## Relevansi Mistik Dengan Budaya Hukum Indonesia Dalam Perspektif Filsafat Ilmu
(Mystical Relevancy with Indonesian Law Culture in the Science Philosophy Perspective)

## MALIK
Dosen STIH ”Sunan Giri” Malang Jl. Joyo Raharjo 240-A Malang e-mail:m.abdul19@yahoo.co.id

## ABSTRACT
The  culture  affects  the  law  in  the  public.  Mystical  represents  a  science  affecting  human  mindset,  which finally  emerges  in  the  cultural  form.  Cultural  process  affects  the  law  into  law  culture.  Philosophically, mystical  emergence  in  the  law  culture  can  be  seen  in  three  aspects,  i.e. ontology,  epistemology and axiology .  The  issue  should  be  complicated  when  the  law  culture  mystical  may  be  too  dominant,  thus affecting  public  mindset,  for  instance,  in  determining  the  choice  of  law  during  general  election,  or  in ascertaining  the  regulated  law  provision  during  the election  of public  representative.  It  possibly  constrains the  law  development  because  it  has  to  adapt  with  worldwide  change  and  progress.  Therefore,  mystical existence  as  a  law  culture  must  be  put  in  the  exact  position  accompanying  with  the  appropriate  law confirmation when it should be a part of explicit provision, such as the regulation of santet in the Criminal Code.
Key words : filsafat ilmu ( science philosophy ), mistik ( mystical ), budaya hukum ( law culture ).

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah
Prof.  Kuntowijoyo  telah  membagi  tiga  tingkat  evolusi  pemikiran  manusia  yaitu  mitos, ideologi, dan ilmu. Beliau menjelaskan bahwa periode mitos berlangsung sebelum dan pada abad ke  19  serta  awal  abad  ke-20. 1 Bahkan  hingga  saat  inipun  sebetulnya,  mitos  maupun  mistik 2 ternyata masih terus mempengaruhi pemikiran manusia Indonesia.
Bahkan,  dapat  diasumsikan  bahwa  sebetulnya  mistik  tersebut  tetap  mempengaruhi pemikiran  manusia  Indonesia,  hingga  menjadi  bagian  dari  suatu  budaya  dan  pada  akhirnya mempengaruhi  aturan  hidup  manusia  Indonesia.  Terdapat  beberapa  contoh  yang    menunjukkan masih  adanya  pengaruh  mistik  terhadap  budaya  ataupun  pola  perilaku  manusia,  seperti  diketahui saat  ini  terdapat  sikap  yang  diyakini  oleh  beberapa  orang  yang  menghendaki  agar  santet dikriminalisasi  dan  dimasukkan  aturannya  dalam  RUU  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana, yang hingga kini masih menjadi pembicaraan kontroversial.
Pada  politik  hukum  sebagai  hal  yang  mencakup  proses  pembuatan  dan  pelaksanaan hukum  yang  dapat  menunjukkan  sifat  dan  ke  arah  mana  hukum  akan  dibangun  dan  ditegakkan 3 , juga  terdapat unsur keyakinan  yang cenderung bersifat mistik. Sebagai contoh, adalah cara orang Indonesia  dalam  menentukan  calon  legislatif,  calon  presiden  ataupun  partai  yang  akan  dipilih dalam Pemilihan Umum.
Meskipun  slogan  dengan  hati  nurani  atau  melihat  visi  dan  misi  suatu  partai  atau seseorang,  namun  tetap  ada  unsur  yang  tidak  terjangkau  oleh  akal  manusia  biasa,  seperti pengkultusan  seseorang,  kharisma  seseorang  atau  partai,  aliran  yang  dianut  suatu  partai,  bahkan tidak jarang berdasarkan pula angka yang digunakan oleh seseorang atau partai tersebut.
1 Kuntowijoyo.  “Mitos,  Ideologi,  dan  Ilmu  :  Bagian  Pertama  Dari  Tiga  Tulisan”.  Harian Republika. 27 Agustus 2001.
2 Mistik  dapat  juga  dibedakan  dari  mitos,  karena  mitos  menurut  kamus  besar  bahasa  Indonesia  hlm.  749 merupakan  Cerita suatu bangsa tentang dewa dan pahlawan zaman dahulu mengandung penafsiran tentang asal usul semesta alam manusia dan bangsa tersebut mengandung arti mendalam yang diungkapkan dengan cara  gaib.  Mitos  adalah  suatu  konsep  tentang  kenyataan  yang  mengandaikan  bahwa  dunia  pengalaman sehari-hari  terus  menerus  disusupi  oleh  kekuatan  yang beragam.  Menurut  Berger  dan  Luckmann,  dikutip oleh Kuntowijoyo dalam opini Mitos, ideologi dan Ilmu (Bagian I) . Republika , 27 Agustus 2001. Namun ada pula beberapa filosof yang memandang mitos sebagai bagian dari mistik.
3 Moh. Mahfud MD, 1998, Politik Hukum di Indonesia , PT. Pustaka LP3ES, Jakarta, hlm. 9.
Apabila  diperhatikan,  jumlah  pasal  dalam  Batang  Tubuh  Undang-Undang  Dasar  1945 (yang telah mengalami 4 kali amandemen), tidak mengalami perubahan. Tetap berjumlah 37 pasal, dan  hanya  mengalami  penambahan  huruf–huruf  dibelakang  angka  pasal  untuk  penambahannya. Seolah-olah  para  anggota  MPR  tidak  berani  untuk  menambah  angka  tersebut  ataupun  memiliki keyakinan  terhadap  angka  37  tersebut.  Hal  ini  juga  terlihat  dari dirombaknya  batang tubuh UUD 1945 namun tidak menyentuh sama sekali Pembukaan UUD 1945.
Tulisan  ini  bukan  untuk  menyarankan  adanya  perubahan  tersebut,  namun  justru memikirkan  hal  yang  terdapat  dibalik  itu  semua.  Beberapa  contoh  yang  telah  dipaparkan mengindikasikan terdapatnya suatu unsur keyakinan,  yang selanjutnya akan disebut  mistik  dalam nilai-nilai atau ide ataupun sikap masyarakat Indonesia yang mempengaruhi pelaksanaan kegiatan apapun sehingga pada akhirnya menjadi suatu budaya hukum.
Sebagaimana  diketahui  bahwa,  budaya  hukum  merupakan  iklim  pikiran  masyarakat  dan kekuatan  masyarakat  yang  menentukan  bagaimana  suatu  hukum  itu  digunakan,  dihindarkan  atau disalah gunakan. 4 Budaya hukum juga merupakan budaya non material ataupun spiritual. Adapun  inti  budaya  hukum  sebagai  budaya  non  material  atau  spiritual  adalah  nilai-nilai yang merupakan  konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa  yang baik (sehingga harus  dianuti) dan apa  yang  buruk  (sehingga  harus  dihindari).  Nilai-nilai  tersebut  merupakan  dasar  dari  etika (mengenai apa  yang benar dan  yang salah), norma atau kaidah (yang berisikan suruhan,  larangan atau  kebolehan)  dan  pola  perilaku  manusia. 5 Artinya  ada  unsur  spiritual  yang  dekat  dengan keyakinan atau kepercayaan, seperti halnya mistik yang muncul karena keyakinan seseorang.
Lebih  lanjut  dijelaskan  oleh  Prof.Soerjono  Soekanto  bahwa  nilai-nilai  tersebut  paling sedikit mempunyai 3 aspek, yaitu aspek kognitif, aspek afektif, dan aspek konatif. Aspek kognitif adalah  aspek  yang  berkaitan  dengan  rasio  atau  pemikiran,  aspek  afektif  adalah  aspek  yang berkaitan  dengan  perasaan,  sedangkan  aspek  konatif  adalah  aspek  yang  berkaitan  dengan kehendak  untuk  berbuat  atau  tidak  berbuat. 6 Nilai-nilai  ini  (terutama  nilai  afektif)  juga  berkaitan dengan  keberadaan  mistik  dalam  budaya  hukum,  karena  nilai  afektif  (perasaan,  emosional  dan keyakinan) turun berperan dalam diri manusia Indonesia.
