## PENDAHULUAN
Agenda  Pembangunan  Nasional  yang tertuang  dalam  Perpres  No.  2  Tahun  2015 Tentang RPJMN 2015-2019 yaitu “Membangun  Indonesia  dari  pinggiran
dengan  memperkuat  daerah-daerah  dan desa dalam kerangka NKRI” demi tercapainya nawacita tersebut maka pembangunan  desa  menjadi  salah  satu prioritas utama dalam pemerintahan saat ini.

## JSAP: Journal Syariah and Accounting Public
ISSN:  2622-3538
Available Online at https://journal.umgo.ac.id/index.php/JSAP/index
Vol. 3, No. 1 Juli 2020
DOI: 10.31314/jsap.3.1.19-24.2020

## AKUNTABILITAS  PENGELOLAAN  ANGGARAN  PEMBANGUNGAN  DESA  (Studi Kasus Pada Desa Saruran Kabupaten Enrekang)
Idrawahyuni Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia Email; idrawahyuni@unismuh.ac.id
Info Artikel:  Diterima: 13 Februari 2020,  Disetujui: 23 Februari 2020, Publish 15 Juli 2020

## Abstract:
This study aims to determine how Accountability Management of Village Development Budget in  Saruran  Village,  Enrekang  Regency.  This  research  was  conducted  at  the  Saruran  Village Office  using  analysis  of  effectiveness  ratios  and  efficiency  ratios.  This  type  of  research  is quantitative  descriptive.  Where  data  collection  used  is  interview  and  documentation techniques.  The  data  processed  in  this  study  is  the  report  of  the  Realization  of  the  Village Development Budget in Saruran Village, Enrekang Regency. Data Analysis Techniques used are the Effectiveness Ratio and Efficiency Ratio. The results showed that the efficiency can be said to be very efficient because it produces a ratio level of less than 60%. This means that the Saruran  Village  Government  of  Enrekang  Regency  has  been  able  to  realize  revenue  and budget receipts well.
Keywords: Accountability, Village Development Management Budget, effectiveness, efficiency

## Abstrak:
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana  Akuntabilitas  Pengelolaan  Anggaran Pembangunan  Desa  pada  Desa  Saruran  Kabupaten  Enrekang.  Penelitian  ini  dilakukan  di Desa  Saruran  dengan  menggunakan  analisis  rasio  efektivitas  dan  rasio  efisiensi.  Jenis penelitian  yang  digunakan  adalah  deskriptif  kuantitatif.  Dimana  pengumpulan  data  yang digunakan adalah teknik wawancara dan dokumentasi. Data yang di olah dalam penelitian ini adalah  laporan  Realisasi  Anggaran  Pembangunan  Desa  di  Desa  Saruran  Kabupaten Enrekang. Teknik Analisis Data yang digunakan adalah Rasio Efektivitas dan Rasio Efisiensi. Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa efisiensi  dapat  dikatakan  sangat  efisien,  karena menghasilkan tingkat rasio kurang dari 60%. Ini mengartikan bahwa Pemerintah desa saruran kabupaten  enrekang  telah  mampu  merealisasikan  pendapatan  dan  penerimaan  anggaran dengan baik.
Kata kunci : Akuntabilitas, Anggaran Pengelolaan Pembangunan Desa,
Efektivitas, Efesien
Dasar hukum tentang birokrasi pemerintahan  desa  mulai  dijalankan  dan diawasi oleh pihat terkait demi terlaksanannya  tata  kelola  pemerintahan desa yang baik.
Pemerintahaan  memiliki  peran  dalam pengelolaan  keuangan  publik,  yang  dimulai dari  tata  kelola  keuangan  pusat,  daerah, maupun  desa.  Dalam  lingkup  terkecil  yaitu desa,  yang  sebagai  penyalur  antara pemerintah dengan masyarakat dan berhubungan  langsung  dengan  kepentingan dan kebutuhan masyarakat sehingga mempunyai  peranan  yang  sangat  strategis yaitu  sebagai  pelopor  sistem  demokrasi yang  otonom  dan  berdaulat  penuh  serta memiliki  norma  sosial masing-masing. Desa sebagai  kawasan  otonom  diberikan  hak-hak istimewa,  seperti  pengelolaan  anggaran desa (Iqsan, 2016).
UU  No.  6  tahun  2014    menyebutkan bahwa  keuangan  desa  adalah  semua  hak dan  kewajiban  desa  yang  dapat  dinilai dengan  uang  serta  segala  sesuatu  berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan  hak  dan  kewajiban  desa.
Akuntabilitas dalam pemerintah desa sebagaimana yang diungkapkan oleh Sumpeno (2011: 223) melibatkan pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan  kegiatan  yang dilaksanakan  dalam  kaitannya  dengan pembangunan desa.
UU  Permendagri  No.  20  tahun  2018 menyebutkan bahwa keuangan desa dikelola  berdasarkan  asas-asas  transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan  tertib  dan  disiplin  anggaran,  APB desa merupakan dasar pengelolaan keuangan  desa  dalam  massa  satu  tahun anggaran.  pemerintah  provinsi  melakukan pembinaan  dan  pengawasan  terhadap pemberian  dan  penyaluran  dana  desa, alokasi  dana  desa,  bagian  dari  hasil  pajak
daerah dan retribusi daerah kabupaten/ kota, dan  bantuan  keuangan  kepada  Desa. Kemudian  Bupati/wati  kota  melakukan pembinaan dan pengawasan yang dikoordinasikan dengan APIP
kabupaten/kota.

## METODE PENELITIAN
Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut :
a.  Analisis Deskriptif Kualitatif, digunakan untuk menjelaskan Akuntabilitas  Pengelolaan  Anggaran Pembangunan  Desa  pada  Desa
Saruran Kabupaten Enrekang.
b.  Analisis
efektivitas digunakan sebagai  gambaran  atau  kemampuan pemerintah desa dalam merealisasikan pendapatan asli desa (PADes) yang direncanakan dibandingkan  dengan  target  yang ditetapkan  berdasarkan  potensi  riil desa.
Rasio efektivitas : 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑝𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑃𝐴𝐷𝑒𝑠 𝐴𝑛𝑔𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑃𝐴𝐷𝑒𝑠 𝑥100%
c.  Analisis  efisiensi ini  digunakan  untuk menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan dalam memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Rasio efisiensi : 𝑥100%

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A.  Akuntabilitas
Akuntabilitas  dalam  pemerintah  desa sebagaimana diungkapkan oleh sukasmanto melibatkan  kemampuan  pemerintah  desa untuk  mempertanggung  jawabkan  kegiatan yang  dilaksanakan  dalam  kaitannya  dengan masalah  pembangunan  dan  pemerintah desa.  Pertanggungjawaban  yang  dimaksud adalah  masalah  finansial  yang  terdapat dalam anggaran pembangunan desa.
Akuntabilitas  dalam  pengelolaan  dana desa merupakan hal yang harus dilaksanakan  oleh  pemerintah  desa  untuk mempertanggung  jawabkan  penggunaan anggarannya.  Dana  desa  yang  diterima sebagian besar dialokasikan
untuk pembangunan  infrastruktur,  menjadi  hal yang  sangat  krusial  jika  tidak  dapat dipertanggung jawabkan.
Nilai  akuntabilitas  sangat  penting diadopsi  dalam  penyelenggaraan  pelayanan public.  Hal  ini  didasarkan  pada  argumen bahwa  eksistensi  atau  keberadaan  suatu Negara,  tergantung  pada  masyarakat  itu sendiri.  Oleh  sebab  itu,  sudah  menjadi kewajiban  suatu  Negara  untuk  memberikan pelayanan
dengan baik dan bertanggungjawab.  akuntabilitas  menurut Mardiasmo  (2006:3)  diartikan  sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam  mencapai  tujuan  dan  sasaran  yang telah  ditetapkan  sebelumnya,  melalui  suatu media pertanggungjawaban
yang dilaksanakan secara periodik.
B.  Anggaran
Anggaran adalah estimasi kinerja yang akan  dicapai  selama  periode  waktu  tertentu dalam  ukuran  finansial  (Noerdiawan,  et  al, 2007  :  19).  Secara  rinci,  anggaran  sektor publik  berisi  tentang  besarnya  belanja  yang harus dikeluarkan untuk membiayai program dan  aktivitas  yang  direncanakan  serta  cara untuk  mendapatkan  dana  untuk  membiayai program  dan  aktivitas  tersebut  (Mahsun, 2015: 65).
a.  Efektivitas
Rasio ini menggambarkan kemampuan  pemerintah  desa  dalam merealisasikan  pendapatan  asli  desa (PADes) yang direncanakan
dibandingkan  dengan  target  yang ditetapkan berdasarkan potensi riil desa.
