## IPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM ZONASI PADA SD NEGERI 21 JATI UTARA KECAMATAN PADANG TIMUR KOTA PADANG
Anisa 1 , Muhammad Takdir 2 , Sayid Anshar 3
1 Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Ekasakti Padang 2 Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Ekasakti Padang 3 Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Ekasakti Padang
*Email : anisaicha166@gmail.com

## ABSTRAK
Sistem  zonasi  merupakan sebuah kriteria  utama dalam sistem  Penerimaan  Peserta Didik  Baru (PPDB)  yang  melihat  berdasarkan  jarak  antara  tempat  tinggal  calon  peserta  didik  dengan  satuan pendidikan,  bukan  berdasarkan  Nilai  Ujian  Nasional  (NUN)  sebagaimana  ketentuan  sebelumnya. Berdasarkan Peraturan Menteri Dan Kebudayaan ( Permendikbud ) Nomor 14 Tahun 2018 kemudian mengalami perubahan mengacu pada Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Sistem Zonasi Pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang diberlakukan pada tahun ajaran 2019/2020. Program  sistem  zonasi  memiliki  berbagai  keunggulan  diantaranya  :  merupakan  strategi  percepatan pemerataan  pendidikan  yang  berkualitas,  mendekatkan  lingkungan  sekolah  dengan  lingkungan keluarga, menghilangkan  sekolah  favorit.  Selain  banyak  keunggulan  nyatanya  program  sistem  zonasi membuat  orang tua murid  merasa sistem zonasi ini malah mempersulit calon siswa untuk melanjutkan sekolah,  orang  tua  dan  siswa  mengalami  kebingungan  atau  kurangmya  pemahaman  tentang  sistem zonasi, adanya pembatasan kuota, dan sekolah yang sesuai dengan zona terkadang tidak sesuai dengan keinginan anak jadi membuat kurangnya semangat anak dalam belajar.
Adapun  yang  menjadi  tujuan  penelitian  ini  untuk  mengetahui  bagaimana  implementasi kebijakan  sistem  zonasi  pada  SDN  21  Jati  Utara,  mengapa  sistem  zonasi  sangat  penting  diterapkan pada  SDN  21  Jati  Utara.  Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer yang diperoleh  langsung  dari  observasi  dan  wawancara  terhadap  5  informan  serta  data  sekunder  yang diperoleh  dari  dokumen  dan  laporan.  Teori  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  teori Implementasi menurut Georgee C. Edwards III.
Hasil penelitian ini menunjukkan pada implementasi kebijakan sistem zonasi pada SDN 21 Jati Utara  yang  telah  dilaksanakan  sejak  tahun  ajaran  2019/2020  dalam  pelaksanaan  penerimaan  peserta didik baru, SDN 21 Jati Utara jadwal pelaksanaan penerimaan peserta didik baru dimulai pada tanggal 17 s/d 26 Juni 2019.
Kata kunci : Implementasi, Kebijakan Sistem Zonasi

## PENDAHULUAN
Sistem zonasi merupakan sebuah kriteria utama dalam sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)  yang  melihat berdasarkan  jarak  antara  tempat  tinggal  calon  peserta  didik dengan  satuan pendidikan,  bukan berdasarkan  Nilai  Ujian Nasional (NUN)  sebagaimana  ketentuan  sebelumnya. Sistem  zonasi  telah  diimplementasikan  secara  bertahap  sejak  tahun  2016,  lalu  pada  tahun  2017 sistem zonasi untuk pertama kalinya diterapkan dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) dan disempurnakan  pada  tahun  2018  melalui  Permendikbud  Nomor  14  Tahun  2018,  Kementrian Pendidikan  dan  Kebudayaan  (Kemendikbud)  telah  mengeluarkan  kebijakan  zonasi  dalam  sistem penerimaan  peserta  didik  baru  (PPDB)  karena  melalui  zonasi  pemerintah  ingin  melakukan reformasi sekolah secara menyeluruh.
Kebijakan  tersebut  disempurnakan  pada  tahun  ajaran  baru  2018  diberbagai  sekolah  di Indonesia, salah satunya di Sumatera Barat sudah memberlakukan program ini. Terutama di Kota Padang  sudah  banyak  Sekolah  Dasar  yang  memberlakukan  program  ini,  diantaranya  beberapa sekolah Negeri, salah satunya yaitu SD Negeri 21 Jati Utara Kota Padang. Kemudian Pemerintah Kota  Padang  melakukan  perubahan  sebagai  dasar  hukum  pelaksanaan  penerimaan  peserta  didik baru  (PPDB)  yaitu  mengacu  Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Nomor  51  Tahun 2018 tentang penerimaan peserta didik baru pada Taman Kanak – Kanak, sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau bentuk lain yang sederajat.
Kebijakan sistem zonasi diberlakukan pada tahun ajaran baru 2018/2019, diberbagai daerah di Indonesia salah satunya di Sumatera Barat sudah memberlakukan sistem zonasi ini. Terutama di Kota  Padang,  untuk  Kota  Padang  sudah  banyak  Sekolah  yang  memberlakukan  sistem  ini, diantaranya  beberapa sekolah  Negeri, salah satunya  yaitu  SD Negeri 21 Jati Utara  Kota  Padang. Pada SD Negeri 21 Jati Utara Kota Padang kebijakan tersebut diberlakukan pada tahun ajaran baru 2019/2020 pada saat penerimaan peserta didik baru (PPDB).
Penerapan penerimaan peserta didik baru (PPDB) sistem zonasi ini belum maksimal karena sebahagian orang tua murid yang merasa sistem zonasi ini malah mempersulit calon siswa untuk melanjutkan  sekolah,  orang  tua  dan  calon  siswa  mengalami  kebingungan  atau  kurangnya pemahaman tentang sistem zonasi, sekolah yang sesuai dengan zona terkadang tidak sesuai dengan sekolah yang diinginkan oleh anak, adanya pembatasan kuota, dan sekolah yang didapat anak tidak sesuai dengan keinginan anak jadi membuat kurangnya anak semangat anak dalam belajar.
Sebagaimana  proses pembentukan zona SDN untuk zona  SD dibentuk berdasarkan sekolah terdekat dengan tempat tinggal calon peserta didik baru, kemudian calon peserta didik baru dapat memilih empat SD dalam zona dan satu SD diluar zona. Begitu juga sistem akan menetapkan satu sekolah  pilihan  dengan  kriteria  seleksi  yang  sudah  ditetapkan,  jadi  calon  siswa  hanya  dapat memilih Sekolah dalam lingkaran zonanya berdasarkan Kartu Keluarga (KK).
Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah :
1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Pada SD Negeri 21 Jati Utara Kota Padang ?
2. Mengapa  Sistem  Zonasi  Sangat  Penting  Diterapkan  Pada  SD  Negeri  21  Jati  Utara  Kota Padang ?

## METODOLOGI PENELITIAN
Di  dalam  penyusunan  ini  penulis  menggunakan  metode  penelitian deskriptif kemudian ditunjang kualitatif .  Penelitian deskriptif yaitu  bentuk  penelitian  yang  menggambarkan  suatu permasalahan  agar  data  yang  tersedia  dan  terkumpul  dapat  memberikan  gambaran  secermat mungkin  tentang  keadaan  yang  terjadi  pada  objek  penelitian.  Dengan  kata  lain,  penelitian deskriptif bertujuan  untuk  memperoleh  informasi-informasi  keadaan  dan  melihat  kaitan  variabel yang diteliti, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif .
Penelitian  ini  menggunakan  metode  yang  bersifat deskriptif  kualitatif .  Penelitian deskriptif merupakan  metode  penelitian  yang  mengumpulkan  data  berupa  kata-kata,  gambaran-gambaran, dan  bukan  angka  (Lexi  J  Maleong,  2001).  Metode  penelitian  kualitatif  adalah  sebagai  prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau pelaku yang diamati (Bongdan dan Taylor, 2001).

## a. Populasi
Populasi merupakan keseluruhan objek dalam suatu penelitian. Populasi berarti keseluruhan objek  yang  menjadi  pusat  perhatian  dan  tempat  untuk  menggeneralisasikan  temuan  penelitian. Objek  yang  diteliti  dapat  berupa  benda,  orang,  peristiwa,  gejala  atau  hubungan-hubungan  ( B Sandjaja and Albertus Heryanto, 2006).
Sesuai  dengan  pemahaman  tersebut  maka  populasi  dan  penelitian  ini  adalah  Kepala  UPT Dapodik, Ka TU Dapodik, Kepala Sekolah SD Negeri 21 Jati Utara, Orang Tua Peserta Didik SD Negeri 21 Jati Utara, Peserta Didik SD Negeri 21 Jati Utara.

## b. Sampel
Sampel  merupakan  perwakilan  dari  populasi  yang  akan  menggali  objek  dalam  penelitian. Penggunaan sampel dalam penelitian pada dasarnya dimaksudkan untuk mengambil sebagian dari populasi, akan tetapi kesimpulan-kesimpulannya bagi seluruh populasi. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakter yang dimiliki oleh populasi (Sugiyono, 2009).
Teknik  penentuan  sampel  dalam  penelitian  ini  penulis  menggunakan teknik  purpose sampling .  Teknik  ini  berdasarkan  pada  ciri-ciri  atau  sifat-sifat  tertentu  yang  di  perkirakan mempunyai sangkut paut erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat yang ada dalam populasi yang sudah di ketahui sebelumnya. Ciri-ciri atau sifat-sifat yang spesifik yang ada atau dilihat dalam populasi dijadikan  kunci  untuk  pengambilan  sampel.  Jadi  berdasarkan  kriteria  tersebut  dapat  informan sebanyak 5 orang yang terdiri dari :
1. Bapak Habibul Fuadi, S.Pd, M.Si selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang.
2. Bapak Irwan, S.Pd selaku Kepala UPT Dapodik Dinas Pendidikan Kota Padang.
3. Ibu Yenny Darwis, S.Pd selaku Kepala Sekolah SD Negeri 21 Jati Utara.
4. Orang tua peserta didik SD Negeri 21 Jati Utara.
5. Peserta didik SD Negeri 21 Jati Utara.

## HASIL PENELITIAN

## Implementasai Kebijakan Sistem Zonasi oleh Dinas Pendidikan Kota Padang.
Semenjak diluncurkan atau diturunkan awalnya kebijakan No. 14 tahun 2018 tentang sistem zonasi Menteri  Pendidikan dan  Kebudayaan  RI  Bapak Muhadjir  Effendy,  Kota  Padang langsung menyikapai  kebijakan  tersebut  selaku  pengambil  kebijakan.  Walikota  Padang  Bapak  Mahyeldi memberikan  sepenuhnya  kewenangan  dalam  pengelolaan  kebijakan  sistem  zonasi  kepada  Dinas Pendidikan  Kota  Padang.  Dalam  penerapan  kebijakan  sistem  zonasi  Pemerintah  Daerah  Kota Padang  dalam  hal  ini  Dinas  Pendidikan  terlebih  dahulu  memahami  dan  mengkaji  mengenai kebijakan  sistem  zonasi  yang  dikeluarkan  oleh  Permendikbud  yaitu  Nomor  14  tahun  2018  dan mengalami perubahan Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018.
Sesuai  yang  dikatakan  oleh  Edwards  dalam  faktor  Komunikasi,  bahwa  pra  syarat  pertama bagi  implementasi  kebijakan  yang  efektif  adalah  mereka  yang  melaksanakan  keputusan  harus mengetahui  apa  yang  harus  mereka  lakukan.  Dari  pernyataan  informan  menunjukkan  Dinas Pendidikan  telah  mengetahui  apa  yang  akan  mereka  lakukan  mengenai  kebijakan  sistem  zonasi
setelah  menerima  kewenangan  dari  Wali  Kota  Padang.  Setelah  melakukan  pemahaman  dan pengkajian,  Dinas  Pendidikan  Kota  Padang  mengundang  semua  pihak  sekolah  dan  dapat menghadiri pertemuan rapat yang telah disiapkan untuk menyampaikan dan menjelaskan mengenai sistem zonasi dengan hasil keputusan Dinas Pendidikan Kota Padang.

## Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Pada SD Negeri 21 Jati Utara
Berdasarkan  teori  implementasi  yang  di  kemukakan  oleh  George  C.  Eswards  III  terhadap implementasi  kebijakan  sistem  zonasi  pada  SD  Negeri  21  Jati  Utara,  maka  hasilnya  sebagai berikut:

## a. Komunikasi
Suatu kebijakan sebelum di implementasikan harus dikomunukasikan terlebih dahulu kepada semua  pihak  yang  akan  melaksanakan  kebijakan  dan  yang  akan  dijadikan  objek  dari  pada kebijakan tersebut. Begitu pula halnya kebijakan sistem zonasi sebelum diimplementasikan harus dilakukan sosialisasi kepada aparat pelaksana dan masyarakat sebagai objek kebijakan secara jelas, sosialisasi  dilakukan  dengan  cara  penyuluhan  kepada  masyarakat  oleh  aparat  dengan  jelas  agar dapat masyarakat benar-benar memahami hak dan kewajibannya dalam kebijakan sistem zonasi.
sesuai  yang  dilakukan  Dinas  Pendidikan  Kota  Padang  kepada  pihak  sekolah  SDN  21  Jati Utara  yang  menerapkan  kebijakan  sistem  zonasi.  Pihak  SDN  21  Jati  Utara  telah  menerima sosialisasi  mengenai  kebijakan  sistem  zonasi,  dan  dari  sosialisasi  tersebut  SDN  21  Jati  Utara menerima keputusan kebijakan sistem zonasi yang diterapkan di Kota Padang.
1) Tranmisi
Sebelum  pejabat  mengimplementasikan  suatu  keputusan,  ia  harus  menyadari  bahwa  suatu keputusan  telah  dibuat  dan  suatu  perintah  untuk  pelaksanaanya  telah  dikeluarkan,  maka  dari  itu pihak  SDN  21  Jati  Utara  telah  melakukan  persiapan  terlebih  dahulu  untuk  mensosialisasikan kebijakan  sistem  zonasi  yang  telah  diputuskan  oleh  Dinas  Pendidikan  Kota  Padang  dengan  para guru dan para pihak terkait lainnya,
2) Kejelasan
Kemudian hal kedua yang penting dalam faktor komunikasi yaitu kejelasan. Jika kebijakan- kebijakan  diimplementasikan  sebagaimana  yang  diinginkan,  maka  petunjuk-petunjuk  pelaksana tidak  harus  diterima  oleh  pelaksana  kebijakan,  tetapi  juga  komunikasi  kebijakan  tersebut  harus jelas.
3) Konsistensi
Dalam  penerapan  kebijakan  adalah  konsistensi,  Edwards  mengatakan  bahwa  jika implementasi  ingin  berlangsung  efektif,  maka  perintah-perintah  pelaksanaan  harus  konsisten.  Di Kota  Padang  sistem  zonasi  diimplementasikan  secara  bertahap  dan  disempurnakan  pada  tahun 2018  melalui  permendikbud  Nomor  14  Tahun  2018,  kemudian  mengalami  perubahan Permendikbud Nomor  51 Tahun 2018  tentang  sistem  zonasi pada  penerimaan peserta  didik  baru (PPDB).

## b. Sumber Daya
Dalam melaksanakan kebijakan. Dalam mengimplementasikan suatu kebijakan sumber daya memegang  peranan  penting  dan  menentukan  keberhasilan  kebijakan  tersebut,  oleh  karena  itu dalam mengimplementasikan kebijakan harud didukung oleh aparat/staf yang memadai, kualifikasi (mutu) aparat, sarana prasarana yang memadai.
1) Staf
Dalam  hal  ini  pendidik  dan  tenaga  kependidikan  yang  bertugas  sebanyak  18  orang, diantaraya Kepala Sekolah, Pendidik dan tenaga kependidikan tersebut telah memenuhi kualifikasi Standar Nasional Pendidikan dengan klasifikasi status kepegawaian, diantaranya  8 orang PNS dan 5  orang  Tenaga Honorer (GTT) dan 1  Orang Tenaga TU/Operator (PTT), 1 orang Pustakawan (PTT) dan 1 orang Penjaga Sekolah (PTT), 1 orang Guru ekstrakurikuler Pencak Silat dan 1 orang Guru  Ekstrakurikuler.  Dari  18  orang  tenaga  pendidik  dan  kependidikan  ini,  1  orang  diantaranya berijazah D2,1 orang berijazah SMA, 2 orang berijazah S2, dan selebihnya berijazah S1.
2) Informasi
Informasi  merupakan  sumber  penting  kedua  dalam  implementasi  kebijakan.  Informasi mempunyai  dua  bentuk.  Pertama  informasi  mengenai  bagaimana  melaksanakan  suatu  kebijakan. Pelaksana-pelaksana  perlu  mengetahui  apa  yang  dilakukan  bagaimana  mereka  harus melakukannya. Bentuk kedua dari informasi ini adalah data tentang ketaatan personil-personil lain terhadap peraturan-peraturan pemerintah.
3) Wewenang
SDN  21  Jati  Utara  dalam  pelaksanaan  kebijakan  sistem  zonasi  akan  berjalan  dengan  baik apabila  sesorang  yang  memiliki  kewenangan  paling  tinggi  dalam  hal  ini  adalah  Kepala  Sekolah SDN 21 Jati Utara telah menjalin komunikasi dan kerjasama yang baik dengan bawahannya 4) Fasilitas-fasilitas
Fasilitas yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan atau program harus terpenuhi, tanpa fasilitas  ini  mustahil  program  dapat  berjalan.  Demikian  juga  dalam  penerapan  kebijakan  sistem zonasi di SDN 21 Jati Utara.
c. Disposisi / Sikap
Dalam  hal  ini  sikap  atau  tindakan  yang  dilakukan  beberapa  pihak  sebagai  pelaksana  yaitu antara  Dinas  Pendidikan  Kota  Padang  dengan  SDN  21  Jati  Utara  maka  dapat  diketahui  sikap Pemerintah Kota Padang, dalam hal ini Dinas Pendidikan Kota Padang telah melakukan tindakan pengawasan kepada SDN 21 Jati Utara yang menerapkan kebijakan sistem zonasi.

## d. Struktur Birokrasi
Di SDN 21 Jati Utara  mekanisme implementasi kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru yaitu sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 tahun 2018 kemudian mengalami perubahan Permendikbud Nomor 51 tahun 2018.
kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan sistem zonasi pada SDN 21 Jati Utara, selama melakukan penelitian di Dinas Pendidikan Kota Padang selaku pihak pemerintah dan SDN 21  Jati  Utara  selaku  studi  kasusu  dalam  penelitian  ini.  Peneliti  menemukan  beberapa  hambatan atau kendala-kendala yang terjadi dalam implementasi kebijakan sistem zonasi pada SDN 21 Jati Utara, setelah melakukan wawancara dengan Kepala Dinas Pendidkan Kota Padang, Kepala UPT Dapodik Dinas  Pendidikan Kota Padang, Kepala Sekolah SDN 21  Jati Utara,  Orang Tua Peserta Didik, dan Peserta Didik.
Ada  sedikit  kendala  akan  tetapi  Pemerintah  Kota  Padang  dan  SDN  21  Jati  Utara  akan berusaha mengatasi kendala-kendala yang akan terjadi. Kendala-kendala yang terjadi dalam proses implementasi  kebijakan  sistem zonasi pada SDN  21 Jati  Utara  yaitu banyaknya orang  tua  murid yang merasa sistem zonasi ini malah  mempersulit  calon siswa  untuk melanjutkan sekolah, orang tua dan siswa mengalami kebingungan atau kurangmya pemahaman tentang sistem zonasi, adanya pembatasan kuota, dan sekolah yang sesuai dengan zona terkadang tidak sesuai dengan keinginan anak jadi membuat kurangnya semangat anak dalam belajar.
Upaya yang harus dilakukan dalam implementasi kebijakan sistem zonasi pada SDN 21 Jati Utara, dari hasil wawancara dengan pihak Dinas Pendidikan Kota Padang dan Pihak SDN 21 Jati Utara  maka  upaya-upaya  yang dilakukan dalam  mengatasi  kendala dalam  menerapkan  kebijakan sistem  zonasi  atau  dalam  menghadapi  berbagai  kelemahan  dan  keterbatasan  yang  ada  yaitu
melakukan  konfirmasi,  melakukan  pengkajian,  dan  siap  untuk  memberiakn  informasi  bagi  yang membutuhkannya.

## Penting Sistem Zonasi Yang Diterapkan Pada SDN 21 Jati Utara
Berdasarkan  kebijakan  sistem  zonasi  diimplementasikan  secara  bertahap  sejak  tahun 2016, lalu  pada  tahun  2017  sistem  zonasi  untuk  pertama  kalinya  diterapkan,  dan  disempurnakan  pada tahun  2018  melalui  Permendikbud  Nomor  14  Tahun  2018.  Kemudian  Pemerintah  Kota  Padang melakukan  perubahan  sebagai  dasar  hukum  pelaksanaan  penerimaan  peserta  didik  baru  yaitu mengacu pada Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018. Melalui sistem zonasi ini Pemerintah Kota Padang ingin melakukan reformasi sekolah secara menyeluruh.
Namun sebahagian orang tua murid yang merasa sistem zonasi ini malah mempersulit calon siswa  untuk  melanjutkan  sekolah,  orang  tua  dan  calon  siswa  mengalami  kebingungan  atau kurangnya  pemahaman  tentang  sistem  zonasi,  sekolah  yang  sesuai  dengan  zona  terkadang  tidak sesuai  dengan  sekolah  yang  diinginkan  oleh  anak,  adanya  pembatasan  kuota,  dan  sekolah  yang didapat  anak  tidak  sesuai  dengan  keinginan  anak  jadi  membuat  kurangnya  anak  semangat  anak dalam belajar.
Kemudian  dokumen  persyaratan  yang  harus  dilampirkan  oleh  peserta  didik  baru  dalam penerimaan peserta didiki baru adalah foto copy Kartu Keluarga, Surat keterangan Domisili / surat keterangan tempat tugas kedua orang tua, dan foto kopy akte kelahiran.

## PEMBAHASAN

## Implementasi
Pendekatan  atau  teori  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  teori  implementasi menurut  George  C.  Edwards  III  (Budi  Winamo,2008:175),    dimana  implmentasi  dimulai  dari kondisi  abstrak  dan  sebuah  pertanyaan  apakah  syarat  implementasi  kebijakan  dapat  berhasil. Menurut  George  C.  Edwards  III  ada  empat  variabel  dalam  implementasi  kebijakan  yaitu komunikasi,  sumber  daya,  disposisi  atau  sikap  pelaksana,  struktur  birokrasi.  Keempat  faktor tersebut  harus  dilaksanakan  secara  bersamaan  karena  antara  satu  dengan  yang  lainnya  memiliki hubungan erat bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang implementasi kebijakan.

## Pengertian Kebijakan
Kebijakan  adalah  keputusan  yang  diambil  oleh  pemerintah  atau  pemimpin  (Said  Zainal Abidin,2004:12). Terdapat banyak definisi mengenai apa yang dimaksud dengan kebijakan publik,
masing-masing  definisi  memberi  penekanan  yang  berbeda-beda.  Perbedaan  ini  timbul  karena masing-masing para ahli mempunyai latar belakang yang berbeda-beda. Ada beberapa pengertian Kebijakan menurut para ahli yaitu :
1. Kebijakan  adalah  semacam  jawaban  terhadap  suatu  masalah  karena  merupakan  upaya  untuk memecahkan,  mengurangi,  mencegah  suatu  keburukan,  serta  sebaliknya  menganjurkan, inovasi  dan  pemuka  terjadinya  kebaikan  dengan  cara  terbaik  dengan  tindakan  yang  terarah ( Arifin Tahir, 2015:20).
2. Kebijakan publik adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh  lembaga  atau  pejabat  pemerintah  pada  bidang-bidang  yang  menyangkut  tugas pemerintahan,  seperti  pertahanan  keamanan,  energy,  kesehatan,  pendidikan,  kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan, dan lain-lain ( Pasolong, H. 2013:39).
Dari  beberapa  definisi  para  ahli  diatas,  maka  peneliti  menyimpulkan  bahwa  kebijakan merupakan  suatu  pilihan  pemerintah  untuk  melakukan  tindakan  yang  bertujuan  mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat untuk mencapai kepentingan bersama.

## Tinjauan Tentang Kebijakan Sistem Zonasi
Kebijakan  sistem  zonasi  dalam  Penerimaan  Peserta  Didik  Baru  (PPDB)  merupakan kebijakan  yang  dikeluarkan  pertama  kali  di  Kota  Padang  oleh  Kementerian  Pendidikan  dan Kebudayaan melalui  Peraturan Menteri Pendidikan  dan  Kebudayaan No. 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan  Peserta  Didik  Baru  (PPDB)  pada  Taman  Kanak-Kanak,  Sekolah  Dasar,  Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain yang Sederajat. Sistem zonasi merupakan sebuah kriteria utama dalam sistem Penerimaan Peserta Didik Baru  (PPDB)  yang  melihat  berdasarkan  jarak  antara  tempat  tinggal  calon  peserta  didik  dengan sekolah.
Tujuan  kebijakan sistem zonasi dalam  Penerimaan Peserta  Didik Baru (PPDB)  ini  menurut Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  adalah  untuk    menjamin  pemerataan  akses  layanan pendidikan  bagi  siswa,  mendekatkan  lingkungan  sekolah  dengan  lingkungan  keluarga, menghilangkan  eksklusivitas  dan  diskriminasi  di  sekolah,  khususnya  sekolah  negeri,  serta membantu analisis perhitungan kebutuhan dan distribusi guru.
Ditahun  2018  sistem  zonasi  diatur  oleh  Permendikbud  Nomor  14  Tahun  2018  tentang penerimaan peserta didik baru (PPDB) sebagai berikut :
1. Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah  Daerah   wajib  menerima  calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit sebesar 90% ( Sembilan puluh persen ) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.
2. Domisili calon peserta didik berdasarkan alamat pada kartu  keluarga  yang  diterbitkan paling lambat  6  (enam)  bulan  sebelum  pelaksanaan  PPDB,  tujuan  nya  adalah  untuk  memastikan radius zona terdekat calon peserta didik terhadap suatu sekolah.
3. Radius  zona  terdekat  ditetapkan  oleh  pemerintah  daerah  sesuai  dengan  kondisi  didaerah tersebut berdasarkan :
a. Ketersediaan anak usia sekolah didaerah tersebut.
b. Jumlah  ketersediaan  daya  tampung  dalam  rombongan  belajar  pada  masing-masing sekolah.
4. Dalam  menetapkan  radius  zona  pemerintah  daerah  dalam  hal  ini  dinas  pendidikan  dan kebudayaan melibatkan musyawarah/kelompok kerja bersama kepala Sekolah ataupun instansi terkait.
5. Sekolah  yang  diselenggarakan  oleh  pemerintah  daerah  dapat  menerima  calon  peserta  didik melalui :
a. Jalur prestasai yang berdomisili diluar radius zona terdekat dari sekolah paling banyak 5% ( lima persen ) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.
b. Jalur bagi calon peserta didik yang berdomosili diluar zona terdekat dari sekolah dengan alasan  khusus  meliputi  perpindahan  domisili  orang  tua  /  wali  peserta  didik  atau  terjadi bencana  alam  /  sosial,  paling  banyak  5%  (  lima  persen  )  dari  total  jumlah  keseluruhan peserta didik yang diterima.
Pada tahun 2019 sistem zonasi mengalami perubahan Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 tentang peraturan baru penerimaan peserta didik baru (PPDB) sebagai berikut :

## 1. Penghapusan SKTM
Surat  Keterangan Tidak  Mampu yang  disyaratkan pada PPDB  2018 ternyata  menimbulkan banyak  polemik.  Dalam  praktiknya  banyak  ditemukan  SKTM  yang  tidak  sesuai  dengan  kondisi asli di lapangan. Walhasil, SKTM tak lagi digunakan di PPDB tahun 2019 ini. Selanjutnya siswa dari  keluarga  tidak  mampu  tetap  menggunakan  jalur  zonasi  ditambah  dengan  bukti  mengikuti
program  pemerintah  pusat,  seperti  Kartu  Indonesia  Pintar  (KIP),  atau  pemerintah  daerah  untuk keluarga tidak mampu.

## 2. Lama Domisili
Pada  PPDB  2018,  domisili  calon  peserta  didik  dibuktikan  dengan  alamat  yang  tertera  di Kartu  Keluarga  (KK)  yang  diterbitkan  minimal  6  bulan  sebelumnya.  Sedangkan  dalam Permendikbud  baru  untuk  PPDB  2019  didasarkan  pada  alamat  KK  yang  diterbitkan  minimal  1 tahun  sebelumnya.  Perubahan  ini  bertujuan  agar  tak  lagi  ada  calon peserta  didik  yang  kemudian memalsukan  keterangan  domisili  agar  diterima  di  sekolah  yang  diinginkan.  Kemendikbud  akan menindak  tegas  apabila  pada  penyelenggaraan  PPDB  2019  ditemukan  berbagai  indikasi kecurangan seperti pemalsuan surat domisili, surat mutasi kerja fiktif, dan praktik jual-beli kursi.
3. Pengumuman Daya Tampung
Untuk  meningkatkan  transparansi  dan  menghindari  praktik  jual-beli  kursi,  Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 ini mewajibkan setiap  sekolah peserta PPDB 2019 untuk  mengumumkan jumlah daya tampung pada kelas 1 SD, kelas 7 SMP dan kelas 10 SMA/SMK sesuai dengan data rombongan belajar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Permendikbud sebelumnya (Nomor 14 Tahun 2018) belum mengatur secara detail perihal daya tampung ini, peraturan tersebut hanya menyampaikan "daya tampung berdasarkan ketentuan peraturan perundangan (standar proses)".

## 4. Prioritas Satu Zonasi Sekolah Asal
Aturan  PPDB  2019  ini  juga  mengatur  kewajiban  sekolah  untuk  memprioritaskan  peserta didik  yang  memiliki  Kartu  Keluarga  (KK)  atau  surat  keterangan  domisili  sesuai  dengan  satu wilayah (zonasi) yang sama dengan sekolah asal. Dengan begitu, jarak rumah ke sekolah menjadi pertimbangan  utama  dalam  menentukan  penerimaan  calons  peserta  didik.  Pembagian  zonasi diserahkan kepada Pemda setempat. Klasifikasi zonasi per sekolah bisa didasarkan pada Kelurahan domisili pendaftar atau jarak tempuh per kilometer dari rumah ke sekolah.

## PENUTUP

## Kesimpulan
Berdasarkan  analisis  menggunakan  teori  implementasi  menurut  George  C.  Edwards  III terhadap  implementasi  kebijikan  Pemerintah  Daerah  Kota  Padang  dalam  menerapkan  kebijakan sistem zonasi sesuai dengan Permendikbud Nomr 14 tahun 2018 kemudian mengalami perubahan
yaitu  Permendikbud  Nomor  51  tahun  2018  tentang  penerimaan  peserta  didik  baru  berdasarkan jarak antara tempat tinggal peserta didik baru dengan sekolah.
Kendala dalam  implementasi  kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta  didik baru yaitu sebahagian  orang tua murid  yang  merasa sistem zonasi ini  malah  mempersulit  calon siswa untuk  melanjutkan  sekolah,  orang  tua  dan  calon  siswa  mengalami  kebingungan  atau  kurangnya pemahaman tentang sistem zonasi, sekolah yang sesuai dengan zona terkadang tidak sesuai dengan sekolah yang diinginkan oleh anak, adanya pembatasan kuota, dan sekolah yang didapat anak tidak sesuai dengan keinginan anak jadi membuat kurangnya anak semangat anak dalam belajar.
Untuk  mengatasi  kendala  tersebut,  SDN  21  Jati  Utara  melakukan  beberapa  upaya  yaitu melakukan  konfirmasi,  melakukan  pengkajian,  siap  untuk  memberikan  informasi  bagi  yang membutuhkan,  adanya  komitmen  yang  sungguh-sungguh  dan  penyesuaian,  mengutamakan persiapan yang baik dalam melaksanakan penerimaan peserta didik baru.

## Saran
1. Bagi Pemerintah Daerah
Sebaiknya  Pemerintah  lebih  mengoptimalkan  lagi  perananya  dalam  menerapkan  kebijakan sistem  zonasi,  baik  dalam  memberikan  pedoman  maupun  memberikan  pelatihan-pelatihan kepada  pelaksana  kebijakan  sistem  zonasi  serta  menangani  masalah-masalah  yang  terjadi didalam penerapan kebijakan sistem zonasi.
2. Bagi Sekolah
Sekolah yang menerapkan kebijakan sistem zonasi, sebaiknya pihak sekolah mengupayakan optimalisasi pada semua aspek, kemudian sekolah perlu mempertimbangkan sarana prasarana serta  memperhatikan  orang  tua  dan  peserta  didik  ataupun  masyarakat  lainnya  pada  saat melakukan penerimaan peserta didik baru.

## Daftar Pustaka
Anshar,  S.  (2019).  Konsep  Negara  Hukum  dalam  Perspektif  Hukum  Islam.  Soumatera  Law Review, 2(2), 235-245.
Anshar,  S.  (2019).  Role  of  Government  Interest  Sarereiket  Hold  in  Village  in  District  Madobag Mentawai  Islands.  International  Journal  on  Advanced  Science,  Education,  and Religion, 2(3), 26-28.
DR.  Prof.  Sugiyono,  2009, Metode  Penelitian  Administrasi  Dilengkapi  Dengan  Metode  R&D , Revisi Alfabeta.
Bogdan dan Taylor, 2001, Dasar-dasar Penelitian Kualitatif , Bandung : Usaha Nasional.
Budi  Winarno,  2008,  Kebijakan  Publik  : Teori  dan  Proses  Edisi  Revisi, Yogyakarta  :  Media Presindo.
B Sandjaja and Albertus Heryanto, 2006, Panduan Penelitian , Jakarta : Prestasi Pustaka.
Budi  Winarno,  2008,  Kebijakan  Publik  : Teori  dan  Proses  Edisi  Revisi, Yogyakarta  :  Media Presindo.
Bogdan dan Taylor, 2001, Dasar-dasar Penelitian Kualitatif , Bandung : Usaha Nasional.
Lexi J. Maleong, 2001, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung : Remaja Rosdakarya.
Mulia,  R.  A.  (2019).  PERANAN  PROGRAM  KOPERASI  JASA  KEUANGAN  SYARIAH BAITUL  MAAL  WAT  TAMWIL  (KJKS  BMT)  DALAM  PEMBERDAYAAN PELAKU  USAHA  MIKRO  KECIL  MENENGAH  DI  KOTA  PADANG. Ensiklopedia Sosial Review, 1(3).
Mulia, R. A., & Saputra, N. (2020). ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KESEJAHTERAAN  MASYARAKAT  KOTA  PADANG.  Jurnal  EL-RIYASAH, 11(1), 67-83.
Mulia,  R.  A.  (2019).  Analisis  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Kualitas  Laporan  Keuangan Pemerintah  Daerah  (Studi  Pada  Pemerintah  Kabupaten  Pasaman  Barat).  Jurnal  EL- RIYASAH, 9(1), 7-21.
Peraturan  Menteri  Pendidikan  Dan  Kebudayaan  Republik  Indonesia  Nomor  14  Tahun  2018 Tentang Penerapan Sistem Zonasi
Riyadi, S. (2020). Wirid Remaja di Kota Padang dan Dampaknya Terhadap Karakter Anak (Studi Analisis  Muncul  Kembali  Karakter  Remaja  Beradat  dalam  tatanan  Adat Minangkabau). Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi, 1(1), 25-32.
Saputra,  N.,  &  Mulia,  R.  A.  (2020).  Kontribusi  Kompensasi  Dan  Motivasi  Kerja  Terhadap Kepuasan  Kerja  Pegawai  Di  Dinas  Pendidikan  Dan  Kebudayaan  Kabupaten  Agam. Ensiklopedia Sosial Review, 2(1).
Saputra,  N.  (2020).  The  Effect  Of  Organizational  Support  On  Work  Satisfaction  In  Regional Secretariat Employees In Pariaman District. Ensiklopedia Sosial Review, 2(1).
Sugiono, 2001, Metode Penelitian Administrasi , Bandung : PT. Alfabeta.
Undang-undang Perubahan Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2018.
Wawancara dengan Yenny Darwis, S. Pd selaku Kepala Sekolah SDN 21 Jati Utara.
Wawancara dengan Irwan S. Pd selaku Kepala UPT. Dapodik Dinas Pendidikan Kota Padang http://www.cendananews.com