Meskipun demikian, asumsi mengenai keberadaan mistik dikaitkan dengan suatu budaya hukum  tetap  akan  menimbulkan  suatu  pro  kontra  di  kalangan  masyarakat  umum  maupun akademisi,  mengingat  budaya  hukum  harusnya  menempati  bentuk  lanjutan  dari  suatu  kesadaran hukum.  Oleh  karenanya  tidak  setiap  pihak  menerima  adanya  suatu  mistik  sebagai  bagian  dari budaya hukum di Indonesia.
Setelah  diasumsikan  bahwa  mistik  juga  merupakan  budaya  hukum,  maka  untuk memahami  mengenai  mistik  tersebut  dari  aspek  filsafat  ilmu,  perlu  dilakukan  pendekatan sebagaimana karakteristik filsafat ilmu  yaitu secara  mendasar, menyeluruh dan spekulatif 7 yakni dengan mencoba memahami mistik melalui aspek ontologi, epistemologi dan aksiologi.
Meskipun diketahui bahwa secara ontologis, ilmu membatasi diri pada pengkajian obyek yang berada dalam lingkup pengalaman manusia dan secara epistemologi, ilmu merupakan metode ilmiah  yakni  cara  yang  dilakukan  ilmu  dalam  menyusun  pengetahuan  yang  benar 8 ,  sehingga sempat diragukan untuk membicarakan mistik (yang berada diluar pengalaman manusia atau akal sehat  manusia)  tersebut  apakah  dapat  ditinjau  secara  persfektif  filsafat  ilmu  atau  hanya  melalui perspektif filsafat saja.
Meskipun  demikian,  ilmu  adalah  bagian  dari  pengetahuan,  dan  pengetahuan  merupakan unsur  dari  kebudayaan.  Maka  terdapat  suatu  benang  merah  disini,  yakni  mistik  sebagai  budaya hukum yang berakar dari suatu kebudayaan suatu masyarakat. Artinya mistik dapat dilihat dengan persfektif keilmuan, dalam hal ini,  ditinjau melalui filsafat ilmu.
4 Cita  Citrawinda  Priapantja,  1999, Budaya  Hukum  Indonesia  Menghadapi  Globalisasi  :  Perlindungan Rahasia Dagang di Bidang Farmasi, Chandra Pratama, Jakarta,  hlm. 195 mengutip dari Satjipto Rahardjo,
1980, “Bekerjanya Hukum”  dalam Hukum dan Masyarakat . Angkasa, Bandung, hlm. 85
5 Soerjono  Soekanto  et  al,  1994, Antropologi  Hukum:  Proses  Pengembangan  Ilmu  Hukum  Adat ,  CV. Rajawali, Jakarta, hlm. 202 – 203.
6 Ibid .,
7 Jujun. S. Suriasumantri, 1999, Filsafat Ilmu : Sebuah Pengantar Populer ,  Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 20 – 22.
8 Ibid ., hlm. 105
Keadaan ini justru menjadi menarik untuk ditelaah lebih jauh, terutama dari aspek filsafat ilmu,  dimana  diketahui  bahwa  mistik  juga  merupakan  bagian  dari  obyek  kajian  filsafat  yakni dalam  cabang  metafisik  karena  dalam  metafisik  dipelajari  pembicaraan-pembicaraan  tentang prinsip  yang  paling  universal  dan  sesuatu  yang  diluar  kebiasaan  ( beyond  nature ). 9 Mistik  sendiri merupakan  suatu  yang  universal  (hampir  dipastikan  di  negara  manapun  mempunyai  keyakinan dalam bentuk mistik ataupun mitos) dan sering kali merupakan suatu hal diluar kebiasaan manusia umumnya atau sebaliknya kemudian justru menjadi kebiasaan manusia.
Dijelaskan bahwa  “metafisik berusaha untuk menyajikan pandangan yang komprehensif tentang  segala  yang  ada:  ia  membicarakan  problema  seperti  hubungan  antara  akal  dan  benda, hakikat  perubahan,  arti  kemerdekaan,  kemauan,  wujud  Tuhan  dan  percaya  kepada  kehidupan sesudah mati bagi setiap orang” 10 Dengan demikian, metafisik pun mampu untuk mempelajari hal- hal terkait dengan mistik.

## B. Perumusan Masalah
Filsafat kontemporer  dengan tekanannya terhadap persepsi rasa dan pengetahuan ilmiah yang  obyektif  bersikap  skeptis  terhadap  kemungkinan  pengetahuan  metafisik  serta terhadap  berartinya  soal  “metafisik”.  Namun  hanya  filosof  dari  timur  atau  barat  yang  percaya bahwa problem nilai dan agama atau problem metafisik adalah erat hubungannya dengan konsepsi seseorang  tentang  watak  yang  fundamentarl  dari  alam.  Banyak  filosof  percaya  bahwa  dalam  diri manusia  ada  sesuatu  yang  lebih  tinggi  dari  alam  empiris. 11 Artinya  keberadaan  dan  fungsi metafisik  sendiri  juga  menimbulkan  banyak  perdebatan  dikalangan  filosof.  Meskipun  demikian, kajian ini tetap diyakini dapat dilakukan melalui filsafat karena terdapat juga sebagai filosof yang percaya akan metafisik tersebut.
Oleh karenanya, dengan harapan melalui kajian filsafaat Ilmu ini, maka akan ditemukan penjelasan  mengenai  hakekat  (aspek  ontologis),  cara  (aspek  epistemologis)  dan  kegunaan  (aspek aksiologis) dari telaah mengenai mistik dalam budaya hukum ini.

## PEMBAHASAN

## A. Hakekat Mistik Dikaitkan dengan Budaya Hukum
Terdapat banyak pengertian mengenai mistik, baik berdasarkan kamus bahasa Indonesia, ilmu antropologi, dan filsafat sendiri. Berikut beberapa pengertian mengenai mistik tersebut:
1. merupakan hal gaib  yang sangat diyakini hingga tidak bisa dijelaskan dengan akal  manusia biasa. 12
2. merupakan  sub  sistem  yang  ada  di  hampir  semua  agama  dan  sistem  religi  untuk  memenuhi hasrat manusia mengalami dan merasakan emosi bersatu dengan Tuhan. 13
3. merupakan  bentuk  religi  yang  berdasarkan  kepercayaan  kepada  satu  Tuhan  yang  dianggap meliputi  segala hal  dalam alam  dan sistem keagamaan ini sendiri dari  upacara-upacara yang bertujuan mencapai kesatuan dengan Tuhan. 14
4. merupakan  pengetahuan  yang  tidak  rasional  atau  tidak  dapat  dipahami  rasio,  maksudnya hubungan sebab akibat yang terjadi tidak dapat dipahami rasio. 15
5. Perkataan  mitos  atau mythical sebagai  pertimbangan  nilai  yang  negatif  tentang  suatu kepercayaan  atau  riwayat.  Walaupun  begitu,  kata  tersebut  dapat  dipakai  sebagai  deskriptif semata-mata  tanpa  konotatif  negatif.  Mitos  dapat  menunjukkan  kepada  (1)  dongengan- dongengan,  (2)  bentuk-bentuk  sastra  yang  membentangkan  soal-soal  spritual  dalam  istilah
9 Harold H. Titus, et al, 1984. Pesoalan-Persoalan Filsafat. (alih Bahasa Prof. Dr. H.M. Rasjidi). PT. Bulan Bintang, Jakarta, hlm. 20
10 Ibid., 11 Ibid.,
12 Pusat  Bahasa  Departemen  P  dan  K  ,  2002, Kamus Besar Bahasa Indonesia ,  Balai Pustaka,  Jakarta,  hlm. 749 . 13 Ibid ., 14 Koentjaraningrat, 1980, Beberapa Pokok Antropologi Sosial ,  PT.Dian Rakyat, Jakarta, hlm. 269.
15 Ahmad  Tafsir,  2004, Filsafat  Ilmu:  Mengurai  Ontologi,  Epistemologi,  dan  Aksiologi  Pengetahuan, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung hlm. 112.
sehari-hari,  (3) cara  berpikir  tentang  ketenaran-ketenaran  yang tertinggi  ( ultimate ). 16 Bentuk pertama  merupakan  dongengan  dengan  binatang-binatang  sebagai  pelaku,  tujuannya  adalah memberi  moral  atau  prinsip  tindakan  dan  bukan  untuk  meriwayatkan  suatu  kejadian  dalam sejarah  secara  terperinci.  Bentuk  kedua  dalam  arti  sesungguhnya  sangat  bergantung  pada konteks  keagamaan.  Bentuk  ketiga  merupakan  bentuk  pemikiran  dan  ekspresi  tentang kebenaran yang mutlak. 17
6. merupakan  pengetahuan  (ajaran  atau  keyakinan)  tentang  Tuhan  yang  diperoleh  melalui meditasi atau latihan spritual, bebas dari ketergantungan pada indera dan rasio. 18
Apabila  dikaitkan  dengan  budaya  hukum,  maka  pada  hakekatnya  mistik  merupakan merupakan pengetahuan yang tidak rasional atau tidak dapat dipahami rasio, maksudnya hubungan sebab akibat yang terjadi tidak dapat dipahami rasio dan memiliki bentuk pemikiran dan ekspresi tentang  kebenaran  yang  mutlak  di  dalam  suatu  masyarakat.  Ekspresi  dan  pemikiran  yang  tidak rasional ini kemudian membentuk suatu perilaku dalam kehidupan masyarakat dan menjadi suatu budaya.
Kemudian,  buah  pikiran  atas  ekspresi  dan  pemikiran  yang  tidak  rasional  ini  menjadi sesuatu  yang  keadaanya  tidak  statis  melainkan  berubah  mengikuti  perubahan  dalam  masyarakat dan diyakini  menjadi budaya hukum. 19 Dengan demikian, dapat diartikan bahwa meskipun mistik tidak bisa dijelaskan dengan akal manusia biasa, namun memiliki pengaruh bagi masyarakat yang menyakininya.
Sebagai contoh mengenai mistik yang ada dalam masyarakat, diantaranya terdapat dalam beberapa peristiwa berikut ini:
1. Pengkultusan seseorang yang mudah menggiring para pengikutnya kepada tindakan antisosial yang berbahaya, seperti tindakan bunuh diri massal yang dilakukan kelompok Heaven’s Gate di  Amerika  Serikat  dan  usaha  pembunuhan  massal  oleh  Sekte Aum  Shinrikyo di  Jepang. 20 Sikap  mengkultuskan  ini  merupakan  sikap  fanatik  terhadap  seseorang  yang  tidak  dapat dimengerti secara rasio dan sulit dijelaskan oleh akal.
2. Contoh  lain  yang  berkaitan  dengan  budaya  dan  berpengaruh  pada  politik  adalah  aliran kelompok meditasi Falun Gong, yaitu pemrotes dengan cara diam, yang dianggap sekte sesat oleh  pemerintah  komunis  Cina.  Tudingan  pemerintah  Beijing  adalah  gerakan  Falun  Gong merupakan  gerakan  makar  berbau  mistik.  Hal  ini  dilatarbelakangi  sejarah  politik  Cina  yang dipenuhi  sederet  contoh  gerakan  arus  bawah  yang  kebanyakan  direkat  oleh  kohesi kepercayaan  dan  mistisisme  yang  tumbuh  menjadi  kekuatan  politik  dan  menggulingkan dinasti. 21 Kelompok meditasi yang dianggap berbau mistik ini juga sulit dijelaskan oleh akal, namun  meditasi  yang  dilakukan  tersebut  diyakini  oleh  masyarakat  dapat  mengubah  politik negara mereka.
3. Munculnya  aliran  kebatinan  di  Indonesia,  dimana  ulama  sufi  (mistik)  menerjemahkan  teks suci Alqur’an secara ta’wil tidak secara lahiriyah sehingga menimbulkan kontroversial. Dalam ajaran  dan  perkembangannya  mereka  “menafikan”  dan  “menolak”  syariah  dan  lebih mengedepankan  hubungan  pribadi  dengan  Tuhan  tanpa  penuntun  yang  jelas. 22 Aliran  ini
16 Harold.  H.  titus,  et  al. op  cit., hlm.  418.  mengutip  dari    Erich  Dinkler.  Makalah  berjudul  “M yth (Demythologizing )”  dalam buku A Hand Book of Christian Theology . Clevelanda : Collins & word. 1958. hlm. 238 -243
17 ibid.,
18 Ahmad  Tafsir., op  cit ,  mengutip  dari  A.S.  Hornby,  1957, A  Learner’s  Dictionary  o  f  Current  English ,
Oxford University Press, London, hlm. 828.
19 Lawrence. M. Friedman, 2001, American Law: An Introduction. Hukum Amerik : Sebuah Pengantar (alih bahasa  Wishnu  Basuki),  Tatanusa,  Jakarta,  hlm.  173.  Secara  lengkap  dijelaskan  oleh  L.M.Friedman, bahwa budaya hukum sebagai suatu yang menjadi buah pikiran dan keyakinan manusia, keadaannya tidak statis melainkan berubah-ubah mengikuti perubahan masyarakat.
20 Kelik. M. Nugroho, “Obat itu bernama Kultus ”, Majalah Tempo. CR-Rom. Vol. 2. Desember 1998 bagian Agama.
21 “Falun Gong, Komunisme dan Aquaria”, Majalah Tempo. CD. Room . Vol. 3. Edisi No. 24/XXVIII/16-22 Agustus 1999. Bagian Selingan.
22 Chamzawi, Munculnya Aliran Kebatinan. http://www.yarsi.ac.id/kolom_chamzawi/detail.php?id=8. diakses tanggal  04 Oktober 2004.
banyak  diikuti masyarakat di Jawa dan  menjadi bagian budaya  hukum, sehingga sewaktu itu pemilihan  umum  ataupun  melakukan  kegiatan  politik  yang  berkaitan  dengan  hukum, didasarkan  pada “eling” kepada  Tuhan  sekaligus  meminta  petunjuk  dan  meyakini  hal-hal mistis disekitar mereka, seperti kharisma pemimpin, jumlah angka dan hal lainnya.
4. Contoh mistik lainnya yang terkait erat dengan budaya hukum di Indonesia adalah mengenai kesaktian  ( kasakten )  dalam  konsep  kekuasaan  Jawa,  yaitu  memilih  pemimpin  karena kharisma.  Kharisma  adalah  kemampuan  seseorang  pemimpin  dalam  ilmu  gaib  atau  hal-hal yang bersifa keramat untuk memperbesar pengaruh sehingga keabsahannya sebagai pemimpin diakui dan didukung. 23 Rakyat yang menyakini hal demikian akan memilih seorang pemimpin bukan karena kinerja atau komitmennya terhadap bangsa. Yang paling menonjol di masa orde baru  adalah  istilah  Pandito  Ratu,  yang  menegaskan  bahwa  seorang  pemimpin  tidak  dapat disalahkan.  Budaya  hukum  demikian  jelas  terbukti  berpengaruh  pada  hasil  politik  hukum  di Indonesia pada masa tersebut.
5. Adanya  “partai-partai  mitikal”  dapat  dilacak  dari  keberpegangan  partai  terhadap  masa  lalu, dogma  parsial  yang  kemudian  dijadikan  semacam  mitos.  Sebagai  misal,  beberapa  tokoh dimasa  lalu  yang  pernah  berjasa  kepada  negeri  Indonesia  dicoba  dilepaskan  dari  sifat-sifat kemanusiaanya  yang  lekat  dengan  keterbatasan  dan  kekurangan.  Para  tokoh  tersebut dimitoskan  oleh  masing-masing  pendukungnya  sebagai  manusia  paripurna  yang  nyaris  tidak memiliki kekurangan. Mereka dipuji dan diagungkan sebagai sosok demokrat sejati, pembela humanisme  atau  bapak  pembangunan  yang  tiada  tara.  Mereka  pun  digambarkan  –  implisit atau  eksplisit  -  sebagai  pembawa  misi  profetik  yang  kehadiran  mereka  untuk  pembebasan bangsa  atau  untuk  mengantarkan  bangsa  ini  menuju  kesejahteraan  yang  hakiki.  Padahal, terlepas  dari  kelebihan  yang  dimiliki  masing-masing,  mereka  adalah  manusia  biasa  yang punya  kekurangan,  yaitu  dari  yang  sangat  otoriter  hingga  yang  totaliter  dan  korup.  Mereka memilih  partai  bukan  karena  program  kongkret  yang  ditawarkan,  melainkan  lebih  bersifat karena kekaguman dan tarikan aura mitikal yang dimiliki sang figur partai, bukan berdasarkan rasionalitas tentang  kemampuan  si  figur atau  kehebatan  partai  memperjuangkan  kepentingan rakyat. 24
Berdasarkan  penjelasan  tersebut,  maka  hakekat  mistik  sendiri  merupakan  suatu  hal  gaib yang  tidak  dapat  dijelaskan  secara  rasio,  pada  tingkat  supra  rasional  dan  mempunyai  pengaruh besar  kepada  keyakinan  orang  yang  menyakininya  sehingga  menjadi  bagian  dari  kultur  atau budaya  hukum  mereka.  Adapun  bentuk-bentuk  dari  mistik  tersebut  dapat  berupa  pengkultusan, meditasi, kharisma, aliran kebatinan dan lainnya.
Budaya  hukum  merupakan  sikap  masyarakat  terhadap  hukum  dan  sistem  hukum- kepercayaan,  pandangan-pandangan,  pikiran-pikiran,  sikap-sikap  dan  harapan-harapan  (bagian dari budaya umum yang berhubungan dengan sistem hukum). 25
Budaya  hukum  sendiri  menunjukkan  tradisi  hukum  yang  digunakan  untuk  mengatur kehidupan  suatu  masyarakat  hukum.  Apabila  masyarakat  hukum  tersebut  sederhana,  maka kehidupan  masyarakatnya  terikat  ketat  oleh  solidaritas  mekanis,  persamaan  kepentingan  dan kesadaran,  sehingga  masyarakat  lebih  menyerupai  suatu  keluarga  besar,  maka  hukum  cenderung berbentuk tidak tertulis. 26 Dengan demikian, budaya hukum masyarakat tergantung kepada budaya hukum anggota-anggotanya  yang dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan, lingkungan budaya, posisi  ataupun  kedudukan,  bahkan  kepentingan-kepentingan. 27 Termasuk  nantinya  keyakinan ataupun kepercayaan anggota masyarakat tersebut.
23 Hajriyanto. Y. Thohari, 2002, Kepemimpinan Nasional : Antara Primordialisme dan Akuntabilitas , Dalam buku Reformasi  Politik  dan  Kekuatan  Masyarakat  :  Kendala  dan  Peluang  Menuju  Demokrasi ,  LP3ES, Jakarta, hlm.. 144.
24 Kompas 27  Desember  2003,  Opini.  Abd  A’la, “Mitos  dalam  Politik,  Ancaman  bagi  Demokrasi Substansial”.
25 Cita Citrawinda Priapantja, Loc cit . hlm.195 .
26 .  Lili  Rasjidi  dan  I.B.  Wyasa  Putra,  2003, Hukum  Sebagai  Suatu  Sistem ,  CV.  Mandar  Maju,  Bandung, hlm.156.
27 Cita Citrawinda Priapantja. Op cit., hlm.196.
Secara  sempit,  budaya  hukum  Indonesia  diartikan  sebagai  tradisi  hukum  yang  dimiliki atau  dianut  oleh  masyarakat  hukum  Indnesia.  Sedangkan  secara  luas,  budaya  hukum  Indonesia diartikan sebagai keseluruhan endapan dari kegiatan dan karya hukum masyarakat Indonesia. 28
Perlu  untuk  diketahui,  bahwa  budaya  hukum  juga  tidak  terlepas  dari  budaya  yang kemudian  menjadi  kebudayaan  suatu  masyarakat.  Budaya  berarti  Pikiran;  akal  budi;  hasil  atau Sesuatu mengenai kebudayaan yang sudah berkembang (beradab, maju). 29 Budaya Indonesia pada hakikatnya:  satu,  sedangkan  corak  ragam  budaya  yang  ada  menggambarkan  kekayaan  budaya bangsa  seluruhnya  dengan  tidak  menolak  nilai-nilai  budaya  lain  yang  tidak  bertentangan  dengan nilai budaya bangsa yang hasilnya dapat dinikmati oleh bangsa. 30
Sedangkan  yang  dimaksud  dengan  kebudayaan  secara  sempit  adalah  pikiran,  karya  dan hasil karya manusia yang memenuhi hasratnya akan keindahan. 31 Secara luas, kebudayaan berarti seluruh total dari pikiran, karya dan hasil karya manusia yang tidak berakar kepada nalurinya dan yang  karena  itu  hanya  bisa  dicetuskan  oleh  manusia  sesudah  suatu  proses  belajar. 32 Perlu ditekankan  bahwa  kebudayaan  berbeda  dengan  agama,  karena  kebudayaan  merupakan  sesuatu yang  spesifik  insani  (manusiawi),  realisasi  dari  bawah,  bukan  seperti  agama  yang  merupakan rahmat dari Atas. 33
Menurut  Koentjaraningrat,  kebudayaan  tersebut  paling  sedikit  memiliki  3  (tiga)  wujud, yaitu: 34
1. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari idee-idee, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan dan sebagainya.
2. Wujud  kebudayaan  sebagai  suatu    kompleks  aktivitas  kelakuan  berpola  dari  manusia  dalam masyarakat.
3. Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia.
Berdasarkan  3 (tiga) wujud tersebut,  yang  patut  disoroti  adalah wujud  kebudayaan  yang pertama.  Pada  wujud  pertama  ini,  adat  merupakaan  wujud  ideel  dari  kebudayaan,  karena  adat berfungsi sebagai pengatur kelakukan. Adat dapat dibagi lebih khusus dalam empat tingkat ialah: 35 (1)  tingkat  nilai-budaya,  (2)  tingkat  norma-norma,  (3)  tingkat  hukum  dan  (4)  tingkat  aturan khusus.
Hal ini berarti ada keterkaitan antara kebudayaan dengan nilai budaya, norma dan hukum (disini tentunya juga termasuk sistem hukum yang memuat mengenai budaya hukum).
Selanjutnya,  wujud  kebudayaan  sebagai  suatu  kompleks  ide-ide,  gagasan,  nilai-nilai, norma-norma,  peraturan  dan  sebagainya,  karena  berkaitan  dengan  budaya  hukum,  yakni merupakan  konsep abstrak  dari  manusia  yang  berkaitan  dengan sistem hukum,  maka  perlu  untuk diperhatikan bahwa budaya hukum tersebut memberi pengaruh  kepada perubahan nilai-nilai, ide- ide dan sikap dalam masyarakat. Artinya untuk mengubah kesadaran hukum dan kepastian hukum dalam  masyarakat,  maka  harus  mengubah  nilai-nilai,  ide-ide  dan  sikap-sikap  dalam  diri masyarakat.
Pada  kutipan  lain  dijelaskan  bahwa  budaya  hukum  adalah  tanggapan  umum  yang  sama dari  masyarakat  tertentu  terhadap  gejala-gejala  hukum.  Tanggapan  itu  merupakan  kesatuan pandangan terhadap nilai-nilai dan perilaku hukum. Jadi budaya hukum menunjukkan tentang pola perilaku  individu  sebagai  anggota  masyarakat  yang  menggambarkan  tanggapan  (orientasi)  yang sama terhadap kehidupan hukum yang dihayati masyarakat yang bersangkutan 36 .
28 Ibid., hlm.. 193.
29 Pusat Bahasa  Departemen  P  dan  K,  2002, Kamus Besar Bahasa Indonesia ,  Balai  Pustaka,  Jakarta,  hlm.
169.
30 Tim  Tatanusa,  Juli  1999, Kamus  Istilah:  Memuat  Peraturan  Perundang-undangan  Republik  Indonesia 1945 – 1998 , PT. Tatanusa Indonesia, Jakarta, hlm. 76 31 Koentjaraningrat, 1994, Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan ,  Gramedia ,Jakarta, hlm. 1.
32 Ibid.,
33 J.W,M. Bakker. Sj., 1984, Filsafat Kebudayaan: Sebuah Pengantar , Kanisius, Yogyakarta, hlm. 17.
34 Ibid., hlm. 5 35 Koentjaraningrat, Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan , Op  cit., hlm. 11.
36 Eman  Suparman,  2004, Pilihan  Forum  Arbitrase  dalam  Sengketa  Komersial  untuk  Penegakan  Keadilan, PT.  Tatanusa,  Jakarta,  hlm.  19.,  mengutip  dari    Hilman  Hadikusuma,  1986, Antropologi  Hukum Indonesia ,  Alumni, Bandung, hlm. 51
Kemudian, budaya hukum tidak sekedar berarti himpunan fragmen-fragmen tingkah laku dan  pemikiran  yang  sah  terlepas,  akan  tetapi  diartikan  sebagai  keseluruhan  nilai  sosial  yang berhubungan  dengan  hukum,  berikut  sikap  yang  mempengaruhi  hukum. 37 Termasuk  sikap meyakini mistik sebagai bagian dari budaya yang menjadi bagian dari budaya hukum.
Keterkaitan  budaya  hukum  dengan  mistik  menjadi  jelas,  karena  mistik  juga    merupakan ide-ide,  nilai-nilai  yang  sangat  diyakini  (hal  gaib)  hingga  tidak  bisa  dijelaskan  dengan  akal manusia  biasa. 38 Biasanya  keyakinan  ini  mempengaruhi  sikap-sikap  yang  ada  dalam  diri masyarakat,  sebagaimana  dicontohkan  pada  bagian  latar  belakang.  Hal  inilah  yang  menunjukkan adanya hubungan antara budaya hukum dengan suatu keyakinan yang bersifat mistis. Namun disisi lain  mistik sebenarnya merupakan sub sistem  yang ada  di hampir semua agama dan sistem religi untuk  memenuhi hasrat manusia mengalami dan merasakan emosi bersatu dengan  Tuhan. 39 Tapi, fakta  di  Indonesia,  kecenderungan  mistik  lebih  bersifat  keyakinan  irrasional  dan  menjadi  bagian dari kebiasaan masyarakat tersebut.
Apabila dikaitkan dengan karakteristik budaya hukum, yaitu tidak tertulis, hidup, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat 40 kemudian merupakan ide, nilai dan sikap yang diyakini oleh masyarakat yang berkaitan dengan sistem hukum, maka mistik sebagai suatu nilai dan sikap yang sangat  diyakini  masyarakat  meski  sulit  dijangkau  oleh  akal  sehat  dan  hidup,  tumbuh  dan berkembang  dalam  masyarakat,  dapat  dianalisis  sebagai  bagian  atau  merupakan  suatu  budaya hukum dalam masyarakat Indonesia.

## B. Proses  Munculnya Mistik Dikaitkan dengan Budaya Hukum
Membahas  mengenai  epistemologi  mistik,  berarti  berusaha  mencari  tahu  bagaimana sejarah  munculnya  mistik  dan  bagaimana  memperoleh  keyakinan  mistik  tersebut.  Sebagaimana dijelaskan mengenai hakekat mistik  yang gaib, maka alat yang dapat digunakan untuk mengeahui mistik  ini  diantaranya  adalah  rasa,  hati  dan  keyakinan  seseorang.  Jadi  tidak  melalui  indera  atau pun rasio atau akal manusia.
Adapun yang menjadi obyek dari mistik tersebut merupakan obyek yang gaib, kasat mata dan supra rasional,  maka cara memperolehnya pun sering kali tidak  menggunakan akal rasional. Mistik  dapat  diperkenalkan  sebagai  suatu  bentuk  dari  intuisi 41 Dijelaskan  bahwa  intuisi  yang ditemukan  orang  dalam  pejabaran-penjabaran  mistik  memungkinkan  untuk  mendapatkan pengetahuan  yang  langsung  yang  mengatasi  pengetahuan  yang  diperoleh  dengan  akal  dan  indra. Pengetahuan mistik telah diberi definisi sebagai kondisi orang yang amat sadar tentang kehadiran yang Maha Riil. (Hubungan aku dengan Tuhan/Kesadaran Kosmis). 42
Berikut  ini  beberapa  cara  yang  dimungkinkan  masuknya  keyakinan  mistik  kepada seseorang:
1. Apabila seseorang mengalami guncangan psikis, seperti perasaan tersingkir, hilangannya pegangan  hidup  maupun  teringkari,  maka  dapat  secara  mudah  gerakan  kultus  yang fanatik,  eksklusif  dan  tak  jarang  anti  sosial  dapat  masuk. 43 Artinya  tanpa  adanya pegangan hidup, maka mistik dalam bentuk kultus dapat masuk ke diri seseorang.
2. Dapat  juga  dengan  melakukan  meditasi  dan  pendalaman  suatu  aliran  kebatinan  yang hanya  menyatakan  diri  berhubungan langsung dengan  Tuhan  tanpa  memiliki syarat  atau aturan tertentu.
3. Perbedaan  oritantasi  politik  atau  aliran  dipercaya  menjadi  sebab  dari  munculnya perbedaan  partai  politik  dan  konflik  diantara  masyarakat,  khususnya  Jawa.  Aliran  yang berbeda  bersaing  terutama  dalam  mendefinisikan  apa  itu  Indonesia.  Atas  dasar  apa Republik  Indonesia  harus  dibangun  sehingga  menjadi  negara  yang  kuat  dan  punya pemerintahan  yang  baik?  Kalau  disederhanakan,  ada  dua  aliran  politik  yang mempengaruhi  apa  jawaban  elite  politik  atas  pertanyaan  tersebut;  santri  dan  abangan.
37 Ibid.,
38 Pusat Bahasa Departemen P dan K , Loc cit ., 39 Ibid.,
40 Lili Rasjidi dan I.B.Wyasa Putra, Op cit., hlm. 193 41 Harold. H. titus. Et al . Op cit., hlm. 419 42 Ibid. , hlm. 205. 43 Kelik. M. Nugroho . Loc cit.
Santri adalah kelompok muslim yang taat dalam menjalankan perintah agama. Bagi santri pada  tahun  1950-an,  taat  terhadap  agama  berarti  mengupayakan  agar  Islam  menjadi landasan  atau  asas  bagi  pengelompokan  politik,  seperti  parpol  dan  negara.  Karena  itu mereka  mendirikan  parpol  berasas  Islam.  Dan  pada  tahun  1950-an  mereka  juga mengupayakan agar RI berasakan Islam. Hanya dengan demikian Indonesia menjadi kuat. Sebaliknya,  abangan  adalah  kelompok  muslim  yang  tidak  taat  menjalankan  kewajiban agam Islam, apalagi memperjuangkan agar negara berasaskan Islam. Islam tidak penting dalam kehidupan sosial politik kelompok abangan. Tidak heran kemudian ia lebih terbuka terhadap  ideologi  politik  lain  yang  dominan  di  dunia  pada  waktu  itu  yakni  komunisme. PKI  lahir  dari  elite  dan  massa  yang  berorientasi  abangan  seperti  ini.  Sementara  itu, abangan yang berada pada posisi kelas atas mewujudkan nilai politik mereka dalam PNI. Perbedaan PNI dengan PKI secara kultural terletak pada sopistikasi kepercayaan mereka dan pada perbedan kelas konstituen  mereka. Meski  demikian, ketika dihadapkan  dengan Islam  dan  partai  Islam,  mereka  merupakan  kekuatan  yang  relatif homogen. 44 Keyakinan tanpa  diimbangi  dengan  rasional  terhadap  aliran  politik  yang  dianut  ini  juga mempermudah masukkan unsur mistik dan menjadi budaya hukum.
4. Munculnya aliran kebatinan atau Islam mistik di Jawa melalui cara damai, yakni dimulai dari  Syekh  Siti  Jenar  memaklumkan  dirinya  sebagai  pengembang  aliran  manunggaling kawula-gusti ( widhatul wujud ) yang melambangkan ajaran perkembangan dan percaturan filsafat serta tasawuf pada masa peralihan kekuasaan di Jawa, dari Majapahit (Hindu dan Budha) ke pemerintahan Islam Demak Bintoro. 45 Aliran sufi atau mistik ini berkembang menjadi  Aliran  Kebatinan.  Terhadap  kondisi  keyakinan  melalui  aliran  kebatinan  ini, dapat  dilihat  juga  bahwa  berdasarkan  Teori  Emile  Durkheim  mengenai  sifat  solidaritas dari dalam masyarakat, maka adanya solidaritas mekanis yang muncul dalam masyarakat sebagai  akibat  yang  ditimbulkan  dari  kesamaan  yang  mengaitkan  individu  dengan masyarakatnya,  maka  di  dalam  masyarakat  demikian,  terdapat  kesamaan  antara  para anggotanya  mengenai  kebutuhan-kebutuhan,  prikelakuan,  kepercayaan  dan  sikap 46 .  Hal ini  yang  pada  akhirnya  menimbulkan  keinginan  untuk  menimbulkan  efek mempertahankan aliran yang diyakininya tersebut.
5. Sementara,  apabila  dilihat  dari  proses  lahir  atau  munculnya  mistik  tersebut  turut mempengaruhi cara memperoleh mistik tersebut, khususnya di negara  Indonesia. Seperti mengenai  kultus  sebagai  ekspresi  beragama  yang  cenderung  tertutup  dan  merasa  paling benar,  proses  munculnya  adalah  diawali  dengan  terjadinya  perubahan  kepribadian seseorang  yang  tiba-tiba  drastis,  suka  menyendiri  dan  menjaga  jarak  dengan  orang  lain, kehilangan  daya  kritis,  sensitif  terhadap  kritik,  cenderung  defensif  yang  berlebihan  dan lama-lama menyakini pihak yang dikultuskannya dan bersedia diajak bunuh diri. 47
6. Kehadiran mistik ke dalam budaya hukum, secara teori juga dapat dianalisis berdasarkan teori-teori  mengenai  perilaku  masyarakat  dan  budaya.  Budaya  menjadi  sarana  penting bagi  mistik  untuk  masuk  menjadi  bagian  budaya  hukum  dikarenakan  mistik mempengaruhi pola pikir manusia yang akhirnya akan muncul dalam bentuk budaya atau kebudayaan,  sementara  kebudayaan  memberi  pengaruh  pada  hukum  sehingga  proses  ini menjadi  suatu  budaya  hukum,  sebagaimana  dijelaskan  oleh  Koentjaraningrat  bahwa hubungan antara kebudayaan dengan hukum digambarkan sebagai berikut: 48
“Suatu sistem nilai budaya terdiri dari konsepsi-konsepsi  yang hidup dalam alam pikiran sebagian  besar  masyarakat  mengenai  hal-hal  yang  harus  mereka  anggap  bernilai  dalam hidup.  Karena  itu,  suatu  sistem  nilai  budaya  biasanya  berfungsi  sebagai  pedoman tertinggi  bagi  kelakuan  manusia.  Sistem  tata  kelakuan  manusia  yang  tingkatannya  lebih konkret,  seperti  norma-norma,  hukum  dan  aturan-aturan  khusus  semuanya  berpedoman kepada sistem nilai budaya.”
44 http://kompas.com/kompas-cetak/0403/21/pemilu/920904.htm , Analisis  Pemilu  :  Perubahan  Signifikansi Politik Aliran, Minggu 21 Maret 2004., diakses tanggal 29 September 2004.
45 Chamzawi, Loc cit.
46 Satjipto Rahardjo, 2000, Ilmu Hukum ,  PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 288 -289.
47 Kelik. M. Nugroho. Loc cit.
48 Koentjaraningrat, Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan , Op cit., hlm. 25.
Berdasarkan  hal  ini,  maka  diketahui  bahwa  hukum  dengan  kebudayaan  mempunyai hubungan  yang  sangat  erat,  yaitu  hukum  merupakan  kongkretisasi  dari  nilai-nilai  budaya  suatu masyarakat,  dengan  kata  lain  hukum  merupakan  penjelmaan  dari  sistem  nilai-nilai  budaya masyarakat.  Perkembangan  analisis  ini  melahirkan  istilah  budaya  hukum  sebagai  persenyawaan antara variabel hukum dan kebudayaan. 49
Berikut  beberapa  teori  yang  menjelaskan  cara  mistik  masuk  ke  dalam    kebudayaan  dan kemudian menjadi budaya hukum, diantaranya:
a. Berdasarkan bentuk-bentuk karakteristik perilaku sosial yang dikemukakan oleh Max Weber yaitu: 50 Pertama  perilaku  sosial  masyarakat  dapat  diklasifikasikan  sebagai  rasional  dan berorientasi  terhadap  suatu  tujuan.  Kedua,  bahwa  perilaku  sosial  dapat  diklasifikasikan  oleh kepercayaan  secara  sadar  pada  arti  mutlak  perilaku.  Ketiga,  perilaku  sosial  yang diklasifikasikan  sebagai  suatu  yang  bersifat  afektif  atau  emosional.  Keempat,  merupakan perilaku  sosial  yang  diklasifikasikan  sebagai  tradisional  yang  telah  menjadi  adat  istiadat. Berdasarkan  perilaku  sosial  masyarakat  tersebut,  dapat  dianalisis  bahwa  mistik  juga merupakan  suatu  perilaku  sosial  yang  cenderung  bersifat  emosional  dan  tradisional  yang kemudian menjadi bagian dari  budaya.
b. Menurut  teori  dari  Robert  K.  Merton  dijelaskan  bahwa  magis  atau  mistik  atau  ritus kepercayaan  tertentu  maupun  kepercayaan  bersifat  fungsional  memberi  efek  terhadap  jiwa atau  kepercayaan  diri  bagi  mereka  yang  memang  mempercayainya. 51 Dengan  demikian, mistik  dianggap  mampu  mempengaruhi  suatu  masyarakat  sehingga  dapat  diartikan  juga mempengaruhi budaya masyarakat tersebut.
c. Berdasarkan  inti  teori  Von  Savigny:  “semua  hukum  pada  mulanya  dibentuk  dengan  cara seperti yang dikatakan orang, hukum adat, dengan bahasa yang biasa tetapi tidak terlalu tepat, dibentuk  yakni  bahwa  hukum  itu  mulai-mula  dikembangkan  oleh  adat  kebiasaan  dan kepercayaan yang umum. Baru kemudian oleh yurisprudensi, jadi dimana-mana oleh kekuatan dalam yang bekerja diam, tidak oleh kehendak sewenang-wenang dalam pembuatan UU. Von Savigny menekankan bahwa setiap masyarakat mengembangkan hukum kebiasaannya sendiri, karena  mempunyai  bahasa,  adat  istiadat  (termasuk  kepercayaan)  dan  konstitusi  yang  khas 52 Dengan  demikian,  apabila  suatu  mistik  telah  menjadi  kepercayaan  suatu  masyarakat  (seperti munculnya aliran keagamaan atau aliran politik) maka dapat berarti mistik menjadi kebiasaan dalam masyarakat tersebut, dimana kebiasaan tersebut mampu mengembangkan suatu hukum.
d. Bahkan  berdasarkan  Teori  Max  Weber  lainnya,  dijelaskan  bahwa  dalam  perkembangan hukum  sehingga  samapai  kepada  bentuknya  yang  sekarang  ini,  dominasi  dalam  masyarakat bertolak  dari  struktur  yang  kharismatik  dan  tradisional  menuju  ke  struktur  yang legal rational . 53 Adanya  kharismatis  yang  berunsur  magis  diakui  oleh  Weber  sebagai  faktor  yang memberi sumbangan dalam pembentukan dan pelaksanaan hukum.
