## Jurnal Hukum tora : Hukum untuk mengatur dan melindungi masyarakat
Volume 8 Issue 2, 2022 P-ISSN: 2442-8019, E-ISSN: 2620-9837 This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

## Penerapan  Cyber  Notary  Sebagai  Solusi  Dalam Pembuatan Risalah RUPS Elektronik Pada Masa Pandemi

## Hanif Windarrahman 1
1 Master of Notary, Faculty of Law, Gadjah Mada University. windarrahmanhanif@gmail.com | +6282220065388
Abstract: This article analyses the application of cyber notary in making the Deed of Minutes of the Electronic  General  Meeting  of  Shareholders  (GMS).  The  purpose  of  this  article  was  to  find  out  the juridical analysis regarding the application of cyber notary in the making of the minutes of the electronic GMS. The result of this research is the GMS electronically divided into two types of companies, Public Companies and Closed Companies. A Public Company in making the minutes of  the meeting has a legal  base  in  the  Financial  Services  Authority  Regulation  Number  16/POJK.04/2020  concerning  the Electronic Implementation of the General Meeting of Shareholders of a Public Company, while for a Closed Company it has a legal base in Article 77 of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. In making the Deed of Minutes of the Electronic GMS held by a Public Company, the Notary can make a deed of the minutes of the GMS by cyber notary. As for closed companies, it ’ s divided into two reasons for making the deed: firstly, a meeting discussing changes to the articles of association can be made a Deed of Statement of Meeting Resolutions, secondly, the meeting that discusses other than changes to the articles of association can be made a Deed of Minutes of the GMS by cyber notary.
Keywords: Notarial  Deed;  Cyber  Notary;  Limited  Liability  Company;  Electronic  General  Meeting  of Shareholders.
How to Site: Windarrahman, H. (2022). Application of Cyber Notary as a Solution in Making Electronic GMS Minutes During  Pandemic  Situation. Jurnal  Hukum  to-Ra  :  Hukum  Untuk  Mengatur  Dan  Melindungi  Masyarakat , 8 (2),  245 – 260. https://doi.org/10.55809/tora.v8i2.112

## Introduction
Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) telah melanda hampir seluruh negara di  dunia  telah  menyebabkan  dampak  yang  serius  bagi  kehidupan  manusia.  Dalam website Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19, dijelaskan bahwa Coronavirus merupakan  keluarga  besar  virus  yang  menyebabkan  penyakit  pada  manusia  dan hewan. 1 Satgas  Penanganan  Covid-19  juga  menjelaskan  bahwa Coronavirus merupakan virus jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa
1 Satuan Tugas Penanganan Covid-19. (2021). Tentang  Covid-19 . Diambil dari: https://covid19.go.id/tentang-covid-19. (diakses 23 Februari 2022)
Penerapan Cyber Notary Sebagai Solusi Dalam Pembuatan Risalah RUPS Elektronik Pada Masa Pandemi Jurnal Hukum tora: 8 (2): 245-260
muncul di Wuhan, Cina pada Desember 2019, kemudian diberi nama Severe Acute Respiratory  Syndrome  Coronavirus  2  (SARS-COV2)  dan  menyebabkan  penyakit Coronavirus Disease-2019 (Covid-19). 2
Pada  masa  pandemi  Covid-19  ini,  dalam  upaya  mencegah  penyebaran  Covid-19 Presiden  Republik  Indonesia  menginstruksikan  agar  dilaksanakannya  Pemberlakuan Pembatasan  Kegiatan  Masyarakat  (PPKM)  Level  3  (tiga),  Level  2  (dua),  dan  Level  1 (satu)  Covid-19  sesuai  dengan  kriteria  level  situasi  pandemi  yang  didasarkan  pada asesmen yang telah diatur pada peraturan pelaksana. Peraturan pelaksana tersebut ialah  Instruksi  Menteri  Dalam  Negeri  yang  dibuat  sesuai  dengan  perkembangan pencegahan  Covid-19.  Adapun  peraturan  terakhir  yang  ditetapkan  ialah  Instruksi Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  10  Tahun  2022  tentang  Pemberlakuan  Pembatasan Kegiatan  Masyarakat  Level  3,  Level  2,  dan  Level  1  Corona  Virus  Disease  2019  di Wilayah Jawa dan Bali.
Dengan  terjadinya  pandemi  Covid-19  dan  adanya  peraturan-peraturan  yang mewajibkan adanya social distancing atau physical distancing dalam seluruh kegiatan masyarakat, tidak dapat dipungkiri bahwa penyebaran Covid-19 berdampak secara langsung  pada  beberapa  sektor  kehidupan,  seperti  kesehatan,  pendidikan,  sosial, keagamaan, ekonomi, dan tidak disangkal juga bahwa salah satunya berdampak pada pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) oleh suatu Perseroan Terbatas (PT). Dalam hal penyelenggaraan RUPS perlu diselenggarakan secara langsung yang dihadiri oleh banyak Pemegang Saham. Akan tetapi, apabila RUPS diselenggarakan secara langsung akan menciptakan banyak orang yang berkerumun dalam satu waktu dan satu tempat. Terdapatnya kerumunan banyak orang dalam satu tempat dan lebih dari 15 menit dapat meningkatkan risiko terjadinya penularan Covid-19. 3
Perseroan Terbatas (PT) merupakan badan hukum yang diatur berdasarkan Undang- Undang  Nomor  40  Tahun  2007  tentang  Perseroan  Terbatas  (UUPT).  Adrian  Sutedi dalam bukunya  memberikan  penjelasan  bahwa  Perseroan  Terbatas  terdiri  atas  dua kata, yaitu “perseroan” yang memiliki makna bahwa modal dari badan hukum ini terdiri atas sero-sero atau saham- saham dan kata “terbatas” yang merujuk pada tanggung jawab  para  pemegang  saham  yang  tidak  melebihi  dari  nominal  saham  yang dimilikinya. 4 Adapun pengertian dari Perseroan Terbatas yang diatur dalam Pasal 1 angka  1  UUPT  ialah  badan  hukum  yang  merupakan  persekutuan  modal,  didirikan berdasarkan  perjanjian,  melakukan  kegiatan  usaha  dengan  modal  dasar  yang
2 Ibid .
3 Diktum Keempatbelas Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali
4 Sutedi, A. (2015). Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas . Jakarta: Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya Grup), hlm. 6
Penerapan Cyber Notary Sebagai Solusi Dalam Pembuatan Risalah RUPS Elektronik Pada Masa Pandemi Jurnal Hukum tora: 8 (2): 245-260
seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang PT serta peraturan pelaksanaannya.
Rachmadi  Usman  dalam  bukunya  menjelaskan  bahwa  Perseroan  Terbatas  sebagai badan hukum memiliki ciri-ciri utama, yaitu adanya harta kekayaan yang dipisahkan antara harta kekayaan perseroan terbatas dan harta kekayaan pribadi para pemegang saham. 5 Adanya  pemisahan  harta  ini  menyebabkan  pemegang  saham  tidak bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan beserta akibat hukum yang dilakukan  atas  nama  perseroan  terbatas  dan  juga  tidak  bertanggung  jawab  atas kerugian perseroan terbatas melebihi nilai saham yang telah dimasukkannya. 6
Perseroan  Terbatas  merupakan  badan  hukum  yang  memiliki  beberapa  organ  di dalamnya, berdasarkan Pasal 1 angka 2 UUPT telah diatur bahwa PT memiliki organ diantaranya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris.
a. RUPS adalah organ perseroan yang diberikan wewenang khusus dengan batas tertentu yang ditentukan berdasarkan UUPT atau berdasarkan anggaran dasar perseroan di mana kewenangan tersebut tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris (Pasal 1 angka 4 UUPT).
b. Direksi adalah organ perseroan yang memiliki wewenang dan tanggung jawab atas  pengurusan  perseroan  dalam  mencapai  kepentingan  perseroan  sesuai dengan  maksud  dan  tujuan  perseroan,  serta  berwenang  dalam  mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar (Pasal 1 angka 5 UUPT).
c. Dewan  Komisaris  adalah  organ  perseroan  yang  memiliki  tugas  dalam melaksanakan pengawasan secara umum dan/atau khusus terhadap kebijakan pengurusan,  jalannya  pengurusan  baik  mengenai  perseroan  maupun  usaha perseroan,  serta  memiliki  kewenangan  dalam  memberikan  nasihat  kepada direksi dalam menjalankan pengurusan perseroan (Pasal 1 angka 6 UUPT).
Perseroan Terbatas sebagai suatu badan hukum dalam menjalankan kegiatannya atau melakukan  suatu  tindakan  hukum  wajib  diwakili  oleh  Direksi  selaku  organ  yang berwenang  untuk  mewakili  perseroan  di  dalam  dan  di  luar  pengadilan  dengan pengawasan  Dewan  Komisaris.  Tugas  dan  wewenang  yang  telah  dijalankan  oleh Direksi  dan  Dewan  Komisaris  akan  dimintai  pertanggungjawabannya  oleh  seluruh pemegang  saham dalam RUPS.  Berdasarkan  Pasal  78  ayat  (1)  UUPT,  RUPS  terbagi atas 2 (dua) macam RUPS, yakni RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa. RUPS Tahunan merupakan  RUPS  yang  wajib  diselenggarakan  setiap  satu  tahun  sekali  atau  paling
5 Usman, R. (2004). Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas . Bandung: Alumni, hlm. 48
6 Ibid.
Penerapan Cyber Notary Sebagai Solusi Dalam Pembuatan Risalah RUPS Elektronik Pada Masa Pandemi Jurnal Hukum tora: 8 (2): 245-260
lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir sebagaimana diatur dalam Pasal 78 ayat (2) UUPT, sedangkan RUPS Luar Biasa merupakan RUPS yang dapat dilakukan sewaktu-waktu  berdasarkan  kebutuhan  dan  kepentingan  perseroan  sebagaimana diatur dalam Pasal 78 ayat (4).
Menurut Achmad Ichsan dalam bukunya ia menjelaskan bahwa RUPS di mata hukum merupakan wakil dari suatu kehendak atau keputusan penting yang dicetuskan oleh perseroan,  kecuali  apabila  kehendak  atau  keputusan  itu  bertentangan  dengan undang-undang  atau  maksud  dan  tujuan  perseroan  yang  dimuat  dalam  anggaran dasarnya. 7 Oleh karena itu dalam penyelenggaraan RUPS harus dilaksanakan dengan sistematika yang rapi dan dituangkan dalam suatu bentuk Akta Risalah Rapat guna memberikan kepastian hukum terkait hal-hal yang telah dibahas dan diputus dalam RUPS tersebut. Dalam Pasal 21 ayat (4) dan ayat (5) UUPT juga telah disebutkan bahwa RUPS  yang  membahas  mengenai  perubahan  anggaran  dasar  harus  dimuat  dan dinyatakan dengan akta Notaris dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS tersebut diambil.
Adanya  darurat  kesehatan  akibat  pandemi  Covid-19  yang  menyebabkan  segala kegiatan  masyarakat  harus  dilaksanakan  melalui  jarak  jauh,  serta  pesatnya perkembangan teknologi komunikasi yang memungkinkan pemegang saham suatu perseroan  dapat  dengan  segera  menyelenggarakan  RUPS  untuk  mengambil keputusan yang menyangkut kepentingannya dalam kegiatan PT tanpa perlu adanya pertemuan  secara  fisik  dengan  menggunakan video  call  atau  telekonferensi.  Maka dalam pelaksanaannya  perlu  diatur  terkait  dengan  teknis  pelaksanaan  RUPS  secara elektronik serta tata cara dalam pembuatan akta risalah RUPS agar tetap terpenuhi syarat-syarat legalitas dan keabsahan dari RUPS tersebut.
Dalam menghadapi keadaan di mana RUPS tidak dapat diselenggarakan secara tatap muka  langsung  oleh  para  pemegang  saham,  pembuat  undang-undang  telah menetapkan  peraturan  yang  dapat  mengakomodir  permasalahan  tersebut,  yakni berdasarkan  Pasal  77  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007  tentang  Perseroan Terbatas  (UUPT)  yang  berbunyi:  “ selain  penyelenggaraan  RUPS  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta  RUPS  saling  melihat  dan  mendengar  secara  langsung  serta  berpartisipasi dalam rapat. ”
Kemudian  pada  tahun  2020  merupakan  tahun  yang  berat  di  mana  segala  bentuk kegiatan masyarakat terutama dalam hal stabilitas perekonomian yang terpengaruh akibat  adanya  virus  Covid-19  yang  menyebabkan  masyarakat  harus  menjalankan
7 Ichsan, A. (1986). Dunia Usaha Indonesia , Jakarta: Pradnya Paramita, hlm. 38
Penerapan Cyber Notary Sebagai Solusi Dalam Pembuatan Risalah RUPS Elektronik Pada Masa Pandemi Jurnal Hukum tora: 8 (2): 245-260
aktivitasnya secara jarak jauh. Demi mengembalikan stabilitas perekonomian tersebut Pemerintah berusaha dalam memberikan banyak kemudahan bagi masyarakat dalam suatu  sistem  birokrasi  guna  menghadapi  virus  Covid-19,  salah  satunya  ialah diundangkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 16/POJK.04/2020 tentang  Pelaksanaan  Rapat  Umum  Pemegang  Saham  Perusahaan  Terbuka  Secara Elektronik.
Dalam  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJNP) mewajibkan Notaris dalam menjalankan jabatannya membuat akta autentik wajib memenuhi syarat-syarat formil, seperti: Pertama, harus dibuat di hadapan Notaris (Pasal 15 ayat (1) UUJNP). Kedua,  harus  dihadiri  para  pihak  (Pasal  16  ayat  (1)  huruf  l  UUJNP).  Ketiga,  wajib membacakan Akta di hadapan para penghadap beserta para saksi (Pasal 16 ayat (1) huruf m). Keempat, kedua belah pihak harus dikenal atau dikenalkan kepada Notaris (Pasal  39  UUJNP).  Kelima,  harus  dihadiri  oleh  dua  orang  saksi  (Pasal  40  UUJNP). Syarat-syarat formil tersebut bersifat kumulatif dan bukan bersifat alternatif, artinya apabila satu syarat saja tidak terpenuhi maka mengakibatkan Akta Notaris yang dibuat mengandung cacat formil sehingga mengakibatkan akta tersebut menjadi tidak sah dan tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna.
Adanya  ketentuan-ketentuan  tersebut  mengharuskan  Notaris  dalam  melaksanakan jabatannya haruslah menjalankan asas Tabellionis Officium Fideliter Exercebo 8 yang bermakna  bahwa  notaris  harus  menjalankan  tugasnya  secara  tradisional  dengan tujuan agar Notaris tetap dapat menjaga kebenaran formil yang menjadi tanggung jawab dari jabatan yang diembannya, sehingga Notaris tidak dapat membuka diri dan mengakomodir  semua  perkembangan  teknologi  dengan  menerima  kemungkinan pembuatan akta autentik secara elektronik ( cyber notary).
Berdasarkan uraian sebelumnya, maka dapat dirumuskan permasalahan: Bagaimana analisis  yuridis  mengenai  penerapan cyber  notary  dalam  pembuatan  Risalah  RUPS Elektronik pada masa pandemi?

## Discussion
Pasal 77 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) telah  memberikan  peluang  bagi  Perseroan  Terbatas  (PT)  untuk  menyelenggarakan RUPS  secara  jarak  jauh. Dalam  Pasal  77  ayat  (1) UUPT disebutkan  bahwa  RUPS  PT dapat  diselenggarakan  melalui  media  telekonferensi,  video  konferensi,  atau  sarana
8 Hiariej,  E.  O.  S. Telaah  Kritis  Konsep  Cyber  Notary  Dalam  Sudut  Pandang  Hukum  Pembuktian . Disampaikan  dalam  Seminar Nasional  “Membangun  Hukum  Kenotariatan  Di  Indonesia”,  yang diselenggarakan Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Kamis 27 Februari 2014
Penerapan Cyber Notary Sebagai Solusi Dalam Pembuatan Risalah RUPS Elektronik Pada Masa Pandemi Jurnal Hukum tora: 8 (2): 245-260
media  elektronik  lainnya  yang  memungkinkan  peserta  RUPS  saling  melihat  dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.
Pemanfaatan  teknologi  yang  telah  diakomodir  oleh  Pasal  77  UUPT  tersebut memungkinkan peserta RUPS tidak harus mengadakan rapat secara langsung di suatu tempat tertentu, tetapi dapat menggunakan media elektronik seperti video call atau telekonferensi yang memungkinkan peserta RUPS dapat saling melihat, mendengar, dan  dapat  berpartisipasi  secara  langsung  dalam  rapat  layaknya  RUPS  yang diselenggarakan  secara  langsung.  Dengan  adanya  kebijakan  ini  maka  tujuan  yang akan dicapai dalam sebuah pembahasan RUPS meskipun dalam keadaan kedaruratan kesehatan yang diakibatkan oleh pandemi hingga saat ini tetap tercapai.
Pelaksanaan  RUPS  secara  elektronik  juga  telah  diatur  lebih  lanjut  dalam  Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik. Adapun pengertian RUPS elektronik yang diatur dalam POJK tersebut telah diatur dalam Pasal 1 angka 3 yang  berbunyi:  “ RUPS  secara  elektronik  adalah  pelaksanaan  RUPS  oleh  Perseroan Terbuka dengan menggunakan media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media  elektronik  lainnya ”.  RUPS  elektroni k  yang  diatur  dalam  POJK  tersebut diselenggarakan  melalui  sistem  Penyelenggaraan  RUPS  Secara  Elektronik  atau disingkat menjadi e-RUPS yang memiliki pengertian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1 angka 6 POJK yang berbunyi: “ sistem Penyelenggaraan RUPS Secara Elektronik yang  selanjutnya  disingkat  e-RUPS  adalah  sistem  atau  sarana  elektronik  yang digunakan  untuk  mendukung  penyediaan  informasi,  pelaksanaan,  dan  pelaporan RUPS Perseroan Terbuka ”.
Media  elektronik  yang  akan  digunakan  dalam  penyelenggaraan  RUPS  elektronik menurut  Yahya  Harahap  dalam  bukunya  terlebih  dahulu  harus  memenuhi  syarat formil yang terkandung dalam Pasal 77, yaitu seluruh peserta RUPS dapat melihat dan mendengar  jalannya  rapat  secara  langsung  dan  seluruh  peserta  RUPS  dapat  ikut berpartisipasi  langsung  dalam  rapat. 9 Lebih  lanjut  Yahya  Harahap  menerangkan bahwa  media  elektronik  yang  digunakan  dalam  menyelenggarakan  RUPS  haruslah memenuhi syarat formil tersebut, apabila salah satu syarat tidak terpenuhi maka media elektronik  yang  dimaksud  tidak  memenuhi  syarat  untuk  dijadikan  media  dalam pelaksanaannya. 10
Adapun  syarat  formil  bagi  media  elektronik  yang  akan  digunakan  dalam menyelenggarakan RUPS sebagaimana yang dijelaskan Yahya Harahap tersebut dapat dikatakan merupakan syarat mutlak yang wajib dipenuhi baik bagi Perseroan Terbuka
