## Jurnal PenKoMi: Kajian Pendidikan & Ekonomi
Journal Hompage: http://jurnal.stkipbima.ac.id/index.php/PK/index

## PEMBANGUNAN EKONOMI DESA DI KABUPATEN BIMA: PERSPEKTIF PERBANDINGAN TEORI AS-SYAITIBI DAN IBNU KHALDUN
Sahfira Handayani 1 , Ira Indriani 2 , Nurhayati 3 , Eka 4 , Nirwana Setiawati 5 , Gita Sulastri 6 , Junari 7
1,2,3,4,5,6,7 Program Studi Ekonomi Syariah, Universitas Muhammadiyah Bima Email : sahfirhandayani@gmail.com Info Artikel Abstrak Kata Kunci: Anggaran Dana Desa, Pembangunan Ekonomi, As- Syaitibi, Ibnu Khaldun Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan dua perspektif  ilmuan muslim terkenal dalam bidang ekonomi yaitu, Ibn Khaldun dan As-syaitibi dalam hal pengalokasian  dana  desa  di  kabupaten  Bima.  Metode  penelitian  yang digunakan  adalah  metode  kualitatif, Ini  melibatkan  pengumpulan  data deskriptif  dengan  metode  wawancara,  observasi,  dan  dokumentasi.  Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa teori yang banyak digunakan dalam hal pengalokasian dana desa di Kabupaten Bima adalah teori As-syaitibi , dengan teori maqasid syariah yang terdapat lima poin penting yakni menjaga agama, jiwa,  akal,  keturunan,  dan  harta  dan  teori  tentang  tiga  kategori  tingkatan kebutuhan yang harus dipenuhi (primer, sekunder, dan tersier), namun bukan berarti teori Ibnu Khaldun tidak digunakan dalam pengalokasian dana Desa.
Hanya saja masih minim seperti perubahan sosial pembangunan ekonomi, dan peradaban  manusia.  Hasil  penelitian  ini  berkontribusi  dalam  melihat  sejauh mana sistem ekonomi Islam di gunakan dalam hal pengalokasian dana Desa khususnya di Kabupaten Bima. Keterbatasan penelitian ini adalah data yang kami  miliki  masih  terbatas  karena  mengingat  hanya  beberapa  tempat  yang menjadi  bahan  observasi  kami.  Penelitian  berikutnya  perlu  mengumpulkan lebih banyak data dengan banyak tempat sebagai bahan penelitian. Info article Abstract Keywords : Village Fund Budget, Economic Development, As- Syaitibi, Ibn Khaldun This  research  aims  to  compare  the  perspectives  of  two  renowned  Muslim scholars in the field of economics, Ibn Khaldun and As-Syaitibi, regarding the allocation  of  village  funds  in  Bima  Regency.  The  research  method  used  is qualitative,  involving  the  collection  of  descriptive  data  through  interviews, observations,  and  documentation.  The  results  of  this  study  reveal  that  the theory most commonly used in the allocation of village funds in Bima Regency is As-Syaitibi's theory, specifically the maqasid shariah theory which includes five key points: the preservation of religion, life, intellect, lineage, and wealth, as well as the theory regarding the three categories of needs that must be met (primary,  secondary,  and  tertiary).  However,  this  does  not  mean  that  Ibn Khaldun's theory is not used in the allocation of village funds; it is just less prominent,  particularly  in  aspects  such  as  social  change,  economic development, and human civilization. The findings of this study contribute to understanding the extent to which Islamic economic systems are used in the allocation of  village  funds,  particularly  in  Bima  Regency. The  limitation  of this  research  is  that  our  data  is  still  limited  due  to  the  fact  that  only  a  few places  were  included  in  our  observations.  Future  research  needs  to  collect more data from a wider range of locations.

## I. PENDAHULUAN
Pembangunan  ekonomi  dalam  Islam  memerlukan  Instrumen  yang  didasarkan  pada syari'ah,  yang  bersumber  dari  Al-Qur'an  dan  al-Hadis.  Penekanan  utamanya  adalah  bahwa pertumbuhan  ekonomi  merupakan  gambaran  tentang  dampak  kebijakan  pembangunan, terutama  di  bidang  ekonomi(Fitria,  2016).  Menurut  Todaro  &  Smith  (2003),  keberhasilan pembangunan  ekonomi  suatu  negara  ditunjukkan  oleh  tiga  nilai  pokok  yaitu:  (1) Berkembangnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokoknya ( sustenance ), (2)  Meningkatnya  rasa  harga  diri  ( self-esteem ),  (3)  Meningkatnya  kemampuan  masyarakat untuk  memilih  ( freedom  from  servitude ),    dan  ini  yang  merupakan  salah  satu  hak  asasi manusia.(Arsyad,  2010)  Pembangunan  Ekonomi  mencakup  peningkatan  teknologi, modernisasi  sosial,  politik,  kelembagaan,  pertumbuhan  berkelanjutan,  perubahan  struktural dalam  produksi,  dan  peningkatan  kesejahteraan  manusia.(Dwira  &  Maulana,  2023)  Proses yang  dilakukan  secara  sadar  dan  berkelanjutan  yang  mencakup  berbagai  aspek  kehidupan masyarakat dikenal sebagai pembangunan. Pembangunan pada dasarnya adalah upaya manusia untuk  mengubah  keseimbangan  dari  tingkat  kualitas  yang  dianggap  kurang  baik  ke  tingkat kualitas yang dianggap lebih baik, sehingga dapat diartikan bahwa tujuan pembangunan adalah pemerataan  dalam  menyejahterakan  rakyat.  Namun,  di  negara  berkembang,  fokus  utama pembangunan  adalah  di  negara  berkembang  perhatian  utama  pembangunan  terfokus  pada dilema antara pertumbuhan dan pemerataan, dimana pertumbuhan yang paling sering dijadikan pembicaraan adalah pertumbuhan ekonomi(Lestari et al., 2021).
Banyak  penelitian  terdahulu  tentang  pengalokasian  dana  Desa,  seperti  Efektivitas pengelolaan dana Desa oleh Minarni Anaci Dethan (2019) menyatakan bahwa pengalokasian dana  Desa  belum  efektif  mengingat  ketimpangan  pembangunan  antara  Desa  dan  Kota  di Indonesia, dan pengalokasian dana Desa yang seharusnya dilakukan dengan manajemen yang baik dan akuntabel, sebab dana yang masuk ke Desa bukanlah dana yang kecil, melainkan dana yang  sangat  besar  untuk  dikelola  oleh  Pemerintah  Desa(Mamuaja  et  al.,  2021).  Analisis penggunaan dana Desa terhadap efektifitas Pembangunan Desa dalam menerapkan Permendes no19  tahun2017  0leh  (Kencana  dewi,  Dwirini,  M.ichsan  siregar.)  tahun  2021  hasil penelitiannya  menujukan  bahwa  penggunaan  alokasi  dana  Desa  di  Manggar  Raya  yang  di berikan  tidak  maksimal  dilihat  dari  rasio  efektivitas  dari  tahun  2015-2018  yaitu  47,18%, 64,57%, 84,99%, dan 84,99%. Dan hasil penelitiannya menujukan bahwa dalam pelaksanaan rencana  kegiatan  Pemerintah  Desa  masih  kurang  transparan  dalam  memberikan  informasi kepada Masyarakat.(Rini et al., 2021)
Meskipun penelitian terdahulu telah banyak yang menjelaskan tentang pengalokasian dana  Desa  namun  penelitian  terdahulu  belum  banyak  menggunakan  teori  perspektif  Ibnu Khaldun  dan  As-Syaitibi sebagai  pedoman penelitiannya. Karena itu penelitian ini berfokus pada  kajian  tentang  pengelolaan  dana  Desa  dalam  perspektif  Ibn  Khaldun  dan  As-Syaitibi. Pada pembaruan penelitian ini ada beberapa perbedaan dari hasil penelitian yang terdahulu dari tahun ke tahun, penjelasan di atas pada tahun 2019, pengalokasian dana Desa belum efektif mengingat ketimpangan Pembangunan antara Desa dan Kota di Indonesia, dan pengalokasian dana desa yang seharusnya di manajemen dengan baik dan akuntabel