ISSN 1979-5572 (print) | ISSN 2541-6480 (online) http://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/kuriositas
KURIOSITAS
Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan
Volume 13 No.2, Desember 2020 Halaman  141-166
The Contextualization of Islamic Law in the Pandemic Period through Fiqhiyyah Rules in the MUI Fatwa No. 14 of 2020 as an Effort to Re-actualize the Concept of Religious Moderation
Abdur Rahman Adi Saputera
IAIN Sultan Amai Gorontalo adisaputrabd@gmail.com

## ABSTRACT
This paper aims to analyze the efforts to re-actualize the concept of religious moderation during the Covid-19 pandemic through the contextualization of Islamic law by applying the principles of fiqhiyyah based on MUI Fatwa No. 14 of 2020. This research applies a descriptive-normative approach by using inductive and deductive thinking methods. The results of the study stated that there had been stagnation in the implementation of community diversity  during  the  pandemic  by  rejecting  the  recommendation  to  carry out  physical  distancing  through  government regulations  and  MUI  Fatwa No.  14  of  2020.  Even  though  this  Fatwa  is  part  of  the  relevant  efforts  of Islamic law to negotiate with situations and conditions, at the same time, in the substance of the fatwa as a knife of analysis. It is practically clear that Islamic law is an instrument that guides people to the concept of Rahmatan Lil Alamin in accordance with the principles of Sholihul Likulli in Zaman wa Makan.
Keywords: Contextualization,  MUI  Fatwa  No  14  Year  2020,  Religious Moderation

## ABSTRAK
Tulisan  ini  bertujuan  mengupas  upaya  reaktualisasi  konsep  moderasi beragama di saat pandemi melalui  kontekstualisasi hukum Islam dengan mengaplikasikan  kaidah  fiqhiyyah  dalam  Fatwa  MUI  No  14  Tahun  2020. Adapun  penelitian  ini  mengaplikasikan  pendekatan  deskriptif-normatif, dengan  pengambilan  kesimpulan  yang  menggunakan  metode  berpikir induktif  dan  deduktif.  Hasil  penelitian  menyatakan  bahwa  telah  terjadi kejumudan dalam tatanan implementai keberagamaan masyarakat di masa
pandemi  dengan  menolak  anjuran  untuk  melakukan  physical  distancing melalui  aturan  pemerintah  dan  Fatwa  MUI  no  14  tahun  2020,  Padahal Fatwa tersebut merupakan bagian dari upaya relevan hukum Islam untuk bernegosiasi  dengan  situasi  dan  kondisi,  sekaligus  beradaptasi menyelaraskan teks dan konteks realitas yang terjadi saat itu. Maka melalui kaidah  fiqih  yang  tertuang  dalam  substansi  fatwa  sebagai  pisau  analisis, praktis telah menggambarkan secara jelas bahwa Hukum Islam merupakan instrument  yang  mengarahkan  umat  pada  konsep  Rahmatan  Lil Alamin serta sesuai pada prinsipnya Sholihul Likulli Zaman Wal Makan .
Kata  Kunci  : Kontekstualisasi,  Fatwa  MUI  No  14  Tahun  2020,  Moderasi Beragama

## PENDAHULUAN
Moderasi  beragama  merupakan  sebuah  kampanye  nyata  yang digaungkan oleh negara pada umumnya diartikan hanya untuk melawan pemikiran  dan  tindakan  radikalisme  ekstrimisme  saja.  Bahkan  dalam beberapa momentum termasuk dalam beberapa statemen tentang moderasi beragama, pemerintah lebih menitikberatkan pada persoalan keberagamaan  di  tengah  keragaman  dan  bagaimana  membangun harmonisasi  diantara  umat  beragama.  Namun  dengan  kemunculan fenomena mewabahnya virus Corona menjadi salah satu permisalan yang menegaskan  bahwa modernisasi beragama tidak hanya  melulu berjibaku atau terjangkarkan pada persoalan yang berkaitan dengan interaksi antara umat  beragama  saja  atau  bagaimana  membangun  pluralitas  dalam keberagamaan antara umat Islam dan non muslim.
Pada  kenyataannya  umat  muslim  sendiri  sedang  dihadapkan dengan  darurat  pemikiran  beragama  yang  lebih  moderat,  yang  dalam konteks ini bukan hanya ada ditengah atau paradigma yang tidak condong kekiri  dan  kekanan,  melainkan  sebuah  paradigma  pemikiran  yang mengusung narasi anti konservatif, normatif, dan tekstual,  salah satunya dengan  upaya  dinamisasi  dan  kontekstualisasi  terhadap  ajaran  hukum
Beragama
Islam. Bagaimana tidak fanatisme terhadap teks-teks keberagamaan yang tidak  aktual  dapat  mengakibatkan  kemudharatan  yang  tentu  saja  tidak hanya membawa implikasi negatif terhadap diri sendiri melainkan dengan orang banyak, padahal tujuan pokok dari hukum islam yang sesungguhnya adalah  menghilangkan  kerusakan/kemudharatan  dan  melahirkan kemaslahatan,  bahkan  menghilangkan  kemudharatan  yang  dimaksud tersebut merupakam bagian cita dari realisasi untuk menggapai maslahat itu sendiri, salah satunya adalah kehadiran Fatwa MUI No 14 Tahun 2020 yang  secara  substansial  di  dalamnya  memuat  item-item  spesifik  yang mengatur  aktivitas  peribadatan  umat  muslim  di  masa  pandemi, diantaranya larangan atau anjuran untuk melaksanakan sholat berjamaah di  rumah  dan  meniadakan  sementara  waktu  sholat  jumat  berjamaah  di masjid  atau  kegiatan-kegiatan  lainnya  yang  berpotensi  melahirkan kerumunan  di  Masjid.  Namun  demikian,  secara  implementasi  dan pemahaman  faktual,  fatwa  ini  ternyata  melahirkan  polemik  pro  kontra dikalangan  semua  unsur  lapisan  masyarakat.  Sebagian  pro  bahkan menerima sekaligus mendukung namun sebagian yang lainya memberikan respon  negatif,  bahkan  ada  yang  menentang  secara  terang-terangan. Diantaranya  ada  yang  beranggapan  bahwa  anjuran  untuk  tidak melaksanakan serangkaian ibadah berjamaah di masjid dianggap sebagai suatu  keputusan  dan  tindakan  yang  salah.  Sehingga  ketika  pemerintah kemudian  mengadopsi  fatwa  tersebut  dalam  bentuk  suatu  kebijakan ataupun  aturan  tertentu  untuk  melakukan  sosial  listen  sing  dan  tidak melaksanakan  ibadah  yang  berpotensi  untuk  melahirkan  kerumunan, beberapa  kalangan  masyarakat  masih  saja  tidak  mau  ataupun  bersikeras menentang kebijakan tersebut.
Sebagai  bahan  perbandingan  dalam  sebuah  penelitian  yang dilakukan  oleh  Muhammad  Firdaus  Imaduddin  dengan  judul:  Studi Persepsi  Masyarakat  Terhadap  Fatwa  MUI  No  14  Tahun  2020.  dimana Imaduddin  berhasil  mengumpulkan  data  dari  85  orang  responden  yang dianggap  telah  mampu  mempresentasikan  pokok-pokok  persepsi masyarakat  tentang  Fatwa  yang  dimaksud,  dan  hasilnya  dapat  diamati dalam tabel grafik dibawah ini :
Ironisnya  ternyata  masih  ada  juga  masyarakat  yang  terbukti  tidak setuju  dengan  beberapa  item  yang  dimaksudkan  dalam  fatwa tersebut.(Imaduddin: 2020) hal ini menurut penulis sendiri disebabkan oleh beberapa  indicator,  utamanya  terhadap  pemahaman  yang  tidak  cukup memadai  terhadap  visi  misi  ajaran  Islam,  akhirnya  tidak  heran  terjadi berbagai  macam  pro  dan  kontra  atau  bahkan  sikap  penolakan  terhadap keputusan-keputusan  yang  lahir  dari  ijtihad  demi  membangun kemaslahatan tersebut, dari sinilah diperlukan peranan seluruh stakeholder guna  membangun  pemikiran  keberagamaan  yang  moderat  dan  progresif demi kemaslahatan pasti.
