## IMPLEMENTASI PASAL 14 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMSYARAKATAN TERKAIT HAK NARAPIDANA MENDAPATKAN REMISI DI LEMBAGA PEMASYASRAKATAN KELAS II B SINGARAJA

## Nasip
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia E-mail : nasipacip44@gmail.com
Ni Putu Rai Yuliartini Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia E-mail : raiyuliartini@gmail.com
Dewa Gede Sudika Mangku Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia Email : dewamangku.undiksha@gmail.com

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui politik hukum yang diterapkan untuk narapidana yang terjerat kasus korupsi supaya dapat direkomendasikan mendapatkan  hak  remisi,  dan  (2)  mengetahui  pertimbangan  Lembaga Pemsyarakatan Kelas II B Singaraja untuk merekomendasikan hak remisi. Jenis Penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  hukum  empiris.  Data  yang diperoleh  yaitu  berupa  data  primer  yang  didapatkan  di  Lembaga Pemsyarakatan, dan data sekunder dari buku, jurnal, dan peraturan Perundang- Undangan. Data tersebut dianalisis secara kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan politik hukum yang diterapkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas  II  B  Singaraja  bagi  kasus  korupsi  harus  memenuhi  syarat  antara  faktor sosiologis, dan faktor yuridis dengan menerapkan persyaratan yang ketat seperti membayar  lunas  uang  denda,  dan  uang  pengganti  sesuai  dengan  putusan pengadilan.  Sedangkan  pertimbangan  Lembaga  Pemsyarakatan  Kelas  II  B Singaraja untuk merekomendasikan hak remisi bagi narapidana kasus korupsi di  bagi  menjadi  beberapa  tahap  yaitu  administrasi,  pembinaan,  asimilasi,  dan integrasi.
Kata Kunci: Hak remisi, politik hukum, dan pertimbangan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja.

## Abstract
This study aims to (1) find out the legal politics applied to prisoners who are entangled in corruption cases so that they can be recommended to get remission right, and (2) know
the consideration of Singaraja Class II B Panitentiary to recommended remission right. The type of research used is empirical legal research. The data was analyzed qualitativly descriptive. The result of this study indicate that the political law applied in Class II B Panitentiary  in  Singaraja  for  corruption  case  must  meet  the  requirments  between sociological factor, and juridical factors by applying strict requirements such as paying a fine, and subtituting money in accordance with court decisions. Whereas the conderation of Singaraja Class II B Panitentiary for recommending remission rihgt for prisoners of corruption  case  is  divided  into  several  stages,  namely  administration,  guidance, assimilation, and integration.
Keywords: Remission rights, legal politics, and consideration of Singaraja Class II B Penitentiary.

## Pendahuluan
Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia  Lege  Poenali merupakan  asas yang  berlaku  untuk  suatu  tindak pidana  yang  mana  tidak  ada perbuatan  yang  dapat  dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam  perundang-undangan  yang telah  ada  sebelum  perbuatan tersebut dilakukan (Trijono, 2016:137). Berangkat  dari  asas  hukum pidana tersebut maka dapat diartikan bahwasanya
hukum pidana  merupakan  serangkaian peraturan yang sudah menjadi dasar yang kuat dalam sistem pemidanaan di  Negara  Indonesia  yang  mana sering disebut sebagai sistem hukum positif  yang  tentutnya  kemudian dituangkan dalam sebuah peraturan perundang-undangan. Hal demikian mengingat  bahwa  hukum  adalah serangkaian  peraturan  mengenai tingkah  laku  seseorang  sebagai anggota masyarakat, dengan mengadakan keselamatan,
kebahagiaan, dan tata tertib di dalam masyarakat. Masing-masing anggota masyarakat  itu  sendiri  memiliki berbagai  kepentingan,  sehingga anggota-anggota  masyarakat  dalam memenuhi kepentingan tersebut
mengadakan  hubungan-hubungan yang  diatur  oleh  hukum  untuk menciptakan  keseimbangan  dalam kehidupan  masyarakat  (Gultom,
2010:3) Untuk menciptakan keseimbangan  itu  kemudian  negara menciptakan  sebuah  sistem  yang dikenal  dengan  sistem  peradilan pidana sebagai alat untuk mencapai tujuan  yang  dikenal  sebagai  sistem “masukan”  ( input )  dan  sistem “keluaran”  ( output )  yang  berperan sebagai         proses        pemidanaan. Pemidanaan  ini  berlaku  untuk pelaku-pelaku   yang  melakukan 1 perbuatan melawan hukum  yang mana kemudian dapat dikembalikan lagi seperti semula di tengah-tengah masyarakat.
Ruang  lingkup  dari  sistem pemidanaan itu mencakup beberapa bagian  tugas  atau  wewenang  yang berupa  sistem  peradilan  pidana  di Negara Indonesia, yaitu:
1. Mencegah  masyarakat  menjadi korban kejahatan;
2. Kejahatan dapat diselesaikan yang terjadi pada masyarakat sehingga merasa puas bahwa keadilan telah ditegakkan  dan  yang  bersalah  di hukum dipidana; dan
3. Berusaha  agar  mereka  yang pernah  melakukan  kejahatan tidak mengulangi lagi perbuatannya. Komponen-komponen tersebut yang  berperan  dalam  hal  sistem peradilan pidana hakikatnya semata-semata  untuk  mencapai tujuan  sesuai  apa  yang  diharapkan melalui  beberapa  instansi-instansi seperti kepolisian,
kejaksaan,
pengadilan,  dan  pemasyarakatan (Reksodiputro,  2007:140).  Selain  itu juga  tujuan  dari  pemidanaan  ini tidak  akan  bisa  berjalan  secara maksimal  apabila  tidak  disertai dengan  sanksi  yang  diberikan kepada  seseorang  yang  melakukan suatu  pelangggaran  hukum.  Sanksi pidana  sebagai  penanggulangan tindak  pidana  ini  memang  dikenal sebagai  salah  satu  cara  yang  paling tua,  sesuai  dengan  peradaban manusia itu sendiri yang bahkan ada yang  menyebutkan  sebagai  “ older philoshopy  of  crime  control” (Marlina, 2011:27).
Setelah  seseorang  dijatuhi  sanksi pidana  atas  perbuatannya,  maka akan digiring menuju sistem pemidanaan  yang  di  dalamnya terdapat  instansi  terkait  yang berperan  salah  satunya  adalah Lembaga  Pemasyarakatan  yang merupakan memiliki peranan
sebagai  penegak  hukum.  Semua  itu semta-mata  hanya  bertujuan  untuk menjalankan  dari  apa  yang  sudah tertera dalam Undang-Undang Dasar Tahun  1945  sebagai  negara  hukum ( rechtsaat )  sesuai  ketentuan  Pasal  1 Angka (3) yang menyatakan bahwa, “Negara  Indonesia  adalah  negara hukum”.  Secara  implisit  Negara Indonsia
telah memberikan perlindungan hukum terhadap  tiap- tiap  warga  negaranya  karena  itu semua merupakan hal yang mendasar  dan  kuat  karena  setiap warga  negara  di  sini  memiliki kedudukan  yang  sama  di  hadapan hukum itu sendiri dan berhak untuk mendapatkan  penghidupan  yang layak  beserta  hak-haknya  sebagai warga negara.
Undang-Undang Dasar 1945 tersebut  kemudian  menjadi  dasar yang fundamental    untuk dibentuknya  peraturan  perundang- undangan,  yaitu  Undang-Undang Nomor  12  Tahun  1995  Tentang Pemasyarakatan  yang  dijalankan oleh instansi Lembaga Pemasyarakatan  yang  kemudian dalam  Pasal  1  Angka  3  mengaskan bahwa,  “Lembaga  Pemasyarakatan yang  disebut  selanjutnya  LAPAS adalah  tempat  untuk  melaksanakan pembinaan  Narapidana  dan  Anak Didik  Pidana  Pemasyarakatan”. Semua  apa  yang  sudah  ada  di dalamnya merupakan bentuk tindakan  nyata  untuk  menjalani proses sistem pemidanaan khususnya pidana penjara. Keberadaan dari Undang-Undang
Nomor  12  Tahun  1995  Tentang Pemasyarakatan  ini  memang  telah mengalami perjalanan yang panjang sejak  tahun  1964  yang  mana  pada saat sebelumnya bernama “Penjara” berubah  menjadi  “LAPAS”.  Semua itu tidak akan terlepas dari pendapat Sahardjo  yang  beranggapan  bahwa LAPAS bukan hanya sekedar sebagai tempat memidana seorang narapidana  melainkan  juga  sebagai tempat untuk membina dan mendidik supaya setelah selesai dari masa hukumannya memiliki kemampuan  untuk  menyesuaikan diri di tengah-tengah masyarakat itu
sendiri  seperti  sediakala  untuk menjalani  kehidupan  sehari-hari (Renggong, 2016:228) Sebagai suatu ketetapan peraturan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan  telah  memberikan ketentuan  bagi  narapidana  pada Pasal 3 yang dapat dipahami bahwa, Sistem  pemasyarakatan  berfungsi menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat beritegrasi dengan masyarakat, shingga  dapat  berperan  kembali sebagai  anggota  masyarakat  yang bebas dan bertanggung jawab.
Ketetapan      tersebut    kemudian menjadi acuan bahwasanya tujuan dari LAPAS itu sendiri  merupakan semata-mata hanya untuk menjatuhi pemidanaan       melalui      program pendidikan         dan      rehabilitasi narapidana yang  dilakukan secara tindakan    pembinaan  dan     juga diamankan    dalam   kurun  waktu tertentu  sampai  berakhir  sesuai dengan apa yang sudah ditentukan. Sebagai instansi yang  berperan dalam menegakkan hukum  LAPAS itu sendiri telah  memiliki  sistem pemidanaan       yang    diterapkan berupa pendistribusian makna yang cukup penting dalam membangun sistem hukum pidana  di  Indonesia yang mana  sistem  pemasyarakatan merupakan      rangkaian      kesatuan penegakan   hukum   pidana   yang dalam pelaksanaannya  tidak  dapat dipisahkan     dari    pengembangan konsepsi umum  mengenai  sistem pemidanaan itu sendiri  (Priyanto,
2013:103). Berdasarkan  pada  Menurut  Van Bemmelen  sendiri  yang  tertulis dalam  buku  J.E.  Sahetapy  (dalam skripsi Oddang Pero, skripsi, 2015:2)
berpendapat bahwa tujuan daripada pemasyarakatan yaitu untuk mempertahankan ketertiban masyarakat, dan memiliki kombinasi untuk menakutkan serta memperbaiki,  dan  kemudian  untuk kejahatan tertentu membinasakan.
Sebagai seorang narapidana yang hilang  kemerdekaannya  selama berada  di  LAPAS  harus  terpenuhi atas  hak-hak  yang  sudah  ada  pada dirinya  yang  memang  melekat bersifat  mutlak  tidak  bisa  diganggu gugat karena merupakan pemberian Tuhan Yang Maha Esa sejak ia lahir di  dunia  dan  menjadi  bagian  dari subjek  hukum  itu  sendiri,  kita  bisa lihat pada ketentuan Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28C, Pasal 28D, Pasal 28E, Pasal  28F,  28G,  Pasal  28H,  28I,  dan Pasal  28J  Undang-Undang  Dasar Tahun  1945  BAB  XA  Tentang  Hak Asasi Manusia.
Selain hak yang sudah ditentukan di  atas  juga  terdapat  hak  bagi Narapidana  yang  sedang  berada  di LAPAS yaitu berupa hak remisi. Hak remisi  ini  merupakan  hak  yang sangat ditunggu-tunggu oleh narapidana  selama  menjalankan masa  hukuman  sesuai  dengan putusan hakim ( inkracht Van Gewijsde )  terhadap  suatu  perkara yang  telah  diputus  oleh  hakim  itu sendiri,  serta  tidak  ada  lagi  upaya hukum  yang  lebih  tinggi  (Trijono, 2016:81).
Hak remisi itu sendiri merupakan bagian  dari  (Hak  Asasi  Manusia) HAM. Pada ketentun dalam Pasal 14 Ayat  (1)  Huruf  i  Undang-Undang Nomor  12  Tahun  1995  Tentang Pemasyarakatan menegaskan bahwa, “Narapidana berhak: mendapatkan  pengurangan  masa pidana (remisi).” Berangkat  dari
ketentuan peraturan tersebut kemudian  peneliti  melihat  adanya pertentangan antara peraturan perundang-undangan  ( Das  Sollen ) dengan  kenyataan  yang  ada  di LAPAS  Kelas  II  B  Singaraja  ( Das Sein ). Menurut  Sabian  Ustman  sendiri menyatakan bahwa, das sollen dan das sein sering  ditemukan  dalam penelitian hukum. Das sollen sendiri diungkapkan  para  ahli  hukum sebagai  tataran  teoritik  ( law  in  the books )  yang  mana  pada  tataran  ini lebih  kepada  kajian  dasar-dasar normatif  yang  mencakup  ruang lingkup  bentuk  hukum  dan  bentuk yang  dicita-citakan.  Selanjutnya, das sein merupakan lebih kepada hukum dalam fakta yang hidup berkembang dan berproses di masyarakat ( law in Action ) (Utsman, 2014:17). Pernyataan  dari  Sabian  Ustman tersebut  memberikan  pemahaman kepada  peneliti  sediri  bahwasanya, Das  Sollen adalah  aturan  hukum bersifat  secara  universal  berbentuk seukumpulan peraturan perundang- undangan  yang  nantinya  dituntut mampu  memberikan  kontribusi sebagaimana  mestinya  yang  hadir untuk  mengatur  tatanan  kehidupan di tengah-tengah masyarakat,
sedangkan Das  Sein sendiri  adalah suatu  kejadian  nyata  atau  fakta  di tengah-tengah  masyarakat  yang terus berlanjut melalui perkembangan  hidup  dan  terus berproses. Das sollen yang dihadirkan  di  dalam  penelitian  ini berupa aturan normatif positif yang sedang  berlaku  yaitu  ketentuan Undang-Undangan       Nomor       12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan  Pasal  14  Ayat  (1) terkait     narapidana    mendapatkan
hak  pengurangan  masa  pidana (remisi)  selama  menjalani  masa hukuman di dalam LAPAS Kelas II B Singaraja.  Hak  remisi  ini  sudah ditegaskan  dalam  Pasal  14  Ayat  (1) huruf i Undang-Undangan Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan,  ketentuan  tersebut memang  sudah  menjadi  aturan untuk mengurangi masa pidana bagi narapidana  dan  anak  pidana  yang sedang menajalani hukuman dengan catatan  bahwa  sudah  memiliki perlakuan baik yang terhitung sejak selama menjalani proses pemidanaan  dan  tidak  dihitung dengan mengakumulasi masa penahanan.  Hal  demikian  sejalan dengan  pendapat  Adi  Hamzah bahwasanya,  remisi  adalah  sebagai pembebasan hukuman untuk seluruh  atau  sebagaian  atau  dari seumur hidup menjadi terbatas yang di  berikan  setiap  17  Agustus (Marlina, 2011:133).
Das  Sein yang  ditemukan  oleh peniliti  yaitu  setelah  melakukan observasi  di  lapangan  tepatnya  di LAPAS Kelas II B Singaraja ternyata ada  narapidana  yang  masih  belum bisa  mendapatkan  hak  remisinya. Melihat  sejauh  ini,  ternyata  hal tersbut  sangat  relevan  dengan penelitian  ini  yang  berorientasi dalam implemtasi ketentuan Pasal 14  Ayat  (1)  hurf  i  yang  mengatur terkait  dengan  hak  remisi  bagi narapidana  sesuai  ketentuan  dalam Undang-Undangan Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan  sebagai  aturan yang  berlaku  ( das  sollen )  yang bertentangan  dengan  kenyataan yang ada pada masyarakat (LAPAS) itu  sendiri  yang  dikenal  sebagai das sein .
Berdasarkan latar belakang masalah  yang  sudah  di  paparkan sebelumnya  maka  peneliti  dapat rumusan  masalah  sebagai  berikut, yaitu:
1. Bagaimana  politik  hukum  yang diterapkan  untuk  narapidana yang  terjerat  kasus  korupsi supaya  dapat  direkomendasikan mendapatkan  hak  remisi  di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II
B  Singaraja  berdasarkan  pada ketentuan  Pasal  14  ayat  (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan? 2. Apa Pertimbangan Lembaga Pemasyarakatan  Kelas  II  B Singaraja Terkait Hak Narapidana dalam Merekomendasikan Remisi Berdasarkan  Pasal  14  Ayat  (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakat? Metode Penelitian
Penelitian  ini  memiliki  jenis penelitian  yang  dipergunakan  yaitu penilitian hukum empiris. Penilitian hukum  empiris  adalah  penelitian yang  mengacu  pada  kenyataan hukum yang mana mencakup ruang lingkup  kenyataan-kenyataan  sosial maupun  budaya.  Sebuah  ciri  dari penelitian  hukum  empiris  adalah suatu  penelitian  yang  beranjak  dari adanya kesenjangan antara das sollen dengan das  sein yaitu  kesenjangan antara  teori  dengan  dunia  realita. Melihat  adanya  hal  demikian  yang terjadi maka pada penelitian ini akan memfokuskan  pada  sejauhmana Implementasi  Pasal  14  Ayat  (1)
Undang-Undang  Nomor  12  Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Terkait Hak Narapidana
Mendapatkan Remisi di  Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja. Sifat penelitian yang digunakan dalam penlitian ini adalah deskriptif. Penelitian    deskriptif    adalah penelitian  yang  menggambarkan secara  nyata   mengenai  keadaan- keadaan atau gejala-gejala  yang ada dalam   masyarakat.  Gejala   yang dihadirkan dalam  penelitian yaitu mengani bagaiamana Implementasi Pasal 14 Ayat (1)  Undang-Undang
Nomor  12  Tahun  1995  Tentang Pemasyarakatan Terkait Hak Narapidana Mendapatkan Remisi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B
Singaraja yang memang tidak semua kalangan  masyarakat  tahu.  Oleh dengan  demikian  penelitian  ini nantinya  akan  bisa  menjadi  sebuah karya tulis ilmiah yang dapat dibaca untuk  dijadikan  sebagai  referensi keilmuan  khususnya  terkait  hukum pidana.
Sumber  data  dalam  penilitian hukum dibedakan menjadi dua yaitu data primer, dan data sekunder yang akan dipaparkan sebagai berikut. a. Data  primer,  yaitu  merupakan data  yang  dikumpulkan  oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait dengan penelitian yang merupakan  bagian  internal  dan proses  penelitian  dan  yang diperlukan untuk tujuan pengambilan  kesimpulan.  Data primer  dianggap  lebih  akurat karena  data  ini  disajikan  secara terperinci. Indriantoro dan Supomo dalam Purhantara (dalam karya M. Khafid, 2015: 34- 35).
Oleh  dengan  demikian,  data yang  didapatkan  bersumber  dari lapangan tempat penilitan yaitu
di  Kabupaten  Buleleng  yang terletak di provinsi Bali, Indonesia. Peneliti memilih lokasi ini dengan pertimbangan bahwa Kabupaten Buleleng adalah sebuah  kabupaten  yang  sangat padat  penduduknya,  sehingga sangat  rentan  dengan  angka kriminaitas  yang  ada  di  tengah- tengah  masyarakat.  Kriminalitas yang  ada  akan  merujuk  pada pelanggaran  hukum  khususnya hukum pidana       yang mempengaruhi jumlah narapidana di dalam penjara atau Lembaga Pemasyarakatan. Sebagai sebuah kabupaten di Bali Utara,  Kabupaten  Buleleng  kini memiliki Lembaga Pemasyarakatan  Kelas  II  B Singaraja  yang  terletak  di  Kota singaraja. Berdasarkan keterangan  petugas  LAPAS  yang peneliti sempat tanyakan memberikan  keterangan  bahwa, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II
B  Singaraja  menduduki  urutan nomor  3  (tiga)  sebagai  tempat terpadat  di  Provinsi  Bali  setelah Kabupaten  Gianyar.  Selain  dari apa yang telah dijelaskan sebelumnya,  LAPAS  Kelas  II  B Singaraja merupakan sangat mudah diakses tempat keberadaannya oleh peneliti sendiri  mengingat  tempatnya yang begitu strategis.
b. Data  sekunder,  yaitu  data  yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan  ( Library  Research ) yang kemudian terbagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu:
1. Bahan  hukum  primer,  yaitu bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini  berupa
peraturan perundang- undangan  yang  di  antaranya Undang-undang  Dasar  1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  1981 Tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Keputusan Presiden  Republik  Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remis, Peraturan Pemerintah  Nomor  99  Tahun 2012 Tentang Perubahan Terhadap Peraturan Pemerintah  No  32  Tahun  1999 TentangSyarat  dan  Tata  Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, dan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor:  M.01-PR.07.03  Tahun 1985  Tentang  Organisasi  dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan, dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak  Asasi  Manusia  Nomor  6
Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga  Pemasyarakatan  dan Rumah Tahanan Negara.
2. Bahan  hukum  sekunder,  yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan primer, seperti buku,  tesis,  disertasi,  jurnal, majalah,  dan  artikel  (Marzuki,
2007:  155).  Bahan  sekunder yanag dimaksud dalam penelitian  adalah  buku-  buku, dan karya tulis ilmiah lain yang mendukung  atas  penelitian terkait dengan hak remisi. 3. Bahan hukum tersier merupakan bahan  yang
memberikan  petunjuk  dan penjelasan  terhadap  bahan hukum  primer  dan  sekunder seperti  kamus  (Soekanto  dan Mahmudji,  2013:13).  Bahan tersier yang dimaksudkan ialah bahan-bahan yang mendukung penelitian  itu  sendiri  untuk menemukan penyelesaian permasalahan  yang  mencakup ruang  lingkup  pendukung seperti Kamus hukum.
Teknik pengumpulan data yang dipergunakan  dalam  penilitian  ini yaitu terdiri dari beberapa bagian, di antaranya:
a. Teknik  studi  dokumen,  yaitu merupakan  teknik  awal  dalam setiap  penelitian  hukum  yang meliputi  bahan  hukum  primer yakni Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, kepurusan presiden,  peraturan  pemerintah, peraturan  menteri,  buku-buku, dan  sebagainya  yang  memang mendukung  penelitian  ini  yang tidak disampaikan secara keseluruhan karena begitu kompleks  sebagai  bahan  data untuk dikumpulkan.
b. Tenik observasi, yaitu merupakan pengamatan  suatu  objek  secara langsung  guna  melihat  dengan dekat  kegiatan  yang  dilakukan.
Observasi difokuskan untuk mendiskripsikan dan menjelaskan fenomena  penelitian.  Pada  saat melakukan obserfasi berlangsung semata-mata  untuk  memastikan apakah  benar  atau  tidaknya  ada penerapan  hak  remisi  bagi narapidana yang sudah dituangkan  dalam  Pasal  14 Ayat (1) Undang-Undang  Nomor  12 Tahun 1995 Tentang
Pemasyarakatan  di  LAPAS  Kelas II  B  Singaraja.  Observasi  yang dilakukan  oleh  peneliti  dimulai dari  tempat  ibadah  (mushola), area-area  lokasi  penjara  atau LAPAS,  dan  berlanjut  ke  bagian administrasi
LAPAS untuk melihat  bagaimana  penerapan- penerapan  titah  peraturan  itu sendiri.
c. Teknik  Wawancara,  yaitu  teknik yang digunakan dalam penelitian yang  dilakukan  dengan  terjun langsung  ke  lapangan  untuk melakukan  wawancara  dengan pihak-pihak terkait dengan permasalahan. Pada saat melakukan  tenik  wawancara dilakukan dengan cara terstruktur dengan  membuat  pertanyaan yang  sudah  dirancang  guna memperoleh  jawaban  agar  sesuai dengan permasalahan pada penlitian kepada responden maupun  informan,  dan  tenik wawancara  tak  struktur  ketika berada  ditengah-tengah  aktivitas yang  memang  tidak  bisa  ditebak akan  kejadian  apa  yang  akan dihadapi  di  lapangan  dengan informan  dan  responden  yang mengalir  namun  tetap  dalam konteks ruang lingkup pembahasan  penelitian.  Teknik wawancara yang diterapkan dalam  penelitian  ini  yaitudengan cara  bertemu  langsung  dengan petugas  yang  berada  di  LAPAS dan dilanjutkan dengan berinteraksi langsung untuk memberikan pertanyaan- pertanyaan  dengan  narapidana yang  memiliki  kasus  hukum dalam  konteks  tindak  pidana yang  berbeda  yang  terdiri  dari kasus korupsi, narkotika,
perlindungan  anak,  pencurian, dan  penipuan  dengan  tujuan semata-mata hanya untuk mendapatkan  data  yang  perlu untuk diketahui.
Penelitian  yang  dilakukan  ini yaitu  menggunakan  tenik non probability sampling yang merupakan di  dalam  penelitian  tidak  ada ketentuan pasti berapa sampel yang harus  diambil  agar  dapat  mewakili populasinya  (Waluyo,  2008:  46). Populasi  yang  dimaksudkan  dapat diartikan  bahwa  keseluruhan  dari objek  pengamatan  atau  penelitian, sedangkan  arti  dari  sampel  adalah bagian  dari  populasi  yang  akan diteliti untuk mewakili dari populasinya. Bentuk dari penerapan teknik non probability sampling dalam penelitin ini ialah Purposive Sampling yang  merupakan  memiliki  tujuan tertentu,  yaitu  sampel  dipilih  atau ditentukan  oleh  peneliti  sendiri dengan maksud bahwa menunjukkan  dan  memilih  sampel yang  didasari  pertimbangan  dari sampel  tersebut  bisa  memenuhi kriteria dan sifat-sifat atau karakteristik tertentu yang merupakan ciri utama dari populasinya  (Pedoman  Penelitian Skripsi Berdasarkan Penelitian Hukum  Empiris  Metode  Ilmu Hukum Undiksha, 2017). Berikutnya, pada penilitian ini dalam penentuan  sampel  akan  langsung memnggali informasi atau data dari lapangan,  yaitu  LAPAS  Kelas  II Singaraja  baik  dari  narapidana maupun petugas dan ruang lingkup sekitar LAPAS itu sendiri.
Penelitian ini menggunakan teknik pengolahan data dan analisis data secara kualitatif, yaitu data
yang disajikan bukan dalam bentuk angka  melainkan  data-data  yang berwujudkan  delam  bentuk  kata- kata  yang  nantinya  disusun  secara sistematis.
Berdasarkan pada sususnan  yang  bersifat  sistematis terbut  maka  kemudian  selanjutnya pada  saat  data  terkumpul  maka langkah  selanjtnya  dari  analisis kualitatif  pada  penelitian  ini  adalah akan  diolah  atau  digolongkan  ke dalam tema dan akan dikategorikan atau  diklarifikasi  antara  data  satu dengan data yang lain. Jika semua itu sudah selesai maka akan berlanjut ke dalam tahap selanjutnya yang mana akan  dilakukan  interprestasi  untuk memahami makna data dalam situasi sosial, dan dilakukan penafsiran dari perspektif peneliti setelah memahami keseluruhan kualitas data itu sendiri. Proses analisis tersebut akan dilakukan secara terus-menerus sejak dimulainya  pencarian  data  di lapangan.

## Hasil Dan Pembahasan
Penerapan  Politik  Hukum  Untuk Narapidana  Yang  Terjerat  Kasus Korupsi Supaya Dapat Direkomendasikan  Mendapatkan

## Hak Remisi
Bentuk  penerapan  politik  hukum yang diterapkan di LAPAS Kelas II B singaraja  dalam  menangani  kasus korupsi  sebagai  delik  pidana tertentu  yaitu  semata-mata  untuk memberikan  pengayoman  kepada Narapidana (Warga Binaan) dengan persyaratan  harus  telah  memenuhi perilaku  yang  baik  suapaya  dapat dikembalikan  di  tengah-tengah masyarakat.
Oleh  dengan  demikian  sejalan dengan pendapat dari Mohammad
Mahfud MD (2009:2) dapat dipahami bahwasanya politik hukum  itu  merupakan legal  policy atau garis kebijakan resmi mengenai hukum  yang  akan  diberlakukan, baik  dengan  hukum  baru  maupun dengan  penggantian  hukum  yang sudah lama dalam rangka mencapai tujuan negara. Tetapi, secara politik hukum instansi Lembaga Pemasyarakatn  terus  di  dipicu  oleh kekuatan faktor sosiologis dalam hal menangani kasus korupsi. Semua itu merupakan  tidak  terlepas  daripada pandangan  masyarakat  Indonesia sendiri  yang  memegang  prinsip bukan  sekedar  hanya  berorientasi pada  menyengsarakan  masyarakat,
namun merupakan
termasuk kejahatan  yang  luar  biasa  ( extra ordinary  crime )  yang  mengakibatkan dampak yang sangat fatal di tengah- tengah  masyarakat  itu  sendiri,  dan juga  mengakibatkan  penghambatan pembangunan nasional. Secara faktor  sosiologis  terkait  dengan pemberian  hak  remisi  bagi  kasus korupsi  untuk  narapidana  (Warga Binaan) memang sangat bertentangan  dengan  nilai-nilai keadilan  masyarakat  (dalam  karya Jurnal, Edi Toe Hendratno:522). Faktor sosiologis tersebut kemudian  menjadi  landasan  rasa ketidakadilan bagi masyarakat untuk diberikan hak remisi kepada Narapidana  Kasus  Korupsi  karena sangat  rentan  dipermainkan  oleh mafia hukum dengan alasan bahwasanya masih banyaknya pihak yang  mengkhawatirkan.  Alasan demikian  tidak  lain  ialah  karena akan terjadi potensi penyalahgunaan jabatan  apabila  tidak  dikontrol,  dan juga  fakta  pemberian  hak  remisi kepada Narapidana Kasus Korupsi
ini  menjelaskan  kepada  masyarakat bahwa  melawan  kejahatan  tindak pidana  korupsi  tidak  disertai  oleh dukungan  dan  kemauan  politik hukum  yang  cukup  kuat  dengan kesunguh-sungguhan.
Secara faktor sosiologis perlakuan tindak pidana korupsi itu sendiri  sangat  bertentangan  dengan fungsi  hukum  yang  dituntut  sebgai alat  pengontrol  dalam  hal  hukum yuridis normatif yang dibangun dari kehidupan  bermasyarakat  yang mana  juga  didefinisakan  sebagai tingkah  laku  menyimpang  disertai akibat-akibat seperti larangan, perintah-perintah, pemidanaan,  dan ganti kerugian. Pandangan faktor sosiologi tersebut  bertolak  belakang  dengan faktor yuridis sendiri pada
Ketentuan Pasal 14 Ayat (1) Undang- Undang  Nomor  12  Tahun  1995
Tentang  Pemasyarakatan  sudah diatur  dengan  sedemikian  jelas terkait  dengan  hak  remisi  tersebut maupun dalam peraturan perundang-undangan yang lain. Oleh dengan demikian, peranan politik hukum yang diberlakukan di LAPAS  Kelas  II  B  Singaraja  dalam hal  menjalankan  dari  2  (dua) persoalan  yang  ada  dari  faktor sosiologis  dan  faktor  yuridis,  maka berdasarkan  pada  kebijakan  dari Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia Republik Indonesia mengeluarkan kebijakan baru bahwa pemberian hak remisi bagi narapidana  (Warga  Binaan)  yang terjerat kasusu korupsi yang sedang menjalani  proses  pemidanaan  atau menjalani hukuman di LAPAS Kelas II  B  Singaraja  diperketat  atas persyartan-persyaratannya.  Kendati demikian,
itulah yang
membedakannya  dari  kasus-kasus yang  lain  seperti  Kasus  Narkotika, Kasus  Perlindungan  Anak,  Kasus Pencurian, dan Kasus Penipuan.
Pertimbangan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja  Terkait  Hak  Narapidana dalam  Merekomendasikan  Remisi Berdasarkan  Pasal  14  Ayat  (1)
Undang-Undang  Nomor  12  Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Berbicara terkait perekomendasian  hak  remisi  bagi narapidana (Warga Binaan) yang ada di dalam LAPAS Kelas II B Singaraja harus memenuhi berbagai pemenuhan persayaratan- persyaratan yang ada beradasarakan pada  ketentuan  prosedur  yang diberlakukan  di  dalam  LAPAS  itu sendiri. Selanjtnya, untuk memahami secara signifikan adapun beberapa tahapan dalam pemenuhan  pemberian  hak  remisi bagi  narapidana  kasus  korupsi, yaitu: 1. Tahap Administrasi Tahap administrasi ini merupakan  tahap  permulaan yang melalui beberapa masa yaitu masa pengamatan, masa penelitian dan di dalam lingkungan sekitar terhitung sejak diterimanya sebagai status narapidana. Berikutnya, hal demikian  bertujuan  untuk  dapat diketahui segala hal yang berkaitan  dengan  narapidana  itu sendiri  yang  juga  sebab-sebab mereka melakukan tindak pidana serta  mencakup  ruang  lingkup keterangan tentang narapidana itu sendiri.
2. Tahap Pembinaan
Tahap pembinaan adalah tahap di mana  supaya  narapidana  tidak melakukan kembali tindak pidana pada  kemudian  hari  ketika narapidana  keluar  dari  Lembaga Pemasyarakatan.  Ruang  lingkup yang  diberikan  pada  tahap pembinaan  kepada  narapidana yaitu berupa pendidikan keagamaan sesuai dengan kepercayaan  masing-masing,  dan keahlian  keterampilan  melalui program kepribadian dan program kemandirian. 3. Tahap Asimilasi Pada  tahap  asimilasi  yaitu narapidana  dilepas  di  tengah- tengah masyarakat di luar atau di dalam  Lembaga  Pemasyarakatan yang bertujuan semata-mata untuk  penyesusaian  diri  agar mampu kembali menjadi masyarakat sebagaimana mestinya. 4. Tahap Integrasi Pada  tahapan  ini,  narapidana diberikan  cuti  menjelang  bebas atau pembebasan bersyarat dengan  terpenuhinya  berbagai persyaratan yang pembinaanya di lakukan di luar Lembaga Pemasyarakatran oleh Balai Pemasyarakatan setelah narapidana  menjalani  2/3  (dua per  tiga)  masa  pidana  samapai berakhirnya  masas  pidana  yang dijalani. Setelah 4 (empat) tahapan di atas terpenuhi  maka  narapidana  yang terjerat  kasus  korupsi  baru  bisa diberikan  atau  direkomendasikan hak  remisinya  sesuai  dengan  apa yang  trelah  diatur  dalam  Pasal  14
Ayat (1) Undang-Undang Nomor  12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan  (Hasil  Wawancara
dengan  Kepala  Kasi  Binapigiatja LAPAS  Kelas  II  B  Singaraja  I Nyoman Sukendra. B. Sc).
Selanjutnya, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja memiliki  Pertimbangan  dalam  hal merekomendasikan pemenuhan hak remisi  bagi  Narapidana  (Warga Binaan) yang terjerat kasus Korupsi harus  mepertimbangkan  dalam ketentuan Pasal 34 huruf a PP No. 99
Tahun 2012 sebagai berikut bahwasanya  yaitu  Bagi  Narapidana (Warga  Binaan)  yang  terjerat  kasus korupsi harus bersedia bekerjasama dengan  penegak  hukum  yang bertujuan untuk membantu pembongkaran  tindak  pidana  yang yang  telah  dilakukan,  dan.  telah melakukan  pembayaran  lunas  atas denda dan uang pengganti berdasarkan pada putusan pengadilan. Ketika semua itu terpenuhi maka bagi  Narapidana  (Warga  Binaan) yang terjerat kasus korupsi selanjutnya  harus  juga  memenuhi persyaratan khusus berupa pertimbangan Lembaga Pemasyarakatan berupa hasil sidang dari Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP)  yang  dikombinasikan  dengan berkas-berkas perkara dari pengadilan  atas  dirinya  sebagai bahan  pertimbangannya.  Sehingga korelasi  antara  pengadilan  dengan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja  sangat  berperan  penting dalam  pemenuhan  hak  remisi  bagi Narapidana  (Warga  Binaan)  yang terjerat kasus korupsi. Hal demikian yang  membedakan  dengan  kasus pidana pada umumnya. Berikutnya dalam mempertimbangkan atas pemenuhan hak remisi  bagi
Narapidana  (Warga  Binaan)  yang terjerat  kasus  korupsi  Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja harus mempertimbangkan beberapa ketentuan  peraturan  Perundang- Undangan  selain  dari  Berdasarkan Pada Ketentuan Peraturan Pemerintah  Nomor  99  Tahun  2012 Tentang  Perubahan  Kedua  Atas Peraturan  Pemerintah  Nomor  32
Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan di antara:
1. Keputusan  Presiden  Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi.
2. Peraturan  Menteri  Hukum  dan Hak  Asasi  Manusia  Nomor  18 Tahun  2019  Tentang  Perubahan Atas  Peraturan  Menteri  Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun  2018  Tentang  Syarat  dan Tata  Cara  Pemberian  Remisi, Asimilasi,  Cuti  Mengunjungi Keluarga,  Pembebasan  Bersyarat, Cuti  Menjelang  Bebas  dan  Cuti Bersyarat.
3. Pertauran  Menteri  Hukum  dan Hak  Asasi  Manusia  Nomor  29 Tahun  2015  Tentang  Organisasi dan  Tata  Kerja  Kementerian Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia Republik  Indonesia  sebagaimana telah  diubah  dengan  Pertauran Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016.
4. Keputusan  Direktur  Jenderal Pamsyarakatan Kementerian Hukum  dan  Hak  Assi  Manusia Republik Indonesia Nomor: PAS- 01.OT.02.02  Tahun  2020  Tentang Petunjuk Pemberian Remisi Narapidana  dan  Anak  Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia. Simpulan Berdasarkan atas hasil penelitian yang  sudah  ada  pada  pemaparan pembahasan maka dapat disimpulkan yaitu: Pertama, Politik  hukum  yang diterapkan  untuk  narapidana  yang terjerat  kasus  korupsi  supaya  dapat direkomendasikan mendapatkan hak remisi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja berdasarkan  Pasal  14  Ayat  (1) Undang-Undang  Nomor  12  Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan adalah harus melalui faktor sosiologis  yang  mana  dianggap sebagai pertentangan dari nilai-nilai keadilan masyarakat karena memberikan anggapan bahwa
hukum  itu  sendiri  sebagai  pemicu terjadinya  sebuah  kontradiksi  yang bersifat tajam dan juga keras  sebagai penyebab daripada kerusuhan sosial. Sedangkan  dalam  ketentuan  dalam Peraturan  Pemerintah  Nomor  99 Tahun  2012  Tentang  Perubahan Kedua  Atas  Peraturan  Pemerintah Nomor  32  Tahun  1999  Tentang Syarat  dan  Tata  Cara  Pelaksanaan Hak  Warga Binaan  Pemasyarakatan bagi  kasus  tindak  pidana  korupsi untuk dapat diberikan hak remisinya harus  memiliki  masa  hukuman paling  singkat  5  (lima)  tahun  serta harus memiliki bukti surat kerjasama berupa  pembongkaran  perkara  atas tindak pidana yang telah dilakukan dengan penegak hukum. Sedangkan bagi  yang  memiliki  masa  pidana kurang  dari  5  (lima)  tahun sebaliknya tidak memerlukan surat
kerjasama  dengan  penegak  hukum untuk mendapatkan hak remisinya.
Kedua, Pertimbangan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja  terkait  hak  narapidana dalam  merekomendasikan  remisi berdasarkan  Pasal  14  Ayat  (1) Undang-Undang  Nomor  12  Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan adalah narapidana harus memgikuti beberapa  tahapan  seperti  tahap administrasi,  tahap  pembinaan, tahap asimilasi, dan tahap integrasi. Khususnya  bagi  kasus  korupsi  itu sendiri  ialah  harus  telah  memenuhi syarat  dengan  melalui  sidang  Tim Pengamat  Pemasyarakatan  (TPP) disertai  dengan  berkas-berkas  dari pengadilan  sebagai  bahan  untuk pertimbangan hingga korelasi antara Lembaga  Pemasyarakatan  dengan Pengadilan sangat erat.

## Saran
Adapun  saran  yang  diberikan dalam penelitian ini di antaranya:
Pertama,
Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja dalam  hal  memberikan  hak  remisi bagi  narapidana  yang  ada  di  dalam Lapas  harus  benar-benar  sesuai dengan berbagai pertimbangan yang sedang  berkembang  di  tengah- tengah  masyarakat  itu  sendiri  yang mencakup ruang lingkup baik faktor sosiologis  maupun  faktor  yuridis sehingga  mampu  bbertolak  ukur kepada  rasa  keadilan  di  antara keduanya.
Kedua, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja diharapkan lebih benar-benar konsisten lagi di dalam pembenahan pengimplementasian  hukum  yang tertuang di dalam Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang   Nomor   12  tahun
1995 tentang Pemasyarakata maupun dengan  peraturan  yang  lainnya. Selanjutnya,  mampu  memberikan pembinaan  terhadap  narapidana yang ada sebagai bentuk memperbaiki kehidupan masyarakat yang  terkena  kasus  pidana  dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara.
Daftar Pustaka
Amir,  Ilyas.  2012. Asas  Asas  Hukum Pidana. Rangkang  Education dan PuKAP-Indonesia.
Yogyakarta.
Andreas, Halim. 1999. Kamus Lengkap 10 Milyar. Surabaya: Sulita Jaya. Buku  Ajar  Hukum  pidana  1.  2007. Fakultas  Hukum  Universitas Hasanuddin Makassar.
Bungin,  Burhan.  2011. Penelitian Kualitatif .  Jakarata:  Kencana Predana Media Group. Chazawi,  Adami.  2005. Pelajaran Hukum Pidana. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Departemen  Hukum  dan  HAM Republik Indonesia dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kumpulan peraturan  perundang-undangan tentang remisi, asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti mengunjungi keluarga. Jakarta.
E.Y.  Kanter  dan  Sianturi.  S.R.  2002.
Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya . Jakarta: Storia Grafika.
Heroepoetri,  Arimbi.  2003. Kondisi Tahanan  Perempuan  Di  Nangroe Aceh Darusalam, Sebuah Pemantauan Komnas Perempuan. Jakarta: Komnas Perempuan. Lexy J, Moleong. Metodologi Penelitian  Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. Mahfud  MD,  Mohammad.  2009. Politik  Hukum  di  Indonesia. Jakarta:  PT  Raja  Grafindo Persada. Maidin,  Gultom.  2010. Perlindungan Hukum  Terhadap  Anak  dalam Sistem  Peradilan  Anak  di Indonesia .  Bandung:  PT  Reflika Aditama.
Marlina. 2011. Hukum Penitensier . Jakarta: Sinar Grafika.
Mardjono,
Reksodiputro. 2007 .
Kriminologi  dan  SPP  Kumpulan karangan  Buku  Kedua .  cet.I. Jakarta: Pusat Pelayanan keadilan dan Pengabdian Hukum UI. Martosoewignjo, Sri Soemantri. 1992. Bunga  Rampai  Hukum  Tata
Negara  Indonesia. Bandung: Alumni.
Muladi  dan  Barda  Nawawi  Arief. 2005. Teori-teori  dan  Kebijakan Pidana . cetakan ke 3. Bandung:
Alumni.
Priyanto,  Dwija.  2013. Sistem
Pelaksanaan  Pidana  Penjara  di Indonesia ,  Bandung:  Refika Aditama. Prodjodikoro,  Wirjono.  2003. Asas- Asas Hukum Pidana di Indonesia . Bandung: Refika Aditama.
Renggong,  Ruslan.  2016. Hukum Acara Pidana: Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penambahan di Indonesia .
Kencana Prenata Media Group:
Jakarta.
Soekanto,  Soerjono.  1980.  Sosiologi Hukum  Dalam  Masyarakat. Jakarata: CV. Rajawali.
dan Mahmudji. 2013 . Penelitian    hukum normatif . Jakarta: Raja Grafindo Persada. Syahruddin. 2010. Pemenuhan  Hak Asasi Warga Binaan Pemasyarakatan Dalam Melakukan  Hubungan  Biologis Suami Isteri , Disertasi, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. Trijono,  Rachmat.  2016.  KAMUS HUKUM.  Jakarta:  Pustaka Kemang. Undang-Undang dasar Negara Republik  Indonesia  Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Lembaran Negara Nomor 77 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3614 Tahun 1995. Keputusan Presiden Republik Indonesia  No.174  Tahun  1999 tentang Remisi. Peraturan  Pemerintah  Nomor  99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Terhadap Peraturan Pemerintah  No  32  Tahun  1999 Tentang  Syarat  Dan  Tata  Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan
Pemasyarakatan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013  Tentang  Tata  Tertib Lembaga  Pemasyarakatan  dan Rumah Tahanan Negara. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor:  M.01-PR.07.03  Tahun 1985  Tentang  organisasi  dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: MH.01.PR.0710-10  Tahun 2005 Tentang  Organisasi  dan  Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan.