## UJI STANDAR KINERJA PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL GUNUNG HALIMUN SALAK PADA PRINSIP KELESTARIAN FUNGSI SOSIAL BUDAYA
( Test of Gunung Halimun Salak National Park Management Performance Standard on the Principles of the Sustainability of Socio Cultural Function )
A LLAN R OSEHAN 1) , A RZYANA S UNKAR 2) DAN S AMBAS B ASUNI 2)
1) Balai Taman Nasional Sembilang, Sumatera Selatan
2) Bagian Manajemen Kawasan Konservasi, Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata, Fakultas Kehutanan IPB
Diterima 5 Mei 2010 / Disetujui 24 Juni 2010

## ABSTRACT
The current national park management did not fully take into account the sustainability of socio cultural benefits, particularly for indigenous communities.  Therefore the park’s  performance  achievement on  the aspect of  socio cultural  required  to  be  assessed  by  using tested  management standards. The research objectives were: (1) to measure the actual verifier and assess the indicators formulated by the Directorate General of Forest Protection  and  Nature  Conservation  and  Bogor  Agricultural  University  in  Gunung  Halimun  Salak  National  Park  (GHSNP),  (2)  to  analyze  the validity  of  management  performance  indicators  of  GHSNP  (3)  to  measure  the  achievement  of  each  indicator  based  on  a  minimum  standard  of performance,  and  (4)  to  formulate  recommendations  for  improving  management  standards.  The  results  showed  that:  (1)  the  actual  value  of management performance indicators for GHSNP was good for one indicator and fair for four indicators. There were four indicators that could not be measured and assessed; (2) eight of the nine indicators which have been tested in the field were valid; (3) the achievement of performance indicators for  GHSNP  management  on  the  principle  of  socio-cultural  sustainability  has  achieved  its  minimum  values;  and  (4)  the  standard  management  of national park should be completed because field results showed that, there were difficulties measuring the verifiers and assessing the indicators. This research found that there were inconsistency on the terminology used in the standards, lack of operational definition, difficulty in using the norm, and verifier inappropriate with actual condition.
Keywords :  criteria, indicators, performance management standards, national parks, socio cultural

## PENDAHULUAN
Undang-undang  Nomor  5  tahun  1990  (Pasal  5) mengamanatkan  bahwa  konservasi  sumberdaya  alam hayati  dan  ekosistemnya  dilakukan  melalui  kegiatan perlindungan  sistem  penyangga  kehidupan,  pengawetan keanekaragaman  jenis  tumbuhan  dan  satwa  beserta ekosistemnya dan pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam  hayati  dan  ekosistemnya.   Pada perkembangannya, pengelolaan  kawasan  konservasi  termasuk  taman nasional dianggap terlalu mengedepankan aspek perlindungan  dan  pengawetan,  sehingga  pengelolaan taman  nasional  menjadi  kurang  adaptif  dengan  budaya lokal  dan  tidak  sejalan  dengan  paradigma  pengelolaan taman  nasional  yang  berkembang  pada  tingkat  global, dimana pengelolaan taman nasional dituntut memberikan manfaat  ekonomi  bagi  para  pihak  (hasil World  National Park Congres ke 5 tahun 2003 di Durban).
Kondisi  tersebut  memunculkan  penilaian  bahwa pengelolaan  taman  nasional  hanya  terfokus  pada  upaya- upaya konservasi keanekaragaman hayati dan mengabaikan  fungsi  pemanfaatannya  dalam  rangka menjamin  keberlangsungan  manfaat  sosial  budaya  bagi masyarakat khususnya masyarakat adat. Untuk memastikan  kelestarian  fungsi  pemanfaatan  taman nasional,  penting  dilakukan  penilaian  capaian  kinerja taman  nasional  di  bidang  sosial  budaya  dengan menggunakan standar kinerja pengelolaan yang teruji.
Bertolak  dari  kondisi  tersebut,  diperlukan  sebuah standar yang teruji bagi kawasan konservasi di Indonesia khususnya  taman  nasional  sebagai  instrumen  untuk mengevaluasi  kinerjanya.  Standar  adalah  ukuran  yang secara  eksplisit  dibutuhkan  dalam  sebuah  rencana  dan pengelolaan.  Standar  ditentukan  untuk  menunjukkan pencapaian  suatu  keadaan  yang  diinginkan  dan  tujuan yang  ditetapkan  dalam  sebuah  rencana  atau  pengelolaan serta  berkesesuaian  dengan  hukum,  regulasi,  dan kebijakan  yang  diberlakukan.  Standar  harus  dapat diadaptasikan  dan  merupakan  penilaian  ukuran  kinerja (Ditjen PHKA, 2004).
Direktorat  Jenderal  Perlindungan  Hutan  dan Konservasi Alam (Ditjen PHKA) dan  Institut  Pertanian Bogor  (IPB)  pada    tahun    2004    telah    merumuskan sebuah  Standar  Kinerja  Pengelolaan  Taman  Nasional. Standar  kinerja  pengelolaan  tersebut    terdiri    atas  empat prinsip,  yaitu  prinsip  kemantapan  kawasan,  kelestarian fungsi  ekologi,  kelestarian  fungsi  ekonomi,  dan kelestarian  fungsi  sosial  budaya  dan  dilengkapi  dengan seperangkat  kriteria  dan  indikator.  Prinsip  kelestarian fungsi  sosial  budaya    dalam    standar    ini    diharapkan akan  menjadi  kaidah capaian kinerja pengelolaan taman nasional  dalam  menjamin  keberlangsungan  manfaat sosial  budaya  bagi  masyarakat.  Mengingat  standar pengelolaan taman nasional belum teruji dan baku, maka diperlukan  penelitian  untuk  mengujicoba  standar  dalam rangka melihat kesesuaiannya dengan kondisi obyektif di
lapangan,  khususnya  prinsip  kelestarian  fungsi  sosial budaya  pada  kriteria  tergalangnya  hubungan  harmonis budaya  lokal  dengan  pengelolaan  sumberdaya  alam dalam kawasan.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk:  (1)  mengukur verifier dan  menilai  secara  aktual  indikator-indikator kinerja  pengelolaan  TN  yang  telah  dirumuskan  oleh Ditjen  PHKA  dan  IPB  pada  kriteria  tergalangnya hubungan  harmonis  budaya  lokal  dengan  sumberdaya alam  dalam  kawasan  di  Taman  Nasional  Gunung Halimun  Salak  (TNGHS),  (2)  menganalisis  validitas indikator-indikator  kinerja  pengelolaan  TNGHS,  (3) mengukur  capaian  kinerja  setiap  indikator  pengelolaan TNGHS berdasarkan standar minimal kinerjanya dan (4) merekomendasikan perbaikan standar pengelolaan taman nasional.

## METODE PENELITIAN

## A. Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian  dilakukan  di  kawasan  Taman  Nasional Gunung  Halimun  Salak,  Seksi  Pengelolaan  Taman Nasional  Wilayah  III  Sukabumi  pada  bulan  Desember 2009 hingga Februari 2010. Wilayah yang menjadi lokasi penelitian  ini  adalah  Kampung  Kasepuhan  Ciptagelar, Desa  Sirnaresmi,  Kecamatan  Cisolok,  Kabupaten Sukabumi.

## B. Metode Pengumpulan Data
Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data  primer  dan  data  sekunder  yang  telah  diidentifikasi sebagai pengukur ( verifier ) setiap  indikator. Data primer didapatkan  melalui  wawancara  mendalam  ( indepth interview ),  wawancara  terstruktur  dengan  menggunakan kuesioner dan observasi. Informan kunci dari masyarakat ditentukan dengan metode snowball sedangkan informan kunci  dari  pengelola  TNGHS  dipilih  berdasarkan  posisi dan  keterlibatan  mereka  dalam  pengelolaan  taman nasional  yaitu  Kepala  Balai,  Kepala  Seksi  Pengelolaan Taman  Nasional  Wilayah  III  Sukabumi,  Kepala  Resort Gunung  Bodas,  Kepala  Urusan  Perencanaan,  Kepala Urusan Perlindungan Hutan, Kepala Urusan Kepegawaian,  Koordinator  Pengendali  Ekosistem  Hutan (PEH)  dan  Koordinator  Polisi  Kehutanan  (POLHUT). Jumlah  masyarakat  yang  dipilih  sebagai  responden sebanyak  55  orang  atau  10%  dari  total  547  kepala keluarga (KK) di Kasepuhan Ciptagelar Desa Sirnaresmi. Observasi dilakukan untuk mengetahui kegiatan ritual/budaya  dan  pemanfaatan  tradisional  sumberdaya alam oleh masyarakat.
Data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen dan arsip  Balai  Taman  Nasional  Gunung  Halimun  (rencana pengelolaan, statistik, laporan tahunan, laporan akuntabilitas  kinerja  instansi  pemerintah),  peraturan perundang-undangan, peta tematik zonasi dan perkembangan  penggunaan  lahan  di  dalam  kawasan taman nasional dan berbagai literatur terkait lainnya.

## C. Metode  Pengukuran  Verifier  dan  Penilaian Indikator Aktual
Pengukuran verifier dilakukan  secara  deskriptif. Penilaian  indikator  aktual  dilakukan  dengan  mensintesis verifier pada tiap indikator agar dapat disimpulkan norma atau  baku  mutunya.  Berdasarkan  deskripsi  norma  hasil rumusan Ditjen PHKA dan IPB tersebut telah ditetapkan nilai kinerja indikator dengan skala intensitas baik sekali, baik, sedang, jelek dan jelek sekali .

## D. Analisis Capaian Kinerja Indikator
Pengukuran  capaian  kinerja  setiap  indikator dilakukan  untuk  mengetahui  tingkat  pemenuhan  standar minimal  kinerjanya.  Analisis  capaian  kinerja  setiap indikator  dilakukan  dengan  membandingkan  Nilai Indikator  Aktual  setiap  indikator  dengan  Nilai  Baku Minimumnya  sesuai  tipologi  taman  nasional.  Apabila nilai  indikator  aktual  kinerja  pada  suatu  indikator  lebih besar  atau  sama  dengan  nilai  baku  minimumnya,  maka unit  manajemen  tersebut  telah  memenuhi  standar minimal kinerja yang ditetapkan pada indikator tersebut, demikian berlaku sebaliknya.

## E. Analisis Validitas Indikator
Validitas  setiap  indikator  kinerja  dalam  penelitian ini  ditentukan  berdasarkan  kesesuaian  indikator  dengan kondisi  obyektif  di  lapangan  yang  telah  diukur  dan dinilai  sebelumnya.  Analisis  terhadap  tingkat  validitas indikator  akan  dilakukan  secara  deskriptif  berdasarkan empat  kategori  yang  telah  ditetapkan  sebelumnya  oleh peneliti, yaitu: kategori pertama : indikator sesuai dengan kondisi  obyektifnya  di  lapangan  dan  mencerminkan hubungan; kategori  kedua :  indikator  sesuai  dengan kondisi obyektifnya di lapangan namun tidak mencerminkan hubungan; kategori ketiga : indikator tidak sesuai dengan kondisi obyektifnya namun mencerminkan hubungan;  dan kategori  keempat ,  indikator  tidak  sesuai dengan  kondisi  obyektifnya  dan  tidak  mencerminkan hubungan.

## F. Rekomendasi  Perbaikan  Standar  Pengelolaan Taman Nasional
Penyusunan rekomendasi perbaikan standar pengelolaan  taman  nasional  didasarkan  pada  hasil pengujian  di  lapangan  dan  argumentasi  dalam  penelitian yang  merujuk  pada  peraturan  perundangan  dan  literatur terkait  seperti  panduan  ( guidelines )  sejumlah  metode penilaian  keefektivan  pengelolaan  kawasan  konservasi yang  disusun  oleh  Leverington et  al .  (2008)  dan  acuan penyusunan  kriteria  dan  indikator  CIFOR  (Prabhu et  al . 1999).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Pengukuran Verifier
Indikator  1:    Zonasi  telah  mengakomodasi  akses masyarakat  untuk  melakukan  kegiatan  budaya/ ritual
Akses masyarakat atas berbagai pemanfaatan ruang di  dalam  kawasan  taman  nasional  diakomodir  dalam Peraturan  Menteri  Kehutanan  Nomor  56  tahun  2006 tentang  Pedoman  Zonasi  Taman  Nasional.  Untuk menjamin  akses  dan  hak  masyarakat  dalam  kegiatan ritual  budaya,  pengelola  telah  menetapkan  3  situs  di dalam kawasan ke dalam zona religi, budaya dan sejarah, yaitu situs Cibedug (Kasepuhan Cibedug), situs Kosala di Desa  Lebak  Gedong  (Baduy)  dan  makam  keramat  di puncak  Gunung  Salak  (Kasepuhan  Giri  Jaya).  Bentuk kegiatan  dan  pemanfaatan  di  zona  religi,  budaya  dan sosial  berdasarkan  Pasal  7  ayat  5  Permenhut  No.  56 tahun  2006  meliputi:  (1)  perlindungan  dan  pengamanan, (2)  pemanfaatan  pariwisata,  penelitian,  pendidikan  dan religi,  (3)  penyelenggaraan  upacara  adat  dan  (4) pemeliharaan situs, budaya dan sejarah, serta keberlangsungan  upacara-upacara  ritual  keagamaan/adat yang  ada.  Berdasarkan  teori  hak  kepemilikan  ( property right )  menurut  Schlager  dan  Ostrom  (1992),  masyarakat dapat  mengimplementasikan  hak  mereka  dalam  zona religi, budaya dan sejarah pada tingkatan hak mengakses dan  memanfaatkan  ( access  and withdrawal )  hingga  hak kelola  ( management )  melalui  kegiatan  perlindungan  dan pemeliharaan.
Menurut pengelola, penetapan zona telah dilakukan secara  partisipatif  bersama  masyarakat.  Berdasarkan verifikasi  dengan  masyarakat,  sebanyak  52%  responden menyatakan ikut dalam rapat sosialisasi zonasi di tingkat kampung,  10%  terlibat  dalam  validasi/ groundcheck di lapangan,  dan  5%  menghadiri  konsultasi  publik  di BTNGHS. Pasal 19 ayat 1 Permenhut No. 56 tahun 2006, secara  tersirat  mengatur  partisipasi  masyarakat  dalam proses  penetapan  hanya  sebatas  memberi  saran,  berbagi informasi,  pertimbangan,  proses  nominal  (sebagai pekerja/buruh)  dan  konsultasi  (ikut  dalam    berbagai konsultasi  publik,  FGD,  lokakarya  dan  sebagainya). Idealnya partisipasi masyarakat mencapai level pengambilan keputusan, sehingga partisipasi lebih  lanjut oleh  masyarakat  dalam  proses  pengawasan  dan pemeliharaan  dilandasi  ikatan  emosional  yang  kuat dengan taman nasional.
Lokasi-lokasi  yang  ditetapkan  dalam  zona  religi, budaya dan sosial belum seluruhnya mendapat pengelolaan yang intensif. Perlindungan dan pemeliharaan  situs  oleh  pengelola  baru  sebatas monitoring atau pengecekan lokasi dan kondisi situs. Hal ini  dikarenakan  pengelolaan  situs  (perlindungan  dan pemeliharaan)  telah  dilakukan  secara  mandiri  oleh masyarakat  (menjadi  tugas juru  Kemit Kasepuhan)  atau pun atas fasilitasi pemerintah daerah sebagaimana halnya Candi  Cibedug  yang  berdasarkan  Surat  Keputusan
Presiden  RI  No.  101  tahun  2001  dan  SK  Kepala Depertemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Kabupaten Lebak No. 2999/101.3.12/J/1986 telah ditetapkan sebagai cagar  budaya  dimana  pengelolaan  dan  pemeliharaannya merupakan  kewenangan  Kementrian  Pariwisata  dan Dinas Kebudayaan Kabupaten Lebak.
Indikator  2:  Terkendalinya  konflik  penggunaan kawasan untuk kegiatan budaya/ritual
Indikator ini tidak dinilai karena terdapat inkonsistensi  dan  ketidaktepatan  penggunaan  istilah. Indikator memakai istilah penggunaan kawasan, verifiernya  memakai  istilah  penggunaan  ruang  dan pengertian  indikator  menggunakan  istilah  pemanfaatan kawasan. Menurut PP No. 34 tahun 2002 Pasal 1 ayat 18, penggunaan  kawasan  hutan  didefinisikan  sebagai kegiatan penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan diluar  kegiatan  kehutanan  tanpa  mengubah  status  dan fungsi  pokok  kawasan  hutan,  sedangkan    pemanfaatan kawasan  adalah  kegiatan  untuk  memanfaatkan  ruang tumbuh sehingga diperoleh manfaat lingkungan, manfaat sosial dan manfaat ekonomi secara optimal dengan tidak mengurangi fungsi utamanya (PP No. 7 tahun 2006 Pasal 1  ayat  5).  Di  sisi  lain  Permenhut  No.  56/2006 menggunakan  istilah  pemanfaatan  ruang  dan  bukan penggunaan  ruang  sebagaimana  disebutkan  dalam verifier.
Penggunaan ketiga istilah ini memberikan implikasi yang berbeda. Penggunaan kawasan hutan menurut pasal 38 ayat 1 dan 2 UU No. 41 tahun 1999 dan pasal 72 ayat 2 UU No. 34 tahun 2002 hanya dapat dilakukan di hutan lindung  dan  hutan  produksi  (tidak  termasuk  TN). Pemanfaatan  kawasan  dapat  dilakukan  pada  seluruh kawasan hutan kecuali pada cagar alam, zona rimba, dan zona  inti  dalam  taman  nasional  (PP  No.  6  tahun  2007 pasal  18).  Pemanfaatan  ruang  adalah  istilah  yang  paling tepat digunakan dalam indikator ini dan konsisten dengan indikator pertama dalam konteks zonasi.
Indikator  3:  Terlindunginya  ekosistem-ekosistem alam melalui  pemanfaatan  hukum  adat  dan kelembagaan lokal
Indikator  ini  mengandung  pengertian  bahwa  ketika kelembagaan  adat  mendukung  upaya  perlindungan ekosis-tem-ekosistem  alam,  pihak  manajemen  ber- kewajiban  untuk  mengadopsinya  dalam  pengelolaan taman  nasional.  Hasil  pengukuran  menunjukkan  bahwa pengelola  telah  memanfaatkan  10  dari  13  item  aturan adat,  hukum  adat  dan  lembaga  adat  Kasepuhan  dalam perlindungan ekosistem alam misalnya aturan tidak boleh menebang pohon, apalagi di dekat sumber mata air ( sirah cai )  dan  tidak  boleh  membuka  hutan  tutupan  untuk kepentingan  lahan  garapan  dan  lembur/pemukiman. Pemanfaatan  aturan  adat  Kasepuhan  diadopsi  oleh pengelola  sepanjang  menyangkut  komunitas  adat  dan aturan  tersebut  sesuai  dengan  aturan  umum  perundang- undangan.
Pemanfaatan  sebagian  besar  aspek  kelembagaan adat  tersebut  pada  kenyataannya  tidak  berbanding  lurus dengan  terlindunginya  ekosistem  alam  TNGHS.  Selama kurun waktu 1989 sampai dengan 2004 terjadi penurunan tutupan  hutan  alam  di  Desa  Sirnaresmi  sebesar  21,7% (Prasetyo  dan  Setiawan,  2006).  Sebagian  aturan  adat Kasepuhan  tidak  bersesuaian  dengan  aturan  umum peraturan  perundangan  yang  berlaku  sehingga  turut berkontribusi  atas  kerusakan  SDA  di  dalam  kawasan TNGHS, salah satunya karena memperkenankan perpindahan  kampung  gede  dengan  membuka  hutan titipan/cadangan  meskipun  hanya  didasarkan wangsit atau ilapat yang  diterima  oleh Sesepuh  Girang . Fenomena ini seolah menegaskan pernyataan Owen et al . (2002)  bahwa  tidak  semua  masyarakat  lokal  dan masyarakat adat handal dalam mengelola lingkungannya.
Indikator  4:  Terlindunginya  ekosistem-ekosistem unik melalui pemanfaatan hukum adat dan kelembagaan lokal
Indikator ini tidak dapat diukur dan dinilai. Fakta di lapangan  menunjukkan  bahwa  pengelola  tidak  dapat menunjukkan adanya ekosistem unik TNGHS berdasarkan  pada  dokumen  akademik  hasil  penelitian yang  dapat  dipertanggungjawabkan.  Hal  ini  disebabkan tidak  pernah  ada  program  identifikasi  ekosistem  unik dalam rencana pengelolaan TNGHS.
Indikator  5:  Terlindunginya  spesies-spesies  penting melalui  pemanfaatan    hukum  adat  dan  kelembagaan lokal
Merujuk  pada  Buku  Rencana  Pengelolaan  TNGHS 2007—2026,  spesies  penting  TNGHS  didefinisikan sebagai:  (1)  spesies  kunci  selain  memegang  peranan penting dalam rantai makanan pada suatu ekosistem juga merupakan  indikator  untuk  menilai  kondisi  ekosistem hutan; dan (2) spesies yang terancam punah. Berpedoman pada  dokumen  laporan  tahunan  Balai  TNGHS  tahun 2006,  2007  dan  2008,  terindikasi  tiga  spesies  yang mendapat prioritas pengelolaan melalui kegiatan monitoring  populasi  dan  habitat,  yaitu  elang  jawa ( Spizaetus  bartelsi ),  owa  jawa  ( Hylobates  moloch )  dan macan tutul ( Panthera pardus ).
Kasepuhan  tidak  memiliki  aturan  adat  yang  secara khusus  mengatur  perlindungan  ketiga  spesies  penting TNGHS.  Warga  Kasepuhan  hanya  mengetahui  aturan adat  tentang  pelarangan  menggunakan  spesies  pohon Rasamala ( Altingia excelsa ) yang bukan termasuk spesies penting  TNGHS.  Menurut  pengelola,  mereka  telah melibatkan  masyarakat  adat  dalam  monitoring  spesies penting yaitu dengan merekrut perangkat adat Kasepuhan ( Pasukan  Kemit )  sebagai  Pasukan  Pengamanan  Hutan Swakarsa  (Pamhut  Swakarsa)  yang  salah  satu  tugasnya memantau  tindakan  ilegal  di  dalam  kawasan  termasuk kegiatan perburuan liar. Berdasarkan Rencana Pengelolaan  TNGHS  2007—2026,  kelembagaan  adat
akan  dilibatkan  dalam  kegiatan  observasi  partisipatif spesies penting.
Indikator  ini  tidak  dinilai  karena  ketersediaan  data series dugaan  populasi  spesies  penting  TNGHS, khususnya  di  Wilayah  Kerja  Resort  Gunung  Bodas, belum  dapat  menggambarkan  tingkat  keterlindungan spesies penting TNGHS sebagai dampak dari pemanfaatan  kelembagaan  adat.    Selain  data series dugaan  populasi  ini,  tidak  ada  data  lain  yang  dapat menunjukkan  tingkat  gangguan  spesies  penting  seperti catatan perburuan liar dan konflik antara manusia dengan spesies  penting  TNGHS.  Hasil  verifikasi  di  lapangan menunjukkan  bahwa  57%  responden  mengaku  pernah melakukan  perburuan  di  dalam  kawasan,  namun  bukan untuk berburu ketiga spesies penting. Kegiatan perburuan mereka  lakukan  hanya  untuk  kepentingan  upacara  adat ( seren  taun )  dan  berburu  satwa  untuk  dikonsumsi  atau sekadar  untuk  kesenangan.  Menurut  salah  seorang  staf TNGHS,  masyarakat  pernah  menangkap  owa  jawa  dan elang jawa dengan maksud dipelihara untuk kesenangan, namun  kemudian  dikembalikan  setelah  mendapat penyuluhan dari petugas.

## Indikator  6:  Berkembangnya  pemanfaatan  SDA berbasis kearifan lokal
Indikator  ini  mengandung  pengertian  bahwa kearifan lokal masyarakat dalam pemanfaatan sumberdaya  alam  di  dalam  taman  nasional  sejauh  dapat diidentifikasi  dan  di  verifikasi  keberhasilannya,  pihak manajemen  berkewajiban  untuk  mengadopsinya  dalam pengelolaan taman nasional. Sejumlah pemanfaatan SDA dalam  zona  tradisional  telah  diakomodir,  antara  lain budidaya  padi  sawah,  pengambilan  buah  dan  tumbuhan untuk  konsumsi  (saninten,  canar,  jamur,  pakis,  umbi), pemanfaatan tumbuhan untuk obat-obatan dan ritual adat (rempah-rempah, daun patat, daun tepus, kulit kayu) dan pakan ternak. Sedangkan pengambilan kayu mati, ranting kering  dan  daun  ijuk/kirey  dikebun  dan  talun  masih ditolerir sebatas untuk kebutuhan sehari-hari. Pemanfaatan tersebut sejalan dengan ketentuan Permenhut  No.  56  tahun  2006  pasal  7  ayat  4  yang menyebutkan bahwa kegiatan yang dimungkinkan dalam zona tradisional adalah pemanfaatan potensi dan  kondisi sumberdaya alam hayati non kayu tertentu sesuai dengan kesepakatan  dan  ketentuan  yang  berlaku. Peraturan Pemerintah  No.  68  tahun  1998  dalam  penjelasan umumnya  menggarisbawahi  bahwa  pemungutan  hasil hutan bukan kayu dilakukan dengan tidak merusak fungsi utama kawasan konservasi.
Indikator  7:  Sistem  manajemen  yang  mampu menjembatani  kepentingan  masyarakat  lokal  dengan taman nasional
Hasil pengukuran menunjukkan adanya kesinambungan antara kebijakan dan rencana operasional.    Utuk  menjembatani  kepentingan  sosbud masyarakat  lokal  dan  taman  nasional,  Balai  TNGHS
memiliki  kebijakan  konservasi  dan  kesejahteraan masyarakat  dengan  tiga  strategi,  yaitu:  (1)  penyelesaian konflik  dan  penguatan  kelembagaan;  (2)  pemulihan kawasan  bersama  masyarakat;  dan  (3)  pengembangan ekonomi masyarakat. Strategi pertama dituangkan dalam RPTNL  TNGHS  2007—2011  dengan  program:  (1) penetapan zonasi, dan sosialisasi RTRK serta regulasinya; dan (2) penyusunan, validasi dan penetapan regulasi zona. Program selanjutnya telah diimplementasikan  dalam  rencana  kinerja  tahunan (RKA-KL),  dalam  bentuk  kegiatan  penataan  zonasi (penyusunan  rencana  zonasi  dan  regulasinya  serta validasi/ groundcheck zonasi). Strategi  kedua ,  pada RPTNL dituangkan dalam program pemulihan ekosistem secara  berkelanjutan  dan  diimplementasikan  dalam RKAKL  dalam  bentuk  kegiatan  reahabilitasi/restorasi  di areal  terdegradasi  bersama  multipihak. Strategi  ketiga , pada  RPTNL  dituangkan  dalam  program  pengembangan kampung  konservasi  dan    diimplementasikan  dalam RKAKL berupa kegiatan Model Kampung Konservasi.
Struktur organisasi taman nasional diatur berdasarkan  Keputusan  Menteri  Kehutanan  Nomor  : P.03/Menhut-II/2007  tanggal  1  Februari  2007  tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional belum cukup memadai untuk meng- implementasikan  kebijakan  mengingat tidak ada struktur yang  secara  khusus  bertanggungjawab  atas  tingkat keberhasilannya.  Dalam  menjalankan  tugas  pokok  dan fungsi  (TUPOKSI)-nya  para  staf  Balai  TNGHS  dibekali dengan pedoman kerja berupa SOP ( Standard Operasional Prosedur ) atau prosedur tetap. Berdasarkan analisis  terhadap  11  SOP  TNGHS,  masih  dibutuhkan SOP terkait pemberdayaan masyarakat, SOP penyelesaian konflik dengan masyarakat, SOP rehabilitasi/restorasi  dan  SOP  kerjasama  antar  lembaga.
Indikator  8:  Tersedianya  tenaga  profesional  di bidang sosial budaya
Berdasarkan  hasil  pengukuran  diketahui  bahwa Pejabat  fungsional  yang  menjadi  ujung  tombak penanganan  permasalahan  sosial  budaya  di  TNGHS adalah  staf  fungsional  Pengendali  Ekosistem  Hutan (PEH)  dan  Polisi  Kehutanan  (POLHUT).  Jika  merujuk pada  standar  kompetensi  staf  pada  kawasan  konservasi yang dirumuskan ASEAN Regional Centre for Biodiversity  Conservation (ARCBC)  tahun  2003, dibutuhkan minimal 3 orang staf pada setiap resort yang memiliki  keahlian  dasar  bidang  sosial  budaya.  Saat  ini BTNGHS  hanya  memiliki  2-3  orang  staf  PEH  dan POLHUT  dengan  tuntutan  penguasaan  keahlian  di berbagai  disiplin  ilmu  seperti  perlindungan,  konservasi jenis, manajemen habitat dan ekosistem serta sosekbud.
Latar  belakang  pendidikan  staf  TNGHS  telah memenuhi standar ARCBC yang mensyaratkan pendidikan minimal untuk staf pada level 2 (setara untuk POLHUT,  PEH,  Penyuluh)  adalah  SLTP  dan  SLTA, namun  menurut  Appleton et  al (2002)  kompetensi
seseorang lebih ditentukan dan dibentuk oleh pembelajaran  dan  pelatihan  yang  dialaminya.  Staf TNGHS  telah  dibekali  dengan  berbagai  pendidikan  dan pelatihan,  namun  berdasarkan  kebutuhan  pengetahuan bidang  sosial  budaya  yang  dipersyaratkan  dalam  standar kompetensi  ARCBC  (2003)  sebanyak  14  jenis,  baru  6 jenis  saja  yang  pernah  diikuti  oleh  staf  PEH  dan POLHUT.  Substansi  diklat  yang  diikuti  umumnya  baru sebatas  pemahaman  konsep  dan  pelaksanaan  teknis  di lapangan  dan  belum  menyentuh  pada  aspek assessment , analisis  dan modeling .  Kekuatan  staf  TNGHS  di  setiap resort  adalah  pengalaman  kerja  rata-rata  di  atas  7  tahun dan  sebagian  besar  telah  mendampingi  pemberdayaan masyarakat  sejak  Balai  TNGHS  belum  mengalami perluasan  dan  saat  itu  masih  bernama  Taman  Nasional Gunung Halimun (TNGH) pada tahun 1997.

## Indikator  9:  Tersedianya  Alokasi  Dana  untuk Menangani Permasalahan Sosbud
Prediksi besaran kebutuhan pendanaan BTNGHS di bidang  sosial  budaya  mengacu  pada  kebutuhan  biaya untuk  mengimplementasikan  kerangka  kebijakan  dan strategi  rekonstruksi  sosial  masyarakat  di  dalam  dan sekitar TNGHS. Mengutip tulisan Supriyanto, B. dan W. Ekariyono (2007), untuk mengimplementasikan kebijakan  dan  strategi  tersebut  selama  5  tahun  (2007— 2011)  diproyeksikan  dana  sebesar  9,415  milyar  atau kurang  lebih  1,88  Milyar  per  tahunnya.  Dengan mengikuti  kerangka  prediksi  alokasi  dana  tersebut, teridentifikasi alokasi anggaran untuk mengatasi permasalahan  sosial  budaya  TNGHS  sebesar  Rp 834.075.000,-. Angka ini bersumber pada DIPA 29 tahun 2008  dan  dialokasikan  pada  kegiatan    pemberdayaan masyarakat, penataan zonasi, pengembangan pemanfaatan  wisata  alam,  penyuluhan/  pendidikan lingkungan  dan  pengamanan  hutan  bersama  masyarakat (Pamhut Swakarsa, pembinaan Pamhut Swakarsa, patroli bersama  masyarakat,  survey  partisipatif).  Ini  berarti BTNGHS  hanya  mampu  memenuhi  44,37%  saja  dari kebutuhan  anggaran  1,88  Milyar  per  tahunnya  untuk mengatasi permasalahan di bidang sosial budaya.

## B. Penilaian Indikator Aktual
Berdasarkan  hasil  pengukuran  verifier  pada  setiap indikator disimpulkan Nilai Indikator Aktual untuk setiap indikator  (Tabel  1).  Tabel  menunjukkan  terdapat  empat indikator yang tidak dinilai yaitu indikator 2, 3, 4 dan 5. Indikator-indikator tersebut tidak dinilai karena ketidaktepatan  penggunaan  istilah,  keterbatasan  data pengelolaan dan kesulitan dalam menyimpulkan norma.

## C. Validitas Indikator
Validitas  indikator  ditetapkan  berdasarkan  empat kategori kesesuaian sebagaimana telah diuraikan sebelumnya  pada  metode  penelitian.  Berdasarkan  hasil pengukuran  dan  penilaian  diketahui  bahwa  hanya  satu
indikator  yang  masuk  kategori ketiga yaitu  tidak  sesuai dengan kondisi obyektif di lapangan meski mencerminkan hubungan dengan kriteria, yaitu indikator terkendalinya  konflik  penggunaan  kawasan  untuk kegiatan  budaya/ritual.  Delapan  indikator  lainnya  masuk pada kategori  pertama yaitu  sesuai  dengan  kondisi obyektif  di  lapangan  dan  mencerminkan  hubungan dengan  kriteria.  Berdasarkan  hal  tersebut  dapat disimpulkan  bahwa  90%  indikator-indikator  yang dirumuskan dalam standar pengelolaan ini valid.

## D. Capaian Kinerja Indikator
Berdasarkan  perbandingan  antara  Nilai  Indikator Aktual  (NIA)  dan  Nilai  Baku  Minimum  (NBM) sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2,  diketahui bahwa seluruh  indikator  yang  dinilai  memiliki  NIA  sama  besar dengan  NBM.  Ini  berarti  semua  indikator  yang  dinilai telah memenuhi standar minimal kinerjanya.
Tabel 1.  Nilai Indikator Aktual setiap indikator pada prinsip kelestarian sosial budaya
Indikator Norma Nilai Indikator Aktual Indikator 1 zonasi  taman  nasional  agak  sangat  mengakomodasi  akses  masyarakat  untuk melakukan  kegiatan  budaya/ritual  yang  telah  dilakukan  secara  lintas generasi. Baik Indikator 6 Unit  manajemen  taman  nasional  agak  mengakomodasikan  perkembangan pemanfaatan sumberdaya alam berbasis kearifan lokal Sedang Indikator 7 Sistem manajemen memiliki kebijakan, mekanisme kerja, struktur organisasi dan  SOP  agak  sesuai  bagi  kepentingan  operasional  bidang  sosial  budaya yang mampu menjembatani kepentingan masyarakat lokal dengan TN Sedang Indikator 8 Unit  manajemen  bidang  sosial  budaya  dikelola  oleh  tenaga  profesional dengan kualifikasi dan jumlah yang agak sesuai. Sedang Indikator 9 untuk  menangani  permasalahan  sosial  budaya,  unit  manajemen  didukung oleh dana yang agak memadai Sedang Tabel 2.  Capaian kinerja setiap Indikator Indikator Nilai Indikator Aktual (NIA) Nilai Baku Minimum (NBM)* Perbandingan Standar minimal kinerja terpenuhi (ya/tidak) Indikator 1 Baik Baik NIA = NBM Ya Indikator 6 Sedang Sedang NIA = NBM Ya Indikator 7 Sedang Sedang NIA = NBM Ya Indikator 8 Sedang Sedang NIA = NBM Ya Indikator 9 Sedang Sedang NIA = NBM Ya
Keterangan:  *Nilai  Baku  Minimum  diadaptasi  dari  Laporan  Analisa  Standar  Minimal  Pengelolaan  Kawasan  Konservasi  (Ditjen  PHKA  dan  IPB, 2004).

## E. Rekomendasi  Perbaikan  Standar  Pengelolaan Taman Nasional
Standar    pengelolaan  taman  nasional  yang dirumuskan  Ditjen  PHKA  dan  IPB    masih  memerlukan penyempurnaan  karena  pada  praktiknya  masih  dijumpai beberapa  indikator  yang  sulit  untuk  diukur  dan  dinilai. Beberapa  rekomendasi  perbaikan  standar  pengelolaan taman nasional dapat diuraikan sebagai berikut :
1. Penyesuaian indikator terkendalinya konflik penggunaan  kawasan  untuk  kegiatan  budaya/ritual menjadi  “Terkendalinya  konflik  pemanfaatan  ruang di  dalam  kawasan  untuk  kegiatan  ritual  budaya”. Istilah penggunaan  kawasan  hutan  menurut pasal 38 ayat  1  dan  2  UU  No.  41  tahun  1999  dan  pasal  72 ayat 2 UU No. 34 tahun 2002 hanya dapat dilakukan
di hutan lindung dan hutan produksi (tidak termasuk taman  nasional).  Pemanfaatan  ruang  adalah  istilah yang lebih tepat digunakan  karena konsisten dengan indikator pertama terkait zonasi.
2. Pendeskripsian  norma  dengan  skala  yang  lebih terukur  untuk  indikator  yang  memiliki  parameter kuantitatif.  Pendeskripsian  secara  kuantitatif  akan memudahkan  penilaian  terhadap  indikator.  Pada penelitian  ini  salah  satu  indikator  yang  dapat dikuantifikasi  adalah  indikator  tersedianya  alokasi anggaran  untuk  mengatasi  permasalahan  sosial budaya.  Pada  indikator  ini  dapat  digunakan  sistem rating 0%-100%, yaitu ketersediaan alokasi anggaran 0% untuk skala intensitas jelek sekali; 25% jelek; 50% sedang; 75% baik dan 100% baik sekali. Sistem rating ini  salah  satunya  diterapkan  pada
metode  CAPAS Scorecard  Evaluation (Corrales,
2004).
3. Penyesuaian verifier pada indikator sebagai berikut :
a. Penambahan verifier ada/tidak  konsultasi  dan pelibatan  masyarakat  dalam  proses  penetapan taman  nasional  pada  indikator  terkendalinya konflik  penggunaan  kawasan  untuk  kegiatan budaya/ritual. Verifier ini  penting  mengingat akar  konflik  antara  masyarakat  dan  taman nasional adalah proses penetapan taman nasional yang top  down dan  hampir  tidak  pernah dikomunikasikan  dengan  masyarakat  sehingga legitimasi  taman  nasional  di  secara de  facto sangat lemah.
b. Menambahkan verifier “ada/tidak  dokumentasi pemanfaatan  tradisional  oleh  masyarakat  yang arif  dalam  pemanfaatan  SDA”  pada  indikator berkembangnya  pemanfaatan  sumberdaya  alam berbasis kearifan lokal.
c. Menambahkan verifier ada/tidak  dukungan pendanaan  dari  para  pihak  untuk  menangani permasalahan  sosial  budaya  pada  indikator tersedianya  alokasi  dana  untuk  mengatasi permasalahan sosial budaya.
d. Meniadakan verifier alokasi dana untuk perlindungan  dan  pemeliharaan  situs/benda warisan  budaya  pada  indikator  tersedianya alokasi  dana  untuk  mengatasi  permasalahan sosial  budaya.  Pada  kenyataannya  struktur anggaran  Kementrian  Kehutanan  (DIPA  29  dan DIPA  69)  tidak  mengalokasikan  pos  anggaran terkait  dengan  hal  tersebut  dan  selama  ini masyarakat  secara  mandiri  telah  melakukan perlindungan dan pemeliharaan terhadap situs/benda warisan budaya. Selain itu, beberapa situs/benda warisan budaya di dalam dan sekitar TNGHS telah dikelola oleh pemerintah kabupaten  karena  ditetapkan  sebagai  cagar budaya.
F. Implikasi  bagi  Pengelolaan  Taman  Nasional Gunung Halimun Salak
1. Intensitas  Pengelolaan  dan  Sistem  Pengelolaan Data
Penilaian kinerja membutuhkan data dan ketersediaan  informasi  yang  memadai  karena  menjadi landasan  untuk  melakukan  penilaian  terhadap  hasil  dan capaian pengelolaan taman nasional sesuai dengan tujuan yang  telah  ditetapkan  (McKinnon et  al. 1990).  Idealnya setiap  taman  nasional  mampu  menyediakan  kebutuhan data  dan  informasi  pengelolaan  pada  semua  prinsip, namun  kenyataan  menunjukkan  sebaliknya.  Bahkan menurut  Hockings at  al. (2000),  banyak  negara  tidak memiliki  sumber  informasi  terpusat  dalam  pengelola kawasan konservasi sehingga mengalami kesulitan dalam mengukur dan menilai keefektivan pengelolaannya.
Berdasarkan pengujian di lapangan diketahui bahwa unit  manajemen  TNGHS  belum  mampu  memenuhi seluruh  kebutuhan  data  untuk  penilaian  kinerja pengelolaan,  seperti  dokumentasi  keberadaan  ekosistem unik,  data series dugaan  populasi  spesies  penting  yang memadai  dan  mekanisme  untuk  melakukan  verifikasi kearifan lokal yang teruji. Ketidakmampuan menyediakan  data  secara  memadai  ini  setidaknya disebabkan oleh tiga hal, yaitu: (1) kegiatan tidak pernah direncanakan  dan  diprogramkan,  (2)  intensitas  kegiatan masih rendah terutama pada pengelolaan populasi spesies penting dan habitatnya dan (3) data pengelolaan tersedia namun masih terserak pada tingkat resort, seksi dan balai. Data-data  ini  belum  terintegrasi  dalam  pangkalan  data ( database ) di tingkat balai.
Jika  standar  pengelolaan  ini  diterapkan  sebagai standar  penilaian  kinerja  yang  baku,  maka  implikasinya pengelola  taman  nasional  adalah  sebagai  berikut:  (1) mengakomodasikan  kegiatan-kegiatan  pengelolaan  yang dipersyaratkan  dalam  standar  kinerja  pengelolaan  taman nasional  yang  belum  pernah  dilakukan  taman  nasional, misalnya  identifikasi  ekosistem  unik  dan  pengujian pemanfaatan  tradisional  SDA  oleh  masyarakat  adat,  (2) meningkatkan  intensitas  kegiatan  teknis  di  lapangan khususnya  dalam  pengelolaan  spesies  penting  dan habitatnya, memperbaiki metode monitoring dan memperbanyak  plot-plot  pengamatan  untuk  spesies- spesies  penting,  dan  (3)  melakukan  pembenahan  pada sistem  pangkalan  data  yaitu  dengan  mengintegrasikan seluruh data hasil kegiatan teknis di lapangan yang masih terserak di tingkat resort, seksi dan balai, khususnya data hasil  kegiatan  monitoring  spesies,  data  gangguan kawasan dan data penelitian agar menjadi database pada tingkat Kantor Balai.

## 2. Adaptasi  Kebijakan  Pengelolaan  di  Bidang  Sosial Budaya
Adaptasi  pengelolaan  diartikan  sebagai    upaya perbaikan kebijakan yang dilakukan secara terus menerus berdasarkan pengalaman terbaik di lapangan (Stankey et al. 2005).  Adaptasi  kebijakan  di  bidang  sosial  budaya dilakukan  dengan  melakukan  perbaikan  pada  level manajemen  dan  operasional  yang  lebih  kontekstual dengan kondisi sosial budaya lokal.
Adaptasi  pada  level  manajemen  dilakukan  melalui: pertama , pengembangan struktur organisasi yang mampu mengatasi permasalahan sosial budaya. Jika memungkinkan  ada  penambahan  struktur  tersendiri dalam  organisasi  taman  nasional  yang  fokus  menangani permasalahan  sosial  budaya,  sehingga  kebijakan  taman nasional  di  bidang  sosial  budaya  dapat  dijalankan  oleh staf  yang  kompeten  dibidangnya,  menjadi  rutinitas organisasi  dan  jelas  mekanisme  monitoring  dan evaluasinya. kedua ,  peningkatan  kompetensi  staf  di bidang  sosial  budaya.  Merujuk  pada competence standards for protected area jobs in south east asia yang disusun  oleh  Appleton et  al .  (2003)  dari  ARCBC,
sebagian pengetahuan yang dibutuhkan untuk meningkatkan  keahlian  staf  di  bidang  sosial  budaya belum  terakomodir  dalam  berbagai  jenis  diklat  yang pernah  diikuti  dan  diselenggarakan  oleh  oleh  staf TNGHS.  Ini  artinya  harus  ada  terobosan  dari  Pusat Pendidikan  dan  Pelatihan  (Pusdiklat)  Kehutanan  atau pengelola TN untuk mengidentifikasi dan menyelenggarakan  diklat  yang  terkait  dengan  bidang sosiologi dan antrophologi budaya.
Pada  level  operasional,  penting  dilakukan  adaptasi terhadap perbedaan nilai (aturan main) dalam pemanfaatan  SDA  antara  masyarakat  dan  pengelola taman  nasional.  Perbedaan  sistem  nilai  ini  tidak  boleh dibiarkan  berlarut-larut,  namun  harus  terus  diantisipasi, misalnya melalui berbagai inisiatif penyusunan kesepakatan  konservasi  dengan  masyarakat  dalam pemanfaatan  dan  pengelolaan  SDA  sebagaimana  yang pernah  dilakukan  oleh  BTNGHS  dengan  masyarakat Sukagalih  dalam  pemanfaatan  lahan  garapan  di  zona pemanfaatan khusus tradisional. Khusus untuk masyarakat  adat  Kasepuhan  Ciptagelar,  tidak  tertutup kemungkinan  untuk  diberikan  hak  kelola  hutan  adat dengan  catatan  Kasepuhan  tidak  lagi  melakukan  tradisi perpindahan  Kampung  Gede  dengan  dalih wangsit .  Hal ini  mengingat  masyarakat  Kasepuhan  Ciptagelar  masih memenuhi unsur-unsur masyarakat hukum adat sebagaimana    diatur  dalam  UU  No.  41  tahun  1999  pada penjelasan  pasal  67  ayat  1,  yaitu:  (1)  masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban ( rechtsgemeenschap ), (2) ada  kelembagaan  dalam  bentuk  perangkat  penguasa adatnya, (3)  ada  wilayah  hukum adat  yang jelas, (4) ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat, yang  masih  ditaati  dan  (5)  masih  mengadakan pemungutan  hasil  hutan  di  wilayah  hutan  sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.
Untuk  mendapatkan  hak  kelola  hutan  adatnya, masyarakat  adat  Kasepuhan  Ciptagelar  terlebih  dahulu harus  memperoleh  pengakuan  melalui  Peraturan  Daerah (Perda)  sebagai  masyarakat  hukum  adat.  Peraturan daerah disusun dengan mempertimbangkan hasil penelitian  para  pakar  hukum  adat,  aspirasi  masyarakat setempat, dan tokoh masyarakat adat yang ada di daerah yang  bersangkutan,  serta  instansi  atau  pihak  lain  yang terkait  (Penjelasan  pasal  67  ayat  2  UU  No.  41  tahun 1999).

## SIMPULAN DAN SARAN

## A. Simpulan
1. Indikator  aktual  kinerja  pengelolaan  TNGHS  pada kriteria  tergalangnya  hubungan  harmonis  budaya lokal  dengan  sumberdaya  alam  di  dalam  kawasan bernilai  baik  pada  indikator  1  dan  sedang  pada indikator  6-9.  Indikator  2-5  tidak  dapat  dinilai terdapat  penggunaan  istilah  yang  berbeda,  kesulitan dalam  menyimpulkan  norma  dan  keterbatasan  data pengelolaan.
2. Delapan  dari  sembilan  indikator  (90%)  yang diujicobakan  valid  karena  sesuai  dengan  kondisi objektifnya  dan  mencerminkan  hubungan  dengan kriteria.
3. Kinerja  indikator  -  indikator  pengelolaan  taman nasional  Gunung  Halimun  Salak  pada  prinsip kelestarian  fungsi  sosial  budaya  yang  dapat  dinilai telah memenuhi standar minimal kinerjanya.
4. Beberapa  kesulitan  dalam  penilaian  disebabkan inkonsitensi  dalam  penggunaan  istilah,  ketiadaan definisi  operasional,  deskripsi  norma  (baku  mutu) masih  lemah  secara  operasional  dan  masih  ditemui adanya verifier yang  kurang  sesuai  dengan  kondisi obyektifnya.  Kesulitan  penilaian  juga  disebabkan oleh  kebutuhan  data  lapangan  yang  tidak  mencukupi khususnya  pada  prinsip  kelestarian  fungsi  sosial budaya.

## B. Saran
Mengingat  standar  pengelolaan  TN  bersifat  umum untuk  semua  taman  nasional,  sebaiknya  dilakukan pengujian  serupa  pada  sejumlah  taman  nasional  lain dengan  karakteristik  yang  berbeda  khususnya  taman nasional  dengan  ekosistem  lautan  sehingga  hasilnya dapat  digunakan  untuk  merekomendasikan  hal-hal  yang bersifat khusus, misalnya pertimbangan untuk penyusunan  standar  pengelolaan  berdasarkan  tipologi taman nasional.

## DAFTAR PUSTAKA
Appleton  MR,  Texon  GI  and  Uriarte  MT.  2003.
Competence  Standards  for  Protected  Area  Jobs  in South  East  Asia.  ASEAN  Regional  Centre  for Biodiversity Conservation, Philippines.
[BTNGHS]  Balai  Taman  Nasional  Gunung  Halimun Salak. 2008. Rencana Pengelolaan Taman Nasional Gunung  Halimun  Salak  Tahun  2007—2026. Kabandungan.
Corrales  L.  2004.  Manual  for  Rapid  Evaluation  of Management  Effectiveness  in  Marine  Protected Areas. PROARCA, USAID, TNC, Guatemala.
[Dephut RI] Departemen Kehutanan Republik Indonesia. 1990.  Undang-Undang  No.  5  Tahun  1990  Tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Jakarta.
[Dephut RI] Departemen Kehutanan Republik Indonesia. 2002.    Peraturan  Pemerintah  No.  34  tahun  2002 Tentang  Tata  Hutan  dan  Penyusunan  Rencana Pengelolaan  Hutan,  Pemanfaatan  Hutan  dan Penggunaan Kawasan Hutan. Jakarta.
[Dephut RI] Departemen Kehutanan Republik Indonesia. 2006.  Peraturan  Menteri  Kehutanan  No.  P.  56
Media Konservasi Vol. 15, No. 2 Agustus 2011 :  88 – 96
/Menhut-II/2006  Tentang  Pedoman  Zonasi  Taman Nasional. Jakarta.
[Dephut RI] Departemen Kehutanan Republik Indonesia. 2007.  Peraturan  Pemerintah  No.  6  tahun  2007 Tentang  Tata  Hutan  dan  Penyusunan  Rencana Pengelolaan  Hutan  serta  Pemanfaatan  Hutan. Jakarta.
[Ditjen  PHKA]  Direktorat  Jenderal  Perlindungan  Hutan dan  Konservasi  Alam.  2004.  Analisa  Standar Minimal Pengelolaan Kawasan Konservasi. Departemen Kehutanan RI. Jakarta.
Hockings  M,  Stolton  S,  Leverington  F,  Dudley  N  and
Courrau  J.  2006.  Evaluating  Effectiveness:  A Framework for Assessing Management
Effectiveness  of  Protected  Areas.  2 nd Edition. IUCN, Gland, Switzerland and Cambridge, UK.
Leverington  F,    Hocking  M,  Pavese  H,  Costa  KL,
Courrau  J.  2008.  Management  Effectiveness Evaluation  in  Protected  Areas-A  Global  Study. University  of  Queensland,  Gatton,  TNC,  WWF, IUCN-WCPA. Australia.
MacKinnon  JK,  Child  G,  Thorsell  J.  1990.  Pengelolaan Kawasan  yang  Dilindungi  di  Daerah  Tropika. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Prabhu  R,  Colfer  C  and  Dudley  R.  1999.  Guidelines  for Developing,  Testing,  and  Selecting  Criteria  and Indicators for Sustainable Forest Management.
Prasetyo LB dan Setiawan Y.  2006.  Land Use dan Land Cover  Change  Gunung  Halimun-Salak  National Park  1989-2004.    JICA  and  Ministry  of  Forestry Indonesia: Management Plan Project.
Schlager  and  Ostrom.    1992.    Property  Right  Regimes and  Natural  Resources:  A  Conceptual  Analysis. Land Economics: 249-262.
Stankey  GH,  Clark  RN,  Bormann  BT.  2005.  Adaptive management of natural resources: theory, concepts, and  management  institutions.  Department  of Agriculture,  Forest  Service,  Paciﬁc  Northwest Research Station.
Supriyanto  B  dan  Ekariyono  W.  2007.  Lima  Strategi Rekonstruksi  Sosial  dan  Konservasi  di  Taman Nasional Gunung Halimun Salak.  Bogor.