Dewi Setyowati 1 , Nurul Hudi 2 dan Levina Yustitianingtyas 3 1,2,3 Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah Surabaya
1 Email: dewi.setyowati@hangtuah.ac.id 2 Emil: hudi_law@yahoo.co.id
3 Email: firman.yusticia86@gmail.com
Abstract: This  study  aims  to  resolve  problems  that  arise  in  connection  with reconsideration  of  regulations  ratification  of  the  treaty.  Can  legislation  on  treaty ratification An overview held back, and how the legal consequences if there is a decision on the revocation of laws on ratification of the treaty in Indonesia. In order to solve these problems  need  to  be  supported  by  the  research  in  the  form  of  legal  material.  Research obtained through library research (library research) in libraries. From this legal research to achieve results that provide answers to existing problems, namely that the Constitutional Court  only  had  authority  to  examine  the  material  legislation  and  ratification  of international agreements  is  not authorized to  cancel  the treaty. And the cancellation of a law  the  ratification  of  international  treaties  have  no  direct  correlation  to  the  bond Indonesia against international agreements canceled. Thus the State can withdraw from its attachment  to  an  international  agreement  if  the  agreement  is  contrary  to  the  destination country. If a treaty is not regulated the procedure of withdrawal, it can refer  to the rules stated in the Vienna Convention of 1969.
Keywords : Judicial Review, International Treaties, Ratification.
Abstrak: Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menyelesaikan  permasalahan  yang  timbul sehubungan dengan peninjauan kembali atas peraturan perundangan pengesahan perjanjian internasional.  Dapatkah  peraturan  perundangan  pengesahan  atas  perjanjian  internasional diadakan  peninjuan  kembali,  dan  bagaimana  akibatnya  hukumnya  apabila  ada  keputusan tentang pembatalan peraturan perundangan tentang pengesahan perjanjian internasional di Indonesia.  Guna  menyelesaikan  permasalahan  tersebut  perlu  didukung  oleh  data  yang berupa  bahan  hukum.Data  diperoleh  melalui  studi  kepustakaan (library  research) pada perpustakaan-perpustakaan . Dari  penelitian  hukum  ini  dicapai  hasil  yang  memberikan jawaban atas permasalahan yang ada yaitu bahwa Mahkamah Konstitusi hanya berwenang menguji  materi  undang-undang  ratifikasi  perjanjian  internasional  dan  tidak  berwenang membatalkan  perjanjian  internasional  tersebut.  Dan  pembatalan  suatu  undang-undang ratifikasi  perjanjian  internasional  tidak  memiliki  korelasi  langsung  terhadap  ketrikatan Indonesia  terhadap  perjanjian  internasional  yang  dibatalkan  tersebut.  Dengan  demikian Negara dapat menarik diri dari keterikatannya terhadap suatu perjanjian internasional jika perjanjian  tersebut  bertentangan  dengan  tujuan  negaranya.  Jika  dalam  suatu  perjanjian internasional tidak diatur mengenai prosedur penarikan diri maka dapat merujuk ketentuan yang ada pada Konvensi Wina Tahun 1969.
Kata kunci: Uji Materi, Perjanjian Internasional, Ratifikasi.

## Tinjauan Yuridis Peraturan Perundang-Undangan sebagai Ratifikasi Perjanjian Internasional

## Pendahuluan
Dalam  masyarakat  internasional, perjanjian internasional memainkan peranan  yang  sangat  penting  dalam mengatur  kehidupan  dan  pergaulan  antar di dunia internasional. Perjanjian internasional  yang  pada  hakekatnya merupakan  sumber  hukum  internasional yang  utama  adalah  instrument-instrumen yuridis  yang  menampung  kehendak  dan persetujuan negara ataupun subyek hukum internasional lainnya dalam mencapai tujuan bersama. Definisi mengenai
perjanjian internasional terdapat  dalam  Konvensi  Wina  Tahun 1969 1 . Sesuai dengan pengertian perjanjian internasional  yang dirumuskan dalam  Konvensi  Wina  Tahun  1969, unsur-unsur  yang  harus  dipenuhi  oleh sebuah  dokumen  untuk  dapat  ditetapkan sebagai  perjanjian  internasional  yaitu: an international  agreement,  by  subject  of international  law,  in  written  form, government  by  international  law,  and inwhatever form .
Dalam pembuatan perjanjian internasional  juga  ditentukan  mekanisme pembuatannya. Secara garis besar pembuatan perjanjian internasional dibagi dalam  tiga  tahap,  yaitu:  perundingan
( negotiation ), penandatanganan ( signature ),  dan  tahap  terakhir  adalah dalam  bentuk  pengesahan  ( ratification ).
Dalam  proses  pembuatan  perjanjian internasional  digolongkan  dalam  2  (dua) tahap, yaitu:
1. Perjanjian  internasional  yang  diada-
1 Vienna  Convention  On  The  Law  of  Treaties, Vienna  23  May  1969,  treaty  means  “an international agreement concluded between State in  written  form  and  governed  by  international law,  whether  embodies  in  a  single  instrument  or in two or more related instruments and whatever itsparticular designation”.
kan  melalui  tiga  tahap  (perundingan, penandatanganan dan ratifikasi), biasanya  perjanjian  semacam  ini diadakan untuk hal-hal yang dianggap sangat  penting  sehingga  memerlukan persetujuan  badan-badan  yang  ber- wenang  untuk  mengadakan  perjanji- an.
2. Perjanjian-perjanjian  yang  diadakan hanya  dengan  melalui  dua  tahap (perundingan  dan  penandatanganan), biasanya merupakan perjanjian- perjanjian  yang  tidak  begitu  penting, sederhana  dan  memerlukan  penye- lesaian  yang  cepat  atau  segera. Misalnya saja perjanjian perdagangan yang berjangka pendek dan sebagainya.
Suatu perjanjian internasional adalah  norma  hukum  dalam  tingkat internasional,  akan  mengikat  Indonesia atau menjadi bagian dari hukum nasional Indonesia  diperlukan  proses  perundang- undangan  (sebagaimana  disebutkan  di atas) sesuai dengan peraturan perundangan  yang  berlaku  di  Indonesia dewasa  ini,  yaitu  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  1945  dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 2 . Menurut  Undang-Undang  Nomor  24 Tahun 2000, dijelaskan  bahwa perjanjian internasional  adalah  “perjanjian  dalam bentuk  dan  nama  tertentu,  yang  diatur dalam  hukum  internasionalyang  dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban  di  bidang  hukum  publik” 3 . Sedangkan untuk perjanjian internasional yang  pengesahannnya  dengan  undang-
2 Lihat  Undang-undang  Nomor  24  Tahun  2000 tentang Perjanjian Internasional, Lembaran Negara RI Nomor 185 Tahun 2000.
3 Pasal  1  Undang-undang  No.  24  Tahun  2000 tentang Perjanjian Internasional, Lembaran Negara RI Nomor 185 Tahun 2000.
undang apabila materi muatannya menyangkut:
1. Masalah  politik,  perdamaian,  per- tahanan dan keamanan negara;
2. Perubahan  wilayah  atau  penetapan batas wilayah negara;
3. Kedaulatan atau hak berdaulat negara;
4. Hak  asasi  manusia  dan  lingkungan hidup;
5. Pembentukan kaidah hukum baru;
6. Pinjaman  dan  atau  hibah  dari  luar negeri.
Untuk pengesahan atas perjanjian internasional  yang  materinya  di  luar  hal tersebut  dilakukan  dengan  Keputusan Presiden (sekarang Peraturan Presiden) 4 .
Dalam sistem hukum di Indonesia,  semua  undang-undang  tidak boleh  bertentangan  dengan  Undang- Undang Dasar Negara
Republik Indonesia 1945. Apabila terdapat undang- undang yang ternyata bertentangan dengan  Undang-Undang  Dasar  Ngara
Republik Indoensia 1945, maka berdasarkan  Pasal  10  Undang-Undang Nomor  24  Tahun  2003 5 undang-undang tersebut  dapat  dimintakan  peninjauan kembali  ( judicial  review )  ke  Mahkamah Konstitusi.  Mahkamah  Konstitusi  akan menilai  apakah  undang-undang  tersebut benar-benar bertentangan dengan Undang-undang Dasar atau tidak.