Penelitian  ini  didesain  dalam  bentuk  penelitian  wacana , dan mengaplikasikan pendekatan deskriptif-normatif karena ditujukan untuk mendiskripsikan  pandemi  sebagai  sebuah  fenomena  nyata , (Sugiyono: 2017)  serta  berangkat  dari  bangunan  sumber  data  primer  dan  sekunder
Beragama
sebagai  pendukung,  untuk  selanjutnya  diolah  menggunakan  Fatwa  dan Kaidah Fiqhiyyah sebagai pisau analisis melalui proses descriptive analytic method  content ,  yaitu  teknik  penelitian  untuk  keperluan  mendeskripsikan secara  objektif,  sistematis  dan  kuantitatif  tentang  menifestasi  yang memanfaatkan  seperangkat  prosedur  untuk  menarik  kesimpulan  yang shahih  dari  dokumen  tertentu  yang  berkaitan  dengan  focus  penelitian. Adapun pengambilan kesimpulan dilakukan dengan cara mengaplikasikan metode  berpikir  induktif  (menarik  kesimpulan  dari  hal-hal  yang  bersifat khusus  menjadi  umum)  dan  deduktif  (menarik  kesimpulan  dari  hal-hal umum menjadi khusus). (Hendriyani: 2017)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Aransemen Definisi, Landasan Hukum, dan Metodologi Fatwa MUI
Fatwa  menurut  bahasa  berarti  jawaban  mengenai  suatu  kejadian (peristiwa),  yang merupakan bentukan sebagaimana dikatakan Zamakhsyarin  dalam  Al-Kasysyaf  dari  kata  (al-fataa/pemuda)  dalam usianya,  dan  sebagai  kata  kiasan  (metafora)  atau  (Isti’arah).  Sedangkan pengertian fatwa menurut syara’ adalah menerangkan hukum syara’ dalam suatu persoalan sebagai jawaban dari suatu pertanyaan, baik si penanya itu jelas  identitasnya  maupun  tidak,  baik  perseorangan  maupun  kolektif. Definisi fatwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu: (1) jawaban berupa  keputusan  atau  pendapat  yang  diberikan  oleh  mufti/ahli  tentang suatu  masalah;  dan  (2)  nasihat  orang  alim;  pelajaran  baik;  dan petuah.Fatwa  adalah  jawaban  resmi  terhadap  pertanyaan  dan  persoalan yang  menyangkut  masalah  hukum.  Fatwa  berasal  dari  kata  bahasa  arab alifta’, al -fatwa yang secara sederhana berarti pemberian keputusan. Fatwa
bukanlah  sebuah  keputusan  hukum  yang  dibuat  dengan  gampang,  atau yang disebut dengan membuat hukum tanpa dasar.
Menurut  Yusuf  al-Qardhawi,  Fatwa  ialah  suatu  upaya  untuk menjelaskan Hukum Syara’ dalam suatu masalah sebagai bentuk jawaban atas  pertanyaan  yang  diajukan  oleh  peminta  Fatwa  (Mustafi)  baik permintaan tersebut dilakukan secara perorangan ataupun secara kolektif, demikian selaras dengan pendapat Quraish Shihab, yang mendefinisikan fatwa sebagai petuah, nasihat, atau jawaban dari pertanyaan hukum dalam ajaran Islam. Menurut Amir Syarifuddin, fatwa atau ifta’ bera sal dari kata afta,  yang  berarti  memberi  penjelasan.  Secara  definitif  fatwa  yaitu  usaha memberikan penjelasan tentang hukum syara’ oleh ahlinya kepada orang yang  belum  mengetahuinya.  Dari  pengertian  di  atas  dapat  disimpulkan bahwa  fatwa  adalah  hasil  ijtihad  seorang  mufti  sehubungan  dengan peristiwa hukum yang diajukan kepadanya. Jadi fatwa lebih khusus dari pada  fikih  atau  ijtihad  secara  umum.  Karena  boleh  jadi  fatwa  yang dikeluarkan seorang mufti, sudah dirumuskan dalam fikih, hanya belum dipahami oleh peminta fatwa.
Adapun  landasan  Hukum  fatwa,  terdapat  dalam  Al-Quran  dan Hadist Berikut:
َنوُمَلْعَت  َلَّ ْمُتْنُك  ْنِإ  ِرْكِ ذلا َلْهَأ اوُلَأْساَف ۚ ْمِهْيَلِإ ي ِحوُن  الَّاَج ِر  الَِّإ َكِلْبَق  ْنِم اَنْلَس ْرَأ اَم َو
Terjemahnya: dan Kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang- orang lelaki yang Kami beri wahyu kepada mereka; Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan [Yakni: orang-orang yang mempunyai pengetahuan tentang Nabi dan kitab-kitab] jika kamu tidak mengetahui (An-Nahl: 43)
Dari ibnu abbas r.a. bahwa Sa’ad Bin ‘Ubadah r.a. Minta Fatwa kepada Nabi  SAW,  yaitu  dia  mengatakan;  sesungguhnya  ibuku  meninggal dunia  padahal  beliau  mempunyai  kewajiban  nadzar  yang  belum ditunaikanya? Lalu Rasulullah SAW. Menjawab: “tunaikan nadzar itu atas nama ibumu”. (HR Abu daud dan Nasai).
Beragama
Metodologi  dalam  penetapan  Fatwa  merupakan  salah  satu komponen yang sangat penting dari segi kedudukan dan juga fungsinya sebagai roh eksistensi MUI dalam menjalankan kesinambungannya untuk melahirkan  kemaslahatan  kepada  umat.  Adapun  metode  yang diaplikasikan  oleh  Komisi  Fatwa  MUI  dalam  proses  penetapan  fatwa dilakukan  melalui  tiga  pendekatan  integral,  yaitu  1)  Pendekatan  Nash Qath’i, 2) Pendekatan Qauli dan 3) Pendekatan Manhaji. Pendekatan Nash Qath’i  dilaku kan  dengan  berpegang  kepada  dalil-dalil  al- Qur’an  atau Hadis  untuk  sesuatu  problematika  apabila  masalah  yang  ditetapkan terdapat  dalam  nash  al- Qur’an  ataupun  Hadis  secara  jelas.  Namun bilamana tidak terdapat dalam nash al- Qur’an maupun Hadis maka tekhnis penjawaban  harus  dilakukan  dengan  metode  pendekatan  Qauli  dan Manhaji.  Pendekatan  Qauli  adalah  pendekatan  dalam  proses  penetapan fatwa dengan mendasarkannya pada pendapat para Imam Mazhab dalam kitab-kitab fiqih terkemuka (Al-Kutub Al- Mu’tabarah). Pendekata n Qauli dilakukan  apabila  jawaban  dapat  dicukupi  oleh  pendapat  dalam  kitab- kitab fiqih terkemuka (Al-Kutub Al- Mu’tabarah) dan hanya terdapat satu pendapat, kecuali jika pendapat yang ada dianggap tidak cocok lagi untuk dipegangi  karena  sangat  sulit  untuk  d ilaksanakan  (Ta’assur  Atau Ta’adzdzur  Al - ‘Amal  Atau  Shu’ubah  Al - ‘Amal),  atau  karena  alasan hukumnya  (‘illah)  berubah.  Dalam  kondisi  seperti  ini  perlu  dilakukan telaah ulang (I’adatun Nazhar), sebagaimana yang dilakukan oleh ulama terdahulu.  Karena  itu  mereka  tidak  terpaku  terhadap  pendapat  ulama terdahulu yang telah ada bila pendapat tersebut sudah tidak memadai lagi untuk didijadikan pedoman. (Saputera: 2020)
Apabila jawaban permasalahan tersebut tidak dapat dicukupi oleh nash Qoth’i dan juga tidak dapat dicukupi oleh pendapat yang ada dalam
Kuriositas: Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan Vol. 13 No.2, Desember 2020: h.141-166
kitab-kitab  fiqih  terkemuka  (Al-Kutub  Al- Mu’tabarah),  maka  proses penetapan  fatwa  dilakukan  melalui  pendekatan  manhaji.  Pendek/atan Manhaji  adalah  pendekatan  dalam  proses  penetapan  fatwa  dengan mempergunakan  kaidah-kaidah  pokok  (Al-Qowaid  Al-Ushuliyah)  dan metodologi yang dikembangkan oleh imam mazhab dalam merumuskan hukum  suatu  masalah.  Pendekatan  manhaji  dilakukan  melalui  ijtihad secara  kolektif  (ijtihad  jama’i),  dengan  menggunakan  metode: mempertemukan  pendapat  yang  berbeda  (al- Jam’u  wat  taufiq),  memilih pendapat  yang  lebih  akurat  dalilnya  (tarjihi),  menganalogkan permasalahan  yang  muncul dengan  permasalahan  yang  telah  ditetapkan hukumnya dalam kitab-kitab fiqh (Ilhaqi) dan Istinbathi. Dalam persoalan didalamnya  terdapat  khilafiyah  di  kalangan  imam  mazhab  maka penetapan  fatwa  didasarkan  pada  hasil  usaha  penemuan  titik  temu  di antara  pendapat-pendapat  madzhab  melalui  metode  Al- Jam’u  Wa  Al - Taufiq.
Jika  usaha  Al- Jam’u  Wa  Al -Taufiq  tidak  berhasil  maka  penetapan fatwa  dilakukan  melalui  metode  Tarjih  (memilih  pendapat  ulama  yang dinilai paling kuat dalil dan argumentasinya), yaitu dengan menggunakan metode  perbandingan  mazhab  (muqaran  al-madzahib)  dan  dengan menggunakan  kaedah-kaedah  ushul  fiqh  perbandingan.  Bersikap  abai terhadap  masyarakat  untuk  menentukan  sendiri  pendapat  ulama  yang akan  dipilih  sangatlah  ironi  dan  beresiko,  pasalnya  hel  tersebut mengindikasikan  sikap  ketidak  pedulian  terhadap  kemaslahatan  umat, terlebih  jika  pilihan  pendapat  (Qaul)  ulama  yang  instimbathnya  tanpa melalui prosedur kumulatif, batasan dan patokan. Oleh karena itu, menjadi lazim  bagi  lembaga  fatwa  yang  memiliki  kompetensi  untuk  memilih pendapat  (Qaul)  yang  rajih  (lebih  kuat  dalil  dan  argumentasinya)  untuk
Beragama
dijadikan pedoman bagi masyarakat. Ketika satu masalah atau satu kasus belum ada pendapat (qaul) yang menjelaskan secara persis dalam kitab fiqh terdahulu  (Al-Kutub  Al- Mu’ tabarah)  namun  terdapat  padanannya  dari masalah tersebut, maka penjawabannya dilakukan melalui metode ilhaqi, yaitu menyamakan suatu masalah yang terjadi dengan kasus padanannya dalam al-kutub al- mu’tabarah.(Ma’mur: 2018)
Sedangkan  metode  Istinbathi  dilaksanakan  ketika  tidak  bisa dilakukan  dengan  metode  ilhaqi  karena  tidak  ada  padanan  pendapat (Mulhaq Bih) dalam Al-Kutub Al- Mu’tabarah. Metode istinbathi dilakukan dengan memberlakukan metode Qiyasi, Istishlahi, Istihsani dan Sadd Al- Dzari’ah.  Secara  umum  penetapan  fatwa  di  MUI  selalu  memperhatikan pula kemaslahatan umum (Mashalih ‘Ammah) dan intisari ajaran agama (Maqashid Al- Syari’ah). Sehingga fatwa yang dikeluarkan oleh MUI benar - benar bisa menjawab permasalahan yang dihadapi umat dan benar-benar dapat menjadi alternatif pilihan umat untuk dapat menjadi pedoman.

## Substansi, Eksistensi, dan Pola Dinamisasi Fatwa MUI No 14 Tahun 2020
Keberagamaan merupakan suatu aktivitas yang memiliki relevansi erat  tentang  agama,  juga  suatu  mekanisme  kesatuan  yang  bersifat komprehensif, dengan menjadikan seseorang yang disebut sebagai orang yang beragama tidak sekedar formalitas pengakuan memiliki agama saja. Hal  terpenting  dalam  beragama  Islam  tentu  saja  adalah  keimanan  yang tidak  hanya  sekedar  keyakinan  yang  lahir  dari  hati  secara  normatif melainkan  sebuah  komitmen  untuk  dapat  mengimplementasikan  nilai- nilai  kebenaran  dari  pada  ajaran  agama  itu  sendiri  dalam  ruang  tatanan praktik yang bersifat aplikatif dalam kehidupan sehari-hari atau yang lebih populer di dalam Islam disebut dengan ibadah Amaliyah Syar'iyyah.
Kuriositas: Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan Vol. 13 No.2, Desember 2020: h.141-166
Secara praktis hal tersebut diwujudkan dengan cara melaksanakan segala  perintah  dan  menjauhi  seluruh  larangan  Allah  Ah  dan  rasulnya maka seseorang yang beragama akan merefleksikan pengetahuan tentang keagamaannya dalam tindakan keberagamaan melalui pelaksanaan ibadah dan  mengembangkan  tingkah  laku  positif  sebagaimana maqashid  addin . Kesadaran  tentang  beragama  merujuk  kepada  aspek  spiritualis  setiap individu yang korelatif dengan keimanan  kepada Allah. Manusia sendiri dalam  hidupnya  selalu  merindukan  sebuah  kebahagiaan  yang  Hakiki dimana kebahagiaan tersebut ternyata bukanlah bersumber dari pola hidup bebas  yang  tidak  terkendali  melainkan  justru  diperoleh  melalui  model kehidupan  yang  konsisten  mentaati  suatu  aturan  tertentu  yaitu  nilai agama.  Sementara  agama  sendiri  dianggap  sebagai  suatu  komponen penting dalam membangun kehidupan yang lebih baik dan lebih terarah serta membawa dampak positif dalam kehidupan manusia.
Fatwa  MUI  merupakan  bagian  penting  dari  kelangsungan  hukum Islam  di  Indonesia,  eksistensinya  merupakan  bagian  dari  ikhtiar  positif Ulama  Indonesia  untuk  menjawab  segala  persoalan  umat  terutama dibidang  keagamaan.  Fatwa  MUI  No  14  Tahun  2020  Tentang Penyelenggaraan  Ibadah  Dalam  Situasi  Terjadi  Wabah  Covid-19 merupakan  salah  satu  fatwa  MUI  yang  paling  kontroversial  dan  cukup viral,  bagaimana  tidak  kehadiran  Fatwa  ini  sempat  mendapatkan  respon yang beragam dari hampir setiap elemen masyarakat terutama masyarakat awam,  terlebih  Fatwa  ini  dikeluarkan  tidak  hanya  pada  masa  pandemi melainkan  juga  disaat  umat  muslim  sedang  menanti  kehadiran  bulan Ramadhan,  dan  sebagaimana  paradigma  masyarakat  pada  umumnya bahwa ramadhan merupakan momentum bulan ibadah bagi setiap muslim terlebih  pelaksanaan  sholat  tarwih  berjamaah  dimasjid  adalah  hal  yang
Beragama
sangat  dirindukan.  Sedangkan  kecenderungan  substansi  dan  esensi  dari fatwa  ini  secara  literal  normatif  justru  ambivalen  atau  paradoks  dengan pemahaman  masyarakat  selama  ini tentang  ajaran islam  pada  umumnya terutama  dengan  persoalan  penyelenggaraan  ibadah.  Ambivalensitas  ini bisa saja terjadi apabila terdapat kesalahan interpretasi masyarakat awam yang  dipicu  oleh  fanatisme  dan  semangat  beragama  yang  berlebihan. Padahal  fatwa  ini  ini  dikeluarkan  dengan  tetap  menjaga  trelavansi  dan mempertimbangkan  secara  ketat  kontekstualisasi  permasalahan  yang sedang dihadapi umat muslim secara komprehensif yaitu bahayanya virus covid-19.  Fatwa  ini  ini  sendiri  terdiri  dari  10  lembar  yang  ditetapkan  di Jakarta  pada tanggal  16  Maret  2020  yang  ditandatangani  oleh Ketua dan Sekertaris  komisi  fatwa  yaitu  Prof.  Dr.  H,  Hasanudin  AF  dan  Dr.  HM. Asrorun  Niam  Sholeh,  MA  serta  Dewan  Pimpinan  MUI  Indonesia  yaitu KH.  Muhyiddin  Junaedi,MA  dan  Dr.  H.  Anwar  Abbas,  M.M,  M.Ag. Pertimbangan MUI dalam menetapkan Fatwa terdiri dari beberapa alasan secara  medis,  diantaranya:  a)  Bahwa Covid-19  telah  tersebar  ke  berbagai negara,  termasuk  ke  Indonesia;  b)  bahwa  Organisasi  Kesehatan  Dunia (WHO)  telah  menetapkan  Covid-19  sebagai  pandemi;  c)  bahwa  perlu langkah-langkah  keagamaan  untuk  pencegahan  dan  penanggulangan Covid-19  agar  tidak  meluas;.  Lain  dari  pada  itu  alasan  logis  MUI menetapkan  fatwa  menurut  analisis  penulis  diantaranya:  a)  Mekanisme penyebaran dan penularan virus yang sangat mudah dam tergolong cukup massif  yaitu  melalui  transmisi  kontak  fisik,  air  liur  yang  keluar  melalui bersin, batuk, dan bahkan benda-benda tertentu yang disentuh oleh orang yang telah terinfeksi akan dapat menular kepada orang-orang yang tidak terinfeksi,  b)  Sebagaimana  yang  dilansir  oleh  WHO  dan  Kemenkes  RI bahwa  angka  kematian  di  sebabkan  oleh  virus  covid-19  ini  yang  sangat
mengkhawatirkan, 3) Hingga saat ini belum ditemukan vaksin untuk dapat mencegah dan menyembuhkan virus ini, maka jalan terbaik untuk dapat memutus  laju  penyebaran  virus  ini  adalah  dengan  melakukan Physical Distancing (Saenong, 2020: 2).
Keputusan  dan  ketetuan  hukum  tentang  tentang  penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi wabah covid-19 sebagaimana yang tertera pada halaman 8-9 antara lain:
1. Setiap  orang  wajib  melakukan  ikhtiar  menjaga  kesehatan  dan menjauhi  setiap  hal  yang  dapat  menyebabkan  terpapar  penyakit, karena  hal  itu  merupakan  bagian  dari  menjaga  tujuan  pokok beragama ( al-Dharuriyat al-Khams).
2. Orang  yang  telah  terpapar  virus  Corona,  wajib  menjaga  dan mengisolasi  diri  agar  tidak  terjadi  penularan  kepada  orang  lain. Baginya  shalat  Jumat  dapat  diganti  dengan  shalat  zuhur,  karena shalat  jumat  merupakan  ibadah  wajib  yang  melibatkan  banyak orang  sehingga  berpeluang  terjadinya  penularan  virus  secara massal.  Baginya  haram  melakukan  aktifitas  ibadah  sunnah  yang membuka peluang terjadinya penularan, seperti jamaah shalat lima waktu/rawatib, shalat Tarawih dan Ied di masjid atau tempat umum lainnya, serta menghadiri pengajian umum dan tabligh akbar.
3. Orang  yang  sehat  dan  yang  belum  diketahui  atau  diyakini  tidak terpapar Covid-19, harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
a. Dalam hal ia berada di suatu kawasan yang potensi penularannya tinggi  atau  sangat  tinggi  berdasarkan  ketetapan  pihak  yang berwenang  maka  ia  boleh  meninggalkan  salat  Jumat  dan menggantikannya dengan shalat zuhur di tempat kediaman, serta
meninggalkan jamaah shalat lima waktu/rawatib, Tarawih, dan Ied di masjid atau tempat umum lainnya.
b. Dalam hal ia berada di suatu kawasan yang potensi penularannya rendah  berdasarkan  ketetapan  pihak  yang  berwenang  maka  ia tetap wajib menjalankan kewajiban ibadah sebagaimana biasa dan wajib  menjaga  diri  agar  tidak  terpapar  Covid-19,  seperti  tidak kontak  fisik  langsung  (bersalaman,  berpelukan,  cium  tangan), membawa  sajadah  sendiri, dan  sering  membasuh  tangan  dengan sabun.
4. Dalam  kondisi  penyebaran  Covid-19  tidak  terkendali  di  suatu kawasan  yang  mengancam  jiwa,  umat  Islam  tidak  boleh menyelenggarakan  shalat  jumat  di  kawasan  tersebut,  sampai keadaan  menjadi  normal  kembali  dan  wajib  menggantikannya dengan shalat zuhur di tempat masing-masing. Demikian juga tidak boleh  menyelenggarakan  aktifitas  ibadah  yang  melibatkan  orang banyak  dan  diyakini  dapat  menjadi  media  penyebaran  Covid-19, seperti jamaah shalat lima waktu/rawatib, shalat Tarawih dan Ied di masjid  atau  tempat  umum  lainnya,  serta  menghadiri  pengajian umum dan majelis taklim.
5. Dalam  kondisi  penyebaran  Covid-19  terkendali,  umat  Islam  wajib menyelenggarakan  shalat  Jumat  dan  boleh  menyelenggarakan aktifitas  ibadah  yang  melibatkan  orang  banyak,  seperti  jamaah shalat  lima  waktu/rawatib,  shalat  Tarawih  dan  Ied  di  masjid  atau tempat  umum  lainnya,  serta  menghadiri  pengajian  umum  dan majelis taklim dengan tetap menjaga diri agar tidak terpapar Covid- 19.
6. Pemerintah  menjadikan  fatwa  ini  sebagai  pedoman  dalam menetapkan  kebijakan  penanggulangan  Covid-19  terkait  dengan masalah keagamaan dan umat Islam wajib menaatinya.
7. Pengurusan  jenazah  ( Tajhiz  Al-Janaiz )  yang  terpapar  Covid-19, terutama  dalam  memandikan  dan  mengafani  harus  dilakukan sesuai protokol medis dan dilakukan oleh pihak yang berwenang, dengan  tetap  memperhatikan  ketentuan  syariat.  Sedangkan  untuk menshalatkan dan menguburkannya dilakukan sebagaimana biasa dengan tetap menjaga agar tidak terpapar Covid-19.
8. Tindakan  yang  menimbulkan  kepanikan  dan/atau  menyebabkan kerugian  publik,  seperti  memborong  dan/atau  menimbun  bahan kebutuhan  pokok  serta  masker  dan  menyebarkan  informasi  hoax terkait Covid-19 hukumnya haram.
9. Umat  Islam  agar  semakin  mendekatkan  diri  kepada  Allah  SWT dengan  memperbanyak  ibadah,  taubat,  istighfar,  dzikir,  membaca Qunut  Nazilah di  setiap  shalat  fardhu,  memperbanyak  shalawat, sedekah, serta senantiasa berdoa kepada Allah SWT agar diberikan perlindungan dan keselamatan dari musibah dan marabahaya ( Daf’u Al- Bala’ ), khususnya dari wabah Covid.
Kontekstualisasi  Hukum  Islam  di  Masa  Pandemi  Melalui  Kaidah Fiqhiyyah  dalam  Fatwa  MUI  No  14  Tahun  2020  Sebagai  Upaya Reaktualisasi Konsep Moderasi Beragama
Pada umumnya dalam literatur perspektif bahasa moderat diartikan dengan al-wasatiyah yang didefinisikan sebagai perilaku dalam berinteraksi dan  bersosialisasi  yang  didasari  dan  dilandasi  oleh  sikap tawazun atau mengambil Jalan Tengah seimbang tanpa berat ke kanan  ataupun kekiri. Menurut Ibnu Faris sebagaimana yang disampaikan oleh Muchlis M Hanafi bahwa Al wasathiyah berasal dari kata whasath yang berarti Adin Tengah
Beragama
dan  seimbang  kata  ini  pun  relevan  dengan  sebuah  Matan  hadis  dari Rasulullah bahwa sebaik-baiknya urusan adalah Yang pertengahan, karena yang berada di tengah akan terlindungi dari segala macam problematika termasuk  dari  aib  dan  cacat  yang  mengenai  bagian  ujung  dan pinggir.(Murtadlo: 2020)
Namun  pendapat  ini,  menurut  penulis  sendiri  perlu  ditambahkan dalam ruang kajian kontekstualisasi hukum Islam bahwa wujud moderasi beragama pada masa pandemi tidak hanya harus bersikap adil ataupun di tengah atau bahkan sikap seimbang melainkan perlu adanya penambahan pada  sektor  reaktualisasi  dan  sosialisasi  terhadap  konsep-konsep  syariat yang tidak relevan dengan realita dan situasi darurat yang sedang dihadapi oleh  umat  Islam.  Dalam  hal  ini  hukum  Islam  sebagai  syariat  kemudian lazim untuk bernegosiasi dengan waktu dan situasi sekaligus agar dapat beradaptasi  sempurna  menyelaraskan  konsep  teks  dengan  realitas  yang ada.
Hukum  Islam  diartikan  sebagai  suatu  perangkat  dalam  bentuk peraturan  yang  dilandaskan  oleh  teks  langit  berupa  Wahyu  Allah  dan Sunnah  Rasulullah  yang  mengatur  tentang  segala  bentuk  tindak-tanduk tingkah laku dan perbuatan manusia mukallaf. Peraturan yang dimaksud adalah suatu tatanan yang dirumuskan secara sistematis dan terperinci dan kemudian memiliki kekuatan yang mengikat, dan aturan-aturan tersebut lahir  dari  suatu  upaya  ya  interpretasi  yang  digali  melalui  substansi  dan esensi dari pada Wahyu dan Sunnah yang lebih populer dikenal dengan sebutan syariat. Syariat sendiri diartikan sebagai suatu jalan, dalam konteks ini dimaknai dengan jalan yang lurus yaitu jalan yang yang dipenuhi oleh petunjuk  dari  Allah  untuk  menuju  pada  suatu  kebaikan,  artinya  syariat secara istilah diartikan sebagai hukum-hukum yang diadakan oleh Allah
untuk  umatnya  yang  dibawa  oleh  Rasulullah  baik  hukum  yang berhubungan  dengan  Akidah  maupun  hukum-hukum  yang  berkaitan dengan Amaliah.(Saputera and Yasin: 2020)
Upaya  kontekstualisasi  berarti  suatu  gagasan  untuk  melakukan adaptasi  terhadap  suatu  situasi  dan  kondisi  yang  relevan  dengan  realita yang  ada  tentu  saja  aktivitas  tersebut  tidak  pernah  aka  lepas  dari  suatu proses yang dihasilkan melalui penalaran dan penelitian yang mendalam. terlebih  pada  masa  pandemi  dimana  pemerintah  dan  ulama  berusaha menengahi  kondisi  yang  sedang  berlangsung  dengan  berbagaimacam ikhtiar berupa kebijakan bahkan fatwa dalam item keberagamaan, hal ini merupakan sebuah upaya preventif yang cukup realistis sebagai langkah pendeteksian  awal  penyebaran  virus,  dan  sudah  sewajarnya  kondisi tersebut seharusnya dipahami dan disadari oleh masing-masing individu tentang  arah  dan  maksud  tujuan  tersebut  jangan  tetap  bersabar  untuk menunda kepentingan pribadi dan mendahulukan kepentingan umum, hal ini juga dilakukan sebagai upaya antisipasi akan kekhawatiran terjadinya banyak  implikasi  negatif  yang  akan  sangat  berpengaruh  pada  beberapa sektor  lini  kehidupan  masyarakat  pada  umumnya  selain  dari  kematian. contohnya  pada  sektor  perekonomian  yang  bisa  saja  anjlok  diakibatkan turunnya  daya  jual-beli  yang  berefek  pada  turunnya  produktivitas ditambah dengan kelangkaan barang yang berbarengan dengan turunnya daya  jual  beli  sehingga  akan  terjadi  inflasi  secara  drastis  dan  akhirnya memperlebar bentangan kuantitas peta kemiskinan global yang sejak awal sudah  cukup  menggurita,  dari  jumlah  kurva  angka  kemiskinan  yang semakin  meningkat  tentu  saja  akan  berpengaruh  pada  sektor  yang  lain seperti memicu bertambahnya tingkat kriminalitas yang disebabkan oleh faktor ekonomi atau kemiskinan.
Beragama
Salah  satu  upaya  nyata  kontekstualisasi  hukum  islam  dimasa pandemi adalah tawaran segar dalam bentuk konsep fleksibilitasi hukum islam  melalui  Fatwa  MUI  No  14  Tahun  2020  Tentang  Penyelengaraan Ibadah  di  Masa  Pandemi,  pada  umumnya  pengertian  fleksibilitas  Iyalah sesuatu  hal  yang  berhubungan  dengan  sifat  lentur  dan  dapat menyesuaikan diri dengan berbagai macam kondisi yang ada di sekitarnya. Oleh karena itu dalam konteks hukum Islam fleksibilitas diartikan sebagai suatu  sifat  dari  pada  hukum  Islam  yang  lentur  dan  dinamis  dalam menghadapi berbagai macam persoalan dan problematika yang muncul di tengah-tengah masyarakat. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa kondisi suatu masyarakat yang terus berkembang dan Seiring berjalannya waktu perubahan-perubahan tersebut melahirkan berbagai macam dinamika dan persoalan  yang  kemudian  menuntut  hukum  Islam  agar  dapat  mampu menjawab  problematika  yang  dimaksud  dengan  jawaban  yang  relevan. (Fikri: 2019) lanjut tentang tawaran fleksibilitas melalui fatwa MUI diatas bahwa hal pertama yang harus menjadi kecenderungan adalah kesadaran akan  pemahaman  tentang  luasnya  skala  bentangan  kemanfaatan  dan medan netaral yang secara sengaja atau tidak sengaja disinggung oleh teks- teks  keagamaan,  darisinilah  kemudian  tugas Mujtahid untuk  dapat meyempurnakannya, dengan mengisi ruang-ruang hampa tersebut dengan hal-hal  yang  membawa  kemaslahatan  bagi  umat,  berupa  pertimbangan universalitas  hukum  dan  pertimbangan  darurat,  berikut  uraian  produk hukum  yang  dimuat  dalam  fatwa  MUI  No  14  Tahun  2020  berupa penelaahan melalui 5 kaidah fikih yang digunakan sebagai pisau analisis, namun  pada  umumnya  seluruh  kaidah  yang  digunakan  dalam  fatwa  ini memiliki  interkorelasi  dan  relevansi  yang  ideal  antara  satu  dan  lainnya, sebagaimana yang tertera pada halaman ke 6 Fatwa tersebut, diantaranya :
1. َض لَّ لَّو  َر َر َ رار ِض dan ََلازيَررضلا
(Dilarang    membahayakan,  dibahayakan  dan  bahaya  harus dihilangkan)
Islam  merupakan  agama  yang  sangat  menghendaki  adanya kemudahan dan menolak kemudharatan dalam bentuk apapun, maka dari pada itu segala sesuatu hal yang dapat mendatangkan kemudharatan lazim untuk dihilangkan, kaidah pertama yang digunakan oleh MUI pada fatwa No 14 Tahun 2020 adalah َ رار ِضَلاوَ  ر  ر ضَلا (Tidak boleh membahayakan diri dan membahayakan orang lain). Kaidah ini sendiri berangkat dari sebuah hadist Rasulullah  Saw  yang  diriwayatkan  oleh  Ibnu  Majah  dari  Ibnu  Abbas, sedangkan  dasar  hukum  dari  kaidah  ini  adalah  Q.S  Al-Baqarah:  231, dimana  Allah  Swt  pun  berfirman: “Janganlah  kamu  merujuk  mereka  untuk memberi  kemudharatan  (bahaya),  karena  dengan  demikian  kamu  menganiaya mereka”. Kata “dharar” menurut  bahasa  adalah  lawan  dari  bermanfaat, dengan  kata  lain  dapat  mendatangkan  bahaya  atau  mudharat  jika dikerjakan, baik dampaknya kepada dirinya sendiri ataupun kepada orang lain. al-Husaini sendiri mengartikan dharar dengan “bagimu ada manfaat tapi bagi orang lain ada bahaya”. Sedangkan kata dhirar diartikan dengan ”bagimu tidak ada manfaatnya dan bagi orang lain bahaya”. Oleh karena itu  adanya  syariah  adalah  bertujuan  untuk  meraih  kemaslahatan  dan menolak kemafsadatan. Karena maslahat membawa manfaat dan mafsadat mengakibatkan kemudaratan. Maka terdapat kaidah cabang dari kaidah ََلا َ رار ِضَلاوَ  ر  ر ض yaitu kaidah لازيَررضلا (Bahaya harus dihilangkan).
Wabah  virus  covid-19  adalah  virus  yang  sangat  berbahaya,  pada umumnya infeksi covid-19 dapat menyebabkan gejala ringan seperti pilek, sakit  tenggorokan,  batuk,  dan  demam.  Beberapa  orang  yang  terinfeksi kemungkinan akan menderita sakit yang parah, seperti disertai pneumonia atau  kesulitan  bernafas  bahkan  hingga  memicu  kematian,  tercatat  angka
Beragama
kematian karena virus ini telah menembus angka 5 jutaan didunia. sampai saat  ini  vaksin  virus  covid-19  belum  juga  ditemukan  hingga  akhirnya kebijakan untuk mengurangi intesitas keramaian dan melakukan Physical Distancing adalah  solusi  terbaik  untuk  dapat  memutus  rantai penyebarannya  saat  ini.  Dalam  persoalan  ibadahpun  demikian,  MUI sebagai  organisasi  yang  memiliki  tanggung  jawab  dalam  mengayomi permasalahan bidang keagamaan umat Islam turut memberikan sikap dan pernyataan  perihal  penyelenggaraan  ibadah  di  saat  covid-19  mewabah, dengan  memeritahkan  bagi  umat islam  (wilayah  tidak  terkendali/tingkat angka penyebaran tinggi) untuk melaksanakan sholat berjamaah di rumah dan meniadakan untuk sementara waktu sholat jumat berjamaah di masjid dengan  alasan  keselamatan  dan  kemaslahatan  bersama,  dengan  asumsi bahwa  virus  adalah  bahaya  sementara  bahaya  harus  dihilangkan  selaras dengan kaidah لازيَررضلا , untuk selanjutnya merekomendasikan mengganti sholat berjamaah di masjid dengan pelaksanaan sholat berjamaah bersama keluarga  di  rumah  masing-masing,  pasalnya  mekanisme  dan  tata  cara pelaksanaan ibadah di masjid rentan dengan aktifitas kontak fisik, hal ini tidak  lain  karena  di  khawatirkan  bagi  orang  yang  tidak  terinfeksi  akan tertular  dari  orang  yang  telah  terinfeksi  sebelumnya,  dan  begitupun sebaliknya, maka implementasi kaidah َ رار ِضَلاوَ  ر  ر ضَلا adalah konsep pilihan yang  sangat  tepat,  yaitu  tidak  boleh  membahayakan  diri  sendiri  atau mengambil  resiko  yang  dapat  menyebabkan  tertular  covid-19  dan begitupun keharusan untuk menjaga orang lain agar terhindar dari bahaya penularan tersebut.
2. اهردقب ردقي ةرورضلل حيبا ام
(Sesuatu yang diperbolehkan karena alasan keadaan darurat harus disesuaikan dengan kadar kedaruratannya)
Dalam literatur khasanah ilmu fiqih terdapat istilah rukhsah , sebuah aplikasi hukum islam yang didefinisikan oleh Imam al-Baidhawi sebagaih hukum yang keberlakuannya menyelisihi dalil syar'i namun eksistensinya ada dikarenakan terdapat halangan atau udzur . Menurut Imam As syatibi yang  dimaksudkan  dengan rukhsah Iyalah  sesuatu  hal  yang  disyariatkan karena udzur yang  sulit,  sebagai  bentuk  pengecualian  dari  hukum  yang bersifat umum atau perbuatan yang dilarang pada asalnya, dengan hanya mencukupkan pada ada hal-hal dan saat yang dibutuhkannya.(Tono 2013) Dari beberapa pengertian tersebut mengantarkan pada sebuah kesimpulan bahwa hukum dari persoalan udzur adalah suatu hukum yang disyariatkan pada ada tahapan yang kedua, sebagai sebuah pengecualian dari hukum asal yang umum atau azimah. Bahwa hukum asal masih tetap diberlakukan atau  masih  harus  dilaksanakan  bagi  orang-orang  yang  tidak  memiliki udzur ,  karena  faktor  tersebut  menjadi  indikator  yang  membolehkan pelaksanaan  daripada rukhsah .  Sedangkan udzur dalam rukhsah sendiri dapat  disebabkan  oleh  3  indikator  utama  antara  lain  :  1)  ditemuinya masyaqqah  atau  kesulitan,  2)  terdapat  hajat  atau  keperluan,  3)  dalam kondisi yang darurat.(Rafi: 2018)
Pada  beberapa  substansi  pokok  fatwa  MUI  No  14  Tahun  2020 terdapat rukhsah yang disebabkan oleh covid-19 sehingga memicu lahirnya indikator  darurat,  diantaranya  seperti  pada  substansi  poin  2  tentang kewajiban  sholat  jumat,  sholat  berjamaah  lima  waktu/rawatib,  shalat tarawih  dan  idul  fitri  berjamaah  di  masjid  yang  kemudian direkomendasikan oleh MUI untuk diganti dan dilaksanakan dirumah saja (Physical  Distancing) .  Namun  kebolehan  tersebut  tidak  serta  merta
Beragama
kemudian  dapat  disalahartikan  dengan  penafsiran  yang  abnormal  dan cenderung  sangat  berlebihan,  karena  pada  dasarnya  sifat  dari  kebolehan yang dimaksud adalah insidentil dan temporal, yaitu tetap menyesuaikan serta mempertimbangkan kondisi, waktu, dan tempat. Artinya kebolehan untuk  melaksanakan  rangkaian  ibadah  dan  kegiatan  keagamaan  yang melibatkan banyak orang dirumah hanya dapat dilakukan dalam kondisi penyebaran Covid-19 tidak terkendali di suatu kawasan yang mengancam jiwa,  sehingga  bila  kondisi  kembali  pada  keadaan  yang  normal  seperti sediakala maka umat muslim diharuskan kembali untuk melaksanakannya, selain itu rukhsah yang dimaksudkan oleh kaidah َحيباَام اهردقب َردقي َةرورضلل pada  masa  mewabahnya  covid-19  tidak  serta  merta menghilangkan  esensi  dan  kewajiban  untuk  tetap  melaksanakan  ibadah sekalipun  di  rumah,  karena  pada  dasarnya  dalam  kaidah  ini  jelas menyatakan  bahwa  sesuatu  yang  diperbolehkan  karena  keadaan  darurat harus  disesuaikan  dengan  kadar  kedaruratannya  bukan  berarti menghilangkan  atau  mengguggurkannya  karena  alasan  darurat. Sebagaimana  dalam  kaidah كرتي َلا َهلك َكردي َلا َام ََ هلك (apa  yang  tidak  dapat dikerjakan  semua  maka  tidak  diperkenankan  untuk  meninggalkan/tidak mengerjakan  semuanya)  yang  memperkokoh  impementasi  dari  kaidah yang dimaksudkan. Diantara nash yang relevan dengan implementasi ini adalah QS. Al-Baqarah: 173 yang berbunyi
ِهْيَلَع َمْثِإ  َلََف ٍداَع  َلَّ َو ٍغاَب َرْيَغ ارُطْضا ِنَمَف
(Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya).
3. ا بلج ىلع مدقم دسافملا ءرد حلاصمل
(Menolak  mafsadah  atau  kerusakan  harus  didahulukan  daripada mengambil kemaslahatan)
Ibadah  merupakan  suatu  instrumen  yang  berkaitan  dengan kewajiban  dan  tanggung  jawab  yang  harus  dilaksanakan  atau  dipenuhi oleh  seorang  individu  terhadap  Tuhannya,  Tentu  saja  tanggung  jawab tersebut  memiliki  konsekuensi  yang  selaras  dengan  bentuk  tuntutan pemenuhannya.  Sehingga  dalam  konteks  ilmu  fiqih  mendirikan  ibadah merupakan  bentuk  tanggung  jawab  pemenuhan  kemaslahatan  terhadap diri  sendiri  sebagaimana  amal  ibadah  tersebut  akan  kembali  kepada pelakunya,  inilah  yang  dimaksud  dengan  istilah  kesalehan  personalis. Melaksanakan  ibadah  merupakan  salah  satu  bentuk  atau  upaya  untuk memenuhi kemaslahatan setiap individu. Dalam syariat mengenal konsep prioritasi  maslahat  berdasarkan  tingkat  kepentingannya:  1) Maslahat Dharuriyah atau  kemaslahatan  yang  berhubungan  dengan  persoalan  atau kebutuhan  pokok,  2) Maslahat  Hajjiyat atau  kemaslahatan  yang eksistensinya  diperlukan  untuk  menyempurnakan  maslahat  dharuriyah, dan  3) Maslahat  Tahsiniyyat atau  kemaslahatan  yang  sifatnya  pelengkap berupa keluasan dan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya.(Hermanto:  2017)  Dalam  konteks  mewabahnya  covid-19 mendahukan  kemaslahatan  umum  dengan  melaksanakan  rangkaian ibadah di rumah lebih utama dibandingkan menakar pahala ibadah yang bersifat individualis, hal ini relevan dengan implementasi kaidah َدسافملاَءرد حلاصملاَبلجَىلعَمدقم yang menegaskan bahwa apabila pada waktu yang sama dihadapkan  kepada  pilihan  menolak  kemafsadatan  atau  meraih kemaslahatan,  maka  yang  harus  didahulukan  adalah  menolak kemafsadatan. Salah satu contoh kasus dalam keputusan fatwa MUI No 14 yang dimaksudkan yaitu kewajiban melaksanakan sholat jumat berjamaah
Abdur Rahman Adi Saputera - Kontekstualisasi Hukum Islam di Masa Pandemi Melalui Kaidah Fiqhiyyah dalam Fatwa MUI No 14 Tahun 2020 Sebagai Upaya Reaktualisasi Konsep Moderasi Beragama
di masjid yang dibenturkan dengan adanya kebijakan pembatasan ruang gerak  atau physical  distancing yang  disosialisasikan  dan  digaungkan  oleh pemerintah  dan  MUI  selama  beberapa  kurun  waktu  tertentu  pada  saat mewabahnya  virus  covid-19.  Secara  normatif  kedua  hal  tersebut merupakan  dua  bentuk  kemaslahatan  karena  melaksanakannya merupakan  perintah  agama,  perintah  melaksanakan  kewajiban  sholat jumat  dan  kewajiban  untuk  menghindari  bahaya  demi  keselamatan  jiwa sebagaimana  substansi  kaidah َ رار ِض َلاو َ  ر  ر ض َلا ,  namun  bilamamana  dua perintah tersebut berada dalam satu keadaan dan kondisi yang sama tentu saja menimbulkan dilematika, oleh karena itu harus ada solusi yang shahih dari  tuntunan  syariat,  maka  dalam  situasi  konteks  realitas  terkait, berdasarkan  teori  prioritasi  kemaslahatan  melakukan physical  distancing, menduduki posisi dan skala prioritas kemaslahatan yang lebih utama, dan darurat,  dibandingkan  melaksanakan  perintah  sholat  jumat  berjamaah disaat wabah virus merajalela.

## 4. رسيتلاَبلجتَةقشملا
(Kesulitan akan menarik kepada kemudahan)
Masyaqqah (kesukaran) secara etimologi diartikan sebagai keletihan (al-juhd), kepayahan (al- ‘ina’) ,  dan  kesempitan (asy-syiddah). Sedangkan Attaysir secara  etimologi  berarti  kemudahan.  Jadi  makna  kaidah tersebut adalah  kesulitan  menyebabkan  adanya  kemudahan.  Maksudnya  adalah bahwa hukum-hukum yang dalam penerapannya menimbulkan kesulitan dan  kesukaran  bagi  mukkallaf  (subjek  hukum),  sehingga  syariah meringankannya  sehingga  mukkallaf  mampu  melaksanakannya  tanpa kesulitan dan kesukaran (Syatar, 2012: 62). Ditinjau dari pensyariatannya, hukum-hukum yang terdapat keringanan di dalamnya terbagi menjadi dua kategori, yaitu: (1) hukum-hukum yang di-takhfif sejak permulaan Ahkam
Al-Mukhaffafah  Ibtida ’ an dan  (2)  hukum-hukum  yang  di-takhfif  karena adanya  uzur ahkam  al-mukhaffafah  li  al- a’dhar. (Siregar:  2019)  Kaidah  ini adalah  kaidah  yang  mengilustrasikan  dengan  jelas  karakteristik  atau prinsip  fleksibilitas  dan  progresifitas  dari  hukum  islam,  dimana  dalam pemahaman  substansial  terdapat  ruang  yang  sangat  luas  bagi  setiap muslim  untuk  dapat  menjalankan  perintah  agama/syariat  dengan  sangat mudah  tanpa  perlu  mengahadapi  berbagaimacam  kesulitan.  Dan kemudahan-kemudahan  yang  ditawarkan  syariat  melalui  kaidah  ini mencakup segala aspek kehidupan bagi setiap muslim.
ةحلصملاب طونم ةيعرلا ىلع ماملَّا فرصت
(Kebijakan  pemimpin  atas  rakyatnya  dilakukan  berdasarkan pertimbangan kemaslahatan)
Eksistensi kaidah ini terhadap Fatwa MUI No 14 Tahun 2020 pada esensialnya  adalah  sebuah  bentuk  ajakan  kepada  kemaslahatan  dengan harapan  masyarakat  dapat  menaati  dan  mematuhi  ketentuan  substansi fatwa tersebut, dengan berupaya mengajak masyarakat untuk benar-benar percaya  dan  meyakini  bahwa  kebijakan  yang  dilakukan  oleh  pemimpin dalam  hal  ini  pemerintah,  pada  masa  mewabahnya  virus  covid-19, sebagaimana  kebijakan  untuk  melakunakan  protokol Physical  distancing, juga  termasuk  dalam  persoalan  penyelenggaraan  ibadah  seperti  sholat jumat,  sholat  tarwih,  sholat  Ied  dan  sholat  rawatib  dimasjid  agar dilaksanakan  dirumah  saja,  serta  terdapat  unsur  pernyataan  bahwa keputusan  ini  benar-benar  lahir  dari  analisis  secara  medis  juga pertimbangan  melalu  kajian  fiqih  yang  cukup  panjang  dalam  bentuk kebijakan  yang  murni  dikeluarkan  agar  masyarakat  mendapatkan kemaslahatan  dan  keselamatan  jiwa.  Pemerintah  yang  tentu  saja  telah melakukan  sinergisitas  berdasarkan  rekomendasi  para  ulama,  telah berusaha  untuk  menggerus  pemahaman  tekstual  konservatif  yang
Beragama
mengakibatkan stagnasi kejumudan beragama hingga dikhawatirkan akan berpengaruh pada menebalnya sikap fanatisme beragama. Sikap fanatirme beragama inilah yang nantinya akan menjadi cikal bakal dan benih lahirnya aksi-aksi  ekstrimis  radikalis  bahkan  kemudian  pada  pucuknya  dapat melahirkan  korban  jiwa  diakibatkan  pro  dan  kontra  pemahaman.  Dari sinilah  upaya  pemerintah  membongkar  kristalisasi  pemahaman  normatif kearah mederasi dalam pemikiran beragama secara interen.

## SIMPULAN
Secara  faktual  suatu  usaha  atas  penelaahan  terhadap  prinsip kontekstualisasi hukum Islam di masa pandemi covid 19 merupakan dari moderasi beragama, dimana yang dimaksudkan dalam konsep ini adalah bagaimana  membangun  nilai-nilai  pemahaman  diskursus  moderasi beragama yang mungkin selama ini hanya terpaku pada kajian wasatiyah saja  atau  tentang  bagaimana  membangun  harmonisasi  keberagamaan  di tengah  keragaman  atau  pluralism.  Pada  kenyataannya  umat  muslim sendiri  sedang  dihadapkan  dengan  darurat  pemikiran  yang  mengusung narasi  anti  konservatif,  normatif,  dan  tekstual  terlebih  dimasa  pandemi. Adanya  anjuran  untuk  melakukan physical  distancing melalui  aturan pemerintah  dan  Fatwa  MUI  no  14  tahun  2020  Tentang  Penyelenggaraan Ibadah  di  Masa  Pandemi,  bagi  masyarakat  muslim  pada  kenyataanya melahirkan pertentangan yang tidak sedikit dari sebagian besar kalangan masyarakat. Padahal Fatwa tersebut merupakan bagian dari upaya relevan hukum Islam untuk bernegosiasi dengan situasi dan kondisi, sekaligus agar dapat  beradaptasi  sempurna  menyelaraskan  konsep  teks  dengan  realitas yang ada di masa tersebut. Melalui muatan kajian dan penelaahan kaidah fiqihiyyah  yang  tertuang  dalam  substansi  fatwa  sebagai  pisau  analisis, maka  secara  praktis  telah  mencerminkan  dan  menggambarkan  bahwa
Hukum  Islam  merupakan  suatu  instrument  ajaran  yang  mengusung konsep Rahmatan  Lil  Alamin serta  sesuai  pada  prinsipnya Sholihul  Likulli Zaman Wal Makan.

## REFERENCE
(1) Fikri,  Arif.  2019.  “Fleksibilitas  Huku m  Islam  Dalam  Perubahan Sosial.” Asas 11 (2): 147 – 57.
(2) Hendriyani,  Hendriyani.  2017.  “Analisis  Isi:  Sebuah  Pengantar
Metodologi Yang Mendalam Dan Kaya Dengan Contoh.” Jurnal Komunikasi Indonesia 2 (1): 63 – 65. https://doi.org/10.7454/jki.v2i1.7832.
(3) Hermanto, Agus.  2017.  “Konsep  Maslahat  Dalam  Menyikapi Masalah  Kontemporer  (Studi  Komparatif  Al-Tûfi  Dan  Al- Ghazali).” AL- ’ADALAH 14 (2): 433 – 60.
(4) Imaduddin, Muhammad
Firdaus.  2020. “Studi Persepsi Masyarakat  Terhadap  Fatwa  Mui  No.  14  Tahun  2020  Tentang Penyelenggaraan  Ibadah  Dalam  Situasi  Wabah  Covid- 19.” Jurnal  Ilmiah Sosiologi Agama (JISA) 3 (2): 92 – 113.
(5) Ma’mur,  Jamal.  2018.  “Peran  Fatwa  MUI  Dalam  Berbangsa  Dan
Bernegara ( Talfi q Manhaji Sebagai Metodologi Penetapan Fatwa MUI ).”
Wahana Akademika 5.
(6)
Murtadlo,  Muh amad.  2020.  “Menakar  Moderasi  Beragama  Di
Perguruan Tinggi.”
(7) Rafi, Irsyad. 2018. “Golongan Yang Mendapatkan Rukh ṣ ah Dalam Ibadah  Puasa  Dan  Konsekuensi  Hukumnya.” Nukhbatul’ulum:  Jurnal Bidang Kajian Islam 4 (2): 204 – 19.
(8) Saputera,  Abdur  Rahman  Adi.  2020.  “M enelisik  Dinamika  Dan Eksistensi Fatwa Mui Sebagai Upaya Mitigasi Pandemi Covid- 19.” Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam) 3 (2): 59 – 78.
(9) Saputera, Abdur Rahman Adi, and Hendra Yasin. 2020. “Gagasan Nasikhul  Mansukh  Dalam  Lingkaran  Pemikiran  Munawir  Sjadzali
Tentang Reaktualisasi Ajaran Hukum Islam.” Ahsana Media 6 (2): 1 – 10.
(10) Siregar,  Syapar  Alim.  2019.  “Keringanan  Dalam  Hukum  Islam.”
Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial 5 (2): 284 – 97.
(11)
Sugiyono.  2017. Pendekatan  Kuantitatif,  Kualitatif,  Kombinasi,  R&D Dan  Penelitian  Evaluasi . Metodologi  Penelitian .  Purwokerto:  Percetakan Alphabet.
(12) Tono,  Sidik.  2013.  “Pemikiran  Dan  Kajian  Teori  Hukum  Islam Menurut Al- Syatibi.” Al-Mawarid Journal of Islamic Law 13: 26030.