9 Harahap, Y. (2016). Hukum Perseroan Terbatas . Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 312
10 Ibid.
Penerapan Cyber Notary Sebagai Solusi Dalam Pembuatan Risalah RUPS Elektronik Pada Masa Pandemi Jurnal Hukum tora: 8 (2): 245-260
maupun  Perseroan  Tertutup.  Akan  tetapi,  bagi  Perseroan  Terbuka  dalam  Pasal  10 POJK tersebut lebih lanjut telah ditentukan syarat-syarat fitur yang wajib dimiliki dalam sistem  e-RUPS  atau  sistem  yang  disediakan  Perseroan  Terbuka  dalam menyelenggarakan RUPS secara elektronik, di antaranya:
1. menampilkan tata tertib, bahan RUPS, dan mata acara RUPS yang diperlukan bagi pemegang saham untuk mengambil keputusan pada setiap mata acara RUPS;
2. memungkinkan  semua  peserta  RUPS  berpartisipasi  dan  berinteraksi  dalam RUPS;
3. penghitungan kuorum kehadiran RUPS;
4. pemungutan dan penghitungan suara, termasuk jika terdapat lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham;
5. merekam seluruh interaksi dalam RUPS, baik dalam bentuk audio, visual, audio visual, maupun rekaman elektronik non audio visual; dan
6. pemberian kuasa secara elektronik.
Adapun  syarat-syarat  formil  atas  suatu  media  elektronik  yang  dikemukakan  oleh Yahya  Harahap  dan  syarat-syarat  bagi  sistem  e-RUPS  yang  diatur  dalam  Pasal  10 POJK tersebut memiliki inti persamaan, yakni peserta RUPS harus dapat berinteraksi baik itu mendengar maupun melihat dan peserta RUPS juga harus dapat berpartisipasi secara langsung dalam RUPS. Oleh karena terdapat persamaan, maka suatu media elektronik  yang  digunakan  dalam  RUPS  elektronik  apabila  tidak  memenuhi  syarat mutlak tersebut maka RUPS yang dijalani akan menjadi tidak sah. Kemudian bagi suatu Perseroan  Terbuka  yang  akan  mengadakan  e-RUPS  tidak  memenuhi  syarat  mutlak beserta syarat fitur yang wajib dimiliki sebagaimana diatur dalam Pasal 10 POJK, maka berdasarkan Pasal 13 POJK setiap pihak yang melanggar atau tidak memenuhi syarat dan ketentuan dalam penyelenggaraan e-RUPS akan dikenai sanksi administratif oleh Otoritas Jasa Keuangan berupa:
1. pemberian peringatan tertulis;
2. pengenaan denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
3. pembatasan kegiatan usaha;
4. pembekuan kegiatan usaha;
5. pencabutan izin usaha;
6. pembatalan persetujuan; dan/atau
7. pembatalan pendaftaran.
Sebagaimana RUPS Konvensional, RUPS yang diselenggarakan melalui telekonferensi juga diwajibkan agar dibuat risalah rapatnya. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 77  ayat  (4)  UUPT  yang  berbunyi:  “ setiap  penyelenggaraan  RUPS  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  harus  dibuatkan  risalah  rapat  yang  disetujui  dan
Penerapan Cyber Notary Sebagai Solusi Dalam Pembuatan Risalah RUPS Elektronik Pada Masa Pandemi Jurnal Hukum tora: 8 (2): 245-260
ditandatangani oleh semua peserta RUPS ”. Selain diatur dalam UUPT, kewajiban untuk dibuatnya akta risalah RUPS yang diselenggarakan secara elektronik juga diatur dalam Pasal 12 ayat (1) POJK Nomor 16/POJK.04/2020 yang b erbunyi: “ risalah RUPS secara elektronik  wajib  dibuat  dalam  bentuk  akta  notariil  oleh  notaris  yang  terdaftar  di Otoritas Jasa Keuangan tanpa memerlukan tanda tangan dari para peserta RUPS ”.
Undang-Undang Perseroan Terbatas merupakan peraturan dasar yang dibuat oleh lembaga legislatif bersama dengan eksekutif selaku pembuat undang-undang yang memuat ketentuan-ketentuan mengenai Perseroan Terbatas sebagai badan hukum. Oleh karena itu, ketentuan yang terdapat dalam Pasal 77 UUPT merupakan pedoman dasar bagi  suatu  Perseroan  Terbatas  dalam  melaksanakan  RUPS  tanpa  tatap  muka secara  langsung  melalui  media  elektronik.  Adapun  POJK  Nomor  16/POJK/04/2020 merupakan  peraturan  yang  diterbitkan  oleh  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  untuk memberikan  pedoman  khusus  bagi  PT  yang  telah  berstatus  sebagai  Perseroan Terbuka  dalam  menyelenggarakan  RUPS  secara  elektronik.  Kekhususan  ini  dapat dilihat  dari  judul  POJK  tersebut  dan  pada  Pasal  1  angka  1  POJK  yang  jelas menyebutkan  pengertian  dari  Perseroan  Terbuka  itu  sendiri  berbunyi:  “ Perseroan Terbuka adalah emiten yang melakukan penawaran umum efek bersifat ekuitas atau perusahaan publik ”.
Berdasarkan analisis penulis terhadap berbagai peraturan mengenai penyelenggaraan RUPS elektronik, bagi PT yang kepemilikan sahamnya masih atas nama orang tertentu atau tidak melakukan penawaran umum saham ke publik (Perseroan Tertutup), maka ketentuan  mengenai  pelaksanaan  RUPS  elektronik  bagi  Perseroan  Tertutup  tetap didasarkan pada Pasal 77 UUPT sebagai pedoman dasar yang mengatur mengenai adanya RUPS elektronik. Sedangkan bagi PT telah berubah status menjadi Perseroan Terbuka, maka ketentuan mengenai pelaksanaan RUPS elektronik didasarkan kepada POJK Nomor 16/POJK/04/2020.
Oleh  karena  itu,  menurut  analisis  penulis  pelaksanaan  RUPS  telekonferensi  dapat dilakukan  oleh  suatu  PT  yang  telah  berubah  status  menjadi  Perseroan  Terbuka maupun  PT  yang  sahamnya  masih  dimiliki  oleh  orang-orang  tertentu  (Perseroan Tertutup) dengan penjelasan sebagai berikut:

## 1. Perseroan Terbuka
Dalam UUPT, perseroan terbuka/Perseroan Terbuka memiliki pengertian sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  1  angka  7  UUPT  yang  berbunyi:  “Perseroan Terbuka  adalah  Perseroan  Publik  atau  Perseroan  yang  melakukan  penawaran umum  saham,  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  di bidang  pasar  mo dal”.  Sedangkan  yang  dimaksud  Perseroan  Publik  terdapat dalam Pasal 1 angka 8 UUPT yang berbunyi: “Perseroan Publik adalah Perseroan
Penerapan Cyber Notary Sebagai Solusi Dalam Pembuatan Risalah RUPS Elektronik Pada Masa Pandemi Jurnal Hukum tora: 8 (2): 245-260
yang  memenuhi  kriteria  jumlah  pemegang  saham  dan  modal  disetor  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bida ng pasar modal”.
Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga negara yang memiliki fungsi Bidang  Pengawasan  Sektor  Pasar  Modal,  yakni  menyelenggarakan  sistem pengaturan  dan  pengawasan  sektor  pasar  modal  yang  terintegrasi  terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan dengan salah satu tugas pokoknya menyusun  peraturan  pelaksanaan  di  bidang  Pasar  Modal. 11 Sebagai  lembaga yang berwenang menyusun peraturan pelaksanaan di bidang Pasar Modal, maka OJK  menerbitkan  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  (POJK)  Nomor 16/POJK.04/2020  tentang  Pelaksanaan  Rapat  Umum  Pemegang  Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik dimana peraturan ini ditujukan hanya bagi PT yang telah memiliki status sebagai Perseroan Terbuka (PT Tbk).
Dalam menyelenggarakan RUPS elektronik, suatu Perseroan Terbuka wajib memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 8 POJK, diantaranya:
a. memuat  informasi  mengenai  rencana  pelaksanaan  RUPS  secara  elektronik dalam  pemberitahuan  mata  acara  RUPS  kepada  Otoritas  Jasa  Keuangan, pengumuman RUPS, dan pemanggilan RUPS; serta
b. melaksanakan RUPS secara fisik yang paling sedikit dihadiri oleh:
1) pimpinan RUPS;
2) 1 (satu) orang anggota Direksi dan/atau 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris; dan
3) profesi penunjang pasar modal yang membantu pelaksanaan RUPS.
Adapun penentuan tempat di mana diselenggarakannya RUPS elektronik adalah tempat yang sama di mana diselenggarakannya RUPS fisik sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) POJK Nomor 16/POJK.04/2020. Pemegang saham dari  Perseroan  Terbuka  tersebut  dapat  hadir  sendiri  atau  dapat  memberikan kuasa kepada orang lain untuk menghadiri RUPS elektronik tersebut, baik memilih hadir  secara  fisik  maupun  secara  elektronik.  Adapun  jumlah  pemegang  saham atau  kuasanya  yang  dapat  hadir  secara  fisik  dapat  ditetapkan  oleh  Perseroan Terbuka dengan memberikan memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada pemegang saham yang menyatakan dirinya akan hadir secara fisik sampai dengan terpenuhinya  jumlah  yang  telah  ditetapkan  oleh  Perseroan  Terbuka  tersebut. Sedangkan  pemegang  saham  atau  kuasanya  yang  memilih  untuk  hadir  secara
11 Otoritas  Jasa  Keuangan.  (2017). Fungsi  dan  Tugas  Pokok  OJK .  Diambil  dari: https://www.ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/tentang-pasar-modal/pages/tugas.aspx.  (diakses  02 Juni 2022)
Penerapan Cyber Notary Sebagai Solusi Dalam Pembuatan Risalah RUPS Elektronik Pada Masa Pandemi Jurnal Hukum tora: 8 (2): 245-260
elektronik  melalui  e-RUPS,  kehadirannya  tetap  dianggap  sebagai  pemenuhan kourum kehadiran dan dapat menggantikan kehadirannya secara fisik.
Perseroan Terbuka dalam menyelenggarakan e-RUPS wajib dilaksanakan secara efisiensi di mana susunan acara di dalamnya minimal terdiri dari:
a. pembukaan rapat;
b. penetapan kuorum kehadiran rapat;
c. pembahasan  pertanyaan  atau  pendapat  yang  diajukan  oleh  pemegang saham atau kuasanya yang diajukan secara elektronik pada setiap mata acara rapat;
d. penetapan  keputusan  setiap  mata  acara  rapat  berdasarkan  kuorum pengambilan keputusan; dan
e. penutupan rapat.
Sebagaimana pelaksanaan RUPS secara konvensional, pelaksanaan RUPS elektronik  oleh  Perseroan  Terbuka  juga  tetap  diwajibkan  untuk  dibuat  risalah rapatnya dalam bentuk akta notariil. Kewajiban pembuatan risalah RUPS dalam bentuk akta notariil telah diatur sebagaimana terdapat dalam Pasal 12 ayat (1) POJK  Nomor  16/POJK.04/2020.  Apabila  Pasal  12  ayat  (1)  POJK  tersebut diidentifikasi dan dikaitkan dengan ciri-ciri dari Akta Berita Acara RUPS berbentuk Ambtlejk Acte, maka melalui pasal tersebut OJK seperti  mengisyaratkan bahwa Notaris wajib untuk hadir dalam RUPS elektronik untuk mencatat segala sesuatu yang  terjadi  dalam  rapat  tersebut  beserta  dengan  keputusan-keputusan  yang terjadi  untuk  kemudian  dituangkan  dalam  Akta  Berita  Acara  Rapat  Umum Pemegang Saham Elektronik.
Akta  Berita  Acara  RUPS  pada  dasarnya  merupakan  Akta  Otentik  yang dibuat oleh Notaris itu sendiri berdasarkan apa yang Notaris lihat, dengan, dan alami  sendiri,  sehingga  yang  menandatangani  Akta  Berita  Acara  Rapat  Umum Pemegang Saham Elektronik tersebut hanya Notaris seorang tanpa perlu tanda tangan dari para pemegang saham. Hal ini dikarenakan mengacu sebagaimana telah  diuraikan  Soetardjo  Soemoatmodjo  dalam  bukunya  yang  menjelaskan bahwa pada prinsipnya Akta  Berita Acara  berbentuk Ambtlejk Acte merupakan akta  yang  memuat  uraian  otentik  terhadap  seluruh  peristiwa  yang  dialami, disaksikan,  dan  didengar  oleh  Notaris  itu  sendiri. 12 Sehingga  meskipun  secara letterlijk dalam Pasal 12 ayat (1) POJK Notaris tidak diwajibkan untuk hadir, namun dikarenaka n  dalam  Pasal  tersebut  terdapat  klausula  “ tanpa  memerlukan  tanda tangan dari para peserta RUPS ”, maka hal tersebut sama halnya seperti ciri -ciri dari Akta Berita Acara berbentuk ambtlejk acte.
12 Soemoatmodjo, S. (1986). Apakah Notaris, PPAT, Pejabat Lelang . Yogyakarta: Liberty, hlm. 7
Penerapan Cyber Notary Sebagai Solusi Dalam Pembuatan Risalah RUPS Elektronik Pada Masa Pandemi Jurnal Hukum tora: 8 (2): 245-260
Dengan adanya ketentuan mengenai dapat dilaksanakannya Cyber Notary dalam  pembuatan  risalah  RUPS  Elektronik  yang  diselenggarakan  Perseroan Terbuka,  maka  dalam  penyelenggaraan  RUPS  Perseroan  Terbuka  dapat menghindari adanya kegiatan tata muka secara langsung baik itu antar peserta rapat  maupun  antar  peserta  rapat  dengan  Notaris.  Apabila  RUPS  tetap diselenggarakan  secara  langsung  akan  menciptakan  banyak  orang  yang berkerumun dalam satu waktu dan satu tempat serta memperbesar kemungkinan terjadinya penularan virus Covid-19. Hal ini dikarenakan menurut diktum keempat belas  Instruksi  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  10  Tahun  2022  tentang Pemberlakuan  Pembatasan  Kegiatan  Masyarakat  Level  3,  Level  2,  dan  Level  1 Corona  Virus  Disease  2019  di  Wilayah  Jawa  dan  Bali,  terdapatnya  kerumunan banyak orang dalam satu tempat dan lebih dari 15 menit dapat meningkatkan risiko  terjadinya  penularan  Covid-19.  Sehingga  dengan  adanya  ketentuan mengenai  dapat  diselenggarakannya  RUPS  Elektronik  dan  juga  dapat diterapkannya cyber notary dapat mencegah terjadinya penyebaran virus Covid- 19 bagi peserta RUPS itu sendiri maupun bagi Notaris.

## 2. Perseroan Tertutup
Perseroan Tertutup adalah perseroan di mana sahamnya tidak dilakukan penawaran ke publik melalui bursa efek dan saham tersebut hanya dimiliki oleh sedikit orang (biasanya dimiliki oleh pendirian perseroan yang terdiri dari minimal dua orang). 13
Sebagaimana  telah  dijelaskan  sebelumnya,  bahwa  ketentuan  mengenai pelaksanaan  RUPS  elektronik  bagi  Perseroan  Tertutup  tetap  didasarkan  pada Pasal  77  UUPT  sebagai  peraturan  perundang-undangan  dasar  yang  mengatur mengenai adanya RUPS elektronik. Dalam pelaksanaannya, tata cara pelaksanaan RUPS elektronik yang diselenggarakan oleh Perseroan Tertutup tetap mengacu pada tata cara penyelenggaraan RUPS konvensional sebagaimana diatur dalam UUPT dan/atau sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan Tertutup tersebut.
Menurut Emma Nurita dalam bukunya, ia menjelaskan bahwa konsep dari c yber notary ingin memberi bingkai hukum agar tindakan menghadap para pihak di  hadapan  notaris  tidak  lagi  harus  bertemu  secara  fisik  ( face  to  face)  di  suatu
13 Diory,  A.  (2020). Perbedaan  Perseroan  Tertutup  dan  Perseroan  Terbuka .  Diambil  dari: https://www.pphbi.com/perbedaan-perseroan-tertutup-dan-perseroan-terbuka/.  (diakses  29  Mei 2022)
Penerapan Cyber Notary Sebagai Solusi Dalam Pembuatan Risalah RUPS Elektronik Pada Masa Pandemi Jurnal Hukum tora: 8 (2): 245-260
tempat tertentu, namun dapat dilaksanakan melalui kecanggihan teknologi yang ada seperti telekonferensi. 14
Kemungkinan  diberlakukannya cyber  notary  dalam  UUJNP  semakin terbuka dengan adanya Transaksi Elektronik yang diatur dalam Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dalam  Pasal  1  angka  (2)  UU  ITE  diatur  bahwa  Transaksi  Elektronik  adalah perbuatan  hukum  yang  dilakukan  dengan  menggunakan  komputer,  jaringan komputer, dan/atau  media  elektronik  lainnya.  Menurut  Edmon  Makarim dalam bukunya,  ia  menjelaskan  bahwa  dengan  adanya  UU  ITE  semakin  memperkuat diberlakukannya cyber notary di Indonesia, sehingga tidak menutup kemungkinan Notaris  dalam  menjalankan  jabatannya  dapat  dilakukan  dengan  jarak  jauh dengan memanfaatkan kemajuan teknologi yang ada. 15
Adapun ketentuan yang mengatur mengenai dokumen elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah terdapat dalam Pasal 5 UU ITE yang berbunyi:

## Pasal 5
(1) Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik  dan/atau  hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
(2) Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik  dan/atau  hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
(3) Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik  dinyatakan  sah apabila  menggunakan  Sistem  Elektronik  sesuai  dengan  ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
(4) Ketentuan  mengenai  Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen
Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
a. surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan b. surat beserta dokumennya yang menurut UndangUndang harus dibuat  dalam  bentuk  akta  notaril  atau  akta  yang  dibuat  oleh pejabat pembuat akta.
14 Nurita, R. A. E. (2012). Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran . Bandung: Refika Aditama, hlm. 17
15 Makarim, E. (2013) . Notaris dan Transaksi Elektronik . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada , hlm. 11
Penerapan Cyber Notary Sebagai Solusi Dalam Pembuatan Risalah RUPS Elektronik Pada Masa Pandemi Jurnal Hukum tora: 8 (2): 245-260
Apabila  dicermati  dalam  Pasal  5  ayat  (4)  UU  ITE  disebutkan  bahwa  ketentuan mengenai sahnya dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah dikecualikan atas dokumen yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis dan dibuat dalam bentuk Akta Notariil atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta. Sehingga dapat dikatakan Risalah RUPS elektronik yang dilaksanakan oleh Perseroan Tertutup  tidak  dapat  dibuat  dalam  bentuk  dokumen  elektronik,  hal  ini  dikarenakan risalah RUPS elektronik yang dibuat oleh Perseroan Tertutup dapat dibuat secara di bawah tangan dan apabila ingin didaftarkan maka haruslah dibuat dengan akta notaris maksimal 30 hari sejak dibuatnya risalah rapat.
Supaya cyber  notary  dapat  dilaksanakan  dalam  pembuatan  akta  mengenai  risalah RUPS bagi Perseroan Tertutup, maka dapat dilakukan pemaknaan terhadap Pasal 5 ayat (4) UU ITE dengan teori hukum progresif, di mana dapat dilakukan pemaknaan yang  kreatif  terhadap  peraturan  yang  ada  tanpa  harus  menunggu  perubahan peraturan. 16 Mukhtie Fadjar dalam bukunya menjelaskan bahwa tipe hukum responsif adalah hukum yang dicita-citakan berdasarkan tuntutan suatu penafsiran yang lebih luas  di  mana  melihat  aturan  hukum  yang  dikaitkan  dengan  problem  dan  konteks khusus. 17 Berdasarkan bunyi dari Pasal 5 ayat (4) UU ITE terkesan menganggap bahwa seluruh  akta  yang  dibuat  oleh  Notaris  dalam  bentuk  Dokumen  Elektronik  dan/atau hasil cetaknya bukanlah merupakan dokumen elektronik yang memiliki kekuatan alat bukti  yang  sah.  Tentunya  hal  ini  memberikan  perasaan  yang  tidak  adil  mengingat bahwa  adanya  darurat  kesehatan  pada  saat  ini  yang  menuntut  Notaris  untuk menjalankan jabatannya secara jarak jauh demi menghindari penularan virus Covid- 19 serta mengingat pesatnya kemajuan perkembangan teknologi yang sudah dapat mengakomodir  adanya  tanda  tangan  elektronik  menuntut  Notaris  untuk  mengikuti perkembangan yang ada dalam menjawab kebutuhan hukum oleh masyarakat.
Apabila dicermati pada Pasal 5 ayat (4) UU ITE, dapat digaris bawahi bahwa Dokumen Elektronik yang tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sah adalah dokumen yang menurut Undang-Undang harus dibuat secara tertulis dengan Akta Notaris. Apabila dicermati dalam UUPT, berdasarkan Pasal 21 ayat (4) UUPT disebutkan bahwa risalah RUPS  yang  harus  dibuat  dalam  Akta  Notaris  adalah  RUPS  yang  mata  acaranya membahas mengenai perubahan anggaran dasar untuk kemudian didaftarkan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kemudian apabila diinterpretasikan lebih lanjut  didapat  bahwa  risalah  RUPS  yang  membahas  selain  daripada  perubahan anggaran dasar perseroan, risalah rapatnya dapat dibuat dengan Akta Notaris berupa Akta  Berita  Acara  Rapat  Umum  Pemegang  Saham  melalui cyber  notary.  Adapun contoh  dari  mata  acara  rapat  selain  perubahan  anggaran  dasar  seperti  perubahan
16 Mertokusumo, S. and Pitlo, A. (1993). Bab-bab tentang Penemuan Hukum . Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 5
17 Fadjar, A. M. (2003). Teori-Teori Hukum Kontemporer . Malang: Setara Press, hlm. 54
Penerapan Cyber Notary Sebagai Solusi Dalam Pembuatan Risalah RUPS Elektronik Pada Masa Pandemi Jurnal Hukum tora: 8 (2): 245-260
susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris, perubahan susunan pemegang saham, pemberian persetujuan oleh pemegang saham kepada Direksi untuk melakukan suatu tindakan  hukum  mewakili  perseroan,  dan  mata  acara  lain  yang  tidak  merupakan bagian  dari  perubahan  anggaran  dasar  perseroan.  Sehingga  dapat  disimpulkan bahwa  RUPS  yang  diselenggarakan  secara  telekonferensi  dapat  dibuat  Akta  Berita Acara RUPS Elektronik apabila mata acara RUPS tersebut membahas tentang selain perubahan anggaran dasar.
Adapun  yang  dimaksud  dengan  perubahan  anggaran  dasar  tersebut  meliputi perubahan sebagaimana disebut dalam Pasal 21 ayat (1) dan (2) UUPT, diantaranya:
a. Perubahan nama Perseroan dan/atau tempat kedudukan Perseroan;
b. Perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
c. Perubahan jangka waktu berdirinya Perseroan;
d. Perubahan besarnya modal dasar;
e. Pengurangan modal ditempatkan dan disetor; dan/atau
f. Perubahan  status  Perseroan  yang  tertutup  menjadi  Perseroan  Terbuka atau sebaliknya.
Sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  77  ayat  (4)  UUPT,  disebutkan  bahwa  setiap penyelenggaraan  RUPS  secara  elektronik  yang  diselenggarakan  oleh  Perseroan Tertutup  wajib  dibuat  risalah  rapat  yang  disetujui  dan  ditandatangani  oleh  semua peserta  RUPS.  Terhadap  RUPS  elektronik  yang  membahas  tentang  perubahan anggaran dasar, maka risalah rapat tersebut dibuat terlebih dahulu secara di bawah tangan  di  mana  di  dalamnya  para  pemegang  saham  memberikan  kuasa  kepada Direksi selaku organ yang berwenang untuk mewakili PT dalam menghadap Notaris guna  menyatakannya  dalam  bentuk  Akta  Pernyataan  Keputusan  Rapat  (Akta  PKR) serta meminta persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar tersebut kepada Menteri Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia.  Pembuatan  akta  PKR  tersebut  mengacu  pada ketentuan  Pasal  21  ayat  (5)  UUPT  yang  menyatakan  bahwa  perubahan  Anggaran Dasar yang tidak dibuat dalam akta berita acara rapat yang dibuat oleh Notaris harus dinyatakan  dalam  akta  Notaris  paling  lambat  30  (tiga  puluh)  hari  terhitung  sejak tanggal keputusan rapat
Sedangkan  terhadap  RUPS  telekonferensi  yang  mata  rapatnya  membahas  di  luar perubahan  anggaran  dasar,  maka  dapat  dilaksanakan  konsep cyber  notary  berupa pembuatan  Akta  Berita  Acara  RUPS.  Dalam  praktiknya  Notaris  hadir  secara  virtual dalam  RUPS  elektronik  atas  permintaan  dari  Direksi  PT  untuk  kemudian  mencatat seluruh proses berjalannya rapat termasuk keputusan-keputusan yang diambil dalam rapat tersebut untuk kemudian dituangkan ke dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Elektronik. Pembuatan akta tersebut untuk kemudian sebagai dasar melakukan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Penerapan Cyber Notary Sebagai Solusi Dalam Pembuatan Risalah RUPS Elektronik Pada Masa Pandemi Jurnal Hukum tora: 8 (2): 245-260
Indonesia. Sehingga dengan adanya ketentuan mengenai dapat diselenggarakannya RUPS Elektronik bagi Perseroan Tertutup dan juga dapat diterapkannya cyber notary dapat mencegah terjadinya penyebaran virus Covid-19 bagi peserta RUPS itu sendiri maupun bagi Notaris.

## Conclusion
Adanya  Pasal  77  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007  tentang  Perseroan Terbatas  dan  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  16/POJK.04/2020  tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik telah  memberikan  terobosan  baru  bagi  Perseroan  Terbatas  (PT)  untuk menyelenggarakan  RUPS  secara daring/remote.  Dengan  dimungkinkannya penyelenggaraan RUPS secara elektronik maka dapat menjadi jalan keluar bagi PT dan  Notaris  dalam  menjalankan  kewenangannya  untuk  tetap  memperhatikan ketentuan-ketentuan  pemerintah  dalam  rangka  mencegah  terjadinya  penyebaran virus Covid-19 pada masa pandemi.
Penyelenggaraan  RUPS  elektronik  bagi  PT  dibedakan  menjadi  dua,  yaitu  bagi  PT Terbuka dan PT Tertutup. Adapun bagi PT yang tidak melakukan penawaran umum saham ke publik (Perseroan Tertutup), maka ketentuan mengenai pelaksanaan RUPS elektronik  bagi  Perseroan  Tertutup  tetap  didasarkan  pada  Pasal  77  UUPT  sebagai peraturan dasar yang mengatur mengenai adanya RUPS elektronik. Sedangkan bagi PT  yang  telah  melakukan  penawaran  umum  saham  ke  publik  atau  telah  berubah menjadi Perseroan Terbuka, maka ketentuan mengenai pelaksanaan RUPS elektronik didasarkan  kepada  peraturan  pelaksanaan  yang  lebih  khusus  mengatur  RUPS elektronik bagi Perseroan Terbuka, yakni POJK Nomor 16/POJK/04/2020.
Dalam  pembuatan  risalah  RUPS  secara  elektronik  yang  diselenggarakan  oleh Perseroan Terbuka dapat dibuat dalam bentuk Akta Berita Acara RUPS yang dibuat secara autentik oleh Notaris. Hal ini dikarenakan secara letterlijk dalam Pasal 12 ayat (1)  POJK  menyebutkan  bahwa  Risalah  RUPS  secara  elektronik  wajib  dibuat  dalam bentuk Akta Notaris tanpa memerlukan tanda tangan para peserta RUPS, maka hal tersebut sama halnya seperti ciri-ciri dari akta relaas atau ambtlejk acte. Pasal 12 ayat (1)  POJK  tersebut  seperti  mengisyaratkan  bahwa  Notaris  untuk  wajib  hadir  dalam RUPS  elektronik.  Suatu  Akta  Berita  Acara  RUPS  pada  dasarnya  merupakan  Akta Otentik  yang  dibuat  oleh  Notaris  itu  sendiri,  bukan  dibuat  di  hadapan  Notaris, sehingga  yang  menandatangani  Akta  Berita  Acara  RUPS  tersebut  hanya  Notaris seorang tanpa perlu tanda tangan dari para pemegang saham.
Dalam  pembuatan  risalah  RUPS  elektronik  yang  diselenggarakan  oleh  Perseroan Tertutup  dibagi  menjadi  dua,  yaitu  RUPS  yang  mata  rapatnya  membahas  tentang perubahan  anggaran  dasar,  maka  harus  dibuat  dalam  bentuk  Akta  Pernyataan
Penerapan Cyber Notary Sebagai Solusi Dalam Pembuatan Risalah RUPS Elektronik Pada Masa Pandemi Jurnal Hukum tora: 8 (2): 245-260
Keputusan  Rapat  (Akta  PKR).  Sedangkan  terhadap  RUPS  telekonferensi  yang  mata rapatnya  membahas  di  luar  perubahan  anggaran  dasar,  maka  dapat  dilaksanakan konsep cyber notary berupa pembuatan Akta Berita Acara RUPS. Pembuatan akta tersebut  kemudian  melakukan  pemberitahuan  atau  sebagai  dasar  mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui sistem Administrasi Badan Hukum (SABH).

## Reference

## Buku
Fadjar, A. M. (2003). Teori-Teori Hukum Kontemporer. Malang: Setara Press. Harahap, Y. (2016). Hukum Perseroan Terbatas. Jakarta: Sinar Grafika. Ichsan, A. (1986). Dunia Usaha Indonesia, Jakarta: Pradnya Paramita
Makarim,  E.  (2013).  Notaris  dan  Transaksi  Elektronik.  Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo Persada.
Mertokusumo, S. and Pitlo, A. (1993). Bab-bab tentang Penemuan Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.
Nurita, R. A. E. (2012). Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran. Bandung: Refika Aditama.
Soemoatmodjo, S. (1986). Apakah Notaris, PPAT, Pejabat Lelang. Yogyakarta: Liberty.
Sutedi, A. (2015).  Buku  Pintar  Hukum Perseroan  Terbatas.  Jakarta:  Raih  Asa  Sukses (Penebar Swadaya Grup).
Usman, R. (2004). Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas. Bandung: Alumni.

## Peraturan Perundang-Undangan
Instruksi  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  10  Tahun  2022  tentang  Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali
Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  16/POJK.04/2020  tentang  Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaana Terbuka Secara Elektronik.
Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

## Seminar Nasional
Hiariej,  E.  O.  S. Telaah  Kritis  Konsep  Cyber  Notary  Dalam  Sudut  Pandang  Hukum Pembuktian ,  Disampaikan  dalam  Seminar  Nasional  “Membangun  Hukum Kenotariatan Di Indonesia”, yang diselenggarakan Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Kamis, 27 Februari 2014.
Penerapan Cyber Notary Sebagai Solusi Dalam Pembuatan Risalah RUPS Elektronik Pada Masa Pandemi Jurnal Hukum tora: 8 (2): 245-260

## Website
Diory, A. (2020). Perbedaan Perseroan Tertutup dan Perseroan Terbuka. Diambil dari: https://www.pphbi.com/perbedaan-perseroan-tertutup-dan-perseroan- terbuka/. [diakses 29 Mei 2022].
Satuan  Tugas  Penanganan  Covid-19.  (2021). Tentang  Covid-19.  Diambil  dari: https://covid19.go.id/tentang-covid-19. [diakses 23 Februari 2022].