## COSTING:Journal of Economic, Business and Accounting
Volume 6 Nomor 2, Januari-Juni 2023 e-ISSN : 2597-5234

## ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS AND EFFICIENCY OF REGIONAL REVENUE AND EXPENDITURE BUDGET IN THE SERVICE OF COOPERATIONS AND SMEs IN EAST JAVA PROVINCE

## ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PADA DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI JAWA TIMUR
Rajendra Ghazian Zhafiri 1 , Sri Trisnaningsih 2
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur 1,2 19013010094@student.upnjatim.ac.id 1 , trisna.ak@upnjatim.ac.id 2

## ABSTRACT
The  purpose  of  this  study  was  to  analyze  and  find  out  the  level  of  effectiveness  and efficiency in the realization of the regional income and expenditure budget at the Office of Cooperatives and UKM of East Java Province for the 2019 – 2021 fiscal year. This research uses a descriptive research method with a quantitative approach. The type of data  in  this  study  is  secondary  data  in  the  form  of  a  report  on  the  realization  of  the regional income and expenditure budget. Data collection techniques in this study used the documentation method. This study obtained the results that the effectiveness of the realization  of  the  regional  original  revenue  budget  at  the  Office  of  Cooperatives  and UKM of East Java Province in 2019 and 2020 has very effective criteria and 2021 has criteria that are quite effective. Meanwhile, the level of efficiency in the realization of the 2019-2021 regional budget is less efficient.
Keywords: Effectiveness, Efficiency, Budget, APBD

## ABSTRAK
Tujuan  penelitian  ini  yaitu  untuk  menganalisis  dan  mengetahui  besarnya  tingkat efektivitas dan tingkat efisiensi realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur periode tahun anggaran 2019 – 2021. Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  yaitu  deskriptif  dengan  pendekatan kuantitatif.  Jenis  data  pada  penelitian  ini  yaitu  data  sekunder  dalam  bentuk  laporan realisasi  anggaran  pendapatan  dan  belanja  daerah.  Teknik  pengumpulan  data  pada penelitian ini menggunakan metode dokumentasi. Penelitian ini memperoleh hasil bahwa tingkat  efektivitas  realisasi  anggaran  pendapatan  asli  daerah  pada  Dinas  Koperasi  dan UKM  Provinsi  Jawa  Timur  tahun  2019  dan  2020  memiliki  kriteria  sangat  efektif  dan tahun 2021 memiliki kriteria cukup efektif. Sedangkan untuk tingkat efisiensi realisasi anggaran belanja daerah tahun 2019 – 2021 memperoleh kritera kurang efisien.
Kata Kunci: Efektivitas, Efisiensi, Anggaran Belanja, APBD

## PENDAHULUAN
Pandemi covid-19 yang
berlangsung  di  dunia  berdampak  juga pada  Indonesia  di  segala  sektor.  Salah satu  sektor  yang  mengalami  penurunan akibat  pandemi  covid-19  yakni  sektor ekonomi.  Selama  pandemi  covid-19, sektor ekonomi di Indonesia mengalami
pelemahan  akibat  dari  pembatasan kegiatan  atau  interaksi  yang  dilakukan sehingga terjadi penurunan produktivitas dan  menurunnya  daya  beli  masyarakat. Kondisi  tersebut  menyebabkan  banyak perusahaan  di  Indonesia  yang  terpaksa untuk  melakukan  pemutusan  hubungan kerja (PHK) sebagian besar pegawainya.
Dengan banyaknya kasus PHK tersebut, berpengaruh terhadap peningkatan jumlah  pelaku  UMKM  di  Indonesia. Menjadi  pelaku  UMKM  di  tengah pandemi covid-19 menjadi pilihan untuk sebagian besar masyarakat yang terdampak  guna  tetap  memperoleh pendapatan untuk membiayai kehidupan sehari-hari.  Dengan  banyaknya  jumlah pelaku UMKM tersebut yang tersebar di setiap daerah seluruh Indonesia, peranan pemerintah  daerah  diperlukan  untuk mendukung  dan  memenuhi  kebutuhan yang  diperlukan  sektor  UMKM  guna meningkatkan  kualitas  dari  pelaku UMKM masing-masing daerah.
Pelaksanaan otonomi daerah yang dijalankan  oleh  pemerintah  daerah semestinya  dapat  memenuhi  kebutuhan rakyat daerahguna meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Petra & Sari,
2021). Definisi otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yaitu  hak,  kewenangan,  dan  kewajiban yang  diberikan  kepada  daerah  otonom agar  dapat  mengurus  dan  mengatur urusan pemerintahannya secara mandiri dalam  mensejahterakan  masyarakat daerah  masing-masing.  Pemerintah daerah  dapat  membuat  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai  alat  kebijakan  utama  dalam pengembangan kemampuan dan efektivitas daerah (Lillo, 2021). Undang- Undang  Nomor  23  tahun  2014 mendefinisikan  Anggaran  Pendapatan dan  Belanja  Daerah  (APBD)  sebagai rancangan keuangan yang akan digunakan  oleh  pemerintah  daerah dalam  satu  tahun  periode  yang  telah ditentukan berdasarkan peraturan daerah. Laporan  realisasi  anggaran  ialah salah  satu  bentuk  dari  laporan pertanggungjawaban yang disajikan oleh pemerintah daerah dalam mempertanggungjawabkan hasil kinerja keuangannya  dalam  satu  tahun  periode
(Susanti  et  al.,  2021).  Dengan disajikannya  laporan  realisasi  anggaran tersebut,  merepresentasikan  pentingnya peranan  anggaran  dalam  organisasi karena digunakan sebagai alat distribusi dan  stabilitas  sumber  daya  publik  serta digunakan sebagai alat pengendalian dan penilaian  kinerja  dari  suatu  organisasi. Efektivitas dan efisiensi dapat digunakan sebagai  standar  dalam  menilai  suatu pencapaian  organisasi  melalui  laporan realisasi  anggaran  yang  telah  disajikan sebagai bentuk pertanggungjawaban.
Penelitian terdahulu dari (Petra & Sari,  2021)  yang  sesuai  dan  dapat menjadi pembanding pada penelitian ini memperoleh hasil bahwa penurunan dari realisasi anggaran yang tidak memenuhi target disebabkan oleh belum maksimalnya kinerja Pemerintah daerah dalam  menaikkan  jumlah  penerimaan Pendapatan  Asli  Daerah  dan  belum dapat menggunakan seminimal mungkin anggaran belanja daerah guna mewujudkan  tujuan  yang  diinginkan. Penelitian  terdahulu  lainnya  oleh (Widowati & Fatimah, 2022) mendapatkan  hasil  bahwa  kinerja pemerintah daerah yang tidak konsisten menyebabkan  terjadinya  peningkatan dan  penurunan  dalam  merealisasikan anggaran  pendapatan  dan  belanja daerah.  Sehingga  dibutuhkan  kinerja pemerintah daerah yang lebih baik agar memenuhi  kriteria  efektif  dan  efisien dalam merealisasikan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa  Timur  merupakan  dinas  yang mempunyai  tugas  dan  fungsi  pokok untuk membantu tugas Gubernur sebagai Kepala  Pemerintahan  Daerah  Provinsi dalam menjalankan urusan pemerintahan  pada  Bidang  Koperasi, Usaha  Kecil  dan  Menengah.  Melalui proses penganggaran dengan menyesuaikan  kebutuhan  bagi  para UMKM  yang  ada  misalnya  dengan
memiliki  program  kerja  yang  dapat membantu  para  pelaku  UMKM  dalam bidang permodalan, pelatihan, peningkatan  kualitas  Sumber  Daya
Manusia  (SDM)  dan  lain  sebagainya. Peran  Dinas  Koperasi  dan  UKM Provinsi Jawa Timur sangat dibutuhkan untuk  meringankan  beban  para  pelaku UMKM  khususnya  di  Provinsi  Jawa Timur. Dan diharapkan dalam pelaksanaannya,  realisasi  dari  anggaran yang telah dianggarkan dapat terealisasi secara  efektif  dan  efisien  agar  dapat membantu dan mensejahterakan masyarakat. Berikut  ini  merupakan  data
Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerah pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi  Jawa  Timur  Tahun  Anggaran 2019-2021 :
Tabel 1. Target dan Realisasi
Penerimaan PAD pada Laporan Realisasi Anggaran
Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran Target Penerimaan PAD Realisasi Penerimaan PAD 2019 Rp 350.000.000,00 Rp 422.680.407,49 2020 Rp 217.300.000,00 Rp 401.203.731,42 2021 Rp 355.000.000,00 Rp 305.871.244,98
Sumber:  Dinas  Koperasi  dan  UKM Provinsi Jawa Timur (Data Diolah)
Tabel 2.Target dan Realisasi Belanja Daerah pada Laporan Realisasi
Anggaran Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran Target Belanja Daerah Realisasi Belanja Daerah 2019 Rp 93.403.016.200,00 Rp 89.949.892.857,00 2020 Rp 58.772.999.450,00 Rp 56.696.017.165,00 2021 Rp 77.345.833.700,00 Rp 73.836.514.889,00
Sumber:  Dinas  Koperasi  dan  UKM Provinsi Jawa Timur (Data Diolah) Berdasarkan  dari  pemaparan  di atas ditambah dengan keinginan penulis untuk meneliti mengenai efektivitas dan efisiensi  realisasi  anggaran  pendapatan dan  belanja  daerah  di  Dinas  Koperasi dan  UKM  Provinsi  Jawa  Timur,  maka dari  itu  penulis  bermaksud  untuk
melaksanakan  penelitian  dengan  judul “Analisis  Efektivitas  dan  Efisiensi Realisasi  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja Daerah pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur”.

## Kajian Teori Otonomi Daerah
Definisi otonomi Daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yakni  hak,  kewajiban  dan  wewenang yang dimiliki oleh daerah otonom untuk mengatur dan memenuhi kebutuhan dari urusan  rumah  tangga  daerahnya  sendiri guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat daerah dalam sistem Negara Kesatuan  Republik  Indonesia.  Urusan daerah masing-masing tersebut ditetapkan  berdasarkan  potensi  dan kebutuhan  tiap  daerah,  karena  setiap daerah  memiliki  perbedaan  dalam  hal urusan kepemerintahan. Otonomi daerah membuat  pemerintah  daerah  sebagai pelaksana  memiliki  tanggungjawab untuk  dapat  mengatur,  mengelola,  dan memaksimalkan  potensi  yang  dimiliki oleh  daerah  masing-masing  (Umbu Andu Maramba et al., 2021).

## Akuntansi Sektor Publik
Sektor  publik  ialah  entitas  yang memiliki  fokus  dan  tujuan  kepada pelayanan terhadap publik serta mengelola  sumber  dana  yang  berasal dari  publik  (Anggraini  et  al.,  2020).
Sektor  publik  juga  dapat  diartikan sebagai  suatu  entitas  yang  mempunyai sumber  daya  ekonomi  baik  berskala kecil maupun berskala besar yang dapat digunakan  untuk  menjalankan  suatu organisasi.  Akuntansi  sektor  publik didefinisikan sebagai proses identifikasi, pencatatan,  pengukuran,  dan  pelaporan transaksi keuangan pada suatu organisasi publik  misalnya  pemerintah,  yang informasi tersebut dijadikan sebagai alat untuk menentukan suatu kebijakan yang diambil  oleh  pihak  terkait  (Halim  &
Kusufi,  2012).  Akuntansi  sektor  publik digunakan oleh organisasi sektor publik sebagai  alat  untuk  menghadapi  tekanan dalam  memperkirakan  biaya  ekonomi dan sosial yang akan dikeluarkan secara efektif  dan  efisien  untuk  dapat memberikan manfaat kepada masyarakat. Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerah (Halim dan Kusufi, 2012) mendefinisikan  anggaran  merupakan suatu dokumen yang memuat informasi terkait  dengan  estimasi  kinerja  yang meliputi  penerimaan  dan  pengeluaran yang  penyajian  informasinya  berupa standar  moneter  yang  hendak  dicapai untuk suatu periode dengan menambahkan  data  pada  periode- periode  sebelumnya  yang  digunakan sebagai penilaian kinerja dan pengendalian. Anggaran Pendapatan dan Belanja  Daerah  merupakan  rancangan keuangan yang dibentuk oleh pemerintah  daerah  yang  menyajikan informasi  terkait  estimasi  besarnya penerimaan  dari  pendapatan  yang  akan diterima  dalam  suatu  periode  waktu anggaran beserta sumber pendapatan apa saja  yang  dapat  dimaksimalkan,  serta prediksi dari besarnya pengeluaran yang akan dikeluarkan untuk kegiatan belanja pada suatu pemerintah daerah (Aprillia, 2022)
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  (APBD)  terbagi  menjadi anggaran  pendapatan,  anggaran  belanja dan  pembiayaan  daerah.  Anggaran pendapatan terbagi menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan  Pendapatan  lain  yang  Sah.  PAD terbagi  menjadi  retribusi  daerah,  pajak daerah,  hasil  pengelolaan  kekayaan daerah,  dan  penerimaan  lainnya.  Dana perimbangan  terbagi  menjadi  Dana Alokasi  Umum  (DAU),  Dana  Alokasi Khusus  (DAK)  dan  Dana  Bagi  Hasil.
Sedangkan  pendapatan  lain  yang  sah terbagi  menjadi  Dana  Hibah  atau  Dana Darurat. Untuk anggaran belanja daerah terbagi menjadi anggaran belanja barang dan  jasa,  belanja  modal,  belanja pegawai,  dan  belanja  lainnya.  Dan pembiayaan merupakan seluruh penerimaan yang harus untuk dikeluarkan  dan  pada  tahun  anggaran berjalan  maupun  berikutnya  jumlah tersebut akan diterima kembali.

## Efektivitas
Menurut  (Indra  Bastian,  2006) efektivitas  merupakan  suatu  hubungan dari output dan tujuan, dengan pedoman pengukuran  besarnya  tingkat output ,
prosedur organisasi dan kebijakan dalam mewujudkan  tujuan  yang  ditentukan. Menurut (Mardiasmo, 2017) mendefinisikan efektivitas sebagai ukuran keberhasilan dari suatu organisasi dalam merealisasikan targetnya. Bila organisasi berhasil dalam merealisasikan  target/tujuannya,  maka dapat  dikatakan  bahwa  organisasi tersebut berjalan secara efektif. Efektivitas  berpusat  pada output (hasil) dan suatu program yang dijalankan yang bernilai efektif. Apabila hasil yang telah ditetapkan  dapat  diraih,  maka  nilai efektivitas  tersebut  dapat  terpenuhi. Efektivitas  dapat  merepresentasikan segala  bentuk  dari input (proses)  dan output yang  berpedoman  pada  hasil kinerja  dari  suatu  organisasi  yang menggambarkan  tujuan  yang  telah dicapai  serta  ukuran  keberhasilan organisasi tersebut dapat merealisasikan semua targetnya.

## Efisiensi
Efisiensi  merupakan  suatu  proses yang  digunakan  untuk  membandingkan dan  mengukur input dan output (Mahmudi,  2010).  Efisiensi  juga  dapat didefinisikan  sebagai  suatu  bentuk keberhasilan  yang  diukur  berdasarkan
perbandingan  antara input dengan output. Input  yang  dimaksudkan merupakan besarnya usaha dan penggunaan sumber daya yang dimiliki.
Sedangkan output yang dimaksud adalah hasil  yang  diperoleh/didapatkan  dari besarnya  usaha  yang  telah  dilakukan. Setiap  unit  kegiatan  ekonomi  dapat dikategorikan  efisien  apabila  output yang dihasilkan telah maksimal dengan pemanfaatan sumber daya tertentu/seminimal mungkin. Jadi semakin sedikit penggunaan dari sumber daya  yang  dimiliki  untuk  dapat merealisasikan  seluruh  target  /  tujuan yang  hendak  diperoleh,  maka  semakin efisien kinerja yang dilakukan oleh suatu entitas tersebut.

## Laporan Realisasi Anggaran
Laporan  realisasi  anggaran  ialah salah  satu  bentuk  dari  laporan pertanggungjawaban yang disajikan oleh pemerintah  daerah  yang  mengandung informasi  terkait  dengan  realisasi pendapatan, transfer, belanja, surplus/defisit  dan  pembiayaan  dari suatu organisasi sektor publik
(Makaminang  et  al.,  2022).  Laporan realisasi anggaran menyajikan informasi secara  komparatif  sebagai  sumber pendanaan  dari  seluruh  kegiatan  yang dijalankan  oleh  pemerintah  pusat  dan pemerintah  daerah  untuk  periode  tahun berikutnya,  yang  bertujuan  untuk memperkirakan  penerimaan  sumber daya ekonomi
Kinerja Keuangan Daerah (Mahsun, 2013) menyatakan bahwa  kinerja  keuangan  pemerintah daerah  merupakan  suatu  bentuk  visual terkait  dengan  kondisi  perhitungan  dari pengelolaan  keuangan  daerah  yang digunakan untuk melaksanakan program kerja  atau  kebijakan  guna  mencapai tujuan  dan  target  yang  ditentukan  oleh pemerintah  daerah.  Definisi  lain  juga
dikemukakan  oleh  Sari  (2016)  yang mendefinisikan kinerja keuangan pemerintah  daerah  sebagai  suatu  hasil yang  diperoleh  dari  proses  kerja keuangan  yang  telah  dilakukan  oleh pemerintah  daerah,  yang  meliputi  dari penerimaan  pendapatan  dan  belanja daerah  berdasarkan  pada  suatu  sistem anggaran  yang  telah  ditentukan  dalam satu periode.

## METODE PENELITIAN Jenis dan Objek Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  jenis penelitian  yaitu  deskriptif  kuantitatif.
Penelitian deskriptif ialah jenis penelitian  yang  dilakukan  dengan memberikan gambaran secara sistematis terhadap  suatu  situasi,  fenomena, permasalahan,  layanan,  atau  informasi lain  terkait  dengan  kehidupan  manusia atau  kinerja  suatu  organsasi  (Dwi  & Adnyana, 2021). Penggunaan pendekatan  kuantitatif  pada  penelitian ini memiliki tujuan untuk mendeskripsikan  permasalahan  atau fenomena yang diteliti dengan menggunakan perhitungan berupa angka sebagai gambaran perihal keadaan yang sedang diteliti. Objek pada penelitian ini yaitu Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur.

## Teknik Pengumpulan Data
Jenis  data  yang  digunakan  pada penelitian  ini  yaitu  data  sekunder. Sumber  data  pada  penelitian  ini  ialah data  yang  didapatkan  dari  Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur dalam bentuk Laporan Realisasi Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerah Periode Tahun Anggaran 2019 – 2021  yang  diperoleh  dari  publikasi
Laporan  Keuangan  pada website Dinas
Koperasi  dan  UKM  Provinsi  Jawa Timur.  Teknik  pengumpulan  data  pada penelitian ini yakni metode dokumentasi. Dokumentasi ialah metode
pengumpulan data yang didapatkan dari suatu  laporan  atau  dokumen  (Ahyar  et al., 2020).
Metode Analisis Data Metode analisis data pada
penelitian  ini  ialah  metode  analisis deskriptif kuantitatif. Analisis deskriptif kuantitatif ialah analisis yang digunakan untuk  mendapatkan  suatu  deskriptif terkait  karakteristik  tertentu  dari  suatu objek  dengan  cara  menginterpretasi, mengolah,  dan  mengumpulkan  data sehingga dapat menyajikan secara visual yang nyata terkait dengan kondisi yang diteliti  berdasarkan  pada  angka-angka (Nuryaman, 2015).
Analisis Efektivitas Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah Efektivitas  ialah  hubungan  dari
output (hasil  yang  diharapkan)  dengan hasil  yang  dicapai  secara  riil.  Rasio efektivitas digunakan untuk memberikan gambaran  terkait  dengan  kinerja pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan  Asli  Daerah  dibandingkan dengan  target  penerimaan  yang  telah dianggarkan.  Menurut  Abdul  Halim (2007) rumus rasio efektivitas disajikan sebagai berikut :
Rasio Efektivitas = !"#$%&#&% (")"*%+##) (,- .#*/"0 (")"*%+##) (,- 1#)/ 2%#)//#*3#) x 100%
Hasil  persentase  dari  perhitungan rasio  efektivitas  tersebut  kemudian dikriteriakan  dalam  beberapa  tingkatan efektivitas berdasarkan pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900- 327 Tahun 1996, yaitu sebagai berikut :
a) Tingkat  Efektivitas  diatas  100% dikategorikan Sangat Efektif
b) Tingkat  Efektivitas  90%  -  100% dikategorikan Efektif
c) Tingkat  Efektivitas  80%  -  90% dikategorikan Cukup Efektif
d) Tingkat  Efektivitas  60%  -  80% dikategorikan Kurang Efektif e) Tingkat Efektivitas < 60% dikategorikan Tidak Efektif

## Analisis  Efisiensi  Realisasi  Anggaran
Belanja Daerah Rasio efisiensi belanja ialah suatu pengukuran  yang  dilakukan  dengan membandingkan realisasi belanja dengan  anggaran  belanja  yang  telah dianggarkan.  Rasio  efisiensi  diperlukan untuk menilai besarnya tingkat penghematan  anggaran  yang  digunakan oleh  pemerintah  daerah.  Rumus  rasio efisiensi  belanja  disajikan  sebagai berikut :
Rasio Efisiensi = !"#$%&#&% 4"$#)5#
,)//#*#) 4"$#)5# x 100%
Hasil  persentase  dari  perhitungan rasio  efisiensi  tersebut  kemudian dikriteriakan  dalam  beberapa  tingkatan efisiensi  berdasarkan  pada  Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900- 327 Tahun 1996, yaitu sebagai berikut : a) Tingkat  Efisiensi  diatas  100%
dikategorikan Tidak Efisien b) Tingkat  Efisiensi  90%  -  100% dikategorikan Kurang Efisien
c) Tingkat  Efisiensi  80%  -  90%
dikategorikan Cukup Efisien
d) Tingkat  Efisiensi  60%  -  80% dikategorikan Efisien e) Tingkat Efisiensi < 60% dikategorikan Sangat Efisien HASIL DAN PEMBAHASAN Analisis Efektivitas Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah (PAD) Pengukuran efektivitas dapat dilakukan  dengan  perhitungan  rasio efektivitas. Dengan menggunakan perhitungan  rasio  efektivitas  tersebut maka  dapat  memberikan  penilaian terkait dengan kinerja pemerintah daerah dalam  merealisasikan  Pendapatan  Asli Daerah  dibandingkan  dengan  target penerimaan  yang  dianggarkan.  Berikut merupakan  hasil  perhitungan  tingkat efektivitas realisasi anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) :
Tabel 3. Analisis Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Koperasi dan UKM Provinsi
Jawa Timur Tahun 2019 – 2021
Tahun Anggaran Target Penerimaan PAD Realisasi Penerimaan
PAD Tingkat Efektivitas Kriteria Kenaikan/ Penurunan 2019 Rp  350.000.000,00 Rp 422.680.407,49 120,77% Sangat Efektif 0
2020 Rp  217.300.000,00 Rp 401.203.731,42 184,63% Sangat Efektif 63,87%
2021 Rp  355.000.000,00 Rp 305.871.244,98 86,16% Cukup Efektif -98,47%
RATA-RATA 130,52% Sangat Efektif -11,53% Sumber  :  Dinas  Koperasi  dan  UKM Provinsi Jawa Timur (Data Diolah) Hasil perhitungan rasio efektivitas pendapatan  asli  daerah  yang  telah disajikan pada tabel diatas, membuktikan  bahwa  Dinas  Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur periode tahun  anggaran  2019  –  2021  memiliki kinerja  keuangan  daerah  yang  baik karena  tingkat  efektivitas  realisasi anggaran  pendapatan  asli  daerahnya dikategorikan  sangat  efektif  untuk periode  tahun  2019  –  2020  dan dikategorikan  cukup  efektif  untuk periode  tahun  2021.  Tingkat  efektivitas tertinggi  diperoleh  pada  tahun  2020 dengan  persentase  sebesar  184,63%
dengan kategori Sangat Efektif. Persentase tersebut lebih besar daripada tahun 2019 yang memperoleh persentase 120,77%  dengan  kategori  Sangat
Efektif.  Tahun  2021,  mengalami penurunan  daripada  tahun  sebelumnya dengan  persentase  tingkat  efektivitas sebesar 86,16% dengan kategori Cukup Efektif.
Analisis  Efisiensi  Realisasi  Anggaran Belanja Daerah Pengukuran efisiensi dapat dilakukan dengan menggunakan perhitungan  rasio  efisiensi.  Dengan menggunakan perhitungan rasio efisiensi  tersebut  maka  dapat  diketahui bagaimana tingkat penghematan
penggunaan  anggaran  belanja  daerah yang digunakan oleh pemerintah daerah (Dinas  Koperasi  dan  UKM  Provinsi
Jawa  Timur)  dalam  merealisasikan anggaran  belanja  daerah  dibandingkan
dengan target realisasi yang dianggarkan.  Berikut  merupakan  hasil perhitungan  tingkat  efisiensi  realisasi anggaran belanja daerah :
Tabel 4. Analisis Efisiensi Belaja Daerah Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2021
Tahun Anggaran Target Belanja Daerah Realisasi Belanja
Daerah Tingkat Efisiensi Kriteria Kenaika
n/ Penurun an 2019
Rp 93.403.016.200,00 Rp 89.949.892.857,00 96,30% Kurang Efisien 0 2020 Rp 58.772.999.450,00 Rp 56.696.017.165,00 96,47% Kurang Efisien 0,16% 2021 Rp 77.345.833.700,00 Rp 73.836.514.889,00 95,46% Kurang Efisien -1,00% RATA-RATA 96,08% Kurang Efisien -0,28%
Sumber  :  Dinas  Koperasi  dan  UKM Provinsi Jawa Timur (Data Diolah) Hasil  perhitungan  rasio  efisiensi belanja daerah yang telah disajikan pada tabel diatas, membuktikan bahwa Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur periode  tahun  anggaran  2019  –  2021 memiliki kinerja keuangan daerah yang baik  karena  realisasi  dari  anggaran belanja daerah tidak melebihi dari target anggaran  yang  ditetapkan.  Namun, berdasarkan  pada  perhitungan  rasio efisiensi belanja daerah diatas, diperoleh kategori  Kurang  Efisien  dalam  kurun waktu  2019  –  2021.  Tingkat  efisiensi realisasi  belanja  daerah  tertinggi  yaitu terjadi  pada  tahun  2020  yakni  sebesar 96,47%. Persentase tersebut lebih besar dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2019 dengan persentase sebesar 96,30%. Pada tahun  2021,  tingkat  efisiensi  realisasi belanja mengalami penurunan dan lebih kecil daripada tahun-tahun sebelumnnya yakni sebesar 95,46%.
Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur sebagai pelaksana otonomi daerah,  mempunyai  wewenang  untuk membuat  kebijakan,  mengatur  urusan daerahnya sendiri dan dapat memaksimalkan/mennggali potensi daerah yang dimiliki untuk memperoleh penerimaan  pendapatan  asli  daerahnya sendiri.  Sehingga  besarnya  penerimaan tersebut  dapat  dimanfaatkan  untuk membiayai  kegiatan  operasionalnya sendiri tanpa terus bergantung
sepenuhnya  pada  dana  yang  diberikan oleh Pemerintah Pusat.
Efektivitas Realisasi Anggaran Pendapatan Asli Daerah Analisis tingkat efektivitas realisasi  anggaran  pendapatan  asli daerah  pada  Dinas  Koperasi  dan  UKM Provinsi  Jawa  Timur  periode  tahun anggaran  2019  –  2021  dengan menggunakan perhitungan rasio efektivitas,  berdasarkan  pada  hasil perhitungan  yang  telah  dilakukan memperoleh  hasil  tingkat  efektivitas pada  tahun  2019  sebesar  120,77% dengan  kriteria  sangat  efektif.  Tahun 2020  meningkat  sebesar  63,87% daripada  tahun  2019  menjadi  184,63% dengan kriteria sangat efektif. Dan tahun 2021  mengalami  penurunan  tingkat efektivitas  sebesar  -98,47%  daripada tahun  2020  menjadi  86,16%  dengan kriteria cukup efektif.
Penurunan  tingkat  efektivitas realisasi  anggaran  pendapatan  asli daerah tersebut disebabkan oleh
pandemi  covid-19  yang  melanda  pada tahun  2020  –  2021.  Karena  dengan adanya  pandemi  covid-19,  sumber penerimaan  pendapatan  asli  daerah mengalami penurunan. Meskipun
mengalami  penurunan,  dalam  periode tahun  anggaran  2019  –  2021  diperoleh rata  –  rata  tingkat  efektivitas  realisasi anggaran pendapatan asli daerah sebesar 130,52%  dengan  kriteria  sangat  efektif serta  mengalami  penurunan  tingkat efektivitas  sebesar  -11,53%  selama  3 tahun  anggaran.  Sehingga  berdasarkan pada  hasil  penelitian  tersebut  kinerja keuangan  Dinas  Koperasi  dan  UKM periode  tahun  anggaran  2019  –  2021 dalam merealisasikan anggaran pendapatan  asli  daerah  telah  berjalan efektif.

## Efisiensi Realisasi Anggaran Belanja
Daerah
Analisis  tingkat  efisiensi  realisasi anggaran  belanja  daerah  pada  Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur periode  tahun  anggaran  2019  –  2021 dengan menggunakan perhitungan rasio efisiensi,  berdasarkan  pada  hasil perhitungan  yang  telah  dilakukan memperoleh hasil tingkat efisiensi tahun 2019  sebesar  96,30%  dengan  kriteria kurang  efisien.  Tahun  2020  tingkat efisiensi  meningkat  sebesar  0,17% daripada  tahun  2019  menjadi  sebesar 96,47%  dengan  kriteria  kurang  efisien. Dan tahun 2021, tingkat efisiensi belanja daerah menurun sebesar -1,01% daripada  tahun  2020  menjadi  sebesar 95,46% dengan kriteria kurang efisien.
Hasil  yang  fluktuatif  terkait dengan  efisiensi  realisasi  anggaran belanja daerah tersebut disebabkan oleh pandemi  covid-19  yang  melanda  pada tahun  2020  –  2021.  Pandemi  covid-19 berdampak pada sejumlah program kerja yang  telah  ditentukan  tidak  dapat berjalan  dengan  baik.  Sehingga  dalam merealisasikan anggaran belanja daerah belum  maksimal.  Dalam  periode  tahun anggaran  2019  –  2021  diperoleh  rata  – rata  tingkat  efisiensi  realisasi  anggaran belanja  daerah  sebesar  96,08%  dengan kriteria  kurang  efisien  serta  mengalami penurunan  tingkat  efisiensi  sebesar  - 0,28%  selama  3  tahun  anggaran. Sehingga  berdasarkan  pada  hasil penelitian  tersebut  kinerja  keuangan dinas koperasi dan UKM periode tahun anggaran 2019 – 2021 dalam merealisasikan anggaran belanja daerah telah  berjalan  dengan  baik  karena memiliki  tingkat  realisasi  penyerapan anggaran belanja daerah yang tinggi dan tingkat  efisiensi  realisasi  belanja daerahnya kurang dari 100%, meskipun memperoleh  kriteria  kurang  efisien dalam hal efisiensi penggunaan anggaran belanja daerah. PENUTUP

## Kesimpulan
Berdasarkan pada hasil penelitian dan  analisis  terkait  dengan  efektivitas dan  efisiensi  realisasi  anggaran  dan belanja daerah pada Dinas Koperasi dan UKM  Provinsi  Jawa  Timur  periode tahun  anggaran  2019  –  2021  dapat disimpulkan sebagai berikut :
1) Tingkat efektivitas realisasi anggaran pendapatan  asli  daerah  pada  Dinas Koperasi  dan  UKM  Provinsi  Jawa Timur periode tahun anggaran 2019 –
2021  memperoleh  rata  –  rata persentase efektivitas sebesar 130,52%  dengan  kriteria  sangat efektif.  Sehingga  kinerja  keuangan dari  Dinas  Koperasi  dan  UKM Provinsi Jawa Timur dalam merealisasikan  anggaran  pendapatan asli daerah sudah efektif.
2) Tingkat  efisiensi  realisasi  anggaran belanja  daerah  pada  Dinas  Koperasi dan  UKM  Provinsi  Jawa  Timur periode tahun anggaran 2019 – 2021 memperoleh  rata  –  rata  persentase efisiensi  sebesar 96,08%  dengan kriteria  kurang  efisiensi.  Sehingga kinerja keuangan dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur dalam merealisasikan  anggaran  belanja daerah kurang efisien.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahyar,  H.,  Maret,  U.  S.,  Andriani,  H., Sukmana,  D.  J.,  &  Mada,  U.  G. (2020).  Buku  Metode  Penelitian
Kualitatif & Kuantitatif. Anggraini,  A.  M.,  Sari,  R.  M.,  & Fristiani, N. (2020). Implementasi Metode Balanced Scorecard Sebagai  Tolok  Ukur  Pengukuran Kinerja  Pada  Organisasi  Sektor Publik.  Jca  (Jurnal  Cendekia Akuntansi), 1(2), 58. https://doi.org/10.32503/akuntansi .v1i2.1399 Aprillia, N. P. (2022). Analisis Efisiensi dan Efektifitas Realisasi Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah di Badan  Pengelolahan  Keuangan dan  Aset  Daerah  Kota  Surabaya. UPN Veteran Jawa Timur. Bastian,  I.  (2006).  Akuntansi  Sektor Publik : Suatu Pengantar. Penerbit Erlangga. Jakarta. Bab 1 & 2. Dwi.  I.M.,  &  Adnyanam  M.  (2021). Metode  Penelitian  Pendekatan Kuantitatif.  CV.  Media  Sains Indonesia, Bandung.
Halim,  Abdul.  2007.  Bunga  Rampai: Manajemen  Keuangan  Daerah. Edisi Pertama. UPP AMP YKPN,
Yogyakarta
Halim,  I.,  &  Kusufi,  S.  (2012).  Teori,
Konsep,  dan  Aplikasi.  Salemba Empat. Lillo, F. A. (2021). Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Anggaran Pendapatan  Dan  Belanja  Daerah dan Belanja Aparatur di Kabupaten Kupang. Skripsi. Universitas Nusa Cendana, Kupang. Mahmudi.  (2010).  Manajemen  Kinerja Sektor  Publik.  STIE  YKPN, Jakarta
Mahsun,  Mohamad.  2013.  Pengukuran Kinerja  Sektor  Publik.  BPFE, Yogyakarta
Makaminang, N. E., Ilat, V., Rudy, H., &
Wokas,  N.  (2022).  Evaluasi Efektivitas  dan  Efisiensi  dalam Laporan  Realisasi  Anggaran  pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Manado. 6(1), 325–334 Mardiasmo.  (2017).  Perpajakan  Edisi Terbaru. Andi, Yogyakarta. Petra,  B.  A.,  &  Sari,  Y.  P.  (2021). Analisa  Efektivitas  Dan  Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi  Sumatera  Barat.  Jurnal Ekobistek, 10(1). Republik  Indonesia.  (2014).  Undang- Undang Republik Indonesia
Nomor  23  Tahun  2014  Tentang
Pemerintahan  Daerah.  Sekretariat Negara. Jakarta Sari. (2016). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pad, Leverage, Dana Perimbangan Dan Ukuran Legislatif Terhadap Kinerja  Keuangan  Pemerintah Daerah  (Studi  pada  Kab/Kota Pulau  Sumatra).  Faculty  of Economics Riau University. Pekanbaru. JOM Fekon Vol 3 No
1. Susanti, A., Riadi, S., & Sari, D. (2021). Analisis  Efektivitas  dan  Realisasi Anggaran Pada Laporan Keuangan Direktorat  Jenderal  Pengawasan Sumber  Daya  Kelautan  dan
Perikanan.  Jurnal  Manajemen Mandiri Saburai, 05(3), 153–162. Umbu Andu Maramba, Tjahya Supriatna,  &  Hyronimus  Rowa. (2021). Strategi Badan Pendapatan Daerah  Kabupaten  Sumba  Timur Dalam Meningkatkan Target Penerimaan Pajak Daerah. VISIONER :  Jurnal  Pemerintahan Daerah  di  Indonesia,  13(2),  129–
144. https://doi.org/10.54783/jv.v13i2. 421 Widowati,  S.  A.,  &  Fatimah,  A.  N. (2022).  Analisis  Efektivitas  dan
Efisiensi  Pelaksanaan  Anggaran Belanja  Daerah  pada  BPKAD Pemerintah Kota Magelang (Tahun 2015-2018). 4 (1), 71–82.