## PAMPAS: Journal Of Criminal

## Pertanggungjawaban Pidana Perusahaan Pers Terhadap
Pemberitaan yang Mencemarkan Nama Baik Orang Lain Melalui Media Cetak Online
Nisa Nindia Putri, Sahuri Lasmadi, Erwin Fakultas Hukum, Universitas Jambi Author email correspondence: nisanindiaputri@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  menganalisis pengaturan  pertanggungjawaban  pidana  perusahaan  pers  terhadap pemberitaan yang mencemarkan nama baik orang lain melalui media cetak  online  dan  untuk  mengetahui  apakah  perusahaan  pers  dapat dipidana terhadap pemberitaan yang mencemarkan nama baik orang lain  melalui  media  cetak  online.  Penelitian  ini  menggunakan pendekatan konseptual ( conceptual approach) dan pendekatan kasus ( case  approach) .  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  pertama pengaturan  pertanggungjawaban  pidana  perusahaan  pers  terhadap pemberitaan yang mencemarkan nama baik melalui media cetak online diatur  dalam  beberapa  aturan  hukum,  seperti  Kitab  Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronikk  (ITE).  Kedua,  perusahaan  pers  dapat  dimintai pertanggungjawaban terhadap pemberitaan yang mencemarkan nama baik  orang  lain  melalui  media  cetak  online  sesuai  dengan  penjelasan Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 menyebutkan bahwa dalam hal pelanggaran pidana yang dilakukan oleh perusahaan pers,  maka  perusahaan  tersebut  diwakili  oleh  penanggung  jawab sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 12.
Kata Kunci: Pencemaran nama baik, pertanggungjawaban pidana perusahaan pers, media cetak online

## ARTICLE HISTORY
Submission: 2021-09-27
Accepted: 2021-10-13
Publish: 2021-10-22
KEYWORDS: Criminal liability press company, defamation, online media

## ABSTRACT
This  study  aims  to  determine  and  analyze  the  criminal  liability arrangements  of  press  companies  against  news  that  defame  others through online print media and to find out whether press companies can be  punished  for  reporting  that  defames  others  through  online  print mediaThe  results  of  the  study  show  that  firstly,  the  regulation  of  the press company's criminal liability for defaming news through online print media  is  regulated  in  several  legal  regulations,  such  as  the  Undang- Undang  Hukum  Pidana,  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  1999 concerning  the  Press,  and  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016 amandements  to  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  concerning Information  and  Electronic  Transactions  (ITE).  The  second,  press companies can be held accountable for reports that defame other people through online print media in accordance with the explanation of Pasal 18 Ayat (2) of Undang-Undang nomor 40 tahun 1999 which states that in the case of a crime committed by a press company, the company is represented by the person in charge as referred to in the explanation of Pasal 12 What is meant by the person in charge of the company in the explanation of Pasal 12 is the person in charge of the press sector which includes the business sector and the editorial sector.

## A. PENDAHULUAN
Dewasa ini teknologi informasi dan komunikasi telah mengalami perkembangan yang begitu pesat di dunia, terutama di Indonesia yang selalu ingin mengetahui setiap perkembangan  yang  terjadi  di  dunia  ini,  dan  rasanya  mereka  tidak  dapat  hidup  lagi tanpa  mendapatkan  suguhan  dari  perusahaan  pers  yang  memenuhi  kebutuhan masyarakat akan informasi.
Perusahaan pers menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers adalah  badan  hukum  indonesia  yang  menyelenggarakan  usaha  pers  meliputi perusahaan media cetak, media Elektronikk, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya  yang  secara  khusus  menyelenggarakan,  menyiarkan,  dan  menyalurkan informasi.
Media  cetak  menurut  KBBI  adalah  “sarana  media  massa  yang  dicetak  dan diterbitkan  secara  berkala  seperti surat  kabar,  majalah”. 1 “Media  cetak  adalah  media masa  seperti  koran  yang  di  dalamnya  terdapat  tulisan  yang  berupa  kata-kata  dan kalimat,  tetapi  tulisan  itu  bukanlah  tulisan  biasa  seperti  surat-menyurat  melainkan tulisan yang disebut news (berita) yang teknik penulisannya mengikuti kaidah jurnalis. Surat kabar dan majalah merupakan bagian dari media cetak baik online ataupun yang sudah dicetak”. 2
Jurnalis  dalam  melakukan  pekerjaannya  menikmati  adanya  suatu  kebebasan, yang  meliputi  kebebasan  untuk  mencari  berita  atau  pun  menyiarkan  berita.  Namun demikian jika kebebasan tanpa diikat oleh suatu tanggung jawab, maka akibatnya akan menjadi fatal, jurnalis akan cenderung berbuat semaunya sendiri tanpa merasa takut akan  akibatnya.  Untuk  menghindari  hal-hal  yang  tidak  diinginkan  maka  kebebasan jurnalistik ini perlu diiringi dengan tanggung jawab sehingga menjadi kebebasan yang bertanggung jawab. 3
Jurnalis dalam menulis berita harus memenuhi Kode Etik Jurnalistik dan tidak melanggar  kehormatan  orang  lain,  apabila  jurnalis  membuat  berita  yang  melanggar kehormatan orang lain, maka hal tersebut merupakan suatu tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Meskipun perusahaan pers dalam melakukan pekerjaanya terikat oleh suatu rasa tanggung jawab dan juga berbagai macam aturan hukum maupun etika yang senantiasa harus dipatuhi dan ditaati, dalam praktek banyak dijumpai  perusahaan  pers  dalam  melaksanakan  pekerjaannya  itu  melakukan  suatu pelanggaran yang dampaknya merugikan pihak lain.
Menurut  Simon  pertanggungjawaban  pidana  dalam  Eddy  O.S  Hiariej  adalah “keadaan  psikis  atau  jiwa  seseorang  dan  hubungan  antara  keadaan  psikis  dengan perbuatan yang dilakukan”. 4 “Untuk adanya pertanggungjawaban pidana, syarat yang diperlukan  adalah: pertama ,  kemampuan  bertanggungjawab  yaitu  seseorang  mampu bertanggungjawab  jika  jiwanya  sehat,  yakni  apabila  dia  mengetahui  atau  menyadari
1 KBBI Online https://.web.id/media diakses tanggal 24 Desember 2020 pukul 12.48 Wib.
2 Ahmad  Zaini,  ”Dakwah  Melalui  Media  Cetak”,  Jurnal  Komunikasi  Penyiaran Islam,  Vol.  2 No.2,2014,hlm.63.
https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/komunikasi/article/download/500/488
3 Endang    Retnowati,  ”Tanggung    Jawab  Wartawan  Media Cetak  dalam    Praktek Jurnalistik”,Perspektif,Vol.5No.1,2000,hlm.48.
https://ejournal.uwks.ac.id/myfiles/201206562612012009/5.pdf
4 Eddy O.S Hiariej, Prinsip-prinsip Hukum Pidana, Cet. 01, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hlm. 122.
bahwa  perbuatannya  bertentangan  dengan  hukum  dan  dia  mampu  menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran”. 5
Kedua ,  kesalahan.  Kesalahan  menurut  Satochid  dalam  Agus  Rusianto  yaitu hubungan antara mental seseorang, yakni yang melakukan perbuatan, dengan perbuatannya,  atau  hubungan  mental  itu  adalah  sedemikian  rupa  sehingga perbuatan atau akibat dari perbuatan yang dilakukan itu berasal dari mental si pelaku  sehingga  dapat  dipersalahkan.  Pengertian  kesalahan  ini  mengandung pengertian pada kesalahan terdapat dua hal yaitu, adanya hubungan psychologis yakni hubungan antara keadaan mental dengan perbuatan, dan dari perbuatan itu menimbulkan suatu akibat. Yang perlu digaris bawahi adalah keadaan psychis pembuat  mempengaruhi  perbuatan  dan  perbuatan  itu  menimbulkan  suatu akibat, jadi pengertian kesalahan yang demikian bersifat psychologis. 6 Ketiga, kesengajaan  (dolus)  dan  keal paan  (culpa).  “Kesengajaan  (dolus) menurut  teori  kehendak  kesengajaan  yaitu  kehendak  yang  diarahkan  pada terwujudnya  perbuatan  seperti  dirumuskan  dalam  Undang-Undang.  Menurut teori  pengetahuan  kesengajaan  yaitu  kehendak  untuk  berbuat  dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut perumusan dalam undang- undang”.    Dan  “kealpaan  (culpa)  merupakan  bentuk  kesalahan  yang  bersifat eksepsional.  Artinya,  tidak  semua  perbuatan  yang  terjadi  karena  kealpaan pembuatnya  dapat  dicela.  Si  pembuat  dapat  dicela  apabila  perbuatan  itu dilakukan dengan sengaja”.
Dalam  Pasal  310  Ayat  (3)  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (selanjutnya penulis  menyebutnya  KUHP)  menyebutkan  bahwa  “tidak  termasuk  menista  atau menista  dengan  tulisan,  jika  ternyata  bahwa  si  pembuat  melakukan  hal  itu  untuk kepentingan  umum  atau  lantaran  terpaksa  untuk  mempertahankan  dirinya  sendiri. “Dalam pasal ini si pembuat tidak dapat dihukum apabila tuduhanya itu dilakukan untuk membela kepentingan umum atau terpaksa untuk membela diri”. 7
Perusahaan pers menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang PERS (Selanjutnya penulis menyebutnya Undang- Undang PERS) adalah: “Badan hukum indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media  Elektronikk,  dan  kantor  berita,  serta  perusahaan  media  lainnya  yang  secara khusus  menyelenggarakan,  menyiarkan ,  dan  menyalurkan  informasi”.  Pers  wajib melayani hak jawab dan hak koreksi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 Ayat (1) dan (2). Hak jawab menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang PERS adalah hak setiap orang atau  sekelompok  orang  untuk  memberikan  tanggapan  atau  sanggahan  terhadap pemberitaan  berupa  fakta  yang  merugikan  nama  baiknya.  Hak  koreksi  itu  sendiri menurut  Pasal  1  angka  12  Undang-Undang  PERS  adalah  hak  setiap  orang  untuk mengoreksi  atau  membetulkan  kekeliruan  informasi  yang  diberikan  oleh  pers,  baik tentang dirinya maupun tentang orang lain. Bagi perusahaan pers yang tidak melakukan hak jawab maka dapat dikenakan Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999  tentang Pers  yang  menyebutkan:  “Perusahaan  pers  yang  melanggar  ketentuan
5 Suyanto, Pengantar Hukum Pidana, Cet.1, Deepublish, Yogyakarta, 2018, hlm. 77.
6 Agus  Rusianto,  Tindak  Pidana  dan  Pertanggungjawaban  Pidana:  Tinjauan  Kritis  Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya, Cet. 1 , Kencana Prenada Media, Jakarta, 2016, hlm. 39.
7 R. Suesolo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Cetakan Ulang, Politera, Bogor, 1995, hlm. 225-226.
Pasal  5  Ayat  (1)  dan  Ayat  (2),  serta  Pasal  13  dipidana  denda  paling  banyak  Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”.
“Menurut  hukum pidana, penerbit (Pasal 61 KUHP) dan pencetak (Pasal 62 KUHP) mempunyai  kedudukan  hukum  yang  menguntungkan  dari  ajaran  penyertaan (deelneming)”. 8 Adapun yang dimaksud dengan penyertaan (deelneming) adalah “suatu perbuatan dimana dalam satu tindak pidana pelakunya lebih dari satu orang atau dalam satu tindak pidana dilakukan oleh dua orang atau lebih”. 9
Pelaku dalam Pasal 55 KUHP dibedakan menjadi 4 (empat) macam yaitu: a. Yang melakukan sendiri (Plegen)
Yang melakukan sendiri (Plegen) adalah orang yang bertanggungjawab sendiri terhadap perbuatan yang dilakukan terhadap suatu tindak pidana/delik.
b. Yang menyuruh melakukan tindak pidana (Doenplegen atau Middelijkdaderchap)
Secara harfiah Doenplegen, Medelijkdader, Medelijkdaderhap diartikan sebagai perbuatan dengan perantaraan. Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana (IP) Doenplegen,  Medelijkdader,  Medelijkdaderhap yaitu  apabila  seseorang  yang berniat melakukan satu tindak pidana tidak melakukannya sendiri, akan tetapi ia menyuruh orang lain untuk melakukannya.
c. Yang turut serta melakukan tindak pidana ( Medeplegen atau Mededader )
Adalah  apabila  beberapa  orang  secara  bersama-sama  melakukan  suatu perbuatan yang dapat dihukum.
d. Yang membujuk untuk melakukan tindak pidana (Uitloking).
Yaitu setiap perbuatan yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan yang terlarang. 10
“Pelaku  dalam  Pasal  56  KUHP  membantu  melakukan  tindak  pidana ( Medeplichtige ) adalah dimana dalam suatu tindak pidana pelaku tindak pidana tidak melakukannya  sendiri,  akan  tetapi  ada  orang  lain  yang  membantu  tindak  pidana tersebut, sehingga memudahkan pelaksanaan tindak pidana tersebut”. 11
Dalam Pasal 61 Ayat (1) KUHP menyebutkan bahwa: “ Jika kejahatan dilakukan dengan mempergunakan percetakan, maka penerbit (uitgever) sebagai demikian tidak  dituntut,  jika  pada  barang  cetakan  itu  disebutkan  nama  dan  tempat tinggalnya, dan si pembuat itu sudah diketahui, atau pada waktu diberi peringatan yang  pertama  kali  sesudah  penuntutan  mulai  berjalan,  diberitahukan  oleh penerbit.” Pasal ini termasuk dalam bab turut serta melakukan perbuatan y ang boleh  dihukum,  tapi  tidak  menjelaskan  masuk  golongan  manakah  seorang penerbit  dalam  hal  melakukan  kejahatan  dengan  mempergunakan  percetakan, masuk  dalam  turut  melakukan  (medepleger)  atau  membantu  melakukan (medeplichtig).  Dalam  prakteknya  penerbit  itu  dianggap  sebagai  membantu melakukan (medeplichtig). 12
8 Asnawi Murani, “Aspek Hukum dan Tanggung Jawab Pers”, Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol.1 No. 2, hlm. 30. https://www.researchgate.net/publication/314267093_Aspek_Hukum- dan_Tanggung_Jawab_Pers
9 Kabib Nawawi, Buku Ajar P3TP dan GGHM, 2013, Fakultas Hukum Universitas Jambi, hlm. 21.
10 Ibid., hlm. 21-35.
11 Ibid . 12 R. Soesilo, Op. Cit ., hlm. 78.
13 Ibid
Dalam  hal  membantu  melakukan  kejahatan  dengan  menggunakan  percetakan tidak dihukum apabila memenuhi kewajiban-kewajiban yaitu:
a. Pada barang cetakan itu disebutkan nama dan tempat tinggal penerbit. Dengan ini berarti ia menyatakan bahwa dirinya sebagai penerbit.
b. Pembuat  harus  sudah  diketahui  atau  sesudah  penuntutan  perkara  mulai berjalan pada waktu diberi peringatan yang pertama kali, diberitahukan oleh penerbit,  siapakah  pembutnya  itu.  Jadi  yang  harus  memberi  peringatan  itu adalah pegawai penuntut (jaksa). Yang diartikan sebagai pembuat disini adalah tidak hanya penulis, tetapi juga pemotret, pelukis dan penggambar.
c. Pembuat  dapat  dituntut  pada  waktu  yang  diterbitkan.  Dapat  dituntut  disini tidak hanya dapat dituntut karena tidak sakit gila atau meninggal dunia akan tetapi dapat ditangkap.
d. Pembuat  itu  pada  waktu  penerbitan  harus  tinggal  di  Indonesia.  Disini diletakkan suatu prinsip bahwa jika pembuat itu tidak dapat ditangkap, maka penerbitlah yang harus dipertanggungjawabkan. 13
Penerbit yaitu orang yang menerbitkan suatu pekerjaan (tulisan, gambar, potret) yang  dicetak.  Dan  adapun  yang  dimaksud  dengan  kejahatan  dilakukan  dengan menggunakan  percetakan  adalah  kejahatan  yang  dapat  terjadi  melalui  publikasi (pengumuman  kepada  khalayak  ramai)  dengan  cetakan.  Pasal  62  Ayat  (1)  KUHP menyebutkan  “jika  kejahatan  dilakukan  dengan  mempergunakan  percetakan,  maka pencetak (drukker )  sebagai  demikian  tidak  dituntut,  jika  pada  barang  cetakan  itu disebutkan  nama  dan  tempat  tinggal  pencetak  dan  orang  yang  menyuruh  mencetak sudah  diketahui,  atau  pada  waktu  diberi  peringatan  yang  pertama  kali  sesudah penuntutan  mulai  berjalan,  diberitahukan  oleh  pencetak.”  Dalam  pasal  ini  pencetak tidak  perlu  menyebutkan  siapa  pembuatnya,  akan  tetapi  cukup  menyebutkan  siapa orang yang telah menyuruh mencetak barang itu. Perbuatan pencetak dianggap sebagai membantu melakukan (medeplichtig ). 14
Berdasarkan  penjelasan  di  atas,  Pasal  61  dan  Pasal  62  KUHP  yang  berkaitan dengan penerbit dan pencetak dianggap masih relevan digunakan hingga saat ini sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dimana penerbit dan pencetak mempunyai ketentuan- ketentuan yang telah diatur dalam pasal tersebut. Dalam hal ini penerbit dan pencetak tidak  dapat  dipertanggungjawabkan  apabila  telah  memenuhi  syarat-syarat  yang terdapat dalam pasal-pasal tersebut.
Berkaitan  dengan  hal  ini  penulis  mengambil  kesimpulan  bahwa  yang bertanggungjawab adalah perusahaan pers, karna berdasarkan penjelasan Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menyatakan bahwa dalam hal pelanggaran pidana yang dilakukan oleh perusahaan pers, maka perusahaan tersebut diwakili  oleh  penanggung  jawab  sebagaimana  dimaksud  dalam  penjelasan  Pasal  12. Dalam  penjelasan  Pasal  12  yang  dimaksud  dengan “penanggung  jawab”  adalah penanggung jawab perusahaan pers yang meliputi bidang usaha dan bidang redaksi. Dan berdasarkan  teori  korporasi  yaitu  khususnya  “teori  pertanggungjawaban  pidana pengganti  ( vicarious  liability) menurut  doktrin  ini,  perusahaan  adalah  penanggung
jawab utama dari perbuatan-perbuatan para karyawannya yang melakukan perbuatan dalam ruang lingkup pekerjaannya”. 15
Berkaitan dengan hal itu, terdapat bermacam-macam pelanggaran, namun dalam praktek yang biasanya sering terjadi adalah  dalam hubungannya dengan penghinaan, pencemaran  nama  baik  atau  kehormatan  seseorang  atau  suatu  pihak.  Pengertian pencemaran  nama  baik  dengan  merujuk  pada  Pasal  27  Ayat  (3)  Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronikk Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008  (selanjutnya penulis menyebut ITE) yaitu setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan /atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronikk dan/atau dokumen Elektronikk yang memiliki  muatan  penghinaan  dan  /atau  pencemaran  nama  baik.  Penjelasan  Pasal  27 Ayat (3) mengacu kepada KUHP.
Pencemaran  nama  baik  menurut  Pasal  310  KUHP  adalah  barangsiapa  sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu  perbuatan  dengan  maksud  yang  nyata  akan  tersiarnya  tuduhan  itu.  Apabila terjadi hal yang demikian maka jurnalis dari perusahaan pers tersebut seperti  Detik, Tempo, Kompas, dan sebagainya dari tulisan yang dimuat dalam media tersebut siap dengan segala resiko dan akibatnya. Dan dapat dikenakan Pasal 27 Ayat (3) Undang- Undang  ITE  dengan  ancaman  pidana  Pasal  45  Ayat  (3)  Undang- Undang  ITE.  “Dalam penanganan kasus yang terjadi sebelum Undang-Undang ITE ini disahkan adalah dengan cara  melakukan  analogi  terhadap  pasal-pasal  yang  terdapat  di  dalam  Kitab  Undang- Undang Hukum Pidana yang pararel dengan tindak pidana yang terjadi”. 16
Melihat pencemaran nama baik pada KUHP, penghinaan dibagi 2 yaitu penghinaan berat dan penghinaan ringan. Penghinaan berat yaitu dalam Pasal 310 KUHP dilakukan dengan cara menyerang kehormatan dan nama baik seseorang yang dilakukan dengan cara  menuduh  dia  melakukan  sesuatu  perbuatan  dengan  maksud  yang  nyata  akan tersiarnya  tuduhan  itu.  Penghinaan  ringan  dalam  Pasal  315  KUHP  dilakukan  dengan cara  menggunakan  istilah  kasar  misalnya:  anjing,  bangsat,  dan  lain-lain.  Sedangkan dalam Undang-Undang ITE menyamakan secara keseluruhan sanksi pidananya, asalkan perbuatan  itu  dilakukan  dengan  menggunakan  sarana  Elektronikk.  Dengan  demikian terdapat konflik hukum antara Undang-Undang ITE dan KUHP tersebut.
Seorang  jurnalis  hendaknya  bersikap  jujur  dalam  memperoleh  bahan-bahan berita dan tulisan, dengan meneliti kebenaran dan akurasinya sebelum menyiarkannya serta harus memperhatikan kredibilitas sumbernya. Di dalam menyusun suatu berita hendaknya  dibedakan  antara  kejadian  (Fakta)  dan  pendapat  (opini)  sehingga  tidak mencampur  adukkan  antara  keduanya  termasuk  di  dalamnya  adalah  objektifitas  dan sportifitas berdasarkan kebebasan yang bertanggung jawab, serta menjauhi cara-cara
15 Dwidja Priyatno, Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kebijakan Legislasi, Cet. 1, Kencana, Depok, 2017, hlm. 94.
16 Sahuri Lasmadi, “Tindak Pidana Dunia Maya Dalam Perspektif Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik k”, INOVATIF Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas  Jambi,  Vol.  2  No.  4,  2010,  hlm.  39.  https://online-journal.unja.ac.id/jimih/article /view/365
pemberitaan  yang  dapat  menyinggung  peribadi  seseorang,  sensasional,  inmoral  dan melanggar kesusilaan. 17
“Banyak  informasi  diperoleh  dari  majalah,  televisi,  atau  surat  kabar  yang memberitakan  terjadinya  berbagai  tindak  pidana  dengan  mempergunakan  internet sebagai  sarana  pendukungnya” 18 ,  salah  satu  contoh  kasus  seorang  jurnalis  malaka media  online  di  Kupang  inisial  SB,  dilaporkan  oleh  LH  dengan  bukti  laporan  polisi LP:15/IV/2020/SPKT/Polres Malaka Tanggal 25 April 2020. Dia dilaporkan oleh LH karena SB mengirim tulisan ke grup whatsapp grup pers dan Polres Malaka, berbunyi “Pengakuan  ABS,  waktu  LH  lapor  SERGAP  di  Polisi,  LH  sogok  polisi  6  juta.”  Tulisan tersebut,  dianggap  telah  menyerang  nama  baik  dan  kehormatan  LH  dan  fitnah. Akhirnya SB ditetapkan sebagai tersangka dengan sangkaan Pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronikk atau Pasal 310 KUHP. 19
Dalam kasus tersebut jelas bahwa jurnalis telah melanggar Undang-Undang ITE dan KUHP seharusnya jurnalistik dalam menyajikan berita harus jujur dan fakta agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Dan juga sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik Pasal 4 yang menentukan “wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul”. “Bohong disini berarti sudah diketahui sebelumnya yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi. Fitnah berarti tuduhan tanpa dasar yang dilakukan secara sengaja dengan niat buruk. Sadis berarti kejam dan tidak mengenal belas kasihan. Cabul berarti penggambaran tingkah laku secara erotis dengan foto, gambar, suara, grafis atau tulisan yang semata- mata untuk membangkitkan nafsu birahi”. 20
Masyarakat banyak mengeluh tentang banyaknya berita bohong yang dibuat oleh perusahaan pers yang banyak merugikan orang lain selain sumbernya yang tidak jelas justru  nantinya  bisa  menjadi  fitnah.  Pentingnya  menulis  skripsi  ini  agar  penulis  dan pembaca  mengetahui  bagaimanakah  pengaturan  pertanggungjawaban  pidana perusahaan  pers  terhadap  pemberitaan  yang  mencemarkan  nama  baik  orang  lain melalui  media  cetak  online  dan  apakah  perusahaan  pers  dapat  dipidana  terhadap pemberitaan yang mencemarkan nama baik orang lain melalui media cetak online. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk menulis judul skripsi yang berjudul: “Pertanggungjawaban  Pidana  Perusahaan  Pers  Terhadap  Pemberitaan  Yang Mencemarkan Nama Baik Orang Lain Melalui Media Cetak Online”.

## B. METODE PENELITIAN
Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis, maka penulis menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. “Penelitian hukum yuridis normatif adalah
17 Harm in Hatta, “Tingkat Pengetahuan Dan Pemahaman Wartawan Terhadap Kode Etik Jurnalistik (Wartawan  Kota  Makassar),”  Jurnalisa,  Vol  04  No.2,  2008,  hlm.  243. https://journal.uin- alauddin.ac.id/index.php/jurnalisa/article/download/6897/5577
18 Ardi  Saputra,  Sahuri  Lasmadi,  Kabib  Nawawi,  “Cyber  Crime  dalam  Bentuk  Phising  Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ”, Pampas: Journal Of Criminal Law Fakultas Hukum Universitas Jambi, Vol 1 No.2, 2020,
hlm.71. https://online- journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/9574/6399
19 https://m.liputan6.com/regional/read/4256987/beritakan-dugaan-korupsi-wartawan-malaka- jadi-tersangka--kasus-pencemaran-nama-baik. Diakses pada tanggal 17 April 2021, Pukul 13.00 wib.
20 Peraturan Dewan Pers Tentang Kode Etik Jurnalistik
penelitian  hukum  kepustakaan.  Penelitian  hukum  yuridis  normatif  merupakan penelitian  yang  mengacu  kepada  norma- norma  hukum”. 21 Dalam  skripsi  ini  yaitu penelitian  terhadap  norma-norma  hukum  yang  berhubungan  dengan  bagaimanakah pengaturan pertanggungjawaban pidana perusahaan pers terhadap pemberitaan yang mencemarkan nama baik orang lain melalui media cetak online dan apakah perusahaan pers dapat dipidana terhadap pemberitaan yang mencemarkan nama baik orang lain melalui media cetak online.

## C. PEMBAHASAN
1. Pengaturan  Pertanggungjawaban  Pidana  Perusahaan  Pers  Terhadap Pemberitaan yang Mencemarkan Nama Baik Orang Lain Melalui Media Cetak Online
Menurut  Simon  pertanggungjawaban  pidana  dalam  Eddy  O.S  Hiariej  adalah “keadaan  psikis  atau  jiwa  seseorang  dan  hubungan  antara  keadaan  psikis  dengan perbuatan  yang  dilakukan”. 22 “Pertanggungjawaban  adalah  suatu  perbuatan  yang tercela  oleh  masyarakat  dan  itu  dipertanggungjawabkan  pada  si  pembuatnya.  Untuk adanya  pertanggungjawaban  pidana  harus  jelas  terlebih  dahulu  siapa  yang  dapat dipertanggung jawabkan, ini berarti harus dipastikan terlebih dahulu yang dinyatakan sebagai pembuat suatu tindak pidana”. 23
Pelaku  tindak  pidana  dapat  dipidana  apabila  memenuhi  syarat  bahwa  tindak pidana  yang  dilakukannya  memenuhi  unsur-unsur  yang  telah  ditentukan  dalam Undang-Undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggung  jawabkan  atas  tindakan-tindakan  tersebut,  apabila  tindakan  tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf.
Dalam hukum pidana, terdapat dua subjek hukum yaitu manusia dan korporasi. Manusia disini dikatakan memiliki subjek hukum karena memiliki hak dan kewajiban. Begitu  juga  dengan  korporasi  yang  merupakan  suatu  usaha  baik  berbadan  hukum maupun tidak berbadan hukum yang juga memiliki hak dan kewajiban terpisah.
Namun  kemudian,  untuk  menentukan  kepada  siapa  pertanggung  jawaban  pidana dibebankan,  ialah  melihat  kepada  siapa  subjek  hukum  yang  disebutkan  dalam perumusan tindak pidana yang bersangkutan. Apabila perbuatan mendistribusikan atau mengedarkan  tulisan  yang  tidak  berhubungan  dengan  pekerjaan  atau  kegiatan  pers, maka subjek hukum yang dimaksudkan dalam rumusan tindak pidana berlaku secara pertanggung jawaban pribadi dalam tindak pidana pers tersebut. Akan tetapi, apabila tindak  pidana  yang  dilakukan  dengan  mempublikasikan  berita  atau  informasi berhubungan dengan kegiatan dan pekerjaan pers, maka semula pertanggung jawaban pribadi menjadi pertanggung jawaban pidana yang lain, bisa pada korporasi ataupun pada redaktur, bergantung pada jenis tindak pidana pers yang bersangkutan.
Jika  seseorang  terbukti  melakukan  tindak  pidana,  maka  dia  akan  dimintai pertanggungjawaban pidana. Bentuk pertanggungjawaban berhubungan dengan jenis sanksi yang akan dikenakan dan seberapa berat dan lamanya waktu pidana yang akan dijatuhkan.  Pertanggungjawaban  pidana  jurnalistik  terhadap  pemberitaan  yang
21 USU  press,  Analisis  Hukum  Mengenai  Pengaturan  Reorganisasi  Perusahaan  dalam  Kaitannya dengan Hukum Kepailitan, Cet. 1, Medan, 2010, hlm. 20.
22 Eddy O.S Hiariej, Op. Cit., hlm. 122.
23 Roeslan Saleh, Stelsel Pidana Indonesia, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm. 80.
mencemarkan nama baik orang lain melalui media cetak online berupa sanksi pidana penjara sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku yaitu KUHP, UU ITE dan UU Pers.
2. Pertanggungjawaban  Pidana  Perusahaan  Pers  Terhadap  Pemberitaan  Yang Mencemarkan  Nama  Baik  Orang  Lain  Melalui  Media  Cetak Online Menurut KUHP
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  yang  berlaku  di  Indonesia menganut sistem pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan ( schuld ) dan penyertaan ( deelneming ) yaitu pada sistem pertanggungjawaban yang berdasarkan kesalahan, bisa dikenakan  hukuman  pidana  hanya  satu  orang  dengan  kata  lain  teori  kesalahan  bisa dikatakan  merupakan  pertanggungjawaban  individu.  Sedangkan,  berdasarkan penyertaan, tindak pidana itu dilakukan oleh sejumlah orang. Ada pelaku utama, pelaku pembantu,  dan  ada  pelaku  peserta  atau  turut  serta.  Sehingga  hukuman  pidana  bisa dijatuhi lebih dari satu orang. Sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 55 KUHP yang menyebutkan bahwa:
(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:
a. Mereka  yang  melakukan,  yang  menyuruh  melakukan,  dan  yang  turut  serta melakukan perbuatan.
b. Mereka  yang  dengan  memberi  bantuan  atau  menjanjikan  sesuatu,  dengan menyalahgunakan  kekuasaan  atau  martabat,  dengan  kekerasan,  ancaman kekerasan atau penyesatan, atau memberi kesempatan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
(2) Terhadap  penganjur,  hanya  perbuatan  yang  sengaja  dianjurkan  sajalah  yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.
Dalam  Pasal  61 ayat  (1) KUHP  menyebutkan bahwa  “  jika  kejahatan  dil akukan dengan mempergunakan percetakan, maka penerbit (uitgever) sebagai demikian tidak dituntut, jika pada barang cetakan itu disebutkan nama dan tempat tinggalnya, dan si pembuat  itu  sudah  diketahui,  atau  pada  waktu  diberi  peringatan  yang  pertama  kali se sudah  penuntutan mulai berjalan, diberitahukan oleh  penerbit.” Pasal  ini termasuk dalam bab turut serta melakukan perbuatan yang boleh dihukum, tapi tidak menjelaskan masuk  golongan  manakah  seorang  penerbit  dalam  hal  melakukan  kejahatan  dengan mempergunakan  percetakan,  masuk  dalam  turut  melakukan  (medepleger)  atau membantu melakukan (medeplichtig). Dalam prakteknya penerbit itu dianggap sebagai membantu melakukan (medeplichtig). 24
Dalam  hal  membantu  melakukan  kejahatan  dengan  menggunakan  percetakan tidak dihukum apabila memenuhi kewajiban-kewajiban yaitu:
a. Pada barang cetakan itu disebutkan nama dan tempat tinggal penerbit. Dengan ini berarti ia menyatakan bahwa dirinya sebagai penerbit.
b. Pembuat harus sudah diketahui atau sesudah penuntutan perkara mulai berjalan pada  waktu  diberi  peringatan  yang  pertama  kali,  diberitahukan  oleh  penerbit, siapakah  pembutnya itu. Jadi  yang harus memberi peringatan itu adalah pegawai
24 R. Soesilo, Op. Cit., hlm. 78.
penuntut (jaksa). Yang diartikan sebagai pembuat disini adalah tidak hanya penulis, tetapi juga pemotret, pelukis dan penggambar.
c. Pembuat  dapat  dituntut pada  waktu  yang  diterbitkan.  Dapat  dituntut  disini  tidak hanya dapat dituntut karena tidak sakit gila atau meninggal dunia akan tetapi dapat ditangkap.
d. Pembuat  itu  pada  waktu  penerbitan  harus  tinggal  di  Indonesia.  Disini  diletakkan suatu prinsip bahwa jika pembuat itu tidak dapat ditangkap, maka penerbitlah yang harus dipertanggungjawabkan. 25
Penerbit yaitu orang yang menerbitkan suatu pekerjaan (tulisan, gambar, potret) yang  dicetak.  Dan  adapun  yang  dimaksud  dengan  kejahatan  dilakukan  dengan menggunakan  percetakan  adalah  kejahatan  yang  dapat  terjadi  melalui  publikasi (pengumuman  kepada  khalayak  ramai)  dengan  cetakan.  Pasal  62  Ayat  (1)  KUHP menyebutkan  “jika  kejahatan  dilakukan  dengan  memperguna kan  percetakan,  maka pencetak  (drukker)  sebagai  demikian  tidak  dituntut,  jika  pada  barang  cetakan  itu disebutkan  nama  dan  tempat  tinggal  pencetak  dan  orang  yang  menyuruh  mencetak sudah  diketahui,  atau  pada  waktu  diberi  peringatan  yang  pertama  kali  sesudah penuntutan  mulai  berjalan,  diberitahukan  oleh  pencetak.”  Dalam  pasal  ini  pencetak tidak  perlu  menyebutkan  siapa  pembuatnya,  akan  tetapi  cukup  menyebutkan  siapa orang yang telah menyuruh mencetak barang itu. Perbuatan pencetak dianggap sebagai membantu mela kukan (medeplichtig)”.
Berdasarkan  penjelasan  diatas,  Pasal  61  dan  Pasal  62  KUHP  yang  berkaitan dengan penerbit dan pencetak dianggap masih relevan digunakan hingga saat ini sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dimana penerbit dan pencetak mempunyai ketentuan- ketentuan yang telah diatur dalam pasal tersebut. Dalam hal ini penerbit dan pencetak tidak  dapat  dipertanggungjawabkan  apabila  telah  memenuhi  syarat-syarat  yang terdapat dalam pasal-pasal tersebut.
Berkaitan  dengan  hal  ini  penulis  mengambil  kesimpulan  bahwa  yang bertanggungjawab adalah perusahaan pers, karna berdasarkan penjelasan Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menyatakan bahwa dalam hal pelanggaran pidana yang dilakukan oleh perusahaan pers, maka perusahaan tersebut diwakili  oleh  penanggung  jawab  sebagaimana  dimaksud  dalam  penjelasan  Pasal  12. Dalam  penjelasan  Pasal  12  yang  dimaksud  dengan  “penanggung  jawab”  adalah penanggung jawab perusahaan pers yang meliputi bidang usaha dan bidang redaksi. Dan berdasarkan  teori korporasi  yaitu  khususnya  “teori  pertanggungjawaban  pidana pengganti  ( vicarious  liability) menurut  doktrin  ini,  perusahaan  adalah  penanggung jawab utama dari perbuatan-perbuatan para karyawannya yang melakukan perbuatan dalam ruang lingkup pekerjaannya”. 26
Berdasarkan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  pencemaran  nama  baik didasarkan  Pasal  310  Ayat  (1)  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP) pencemaran nama baik diancam penjara selama-lamanya 9 bulan.  Pada Pasal 310 Ayat (1)  KUHP  yang  menyebu tkan  bahwa:  “Barangsiapa  dengan  sengaja  merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan  dengan  maksud  yang  nyata  akan  tersiarnya  tuduhan  itu,  dihukum  karena menista,  dengan  hukuman  penjara  selama-lamanya  sembilan  bulan  atau  denda
25 Ibid.
26 Dwidja Priyatno, Op.,Cit , hlm. 94.
sebanyak- banyaknya Rp. 4.500”.
Peraturan  tersebut  menunjukkan  bahwa  seseorang  dapat  dikenakan  pasal pencemaran  nama  baik  jika  telah  menuduh  dan  menyiarkan  orang  lain  melakukan perbuatan tertentu agar orang tersebut merasa malu dan tercoreng nama baiknya.
3. Pertanggungjawaban  Pidana  Perusahaan  Pers  Terhadap  Pemberitaan  Yang Mencemarkan  Nama  Baik  Orang  Lain  Melalui  Media  Cetak Online Menurut Undang-Undang ITE
Dalam  hal  pencemaran  nama  baik,  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik k (ITE) diatur di dalam Pasal 27 Ayat (3) menyebutkan bahwa: “Setiap Orang yang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  mendistribusikan  dan/atau  mentransmisikan dan/atau  membuat  dapat  diaksesnya  Informasi  Elektronikk  dan/atau  Dokumen Elektronik k yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.
Sanksi pidananya diatur dalam Pasal 45 Ayat (3) menyebutkan bahwa: Setiap  Orang  yang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  mendistribusikan  dan/atau mentransmisikan  dan/atau  membuat  dapat  diaksesnya  Informasi  Elektronikk dan/atau  Dokumen  Elektronikk  yang  memiliki  muatan  penghinaan  dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (3) dipidana dengan  pidana  penjara  paling  lama  4  (empat)  tahun  dan/atau  denda  paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
Dalam  penjelasan  Pasal  18  Ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  1999 Tentang Pers bahwa: “Dalam pelanggaran pidana yang dilakukan oleh perusahaan pers, maka  perusahaan  tersebut  diwakili  oleh  penanggung  jawab  sebagaimana  dimaksud dalam  penjelasan  Pasal  12”.  Adapun  yang  dimaksud penanggung  jawab  dalam penjelasan Pasal 12 yaitu penanggung jawab perusahaan yang meliputi bidang usaha dan  bidang  redaksi.  Berdasarkan  Teori  pertanggungjawaban  pidana  pengganti ( vicarious liability) menyebutkan bahwa “pertanggungjawaban seseorang yang bukan kesalahanya  sendiri  melainkan  pertanggungjawaban  atas  perbuatan  orang  lain. Menurut  doktrin  ini,  perusahaan  adalah  penanggung  jawab  utama  dari  perbuatan- perbuatan  para  karyawannya  yang  melakukan  perbuatan  dalam  ruang  lingkup pekerjaannya”. 27
4. Pertanggungjawaban  Pidana  Perusahaan  Pers  Terhadap  Pemberitaan  Yang Mencemarkan  Nama  Baik  Orang  Lain  Melalui  Media  Cetak Online Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers
Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang mengarah ke pencemaran  nama  baik  adalah  Pasal  5  Ayat  (1)  menyatakan  bahwa:  “Pers  nasional berkewajiban  memberikan  peristiwa  dan  opini  dengan  menghormati  norma-norma agama  dan  rasa  kesusilaan  masyarakat  serta  asas  praduga  tak  bersalah”.  Adapun penjelasan  pasal  ini  adalah  pers  nasional  dalam  menyiarkan  informasi  tidak menghakimi atau membuat kesimpulan kesalahan seseorang terlebih lagi untuk kasus- kasus  yang  masih  dalam  proses  peradilan  serta  dapat  mengakomodasi  semua  pihak
27 Ibid ., hlm. 93-94
yang terkait dalam pemberitaan tersebut.
Dalam  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  1999  Pasal  9  Ayat  (2)  menjelaskan bahwa:  “Setiap  perusahaan  pers  harus  berbentuk  badan  hukum Indonesia.  Sistem pertanggung jawaban Undang-undang pers dapat dibebankan kepada perusahaan pers”. Sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun  1999  tentang  Pers  bahwa:  “Dalam  pelanggaran  pidana  yang  dilakukan  oleh perusahaan  pers,  maka  perusahaan  tersebut  diwakili  oleh  penanggung  jawab sebagaimana  dimaksud  dalam  penjelasan  Pasal  12”.  Adapun  yang  dimaksud penanggung jawab dalam penjelasan Pasal 12 yaitu penanggung jawab perusahaan yang meliputi bidang usaha dan bidang redaksi.
Berdasarkan  Teori  pertanggungjawaban  pidana  pengganti  ( vicarious  liability) menyebutkan bahwa “pertanggungjawaban seseorang yang bukan kesalahanya sendiri melainkan  pertanggungjawaban  atas  perbuatan  orang  lain.  Menurut  doktrin  ini, perusahaan  adalah  penanggung  jawab  utama  dari  perbuatan-perbuatan  para karyawannya yang melakukan perbuatan dalam ruang lingkup pekerjaannya”. 28
Dari  uraian  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  pengaturan  pertanggungjawaban pidana  perusahaan  pers  terhadap  pemberitaan  yang  mencemarkan  nama  baik  orang lain melalui media cetak online diatur di dalam KUHP Pasal 310, Undang-Undang Nomor 19  Tahun  2016  perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang Informasi dan Transaksi Elektronikk (ITE) Pasal 27 Ayat (3) dengan ancaman pidana Pasal  45  Ayat  (3),  dan  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  1999  Tentang  Pers,  yang mengarah ke pencemaran nama baik yaitu Pasal 5 Ayat (1).

## 5. Pertanggungjawaban  Pidana  Perusahaan  Pers  Terhadap  Pemberitaan  yang Mencemarkan Nama Baik Orang Lain Melalui Media Cetak Online
Berdasarkan  Undang-Undang  Pers  Nomor  40  Tahun  1999  Pasal  5  Ayat  (1) menyebutkan bahwa: “Pers nasional berkewajiban memberikan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga  tak  bersalah”.  Adapun  penjelasan  Pasal  ini  adalah  pers  nasional  dalam menyiarkan  informasi  tidak  menghakimi  atau  membuat  kesimpulan  kesalahan seseorang  terlebih  lagi  untuk  kasus-kasus  yang  masih  dalam  proses  peradilan  serta dapat mengakomodasi semua pihak yang terkait dalam pemberitaan tersebut.
Sistem  pertanggung  jawaban  Undang-Undang  pers  dapat  dibebankan  kepada perusahaan pers. Sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Ayat (2) yaitu Perusahaan pers yang melanggar dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Adapun  penjelasan Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun  1999  Tentang  Pers  menyebutkan  bahwa:  “Dalam  pelanggaran  pidana  yang dilakukan oleh perusahaan pers, maka perusahaan tersebut diwakili oleh penanggung jawab sebagaimana  dimaksud  dalam  penjelasan  Pasal  12”.  Adapun  yang  dimaksud penanggung  jawab  dalam  penjelasan  Pasal  12  yaitu  penanggung  jawab  perusahaan yang meliputi bidang usaha dan bidang redaksi.
Bidang-bidang  tersebut  terdapat  orang-orang  yang  memang  bekerja  dalam dunia pers, seperti halnya penulis atau jurnalis, redaktur, penerbit, pencetak, hingga pengedar. Tiap orang ini mempunyai peran atau andil sendiri berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya. Jurnalis sebagai pembuat tulisan bertanggung jawab atas konten
28 Ibid.
tulisan  yang  dibuatnya,  namun  jika  telah  memasuki  proses  penerbitan  khususnya dalam media cetak seperti koran, maka peran redaktur atau penanggung jawab redaksi menjadi  sangat  penting  untuk  menentukan  tulisan  tersebut  layak  terbit  atau  masih harus melalui editing terlebih dahulu, sehingga redaktur dapat merubah isi tulisan, dan menentukan apakah akan dimuat atau tidak. Sementara Redaktur adalah orang yang menangani  bidang  redaksi,  tugasnya  ialah  mengatur,  mengoreksi,  menyeleksi,  dan menentukan tulisan yang masuk, baik dari wartawan atau kiriman pembaca, layak atau tidaknya  untuk  dimuat  dalam  suatu  media  cetak  untuk  dipublikasikan.  Kecil kemungkinan suatu tulisan dimuat dalam media cetak tanpa melalui tangan redaktur. Sebab,  hal  tersebut  merupakan  tanggung  jawab  media  dalam  setiap  publikasi  yang dilakukannya.  Redaktur  merupakan  penanggung  jawab  terhadap  beberapa  rubrik dalam sebuah media massa, sedangkan  penanggung jawab terhadap keseluruhan isi redaksi merupakan tanggung jawab dari pemimpin redaksi.
Berdasarkan Teori  pertanggungjawaban  pidana  pengganti  (vicarious  liability) menyebutkan bahwa pertanggungjawaban seseorang yang bukan kesalahanya sendiri melainkan  pertanggungjawaban  atas  perbuatan  orang  lain.  Menurut  doktrin  ini, “perusahaan  a dalah  penanggung  jawab  utama  dari  perbuatan-perbuatan  para karyawannya yang melakukan perbuatan dalam ruang lingkup pekerjaannya”.
Meskipun  pelanggaran  terjadi  akibat  pemberitaan  yang  ditulis  oleh  jurnalis, maka  tetap  perusahaan  pers  tersebut  yang  harus  menanggung  akibatnya. Pertanggungjawaban  pidana  akibat  pemberitaan  pers  diberikan  kepada  perusahaan pers, dan yang bertanggungjawab ialah pengurusnya. Penjelasan dari Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 Pasal 12 dan Pasal 18 Ayat (2) jelas menunjukkan bahwa subjek hukum dari Undang-Undang Pers adalah perusahaan pers yang diwakili oleh bidang usaha dan bidang redaksi.
Undang-Undang  Pers  Nomor  40  Tahun  1999  telah  mengatur  terkait pertanggungjawaban  pidana  perusahaan  pers  merupakan  penerapan  dari  teori pertanggungjawaban  pidana  pengganti  (vicarious  liability).  Dimana  teori pertanggungjawaban pidana pengganti (vicarious liability) memungkinkan seseorang bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain.
Teori  pertanggungjawaban  pidana  pengganti  (vicarious  liability)      yaitu “pertanggungjawaban  seseorang  yang  bukan  kesalahanya  sendiri  melainkan pertanggungjawaban  atas  perbuatan  orang  lain.  Menurut  doktrin  ini,  perusahaan adalah  penanggung jawab utama dari perbuatan-perbuatan para karyawannya yang melakukan perbuatan dalam ruang lingkup pekerjaannya”.
Teori pertanggungjawaban pidana pengganti (vicarious liability) bahwa majikan adalah  penanggung jawab utama dari perbuatan para buruh/karyawan. Peter Gilies dalam Jainah membuat beberapa proposisi sebagai berikut:
a. Suatu perusahaan (seperti halnya dengan manusia sebagai pelaku/pengusaha) dapat  bertanggungjawab  secara  mengganti  untuk  perbuatan  yang  dilakukan oelh  karyawannya.  Pertanggungjawaban  demikian  hanya  timbul  untuk  delik yang mampu dilakukan secara vicarious.
b. Dalam  hubungannya  dengan  employment  principle,  delik-delik  ini  sebagian besar atau seluruhnya merupakan summary offences yang berkaitan dengan peraturan perdagangan.
c. Kedudukan  majikan  atau  agen  dalam  ruang  lingkup  pekerjaanya  tidaklah relevan  menurut  doktrin  ini.  Tidaklah  penting  bahwa  majikan,  baik  sebagai korporasi  maupun  secara  alami,  tidak  lelah  mengarahkan  atau  memberi
petunjuk  perintah  pada  karyawan  untuk  melakukan  pelanggaran  terhadap hukum pidana. Didasarkan pada the delegation principle, jadi a quilty mind dari buruh/karyawan  dapat  dihubungkan  ke  majikan  apabila  ada  pendelegasian kewenangan dan kewajiban yang relevan menurut Undang-Undang.
“Berkenaan dengan konsep pertanggungjawaban pidana pengganti ( vicarious liability ), maka orang yang bertanggungjawab atas perbuatan orang lain dalam hal ini aturan Undang-Undang yang menetapkan siapa-siapakah yang dipandang bertanggungjawab sebagai pembuat”.
Undang-Undang dapat menentukan pertanggungjawaban pidana pengganti (vicarious liability), jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
1. Seseorang  dapat  dipertanggungjawabkan  atas  perbuatan-perbuatan  yang dilakukan  orang  lain,  apabila  seseorang  itu  telah  mendelegasikan kewenangannya  menurut  Undang-Undang  kepada  orang  lain.  Dalam  hal  ini diperlukan suatu syarat atau prinsip tanggung jawab yang bersifat dilimpahkan.
2. Seorang majikan dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang secara fisik atau jasmaniah  dilakukan  oleh  buruhnya  atau  pekerjanya,  jika  menurut  hukum perbuatan buruhnya itu dipandang sebagai perbuatan majikan .
Pertanggungjawaban  pidana  pengganti  (Vicarious  liability)  dapat  dihubungkan dengan pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana. Sebab, korporasi berbuat melalui  perantaraan  manusia,  yang  dalam  hal  ini  korporasi  berkedudukan  sebagai majikan.  Pertanggungjawaban  korporasi  sebagai  pembuat  tindak  pidana  dapat menggunakan  konsep  pertanggungjawaban  pidana  pengganti  (vicarious  liability). Artinya,  korporasi  bertanggungjawab  atas  perbuatan  yang  dilakukan  oleh  para pengurus  yang  menjalankan  aktivitas-aktivitas  korporasi,  yang  dalam  kaitan  ini korporasi sudah dapat dipertanggungjawabkan jika orang yang menjalankan aktivitas korporasi  melakukan  tindak  pidana,  tanpa  memperhatikan  lebih  jauh  kesalahan pembuat.  Sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  Perusahaan  pers  dapat  dinyatakan bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan secara tidak langsung oleh jurnalis.
Perusahaan pers dapat dimintai pertanggungjawabkan atas yang dilakukan secara tidak langsung oleh jurnalis dari perusahaan pers yang bersangkutan. Ketika seorang jurnalis dari suatu perusahaan pers menulis berita yang ternyata menyebabkan trial by the press, maka berdasarkan Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 Pasal 18 Ayat (2)  dan  penjelasan  Pasal  12,  yang  dapat  dimintai  pertanggungjawaban  adalah perusahaan pers. Dengan demikian pertanggungjawaban dari karyawan atau wartawan tersebut telah digantikan dengan/menjadi pertanggungjawaban perusahaan pers 29 . Penanggung  jawab  perusahaan  pers  meliputi  bidang  redaksi.  Bidang  redaksi diwakili  oleh  pemimpin  redaksi  yang  mempunyai  tugas  mengendalikan  kegiatan keredaksian  di  perusahaannya  yang  meliputi  penyajian  berita,  penentuan  liputan, pencarian fokus pemberitaan, penentuan topik, pemilihan berita utama, berita pembuka halaman, menugaskan atau membuat sendiri tajuk dan sebagainya. Sehingga, baik dan buruk  isi  pemberitaan  pada  penerbitannya,  tergantung  dari  ketajaman  pemimpin redaksi dalam mencari dan memilih materi pemberitaannya. Pemimpin redaksi harus memiliki  wawasan  yang  luas  terhadap  perkembangan  perkembangan  situasi,  seperti politik, sosial dan budaya. 30
29 Ibid ., hlm. 121
30 Ibid ., hlm. 19.

## D. SIMPULAN
Artikel  ini  menyimpulkan  pertama,  pertanggungjawaban  pidana  perusahaan pers terhadap pemberitaan yang mencemarkan nama baik melalui media cetak online diatur dalam beberapa aturan hukum, seperti dalam Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers yang mengarah ke pencemaran nama baik yaitu Pasal 5 Ayat (1), dan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi  dan  Transaksi  Elektronikk  (ITE).  Kedua,  perusahaan  pers  dapat  dimintai pertanggungjawaban terhadap pemberitaan yang mencemarkan nama baik orang lain melalui media cetak online sesuai dengan penjelasan Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 menyebutkan bahwa dalam pelanggaran pidana yang dilakukan oleh  perusahaan  pers,  maka  perusahaan  tersebut  diwakili  oleh  penanggung  jawab sebagaimana  dimaksud  dalam  penjelasan  Pasal  12.  Adapun  yang  dimaksud penanggung  jawab  dalam  penjelasan  Pasal  12  yaitu  penanggung  jawab  perusahaan pers yang meliputi bidang usaha dan bidang redaksi. Dan berdasarkan teori korporasi yaitu  khususnya  teori  pertanggungjawaban  pidana  pengganti  ( vicarious  liability) menurut  doktrin  ini,  perusahaan  adalah  penanggung  jawab  utama  dari  perbuatan- perbuatan  para  karyawannya  yang  melakukan  perbuatan  dalam  ruang  lingkup pekerjaannya.

## DAFTAR PUSTAKA

## Dokumen Hukum
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.
Republik  Indonesia. Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  1999  Tentang  Pers .  Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166.
Republik  Indonesia. Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  perubahan  atas  Undang- undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronikk (ITE). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251.
Peraturan Dewan Pers Tentang Kode Etik Jurnalistik.

## BUKU
Chazawi,  Adami. Tindak  Pidana  Informasi  dan  Transaksi  Elektronikk ,  Bayumedia Publishing, Malang, 2011.
_______, Hukum Pidana Positif Penghinaan , Bayumedia Publishing, Malang, 2013
Rusianto, Agus. Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya , Cetakan Pertama, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2016.
Arsyad, Aprilliani . Sudarti, Elly . Garis-Garis Besar Program Pengajaran Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Jambi.
Azwar, 4 Pilar Jurnalistik, Cetakan Pertama, Prenada Media, Jakarta, 2018.
Huda,  Chairul. Dari  Tiada  Pidana  Tanpa  Kesalahan  Menuju  Kepada  Tiada Pertanggungjawaban  Pidana  Tanpa  Kesalahan ,  Cetakan  Keempat,  Kencana,
Jakarta, 2015.
Priyatno,  Dwidja  . Sistem  Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi  Dalam  Kebijakan Legislasi , Cetakan Pertama, Kencana, Depok, 2017.
Hiariej,  Eddy  O.S  . Prinsip-Prinsip  Hukum  Pidana ,  Cetakan  Pertama,  Cahaya  Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014.
Hatrik,  Hamzah  . Asas  Pertanggungjawaban  Korporasi  dalam  Hukum  Pidana  Indonesia (Strict Liability dan Vicarious Liability) , Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996.
Nawawi, Kabib . Buku Ajar P3TP dan GGHM , Fakultas Hukum Universitas Jambi, 2013.
Adji, Oemar Seno . Perkembangan Delik Pers di Indonesia , Erlangga, Jakarta, 1990.
Soesilo,R. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Cetakan Ulang, Politera, Bogor,1995.
Saleh, Roeslan . Stelsel Pidana Indonesia , Aksara Baru, Jakarta, 1983.
Suyanto, Pengantar Hukum Pidana , Cetakan Pertama, Deepublish, Yogyakarta, 2018.
USUpress, Analisis  Hukum  Mengenai  Pengaturan  Reorganisasi  Perusahaan  dalam Kaitannya Dengan Hukum Kepailitan , Cetakan Pertama, Medan, 2010.
Jainah,  Zainab  Ompu  . Kapita  Selekta  Hukum  Pidana ,  Cetakan  Pertama,  Tira  Smart, Tangerang, 2018.
Jurnal:
Zaini, Ahmad . “Dakwah Melalui Media Cetak. Jurnal Komunikasi Penyiaran Islam Nomor 2 Tahun 2014. STAIN Kudus. 2014. https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/komunikasi/article/download/500 /488
Saputra, Ardi . Lasmadi, Sahuri . Nawaw, Kabib . “Cyber Crime dalam Bentuk Phising Berdasarkan  Undang-Undang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik ”. Pampas: Journal  Of  Criminal  Law  Fakultas  Hukum  Universitas  Jambi. 2020. https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/9574/6399
Murani, Asnawi . “Aspek Hukum dan Tanggung Jawab Pers”.
Jurnal Ilmu Komunikasi . FISIP Universitas Atma Jaya Yogykarta. https://www.researchgate.net/publication/314267093_Aspek_Hukum- dan_Tanggung_Jawab_Pers
Retnowati,  Endang  . “Tanggungjawab  Wartawan  Media  Cetak  dalam  Praktek Jurnalistik”. PERSPEKTIF Nomor 1 Tahun 2000. https://ejournal.uwks.ac.id/myfiles/201206562612012009/5.pdf
Hatta, Harmin . “Tingkat Pengetahuan dan Pemahaman Wartawan Terhadap Kode Etik Jurnalistik  (Wartawan  Kota  Makassar)”. Jurnalisa  Nomor  2  Tahun  2018 .  Uin Alauddin Makassar, 2018. https://journal.uin- alauddin.ac.id/index.php/jurnalisa/article/download/6897/5577
Utami,  Kania  Mulia  .Ridwan.  Asphianto,  Aan  . “Pembaharuan  Hukum Pidana  Tentang Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pengguna Jasa Prostitusi Di Indonesia”. Pampas:  Journal  Of  Criminal  Law  Fakultas  Hukum  Universitas  Jambi. 2020. https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/9007/6393.
Arwansyah, Leo . Najemi, Andi . Prayudi, Aga Anum . Batas Waktu Pelaksanaan Pidana Mati  dalam  Perspektif  Kepastian  Hukum  dan  Keadilan  di  Indonesia. PAMPAS: Journal  Of  Criminal  Fakultas  Hukum  Universitas  Jambi.  2010.  https://online- journal.umja.ac.id/Pampas/article/view/11073/10257.
Lasmadi, Sahuri . “Tindak Pidana Dunia Maya Dalam Perspektif Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronikk. INOVATIF Jurnal Ilmu  Hukum  Fakultas  Hukum  Universitas  Jambi.  2010.  https://online- journal.unja.ac.id/jimih/article/view/365.
Kertika,  Yuni.  Najemi,  Andi “ Kebijakan  Hukum  Pelecehan  Seksual  (Catcalling)  dalam
Perspektif  Hukum  Pidaná”. PAMPAS:  Journal  Of  Criminal  Fakultas  Hukum Universitas Jambi. 2020. https://online- journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/9114/6392.
Internet:
https://m.liputan6.com/regional/read/4256987/beritakan-dugaan-korupsi- wartawan-malaka-jadi-tersangka--kasus-pencemaran-nama-baik  diakses  pada tanggal 17 April 2021.  Pukul 13.00 wib.
KBBI Online https://.web.id/media diakses tanggal 24 Desember 2020 pukul 12.48 Wib.