Pemerintah  desa  dikatakan  mampu menjalankan  tugasnya  apabila  rasio yang  dicapai  minimal  1  sampai  100% akan tetapi semakin tinggi rasio ini maka itu  menunjukkan  bahwa  kemampuan desa semakin baik (Sumarna, 2017). b.  Efisiensi
Rasio ini menggambarkan perbandingan  antara  besarnya  biaya yang  dikeluarkan  dalam  memperoleh pendapatan
dengan realisasi pendapatan  yang  diterima.  Pemerintah desa  dikatan  efisien  apabila  rasio  yang dicapai  kurang  dari  1  atau  dibawah 100%,  maka  semakin  kecil  rasio efisiensi  ini  maka  berarti  kinerja pemerintah desa semakin baik.
Kemudian pemerintah desa sangat perlu menghitung  secara  detail  besarnya biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan semua pendapatan yang diterima.  sehingga  dapat  diketahui  cara memungut  pendapatan  yang  efisien atau yang tidak efisien

## Hasil Penelitian
Pendapatan  Desa  dimaksud  meliputi semua  pendapatan  desa  yang  terdiri  dari: Pendapatan  asli  Desa  (PAD),  bagi  hasil pajak Kabupaten/Kota, Bagian dari Retribusi Kabupaten/Kota,  Alokasi Dana Desa (ADD), Bantuan  Keuangan  dari  Pemerintahan,
Pemerintahan Provinsi, Pemerintahan Kabupaten/Kota dan lainnya. Table 1: Anggaran Dana Desa 2018 Keterangan Jumlah Alokasi  Dana  Desa (ADD) Rp   468.428.000 Dana Desa (DD) Rp   694.667.000 Jumlah  Perkiraan Pendapatan Rp 1.163.095.000
Sumber:  Info  grafik  APBDesa  Saruran (2018)
Penggunaan  keuangan  desa  secara garis  besar  digunakan  untuk  empat  bidang, antara  lain  dalam  bidang  penyelenggaraan pemerintahan  desa,  bidang  pembangunan desa,  bidang  pembinaan  kemasyarakatan, dan  bidang  pemberdayaan  masyarakat. Adapun  temuan  dalam  penelitian  ini  dapat diketahui  bahwa  APBDesa  yang  berada  di Desa  Saruran  Kabupaten  Enrekang  dapat diketahui  bahwa  penggunaan  keuangan desa  di  desa  saruran  yang  terbesar  untuk melaksanakan  pembangunan  desa,  yaitu sebesar  64  %  hai  ini  menunjukkan  bahwa kegiatan pembangunan desa merupakan hal yang  paling  dibutuhkan  bagi  perangkat  dan warga  masyarakat  desa.  Porsi  terbesar kedua yaitu bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, sebanyak 30%. Sedangkan hal-hal yang bersifat
kemasyarakatan  masih  menempati  posisi yang  belum  signifikan,  dimana  bidang pemberdayaan  masyarakat  hanya  sebesar 4%,  dan  yang  terakhir  digunakan  untuk pembinaan  kemasyarakatan  hanya  sebesar 2%.
Tahap-tahap  yang  dilakukan  dalam penilaian  pengelolaan  anggaran  desa saruran  kabupaten  enrekang  dilakukan dengan  cara  analisis  rasio  yang  terdiri  dari rasio efektivitas dan rasio efisiensi.
1.  Rasio Efektivitas
Rasio  ini  mengambarkan  kemampuan pemerintah  desa  dalam  merealisasikan pendapatan  asli  desa  (PADes)  yang direncanakan  dibandingkan  dengan  target yang  ditetapkan  berdasarkan  potensi  rill desa. Pemerintah desa mampu menjalankan tugasnya apabila rasio yang dicapai minimal 1  sampai  100%  akan  tetapi  semakin  tinggi rasio  ini  maka  itu  menunjukkan  bahwa kemampuan  desa  semakin  baik  (Sumarna, 2017).
