## Vol. 6 No. 1 Januari 2024
28
Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia | http://ojs.unikom.ac.id/index.php/law
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional

## KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM  PENYELESAIAN SENGKETA DAN KONFLIK PERTANAHAN
Government Policy In Resolving Land Disputes And Conflicts
Mulia Kartiwi Sekolah Tinggi Hukum Garut muliakartiwi@gmail.com
Naskah dikirim : 12 Desember 202 3
Naska h diterima untuk diterbitkan : 12 J anuari 202 4
DOI : 10.34010/rnlj.v%vi%i.11617

## ABSTRACT
The Consortium for Agrarian Reform reported that agrarian conflicts increased in 2022. There are 1.04 million hectares (ha) of land in conflict, which affected 346,402 households in 459 regions in Indonesia. Based on the condition, it is necessary to conduct research which aims to determine the factors that cause land disputes and to identify  government  policies  to  resolve  the  land  conflicts.  This  research  is  descriptive  analytical  study  with  a normative  juridical  approach  in  form  of  literature  study  on  secondary  data  containing  legal  norms,  then analyzed qualitatively. The result shows that the factors causing land conflicts are the limited availability of land which results in land ownership inequality; Implementation of land registration is still experiencing obstacles; Law  enforcers  are  not  all  committed  to  implementing  laws  and  regulations  consequently  and  consistently.  To resolve  land  conflicts,  the  government  implemented  policy  of  The  Minister  of  Agrarian  Affairs  and  Spatial Planning/National Land Agency concerning Complete Systematic Land Registration in Indonesia to guarantee and  protect  the  land  owner  with  no  charge.  Furthermore,  government  implements  the  policy  of  Minister  of Agrarian  Affairs  and  Spatial  Planning/National  Land  Agency  Number  21  of  2020  concerning  Handling  and Resolving of Land Dispute, one of which is through meditation, despite its shortcoming.
Key word : Policy, Resolution, Land Dispute.

## ABSTRAK
Konsorsium  Pembaruan  Agraria  melaporkan  pada  tahun  2022,  bahwa      konflik  agraria  meningkat. Ada  1,04  juta  hektare  lahan  terkena  konflik,  yang  berdampak  pada  346.402  KK  di  459  daerah  di  wilayah NKRI.Oleh  karena  ituperlu  diteliti  untuk    mengetahui  faktor-faktor  penyebab  terjadinya  sengketa  tanah  dan untuk mengetahui kebijakan pemerintah dalam menangani dan menyelesaikan konflik pertananahan. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif berupa penelitian kepustakaan  terhadap data sekunder  yang  mengandung  norma-norma  hukum,  selanjutnya    dianalisis  secara  kualitatif.  Kesimpulannya faktor-faktor  penyebab  terjadinya  konflik  pertanahan  adalah    terbatasnya  ketersediaan  tanah  yang  berakibat pada ketimpangan pemilikan tanah; Pelaksanaan pendaftaran tanah masih mengalami kendala;  Para penegak hukum  belum  semuanya  berkomitmen      melaksanakan  peraturan  perundang-undangan  secara  konsekuen    dan konsisten.  Untuk  menyelesaikan  konflik  pertanahan    pemerintah  menerapkan  kebijakan  berupa  Permen ATR/BPN  tentang  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  dan  Inpres  tentang  Percepatan  Pendaftaran  Tanah Sistematik  Lengkap  di  Seluruh  Wilayah  Republik  Indonesia,  untuk    menjamin  kepastian  serta  perlindungan kepada  pemilik  tanah,  yang  diselenggarakan  secara  gratis.  Selanjutnya  diterapkan  Kebijakan    Peraturan Menteri    ATR/  BPN    nomor  21  tahun  2020  tentang  Penanganan  dan  Penyelesaian  Kasus  Pertanahan  salah satunya melalui mediasi, walaupun mediasi tersebut masih ada kelemahannya.
Kata kunci : Kebijakan, Penyelesaian, Sengketa Tanah .

## Vol. 6 No. 1 Januari 2024
29
Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia | http://ojs.unikom.ac.id/index.php/law
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional

## A. PENDAHULUAN
Tuhan  Yang  Maha  Pengasih  telah  memberikan  karunia  kepada  bangsa Indonesia kekayaan nasional  berupa tanah, air, serta seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya sehingga   wajib disyukuri, dikelola dan dimanfaatkan secara optimal , baik oleh generasi  pada  saat  ini  ataupun  generasi  mendatang  dalam  rangka  mewujudkan  masyarakat yang adil dan makmur. 1
Masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila merupakan  tujuan  pembangunan  nasional.  Untuk  mewujudkan  tujuan  tersebut  tentunya fungsi  sumber  daya  alam  sangatlah  penting,  sehingga    seluruh  perangkat  hukum  yang mengatur  mengenai  sumber  daya  alam  di  negara  Indonesia    harus  mewujudkan  Pancasila sebagai  asas  kerohanian  Negara  dan  cita-cita  Bangsa.    Pasal  33  ayat  (3)  UUD  1945 merupakan perangkat hukum yang paling dasar yang mengatur tentang sumber daya alam, di mana  sumber  daya  alam  berupa  bumi  dan  air  dan  kekayaan  alam  yang  terkandung  di dalamnya  dikuasai  oleh  Negara  sebagai  organisasi  kekuasaan  yang  tertinggi  dari  seluruh rakyat  dan  dipergunakan  untuk  sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat.Amanah  UUD  1945 tersebut  dijabarkan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang  Pokok Agraria  Nomor 5 tahun 1960, yang menyebutkan :
“Hak menguasai dari Negara termaksud memberi wewenang untuk :
a. Mengatur  dan  menyelenggarakan  peruntukan,  penggunaan,  persediaan  dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebsut.
b. Menentukan  dan  mengatur  hubungan-hubungan  hukum    antara  orang-orang  dengan bumi, air dan ruang angkasa;
c. Menentukan  dan  mengatur    hubungan-hubungan  hukum  antara  orang-orang  dan perbuatan-perbuatan  hukum  yang mengenai, buni,air dan ruang angkasa.”
Kondisi  ketersediaan    ruang  dan  lahan  yang  terbatas,  sementara  pertunmbuhan penduduk    terus  bertambah    serta  meningkatnya    aktivitas  pembangunan  di  segala  bidang yang  memerlukan  juga  tanah  untuk  kegiatannya,  tentunya  akan  menimbulkan    sengketa  dan konflik  pertanahan,  jika  tidak  ada  perangkat  hukum  yang  mengaturnya.  Kondisi  seperti  ini terutama  yang berkaitan  dengan pemanfaatan ruang oleh pelaku bisnis  yang kian meningkat perlu diwaspadai. Pengelolaan penataan ruang berperan penting dalam hal pemanfaatan ruang akibat  kondisi  pertumbuhan  ekonomi  dan  meningkatnya  jumlah  penduduk  yang  akan berdampak  pada  tempat  hunian  penduduk. 2 Oleh  karena  itu  untuk  melakukan  pembangunan khususnya  di  beberapa  wilayah    perkotaan  tertentu  di  Indonesia  wajib  mempunyai  planning atau  konsep,      sebagai      pedoman  agar  permasalahan    yang  terjadi  sebagai  dampak  dari pelaksanaan   pembangunan  dapat diminimalisir. Walaupun pada kenyataannya di lapangan
1 Siswanto, Peran Pemerintah Dalam  Mendorong Penyelesaian Konflik  dan Sengketa Pertanahan .,  Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional tentang Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan Dalam Perspektif Pembaharuan hukum pertanahan Naional,Bandung. 17 Nopember 2011,hlm 6.
2 Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik, , , Hukum Tata Ruang Dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah , Nuansa, Bandung, 2008, hlm. 21.

## Vol. 6 No. 1 Januari 2024
30
Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia | http://ojs.unikom.ac.id/index.php/law
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional
penerapan    konsep  penataan  ruang    belum  optimal  sesuai  dengan  harapan,  karena  kegiatan pembangunan tersebut masih menyisakan ekses pada masyarakat. 3 .
Konflik  agraria  di  Indonesia  masih  terus  terjadi,      Konsorsium  Pembaruan  Agraria melaporkan  bahwa  ada  212  kasus  konflik  agraria  yang  terjadi  sepanjang  tahun  2022.  Data tersebut  menunjukkan  kenaikan  sebanyak  2,36%  dibandingkan  tahun  2021  yaitu  sebanyak 207 kasus.
Dari jumlah kasus di atas terdapat lahan konflik seluas lahan 1,04 juta hektare ,  yang mana terdapat 346.402 KK yang terdampak konflik  di  sejumlah 459 daerah di seluruh Indonesia. Menurut sektornya, konflik agraria terbanyak terjadi di sektor perkebunan, yaitu ada  99 kasus , dan sebanyak  80 kasus  perkebunan sawit .Selanjutnya  di sektor infrastruktur terdapat 32 kasus  sengketa  Di  sektor  properti    terdapat  26  kasus  dan  ada  26  kasus  di  sektor  kehutanan. Kemudian  di  sektor  pertambangan  ada  24  kasus,  di  sektor    fasilitas  militer  terdapat  7 kasus.Selanjutnya di sektor pesisir terdapat 5 kasus, dan terakhir di sektor pertanian terdapat 4 kasus konflik agraria . Berdasarkan wilayahnya, konflik agraria paling banyak terjadi di Jawa Barat,  yakni  25  kasus.  Selanjutnya  terjadi  di  wilayah  Sumatera  Utara  terdapat  22  kasus sengketa. Konflik agraria yang terjadi di Jawa Tengah terdapat sebanyak 16 dan  di wilayah Jawa  Timur  terdapat  12  kejadian.  Kemudian,  ada  11  konflik  agraria  yang  terjadi  di Kalimantan Barat. 4
Berdasarkan latar belakang tersebut dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut yaitu  hal-hal  apa  saja  penyebab  terjadinya      sengketa  dan  konflik  pertanahan  di  Indonesia masih    tetap  berlangsung  dan  kebijakan  pemerintah  seperti  apa  yang  diterapkan  untuk menangani dan menyelesaikan  sengketa dan konflik pertanahan di Indonesia.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metodologi deskriptif  analitis yaitu  suatu  cara  kerja  yang mendeskripsikan  peristiwa  sengketa  tanah  dan  konflik  pertanahan  yang  terjadi  di  beberapa wilayah di Indonesia lalu dianalisis dengan  metode pendekatan yuridis normative . Penelitian yuridis  normatif  adalah  penelitian    kepustakaan  yang  menitikberatkan  pada  data  sekunder berupa  bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum  sekunder,  yang  di  dalamnya  mengandung norma-norma  hukum, 5 azas-azashukum  maupun  teori  hukum.  Kemudian  data-data  yang berkaitan dengan permasalahan sengketa dan konflik pertanahan  yang diperoleh  selanjutnya diseleksi  dengan  sistematis  lalu    diolah  dan  dianalisis  secara  kualitatif,  di  mana penganalisaannya  memakai  metode  berfikir  deduktif,  dengan  menyimpulkan  secara  khusus inti  hasil analisis data, dengan tidak memakai  rumusan statistik 6 .   Teknik pengumpulan data dilakukan  dengan  cara  mengutip  dan  mencatat  peraturan-peraturan  tentang  pertanahan, konsep hukum, teori hukum dan pendapat ahli hukum dari berbagai litelatur hukum serta data kasus sengketa pertanahan.
3 Ibid.
4 https://dataindonesia.id/ragam/detail/ada-212-kejadian-konflik-agraria-di-indonesia-pada-2022
5 Ronny Hanitijo, , Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri , Ghalia, Indonesia, Jakarta. 1988, hlm 11
6 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji,. Penelitian Hukum Normatif , Raja Grafindo Persada, 1995, hlm 31.

## Vol. 6 No. 1 Januari 2024
31
Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia | http://ojs.unikom.ac.id/index.php/law
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional

## C. PEMBAHASAN

## 1. Hal-hal yang Menyebabkan  Terjadinya Persengketaan dan Konflik Pertanahan.
Sihombing    mengatakan  bahwa  dari  sisi  sejarah      sengketa  pertanahan    mengalami puncaknya pada masa kolonial pada tahun 1870 yaitu setelah  berlakunya Agrarische Wet , yang menjadi  penyebab   utama konflik pertanahan tersebut  adalah adanya   ketidakserasian atau ketimpangan  dalam struktur  penguasaan dan pemilikan hak atas tanah . 7
Dewasa ini masalah persengketaan dan konflik pertanahan bertambah rumit , sifat dan substansinya  bukan  terbatas  pada  masalah  administrasi  pertanahan  saja  yang  bisa diselesaikan  dengan  hukum  administrasi,  tetapi  kompleksitas  sengketa  dan  konflik pertanahan  tersebut    telah  merambah  ke  ranah  politik,  sosbud,  masalah    nasionalisme  dan HAM.  Demikian pula masalah konflik pertanahan tersebut  sudah masuk  ke ranah  masalah hukum pidana yang mana sengketa tanah tersebut didahului , disertai dan dilanjutkan dengan pelanggaran terhadap hukum pidana. Persoalan tersebut tentunya membutuhkan solusi yang komprehensif dalam menangani dan menyelesaikannya. 8
Di  jaman  Orba  pelaksanaan  pembangunan  bertujuan    hanya  untuk  mengejar pertumbuhan ekonomi, akses masyarakat terhadap tanah mengalami hambatan, karena terjadi krisis  ekonomi,  hal  tersebut  telah  menimbulkan  keresahan  pada  masyarakat,  yang  pada akhirnya  mendorong terjadinya sengketa dan konflik pertanahan. Oleh karena itu pada  saat terjadinya krisis ekonomi, dituntut untuk melakukan reformasi di bidang agraria. 9
Maria  S,.W.  Soemardjono  menyebutkan    tipologi  kasus-kasus  di  bidang  pertanahan  : “pertama  adalah  kasus  mengenai    penggarapan  rakyat  atas  tanah-tanah  perkebunan, kehutanan;  kedua  kasus  mengenai  pelanggaran  undang-undanglandreform;  ketiga  kasus mengenai  penyediaan  tanah  untuk  pembanguna;  keempat  kasus  sengketa  perdata  atas  tanah; dan terakhir adalah kasus sengketa hak ulayat”. 10
Nia Kurniati  membedakan  sengketa pertanahan sebagai berikut: “ Pertama sengketa pertanahan yang berhubungan dengan  hak-hak keperdataan para pihak.mengenai  kepastian  hukum  atas  keabsahan  haknya.  Kedua  sengketa  sdministratif pertanahan    yang  muncul  karena  pejabat  administrasi  (BPN)  melakukan    kesalahan  atau kekeliruan  dalam menetapkan hak seperti  keliru dalam menerapkan aturan, keliru dalam menetapkan  subjek  hak,  keliru  dalam  menetapkan  objek  hak,  keliru  dalam  menetapkan
7 Sihombing, Evolusi Kebijakan Pertanahan Dalam Hukum Tanah Nasional , Gunung Agung, Jakarta, 2005, hlm 2.
8 Darwin Ginting, Penyelesaian Sengketa Pertanahan di Indonesia , Seminar Tentang Penyelesaian Sengketa dan Konflik  Pertanahan  Dalam  Perspektif  Pembaharuan  Hukum  Pertanahan  Naional,Bandung.  17  Nopember  2011. Hlm 1.
9 Darwin Ginting, Hukum Kepemilikan Hak  Atas Tanah Bidang Agribisnis , penerbit Ghalia Indonesia,  2010, hlm 150.
10 Maria S.W. Soemardjono, dkk, Mediasi Sengketa Tanah, Potensi Penerapan Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) Di Bidang Pertanahan , Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2008, hlm2

## Vol. 6 No. 1 Januari 2024
32
Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia | http://ojs.unikom.ac.id/index.php/law
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional
status  hak,  keliru  dalam  hal  prioritas  penerima  hak  tanah,  serta  keliru  dalam  menetapkan letak, luas dan batas tanah. 11
Pasal  1  Permen  ATR/  Kepala  BPN    nomor  21/2020  tentang  Penanganan  dan Penyelesaian  Kasus  Pertanahan,  menyebutkan  :  “bahwa    yang  dimaksud  dengan  sengketa pertanahan  adalah perselisihan tanah antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang  tidak  berdampak  luas.  Sedangkan  yang  dimaksud  dengan  konflik  pertanahan    adalah perselisihan tanah antara orang perseorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum, atau lembaga yang mempunyai kecenderungan atau sudah berdampak luas.”
Selanjutnya    Pasal  5  Permen  tersebut  menggolongkan    :”  sengketa  dan  konflik    pertanahan tediri :
a. Kasus Berat merupakan Kasus yang melibatkan banyak pihak, mempunyai dimensi hukum  yang  kompleks,  dan/atau  berpotensi  menimbulkan  gejolak  sosial, ekonomi, politik dan keamanan;
b.  Kasus  Sedang  merupakan  Kasus  antarpihak  yang  dimensi  hukum  dan/atau administrasinya  cukup  jelas  yang  jika  ditetapkan  penyelesaiannya  melalui pendekatan hukum  dan administrasi  tidak menimbulkan gejolak sosial,  ekonomi, politik dan keamanan;
c.  Kasus  Ringan  merupakan  Kasus  Pengaduan  atau  permohonan  petunjuk  yang sifatnya  teknis  administratif  dan  penyelesaiannya  cukup  dengan  surat  petunjuk Penyelesaian kepada pengadu atau pemohon.”
Menurut  Maria  Sumardjono  :  “Akar  permasalahan  sengketa  tanah  dapat  ditimbulkan oleh hal-hal berikut:
a. Konflik kepentingan yang disebabkan karena adanya persaingan kepentingan.
b. Konflik  struktural  yang  disebabkan  karena  pola  perilaku  atau  interaksi  yang destruktif,  kontrol  pemilikan  atau  pembagian  sumber  daya  yang  tidak seimbang, kekuasaan kewenangan yang tidak seimbang, serta faktor geografis, fisik atau lingkungan yang menghambat kerjasama;
c. Konflik  nilai,  disebabkan  karena  perbedaan  kriteria  yang  digunakan  untuk mengevaluasi  gagasan  atau  perilaku,  perbedaan  gaya  hidup,  ideologi  atau agama/kepercayaan.
d. Konflik  hubungan,  yang  disebabkan  karena  emosi  yang  berlebihan,  presepsi keliru, komunikasi yang buruk atau salah, pengulangan perilaku yang negatif.
e. Konflik data yang disebabkan informasi yang tidak lengkap, informasi keliru , pendapat berbeda dan data yang berbeda.” 12
11 Nia Kurniati, Mediasi-Arbitase Untuk Penyelesaian Sengketa Tanah , Jurnal Sosiohumaniora, Volume 18 No. 3 Nopember 2016 : 209
12 Maria S.W.Soemardjono, Tanah Dalam Perspektif  Hak Ekonomi Sosial Budaya, Penerbit Buku Kompas , Jakarta 2008, hlm 112.

## Vol. 6 No. 1 Januari 2024
33
Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia | http://ojs.unikom.ac.id/index.php/law
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional
Selanjutnya  Maria  S.W.  Soemardjono  menyebutkan  bahwa  tanah  sebagai  hak ekonomi  setiap  orang  rawan  memunculkan  sengketa  maupun  konflik  yang  berdampak  pada ekonomis , sosial dan lingkungan. Secara ekonomis,Pihak yang terlibat sengketa tanah  secara ekonomis  akan    banyak  mengeluarkan  biaya  dalam  menyelesaikan  sengketa  tersebut. Penyelesaian  sengketa  yang  berlarut-larut  akan  lebih  banyak  memakan  biaya  yang  harus dikeluarkan..  Sedangkan  Dampak  sosial  yang  ditimnulkannya  adalah  kesenjangan  sosial  di masyarakat  dan  terdapatnya    kendala    dalam  bekerja  sama    di  antara  mereka.  Dalam  hal konflik  terjadi  antar  instansi  akan  menghambat    terjadinya  koordinasi  kinerja  publik  yang baik.  Sehingga    tingkat  kepercayaan  kepada  pemerintah  menurun.  Di  samping  itu  dapat menimbulkan  kualitas  sumber  daya  lingkungan  akan  mengalami  penurunan,  karena  selama berlangsung konflik ruang atas tanah berstatus quo sehingga tidak dapat dimanfaatkan. 13
Berdasarkan uarian di  atas  dapat  disimpulkan bahwa faktor penyebab sengketa atas  tanah di Indonesia  sudah  sangat  kompleks,  sehingga  untuk  menangani  dan  menyelesaikannya dibutuhkan  upaya  pemerintah  untuk  menerapkan    kebijakan-kebijakannya  yang  tepat  dan solutif, guna meminimalisir sengketa dan konflik pertanahan yang terjadi.
2.      Kebijakan  Pemerintah  Dalam  Menangani  dan  Menyelesaikan  Sengketa  dan  Konflik Pertanahan.
Menurut  Edi  Suhartono  :  “  Kebijakan  sosial  adalah  seperangkat  tindakan  ( course  of action), kerangka  kerja  ( framework ),  petunjuk  ( guidelin e),  rencana  ( plan) ,  peta  ( map )  atau strategi  yang  dirancang  untuk  menterjemahkan  visi  politis  pemerintah  atau  lembaga pemerintah  ke  dalam  program  dan  tindakan  untuk  mencapai  tujuan  tertetentu  di  bidang kesejahteraan social ( social welfare )”. 14
Budi Winarno  mendefinisikan  :  “  Kebijakan  adalah  arah  tindakan  yang  mempunyai tujuan  yang  diambil  oleh  seorang  aktor  atau  sejumlah  aktor  dalam  mengatasi  suatu  masalah atau  persoalan.  Secara  umum  istilah  kebijakan  atau policy digunakan  untuk  seorang  aktor dalam hal ini pemerintah atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu.” 15
Upaya  pemerintah  dalam meminimalisir kasus-kasus sengketa  tanah  yang terjadi dewasa ini  ,salah  satunya  dengan  mengimplementasikan  kebijakan  Percepatan  Pendaftaran  Tanah Sistematis  Lengkap  (PTSL)  yang  merupakan  perwujudan  dari  kewajiban  pemerintah  dalam melaksanakan  pendaftaran  tanah  yang  telah  diatur  dalam  pasal  19  UUPA juntco Peraturan pemrintah  Nomor  24/1997  tentang  Pendaftaran  Tanah,  yang  bertujuan  untuk  menjamin kepastian  dan  perlindungan  hukum  atas  kepemilikan  tanah  masyarakat.melalui  Peraturan
13 Maria Soemardjono, dkk, Mediasi Sengketa Tanah , Potensi Penerapan Alternatif  Penyeleseania Sengketa Tanah (ADR) di Bidang Pertanahan , Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2008, hlm.3
14 Edi Suharto,. (2005). Analisis Kebijakan Publik .  Alfabeta , Bandung, 2005,hlm 83.
15 Budi  Winarno, Kebijakan  Publik,  Teori,  Proses  dan    Studi  Kasus, Penerbit  CAPS,Yogyakarta,  2012, hlm 39.

## Vol. 6 No. 1 Januari 2024
34
Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia | http://ojs.unikom.ac.id/index.php/law
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional
Menteri  ATR/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Republik  Indonesia  Nomor  6  tahun  2018 tentang  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  (PTSL) juncto instruksi  Presiden  Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematik di Seluruh Wilayah Republik  Indonesia. PTSL dilaksanakan secara serentak untuk pendaftaran pertama kali  terhadap seluruh objek pendaftaran tanah di seluruh wilayah NKRI dalam satu wilayah desa/kelurahan,  meliputi  pengumpulan  data  fisik  dan  data  yuridis  atas  satu  atau  beberapa objek  Pendaftaran  Tanah  untuk  keperluan  pendaftarannya.  Melalui  PTSL    penyelenggaraan perdaftaran  tanah  dipercepat    serta  dilakukan  secara  serentak  oleh  pemerintah  dengan  biaya ditanggung pemerintah.
Kesuksesan  pemerintah    dalam  melaksanakan  program  PTSL  ditandai  dengan keberhasilan  ,  instansi  penyelengaara  pendaftaran  tanah  yaitu  Kementrian  ATR/BPN  yang pada  tahun  2017  telah  berhasil    melaksanakan    pengukuran    terhadap  tanah  masyarakat sejumlah 5,2 juta bidang tanah. Demikian pula pada tahun 2018, Kementrian ATR/BPN sudah melebihi  target  capaian  dengan  telah  menerbiutkan  9,4  juta  sertifikat.  Selanjutnya  di  tahun 2019,  ATR/BPN  menargetkan  11  juta  sertifikat  tanah  secara  gratis  dan  selesai pensertifikatannya  atas  seluruh  bidang  tanah    pada  tahun  2025.  Keberhasilan  tersebut  tidak lain karena  adanya kerja sama  antar   Kementerian, inovasi , pelayanan  dan teknologi,  serta keterlibatan masyarakat dalam penyelanggaraan program tersebut. 16
Kebijakan pemerintah melalui program PTSL sangat membantu subjek hak atas tanah, karena    setiap  pemegang  sertifikat    akan  mendapatkan  perlindungan  hukum  sebagaimana disebutkan oleh Boedi Harsono :
“  a.  Hukum  menyediakan    berbagai  sarana    untuk  menanggulangi  intervensi    atau  gugatan dari pihak lain :
Jika  intervensi  dilakukan    oleh  sesama  anggota  masyarakat:,  maka  dapat  dilakukan gugutan  perdata  ke    pengadilan  negeri  atau  meminta  perlindungan  kepada bupati/walikotamadya    berdasarkan    UU  51  Prp  1960  tentang  Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya.
Apabila  intervensi  berasal  dari  penguasa,  maka    gugatan  dapat    dilakukan    ke pengadilan negeri Pengadilan Tata Usaha Negara
b.  Tanah  yang  sudah  dihaki  oleh  seseorang,  jika    diperlukan  oleh  siapapun  dan  untuk keperluan apa pun (juga untuk proyek-proyek kepentingan umum) perolehan tanah yang dihaki  seseorang,  harus  melauli  musyawarah  untuk  mencapai  kesepakatan,  baik mengenai  penyerahan  tanahnya  kepada  pihak  yang  memerlukan  maupun  mengenai imbalannya  yang  merupakan  hak  pemegang  hak  atas  tanah  yang  bersangkutan  untuk menerimanya.
16 https://www.rumah.com/panduan-properti/urus-ptsl-kini-gratis-ini-syarat-dan-cara-membuatnya-15375, diakses tanggal 17 Juli 2023, jam 20.00.

## Vol. 6 No. 1 Januari 2024
35
Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia | http://ojs.unikom.ac.id/index.php/law
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional
c.  Untuk  memperoleh  tanah  yang  diperlukan  tidak  dibenarkan  adanya  paksaan  dalam bentuk apapun dan oleh pihak siapapun kepada pemegang haknya, untuk menyerahkan tanah kepunyaannya dan atau menerima imbalan yang tidak disetujuinya, termasuk juga penggunaan  lembaga penawaran  pembayaran  yang  diikuti  dengan  konsinyasi  pada pengadilan negeri , seperti yang diatur dalam pasal 1404 KUH Perdata.
d. Tanah-tanah    diperlukan  untuk  menyelenggarakan  kepentingan  umum,  dan  tidak mungkin  menggunakan  tanah  yang  lain,  sedang  musyawarah  yang  diadakan  tidak berhasil memperoleh kesepakatan, dapat  dilakukan pengambilan secara paksa, dalam arti  tidak  memerlukan pencabutan  hak ,  yang  diatur  dalam  UU  20/1961.tentang Pencabutan Hak atas Tanah,
e. Pemegang hak atas tanah yang kehilangan akses dengan tanahnya karena  penyerahan hak  atas  tanah    maupun  melauli  pencabutan  hak,  pemegang  berhak  mendapatkan imbalan  atau  ganti-kerugian,  baik  atas  tanahnya,    bangunan  dan  tanaman  milik pemegang  hak,  melainkan  juga  terhadap  semua  kerugian  yang  timbul  akibat diserahkannya tanah tersebut kepada pihak lain.
f. Penggantian kerugian tersebut hasuslah layak  jangan sampai  pihak yang kehilangan hak atas tanahnya  mengalami kemunduran, baik dalam bidang sosial maupun tingkat ekonominya.” 17
Kasus-kasus  sengketa  tanah  jika  diselesaikan  melalui  jalur  litigasi  melalui    badan peradilan  ada  kemungkinan  dapat  melibatkan    melibatkan  beberapa  badan  peradilan  seperti Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara serta Peradilan Agama. Berdasarkan undang- undang nomor 48  /2009  tentang Kekuasaan Kehakiman ,    ketiga lembaga peradilan tersebut mempunyai  kewenangan  mutlak    yang  berbeda  dalam  penyelesaian  sengketa  pertanahan namun  dapat  saling  bersinggungan  satu  sama  lain.  .Badan  peradilan  umummmempunyai kewenangan  memeriksa  kasus  kepemilikan  hak  atas  tanah  secara  keperdataan,.  Kemudian Badan  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  mempunyai  kewenangan  memeriksa  tentang  sah tidaknya    sebuah    sertifikat  tanah  yang  berupa    sebuah  Keputusan  Tata  Usaha  Negara (KTUN).  Demikian pula Peradilan Agama  memiliki kewenangan dalam mengadili sengketa kepemilikan tanah yang berdasarkan kepada hukum waris. Walaupun  ketiga badan peradilan tersebut  kewenangannya  berbeda-beda,  akan    tetapi  pada  akhirnya  penyelesaian  sengketa tersebut akan  berujung pada sebuah keputusan hakim yang  dapat dirasakan memenuhi unsur keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatannya bagi para pihak yang mencari keadilan. 18
Secara  normatif  penyelesaian  sengketa  dalam  sistem  hukum  di  Indonesia  dapat ditempuh  melalui  jalur  pengadilan  dan  di  luar  pengadilan.Pemeriksaan  perkara  melalui pengadilan  harus  melalui  beberapa  tahapan  proses  antara  lain  proses  pemeriksaan  di  tingkat
17 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia , Sejarah Pembentukan undang-undang pokok Agraria, Isi dan pelaksanaannya, Penerbit Djambatan,Jakarta,2003, hlm.345-346..
18 https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/artikel-hukum/1690-peran-yurisprudensi-dalam-perkara-sengketa- hak-atas-tanah-wigati-pujiningrum-s-h-m-h, diakses  tanggal 29 Agustus 2023 pukul 20.00 WIB.

## Vol. 6 No. 1 Januari 2024
36
Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia | http://ojs.unikom.ac.id/index.php/law
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional
pertama,  apabila tidak memuaskan para pihak dapat  diulangi  dalam pemeriksaan banding  di Pengadilan  Tinggi,  kemudian  masih  dapat  diupayakan  lagi  dalam  pemeriksaan  kasasi  oleh Mahkamah  Agung  dan  terakhir  masih  terbuka  upaya  hukum  luar  biasa  melalui  peninjauan kembali.
Tanah    mempunyai  dimensi  yang  sangat  luas,  yaitu    dimensi  yuridis,    ekonomi,  politik, sosial,  magis  religius,  bahkan  untuk  negara  tanah  berdimensi.  Sejak  jaman  kolonial  sampai sekarang  setelah  merdeka  masalah  pertanahan    merupakan  masalah    hukum  yang  saat  rumit dan  kompleks  serta  berdimensi  luas,  sehingga  mendapatkan    dirasakan  sulit  untuk menyelesaikannya    dengan  cepat. 19 Seharusnya  setiap  pekara  bisa  diproses  secara  cepat, sesuai dengan azas peradilan cepat, sederhana dan biaya murah.. Penyelesaan perkara dengan cepat  sangat  penting  baik  untuk    pihak-pihak  yang  berperkara,  pihak      pengadilan,maupun negara.. Jika proses penyelesaian sengketa berlarut-larut, akan menyebabkan para pihak yang berperkara    harus  menangung    begitu  besar  biaya-  biaya  perkara    yang    harus  dikeluarkan., selain itu akan membuat  beban psikologis karena perkara tidak kunjung selesai dan tidak ada kepastian.
Proses penyelesaian perkara oleh pengadilan yang berlarut-larut dan berkepanjangan bagi pngadilan  akan  berpengaruh  kepada  terhadap  pengadilan  Suatu  perkara  yang  prosesnya lambat  sangat  berpengaruh pada  tertibnya  administrasi  perkara, antara lain berkaitan dengan tunggakan perkara. Tunggakan perkara bagi pengadilan dapat    diindikasikan bahwa kinerja pengadilan  belum  optimal.  Sedangkan  bagi  pemerintah  atau  bagi  negara,  proses    peradilan yang lamban akan berpengaruh pada  anggaran negara karena setidaknya harus mengeluarkan biaya untuk menggaji para hakim dan petugas pengadilan yang tidak produktif.  Hal tersebut pada ahirnya akan berpengaruh pada kewibawaan negara.. 20
Umumnya  pencari  keadilan  lebih  suka  apabila  perkaranya  cepat  diputus  walaupun putusannya  tidak  menguntungkan  dari  pada  harus  mengalami  perkaranya  berlangsug bertahun-tahun meskipun putusan akhirnya putusan akhirnya menguntungkan “ justice delayed is justice denied” 21 .
Untuk meminimalisir  kendala yang melekat pada badan pengadilan dalam menyelesaikan sengketa,  pemerintah    melalui  Kementrian  ATR/BPN  menerbitkan  kebijakan  dalam Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan yang diatur dalam Peraturan Menteri  nomor 21 tahun 2020 .
Pasal 2 menyebutkan “ Ruang lingkup Peraturan Menteri tersebut meliputi : a. penerimaan dan distribusi Pengaduan;
b. penanganan dan Penyelesaian Sengketa dan Konflik;
c. penanganan Perkara;
19 Darwin Ginting, Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Bagi Penanaman Modal Bidang Agribisnis, Unpad Pres Bandung, 2009, hlm 69.
20 Theo Huijbers, Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah , Kanisius, Yogyakarta,1982,hal79.
21 Liang Gie, Teori-teori Keadilan , Penerbit Super, Jakarta,1977, hal 9.

## Vol. 6 No. 1 Januari 2024
37
Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia | http://ojs.unikom.ac.id/index.php/law
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional
d. pembatalan Produk Hukum; e. mediasi; f. tim Penanganan dan Penyelesaian Kasus; g. perkembangan Penanganan dan Penyelesaian Kasus;
h. monitoring, evaluasi dan pelaporan;
i. sanksi; dan j. perlindungan hukum.”
Sengketa  tanah  yang  diselesaikan  oleh  Badan  Pertanahan  Nasional  adalah implementasi    dari  fungsi  pemerintah  dalam  konsep  negara  hukum  modern ( welvaarsstaat) atau  negara  kesejahteraan.  Sesuai  dengan  pendapat    Friedman  yang menyebutkan  fungsi negara dalam welfare state  adalah  negara sebagai pelayan (t he state as  provider), negara sebagai  pengatur   ( the  state as regulator ), negara sebagai wira usaha ( the state as entrepeneur ), negara sebagai wasit   ( the state  as umpire) . 22 Salah satu alternatif dalam penyelesaian sengketa pertanahan, berdasarkan  kebijakan Peraturan  Menteri  ATR/BPN  adalah    mediasi.  Mediasi  dilaksanakan  oleh  para  pihak  yang bersengketa  dengan  difasiklitasi  oleh  BPN  sesuai  kewenangannya  dan/atau  mediator pertanahan melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan. Mediasi di Indonesia merupakan  sebuah  lembaga  yang  sudah  tidak  asing  lagi,  karena  sudah  dikenal  dalam kehidupan  masyarakat  adat dan mendapat dukungan akar budaya  yang hidup dan dihormati dalam  lalunlintas  pergaulan  sosial.  Melalui  mediasi  para  pihak  mewujudkan  kesepakatan untuk  bersama  dan  berwenang  penuh  dalam  pengambilan  keputusan,  sedangkan  mediator tidak berwenang memutuskan, hanya membantu para pihak untuk mewujudkan kesepakatan. Menurut pendapat  Nia Kurniati  , proses mediasi  yang digunakan oleh BPN untuk menyelesaikan  sengketa  tanah    belum  menyelesaikan  sengketa  secara  final,  karena  hasil mediasi  yang  berisi  kesepakatan  bersama  untuk  mengakhiri  sengketa  hanya  berkekuatan mengikat  bagi  para pihak secara moral,  sehingga masih dimungkinkan kesepakatan bersama tersebut  diingkari  oleh  para  pihak. 23 .  Agar  memperoleh  kekuatan  yang  mengikat  secara hukum  maka  para    pihak    harus  mengajukan  gugatan    Pengadilan  yang  berwenang  untuk memperoleh  Akta  Perdamaian  .  Dengan  akta  perdamaian  yang  dibuat  di  muka  hakim  maka akta  tersebut  akan  memperoleh  kekuatan  mengikat  sebagaimana  putusan  hakim  yang  sudah mempunyai kekuatan hukum yang pasti, seperti diatur dalam pasal 130 HIR.
Pelaksanaan mediasi oleh BPN mempunyai kelebihan yaitu :
a.  Dapat  mengimnpklementasikan  azas  peradilan  cepat,  sederhana  dan  biaya  ringan,  karena jangka  waktunya ditetapkan selama 30 hari;
b.  Penyelesaian  sengketa  tanah  melalui  pengadilan  yang  waktunya  belum  bisa  diprediksi, dapat dihindari..
22 Nia Kurniati dan Elfa Laela.F, BPN Sebagai Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Di Indonesia Pasca Perkaban Nomor 11 Tahun 2016 ., Jurnal Sosiohumaniora, Vol 19,on 2, Juli 2017, hlm 95-105.
23 Nia Kurniati, Hukum Agraria ..,opcit, hlm301,.

## Vol. 6 No. 1 Januari 2024
38
Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia | http://ojs.unikom.ac.id/index.php/law
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional
c.  Berwenang  mengoreksi    keputusan  pembatalan  hak  atas  tanah;  keputusan  pembatalan sertifikat; keputusan perubahan data pada sertifikat, surat ukur, buku tanah dan/atau daftar umum lainnya.
Adapun kelemahannya yaitu:
a.  BPN  tidak  mempunyai  kewenangan  membuat  keputusan  penyelesaian  sengketa  yang berkuatan hukum tetap/pasti, karena BPN bukan lembaga penyelesaian sengketa.;
b.  Hasil    kesepakatan  melalui  mediasi  oleh  BPN  belum  mempunyai  kekuatan  hukum  yang pasti, oleh karenanya  hasil kesepakatan harus dikuatkan dengan akta perdamaian melalui putusan pengadilan.
c.    BPN  sebagai  mediator  membutuhkan  dukungan  sportifitas  para  pihak  yang  bersengketa dan objektivitas BPN dalam menangani sengketa yang berpangkal pada produk BPN, agar kedudukan BPN sebagai mediator lebih kuat. 24
Badan  Pertanahan  Nasional  dalam  menjalankan  kewenangannya  menyelesaikan  sengketa pertanahan  tidak lepas dari berbagai hambatan yang dihadapinya, antara lain:
1) Ketidakhadiran  para  pihak  yang  bersengketa    untuk  menyelesaikan  kasus  sengketa pertanahan  walaupun sudah diundang.
2) Ketidaklengkapan  bukti-bukti  yang    dibutuhkan  dalam  menyelesaikan  sengketa pertanahan.
3) Pihak pengadu tidak menguasai secara fisik tanahnya  atau tanah ditelantarkan. 25

## D. KESIMPULAN
Hal-hal yang menyebabkan sengketa pertanahan yang masih terjadi adalah terbatasnya ketersediaan tanah sebagai sumber daya alam untuk kehidupan manusia, sehingga struktur penguasaan dan pemilikan tanah yang tidak seimbang. Adinistrasi petanahan yang kurang tertib dan  peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan tanah masih tumpang tindih. Pendaftaran tanah untuk kepastian hukum belum sepenuhnya terselenggara.Instansi yang  terkait  dengan  penyelenggraan  pendaftaran  tanah  kurang  teliti  dalam  menjalankan tugasnya.  Komitmen  untuk    melaksanakan  peraturan  perundang-undangan  di  bidang pertanahan  secara konsekuen  dan konsisten di kalangan penegak hukum masih rendah. Kebijakan  pemerintah  dalam  penanganan  dan  penyelesaian  sengketa  dan  konflik pertanahan    yaitu  :Menerapkan  dan  mengintruksikan  kebijakan  Percepatan  Pendaftaran Tanah  Sistematis  Lengkap  (PTSL)  di  seluruh  wilayah  Indonesia    melalui  Peraturan Menteri ATR/ BPN Nomor 6 tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap juncto  Inpres  Nomor  2  tahun  2018  tentang  Percepatan  Pendaftaran  Tanah  Sistematik Lengkap  di  Seluruh  Wilayah  Republik  Indonesia,untuk  mewujudkan  pelaksanaan kewajiban  pemerintah  dalam  menjamin  kepastian  dan  perlindungan  hukum  atas kepemilikan  tanah  masyarakat.  Selanjutnya  diterapkan  Peraturan  Menteri    ATR/  BPN
24 Nia Kurniati dan Efa Laela Fakhriah, Jurnal Sosiohumaniora, Volume 19 No. 2 Juli 2017 : 95 – 105
25 Irma Rasmawati dkk. Kedudukan Badan Pertanahan Nasional Sebagai Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan , Jurnal Ilmu Hukum Tatohi, Volume 2Nonmor 1,Maret 2022, hlm.47-68.

## Vol. 6 No. 1 Januari 2024
39
Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia | http://ojs.unikom.ac.id/index.php/law
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional
nomor  21  tahun  2020  tentang  Penanganan  dan  Penyelesaian  Kasus  Pertanahan  salah satunya  melalui  mediasi,  akan  tetapi  mediasi  yang  dikakukan  BPN  masih  mempunyai kelemahan.
Saran
1. Kementrian  Agraria  dan  Tata  Ruang/Badan  Pertanahan  Nasional  sebagai  lembaga yang  dipercaya  pemerintah  dalam  menangani  dan  menyelesaikan  konflik  pertanahan diharapkan dapat melaksanakan sapta tertib pertanahan yaitu Tertib
Administrasi;Tertib Anggaran;Tertib Perlengkapan;Tertib Perkantoran;Tertib Kepegawaian;Tertib disiplin Kerja; danTertib Moral.
2. Sosialisasi  hukum  di  bidang  pertanahan  kepada  masyarakat  perlu  ditingkatkan  oleh institusi terkait agar setiap warga memahami hak dan kewajibannya sebagai pemegang hak  atas  tanah,  sehingga  pelanggaran  hak  dan  kewajiban  yang  memicu  konflik pertanahan dapat diminimalisir

## DAFTAR PUSTAKA
Boedi  Harsono, Hukum  Agraria  Indonesia , Sejarah  Pembentukan  Undang-Undang  Pokok Agraria, Isi dan pelaksanaannya, Penerbit Djambatan,Jakarta,2003. Budi  Winarno, Kebijakan  Publik,  Teori,  Proses  dan    Studi  Kasus, Penerbit CAPS,Yogyakarta, 2012.
Darwin  Ginting, Penyelesaian  Sengketa  Pertanahan  di  Indonesia ,  Seminar  Tentang Penyelesaian  Sengketa  dan  Konflik  Pertanahan  Dalam  Perspektif Pembaharuan Hukum Pertanahan Naional,Bandung. 17 Nopember 2011.
-------------------, Hukum Kepemilikan Hak  Atas Tanah Bidang Agribisnis ,penerbit Ghalia Indonesia,  2010.
-------------------, Kepastian  Hukum  Hak  Atas  Tanah  Bagi  Penanaman  modal  Bidang Agribisnis , Unpad Pres Bandung, 2009. Edi Suharto, Analisis Kebijakan Publik .  Alfabeta , Bandung, 2005.
Irma Rasmawati dkk. , Kedudukan Badan Pertanahan Nasional Sebagai Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan , Jurnal Ilmu Hukum Tatohi, Volume 2 Nomor 1,Maret 2022.
Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik, , , Hukum Tata Ruang Dalam Konsep Kebijakan
Otonomi Daerah , Nuansa, Bandung, 2008.
Liang Gie, Teori-teori Keadilan , Penerbit Super, Jakarta,1977. Maria  S.W.  Soemardjono,  dkk, Mediasi  Sengketa  Tanah,  Potensi  Penerapan  Alternatif Penyelesaian  Sengketa  (ADR)  Di  Bidang  Pertanahan ,  Penerbit  Buku Kompas, Jakarta, 2008.
-------------------, Tanah  Dalam  Perspektif    Hak  Ekonomi  Sosial  Budaya, Penerbit  Buku Kompas , Jakarta 2008.

## Vol. 6 No. 1 Januari 2024
40
Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia | http://ojs.unikom.ac.id/index.php/law
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional
Nia Kurniati, Mediasi-Arbitase Untuk Penyelesaian Sengketa Tanah , Jurnal Sosiohumaniora, Volume 18 No. 3 Nopember 2016 ..
Nia Kurniati dan Elfa Laela.F, BPN Sebagai Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Di  Indonesia  Pasca  Perkaban  Nomor  11  Tahun  2016 .,  Jurnal Sosiohumaniora, Vol 19,nomor 2, Juli 2017.
Ronny Hanitijo, , Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri , Ghalia, Indonesia, Jakarta. 1988. Sihombing, Evolusi Kebijakan Pertanahan Dalam Hukum Tanah Nasional , Gunung Agung, Jakarta, 2005.
Siswanto, Peran  Pemerintah  Dalam    Mendorong  Penyelesaian  Konflik    dan  Sengketa Pertanahan .,    Makalah  disampaikan  dalam  Seminar  Nasional  tentang Penyelesaian  Sengketa  dan  Konflik  Pertanahan  Dalam  Perspektif Pembaharuan hukum pertanahan Nasional,Bandung. 17 Nopember 2011.
Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji,. Penelitian  Hukum  Normatif ,  Raja  Grafindo  Persada, 1995.
Theo Huijbers, Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah , Kanisius, Yogyakarta,1982 https://dataindonesia.id/ragam/detail/ada-212-kejadian-konflik-agraria-di-indonesia-pada- 2022
https://www.rumah.com/panduan-properti/urus-ptsl-kini-gratis-ini-syarat-dan-cara- membuatnya-15375, .
https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/artikel-hukum/1690-peran-yurisprudensi-dalam- perkara-sengketa-hak-atas-tanah-wigati-pujiningrum-s-h-mh.
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
Unang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok;Pokok Agraria. Peraturan Penerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran
Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Republik Indonesia  Nomor  6  tahun  2018  tentang  Pendaftaran  Tanah  Sistematis Lengkap .
Instruksi  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  2  tahun  2018  tentang  Percepatan  Pendaftaran Tanah Sistematik di Seluruh Wilayah Republik Indonesia. Agraria.
Tanah.
Peraturan Menteri  ATR/ BPN  nomor 21 tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.