## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 3 No. 1 (2021): Hal. 32-46 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id

## PERADILAN ISLAM PADA MASA RASULULLAH DAN KHULAFAURASYIDIN: STUDI KOMPARATIF PERADILAN ISLAM ERA KLASIK

## ISLAMIC JUDGMENT IN THE TIME OF THE RASULULLAH AND KHULAFAURASYIDIN: A COMPARISONAL STUDY OF CLASSICAL ISLAMIC JUDGES

## Awal Rifai Wahab
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar Email: awalrifai1991@gmail.com

## Asni
Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar Email: asni.azrai@uin-alauddin.ac.id

## Muh. Saleh Ridwan
Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar
Email: salriduin@gmail.com Keywords : ABSTRACT Islam, khulafaurasyidin, judiciary, comparasion, history Justice is something that is upheld and continues to be fought for by all nations  in  their  various  stages  of  progress,  because  enforcing  justice means ordering goodness and preventing the dangers of injustice, and in it there is an effort to make peace between people and save some of them  from  arbitrary  behavior  between  one  another.  other.  This  study discusses  the  history  of  Islamic  courts  at  the  time  of  the  Prophet Muhammad. and khulafaurasyidin with the aim of comparing the justice system between the two periods. This research is library research based on  qualitative  descriptive  research  method  with  historical  and comparative approach. The results showed that the judiciary at the time of the Prophet. have similarities and differences from several sides with the judiciary during the khulafaurasyidin period, where this shows the development and progress of the judicial system from time to time and becomes a reference to the later judicial system. The implication of this research  is  how  the  phenomenon  of  society  seems  to  have  lost  its substance in the field of justice, where the judiciary of the past was very effective with all its limitations and simplicity. As for now, although the judicial system looks sophisticated with all its developments, it has lost its substance. In addition, in the classical era, the capacity and integrity were  also  seen  in  the  judges.  Judges  need  to  follow  this  example,  not only in terms of their capacity, but also in terms of integrity. Kata kunci : ABSTRAK islam, khulafaurasyidin, peradilan, perbandingan, sejarah Keadilan adalah hal yang dijunjung tinggi dan terus diperjuangkan oleh semua  bangsa  dalam  berbagai  tingkat  kemajuannya,  karena  dengan menegakkan  keadilan  berarti  memerintahkan  kebaikan  dan  mencegah bahaya  kezaliman,  serta  di  dalamnya  terdapat  usaha  perdamaian  di antara  manusia  dan  menyelamatkan  sebagian  mereka  dari  perilaku kesewenang-wenangan antara satu  dengan yang lainnya. Penelitian ini membahas tentang sejarah peradilan Islam pada  masa Rasulullah saw. dan  khulafaurasyidin  dengan  tujuan  membandingkan  sistem  peradilan

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 3 No. 1 (2021): Hal. 32-46 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
antara  dua  masa  tersebut.  Penelitian  ini  adalah  penelitian  kepustakaan ( library  research )  berdasarkan  metode  penelitian  deskriptif  kualitatif dengan  pendekatan  historis  dan  komparatif.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  peradilan  pada  masa  Rasulullah  saw.  memiliki persamaan dan perbedaan dari beberapa sisi dengan peradilan pada masa khulafaurasyidin, di mana hal tersebut menunjukkan perkembangan dan kemajuan sistem peradilan dari masa ke masa serta menjadi rujukan pada sistem peradilan yang datang belakangan. Implikasi penelitian ini adalah bagaimana  fenomena  masyarakat  yang  seakan-akan  kehilangan substansi  pada  bidang  keadilan,  di  mana  peradilam  masa  lampau berjalan sangat efektif dengan segala keterbatasan dan kesederhanaannya.  Adapun  sekarang,  meskipun  sistem  peradilan tampak  canggih  dengan  segala  perkembangannya,  tapi  pada  beberapa keadaan justru kehilangan substansinya. Selain itu, pada era klasik juga tampak kapasitas dan integritas menyatu dalam diri hakim. Hal tersebut kemudian perlu diteladani oleh para hakim, bukan dari segi kapasitasnya saja, melainkan harus ditunjang dengan aspek integritas.
Diterima : 4 Januari 2022; Direvisi : 27 Maret 2022; Disetujui : 5 April 2022; Tersedia online : 8 April 2022
How to cite: Awal Rifai Wahab, Asni, Muh. Saleh Ridwan. “Peradilan Islam pada Masa Rasulullah dan Khulafaurasyidin: Studi Komparatif Peradilan Islam Era Klasik”, BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam Vol. 3, No. 1 (2022): 32-46. doi: 10.36701/ bustanul.v3i1. 461.

## PENDAHULUAN
Sesuatu  yang  sempurna  merupakan  hal  yang  ingin  dicapai  dan  akan  selalu menjadi  pilihan  setiap  orang,  karena  hal tersebut  telah terpatri  dalam  akal  sehat  setiap manusia.  Seorang  muslim  hendaknya  menyadari  bahwa  Islam  merupakan  agama  yang sempurna dan menyeluruh, sehingga animo beragama dapat dibuktikan serta diformulasi dalam  bentuk  amalan  dalam  kehidupan  sehari-hari.  Allah  swt.  berfirman  tentang kesempurnaan Islam dalam Q.S. al-Mā’idah/ 5: 3
( ...ْمُكَنيِد ْمُكَل ُتْلَمْكَأ َمْوَ يْلا 3 )
Terjemahnya: “Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu…(3)” 1 ʿAbd al-Raḥmān al-Saʿdī mengatakan ketika mengomentari ayat di atas: “Agama telah sempurna dengan pertolongan Allah dan kesempurnaan aturan syariat secara lahir dan  batin.  Oleh  karena  itu,  petunjuk  Al-Qur’an  dan  sunah  Nabi  saw.  telah  cukup  dan sangat  memadai  untuk  memahami  hukum  agama  Islam,  baik  itu  hal-hal  yang  sifatnya usul maupun furuk. 2 Kesempurnaan syariat dan hukum Islam hanya dapat dirasakan dan dinikmati  oleh  orang-orang  yang  mengetahuinya  dengan  pengetahuan  yang  benar berdasarkan Al-Qur’an dan sunah Nabi saw.
Kesempurnaan Islam dapat dilihat dari prinsip-prinsip ajaran yang dikandungnya. Di antara prinsip yang menempati posisi penting dan menjadi diskursus dalam Islam dari
1 Kementerian  Agama  Republik  Indonesia, Al-Quran  dan  Terjemahnya (Jakarta:  Yayasan Penyelenggara/penerjemah Al-Qur’an, 1990) , h. 157.
2 ʿAbd al-Raḥmān bin Nāṣir bin ʿAbdillāh al-Saʿdī, Taisīr al-Karīm al-Raḥmān fī Tafsīr Kalām al- Mannān (Cet. I; t.t.: Mu’assasah al-Risālah, 2000), h. 219.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 3 No. 1 (2021): Hal. 32-46 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
waktu kewaktu adalah iqāmah al-`Adālah (menegakkan keadilan). 3 Tegaknya keadilan di  muka  bumi  ini  merupakan  harapan  setiap  insan  demi  tercapainya  kedamaian  dan ketentraman hidup. Keadilan tidak hanya diusung oleh Islam, melainkan seluruh agama yang ada secara umum berusaha untuk menegakkan keadilan. Hal ini menunjukkan arti penting  keadilan  dalam  kehidupan  manusia  demi  terwujudnya  kerukunan  hidup  di masyarakat.
Hal  lain  yang  menunjukkan  betapa  pentingnya  makna  sebuah  keadilan  adalah dengan lahirnya berbagai insitusi sosial yang ada dalam masyarakat, termasuk dalam hal ini  adalah  insitusi  hukum. 4 Lahirnya  berbagai  institusi  hukum  di  tengah  masyarakat merupakan  suatu  usaha  dan  wasilah  tegaknya  keadilan,  khususnya  keadilan  di  depan hukum. Di samping itu, demi tegaknya keadilan hukum dalam kehidupan bermasyarakat maka sangat diharapkan kesadaran hukum pada setiap individu yang terlibat, mulai dari masyarakat biasa sampai tingkat teratas para penegak hukum.
Upaya  tegaknya  peradilan  hukum  dapat  dilakukan  dengan  menengok  kembali sejarah  era  keemasan  Islam,  di mana  sistem  dan  prinsip  peradilan  serta  hukum  berada pada  titik  puncak.  Masa  Rasulullah  saw.  dan  khulafaurasyidin  merupakan  generasi terbaik  Islam  pada  setiap  dimensi  kehidupan  manusia  termasuk  di  dalamnya  sistem peradilan hukum. Nabi saw. bersabda tentang generasi terbaik umat Islam:
)ملسمو يراخبلا هاور( ْمَُنَوُلَ ي َنيِذَّلا َُّثُ ،ْمَُنَوُلَ ي َنيِذَّلا َُّثُ ، ِنِْرَ ق ِساَّنلا ُْيَْخ 5
Artinya:  “ sebaik-baik  generasi  adalah  generasi  zamanku  (masa  Nabi  saw.  dan sahabat),  kemudian  generasi  setelahnya  (masa  tabiin),  kemudian  generasi setelahnya (pengikut tabiin) ”
Secara  umum,  hadis  di  atas  menunjukkan  keutamaan  zaman  Nabi  saw.  dan generasi  sahabat.  Para  sahabat  adalah  penyebar  dan  pelindung  dakwah  Islam,  mereka mengorbankan  harta  dan  jiwa  demi  tersebarnya  Islam  di  muka  bumi. 6 Dalam  hal  ini, peradilan  Islam  pada  masa  Nabi  saw.  merupakan  cikal  bakal  terbentuknya  sistem peradilan  tersebut,  kemudian  hal  itu  dilanjutkan  oleh  generasi terbaik  setelahnya yaitu generasi  sahabat  khususnya  khulafaurasyidin.  Oleh  karena  itu,  rumusan  masalah  pada penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana peradilan Islam pada masa Nabi saw.?
2. Bagaimana peradilan Islam pada masa khulafaurasyidin?
3. Bagaimana  perbandingan  peradilan  Islam  antara  zaman  Nabi  saw.  dan khulafaurasyidin?
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui perbandingan peradilan Islam antara zaman Nabi saw. dan generasi sahabat.
3 Afifa Rangkuti, “Konsep Keadilan dalam Perspektif Islam”, Tazkiya: Jurnal Pendidikan Islam 6, no. 1 (2017): 2.
4 Yustinus Suhardi Ruman, “Keadilan Hukum dan Penerapannya dalam Keadilan”, Humaniora 3, no. 2 (2012): 346, doi:https://doi.org/10.21512/humaniora.v3i2.3327 .
5 Muḥammad bin Ismāʿīl Abū ʿAbdillāh al-Bukhārī, (al-Muḥaqqiq: Muḥammad Zuhair bin Nāṣir al-āṣir), Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Jilid 3, no. 2652, (Cet. I; t.t.: Dār Ṭauq al-Najāh, 2002), h.184. Dan Muslim bin al-Ḥajjāj  Abū  al-Ḥasan  al-Qusyairī  al-Naisābūrī,  (al-Muḥaqqiq:  Muḥammad  Fu'ād ʿAbd  al-Bāqī), Ṣaḥīḥ Muslim, Jilid 3, no. 2533, (Cet. I; Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāṡ al-ʿArabī, t.th.), h. 1343.
6 Mūsā Syāhīn Lāsyīn, Fatḥ al-Mun`im Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim, jilid 9, (Cet. I; t.t.: Dār al-Syurūq, 2002), h. 579.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 3 No. 1 (2021): Hal. 32-46 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
Penelitian ini adalah sepenuhnya penelitian kepustakaan ( library research ), yaitu penelitian yang dilakukan di perpustakaan di mana peneliti berhadapan dengan berbagai macam  literatur  sesuai  tujuan  dan  masalah  yang  sedang  dipertanyakan. 7 Metode penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  deskriptif  kualitatif,  yaitu  metode  yang digunakan  untuk  menganalisa  data  dengan  mendeskripsikan  data  melalui  bentuk  kata- kata  tertulis  atau  lisan  dari  orang-orang  dan  perilaku  yang  diamati. 8 Penelitian  ini menggunakan metode pendekatan historis dan komparatif, yaitu dengan menelusuri data- data sejarah dan melakukan perbandingan tentang hal yang diteliti.
Berdasarkan penelusuran penulis terkait penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian, maka ditemukan beberapa penelitian yang bersinggungan dengan penelitian ini yaitu sebagai berikut:
1. Tulisan  Hendra  Gunawan  pada  jurnal  el-Qanuny  (vol.  5  no.  1  tahun  2019) dengan  judul  “Sistem  Peradilan  Islam”.  Tujuan  penelitian  tersebut  adalah untuk menguraikan kedudukan sistem peradilan Islam secara umum, di mana dalam  pembahasannya  hanya menyebutkan  secara  singkat  sejarah  peradilan pada masa Rasulullah saw.
2. Tulisan Djamila Usup pada jurnal ilmiah al-Syir`ah (vol. 8, no. 1 tahun 2010) dengan  judul  “Peradilan  Islam  pada  Masa  Khulafaurasyidin”.  Penelitian tersebut bertujuan untuk mengungkap kedudukan, perkembangan dan sistem peradilan pada masa khulafaurasyidin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan  peradilan  pada  masa  khulafaurasyidin  merupakan  sesuatu  yang dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga peradilan terus berkembang dari satu khalifah ke khalifah berikutnya. Sistem peradilan pada masa khulafaurasyidin yaitu  bersumber  dari  Al-Qur’an  dan  hadis-hadis  Nabi  saw.,  jika  tidak ditemukan  pada  keduanya  maka  khalifah  berijtihad  dalam  menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. 9
Berbeda  dengan  dua  penelitian  terdahulu  di  atas,  penelitian  ini  menyajikan peradilan Islam secara historis dengan melakukan perbandingan antara peradilan Islam pada masa Rasulullah saw. dan peradilan Islam pada masa khulafaurasyidin.

## PEMBAHASAN
Al-Qur’an telah menerangkan urgensi mengambil pelajaran dari sejarah dengan menukil  peristiwa-peristiwa  masa  lalu  yang  dalam  studi  pengantar  ilmu  Al-Qur’an dikenal  dengan  term al-Qaṣaṣ (kisah-kisah),  di  mana  penyebutan  tentang  kisah  umat- umat terdahulu mendapat bagian besar dalam Al-Qur’an. Allah swt. berfirman tentang urgensi mengambil pelajaran dari sejarah
باَبْلَْلِا  ِلِوُِلِ ٌةَْبِْع ْمِهِصَصَق  ِفِ َناَك ْدَقَل
Terjemahnya: “Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal.” 10
7 Masyuri dan M. Zainuddin, Metodologi Penelitian (Bandung: Refika Aditama, 2008), h. 50.
8 Lexi Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), h. 3.
9 Djamila Usup, “Peradilan Islam pada Masa Khulafaurasyidin”, Jurnal Ilmiah al-Syir`ah 8, no. 1 (2010): 307-308, doi:http://dx.doi.org/10.30984/as.v8i1.41
10 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahnya , h. 366.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 3 No. 1 (2021): Hal. 32-46 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
Dalam tafsir al-Rāzī disebutkan bahwa maksud pengajaran dalam ayat di atas adalah dengan melakukan tafakur dan renungan terhadap kisah yang disebutkan dan diceritakan pada ayat-ayat sebelumnya. 11 Dengan demikian, mempelajari sejarah yang isinya adalah peristiwa pada masa lampau memiliki arti penting dalam kehidupan manusia berdasarkan ayat tersebut di atas.
Berbagai  pelajaran  dari  peristiwa  masa  lalu  hendaknya  tidak  dibiarkan  berlalu begitu  saja  disebabkan  betapa  besar  makna  dan  pengaruh  sejarah  dalam  kehidupan manusia. Di antara ungkapan yang sering dikatakan orang adalah “Pengalaman adalah guru yang terbaik”, atau “Belajarlah dari sejarah”. Bahkan Presiden Pertama Republik Indonesia  telah  meninggalkan  sebuah  titipan  yang  sengat  berharga,  yaitu  “Jasmerah” yang  merupakan  akronim  dari  “Jangan  sekal-kali  melupakan  sejarah. 12 Jika  dikaitkan dengan  peradilan  Islam,  maka  secara  historis  hal  tersebut  telah  disebutkan  dalam  Al- Qur’an bahwa sistem peradilan telah ada sejak manusia pertama yang diciptakan Allah swt.
