## ANALISIS SITUASI PANGAN DAN GIZI UNTUK PERUMUSAN KEBIJAKAN OPERASIONAL KETAHANAN PANGAN DAN GIZI KABUPATEN LAMPUNG BARAT
(Analysis of Food and Nutrition Situation for Formulating Operational Policy of Food and Nutrition Security in West Lampung District)
Tabrani Mahfi 1 , Budi Setiawan 2 , dan Yayuk Farida Baliwati 2
1 Program Studi Manajemen Ketahahan Pangan (MKP), Sekolah Pascasarjana, IPB.
2 Departemen Gizi Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia (FEMA), IPB Tel: 0251-8628304/8621258; Fax: 0251-8625846/8622276.

## ABSTRACT
The objectives of this research were: 1) to know the situation of food and nutrition security in West Lampung District, 2) to know the strategic circumstance of food security, and 3) to formulate operational policy recommendation for food and nutrition security in West Lampung District. The primary data was obtained by interview and questionnaire filling in order to formulate alternatives of food security operational policy in West Lampung District. The secondary data was used to know the actual condition of food and nutrition security by using descriptive analysis and to formulate strategic circumstance of food security by using SWOT analysis. The result of the study showed that the situation of food security based on availability, shown by energy availability was 140% of Recommended Dietary Allowance (RDA) for energy (2 200 kcal/capita/day), while the protein availability was 74.28 gram/capita/day. The consumption in West Lampung District reached 95.6% of RDA for energy in quantity, but only reaches Desirable Dietary Pattern Score 78.8 in quality. The strategic circumstance of food security in West Lampung District was categorized in quadrant II (supporting diversification strategy). Thus, the first priority of policy recommendation is development of human resource.
Keywords: food security, nutritional status.

## PENDAHULUAN
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan yang dijabarkan lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 pasal 13-14 menyebutkan bahwa peran pemerintah daerah dibidang ketahanan pangan adalah melaksanakan kebijakan dan pencapai- an sasaran pembangunan ketahanan pangan di wilayah masing-masing. Ketahanan pangan ter- masuk urusan yang wajib dilaksanakan oleh pe- merintah daerah provinsi dan pemerintah dae- rah kabupaten/kota (PP No. 38 Tahun 2007) Untuk memperbaiki sinergi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah kabu- paten dan masyarakat, serta efektivitas kebi- jakan dan kegiatan operasional pembangunan ketahanan pangan, diperlukan acuan yang me- muat kebijakan, strategi, hingga kegiatan ope- rasional, dalam mewujudkan ketahanan pa- ngan Kabupaten Lampung Barat.
Tujuan penelitian secara umum untuk merumuskan kebijakan operasional ketahanan pangan Kabupaten Lampung Barat tahun 2008- 2013. Secara khusus bertujuan 1) menganali- sis situasi ketahanan pangan dan gizi di Kabu-
paten Lampung Barat; 2) menganalisis ling- kungan strategis ketahanan pangan di Kabupa- ten Lampung Barat; 3) merumuskan rekomen- dasi kebijakan operasional ketahanan pangan dan gizi.

## METODE PENELITIAN

## Desain dan Tempat Penelitian
Penelitian ini menggunakan desain cross sectional  study dan dilakukan di Kabupaten Lampung Barat. Pengumpulan data primer dan sekunder dilakukan selama 2 bulan.

## Jenis dan Cara Pengumpulan Data
Jenis data yang dikumpulkan dalam pe- nelitian ini adalah data sekunder yaitu: keter- sedian pangan, konsumsi pangan, distribusi pa- ngan, potensi agroekosistem, demografi, dan status gizi. Data primer yang diperoleh melalui pengisian kuesioner dan wawancara langsung dengan pejabat pada masing-masing instansi yang tergabung dalam Dewan Ketahanan Pa- ngan Kabupaten; yaitu: 1) Wakil Bupati; 2) Wa- kil Ketua DPRD; 3) Sekretaris Daerah; 4) Kepa-
la Bappeda; 5) Kepala Dinas TPH; 6) Kepala Dinas Perkebunan; 7) Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan; 8) Kepala Dinas Peri- kanan; 9) Kepala Dinas Kehutanan; 10) Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan; 11) Ke- pala Dinas Koperasi; 12) Kepala Dinas Kese- hatan; 13) Kepala Badan Ketahanan Pangan; dan 14) Kepala Divisi Dolog. Data sekunder di- peroleh dari dinas instansi terkait dan studi pustaka.

## Pengolahan dan Analisis Data
Data sekunder digunakan untuk menge- tahui kondisi aktual ketahanan pangan yang di- analisis secara deskriptif, dan merumuskan lingkungan strategis ketahanan pangan, yang dilakukan dengan pendekatan SWOT. Lingkung- an strategis faktor internal yang terdiri atas: 1) kekuatan (strenghts); 2) kelemahan (weak- nesses) dan faktor eksternal yang terdiri atas 1) peluang (oportunities); 2) ancaman (thre- ats). Data primer hasil wawancara dianalisis dengan  Analytical Hierarchy Process (AHP) (Marimin, 2004).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Luas lahan yang tersedia untuk usaha pertanian adalah 495 040 Ha, luas lahan yang belum dimanfaatkan seluas 14 752 Ha (semen- tara tidak diusahakan) berupa lahan kering. Sedangkan luas lahan yang telah dimanfaatkan adalah 480 288 Ha berupa; lahan pekarangan 13 784 Ha, kebun/ladang 33 600 Ha, huma 12 224 Ha, padang rumput 695 Ha, hutan rak- yat 24 211 Ha, hutan negara 267 801 Ha, per- kebunan 79 216 Ha, rawa 990, kolam 1 126 Ha, lain-lain 26 101 Ha. Jumlah penduduk Kabupa- ten Lampung Barat hingga tahun 2005 seba- nyak 393 520 jiwa (60 879 KK), kepadatan pen- duduk 217.13/km 2 , tingkat pertumbuhan pen- duduk sebesar 1.39% (BPS Lampung Barat, 2007).
Keragaan Ketahanan Pangan Kabupaten Lam- pung Barat

## Ketersediaan pangan
Jumlah kalori yang tersedia untuk dikon- sumsi penduduk Kabupaten Lampung Barat, pada tahun 2007 adalah sebesar 3 100 kkal per kapita per hari. Total protein yang tersedia untuk dikonsumsi pada tahun 2007 sebanyak 74.28 gram per kapita per hari. Ketersedian protein hewani adalah 12.14 gram atau 21.29%. Kontribusi protein terbesar berasal da- ri kelompok padi-padian yaitu 62.14 gram per
kapita perhari atau 109% dari total protein yang tersedia. Jumlah lemak yang tersedia un- tuk dikonsumsi pada tahun 2007 di Kabupaten Lampung Barat adalah 65.83  gram per kapita per hari, diantaranya 62 032 gram atau 94% berasal dari kelompok nabati. Kontribusi lemak terbesar didominasi oleh kelompok minyak dan lemak yang bersumber dari minyak goreng yaitu  49.81 gram per kapita per hari (BKP Lampung Barat, 2008).

## Distribusi Pangan
Kondisi sarana prasarana secara umum belum mendukung kinerja subsistem distribusi pangan Lampung Barat. Kurangnya fasilitas sa- rana jalan dan angkutan menyebabkan mahal- nya biaya distribusi dari sentra produksi ke sentra konsumsi. Pemerintah perlu meningkat- kan keamanan jalur produksi serta mengu- rangi pungutan resmi maupun pungutan lain- nya disepanjang jalur distribusi dan pema- saran, yang dapat mengakibatkan biaya distri- busi berbagai produk pangan menjadi tinggi. Sarana distribusi pangan seperti sarana pe- nyimpanan dan pengolahan hasil pertanian, baik yang dikelola oleh pemerintah maupun oleh swasta sangat terbatas. Kondisi ini sangat menyulitkan masyarakat pedesaan dalam me- lakukan fungsi penyimpanan dan pengolahan untuk meraih nilai tambah dan posisi tawar yang lebih tinggi. Oleh karena itu, pemerintah Lampung Barat perlu memfasilitasi dan mem- berikan kemudahan investasi pembangunan sarana pengolahan dan penyimpanan hasil di pedesaan seperti lantai jemur gudang kelom- pok dan alat mesin pasca panen lainnya.
Tabel 1. Perbandingan Ketersedian Kalori Ideal dan Aktual Kabupaten Lampung Barat Tahun 2007
No Jenis Bahan Makanan Ketersedian energi (kkal/hr/kap) Tingkat Ketersedian energi  (% AKE) Ideal Aktual Ideal  Aktual 1 Padi-Padian 1 100 2 206  50  100.27 2 Umbi-umbian 132  120 6 5.45 3 Pangan Hewani 264 86  12 3.91
4 Minyak dan Lemak  220  442  10  20.09 5 Buah/ biji berminyak 66 0 3  0 6 Kacang-kacangan 110 11 5 0.5 7 Gula 110 86 5 3.91 8  Sayur dan buah 123 150 6 6.82 9 Lain-lain 66 0 3 0 Total 2 200  3 101 100 - Sumber: BKP LB, 2008 Keterangan:  Ideal = angka WNPG (2004)
Perkembangan harga pangan pokok stra- tegis di Kabupaten Lampung Barat tahun 2006 – 2008 cenderung stabil, kecuali harga daging, ikan cenderung meningkat, dan cabe merah berfluktuatif. Harga gabah tingkat petani juga cenderung stabil dan relatif sama dengan har- ga patokan pemerintah (HPP) (BKP Lampung Barat, 2008).

## Konsumsi Pangan
Pada Tabel 2 dapat dilihat bahwa hasil perhitungan pada tahun 2007 berdasarkan survey konsumsi pangan di Kabupaten Lampung Barat secara kuantitas telah mencapai 95.6% (1 946.9 kkal/kap/hari), namun demikian seca- ra kualitas baru mencapai skor PPH sebesar 78.8. Konsumsi kelompok pangan padi-padian, minyak dan lemak, serta sayur dan buah di Kabupaten Lampung Barat telah melampaui standar, tetapi untuk kelompok pangan yang lain konsumsinya masih perlu ditingkatkan ka- rena belum memenuhi standar.
Secara umum konsumsi pangan sumber energi penduduk Lampung Barat masih dido- minasi oleh padi-padian. Hal ini menunjukkan bahwa ketergantungan konsumsi penduduk Lampung Barat terhadap padi-padian masih tinggi. Konsumsi padi-padian ini harus diku- rangi dengan cara lebih banyak mengkonsumsi kelompok pangan umbi-umbian yang skor pen- capaiannya baru sebesar 1.4 sehingga masih di bawah skor maksimal sebesar 2.5 penambah- an konsumsi dari kelompok pangan umbi-um- bian ini juga diharapkan akan mampu mening- katkan konsumsi energi penduduk Kabupaten Lampung Barat.

## Status Gizi
Status gizi masyarakat dipengaruhi oleh banyak faktor yang saling mempengaruhi
secara komplek. Terwujudnya ketahanan pa- ngan akan berdampak kepada perbaikan status gizi. Penyebab langsung status gizi adalah asu- pan gizi dan penyakit infeksi, sedangkan pe- nyebab tidak langsung adalah; ketahanan pangan di keluarga, pola asuh anak, pelayanan kesehatan dan kesehatan lingkungan. Pelayan- an kesehatan dan kesehatan lingkungan adalah terkait dengan ketersedian air bersih dan sa- rana pelayanan kesehatan dasar yang terjang- kau oleh setiap keluarga (Azwar, 2004). Status gizi masyarakat Kabupaten Lampung Barat di tinjau dari pelayanan kesehatan dan kesehatan lingkungan masih bermasalah, pelayanan kese- hatan ibu hamil dan melahirkan pada tahun 2007 berada dibawah 80%.
Hal ini disebabkan banyaknya daerah- daerah yang sulit terjangkau dan tidak adanya tenaga medis didesa. Dari sisi kesehatan ling- kungan, 35.86% penduduk Lampung Barat ma- sih memanfaatkan air sungai dan air dari sum- ber yang tidak terlindungi sebagai sumber air bersih (Dinas Kesehatan Lampung Barat, 2007).
Dilihat dari proporsi bayi dengan berat badan lahir rendah (BBLR) cenderung mening- kat pada tahun 2005 sebesar 0.16% (14 kasus) dari 8 618 kelahiran, terjadi peningkatan pada tahun  2006  menjadi  0.22%  (18  kasus)  dari 8 192 kelahiran. Sedangkan tahun 2007 me- ningkat kembali 0.45% (37 kasus) dari 8 199 kelahiran. Proporsi gizi buruk di Kabupaten Lampung Barat dari tahun 2004 sampai dengan 2006 cenderung meningkat. Tahun 2006 yaitu: gizi buruk sebesar 43 kasus dan gizi kurang 62 kasus. Pada tahun 2007 jumlah balita gizi bu- ruk turun menjadi 14 kasus dan gizi kurang 30 kasus dari 48 170 balita (0.03%). Pada tahun 2003 angka GAKY (TGR).
Tabel 2. Skor Pola Pangan Harapan Aktual berdasarkan Survei Konsumsi Pangan Lampung Barat Tahun 2007
No Kelompok Pangan Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kalori % % AKE*) Bobot Skor Aktual Skor AKE Skor Maks Skor PPH 1 Padi-padian 1 218.0  62.6 59.8 0.5 31.3 29.9 25.0 25.0 2 Umbi-umbian 57.0  2.9 2.8 0.5 1.5 1.4 2.5 1.4 3 Pangan Hewani 162.0  8.3 8.0 2.0 16.6 15.9 24.0 15.9 4 Minyak dan lemak 211.2 10.8 10.4 0.5 5.4 5.2 5.0 5.0 5 Buah/Biji Berminyak 14.4 0.7 0.7 0.5 0.4 0.4 1.0 0.4 6 Kacang-kacangan 111.0  5.7 5.5 2.0 11.4 10.9 10.0 10.0 7 Gula 94.1  4.8 4.6 0.5 2.4 2.3 2.5 2.3 8 Sayur dan Buah 76.6 3.9 3.8 5.0 19.7 18.8 30.0 18.8 9 Lain-lain 2.6  0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Total 1 946.9 100 95.6 11.5 88.7 84.8 100 78.8 Sumber: BKP Propinsi Lampung (2007)
Total Goites Rate adalah sebesar 22.35% jauh di atas target sebesar <5%, sedangkan tahun 2005 tidak ada data. Untuk tahun 2006 persentase desa dengan garam beryodium baik sebesar 83.05%, tahun 2007 sebesar 84.58%. Hasil pemantauan anemi gizi besi tahun 2004 sebesar 69.7%, pada tahun 2005 terjadi penu- runan angka anemi gizi besi sebesar 8% men- jadi 61.7% (Tabel 3). Angka ini jauh di atas standar nasional yang hanya 20%. Dari uraian beberapa indikator status gizi tersebut di atas menunjukkan bahwa status gizi di Lampung Ba- rat masih bermasalah (Dinas Kesehatan Lam- pung Barat, 2007).

## Analisis Lingkungan Strategis
Untuk melihat kondisi lingkungan stra- tegis ketahanan pangan Kabupaten Lampung Barat, dilakukan analisis SWOT. Langkah perta- ma yang dilakukan adalah perumusan faktor internal dan eksternal. Kekuatan (strengths) faktor internal 1) potensi sumber daya lahan; 2) kebijakan pembangunan ketahanan pangan; 3) lembaga struktural ketahanan pangan; 4)
adanya lembaga koordinasi ketahanan pangan. Kelemahan (Weaknesses) lingkungan internal; 1) kualitas dan kuantitas aparatur belum me- madai; 2) infrastruktur pedesaan belum mema- dai; 3) rendahnya Kualitas sumber daya manu- sia; 4) penguasaan teknologi budi daya pangan rendah.
Peluang (Oportunities) faktor eksternal; 1) pengembangan kelembagaan pangan masya- rakat 2) adanya kebijakan program ketahan- an pangan pusat; 3) potensi tenaga kerja tinggi 4) adanya kelembagaan gizi dan kese- hatan masyarakat. Ancaman (Threats) Faktor eksternal; 1) laju pertumbuhan penduduk ting- gi; 2) masih tingginya jumlah rumah tangga miskin; 3) tingginya harga sarana produksi per- tanian; dan 4) adanya kecenderungan masalah gizi dan kesehatan. Dari evaluasi faktor inter- nal (IFE) dan faktor eksternal (EFE), posisi ke- tahanan pangan Kabupaten Lampung Barat berada pada kuadran II, mendukung strategi diversifikasi, dengan cara memaksimalkan ke- kuatan untuk menanggulangi permasalahan (ancaman) yang ada.
Tabel 3. Indikator Status Gizi Tahun 2004 – 2007 Tahun Total Penduduk Jumlah Balita Jumlah Balita Dengan Gizi Buruk Gizi Kurang BBLR GAKY PV.FE 2004 388 113 45 409 10 59 - - 69.7% 2005 393 520 46 041 19 37 14 - 61.7% 2006 388 113 46 708 43 62 18 83.05% - 2007 405 023 48 170 14 30 37 84.58% - Sumber : Dinas Kesehatan LB (2007)

## Tabel 4. Evaluasi Faktor Internal (IFE) dan Faktor Eksternal (EFE)
Uraian Faktor-Faktor Internal dan Eksternal Bobot Rating Skor Faktor Internal 1. Kekuatan (Strengths)/S Potensi sumber daya lahan Kebijakan ketahanan pangan Lembaga struktural Ketahanan Pangan Adanya lembaga koordinasi ketahanan pangan 2. Kelemahan (Weaknesses)/W Kualitas dan kuantitas aparatur belum memadai Infrastruktur Pedesaan Belum Memadai Rendahnya Kualitas sumberdaya manusia Penguasaan teknologi budidaya pangan rendah 0.42 0.23 0.23 0.12 0.53 0.10 0.20 0.17 5 4 4 3
3 4 3 4 2.10 0.92 0.92 0.36 4.30 1.59 0.40 0.60 0.68 3.27 Total Skor Faktor Kekuatan – Kelemahan 1.03 Faktor Eksternal 3. Peluang (Oportunities)/O Pengembangan Kelembagaan Pangan Masyarakat Adanya Kebijakan Program Ketahanan Pangan Pusat Potensi Tenaga Kerja Tinggi Adanya kelembagaan gizi dan kesehatan masyarakat
4. Ancaman (Threats)/T Laju Pertumbuhan Penduduk Tinggi Masih tingginya jumlah rumah tangga miskin. Tingginya Harga Sarana Produksi Pertanian Adanya kecenderungan masalah gizi dan kesehatan 0.24 0.38 0.23 0.15 0.08 0.45 0.34 0.13 4 3 4 3
4 4 3 3 0.96 1.14 0.92 0.45 3.47 0.32 1.80 1.02 0.39 3.53 Total Skor Faktor Peluang – Ancaman -0.06

## Tabel  5. Urutan Prioritas Alternatif Kebijakan
No Alternatif Kebijakan Bobot Persentase Prioritas 1 Pengembangan teknologi budidaya 0.1360 14 2 2  Pengembangan sarana prasarana 0.1338 13 3 3 Pengembangan lumbung pangan 0.0980 10 6 4  Pengembangan SDM 0.1759 18 1 5  Penanganan kemiskinan 0.0588 6 9 6 Pengembangan teknologi pengolahan pangan 0.1284 13 4 7 Peningkatan pelayanan kesehatan 0.0911 9 7 8  Kompetensi aparat daerah 0.1030 10 5 9 Tupoksi 0.0740 7 8 Dengan memadukan faktor kekuatan (Strenghts) lingkungan internal dengan faktor ancaman (Treaths) lingkungan eksternal diha- silkan 2 strategi yaitu: 1) melaksanakan revitalisasi pertanian perikanan, kehutanan dengan potensi sumber daya lahan yang ada dalam rangka pengentasan kemiskinan 2) me- wujudkan koordinasi, advokasi dan sosialisasi ketahanan pangan dalam rangka mengatasi masalah penduduk, kemiskinan, harga sarana produksi, masalah gizi dan kesehatan. Pemba- ngunan sumber daya manusia merupakan fak- tor utama yang harus dilakukan dalam pemba- ngunan ketahanan pangan, yang didukung oleh kebijakan lainnya. Tupoksi (tugas pokok dan fungsi) berada pada prioritas ke-8 ini menun- jukkan bahwa pemahaman dan penghayatan tupoksi oleh masing-masing satuan kerja belum melembaga, sehingga perlu pengkajian ulang mengenai tupoksi yang kaitannya dengan pem- bangunan ketahanan pangan oleh masing- masing satuan kerja perangkat daerah Kabu- paten Lampung Barat. Penanganan kemiskinan berada pada perioritas ke-9, menunjukkan bahwa penanganan kemiskinan di Kabupaten Lampung Barat belum konsisten, perlu pening- katan pemahaman dan penghayatan tentang visi, misi dan strategi pengentasan kemiskinan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2007 - 2012, sehingga apa yang direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik.
Rumusan Kegiatan Kebijakan Operasi- onal Ketahanan Pangan dan Gizi untuk menca- pai fokus/tujuan pembangunan ketahanan pa- ngan, dengan memperhatikan keragaan keta- hanan pangan, rencana pembangunan jangka
menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Lam- pung Barat Tahun 2007 – 2012, dan arahan kebijakan umum ketahanan pangan 2006- 2009, maka tujuan pembangunan ketahanan pangan yang akan dicapai adalah:
1. Meningkatkan kualitas konsumsi pangan ma- syarakat dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH) 100 pada tahun 2015 (padi-padian 275 gr, umbi-umbian 100 gr, pangan hewani 150 gr, kacang-kacangan 35 gr, sayur dan buah 250 gr).
2. Meningkatnya kemandirian pangan melalui swasembada beras berkelanjutan, jagung dan daging sapi (pada tahun 2010).
3. Meningkatnya kemampuan pengelolaan ca- dangan pangan pemerintah daerah dan masyarakat.
4. Berkurangnya jumlah penduduk rawan pa- ngan kronis (konsumsi kurang dari 80% AKE) minimal 2% pertahun.
5. Meningkatnya jangkauan jaringan distribusi dan pemasaran ke seluruh desa (pekon).
6. Meningkatnya pelayanan kesehatan masya- rakat melalui peningkatan pelayanan pustu dan posyandu.
Strategi yang ditempuh untuk mencapai tujuan pembangunan ketahan pangan Kabupa- ten Lampung Barat adalah:
1. Melaksanakan revitalisasi pertanian peri- kanan, kehutanan dengan potensi sumber daya lahan yang ada dalam rangka pengen- tasan kemiskinan.
2. Mewujudkan koordinasi, advokasi dan so- sialisasi ketahanan pangan dalam rangka mengatasi masalah penduduk, kemiskinan, harga sarana produksi, masalah gizi dan kesehatan.
Untuk mencapai tujuan pembangunan ketahanan pangan dirumuskan beberapa kebi- jakan operasional yaitu:
1. Pengembangan Sumberdaya Manusia
2. Pengembangan teknologi budidaya
3. Pengembangan sarana prasarana pertanian
4. Pengembangan teknologi pengolahan pa- ngan
5. Kompetensi aparat daerah
6. Pengembangan lumbung pangan
7. Peningkatan pelayanan kesehatan
8. Tupoksi (Tugas Pokok dan Fungsi)
9. Penanganan kemiskinan

## KESIMPULAN
Ketersedian pangan dalam bentuk energi dan protein pada tahun 2007 secara kuantitas menunjukkan keragaan lebih dari cukup, yaitu
sebesar 3 101 kkal (140% AKE) dan 74.28 gram protein (130% AKP).
Kondisi sarana prasarana di Kabupaten Lampung Barat belum mendukung kinerja sub- sistem distribusi pangan. Perkembangan harga pangan pokok strategis rata-rata selama tahun 2006 – 2008, di Kabupaten Lampung Barat cen- derung stabil, kecuali harga daging dan ikan cenderung naik, dan harga cabe merah ber- fluktuatif.
Konsumsi pangan di Kabupaten Lampung Barat secara kuantitas telah mencapai 1 946.9 kkal/kap/hari (95.6% AKE), secara kualitas baru mencapai skor PPH sebesar 78.8.
Masih terdapat kasus gizi buruk dan gizi kurang yang cenderung meningkat, di tahun 2004 sejumlah 10 kasus, gizi kurang 59 kasus dari 45 409 jumlah balita; Pada tahun 2005 jumlah gizi buruk 19 kasus, gizi kurang 37 kasus dari 46 041 jumlah balita; Pada tahun 2006 jumlah gizi buruk 43 kasus, gizi kurang 62 Kasus dari 46 708 jumlah balita; Pada tahun 2007 jumlah gizi buruk 14 kasus, gizi kurang 30 kasus dari 48 170  jumlah balita.
Strategi pembangunan ketahanan pa- ngan Kabupaten Lampung Barat adalah strategi diversifikasi, dengan memaksimalkan kekuat- an untuk menanggulangi ancaman yang mung- kin timbul, yaitu: a) melaksanakan revitalisasi pertanian perikanan, kehutanan dengan poten- si sumberdaya lahan yang ada dalam rangka pengentasan kemiskinan; b) mewujudkan koor- dinasi, advokasi dan sosialisasi ketahanan pa- ngan dalam rangka mengatasi masalah pen- duduk, kemiskinan, harga sarana produksi, ma- salah gizi dan kesehatan.
Rekomendasi kebijakan opersional keta- hanan pangan berdasarkan Analytical Hierar- chy Process (AHP) adalah: a) pengembangan sumber daya manusia, b) pengembangan tek- nologi budidaya, c) pengembangan sarana pra- sarana pertanian, d) pengembangan teknologi pengolahan pangan, e) kompetensi aparat da- erah, f) pengembangan lumbung pangan, g) peningkatan pelayanan kesehatan, h) Tupoksi (tugas pokok dan fungsi), dan  i) penanganan kemiskinan.

## DAFTAR PUSTAKA
Azwar A. 2004. Asfek Kesehatan dan Gizi Dalam Ketahanan Pangan. Dalam
Soekirman (Ed.), Ketahanan Pangan dan Gizi di Era Otonomi Daerah dan Glo- balisasi. Prosiding Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi VIII, 17-19 Mei. LIPI, Jakarta.
[BPS] Badan Pusat Statistik Lampung Barat. 2007. Lampung Barat Dalam Angka, Kabupaten Lampung Barat.
Badan Ketahanan Pangan Lampung Barat.
2008. Laporan Perkembangan Harga Pa- ngan Pokok Strategis. BKP, Lampung Barat.
Badan Ketahanan Pangan Lampung Barat. 2008. Neraca Bahan Makanan 2007. BKP, Kabupaten Lampung Barat.
Badan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung. 2007. Laporan Analisis dan Pemetaan Pola Konsumsi Pangan Kabupaten Lam- pung Barat Tahun 2007. BKP, Lampung Barat.
Dewan Ketahanan Pangan. 2006. Kebijakan Umum Ketahanan Pangan 2006–2009. Dewan Ketahanan Pangan,  Jakarta.
Dinas Kesehatan Lampung Barat. 2007.  Profil Kesehatan Kabupaten Lampung Barat. Dinkes, Lampung Barat
Marimin. 2004. Pengambilan Keputusan Krite- ria Majemuk. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
[PERDA] Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2008. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Barat 2007-2012.
[PP No. 38/2007] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah- an Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/kota; Jakarta.
[PP No.68/2002] Peraturan Pemerintah Repub- lik Indonesia Nomor 68 Tahun 2002 ten- tang Ketahanan Pangan, Jakarta.
[UU No. 7/1996].  Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan.