## Wajah Hukum
Pengaturan Informasi Rahasia Dagang Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

## Nina Rahayu Belia*
Magister Ilmu Hukum Universitas Jambi *Correspondence: ninarahayubelia@gmail.com
Abstrak .  Isu  hukum  yang  dibahas  dalam  penelitian  normatif  ini  adalah  pengaturan  informasi  dalam  Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan  Konsumen  dan  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2000 Tentang  Rahasia  Dagang  dan  perlindungan  hukum  terhadap  keterbukaan  informasi  rahasia  dagang  dalam perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dimasa mendatang. Metode penelitian  yang digunakan  adalah  penelitian  yuridis  normatif  dengan pendekatan perundang-undangan ( statute approach ) dan pendekatan konsep ( conceptual approach ). Bahan hukum yang digunakan adalah: bahan hukum primer,  bahan  hukum  sekunder,  dan  bahan  hukum  tersier.  Analisis  bahan  hukum  yang  terkumpul  dilakukan dengan cara menginventarisasi, mensistematisasi dan menginterpretasikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan Informasi dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen bertujuan untuk menciptakan sistem perlindungan konsumen yang  mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang  dan/atau  jasa dan  pengaturan  Informasi dalam  Undang-Undang  Nomor 30  tahun  2000  tentang  Rahasia Dagang  memberi  perlindungan  hukum  kepada  pemegang  hak  Rahasia  Dagang  atas  informasi  yang  tidak diketahui  oleh  umum  di  bidang  teknologi  dan/atau  bisnis,  mempunyai  nilai  ekonomi  karena  berguna  dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang.
Kata Kunci : Pengaturan Informasi, Rahasia Dagang, Perlindungan Konsumen
Abstract. The legal issues discussed in this normative research are information regulation in Law Number 8 of 1999  concerning  Consumer  Protection  and  Law  Number  30  of  2000  concerning  Trade  Secrets  and  legal protection  against  disclosure  of  trade  secret  information  in  the  perspective  of  Law  Number  8  of  1999  About Consumer  Protection  in  the  future.  The  research  method  used  is  normative  juridical  research  with  a  statute approach and a conceptual approach. The legal materials used are: primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal  materials. Analysis of the collected legal material is carried out by inventorying, systematizing and interpreting. The results of the study show that the regulation of information in Law Number 8 of 1999 concerning consumer protection aims to create a consumer protection system that contains elements of legal certainty and information disclosure as well as access to obtain correct, clear and honest information regarding conditions and guarantees of goods and/or or Information services and arrangements in Law Number 30  of  2000  concerning  Trade  Secrets  provide  legal  protection  to  Trade  Secret  rights  holders  for  information that is not publicly known in the field of technology and/or business, has economic value because it is useful in business activities, and is safeguarded confidentiality by the owner of the Trade Secret.

## Keywords: Information Management, Trade Secrets, Consumer Protection

## PENDAHULUAN
Di indonesia, untuk melindungi kepentingan konsumen dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa  maka  pemerintah  mengeluarkan  kebijakan  pengaturan  hak-hak  konsumen  melalui  undang- undang.  Pembentukan  undang-undang  tersebut  merupakan  bagian  dari  implementasi  sebagai  negara kesejahteraan,  karena  Undang-Undang  Dasar  1945  disamping  sebagai  konstitusi  politik  juga  dapat disebut  sebagai  konstitusi  ekonomi  yang  mengandung  ide  negara  kesejahteraan.    Perlindungan konsumen  di  Indonesia  didasari  dari  adanya  asas  hukum  utama  yang  dianut  di  Indonesia  yaitu Pancasila.  Sila  Kelima  Pancasila  mengatakan  bahwa  keadilan  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia. Pengertian  keadilan  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia,  didalamnya  terkandung  suatu  hak  seluruh  rakyat Indonesia  untuk  diperlakukan  sama  didepan  hukum.  Perlindungan  konsumen  juga  memperoleh landasan  konstitusi  seperti  yang  termaktub  dalam  pembukaan  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  (UUD  Tahun  1945)  pada  alinea  keempat  yang  mengatur  bahwa
“dibentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia”. Hal ini berarti bahwa pemerintah bertugas untuk melindungi masyarakat Indonesia.
