## Jurnal Pendidikan dan Kewirausahaan
p-ISSN: 2302-0008 e-ISSN: 2623-1964 DOI: https://doi.org/10.47668/pkwu.v10i1.397 Volume 10 Issue 2 2022 Pages 422-440 website: https://journalstkippgrisitubondo.ac.id/index.php/PKWU/index
Penerapan Prinsip Syariah pada Akad Rahn di Lembaga Pegadaian Syariah
(Studi Gadai Syariah Berbagi Berkah Samarinda)

## Lamtana¹*, Vemmy Mayditri²
Program Studi Keuangan dan Perbankan Syariah UWGM Samarinda, Indonesia *email: lamtana@uwgm.ac.id
Abstract :  Non-Bank  Islamic  Financial  Institutions  in  Indonesia,  one  of  which  is  the  Sharia Pawnshop, to implement various kinds of products and contracts in carrying out their business activities,  one  of  the  products  is  the  Rahn  contract,  the  freedom  to  design  the  form  of  the contract will provide product diversity, however fiqh analysis is carried out to avoid things that are prohibited, considering that one of the rules in ushul fiqh is basically all transactions are allowed unless there is a clear argument forbidding it. Based on the pillars of Rahn's contract in practice, starting from marhun, marhun bih, shighah, and 'aqidaini, it is in accordance with sharia theory. Pawn as one of the categories of debt-receivable agreements, for a trust from the creditor,  the  debtor  pledges  the  goods  as  collateral  for  the  debt.  The  collateral  remains  the property  of  the  person  who  pawned  it,  but  is  controlled  by  the  recipient  of  the  pledge.  The results of this study show that in general the Sharia Pawn Sharing the Blessing of Samarinda has complied with the rules in rahn transactions. Pawn Sharia Sharing Blessings in other words using  multiple  contracts  (al-uqud  al-murakkabah).  It  is  a  hybrid  contract  (multi-contract), namely rahn (pawning), qardh (borrowing) and ijarah (rental) contracts. The second contract responds to the first contract, and the third contract completes the second contract where the perfection  of  the  first  contract  depends  on  the  perfection  of  the  second  and  third  contracts through a reciprocal process or one contract depends on another contract. Tthe auction system carried  out  by  sharia  pawnshops  is  in  accordance  with  the  DSN-MUI  Fatwa  No:  25/DSN- MUI/III/2002 concerning Rahn. Excess money from the auction after deducting loans and fees will  be  returned  to  the  customer,  while  if  there  is  still  a  shortage,  it  remains  the  customer's obligation to pay off. This is the beauty of Islam where loan settlement or repayment is carried out fairly.
Keywords : sharia principles, rahn contract, sharia pawnshops
Abstrak : Lembaga Keuangan Syariah Non Bank yang ada di Indonesia salah satunya adalah Pegadaian  Syariah,  untuk  menerapkan  beberapa  akad  dan  produk  dalam  menggerakkan kegiatan  usahanya,  salah  satunya  yaitu  ada  akad Rahn ,  adanya  suatu  kebebasan  untuk mendesain bentuk akad akan menciptakan berbagai ragam produk. Akan tetapi, menganalisis fiqh perlu dilakukan untuk terindar dari hal-hal yang terlarang. Mengingat didalam ushul fiqh ada salah satu kaidah yaitu, pada dasarnya segala transaksi dibolehkan terkecuali ada dalil yang mengharamkannya.  Bersumber  pada  rukun  akad Rahn yang  pada  praktiknya  dimulai  dari marhun, marhun bih, shighah, dan ‘aqidaini yang sesuai dengan ajaran syariah. Gadai sebagai salah satu kategori dari perjanjian utang-piutang, untuk suatu kepercayaan dari kreditur, maka debitur menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap utangnya itu. Barang jaminan tetap milik  orang  yang  menggadaikan,  namun  dikuasai  oleh  penerima  gadai.  Hasil    studi    ini menunjukkan  bahwa  secara  garis  besar   Gadai Syariah Berbagi Berkah Samarinda  sudah mematuhi  aturan  dalam  transaksi  rahn.  Gadai  Syariah  Berbagi  Berkah  dengan  kata  lain

## 423 | Jurnal Pendidikan dan Kewirausahaan Vol. 10 No. 2 2022
menggunakan multi akad ( al- uqud al-murakkabah ). Adalah hybrid contract ( multiakad ), yaitu akad rahn (gadai), qardh ( pinjam meminjam) dan ijarah ( sewa tempat) akad kedua merespon akad pertama, dan akad ketiga melengkapi akad kedua  di mana kesempurnaan akad pertama bergantung pada sempurnannya akad kedua dan ketiga melalui proses timbal balik atau akad satu  bergantung  dengan  akad  lainnya.    sistem  pelelangan  yang  dilakukan  pegadaian  syariah sudah  sesuai  dengan  Fatwa  DSN-MUI  No:25/DSN-MUI/III/2002  tentang  Rahn.  Kelebihan uang  hasil  pelelangan  setelah  dikurangi  pinjaman  dan  biaya-biaya  akan  dikembalikan  ke nasabah sedangkan apabila masih ada kekurangan  tetap  menjadi  kewajiban  nasabah  untuk melunasi.  Inilah  keindahan  Islam  dimana penyelesaian pinjaman atau pelunasan dilakukan secara adil.
Kata kunci : prinsip syariah, akad rahn, pegadaian syariah
Copyright (c) 2022 The Authors. This is an open access article under the CC BY-SA 4.0 license ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## PENDAHULUAN
Berkembangnya  sistem  perbankan  syariah  ditandai  dengan  berdirinya  beberapa lembaga keuangan syariah dan munculnya bermacam-macam instrumen keuangan yang berbasis  pada  syariah. Lembaga  keuangan  syariah  secara  mendasar  tidak  sama  dengan lembaga  keuangan  konvensional,  baik  itu  dalam  kekuasaan,  tujuan,  ruang  lingkup, mekanisme, serta pertanggungjawaban. Masing-masing institusi pada lembaga keuangan syariah merupakan keseluruhan dari sistem keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah memiliki tujuan untuk membantu tercapainya sutu tujuan sosio-ekonomi pada masyarakat Islam (Soemitra, 2016)
Pegadaian  yaitu  merupakan  suatu  solusi  untuk  masyarakat,  saat  seseorang memerlukan dana dalam situasi yang terdesak dan cepat, sementara itu yang bersangkutan tidak  mempunyai  tabungan  cash  ataupun  dana  cash,  maka  pendanaan  pihak  ketiga menjadi pilihan lain pemecahannya.  Ketika mengakses jasa perbankan, sebagian orang akan melewati proses administrasi dan juga syarat-syarat yang sulit, sehingga beberapa orang akan akan memilih pergi ke rentenir, walaupun dengan bunga yang lumayan tinggi. Untuk  beberapa  orang  mempunyai  harta  yang  bisa  dijadikan  tabungan,  maka pegadaianlah yang menjadi alternatifnya, karena transaksi  pegadaian lebih aman, legal dan terlembaga (Subagiyo, 2014)
Alasana  membentuk  Pegadaian  Syariah  selain  karena  ketentuan  idealisme  juga dikarenakan berhasilnya kelembagaan bank, BPR, BMT, dan asuransi syariah, pegadaian mendapatkan atensi untuk didirkan di bawah binaan suatu lembaga tersendiri. Atas dasar evaluasi dari berkembangnya akad Rahn sebagai produk bank syariah yang masih belum baik,  dikarenakan  oleh  terbatasnya  komponen  yang  mendukung  produk  rahn  seperti,
sumber daya  tafsir, alat untuk  tafsir, dan gudang  untuk menyimpanan barang jaminan, bank tidak bisa memfasilitasi keberadaan akad Rahn , namun rahn sangatlah dibutuhkan oleh masyarakat. Dikarenakan selain kurangnya perkembangan pegadaian syariah yaitu banyak  masyarakat  yang  masih  belum  mengenal Rahn sebagai  lembaga  keuangan mandiri. Melihat dari kenyataan tersebut, adanya pegadaian syariah tidak bisa dibatalkan lagi  maka  pada  tahun  2003  dilakukan  pendirian  Pegadaian  Syariah.  (Roficoh,  2018) Dengan  semakin  bertambahnya  pegadaian  syariah  sehingga  saat  ini  produk  yang ditawarkan  yakni, amanah, rahn, arrum haji, multi pembayaran online, tabungan emas, arrum BPKB, mulia, konsinyasi emas, dan gadai syariah.
Penelitian  terdahulu  dapat  dijadikan  sebagai  referensi  atau  pembanding  dalam penelitian  ini.  Berikut  ini  beberapa  penelitian  terdahulu  baik  berupa  skripsi  maupun jurnal,  diantaranya:  Luluk  Wahyu  Roficoh  dan  Mohammad  Ghozali  “Aplikasi  Akad Rahn Pada Pegadaian Syariah” hasil penelitiannya adalah : Berdasarkan rukun akad rahn secara praktik mulai dari marhun, marhun bih, shighah, dan ‘aqidaini sudah sesuai dengan dengan  teori  syariah,  tetapi  masih  ada  beberapa  hal  yang  harus  diperjelas  untuk mendapatkan praktik yang benar secara teori syariah. Yaitu tentang pemanfaatan barang gadai yang belum dijelaskan secara rinci tentang pemanfaatan dari pihak rahin maupun dari pihak murtahin.
Maman Surahman dan Panji Adam “Penarapan Prinsip Syariah Pada Akad Rahn Di  Lembaga  Pegadaian  Syariah”.  Kesimpulan  dari  hasil  penelitian  bahwa,  pertama, konsep  gadai  pada  literatur  fikih  klasik  dinamakan  dengan  istilah  akad  Rahn, berlandaskan  pada  yuridis  keabsahan  pembiayaan/akad  gadai  di  dalam  syariat  Islam tertulis didalam al-Quran surat al Baqarah: 283, yang secara eksplisit menjelaskan tentang hukum  gadai,  selanjutnya  terdapat  di  dalam  al-Quran  berlandaskan  yuridis  keabsahan akad  transaksi  gadai/rahn  terdapat  di  dalam  berbagai  hadis  Nabawi  beserta konsensu/ijma’ para ulama mengenai hal tersebut; kedua, penerapan prinisp syariah pada sistem  pegadaian  syariah  mempunyai  3  (tiga)  prinsip,  yaitu:  prinsip  bisnis  (tijariah), prinsip tolong-menolong (ta’awun), dan prinsip tauhid.
Arrum Mahmudahningtyas “Analisis Kesyariahan Transaksi Rahn Emas (Studi Pada  Pegadaian  Syariah  Cabang  Landungsari  Malang)”  Hasil  studi  ini  menunjukkan bahwa secara garis besar pegadaian syariah sudah mematuhi aturan dalam transaksi rahn emas.  Namun  ada  hal-hal  yang  dianggap  kurang  sesuai  dengan  konsep  syariah  yaitu

## 425 | Jurnal Pendidikan dan Kewirausahaan Vol. 10 No. 2 2022
adanya penggabungan akad rahn dan akad ijarah, penentuan biaya ijarah dan administrasi yang  didasarkan  pada  besarnya  pinjaman,  serta  kurang  diperhatikannya  status kepemilikan emas. Terlepas dari adanya ketidaksesuaian antara konsep dengan praktik rahn  emas  di  pegadaian  syariah,  sistem  pelelangan  yang  dilakukan  pegadaian  syariah sudah  sesuai  dengan  Fatwa  DSN-MUI  No:25/DSN-MUI/III/2002  tentang  Rahn. Kelebihan  uang  hasil  pelelangan  setelah  dikurangi  pinjaman  dan  biaya-biaya  akan dikembalikan  ke  nasabah  sedangkan  apabila  masih  ada  kekurangan  tetap  menjadi kewajiban  nasabah  untuk  melunasi.  Inilah  keindahan  Islam  dimana  penyelesaian pinjaman atau pelunasan dilakukan secara adil.

## METODE
Jenis Penelitian
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan sifat penelitian deskriptif analisis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data primer dan sekunder. Penelitian ini digolongkan kepada jenis penelitian kualitiatif.    Data    primer    diperoleh    dengan  menggunakan  metode  observasi  dan wawancara kepada pimpinan dan pelaksana di Gadai Syariah Berbagi Berkah Samarinda. Analisis  deskriptif  kualitatif  ini  dilakukan  dengan  tiga  tahapan  yakni  :  (1)  Melakukan reduksi  data,  dimana  data  yang  diperoleh  di  lapang  disusun  secara  rapi,  rinci  dan sistematis.  Setelah  dilakukan  pengumpulan  data,  selanjutnya  dilakukan  proses  reduksi untuk  memilih  hal-hal  pokok  yang  sejalan  dengan    penelitian.  Data  reduksi  ini menampilkan  gambaran  lebih  tajam  dalam  penelitian  sehingga  dapat  lebih  focus membahas permasalahan inti.  (2)   Melakukan  display  data,  dimana  penyajian  data dilakukan  berupa  tabel, gambar  ataupun  deskripsi  (3)  Mengambil  kesimpulan  atau melakukan    verifikasi,    dimana  berdasarkan  sajian  data  yang  telah  disusun  tersebut selanjutnya peneliti dapat menarik sebuah kesimpulan.
Lokasi Penelitian
Adapun yang menjadi Lokasi penelitian ini adalah Gadai Syariah Berbagi Berkah jalan PM. Noor Kota Samarinda.
Sumber Data
Sumber data dalam penelitian ini adalah peneliti memperoleh data dari berbagai sumber  diantaranya  internet  www.gadaisyariah.id,  media  sosial  (WA)  dan  wawancara

## 426 | Jurnal Pendidikan dan Kewirausahaan Vol. 10 No. 2 2022
dengan pimpinan dan beberapa staf pelaksana Gadai Syariah Berbagi Berkah jalan PM. Noor Kota Samarinda.
Tahap-Tahap Penelitian
Untuk  memperoleh  hasil-hasil  yang  akan  didapat  dari  penelitian  ini  penulis memakai prosedur atau tahapan-tahapan. Adapun tujuannya agar proses penelitian lebih terarah,  terfokus  serta  tecapai  hasil  kevalidan  yang  maksimal.  Tahap-tahap  penelitian yang dimaksud terdiri dari:
1. Tahap  persiapan,  pada  tahap  ini  peneliti  melakukan  pencarian  teori  tentang Manajemen Pemasaran dari berbagai macam sumber seperti dari buku, internet atau sumber lain.
2. Tahap  pelaksanaan,  pada  tahap  ini  peneliti  melaksanakan  penelitian  di  lokasi  atau subyek  yang  dijadikan  penelitian  dengan  cara  mengumpulkan  data-data  yang berkiatan  dengan  fokus    penelitian  dari  lokasi  penelitian.  Dalam  hal  ini  peneliti memanfaatkan beberapa metode dimulai dari metode observasi, wawancara, maupun dokumentasi.
3. Tahap analisis data, pada tahap ini peneliti menyusun data yang diperoleh dari subyek yang diteliti sehingga data yang diperoleh mudah dipahami dan temuan yang didapat bisa  diinformasikan kepada orang lain.
4. Tahap  pelaporan,  tahap  ini  merupakan  tahap  akhir  yang  dilakukan  oleh  peneliti.
Tahap ini dilakukan dengan melaporkan hasil penelitian berbentuk tertulis dan sudah tersusun secara sistematis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil
Akad Rahn
Gadai dalam bahasa Arab disebut rahn,  yang berarti tetap, kekal, dan jaminan. Secara    syara,    rahn    adalah    menyandera    sejumlah    harta    yang  diserahkan    sebagai jaminan  secara  hak,  tetapi  dapat  diambil  kembali sebagai tebusan.  Gadai merupakan salah satu kategori dari perjanjian utang piutang, yang  mana  untuk  suatu  kepercayaan dari    orang    yang    berpiutang,    maka  orang  yang  berutang  menggadaikan  barangnya sebagai  jaminan  terhadap  utangnya  itu.  Barang  jaminan  tetap  milik  orang  yang
menggadaikan (orang yang  berhutang)  tetapi  dikuasai  oleh  penerima  gadai  (yang berpiutang).  Konsep  tersebut  dalam  fiqh  Islam  dikenal      dengan  istilah    rahn    atau gadai(Muhammad Firdaus, 2005).
Akad  rahn  bertujuan  agar  pemberi  pinjaman  lebih  mempercayai pihak  yang berutang.  Pemeliharaan  dan  penyimpanan  barang  gadaian pada   hakekatnya  adalah kewajiban  pihak  yang  menggadaikan  (rahn), namun  dapat  juga  dilakukan  oleh  pihak yang  menerima  barang  gadai (murtahin) dan biayanya harus ditanggung rahin. Besarnya biaya  ini  tidak  boleh  ditentukan  berdasarkan  jumlah  pinjaman.Dalam    rahn,    barang gadaian  tidak  otomatis  menjadi  milik  pihak yang menerima gadai (pihak yang memberi pinjaman) sebagai pengganti piutangnya.  Dengan  kata  lain  fungsi  rahn  di  tangan murtahin  (pemberi utang)  hanya  berfungsi  sebagai  jaminan  utang  dari  rahin  (orang yang berutang). Namun, barang gadaian tetap milik orang yang berutang.

## Skema Rahn
(1)
(2) (3) Keterangan:
(1)  Pemberi  pinjaman  menyepakati  akad  rahn  dengan pinjaman
(2)  Pemberi pinjaman menerima barang/surat berharga atas barang (jika fidusia)
(3)  Penerima  barang  akan  mengembalikan  barang  yang dijaminkan ketika akad selesai (Surepno, 2018)
Sebagaimana  halnya  instritusi  yang  berlabel  syariah,  maka  landasan  hukum pegadaian  Syariah  juga  mengacu  kepada  syariah  Islam  yang bersumber dari Al Quran dan Hadist Nabi SAW. Adapun landasan yang dipakai adalah Quran Surat Al Baqarah ayat 283 yang artinya;
Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh  seorang  penulis,  Maka  hendaklah  ada  barang  tanggungan  yang dipegang[180]  (oleh  yang  berpiutang).  akan  tetapi  jika  sebagian  kamu  mempercayai sebagian  yang  lain,  Maka  hendaklah  yang  dipercayai  itu  menunaikan  amanatnya
Penerima Barang/Murtahin Pemberi Hutang Pemberi Barang/Peminjam/Rahn Pemberi Hutang

## 428 | Jurnal Pendidikan dan Kewirausahaan Vol. 10 No. 2 2022
(hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
[180]    barang  tanggungan  (borg)  itu  diadakan  bila  satu  sama  lain  tidak  percaya mempercayai. (Q.s. Digital)
Hadist
1. Aisyah berkata bahwa Rasul bersabda : Rasulullah membeli makanan dari  seorang yahudi  dan  meminjamkan  kepadanya  baju  besi.  HR Bukhari dan Muslim
2. Dari  Abu  Hurairah  r.a.  Nabi  SAW  bersabda  :  Tidak  terlepas kepemilikan  barang gadai    dari    pemilik    yang    menggadaikannya.    Ia  memperoleh    manfaat    dan menanggung  risikonya.  HR  Asy’Syafii,  al Daraquthni dan Ibnu Majah
3. Nabi  Bersabda  :  Tunggangan  (kendaraan)  yang  digadaikan  boleh dinaiki  dengan menanggung    biayanya    dan    bintanag    ternak    yang  digadaikan    dapat    diperah susunya  dengan  menanggung  biayanya. Bagi  yang  menggunakan  kendaraan  dan memerah    susu    wajib  menyediakan    biaya    perawatan    dan    pemeliharaan.    HR Jamaah,  kecuali Muslim dan An Nasai
4. Dari  Abi  Hurairah  r.a.  Rasulullah  bersabda  :  Apabila  ada  ternak digadaikan, maka  punggungnya  boleh  dinaiki  (oleh  yang  menerima gadai),  karena  ia  telah mengeluarkan    biaya    (menjaga)nya.    Apabila  ternak    itu    digadaikan,    maka    air susunya  yang  deras  boleh  diminum (oleh orang yang menerima gadai) karena ia telah mengeluarkan biaya (menjaga)nya.  Kepada  orang  yang  naik  dan  minum, maka  ia  harus mengeluarkan  biaya  (perawatannya).  HR  Jemaah  kecuali  Muslim dan Nasai-Bukhari (Khaerul Umam, 2013)
Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  (DSN)   No.  25/DSNMUI/III/2002  yang ditetapkan pada tanggal 28 Maret 2002 oleh ketua dan sekretaris  DSN  tentang  Rahn,  menentukan bahwa    pinjaman    dengan  menggadaikan  barang  sebagai  barang  jaminan  hutang dalambentuk  Rahn diperbolehkan dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Penerima  gadai  (Murtahin)  mempunyai  hak  untuk  menahan  barang jaminan (Marhun bih) sampai semua utang  nasabah (Rahin) dilunasi.
2. Barang  jaminan  (Marhun  bih)  dan  manfaatnya  tetap  menjadi  milik nasabah (Rahin).

## 429 | Jurnal Pendidikan dan Kewirausahaan Vol. 10 No. 2 2022
3. Pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai pada dasarnya menjadi kewajiban nasabah, namun dapat dilakukan juga oleh penerima gadai, sedangkan  biaya  dan pemeliharaan  penyimpanan  tetap   menjadi kewajiban nasabah.
4. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
5. Penjualan barang gadai
a. Apabila    jatuh    tempo,    pihak    pegadaian    harus    memperingatkan nasabahnya untuk segera melunasi hutangnya
b. Apabila  nasabah  tetap  tidak  melunasi  hutangnya,  maka  barang gadai dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai dengan syariah
c. Hasil    penjulan    barang    gadai    tersebut    digunakan    untuk    melunasi hutangnya    nasabah,    yakni    melunasi    biaya    pemeliharaan    dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjulan
d. Kelebihan  hasil  penjulan  barag  gadai  tersebut  menjadi  milik  nasabah  dan kekuarangannya menjadi kewajiban nasabah  (Hendi Suhendi, 2002).
Tujuan dan Manfaat Pegadaian
Karakter  usaha  gadai  pada  dasarnya  mempersiapkan  suatu  pelayanan  yang bermanfaat untuk  masyarakat  umum  dan  juga  membagi  keuntungan sesuai dengan prinsip  pengelolaan  yang  benar.  Sebab  itu  Perum Pegadaian memiliki tujuan sebagai berikut :
1. Ikut melaksanakan dan membantu pelaksanaan kebijakan  dan program pemerintah pada  bidang  ekonomi  dan  juga  pembangunan  nasional  pada  dasarnya  melewati transaksi pembiayaan atau pinjaman berdasarkan dengan hukum gadai.
2. Mencegah pegadaian gelap, praktik ijon, dan pinjaman yang tidak biasa lainnya.
3. Memanfaatkan  gadai  bebas  bunga  di  gadai  syariah  mempunyai  efek  jaring perlindungan sosial karena masyarakat yang membutuhkan dana di saat mendesak tidak perlu lagi terjerat akan pinjaman/pembiayaan yang berbasis bunga.
4. Membantu masyarakat yang memerlukan pinjaman dengan syarat tidak sulit.
Adapun manfaat dari pegadaian antara lain :
1.  Bagi  Nasabah  :  Dana  tersedia  dengan proses  yang  lebih  mudah    dan    dalam    kurun waktu    yang    lebih  cepat    daripada    menggunakan  pembiayaan/kredit    perbankan.
Selain  itu,  nasabah  pun bisa mendapatkan  manfaat  penaksiran  nilai  barang  yang

## 430 | Jurnal Pendidikan dan Kewirausahaan Vol. 10 No. 2 2022
bergerak  secara profesional.  Menerima  sarana  penitipan  barang  bergerak  yang tejamin dan lebih terpercaya.
2.  Bagi Perusahaan Pegadaian :
a.  Pendapatan yang berasal dari modal sewa yang dibayarkan oleh peminjam dana.
b. Pendapatan  yang  berasalkan  dari  dana  yang  telah dibayar  oleh nasabah  untuk mendapatkan  suatu jasa.  Bagi  bank  syariah  yang Studi Implementasi Akad Rahn (Gadai  Syariah)  Pada Lembaga  Keuangan  Syariah  mengeluarkan    produk    gadai syariah  bisa  memberi  laba/profit dari  beban  biaya  administrasi  dan  juga biaya sewa  tempat untuk penyimpanan emas.
c.  Pengimplementasian  misi  perum  pegadaian  selaku  BUMN  yang  bergerak  pada bidang  pembiayaan  berupa  pembagian  bantuan  untuk  masyarakat  yang membutuhkan dana dengan proses yang sangat mudah.
d.  Berlandaskan PP No. 10 Tahun 1990. Keuntungan yang didapat akan digunakan untuk :
1)  Dana pembangunan semesta (55%)
2)  Cadangan umum (20%)
3)  Cadangan tujuan (5%)
4)  Dana sosial (20%)
Rukun dan Ketentuan Syariah
Ar-Rahn memiliki empat rukun, yaitu sebagai berikut :
1.  Pelaku,  yang terdiri dari: pihak yang  melakukan gadai (rahin), dan pihak penerima gadai (murtahin).
2.  Objek  akad  berupa  barang  yang  akan digadaikan  (marhun)  dan  pinjaman (marhun bih).
3.   Ijab Kabul/serah terima.
Ketentuan Syariah , sebagai berikut :
1.  Pelaku, wajib paham dengan hukum dan sudah baligh.
2.  Objek yang akan digadaikan (marhun)
a.  Barang gadai (marhun)
1)  Bisa terjual dan nilainya setara.
2)  Harus memiliki nilai dan memberikan manfaat.
3)  Harus nyata dan dapat ditentukan secara jelas.
4)  Tidak berhubungan dengan orang lain (dalam arti bukan milik orang).
b.  Utang (marhun bih), nilai utang haruslah jelas begitu juga tanggal habis waktunya.
3.    Ijab  kabul,  adalah  penjelasan  dan  sikap  saling  ridho/iklas  antara  pihak-pihak  yang berakad melaksanakan tertulis, secara verbal, melalui korespondnsi  atau  melakukan komunikasi seara modern. (Sri Nurhayati dan Wasilah, 258)
Mekanisme Pegadaian Syariah
Mekanisme    pengimplementasian    Pegadaian    Syariah    dapat    dilihat  sebagai berikut: Dengan menggunakan akad rahn, nasabah memberikan barang bergerak, setelah itu  Pegadaian  yang menyimpan  dan  menjaganya  pada  tempat  yang sudah  disiapkan oleh    pihak  Pegadaian.    Penyebab    yang    muncul  dari    proses  penyimpanan  adalah munculnya  biaya-biaya  meliputi  sebagai  berikut:  nilai  investasi  tempat  penyimpanan, biaya  merawat,  dan juga seluruh prosedur kegiatan. Pada dasarnya ini dibenarkan bagi Pegadaian menerapkan biaya sewa  pada  nasabah  sesuai   dengan jumlah  yang  telah disepakati  oleh  masing-masing pihak.
Pegadaian  Syariah  akan  mendapatkan  laba  hanya  berdasarkan  dari  biaya penyewaan tempat,  yang  diambil  bukanlah  tambahan  dari  bunga  ataupun  sewa  modal yang dihitung dari dana pinjaman. Maka dari itu dapat dikatakan prosedur dari pinjam meminjam uang hanyalah sebagai ‘lipstick’ yang akan menjadi daya tarik bagi konsumen agar ingin menyimpan barang di Pegadaian.
Pada  dasarkan  Akad  Perjanjian  Gadai  Syariah  berjalan  di  atas  dua  akad pembiayaan Syariah, yaitu sebagai berikut:
1. Akad    Rahn  (Gadai).    Rahn    merupakan  menyimpan    harta    milik    seorang peminjam  untuk dijadikan  jaminan  atas  pinjaman  yang  dia terima,  pihak yang menyimpan    mendapatkan    jaminan    untuk    merebut    kembali  semua    atau beberapa  piutangnya.  Pada  akad  ini  Pegadaian menyimpankan barang bergerak untuk dijadikan jaminan dari utang nasabah tersebut.
2. Qardh  adalah  ikatan  perjanjian  antara  dua  pihak,  yang  mana  pihak  pertama pemilik  harta  dalam  arti  meminjamkan  kepada  pihak  kedua  sebagai  peminjam uang  atau  orang  yang  menerima  harta  yang  dapat  ditagih  atau  diminta  kembali harta  itu,  dengan  kata  lain  meminjamkan  harta  kepada  orang  lain  yang membutuhkan dana cepat tanpa mengharapakan imbalan. (Hidayati et al., 2019)

## 432 | Jurnal Pendidikan dan Kewirausahaan Vol. 10 No. 2 2022
3. Akad Ijarah.Yaitu akad pemindahan hak guna atas barang dan atau jasa melalui pembayaran  upah  sewa,  tanpa  diikuti  dengan  pemindahan kepemilikan  atas barangnya    sendiri.    Melalui    akad    ini    dimungkinkan  bagi    Pegadaian    untuk menarik    sewa    atas    penyimpanan    barang  bergerak  milik  nasabah  yang  telah melakukan akad.

## Pembahasan
Penerapan  Prinsip  Syariah  pada  Akad  Rahn  di    Lembaga  Pegadaian  Syariah  ( Studi Gadai Syariah Berbagi Berkah Jln, PM. Noor Samarinda) ada dua jenis, yaitu  akad rahn  dijadikan  produk  turunan  berupa  agungan  atas  pembiayaan,  dan  kedua akad rahn sebagai produk utama, dalam bentuk gadai.
Akad Rahn sebagai Produk Turunan (Jaminan Pembiayaan)
Harta  yang  diagunkan  disebut  al-marhûn    (yang  diagunkan).  Harta  agunan    itu harus  diserahterimakan  oleh  ar-râhin  kepada  al-murtahin pada saat dilangsungkan akad  rahn  tersebut. Dengan serah terima itu, agunan akan berada di bawah kekuasaan al-murtahin. Jika harta agunan itu  termasuk  harta  yang  bisa  dipindah-pindah  seperti TV    dan    barang  elektronik,    perhiasan,   dan    semisalnya,    maka    serah    terimanya adalah  dengan  melepaskan  barang  agunan  tersebut  kepada  penerima  agunan  (al- murtahin).  Bisa  juga  yang  diserahterimakan  adalah  sesuatu  dari  harta  itu,  yang menandakan berpindahnya kekuasaan atas harta itu ke tangan al-murtahin, jika harta tersebut merupakan barang tak bergerak, seperti rumah, tanah dan lain-lain.
Adapun Harta agunan yang diterima di Gadai Syariah Berbagi Berkah adalah :
- Smartphone
- Televisi
- Laptop - Camera - Speaker Aktif - Sepeda - Kendaraan (Mobil & Motor) - PC Portable - Projector - Game Console - Jam Tangan Original - Dll
Segala  sesuatu  yang  tidak  ada  /  belum  termasuk  kedalam  list  diatas  akan ditetapkan melalui keputusan direksi / manajemen.
Akad  rahn  diberlakukan  atas  pinjaman  yang  diberikan  pihak  Gadai  Syariah Berbagi  Berkah  kepada  nasabah  (rahin),  dimana  Gadai  Syariah  Berbagi  Berkah menahan  salah  satu    harta  milik  nasabah  sebagai  jaminan  atas  pinjaman  yang

## 433 | Jurnal Pendidikan dan Kewirausahaan Vol. 10 No. 2 2022
diterimanya. Dengan demikian, Gadai Syariah Berbagi Berkah memperoleh jaminan untuk dapat mengambil  kembali  seluruh  atau  sebagian  piutangnya.  Barang  tersebut dapat  dimanfaatkan  oleh pihak Gadai Syariah Berbagi Berkah jika  nantinya nasabah (rahin)  tidak  dapat  melunasi  pinjamannya.    Selain  penerapan  akad  rahn,  dalam transaksi  rahn  di  Gadai  Syariah  Berbagi Berkah  Cabang  PM.  Noor  Samarinda  juga diterapkan  akad    ijarah.  Akad    ijarah    merupakan  penggunaan  manfaat  atau  jasa penggantian kompensasi, dimana pemilik yang menyewakan manfaat disebut muajjir dan  penyewa  atau  nasabah  (rahin)  disebut  dengan  mustajir.  Sesuatu  yang  diambil manfaatnya (tempat penitipan) disebut majur dengan  kompensasi  atau  balas  jasa yang    disebut    dengan    ajran    atau    ujrah.    Karena    itu,    nasabah  (rahin)  akan memberikan biaya kepada muajjir karena telah menitipkan barangnya untuk dijaga dan dirawat oleh  murtahin.  Dengan kata lain, akad  ijarah  diberlakukan  atas penyewaan tempat  oleh  Gadai  Syariah  Berbagi  Berkah  terhadap  barang  jaminan  rahin  yang disimpan oleh murtahin. Sementara pada transaksi pinjam meminjam Gadai Syariah Berbagi  Berkah  menggunakan  akad  qardh.  Akad  qardh  adalah  Pinjaman  dana  atau uang yang harus dikembalikan baik secara sekaligus atau pun dengan cara dicicil tanpa meminta imbalan pada waktu tertentu yang telah disepakati kedua belah. Walaupun demikian, Majelis Ulama Indonesia  menyatakan bahwa antara akad  rahn  dan  akad ijarah tidak saling berkaitan dan saling terpisah. Pihak Gadai Syariah Berbagi Berkah juga menjelaskan bahwa akad  rahn  dan akad  ijarah  memiliki objek yang berbeda sehingga tidak dapat dikatakan sebagai penggabungan akad,  maka  secara  langsung ia  menyetujui  dikenakannya  biaya  sewa  tempat  atas barang  jaminannya.
Gadai  Syariah  Berbagi  Berkah  dengan  kata  lain  menggunakan  multi  akad  ( al- uqud  al-murakkabah ).  Yang  dimaksud  Multi  akad  ( al-uqud  al-murakkabah )  adalah hybrid  contract  ( multiakad ),  menurut  Al-Imrani  dalam  jurnal  Ali  Amin  Isfandiar terbagi dalam lima macam, yaitu: pertama, akad bergantung/ Akad bersyarat ( al-uqud al-mutaqabilah ). Taqabul menurut bahasa berarti berhadapan. Al-uqud al-mutaqabilah adalah multiakad dalam bentuk kedua merespon akad pertama, di mana kesempurnaan akad pertama bergantung pada sempurnannya akad kedua melalui proses timbal balik atau akad satu bergantung dengan akad lainnya. Model akad seperti ini sudah dikenal lama dan praktiknya sudah banyak. Banyak ulama telah membahas tema ini, baik yang
berkaitan  dengan  hukumnya,  atau  model  pertukarannya,  misalnya  antara  akad pertukaran (mu’awadhah) dengan akad tabarru’, dengan akad pertukaran.
Mengenai  status  hukum  akad  murakkab  atau  multi  akad,  Adapun  mengenai status  hukum  multiakad,  ulama  berbeda  pendapat  terutama berkaitan dengan hukum asalnya.  Perbedaan  ini  menyangkut  apakah  multiakad  sah  dan  diperbolehkan  atau batal  dan  dilarang  untuk  dipraktikkan.  Mengenai  hal  ini  ulama  berada  dalam dua pendapat  tersebut;  membolehkan  dan  melarang.  Mayoritas  ulama  Hanafiyah, sebagian  pendapat  ulama  Malikiyah,  ulama  Syafi’iyah,  dan  Hanbali  berpendapat bahwa  hukum  multiakad  sah  dan  diperbolehkan  menurut  syariat  Islam.  Bagi yang membolehkan  beralasan  bahwa  hukum  asal  dari  akad  adalah  boleh  dan  sah, tidak diharamkan dan dibatalkan selama tidak ada dalil  hukum yang mengharamkan atau membatalkannya. (Kholijah, 2020)

## Pemanfaatan al-Marhun oleh al-Murtahin
Setelah  serah  terima,  agunan  berada  di  bawah  kekuasaan  almurtahin. Namun, itu bukan berarti  al-murtahin  boleh memanfaatkan harta  agunan  itu.  Sebab,  agunan hanyalah  tawtsîq,  sedangkan manfaatnya, sesuai dengan hadis di atas, tetap menjadi hak pemiliknya, yakni  ar-râhin. Karena itu,  ar-râhin  berhak memanfaatkan tanah  yang dia agunkan;  ia  juga  berhak  menyewakan  barang  agunan,  misal menyewakan  rumah atau  kendaraan  yang  dia  agunkan,  baik  kepada orang  lain  atau  kepada  al-murtahin, tentu  dengan  catatan  tidak mengurangi manfaat barang yang diagunkan (al-marhun). Ia juga  boleh  menghibahkan  manfaat  barang  itu,  atau  mengizinkan  orang  lain  untuk memanfaatkannya,    baik    orang    tersebut    adalah    al-murtahin    (yang  mendapatkan agunan) maupun bukan.
Hanya  saja,  pemanfaatan  barang  oleh  al-murtahin  tersebut hukumnya berbeda dengan orang lain. Jika akad ar-rahn  itu untuk utang dalam bentuk al-qardh, yaitu utang yang harus dibayar dengan jenis dan sifat yang sama, bukan nilainya. Misalnya, pinjaman uang sebesar 50 juta rupiah,  atau  beras  1  ton  (dengan  jenis  tertentu),  atau  kain  3 meter (dengan  jenis  tertentu).  Pengembaliannya  harus  sama,  yaitu  50  juta rupiah, atau  1  ton  beras  dan  3  meter  kain  dengan  jenis  yang  sama. Dalam  kasus  utang jenis  qardh  ini,  al-murtahin  tidak  boleh mamanfaatkan  barang  agunan  sedikitpun,
karena  itu  merupakan tambahan  manfaat  atas  qardh.  Tambahan  itu  termasuk  riba dan hukumnya haram.
Jika  ar-rahn  itu untuk akad utang dalam bentuk dayn, yaitu utang barang  yang tidak  mempunyai  padanan  dan  tidak  bisa  dicarikan padanannya,  seperti  hewan,  kayu bakar,  properti  dan  barang  sejenis yang  hanya  bisa  dihitung  berdasarkan  nilainya, maka    al-murtahin  boleh  memanfaatkan  barang  agunan  itu  dengan  izin  dari    ar-râhin. Sebab,  manfaat  barang  agunan  itu  tetap  menjadi  milik  ar-râhin.  Tidak  terdapat  Studi Implementasi Akad Rahn (Gadai Syariah) Pada Lembaga Keuangan Syariah nash yang melarang hal itu karena tidak ada nash yang mengecualikan al-murtahin dari kebolehan itu.
Ketentuan  di  atas  berlaku,  jika  pemanfaatan  barang  agunan  itu tidak  disertai dengan  kompensasi.  Namun,  jika  disertai  kompensasi, seperti  ar-râhin  menyewakan agunan itu kepada al-murtahin, maka  almurtahin  boleh  memanfaatkannya baik dalam akad  al-qardh  maupun dayn.  Karena  dia  memanfaatkannya  bukan  karena  statusnya sebagai  agunan  al-qardhu    tetapi  karena  dia  menyewanya  dari    ar-rahin.  Dengan ketentuan, sewanya tersebut tidak dihadiahkan oleh ar-râhin kepada almurtahin. Namun, jika sewanya tersebut dihadiahkan, maka statusnya sama  dengan  pemanfaatan  tanpa disertai  kompensasi,  sehingga  tetap tidak  boleh  dalam  kasus  al-qardh,  dan  sebaliknya boleh  dalam  kasus dayn. (Abdurrahman dan Hafidz Abdurrahman)

## 436 | Jurnal Pendidikan dan Kewirausahaan Vol. 10 No. 2 2022

## Struktur Organisasi
Sumber: Standard Operation Procedure ( SOP ) www.gadaisyariah.id

## 437 | Jurnal Pendidikan dan Kewirausahaan Vol. 10 No. 2 2022

## SIMPULAN
Akad    rahn  merupakan  suatu  kesepakatan    yang    menggunakan  barang  yang berharga untuk dijadikan sebagai  jaminan  utang  sehingga  pihak  yang  berkaitan  bisa membayar kembali  utangnya.  Dengan  demikian  jaminan  itupun  berhubungan  kuat dengan  utang  piutang.  Rukun  rahn  adalah marhun, shighah, marhun  bih,  ‘aqidaini (rahin    dan    murtahin).    Lalu    syarat    rahn  adalah    memiliki  akal,  sudah  baligh,    dan marhun  ada  saat  berakad,  dan  marhun  diterima  oleh murtahin ataupun wakilnya.
Prosedur penerapan  akad  rahn  di Gadai  Syariah Berbagi Berkah,  yaitu nasabah menyerahkan  barang   atau  hartanya,  dan setelah itu  pegadaian akan menyimpankan dan menjaga barang tersebut  pada tempat yang  sudah disiapkan oleh pihak pegadaian. Dari prosedur penyimpanan, muncul biaya yang meliputi sebagai berikut : nilai tempat penyimpanan  barang,    biaya  merawat    dan    seluruh    prosedur    kegiatan  lainnya. Berdasarkan  ini,  menurut  Gadai  Syariah Berbagi Berkah  dibetulkan  bagi  pegadaian menerapkaan  biaya  penyewaan  untuk  nasabah  yang sesuai dengan  jumlah  yang  tekah disepakati oleh  masing-masing pihak yang terkait.
Gadai   Syariah  Berbagi  Berkah   akan   memperoleh laba/profuit    dengan  hanya dari  biaya penyewaan  tempat  yang  didapat  bukanlah  tambahan yang berbentuk bunga ataupun  sewa  modal  yang  dihitung  dari  uang  yang  dipinjamkan.  Yang  dimaksud  dari Akad Rahn yakni produk pembiayaan  rahn yang ada di Gadai  Syariah Berbagi Berkah. Akad    Rahn  pada  Gadai  Syariah Berbagi Berkah  tidak  dijelaskan manfaat  marhun yang  ditahan  oleh  pihak pegadaian, sementara pada transaksi pinjaman Gadai  Syariah Berbagi  Berkah    menggunakan  akad  qardh  yang  pinjaman  harus  dikembalikan  sesuai jumlah pokok pinjaman tanpa imbalan pada waktu tertentu yang sudah disepakati kedua belah pihak.  Gadai Syariah Berbagi  Berkah dengan kata lain menggunakan multi akad ( al- uqud al-murakkabah ). Adalah hybrid contract ( multiakad ), yaitu akad rahn (gadai), qardh ( pinjam meminjam) dan ijarah ( sewa tempat) akad kedua merespon akad pertama, dan akad ketiga melengkapi akad kedua  di mana kesempurnaan akad pertama bergantung pada  sempurnannya  akad  kedua  dan  ketiga  melalui  proses  timbal  balik  atau  akad  satu bergantung dengan akad lainnya.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Pelaksanaan  Penelitian  “Penerapan Prinsip Syariah Pada Akad Rahn Di  Lembaga Pegadaian Syariah (Studi Gadai Syariah Berbagi Berkah Samarinda)”, dapat  terlaksana dengan baik  karena  peran  dan keterlibatan  beberapa  banyak  pihak.  Untuk  itu kami menyampaikan terima kasih kepada:
1. Rektor UWGM Samarinda
2. Ketua   Lembaga  Pengabdian  kepada Masyarakat (LPPM) UWGM Samarinda
3. Para Mitra Gadai Syariah Berbagi Berkah Samarinda

## DAFTAR RUJUKAN
Hidayati,  N.,  Sarono,  A.,  Studi,  P.,  Kenotariatan,  M.,  Hukum,  F.,  &  Diponegoro,  U.
(2019). Pelaksanaan akad qardh sebagai akad tabbaru . 12 , 931–947.
Kholijah, S. (2020). Akad Murakkab dalam Produk Keuangan Syariah. Jurnal BAABU
AL-ILMI: Ekonomi Dan Perbankan Syariah , 5 (1), 104. https://doi.org/10.29300/ba.v5i1.3122
Surepno,  S.  (2018).  Studi  Implementasi  Akad  Rahn  (Gadai  Syariah)  Pada  Lembaga Keuangan  Syariah. TAWAZUN :  Journal  of  Sharia  Economic  Law , 1 (2),  174. https://doi.org/10.21043/tawazun.v1i2.5090
Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, 2015, Fiqh Muamalat, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
Abdullah  bin  Muhammad  Ath-Thayyar,  Abdullah  bin  Muhammad  AlMuthlaq, Muhammad bin Ibrahim Al-Musa,Terj. Miftahul Khairi, 2017, Ensiklopedia Fiqih Muamalah dalam pandangan 4 Madzhab, Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif.
Abu  Amr  Yusuf  Ibn  Abdullah  Ibn  Abdul  Al-Bar  Ibn  Ashim  Al-Numari  AlQurthubi, 1980,Al-Kafi Fi Fiqh Ahlu Madinah Al-Maliki, Saudi Arabia: Maktabah Al-Riyadh Al-Haditsah.
Abu  Muhammad  Abdullah  Ibn  Ahmad  Ibn  Muhammad  Ibn  Qudamah  AlMaqdisi,
2014,Al-Mughni wa Yalihi Al-Syarh Al-Kabir, Kairo: Dar AlHadist. Abu Zakariya Yahya ibn Syarif Al-Nawawi, 1957,Mughni al-Muhtaj, Mesir: Musthafa al-Babi al- Halabi.

## 439 | Jurnal Pendidikan dan Kewirausahaan Vol. 10 No. 2 2022
Andri  Soemitra,  2016,Bank  dan  Lembaga  Keuangan  Syariah,  Jakarta:  Kencana.  Arif Efendi,  2013,  Gadai  Syariah  dalam  Prespektif  Ekonomi  Islam  Studi  tentang Layanan  Syariah  Rahn  pada  PT  Pegadaian  Persero,  Jurnal  Wahana  Akademika, Vol. 15 No. 01, April.
Luluk  Wahyu  Roficoh  &  Mohammad  Ghoali_Aplikasi  Akad  Rahn  Pada  Pegadaian Syariah Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah/Vol. 3, No.  2,  2018  43  Dahlan  Siamat,  2004,  Manajemen  Lembaga  Keuangan,  Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
Darsono, Ali Sakti, Dkk, Dinamika Produk dan Akad Keuangan Syariah di Indonesia, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2017), Hlm.49.
Dimyauddin  Djuwaini,  2015,Pengantar  Fiqh  Muamalat,  Yogyakarta:  Pustaka  Pelajar. Heri  Sudarsono,  2015,Bank  dan  Lembaga  Keuangan  Syariah  Deskripsi  dan Ilustrasi,  Yogyakarta:  Penerbit  Ekonisia.  Kasmir,  2008,  Bank  dan  Lembaga Keuangan Lainnya, Jakarta: PT Rajagrafindo.
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Muhammad bin Ali Asy-Syaukani, tt,Nailul Authar, Damaskus: Daar El Fikr.
Naida  Nur  Alfisyahri  dan  Dodik  Siswantoro,  2012,  Praktik  dan  Karakteristik  Gadai Syariah di Indonesia, Jurnal Share, Vol. 1, No. 2, Desember.
Panji  Adam,  2018,Fatwa-Fatwa  Ekonomi  Syariah:  Konsep,  Metodologi,  dan Implementasinya  pada  Lembaga  Keuangan  Syariah,  Jakarta:  Amzah.  Rachmat Syafe’i, 2001, Fiqih Muamalat, Bandung: CV Pustaka Setia.
Rokhmat Subagiyo, 2014, Tinjauan Syariah Tentang Pegadaian Syariah (Rahn), Jurnal An-Nisbah, Vol. 1, No. 1, Oktober.
Sayyid  Sabiq,  1971,Fiqh  Sunnah,  Beirut:  Daar  kitab  al-Arabi.  Syaikh  Sulaiman  bin Ahmad bin Yahya Al-Faifi,Terj.
Achmad  Zaeni  Dachlan,  2017,Ringkasan  Fiqih  Sunnah  (Kitab  Fiqih  Sunnah  Syaikh Sayyid Sabiq), Depok: Senja Media Utama, 2017 Wahbah Zuhaili, 1989,Al-fiqh al- Islami wa Adillatuhu, Damaskus: Daar al Fikr. Website
Pegadaiansyariah.co.id/rahn.
Soemitra  Andri,  Bank  dan Lembaga  Keuangan  Syariah,  (Jakarta:  Kencana,  2016) Cet. VI, Hlm. 27.
Rokhmat  Subagiyo,  Tinjauan  Syariah  Tentang  Pegadaian  Syariah  (Rahn),  Jurnal  An- Nisbah, Vol. 1, No. 1, Oktober 2014, Hlm. 162.
Luluk  Wahyu  Roficoh  &  Mohammad  Ghoali_Aplikasi  Akad  Rahn  Pada  Pegadaian Syariah Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah/Vol. 3, No. 2, 2018.