## PAMPAS: Journal Of Criminal
Volume 2 Nomor 1, 2021 ( ISSN2721-8325)

## Penyidikan Tindak Pidana Prostitusi secara Online
Yolla Fitri Amilia, Haryadi, Dheny Wahyudi.
Fakultas Hukum, Universitas Jambi Author’s email correspondence : yollaamilia09@gmail.com

## ABSTRAK
Artikel  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  menganalisis  proses penyidikan  prostitusi  secara online di  wilayah  hukum  Kepolisian Resor  Kota  Jambi  dan  mengetahui  apakah  hambatan  dalam proses  penyidikan  tindak  pidana  prostitusi  secara online di wilayah  hukum  Kepolisian  Resor  Kota  Jambi.  Hasil  penelitian disimpulkan  bahwa  proses  penyidikan  tindak  pidana  prostitusi secara online yang  dilakukan  oleh  aparat  Kepolisian  Resor  Kota Jambi  dalam  menanggulangi  prostitusi  secara  o nline ,  penyidik melakukan  proses  penyidikan  dengan  cara  penyamaran  dan penjebakan  terhadap  pelaku.  Dalam  hal  ini  yang  menjadi  target operasi penyidik  Kepolisian Resor Kota  Jambi ialah penyedia jasa pekerja  seks  komersil  (mucikari).  Selanjutnya,  terkait  hambatan dalam proses penyidikan tindak pidana prostitusi secara online di wilayah  hukum  Kepolisian  Resor  Kota  Jambi  pada  kenyataannya, penyidik dalam proses penyidikan kesulitan dalam mengumpulkan alat bukti, dan kurangnya sumber daya manusia seperti ahli IT di Kepolisian Resor Kota Jambi.
Kata Kunci: Penyidikan;
prostitusi o nline .

## ARTICLE HISTORY
Submission: 2021-03-22 Accepted: 2021-04-25 Publish: 2021-04-26 KEYWORDS: Investigation; Online Prostitution

## ABSTRACT
This article  aims  to  find  out  and  analyze the  process  of investigating  criminal  acts  of  prostitution  online  in  the jurisdiction  of  the  Jambi  City  Police  and  find  out  what  are  the obstacles  in  the  process  of  investigating  criminal  acts  of prostitution  online  in  the  jurisdiction  of  the  Jambi  City  Police Resort.  The  results  of  the  study  concluded  that  the  online prostitution  crime  investigation  process  carried  out  by  the Jambi  City  Resort  Police  officers  in  overcoming  online prostitution  crimes,  the  investigators  carried  out  the investigation process by disguising themselves and trapping the perpetrators. In this case, the operational targets of the Jambi City Resort  Police are commercial sex  worker service providers (pimps).  Furthermore,  related  to  obstacles  in  the  process  of investigating  criminal  acts  of  prostitution  online  in  the jurisdiction of the Jambi City Police, in fact, investigators in the investigation  process  have  difficulty  collecting  evidence,  and lack  of  human  resources  such  as  IT  experts  at  the  Jambi  City Police Resort.

## A. PENDAHULUAN
Dalam  konstitusi,  Indonesia  adalah  negara  hukum.  Sebagai  negara  hukum, Indonesia wajib melindungi setiap warga negaranya dari setiap perbuatan yang dapat merugikan  apalagi  perbuatan  tersebut  dapat  merusak  tatanan  kehidupan  berbangsa
dan  bernegara.  Seperti  halnya  kejahatan  yang  terjadi  di  media  internet  atau  biasa disebut dengan cybercrime . 1
Fakta empiris dalam berbagai peristiwa trafficking perempuan dan anak adalah kelompok  yang  paling  banyak  menjadi  korban  tindak  pidana  perdagangan  orang. Korban  diperdagangkan  tidak  hanya  untuk  tujuan  pelacuran  atau  bentuk  eksploitasi seksual  lainnya,  tetapi  juga  mencakup  bentuk  eksploitasi  lain,  misalnya  kerja  paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, atau praktik serupa perbudakan itu. Pelaku tindak pidana  perdagangan  orang  melakukan  perekrutan,  pengangkutan,  pemindahan, penyembunyian, atau penerimaan orang untuk tujuan menjebak, menjerumuskan, atau memanfaatkan  orang  tersebut  dalam  praktik  eksploitasi  dengan  segala  bentuknya dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan  kekuasaan  atau  posisi  rentan,  atau  memberi  bayaran  atau  manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban. 2 Prostitusi  merupakan  penawaran  hubungan  seksual  untuk  memperoleh  uang atau  keuntungan  lainnya.  Jadi  prostitusi  adalah  seks  untuk  pencaharian,  terkandung beberapa  tujuan  yang  ingin  diperoleh,  biasanya  berupa  uang.  Termasuk  didalamnya bukan  saja  persetubuhan  tetapi  juga  setiap  bentuk  hubungan  seksual  dengan  orang lain untuk mendapat bayaran. 3 Penyedia jasa prostitusi via media internet kini menjadi trend  bisnis  prostitusi.  Tak  sedikit  yang  menjajakan  dirinya  dengan  mendompleng situs pertemanan facebook tanpa ada yang mengkoordinir, yang jumlahnya makin hari makin bertambah.
Dalam  konteks  kajian  hukum  pidana,  prostitusi online diatur  dalam 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 296 yang menentukan:
Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh  orang  lain  dengan  orang  lain,  dan  menjadikannya  sebagai  pencarian  atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas riburupiah.
Pasal 506  yang menentukan:
Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh  orang  lain  dengan  orang  lain,  dan  menjadikannya  sebagai  pencarian  atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas riburupiah.
Selanjutnya,    Pasal    27    Ayat    (1)    Undang-Undang    Nomor    11    Tahun    2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang menentukan:
1 Dheny  Wahyudi, Perlindungan  Hukum  Terhadap  Korban  Kejahatan  Cyber  Crime  Di Indonesia ,  Jurnal  Ilmu  Hukum  Jambi,  vol.  4,  No.  1,  Jul.  2013,  hlm.  99. https://media.neliti.com/media/publications/43295-ID-perlindungan-hukum-terhadap- korban-kejahatan-cyber-crime-di-indonesia.pdf
2 Hafrida, Nelli Herlina, dan Zulham Adamy. The Protection of Women and Children as Victims of  Human  Trafficking  in  Jambi  Province, Jambe  Law  Journal 1.2,  2018,  hlm.  208-209. https://scholar.google.com/scholar?oi=bibs&hl=id&q=related:2IA0n- HqhLMJ:scholar.google.com/
3 Topo Santoso, Seksualitas dan Hukum Pidana , Ind-Hill-Co, Jakarta, 2007, hlm. 134 4
Oksidelfa Yanto, Tindak Pidana Prostitusi (Online) , 2017, hlm. 1-2.
https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=peranan+penyidik+dalam+m engungkap+tindak+pidana+prostitusi+online&btnG=
Setiap  orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  mendistribusikan  dan/atau menstransmisikan  dan/atau  membuat  dapat  diaksesnya  Informasi  Elektronik dan/atau  Dokumen  Elektronik  yang  memiliki  muatan  melanggar  kesusilaan dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  6  (enam)  tahun  dan/atau  denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliarrupiah).
Selanjutnya  Undang-Undang  Nomor  44  Tahun  2008  Tentang  Pornografi  yaitu pada Pasal 30 Juncto Pasal 4 Ayat (1) yang menentukan:
Setiap  orang  yang  menyediakan  jasa  pornografi  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 4 Ayat (2) dipidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6  (enam)  tahun  dan/atau  pidana  denda  paling  sedikit  Rp  250.000.000,00  (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)
Prostitusi online melalui  media  sosial  seperti facebook dan  aplikasi messenger online seperti MiChat dan We-Chat masih  menjamur  di  Kota  Jambi.  Ini  dibuktikan dengan  pengungkapan  yang  dilakukan  oleh  anggota  Direktorat  Reserse  Kriminal Umum  Kepolisian  Polda  Jambi  dan  juga  Kepolisian  Resort  Kota  Jambi.  Seorang mucikari  yang  berhasil  diciduk  yakni  RDP  berusia  21  tahun,  penangkapan  tersebut dilakukan pada saat RDP sedang berada di loby Hotel Fortuna menunggu pekerja seks komersil  (PSK)  binaannya  yang  sedang  melayani  pria  hidung  belang  di  kamar  hotel 107 dan 108. 5
Dalam  kaitannya  dengan  upaya  perlindungan  hukum  terhadap  korban  tindak pidana perdagangan orang, maka upaya perlindungan hukum bagi masyarakat menjadi penting.  Hal  tersebut  disebabkan  masyarakat  baik  kelompok  maupun  perorangan dapat  sewaktu-waktu  menjadi  korban  kejahatan  perdagangan  orang.  perlindungan hukum korban kejahatan perdagangan orang sebagai bagian dari perlindungan kepada masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk atau model. 6
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  penulis  lakukan  pada  di  wilayah  hukum Kepolisian Resort Kota Jambi terkait pengungkapan tindak pidana prostitusi online di Kota  Jambi  ditemukan  bahwa  kasus  tersebut  tercatat  sebanyak  14  kasus  terhitung sejak tahun 2017 s/d November 2020 sebagaimana tertera pada tabel 1.
Berdasarkan  penyidikan  kepolisian  Resort  Kota  Jambi  diketahui,  pelaku kejahatan  dunia  maya  ini  memanfaatkan  aplikasi  jejaring  sosial Facebook dan Messenger ataupun  jejaring  sosial  sejenisnya  untuk  bertransaksi  seks.  Sebelumnya, polisi  mendapat  laporan  tentang  sejumlah  laman  (situs)  yang  diduga  melakukan praktik  penyedia  jasa  prostitusi  melalui  media  internet.  Para  pelaku  membuat  akun sosial media sendiri dan menampilkan sejumlah foto wanita lengkap dengan profilnya.
5 http://www.jambiupdate.co/artikel-sstt-prostitusi-online-di-jambi-abg-ditarif-rp18juta.html diakses pada tanggal 17 September 2020.
6 Yulia  Monita, Perlindungan  Hukum  Bagi  Korban  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 . Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum , vol. 6, no. 2, 2013, hlm. 168. https://www.neliti.com/id/publications/43223/perlndungan-hukum-bagi-korban-tindak- pidana-pedagangan-orang-dalam-perspektif#cite

## Tabel 1
Pengungkapan Tindak Pidana Prostitusi Secara Online di Wilayah Hukum
Kepolisian Resort Kota Jambi Tahun  2017-2020
Sumber: Kepolisian Resort Kota Jambi
Langkah  pertama  yang  dilakukan  oleh  bagian cyber dari  unit  PPA  dan  Tipidter Kepolisian Resort Kota Jambi dalam penyidikan perkara penyedia jasa prostitusi lewat media internet adalah melacak keberadaan pelaku dengan menelusuri informasi akun sosial  media  pelaku  dan  menambahkan  kontak  pelaku  ( add  account )  dalam pertemanan.  Hal  ini  salah  satu  bentuk  rencana  penyelidikan  dan  penyidikan  dengan cara undercover (penyamaran) yang mana hal tersebut tidak ditemukan aturannya di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan  Orang,  melainkan  dapat  ditemukan  dalam  kebijakan  Peraturan  Kepala Kepolisian  RI  Nomor  6  Tahun  2019  Tentang  Penyidikan  Tindak  Pidana,  lain  halnya dengan  ketentuan  Undang-Undang  Narkotika  yang  dengan  jelas  mengatur  tentang undercover dalam penyidikannya.
Permasalahan  hukum  lainnya  dalam  penerapan undercover dalam  penanganan tindak  pidana  prostitusi online masih  menyisakan  persoalan  hukum. Undercover sebagai  suatu  proses  dalam  penyidikan  sebagai  upaya  menegakan  undang-undang perlu  dikaji  kembali  secara  komprehensif.  Selanjutnya  penulis  menemukan  fakta bahwa  yang  melakukan  penyamaran  tersebut  bukanlah  penyidik  yang  ditugaskan untuk  melakukan  penyidikan  tersebut,  melainkan  orang  lain  yang  disuruh  oleh penyidik untuk memesan PSK tersebut. Jika merujuk pada ketentuan dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana  bahwa  yang  boleh  melakukan    penyamaran  tersebut  hanyalah  penyidik  yang ditugaskan  sebagaimana  tertera  dalam  surat  perintah  tugas,  dan  di  wilayah  hukum Kepolisian  Resort  Kota  Jambi  tingkat  keberhasilan  pengungkapan  tindak  pidana prostitusi online terbilang cukup rendah dibandingkan dengan daerah yang lain.
Hal ini menggambarkan bagaimana sebuah kasus seperti prostitusi secara online merupakan  suatu  permasalahan  dalam  sosiologis  masyarakat  yang  bertentangan dengan pancasila yang sangat menjunjung tinggi norma serta nilai adat istiadat. Maka jika  perbuatan  prostitusi  itu  menjalar  dan  merugikan  bagi  masyarakat  dalam  hal  ini negara baik secara materil atas perbuatan tersebut memberikan sanksi hukum, tetapi pengaturan  hukum  terhadap  pelaku  perbuatan  prostitusi  tidak  ada,  maka  pelaku prostitusi  tidak  dapat  di  berikan  sanksi  hukum  yang  dijelaskan  di  dalam  Undang- Undang. 7
Prostitusi merupakan permasalahan yang sangat kompleks karena menyangkut berbagai  aspek  kehidupan  masyarakat  dan  marak  terjadi  di  tengah  masyarakat.
7 Ibid, hlm. 3.
Tahun Jumlah Kasus 2017 7 2018 4 2019 2 November 2020 1 Jumlah 14
Kegiatan  prostitusi  menyangkut  aspek  sosial,  gender,  hukum,  kesehatan,  moral  dan etika,  agama,  pendidikan,  psikologis,  ekonomi  dan  industrialisasi,  dan  juga  masalah politik. Permasalahan yang diakibatkan oleh prostitusi, antara lain:
1. Ditinjau dari segi pendidikan, prostitusi berarti demoralisasi
2. Ditinjau dari segi sosial, prostitusi dianggap kanker masyarakat
3. Ditinjau dari sudut agama, prostitusi adalah haram
4. Ditinjau dari sudut kesehatan, prostitusi membahayakan keturunan. 8
Dari  keempat  hal  tersebut  dapat  dilihat  bagaimana  prostitusi  dapat  dikatakan sebagai  perbuatan  yang  sewajarnya  dijauhi  oleh  masyarakat.  Dua  hal  yang  pertama mengatakan  bahwa  perbuatan  prostitusi  itu  merupakan  bentuk  demoralisasi  dan kanker  masyarakat.  Hal  tersebut  menunjukkan  bagaimana  tercelanya  perbuatan prostitusi itu di mata masyarakat. 9
Dalam  hal  ini  masyarakat  di  tuntut  untuk  lebih  menghormati  norma  dan  nilai yang  terdapat  di  kehidupan  masyarakat  karena  masalah  prostitusi online ini  dapat menghancurkan  masa  depan  bangsa  seperti  adanya  kasus  yang  di  temukan  dengan pelaku  penyedia  jasa  prostitusi online yang  masih  remaja  dan  kurang  tegasnya peraturan  Perundang-undangan  yang  dipergunakan  menjerat  pelaku  penyedia  jasa prostitusi online.
Untuk  menelusuri  latar  belakang  seseorang  menyambangi  pekerjaan  prostitusi sangatlah sulit dimanapun, karena masalah yang melingkupinya sudah jelas dan saling erat berkaitan dari sebab yang satu  kesebab yang lainnya.  Namun faktor-faktor yang ada dapat dibedakan secara garis besarnya, diantaranya yaitu  faktor moral atau ahlak, faktor psikologis hubungan keluarga yang berantakan, faktor biologis, faktor ekonomi dan faktor sosiologis. 10
Fenomena  dalam  latar  belakang  masalah  ini  diperlukan  suatu  upaya pembangunan  hukum  terkait  dengan  pengaturan  penerapan undercover untuk menjamin  kepastian  hukum,  sehingga  tidak  terjadi  salah  kaprah  dalam  penegakan hukum. Hal ini mengacu pada peraturan terkait dengan pemberantasan tindak pidana prostitusi online di  Indonesia,  diperlukan  suatu  upaya  dalam  pembangunan  hukum kedepannya  untuk  mewujudkan  keadilan  Berdasarkan  uraian  diatas,  maka  dari  itu dirumuskan masalah bagaimana proses penyidikan prostitusi secara online di wilayah hukum Kepolisian Resort  Kota Jambi?, dan apakah hambatan dalam proses penyidikan prostitusi secara online di wilayah hukum Kepolisian Resort Kota Jambi?.

## B. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  penulis  gunakan  dalam  penelitian  ini  ialah  yuridis empiris,  yaitu  dengan  melihat  secara  langsung  fakta-fakta  yang  terdapat  di  lapangan terkait penyidikan tindak pidana prostitusi secara online di wilayah hukum Kepolisian Resort  Kota  Jambi  juga  melihat  aturan  perundang-undangan  yang  mengatur  tentang protitusi online ini.
8 Sri  Novi  Anggita, Penerapan  Hukum  Terhadap  Jaringan  Mucikari  Dalam  Praktek  Prostitusi , Skripsi, Fakultas Hukum Unversitas Negeri Medan, 2018, hlm. 13
9 Ibid, hlm. 14.
10 Farhana, Aspek Hukum  Perdagangan Orang di Indonesia , Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 50.

## C. PEMBAHASAN
1. Proses  Penyidikan  Tindak  Pidana  Prostitusi  Secara Online di  Wilayah

## Hukum Kepolisian Resort Kota Jambi
Dalam mengungkapkan kasus protitusi online ini maka sangat di perlikan sekali , Profesionalisme  polisi  dalam  menangani masalah penyakit  masyarakat  salah  satunya tindak pidana asusila dan haruslah dilandasi  oleh aturan hukum yang pasti. Undang- Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Nomor 2 Tahun 2002) merupakan suatu  undang-undang  yang  mengatur  perihal  kepolisian.  Sebagai  pengaturan  dasar tugas dan fungsi polisi maka dalam penanganan tindakan asusila seorang polisi harus bertugas  dan  berfungsi  secara  profesionalisme  sebagaimana  diamanatkan  oleh Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Sebagai suatu  tindak  pidana  meskipun  dalam  lingkungan  penyakit  masyarakat, maka  perihal  telah  terjadinya  prostitusi  secara  online  maka  pihak  kepolisian merupakan  pihak  yang  berhak  menerima  serta  memprosesnya  kasus  yang  terjadi. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, di wilayah Kepolisian Resort Kota Jambi  tercatat  sebanyak  14  kasus  prostitusi online sejak  tahun  2017  sampai  dengan Januari 2021 sebagaimana tertera pada tabel di bawah ini:

## Tabel 2
Pengungkapakan Tindak Pidana Prostitusi Secara Online di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Jambi Tahun 2017 – Januari 2021 Nomor Perkara Terdakwa Klasifikasi Perkara 35/Pid.Sus/2019/PN Jmb Elpa Mayang Sari Als Caca Pemberantasan TPPO 34/Pid.Sus/2019/PN Jmb Ulfa Sagita Als Gita Pemberantasan TPPO 765/Pid.Sus/2018/PN Jmb Riri Dwi Putri Als Riri Pemberantasan TPPO 121/Pid.Sus/2018/PN Jmb Bunga Safitri Liya Pemberantasan TPPO 101/Pid.Sus/2018/PN Jmb Ria Marianti Als Ria Pemberantasan TPPO 32/Pid.Sus/2018/PN Jmb Indah Sari Als Mumu Pemberantasan TPPO 940/Pid.Sus/2017/PN Jmb Rani Iranti Desiyani Als Ranyra Pemberantasan TPPO 917/Pid.Sus/2017/PN Jmb Erwin Hidayat Pemberantasan TPPO 824/Pid.Sus/2017/PN Jmb Dwi Cahyarini Alias Ririn Pemberantasan TPPO 825/Pid.Sus/2017/PN Jmb Rowy Tampani Alias Roy Pemberantasan TPPO 731/Pid.Sus/2017/PN Jmb Ardini Mahallisa Pemberantasan TPPO 420/Pid.Sus/2017/PN Sugiarto Alias Sugi Pemberantasan TPPO
Jmb 278/Pid.Sus/2017/PN Jmb Aries Situmorang, Sp Pemberantasan TPPO Sumber: Data Hasil Penelitian Lapangan
Penanganan  prostitusi online di  Polresta  Jambi  yaitu  sebagaimana  berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Hendra Situmeang, selaku Penyidik Unit PPA Polresta Jambi menyatakan bahwa:
Beberapa  kasus  yang  di  proses  berkaitan  dengan  protitusi  online,  berawal pelaporan  dari  pihak  korban  dan  saksi,  pihak  kepolisian  akan  melangkah  ke Lidik. Pada proses ini, pihak kepolisian melakukan beberapa langkah antara lain : 1. Interview adalah:
a. Tanya jawab dengan seseorang untuk dimintai pendapat atau keterangan suatu hal (bukan pemeriksaan)
b. Cara untuk mendapatkan  keterangan atau  pendapat  dalam  bentuk Tanya jawab tentang sesuatu hal yang perlu memperoleh kejelasan oleh pejabat, narasumber, ahli atau yang berkepentingan untuk itu.
2.  Observasi adalah Pemantauan, cara pengawasan dengan teliti atau peninjauan secara  cermat  terhadap  objek  tertentu  untuk  memperoleh  informasi  secara langsung tentang sesuatu yang dilakukan dalam rangka penyelidikan.
3.  Surveillance adalah  Pengawasan,  pengamatan  atau  pembuntutan  secara tertutup untuk memperoleh informasi atau dlam rangka pengumpulan bukti- bukti.
4.  Undercover adalah  Penyelidikan  tertutup  kegiatan  atau  usaha  penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik Polri secara tertutup atau rahasia tetapi objek tidak mengetahui kegiatan tersebut. 11
Maka  dapat  diketahui  bahwa  langkah  yang  dilakukan  pihak  kepolisian diantaranya dimulai dengan interview guna mengetahui tentang prostitusi online yang marak beredar di media sosial. Selanjutnya dilakukan observasi dan diteruskan dengan surveillance hingga  akhirnya  dilakukan  penyelidikan  tertutup  ( undercover )  dengan melakukan penyamaran untuk menjebak mucikari dan mengungkapkan jaringan yang lebih besar lagi. Selanjutnya, menurut keterangan Bapak Hendra Situmeang bahwa:
Dalam  hal  ini  kepolisian  bisa  melakukan  penahanan  terhadap  tersangka. Tujuannya agar pihak tersangka tidak melakukan tindakan seperti :
1. Tidak melakukan intimidasi kepada pihak korban atau keluarga korban.
2. Tidak menghilangkan barang bukti atas kejahatannya.
3. Tidak melarikan diri atas tindak kejahatannya. 12
Setelah  berhasil  dijebak,  maka  dilakukanlah  penangkapan.  Penangkapan  dalam hal  ini  dilakukan  secara  tangkap  tangan  maupun  dengan  cara  razia  penyakit masyarakat  yang  dilakukan  oleh  tim  Opsnal  Polresta  Jambi.  Sehingga  proses  tindak pidana tersebut, bisa berjalan aman dan terkendali. Menurut Bapak Hendra Situmeang hal ini menjadikan proses penyidikan tidak memiliki kendala. 13
Berdasarkan  hasil  wawancara  penulis  dengan  Ibu  Chrissvani  Stevani mengatakan bahwa:
11 Hasil Wawancara 12 Hasil Wawancara
13 Hasil Wawancara
Jika  proses  Lidik  telah  selesai,  maka  pihak  kepolisian  melaksanakan  Sidik, dimana proses Sidik terdiri dari :
1. Lidik  atau  penyelidikan  adalah  Serangkaian  tindakan  penyelidik  untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna  menentukan  dapat  atau  tidak  nya  dilakukan  penyidikan  menurut  cara yang diatur dalam undang-undang ini.
2. Tindak  atau  penyidikan  adalah  Serangkaian  tindakan  penyidikan  dalam  hal dan  menurut  cara  yang  diatur  menurut  undang-undang  ini  untuk  mencari serta  mengumpulkan  bukti  yang  dengan  bukti  itu  membuat  terang  tentang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangkanya.
3. Riksa atau pemeriksaan adalah Kegiatan atau sifat menyelidik terhadap suatu objek  orang  atau  barang  untuk  mendapatkan  keterangan  yang  berkaitan dengan masalah atau kepentingan tertentu.
4. Serahkara  atau  penyerahan  perkara  adalah  dalam  hal  penyidik  telah  selesai melakukan  penyidikan,  penyidik  wajib  segera  menyerahkan  berkas  perkara itu kepada penuntut umum. 14
Proses  penyidikan  prostitusi online di  wilayah  hukum  Kepolisian  Resort  Kota Jambi,  penyidik  melakukan  proses  penyidikan  dengan  cara  penyamaran  dan penjebakan  terhadap  pelaku.  Dalam  hal  ini  yang  menjadi  target  operasi  penyidik kepolisian  resort  kota  jambi  ialah  penyedia  jasa  pekerja  seks  komersil  (mucikari). Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  penulis  peroleh  diketahui  bahwa,  dasar dilakukannya penyidikan tersebut berpedoman kepada:
1. Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  (Undang-Undang  Nomor    8  Tahun 1981)
2. Undang-Undang  RI  Nomor  2  Tahun  2002  Tentang  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP.
4. Perkapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana
Pada prosesnya diketahui dari keterangan Bapak Akbar selaku Penyidik Unit PPA Polresta  Jambi,  beliau  mengemukakan  beberapa  hal  diantaranya, bahwa:  “Peristiwa ataupun  praktik  prostitusi online tersebut  diketahui  dari  masyarakat  yang membicarakan  tentang  aplikasi MiChat ”. 15 Selanjutnya,  pada  aplikasi MiChat tersebut akan dilihat pada bio akun yang menawarkan jasa prostitusi. Berdasarkan keterangan Bapak Akbar selaku Penyidik, beliau menyatakan bahwa:
Kami  menggunakan  handphone  android  milik  kantor  (khusus)  untuk  mencari akun yang menawarkan prostitusi tersebut, dengan mengatur lokasi radius 3-15 Km  banyak  ditemukan  akun  yang  menawarkan  diri  yang  dapat  dilihat  dari  bio mereka  yang  mencantumkan  ST/LT, Open  Bo,  Cash, Cari  yang  mau BO,  COD di Kamar, ST (tarif). 16
Untuk memberantas tindak pidana prostitusi online yang semakin menjamur di Kota Jambi, aparat kepolisian resort Kota Jambi  terus melakukan beberapa rangkaian tahapan dan tidak segan melakukan razia pekat dan juga melakukan penyidikan secara menyamar dan menjebak tiap pelaku. Jika diperhatikan, penangkapan terhadap pelaku
14 Hasil Wawancara
15 Hasil Wawancara
16 Hasil Wawancara
tindak  pidana  prostitusi online dilakukan  secara  tangkap  tangan.  Dalam hal  ini maka tindak pidana ditemukan oleh polisi.

## 2. Hambatan Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Prostitusi Secara Online di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Jambi
Ada beberapa hambatan yang dihadapi oleh pihak kepolisian dalam menangani beberapa  kasus  mengenai  prostitusi online berdasarkan  wawancara  langsung  dari pihak Penyidik unit PPA Polresta Kota Jambi, kendala tersebut antara lain:
a. Keberagaman Undang-Undang yang Diberlakukan
Salah  satu  kendala  yang  cukup  sulit  untuk  ditangani  dalam  kasus  prostitusi melalui  media  sosial online ,  yaitu  pihak  kepolisian  sedikit  kesulitan  untuk menentukan  Undang-Undang  yang  akan  dipakai  untuk  menjerat  pelaku.  Seperti yang  kita  ketahui  dalam  kasus  tindak  pidana  prostitusi  online  terdapat keberagaman  Undang-Udang  yang  berlaku  di  Indonesia.  Pihak  kepolisian  hanya bertugas untuk menjerat perbuatan yang ada dalam  Undang-Undang, bukan sebagai pembuat  Undang-Undang,  sehingga  di  perlukan  ketelitian  dan  kecermatan  dalam melihat perbuatan apa yang dilakukan pelaku dan pasal apa yang akan di terpakan pada  pelaku,  hal  ini  juga  berkaitan  bahwa  penyidik  bisa  menganalisa  apakah unsur=unsur  pidananya  sudah  terpenuhi,  sehingga  prosesnya  bisa  dilanjutkan  ke kejaksaan  dan  pengadilan.  Berdasarkan  hasil  wawancara  penulis  dengan  Kepala Unit PPA Polrsta Jambi, Ibu Chrisvani Stevani beliau menyatakan bahwa:
Jika dalam kasus prostitusi yang biasa, pelaku dijerat dengan Pasal 296 KUHP serta  Pasal  506  KUHP  karena  mengandung  unsur  prostitusi  sebagai pencaharian dan terdapat mucikari di dalamnya. Namun pada kasus Prostitusi secara Online ini  karena  menggunakan  media  sosial online maka  tidak  bisa dijerat  dengan  Pasal  yang  berada  di  KUHP,  dan  mengacunya  pada  Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  Teknologi  dan  Elektronik pada Pasal 27 ayat (1) yang karena mengandung unsur kesusilaan, tetapi pada Pasal  itu  pun  tidak  menyebutkan  kata  “prostitusi”,  lalu ditambahlah  dengan Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2007  Pemberantasan  Tindak  Pidana Pemberantasan  Orang,  maka  kasus  ini  mengacu  pada  tindak  pidana perdagangan  orang.  Jika  pihak  korban  masih  dibawah  umur,  pengaturannya menggunakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. 17
Berdasarkan  hal  tersebut  diketahui  bahwa  keberagaman  Undang-Undang dalam  penegakan  hukum  tindak  pidana  prostitusi  di  Indonesia  menjadikan  salah satu hambatan penyidik dalam menerapkan Pasal dalam penyelidikannya, sehingga penyelidik  harus  dengan  cermat  mengidentifikasi  dugaan  tindak  pidana  yang diketahui, apakah bisa di proses dan apakah ada pelanggaran pidana.
b. Kesulitan Mengumpulkan Alat Bukti
Penyidikan merupakan suatu rangkaian proses mengumpulkan alat bukti dan tersangka.  Dalam  tindak  pidana  prostitusi online penyidik  merasa  kesulitan mengumpulkan alat bukti yang cukup, sehingga dengan adanya kebijakan Peraturan Kepala  Kepolisian  RI  Nomor  9  Tahun  2019,  penyidik  ataupun  penyelidik  dapat melakukan  penyamaran  ( undercover )  untuk  membantu  penyidik  dalam  hal memberantas tindak pidana prostitusi online tersebut. Hal ini diketahui dari  hasil
wawancara  penulis  dengan  salah  satu  Penyidik  Unit  PPA  Polresta  Jambi,  Bapak Akbar beliau menyatakan bahwa:
Sebelum  melakukan  penyidikan,  kami  melakukan  gelar  perkara  dan menyusun  rencana  penyidikan  yang  akan  dilakukan.  Karena  dalam  Undang- Undang  Nomor  21  Tahun  2007  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Perdagangan Orang tidak mengatur tata cara penyidikan, maka kami dengan kebijakan  Perkapolri  Nomor  6  Tahun  2019  menentukan  melakukan penyidikan dengan cara undercover (penyamaran) untuk mengumpullkan alat bukti dan menetapkan tersangkanya. 18
Dari  hal  itu  dapat  diketahui  bahwa  penyidik  hanya  dapat  mengumpulkan bukti  dan  menemukan  tersangkanya  hanya  dengan  melakukan  cara undercover (penyamaran),  jika  proses  ini  tidak  dilakukan  sulit  sekali  untuk  mengumpulkan bukti apa yang pelaku sudah lakukan.
c. Identitas Pelaku sering dipalsukan
Dalam  menangani  beberapa  kasus  prostitusi online ,  dari  pihak  kepolisian mengalami   sedikit  terganggu  berkaitan  dengan  masalah  identitas  pelaku  maupun korban,  karena  setiap  kali  mereka  beroperasi  selalu  menggunakan  identitas samaran  agar  jejaknya  tidak  diketahui  oleh  apparat,  sehingga  sulit  untuk  dikenali ataupun  dilacak.  Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Bapak  Hendra  Situmeang, salah satu dari Penyidik di Unit PPA Polresta Jambi beliau menyatakan bahwa:
Adapun  nama  yang  digunakan  pada  akun MiChat yang  tercantum  bukanlah nama  yang  sebenarnya,  mereka  sengaja  menggunakan  nama-nama  yang menarik  agar  orang  lain  terkesan.  Dan  tidak  jarang  juga  mereka  melakukan penipuan,  dimana  ketika uang  telah  ditransferkan ke e-wallet mereka malah memblokir kontak kita. 19
Dari hal tersebut dapat diketahui bahwa pelaku ataupun target operasi sudah menyiapkan penyamaran dan bahkan sampai menipu pelanggan untuk kepentingan pribadinya, sehingga ini menjadi salah satu hambatan penyidik dalam menemukan tersangkanya.
d. Sumber Daya Manusia Dalam Bidang Teknologi Informasi Terbatas
Kemajuan  teknologi  yang  semakin  canggih  dan  kurangnya  pengetahuan  dan pelatihan  terhadap  aparat  penegak  hukum  di  Polresta  Jambi  menjadikan  hal  ini sebagai  hambatan.  Berdasarkan  hasil  wawancara  penulis  dengan  Bapak  Dendy Krisandi, Penyidik Unit Tipidter Polresta Jambi beliau menyatakan bahwa, “Sumber Daya  Manusia  yang  ahli  dalam  bidang cybercrime sangat  terbatas,  sehingga  tidak semua pihak Satreskrim ahli di bidang tersebut”. 20
Tidak  adanya  ahli  IT  dalam  proses  penyidikan  tindak  pidana  prostitusi online di  wilayah  hukum  Kepolisian  Resort  Kota  Jambi  juga  menjadikan hambatan  penyidik  dalam  mengungkap  tindak  pidana  prostitusi online itu sendiri. Dengan tidak adanya orang yang ahli pada bidang tersebut membuat kinerja dan profesionalitas penyidik tidak berjalan dengan maksimal.
18 Hasil Wawancara
19 Hasil Wawancara
20 Hasil Wawancara

## D. SIMPULAN
Proses  penyidikan  yang  dilakukan  oleh  aparat  Kepolisian  Resort  Kota  Jambi dalam  menanggulangi  tindak  pidana  prostitusi  secara  o nline ,  penyidik  melakukan beberapa  tahapan  dalam,  diantaranya  melalui  proses  penyidikan  dengan  cara penyamaran  dan  penjebakan  terhadap  pelaku.  Dalam  hal  ini  yang  menjadi  target operasi  penyidik  kepolisian  Resort  Kota  Jambi  ialah  penyedia  jasa  pekerja  seks komersil  (mucikari).  Hambatan  yang  dialami  pihak  kepolisian  Polresta  Kota  Jambi  di dalam proses penyidikan diantaranya dalam mengumpulkan alat bukti yang cukup dan menetapkan  tersangka.  Hal  ini  dikarenakan  tidak  adanya  aturan  khusus  tentang penyidikan  terhadap  tindak  pidana  prostitusi online ,  sehingga  penyidik  melakukan penyidikan dengan cara undercover yang sebagaimana diatur dalam Perkapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, selanjutnya keberagaman undang- undang  yang  mengatur  tindak  pidana  prostitusi online, pelaku  memalsukan  identitas aslinya, dan sumber daya manusia yang kurang professional dalam menghadapi kasus- kasus yang berkaitan dengan kejahatan dunia maya ( cybercrime ).

## DAFTAR PUSTAKA

## Dokumen Hukum
Republik Indonesia,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. LNRI Tahun 1981 Nomor 76, TLNRI Nomor 5145.
Republik Indonesia, Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. LNRI Tahun 2007 Nomor 58, TLNRI Nomor 4720.
Republik Indonesia, Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. LNRI Tahun 2008 Nomor 58, TLNRI Nomor 4843.
Republik Indonesia , Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. LNRI
Tahun 2008 Nomor 181, TLNRI Nomor 4928,
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.

## Buku:
Farhana, Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia , Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
Anggita,  Sri  Novi. Penerapan  Hukum  Terhadap  Jaringan  Mucikari  Dalam  Praktek Prostitusi , Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Negeri Medan, 2018.
Santoso, Topo. Seksualitas dan Hukum Pidana , Ind-Hill-Co, Jakarta, 2007.

## Jurnal:
Hafrida,  Nelli Herlina,  and Zulham Adamy. " The  Protection of Women and Children  as Victims of Human Trafficking in Jambi Province." Jambe Law Journal 1.2 (2018). DOI: https://doi.org/10.22437/jlj.1.2.207-230
Kartika,  Yuni  &  Andi Najemi.  (2020). “ Kebijakan Hukum  Perbuatan  Pelecehan  Seksual (Catcalling)  dalam  Perspektif  Hukum  Pidana ” Pampas:  Journal  of  Criminal  Law, 1.2 (2020). DOI: https://doi.org/10.22437/pampas.v1i2.9114
Monita,  Yulia.  "Perlindungan  Hukum  Bagi  Korban  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007." Inovatif: Jurnal Ilmu https://online-journal.unja.ac.id/jimih/article/view/2124Hukum, 6. 2 (2013).
Wahyudi,  Dheny.  "Perlindungan  Hukum  Terhadap  Korban  Kejahatan  Cyber  Crime  Di Indonesia" Jurnal Ilmu Hukum Jambi, 4. 1 (2013). https://online-journal.unja.ac.id/index.php/jih/article/view/1972
Yanto, Oksidelfa. Tindak Pidana Prostitusi (Online), (2017). http://eprints.unpam.ac.id/id/eprint/6082