## IMPLEMENTASI DAERAH DALAM MENJALANKAN SPM BIDANG KESEHATAN
1 Arman Saidi , 2 Rosnawaty Karim, 3 Rina Sarifudin, Juriaty Batalipu,
1 Puskesmas Singajaya 2,3 Subbagian Perencanaan dan Evaluasi, Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo
e-mail : 1 armansaidi88@gmail.com 2 rosnawaty11@gmail.com
3 rinasarifudin28@gmail.com 4 juriatybatalipu@gmail.com

## Abstrak
Standar  Pelayanan  Minimal  adalah  ketentuan  mengenai  jenis  dan  mutu  pelayanan  dasar  yang merupakan  urusan  pemerintahan  yang  wajib  diperoleh  setiap  warga  negara  secara  minimal.  SPM  bidang kesehatan  mencakup  2  jenis  mutu  layanan  dasar  SPM  Kesehatan  di  Daerah  Provinsi  dan  12  jenis  mutu layanan dasar SPM Kesehatan di Daerah Kabupaten/Kota. Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan Pemerintah ternyata belum sepenuhnya dapat diimplementasikan oleh hampir semua Daerah di Indonesia, termasuk  di  Kabupaten/Kota  yang  ada  di  Provinsi  Gorontalo.  Setelah  kurang  lebih  2  (dua)  tahun pelaksanaannya,  dilakukan  analisis  terhadap  implementasi  SPM  Bidang  Kesehatan  Kabupaten/Kota. Beberapa kabupaten/kota dalam laporan SPM menunjukkan bahwa belum semua indikator dari SPM dapat tercapai sesuai target yang telah ditetapkan. Penelitian ini menggunakan rancangan mix method – concurrent triangulation. Pendekatan  kuantitatif  dan  kualitatif  dilakukan  secara  simultan  dalam  satu  waktu  yang bersamaan  dan  keduanya  memiliki  proporsi  yang  berimbang.  Sampel  yang  diambil  dalam  penelitian  ini adalah  berjumlah  6  dinas  kesehatan  kabupaten/kota,  yang  meliputi  93  Puskesmas  dengan  menggunakan teknik total sampling. Secara keseluruhan kesiapan Puskesmas dalam Implementasi SPM Bidang Kesehatan berdasarkan  kriteria  wilayah,  sebagian  besar  Puskesmas  yang  memiliki  kesiapan  60%-80%  berada  pada kriteria wilayah Perkotaan yaitu sebesar 8,33%. Puskesmas yang memiliki kesiapan 10%-50% sebagian besar berada  di  wilayah  dengan  kriteria  terpencil/sangat  terpencil  yaitu  sebesar  65,22%,dan  yang  belum  siap sebagian besar berada di wilayah dengan kriteria perdesaan yaitu sebesar 43,48%. Namun secara keseluruhan sebagian besar Puskesmas telah memiliki kesiapan (10%-50%) dalam pelaksanaan SPM Bidang kesehatan yaitu sebesar 58,06%. Tetapi masih ada juga Puskesmas yang belum siap yakni sebesar 36,56%, dan hanya 5,38% yang telah memiliki kesiapan (60%-80%).

## Kata Kunci : Implementasi; Kesehatan ; SPM

## Abstract
Minimum Service Standards is meant by Minimum Service Standards is a provision regarding Types and Quality of Basic Services which is a Compulsory Government Affairs that is entitled to be obtained by every citizen at a minimum. Minimum Service Standards for Health states that MSS in Health cover 2 types of basic quality of health MSS services in the Provinces and 12 types of quality of basic services of Health MSS in Districts / Cities. The Minimum Service Standards established by the Government have not yet been fully  implemented  by  almost  all  Regions  in  Indonesia,  including  in  Regencies  /  Cities  in  the  Province  of Gorontalo. After about 2 (two) years of implementation, an analysis of the implementation of the SPM in the Regency / City Health Sector . Some districts / cities in the SPM report show that not all indicators of the SPM  can  be  achieved  according  to  the  targets  set.  This  study  uses  a  mix  method  design  -  concurrent triangulation. In this design, quantitative and qualitative approaches are carried out simultaneously at one and the same time and both have proportional proportions. Samples taken in this study were 6 district / city health offices, which included 93 Puskesmas using total sampling techniques. Overall, the preparedness of Puskesmas in the SPM Implementation of Health Sector based on regional criteria, the majority of Puskesmas that have 60% -80% readiness are in the Urban area criteria, which is 8.33%. The majority of Puskesmas that have a readiness of 10% -50% are in areas with criteria of remote / very remote at 65.22%, and those who are not ready are mostly in areas with rural criteria at 43.48%. But overall most of the Puskesmas have preparedness (10% -50%) in the implementation of SPM in the health sector which is 58.06%. But there are still Puskesmas that are not ready at 36.56%, and only 5.38% have preparedness (60% -80%). Keywords: Implementation; SPM; Health

## 1. PENDAHULUAN
Menurut  UU  No  36  tahun  2009, pelayanan  kesehatan  meliputi  pelayanan kesehatan  perorangan  dan  pelayanan kesehatan  masyarakat  yang  dilakukan dengan  pendekatan  promotif,  preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Upaya Pemerintah  Pusat  dan  Daerah  dalam menyediakan  layanan  kesehatan  yang berkualitas  dan  terjangkau  oleh  seluruh komponen  bangsa  menjadi  suatu  yang sangat  penting  dalam  meningkatkan derajat  kesehatan  masyarakat,  baik  yang ada  di  perkotaan  maupun  di  perdesaan. Dalam  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan kesehatan merupakan urusan pemerintahan yang  dibagi  antara    Pemerintah    Pusat, Pemerintah    Daerah    provinsi    dan Pemerintah    Daerah    kabupaten/kota, bersifat wajib, dan terkait dengan pelayanan dasar.
Terkait  dengan  pelayanan  dasar, pemerintah perlu menetapkan standar yang jelas dan terukur sehingga mudah diimplementasikan di
setiap Daerah.Permenkes  Nomor  4  tahun  2019 tentang  Standar  Teknis  Pemenuhan  dan Mutu  Pelayanan  Dasar  pada  SPM  Bidang Kesehatan menjawab hal tersebut. Namun dalam  pelaksanaanya  belum  sepenuhnya dapat  diimplementasikan  oleh  hampir semua Daerah di Indonesia, termasuk di Kabupaten/Kota  yang  ada  di  Provinsi Gorontalo.  Setelah  kurang  lebih  2  (dua) tahun  pelaksanaannya,  dilakukan  analisis terhadap  implementasi  SPM  Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota.Beberapa kabupaten/kota dalam laporan SPM menunjukkan bahwa belum semua indikator  dari  SPM  dapat  tercapai  sesuai target  yang  telah  ditetapkan.Pada  laporan indikator  kinerja  SPM  Dinas  Kesehatan
Bone  Bolango  tahun  2017  salah  satu indikator  yang  masih  jauh  dari  target adalah Cakupan pelayanan kesehatan pada usia  produktif  sesuai  dengan  standar sebesar  16,95%  dan  Cakupan  pelayanan kesehatan  pada  usia  lanjut  sesuai  dengan standar  sebesar  23,62%.  Demikian  pula dengan  Cakupan  pelayanan  kesehatan balita sesuai standar pada tahun 2017 baru mencapai  44,71%  sedangkan  target  yang ditetapkan harusnya dapat mencapai 100%. Untuk  Cakupan  pelayanan  kesehatan  ibu bersalin sesuai standar sebesar 79,62% dan untuk  Cakupan  pelayanan  kesehatan  ibu hamil  sesuai  standar  baru  mencapai  90, 43%. Demikian juga dengan kabupaten/kota lainnya.
2. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan rancangan mix method  –  concurrent  triangulation. Pada desain  ini,  pendekatan  kuantitatif  dan kualitatif dilakukan secara simultan dalam satu waktu yang bersamaan dan keduanya memiliki proporsi yang berimbang. Kendati  demikian,  dalam  penelitian  ini focus  lebih  diutamakan  pada  pendekatan kuantitatif  yang  diperkuat  dengan  temuan kualitatif  sebagai  penjelasan  lebih  dalam atas  fenomena  yang  terjadi  .Fokus penelitian adalah analisis terhadap kesiapan  dinas  kesehatan  kabupaten/kota dan  puskesmas  di  Provinsi  Gorontalo dalam  menjalankan  Standar  Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (SPM- BK).Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah seluruh  Kabupaten/Kota  yang  ada  di Provinsi Gorontalo beserta seluruh puskesmas yang ada yang telah dikukuhkan  dalam  Surat  Keputusan  dari Kepala  Daerah  (Bupati/Walikota).Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dokumentasi dan data sekunder.
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Implementasi kesiapan daerah dalam menjalankan SPM Bidang Kesehatan  di  Kabupaten/Kota  Provinsi Gorotalo  Tahun  2019,  menunjukkan sebagian  besar  Puskesmasmasih  berada pada  kategori  kesiapan  (10  –  50%)  yaitu sebesar  58,06%,  dan  masih  banyak  pula Puskesmas  berada  pada  kategori  belum siap  yakni  sebesar  36,56%  dari  93 Puskesmas  yang  ada.  Sedangkan  yang berada pada kategori kesiapan (60%-80%) baru mencapai 5,38%. Grafik dibawah ini menunjukkan gambaran kesiapan Puskesmas  per  Kabupaten/Kota  dalam Implementasi SPM berdasarkan Permenkes Nomor 4 Tahun 2019 tentangStandar  Teknis  Pemenuhan  Mutu
Pelayanan  Dasar  pada  SPM  Bidang Kesehatan sebagai berikut.
Grafik 5.1.
Kesiapan Puskesmas dalam Implementasi SPM Bidang KesehatanBerdasarkan Kab/Kota Tahun 2019
Risbinkesda 2019
Beberapa  kendala  yang  berhasil diperoleh terkait dengan masih banyaknya Puskesmas  yang  belum  siap  dalam menjalankan SPM bidang kesehatan yakni sebesar 36,56%, diantaranya adalah berkaitan  dengan  kualitas/kuantitas  SDM
kesehatan, dan masih kurangnya sarana/prasarana, sesuai Standar
Permenkes  Nomor  4  Tahun  2019.  Selain itu jugakendala lain adalah terkait dengan penganggaran  untuk  SPM  belum  tertuang dalam dokumen perencanaan daerah.
Berdasarkan Hasil Risbinkesda Tahun 2019  tentang  Implementase  Kabupaten Kota  dan  puskesmas    dalam  pelaksanaan Standar  Pelayanan  Minimum  (SPM) Bidang  Kesehatan  berdsarkan  Permenkes Nomor 4 tahun 2019 di Provinsi Gorontalo dapat disimpulkan sebagai berikut :
1. Dari  sisi  kesiapan  Kabupaten/Kota dan  Puskesmas  dalam  menjalankan SPM dari segi sarana prasarana :
a. Pelayanan  kesehatan  ibu  hamil, standar  barang/jasa  yang  harus dipenuhi  ada  5  (lima)  item  yakni vaksin  tetanus  difteri  (Td);  tablet tambah  darah;  alat  deteksi  risiko ibu  hamil;  kartu  ibu/rekam  medis ibu  dan  buku  KIA.  Dari  93 Puskesmas  yang  ada  di  Provinsi Gorontalo, sebagaimana yang disajikan  pada  tabel  4.24  masih sebagian  besar  puskesmas  belum terpenuhi standar barang/jasa untuk  pelayanan  ibu  hamil  yakni ada  77,4%.  Kabupaten/kota  yang sudah terpenuhi standar barang/jasa  untuk  pelayanan  ibu hamil,  tertinggi  baru  mencapai 40%  yakni  Kabupaten  Bone Bolango  dan  terendah  9,5%  yaitu Kabupaten Gorontalo
b. Pelayanan  kesehatan  ibu  bersalin, standar  barang/jasa  yang  harus dipenuhi  ada  3  (tiga)  item  yakni formulir  partograf;  kartu  ibu (rekam medis) dan; buku KIA, ada 80,6%  puskesmas  yang  belum terpenuhi.
Kab. Boalemo Kab. Gorontal o Kab.
Pohuwat o Kab. Bone Bolango Kab. Gorontal o Utara Kota Gorontal o Provinsi Belum Siap 18,18 66,67 50 10 33,33 30 36,56 10%-50% 63,64 33,33 50 80 60 70 58,06 60%-80% 18,18 0 0 10 6,67 0 5,38 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Belum Siap 10%-50% 60%-80%
c. pelayanan  kesehatan  bayi  baru lahir,  barang/jasa  yang  minimal tersedia yakni vaksin HB0; vitamin  K1  injeksi;  salep/tetes mata antibiotik, formulir bayi baru lahir;  formulir  MTBM  dan  Buku KIA;  hanya  24,7%  puskesmas yang sudah ada, 75,3% puskesmas belum terpenuhi.
d. pelayanan kesehatan balita dibutuhkan  barang/jasa  meliputi Kuesioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku;  formulir  DDTK;  vitamin A biru dan merah; vaksin imunisasi  dasar  dan  lanjutan; jarum  suntuk  dan  BHP;  peralatan anafilaktik.  Dari  93  puskesmas hanya  6,5%  yang  sudah  tersedia, hampir  sebagian  besar  puskesmas yakni 93,5% tidak tersedia
e. Pelayanan  kesehatan  pada  usia pendidikan  dasar  Standar  jumlah dan  kualitas  barang/jasa  ada  5 (lima)  item  yakni  buku  rapor kesehatanku;  buku  pemantauan kesehatan; kuesioner skrining kesehatan;  formulir  rekapitlasi hasil  pelayanan  kesehatan  usia sekolah  dann  remaja  di  dalam sekolah; formulir rekapitulasi hasil pelayanan  kesehatan  usia  sekolah dan  remaja  di  luar  sekolah;  ada 36,6%  puskesmas  yang  sudah memiliki  dan  masih  63,4%  tidak memiliki.
f. Pelayanan  kesehatan  pada  usia produktifStandar jumlah dan kualitas  barang/jasa  ada  3  (tiga) item  yakni  pedoman  dan  media KIE;  antropometri,  tensimeter, glukometer,  tes  gula  darah,  KIT
IVA tes, BHP; formulir pencatatan dan  pelaporan,  aplikasi  SIPTM, hanya  10,8%  puskesmas  yang sudah ada, 89,2% tidak ada.
g. Pelayanan  kesehatan  usia  lanjut standar  minimal  barang/jasa  yang harus tersedia di puskesmas adalah strip  uji  pemeriksaan  gula  darah dan kolesterol; instrumen geriatric depression scale ( GDS ), instrumen abbreviated  mental  test  (AMT), intrumen  activity  daily  living (ADL)  dalam  ppaket  pengkajian paripurna  pasien  geriatri  (P3G); buku  kesehatan  lansia.  Dari  22 puskesmas  yang  melaksanakan pelayanan  kesehatan  untuk  usia lanjut,  100%  sudah  mempunyai standar barang/jasa pelayanan lansia.
h. Pelayanan  kesehatan  penderita hipertensi standar minimal barang/jasa  yang  harus  tersedia pedoman  pengendalian  hipertensi dan media KIE; tensimeter; formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi  SIPTM,  hanya  12,9% puskesmas yang sudah memilikinya,  sedangkan  untuk standar barang/jasa pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus,  baru  2,2%  puskesmas yang sudah memenuhi
i. Pelayanan kesehatan Orang
Dengan  Gangguan  Jiwa  (ODGJ) berat,  puskesmas  yang  sudah memiliki standar barang/jasa sesuai  SPM  hanya  18,3%  dari  93 puskesmas  yang  ada  di  Provinsi Gorontalo,  masih  terdapat  81,7% yang tidak memiliki sesuai standar.
j. Pelayanan  kesehatan  pada  orang terduga tuberkulosis sebagian
besar  puskesmas  yaitu  98,9% belum memiliki standar barang/jasa sebagaimana
Permenkes Nomor 4 Tahun 2019. Demikian  juga  dengan  pelayanan kesehatan  orang  dengan  risiko HIV,  sebagian  besar  puskesmas yaitu  94,6%  tidak  ada  standar barang/jasa  untuk  melayani  orang dengan risiko HIV.
2. Dari  sisi  kesiapan  Kabupaten/Kota dan  Puskesmas  dalam  menjalankan SPM dari segi Sumber Daya Manusia
:
a. Standar  SDM  untuk  pelayanan kesehatan ibu hamil, ibu hamil dan pelayanan  kesehatan  bayi  baru lahir 100% puskesmas di kabupaten/kota se Provinsi Gorontalo memenuhi standar jumlah dan kualitas personil/SDM yang  ditetapkan  dalam  PMK nomor 4 Tahun 2019.
b. Pelayanan  kesehatan  balita  masih ada 6,5% puskesmas belum
memenuhi  standar  SDM,  dan 93,5%  sudah  ada  sesuai  standar. Demikian  juga  dengan  standar SDM  untuk  pelayanan  kesehatan pada  usia  pendidikan  dasar  masih terdapat  14,0%  yang  tidak  ada SDM  sesuai  standar  dan  86,0% sudah ada sesuai standar SDM.
c. Untuk  pelayanan  kesehatan  pada usia  produktif  dan  usia  lanjut sudah 86,0% puskesmas memiliki SDM  sesuai  standar,  demikian juga  untuk  pelayanan  kesehatan penderita hipertensi sudah 90,3%puskesmas  memiliki  SDM sesuai standar, pelayanan
kesehatan penderita diabetel melitus 86,0%, pelayanan kesehatan ODGJ berat 98,9% dan pelayanan kesehatan orang dengan risiko HIV 89,2%.
d. Kesiapan dalam pelayanan kesehatan orang terduga TB semua puskesmas (100%) belum tersedia SDM  sesuai  ketentuan  standar dalam PMK Nomor 4 Tahun 2019, terutama  untuk  tenaga  analis  dan penata rontgen.
3. Kesiapan dari segi pendanaan, sebagian  besar  Kepala  Puskesmas mengatakan bahwa pembiayaan khusus untuk pelaksanaan SPM masih dipenuhi  melalui  anggaran  BOK sedangkan  dari  pembiayaan  melalui APBD  sangat  kurang.  Hal  ini  sejalan dengan yang disampaikan oleh semua
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota bahwa anggaran lebih banyak terserap untuk pembiayaan  asuransi  JKN  (PBI), sedangkan anggaran untuk opersional puskesmas dan program tidak bertambah.
4. Kesiapan    Puskesmas  dalam  12  SPM Bidang Kesehatan di Provinsi Gorontalo  tahun  2019  berdasarkan PMK  No.  4  tahun  2019,  menurut kabupaten/kota adalah sebagai berikut
:
a. Kabupaten  Boalemo,  Puskesmas yang  dengan  kesiapan  60  –  80% dalam Kesiapan Puskesmas Dalam Pelaksanaan SPM Bidang Kesehatan  hanya  18,2%,  kesiapan 10  –  50%  ada  63,6%  dan  yang belum siap ada 18,2%.
b. Kabupaten  Gorontalo,  Puskesmas yang  dengan  kesiapan  60  –  80% dalam Kesiapan Puskesmas Dalam
Pelaksanaan SPM Bidang Kesehatan masih 0%, kesiapan 10 – 50%  ada  33,3%  dan  yang  belum siap ada 66,7%.
c. Kabupaten  Pohuwato,  Puskesmas yang  dengan  kesiapan  60  –  80%
dalam Kesiapan Puskesmas Dalam Pelaksanaan SPM Bidang
Kesehatan masih 0%, kesiapan 10 –
50% ada 50% dan yang belum siap ada 50%
d. Kabupaten Bone Bolango,
Puskesmas  yang  dengan  kesiapan
60 –  80%  dalam  Kesiapan Puskesmas  Dalam  Pelaksanaan SPM  Bidang  Kesehatan  hanya 10%, kesiapan 10  – 50% ada 80% dan yang belum siap ada 10%
e. Kabupaten Gorontalo Utara, Puskesmas  yang  dengan  kesiapan
60 –  80%  dalam  Kesiapan
Puskesmas  Dalam  Pelaksanaan SPM  Bidang  Kesehatan  hanya 6,7%, kesiapan 10 – 50% ada 60% dan yang belum siap ada 33,3%
f. Kabupaten  Pohuwato,  Puskesmas yang  dengan  kesiapan  60  –  80% dalam Kesiapan Puskesmas Dalam Pelaksanaan
SPM Bidang Kesehatan masih 0%, kesiapan 10 – 50% ada 70% dan yang belum siap ada 30%.
5. Kendala dan hambatan dalam pelaksanaan  SPM  Bidang  Kesehatan di puskesmas adalah masih kurangnya kualitas dan kuantitas SDM kesehatan, kurangnya sarana dan prasarana, serta penganggaran untuk melakukan
sosialisasi dan advokasiSPM
kesehatan.
6. Untuk  pemahaman  Kepala  Dinas Kesehatan  Kab/Kota  dan  Kepala Puskesmas terhadap pelaksanaan SPM
Bidang  Kesehatan  semuanya  telah mengetahui adanya Peraturan Menteri Kesehatan  Nomor  4  Tahun  2019, tetapi belum mendalami secara keseluruhan  isinya.  Tetapi  semua Kepala  Puskesmas  dan  Kepala  Dinas Kesehatan  Kabupaten/Kota  sepakat berkomitmen untuk melakukan koordinasi  dengan  Bappeda  setempat dalam membuat regulasi implementasi SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota, menuangkan kegiatan  SPM  Bidang  Kesehatan dalam perencanaan dan penganggaran pada  RPJMD  Kabupaten/Kota,  serta menyediakan  sarana  prasana  yang memadai sesuai Permenkes 75 Tahun 2014 secara bertahap dengan mengusulkan  melalui  Dana  Alokasi Khusus Bidang Kesehatan.
KONTEKS KEBIJAKAN TERKAIT :
Untuk  melaksanakan  ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang  Nomor 23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan Daerah, Presiden Republik Indonesia telah menetapkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor 2  Tahun  2018  tentang  Standar  Pelayanan Minimal (SPM).
Menindalanjuti  kebijakan  tersebut, Menteri  Kesehatan  telah  mengeluarkan Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  4 Tahun  2019  tentang  Standar  Teknis Pemenuhan  Mutu  Pelayanan  Dasar  pada Standar Pelayanan Minimal Bidang
Kesehatan, meliputi : 1) standar jumlah dan kualitas  barang  dan/atau  jasa;  2)  Standar jumlah dan kualitas personil/Sumber Daya Manusia Kesehatan; dan 3) Petunjuk teknis atau  tata  cara  pemenuhan  standar,  untuk setiap  jenis  pelayanan  dasar  pada  SPM bidang Kesehatan, baik di tingkat Pemerintah  Daerah  Provinsi,  maupun  di
tingkat Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.  Hal    ini    merupakan suatu standar mutu pelayanan  yang  tidak mudah  dicapai,  dibutuhkan  kesungguhan dan rencana  yang  matang  dalam  upaya pencapaiannya.
REKOMENDASI KEBIJAKAN : Pemerintah Provinsi Gorontalo mendorong Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk :
1. Menuangkan  Indikator  SPM  Bidang Kesehatan menjadi output kinerja OPD dalam  perencanaan  dan  penganggaran pada  dokumen  RPJMD  dan  RKPD Kabupaten/Kota.
2. Melakukan pemetaan pembiayaan yang digunakan untuk penerapan SPM melalui tools costing SPM
3. Melakukan  monitoring  dan  evaluasi terhadap  penerapan  SPM  Daerah kabupaten/kotasekurangkurangnya terdiri atas: a) hasil penerapan SPM; b) kendala  penerapan  SPM;  dan  c)
ketersediaan
anggaran dalam penerapan SPM.
4. KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  uraian  penelitian diatas maka dapat disimpulkan bahwa:
1. Puskesmas yang memiliki kesiapan 60%-80%  berada  pada  kriteria wilayah  Perkotaan  yaitu  sebesar 8,33%.
2. Puskesmas yang memiliki kesiapan
10%-50% sebagian besar berada di wilayah dengan kriteria terpencil/sangat terpencil yaitu sebesar  65,22%,dan  yang  belum siap  sebagian  besar  berada  di wilayah  dengan  kriteria  perdesaan yaitu sebesar 43,48%.
3. Sebagian  besar  Puskesmas  telah memiliki kesiapan (10%-50%)
dalam  pelaksanaan  SPM  Bidang kesehatan yaitu sebesar 58,06%.
4. Puskesmas  yang  belum  siap  yakni sebesar  36,56%,  dan  hanya  5,38% yang  telah  memiliki  kesiapan (60%-80%).

## UCAPAN TERIMAKASIH
Dalam  penyusunan  Riset  Pembinaan Kesehatan  Daerah  (Risbinkesda)  ini  tidak terlepas dari Rahmat dan RidhoAllah SWT yang  telah  memberikan  kekuatan  kepada Tim Peneliti dalam menyelesaikan riset ini. Selain itu Tim Peneliti banyak mendapatkan  bimbingan,  petunjuk  dan bantuan  serta  dorongan  semangat  dari berbagai  pihak,  baik  yang  bersifat  moril maupun  materil.  Pada  kesempatan  ini secara khusus Tim Peneliti menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua  pihak  yang  telah  membantuproses penelitian  ini  hingga  penyusunan  laporan akhir.

## DAFTAR PUSTAKA
1) Gaffar,  Afan. 2009. Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi,
Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
2) Sugiyono.  2010. Metode  Penelitian Kuantitatif,  Kualitatif  dan  R  &  D. Bandung : Alfabeta.
3) Sinambela,  L.P.  2010. Reformasi Pelayanan  Publik;  Teori,Kebijakan dan. Implementasi,cetakan kelima Jakarta : PT. Bumi Aksara.
4) Mohammad  Khozin,  2010, Evaluasi Implementasi Kebijakan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Di  Kabupaten  Gunungkidul :  Jurnal Studi  Pemerintahan  Volume  1  Nomor 1 Agustus. 2010.
5) Kemenkes RI, 2014, Peraturan Pemerintah RI Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat :
Jakarta.
6) Kemenkes RI, 2016, Peraturan
Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun
2016  tentang  Standar  Pelayanan
Minimum Bidang Kesehatan : Jakarta.
7) _____________, 2015, Rencana Strategi  Kementerian  Kesehatan  RI tahun 2015-2019 : Jakarta.
8) Siregar, Parmohonan, 2016. Pengaruh Implementasi
Kebijakan Kependudukan  terhadap  Kepuasan Masyarakat  Dalam  pembuatan  KTP Elektronik  Pada  Kantor  Catatan  Sipil Bekasi  Selatan.  Tesis  Program  Studi Megister Ilmu Administrasi. Universitas Prof. Dr. Moestopo
(Beragama) : Jakarta.
9) Dinkes  Provinsi  Gorontalo,  2017, Laporan Indikator SPM Bidang Kesehatan Provinsi Gorontalo : Gorontalo. 10) _______________, 2017, Profil Kesehtan Provinsi Gorontalo :
Gorontalo.
11) Kemenkumham  RI,  2018, Peraturan Pemerintah RI Nomor 02 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimum :
Jakarta.
12) Kemenkes RI, 2019, Peraturan Pemerintah  RI  Nomor  4  Tahun  2019 tentang  Standar  Teknis  Pemenuhan
Mutu  Pelayanan  Dasar  Pada  Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan : Jakarta.