Syu > ra > dan Demokrasi dalam Perspektif Al-Qur’an
ADDIN, Vol. 9, No. 2, Agustus 2015

## SYU < RA < DAN DEMOKRASI DALAM PERSPEKTIF AL-QUR’AN

## Aat Hidayat
IAIN Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia aathiedayat@gmail.com

## Abstrak
Artikel ini menelaah dasar-dasar normatif  demokrasi dalam al-Qur’an. Selain itu, juga mencoba membandingkan antara syu > ra > dan demokrasi dalam tataran definitif. Kajian ini berangkat dari perdebatan di antara kalangan intelektual Muslim tentang hubungan Islam dan demokrasi. Perdebatan ini menghasilkan tiga pandangan, yaitu: pertama, hubungan simbiosis-mutualisme,  bahwa  hubungan  antara  Islam  dan  demokrasi adalah  saling  membutuhkan  dan  saling  mengisi;  kedua,  hubungan antagonistik, bahwa Islam bertentangan dengan demokrasi yang datang dari  dunia  Barat;  ketiga,  hubungan  reaktif-kritis  atau  resiprokal- kritis, yaitu menerima adanya hubungan antara Islam dan demokrasi, tetapi dengan memberikan catatan kritis. Dalam pandangan ini, Islam memiliki  nilai-nilai  etis  yang  melandasi  demokrasi,  seperti  tertuang dalam prinsip al-‘ada > lah (keadilan), al-musa > wah (persamaan), dan asy- syu > ra > (musyawarah).  Dalam  al-Qur’an,  ada  beberapa  ayat  yang  bisa dijadikan landasan normatif  ketiga prinsip dasar demokrasi ini. Dengan demikian, demokrasi sama sekali tidak bertentangan dengan al-Qur’an. Justru al-Qur’an memberikan landasan moral dalam membangun sistem demokrasi.
Kata Kunci: Syu > ra > , Demokrasi, Tafsir.
ADDIN, Vol. 9, No. 2, Agustus 2015

## Aat Hidayat
ADDIN, Vol. 9, No. 2, Agustus 2015
Abstract SYU < RA < AND DEMOCRACY IN
QUR’AN
PERSPECTIVES. This article examine the normative foundations of democracy in the Qur’an. In addition, it is also trying to compare between syu > ra > and democracy in the definitive level. This study departs from the debate among Muslim intellectual circles about the relationship between Islam and democracy. This debate resulted three views, namely: first, the relationship  of   mutualism  symbiotic,  that  is  the  relationship  between Islam  and  democracy  are  interdependent  and  complementary;  second, antagonistic  relationship,  that  Islam  is  incompatible  with  democracy coming from the Western world; Third, the relationship-critical reactive or reciprocal-critical, that is accepting the relationship between Islam and democracy, while providing a critical note. In this view, Islam has ethical values underlying democracy, as embodied in the principle of  al-’ada > lah (justice),  al-musa > wah  (equation),  and  ash-syu > ra > (deliberation).  In  the Qur’an, there are verses that can be used as the basis of  normative third basic principle of  democracy. Thus, democracy is not at all contrary to the Qur’an. Precisely, Qur’an gives moral foundation in building a democratic system.
Keywords: Syu > ra > , Democracy, Tafsir
Pendahuluan

## A.
Salah  satu  wacana  yang  cukup  kontroversial  di  kalangan intelektual  Muslim  adalah  demokrasi.  Kontroversi  di  seputar wacana demokrasi memang wajar terjadi. Sebab, demokrasi adalah barang  asing  yang  datang  bukan  dari  dunia  Islam.  Demokrasi datang dari dunia Barat yang memiliki akar historis dan pandangan dunia ( worldview ) yang berbeda dengan dunia Islam. Lebih jauh bahkan  ada  yang  berpandangan  bahwa  demokrasi  memiliki landasan  substansial  yang  berbeda  dengan  Islam.  Kalau  Islam bersumber pada Al-Qur’an dan Sunnah Nabi, maka demokrasi murni hasil pemikiran manusia. 1
Dalam hal perdebatan wacana tentang demokrasi, intelektual
1 Abdul Aziz Thaba, Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru (Jakarta: Gema Insani Press,1996), hlm. 43.
Syu > ra > dan Demokrasi dalam Perspektif Al-Qur’an
ADDIN, Vol. 9, No. 2, Agustus 2015

## Muslim terbagi ke dalam beberapa kelompok.
2 Pertama , mayoritas masyarakat Islam tidak memisahkan antara Islam dan demokrasi. Hubungan  antara  Islam  dan  demokrasi  dalam  perspektif kelompok ini 3 menggambarkan hubungan simbiosis-mutualisme, yakni hubungan yang saling membutuhkan dan saling mengisi. Artinya, kehadiran Islam selalu memberikan pandangan moral yang  benar  bagi  tindakan  manusia.  Islam  merupakan  sebuah totalitas  sempurna  yang  menawarkan  ajaran-ajaran  yang  dapat memecahkan  semua  masalah  kehidupan.  Kelompok  ini  ingin mendasarkan seluruh kerangka kehidupannya, termasuk dalam urusan politik ataupun demokrasi, pada ajaran Islam. 4
Kedua ,  sebagian  masyarakat  Islam  menegaskan  bahwa ada  hubungan  yang  canggung  antara  Islam  dan  demokrasi, bahkan  mereka  mengatakan  bahwa  Islam  bertentangan dengan  demokrasi.  Hubungan  antara  Islam  dan  demokrasi dalam  perspektif  kelompok  ini 5 menggambarkan  hubungan antagonistik. Menurut kelompok ini, Islam bertentangan dengan demokrasi  yang  datang  dari  dunia  Barat.  Islam  mempunyai
2 Pembahasan terperinci mengenai respons intelektual Muslim terhadap wacana  demokrasi  bisa  dilihat  dalam  Muhammad  Muslih,  “Demokrasi”, dalam John L. Esposito (ed.), Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern , terj. Eva Y.N., dkk. (Bandung: Mizan, 2001), Jilid I, hlm. 361-365; Syukron Kamil, “Peta  Pemikiran  Politik  Islam  Modern  dan  Kontemporer”,  dalam  Jurnal Universitas Paramadina , Vol. 3, No. 1, September 2003, hlm. 63-76. 3 Kelompok ini diwakili oleh tokoh-tokoh Muslim seperti Deliar Noer, Ahmad Syafi’i Ma’arif, Aswab Mahasin, dan Abdurrahman Wahid.
4 Idris Thaha, Demokrasi Religius: Pemikiran Politik Nurcholish Madjid dan M. Amien Rais (Jakarta: Teraju, 2005), hlm. 7-8.
5 Kelompok  ini  diwakili  oleh  tokoh-tokoh  Muslim  yang  tergabung dalam Hizbut Tahrir, seperti Syaikh Ali Belhaj dan Abdul Qadim Zallum. Salah satu tokoh yang cukup vokal menentang demokrasi adalah Abdul A’la al-Maududi.  Al-Maududi  sangat  menentang  konsep  kedaulatan  rakyat  ala demokrasi Barat. Demokrasi Barat mengajarkan bahwa kedaulatan mutlak ada di tangan rakyat. Padahal menurut al-Maududi, walaupun rakyat punya wewenang untuk menetapkan sebuah keputusan, tetapi keputusan tersebut tunduk  di  bawah  kedaulatan  Tuhan.  Dalam  istilah  al-Maududi  disebut theo-democracy. Lihat M. Amien Rais, “Kata Pengantar”, dalam Abul A’la al- Maududi, Khilafah dan Kerajaan: Evaluasi Kritis atas Sejarah Pemerintahan Islam , terj. Muhammad al-Baqir (Bandung: Mizan, 1993), hlm. 23-24.
ADDIN, Vol. 9, No. 2, Agustus 2015
konsep tersendiri dalam mengatur pemerintahan, yang dikenal dengan konsep syu > ra > . Kelompok ini membuat garis perbedaan yang  tegas  antara  konsep  demokrasi  Barat  dengan  konsep syu > ra > , walaupun keduanya sama-sama merupakan konsep dalam mengatur pemerintahan. 6
Ketiga ,  sebagian  masyarakat  Islam  lainnya  menerima adanya  hubungan  antara  Islam  dan  demokrasi,  tetapi  dengan memberikan catatan kritis. Mereka tidak sepenuhnya menerima dan  tidak  seutuhnya  menolak  hubungan  antara  Islam  dan demokrasi. Bahkan, ada beberapa intelektual Muslim Indonesia yang berusaha mengembangkan sintesis hubungan antara Islam dan  demokrasi.  Hubungan  antara  Islam  dan  demokrasi  dalam perspektif  kelompok  ini 7 menggambarkan  hubungan  reaktif- kritis  atau  resiprokal-kritis.  Bagi  kelompok  ini,  Islam  memiliki nilai-nilai etis (baca: high cultur ) yang berkaitan dan mendukung demokrasi,  seperti  prinsip al-‘ada > lah , al-musa > wah ,  dan asy-syu > ra > . Walaupun prinsip-prinsip ini memiliki nilai-nilai etis yang sama dengan demokrasi Barat, tetapi dalam penerapannya berbeda. 8
Dalam  artikel  ini,  penulis  mencoba  mendudukkan demokrasi  dalam  perspektif  Al-Qur’an.  Bagaimana  sejatinya term  demokrasi  dalam  tinjauan  Al-Qur’an?  Apakah  diakui keberadaannya  atau  ditolak?  Jika  demokrasi  diakomodasi  oleh Islam,  lantas  bagaimana  mendudukkan  ayat  Al-Qur’an  yang menjadi  landasan  demokrasi?  Itulah  beberapa  pertanyaan  inti yang  menjadi starting  point dan  fokus  kajian  dalam  artikel  ini. Dalam membaca ayat-ayat Al-Qur’an tentang demokrasi, penulis akan memfokuskan pada ayat-ayat Al-Qur’an tentang syu >> ra > , yakni
Q.S. al-Baqarah [2]: 233, Q.S. Ali ‘Imran [3]: 159, dan Q.S. asy- Syura [42]: 38.
6 Idris Thaha, Demokrasi Religius , hlm. 8-9.
7 Intelektual Muslim yang termasuk ke dalam kelompok ini adalah Bachtiar Effendy, M. Amien Rais, dan Nurcholish Majdid.
8 Idris Thaha, Demokrasi Religius , hlm. 9-10.
Syu > ra > dan Demokrasi dalam Perspektif Al-Qur’an
ADDIN, Vol. 9, No. 2, Agustus 2015

## Pembahasan
B. Metode Penafsiran 1.
Dalam  melakukan  kajian  terhadap  ayat-ayat  Al-Qur’an tentang  demokrasi,  penulis  akan  menggunakan  metode double movement yang  digagas  oleh  Fazlur  Rahman  sebagai  pisau analisis. Metode double movement adalah penafsiran dua arah, yaitu merumuskan visi Al-Qur’an, begitu juga hadis Nabi, yang utuh dan orisinal (menelaah teks dan konteks), kemudian menerapkan prinsip  umum  tersebut  dalam  situasi  dan  kondisi  saat  ini (melakukan kontekstualisasi). 9
Dengan  demikian,  dalam  menelaah  ayat-ayat  Al-Qur’an tentang demokrasi, penulis akan membacanya dengan menempuh prosedur  sebagai  berikut. Pertama ,  penegasan  istilah,  yakni melakukan  kajian  linguistik  terhadap  istilah-istilah  kunci  yang terdapat dalam ayat-ayat Al-Qur’an yang dikaji. Kedua , melakukan pembacaan  terhadap  ayat-ayat  Al-Qur’an  tentang  demokrasi. Dalam hal ini, penulis berpegang pada penafsiran yang dilakukan oleh M. Quraish Shihab dalam buku Wawasan Al-Qur’an . Ketiga , melakukan analisis historis, yakni menelaah asba > b an-nuzu > l mikro dan asba > b an-nuzu > l makro terhadap ayat-ayat Al-Qur’an tentang demokrasi. Keempat , merangkum ideal moral atau pesan inti yang terdapat dalam ayat-ayat Al-Qur’an tentang demokrasi. Kelima , melakukan kontekstualisasi, yakni mengkontekstualisasikan ideal moral yang terdapat dalam ayat-ayat Al-Qur’an tentang demokrasi dalam konteks kekinian dan kedisinian.
Definisi
2. Syu > ra > dan Demokrasi
Secara bahasa, syu > ra > atau asy-syu > ra > diambil dari kata sya > ra- yasyu > ru-syauran yang  berarti  mengambil  madu  atau  melatih. Adapun asy-syu > ra > atau al-masyu > rah berarti  nasihat,  saran,  atau pertimbangan. 10 Syu > ra > secara  bahasa  memiliki  banyak  makna.
9 Taufik  Adnan  Amal, Metode  dan  Alternatif   Neomodernisme  Fazlur Rahman (Bandung: Mizan, 1990), sebagaimana dikutip oleh Fakhruddin Faiz, Hermeneutika  Qur’ani:  antara  Teks,  Konteks,  dan  Kontekstualisasi (Yogyakarta: Qalam, 2007), hlm. 41.
10 Ahmad  Warson  Munawwir, al-Munawwir:  Kamus  Arab-Indonesia
ADDIN, Vol. 9, No. 2, Agustus 2015
Menurut Ibnu Manzhur, sebagaimana dikutip oleh M. Shiddiq al-Jawi, makna syu > ra > antara lain adalah mengeluarkan madu dari sarang  lilin,  memeriksa  tubuh  hamba  sahaya  perempuan  dan binatang ternak pada saat pembelian, menampakkan diri dalam medan perang, dan sebagainya. 11
Berikut ini pendapat tiga orang ulama tentang syu > ra > . Menurut
Ibnu ‘Arabi, syu > ra > adalah berkumpul untuk membicarakan suatu perkara  agar  masing-masing  meminta  pendapat  yang  lain  dan mengeluarkan apa saja yang ada dalam dirinya. 12 Sementara, ar- Raghib mengatakan bahwa syu > ra > atau asy-syu > ra > sama dengan al- masyu > rah , yaitu mengeluarkan pendapat dengan mengembalikan sebagiannya  pada  sebagian  yang  lain,  yakni  menimbang  satu pendapat  dengan  pendapat  yang  lain  untuk  mendapat  satu pendapat  yang  disepakati. 13 Adapun  Mahmud  al-Khalidi menyimpulkan bahwa syu > ra > adalah berkumpulnya manusia untuk menyimpulkan  yang  benar  dengan  mengungkapkan  berbagai pendapat dalam satu permasalahan untuk memperoleh petunjuk guna mengambil keputusan. 14
Biasanya  term syu > ra > ini  akrab—untuk  tidak  mengatakan sinonim—dengan kata musyawarah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ,  kata  “musyawarah”  berarti  pembahasan  bersama dengan maksud mencapai keputusan atas penyelesaian masalah, perundingan, atau perembukan. 15 Musyawarah berarti mengajukan atau mengeluarkan suatu pendapat. Pada dasarnya, musyawarah hanya digunakan untuk hal-hal yang baik. Musyawarah tidak bisa
(Surabaya: Pustaka Progressif, 2002), hlm. 750.
11 M. Shiddiq al-Jawi, “Syura Bukan Demokrasi”, dalam http://www. hati.unit.itb.ac.id, diakses pada 17 Desember 2010.
12 Pendapat Ibnu ‘Arabi dalam kitab Ah } ka > m Al-Qur’a > n , Juz I, hlm. 298, sebagaimana dikutip oleh, “Syura (Musyawarah)”, http://www.hati.unit.itb. ac.id, diakses pada 17 Desember 2010.
13 Pendapat ar-Raghib yang dikutip dalam kitab Ru > h } al-Ma‘a > ni > , Juz 25, hlm. 46, sebagaimana dikutip dalam Ibid . 14 Pendapat Mahmud al-Khalidi dalam kitab Qawa > ‘id Niz } a > m al-H { ukmi fî > al-Isla > m , hlm. 142, sebagaimana dikutip dalam Ibid . 15 Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 768.
Syu > ra > dan Demokrasi dalam Perspektif Al-Qur’an
ADDIN, Vol. 9, No. 2, Agustus 2015
diterapkan untuk mengabsahkan keputusan yang akan menindas pihak lain dan tidak sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan serta bertentangan dengan Al-Qur’an dan hadis. 16
Dari beberapa definisi di atas, penulis menyimpulkan bahwa syu > ra > atau  musyawarah  adalah  berkumpulnya  beberapa  orang dalam  satu  majelis  untuk  mengambil  sebuah  keputusan  atau mufakat bersama. Masing-masing orang dalam majelis tersebut memiliki hak yang sama untuk mengeluarkan pendapat.
Sementara  itu,  istilah  “demokrasi”  berasal  dari  Yunani Kuno  yang  diutarakan  di  Athena  Kuno  pada  abad  ke-5  SM. Negara  tersebut  biasanya  dianggap  sebagai  contoh  awal  dari sebuah  sistem  yang  berhubungan  dengan  hukum  demokrasi modern. Namun, arti dari istilah ini telah berubah sejalan dengan waktu, dan definisi modern telah berevolusi sejak abad ke-18, bersamaan dengan perkembangan sistem “demokrasi” di banyak negara. 17
Secara  bahasa,  “demokrasi”  berasal  dari  dua  kata,  yaitu demos yang  berarti  rakyat  dan kratos atau cratein yang  berarti pemerintahan.  Dari  istilah  ini,  demokrasi  biasa  diartikan sebagai pemerintahan rakyat, atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. 18
Secara konseptual, demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem  pemerintahan  suatu  negara  sebagai  upaya  mewujudkan kedaulatan  rakyat  (kekuasaan  warga  negara)  atas  negara  untuk dijalankan  oleh  pemerintah  negara  tersebut.  Salah  satu  pilar demokrasi adalah prinsip trias politica yang membagi kekuasaan politik  negara  menjadi  tiga  bagian,  yaitu  eksekutif,  yudikatif, dan  legislatif.  Ketiga  kekuasaan  politik  negara  ini  diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas ( independen ) dan
16 Abdul  Mustaqim,  “Mendialogkan  Islam  dan  Demokrasi: Persimpangan  Doktrin  dan  Implementasi”,  dalam Profetika ,  Jurnal  Studi Islam, Vol. 4, No. 2, Juli 2002, hlm. 203-210.
17 “Pengertian  Demokrasi”,  dalam  http://www.go2.wordpress.com, diakses pada 17 Desember 2010.
18 Ibid .
ADDIN, Vol. 9, No. 2, Agustus 2015
berada dalam peringkat yang sejajar satu sama lain. Kesejajaran dan  independensi  ketiga  jenis  lembaga  negara  ini  diperlukan agar ketiga lembaga negara ini bisa saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip checks and balances . 19
Syu 3. > ra > dan Demokrasi dalam Al-Qur’an
Menurut Muhammad Fu’ad ‘Abd al-Baqi, dalam Al-Qur’an ada tiga ayat yang berbicara tentang syu > ra > atau musyawarah, yaitu Q.S. al-Baqarah [2]: 233, Q.S. Ali ‘Imran [3]: 159, dan Q.S. asy-Syura [42]: 38. 20 Adapun ayat yang sering digunakan sebagai landasan normatif syu > ra > atau asy-syu > ra > adalah Q.S. Ali ‘Imran [3]: 159 dan Q.S. asy-Syura [42]: 38. Sebab, konteks musyawarah dalam Q.S. al-Baqarah [2]: 233 hanya mencakup kehidupan keluarga, yakni dalam hal pengambilan keputusan yang berkaitan dengan rumah tangga  dan  anak-anak.  Ayat-ayat  inilah  yang  sering  dijadikan justifikasi-normatif bagi konsep demokrasi.
Q.S. al-Baqarah [2]: 233 a.
ﯙ      ﯘ   ﯗ  ﯖﯕ  ﯔ  ﯓ  ﮱ  ﮰ  ﮯﮮ  ﮭ   ﮬ  ﮫ  ﮪ ﯨ  ﯧ  ﯦ   ﯥ  ﯤ  ﯣﯢ  ﯡ  ﯠ  ﯟ  ﯞ  ﯝﯜ  ﯛ   ﯚ ﯹ   ﯸ  ﯷ  ﯶ  ﯵ  ﯴ  ﯳ  ﯲ   ﯱﯰ  ﯯ  ﯮ  ﯭ  ﯬﯫ  ﯪ  ﯩ ﰈ   ﰇ  ﰆ  ﰅ  ﰄ  ﰃ  ﰂ  ﰁ  ﰀ  ﯿ  ﯾ   ﯽ  ﯼﯻ  ﯺ ﰓ  ﰒ  ﰑ   ﰐ  ﰏ  ﰎ  ﰍ  ﰌ  ﰋ  ﰊﰉ
Artinya: “Dan, ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan, kewajiban ayah  menanggung  nafkah  dan  pakaian  mereka  dengan  cara  yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita)  karena  anaknya.  Ahli  waris  pun  (berkewajiban)  seperti itu  pula.  Apabila  keduanya  ingin  menyapih  dengan  persetujuan dan  permusyawaratan  antara  keduanya,  maka  tidak  ada  dosa  atas keduanya. Dan, jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang
19 Ibid . 20 Muhammad Fu’ad ‘Abd al-Baqi, al-Mu‘jam al-Mufahras li Alfa > z } Al- Qur’a > n Al-Kari > m (Kairo: Da > r al-Kutub al-Mis } riyyah, 1364 H), hlm. 496.
Syu > ra > dan Demokrasi dalam Perspektif Al-Qur’an
lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara  yang  patut.  Bertakwalah  kepada  Allah  dan  ketahuilah  bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. al-Baqarah [2]: 233)
Menurut M. Quraish Shihab, ayat di atas berisi petunjuk tentang cara menjalin hubungan antara suami dan istri saat mengambil keputusan yang berkaitan dengan rumah tangga dan anak-anak, seperti menyapih anak. Ayat di atas memberikan petunjuk  kepada  suami-istri  agar  dalam  menyelesaikan urusan rumah tangga ditempuh dengan jalan musyawarah. 21 Musyawarah atau syu > ra > inilah yang merupakan salah satu pilar dari demokrasi. 22 Tidak  banyak  penjelasan  para  mufasir  tentang  ayat ini,  terutama  yang  berkaitan  dengan syu > ra > dan  demokrasi. Intinya, Q.S. al-Baqarah [2]: 233 ini hanya menekankan pada urgensi  musyawarah  dalam  memutuskan  masalah  rumah tangga.  Jadi,  walaupun  menyangkut  masalah  rumah  tangga, jalan musyawarah dan sikap demokratis harus tetap dijunjung tinggi.
Q.S. Ali ‘Imran [3]: 159 b.
ﭩ   ﭨﭧ   ﭦ  ﭥ  ﭤ  ﭣ  ﭢ      ﭡ  ﭠ  ﭟﭞ  ﭝ  ﭜ   ﭛ  ﭚ  ﭙ ﭹ  ﭸ  ﭷ  ﭶﭵ  ﭴ  ﭳ   ﭲ  ﭱ  ﭰﭯ  ﭮ  ﭭ  ﭬ  ﭫ  ﭪ
ﭻ  ﭺ
Artinya: Maka,  berkat  rahmat  Allah  engkau  (Muhammad) berlaku  lemah  lembut  terhadap  mereka.  Sekiranya  engkau
21 M. Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur’an: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat (Bandung: Mizan, 2007), hlm. 618.
22 Kemiripan  antara syu > ra > dan  demokrasi  terletak  pada  beberapa prinsip,  di  antaranya  keadilan  ( al-‘ada > lah ),  persamaan  ( al-musa > wah ), kemerdekaan ( al-h { urriyyah ), musyawarah ( asy-syu > ra > ), dan pertanggungjawaban ( al-mas’u > liyyah ).  Dari  kesamaan  prinsip-prinsip  inilah  lantas  ada  sebagian intelektual  Muslim  yang  berpendapat  bahwa  demokrasi  identik  dengan syu > ra > . Lihat Anas Urbaningrum, Islamo-Demokrasi: Pemikiran Nurcholish Madjid (Jakarta: Katalis bekerja sama dengan Republika, 2004), hlm. 80-103; Abdul Mustaqim, “Mendialogkan Islam dan Demokrasi”, hlm. 203- 210.
ADDIN, Vol. 9, No. 2, Agustus 2015
bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari  sekitarmu.  Karena  itu,  maafkanlah  mereka  dan  mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah  kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal. (Q.S. Ali ‘Imran [3]: 159)
Menurut  M.  Quraish  Shihab,  dari  segi  redaksi,  ayat di  atas  berisi  pesan  untuk    Nabi  Muhammad  saw.    agar memusyawarahkan persoalan-persoalan tertentu dengan para sahabat atau anggota masyarakat lainnya. Walaupun demikian, ayat  ini  berlaku  juga  secara  universal  bagi  setiap  Muslim, khususnya  pemimpin,  agar  selalu  menyelesaikan  urusan dengan jalan musyawarah ( syu > ra > ) yang merupakan salah satu pilar dari demokrasi. 23
Perintah  untuk  bermusyawarah  yang  terdapat  dalam ayat  di  atas  turun  setelah  terjadi  peristiwa  menyedihkan dalam  Perang  Uhud.  Ketika  itu,  menjelang  pertempuran, Rasulullah  saw.  mengumpulkan  para  sahabatnya  untuk memperbincangkan strategi menghadapi musuh yang tengah berada  dalam  perjalanan  dari  Mekah  untuk  menyerang Madinah. Rasulullah saw. sendiri berpendapat untuk bertahan di kota Madinah. Sementara itu, para sahabat, terutama dari kalangan  muda,  mendesak  Rasulullah  saw.  dan  umat  Islam agar keluar dari Madinah dan menghadapi musuh. Pendapat ini didukung oleh mayoritas sahabat sehingga Rasulullah saw. pun menyetujuinya. Namun sayang, keputusan yang dihasilkan secara demokratis tersebut berakhir memilukan. Peperangan tersebut berakhir dengan kekalahan umat Islam dan gugurnya sekitar tujuh puluh orang sahabat. 24
Dengan memerhatikan asba > b an-nuzu > l di atas, tergambar jelas pesan inti ayat Q.S. Ali ‘Imran [3]: 159. Ayat ini berisi pesan kepada Rasulullah saw. secara khusus dan umat Islam secara  umum  untuk  mempertahankan  dan  membudayakan
