Indonesia, 6 (8). http://dx.doi.org/10.36418/ syntax-literate.v6i8.3769
E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 6, No. 8, Agustus 2021

## REFLEKSI  PARTISIPASI  PEMUDA  SEBAGAI  PENYELENGGARA  PEMILU
2019 DI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG MENUJU PEMILU 2024

## Dyahwanti Sulistyowati, Andi Yakub, Ariana
Universitas Hasanuddin (UNHAS) Makassar Sulawesi Selatan, Indonesia Email: raihanahdyah@gmail.com, andyakub@gmail.com, ana.yun@yahoo.com

## Abstrak
Pemilu  2019  merupakan  sejarah  dari  perjalanan  bangsa  Indonesia  dimana  baru pertama  kali  melaksanakan  pemilihan  secara  serentak.  Penelitian  ini  bertujuan menggambarkan partisipasi pemuda sebagai KPPS pada Pemilu 2019 di Kabupaten Sidenreng  Rappang  dimana  partisipasi  pemuda  masih  rendah.    Penelitian  ini dilaksanakan  di  Kabupaten  Sidenreng  Rappang  Provinsi  Sulawesi  Selatan.  Jenis Penelitian  yang  digunakan  kualitatif  dengan  pendekatan  deskriptif  dengan  tujuan untuk  membuat  deskripsi,  gambaran atau  lukisan  secara  sistematis,  faktual,  akurat mengenai faktor-faktor, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Data  dikumpulkan  melalui  wawancara  mendalam  dan  kajian  pustaka.  Data dianalisis  menggunakan  pendekatan  new  institusional,  teori  partisipasi  politik, konsep  pemilihan  umum  dan  peran  pemuda  dalam  pemilihan  umum  untuk menganalisis  masalah  yang  diangkat.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  faktor yang  mendukung  pemuda  untuk  ikut  berpartisipasi  yaitu  regulasi,  sikap penyelenggara pemilu ditingkat desa/kelurahan yang lebih mengutamakan pemuda serta dari sikap pemuda yang ingin terlibat dalam proses pemilu. Sedangkan faktor yang menghambat yaitu adanya sikap apatis pemuda yang tidak ingin terjun dalam proses  pemilu,  kurangnya  informasi  yang  mereka  dapatkan  serta  sikap penyelenggara  pemilu  ditingkat  desa/kelurahan  yang  tidak  memberi  kepercayaan kepada pemuda. Oleh karena itu diperlukan upaya maksimal dari Komisi Pemilihan Umum agar partisipasi pemuda sebagai KPPS meningkat di Pemilu 2024.
Kata Kunci : partisipasi politik inklusif; pemuda; apati politik

## Abstract
The 2019 election is the history of the indonesian nation's journey where it was the first  time  to  hold  elections  simultaneously.  This  researcheraims  to  describe  youth participation as KPPS in the 2019 Election in Sidenreng Rappang Regency where youth participation is still low.  This study was conducted in  Kabupaten Sidenreng Rappang, South Sulawesi Province. This type of research is used qualitatively with a  descriptive  approach  with  the  aim  of  making  descriptions,  images  or  paintings systematically,  factually,  accurately  regarding  factors,traits  and  relationships between the phenomena investigated. Data is collected through in-depth interviews and  literature  studies.  The  data  was  analyzed  using  new  institutional  approaches, political participation theory, election concepts and the role of youth in elections to analyze  the  issues  raised.  The  results  showed  that  factors  that  support  youth  to
participate are regulation, the attitude of election organizers at the village / village level that prioritizes youth and from the attitude of youth who want to be involved in  the  election  process.  While  the  factors  that  inhibit  the  apathy  of  young  people who do not want to plunge in the election process, the lack of information they get and  the  attitude  of  election  organizers  at  the  village  /  village  level  that  does  not give  confidence  to  the  youth.  Therefore,  maximum  efforts  are  needed  from  the Election  Commission  so  that  youth  participation  as  KPPS  increases  in  the  2024 election.

## Keywords: inclusive political participation; youth; political apathy

## Pendahuluan
Pemilu  2019  merupakan  sejarah  dari  perjalanan  bangsa  Indonesia  dimana  baru pertama  kali  melaksanakan  pemilihan  secara  serentak.  Pemilih  baru  pertama  kali mendapatkan 5 (lima) surat suara dimana mereka memilih  anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi,  anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Kabupaten/Kota  serta  memilih  Presiden dan  Wakil  Presiden.  Dalam  pelaksanaannya  ternyata  menyisakan  catatan  yang  perlu menjadi  renungan  bagi  pembuat  regulasi  agar  kejadian  tersebut  tidak  terjadi  lagi (Wahyuningsih & Sakti, 2010) .
Banyaknya  persoalan  yang  terjadi  pada  pemilu  2019  dimana  salah  satunya  yang terjadi  pada  petugas  penyelenggara  pemilu.  Banyak  Panitia  Pemilihan  Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (PPS)  dan  Pengawas  Tempat  Pemungutan  Suara  (Panwas  TPS)  yang  menjadi  korban akibat  kompleksnya  pemilu  serentak  tahun  2019.  Korban  yang  jatuh  berkisar  ratusan orang,  baik  itu  yang  meninggal  maupun  yang  sakit.  Oleh  karena  itu,  evaluasi  secara keseluruhan  harus  dilakukan  agar  kejadian  yang  serupa  tidak  terjadi  pada  pemilu selanjutnya (Izzi, 2021) .
Faktor-faktor yang mengakibatkan hal tersebut bisa terjadi akibat kelelahan, usia, riwayat  penyakit,  tenaga,  beban  kerja  serta  prose  rekruitmen.  Menurut  Komnas  HAM ada  beberapa  persoalan  yang  terjadi  pada  pemilu  tahun  2019.  Pertama,  Tidak  adanya batasan  maksimal  umur.  Kedua,  tidak  adanya  surat  mampu  secara  jasmani  dan  rohani serta  bebas  penyalahgunaan  narkoba  dari  rumah  sakit  maupun  puskesmas  bagi  calon PPK,  PPS,  KPPS.  Namun,  yang  dilakukan  hanya  memberikan  surat  pernyataan  bagi calon  yang  bersangkutan.  Ketiga,  Penghitungan  panjang  yang  dilakukan  oleh  petugas KPPS  menyebabkan  semua  anggota  KPPS  kelelahan  karena  hampir  24  jam  tidak istirahat (Susanto, 2017) .
Melihat  fenomena  yang  terjadi  pada  Pemilu  tahun  2019  dimana  banyaknya penyelenggara pemilu yang meninggal dunia, maka diperlukan adanya standarisasi yang dibuat  baik,  dari  segi  rekruitmen  maupun  beban  kerja  pada  saat  pemilihan  juga  harus dikurangi. Dalam proses rekruitmen harus lebih memperhatikan pemuda karena pemuda lebih  memiliki  tenaga  dan  pikiran  yang  pastinya  akan  lebih  dibutuhkan  pada  pemilu kedepan (Karto, 2020) .
Selain  itu,  yang  menjadi  masalah  dalam  pemilu  2019  dibeberapa  daerah  yaitu susahnya  mendapatkan  KPPS,  kurangnya  minat  masyarakat,  beban  kerja  yang  berat serta honor yang rendah menjadikan masyarakat malas untuk mendaftar menjadi KPPS. Sebagaimana hasil penelitian dari Perludem pada perhelatan pemilu 2019, khususnya di daerah  DKI  Jakarta,  untuk  mendapatkan  petugas  KPPS  sangatlah  sulit,  dengan  beban kerja yang tinggi dan honor yang cukup sedikit, tekanan yang cukup tinggi dan regulasi yang membatasi bahwa KPPS tidak boleh dijabat lebih dari 2 (dua) periode. Kesulitan dalam  merekrut  KPPS  tidak  hanya  terjadi  di  DKI  Jakarta,  tetapi  daerah  lain  pun mengalami  kesulitan  dalam  merekrut  KPPS (Azizah,  2014) .  Sebagiamana  yang  terjadi di Kutai Kertanegara bahwa untuk mencari KPPS yang berumur muda dan masih segar, KPU  mengalami  kesulitan,  lebih  banyak  KPPS  yang  berumur  tua,  sedangkan  kerja KPPS  dilapangan  saat  pemilu  sangatlah  berat.  Susahnya  merekrut  KPPS  di  Kutai Kertanegara  bukan  hanya terjadi  pada  saat  pemilu legislatif  saja tetapi ini  terjadi pada saat  pelaksanaan  pemilihan  umum  kepala  daerah  dan  wakil  kepala  daerah,  jadi  untuk regenerasi petugas KPSS sangat susah, hal ini disinyalir akibat honor KPPS yang begitu rendah dibandingkan dengan beban kerja yang diberikan (Andriansyah, 2020) .
Pemuda  mempunyai  peranan  penting  diperjalanan  bangsa.  Kemerdekaan Indonesia  yang  diproklamirkan  tidak  lepas  dari  peran  pemuda,  Sumpah  pemuda  pada tahun  1928  merupakan  konstribusi  pemuda  yang  ingin  menyatukan  nusantara.  Posisi pemuda  juga  terus  berlangsung  pada  saat  ini,  dibidang  pemilu  berperan  dalam menentukan  kepemimpinan  di  tingkat  daerah  maupun  nasional  baik  memberikan suaranya maupun menjadi penyelenggara pemilu maupun peserta pemilu (Sabri, 2020) . Pemuda  merupakan  garda  depan  dan  ujung  tombak  penentu  masa  depan  bangsa sehingga  diperlukan  partisipasinya.  Pemuda  digambarkan  memiliki  fisik  yang  kuat, pengetahuan    dan  memiliki  inovasi  serta  kreativitas  yang  tinggi.  Pemuda  memiliki beberapa peranan yang harus dilakukan sebagai generai penerus bangsa, yaitu agent of change (agen  perubahan), agent  of  development (agen  pembangunan), agent  of modernization (agen  pembaruan),  membangun  pendidikan  dan  memiliki  semangat juang yang tinggi (Monica, 2019) . Oleh karena itu partisipasi pemuda sangat diperlukan disemua sektor sebagai regenerasi agar peran-peran disemua sektor dapat tetap berjalan.
Tulisan  ini  menggambarkan  partisipasi  pemuda  sebagai  penyelenggara  pemilu 2019 di Kabupaten Sidenreng Rappang yang cukup rendah dimana partisipasi pemuda kurang  dari  50  %.  Adapun  penyelenggara  pemilu  yang  dimaksud  yaitu  Kelompok Penyelenggara  Pemungutan  Suara  (KPPS)  yang  merupakan  ujung  tombak  dari pelaksanaan pemilu (Pandiangan, 2019) .
Berdasarkan uraian diatas, tujuan dari penelitian ini adalah penulis tertarik untuk lebih mendalami apa penyebab pemuda kurang antusias untuk berpartisipasi khususnya di  Kabupaten  Sidenreng  Rappang  Sulawesi  Selatan  sedangkan  regulasi  telah mendukung  pemuda.  Berdasarkan  keputusan  KPU  Nomor  532  Tahun  2019  “KPPS dibatasi oleh umur minimal 17 tahun”, bila dibandingkan pada pemilu tahun 2014, yang mengharuskan  berumur  25  tahun,  maka  peluang  pemuda  untuk  berpartisipasi  sebagai petugas  KPPS  lebih  besar.  Selain  syarat  usia,  pembatasan  keikutsertaan  masyarakat
sebagai  penyelenggara  pemilu  juga  dibatasi  sebanyak  2  (dua)  periode.  Diharapkan dalam penelitian ini agar penyelenggara pemilu yang mempunyai tugas dan wewenang dalam  perekrutan  KPPS  mengetahui  faktor  penghambat  pemuda  untuk  menjadi  KPPS dan  lebih  mengutamakan  pemuda  untuk  ikut  menyukseskan  penyelenggaraan  pemilu dengan melibatkan sebagai KPPS.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  tipe  penelitian  deskriptif  dengan  pendekatan kualitatif.  Informan  penelitian  ini  adalah  Komisioner  KPU  Kab.  Sidenreng  Rappang, Panitia  Pemilihan  Kecamatan,  Panitia  Pemungutan  Suara,  Kelompok  Penyelenggara Pemungutan Suara serta Pemuda di Kabupaten Sidenreng Rappang yang tidak menjadi KPPS.  Jenis  data  yang  digunakan  adalah  data  yang  berbentuk  angka,  tulisan  dan  data berbentuk  kata-kata.  Sumber  data  primer  yang  berasal  dari  wawancara  terhadap informan dan sumber data sekunder berasal dari dokumen, buku, data statistik, laporan dan  lain-lain.  Adapun  teknik  pengumpulan  data  melalui  observasi,  wawancara, dokumentasi  dan  studi  kepustakaan.  Data  yang  diperoleh  kemudian  dianalisis  dan diinterpretasi  melalui  reduksi  data  yang  diperoleh  dan  disajikan  yang  pada  akhirnya ditarik  kesimpulan  atas  jawaban-jawaban  yang  diperoleh  dari  informan (Sugiyono, 2015) .

## Hasil dan Pembahasan
Menurut Herbert McClosky dalam (Zulfikar, 2018) , partisipasi politik merupakan kegiatan-kegiatan  sukarela  dari  warga  masyarakat  di  mana  mereka  mengambil  bagian dalam  proses  pemilihan  penguasa,  dan  secara  langsung  atau  tidak  langsung,  dalam proses  pembentukan  kebijakan  umum (Mustofa,  Iza,  &  Mahesa,  2019) .  Berdasarkan definisi tentang partisipasi politik menurut Herbert McClosky, bahwa partisipasi politik merupakan  kegiatan  sukarela  dari  masyarakat  untuk  ambil  bagian  dalam  proses pemilihan  penguasa.  Seperti  halnya  partisipasi  politik  pemuda  untuk  ambil  bagian dalam pemilihan umum. Salah satu bentuk partisipasi politik pemuda dalam pemilihan umum  yaitu  menjadi  anggota  KPPS (Atmaja,  Sulistyarini,  &  Dewantara,  2020) .  Pada pemilu 2019 di kabupaten Sidenreng Rappang partisipasi pemuda menjadi KPPS sangat kurang. Hal ini bisa diihat dari persentase jumlah pemuda yang ikut terlibat pada tabel berikut ini:
Tabel 1
Jumlah Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kabupaten
Sidenreng Rappang Berdasarkan Umur No Kecamatan 17 – 30 Tahun Persentase (%) ˃ 30 Tahun Persentase (%) 1 Panca Lautang 181 47.8 197 52.2 2 Tellu Limpoe 268 53.9 229 46.1 3 Watang Pulu 286 43.0 379 57.0 4 Panca Rijang 218 35.4 398 64.6 5 Kulo 123 48.8 129 51,2 6 Baranti 203 31.8 434 68.2 7 Dua Pitue 227 36.0 403 67.0 8 Pitu Riawa 250 43.0 331 57.0 9 Pitu Riase 194 37.9 317 62.1 10 Maritengngae 370 34.5 701 65.5 11 Watang Sidenreng 163 42.3 222 57.7 Total 2483 39.9 3740 60.1 Sumber: KPU Kab. Sidenreng Rappang Tahun 2019
Berdasarkan  tabel  1  dapat  dilihat  hanya  terdapat  1  (satu)  kecamatan  yang memiliki  persentase  50%  pemuda  yang ikut  berpartisipasi.  Hal  ini  menjadi  pertanyaan apa  penyebab  kecamatan Tellu  Limpoe  bisa  melakukan  regenerasi  KPPS  yang  selama ini  didominasi  oleh  orang  yang  cukup  berumur.  Sesuai  hasil  wawancara  dengan Endang, anggota PPK Tellu Limpoe:
“..Di  kecamatan  Tellu  Limpoe,  khususnya  di  desa  Polewali  dan  desa  Teteaji dimana  wilayah  kerja  saya,  masyarakat  cukup  antusias  mendaftar  menjadi  KPPS. Anggota PPS harus melakukan wawancara karena ada TPS yang pendaftarnya lebih dari 7  orang.  Jadi  sesuai  regulasi  yang  ada  maka  PPS  harus  melakukan  wawancara.  Untuk Tellu  Limpoe  sendiri  antusias  masyarakat  cukup  tinggi  terutama  pemuda.  Dibeberapa desa  seperti  Massepe  dan  Teppo  partisipasi  pemuda  sangat  tinggi  mencapai  lebih  dari 70%.  Sosialisasi  dari  mulut  ke  mulut  ternyata  cukup  efektif  meningkatkan  partisipasi pemuda..”
Sosialisasi  tahapan  rekruitmen  yang  dilakukan  KPU,  PPK  maupun  PPS  perlu dilakukan  agar  masyarakat  dapat  mengetahui  informasi  yang  utuh  dan  paham  terkait proses pendaftaran KPPS. Walaupun anggaran yang sedikit namun dibutuhkan kretifitas dari  penyelenggara  untuk  memberikan  pemahaman  ke  masyarakat  terkait  tahapan- tahapan pendaftaran KPPS.
Sosialisasi  dilakukan  melalui  semua  media,  baik  melalui  media  online  baik  dari website  KPU  Kab.  Sidenreng  Rappang,  media  sosial  KPU  maupun  media  sosial  dari penyelenggara pemilu. Selain itu sosialisasi juga dilakukan dengan memasang spanduk ditempat  strategis  maupun  mengoptimalkan  media  yang  ada  seperti  memasang pengumuman  di  kantor  desa/kelurahan  maupun  memberikan  pengumuman  di  masjid- mesjid. Selain itu untuk menambah partisipasi pemuda sebagai KPPS, PPS melakukan sosialisasi  ke  lembaga-lembaga  kepemudaan  ditingkat  desa/kelurahan.  Seperti  yang
dilakukan  oleh  PPS  Desa  Teppo  sebagaimana  yang  dikatakan  oleh  Rusman  salah  satu PPS Desa Teppo:
“..Desa  Teppo  memiliki  partisipasi  pemuda  yang  cukup  tinggi  sebagai  KPPS.
Sosialisasi  yang  kami  berikan  bukan  hanya  memberikan  pengumuman  pendaftaran tetapi kami juga melakukan pendekatan kepada kelompok/organisasi kepemudaan serta memberikan  pemahaman  tentang  arti  dan  pentingnya  peran  serta  pemuda  dalam mensukseskan  pesta  demokrasi  Keterlibatan  pemuda  sangat  dibutuhkan  sebagai  garda terdepan dalam pemilu. Selain memiliki semangat kerja yang kuat dan pekerja keras dan cenderung  tidak  terpengaruh  dalam  mengemban  tugas  dan  amanah  karena  masih memiliki  sifat  idealisime  yang  ringgi.  Oleh  karena  itu  saya  lebih  memilih  pemuda walaupun tidak memiliki pengalaman sebelumnya. Pembelajaran teknik kepemiluan dan penyelenggara  berintegritas  dapat  diberikan  melalui  bimtek-bimtek  yang  akan  mereka ikuti,  dan  penyampaian  materi  juga  lebih  praktis  karena  mereka  mudah  mengerti  dan memahami...”
Kepercayaan  terhadap  pemuda  sangat  dibutuhkan  menghadapi  pemilu  yang kompleks  dimana  beban  kerja  yang  berat  dibandingkan  dengan  pemilu  sebelumnya. Pengalaman  bukan  menjadi  halangan  karena  yang  dibutuhkan  sebagai  penyelenggara yaitu integritas.
Sebagaimana  menurut (La  Palombara  &  Weiner,  2015) ,  salah  satu  faktor  yang mempengaruhi  partisipasi  politik  yaitu  keterlibatan  pemerintah  yang  meluas  sehingga masyarakat akan lebih melibatkan diri dari dalam partisipasi. aktor-aktor yang terdapat didalamnya  juga  mendukung  keterlibatan  pemuda  untuk  ikut  berpartisipasi  sebagai KPPS.
Regulasi  pemilu  telah  mendukung  keterlibatan  pemuda  dalam  pemilu,  baik sebagai  penyelenggara,  peserta  maupun  sebagai  pemilih.  berdasarkan  keputusan  KPU Nomor  532  Tahun  2019  “KPPS  dibatasi  oleh  umur  minimal  17  tahun”,  bila dibandingkan  pada  pemilu  tahun  2014,  yang  mengharuskan  berumur  25  tahun,  maka peluang  pemuda  untuk  berpartisipasi  sebagai  petugas  KPPS  lebih  besar (Harahap, Rumesten  RS,  &  Rannie,  2019) .  Selain  syarat  usia,  pembatasan  keikutsertaan masyarakat  sebagai  penyelenggara  pemilu  juga  dibatasi  sebanyak  2  (dua)  periode. Pembatasan  ini  memiliki  dampak  yang  positif  dimana  KPPS  yang  belum  memiliki pengalaman akan  bekerja  sesuai  aturan  yang  ada  karena  belum ada  pengalaman  untuk melakukan upaya-upaya kecurangan dengan mengambil celah berdasarkan pengalaman yang dimiliki (Sulastri & Handayani, 2017) .
Walaupun  regulasi  telah  mendukung  namun  aktor  didalamnya  juga  sangat mempengaruhi partisipasi pemuda untuk ikut terlibat sebagai KPPS. Seperti yang terjadi di  kecamatan  yang  memiliki  jumlah  partisipasi  yang  rendah.  Panca  Rijang, Maritengngae  dan  Baranti.  Sosialisasi  yang  diberikan  menjadikan  faktor  penghambat dari  pemuda  untuk  ikut  berpartisipasi.  Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Nadrah, Rahma  dan  Hasniar  yang  berdomisili  di  desa  Tanete  Kecamatan  Maritengngae  bahwa mereka  tidak  mendapatkan  informasi  perekrutan  KPPS  didesa  tempat  mereka
berdomisili,  hanya  anggota  keluarga  dari  aparat  desa  yang  disuruh  mendaftar,  andai mereka mendapatkan kesempatan, mereka ingin juga ikut berpartisipasi sebagai KPPS.
Selain  sosialisasi,  salah  satu  penghambat  pemuda  tidak  berpartisipasi  yaitu ketidakpercayaan  terhadap  pemuda  untuk  ikut  serta  dalam  pemilu.  Seperti  yang disampaikan oleh A. Rifay salah satu PPK di kabupaten Sidenreng Rappang:
“..Kami  lebih  memilih  orang  tua  dibandingkan  pemuda  terutama  yang  telah memiliki pengalaman dan orang tua lebih cenderung didengar. Tekanan dan beban kerja yang cukup berat membutuhkan orang yang sudah cukup berpengalaman karena Pemilu tahun 2019 ini berbeda dengan Pemilu sebelumnya..”
Faktor  lain  yang  menyebabkan  pemuda  tidak  berpartisipasi  yaitu  psikologi  dari pemuda sendiri. Faktor yang mempengaruhi prilaku seseorang untuk ikut berpartisipasi menurut  Ramlan  Surbakti  yaitu  struktur  kepribadian  dan  lingkungan (Surbakti,  2018) . Pada  tahun  2018,  Sulawesi  Selatan  mendapatkan  peringkat  enam  daerah  darurat narkoba.  Sidenreng  Rappang  merupakan  salah  satu  dari  enam  kabupaten/kota  di Sulawesi Selatan yang berstatus darurat narkoba selain Kota Makassar, Kota Parepare, Kabupaten  Barru,  Kabupaten  Pinrang  dan  Kabupaten  Bone (Rinayanti,  2019) .    Faktor lingkungan  mempengaruhi  pemuda  melakukan  hal-hal  yang  negatif.  Selain  sebagai pemakai  banyak  pemuda  yang  berhasil  diamankan  oleh  petugas  kepolisian  karena menjadi  kurir  maupun  bandar  narkoba.  Sikap  hedonisme  yang  hanya  memikirkan  diri sendiri  menyebabkan  pemuda  susah  keluar  dari  penyalahgunaan  narkoba  sehingga mereka bersifat eksklusif, tidak mau ikut serta dalam kegiatan-kegiatan pemilu terutama sebagai anggota KPPS.
Sikap  apatis  pemuda  yang  tidak  ingin  mengambil  bagian  dalam  proses  Pemilu juga yang menjadikan penghambat dari partisipasi politik. Sebagaimana yang dikatakan oleh Muhammad Tahir PPK di Kab. Sidenreng Rappang:
“..Kami  sangat  kesulitan  untuk  mencari  KPPS,  selain  faktor  beban  kerja, kurangnya  honor  juga  menyebabkan  masyarakat  tidak  mau  mendaftar  menjadi  KPPS, mereka lebih memilih pekerjaan yang lebih mudah untuk mendapatkan uang.”
Sikap apatis pemuda juga dikemukakan oleh Ari, salah satu pemuda di kabupaten Sidenreng Rappang
“…Saya  tidak  terlibat  menjadi  penyelenggara  pemilu  karena  saya  bosan  ketika harus disuruh terus-terus pergi rapat atau mengikuti bimtek, padahal saya ditawari untuk menjadi KPPS.
Berdasarkan  hasil  wawancara  diatas  dapat  dilihat  bahwa  ada  tiga  faktor  yang menyebabkan  seseorang  untuk  tidak  ingin  ikut  dalam  partisipasi  politik  menurut Rosenberg  yaitu  ketakutan  akan  aktivitas  politik,  beranggapan  bahwa  berpartisipasi dalam  kehidupan  politik  merupakan  kesia-siaan  dan  tidak  adanya  perangsang  untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik (Maran, 2001) .
Faktor-faktor  penghambat  partisipasi  pemuda  di  kabupaten  Sidenreng  Rappang harus menjadi catatan bagi KPU Kabupaten Sidenreng Rappang untuk berbenah menuju Pemilu  2024.  Tidak  direvisinya  Undang-  Undang  Pemilu  untuk  Tahun  2024  menjadi poin agar proses rekruitmen ditingkat Ad Hoc terutama KPPS menjadi perhatian serius.
Kurangnya  antusias  masyarakat  dikhawatirkan  tidak  adanya  regenerasi  pada  pemilu 2024.  Oleh  karena  itu  KPU  Kabupaten  Sidenreng  Rappang  harus  memaksimalkan anggaran  yang  ada  untuk  melaksanakan  kursus-kursus  kepemiluan  diluar  jadwal tahapan  yang  ada.  Memberikan  pemahaman  kepada  pemuda  tentang  arti  pentingnya pemilu  diharapkan  setelah  itu  pemuda  akan  menjadi  agen-agen  sosialisasi  ke masyarakat minimal ke anggota keluarganya untuk meminimalisir potensi pelanggaran pemilu dan yang utama yaitu agar pemuda mau ikut serta menjadi anggota KPPS pada pemilu  selanjutnya.  Selain  itu,  faktor-faktor  pendorong  pemuda  berpartisipasi  harus tetap dipelihara agar nantinya wilayah yang telah bagus partisipasinya tetap sama pada pemilu sebelumnya.

## Kesimpulan
Partisipasi  politik  tidak  sebatas  dimaknai  sebagai  bentuk  menyadari  diri  untuk memberikan hak suara pada saat momentum pemilu tiba. Tetapi partisipasi politik yang pada umumnya merupakan keterlibatan pada prosesnya. Dimana proses yang dimaksud ialah  tidak  hanya  sebatas  pemberian  hak  suara.  menjadi  penyelenggara  pemilu  juga merupakan  salah  satu  bentuk  partisipasi  untuk  mensukseskan  proses  pemilu  sehingga pemilu bukan hanya merupakan prosedural semata dari sebuah demokrasi.
Beberapa  hal  yang  ditemukan  mengenai  rendahnya  partisipasi  pemuda  sebagai KPPS pada Pemilihan Umum tahun 2019 di kabupaten Sidenreng Rappang dipengaruhi oleh  beberapa  faktor.  Adapun  faktor-faktor  yang  menghambat  yaitu  kurangnya kepercayaan  terhadap  Pemuda  terlebih  ketika  pemuda  tersebut  belum  memiliki pengalaman  sebagai  KPPS,  kurangnya  sosialisasi  yang  diberikan  oleh  pihak penyelenggara,  kurang  profesionalnya  penyelenggara  Pemilu  yang  melakukan rekruitmen, dan sikap dari pemuda sendiri yang tidak mau terlibat dalam proses pemilu.
Adapun  faktor-faktor  yang  mendukung  dari  keterlibatan  pemuda  sebagai  KPPS pada  Pemilihan  Umum  tahun  2019  di  kabupaten  Sidenreng  Rappang  dari  institusi penyelenggara  sendiri  maupun  dari  kepribadian  pemuda  sendiri.  Walaupun  regulasi telah  mendukung,  namun  untuk  mewujudkan  partisipasi  yang  inklusif  dimana  semua orang  dapat  ikut  serta  dalam  pemilu  khususnya  pemuda  untuk  berpartisipasi  sebagai KPPS  tidak  dapat  diwujudkan  akibat  ketidakpercayaan  kepada  pemuda.  PPS  yang memiliki  kewenangan  untuk  itu  tidak  sepenuhnya  memberikan  kepercayaan  terhadap pemuda karena belum memiliki pengalaman.

## BIBLIOGRAFI
Andriansyah.  (2020).  KPU  Kukar  Mengaku  Kesulitan  Rekrut  Petugas  KPPS  Muda.
Retrieved from poskotakaltimnews.com
website: http://poskotakaltimnews.com/read/1743/kpu-kukar-mengaku-kesulitan-rekrut- petugas-kpps-muda. Google Scholar
Atmaja,  Thomy  Sastra,  Sulistyarini,  Sulistyarini,  &  Dewantara,  Jagad  Aditya.  (2020). Partisipasi Politik Mahasiswa Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Dalam Pemilihan  Gubernur  Kalimantan  Barat. Jurnal  Pendidikan  Kewarganegaraan ,
4 (1), 47–58. Google Scholar
Azizah, Siti Nur. (2014). Workplace Spirituality dan Employee Commitment: Penelitian Empirik  pada  KPPS  Syariah  Kebumen. Fokus  Bisnis:  Media  Pengkajian Manajemen Dan Akuntansi , 13 (2), 107–117. Google Scholar
Harahap, Azwir Fahmi, Rumesten RS, Iza, & Rannie, Mahesa. (2019). Tinjauan Hukum Pemilihan  Umum  Kepala  Daerah  Secara  Serentak  di  Indonesia .  Sriwijaya University. Google Scholar
Izzi,  Muhammad.  (2021).  Implikasi  Peraturan  KPU  Nomor  36  Pasal  36  Tahun  2018 pada  Pemilu  2019  dalam  Perspektif  Maqashid  Syariah. Jurnal  Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains , 10 (1), 83–91. Google Scholar
Karto,  Karto.  (2020). Pandangan  Islam  Terhadap  Praktik  Money  Politic  Dalam Penyelenggaraan  Pemilu  Serentak  Tahun  2019 .  Universitas  Islam  Sultan  Agung Semarang. Google Scholar
La  Palombara,  Joseph,  &  Weiner,  Myron.  (2015). Political  parties  and  political development.(SPD-6) . Princeton University Press. Google Scholar
Maran,  Rafael  Raga.  (2001). Pengantar  sosiologi  politik .  PT  Rineka  Cipta. Google Scholar
Monica,  Hanaway.  (2019). An  Existential  Approach  to  Leadership  Challenges . Routledge. Google Scholar
Mustofa, Lutfi, Iza, Rumesten R. S., & Mahesa, Rannie. (2019). Pemberhentian Kepala Daerah  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014 .  Sriwijaya University. Google Scholar
Pandiangan,  Andreas.  (2019).  Kelompok  Penyelenggara  Pemungutan  Suara  (KPPS) Pemilu  2019:  Tanggungjawab  Dan  Beban  Kerja. The  Journal  of  Society  and Media , 3 (1), 17–34. Google Scholar
Rinayanti, Rinayanti. (2019). Peran Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Bone dalam  Mencegah  Penyalahgunaan  Narkoba  Perspektif  Undang-Undang  No  35 Tahun 2009. Jurnal Al-Dustur , 1 (1). Google Scholar
Sabri.  (2020).  KPU  Akui  Regenerasi  KPPS  Mandek.  Retrieved  from  korankaltim.com website:  https://korankaltim.com/  politik/read/27516/kpu-akui-regenerasi-kpps- mandek. Google Scholar
Sugiyono.  (2015).  Metode  Penelitian  dan  Pengembangan  Pendekatan  Kualitatif, Kuantitatif,  dan  R&D. Metode  Penelitian  Dan  Pengembangan  Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D . Google Scholar
Sulastri, Endang, & Handayani, Nida. (2017). The Recruitment Pattern In The PPS and KPPS To Get Integrated Election. IMC 2016 Proceedings , 1 (1). Google Scholar
Surbakti, Ramlan. (2018). Parpol dan Korupsi di Daerah (Political Party and Corruption in the Region). Harian Kompas . Google Scholar
Susanto,  Andrie.  (2017).  Disproporsionalitas  Beban  Tugas  KPPS  Studi  Integritas Pemilu. Jurnal Politik Indonesia , 2 (1), 11. Google Scholar
Wahyuningsih,  Tiesnawati,  &  Sakti,  Sri  Wahyu  Krida.  (2010).  Kajian  Kompetensi Anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Kabupaten-Kota  Sukabumi,  Provinsi Jawa Barat. Jurnal Organisasi Dan Manajemen , 6 (1), 58–73. Google Scholar
Zulfikar, Achmad. (2018). Partisipasi Pemuda Di Tahun Politik . Google Scholar

## Copyright holder:
Dyahwanti Sulistyowati, Andi Yakub, Ariana (2021)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: