## ANALISIS HUBUNGAN DPRD DAN PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA PADA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN PERATURAN TENTANG APBD
Analysis of the Relationship between the DPRD and the City Government of Palangka Raya on the Preparation and Determination of Regulations concerning the Regional Budget
Nurhasanah * Nenie Adriati Lambung
Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, Palangka Raya, Central Kalimantan, Indonesia
email: nurhasanah@gumpalangkaraya.ac.id

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mendeskripsikan  dan  menganalisis  hubungan DPRD dan Pemerintah Kota Palangka Raya pada penyusunan dan penetapan APBD serta  untuk  mendeskripsikan  dan  menganalisis  faktor-faktor  yang  mempengaruhi hubungan  DPRD  dan  Pemerintah  Kota  Palangka  Raya  pada  penyusunan  dan penetapan  peraturan  APBD.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian kualitatif deskriptif. Jenis dan sumber data yang dipilih peneliti adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan informasi adalah wawancara dan dokumentasi.
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  pola  interaksi  eksekutif  dan  legislatif  pada pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di Kota Palangka Raya tahun  2018,  mulai  dari  tahapan  perumusan  KUA  dan  PPAS  serta  pembahasan RAPBD  sampai  pada  tahapan  pengesahan  anggaran  selalu  diwarnai  oleh  beberapa fenomena  interaksi  antara  eksekutif  dan  legislatif  untuk  melakukan  fungsi kewenangan saling menguasai, mendominasi. Dalam penentuan kebijakan anggaran ditemukan  adanya  bahwa  hubungan  DPRD  dan  Pemerintah  Kota  Palangka  Raya pada penyusunan dan penetapan APBD masih dalam kondisi yang kondusif sehingga tidak  menimbulkan  kebuntuan  pada  perumusan  dan  penetapan  APBD  Kota Palangka Raya Tahun 2018. Faktorfaktor yang mempengaruhi interaksi DPRD dan Pemerintah  Kota  Palangka  Raya  pada  penyusunan  dan  penetapan  APBD  adalah adanya  misi  khusus  bernegosiasi  dalam  wujud  non  agenda,  tawar  menawar terhadap  eksekutif  untuk  mendapatkan  kepentingan  pihak  legislative,  visi  yang mungkin  berbeda  dalam  menjalankan  pemerintahan  yang  good  governance (transparan,  demokratis,  baik,  berkeadilan,  bertanggung  jawab,  dan  objektif)  dan menyamakan  pemahaman  yang  sama  dalam  menyikapi  setiap  isu  dan  adegan perumusan peraturan daerah tentang APBD dan implementasinya. Kata Kunci: Penyusunan Penetapan APBD
Keywords :
Preparation Determination Regional Budget Regulations
Accepted
January 2018
Published April 2018

## Abstract
The purpose of this study is to describe and analyze the relationship between the DPRD and the City Government of Palangka Raya in the preparation and determination of the Regional Budget and to describe and analyze the factors that influence the relationship between the DPRD and the City Government of Palangka Raya in the preparation and stipulation of APBD regulations. This study uses descriptive qualitative research methods. The types and sources of data chosen by researchers are primary data and secondary data.  Data  collection  techniques  used  to  obtain  information  are  interviews  and documentation.
The  results  showed  that  the  pattern  of  interaction  between  the  executive  and  the legislature in the discussion of the Regional Expenditure Budget (APBD) in Palangka Raya City  in  2018,  starting  from  the  stages  of  KUA  and  PPAS  formulation  and  the  RAPBD discussion until the budget approval stage was always colored by several phenomena of interaction between the executive and legislative to carry out the functions of authority to master  each  other,  dominate.  In  determining  budget  policy,  it  was  found  that  the relationship  between  the  DPRD  and  the  City  Government  of  Palangka  Raya  in  the preparation and stipulation of the Regional Budget was still conducive so that it did not lead to deadlock in the formulation and determination of the Palangka Raya City Budget in 2018. Factors affecting the interaction of DPRD and Palangka City Government Raya in  the  preparation  and  determination  of  APBD  is  the  existence  of  a  special  mission  to negotiate in the form of non-agenda, bargaining with executives to gain the interests of the legislature, a vision that may be different in running a good governance (transparent, democratic, good, fair, responsible and objective ) and equalize the same understanding in responding to every issue and scene in formulating local regulations on APBD and their implementation.

## PENDAHULUAN
Aspek  penting  dalam  rangka  pelaksanaan  otonomi daerah dan desentralisasi adalah masalah keuangan dan anggaran daerah (APBD). Diperlukan peranan anggota DPRD  yang  sangat  besar  untuk  mengontrol  kebijakan keuangan  daerah  (APBD)  yang  ekonomis,  efisien, efektif,  transparan  dan  akuntabel.  Kenyataannya, tuntutan  tersebut  juga  harus  dihadapkan  pada  kondisi faktual bahwa sebagian anggota DPRD yang dipilih dan diangkat  dari  partai-partai  mempunyai  latar  belakang pendidikan  dan  pekerjaan  yang  berbeda  sebelum menjadi  anggota  DPRD.  Sehingga  beragamnya pengetahuan dan pengalaman ini akan menjadi kendala dalam  melaksanakan  fungsi  pengawasan  keuangan daerah.
Hal ini juga yang menyebabkan terjadinya permasalahan dan  kelemahan  dalam  pengelolaan  keuangan  daerah dari  aspek  lembaga  legislatif  yaitu  masih  rendahnya peran  DPRD  dalam  keseluruhan  proses  atau  siklus anggaran  mulai  dari  perencanaan,  pelaksanaan, pelaporan hingga pengawasan program kerja eksekutif (Winarna  dan  Murni,  2007).  Akibatnya,  terindikasi terjadi masalah pada saat penyusunan anggaran (APBD) antara DPRD dan Pemerintah Kota Palangka Raya yang pada  tahap  perencanaan  anggaran.  Beberapa  masalah ini  yang  menarik  dan  penting  karena  berdampak  bagi kepentingan  individu,  masyarakat,  bangsa  dan  Negara secara komprehensif.
Berdasarkan  penjelasan  diatas  lemahnya  fungsi anggaran legislatif merupakan faktor yang mempengaruhi  pengelolaan  keuangan  daerah  (APBD) yang dilakukan oleh dewan sehubungan dengan sistem dan  individu  secara  pribadi.  Kelemahan  yang  terjadi atas  peranan  legislatif  dalam  pengelolaan  keuangan daerah  mungkin  terjadi  karena  kelemahan  sistem politiknya  ataupun individu sebagai pelaku politik yang kurang  memahami  perihal  konsep  anggaran.  Secara aktual  kegiatan  politik  dilakukan  oleh  individu, sedangkan  perilaku  lembaga  politik  pada  dasarnya berpedoman  pada  perilaku  individu  dengan  pola
tertentu. Oleh karena itu, untuk menjelaskan perilaku suatu lembaga dalam hal ini DPRD yang perlu ditelaah bukan  lembaganya,  melainkan  latar  belakang  individu yang  secara  aktual  mengendalikan  lembaga  yaitu  para anggota  dewan.  Latar  belakang  anggota  DPRD  terdiri dari  personal  background,  political  background,  dan pengetahuan  anggota  DPRD  tentang  anggaran,  serta pemahaman  anggota  DPRD  terhadap  peraturan, kebijakan,  dan  prosedur  mengenai  pengawasan keuangan  daerah  (APBD)  yang  terdiri  dari  Undang- Undang,  Peraturan  pemerintah,  Keputusan  Presiden, Peraturan Daerah, dan lain-lain.
Pengetahuan  tentang  anggaran  merupakan  hal  penting lain  terhadap  kapabilitas  anggota  DPRD  dalam melakukan  pengawasan  keuangan  daerah.  Pemahaman anggota  DPRD  terhadap  peraturan,  kebijakan  dan prosedur tentang keuangan daerah (APBD). Peraturan, kebijakan  dan  prosedur  tersebut  terdiri  dari  Undang- Undang,  Peraturan  pemerintah,  Keputusan  Presiden, Peraturan  Daerah,  dan  lain-lain.  Peraturan,  kebijakan dan  prosedur  ini  berfungsi  sebagai  pedoman  anggota DPRD dalam melakukan pengawasan keuangan daerah (APBD)  agar  berjalan  secara  efektif  sehingga memastikan  apakah  pelaksanaan  keuangan  daerah (APBD)  telah  sesuai  dengan  tujuan  dan  peraturan perundangundangan  yang  ditetapkan.  Oleh  karena  itu, setiap  anggota  DPRD  harus  memahami  peraturan perundang-undangan  tersebut.  Semakin  tinggi  tingkat pemahaman  anggota  DPRD  terhadap  peraturan perundang-undangan  tersebut  diharapkan  semakin tinggi  kapabilitasnya  dalam  melakukan  pengawasan keuangan daerah (APBD).
Kota  Palangka  Raya  merupakan  Ibu  Kota  Provinsi Kalimantan  Tengah  yang  dapat  dikatakan  sebagai barometer  keberasilan  pembangunan  daerah-daerah lainnya. Pada penyusunan APBD yang merupakan kerja bersama  Pemerintah  dan  DPRD,  dari  tahun  ke  tahun banyak  memunculkan  beberapa  masalah.  Salah  satu yang  dapat  dijadikan  indicator  fungsi  pengawasan DPRD  adalah  produk  APBD  yang  disepakati
Nurhasanah,Lambung NA. 2018. Analisis  Hubungan DPRD Dan  Pemerintah Kota Palangkaraya Pada Penyususnan Dan Penetapan Peraturan Tentang APBD
menunjukan  serapan  anggaran  yang  cukup  rendah belakangan  ini.  Selain  itu  Realisasi  serapan  anggaran APBD  di  lingkup  Pemerintah  Kota  Palangka  Raya, Kalimantan  Tengah  tahun  2017  hingga  triwulan  ketiga masih  di  bawah  target.  Dalam  hal  ini  DPRD  Kota Palangka Raya, secara langsung maupun tidak langusng memegang  peranan  penting.  Berdasarkan  hal  ini  maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang fokus kepada pengkajian hubungan pada Interaksi,
Interdependensi dan Negoisasi Legislatif dan Eksekutif dalam  penyusunan  dan  penetapan  peraturan  tentang APBD.

## METODOLOGI
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan  kualitatif.  Alasan  memilih  pendekatan kualitatif karena hal ini berkaitan dengan konsep, judul dan  rumusan  masalah  yang  dikemukakan  pada pendahuluan  yang  mengarah  pada  studi  kasus,  yaitu tentang  peran  DPRD  Kota  Palang  Raya  dalam penyususnan dan penetapan APBD. Pada penelitian ini penulis cenderung untuk menggunakan jenis penelitian Deskriptif.  Penelitian  deskriptif  merupakan  penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi dan menggambarkan mengenai suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Interaksi Eksekutif –
Legislatif dalam Perumusan Peraturan Daerah tentang APBD
Peraturan  Daerah  Kota  adalah  Peraturan  Perundang- undangan  yang  dibentuk  oleh  Dewan  Perwakilan Rakyar  Daerah  kota  dengan  persetujuan  bersama Walikota.  Program  Legislasi  Daerah  yang  selanjutnya disebut  Prolegda  adalah  perencanaan  program pembentuk peraturan daerah kota yang disusun secara terencana,  terpadu,  dan  sistematis  yang  saling berinteraksi,  interdependensi,  dan  bernegosiasi  antara
DPRD  dan  Walikota.  Interaksi  adalah  suatu  hubungan antara dua atau lebih individu manusia ketika kelakukan individu  yang  satu  mempengaruhi,  mengubah,  atau memperbaiki  kelakuan  yang  lain,  atau  sebaliknya. Namun dalam pembahasan ini peneliti akan membahas interaksi  antara  lembaga  eksekutif  dan  legislatif  yang merupakan  penyelenggara  otonomi  daerah.  Interaksi yang terjadi pada hubungan politik antara Walikota dan DPRD  dalam  perumusan  peraturan  daerah  tentang APBD  saling  berkoordinasi  dengan  baik  yang  berawal dari penyusunan RAPBD.
Interaksi  dalam  Penyusunan  Rancangan  APBD (RAPBD)  berawal  dari  Walikota  yang  menyusun Rancangan  Kerja  Pemerintah  Daerah  (RKPD)  yang sesuai  dengan  visi  misi  walikota  dan  SKPD  terkait, karena RKPD merupakan pedoman dalam penyusunan KUA  dan  PPAS,  selanjutnya  Walikota  berdasarkan RKPD  menyusun  Kebijakan  Umum  APBD  (KUA). KUA  merupakan  sasaran  dan  kebijakan  pemerintah dalam satu tahun anggaran yang menjadi petunjuk dan ketentuan umum dalam penyusunan Rancangan APBD. Selanjutnya  walikota  melakukan  pembahasan  KUA bersama DPRD dan penyampaian Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara (PPAS) yang berasal dari walikota. Kemudian  diperoleh  kesepakatan  antara  DPRD  dan Walikota  yang menghasilkan  Nota Kesepakatan.  PPAS adalah  program  prioritas  dan  plafond  (patokan)  batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk program dan kegiatan dalam satu tahun.
PPAS  yang  telah  disepakati  DPRD  kemudian  dimuat dalam  nota  kesepakatan  antara  walikota  dan  DPRD, selanjutnya  walikota  melakukan  penyusunan  Rencana Kegiatan  Anggaran  (RKA)  atau  sering  disebut RKASKPD.  Setelah  kegiatan  penyusunan  RKA-SKPD selesai  dibuat  kemudian  dilakukan  pembahasan  RKA- SKPD  bersama  Tim  Anggaran  Pemerintah  Daerah (TAPD).  Hasil  pembahasan  Rancangan  APBD  dari TAPD  kemudian  disampaikan  kepada  DPRD  disertai
data  akademis  dan  data  pendukung  yang  terdiri  dari nota keuangan dan Rancangan APBD (RAPBD). Untuk menjelaskan  penjelasan  diatas  bahwa  mekanisme pembahasan Peraturan Daerah yang diajukan Walikota kepada  DPRD  pada  setiap  pembicaraan,  dapat dikemukakan sebagai berikut :
1. Tahap Pembicaraan
Pertama  Walikota  melalui  dinas  daerah,  badan, lembaga, yang bersangkutan didampingi oleh salah satu wakil dari Bagian Hukum Sekertariat Daerah memberikan penjelasan mengenai materi rancangan  peraturan  daerah  dan  melampirkan naska akademis.
2. Tahap Pembicaraan Kedua  Pada  tahapan  pembicaraan  kedua  DPRD melakukan  diskusi  dan  membahas  materi rancangan  peraturan  daerah  APBD.  Pembahasan dilakukan  dalam  rapat  fraksi,  rapat  ini  untuk memberikan informasi lebih lengkap.
3. Tahap Pembicaraan Ketiga  Pembicaraan  pada  tahap  ketiga  merupakan tahap  penentuan,  karena  pada  tahap  ini  dilakukan pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah yang  dilakukan  rapat  komisi,  antara  Banang  dan TAPBD  untuk  memperoleh  tanggapan  atau  saran dan  sanggahan  sehingga  terjadi  negosiasi  untuk hasil  yang  baik.  Dalam  pembicaraan  tahap  ketiga ini  eksekutif  dan  legislatif  melakukan  lobby  dan saling memberikan argumentasi sehingga memperoleh kesepakatan.
4. Pembicaraan Tahap Keempat  Pembicaraan  tahap  keempat  ini merupakan  pembicaraan  yang  terakhir  yaitu pemyampaian  kesimpulan  hasil  pembicaraan,  yang merupakan  kesepakatan  dari  lembaga  eksekutif dan legislatif.
5. Pembicaraan Tahap Kelima  Tanggapan  Walikota  terhadap  keputusan yang  disepakati  DPRD,  untuk  menyetujui
Peraturan  Daerah  diterima  atau  ditolak  menjadi Peraturan Daerah.
Dengan  tahapan-tahapan  diatas  DPRD  dan  Walikota memiliki  andil  sangat  besar  untuk  merumuskan peraturan  daerah.  DPRD  harus  lebih  memahami mekanisme  dan  memberikan  inisiatif  untuk  menjalani mekanisme  rancangan  peraturan  daerah.  Peneliti menyimpulkan  bahwa  Rancangan  Kerja  Pemerintah Daerah  (RKPD)  harus  disesuaikan  dengan  visi  misi walikota  dan  SKPD  Kota  Palangka  Raya.  Menurut peneliti  hal  yang  dikomunikasikan  dalam  penyusunan APBD  adalah  kesepakatan  walikota  dan  DPRD  dalam menetapkan  anggaran  dan  memperhatikan  urusan pemerintah  yang  menjadi  kewenangnnya.  Yang dimaksud  dengan  urusan  pemerintah  terdiri  dari penyusunan  APBD.  Penyusunan  APBD  diawali  dari Rencana  Kerja  Pemerintah  (RKP)  dengan  Rencana Kerja  Pemerintah  Daerah  (RKPD),  antara  RKPD dengan KUA (Kebijakan Umum APBD) dan PPAS serta antara  KUA-PPAS  dengan  RAPBD  yang  merupakan interaksi  dan  interdependensi  dari  seluruh  RKA- SKPD, sehingga APBD merupakan wujud keterpaduan seluruh  Program  Daerah  dalam  upaya  peningkatan pelayanan  umum  dan  kesejahteraan  masyarakat  di daerah.
Penyusunan  Kebijakan  Umum  APBD  (KUA) merupakan  tahapan  perencanaan  pembangunan  untuk menghasilkan  dokumen  yang  berisi  kebijakan  bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya  untuk  periode  1  (satu)  tahun  sebagai perincian lebih teknis dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Kebijakan pembangunan tahunan yang didukung oleh penganggaran  dituangkan  dalam  Kebijakan  Umum APBD  (KUA),  yang  merupakan  implementasi  dari RKPD, dengan sumber penganggaran  dari dana APBD sebagai  acuan  dalam  penyusunan  Plafon  dan  Prioritas Anggaran  Sementara  (PPAS)  dan  Rancangan  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).
Nurhasanah,Lambung NA. 2018. Analisis  Hubungan DPRD Dan  Pemerintah Kota Palangkaraya Pada Penyususnan Dan Penetapan Peraturan Tentang APBD
Penyusunan  RAPBD  berasal  dari  KUA  dan  PPAS, pemerintah  daerah  bersama  dinas-dinas  terkait membuat rencana kerja pemerintah daerah. Kemudian DPRD  membahas  KUA,  setelah  mendapatkan kesepakatan  antara  DPRD  dan  Walikota  dengan  hasil nota  kesepakatan  dan  penyampaian  PPAS.  Kemudian terakhir DPRD dan Walikota mengadakan pembahasan.  Jumlah  produk  hukum  yang  dihasilkan selama  tahun  anggaran  2015-2017  di  Kota  Palangka Raya adalah 36 peraturan daerah.
Ada  beberapa  hal  yang  haruslah  diingat  bahwa dinamika  politik  lembaga  eksekutif  dan  legislatif  dalam perumusan  peraturan  daerah  tentang  APBD,  memiliki fungsinya  masing-masing  tidak  sepenuhnya  berada  di tangan  walikota  ataupun  DPRD.  Karena  secara proposional, kewenangan legislatif mengajukan rancangan  peraturan  daerah  sebagai  hak  bukan kewajiban.  Sehingga  lembaga  legislatif  harus  lebih  aktif dalam  menyaring  aspirasi  masyarakat,  agar  program dan  kegiatan  yang  dibuat  oleh  pemerintah  memang tepat untuk rakyat, bukan sebagai money politic.
Interdependensi  Eksekutif – Legislatif  dalam Perumusan Peraturan Daerah tentang APBD
Penyelenggaraan
pemerintahan Daerah oleh Pemerintah  Daerah  dan  DPRD  menurut  azas desentralisasi  dalam  Pasal  1  ayat  (2)  UndangUndang Nomor  32  tahun  2004  bahwa  Pemerintahan  Daerah adalah  penyelenggaraan  urusan  pemerintah  oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan  tugas  pembantu  dengan  prinsip  otonimi seluasluasnya  dalam  sistem  dan  prinsip  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  tahun  1945.  Mekanisme tersebut telah berjalan sebagai interdependensi antara lembaga  eksekutif  dan  legislative  pada  proses penetapan RAPBD. Interdependensi yang terjadi antara eksekutif  dan  legislatif  adalah  dalam  hal  merancang sebuah  kebijakan.  Eksekutif  dan  legislatif  harus  saling memberi inisiatif dalam merumuskan peraturan daerah, agar  terwujudnya  check  and  balances  dalam pemerintahan.  Namun  wacana  ini  tidak  terealisasi
dengan  baik,  lembaga  eksekutif  masih  tampak mendominasi dalam hal inisiatif dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kota Palangka Raya. Masih ditemukan sebagian anggota DPRD Kota Palangka Raya yang tidak mengetahui,  mengerti,  dan  memahami  subtansi  yang terkandung  dalam  tata  tertib  DPRD,  terutama  yang mengatur tentang prosedur pelaksanaan hak inisiatif.
Hubungan  politik  antara  eksekutif  dan  legislatif  salah satunya  adalah  perumusan  peraturan  daerah,  dimana lembaga  eksekutif  dan  legislatif  memiliki  kesetaraan dalam membuat peraturan daerah. Dalam menjalankan hubungan  politik,  bukan  hanya  eksekutif  yang  dapat merancang  peraturan  daerah.  Namun  legislatif  juga memiliki  hak  inisiatif  untuk  merancang  peraturan daerah.  Dalam  penyususnan  peraturan  daerah  harus memperhatikan  urusan  pemerintahan  yang  menjadi kewenangannya.  Pembagian  urusan  pemerintahan terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008  tentang  pembagian  urusan  pemerintahan  antara pemerintah,  pemerintah  daerah  provinsi  dan pemerintah  daerah  kabupaten/kota,  menegaskan bahwa  urusan  pemerintahan  terdiri  dari  urusan  wajib dan  urusan  pilihan.  Struktur  APBD  terdiri  dari pendapatan,  belanja,  dan  pembiayaan  Belanja diklasifikasi  dalam  urusan  pemerintahan  (wajib  dan pilihan, organisasi, program, kegiatan, jenis, objek, dan rincian objek belanja. Kelompok belanja dikategorikan belanja langsung dan belanja tidak langsung. Sedangkan pendapatan  dikategorikan  dalam  pendapatan  asli daerah,  dana  perimbangan,  dan  pendapatan  daerah yang sah.
Sementara  di  DPRD  Kota  Palangka  Raya  masih  relatif terbatas  dalam  memanfaatkan  hak  inisiatifnya  untuk penyusunan  Peraturan  Daerah  tentang  APBD. Sebaiknya  anggota  DPRD  harus  lebih  proaktif  dalam menyusun Peraturan Daerah yang memang dibutuhkan oleh rakyat atau yang sudah dirancang dalam Prolegda, jadi  tidak  hanya  sekedar  menunggu  inisiatif  dari Walikota.  Peneliti  berpendapat  dalam  meningkatkan
pengguanan  hak  inisiatif  DPRD  Kota  Palangka  Raya perlu  diambil  langkah-langkah  yang  Pertama,
Meningkatkan
aktifitas berkomunikasi dengan masyarakat  Palangka  Raya  seperti  kegiatan  aktif  turun ke masyarakat bukan hanya sekedar formalitas. Kedua, Memenuhi  kelengkapan  DPRD  Kota  Palangka  Raya, keaktifan anggota DPRD kurang terlihat dalam aktivitas penyusunan Peraturan Daerah.
Permasalahan  yang  ditemukan  saat  penelitian berlangsung  adalah  adanya  semacam  skenario  politik antara  eksekutif  dan  legislatif  dalam  hubungan  kerja. Lembaga  legislatif  menciptakan  konflik  pada  rapat paripurna  penyampaian  nota  keuangan  RAPBD perubahan  APBD  TA.  2017  beberapa  bulan  lalu. Fenomena ini semacam transaksi politik, pihak legislatif terkesan bersikap dingin menandakan terdapat tarikan kepentingan  para  anggota  DPRD  Kota  Palangka  Raya. Jika keinginan anggota dewan terpenuhi, maka lembaga legislatif  akan  membalas  kebaikan  eksekutif  dengan menyetujui perubahan APBD tersebut. Permintaan dari lembaga  legislatif  yang  harus  dipenuhi  misalnya  studi banding.
Selain  sikap  tidak  pro-aktif,  anggota  dewan  terkasang suka  menunda  pembahasan  dengan  alasan  belum  siap atau  ada  kendala  lain.  Apabila  keinginan  lembaga legislatif  tidak  dapat  dipenuhi  lembaga  eksekutif. Terlihat  jelas  diantara  dua  lembaga  yang  menyusung kepentingan  untuk  rakyat  ini  tengah  melakukan negosiasi  politik  yang  bisa  saja  merugikan  masyarakat. Fenomena  ini  adalah  pelarian  dari  akar  masalah, menjadi trik hegenomi yaitu membunuh namun seolah merangkul.
Dari  uraian  diatas,  dapat  disimpulkan  bahwa  lembaga legislatif  memiliki  hak  anggaran  (fungsi  budgeting),  hak tersebut  digunakan  untuk  mengatur  keuangan  daerah. Namun  hak  anggaran  hanya  sebatas  hak  bukan kewajiban. Dalam rapat paripurna membahas anggaran antara lembaga eksekutif dan legislatif, tidak ada pihak yang  mendominasi.  Namun  yang  selama  ini  terjadi
terdapat kesepakatan-kesepakatan yang menguntungkan  pribadi  maupun  golongan  antara lembaga eksekutif dan legislatif. Sehingga menyebabkan lembaga  legislatif  terkesan  mempermudah  lembaga eksekutif.  Lembaga  eksekutif  dan  legislatif  praktek penyelenggaraan  pemerintahan  merupakan  sistem ketatanegaraan  yang  dianut  merupakan  mekanisme check and balances yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh semua lembaga, bahwa mekanisme tersebut harus diterapkan  sampai  kepada  daerah  otonom.  Namun dalam  realitanya,  baik  di  Pemerintahan  Pusat  maupun Daerah,  pihak  eksekutif  lebih  mendominasi  dalam praktek pemerintahan khususnya penyusunan RAPBD, termaksud di Kota Palangka Raya.
Secara  sederhana  peneliti  memberi  gambaran,  siapa lembaga  pelaksana  aturan,  kewenangan  apa  yang diberikan  padanya,  perlu  tidaknya  dipisahkan  antara organ  pelaksana  peraturan  dengan  organ  yang menetapkan  sanksi  atas  ketidak  patuhan,  persyaratan apa yang mengikat lembaga pelaksana, apa sanksi yang dapat  dijatuhkan  kepada  aparat  pelaksana  jika menyalahgunakan  wewenang.  Rumusan  permasalahan pada  masyarakat  akan  berkisar  pada  siapa  yang berperilaku  bermasalah,  jenis  pengaturan  apa  yang proporsional untuk mengendalikan perilaku bermasalah  tersebut,  jenis  sanksi  yang  akan dipergunakan untuk memaksakan kepatuhan.
Negosiasi Lembaga Eksekutif dan Legislatif  dalam  Perumusan  Peraturan

## Tentang APBD
Penyusunan  RKA  SKPD  merupakan  penilaian kewajaran  atas  beban  kerja  dan  biaya  yang  digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan, serta memperhatikan  prinsip-prinsip  dasar  penyusunan Peraturan  daerah.  Penyusunan  anggaran  pada pemerintah daerah adalah sebagai berikut :
1. Menjamin  kewajaran  beban  kerja  dan  biaya  yang digunakan  antar  SKPD  dalam  melakukan  kegiatan sejenis.
Nurhasanah,Lambung NA. 2018. Analisis  Hubungan DPRD Dan  Pemerintah Kota Palangkaraya Pada Penyususnan Dan Penetapan Peraturan Tentang APBD
2. Mendorong  terciptanya  anggaran  daerah  yang semakin efisien dan efektif.
3. Memudahkan  Tim  Anggaran  Pemerintah  Daerah (TAPD)  melakukan  verifikasi  total  belanja  yang diajukan dalam RKA SKPD untuk setiap kegiatan.
4. Memudahkan SKPD dan TAPD dalam menghitung besarnya  anggaran total belanja untuk setiap jenis kegiatan  berdasarkan  target  output  yang ditetapkan dalam RKA SKPD.
Dalam konteks dinamika politik lembaga eksekutif dan legislatif,  permasalahan  tampak  dalam  penyusunan anggaran  dan  proses  anggaran,  dimana  terlihat dominasi  salah  satu  lembaga  terhadap  lembaga  lain. Dinamika  politik  terjadi  pada  penetapan  Perda  APBD, Lembaga  Legislatif  menciptakan  sebuah  konflik  dalam penyampaian  atau  pembahasan  penetapan  perda APBD.  Ini  disebabkan  lembaga  eksekutif  lebih mendominasi  dalam  pembuatan  perda  dan  legislatif yang  memiliki  hak  inisiatif  tidak  mempergunakan haknya tersebut.
Hasil penelitian menunjukan bahwa ranah politik dalam lembaga eksekutif dan legislatif sering mengalami tawar menawar dalam penetapan APBD. Namun hal tersebut sulit  diungkapkan  ada  beberapa  pihak  bersembunyi  di balik  peraturan.  Anggaran  merupakan  salah  satu  yang terpenting  bagi  proses  penyelenggaraan  pemerintah daerah. Tanpa anggaran, program-program pemerintah tidak  dapat  dijalankan.  Implementasinya  anggaran didominasi  oleh  eksekutif,  namun  harus  dalam persetujuan legislatif. Legislatif lebih sebagai pengawas, dalam perencanaan eksekutif lebih mendominasi.
Peneliti  menyimpulkan  bahwa  politik  anggaran  telah berkembang  di  Kota  Palangka  Raya,  dimana  fungsi anggaran  dimiliki  lembaga  legislatif  yang  dijadikan  alat tawar  menawar  terhadap  eksekutif  dalam  memenuhi kebutuhan  legislatif.  Namun  dalam  prosesnya  peneliti melihat  hubungan  kerja  lebih  terlihat  simbiosis mutualisme, sehingga menyebabkan terjadinya penyimpangan  dan  penyelewengan  anggaran.  Mereka
dapat  mengumpulkan  anggaran  lebih  dalam  lagi  tanpa terkait dengan peraturan  yang  ada.  Salah satu caranya adalah  dengan  menggelembungkan  anggaran,  baik  di SKPD  maupun  dalam  proyek  pembangunan  jalan, jembatan, dan sebagainya.
Walaupun  ada  indikasi  tindakan-tindakan  merugikan rakyat,  anggota  dewan  dalam  beberapa  hal  masih peduli  dengan  rakyatnya.  Hal  ini  terbukti  dengan berhasilnya  anggota  dewan  menjalankan  beberapa anggaran  untuk  rakyat.  Dominasi  eksekutif  atas legislatif  dalam  rasio  anggaran,  peneliti  menyimpulkan bahwa  pihak  eksekutif  juga  mendominasi  dalam  hal aktivitas.  Dilihat  dari  konteks  penyelenggaran pemerintahan  daerah,  secara  normatif  anggaran memang  dikelolah  dan  didominasi  eksekutif  daripada legislatif.  Karena  pada  dasarnya  mulai  perancangan, pelaksanaan, sampai pada pertanggungjawaban anggaran dilakukan oleh lembaga eksekutif.
Urusan  perencanaan,  pihak  eksekutif  adalah  aktor utama  yang  merencanakan  setiap  anggaran,  termaksut di dalamnya anggaran untuk oprasional anggota DPRD, Namun  dalam  prakteknya,  seringkali  terjadi  tarik menarik  dan  negosiasi  (lobbying)  antara  eksekutif  dan legislatif,  terutama  tentang  kebutuhan  dan  keuangan DPRD.  Pihak  DPRD  tidak  mempunyai  kewenangan untuk  membuat  rencana  kerja,  namun  pihak  DPRD bisa mengubah pagu anggaran (nilai  anggaran) maupun jenis  kegiatan  yang  menurut  anggota  dewan  (Banang) diperlukan.
Eksekutif dan legislatif mengembangkan potensinya dan meningkatkan  kapasitasnya  secara  bersama-sama sehingga  memiliki  pemahaman  yang  sama  baiknya dalam  menyikapi  setiap  isu  dan  adegan  perumusan peraturan daerah tentang APBD dan implementasinya. Bentuk  hubungan  konflik  terjadi  bila  kedua  lembaga tersebut  saling  bertentangan  dalam  visi  menyangkut tujuan  kelembagaan  serta  tujuan  daerah.  Hal  ini bertujuan  pada  pertentangan  yang  mengakibatkan munculnya tindakantindakan  yang tidak proaktif dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah  dan pencapaian tujuan-tujuan  daerah  itu  secara  keseluruhan.  Pada kondisi yang demikian, keduanya dihadapi pada control masyarakat yang akan menilai siapa diantara kedua yang visi  dan  prilakunya  berdekatan  (sama)  dengan kepentingan masyarakat. Kondisi terburuk terjadi,  jika ternyata  pertentangan  yang  terjadi  diantara  eksekutif dan  legislatif  justru  kepentingan  keduanya  tidak  sesuai dengan  kepentingan  masyarakat.  Disinilah  sensitifitas keberpihakan  kepada  masyarakat  kedua  lembaga tersebut  diuji  seberapa  besar  berpihak  kepada masyarakat.

## KESIMPULAN
1. Pola  interaksi  eksekutif  dan  legislatif  pada pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di Kota Palangka Raya Tahun 2018, mulai dari  tahapan  Perumusan  KUA  dan  PPAS  Serta Pembahasan  RAPBD  sampai  pada  tahapan pengesahan  anggaran  selalu  diwarnai  oleh beberapa fenomena interaksi antara eksekutif dan legislatif  untuk  melakukan  fungsi  kewenangan saling menguasai, mendominasi.
2. Pada  pembahasan  APBD  Kota  Palangka  Raya Tahun  2018  terdapat  pola  interaksi  antara eksekutif  dan  legislatif  yang  bersifat  akomondasi, dominasi,  dan  kompromi.  Ketiga  pola  interaksi dari  keseluruhan  pembahasan  kebijakan  anggaran ditemukan  adanya  bahwa  hubungan  DPRD  dan Pemerintah  Kota  Palangka  Raya  pada  penyusunan dan  penetapan  APBD  masih  dalam  kondisi  yang kondusif  sehingga  tidak  menimbulkan  kebuntuan pada  perumusan  dan  penetapan  APBD  Kota Palangka Raya Tahun 2018.
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi DPRD dan  Pemerintah  Kota  Palangka  Raya  pada penyusunan  dan  penetapan  APBD  adalah  adanya misi khusus bernegosiasi dalam wujud non agenda, tawar  menawar  terhadap  eksekutif  untuk
mendapatkan  kepentingan  pihak  legislative,  visi yang  mungkin  berbeda  dalam  menjalankan pemerintahan  yang  good  governance  (transparan, demokratis,  baik,  berkeadilan,  bertanggung  jawab, dan  objektif),  dan  menyamakan  pemahaman  yang sama  dalam  menyikapi  setiap  isu  dan  adegan perumusan  peraturan  daerah  tentang  APBD  dan implementasinya.  Hubungan  negatif  bila  eksekutif dan  legislatif  berkoalisi  (KKN)  dalam  hal  ini  baik dalam  perumusan  dan  penetapan  APBD, masyarakatlah  yang  paling  dirugikan.  Oleh  karena itu  seharusnya  yang  diawasi  (eksekutif)  yang mengawasi  (legislatif)  bekerja  atas  dasar  amanah masyarakat yang dapat dipertanggungjawabkan.

## REFERENSI
Arfan dan Ikhsan. 2008. Akuntansi sumber Daya Manusia
: Suatu Tinjauan Penilaian . Modal Manusia. Graha Ilmu. Yogyakarta.
Bambang,  Yudhoyono  Susilo.  2000. Mengatasi  Krisis Menyelamatkan Reformasi. Pusat Pengkajian Etika Politik dan Pemerintahan. Jakarta.
Beriansyah,  Alva  dan  Mutiarin,  Dyah.  2015. Analisis Hasil  Reses  DPRD  dalam  Penyusunan  Dan Penetapan  APBD  Kabupaten  Ogan  Komering  Ulu Selatan  Tahun  Anggaran  2014. Journal  of Governance and Public Policy Vol 2, No 2: June 2015 page. 389-415 Universitas Muhammadiyah
Yogyakarta.
Hasan,  Amiek  Soemarmi,  Indarja.  2012. Tugas  Dan Wewenang  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah (DPRD)  Dalam  Pelaksanaan  Fungsi  Anggaran Pendapatan  Dan  Belanja  Daerah  (APBD)  Provinsi Jawa  Tengah  Periode  2009-2011. Diponegoro Law  Review.  Volume  1,  Nomor  4, http://ejournal-s1.undip.ac.id /index.php /dlr. Indriani  dan  Baswir.  2003. Pengaruh  pengetahuan  dan RPPs terhadap peranan DPRD dalam pengawasan
Nurhasanah,Lambung NA. 2018. Analisis  Hubungan DPRD Dan  Pemerintah Kota Palangkaraya Pada Penyususnan Dan Penetapan Peraturan Tentang APBD
keuangan daerah.
Jurnal Sosiohumanika
(Vol.16/A) 2003, XVI(1).
Manzilati,  Asfi.  2011. Penguatan  Fungsi  Legislatif  Dan Evaluasi  Kinerja  Bidang  Penganggaran  (Studi  di DPRD Kota Batu). Journal of Indonesian Applied Economics. Vol. 5 No. 2 Oktober 2011. Hlm : 252-268. Thaha,  Idris.  2004 .  Demokrasi  Religius.  pemikiran  Politik Nurcholis  Madjid  (alm)  dan  M.  Amin  Rais. Khazanah Pustaka Keilmuan. Jakarta.
Sedarmayanti.  2009. Sumber  Daya  Manusia  dan Produktivitas Kerja. Bandung: CV Mandar Maju.
Widodo. 2006. Perencanaan Pembangunan era Otonomi Daerah. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
Winarna,  Jaka  dan  Murni,  Sri.  2007. Pengaruh  Personal Background, Political Background dan Pengetahuan Dewan  tentang  Anggaran  terhadap  Peran  DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah. Simposium Nasional Akuntansi X. Makasar.