ternyata tidak demikian. Namun  pada  tahun  2021  hasil  penelitian  menujukan  bahwa  pengalokasian  dana  Desa  di Mangga  Raya  yang  di  berikan  tidak  maksimal  dan  hasil  penelitiannya  menujukan  bahwa kebijakan  Pemerintah  Desa  kurang  transparan  ke  pada  Masyarakat,  Sedangkan  pada pembaruan  penelitian  sekarang  pengalokasian  anggaran    dana  Desa  mengalami  penurunan, yang di sebabkan oleh wabah covid-19 yang memperhambat proses pengalokasian dana Desa oleh  setiap  Kepala  Desa  dalam  berbagai  bidang,  namun  pada  tahun  2021  terjadi  perubahan karena penyebaran wabah covid-19 mulai menurun, sehingga pengalokasian dana Desa yang
dilakukan  oleh  setiap  Kepala  Desa  dalam  mewujudkan  visi  misinya  dapat  direalisasikan. Seperti  memperhatikan  beberapa  faktor  penting  yang  menjadi  prioritas  pengalokasian  dana Desa seperti Stunting BLT(bantuan langsung tunai) dana Desa  (untuk memenuhi kebutuhan primer) Pembangunan infrastruktur, (Pembangunan masjid, Pembangunan gang), penyertaan modal  Bumdes  (simpan-pinjam  UMK  Masyarakat)  dan  transparansi  dalam  memberikan informasi kepada Masyarakat. Pengalokasian dana Desa tidak hanya memperhatikan sisi dunia juga  memperhatikan  sisi  akhirat,  dengan  mengalokasikan  dana  Desa  ke  berbagai  bidang keagamaan,  menjaga  keturunan,  dan  pemberdayaan  manusia,  dan  meningkatkan  intelektual Masyarakat khususnya generasi muda.
Fokus kajian penelitian ini mengarah pada upaya untuk menjawab pertanyaan peneliti, yaitu “Bagaimana  perbandingan  Alokasi  Penggunaan Dana Desa dalam  Pembangunan desa dalam  perspektif  Ibnu  khaldun  dan  As-syaitibi”.  Metode  yang  di  gunakan  adalah  metode kualitatif. Metode kualitatif di pilih karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi dan memahami perspektif, pengalaman, dan makna subjektif, yang sulit di tulis secara kualitatif. Penelitian  ini  berkontribusi  pada  pengelolaan  dana  desa  perspektif  Ibnu  kaldun  dan  As- Syaitibi.

## II. METODE PENELITIAN
Metode penelitian pada dasarnya adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu sesuai dengan tujuan penelitian. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan(Pratama, 2019). Metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah pendekatan  yang  digunakan  untuk  memahami  fenomena  dari  sudut  pandang  subjek  dan kontekstual.  Ini  melibatkan  pengumpulan  data  deskriptif,  seperti  wawancara,  observasi,  dan dokumentasi. Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif,  karena  Fleksibilitas,  metode kualitatif  memberikan  fleksibilitas  yang  lebih  besar  dalam  memungkinkan  peneliti menyesuaikan  pendekatan  penelitian  dengan  kebutuhan  unik  dari  subjek  yang  diteliti. Pemahaman  subyektif,  metode  ini  memungkinkan  peneliti  untuk  mengeksplorasi  dan memahami perspektif, pengalaman, dan makna subjektif, yang mungkin sulit di ukur secara kuantitatif.
Para  penulis  terlebih  dahulu  menentukan  tempat  yang  akan  dilakukan  observasi, menyiapkan  beberapa  pertanyaan  untuk  ditanyakan  kepada  narasumber  langsung,  dan melakukan wawancara dengan turun observasi langsung di tempat yang sudah ditentukan. Para penulis  menganalisis  data  yang  didapat  dari  hasil  wawancara  dalam  pertanyaan-pertanyaan yang sudah dijawab oleh para narasumber secara langsung, dengan melakukan dokumentasi menggunakan alat perekam, lalu menyimpulkan seluruh jawaban menjadi satu dan Sebagian dari jawaban para narasumber  juga dicatat oleh para penulis menggunakan alat tulis.

## III. PEMBAHASAN
Pembangunan  pada  dasarnya  adalah  upaya  manusia  untuk  mengubah  keseimbangan dari tingkat kualitas yang dianggap kurang baik ke tingkat kualitas yang dianggap lebih baik, sehingga  dapat  diartikan  bahwa  tujuan  pembangunan  adalah  pemerataan  dalam menyejahterakan  rakyat.  Namun,  dalam  hal  ini  kemiskinan  menjadi  masalah  yang  rutin ditangani  oleh  sebagian  besar  negara,  utamanya  negara-negara  dengan  penduduk  muslim. Program pengentasan kemiskinan kerap tidak berdampak baik terhadap penurunan kemiskinan. Di  saat  bersamaan  para  pemikir  barat  menilai  bahwa  ketidakmampuan  negara  dengan penduduk  mayoritas  muslim  dalam  mengentaskan  kemiskinan  disebabkan  karena  doktrin Islam  yang  terbelakang,  tidak  mampu  memberikan  dampak  baik  terhadap  kesejahteraan.
Pandangan ini berseberangan dengan esensi kehadiran Islam sebagai penjamin kesejahteraan kehidupan manusia.(Ismail, 2023) Sedangkan di negara berkembang seperti ini, fokus utama pembangunan adalah  pertumbuhan dan pemerataan, dimana pertumbuhan yang paling sering dijadikan    pembicaraan  adalah  pertumbuhan  ekonomi.  Ada  dua  perspektif  pembangunan ekonomi menurut teori Ibn Khaldun dan As-syaitibi dalam hal pengalokasian dan Desa. 1. Alokasi dana Desa Perspektif Ibnu Khaldun
Tawaran Ibnu Khaldun terhadap konsep pembangunan Islam ada empat poin yaitu; peran manusia  atau  arijal,  peran  pembangunan(al-imarah)  dan  keadilan(adl),peran  lembaga  dan pemerintah dan peran kekayaan (al mall).(Arifqi, 2019)
a. Peran  manusia  atau  arijal  adalah  manusia  berhak  memiliki  ilmu  pengetahuan  dan keahlian, dan manusia juga butuh akan pengaruh yang sanggup mengendalikan kepada kekuasaan, selain itu manusia juga menginginkan peradaban yang maju. Menurut kami penerapan teori Ibnu Khaldun dalam segi hak dalam memiliki Ilmu pengetahuan adalah dengan memberikan Beasiswa kepada Masyarakat, yang kurang mampu. Hasil penelitian kami menunjukkan bahwasanya kebijakan kepala Desa dalam hal mengalokasikan dana Desa dalam teori perspektif Ibn Khaldun adalah dengan memberikan wawasan kepada Masyarakat seperti mengadakan sosialisasi. Dengan mengundang pihak Kesehatan dan Keamanan.  Namun  tidak  ada  kebijakan  Kepala  Desa  mengenai  pemberian  Beasiswa kepada Masyarakat, padahal Pendidikan adalah salah satu kebutuhan primer yang harus di penuhi.
b. Peran  Pembangunan  (al-imrah)  dan  keadilan  (adl),  Pembangunan  dan  keadilan  saling berkaitan satu sama lainnya dalam perkembangan atau pertumbuhan suatu negara atau daerah. Pembangunan menjadi sangat penting karena tanpa adanya perbaikan yang nyata dalam  kesejahteraan  rakyat,  mereka  tidak  termotivasi  untuk  melakukan  yang  terbaik. Hasil  penelitian  kami  menujukan  bahwasanya  kebijakan  Kepala  Desa  dalam  hal pengalokasian  dana  Desa  dalam  bidang  pembangunan  dan  keadilan  adalah  dengan melakukan  perbaikan  infrastruktur,  seperti  masjid,  jembatan,  gang,  dan  menyediakan lapangan  untuk  bidang  olahraga.  Dalam  segi  keadilan  adalah  dengan  membagikan bantuan secara merata tanpa memihak satu pihak.
c. Peran Lembaga dan pemerintah adalah sebaik apapun kebijakan yang di buat tidak akan berarti jika tidak dilaksanakan secara adil dan tidak memihak, karena memang syariah hakikatnya  hanya  bisa  memberikan  sebuah  aturan  dalam  Masyarakat  ia  tidak  dapat berjalan dengan sendirinya, akan tetapi mereka membutuhkan sebuah otoritas yang bisa menjalankan semua aturan-aturan yang telah di buat. Hasil penelitian kami menujukan bahwasanya  kebijakan  yang  di  ambil  oleh  setiap  Kepala  Desa  sangat  memperhatikan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah atau sesuai peraturan undang-undang, juga berusaha bersikap adil tanpa memihak satu dari lainnya.
d. Peran  kekayaan  (al-mall)  kekayaan  adalah  salah  satu  hal  yang  mampu  menyediakan kebutuhan  hidup  manusia  namun  dalam  perspektif  Ibnu  Khaldun  kekayaan  tidak tergantung pada satu pos tertentu, melainkan pentingnya pembagian kerja dan spesifikasi untuk membangun ekonomi secara bersama dengan mengedepankan konsep kerja sama. Hasil  penelitian  kami  menujukan  bahwasanya  kebijakan  yang  dilakukan  oleh  setiap kepala  desa  dalam  hal  pentingnya  pembagian  kerja  dan  spesifikasi  untuk  mambangun ekonomi, tidak dilakukan secara efektif atau tidak semua kepala desa membuat kebijikan untuk menyediakan lapangan kerja bagi Masyarakat atau memberikan pelatihan kerja
2. Alokasi dana desa Perspektif As-Saitibi
Teori  As-syaitibi  tentang  Pembangunan  Ekonomi  khususnya  pengalokasian  dana  Desa, seperti, Maslaha dan Maqasid al-syariah dalam pandangan asyitibi dan almashalih, menurut
Asyitibi juga ada tiga kategori tingkatan kebutuhan yaitu dharuriyah, hajiah, dan tahsyniah. Pemikiran Asyitibi juga berpusat pada prinsip-prinsip tata kelola Pemerintah.
Maslahah dan Maqasid al syariah dalam pandangan As-syatibi merupakan dua hal penting dalam pembinaan dan pengembangan hukum Islam, Maslahah secara sederhana di artikan sesuatu yang baik dan dapat diterima oleh akal yang sehat, ada dua bentuk maslahah yaitu membawa  manfaat  (jalb  al-manafi),  menghindari  umat  manusia  dari  kerusakan,  dan keburukan(dar’u al mafasid).(Kara, 2012) Dari hasil penelitian yang kami lakukan pada tiap Desa,  kebijakan  yang  dilakukan  oleh  para  Kepala  Desa  yaitu  salah  satunya  memberikan BLT  dana  Desa  sebagai  bantuan  yang  mempermudah,  dan  meringankan  permasalahan masyarakatnya, ada juga di tiap Desa melakukan kegiatan atau membangun suatu kegiatan yaitu, dari mengadakan majelis taklim, kegiatan dalam bidang olahraga, pelatihan kerja atau sosialisasi untuk memberikan manfaat pada masyarakatnya. Agar Masyarakat terhindar dari hal-hal buruk yang sudah jelas dilarang dalam perspektif Islam dan undang-undang.
Menurut As-Syatibi ada tiga kategori tingkatan kebutuhan yaitu dharuriyat (primer), hajiyah (sekunder), dan tahsiniyah (tersier).(Melis, 2016)
a) Dharuriyat adalah suatu kebutuhan yang harus dipenuhi oleh setiap manusia guna untuk melanjutkan  hidupnya,  adapun  peningkatannya  dari  agama,  jiwa,  akal,  harta  dan keturunan.  Hasil  penelitian  kami  menunjukkan  bahwa  kebijakan  yang  diambil  oleh setiap Kepala Desa dalam memenuhi kebutuhan primer khususnya agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan.  Dari lima  indikator tersebut sudah terlaksana meski  masih ada dari  salah  satu  indikator  tersebut  masih  minim  dilaksanakan,  dari  segi  agama pengalokasian dana desa  dalam hal ini seperti membangun TPA dan TPQ, melakukan kegiatan majelis taklim di berbagai masjid, mengadakan perlombaan seperti, MTQ dan lain sebagainya. Pengalokasian dan Desa dalam segi jiwa dan segi akal mengadakan sosialisasi  dengan  menghadirkan  dinas  Kesehatan(BNN),  Babinsa,  Babinkantipnas, Satpolpp, dan mengadakan ronda malam untuk memastikan ketenangan dan keamanan Masyarakat, pengalokasian dana Desa dalam segi harta (pengelolaan dana zakat) dalam hal  ini  dana  zakat  dikelola  oleh  organisasi  khusus  yaitu  UPZ  yang  berada  dibawah naungan Camat, dan terakhir pengalokasian dana Desa dalam segi keturunan kebijakan yang dilakukan kepala desa adalah dengan mengadakan posyandu, menyediakan TPA dan  TPQ  untuk  anak-anak,  mengadakan  sosialisasi  narkoba  untuk  pemuda-pemudi Desa, dan di bidang olahraga menyelenggarakan perlombaan olahraga untuk pemuda- pemudi Desa.
b) Hijiyah (sekunder) adalah salah satu  kebutuhan  manusia yang tingkatannya dibawah setelah  primer,  seandainya  kebutuhan  ini  tidak  dipenuhi  di  kehidupan  manusia  tidak akan merusak kehidupan manusianya, contoh dari kebutuhan hijiyah (sekunder) adalah barang-barang elektronik, mebel, dan transportasi. Hasil penelitian kami menunjukkan bahwa  pengalokasian  dana  Desa  tidak  terlalu  memperhatikan  kebutuhan  sekunder karena memang pengalokasian dana Desa lebih terfokus pada kebutuhan primer.
c) Tahsiniyah  (tersier)  adalah  sesuatu  kebutuhan  manusia  yang  tingkatannya  dibawah sekunder,  contohnya  seperti  perhiasan.  Liburan  keluar  kota  atau  keluar  negeri,  Oleh karena itu pengalokasian dana desa berlaku sama dengan kebutuhan sekunder bahwa kebijakan Pemerintah Desa tidak terlalu terfokus pada kebutuhan tersier pula.

## IV. KESIMPULAN
Dari hasil penelitian diatas kedua teori, perspektif Ibn Khaldun dan As-syaitibi, yang lebih condong digunakan oleh setiap desa dalam mengalokasikan dana Desa adalah teori As-
syaitibi,  dengan  teori  maqasid  syariah  yang  terdapat  lima  poin  penting  (agama,  jiwa,  akal, keturunan, dan harta), dan teori tentang tiga kategori tingkatan kebutuhan yang harus dipenuhi (primer, sekunder, dan tersier), akan tetapi bukan berarti teori Ibnu khhaldun tidak di gunakan dalam pengalokasian dana Desa. Karena Teori As-Syaitibi menawarkan pandangan yang lebih konkret  dan  terstruktur  mengenai  prinsip-prinsip  hukum  Islam.  Hal  ini  membuatnya  lebih mudah  dipahami  dan  diinterpretasikan  dalam  konteks  pengalokasian  dana  Desa.  Sementara teori  Ibnu  Khaldun,  meskipun  memiliki  kontribusi  yang  besar  dalam  pemikiran  sosial  dan ekonomi, cenderung lebih abstrak dan terbuka terhadap interpretasi yang beragam. Meskipun demikian,  baik  teori  Ibn  Khaldun  maupun  As-Syaitibi  memiliki  nilai  dan  relevansi  mereka masing-masing dalam konteks pengalokasian dana Desa. Idealnya, pendekatan yang holistik yang  mengintegrasikan  kedua  perspektif  ini  dapat  memberikan  pandangan  yang  lebih komprehensif  dan  berkelanjutan  terhadap  pengelolaan  dana  desa  yang  efektif  dan  sesuai dengan nilai-nilai Islam serta kebutuhan Masyarakat.
Penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  pandangan  Ibn  Khaldun  dan  As-Syaitibi  sangat penting untuk pengalokasian dana Desa. Penelitian ini memberikan wawasan yang berharga tentang  prinsip-prinsip  yang  dapat  diterapkan  dalam  proses  pengambilan  keputusan  tentang alokasi dana Desa dengan menganalisis teori-teori mereka tentang ekonomi dan administrasi. Penelitian  ini  terutama  menekankan  betapa  pentingnya  mempertimbangkan  elemen  seperti keadilan  sosial,  keberlanjutan,  dan  partisipasi  masyarakat  dalam  proses  pengambilan keputusan  tentang  dana  desa.  Dengan  menggunakan  metode  ini,  penelitian  ini  tidak  hanya memberikan  dasar  untuk  pengelolaan  dana  desa  yang  lebih  efisien,  tetapi  juga  memberikan pemahaman  yang  lebih  baik  tentang  nilai-nilai  budaya  dan  historis  yang  mendasari  praktik ekonomi Muslim.
Penelitian ini telah memberikan pemahaman yang berharga tentang bagaimana teori Ibn Khaldun  dan  As-Syaitibi  membantu  mengatur  dana  desa.  Namun,  seperti  halnya  setiap penelitian, ada keterbatasan yang harus diakui dan saran untuk penelitian berikutnya. Lebih memperhatikan ketidakjelasan Interpretasi, beberapa bagian teori Ibn Khaldun dan As-Syaitibi mungkin dapat diinterpretasikan dengan cara yang berbeda, agar dapat memecahkan masalah untuk menerapkan prinsip-prinsip mereka secara konsisten dalam dunia nyata.
Rekomendasi  Penelitian  Lanjutan,  lebih  memperhatikan  Studi  empiris  yang  lebih mendalam  diperlukan  untuk  mendapatkan  pemahaman  yang  lebih  baik  tentang  bagaimana prinsip-prinsip Ibn Khaldun dan As-Syaitibi dapat diterapkan dalam pengalokasian dana desa di era 5.0, Membangun kerangka kerja pengelolaan dana desa yang lebih komprehensif dapat dibantu  dengan  menggabungkan  perspektif  dari  berbagai  disiplin  ilmu,  seperti  ilmu  politik, ekonomi,  dan  sosiologi.  Penelitian  masa  depan  dapat  memperluas  pemahaman  kita  tentang teori klasik dalam pengelolaan dana desa dengan mempertimbangkan keterbatasan penelitian ini dan menerapkan saran yang diusulkan.

## DAFTAR PUSTAKA
Arifqi, M. M. (2019). Konsep Empowerment Sebagai Instrumen Pembangunan Ekonomi Islam (Telaah  Kritis  Pemikiran  Ibnu  Khaldun  dan  Umer  Chapra). Al-Tijary , 4 (2),  125–138. https://doi.org/10.21093/at.v4i2.1356
Arsyad,  L.  (2010).  Ekonomi  Pembangunan  dan  Pembangunan  Ekonomi. Ekonomi Pembangunan Berkelanjutan , 05 (01), 1–37.
Dwira,  E.  P.,  &  Maulana,  H.  (2023).  Pembangunan  Ekonomi  dalam  Konsep  Pembangunan Berkelanjutan. Dinus International Youth Conference , 1 (1), 420–467. https://doi.org/10.13140/RG.2.2.18075.85282
Fitria,  T.  N.  (2016).  Kontribusi  Ekonomi  Islam  Dalam  Pembangunan  Ekonomi  Nasional.
Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam , 2 (03), 29–40. https://doi.org/10.29040/jiei.v2i03.3 Ismail. (2023). Kemiskinan perspektif ekonomi islam. J-ESA (Jurnal Ekonomi Syariah) , 3 (1),
110–134.
Kara,  M.  (2012).  PEMIKIRAN  AL-SYATIBI  TENTANG  MASLAHAH  DAN IMPLEMENTASINYA DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI SYARIAH. ASSETS , 2 (2), 173–184.
Lestari, N., Pasha, P. A., Oktapianti, M., & Noviarita, H. (2021). Teori Pembangunan Ekonomi. REVENUE:
Jurnal Manajemen Bisnis Islam , 2 (2), 95–112. https://doi.org/10.24042/revenue.v2i2.9071
Mamuaja, J., Kawatu, F. S., & Kambey, A. (2021). Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa.
Jurnal Akuntansi Manado (JAIM) , 7 (1), 249–258.
https://doi.org/10.53682/jaim.v2i2.1221 Melis.  (2016).  PEMIKIRAN  TOKOH  EKONOMI  MUSLIM:  IMAM  AL-SYATIBI. Isla,Ic Banking , 2 (1), 51–62.
Pratama,  R.  B.  (2019).  Metodologi  Penelitian. Angewandte  Chemie  International  Edition, 6(11), 951–952. , 28–55.
Rini,  D.,  Dewi,  K.,  &  Siregar,  M.  I.  (2021).  Analisis  Penggunaan  Dana  Desa  Terhadap Efektivitas  Pembangunan  Desa  Dalam  Menerapkan  Permendes  No.  19  Tahun  2017. Jurnal  Neraca:  Jurnal  Pendidikan  Dan  Ilmu  Ekonomi  Akuntansi , 5 (1),  15. https://doi.org/10.31851/neraca.v5i1.5358