TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA AKIBAT VIRUS COVID-19 SEBAGAI FORCE MAJEURE DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

## Laura Hadi Susanto
MAGISTER KENOTARIATAN, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SURABAYA laurahadisusanto@gmail.com
Abstract : The phenomenon of layoffs that have occurred in Indonesia lately is a result of the emergence of the Corona Virus outbreak which was first discovered in the city of Wuhan, China. This virus then  spread  to  all  corners  of  the  world,  and  was  unknown  to  the  Indonesian  public.  The determination of the status of Covid-19 as a national disaster has its own impact on the business world, making it difficult for businesses to even be unable to fulfill their obligations as contract actors  and  is  a  strong  reason  for  each  party  not  being  able  to  fulfill  it  because  it  is  beyond prediction and cannot be avoided. In the legal world, this condition is known as force majeure or force majeure. Therefore, there are many layoffs on the basis of the Covid-19 Virus Pandemic.
Keywords : Layoffs, Covid-19 Virus Pandemic, Force Majeure
Abstrak : Fenomena  PHK  yang  terjadi  di  Indonesia  akhir-akhir  ini,  diakibatkan  munculnya  wabah Virus  Korona  yang  ditemukan  pertama  kali  di  kota  Wuhan,  China.  Virus  ini  kemudian diketahui  menyebar  hingga  ke  seluruh  penghujung  dunia,  dan  tak  terkecuali  Indonesia. Penetapan status Covid-19 sebagai bencana nasional ini memiliki dampak tersendiri bagi dunia usaha karena membuat pelaku usaha kesulitan bahkan tidak mampu memenuhi kewajibannya yang  terikat  kontrak  dan  menjadi  alasan  kuat  bagi  setiap  pihak  tidak  mampu  memenuhi kewajibannya tersebut yang disebabkan di luar prediksi dan tidak dapat dihindari. Dalam dunia hukum,  kondisi  ini  disebut  dengan  istilah  force  majeure  atau  keadaan  kahar.  Maka  dari  itu banyak terjadi Pemutusan Hubungan Kerja Atas Dasar Pandemi Virus Covid-19.
Kata kunci: Pemutusan Hubungan Kerja, Virus Corona, Force Majeure

## PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  negara  dengan  jumlah  penduduk  terbesar  keempat  di dunia.  Sebagai  negara  berkembang,  ekonomi  Indonesia  masih  cenderung  kurang stabil  dibandingkan  dengan  negara  maju.  Pemerintah  pun  gencar  dalam menghimbau  masyarakat  untuk  terus  aktif  dan  giat  bekerja  agar  dapat  terus melangsungkan  kehidupannya  dan  tentunya  dapat  pula  membantu  menyokong pembangunan negara. 1 Hal ini dilakukan oleh pemerintah Indonesia karena setiap negara  pasti  akan  berusaha  semaksimal  mungkin  untuk  dapat  meningkatkan pertumbuhan  ekonomi  negaranya  terutama  untuk  mencapai  perekonomian  yang
1 Djumbadi, Hukum Perburuhan, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, h.1
stabil dan baik.
Dari  pernyataan  diatas  dapat  diketahui  bahwa  tenaga  kerja  memiliki  peran yang  sangat  penting  dalam  meningkatkan  perekonomian  Indonesia.  Berbagai indikator  dapat  digunakan  untuk  mengukur  dan/atau  melihat  pertumbuhan perekonomian di suatu  negara, salah satu indikator yang berpengaruh adalah dari sektor tenaga kerja. Apabila tenaga kerja bertambah atau tumbuh seimbang dengan ketersediaan  lapangan  pekerjaan  maka  perekonomian  suatu  negara  berada  pada posisi  yang  baik.  Peningkatan  kualitas  manusia  tidak  mungkin  tercapai  tanpa adanya  jaminan hidup yang pasti untuk didapatkannya, dan peningkatan  kualitas tenaga  kerja  serta  perlindungan  terhadap  tenaga  kerja  harus  disesuaikan  dengan harkat dan martabat manusia. 2 Hal ini dikarenakan, semakin banyak pekerja yang produktif  dalam  pekerjaannya, pastilah mereka  memiliki uang yang dapat  mereka gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan/atau keluarganya dengan cara membeli  kebutuhan  yang  mereka  perlukan  bagi  kelangsungan  hidup.  Hal    ini merupakan  suatu  penghargaan  kepada  setiap  pekerja/buruh  yang    telah menyumbangkan  tenaga  dan  pikiran  kepada  perusahaan  tempat  dimana pekerja/buruh  bekerja,  sehingga  pada  giliran  akan    dapat  meningkatkan  taraf produktifitas nasional. 3 Dengan begitu, secara tidak langsung akan ada  hubungan kesinambungan  antara  produsen  dan  konsumen,  dimana  produsen  dapat  terus melakukan produksi barang dan/atau jasa yang diperlukan masyarakat. Kemudian masyarakat  selaku  konsumen  akan  menggunakan  uang  hasil  kerjanya  untuk memenuhi  kebutuhan  wajibnya  dan/atau  membeli  sesuatu  yang  diinginkannya.
Dengan begitu sirkulasi perekonomian pada suatu negara dapat berjalan lancar, dan tentunya  negara  akan  mengalami  keuntungan  dengan  tidak  adanya  uang  macet yang dapat menyebabkan inflasi.
Perekonomian  suatu  negara  tidak  selama  berjalan  dengan  stabil  dikarenakan ada banyak faktor yang  mempengaruhi,  salah-satunya tingkat konsumsi atau daya beli masyarakat yang rendah, sehingga berdampak kepada produksi dan penjualan pada  berbagai  perusahaan.  Untuk  menyelamatkan  perusahaan  dari  kebangkrutan dan  kerugian  yang  besar,  maka  perusahaan  mengambil  tindaka  Pemutusan Hubungan  Kerja  (selanjutnya  disebut  PHK)  terhadap  beberapa  karayawan  atau pekerjanya.
Pasal  1  angka  25  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan  (selanjutnya  disebut  UU  No.  13/2003)  menjelaskan  bahwa
2 Abdul Khakim, 2003, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, PT. Citra  Aditya Bakti, Bandung, h. 9.
3 Zaeni Asyhadie, 2008, Aspek-Aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja Di  Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta h. 83
“Pemutusan  Hubungan  Kerja  (PHK)  adalah  pengakhiran  hubungan kerja  karena suatu  hal  tertentu  yang  mengakibatkan  berakhirnya  hak  dan  kewajiban  antara pekerja/buruh  dan  pengusaha”.  PHK  dapat  terjadi  baik  karena  keinginan  dari pekerja maupun inisiatif dari perusahaan.
Salah-satu  alasan  PHK  yang  diatur  dalam  Pasal  164  ayat  (1)  UU  No.  13/2003 yang  menyatakan  pengusaha  dapat  melakukan  PHK  pekerja/buruh  karena perusahaaan  tutup  yang  disebabkaan  keadaan  memaksa  atau force  majeure . Kemudian  Pasal  164  ayat  (3)  UU  13/2003  menambahkan  pengusaha  juga  dapat melakukan PHK pekerja/buruh karena perusahaan tutup bukan karena kerugian 2 tahun berturut-turut atau bukan karena keadaan memaksa atau force majeure tetapi disebabkan efesiensi. 4
Fenomena  PHK  yang  terjadi  di  Indonesia  akhir-akhir  ini,  diakibatkan munculnya  wabah  Virus  Korona  yang  ditemukan  pertama  kali  di  kota Wuhan, China.  Virus  ini  kemudian  diketahui  menyebar  hingga  ke  seluruh  penghujung dunia, dan tak terkecuali Indonesia. Virus Korona merupakan sekelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia dan/atau hewan, dimana virus ini diketahui menyebabkan infeksi saluran nafas pada manusia mulai dari batuk, pilek, hingga yang lebih serius seperti Middle East Respiratory Syndrome (MERS) dan Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). Virus Corona ini kemudian bermutasi dan membentuk  jenis  baru  yang  selanjutnya  disebut  dengan  wabah  Covid-19  dan memiliki sifat yang menular. Akibat penyebaran Covid-19 yang terus meluas dan tidak terkontrol ke berbagai belahan dunia, pada Maret 2020 WHO secara resmi menyatakan Covid-19 sebagai Pandemi Global, setelah menyebar ke 118 negara di dunia  termasuk  Indonesia. 5 Untuk  memutus  persebaran  Covid-19  ini  pada akhirnya banyak negara di dunia yang memutuskan untuk melarang sama sekali kedatangan  warga  asing  ke  negaranya  dan  menutup  sebagian  kota-kota (lockdown) .  Bahkan  ada  beberapa  negara  yang  memutuskan  untuk  menutup perbatasan daratan dan wilayah udaranya dan mewajibkan masyarakatnya untuk melakukan karantina mandiri selama 14 (empat belas) hari.
4 Berkaitan dengan PHK atas dasar efisiensi, Mahkamah Konstitusi (“MK”) memberikan penafsiran dalam Putusan MK No.19/PUU-IX/2011 yang menguji konstitusionalitas Pasal 164 ayat (3) UU Ketenagakerjaan. MK  Menyatakan  Pasal  164  ayat  (3)  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan bertentangan  dengan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  sepanjang  frasa “perusahaan  tutup”  tidak  dimaknai  “perusahaan  tutup  permanen  atau  perusahaan  tutup  tidak  untuk sementara waktu”, pada  frasa “perusahaan tutup” tidak  memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “perusahaan tutup permanen atau perusahaan tutup tidak untuk sementara waktu”.
5 WHO  Resmi  Nyatakan  Covid-19  Sebagai  Pandemi  Global  Setelah  Menyebar  ke  118  Negara https://health.grid.id/read/352059111/who-resmi-nyatakan-covid-19-sebagai- pandemi-global-setelah- menyebar-ke-118-negara?page=all (diakses tanggal 20 Juni 2021).
Pemerintah  Indonesia  juga  mengambil  beberapa  kebijakan  untuk  memutus mata  rantai  Covid-19,  salah-satunya  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  (PSBB). Kepala  Pusat  Data  dan  Informasi  Badan  Nasional  Penanggulangan  Bencana (BNPB) 6 Agus wibowo, menyatakan bahwa sudah  terdapat  dua  provinsi  dan  21 kabupaten  /  kota  di  Indonesia  yang  telah  di berlakukakan  PSBB.  Dua  provinsi yang  dimaksud  adalah  DKI  Jakarta  dan  Sumatera  Barat.  Sementara  21 kabupaten/kota  yang  telah  disetujui  usulannya  untuk  menerapkan  PSBB  adalah Kabupaten/Kota Bogor,  Kabupaten/  Kota  Bekasi,  Kota  Depok,  Kota  Tangerang Selatan, dan  Kabupaten/Kota  Tangerang,  Kabupaten/  Kota  Bandung,  Kabupaten Bandung  Barat,  Kabupaten  Sumedang,  Kota  Cimahi,  Kota  Pekanbaru,  Kota Makassar,  Kota  Tegal,  Kota  Banjarmasin,  Kota  Tarakan,  Kota  Sidoarjo,  Gresik dan Surabaya 7 .
Imbauan  PSBB  ini  diikuti  dengan  dikeluarkannya  sejumlah  payung  hukum diantaranya :
 Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Wrus Disease 2019 (Covid-19);
 Peraturan  Menteri  Kesehatan  No.  9  Tahun  2020  tentang  Pedoman Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  Dalam  Rangka  Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19)
 Keputusan  Presiden  Nomor  7  Tahun  2020  tentang  Gugus  Tugas Percepatan  Penanganan  Corona  Virus  Disease  2019  (COVID-19) sebagaimana  telah  diubah  dengan  Keputusan  Presiden  Nomor  9 Tahun  2020  tentang  Perubahan  atas  Keputusan  Presiden  Nomor  7 Tahun  2020  tentang  Gugus  Tugas  Percepatan  Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);  Keputusan  Presiden  Nomor  12  Tahun  2020  tentang  Penetapan Bencana  Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional (selanjutnya disebut Keppres No.12/2020)
Penetapan  status  Covid-19  sebagai  bencana  nasional  ini  memiliki dampak
6 Pemberlakuan PSBB menyebabkan banyak aktivitas di sekolah, tempat kerja, kegiatan keagamaan yang tidak dapat dilakukan seperti biasa dan harus dilangsungkan dari rumah masing-masing.. (sebutkan saja yang bisa operasi apa saja, misalnya bank, perusahaan pelayanan jasa dll)
7 Pemberlakuan PSBB menyebabkan banyak aktivitas di sekolah, tempat kerja, kegiatan keagamaan yang tidak dapat dilakukan seperti biasa dan harus dilangsungkan dari rumah masing-masing.. (sebutkan saja yang bisa operasi apa saja, misalnya bank, perusahaan pelayanan jasa dll)
tersendiri bagi dunia usaha karena membuat pelaku usaha kesulitan bahkan tidak mampu  memenuhi  kewajibannya  yang  terikat  kontrak  dan  menjadi  alasan  kuat bagi  setiap  pihak  tidak  mampu  memenuhi  kewajibannya  tersebut  yang disebabkan  di  luar  prediksi  dan  tidak  dapat  dihindari.  Dalam  dunia  hukum, kondisi ini disebut  dengan istilah force majeure atau keadaan kahar.
Apabila  merujuk  pada  peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia,  istilah force majeure memang telah diatur walau kurang tegas pada Buku Ketiga tepatnya pada  Pasal  1245  Kitab  Undang-Undang  hukum  Perdata  (KUHPer).  Dimana disebutkan  bahwa  pihak  dalam  suatu  perikatan  tidak  diwajibkan  memberikan ganti  rugi  apabila  pihak  tersebut  terhalang  memenuhi  kewajibannya  karena adanya keadaan memaksa (overmacht). Apabila mengacu pada konsiderans huruf c Keputusan  Presiden  No.  9  Tahun  2020  tentang  Perubahan  atas  Keputusan Presiden  Nomor  7  Tahun  2020  tentang  Gugus  Tugas  Percepatan  Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), dapat diketahui bahwa  akibat  persebaran Virus  Corona  di  Indonesia  mengakibatkan  terjadinya  keadaan  tertentu berupa darurat  bencana  wabah  penyakit  yang  perlu  diantisipasi  dampaknya.  Karena memang  Pandemi  Covid-19  ini  tidak  ada  seorangpun  yang  dapat  memprediksi akan terjadi dan perkiraan kapan dapat selesai.
Salah  satu  kasus  PHK  yang  terjadi  akibat dari  pandemi  Covid-19 dialami oleh pekerja X yang bekerja di perusahaan Y yang berkedudukan di Surabaya dan bergerak  dalam  bidang  jasa  konstruksi  bangunan.  Pada  bulan  Juni  2019, Perusahaan  Y  mendapatkan  proyek  untuk  membangun  sebuah  apartemen  di Surabaya. Oleh karena itu Perusahaan Y melakukan perekrutan tenaga kerja baru untuk  melaksanakan  proyek  tersebut,  salah-  satunya  adalah  pekerja  X  dengan status pekerja kontrak (Perjanjian kerja waktu tertentu). Dalam PKWT tersebut diatur bahwa jangka  waktu berakhir perjanjian adalah 1 (satu) tahun, yakni Juni 2019 sampai dengan Juni  2020.  Namun  akibat  adanya  Pandemi  Covid-19  sejak akhir  tahun  2019  hingga  tahun  2020,  maka  Perusahaan  Y  akhirnya  mengalami banyak  kerugian,  dan  sejak  bulan  bulan  April  2020  Perusahaan  Y  melakukan pemutusan  hubungan  kerja  terhadap  Pekerja  X  atas  dasar  pandemi  Covid-19, tanpa pembayaran gaji  atau ganti rugi apapun.

## METODE PENELITIAN
Tipe  penelitian  yang  digunakan  dalam  penyusunan  proposal  ini  adalah tipe penelitian Yuridis Normatif. “Penelitian hukum normatif yang nama lainnya adalah  penelitian  hukum  doktrinal  yang  disebut  juga  sebagai  penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya  pada  peraturan-peraturan  yang  tertulis  atau  bahan-bahan  hukum  yang lain”

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Pada  tahun  2019,  Perusahaan  Y  yang  berkedudukan  di  Surabaya  dan bergerak  dalam  bidang  jasa  konstruksi  bangunan,  mendapatkan  proyek pembangunan  gedung  apartemen  di  salah  satu  daerah  di  Surabaya.  Perusahaan tersebut  merekrut  beberapa  pekerja  termasuk  pekerja  X  sebagai  karyawan perusahaan  tersebut.  Hubungan  kerja  antara  perusahaan  Y  dengan  pekerja  X dibuat berdasarkan perjanjian  kerja waktu tertentu (selanjutnya disebut dengan PKWT).  Dalam  PKWT  tersebut,  diketahui  sejak  tanggal  03  Juni  2019 perusahaan  Y  memperkerjakan  pekerja  X  sebagai  surveyor  konstruksi  selama satu  tahun  kerja,  dengan  jam  kerja  pada  hari  Senin  sampai  dengan  hari  Jumat adalah  pukul  08.00  hingga  pukul  16.30  WIB  dan  hari  Sabtu  pada  pukul 09.01 sampai dengan pukul 14.00 WIB.
PKWT  yang  dibuat  oleh  Perusahaan  Y  ini  mencantumkan  beberapa kewajiban  yang  harus  dilakukan  oleh  Pekerja  X  selaku  surveyor  konstruksi sebagai berikut:
1. Membuat  rencana  yang  kemudian  diusulkan  kepada  Site  Manager terkait  kebutuhan  alat-alat  ukur  (seperti:  Theodolit,  Autolevel  dan aksesorisnya) sesuai dengan besarnya area dan jadwal master kerja;
2. Memastikan  pengadaan  alat-alat  ukur  yang  telah  disetujui  oleh  Site Manager  perihal  jumlah,  jenis  dan  kondisi  (kelayakan  pakai), seperti label kalibrasi dan masa berlakunya.
3. Membuat  laporan  atau  pendataan  mengenai  alat-alat  ukur  dalam hal kerusakan, penyimpangan atau kelauakan pakai  dan kalibrasi ulang;
4. Memastikan  mengenai  hasil  survey  lapangan  sesuai  dengan  syarat- syarat teknis yang telah ditentukan;
5. Melaporkan dan berkomunikasi langsung dengan Site Engineer apabila terjadi ketidaksesuaian gambar pada lapangan.
6. Memastikan penggunaan alat-alat ukur dilakukan dengan benar dan aman.
Mengenai  ketentuan-ketentuan  lain  yang  tidak  diatur  dalam  PKWT,  akan  diatur  dalam ketentuan yang berlaku di perusahaan Y.
PKWT tersebut diketahui juga telah mengatur mengenai ketentuan keadaan memaksa / force majeure yang dibuat secara umum dan telah disepakati oleh kedua belah pihak.  Klausula mengenai force majeure dalam PKWT tersebut mengatur sebagai berikut:
“Jika terjadi force majeure atau keadaan memaksa, para pihak tidak bertanggung jawab atas tidak terlaksananya hak dan kewajiban dalam perjanjian ini yang diakibatkan oleh force majeure tersebut,  yang  dimaksud  dengan force  majeure dalam  perjanjian  ini  meliputi  namun tidak  terbatas  pada  bencana  alam,  gempa  bumi,  banjir, tanah  longsor,  tsunami,  kebakaran, perang,  huru-hara,  pemberontakan,  wabah  penyakit,  dan  tindakan  pemerintah  di  bidang keuangan yang langsung mengakibatkan kerugian luar biasa”
Sesuai  dengan  kesepakatan  awal  kedua  belah  pihak,  seharusnya  PKWT  antara  pekerja  X dengan perusahaan Y berakhir di tanggal 03 Juni 2020, namun sejak akhir tahun 2019 hingga awal tahun  2020  hampir  seluruh  negara  di  dunia  tak  terkecuali  di  Indonesia  terkena  wabah  penyakit berupa  virus  yang  dikenal  dengan  sebutan  Covid-19.  Virus  ini  merupakan  virus  yang  berbahaya, bersifat mudah menular dengan cepat lewat percikan atau droplet saat seseorang batuk, bersin atau berbicara, virus ini juga  memiliki resiko kematian yang tinggi bagi orang dengan daya tahan tubuh lemah,  bahkan  hingga  saat  ini  anti-virus  untuk  mencegah  Covid-19  masih  belum  ditemukan,  oleh karena  beberapa  alasan  diatas  pada  akhirnya  pemerintah  di  berbagai  belahan  dunia  termasuk pemerintah Indonesia memutuskan  untuk  menerapkan physical  distancing yang  mana  di  Indonesia disebut  dengan  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  (selanjutnya  disebut  dengan  PSBB)  sebagai langkah untuk  memutus rantai persebaran Covid-19. Sesuai dengan  Keputusan  Menteri Kesehatan Republik Indonesia  Nomor HK.01.07/MENKES/264/2020, wilayah kota  Surabaya yang  merupakan area proyek pembangunan gedung  apartemen  perusahaan  Y,  telah  ditetapkan  sebagai  daerah  yang diberlakukan peraturan PSBB dalam rangka percepatan penanganan Covid-19.
Pemberlakuan  PSBB  pada  akhirnya  menjadi  alasan  kuat  bagi  banyak  pelaku  usaha  menjadi kesulitan  bahkan  tidak  mampu  memenuhi  kewajibannya  yang  terikat  kontrak,  tak  terkecuali terhadap  perusahaan  Y.  Perusahaan  ini  mengalami  kerugian  cukup  besar  akibat  kondisi  Covid-19, kekacauan ekonomi negara Indonesia turut berimbas pada perputaran uang perusahaan Y, dimana ia
AL YASINI: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum dan Pendidikan Ter-akreditasi Kemenristekdikti No.36/E/KPT/2019, ISSN: 25276603 (e), 25273175 (p) http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/alyasini/
menjadi  tidak  memiliki  pemasukan  yang  cukup  untuk  dapat  menjalankan  proyeknya  dalam pembangunan  gedung  apartemen.  Akibat  minimnya  pemasukan  dan  proyek  yang  terhenti,  pada akhirnya  perusahaan  Y  memutuskan  untuk  melakukan  pemutusan  hubungan  kerja  (yang selanjutnya  disebut  dengan  PHK)  terhadap  para  pekerjanya  pada  bulan  April  2020  dengan  alasan force majeure , tak terkecuali terhadap pekerja X yang mana kontrak kerjanya baru berjalan selama 10 bulan kerja.
Perusahaan  Y  merasa  bahwa  Covid-19  ini  sebagai force  majeure /  keadaan  memaksa  karena munculnya  virus  ini  merupakan  hal  yang  tidak  terduga  dan  tidak  pernah  diinginkan  sebelumnya oleh kedua belah pihak. Keputusan PHK atas dasar force majeure dirasa merupakan keputusan terbaik yang  dapat  dilakukan  oleh  perusahaan  Y.  Namun  hal  yang  membuat  miris  adalah  perusahaan  Y diketahui melakukan PHK terhadap para pekerjanya termasuk kepada pekerja X tanpa pembayaran gaji atau ganti rugi apapun dengan alasan adanya pandemi Covid-19 yang dikategorikan sebagai force majeure.

## Analisa  Pemutusan  Hubungan  Kerja  Terhadap  Pekerja  X  Atas Dasar  Pandemi  Covid-19 Yang Dikategorikan Sebagai Force Majeure
Keadaan memaksa menurut para sarjana hukum klasik  dimaknai sebagai suatu keadaan yang secara mutlak tidak dapat  dihindari oleh debitur untuk melakukan prestasinya terhadap suatu kewajiban 8 . Pikiran mereka tertuju pada bencana alam atau  kecelakaan-kecelakaan yang berada di luar kemampuan manusia  untuk menghindarinya, sehingga menyebabkan debitur tidak mungkin untuk menepati prestasinya. Sifat mutlak dan relatif  keadaan memaksa menunjukan perbedaan antara mutlak yang  dikaitkan pembatalan atau batal terhadap suatu kewajiban debitur,  dengan relatif yang diartikan dengan gugur. Pembatalan atau batal  dikaitkan dengan musnahnya objek perjanjian, sedangkan relatif  menunjukan suatu prestasi dapat dilakukan oleh debitur tetapi tidak memiliki nilai dalam pandangan kreditur. 9 Pada dasarnya ketentuan umum mengenai keadaan memaksa  / force majeure diatur dalam Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUHPer. Berdasarkan  ketentuan pasal  tersebut,  maka  dapat  diketahui  terdapat  4 unsur  utama  yang  harus  dipenuhi  debitur apabila  hendak  mendalilkan keadaan memaksa (force majeure) :
1. Adanya kejadian yang tidak terduga;
2. Adanya  halangan  yang  menyebabkan  suatu  prestasi  tidak  mungkin dilaksanakan;
8 Agri Chairunisa Isradjuningtias, Force Majeure (Overmacht) Dalam Hukum  Kontrak (Perjanjian) indonesia, Jurnal Hukum Unpar, h. 4
9 Abdulkadir Muhammad, 1993, Hukum Perdata Indonesia, Alumni, Bandung,  (selanjutnya disingkat Abdulkadir Muhammad I), h. 246.
3. Ketidakmampuan tersebut tidak disebabkan oleh kesalahan debitur;
4. Ketidakmampuan  tersebut  tidak  dapat  dibebankan  resiko  kepada debitur.
Berdasarkan  empat  unsur  yang  telah  disebutkan  diatas,  dapat  diketahui  bahwa PHK  yang dilakukan oleh perusahaan Y terhadap pekerja X atas dasar pandemi Covid-19 yang dikategorikan sebagai force  majeure merupakan  perbuatan  yang  dapat  dibenarkan  menurut  hukum  karena  telah memenuhi pula ke-empat unsur diatas, penulis menganalisa sebagai berikut:
Unsur pertama adalah adanya kejadian yang tidak terduga. Pada dasarnya masuknya pandemi Covid-19 ke Indonesia tidak pernah terencana / terprediksi  sebelumnya oleh siapapun dan bahkan kapan pandemi ini akan berakhir juga tidak ada yang dapat memprediksi, dalam kasus ini tentunya kedua belah pihak pada saat membuat PKWT di bulan Juni tahun 2019 juga tidak mengira bahwa pada  akhir  tahun  tahun  2019  sampai  dengan  tahun  2020  Covid-19  akan  masuk  ke  Indonesia,  dan menjadi  pandemi  global  sesuai  dengan  yang  dinyatakan  oleh  WHO  pada  tanggal  11  Maret  2020. Tentunya  kedua  belah  pihak  juga  tidak  ada  yang  menginginkan  kondisi  pandemi  Covid-19  ini terjadi. Oleh karena itu unsur pertama telah terpenuhi.
Unsur  kedua  adalah  adanya  halangan  yang  menyebabkan  suatu prestasi  tidak  mungkin dilaksanakan.  Dalam  kondisi  pandemi  Covid-19,  pemerintah  membuat  penetapan  PSBB  terhadap beberapa  daerah  yang  dirasa  mengalami  peningkatan  penyebaran  kasus  positif  Covid-19  secara signifikan,  hal  ini  dilakukan  oleh  pemerintah  dalam  rangka  pencegahan  penyebaran  Covid-19. Surabaya yang merupakan tempat proyek pembangunan gedung apartemen perusahaan Y, termasuk dalam  daerah  yang  ditetapkan  PSBB  oleh  pemerintah.  Kekacauan  ekonomi  diketahui  menjadi salah  satu  efek  terbesar  dari  diterapkannya  PSBB  oleh  pemerintah,  yang  pada  akhirnya menyebabkan  banyak  pelaku  usaha  mengalami  kerugian,  termasuk  perusahaan  Y  yang  pada akhirnya  turut  merasakan  kacaunya  perputaran  ekonomi  perusahaan  dan  memberikan  imbas terhentinya  proyek  pembangunan  gedung  apartemen  karena  dana  yang  tidak  mencukupi.  Oleh karena alasan tersebut, dapat  diketahui bahwa unsur kedua telah terpenuhi.
Unsur  ketiga  adalah  ketidakmampuan  tersebut  tidak  disebabkan  oleh kesalahan  debitur. Munculnya  pandemi  Covid-19  membuat  beberapa  pelaku  usaha  termasuk  perusahaan  Y  berusaha semaksmial  mungkin mencari  cara  agar  dapat  menyelamatkan  perusahaan  dan  juga  pegawainya. Perusahaan Y juga telah mengikuti berbagai kebijakan dan anjuran dari pemerintah, namun dampak kekacauan  ekonomi  tetap  tidak  bisa  dihindarkan.  Oleh  karena  itu  unsur  ketiga  terpenuhi  karena pada dasarnya kesulitan ekonomi tidak disebabkan oleh kesalahan debitur, mengingat perusahaan Y juga  telah  berusaha  mengikuti  beberapa  anjuran dan  kebijakan  yang  dianjurkan  oleh  pemerintah untuk  menyelamatkan perusahaan  dan  para  pekerjanya.  Namun  memang  kesulitan  ekonomi yang
AL YASINI: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum dan Pendidikan Ter-akreditasi Kemenristekdikti No.36/E/KPT/2019, ISSN: 25276603 (e), 25273175 (p) http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/alyasini/
merupakan dampak terbesar penerapan PSBB ini tidak dapat dihindarkan.
Unsur  keempat  adalah  ketidakmampuan  tersebut  tidak  dapat  dibebankan  resiko  kepada debitur. Pada dasarnya pandemi Covid-19 ini muncul tidak terduga dan bukan merupakan hal yang direncanakan oleh kedua belah pihak, terutama  debitur. Kesulitan ekonomi dampak dari  pandemi Covid-19 juga tidak dapat dibebankan kepada perusahaan Y selaku debitur karena mengenai kondisi pandemi Covid-19 yang dikategorikan sebagai force majeure ini, klausula mengenai force majeure dalam PKWT tersebut telah mengatur sebagai berikut:
“Jika terjadi force majeure atau keadaan memaksa, para pihak tidak bertanggung jawab atas tidak terlaksananya hak dan kewajiban dalam perjanjian ini yang diakibatkan oleh force majeure tersebut,  yang  dimaksud  dengan force  majeure dalam  perjanjian  ini  meliputi  namun tidak  terbatas  pada  bencana  alam,  gempa  bumi,  banjir, tanah  longsor,  tsunami,  kebakaran, perang,  huru-hara,  pemberontakan,  wabah  penyakit,  dan  tindakan  pemerintah  di  bidang keuangan yang langsung mengakibatkan kerugian luar biasa”
Ketentuan  mengenai force  majeure sebagaimana  disebut  diatas  dapat  diketahui  telah menetapkan dengan jelas bahwa para pihak, baik debitur maupun kreditur tidak bertanggungjawab atas  tidak  terlaksananya  hak  dan kewajiban  apabila  terjadi  kondisi force  majeure .  Oleh  karena  itu unsur ke empat ini telah terpenuhi, karena debitur tidak dapat dibebankan resiko akibat terjadinya kesulitan ekonomi yang disebabkan oleh pandemi Covid- 19 yang dikategorikan sebagai force majeure . Konsiderans  menimbang  huruf  C  pada  Keputusan  Presiden  No.  9  Tahun  2020  tentang Perubahan  atas  Keputusan  Presiden  Nomor  7  Tahun  2020  Tentang  Gugus  Tugas  Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (selanjutnya disebut dengan Keppres 9/2020), dapat diketahui  juga  telah  menetapkan  bahwa  Covid-19  merupakan  salah  satu  bentuk  keadaan  tertentu berupa darurat bencana wabah penyakit di Indonesia yang perlu diantisipasi dampaknya. Kemudian pada konsiderans menimbang huruf a mempertegas bahwa penyebaran Covid- 19 yang telah meluas di  Indonesia,  memberi  dampak  pada  aspek  sosial,  ekonomi,  kesehatan,  serta  kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Dengan adanya ketentuan tersebut, maka telah jelas bahwa pandemi Covid- 19 ini merupakan salah satu bentuk force majeure.
Merujuk  pada  teori  hukum  yang  didalilkan  oleh  Prof  Mariam  Darus  Badrulzaman  mengenai dua jenis force majeure , dapat diketahui bahwa klausula force majeure dalam PKWT antara pekerja X dengan perusahaan Y masuk dalam jenis force majeure absolut, yang mana mengakibatkan pengakhiran PKWT pekerja X secara permanen.
AL YASINI: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum dan Pendidikan Ter-akreditasi Kemenristekdikti No.36/E/KPT/2019, ISSN: 25276603 (e), 25273175 (p) http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/alyasini/
Penulis berpendapat bahwa akan lebih tepat jika klausula force majeure dalam PKWT antara pekerja X dengan perusahaan Y menyebabkan  pemberlakuan  PHK  sementara  terhadap  pekerja  X, sehingga dengan ini masuk dalam jenis force majeure relatif, yang mana tidak menyebabkan batalnya perjanjian,  melainkan  hanya  sebatas  ditangguhkan.  Setelah  keadaan  memaksa  / force  majeure itu berakhir,  yang  dalam  hal  ini  adalah  kondisi  pandemi  Covid-19,  maka  prestasi  antara pekerja  X dengan perusahaan  Y akan hidup kembali. Karena apabila merujuk pada ketentuan Pasal 1244 dan 1245  KUHPer  dapat  disimpulkan  bahwa  pada  dasarnya  kondisi force  majeure tidak  menghapuskan secara  otomatis  suatu  prestasi  /  tanggung  jawab,  kecuali  telah  ditentukan  secara  khusus.  Oleh karena  itu  untuk  meminimalisir  terjadinya  perbedaan  penafsiran  antara  kedua  belah  pihak  dalam suatu perjanjian kerja, sangat penting dalam suatu perjanjian kerja mengatur dengan jelas mengenai:
1. Syarat kondisi yang dapat dikategorikan sebagai force majeure ,
2. Akibat yang ditimbulkan oleh force majeure, serta
3. Kapan waktu pemberlakuan akibat dari adanya kondisi force majeure.
Mengenai  akibat  yang  ditimbulkan  dengan  adanya  kondisi force  majeure serta  kapan  waktu pemberlakuan akibat dari adanya kondisi force majeure , dapat diketahui dalam PKWT antara pekerja X dengan perusahaan Y tidak diatur dengan jelas. Sehingga walaupun tindakan perusahaan Y yang mem-PHK  pekerja  X  dengan  dasar force  majeure akibat  adanya  pandemi  Covid-19  merupakan perbuatan  yang  pada  dasarnya  dapat  dibenarkan  menurut hukum,  karena  pada  Keppres  9/2020 telah  diatur  bahwa  Covid-19  merupakan  suatu  bentuk  keadaan  tertentu  berupa  darurat  bencana wabah penyakit di Indonesia, serta telah diatur khusus pula dalam PKWT antara pekerja X dengan perusahaan  Y  mengenai  syarat  /  kondisi  yang  yang  dapat  dikategorikan  sebagai force  majeure, yang mana salah satunya adalah wabah penyakit. Namun tindakan PHK oleh perusahaan Y tetap dapat diperdebatkan,  karena  klausula force  majeure dalam  PKWT  antara  pekerja  X  dengan  perusahaan Y tidak cukup lengkap dan jelas mengatur mengenai akibat yang ditimbulkan dengan adanya kondisi force  majeure dan  kapan  waktu  pemberlakuan  akibat  dari  adanya  kondisi force  majeure ,  sehingga dapat  menyebabkan  terjadinya  perbedaan  penafsiran  oleh  kedua  belah  pihak. Oleh  karena  itu sebagai bentuk penyelesaiannya, para pihak wajib untuk melihat kembali pada undang-undang yang mengatur  lebih  detail  mengenai  hal  ini,  yaitu  UU  13/2003  yang  merupakan  payung  hukum ketenagakerjaan di Indonesia.
Walaupun  pada  dasarnya  pemerintah  Indonesia  tidak  mendukung  terjadinya  PHK  antara pekerja  dengan  pemberi  kerja,  namun  di  sisi  lain  untuk  memberikan  keseimbangan,  UU  13/2003 telah  mengatur  beberapa  kondisi  bagi  pengusaha  dimana  ia  dapat  melakukan  PHK  terhadap
AL YASINI: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum dan Pendidikan Ter-akreditasi Kemenristekdikti No.36/E/KPT/2019, ISSN: 25276603 (e), 25273175 (p) http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/alyasini/
pekerjanya. Salah satu aturannya adalah terdapat pada Pasal 164 ayat (1) UU 13/2003 yang mengatur khusus bahwa:
Pengusaha  dapat  melakukan  pemutusan  hubungan  kerja  terhadap  pekerja/buruh karena  perusahaan  tutup  yang  disebabkan  perusahaan  mengalami  kerugian  secara  terus menerus  selama  2  (dua)  tahun,  atau  keadaan  memaksa (force  majeure), dengan  ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon  sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) uang  penghargaan  masa  kerja  sebesar  1  (satu)  kali  ketentuan  Pasal  156  ayat  (3)  dan  uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).
PHK yang dilakukan oleh perusahaan Y terhadap pekerja X atas dasar pandemi Covid-19 yang dikategorikan sebagai force majeure pada dasarnya merupakan tindakan yang dapat dilakukan di mata hukum,  karena  Pasal  164  ayat  1  UU  13/2003  memperbolehkan  bagi  pengusaha untuk  melakukan PHK  terhadap  pekerja/buruh  karena  perusahaan  tutup akibat mengalami  keadaan  memaksa (force majeure) . Terlebih pandemi Covid-19 merupakan salah satu bentuk keadaan tertentu berupa darurat bencana wabah penyakit di Indonesia yang telah ditetapkan pada konsiderans menimbang huruf C Keppres  9/2020,  dan  lebih  lanjut  telah  disebutkan  pula  dalam  klausula force majeure PKWT  antara pekerja X dengan perusahaan Y bahwa salah satu syarat kondisi yang tergolong sebagai force majeure adalah wabah penyakit,  maka otomatis PHK tersebut  dapat dibenarkan  dan memenuhi ketentuan Pasal  164 ayat (1) UU 13/2003 Ketentuan Pasal 164 ayat (1), mengatur dengan jelas bahwa terhadap pekerja  tetap  yang  di  PHK  atas  dasar force  majeure, komposisi  hak  yang  diterima  para  karyawan adalah sesuai  dengan  ketentuan standar yang telah diatur oleh UU 13/2003, yaitu Uang Pesangon + Uang Penghargaan Masa Kerja + Uang Penggantian Hak. Oleh karena itu, terhadap pekerja kontrak apabila terjadi kondisi yang sama yaitu PHK atas dasar force majeure , dapat disimpulkan bahwa pihak perusahaan  harus  tetap  mengikuti  ketentuan  standar  yang  telah  diatur  oleh  UU  13/2003,  yaitu mengikuti  ketentuan  Pasal  62  UU  13/2003  yang  mengatur dengan  jelas  apabila salah  satu  pihak mengakhiri  hubungan  kerja  sebelum  berakhirnya  jangka  waktu  yang  ditetapkan  dalam  PKWT, maka terhadap pihak yang mengakhiri hubungan kerja tersebut diwajibkan untuk membayar ganti rugi  kepada  pihak  lainnya  sebesar  upah  pekerja  sampai  batas  waktu  berakhirnya  jangka  waktu perjanjian  kerja.  Oleh  karena  itu  agar  PHK  yang  dilakukan  oleh  perusahaan  Y  terhadap  pekerja  X dapat  dikatakan  sah,  maka  perusahaan  Y  selaku  pihak  yang  melakukan  PHK,  wajib  untuk melakukan pembayaran gaji selama 2 bulan kerja sebagai bentuk serta ganti rugi terhadap pekerja X sesuai dengan ketentuan Pasal 62 UU 13/2003. Mengingat pekerja X di-PHK oleh perusahaan Y pada bulan April 2020 sehingga masih tersisa 2 bulan kerja sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu PKWT, yaitu pada bulan Juni 2020  jika pekerja X di-PHK oleh perusahaan Y pada bulan april 2020
AL YASINI: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum dan Pendidikan Ter-akreditasi Kemenristekdikti No.36/E/KPT/2019, ISSN: 25276603 (e), 25273175 (p) http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/alyasini/
tidak  melakukan pembayaran  gaji  selama  2  bulan  kerja  sebagai  bentuk  serta  ganti  rugi  maka perusaan  Y  juga  melanggar  Hak  Ketenagakerjaan  yakni  Hak  memperoleh  upah  yang  tertulis  di dalam pasal 88 (1) UU 13/2003 menyatakan “Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”
Konsekuensi  Yuridis  Pemutusan  Hubungan  Kerja  Yang   Dilakukan  Karena Force Majeure
Menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Overmacht (keadaan memaksa) adalah keadaan dimana debitur  sama  sekali   tidak  mungkin  memenuhi  perutangan  ( absolute  overmacht )  atau   masih memungkinkan memenuhi perutangan, tetapi memberikan  pengorbanan besar yang tidak seimbang atau kekuatan jiwa di luar  kemampuan manusia atau dan menimbulkan kerugian yang sangat  besar ( relative overmacht ). 10
Pada pengertian hukum positif hendaknya sebuah  peraturan hukum atau undang-undang harus mencerminkan   kepastian  hukum  dan  juga  mendeskripsiskan  penetapan  hak-hak   tertentu  untuk suatu individu atau kelompok. Kepastian hukum  adalah jaminan bahwa hukum dijalankan dengan cara  yang  baik   atau  tepat.  Kepastian  pada  intinya  merupakan  tujuan  utama  dari   hukum.  Jika hukum tidak mencerminkan kepastian maka hukum  akan kehilangan jati diri serta maknanya jika hukum  kehilangan  jati   diri  maka  hukum  tidak  lagi  digunakan  sebagai  pedoman  perilaku   orang. Kepastian hukum dapat diartikan sebagai jaminan bagi  anggota masyarakat, bahwa semuanya akan diperlakukan oleh  negara atau penguasa berdasarkan peraturan hukum, tidak dengan    sewenang- wenang.  Kepastian  hukum  merupakan  salah  satu  prinsip   utama  dari  penerapan  hukum  keadilan. Kepastian hukum menuntut  lebih banyak penafsiran secara harifah dari ketentuan undang undang 11 Menurut Lalu Husni dalam bukunya menyatakan bahwa,  PHK merupakan suatu peristiwa yang tidak  diharapkan  terjadinya,   terutama  dari  kalangan  buruh/pekerja  karena  dengan PHK  buruh/pekerja yang bersangkutan akan kehilangan mata  pencaharian untuk menghidupi diri dan keluarganya, karena itu  semua pihak yang terlibat dalam hubungan industrial baik  pengusaha, pekerja/buruh,  atau  pemerintah,  dengan  segala  upaya   harus  mengusahakan  agar  jangan  terjadi pemutusan hubungan  kerja. 12 Sedangkan dalam penjelasan Pasal 1 angka 25 Undang Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan,   menyebutkan  bahwa  :  “Pemutusan hubungan kerja adalah  pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang  mengakibatkan
10 Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 1980, Hukum Perdata, Hukum Perutangan,  Bagian A, Seksi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada,  Yogyakarta, h. 20.
11 H. Ridwan Syahrani, 2009, Kata-Kata Kunci Mempelajari Ilmu Hukum,  PT.Alumni, Bandung, h. 124.
12 Lalu Husni, 2004, Penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial Melalui  Pengadilan dan di Luar Pengadilan, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, (selanjutnya  disingkat Lalu Husni II), h. 195.
AL YASINI: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum dan Pendidikan Ter-akreditasi Kemenristekdikti No.36/E/KPT/2019, ISSN: 25276603 (e), 25273175 (p) http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/alyasini/
berakhirnya  hak  dan  kewajiban  antara   buruh/pekerja  dengan  pengusaha”.  Pemutusan  hubungan kerja bagi  para pihak pekerja/buruh akan memberikan pengaruh psikologis,  ekonomis, finansial. 13
“Perlindungan  hukum  adalah  perlindungan  terhadap  harkat   dan  martabat  serta  pengakuan terhadap hak-hak  asasi  manusia yang   dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari  kesewenang-wenangan”. 14 Terkait  dengan  perlindungan  hukum   terhadap  pekerja  yang mengalami pemutusan hubungan kerja karena force majeure , hukum atau pengaturan terkait dengan hal  tersebut   yang  digunakan  untuk  menyelesaikan  permasalahan  PHK  karena force  majeure adalah Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang  Ketenegakerjaan, yang terdapat dalam Pasal 164 ayat (1)  yang   menjelaskan  “Pengusaha  dapat  melakukan  pemutusan  hubungan   kerja  terhadap pekerja/buruh  karena  perusahaan  tutup  yang   disebabkan  perusahaan  mengalami  kerugian  secara terus  menerus   selama  2  (dua)  tahun,  atau  keadaan  memaksa  ( force  majeure ),  dengan   ketentuan pekerja/buruh  berhak  atas  uang  pesangon  sebesar  1   (satu)  kali  ketentuan  Pasal  156  ayat  (2)  uang penghargaan masa kerja  sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang  penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).”
Penjelasan Pasal 156 ayat (3) meliputi: a. cuti  tahunan  yang  belum di ambil dan  belum gugur; b.biaya  atau  ongkos  pulang  untuk   pekerja/buruh  dan  keluarganya  ke  tempat  di  mana pekerja/buruh   diterima  bekerja;  c.penggantian  perumahan  serta  pengobatan  dan   perawatan ditetapkan 15% (lima belas perseratus) dari uang  pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja bagi  yang   memenuhi  syarat;  d.hal-hal  lain  yang  ditetapkan  dalam  perjanjian   kerja,  peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.
Sedangkan  penjelasan  Pasal  156  ayat  (4)  meliputi:   Perubahan  perhitungan  uang  pesangon, perhitungan uang  penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak sebagaimana di  maksud pada ayat  (2),  ayat  (3),  dan  ayat  (4)  ditetapkan  dengan     peraturan  pemerintah.  Dengan  demikan pengaturan terhadap  pemutusan hubungan kerja (PHK) karena force majeure yang  digunakan adalah berdasarkan dengan ketentuan Pasal 164 ayat (1)  UU Ketenagakerjaan.
Sesuai dengan pemaparan mengenai force majeure diatas,  maka apabila dikemudian hari terdapat permasalahan mengenai  pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja karena hal yang tak  terduga atau force majeure, perusahaan tempat pekerja tersebut  bekerja sudah seharusnya memberikan hak- hak  pekerja  yang   diputus  hubungan  kerja  karena force  majeure sesuai  dengan   ketentuan  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  yakni  UU   Ketenagakerjaan  yang  pada  prinsipnya  telah
13 Zainal Asikin, 2010, Dasar-dasar Hukum Perburuhan, PT Rajagrafindo  Persada, Jakarta, (selanjutnya disebut Zainal Asikin I), h. 174.
14 Rika Putri Subekti, Urgensi Ratifikasi Konvensi International Labor  Organization : Perspektif Perlindungan Pekerja Anak Pada Sektor Rumah Tangga,  Jurnal Magister Hukum Udayana, 2018, Vol. 7, h.28.
AL YASINI: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum dan Pendidikan Ter-akreditasi Kemenristekdikti No.36/E/KPT/2019, ISSN: 25276603 (e), 25273175 (p) http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/alyasini/
mengatur mengenai  perlindungan hukum terhadap pekerja yang mengalami pemutusan  hubungan kerja karena force majeure , yang terdapat dalam ketentuan  Pasal 164 ayat (1) UU Ketenagakerjaan.
Mengenai  akibat  hukum  yang  akan  timbul  mengenai   permasalahan  pemutusan  hubungan kerja karena force majeure sudah sangat jelas memiliki akibat hukum terhadap hubungan kerja  antara perusahaan  dan  pekerja,  dimana  pekerja  sudah  selayaknya   mendapatkan  hak-hak  yang  telah diterima  selama  bekerja  di   perusahaan  tersebut  dan  perusahaan  sudah  selayaknya memberikan   penghargaan  kepada  pekerja  walaupun  pada  saat  terlaksananya   hubungan  kerja antara  perusahaan  dan  pekerja  terjadi  keadaan   memaksa  atau  keadaan  yang  tak  terduga  ( force majeure ),  para   pekerja  sudah  selayaknya  mendapatkan  hak-hak  mereka  yang  telah   diatur  didalam ketentuan  undang-undang  atau  peraturan   perundang-undangan,  yang  dalam  hal  ini  UU Ketenagakerjaan.

## KESIMPULAN
PHK  yang  dilakukan  oleh  perusahaan  Y  terhadap  pekerja  X  dapat  dikatakan  sah,  maka perusahaan Y selaku pihak yang melakukan PHK, wajib untuk melakukan pembayaran gaji selama 2 bulan kerja sebagai bentuk serta ganti rugi terhadap pekerja X sesuai dengan ketentuan Pasal 62 UU 13/2003.
Jika pekerja X di-PHK oleh perusahaan Y pada bulan april 2020 tidak melakukan pembayaran gaji  selama  2  bulan  kerja  sebagai  bentuk  serta  ganti  rugi  maka  perusaan  Y  juga  melanggar  Hak Ketenagakerjaan  yakni  Hak  memperoleh  upah  yang  tertulis  di  dalam  pasal  88  (1)  UU  13/2003 menyatakan  “Setiap  pekerja/buruh  berhak  memperoleh  penghasilan  yang  memenuhi  penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”
AL YASINI: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum dan Pendidikan Ter-akreditasi Kemenristekdikti No.36/E/KPT/2019, ISSN: 25276603 (e), 25273175 (p) http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/alyasini/

## DAFTAR PUSTAKA
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ( Burgerlijk Wetboek )
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279)
Abdulkadir, Muhammad,1993, Hukum Perdata Indonesia , Alumni,  Bandung
Abdul, Khakim, 2003, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia ,  PT. Citra Aditya Bakti, Bandung Adrian, Sutedi, 2011, Hukum Perburuhan , Cet.II, Sinar Grafika,  Bandung Djumbadi, Hukum Perburuhan, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
H. Ridwan, Syahrani, 2009, Kata-Kata Kunci Mempelajari Ilmu  Hukum , PT.Alumni, Bandung I  Made,  Udiana,  2016, Kedudukan  Dan  Kewenangan  Pengadilan   Hubungan  Industrial, Udaya  University  Press, Denpasar
Lalu,  Husni,  2004, Penyelesaian  perselisihan  Hubungan  Industrial   Melalui  Pengadilan  dan  di  Luar  Pengadilan , PT  Rajagrafindo Persada, Jakarta
Sri  Soedewi  Masjchoen,  Sofwan,  1980, Hukum  Perdata,  Hukum   Perutangan,  Bagian  A ,  Seksi  Hukum  Perdata Fakultas  Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
Zainal, Asikin, 2010, Dasar-dasar Hukum Perburuhan , PT  Rajagrafindo Persada, Jakarta Zaeni, Asyhadie, 2008, Aspek-Aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga  Kerja Di Indonesia , Rajawali Pers, Jakarta Agri Chairunisa Isradjuningtias, Force Majeure (Overmacht) Dalam  Hukum Kontrak (Perjanjian) indonesia , Jurnal Hukum  Unpar.
Ari  Hermawan, Keberadaan  Uang  Pesangon  dalam  Pemutusan   Hubungan  Kerja  demi  Hukum  di  Perusahaan  yang Sudah  Menyelenggarakan Program Jaminan Pensiun, Kertha  Patrika, Vol. 38, 2016.
Rika  Putri  Subekti, Urgensi Ratifikasi Konvensi  International  Labor   Organization  :  Perspektif  Perlindungan  Pekerja Anak Pada  Sektor Rumah Tangga, Jurnal Magister Hukum Udayana,  Vol. 7, 2018.
WHO ; Resmi  Nyatakan  Covid-19  Sebagai  Pandemi  Global  Setelah  Menyebar  ke  118  Negara https://health.grid.id/read/352059111/who-  resmi-nyatakan-covid-19-sebagai-pandemi-global-setelah-menyebar- ke- 118-negara?page=all (diakses  tanggal 20 Juni 2021)
BNPB : Sudah 2 Provinsi dan 21 Kabupaten/ Kota yang Terapkan PSBB https://nasional.kompas.com/read/2020/04/22/19520061/bnpb-sudah-2- provinsi-dan-21-kabupaten-kota-yang-
terapkan-psbb (diakses tanggal 20 Juni 2021)