Puji Haryadi Mulyana Sukma, Panji Suminar, Dhanurseto Hadiprashada (2023) Resolusi Konflik Agraria di Kabupaten  Lebong  dalam  Perspektif Face  Negotation  Theory , (8)  7, http://dx.doi.org/10.36418/syntax- literate.v6i6 E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax  Literate:  Jurnal  Ilmiah  Indonesia  p–ISSN:  2541-0849  e- ISSN: 2548-1398
Vol. 8, No. 7, Juli 2023

## RESOLUSI KONFLIK AGRARIA DI KABUPATEN LEBONG DALAM PERSPEKTIF FACE NEGOTATION THEORY
Puji Haryadi Mulyana Sukma 1 , Panji Suminar 2 , Dhanurseto Hadiprashada 3 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bengkulu, Indonesia Email: Pujisukma2@gmail.com 1 , psuminar@unib.ac.id 2 , hadiprashada@unib.ac.id 3

## Abstrak
Konflik agraria terkait dengan Kawasan hutan juga terjadi di Kabupaten Lebong Provinsi  Bengkulu  yaitu  Kawasan  hutan  Taman  Wisata  Alam  Danau Tes.   Penetapan  kawasan  Taman  Wisata  Alam  Danau  Tes  ini  berdampak   pada masyarakat karena tidak dapat mengurus sertifikat ataupun legalitas kepemilikan tanah  di  daerah  tersebut  meskipun  masyarakat  lebih  dahulu  bermukim  disana dibandingkan  keluarnya  aturan  penetapan  kawasan  Taman  Wisata  Alam  Danau Tes.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  memahami  dan  menjelaskan  resolusi  konflik Taman  Wisata  Alam  Danau  Tes  dalam  perspektif  Face  Negotation  Theory. Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  dengan  jenis  penelitian  studi kasus dan bersifat deskriptif.  Hasil penelitian ini menemukan fakta bahwa Adapun aktor  konflik  Taman  Wisata  Alam  Danau  Tes  melibatkan   antara  masyarakat dengan  Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan.  Adapun  penyelesaian konflik dilakukan dengan kerjasama tim dalam Gugus Tugas Reforma Agraria dan dianalisis memalui Face Negotation Theory. Tim yang terlibat dalam penyelesaian konflik  Taman  Wisata  Alam  Danau  Tes  tidak  melakukan  penghindaran  namun memiliki  rasa  tanggung  jawab  atas  penyeledaian  konflik  Taman  Wisata  Alam Danau Tes sesuai tugas masing-masing dam saling berkompromi dan berintegrasi untuk menyelesaikan konflik Taman Wisata Alam Danau Tes.
Kata Kunci : Konflik Agrarian; Twa Danau Tes; Face Negotation Theory; Gugus Tugas Reforma Agraria

## Abstract
Agrarian  conflicts  related  to  forest  areas  also  occurred  in  Lebong  Regency, Bengkulu Province, namely the Tes Lake Natural Tourism Park Forest area. Area designation  Nature  Tourism  Park  Lake  Tes  has  an  impact  on  the  community because they cannot take care of certificates or the legality of land ownership in the  area  even  though  the  community  has  lived  there  before  the  issuance  of  the zoning regulations Nature Tourism Park Tes Lake. This study aims to understand and explain conflict resolution Nature Tourism Park Tes Lake in perspective Face Negotation Theory. This research uses a qualitative approach with a case study research type and is descriptive in nature. The results of this study found that the conflict  actors  Nature  Tourism  Park  Tes  Lake  involves  the  community  and  the
Ministry  of  Environment  and  Forestry.  The  conflict  resolution  is  carried  out  by teamwork  in  the  Agrarian  Reform  Task  Force  and  analysed  through  Face Negotiation Theory. The team involved in conflict resolution Nature Tourism Park Lake of Tests did not practice evasion but had a sense of responsibility for resolving conflicts  Nature  Tourism  Park  Lake  Tes,  according  to  their  respective  duties, compromises and integrates with each other to resolve conflicts Nature Tourism Park Tes Lake.
Keywords: Agrarian Conflict; Wa Danau Tes; Face Negotation Theory; Agrarian Reform Task Force

## Pendahuluan
Konsorium  Pembaruan  Agraria  (KPA)  mencatat,  sepanjang  tahun  2021  di Indonesia terjadi konflik agraria sebanyak 207 kasus. Sektor perkebunan menjadi sektor paling banyak terjadi konflik agraria dengan jumlah 74 kasus. Adapun rincian sebanyak 59  kasus  atau  80%  kasus  di  sektor  perkebunan  sawit  dengan  luas  mencapai  255.006 hektare. Urutan kedua konflik agraria terdapat di sektor infrastruktur dengan 52 kasus. Ketiga,  konflik  agraria  di  sektor  pertambangan  sebanyak  30  kasus.  Keempat,  konflik agraria di sektor properti sebanyak 20 kasus. Kelima, konflik agraria di sektor kehutanan sebanyak  17  kasus.  Keenam,  konflik  agraria  terjadi  di  pesisir  sebanyak  7  kasus  dan selanjutnya 3 konflik agraria terjadi di sektor pertanian (Mahdi, 2022).
Konflik agraria terkait dengan Kawasan hutan juga terjadi di Kabupaten Lebong Provinsi  Bengkulu  yaitu  Kawasan  hutan  TWA  Danau  Tes.  Berdasarkan SK.3558/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/5/2018  tanggal  28 Mei 2018 terjadi perubahan fungsi  Cagar  Alam  Danau  Tes  menjadi  Taman  wisata  alam  Danau  Tes.  Secara administratif  pemerintahan,  kawasan  Taman  Wisata  Alam  (TWA)  Danau  Tes  terletak dalam  wilayah  Kabupaten  Lebong,  Propinsi  Bengkulu.  Perubahan  ini  akan  membawa konsekuensi terhadap bentuk pengelolaan kawasan tersebut, dimana Taman wisata alam merupakan  kawasan  suaka  alam  yang  dimanfaatkan  terutama  untuk  kepentingan pariwisata dan rekreasi. Adapun penduduk di empat desa yang berlokasi disekitar TWA Danau  Tes  di  Kabupaten  Lebong  yaitu  Desa  Sukasari,  Desa  Mangkurajo,  Desa  Kota Donok dan Kelurahan Tes. legalisasi aset adalah pendaftaran hak atas tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh seseorang atau badan hukum untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum.
Adapun konflik agraria yang akan diangkat dalam penelitian ini yakni mengenai konflik TWA Danau Tes yang berada di Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu. Peneliti telah melakukan wawancara pada tanggal Senin, 26 September 2022 dan mendapatkan informasi  mengenai  TWA  Danau  Tes  dengan  mewawancarai  Dodik  Gusmiarto,  S.H Kepala  Seksi  Pengendalian  dan  Penanganan  Sengketa  Kantor    Pertanahan  Kabupaten Lebong  terkait  dengan  permasalahan  yang  terjadi  Ketika  adanya  pemukiman  dalam Kawasan  TWA  Danau  Tes.    Informan  mengatakan  bahwasanya  dalam  UU  Nomor  41 Tahun 1999 tidak memperkenankan lahan di TWA menjadi hak milik warga. Namun, warga bisa memanfaatkan lahan di TWA dengan pola kerjasama pemanfaatan kawasan
tersebut.  Sedangkan  untuk  masyarakat  yang  bermukim  di  Kawasan  TWA  Danau  Tes lebih dahulu bermukim disana dibandingkan keluarnya UU Nomor 41 Tahun 1999 dapat dibebaskan dari Kawasan hutan.
Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori negosiasi wajah Stella Ting- Toomey  menjelaskan  dan  memprediksi  perbedaan  budaya  dalam  menanggapi  konflik. Seorang  profesor  komunikasi  di  California  State  University,  Fullerton,  Ting-Toomey berasumsi  bahwa  orang-orang  dari  setiap  budaya  selalu  bernegosiasi  muka.  Istilah  ini merupakan metafora untuk citra diri publik kita—cara kita ingin orang lain melihat dan memperlakukan  kita  (Griffin,  Ledbetter,  &  Sparks,  2019).  Beberapa  asumsi  Teori Negosiasi  Wajah  mempertimbangkan  komponen  kunci  dari  teori:  wajah,  konflik,  dan budaya. Dengan mengingat hal itu, berikut ini panduan pemikiran teori Ting-Toomey:
• Identitas diri penting dalam interaksi interpersonal, dengan individu menegosiasikan identitas mereka secara berbeda lintas budaya.
• Pengelolaan konflik dimediasi oleh wajah dan budaya.
• Tindakan tertentu mengancam citra diri (wajah) yang diproyeksikan. Berdasarkan karya M. Afzalur Rahim, profesor manajemen di Western Kentucky
University,  Ting-Toomey  awalnya  mengidentifikasi  lima  tanggapan  berbeda  terhadap situasi di mana ada ketidaksesuaian kebutuhan, minat, atau tujuan. Kelima gaya konflik tersebut  adalah  menghindari  (menarik  diri),  mewajibkan  (menampung),  kompromi (menawarkan), mendominasi (bersaing), dan mengintegrasikan (memecahkan masalah). (Griffin et al., 2019).

## Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan dalam proses penelitian ini adalah penelitian kualitatif  dengan  pendekatan  deskriptif.  Menurut  Lodico,  Spaulding,  dan  Voegtle menjelaskan bahwasanya penelitian kualitatif merupakan penelitian interpretif ataupun penelitian lapangan yaitu metodologi dari ilmu sosiologi dan antropologi serta adaptasi kedala  seting  pendidikan  (Pasolong,  2020)  Penelitian  ini  menggunakan  teknik  sampel purposive (purposive sampling). Teknik ini merupakan strategi yang umum digunakan dalam penentuan informan yang merupakan teknik menentukan kelompok peserta yang akan  menjadi  informan  sesuai  dengan  kriteria  terpilih  yang  relevan  dengan  masalah penelitian tertentu (Bungin, 2010).
Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  yaitu  observasi  non  partisipan digunakan peneliti yang dimana peneliti tidaklah terlibat secara langsung di dalam objek penelitian atau dapat dikatakan juga peneliti tidak ikut serta dalam kegiatan yang diamati. Selanjutnya wawancara  mendalam  (in-depth  interview) dilakukan  kepada  informan yaitu, Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan Kabupaten Lebong, Kepala  Bidang  Pemerintahan  dan  Pembangunan  Manusia  Badan  Perencananan Pembangunan  Daerah  Kabupaten  Lebong,  Kepala  Seksi  Konservasi  Wilayah  1  Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu-Lampung, Ketua Aliansi Masyarakat Taneak Jang,  Camat  Lebong  Selatan,  Perwakilan  masyarakat  yang  berada  di  kawasan  TWA Danau  Tes.  Peneliti  menggunakan  jenis  wawancara  terstruktur  dengan  terlebih  dahulu
menyiapkan instrumen penelitian berupa daftar pertanyaan- pertanyaan tertulis sehingga proses wawancara akan lebih terarah. Teknik pengumpulan data melalui Focus Group Discussion (FGD) merupakan pengumpulan data yang dapat dilakukan dalam penelitian kulitatif dalam menemukan makna pada sebuah tema menurut pemahaman kelompok.

## Hasil dan Pembahasan
Dalam  penelitian  ini  peneliti  melihat  konflik  yang  ada  di  TWA  Danau  Tes Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu.  Peneliti melihat situasi dan tindakan komunikatif dalam proses penyelesaian konflik TWA Danau Tes.  Peneliti akan menjabarkan hasil dari  penelitian terkait dengan faktor, aktor, dampak negatif dan resolusi konflik TWA Danau Tes. Berdasarkan penelitian dan observasi yang dilaksanakan peneliti menemukan bahwa  masyarakat  sudah  mengeluhkan  sejak  lama  sejak  lama  terkait  dengan  status kawasan TWA Danau Tes.
Berdasarkan data yang didapatkan di lapangan terkait dengan kondisi terkini di Kelurahan Tes, Desa Kutai Donok, Desa Sukasari, dan Desa Mangkurajo yang ada di Kecamatan  Lebong  Selatan  Kabupaten  Lebong,  antara  pemilik/  penggarap/  penghuni/ penguasa lahan di dalam kawasan hutan sudah sejak lama bersengketa dengan pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Masyarakat cenderung berada diposisi yang lemah karena tidak memiliki sertipikat atas tanah yang dikuasai maupun surat-surat lain yang kurang lengkap. Padahal masyarakat yang ada di dalam kawasan hutan telah lebih dulu menduduki dan menguasai lahan yang diklaim oleh negara dan ditetapkan melalui Keputusan Menteri Pertanian Nomor 148/Kpts/UM/3/1974 ditunjuk sebagai kawasan hutan dengan fungsi lindung.
Kekalahan  yang  dirasakan  oleh  masyarakat  jelas  sangat  merugikan  masyarakat yang telah lama menguasai tanah di kawasan hutan tersebut. Penegasan kepastian hukum atas  hak-hak  masyarakat  yang  menguasai  tanah  di  kawasan  hutan  perlu  mendapat perhatian  khusus  mengingat  terdapat  sekumpulan  manusia  yang  bermukim  dan menggantungkan hidup dari lahan yang dikuasai yang berada di dalam hutan. Bermukim di  dalam  kawasan  hutan  TWA  Danau  Tes  sehinga  masyarakat  disana  tidak  memiliki sertifikat tanah yang menunjukkan legalitas kepemilikan.
Dalam setiap konflik yang terjadi pasti ada aktor yang terlibat, aktor-aktor yang bertikai tidak hanya dua orang atau dua pihak yang langsung terlibat konflik saja, namun bisa saja aktor-aktor yang mendukung atau bersimpati kepada salah satu pihak. Jadi ada aktor utama dan ada aktor pendukung. Konflik dapat bersifat dinamis, dipengaruhi oleh berbagai  variabel  seperti  kebijakan  nasional,  penegakan  hukum,  kebijakan deadlock , tingkat  partisipasi  masyarakat  lokal,  kepentingan  antar  aktor  yang  terkotak-kotak  dan kompleks,  namun  dengan  memanfaatkan  framing  kepentingan  aktor  ini,  dan mempertimbangkan  Dengan  sifat  konflik  yang  asimetris,  kami  melakukan penyederhanaan heuristik dengan hanya menyandingkan dua jenis aktor, seperti antara aktor pemerintah dan aktor masyarakat lokal (Sahide et al., 2021).
Konflik  TWA  Danau  Tes  antara  masyarakat  dengan  Kementerian  Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentunya dapat dikategorikan bahwa masyarakat TWA Danau Tes
masuk  ke  dalam  kategori  aktor  masyarakat  lokal  yang  tak  berdaya  bahkan  seringkali masyarakat kehilangan kesamaan ha katas tanahh yang menjadi korban campur tangan kebijakan.  Hal  inilah  yang  dirasakan  oleh  masyarakat  TWA  Danau  Tes  seperti  yang peneliti  temukan  di  lapangan.  Kategori  aktor  berikutnya  yaitu  melibatkan  Pemerintah yang  menjadi  aktor  dominan  yang  tentunya  dalam  hal  ini  mereka  yang  menetapkan kebijakan  yang  harus  dipatuhi  oleh  masyarakat  khususnya  di  TWA  Danau  Tes  dalam penetapan  kawasan  hutan.  Dari  tahun  1974  masyarakat  TWA  Danau  Tes  diharuskan mematuhi penetapan kawasan hutan TWA Danau Tes yang berujung pada ketidakpastian kepemilikan hak legalitas tanah yang diperoleh masyarakat.
Gejolak  konflik  TWA  Danau  Tes  tentunya  akan  semakin  berdampak  jika pemerintah  tidak  segera  melepaskan  mereka  dari  status  kawasan  hutan.  Seperti  yang disampaikan  oleh  informan  bahwa  dengan  adanya  aturan  yang  menjamin  bahwa masyarakat  TWA  Danau  Tes  bisa  lepas  dari  status  kawasan  hutan  kerena  masyarakat sudah terlebih dahulu menguasai kepemilikan dibandingkan openetapan status kawasan. Hal  ini  sejalan  menurut  (Halawa  &  Wagey,  2022)  dampak  negatif  dari  konflik  yaitu: menyebabkan  retaknya  hubungan  antarkelompok  sehingga  muncul  disintegrasi  sosial, kerusakan harta benda dan hilangnya nyawa manusia, perubahan kepribadian individu misalnya dari yang semula sopan menjadi kasar dan tidak ramah, adanya dominasi sebuah kelompok, munculnya aksi balas dendam dan perpecahan, timbulnya aksi kekerasan.
Jika dilihat dari paparan di atas dampak konflik memicu disintegrasu sosial antar masyarakat  dengan  Kementerian  Lingkungan  dan  Kehutanan.  Menurut  informan  jika konflik  TWA  Danau  Tes  ini  tidak  disegera  untuk  diselesaikan  tidak  menutup kemungkinan  timbul  aksi  kekerasan  atas  dominasi  kelompok  lain  seperti  Pemerintah. Masyarakat tentu akan terus menuntut hak kepemilikan mereka yang mana masyarakat sudah jauh terlebih dahulu menempati, mendiami, mengolah ataupun menguasai wilayah tersebut yang menjadi hak personal amsyarakat yang tentunya berbenturan dengan aturan pemerintah  jelas  itu  persoalan  masalah.  Menurut  peneliti  pemerintah  khususnya Kementerian  Lingkungan  dan  Kehutanan  seharusnya  segera  berkomunikasi  dengan masyarakat  dan  mendengarkan  aspirasi  masyarakat  TWA  Danau  Tes.  Hal  ini  bisa dilakukan  melalui  komunikasi  publik  yang  bertujuan  membangun  citra  dan  reputasi institusi  dan  pengelola  komunikasi  publik  sebagai  salah  satu  instansi  pemerintah, membentuk  opini  publik,  menampung  dan  mengolah  pesan  serta  aspirasi  masyarakat, hingga  upaya  mengklarifikasi  data  dan  informasi  yang  berkembang  di  masyarakat. Gejolak konflik TWA Danau Tes jika tidak kian mereda maka menurut peneliti terjadi kegagalan pemerintahan dalam segi komunikasi ataupun melakukan komunikasi publik dengan masyarakat TWA Danau Tes.
Ada  hal  menarik  yang  peneliti  temukan  bahwa  untuk  menyelesaikan  persoalan konflik TWA Danau Tes Kantor Pertanahan melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020  tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Nasional  Tahun  2020–2024, Reforma  Agraria  tetap  menjadi  Program  Prioritas  yang  harus  dilaksanakan  sehinggan Kementerian  Agraria  dan  Tata  Ruang  Badan  Pertanahan  Nasional  memiliki  program Gugus Tugas Reforma Agraria yang pelaksanaanya hingga tingkat Kabupaten dan Kota.
Program Gugus Tugas Reforma Agraria dilaksanakan di Kabupaten Lebong tahun 2022 untuk  mengatasi  konflik  agraria  di  Kabupaten  Lebong  yang  melibatkan  lini  sektor. Peneliti menemukan fakta yang menarik bahwa penyelesaian konflik TWA Danau Tes menjadi program kerja Kantor Pertanahan Kabupaten Lebong yang melibatkan beberapa Organisasi  Pemerintah  Daerah  dan  organisasi  non  pemerintahan  dan  bahkan  tim  ini diketuai  oleh  Bupati  Lebong.  Adanya  kerjasama  lintas  sektor  tentunya  semakin mempercepat perolehan informasi terkait dengan data yang akan digali di lapangan.
Teori  negosiasi  wajah  konflik  (FNT),  seperti  yang  dikembangkan  oleh  Stella Ting-Toomey  menjelaskan  faktor  berbasis  budaya,  berbasis  individu,  dan  situasional yang membentuk kecenderungan komunikator dalam mendekati dan mengelola konflik dalam berbagai situasi (Ting-Toomey, Conflict Face-Negotiation Theory; Tracking Its Evolutionary Journey, 2017).  Penyelesaian konflik TWA Danau Tes menurut peneliti sangat tepat menggunakan Face Negotiation Theory atau Teori Negosiasi Wajah yang mana  dalam  tim  Gugus  Tugas  Reforma  Agraria  terdapat  kerjasama  lini  sektor  yang tentunya  memiliki  perbedaan-perbedaan  budaya  guna  lebih  membantu  dalam  upaya penanganan adanya konflik di TWA Danau Tes.
Perbedaan latar belakang instansi yang tergabung di dalam Gugus Tugas Reforma Agraria dapat menekan ego dan berinteraksi satu sama lain serta mempersatukan presepsi terkait dengan konflik TWA Danau Tes. Tim yang berada di dalam Gugus Tugas Reforma Agraria  sepakat  bahwa  masyarakat  terlebih  dahulu  ada  dibandingkan  penetapan.  Hal inilah yang diupayakan untuk dilakukan pembuktian sehingga tim ini menemukan bukti ajual beli, rumah tua ukiran lama.
Berikut  ini  jika  dilihat  dari  dimensi  budaya  yang  mempengaruhi  gaya  dalam berkonflik.
1. Menghindari/Avoiding
Berdasarkan hasil wawancara, observasi serta dokumentasi dari berbagai sumber yang  peneliti  dapatkan.  Maka  dapat  dikatakan  baik  Organisasi  Pemerintah  Daerah tidak menghindar dalam proses penyelesaian konflik TWA Danau Tes. Terbentuk tim Gugus Tugas Reforma Agraria semakin mempererat komunikasi dan kerjasama lini sektor  yang  terbuka  dengan  masyarakat  dalam  mendukung  upaya  masyarakat  lepas dari  status  kawasan  hutan.  Penghindaran  terhadap  masalah  dapat  menjadi  pemicu masalah  baru  sehingga  tim  yang  tergabung  dalam  Gugus  Tugas  Reforma  Agraria dengan berkerjasama untuk mempercepat pengumpulan data Tanah Objek Reforma Agraria. Selain itu penghindaran yang dilakukan terhadap masyarakat juga bentuk dari tidak  bertangungjawabnya  pemerintah  daerah  terhadap  masalah  yang  dihadapi masyarakat.
2. Keharusan/Obliging
Berdasarkan hasil wawancara, observasi serta dokumentasi dari berbagai sumber yang  peneliti  dapatkan  setiap  tim  Gugus  Tugas  Reforma  Agraria  memiliki  rasa tanggung jawab hal ini berdasarkan Keputusan Bupati Lebong Nomor 141 Tahun 2022 tentang Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Lebong tanggal 10 Maret 2022 dan  Keputusan  Kepala  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Lebong  Nomor  26/SK-
17.17/III/2022  tentang  pelaksana  harian  Gugus  Tugas  Reforma  Agraria  Kabupaten Lebong Tahun 2022 tanggal 11 Maret 2022. Maka dari itu tim yang tergabung dalam tim  Gugus  Tugas  Reforma  Agraria  Kabupaten  Lebong  memiliki  tanggung  jawab dalam penyelesaian konflik TWA Danau tes sesuai dengan tupoksi masing-masing.
3. Kompromi/Compromising
Berdasarkan hasil wawancara, observasi serta dokumentasi dari berbagai sumber yang peneliti dapatkan bahwa tim Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Lebong dalam  rapat  integrasi  Gugus  Tugas  Reforma  Agraria  Kabupaten  Lebong  yang merupakan dorum diskusi antar tim Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Lebong dengan  ketua  RTRWP  Terpadu  Provinsi  Bengkulu  yang  diutus  oleh  Kementerian Lingkungan  dan  Kehutanan  untuk  menyelesaikan  konflik  kawasan  hutan.  Peneliti memperoleh  informasi  dalam  forum  tersebut  tim  Gugus  Tugas  Reforma  Agraria Kabupaten Lebong menyampaikan hasil dari pendataan TORA yang mana kemudian Dr.Ir.  Enggar  Apriyanto  mengatakan  bahwa  analisis  data  yang  diperoleh  oleh  tim Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Lebong bisa menjadi data tambahan dalam proses pengajuan pelepasan kawasan hutan.
4. Dominasi/Dominating Dominasi  mencakup  penggunaan  pengaruh,  otoritas  atau  keahlian  untuk mendapatkan ide dalam pengambilan keputusan.  Hasil yang didapatkan bahwasanya dalam  penyelesian  konflik  agrarian  di  TWA  Danau  Tes  didominasi  oleh  Kantor Pertanahan Kabupaten Lebong. Hal ini terjadi program Gugus Tugas Reforma Agraria merupakan  program  dari  Kantor  Pertanahan  yang  kemudian  mengajak  lini  sektor bekerjasama  dalam  penyelesaian  konflik  TWA  Danau  Tes.  Meskipun  begitu  dalam proses  interaksi  antar  tim  Gugus  Tugas  Reforma  Agraria  Kantor  Pertanahan Kabupaten  menerima  masukan-masukan  dari  lini  sektor  yang  lainnya.  Sehingga komunikasi antar tim berjalan dengan baik dan bahkan mereka memiliki grup GTRA Kabupaten Lebong untuk bertukar informasi secara cepat melalui digital.
5. Integrasi/Integration Bentuk integrasi ini adalah upaya dari menemukan solusi dari sebuah permasalahan.
Dalam hal ini antar tim Gugus Tugas Reforma Agraria juga melakukan integrasi yang mana adanya perbedaaan budaya antar lini sektor yang tergabung dalam Gugus Tugas Reforma  Agraria  Kabupaten  Lebong  yaitu  mengkesampingkan  ego  sectoral  dan bersikap menghargai satu sama lain supaya kerjasama antar tim Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Lebong dapat berjalan dengan baik. Hal ini ditunjukkan dalam sesi rapat teknis sebelum dilaksanakan pendataan TORA antar lini sektor berbagi informasi terkait dengan data yang dapat mendukung pelepasan kawasan hutan yang nantinya akan digali kelapangan oleh Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Lebong sebagai bukti  yang  memperkuat  bahwa  TWA  Danau  Tes  sudah  ada  sebelum  tpenetapan kawasan hutan.
TWA Danau Tes dapat dibebaskan karena memenuhi unsur syarat pelepasan dari kawasan hutan sesuai dengan aturan  Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan Kehutanan pasal 25 menerangkan penyelesaian bidang tanah yang telah
dikuasai dan dimanfaatkan dan/atau telah diberikan hak di atasnya sebelum bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) huruf a, dilakukan dengan mengeluarkan bidang tanah dari kawasan hutan negara melalui perubahan batas kawasan hutan.
Menurut  peneliti  yang  berdasarkan  hasil  penelitian  di  lapangan,  penyelesaian konflik TWA Danau Tes ini sudah diupayakan oleh tim Gugus Tugas Reforma Agraria yang  merupakan  program  nasional  Kementeria  Agraria  dan  Tata  Ruang  Badan Pertanahan  Nasional  yang  mana  juga  dilaksanakan  juga  oleh  Kantor  Pertanahan Kabupaten  Lebong.  Kemudian  dibentuklah  tim  yang  beranggotakan  Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong, organisasi masyarakat seperti Aliansi Masyarakat Adat Kabupaten Lebong dan diketuai Bupati Lebong. Melalui kerjasama antar lini sektor ini diperoleh data hasil pendataan potensi Tanah Objek Reforma Agraria dan kemudian diserahkan kepada tim review RTRWP Provinsi Bengkulu menjadi data tambahan untuk pelepasan status kawasan hutan TWA Danau Tes.
Komunikasi antar tim yang tergabung dalam penyelesaian konflik TWA Danau Tes  berjalan  dengan  baik.  Dalam  proses  penelitian  peneliti  menemukan  bahwa  terjadi komunikasi  ke  bawah,  ke  atas  dan  horizontal.  Kemudian  dalam  penyelesaian  konflik TWA Danau Tes tim sudah berupaya dan bahkan juga memiliki grup whatsapp untuk bekomunikasi secara digital. Adapun win win salutation yang peneliti tawarkan adalah pemerintah terkait dan dalam hal ini merupakan Kementerian Lingkungan dan Kehutanan harus segera melepaskan status kawasan hutan sehingga masyarakat yang berada disana meliputi  Kelurahan  Tes,  Desa  Kutai  Donok,  Desa  Sukasari  dan  Desa  Mangkurajo memiliki secara legalitas hak miliki yang berbentu sertifikat tanah.
Penyelesaian  konflik  agraria  di  TWA  Danau  Tes  yang  telah  diupayakan  tim Gugus  Tugas  Reforma  Agraria  sudah  mendapatkan  data  berupa  luas  Desa/Kelurahan, luas  TWA,  luas  rumah  tinggal,  luas  fasilitas  umum/fasilitas  sosial,  luas  sawah,  luas kebun, luas jalan dan luas jumlah bidang terbangun yang rinciannya terdapat pada table 2  di  atas.  Ditemukan  juga  bukti  jual  beli  tahun  1970,  makam  lama  yang  berdasarkan tulisan pada kuburan tersebut, diketahui penduduk setempat ada yang meninggal tahun 1929, 1939, rumah tua dan silsilah Ario Aliasar merupakan pasirah (raja) marga Bermani- Jurukalang  di  Desa  Kutai  Donok.  Penemuan  ini  dikuatkan  oleh  dalam  Peraturan Pemerintah  No  23  Tahun  2021  tentang  penyelenggaraan  Kehutanan  pasal  25 menerangkan penyelesaian bidang tanah yang telah dikuasai dan dimanfaatkan dan/atau telah diberikan hak di atasnya sebelum bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai kawasan hutan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  24  ayat  (4)  huruf  a,  dilakukan  dengan mengeluarkan bidang tanah dari kawasan hutan negara melalui perubahan batas kawasan hutan.  Selanjutnya  untuk  masyarakat  yang  berada  di  TWA  Danau  Tes  jika  lepas  dari kawasan hutan juga harus menjaga hutan konservasi.

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  ini  yang  berjudul  penyelesaian  konflik  agraria  di kabupaten lebong maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penyebab konflik disebabkan oleh penetapan kawasan hutan TWA Danau Tes pada tanggal 27 Maret 1974 sedangkan masyarakat sudah terlebih dahulu bermukim di TWA Danau Tes jauh sebelum penetapan kawasan  hutan.  Adapun  aktor  yang  terlibat  konflik  TWA  danau  tes  melibatkan masyarakat  dengan  Kementrian  Lingkungan  dan  Kementrian  Kehutanan  dalam menetapkan aturan penetapan kawasan hutan. Konflik TWA Danau Tes berdampak pada gejolak  masyarakat  yang  menuntut  hak  kepemilikan  legalitas  tanah  mereka.  Dalam penelitian peneliti menemukan resolusi konflik TWA Danau Tes melalui Face Negotation Theory  yang  dapat  diterapkan  tim  yang  terlibat  dalam  konflik  TWA  Danau  Tes. Penggunaan  Face  Negotation  theory  dalam  penyelesaian  konflik  TWA  Danau  Tes ditinjau  dari  banyaknya  lini  sektor  yang  terlibat  dalam  upaya  penyelesaian  konflik agraria.

## BIBLIOGRAFI
Adiansah,  Wandi,  Apsari,  Nurliana  Cipta,  &  Raharjo,  Santoso  Tri.  (2019).  Resolusi Konflik  Agraria  di  Desa  GenteAdiansah,  Wandi,  Apsari,  Nurliana  Cipta,  & Raharjo,  Santoso  Tri.  (2019).  Resolusi  Konflik  Agraria  di  Desa  Genteng Kecamatan  Sukasari  Kabupaten  Sumedang.  Jurnal  Kolaborasi  Resolusi  Konflik, 1(1), 1–10.ng Kecamatan Suka. Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik , 1 (1), 1–10.
Al Azis, Muhammad Rachdian, & Irwansyah, Irwansyah. (2021). Konflik Antar Etnis di Indonesia dalam Analisis Face Negotiation Theory. JESS (Journal of Education on Social Science) , 5 (2), 123–134.
Aryamto,  Ferry.  (2022).  Konflik  agraria,  petani  di  Mukomuko  Bengkulu  rawan dikriminalisasi.  Retrieved  from  https://bengkulu.antaranews.com/  website: https://bengkulu.antaranews.com/
Bungin, Burhan. (2010). Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya .
Diharjo,  Sumartono  Mulyo.  (2019).  Dinamika  Perubahan  Sosial  dalam  Teori  Konflik.
Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Bisnis , 5 (1), 1–17.
Griffin, Em, Ledbetter, Andrew, & Sparks, Glenn. (2019). A first look at communication theory (tenth edit) . McGraw-Hill Education.
Halawa, Adieli, & Wagey, Robert Calvin. (2022). Model Penyelesaian Konflik Dalam Pemilihan  Pemimpin  di  Sinode  Gereja  Kristen  Injili  Nusantara  (GKIN). Missio Ecclesiae , 11 (1), 1–20.
Mahdi, M. Ivan. (2022). Konflik Agraria Paling Banyak Terjadi di Sektor Perkebunan. Retrieved from https://dataindonesia.id/ website: https://dataindonesia.id/
Masdin,  Masdin.  (2022).  Kedudukan  Reforma  Agraria  Dalam  Penyelesaian  Konflik Agraria Di Daerah. Tadulako Master Law Journal , 6 (1), 67–85.
Moleong,  Lexy  J.  (2005).  metodologi  penelitian  kualitatif,  Bandung:  Remaja. Rosdakarya. T. Hani .
Muri  Yusuf,  Ahmad.  (2017). Metode  penelitian:  kuantitatif,  kualitatif,  dan  penelitian gabungan .
Pasolong, Harbani. (2020). Metode penelitian administrasi publik . Penerbit Alfabeta.
Sahide,  Muhammad  Alif  K.,  Sirimorok,  Nurhady,  Batiran,  Karno,  Fisher,  Micah, Verheijen, Bart, Sulu, Mitalia Nonza, Faturachmat, Fatwa, Supratman, Supratman, & Maryudi, Ahmad. (2021). Actor-center framing on measuring land use conflict visibility. MethodsX , 8 , 101450.
Senoaji,  Gunggung,  Anwar,  Guswarni,  Hidayat,  Muhammad  Fajrin,  &  Iskandar, Iskandar. (2020). Tipologi dan Resolusi Konflik Tenurial dalam Kawasan Hutan Konservasi  Taman  Wisata  Alam  Pantai  Panjang-Pulau  Baai  di  Kota  Bengkulu. Jurnal Ilmu Lingkungan , 18 (2), 323–332.
Sibuea, Harris Y. P. (2022). Konflik Agraria Di Desa Wadas: Pertimbangan Solusi. Info Singkat , 14 (4), 1–6.
Sutrisno,  Edy,  &  Desanti,  Novi.  (2018).  Identifikasi  Pendekatan  Dalam  Penanganan Konflik  Dan  Pengaruhnya  Terhadap  Kinerja  Pegawai  Di  Badan  Kepegawaian Daerah  Kabupaten  Sanggau  Provinsi  Kalimantan  Barat. Transformasi:  Jurnal Manajemen Pemerintahan , 143–154.
Tualeka, M. Wahid Nur. (2017). Teori konflik sosiologi klasik dan modern. Al-Hikmah: Jurnal Studi Agama-Agama , 3 (1), 32–48.

## Copyright holder:
Puji Haryadi Mulyana Sukma, Panji Suminar, Dhanurseto Hadiprashada (2023)
First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: