Volume : 23, Nomor : 3, ISSN Offline : 1412-1255, ISSN Online : 2613-9340
Perlindungan Hukum Terhadap Kekerasan dalam Perkawinan:
Tinjauan Hukum Islam dan RKUHP"
Oleh:
Fauza Qadriah 1 , fauzaqadriah@gmail.com Budi Sastra Panjaitan 2 , budisastrapanjaitan@uinsu.ac.id

## Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

## Abstract
This  article  aims  to  understand  that  marital  violence  as  a  form  of  sexual  violence  against  women  that occurs in a marital relationship. One of the causes of violence in marriage is the patriarchal culture that is still inherent in people's lives. This patriarchal culture allegedly causes gender injustice which results in the  emergence  of  discrimination  against  women.  This  research  is  normative  legal  research  because  it uses  a  legislative  approach  with  a  focus  on  legal  principles  and  legal  principles  as  well  as  conceptual methods. The point of view of this writing is expressed by compiling verses of the Qur'an and hadith using maqasid as-shari'ah. The findings of this study show that efforts to handle a wife who is a victim of marital violence must be in line with the purpose of Islamic law, namely the protection of the five main principles in  Islam,  namely  preserving  religion,  soul,  intellect,  descendants  and  property.  Marimal  violence  is prohibited in marriage, as it has a long-term negative impact on the wife. In addition, violence in marriage that is prohibited by law can result in mafāsid muharramāt al-tahṣîl (the bad effects of something that is haram) or mafāsid makrūhāt al-tahṣîl (the bad effects of something makruh).
Keywords: Violence in marriage, Domestic Violence, Patriarchy, Maqasid As-shari'ah, Islamic Law

## Abstrak
Artikel ini  bertujuan  untuk  memahami  bahwa  kekerasan  dalam  perkawinansebagai salah  satu  bentuk kekerasan seksual  terhadap  perempuan  yang  terjadi  dalam  sebuah  hubungan  perkawinan.  salah  satu penyebab  kekerasan  dalam  perkawinan  ialah  budaya  patriarki  yang  masih  melekat  dalam  kehidupan masyarakat.  Budaya  patriarki  ini  disinyalir  menimbulkan  ketidakadilan  gender  yang  mengakibatkan munculnya  diskriminasi  terhadap  kaum  perempuan.  Penelitian  ini  adalah penelitian  hukum  normatif karena  menggunakan  pendekatan  perundang-undangan  dengan  fokus  pada  asas-asas  hukum  dan kaidah-kaidah  hukum  serta  metode  konseptual.  Sudut  pandang  penulisan  ini  diungkapkan  dengan menyusun ayat-ayat Al-Quran dan hadits dengan menggunakan maqasid as- syari’ah . Temuan penelitian ini  menunjukkan  bahwa  upaya  penanganan  seorang  istri  korban  kekerasan  dalam  perkawinan  harus sejalan dengan tujuan hukum Islam yakni perlindungan terhadap terjaminnya lima prinsip utama dalam Islam yakni memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Kekerasan dalam perkawinan dilarang dalam  pernikahan,  karena  menimbulkan dampak  negatif  jangka  panjang  terhadap  istri.  Selain  itu, kekerasan  dalam  perkawinanyang  dilarang  oleh  undang  undang  dapat  mengakibatkan mafāsid muharramāt al-tahṣîl (dampak buruk dari sesuatu yang haram) atau mafāsid makrūhāt al-tahṣîl (dampak buruk dari sesuatu yang makruh).
Kata Kunci : Kekerasan dalam perkawinan, KDRT, Patriarki, Maqasid As- syari’ah, Hukum Islam

## PENDAHULUAN
Menurut Abdul Shomad (2004), perkawinan  adalah  penyatuan  suci  antara seorang pria dan seorang wanita berdasarkan kontrak  dan  syarat  hukum  untuk  menciptakan keluarga  sakinah,  mawaddah,  dan  rahmah. Karena perkawinan merupakan  suatu pranata sadar  antara  suami  istri, berdasarkan  atas persetujuan dan kemauan bersama, berupaya untuk  mencegah  perzinahan,  melestarikan keturunan, dan mewariskan nilai-nilai transendental  (ketuhanan).  Menurut  fikih klasik, peranan perempuan sebagai istri adalah mampu  melaksanakan  keinginan  suaminya dalam  situasi  apa  pun,  terutama  dalam hubungan  suami-istri.  Seorang  istri  dianggap telah  melakukan  dosa  besar  apabila  ia menentang  kemauan  suaminya.  Atas  nama agama,  hal  ini  sering  dijadikan  pembenaran. Mengingat  prinsip  ini,  masuk  akal  jika  suami pada  akhirnya  akan melakukan  pemaksaan seksual, atau pemerkosaan, terhadap istrinya, meskipun  pada  kenyataannya  suami  hanya boleh  menjalin  hubungan  yang  penuh  kasih sayang  dan  saling  menghormati  yang  tidak melibatkan  kekerasan  fisik  (Q.S.  Al-Baqarah: 228).
Catatan Tahunan Komisi Nasional Anti Kekerasan
Terhadap
Perempuan menunjukkan  bahwa jumlah  kasus  kekerasan dalam  perkawinanpada  tahun  2019  sejumlah 100  kasus  lebih  sedikit  dibandingkan  pada tahun  2018  dengan  jumlah  192  kasus. Sebaliknya,  135  kasus  kekerasan  dalam perkawinandilaporkan  pada  tahun  2016  dan 172  kasus  pada  tahun  2017.  Meskipun demikian,  Komnas  Anti  Kekerasan  Terhadap
Perempuan  pada  tahun  2021  melaporkan bahwa,  terjadi  591  kasus  (25%  dari  seluruh kasus) kekerasan dalam perkawinanmenduduki peringkat  kedua  di  antara  semua  bentuk pemerkosaan  kekerasan  seksual  di  ranah domestik.  Data  ini  menunjukkan  peningkatan signifikan  dalam  jumlah  insiden dibandingkan tahun-tahun  sebelumnya  (Eli  nurhayati  :2009). Menurut Poerwandari (2017: 38), Pemerkosaan yang  dilakukan  oleh  orang  asing  merupakan salah  satu  bentuk  kekerasan  dalam  rumah tangga  terhadap  perempuan.  Perempuan terkena dampak kekerasan ini pada tingkat fisik, psikologis,  dan  seksual,  meskipun  pada kenyataannya para pelaku biasanya memandang perempuan sebagai lemah. Dalam kajian hukum Islam klasik, seksualitas perempuan  digambarkan  memiliki  unsur  fitnah pada tubuhnya, memberikan penguasaan pada suami  atas  dirinya  serta  menjadi  milik  suami sepenuhnya.  Oleh  karena  itu,  perempuan diharapkan tetap mengutamakan hasrat seksual suaminya,  meski  sedang  menunggang unta.  (Al-Tamami:  1884  M  )  dan  (  Al-Bantani: 1627 M) mengungkapkan sudut pandang ini.
Akar penyebab kekerasan dalam perkawinan  adalah  tindakan  pemaksaan, yang sering kali diwujudkan dalam bentuk kekerasan, yang  dilakukan  oleh  seorang  suami  terhadap istrinya untuk melakukan hubungan seks tanpa mempertimbangkan kesehatan istrinya. Namun sejak agama diturunkan Tuhan untuk mengatur kehidupan  manusia,  agama  dan  kemanusiaan selalu berjalan beriringan. Perbuatan perkosaan dalam perkawinan berpotensi menghambat dan menghambat  tercapainya Maqāṣid  Al-Syari'ah dalam  hubungan  seksual.  Hal  ini  juga  dapat
mengakibatkan  mafsadat,  atau kerugian,  bagi orang  lain,  khususnya  bagi  istri  yang  menjadi korban.
Berdasarkan  pemaparan  di  atas  penelitian  ini dimaksudkan  untuk  membahas  lebih  jauh tentang fenomena kekerasan dalam perkawinandalam budaya patriarki serta melihat  fenomena  ini  dalam  sudut  pandang Hukum Islam dalam konteks dunia modern.

## METODE PENELITIAN
Tulisan  ini  merupakan  penelitian kualitatif, yaitu menjelaskan temuan atau data (Muhadjir; 1996) atau dalam bentuk kata-kata, serta kombinasinya dari kata dan kalimat. Jenis penelitian ini sangat bergantung pada informasi, cakupan  yang  luas,  pertanyaan  umum, pengumpulan data yang  sebagian  besar  terdiri dari  kata/teks,  penjelasan  dan  analisis  kata serta  melakukan penelitian  subjektif  (Creswell; 2014).  Penelitian  kualitatif  dilakukan  dengan cara mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan narasi secara komprehensif pada data  visual  untuk  memperoleh  wawasan terhadap  fenomena  tertentu  yang  menarik, serta menghasilkan deskripsi yang mendalam dalam sudut pandang yang utuh, menyeluruh. Diawali  dengan  ulasan  dari  John  W.  Creswell mengenai  topik  di  atas.  Data  yang  telah terkumpul kemudian disajikan secara kronologis, yaitu data-data terpisah diidentifikasi,  dipilih,  diverifikasi  dan  disusun kembali  secara  sistematis  sesuai  kerangka pemetaan  masalah  yang  diteliti.  (John  W. Creswell Yogyakarta : Pustaka Pelajar : 2015) Setelah penggalian data selanjutnya dilakukan
analisis  data  bersamaan  dengan  proses pengumpulan  data,  interpretasi  data  dan penulisan  narasi  lainnya.  Data  yang  telah diperoleh  direduksi  dalam  pola  tertentu, kemudian dilakukan kategorisasi tema, kemudian  dilakukan  interpretasi  berdasarkan skema yang diperoleh, dapat ditarik kesimpulan dan  dilakukan  dengan  metode  deskriptif- analitis.

## PEMBAHASAN

## Defenisi Perkawinan
Secara  bahasa  kata  nikah  sama dengan zawwaj .  Dalam  kamus al - Munawwir , kata  nikah  disebut  dengan al-nikâh dan al- ziwâj/al-zawaj atau al-Zijah . Al - Tazwij mulanya terambil dari kata zawwaja-yuzawwiju- tazwijan yang secara harfiah berarti menikah, mencampuri,  menemani,  mempergauli  istri (Muhammad  amin  suma  :  2004).  Dalam khazanah  ilmu  fiqih,  khususnya  pada  tema pernikahan,  kata nikah lebih  sering  dipakai daripada kata kata zawaj . Sedangkan menurut istilah  Indonesia,  sering  disebut  sebagai perkawinan. Yaitu pernikahan yang dilakukan sesuai  dengan  ajaran  dan  ketentuan  hukum ajaran  agama  (yusuf  shamad  :2017).  Dalam Al- Qur’an  sendiri  tidak  kurang  dari  104  ayat mengenai  pernikahan  yang  dibahas  di berbagai  ayat. Kata kuncinya tidak lepas dari dua kata tersebut, namun jika dirinci lebih detail dalam  Al- Qur’an  kata nikah setidaknya disebutkan  sebanyak  23  kali  dan  kata zauj diulang  sebanyak  81  kali  (Zaitunah  subhan :2015)
Para  ulama  hukum  Islam  telah mengungkapkan  bahwa  pengertian  watha'
(bersenang-senang) dan dlammu (berkumpul) tergabung  dalam  makna  perkawinan.  Para ahli
fiqih menafsirkan pernikahan berdasarkan definisi tersebut, menurut Muhammad  Abu Zahrah. Namun Abu Zahrah juga menyempurnakan definisi yang diberikan oleh para ulama fiqih klasik, yang menurutnya tidak  secara  akurat  menyampaikan  makna yang dimaksudkan  oleh syariah. Ia berpendapat  bahwa  perkawinan  adalah sebuah  kontrak  yang  dapat  melegitimasi hubungan  antara  laki-laki  dan  perempuan dan  memungkinkan  kedua  belah  pihak berkontribusi  dalam  penciptaan  sebuah keluarga  dengan  memperoleh  hak-hak  yang menyertai  perkawinan  (abu  Zahra  :1957). Subhan  menegaskan,  pernikahan  memiliki kekuatan  untuk  menyalurkan kecenderungan mesra  antara  pria  dan  wanita.  Selain pemuasan  kebutuhan,  hubungan  biologis mereka juga bersifat holistik. Hal ini memang benar,  namun  lebih  dari  itu  karena  dalam hubungan  pernikahan,  pria  dan  wanita diharapkan  untuk  saling  mendukung  dan menjalankan tanggung jawab masing-masing di rumah. (zaitunah : 2017) Kekerasan dalam perkawinan (Marital Rape)
Kata  Latin  "pemerkosaan",  yang berarti memaksa, merampas, atau mengambil, adalah asal kata "pemerkosaan". Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan bahwa  kata  pemerkosaan  berasal  dari  kata pemerkosaan yang berarti penyerangan yang menggunakan kekerasan terhadap
seseorang tanpa persetujuan orang tersebut. Istilah “kekerasan
seksual” dan “pemerkosaan”  dapat  digunakan  secara
bergantian. Dalam kitab fikih kata pemerkosaan  dikenal  dengan  istilah al- ightisab  al- mar’ah atau al-ikrah ‘ala  al-zina , yakni penyetubuhan seorang perempuan yang tidak terikat dengan pernikahan  secara  paksa (nouvan  :2021).  Namun  demikian  meskipun pemerkosaan  juga  dimaknai  dengan  zina, pemerkosaan  dengan  zina  itu  berbeda. Karena  pemerkosaan  adalah  serangan  fisik yang  menyakiti  tubuh  yang  jika  korbannya berusaha  untuk  melawan,  pemerkosa  akan memaksa  bagaimanapun  caranya  bahkan tidak  segan  untuk  membunuh  korban. Pemerkosaan  juga  merusak  psikologi  karena korbannya  akan  trauma  dan  merampas kehormatan (azman: 2009). Kekerasan dalam perkawinan  berdampak  buruk  pada  aspek psikologis istri akibat memaksa istri melakukan  hubungan  seksual  yang  dilandasi dengan beragam bentuk kecurangan, pencabulan,  kontrol  seksual  yang  tidak  baik sehingga  berakibat  pada  trauma  bahkan terkena  penyakit  (martha:  2012).  Ketika ungkapan  "pemerkosaan  dalam  pernikahan" pertama  kali  mendapatkan  popularitas  di Barat, istilah tersebut mengacu pada kekerasan  fisik  dalam  interaksi  seksual pasangan. Salah satu indikasi yang dikemukakan adalah sang istri tidak menginginkan libido  yang sama hadir. memaksa  pasangan  untuk  terlibat  dalam hubungan biologis yang tidak sehat.
Pasal  1  UU  PKDRT  mendefinisikan kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan,  khususnya  terhadap  perempuan, yang  melanggar  hukum  di  rumah  dan menimbulkan  tekanan  atau  penderitaan  fisik,
seksual, psikologis, atau penderitaan lainnya. Hal  ini  juga  mencakup  ancaman  untuk melakukan  kejahatan,  pemaksaan,  atau perampasan  kebebasan  secara  fisik.  Dalam pengertian  yang  lebih  terfokus,  definisi  ini mengambil definisi  kekerasan terhadap
perempuan  yang  terdapat  dalam  Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan. Dampaknya
terhadap perempuan, yang biasanya dipandang lemah oleh  mereka  yang  melakukan  kejahatan tersebut.  Menurut  Deklarasi  Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan, kekerasan terhadap  perempuan  mencakup  ancaman kekerasan  serta  perilaku  apa  pun  yang menyebabkan  atau  mungkin  menyebabkan kerugian  atau  penderitaan  fisik,  seksual, atau  psikologis  terhadap perempuan karena gender  mereka.  -setiap  tindakan,  baik  yang dilakukan secara pribadi atau di depan umum, yang melibatkan pemaksaan atau perampasan  kebebasan  secara  sewenang- wenang. Hal tersebut dapat diartikan sebagai setiap  perbuatan  tercela,  baik  fisik  maupun non fisik, yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok  orang  terhadap  orang  atau kelompok lain dengan sengaja untuk menimbulkan  kerugian  atau  penderitaan (mufidah  :  2013).  Kekerasan  terhadap perempuan  didefinisikan  sebagai  tindakan apa pun, baik yang dilakukan di depan umum atau secara pribadi, yang menyebabkan atau mungkin  menimbulkan rasa  sakit  atau penderitaan  secara  fisik,  psikologis,  atau seksual.  Hal  ini  juga  dapat  mencakup paksaan, ancaman dari pelaku, atau penolakan yang disengaja terhadap hak hidup
seseorang. korban kekerasan tertentu. Pasal 1 Deklarasi
PBB tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan yang diadopsi  pada  tanggal  20  Desember  1993 memberikan penjelasan mengenai hal tersebut (muladi: 1997)
Kekerasan  terhadap  perempuan  bisa saja  terjadi  di  dalam  rumah  tangga  atau perkosaan oleh  orang  lain  yang  tidak  dikenal. Kekerasan ini berdampak pada fisik, psikologis,  maupun  seksual  pada perempuan yang  biasanya  dianggap  lemah  oleh  pelaku (sudiarti:  2007).  Menurut  Mansour  Fakih, kekerasan  adalah  penyerangan  fisik  yang selanjutnya  berdampak  pada  kesehatan mental  seseorang.  Istri  yang  mengalami kekerasan  seringkali  mengalaminya  tidak hanya  di  dalam  rumah  tetapi  juga  di  luar masyarakat  (Subroto:  1993).  Fakih  (2013) kekerasan  fisik  yang  terjadi  di  rumah,  yang merupakan hasil analisis gender  dan berkontribusi terhadap ketidaksetaraan gender  karena  stereotip  masyarakat  bahwa perempuan secara fisik lebih lemah dibandingkan  laki-laki.  Kekerasan  berbasis gender menjadikan perempuan sebagai objek kekuasaan dan tidak memperlakukan mereka sebagai subjek atau atasan. Pada kenyataannya,  kesetaraan  gender  dalam keluarga  harus  dicapai  agar  perempuan terhindar  dari  situasi  kekerasan —khususnya perkosaan  dalam  pernikahan —dan  merasa aman  dan  tenteram  dalam  mengurus  rumah tangga. Hal ini sejalan dengan kesetaraan dan keadilan  gender  dalam  keluarga,  dimana perempuan  dan  laki-laki  memiliki  akses  yang sama  untuk  menyuarakan  pendapatnya,
melanjutkan pendidikan yang sesuai dengan minatnya,  dan  tumbuh  sebagai  individu. (Puspitawati, 2013). Dengan demikian,
diketahui bahwa
kekerasan dalam perkawinan yang terjadi dalam budaya patriarki cenderung terjadi akibat pemahaman yang keliru atas kekuasaan laki- laki terhadap keluarga termasuk terhadap diri perempuan  dalam  keluarga.  Perempuan dianggap  hanya  sebagai  bagian  yang  bisa dituntut  untuk  memenuhi  keinginan  tanpa mendapatkan kesempatan untuk mengungkapkan ide dan keinginannya. Berikut ini contoh-contoh marital rape :
a. Seks paksa dengan istri saat dia sedang tidur.
b. Melakukan  hubungan  seksual  secara paksa  beberapa  kali  secara  bersamaan yang  bertentangan  dengan  keinginan istri.
c. Ketika  seorang  suami  menggunakan  obat perangsang atau alkohol
untuk
memperpanjang  hubungan  intim  yang bertentangan  dengan  keinginan  istrinya, pasangan tersebut secara paksa melakukan aktivitas seksual tanpa persetujuan mereka.
d. Membuat  istri  merintih  untuk  merangsang seksualnya.
Ada dua kategori penyebab perkosaan  dalam  perkawinan:  penyebab langsung  dan  penyebab tidak  langsung. Di  antara  alasan  utama  perkosaan dalam pernikahan adalah:
a. Keinginan yang tidak seimbang. Dorongan seksual  berbeda-beda  pada  setiap  orang, terutama antara pria dan wanita.
b. Sang  istri  menolak.  Karena  dianggap
melayani pasangan adalah suatu kewajiban,  maka penolakan suami seringkali dianggap
sebagai ketidaktaatan.
c. Perbuatan sang suami berlebihan dan tidak terkendali  karena  pengaruh  obat-obatan dan alkohol. (milda: 2007).
Dalam  ilmu  psikologi,  terdapat  tiga  jenis utama dari kekerasan dalam perkawinan yang perlu diketahui untuk  dapat menjadi kewaspadaan  kita.  Di  antaranya  adalah hubungan seksual yang dipaksakan, hubungan  seksual  obsesif  dan  hubungan seksual dengan kekerasan.
1. Hubungan intim atas dasar pemaksaan Ketika tidak ada kesepakatan atau persetujuan bersama dalam suatu hubungan, hal itu dapat berujung  pada  hubungan  seksual  yang dipaksakan. Pelecehan fisik yang dimaksudkan  untuk mendesak  istri  menyetujui aktivitas hubungan seksual merupakan ciri-ciri umum dari hubungan ini.
Ketika  korban  menolak  melakukan  aktivitas seksual, pelaku dalam kondisi ini membalasnya
dengan kekerasan, mendominasi hubungan seksual, dan menggunakan kekerasan.
2. Hubungan intim atas dasar panatik
Aktivitas  yang  dilakukan  dengan  pemaksaan untuk  membangkitkan  gairah  korbannya dikenal dengan aktivitas seksual ketergantungan.  Dalam  hal  ini,  obsesi  pelaku adalah menggunakan kekerasan untuk melakukan dan menikmati hubungan seksual. Karena mengandung penyiksaan fisik, keterikatan ini sering disebut sebagai hubungan kejam dan sadis.
3. Hubungan Seksual dengan Kekerasan (Battering Rape)
Perkosaan  dalam  pernikahan  paling  sering terjadi dalam bentuk hubungan seksual yang penuh
kekerasan. Jika pelaku mencampuradukkan  pemerkosaan  dengan tindakan kekerasan lainnya, maka hal itu akan mengakibatkan  hubungan  seksual  yang penuh  kekerasan.  Penganiayaan  fisik  dan psikis  yang  dialami  korban  sebelumnya berlanjut  dengan  pemerkosaan.  Pelecehan sebelumnya  kemudian  meluas  ke  tindakan seksual,  yang  kemudian  menjadi  hubungan seksual. Kekerasan dalam perkawinan adalah keadaan yang mengkhianati keintiman  dan  ketidakpercayaan  dalam pernikahan.
Mayoritas  korban  perkosaan  dalam perkawinan adalah perempuan (istri), sehingga  mereka  akan  menderita  berbagai akibat psikologis dan fisik. Perkosaan ini akan sangat  mempengaruhi  persepsi  korban terhadap  dunia,  orang  lain,  dan  diri mereka sendiri.  Selanjutnya  akibat  trauma,  persepsi terhadap  hubungan,  cinta,  dan  hubungan seksual  akan  bergeser  (Cassel,  2021). Penelitian  sering  kali  menyoroti  perasaan takut,  bersalah,  dan  takut  akan  pernikahan sebagai  konsekuensi  jangka  panjang  dari pemerkosaan.  Hal  ini  dapat  menyebabkan gejala  depresi,  kecemasan,  gangguan  stres pasca-trauma  (PTSD),  dan  kemungkinan kondisi kesehatan mental lainnya.
Tinjauan Maqashid Assyari’ah
Manusia  adalah  makhluk  bebas  yang tidak  memiliki  dunianya  sendiri  sejak  lahir,
namun pengalaman hidup telah mengkondisikan  mereka  untuk  tetap  seperti itu. Di sinilah agama berperan sebagai mitologi kunci  yang  mendukung  kesetaraan  manusia, mencegah kelompok-kelompok saling berkelahi,  menghentikan  kelompok-kelompok untuk  menghancurkan  kelompok  lain  karena kebencian,  dan  menghentikan  pihak-pihak yang  berkuasa  mengambil  keuntungan  dari pihak  yang  lemah.  Ide-ide  ini  hanya  menarik perhatian pada  amoralitas  dan  keserakahan seseorang  atau  sekelompok  orang,  yang dapat mengakibatkan antroposentrisme historis  yang  tidak  manusiawi.  Melarang pemaksaan  hubungan  seksual  antara  suami dan istri, atau sebaliknya, karena bertentangan dengan prinsip dasar Islam tentang pernikahan dan  seksualitas  yang  diwahyukan dalam  Al- Qur'an. Istri tunduk  pada suaminya, terutama dalam  hal  hubungan  seksual.  Pemaksaan diakibatkan  oleh  egoisme  laki-laki  yang  kuat dalam mengejar dominasi perempuan. Karena perkosaan  yang  dilakukan  dalam  perkawinan digolongkan sebagai kekerasan atau penganiayaan, dan bukan perkosaan, berdasarkan  KUHP,  seorang  istri  tidak  dapat mengajukan  pengaduan  perkosaan  terhadap suaminya  ke  pengadilan.  maka  jika  istri  tetap melaporkan  suami,  kasus  ini  akan  dianggap dan  diproses  oleh  Pasal  352,  354,dan  356 KUHP  atas  kasus  penganiayaan  (mariati: 2018).
Gagasan maqashid  assyari’ah sangat membantu dalam menyelesaikan perselisihan yang  berkaitan  dengan  perkawinan,  agama lain,  dan  permasalahan  lain  yang  muncul sehubungan  dengan  peristiwa  kontemporer.
Oleh  karena  itu, Maqāṣid Al-Sharī'ah adalah syariat  Islam  yang  dirumuskan  Allah  dan Rasul-Nya  dengan  tujuan  memberi  manfaat dan  mencegah  kerugian  manusia  di  dunia dan  akhirat.  Meskipun  manusia  adalah makhluk bebas yang tidak memiliki dunianya sendiri  sejak  lahir,  namun  pengalaman sepanjang  hidup  telah  mendorongnya  untuk tetap demikian. Di sinilah agama memainkan peranan penting sebagai pusat mitologi yang mendorong kesetaraan manusia dan mencegah satu kelompok berperang melawan  kelompok  lain,  menghancurkan kelompok  lain  secara  sembarangan,  dan membiarkan pihak yang berkuasa mengambil keuntungan dari pihak yang lemah.
Keyakinan  seperti  itu  hanya  menyoroti amoralitas  dan  keserakahan  individu  atau sekelompok  individu,  yang  dapat  mengarah pada  antroposentrisme  historis  yang  telah merendahkan kemanusiaan (asmeiny: 2019). Kemudian, Islam mengatur bahwa perempuan dan laki-laki mempunyai hak yang sama. Apa yang ingin kita ambil dari konteks perjuangan untuk membebaskan perempuan adalah hak untuk  hidup,  kebebasan  untuk  menjalankan kehendak  bebas,  dan  sekaligus  hak  untuk mewarisi —bukan warisan seperti yang dilihat dari perspektif masyarakat Islam yang secara historis  naif —  dan  untuk  mengembangkan kesadaran manusia. Kekerasan dalam perkawinan dipandang  merugikan  salah  satu kaidah yang lima yaitu merugikan kelestarian diri (Hifdz  al-Nafs), atau  merugikan  pelestarian martabat  manusia,  atau  yang  lebih  populer, pelestarian hak asasi manusia. Jika dihubungkan  dengan Maqāṣid  Al-Sharī'ah
modern  karya  Jasser  Auda.  Karena  terlalu menekankan pada
pemberdayaan kesejahteraan keluarga, keadilan, dan kebebasan, maka hal ini kemudian melemahkan terpeliharanya perlindungan keturunan ( Hifdz al- Nasl). Apabila  seorang  suami  mencaci-maki istrinya  secara  seksual,  maka  dapat  merugikan tubuh  (jiwa),  pikiran  (psikologi),  dan  organ seksualnya.  Jika  mempertimbangkan  tindak pidana menurut hukum Islam, pelecehan seksual yang dilakukan suami terhadap istrinya termasuk dalam  kategori  hukum  pidana  cedera  atau penganiayaan qishash.

## KESIMPULAN
Kekerasan dalam perkawinanIni adalah bentuk  kekerasan  atau  pemaksaan  yang paling  parah  terhadap  perempuan  dalam hubungan  suami-istri  karena  berdampak negatif terhadap perempuan secara psikologis dan  juga  fisik.  Oleh  karena  itu,  kita  harus berjuang untuk menciptakan sistem yang lebih adil  dan  lebih  melindungi  hak-hak  seksual perempuan.  Ajaran  Islam  tentang  hubungan yang baik dan baik antara suami dan istri, serta persamaan hak antara laki-laki dan perempuan (mu'asyarah  bi  al-ma'ruf).  memuat  ajaran tentang  hubungan  seksual  yang  setara  dan wajar  antara  suami  dan  istri.  Islam  melarang perkosaan dalam pernikahan, yang berdampak  buruk  pada  organ  reproduksi. Sebab, menurut Maqāṣid Assyari’ah, tindakan
kekerasan
dalam perkawinan tidak mencerminkan tercapainya tujuan perkawinan. Langkah  solutif  diperlukan  dalam  penangana martial  rape  yang  dikodifikasi  dalam  RKUHP agar  tidak  mengalami  kebuntuan  yang  sama
dengan implementasi martial rape dalam UU PKDRT. Hal ini dilakukan melalui penggalakkan poendekatan keagamaan yang melibatkan pranata  yang  ada  di  masyarakat melalui  serangkaian  kegiatan  rutin  yang massif dilakukan di tingkat RT hingga jenjang Pendidikan.

## DAFTAR PUSTAKA
Azis,  Asmaeny. Feminisme  Profetik .  Yokyakarta:
Kreasi Wacana. 2007.
Basri,  Asrafi  Jaya. Konsep  Maqashid Syari’ah Menurut al-Syatibi.
Jakarta: PT RajaGrafindoPersada. 1996.
Cholil,  Mufidah. Psikologi  Keluarga  Islam Berwawasan Gender. Malang: UIN
Maliki Press. 2013.
Ciciek,  Farha. Ikhtiar  Mengatasi  Kekerasan dalam  Rumah  Tangga. Jakarta:  The
Asian Foundation. 1999. Deklarasi Penghapusan Kekerasan Dalam Perempuan ( Declaration on
the
Elimination  ofViolence Against  Woman ).
Pasal 1.
Djamil,  Fathurrahman. Filsafat  Hukum  Islam.
Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
1999.Djannah, Fathul. Kekerasan terhadap Istri. Yogyakarta: LkiS. 2003.
Hadisubroto,  HA.  Subino. Keluarga  Muslim  dalam Masyarakat Modern.
Bandung:
PT.Remaja Rosdakarya. 1993.
Jamaa, La dan Hadidjah, Hukum Islam dan Undang-
undang Anti
Kekerasan
dalam
RumahTangga, (Surabaya:  PT.  Bina
Ilmu. 2008. Luhulima, Achie Sudiarti. Penghapusan Diskriminasi Terhadap  Wanita .  Bandung:  Alumni.
2007.
Marlia,  Milda. Marital  Rape:  Kekerasan  Seksual Terhadap Istri. Yogyakarta: PustakaPesantren. 2007. Muladi. Hak  Asasi  Manusia,  Politik,  dan  Sistem
Peradilan Pidana. Semarang: Badan
Penerbit Universitas Diponegoro. 1997.
Nurhayati,  Elli. Panduan  Untuk  Pendamping  Korban Kekerasan ( Konseling  Berwawasan  Gender ) . Yogyakarta: Rifka Annisa. 2000. Rahadityo,  Pandu  Love. “Perlindungan  Hukum terhadap  Istri  sebagai  KorbanPerkosaan dalam  Rumah  Tangga  ( Marital  Rape )
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Bangil
Nomor; 912/PID/B/2011/PN.BGL)”,
(Skripsi:  FakultasHukum  UNS  Surakarta,
2019).