## PENDAHULUAN
Aceh merupakan satu wilayah di Indonesia yang mengalami konflik dalam kurun waktu yang sangat lama. Konflik merupakan bahagian dari proses sosial yang terjadi akibat dari proses interaksi disosiatif.  Konflik  menyebabkan  hubungan  antar  pihak  yang berkonflik menjadi renggang bahkan menjurus kepada perubahan perilaku yang menimbulkan tindakan kekerasan (Widardi, 2009). Sebagai sebuah tindakan sosial, konflik tentu berpengaruh kepada sistem  pola  hubungan  dalam  suatu  masyarakat.  Perseteruan antara para kelompok Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan pemerintah RI dengan menggunakan senjata api mengakibat terjadinya perubahan perilaku dan pola hubungan antar masyarakat di Aceh. Gambaran tindakan kekerasan yang terlihat setiap hari, membentuk jiwa masyarakat yang juga keras (Setiadi dan  Kolip,  2011).  Pengaruh  yang  paling  besar  dari  kondisi tersebut yaitu terhadap masyarakat usia remaja dan anak-anak.
Kabupaten  Aceh  Timur  adalah  salah  satu  wilayah  basis  dari konflik antara GAM dan Pemerintah RI di Propinsi Aceh. Oleh sebab  itu,  dampak  konflik  di  wilayah  ini  terhadap  kehidupan sosial  dan  ekonomi  masyarakatnya  sangat  besar.  Pada  saat konflik, masyarakat tidak dapat melaksanakan kegiatan produksi dengan nyaman. Sebahagian besar masyarakat, umumnya para petani dan pekebun tidak dapat menggarap lahannya. Pada tahun 2002 masyarakat di aceh melakukan pengungsian, sebanyak 72 % pengungsi yang tinggal ditempat pengungsian adalah petani. Setelah dipindahkan mereka tidak dapat lagi mengolah lahan pertaniannya  dan  memanen  tanaman  karena  situasi  konflik
(saifuddin,  2014).  Dalam  kehidupan  sosial,  konflik  juga  telah merubah pola hidup masyarakat. Pada saat terjadi konflik, banyak masyarakat tidak saling percaya atau saling curiga-mencurigai satu sama lainnya, sehingga hubungan antar kelompok dalam masyarakat yang sudah terbangun mengalami kehancuran (Setiadi dan Kolip, 2011).
Sebagai salah satu wilayah yang mengalami konflik besar dan relatif lama, tentu saja Pemerintah perlu melakukan tindakan yang komprehensif dan cepat dalam melaksanakan pemberdayaan ekonomi masyarakat khususnya mantan kombatan GAM dan masyarakat  korban  konflik.  Untuk  memperbaiki  kehidupan ekonomi-sosial masyarakat yang sudah rusak akibat konflik yang terjadi di Aceh, terutama setelah dilakukan penandatanganan MOU  damai,  pemerintah  telah  membuat  berbagai  macam program rehabilitasi. Salah satu program rehabilitasi pemerintah Propinsi Aceh  terhadap  masyarakat  di  Kabupaten Aceh Timur yaitu melalui pemberdayaan ekonomi.
Pemberdayaan  ekonomi  mantan  kombatan  Gerakan  Aceh Merdeka (GAM) dan masyarakat korban  konflik  di Kabupaten Aceh Timur dilaksanakan dari tahun 2006 sampai saat ini dalam berbagai  bentuk. Bentuk-bentuk bantuan tersebut yaitu berupa bantuan rumah, bantuan diat, bantuan untuk orang cacat, bantuan mukena dan sajadah kepada teungku (guru ngaji) dayah, pelatihan perbengkelan dan pemberian modal usaha,   bantuan becak serta bantuan  jaminan    sosial.  Berkaiatan  dengan  pemberdayaan ekonomi bantuan yang diberikan adalah pemberian bantuan karet, sapi, kambing dan kelapa sawit (Saifuddin et al , 2015).

## INTEGRASI KOMODITI DAN INSTITUSI; SEBUAH MODEL PEMBERDAYAAN EKONOMI PEDESAAN

## Commodity and Institution Integration; A Model of Rural Economic Empowerment
Saifuddin 1*) , Suadi 2 , dan Fadli 3
Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Malikussaleh 1,2 Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian Universitas Malikussaleh 3
*) E-mail: saifuddinyunus@unimal.ac.id

## ABSTRACT
In post-conflict, Aceh government has implemented various activities to empowerment people’s economy in rural areas. Especially for ex-combatants of Free Aceh Movement and conflict-victims communities in East Aceh district, Aceh government has carried out some activities to empower their economic. It includes the provision of palm oil, cattle and goats assistance. This study aims to develop a model of community economic empowerment through the integration of commodities and institutions. This research used qualitative approach, which data were analyzed in three steeps; data reduction, data display and conclusion. The results showed that the model of cattle-oil palm integration has not supported by integration of government and private institutions, so that empowerment program has not effect to raise their economic optimally.
Keywords: Integration, Empowerment, Cattle, Palm Oil and Institution

## ABSTRAK
Pasca konflik, Pemerintah Aceh telah melaksanakan berbagai kegiatan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat diwilayah pedesaan. Khusunya  untuk  mantan  Kombatan  Gerakan Aceh  Merdeka  dan  masyarakat  korban  konflik  di  Kabupaten Aceh  Timur,  kegiatan pemberdayaan ekonomi yang dilakukan adalah memberikan bantuan kelapa sawit, sapi dan kambing kepada mereka dengan melibatkan berbagai lembaga termasuk lembaga swasta. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui integrasi antar komoditi dan sekaligus institusi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data dianalisis dalam tiga tahapan yaitu reduksi dan penyajian data serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model integrasi sawit-sapi yang dilaksanakan oleh masyarakat tidak di dukung oleh integrasi antar institusi. Akibatnya program  pemberdayaan tidak memberi dampak terhadap peningkatan percepatan ekonomi masyarakat secara optimal.
Kata Kunci: Pemberdayaan, Integrasi, Sapi, Sawit dan Lembaga
Pembukaan  areal  sawit  bagi  masyarakat  korban  konflik  dan mantan kombatan GAM di Kabupaten Aceh Timur ini  dilakukan sejak  tahun  2010.  Penanaman  sawit  sebagian    dilakukan  pada lahan baru tetapi ada juga yang digunakan pada  lahan yang ditinggalkan  ketika  konflik  yang  sebelumnya  difungsikan untuk tanaman polikultur . Namun semua lahan ini   baik lama maupun baru adalah merupakan lahan milik pribadi   masyarakat, pemerintah hanya memberi bantuan biaya kliring, bibit, pupuk, biaya tanam, dan alat (Saifuddin et al , 2015).
Mekanisme pemberian bantuan adalah dengan cara terlebih dahulu diusulkan masyarakat melalui kelompok masing-masing kepada pemerintah Aceh. Kemudian pemerintah Provinsi Aceh mengintruksikan kepada pemerintah kabupaten (melalui  dinas perkebunan  dan  kehutanan)  untuk  melakukan  verifikasi  ke lapangan dan memastikan kelompok pengusul tersebut  memiliki lahan.  Dalam  pelaksanaan  program  pemerintah    kabupaten menunjuk seorang pengawas lapangan untuk  berkoordinasi dengan ketua kelompok dalam usaha  memastikan semua bantuan dimanfaatkan secara baik dan sesuai dengan ketentuan (Saifuddin et al , 2015).
Proses  pemberdayaan  masyarakat  melalui  komoditi  sawit yang  terjadi  di  Kabupaten  Aceh  Timur  adalah  berbasis bottom  up  planning. Ini sesuai dengan konsep pemberdayaan, bahwa pemberdayaan masyarakat harus dilakukan dengan cara memposisikan mereka sebagai mitra atau subjek dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program pemberdayaan.  Untuk  itu  pendekatan  dapat  dilakukan  secara partisipatif dan dialogis memadukan pendekatan dari bawah dan dari atas dalam merumuskan  program, Pendekatan dengan mempertimbangkan kondisi sosio kultural masyarakat, dan menggunakan agen pembaharu atau tenaga pendamping.
Program  Bantuan  Kelapa  Sawit  memiliki  dampak  positif  pada perbaikan ekonomi lokal, yaitu dapat meningkatkan pendapatan masyarakat penerima dan masyarakat sekitar. Perkebunan kelapa sawit juga telah membuka kesempatan kerja bagi masyarakat setempat.  Peningkatan  pendapatan  juga  mengakibatkan peningkatan keamanan lingkungan karena tingkat kejahatan melalui bantuan komoditas sawit dapat meminimalisir tumbuhnya jiwa separatisme pada masyarakat Aceh (Saifuddin et al , 2015).
Usahatani  kelapa  sawit  dapat  meningkatkan  pendapatan  yang semakin besar jika produksi kelapa sawit mampu ditingkatkan secara  maksimal  (Mawardati,  2010).  Kelapa  sawit  merupakan salah satu komoditas penting dan strategis berdasarkan perannya dalam mendorong peningkatan pertumbuhan perekonomian masyarakat (Syahza, 2005). Pada masa yang akan datang, luas areal kelapa sawit diperkirakan terus mengalami peningkatan, karena tingginya animo masyarakat terhadap tanaman tersebut.
Pemberian bantuan kelapa sawit dalam kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan dan kehidupan sosial, namun jika pertumbuhan penanaman kelapa sawit yang tidak terkendali dapat memberikan dampak negatif bagi kehidupan sosial dan lingkungan masyarakat. Erwin et al (2009) memaparkan bahwa kelapa sawit memiliki dampak sosial negatif, diantaranya terhadap keamanan pangan, perubahan lahan pertanian tradisional menjadi perkebunan. Sementara dampak lingkungan yaitu terjadi perubahan bentang alam dan tata guna lahan, pencemaran air, erosi tanah, dan pencemaran kimia. Selanjutnya pembukaan lahan sawit juga dapat berdampak  terhadap konflik sosial akibat persoalan hak atas tanah, sengketa tenaga kerja, ketidak harmonisan kemitraan, kriminalisasi penduduk desa dan skandal politik tingkat tinggi.
Banyaknya  bantuan  sawit  untuk  pemberdayaan  masyarakat juga berdampak pada penggunaan lahan untuk sawit yang cenderung meluas. Ekspansi lahan untuk sawit yang berlebihan mengakibatkan pola penghasilan masyarakat cenderung homogen pada satu sumber yaitu kelapa sawit. Kondisi tersebut mengakibatkan kerentanan bagi masyarakat ketika harga kelapa sawit turun (Nursantri et al , 2016).
Model pelaksanaan pemberdayaan pemberian bantuan tersebut masih dilakukan secara parsial baik dari sisi komoditas maupun dari sisi kelembagaan (Saifuddin et al , 2017). Pemberian bantuan secara parsial dari sisi komoditas yaitu satu orang hanya diberi satu komoditas seperti ada orang yang hanya menerima bantuan tanaman kelapa sawit saja atau hanya menerima bantuan ternak  sapi  saja.  Model  pemberdayaan  secara  parsial  dari  sisi kelembagaan yaitu seperti Dinas Peternakan hanya memberikan bantuan  sapi  kepada  orang  tertentu  dan  Dinas  Perkebunan member  bantuan  sawit  kepada  orang  tertentu  lainnya.  Model pemberdayaan secara parsial, walaupun memiliki dampak positif terhadap perbaikan kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat (Saifuddin et al . 2014), akan tetapi dampak yang diperoleh masih relatif kecil dan membutuhkan waktu yang relatif lama.
Walaupun model pemberdayaan secara parsial tersebut yang banyak dilakukan, namun ada juga masyarakat yang sudah melakukan secara integrasi, akan tetapi bentuk integrasi yaitu integrasi komoditi antara tanaman sawit dan sapi. Model integrasi perkebunan  dan  peternakan  (Integrasi  Komoditi)  ini  dapat menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan model parsial (Handaka et al , 2009 dan Bangun, 2010). Model integrasi juga berpengaruh terhadap pencapaian target swasembada daging, terutama daging sapi. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri mengatakan bahwa swasembada daging sapi bisa dipercepat dengan konsep peternakan terintegrasi (Chairi, 2014). Di antara perkebunan yang paling mungkin dilakukan integrasi dengan peternakan adalah perkebunaan kelapa sawit dan perkebunan karet dengan ternak sapi atau kambing.
Selain integrasi komoditi, integrasi antar lembaga pelaksana yaitu antar satuan kerja di pemerintahan maupun antara satuan kerja pemerintahan dengan lembaga swasta yang berkompeten juga perlu dijalin dengan baik agar program pemberdayaan dapat memberikan dampak yang lebih besar bagi percepatan pemberdayaan masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut, model pemberdayaan ekonomi masyarakat perlu dirumuskan model pemberdayaan yang lebih efektif yaitu model pemberdayaan melalui  integrasi  antar  komoditi  sekaligus  antar  lembaga. Oleh  karena  itu  penelitian  ini  ingin  mengembangkan  model pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam bentuk integrasi komoditi dan juga lembaga.

## TINJAUAN KEPUSTAKAAN

## Konsep Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
Pemberdayaan  masyarakat  yaitu  upaya  yang  dilakukan untuk meningkatkan taraf kehidupan dan melepaskan diri  dari  kemiskinan  dan  keterbelakangan.  Pemberdayaan masyarakat adalah melahirkan masyarakat yang mandiri melalui  pengembangan  potensi  yang  mereka  miliki.  Masing- masing wilayah tentu memiliki potensi yang berbeda-beda yang apabila dimanfaatkan secara optimal dapat membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan melepaskan diri dari keterbelakangan dan ketergantungan. Dalam pemberdayaan, masyarakat memiliki peranan penting, karena masyarakat merupakan subyek dari pemberdayaan.
202 |  Saifuddin. et. al . Integrasi Komoditi dan Institusi; Sebuah Model Pemberdayaan Ekonomi Pedesaan
Pemberdayaan masyarakat merupakan tanggung jawab bersama dan  tidak  sepenuhnya  menjadi  tanggung  jawab  pemerintah. Oleh  karena  itu,  pemberdayaan  masyarakat  dapat  dikatakan sebagai upaya untuk membangun kekuatan dengan mendorong, memotivasi,  dan  membangkitkan  kesadaran  masyarakat  akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkan potensi tersebut. Sedangkan bidang pemberdayaan dapat berbagai macam, diantaranya yaitu bidang ekonomi yang dikenal dengan pemberdayaan ekonomi.
Pemberdayaan ekonomi bertujuan untuk memperkuat kekuatan ekonomi masyarakat menuju masyarakat yang mandiri secara ekonomi. Konsep ini muncul sejak lahirnya revolusi industri. Di negara berkembang termasuk Indonesia konsep pemberdayaan lahir dikarenakan terjadinya ketimpangan dalam pembangunan ekonomi, degradasi sumberdaya alam dan lemahnya penguasaan faktor produksi oleh masyarakat dibandingkan dengan pengusaha. Hutomo (2009) dan Sumidiningrat (1999) menjelaskan konsep pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah usaha untuk menjalankan roda perekonomian nasional yang kuat, besar, modern, dan berdaya saing tinggi dalam mekanisme pasar oleh semua warga negara yang berakar pada potensi dan kekuatan mereka  sendiri.  Pemberdayaan  dapat  didefinisikan  sebagai upaya perluasan aset dan kemampuan masyarakat miskin untuk mempengaruhi, berpartisipasi, mengendalikan, bernegosiasi dengan lembaga-lembaga terkait yang dapat mempengaruhi perbaikan kehidupan mereka.
