Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS) Vol. 4 No. 4 Juli - Agustus 2024 Hal. 357-368 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v4i4.1838 ]]

## Analisa Perhitungan Kurang/Lebih Bayar PPH Pasal 21 (Berdasarkan PP NO.58 TAHUN 2023)
Koerniawan Dwi Wibawa a , Ahmad Kudhori b , Dharmawan Iqbal Akbar c
a Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Madiun, koerniawandwi6@gmail.com
b Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Madiun, akudhori@pnm.ac.id
c Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Malang, dharmawaniqbal@gmail.com

## Abstrak
PP No.58 Tahun 2023 menjelaskan bahwa perhitungan pph 21 digolongkan sesuai dengan status wajib pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui cara menghitung PPh 21 dan mengetahui dampak dari perhitungan berdasarkan aturan terbaru di akhir tahun, lebih dominan ke arah kurang atau lebih bayar. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif deskriptif. Alat analisa  perhitungan  pajak  menggunakan  aplikasi  MS.Excel.  Tahapan  penelitian  yang  dilakukan  yaitu  pertama mengumpulkan data karyawan perusahaan. Kedua, dilakukan perhitungan pph 21 berdasarkan PP No.58 tahun 2023. Ketiga dilakukan perhitungan akhir tahun. Keempat, menghitung kurang/lebih bayar PPh 21 dan menyimpulkan hasil analisa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perhitungan didasarkan kepada total gaji bruto dan status karyawan. Dampak dari penerapan PP  No.58  Tahun  2023  adalah  menimbulkan  lebih  bayar  di  akhir  tahun.  Karyawan  yang  mengalami  lebih  bayar  yaitu karyawan  dengan  kondisi berhenti  bekerja  di  pertengahan  tahun, mulai  bekerja  pertengahan  tahun,  serta  karyawan  dengan gaji di antara delapan juta hingga dua puluh juta per bulan.
Kata Kunci: Karyawan Tetap, PPh 21, PP No.58 Tahun 2023

## Abstract
PP No.58 of 2023 explains that PPH 21 calculations are classified according to taxpayer status. This research aims to find out how to calculate PPh 21 and find the impact of calculations based on the latest regulations at the end of the year, which is more dominant towards underpayment or overpayment. This research is descriptive quantitative research. Tax calculation analysis tool using the MS.Excel application. The first step of the research was collecting company employee data. Second, the PPH 21 calculation is carried out based on PP No. 58 of 2023. Third, the year-end calculation is carried out. Fourth, calculate the underpayment/overpayment of PPh 21 and conclude the analysis results. The results show that the calculation is based on total gross salary and employee status. The impact of implementing PP No.58 of 2023 is to cause overpayment at the end of the year. Employees who experience overpayment are employees who stop working in the middle of the year, start  working  in  the  middle  of  the  year,  as  well  as  employees  with  salaries  between  eight  million  and  twenty  million  per month.
Keywords: Employee, PPh 21, PP No.58 Tahun 2023
This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

## PENDAHULUAN
Pajak  memiliki  kontribusi  APBN  yang  meningkat  dari  tahun  ke  tahun.  Seperti  yang  dikutip  pada  laman direktorat  jenderal  perbendaharaan,  pendapatan  APBN  dari  sektor  pajak    sebesar  Rp  2.155,4  triliun  dari  total APBN  yaitu  RP  2.774,3  triliun  atau  sebesar  78%  dari  dana  yang  diterima  APBN.  Hal  tersebut  merupakan capaian yang melampui estimasi dari perkiraan menurut Perpres No.75 Tahun 2023. Di Perpres menyampaikan bahwa  penerimaan  pajak  Rp  2.045,45  triliun,  jika  dibandingkan  dengan  realisasi  yang  terjadi  di  akhir  tahun tumbuh sebesar 5,38%. Peningkatan APBN tersebut tidak terlepas dari kesadaran wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak. Menurut Kusufiyah dan Anggraini (2024) faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah  kesadaran  wajib  pajak.  Semakin  tinggi  tingkat  kesadaran  wajib  pajak,  maka  pemahaman  dan pengimplementasian  kewajiban  perpajakan  juga  semakin  baik  dan  dapat  meningkatkan  kepatuhan.  Tingginya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak akan meningkatkan nominal realisasi APBN.
Undang-Undang  No.  28  Tahun  2007  tentang  Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara  Perpajakan  (KUP) menjelaskan pengertian pajak yaitu kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang  bersifat  memaksa  berdasarkan  undang-undang,  dengan  tidak  mendapatkan  imbalan  secara  langsung  dan digunakan  untuk  keperluan  negara  bagi  sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat.  Pajak  diperuntukan  baik  badan dengan  segala  bentuk  usaha  maupun  orang  pribadi  yang  berwirausaha  dan  yang  menerima  penghasilan  dari pemberi kerja.
Pemberi  kerja  adalah  orang  perseorangan,  pengusaha,  badan  hukum,  atau  badan-badan  lainnya  yang memperkerjakan  tenaga  kerja  dengan  membayar  upah  atau  imbalan  dalam  bentuk  lain  (perpres  no.57  tahun
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS) Vol. 4 No. 4 Juli - Agustus 2024 Hal. 357-368 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v4i4.1838 ]]
2023).  Setiap  pemberi  kerja  mempunyai  mekanisme  tersendiri  dalam  mencari  tenaga  kerja  dari  baru  hingga tetap.  Menurut  Suparyadi  (2015),  perekrutan  tenaga  kerja  dapat  dilakukan  melalui  media  tradisional  yaitu dengan  memasang  iklan  melalui  koran,  majalah,  jurnal  profesi,  radio,  televisi  dan  billboard.  Selain  itu  juga terdapat  media  online  yaitu  dengan  memasang  iklan  melalui  internet  dengan  menggunakan  beberapa  website lowongan pekerjaan seperti facebook, jobstreet, linkedln, dan lain sebagainya. Setelah tenaga kerja didapatkan, pemberi  kerja  akan  melakukan  proses  training  selama  2-3  bulan,  kemudian  dilakukan  proses  kontrak,  sampai karyawan tersebut ditetapkan sebagai karyawan tetap.
Karyawan  tetap  secara  umum  menerima  penghasilan  dari  pemberi  kerja  atau  dengan  kata  lain  menerima gaji atau upah. Komponen gaji atau upah pada karyawan tetap di sebuah perusahaan menurut (PP No.36 tahun 2021, pasal 7 dan 8) yaitu terdiri dari upah pokok, tunjangan tetap, tunjangan tidak tetap, tunjangan hari raya, insentif dan bonus. Semua komponen gaji atau upah tersebut dikenakan pajak penghasilan pasal 21 dengan tarif progresif.  Berdasarkan  Perdirjen  Pajak  No  :  PER-16/PJ/2016  mengenai  pedoman  teknis  PPh  pasal  21/26, perhitungan penghasilan kena pajak didasarkan pada dua komponen yaitu komponen penambah penghasilan dan komponen pengurang penghasilan. Komponen penambah penghasilan terdiri dari gaji pokok, tunjangan, bonus, insentif,  jaminan  kecelakaan  kerja  dan  jaminan  kematian  (asuransi  kesehatan  yang  dibayar  perusahaan). Sedangkan  komponen  pengurang  gaji  yaitu  biaya  jabatan,  jaminan  hari  tua  dan  jaminan  pensiun.  Selain  itu karyawan  juga  mendapatkan  tambahan  pengurang  gaji  dari  status  karyawan  yaitu  menikah  dan  mempunyai tanggungan  atau  biasanya  dikenal  dengan  istilah  penghasilan  tidak  kena  pajak  (PTKP).  Namun,  seiring berjalannya  waktu, regulasi dari perhitungan PPh karyawan berubah dengan didasarkan  pada PP No.58 Tahun 2023.  Perhitungan  pada  aturan  tersebut  mengabaikan  komponen  pengurang  pajak  untuk  perhitungan  setiap bulannya  namun  digunakan  kembali  pada  perhitungan  di  akhir  tahun.  Hal  ini  yang  membuat  peneliti  menarik rumusan  masalah  yang  pertama  bagaimana  cara  menghitung  PPh  21  berdasarkan  aturan  terbaru  dan  kedua apakah dampak dari perhitungan tersebut, lebih dominan ke arah kurang bayar atau lebih bayar.
Menurut  Mulyadi  (2016:309)  Gaji  pada  umumnya  merupakan  pembayaran  atas  penyerahan  jasa  yang dilakukan oleh karyawan yang mempunyai jenjang jabatan manajer, umumnya gaji di bayarkan secara tetap per bulan.  Jenjang  jabatan  tersebut  yang  memberikan  perbedaan  dari  setiap  gaji  yang  diperoleh  karyawan  tetap. Selain jabatan, terdapat faktor yang menentukan besaran gaji yaitu seperti : (Zainal, 2015) Pertama, tingkat gaji yang  lazim,  tingkat  upah  dan  gaji  bisa  sangat  tergantung  pada  ketersediaan  tenaga  kerja  di  pasar  tenaga  kerja dan  permintaan  tenaga  kerja.  Untuk  tenaga-tenaga  kerja  yang  langka,  tingkat  upah  dan  gajinya  dapat  jauh melebihi tingkat gaji bila dilihat dari kacamata evaluasi jabatan.
Kedua, serikat buruh, serikat buruh bisa menjadi kekuatan yang sangat besar dalam suatu perusahaan yang dapat  memaksa  perusahaan  untuk  memberikan  upah  atau  gaji  yang  lebih  dibandingkan  dengan  hasil  evaluasi jabatan.  Ketiga,  pemerintah,  pemerintah  sebagaimana  kita  ketahui  merupakan  lembaga  yang  berkepentingan dengan  kesejahteraan  pekerja  sebagai  warga  negara  dan  juga  terhadap  kelangsungan  hidup  perusahaan. Keempat,  kebijakan  dan  strategi  penggajian,  kebijakan  yang  dipakai  perusahaan,  seperti  mengusahakan  gaji diatas harga pasar dalam upaya menghadapi persaingan, bisa menaikkan gaji di atas harga rata-rata harga pasar.
Kelima,  faktor  internasional,  ketika  perusahaan  berkembang  di  segala  penjuru  dunia,  tantangan  yang muncul dalam penggajian adalah penyesuaian dengan situasi di negara yang bersangkutan sehingga dapat terjadi jabatan yang sama di negara yang berbeda akan terdapat perbedaan tingkat gaji. Keenam, nilai yang sebanding dan  pembayaran  yang  sama,  ada  kalanya  satu  pekerjaan  yang  berbeda,  tetapi  memiliki  poin  atau  derajat  yang sama  mempunyai  tingkat  gaji  yang  berbeda.  Misalnya  nilai  poin  untuk  pekerjaan  juru  rawat  yang  biasanya didominasi  wanita  dan  ahli  mesin  kapal  yang  biasanya  didominasi  laki-laki  tingkat  gaji  berbeda  dimana  ahli mesin kapal mendapatkan gaji yang lebih besar.
Ketujuh  dan  terakhir,  biaya  dan  produktivitas,  tenaga  kerja  merupakan  salah  satu  komponen  biaya  yang sangat  berpengaruh  terhadap  harga  pokok  barang.  Perusahaan  umumnya  menciptakan  sistem  penggajian bertingkat.  Sistem  ini  mengakibatkan  pegawai  yang  baru  direkrut  akan  mendapatkan  gaji  yang  lebih  rendah dibandingkan dengan yang lama, meskipun sesungguhnya pekerjaan mereka sebanding bila dilihat dari faktor- faktor  yang  dikompensasi.  Selain  itu  terdapat  pendekatan  lain  yang  digunakan  yaitu  dengan  memakai  sistem bonus.  Gaji  yang  relatif  tetap  kemudian  diberikan  bonus  kepada  pekerja  bila  perusahaan  mendapatkan keuntungan dan bila perusahaan dalam situasi sulit, tidak perlu mengeluarkan biaya yang besar untuk pekerja.
Objek  penelitian  ini  yaitu  pada  perusahaan  kapal  yang  bergerak  di  bidang  pengiriman  minyak,  gas,  dan batubara. Perusahaan memiliki karyawan yang menetap di kantor dan lapangan. Penghasilan yang diterima oleh karyawan  baik  di  kantor  maupun  lapangan  berbeda  beda. Penghasilan  yang  diterima  karyawan  lapangan  lebih tinggi dikarenakan resiko pekerjaan yang lebih tinggi juga. Karyawan lapangan memperoleh insentif tambahan dalam  bentuk  tunjangan  yang  besarannya  melebihi  dari  50%,  sehingga  besar  kemungkinan  pemotongan  pajak per bulannya lebih tinggi jika dibandingkan dengan karyawan perusahaan.
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS) Vol. 4 No. 4 Juli - Agustus 2024 Hal. 357-368 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v4i4.1838 ]]
Penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui cara menghitung PPh Pasal 21 berdasarkan PP No.58 Tahun 2023. Selain itu penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dampak dari perhitungan berdasarkan aturan terbaru  di  akhir  tahun,  lebih  dominan  ke  arah  kurang  bayar  atau  lebih  bayar.  Karena  aturan  terbaru  tersebut hanya  dikhususkan  kepada  karyawan  tetap,  sehingga  penelitian  ini  memiliki  batas  pembahasan  yaitu perhitungan pph 21 hanya kepada karyawan tetap.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan penelitian  kuantitatif dengan pendekatan deskriptif.  Objek penelitian  mengambil sejumlah 17 karyawan yang terdiri dari berbagai posisi atau jabatan di lapangan. Sumber data yang digunakan adalah  data  sekunder  dengan  melakukan  observasi  dan  beberapa  wawancara  terhadap  penanggungjawab pembuat  gaji.  Alat  analisa  perhitungan  pajak  menggunakan  aplikasi  MS.Excel.  Tahapan  penelitian  yang dilakukan yaitu pertama mengumpulkan data karyawan perusahaan berkaitan dengan komponen penambah gaji, pengurang gaji, status pernikahan dan mempunyai kartu NPWP. Kedua, dilakukan perhitungan pph 21 dengan berpedoman  pada  PP  No.58  tahun  2023.  Ketiga  dilakukan  perhitungan  akhir  tahun  dengan  asumsi  gaji  yang diterima  bersifat  tetap  sampai  akhir  tahun  2024.  Keempat,  menghitung  kurang/lebih  bayar  PPh  21  dan menyimpulkan hasil analisa.
Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya  dalam  suatu  tahun  pajak  (Resmi,  2019).  Pajak  penghasilan  terdiri  dari  pajak  penghasilan  untuk orang pribadi dan pajak penghasilan untuk badan. Pajak penghasilan pasal 21, pasal 23, dan pasal 4 ayat 2.
Pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak penghasilan adalah pajak yang diperoleh dari penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain atas nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  wajib  pajak  Orang  pribadi  dalam  negeri  (Mardiasmo,  2019:201).  Resmi (2019:71)  berpendapat  bahwa  subjek  pajak  PPh  Pasal  21  adalah  ialah  orang  pribadi  dalam  negeri  penerima penghasilan dengan melakukan pekerjaan, jasa dan kegiatan termasuk penerima pensiun. wajib pajak PPh Pasal 21  terdiri  atas:  Pertama,  pegawai  tetap  ialah  seseorang  yang  menerima  penghasilan  dalam  jumlah  tetap  pada setiap  bulanya  selain  itu  juga  memperoleh  tunjangan  di  hari  tua.  Kedua,  bukan  pegawai  merupakan  orang pribadi  bukan  pegawai  tetap  dan  pegawai  tidak  tetap  yang  berpenghasilan  contoh:  pelatih,  dokter,  konsultan, notaris, pemain musik dan lain-lain. Ketiga, anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak sebagai pegawai  tetap  pada  perusahaan  yang  sama.  Peserta  kegiatan  yang  memperoleh  penghasilan  dengan  ikut  serta dalam  kegiatan,  meliputi:  a)  Peserta  perlombaan  dalam  segala  bidang,  b)  Peserta  rapat,  konferensi,  sidang, pertemuan, c) Peserta atau anggota dalam kepanitian sebagai penyelenggara kegiatan, d) Peserta pendidikan dan pelatihan.
Dalam perhitungan pajak penghasilan pasal 21, terdapat penghasilan yang dapat dipotong pajak atau tidak, resmi (2019:75) berpendapat bahwa pajak penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut : a. Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 terdiri dari : 1) Penghasilan yang diterima pegawai tetap, berupa gaji dan tunjangan, 2) Penghasilan yang diterima penerima pensiun, 3) Penghasilan pegawai tidak tetap atau lepas, berupa  upah  harian  dan  bulanan,  4)  Imbalan  kepada  bukan  pegawai  sehubungan  dengan  imbalan  pegawai,  5) Imbalan peserta kegiatan, 6) Penghasilan berupa uang pesangon, 7) Penghasilan berupa jasa produksi, tantiem, bonus, atau imbalan lain bersifat teratur maupun tidak teratur, 8) Penghasilan berupa penarikan dana pensiun, 9) Semua  jenis  penghasilan  yang  diterima  dalam  bentuk  natura  dan/atau  kenikmatan  lainnya  dengan  nama  dan dalam bentuk apapun diberikan oleh wajib pajak yang dikenakan PPh yang bersifat final.
Sedangkan  terdapat  penghasilan  yang  tidak  termasuk  penghasilan  yang  dipotong  PPh  Pasal  21  adalah sebagai  berikut  :  1)  Pembayaran  manfaat  sisa  santunan  asuransi  dari  perusahaan  asuransi  kesehatan,  asuransi kecelakaan,  asuransi  jiwa,  asuransi  dwiguna,  dan  asuransi  beasiswa.  2)  Penerimaan  dalam  bentuk  natura dan/atau  kenikmatan  dalam  bentuk  apapun  diberikan  oleh  Wajib  Pajak  atau  pemerintah  kecuali  penghasilan yang diterima oleh penerima pensiun serta zakat orang pribadi.
PPh  21  Nomor  250/PMK.03/2008  tanggal  31  Desember  2008  Peraturan  Menteri  Keuangan  tentang besarnya  biaya  jabatan  atau  biaya  pensiun  yang  dapat  dikurangkan  besarnya  penghasilan  neto  pegawai  tetap ditentukan  berdasarkan  penghasilan  bruto  dikurangi  dengan:  1)  Biaya  Jabatan  Besarnya  biaya  jabatan  yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk perhitungan pemotongan  pajak penghasilan bagi pegawai tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (3) Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana  telah  diubah  terakhir  dengan  Undang-Undang  No.  36  Tahun  2008  ditetapkan  sebesar  5%  (lima persen) dari penghasilan bruto. Setinggi-tingginya Rp 6.000.000,00 setahun atau Rp 500.000,00 sebulan (PMK 250/2008);  2)  Besarnya  biaya  pensiunan  yang  dapat  dikurangkan  dari  penghasilan-penghasilan  bruto  untuk biaya  perhitungan  pemotongan  pajak  penghasilan  sebagaimana  dimaksudkan  dalam  Pasal  21  Undang-Undang No.  36  Tahun  2008  ditetapkan  sebesar  4,75%  (lima  persen)  dari  penghasilan  bruto.  Setinggi-tingginya  Rp
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS) Vol. 4 No. 4 Juli - Agustus 2024 Hal. 357-368 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v4i4.1838 ]]
2.400.000,00 setahun atau Rp. 200.000,00 sebulan (PMK 250/2008); 3) Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib  Pajak  dalam  negeri  dan  bentuk  usaha  tetap,  ditentukan  berdasarkan  penghasilan  bruto  dikurangi  biaya untuk  mendapatkan,  menagih,  dan  memelihara  penghasilan,  termasuk  Biaya  yang  secara  langsung  atau  tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain : a) Biaya pembelian bahan, b) biaya berkenaan dengan pekerjaan  atau  jasa  termasuk  upah,  gaji,  honorarium,  bonus,  gratifikasi,  dan  tunjangan  yang  diberikan  dalam bentuk uang, c) Bunga, sewa, dan royalti, d) Biaya perjalanan, e) Biaya pengolahan limbah, f) Premi asuransi, g) Biaya  promosi  dan  penjualan  yang  diatur  dengan  atau  berdasarkan  Peraturan  Menteri  Keuangan;  4) Pengurangan yang diperbolehkan untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak (PKP) Besarnya Penghasilan Kena Pajak yaitu Penghasilan Neto setahun dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
Besarnya  PTKP  per  tahun  adalah  :  1)  Rp  54.000.000  untuk  diri  wajib  pajak,  2)  Rp  4.500.000  tambahan untuk  wajib  pajak  yang  menikah,  3)  Rp.  4.500.000  tambahan  setiap  anggota  keluarga  sedarah  atau  semenda dalam  garis  keturunan  lurus  serta  anak  angkat,  yang  menjadi  tanggungan  sepenuhnya  paling  banyak  3  orang untuk setiap keluarga. Sedangkan besarnya PTKP per bulan adalah : 1) Rp 4.500.000 untuk diri wajib pajak, 2) Rp  375.000  tambahan  untuk  wajib  pajak  yang  menikah,  3)  Rp.  375.000  tambahan  setiap  anggota  keluarga sedarah  atau  semenda  dalam  garis  keturunan  lurus  serta  anak  angkat,  yang  menjadi  tanggungan  sepenuhnya paling  banyak  3  orang  untuk  setiap  keluarga.  Perlu  diketahui  bahwa  yang  dimaksud  sedarah  atau  semenda dalam garis lurus itu adalah ayah, ibu, serta anak kandung dan juga anak angkat. Adik kandung dan keponakan yang secara nyata menjadi tanggungan, tidak dapat dimasukkan ke dalam kategori tanggungan menurut pajak.
Karyawati yang bekerja di suatu perusahaan mendapatkan ketentuan PTKP yang berbeda dengan karyawan. Besarnya PTKP yaitu : 1) Bagi karyawati menikah sebesar PTKP untuk dirinya sendiri, 2) Bagi karyawati tidak menikah  sebesar  PTKP  untuk  dirinya  sendiri  ditambah  PTKP  untuk  keluarga  yang  menjadi  tanggungan sepenuhnya.  Jika  karyawati  yang  berstatus  menikah  dapat  menunjukkan  keterangan  tertulis  dari  pemerintah daerah  setempat,  serendah-rendahnya  kecamatan,  yang  menyatakan  bahwa  suaminya  tidak  menerima  atau memperoleh  penghasilan  besarnya  PTKP  adalah  PTKP  untuk  dirinya  sendiri  ditambah  PTKP  untuk  status menikah  dan  PTKP  untuk  keluarga  yang  menjadi  tanggungan  sepenuhnya.  Besarnya  PTKP  ditentukan berdasarkan  keadaan  pada  awal  tahun  kalender.  Dikecualikan  dari  ketentuan  tersebut,  besarnya  PTKP  untuk pegawai  yang  baru  datang  dan  menetap  di  Indonesia  dalam  bagian  tahun  kalender  ditentukan  berdasarkan keadaan pada awal bulan dari bagian tahun kalender yang bersangkutan.
