Vol. 8, No. 1, 2021, Hal. 59-67 DOI: https://doi.org/ 10.32923/tarbawy.v8i1.1613

## Implementasi  Kebijakan  Pendidikan  Pesantren  Di  Pondok  Pesantren Nurul Ummah Putri Kotagede Yogyakarta
Luthfiyana Nur Rohmah 1 , Subiyantoro 2
1 UIN Sunan Kalijaga 2 I UIN Sunan Kalijaga
Info Artikel : ABSTRAK Diterima 2 februari 2021 Direvisi 20 maret 2021 Dipublikasikan 30 april 2021 Pendidikan  Islam  di  Indonesia  muncul  bersamaan  dengan  masuknya agama  Islam  di  Indonesia.  Yang  hanya  berawal  dari  sekumpulan  anggota masyarakat kemudian beralih ke masjid-masjid, dan berakhir pada sebuah lembaga pendidikan pesantren. Pesantren yang sebagai Lembaga pendidikan Islam pertama kali  sebelum  adanya  pendidikan  formal  selalu  dipandang  sebelah  mata,  dan kurangnya mendapat perhatian dari pemerintah. Pendidikan pesantren ciri khasnya selalu mengajarkan pendidikan islam, dan selain itu pesantren juga telah memberi kontribusi  banyak  terhadap  pendidikan  terutama  pendidikan  islam.  Pergantian pemerintahan  juga  berdampak  positif  terhadap  kepedulian  pemerintah  terhadap pesantren. Pendidikan pesantren yang hanya sebatas pendidikan non-formal masih dipandang  kurang  dan  terdapat  diskriminasi  di  dalamnya.  Berbagai  perubahan kebijakan  selalu  dilakukan  hingga  muncul  kebijakan  khusus  tentang  pesantren, yang  mengatus  segala  kegiatan  dalam  pesantren.  Kebijakan  tersebut  bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan pesantren tanpa harus merubah ciri khas dan tradisi dalam diri pesantren. Pondok Pesantern Nurul Ummah Putri sebagai salah satu  pondok  pesantren  belum  begitu  merasakan  perubahan  dari  adanya  UU pesantren  yang  telah  disahkkan  oleh  pemerintah.  Sehingga  diperlukannya pemerataan pada kebijakan tersebut.

## .ABSTRACT
Islamic education in Indonesia appeared at the same time as the entry of Islam in Indonesia. It only started with a group of members of the community then turned to mosques, and ended up in a pesantren educational institution. Pesantren which as an Islamic educational institution for the first time before the existence of formal education is always seen as one's eyes, and the lack of attention from the government.  Pesantren  education  has  always  taught  Islamic  education,  and  in addition  pesantren  has  also  contributed  a  lot  to  education,  especially  Islamic education.  The  change  of  government  also  has  a  positive  impact  on  the government's concern for pesantren. Pesantren education that is only limited to non-formal education is still considered lacking and there is discrimination in it. Various  policy  changes  are  always  made  until  a  special  policy  appears  about pesantren, which triggers all activities in pesantren. The policy aims to improve the quality of pesantren education without having to change the characteristics and traditions  in  pesantren.  Pondok  Pesantern  Nurul  Ummah  Putri  as  one  of  the boarding  schools  has  not  felt  the  change  from  the  pesantren  law  that  has  been passed by the government. So that the need for equality in the policy.

## Kata Kunci:
Kebijakan Pesantren Pendidikan islam Key words: Policy Pesantren Islamic edukation
This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2019 by author.

## Koresponden:
Lutfiyana Email: luthfiyana56@gmail.com

## Pendahuluan
Pendidikan merupakan sebuah aktivitas interaktif antara pemberi dan penerima untuk mencapai tujuan  baik  dengan  cara  yang  baik  dalam  konteks  positif.  Dari  segi  komponen,  suatu  aktivitass  dapat dikatagorikan pendidikan apabila mengandung empat komponen pokok yaitu, kurikulum, subjek didik dan satuan sosialnya, personifikasi pendidik, dan konteks belajar. 1
Tujuan  pendidikan  Islam  adalah  membimbing  umat  manusia  menjadi  hamba  yang  bertakwa kepada  Allah  yakni  melaksanakan  segala  perintahnya  dan  menjauhi  larangannya. 2 Pendidikan  Islam  di Indonesia telah berlangsung sejak awal masuknya Islam di Indonesia. Pada tahap awal pendidikan islam dimulai dari kontak pribadi maupun kolektif anatara mubaligh dengan peserta didiknya. Setelah komunitas terbentuk mulailah mereka membangun masjid. Masjid difungsikan sebagai tempat ibadah dan pendidikan. Kemudian munculah lembaga-lembaga pendidikan islam lainnya, seperti pesantren, dayah, surau. Namun pada hakikatnya ssemua lembaga tersebut merupakan tempat untuk menuntut ilmu pengetahuan agama. 3 Sudah  sangat  jelas  bahwa  sebelum  adanya  pendidikan  formal,  di  indonesia  sudah  muncul  lembaga pendidikan seperti pesantren. Dengan begitu, pesantren merupakan lembaga pendidikan islam pertama di Indonesia.
Pendidikan  Islam  di  pesantren  selain  mengajarkan  tentang  ilmu-ilmu  agama,  tentunya  juga mengajarkan  tentang  karakter  dan  budi  pekerti.  Pesantren  jugamerupakan  institusi  yang  banyak  dipuji banyak orang, khususnya masyarakat muslim. Karena pesantren dianggap sebagai sistem pendidikan asli Indonesia. 4
Proses pendidikan dalam pesantren juga terdapat beberapa komponen, seperti kurikulum, sarana, tenaga  pendidikan,  dan  pembiayaan.  Pesantren  dalam  mempelajari  islam  tentunya  juga  menggunakan berbagai  metode,  seperti sorogan,  bandongan, dan musyawarah. Dalam  pesantren  juga  terdapat  lembaga pendidikan  madrasah,  yang biasa  dikenal  dengan  madrasah  diniyah.  Sesuai  dengan  asal  usul berdirinya pesantren  yang  berawal  dari  masuknya  Islam dan  tujuan  dari  pesantren  untuk  mengajarkan  pendidikan islam, oleh karena itu ilmu-ilmu yang diajarkan dalam pesantren juga seputar tentang agama islam. Namun tidak hanya tentang Al- qur’an dan sunnah yang menjadi pedoman ketauhidan, tetapi juga tentang ilmu - ilmu keihdupan yang berlandaskan pada ajaran Islam.
Seiring  dengan  perkembangan  zaman,  pesantren  semakin  lama  juga  semakin  tertinggal  dengan lembaga pendidikan yang lain. Hal ini disebabkan karena dalam segi teknologi, pesantren sedikit tertinggal, selain itu juga pandangan masyarakat yang menganggap bahwa pendidikan pesantren merupakan  sistem pendidikan yang kuno. Sehingga minat masyarakat terhadap pesantren sangatlah minim.
1 Toto Suharto, Filsafat Pendidikan Islam (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014),hlm.83
2 Masnur  Alam, Model  Pesantren  Modern  Sebagai  Alternatif  Pendidikan  Masa  Kini  Dan  Mendatang (Jakarta: Gaung Persada press, 2011),hlm.33
3 Haidar Putra Daulay, Sejarah Pertumbuhan Dan Pembaruan Pendidikan Islam Di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2018),hlm.1
4 Sri  Haningsih,  ‘PeranStrategis  Pesantren,  Madrasah,  Dan  Sekolah  Islam  Di  Indonesia’, El-Tarbawi Jurnal Pendidikan Islam , Vol.1 No. 1 (2008),hlm.30
Selayaknya sebuah lembaga pendidikan, pesantren dihadapkan oleh berbagai tuntutan dan berbagai permasalahan.  Salah  satunya  ialah  pesantren  dituntut  untuk  melakukan  berbagai  perubahan-perubahan sesuai dengan perkembangan zaman untuk mengiringi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Selain itu, kendala yang dihadapi oleh pesantren yang sebagai lembaga pendidikan yang berdiri sejak sebelum republik Indonesia ini berdiri, 5 ialah kurangnya perhatian dari pemerintah. Oleh sebab itu, pesantren  yang  berusaha  sendiri  untuk  melakukan  perubahan-perubahan  tersebut.  Dan  tidak  heran  jika pesantren selalu mengalami ketertinggalan. Oleh sebab itu sangat perlu dilakukan pembahasan lebih jauh tentang sejauh mana perhatian pemerintah terhadap lembaga pesantren.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  dengan  metode  kajian  kepustakaan.  Teknik pengambilan data dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari berbagai sumber yang bisa berupa buku, jurnal, salinan-salinan dokumen kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah, dokumen hasil diskusi terkait kebijakan,  dan  juga  data  sesuai  dengan  realita  di  lapangan.  Setelah  semua  data  terkumpul,  kemudian dilakukan analisis terhadap data-data yang terkumpul.

## PEMBAHASAN

## Perkembangan Pendidikan Pesantren Sebagai Jati Diri Pendidikan Islam
Pesantren yang sebagai salah satu lembaga pendidikan Islam, tentunya memiliki beberapa unsur dan  memiliki  tujuan-tujuan  yang  ingin  dicapai.  Suatu  lembaga  bisa  disebut  sebagai  pesantren  apabila memiliki unsur-unsur diantranya, ada kiai, ada pondok (Asrama), ada masjid, ada santri, ada pelajaran kitab kuning. 6
Dari segi pengetahuan yang diajarkan, pesantren terbagi menjadi dua macam, yaitu pesantren salaf dan khlafi. Pesantren salaf adalah  pesantren  yang  mengajarkan  kitab  islam  klasik.  Sistem  madrasah diterapkan untuk mempermudah teknik pengajaan sebagai pengganti metode sorogan. Pada pesantren ini tidak diajarkan pengetahuan umum. Pesantren khlafi adalah pesantren yang selain memeberikan pengajaran kitab Islam klasik, juga membuka sistem sekolah umum,dilingkungan dan tanggung jawab pesantren. 7 Pesantren yang awalnya hanya mengajarkan ilmu-ilmu agama dalam bentuk Madrasah Diniyah. Dengan seiring perkembangan zaman, pendidikan pesantren mulai mengenal sistem pendidikan ala barat yang dikembangkan pemerintah Belanda dengan mengenalkan sistem sekolah. Hal tersebut direspon secara positif dengan memperkenalkan sistem berkelas dan berjenjang dengan nama’Madrasah”. 8
Pendidikan  pesantren  terus  mengalami  perkembangan  dalam  segi  keilmuan,  sehingga  dapat diklasifikasikan  ke  dalam beberapa  jenis pesantren yakni:  pesantren yang  menyelenggarakan  pendidikan
5 Tatang Hidayat, ‘Peran Pondok Pesantren Sebagai  Lembaga Pendidikan Islam Di Indonesia’, Jurnal Pendidikan Islam , Vol.7 No.2 (2018),hlm.463
6 RahmatHidayat, Ilmu  Pendidikan  Islam  Menuntun  Arah  Pendidikan  Islam  Indonesia (Medan: Lembbaga Peduli Pengembangan Pendidikan Indonesia, 2016),hlm.171
7 Masnur Alam, Model Pesantren Modern Sebagai Alternatif............., hlm.25
8 Ibid.,
formal dengan menerapkan kurikulum nasional, pesantren yang menyelenggarakan pendidikan keagamaan dalambentuk madrasah dan mengajarkan ilmu-ilmu umum meski tidak menerapkan kurikulum nasional, pesantren  yang  hnya  mengajarkan  ilmu-ilmu  agama  dalam  bentuk  madrasah  Diniyah,  pesantren  yang hanya sekedar menjadi tempat pengajin. 9 Yang menjadi unik dari pendidikan pesantren ialah, meskipun selalu mengalami perkembangan tetap tidak pernah hilang ciri khas dan jati diri dari sebuah pesantren.
Tujuan pendidikan pesantren adalah untuk memahami dan menguasai ajaran dan ilmu-ilmu Islam ( tafaqquh fi aldin ) untuk menyebarkan dan mendakwahkan ajaran Islam kepada masyarakat muslim serta mengusahakan  terbentuknya  manusia  berbudi  luhur  dengan  pengalaman  keagamaan  yang  konsisten. Pesantren  juga  melakukan  perubahan,  transformasi  atau  reformasi  dalam  konteks  pendidikan  yang melengkapi dengan ilmu pengetahuan dan teknologi serta keterampilan profesional yang dibutuhkan dalam memnuhi kebutuhan dan tantangan masa depan. Dan pesantren dituntut untuk mampu bersaing dengan lembaga pendidikan lainnya. 10

## Kurikulum Pesantren
Pondok  pesantren  adalah  lembaga  pendidikan  Islam  yang  tumbuh  dan  diakui  oleh  masyarakat dengan sistem asrama.  Pesantren sepenuhnya berada di bahwah kedaulatan dan kepemimpinan seorang atau kyai dengan ciri khas yang karismatis dan bersifatindependen dalam segala hal. 11
Selayaknya  pendidikan  pada  umumnya,  pesantren  juga  memiliki  sebuah  sistem  untuk memperlancar  kegiatan  pembelajarannya.  Sebagai  kunci  utama  pada  pendidikan,  kurikulum  dipandang sebagai hal esensil bagi manusia. Kurikulum pada pesantren juga dirancang untuk mencapai sebuah tujuan dari  pesantren  itu  sendiri. Kurikulum  madrasah  atau  sekolah  formal yang  diselenggarakan  oleh  pondok pesantren  pada  umumnya  sama  dengan  kurikulum  yang  digunakan  oleh  sekolah-sekolah,  yaitu menggunakan kurikulum pendidikan nasional dengan kesepakatan menteri Agama dan menteri pendidikan dan  kebudayaan.  Namun  yang  membedakan  ialah  kurikulum  tersebut  diintegrasikan  dengan  kurikulum pesantren.
Pesantren yang bersifat shalafi tidak menggunakan kurikulum yang bersifat kurikulum pendidikan formal. Kurikulum pada pesantren shalafi menggunakan kurikulum manhaj . Kurikulum manhaj pada pondok pesantren shalafiyah ini  tidak  dalam  bentuk  silabus  dan  dokumen-dokumen  kurikulum  pada  umumnya, tetapi hanya sebatas kitab-kitab yang diajarkan pada para santri.
Pembelajaran  yang  diberikan  kepada  santri,  pada  pembelajaran manhaj dengan  menggunakan kitab-kitab  yang  diajarkan.  Kitab-kitab  yang  diajarkan  sesuai  dengan  tingkatannya.  Apabila  tingkatan tersebut  semakin  tinggi,  maka  tingkatan  kitab  tersebut  juga  semakin  tinggi  atau  semakin  sulit.Tingkat kelulusan para santri tidak diukur dengan batasan waktu. Apabila santri telah menyelesaikan kitab-kitab tersebut  maka  santri  bisa  dinyatakan  lulus.  Namun  ukuran  kelulusannya  juga  berbeda  dengan  ukuran kelulusan pada pendidikan pada umumnya. Pondok pesantren memiliki tolak ukur sendiri dalam kelulusan tersebut. Bagi santi yang telah menyelesaikan studinya juga berhak untuk mendapatkan sebuah syahadah
9 Ibid.hlm.26
10 Alam, hlm. 42 11 Ahmad  Saifuddin,  ‘EksistensiKurikulumPesantren  Dan  Kebijakan  Pendidikan’, Jurnal  Pendidikan Agama Islam , Vol.3 No.1 (2015),hlm.213
atau  sejenis  dengan  ijazah.  Kompetensi  standar  bagi  tamatan  pondok  pesantren  adalah  kemampuan menguasai  dalam  memahami,  mengamalkan  serta  mampu  mengajarkan  isi  kitab  tertentu  yang  telah diterapkan.

## Metode Belajar dan Pengajaran
Metode pembelajaran di pondok pesantren salafiyah masih identik menggunakan cara lama atau bisa  disebut  menggunakan  metode  asli  dari  ciri  khas  pondok  pesantren.  Disamping  itu  ada  juga  yang menggunakan  metode  modern  yang  merupakan  metode  belajar  hasil  pembaharuan  kalangan  pondok pesantren dengan memasukkan berbagai metode yang berkembang pada masyarakat.
Metode lama yang digunakan dalam pesantren ialah metode sorogang, bandongan, musyawarah atau bahtus  masa’il,  hafalan , praktik  ibadah. Sorogan  merupakan  metode belajar  individu,  karena  santri berhadapan  langsung  dengan  guru.  Bandongan  adalah  metode  yang  dilaksanakan  saat  kyai  dengang membaca kitab kuning, kemudian santri memberi makna di kitabnya sesuai yang dibacakan kyai. Metode musyawarah atau bahtsul masa’ il merupakan metode seperti berdiskusi. Para santri membentuk kelompok atau halaqah yang dipimpin oleh seorang guru atau kyai untuk membahas sebuah persoalan tertentu. Dalam metode ini para santri diberi kebebasan untuk bertanya dan mengajukan pendapatnya. Metode selanjutnya ialah metode hafalan. Metode ini santri diminta untuk menghafalkan apa yang mereka pelajari, seperti al- Qur’an, hadits, nadzam -nadzam nahwu, sharaf, dan lain sebagainya. Metode yang terakhir ialah praktik ibadah, dalam metode ini para santri mempraktikan apa yang telah mereka pelajari, dan diharapkan dengan metode ini, para santri dapat terampil dalam mempraktikan ilmu-ilmunya.

## Pesantren dan Kebijakan Pendidikan
Istilah kebijakan atau kebijaksanaan memiliki banyak makna. Kebijakan bisa berarti sebagai label untuk sebuah bidang aktivitas, sebagai ekspresi tujuan umum atau aktivitas negara yang diharapkan, sebagai proposal spesifik, sebagai keputusan pemerintah, sebagai otoritas formal, sebagai sebuah program, sebagai output, sebagai hasil, sebagi teori atau model, dan sebagai sebuah proses. 12
Kebijakan publik merupakan suatu tindakan seketika dari pemerintah dalam hal ini bidang hukum untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dalam rangka penyelenggaraan negara. Pengertian lainnya  adalah  sejumlah  aktivitas  pemerintah  untuk  memecahkan  masalah  di  masyarakat,  baik  secara langsung maupun berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. 13
Kebijakan publik  dapat  diperinci  menjadi  beberapa katagori,  yaitu;  1)  Tuntutan kebijakan  yaitu tuntutan atau desakan yang diajukan pada pejabat-pejabat pemerintah yang dilakukan oleh aktor-aktor lain, baik swasta maupun kalangan pemerintah sendiri. 2) Keputusan kebijakan adalah keputusan yang dibuat oleh para pejabat pemerintah yang dimaksudkan untuk memberikan arah terhadap pelaksanaan kebijakan publik.  3)  Pernyataan  kebijakan  adalah  pernyataan  resmi  mengenai  kebijakan  publik  tertentu,  seperti ketetapan MPR, Keputusan Presiden, dan lain sebagainya. 4) Keluaran kebijakan merupakan wujud dari kebijakan  publik  yang  paling  dapat  dilihat  dan  dirasakan,  karena  menyangkut  hal-hal  yang  senyatanya dilakukan guna merealisasikan apa yang telah digariskan dalam keputusan dan pernyataan kebijakan.  5)
12 EkoHandoyo, KebijakanPublik (Semarang: WidyaKarya, 2012),hlm.4
13 Rosalina Ginting and Munawar Noor, KebijakanPublik (Semarang: Semarang Press, 2015),hlm.4
Hasil akhir kebijakan adalah akibat-akibat atau dampak yang benar-benar dirasakan olleh masyarakat, baik yang diharapkan atau yang tidak diharapkan sebagai konsekuensi dari adanya tindakan atau tidak adanya tindakan pemerintah dalam masalah-malasah tertentu yang ada dalam masyarakat. 14
Melihat  dari  karakteristik  dan  unsur-unsur  pesantren,  dan  melihat  asal  usul  awal  munculnya pesantren di Indonesia, sudah selayaknya pendidikan pesantren mendapatkan perhatian dari pemerintah. Semenjak terbentuknya Republik ini pendidikan pesantren tidak begitu diperhatikan. Perhatian terhadap pendidikan  pesantren  hanya  berujung  pada  pendidikan  non-formal  atau  pendidikan  jalur  luar  sekolah. Seperti dalam kebijakan UU No.2 Tahun 1989 pendidikan pesantren non-formal berfungsi untuk memenuhi kebutuhan spiritual masyarakat sebagai dasar pendidikan agama Islam. Sasaran dari pendidikan non-formal ini  adalah  para  pelajar  yang  bermaksud  untuk  menimba  ilmu  agama.  Oleh  sebab  itu  diselenggarakan pendidikan pesantren dengan pengelolaan khusus yang berguna untuk masyarakat di luar sekolah.
Pendidikan pesantren yang hanya digunakan sebagai pendidikan non-formal menyebabkan output lulusan pesantren belum begitu dihargai, berbeda dengan output dari madrasah atau sekolah umum. Hal ini menyebabkan seseorang yang hanya menempuh pendidikan di pesantren dan tidak menempuh pendidikan di pendidikan formal menjadi tertinggal dan tidak diakui dalam masyarakat. Jika melihat sistem pendidikan, pada  pesantren  justru  lebih  intens  dalam  mempelajari  agama,  selain  itu  pendidikan  pesantren  juga mengajarkan berbagai keterampilan sebagai bekal hidup dimasyarakat.
Republik Indonesia ini yang merupakan negara demokrasi, maka setiap pergantian pemerintahan, terkadang juga mengalami perubahan pada setiap kebijakannya. Seperti halnya pada kebijakan pendidikan nasional  UU  No  20  Tahun  2003.  Kebijakan  pendidikan  Nasional  UU  No  20  Tahun  2003  melengkapi kekurangan  pada  kebijakan  pendidikan  Nasional  sebelumnya.  Pada  kebijakan  ini  pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak ada diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, niali keagamaan, nilai kultur, dan kemajuan bangsa. Hal tersebut tercantum dengan jelas pada pasal 4 ayat 1.
Pendidikan  pesantren  pada  kebijakan  ini  sudah  tidak  masuk  dalam  pendidikan  non-formal. Pendidikan pesantren masuk ke dalam bagian tersendiri, yaitu pendidikan keagamaan pasal 30. Pendidikan diselenggarakan oleh pemerintah atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama, yang berfungsi untuk mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-niali ajaran agamanya. Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, non-formal, dan informal. Salah satu bentuk pendidikan keagamaan adalah berupa pendidikan diniyah dan pesantren.
Semenjak berlakunya UU No 20 Tahun 2003, pesantren mulai diakui sebagai lembaga institusi. Pesantren  yang  merupakan  bagian  dari  pendidikan  keagamaan,  mulai  diperhatikan  dalam  proses menyelenggarakan  pendidikan.  Seperti  halnya  lulusan  pondok  pesantren  yang  tidak  memiliki  ijazah pendidikan formal dapat menjadi pendidik pada mata pelajaran agama, hal ini juga telah dijelaskan dalam PP No 55 Tahun 2007 tantang pendidikan Agama dan pendidikan keagamaan.
Sebagai lembaga institusi yang secara keberadaannya sudah diakui secara hukum, namun dalam kenyataan penyelenggaraannya masih terjadi diskriminasi antara pendidikan pesantren dengan pendidikan
14 Taufiqurokhman, KebijakanPublik (Jakarta: UniversitasMoestopoBeragama Pres, 2014),hlm.6
agama  formal.  Perbedaan  itu  sangat  terlihat  pada  hal  pendanaan.  Pesantren  juga  sudah  sejak  lama menerimaan pendanaan negara walaupun jauh lebih sedikit daripada sekolah negeri. Pendanaan pesantren sebagian  besar  didanai  oleh  sumber  daya  mereka  sendiri.  Kendala  dalam  hal  pendanaan  itulah  yang menyebabkan  sulitnya  meningkatkan  kualitas  fasilitas  dan  infrastruktur,  serta  remunerasi  guru-guru pesantren.
Seperti dengan perubahan kebijakan yang sebelumnya. Dengan adanya pergantian kepemimpinan dalam negara ini juga sangat berpengaruh dalam kebijakan dalam pesantren. Hal ini diawali oleh desakan pra  pengemuka  agama  yang  sangat  peduli  terhadap  keberadaan  pesantren  yang  memang  merupakan institusi  pendidikan  Islam  yang  sudah  lama  berdiri  di  tengah-tengah  masyarakat.  Sehingga  kemudian dirancanglah sebuah RUU tentang pesantren. Namun ada anggapan bahwa UU Pesantren dapat berpotensi menyebabkan hilangnya ciri khas pesantren. Ada beberapa anggapan sebaiknya pemerintah menyediakan dana  hanya  sebagai  insentif  untuk  meningkatkan  pendidikan  pesantren,  dan  pesantren  tetap  memiliki otonomi untuk menjaga keberagaman mereka dan mencegah akuntabilitas mereka diubah dari perspektif masyarakat  menjadi  institusi  pemerintah. 15 Proses  pengesahan  kebijakan  tentunya  harus mempertimbangkan banyak hal dan tentunya harus dengan persetujuan dari semua anggota pemerintahan.
Pendidikan pesantren dari awal berdirinya hingga saat ini, telah melalui perjalanan yang sangat panjang. Mulai dari yang hanya sebatas pendidikan masyarakat hingga diakui secara instiusi. Diakui secara institusi pun mulai dari hanya sebatas pendidikan non-formal yang hanya sebagai pendidikan tambahan bagi masyarakat hingga menjadi bagian dari pendidikan keagamaan. Itupun juga masih belum cukup untuk menyetarakan pendidikan pesantren dengan pendidikan formal lainnya. Dan telah diresmikannya UU No 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.
Disahkannya UU No 18 Tahun 2019 tentang pesantren, telah membuktikan bahwa keberadaan pendidikan pesantren benar-benar sudah diakui. Salah satu isi dari UU No 18 Tahun 2019 ialah adanya sistem  penjamin  mutu  pendidikan  pesantren.  Pada  pasal  26  ayat  2  dijelaskan  sistem  penjamin  mutu berfungsi  untuk  melindungi  kemandirian  dan  kekhasan  pendidikan  pesantren,  mewujudkan  pendidikan yang  bermutu,  dan  memajukan  penyelenggaraan  pendidikan  pesantren.  Kemudian  pada  ayat  3  juga dijelaskan bahwa sistem penjamin mutu diarahkan untuk peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya pesantren,  sebagai  penguatan  pengelolaan  pesantren,  dan  untuk  peningkatan  dukungan  sarana  dan prasarana.
Penyusunan  penjamin  mutu  tersebut  disusun  oleh  Majelis  Masyayikh.  Majelis  Madyayikh merupakan perwakilan dari dewan masyayikh, dan dewan masyayikh tersebut dipimpin oleh seorang Kyai yang bertugas untuk menyusun kurikulum, dan melaksanakan kegiatan pembelajaran. Dari sedikit isi dari kebijakan UU No18 Tahun 2019 tersebut, terbukti bahwa dengan adanya UU pesantren tetap tidak merubah ciri khas dari pesantren yang independen dipimpin oleh seorang Kyai, dan kurikulum yang disusun tetap sesuai dengan keilmuan yang ada pada pesantren tersebut.
Implementasi Kebijakan Pesantren di Pondok Pesantren Nurul Ummah Putri Kotagede
15 Nadia Fairuza Azzahra ‘Makalah diskusi No.9’ Dampak Undang-Undang Pesantren Terhadap Sistem Pendidikan Indonesia,(Jakarta, 2020)
Pondok  Pesantren  Nurul  Ummah  Putri  merupakan  salah  satu  pondok  pesantren  yang  tetap menjaga ciri khas dari pendidikan Pesantren. Namun karena tidak ingin tertinggal dengan perkembangan zaman,  pondok  pesantren  ini  juga  mengadopsi  pendidikan  umum.  Hal  ini  terbukti  dengan  berdirinya sekolah umum yaitu MI, MTs, dan MA. Yang menjadi unik dari pesantren ini adalah walau sudah terdapat sekolah  umum,  tetapi  juga  tetap  menyelenggarakan  pendidikan  berbasis  pesantren  yang  pengajarannya berupa kitab kuning dan kurikulum yang digunakan juga berbeda dengan kurikulum pada MI, MTs, dan MA pada pesantren tersebut.
Selayaknya  pondok  pesantren  pada  umunya,  karena  sesuai  perkembangan  kebijakan  tentang pesantren. pondok pesantren nurul ummah Putri juga mendapatkan perhatian dari pemerintah setempat. Hal  yang  sangat  terasa  perbedaannya  sebelum  dan  sesudah  adanya  UU  Pesantren,  ialah  dalam  hal pendanaannya saja. Semenjak disahkanya UU pesantren, pendanaan pada pesantren disetarakan dengan pendidikan formal lainnya. Yaitu dengan pembiayaan langsung dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS) atau  dalam  pesantren  dikenal  dengan  BOP.  Bantuan  tersebut  sesuai  dengan  jumlah  santri pada  pondok pesantren.
Berdasarkan hasil wawancara dengan salahsatu pengurus pondok pesantren, menyebutkan bahwa belum begitu terasa adanya perbedaan yang signifikan dari saat sebelum adanya UU pesantren dan sesudah adanya  UU  pesantren.  Hal  yang  sangat  terasa  perbedaannya  ialah  pada  hal  keuangan.  Yaitu  laporan keuangan  pada  pondok  pesantren  harus  dilaporkan  secara  rutin.  Hal  ini  dikarenakan  adanya  bantuan operasional dari pemerintah.
Satu tahun berlakunya UU pesantren memang belum begitu terasa. Terutama pada lulusan yang juga  dijamin  kelayakannya  dalam  dunia  kerja  sesuai  dengan  bidangnya,  baik  itu  yang  menempuh pendidikan formal atau non-formal. Kebijakan terkait tenang terjaminya sebuah lulusan, tentunya tidak bisa dicerna dengan mentah-mentah. Kembali lagi pada sistem peningkatan mutu pesantren. Hal ini menjadi tantangan bagi pesantren yang dalam segi mutu dan kualitas masih sedikit tertinggal. Walaupun syhadah atau  ijazah  dari  pesantren  sudah  dijamin  kelayakannya,  dalam  dunia  kerja  tentunya  juga  tetap  harus memperhatikan jaminan mutu dari pesantren tersebut.
Pondok pesantren Nurul Ummah Putri yang secara sejarah sudah berdiri sejak puluhan tahun, dan dibawah  naungan  seorang  kyai  yang  mempunyai  jiwa  karismatik  sangat  besar,  tentunya  tidak  bisa diragukan lagi pandangan masyarakat terhadap mutu pendidikan pesantren tersebut. Hal ini bisa dilihat dengan kehidupan para alumni yang tentunya bukan menjadi orang biasa-biasa saja. Banyak alumni Pondok Pesantren Nurul Ummah  Putri yang menjadi tokoh-tokoh pengemuka agama, bahkan tidak sedikit para alumni yang juga ikut mendirikan Pondok Pesantren juga. Namun jika dalam dunia kerja memang sedikit tidak bisa  diakui,  karena  memang  saat  itu  ijazah  dari  pondok  pesantren belum  diakui  secara  resmi  oleh pemerintah.
Adanya  kebijakan  baru  tentang  pesantren  tentunya  diharapkan  ijazah  para  santri  yang  hanya menempuh  pendidikan  pesantren  juga  bisa  diakui  dan  juga  bisa  digunakan  dalam  dunia  kerja.  Karena selama ini para santri yang bisa melanjutkan ke dunia kerja hanya para santri yang menempuh pendidikan di  luar pesantren  seperti  pendidikan  di  universitas  atau pendidikan  tinggi.  Sedangkan  santri  yang  hanya belajar  di  pesantren  sedikit  tertinggal.  Salah  satu  pengurus  pondok  pesanren  menuturkan  bahwa
kemampuan  santri  yang  hanya  menempuh  di  pesantren  justru  lebih  tinggi  daripada  santri  yang  juga menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Namun tentunya memang tidak semua santri seperti itu.
Dengan adanya UU Pesantren ini memang benar-benar diharapkan santri yang hanya menempuh pendidikan  di  pesantren  juga  dapat  diakui  di  dunia  kerja  atau  dunia  luar.  Walaupun  belum  terasa perubahannya. Namun dari pihak pondok pesantren Nurul Ummah Putri sendiri berharap bahwa para sanri yang sudah selesai menempuh pendidikannya juga dapat diakui secara negara. Karena tidak sedikit santri yang  hanya  menempuh  pendidikan  pesantren  saja.  Pihak  pondok  pesantren  tentunya  juga  tetap mengusahakan, agar  ijazah  dari pesantren  juga  dapat  diakui.  Langkah yang  dilakukan  oleh  tim  pondok pesantren  adalah  salah  satunya  membuat  sistem  administrasi,  baik  itu  secara  kurikulum  ataupun kelembagaan.

## Kesimpulan
Pendidikan  Pesantren  mengalami  perjalanan  yang  sangat  panjang  pada  sistem  pendidikan  di Indonesia. Dimulai  dari  hanya  sebatas  pendidikan  masyarakat  hingga  benar-benar  diakui  secara  Negara melalui  UU  Pesantren.  Namun  dampak  dari  kebijakan  tersebut  belum  begitu  terlihat.  Hanya  saja  yang langsung dirasakan oleh pesantren adalah adanya bantuan pendanaan dari negara untuk pesantren, yang bertujuan  untuk  meningkatkan  kelangsungan  kegiatan  belajar  di  pesantren.  Implementasi  dari  UU Pesantren di Pondok Pesantren Nurul Ummah Putri masih sebatas perkembahan keuangan. Dalam segi mutu dan administrasi lainnya belum begitu terasa secara signifikan.

## Daftar Pustaka
Alam, Masnur, Model Pesantren Modern SebagaiAlternatif Pendidikan Masa Kini Dan Mendatang (Jakarta: GaungPersada press, 2011)
Daulay, Haidar Putra, Sejarah Pertumbuhan Dan Pembaruan Pendidikan Islam Di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2018)
Ginting, Rosalina, and Munawar Noor, KebijakanPublik (Semarang: Semarang Press, 2015)
Handoyo, Eko, KebijakanPublik (Semarang: WidyaKarya, 2012)
Haningsih, Sri, ‘PeranStrategisPesantren, Madrasah, Dan Sekolah Islam Di Indonesia’, El-TarbawiJurnal Pendidikan Islam , Vol.1 No. 1 (2008)
Hidayat, Rahmat, Ilmu Pendidikan Islam MenuntunArah Pendidikan Islam Indonesia (Medan: Lembaga Peduli Pengembangan Pendidikan Indonesia, 2016)
Hidayat, Tatang, ‘Peran Pondok Pesantren Sebagai Lembaga Pendidikan Islam Di Indonesia’, Jurnal Pendidikan Islam , Vol.7 No.2 (2018)
Saifuddin, Ahmad, ‘Eksistensi Kurikulum Pesantren Dan Kebijak an Pendidikan’, Jurnal Pendidikan Agama Islam , Vol.3 No.1 (2015)
Suharto, Toto, Filsafat Pendidikan Islam (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014)
Taufiqurokhman, KebijakanPublik (Jakarta: UniversitasMoestopoBeragama Pres, 2014)