Karena  dipandang  sangat  perlunya  suatu  aturan  untuk  melindungi  hak-hak  konsumen  di Indonesia,  maka  lahirlah  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan  Konsumen. Menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mengatur  bahwa  perlindungan  konsumen  adalah  segala  upaya  yang  menjamin  adanya  kepastian hukum  untuk  memberi  perlindungan  kepada  konsumen.  Kalimat  yang  menyatakan  “segala  upaya yang  menjamin  adanya  kepastian  hukum”,  diharapkan  sebagai  banteng  untuk  meniadakan  tindakan yang  sewenang-wenang  yang  merugikan  pelaku  usaha  hanya  demi  untuk  kepentingan  perlindungan konsumen.
Perlindungan konsumen adalah upaya yang terorganisir yang didalamnya terdapat unsur-unsur pemerintah, konsumen, dan pelaku usaha yang jujur dan bertanggung jawab untuk meningkatkan hak- hak  konsumen.  Dalam  undang-undang  perlindungan  konsumen  dikatakan  bahwa  perlindungan konsumen  adalah  segala  upaya  yang  menjamin  adanya  kepastian  hukum  untuk  memberikan perlindungan hukum kepada konsumen.
Jika membicarakan mengenai pelaku usaha, maka dapat diketahui bersama bahwa pada saat ini kita  memasuki  era  perdagangan  bebas  dimana  dunia usaha mengalami  persaingan  yang  begitu  ketat antar  pelaku  usaha  sehingga  mengakibatkan  pelaku  usaha  untuk  terus  meningkatkan  usahanya,  baik dengan peningkatan pendapatan perusahaannya ataupun pelayanan kepada konsumen.
Peningkatan yang dilakukan pelaku usaha tersebut yaitu dengan membuat produk-produk baru yang  lahir  dari  pemikiran  atau  ide  yang  berharga  yang  perlu  mendapat  perlindungan.  Perlindungan tersebut untuk menghindari informasi yang berharga yang dapat dimanfaatkan oleh pesaingnya untuk saling menjatuhkan. Perlindungan yang diberikan yakni dalam bentuk Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI).  HKI  merupakan  aset  berharga  bagi  perusahaan  terutama  terkait  dengan  rahasia  dagang. Karena  dengan  adanya  HKI  ini,  berarti  memberikan  hak  eksklusif  bagi  pemegang  hak  untuk memanfaatkan,  menggunakan,  dan  memberikan  hak  tersebut  pada  pihak  lain.  HKI  biasanya dibedakan atas:
1. Hak cipta dan hak yang berhubungan antara dengan ciptaan.
2. Hak  milik  perindustrian.  Hak  yang  digolongkan  dalam  hak  milik  perindustrian  antara  lain  hak merek, paten, desain industri, tata letak sirkuit dan rahasia dagang.
“Hukum rahasia dagang melindungi hampir semua jenis informasi yang bernilai komersial jika informasi  tersebut  dikembangkan,  dan  dijaga,  dalam  sebuah  cara  yang  bersifat  rahasia.  Tidak  ada batasan berapa lama informasi tersebut akan dilindungi”.
Menurut  Pasal  1  angka  (1)  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2000  Tentang  Rahasia  Dagang mengatur  bahwa  Rahasia  Dagang  adalah  informasi  yang  tidak  diketahui  oleh  umum  di  bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang. Kemudian lingkup rahasia dagang diatur dalam Pasal 2 yang  meliputi  metode  produksi,  metode  pengolahan,  metode  penjualan,  atau  info  informasi  lain  di bidang  teknologi  dan/atau  bisnis  yang  memiliki  nilai  ekonomi  dan  tidak  diketahui  oleh  masyarakat umum.  Bersifat  rahasia  maksudnya  apabila  informasi  tersebut  hanya  diketahui  pihak  tertentu  atau tidak  diketahui  secara  umum  oleh  masyarakat  yang  memiliki  nilai  ekonomi  dimana  kerahasiaan informasi  tersebut  dapat  digunakan  untuk  menjalankan  kegiatan  usaha  yang  bersifat  komersil  serta dapat meningkatkan keuntungan ekonomi.
Ketika  kita  berbicara  mengenai  rahasia  dagang  mengenai  nilai  komersial  suatu  keberhargaan informasi yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang. Maka  ini  bertolak  belakang  dengan  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan Konsumen,  dimana  terjadi  konflik  norma  di  dalam  kedua  undang-undang  ini.  Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan hak kepada konsumen untuk mendapatkan informasi yang jelas. Sedangkan di dalam Undang-Undang Rahasia Dagang hak informasi tersebut harus dirahasiakan oleh perusahaan. Pertentangan kedua Undang-Undang tersebut menciptakan suatu penafsiran hukum yang berbeda.
Dengan  itu,  maka  perlu  dilakukan  penafsiran  hukum  Lex  specialis  derogat  legi  generalis, sebagaimana  dinyatakan  oleh  Bagir  Manan  dalam  bukunya  Hukum  Positif  Indonesia,  bahwa  “ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam asas lex specialis derogat legi generalis, yaitu:
1. ketentuan- ketentuan dalam aturan hukum umum tetap berlaku kecuali yang diatur khusus dalam aturan khususnya;
2. Ketentuan-ketentuan  lex  specialis  harus  sederajat  dengan  ketentuan-ketentuan  lex  generalis (undang-undang dengan undang-undang);
3. Ketentuan-ketentuan  lex  specialis  harus  berada  dalam  lingkungan  hukum  (rezim)  yang  sama dengan  lex  generalis.  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Dagang  dan  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata sama-sama termasuk lingkungan hukum keperdataan.”
Dalam  hal  ini,  Undang-Undang  Rahasia  Dagang  adalah  undang-undang  yang  lebih  khusus dalam  mengatur  tentang  pemegang  hak  atas  rahasia  dagang  dan  Undang-Undang  Perlindungan Konsumen  adalah  undang-undang  yang  sifatnya  umum.  Maka  dari  itu,  dengan  menggunakan penafsiran  lex  specialis  tersebut,  pengaturan  dalam  Pasal  3  Undang-Undang  Rahasia  Dagang  dapat mengalahkan  keberlakuan  Pasal  3  Ayat  (4),  dan  Pasal  4  Ayat  (3)  Undang-Undang  Perlindungan Konsumen.
Berdasarkan  uraian  dalam  latar  belakang  di  atas,  maka  penulis  tertarik  untuk  melakukan penelitian  ini  yang  berjudul:  “Pengaturan  Informasi  Rahasia  Dagang  dalam  Perspektif  Undang- undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”.

## METODE PENELITIAN
1. Pendekatan Penelitian
a. Pendekatan Perundang-Undangan ( Statuta Approach)
Pendekatan  pertama  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  Pendekatan  Perundang- Undangan ( Statuta Approach) dan sebagian ilmuwan hukum menyebutnya dengan pendekatan yuridis,  yaitu  penelitian  terhadap  produk-produk  hukum. 1 Pendekatan    undang-undang dilakukan  dengan menelaah  semua undang-undang dan  regulasi  yang  bersangkut  paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. 2 Artinya, pendekatan ini dilakukan dengan cara perundang- undangan  yang  berkaitan  dengan  hak  informasi  konsumen  seperti  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang Perlindungan  Konsumen  dan  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2000  Tentang  Rahasia Dagang.
b. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)
Pendekatan  Konseptual (Conceptual  Approach) yaitu  penelitian  terhadap  konsep-konsep hukum seperti: sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum, dan sebagainya. Konsep hukum ini  berada  pada  tiga  ranah  atau  tataran  sesuai  tingkatan  ilmu  hukum  itu  sendiri  yaitu:  tataran ilmu  hukum  dogmatik  konsep  hukumnya  konsep  umum,  tataran  filsafat  hukum  konsep hukumnya konsep dasar. 3
2. Bahan Hukum
Pengumpulan  bahan  hukum  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  dengan  cara  studi kepustakaan melalui penelaahan bahan-bahan hukum. Jenis bahan hukum hukum yang digunakan adalah:
a. Bahan Hukum Primer
Bahan  hukum  primer  merupakan  bahan  hukum  yang  bersifat  otoritatif  artinya  mempunyai otoritas.  Bahan-bahan  hukum  primer  terdiri  dari  perundang-undangan,  catatan-catatan  resmi atau  risalah  dalam  pembuatan  perundang-undangan  dan  putusan-putusan  hakim. 4 Dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum primer adalah:
1.) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
3.) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang.
b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan  hukum  sekunder  yaitu  bahan  hukum  yang  mendukung  dan  memperkuat  bahan  hukum primer  serta  memberikan  penjelasan  mengenai  bahan  hukum  primer  yang  ada  sehingga  dapat
1 Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Hukum, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 92.
2 Peter Mahmud Marzuki , Pengantar Ilmu Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 93.
3 Bahder Johan Nasution, Op. Cit., hlm. 92.
4 Peter Mahmud Marzuki, Op. Cit., hlm. 141.

## Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
dilakukan  analisa  dan  pemahaman  yang  lebih mendalam. 5 Bahan  hukum sekunder  terdiri  atas buku-buku,  jurnal-jurnal  hukum,  pendapat  para  sarjana  (doktrin),  kasus-kasus  hukum, yurisprudensi,  dan  hasil-hasil  symposium  mutakhir,  yang  berkaitan  dengan  permasalahan penelitian. 6
c. Bahan Hukum Tersier
Bahan  hukum  tersier  yaitu  bahan  hukum  yang  merupakan    pelengkap  yang  sifatnya memberikan  petunjuk  dan  penjelasan  terhadap  bahan  hukum  primer  dan  sekunder.  Bahan hukum tersier dapat dicontohkan seperti: Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya. 7
3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum
Dalam  penelitian  ini  penulis  menggunakan  teknik  pengumpulan  bahan  hukum library  research (studi kepustakaan). Untuk mempermudah pembahasan, maka informasi dihimpun melalui proses yang bertahap. Berawal dari sumber-sumber yang tertulis yang berasal dari peraturan perundang- undangan  dan  tulisan-tulisan  ilmiah  lain  yang  berhubungan  dengan  hak  informasi  dalam konsumen. Selanjutnya bahan hukum yang sudah berhasil dikumpulkan, diolah dengan keperluan untuk  dijadikan  bahan  pembahasan  dengan  jalan  menghimpun  dan  mengklasifikasikannya  dalam masing-masing  bab  dan  sub-bab  yang  telah  disusun  berurutan  menurut  pokok  permasalahan kemudian dianalisis. 8 4. Definisi Operasional Variabel Penelitian
a. Pengaturan
Pengaturan  ( regeling )  ialah    dalam  bentuk  peraturan  perundang-undangan  ( algemeen verbindende  voorschriften ),  peraturan  intern  yang  berlaku  ke  dalam  bagi  lembaga penyelenggara  ( interne regelingen ), dan peraturan kebijakan ( beleidsregels ).Pengaturan adalah proses, cara, pembuatan mengatur. 9
b. Informasi
Informasi  adalah  data  yang  diolah  menjadi  bentuk  yang  lebih  berguna  dan  lebih  berarti  bagi penerimanya.  Sumber  informasi  adalah  data.  Data  kenyataannya  yang  menggambarkan  suatu kejadian-kejadian  dan  kesatuan  nyata.  Kejadian-kejadian  ( event )  adalah  kejadian  yang  terjadi pada saat tertentu. Menurut Gordon B Davis Informasi adalah data yang telah diolah menjadi suatu  bentuk  yang  penting  bagi si penerima  dan mempunyai nilai  nyata  yang dapat  dirasakan dalam keputusan-keputusan yang sekarang atau keputusan-keputusan yang akan datang. 10
c. Rahasia Dagang
Menurut  Pasal  1  angka  (1)  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2000  Tentang  Rahasia  Dagang mengatur bahwa Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga  kerahasiaannya  oleh  pemilik  Rahasia  Dagang.  Sedangkan  menurut  Adrian  Sutedi “Rahasia Dagang adalah sebuah informasi yang sangat berharga untuk perusahaan, karenanya harus  dijaga  kerahasiaannya.  Keberhargaan  informasi  ini  karena  informasi  tersebut  dapat mendatangkan keuntungan ekonomis kepada perusahaan”. 11
d. Perlindungan Konsumen
Menurut  Pasal  1  angka  (1)  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan Konsumen  mengatur  bahwa  perlindungan  konsumen  adalah  segala  upaya  yang  menjamin adanya  kepastian  hukum  untuk memberi perlindungan  kepada konsumen.  Sedangkan menurut Zulham di dalam bukunya yang berjudul Hukum Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa “perlindungan  konsumen  adalah  istilah  yang  dipakai  untuk  menggambarkan  perlindungan
5 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat , Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 23.
6 Johnny Ibrahim, Teori dan Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia Publishing, Malang, 2005, hlm. 295.
7 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, Op. Cit., hlm. 54.
8 Jonaedi  Efendi  dan  Johnny  Ibrahim. Metode  Penelitian  Hukum  Normatif  dan  Empiris. Kencana  Prenada Media Group, Jakarta, 2018, hlm. 235.
9 A.  Hamid  S.  Attamimi, Hukum  tentang  Peraturan  Perundang-undangan  dan  Peraturan  Kebijakan (Hukum Tata Pengaturan), Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1993, hlm. 18.
10 http://ejurnal.jayanusa.ac.id/index.php/J-Click/article/view/28, Diakses tanggal 18 Maret 2022.
11 Atika Sunarto, Op. Cit., hlm. 2 .
hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang merugikan konsumen itu sendiri”. 12
Kemudian  pengertian  konsumen  sendiri  dijelaskan  dalam  Pasal  1  angka  (2)  Undang-Undang Nomor  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan  Konsumen  yang mengatur  bahwa konsumen  adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. 5. Teknik Analisis
Bahan  hukum  yang  sudah  dikumpulkan  kemudian  dianalisis  dengan  berpedoman  pada  metode kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan deskripsi analitis, dan terkumpul untuk menguraikan fakta yang telah ada dalam penelitian ini. 13

## HASIL DAN PEMBAHASAN Ketentuan Hukum Tentang Rahasia Dagang dan Keterbukaan Informasi dalam Perlindungan Konsumen
Dalam  ketentuan  umum  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2000  Tentang  Rahasia  Dagang, Pasal  1  Rahasia  Dagang  adalah  informasi  yang  tidak  diketahui  oleh  umum  di  bidang  teknologi dan/atau  bisnis,  mempunyai  nilai  ekonomi  karena  berguna  dalam  kegiatan  usaha,  dan  dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang. Dalam Pasal 2 mengatur tentang Lingkup perlindungan Rahasia Dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum.
Dari  pengertian  pasal  tersebut,  bahwa  rahasia  dagang  adalah  sebuah  informasi  yang  sangat berharga  untuk  perusahaan,  karenanya  harus  dijaga  kerahasiaannya.  Keberhargaan  informasi  ini, karena  informasi  tersebut  dapat  mendatangkan  keuntungan  ekonomis  kepada  perusahaan,  Undang- undang  Rahasia  Dagang  Nomor  30  tahun  2000  memberikan  lingkup  perlindungan  rahasia  dagang adalah  metode  produksi,  metode  pengolahan,  metode  penjualan,  atau  informasi  lain  di  bidang teknologi dan /atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi, serta tidak diketahui oleh masyarakat umum. Informasi  dalam  rahasia  dagang  dikelompokkan  dalam  informasi  dibidang  teknologi  dan  informasi dibidang bisnis. Adapun yang dimasukkan dalam informasi teknologi, adalah:
a. Informasi tentang penelitian dan pengembangan suatu teknologi.
b. Informasi tentang produksi/proses.
c. Informasi mengenai kontrol mutu. Sedangkan yang dimaksud dalam informasi bisnis, adalah:
a. Informasi yang berkaitan dengan penjualan dan pemasaran suatu produk informasi yang berkaitan dengan para langganan.
b. Informasi tentang keuangan.
c. Informasi tentang administrasi.
Dengan adanya unsur kerahasiaan dalam rahasia dagang ini menyebabkan rahasia dagang tidak memiliki  batas  jangka  waktu  perlindungan,  yang  terpenting  adalah  selama  pemilik  rahasia  dagang tetap  melakukan  upaya  untuk  menjaga  kerahasiaan  dari  informasi,  maka  informasi  ini  masih  tetap dalam perlindungan rahasia dagang.
Rahasia  dagang,  jika  kita  kaitkan  dengan  perlindungan  konsumen  akan  menekankan  pada bagaimana  menyajikan  informasi  kepada  konsumen.  Kemudian,  memastikan  apakah  keberadaan informasi rahasia ini akan mengganggu kepentingan konsumen.
Perlindungan  Konsumen  adalah  segala  upaya  yang  menjamin  adanya  kepastian  hukum  untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
Pada  hakekatnya,  terdapat  dua  instrumen  hukum  penting  yang  menjadi  landasan  kebijakan perlindungan  konsumen  di  Indonesia,  yakni:  Pertama,  Undang-Undang  Dasar  1945,  sebagai  sumber dari  segala  sumber  hukum  di  Indonesia,  mengamanatkan  bahwa  pembangunan  nasional  bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Tujuan pembangunan nasional diwujudkan melalui
12 Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hlm. 21.
13 Ibid., hlm. 236.

## Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
sistem  pembangunan  ekonomi  yang  demokratis  sehingga  mampu  menumbuhkan  dan mengembangkan dunia yang memproduksi barang dan jasa yang layak dikonsumsi oleh masyarakat. Kedua,  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen.  Lahirnya  Undang- undang  ini  memberikan  harapan  bagi  masyarakat  Indonesia,  untuk  memperoleh  perlindungan  atas kerugian yang diderita atas transaksi suatu barang dan jasa. Undang-undang Perlindungan Konsumen menjamin  adanya  kepastian  hukum  bagi  konsumen.Pelaksanaan  perlindungan  hak-hak  konsumen dapat  dilaksanakan  melalui  hukum  konsumen.  Hukum  konsumen  adalah  keseluruhan  asas-asas  dan kaidah-kaidah  yang  mengatur  hubungan  dan  masalah  penyediaan  dan  penggunaan  produk  (Barang dan/atau jasa) antara penyedia dan penggunanya, dalam kehidupan bermasyarakat. 14
Perlindungan  Hukum  Terhadap  Keterbukaan  Informasi  Rahasia  Dagang  Dalam  Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dimasa Mendatang
Dalam  pasal  3  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2000  tentang  Rahasia  Dagang  mengatur bahwa:
a. Rahasia  Dagang  mendapat  perlindungan  apabila  informasi  tersebut  bersifat  rahasia,  mempunyai nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya melalui upaya sebagaimana mestinya.
b. Informasi dianggap bersifat rahasia apabila informasi tersebut hanya diketahui oleh pihak tertentu atau tidak diketahui secara umum oleh masyarakat.
c. Informasi  dianggap  memiliki  nilai  ekonomi  apabila  sifat  kerahasiaan  informasi  tersebut  dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan atau usaha yang bersifat komersil atau dapat meningkatkan keuntungan secara ekonomi.
d. Informasi  dianggap  dijaga  kerahasiaannya  apabila  pemilik  atau  para  pihak  yang  menguasainya telah melakukan langkah-langkah yang layak dan patut.
Sebagaimana  telah  diuraikan  diatas  dimana  Undang-Undang  Nomor  30  tahun  2000  tentang Rahasia Dagang memberi perlindungan hukum kepada pemegang hak Rahasia Dagang atas informasi yang  tidak  diketahui  oleh  umum  di  bidang  teknologi  dan/atau  bisnis,  mempunyai  nilai  ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang.
Sedangkan  dalam  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan  Konsumen.  Pasal  3  huruf  (d)  Perlindungan  konsumen  bertujuan  untuk  menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta  akses  untuk  mendapatkan  informasi.Kemudian  Pasal  4  huruf  (c)  mengatur  hak  konsumen  atas hak informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
“Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan  perlindungan  kepada  konsumen”. 15 Pengertian  konsumen  yang  terdapat  dalam  pasal  1 angka  2  Undang-Undang  Nomor  8  tahun  1999,  tentang  perlindungan  konsumen  yaitu:  “Konsumen adalah  setiap  orang  pemakai  barang  dan  atau  jasa  yang  tersedia  dalam  masyarakat,  baik  bagi kepentingan  diri  sendiri,  keluarga,  orang  lain,  maupun  makhluk  hidup  lain  dan  tidak  untuk diperdagangkan”.
Dari adanya ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang yang memberi perlindungan hukum kepada pemegang hak atas Rahasia Dagang untuk melindungi hampir semua  jenis  informasi  yang  bernilai  komersial  jika  informasi  tersebut  dikembangkan,  dan  dijaga, dalam  sebuah  cara  yang  bersifat  rahasia.  Tidak  ada  batasan  berapa  lama  Informasi  tersebut  akan dilindungi. Sedangkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 3 huruf d memberi perlindungan kepada konsumen yang bertujuan menciptakan sistem perlindungan konsumen  yang  mengandung  unsur  kepastian  hukum  dan  keterbukaan  informasi  serta  akses  untuk mendapatkan  informasi.  Kemudian  hak  konsumen  yang  diatur  Pasal  4  huruf  c  mengenai  hak  atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
Keberadaan  rahasia  dagang  berkaitan  dengan  perlindungan  konsumen  merupakan  suatu  hal yang penting. Dimana pelaku usaha yang menyembunyikan informasi yang merupakan hak konsumen sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  4  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  dengan  dalih  rahasia dagang  merupakan  pelanggaran  perlindungan  konsumen.  Dan  berkaitan  dengan  pengungkapan
14 Az. Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar , Diadit Media, Jakarta 2007,  hal. 37.
15 Endang Sri Wahyuni, Aspek Hukum Sertifikasi & Keterkaitannya dengan Perlindungan Konsumen , Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 90.
rahasia  dagang  dalam  tuntutan  sengketa  konsumen  yang  menuntut  agar  pelaku  usaha  membuka informasi  mengenai  barang  dan/atau  jasanya  sampai  ke  rahasia  dagang  perusahaan,  maka pengungkapan rahasia dagang tersebut dilakukan dengan melihat sejauh mana kepentingan konsumen dilanggar  oleh  pelaku  usaha.  Berdasarkan  ketentuan  Pasal  15  Undang-Undang  Rahasia  Dagang kepada  pelaku  usaha  dimana  pengungkapan  informasi  tersebut  dilakukan  apabila  telah membahayakan  keselamatan  konsumen  dan  masyarakat,  sehingga  bukan  merupakan  pelanggaran rahasia dagang. Serta pelaku usaha juga perlu mendapat perlindungan dari konsumen yang beritikad buruk dengan sengaja mengungkap rahasia dagang dalam tuntutan sengketa konsumen yang bertujuan merugikan pelaku usaha.
Adanya konflik norma antara Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang dengan  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan  Konsumen,  terkait  atas  Hak Konsumen atas informasi yang benar, maka hal yang dirahasiakan menjadi kurang berarti dikarenakan tidak  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2000  tentang  Rahasia  Dagang  bahwa  pemilik rahasia  dagang  tidak  diatur  secara  rinci  diatur  mengenai  tata  cara  mendaftarkan  jenis  metode  atau informasi  sesuai  lingkup  rahasia  dagang  namun  hanya  mencatatkan  rahasia  dagang  yang dimiliki,karena bersifat rahasia otomatis jika masih pihak lain tidak mengetahui maka rahasia dagang tersebut dikatakan aman.
Perlindungan  informasi  Rahasia  Dagang  di  Indonesia  yang  tercakup  dalam  Undang-Undang Rahasia  Dagang,  atas  ratifikasi  persetujuan  pembentukan  organisasi  perdagangan  dunia  belum memadai. Di Masa yang akan datang Pemerintah perlu merevisi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang guna mendukung perkembangan bisnis di Indonesia karena  faktanya pengertian  mengenai  ruang lingkup rahasia  dagang  yang dijelaskan  dalam  Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  30  Tahun  2000  Tentang  Rahasia  Dagang  banyak  mendapat spekulasi dari sudut pandang berbagai aspek ilmu dalam ekonomi dan hukum serta pemerintah perlu memperjelas  perlindungan  pemilik  rahasia  dagang  dengan  perlindungan  konsumen  jika  terdapat kasus-kasus pelanggaran Hak Rahasia Dagang di kemudian hari.
Dalam  hal  ini,  Undang-Undang  Rahasia  Dagang  adalah  undang-undang  yang  lebih  khusus dalam  mengatur  tentang  pemegang  hak  atas  rahasia  dagang  dan  Undang-Undang  Perlindungan Konsumen  adalah  undang-undang  yang  sifatnya  umum.  Maka  dari  itu,  dengan  menggunakan penafsiran lex  specialis derogat  legi  generali ,  pengaturan  dalam  Pasal  3  Undang-Undang  Rahasia Dagang  dapat  mengalahkan  keberlakuan  Pasal  3  huruf  d,  dan  Pasal  4  huruf  c  Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
Dengan  itu  perlu  adanya  suatu  pengaturan  khusus  sebuah  informasi  yang  jelas  untuk melindungi  konsumen,  agar  konsumen  bisa  dengan  jelas  untuk  memahami  informasi  apa  saja  yang menjadi haknya. Sehingga tidak terjadi multitafsir dalam kaitannya dengan rahasia dagang mengenai informasi. Namun pelaku usaha juga berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari konsumen yang memiliki niat buruk terhadap kerahasiaan informasi rahasia dagang suatu pelaku usaha.

## SIMPULAN
1. Pengaturan  Informasi  dalam  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan Konsumen  pada  Pasal  3  huruf  (d)  Perlindungan  konsumen  bertujuan  untuk  menciptakan  sistem perlindungan  konsumen  yang  mengandung  unsur  kepastian  hukum  dan  keterbukaan  informasi serta  akses  untuk  mendapatkan  informasi.  Kemudian  Pasal  4  huruf  (c)  mengatur  hak  konsumen atas hak informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Sedangkan  dalam  Undang-Undang  Nomor  30  tahun  2000  tentang  Rahasia  Dagang  memberi perlindungan  hukum  kepada  pemegang  hak  Rahasia  Dagang  atas  informasi  yang  tidak  diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang.
2. Perlindungan  hukum  terhadap  keterbukaan  informasi  rahasia  dagang  dalam  perspektif  Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dimasa mendatang perlu direvisi untuk  merespon  kebutuhan  masyarakat  mengenai  jaminan  perlindungan  hukum  atas  hak-haknya selaku konsumen dalam transaksi dagang dimasa yang akan datang. Selain itu perlu memperjelas perlindungan  pemilik  rahasia  dagang  dengan  perlindungan  konsumen  jika  terdapat  kasus-kasus pelanggaran hak rahasia dagang di kemudian hari.

## Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

## DAFTAR PUSTAKA
Buku Az. Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar , Diadit Media, Jakarta 2007 Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Hukum, Mandar Maju, Bandung, 2008 Endang  Sri  Wahyuni, Aspek  Hukum  Sertifikasi  &  Keterkaitannya  dengan  Perlindungan  Konsumen , Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003 Johnny Ibrahim, Teori dan Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia Publishing, Malang, 2005 Jonaedi  Efendi  dan  Johnny  Ibrahim. Metode  Penelitian  Hukum  Normatif  dan  Empiris. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2018 Peter Mahmud Marzuki , Pengantar Ilmu Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008 Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji, Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan  Singkat ,  Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012 Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang

## Skripsi
A.  Hamid  S.  Attamimi, Hukum  tentang  Peraturan  Perundang-undangan  dan  Peraturan  Kebijakan (Hukum Tata Pengaturan), Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1993

## Website
http://ejurnal.jayanusa.ac.id/index.php/J-Click/article/view/28