## ATAS  NAMA  ISLAM:  KAJIAN  PENOLAKAN  HIZBUT TAHRIR INDONESIA (HTI) TERHADAP PLURALISME
Paelani Setia UIN Sunan Gunung Djati, Bandung setiapaelani66@gmail.com
Abstract  - This  study  discuss  the  views  of  Hizbut  Tahrir  Indonesia  (HTI)  regarding  religious pluralism. HTI as an organization that is sincere in interpreting the Qur'an literally and firmly rejects religious pluralism, which many people agree on as a concept that must be applied in Indonesia. This is a logical consequence where Indonesia is inhabited by various religions bound by a sense of unity in Pancasila and Bhinneka Tunggal Ika. For HTI, this is a failure of the state to build and maintain the unity that Islam should bind through a single power (Khilafah Islamiyah). This concept has been widely criticized by scholars based on two approaches, namely the Qur'an and sociological. Clearly, the Qur'an has acknowledged the existence of pluralism through the existence and truth of the books before the Qur'an,  the acknowledgment of  prophets  and apostles  other  than  the  25  people,  as  well  as  the acknowledgment of the Qur'an for the existence of other religions. HTI's rejection of pluralism was also refuted by HTI's own inconsistencies as the attitude of rejecting globalization but acting as a player of globalization, the attitude of rejecting democracy but taking advantage of the openness of freedom of opinion as a result of democracy, and  the attitude of blaming the system of liberalism and secularism as the factors that give rise to deviant religious sects are purely psychological and sociological factors.
Keyword: caliphate, capitalism, HTI, pluralism, secularism.
Abstrak  - Studi  ini  membahas  tentang  pandangan  Hizbut  Tahrir  Indonesia  (HTI)  mengenai pluralisme agama. HTI sebagai organisisasi yang kaku dalam menafsirkan Al- Qur’an secara literal dengan tegas menolak pluralisme agama yang justru oleh banyak kalangan disepakati sebagai konsep yang  harus  diterapkan  di  Indonesia.  Hal  tersebut  merupakan  sebuah  konsekuensi  logis  dimana Indonesia  dihuni  oleh  berbagai  agama  yang  diikat  oleh  rasa  persatuan  dalam  Pancasila  dan Bhinneka Tunggal Ika. Bagi HTI, hal demikian merupakan kegagalan negara membangun dan memelihara  persatuan  yang  harusnya  diikat  oleh  Islam  melalui  kekuasaan  tunggal  (Khilafah Islamiyah). Konsep ini banyak dikritik oleh para cendekiawan berdasarkan dua pendekatan yakni Al- Qur’an dan sosiologis. Secara gamblang, Al - Qur’an te lah mengakui adanya pluralisme melalui keberadaan dan kebenaran kitab-kitab sebelum Al-Qur'an, pengakuan terhadap nabi dan rasul selain  yang  berjumlah  25  orang,  serta  pengakuan  Al-Qur'an  terhadap  adanya  agama  lain. Penolakan pluralisme oleh HTI juga dibantah dengan sikap-sikap inkonsistensi HTI sendiri, seperti sikap menolak globalisasi namun bertindak sebagai pemain globalisasi, sikap menolak demokrasi namun  memanfaatkan  terbukanya  kebebasan  berpendapat  akibat  demokrasi,  dan  sikap menyalahkan  sistem  liberalisme  dan  sekularisme  sebagai  faktor  yang  memunculkan  sekte-sekte agama sesat padahal murni disebabkan faktor psikologis dan sosiologis.
Kata kunci: HTI, kapitalisme, khilafah, pluralisme, sekularisme.

## A. PENDAHULUAN
Indonesia sebagai bangsa yang multikultural menghadapi keragaman suku, bahasa, budaya, dan  agama.  Ini  harus  dicapai  melalui  kesadaran  multikultural.  Hal  ini  terutama  berlaku  dalam konteks agama, yang harus menumbuhkan pemahaman agama yang terbuka dan toleran terhadap keragaman yang ada. Inilah momen di mana beberapa organisasi mengajukan konsep pluralisme agama  sebagai  sarana  untuk  mencapai  perdamaian  beragama  dalam  masyarakat  yang  beragam (Qodir, 2014).
Namun gagasan tersebut tidak serta merta direspons secara positif oleh semua pihak. Pro- kontra pun memenuhi ruang publik. Gagasan pluralisme agama yang mengandaikan kesederajatan kebenaran agama-agama telah menimbulkan diskusi yang luar biasa panas di tengah-tengah umat beragama di Indonesia. Satu kelompok yang menonjol menolak gagasan ini adalah Hizbut Tahrir Indonesia  (HTI).  Organisasi  transnasional  yang  sudah  berkembang  sejak  1980-an  ini  giat mengkampanyekan pemurnian syariat Islam dengan bercita-cita mendirikan kepemimpinan tunggal Islam (Khilafah Islamiyah) (Osman, 2010b). HTI aktif menolak gagasan pluralisme yang di dukung oleh mayoritas kalangan umat beragama karena menurut mereka hal itu merupakan ikhtiar terbaik dalam menyikapi keberagaman umat beragama di Indonesia (Wisnuwardana, 2016).
Artikel  ini  akan  membahas  bagaimana  Hizbut  Tahrir  Indonesia  (HTI)  memaknai pluralisme  dan  apa  saja alasan  teoritis  mengapa  mereka  menolak  konsep  pluralisme.  Sementara, mereka menolak pluralisme, di sisi lainnya HTI justru menikmati sistem demokratisasi Indonesia yang salah satu dampaknya secara positif adalah terciptanya pluralisme agama di tengah kehidupan yang  multikultural.  Hal  ini  kemudian  menjadi  bagian  dari  kritik  pada  pandangan  HTI  soal pluralisme.  Karenanya,  selain  akan  membahas  pandangan  dan  penolakan  HTI  akan  pluralisme, artikel ini juga akan membahas konsep pluralisme baik dari perspektif Islam (Al- Qur’an) maupun perspektif sosiologis yang sekaligus menjadi kritik atas penolakan HTI terhadap pluralisme.

## B. METODE
Penelitian  ini  adalah  penelitian  kepustakaan (library  research) yakni  penelitian  yang menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara menganailis literatur, buku, dokumen, dan berbagai laporan yang tersedia secara digital maupun cetak yang berkaitan dengan tema penelitian (Onwuegbuzie  et  al.,  2012).  Sementara,  analisis  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah pendekatan normatif yaitu deskriptif-interpretatif. Sumber data pada penelitian ini adalah literatur- literatur yang berkaitan dengan objek penelitian yaitu HTI. Literatur yang digunakan di antaranya kitab-kitab mutabanat HTI  karya  pendiri  HT  Taqiyyudin An-Nabhani  yakni Nizamul  Islam, Takatul Hizbi, Mafahim Hizbut Tahrir, Asy-Syaksiyah Islamiyyah, dan Daulah Islamiyyah.
Penulis juga menelaah buku-buku karya pimpinan dan tokoh HTI seperti Ismail Yusanto (Islam Ideologi: Refleksi Cendikiawan Muda), Felix Siauw (Khilafah Remake), Hafidz Aburrahman (Meluaskan  Dakwah,  Menguatkan  Ukhuwah  di  Lembaga  Pemerintah),  dan  Rohkmat  S.  Labib (Tafsir al- Wa’ie). Sumber lainnya adalah pemikiran -pemikiran HTI yang dituangkan dalam media
milik mereka seperti Media Umat, majalah Al- Wa’ie, buletin Kaffah, dan buletin Teman Surga. Selanjutnya,  penulis  membandingkan  literatur  pemikiran  HTI  dengan  literatur  pemikiran pluralisme  dari  Nurcholis Madjid  dan  Amin Abdullah.  Penulis  juga  menelaah  literatur-literatur yang  mengkritik  pemikiran  HTI  khususnya  yang  berkaitan  dengan  pandangan  pluralismenya. Dengan demikian penelitian ini membahas tiga tema penting yakni (1) kajian tentang pluralisme agama dan pluralisme Islam, (2) pandangan dan sikap HTI tentang pluralisme, (3) serta kritik akan pandangan pluralisme HTI perspektif Al- Qur’an dan perspektif sosiologis.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pluralisme
Berbicara  mengenai  pluralisme,  konsep  ini  seringkali  hanya  dipraktekkan  oleh  segmen minoritas di setiap komunitas agama dan masyarakat pada umumnya. Hal ini karena kelompok- kelompok agama secara keseluruhan mempraktikkan konsep eksklusivisme. Eksklusivisme adalah cara berpikir di mana ide tentang satu kelompok dipandang paling benar, sedangkan kelompok lain dianggap tidak  benar.  Perspektif  ini  didasarkan  pada  klaim kebenaran  yang ditemukan  di  setiap agama (Misrawi, 2007). Menurut Misrawi, eksklusivisme meninggalkan jejak suram berupa perang dan konflik. Hal ini terlihat dalam sejarah pertumbuhan agama-agama dunia. Akibatnya, agama telah kehilangan seluk-beluk pencerahan dan kebebasannya karena telah ditentukan oleh konflik dan pertumpahan  darah.  Pada  premis  ini,  kaum  pluralis  menolak  eksklusivisme  agama  dan menganjurkan penanaman sikap inklusif oleh semua agama. Zuhairi bahkan mengatakan bahwa inklusivisme itu penting. Bahkan, mutlak atau mengandung pengertian wajib, yaitu perintah yang harus diikuti semua penganut agama (Misrawi, 2010). Inklusivisme adalah sistem kepercayaan yang didasarkan pada asumsi bahwa kebenaran tidak hanya ada di dalam komunitas sendiri, tetapi juga di antara organisasi lain, terutama komunitas agama lain. Dalam inklusivisme, penting untuk memiliki sense of the other di mana selalu ada dimensi kesamaan substansi nilai. Artinya, kebenaran dan keselamatan tidak lagi dimonopoli oleh agama tertentu, tetapi telah berkembang menjadi kanopi yang luas yang mencakup semua agama (Mulyadi, 2001).
Pluralisme  adalah  tahap  lanjutan  dari  inklusivisme.  Pluralisme  secara  sederhana didefinisikan sebagai sikap menerima keragaman agama. Jika inklusivisme menumbuhkan kesadaran akan  yang  lain  di  mana  selalu  ada  unsur  kemiripan  dalam  isi  dan  nilai,  pluralisme  memupuk pengakuan  akan  perbedaan.  Pluralisme  dipandang  sebagai  langkah  maju  dalam  praktik  dari inklusivisme agama. Namun, inklusivisme dan pluralisme sama-sama mengajarkan bahwa semua agama sama-sama valid (Rachman, 2010).
Islam  adalah  agama  yang  menjunjung  tinggi  multiplisitas  atau  pluralism  (Munawar- Rachman, 2018). Istilah pluralism berasal dari bahasa Inggris yang berarti banyak atau berlimpah (Thoha, 2005). Keberagaman umat manusia adalah fakta yang tak terelakkan yang ditentukan oleh firman Allah dalam surah al-Hujurat/49: 13 dan surah al-Rum/30: 22:
“Hai manusia, sesungguhnya Kami (Allah) telah menciptakan kamu dari seorang laki -laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” (QS al -Hujurat/49: 13).
“Dan  di  antara  tanda -tanda  kekuasaan-Nya  ialah  menciptakan  langit  dan  bumi  serta berlain-lainan  bahasamu  dan  warna  kulitmu.  Sesungguhnya  pada  yang  demikian  benar- benar terdapat tanda-tanda bagi orang- orang yang mengetahui.” (QS al -Rum/30: 22).
Kedua  ayat  ini  menunjukkan bahwa  keragaman  manusia  dalam  ras, negara, bahasa,  dan warna kulit harus diakui sebagai fakta positif yang menunjukkan keagungan Tuhan Yang Maha Esa kepada orang yang memahaminya. Ada pula penegasan tentang kemajemukan pandangan dan cara hidup manusia yang dijadikan sebagai titik tolak untuk berlomba-lomba dalam kebaikan (fastabiqul khairat). Makanya, Allah SWT-lah yang akan menjelaskan mengapa manusia berbeda di kemudian hari, ketika manusia kembali ke keharibaan-Nya.
“… Untuk tiap -tiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebaikan.  Hanya  kepada  Allah-lah  kembali  kamu  semuanya,  lalu  diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu” (Q S al-Maidah/5: 48).
Karenanya, ayat tersebut bisa disimpulkan bahwa jika Allah Swt menginginkan kesatuan pandangan dan cara hidup di antara manusia, maka Allah akan menciptakan manusia sama seperti hewan, tumbuhan, atau benda mati yang tidak memiliki kemampuan untuk memilih, karena hanya dengan begitu mereka semua akan mengadopsi sudut pandang yang sama. Menurut Madjid, Islam tidak  bertentangan  dengan  pluralisme  karena  Islam  menghendaki  adanya  hubungan  perbedaan dengan  umat  lainnya  (Madjid,  1992).  Hubungan  ini  didasarkan  pada  semangat  manusia  dan universalitas Islam. Karena dalam hal ini, Islam adalah agama kemanusiaan (fitrah). Nilai-nilai Islam sejalan  dengan  aspirasi  universal  umat  manusia.  Termasuk, tugas  Nabi  Muhammad  Saw adalah menunjukkan kasih sayang kepada seluruh alam (rahmatan li al-'alamin). Atau, tidak hanya untuk kemaslahatan umat Islam semata.

## 1. Pluralisme Intern Islam
Menurut  Madjid  (1988),  pluralisme  internal  Islam  berbeda  dengan  pemahaman  Islam sebagai agama formal dan hubungannya dengan pemeluknya (Muslim). Islam telah berkembang sebagai  masyarakat  majemuk  yang  terdiri  dari  berbagai  klan,  suku,  dan  kebangsaan  sejak  zaman Madinah. Pluralitas  internal  Islam  bukan  disebabkan  oleh  masalah  mendasar  seperti  agama  dan ketaqwaan,  tetapi  oleh  perbedaan sejarah  antara  setiap  orang  dan  kelompok orang (komunitas). Misalnya,  tidak  dapat  diabaikan  adanya  sisa-sisa  pengaruh  negatif  seperti  faktor  keturunan, kedaerahan, dan pengaruh sosial budaya lainnya. Ketika Nabi Muhammad bersama para sahabat
dan terjadi perselisihan di antara mereka, Nabi menanganinya sesuai dengan perintah Allah Swt yang diterima  oleh  para  sahabat  karena  Nabi  Muhammad  dianggap  oleh  mereka  sebagai  pembawa otoritas agama Islam. Namun, setelah beliau tiada, tidak ada lagi otoritas keagamaan Islam kecuali yang  bersumber  dari  Al-Qur'an  dan  Al-Hadits,  itupun  hanya  atas  dasar  tafsir  dan  ijtihad  para sahabat.  Dengan  demikian,  sisa-sisa  primordial  dibangkitkan.  Sejarah  para  sahabat  Nabi Muhammad  menunjukkan  bahwa  sumber  pertengkaran  di  antara  mereka  pada  awalnya  adalah masalah politik tanpa nuansa agama (Madjid, 1988).
Kelompok-kelompok  politik  pada  akhirnya  memiliki  corak  keagamaan,  dan  kelompok- kelompok  terbentuk  sebagai  akibat  dari  perbedaan  penafsiran  mereka  terhadap  ajaran  agama. Keinginan  untuk  mencari  pembenaran  agama  atas  pandangan  dan  praktik  politik  mereka  telah mengakibatkan menjamurnya mazhab-mazhab agama yang seringkali bertentangan satu sama lain, yakni Syi'ah, Umawi, Sunni, Khawarij, Mu'tazilah, Qadariyyah, dan Jabbariyah (Madjid, 2004). Di sisi lain, melalui keteladanan dan perjuangan beberapa sahabat Nabi, Islam dengan cepat menyebar ke berbagai wilayah di dunia, menghadapi berbagai budaya dan lingkungan sosial yang berbeda dari tempat di mana Islam diturunkan. Bahkan, Islam dimanifestasikan dalam berbagai latar belakang budaya  yang  terkadang  mencerminkan  nilai-nilai  Islam  yang  bertentangan  dengan  nilai  budaya sutau wilayah tertentu.
Mengantisipasi perbedaan pendapat tersebut agar tidak terjerumus dalam konflik-konflik, Madjid berpendapat bahwa ukhuwah Islamiyah harus dibangun kembali.
“Ukhuwah Islamiyah adalah  formula  untuk  menyelesaikan  masalah yang  dihadapi  umat Islam di mana pun saat ini. Selain itu, ada banyak jenis krisis yang mempengaruhi umat Islam di seluruh dunia yang konsisten dengan fakta bahwa Islam adalah agama yang paling cepat berkembang  dan  paling  populer  di  dunia.  Jika  dilihat  dari  kacamata  ajaran  agama, persaudaraan yang dilandasi iman adalah penting yang dapat dimengerti karena dianggap sebagai obat bagi banyak penyakit manusia” (Majid, 2000).
Madjid  mengacu  pada ukhuwah  Islamiyyah, yaitu ukhuwah (persaudaraan)  berdasarkan agama. Menurut K.H. Ahmad Siddiq, persaudaraan ini muncul dan berkembang sebagai akibat dari persamaan  agama  atau  tauhid  di  tingkat  nasional  atau  dunia  (Qomar,  2002).  Quraish  Shihab menyebutnya sebagai ukhuwwah fi din al-Islam (persekutuan antar umat Islam)  (Moh Quraish Shihab,  1998). Allah  SWT berfirman :  “Sesungguhnya  orang - orang Mu’min adalah  bersaudara, maka karena itu  damaikanlah  antara kedua  saudaramu  dan  bertaqwalah kepada  Allah agar supaya kamu mendapat rahmati.” (QS al -Hujurat/49: 10-11).
Allah  SWT  dan  Rasul-Nya,  Muhammad  SAW,  mengamanatkan ukhuwah  Islamiyyah karena kesadaran bahwa fitrah manusia berbeda menurut sunnatullah. Demikian pula, Islam sangat rentan  terhadap  perbedaan  pendapat.  Dengan  demikian,  menurut  Madjid,  persaudaraan  yang dilandasi agama harus ditimbang sesuai dengan ajaran Kitab Suci dan Sunnah Nabi Muhammad. Sudut  pandang  ini  tepat  untuk  melawan  narasi  atau  keyakinan  yang  keliru  bahwa ukhuwah Islamiyyah tidak akan tercapai sampai semua Muslim menjadi identik dan monolitik dalam segala
hal (Majid, 2000). Dengan demikian, wajar jika ajaran Tuhan tentang persaudaraan berbasis iman diberikan dalam konteks pluralitas (kemajemukan), bukan singularitas (monolitik).
Karena aturan pembedaan yang ditetapkan Allah bagi umat manusia juga berlaku bagi uamt agama lainnya, maka bagaimanapun umat beriman beragam dalam hal asal-usul biografis, sosial, dan budaya.  Perbedaan  antara  manusia  yang  diterima  tanpa  menimbulkan  konflik  adalah  anugerah Tuhan yang memberikan kebahagiaan, sedangkan yang diterima dengan perselisihan/permusuhan menjadi  landasan  kesedihan.  Untuk  melaksanakan  dan  melestarikan ukhuwah  Islamiyyah sesuai dengan Kitab Suci, Madjid menawarkan banyak resep, antara lain sebagai berikut (Majid, 2000):
Pertama, menghindari  sikap  absolutis  dengan  menghargai  relativitas  kebenaran  agama, karena  Allah  Swt  memiliki  kebenaran  sepenuhnya.  Hal  ini  berlaku  untuk  masalah  agama  yang sifatnya  insidental.  Perbedaan  pengetahuan  atau  perilaku  tentang  masalah-masalah  kecil  dalam Islam, berapa  pun  besarnya tidak boleh  menjadi  sumber  perselisihan  umat  Islam. Kedua, harus menjaga hubungan terbuka dengan umat Islam lainnya, terlepas dari seberapa signifikan perbedaan dalam  pengetahuan  dan  perilaku.  “Dengan  cara  ini,  ukhuwah  Islamiya h  membutuhkan  sikap terbuka di antara sesama Muslim, seperti yang ditunjukkan oleh Salaf dengan sangat efektif.” (Majid, 2000). Sedangkan pola pikir tertutup adalah konsep musuh utama ukhuwwah islamiyyah (Majid, 2000). Dengan demikian, setiap Muslim wajib bersikap terbuka dan toleran (al-tasamuh) satu sama lain  dalam  rangka  menumbuhkan ukhuwwah  Islamiyyah ,  dan  sikap  tertutup  harus  dihindari. Ketiga, umat Islam harus menghayati dan memenuhi perintah Allah dalam QS al-Hujurat/49:11- 12,  yaitu:  jangan  mengejek,  jangan  mencela,  jangan  menyeru  dengan  seruan  jahat,  hindari  bias negatif, tidak mencari-cari kekurangan, dan tidak membicarakan (gosip) di kalangan  umat Islam (Majid, 2000).

## 2. Pluralisme Antar Agama
Perbedaan  agama  atau  kepercayaan  tidak  boleh  dimanfaatkan  untuk  menggagalkan manifestasi kasih sayang bagi seluruh alam (rahmatan li al-alamin) (Wahid, 1999) . Umat Islam diajarkan untuk menghormati keberadaan pemeluk agama lain. Allah menunjukkan bahwa orang- orang yang beriman, Yahudi, Nasrani, dan Syabi'in, akan memperoleh kebahagiaan selama mereka beriman kepada Allah dan Hari Akhir serta mengerjakan amal saleh (Lihat, Surah al-Baqarah 2: 62). Ayat lain menjelaskan bahwa umat Islam dilarang mengutuki sesembahan mereka, karena hal itu akan dibalas dengan perilaku yang sama yakni mengutuki peribadatan umat Islam (Allah SWT) (Lihat, QS al-An'am/6: 108). Mengakui keberadaan agama seperti yang didefinisikan oleh Madjid bisa dengan cara memperluas ruang lingkup Ahlul-Kitab untuk memasukkan tidak hanya Yudaisme dan Kristen, tetapi juga Hindu, Buddha, dan lain-lain. Madjid mengklarifikasi dengan mengutip Abdul  Hamid  Hakim,  seorang  reformis  dari  Padang Panjang,  Sumatera  Barat  yang  mengatakan sebagai berikut:
" Ahlul-Kitab tidak hanya mencakup orang Yahudi dan Kristen, tetapi juga Hindu, Buddha, Cina, dan Jepang. Sebab, menurut Abdul Hamid Hakim, mereka adalah penganut sejenis
kitab suci yang memuat ajaran dasar tauhid atau Ketuhanan hingga saat ini. Meskipun benar bahwa mereka akhirnya menyimpang dari monoteistik dan mengubah bagian dari teks suci mereka. Abdul Hamid Hakim mengatakan bahwa ini seharusny a tidak “disalahkan”, karena hal yang sama terjadi pada orang Yahudi dan Kristen, meskipun mereka lahir lebih lambat dari agama India dan Cina” (Rashid, 1993).
Sikap Madjid tersebut berlandaskan pada Al-Qur'an yang mengatakan bahwa Allah telah mengutus rasul ke setiap umat (Lihat, QS Yunus/10: 47). Selain itu, disebutkan bahwa di antara para rasul ada yang diberi tahu oleh Allah sementara yang lain tidak (Lihat, QS al-Mu'min/40; 78 dan al- Nisa'/4; 164). Namun, karena orang Arab sudah mengenal Yudaisme, Nasrani, Syabi'in, dan Majusi, dan orang Arab belum mengenal agama India dan Cina, maka tidak perlu menyebut mereka terasing sebagai kelompok yang tidak dikenal saat diturunkannya Al-Qur'an (Madjid, 1995).
Selain  pengakuan  atas  eksistensi  agama  lain,  Islam  juga  mengajarkan,  “Tidak  boleh  ada paksaan dalam agama”, (QS al -Baqarah/2: 265). Dari sini dapat dipahami terdapat pandangan yang berbeda dari setiap agama, karena semuanya tak mungkin berada di luar Kehendak Ilahi. Allah Swt menjelaskan bahwa jika Allah menghendaki tentulah manusia di bumi seluruhnya beriman kepada- Nya, tetapi itu tidak dikehendaki- Nya. “Dan jikalau Tuhannya menghendaki, tentulah beriman semua orang yang ada di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu hendak memaksa manusia supaya mereka menjadi orang- orang yang beriman semuanya”? (QS Yunus/10: 99).
Selain adanya nash al-Qur'an yang dijadikan alasan (hujjah) untuk perbedaan agama atau keyakinan,  pada  dasarnya  adanya  perbedaan  yang  tidak  dipaksakan  adalah  pemenuhannya  sifat manusia dari Allah tentang kebebasan untuk memilih sehingga manifestasinya tumbuh dari dalam, bukan tumbuh — apalagi dipaksa — dari luar. Sikap keagamaan yang dipaksakan dari luar tidak elok karena sikap kesucian atau ketulusan sebagai manusia telah hilang padahal merupakan komponen yang paling mendasar.
Selanjutnya, penting untuk mengenali bahwa ekspresi sosiokultural telah bervariasi secara historis. Karenanya, adalah penting untuk berpegang pada semangat al-Qur'an dalam memastikan bahwa  fenomena  eksternal  ini  tidak  menghalangi  upaya  untuk  membangun  fondasi  bersama ( kalimah sawa' , titik temu) untuk semuanya. Dan, sekalipun bahasa dan rumusan verbal gagasan- gagasan  keagamaan  berbeda-beda,  eksternalisasi  agama  dalam  dimensi  manusia  dijamin  sama (Mulyadi, 2001). Dengan demikian, al-Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw, paling baik direpresentasikan  melalui  tindakan  kemanusiaan  seperti  membantu  yang  membutuhkan  dan mempromosikan perdamaian universal.
Sayangnya, konsep-konsep universalisme ini tidak disepakati oleh semua Muslim. Masing- masing memiliki pemahaman berbeda tentang bagaimana seharusnya perbedaan dimanifestasikan. Hingga saat ini berbagai kelompok umat Islam lahir dan membawa gagasan berbeda soal pluralisme, terutama kelompok Islam yang getol menolak gagasan tentang pluralisme. Ini misalnya tercermin dari  kelompok  Hizbut  Tahrir.  Partai  politik  internasional  ini  menjelma  sebagai  satu  dari  sekian kelompok yang paling banyak dibicarakan masyarakat dunia, khsususnya umat Muslim. Sebagai
cita-cita  besarnya,  Hizbut  Tahrir  menginginkan  terbentuknya  sistem  kenegaraan  tunggal  Islam secara baku atau yang biasa mereka sebut Khilafah Islamiyah (Osman, 2010b) . Agenda utama dari kelompok yang lahir dan tumbuh di Timur Tengah ini adalah menolak gagasan pluralisme yang oleh sebagian  besar  kalangan  sangat  didukung  sebagai  solusi  konflik  horizontal  antar  agama.  Untuk memperluas  penyebaran  gagasan,  Hizbut  Tahrir  mentransmisikan  ide  ke  seluruh  dunia  dan memperoleh  empati  oleh  beberapa  umat  Muslim  untuk  mendukungnya. Hal  ini  juga  terjadi  di Indonesia. Pada bahasan selanjutnya, akan dikupas kenapa dan bagaimana Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) menolak konsep pluralisme.

## Sejarah Singkat Hizbut Tahrir Indonesia
Hizbut Tahrir (atau Hizb — ut Tahrir ) atau HT (berarti Partai Pembebasan) adalah gerakan politik  pan-Islam  yang  didedikasikan  untuk  membentuk  kembali  kekhalifahan  Islam  melalui penerapan syariah (hukum Islam) yang akan menyebarkan dakwah Islam ke seluruh dunia. Khilafah Islam  yang  dibayangkan  HT  akan  menyatukan  umat  Islam  (Commins,  1991).  Hizbut  Tahrir didirikan  pada  tahun  1953  oleh  seorang  ulama  Mesir  bernama  Taqiyyudin  an-Nabhani.  An- Nabhani  adalah  seorang  ulama  lulusan  Universitas  Al-Azhar  di  Kairo,  Mesir  dan  juga  pernah menjabat sebagai hakim di Mandatory, Palestina. Sejak dibentuk, Hizbut Tahrir mengidentifikasi diri sebagai gerakan politik internasional (Ayoob, 2008).
Hizbut Tahrir telah berkembang ke lebih dari 50 negara, dengan perkiraan 1 juta anggota. Ekspansinya dikenal di seluruh Eropa, termasuk Inggris, Asia, Asia Tengah, dan negara-negara Arab, meskipun akhirnya banyak negara-negara sudah melarang operasionalnya  (Malik, 2004). Hizbut Tahrir telah dilarang di negara-negara seperti Rusia, Jerman, Cina, Mesir, Turki, dan Pakistan, serta di semua negara Arab kecuali Lebanon, Yaman, dan Uni Emirat Arab  (Brandon, 2006). Pada Juli 2017, pemerintah Indonesia secara resmi mencabut SK Badan Hukum Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)  melalui  Perpu  No.  2  Tahun  2017  tentang  Organisasi  Kemasyarakatan,  yang  sekaligus membubarkan organisasi tersebut karena diyakini bertentangan dengan Pancasila (Setyawan, 2017).
Hizbut Tahrir pertama kali hadir di Indonesia pada tahun 1982 oleh Abdul Rahman al- Baghdadi,  seorang  aktivis  HT  Australia.  Abdul  Rahman  al-Baghdadi  direlokasi  ke  Bogor  atas permintaan KH Abdullah bin Nuh yang menjabat sebagai pimpinan Pondok Pesantren Al-Ghazali, Bogor (Alles, 2016). Semenjak itu, gerakan ini banyak masuk ke kampus-kampus di Indonesia dan mempopulerkan  misinya  pada  kalangan  akademisi.  Akibatnya,  anggota  HTI  banyak  diisi  oleh kalangan-kalangan intelektual, khususnya mahasiswa (Arifan, 2014).
Hizbut Tahrir dengan “klaimnya” tel ah melakukan studi, penyelidikan, dan analisis tentang kondisi  umat  Islam  saat  ini,  khususnya  berkaitan  dengan  kemerosotannya.  Kemudian membandingkan kemerosotan umat Islam saat ini dengan keadaan yang terjadi sepanjang hidup Nabi Muhammad, Khulafaur-Rasyidin dan Tabiin. Hal inilah yang dijadikan landasan oleh HT ketika ditanya apa yang menjadi referensi dalam cita-cita mereka mendirikan negara Islam. Selain itu, HT  juga  menganggap  telah  merujuk  pada  sirah  Nabi  Muhammad  Saw  dalam  menjalankan dakwahnya dari fase dakwah Nabi awal-awal hingga ia mendirikan Negara Islam di Madinah. Selain
konteks sejarah, HT juga menganggap telah mengacu pada Kitab Allah, Sunnah Rasul-Nya, dan dua sumber  lain  yaitu  Ijma  Sahabat  dan  Qiyas  dalam  mewujudkan  cita-citanya  mendiring  kembali kekhilafahan Islam (A. R. Al Amin, 2012).
Hizbut Tahrir telah memilih dan memutuskan konsep, pandangan, dan hukum tentang fikrah dan tariqah setelah melalui penelitian yang komprehensif. Menurut Hizbut Tahrir, semua pandangan dan peraturan harus berasal  dari Islam. Tidak ada seorang pun yang tidak memeluk Islam. Bahkan, tidak boleh apapun jika tidak berasal dari Islam. Hizbut Tahrir telah memilih dan memutuskan  konsep,  pandangan,  dan  aturan  ini  sejalan  dengan  isu  yang  dipertaruhkan  dalam perjuangannya, yaitu pemulihan kehidupan Islam dan penyebaran Islam ke seluruh dunia melalui pembentukan khilafah dan  pengangkatan  seorang khalifah .  Konsep,  pandangan,  dan  undang- undang tersebut telah disusun menjadi berbagai buku, pamflet, dan selebaran yang telah diproduksi dan didistribusikan kepada public (Karagiannis, 2009).
Hizbut Tahrir mengkomunikasikan konsep dan hukum yang dipilih dan ditetapkan melalui metode politik. Meskipun demikian, mereka menolak masuk dan berbaur dengan parlemen karena alasan parlemen adalah bagian dari demokrasi yang kufur. Dalam Kitab Asy-Syaksiyah Islamiyyah, HT menyebut bahwa sistem demokrasi yang diturunkan dalam trias politica (eksekutif, legislatif, yudikatif) adalah sistem kufur yang semuanya berasal dari pikiran manusia. Pikiran manusia identik dengan  kesalahan,  jadi  sangat  tidak  beralasan  jika  harus  menggunakan  konsep  berdasar  pada pemikiran  manusia  (Taqiyuddin  &  Al-Islamiyyah,  1996).  Secara  khusus,  mereka mengkomunikasikan semua konsep dan hukum kepada masyarakat sedemikian rupa karena ingin mengimplementasikannya  dalam  aspek  pemerintahan  dan  kehidupan.  Ini  merupakan  tujuan Hizbut  Tahrir  sebagai partai  politik  yang  didukung  semua anggotanya  beragama Islam. Hizbut Tahrir mengadopsi dan menetapkan konsep dan peraturan Islam hanya berdasarkan Al-Qur'an dan as-Sunnah, serta Ijma Sahabat maupun Qiyas. Karena hanya empat referensi hujjah itulah bagi HT yang dapat diidentifikasi dengan pasti, selain bersumber dari keempat tersebut maka tidak benar (Osman,  2010a).  Salah  satu  fokus  kampanye  HTI  diarahkan  pada  penolakan  pluralisme  yang dianggap bertentangan  dengan  ajaran  Islam  karena  merupakan buah  dari  pikiran  manusia.  Bagi HTI, pluralisme tidak layak dimanifestasikan dari kehidupan karena penggagasnya bukanlah dari Allah  dan  Islam  melainkan  dari  pikiran-pikiran  sekuler.  Di  bahasan  berikutnya  akan  diulas pandangan dan berbagai alasan kenapa HTI sangat menolak pluralisme.

## Pandangan Pluralisme HTI
Menurut HTI, konsep pluralisme agama muncul karena berbagai alasan yang disebutkan oleh Taqyuddin An-Nabhani (2011), yaitu: pertama, HTI meyakini setiap pemeluk agama percaya bahwa gagasan tentang Tuhannyalah adalah yang paling benar dan bahwa agamanyalah jalan yang paling  utama  menuju  keselamatan.  Setiap  pemeluk  agama  tertentu  juga  berpikir  bahwa  mereka adalah orang-orang pilihan. Menurut HTI, kaum pluralis adalah kelompok yang selalu menuduh bahwa truth  claim agama  inilah  yang  sering  mengakibatkan  kerenggangan, perpecahan, bahkan konflik  antar  pemeluk  agama.  Akibatnya,  pluralisme  diperlukan  agar  agama  tidak  lagi  memiliki
wajah eksklusif dan tidak lagi menjadi sumber perselisihan. Namun demikian, bagi HTI truth claim ini bukanlah faktor penyebab konflik karena konflik yang terjadi dalam lintas agama disebabkan oleh faktor  politik. Kedua, HTI  meyakini  bahwa  pluralisme  dibuat  untuk  kepentingan  ideologis kapitalisme dalam mempertahankan dominasi globalnya. Ini karena seiring dengan lahirnya isu-isu demokrasi, hak asasi manusia dan kebebasan, serta perdamaian dunia, pluralisme agama merupakan konsep  yang  terus  diusung  oleh  kapitalisme  global,  khususnya  oleh  Amerika  Serikat  dan  Barat dengan tujuan untuk menggagalkan pertumbuhan Islam.
Dengan demikian, HTI menyimpulkan bahwa alasan pertama di atas dapat dilihat sebagai pendorong berkembangnya konsep pluralisme agama. Namun, alasan utama yang berkontribusi terhadap  munculnya pluralisme  agama  adalah  keinginan  Barat  untuk  lebih mengkonsolidasikan dominasi  kapitalisnya,  khususnya atas  dunia  Islam.  Menurut  Hizbut  Tahrir,  perselisihan agama tidak disebabkan oleh realitas klaim teologis mereka yang berbeda, melainkan oleh asal-usul ideologis dan politik mereka. Misalnya, perang antara Palestina dan Israel yang telah berlangsung lebih dari setengah abad jelas bukan konflik antaragama (Islam, Yudaisme, Kristen). Karena selama berabad- abad,  pemeluk  agama  ini  telah  hidup berdampingan  secara  damai  di  bawah  naungan Khilafah Islam .  Konflik  ini  justru  bersifat  politis,  termasuk  penjajah  Barat  yang  sengaja  ditempatkan  di jantung Palestina oleh Inggris untuk melemahkan umat Islam, khususnya di Timur Tengah. Bahkan posisi  Inggris  dalam  perang  ini  telah  digantikan  oleh  AS  yang  memiliki  tujuan  yang  sama (Taqiyuddin An-Nabhani, 1996).
Hizbut  Tahrir  mendefinisikan  pluralisme  sebagai  hasil  dari  dua  alasan  tersebut  yang menyebabkan pluralisme  agama  memperoleh  banyak  dukungan  dari berbagai  kelompok  agama. Dan inilah inti dari ide pluralisme agama yang sekarang sedang dipromosikan di seluruh dunia Islam melalui  berbagai  metode  dan  media.  Konsep  ini  melahirkan konsep-konsep  lain,  seperti  wacana lintas  agama,  do’a  bersama,  dan  sebagainya (Fatmawati  et  al.,  2020).  Di  kancah  politik,  HTI berpendapat bahwa ide pluralisme didukung oleh kebijakan pemerintah dengan alasan bagian dari hak  asasi  manusia  dan  cita-cita  demokrasi.  Negara  menjamin bahwa  setiap warga  negara  berhak memeluk agama, berpindah keyakinan (murtad), atau mendirikan agama baru. Konsep pluralisme berasal dari ideologi kapitalisme sebagai hasil dari cara pandang Barat terhadap masyarakat. Menurut Barat,  masyarakat  terdiri  dari  orang-orang  dengan  berbagai  ide,  perspektif,  minat,  leluhur,  dan keinginan.  Akibatnya,  Barat  percaya bahwa  berbagai  kelompok harus  ada  di  dalam  masyarakat. Setiap  kelompok  memiliki  tujuan  dan  sasarannya  sendiri  yang  harus  diwujudkan  dalam  sebuah partai, gerakan, atau organisasi. Dan masing-masing partai, gerakan atau kelompok ini harus diakui keberadaannya dan diperbolehkan melakukan aktivitas politik. Dengan demikian, pluralisme dalam konsep  kapitalisme  adalah  kebalikan  dari  gagasan  tentang  satu  kelompok  atau  partai  tunggal. Pluralisme  inilah  yang  harus  diakomodasi  dalam  struktur  sistem  politik  kapitalisme.  Akibatnya, dalam masyarakat kapitalis, tidak ada ruang bagi organisasi yang tidak menganut ideologi kapitalisme atau yang ingin merusak sistem kapitalis saat ini.
HTI sebenarnya juga menyadari kemajemukan partai yang diorganisir di sekitar satu akidah atau  sistem  politik.  Hanya  saja  ini  bukan  pluralitas  yang  dianut  oleh  kapitalis.  HTI  mengakui keberagaman partai dan gerakan yang berbeda selama tetap berlandaskan akidah Islamiyah. Islam, di sisi  lain,  tidak  mengizinkan  pembentukan  partai  politik  atau  gerakan  yang  didedikasikan  untuk penghancuran sistem politik Islam sendiri. Dengan demikian, pendirian suatu partai atau gerakan dapat diterima sepanjang berpedoman pada prinsip-prinsip Islam, yaitu yang bersumber dari akidah Islam (Taqiyudin An-Nabhani, 2004).
HTI menentang pluralitas dalam arti kapitalisme yang diusung oleh Amerika dan Barat yang pada umumnya berarti pluralisme. Hal ini karena bagi HTI pluralisme lahir dari kredo kapitalisme. Menurut  konsep  pluralisme,  ideologi  kapitalisme  diperbolehkan  untuk  membuat  partai  atau gerakan yang mempromosikan aqidah kufur, seperti pemisahan agama dan kehidupan (sekularisme). Pluralisme juga memungkinkan adanya partai-partai yang menganut nilai-nilai yang dilarang oleh Islam, seperti nilai-nilai nasionalisme dan patriotisme (Arifan, 2014). Akibatnya, HTI berpendapat bahwa seorang Muslim harus menentang pluralisme sepenuhnya, baik pluralisme agama maupun pluralisme politik. Karena merangkul pluralisme berarti membela kekufuran dan segala sesuatu yang dilarang  Allah.  Pluralisme  adalah  sebuah  konsep  yang  tidak  akan  pernah  dipeluk  oleh  seorang mukmin yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, karena ia tahu bahwa Allah akan menghukum semua orang yang tidak beriman dan segala sesuatu yang dilarang Allah di akhirat (Taqiyudin An- Nabhani, 2004).
Selain  itu,  pluralisme  menurut  HTI  mengandung  risiko  yang  mengancam  umat  Islam (Taqiyuddin An-Nabhani, 2008). Risiko pertama adalah identitas agama Islam perlahan-lahan akan dilenyapkan. Misalnya, definisi jihad yang didefinisikan syar'i sebagai perang melawan orang-orang kafir  yang  menjadi  penghalang  dakwah  menjadi  dikebiri  hanya  sebagai  usaha  yang  sungguh- sungguh. Kemudian contoh lainnya jilbab (hijab) yang perlahan mulai tidak dianjurkan bagi wanita Muslim  dalam  kehidupan  publik  dan  jelas-jelas  untuk  "melindungi  ranah  publik  sekuler  dari gangguan agama." Selain itu, penerapan syariat Islam di berbagai wilayah pada akhirnya dihindari karena  dianggap  berbahaya  bagi  pluralitas.  Singkatnya,  pluralisme  agama  menegaskan  kembali legitimasi sekularisme (pemisahan agama dari kehidupan). Risiko kedua, pluralisme agama selalu mengacu  pada  perkembangan  kepercayaan  baru  yang  berasal  dari  agama-agama  saat  ini. Berkembangnya  sejumlah  aliran  sesat  di  tanah  air  seperti  Ahmadiyah  pimpinan  Mirza  Ghulam Ahmad,  Jamaah  Salamullah  pimpinan  Lia  Eden,  dan al-Qiyadah  al-Islamiyah  pimpinan Ahmad Mosadeq adalah berbagai contohnya. Sayangnya, atas dasar pluralitas, para pendukung pluralisme agama menentang pelarangan aliran-aliran yang berbeda ini, meskipun hal itu merupakan penistaan terhadap Islam. Terakhir, risiko ketiga adalah karena isu globalisasi, keragaman agama tidak dapat dipisahkan  dari  tujuan  penjajahan  Barat.  Globalisasi  merupakan  upaya  penjajah  Barat  untuk mengglobalkan  cita- cita  kapitalisme  mereka,  terutama  konsep  pluralitas  agama  sebagai  “agama baru”.  Jadi,  jika  orang -orang  mau  mendukung  keragaman  agama,  maka  mereka  harus  juga merangkul kapitalisme. Ini hanyalah beberapa dari ancaman yang telah terjadi dan terus mengancam
umat  Islam  saat  ini  yang  hampir  satu  abad  setelah  umat  Islam  kehilangan  kekhalifahan  Islam. Sedangkan khilafah adalah kepemimpinan kolektif umat Islam yang mengamalkan Islam, menjaga agama Islam, dan mempertahankan keagungan Islam dari berbagai serangan, termasuk pluralism (Taqiyuddin An-Nabhani, 2008).
Selanjutnya,  HTI  mengklaim  bahwa  pluralisme  tidak  ada  di  dalam  Al-Quran.  Padahal sejatinya menurut HTI, tentu saja jalur apapun yang dipilih harus selalu mengacu pada ajaran Al- Qur'an,  termasuk  gagasan  pluralisme  agama.  Konteks  ini  berbeda  dengan  sebagian  pendukung pluralisme  di  Indonesia  yang  mengatakan  bahwa  surat  Al-Baqarah  ayat  62  menunjukkan penerimaan Islam terhadap pluralitas.
“S esungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang- orang Shabiin,  siapa  saja  di  antara  mereka  yang  benar-benar  beriman  kepada  Allah,  hari kemudian dan beramal saleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka, tidak ada ke khawatiran kepada mereka, dan tidak (pula) mereka bersedih hati”.
Hal ini berbeda dengan penegasan Hizbut Tahrir bahwa ayat ini tidak ada hubungannya dengan pluralism agama lain yang ada saat ini. Ayat tersebut berisi tentang orang-orang yang datang sebelum Nabi Muhammad diutus. Ayat ini juga menunjukkan bahwa generasi manusia masa lalu, termasuk  Yahudi,  Kristen,  dan  Syabian  yang  tidak  menganut ajaran  Islam  dan  Rasul-Nya  akan mendapatkan balasan dari Allah swt. Ayat di atas tidak menyiratkan bahwa pengikut agama lain saat ini memiliki kesempatan yang sama untuk bergabung dengan surga-Nya seperti halnya Muslim. Karena  Al-Qur'an  dan  Sunnah  secara  eksplisit  menyatakan  bahwa  setelah  datangnya  Nabi Muhammad, semua manusia diwajibkan untuk meninggalkan agama mereka. Bahkan Islam telah menjelaskan  kesesatan  dan  ketidakpercayaan  semua  agama  kontemporer,  termasuk  Yudaisme, Kristen, dan agama politeistik seperti Buddha, Hindu, Konghucu, dan lain-lain (Taqiyudin An- Nabhani, 2004).
Menurut an-Nabhani, QS al-Baqarah ayat 62 turun berkenaan dengan cerita sahabat Nabi Salman  al-Farisi  tatkala  ia  menceritakan  sahabatnya  (para  pendeta)  kepada  Nabi  Saw  tentang kebaikan-kebaikan mereka. Tatkala Salman selesai memuji para sahabatnya itu, Nabi Saw bersabda, “Salman, mereka termasuk ke dalam penduduk neraka.” Selanjutnya Allah Swt menurunkan ayat ini (QS al-Baqarah: 62). Lalu hal ini menjadi keimanan orang-orang Yahudi yaitu, siapa saja yang berpegang teguh terhadap Taurat serta perilaku Musa as hingga datangnya Isa as (maka ia selamat). Ketika Isa as telah diangkat menjadi nabi, maka siapa saja yang tetap berpegang teguh pada Taurat dan mengambil perilaku Musa as, namun tidak memeluk agama Isa as, dan tidak mau mengikuti Isa as, maka ia akan binasa. Demikian pula orang Nasrani, siapa saja yang berpegang teguh pada Injil dan syariat Isa as hingga datangnya Muhammad Saw, maka ia adalah orang Mukmin yang amal perbuatannya diterima oleh Allah Swt. Padahal, setelah Muhammad Saw datang, siapa saja yang tidak mengikuti Nabi Muhammad Saw dan tetap beribadah seperti perilaku Isa as dan Injil maka ia akan mengalami kebinasaan” (Taqiyudin An-Nabhani, 2004).

## Sikap HTI dalam menyikapi kemajemukan di Indonesia
Kemajemukan  (pluralitas)  adalah  sebuah  keniscayaan  yang  tak  dapat  dinafikan.  HTI membenarkan itu, begitu pula yang ada di Indonesia. Akan  tetapi, bagi HTI kemajemukan yang identik dengan pluralisme adalah kesalahan besar. Padahal Al- Qur’an pun menyatakan dengan jelas tentang  keniscayaan  kemajemukan  yaitu  dalam  surah al-Hujurat:  13, Allah Swt  berfirman  yang artinya:
“Wahai manusia, sesungguhn ya Kami menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan, dan Kami menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal. Sesungguhnya  orang  yang  paling  mulia  di  antara  kalian  adalah  orang  yang  paling bertaqwa di sisi Allah”.
Indonesia  adalah  negara  yang  mempunyai  semboyan  Bhineka  Tunggal  Ika  dimana  di dalamnya tidak hanya terdapat kemajemukan dalam hal agama saja, tetapi terdapat kemajemukan dalam hal politik dan budaya. Lantas, bagaimana sikap HTI dalam menyikapi semua itu? Dalam menyikapi kemajemukan beragama, HTI berpendapat hanya Islam agama yang benar sebagaimana dalam surah Ali-Imran: 185. Akan tetapi, Islam tidak memaksa orang lain untuk masuk Islam, dalam artian Islam hanya mengakui identitas agama mereka. Sedangkan dalam menyikapi kemajemukan politik dan budaya, HTI hanya mengakui kemajemukan politik selama kemajemukan itu berasaskan Islam, dalam arti HTI tidak mengakui partai politik seperti partai yang berasaskan nasionalisme dan kebangsaan.  Dan  dalam  menyikapi  kemajemukan  budaya  tidak  ada  masalahbagi  HTI  selagi kebudayaan itu tidak menyimpang dari syariat Islam.
“Pada  dasarnya,  umat  manusia  diciptakan Allah  Swt  dengan asal -usul  yang sama,  yakni keturunan Nabi Adam as. Tendensinya, agar manusia tidak membangga-banggakan nenek moyang mereka. Kemudian Allah Swt menjadikan mereka bersuku-suku dan berbangsa- bangsa agar mereka saling mengenal dan bersatu, bukan untuk bermusuhan dan berselisih. Mujahid berkata, “Agar manusia mengetahui nasabnya; sehingga bisa dikatakan bahwa si fulan  bin  fulan  dari  kabilah  anu ‟ .  Syekh  Zadah  berkata,  “Hikmah  dijadikannya  kalian bersuku-suku  dan  berbangsa-bangsa  agar  satu  dengan  yang  lain  mengetahui  nasabnya. Sehingga, mereka tidak menasabkan kepada yang lain. Akan tetapi, semua itu tidak ada yang lebih agung dan mulia kecuali keimanan dan ketaqwaannya. Sebagaimana sabda Rasulullah saw, “Barang siapa menempuhnya ia akan menjadi manusia paling mulia, yakni, bertaqwalah kepada Allah” (Taqiyudin An-Nabhani, 2004).
Selanjutnya,  HTI  memaknai  surah  al-Hujurat:  13  hanya  menunjukkan  bahwa  Islam menerima pluralitas (keragaman) ras, negara, agama, dan lain-lain. Beragam suku, bangsa, bahasa, dan agama hadir secara alami di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Islam di sisi lain, tidak pernah mengajarkan bahwa semua agama sama-sama valid. Islam juga tidak pernah mengajarkan bahwa semua agama menyembah Tuhan yang sama, terlepas dari cara mereka menyembah. Memang, Islam menolak klaim kebenaran yang dibuat oleh pengikut agama lain dan mendesak semua umat manusia untuk  masuk  Islam  agar  diselamatkan  dari  siksaan  api  neraka.  Karenanya,  terjadinya  sebuah
disharmonisasi dalam komunitas sosial yang majemuk jelas merupakan keniscayaan yang tidak bisa di  hindari.  Sekarang  yang  menjadi  permasalahannya  bagi  HTI  adalah  bagaimana  solusi  untuk menyelesaikan  permasalahan  tersebut  dengan  tetap  membiarkan  klaim  kebenaran  itu  terjadi (Taqiyudin An-Nabhani, 2004).
Dalam  menyelesaikan permasalahan  di atas,  HTI  mempunyai cara  untuk  menyelesaikan semuanya. Yaitu benturan-benturan itu harus di wadahi dengan cara penggunaan batas-batas non fisik  atau  bersifat pemikiran  intelektual  seperti  debat akademik  untuk  menggali  kembali  konsep Islam  dalam  berkehidupan  (Aisyah,  2019).  Dengan  cara  seperti  itulah  disharmonisasi  dalam komunita s  yang  majemuk  bisa  diselesaikan  tanpa  mengarah  pada  konflik  fisik.  “Inilah  yang  di ajarkan oleh Islam. Islam tidak memaksa orang non-muslim untuk memeluk Islam. Orang-orang non-muslim baik ahli kitab maupun musyrik dan sebagainya juga tetap bisa hidup di dalam daulah Islamiyah” (Taqiyudin  An-Nabhani,  2004).  Mereka  bebas  memeluk  keyakinan  mereka  dan mengklaim  kebenaran  atas  mereka.  Hanya  saja  melalui  proses  dakwah  yang  dilakukan  secara argumentatif (bi al-hikmah) dan debat terbuka dengan menampilkan argumen yang lebih unggul, masalah bisa diselesaikan. Dengan cara seperti itu, Islamlah yang akan tampil sebagai satu-satunya paham, agama, dan ideologi yang bisa dibuktikan kebenarannya. Dan pada akhirnya, mereka pun berbondong-bondong memeluk Islam, bukan karena terpaksa tetapi dengan sukarela.

## Kritik Terhadap Pandangan Pluralisme HTI

## 1. Kajian Al- Qur’an tentang Pluralisme
Sampai  saat  ini,  berbagai  kalangan  umat  beragama  tidak  terkecuali  umat  Islam  selalu  ada kelompok yang menegaskan klaim kebenaran mereka sendiri. Menurut Amin Abdullah, Al-Qur'an jelas menentang dan menolak sikap eksklusif dan klaim kebenaran sepihak yang berlebihan pada tataran normatif dan teologis (Abdullah, 1995). Memang benar bahwa QS Ali Imran ayat 85 dapat digunakan secara harfiah untuk menunjukkan perlunya eksklusivitas kelompok. Namun, penting untuk  mempertimbangkan  ayat  sebelumnya  (Ali  Imran  ayat  84),  yang  menekankan  perlunya inklusivitas daripada eksklusivitas dalam Islam. Namun, sebagian pengikut agama, termasuk Islam, senang  mempertahankan  mentalitas  eksklusif  ini  dan  klaim  kebenaran  sepihak  yang  dilebih- lebihkan. Padahal, setelah kajian yang mendalam, Al-Qur'an sering menegaskan penolakan klaim kebenaran ini. Banyak ayat dalam Al-Qur'an memberikan kesaksian pengakuan Al-Qur'an terhadap pluralisme agama ini (Rahman, 2017).
Pertama, pengakuan  akan  keberadaan  dan  kebenaran  kitab-kitab  sebelum  Islam.  Bahkan Taurat  dan  Injil  disebut  sebagai  petunjuk  dan  penerangan  di  dalam  Al-Qur'an.  Sebagaimana disebutkan di dalam surah Al-Maidah ayat 44:
“Sesungguhnya kami Telah menurunkan Kitab Taurat di dalamnya ada petunjuk dan cahaya, yang dengan Kitab itu diputuskan perkara orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi yang menyerahkan  diri  kepada  Allah,  oleh  orang-orang  alim  mereka  dan  pendeta-pendeta mereka,  disebabkan  mereka  diperintahkan  memelihara  kitab-kitab  Allah  dan  mereka
menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, takutlah kepada-Ku.  Dan  janganlah  kamu  menukar  ayat-ayat-Ku  dengan  harga  yang  murah. Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang- orang yang kafir.”
Kemudian, terdapat juga firman Allah QS. Al-Maidah ayat 46-47:
“Dan kami  iringkan jejak  mereka (nabi nabi  Bani  Israil)  dengan  Isa  putera  Maryam, membenarkan  Kitab  yang  sebelumnya,  yaitu:  Taurat.  Dan  kami  Telah  memberikan kepadanya Kitab Injil sedang didalamnya ada petunjuk dan cahaya dan membenarkan Kitab yang sebelumnya, yaitu Kitab Taurat. Dan menjadi petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang  yang  bertakwa.  Dan  hendaklah  orang-orang  pengikut  Injil,  memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah didalamnya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik”.
Selanjutnya, firman Allah QS. Al-Maidah ayat 66:
“Dan sekiranya mereka sungguh -sungguh menjalankan (hukum) Taurat dan Injil dan (Al Quran) yang diturunkan kepada mereka dari Tuhannya, niscaya mereka akan mendapat makanan dari atas dan dari bawah kaki mereka. Diantara mereka ada golongan yang pertengahan. Dan alangkah buruknya apa yang dikerjakan oleh kebanyakan mereka”.
Dengan demikian, perlu diperhatikan dari penafsiran ayat-ayat di atas adalah bahwa setelah Al-Qur'an membahas Taurat dan Injil, ayat berikutnya menyebutkan sebuah kitab yang diturunkan kepada  Nabi  Muhammad,  yang  salah  satu  tujuannya  adalah  sebagai  pembenaran (mushaddiq) untuk dua kitab yakni Taurat dan Injil. Sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah QS. Al-Maidah ayat 68 sebagai berikut:
“Dan  kami  Telah  turunkan  kepadamu  A l-Quran  dengan  membawa  kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu; Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa  yang  Allah  turunkan  dan  janganlah  kamu  mengikuti  hawa  nafsu  mereka  dengan meninggalkan kebenaran  yang  telah datang kepadamu. Untuk  tiap-tiap  umat diantara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu  dijadikan-Nya  satu  umat  (saja),  tetapi  Allah  hendak  menguji  kamu  terhadap pemberian-Nya  kepadamu,  maka  berlomba-lombalah  berbuat  kebajikan. Hanya kepada Allah-lah  kembali  kamu  semuanya,  lalu  diberitahukan-Nya  kepadamu  apa  yang  telah kamu perselisihkan itu.”
Sebagaimana  ditunjukkan  oleh  ayat-ayat  di  atas,  maka  Al-Qur'an  mengakui  realitas  keragaman agama. Bahkan, pengakuan terhadap kitab-kitab sebelum Al-Qur'an adalah salah satu dari enam rukun iman yang wajib diyakini.
Kedua, pengakuan kepada para nabi-nabi pendahulu sebelum Nabi Muhammad Saw. Umat Islam wajib beriman kepada setidaknya 25 nabi dan rasul, di samping kitab-kitab yang diturunkan
sebelum Al-Qur'an. Namun angka tersebut hanyalah jumlah minimal karena proyeksi jumlah nabi dan rasul adalah 124.315, yang meliputi 124.000 nabi dan 315 rasul. Bahkan menurut  Syata al- Dimyati (1997), jumlah nabi dan rasul bisa melebihi angka yang tertera di atas. Pengakuan dan kepercayaan pada nabi berbeda dari iman pada kitab suci, karena tidak semua nabi memiliki kitab sucinya, misalnya saja Nabi Syu'aib.
Ketiga, pengakuan  terhadap  agama  lain,  yaitu  Yudaisme,  Kristen,  dan  Syabi'in.  Hal  ini dibuktikan dalam surah al-Baqarah ayat 62:
“Sesungguhnya  orang -orang  mukmin,  orang-orang  Yahudi,  orang-orang  Nasrani  dan orang-orang Syabi'in, siapa saja diantara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, hari Kemudian dan beramal saleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka, tidak ada kekhawatiran kepada mereka, dan tidak (pula) mereka bersedih hati”.
Kemudian, firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 69:
“Sesungguhnya  orang -orang  mukmin,  orang-orang  Yahudi,  Shabiin  dan  orang-orang Nasrani,  siapa  saja  (diantara  mereka)  yang  benar-benar  saleh,  Maka  tidak  ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati”.
Ayat  ini  dengan  tegas  menunjukkan  bahwa  siapa  pun  di  luar  Islam,  terutama  Yahudi, Kristen, dan Syabi'in yang menyatakan bahwa mereka hanya percaya kepada Allah, percaya pada Hari Akhir, dan melakukan perbuatan baik akan mendapatkan pahala dari Allah. Menurut Fazlur Rahman (Rahman, 2009), banyak ulama yang telah berusaha menyangkal makna dari dua ayat di atas  (al-Baqarah  ayat  62  dan  al-Maidah  ayat  69),  meskipun  hasilnya  sia-sia.  Mayoritas  penafsir termasuk  mereka  yang  berasal  dari  organisasi  Hizbut  Tahrir  menafsirkan  dua  ayat  ini  untuk menyiratkan orang-orang Yahudi, Kristen, dan Syabi'in yang telah masuk Islam. Menurut Amin Abdullah, penafsiran ini jelas tidak tepat karena seperti yang ditunjukkan dalam kedua ayat ini, orang Muslim adalah yang pertama diantara empat kategori orang yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir (Abdullah, 2020).
Amin  Abdullah  (1995),  menegaskan  bahwa  poin-poin  sentral  ajaran  Al-Qur'an  yang menekankan  pentingnya  saling  mengakui  keberadaan  dan  keselamatan  di  luar  diri  sendiri  atau kelompok sendiri terbukti lebih rendah dan kurang populer daripada penegasan tentang perlunya mengadopsi sikap eksklusif dan membuat klaim kebenaran. Ini adalah kasus untuk semua pemeluk agama, tetapi khususnya bagi umat Islam. Dalam arti, pluralitas agama, termasuk keselamatan para pemeluk agama yang berbeda di luar keyakinan mereka tidak akan pernah bisa diakui. Hal ini terjadi tidak hanya secara individu, tetapi juga sebagai organisasi dalam skala global dan nasional, salah satunya adalah organisasi Hizbut Tahrir. Karenanya, HTI mencanangkan kewajiban menerapkan syariat  Islam  secara  utuh  yang  harus  ditaati  baik  Muslim  maupun  nonmuslim.  Ini  adalah "penghinaan" terhadap penegasan Al-Qur'an tentang pluralitas. Bahkan, tanpa disadari HTI telah membuat penegasan kebenaran yang berlebihan. Penafsiran yang memunculkan pernyataan klaim kebenaran ini sebenarnya dapat dihindari jika seorang penafsir menyadari perlunya teknik membaca
teks yang utuh, komprehensif, dan dialektis. Bukan tafsir al-Qur'an yang kembali ke sifat ideologis prasangka yang statis, ahistoris, sangat eksklusif, tekstual, dan patriarki (Zuhdi, 2013).
Padahal teks (al-Qur'an) harus dipahami dalam konteks agar teks dapat berkomunikasi (M. Quraish Shihab, 2013), terutama dalam menghadapi kesulitan zaman yang semakin plural. Dengan menelaah  bagaimana  menafsirkan  ayat-ayat  Al-Qur'an  secara  dialektis  dan  hermeneutis, dimungkinkan untuk melihat bahwa Al-Qur'an jauh lebih liberal dan radikal, serta bijaksana dalam menanggapi masalah keragaman agama. Sebab, jika diperhatikan dengan seksama, Al-Qur'an sangat mengutamakan  untuk  saling  mengenal,  terlibat  dalam  percakapan,  dan  menjauhkan  diri  dari paksaan, khususnya dalam masalah agama.

## 2. Perilaku Inkonsistensi HTI: Beberapa Kritik Penting
Selain  pengakuan tertulis  dalam  Al-Quran,  beberapa  kritik  atas  konsep HTI  juga  dapat disematkan  dalam  beberapa  poin. Pertama, menurut  Asep  dan  Zulkifili  (2016),  Hizbut  Tahrir merupakan organisasi jaringan global (transnasional) yang merupakan bagian, peserta, dan penafsir globalisasi.  Hal  ini  ditandai  oleh perjuangan  mereka  membangun  negara  Islam  (khilafah Islam) dengan kewarganegaraan yang global (umat global). Hizbut Tahrir beroperasi melintasi batas negara dan menantang keberadaan negara-bangsa (nation-state). Terbukti kehadirannya di seluruh dunia termasuk  Eropa,  Amerika,  Asia,  dan  Australia  dapat  dipahami  sebagai  ambisinya  untuk memposisikan diri sebagai pemain global dan untuk menafsirkan globalisasi untuk kebutuhan dan kepentingannya.
Tanpa sadar upaya HTI dalam menyebarkan paham khilafah di seluruh dunia mengakomodir nilai-nilai globalisasi yang melintasi antarwilayah, antar negara dan antar benua. Nyatanya selain pada penyebaran ide, HTI memanfaatkan dengan baik media dan digital yang merupakan ciri khas dari  globalisasi.  HTI  aktif  menggunakan  media  sosial  dan  internet  sebagai  alat  untuk mempropaganda umat manusia agar mereka mau bergabung menegakkan khilafah di seluruh dunia. Jika mereka berdalih, hal ini bukan bagian dari hal-hal yang berkaitan dengan aqidah atau ideologi, nyatanya di media-media digital dan internet juga disusupi ideologi kapitalisme dan sekularisme. Dengan demikian, asas kemurnian HTI tidak dijaga dengan baik dan cenderung bias, tidak jelas batasannya mana yang mereka anggap ideologis (yang bernilai) mana yang dianggap sebagai media (alat  yang  tidak  bernilai)  semata.  HTI  bahkan  sesuka-suka  mendefinisikan  sendiri  yang  bahkan mendukung agendanya.
Kritik penulis sendiri disampaikan secara gamblang dalam skripsi yang berjudul Islamic-buzzer and Hoaks: Propaganda Khilafah Eks HTI di Jawa Barat (Setia, 2020). Skripsi tersebut secara detail menjelaskan bagaimana HTI mengadopsi dunia digital dan internet untuk mempropaganda publik dengan berperan sebagai buzzer yang bertopeng Muslim. Setiap anggota dan kontakan HTI dibekali dengan kemampuan khusus untuk membantu menyebarluaskan gagasan dan ide-ide HTI sehingga hasilnya bisa terlihat pada menguatnya isu HTI di media sosial Twitter, Facebook, dan Youtube. Peran HTI ini jelas merupakan bagian bahkan pengguna aktif globalisasi yang mereka kritik secara habis-habisan. Sungguh ironi, jika di satu sisi HTI menolak dengan lantang globalisasi dan segala
unsurnya, tetapi di sisi lainnya mereka adalah pemain ulung yang memanfaatkan globalisasi untuk mewujudkan cita-citanya.
Kedua, kritik pada HTI dan penolakannya terhadap demokrasi disampaikan oleh Burhanudin Muhttadi (2009). Menurut Muhtadi, dalam perkembangannya, ide-ide HTI banyak diterima akibat ketidakpuasan publik yang meluas terhadap era reformasi. HTI berpendapat bahwa memburuknya kondisi sosial dan ekonomi di bawah rezim pasca-Suharto disebabkan oleh dominasi sistem yang dianggap  tidak  Islami,  seperti  sekularisme,  demokrasi  dan  kapitalisme  dalam  pemerintahan Indonesia dan birokrasi, serta pengaruh budaya Barat ditambah tidak adanya kekhalifahan Islam. Ironisnya, sebagai pendukung vokal sentimen anti-demokrasi dan nasionalisme, HTI mengambil keuntungan  dari  rezim  demokratis  pasca-Soeharto  di  mana  kebebasan beragama  dan  kebebasan berekspresi juga diberikan kepada kelompok yang jelas-jelas bertujuan untuk menggulingkan rezim demokrasi. Melihat narasi besar HTI tentang kekhalifahan Islam global dan penolakannya terhadap gagasan  demokrasi  dan  negara-bangsa,  jelaslah  bahwa  HTI  telah  mengambil  sejumlah  langkah negatif ke arah konsolidasi demokrasi di negara Indonesia.
Jelaslah apa yang dilakukan HTI juga sama halnya dengan penolakannya terhadap globalisasi dan  unsurnya,  disini  HTI  dengan  lantang  menolak  demokrasi  dan  segala  ideologi  yang menyertainya, namun di sisi lain, HTI justru hidup dan anteng menikmati nuansa demokrasi yang memberikan  kebebasan  berserikat  dan  berpendapat.  Sebelum  HTI  akhirnya  dibubarkan  oleh pemerintah pada tahun 2017 silam, aktivitas HTI bahkan dibiarkan begitu saja meskipun jelas-jelas bertentangan dengan ideologi Pancasila. Tidak ada larangan bagi HTI untuk menggelar diskusi, debat, acara-acara nasional, bahkan internasional (misalnya Konferensi Khilafah Internasional tahun 2007 digelar di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta dengan menghadirkan 100 ribu anggota dengan mengusung tema Saatnya Khilafah Memimpin Dunia . Acara ini terselenggara tanpa ada penolakan dan larangan dari masyarakat dan negara (Alles, 2016), sebagai sarana proses penyebaran ide-ide khilafahnya. HTI juga diberikan keleluasana untuk merekrut dan berkembang menjadi organisasi besar, ormas besar yang memiliki ratusan ribu anggota. Bahkan menurut Alles (2015), telah ada 5000 masjid yang menjadi pusat kajian dan penyebaran dakwah HTI di Indonesia.
Ketiga, kritik terhadap HTI juga perlu disematkan pada pemahamannya tentang klaim agama yang  tidak  boleh  menyebabkan  terjadinya  konflik.  Hizbut  Tahrir  secara  terang-terangan  ingin merebut  kekuasaan  sah  negara  bukan  dengan  cara-cara  konstituisonal.  Banyak  ahli  misalnya pengamat Timur Tengah dari Indonesian Society for Middle East Studies (ISMES), Smith Al Hadar, menyebut  Hizbut  Tahrir  memperjuangkan  khilafah  sementara  khilafah  tidak  mungkin  lagi didirikan di zaman sekarang dimana nasionalisme negara-negara Arab sudah cukup kuat (S. J. Amin, 2019).  Termasuk,  di  negara-negara  Arab,  Smith  menjelaskan bahwa Hizbut  Tahrir  mendorong oposisi — baik  partai  maupun  militer — untuk  mengambil  alih  kekuasaan  dari  pemerintah  yang sedang  berkuasa,  lalu  berkolaborasi  dengan  Hizbut  Tahrir  untuk  membentuk  khilafah  dimana organisasi tersebut menjadi ujung tombak dari pemerintahan baru ini. Meski baru-baru ini, mneguat tren larangan aktivis Hizbut Tahrir di berbagai negara namun, tidak dapat dipungkiri bahwa meski
dilarang pendukung Hizbut Tahrir masih menjalankan aktivitas secara diam-diam atau menyusup ke organisasi lain. Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa alih-alih HTI menghindari truth claim agama, yang ada HTI malah menggunakan truth claim untuk memuluskan ambisi menegakkan khilafah secara memaksa.
Kritik ini juga bisa dialamatkan pada keyakinan HT yang tidak pernah memaksakan kehendak umat  lain  untuk  memeluk  Islam,  atau untuk  menerima  dakwahnya.  HT  justru  terang-terangan terlibat dalam beberapa aksi genjatan senjata (semisal, anggota yang bergabung dengan ISIS, maupun Al-Qaeda) untuk memperoleh atau merebut kekuasaan. Hal ini sekaligus menandai bahwa HT juga pilih-pilih soal konteks melakukan kekerasan dan nir-kekerasan dalam penyebaran dakwahnya di dunia.  Bagi  lingkungan  seperti  Indonesia,  mungkin  mereka  tidak  terlibat  dalam  kekerasan  atau genjatan  senajata,  tetapi  di  sudut  benua  lain  sebut  saja  Timur  Tengah,  HT  aktif  bergerilya melaksanakan  kekerasan  dalam  “dakwah”  yang  disampaiknanya.  Hal  ini  sekaligus  membatalkan argumentasinya  yang  menyebut bahwa  Islam  harus  disebarkan  dengan  cara-cara  yang  halus  dan lemah lembut (Qohar & Hakiki, 2017).
Keempat, kritik  terhadap  HTI  juga  bisa  disematkan  pada  pemahaman  yang  mereka  yakini untuk tidak pernah memaksa umat lain atau orang lain selama tidak membahayakan umat Islam. Nyatanya, dalam konteks sekarang, HTI justru seringkal i terlalu “kepedean” merasa kelompoknya yang paling benar sehingga mengkafirkan orang lain, menyebut orang lain salah tanpa mengadakan diskusi dengan sesama umat Islam sendiri (Tobias, 2019). Fenomena ini terlihat ketika HTI terus terkungkung  bersama  kelompoknya  dan  merasa tidak  mau  dan  tidak  perlu mengadakan  diskusi dengan  sesama  umat  Islam  yang  berbeda.  Pemahaman  yang  merasa  paling  benar  ini  seringkali menjadi  debat  yang  tidak  pernah  selesai,  klaim  merasa  yang  paling  benar  seringkali  dimaknai berlebihan sehingga memungkinkan melebar pada caci maki, hujatan, dan sarat kebencian. Padahal, Islam justru mengajarkan berlemah lembut dan tidak mencaci maki saudaranya.
Kelima, klaim hawa liberalisme dan sekularisme melahirkan sekte-sekte sesat seperti Lia Eden, Gafatar, Sekte Hari Kiamat, dan lain-lain merupakan argumentasi yang terlalu digeneralisasi tanpa melihat faktor sejarah dan perubahan sosial. Dalam sosiologi, khususnya sosiolog seperti Max Weber (Weber, 1993) dan Ernest Troeltsch menyebut bahwa kelahiran gerakan-gerakan baru atau disebut gerakan sempalan disebabkan karena adanya ketidakpuasan terhadap gereja di Eropa. Mereka kecewa karena  gereja  terlalu  rigid,  mengikat,  dan  menafsirkan  Injil  secara  tekstual.  Akhirnya,  muncul gerakan sempalan seperti Protestan yang lebih sukarela, tidak kaku, dan modern dalam menafsirkan kitab suci.
Dalam konteks di Indonesia, kemunculan gerakan sempalan seperti Lia Eden, Gafatar, dan lain-lain  juga bisa  disebabkan  oleh  faktor  yang  sama. Mereka  tidak  puas  dan  bahkan tidak  bisa mengakomodir  harapan  dan  keinginan  suatu  kelompok  tertentu  sehingga  mendirikan  gerakan- gerakan baru yang sesuai dengan yang diinginkan. Apalagi ormas agama di Indonesia, misalnya Islam yang lebih mengerucut pada dua ormas arus utama saja dan tidak mencitrakan semua umat Islam di Indonesia. Dengan demikian, terlalu bias jika HTI mendefinisikan liberalisme atau sekularisme pada
kemunculan gerakan sekte baru, diluar itu ada faktor kepuasan psikologis hingga sosial yang tidak dilirik sama sekali sebagai faktor pendorongnya.

## D. PENUTUP
Dalam pandangan Hizbut Tahrir, Islam tidak mengakui pluralisme agama yang mengakui kebenaran  universal  semua  agama  sehingga  tidak  boleh  ada  monopoli  klaim  kebenaran  oleh penganut agama tertentu. Karena hal tersebut ujung-ujungnya akan menolak Syariat Islam. Bagi HTI, kemajemukan yang ada seperti di Indonesia harus tetap berada dalam naungan yang satu yaitu akidah  Islamiyah  terutama  dalam  permasalahan  mengatur  negara,  karena  hanya  Islamlah  yang mempunyai  metode  untuk  permasalahan  tersebut.  Dan  apabila  terjadi  permasalahan  di  antara mereka semuanya dikembalikan kepada al- Qur’an dan Sunnah bukan kesepakatan bersama yan g ada dalam  sistem  demokrasi  yang  di  dukung  oleh para  kapitalisme  global.  Menurut  Hizbut  Tahrir, kebebasan beragama di Indonesia tidak diartikan kebebasan secara sebenarnya di mana kebebasan dalam Islam harus dipahami adanya keterkaitan manusia dengan hukum Allah bukan hukum yang dibuat oleh manusia itu sendiri. Dan hal itu merupakan suatu yang biasa dilakukan oleh negara yang tidak menggunakan Islam sebagai dasar mengatur kehidupan masyarakatnya seperti di Indonesia. HTI menilai makna kebebasan seringkali dipahami bebas untuk memilih, termasuk keluar masuk agama tertentu dengan alasan bahwa kebebasan tersebut merupakan hak asasi manusia. Karenanya, HTI  menyimpulkan bahwa  pandangan  kebebasan beragama harus  dipahami  sebagaimana Islam adalah agama yang paling benar, sekaligus menolak truth claim agama-agama selain Islam.
Sayangnya,  pemahaman  HTI  ini  justru  berlawanan  dengan  fakta  inkonsistensi  mereka sendiri. Berbagai kritik datang kepada HTI beserta usahanya dalam penegakkan khilafah. Mulai dari kritik  terhadap  pemahaman  literal  HTI  yang  menolak pluralisme  agama  yang  justru  dibuktikan dengan pengakuan Al- Qur’an terhadap pluralisme. HTI dengan lantang juga menolak demokrasi tetapi faktanya hidup dan tumbuh dalam nuansa demokrasi, menolak globalisasi sebagai bagian dari kapitalisme tetapi bertindak sebagai pemain dan penafsir globalisasi dan menganggap konflik agama yang terjadi disebabkan bukan karena klaim kebenaran sendiri, tetapi justru mereka memainkan peran dalam beberapa konflik yang terjadi. Berbagai kritik yang ada merupakan pembuktian kenapa HT dan HTI banyak ditolak dan dilarang di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Karenanya, HT jelas merupakan tantangan serius bagi upaya membumikan gagasan pluralisme di Indonesia. Sebuah gagasan  yang  mengandung  nilai-nilai  semangat  perdamaian  dalam  konteks  beragama  di  era kontemporer yang amat multikultural ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah, M. A. (1995). Falsafah kalam di era postmodernisme . Pustaka Pelajar. Abdullah, M. A. (2020). Dinamika Islam Kultural . IRCISOD.
Aisyah,  S.  (2019).  Halaqah:  Media  Komunikasi,  Publikasi  Eksistensi  Hizbut  Tahrir  Indonesia sebelum dan Pasca Pembubaran. Asyahid Journal of Islamic and Quranic Studies (AJIQS) ,
1 (1), 1 – 13.
Al-Dimyati, A. B. bin M., & Syata, S. M. (1997). Hasyiyah I ‘anah al -Talibin. Beirut: Dar Al-Fikr .
Al Amin, A. R. (2012). Membongkar Proyek Khilafah Ala Hizbut Tahrir Indonesia (HC) . LKIS PELANGI AKSARA.
Alles, D. (2016). Transnational Islamic Actors and Indonesia’s Foreign Policy . Routledge (Taylor and Francis Group).
Amin,  S.  J.  (2019). Gerakan  Sosial  Islam  Hizbut  Tahrir:  Syarah  &  Implementasi  Pemikiran Taqiyuddin An-Nabhani di Kota Parepare . RELASI INTI MEDIA. An-Nabhani, Taqiuddin. (2011). Nizham Al-Islam . HTI-Press.
An-Nabhani,  Taqiyuddin.  (1996). Sistem  Pemerintahan  Islam;  Doktrin,  Sejarah  dan  Realitas Empirik . Al Izzah. An-Nabhani, Taqiyuddin. (2008). Mafahim Hizbut Tahrir. terj. Abdullah, Cet. IV. Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia . An-Nabhani, Taqiyudin. (2004). Takatul Hizbi . HTI Press.
Arifan, F. A. (2014). Paham Keagamaan Hizbut Tahrir Indonesia. Jurnal Studi Sosial , 6 (2), 94 – 102. Ayoob, M. (2008). The Many Faces of Political Islam: Religion and Politics in the Muslim World . University of Michigan Press.
Brandon,  J.  (2006).  Hizb-ut- Tahrir’s  Growing  Appeal in  the  Arab  World. Terrorism  Monitor ,
2 (24).
Commins, D. (1991). Taqi al-Din al-Nabhani and the Islamic Liberation Party. The Muslim World , 81 (3 – 4).
Delphine Alles. (2015). Transnational Islamic Actors and Indonesia’s Foreign Policy . Routledge,. https://doi.org/10.4324/9781315764986
Fatmawati,  F.,  Minangsih,  K.,  &  Noorhayati,  S.  (2020).  Observing  HTI’s  Da’wah  Movement Following Perppu Number 2 of 2017 Concerning Community Organizations. ESENSIA:
Jurnal Ilmu-Ilmu
Ushuluddin , 20 (1), 119 – 129. https://doi.org/doi:http://dx.doi.org/10.14421/esensia.v20i1.1839
Iqbal, A. M., & Zulkifli. (2016). Islamic fundamentalism, nationstate and global citizenship: The case  of Hizb ut-Tahrir. Indonesian  Journal  of  Islam  and Muslim Societies , 6 (1),  35 – 61. https://doi.org/10.18326/ijims.v6i1.35-61
Karagiannis, E. (2009). Political Islam in Central Asia: The Challenge of Hizb ut-Tahrir . Routledge. Madjid, N. (1988). Islam doktrin dan peradaban: sebuah telaah kritis tentang masalah keimanan, kemanusiaan dan kemoderenan . Yayasan Wakaf Paramadina. Madjid, N. (1992). Islam: Doktrin dan Peradaban . Yayasan Wakaf Paramadina Jakarta. Madjid, N. (1995). Islam: agama kemanusiaan: membangun tradisi dan visi baru Islam Indonesia . Yayasan Wakaf Paramadina.
Madjid, N. (2004). Fiqih Lintas Agama: Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis . Paramadina. Majid, N. (2000). Tidak Ada Negara Islam: Surat-Surat Politik Nurcholish Madjid-Mohamad Roem . Djambatan.
Malik, S. (2004). For Allah and the Caliphate. New
Statesman . https://www.newstatesman.com/node/195114 Misrawi,  Z.  (2007). Al-Quran  kitab  toleransi:  inklusivisme,  pluralisme  dan  multikulturalisme . Penerbit Fitrah. Misrawi, Z. (2010). Al-quran kitab toleransi . Grasindo. Muhtadi, B. (2009). The Quest for Hizbut Tahrir in Indonesia. Asian Journal of Social Science ,
37 (4), 623 – 645.
Mulyadi, S. (2001). Teologi Inklusif Cak Nur. Ke-2. Jakarta: Penerbit Buku . Munawar-Rachman,  B.  (2018). Reorientasi  Pembaruan  Islam.  Sekularisme,  Liberalisme  dan Pluralisme  Paradigma  Baru  Islam  Indonesia .  PUSAM  UMM  [Pusat  Studi Agama  dan Multikulturalism Pascasarjana Universitas ….
Onwuegbuzie, A. J., Leech, N. L., & Collins, K. M. (2012). Qualitative analysis techniques for the review of the literature. Qualitative Report , 17 (56).
Osman, M. N. M. (2010a). Reviving t he Caliphate in the Nusantara: Hizbut Tahrir Indonesia’s mobilization strategy and its impact in Indonesia. Terrorism and Political Violence , 22 (4),
601 – 622. https://doi.org/10.1080/09546553.2010.496317 Osman, M. N. M. (2010b). The Transnational Network of Hizbut Tahrir Indonesia. South East Asia Research , 18 (4), 735 – 755. Qodir, Z. (2014). Radikalisme Agama di Indonesia: Pertautan Ideologi Politik Kontemporer dan Kekuasaan . Pustaka Pelajar.
Qohar,  A.,  &  Hakiki,  K.  muhamad.  (2017).  Eksistensi  Gerakan  Ideologi  Transnasional  HTI Sebelum dan Sesudah Pembubaran. KALAM , 11 (2), 365 – 396.
Qomar, M. (2002). NU" liberal": dari tradisionalisme ahlussunah ke universalisme Islam . Mizan. Rachman, B. M. (2010). Argumen Islam untuk pluralisme . Grasindo. Rahman, F. (2009). Ma jor Themes of the Qur’an . University of Chicago Press.
Rahman, F. (2017). tema-tema pokok Al-quran . Mizan Pustaka. Rashid, R. (1993). A Malaysian journey . Rehman Rashid Petaling Jaya. Setia, P. (2020). Islamic-buzzer dan hoaks: Propaganda khilafah oleh eks HTI Kota Bandung di Jawa Barat . UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Setyawan,  F.  A.  (2017).  Pemerintah  Resmi  Cabut  SK  Badan  Hukum  HTI. CNN  Indonesia . https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170719100715-12-228811/pemerintah- resmi-cabut-sk-badan-hukum-hti?
Shihab, M. Quraish. (2013). Kaidah Tafsir, . Lentera Hati. Shihab,  Moh  Quraish.  (1998). Atas  Nama  Agama:  Wacana  Agama  Dalam  Dialog"  Bebas" Konflik . Pustaka Hidayah.
Taqiyuddin,  A.  N.,  &  Al-Islamiyyah,  A.-S.  (1996).  Membangun  Sistem  Ekonomi  Alternatif Perspektif Islam, Terj. In Nur khalish, Surabaya: Risalah Gusti . Thoha, A. M. (2005). Tren pluralisme agama: tinjauan kritis . Gema Insani.
Tobias,  S.  (2019).  Sejarah  HTI,  Tak  Seharusnya  Dibubarkan? PinterPolitik.Com . https://www.pinterpolitik.com/sejarah-hti-tak-seharusnya-dibubarkan/ Wahid, A. (1999). Tuhan tidak perlu dibela . LKIS PELANGI AKSARA.
Weber, M. (1993). The sociology of religion . Beacon Press. Wisnuwardana, A. (2016). Khilafah Sistem Hebat Negara Dunia. Media Umat.News . Zuhdi, M. N. (2013). KRITIK TERHADAP PENAFSIRAN AL- QUR’AN HIZBUT TAHRIR INDONESIA. AKADEMIKA: Jurnal Pemikiran Islam , 18 (2), 209 – 234.