## PERAN ‘ILLAT DALAM IJTIHAD HUKUM ISLAM

## Agus Hermanto
Sekolah Tinggi Agama Islam Ma’arif Kalirejo, Lampung gusher.sulthani@gmail.com
Abstract
“The Role Of Illat In Islam’s Judging Law”. ‘Illat is  a  trait  that  her  allegedly  contained  legal purposes.  al-Maqasid  al-Shari’ah  is  to  protect religion,  soul,  mind,  wealth  and  honor.  The purpose of the law is an abstract thing, can not be observed,  it  is  necessary  ‘illat  as  a  benchmark presence  and  absence  of  beneficiaries  Basically beneficiaries is built on four principles, namely; 1) Intellect  solely  be  able to know  about  the benefit and  dangers,  2)  Benefit  is  an  independent proposition regardless of the texts, 3) The sphere of charity beneficiaries are mu’amalah and custom fields not worship and muqaddarah). 4) Benefit is the argument of the most powerful Islamic law.
Keywords: ‘illat, istinbath, hukum Islam

## A. Pendahuluan
Peran  al-Qur’ân  dan  al-Sunah  sebagai  sumber  hukum Islam  otentik  yang  kemudian  secara  sistematik  dirumuskan dalam Jurisprodensi, melahirkan dimensi-dimensi fikih dalam kesatuan  yang  beragam  (khilafiah).  Perbedaan  secara metodologis  dalam  membangun  Jurisprodensi  dari  sumber- sumber  orisinal  Syari’ah,  ternyata  membawa  khazanah  yang luar  biasa  dalam  sejarah  pertumbuhan  fikih. 1 Hukum  Islam mencerminkan  seperangkat  norma  Ilâhi  yang  mengatur  tata hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan
1 Mun’im  Ahmad  Sirry,  Cover  Sejarah  Fikih  Islam,  (Surabaya: Risâlah Gusti, 1995).
P -ISSN: 1979-052X e-ISSN: 2614-6215
Februari 2018
Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam 11 (1) (2018) 91 - 116
https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ijtimaiyya/index
Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam
manusia  lainnya  dalam  kehidupan  sosial  hubungan  manusia dengan benda dan alam lingkungan hidupnya.
Norma  Ilahi  yang  mengatur  tata  hubungan  tersebut adalah 1) kaidah-kaidah dalam arti khusus atau kaidah ibadah murni, mengatur cara dan upacara hubungan langsung antara manusia dan Tuhannya; 2) muamalah yang mengatur manusia dengan sesamanya dan makhluk manusi di lingkungannya. Ciri  khas  hukum  Islam,  yaitu:  Berwatak  universal,
berlaku  adil  untuk  umat  Islam  di  suatu  tempat  atau  negara pada  suatu  masa,  menghormati  martabat  manusia  sebagai kesatuan jiwa dan raga, rohani dan jasmani, serta memuliakan manusia  secara  keseluruhan, pelaksanaan dalam  praktek oleh iman  dan  akhlak  umat  Islam. 2 Yang  lebih  penting  adalah bahwa disyari’atkannya hukum Islam tentunya ada sebuah alas an  yang  disebut  ‘illat,  dan  bagaimana  ‘illat  tersebut  tepat sasaran dan tentunya bermaslahat.

## B. Pembahasan
1. Pengertian ‘Illat
Secara  etimologi  ‘illat  berarti  alasan  atau  sebab, 3 sesuatu yang menyebabkan berubahnya keadaan sesuatu yang lain  dengan  keberadaanya. 4 Sedangkan  secara  terminologi, terdapat  beberapa  definisi  ‘illat  yang  dikemukakan  ulama ushul fiqih, antara lain:
ُﻪ ُ ﺒ ِﺳﺎَﻨ ُ ـﻳ ِﻢْﻜُ ﳊا َطﺎَﻨ َﻣ  َﻞَﻌَﺟ ىِﺬَﻟا ُﻂِﺒ َﻀْﻨ ُ ﳌا  ُﺮِﻫﺎَﻈﻟا  ُﻒْﺻ َﻮﻟا  َ ﻰِﻫ ُﺔﱠﻠِﻌﻟا
Artinya:
“‘Illat ialah suatu sifat yang nyata yang terang tidak bergeser- geser  yang  dijadikan  pergantungan  suatu  hukum  yang  ada munasabah antaranya dengan hukum itu.”
2 Zainiddin ‘Ali, Cover Hukum Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).
3 Ahmad  Warson  Munawwir,  al-Munawwir,  (Indonesia:  Pustaka Progressif, 2002), h. 965.
4 Samsul  Munir  Amin,  Kamus  Ilmu  Usul  Fikih,  (Jakarta:  Amzah, 2005), h. 120.
Pogram Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung
Al-Syatibi, menuliskan pengertian illat sebagai berikut:
ًﻼْﻌِﻓ  ْوَأ ﺎﻔَﻛ  ِﺐَﻠَﻄﻟا  ِﰱ ُعِرﺎ َﺸﻟا ﺎ َﻫﺎَﻋا َر  ِﱴﱠﻟا ُةَﺪ َﺴْﻔ َ ﳌا ِوَأ ُﺔ َﺤَﻠ ْﺼ َ ﳌا  َﻰِﻫ ُﺔﱠﻠِﻌﻟا
Artinya:
“‘Illat  adalah kemaslahatan  atau  kemanfaatan  yang  dipelihara atau  diperhatikan  syara’  di  dalam  menyuruh  suatu  pekerjaan atau mencegahnya.”
Imam Syatibi berkata: ْﺖَﻘﱠﻠ َﻌَـﺗ  ِﱴﱠﻟا  ُﺪ ِﺳﺎَﻔ َ ﳌا َو  ُﺮِﻣا َوَﻷا َﺎ ِ  ْﺖَﻘﱠﻠ َﻌَـﺗ  ِﱴﱠﻟا ُﺔ َ ﻴِﻋْﺮَﺸﻟا  ُﺢِﻟﺎ َﺼ َ ﳌا  َ ﻰِﻫ ُﺔﱠﻠِ ﻌﻟا َـﻨﻟا ﺎ َ ِ ﻰِﻫا َﻮ
Artinya:
“‘Illat  ialah  segala  keselamatan  syara’  yang  bergantung dengannya  segala  perintah  dan  segala  kerusakan  yang bergantung dengannya segala larangan.”
Mayoritas  ulama  Hanafiyah,  sebagian  ulama  Hanabillah dan Imam Baidawi (tokoh ulama fiqih  Syafi’iyah), merumuskan definisi illat dengan:
ُﻒْﺻ َﻮﻟا ﳌاــ ِﻢْﻜ ُﺤْﻠِﻟ  ُفِ ّﺮَﻌ Artinya:
“Suatu  sifat  (yang  berfungsi)  sebagai  pengenal  bagi  suatu hukum.” 5
Definisi  illat  menurut  Syatibi  ini  menjelaskan  bahwa ‘illat  itulah  yang  memberi  bekas  yakni  yang  mengandung hikmah  yang  menyebabkan  adanya  hukum.  Sedangkan Mu’tazilah  mengmukakan bahwa  ‘illat  adalah  “sifat  yang  secara langsung mempengaruhi hukum, bukan atas kehendak atau perbuatan
5 Ibid, h. 121.
Allah.”  Menurut  mereka,  ‘illat  itulah  yang  menyebabkan hukum  itu  disyariatkan,  dan  syara’  dalam  hal  ini  harus mengikuti  illat  tersebut.  Oleh  sebab  itu,  suatu  hukum  tidak bergantung  pada  syara’,  tetapi  bergantung  pada  illat-nya. Misalnya,  pembunuhan  sengaja,  secara  logika,  menjadi penyebab  wajibnya  seseorang  diqishash.  Dalam  hal  ini  tidak perlu  campur  tangan  syara’,  karena  menurut  mereka berdasarkan  akal  saja  hal  ini  telah  dapat  diketahui.  Karena adanya  pembunuhan  sengaja  ini,  maka  Allah  wajib menentukan  hukuman  qishash  untuk  menghindari  orang melakukan kemafsadatan dan tercapai  kemaslahatan. Pendapat  Mu’tazilah  tentang  ‘illat  ini,  sejalan  dengan  prinsip mereka bahwa baik dan buruk itu bisa dicapai oleh akal, tanpa memerlukan  penjelasan  syara’.  Permasalahan  ‘illat,  menurut mereka  adalah  permasalahan  yang  bisa  dinalar  dengan  akal.
Oleh  sebab  itu,  ‘illat  pada  hakikatnya  yang  menentukan adanya  hukum  bukan  sebagai  indikasi  adanya  hukum  dan bukan  atas  kehendak  syara’,  sebagaimana  yang  dikemukakan jumhur ulama ushul fiqih. Para ulama ushul fiqih menyatakan bahwa apabila disebut ‘illat, maka biasanya yang dimaksudkan adalah: 1. Suatu  hikmah  yang  menjadi  motivasi  dalam  menentukan hukum,  berupa  pencapaian  kemaslahatan  atau  menolak kemafsadatan. Misalnya, tercapainya berbagai manfaat bagi orang  yang  melakukan  transaksi  jual  beli,  karena  jual  beli itu dibolehkan. Terpeliharanya keturunan yang diakibatkan diharamkannya  perbuan  zina  dan  terpeliharanya  akal manusia disebabkan diharamkannya meminum khamar. Para ahli ushul fiqih menegaskan bahwa berdasarkan  induksi  terhadap  hukum-hukum  yang dikandung  al-Qur’an  dan  Sunah  Rasul,  seluruh  hukum bertujuan  untuk  mencapai  dan  menjamin  kemaslahatan umat  manusia  baik  didunia  maupun  diakhirat  dan menghindarkan serta menolak berbagai bentuk kemadlaratan  bagi  mereka.  Hal  ini  sejalan  dengan  firman Allah dalam surat al-Anbiya’ ayat 107:
Pogram Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung
َْﲔِﻤَﻟﺎ َﻌﻠِﻟ ًﺔَْﲪَر ﱠﻻِإ  َكﺎَﻨْﻠ َﺳْرَأ ﺎ َﻣَو ) ءﺎﻴﺒﻧﻷا : 107 ( Artinya:
“Kami  tidak  akan  mengutus  engkau  (Muhammad), melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam.”
Dengan  demikian, menurut  ulama  ushul  fiqih,  pada setiap  hukum  syara’  itu  terkandung  motivasi  untuk mencapai  kemaslahatan  dan  menolak  kemudaratan.  Akan tetapi, tolok  ukur dalam  menentukan  sesuatu itu maslahat atau mudarat merupakan kehendak syara’ bukan diukur dari keinginan  umat  manusia.  karena  masing-masing  manusia berbeda dalam menentukan kemaslahatan atau
kemudaratan  sesuatu,  disebabkan  dipengaruhi  oleh berbagai  situasi  dan  kondisi  pribadi  serta  lingkungannya. Sedangkan  syara’,  dalam  melihat  suatu  kemaslahatan  atau kemudaratan,  senantiasa  bertitik  tolak  dari  kepentingan individu dan masyarakat.
2. Sifat dzahir yang dapat diukur yang sejalan dengan sesuatu hukum  dalam  mencapai  suatu  kemaslahatan,  berupa manfaat atau menghindarkan kemudharatan bagi manusia. Menolak dan
menghindarkan menghindarkan
kemudharatan termasuk suatu kemaslahatan.
Pengertian  “sifat  yang  dzahir”  adalah  suatu  sifat yang  terdapat  dalam  suatu  hukum  yang  bisa  dinalar  oleh manusia.  Sedangkan  pengertian  “bisa  diukur”  berlaku umum  untuk  setiap  individu.  Misalnya,  pencurian, pembunuhan sengaja, dan perzinaan merupakan sifat yang dapat  diukur  dan  dinalar  oleh  akal  manusia.  Berdasarkan sifat itulah disyariatkan hukum potong tangan bagi pencuri, qishash bagi  pembunuh  sengaja,  dan dera  atau rajam  bagi pelaku  zina.  Kemaslahatan  yang  akan  dicapai  dari penerapan  hukuman  ini  adalah  terpeliharanya  harta,  jiwa, kehormatan  seseorang,  dan  lebih  jauh  lagi  terpeliharanya stabilitas  masyarakat.  Dalam  jual  beli,  sekalipun  yang menjadi unsur utamanya adalah suka rela antara kedu belah
Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam
pihak  yang  bertransaksi,  namun  karena  sifat  suka  rela  itu termasuk  permasalahan  batin  yang  sulit  untuk  ditangkap, maka  syariat  Islam  menggantikannya  dengan  ijab (ungkapan  penjual)  dan  qabul  (ungkapan  membeli).  Dari ijab  dan  qabul  inilah  diketahui  sikap  sukarela  tersebut, sehingga dapat diukur. 6

## 2. Macam-Macam ‘Illat
‘Illat hukum dapat dibagi menjadi tiga macam, yaitu:
a.  Illat  itu ditetapkan  oleh  syara’. ‘Illat  yang  ditetapkan syara’ ada 4 macam, yaitu:
1) al-Munasibul  Mu’sir  ialah  illat  yang ditunjuk  syara bahwa  illat itulah  yang  menjadi  illat hukum  yang ditetapkan,  baik  ditunjuk  secara  langsung  atau tidak langsung. Umpamanya dalam ayat:
َىِدْﻮُـﻧ اَذِإ ا ْﻮُـﻨَﻣا  َﻦْﻳ ِﺬﱠﻟا ﺎ َﻬﱡـﻳَأ  َ
ِﺔَﻌْﻤُ ﳉا  ِمْﻮَ ـﻳ  ْﻦِﻣ ِةَﻼﱠﺼﻠِﻟ َﻊْﻴَـﺒﻟا او ُرَذ َو ِﷲ ِﺮْﻛِذ  َﱃِإ ا ْﻮَﻌْﺳﺎَﻓ ) ﺔﻌﻤﳉا : 9 ( Artinya:
“Hai  orang-  orang  yang  beriman,  apabila  diseru untuk menunaikan  shalat  pada hari  jumat,  maka bersegeralah  kamu  kepada  mengingat  Allah  dan tinggalkanlah jual beli”. (Q.S al-Jumah: 9)
Perintah meninggalkan jual beli dikaitkan dengan adzan  itu  yang  dijadikan  ‘illat  itu  haram  berjual beli  karena  dengan  berjual  beli  itu  akan mengganggu shalat jumat. Maka semua perjanjian  yang  lainnya  diharamkan  yang diqiyaskan  dengan  jual  beli  apabila  adzan  hari
6 Khoirul Umam, Usul Fiqih (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1998), hal., 106-110.
Pogram Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung
jumat dan adzan sebagai ‘illat hukum disebutkan dalam nash oleh syara’.
2) al-Munasibul  Mulaim  ialah  illat  yang  tidak  dijelaskan dalam nash sebagai illat hukumnya, namun dalam nash lain disebutkan sebagai illat bagi hukum yang serupa.
Contohnya  seperti  yang  diterangkan  dalam  hadis bahwa gadis yang belum mencapai usia baligh harus dinikahkan oleh walinya, namun tidak dijelaskan  illat yang sebenarnya, apakah karena gadisnya atau karena belum  baligh,  karena  keduanya  dapat  dijadikan  illat. Menurut  madzhab  Hanafi  yang  menjadi  illat  disini karena belum sempurnanya akal, sama halnya dengan anak  belum  baligh  yang  mempunyai  harta  harus diletakkan  dibawah  pengawasan.  Karena  itu,  setiap orang  yang  belum  sempurna  akalnya  atau  hilang akalnya  diqishash  dengan  gadis  yang  belum  baligh, seperti perempuan yang gila, orang yang mabuk, dan janda yang belum mencapai usia baligh. Contoh lain adalah  hadis  yang  membolehkan  menjama  shalat ketika  hari  hujan  dan  dalam  hadis  tidak  dijelaskan illat-nya  hari  hujan.  Namun,  dalam  hadis  lain dijelaskan illat kebolehan menjama karena bepergian, sedangkan  hari  hujan  dan  bepergian  keduanya menimbulkan kesukaran karena tidak dapat dikatakan illat  kebolehan  menjama  adalah  menghilanhkan kesukaran.
3) al-Munasibul  Mulga  ialah  illat  yang  diperkirakan akan  membawa  kebaikan,  namun  ditemui  dalil syara’ lain yang memberi petunjuk bahwa  illat itu dihapuskan.  Umpamanya  hukum  bagi  orang yang  bersenggama  pada  siang  hari  di  bulan Ramadhan, sedangkan ia memilih berpuasa maka hukumnya  yang  pantas  adalah  berpuasa  dua bulan  berturut-turut  karena  hukuman  seperti  itu
Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam
dapat  membatasi  jumlah  pelanggaran.  Namun, syara’  mewajibkan  kepadanya  secara  berurutan melaksanakan  hukuman:  (1)  memerdekakan budak  (2)  berpuasa  dua  bulan  berturut-turut  (3) member  makan  enam  puluh  orang  miskin. Hukuman ini dikenakan bagi siapa saja, apakah ia miskin  atau  kaya,  apakah  orang  itu  tua  atau muda.  Contkoh  lainnya,  dilihat  dari  segi tingkatan  keluarga  bahwa  saudara  lelaki  dan saudara  perempuan  ada  pada  satu  tingkatan, namun  oleh  syara’  ditetapkan  bagi  laki-laki  dua kali lipat bagian perampuan. 4) al-Munasibul  mursal  ialah  sifat  menurut  anggapan mujtahid sebagai ‘illat hukum, sedang syara’ tidak menetapkan  sebagai  ‘illat  dan  tidak  juga menolaknya. 7 b. ‘Illat  yang  ditetapkan  berdasarkan  kemaslahatan  yang dijadikan illat hukum. Menurut penelitian bahwa kemaslahatan yang ingin dicapai oleh syara’ ada tiga macam ialah: 1) Dhahiri  ialah  segala  sesuatu  yang  tidak  mungkin dicapai dalam kehidupan. Apabila tidak tercapai, baik seluruh  atau  sebagiannya  tidaklah  sempurna.  Yang dimaksud  dzahiri  dalam  kehidupan  ada  lima  macam; yaitu:  Agama,  jiwa,  kehormatan,  akal  dan  harta. Untuk  memelihara  jiwa  diwajibkan  qishash  bagi pelanggar, untuk memelihara
kehormatan diperintahkan menikah dan diharamkan berbuat zina. Untuk  memelihara  harta  diwajibkan  hukuman potong  tangan  terhadap  pencuri  dan  diperintahkan
7 Abdul  Wahab  al-Kholaq,  Ilmu  Ushul  Fiqh  (Quwaid:  Dâr  al- Qolam, 1990), hal., 71-75
Pogram Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung
bekerja  dan  untuk  memelihara  akal  diharamkan diharamkan meminum minuman keras.
2) Hajji  ialah  semua  yang  akan  membawa kemudahan  dalam  kehidupan,  meringankan penderitaan  dan  pembebanan.  Kalau  seluruhnya
atau  sebagiannya  tidak  tercapai  maka  kehidupan akan  terasa  sempit  dan  sukar.  Contoh  hajji misalnya  diberi  kemudahan  (taisir)  dalam kehidupan,  diberi  keringanan  (tarkhis)  dalam pembebanan taklif, dan kebolehan (mubah) demi mempermudah dalam kehidupan.
3) Tahsinat ialah segala sesuatu yang apabila didapat maka  kehidupan  menjadi  lebih  baik  dan sempurna  seperti  tingkah  laku  yang  baik,  adat istiadat  yang  baik,  termasuk  segala  sesuatu  yang bersangkutan dengan kebersihan, kesopanan, dan tingkah laku yang terpuji.
Ketiga hal di atas dilaksanakan secara berturutan yaitu  dharuri,  hajji  dan  tahsini.  Karena  itu,  jihad dalam mempertahankan agamadidahulukan mestipun  harus  mengorbankan  jiwa.  Dan kemaslahatan yang dimaksud bukan kemaslahatan  pribadi  atau  kelompok,  tetapi kemaslahatan  umum  yang  menjadi  tujuan  untuk agama Islam.
c. ‘Illat hukum, yaitu menyampaikan tujuan hukum baik dalam mencapai kemaslahatan maupun dalam menghindarkan dari kerusakan.  Jual  beli  misalnya  tujuannya  menghalalkan penjual  dan  pembeli  untuk  menggunakan  barang  yang diperjual  belikan.  Perjanjian  jual  beli  dijadikan  ‘illat  yang pasti  menyampaikan  tujuan  atau  dinamakan  juga  ‘illat  yang qath’i.  Perjanjian  jual  beli  dijadikan  ‘illat  yang  pasti menyampaikan tujuan atau dinamakan juga ‘illat yang qath’i. Namun  terdapat  ‘illat  yang  hanya  diduga  (dzan)  atau
diragukan dapat menyampaikan tujuan hukum, umpamanya perkawinan  yang  tujuannya  untuk  memperoleh  keturunan, namun  jika  menikah  dengan  wanita  yang  sudah  tua, diragukan  akan  mendapat  keturunan.  Dengan  demikian, tujuan hukum diragukan dapat mencapai keturunan. 8
3. Syarat-Syarat ‘Illat
‘Illat  mempunyai  beberapa  syarat  menurut  jumhur usuliyyin yang sekurang-kurangnya sebagai berikut:
a) ‘Illat  itu  harus  merupakan  satu  sifat  yang jelas/nampak,  sehingga  bentuk  wujud  sifat  dapat diketahui  di  dalam  furu’  yang  di  qishashkan  itu.
Misalnya,  meredakan  pemindahan  suatu  barang  dari si penjual kepada si pembeli tanpa ada barangnya. b) Adanya  sifat  dari  ‘illat  itu,  tidak  berubah-ubah sehingga benar-benar dapat diyaqini wujudnya dalam suatu  furu’.  Misalnya,  ‘illat  bolehnya  berbuka  puasa dan  mengqoshor  shalat  bagi  musafir  dikarenakan safarnya,  bukan  karena  kesulitan  yang  diperoleh  di dalam  perjalanan  itu.  Atau  ‘illat  wajibnya  zakat  bagi orang  yang  kaya  bukan  karena  kayanya,  tapi  nisab dari  barang  kekayaannya  itu  yang  menjadi  wajibnya berzakat. c) Adanya  sifat  ‘illat  itu  sesuai  dengan  hukum  sehingga benar-benar  terwujud  maslahah  bagi  hamba,  atau dapat  menolak  kerusakan  dari  mereka  (hamba). Misalnya,  minuman  keras  diharamkan  oleh  syara’ karena  mengandung  mafsadah  bagi  peminumnya, wajibnya  mengeluarkan  zakat  kalau  telah  sampai nisab  karena  mengandung  maslahat,  yaitu  membantu fakir  miskin,  dan  mewajibkan  qishash  terhadap  si pembunuh untuk melindungi jiwa seseorang. 9
8 Khoirul Umam, Usul Fiqih, hal., 112.
9 Abdul Wahab Al-Kholaq, Ilmu Ushul Fiqh, hal., 68-70
Pogram Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung
d) ‘Illat  tidak  tidak  hanya  terdapat  dalam  ashl  saja,  tapi haruslah berupa sifat yang dapat pula diterapkan pada masalah-masalah  lain  dari  ashl  itu.  Seperti  hukum- hukum  khusus  yang  berlaku  bagi  Nabi  Muhammad SAW.  tidak  dapat  dijadikan  dasar  qiyas.  Misalnya mengawini  wanita  lebih  dari  empat  orang,  berupa ketentuan  khusus  berlaku  bagi  beliau,  tidak  berlaku bagi yang lain.
e) ‘Illat itu mengandung motivasi hukum, bukan sekeder atau  tanda-tanda  atau  indikasi  hukum.  Maksudnya, fungsi illat adalah bagian dari tujuan disyari’atkannya hukum, yaitu untuk kemaslahatan umat manusia.
f) ‘Illat itu merupakan sifat yang sesuai dengan hukum. Artinya,  ‘illat  yang  ditentukan  berdasarkan  analisis mujtahid sesuai dengan hukum itu.
g) ‘Illat itu tidak bertentangan dengan nash atau ijma’.
h) ‘Illat itu bersifat utuh, dan berlaku secara timbal balik.
Maksudnya  apabila  ada  ‘illat,  maka  hukumnya  ada, dan  sebaliknya  apabila  ‘illat-nya  hilang  hukumnya telah  hilang.  Misalnya,  orang  gila  tidak  dibolehkan meakukan  tindakan  hukum  karena  kecakapan bertindak  hukumnya  telah  hilang.  Kehilangan kecakapan  bertindak  hukum  disebut  illat.  Apabila  ia sembuh  dari  penyakit  gilanya,  maka  illatnyapun  hilang dan kecakapan bertindak hukumnya berlaku kembali.
i) Illat  itu  tidak  datang  belakangan  dari  hukum  ashl. Artinya,  hukumnya  telah  ada,  baru  datang  illat-nya kemudian.
j) Hukum  yang  mengandung  illat  itu  tidak  mencakup hukum  far’u  (yang  akan  dicari  hukumnya  melalui qiyas).
k) Illat itu tidak terdapat dalam hukum syara’
l) Illat  itu  tidak  bertentangan  dengan  illat  lain  yang posisinya  lebih kuat.
m) Apabila illat itu di istinbath-kan dari nash maka ia tidak menambah nash itu sendiri.
n) Illat itu bisa ditetapkan dan diterapkan dalam hukum
Islam. 10

## 4. Kekuatan dan Kelemahan ‘Illat
Para  ahli  ushul  membagi  ‘illat  hukum  apakah  benar- benar dapat menyampaikan tujuan hukum atau tidak, mereka menjadi lima macam:
a) ‘Illat yang pasti menyampaikan tujuan hukum jual beli sebagai  ‘illat  yang  pasti  untuk  menghalalkan pemakaiaan barang  yang  dijual  belikan  dan harganya untuk memenuhi keperluan kedua belah pihak. b) ‘Illat  yang  hanya  menurut  dugaan  (dzan)  dapat menyampaikan  tujuan  hukum,  seperti  hukuman qishash  atas  pembunuhan  berencana,  sebagai  sarana untuk  memperbaiki  jiwa  pembunuh  dan  orang  lain, namun  masih  saja  ada  orang  yang  tidak  takut  pada hukuman itu. c) ‘Illat  yang  diragukan  (syak)  dapat  mnyampaikan tujuan hukum apakah dapat atau tidak, dan keduanya seimbang. Umpamanya hukuman meminum minuman  keras  demi  memelihara  akal  dan  tujuan hukumannya  untuk  menghindarkan  manusia  dari kerusakan. Namun, masih banyak orang yang senang minum-minuman keras sekalipun tahu akan hukumnya. d) ‘Illat  hukum  sangat  diragukan  dapat  menyampaikan tujuan  hukum  tidak  tercapainya  tujuan  lebih  besar dari tercapainya tujuan hukum. Umpamanya menikah dengan  wanita  yang  sudah  tua  sangat  kecil kemungkinan  memperoleh  keturunan.  Kebolehan berbuka  puasa  dalam  perjalanan  yang  tujuannya menghindarkan  dari  kesukaran,  namun  banyak ditemui  dalam  perjalanan  yang  tidak  ditemui
Pogram Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung
kesukaran,  maka  illat  yang  seperti  itu  menurut jumhurul ulama masih dapat dijadikan ‘illat hukum.
e) ‘Illat  yang  sama  sekali  tidak  menyampaikan  tujuan hukum.  Umpamanya  perkawinan  antara  dua  orang yang  tempat  tinggalnya  berjauhan  yang  keduanya tidak  mungkin  mengadakan  hubungan  seksual.
Menurut  jumhurul  ulama’  ‘illat  yang seperti  ini  tidak dapat  dijadikan  ‘illat  hukum  dalam  qiyas  untuk membuktikan  keabsahan  keturunan  tanpa  melihat kemungkinan  adanya  hubungan  seksual  antara keduanya.
Jual  beli  dibawah  ancaman  terkait  sah  dan  tidaknya suatu hukum. Menurut madzhab Hanafi adalah perjanjian jual beli  dan  adanya  pernyataan  dari  kedua  belah  pihak menyebabkan  jual  belinya  dianggap  sah.  Namun,  menurut jumhurul  ulama  jual  beli  dibawah  ancaman  tidak  sah  karena jual beli yang seperti itu tidak dapat melahirkan hak milik.
Kalau  ‘illat  yang  menyampaikan  tujuan  hukum mengandung  kemaslahatan  dan  kerusakan  baik  keduanya seimbang  atau  kerusakan  lebih  berat  apakah  dapat  dijadikan ‘illat hukum. Menurut jumhurul ulama kalau kerusakan dapat dijadikan  ‘illat  hukum  dan  kalau  ‘illat  hukum  dan  kalau  ‘illat hukum  lebih  banyak  merusak  dari  kebaikannya  maka  tidak dapat  dijadikan  ‘illat  qiyas.  Contohnya  shalat  ditanah  yang diperoleh dari merampas. Kebaikannya mendirikan shalat dan keburukannya merampas keduanya seimbang. Maka menurut jumhurul ulama shalatnya dianggap sah.
Apabila  qiyas  telah  memenuhi  syarat  dan  usnsur- unsurnya telah sempurna seperti yang telah diterangkan diatas maka  qiyas  seperti  itu  dinamakan  qiyas  shahih,  tapi  apabila syaratnya  yang  kurang  dinamakan  qiyas  ma’al  farif  dan  kalau unsurnya yang kurang dinamakan qiyas fasid. 11
11 Khorul Umam, Usul Fiqih, hal., 114-115.
Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam

## 5. Teori Maslahat
Teori  adalah  kerangka  intelektual  yang  diciptakan untuk bisa menangkap dan menjelaskan objek yang dipelajari secara  seksama.  Sesuatu  yang  semula  bagaikan  cerita  cerai berai  tanpa  makna  sama  sekali,  melalui  pemahaman  secara teori  bisa  dilihat  sebagai  sesuatu  yang  lain,  sesuatu  yang mempunyai  wujud  yang  baru  dan  bermakna  tertentu, demikianlah apa yang dimaksud dengan teori itu. 12

## a) Pengertian Maslahat
Maslahat atau sering disebut maslahat mursalah yaitu suatu kemaslahatan yang tidak disinggung oleh syara’ dan tidak pula terdapat  dalil-dalil  yang  menyuruh  untuk  mengerjakan  atau meninggalkannya, sedang jika dikerjakan akan mendatangkan kebaikan  yang  besar  atau  kemaslahatan.  Mashlahat  mursalah disebut  juga  mashlahat  yang  mutlak.  Karena  tidak  ada  dalil yang  mengakui  kesahan  atau  kebatalannya.  Jadi  pembentuk hukum  dengan  cara  mashlahat  mursalah  semata-mata  untuk mewujudkan  kemaslahatan  manusia  dengan  arti  untuk mendatangkan  manfaat  dan  menolak  kemudharatan  dan kerusakan bagi manusia. 13 Kata  masslahat  secara  bahasa  berasal dari  kata  shalaha yang berarti baik dan menjadi lawan kata dari buruk, sehingga secara etimologis, kata maslahah digunakan untuk menunjukkan  jika  sesuatu  itu  baik  atau  seseorang  menjadi baik. 14 Namun  secara  terminologis dalam  usul  fikih,  baik  dan buruk dalam pengertian maslahah ini menjadi terbatasi.
1) Sandaran  maslahah  adalah  petunjuk  syara’  bukan semata-mata  berdasarkan  akal  manusiasangat
12 Satjipto  Rahardjo,  Sosiologi  Hukum,  (Yogyakarta:  Gema Publishing, 2010), h. 1
13 Ibid., h. 181
14 Kutbuddin  Aibak,  Metodologi  Pembaharuan  Hukum  Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 187
Pogram Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung
terbatas,  mudah  terprovokasi  oleh  pengaruh lingkungan dan hawa nafsu.
2) Baik  dan  buruk  dalam  kajian  maslahah  tiak  hanya terbatas pada persoalan-persoalan duniawi melainkan juga urusan ukhrawi.
3) Maslahah dalam kacamata syara’, tidak hanya dinilai dar kesenangan fisik semata-mata, namun juga dari sisi kesenangan ruhaniyah. 15

## b) Pembagian Maslahat
Sejalan  dengan  batasan  terhadap  pengertian  maslahat secara  umum  inilah,  dalam  teori  hukum  Islam  atau  yang disebut  Islamic  legal  yurisprodence  diperkenalkan  tiga  macam maslahah,  yaitu  maslahah  mu;tabarah,  maslahah  mulghah  dan maslahah mursalah. 16 Maslahah mu’tabarah,  didefinisikan sebagai maslahah  yang  diungkapkan  secara  langsung  baik  dalam  al- Qur’an  maupun  hadits  Nabi.  Sedangkan  maslahah  mulghah, adalah  maslahah  yang  bertentangan  dengan  ketentuan  yang termaktub  dalam  al-Qur’an  dan  al-Hadits.  Adapun  maslahah mursalah  adalah  maslahah  yang  tidak  ditetapkan  dalam  al- Qur’an  maupun  hadits  maupun  juga  tidak  bertentangan dengan kedua sumber tersebut. 17
Imam Ghazali mengelompokkan maslahat menjadi tiga aspek, yaitu:
1) Maslahat  dibedakan  berdasarkan  ada  keabsahan normatif  atau  kadar  kekuatan  dukungan  nash kepadanya  menjadi  tiga  macam,  yaitu;  1)  Maslahat yang didudkung keabsahannya dalam  saya’ dan dapat dijadikan illat dalam qiyas. 2) Maslahat yang didukung oleh  syara’  kebatalannya.  3)  Maslahat  yang  tidak
15 Amir  Syarifuddin,  Usul  Fikih,  jilid-2,  (Jakarta:  Logos  Wacana Ilmu, 1999), h. 91
16 Amir  Mu’allim  dan  Yusdani,  Konfigurasi  Pemikiran  Hukum  Islam,
(Yogyakarta: UII Press, 2001), h. 68
17 Amir Muallim, Konfigurasi Pemikiran, Op.Cit., h. 68-69
Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam
mendapat  dukungan  dari  syara’  dalam  hal  keabsahan maupun kebatalannya. 18
2) Dilihatdari  aspek  kekuatan  maslahat  (keabsahan fungsional) itu sendiri. Terhadap maslahat ini, ghazali memberikan syarat-syarat pemberlakuannya. a) Kemaslahatannya  sangat  esensial  dan  primer (dharuriyah). b) Kemaslahatannya sangat jelas dan tegas (qat’iyyah). c) Kemaslahatannya bersifat universal (kuliyyah). d) Kemaslahatannya  berdasarkan  pada  dalil  yang universal dari keseluruhan qarinah (mu’tabarah). 19 3) Jenis  maslahat  ini  terkait  erat  dengan  beberapa  aspek penyempurna (takmilan dan tatimah). 20 Dalam  rumusan  berbeda  juga  disebutkan, bahwa legalitas maslahah mursalah dalam kajian usul fikih harus di dasarkan pada kreteria-kreteria berikut ini.
a) Maslahah  itu  harus  bersifat  pasti,  bukan  sekedar rekaan  atau  anggapan  bahwa  ia  memang mewujudkan  suatu  manfaat,  atau  mencegah terjadinya kemudharatan.
b) Maslahah  itu  bukan  hanya  kepentingan  pribadi, atau  sebagian  kecil  masyarakat,  namun  bersifat umum.
c) Hasil  penalaran  maslahat  itu  tidak  berujung  pada pengabaian  suatu  prinsip  yang  telah  ditetapkan oleh nash syari’ah. 21
18 Wahbah  Zuhaili,  Usul  al-Fiqh  al-Islami,  jilid  II,  (Bairut:  Dar  al- Fiqr, 1987), h. 769
19 Hamka Haq, al-Syatibi, Aspek Teologis Konsep Maslahah dalam Kitab al-Muwafaqat, (T. Tp. Penerbit Erlangga, 2007), h. 251
20 Wahbah Zuhaili, Usul al-Fiqh al-Islami,Op.Cit., h. 170-171
21 Anang  Haris  Imawan,  “Refleksi  Pemikiran  Hukum  Islam:  Upaya- Upaya Menangkap Simbol Keagamaan” dalam Anang Haris Himawan (peny). Epistimologi Syara’ Mencari Format Baru  Fikih Indonesia, cet-1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), h. 84
Pogram Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung
Kreteria  di  atas,  tidak  menjadikan  sebuah batasan  terhadap  maslahah  bagi  al-Thufi,  yang  dikenal dengan  tokoh  Kontroversial,  dari  madzhab  Hanbali dinilai  berlebihan  dalam  menilai  maslahah. 22 Mengingat dalam  pandangan  al-Thufi,  pembagian  maslahah sebagaimana pembahasan di atas, sebenarnya tidak ada dengan alasan tujuan syari’ah adalah kemaslahatan, maka dengan demikian, segala bentuk kemaslahatan didukung  atau  tidak  didukung  oleh  teks  suci  harus dicapai  tanpa  merinci  kedalam  pembagian  maslahah secara kategoris. 23

## c) Dasar hukum Maslahat
Para  ulama  yang  menjadikan  maslahat  Mursalah sebagai  salah  satu  dalil  syara’,  menyatakan  bahwa  dasar hukum maslahat mursalah, ialah:
a. Persoalan  yang  dihadapi  manusia  selalu  tumbuh  dan berkembang, demikian pula kepentingan dan keperluan hidupnya. Kenyataan menunjukkan bahwa banyak hal- hal  atau  persoalan  yang  tidak  terjadi  pada  masa Rasulullâh saw, kemudian timbul dan terjadi pada masa- masa  sesudahnya,  bahkan  ada  yang  terjadi  tidak  lama setelah  Rasulullâh  saw.  meninggal  dunia.  Seandainya tidak  ada  dalil  yang  dapat  memecahkan  hal-hal  yang demikian  berarti  akan  sempitlah  kehidupan  manusia. Dalîl itu ialah dalîl yang dapat menetapkan mana yang merupakan kemaslahatan manusia dan mana yang tidak sesuai dengan dasar-dasar umum dari agama Islam. Jika
22 Mustafa  Ahmad  Zarqa’,  al-Istislah  wa  al-Masa’il  al-Mursalah  fi al-Syari’ah  al-Islamiyah  wa  Usul  Fikih,  diterjemahkan  oleh  Ade  Dedi Rohayana, Hukum Islam dan Perubahan Sosial, cet-1, (Jakarta: Reora Cipta, 2000), h. 81
23 Saifuddin  Zahri,  Usul  Fiqh:  Akal  Sebagai  Sumber  Hukum  Islam, cet-2, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), h. 117
hal  itu  telah  ada,  maka  dapat  direalisir  kemaslahatan manusia pada setiap masa, keadaan dan tempat.
b. Sebenarnya  para  sahabat,  tabi’in,  tabi’it  tabi’in  dan  para ulama yang datang sesudahnya telah melaksanakannya, sehingga  mereka  dapat  segera  menetapkan  hukum sesuai dengan kemaslahatan kaum muslimin pada masa itu.  Khalîfah  Abû  Bakar  telah  mengumpulkan  aI-Qurân, Khalîfah  Umar  telah  menetapkan  talak  yang  dijatuhkan tiga  kali  sekaligus  jatuh  tiga,  padahal  pada  masa Rasulullah  SAW.,  hanya  jatuh  satu,  Khalifah  Utsman telah  memerintahkan  penulisan  al-Qurân  dalam  satu mushaf  dan  Khalîfah  Ali  pun  telah  menghukum  bakar hidup  golongan  Syi’ah  Radidhah  yang  memberontak, kemudian  diikuti  oleh  para  ulama  yang  datang sesudahnya. 24

## d) Obyek Maslahat
Yang  menjadi  obyek  maslahat  mursalah,  ialah  kejadian atau  peristiwa  yang  perlu  ditetapkan  hukumnya,  tetapi  tidak ada  satupun  nash  (al-Qurân  dan  Hadith)  yang  dapat  dijadikan dasarnya.  Prinsip  ini  disepakati  oleh  kebanyakan  pengikut madzhab yang ada dalam fiqh, demikian pernyataan Imâm al- Qarafi  ath- Thūf î  dalam  kitabnya  Masalihul  Mursalah menerangkan  bahwa  Masalihul  Mursalah  itu  sebagai  dasar untuk  menetapkan  hukum  dalam  bidang  mu’amalah  dan semacamnya.  Sedang  dalam  soal-soal  ibadah  adalah  Allâh SWT.  untuk  menetapkan  hukumnya,  karena  manusia  tidak sanggup  mengetahui  dengan lengkap  hikmah  ibadat  itu. Oleh sebab  itu  hendaklah  kaum  muslimîn  beribadat  sesuai  dengan ketentuan-Nya yang terdapat dalam al-Qurân dan Hadith. 25
24 Ibid., h. 181 25 Ibid., h. 182
Pogram Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung

## e) Kehujahan Maslahat
Imam  Malik  sebagai  orang  yang  pertama  kali menggunakan  teori  maslahat,  berpendapat  bahwa  maslahat yang dapat dijadikan  sebagai  sumber  hukum  harus  memenui beberapa kreteria, yaitu adanya kesesuaian dengan tujuan syari’ yang secara umum didukung serta tidak bertentangan dengan nash. 26 Pandangan al- Thūfi tentu berbeda terhadap pandangan terhadap maslahah secara umum yang telah dikemukakan oleh para  ulama’.  Jika  para  ulama’  selain  al- Thūfi  memaknai eksistensi maslahat yang masih dalam lingaran  syara’, maka al- Thūfi  lebih  jauh  melangkah  dan  cenderung  melandaskan konstelasi  maslahah  pada  superioritas  oleh  akal,  karena  akal manusia menurut al- Thūfi lebih objektif dalam memposisikan kreteria  maslahah  dibandingkan  dengan  pertentangan  antara nas-nas  syar’i.  sehingga  dengan  demikian,  validitas  kehujahan maslahat harus diprioritaskan atas dalil-dalil lain termasuk nash syar’i. 27
Argument al- Thūfi berdasarkan pada hadits nabi yang berbunyi  la  dhirara  wa  la  dhirara.  Menurut  al- Thūfi,  hadits  ini adalah prinsip syari’ah yang sangat asasi, karena maslahat pada hakekatnya adalah untuk mencegah kesulitan yang diperlukan guna  memberikan  kemudahan  bagi  orang  yang  sedang menghadapi  kesulitan.  Maka  konsekuensinya,  jika  ada  nash dan  ijma’  yang  harus  menyesuaikan  dengan  maslahat  dalam kasus  tertentu,  maka  hal  tersebut  harus  dilakukan,  namun
26 Abu Ishaq al-Syatibi, al-I’tisam, jilid II, (Riyad:al-Haditsah, tt.), h.
129
27 Muhammad  Muslehuddin,  Philosophy  of  Islamic  Law  and  The Orientalist:  A  Komperative  Studi  of  Islamic  Legal  System,  diterjemahkan  oleh Yudian  Wahyudi  Asmin,  Filsafat  Hukum  Islam  dan  Pemikiran  Orientalis: Studi  Perbandingan  Sistem  Hukum  Islam,  cet-1,  (Yogyakarta:  Tiara  Wacana Yogya, tt.), h. 133
Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam
sebaliknya,  jika  antara  nash  dan  ijma’  bertentangan  maslahat maka kedua dalil tersebut harus tunduk pada maslahat. 28 Pengunggulan maslahat terhadap nash dan ijma’ bagi al- Thūfi didasarkan pada beberapa argumen.
a) Kehujahan  ijma’  masih  diperselisihkan,  sedangkan kehujahan  maslahat  telah  disepakati  oleh  para  ulama’, sehingga  mendahulukan  sesuatu  yang  disepakati  lebih utama daripada sesuatu yang masih diperselisihkan. 29 b) Nash  memungkinkan  bayak  pertentangan  sehingga menimbulkan perbedaan pendapat, sedangkan memelihara kemaslahatan secara substansial merupakan sesuatu  yang  hakiki,  sehingga  pengutamaan  maslahat adalah  sebab  terjadinya  kesepakatan  yang  dikehendaki oleh syara’. c) Secara  faktual  terdapat  beberapa  nash  yang  ditolak  oleh para  sahabat  karena  berdasarkan  pada  pertimbangan maslahat, salah satunya adalah hadits Nabi yang artinya “Barang  siapa  yang  mengucapkan  kalimat  la  ilaha  illallah maka  masuk  surga”.  Umar  melarang  penyebaran  hadits ini  karena  berdasarkan  pertimbangan  kemaslahatan, andai  saja  lafadz  ini  disebarkan,  maka  akan  timbul kemalasan  untuk  beribadah  hanya  dengan  hanya mengandalkan hadits tersebut. 30 Namun  satu  hal  yang  harus  dicatat,  dalam  konteks maslahat  ini.  Al- Thūfi  membagi  hukum  Islam  kedalam  dua katagori, yaitu hukum Islam dan katagori ibadah yang maksud dan  maknanya  telah  ditentukan  syari’  sehingga  akal  manusia tidak mampu  untuk  menalarnya  secara  detail. Selain  katagori ibadah, al- Thūfi juga membagi hukum Islam kedalam katagori muamalat  yang  makna  dan  maksudnya  dapat  dijangkau  oleh
28 Muhammad  Muslehuddin,  Filsafat  Hukum  Islam  al-Ghazali; Maslahah  Mursalah  dan  Relevansinya  dengan  Pembaharuan  Hukum  Islam, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), h. 90
29 Ahmad Hanif Suratmaputra, Filsafat Hukum, Op.Cit., h. 91
30 Ahmad Hanif Suratmaputra, Filsafat Hukum, Op.Cit., h. 133
Pogram Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung
akal.  Dalam  katagori  inilah  maslahat  menjadi  pedoman  baik dikala ada nash maupun ijma’ atau pun tanpa adanya dua dalil tersebut. 31
Secara operasional, maslahah al- Thūfi khususnyadalam ranah mu’amalah ini dibangun atas empat prinsip, yaitu:
a) Istiqlal  al’uqul  bi  idrak  al-masalih  wa  al-mafasid  (akal semata-mata dapat mengetahui tentang kemaslahatan dan kemafsadatan).
b) Al-maslahah  dalilun  syar’iyyun  mustaqillun  an  al-nusush (maslahat  adalah  dalil  independen  yang  terlepas  dari nash).
c) Majal al’amal bi al-maslahat huma al-muamalat wa al-adat duuna  al-ibadah  wa  almuqaddarah  (ranah  pengamalan maslahah  adalah  bidang  muamalah  dan  adat  bukan ibadah dan muqaddarah).
d) Al-maslahah  aqwa  adillat  al-syar’i  (maslahah  adalah  dalil hukum Islam yang paling kuat). 32

## 6. Konsep Perubahan Hukum Islam
Istislah diartikan sebagai kebaikan (lawan kata mudharat) yang berarti rugi atau buruk. 33 suatu kemaslahatan yang tidak disinggung  oleh  syara’  dan  tidak pula  terdapat  dalil-dalil  yang menyuruh untuk  mengerjakan  atau  meninggalkannya,  sedang jika  dikerjakan  akan  mendatangkan kebaikan  yang  besar  atau kemaslahatan.  Mashlahat  mursalat  disebut  juga  mashlahat  yang mutlak.  Karena  tidak  ada  dalil  yang  mengakui  kesahan  atau kebatalannya.  Jadi  pembentuk  hukum  dengan  cara  mashlahat mursalat  semata-mata  untuk  mewujudkan  kemaslahatan manusia  dengan  arti  untuk  mendatangkan  manfaat  dan menolak kemudharatan dan kerusakan bagi manusia. 34
31 Yusuf  al-Qaradhawi,  Dirasah  fi  Fiqh  Maqashid  al-Syari’ah, diterjemahkan  oleh  Arif  Munandar  Riswanto,  Fiqh  Maqashid  Syari’ah, (Jakarta Pustaka al-Kautsar, 2007), h. 217
32 Saifuddin Zuhri, Usul Fikih, Op.Cit., h. 125-127
33 Ibid., h. 626 34 Ibid., h. 181
Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam
Dalam  Kaidah  Fiqhiyyah,  bahwa  perubahan  hukum dalam fikih dibenarkan, bahkan bisa menjadi suatu keharusan jika  kondisi  sosiologis  masyarakat  berubah.  Sebuah  kaidah tentang  perubahan  hukum  yang  dinisbatkan  kepada  Ibnu Qayyim al-Jauziyyah 35 berbunyi:
ُﺮﱠـﻴَﻐَـﺗ ِمﺎَﻜ ْﺣَﻷا ﺎ َﻬُـﻓَﻼِﺘ ْﺧا َو ِﱡﲑَﻐَـﺘِﺑ ِﺔَﻨ ِﻜْﻣَﻷا ِﺔَﻨ ِﻣْزَﻷا َو ِلا َﻮْﺣَﻷا َو ِتﺎﱠﻴِ ّﻨﻟا َو ِﺪِﺋا َﻮَﻌﻟا َو Artinya:
“Perubahan  dan  perbedaan  hukum  adalah  disebabkan perbedaan tempat, masa kondisi, motivasi dan budaya”.
Kaidah  tersebut  tidak  hanya  dikemukakan  oleh  Ibnu Qoyyim, 36 namun  juga  oleh  ulama  yang  lain.  Seperti  kaidah yang berbunyi:
ُﺮِﻜْﻨُ ـﻳَﻻ ُﺮﱠـﻴَﻐَـﺗ ِمﺎَﻜ ْﺣَﻷا ِﱠﲑَﻐَـﺘِﺑ ِنﺎ َﻣْزَﻷا Artinya:
“Tidak  diingkari  perubahan  hukum  disebabkan  perubahan masa”.
Adanya perubahan hukum seperti itu dikarenakantujuan  hukum  Islam  adalah  kemaslahatan manusia  lahir  batin,  duniawi  dan  ukhrawi.  Oleh  karena  itu, meskipun kaidah-kaidah tersebut secara gambling
membolehkan  adanya  perubahan  hukum,  namun  ulama  usul membatasi  perubahan  hukum  pada  bagian mu’amalat  (hukum
35 Ibnu  Qayyim  al-Jauziyyah  (691-751H)  adalah  seorang  Imam
Sunni, cendikiawan, dan ahli fikih yang hidup pada abad ke-13. Ia adalah ahli  fikih  madzhab  Hanbali,  disamping  itu  juga  beliau  ahli  tafsir,  ahli hadits, menghafal al-Qur’an, ahli ilmu Nahwu, ahli Usul, ahli ilmu Kalam, sekaligus seorang Mujtahid. Murid Syaikh al-Islam Ibnu Taimiyyah dalam bidang  Ilmu  Fikih.  Beberapa  karya  besarnya  antara  lain;  Tahdzib  Sunan Abi  Dawud,  I’lam  al-Muwaqqi’in  an  Rabbil  ‘Alamin,  Ighatsatul  Lahfan  fi Hukmi Thalaqi al-Ghadlban, Ighatsatul Lahfan fi Masha’id al-syaithan, Bada’i’ul Fawa’id, Amtsalul Qur’an dan Buthlanul Kimiya’ min Arba’ina Wajhan.
36 Muhammad  Ibnu  Qayyim  al-Jauziyyah,  I’lam  al-Muwaqqi’in  ‘an Rabb al-’Alamin, (Bairut: Dar al-jail, tt.), h. 3
Pogram Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung
pada  wilayah  kemanusiaan).  Dikarenakan  bagian  ini  selalu mengalami perubahan dan perkembangan. Suatu hukum yang ditetapkan  pada  suatu  masa  dan  tempat  tertentu,  bisa  jadi sangat signifikan dengan kemaslahatan manusia, tetapi dengan adanya perubahan social, hukum tersebut dapat menjadi tidak signifikan  lagi  dengan  kemaslahatan.  Dan  jika  terjadi  seperti itu,  maka  hukumnya  harus  berubah  sesuai  dengan kemaslahatan manusia.
Secara  operasional,  acuan  perubahan  hukum  menurut kaidah  usul  fikih  adalah  menurut  ada  atau  tidak  adanya  ‘illat hukumnya.  ‘illat  adalah  suatu  sifat  pada  suatu  hal  yang hukumnya  ditetapkan  oleh  nash  (al-aslu),  yang  diatas ditegakkan  hukum.  Dimana  ada  ‘illat  disitu  ada  hukum,  dan sebaliknya,  tidak  adanya  ‘illat  penyebab,  tidak  ada  hukum. Kaidah usul fikih itu adalah:
ُﻢْﻜُ ﳊا ُرْوُﺪَ ﻳ َﻊَﻣ ِﻪِﺘﱠﻠِﻋ ا ًدْﻮُﺟُو ﺎ ًﻣَﺪَﻋَو Artinya:
“Hukum  itu  beredar  pada  ‘illatnya,  baik  adanya  hukum  maupun tidak adanya”
Namun  ‘illat  bukan  satu-satunya  acuan  hukum. Adapun kaidah yang menyatakan bahwa acuan hukum adalah kemaslahatan. Sebagaimana kaidah dibawah ini:
ُﻢْﻜُ ﳊا ُﻊَ ﺒ ْـﺘَ ـﻳ ُﺔ َﻤَﻠ ْﺼ َ ﳌا ُﺔ َﺤ ِﺟاﱠﺮﻟا Artinya:
“Hukum itu mengikuti kemaslahatan yang lebih kuat.
‘Illat  adalah  suatu  sifat  yang  padanya  diduga  terdapat tujuan  hukum.  adapaun  tujuan  hukum  atau  al-maqashid  al- syari’ah  menurut  ulama  usul  fikih  adalah  melindungi  agama, jiwa, akal, harta dan kehormatan. Dikarenakan tujuan hukum merupakan  hal-hal  yang  abstrak,  tidak  dapat  diamati,  maka
Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam
diperlukan  ‘illat  sebagai  tolak  ukur  ada  dan  tidak  adanya maslahat. 37

## C. Kesimpulan
‘Illat  ialah  suatu  sifat  yang  nyata  yang  terang  tidak bergeser-geser  yang  dijadikan  pergantungan  suatu  hukum yang ada munasabah antaranya dengan hukum itu. ‘Illat hukum yang dapat dijadikan pedoman ada lima macam; 1). ‘Illat yang pasti.  2).  ‘Illat  yang  hanya  menurut  dugaan  (dzan).  3).  ‘Illat yang diragukan (syak). 4). ‘Illat hukum sangat diragukan dapat menyampaikan tujuan hukum. 5). ‘Illat yang sama sekali tidak menyampaikan tujuan hukum.
Pada  dasarnyamaslahah  ini  dibangun  atas  empat prinsip, yaitu; 1) Akal semata-mata dapat mengetahui tentang kemaslahatan  dan  kemafsadatan,  2)  Maslahat  adalah  dalil independen  yang  terlepas  dari  nash,  3)  Ranah  pengamalan maslahat adalah bidang muamalah dan adat bukan ibadah dan muqaddarah). 4) Maslahat adalah dalil hukum Islam yang paling kuat.
37 Titik  Hamidah,  Fikih  Perempuan  Berwawasan  Keadilan  Gender, (Malang: UIN Maliki Press, 2011), h. 15-16

## Daftar Pustaka
Aibak,  Kutbuddin,  Metodologi  Pembaharuan  Hukum  Islam, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008. Amin, Samsul Munir, Kamus Ilmu Usul Fikih, Jakarta: Amzah, 2005 Ali,  Zainiddin,  ‘Cover  Hukum  Islam,  Jakarta:  Sinar  Grafika, 2006 Haq,  Hamka,  Aspek  Teologis  Konsep  Maslahah  dalam  Kitab  al- Muwafaqat, T. Tp. Penerbit Erlangga, 2007
Imawan,  Anang  Haris,  “Refleksi  Pemikiran  Hukum  Islam: Upaya-Upaya  Menangkap  Simbol  Keagamaan”  dalam Anang  Haris  Himawan  (peny).  Epistimologi  Syara’ Mencari  Format  Baru  Fikih  Indonesia,  cet-1,  Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000 al-Jauziyyah, Muhammad Ibnu Qayyim, I’lam al-Muwaqqi’in ‘an
Rabb al-’Alamin, Bairut: Dar al-Jail, tt., Titik Hamidah, Fikih  Perempuan  Berwawasan  Keadilan  Gender,  Malang:
UIN Maliki Press, 2011 al-Kholaq,  Abdul  Wahab..  Ilmu  Ushul  Fiqh,  Quwaid:  Darul Qolam, 1990 Mu’allim Amir, Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam, Yogyakarta: UII Press, 2001 Munawwir,  Ahmad  Warson,  al-Munawwir,  Indonesia:  Pustaka Progressif, 2002 Muslehuddin, Muhammad. tt. Philosophy of Islamic Law and The Orientalist:  A  Komperative  Studi  of  Islamic  Legal  System, diterjemahkan  oleh  Yudian  Wahyudi  Asmin,  Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis: Studi Perbandingan Sistem  Hukum  Islam,  cet-1,  Yogyakarta:  Tiara  Wacana Yogya
Muslehuddin,  Muhammad,  Filsafat  Hukum  Islam  al-Ghazali;
Maslahah  Mursalah  dan  Relevansinya  dengan  Pembaharuan Hukum Islam, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002
Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam
Rahardjo,  Satjipto,  Sosiologi  Hukum,  Yogyakarta:  Gema Publishing, 2010
Sirry,  Mun’im  Ahmad,  Cover  Sejarah  Fikih  Islam,  Surabaya: Risâlah Gusti, 1995
Syarifuddin,  Amir,  Usul  Fikih,  jilid-2,  Jakarta:  Logos  Wacana Ilmu, 1999
al-Qaradhawi,  Yusuf,  Dirasah  fi  Fiqh  Maqashid  al-Syari’ah, diterjemahkan  oleh  Arif  Munandar  Riswanto,  Fiqh Maqashid Syari’ah, Jakarta Pustaka al-Kautsar, 2007
Umam,  Khoirul,  Usul  Fiqih,  Bandung:  CV.  Pustaka  Setia,
1998
Zahri, Saifuddin, Usul Fiqh: Akal Sebagai Sumber Hukum Islam,
cet-2, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011
Zarqa’,  Mustafa  Ahmad, al-Istislah  wa  al-Masa’il  al-Mursalah fi al-Syari’ah al-Islamiyah wa Usul Fikih, diterjemahkan oleh  Ade  Dedi  Rohayana,  Hukum  Islam  dan  Perubahan Sosial, cet-1, Jakarta: Reora Cipta, 2000 Zuhaili, Wahbah, Usul al-Fiqh al-Islami, jilid II, Bairut: Dar al- Fiqr, 1987