## ASPEK HUKUM PELAYAN PUBLIK SECARA ONLINE PADA DIREKTORAT ADMINISTRASI HUKUM UMUM KEMENTERIAN
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
Budi Santoso Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

## Abstrak
Perubahan  pelayanan  publik  dari  pelayanan  secara  manual  kepada  pelayanan  secara online  yang  diselenggarakan  oleh  Direktorat  Jenderal  Administrasi  Hukum  Umum Kementerian  Hukum  dan  HAM  berdampak  besar  terhadap  kemudahan  dan  efisiensi pendaftaran fidusia, badan hukum PT dan yayasan. Meski demikian, dari aspek hukum ada beberapa hal terkait pelayanan publik di Direktorat AHU yang harus mendapatkan kejelasan sehingga pelayanan publik yang diselenggarakan menjadi legal; misalnya soal memungkinkan ataukah tidak pelayanan diselenggarakan secara online pada peraturan terkait  dengan  obyek  pendaftaran  di  Direktorat  AHU.  Demikian  juga  dengan  soal sertifikat  atau  surat  keputusan  yang  diberikan  secara  elektronik,  apakah  masih mengharuskan diterbitkan sertifikat atau surat keputusan yang asli.
Kata kunci: pelayanan publik, sistem online, Direktorat Administrasi Hukum Umum

## Asbtract
Changes in public service from the service manually to an online service hosted by the Direktorat  Administrasi  Hukum  Umum  of  the  Ministry  of  Justice  and  Human  Rights have a major impact on the ease and efficiency of fiduciary registration, legal entities PT and foundations. However, the legal aspects there are several issues related to public services  in the Directorate AHU that it  should be clear so that the public services are organized into legal; for example about allowing or not the service be held online on the regulations relating to the registration of objects in the Directorate AHU. Likewise, the matter of a certificate or decree given electronically, whether they require a certificate or letter issued the original decision.
Keyword: public service, online system, Direktorat Administrasi Hukum Umum

## Pendahuluan
Tuntutan    pelayanan  publik  yang  cepat,  mudah,  efisien,  bebas  pungutan  tidak  resmi, akurat, merupakan satu kebutuhan yang mendesak untuk dilakukan. Pelayanan manual yang selama ini berjalan di berbagai sektor pelayanan publik telah banyak dikeluhkan karena membutuhkan waktu yang lama, tidak efisien, biaya yang tidak murah, pungutan
tidak resmi untuk melakukan percepatan, risiko hilangnya dokumen, dan masih banyak lagi kelemahan-kelemahan pelayanan dengan sistem manual. Hal yang sama terjadi pula pada  pelayanan  publik  pada  Direktorat  Administrasi  Hukum  Umum  (AHU) Kementerian Hukum dan HAM.
Beberapa waktu yang lalu, pelayanan publik Ditjen AHU sebagian besar masih dilakukan secara manual, atau semi  online, artinya walaupun menggunakan alat  bantu berupa  jaringan  komputer  tetapi  masih  bersifat  parsial,  yaitu  masih    diikuti  dengan tindakan  yang  mendasarkan  pada  aktifitas  manusia,  misalnya  penandatanganan sertifikat, penyerahan sertifikat,  penyerahan berkas, dan sebagainya. Keadaan menjadi berubah secara drastis semenjak dikeluarkannya Kepmenkeu No.130/KMK/2012, yang mewajibkan pendaftaran fidusia ke Kantor Pendaftaran fidusia Kementerian Hukum dan HAM,  dengan  ancaman  pencabutan  ijin  usaha  apabila  tidak  dilakukan  pendaftaran fidusia.
Sejak  Kepmenkeu  130/KMK/  2012  tersebut  bergulir,  terjadilah  arus  besar pendaftaran  fidusia  dari  lembaga  pembiayaan  ke  kantor  pendaftaran  fidusia (Kementerian  Hukum  dan  HAM).  Ribuan  berkas  harus  diselesaikan  setiap  bulannya. Bagi  Kementerian  Hukum  dan  HAM,  serbuan  pendaftaran  fidusia  merupakan  berkah sekaligus musibah. Berkah karena banyak dana yang masuk ke Kementerian yang pada akhirnya  mempunyai  dana  yang  berlebih  untuk  anggaran  rutinnya,  tetapi  merupakan musibah  karena  sistem  yang  efisien  belum  mendukung  ke  arah  hal  itu.  Akibatnya banyak tunggakan berkas yang belum terselesaikan di sana-sini, belum lagi berkas yang tertukar ataupun hilang. Problem tersebut baru dapat teratasi sejak dilakukannya online system untuk  pendaftaran  fidusia  dan  badan  hukum,  sedang  tahap  persiapan  untuk yayasan  dan  yang  lain.  Dengan  iklan  di  media  cetak  dan  elektronik    tentang  revolusi pelayanan  publik  Direktorat  Administrasi  Hukum  Umum  (AHU),  yang  dapat  dilihat jutaan pasang mata masyarakat Indonesia, hal ini berarti telah disiapkan sebuah model baru pelayanan publik, khususnya untuk adminsitarsi hukum umum berupa pendaftaran fidusia,  badan  hukum  PT,  yayasan,  yang  tidak  lain  adalah  pelayanan  secara online system.
Langkah maju pelayanan online system oleh Ditjen AHU Kementerian Hukum dan HAM mengingatkan  kita pada era perdagangan efek di Pasar Modal di masa lalu yang beranjak berubah dari sistem manual trading ke online trading , atau perdagangan
tanpa  warkat  ( scripless  trading ).  Problematiknya  hampir  sama  tetapi  berbeda  dalam tujuan  transaksinya. Online  trading adalah  murni  aktifitas  perdagangan  dalam  bentuk jual beli efek, bertemunya penjual dan pembeli efek di pasar modal, sedangkan online system pada Ditjen AHU lebih bersifat pelayanan publik ( public service ).
Namun    demikian,    menurut  Arrianto  Mukti  sistem  elektronik  tersebut  harus dapat menjamin beberapa hal:
1. Kerahasiaan  ( confidentiality ),  artinya  data  transaksi  harus  dapat  disampaikan secara  rahasia  sehingga  tidak  dapat  dibaca  oleh  pihak-pihak  yang  tidak diinginkan;
2. Keutuhan ( integrity ), data setiap transaksi tidak boleh berubah saat disampaikan melalui salurean komunikasi;
3. Keabsahan atau keontetikan ( authenticity ), meliputi;
a. Keabsahan pihgak-pihak yang melakukan transaksi;
b. Keabsahan data transaksi;
c. Dapat dijadikan bukti/ tak dapat disangkal ( non-repudiation ). 1
Cerita  mengenai  keunggulan  pelayanan/pendaftaran  secara online dibanding secara  manual  kurang  menarik  didiskusikan,  mengingat  sudah  banyak  yang memahaminya,  tetapi  mendiskusikan  problematik  hukum  pelayanan  secara online menarik  untuk  dikaji,  mengingat  dapat  berdampak  pada  sah  atau  tidaknya  perbuatan tersebut,  serta  sah  atau  tidaknya  dokumen  tertentu.  Problematik  hukum  yang  dapat muncul ke permukaan dengan dilakukannya pendaftaran secara online pada Direktorat AHU Kementerian Hukum dan HAM antara lain:
1. Apakah  ketentuan  peraturan  terkait  dengan  obyek  pendaftaran  di  Direktorat AHU membolehkan dilakukannya pendaftaran secara online system ?
2. Apakah  pelayanan  publik  sebagaimana  dilakukan  Direktorat  AHU  dalam  hal pendaftaran fidusia, badan hukum PT, yayasan, merupakan transaksi elektronik sebagaimana  diatur  dalam  UU  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik?  Apakah Ditjen  AHU  mempunyai  kapasitas  untuk  bertindak  dalam  transaksi online system tersebut?
1 Arrianto Mukti., 1997, Studi Perbandingan Sistem-sistem Perdagangan di Internet dan Desain Protokol cek Bilyet Giro Digital .,
3. Apakah pencetakan sertifikat fidusia dan pengesahan badan hukum oleh Menteri Hukum  dan  HAM  secara  mandiri  oleh  pendaftar  dapat  dibenarkan  secara hukum?

## Pembahasan
Beberapa Peraturan terkait Pendaftaran Online System
1. Pendaftaran Perseroan Terbatas ( PT)
Pasal 9 UU No.40 tahun 2007 tentang Perseroan terbatas menyebutkan bahwa: “Untuk memperoleh  Keputusan  Menteri  mengenai  pengesahan  badan  hukum  Perseroan sebagaimana  dimaksud  dalam    Pasal  7  ayat  (4),  pendiri  bersama-sama mengajukan permohonan  melalui  jasa  teknologi  informasi  sistem  administrasi  badan  hukum secara  elektronik  Kepada  Menteri dengan  mengisi  format  isian  yang  memuat sekurang-kurangnya ...”
Lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  Nomor:  M-01-HT.01-10  tahun  2001  tentang  Tata  Cara  Pengajuan Permohonan  Pengesahan  Badan  Hukum  dan  Persetujuan  Perubahan  Anggaran  Dasar, Penyampaian  Pemberitahuan  Perubahan  Anggaran  Dasar  dan  Perubahan  Data Perseroan.  Dalam  pasal  2  (1)    disebutkan  bahwa  pengajuan  permohonan  pengesahan badan hukum Perseroan dilakukan  oleh Notaris sebagai kuasa dari para pendiri. Pasal 2 (2)  Notaris  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1)  mengajukan  permohonan  kepada Menteri  atau  pejabat  yang  ditunjuk.  Pasal  3  (1)  Permohonan  sebagaimana  dimaksud dalam  pasal  2  ( 2) diajukan  oleh  Notaris  melalui  Sisminbakum  dengan cara  mnengisi FIAN 2 Model  I  setelah  pemakaian  nama  disetujui  Menteri  atau pejabat  yang  ditunjuk dan dilengkapi  keterangan mengenai dokumen pendukung. Sedangkan yang dimaksud dengan  Sisminbakum  dalam  peraturan  Menteri  tersebut,  adalah  Sistem  Administrasi Badan  Hukum,  yaitu  jenis  pelayanan  yang  diberikan  pada  masyarakat  dalam  proses pengesahan  Badan  Hukum  Perseroan  terbatas  dan  proses  pemberian  persetujuan perubahan  anggaran  dasar,  penerimaan  pemberiathuan  perubahan  anggaran  dasar  dan
2 FIAN  adalah  singkatan  Format  isian  Akta  Notaris.  FIAN    Model  I  adalah  format  isian  unutk permohonan pengesahan status badan hukum perseroan. FIAN  Model II adalah FIAN unutk permohonan persetujuan  Perubahan  Anggaran  dasar  perseroan.  FIAN  Model  III  adalah  FIAN  unutk  penyampaian pemberitahuan  perubahan  Anggaran  dasar  dan  Perubahan  data  Perseroan    yang  diwajibkan  oleh  UU No.40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas.
perubahan  data  perseroan  serta  pemberian  informasi  lainnya  secara  elektronik,  yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.
Berdasarkan  ketentuan  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  UU  PT  telah mengakomodasi  pendaftaran  Perseroan  yang  didahului  dengan  pengajuan  nama perseroan  secara  elektronik.  Dengan  demikian  tidak  terjadi  perbedaan  prinsip  antara ketentuan  peraturan  yang  mendasari,  dalam  hal  ini  UU  PT,  dengan  implementasi pendaftaran perseroan secara elektronik yang dilakukan oleh  Ditjen AHU  Kementrian Hukum  dan  HAM.  Namun  demikian  problematika  hukum  akan  muncul  manakala pemohon  diberikan  kewenangan  untuk  mencetak  sendiri  dengan  cara  melakukan perintah print out Surat keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum. Apakah hasil printout SK  Pengesahan  Menteri  mengenai  pengesahan  badan  hukum  perseroan terbatas  mempunyai  kedudukan  yang  sama  dengan  SK  aslinya?  Apakah  SK  Asli pengesahan  badan  hukum  oleh  Menteri  masih  perlu  dibuat?  Dalam  hal  ini  perlu dilakukan penelaahan secara mendalam.

## 2. Perdaftaran Jaminan Fidusia
Pasal  11  UU  No.  42  tahun  1999  tentang  Fidusia  menyebutkan  bahwa:  “Benda  yang dibebani  dengan  jaminan  Fidusia  wajib  didaftarkan”.  Pada  Pasal  12  disebutkan,  1) Pendaftaran dilkakukan pada kantor Pendaftaran Fidusia, 2) Kantor Pendaftaran Fidusia berada dalam lingkup tugas Departemen Kehakiman.
Pasal  14  menyebutkan  bahwa  Kantor  Pendafraran  Fidusia menerbitkan  dan menyerahkan  kepada  penerima Fidusia  Sertifikat  Jaminan  Fidusia  pada  tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran.
Berdasarkan  ketentuan  di  atas,  UUJF  tidak  mengatur  secara  jelas  mengenai teknis  bagaimana  pendaftaran  fidusia  tersebut  dilakukan.  Dengan  demikian  tidak dipermasalahkan  apakah  dilakukan  secara  manual  ataukah  dilakukan  secara online system .  Berbeda  dengan  ketentuan  untuk  pendaftaran  Perseroan  Terbatas  yang  secara jelas  menyebutkan  dilakukan  secara  elektronik.  Hal  ini  berarti  hal-hal  yang  berkaitan dengan  teknis  pendaftaran  fidusia  diserahkan  sepenuhnya  pada  kantor  Pendaftaran Fidusia, dalam hal ini Kementrian Hukum dan HAM.
Problematik  hukum  akan  muncul  berkaitan  dengan  ketentuan  pasal  14  yang menyebutkan  bahwa  kantor  Pendaftaran  fidusia  berkewajiban  menerbitkan  dan
menyerahkan  kepada  penerima  fidusia  Sertifikat  Jaminan  Fidusia.  Berdasarkan ketentuan  ini  maka  Kantor  Pendaftaran  fidusia  berkewajiban  menerbitkan  dan menyerahkan  sertifikat  jaminan  fidusia.  Dengan  teknologi  yang  ada  sekarang memungkinkan  pencetakan  sertifikat  jaminan  fidusia  oleh  pendaftar  fidusia  sendiri, setelah  aplikasi  fidusia  dilakukan.  Apakah  pencetakan  sertifikat  jaminan  Fidusia  oleh pendaftar  fidusia  tidak  bertentangan  dengan  ketentuan  pasal  14  UUJF?  Dalam  hal  ini harus  dipisahkan  antara  penerbitan  dan  pencetakan  sertifikat  jaminan  fidusia.  Secara elektronik,  kantor  Pendaftaran  Fidusia  telah  menyiapkan  dokumen  sertifikat  fidusia tersebut  dalam  sistem  elektronik,  sedangkan  yang  dilakukan  oleh  pendaftar  fidusia adalah  hanya  melakukan  perintah  cetak  sertifikat  setelah  semua  proses  pendaftaran dilakukan  secara  benar.  Dengan  demikian  pencetakan  sertifikat  fidusia  oleh  pendaftar tidak menggantikan kedudukan Kantor pendaftaran fidusia dalam menerbitkan Sertifikat Jaminan  Fidusia.  Bagaimana  dengan  kewajiban  Kantor  Pendaftaran  Fidusia  untuk menyerahkan  Sertifikat  Jaminan  Fidusia?  Apakah  dengan  pencetakan  sendiri  melalui perintah print  out pada  komputer  menjadikan  kewajiban  menyerahkan  sertifikat Jaminan  Fidusia  oleh  Kantor  Pendaftaran  Fidusia  menjadi  tidak  dilakukan?  Kalimat “menyerahkan”  tidak  diartikan  secara  apa  adanya,  yang  menuntut  bertemunya  kedua belah  pihak  yang  akan  menyerahkan  dengan  pihak  yang  akan  menerima  penyerahan, akan  tetapi  terminologi  menyerahkan  dapat  saja  terjadi  barang  yang  akan  diserahkan telah  tersedia  di  suatu  tempat  sedangkan  pihak  yang  akan  menerima  tinggal mengambilnya  dengan  melakukan  langkah-langkah  tertentu.  Dengan  demikian  dalam sistem  elektronik,  dokumen  yang  akan  diserahkan  tersebut  telah  ada  dalam  sistem elektronik,  tinggal  calon  penerima  dokumen  tersebut  melakukan  langkah-langkah tertentu untuk kemudian melakukan print out dokumen yang dibutuhkan, dalam hal ini sertifikat  jaminan  fidusia.  Dengan  demikian  aktifitas  pendaftaran  secara  online sebagaimana  dilakukan  oleh  Ditjen  AHU,  untuk  pendaftaran  jaminan  fidusia,  yang menggunakan  jaringan  elektronik,  maka  sebenarnya  perbuatan  hukum  sebagaimana diamanatkan  pasal  14  UUJF,  yaitu  menerbitkan  dan  menyerahkan  sertifikat  jaminan fidusia  terjadi  pada  saat  bersamaan,  yaitu  pada  saat  pendaftar  melakukan  pencetakan sertifikat  jaminan  fidusia  dari  sistem,  pada  saat  bersamaan  telah  terjadi  penyerahan sertifikat dari Kantor Pendaftaran fidusia pada pendaftar.

## 3. Pendaftaran Yayasan
Dalam  pasal  11  UU  No.  28  tahun  2004  tentang  Perubahan  UU  No.  16  tahun  2001 tentang Yayasan disebutkan bahwa:
1) Yayasan  memperoleh  status  badan  hukum  setelah  akta  pendirian  yayasan memperoleh pengesahan dari Menteri;
2) Untuk memperoleh pengesahan, pendiri atau kuasanya mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Notaris yang membuat akta pendirian yayasan;
3) Notaris  wajib  menyempaikan  permohonan  pengesahan  pada  Menteri  dalam jangka  waktu  paling  lambat  10  hari  terhitung  sejak  tanggal  akta  pendirian yayasan ditanda tangani.
Berdasarkan  ketentuan  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  UU  Yayasan  tidak mengatur  secara  detail  mengenai  bagaimana  mekanisme  pendaftaran  yayasan  tersebut pada  Kementrian  Hukum  dan  HAM.  UU  Yasasan  tidak  mempersoalkan  apakah dilakukan secara manual ataukah secara elektronik. Hal ini berarti bahwa pelaksanaan pendaftaran  Yayasan  secara online  system tidak  bertentangan  dengan  ketentuan  UU Yayasan.
Keterkaitan  Pendaftaran Online  System dengan  UU  Informasi  dan  Transaksi Elektronik dan Posisi Ditjen AHU
Secara visual  system yang  dibangun  untuk  aplikasi  atau  pendaftaran  fidusia,  badan hukum  perseroan,  yayasan,  melibatkan  dua  pihak,  yaitu  pendaftar  (dalam  hal  ini perorangan, biasanya Notaris selaku pemegang kuasa) dengan pihak pemerintah (dalam hal  ini  adalah  Kementerian  Hukum  dan  HAM,  khususnya  Ditjen  AHU).  Aplikasi tersebut  awalnya  dilakukan  secara manual, artinya  terdapat  hubungan langsung  antara pendaftar  dan  Kementerian  Hukum  dan  HAM,  terdapat  penyerahan  dokumen  tertentu dari pendaftar kepada pihak Kementerian Hukum dan HAM. Namun demikian, dalam perkembangan  berikutnya  mata  rantai  keterhubungan  langsung  antara  pendaftar  dan Kementerian Hukum dan HAM dipisahkan oleh suatu sistem, yaitu perangkat elektronik komputer.  Tidak  terdapat  kontak  langsung  antara  pendaftar  dengan  Kementerian Hukum  dan  HAM.  Pendaftar  cukup  terhubung  dengan  aplikasi  komputer  yang terkoneksi dengan Kementerian Hukum dan HAM, dalam hal ini Ditjen AHU. Dengan demikian pola yang semula bersifat manual telah diubah dengan sistem elektronik. Hal
ini berarti bahwa ketentuan-ketentuan yang diatur dalam UU No. 12 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berlaku dalam kaitannya dengan pendaftaran online system untuk fidusia, badan hukum perseroan, yayasan, dan sebagainya.
Masalahnya  adalah,  apakah  aktifitas  pendaftaran online tersebut  dapat digolongkan ke dalam transaksi elektronik, sebagaimana diatur dalam UUITE?
Dalam Penjelasan Umum angka 2 UUITE disebutkan bahwa transaksi elektronik adalah  perbuatan  hukum  yang  dilakukan  dengan  menggunakan  komputer,  jaringan komputer,  dan  atau  media  elektronik  lainnya.  Melihat  rumusan  tersebut  maka pendaftaran online  system tersebut  memenuhi  unsur  tersebut,  yang  mana  terdapat perbuatan  hukum  tertentu,  yaitu  pendaftaran  fidusia,  perseroan,  dan  yayasan. Masalahnya adalah apakah pendaftaran online tersebut perbuatan hukum? Terminologi “pendaftaran”  saja  barangkali  tidak  secara  otomatis  merupakan  perbuatan  hukum. Namun  demikian  apabila  perbuatan  pendaftaran  tersebut  dilakukan  dalam  kaitannya untuk  melaksanakan  ketentuan  peraturan,  apalagi  tanpa  perbuatan  pendaftaran membawa  akibat  hukum  tertentu,  maka  perbuatan  pendaftaran  tersebut  memenuhi kualifikasi  sebagai  perbuatan  hukum.  Dalam  pendaftaran online saat  ini  juga mendasarkan pada perangkat komputer yang terkoneksi dengan jaringan di Ditjen AHU, sehingga  perbuatan  pendaftaran  secara online  system pada  Ditjen  AHU  memenuhi kriteria sebagai transaksi elektronik, sebagaimana diatur dalamn UUITE.
Masalah  berikutnya  adalah,  apakah  transaksi  elektronik  tersebut  dapat  bersifat non-komersial?  Apakah  pelayanan  pemerintah  secara  elektronik,  seperti  halnya pendaftaran secara online , dapat dikategorikan sebagai transaksi elektronik?.
Problematika  tersebut  di  atas  terjawab  dengan  melihat  ketentuan  pasal  17 UUITE yang menyebutkan bahwa penyelenggaraan transaksi elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik ataupun privat. Dalam penjelasannya disebutkan bahwa undang- undang  ini  memberikan  peluang  terhadap  pemanfaatan  teknologi  informasi  oleh penyelenggara  negara,  orang,  badan  usaha,  dan  atau  masyarakat.  Dengan  demikian Kementerian Hukum dan HAM, dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pendaftaran online ,  berposisi  sebagai  penyelenggara  negara  yang  melakukan  transaksi  elektronik dalam lingkup publik.
Bagaimana gambaran posisi masing-masing pihak dalam hal pendaftaran secara online ,  baik  fidusia,  perseroan,  atau  yayasan,  pada  Ditjen  AHU,  bila  ditinjau  dari UUITE?
Pendaftaran  fidusia,  perseroan,  yayasan  pada  Ditjen  AHU  secara  visual  dapat digambarkan sebagai berikut. Notaris, sebagai pemegang kuasa pendaftaran, melakukan aplikasi  melalui jaringan komputer setelah sebelumnya melakukan pembayaran PNBP pada  suatu  bank  yang  ditunjuk  untuk  itu.  Jaringan  komputer  yang  digunakan  notaris terhubung  dengan  server  pada  Direktorat  jenderal  Administrasi  Hukum  Umum  pada kementrian Hukum dan HAM Jakarta. Apabila aplikasi yang dilakukan notaris tersebut benar  maka  notaris  dalam  melakukan print  out tanda  bukti  pendaftaran  termasuk  di dalamnya sertifikat fidusia (apabila pendaftaran fidusia), SK Pengesahan Badan Hukum (bila  pendaftaran  pengesahan  badan  hukum  perseroan).  Dengan  demikian  dalam kaitannya  dengan  pendaftaran  secara online ,  terdapat  dua  subyek  hukum,  yaitu pendaftar  (dalam  hal  ini  notaris)  dan  Pemerintah  (dalam  hal  ini  Kementerian  Hukum dan HAM, Ditjen AHU), sedangkan yang menjadi obyek adalah dokumen.
Apabila persoalan pendaftaran secara online tersebut ditinjau dari UUITE, maka pendaftar (dalam hal ini Notaris) berposisi sebagai pengguna, yang dapat  berwujud orang  atau  badan  usaha .  Sedangkan  aktifitas  melakukan  pendaftaran  secara online tersebut disebut dengan transaksi elektronik . Data yang dimasukkan ke dalam sistem elektronik  oleh  notaris  pada  saat  melakukan  aplikasi  disebut  dengan informasi elektronik, yaitu  satu  atau  sekumpulan  data elektronik,  termasuk  tetapi  tidak  terbatas pada  tulisan,  suara,  gambar,  peta,  rancangan,  foto,  elektronik  data interchange (EDI), surat  elektronik,  telegram,  teleks,  telekopi  atau  sejenisnya,  huruf,  tanda,  angka,  kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh  orang  yang  mampu  memahaminya.  Keterhubungan  antara  komputer  yang digunakan oleh notaris untuk melakukan aplikasi secara online dengan komputer yang berada di Ditjen AHU Kementerian Hukum dan HAM, disebut dengan jaringan sistem elektronik, yaitu terhubungnya dua sistem elektronik atau lebih, yang bersifat tertutup atau terbuka. Adapun posisi Kementerian Hukum dan HAM, dalam hal ini Ditjen AHU, berposisi sebagai penyelenggara sistem elektronik, yaitu pemanfaatan sistem elektronik oleh penyelenggara negara, orang, badan usaha, dan atau masyarakat.

## Masalah Fungibility
Persoalan  hukum  akan  muncul  ketika  seorang  notaris  yang  telah  melakukan  aplikasi secara online untuk  fidusia  ataupun  pendaftaran  perseroan  untuk  memperoleh pengesahan badan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM, yaitu pada saat notaris melakukan  perintah print atau  cetak  sertifikat  fidusia  ataupun  SK  pengesahan  Badan Hukum dari  Menteri Hukum dan HAM.  Apakah sertifikat fidusia dan SK pengesahan Badan Hukum tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sama dengan aslinya?
Apakah  hukum  dapat  membedakan  mana  sertifikat  yang  asli  dan  mana  yang bukan?  Apakah  sertifikat  fidusia  aslinya  masih  harus  dibuat?  Apakah  SK  Pengesahan badan hukum yang asli harus juga dibuat? Apakah sertifikat atau SK Pengesahan badan hukum  hasil  dari print  out tersebut  berstatus  sebagai  pengganti  atau  turunan  ataukah asli?  Persoalan-persoalan  hukum  tersebut  akan  muncul  sekitar  aplikasi  secara online pada Ditjen AHU.
Problematika  tersebut  di  atas  sebenarnya  berkisar  pada  persoalan  sekitar fungibility atau fungible ,  artinya  terdapat  dua  hal  atau  benda  yang  memiliki  identitas yang  sama,  sedemikian  identiknya  sehingga  segala  sesuatunya  menyangkut  unsur, bentuk dan ukuran, serta nilai ekonomis atau pemanfatannya benar-benar sama.
Namun  demikian  penerapan  “nilai  ekonomis”  tidak  harus  diartikan  secara harfiah, tetapi menekankan pada tujuannya. Sebagai contoh ketentuan pasal 1763 BW yang  menyebutkan  bahwa  “siapa  yang  menerima  pinjaman  diwajibkan mengembalikannya dalam jumlah dan keadaan yang sama ...”. Kalimat “keadaan yang sama” tidaklah berarti pengembalian pinjaman tersebut harus sama jumlahnya dan sama keadaan  uang  pada  saat  dipinjam  dengan  saat  dikembalikan,  yaitu  sama  nomor  seri uangnya.  Dalam  kondisi  ini  terdapat  faktor particular  circumstances, yang membolehkan secara kasuistik untuk mengartikan fungibility berdasarkan jumlah uang yang dipinjam berdasarkan patokan ekonomis. 3
Apakah  sertifikat  fidusia  dan  SK  pengesahan  badan  hukum  yang  dicetak  oleh notaris  melalui  perintah  print  pada  komputer  berstatus  sebagai  pengganti,  turunan, derivatif ataukah  asli?  Apabila  sertifikat  fidusia  dan  SK  Pengesahan  badan  hukum perseroan  dari  Kementerian  Hukum  dan  HAM,  tidak  diterbitkan  lagi,  selain  yang diperoleh  dengan  jalan  print    dari  sistem  elektronik,  maka  sertifikat  fidusia  dan  SK
3 PT Kliring Deposit Efek Indonesia, Aspek Hukum Pasar Modal, Transaksi dan Penyelesaian Transaksi Efek tanpa Sertifikat , Rangkuman Diskusi panel , Niaga Tower, 3 Mei 1994, hal 26-27
pengesahan badan hukum tersebut berstatus sebagai pengganti atau substitusi . Tetapi apabila sertifikat fidusia dan SK Pengesahan badan hukum  yang asli masih diterbitkan, maka  berstatus  sebagai  turunan  atau  derivatif.  Sebagai  akibatnya  fungsi  sebagai pembuktian  akan  berbeda  antara  dokumen  yang  asli  dibandingkan  dengan  dokumen yang bersifat turunan atau derivatif .
Masalah fungibilitas berkait erat dengan fungsi dokumen sebagai pengganti atau substitusi dan bukan sebagai turunan atau derivatif. Hal itu disebabkan karena  karakter, fungsi  atau  manfaat  yang  melekat  dari  dokumen  asli  akan  tergantikan  oleh  dokumen penggantinya. Dengan demikian sebaiknya dalam kaitannya dengan pendaftaran secara online pada  Kementerian  Hukum  dan  HAM,  dalam  hal  ini  Ditjen  AHU,  tidak diterbitkan lagi sertifikat fidusia yang asli ataupun SK Pengesahan badan hukum yang asli,  setelah semuanya  dilakukan melalui  sistem elektronik.  Hal  ini  untuk  mendukung agar  fungsi,  karakter,  nilai  manfaat,  dari  sertifikat  Fidusia  dan  SK  pengesahan  badan hukum yang dicetak dari sistem elektronik fungible dengan aslinya.
Pemaknaan fungible pada  fungsi  dokumen  sebenarnya  merupakan pengembangan makna fungible yang dikhususkan dalam ranah hukum atau legal term . Pada  awalnya fungible diperuntukkan  untuk  penggantian  benda  fisik  yang menggantikan  benda  fisik  yang  lain,  sebagaimana  disebutkan  dalam  pengertian Fungible menurut  kamus Law  Dictionary diberikan  arti  sebagai “a  term  apllied  to goods  that  are  interchangeable  or  capable  of  substitution  by  nature  or  agreement. Dalam  UCC,  oil,  grain  and  coal  are  examples  of  naturally  fungible  goods.  When storing  fungible  goods,  warehousemen  are  exempt  from  the  legal  requirement  of keeping stored goods from one depositor separate from the goods of another. Securities of the same issue are considered fungible; hence a person obligated to deliver securities may deliver any security of the specified issue. 4

## Kesimpulan
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa, pertama, dari keseluruhan  pelayanan  publik  yang  terdapat  pada  Direktorat  Adminitrasi  Hukum Umum,  hanya  pendaftaran  PT  yang  disebutkan  secara  jelas  pendaftarannya  bisa dilakukan  secara  elektronik,  termasuk  online.  Sedangkan  pada  pendaftaran  jaminan
4 Steven H. Gifis., 1984, Law Dictionary, Second Edition , Barrons Educational Series,INC. p.200
fidusia  dan  pendaftaran  yayasan,  peraturan  terkait  tidak  menyebutkan  secara  jelas bagaimana  pendaftaran  tersebut  dilakukan;  dan  karenanya  pendaftaran  secara  online tidak berarti bertentangan dengan perundang-undangan. Kedua, pelayanan publik secara online  sejauh  ini  masih  menimbulkan  soal  terkait  sertifikat  yang  diterbitkan,  apakah dengan  diberikannya  sertifikat  secara  elektronik  atau  online  masih  memerlukan penerbitan secara cetak, yang dalam artikel ini disarankan untuk tidak diterbitkan versi cetaknya  agar  menjadi  jelas  kedudukan  dan  kekuatan  sertifikat  yang  diterbitkan  atau diberikan secara elektronik.

## Daftar Referensi
Arrianto Mukti, Studi Perbandingan Sistem-sistem Perdagangan di Internet dan Desain Protokol cek Bilyet Giro Digital, 1997.
PT  Kliring  Deposit  Efek  Indonesia,  “Aspek  Hukum  Pasar  Modal,  Transaksi  dan Penyelesaian Transaksi Efek tanpa Sertifikat”, Rangkuman Diskusi Panel , Niaga Tower, 3 Mei 1994.
Steven H. Gifis, Law Dictionary , Barrons Educational Series, INC., edisi kedua.