagai saksi Bernard Parulian alias Ben Sihombing berdasarkan Nomor Kontrak Kerja 25/FILM/WRITER/X antara saksi Ben Sihombing dengan Tergugat IlI selaku pemilik PT. Dapur Film yang disetujui oleh Penggugat, dan selanjutnya saksi Ben Sihombing menerangkan bahwa naskah cerita dalam pagelaran Dharmagita Maha Guru yang dijelaskan Penggugat merupakan dasar pembuatan skenario film Soekarno, tidak dijadikan dasar atau inspirasi dalam pembuatan skenario film Soekaro dan tidak pernah dibahas dalam Forum Group Diskusi pembuatan film  tersebut,  sehingga  dengan  demikian  sesuai  ketentuan  Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 jo Pasal 40 huruf (b) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terbukti bahwa Penggugat tidak dapat digolongkan sebagai  pencipta  atas  maskah  film  “Soekarno”  tersebut  sebagaimana  pokok gugatan Penggugat, dan dengan demikian penguasaan skrip dan master film ‘”Soekamo” oleh Penggugat tanpa alas hak yang sah, untuk itu memerintahkan kepada  Penggugat  untuk  menyerahkan  kembali  skrip  dan  master  film “Sockarno” tersebut kepada Para Tergugat.
2. Pertimbangan  Hukum  Hakim  yang  mengatakan  bahwa  produksi  film Soekarno telah melanggar hak cipta Penggugat/Termohon Kasasi karena teryata tidak mencantumkan nama Penggugat/Termohon Kasasi sebagai
10 Putusan Mahkamah Agung Nomor 305K/Pdt.Sus HKI/2014 2014 43.[43].

## 182 Ananda Elena: Prinsip Kepemilikan Bersama...
pemegang hak cipta merupakan pertimbangan yang salah. Soekarno adalah seorang tokoh nyata atau tokoh yang benar telah lahir, hidup dan meninggal dunia di Indonesia, sebagai salah seorang proklamator dan Presiden Republik Indonesia yang pertama, Oleh sebab itu, tokoh Soekarno dan kehidupannya bukanlah ciptaan seseorang. Seseorang hanya dapat menghasilkan karya tulis yang menjadi hak ciptanya tentang Soekarno dari sudut pandang atau interpretasinya. Fakta membuktikan terdapat sejumlah buku atau tulisan yang telah menjelaskan ketokohannya dan juga sisi kemanusiaannya. Karya-karya tulis itu menjadi hak cipta bagi masing-masing penulisnya. Dengan demikian penulis  naskah  film,  sutradara  dan  produser  film  tidak  dapat  dikatakan melawan hukum jika ia mengambil atau menggunakan pelbagai sumber tulisan atau informasi sebagai rujukan yang kemudian mengintegrasikannya menjadi sebuah  skenario  dalam  pembuatan  atau  produksi  film  tentang  kehidupan Soekaro yang kemudian menjadi hak ciptanya pula. Jika sebelum pembuatan film  a  quo  telah  ada  perjanjian  antara  Penggugat  pada  satu  pihak  dengan produser  dan  sutradara  film  pada  pihak  lain  bahwa  pembuatan  film  harus sesuai dengan naskah “Bung Karno: Indonesia Merdeka” karya tulis Penggugat, kemudian  belakangan  produser  dan  sutradara  terbukti  menghasilkan  film yang tidak sesuai dengan maskah karya Penggugat tidak dapat serta merta disimpulkan telah terjadi pelanggaran hak cipta tetapi peristiwa hukum itu lebih tepat disebutkan wanprestasi yang melanggar hak cipta.
Dilihat dari putusan Mahkamah Agung bahwa Rahmawati Soekarnoputri hanya dijadikan sebagai salah satu sumber referensi (selain sumber-sumber referensi lainnya) dalam pembuatan film Soekarno untuk memberikan saran/rekomendasi yang  notabene  tidak-terlibat  hingga  selesainya  penulisan  scenario  final  oleh  Ben Sihombing sebagai penulis skenario film “Soekarno: Indonesia Merdeka”.
Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 305K/Pdt.Sus-HKI/2014 yang telah mengabulkan gugatan dari Pemohon Kasasi/ Tergugat (PT. Tripar Multivision Plus, Ram Jethmal Punjabi, dan Hanung Bramantyo), maka hal ini sudah sesuai dengan konsep kepemilikan hak cipta. Adapun status Rachmawati
Soekarnoputri dalam hal ini hanya sebatas pihak yang memberikan ide serta refrensi, namun tidak dapat dikatakan sebagai pemegang hak cipta. Perlidnungan hak cipta tidak diberikan kepada ide atau gagasan karena karya cipta harus memiliki bentuk yang khas, personal dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan yang diciptakan atas dasar keterampilan, kreativitas atau keahlian sehingga ciptaan itu dapat dilihat, dibaca atau didengar.  Hal ini juga terlihat dari penjelasan huruf I UU Hak Cipta, dimana konsep hukum hak cipta mengenal perbedaan yang tegas antara suatu ide dan perwujudan dari ide bersangkutan. Idealnya, hak cipta bukan hanya berkaitan dengan pembatasan informasi atau pengetahuan dan pencegahan penyebaran ide tersebut. Hak cipta berkaitan dengan perlindungan atas bentuk ekspresi suatu ide.
Jika ditinjau berdasarkan Pasal 1 Angka 2 UU Hak Cipta menyebutkan bahwa pencipta adalah seseorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Sehingga yang merupakan pencipta skenario Film Soekarno adalah saksi Ben Sihombing dan Pemohon Kasasi III/Tergugat III yang berdasarkan inspirasi, kemampuan  dan  keahliannya  di  bidang  penulisan/film  telah  menciptakan uraian urutan-urutan adegan, tempat, keadaan, dan dialog, yang disusun dalam konteks struktur dramatic film tentang perjuangan tokoh Soekarno memerdekakan Indonesia  dengan  segala  lika-liku  perjuangan/konflik  yang  dialaminya,  yang memiliki bentuk cerita yang khas dan bersifat pribadi berdasarkan perspektif/ sudut pandang penulis.
Selanjutnya dalam Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa Ciptaan adalah setiap karya ilmu pengetahuan, seni, dan sastra dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, ketrampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Apabila kita menggarisbawahi frasa “diekspresikan dalam bentuk nyata”, maka dapat ditafsirkan bahwa ide tersebut harus dituangkan secara nyata dalam bentuk naskah cerita atau skenario, sehingga hal inilah yang menyebabkan Rachmawati Soekarnoputri bukan sebagai pemilik hak cipta, sebab pencipta skenario Film Soekarno adalah saksi Ben Sihombing.

## 184 Ananda Elena: Prinsip Kepemilikan Bersama...
Selain itu, keseluruhan ciptaan yang dilindungi dapat dibedakan ke dalam ciptaan asli ( original ) dan ciptaan turunan ( derivative ). Ciptaan asli adalah ciptaan dalam bentuk atau wujud aslinya sebagaimana yang diciptakan oleh penciptanya. Jadi, belum dilakukan perubahan bentuk atau pengalih wujudan ke dalam bentuk yang berbeda. Contohnya adalah apabila perwujudan ide dari Rachmawati ke bentuk naskah, dll. Ciptaan asli tersebut sebagiannya sesuai dengan sifatnya dapat dialihwujudkan. Pengalihwujudan ini melahirkan ciptaan turunan (derivative) sebagaimana apabila pihak Multivision Plus (MVP) memakai perwujudan ide dari Rachmawati dalam film “Soekarno” tersebut. 11 Pencipta hak derivatif baru dapat diberikan pengakuan hak cipta apabila sebelumnya telah mendapatkan persetujuan dari pencipta asli untuk mengalihwujudkan ciptaan itu.
Namun  dalam  kasus  film  Soekarno  tersebut,  ide  dari  Rachmawati  bukan merupakan satu-satunya refrensi, melainkan juga diambil dari berbagai sumber, seperti halnya sejumlah buku atau tulisan yang telah menjelaskan ketokohan seorang Soekarno. Sehingga akibat hukumnya dalam hal ini adalah Rachmawati tidak dapat dikatakan sebagai pemilik hak cipta dari naskah film Soekarno.

## Prinsip Kepemilikan Bersama Hak Cipta dalam Naskah Film “Soekarno:

## Indonesia Merdeka”
Pokok permasalahan dalam Film Soekarno tersebut adalah adanya ketidakpuasan dari Rachmawati Soekarnoputri putri, yakni karena beberapa alasan, mulai dari tidak dilibatkannya Rachmawati Soekarnoputri dalam pemilihan tokoh atau pemeran utama Soekarno, hingga berkaitan dengan penokohan dan alur cerita yang tidak sesuai dengan fakta, yaitu dengan melakukan perubahan cerita yang dilakukan tanpa seizin Rachmawati Soekarnoputri selaku pembuat naskah Dharma Gita Maha Guru (salah satu sumber refrensi naskah Soekarno) dan sebagai salah satu ahli waris dari Soekarno. 12 Oleh karena tidak dilibatkannya
11 Sanusi Bintang, Hukum Hak Cipta (Citra Aditya Bakti 1998).[32].
12 Rahmat Wibisono, ‘Film Soekarno: Rachmawati Tolak Film Soekarno Karena Peran Soekarno  Tak  Menonjol’  ( Solopos ,  2014)  <https://www.solopos.com/film-soekarno-rachmawati- tolak-film-soekarno-karena-peran-soekarno-tak-menonjol-483537> accessed 5 November 2022.
Rachmawati Soekarnoputri dalam pemilihan tokoh utama Soekarno tersebut, maka hal tersebut membuat Rachmawati Soekarnoputri mengundurkan diri dari proses pembuatan naskah soekarno yang sedang dikerjakan oleh Ben Sihombing.
Adapun berkaitan dengan akibat hukum pengunduran diri Rachmawati Soekarnoputri sebelum naskah selesai dibuat dapat ditinjau dari aspek hukum perjanjian. Oleh karena Rachmawati Soekarnoputri dalam produksi film tersebut statusnya adalah hanya sebagai salah satu sumber referensi dan bukan sebagai pencipta, maka pencipta Film Soekarno (Ben Sihombing) tetap dapat melanjutkan pembuatan naskah Soekarno sesuai dengan kreativitasnya sebagai pencipta naskah, khususnya mengenai alur cerita maupun tokoh dalam Film Soekarno. Sehingga dalam hal Rachmawati Soekarnoputri mengundurkan diri, maka kewajiban para pihak yang tertuang di dalam perjanjian dengan sendirinya menjadi gugur.
Dalam hukum perjanjian terdapat beberapa asas, diantaranya adalah asas kepastian hukum. Atas dasar kepastian hukum, maka perjanjian yang dibuat oleh para pihak menurut pengertian undang-undang adalah sah (Pasal 1338 ayat (1) KUHPerd). Artinya bahwa dengan lahirnya suatu perjanjian yang mengikat para pihak, maka lahir pula hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan (Pasal 1338 ayat (3) KUHPerd). Adapun ketika perjanjian tersebut berakhir, maka hak dan kewajiban tersebut juga akan gugur. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa akibat hukum pengunduran diri Rachmawati Soekarnoputri sebelum naskah Soekarno selesai dibuat adalah berakhirnya kewajiban dari pihak Hanung Bramantyo untuk meminta refrensi dari Rachmawati Soekarnoputri.
Selain itu juga, keluarnya Rachmawati Soekarnoputri karena tidak dilibatkan dalam pemilihan tokoh utama Soekarno apabila dikaji berdasarkan UU Hak Cipta, bahwa sebenarnya tidak diatur dan tidak disebutkan secara tegas mengenai hak memilih  aktor  dalam  pembuatan  suatu  film,  sehingga  dalam  kasus  ini  terjadi sebuah kekosongan hukum ketika dihadapkan pada kasus ini. Akibat tidak adanya suatu kepastian hukum, hakim tidak bisa melihat secara jernih perkara ini dikarenakan dalam UU Hak Cipta tidak pernah disebutkan secara jelas mengenai permasalahan pemilihan aktor.

## 186 Ananda Elena: Prinsip Kepemilikan Bersama...
Dalam hal ini terjadi kekosongan hukum yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak. Ketidakpastian hukum tersebut mengakibatkan terjadinya sengketa, padahal salah satu tujuan hukum adalah mendatangkan sebuah kepastian hukum. Kepastian hukum dalam arti para pihak atau siapapun dapat mengetahui batas-batas kehidupan. Menurut Sudikno Mertukusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum harus dilaksanakan dengan baik. Kepastian hukum menghendaki upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan tersebut memiliki aspek yuridis yang dapat memberikan kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai aturan yang harus diikuti. 13
Meskipun tidak disebutkan secara khusus, penulis menyelidiki secara menyeluruh sehingga menemukan celah dalam pemilihan aktor-aktor tersebut, mengacu pada Pasal 34 Undang-Undang Hak Cipta, yang menyatakan: “Dalam hal Ciptaan oleh seseorang dan diwujudkan serta dikerjakan oleh Orang lain dibawah pimpinan dan pengawasan Orang  yang  merancang,  yang  dianggap  Pencipta  yaitu  Orang  yang  merancang Ciptaan . ” Di dalam UU No 33 Tahun 2009 menyebutkan bahwa  sutradara adalah orang merancang suatu film, sutradara memiliki suatu keilmuan di bidang perfilman, dapat disimpulkan bahwa pemilik rancangan berhak untuk memimpin pekerjaan untuk mewujudkan rancangan tersebut sesuai keinginannya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa hak memilih aktor adalah hak yang dimiliki oleh sutradara, sebagai orang yang merancang film, dan sutradara adalah pencipta suatu film.
Dalam hal ini, penulis menunjukkan dua aspek yang harus diperhatikan, yaitu dunia perfilman dan hak cipta , penulis menyimpulkan bahwa sutradara berhak memilih aktor selama pembuatan film, di mana ia sendiri harus mengingat sutradara berhak memiliki latar belakang keilmuan atau visi untuk menentukan karakter yang cocok untuk film yang dibuatnya, sutradara juga memiliki peran dan tanggung jawab penting dalam mensukseskan film tersebut. Dari segi hukum, terlihat bahwa sutradara lah yang merancang dan memiliki rancangan.
13 Zainal Asikin, Pengantar Tata Hukum Indonesia (Rajawali Press 2012).[34].
Oleh  karena  itu,  penulis  berkesimpulan  bahwa  Rachmawati  tidak  berhak melarang Hanung Bramantyo selaku sutradara untuk melakukan pemilihan aktor untuk ememrankan tokoh soekarno, karena Hanung Bramantyo yang memegang hak untuk menentukan seorang aktor dalam film tersebut. Akan tetapi Rachawati dalam hal ini semestinya juga tetap dilibatkan dalam hal menentukan tokoh utama Soekarno, meskipun keputusan utamanya tidak pada tangan Rachawati. Adapun pelibatan Rachawati tersebut adalah semata-mata karena ia merupakan anak dari Soekarno yang merupakan tokoh utama dalam film ini.
Selain itu, dari sudut pandang sutradara, menurut Naratama, filosofi dalam penyutradaraan merupakan sebuah daya pemikiran atas nilai-nilai seni visual yang diwujudkan dalam kenyataan visual itu sendiri menurut Naratama dasar konsep menonton yang harus dipahami oleh Sutradara, yakni “What People Want to See, What People Need to See, and What People Want and Need to See”. 14 Artinya bahwa seorang sutradara harus memiliki kemampuan dalam membuat suatu film secara spesifik, sehingga seorang sutradara harus memiliki wawasan yang luas mengenai perfilman,  keartistikan,  pengetahuan  tentang  medium  film,  untuk  mengotrol film dari awal produksi sampai dengan tahap penyelesaian, memperhitungkan daya tarik film yang akan disaksikan oleh penonton karena biaya produksi, biaya promosi, dan biaya peredaran. Dengan demikian sutradara dalam hal ini yang lebih  memahami  terkait  dengan  filosofi  dari  suatu  perfilman,  sehingga  berhak menentukan seorang aktor dari film yang akan digarap.
Banyak sekali unsur dan pemeran dalam sebuah film sehingga setiap unsur dan pemeran yang berperan dalam film tersebut memiliki hak cipta atas bagian yang mereka kerjakan. Seperti penulis naskah film memiliki hak cipta atas naskah film yang dibuatnya; aktor dan aktris pemain film memiliki hak atas penampilan yang telah mereka berikan dalam film tersebut dapat disebut juga hak terkait; dll.
Hal ini juga sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (1) UU Hak Cipta yang mengatur: “dalam hal ciptaan terdiri atas beberapa bagian tersendiri yang

## 188 Ananda Elena: Prinsip Kepemilikan Bersama...
diciptakan oleh 2 (dua) orang atau lebih, yang dianggap sebagai pencipta yaitu orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan.” Dengan demikian, UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 menegaskan bahwa tidak mengurangi hak cipta masing-masing atas bagian ciptaan yang dikerjakan seperti dalam film “Soekarno” ini dimana penulis tetap memiliki haknya sebagai pencipta dari naskah film “Soekarno”, penata gambar, penata msusik, penata busana, penata lagu, penata artistik, penata kamera tetap memiliki hak atas bagian yang mereka kerjakan. Hal tersebut bisa disimpulkan bahwa mereka adalah pencipta atas bagian yang mereka kerjakan. Maka dari itu nama mereka dicantumkan dalam film tersebut karena mereka memilki bagian atas pembuat film “Soekarno” dan mereka mendapatkan hak moral mereka sebagai pencipta atas suatu ciptaan yang sesuai dengan pengertian hak moral.
Contoh pelaksanaan hak moral adalah pencantuman nama pencipta dalam suatu ciptaan, meskipun hak cipta atas ciptaan tersebut telah dijual, misalnya kepada pihak lain. Hak moral sendiri diatur oleh Pasal 5 UU Hak Cipta Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 5 UU Hak Cipta, hak moral yang disebutkan dalam Pasal 4 adalah hak yang melanggengkan pencipta itu sendiri sebagai berikut a). tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan ciptaan untuk kepentingan umum; b). menggunakan nama alias atau nama samaran; c). mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat; d). mengubah judul dan subjudul ciptaan; dan e). mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi  ciptaan,  mutilasi  ciptaan,  modifikasi  ciptaan,  atau  hal  yang  bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.
Berkaitan dengan Rachmawati Soekarnoputri, pelaksanaan hak moral ini sejatinya tetap dapat diberikan kepada Rachmawati sebagai wujud dalam hal kepemilikan bersama. Meski putusan pengadilan pada tingkat kasasi mengalahkan Rachmawati, akan tetapi kasus ini mengajarkan bahwa perlindungan tentang kehidupan pribadi seseorang seharusnya bisa diklaim sebagai bentuk dari hak personalitas pemiliknya. Dalam hal ini dikarenakan kedudukan Rachmawati yang juga masih turut memberikan sumbangsih
ide dan pemikiran orisinlitasnya berkaitan dengan hubungan Rachmawati dengan Soekarno yang merupakan ayah kandung. Sehingga, orisinalitas pemikirannya tetap harus diapresiasi. Jika merujuk pada Bern  Convention yang menyatakan bahwa: 15
“Independently of the author’s economic rights, and even after the transfer of the said rights, the author shall have the right to claim authorship of the work and to object to any distortion , mutilation or other modifcation of,  or other derogatory action in relation to, the said work, which would be prejudicial to his honor or reputation”. (cetak tebal oleh penulis)
Ketentuan dalam Bern Convention mencakup mengenai hak untuk mengklaim ciptaan, hak untuk menolak, mendistorsi, memutilasi, mengubah atau menyimpang dari ciptaan, semuanya dengan tujuan menghormati sang pencipta . 16
Namun, dalam hal ini berbanding terbalik dengan Indonesia yang peraturannya masih belum mengakomodir berkenaan dengan kepemilikan bersama terhadap pemberi referensi ide terhadap film-film seperti Soekarno ini. Dari teori hak moral menurut Rigamonti, dalam teori hak moral terdapat hubungan antara hak moral dan hak ekonomi. Keterakaitan antara hak moral dan hak ekonomi adalah rights of disclosure dengan rights to withdrawal . 17
Artinya dari uraian di atas dapat diambil benang merah bahwa kasus yang  terjadi  dalam  film  Soekarno  tersebut  tidak  dapat  dipersamakan  dengan penciptaan naskah-naskah film pada umumnya. Legitimasi hak yang dimiliki oleh Rachmawati untuk turut melakukan intervensi atas alur cerita naskah tersebut adalah didasarkan pada ikatan darahnya dengan Soekarno, sehingga alur cerita yang dibuat juga harus tetap mempertimbangkan saran dan pendapat ahli waris atau keluarga sang tokoh. Sehingga apabila ditinjau dari eksistensi Rachmawati sebagai anak dari tokoh Soekarno, sementara Soekarno adalah orang atau tokoh nyata yang lahir, hidup dan meninggal di Indonesia sebagai seorang proklamator
15 ‘Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works’ ( Law Cornell ) <https:// www.law.cornell.edu/treaties/berne/6bis.html> accessed 4 November 2022.
16 Bambang Pratama, ‘Prinsip Moral Sebagai Klaim Pada Hak Cipta Dan Hak Untuk Dilupakan (Right to Be Forgotten)’ (2016) 2 Veritas et Justitia.[345].
17 Cyrill P. Rigamonti, ‘Deconstructing Moral Rights’ (2006) 47 Harvard International Law Journal.[362].

## 190 Ananda Elena: Prinsip Kepemilikan Bersama...
dan Presiden Republik Indonesia pertama. Maka karakter dan kehidupan Soekarno tidak diciptakan oleh siapapun. Hal ini dapat diartikan bahwa Rachmawati masih memiliki hak moral dalam film Soekarno tersebut.

## Kesimpulan
Rachmawati Soekarnoputri dalam pembuatan Film Soekarno hanya bertindak sebagai salah satu sumber referensi (selain sumber-sumber referensi lainnya) untuk memberikan saran-saran/rekomendasi yang notabene tidak-terlibat hingga selesainya  penulisan  skenario  final  oleh  Ben  Sihombing  selaku  penulis  naskah film “Soekarno:  Indonesia  Merdeka”. UU Hak Cipta di samping itu menentukan bahwa suatu ide agar dapat memperoleh hak cipta harus diekspresikan dalam bentuk nyata. Artinya dalam hal ini ide tersebut harus dituangkan secara nyata dalam bentuk naskah cerita atau skenario, sehingga hal inilah yang menyebabkan Rachmawati Soekarnoputri bukan sebagai pemilik hak cipta, sebab pencipta skenario Film Soekarno adalah Ben Sihombing.
Ada banyak unsur dan aktor dalam sebuah film dimana setiap unsur dan aktor yang berperan dalam film tersebut memiliki hak cipta atas semua bagian yang digarapnya. Begitupun dengan Film Soekarno, penata gambar, penata msusik, penata busana, penata lagu, penata artistik, pemberi refrensi, dan lain sebagainya, nama mereka dicantumkan dalam film tersebut karena mereka memilki bagian atas  pembuat  film  “Soekarno”  dan  mereka  mendapatkan  hak  moral  mereka sebagai pencipta atas suatu ciptaan yang sesuai dengan pengertian hak moralitas. Berkaitan dengan Rachmawati Soekarnoputri, pelaksanaan hak moral ini sejatinya tetap dapat diberikan kepada Rachmawati sebagai wujud dalam hal kepemilikan bersama. Namun, dalam hal ini peraturan perundang-undangan di Indonesia masih belum mengakomodir berkenaan dengan kepemilikan bersama terhadap pemberi referensi ide terhadap pembuatan film.
Notaire, 6 (2) 2023: 177-192 191
Daftar Bacaan

## Buku
C.F.G Sunaryati Hartono, Penelitian  Hukum  Di  Indonesia  Pada  Akhir  Abad  Ke-20 (Penerbit Alumni 2006).
Ginting RE, Hukum Hak Cipta Indonesia (Analisis Teori Dan Praktik) (Citra Aditya Bakti 2012).
S. Nasution, Metode  Research  (Penelitian  Ilmiah)  Usulan  Tesis,  Desain  Penelitian, Hipotesis,  Validitas,  Sampling,  Populasi,  Observasi,  Wawancara,  Angket (PT Bumi Aksara 2011).
Sanusi Bintang, Hukum Hak Cipta (Citra Aditya Bakti 1998).
Sulistyowati Irianto dan Sidharta, Metode Penelitian Hukum: Konstelasi Dan Refleksi (Yayasan Pustaka Obor Indonesia 2011).
Zainal Asikin, Pengantar Tata Hukum Indonesia (Rajawali Press 2012).

## Jurnal
Antonio Rajoli Ginting, ‘Legal Review of The Royalty Providing System for Film Players’ (2021) 15 Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum.
Bambang Pratama, ‘Prinsip Moral Sebagai Klaim Pada Hak Cipta Dan Hak Untuk Dilupakan (Right to Be Forgotten)’ (2016) 2 Veritas et Justitia.
Cyrill P. Rigamonti, ‘Deconstructing Moral Rights’ (2006) 47 Harvard International Law Journal.
Isnaini Yusran, Buku Pintar HAKI (Tanya Jawab Seputar Hak Kekayaan Intelektual) (Ghalia Indonesia 2010).

## Laman
‘Be rne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works’ ( Law Cornell ) <https://www.law.cornell.edu/treaties/berne/6bis.html>  accessed  4 November 2022.
Cheta  Nilawaty  P,  ‘Rachmawati  Menangi  Gugatan  Hak  Cipta  Film  Soekarno’ ( Tempo.com , 2014) <https://seleb.tempo.co/read/561402/rachmawati- menangi-gugatan-hak-cipta-film-soekarno> accessed 4 November 2022.
‘Hak  Cipta  Perfilman’  ( Law  Office )  <https://aa-lawoffice.com/hak-cipta-

## 192 Ananda Elena: Prinsip Kepemilikan Bersama...

## perfilman/> accessed 3 November 2022.
Rahmat Wibisono, ‘Film Soekarno: Rachmawati Tolak Film Soekarno Karena Peran Soekarno Tak Menonjol’ ( Solopos , 2014) <https://www.solopos.com/ film-soekarno-rachmawati-tolak-film-soekarno-karena-peran-soekarno-tak- menonjol-483537> accessed 5 November 2022.
‘Sutradara’ ( Nahlabarawas )

## Peraturan Perundang-undangan
Putusan Mahkamah Agung Nomor 305K/Pdt.Sus HKI/2014 2014 43.
How to cite: Ananda Elena Nurul Izzah, ‘Prinsip Kepemilikan Bersama Hak Cipta Dalam Naskah Film Soekarno’ (2023) 6 Notaire.