ISSN Print: 2774-7840 ISSN Online: 2774-7905 Volume 3 Nomor 2 Juni 2022 Halaman 70-83

## KEBIJAKAN HUKUM PEMERINTAH PROVINSI JAMBI DALAM PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL BAGI SUKU ANAK DALAM

## Anas Agusmi Putra
Mahasiswa Program Khusus Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi anas.putraaaa@gmail.com
Latifah Amir
Dosen Program Khusus Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi latifah_amir@unja.ac.id

## Abstract
The  Implementation  of  Social  welfare  is  a  part  of  regional  government  authority  based  on desentralitation principle. The social walfare Act number 11 on 2009 has various aim to reach peoples  well  beeing  for  all  the  people  including  Komunitas  Adat  Terpencil  with  Suku  Anak dalam is a part of it. As far as we know there is no legal policy from Jambi Province government yet,  revers  to  social  welfare  implementation  for  Suku  Anak  Dalam.  A  courding  to  article  18 verse 6 of 1945 indonesian constitution and based on local authonomy sistem, jambi province government  must  determine  a  policy  that  will  give  the  benefit  of  SAD  cummunity  as  legal protection for there  social problem. The aims of this legal research is to analyze the authority and  function  of  jambi  province  government  relate  to  social  welfare  implementation  for  SAD society. As legal research use the primair, secondair and  tertier legal materials that would be analyzed by interpretation and evaluation those legal materials based on relevan legal theoris to made conclutian as the answer of the problem.
Keywords : Legal  Policy,  Implementation  of  Social  welfare,  Suku  Anak  Dalam, Local Government.

## Abstrak
Penyelenggaraan  Kesejahteraan  Sosial  merupakan  bagian  kewenangan  Pemerintah  Daerah jika berdasarkan Asas Desentralisasi. Berbagai macam target penyelenggaraan kesejahteraan sosial berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, salah satunya  adalah  Komunitas  Adat  Terpencil  (KAT)  dalam  hal  ini  adalah  Suku  Anak  Dalam (SAD)  di  Provinsi  Jambi.  Sejauh  ini,  belum  ada  suatu  kebijakan  hukum  dari  Pemerintah Provinsi  Jambi  tekait  penyelenggaraan  Kesejahteraan  Sosial  bagi  SAD  sehingga mengakibatkan kesejahteraan sosial bagi mereka belum sepenuhnya terwujud. Oleh karena itu, dalam rangka otonomi daerah dan amanat Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, sudah sepatutnya Pemerintah  Provinsi  Jambi  menetapkan  sebuah  kebijakan  yang  berpihak  kepada  SAD sebagai  perlindungan  hukum  bagi  mereka  terhadap  permasalahan  sosial  yang  mereka hadapi.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  serta  menganalisis  kewenangan  dan fungsi  Pemerintah  Provinsi  Jambi  dalam  Penyelenggaraan  Kesejahteraan  Sosial  bagi  Suku Anak  Dalam.  Penelitian  ini  adalah  penelitian  yuridis  normatif  dengan  jenis  penelitian deskriptif, menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang di analisis dengan
Jurnal  Office: Bagian  Hukum  Administrasi  Negara,
Fakultas Hukum Universitas Jambi, Jambi 36361
cara  menginterpretasikan,  menilai  dan  mengevaluasi  bahan-bahan  hukum  dengan bersandarkan pada teori-teori hukum yang relevan, untuk kemudian ditarik kesimpulan.
Kata Kunci :  Kebijakan  Hukum,  Penyelenggaraan  Kesejahteraan  Sosial,  Suku Anak  Dalam, Pemerintah Daerah.

## A. Pendahuluan
Kesejahteraan  sosial  merupakan  suatu
kondisi terpenuhinya kebutuhan hidup yang layak  bagi  setiap  warga  negara,  sehingga mampu  mengembangkan  diri  dan  dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial
merupakan  upaya  yang  dilakukan  oleh pemerintah  pusat,  pemerintah  daerah,  dan masyarakat  dalam  bentuk  pelayanan  sosial guna  memenuhi  kebutuhan  dasar  setiap warga  negara,  dimana  hal  ini  diatur  dalam Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2009 Tentang  Kesejahteraan  Sosial  (selanjutnya disebut UU Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan  Sosial),  dimana  dijelaskan bahwa  tujuan  penyelenggaraan  sosial secara  umum  adalah  untuk  meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas dan
kelangsungan  hidup  warga  negara.  Namun, sejak  awal  kemerdekaan  Indonesia  hingga saat ini kesejahteraan yang dimaksud belum sepenuhnya terwujud.
Salah  satu  kelompok  yang  belum sepenuhnya  mendapatkan  kesejaheraan adalah sebagian besar kelompok masyarakat  Suku  Kubu  atau  Orang  Rimbo atau  biasa  dikenal  dengan  sebutan  Suku Anak Dalam (selanjutnya disebut SAD) yang berada di Provinsi Jambi.
Berdasarkan asas desentralisasi, kewenangan dalam penyelenggaraan
kesejahteraan  sosial  terhadap  masyarakat SAD adalah Pemerintah Provinsi Jambi yang dipimpin  oleh  Gubernur,  dimana  hal  ini tercermin dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun  2014  Tentang  Pemerintah  Daerah (selanjutnya  disebut  UU  23  Tahun  2014 Tentang  Pemda),  dimana  dijelaskan  bahwa
Pemerintah Pusat memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mengurus sendiri urusan pemerintahannya
berdasarkan  asas  otonomi  dan  tugas pembantuan.  Kewenangan  yang  diberikan oleh  Pemerintah  Pusat  ke  Pemerintah Daerah  berdasarkan  asas  desentralisasi ialah  kewenangan  yang  bersifat  konkuren. Kewenangan  konkuren  adalah  kewenangan pemerintahan  yang  dibagi  berdasarkan tugas  antara  Pemerintah  Pusat  dengan Pemerintah Daerah.
Pemerintah  Pusat  tetap  menjalankan tugasnya dalam penyelengaraan kesejahteraan  sosial  tetapi  Pemerintah Pusat juga menyerahkan sebagian tugasnya dalam  hal  tersebut  kepada  Pemerintah Daerah guna tercapainya sistem pemerintahan yang efektif, cepat, dan hemat biaya.  Masyarakat  SAD  yang  dimaksud adalah  Suatu  kelompok  suku  bangsa  di
Provinsi Jambi. Mereka digolongkan sebagai suku  bangsa  minoritas,  yaitu  golongan sosial  yang  mempunyai  kekuatan  lemah sehingga tidak mampu memengaruhi sistem sosial  masyarakat  yang  ada  diwilayahnya. Sebagai  suku  minoritas,  masyarakat  SAD mengalami  perlakuan  berbeda  dibanding suku bangsa lain. M
asyarakat Jambi mengenal SAD identik dengan kebodohan, kemiskinan, keterbelakangan,  dan  kehidupan  yang terisolasi secara geografis maupun budaya. 1 Pemerintah Provinsi Jambi dalam penyelenggaraan  kesejahteraan  sosil  bagi SAD sampai sejauh ini  belum mendapatkan hasil yang memuaskan dikarenakan berbagai  hal,  yaitu  Permberdayaan  yang banyak  dilakukan  pemerintah  berupa pemberdayaan yang bersifat fisik (membangun rumah) dimana lokasi
dibangunnya  perumahan  diluar  lingkungan asli masyarakat SAD, penentuan lokasi tidak dimusyawarahkan  lebih  dulu,  dan  pada umumnya masyarakat mendapatkan rumah sederhana,  lahan  pekarangan,  jaminan hidup namun tidak diberikan usaha.
2 Kewenangan Pemerintah Provinsi Jambi dalam ruang lingkup 1 Heri  Kuswanto, Representasi  Budaya  Suku Anak  Dalam  Pada  Kumpulan  Cerpen  Negeri Cinta  Batanghari ,  SMP  Negeri  5  Merlung, Tanjab Barat Jambi, Vol. 2 No. 1, 2016, hal. 50
2 Rina  Astarika, Konflik  Agraria  Suku  Anak Dalam  Jambi  Dalam  Tinjauan  Sosialogi, Seminar  Nasional  Fakultas  Hukum,  Ilmu Sosial  dan  Ilmu  Politik,  Universitas  Terbuka Convention Center, Banten 19 Oktober 2016, hal. 117.
penyelenggaraan  kesejahteraan  sosial  ialah menetapkan kebijakan daerah yang meliputi  Peraturan  Daerah,  Peraturan Kepala  Daerah,  dan  Keputusan  Kepala Daerah sebagai instrumen untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial,
“melakukan  tindaka n  hukum  bersegi  satu sesuai  dengan  tugas  administrasi  yakni mengatur  dan  mengurus  dalam  bentuk pengaturan  atau  keputusan/penetapan, serta  melaksanakannya  dengan  melakukan tindakan  nyata  atau  tindakan  faktual” 3 dalam  bentuk  pelaksaan  kebijakan  daerah dan  tindakan  hukum  tersebut  terhadap masyarakat SAD.
Pemerintah  Provinsi  Jambi,  dalam tataran  implementasi  penyelenggaraan kesejahteraan  sosial  terhadap  masyarakat SAD  terdapat  unsur  kelemahan  hukum karena  tidak  memiliki  kebijakan  strategis berupa  Peraturan  Daerah  yang  disusun bersama  oleh  Gubernur  dan  Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah  Provinsi  Jambi, hal  ini  tidak  sejalan  dengan  Pasal  18  ayat (6)  UUD  1945  yang  menyatakan  bahwa “Pemerintah  Daerah  berhak  menetapkan Peraturan  Daerah  untuk  melaksanakan otonomi  dan  tug as  pembantuan”  dan  Pasal
236 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemda dinyatakan bahwa “Untuk
3 http://ptun-makassar.go.id/batasan- tindakan-dalam-hukum-administrasi- pemerintahan-dan -perbuatan-dalam- hukum-perdata-oleh-pemerintah/ (Diakses pada tanggal 15 Januari 2021 Jam 19:28 WIB)
melaksanakan  otonomi  daerah  dan  tugas pembantuan, daerah membentuk Peraturan Daerah”.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  yang  akan dibahas  didalam  artikel  ilmiah  ini  adalah mengenai kewenangan dan fungsi Pemerintah Provinsi Jambi dalam penyelenggaraan  kesejahteraan  sosial  bagi Suku Anak Dalam. Adapun tujuan penelitian artikel  ilmiah  ini  adalah  untuk  mengetahui kewenangan dan fungsi Pemerintah
Provinsi  Jambi  dalam  penyelenggaraan kesejahteraan  sosial  bagi  SAD  agar  dapat mengetahui  permasalahan  dari  kebijakan yang telah dilakukan untuk masyarakat SAD yang  mana  belum  mendapatkan  hasil  yang memuaskan.  Kemudian,  secara  teoritis, manfaat penelitian ini untuk perkembangan hukum  di  Provinsi  Jambi  dalam  rangka otonomi  daerah  pada  penyelenggaraan kesejahteraan  sosial  terhadap  masyarakat
SAD yang mana pada tataran implementasinya masih terdapat kelamahan  dan  secara  praktis,  hasil  dari penelitian  ini  dapat  dijadikan  sebagai masukan  bagi  masyarakat,  Pemerintah Provinsi  Jambi  dan  pelaku  penyelengaraan kesejahteraan sosial lainnya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
terhadap  masyarakat  SAD  dapat  lebih memperhatikan  keadaan  dan  potensi masyarakat  SAD  sehingga  kesejahteraan sosial  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia  dapat dirasakan bagi mereka.

## B. Metode Penelitian
Jenis  penilitian  yang  digunakan  adalah penelitian  hukum  normatif  yang  mana terjadinya  kekosongan  norma  atau  biasa disebut dengan ketiadaan suatu aturan tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial terhadap  masyarakat  SAD  di  Pemerintah Provinsi Jambi. Yang mana dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
terhadap masyarakat SAD masih berpedoman pada  Perpres  No.  186  Tahun  2014  Tentang PSTKAT melalui  Permensos  Nomor  12 Tahun 2015  Tentang  Pelaksanaan  Perpres  Nomor 186 Tahun 2014 Tentang PSTKAT yang dalam tataran impelementasinya tidak sesuai dengan karakteristik  masyarakat  SAD  akibat  dari ketiadaan kebijakan strategis berupa Peraturan  Daerah,  Peraturan  Kepala  Daerah, dan  Keputusan  Kepala  Daerah  Pemerintah Provinsi  Jambi  dalam  upaya  penyelenggaraan kesejahteraan sosial terhadap masyarakat SAD.
Berdasarkan  jenisnya,  jenis  penelitian dalam  skripsi  ini  yaitu  penelitian  deskriptif. Penelitian  desktiptif  adalah  penelitian  untuk menggambarkan  tentang  permasalahan  yang akan  dibahas  oleh  peneliti  yaitu  adanya kekosongan  norma  dalam  penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Provinsi Jambi. Adapun jenis  bahan  hukum  yang  digunakan  adalah bahan  hukum  primer  yang  diperoleh  dari hukum  positif,  bahan  hukum  sekunder  yang didapatkan dari buku serta jurnal ilmiah serta bahan  hukum  tersier  yang  merupakan  bahan hukum pendukung.
Pendekatan  penelitian  ini  bersifat pendekatan  perundang-undangan  ( statute approach ) yang dilakukakan dengan menelaah semua undang-undang yang berkaitan dengan isu hukum yang akan di bahas dan pendekatan konseptual.  Kemudian,  dilakukan  analisis bahan  hukum  dengan  interpretasi  sistematis dan mengavaluasinya.
C. Kewenangan  Pemerintah  Provinsi Jambi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi SAD
Penyelenggaraan  pemberdayaan  sosial yang  merupakan  bagian  dari  program kesejahteraan  sosial  terhadap  KAT  dalam hal  ini  ialah  SAD  sebagaimana  yang dsebutkan  dalam  Pasal  9  ayat  (1)  Perpres 186/2014  tentang  PSTKAT  dilaksanakan dalam  bidang:  permukiman;  administrasi kependudukan; kehidupan beragama; kesehatan;  pendidikan;  ketahanan  pangan; penyediaan  akses  kesempatan  kerja; penyediaan  akses  lahan;  advokasi  dan bantuan hukum; pelayanan sosial; dan/atau lingkungan  hidup.  Namun,  pada  penelitian ini hanya membahas pada beberapa bidang saja,  yaitu  bidang  Permukiman,  Kesehatan dan Pendidikan bagi SAD.
Berdasarkan  Peraturan  Daerah  Nomor
8  Tahun  2016  Tentang  Pembentukan  dan Susunan  Perangkat  Daerah  Provinsi  Jambi (selanjutnya  disebut  Perda  No.  8  Tahun 2016  Tentang  Pembentukan  dan  Susunan Perangkat  Daerah  Provinsi  Jambi),  bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan
daerah  sesuai  dengan  bidang-bidangnya didelegasikan  kepada  Dinas  Pekerjaan Umum  dan  Perumahan  Rakyat  (PUPR) untuk  bidang  perukiman,  Dinas  Kesehatan untuk  bidang  kesehatan,  dan  Dinas Pendidikan untuk bidang Pendidikan.
Kewenangan Pemerintah Provinsi Jambi dalam ruang lingkup penyelenggaraan  kesejahteraan  sosial  ialah menetapkan kebijakan daerah, yang meliputi  Peraturan  Daerah,  Peraturan Kepala  Daerah,  dan  Keputusan  Kepala Daerah  sebagai  perlindungan  hukum  dan instrumen  penyelenggaraan  kesejahteraan sosial bagi SAD.

## D. Kewenangan  Pemerintah  Provinsi Jambi  di  Bidang  Permukiman  bagi SAD
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman,  yang  menjelaskan  bahwa setiap  orang  berhak  hidup  sejahtera  lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan  lingkungan  hidup  yang  baik dan  sehat,  yang  merupakan  kebutuhan dasar manusia, dan yang mempunyai peran yang  sangat  strategis  dalam  pembentukan watak  serta  kepribadian  bangsa  sebagai salah  satu  upaya  membangun  manusia Indonesia  seutuhnya,  berjati  diri,  mandiri, dan  produktif  agar  masyarakat  mampu bertempat  tinggal  serta  menghuni  rumah yang  layak  dan  terjangkau  di  dalam perumahan  yang  sehat,  aman,  harmonis,
dan  berkelanjutan  di  seluruh  wilayah Indonesia.
Kegiatan penyelenggaraan kesejahtera- an  sosial  bidang  pemberdayaan  sosial terhadap SAD telah lama dilakukan. Namun hingga  saat  ini,  masih  saja  belum sepenuhnya  mendapatkan  hasil  yang menggembirakan  sebagaimana  tujuan  dari pemberdayaan  sosial.  Sebut  saja,  masih terjadi  konflik  agraria  dipermukiman mereka.  Peristiwa  ini,  diakibatkan  karena lahan  pemukiman  mereka  yang  masih terjadi  perbedaan  persepsi  terkait  hak tanah, juga dikarenakan kurangnya optimalisasi  dalam  pemberdayaan  sosial dibidang  penataan  ruang  maupun  dibidang sumber daya manusia. Sehingga kesejahteraan  sosial  yang  merupakan tujuan  dari  pemberdayaan  sosial  untuk mereka belum sepenuhnya tercapai. Alih  fungsi  lahan  kawasan  hutan konservasi menjadi kawasan hutan industri/perkebunan  milik  perusahaan swasta  dan  Badan  Usaha  Milik  Negara
(BUMN)  berdampak  luas  terhadap  pola kehidupan  dan  hak  masyarakat  SAD.
Banyaknya alih fungsi hutan dan penebangan  liar  telah  menyebabkan wilayah  hidup  masyarakat  SAD  semakin sempit,  karena  berdasarkan  Undang- Undang  Kehutanan  Nomor  41  Tahun  1999, keberadaan  ruang  hidup  masyarakat  adat semakin  sempit.    dihadapkan  pada persyaratan formal untuk keberadaan suatu daerah tertentu. Sedangkan orang SAD bisa
dikatakan tidak memiliki wilayah kehidupan  yang  tetap  karena  sifatnya  yang nomaden.  Kondisi  ini  menyebabkan  secara nyata  ( de  facto )  masyarakat  SAD  tidak memiliki yurisdiksi yang dilindungi, dan hal ini tentunya berpengaruh signifikan terhadap  gaya  hidup  masyarakat  SAD  yang bertumpu pada alam. 4
Meskipun pemberdayaan pada SAD  ini telah  dilakukan  sejak  tahun  1954,  namun dalam  pelaksanaannya  sampai  saat  ini masih  dijumpai  beberapa  kelemahan seperti:  Pemberdayaan  yang  banyak dilakukan pemerintah berupa pemberdayaan yang bersifat fisik
(membangun  rumah)    dimana  lokasi dibangunnya  perumahan  diluar  lingkungan asli  masyarakat    SAD,  penentuan  lokasi tidak  dimusyawarahkan  lebih  dulu,  dan pada  umumnya  masyarakat  mendapatkan rumah  sederhana,  lahan  pekarangan, jaminan  hidup  namun  tidak  diberikan usaha.
SAD  adalah  salah  satu  dari  beberapa suku  minoritas  di  Indonesia  yang  masih hidup  dalam  pola  tradisional  dan  nyaris tidak  bersentuhan  dengan  perkembangan peradaban tekhnologi dan ilmu pengetahuan.  Kehidupan  masyarakat  SAD yang bergantung pada alam dan lingkungan
4 Arrie Budhiartie, et al., The Legal Protection of Medicinal  Genetic  Resources  Plants  of    Suku Anak  Dalam ,  Seminar  Internasional The Natural  Resources  Law  for  People’s  Welfare , Fakultas Hukum Universitas Jambi, Jambi 11- 13 November 2018, hal. 9
sekitarnya, saat ini semakin memprihatinkan dengan semakin menyempitnya wilayah hutan yang menjadi area  kehidupan  mereka,  tergerus  oleh keberadaan  hutan  sebagai  akibat  dari pembalakan  liar  dan  pembakaran  lahan  di sekitar wilayah hutan. 5
Akibat dari berbagai hal tersebut, pada tanggal  28  Agustus  2019,  masyarakat  SAD yang  bermukim  di  Kabupaten  Batanghari dan Muaro Jambi menggelar aksi jalan kaki dari  Jambi  ke  Jakarta.  Aksi  tersebut dilakukan demi menagih janji Presiden Joko Widodo dalam menyelesaikan konflik lahan antara Suku Anak Dalam dan Petani dengan PT  Berkat  Sawit  utama/PT  Asiatic  Persada. Sebelumnya,  aksi  tersebut  juga  pernah dilakukan  pada  tanggal  15  Oktober  2014 dengan  agenda  yang  sama,  yaitu  mendesak pemerintah  menyelesaikan  konflik  agraria dengan pihak PT Asiatic Persada. Imbas dari konflik  tersebut,  pada  tahun  2014  sekitar 700  rumah  gubuk  warga  dihancurkan aparat keamanan dan perusahaan sawit dan sebanyak  3  ribu  jiwa  masyarakat  SAD terusir  dari  tanah  leluhurnya  dan  tidak dapat  pulang  kembali.  Peristiwa  semacam ini  merupakan  salah  satu  indikasi  bahwa program  hal  yang  berhubungan  dengan Pemberdayaan  Sosial  terhadap  masyarakat SAD masih belum optimal.
5 Latifah  Amir,  et  al., Tindakan  Pemerintah Daerah  Memberikan  Perlindungan  Hukum Terhadap  Suku  Anak  Dalam  Yang  Mengemis Di Kota Jambi , Jurnal Sains Sosio Humaniora, Vol 4 No. 2, 2020, hal. 704-705
Keberadaan  Undang-Undang  Pokok Agraria  tahun  1960,  telah  mencoba mewujudkan pengakuan hukum pengaturan hukum tanah, dan Undang-Undang
Kehutanan  Nomor  41  Tahun  1999 mengenai hak ulayat serta hak-hak individu atas  sumber  daya  alamnya.  Serta  dalam deklerasi  PBB  “ United  Nations  Declaration on  the  Rights  of  Indigenous  Peoples (UNDRIP)”  pada  ta hun  2007  juga  telah dijelaskan  bahwa  masyarakat  pribumi setara  dengan  orang  lain  meskipun pengakuan  hak  dari  semua  orang  berbeda- beda,  melihat  diri  sendiri  berbeda,  dan dihormati  secara  berbeda  pula  dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun  2014  tentang  Pedoman  Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, yang  artinya  hukum  adat  mendapat kedudukan  penting  dalam  sistem  nasional. Akan  tetapi,  pada  praktek  penerapan maupun  peraturan  turunannya,  jauh  dari apa  yang  tercantum  dalam  peraturan tersebut atau bisa juga dikatakan kurangnya keberpihakkan pemerintah terhadap masyarakat  adat.  Dan  jauh  lagi,  peraturan dari menteri belum dapat di implementasikan,  sebelum  ada  kebijakan tersendiri  dari  masing-masing  kepala daerah dengan melibatkan sebesar- besarnya  kelompok  masyarakat  adat  yang berkepentingan. 6
6 Riswanto  Bakhtiar,  et  al.,  Riswanto  Bakhtiar, et  al., Implementasi  Kebijakan  Pemerintah Provinsi  Jambi  Kabupaten  Merangin  Tentang
Hal  ini  dapat  dilihat  dari  data  yang dicatat oleh Komunitas Konservasi
Indonesia  (KKI)  WARSI  (Warung  Informasi Konservasi)  pada  tahun  2018,  setidaknya masih  ada  600-an  Keluarga  SAD  yang hidupnya termarjinalkan karena kehilangan hutan dan masih berkonflik dengan konsesi perkebunan  sawit  dan  Hutan  Tanaman
Industri  (HTI)  di  beberapa  Kabupaten dalam Provinsi Jambi sebagaimana
beberapa kasus yang telah diuraikan di atas.

## E. Kewenangan  Pemerintah  Provinsi Jambi di Bidang Kesehatan Bagi SAD
Kesehatan  merupakan  hak  asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang  harus  diwujudkan sesuai  dengan  cita- cita  bangsa  Indonesia.  Berdasarkan  Pasal  1 angka  1  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun 2009  Tentang  Kesehatan,  kesehatan  adalah keadaan  sehat,  baik  secara  fisik,  mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap  orang  untuk  hidup  produktif  secara sosial  dan  ekonomis.  Tujuan  pembangunan kesehatan  dijelaskan  dalam  Pasal  3  ialah, untuk  meningkatkan  kesadaran,  kemauan, dan  kemampuan  hidup  sehat  bagi  setiap orang  agar  terwujud  derajat  kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi  bagi  pembangunan  sumber  daya manusia  yang  produktif  secara  sosial  dan ekonomis.
Suku  Anak  Dalam, Seminar  Nasional  Sistem Informasi, UNMER, Malang 20 Oktober 2020, hal. 2360
Penelitian  Lembaga  Biologi  Molekuler (LBM)  Eijkman  Institute  bersama  dengan Komunitas  Konservasi  Indonesia  (KKI) Warsi  terhadap  komunitas  SAD  di  Jambi sebagaimana  yang  peneliti  kutip  di pemberitaan m.cnnindonesia.com menunjukkan  bahwa  hampir sepertiga  SAD menghidap  penyakit  menular  Hepatitis  B. Disebabkan  oleh  lingkungan  yang  kurang hiegenis  dan  gaya  hidup  yang  kurang  baik. Data  Kementerian  Sosial  menyatakan  yang selama  ini  paling  banyak  diidap  oleh  SAD secara umum adalah gangguan gastrointestinal  dan  infeksi-infeksi  yang biasa  ditemukan  pada  tempat  yang  kondisi lingkungannya  kurang  baik.  Selain  itu, Kemenkes membenarkan bahwa
masyarakat  SAD  juga  banyak  yang mengidap penyakit malaria. 7
Mengingat  kawasan  yang  menjadi permukiman  SAD  tidak  layak  untuk  di tempati,  disebabkan  permukiman  yang kumuh,  tidak  hiegenis  dan  kotor  sebagai penyebab  mudahnya  penyakit  menjangkiti masyarakat  SAD,  pemerintah  daerah melakukan  upaya  (tindakan  nyata)  untuk mengatasi permasalahan di bidang kesehatan  tersebut,  yaitu  dengan  kebijakan permukiman kembali.
Kebijakan  pemukiman  kembali  dan penempatan  kembali  masyarakat  adat  SAD
7 https://m.cnnindonesia.com/nasional/20160 615085442-20-138243/kemenkes-penyakit- menular-orang-rimba-karena-pola-hidup (Diakses  pada  tanggal  18  Januari  2021,  Jam 23.19 WIB)
yang  selama  ini  ditetapkan  oleh  kebijakan pemerintah pusat sebenarnya tidak memiliki  landasan  sosial  budaya  yang sesuai dengan nilai budaya masyarakat adat SAD  itu  sendiri.    Padahal,  kebijakan  ini berpotensi  menghilangkan  budaya  lokal masyarakat  SAD  terkait  kegiatan  arisan, termasuk  kegiatan  yang  dilakukan  dan memungut hasil hutan seperti umbi-umbian dan tanaman obat.  Meramu tumbuhan obat untuk masyarakat SAD merupakan kegiatan yang  sangat  bergantung  pada  keberadaan tumbuhan  obat  tersebut  di  alam  liar  (wild life)  yang  merupakan  habitat  asli  sumber daya  genetik.    Dengan  demikian,  apabila keberadaan  hutan  yang  menjadi  habitat alam semakin menyempit, dapat dipastikan keberadaan tumbuhan obat itu sendiri akan semakin menipis. 8

## F. Kewenangan  Pemerintah  Provinsi
Jambi di Bidang Pendidikan bagi SAD SAD  merupakan  salah  satu  KAT  yang hanya sedikit bersentuhan dengan
pendidikan.  KKI  WARSI  sejak  tahun  1988 telah  aktif  melakukan  upaya  untuk memfasilitasi  SAD  dalam  mengakses pendidikan.  Perkembangan  pendidikan yang  didapat  oleh  SAD  pada  saat  ini  tentu sudah  jauh  lbih  baik,  terutama  di  beberapa kabupaten  yang  pemerintahannya  sudah mulai  memperhatikan  dan  berpartisipasi dalam memberikan akses pendidikan untuk
8 Arrie Budhiartie, et al., Op.Cit., hal. 61
SAD. KKI WARSI juga memfasilitasi ataupun memberikan  layanan  pendidikan  bagi  SAD yang  tidak  terjangkau  oleh  pemerintah. Namun,  tantangan  tentu  saja  tetap  ada. Kebiasaan  SAD  yang  tingal  di  dalam  hutan merupakan  suatu  tantangan  tersendiri dalam  memberikan  layanan  pendidikan  ke SAD.
Sebagaimana yang diberitkan
detik.com,  pada  tahun  2019  aktivis lingkungan  di  bawah  naungan  WARSI  di Jambi  mendampingi  6  siswa  baru  dari kelompok  Rimba.  Mereka  terpencar  di  dua sekolah  dasar  negeri.  Pertama  ada  2  siswa baru  di  SDN  191  Air  Panas  Kecematan  Air Hitam,  Kabupaten  Sarolangun.  Mereka hidup  di  kawasan TNBD.  Selanjutnya  ada 4 siswa  SD  lainnya  di  Desa  Pelakar  Jaya, Kecamatan Pemenang Kabupaten Merangin. Jumlah  siswa  dari  komunitas  suku pedalaman ini tdaklah banyak. Mereka bisa menjadi  minoritas  di  sekolah  tersebut. Pendidikan bagi SAD, termasuk langka.
Untuk  bersekolah,  mereka  terpaksa menginap  di  kantor  penghubungan  WARSI yang  ada  di  batas  desa.  Karena,  tidak mungkin  anak-anak  itu  berjalan  saban  hari dari kawasan taman nasional. Mendaftarkan anak-anak  masyarakat  SAD  bukan  urusan yang gampang.
Soal administrasi
kependudukan  misalnya,  ini  menjadi kendala  tersendiri.  Banyak  Komunitas  SAD yang  tidak  memiliki  Kartu  Keluarga  (KK) sekaligus  Kartu  Tanda  Penduduk  (KTP). Sementara,  persyaratan  mutlak  bagi  calon
siswa  baru  harus  tertib  administrasi kependudukan.
9 Pelaksanaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di bidang
pemberdayaan  sosial  bagi  SAD  dalam rangka  otonomi  daerah,  maka  Gubernur Provinsi  Jambi  bersama-sama  Dewan Perwakilan  Rakyat  (seanjutnya  disebut DPRD)  wajib  membentuk  sebuah  regulasi tentang  penyelenggaraan  sosial  bagi  SAD,
karena kewenangan pembentukan
peraturan  daerah  berasal  pada  Kepala Daerah  dan  DPRD.  Perturan  Darah ditetapkan  oleh  Kepala  Daerah  setelah mendapatkan  persetujuan  bersama  DPRD. Mengenai  dasar  kewenangan  pembentukan Peraturan Daerah diatur dalam:
1. Pasal  18  ayat  (6)  UUD  1945  yang

## menyatakan  bahwa,  “Pemerintah
Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah  dan  peraturan-peraturan  lain untuk  melaksanakan  otonomi  dan tugas pembantuan” .
2. UU  No.  23  Tahun  2014  Tentang Pemda, menyebutkan:
a. Kepala  Daerah  mempunyai  tugas dan  wewenang  menetapkan  Perda yang telah mendapatkan persetujuan  bersama  DPRD  (Pasal 65 ayat (2) huruf b);
b. DPRD  mempunyai  tugas  dan wewenang membentuk Perda yang
9 https://news.detik.com/berita/d-4625847/ tak-semudah-dibayangkan-kala-anak-rimba- jambi-masuk-sekolah  (Diakses  pada  tanggal 19 Januari 2021, Jam 15.16 WIB)
dibahas  dengan  Kepala  Daerah untuk  mendapatkan  persetujuan bersama (Pasal 154 ayat (1) huruf
a); c. Perda dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (Pasal 236 ayat (2)); dan
d. Rancangan  Perda  yang  telah disetujui  bersama  Oleh  DPRD kepada  Kepala  Daerah  untuk ditetapkan  menjadi  Perda  (Pasal 242 ayat (1)).

## G. Fungsi  Pemerintah  Provinsi  Jambi dalam  Penyelenggaraan  Kesejahtera- an Sosial Bagi SAD
Fungsi  pemerintah  daerah  dapat diartikan sebagai perangkat daerah menjalankan, mengatur dan menye- lenggarakan jalannya pemerintahan. Fungsi pemerintah  daerah  menurut  UU  No.  23 Tahun 2014 adalah: 1.  Pemerintah  daerah  mengatur  dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. 2.  Menjalankan otonomi seluas- luasnya, kecuali urusan pemerintahan  yang  menjadi  urusan pemerintahan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,  pelayanan  umum  dan daya saing daerah. 3.  Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan
pemerintahan  memiliki  hubungan pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah. Dimana hubungan tersebut meliputi wewenang,  keuangan,  pelayanan umum,  pemanfaatan  sumber  daya alam, dan sumber daya lainnya. Prinsip otonomi dalam
penyelenggaraan  kesejahteraan  sosial  di bidang  pemberdayaan  sosial  bagi  SAD merupakan  keleluasaan  kewenangan  yang diberikan  kepada  oleh  pemerintah  pusat kepada pemerintah daerah untuk ikut serta dalam pelaksanaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Peran penting
pemerintah  daerah  terhadap  kelangsungan pelaksaan  hal  tersebut  sangat  dibutuhkan agak terwujudnya kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarkat.
Penyelenggaraan  kesejahteraan  sosial sebagaimana yang termuat dalam UU No. 11 Tahun  2009  Tentang  Kesejahteraan  Sosial,
disebutkan menjadi tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah daerah  dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Perintah/delegasi  kewenangan  kepada pemerintah dalam
penyelenggaraan kesejahteraan sosial diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan  Kesejahteraan  Sosial,  ini merupakan  perintah  yang  mendelegasikan kewenangan  penyelenggaraan  kesejahtera- an  sosial  dalam  rangka  tugas  di  daerah untuk  memberikan  pelayanan  kepada
masyarakat
penyandang masalah kesejahteraan sosial.
Permasalahan  yang  kerap  dihadapi oleh SAD, yaitu belum adanya regulasi atau kebijakan  dari  Perda  Provinsi  Jambi khususnya  daerah  kabupaten  tentang pengakuan dan perlindungan SAD, sehingga praktisi penyelengaraan kesejahteraan sosial  bagi  SAD  tidak  memilik  konsep  yang baik dalam memberikan hak-hak yang layak bagi  SAD.  Implikasi  dari  hal  tersebut menyebabkan berbagai konflik kepentingan antara masyarakat dengan pemerintah atau dengan  swasta/perusahaan  yang  diberikan hak pemanfaatan/pengelolaan oleh
pemerintah,  dan  suatu  masyarakat  dengan masyarakat lainnya. Sebut  saja  Kabupaten  Merangin  yang peneliti dapatkan datanya melalui penelitian  yang  dilakukan  oleh  Riswanto Bakhtiar, dkk. di Kebupaten Merangin yang menjelaskan, Berdasarkan wawancara peneliti  dengan  salah  satu  SAD  yaitu Tumenggung  Roni,  yang  bertempat  di Kecamatan  Tabir  Selatan  menyatakan bahwa  kelompok  SAD  yang  di  pimpin  oleh Tumenggung  Roni  belum  memiliki  tanah yang mejadi hak ulayat mereka. Tumengung Roni  pernah  beberapa  kali  mengajukan kepada  perangkat  desa  pada  awal  tahun
2018 untuk meminta pemerintah menyediakan  tanah  serta  rumah  tempat tinggal  kelompoknya  sebanyak  24  KK/98 Jiwa.  Namun  pada  tahun  2020  belum  ada
tangapan  yang  serius  dari  perangkat  desa ataupun pemerintah Daerah. 10
Menanggapi  hal  tersebut  dapat  dilihat bahwa  kebijakan  yang  dikeluarkan  oleh Pemerintah  beserta  perangkatnya  belum di implementasikan  secara  optimal.  Hal  ini dibuktikan  dengan  keadaan  dan  kondisi  di lapangan,  dimana  perilaku  birokrasi  lokal masih  kurang  mendukung.  Komitmen  yang rendah  dari  aparatur  pelaksana,  dan partisipasi  masyarakat  yang  rendah  dalam menanggapi  permasalahan  ini.  Hal  ini diakibatkan berbagai hambatan, antara lain:
1. Komunitas Adat Terpencil SAD yang masih berpindah-pindah (nomaden) sehingga menyulitkan petugas dalam melaksanakan program
pemberdayaan.
2. Jangkauan  ke  wilayah  Komunitas Adat  Terpencil  SAD  yang  terbilang jauh.
3. Jumlah  warga  Komunitas  Adat Terpencil SAD yang tidak upgrade.
4. Ketentuan  Permendagri  No.  14
tahun  2016  yang  mengharuskan warga  memilik  buku  nikah  (sudah menikah)  baru  bisa  membuat  KK (Kartu Keluarga), sementara Komunitas Adat Terpencil SAD tidak memahami hal-hal yang demikian.
5. Sebagian besar dari Komunitas Adat Terpencil  SAD  tidak  memiliki  karti identitas  (KTP)  dan  petugas  juga
10 Riswanto Bakhtiar, et al., Op.Cit., hal. 2363
kesulitan dalam melakukan perekaman  data  untuk  pembuatan KTP  dikarenakan  Komunitas  Adat Terpencil SAD yang masih berpindah-pindah (nomaden). 6. Lintas  sektoral  tidak  optimal  dalam menjalankan program pemberdayaan KAT di bidang sosial. 7. Tidak  ada  anggaran  khusus  bagi Komunitas  Adat  Terpencil  SAD  baik dari APBD maupun APBN.

## H. Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan pembahasan  mengenai  Kebijakn  Hukum Pemeritah Provinsi Jambi dalam Penyelenggaraan  Kesejahteraan  Sosial  bagi SAD dapat ditarik kesimpulan beberapa hal berikut; Pemerintah Provinsi Jambi memberikan  kewenangan  kepada  Dinas Sosial sebagai pelaksana dalam menajalankan program kebijakan
penyelenggaraan  kesejahteraan  sosial  bagi SAD.  Namun,  belum  mendapatkan  hasil yang  memuaskan  akibat  ketidaksesuaian program  pemerintah  dengan  karakteristik kehidupan  masyarakat  SAD.  Namun,  pada prinsipnya, berdasarkan Perda No. 8 Tahun 2016  Tentang  Pembentukan  dan  Susunan Perangkat  Daerah  Provinsi  Jambi,  bahwa kewenangan urusan permukiman, kesehatan  dan  pendidikan  mempunyai kewenangan  yang  dimiliki  Dinas  tersendiri dalam  penyelenggaraan  pemerintahan.  Dan
Fungsi  Pemerintah  Provinsi  Jambi  dalam
penyelenggaraan  kesejahteraan  sosial  bagi SAD  pada  prinsipnya  tidak  terlaksana sepenuhnya dikarenakan (sampai penelitian ini berakhir) tidak adanya anggaran khusus untuk  SAD  dan  ketiadaan  suatu  regulasi khusus dari Pemerintah Provinsi Jambi yang mengatur  tentang  perlindungan  hak-hak SAD  dalam  bentuk  Peraturan  Daerah  yang merupakan  payung  hukum  dalam  rangka penyelenggaraan  kesejahteraan  sosial  bagi SAD.

## I. Saran
Saran  yang  ingin  disampaikan  dalam penelitian  ini  adalah  penyelenggaraan kesejahteraan  sosial  bagi  SAD  di  Provinsi Jambi pada beberapa bidang tertentu musti diserahkan  kepada  Dinas  yang  sesuai dengan  Perda  No.  8  Tahun  2016  Tentang
Pembentukan  dan  Susunan  Perangkat Daerah  Provinsi  Jambi.  Dan  Provinsi  Jambi dan DPRD seharusnya menyiapkan anggaran khusus untuk SAD dan membentuk Perda tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial untuk masyarakat SAD dengan  melakukan  koordinasi  dengan Kementerian Sosial terkait masalah pembebasan  masyarakat  SAD  dari  segala permasalahan  kesejahteraan  sosial,  dimana salah satu muatan substansi Perda tersebut adalah  tentang  perlindungan  hak-hak masyarakat  SAD  yang  diberikan  khsusus kepada mereka serta berisikan penyelenggaraan kesejaheraan sosial sesuai dengan  minat  masyarakat  SAD  agar
penyelenggaraan  sosial  bagi  mereka  bisa mendapatkan  hasil  yang  memuaskan  yang berdasarkan  Perpres  No.  186  Tahun  2014 Tentang PSTKAT.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN Artikel/Buku/Laporan
Arrie  Budhiartie,  Latifah  Amir,  Rustian Mushawirya, ., “The Legal Protection of
Medicinal  Genetic  Resources  Plants  of Suku Anak Dalam”, Seminar Internasional  The  Natural  Resources
Law  for  People’s  Welfare,  Fakultas Hukum  Universitas  Jambi,  Jambi  11-13 November 2018.

## Heri Kuswanto, “Representasi Budaya Suku
Anak  Dalam  Pada  Kumpulan  Cerpen Negeri Cinta Batanghari”, SMP Negeri 5 Merlung, Tanjab Barat Jambi, Vol. 2 No.
1, 2016.
Latifah  Amir,  Dhil’s  Noviades,  dan  Netty,
“Tind akan Pemerintah Daerah Memberikan  Perlindungan  Hukum
Terhadap  Suku  Anak  Dalam  Yang Mengemis  Di  Kota  Jambi”,  Jurnal  Sains Sosio Humaniora, Vol 4 No. 2, 2020.
Rina  Astarika.  “Konflik  Agraria  Suku  Anak Dalam Jambi Dalam Tinjauan Sosiologi”. Seminar  Nasional  Fakultas  Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Terbuka Convention Center, Banten, 19 Oktober 2016.
Riswanto  Bakhtiar,  Henny  Puspita  Sari,
Annisa  Fitri,  Zumiarti,  dan  Sayid Anshar, “Implementasi Kebijakan

## Pemerintah  Provinsi  Jambi  Kabupaten
Merangin  Tentang  Suku  Anak  Dalam,” Seminar  Nasional  Sistem  Informasi, UNMER, Malang 20 Oktober 2020. http://ptun-makassar.go.id/batasan- tindakan-dalam-hukum-admin  istrasi- pemerintahan-dan-perbuatan-dalam- hukum-perdata-oleh-pemerintah/ https://m.cnnindonesia.com/nasional/201 60615085442-20-138243  /kemenkes- penyakit-menular-orang-rimba-karena- pola-hidup https://news.detik.com/berita/d- 4625847/tak-semudah-dibayangkan    - kala-anak-rimba-jambi-masuk-sekolah

## Peraturan Hukum
Undang-undang  Dasar  Negara  Republik
Indonesia Tahun 1945 Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2009 Tentang Kesejahteraan Sosial Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2014
Tentang Pemerintah Daerah
Undang-undang  Nomor  1  Tahun  2011
Tentang  Perumahan  dan  Kawasan
Permukiman
Undang-undang  Nomor  36  Tahun  2009
Tentang Kesehatan Peraturan  Pemerintah  Nomor  39  Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2014 Tentang Pemberdayaan Sosial Terhadap Komunitas Adat Terpencil
Peraturan  Daerah  Provinsi  Jambi  Nomor  8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah