## EFEKTIVITAS BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH ACEH DALAM MEMFASILITASI URUSAN PEMERINTAH ACEH KE PEMERINTAH PUSAT GUNA MEMAJUKAN PEMBANGUNAN DAERAH ACEH.
Tri Maharani 1) , Dadan Kurnia 1) , Toto Kushartono 1)
1) Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik, Universitas Jenderal Achmad Yani, Indonesia
Email: trimaharani816@gmail.com

## Abstrak
Badan  Penghubung  Pemerintah  Aceh,  adalah  badan  Daerah  yang  satu-satunya terletak  di  Ibu  Kota  Negara,  setelah  diterbentuknya  Badan  Penghubung Pemerintah  Aceh  sebagai  fasilitator  kebutuhan  daerah  dalam  melakukan kerjasama dengan pemerintah pusat maka peneliti ingin mengetahui bagaimana efektivitas  Badan  Penghubung  Pemerintah  Aceh  dalam  memfasilitasi  urusan Pemerintah  Aceh  ke  Pemerintah  Pusat  dalam  membantu  memajukan pembangunan  Daerah  Aceh,  penelitian  ini  dilakukan  dengan  metode  deskriptif kualitatif,  hasil  penelitian  menunjukkan  1)  Krakteristik  Organisasi  Badan Penghubung  Pemerintah  Aceh  terdiri  dari  Kepala  Badan  yang  dipimpin  oleh Eselon  III,  Subbidang  tata  usaha,  Subbidang  Pelayanan  dan  Informasi, Subbidang  Hubungan  Antar  Lembaga,  Subbidang  Promosi  dan  Pameran,yang seluruhnya  dipimpin  oleh  Eselon  IV.  2)  Karakteristik  Lingkungan  Badan Penghubung  Pemerintah  Aceh  berada  dalam  lingkup  pemerintahan  kota  yang sangat  dekat  dengan  pemerintahan  pusat.  3)  Karakteristik  Pekerja  sebagian besar  pegawai  berasal  dari  daerah  Aceh  yang  memiliki  nilai  adat  dan  budaya yang  sama.4)  Kebijakan  dan  Praktek  Manajemen  dalam  Renstra  2017-2022 tertuang  yang  menjadi  kebijakan  pemerintah  daerah  dalam  memyusun  usaha- usaha untuk membangun daerah aceh berpointkan pada terwujudnya reformasi birokrasi  yang  berkualitas,  terwujudnya  tata  budaya  adat  istiadat  dan  seni  ke- Acehan yang Islami, terwujudnya informasi dan data yang terintegritas.
Kata  Kunci: Efektivitas,  Fasilitassi  Hubungan  Urusan  Pemerintah  Daerah Dengan Pemerintah Pusat

## Abstract
Aceh Government Liaison Agency, is a Regional agency which is only located in the Capital City, after the establishment of the Aceh Government Liaison Agency as a facilitator  of  regional  needs  in  collaborating  with  the  central  government, researchers  want  to  know  how  the  effectiveness  of  the  Aceh  Government  Liaison Agency  in  facilitating  Aceh  Government  affairs  to  The  Central  Government  in helping  to  advance  the  development  of  the  Aceh  Region,  this  research  was conducted using a qualitative descriptive method, the results of the study showed
1) Organizational characteristics of the Aceh Government Liaison Agency consisting of  the  Head  of  the  Agency  led  by  Echelon  III,  the  Administration  Sub-Sector,  the Service  and  Information  Sub-Sector,  the  Inter-Relations  Sub-Sector.  Institutions, Promotion  and  Exhibition  Sub-sectors,  which  are  entirely  led  by  Echelon  IV.  2) Environmental  Characteristics  The  Aceh  Government  Liaison  Agency  is  within  the scope  of  city  administration  which  is  very  close  to  the  central  government.  3) Characteristics of workers, most of the employees come from the Aceh region who have  the  same  customary  and  cultural  values.  4)  Management  Policies  and Practices in the 2017-2022 Strategic Plan are stated as local government policies in formulating efforts to develop Aceh areas which point to the realization of reforms. quality  bureaucracy,  the  realization  of  an  Islamic  cultural  system,  customs  and arts, the realization of integrated information and data.
Keywords: Effectiveness, Facility Relations between Local Government Affairs and Central Government

## PENDAHULUAN
Aceh  adalah  salah  satu  daerah  terujung  diIndonesia  yang  berbatasan langsung  dengan  selat  malaka  dan  memiliki  potensi  alam  paling menjanjikan,  letak  daerah  Aceh  yang  digadang-gadang  pada  masa  yang akan  datang  untuk  berfokus  pada  Zona  Economi  Ekslusif  sebagai  jalur pelayaran  perdagangan  bangsa  didunia  menjadikan  suatu  harapan daerah  untuk  dapat  membuka  seluruh  potensi  daerah  agar  diproduksi dengan  sangat  efektiv,  hingga  nantinya  menjadi  penyokong  utama pendapatan  daerah  yang  tentu  akan  menghidupakan  kembali  satu persatu  sumber  pendapatan  daerah.  Aceh  memiliki  banyak  potensi  alam dan  nilai  potensi  tersebut  cukup  besar  untuk  diolah  menjadi  sumber pendapatan  Negara,  yang  menjadi  masalah  mengapa  daerah  aceh  tetap berada  diposisi  sebagai  daerah  tertinggal  adalah  pembangunan  ekonomi daerah  belum  difokuskan  pada  satu  potensi,  misalnya  pembangunan pada  zona  ekonomi  eksklusif  yang  memiliki  nilai  keberhasilan  paling menjanjikan  untuk  kemajuan  daerah.  Saat  ini  pemerintah  aceh  tengah gencar-gencarnya melalukan perombakan dan pembenahan pada seluruh sendi- sendi daerah, terlihat bahwa pembenahan transportasi dan askses daerah kini tengah dalam masa perbaikan, dibuktikan dengan gencarnya Gubernur Aceh dalam memproduksi kapal layar milik daerah Aceh, sendi
lain yang menjadi fokus pembenahan pemerintah aceh adalah pendidikan dan pengelolaan sumber daya alam. Untuk memudahkan usaha tersebut daerah  Aceh  memiliki  kendala  dalam  letak  daerah  yang  terisolasi  dari kaca  mata  pemerintah  pusat  dan  dunia  internasional,  maka  dari  itu pemerintah  aceh  membentuk  Badan  Penghubung  Pemerintah  Daerah Aceh yang terletak di Ibu Kota Negara.
Pembentukan  badan  penghubung  tersebut  berdasar  hukum  pada Peraturan  Pemerintah  No.  18  Tahun  2016  yang  merupakan  instruksi mentri  dalam  negeri,  dengan  tujuan  untuk  membuka  belenggu  yang menutup  potensi  daerah  agar  mendapatkan  investornya,  dan  menjadi aliran ekonomi pendapatan daerah. Dalam PP No18 Tahun 2016 tersebut berbunyi ” untuk menunjang koordinasi pelaksanaan urusan pemerintah daerah  dan  pembangunan  dengan  pemerintah  pusat,  daerah  provinsi dapat  membentuk  badan  penghubung  daerah  provinsi  di  Ibu  Kota Negara”.
Pembentukan  perangkat  daerah  tersebut  dibentuk  berdasarkan  asas sebagai berikut:
1. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
2. Intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah
3. Efisiensi
4. Efektivitas
5. Pembagian habis tugas
6. Rentang kendali
7. Fleksibilitas
Pembentukan  badan  penghubung  juga  didasarkan  pada  luas  daerah, jumlah  penduduk,  potensi  dan  sumber  daya  alam  yang  dimiliki.  Secara karakteristik tersebut Provinsi Aceh memiliki luas wilayah 56 770,81 Km 2 , 18  Kabupaten,  5  Kota,  dengan  jumlah  penduduk  4,732  juta  jiwa  yang tersebar diseluruh wilayah indonesia yang jika dilihat secara potensi alam
pada  hasil  tambang  Aceh  meliputi  batu  bara,  minyak  bumi,  gas  alam, emas  dan  tembaga.  Selain  itu,  terdapat  tambang  emas  di  daerah  Aceh Besar, Pidie, Aceh Tengah, dan Aceh Barat. Tambang biji besi terdapat di Aceh Besar, Aceh Barat, dan Aceh Selatan. Tambang mangan terdapat di Kabupaten  Aceh  Tenggara  dan  Aceh  Barat.  Sementara  tambang  biji timah,  batu  bara,  dan  minyak  bumi  terdapat  di  Aceh  Barat  dan  Aceh Timur, yakni di Rantau Kuala dan Sim-pang Peureulak, serta gas alam di daerah Lhok Sukon dan Kabupaten Aceh Utara.
Dengan  segala  potensi  yang  dimiliki  tersebut,  pemerintah  aceh berharap  setelah  dibentuknya  badan  penghubung  pemerintah  daerah yang berpusat di Ibu Kota Negara dapat membuka pandangan pemeritah pusat  dan  dunia  internasional  untuk  mengolah  dan  memanfaatkan sumber  daya  tersebut  bersama-sama  yang  tentu  tidak  bisa  dilakukan sendiri  oleh  pemerintah  daerah.  Badan  Penghubung  Pemerintah  Aceh memiliki tugas sebagai fasilitator untuk menjalankan fasilitasi hubungan kerja Pemerintah Aceh dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi lain,  fasilitasi  hubungan  kerja  dengan  Perwakilan  Negara  Asing  di Jakarta, Fasilitasi Hubungan Lembaga Swasta Nasional dan Internasional yang memiliki perwakilan di Jakarta, pelaksana fasilitasi kunjungan kerja Gubernur  dan  pejabat  daerah  Aceh,  pelaksana  failitas  promosi  potensi, sumber  daya  alam  dan  budaya,  dan  koordinasi  dengan  instansi  terkait pengelolaan  keuangan  Aceh.  Dengan  tugas  dan  fungsi  yang  dimiliki  oleh Badan  penghubung  Pemerintah  Aceh  tersebut  memiliki  peran  dalam pemfasilitasi segala  urusan administrasi yang sifatnya non teknis, hanya bertugas dalam memfasilitasi segala kebutuhan Pemerintah Daerah ketik melakukan kunjungan kerja.
Oleh  sebab  itu  bagaimana  efektivitas  Badan  Penghubung  Pemerintah Aceh  dalam  memfasilitasi  urusan  Pemerintah  Aceh  ke  Pemerintah  Pusat dalam  membantu  pembangunan  di  daerah,  yang  dijelaskan  oleh  Hidayat (1986:30):”Efektivitas  merupakan  sejauh  mana  persentase  input  yang diliat dari(Kualitas, Kuantitas, dan Waktu) dapat dicapai”.
Pendapat  tersebut  didukung  pula  oleh  Siagian(2001:24)  yang menjelaskan:  “  Efektivitas  adalah  pemanfaatan  segala  fasilitas  baik sumber  daya  maupun  hal-hal  lain  yang  sebelumnya  telah  dipersiapkan untuk melakukan program yang direncakan agar terwujudnya keberhasilan, dan efektivitas ditunjukkan dengan terwujudnya keberhasilan dari sasaran tersebut”.
Untuk  menguraikan  efektivitas  dari  Badan  Penghubung  Pemerintah Aceh, peneliti menggunakan teori efektivitas organisasi oleh Steers (2005) dalam Efektivitas Organisasi, yang mengolongkan faktor-faktor efektivitas Organisasi,  yaitu:  Karakteristik  Organisasi,  Karakteristik  Lingkungan, Karakteristik  Pekerja,  Kebijakan  dan  praktek  Manajemen.  Tujuan  dari penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  sejauh  mana  efektivitas  Badan Penghubung  Pemerintah  Aceh  dalam  memfasilitasi  hubungan  urusan Pemerintah  Aceh  ke  Pemerintah  Pusat  guna  membantu  memajukan pembangunan Daerah Aceh.

## METODE PENELITIAN
Sesuai  dengan  latar  belakang  diatas,  maka  tipe  penelitian  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  deskriptif  kualitatif. Penelitian  menggunakan  metode  kualitatif  ditujukan  untuk  memberikan gambaran  yang  sebenarnya  mengenai  suatu  variable.  Menurut  Sugiyono (2017:7)  :”  Penelitian  kualitatif  adalah  metode  penelitian  baru  yang dinamakan  dengan  metode  Postpostivistik.  Metode  ini  sering  digunakan sebagai metode artistik Karena proses penelitianya lebih bersifat seni dan disebut  metode  interpretive  karena  data  hasil  penelitian  yang  didapat lebih bersifat interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan”.
Unit  analisis  dalam  penelitian  ini  adalah  Badan  Penghubung Pemerintah  Aceh  yang  berada  di  Jakarta  Pusat  serta  informan  penelitian ini  adalah  Dinas  kebudayaan  dan  Pariwisata  Provinsi  Aceh  yang  menjadi perwakilan pemerintah daerah yang berada diprovinsi.
Teknik pengumpulan data menurut Sugiyono(2017:224) pengumpulan data  dibagi  menjadi  tiga  yaitu:”  Data  Primer,  merupakan  data  langsung yang  diberikan  pada  peneliti,  data  observasi,  merupakan  data  yang didapatkan melalui kegiatan untuk mengumpulkan data yang kompleks,, studi  pustaka,  digunakan  untuk  mengumpulkan  data  yang  berasal  dari jurnal  maupun  sumber-sumber  referensi  lain  yang  sesuai  dengan  subjek penelitian,  dan  dokumentasi,  yaitu  data  yang  diperoleh  dari  dokumen dasil kegiatan”.
Teknik  analisis  data  mengunakan  melakukan  tringulasi  pada  seluruh data  yang  ada  dengan  cara  mereduksi  data,  penyajian  data,  penarikan kesimpulan.
Rencana  pengujian  keabsahan  data  mengunakan  teori  yang  berasal dari  Sugiyono(2018:185)  yang  mengolongkan  rencana  pengujian  data terdidi  dari:  1.Uji  Kredibilitas,  Pengujian  Dependability  Disebut  juga dengan  uji  realibilitas,  suatu  penelitian  yang  reliable  adalah  penelitian yang  dapat  digunakan  atau  diulangi  oleh  oranglain  untuk  mereplikasi proses  penelitian  tersebut,  dan  proses  ini  dilakukan  oleh  pembimbing yang  independen  untuk  mengaudit  keseluruhan  aktivitas  peneliti  dalam melakukan penelitian.3. Pengujian Confirmability Yang prosesnya hampir sama  dengan  uji  Dependability,  dilakukan  dengan  menguji  hasil penelitian dengan proses yang dilakukan.

## PEMBAHASAN

## Karakteristik Badan Penghubung Pemerintah Aceh
Sesuai dengan Peraturan Gubernur Aceh No.105 Tahun 2016, tentang Kedudukan,  Tugas  dan  fungsi,  Struktur  Organisasi  Badan  Penghubung Pemerintah  Aceh  mempunyai  tugas  membantu  Gubernur  dalam melaksanakan  tugas  Pemerintah  Aceh  untuk  mendukung  kelancaran
hubungan  dan  kerja  sama,  membina  masyarakat  aceh  perantauan diWilayah  Pulau  Jawa  dan  sekitarnya,  menyelenggarakan  promosi daerah,  mengelola  Anjungan  Aceh  di  Taman  Mini  Indonesia  Indah  dan asset Pemerintah Aceh yang ada dipulau Jawa.
Untuk  melaksanakan  tugas  tersebut  maka  Badan  Penghubung Pemerintah  Aceh  memilika  Fungsi  yang  tertuang  dalam  Peraturan Gubernur Ache No.105 Tahun 2016 sebagai berikut: a. Pelaksana fasilitas hubungan  kerja  pemerintah  Aceh  dengan  pemerintah  dan  pemerintah provinsi lainya, b. Pelaksana fasilitas hubungan kerja dengan perwakilan Negara  asing  dijakarta,  c.  Pelaksana  fasilitas  hubungan  kerja  dengan instansi/  lembaga  swasta  nasional  dan  lembaga  internasional  yang mewakili  perwakilan  di  Jakarta,  d.  Pelaksana  fasilitas  kunjungan  kerja Gubernur/Pejabat  Aceh  yang  sedang  diJakarta  dan  sekitarnya,  e. Pelaksana fasilitasi promosi potensi, sumber daya alam dan seni budaya, f.  Pelaksana  koordinasi  dengan  instansi  dan/  atau  lembaga  terkait lainnya dibidang pengelolaan dan keuangan Aceh.
Berdasarkan  isi  dari  peraturan  tersebut  maka  dapat  dipahami bahwasanya  ,  Badan  Penghubung  Pemerintah  Aceh  befungsi  sebagai pelaksana  fasilitas  hubungan  kerja  Pemerintah  Aceh  dengan  Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat yang sifatnya bertugas dalam memfasilitasi  urusan  administrasi  yang  non  teknis  dalam  usaha pembangunan Daerah.
Struktru Organisasi Badan Penghubung Pemerintah Aceh berdasarkan Pergub  No.105  Tahun  2016  terdiri  dari:  Kepala  Badan,  Subbagian  Tata Usaha, Subbagian Hubungan Antar Lembaga dan Masyarakat, Subbidang Pelayanan  dan  Informasi,  Subbidang  Promosi  dan  Pameran,  Kelompok Jabatan Fungsional.
Berdasarkan  struktur  organisasi  tersebut,  dapat  dilihat  bahwasanya Badan  Penghubung  Pemerintah  Aceh  dapat  dikatakan  tidak  sesuai dengan  perangkat  daerah  setingkat  Badan  seperti  pada  umumnya  yang
dimana  pada  perangkat  daerah  setingkat  Badan  seharusnya  dipimpin oleh Kepala Badan dengan jabatan Eselon IIa namun Badan Penghubung Pemerintah  Aceh  dipimpin  oleh  Kepala  Badan  dengan  jabtan  Eselon  IIIa yang  berdampak  pada  struktur  organisai  dimana  seharunya  terdiri  dari kepala  dan  sekertasi  namun  pada  Badan  Penghubung  Pemerintah  Aceh hanya ada Kepala dan Subbidang.

## Karateristik Lingkungan Badan Penghubung Pemerintah Aceh
Lingkungan pemerintahan Badan Penghubung Pemerintah Aceh dapat dikategorikan  sangat  baik,  hal  ini  dinilai  peneliti  berdasarkan  dari  data yang  ditemukan.  Lokasi  kantor  yang  berada  dipusat  pemerintahan menjadikan suatu kemudahan bagi Badan Penghubung Pemerintah Aceh untuk  merespon  dengan  cepat  segala  kebutuhan  pemerintah  daerah terkait  lancarnya  komunikasi  dan  kerjasama  yang  dilakukan  dengan pemerintah  pusat.  Narasumber  selaku  staf    bidang  budaya  menuturkan sebagai berikut:
“Jika  dari  sisi  letak  kantor,  posisi  kantor  mereka  sangat  strategis karena  berada  dipusat  kota  dan  akses  menuju  kantor  tersebut sangat mudah” (Evi Mayasari).

## Karakteristik Pekerja Badan Penghubung Pemerintah Aceh
Jumlah  pekerja  Badan  Penghubung  Pemerintah  Aceh  terdiri  dari  49 orang dengan pekerja honorer berjumlah 26 orang. Untuk jumlah pekerja tersebut  tergolong  sangat  sedikit,  mengingat  tugas  yang  dimiliki  oleh BPPA  sangat  besar  untuk  memberikan  fasilitas  pelayanan  terhadap seluruh  aparat  pemerintah  daerah  Aceh  yang  sedang  melakukan kunjungan  kerja  kedaerah  jabodetabek.  Sebagian  besar  pekerja  atau pegawai  yang  ada  berasal  dari  daerah  Aceh  yang  dimutasikan  oleh pemerintah daerah untuk menduduki posisi-posisi di Badan Penghubung Pemerintah  Aceh,  sedangkan  untuk  pegawai  honorer  berasal  dari sekitaran  daerah  jabodetaek.  Secara  karakteristi  pekerja  Badan
Penghubung Pemerintah Aceh sama seperti karakteristik pekerja dikantor yang  basis  tugasnya  adalah  penyelenggaraan  pelayanan  kepada pemerintah dan masyarakat, yang memberikan pelayanan dan pengayoman pada masyarakat aceh diperantauan untuk tetap mendapatkan hak dan kewajibanya sebagai masyarakat daerah aceh.

## Kebijakan dan praktek Manajemen

## Penetapan Tujuan Srategis
NO Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Tahun 1  Tahun 2 Tahun 3  Tahun 4  Tahun 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1  Terwujudn ya reformasi birokrasi yang berkualitas Meningkat kankualitas Birokrasi pelayanan publik Tingkat/Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan penghubung Pemerintah Aceh 35% 45% 50% 65  % 85  % 2  Terwujudn ya Tata Budaya Adat Istiadat dan Seni ke- Acehan yang Islami Menguatkan Tata Budaya Adat Istiadat dan Seni ke- Acehan yang Islami Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya Aceh di Jakarta 8 keg 9 keg 10  K e g 11 12 Jumlah pengunjung pada pelaksanaan kegiatan promosi dan pameran Seni budaya Aceh islami yang dilaksanakan Badan Penghubung Pemerintah Aceh di Jabodetabek 15000 15500/o rg 16000 16500 17000 3  Terwujudny a Informasi dan Data yang Terintegrasi Meningkatk an kualitas datadan informasi yang terintegrasi melalui website Jumlah Pengakses Data dan Informasi pada Website Badan Penghubung Pemerintah Aceh 1300 1700 1900 O r g 2500 2800 O r g Tingkat/Persentase kepuasan pengakses data dan informasi pada website Badan Penghubung Pemerintah Aceh Badan Penghubung 30  % 34 % 38  % 50  % 56%

## Pemerintah Aceh
Dalam  tabel  terlihat  bahwasanya,  tujuan  dan  sasaran  yang  menjadi prioritas  Badan  Penghubung  Pemerintah  Aceh  tampak  hanya  mengurusi hal-hal  yang  bersifat  umum  dan  tidak  menjurus  pada  strategi  terbaik untuk  melancarkan  hubungan  antara  Pemerintah  Pusat  dengan Pemerintah Daerah.

## Pencarian dan Pemanfaatan Sumber Daya
Dalam  Badan  Penghubung  Pemerintah  Aceh    didanai  oleh  APBD  dan APBN  yang  menjadi  sumber  utama  pengelolaan  segala  urusan  dan kegiatan  Badan  Penghubung  Pemerintah  Aceh.  Selain  sumber  keuangan dari  APBN  dan  APBD  sumber  lain  juga  berasal  dari,;  Sumber  daya manusia  yaitu  Dalam  struktur  organisasi  Pemerintah  Aceh,  Badan Penghubung berada pada jenjang eselonering III.a. Satuan kerja ini terdiri dari  4  (empat)  jabatan  eselon  IV.a,  yaitu  :KepalaBadan,  Sub  Bagian TataUsaha,  Subbidang  Hubungan  Antar  Lembaga  danMasyarakat, Subbidang  Pelayanan  dan  Informasi,  Subbidang  PromosidanPameran. Sumber daya Asset dan Modal terdiri dari : Kantor di JL indramayu No.1 Menteng Jakarta Pusat, luas lahan ± 491m2. Rumah Dinas Kepala Badan Mess  Pemerintah  Aceh  di  JL  RP.  Soeroso  No.14,  Cikini  –Jakarta  Pusat, dengan  luas  lahan±  2148  m2.  Mess  ini  terdiri  dari  8  lantai  dan  2 basement untuk parkir, memiliki 65 kamar untuk penginapan dan 1 Aula besar  pertemuan  dengan  segala  fasilitas  penunjang  lainnya.  Badan Penghubung  Pemerintah  Aceh  juga  mengelola  Anjungan  Aceh  TMII, namun  status  tanah  pinjam  pakai,  sedangkan  bangunan  Anjungan menjadi asset Badan Pengubung Pemerintah Aceh.

## Lingkungan Prestasi Badan Penghubung Pemerintah Aceh
BBPA  memiliki  tugas  yang  banyak  berkaitan  dengan  pengelolaan  dan promosi daerah, menurut pendapat Staf Hubungan antar Lembaga BPPA yang  bisa  dikatakan  sebagai  capaian  prestasi  yang  telah  dicapai  BPPA saat ini ialah, sudah banyaknya asset daerah yang tersertifikasi, memberi bantuan  rumah  singgah,  transportasi,  melaksanakan  kegiatan  festifal Ratoh  Jore  berskala  nasional,  terlibat  langsung  dalam  memperebutkan piala gubernur, dan saat ini sedang berusaha untuk mengembangkan tari Ratoeh  Jore  yang  menjadi  ekstakulikuler  disekolah  jabodetabek,  agar dapat  pula  menjadi  kegiatan  ekstrakulikuler  sekolah  diluar  jabodetabek, selain  itu  juga  berhasil  melancarkan  hubungan  kerjasama  antara Pemerintah  Daerah  dengan  UEA  terkait  penanaman  modal  dan  investasi untuk daerah Aceh.

## Proses Komunikasi Badan Penghubung Pemerintah Aceh
Dalam kinerjanya untuk memfasilitasi segala urusan pemerintah aceh dengan pemerintah pusat, menurut penuturan Kasi Nilai Budaya, selama menjalin hubungan kerjasama antara pemerintah daerah Provinsi dengan Pemerintah  Pusat,  Badan  Penghubung  Pemerintah  Aceh  menerima bentuk  komunikasi  yang  sifatnya  formal  melalui  kantor  ataupun  bersifat pribadi  yang  langsung  berhubungan  dengan  aparat  BPPA.  Komunikasi yang  dilakukan  juga  dapat  melalui  email  resmi  maupun  watshap  yang langsung  berhubungan  dengan  pegawai  yang  bersangkutan.  Dalam penuturanya  narasumber  juga  mengatakan,  bahwa  Badan  Penghubung Pemerintah  Aceh  sangat  fleksibel,  dalam  membantu  mempercepat  proses administrasi  yang  dibutuhkan  oleh  Pemerintah  Provinsi  ketika  sedang menjalin  hubungan  kerjasama  dengan  instansi  atau  investor.  Hal  ini tentu menjadi kemudahan bagi daerah dalam mempercepat segala proses komunikasi  dengan  pihak  luar  yang  diharapkan  dapat  menjadi  mitra pemerintah daerah.

## Kepemimpinan dan Pengambilan Keputusan
Dalam  melaksanakan  tugasnya  Kepala  Badan,  Kepala  Subbagian  dan Kepala  Subbidang  wajib  menerapkan  prinsip  koordinasi,  integrasi, sinkronisasi  dan  simplikasi  baik  interen  maupun  antar  unit  organisasi lainnya,  sesuai  dengan  tugas  pokok  masingmasing.  Setiap  pimpinan satuan  unit  kerja  dilingkungan  Badan  Penghubung  Pemerintah  Aceh wajib  melaksanakan  Sistem  pengendalian  internal.    Dari  Peraturan Gubernur  tersebut  dapat  dipahami  bahwa  BPPA  dipimpin  oleh  Kepala Badan yang membawahi Kepala Subbagian, Kepala Subbidang yang wajib melakukan koordinasi antar satu sama lain, dengan begitu kepemimpinan  dan  pengambilan  keputusan  didalam  lingkungkan  BPPA berjalan dengan budaya musyawarah yang baik.

## Adaptasi dan Inovasi Organisasi
Badan  Penghubung  Pemerintah  Aceh  merupakan  badan  daerah  yang kantornya  terletak  diluar  daerah,  dengan  budaya  dan  karakteristik daerah  yang  berbeda  tentu  BPPA  mengalami  banyak  reduksi  budaya. Secara  alamiah  kantor  yang  terletak  didekat  Ibu  Kota  tentu  berbeda kondisinya  dengan  kantor  daerah  yang  berada  dilokal  daerah,  suasana kompetisi  dalam  menjalankan  pemerintahan  daerah  yang  baik  terasa lebih  kompetitif.  Dalam  melakukan  inovasi  Badan  Penghubung Pemerintah  Aceh  beradasarkan  pengamatan  dan  data  yang  ditemukan oleh  peneliti  terlihat  bahwa  sebagian  besar  kegiatan  yang  dilakukan  ide dan gagasanya berasal dari internal Badan Penghubung Pemerintah Aceh, data  lain  menunjukkan  dalam  kegiatan  Tari  Ratoh  Jore  yang  sudah menjadi  kegiatan  ekstrakulikuler  pada  seluruh  sekolah  di  jabodetabek dan  diluar  jabodetabek  merupak  bentuk  keseriuan  Badan  Penghubung Pemerintah  Aceh  dalam  menjalankan  tugas  promosi  dan  penerapan budaya  Aceh  yang  memberikan  hasil  cukup  baik  dalam  menyebarkan nilai-nilai budaya asli daerah.

## Kesimpulan
Efektivitas  Badan  Penghubung  Pemerintah  Aceh  dalam  membantu memfasilitasi  segala  urusan  pemerintah  aceh  sengan  pemerintah  pusat dapat dikategorikan sangat efektiv. Keefektivan tersebut dilihat dari input tugas  yang  ada  seluruhnya  dapat  diproses  dengan  cepat  oleh  Badan Penghubung Pemerintah Aceh. Yang menjadi masalah iyalah, input tugas yang  masuk  tersebut  sebagian  besar  hanya  berasal  dari  urusan-urusan umum  sedangkan  untuk  usaha  mempercepat  pembangunan  bangsa belum terlihat adanya pekembangan yang signifikan.

## DAFTAR PUSTAKA
Hidayat.  (1986).  Teori  Efektivitas  Dalam  Kinerja  Karyawan  .  Yogyakarta:
Gajah Mada University press.
Kushandajani2018Makna  Otonomi  Daerah  di  Wiayah  Laut  Bagi Masyarakat Pesisir-cet2semarangFakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro
Siagian, S. P. (2001). Manajemen Sumber Daya Manusia . Jakarta: Bumi Aksara.
Steers,  R.  M.  (2005).  Manajemen  Organisasi  Terjemahan  Magdalena Jamin. Jakarta: Erlangga.
Sugiyono, P. D. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Peratura  Pemerintah  Nomor.18  Perangkat  Daerah  .  (2016).  Retrieved  7 8,2020,fromBkn.go.id:https://www.bkn.go.id/wp-
content/uploads/2016/10/PP-NOMOR-18-TAHUN-2016-PERANGKAT- DAERAH.pdf
Qanun  Aceh  No.  13  Tahun  2016  Tentang  Pembentukan  dan  Susunan Perangkat  Aceh. (2016).  Retrieved  7  8,  2020,  from  dishub. acehprof.go.id:  https://dishub.acehprov.go.id/download/qanun-aceh- no-13-tahun-2016-tentang-pembentukan-dan-susunan-perangkat- aceh/
Peratura  Pemerintah  Nomor.18  Perangkat  Daerah  . (2016).  Retrieved  7  8, 2020,fromBkn.go.id:https://www.bkn.go.id/wp- content/uploads/2016/10/PP-NOMOR-18-TAHUN-2016-PERANGKAT- DAERAH.pdf
https://penghubung.acehprov.go.id/dokumen/