Berikut  cara  untuk  menghitung  rasio efektivitas:
𝑅𝑎𝑠𝑖𝑜 𝐸𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠
= 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑃𝐴𝐷𝑒𝑠 𝐴𝑛𝑔𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑃𝐴𝐷𝑒𝑠 𝑥 100% 𝑅𝑎𝑠𝑖𝑜 𝐸𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛𝑠𝑖 = 𝑅𝑝 704.706.000 𝑅𝑝 1.163.095.000 𝑥 100% = 60% 2.    Rasio Efisiensi Rasio ini mengambarkan
perbandingan  antara  besarnya  biaya  yang dikeluarkan  dalam  memperoleh  pendapatan dengan  realisasi  pendapatan  yang  diterima. Pemerintah  desa  dikatakan  efisien  apabila rasio  yang  dicapai  kurang  dari  1  atau dibawah  100%,  maka  semakin  kecil  rasio efisiensi  ini  maka  kinerja  pemerintah  desa semakin  baik.  Kemungkinan  pemerintah desa sangat  perlu menghitung  secara  detail besarnya  biaya  yang  dikeluarkan  untuk merealisasikan  semua  pendapatan  yang diterima.  Sehingga  dapat  diketahui  cara memungut  pendapatan  yang  efisien  atau yang tidak efisien.
Hal  ini  harus  atau  perlu  dilakukan, walaupun  pemerrintah  desa  sudah  berhasil merealisasikan  penerimaan  pendapatan yang sesuai dengan  target  yang  ditetapkan. Namun biaya untuk
memperoleh pendapatan  lebih  besar  dari  pencapaian pendapatan  dana  itu  menjadi  sia-sia (Sumarna, 2017).
Berikut  cara  untuk  menghitung  Rasio Efisiensi:
𝑅𝑎𝑠𝑖𝑜 𝐸𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛𝑠𝑖 = 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑃𝐴𝐷𝑒𝑠 𝑥 100% 𝑅𝑎𝑠𝑖𝑜 𝐸𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛𝑠𝑖 = 𝑅𝑝 1.106.021.722 𝑅𝑝 704.706.000 𝑥 100%
= 16%
Pembahasan
Berdasarkan  hasil  analisis  yang  telah dilaksanakan  diatas  maka  pengelolaan anggaran  Pemerintahan  Desa  Saruran Kabupaten Enrekang tahun 2018 yang telah
dianalisis  dengan  menggunakan  analisis rasio yaitu:
1.  Rasio Efektifitas Sesuai dengan analisis rasio
efektivitas  didalam  mengukur  akuntabilitas pengelolaan  anggaran  pembangunan  desa pada  tahun  anggaran  2018  berada  pada tingkat  tidak  efektif.  Dimana  hasil  analisis yang  telah  dilakukan  menunjukkan  bahwa analisis  rasio  efektivitas  ini  di  dalam mengukur
pengelolaan anggaran pembangunan  desa  pada  satu  periode  ini belum cukup baik. Karena pada  tahun 2018 ini  pemerintah  di  dalam  merealisasikan penerimaan  pembangunan  desanya  lebih besar  dari  pada  target  yang  ditetapkan berdasarkan  potensi  rill  desa.  Dimana  pada tahun  2018  ini  tingkat  rasio  berada  pada tingkat  60%.  Melihat  hasil  analisis  rasio  ini dapat  dikatakan  bahwa  pemerintah  desa  di dalam  menjalankan  tugasnya  ditinjau  dari rasio  efektivitas  masih  tidak  cukup  mampu atau masih kurang mampu dalam merealisasikan  Anggaran  Pembangunan Desanya  berdasarkan  peraturan  yang berlaku.
2.  Rasio efisiensi
Sesuai  dengan  analisis  rasio  efisiensi dalam  mengukur  Akuntabilitas  Pengelolaan Anggaran Pembangunan Desa tahun
Anggaran  2018  termasuk  dalam  kategori tingkat  sangat  efisien,  dimana  hasil  analisis menunjukkan  tingkat  rasio  yang  diperoleh pada  tahun  2018  sebesar  16%,  hasil  rasio efektif  di  dalam  mengukur  Akuntabilitas Pengelolaan  Anggaran  Pembangunan  Desa dalam periode tersebut yaitu tahun anggaran 2018  berada  pada  tingkat  rasio  sangat efisien karena berada di bawah 60%. Sesuai dengan  hasil  ke  dua  analisis  diatas  dapat diketahui  bahwa  Akuntabilitas  pengelolaan Anggaran  Pembangunan  Desa  pada  satu periode  ini  yaitu  tahun  anggaran  2018,  dari
sisi  rasio  efektivitas  berada  pada  tingkat rasio sangat efisien.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang dilakukan,  maka  dapat  ditarik  kesimpulan bahwa  kebijakan  dan  peranan  akuntabilitas di Desa Saruran Kabupaten Enrekang dalam peningkatan
pembangunan dan pengembangan  sudah  berjalan  cukup  baik dan  sesuai  dengan  apa  yang  di  harapkan oleh masyarakat setempat dan sudah sesuai dengan  peraturan  yang  mendasari  dan laporan  pertanggungjawaban  Desa  Saruran sangat  transparansi  dan  terbuka  bagi masyarakat bahkan sudah dilaporkan secara rinci  dan  detail  ke  BPD.  Dalam  hal  analisis efektifitas  dalam  menjalankan  tugasnya terutama  dalam  Pengelolaan  Anggaran Pembangunan  Desa  bisa  dikatakan  tidak efektivitas karena tingkat rasio sebesar 60%.
Dalam hal Pengelolaan Anggaran Pembangunan  Desa  yang  ada  di  Desa Saruran berdasarkan analisis efisiensi dapat dikatakan sangat efisien, karena menghasilkan tingkat rasio kurang dari 60%. Ini  mengartikan  bahwa  Pemerintah  desa saruran  kabupaten  enrekang  telah  mampu merealisasikan pendapatan dan penerimaan anggaran dengan baik.

## REFERENSI
Arifiyanto.  Febri.  Dwi.,  Taufik,  K.  (2014). Akuntanbilitas  Pengelolaan  Alokasi Dana  Desa  di  Kabupaten  Jember. Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan.
Vol. 2.
Boedijono, Galih. W., Yeni, P., Sandhika, C. B.,  Nurcahyaning,  D.  K.,  Venantya,  A. (2019).  Efektifitas  Pengelolaan  Dana
Desa untuk Pembangunan dan Pemberdayaan  Masyarakat  Desa  di Kabupaten  Bondowoso.  Journal.  Riset Manajemen dan Bisnis. Vol. 4. Faradhiba Laily., Nur, D. (2018). Akuntanbilitas  Pemerintahan  Desa
dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
(APBDES). Jurnal. Vol. 7.
G.Kartasamita. (1996). Pembangunan Untuk
Rakyat,  Memadukan  Pertumbuhan dan Pemerataan. Jakarta : CIDES.
Iqsan (2016). Transparansi pemerintah desa
dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) di Desa Long Nah Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten  Kutai  Timur. eJournal  Ilmu
Pemerintahan, 4 (1),  230-240. Jalan  berlubang  di  Kabupaten  Enrekang (Tribun Timur, 2 Maret 2016).
Mahsum Moh, Sulistyowati Firma, Heribertus A.  P.  (2015). Akuntansi  Sektor  Publik . Yogyakarta: BPFE.
Masiyah  Kholmi.  (2016)  Akuntanbilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa: Studi di  Desa  Kedungbetik  Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang. Jurnal Ekonomi Bisnis. Vol. 7. Mas’ud Arifuddin., Safaruddin.,Faiziah. (2017) Persepsi Pengelola KeuanganDesa  Dalam  Mewujudkan Transparansi dan Akutanbilitas Keuangan Desa di Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton Tengah. Jurnal Akuntansi dan Keuangan. Vol.11. Maulana  Agung.,  Ahmad,  R.  Z.  H.,  Ayu,  A. (2019).    Pengelolaan  Alokasi  Dana Desa untuk Pemberdayaan Masyarakat: Perspektif Maqashid Syariah.  Jurnal  Bisnis  Ekonomi  Islam dan Keuangan. Vol. 9.
Nafida  Nasehatum.  L.,  Nur,  A.  (2017) Akuntanbilitas  Pengelolaan  Keuangan Dsa  di  Kabupaten  Jombang.  Jurnal
Ilmu Akuntansi. Vol. 10.
Nordiawan  Deddy,  Iswahyudi  S.P,  Maulidah
R.  (2007). Akuntansi  Pemerintah.
Jakarta: Salemba Empat.
Pasal 25 peraturan menteri keuangan nomor 247 tahun 2015  Dana Desa.
Pemendagri    nomor  37  tahun  2007  pasal  2 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
Pemendagri  nomor  130    tahun  2018  Desa ttg  kegiatan  Kembangunan  Sarana dan Prasarana Pembangunan Desa.
Pemendagri nomor 113 tahun 2014 Desa. Peraturan  menteri  keuangan  R.I  Nomor 199/PMK.07/2017 ttg tata cara Pengalokasian Dana Desa. Rahum.  Abu  (2015)    Pengelolaan  Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pembangunan  Fisik  Desa  Karayan Kecamatan  Long  Ikis  Kabupaten
Paser.  Jurnal  Ilmu  Pemerintahan.  Vol. 3.