Kendala-kendala  yang  sering  muncul  dalam  pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah kendala struktural , oleh karena itu, pemberdayaan  harus  dilakukan  melalui  perubahan  struktural. Perubahan  struktural  adalah  perubahan  yang  dilakukan  untuk merubah keadaan atau kondisi masyarakat dari bentuk ekonomi yang tradisional menuju ke sistem ekonomi modern, dari ekonomi yang lemah ke ekonomi yang lebih kuat, dari ekonomi subsisten ke ekonomi pasar, dari ketergantungan ke kemandirian. Upaya- upaya untuk melakukan proses perubahan struktural tersebut adalah terdiri dari: 1) pengalokasian sumberdaya; 2) penguatan kelembagaan;  3)  penguasaan  teknologi;  dan  4)  pemberdayaan sumberdaya  manusia.  Pemberdayaan  ekonomi  masyarakat juga  tidak  cukup  hanya  dengan  peningkatan  produktivitas, memberikan kesempatan berusaha yang sama, dan memberikan suntikan modal sebagai stimulan, akan tetapi harus adanya kerjasama dan kemiteraan yang erat antara masyarakat yang telah maju dengan yang masih lemah dan belum berkembang (Sumidiningrat, 1999).
Konsep  pemberdayaan  ekonomi  masyarakat  dapat  dipahami secara lebih sederhana yaitu pemberdayaan yang ditujukan pada Penguatan masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap faktor- faktor produksi. Oleh sebab itu pemberdayaan ekonomi tidak bisa berdiri sendiri, akan tetapi harus dijalankan berbarengan dengan pemberdayaan sosial, politik, dan bahkan psikologis. Sismudjito (2016) mengatakan bahwa salah satu model pemberdayaan yang sesuai dengan permasalahan yang dihadapi masyarakat yang berbasis pada perkebunan adalah pemberdayaan sosial ekonomi melalui solidaritas atau kerjasama.
Konsep-konsep  yang  sudah  dikemukakan  tersebut  seluruhnya menjelaskan bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat dilihat sebagai proses perubahan dari situasi yang kurang memiliki kemampuan sehingga lebih mampu untuk memperbaiki kehidupannya.  Agar  keadaan  tersebut  dapat  dicapai  dengan maksimal dibutuhkan komitmen semua pemangku kepentingan untuk memainkan perannya masing-masing sesuai dengan kemampuan dan kompetensinya.
Banyak program parsial sektoral yang sudah dilakukan pemerintah untuk mendorong pembangunan perekonomian masyarakat. Pada umumnya program dan proyek yang digulirkan dalam bentuk bantuan  fisik  kepada  masyarakat,  baik  berupa  sarana  irigasi, bantuan saprotan, mesin pompa, pembangunan sarana air bersih dan sebagainya. Dalam kenyataannya, sebagian besar proyek tidak mencapai tujuan secara maksimal dan tidak berkelanjutan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kegagalan proyek tersebut (Rahayu, 2006), antara lain: (1) ketidaktepatan antara kebutuhan masyarakat dan bantuan yang diberikan; (2) paket proyek tidak dilengkapi dengan ketrampilan yang mendukung; (3) tidak ada kegiatan monitoring yang terencana; (4) tidak ada kelembagaan di tingkat masyarakat yang mendukung keberlanjutan proyek.
Hal  senada  juga  dikemukakan  oleh  Bahrein  (2010)  dimana program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dilaksanakan secara parsial sektoral dengan membentuk kelembagaan baru. Kelembagaan baru ini bersifat “ top down ”, sehingga merusak tatanan kelembagaan yang ada dan umumnya keberlanjutan  kelembagaan  baru  tersebut  sangat  rendah.  Desa dan masyarakat diposisikan sebagai obyek pembangunan dengan partisipasi  masyarakat  yang  sangat  rendah.  Hal  ini  menjadi penyebab tumbuhnya perasaan apatis masyarakat desa karena dianggap kurang kompeten untuk mengelola desanya sendiri.

## Integrasi Sawit-Sapi sebagai Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.
Proses pemberdayaan ekonomi masyarakat  melalui pemberian komoditi   sawit  di Aceh, termasuk di  kabupaten Aceh Timur, tentu akan membantu dalam pemulihan ekonomi, sosial dan keamanan di Aceh. Tanaman sawit merupakan tanaman tahunan yang membutuhkan proses dan waktu untuk menghasilkan output, sehingga berimbas pada penghasilan masyarakat penerimanya. Lamanya waktu antara penanaman dan penerimaan hasil, membuat para petani (masyarakat penerima bantuan) kesulitan  untuk  memenuhi  kebutuhannya  pada  saat  tersebut. Kondisi  demikian  menuntut  untuk  dilakukan  terobosan,  antara lain dengan melakukan pengembangan sistem pemberdayaan dari yang parsial ke sistem integrasi yaitu ternak dan tanaman. Pola  integrasi  tersebut  merupakan  salah  satu  upaya  efisiensi usaha untuk meningkatkan pendapatan petani melalui usaha multikomoditas (ternak dan tanaman), bahkan multi institusi.
Model integrasi dapat menekan penggunaan input dan menjaga kelestarian sumber daya (Diwyanto dan Handiwirawan, 2004). Pola  integrasi  ternak  ruminansia  dan  perkebunan  kelapa  sawit di  beberapa  provinsi  di  Indonesia  mempunyai  dampak  positif terhadap peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. sistem integrasi tanaman-ternak adalah satu sistem pertanian yang dicirikan oleh keterkaitan yang erat antara komponen tanaman dan ternak dalam satu kegiatan usaha tani (Handaka et al , 2009). Model integrasi sawit-sapi dapat dilakukan dengan sistem pemeliharaan intensif, semi intensif dan ekstensif. Semua sistem pemeliharaan  tersebut  mampu  meningkatkan  produktivitas sawit dan populasi sapi. Model tersebut memberikan tambahan penghasilan dari sapi dan penjualan TBS melalui pemanfaatkan kotoran sapi sebagai pupuk organik dan mengurangi jumlah tenaga kerja (Matondang dan Ctalib, 2015).
Pola integrasi sawit–ternak sebagai hubungan atau interaksi antara komponen industri sawit dengan komponen usaha peternakan, diharapkan mampu meningkatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang pada gilirannya meningkatkan pendapatan petani. Keberadaan ternak terutama sapi di kawasan perkebunan kelapa sawit dapat dimanfaatkan sebagai pengangkut buah sawit  (TBS),  sementara  kotoran  yang  dihasilkan  ternak  dapat
Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan | Vol 5 No 3 Desember 2017, hal 201-209 |  203
digunakan sebagai sumber pupuk organik yang dapat menambah kesuburan dan memperbaiki tekstur dan struktur tanah di kebun (Soejana, 2008; Gabdo & Abdlatif, 2013; Handaka et al, 2009 dan Diwyanto et al. 2004).
Chaniago (2009) melaporkan bahwa keuntungan integrasi sapi dengan kelapa sawit adalah terjadinya penambahan jumlah produksi  Tandan  Buah  Segar  (TBS)  dan  Crude  Palm  Oil (CPO).  Pupuk  organik  yang  dihasilkan  dari  kotoran  sapi  akan menghemat biaya terutama untuk biaya pembuatan kolam limbah pabrik  kelapa  sawit  dan  biaya  pemberian  pupuk.  Sapi  yang dipelihara dalam kebun sawit dapat digunakan untuk mengangkut TBS ke Mobil pengangkut, sehingga hal ini dapat menghemat biaya  pengangkutan  TBS  dalam  kebun.  Integrasi  sapi  dalam perkebunan sawit juga akan menghemat biaya pembuatan dan pemeliharaan jalan. Pertambahan bobot hidup sapi dengan biaya murah juga terjadi, karena limbah yang dihasilkan sawit menjadi sumber pakan murah bagi ternak sapi.
Selanjutnya program integrasi sawit sapi juga dapat menjaga kebersihan  lingkungan.  Integrasi  sapi-kelapa  sawit  berpotensi menjadi usaha yang bagus terutama saat situasi ekonomi yang kurang stabil, tingkat pertukaran nilai uang rupiah yang masih rendah (Latif dan Mamat, 2002 dan Manti et al , 2004).
Dirjen  Peternakan  (2009)  menguraikan  secara  garis  besar integrasi terkait dengan sistem produksi ternak dibagi menjadi dua  sistem  yaitu  :  1)  Sistem  produksi  berbasis  ternak  ( solely livestock production system ) nyakni sekitar 90 persen bahan pakan dihasilkan dari on-farm- nya, sedangkan penghasilan kegiatan non peternakan kurang dari 10 persen, 2) Sistem campuran ( mix farming system ) yaitu ternak memanfaatkan pakan dari hasil sisa tanaman.
Sistem integrasi tanaman dan ternak ( usaha sapi, sawit dan karet ) merupakan salah satu sistem produksi pertanian terpadu yang sangat berhasil di Malaysia. Sistem produksi terpadu ini dapat memberikan kontribusi terhadap keberlanjutan industri ternak, sistem penggunaan lahan yang efisien dan mendukung agenda ketahanan pangan nasional. (Ismail dan Wahab, 2014). Dari sisi analisis finansial, pola integrasi kelapa sawit dan sapi sangat layak dilakukan (Rengi et al , 2017).
Proses integrasi sawit  dan sapi yang dilakukan di Aceh Timur merupakan proses integrasi secara alami, artinya tidak punya pengetahuan atau bimbingan dari para pihak mengenai  integrasi sawit dan sapi tersebut. Walaupun proses ini terjadi   secara alami, proses ini sudah dilakukan sejak tahun  2010. Pola integrasi yang dilakukannya yaitu dengan memanfaatkan rumput yang ada di sekitar kebunnya, namun ketika tidak sedang musim tanam padi,  sapi  dilepas  ke  areal  persawahan.  Proses  integrasi  sawit dan sapi yang dilakukan oleh masyarakat didasarkan atas dasar keterpaksaan karena telah berkurangnya lahan akibat penanaman sawit yang semakin luas.
Proses integrasi yang terjadi di Kabupaten Aceh Timur selama ini berbeda dengan integrasi yang sudah pernah dilakukan ditempat  atau  lembaga  lainnya.  Integrasi  yang  dilakukan  oleh perusahaan-perusahaan sawit misalnya dapat dikategorikan kepada  tiga  bentuk,  yaitu  intensif,  ekstensif  dan  transportatif. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian  (Iwantoro,  2014)  menjelaskan  bahwa  tujuan perusahaan melakukan integrasi sapi-sawit yang intensif  adalah untuk mendapatkan pupuk organik, sehingga pemeliharaan sapi dilakukan  secara  intensif  di  kandang.  Pada  integrasi  ekstensif, sapi difungsikan untuk pemakan gulma/rumput yang tumbuh di kebun sawit dan diberi tambahan pakan penguat/konsentrat dan
air minum. Integrasi transportasif yaitu integrasi dengan tujuan memanfaatkan tenaga kerja sapi untuk pengangkut sawit karena terjadi kekurangan tenaga kerja di lingkungan kebun sawit.
Bentuk integrasi yang dilakukan oleh masyarakat di Aceh Timur juga dengan cara menjalin kerjasama antar petani sawit dan antara peternak dengan petani sawit. Model kerjasama tersebut dilakukan dengan cara mengintegrasikan sapi ke dalam sawit secara bebas tanpa arongan dan dengan cara arongan di dalam areal sawit. Model lainnya adalah kerjasama antara petani sawit yang tidak memiliki ternak dan peternak tidak yang memiliki areal  sawit.  Model    integrasi    seperti  tersebut  bertujuan;  bagi pemilik sapi tidak perlu memikirkan lahan untuk melepaskan sapi mereka, sedangkan bagi pemilik sawit tidak perlu mengeluarkan biaya untuk membersihkan  rumput  di dalam kebun  sawitnya. Model integrasi  ini tentu akan saling menguntungkan.
Pelaksanaan  sistem  integrasi  sapi  dan  sawit  di  Aceh  Timur baru sebatas integrasi komoditas, belum dilakukan integrasi antar  lembaga  pemerintah,  misalnya  antara  Dinas  peternakan dan  perkebunan.  Kedua  lembaga  pemerintah  tersebut  dalam melakukan pemberdayaan kepada masyarakat masih membuat program  sendiri-sendiri  secara  terpisah.  Akibatnya  bantuan bidang peternakan seperti sapi tidak dapat diintegrasikan dengan bantuan sawit dari dinas perkebunan, kecuali jika secara kebetulan masyarakat yang menerima bantuan peternakan juga memperoleh bantuan sawit.
Menurut Max Weber (dalam Ritzer, 2004) individu melakukan suatu tindakan berdasarkan atas pengalaman, persepsi, pemahaman dan penafsirannya atas suatu objek stimulus atau situasi tertentu. Tindakan individu ini merupakan tindakan sosial yang rasional, yaitu mencapai tujuan atau sasaran dengan sarana- sarana yang paling tepat (Sarwono, 2004). Jika teori Max Weber ini dikaitkan dengan perilaku masyarakat di lokasi kajian, maka dikatakan bahwa petani bertindak melakukan integrasi sawit dan sapi, berdasarkan atas pengalaman melihat orang lain yang telah sukses dengan cara tersebut.
Pelaksanaan  integrasi  sawit  dan  sapi  di  Wilayah  Kabupaten Aceh  Timur,  tidak  berdasarkan  atas  pemahaman  (pengetahuan yang  memadai).  Situasi  ekonomi  yang  kurang  baik  telah melahirkan stimulus yang kuat untuk melakukan sebuah aksi yaitu mengintegrasikan sapi ke dalam kebun sawit. Oleh karena itu secara sosiologis dapat dikatakan bahwa apa yang dilakukan oleh petani di Kabupaten Aceh Timur sejalan dengan teori aksi yang dikemukakan oleh Max Weber.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilakukan  di  Kabupaten  Aceh  Timur  Provinsi Aceh. Kabupaten Aceh Timur merupakan salah satu kabupaten yang mendapatkan program bantuan sawit untuk pemberdayaan mantan kombatan GAM dan Masyarakat korban konflik. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa data primer dan  juga  data  sekunder.  Pengumpulan  data  dilakukan  melalui; (1)  wawancara  mendalam  dengan  cara  mengajukan  bebagai pertanyaan kepada nara sumber dan informan yaitu pegawai dinas/instansi  di  lingkungan  Pemda  Kabupaten  Aceh  Timur yang terlibat dan berperan dalam Pemberdayaan dan pemberian bantuan,  tokoh  masyarakat,  pegawai  perusahaan  swasta;  (2) focus  group  discussion dengan  Kelompok  penerima  bantuan yaitu mantan GAM dan masyarakat korban konflik; (3) observasi non partisipan, dan (3) studi dokumentasi seperti bulletin, laporan tahunan, jurnal, majalah, koran, foto, dan catatan/laporan/arsip.
Analisis  data  menggunakan  pendekatan  deskriptif  kualitatif.
204 |  Saifuddin. et. al . Integrasi Komoditi dan Institusi; Sebuah Model Pemberdayaan Ekonomi Pedesaan
Analisis  dilakukan  melalui  tahapan;  Reduksi data, yaitu melakukan pemilihan, pemilahan dan penyederhanaan data yang diperoleh  dari  lapangan  maupun  dari  studi  literatur.  Penyajian data, menyajikan dalam bentuk tabel dan narasi berdasarkan kelompok  permasalahan  dan  tema  penelitian.  Penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara mencari makna, membuat pola-pola,  penjelasan,  alur  sebab  akibat,  dan  proposisi.  Setiap tahapan dilakukan secara cermat dan sistematis dengan cara verifikasi, memeriksa kembali catatan lapangan, sehingga data- data yang ada dapat teruji validitasnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pemerintah  Aceh  melalui  Pemerintah  Kabupaten  Aceh Timur  melaksanakan  kegiatan  pemberdayaan  ekonomi  untuk peningkatan kesejahteraan masyarakatnya dalam bentuk pemberian  bantuan  sawit.  Bantuan  sawit  diberikan  kepada masyarakat  yang  memiliki  lahan  sendiri.  Hingga  tahun  2014 total bantuan sawit yang telah diberikan mencapai 3.726 Ha yang tersebar di seluruh kecamatan. Bantuan sawit diberikan kepada kelompok masyarakat yang memenuhi criteria dan persyaratan yang  sudah dibuat. Bentuk bantuan yang diberikan yaitu berupa bibit sawit, biaya pembersiahan lahan, biaya penanaman, untuk pembelian pupuk, alat dodos dan kereta  sorong (grek angkut). Jumlah kelompok yang menerima bantuan tersebut sebanyak 210 kelompok, dan melibatkan 3.408 orang mantan kombatan GAM dan masyarakat korban konflik.
Program  bantuan  sawit  tersebut  telah  membantu  masyarakat (mantan kombatan GAM dan korban konflik) untuk memenuhi keperluan sehari-hari. Selain itu bantuan sawit juga membantu masyarakat lain yang tidak menerima bantuan terutama para pemuda yang bekerja pada lahan sawit bantuan untuk pemanenan. Walaupun pendapatan yang diterima masih dirasa kurang, namun kondisi tersebut sudah dapat membantu mereka dalam memenuhi keperluan sehari-harinya. Salah satu informan yaitu bapak Hasbi (ayek) mengungkapkan bahwa:
“Dengan  adanya  program  bantuan  sawit  dari Pemerintah Aceh Timur dan Pemerintah Provinsi perekonomian  mantan  kombatan  dan  korban konflik  sangat  terbantukan.Kondisi  sawit  kami sudah  masuk  tahap  produksi  dengan  jumlah  2,5 ton perhektar per 15 hari. Penghasilan dari kelapa sawit  perbulan  rata-rata  perhektar  mencapai Rp.1.000.000.-. Dan para pemuda dan masyarakat sekitar  juga  memperoleh  pendapatan  perhari dari  bekerja  sebagai  pendodos  dan  pengangkut sawit  sebesar  Rp.200.000,-  per  hari perorang” (wawancara, 28 Juli 2017).
Walaupun pemberian bantuan sawit dapat membantu pemulihan ekonomi masyarakat, juga masih terdapat permasalahan yang dialami masyarakat penerima bantuan di Kabupaten Aceh Timur diantaranya yaitu tidak ada penerimaan atau penghasilan yang mereka dapat pada masa awal pelaksanaan program (tahap persiapan penanaman) sampai memperoleh hasil perdana (panen pertama). Kondisi tersebut memaksa sebahagian besar penerima bantuan untuk bekerja di tempat lain untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari mereka, sehingga mereka tidak punya waktu untuk mengurus kebun yang diberikan kepada mereka, bahkan ada yang menjualnya.
Hal lain yang juga paling sering mereka alami adalah rendahnya harga jual sawit pada masa-masa tertentu atau terjadi fluktuasi harga  jual  juga  yang  sangat  tinggi.  Pada  saat  harga  jual  sawit rendah (murah), pendapatan masyarakat penerima bantuan sawit
khususnya akan menurun. Pada kondisi tersebut masyarakat sulit mengembangkan usahanya. Masyarakat para penerima bantuan sawit  di  Kabupaten Aceh   Timur  juga  mengungkapkan  bahwa mereka tidak punya akses terhadap harga pasar, sehingga sangat mudah bagi pengumpul untuk menetapkan  harga belinya yang jauh dari  harga pasar. Kondisi seperti itu juga yang sering dialami oleh masyarakat di berbagai wilayah, sebagaimana berita yang dimuat dalam harian  Serambi Indonesia yaitu;
Kasus  anjelok  harga  Tandan  Buah  Segar  (TBS) kelapa  sawit  di  tingkat  petani  di  kecamatan Babahrot dan  Kuala  Batee,  Kabupaten  Abdya sepekan  terakhir  diduga  adanya  indikasi permainan  Pabrik  Kelapa Sawit  (PKS)  dengan memanfaatkan  banjirnya  TBS  pasca  lebaran. Penilaian  ini  diungkapkan  beberapa  petani termasuk pedagang pengumpul. Petani menduga turun  drastis  harga  TBS  sawit  belakangan ini diduga karena spekulasi pengusaha PKS dengan memanfaatkan  banjir  TBS  sawit  setalah  lebaran Idul Fitri. Harga ditingkat pedagang pengumpuk Rp.850 per kg, padahal sepekan sebelum lebaran harga jualnya  Rp.1.200  –  Rp.1.250  per  kg. Bila  harga  TBS  sawit  ditingkat  petani  di  bawah Rp.1.000  per  kg  akan  merugikan  petani  karena harus mengeluarkan ongkos produksi serta biaya perawatan  kebun  (Serambi  Indonesia,  10  Juli 2017).  Pengusaha  Perkebunan  Kelapa  sawit yaitu bapak Syahrul Miswar meminta Pemerintah Aceh  segera  menerapkan  Peraturan  Menteri Pertanian Nomor 14/ permentan/ OT.140/2/ 2013 Tentang  Pedoman  Penetapan  Harga  Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Produksi Perkebunan. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya  permainan harga  di  tingkat  pabrik, sebab  pemerintah  daerah punya  kewenangan untuk menentukan harga TBS sesuai permentan tersebut.  Selama  ini  petani  perkebunan  kelapa sawit sangat mengeluh dengan harga TBS yang turun  drastis  khusunya  di  pantai barat  selatan (Serambi Indonesia, 10 Juli 2017) .
Oleh  karena  itu,  sistem  pemberdayaan  dengan  memberikan bantuan komoditi tertentu kepada masyarakat masih terdapat beberapa  kelemahan.  Pemberdayaan  ekonomi  dengan  sistem pengintegrasian komoditi dalam hal ini model integrasi komoditi sawit dan sapi menjadi solusi yang mungkin diterapkan. Model ini dapat membantu memenuhi kebutuhan biaya hidup masyarakat selama mereka menunggu hasil tanaman sawitnya bisa dipanen. Model ini juga dapat mempercepat kemandirian masyarakat sebagai  tujuan  dari  program  pemberdayaan.  Dengan  sistem integrasi lahan yang ada dapat dimanfaatkan dengan maksimal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model integrasi komoditi (sawit-sapi) memberikan tambahan pendapatan masyarakat penerima bantuan lebih besar dibandingkan model spasial yaitu hanya menanam sawitnya saja. Persepsi para penerima bantuan sawit dari pemerintah yang sudah melakukan integrasi dengan sapi di Kabupaten Aceh Timur yaitu:
Saifuddin, Kades Alue Siwah Serdang (informan) menyebutkan  bahwa  peningkatan  ekonomi  yang didapatkan oleh masyarakat dari integrasi sawit dan  sapi  jelas  ada,  hitungan  sederhana  adalah sapi  yang  dibeli  dengan  harga  Rp.5.000.000,- ,dalam  waktu  enam  bulan  bisa  dijual  dengan harga  Rp.11.000.000,-.  Ini  artinya  keuntungan perbulan  mencapai  Rp.1.000.000,-  perekor.
Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan | Vol 5 No 3 Desember 2017, hal 201-209 |  205
Dalam  satu  lokasi  sawit  yang  dapat  dilepas sapi  sebanyak  40  ekor,  penghasilan  keseluran sebesar Rp.240.000.000,-, jika dibagi 6 kelompok, maka  perkelompok  penghasilannya  sebesar Rp.40.000.000,-,  jika  perkelompok  terdapat empat  orang,  maka  perorang  dapat  keuntungan Rp.10.000.000,-  jadi  perbulan  petani  tersebut mempunyai keuntungan dari sapi Rp.1.666.666,-. Selain itu masayarakat juga dapat melaksanakan pekerjaaan  lain  seperti  menanam  cabe  dan jahe,  kedua  komoditi  ini  juga  akan  menambah penghasilan.  Jadi  program  integrasi  sawit  dan sapi  ini  sangat  menguntungkan  baik  secara ekonomi,  sosial  dan  dari  segi  efesiensi  waktu. Menurut  informan  Sutimin,pendapatan  yang dapat  diperoleh  dari  model  integrasi  sawit  dan sapi perbulan/hektar adalah Rp. 3.600.000,- jika sapi dikandangkan Dan diberi pakan pada malam hari, namun jika sapi dilepas bebas dalam sawit tanpa pakan pada malam hari, Pendapatan petani dari integrasi sawit dan sapi perbulan/hektar/sapi hanya mencapai Rp. 2.600.000,- (wawancara, 29 Juli 2017).
Disamping  bantuan  sawit,  sejak  tahun  2011  pemerintah Kabupaten Aceh Timur juga sudah memberikan bantuan ternak sapi  kepada  sejumlah  kelompok  masyarakat  melalui  Dinas Peternakan.  Melalui  bantuan  tersebut  pemerintah  berharap perekonomian masyarakat semakin baik sehingga kesejahteraaan semakin meningkat dan kemiskinan semakin menurun. Tingkat kemiskinan di Aceh Timur dalam lima tahun terakhir digambarkan dalam grafik berikut:
Data  pada gambar 1 menunjukkan bahwa tingkat  kemiskinan di  Aceh  Timur  mengalami  penurunan  setiap  tahunnya.  Ini menunjukkan adanya korelasi antara program pemberdayaan masyarakat dengan kondisi Aceh Timur saat ini. Turunnya angka kemiskinan tersebut walaupun tidak sepenuhnya bisa dipastikan disebabkan oleh faktor bantuan pemerintah kepada masyarakat, namun kenyataannya penurunan tersebut terjadi setelah program bantuan sawit dan sapi dilaksanakan. Oleh karena itu, program bantuan pemerintah sudah relatif berpengaruh pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Walaupun ada program pemberdayaan ekonomi melalui bantuan sapi oleh pemerintah kepada masyarakat di  Aceh  Timur,  namun  bantuan  tersebut  diberikan  kepada masyarakat  yang  bukan  penerima  bantuan  sawit.  Bantuan  sapi diberikan kepada kelompok penerima lainnya yang ditetapkan sesuai dengan criteria yang mereka buat. Model integrasi sawit-
sapi yang ada di wilayah ini terbentuk dari inisiatif penerima bantuan sawit. Integrasi sawit sapi terjadi secara alami atau tanpa arahan  atau  program  dari  pemerintah.  Kelemahan  dari  model pemberdayaan yang dilakukan secara parsial (masing-masing komoditi diberikan kepada masing-masing orang yang berbeda) yaitu lambatnya mencapai kemandirian ekonomi masyarakat.
Untuk mendukung terlaksananya kegiatan integrasi ternak (sapi) dengan tanaman (sawit) perlu dukungan dari berbagai pihak terkait. Pola kemitraan antara inti (perusahaan perkebunan) dan plasma  (peternak  rakyat)  bisa  menjadi  salah  satu  solusinya. Sudarya (2007) menyatakan bahwa untuk terwujudnya pembangunan integrasi sapi dengan perkebunan kelapa sawit perlu dukungan dan kemitraan dari berbagai pihak yaitu pemerintah daerah, pusat, swasta, perguruan tinggi dan lembaga swadaya  masyarakat  (LSM).  Berbagai  pihak  dimaksud  antara lain  yang  berminat  untuk  melaksanakan  kegiatan  tersebut. Riyanto (2007) mengatakan untuk lebih menciptakan prospek integrasi ternak dengan perkebunan kelapa sawit dapat berhasil dan berkelanjutkan, maka ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan, Aspek-aspek dimaksud antara lain : 1) ada keingian yang kuat dari petani-peternaknya itu sendiri, 2) harus ada dukungan political will yang kuat dan konsisten, baik dari pihak eksekutif maupun legislatif dalam hal pendanaan, 3) mampu menggerakkan SDM peternakan di lapang dalam pendampingan petani-peternak  dengan  prinsip  partisipatif,  4)  dukungan  biaya operasional  yang  memadai,  5)  diperlukan  need  assessment petani-peternak sehingga program pendampingan berjalan baik, dan 6) diperlukan kerjasama kemitraan antara perusahaan dengan petani-peternak atau pekebun (pola kemitraan tradisional, pola kemitraan pemerintah dan pola kemitraan pasar).
Integrasi  dinilai  bermanfaat  dalam  meningkatkan  efektivitas dan  efisiensi  pelaksanaan  pembangunan  terutama  di  wilayah perdesaan. Manfaat yang dirasakan dari model integrasi adalah, antara lain, membuat perencanaan pembangunan makin tertib, penganggaran menjadi lebih pasti, terhindar dari ketumpang- tindihan, dan meningkatkan akuntabilitas program reguler (Syukri et  al,  2014).  Strategi  pengembangan  usaha  sektor  pertanian (agribisnis) yang dilakukan melalui pola kemitraan ( partnership ) yang mengintegrasikannya dengan perusahaan besar atau dengan kelembagaan sosial dan ekonomi lainnya memberikan keadaan yang kondusif bagi petani untuk dapat meningkatkan pendapatan rumah tangganya (Ninuk Purnaningsih, 2008)
Untuk  mengatasi  berbagai  kendala  dalam  pelaksanaan  model integrasi sawit dan sapi dalam pemberdayaan masyarakat, maka pemerintah, swasta, masyarakat dan akademisi sama-sama harus mendukungnya sesuai dengan kapasitas masing-masing. Keempat unsur tersebut dapat bersinergi dan memberikan kontribusi yang baik. Masyarakat sebagai sasaran pemberdayaan dari pemerintah akan berdaya jika pihak swasta melaksanakan bisnisnya dalam masyarakat sesuai dengan  regulasi yang dikeluarkan oleh  pemerintah.  Pemerintah  dalam  melaksanakan  program pemberdayaan tersebut dapat bersinergi dengan akademisi dalam konsep  dan  gagasan.  Pemerintah  juga  dapat  mengawal  pihak swasta agar meraka mengikuti kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.  Jika  semua  unsur  ini  berjalan  dengan  baik  maka petani akan berdaya sebagaimana tujuan dari pemberdayaan.
Di Kabupaten Aceh Timur model integrasi atau sinergitas antar komoditi maupun lembaga yaitu antar lembaga pemerintah (antar  Dinas)  dan  antar  lembaga  pemerintah  dengan  lembaga swasta belum terjalin terutama dalam program pemberdayaan masyarakatnya.  Dalam  kegiatan  pemberian  bantuan  sawit misalnya, pemerintah tidak mau bekerja sama dengan pihak swasta seperti pihak PTPN yang ada di wilayah Aceh Timur dan
206 |  Saifuddin. et. al . Integrasi Komoditi dan Institusi; Sebuah Model Pemberdayaan Ekonomi Pedesaan
Gambar 1: Perkembangan Tingkat Kemiskinan di Aceh Timur dari Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2015
sekitarnya. Begitu juga yang terjadi sebaliknya, jika pihak PTPN misalnya memiliki program pemberdayaan kepada masyarakat tidak berkoordinasi dan menjalin kerjasama dengan lembaga pemerintah (Dinas).
Syamsuar,  (informan  dari  PTPN  Langsa) menjelaskan bahwa Dalam kegaitan pemberdayaan masyarakat,  pihak  PTPN  tidak  bersinergi  secara langsung  dengan  pemerintah  daerah  terutama dalam bentuk dan jenis pemberdayaan yang akan dilaksanakan, pihak PTPN juga mengakui bahwa pemerintah juga dalam melakukan pemberdayaan terutama  terkait  dengan  bantuan  sawit  kepada masyarakat tidak pernah meminta atau melibatkan pihak  PTPN.  Akan  tetapi  jika  pihak  pemerintah daerah  meminta  kepada  PTPN  mereka  siap membantu. Koordinasi dengan pemerintah daerah sudah terjadi dengan sendirinya melalui legalitas koperasi  yang  dibentuk  masyarakat.  Walaupun koordiansi  secara  formal  dengan  pemerintah tidak dilakukan. Model pemberdayaan masyarakat melalui  bantuan  lunak  ini  pernah  kita  tawarkan kepada  pemerintah  namun  pemerintah  tidak menerapkannya.  Pemerintah  lebih  suka  memberi bantuan kepada masyarakat dalam bentuk bantuan tanpa ada satu kewajiban untuk mengaembalikan modal kepada pemerintah. Pada sisi lain bantuan pemerintah yang diberikan juga tidak sampai pada tahap berproduksi (wawancara, 28 Juli 2017).
Beranjak  dari  kondisi  tersebut,  maka  untuk  mempercepat kemandirian masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan perlu model yang konprehensif yang mengintegrasikan komoditi sekaligus lembaga. Melihat pada kondisi dan realita  masyarakat model pemberdayaan melalui integrasi komoditi dan lembaga perlu diimplementasikan dalam proses pemberdayaan masyarakat. Model integrasi yang dimaksud tersaji dalam gambar 2 berikut:
Model ini akan memberikan dampak terhadap peningkatan ekonomi dan sosial masyarakat. Integrasi komoditi (sawit-sapi) saja yang berjalan di Kabupaten Aceh Timur telah memberikan dampak positif terhadap terhadap kehidupan  sosial keagamaan. Integrasi sawit sapi bukan sebatas integrasi antar komoditas tetapi juga terjadi integrasi antar petani dan peternak sehingga solidaritas dan kerja sama masyarakat dapat terjalin yang mengakibatkan  integrasi  sosial  menguat.  Integrasi  petani  dan
peternak juga telah memberi dampak positif dari segi efesiensi waktu kepada masyarakat sehingga dapat melakukan kegaitan sosial keagamaan yang merupakan satu tradisi budaya dalam masyarakat tersebut. Pada akhirnya model integrasi ini tidak saja bagian dari pembangunan perdamian pasca konflik tetapi  juga dapat menumbuhkan nilai-nilai perdamaian pada masyarakat itu sendiri.
Jika model integrasi sawit dan sapi dapat berjalan secara baik, sebetulnya terdapat delapan keuntungan bagi petani/peternak di perdesaan, yaitu diversifikasi penggunaan sumberdaya produksi, mengurangi  resiko  usaha  karena  faktor  produksi,  efisiensi penggunaan  tenaga  kerja,  efisiensi  penggunaan  input  produksi atau mengurangi biaya produksi, mengurangi ketergantungan energi kimia dan dan biologi serta sumber masukaan lainnya.
Model integrasi komoditi dan lembaga merupakan model pemberdayaan ekonomi masyarakat yang bertumpu pada satu sasaran  objek.  Mekanisme  pemberian  bantuan  dalam  model ini yaitu dengan cara menetapkan satu objek atau sasaran yang akan  menerima  satu  atau  lebih  komoditi.  Misalnya  objek  atau sasaran yang akan menerima bantuan sawit dari satu lembaga pemerintahan  daerah  (Dinas  Perkebunan),  kemudian  sasaran tersebut juga akan diberikan bantuan komoditi sapi dari Dinas Peternakan  pada  periode  atau  tahun  berikutnya.  Untuk  dapat melaksanakan program tersebut tentu perlu sinergi antar lembaga pemerintahan dalam menyusun program perencanaannya.
Kemudian  jika  sasaran  atau  objek  pemberdayaan  (orang  yang akan menerima bantuan) perlu bimbingan teknis, maka lembaga pemerintah bisa bekerjasama dengan lembaga swasta yang terkait (PTPN)  untuk  melatih  atau  mengajarkan  cara-cara  melakukan budidaya  sawit  yang  benar.  Model  ini  tentu  dapat  menjawab permasalahan seperti ketidak pastian perolehan pendapatan bagi masyarakat penerima bantuan sawit dari awal persiapan penanaman sampai masa panen awal dalam model pemberdayaan secara parsial program pemberian bantuan sawit.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  uraian  di  atas,  model  integrasi  sawit-sapi  yang dilaksankan  oleh  masyarakat  desa  di  Aceh  Timur  dapat dikategorikan ke dalam  tiga model yaitu;  integrasi secara alami tanpa pengetahuan dan teknologi modern,  integrasi   melalui kerjasama peternak sapi dengan petani sawit  dan integrasi sapi secara  intensif.  Model    integrasi    ini  dilakukan    atas    inisiatif petani  sendiri tanpa bantuan pemerintah, baik sawit maupun sapi, dan  atas  bantuan  pemerintah, di mana  sawit dan sapi merupakan bantuan pemerintah atau salah satunya adalah bantuan pemerintah.
Selanjutnya model integrasi komoditas dan institusi tidak saja dapat meningkatkan pendapatan, tetapi juga telah memberikan peluang yang luas bagi petani untuk melakukan kegiatan sosial, dan bahkan telah berdampak positif terhadap pelaksanaan ibadah shalat petani/peternak, sehingga mereka memperoleh kedamaian spiritual (ini merupakan novelty kajian ini), karena ternyata integrasi tersebut telah berdampak positif terhadap pembangunan spiritual, disamping pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan.
Hal  ini  sejalan  dengan  tujuan  yang    ingin  dicapai  dalam pembangunan berkelanjutan yaitu memberikan kualitas hidup yang  lebih  baik  yang  mencakup  berbagai  aspek  kehidupan. Oleh  sebab  itu,  model  integrasi  ini  dipandang  pantas untuk dikembangkan oleh pemerintah daerah dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat pasca konflik di Aceh.
Gambar 2: Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Integrasi Sawit-Sapi-Pemerintah-Swasta

## DAFTAR  PUSTAKA
Bahrein, S. 2010. Pendekatan Desa Membangun di Jawa Barat: Strategi dan Kebijakan Pembangunan Perdesaan. Analisis Kebijakan Pertanian . Vol. 8 No. 2. PP 133-149.
Chairi,  B.  2014. Perkebunan  Terintegrasi  Solusi  Swasembada Daging  Sapi .  [Internet].  [Diakses  Tanggal  15  Agustus 2017].  Diunduh  Pada  http://www.nasiona-lisme.co/ perkebunan-terintegrasi-solusi-swasembada-daging-sapi .
Chaniago,  T.  2009. Prespektif  Pengembangan  Ternak  Sapi di  Kawasan  Perkebunan  Sawit .  Prosiding  Workshop Nasional  Dinamika  dan  Keragaan  Sistem  Integrasi Ternak-Tanaman:Padi, Sawit, Kakao. Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan. Bogor.
Direktorat Jenderal Peternakan. 2009. Kebijakan Pengembangan Sapi Potong di Indonesia. Prosiding Workshop Nasional Dinamika dan Keragaan Sistem Integrasi Ternak-Tanaman : Padi, Sawit, Kakao. Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan. Bogor.
Diwyanto, K.D. Sitompul, I. Manti, I.W. Mathius, dan Soentoro.
2004.  Pengkajian  pengembangan  usaha  sistem  integrasi kelapa  sawit-sapi.  PP.  11-22. Prosiding  Lokakarya Nasional Sistem Integrasi Kelapa Sawit-Sapi, Bengkulu 9-10 September 2003 . Departemen Pertanian bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Bengkulu dan PT Agricinal. Diwyanto  K  dan  Handiwirawan  E.  2004.  Peran  litbang  dalam mendukung usaha agribisnis pola integrasi tanaman- ternak. Prosiding Sistem Integrasi Tanaman dan Ternak. Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan bekerja sama  dengan  Balai  Pengkajian  Teknologi  Pertanian Bali  dan  Crop-Animal.  Systems Research  Network (CASREN). PP.  63–80. Erwin, et al. 2009. Prospek dan tantangan perkebunan kelapa sawit sebagai sumber bahan bkar nabati dan mitigasi dampak perubahan iklim. Semiloka. Gabdo, B.H & Abdlatif, I B. 2013, Analysis of The Benefits of Livestock to Oil Palm In An Integrated System: Evidence From  Selected  Districts  In  Johor,  Malaysia, Journal  Of Agricultural Science; Vol. 5, No. 12, 2013, PP 145-153. Handaka,  A.  Hendriadi,  dan  T.  Alamsyah.  2009.  Perspektif Pengembangan  Mekanisasi  Pertanian  dalam  Sistem Integrasi  Ternak  –  Tanaman  Berbasis  Sawit,  Padi, dan  Kakao. Prosiding  Workshop  Nasional  Dinamika dan  Keragaan  Sistem  Integrasi  Ternak  –  Tanaman: Padi,  Sawit,  Kakao .  (In  Press).  Pusat  Penelitian  dan Pengembangan Peternakan. Bogor. Hutomo  MY,  2009,  Pemberdayaan  Masyarakat  dalam  Bidang Ekonomi. [Internet]. [Diakses Tanggal 15 Agustus 2017]. Diunduh Pada https://www.bappenas.go.id /id/ data- dan- informasi- utama/ makalah/ artikel-majalah- perencanaan/ edisi- 20- tahun- 000/ pemberdayaan-masyarakat-dalam- bidang-ekonomi-oleh-administrasi-publik-student- journal. ub.ac.id/ index.
Ismail, Dahlan & Wahab, K H Abdul, 2014, Sustainability Of Cattle-Crop  Plantations  Integrated  Production  Systems In Malaysia International Journal Of Development And Sustainability. Vol. 3, No. 2, 2014, PP 92-101. Iwantoro,  Syukur.  2014. Potensi  Jumlah  Sapi  di  Kebun  Sawit Capai 1,5 Juta Ekor . [Internet]. [Diakses Tanggal 25 Juli 2017].  Diunduh  Pada  http://sawitindonesia.com/ sajian- utama.
Latif,  Jusoh  &  Mamat,  Mohd  Noor.  2002. A  Financial  Study of  Cattle  Integration  in  Oil  Palm  Plantations. Oil  Palm Industry Economic Journal . Vol. 2, No.4, 2002, PP 34-44. Manti, I., Azmi, E. Priyotomo, dan D. Sitompul. 2004. Kajian sosial ekonomi sistem integrasi sapi dan kelapa sawit. hlm. 245-260. Prosiding Lokakarya Nasional Sistem Integrasi
Kelapa  Sawit-Sapi,  Bengkulu  9-10  September  2003. Departemen Pertanian bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Bengkulu dan PT Agricinal. Mawardati. 2010. Penggunaan Faktor Produksi Dan Penerapan Teknologi  Serta  Kaitannya  Dengan  Pemilihan  Saluran Pemasaran  (Suatu  Kasus  Pada  Usahatani  Kelapa Sawit  Perkebunan  Rakyat  Di  Provinsi  Nanggroe  Aceh Darussalam ), Disertasi, Program Pascasarjana Univesitas Padjadjaran,  Bandung.
Muhammad Syukri Hastuti akhmadi kartawijaya asep kurniawan.
2014.  studi  kualitatif  proliferasi  &  integrasi  program pemberdayaan masyarakat di jawa tengah, nusa tenggara barat, dan sulawesi selatan, lembaga penelitian semeru jakarta september 2013.
Nursantri, H et al. 2016. Ekspansi Perkebunan Kelapa Sawit dan Perubahan  Sosial  Ekologi  Pedesaan. The  Expansion  of Palm Oil Plantation and Changes of Rural Social Ecology vol 4 no 3 Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan. PP 249- 256.  [Internet].  [Diakses  Tanggal  14  Oktober  2017]. Diunduh  Pada http://www.journal.ipb.ac.id/index.  php/ sodality/article/view/14434/10702.
Purnaningsih,  N.  2008.  Model  pengembangan  kelembagaan kemitraan dan pemasaran temulawak di kota semarang. Sodality:  Journal  Transdisiplin  Sosiologi,  Komunikasi dan Ekologi Manusia. Vol. 2 No. 3 PP 361-371. [Internet]. [Diakses  Tanggal  10  Oktober  2017].  Diunduh  Pada http://www.  journal.ipb.ac.id/  index.php/sodality/article/ view/5875/4540.
Rahayu, B.A. 2006. Pembangunan Perekonomian Nasionalmelalui  Pemberdayaan  Masyarakat  Desa . Iskandar Institute.
Rasali Hakim Matondang dan Ctalib. 2015. Model Pengembangan Sapi Bali dalam  Usaha  Integrasi  di Perkebunan Kelapa Sawit. Wartazoa. Vol. 25, No. 3, 2015, PP 147-157.
Rengi, Pareng & Fitri, Marnis. 2017. Beef Production Integration And  Development  Of  Palm  Oil  In  Rokan  Hilir. International Journal Of Applied Business And Economic Research, Vol. 15, No. 8. 2017, PP 184-192.
Ritzer,  George,  Goodman,  Douglas  J.  2004.  T eori  Sosiologi Modern . Jakarta: Kencana. Riyanto.  2007  .  Prospek  Pengembangan  Integrasi  Petemakan Dan Perkebunan Di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur. Nasional Optimalisasi Hasil Samping Perkebunan Sawit Dan  Industri  Olahannya  Untuk  Pakan  Temak,  Tanah Grogot, 19 Juli 2007 . 5 Him.
Saifuddin.  2014.  Analisis  Sosiologis  Terhadap  Permasalahan Agraria  Di Aceh.  Jurnal  Suwa. Vol.12  No.3.  Desember 2014. Hal 283-293
Saifuddin,  Suadi,  Muhammad  Abubakar  dan  Fadli.  2015. Kebijakan Pemberdayaan ekonomi Masyarakat melalui Komoditi Sawit di Kabupaten Aceh Timur. Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe. Saifuddin,  Suadi,  Muhammad  Abubakar  Dan  Fadli.  2015. The  Local  Economic    Empowerment  Ofthe  Ex-  Gam (Gerakan Aceh  Merdeka/Free Aceh  Movement  Former Combetant)  And  Conflict  Victims  Through  Palm  Oil Plantation  Aid  Program  In  East  Aceh, Internatonal Journal Of Humanities And Soscial Science , Vol. 5, No. 10. PP 119-124.
Saifuddin,  Suadi,  Suryadi,  dan  Fadli,  2017.  Development Startegy of Oil Palm Farmer’ Revenue. Journal of Applied Management (JAM). Vol. 15, No 2, 2017 PP 238-244. Setiadi, EM dan Kolip, U. 2011. Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan  Pemecahannya :  hal  377  Kencana  Prenada  Media Group. Jakarta.
Sismudjito.  2016.  Pemberdayaan  Sosial  Ekonomi  Petani  Di
208 |  Saifuddin. et. al . Integrasi Komoditi dan Institusi; Sebuah Model Pemberdayaan Ekonomi Pedesaan
Perkebunan Inti Rakyat: Studi Kasus Di Kisaran, Sumatera Utara . Socio-Economic  Empowerment  Of  Farmers  On Large Scale Plantation:Case Study In Kisaran Subdistrict, North  Of  Sumatra Sodality:  Jurnal  Sosiologi  Pedesaan , PP 61-69 Vol 4 No 1. [Internet]. [Diakses Tanggal 10 Oktober  2017].  Diunduh  Pada  http://www.  Journal.Ipb. Ac.Id/ Index.Php/Sodality/Article/View/14407/10687.
Soedjana,  T.D.  2008. Peningkatan  Produk  Peternakan  Untuk Pemenuhan  Gizi  Masyarakat.  Dalam  Budidaya  Ternak Ruminansia.  Edisi  1 .  Direktorat  Budi-Daya  Ternak Ruminansia, Direktorat Jenderal Peternakan, Jakarta. Solita Sarwono. 2004. Sosiologi Kesehatan, Beberapa Konsep beserta Alikasinya. Yogyakarta. Gadjah Mada University Press.
Sudarya,  D.  2007.  Implementasi  Program  Pengembangan Integrasi  Sawit-Sapi  Di  Kalimantan  Timur  .  Makalah Disampaikan Pada Seminar Nasional Optimalisasi Hasil Samping  Perkebunan  Sawit  Dan  Industri  Olahannya Untuk Pakan Ternak, Tanah11 Him.
Sumidiningrat, G .1999. Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengaman Sosial.   Gramedia; Jakarta. Jurnal Administrasi Publik, Vol. 2, No. 12, PP. 7-11. Syahza,  Almasdi.  2005.  Dampak  Pembangunan  Perkebunan
Kelapa  Sawit  Terhadap  Multiplier  Effect Ekonomi
Pedesaan  di  Daerah  Riau.  PPD  &  I  Fakultas  Ekonomi Universitas Tarumanegara. Jakarta. Jurnal Ekonomi. Vol. X. No. 03,  2005. PP 168-177.
Widardi,  G.  2009.  Seluk  Beluk  Masalah  Agraria,  Reforma Agraria dan Penelitian Agraria. STPN Press. Yogjakarta.