Kewenangan  Mahkamah  Konstitusi  yang demikian  adalah  kewenangan  mengadili pada  tingkat  pertama  dan  terakhir (melakukan judicial review ) atas undang- undang  tersebut.  Sedangkan  apabila pengesahan  perjanjian  internasional  itu
4 Kusumaatmadja  Mochtar  &  Etty  R  Agoes, op.cit ., hal. 120-121.
5 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah  Konstitusi,  Lembaran  Negara  RI Nomor 98 Tahun 2003.
dilakukan dalam bentuk Peraturan Presiden  dan  ada  keraguan  tentang keberadaan  Peraturan  Presiden  tersebut, maka yang berwenang melakukan peninjaun  kembali  adalah  Mahkamah Agung 6 .  Mahkamah  Agung  akan  menilai apakah  Peraturan  Presiden  tersebut  ber- tentangan  dengan  peraturan  perundangan tingkat di atasnya atau tidak. Sehubungan dengan uraian latar belakang di atas maka permasalahan  yang  diteliti  dan  dikaji adalah  apakah  peraturan  perundang- undangan  sebagai  ratifikasi  perjanjian internasional  dapat  dimintakan judicial review (uji  materi)  ke  lembaga  negara yang berwenang.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  adalah  penelitian juridis  normatif  yang  mengkaji  dan menganalisis judicial review dan peraturan  perundang-undangan  sebagai ratifikasi  perjanjian  internasional.  Data diperoleh  dari  sumber  hukum  primer, sumber  hukum  sekunder  dan  sumber hukum  tersier.  Data  dianalisis  secara kualitatif  dengan  menggunakan  metode berfikir deduktif.

## Hasil dan Pembahasan Pengertian Perjanjian Internasional
Dalam  memahami  apa  pengertian sesungguhnya atas suatu perjanjian internasional,  maka perlu  dipahami pengertian  secara  hukum  sebagaimana dirumuskan  oleh  hukum  internasional. Hukum  perjanjian  internasional  telah berkembang pesat  sejak  awal  abad  ke-20 (kedua puluh), bahkan telah terkodifikasi ke dalam beberapa konvensi internasional seperti Vienna Convention on The Law of
6 Undang-undang  Nomor  5  Tahun  2004  Tentang Mahkamah Agung.
Treaties ,  1969  (Konvensi  Wina  1969 tentang  Perjanjian  Internasional),  Kon- vensi  Wina  1986  tentang  Perjanjian Internasional dan Organisasi Inter- nasional,  Konvensi  Wina  1978  tentang
Suksesi Negara terkait Perjanjian Internasional.  Dalam  Konvensi  Wina 1969  yang  dimaksud  dengan  Perjanjian Internasional adalah:
” Treaty  means  an  international agreement  concluded  between State in written form and governend  by  international  law, whether  embodied  in  a  single instrument  or  in  thwo  or  more related  instruments  and  whatever its particular designation” 7 .
Sedangkan  Pengertian  Perjanjian Internasional  menurut  Konvensi  Wina 1986  tentang  Perjanjian  Internasional antar  Negara  dan  Organisasi  Inter- nasional  atau  antar  Organisasi-organisasi Internasional  adalah  “perjanjian  inter- nasional  adalah  suatu  persetujuan  inter- nasional  yang  diatur  dengan  hukum internasional  dan  ditanda  tangani  dalam bentuk  tertulis  antar  satu  negara  atau lebih dengan satu organisasi internasional atau  lebih,  atau  antar  organisasi  inter- nasional” 8 . Pengertian perjanjian inter- nasional  tersebut  kemudian  diadopsi dalam  Undang-Undang  No.  37  Tahun 1999  tentang  Hubungan  Luar  Negeri, bahwa  perjanjian  internasional  adalah perjanjian  dalam  bentuk  dan  sebutan apapun, yang diatur oleh Hukum Internasional  dan  dibuat  secara  tertulis oleh  pemerintah  Republik  Indonesia dengan satu  atau lebih negara, organisasi internasional  atau  subyek  Hukum  Inter-
7 Pasal 2 Ayat 1a Konvensi Wina Tahun 1969.
8 Pasal 2 Ayat 1a Konvensi Wina Tahun 1986.
nasional  lainnya,  serta  menimbulkan  hak dan kewajiban pada Pemerintah Republik Indonesia  yang  bersifat  hukum  publik 9 . Kemudian ditegaskan pula dalam Undang-Undang Nomor  24 Tahun 2000, yang  mengatakan  bahwa perjanjian internasional  adalah  perjanjian  dalam bentuk  dan  nama  tertentu  yang  diatur dalam  hukum  internasional  yang  dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik 10 . Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar  Negeri  dan  Undang-undang  Nomor 24  Tahun  2000  tentang  perjanjian internasional,  juga  memberikan  definisi yang  tidak  jauh  berbeda.  Hanya  saja  jika dalam  Undang-undang  Nomor  37  Tahun 1999  definisi  tentang  perjanjian  inter- nasional  penjelasannya  lebih  dijabarkan lagi  tidak  hanya  terbatas  pada  hak  dan kewajiban  untuk  terikat  pada  suatu perjanjian  internasional,  tetapi  dalam hubungannya mengadakan perjanjian tidak  hanya  antar  negara  tetapi  juga dengan organisasi internasional.

## Hubungan  antara  Hukum  Nasional dengan Hukum Internasional
Hubungan  antara  hukum  nasional dan  hukum  internasional  dalam  sistem tata  hukum  merupakan  hal  yang  sangat menarik  baik  dilihat  dari  sisi  teori hukum 11 atau  ilmu  hukum  maupun  dari
9 Pasal  1  Ayat  3  Undang-Undang    No.  37  Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.
10 Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang  No. 24 Tahun 2000.
11 Dari  sisi  teori  hukum,    melihat  pendapat  dari para  ahli  hukum  dalam  memandang  keterkaitan antara  Hukum  Internasional  (HI)  dan  Hukum Nasional  (HN).  Dalam  melihat  hubungan  antara HI  dan  HN  terdapat  dua  teori    yaitu    Teori Monisme  dan  Teori  Dualisme.  Menurut  Teori monisme  bahwa  HI  dan  HN  pada  hakikatnya
sisi  praktis 12 .  Kedudukan  hukum  inter- nasional  dalam  tata  hukum  secara  umum
adalah  dua  aspek  hukum  yang  berasal  dari  satu sistem  hukum,  yaitu  hukum  pada  umumnya. Penganut  teori  ini  antara  lain  Hans  Kelsen. Sedangkan  menurut  teori  dualisme,  bahwa  antara HI  dan  HN  pada  hakikatnya  adalah  dua  aspek yang  berbeda  atau  terpisah  sast  sama  lain. Penganut  teori  ini  adalah  Triepel  dan  Anzilotti. Menurut  Triepel,  perbedaan  antara  HI  dan  HN terletak  pada  subyek  hukum  dan  sumber  hukum pada  masing-masing  hukum  yang  bersangkutan. Subyek  hukum  HI  adalah  negara,  sedangkan subyek  HN  adalah  individu,  sedangkan  sumber HN  adalah  kehendak  negara  secara  sendiri, sedangkan  sumber  hukum  HI  adalah  kehendak bersama negara-negara. Lihat Starke’s J.G, op.cit , hal. 57; Mochtar Kusumaatmadja, op.cit , hal. 60. 12 Dari sisi praktis, melihat praktik negara-negara dalam  memandang  hubungan  antara  HI  dan  HN yang kemudian diikuti dalam praktik ketatanegaraan negara yang bersangkutan, khususnya  dalam  memjadikan  perjanjian  inter- nasional (HI) ke dalam hukum nasional. Misalnya praktik  Indonesia  dalam  memberlakukan  per- janjian  internasional  ke  dalam  hukum  nasional, yaitu  melalui  proses  perundang-undangan  atau lebih  dikenal  teori  transformasi.  Cara  demikian menggambarkan  bahwa  ada  perbedaan  antara perjanjian  internasional  (HI)  dan  peraturan perundangan  nasional  (HN).Sehingga  praktik Indonesia lebih condong penganut teori dualisme. Praktik  di  Indonesia,    pengesahan  perjanjian internasional  bisa  melalui  Undang-undang  atau Penetapan  Presiden.  (  Pasal  9  ayat  (2),  Pasal  10, dan  Pasal  11  ayat  (1)).  Praktik  di  Amerika Serikat,  pemerintah  AS  membedakan  perjanjian internasional  menjadi  perjanjian  internasional yang  tergolong self-executing  treaties  d an perjanjian  internasional  yang  tergolong non-self- executing  treaties .Perjanjian  internasional  yang tergolong self-executing treaties untuk berlakunya di  AS  tidak  perlu  minta  persetujuan  Parlemen atau  Konggres.  Jadi  berdasarkan  konstitusi  AS, Pengadilan  AS  langsung  terikat  pada  perjanjian internasional tersebut.Untuk perjanjian yang non- self  executing  trearies untuk  berlakunya  di  AS perlu  minta persetujuan Parlemen atau Konggres. Jadi  berdasarkan  konstitusi  AS  Pengadilan  AS tidak terikat pada suatu perjanjian  AS bila belum
didasarkan  atas  anggapan  bahwa  hukum internasional  sebagai  suatu  jenis  yang merupakan  bagian  dari  hukum  pada umumnya. Anggapan ini didasarkan pada kenyataan  bahwa  hukum  internasional sebagai  suatu  perangkat  ketentuan  dan asas yang efektif yang benar-benar hidup dalam  kenyataan  sehingga  mempunyai hubungan  yang  efektif  dengan  ketentuan dan  asas  pada  bidang  hukum  lainnya. Bidang  hukum  lainnya  yang  paling penting  adalah  bidang  hukum  nasional. Hal  ini  dapat  dilihat  dari  interaksi masyarakat  internasional  dimana  peran negara  sangat  penting  dan  mendominasi hubungan  internasional.  Karena  peran dari hukum nasional negara-negara dalam memberikan  pengaruh  dalam  kancah hubungan internasional mengangkat pentingnya  isu  bagaimana  hubungan antara  hukum  internasional  dan  hukum nasional dari sudut pandang praktis.
Di pihak lain, perlu juga dipahami dari  mana  hukum  internasional  mem- punyai kekuatan mengikat. Dalam hal ini terdapat dua teori, yaitu teori voluntarisme 13 , yang  mendasarkan  ber- lakunya hukum internasional pada kemauan  negara,  dan teori  objektivis 14 yang  menganggap  berlakunya  hukum internasional lepas dari kemauan
ditetapkan berlakunya di AS. Lihat Starke, op.cit ., hal. 101, 109-110.
13 Hal  ini  sejalan  dengan  pendapat  Tripel  yang mengemukakan  ada  dua  teori  tentang  berlakunya hukum internasional yaitu teori voluntarisme dan teori  objektivis .  Dari  sudut  pandang  teori voluntarisme akan  mengakibatkan adanya  hukum internsional  dan  hukum  nsional  sebagai  dua satuan perangkat hukum yang hidup berdampingan dan terpisah.
14 Teori  obyektivitis  erat  kaitannya  dengan hubungan  hirarki  antara  hukum  internasional dengan  hukum  nasional  baik  berdiri  sendiri maupun  bagian  dari  satu  keseluruhan  tata  hukum yang sama.
negara 15 .  Perbedaan  pandangan  atas  dua teori  ini  membawa  akibat  yang    berbeda dalam memahami hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional. Pandangan  teori  voluntarisme  meman- dang  hukum  nasional  dan  hukum  inter- nasional  sebagai  dua  perangkat  hukum yang  berbeda,  saling  ber-dampingan  dan terpisah. Berbeda dengan pandangan teori objektivis  yang  menganggap  hukum nasional dan hukum internasional sebagai dua  perangkat hukum dalam  satu kesatuan perangkat hukum.

## Pengesahan  Perjanjian  Internasional Menurut Konvensi Wina 1969
Istilah  “pengesahan”  atas  suatu perjanjian  internasional  yang  dipakai dalam praktik hukum perjanjian internasional  di  Indonesia,  khsusnya sebagaimana  diatur  dalam  Undang- Undang  nomor  24  tahun  2000  tentang Perjanjian  Internasional  diambil  dan diterjemahkan  dari  istilah  “ratifikasi”.
Ratifikasi 16 sendiri  sebenarnya  merupa- kan  salah  satu  cara  untuk  mengikatkan diri  pada  suatu  perjanjian  sebagaimana diatur  dalam  Pasal  11  Konvensi  Wina 1969 tentang Perjanjian Internasional: The  consent  of  a  State  to  be  bound  by treaty  may  be  expressed  by  signature,
15 Mochtar Kusumaatmaja, op.cit , hal. 56.
16 Ada  beberapa  perjanjian  internasional  yang dalam  proses  pembuatannya  tidak  mewajibkan untuk  melakukan  tahap  ratifikasi  hanya  cukup penandatanganan  saja  sudah  dapat  menciptakan ikatan  hukum  dengan  negara  pihak  biasanya perjanjian  internasional  semacam  ini  adalah perjanjian intrnasional yang sifatnya bilateral atau materi  yang  diatur  hanyalah  materi  yang sederhana  saja,  dan  itupun  harus  sejak  diadakan penandatanganan  perjanjian  oleh  para  pihak. Sebagian  besar  perjanjian  internasional  yang sudah  ada  mewajibkan  adanya  tahap  ratifikasi sementara  penandatanganan  hanya  dimaksudkan sebagai  legalitas  atas  naskah  yang  dihasilkan menjadi naskah autentik.
exchange  of  instruments  constituting  a treaty,  ratification,  acceptance,  approval or accession, or by any other means if so agreed  (Vienna  Convention  on  The  Law of Treaties, 1969) .
Berdasarkan  Pasal  11  tersebut, negara  dalam  menyatakan  terikat  atau mengesahkan  perjanjian  dapat  dilakukan melalui  ratifikasi,  penerimaan,  persetuju- an,  atau  aksesi.  Ratifikasi  merupakan istilah  umum  untuk  menyatakan  terikat pada  suatu  perjanjian  internasional. Adapun  ratifikasi  dalam  Konvensi  Wina 1969 Pasal 2 (1) b diberi pengertian yang sama  dengan  penerimaan,  pengesahan, dan aksesi sebagai berikut: “ Ratification, acceptance,  approval,  and  accession mean  in  each  case  the  international  act so named whereby a State establishes on the  international  plane  its  consent  to  be bound by treaty”.
Adapun  pengertian  secara  teoritis atas  ratifikasi  adalah  persetujuan  oleh kepala  negara  atau  kepala  pemerintahan dari  negara  yang  telah  menandatangani suatu perjanjian internasional yang dilakukan  oleh  wakil  negara  berdasarkan kuasa  penuh  ( full  power ) 17 yang  dibuat oleh negara/pemerintah yang ber- sangkutan.  Pejabat  yang  tidak  memer- lukan  surat  kuasa  adalah  presiden  dan menteri,  tetapi  penandatanganan  suatu perjanjian internasional yang menyangkut kerjasama  teknis  sebagai  pelaksanaan dari  perjanjian  yang  sudah  berlaku  dan materinya berada dalam lingkup kewenangan  suatu  lembaga  negara  atau lembaga  pemerintah,  baik  departemen
17 Full Powers adalah surat yang dikeluarkan oleh Presiden  atau  menteri  Luar  Negeri  yang memberikan  kuasa  kepada  satu  atau  beberapa orang  yang  mewakili  Pemerintah  RI  untuk menandatangani  atau  menerima  naskah  per- janjian,  dan  /atau  menyelesaikan  hal-hal  yang diperlukan  dalam  pembuatan  perjanjian  inter- nasional (pasal 1ayat 3 UU No.24 Tahun 2000).
maupun non-departemen, dilakukan tanpa memerlukan surat kuasa.
Namun,  dalam  praktik  modern ratifikasi  mempunyai  arti  yang  lebih penting  dari  sekedar  persetujuan  atau konfirmasi dari kepala negara atau kepala pemerintahan, yaitu merupakan pernyata- an  resmi  dari  suatu  negara  untuk menyatakan  terikat  pada  suatu  perjanjian internasional. Arti penting yang demikian mendapat  penegasan dalam  Pasal  2 (1) b Konvensi Wina 1969 sebagaimana disebutkan di atas.
Mekanisme  atau  prosedur  yang dipakai  oleh  setiap  negara  mengenai ratifikasi  adalah  berbeda-beda,  sesuai dengan  konstitusi  negara  yang  ber- sangkutan.  Adakalanya  negara  ketika akan  meratifikasi  suatu  perjanjian  inter- nasional  perlu  minta  persetujuan  atau konfirmasi  parleman,  namun  adakalanya praktik  negara-negara  lain  menganggap bahwa  untuk  menyatakan  terikat  pada perjanjian internasional tidak perlu minta konfirmasi  atau  persetujuan  parlemen. Ratifikasi  bisa  ditinjau  dari  dua  sisi hukum, yaitu sisi hukum nasional dan sisi hukum  internasional.  Dari  sisi  hukum nasional,  ratifikasi  berarti  prosedur  atau proses  pengesahan  perjanjian  inter- nasional  yang  dilakukan  oleh  negara melalui  lembaga-lemnaga  yang  ber- wenang  dari  negara  yang  bersangkutan sesuai  dengan  konstutusi  negara  yang bersangkutan.  Di  lihat  dari  sisi  hukum internasional, ratifikasi adalah pernyataan sepihak  atau  deklarasi  sepihak  dari  suatu negara  yang  ditujukan    pada  negara- negara lain bahwa negara yang bersangkutan  menyatakan  sebagai  pihak pada  suatu  perjanjian  internasional.  Oleh karena  itu  bila  dilihat  dari  sisi  waktu antara  ratifikasi  menurut  hukum  nasional
dengan  ratifikasi  menurut  hukum  inter- nasional  tidak  mungkin  sama.  Sebagai contoh,  ketika  Pemerintah  Indonesia menyatakan  terikat  pada United  Nations Convention on the Law of The Sea, 1982 (UNCLOS  1982),  ditinjau  dari  hukum nasional,  pengesahan  terhadap  UNCLOS 1982  terjadi  sejak  dikeluarkannya  UU No.  17  Tahun  1985,  yaitu  pada  bulan Oktober  1985.  Ini  artinya  melalui  UU No.  17  Tahun  1985,  UNCLOS  1982 disahkan menjadi bagian hukum nasional sejak  Oktober  1985,  namun  melalui  UU No. 17 Tahun 1985 Pemerintah Indonesia belum menyatakan pada dunia luar untuk terikat  pada  UNCLOS  1982.  Baru  pada bulan Februari 1986 Pemerintah
Indonesia  menyampaikan instrument  of ratification pada  dunia  luar  melalui Sekretariat  PBB  tentang  keterikatan Pemerintah  Indonesia  atau  Pemerintah Indonesia  menjadi  pihak  pada  UNCLOS 1982.
Pengesahan  Perjanjian  Internasional dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia Pengesahan Perjanjian Inter- nasional  harus  diartikan  dari  dua  per- spektif  perosedur  yang  terpisah  namun terkait,  yaitu  prosedur  internal  dan prosedur eksternal. Dari perspektif prosedur  internal,  pengesahan  perjanjian internasional  adalah  masalah  hukum  tata Negara,  yaitu  hukum  nasional  Indonesia yang  mengatur  kewenangan  eksekutif dan legeslatif dalam pembuatan perjanjian  internasional.Sedangkan  dari perspektif prosedur eksternal maka pengesahan perjanjian internasional adalah the  international  act  so  named whereby  a  state  establishes  on  the international  plane  its  concent  to  be
bound by a treaty yang diatur oleh hukum perjanjian internasional. Pengesahan perjanjian  internasional  dapat  dilakukan dengan tiga prosedur yaitu:
a. Prosedur Internal
Pengikatan  diri  terhadap  per- janjian  internasional  menurut  hukum nasional  Indonesia  didasarkan  atas  Pasal 11  UUD  NRI  Tahun  1945  dan  pasal- pasal  dalam  Undang-Undang  Nomor  24 tentang  Perjanjian  Internasional,  yaitu Pasal 9, 10, 11, dan 15.
Pasal  11  UUD  NRI  Tahun  1945 menetapkan  bahwa  perjanjian yang memerlukan  persetujuan  DPR  adalah perjanjian  yang  menimbulkan  akibat yang  luas  dan  mendasar  bagi  kehidupan rakyat yaitu:
1) menjadi  beban  keuangan  negara dan/atau
2) mengharuskan  perubahan  atau  pem- bentukan undang-undang Pasal  9  Undang-Undang  Nomor 24  Tahun  2000  tentang  Perjanjian Internasional mengatur hal-hal tentang:
1) Pengesahan  Perjanjian  Internasional oleh pemerintah RI dilakukan sepanjang  dipersyaratkan  oleh  per- janjian internasional tersebut.
2) Pengesahan  perjanjian  internasional sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat (1) dilakukan dengan Undang- Undang  atau  Keputusan  Presiden (sekarang Peraturan Presiden).
Pasal  10  Undang-Undang  Nomor 24  Tahun  2000  tentang  Perjanjian  Inter- nasional  mengatur  bahwa  pengesahan perjanjian internasional dilakukan melalui Undang-undang
berkenaan dengan: 1) Masalah  politik,  perdamaian,  per- tahanan, dan keamanan negara,
2) Perubahan  wilayah  atau  penetapan batas wilayah negara RI,
3) Kedaulatan dan hak berdaulat negara,
4) Hak  asasi  manusia  dan  lingkungan hidup,
5) pembentukan kaidah hukum baru,
6) pinjaman dan/ atau hibah luar negeri. Pasal  11  Undang-Undang  Nomor 24  Tahun  2000  tentang  Perjanjian Internasional mengatur sebagai berikut:
1) Pengesahan  perjanjian  internasional yang materinya tidak termasuk sebagaimana  dimaksud  pasal  10, dilakukan dengan Keputusan Presiden (sekarang Peraturan Presiden),
2) Pemerintah RI menyampaikan salinan setiap  Keputusan  Presiden  yang mengesahkan suatu perjanjian internasional  kepada  DPR  untuk dievaluasi. Mengingat kriteria yang ditetapkan pasal 11 UUD 1945 dan Pasal 10  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun 2000  tentang  Perjanjian  Internasional bersifat  umum,  maka  dimungkinkan adanya  perbedaan  penilaian  dikalangan instansi  apakah  suatu  perjanjian  perlu diratifikasi  dengan  Undang-Undang  atau cukup  dengan  Peraturan  Presiden.  Untuk mengatasi  ini  maka  diperlukan  adanya kesepakatan  bersama  oleh  rapat  Interdep setelah mendengarkan semua per- timbangan-pertimbangan  hukum.  Namun berdasarkan prinsip Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional,  kewenangan  untuk  menen- tukan  instrumen  ratifikasi  berada  di- tangan Menteri Luar Negeri.
Demikian juga berdasarkan aturan-aturan    Pasal  10  dan  Pasal  11 Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2000 tentang  Perjanjian  Internasional,  penen- tuan  instrument  pengesahan  (Undang-
Undang  atau  Keputusan  Presiden)  suatu perjanjian  internasional  tidak  didasarkan pada  bentuk  dan  nama  ( nomenclature ) perjanjian,  namun  didasarkan  atas  materi yang diatur di dalam perjanjian tersebut.
Suatu pengecualian  atas  pe- ngesahan  perjanjian  internasional  di Indonesia  diisyaratkan  dalam  Pasal  15 Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2000 tentang  Perjanjian  Internasional,  suatu perjanjian  internasional  dapat  berlaku tanpa  melalui  pengesahan  sepanjang disyaratkan  oleh  perjanjian  tersebut. Perjanjian  ini  pada  umumnya  memuat materi yang bersifat teknis atau merupakan  pelaksanaan  suatu  perjanjian teknis  atas  suatu  perjanjian  induk. Ketentuan Pasal 15 yang demikian adalah suatu  yang  sering  terjadi  dalam  praktik internasional dalam menentukan berlaku- nya suatu perjanjian bagi negara.
Dalam kaitannya dengan prosedur internal,  di  Indonesia  dikenal  dua mekanisme  dalam  pengesahan  perjanjian internasional, yaitu mekanisme pengesah- an  melalui  undang-undang  dan  mekanis- me pengesahan Presiden.
Pertama ,  Mekanisme  pengesahan melalui undang-undang. Pemuatan klausula  tentang  pengesahan  perjanjian internasional atau tentang perlunya dipenuhi prosedur internal masing- masing  sebelum  pemberlakuannya  dalam suatu perjanjian internasional yang dibuat oleh  pemerintah  RI  dengan  negara  lain, dilakukan dengan mempertimbangan maksud  ketentuan  Pasal  10  UUD  1945 dan  Pasal  10  dan  11  Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.
Dalam pengesahan perjanjian internasional  dilakukan  dengan  undang-
undang,  langkah-langkah  yang  harus dilakukan sebagai berikut:
a. Lembaga pemrakarsa/ focal point mengajukan  ijin  prakarsa  kepada Presiden  melalui  Menteri  luar  Negeri RI.  Dalam  surat  tersebut  dijelaskan antara  lain  hal-hal  yang  mendasari pentingnya  pengesahan  perjanjian dimaksud bagi Indonesia, dengan me- lampirkan  1  (satu)  Naskah  Akdemik dan  1  (satu)  Salinan  Naskah  Resmi (certified  true  copy )  perjanjian  inter- nasional beserta terjemahannya dalam bahasa Indonesia.
b. Lembaga  pemrakarsa  setelah  men- dapat ijin prakarsa dari Presiden, akan membentuk panitia Antar-Depar- temen  yang  berangggotakan  Deplu, Depertemen  Kehakiman  dan  HAM, Sekretariat  Negara  serta  instansi teknis lainnya.
c. Panitia  Antar-Departemen  bertugas untuk menyiapkan Rancangan
Undang-Undang  bagi  Pengesahan suatu  Perjanjian.  Apabila  Panitia- Antar Departemen telah selesai menyiapkannya,  lembaga  pemrakarsa akan meminta tanggapan dan pesetujuan  dari  semua  instansi    yang terkait sebagaimana  dimaksud dalam butir b diatas.
d. Lembaga  pemrakarsa  menyiapkan  1 (satu)  Rancangan  undang-Undang,  1 (satu)  Naskah  Akadremik,  45  salinan ( copy )  naskah  perjanjian  beserta terjemahannya,  serta  dokumen  lain yang  diperlukan  kepada  Deplu  cq Direktorat yang menangani perjanjian internasional,  setelah  mendapatkan tanggapan dan persetujuan dari instansi terkait.
e. Deplu  cq  Direktorat  yang  menangani perjanjian  internasional,  akan  me-
nyampaikan  surat  Amanat  Presiden bagi pembahasan RUU tentang pengesahan  Perjanjian  Internasional,
setelah menenliti kelengkapan
dokumen.  Apabila  disetujui  Presiden
RI akan mengeluarkan amanat
Presiden yang akan menunjuk menteri-menteri/kepada  instansi  ter- kait  untuk  mewakili  pemerintah dalam pembahahasan RUU Pengesah- an di DPR.
f. Lembaga  pemrakarsa  mengadakan koordinasi tentang  jadwal pem- bahasan  RUU  dimaksud  dengan pihak  sekretariat  DPR  dan  sekretariat komisi  yang  menangani  substansi perjanjian.  Untuk  keperluan  pem- bahasan di DPR, lembaga pemrakarsa menyiapkan  salinan  ( copy) naskah perjanjian,  RUU  pengesahan,  naskah akademik  dan  dokumen  lainnya sebanyak yang diperlukan bagi pembahasan  RUU  dalan  sidang  di DPR.
g. Setelah  disetujui  oleh  DPR  dalam bentuk  Undang-Undang, dan diterbit- kan dalam Lembaran Negara, pengikatan  diri  Republik  Indonesia terhadap perjanjian internasional (melalui instrument  of  ratification/
accession / approval ) disampaikan oleh Menteri Luar Negeri kepada para pihak  ( bilateral/trilateral )  atau Des- positary Government/Organization
( Multiralteral ).  Praktik  yang  berlaku mengenai penyampaian notifikasi kepada pihak negara counterpart atau kepada Despositary Government/ Organization bahwa  Indonesia  telah
memenuhi syarat internal bagi
berlakunya perjanjian dimaksud, harus  dilakukan  oleh  Direktorat
Jenderal Hukum dan Perjanjian
Internasional (DEPLU) karena notifikasi  ini  memiliki  konsekuensi yuridis  yang  menentukan  kapan perjanjian  yuridis  tersebut  mulai berlaku.
Kedua ,  Mekanisme  pengesahan melalui  pengesahan  Presiden  (Peraturan Presiden).  Dalam  hal  pengesahan  per- janjian  internasional  dilakukan  melalui Peraturan Presiden, langkah-langkah yang  harus  dilakukan  adalah  sebagai berikut:
a. Lembaga pemrakarsa mengkoor- dinasikan penyelenggaraan rapat
Interdep dengan menghadirkan
Deplu,  Setkab  dan  instasi    teknis tekait lainnya guna membahas persiapan  pengesahasn  perjanjian. Lembaga  pemrakarsa  menyiapkan  1 (satu)  nasakah  Penjelasan,  45  salinan ( copy )  naskah  perjanjian  beserta terjemahannya,  serta  dokumen  lain yang diperlukan.  Lembaga pemrakar- sa  menyampaikan  dokumen  tersebut kepada  Deplu  cq  Direktorat  yang menangani  perjanjian  intrnasional, serta  Rapat  Interdep  yang  dihadiri oleh instansi terkait menyetujui untuk melakukan pengesahan terhadap perjanjian internasional.
b. Deplu c.q Direktorat yang menangani perjanjian internasional, ssetelah meneliti  kelengkapan  dokumen,  me- nyampaikan  surat  permohonan  pe- ngesahan  kepada  Presiden  dengan melampirkan 1 (satu) naskah Rancangan  Peraturan  Presiden,  1 (satu)  Naskah  Penjelasan,  1  (satu) Certified  True  Copy dan  44  salinan naskah perjanjian beserta terjemahan- nya.
c. Setelah disahkan oleh Presiden dalam bentuk  Peraturan  Presiden  yang
dterbitkan  dalam  bentuk  Lembaran Negara,  pengikatan  diri  Republik Indonesia  terhadap  perjanjian  inter- nasional  disampaikan  oleh  Menlu kepada para pihak ( bilateral/
trilateral )  atau Despositary  Govern- ment/Organization ( multilateral) . Praktik yang berlaku mengenai
penyampaian  notifikasi  kepada  Pihak
Negara  counterpart  atau  kepada
Despositary Government/Organiza- tion bahwa Indonesia telah memenuhi syarat internal bagi berlakunya perjanjian  dimaksud,  harus  dilakukan oleh  Direktorat  Jenderal  Hukum  dan Perjanjian Internasional DEPLU karena notifikasi ini memiliki konsekuensi yuridis yang menentukan kapan mulai perjanjian tersebut berlaku.

## b. Pengaturan Khusus
Mengingat  prosedur  pengesahan melalui  Undang-Undang/Peraturan  Presi- den pada hakekatnya adalah sama dengan pembuatan Undang-Undang/Peraturan Presiden  maka  secara  khusus    prosedur ini  juga  tunduk  pada  rejim  Undang- Undang  Nomor  10  Tahun  2004  tentang
Pembentukan Peraturan Perundang- undangan  dan  Peraturan  Presiden  Nomor 68  Tahun  2005  tentang  Tata  Cara Mempersiapkan Rancangan
Undang-
Undang,  Rancangan  Peraturan,  Ran- cangan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti Undang-Undang,  Rancangan  Peraturan Pemerintah  dan  Rancangan  Peraturan Presiden.
Berdasarkan pertauran per- undang-undangan  ini,  maka  pengesahan melalui  Undang-Undang  dapat  pula dilakukan melalui dua jalur yaitu:
1) Melalui  Program  Legislasi  Nasional, dalam hal ini tidak membutuhkan ijin prakarsa  dari  Presiden  Republik Indonesia.
2) Tidak  melalui  Program  Legislasi Nasional  dalam  keadaan  tertentu namun  membutuhkan  ijin  prakarsa dari Presiden Republik Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, tahapan pembuatan  undang-undang  secara  garis besar adalah sebagai berikut:
1) Lembaga Pemrakarsa (Lembaga
Negara  dan  Lembaga  Pemerintah baik departemen maupun Non- Departemen) menyiapkan salinan naskah  perjanjian,  terjemahan,  RUU atau  Rancangan  Peraturan  Presiden tentang  pengesahan  Perjanjian  Inter- nasional  dimaksud  serta  dokumen lain  yang  diperlukan  (Pasal  12  ayat 1).
2) Lembaga  Pemrakarsa  mengkoordina- sikan pembahasan rancangan dan/atau materi  permasalahan  dalam  ayat  (1) yang  pelaksanaannya  dilakukan  ber- sama pihak terkait. (Pasal 12 ayat 3),
3) Prosedur pengajuan pengesahan Perjanjian  Internasional  dilakukan melalui  Menteri  untuk  disampaikan kepada Presiden (Pasal 12 ayat 2).

## c. Prosedur Eksternal
Pengesahan menurut hukum perjanjian  internasional  dapat  dilakukan dalam  bentuk:  ratifikasi (ratification) ,
aksesi (accession) , penerimaan
(acceptance) ,  penyetujuan (approval) .
Praktik  Indonesia  selama  ini  selalu menggunakan istilah ratifikasi atau aksesi. Ratifikasi adalah bentuk pengesahan  terhadap  perjanjian  (pada umumnya  perjanjian  multilateral)  yang
sudah ditandatangani oleh pemerintah RI, sedangkan  aksesi  adalah  pengesahan terhadap perjanjian yang tidak ditandatangani. Sekalipun implikasi hukum  kedua  pengesahan  adalah  samaa namun  secara  politis  pengertian  aksesi lebih  diartikan  sebagai  pihak  yang  ikut serta  kemudian  dan  bukan  pihak  yang membuat  perjanjian.  Dalam  melakukan pengesahan  pada  prosedur  eksternal  ini, maka perlu diperhatikan beberapa masalah yang terkait dengan prosedur ini, yaitu:
- Apakah perjanjian yang akan
disahkan  memungkinkan  Indonesia untuk melakukan  reservasi atau deklarasi;
- Apakah  Indonesia  bermaksud  untuk menggunakan klausula tersebut dilihat dari kepentingan nasional;
- Apakah  ada hal  lain  yang diwajibkan oleh  Perjanjian  untuk  dilakukan  oleh Indonesia pada saat melakukan pengesahan.
Instrument  of  Ratification  dan  Accession ditandatangani  oleh  Menteri  Luar  Negeri dan  disampaikan  kepada  para  pihak perjanjian ( bilateral/trilateral ) atau pihak yang  ditugaskan  sebagai  depositary perjanjian ( multilateral ).
Pengujian Peraturan Perundangan Pengesahan Perjanjian Internasional Kewenangan  Mahkamah  Konstitusi dalam Menguji UU Pengesahan Perjanjian Internasional
Sebagaimana  ditegaskan  dalam Pasal  10  Undang-Undang  No.  24  tahun 2003  tentang  Mahkamah  Konstitusi, bahwa  Mahkamah  Konstitusi  berwenang mengadili  pada  tingkat  pertama  dan
terakhir  yang  putusannya  bersifat  final untuk:
a. menguji undang-undang terhadap
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945;
c. memutus  pembubaran  partai  politik; dan
d. memutus  perselisihan  tentang  hasil pemilihan umum 18 .
Dengan  demikian  salah  satu kewenangan  dari  Mahkamah  Konstitusi yang perlu digaris-bawahi adalah mengenai menguji Undang-Undang
terhadap  UUD  1945.Hal  ini  relevan karena dalam melakukan ratifikasi terhadap  suatu  perjanjian  internasional adalah  melalui  Undang-Undang.  Sesuai dengan  Undang-Undang  No.  10  tahun 2004,  tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-Undangan,  dalam  Pasal  8, disebutkan  bahwa  materi  muatan  yang harus  diatur  dalam  Undang-Undang berisi hal–hal  yang mengatur lebih lanjut ketentuan UUD 1945  yang meliputi  hak- hak asasi manusia:
1) hak dan kewajiban warga negara;
2) pelaksanaan dan penegakan kedaulatan  negara  serta  pembagian kekuasaan negara;
3) wilayah negara dan pembagian daerah;
4) kewarganegaraan  dan  kependudukan; dan
5) keuangan Negara 19 .
18 Pasal 10 Undang-Undang  No. 24 Tahun 2000.
19 Pasal  8  Undang-Undang    No.  10  Tahun  2004 tentang Pembentukan Peraturan Perndang- undangan.
Selanjutnya  selain  dari  yang  berkaitan dengan  UUD  1945  adalah  diperintahkan oleh  suatu  undang-undang  untuk  diatur dengan Undang-Undang 20 .
Hal  ini  sama  dengan  ketentuan dalam  Undang-Undang  No.  24  tahun 2000  mengenai  hal  apa  saja  dari perjanjian  internasional  yang  disahkan dalam  Undang-Undang.  Beberapa  hal yang  sama  adalah  mengenai  kedaulatan, hak  asasi  manusia,  wilayah  negara  dan masalah  keuangan  negara.  Hal  lain adalah  merupakan  pejabaran  lebih  lanjut dan  lebih  spesifik  dari  muatan  Undang- Undang  secara  umum.  Sehingga  tidak adanya  suatu  perbedaan  antara  Undang- Undang ratifikasi perjanjian internasional dan  Undang-Undang  pada  umumnya dilihat  dari  sudut  muatan  materi  undang- undang.  Dalam  mengesahkan  suatu perjanjian  internasional,  lembaga  pem- prakarsa yang terdiri atas lembaga negara dan lembaga pemerintah, baik departemen  maupun  non-departemen, menyiapkan  salinan  naskah  perjanjian, terjemahan,  rancangan  undang-undang, atau rancangan keputusan presiden tentang  pengesahan  perjanjian  inter- nasional dimaksud serta dokumen- dokumen lain yang diperlukan 21 . Pengajuan  pengesahan  perjanjian  inter- nasional dilakukan melalui Menteri untuk disampaikan kepada Presiden 22 . Presiden mengajukan  rancangan  undang-undang, tentang  pengesahan  perjanjian  inter- nasional  yang  telah  disiapkan  dengan surat  Presiden  kepada  pimpinan  Dewan Perwakilan  Rakyat.  Dalam  surat  tersebut
20 Lihat  Pasal  8  Ayat  2  Undang-Undang    No.  10 Tahun 2004.
21 Lihat Pasal 12 Undang-Undang  No. 10 Tahun 2004.
22 Lihat Pasal 12 Ayat 3 Undang-Undang  No. 10 Tahun 2004.
Presiden  menegaskan  antara  lain  tentang menteri  yang  ditugasi  mewakili  Presiden dalam melakukan pembahasan rancangan undang-undang  di  Dewan  Perwakilan Rakyat 23 .
DPR  mulai  membahas  rancangan undang-undang  dalam  jangka  waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak surat  Presiden  diterima.  Untuk  keperluan pembahasan rancangan undang-undang di DPR,  menteri  atau  pimpinan  lembaga pemrakarsa memperbanyak naskah rancangan undang-undang tersebut dalam jumlah  yang  diperlukan 24 .  Pembahasan rancangan undang-undang di DPR dilakukan oleh Dewan Perwakilan
Rakyat  bersama  Presiden  atau  menteri yang  ditugasi.  Pembahasan  bersama dilakukan  melalui  tingkat-tingkat  pem- bicaraan.  Tingkat-tingkat  pembicaraan dilakukan dalam rapat komisi/panitia/alat kelengkapan  DPR  yang  khusus  me- nangani  bidang  legislasi  dan  rapat paripurna. Tata cara pembahasan rancangan undang-undang tersebut diatur dengan  Peraturan  Tata  Tertib  DPR 25 . Rancangan  undang-undang  yang  telah disetujui bersama oleh DPR dan presiden, disampaikan  oleh  pimpinan  DPR  kepada Presiden untuk disahkan menjadi
Undang-Undang 26 .Setiap undang-undang atau keputusan presiden tentang pengesahan perjanjian internasional ditempatkan dalam Lembaran Negara RI.
Penempatan peraturan perundang- undangan  pegesahan  suatu  perjanjian internasional  di  dalam  Lembaran  Negara dimaksudkan  agar  setiap  orang  dapat
23 Lihat Pasal 20 Undang-Undang  No. 10 Tahun 2004.
24 Ibid.
25 Pasal  32  Ayat  1,  5,  6,  7  Undang-Undang    No. 10 Tahun 2004.
26 Pasal 37 Undang-Undang  No. 10 Tahun 2004.
mengetahui perjanjian yang dibuat pemerintah  dan  mengikat  seluruh  warga negara,  hal  ini  terdapat  dalam  pasal  14 yang  menyatakan  bahwa 27 :  “Menteri
menandatangai piagam pengesahan untuk mengikatkan
Pemerintah
Republik Indonesia  pada  suatu  perjanjian  inter- nasional  untuk  dipertukarkan  dengan negara  pihak  atau  disimpan  oleh  negara atau  lembaga  penyimpan  pada  organisasi internasional”.
Dalam  Pasal  17  menyatakan bahwa:
1. Menteri  bertanggung  jawab  dalam menyimpan  dan  memelihara  naskah asli  perjanjian  internasional  yang dibuat  oleh  Pemerintah  Republik Indonesia  serta  menyusun  daftar naskah  resmi  dan  menerbitkannya dalam  himpunan  perjanjian  inter- nasional.
2. Salinan naskah resmi setiap perjanjian  internasional  disampaikan kepada  lembaga  negara  dan  lembaga pemerintah, baik departemen maupun nondepartemen pemrakarsa.
3. Menteri memberitahukan dan mnyampaiakn  salinan  naskah  resmi suatu  perjanjian  internasional  yang telah dibuat oleh Pemerintah Indonesia kepada sekretatiat organisasi  internasional  yang  di dalamnya Pemerintah Republik Indonesia sebagai anggota.
4. Menteri  memberitahukan  dan  me- nyampaikan  salinan  piagam  penge- sahan  perjanjian  internasional  kepada instansi-instansi terkait.
5. Dalam  hal  pemerintah  Republik Indonesia  ditunjuk  sebagai  penyim- pan  piagam  pengesahan  perjanjian internasional,  Menteri  menerima  dan
27 Pasal 14 Undang-Undang No. 24 Tahun 2000.
menjadi penyimpan piagam pengesaan  perjanjian  internasional yang disampaiakn negara-negara pihak.
Lembaga  penyimpanan  ( depo- sitary ) yang dimaksud adalah merupakan negara atau organisasi internasional  yang ditunjuk  atau  disebut  secara  tegas  dalam surat perjanjian untuk menyimpan piagam  pengesahan  perjanjian  inter- nasional.  Praktik  ini  berlaku  bagi perjanjian  multilateral  yang  memiliki banyak  pihak.  Lembaga  penyimpanan selanjutnya memberitahukan semua pihak bahwa perjanjian tersebut telah menerima piagam  pengesahan  dari  salah  satu pihak 28 .
Di  samping  perjanjian  inter- nasional  yang  disahkan  melalui  undang- undang atau Keputusan Presiden, pemerintah  dapat  membuat  perjanjian internasional yang berlaku setelah penan- datanganan  atau  pertukaran  dokumen perjanjian/nota  diplomatik,  atau  melalui cara  lain  sesuai  dengan  kesepakatan antara para pihak yang dituangkan dalam perjanjian.  Secara  struktur,  muatan  dan isi  serta  proses  pembentukan  dari undang-undang  pengesahan  perjanjian internasional tidak berbeda dengan undang-undang  lainnya.  Oleh  karena  itu, undang-undang  ini  dapat  diajukan  ke Mahkamah Konstitusi.
Perjanjian internasional yang disahkan  dengan  undang-undang,  sesuai dengan  Undang-Undang  No.  24  tahun 2000, dapat diajukan ke hadapan Mahkamah Konstitusi untuk diuji apakah sesuai  dengan  UUD  NRI  Tahun  1945. Maka  dapat  dimungkinkan  undang- undang  yang  mengesahkan  perjanjian
28 Lihat penjelasan Pasal 17 Undang-Undang No. 24 Tahun 2000.
internasional  tersebut  dapat  dibatalkan keberlakuannya oleh Mahkamah
Konstitusi.  Berdasarkan  ketentuan  ini, maka setiap undang-undang yang dihasilkan  oleh  kekuasaan  legislatif, memiliki kemungkinan untuk diuji secara materil oleh Mahkamah Konstitusi hanya berdasarkan gugatan yang  diajukan masyarakat.  Luas  bidang  dari  undang- undang ini tidak akan membawa masalah apabila  hanya  menyangkut  undang- undang  yang  berasal  dari  kepentingan nasional 29 .
Tetapi  apabila  dikaitkan  dengan sebuah  Perjanjian  Internasional  yang membawa  kepentingan  masyarakat  inter- nasional  yang  di  dalamnya  terkandung makna  kepentingan  negara  lain,  maka secara  implisit  sebuah  undang-undang yang meratifikasi perjanjian internasional dapat dikatakan bukanlah undang-undang yang  membawa  kepentingan  nasional saja.  Undang-Undang  No.  24  tentang Perjanjian  Internasional  tidak  secara tegas  menjelaskan  kedudukan  perjanjian internasional  dalam  sistem  perundang- undangan  namun  hanya  menyatakan bahwa  perjanjian  internasional  disahkan dengan  undang-undang  atau  Peraturan Presiden  tanpa  lebih  lanjut  menjelaskan apa  arti  dan  konsekuensinya  bagi perundang-undangan Indonesia.
Prosedur  Permohonan Judicial  Review atas Undang-Undang Pengesahan Perjanjian Internasional Dalam perkara permohonan pengujian  Undang-undang  Pengesahan Perjanjian  Internasional,  maka  prosedur pengajuan  yang  digunakan  tidaklah
29 www.slideshare.net, Wewenang  MK  dalam menguji UU Ratifikasi Perjanjian Internasional , 7 April 2012, diakses tanggal 23 Juli 2014.
berbeda dengan apa yang telah ditetapkan dalam  peraturan  Mahkamah  tentang pengajuan  permohonan.  Bagian  yang terpenting  adalah legal  standing 30 dari pemohon dalam mengajukan per- mohonannya.  Dalam  hal  ini  adalah kepentingan pemohon dalam mengajukan permohonan  termaksud.  Dalam  berper- kara  di  Mahkamah  Konstitusi,  sebenar- nya tidak semua orang boleh mengajukan perkara  permohonan  ke  Mahkamah Konstitusi dan menjadi pemohon.
Adanya kepentingan hukum saja sebagai- mana  dikenal  dalam  hukum  acara perdata,  maupun hukum acara tata usaha negara  tidak  dapat  dijadikan  dasar. Pemohon  adalah  subjek  hukum  yang memenuhi  persyaratan  menurut  undang- undang  untuk  mengajukan  permohonan perkara  konstitusi  kepada  Mahkamah Konstitusi.  Pemenuhan  syarat-syarat  ter- sebut  menentukan  kedudukan  hukum atau legal  standing suatu  subyek  hukum untuk  menjadi  pemohon  yang  sah  dalam perkara  pengujian  undang-undang.  Per- syaratan legal  standing atau  kedudukan hukum dimaksud mencakup syarat formal  sebagaimana  ditentukan  dalam undang-undang,  maupun  syarat  materiil berupa  kerugian  hak  atau  kewenangan konstitusional dengan berlakunya undang-undang  yang  sedang  dipersoal- kan.
Dalam  hukum  acara  Mahkamah
Konstitusi  yang  boleh  mengajukan  per- mohonan untuk berperkara di Mahkamah Konstitusi ditentukan dalam Pasal 51 ayat
30 Legal  Standing adalah  merupakan  orang    atau badan  hukum  yang  berhak  untuk  mengajukan perngujian suatu undang-undang (Judicial Review) ke  Mahkamah  Konstitusi,  persyaratan untuk  dapat  mengajukan  perkara  ke  Mahkamah Konstitusi diatur dalam pasal 51 ayat (1) Undang- undang Nomor 24 Tahun 2003.
(1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2003, yang bunyinya sebagai berikut:
a. Perorangan warganegara Indonesia;
b. Kesatuan  masyarakat  hukum  adat sepanjang  masih  hidup  dan  sesuai dengan  perkembangan  masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
c. Badan hukum publik atau privat; atau
d. Lembaga Negara.
Hal  yang  perlu  diingat  bahwa pemohon  harus  mampu  menguraikan dalam permohonannya mengenai hak dan kewenangan konstitusionalnya yang dirugikan. Seperti telah diuraikan di atas, kepentingan  hukum  saja  tidak  cukup untuk menjadi dasar legal standing dalam mengajukan  permohonan  di  Mahkamah Konstitusi,  tetapi  terdapat  dua  hal  yang harus diuraikan dengan jelas.
Dua  kriteria  dimaksud  menurut Maruar Siahaan 31 adalah:
a. Kualifikasi  pemohon  apakah  se- bagai:
i. perorangan warga negara
Indonesia  (termasuk  kelompok orang  yang  mempunyai      kepen- tingan yang sama);
ii. kesatuan  masyarakat  hukum  adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan  perkembangan  masyara- kat  dan  prinsip  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia  yang  diatur dalam undangundang;
iii. badan  hukum  publik  atau  privat, atau
iv. lembaga negara;
b. Anggapan  bahwa  dalam  kualifikasi demikian  terdapat  hak  dan/atau kewenangan konstitusional pemohon
31 Sebagaimana  pendapat  Maruar  Siahaan  yang dikutip  dalam  www.slideshare.net, Wewenang MK  dalam  menguji  UU  Ratifikasi  Perjanjian Internasional ,  7  April  2012,  diakses  tanggal  23 Juli 2014.
yang  dirugikan  oleh  berlakunya undang-undang 32 .  Kemudian,  ber- dasarkan pertimbangan hukum Putusan  Perkara  No.  006/PUU- III/2005,  Mahkamah  telah  menentu- kan  lima  persyaratan  mengenai kerugian  konstitusional  yang  timbul karena  berlakunya  suatu  undang- undang sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi, yaitu 33 : a) adanya hak konstitusional Pemohon  yang  diberikan  oleh UUD 1945; b) bahwa hak konstitusional
Pemohon  tersebut  dianggap  oleh
Pemohon  telah  dirugikan  oleh suatu undang-undang yang dimohonkan pengujian;
c) bahwa  kerugian  konstitusional Pemohon  yang  dimaksud  bersifat khusus  (spesifik)  dan  aktual  atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang  menurut  penalaran  yang wajar  dapat  dipastikan  akan terjadi;
d) adanya  hubungan  sebab  akibat ( causal  verband )  antara  kerugian dan  berlakunya  undang-undang yang dimohonkan pengujian;
e) adanya kemungkinan bahwa dengan  dikabulkannya  permo- honan, maka kerugian kon- stitusional  yang  didalilkan  tidak akan atau tidak lagi terjadi;
Penilaian  oleh  hakim  sangat tergantung  kepada  kasus  bagaimana konkretnya  di  lapangan.  Untuk  dinyata- kan  memiliki  kedudukan  hukum legal standing untuk mengajukan permohonan, kelima  kriteria  itu  kadang-kadang  tidak diterapkan  secara  kaku,  atau  bersifat
32 Ibid .
33 Lihat penjelasan pada Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003.
kumulatif secara mutlak. Karena, penilai- an  mengenai legal  standing ini  baru mengantarkan  pemohon  kepada  ke- absahannya  sebagai  pemohon,  belum memperhitungkan  pokok  permohonan- nya.  Untuk  itu  dalam  kaitannya  dengan permohonan  yang  diajukan  ke  mah- kamah, dalam permohonannnya pemohon harus  menjelaskan  kedudukan  hukum pemohon  dalam  perkara  yang  diajukan. Dalam  kaitannya  dengan  pengajuan permohonan  pengujian  Undang-undang pengesahan perjanjian Internasional, maka pemohon harus menguraikan dengan  jelas  mengenai  anggapan  pe- mohon tentang hak dan/atau kewenangan konstitusional  pemohon  yang  dirugikan dengan  berlakunya  undang-undang a quo 34 .  Uraian  ini  harus  secara  jelas  dan tegas yang pada pokoknya akan menunjukkan  hubungan  hukum  antara pemohon  dengan  materi  permohonan yang hendak diajukan.
Dalam pengujian formalitas undang-undang  pengesahan  perjanjian internasional,  pemeriksaan  tidak  hanya terkait  dengan  proses  pembentukan  di Dewan  Perwakilan  Rakyat  akan  tetapi harus  juga  dijadikan  perhatian  perihal proses  keikutsertaan  Indonesia  dalam perjanjian  Internasional.  Dalam  hal  ini harus  diperhatikan  bagaimana  keikutser- taan  Indonesia  dalam  perjanjian  inter- nasional  tersebut.  Dalam  petitumnya
34 Undang-undang a  quo diartikan  sebagai undang-undang  terdahulu,  disini  maksudnya adalah kedudukan UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi adalah merupakan undang- undang  yang  mengganti  UU  No.  5  tahun  2004 tentang Mahkamah Agung. Jika dulu kewenangan untuk menguji undang-undang ada pada Mahkamah  Agung,  sekarang  kewenangan  ter- sebut  ada  pada  Mahkamah  Konstitusi.Mahkamah Agung  hanya  berhak  untuk  menguji  peraturan perundangan yang kedudukannya dibawah undang-undang.
pemohon  dalam  permohonan  pengujian formil undang-undang pengesahan perjanjian internasional, menyatakan bahwa  undang-undang  tersebut  tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Permohonan  putusan  Mahkamah Konstitusi  dalam  petitum  penting  untuk dinyatakan  dalam  permohonan  yang diajukan, hal ini sebagai dasar bagi hakim dalam  menjatuhkan  putusan  atas  perkara a  quo .  Apabila  dalam  permohonan  tidak dinyatakan  petitumnya,  maka  hal  ini harus  menjadi  perhatian  dalam  pemerik- saan pendahuluan dan memberikan kesempatan  kepada  pemohon  untuk memperbaiki permohonannya. Dalam hal permohonan yang diajukan adalah pengujian  materiil  atas  undang-undang pengesahan perjanjian internasional, maka  pengujian  dilakukan  berkaitan dengan  materi  muatan  dalam  ayat,  pasal dan  atau  bagian  yang  bertentangan dengan  UUD  NRI  Tahun  1945.  Dalam hal  ini  harus  diperhatikan  dengan  baik terkait  dengan  materi  muatan  yang menjadi  dasar  pengujian  materil  yang diajukan,  dimana  apakah  pernyataan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat atas  materi  muatan  yang  diperiksa  dan diputus mahkamah akan dapat dikategorisasi sebagai pembatalan sepihak  atau  tidak.  Dalam  hal  ini  harus diperhatikan, perjanjian internasional tersebut  secara  keseluruhan.  Karena pengujian  undang-undang  pengesahan perjanjian internasional memiliki dimensi yang  tidak  saja  bersifat  nasional  namun juga internasional.
Kesemua  aspek  tersebut  akan menjadi  bagian  yang  penting  dalam pertimbangan  yang  akan  dibuat  oleh Mahkamah  Konstitusi  dalam  memutus permohanan a  quo .  Dalam  hal  pengujian
undang-undang  pengesahaan  perjanjian Internasional
dapat menimbulkan penafsiran  sebagai  bentuk  pembatalan sepihak ( denunciation) dari keikutsertaan Indonesia, hal ini juga harus diperhatikan oleh  Mahkamah  Konstitusi,  yaitu  apakah dalam  perjanjian  internasional  tersebut dimungkinkan  untuk  melakukan  pem- batalan  sepihak  atau  penangguhan.  Hal ini  penting  bagi  Indonesia,  karena Indonesia  tidak  dapat  menarik  diri  dari perjanjian  tersebut  jika  tidak  ada  pasal yang  mengatur  mengenai  hal  tersebut. Berbeda  jika  memang  ada  pasal  yang mengatur  mengenai  pembatalan  sepihak atau  penangguhan  keikutsertaan  dalam perjanjian  tersebut.  Dalam  memberikan keputusan  yang  terkait  dengan  per- mohonan pengujian undang-undang pengesaahan  perjanjian  internasional, juga harus dipertimbangkan dampak yang akan  timbul  dari  dikabulkannya  per- mohonan  tersebut.  Meskipun  dengan pembatalan  undang-undang  pengesahan perjanjian internasional tidak secara serta merta menghilangkan keikutsertaan Indonesia dalam pergaulan Internasional.

## Kesimpulan
Berdasarkan
uraian tentang
pembahasan permasalahan tersebut diatas maka  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa Mahkamah  Konstitusi  adalah  merupakan Lembaga  Negara  yang  berwenang  dalam hal  menguji  materi  suatu  peraturan perundang-undangan sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah  Konstitusi.  Undang-Undang ratifikasi  perjanjian  internasional  bagai- manapun  bentuknya  adalah  termasuk dalam  kategori  undang-undang  sehingga dapat  diuji  oleh  Mahkamah  Konstitusi
tetapi  yang  dilakukan  pengujian  bukan pada  materi  perjanjian  internasionalnya namun  lebih  kepada  materi  undang- undang.
Oleh  Karena  itu,  Pemerintah Indonesia sebaiknya sebelum menyatakan terikat  atau  mengesahkan  perjanjian internasional, hendaknya dipikirkan dampak  positif  dan  negatifnya  bagi masyarakat,  serta  disesuaikan  dengan peraturan  perundangan  nasional  yang sudah  ada.  Apabila  sekiranya  membawa dampak  negatif  bagi  masyarakat,  serta tidak sejalan dengan keberadaan peraturan  perundangan  yang  berlaku, maka sebaiknya pengesahannya di tangguhkan.

## Daftar Bacaan
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia 1945.
Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  1999 tentang Hubungan Luar Negeri.
Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2000 tentang Perjanjian Internasional.
Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2004 tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-undangan.
Undang-undang  Nomor  38  Tahun  2008 tentang Pengesahan Piagam ASEAN.
Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2004 tentang Mahkamah Agung.
Vienna  Convention  on  the  Law  of Treaties , 23 Mei 1969.
Vienna  Convention  on  the  Law  of Treaties between State and International Organizations or between International Organizations , 21 Maret 1986.
Charter  of  the  Association  of  Southeast Asian Nation, 2007, entry into force 15 December 2008.
Agusman,  Dumoli,  Agus,  2010, Hukum Perjanjian  Internasional  Kajian Teori dan Praktik , Bandung: Refika
Aditama. Direktorat  Perjanjian  Ekonomi  Dan Sosial  Budaya  Direktorat  Jendral Hukum Dan Perjanjian Internasional Kementrian Luar Negeri,  2011, Pedoman  Praktis Pembuatan, Pengesahan dan Penyimpanan Perjanjian Inter- nasional  Termasuk  Penyimpanan Full Power dan Credential , Jakarta.
Kusumaatmadja,  Mochtar  &  Etty  R Agoes,  2003, Pengantar  Hukum
Internasional , Bandung: P.T
Alumni.
_____, 1978, Pengantar Hukum
Internasional, Bandung:  Penerbit  Bina Cipta.
Kusumohamidjojo, Budiono, 1986, Suatu
Studi  terhadap  Aspek  Operasional, Konvensi Wina 1969 tentang Hukum  Perjanjian  Internasional ,
Bandung: Binacipta.
Kelsen, Hans, 2000, Teori Hukum Murni , Alih  Bahasa  Somardi,  Bandung: Rimdi Press.
Parthiana,  Wayan,  I.,  2002, Hukum Perjanjian  Internasional  Bag.  I , Bandung: Mandar Maju.
Sri-Edi  Swasono  (Ed.),  1987, Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi , Jakarta: UI Press.
Starke’s.  J.G.,  1989, Introduction  to International  Law ,  Cetakan  ke-3, London: Butterworths.
Tim Pengajar  Hukum Internasional UGM,  2003, Pengantar  Hukum Internasional , Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah  Mada,  Fakultas  Hukum Universitas Gadjah Mada Press.
Umar,  Dzulkifli,  dan  Utsman  Handoyo, 2010, Kamus  Hukum  Dictionary Law New Edition , Surabaya:
Quantum Media Press.
Wisnu  Aryo  Dewanto,  2011, Perjanjian Internasional Self Excecuting Treaty dan Non-Self  Excecuting Treaty ,  Disertasi,  Program  Doktor Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. www.kemenkumham.go.id, MK  tidak berwenang  uji  UU  Hasil  Ratifikasi Perjanjian Internasional , 4 Agustus
2011. www.slideshare.net, Wewenang MK
dalam  menguji  UU  Ratifikasi Perjanjian  Internasional ,  7  April 2012.
www.antaranews.com, Judicial  Review Pengesahan  Piagam  Perhimpunan Bangsa-Bangsa  Asia  Tenggara ,  14 Februari 2012.