23 M. Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur’an , hlm. 618-619.
24 Ibid ., hlm. 626.
Syu > ra > dan Demokrasi dalam Perspektif Al-Qur’an
musyawarah, walaupun terkadang pendapat mayoritas tersebut tidak selamanya benar dan tepat. Namun demikian, kekeliruan mayoritas lebih dapat ditoleransi dan menjadi tanggung jawab bersama daripada kesalahan yang bersifat individual. 25
Q.S. asy-Syura [42]: 38 c.

## ﮤ  ﮣ  ﮢ  ﮡ  ﮠ  ﮟ  ﮞ   ﮝ  ﮜ   ﮛ  ﮚ  ﮙ
Dan,  (bagi)  orang-orang  yang  menerima  (mematuhi)  seruan  Tuhan dan melaksanakan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka. (Q.S. asy-Syura [42]: 38)
Menurut  M.  Quraish  Shihab,  ayat  ini  berisi  pujian kepada kelompok Anshar yang membela Nabi Muhammad saw. dan menyepakati hal tersebut melalui musyawarah ( syu > ra > ) yang dilaksanakan di rumah Abu > Ayyub al-Ans } ari. Walaupun khit } ab ayat ini bersifat khusus, namun pesan intinya berlaku universal. 26
Secara  tekstual,  memang  tidak  banyak  ayat  Al-Qur’an yang  membicarakan  tentang syu > ra > atau  musyawarah  yang menjadi landasan perkembangan sistem demokrasi modern. Terhitung hanya tiga ayat yang secara jelas menyebut kata asy- syu > ra > yang secara tersirat berisi pesan untuk mengejawantahkan sistem demokrasi dalam segala aspek kehidupan.
Kenapa wacana syu > ra > dan lebih jauh sistem demokrasi tidak banyak disinggung dalam Al-Qur’an, padahal wacana ini telah melahirkan perdebatan yang cukup panjang? Agaknya alasan  yang  diberikan  M.  Quraish  Shihab  cukup  masuk akal. Menurutnya, Al-Qur’an memberikan petunjuk tentang persoalan  yang  mengalami  perkembangan  dan  perubahan dalam  bentuk  global  (prinsip-prinsip  umum).  Tujuannya adalah  agar  petunjuk  tersebut  dapat  menampung  segala
25 Ibid . 26 Ibid ., hlm. 619.
ADDIN, Vol. 9, No. 2, Agustus 2015
perubahan  dan  perkembangan  sosial  budaya  masyarakat. 27
Syu > ra > dan  demokrasi  merupakan  wacana  yang  mengalami perkembangan.  Dengan  demikian,  petunjuk  Al-Qur’an mengenai syu > ra > amat singkat dan tidak banyak.
Itulah  beberapa  petikan  ayat  Al-Qur’an  yang  menjadi landasan syu > ra > dan demokrasi. Memang secara tersurat tidak tergambar sedikit pun sistem demokrasi dalam ayat-ayat Al- Qur’an di atas. Akan tetapi, jika dicermati dan ditelaah secara seksama,  ayat-ayat  Al-Qur’an  di  atas  berisi  anjuran  kepada umat  Islam  untuk  menjunjung  tinggi  dan  membudayakan sikap  demokratis  yang  secara  tersurat  digambarkan  dalam bentuk perintah untuk selalu bermusyawarah dalam berbagai aspek kehidupan. Inilah pesan inti yang menjadi ideal moral dari ayat-ayat Al-Qur’an tentang demokrasi di atas.
Perjalanan  Panjang
4.
Syu > ra > dan  Demokrasi  di  Dunia Islam Praktik syu > ra > atau demokrasi di dunia Islam bisa dirunut dari tradisi Arab pra-Islam. Sebab, di dalam tradisi Arab pra-Islam, praktik syu > ra > dan  demokrasi  merupakan  tradisi  dan  kebiasaan yang turun-temurun. Mereka melembagakan praktik demokrasi dalam suatu lembaga atau badan yang disebut majlis, mala , dan na > di > .  Di  dalam  lembaga  ini,  orang-orang  tua  suku  Arab  dari suatu suku atau kota memilih dan menentukan kepala suku atau kepala  kota  mereka,  dan  melakukan  konsultasi  (musyawarah) untuk  menyelesaikan  persoalan-persoalan  mereka.  Selanjutnya, tradisi  dan  praktik  demokrasi  bangsa  Arab  ini  dipertahankan Islam, karena syu >>>>> ra > atau na > di > merupakan tuntutan abadi dari fitrah manusia sebagai makhluk sosial. 28 Islam melembagakan tradisi ini dalam Al-Qur’an dengan istilah syu > ra > atau na > di > .
Setelah praktik demokrasi yang dilakukan oleh orang-orang
27 Ibid ., hlm. 620. 28 Ahmad Syafi’i Ma’arif, Islam dan Masalah Kenegaraan: Studi Tentang Percaturan dalam Konstituante (Jakarta: LP3ES, 1985), hlm. 49. Pernyataan ini didasarkan pada pendapat Muhammad al-Ghazali.
Syu > ra > dan Demokrasi dalam Perspektif Al-Qur’an

## Arab pra-Islam,
29 Nabi Muhammad saw. mulai mempraktikkan tradisi  demokrasi.  Rasulullah  saw.  sering  melakukan  konsultasi (musyawarah)  dengan  sahabat-sahabat  senior,  terutama  dalam menyelesaikan  persoalan-persoalan  sosial-keagamaan.  Praktik demokrasi  yang  mulai  dirintis  oleh  Nabi  Muhammad  saw.  ini semakin  mendapatkan  tempatnya  secara  konstitusional  ketika beliau hijrah ke Madinah. Beliau menerapkan praktik demokrasi ini dengan melakukan perjanjian dan musyawarah bersama para penduduk  Madinah  dari  berbagai  komponen,  seperti  Yahudi dan  Nasrani,  sehingga  melahirkan  satu  piagam  terkenal  yang disebut  Konstitusi  atau  Piagam  Madinah  ( Mi > s \ a > q  al-Madi > nah ). Piagam  ini  berisi  peraturan  tentang  kehidupan  dan  hubungan antarmasyarakat yang ada di Madinah. 30
Setelah Nabi Muhammad saw. wafat, praktik demokrasi di dunia  Islam  tidak  berhenti  dan  terus  dipertahankan.  Terbukti, pengangkatan  Abu  Bakar  S } iddiq  sebagai  khalifah  pertama (memerintah  selama  3  tahun,  11-13  H/632-634  M)  dilalui dengan proses musyawarah yang sangat alot dan pemilihan yang menegangkan urat syaraf oleh para sahabat senior. Pada waktu itu,  sekelompok  elite  sahabat,  terdiri  atas  Umar  bin  Khattab, Abu Ubaidah bin Jarrah, Basyir bin Saad, Asid bin Khudair, dan Salin—seorang budak Abu Khuzaifah yang telah dimerdekakan— berkumpul dalam pertemuan Saqifah Bani Sa’idah. Selanjutnya, setelah  melewati  perdebatan  yang  cukup  panjang,  kelompok sahabat  tadi  mengucapkan  baiat  khusus  kepada  Abu  Bakar.
29 Ada perbedaan praktik demokrasi pra-Islam dan pasca-kedatangan Islam.  Kalau  demokrasi  pra-Islam  berlandaskan  suku  serta  darah  dan kekuasaan sepenuhnya ada pada para pimpinan suku atau pimpinan kota, maka demokrasi pasca-kedatangan Islam menempatkan iman dan kekuasaan sepenuhnya  berada  dalam  kesepakatan  seluruh  anggota  masyarakat.  Idris Thaha, Demokrasi Religius , hlm. 51. 30 Piagam Madinah ini semacam kontrak sosial, seperti dikemukakan oleh para pemikir Barat. Menurut para pemikir politik Islam, konstitusi ini merupakan konstitusi atau undang-undang dasar yang pertama dalam Islam. Robert  N.  Bellah  mengatakan  bahwa  konstitusi  ini  terlalu  modern  untuk ukuran zaman pada waktu itu. Robert N. Bellah, Beyond Belief: Esei-esei Tentang Agama di Dunia Modern, Menemukan Kembali Agama , terj. Rudy Harisyah Alam (Jakarta: Paramadina, 2000), hlm. 210-213.
ADDIN, Vol. 9, No. 2, Agustus 2015
Esoknya,  di  Masjid  Nabawi,  Abu  Bakar  dibaiat  secara  umum oleh mayoritas penduduk Madinah sebagai khalifah pertama. 31
Setelah diangkat menjadi khalifah pertama, Abu Bakar tidak lantas meninggalkan tradisi kehidupan yang demokratis. Beliau terus mempertahankan kehidupan demokrasi dengan melakukan musyawarah  dan  konsultasi  dengan  para  sahabat  senior  ketika menyelesaikan dan menetapkan suatu permasalahan. Misalnya, tentang  pemberangkatan  pasukan  Usamah,  menghadapi  kaum murtad,  pengumpulan  ayat-ayat  Allah  swt.,  ketentuan  waris, dan penunjukan pengganti bila beliau wafat. Praktik demokrasi yang dilakukan Abu Bakar dan para sahabat senior inilah yang kemudian menjadi ide pembentukan ahl al-h } alli wa al-‘aqdi . 32
Setelah Abu Bakar, pemilihan khalifah pengganti terkesan dilakukan dengan cara-cara yang tidak demokratis. Pengangkatan Umar bin Khattab sebagai khalifah dilakukan dengan penunjukan dan wasiat Abu Bakar. Walaupun demikian, sebenarnya keputusan Abu Bakar untuk menunjuk Umar bin Khattab sebagai khalifah didasarkan pada keputusan hasil musyawarah dengan para sahabat senior, seperti Abd ar-Rahman bin Auf, Usman bin ‘Affan, dan Asid bin Khudair. Semua sahabat senior ini mendukung Umar bin Khattab sebagai khalifah pengganti Abu Bakar. Selanjutnya, keputusan  ini  mendapat  penyokong  dari  masyarakat  umum melalui  baiat  terhadap  Umar  bin  Khattab  di  Masjid  Nabawi. Setelah menjadi khalifah, Umar bin Khattab (memerintah selama 10 tahun, 13-23 H/634-644 M) tetap mempertahankan tradisi demokrasi.  Beliau  membentuk  Majelis Syu > ra > yang  diikuti  para elite Muhajirin dan Anshar. Dalam majelis ini dimusyawarahkan berbagai masalah kenegaraan, seperti pembinaan pemerintahan, peletakkan dasar-dasar administrasi dan peradilan, pendirian bayt al-ma > l , dan penempatan pasukan di daerah perbatasan. 33
31 Dalam sejarah politik Islam, baiat ini dikenal dengan Bai‘ah Saqi > fah . Muhammad  Husain  Haekal, Abu  Bakar  as-Siddiq:  Sebuah  Biografi  dan  Studi Analisis  Tentang  Permulaan  Sejarah  Islam  Sepeninggal  Nabi ,  terj.  Ali  Audah (Bogor: Litera AntarNusa, 2005), hlm. 37-47.
32 Idris Thoha, Demokrasi Religius , hlm. 53.
33 Ibid .
Syu > ra > dan Demokrasi dalam Perspektif Al-Qur’an
Berbeda  dengan  dua  khalifah  sebelumnya,  pemilihan Usman  bin  ‘Affan  sebagai  khalifah  dilakukan  oleh  sebuah  tim yang terdiri atas para sahabat senior yang telah ditentukan oleh Umar bin Khattab sebelum wafat. 34 Tim ini terdiri atas Ali bin Abi Thalib, Usman bin ‘Affan, Abd ar-Rahman bin Auf, Zubair bin Awwam, Thalhah bin Ubaidillah, Saad bin Abi Waqqas, dan Abdullah bin Umar. Selanjutnya, setelah dipilih oleh musyawarah tim terbatas, Usman bin ‘Affan dibaiat secara umum di Masjid Nabawi. 35 Semasa  pemerintahannya,  Usman  tidak  banyak melakukan musyawarah secara terbuka. Beliau hanya melakukan konsultasi  dengan  orang-orang  terdekatnya  saja.  Satu-satunya hasil  musyawarah  yang  sangat  prestisius  adalah  mengenai penyeragaman  bacaan  Al-Qur’an  yang  menghasilkan  Mushaf Usmani. 36
Selanjutnya,  tampuk  kekhalifahan  dipegang  oleh  Ali  bin Abi Thalib. Proses pengangkatan Ali sebagai khalifah jauh dari sempurna. Proses pemilihan Ali hanya dilakukan oleh tiga orang sahabat senior, yaitu Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awwam, dan Saad bin Abi Waqas. Keputusan tiga orang sahabat senior dalam mengangkat Ali sebagai khalifah segera diikuti oleh banyak orang. Selama masa pemerintahannya, Ali tetap mempertahankan tradisi  demokratis  dan  tetap  melakukan  musyawarah  dalam memutuskan suatu perkara. 37
Setelah tampuk kekhalifahan dipegang oleh Bani Umayah dan  Bani  Abbasiyah,  tradisi  kehidupan  demokrasi  nyaris  mati. Pada  periode  ini,  tradisi  dinasti  kembali  hidup. 38 Tampuk pemerintahan tidak lagi diputuskan dengan cara-cara demokratis melalui  musyawarah.  Pengangkatan  khalifah  dilakukan  dengan pewarisan  tahta  secara  turun-temurun  seperti  dilakukan  di
34 Umar  wafat  karena  tikaman  pisau  beracun  yang  dilakukan  oleh Fairus atau Abu Lu’luah, seorang Kristen asal Persia.
35 Masa  pemerintahan  Usman  selama  12  tahun,  berakhir  dengan terbunuhnya Usman oleh para pemberontak. Idris Thaha, Demokrasi Religius , hlm. 53. 36 Ibid ., hlm. 53-54.
37 Ibid ., hlm. 54.
38 Abdul Aziz Thaba, Islam dan Negara , hlm. 107.
ADDIN, Vol. 9, No. 2, Agustus 2015
kerajaan-kerajaan. Inilah awal mula matinya demokrasi di dunia Islam dan kembali menjamurnya tradisi teokrasi. 39

## Demokrasi dalam Konteks Masyarakat Indonesia
5. Sebagaimana perjalanan panjang demokrasi di dunia Islam, tradisi demokrasi di Indonesia pun telah melewati proses yang cukup panjang dengan beragam eksperimen, baik berskala lokal maupun nasional. Seiring dengan berdirinya sistem pemerintahan dan sistem kekerabatan di wilayah Nusantara, terlahir pula banyak prestasi  mengagumkan  dalam  berdemokrasi  dengan  segala bentuk dan nuansanya.
Sebagai contoh, betapa pun feodalnya tradisi sosial politik masyarakat  Jawa,  namun  tetap  saja  menyimpan  tradisi  yang cukup demokratis. Peran penguasa yang cenderung menuhankan diri  dengan  berbagai  macam  gelar  seperti khalifatullah dan panatagama tetap dibatasi oleh kecenderungan pemerintah yang masih memberikan peluang kepada rakyat untuk berdialog dan menyampaikan aspirasinya. Hal ini dapat dilihat dari kenyataan bahwa  meskipun  penguasa  Jawa  menamakan  dirinya  sebagai “wakil  Tuhan”  dan  “pengatur  agama”,  namun  hanya  terbatas pada  formalitas  dan  bukan  substansi.  Pada  kenyataannya,  raja tidak berperan dalam penentuan hukum agama. Persoalan agama lebih banyak diperankan oleh ahli agama. 40
Berbeda dengan tradisi masyarakat Jawa, dalam kaitannya dengan  hubungan  sosial  politik,  masyarakat  Dayak  tampak jauh  lebih  egaliter.  Masyarakat  Dayak  tidak  mengenal  sistem
39 Di sini perlu dikemukakan perbedaan antara pemerintahan teokrasi yang  dilanggengkan  Dinasti  Umayah  dan  Dinasti  Abbasiyah  dengan pemerintahan  demokratis  seperti  yang  dipraktikkan  Rasulullah  saw.  dan al-Khulafa ar-Rasyidun. Dalam pemerintahan teokrasi yang dilanggengkan Dinasti Umayah dan Dinasti Abbasiyah, segala keputusan berada di tangan pemegang  kekuasaan.  Adapun  dalam  pemerintahan  demokratis  yang dipraktikkan Rasulullah saw. dan al-Khulafa ar-Rasyidun, segala keputusan didasarkan pada permusyawaratan rakyat dan terikat dengan wahyu Allah swt. dalam Al-Qur’an. Muhammad Husain Haekal, Abu Bakar as-Siddiq , hlm. 351.
40 Hasyim  Muhammad, Tafsir  Tematis  Al-Qur’an  dan  Masyarakat: Membangun Demokrasi dalam Peradaban Nusantara (Yogyakarta: Teras, 2007), hlm. 22-23.
Syu > ra > dan Demokrasi dalam Perspektif Al-Qur’an
ADDIN, Vol. 9, No. 2, Agustus 2015
kepangkatan  atau  kelas  sosial.  Para  ketua  kampung  atau  para pemimpin  lainnya  lebih  menempatkan  diri  sebagai  pelayan masyarakat  dan  menjalankan  apapun  yang  menjadi  keputusan rakyat.  Dalam  hal  keputusan  politik,  mereka  tidak  memiliki otoritas  apapun  untuk  membuat  kebijakan,  kecuali  hanya menjalankan keputusan rakyat. 41
Barangkali  prototipe  masyarakat  yang  paling  demokratis adalah masyarakat Bugis-Makasar. Dalam tradisi masyarakat Bugis- Makasar,  hukum  adat  merupakan  hukum  tertinggi.  Sementara itu, hukum adat disepakati secara bersama oleh warga masyarakat secara keseluruhan. Kerajaan Bugis-Makasar pun dibentuk atas dasar  keputusan  para kaum yang  merupakan  perwakilan  yang dipilih secara demokratis oleh rakyat. Kerajaan yang terbentuk merupakan  wadah  komunikasi  antara  warga  masyarakat  yang akan  menjadi  mediator  dalam  upaya  menciptakan  masyarakat yang harmonis. 42
Dalam tataran nasional, tradisi berdemokrasi memang baru seumur jagung. Setelah melewati masa Demokrasi Terpimpin di bawah  Soekarno  dan  Demokrasi  Pancasila  di  bawah  Soeharto yang tidak lebih merupakan dmokrasi lips service , akhirnya angin reformasi membawa tradisi demokrasi yang sesungguhnya. B.J. Habibie,  yang  kemudian  dilanjutkan  oleh  Gus  Dur,  berhasil meletakkan  pilar-pilar  penyangga  kehidupan  berbangsa  dan bernegara yang demokratis.
Akan  tetapi,  tradisi  demokrasi  di  Indonesia  saat  ini mengalami  dua  sandungan. Pertama ,  tradisi  demokrasi  yang bercokol masih pada tataran demokrasi prosedural dan belum melangkah ke tataran demokrasi substansial. Hal ini memberikan peluang  pada  menjamurnya money  politic dalam  kehidupan berdemokrasi di negeri ini. Kedua , tantangan yang muncul dari kelompok Islam yang ingin mendirikan Khilafah Islamiyah, di mana  mereka  akan  menjadikan  Al-Qur’an  dan  hadis  sebagai landasan kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika hal ini tetap
41 Ibid ., hlm. 23-24. 42 Ibid ., hlm. 25.
mengacu  pada  contoh  yang  telah  ditunjukkan  oleh  Rasulullah saw.  dan  al-Khulafa  ar-Rasyidun  yang  tetap  menjalankan pemerintahan  secara  demokratis,  maka  hal  itu  tidak  masalah. Namun, jika rujukan pada Al-Qur’an dan hadis dilakukan secara serampangan, bahkan menciptakan totalitarianisme baru, maka hal ini menjadi sandungan besar dalam mewujudkan kehidupan demokratis di Indonesia.
Namun  demikian,  ada  harapan  besar  bagi  terwujudnya kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  yang  demokratis  di Indonesia.  Tradisi  demokrasi  yang  mulai  terbangun,  walaupun baru  pada  tataran  demokrasi  prosedural,  perlu  terus  dipupuk dengan  menambahkan  nilai-nilai  (substansi)  yang  diambil  dari Al-Qur’an ataupun tradisi demokrasi lokal yang unik. Dengan berpegang  pada  nilai-nilai  Al-Qur’an  dan  nilai-nilai  kearifan lokal, diharapkan fondasi demokrasi di negeri ini akan semakin kokoh.

## Simpulan
C. Berdasarkan  paparan  di  atas,  bahwa  memang  demokrasi tidak  pernah  secara  tersurat  disebutkan  dalam  Al-Qur’an.  Al- Qur’an  hanya  menyebutkan  perintah  untuk  bermusyawarah ( syu > ra > ).  Dalam  hal  ini,  bahwa syu > ra > lebih  sempit  daripada demokrasi. Apalagi jika menelaah pendapat beberapa intelektual yang menyatakan bahwa keselarasan syu > ra > dan demokrasi terletak pada  beberapa  prinsip  demokrasi,  yakni  keadilan  ( al-‘ada > lah ), persamaan ( al-musa > wah ), kemerdekaan ( al-h { urriyyah ), musyawarah ( asy-syu > ra > ), dan pertanggung-jawaban ( al-mas’u > liyyah ). Dari prinsip- prinsip  ini  bisa  dilihat  bahwa syu >> ra > hanyalah  bagian  kecil  dari sistem demokrasi yang lebih luas. Namun demikian, demokrasi sama  sekali  tidak  bertentangan  dengan  Al-Qur’an.  Justru  Al- Qur’an memberikan landasan moral dalam membangun sistem demokrasi.
Syu > ra > dan Demokrasi dalam Perspektif Al-Qur’an
ADDIN, Vol. 9, No. 2, Agustus 2015

## DAFTAR PUSTAKA
al-Baqi, Muhammad Fu’ad ‘Abd, al-Mu‘jam al-Mufahras li Alfa > z } Al-Qur’a > n  Al-Kari > m ,  Kairo:  Da > r  al-Kutub  al-Mis } riyyah, 1364 H.
Bellah, Robert N., Beyond Belief: Esei-esei Tentang Agama di Dunia Modern,  Menemukan  Kembali  Agama ,  terj.  Rudy  Harisyah Alam, Jakarta: Paramadina, 2000.
Faiz, Fakhruddin, Hermeneutika Qur’ani: antara Teks, Konteks, dan Kontekstualisasi , Yogyakarta: Qalam, 2007.
Haekal, Muhammad Husain, Abu Bakar as-Siddiq: Sebuah Biografi dan Studi Analisis Tentang Permulaan Sejarah Islam Sepeninggal Nabi , terj. Ali Audah, Bogor: Litera AntarNusa, 2005. al-Jawi, M. Shiddiq, “Syura Bukan Demokrasi”, dalam www.hati. unit.itb.ac.id, diakses pada 17 Desember 2010.
Kamil,  Syukron,  “Peta  Pemikiran  Politik  Islam  Modern  dan Kontemporer”, dalam Jurnal Universitas Paramadina , Vol. 3,
No. 1, September 2003. Ma’arif, Ahmad Syafi’i, Islam dan Masalah Kenegaraan: Studi Tentang Percaturan dalam Konstituante , Jakarta: LP3ES, 1985.
Muhammad,  Hasyim, Tafsir  Tematis  Al-Qur’an  dan  Masyarakat: Membangun Demokrasi dalam Peradaban Nusantara , Yogyakarta: Teras, 2007.
Munawwir, Ahmad Warson, al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia , Surabaya: Pustaka Progressif, 2002.
Muslih,  Muhammad,  “Demokrasi”,  dalam  John  L.  Esposito (ed.), Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern , Jilid I, terj. Eva Y.N., dkk., Bandung: Mizan, 2001.
Mustaqim,  Abdul,  “Mendialogkan  Islam  dan  Demokrasi: Persimpangan Doktrin dan Implementasi”, dalam Profetika , Jurnal Studi Islam, Vol. 4, No. 2, Juli 2002.
Pusat  Bahasa  Departemen  Pendidikan  Nasional, Kamus  Besar Bahasa Indonesia , Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
ADDIN, Vol. 9, No. 2, Agustus 2015
Rais, M. Amien, “Kata Pengantar”, dalam Abul A’la al-Maududi, Khilafah dan Kerajaan: Evaluasi Kritis atas Sejarah Pemerintahan Islam , terj. Muhammad al-Baqir, Bandung: Mizan, 1993. Shihab, M. Quraish, Wawasan Al-Qur’an: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat , Bandung: Mizan, 2007.
Thaba,  Abdul  Aziz, Islam  dan  Negara  dalam  Politik  Orde  Baru , Jakarta: Gema Insani Press, 1996. Thaha, Idris, Demokrasi Religius: Pemikiran Politik Nurcholish Madjid dan M. Amien Rais , Jakarta: Teraju, 2005.
Urbaningrum, Anas, Islamo-Demokrasi: Pemikiran Nurcholish Madjid , Jakarta: Katalis bekerja sama dengan Republika, 2004.