Dengan  demikian,  dari  aspek  epistemologinya,  mistik  dapat  diperoleh  melalui  berbagai cara,  seperti  meyakinkan  seseorang  melalui  pengkultusan,  kharisma,  secara  damai  melalui pendekatan  agama  dan  keyakinan  termasuk  melalui  jalur  partai  politik,  melakukan  meditasi sampai  dengan  beberapa  teori  yang  dikemukakan  oleh  para  filosof  dan  sosiolog  terkait  dengan analisis  teori  yang  mendukung  argumentasi  mengenai  cara  mistik  masuk  ke  dalam    kebudayaan dan kemudian menjadi budaya hukum
49 Budi  Agus  Riswandi  dan  M.  Syamsudin,  2004, Hak  Kekayaan  Intelektual  dan  Budaya  Hukum. .  PT.
RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 146-147.
50 Soerjono  Soekanto, 1985, Seri  Pengenalan  Sosiologi  1  :  Max  Weber,  Konsep-Konsep  Dasar  Dalam Sosiologi, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 46 51 Soerjono Soekanto, 1989, Seri Pengenalan Sosiologi 10 : Robert K. Merton, Analisa Fungsional , Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 24-25
52 W. Friedmann, 1994, Teori dan Filsafat Hukum : Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan (Susunan II) , PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 61
53 Satjipto Rahardjo ,  Op cit ., hlm. 293-294

## c. Manfaat Telaah Mistik Dalam Budaya Hukum
Berdasarkan  teori  dari  Ann  Ruth  Willner yang  menjelaskan  bahwa  terhadap  suatu kepemimpinan  yang  hanya  berdasarkan  suatu  karistmatis  belaka,  dapat  menimbulkan  ciri-ciri bahwa: 54 Pertama,  adanya  keyakinan  bahwa  sang  pemimpin  memiliki  kualitas  Istimewa  yang superhuman .  Kedua , para  pengikutnya  kehilangan  kritisme  terhadap  pemimpinnya,  bahkan cenderung  memperlakukan  pendapat  atau  sikap  pemimpinnya  sebagai  suatu  kebenaran.  Ketiga, para  pengikut  memberikan  loyalitas  mutlak  kepada  para  pemimpinnya  dan  Keempat,  massa pengikut  senantiasa  memperlihatkan  komitmennya  yang  emosional  dan  personal  terhadap pemimpin. Dan hal ini menjadi salah satu faktor digunakannya mistik yang dikaitkan dengan suatu budaya  masyarakat,  karena  lebih  mempermudah  suatu  pihak  menggunakan  kharismatik  dalam menentukan keberadaan kepemimpinannya pada suatu masyarakat.
Selain  itu  terdapat  beberapa  kegunaan  mistik  sebagai  budaya  hukum  apabila  dikaitkan dengan kegiatan baik dalam pembentukan dan pelaksanaan hukum:
1. Dapat  dimanfaatkan  oleh  para  politisi  dalam  meraih  perhatian  masyarakat  yang  pemahaman politiknya  belum  tinggi,  sehingga  dalam  hal  seperti  pemilihan  umum,  partai  politik  atau seorang  tokoh  lebih  mudah  mempengaruhi  pemilihnya  melalui  keyakinan,  kultus  maupun kharisma yang semuanya merupakan mistik.
2. Sifat  subyektif  dalam  mistik  menunjukkan  kegunaanya  lebih  ditujukan  kepada  pihak-pihak yang  menggunakan  mistik  tersebut.  Seperti  pengembangan  aliran  kebatinan  ataupun  aliran dalam agama yang mempengaruhi suatu partai politik.
3. Disukai  atau  tidak,  masuknya  Islam  dan  meluasnya  penyebaran  agama  tersebut  di  Jawa maupun  di  wilayah  lain,  dilakukan  secara  damai  tanpa  harus  berperang.  Dikarenakan  dalam penyebaran tersebut menggunakan upaya mistik sekaligus memberikan kepercayaan lain yang dianut untuk melebur pada Islam, sehingga munculah Islam abangan ataupun Islam mistik.
4. Dalam pembuatan UU sekalipun, mistik yang telah menjadi suatu budaya dan  memiliki suatu nilai yang mewakili suatu masyarakat tertentu, dapat diberikan perlindungan hukum. Sebagai contoh  suatu  mistik  yang  menjadi  budaya  dan  bernilai  sejarah  serta  menjadi  mitos  dalam kalangan  masyarkat  tertentu,  diakui  sebagai  bagian  dari Folklore masyarakat  tersebut  dan dilindungi melalui UU Hak Cipta.
5. Bahkan tidak jarang, pengaruh keyakinan, sikap serta kebiasaan yang berasal dari mistik yang telah  menjadi  budaya  hukum  dapat  berperan  sebagai  pendorong  proses  adaptasi  dari  suatu perubahan,  sekaligus  dapat  pula  berperan  sebagai  penghambat.  Hal  ini  dapat  dilihat,  dari banyaknya  budaya  yang  bernilai  ekonomis  yang  apabila  dilindungi  akan  membantu  proses adaptasi  dari  suatu  perubahan,  misalnya  dalam  hal  perlindungan  Hak  Kekayaan  Intelektual suatu  masyarkat  seperti  Hak  Cipta,  atau  sebaliknya  menjadi  penghambat  apabila  tidak dimanfaatkan secara positif.
Ditarik  suatu  sintesa  bahwa,  kegunaan  utama  dari  mistik  sebagai  budaya  hukum  selain mempermudah  sebagian  pihak  untuk  mempengaruhi  masyarakat  melalui  kharismatik  dan pengkultusan  baik  dalam  dunia  politik  dan  keagamaan,  namun  juga  dapat  dimungkinkan dimanfaatkan  secara  positif  seperti  menjadi  bagian  dari folklore masyarakat  tertentu,  sehingga bernilai ekonomis dan dapat dilindungi oleh hukum.
Pada  akhirnya,  suatu  kebudayaan,  aspirasi,  cita-cita  dunia  nilai-nilat,  tetap  merupakan variabel bebas  yang  turut  menentukan penampilan  kahir  dari hukum. 55 Demikian analisis melalui perspektif  filsafat  ilmu  mengenai  keberadaan  mistik  sebagai  budaya  hukum  yang  cukup mempengaruhi pola pikir masyarakat Indonesia.

## PENUTUP
A. Kesimpulan
54 Hajriyanto. Y. Thohari ., Op Cit., hlm. 144 – 145 55 Satjipto Rahardjo, 2003, Sisi-Sisi Lain Dari Hukum di Indonesia , Penerbit Kompas, Jakarta, hlm. 94.
Kebudayaan  mempengaruhi  suatu  hukum  dalam  suatu  masyarakat.  Mistik  sebagai  suatu pengetahuan  yang  mempengaruhi  pola  pikir  manusia  pada  akhirnya  akan  muncul  dalam  bentuk budaya.  Selanjutnya  proses  kebudayaan  mempengaruhi  hukum  ini  lebih  dikenal  sebagai  suatu proses  yang  menjadi  budaya  hukum.  Dengan  demikian  mistik  pun  dapat  dikaitkan  dan  menjadi bagian dari budaya hukum.
Secara filosofis, keberadaan mistik dalam budaya  hukum dapat dilihat dari 3 aspek yaitu, aspek  ontologis  yang  menjelaskan  bahwa  mistik  dalam  budaya  hukum  merupakan  mistik merupakan pengetahuan yang tidak rasional atau tidak dapat dipahami rasio, maksudnya hubungan sebab akibat yang terjadi tidak dapat dipahami rasio dan memiliki bentuk pemikiran dan ekspresi tentang  kebenaran  yang  mutlak  didalam  suatu  masyarakat.  Ekspresi  dan  pemikiran  yang  tidak rasional ini kemudian membentuk suatu perilaku dalam kehidupan masyarakat dan menjadi suatu budaya.
Kemudian  berdasarkan  aspek  epistemologis,  mistik  dapat  diperoleh  melalui  berbagai cara,  seperti  meyakinkan  seseorang  melalui  pengkultusan,  kharisma,  secara  damai  melalui pendekatan  agama  dan  keyakinan  termasuk  melalui  jalur  partai  politik,  melakukan  meditasi sampai  dengan  beberapa  teori  yang  dikemukakan  oleh  para  filosof  dan  sosiolog  terkait  dengan analisis  teori  yang  mendukung  argumentasi  mengenai  cara  mistik  masuk  ke  dalam    kebudayaan dan kemudian menjadi budaya hukum.
Pada akhirnya, berdasarkan aspek aksiologis, kegunaan utama dari mistik sebagai budaya hukum  adalah,  selain  mempermudah  sebagian  pihak  untuk  mempengaruhi  masyarakat  melalui kharismatik  dan  pengkultusan  baik  dalam  dunia  politik  dan  keagamaan  sampai  mempengaruhi pembentukan  dan  pelaksanaan  hukum,  namun  juga  dapat  dimungkinkan  dimanfaatkan  secara positif  seperti  menjadi  bagian  dari folklore masyarakat  tertentu,  sehingga  bernilai  ekonomis  dan dapat dilindungi oleh hukum.

## B. Saran
Apabila nilai mistik sebagai budaya memiliki nilai positif dalam arti memiliki keuntungan ekonomis  sehingga  berbentuk  mitos  dan  kepercayaan  masyarakat  lokal  dan  pada  akhirnya  dapat dilindungi  melalui  perlindungan  hukum  terhadap folklore ,  maka  keberadaan  mistik  masih  tetap dapat dipertahankan.
Persoalannya menjadi pelik, apabila mistik sebagai suatu budaya tersebut setelah melalui prosesnya menjadi budaya hukum, terlalu dominan sehingga mempengaruhi pola pikir masyarakat, seperti  dalam  menentukan  pilihan  hukumnya  pada  pemilihan  umum,  atau  wakil  rakyat  dalam menentukan  ketentuan  hukum  apa  yang  perlu  diatur.  Hal  ini  dapat  menjadi  penghambat perkembangan  hukum  dalam  beradaptasi  pada  perubahan  dan  kemajuan  dunia.  Oleh  karenanya, keberadaan mistik sebagai suatu budaya hukum, harus ditempatkan pada posisi yang tepat, seperti hanya  sebagai  alat  untuk  mempengaruhi  menjelang  adanya  pilihan  hukum,  tidak  pada  saat melakukan  pilihan  hukum  dalam  pemilihan  umum  ataupun  harus  disertai  dengan  upaya pembuktian  hukum  yang  tepat  jika  akan  menjadi  bagian  ketentuan  tertulis,  seperti  pengaturan mengenai santet dalam KUHPidana.

## DAFTAR PUSTAKA
A. Literatur Bakker, J.W.M.. Sj , 1984, Filsafat Kebudayaan: Sebuah Pengantar , Kanisius, Yogyakarta. Friedman,  Lawrence.  M. ,  2001, American  Law:  An  Introduction.  Hukum  Amerika:  Sebuah Pengantar (alih bahasa Wishnu Basuki), Tatanusa, Jakarta. Friedmann,  W. ,  1994, Teori  dan  Filsafat  Hukum:  Idealisme  Filosofis  dan  Problema  Keadilan (Susunan II) , PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta. Koentjaraningrat , 1980, Beberapa Pokok Antropologi Sosial , PT. Dian Rakyat, Jakarta.
------------------------ , 1994, Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan ,  Gramedia, Jakarta.
Mahfud MD, Moh. , 1998, Politik Hukum di Indonesia , PT. Pustaka LP3ES, Jakarta. Priapantja,  Cita  Citrawinda ,  1999, Budaya  Hukum  Indonesia  Menghadapi  Globalisasi. Perlindungan Rahasia Dagang di Bidang Farmas i, Chandra Pratama, Jakarta.
Rasjidi,  Lili  dan  Putra,  I.B.  Wyasa ,  2003, Hukum  Sebagai  Suatu  Sistem ,    CV.  Mandar  Maju, Bandung.
Rahardjo, Satjipto , 2000, Ilmu Hukum , Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. --------------------. 2003, Sisi-sisi lain dari Hukum di Indonesia , Kompas, Jakarta. Riswandi, Budi Agus dan Syamsudin, M. , 2004, Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum , PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
Soekanto, Soerjono et al ., 1994, Antropologi Hukum: Proses Pengembangan Ilmu Hukum Adat , CV. Rajawali, Jakarta. Soekanto,  Soerjono ,  1985 ,  Seri  Pengenalan  Sosiologi  1:  Max  Weber,  Konsep-Konsep  Dasar Dalam Sosiologi , Rajawali Pers, Jakarta. --------------------------- ,  1989 ,  Seri  Pengenalan  Sosiologi  10:  Robert  K.  Merton,  Analisa Fungsional ,  Rajawali Pers, Jakarta. Suparman,  Eman ,  2004, Pilihan  Forum  Arbitrase  dalam  Sengketa  Komersial  untuk  Penegakan Keadilan, PT. Tatanusa, Jakarta. Suriasumantri,  Jujun.  S .,  1999, Filsafat  Ilmu  :  Sebuah  Pengantar  Populer ,    Pustaka  Sinar Harapan, Jakarta Tafsir,  Ahmad ,  2004, Filsafat  Ilmu:  mengurai  Ontologi,  Epistemologi,  dan  Aksiologi Pengetahuan, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung. Thohari,  Hajriyanto.  Y. ,  2002, Kepemimpinan  Nasional:  antara  Primordialisme  dan Akuntabilitas ,  Dalam  buku Reformasi  Politik  dan  Kekuatan  Masyarakat  : Kendala dan Peluang Menuju Demokrasi ,  LP3ES, Jakarta. Titus, Harold H., et al ., 1984, Pesoalan-Persoalan Filsafat. (alih Bahasa Prof. Dr. H.M. Rasjidi), PT. Bulan Bintang, Jakarta. B. Lain-lain A’la,  Abd, 2003, Opini. “Mitos  dalam Politik, Ancaman  bagi Demokrasi Substansial ”,  Kompas,
27 Desember 2003. Chamzawi, Munculnya Aliran Kebatinan. http://www.yarsi.ac.id/kolom_chamzawi/detail.php?id=8 ,  diakses  tanggal    04
Oktober 2004.
Falun  Gong,  Komunisme  dan  Aquaria”, Majalah  Tempo.  CD.  Room , Vol.  3.  Edisi  No. 24/XXVIII/16-22 Agustus 1999, Bagian Selingan. http://kompas.com/kompas-cetak/0403/21/pemilu/920904.htm , Analisis Pemilu: Perubahan Signifikansi  Politik  Aliran, Minggu  21  Maret  2004,  diakses  tanggal  29
September 2000.
Kuntowijoyo, 2001, “Mitos, Ideologi, dan Ilmu: Bagian Pertama dari Tiga Tulisan, Republika , 27 Agustus 2001.
Nugroho,  Kelik.  M. , “Obat  itu  bernama  Kultus ”, Majalah  Tempo.  CR-Rom .  Vol.  2.  Desember 1998 bagian Agama.
Pusat  Bahasa  Departemen  P  dan  K ,  2002, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia ,  Balai  Pustaka, Jakarta.
Tim  Tata  Nusa ,  Juli  1999, Kamus  Istilah:  Memuat  Peraturan  Perundang-undangan  Republik Indonesia 1945 – 1998 ,  PT. Tatanusa Indonesia, Jakarta.