e-ISSN : 2621-4105

## URGENSI PENEGAKAN HUKUM HAK CIPTA TERHADAP PEMBUAT KONTEN DALAM PENGGUNAAN LAGU DI MEDIA SOSIAL

## Langit Rafi Soemarsono, Rianda Dirkareshza
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jakarta langitrafis@upnvj.ac.id

## Abstrak
Tulisan  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  dan  meneliti  terkait  bagaiamana  penegakan  hukum  terhadap  para pembuat konten dalam penggunaan lagu di media sosial. Metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan  analisis  dengan  menggunakan  ketentuan  perundang-undangan  yang  relevan  dengan permasalahan  yang  dibahas.  Hasil  studi  menunjukkan  bahwa  salah  satu  fenomena  yang  cukup  sering ditemukan  di  internet  khususnya  di  berbagai  platform  media  sosial  adalah  pelanggaran  hak  cipta  yang dilakukan oleh para pembuat konten dalam penggadaan ulang dan mempublikasikan karya cipta lagu milik pencipta lagu atau musisi, tanpa menyadari pentingnya aturan hak ekonomi dan hak moral terkait hak cipta lagu. Akibat maraknya pelanggaran yang terjadi mengenai hak cipta khususnya mengenai lagu, tidak sedikit peran dari para musisi ataupun pencipta lagu yang menginginkan pembaharuan terkait peraturan hak cipta khususnya  dalam  penggunaan  karya  lagu  di  media  sosial.  Adapun  dalam  penelitian  ini  akan  membahas tentang  apa  bentuk  pelanggaran  hak  cipta  yang  dilakukan  oleh  para pembuat  konten  dalam  penggunaan lagu di media sosial dan bagaimana bentuk penegakan hukum bagi para pembuat konten dalam penggunaan lagu media sosial. Bahwa berdasarkan hasil analisis, dapat ditarik kesimpulan menjadi penting untuk dibuat dalam peraturan pemerintah yang secara spesifik mengenai ketentuan hak cipta dalam penggunaan lagu di media sosial yang kaitannya dengan hak ekonomi dan hak moral.
Kata kunci: Hak Cipta; Lagu; Penegakan Hukum

## THE URGENCE OF COPYRIGHT LAW ENFORCEMENT ON CONTENT MAKERS IN USING SONG ON SOCIAL MEDIA

## Abstract
This paper aims to examine and  examine how the law is enforced against content creators in the use of songs on social media. The normative juridical legal research method uses an analytical approach using the provisions of the legislation that are relevant to the issues discussed. The results of the study show that one of the phenomena that is quite often found on the internet, especially on various social media platforms, is copyright infringement committed by content creators in reproducing and publishing copyrighted songs belonging to songwriters or musicians, without realizing the importance of the rules of economic and social rights.  moral  rights  related  to  song  copyright.  Due  to  the  rampant  violations  that  occur  regarding copyright,  especially  regarding  songs,  there  are  not  a  few  roles  of  musicians  or  songwriters  who  want reforms related to copyright regulations, especially in the use of song works on social media. As for in this study, it will discuss what forms of copyright infringement are carried out by content creators in the use of songs on social media and how the form of law enforcement for content creators in the use of social media songs. That based on the results of the analysis, it can be concluded that it is important to make government regulations  specifically  regarding  copyright  provisions  in  the  use  of  songs  on  social  media  which  are related to economic rights and moral rights.
Keywords: Copyright; Songs; Law Enforcement
e-ISSN : 2621-4105

## A. PENDAHULUAN
Penegakan hukum dalam penggunaan lagu mengenai  hak cipta lagu di  Indonesia masih  menjadi  fenomena  yang  cukup  hangat  untuk  dibahas.  Implementasi  terkait substansi hukum hak cipta lagu menjadi relevan untuk dibicarakan. Dalam aspek hukum menjadi  penting  untuk  dibahas  karena  pada  praktiknya  perlindungan  hukum  secara preventif tidak cukup dalam mengatasi sengketa terkait pelanggaran hak cipta lagu. Disisi lain seiring dengan perkembangan teknologi banyak orang yang melakukan penggadaan ulang dan mempublikasikan karya cipta lagu milik orang lain di platform media sosial khususnya di Instagram , TikTok, dan YouTube tanpa menyadari pentingnya menerapkan aturan hak ekonomi dan  hak moral terkait hak cipta lagu. 1 Selain itu, akibat maraknya pelanggaran  yang  terjadi  mengenai  hak  cipta  khususnya  mengenai  lagu,  banyak  para musisi  ataupun  pencipta  lagu  yang  menginginkan  pembaharuan  terkait  peraturan  hak cipta khususnya dalam penggunaan karya lagu di media sosial. 2 Kendati pun demikian pemerintah  sendiri  belum  mempunyai  regulasi  khusus  mengenai  mekanisme cover version atau membawakan ulang lagu milik orang lain di media sosial.
Hak  cipta  merupakan  suatu  hak  yang  eksklusif  sebagaimana  halnya  dalam ketentuan  hak cipta lagu. Artinya, setiap orang atau pelaku usaha    yang  menggunakan ciptaan lagu untuk suatu kepentingan dan kegiatan komersial yang dilakukan di berbagai tempat  seperti    kafe,  hotel,  restoran    dan  lain  nya  harus  meminta  izin  terlebih  dahulu kepada pencipta nya atau pun kepada pemegang hak cipta nya yang sah, karena hak yang eksklusif hanya ditujukan bagi pencipta nya dan tidak satu pun dari pihak lain yang dapat mengambil manfaat ekonomi tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta nya yang sah. Faktanya  dalam  suatu  kajian  tertentu  mengenai  hak  cipta  dijelaskan  bahwa  tingkat pelanggaran hak cipta di Indonesia masih sangat tinggi, hingga termasuk sepuluh besar negara pembajak hak cipta di dunia. 3 Walaupun dalam perlindungannya hak cipta secara jelas diatur mulai dari hak esensial yang terkandung di dalam sebuah ciptaan. 4
Berdasarkan  Pasal  1  angka  (1)  Undang-Undang  No.  28  tahun  2014  tentang  Hak Cipta  merumuskan  bahwa  hak  cipta  adalah  hak  eksklusif  pencipta  yang  timbul  secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata  tanpa  mengurangi  pembatasan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan. Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta menetapkan kriterianya adalah “penggunaan secara komersial” yaitu pemanfaatan ciptaan dan/atau produk hak
1 Rianda Dirkareshza, Dinda Maurizka  Azura, and Roni Pradana, “Kebijakan Pemerintah Di Masa Pandemi Covid-19:  Antara  Negara  Sejahtera  Dan  Negara  Sehat,” Jurnal  Mercatoria 1,  no.  1  (2021):  79–98, http://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria/article/view/731/643.
2 Hulman Panjaitan, “Akibat Hukum Penggunaan Karya Cipta Musik Dan Lagu Tanpa Izin,” To-Ra 6, No. 3 (2020): 290–301.
3 Munawar Akhmad and Effendy Taufik, “Upaya Penegakan Hukum Planggaran Hak Cpta Menurut Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta,” Journal of Chemical Information and Modeling 53, no. 9 (2016): 1689–99.
4 Atiekah  Achmad  and  Kholis  Roisah,  “Status  Hukum  Ghostwriter  Dan  Pemegang  Hak  cipta  Dalam Plagiarisme Menurut Undang-Undang Hak cipta,” Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) 9, no. 2 (2020): 429–47, https://doi.org/10.24843/JMHU.2020.v09.i02.p.15.
e-ISSN : 2621-4105
terkait dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar. Dalam konteks penggunaan karya cipta lagu atau oleh pihak lain untuk kegiatan usaha yang bersifat komersial yang menurut UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta disebut dengan “penggunaan secara komersial” wajib hukumnya menurut undang-undang untuk meminta izin terlebih dahulu dari pencipta dan atau pemegang hak cipta. Pemberian izin dimaksud dilakukan dalam bentuk pemberian lisensi,  yang menurut Pasal 1 angka (20) UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta merupakan izin tertulis yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaan nya atau produk hak terkait dengan syarat tertentu.
Fadhila  (2018)  dalam  penelitiannya  yang  berjudul  “ Perlindungan  Karya  Cipta Lagu Dan/Atau Musik Yang Dinyanyikan Ulang (Cover Song) Di Jejaring Media Sosial Dikaitkan Dengan Hak Ekonomi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang  Hak  Cipta”, mengangkat  permasalahan  perlindungan  hukum  terkait  perilaku cover version yang diunggah di media sosial. 5 Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Hak Cipta  dijelaskan  bahwa  penggunaan  karya  cipta  lagu  yang  dinyayikan  ulang  ( cover version )  di  media  sosial  bukanlah  suatu  pelanggaran  hak  moral  bila  tidak  melakukan perubahan  ciptaan  dan  bukan  untuk  kepentingan  komersial.  Sebaliknya  dikatakan melanggar hak ekonomi jika diperuntukkan untuk kegiatan yang sifatnya mendatangkan keuntungan  komersial  dengan  tidak  melakukan  izin  dari  pencipta  dalam  konteks menggunakan  lagu  milik  orang  lain.  Komersialisasi  pada  suatu  karya  ciptaan  menjadi permasalahan  utama,  khususnya  pada cover  version .  Pelanggaran  terhadap  sebuah ciptaan  akan  dikesampingkan  apabila  bertujuan  untuk  pembuatan  karya  ilmiah,  kritik, dan  juga  pendidikan.  Kendati  demikian  tetap  menjadi  perhatian  bersama  bagi  para pembuat  konten  dan  masyarakat  untuk  memahami  masalah  komersialisasi  dari  konten yang melibatkan lagu milik orang lain di media sosial.
Penelitian sebelumnya oleh Aini (2021) yang berjudul “Pemenuhan Prinsip Fair Use  Dalam  Cover  Lagu  Berdasar  Hukum  Hak  Cipta  Indonesia”, mengangkat permasalahan  ketentuan  prinsip fair  use dalam  persoalan cover  version ditinjau  dari hukum  hak  cipta  yang  berlaku. 6 Ketentuan  hak  cipta  telah  melindungi  lagu  dan/atau musik sebagaimana diatur dalam Pasal  40 huruf d Undang-Undang Hak  Cipta. Bahwa perilaku cover version dapat menyebabkan pelanggaran terhadap hak cipta dikarenakan menyalahkan ketentuan hak moral dan hak ekonomi dari pencipta lagu. Contohnya rawan terjadi modifikasi, merekam, dan mengaransemen. Di sisi lain penggunaan wajar terkait cover lagu dapat meningkatkan  popularitas pencipta, apabila para pelaku cover version mencantumkan  nama  pencipta  lagu  selaku  pemiliki  hak  cipta.  Adapun  fokus  pada
5 Ghaesany  Fadhila  and  U.  Sudjana,  “Perlindungan  Karya  Cipta  Lagu  Dan/Atau  Musik  Yang  Dinyanyikan Ulang (Cover Song) Di Jejaring Media Sosial Dikaitkan Dengan Hak ekonomi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta,” Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Dan Ke-PPAT-An 1, no. 2 (2018): 222, https://doi.org/10.24198/acta.v1i2.117.
6 Fatimah Nurul Aini and Indirani Wauran, “Pemenuhan Prinsip Fair Use Dalam Cover Lagu Berdasar Hukum Hak Cipta Indonesia ( Fair Use Principles in Cover Song Based on Indonesian Copyright Law ) Abstrak,” no. 28 (2021): 707–28.
e-ISSN : 2621-4105
penelitian ini yaitu ditekankan prinsip fair use sebagaimana merupakan aturan yang harus ditegakkan sepenuhnya.
Pada jurnal yang ditulis oleh Dewi (2017) dengan judul “ Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Cover Version Lagu Di Youtube” , mengangkat permasalahan mengenai ketentuan  hukum cover  version yang  diunggah  pada  platform YouTube. 7 Dalam melakukan  c over version  lagu  milik  orang  lain  dan  menggunggahnya  ke  media  sosial YouTube bukanlah merupakan suatu bentuk pelanggaran hak cipta apabila pembuatan dan pengumuman tersebut dilakukan dengan tidak melanggar hak-hak ekslusif pemegang hak cipta. Mengacu pada Pasal 43 huruf d Undang-Undang Hak Cipta “perbuatan yang tidak dianggap  sebagai  pelanggaran  Hak  Cipta  meliputi:  pembuatan  dan  penyebarluasan konten Hak Cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan/ atau menguntungkan Pencipta atau pihak terkait, atau Pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan atau penyebarluasan tersebut” . Walaupun demikian perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta atas pelanggaran hak cipta di  bidang  musik  dan  lagu  dalam  bentuk cover  version yang  dikomersilkan  dapat dilakukan  melalui  dua  cara  yaitu  upaya  preventif  dan  upaya  represif.  Bahwa  upaya preventif  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  66-67  Undang-Undang  tentang  Hak  Cipta sedangkan  itu  upaya  represif  melalui  penyelesaian  sengketa  arbitrasi  atau  pengadilan. Penelitian ini lebih membahas dari sisi perlindungan hukum yang secara kurang efektif dari segi preventif dan juga represif. Namun, dengan tujuan bersama memberikan saran bagi pemerintah untuk memberikan regulasi yang terbaru terkait aturan hak cipta lagu.
Berdasarkan  penelitian  yang  telah  dilakukan  sebelumnya,  maka  dapat  diperoleh gambaran secara umum bahwa penegakkan hukum hak cipta dalam penggunaan lagu di media sosial  telah diatur dalam ketentuan Undang-Undang No 28 Tahun  2014 tentang Hak Cipta dengan memuat aturan yang mengikat didalamnya berupa unsur hak ekonomi dan  hak  moral.  Apabila  para  pembuat  konten  menggunakan  lagu  milik  orang  lain  dan mengunggahnya di media sosial maka sudah seharusnya mengaplikasikan  kedua unsur tersebut. Hal tersebut dikarenakan para pembuat konten telah memiliki banyak pengikut di  media  sosial,  aktif  mengandung  iklan  dibeberapa  unggahannya  yang  dengan  untuk kepentingan  komersil.  Namun  yang  menjadi  kekurangan  pada  penelitain-penelitian tersebut adalah hanya mengambil contoh kasus dari satu platform media sosial saja saja misalnya YouTube . Sedangkan, pada penelitian ini mencoba menggali berbagai fenomena penggunaan  lagu  yang  dilakukan  oleh  para  pembuat  konten  dari  aplikasi Instagram , TikTok , dan juga YouTube .
Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan suatu perspektif yang berbeda dalam upaya  penegakan  hukum  hak  cipta  lagu  di  media  sosial  dengan  cara  yang  spesifik menjawab dua pertanyaan:  Pertama,  apa bentuk  pelanggaran  hak cipta  yang  dilakukan oleh  para  pembuat  konten  dalam  penggunaan  lagu  di  media  sosial.  Kedua,  bagaimana penegakan  hukum  terhadap  tindakan  para  pembuat  konten  terkait  pelanggaran  dalam
7 Anak  Agung  Mirah  Satria  Dewi,  “Perlindungan  Hukum  Hak  Cipta  Terhadap  Cover  Version  Lagu  Di Youtube,” Jurnal  Magister  Hukum  Udayana  (Udayana  Master  Law  Journal) 6,  no.  4  (2017):  508, https://doi.org/10.24843/jmhu.2017.v06.i04.p09.
e-ISSN : 2621-4105
penggunaan  lagu  di  media  sosial.  Pada  kenyataannya  terdapat  berbagai  bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh para pembuat konten di berbagai platform media sosial dengan  mengabaikan  aturan  hak  cipta  lagu.  Dan  penting  untuk  memahami  bentuk perlindungan hukum yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
Tulisan ini didasarkan pada sebuah argumen bahwa pencipta lagu kurang mendapat perlindungan hukum terkait ak cipta lagu dan apresiasi dari para pembuat konten dalam penggunaan lagu di  media sosial.  Walaupun telah diberlakukannya ketentuan Undang- Undang  Nomor  28  Tahun  2014  tentang  Hak  Cipta  masih  menimbulkan  problematika tersendiri bagi pencipta atau pemegang hak cipta lagu. Bahwa bentuk pelanggaran yang dilakukan  oleh  para  pembuat  konten  dalam  penggunaan  lagu  media  sosial  tidak  boleh dibiarkan begitu saja, tentunya hal tersebut harus didukung dengan peraturan perundang- undangan mampu memberikan perlindungan  hak cipta lagu khususnya di  media sosial secara  spesifik    sehingga  cara  preventif  sebagai  bentuk  pencegahan  berjalan  sesuai dengan  ketentuan  hukum  yang  ada.  Berdasarkan  permasalahan  diatas,  penelitian  ini bertujuan  untuk  memberikan  kepastian  hukum  dan  mengkaji  perspektif  normatif mengenai  penegakan hukum  terhadap para pembuat  konten dalam penggunaan lagu di media sosial.

## B. PERMASALAHAN
Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah  dijelaskan  sebelumnya,  adapun  rumusan masalah  penelitian  ini  antara  lain;  Pertama,  apa  bentuk  pelanggaran  hak  cipta  yang dilakukan  oleh  para  pembuat  konten  dalam  penggunaan  lagu  di  media  sosial?  kedua, bagaimana penegakan hukum terhadap tindakan para pembuat konten terkait pelanggaran dalam penggunaan lagu di media sosial?

## C. METODE PENELITIAN
Fenomena  hukum  yang  terjadi  terkait  pelanggaran  hak  cipta  di  Indonesia  masih menjadi isu yang cukup penting khususnya bagi para pencipta atau pemilik hak cipta lagu. Hal  tersebut  dikarenakan  masih  banyak  terjadi  pelanggaran  dalam  penggunaan  lagu  di media sosial  yang dilakukan oleh para pembuat konten.  Pada kenyataannya penegakan hukum  terkait  ruang  lingkup  hak  cipta  lagu  belum  terlaksana  dengan  baik,  terlebih dibutuhkan  regulasi  baru  secara  spesifik.  Adapun  selain  dari  sisi  penegakan  hukum penting  juga  untuk  dikaji  untuk  meningkatkan  apresiasi  para  pembuat  konten  dalam menghargai karya cipta lagu milik orang lain khususnya para pencipta lagu.
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  menggunakan  metode  yuridis  normatif.  Metode yuridis  normatif  merupakan  metode  penelitian  hukum  yang  dilakukan  dengan  cara meneliti  bahan  pustaka  atau  bahan  sekunder  belaka. 8 Adapun  penelitian  hukum  ini menggunakan  data  kualitatif  yang  bersifat  primer  dan  sekunder.  Data  sekunder merupakan bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Data sekunder tersebut terdiri dari 2  (dua)  sumber  bahan  hukum,  yaitu  bahan  hukum  primer  berupa  perundang-undangan atau hukum positif yang berlaku di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun
8 Henni  Muchtar,  “Analisis  Yuridis  Normatif  Sinkronisasi  Peraturan  Daerah  Dengan  Hak  Asasi  Manusia,” Humanus 14, no. 1 (2015): 80, https://doi.org/10.24036/jh.v14i1.5405.
e-ISSN : 2621-4105
2014  tentang  Hak  Cipta  dan  bahan  hukum  sekunder  berupa  sumber-sumber  pustaka, seperti jurnal, skripsi, tesis.
Pengumpulan  data  yang  dilakukan  adalah  melalui  studi  kepustakaan,  dengan merujuk pada sumber-sumber pustaka secara digital dan cetak. Sumber digital terdiri dari sumber  yang  berasal  dari  berbagai  artikel  atau  jurnal  dan  media  sosial  khususnya Instagram,  TikTok dan YouTube yang  dapat  diakses  melalui  daring.  Terkait  pemilihan sumber-sumber tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan keterkaitan pembahasan dan bersifat kredibel. Selain itu. Sumber cetak merupakan jenis buku-buku bidang hukum dan  buku-buku  bidang  ilmu  lainnya.  Sumber-sumber  tersebut  dipilih  dengan  tujuan memiliki relevansi terhadap suatu topik penulisan.
Teknik Analisis dalam tulisan ini berbentuk deskriptif kualitatif. Teknik  Analisis ini  dilakukan  dengan  cara  memilih  topik-topik  yang  memiliki  keterkaitan  terhadap berbagai  sumber  rujukan  yang  ditemukan  dan  diterjemahkan  untuk  menjelaskan pentingnya  perlindungan  hukum  terkait  hak  cipta  lagu  terhadap  para  pencipta  atau pemilik  hak  cipta  lagu  di  Indonesia.  Khususnya  dalam  hal  mengkaji  sudut  pandang normatif  dalam  upaya  penegakan  hukum  terhadap  pembuat  konten  dalam  penggunaan lagu di media sosial dan juga meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hak cipta lagu.

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Bentuk Pelanggaran Hak Cipta Yang Dilakukan Para Pembuat Konten Dalam Penggunaan Lagu Di Media Sosial
Konten  cover  song  atau  membawakan  kembali  lagu  milik  orang  lain  memang menjadi  hal  yang  cukup  populer di  berbagai platform media sosial  misalnya YouTube, Instagram ataupun TikTok .  Didukung  oleh  kemudahan  teknologi  dan  informasi  yang semakin berkembang mengakibatkan para pembuat konten menjadi lebih mudah dalam berkarya.  Namun,  disisi  lain  dengan  adanya  kemudahan  tersebut  para  pembuat  konten seringkali    mengabaikan  aturan  hukum  terkait cover  song yang  telah  diatur  dalam ketentuan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Adapun hal-hal yang melatarbelakangi  para  pembuat  konten  melakukan  pelanggaran  hak  cipta  yaitu,  para pembuat  konten  belum  menyadari  aturan  hukum  terkait  hak  cipta  lagu,  para  pembuat konten  dengan  sengaja  tidak  mengikuti  aturan  hukum  terkait  hak  cipta  lagu  dan kurangnya penegakkan hukum terkait pelanggaran hak cipta lagu. Bahwa hal-hal tersebut saling berkaitan dan dapat dikatakan sebagai faktor pemicu terjadinya pelanggaran terkait cover song yang dilakukan oleh para pembuat konten di berbagai platform media sosial seperti yang telah terjadi Di Indonesia.
Pada  tahun  2017  banyak  orang  yang  membawakan  ulang  lagu  berjudul  “Akad” milik group musik Payung Teduh. Salah satu sosok yang membawakan ulang lagu akad dengan  jumlah  penonton  yang  banyak  adalah  Hanin  Dhiya.  Ia  dikenal  cukup  sering membuat konten cover version di platform YouTube dan sering kali videonya ditonton lebih  dari  1  juta  penonton.  Bahkan  lagu  “Akad”  versinya  lebih  banyak  ditonton
e-ISSN : 2621-4105
dibandingkan dengan jumlah penonton di akun YouTube payung teduh. Tidak hanya itu, Hanin juga mempublikasikan karyanya dalam berbagai layanan streaming yang tentunya mengandung  kepentingan  komersil  di  dalamnya.  Namun,  yang  jadi  permasalahan tindakan tersebut dilakukan oleh Hanin tanpa seizin pihak Payung Teduh. Alhasil, Hanin Dhiya  mendapat  teguran  keras  dari  pihak  Payung  Teduh  yang  mengatakan  bahwa  ada baiknya  untuk  meminta  izin  terlebih  dahulu  ketika  ingin  membawakan  lagu  miliknya, dalam hal ini mereka menginginkan karya nya di apresiasi oleh siapapun. Kendati pun permasalahan  ini  telah  dimanfaatkan  oleh  berbagai  kalangan  musisi  dan  pencipta  lagu untuk menyuarakan pendapatnya bahwa memahami hak cipta dari hasil karya lagu milik orang lain adalah penting. 9
Selain itu, pada awal tahun 2021 kasus mengenai hak cipta lagu media sosial juga terjadi  pada  platform TikTok dimana  PT  Digital  Rantai  Maya  menggugat TikTok dan ByteDance  sebesar  Rp  13,1  miliar  ke  Pengadilan  Negeri  (PN)  Jakarta  Pusat.  Gugatan tersebut  diketahui  atas  dugaan  pelanggaran  hak  cipta  lagu  dari  Virgoun  Teguh  Putra. Dikutip  dari  laman  Sistem  Informasi  Penelusuran  Perkara  Pengadilan  Negeri  Jakarta Pusat, penggugat dalam hal ini PT Digital Rantai Maya menggugat ByteDance. Inc dan TikTok.PTE  LTD  dengan  nomor  perkara  4/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2021/PN  Niaga  Jkt.Pst. PT Digital Rantai Maya mengajukan gugatan materiil sebesar Rp 3,1 miliar terkait tanpa izin  melakukan  penggandaan,  pengedaran,  dan  penyebaran  lagu-lagu  pada  master rekaman. Salah satu poin petitum di antaranya tentang perjanjian kerja sama PT Digital Rantai Maya dengan Virgoun Teguh Putra tentang  Label  Produk Rekaman No. DRM: Legal/DRM/055/X/2015 tertanggal 3 Nopember 2015 adalah sah. Adapun proses hukum yang saat ini dilakukan adalah menunggu sidang pertama dijadwalkan pada 22 april 2021. Namun, hingga saat ini belum terdapat informasi lebih lanjut mengenai perkembangan kasus ini. 10
Pada platform Instagram pun fenomena mengenai lemahnya penegakan hukum hak cipta masih dapat ditemukan. Misalnya unggahan dari akun Instagram bernama awkarin sebagai  pembuat  konten  yang  sudah  terverifikasi  oleh  pihak Instagram ,  mempunyai kepentingan komersil pada beberapa unggahannya dan  memiliki sebanyak 7 juta, dimana pada  salah  satu  video  yang  diunggahnya  pada  tanggal  10  Agustus  2021  telah menggunakan  lagu  berjudul  “ Best  Friend” yang  dinyanyikan  oleh  Saweetie  bersama Doja Cat namun yang menjadi permasalahan adalah awkarin tidak mencantumkan nama penyanyi ataupun judul pada unggahan tersebut. 11 Selain itu, pada jenis kasus yang sama dapat kita liat pada akun Instagram bernama aldy maldini seorang penyanyi, sekaligus pembuat konten di Instagram yang sudah terverifikasi (centang biru), memiliki 1.5 juta pengikut  dan  aktif  memasarkan  produk  iklan  pada  laman Instagram miliknya.  Dalam salah satu video unggahannya pada tanggal 21 juni 2021 yang berisikan cuplikan Aldy
9 Amrikh  Palupi,  “Cover  `Akad`  Diprotes,  Hanin  Dhiya  Minta  Maaf,”  Dream.co.id,  2017, https://www.dream.co.id/showbiz/cover-akad-diprotes-hanin-dhiya-ucapkan-permohonan-maaf-171010u.html.
10 Wahyunanda  Kusuma  Pertiwi,  “TikTok  Digugat  Rp  13,1  Miliar  Terkait  Hak  Cipta  Lagu  Virgoun,” Kompas.com,  2021,  https://tekno.kompas.com/read/2021/01/26/16140037/tiktok-digugat-rp-13-1-miliar-terkait-hak- cipta-lagu-virgoun.
11 Awkarin, “That My Bestfriend,” Instagram.com, 2021, https://www.instagram.com/p/CSYiAwxJ3-J/.
e-ISSN : 2621-4105
Maldini  menyanyikan  lagu  berjudul  “ Mirrors ”  milik  Justin  Timberlake  namun  tidak mencantumkan nama penyanyi maupun judul lagu tersebut. 12
Pada  hakikatnya  menyiarkan,  membawakan  lagu  orang  lain  di  media  sosial bukanlah sesuatu yang melanggar hukum, menjadi pelanggaran apabila hal itu dilakukan tanpa  ada  kesepakatan  kedua  belah  pihak  yaitu  antara  pihak  yang  membawakan  ulang dan menyiarkan  lagu dengan pencipta atau pemegang hak cipta yang lagunya digunakan dinyanyikan kemudian mendapatkan manfaat ekonomi dari hal tersebut. 13 Bahwa untuk tidak melanggar hak cipta orang lain, untuk mereproduksi, merekam, mendistribusikan sebuah lagu milik orang lain dengan tujuan komersial, seseorang perlu memperoleh izin dari  pencipta  atau  pemegang  hak  cipta.  Perbuatan  yang  dilakukan  oleh  Hanin  Dhiya, pihak TikTok dan juga para pembuat konten di platform Instagram tidak dapat dibenarkan karenamerupakan  suatu  tindakan  pelanggaran  terhadap  hak  cipta.  Hal  tersebut  tidak sejalan  dengan  prinsip  hak  ekonomi  yaitu  melanggar  pembatasan-pembatasan  yang terdapat dalam ketentuan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Bahwa untuk tidak melanggar hak cipta orang lain, untuk mereproduksi, merekam, mendistribusikan sebuah lagu milik orang lain dengan tujuan komersial, seseorang perlu memperoleh izin dari pencipta atau pemegang hak cipta.
Sehubungan  adanya  bukti  kasus  yang  telah  dijelaskan  diatas  dapat  dikatakan praktik yang sedang berjalan masih menimbulkan polemik dalam ruang lingkup hak cipta lagu. Di mana dengan adanya pelanggaran terkait urusan meng- cover lagu di media sosial dapat dikatakan bahwa Undang-Undang tentang Hak Cipta Tahun 2014 tidak lah cukup untuk memberikan perlindungan hukum kepada para pencipta lagu pencipta lagu dalam kasus  tersebut  sangatlah  dirugikan  karena  perilaku  Hanin  Dhiya  yang  melanggar ketentuan  hak  ekonomi  yang  mana  sudah  seharusnya  pencipta  lagu  mendapatkan keuntungan  komersil  dari cover  version yang  dilakukan  oleh  Hanin  di platform media sosial. Hanin sudah seharusnya meminta izin untuk mendapatkan lisensi kepada pemilik hak cipta terlebih dahulu dalam hal ini dari pihak payung teduh sebelum melakukan cover karena  memang  ketentuan  di  Undang-Undang  Hak  Cipta  seperti  itu.  Jika  saja  Hanin melakukan  rangkaian  proses  lisensi  dan  sebagainya,  tentu  tidak  akan  menjadi  kasus seperti  sekarang  dan  justru  akan  mendatangkan  keuntungan  royalti  bagi  kedua  belah pihak karena yang dilakukan hanin sudah sah secara hukum. 14
Perilaku  dari  pihak TikTok pun  sudah  sepatutnya  tidak  boleh  dibenarkan  dalam bentuk  apapun,  walaupun  pada  akhirnya  pihak  virgoun  telah  menempuh  jalur  hukum tetapi  dalam  hal  ini  hanya  memberikan  teguran  khususnya  kepada TikTok .  Bahwa Virgoun sendiri menginginkan kepada setiap orang untuk dapat menghargai karya musisi dalam kaitannya membuat konten di media sosial. Bentuk dari apresiasi yang dilakukan yaitu  dengan  menerapkan  hak  ekonomi  dan  hak  moral.  Sedangkan  itu  terkait  perilaku
12 Aldy Maldini, “Sedikit Video Keseruan Live Streaming Kemarin Di @bartspacejakarta Hehe Thank u Untuk Semua Yang Sudah Nonton Ya!!!!!,” Instagram.com, 2021, https://www.instagram.com/p/CQYUseGhNwi/.
13 Agus Dimyati, “Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hak Cipta Dalam Penggunaan Karya Cipta Musik Dan Lagu Karaoke,” Hukum Responsif Jurnal Hukum 7, no. 1 (2018): 30–43.
14 Dewa Gede Jeremy Zefanya and A.A Sri Indrawati, “Cover Lagu Milik Musisi Indonesia” 8, no. 28 (2020): 1908–17.
e-ISSN : 2621-4105
para  pembuat  konten  di platform Instagram yang  melanggar  aturan  hak  cipta sebagaimana yang telah dicontohkan diatas bahwa sudah seharusnya mereka menerapkan hak atribusi yang dalam hal ini mengharuskan identitas pencipta dietakan pada ciptaan, baik  dengan  nama  diri  maupun  samara  dan  dalam  hal-hal  tertentu  dan  atas  dasar pertimbangan dari pencipta, pencipta dapat meniadakan identitas dirinya dan membiarkan ciptaanya berstatus anonim. 15
Berkaca pada kasus Hanin Dhiya, kasus virgoun pada aplikasi TikTok dan bentuk pelanggaran  hak  cipta  di  media  sosial  yang  dilakukan  oleh  para  pembuat  konten menandakan  masih  terdapat  bukti  permasalahan  hak  cipta  dalam  praktik  yang  sedang berjalan.  Pada  kenyataanya  pencipta  masih  belum  mendapatkan  perlindungan  hukum yang serius terkait hak cipta dari pemerintah. Hak ekonomi yang sebagaimana melekat pada  ketentuan  undang-undang  tapi  dalam  praktik  yang  sedang  berjalan  ini  masih menimbulkan konflik. 16 Bahwa pemerintah haruslah bertindak sesegera mungkin dalam menangani  permasalahan  terkait  hak  cipta  khsususnya  dalam  lingkup  di  media  sosial. sehubungan dengan itu sudah seharusnya jika para pelaku cover version ini menerapkan kedua  hak  yang  menjadi  bagian  dalam  hak  cipta  tersebut  sebagaimana  dicantumkan dalam undang-undang hak cipta. Bahwa pelaku cover version apabila dalam kontennya telah mengandung unsur komersil maka harus mendapatkan izin terlebih dahulu kepada para  pencipta  atau publisher dan  apabila  pelaku cover  version dalam  kontennya  tidak mendatangkan keuntungan komersil, yang dalam hal ini hanya sebagai bentuk apresiasi saja maka cukup untuk mencantumkan identitas dari lagu yang ingin dibawakan ulang. 2.  Upaya Penegakan Hukum Bagi Para Pembuat Konten Dalam Penggunaan Lagu Di Media Sosial
Seiring diberlakukannya ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menimbulkan problematika tersendiri bagi pencipta atau pemegang hak cipta terkhusus  terhadap  pencipta  lagu.  Pada  kenyataannya  fenomena  yang  terjadi  dalam masyarakat masih banyak ditemukan pelanggaran terhadap hak ekonomi dan hak moral yang  seharusnya  dimiliki  secara  eksklusif  oleh  pencipta  atau  pemegang  hak  cipta. 17 Dalam hal ini banyak pengguna dalam mempergunakan karya lagu yang tidak memiliki tanggung jawab dikarenakan penggunaan tersebut tidak didasari oleh dasar hukum yang kuat yaitu berupa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Saat ini pengawasan dalam arti  memberikan  perlindungan  hukum  terhadap  para  pengguna  yang  dalam mempergunakan  karya  lagu  dari  hasil  ciptaan  orang  lain  baik  dalam  kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta dan hak moral
15 I  Gusti  Putu  Andre  Pratista  and  Ida  Ayu  Sukihana,  “Pelanggaran  Hak  Moral  Karya  Lagu  /  Musik  Dan Rekaman Suara Dalam Praktik Penggunaan Hak,” n.d., 1–5.
16 Akhmad and Taufik, “Upaya Penegakan Hukum Planggaran Hak Cpta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.”
17 Ayup Suran Ningsih and Balqis Hediyati Maharani, “Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film  Secara  Daring,” Jurnal  Meta-Yuridis 2,  no.  1  (2019):  13–32,  https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26877/m- y.v2i1.3440.
e-ISSN : 2621-4105
pencipta  atau  pemegang  hak  cipta  tersebut. 18 Hal  ini  dilakukan  untuk  meminimalisir tindak pelanggaran terhadap hak cipta lagu khususnya yang terjadi di media sosial.
Di sisi lain perlindungan hukum secara represif ditujukan untuk membuat efek jera atau hukuman kepada para pengguna yang melanggar hak cipta. 19 Namun, hal tersebut tidak lah cukup untuk memberikan regulasi terkait perilaku cover version terhadap karya cipta  lagu  terutama  di  media  sosial. 20 Hal  ini  dikarenakan  pada  tahun  2014  persoalan meng- cover lagu tidak begitu ramai  perbincangkan. Saat  ini pada kenyataannya belum secara eksplisit diatur mengenai mekanisme cover lagu terutama di media sosial. Kendati pun  demikian  pemerintah  baru  saja  mengeluarkan  Peraturan  Pemerintah  Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak cipta Lagu, peraturan tersebut  diciptakan  untuk  menjamin  pelindungan  dan  kepastian  hukum  terhadap  hak ekonomi pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait atas lagu dan/atau musik, dengan  adanya  mekanisme  pengelolaan  royalti  yang  transparan,  berkualitas,  melalui sarana teknologi informasi. Pengelolaan royalti juga dilakukan oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional sebagai suatu lembaga  yang berwenang berdasarkan  undang-undang yang merepresentasikan keterwakilan dari kepentingan pencipta dan pemilik hak terkait untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti dari orang  yang melakukan penggunaan  secara  komersial.  Namun,  peraturan  tersebut  hanya  memfokuskan  kepada performing rights bukan terhadap pengelolaan royalti di media sosial. 21
Pada kenyataanya ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta masih  menimbulkan  isu serius  bagi  pencipta atau pemegang  hak cipta  terkhusus terhadap pencipta karya lagu. 22 Bahwa perlindungan hukum terkait hak cipta atas karya lagu  tidak  terlaksana  dengan  baik,  hal  ini  dikarenakan  peraturan  perundang-undangan tidak  mampu  untuk  memberikan  perlindungan  khusus  sehingga  cara  preventif  sebagai bentuk  pencegahan  tidak  berjalan  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan. 23 Walaupun  dalam  peraturan  tersebut  telah  memperoleh  perlindungan  secara  preventif karena  dengan  adanya  ketentuan  undang-undang  tentang  hak  cipta  yang  telah  berlaku hingga saat ini, belum dapat memberikan jaminan terhadap terlindunginya hak eksklusif. Pada dasarnya ketentuan umum mengenai hak cipta yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang tentang Hak cipta bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang  timbul  secara  otomatis  berdasarkan  prinsip  deklaratif  setelah  suatu  ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata.
18 Muh Habibi, Akbar Rusly, and Mukti Fajar Nd, “Mekanisme Pembayaran Royalti Lagu Dan Musik Dalam Aplikasi Streaming Musik” 1 (2020): 81–94, https://doi.org/10.18196/mls.v1i2.8344.
19 I  Gusti  Putu  Agung  Angga  Aditya  and  Anak  Agung  Ketut  Sukranatha,  “Perlindungan  Hak  Terkait Sehubungan Dengan Cover Version Lagu  Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta,” Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum 7, no. 1 (2019): 1, https://doi.org/10.24843/km.2018.v07.i01.p07.
20 Habi Kusno, “Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu Yang Diunduh Melalui Internet,” FIAT JUSTISIA:Jurnal Ilmu Hukum 10, no. 3 (2017): 489–502, https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v10no3.789.
21 J. Sinaga, “Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum,” Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum 10, no. 2 (2020): 1–209.
22 Muhammad Dwi Adriansyah, Pengaturan Pemberian Royalti Atas Hak Cipta Aransemen Lagu Di Indonesia Dan Amerika Serikat , 2021.
23 Situmeang Ampuan and Kusmayanti Rita, “Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Atau Pemegang Hak Cipta Lagu Dalam Pembayaran Royalti,” Journal of Law and Policy Transformation 53, no. 9 (2020): 1689–99.
e-ISSN : 2621-4105
Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang tentang Hak Cipta, terdapat 2 (dua) bentuk hak bersifat eksklusif yang berada di bawah perlindungan hak cipta, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Hak eksklusif yang dimaksud disini menurut Penjelasan Pasal 4 Undang- Undang tentang Hak Cipta adalah hak yang hanya diperuntukkan bagi pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pencipta. Pemegang hak cipta  yang bukan Pencipta hanya memiliki sebagian dari hak eksklusif berupa hak ekonomi. 24 Sedangkan itu bentuk dari hak moral yang terdapat di dalam Pasal 5 UU Hak Cipta adalah:
a)  Tetap  mencantumkan  atau  tidak  mencantumkan  namanya  pada  salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum;
b) Menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
c) Mengubah ciptaannya sesuai dengaan kepatutan dalam masyarakat;
d) Mengubah judul dan anak judul ciptaan; dan
e)  Mempertahankan  haknya  dalam  hal  terjadi  distorsi  ciptaan,  mutilasi  ciptaan, modifikasi  ciptaan,  atau  hal  yang  bersifat  merugikan  kehormatan  diri  atau reputasinya. 25
Adapun aturan hak ekonomi yaitu hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan  serta  produk  hak  terkait.  Pada  lagu,  hak  ekonomis  yang  didapat  oleh  pencipta misalnya  dari  royalti  pengumuman  dan  perbanyakan  lagu  tersebut,  disamping  itu  hak moralnya  berkaitan  dengan  dilekatkannya  nama  pencipta  pada  lagu  tersebut  dan  hak untuk mempertahankan (termasuk mengubah) lagu ciptaannya. 26 Sesuai ketentuan Pasal 9  ayat  (1)  Undang-Undang  No.  28  tahun  2014  tentang  Hak  Cipta,  hak  ekonomi  yang dimaksdudkan terdiri dari :
a. Penerbitan Ciptaan b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya c. Penerjemahan Ciptaan d. Pengadaptasian, pengaransemenan atau pentransformasian Ciptaan
e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya
f. Pertunjukan Ciptaan
g. Pengumuman Ciptaan
h. Komunikasi Ciptaan; dan
i. Penyewaan Ciptaan.
Dapat  dikemukakan  bahwa  pelaksanaan  hak  perbanyakan  atau  penggandaan  Di Indonesia  belum  optimal,  hal  ini  terbukti  dari  banyaknya  pelanggaran  yang  terjadi, bentuk-bentuk  pelanggaran  hak tersebut  seperti praktik pembajakan. Upaya penegakan hukum  sudah  mulai  dilakukan,  bahkan  ada  kasus  yang  sampai  ke  tingkat  pengadilan,
24 Fadhila and Sudjana, “Perlindungan Karya Cipta Lagu Dan/Atau Musik Yang Dinyanyikan Ulang (Cover Song) Di Jejaring Media Sosial Dikaitkan Dengan Hak Ekonomi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.”
25 Aini and Wauran, “Pemenuhan Prinsip Fair Use Dalam Cover Lagu Berdasar Hukum Hak Cipta Indonesia ( Fair Use Principles in Cover Song Based on Indonesian Copyright Law ) Abstrak.”
26 M.  Zulfa  Aulia  and  Isran  Idris,  “Hak  Cipta  Dan  Eksploitasi  Ciptaan  Lagu  Daerah  Kerinci:  Perspektif Pencipta,” Masalah-Masalah Hukum 49, no. 4 (2020): 420–31, https://doi.org/10.14710/mmh.49.4.2020.420-431.
e-ISSN : 2621-4105
namun  dirasakan belum  maksimal  dan belum sesuai  dengan  rasa keadilan masyarakat. Berdasarkan Pasal 44 Undang-Undang tentang Hak Cipta mengatur sebagai berikut Pasal 44
(1)  Penggunaan, pengambilan, Penggandaan, dan/atau pengubahan suatu Ciptaan dan/atau produk  Hak  Terkait secara seluruh atau sebagian  yang  substansial  tidak dianggap  sebagai  pelanggaran  Hak  cipta  jika  sumbernya  disebutkan  atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan:
1.  pendidikan,  penelitian,  penulisan  karya  ilmiah,  penyusunan  laporan, penulisan  kritik  atau  tinjauan  suatu  masalah  dengan  tidak  merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak cipta;
2.  keamanan serta penyelenggaraan pemerintahan, legislatif, dan peradilan;
3.  ceramah yang hanya untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau 4.  pertunjukan  atau  pementasan  yang  tidak  dipungut  bayaran  dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta.
Mengenai  penjelasan  diatas,  maka  seseorang  yang  ingin  membuat cover  version cukup  mencantumkan  sumber  lagu  yg  ingin  di cover yaitu  berupa  nama  penyanyi, pencipta  judul  dsb.  Hal  demikian  ditujukan  sebagai  bentuk  hak  untuk  diakui  terhadap penyanyi  yang  ingin  karya  nya  kita cover serta  dalam  konteks  ini  tidak  perlu membutuhkan izin lebih lanjut kepada publishing sebagai mana melihat ketentuan diatas. Seseorang wajib mendapat kan izin dari publishing atau pencipta lagu tersebut. Sebab, apabila seseorang yang ingin membuat c over lagu di YouTube tanpa izin akan dikenakan denda pidana yang diatur dalam ketentuan pidana Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta sebagaimana dalam Pasal 112 Ayat (1) yang menjelaskan bahwa :
(1)” Setiap  Orang  yang  dengan  tanpa  hak  melakukan  perbuatan  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  7  ayat  (3)  dan/atau  Pasal  52  untuk  Penggunaan  Secara Komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).”
Lalu, dalam Pasal 113 Ayat (1), (2), (3), dan (4) juga dijelaskan bahwa:
(1)“ Setiap  Orang  yang  dengan  tanpa  hak  melakukan  pelanggaran  Hak  ekonomi sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  9  ayat  (1)  huruf  i  untuk  Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).”
(2)  “ Setiap  Orang  yang  dengan  tanpa  hak  dan/atau  tanpa  izin  Pencipta  atau pemegang  Hak  cipta  melakukan  pelanggaran  Hak  ekonomi  Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling  lama  3  (tiga)  tahun  dan/atau  pidana  denda  paling  banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah ).”
(3) “Setiap  Orang  yang  dengan  tanpa  hak  dan/atau  tanpa  izin  Pencipta  atau pemegang  Hak  cipta  melakukan  pelanggaran  hak  ekonomi  Pencipta
e-ISSN : 2621-4105
sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  9  ayat  (1)  huruf  a,  huruf  b,  huruf  e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara  paling  lama  4  (empat)  tahun  dan/atau  pidana  denda  paling  banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”
(4) “Setiap  Orang  yang  memenuhi  unsur  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3) yang  dilakukan  dalam  bentuk  pembajakan,  dipidana  dengan  pidana  penjara paling  lama  10  (sepuluh)  tahun  dan/atau  pidana  denda  paling  banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).”
Selain  itu,  terdapat  juga  upaya  pencegahan  dari  sisi  hukum  yaitu  berdasarkan ketentuan Pasal 66-67 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yaitu: Pasal 66
(1) “Pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait diajukan dengan Permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait, atau Kuasanya kepada Menteri.”
(2) “Permohonan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dilakukan  secara elektronik dan/atau non elektronik dengan:
a. menyertakan contoh Ciptaan, produk Hak Terkait, atau penggantinya;
b. melampirkan surat pernyataan kepemilikan Ciptaan dan Hak Terkait;dan c. membayar biaya.”
Pasal 67
(1) “Dalam  hal  Permohonan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  66  ayat  (1) diajukan oleh:
a. beberapa orang yang secara bersama-sama berhak atas suatu Ciptaan atau  produk  Hak  Terkait,  Permohonan  dilampiri  keterangan  tertulis yang membuktikan hak tersebut; atau
b. badan hukum, Permohonan dilampiri salinan resmi akta pendirian badan hukum yang telah disahkan oleh pejabat berwenang.”
Berdasarkan  isi  kedua  pasal  tersebut  pada  intinya  menjelaskan  pentingnya dilakukan  pencatatan  terhadap  setiap  hasil  ciptaan  atau  dalam  konteks  pembahasan  ini hasil karya cipta lagu. Di samping itu, selain dari sisi hukum upaya pencegahan juga dapat dilakukan  dari  kesadaran  diri  masing-masing  dari  para  pembuat  konten  untuk  saling menghargai  karya  cipta  milik  orang  lain.  Bahwa  pentingnya  menjaga  suatu  ekosistem dalam hal ini industri musik dengan cara tidak melanggar ketentuan hak cipta lagu yang dimulai  dari  niat  dalam  diri  sendiri  karena,  membuat  suatu  karya  cipta  lagu  itu  tidak mudah  perlu  pengetahuan,  keterampilan,  kemampuan,  dan  juga  kreativitas  yang mumpuni. Perlu diketahui bahwa hak cipta itu merupakan hak yang melekat ketika karya cipta  itu  diciptakan,  sehingga  menjadi  sangat  penting  untuk  dilindungi  dan  diapresiasi secara  baik.  Apabila  niat  awal  dari  para  pembuat  konten  saja  sudah  keliru  dengan mengabaikan ketentuan hukum maka akan berdampak buruk pada si pencipta lagu atau dalam skala besar dapat menghambat kemajuan industri musik di tanah air.
e-ISSN : 2621-4105
Adapun Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik yang secara khusus lebih berfokus pada penerapan performing rights . Dalam hal ini sebagai langkah awal transparansi upaya pemberlakuan royalti bagi setiap musisi yang lagu-lagunya diputar di tiap restoran, kafe, hingga  hotel.  Bahwa  pemerintah  juga  harus  membuat  peraturan  pemerintah  terkait pengelolaan  royalti  yang  terkhusus  pada  hak  ekonomi  dan  hak  moral  terkait  hak  cipta lagu di media sosial. Misalnya, apabila nantinya pusat data lagu digital yang direncanakan oleh  pemerintah  telah  diciptakan,  maka  mekanisme  mengenai  ketentuan cover  version terkait hak ekonomi akan efektif untuk diterapkan kepada masyarakat. Sehingga, apabila seseorang ingin melakukan cover version yang dapat mendatangkan keuntungan komersil maka  tinggal  mendaftar  di  aplikasi  digital  terkait  lagu  yang  ingin  dimainkan.  Dapat dikatakan  jika  para  pelaku  mengikuti  mekanisme  tersebut  maka  kesejahteraan  para pencipta lagu dapat terpenuhi dengan mendapatkan hak nya dan para pelaku cover juga telah secara sah legal dalam membuat cover version di media sosial.

## E. PENUTUP
Dengan ditemukannya berbagai bentuk pelanggaran hak cipta yang kerap dilakukan oleh  para  pembuat  konten  di  media  sosial  adalah  pemerintah  harus  segera  membuat peraturan perundang-undangan yang secara spesifik dan efisien mengenai ketentuan hak cipta lagu di media sosial dalam kaitannya dengan hak ekonomi dan hak moral. Bahwa seiring dengan perkembangan zaman tidak dapat dipungkiri dengan kemudahan membuat konten  di  media  sosial  perlu  diiringi  dengan  pembaharuan  aturan  yang  mendampingi perilaku para pembuat konten dalam penggunaan lagu di media sosial. Penelitian ini juga memberikan gambaran bahwa kenyataanya para pelaku cover version kurang menyadari pentingnya  menerapkan  hak  ekonomi  dan  hak  moral  ketika  membuat  konten  di  media sosial.  Sehingga  dibutuhkan  upaya  hukum  yang  seharusnya  dilakukan  oleh  pihak pemerintah,  para  musisi  dan  juga  masyarakat  untuk  bersama-sama  meningkatkan apresiasi terhadap hak cipta lagu itu sendiri dengan tujuan meningkatkan iklim industri musik yang untuk kedepannya dapat berkembang.

## DAFTAR PUSTAKA
Achmad, Atiekah, and Kholis Roisah. “Status Hukum Ghostwriter Dan Pemegang Hak Cipta  Dalam  Plagiarisme  Menurut  Undang-Undang  Hak  Cipta.” Jurnal  Magister Hukum  Udayana  (Udayana  Master  Law  Journal) 9,  no.  2  (2020):  429–47. https://doi.org/10.24843/JMHU.2020.v09.i02.p.15.
Aditya, I Gusti Putu Agung Angga, and Anak Agung Ketut Sukranatha. “Perlindungan Hak Terkait Sehubungan Dengan Cover Version Lagu Berdasarkan Undang-Undang Hak  Cipta.” Kertha  Semaya :  Journal  Ilmu  Hukum 7,  no.  1  (2019):  1. https://doi.org/10.24843/km.2018.v07.i01.p07.
Aini, Fatimah Nurul, and Indirani Wauran. “Pemenuhan Prinsip Fair Use Dalam Cover Lagu  Berdasar  Hukum  Hak  Cipta  Indonesia  (  Fair  Use  Principles  in  Cover  Song Based on Indonesian Copyright Law ) Abstrak,” no. 28 (2021): 707–28.
e-ISSN : 2621-4105
Akhmad,  Munawar,  and  Effendy  Taufik.  “Upaya  Penegakan  Hukum  Planggaran  Hak Cpta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.” Journal of Chemical Information and Modeling 53, no. 9 (2016): 1689–99.
Aldy Maldini. “Sedikit Video Keseruan Live Streaming Kemarin Di @bartspacejakarta Hehe Thank u Untuk Semua Yang Sudah Nonton Ya!!!!!”  Instagram.com,  2021. https://www.instagram.com/p/CQYUseGhNwi/.
Ampuan,  Situmeang,  and  Kusmayanti  Rita.  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pencipta Atau Pemegang Hak Cipta Lagu Dalam Pembayaran Royalti.” Journal of Law and Policy Transformation 53, no. 9 (2020): 1689–99.
Amrikh Palupi. “Cover `Akad` Diprotes, Hanin Dhiya Minta Maaf.” Dream.co.id, 2017. https://www.dream.co.id/showbiz/cover-akad-diprotes-hanin-dhiya-ucapkan- permohonan-maaf-171010u.html.
Aulia,  M.  Zulfa,  and  Isran  Idris.  “Hak  Cipta  Dan  Eksploitasi  Ciptaan  Lagu  Daerah Kerinci: Perspektif Pencipta.” Masalah-Masalah Hukum 49, no. 4 (2020): 420–31. https://doi.org/10.14710/mmh.49.4.2020.420-431. Awkarin. “That My Bestfriend.” Instagram.com, 2021. https://www.instagram.com/p/CSYiAwxJ3-J/.
Dewa  Gede  Jeremy  Zefanya,  and  A.A  Sri  Indrawati.  “Cover  Lagu  Milik  Musisi Indonesia” 8, no. 28 (2020): 1908–17.
Dimyati, Agus. “Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hak Cipta Dalam Penggunaan Karya Cipta Musik Dan Lagu Karaoke.” Hukum Responsif Jurnal Hukum 7, no. 1 (2018): 30–43.
Dirkareshza, Rianda, Dinda Maurizka Azura, and Roni Pradana. “Kebijakan Pemerintah
Di Masa Pandemi Covid-19: Antara Negara Sejahtera Dan Negara Sehat.” Jurnal Mercatoria 1, no. 1 (2021): 79–98.
http://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria/article/view/731/643.
Dwi  Adriansyah,  Muhammad. Pengaturan  Pemberian  Royalti  Atas  Hak  Cipta Aransemen Lagu Di Indonesia Dan Amerika Serikat , 2021. Fadhila, Ghaesany, and U. Sudjana. “Perlindungan Karya Cipta Lagu Dan/Atau Musik Yang Dinyanyikan Ulang (Cover Song) Di Jejaring Media Sosial Dikaitkan Dengan Hak  Ekonomi  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014  Tentang  Hak Cipta.” Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Dan Ke-PPAT-An 1, no. 2 (2018): 222. https://doi.org/10.24198/acta.v1i2.117.
Habibi, Muh, Akbar Rusly, and Mukti Fajar Nd. “Mekanisme Pembayaran Royalti Lagu Dan  Musik  Dalam  Aplikasi  Streaming  Musik”  1  (2020):  81–94. https://doi.org/10.18196/mls.v1i2.8344.
Kusno, Habi. “Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu Yang Diunduh Melalui Internet.” FIAT JUSTISIA:Jurnal Ilmu Hukum 10, no. 3 (2017): 489–502. https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v10no3.789.
Muchtar, Henni. “Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah Dengan Hak Asasi Manusia.” Humanus 14, no. 1 (2015): 80. https://doi.org/10.24036/jh.v14i1.5405.
Ningsih,  Ayup  Suran,  and  Balqis  Hediyati  Maharani.  “Penegakan  Hukum  Hak  Cipta
Terhadap Pembajakan Film Secara  Daring.” Jurnal  Meta-Yuridis 2, no. 1 (2019): 13–32. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26877/m-y.v2i1.3440.
Panjaitan, Hulman. “Akibat  Hukum Penggunaan  Karya Cipta Musik Dan  Lagu Tanpa
e-ISSN : 2621-4105
Izin.” To-Ra 6, no. 3 (2020): 290–301. Pertiwi, Wahyunanda Kusuma. “TikTok Digugat Rp 13,1 Miliar Terkait Hak Cipta Lagu Virgoun.” Kompas.com, 2021.
https://tekno.kompas.com/read/2021/01/26/16140037/tiktok-digugat-rp-13-1- miliar-terkait-hak-cipta-lagu-virgoun.
Pratista, I Gusti Putu Andre, and Ida Ayu Sukihana. “Pelanggaran Hak Moral Karya Lagu / Musik Dan Rekaman Suara Dalam Praktik Penggunaan Hak,” n.d., 1–5.
Satria  Dewi,  Anak  Agung  Mirah.  “Perlindungan  Hukum  Hak  Cipta  Terhadap  Cover Version  Lagu  Di  Youtube.” Jurnal  Magister  Hukum  Udayana  (Udayana  Master Law Journal) 6, no. 4 (2017): 508. https://doi.org/10.24843/jmhu.2017.v06.i04.p09.
Sinaga, J. “Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum.” Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum 10, no. 2 (2020): 1–209.