Menurut  (Waluyo,  2013  :  184),  Pajak  Penghasilan  Pasal  23  adalah  pajak  penghasilan  yang  dipotong  atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap yang berasal dari modal,  penyerahan  jasa,  atau  hadiah  dan  penghargaan,  selain  yang  telah  dipotong  PPh  Pasal  21.  Resmi (2019:309)  menegaskan  bahwa  PPh  Pasal  23  adalah  pajak  yang  dipotong  atas  penghasilan  yang  diterima  atau diperoleh wajib pajak dalam negeri (orang pribadi atau badan), serta bentuk usaha tetap dengan nama dan dalam bentuk  apa  pun  yang  berasal  dari  modal,  penyerahan  jasa,  atau  penyelenggaraan  kegiatan  selain  yang  telah dipotong  PPh  Pasal  21,  meliputi  dividen,  royalti,  hadiah  dan  penghargaan,  sewa,  penghasilan  sehubungan dengan  penggunaan  harta,  dan  imbalan  jasa  tertentu.  Subjek  pajak  diartikan  sebagai  orang  yang  dituju  oleh undang – undang untuk dikenakan pajak. Pajak Penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam masa pajak. Subjek Pajak atau penerima penghasilan yang dipotong  Pajak  PenghasilanPasal  23  adalah  Wajib  Pajak  baik  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  maupun  Wajib PajakBadan,  dan  Bentuk  Usaha  Tetap.Wajib  pajak  orang  pribadi  sebagai  subjek  pajak  dapat  bertempat tinggalatau  berada  di  Indonesia  ataupun  di  luar  Indonesia.  Subjek  pajak  yang  bertempat  tinggal  di  Indonesia disebut  subjek  pajak  dalam  negeri.  Subjek  pajak  dalam  negeri  adalah  orang  pribadi  yang  bertempat  tinggal  di Indonesia  atau  orang  pribadi  yang  berada  di  Indonesia  lebih  dari  183  hari  dalam  jangka  waktu  12  bulan,  atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.  Sedangkan  subjek  pajak  yang  bertempat  tinggal  di  luar  Indonesia  disebut  subjek  pajak  luar  negeri. Subjek pajak luar negeri adalah orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan.
Objek  pajak  penghasilan  yang  dikenakan  PPh  Pasal  23  (UU  No.36  Tahun  2008)  :  1)  Dividen,  2)  Bunga termasuk  premium,  diskonto,  dan  imbalan  sehubungan  dengan  jaminan  pengembalian  hutang,  3)  Royalti,  4) hadiah,  penghargaan,  bonus  dan  sejenisnya  selain  yang  telah  dipotong  pajak  penghasilan  adalah  penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri orang pribadi yang berasal dari penyelenggaa kegiatan sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan, 5) sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta  kecuali  sewa  dan  penghasilan  lain  sehubungan  dengan  penggunaan  harta  yang  telah  dikenai  pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 2 UU PPh, 6) imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah diptong pajak penghasilan
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS) Vol. 4 No. 4 Juli - Agustus 2024 Hal. 357-368 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v4i4.1838 ]]
sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 UU PPh, 7) Jenis jasa lain yang dikenakan PPh 23 lebih lanjut dibahas pada peraturan menteri keuangan nomor 141/PMK.03/2015.
Pajak penghasilan pasal 4 ayat 2  atau disebut juga pajak penghasilan final  adalah pajak  penghasilan  yang pengenaannya sudah final (berakhir) sehingga tidak dapat dikreditkan (dikurangkan) dari total pajak penghasilan terutang  pada  akhir  tahun  pajak.  Pajak  penghasilan  atas  penghasilan  dari  usaha  bagi  wajib  pajak  dengan peredaran  bruto  tertentu  bersifat  final  dimaksudkan  untuk  memberi  kemudahan  bagi  wajib  pajak  yang menerima/memperoleh penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu dapat melakukan penghitungan, penyetoran,  dan  pelaporan  pajak  penghasilan  yang  terutang.  Ketentuan  pengenaan  PPh  ini  dituangkan  dalam Peraturan  Pemerintah  Nomor  23  Tahun  2018  dan  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  99/PMK.03/2018. Ketentuan  ini  dalam  uraian  selanjutnya  disebut  PPh  bersifat  final  0,5%.  Namun  seiring  berjalannya  waktu, terdapat  peraturan  terbaru  yang  berlaku  untuk  menggantikan  PP  sebelumnya.  PP  No.55  tahun  2022,  PP  ini mengatur  mengenai  penyesuaian  beberapa  ketentuan  dalam  Undang-Undang  Pajak  Penghasilan,  1)  kriteria keahlian  tertentu  serta  pengenaan  Pajak  Penghasilan  bagi  warga  negara  asing;  2)  pengaturan  lebih  lanjut mengenai penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak, biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, penyusutan  dan/atau  amortisasi,  penggantian  atau  imbalan  berupa  natura  dan/atau  kenikmatan,  instrumen pencegahan  penghindaran  pajak,  dan  penerapan  perjanjian  internasional  di  bidang  perpajakan;  3)  penyesuaian pengaturan bantuan atau sumbangan termasuk zakat, infak, sedekah, dan sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib  yang  dikecualikan  dari  objek  Pajak  Penghasilan;  4)  penyesuaian  pengaturan  Pajak  Penghasilan  atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu; dan 5) penyesuaian  pengaturan  penurunan  tarif  Pajak  Penghasilan  bagi  Wajib  Pajak  badan  dalam  negeri  yang berbentuk Perseroan Terbuka. Wajib pajak orang pribadi yang menggunakan PP ini akan terbebas pajak ketika penghasilan tidak menyentuh angka Rp 500.000.000 dalam satu periode pajak.
Selain  itu  terdapat  juga  penghasilan  lain  yang  dikenakan  pph  pasal  4  ayat  2  yaitu  penghasilan  bunga deposito/tabungan  yang  ditempatkan  di  dalam  negeri  dan  yang  ditempatkan  di  luar  negeri,  diskonto  Sertifikat Bank  Indonesia,  dan  jasa  giro.  Diskonto  SBI  adalah  selisih  antara  nilai  nominal  dan  harga  jual  SBI  yang dilakukan oleh Dana pensiun dan bank yang menjual kembali Sertifikat Bank Indonesia kepada pihak lain yang bukan  bank  atau  kepada  Dana  Pensiun  yang  pendiriannya  belum  disahkan  oleh  Menteri  Keuangan.  Tarif  dari penghasilan  ini  yaitu  20%  dari  jumlah  bruto  bunga  deposito  dan  tabungan  serta  diskonto  Sertifikat  Bank Indonesia.
Atas  transaksi  saham  dan  sekuritas  lainnya  juga  dikenakan  pph  final.  Saham  pendiri  adalah  saham  yang dimiliki  oleh  pendiri  yang  diperoleh  dengan  harga  kurang  dari  90%  dari  harga  saham  pada  saat  penawaran umum perdana. Pendiri adalah orang pribadi atau badan yang namanya tercantum dalam daftar pemegang saham Perseroan  Terbatas  sebelum  pernyataan  pendaftaran  yang  diajukan  kepada  Badan  Pengawas  Pasar  Modal (BAPEPAM) dalam rangka penawaran umum perdana / Initial Public Offering menjadi efektif. Termasuk dalam pengertian  saham  pendiri  adalah  :  a)  saham  yang  diperoleh  pendiri  dari  kapitalisasi  agio  yang  dikeluarkan setelah penawaran umum perdana, b) saham yang berasal dari pemecahan saham pendiri. Yang tidak termasuk ke  dalam  pengertian  saham  pendiri  adalah  :  a)  saham  yang  diperoleh  pendiri  dari  pembagian  dividen  dalam bentuk saham, b) saham yang diperoleh pendiri setelah penawaran umum perdana yang berasal dari pelaksanaan hak  dan  pemesanan  efek  terlebih  dahulu,  waran,  obligasi,  konversi,  dan  efek  konversi  lainnya,  c)  saham  yang diperoleh  pendiri perusahaan  reksa  dana.  Tarif  dan  dasar  pengenaan  PPh  atas  transaksi  saham  yaitu  1)  Semua transaksi  penjualan  saham  dengan  tarif  0,1%  dan  dasar  pengenaan  pajak  dari  jumlah  bruto  nilai  transaksi penjualan,  2)  Transaksi  pemilik  saham  pendiri  dengan  tarif  0,1%  dan  tambahan  0,5%  serta  dasar  pengenaan pajaknya  dari  jumlah  bruto  nilai  transaksi  penjualan,  kecuali  penjualan  saham  pendiri  oleh  perusahaan  modal ventura atas penyertaan modal kepada perusahaan pasangan usahanya.
Penghasilan dari bunga obligasi yang diterima pemegang obligasi (baik orang pribadi maupun badan) juga termasuk  yang  dikenai  pajak  final.  Tarif  dan  dasar  pengenaan  pajak  atas  bunga  obligasi  adalah  1)  jika  bunga obligasi dalam bentuk kupon, tarif 15% untuk  wajib pajak dalam negeri dan BUT serta 20% atau berdasarkan tarif  persetujuan  penghindaran  pajak  berganda  untuk  wajib  pajak  luar  negeri  selain  BUT  dengan  dasar pengenaan pajak sebesar jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan obligasi. 2) jika diskonto obligasi dalam  bentuk  kupon,  tariff  15%  untuk  wajib  pajak  dalam  negeri  dan  BUT  serta  20%  atau  berdasarkan  tarif persetujuan  penghindaran  pajak  berganda  untuk  wajib  pajak  luar  negeri  selain  BUT  dengan  dasar  pengenaan pajak sebesar selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi tidak termasuk bunga berjalan. 3) jika diskonto obligasi tanpa bunga, tarif 15% untuk wajib pajak dalam negeri dan BUT serta 20% atau  berdasarkan  tarif  persetujuan  penghindaran  pajak  berganda  untuk  wajib  pajak  luar  negeri  selain  BUT dengan dasar pengenaan pajak sebesar selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi tidak  termasuk  bunga  berjalan.  4)  jika  bunga  dan/atau  diskonto  obligasi,  untuk  wajib  pajak  reksa  dana  yang
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS) Vol. 4 No. 4 Juli - Agustus 2024 Hal. 357-368 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v4i4.1838 ]]
terdaftar pada BAPEPAM dan Lembaga Keuangan sebesar tarif 5% untuk tahun 2014 sampai dengan 2020 serta 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.
Hadiah undian  yang diterima  orang pribadi atau badan dikenakan pph  final. Hadiah undian adalah  hadiah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh melalui undian. Hadiah undian dibedakan dengan hadiah lainnya seperti hadiah atau penghargaan perlombaan dan hadiah sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan lainnya. Objek yang termasuk  ke dalam hadiah  undian  ini  yaitu  hadiah dalam bentuk uang, barang,  kenikmatan.  Yang  tidak  mencakup  ke  dalam  objek  pajak  ini  adalah  hadiah  langsung  dalam  penjualan barang/jasa sepanjang diberikan kepada semua pembeli / konsumen akhir tanpa diundi dan hadiah yang diterima langsung  oleh  konsumen  akhir  pada  saat  pembelian  barang/jasa.  Besar  tariff  pph  adalah  25%  dengan  dasar pengenaan pajak adalah seluruh jumlah yang diterima penerima hadiah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Perhitungan  pajak  karyawan  tetap  lapangan  di  perusahaan  kapal  terdiri  dari  komponen  penambah  dan pengurang  gaji.  Komponen  penambah  gaji  yaitu  terdiri  dari  gaji  pokok,  tunjangan  transportasi  yang  diterima ketika jumlah hari kerja 31 hari yang didasarkan pada masing-masing posisi, tunjangan jabatan yang didasarkan pada jabatan pada masing-masing posisi, dan ada tunjangan hari raya yang diterimakan bulan april. Komponen pengurang gaji  yaitu terdiri dari biaya jabatan dengan besar 5% dari gaji bruto, jaminan hari tua dengan besar 2% dari gaji pokok selama setahun, jaminan pensiun dengan besar 1% dari gaji pokok selama setahun, dan BPJS kesehatan yang didasarkan pada kebijakan perusahaan.
PP No.58 Tahun 2023 memberikan cara perhitungan berbeda dengan aturan sebelumnya. Peraturan tersebut mengelompokkan  karyawan  berdasarkan  status  dan  jumlah  penghasilan  bruto  dalam  sebulan.  Kelompok  tariff pajak dibagi menjadi tiga, Tarif efektif rata-rata A disingkat menjadi TER A, Tarif efektif rata-rata B disingkat menjadi TER B, dan Tarif efektif rata-rata C disingkat menjadi TER C. Status karyawan tidak kawin dan tidak ada  tanggungan,  tidak  kawin  dan  tanggungan  satu,  kawin  dan  tidak  ada  tanggungan  masuk  ke  dalam  TER  A. Status karyawan tidak kawin dan tanggungan dua, tidak kawin dan tanggungan tiga, kawin dan tanggungan satu, dan kawin dan tanggungan dua masuk ke dalam TER B. Status karyawan kawin dan tanggungan tiga masuk ke dalam TER C.
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS) Vol. 4 No. 4 Juli - Agustus 2024 Hal. 357-368 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v4i4.1838 ]]

## Tabel 1. Prosentase TER A
No. Penghasilan Bruto Per Bulan Tarif Pajak 1 Rp0 - Rp5,4 juta 0,00% 2 Antara Rp5,4 juta - Rp5,65 juta 0,25% 3 Antara Rp5,65 juta - Rp5,95 juta 0,50% 4 Antara Rp5,95 juta - Rp6,3 juta 0,75% 5 Antara Rp6,3 juta - Rp6,75 juta 1,00% 6 Antara Rp6,75 juta - Rp7,5 juta 1,25% 7 Antara Rp7,5 juta - Rp8,55 juta 1,50% 8 Antara Rp8,55 juta - Rp9,65 juta 1,75% 9 Antara Rp9,65 juta - Rp10,05 juta 2,00% 10 Antara Rp10,05 juta - Rp10,35 juta 2,25% 11 Antara Rp10,35 juta - Rp10,7 juta 2,50% 12 Antara Rp10,7 juta - Rp11,05 juta 3,00% 13 Antara Rp11,05 juta - Rp11,6 juta 3,50% 14 Antara Rp11,6 juta - Rp12,5 juta 4,00% 15 Antara Rp12,5 juta - Rp13,75 juta 5,00% 16 Antara Rp13,75 juta - Rp15,1 juta 6,00% 17 Antara Rp15,1 juta - Rp16,95 juta 7,00% 18 Antara Rp16,95 juta - Rp19,75 juta 8,00% 19 Antara Rp19,75 juta - Rp24,15 juta 9,00% 20 Antara Rp24,15 juta - Rp26,45 juta 10,00% 21 Antara Rp26,45 juta - Rp28 juta 11,00% 22 Antara Rp28 juta - Rp30,05 juta 12,00% 23 Antara Rp30,05 juta - Rp32,4 juta 13,00% 24 Antara Rp32,4 juta - Rp35,4 juta 14,00% 25 Antara Rp35,4 juta - Rp39,1 juta 15,00% 26 Antara Rp39,1 juta - Rp43,85 juta 16,00% 27 Antara Rp43,85 juta - Rp47,8 juta 17,00% 28 Antara Rp47,8 juta - Rp51,4 juta 18,00% 29 Antara Rp51,4 juta - Rp56,3 juta 19,00% 30 Antara Rp56,3 juta - Rp62,2 juta 20,00% 31 Antara Rp62,2 juta - Rp68,6 juta 21,00% 32 Antara Rp68,6 juta - Rp77,5 juta 22,00% 33 Antara Rp77,5 juta - Rp89 juta 23,00% 34 Antara Rp89 juta - Rp103 juta 24,00% 35 Antara Rp103 juta - Rp125 juta 25,00% 36 Antara Rp125 juta - Rp157 juta 26,00% 37 Antara Rp157 juta - Rp206 juta 27,00% 38 Antara Rp206 juta - Rp337 juta 28,00% 39 Antara Rp337 juta - Rp454 juta 29,00% 40 Antara Rp454 juta - Rp550 juta 30,00% 41 Antara Rp550 juta - Rp695 juta 31,00% 42 Antara Rp695 juta - Rp910 juta 32,00% 43 Antara Rp910 juta - Rp1,4 miliar 33,00% 44 Antara Rp1,4 miliar ke atas 34,00% Tarif Efektif Rata-rata A (TER A)
TK/0, TK/1, K/0
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS) Vol. 4 No. 4 Juli - Agustus 2024 Hal. 357-368 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v4i4.1838 ]]
Tabel 3. Prosentase TER C
No. Penghasilan Bruto Per Bulan Tarif Pajak 1 Rp0 - Rp6,2 juta 0,00% 2 Antara Rp6,2 juta - Rp6,5 juta 0,25% 3 Antara Rp6,5 juta - Rp6,85 juta 0,50% 4 Antara Rp6,85 juta - Rp7,3 juta 0,75% 5 Antara Rp7,3 juta - Rp9,2 juta 1,00% 6 Antara Rp9,2 juta - Rp10,75 juta 1,50% 7 Antara Rp10,75 juta - Rp11,25 juta 2,00% 8 Antara Rp11,25 juta - Rp11,6 juta 2,50% 9 Antara Rp11,6 juta - Rp12,6 juta 3,00% 10 Antara Rp12,6 juta - Rp13,6 juta 4,00% 11 Antara Rp13,6 juta - Rp14,95 juta 5,00% 12 Antara Rp14,95 juta - Rp16,4 juta 6,00% 13 Antara Rp16,4 juta - Rp18,45 juta 7,00% 14 Antara Rp18,45 juta - Rp21,85 juta 8,00% 15 Antara Rp21,85 juta - Rp26 juta 9,00% 16 Antara Rp26 juta - Rp27,7 juta 10,00% 17 Antara Rp27,7 juta - Rp29,35 juta 11,00% 18 Antara Rp29,35 juta - Rp31,45 juta 12,00% 19 Antara Rp31,45 juta - Rp33,95 juta 13,00% 20 Antara Rp33,95 juta - Rp37,1 juta 14,00% 21 Antara Rp37,1 juta - Rp41,1 juta 15,00% 22 Antara Rp41,1 juta - Rp45,8 juta 16,00% 23 Antara Rp45,8 juta - Rp49,5 juta 17,00% 24 Antara Rp49,5 juta - Rp53,8 juta 18,00% 25 Antara Rp53,8 juta - Rp58,5 juta 19,00% 26 Antara Rp58,5 juta - Rp64 juta 20,00% 27 Antara Rp64 juta - Rp71 juta 21,00% 28 Antara Rp71 juta - Rp80 juta 22,00% 29 Antara Rp80 juta - Rp93 juta 23,00% 30 Antara Rp93 juta - Rp109 juta 24,00% 31 Antara Rp109 juta - Rp129 juta 25,00% 32 Antara Rp129 juta - Rp163 juta 26,00% 33 Antara Rp163 juta - Rp211 juta 27,00% 34 Antara Rp211 juta - Rp374 juta 28,00% 35 Antara Rp374 juta - Rp459 juta 29,00% 36 Antara Rp459 juta - Rp555 juta 30,00% 37 Antara Rp555 juta - Rp704 juta 31,00% 38 Antara Rp704 juta - Rp957 juta 32,00% 39 Antara Rp957 juta - Rp1,405 miliar 33,00% 40 Antara Rp1,405 miliar 34,00% Tarif Efektif Rata-rata B (TER B)
TK/2, TK/3, K/1, K/2
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS) Vol. 4 No. 4 Juli - Agustus 2024 Hal. 357-368 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v4i4.1838 ]]
Perhitungan  peredaran  bruto  karyawan  tetap  di  perusahaan  kapal  terdiri  dari  gaji  pokok,  tunjangan transportasi,  tunjangan  jabatan,  dan  tunjangan  hari  raya  yang  diterima  setiap  bulan  april.  Berikut  ini  adalah perhitungan salah satu karyawan dengan menerapkan aturan terbaru.
No. Penghasilan Bruto Per Bulan Tarif Pajak 1 Rp0 - Rp6,6 juta 0,00% 2 Antara Rp6,6 juta - Rp6,95 juta 0,25% 3 Antara Rp6,95 juta - Rp7,35 juta 0,50% 4 Antara Rp7,35 juta - Rp7,8 juta 0,75% 5 Antara Rp7,8 juta - Rp8,85 juta 1,00% 6 Antara Rp8,85 juta - Rp9,8 juta 1,25% 7 Antara Rp9,8 juta - Rp10,95 juta 1,50% 8 Antara Rp10,95 juta - Rp11,2 juta 1,75% 9 Antara Rp11,2 juta - Rp12,05 juta 2,00% 10 Antara Rp12,05 juta - Rp12,95 juta 3,00% 11 Antara Rp12,95 juta - Rp14,15 juta 4,00% 12 Antara Rp14,15 juta - Rp15,55 juta 5,00% 13 Antara Rp15,55 juta - Rp17,05 juta 6,00% 14 Antara Rp17,05 juta - Rp19,5 juta 7,00% 15 Antara Rp19,5 juta - Rp22,7 juta 8,00% 16 Antara Rp22,7 juta - Rp26,6 juta 9,00% 17 Antara Rp26,6 juta - Rp28,1 juta 10,00% 18 Antara Rp28,1 juta - Rp30,1 juta 11,00% 19 Antara Rp30,1 juta - Rp32,6 juta 12,00% 20 Antara Rp32,6 juta - Rp35,4 juta 13,00% 21 Antara Rp35,4 juta - Rp38,9 juta 14,00% 22 Antara Rp38,9 juta - Rp43 juta 15,00% 23 Antara Rp43 juta - Rp47,4 juta 16,00% 24 Antara Rp47,4 juta - Rp51,2 juta 17,00% 25 Antara Rp51,2 juta - Rp55,8 juta 18,00% 26 Antara Rp55,8 juta - Rp60,4 juta 19,00% 27 Antara Rp60,4 juta - Rp66,7 juta 20,00% 28 Antara Rp66,7 juta - Rp74,5 juta 21,00% 29 Antara Rp74,5 juta - Rp83,2 juta 22,00% 30 Antara Rp83,2 juta - Rp95,6 juta 23,00% 31 Antara Rp95,6 juta - Rp110 juta 24,00% 32 Antara Rp110 juta - Rp134 juta 25,00% 33 Antara Rp134 juta - Rp169 juta 26,00% 34 Antara Rp169 juta - Rp221 juta 27,00% 35 Antara Rp221 juta - Rp390 juta 28,00% 36 Antara Rp390 juta - Rp463 juta 29,00% 37 Antara Rp463 juta - Rp561 juta 30,00% 38 Antara Rp561 juta - Rp709 juta 31,00% 39 Antara Rp709 juta - Rp965 juta 32,00% 40 Antara Rp965 juta - Rp1,419 miliar 33,00% 41 Antara Rp1,419 miliar 34,00% Tarif Efektif Rata-rata B (TER B)
K/3
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS) Vol. 4 No. 4 Juli - Agustus 2024 Hal. 357-368 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v4i4.1838 ]]

## Tabel 4. Perhitungan Karyawan 1 Bulan Januari
Gaji  pokok  karyawan  sebesar  Rp  40.000.000,  tunjangan  transportasi  1.333.333  didapatkan  karena  bulan januari  terdiri  dari  31  hari  kerja,  selain  itu  ada  tunjangan  jabatan  sebesar  Rp  28.000.000.  Sehingga  total  gaji bruto sebulan Rp 69.333.333. Dengan status menikah dan mempunyai tanggungan 2, karyawan pertama masuk ke  dalam  TER  B  dengan  prosentase  sebesar  21%  (penghasilan  bruto  di  rentang  64-71  juta).  Pajak  per  bulan yang harus dipotong kepada karyawan tersebut yaitu sebesar Rp 14.560.000.
Tabel 5. Perhitungan Karyawan 1 Bulan April
Berbeda  dengan  bulan  januari,  rincian  gaji  bulan  april  terdiri  dari  gaji  pokok  karyawan  sebesar  Rp 40.000.000, tunjangan transportasi 0 karena bulan april terdiri dari 30 hari kerja, selain itu ada tunjangan jabatan sebesar  Rp  28.000.000  serta  tunjangan  hari  raya  sebesar  Rp  40.000.000.  Sehingga  total  gaji  bruto  sebulan  Rp 108.000.000. Dengan status menikah dan mempunyai tanggungan 2, karyawan pertama masuk ke dalam TER B
1 KARYAWAN 1 (K/2) Jan Penambah 21% Gaji Rp40.000.000 Tunjangan Transportasi Rp1.333.333 Tunjangan Jabatan Rp28.000.000 THR Bruto Bulanan Rp69.333.333 Bruto Tahunan Pengurang Position Cost (Monthly) Rp0 JHT Rp0 JP Rp0 BPJS Kesehatan Rp0 Total Pengurang Rp0 Neto Tahunan Rp0 PTKP Rp67.500.000 PhKP Rp69.333.333 PPh 21 terutang tahunan Rp0 PPh 21 terutang bulanan Rp14.560.000 PPh Jan-Nov Kurang (Lebih) Bayar di Desember 1 KARYAWAN 1 (K/2) Apr Penambah 24% Gaji Rp40.000.000 Tunjangan Transportasi Rp0 Tunjangan Jabatan Rp28.000.000 THR Rp40.000.000 Bruto Bulanan Rp108.000.000 Bruto Tahunan Pengurang Position Cost (Monthly) Rp0 JHT Rp0 JP Rp0 BPJS Kesehatan Rp0 Total Pengurang Rp0 Neto Tahunan Rp0 PTKP Rp67.500.000 PhKP Rp108.000.000 PPh 21 terutang tahunan Rp0 PPh 21 terutang bulanan Rp25.920.000 PPh Jan-Nov Kurang (Lebih) Bayar di Desember
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS) Vol. 4 No. 4 Juli - Agustus 2024 Hal. 357-368 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v4i4.1838 ]]
dengan prosentase sebesar 24% (penghasilan bruto di rentang 93-109 juta). Pajak per bulan yang harus dipotong kepada karyawan tersebut yaitu sebesar Rp 25.920.000.
Tabel 6. Perhitungan PPh Akhir Tahun dengan PP No. 58 Tahun 2023
Karyawan perusahaan yang bekerja di lapangan terdiri dari 17 orang dengan delapan karyawan penghasilan dibawah PTKP. Karyawan pertama bekerja setahun penuh, di bulan desember mengalami kurang bayar sebesar Rp  7.749.100.  Pajak  bulan  desember  sangat  kecil  jika  dibandingkan  dengan  bulan  sebelumnya  dimana  bulan Januari hingga November dipotong sebesar Rp 14.280.000. Bulan april dipotong sebesar Rp 25.920.000 karena menerima tunjangan hari raya.
Karyawan  kedua bekerja sampai dengan bulan oktober dan  mengalami lebih bayar sebesar Rp 7.044.000. Pada bulan Januari sampai dengan September, karyawan kedua dipotong pajak sebesar Rp 8.640.000. Apabila menggunakan perhitungan sebelum aturan berlaku, lebih bayar yang dialami karyawan kedua hanya sebesar Rp 893.391 dengan  pemotongan  pajak  per  bulan  di  angka  Rp  8.058.821.  Selisih  lebih  bayar  antara  menggunakan peraturan terbaru dengan peraturan lama yaitu sebesar Rp 6.150.609.
Karyawan ketiga bekerja setahun penuh namun di bulan juli mengalami kenaikan gaji dari Rp 12.000.000 menjadi  Rp  17.500.000.  Pada  bulan  januari  sampai  dengan  juni,  pajak  dipotong  sebesar  Rp  2.640.000 sedangkan  atas  kenaikan  gaji  dan  bulan  april  ketika  menerima  tunjangan  hari  raya  masing-masing  sebesar  Rp 4.147.000 dan Rp 5.700.000. Pada akhir tahun mengalami kurang bayar sebesar Rp 3.327.000. Nilai yang cukup berbeda dengan bulan sebelumnya karena ada dampak kenaikan gaji.
Karyawan keempat bekerja mulai bulan juni dengan pajak dipotong sebesar Rp 4.620.000. Pada bulan Juni sampai dengan  November dipotong pajak sebesar Rp  27.888.000. Apabila  menggunakan perhitungan sebelum aturan  berlaku,  karyawan  mengalami  kurang  bayar  sebesar  Rp  2.829.643.  Namun  ketika  menggunakan  aturan terbaru, pada bulan desember karyawan mengalami lebih bayar sebesar Rp 8.080.500.
Karyawan  kelima  bekerja  setahun  penuh,  di  bulan  desember  mengalami  kurang  bayar  sebesar  Rp 6.565.699.  Pajak  bulan  desember  sangat  kecil  jika  dibandingkan  dengan  bulan  sebelumnya  dimana  bulan Januari hingga November dipotong sebesar Rp 12.600.000. Bulan april dipotong sebesar Rp 23.520.000 karena menerima tunjangan hari raya.
Karyawan  keenam  bekerja  setahun  penuh  dan  mengalami  lebih  bayar  sebesar  Rp  1.284.100.  Pada  bulan Januari  sampai  dengan  November,  karyawan  keenam  dipotong  pajak  sebesar  Rp  1.800.000.  Apabila menggunakan  perhitungan  sebelum  aturan  berlaku,  karyawan  keenam  mengalami  kurang  bayar  sebesar  Rp 1.706.333.  Selisih  pajak  antara  menggunakan  peraturan  terbaru  dengan  peraturan  lama  yaitu  sebesar  Rp 2.990.434.
Karyawan  ketujuh  bekerja  setahun  penuh  dan  mengalami  lebih  bayar  sebesar  Rp  474.000.  Pada  bulan Januari  sampai  dengan  November,  karyawan  keenam  dipotong  pajak  sebesar  Rp  480.000.  Apabila menggunakan  perhitungan  sebelum  aturan  berlaku,  karyawan  keenam  mengalami  kurang  bayar  sebesar  Rp 418.500. Selisih pajak antara menggunakan peraturan terbaru dengan peraturan lama yaitu sebesar Rp 892.500.
Karyawan  kedelapan  bekerja  setahun  penuh,  di  bulan  desember  mengalami  kurang  bayar  sebesar  Rp 5.975.000.  Pajak  bulan  desember  sangat  kecil  jika  dibandingkan  dengan  bulan  sebelumnya  dimana  bulan Januari hingga November dipotong sebesar Rp 6.880.000. Bulan april dipotong sebesar  Rp 11.020.000 karena menerima tunjangan hari raya.
Karyawan keempat belas bekerja setahun penuh dan mengalami lebih bayar sebesar Rp 41.350. Pada bulan Januari  sampai  dengan  November,  karyawan  keempat  belas  dipotong  pajak  sebesar  Rp  80.000.  Apabila menggunakan perhitungan sebelum aturan baru berlaku, karyawan keenam mengalami kurang bayar sebesar Rp 111.222. Selisih pajak antara menggunakan peraturan terbaru dengan peraturan lama yaitu sebesar Rp 152.572.
LIST KARYAWAN PPh 21 TER PPH 21 AKHIR TAHUN SELISIH KETERANGAN STATUS KARYAWAN 1 170.399.999,58 178.149.100,00 7.749.100,42 KURANG BAYAR - KARYAWAN 2 84.680.000,30 77.636.000,00 7.044.000,30 - LEBIH BAYAR BERHENTI OKT KARYAWAN 3 39.451.000,00 42.778.000,00 3.327.000,00 KURANG BAYAR NAIK GAJI JULI KARYAWAN 4 27.888.000,00 19.807.500,00 8.080.500,00 - LEBIH BAYAR KERJA JUNI KARYAWAN 5 150.920.000,40 157.485.700,00 6.565.699,60 KURANG BAYAR - KARYAWAN 6 24.760.000,18 23.475.900,00 1.284.100,18 - LEBIH BAYAR - KARYAWAN 7 7.296.000,00 6.822.000,00 474.000,00 - LEBIH BAYAR - KARYAWAN 8 80.300.000,00 86.275.000,00 5.975.000,00 KURANG BAYAR - KARYAWAN 9 - - - NIHIL - KARYAWAN 10 - - - NIHIL - KARYAWAN 11 - - - NIHIL - KARYAWAN 12 - - - NIHIL - KARYAWAN 13 - - - NIHIL - KARYAWAN 14 1.776.000,02 1.734.650,00 41.350,02 - LEBIH BAYAR - KARYAWAN 15 - - - NIHIL - KARYAWAN 16 - - - NIHIL - KARYAWAN 17 - - - NIHIL -
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS) Vol. 4 No. 4 Juli - Agustus 2024 Hal. 357-368 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v4i4.1838 ]]
Karyawan  lain  tidak  terkena  pemotongan  pajak  per  bulan  karena  penghasilan  masih  dibawah  penghasilan tidak kena pajak (PTKP). Meskipun ada atau tidaknya penerapan aturan terbaru, tidak akan ada dampak kurang / lebih bayar di akhir tahun pajak.

## SIMPULAN
Perhitungan PP No.58 Tahun 2023 hanya didasarkan kepada total gaji bruto dan status karyawan. Adanya data  tersebut  memberikan  informasi  prosentase  yang  akan  digunakan  sebagai  tarif  tunggal  dalam  pemotongan pajak  penghasilan  karyawan  tetap  per  bulan.  Dampak  dari  penerapan  PP  No.58  Tahun  2023  pada  perusahaan kapal adalah  menimbulkan lebih bayar di akhir tahun. Karyawan  yang  mengalami lebih bayar  yaitu  karyawan dengan  kondisi  berhenti  bekerja  di  pertengahan  tahun,  mulai  bekerja  di  pertengahan  tahun,  karyawan  dengan gaji  di  antara  delapan  juta  hingga  dua  puluh  juta.  Hal  ini  tidak  sesuai  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh Kasturi (2020) bahwa perhitungan pajak penghasilan 21 untuk karyawan PT FIT adalah nihil. Namun berbeda dengan penelitian Aswijayanti dan Dewi (2023) yang memberikan hasil PPh 21 yang disetorkan oleh CV.Putri Jaya Persada mengalami lebih bayar.

## UCAPAN TERIMAKASIH
Penulis  mengucapkan terima  kasih  kepada intitusi dan  kolega di Politeknik Negeri Madiun serta  keluarga yang telah mendukung jalannya penulisan penelitian ini. Penelitian ini masih perlu dilakukan pengembangan ke depan  dengan  menggunakan  perusahaan,  kota,  dan  karyawan  yang  berbeda  sehingga  akan  memberikan  hasil yang berbeda.

## DAFTAR PUSTAKA
Aswijayanti, Putri dan Dewi, Santi Rahma. (2023). Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) 21 Pegawai Tetap. Indonesian Journal of Innovation Studies. Vol. 21, hal 1-17
Kasturi, Lehmawanti Lintang Januari. 2020. Analisis Perhitungan, pemotongan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 (Studi Kasus pada PT.FIT). Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya, Vol.9 No.1, hal 1-16
Kusufiyah,  Yunita  Valentina  dan  Anggraini,  Dina.  (2024).  Dampak  Kebijakan  PP  Nomor  55  Tahun  2022,  Kesadaran  Wajib  Pajak,  Dan Kepercayaan Kepada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Jurnal Ekonomika dan Bisnis (JEBS), Vol.4 No.1, hal 98- 112.
Mardiasmo. 2019. Perpajakan Edisi Terbaru. Yogyakarta : CV Andi Offset Mulyadi. (2016). Sistem Informasi Akuntansi. Jakarta: Salemba Empat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 57 Tahun 2023 tentang Wajib Lapor Lowongan Pekerjaan
Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  250/PMK.03/2008  tentang  besarnya  biaya  jabatan  atau  biaya  pensiun  yang  dapat  dikurangkan  dari penghasilan bruto pegawai tetap atau pensiunan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 Tahun 2015 tentang Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat (1)  Huruf  C  Angka  2  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1983  Tentang  Pajak  Penghasilan  Sebagaimana  Telah  Beberapa  Kali  Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 tentang pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 dan/atau pajak penghasilan pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi
Resmi, S. (2019). Perpajakan: Teori & Kasus. Edisi ke-11. Buku 1. Jakarta: Salemba Empat Suparyadi (2015). Manajemen Sumber Daya Manusia, Menciptakan Keunggulan Bersaing Berbasis Kompetisi SDM. Jakarta: Andi. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Waluyo. 2013. Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat
Zainal, S.V.R. (2015). Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan. Edisi ke-7. Depok: PT Rajagrafindo.