Adanya manusia pertama di dunia ini yaitu Nabi Adam alaihi salam, begitu pula peradilan  itu  lahir.  Peradilan  telah  terjadi  sejak  masa  Nabi  Adam  alaihi  salam  dimana beliau menjadi hakim atas perselisihan diantara kedua anaknya, Qabil dan Habil. Namun, saat  itu  belum  dikenal  istilah  peradilan  sebagaimana  peradilan  yang  telah  dikenal sekarang. Dalam sejarah lainnya, Nabi Daud alaihi salam dan Nabi Sulaiman alaihi salam disebut  sebagai  hakim  pertama.  Demikian  itu,  karena  Nabi  Daud  alaihi  salam  adalah sebagai raja yang menangani keputusan perkara di antara manusia dan mengatur urusan pemerinatahan.  Pada  masa  mereka  dijelaskan  bahwa  seorang  hakim  ( al-Qāḍī )  harus mendengarkan pendapat dari kedua belah pihak sebelum memutuskan perkara dan harus memisahkan para saksi untuk mendengarkan pendapat mereka. 13 Oleh karena itu, perlu untuk menengok kembali sistem peradilan yang tercatat dalam sejarah yang dengannya diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam dunia peradilan dan hukum.
Dalam penelitian ini, penulis hanya menyajikan sejarah peradilan Islam pada masa Nabi saw. dan masa khulafaurasyidin kemudian melakukan perbandingan di antara kedua masa  tersebut.  Melihat  pentingnya  kajian  ini,  maka  penulis  membatasi  ruang  lingkup pembahasan  sejarah  peradilan  hanya  pada  masa  Rasulullah  saw.  dan  khulafaurasyidin saja, meskipun sejarah mencatat bahwa sistem peradilan telah lahir sejak diciptakannya Nabi Adam alaihi salam. Hal itu disebabkan karena sistem peradilan Islam lahir di zaman Nabi  saw.,  di  mana  beliau  telah  menetapkan  pondasinya,  yang  kemudian  dilanjutkan setelahnya oleh khulafaurasyidin dan sahabat lainnya.
1. Peradilan pada Masa Rasulullah saw.
Datangnya Islam di jazirah Arab yang ditandai dengan lahirnya Rasulullah saw. merupakan cikal bakal tumbuhnya sistem peradilan Islam berdasarkan wahyu Allah swt., baik itu melalui Al-Qur’an maupun lisan Rasulullah saw. Bersamaan dengan masuknya Islam, maka aturan hukum yang wajib untuk ditaati adalah keputusan hukum dalam Al-
11 Abū `Abdillāh Muḥammad bin `Umar bin al-Ḥasan bin al-Ḥusain al-Taimī al-Rāzī al-Mulaqqab bī Fakhr al-Dīn al-Rāzī, Mafātīḥ al-Gaib – al-Tafsīr al-Kabīr, Jilid 18 (Cet. III; Beirut: Dār Iḥyā’ al-Turāṡ al-`Arabī, 1999), h. 522.
12 Widodo  Widodo,  “Objek  Kajian  dan  Urgensi  Mempelajari  Sejarah  dan  Peradaban  Islam”, Jurnal Pedagogy 10, no. 3 (2017): 1.
13 Alaiddin Koto, Sejarah Peradilan Islam (Cet. II; Jakarta: PT Raja Grafindo, 2012), h.17.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 3 No. 1 (2021): Hal. 32-46 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
Qur’an sebagai Undang-undang yang mampu menggantikan seluruh aturan hukum yang ada  saat  itu  dengan  prinsip  utamanya  adalah  tegaknya  keadilan  serta  kebenaran  secara komprehensif dan bersifat universal. Hal tersebut berlaku bagi penguasa dan rakyat, kaya maupun  miskin,  berkulit  hitam  maupun  putih  atau  lainnya,  maka  dalam  pandangan hukum Undang-undang Al-Qur’an semua sama tanpa diskriminasi, sehingga berdirilah negara Islam dengan ibu kotanya Yaṡrib di atas pondasi dan landasan aturan yang tetap sepanjang masa 14 dengan asas raḥmah lī al-`Ālamīn.
Keberadaan  Nabi  SAW  di masyarakat-negara  Madinah  saat itu jika  dilihat  dari konsep ketatanegaraan modern menggabungkan ketiga institusi trias politica yaitu  kekuasaan  legislatif  ( sultah  tashri`iyyah ),  kekuasaan  eksekutif  ( sultah tanfīdziyyah )  dan  kekuasaan  yudikatif  ( sultah  qaḍā’iyyah )  sekaligus.  Sebagai  seorang penerima  sekaligus  penyampai  wahyu  dari  Allah,  Nabi  Muhamad  SAW  merupakan satu-satunya  sumber  segala  hukum  dan  tata  aturan.  Bahkan  segala  perbuatan  dan ucapannya  juga  diposisikan  sebagai  sumber  legislasi  yang  harus  ditaati.  Sedangkan unsur  kekuasaan  eksekutif  Rasulullah  dapat  dilihat  dari  pelaksanaan  beliau  dan pengejawantahan  hukum-hukum  Allah/   syariat  Islam  serta  menegakkannya  dalam berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi maupun politik. 15 Dengan demikian, terlihat jelas peran Nabi saw. sebagai figur yang multifungsi di tengah masyarakat Arab saat itu.
Adapun jenis perkara yang diselesaikan Rasulullah meliputi segala jenis perkara, mulai  perkara  keluarga,  perdata,  pidana,  hukum  acara  hingga  masalah  hukum internasional. Dalam kapasitas sebagai hakim, tidak jarang Rasulullah saw. melimpahkan wewenang kepada sahabat yang dipercayainya, seperti, `Alī bin Abī Ṭālib, Ḥużaifah bin al-Yaman,  `Uqbah  bin  `Amr,  Ma`qil  bin  Yasār,  `Amr  bin  al-Āṣ,  `Alqamah  dan sebagainya, baik ketika Rasulullah saw. sedang berada di tempat tersebut maupun tidak, 16 beberapa di antara mereka diutus ke daerah-daerah kekuasaan Islam.
Di antara bukti keimanan seseorang pada saat itu adalah menyerahkan segala jenis perkara yang diperselisihkan kepada Rasulullah saw. dengan menjadikan beliau sebagai hakim  di  antara  mereka,  kemudian  mereka  dengan  sepenuh  hati  menerima  keputusan Rasulullah saw. Allah swt. berfirman:
جَرَح ۡمِهِسُفنَأ ِٓفِ ْاوُدَِيَ  َلَ َُّثُ ۡمُهَ نۡ يَ ب َرَجَش اَميِف َكوُمِ كَُيُ َّٰتََّح َنوُنِم ۡؤُ ي  َلَ َكِ بَرَو  َلََف
ا اَِّ مّ َتۡيَضَق ْاوُمِ لَسُيَو اميِل ۡسَت
Terjemahnya: “Maka  demi  Tuhanmu,  mereka  (pada  hakekatnya)  tidak  beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikann dan mereka menerima dengan sepenuhnya”. 17
Ibnu Kaṡīr mengatakan tatkala mengomentari ayat di atas, “Allah swt. bersumpah atas diri-Nya bahwa seseorang tidak dikatakan beriman sampai dia menjadikan Nabi saw.
14 Abdurrahman Ahmad Agil, “Implementasi Peradilan Perspektif Hukum Islam”, Al-Rasikh 6, no. 2 (2017): 8.
15 `Abd al-Wahhāb Khallāf, Al-Sultāt al-Ṡalāṡ fī al-Islām: Al-Tasyrī`, al-Qaḍā’, al-Tanfīż (Cet. II Kuwait: Dār al-Qalam, 1985), h. 27.
16 Muhammad Salam Madzkur, Al-Qaḍā’ fī al-Islām (Kairo: Dār al-Nahḍah al-`Arabiyyah, 1964), h. 11.
17 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahnya , h. 129.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 3 No. 1 (2021): Hal. 32-46 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
sebagai  hakim  pada  segala  jenis  perkara,  sebab  apa  yang  beliau  putuskan  maka  itu merupakan kebenaran yang wajib diterima secara lahir dan batin”. 18 Demikianlah peran Rasulullah  saw.  sebagai  pemimpin  kaum  muslimin  saat itu,  segala  bentuk  perkara  dan perselisihan yang beliau putuskan wajib diterima dengan lapang dada. Dengan demikian, kehidupan yang damai dan harmoni di tengah masyarakat saat itu dirasakan oleh semua pihak.
Di  zaman  Nabi  saw.,  setelah  perkara  diputuskan  oleh  Rasulullah,  para  pihak melaksanakan  dengan  sukarela.  Dalam  hal  gugatan  hak,  pihak  yang  kalah  dengan sukarela  memenuhi  tuntutan  dan  memenuhi  hak  pihak  yang  menang.  Tidak  pernah terdengar adanya pihak yang bersengketa untuk menentang putusan Rasulullah saw. Hal ini dimungkinkan karena yang memutus perkara adalah pribadi al-Amīn (terpercaya), dan merupakan pemegang mandat dari Allah swt. untuk menyelesaikan sengketa di tengah masyarakat  dengan  putusan  yang  adil. 19 Hal  itu  disebabkan  karena  apa  yang  beliau ucapkan dan putuskan bersumber dari wahyu, Allah swt. berfirman dalam surah al-Najm : ي ۡحَو  َّلَِإ َوُه ۡنِإ ٰٓىَوَۡلۡٱ ِنَع ُقِطنَي اَمَو ُي ٰىَحو
Terjemahnya: “Dan tiadalah yang diucapkannya itu (Al-Qur’an) menurut kemauan hawa  nafsunya.  Ucapannya  itu  tiada  lain  hanyalah  wahyu  yang  diwahyukan (kepadanya)” . 20
Dalam tafsir al-Jalālain disebutkan bahwa maksud ayat di atas adalah Nabi saw. tidak  mengucapkan  sesuatu  tentang  apa  yang  beliau  bawa  untuk  kalian  berdasarkan keinginannya sendiri, akan tetapi yang beliau sampaikan adalah wahyu dari Allah swt. yang  diwahyukan  kepadanya. 21 Oleh  sebab  itu,  keputusan  Rasulullah  saw.  dalam menangani perselisihan di tengah kaum muslimin dapat diterima semua pihak.
Dalam menangani perkara, Nabi saw. selalu mendengar keterangan kedua belah pihak. Nabi saw. tidak akan menetapkan sebuah putusan sebelum mendengar kedua belah pihak.  Hal  ini  dilakukan  agar  perkara  tersebut  menjadi  jelas  baginya  dan  ia  dapat memutuskan secara adil. Sebagai contoh dalam hal ini, beliau pernah berpesan kepada ‘Alī bin Abī Ṭālib secara khusus dan kepada para hakim secara umum agar tidak tergesa- gesa  memutuskan  perkara  sebelum  mendengar  pembicaraan  kedua  belah  pihak. Berdasarkan keterangan para pihak, Nabi saw. memutuskan berdasarkan pertimbangan dengan hukum Allah swt. meskipun demikian, perlu untuk ditegaskan bahwa apa yang diputuskan  oleh  Nabi  saw.  semata-mata  berdasarkan  zahirnya  perkara,  sumpah,  atau berdasar bukti-bukti yang dikemukakan dalam persidangan. Oleh karena itu, keputusan yang  ditempuh  oleh  Nabi  saw.  dalam  hal  seperti  ini  adalah  berdasarkan  ijtihadnya. 22 Ijtihad beliau sebagai manusia biasa tentu berdasarkan wahyu Allah swt., baik itu secara langsung maupun tidak langsung.
18 Abū  al-Fidā’  Ismā`īl  bin  `Umar  bin  Kaṡīr  al-Qurasyī  al-Baṣrī,  (al-Muḥaqqiq:  Muḥammad Ḥusain Syams al-Dīn), Tafsīr al-Qur’ān al-`Aẓīm, Jilid 2 (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-`Ilmiyyah, 1998), h. 306.
19 Hadi Daeng Mapuna, “Hukum dan Peradilan dalam Masyarakat Muslim Periode Awal”, Jurnal Al-Qadāu 2, no. 1 (2015): 1-12, doi:https://doi.org/10.24252/al-qadau.v2i1.2636
20 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahnya , h. 871.
21 Jalāl al-Dīn Muḥammad bin Aḥmad dan Jalāl al-Dīn `Abd al-Raḥmān bin Abī Bakr al-Suyūṭī, Tafsīr al-Jalālain (Cet. I; Kairo: Dār al-Ḥadīṡ, t.th), h. 700.
22 Muḥammad Salam Mażkūr, Al-Qaḍā’ fī al-Islām , h. 39.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 3 No. 1 (2021): Hal. 32-46 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
Alat  bukti  pada  lembaga  peradilan  di  zaman  Rasulullah  saw.  terdiri  dari al- Bayyinah ,  sumpah,  bukti  tertulis,  firasat, qur`ah (undian). 23 Nabi  saw.  telah mengisyaratkan dalam sebuah hadis tentang pengambilan keputusan berdasarkan bukti dan sumpah, beliau bersabda:
َةَنِ يَ بْلا ىَلَع َرَكْنَأ ْنَم ىَلَع َينِمَيْلاَو ,يِعَّدُمْلا )يقهيبلا هاور( 24
Artinya: “Bukti  wajib  bagi  penggugat  dan  sumpah  wajib  bagi  orang  yang mengingkarinya”
Hadis di atas menjadi dasar hukum dalam menetapkan al-Bayyinah dan sumpah sebagai alat  bukti  dalam menetapkan  putusan  pada  sebuah  peradilan.  Kedua alat bukti tersebut masih relevan dan digunakan sampai hari ini. Hal tersebut menunjukkan bahwa sistem  peradilan  yang  dikembangkan  dari  masa  ke  masa  berasal  dari  sistem  peradilan yang cikal bakalnya sudah ada di zaman Nabi saw.

## 2. Peradilan pada Masa Khulafaurasyidin
Setelah  Rasulullah  saw.  wafat,  maka  estafet  perjuangan  Islam  dilanjutkan  oleh para  sahabat raḍiyallāh  `anhum. Para  sahabat  adalah  orang-orang  pilihan  yang ditakdirkan  oleh  Allah  swt.  meneruskan  perjuangan  Rasullah  saw.  dalam  melakukan ekspansi  dakwah  ke  seluruh  belahan  dunia.  Demikian  halnya  pada  dimensi  peradilan, para sahabat meneruskan apa yang telah dicontohkan oleh Nabi saw. dalam menegakkan keadilan dan memutuskan segala bentuk perselisihan yang terjadi saat itu, khususnya para khulafaurasyidin yang terpilih di antara mereka. Khulafaurasyidin telah direkomendasikan  untuk  diikuti  petunjuk  dan  ijtihadnya  sepeninggal  Rasulullah  saw. sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis bahwa Nabi saw. bersabda:
ُهَّنِإَف ْنَم ْشِعَي ْمُكْنِم يِدْعَ ب ىََيَْسَف اًف َلَِتْخا
،َينِ يِدْهَمْلا َنيِدِشاَّرلا ِءاَفَلُْلْا ِةَّنُسَو  ِتَِّنُسِب ْمُكْيَلَعَ ف ،اًيِْثَك )دواد وبأو دحمأ هاور( ِذ ِجاَوَّ نلِبِ اَهْ يَلَع اوُّضَعَو ،اَِبِ اوُكَّسََتَ
25
Artinya: “Sungguh, orang yang masih hidup di antara kalian setelahku maka ia akan melihat perselisihan yang banyak, maka wajib atas kalian berpegang teguh kepada Sunnahku dan Sunnah Khulafaur Rasyidin yang mendapat petunjuk. Peganglah erat- erat dan gigit-lah dia dengan gigi geraham kalian”. (H. R. Aḥmad dan Abū Dāwūd) Hadis di atas secara tegas menunjukkan anjuran untuk mengikuti dan berpegang teguh  pada  petunjuk  khulafaurasyidin,  di  mana  Rasulullah  saw.  menjamin  bahwa khulafaurasyidin  telah  mendapat  petunjuk.  Dalam  hal  ini,  perlu  untuk  mengetahui perkembangan  peradilan  pada  masa  khulafaurasyidin  untuk  kemudian  dibandingkan dengan peradilan pada masa Rasulullah saw. Berikut ini uraian perkembangan peradilan pada masa khulafaurasyidin.
23 Muḥammad Ḥasbī al-Ṣidqī, Peradilan Hukum dan Hukum Acara Peradilan (Cet. I; Jakarta: PT. Al-Maarif, t. th.), h. 11.
24 Aḥmad  bin  al-Ḥusain  bin  `Alī  bin  Mūsā  al-Khurāsānī  Abū  Bakr  al-Baihaqī,  (al-Muḥaqqiq: Muḥammad `Abd al-Qādir `Aṭā), Al-Sunan al-Kubrā, Jilid 10, no. 2101 (Cet. III; Beirut: Dār al-Kutub al- `Ilmiyyah, 2003), h. 427.
25 Aḥmad bin Ḥanbal, (al-Muḥaqqiq: Syu`aib al-Arnā’ūṭ), Musnad al-Imām Aḥmad bin Ḥanbal, Jilid 28, no. 17145, (Cet. I; t.t.: Mu’assasah al-Risālah, 2001), h. 375. Dan Abū Dāwūd Sulaimān bin al- Asy`aṡ al-Azadī al-Sijistānī, (al-Muḥaqqiq: Syu`aib al-Arnā’ūṭ), Sunan Abī Dāwūd, Jilid 7, no. 4607 (Cet. I; t.t.: Dār al-Risālah al-`Ālamiyyah, 2009), h. 16.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 3 No. 1 (2021): Hal. 32-46 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
a. Peradilan pada Masa Abū Bakr
Pada masa pemerintahan Abu Bakar as-Shiddiq, keadaan umat Islam tidak jauh berbeda  semasa  Rasulullah  saw  sehingga  tidak  tampak  adanya  perkembangan- perkembangan di dalam hukum Islam, khususnya di dalam masalah peradilan. Keadaan peradilan  di  masa  pemerintahan  Abu  Bakar  as-Shiddiq  relatif  sama  dengan  peradilan yang terdapat pada masa Nabi dan tidak ada suatu perubahan dalam lapangan peradilan. Hal  ini  disebabkan  karena  kesibukannya  memerangi  sebahagian  kaum  muslimin  yang murtad  sepeninggal  Rasulullah  saw  dan  kaum  pembangkang  yang  tidak  menunaikan zakat dan urusan-urusan politik dan pemerintahan lainnya, di samping belum meluasnya kekuasaan Islam pada masa itu. 26
Para  ahli  sejarah  tasyri’  menerangkan  bahwa  Abu  Bakar  apabila  menghadapi suatu  perkara  yang  harus  diputuskan,  beliau  memperhatikan isi  Al-Qur’an.  Jika  beliau menemukan hukum Allah di dalam al-Qur’an, beliau pun memutuskan perkara dengan hukum Allah itu. Tetapi jika tak ada hukum Allah terhadap masalah yang dihadapi, maka beliau memperhatikan sunah Rasul atau keputusan-keputusan yang pernah diambil Rasul. Jika beliau tidak menemukan sunah Rasul, maka beliau bertanya kepada para ahli ilmu. Beliau mengatakan bahwa: “Saya menghadapi suatu perkara, maka apakah tuan-tuan ada mengetahui hukum Rasul terhadap perkara itu?”. Kerap kali berkumpul di hadapan beliau beberapa  orang  sahabat.  Maka  masing-masing  mereka  menerangkan  apa  yang  mereka ketahui.  Apabila  Abu  Bakar  memperoleh  keterangan  dari  orang-orang  yang  beliau hadapi, beliau pun memuji Allah. 27
b. Peradilan pada Masa `Umar bin Khaṭṭāb
Setelah  khalifah  Abu  Bakar  meninggal  dunia,  maka  tampuk  pemerintahan beralih ke tangan `Umar bin Khaṭṭāb. Pada masa pemerintahan beliau, wilayah kekuasaan Islam  semakin  bertambah  luas  dan  umat  Islam  semakin  bertambah  banyak. Maka  bertambah  banyak  pula  beban  yang  dihadapinya.  Oleh  karena  kemajuan  yang sangat  pesat  itu,  maka  bangkitlah  kadi  atau  hakim  untuk  menangani  perkara  yang terjadi  di  dalam  masyarakat.  Oleh  karena  itu,  pemisahan  kekuasaan  eksekutif  dan yudikatif dirasakan amat mendesak di masa pemerintahan Umar bin Khattab. 28
Dalam  hal  ini,  Hasbi  assiddiqi  mengemukakan  bahwa:  Di  masa  pemerintahan `Umar ibn al-Khaṭṭāb, daerah Islam telah luas, tugas-tugas yang dihadapi oleh pemerintah dalam bidang politik, sosial, dan ekonomi, telah berbagai corak ragamnya dan pergaulan orang-orang  Arab  dengan  orang-orang  lain  pun  sudah  sangat  erat,  dan  terjadilah pertemuan  kebudayaan.  Karena  itu,  khalifah  Umar  tidak  dapat  menyelesaikan  sendiri perkara-perkara yang diajukan kepadanya. 29 Prinsip pemisahan kekuasaan mulai tampak pada  masa  pemerintahan  ‘Umar  bin  Khaṭṭāb.  Khalifah  pada  masa  ini  tidak  lagi memonopoli pelaksanaan peradilan, tetapi sudah ada orang-orang tertentu yang ditunjuk dan diberi kewenangan melaksanakan peradilan pada kasus-kasus tertentu. Pengesahan kekuasaan yudikatif dari eksekutif dirasakan amat mendesak di masa ‘Umar bin Khaṭṭāb, karena  bertambah  banyak  dan  meluasnya  umat  Islam,  yang  membuat  beban
26 Muḥammad Salam Mażkūr, Al-Qaḍā’ fī al-Islām , h. 41.
27 Muḥammad Ḥasbī al-Ṣidqī, Peradilan Hukum dan Hukum Acara Peradilan , h. 16.
28 Djamila Usup, “Peradilan Islam pada Masa Khulafaurasyidin”, Jurnal Ilmiah Al-Syir`ah 8, no. 1 (2010): 307-308, doi:http://dx.doi.org/10.30984/as.v8i1.41
29 Muḥammad Ḥasbī al-Ṣidqī, Peradilan Hukum dan Hukum Acara Peradilan , h. 16-17.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 3 No. 1 (2021): Hal. 32-46 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
pemerintah  semakin  bertumpuk,  sehingga  wajar  kalau  kepala  Negara  dan  gubernur- gubernurnya  dibebani  dengan  urusan  peradilan.  Urusan  peradilan  diserahkan  pada pejabat-pejabat yang diberi nama kadi. Kadi-kadi yang ditunjuk ‘Umar adalah Abu al- arda’ di Madinah, Shurayh di Kufah, Abū Mūsā al-Ash’ari di Basrah, dan ‘Uthman bin Qays bin Abī al-`Ās di Mesir. 30
Kewenangan peradilan pada masa pemerintahan Khalifah `Umar bin al-Khaṭṭāb merupakan pembagian dari kekuasaan dari pemerintahan, pemerintah berwenang dalam mengangkat  hakim-hakim  untuk  menyelesaikan  permasalahan  dan  ataupun  sengketa yang  terjadi  di  kalangan  umat.  Kewenangan  peradilan  pada  masa  ini  dibatasi  yaitu kewenangan yang diberikan kepada para hakim-hakim yang telah ditunjuk oleh khalifah hanya  berpusat  pada  penyelesaian  sengketa  keperdataan  (harta  benda), adapun  perkara pidana  ( jināyah )  yang  menyangkut  hukum  kisas  atau  had-had,  maka  penyelesaiannya diserahkan kepada khalifah dan penguasa-penguasa daerah. 31
Salah  satu  contoh  kasus  yang  diselesaikan  oleh  khalifah  `Umar  yaitu  tatkala seorang anak mengaku di depan Umar bin Khattab bahwa seorang wanita adalah ibunya. Maka,  wanita  tersebut  datang  dengan  beberapa  orang  yang  bersaksi  bahwa  dia  belum menikah  dan  anak  tersebut  telah  berbohong.  Umar  pun  memerintahkan  untuk menghukum anak itu dengan had qażf (tuduhan zina), hal tersebut kemudian terdengar oleh Ali, maka dia mengintervensi perkara ini dan menawarkan kepada anak tersebut agar menikahi Wanita yang diakui sebagai ibunya. Wanita itu pun berteriak “Allah, Allah, itu neraka,  Demi  Allah,  dia  adalah  anakku”.  Kemudian  dia  mengakui  bahwa  keluarganya telah  menikahinya  dengan  seseorang  tanpa  kerelaannya,  lalu  ia  mengandung  anak  ini darinya,  dan  suaminya  pergi  berperang  lalu  terbunuh.  Kemudian  dia  mengirimkan anaknya  kepada  kaum  yang  bersedia  merawatnya,  dan  dia  tidak  mengakuinya  sebagai anak.  Maka,  `Alī  menetapkan  bahwa  nasab  anak  tersebut  dengan  wanita  yang ditunjuknya”. 32
Dalam  masalah  ijtihad,  khalifah  `Umar  juga  pernah  menyelesaikan  beberapa perkara dengan ijtihad beliau. Misalnya ijtihad beliau untuk menjatuhkan hukum takzir bagi peminum khamar, di mana beliau tidak menemukan hukumannya secara jelas dalam Al-Qur’an dan hadis-hadis Nabi saw., yang ada adalah ayat tentang haramnya minuman tersebut yaitu firman Allah swt. dalam surah al-Mā’idah:
َهُّ يََٰٓيَ ۡجِر َُٰلَۡزَ
ۡلِٱَو ُباَصنَۡلِٱَو ُرِسۡيَمۡلٱَو ُرۡمَۡلْٱ اََّنَِّإ ْآوُ نَماَء َنيِذَّلٱ ا ٌس ۡنِ م ِلَمَع ِنَٰطۡيَّشلٱ ُهوُبِنَت ۡجٱَف ۡمُكَّلَعَل َنوُحِل ۡفُ ت
Terjemahnya: “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar (arak), berjudi, (berkorban) untuk berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”. 33
30 Su`ūd  bin  Sa’d, Al-Tanẓīm  al-Qaḍā’  fī  al-Mamlakah  al-`Arabiyyah  al-Su`ūdiyyah (Riyāḍ: Jāmi`ah al-Imām Muḥammad bin Su’ūd al-Islāmiyyah, 1983), h. 188.
31 Muḥammad Ḥasbi Al-Ṣidqī. Peradilan dan Hukum Acara Islam, Cet. I (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997), h. 16.
32 Samir Aliyah, alih bahasa Asmuni Solihan Zamakhsyari, Sistem Pemerintahan, Peradilan dan Adat dalam Islam (Jakarta: Khalifa, 2004), h. 297.
33 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahnya , h. 176.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 3 No. 1 (2021): Hal. 32-46 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
Hukuman  terhadap  orang  yang  meminum  minuman  keras  tidak  dijumpai nasnya  dalam  Al-Qur'an  secara  jelas,  akan  tetapi  terdapat  dalam  hadis  Rasul  yang artinya:  Dari  Ibnu  Abi  Urubah  dari  Danazi,  dari  Huzaimi  bin  Mundziri  dari  Ali  ra.: Rasulullah  telah  mendera  orang  yang  meminum  khamar  sebanyak  40  kali  dera  dan Abū  Bakar  pula  mendera  pula  sebanyak 40  kali  dera  sedangkan  `Umar,  mencukupkan pula sebanyak 80 kali dera. Dengan melihat ayat dan hadis di atas maka dapat dipahami bahwa kadar hukuman orang yang meminum minuman keras adalah bermacam-macam yakni Rasul memberikan hukuman 40 kali jilid, begitu pula Abu Bakar, sedangkan Umar memberikan  Hukuman  sebanyak  80  kali  jilid.  Sehingga  dapat  disimpulkan,  bahwa hukuman  yang  dijatuhkan  oleh  `Umar  bin  al-Khaṭṭāb  adalah  hukuman  takzir,  yaitu hukuman  yang  bersifat  pendidikan  yang  dijatuhkan  oleh  hakim  terhadap  suatu perbutan pidana yang ancaman hukuamannya tidak ditetapkan secara pasti. 34
Pada masa ini khalifah `Umar, pembinaan penyelenggaraan peradilan mendapat perhatian  besar.  Salah  satu  bentuk  pembinaan  tersebut  adalah  adanya  sebuah  surat memuat  beberapa  petunjuk  Umar  kepada  salah  seorang  qadinya  yaitu  Abū  Mūsā  al- Asy`arī  dalam  menyelenggarakan  tugas  peradilan.  Petunjuk  tersebut  dikenal  dengan “ Risālah `Umar fī al-Qaḍā’” sebagaimana dinukil oleh Ibn Qayyim al-Jauziyyah dalam kitabnya I`lām al-Muwaqqi`īn `an Rabb al-`Ālamīn. 35
c. Peradilan pada Masa `Uṡmān bin `Affān
Pada waktu `Umar meninggal dunia, maka terpilihlah `Uṡmān bin `Affān untuk menjadi  khalifah  yang  ketiga  dari  khulafaurasyidin.  Pada  masa  pemerintahannya,  di dalam  menghadapi  suatu  perkara,  maka  beliau  mengikuti  jejak  yang  ditempuh  oleh khalifah  sebelumnya.  Pada  masa  Utsman  inilah,  maka  peradilan  dilaksanakan  dalam suatu gedung tertentu. Khalifah `Uṡmān mengikuti langkah yang ditempuh oleh khalifah Umar  dalam  hal-hal  pemilihan  kadi,  dan  begitu  pula  beliau  selalu  menyandarkan keputusannya  pada  Al-Qur’an  dan  sunnah.  Bila  tidak  ditemukan  dalam  Al-Qur’an  dan sunah,  maka  beliau  mengadakan  musyawarah  dengan  sahabat-sahabatnya  dalam menetapkan suatu huku. 36
Peradilan  pada  masa  `Uṡmān  bin  `Affān  sama  seperti  peradilan  di  masa  dua sahabat  sesudahnya.  `Uṡmān  bin  `Affān  mengutus  petugas-petugas  sebagai  pengambil pajak dan penjaga batas-batas wilayah untuk menyeruh amar makruf nahi mungkar, dan terhadap  masyarakat  yang  bukan  muslim  ( ahl  al-Żimmah )  berlaku  kasih  sayang  dan lemah lembut serta berlaku adil terhadap mereka. `Uṡmān bin `Affān memberi hukuman cambuk  terhadap  orang  yang  biasa  minum  arak,  dan  pengancam  setiap  orang  yang berbuat  bidah  dikeluarkan  dari  kota  Madinah,  dengan  demikian  keadaan  masyarakat selalu dalam kebenaran. 37
34 Djamila Usup, “Peradilan Islam pada Masa Khulafaurasyidin”, Jurnal Ilmiah Al-Syir`ah 8, no. 1 (2010): 307-308, doi:http://dx.doi.org/10.30984/as.v8i1.41
35 Muḥammad  bin  Abī  Bakr  bin  Ayyūb  bin  Sa`d  Syams  al-Dīn  bin  al-Qayyim  al-Jauziyyah, (taḥqīq: Muḥammad `Abd al-Salām Ibrāhīm), I`lām al-Muwaqqi`īn `an Rabb al-`Ālamīn, Jilid 1 (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-`Ilmiyyah, 1991), h. 67.
36 Djamila Usup, “Peradilan Islam pada Masa Khulafaurasyidin”, Jurnal Ilmiah Al-Syir`ah 8, no. 1 (2010): 307-308, doi:http://dx.doi.org/10.30984/as.v8i1.41
37 Alaidin Kotto, Sejarah Peradilan Islam (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), h. 60.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 3 No. 1 (2021): Hal. 32-46 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
`Uṡmān bin `Affān adalah orang pertama yang mengkhususkan kantor peradilan, gedung pengadilan dibangun untuk pertama kali, hal ini berbeda dengan peradilan pada masa dua khalifah sebelumnya yang dilaksanakan di masjid-masjid. 38 Beliau juga selalu mewasiatkan para kadi yang beliau utus ke daerah apabila dalam menjalankan tugasnya agar selalu berlaku adil demi terciptanya kebenaran, di mana beliau mengirimkan surat kepada  para  petugas  yang  isinya  sebagai  berikut: “ Maka  sesungguhnya  Allah menciptakan makhluk yang benar. Maka Allah tidak akan menerima juga kecuali dengan benar.  Ambillah  kebenaran  dan  perhatikanlah  amanah,  tegakkanlah  amanah  itu  dan janganlah kalian merupakan orang yang pertama kali meniadakannya, maka kalian akan merupakan kongsi orang-orang yang sesudah kamu, penuhilah! Penuhilah! Jangan kalian berbuat aniaya kepada anak yatim dan begitu juga yang berbuat aniaya kepada orang yang engkau mengikat janji dengannya.” 39
Terhadap  teknis  penyelesaian  sengketa  di  pengadilan,  Khalifah  `Uṡmān  bin `Affān tidak berbeda dengan masa kedua khalifah sebelumnya, yang ketika dihadapkan kepadanya suatu perkara atau dimohonkan fatwa, maka ia mencari ketentuan hukumnya dalam Al-Qur’an, yang apabila tidak ditemukan ketentuan hukum dalam Al-Qur’an maka ia mencarinya dari sunah Rasulullah saw. dan apabila tidak ditemukan di dalam sunah Nabi  Muhammad  saw,  mereka  menanyakan  kepada  para  sahabat  yang  mengetahui penyelesaian terhadap masalah yang ada. 40
d. Peradilan pada Masa `Alī bin Abī Ṭālib
Pada masa pemerintahan khalifah  `Alī bin Abī Ṭālib, beliau mengikuti langkah yang telah dijalankan oleh para khalifah sebelumnya dan beliau selalu memberikan pesan terhadap  kadi-kadi  yang  bertugas  agar  menjalankan  tugasnya  berdasarkan  dengan keadilan  dan  kasih  sayang  terhadap  masyarakat.  `Alī  menetapkan  hukum  di  antara manusia  selama  di  Madinah.  Ketika  keluar  di  Basrah,  dia  mengangkat  `Abdullāh  bin `Abbās sebagai gantinya di Madinah, dan mengangkat Abū al-Aswad ad-Duwalī dalam masalah pemerintahan di Basrah dan sekaligus dalam peradilan. Selain itu, Abū al-Aswad ad-Duwalī juga diperintahkan menyusun kitab tentang dasar-dasar ilmu nahwu. 41
`Alī  bin  Abī  Ṭālib  juga  sangat  memperhatikan  para  gubernur  dan  para  hakim dengan bimbingan  dan  pengarahan.  Sehingga  sangat  wajar  jika  kitab-kitab  peradilan, fikih, dan sejarah sering membicarakan ijtihad imam yang sekaligus hakim dan hukum- hukumnya yang menunjukkan kecerdasan dan kejeniusannya, kecermatan dan kebenaran pemikirannya, pengukuhan kebenaran dan penegakan keadilan. 42
3. Perbandingan Peradilan antara Masa Rasulullah saw. dan Masa Khulafaurasyidin
38 Lomba Sultan dan Abd. Halim Talli, Peradilan Islam dalam Lintasan Sejarah, (Makassar: t.p, 2005), h. 48.
39 Athiyah Mustafa Musyfifah, al-Qaḍā fī al-Islām (Cet. I; t.t.: Asy-Syarqul Austh, t.th.), h. 104.
40 Lomba Sultan dan Abd. Halim Talli, Peradilan Islam dalam Lintasan Sejarah, h. 48.
41 Samir Aliyah, alih bahasa Asmuni Solihan Zamakhsyari, Sistem Pemerintahan, Peradilan dan Adat dalam Islam, h. 305.
42 Djamila Usup, “Peradilan Islam pada Masa Khulafaurasyidin”, Jurnal Ilmiah Al-Syir`ah 8, no. 1 (2010): 307-308, doi:http://dx.doi.org/10.30984/as.v8i1.41

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 3 No. 1 (2021): Hal. 32-46 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
Setelah  mengemukakan  sistem  peradilan  pada  masa  Rasulullah  saw.  dan  sistem peradilan  pada  masa  khulafaurasyidin,  maka  pada  bagian  ini  penulis  menyajikan  secara spesifik perbandingan sistem peradilan antara dua masa tersebut berikut ini:
a. Sistem peradilan pada zaman Nabi saw. dan khulafaurasyidin tidak jauh berbeda dari segi sebagai pemimpin sekaligus sebagai hakim peradilan yang turun tangan langsung dalam menyelesaikan perkara-perkara yang terjadi di tengah masyarakat. Hanya saja, terjadi  sedikit  perbedaan  dari  segi  kapasitas  diri  pribadi  Rasulullah  saw.  yang menerima langsung wahyu dari Allah swt. dibandingkan dengan para khulafaurasyidin yang tidak menerima langsung wahyu dari Allah swt.
b. Pemutusan perkara di periode awal Islam bersandar pada Al-Qur’an, sunah, ijmak, dan kias, baik pada masa Nabi saw. maupun pada masa khulafaurasyidin.
c. Pada zaman Nabi saw. belum terlihat adanya pemisahan  antara kekuasaan eksekutif, yudikatif dan legislatif, semua kekuasaan tersebut ada pada tangan Rasulullah saw., sehingga kedudukan beliau selain sebagai kepala negara, beliau juga bertindak sebagai hakim,  dan musyarri` (pembuat  serta  perumus  hukum).  Berbeda  dengan  peradilan pada  masa  khulafaurasyidin,  di  mana  prinsip  pemisahan  kekuasaan  mulai  tampak khususnya pada masa pemerintahan ‘Umar bin Khaṭṭāb. Khalifah pada masa ini tidak lagi memonopoli pelaksanaan peradilan, tetapi sudah ada orang-orang tertentu yang ditunjuk  dan  diberi  kewenangan  melaksanakan  peradilan  pada  kasus-kasus  tertentu. Hal  tersebut  dianggap  mendesak  oleh  khalifah  disebabkan  meluasnya  wilayah kekuasaan Islam.
d. Pada zaman Nabi saw. tidak terdapat tempat khusus para hakim dalam memutuskan perkara, di mana Rasulullah saw. sebagai hakim tunggal saat itu atau beberapa sahabat yang diberi mandat oleh beliau memutuskan perkara tidak pada tempat-tempat khusus, akan tetapi dilakukan di mana saja berdasarkan waktu dan tempat kejadian. Berbeda dengan era khulafaurasyidin di mana tempat khusus berlangsungnya peradilan sudah mulai diadakan khususnya pada masa khalifah `Uṡmān bin `Affān dan dilanjutkan oleh para khalifah dan qadi setelahnya.
e. Peradilan  pada  masa  Nabi  saw.  telah  berlangsung  dengan  baik,  namun  secara administratif  proses  penyelesaian  sengketa  itu  belum  dikodifikasikan,  sehingga peradilan  berlangsung  secara  sederhana,  tanpa  administrasi  yang  berbelit  serta prosedur yang rumit,  namun secara kualitatif menunjukkan efektivitas dan integritas peradilan  saat  itu.  Demikian  halnya  peradilan  pada  masa  khulafaurasyidin  juga berlangsung  dengan  baik  sebagaimana  pada  era  Rasulullah  saw.,  bahkan  perlahan- lahan mengalami perkembangan dari satu khalifah ke khalifah berikutnya.

## KESIMPULAN
Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa peradilan pada masa Rasulullah saw. memiliki persamaan dan perbedaan dengan peradilan pada masa khulafaurasyidin. Di antara persamaannya adalah: (1) Dasar hukum pengambilan  keputusan;  (2)  Nilai  integritas  dan  efektivitas  sistem  peradilan  meskipun berlangsung secara sederhana; (3) Kedudukan sebagai pemimpin negara sekaligus hakim. Sedangkan perbedaan yang terlihat dari dua masa tersebut adalah: (1) Pribadi Rasulullah saw.  sebagai  utusan  dan  penyampai  wahyu  Allah  tentu  tidak  sama  dengan  para khulafaurasyidin; (2) Tidak ada pemisahan kekuasaan eksekutif, yudikatif dan legislatif

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 3 No. 1 (2021): Hal. 32-46 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
pada  zaman  Nabi  saw.,  sedangkan  pemisahan  kekuasaan  tersebut  sudah  terlihap  pada zaman  khulafaurasyidin;  (3)  Tidak  ada  tempat  khusus  berlangsungnya  peradilan  pada zaman Nabi saw., berbeda dengan zaman khulafaurasyidin di mana gagasan mendirikan mahkamah sebagai tempat berlangsungnya peradilan sudah ada dan direalisasikan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abū  Dāwūd,  Sulaimān  bin  al-Asy`aṡ  al-Azadī  al-Sijistānī.  A-Muḥaqqiq:  Syu`aib  al- Arnā’ūṭ. Sunan  Abī  Dāwūd, Jilid  7.  no.  4607.  Cet.  I;  t.t.:  Dār  al-Risālah  al- `Ālamiyyah, 2009 M.
Agil,  Abdurrahman  Ahmad.  “Implementasi  Peradilan  Perspektif  Hukum  Islam”. Al- Rasikh 6, no. 2 (2017): h. 8.
Aḥmad  bin  Ḥanbal,  Al-Muḥaqqiq:  Syu`aib  al-Arnā’ūṭ. Musnad  al-Imām  Aḥmad  bin Ḥanbal. Jilid 28. no. 17145. Cet. I; t.t.: Mu’assasah al-Risālah, 2001 M. Aliyah,  Samir.  Alih  bahasa  Asmuni  Solihan  Zamakhsyari, Sistem  Pemerintahan, Peradilan dan Adat dalam Islam. Jakarta: Khalifa, 2004. al-Baihaqī,  Aḥmad  bin  al-Ḥusain  bin  `Alī  bin  Mūsā  al-Khurāsānī  Abū  Bakr.  Al- Muḥaqqiq:  Muḥammad  `Abd  al-Qādir  `Aṭā. Al-Sunan  al-Kubrā, Jilid  10.  no. 2101. Cet. III; Beirut: Dār al-Kutub al-`Ilmiyyah, 2003 M.
al-Bukhārī,  Muḥammad  bin  Ismāʿīl  Abū  ʿAbdillāh.  Al-Muḥaqqiq:  Muḥammad  Zuhair bin Nāṣir al-āṣir. Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Jilid 3, no. 2652. Cet. I; t.t.: Dār Ṭauq al-Najāh, 2002 M.
Fakhr al-Dīn al-Rāzī, Abū `Abdillāh Muḥammad bin `Umar bin al-Ḥasan bin al-Ḥusain al-Taimī al-Rāzī. Mafātīḥ al-Gaib – al-Tafsīr al-Kabīr. Jilid 18. Cet. III; Beirut: Dār Iḥyā’ al-Turāṡ al-`Arabī, 1999 M.
Ibn Kaṡīr, Abū al-Fidā’ Ismā`īl bin `Umar al-Qurasyī al-Baṣrī. Al-Muḥaqqiq: Muḥammad Ḥusain Syams al-Dīn. Tafsīr al-Qur’ān al-`Aẓīm, Jilid 2. Cet. I; Beirut: Dār al- Kutub al-`Ilmiyyah, 1998 M.
Ibn  al-Qayyim  al-Jauziyyah,  Muḥammad  bin  Abī  Bakr  bin  Ayyūb  bin  Sa`d  Syams  al- Dīn. Taḥqīq: Muḥammad `Abd al-Salām Ibrāhīm. I`lām al-Muwaqqi`īn `an Rabb al-`Ālamīn. Jilid 1. Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-`Ilmiyyah, 1991 M.
Kementerian Agama Republik Indonesia. Al-Quran dan Terjemahnya. Jakarta: Yayasan Penyelenggara/ penerjemah Al-Qur’an, 1990.
Khallāf, `Abd al-Wahhāb. Al-Sultāt al-Ṡalāṡ fī al-Islām: Al-Tasyrī`, al-Qaḍā’, al-Tanfīż . Cet. II; Kuwait: Dār al-Qalam, 1985 M.
Koto, Alaidin. Sejarah Peradilan Islam . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.
Koto, Alaiddin. Sejarah Peradilan Islam. Cet. II; Jakarta: PT Raja Grafindo, 2012. Lāsyīn, Mūsā Syāhīn. Fatḥ al-Mun`im Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim. jilid 9. Cet. I; t.t.: Dār al- Syurūq, 2002 M.
Mapuna, Hadi Daeng. “Hukum dan Peradilan dalam Masyarakat Muslim Periode Awal”. Jurnal Al-Qadāu 2, no. 1 (2015): h. 1-12. Masyuri, Masyuri dan M. Zainuddin. Metodologi Penelitian. Bandung: Refika Aditama,
2008.
Maẓkūr, Muḥammad Salam. Al-Qaḍā’ fī al-Islām. Kairo: Dār al-Nahḍah al-`Arabiyyah, 1964 M.
Moleong, Lexi. Metode Penelitian Kualitatif . Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 3 No. 1 (2021): Hal. 32-46 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
Muslim, Ibn al-Ḥajjāj Abū al-Ḥasan al-Qusyairī al-Naisābūrī. Al-Muḥaqqiq: Muḥammad Fu'ād ʿAbd al-Bāqī. Ṣaḥīḥ Muslim, Jilid 3. Cet. I; Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāṡ al- ʿArabī, t.th.
Musyfifah, Athiyah Mustafa. Al-Qadha fī al-Islam. Cet. I; t.t.: Al-Syarq al-Austh, t.th. Rangkuti, Afifa. “Konsep Keadilan dalam Perspektif Islam”. Tazkiya: Jurnal Pendidikan
Islam 6, no. 1 (2017): h. 2.
Ruman,  Yustinus  Suhardi.  “Keadilan  Hukum  dan  Penerapannya  dalam  Keadilan”.
Humaniora 3, no. 2 (2012): 346, doi:
https://doi.org/10.21512/humaniora.v3i2.3327. al-Saʿdī, ʿAbd al-Raḥmān bin Nāṣir bin ʿAbdillāh. Taisīr al-Karīm al-Raḥmān fī Tafsīr Kalām al-Mannān . Cet. I; t.t.: Mu’assasah al-Risālah, 2000 M. al-Ṣidqī,  Muḥammad  Ḥasbī. Peradilan  Hukum  dan  Hukum  Acara  Peradilan .  Cet.  I; Jakarta: PT. Al-Maarif, t. th.
al-Ṣidqī, Muḥammad Ḥasbi. Peradilan dan Hukum Acara Islam. Cet. I; Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997.
Sultan,  Lomba  dan  Abd.  Halim  Talli. Peradilan  Islam  dalam  Lintasan  Sejarah. Makassar: t.p, 2005.
Su`ūd bin Sa’d. Al-Tanẓīm al-Qaḍā’ fī al-Mamlakah al-`Arabiyyah al-Su`ūdiyyah. Riyāḍ: Jāmi`ah al-Imām Muḥammad bin Su’ūd al-Islāmiyyah, 1983 M. al-Suyūṭī, Jalāl al-Dīn `Abd al-Raḥmān bin Abī Bakr dan Jalāl al-Dīn Muḥammad bin
Aḥmad. Tafsīr al-Jalālain. Cet. I; Kairo: Dār al-Ḥadīṡ, t.th.
Usup, Djamila. “Peradilan Islam pada Masa Khulafaurasyidin”. Jurnal Ilmiah Al-Syir`ah 8, no. 1 (2010): h. 307-308.
Widodo,  Widodo.  “Objek  Kajian  dan  Urgensi  Mempelajari  Sejarah  dan  Peradaban Islam”. Jurnal Pedagogy 10, no. 3 (2017): h. 1.