## PERANAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA  DALAM PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI

## Umar Said, Susilo Handoyo, Roziqin

## Abstrak
Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Kabupaten  Penajam  Paser  Utara    selaku  Lembaga  Legislatif mempunyai  fungsi Legislasi, Budgeting dan Controling . menjadi penting dalam rangka menciptakan sistem  pemerintahan  yang  baik.  Dalam  fungsi  Legislasinya    Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara tidak dapat di biarkan berjalan sendiri tanpa kontrol, penting dibuka pintu  akses  publik  terhadap  pembuatan  Peraturan  Daerah.  Peneliti  merumuskan  masalah  pada penelitian  ini  adalah  Bagaimanakah  peranan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Kabupaten  Penajam Paser Utara   dalam    melaksanakan   fungsi    legislasi    dalam menyalurkan aspirasi masyarakat dan memfasilitasi     penyelesaian  yang sudah diakomodir dalam sebuah  wacana   untuk    kepentingan rakyat ? metode digunakan dalam penelitian  ini   adalah Metode Yuridis Sosiologis yaitu  pendekatan masalah  melalui  penelitian  hukum  dengan  fakta  yang  ada  pada  instansi  yang  bersangkutan. Kesmipulan dari penelitian ini adalah Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam  Paser  Utara  dalam  melaksanakan  Fungsi  Legislasinya  setelah  berlakunya  UU  No.  12  tahun 2011  Tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan  menunjukkan  semangat  perubahan  ke arah  yang  lebih  baik.  Pelaksanaan  fungsi  legislasi  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Kabupaten  Penajam Paser  Utara  pada  dasarnya  sudah  baik,  dan  Tugas-tugas  telah  dilaksanakan  dengan  optimal,  terbukti dengan telah dihasilkannya banyak Perda (Peraturan Daerah).
Kata Kunci : Peranan Dewan Perwakilan rakyat Daerah, Peraturan Daerah, Fungsi Legislasi

## Abstract
The  Regional  People's  Representative  Council  of  Penajam  Paser  Utara  Regency  as  a  Legislative Institution  has  the  function  of  Legislation,  Budgeting  and  Controling.  become  important  in  order  to create  a  good  governance  system.  In  its  legislative  function  the  Regional  People's  Representative Council of North Penajam Paser Regency cannot be left alone without control, it is important to open the  door  for  public  access  to  the  making  of  Regional  Regulations.  The  researcher  formulated  the problem  in  this  study.  What  is  the  role  of the  Regional  People's  Representative  Council  of  Penajam Paser Utara Regency in carrying out the legislative function in channeling community aspirations and facilitating solutions that have been accommodated in a discourse for the benefit of the people? The method used in this study is the Juridical Sociological Method, namely the problem approach through legal research with the facts that exist in the relevant agencies. The conclusion of this research is the Performance  of  the  Regional  Representative  Council  (DPRD)  of  North  Penajam  Paser  Regency  in implementing  its  Legislative  Function  after  the  enactment  of  Law  No.  12  of  2011  concerning  the Establishment  of  Legislation  Regulations  shows  the  spirit  of  change  in  a  better  direction.  The implementation  of  the  legislative  function  of  the  People's  Legislative  Assembly  of  Penajam  Paser Utara Regency has basically been good, and the tasks have been carried out optimally, as evidenced by the creation of many Regional Regulations (Regional Regulations).
Keywords:  Role  of  the  Regional  People's  Representative  Council,  Regional  Regulation,  Function  of Legislation

## I. PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah
Kabupaten  Penajam  Paser  Utara, adalah  sebuah Kabupaten di Provinsi  Kalimantan Timur, Indonesia. Ibukotanya adalah Penajam. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Kutai Kartanegara disebelah Utara, sebelah timur berbatasan dengan Selat Makassar dan Kota  Balikpapan,  sebelah  selatan  berbatasan  dengan Kabupaten  Pasir dan sebelah  barat  berbatasan  dengan  Kabupaten  Kutai  Barat.  Akhirnya  setelah  melalui perjuangan  panjang  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  yang  bercita–cita  untuk  dapat  hidup lebih  sejahtera  dapat  tercapai.  Ini  ditandai  dengan  terbentuknya  Pemerintah  Kabupaten Penajam Paser Utara secara  yuridis formal berdasarkan  Undang-undang  No. 7tahun 2002. Beberapa  waktu  lalu  di  Kalimantan  Timur  wilayah  utara  tepatnya  di  Kabupaten  Bulungan terjadi pemekaran kabupaten baru. Kabupaten tersebut bernama Tana Tidung.
Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dibentuk melalui UU No. 7 Tahun 2002 tanggal 10 April 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Kalimantan Timur.  Sejarah  Singkat  Terbentuknya  Kabupaten  Penajam  Paser  Utara  Lahirnya  Undang- undang  No  :  7  Tahun  2002  tentang  pembentukan  Kabupaten    Penajam  Paser  Utara  di Provinsi  Kalimantan  Timur,  merupakan  salah  satu  fakta  sejarah  yang  sangat berarti  bagi masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara.
Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  yang  sangat  penting  dalam  rangka  mendukung pelaksanaan  otonomi  luas  di  Daerah  adalah  Fungsi  Legislasi.  Dan  UU  No.  23  tahun  2014 tentang  Pemerintahan  Daerah  telah  memberikan  kekuasaan  membuat  Peraturan  Daerah kepada Dewan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 1 Peraturan daerah merupakan  komitmen pemangku  kekuasaan  didaerah  yang  memiliki  kekuatan (coerciae). Fungsi  Legislasi dibutuhkan  untuk  mewujudkan  masyarakat  yang  diinginkan (social  engineering) .Karena lembaga  legislatif  merupakan  perwakilan  rakyat  dalam  membuat  Undang-undang  ataupun peraturan  daerah  yang  akan  diberlakukan  bagi  rakyat. 2 Perubahan  tentang  keparlemenan mungkin merupakan sebagai “tradisi Politik menuju demokrasi. 3
Ketentuan  UU  No  23  Tahun  2014    Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Kabupaten Penajam  Paser  Utara    selaku  Lembaga  Legislatif  mempunyai    fungsi  Legislasi, Budgeting dan Controling . menjadi penting dalam rangka menciptakan sistem pemerintahan yang baik. Dalam  fungsi  Legeslasinya    Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Kabupaten  Penajam  Paser Utara  tidak  dapat  di  biarkan  berjalan  sendiri  tanpa  kontrol,  penting  dibuka  pintu  akses publik  terhadap  pembuatan  Peraturan  Daerah.  Peraturan    Daerah  merupakan  perwujudan dari  Fungsi  legislasi  yakni  merupakan  fungsi  dari  parlemen  untuk  Untuk  melaksanakan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara  diberi
1 UU No. 23 tahun 2014 Tentang  Pemerintahan  Daerah Telah Memberikan  Kekuasaan  Membuat Peraturan Daerah (Perda) kepada Dewan Perwakilan Rakyat  Daerah
2 Sadu  Wasistono  dan  Ondo  Riyani,  2003,  Etika  Hubungan  Legislatif  dalam  Pelaksanaan  Otonomi Daerah, Fokus Media Cet, ke-2, Bandung, hlm. 93.
3 Satya arinanto, 2007, Hak Asasi Manusia Dalam Transisi Politik Indonesia, Pusat Studi Hukum FH UI, Jakarta, hlm. 97.
bermacam-macam  hak  yang  salah  satunya  ialah  “Hak  Mengajukan  Rancangan  Peraturan Daerah  Dan  Hak  Mengadakan  membentuk  produk  hukum  yang  bersifat  mengatur (regelende  functie), hal  ini  berkenaan  dengan  kewenangan  untuk  menentukan  peraturan yang  mengikat  warga  negara  dengan  norma-norma        hukum      yang      mengikat        dan membatasinya. 4 Sesuai dengan UU No 23 Tahun 2014   Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara  selaku  Lembaga  Legislatif mempunyai   fungsi  Legislasi, Budgeting dan Controling . menjadi penting dalam rangka menciptakan sistem pemerintahan yang  baik.  Dalam  fungsi  Legislasinya    Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Kabupaten Penajam  Paser  Utara  tidak  dapat  di  biarkan  berjalan  sendiri  tanpa  kontrol,  penting  dibuka pintu  akses  publik  terhadap  pembuatan  Peraturan  Daerah.  Fungsi  Legeslasi  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam  Paser Utara  selaku  “Pembuat”, Pembahas dan pemutus sebuah produk hukum yang berupa Peraturan Daerah dimana Peraturan Daerah akan menjadi  dasar berkehidupan masyarakat.
Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Kabupaten  Penajam  Paser  Utara  agar  lebih memaksimalkan  lagi  pelaksanaan    Fungsi    Legislasinya    dalam    hal    Pembentukan Peraturan  Daerah.  Maka  Peneliti tertarik untuk membuat sebuah  penelitian atau tesis yang berjudul    “Peranan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Kabupaten  Penajam  Paser  Utara Dalam Pelaksanaan Fungsi Legislasi”.

## B. Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  diatas    maka  Peneliti  merumuskan  masalah  pada penelitian ini adalah Bagaimanakah peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam  Paser  Utara      dalam        melaksanakan      fungsi        legislasi        dalam  menyalurkan aspirasi  masyarakat  dan  memfasilitasi          penyelesaian    yang  sudah  diakomodir  dalam sebuah  wacana   untuk    kepentingan     rakyat ?

## C. Tinjauan Pustaka

## 1. Peraturan Daerah
Peraturan  Daerah  atau  Perda  adalah  peraturan  yang  dibuat  oleh  Kepala  Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi maupun Kabupaten dan Kota, dalam ranah
pelaksanaan  penyelenggaraan  otonomi  daerah  yang  menjadi  legalitas  perjalanan  eksekusi pemerintah daerah. Dalam menyelenggarakan pemerintahan, pemerintah Pusat menggunakan  asas  desentralisasi.  Dalam  menyelenggarakan  pemerintahan,  pemerintah daerah  berpedoman  pada  Asas  Umum  Penyelenggaraan  Negara,  yang  di  dalam  Hukum administrasi  Negara  dikenal  dengan  ”  Asas-asas  umum  pemerintahan  yang  layak”.    Pada tanggal  12  Agustus  2011,  Pemerintah  secara  resmi  mengundangkan  Undang-Undang
4 Agung  Djojosoekarto,  2004,  Dinamika  dan  Kapasitas  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  dalam  Tata Pemerintahan Demokratis, Konrad Adeneur Stiftung, Jakarta, hlm. 235.
Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan.  Dengan berlakunya  Undang-Undang  ini,  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2004  tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
Tahap-tahap  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  menurut  Maria  Farida Indrati. S, pada umumnya dilakukan sebagai berikut : 5
a. Perencanaan penyusunan undang-undang.
Proses  pembentukan  undang-undang  menurut  Pasal  15  ayat  (1),  dan  Pasal 16 Undang-undang  Nomor  10  Tahun  2004  dilaksanakan  sesuai  dengan  Program Legislasi  Nasional  (Prolegnas),  yang  merupakan  perencanaan  penyusunan  undang- undang  terpadu  antara  Dewan  Perwakilan  Rakyat  dan  Pemerintah  Republik Indonesia.
b. Persiapan pembentukan undang-undang.
Rancangan undang-undang dapat berasal dari (Anggota) Dewan Perwakilan Rakyat,
Presiden,  maupun  dari  Dewan  Perwakilan  Daerah  yang  disusun  berdasarkan Prolegnas.
c. Pengajuan Rancangan Undang-Undang.
Pengajuan Rancangan  Undang-Undang  yang  berasal  dari  Presiden,  Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah diatur dalam Pasal 18 dan Pasal 19 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004.

## 2. Pengertian Legislasi
Legislasi Dalam Arti Luas Meliputi Legislasi Dalam Arti Sempit Merupakan Proses Dan Produk Pembuatan Undang-Undang (The Creation Of General Legal Norm By Special Organ ),  Legislasi  Dalam Arti  Luas Termasuk Pula Pembentukan Peraturan Pemerintah Dan Peraturan-Peraturan Lain Yang Mendapat Delegasian Kewenangan Dari  Undang-Undang (Delegation  Of  Rule  Making Power  By  The  Laws ).   Fungsi Legislasi  Dilakukan  Oleh  Badan  Legislatif  Baik  Secara  Sendiri-Sendiri  Atau “ Together  With  The  Head  Of  State ).  Penggunaan  hukum  tertulis  sebagai  alat rekayasa sosial nampaknya sudah menjadi ciri dari negara hukum modern. 6
3. Tinjauan Terhadap Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
a. Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Berdasarkan  Undang-undang  nomor  27  tahun  2009  tentang  susunan  dan kedudukan  MPR  -  DPR-RI,  DPD-RI  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah, menyebutkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai fungsi yaitu  Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan yang dijalankan dalam kerangka Representasi Rakyat.
5 Maria  Farida  Indrati  Soeprapto, Ilmu  Perundang-Undangan  :  Jenis,  Fungsi,  dan  Materi  Muatan,
Kanisius, Yogyakarta, 2010, halaman 41
6 Galenter, Marc, “Hukum Hindu dan Perkembangan sistem hukum India Modern” dalam A.A.G Peters dan  Koesriani  S  (Ed.),  Hukum  dan  Perkembangan  Sosial,  Buku  Teks  Sosiologi  Hukum  (Buku  II),  Sinar Harapan, jakarta.
a) Legislasi:  Fungsi  legislasi  dilaksanakan  sebagai  perwujudan  Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah  selaku  pemegang  kekuasaan  membentuk Peraturan Daerah.
b) Anggaran:  Fungsi  anggaran  dilaksanakan  untuk  membahas  dan  memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD yang diajukan oleh Bupati.
c) Pengawasan:  Fungsi  pengawasan  dilaksanakan  melalui  pengawasan  atas pelaksanaan peraturan daerah dan APBD.
b. Tugas dan wewenang
Tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah antara lain:
a) Membentuk  peraturan  daerah  yang  dibahas  dengan  Bupati  untuk  mendapat persetujuan bersama
b) Membahas  bersama  Bupati  dengan  memperhatikan  pertimbangkan  dan memberikan  persetujuan  atas  rancangan  peraturan  daerah  tentang  APBD yang diajukan oleh Bupati
c) Membahas dan menindaklanjuti dari hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban  keuangan  daerah  yang  disampaikan  oleh Bawasda
d) Memberikan  persetujuan  terhadap  pemindahtanganan  aset  daerah  yang menjadi  kewenangannya  berdasarkan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan  dan  terhadap  perjanjian  yang  berakibat  luas  dan  mendasar  bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan daerah
e) Menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat
f) Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam undang-undang.

## D. Metode Penelitian
Metode Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian  ini   adalah Metode Yuridis Sosiologis yaitu  pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan fakta yang ada pada instansi yang bersangkutan,  teori hukum yang dihubungkan dengan kondisi sosial di mana  hukum  dalam  arti sistem norma itu diterapkan. 7 Tokoh-tokohnya adalah pemikir hukum  yang    beraliran  realisme  seperti Oliver  W.  Holmes,  Karl    N    Llewellyn,  Roscoe Pound, Teori  –  teori  Yuridis  Sosiologis  Teori  ini  sesungguhnya  dibangun  berdasarkan Cardoso dan banyak  lagi yang selalu bekerja  dengan   tradisi Common Law.
Sifat penelitian yang digunakan oleh Peneliti adalah Deskriptif yaitu penelitian yang menggunakan   satu  variabel atau lebih dari satu variabel. Penelitian yang dimaksud adalah untuk  memberikan  data  yang  seteliti  mungkin  tentang  keadaan  yang  menjadi  obyek penelitian.

## E. PEMBAHASAN
1. Gambaran Umum Kondisi Daerah
7 Soerjono Soekanto. 2006. Pengantar Penelitian Hukum.Universias Indonesia. Jakarta
Kabupaten  Penajam  Paser  Utara  dibentuk  berdasarkan  Undang-Undang  Republik Indonesia  No.7  Tahun  2002  tentang  Pembentukan  Kabupaten  Penajam  Paser  Utara  di Provinsi  Kalimantan  Timur.  Kabupaten  Penajam  Paser  Utara  terletak  antara  00 o 48’29”- 01 o 36’37”  Lintang  Selatan  dan  116 o 19’30”-  116 o 56’35”  Bujur  Timur.  Posisi  Kabupaten Penajam Paser Utara sangat strategis sebagai pintu gerbang transportasi laut dan transportasi darat menuju Provinsi Kalimantan Selatan serta merupakan jalur pergerakan barang dan jasa lintas Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Selatan.
Kabupaten  Penajam  Paser  Utara  memiliki  batas-batas  administrasi  dengan kabupaten/kota sebagai berikut :
a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Kutai Kartanegara;
b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kota Balikpapan dan Selat Makassar;
c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Paser dan Selat Makassar;
d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Paser danKabupaten Kutai Barat. Kabupaten  Penajam  Paser  Utara  memiliki  luas  wilayah  3.333,06  Km2  meliputi wilayah daratan seluas 3.060.82 Km2 dan wilayah lautan seluas 272.24 Km2. Berdasarkan Topografinya,  Penajam    Paser  Utara    berada    di    ketinggian    antara  0-500  m  diatas permukaan  laut  (dpl).  Pada  elevasi  terendah  terdapat  di  daerah  sekitar  muara  Sungai  yang mengalir di Penajam Paser Utara. Penajam Paser Utara memiliki wilayah yang didominasi wilayah perbukitan dan dataran di wilayah bagian barat. Tabel 2.1 menyajikan luas wilayah Penajam Paser Utarayang disajikan menurut Kecamatan.
2. Peranan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Kabupaten  Penajam  Paser  Utara Dalam  Melaksanakan  Fungsi  Legislasi  Dalam  Menyalurkan  Aspirasi Masyarakat.
Inisiatif  Pembuatan  Perda.Kepemerintahan  Daerah  yang  baik  ( good  local governance)  merupakan  issue  yang  paling  mengemuka  dalam  pengelolaan  administrasi publik dewasa ini. Tuntutan  gagasan  yang dilakukan masyarakat  kepada  pemerintah untuk pelaksanaan  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  yang  baik  adalah  sejalan  dengan meningkatnya  pengetahuan  masyarakat  di  samping  adanya  globalisasi  pergeseran paradigmapemerintahan  dari “rulling  government” yang  terus  bergerak  menuju “good governance” dipahami  sebagai  suatu  fenomena  berdemokrasi  secara  adil.  Atas  kedudukan dan  fungsi  yang  sama  itu,  maka  baik  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  maupun  Kepala Daerah  mempunyai  hak  yang  sama  dalam  melakukan  amandemen  terhadap  Perda  dan memiliki  hak  yang  sama  dalam  melakukan  prakarsa  dan  inisiatif  dalam  pengajukan Rancangan Perda.
Peran  serta  masyarakat  hal  yang  baru  dan  sekaligus  sebagai  wujud  adanya demokratisasi  dalam  pembentukan  hukum  yaitu  dibukanya  ruang  bagi  partisipasi masyarakat dalam pembentukan hukum. Secara konstruktif yuridis partisipasi masyararakat dalam pembentukan hukum sebagaimana tertuang dalam Pasal 53 UU No. 10 Tahun 2004 yaitu : “Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertutulis dalam rangka penyiapan  atau  Pembahasan  Rancangan  Undang-undang  dan  Rancangan  Peraturan Daerah”.Dibukanya  ruang  bagi  masyarakat  untuk  ikut  serta  dalam  proses  pembentukan hukum ini bertujuan agar hukum  yang dihasilkan tidak represif dan sebaliknya melahirkan hukum  yang  responsif.  Dalam  paham  hukum  yang  Responsif  itu  adalah  hukum  yang  siap
mengadopsi paradigma baru dan meninggalkan paradigma lama. Artinya, hukum tidak lagi dilihat sebagai entitas yang berdiri sendiri melainkan dia harus mampu berinteraksi dengan yang    lain  dengan  tujuan  pokok  untuk  mengadopsi  kepentingan-kepentingan  yang  ada didalam masyarakat. Sebenarnya, apabila suatu Perda yang rancangannya didahului dengan penyusunan  naskah  akademik,  hal  itu  sesungguhnya  telah  memberi  sebentuk  ruang  bagi partisipasi  masyarakat  publik  dalam  pembentukan  Perda  tersebut.  Dewan  Perwakilan Rakyat  Daerah  memiliki    peran  yang    amat  penting    dalam  memfasilitasi  aspirasi masyarakat, baik secara idea (tidak langsung) maupun secara langsung melalui rapat dengar pendapat.
Disinilah  arti  penting  perwujudan  demokratisasi  dalam  pemerintahan  daerah. Responsifitas anggota  dewan  terhadap  aspirasi  masyarakat  menjadi  amat  penting  guna mengformulasikan  aspirasi  masyarakat  dalam  bentuk  produk  hukum.  Keikutsertaan masyarakat dalam pembuatan hukum diharapkan menjadi kekuatan kontrol (agent of social control) dan  kekuatan  penyeimbang  antara  kepentingan  pemerintah  dan  masyarakat. Dengan dianutnya sistem politik yang demokrastis, kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembentukan  hukum  lebih  terbuka.  Dalam  pengertian  ini,  arena  hukum  menjadi  semacam forum  politik,  dan  partisipasi  hukum  mengandung  dimensi  politik.  Dewan  Perwakilan Rakyat Daerah  merupakan representasi masyarakat dalam pemerintahan, dimana salah satu tugas  pokoknya  adalah  menyuarakan  aspirasi  konstituennya.  Dengan  demikian  setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  dituntut untuk bekerja dengan maksimal.
3. Peranan dan Fungsi Legislasi Dalam Pembentukan Peraturan Daerah
Peraturan  Daerah  sebagai  Produk  Hukum  Legislatif    Daerah  Ada  tiga  hal penting yang harus diatur oleh para wakil rakyat melalui parlemen, yaitu : 8
a. pengaturan yang dapat mengurangi hak dan kebebasan warga negara,
b. pengaturan yang dapat membebani harta kekayaan warga negara, dan
c. pengaturan mengenai pengeluaran-pengeluaran oleh penyelenggara negara.
Semua    peraturan    Perundang-undangan    yang    normanya  menyangkut  materi muatan  di  atas,  maka  harus  dibentuk  dengan  produk  hukum  legislative (legislative  act), apakah  itu    Undang-Undang,    ataukah  Peraturan  Daerah.    Dalam  praktek    dikenal    tiga macam      Norma      Hukum    yang      dibentuk      oleh  suatu      negara.  Ketiga  Norma  Hukum tersebut antara Lain, Yaitu :
a. Produk  atau  norma  hukum  yang  dikategorikan  sebagai  peraturan  perundang- undangan;
b. Produk  hukum  yang  dikategorikan  sebagai  keputusan  atau beschikking (bersifat administratif,    konkret,    dan  individual),  pengujian      produk  hukum  ini  dilakukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara;
c. Produk  hukum  yang  dibentuk    oleh      pengadilan            (berupa    putusan  pengadilan, bersifat  penghakiman),      Pengujian      produk  hukum      ini        dilakukan  melalui prosedur upaya hokum.
8 Jimly Assidiqie, 2005, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II, Konpres, Jakarta, hal.32
4. Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam   Paser Utara  Dalam Pembentukan Perda
Dalam Pembahasan lebih lanjut ini Penulis akan menjelaskan lagi mengenai Fungsi legislasi yang  merupakan fungsi dari parlemen untuk membentuk   produk   hukum   yang bersifat        mengatur (regelende  functie), ini  berkenaan  dengan  kewenangan    untuk menentukan  peraturan  yang  mengikat  warga  negara  Dengan  Norma-Norma  Hukum  yang mengikat dan membatasi.  Untuk itu penulis mengacu pada  Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah pada dasamya dimulai dari:
a. Tahap Perencanaan,
b. Persiapan,
c. Teknik Penyusunan,
d. Perumusan,
e. Pembahasan,
f. Pengesahan,
g. Pengundangan,
h. Dan Penyebarluasan.
Kedelapan  tahapan  tersebut  adalah  prosedur  baku  yang  harus  dilewati  oleh  setiap Pembentukan  Peraturan  Daerah.  Instrumen  perencanaan  Perda  dilakukan  dalam  Prolegda yang disusun bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerntah Daerah.

## 5. Pengesahan dan Penyebarluasan
Proses  pembahasan  Rancangan  Perda  pada  hakikatnya  mengarah  pada  ikhtiar musyawarah  untuk  mencapai  mufakat.  Pembahasan  Raperda  tidak  menyisakan  ruang  bagi voting,  karena  memang  kedudukan  antara  Pemerintah  Daerah  dan  Dewan  Perwakilan Rakyat  Daerah  sederajat.  Setiap  pembahasan  Raperda  menghendaki  persetujuan  bersama, sehingga  karena  masing-masing  pihak  memiliki  kedudukan  yang  seimbang,  maka  tidak mungkin putusan dapat diambil secara voting.
Persetujuan bersama menjadi syarat  agar suatu  Raperda menjadi  Perda.  Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Bupati disampaikan oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai Peraturan Daerah,  Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama. Selanjutnya  Rancangan  Peraturan  Daerah  ditetapkan  oleh  Bupati  paling  lama  30  (tiga puluh)  hari  sejak  rancangan  tersebut  disetujui  bersama.  Rumusan  kalimat  pengesahan berbunyi:  ”Peraturan  Daerah  ini  dinyatakan  sah”  dengan  mencantumkan  tanggal  sahnya yang  dibubuhkan  pada  halaman  terakhir  sebelum  pengundangan  naskah  Peraturan  Daerah ke  dalam  Lembaran  Daerah.  Agar  setiap  orang  mengetahuinya,  Peraturan  Perundang- undangan (Peraturan Daerah) harus diundangkan dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah  Kabupaten  Selanjutnya  Pemerintah  Daerah  wajib  menyebarluaskan  Peraturan Daerah  yang telah diundangkan dalam  Lembaran Daerah dan peraturan di  bawahnya  yang telah  diundangkan  dalam  Berita  Daerah.  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Kabupaten  Penajam
Paser  Utara    merupakan  Lembaga  Perwakilan  Rakyat  Daerah  yang  berkedudukan  sebagai unsur Lembaga Pemerintahan
Kedudukannya  tersebut  Dewan  Perwakilan  Rakyat    dilengkapi  dengan  tiga  fungsi, yaitu:  fungsi  anggaran,  fungsi  pengawasan  dan  fungsi  legislasi.  Peran  Dewan  Perwakilan Rakyat Daerah dalam menjalankan fungsi legislasinya bertumpu pada tiga pengertian, yaitu:
a. prakarsa pembuatan undang-undang (legislative initiation);
b. Pembahasan rancangan undang-undang (law making process); serta
c. Persetujuan atas Pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (law enactment approval).
Responsifitas  anggota  dewan  terhadap  aspirasi  masyarakat  menjadi  amat  penting  guna mengformulasikan aspirasi masyarakat dalam bentuk produk hukum.

## 6. Pembatalan Peraturan Daerah (Perda)
Ada  Perda  Kabupaten  Penajam  Paser  Utara  Yang  Dibatalkan,  Ini  Penjelasan  Biro Hukum  Provinsi  Kaltim  Dewan  Perwakilan  Rakyat  DaerahTerkait  pembatalan  peraturan daerah  (perda)  Pajak  Dan  Retribusi  PPU,  Pansus  II  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah melakukan  konsultasi  ke  Biro  Hukum,  Provinsi  Kaltim  beberapa  waktu  yang  lalu.  Dalam kunjungan kerja tersebut mereka meminta kejelasan mengenai tindak lanjut perda pajak dan retribusi yang dibatalkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri (Kemendagri). Staf Biro Hukum Sekretariat Daerah Prov. Kaltim, Ahmad Basuki Nugroho, menjelaskan perda yang dibatalkan oleh Kemendagri itu hanya berupa revisi atau pembetulan ayat dalam pasal yang  dimuat.  Basuki  menambahkan,  alasan  dibatalkannya  perda  tersebut  adalah karena legal drafting yang belum diatur secara jelas. “Kami sudah menyiapkan surat edaran Gubernur tentang pembatalan perda ini tapi masih dalam proses,” ujarnya. Adapun isi surat tersebut adalah tetap diberlakukannya perda yang lama sebelum ada pembatalan resmi dari Kemendagri.  Dirinya  berharap  agar  Pemerintah  Daerah  PPU  dapat  melakukan  sosialisasi terkait permasalahan ini.
Ditinjau  dari  segi  hukum,  Perda  pajak  dan  retribusi  yang  akan  disahkan  pada dasarnya  boleh  dilaksanakan  sembari  menunggu   diterbitkannya  surat  edaran  dari Kemendagri  yang  telah  dievaluasi  oleh  provinsi.  “Biro  Hukum  Provinsi  saat  ini  masih berkoordinasi  dengan  pusat  untuk  kepastian  pembatalan  perda  ini,  diperkirakan  dalam waktu  dua  minggu  detail  pembatalan  perda  beserta  alasan  pembatalan  perda  tersebut  bisa selesai,”  tutupnya.  Sebenarnya  bukan  hanya  Mendagri  yang  memiliki  kewenangan  untuk membatalkan  Perda,  akan  tetapi  Gubernur  sebagai  wakil  Pemerintah  Pusat  di  daerah  juga diberi  kewenangan  yang  sama.    Pembagiannya  adalah  Mendagri  berwenang  membatalkan Perda  Provinsi,  sedangkan  Gubernur  berwenang  membatalkan  Perda  Kabupaten/Kota. Sehingga  kalau  pernyataan  Presiden  di  atas  redaksinya  memang  apa  adanya  seperti  itu, maka  perlu  dikroscek  apakah  alasan  Mendagri  mengambil  alih  seluruh  pembatalan  Perda yang  berjumlah  3.143  itu  sudah  tepat  secara  konstitusional  dan  sesuai  dengan  ketentuan yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah ("UU  Pemda").  Terlepas  dari  itu,  kewenangan  Mendagri  dan  Gubernur  dalam  pembatalan Perda  ini  sangat  menarik  untuk  ditelaah  dari  perspektif  hukum  ketatanegaraan.  Secara yuridis,  Mendagri  dan  Gubernur  sebagai  bagian  dan  wakil  dari  Pemerintah  Pusat  memang punya dasar justifikasi untuk melakukan kontrol terhadap produk hukum daerah.
Dalam  Pasal  7  ayat  (1)  UU  Pemda  misalnya  dinyatakan  bahwa  Pemerintah  Pusat melakukan  pembinaan  dan  pengawasan  terhadap  penyelenggaraan  Urusan  Pemerintahan oleh  Daerah.    Fungsi  kontrol  Pemerintah  Pusat  tersebut  dapat  dipahami  sebagai  implikasi dari  desain  konstitusional  otonomi  daerah  yang  dibangun  dalam  bingkai  prinsip  Negara Kesatuan (unitary state/eenheidsstaat). Bingkai itu yang kemudian "memagari" pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia, sehingga walaupun Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 memberikan otonomi  seluas-luasnya  kepada  Daerah,  tanggung  jawab  akhir  penyelenggaraan Pemerintahan  Daerah  tetap  berada  di  tangan  Pemerintah  Pusat.  Namun  yang  menjadi pertanyaan  besar,  apakah  fungsi  kontrol  Pemerintah  Pusat  terhadap  produk  hukum  daerah tersebut sudah tepat dimanifestasikan dalam bentuk kewenangan membatalkan Perda.
Untuk  menjawab  pertanyaan  tersebut,  perlu  dijelaskan  terlebih  dahulu  "makhluk" apa  sebenarnya  Perda  ini  dalam  perspektif  sistem  peraturan  perundang-undangan  di Indonesia.    Merujuk  kepada  ketentuan  Pasal  1  angka  7  dan  8  Undang-Undang  Nomor  12 Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan  ("UU  PPP"),  Perda merupakan  peraturan  perundang-undangan  yang  dibentuk  oleh  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah  (DPRD)  dengan  persetujuan  bersama  Kepala  Daerah.    Kualifikasi  Perda  sebagai peraturan perundang-undangan dipertegas kembali dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f dan g UU PPP yang menyatakan Perda termasuk salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang secara  hirarki  posisinya  berda  di  bawah  undang-undang  (UU).    Dengan  kualifikasi  yang demikian  itu,  seharusnya  mekanisme  pembatalan  Perda  tunduk  pada  ketentuan  Pasal  24A ayat (1) UUD 1945 jo Pasal 9 ayat (2) UU PPP yang pada pokoknya mengatur mekanisme pembatalan  peraturan  perundang-undangan  di  bawah  UU  dilakukan  melalui judicial review oleh  Mahkamah  Agung.  Apabila  mengacu  pada  ketentuan  tersebut,  maka  jawaban atas  pertayaan  di  atas  sangat  jelas,    yaitu  tidak  tepat  fungsi  kontrol  Pemerintah  Pusat terhadap  produk  hukum  daerah  dimanifestasikan  dalam  bentuk  kewenangan  membatalkan Perda,  sebab  kewenangan  itu  seharusnya  menjadi  milik  Mahkamah  Agung.    Akan  tetapi, faktanya  Pasal  251  UU  Pemda  telah  memberikan  kewenangan  pembatalan  Perda  kepada Mendagri dan Gubernur (executive review), di sinilah terjadi anomali sistem ketatanegaraan. Istilah "review" itu  sebenarnya  berkaitan  dengan  mekanisme  kontrol  norma  hukum  (legal norm control mechanism).

## F. Kesimpulan
Dari  Pembahasan    Peneliti  tentang  Peranan  DPRD  (Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah)  Kabupaten  Penajam  Paser  Utara  Dalam  Pelaksanaan  Fungsi  Legislasi,    dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :
1. Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  adalah  lembaga  legislasi  yang  berada  di  daerah yang mempunyai instansi kesekretariat dan unsur struktur organisasi kepemimipinan yang  dapat  mengelola  administrasi  dan  keuangan  agar  penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat berjalan dengan efektif dan sinergi
2. Kinerja  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD)  Kabupaten  Penajam  Paser  Utara dalam melaksanakan Fungsi Legislasinya setelah berlakunya UU No. 12 tahun 2011 Tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan  menunjukkan  semangat perubahan ke arah yang lebih baik.
3. Pelaksanaan  fungsi  legislasi  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Kabupaten  Penajam  Paser Utara  pada  dasarnya  sudah  baik,  dan  Tugas-tugas  telah  dilaksanakan  dengan optimal, terbukti dengan telah dihasilkannya banyak Perda (Peraturan Daerah).
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  Kabupaten Penajam Paser Utara berusaha mencari ide-ide  pembaharuan  dalam  sistem  penyelenggaraan  pemerintahan  ke  arah  yang good and clean  governance yang  dapat  di  masukkan  dalam  setiap  Rancangan Peraturan  Daerah  yang  diajukan  oleh  Eksekutif  guna    memberikan  perlindungan hukum terhadap hak-hak Masyarakat Penajam Paser Utara khususnya.
5. Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  produktivitas  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara dalam melaksanakan Fungsi Legislasi  dapat dibagi menjadi  faktor  individual  dan  faktor  institusional.  Faktor  individual  meliputi,  latar belakang disiplin ilmu para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  Kabupaten Penajam Paser Utara yang hanya Berlatar Belakang Pendidikan Sarjana Hukum dan latar  belakang  pekerjaan  mereka  yang  mayoritas  orang-orang  baru  yang  belum berpengalaman dalam pembuatan Rancangan Peraturan Daerah.  Faktor institusional meliputi,  Kurangnya  sarana  dan  prasarana    perangkat  pendukung  yang  bisa difungsikan untuk menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah.
6. Perda  dapat  dibatalkan  karena  adanya  beberapa  Permasalahan  yaitu,  Permasalahan secara    Yuridis  yaitu  bersumber  dari  perda  itu  sendiri,  misalnya  dalam  kerangka pengawasan  pemerintah  pusat  menganggap  perda  tersebut  bermasalah  karena bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi,  dan  peraturan  perundang-undangan  lainnya  sehingga  harus  dibatalkan. Permasalahan  sosiologis  yaitu    terjadinya  gesekan  atau  benturan  kebijakan  dengan norma-norma  adat  atau  norma-norma  agama  yang  terdapat  di  daerah  yang bersangkutan.  Permasalahan  sosiologis  lainnya  adalah  ketidaksiapan  masyarakat terhadap perubahan  yang diusungkan di  dalam perda tersebut.  Permasalahan teknis yang  dimaksud  adalah  ketidaksiapan  sarana  prasarana  yang  menunjang pemberlakuan  perda  tersebut.  Pembuatan  suatu  perda  harus  dilakukan  dengan memperhitungkan  anggaran  untuk  pelaksanaannya.  Permasalahan  tidak  dapat dilaksanakannya  perda  karena  hambatan  anggaran,  biasanya  terjadi  karena pembuatan  kebijakan  kurang  dapat  memperhitungkan  anggaran  yang  diperlukan  di dalam pelaksanaannya
7. Untuk  meningkatkan  produktivitas  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah    Kabupaten Penajam  Paser  Utara  dalam  mengajukan  Rancangan  Peraturan  Daerah  dapat dilakukan dengan membuat Perangkat Pendukung, misalnya membentuk  “Tim ahli Legislative Drafting ” atau bekerjasama dengan Perguruan Tinggi dalam pembuatan suatu  draft  Rancangan  Peraturan  Daerah,  Dan  pemahaman  Dewan  Perwakilan Rakyat  Daerah    Kabupaten  Penajam  Paser  Utara  tentang  Legislasi  harus  terus ditingkatkan  sampai  pada  tingkat  kemampuan  dalam  menilai  kualitas  Rancangan Peraturan Daerah berdasarkan kepentingan masyarakat.
8. Program  Legislasi  Daerah  (Prolegda)  perlu  diadakan  di  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah    Kabupaten  Penajam  Paser  Utara  dengan  membuka  seluas-seluasnya  bagi rakyat yang ingin mengajukan draf rancangan Peraturan Daerah
9. Tugas,  Kewajiban,  dan  Hak  dari  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  adalah membentuk  dan  membahas  Peraturan  Daerah  sebagai  bagian  dari  penyelenggaraan Pemerintahan  Daerah  dalam  kontek  keefisien  untuk  menuju  kesejahteraan  dan kemajuan daerahnya.

## G. Saran
1. Perlunya    dilakukan  peningkatan  kualitas  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah Kabupaten  Penajam  Paser  Utara,  baik  dari  segi  pendidikan,  pengalaman  dan  juga pelatihan-pelatihan  yang  berhubungan  dengan  tugas  serta  fungsi  yang  dimiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
2. Tugas  dari  Tenaga  Ahli  yang  tidak  hanya  bertugas  sementara  waktu,  tidak  hanya memberikan  masukan,  akan  tetapi  lebih  dari  itu,  dan  perlu  kirannya  disediakan Tenaga  Ahli  dari  berbagai  Disiplin  Ilmu  sehingga  dapat  menunjang  fungsi  dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
3. Diperlukannya Anggaran yang maksimal dalam  Penyusunan Raperda Inisiatif Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah  Kabupaten  Penajam  Paser  Utara  yang  merupakan  salah satu fasilitasi bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyusun Raperda.
4. Agar  sekretariat  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Kabupaten  Penajam  Paser  Utara berperan  aktif  dalam  menunjang  kinerja  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah,  maka perlu    melengkapi  perpustakaan  dengan  literature  penunjang  maupun  sarana informasi  lainnya  sehingga  dapat  lebih  mempermudah  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah mendapat informasi dalam menjalankan fungsinya.
5. Tahapan  Proses  Pembahasan  Rancangan  Peraturan  Daerah  harus  disosialisasikan kepada masyarakat luas dan terbuka bagi keterlibatan masyarakat untuk memberikan masukan dan usulan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  Kabupaten Penajam Paser Utara  perlu  memprioritaskan  penyusunan  Rancangan  Peraturan  Daerah  yang berorientasi  untuk  membangun  sistem  Penyelenggaraan  Pemerintahan  yang good and clean governance dan yang memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak rakyat khususnya Kabupaten Penajam Paser Utara
6. Keterbatasan  PenelitianPenelitian  ini  juga  masih  memiliki  keterbatasan-keterbatasan. Dengan  keterbatasan  ini,  diharapkan  dapat  dilakukan  perbaikan  untuk  penelitian yang akan datang.

## DAFTAR PUSTAKA
Agung  Djojosoekarto,  2004,  Dinamika  dan  Kapasitas  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah dalam Tata Pemerintahan Demokratis, Konrad Adeneur Stiftung, Jakarta.
Galenter,  Marc,  “Hukum  Hindu  dan  Perkembangan  sistem  hukum  India  Modern”  dalam
A.A.G  Peters  dan  Koesriani  S  (Ed.),  Hukum  dan  Perkembangan  Sosial,  Buku  Teks Sosiologi Hukum (Buku II), Sinar Harapan, Jakarta.
Jimly Assidiqie, 2005, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II, Konpres, Jakarta.
Maria  Farida  Indrati  Soeprapto, Ilmu  Perundang-Undangan  :  Jenis,  Fungsi,  dan  Materi Muatan, Kanisius, Yogyakarta, 2010.
Sadu  Wasistono  dan  Ondo  Riyani,  2003,  Etika  Hubungan  Legislatif  dalam  Pelaksanaan Otonomi  Daerah, Fokus Media Cet, ke-2, Bandung.
Satya  arinanto,  2007,  Hak  Asasi  Manusia  Dalam  Transisi  Politik  Indonesia,  Pusat  Studi Hukum FH UI, Jakarta.
Soerjono Soekanto. 2006. Pengantar Penelitian Hukum.Universias Indonesia. Jakarta.
UU  No.  23  tahun  2014  Tentang    Pemerintahan    Daerah  Telah  Memberikan    Kekuasaan Membuat Peraturan Daerah (Perda) kepada Dewan Perwakilan Rakyat  Daerah.