## URGENSI PENGATURAN DATA DIGITAL/ ELEKTRONIK PRIBADI
Deny Susanto 1
1 Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie Email : deny.susanto@kwikkiangie.ac.id

## ABSTRAK
Pengaturan Data Pribadi adalah wujud perlindungan hukum bagi individu warga masyarakat yang saat ini urgensinya dibuttuhkan di Indonesia , dalam semua sektor kehidupan warga masyarakat baik dalam aktifitas bisnis atau bidang kehidupan lain, pemrosesan data terkait dengan individu yang menyangkut identitas  baik  rahasia  ataupun  tidak  termasuk  data-data  yang  sensitive  dari  segi  ekonomis  harus memperhatikan  keamanan  data-datanya,  penelitian  ini  menggunakan  penelitian  hukum  normative dengan mengkaji aturan regulasi terkait dengan perlindungan data, untuk melihat mengenai urgensi dan tata laksana yang efektif mengenai perlindungan data pribadi di Indonesia, dan diharapkan dalam penelitian  ini  dapat  diformulasikan  suatu  regulasi  yang  komprehensif  mengenai  pengaturan perlindungan data pribadi di Indonesia.
Kata kunci: Perlindungan Data, Data Elektronik, Perlindungan Hukum

## ABSTRACT
Regulation of Personal Data is a type of legal protection for individual citizens that is urgently required in Indonesia right now. This protection is needed in all spheres of community life, including business activities  and other fields of life, where  data processing relating to individuals concerning identity, whether  confidential  or  not,  is  involved.  In  order  to  understand  the  urgency  and  effective management of personal data protection in Indonesia, this research uses normative legal research to review  regulatory  rules  related  to  data  protection.  It  is  hoped  that  this  research  will  result  in  the formulation of a comprehensive regulation on protection arrangements and private information in Indonesia.
Keyword: Data Protection, Electronic Data, Law Protection

## PENDAHULUAN
Pencemaran  udara  atau  polusi  udara  kian  hari  semakin  meningkat,  ini  sangat memprihatinkan  mengingat  pencemaran  adalah  hal  yang  sangat  membahayakan  bagi kelangsungan  makhluk  hidup  dan  lingkungannya.  Di  Kota-Kota besar,  kontribusi  gas  buang kendaraan bermotor sebagai sumber polusi udara mencapai 60-70%. Sedangkan kontribusi gas buang dari cerobong asap industri hanya berkisar 10-15%, sisanya berasal dari sumber pembakaran  lain,  misalnya  dari  rumah tangga,  pembakaran  sampah,  kebakaran  hutan, dll. Sebenarnya banyak polutan udara yang perlu diwaspadai, tetapi organisasi kesehatan dunia (WHO) menetapkan beberapa jenis polutan yang dianggap serius.
Beberapa waktu belakangan publik dikejutkan dengan pemberitaan di media massa mengenai  kebocoran  atas  data-data  pribadi  individu  yang  ada  di  lembaga/instansi pemerintah atau negara maupun data-data pribadi yang ada pada perusahaan-perusahaan
swasta  yang  berbentuk start-up  fintech .  Yang  terbaru  adalah  mengenai  dugaan  adanya kebocoran data pada sistem milik Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
Sebelumnya dilaporkan data dari sekitar 279 juta penduduk di Indonesia telah dijual dan ditawarkan pada suatu forum online yang bernama Raid Forums oleh akun bernama Kotz (Bill Clinten, 2021). Adapun data yang dijual berisi nomor kartu (noka), NIK, nomor ponsel, e- mail, alamat, dan gaji. Data tersebut termasuk data penduduk yang telah meninggal dunia. Untuk memastikan data tersebut valid, akun bernama Kotz ini membagikan sejumlah 1 juta sampel  data  yang  dapat  diunduh  secara  bebas  oleh  pengguna.  Pemerintah  melalu Kementerian Komunikasi dan Informatika telah mendalami kasus ini dan menemukan bahwa sampel data identik dengan data milik BPJS Kesehatan, temuan tersebut kemudian mengarah pada data yang identik dengan data pada BPJS berdasarkan pada struktur data  yang terdiri dari  Noka  (Nomor  Kartu),  Kode  Kantor,  Data  Keluarga/Data  Tanggungan,  dan  status Pembayaran.
Kemudian  kasus  terkait  dengan  data  pemilih  pada  Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU) terjadi pada sekitar Mei 2020 dimana data yang bocor adalah Nama Lengkap dan Nomor Kartu Pemilih yang diperkirakan mencapai sekitar 2,3 juta nama pemilih dimana ada klarifikasi dari KPU bahwa terbukanya data pemilih ini bukan dikarenakan kesalahan data sistem atau human error , melainkan mutlak karena datanya sudah terbuka dan terekspose ke publik (Tim CNN, 2020).
Kasus  terbukanya  data  yang  hingga  berujung  ke  pengadilan  adalah  gugatan pengadilan yang terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 8 Mei 2020 dengan Nomor: 235/PDT.G/2020/PN.JKT.PST  dengan  klasifikasi  perkara  Perbuatan  Melawan  Hukum (Tergugat  I  yakni  Menteri  Komunikasi  dan  Informatika  (Menkominfo)  serta  PT  Tokopedia sebagai Tergugat II). Gugatan dilakukan oleh Komunitas Konsumen Indonesia yang mewakili dan menjadi korban dalam terbukanya data pada platform e-commerce Tokopedia dimana data pribadi yang bocor berupa nama lengkap, nama akun, email, toko online, tanggal lahir, nomor HP, tanggal mendaftar, dan sejumlah data yang terenkripsi berbentuk hash dengan perkiraan  data  jumlah  yang  bocor  91  juta  data  pengguna  dan  7  juta merchant (Adhi Wicaksono, 2020; Rahmad Fauzan, 2020; Wahyunanda Kusuma Pertiwi, 2020). Tokopedia ini
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 2 No. 3 September - Desember 2022
kemudian  melakukan  klarifikasi,  melaporkan  kepada  pihak berwajib, berkoordinasi dengan pemerintah serta pihak berwenang, dan telah menerapkan langkah-langkah keamanan.
Pengaturan  mendesak  perihal  perlindungan  data  pribadi  yang  tersedia  pada  media elektronik atau digital saat ini di Indonesia sangat dibutuhkan. Suatu data pribadi pada medial elektronik  atau  digital  saat  ini  tersedia  melalui  sistem  internet,  sebagai  suatu  sistem  yang terbuka dan dapat siapapun melakukan askes dengan atau tanpa proteksi. Data-data pribadi dapat  selalu  berhubungan  dengan  aset  lainnya  baik  yang  memiliki  nilai  ekonomi  maupun tidak, sehingga sangat berpotensi terjadi penyalahgunaan (Susanto, 2022).
Jika  dikaitkan  dengan  perbuatan  hukum  yang  bernilai  ekonomis  seperti  misalnya transaksi  digital  yang  dilakukan  pada  suatu platform e-commerce ,  maka  transaksi  digital tersebut  selalu  menggunakan  “ identifier ”  data  pribadi  sebagai validator untuk  menguji mengenai  kapasitas  dari  subjek  hukum  yang  melakukan  proses  transaksi  tersebut. Perlindungan tidak dapat hanya dilakukan dari sisi teknologinya namun yang lebih penting juga aspek hukum nya.
Berdasarkan statistik dari Bank Indonesia dan platform statista ( Https://Www.Statista.Com/Statistics/958171/Indonesia-Online-Transaction-Value/ ,  2021), periode  tahun  2018  sampai  dengan  2021  telah  terjadi  peningkatan  pada  aspek  transaksi digital yang digambarkan pada tabel sebagai berikut:
No. Tahun Jumlah Transaksi (kali) Nilai Transaksi (rupiah) 1. 2018 40 juta 47,1 Trilyun 2. 2019 80 juta 152,6 Triliyun 3. 2020 140 juta 204,9 Triliyun 4. 2021 573 juta 3114 Triliyun
dari  tabel  di  atas  terjadi  peningkatan  yang  signifikan  pada  jumlah  transaksi  yang berbanding  lurus  dengan  peningkatan  nilai  transaksi  pada  periode  waktu  4  tahun  secara berturut-turut, hal ini tentu saja mengindikasikan adanya suatu peningkatan transaksi yang mengandung  aspek  ekonomi  dengan  meningkatnya  risiko  atas  celah  keamanan  yang dihubungkan dengan aspek data pribadi.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  menggunakan  metode  penelitian  hukum normatif,  yaitu  melakukan  analisis  dari  sumber  primer  peraturan  atau  regulasi  hukum mengenai  peraturan  data  pribadi  yang  saat  ini  tersedia  pada  berbagai  aturan  hukum  di Indonesia.  Selain  itu  dikaji  juga  mengenai  analisis  dari  referensi  ilmiah  dan  buku  yang menunjang mengenai penelitian ini.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## A. Perbandingan Hukum Tentang Konsep Dan Definisi Mengenai Data Digital Pribadi

## GDPR
Uni  Eropa  (UE)  membentuk  Regulasi  Perlindungan  Data ( General  Data  Protection Regulation )  yakni  suatu  bentuk  regulasi  dalam hukum  Uni  Eropa (UE)  yang  mengatur mengenai perlindungan data pribadi di dalam maupun di luar UE. Regulasi perlindungan data terbaru  yang  diadopsi  UE  ini  adalah  Regulasi  Umum  Perlindungan  Data  ( General  Data Protection  Regulation /GDPR)  yakni  Regulasi  (EU)  2016/679  tanggal  27  April  2016  (Official Journal of the European Union, 2021).
Regulasi ini dilandasi oleh Piagam Hak Asasi Uni Eropa yang menetapkan bahwa warga UE memiliki hak untuk melindungi data pribadi mereka. Personal Data: Data berarti informasi yang  tersimpan  (secara  elektronik),  tanda-tanda  atau  indikasi-indikasi.  Namun,  data  harus 'pribadi' (personal) agar dapat masuk dalam ruang lingkup penerapan Regulasi GDPR. Data dianggap pribadi jika informasi tersebut berkaitan dengan individu yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi (Pasal 4 No.1 GDPR). GDPR telah memberikan suatu standar atas undang- undang perlindungan data di semua negara anggota UE dan menerapkan aturan baru yang ketat  untuk  mengendalikan  dan  memproses  informasi identitas pribadi.  Regulasi  ini  juga telah memperluas perlindungan data pribadi dan hak perlindungan data dengan memberikan kendali  kembali  ke penduduk UE. GDPR mengatur  perorangan,  perusahaan  atau  organisasi yang  memproses  data  pribadi  individu  di  UE. GDPR menggantikan  regulasi  Direktif Perlindungan Data UE 1995, dan mulai berlaku pada tanggal 25 Mei 2018 (Lahiri, 2018).
GDPR  mengenal  sistem active  digital  footprint dan passive  digital  footprint.  Active digital  footprint adalah  informasi  (tentang  diri  mereka  sendiri  atau  yang  lain)  yang
ditinggalkan oleh pengguna pada saat menggunakan internet, biasanya secara sadar, tidak terlalu  dibutuhkan  atau  dianggap  tidak  dibutuhkan.  Sedangkan passive  digital  footprint adalah  yang  secara  tidak  sadar  ditinggalkan  oleh  pengguna  saat  menggunakan  layanan internet.

## UNIDROIT
UNIDROIT (secara formal, Institut Internasional untuk Penyatuan Hukum Perdata; Bahasa Prancis: Institut international pour l'unification du droit privé) adalah organisasi antar pemerintah yang memiliki tujuan untuk melakukan harmonisasi Hukum perdata internasional di seluruh negara dengan penyeragaman aturan, konvensi  internasional,  dan  produksi model  hukum,  seperangkat  prinsip,  panduan,  dan pedoman. Didirikan pada 1926 sebagai bagian dari Liga Bangsa-Bangsa, institut ini didirikan kembali pada 1940 karena pembubaran Liga Bangsa-Bangsa melalui perjanjian multilateral, menurut Statuta UNIDROIT per tahun 2019, bahwa UNIDROIT memiliki sejumlah 63 anggota negara.
Personal  Data  diartikan  sebagai  Data  yang  bersifat  pribadi  jika  identifikasi  seseorang dapat  dilakukan  berdasarkan  data  yang  tersedia,  artinya  bila  seseorang  dapat  dideteksi, secara langsung atau tidak langsung dengan mengacu pada suatu pengidentifikasi ( identifier ), merujuk  ke  satu  atau  lebih  karakteristik  yang  merupakan  ekspresi  dari  identitas  fisik, fisiologis, psikologis, genetik, ekonomi, budaya atau sosial, misalnya: nama seseorang, nomor identifikasi,  seperti  nomor  asuransi  sosial,  nomor  personil  atau  nomor  KTP,  data  lokasi, pengidentifikasi online (seperti alamat IP atau cookie ).
Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2019  Tentang  Penyelenggaraan  Sistem  Dan Transaksi  Elektronik  (PP  PSTE)  Dan  Rancangan  Undang-Undang  Perlindungan  Data  Pribadi (RUU PDP)
Pasal 1 angka 29 PP PSTE menjelaskan bahwa Data Pribadi adalah setiap data tentang seseorang, baik yang teridentifikasi dan dapat diidentifikasi tersendiri atau dikombinasikan dengan informasi lainnya, secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan non-elektronik.
Dalam  RUU  PDP,  terdapat  hubungan  hukum  kontraktual  bahwa  pemrosesan  data pribadi  dilakukan  melalui  suatu  bentuk  persetujuan  tertulis  atau  lisan  terekam,  dimana
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 2 No. 3 September - Desember 2022
dibedakan menjadi 2 (dua) jenis kategori yakni umum dan khusus, kategori umum terdiri dari nama  lengkap,  jenis  kelamin,  kewarganegaraan,  agama,  dan/atau  data  pribadi  yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang sedangkan kategori khusus terdiri dari data dan  informasi  kesehatan,  data  biometrik,  data  genetika,  kehidupan/orientasi  seksual, pandangan  politik,  catatan  kejahatan,  data  anak,  data  keuangan  pribadi,  dan/atau  data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## B. Ruang Lingkup Hak Pribadi (Data Pribadi) Dalam GDPR Dan UNIDROIT
Dikenal  adanya  suatu  Hak  Kontrol  yang  menimbulkan  Hak  Otonomi,  dalam  lingkup secara umum bahwa setiap individu berwenang penuh atas data pribadi yang dikenal dengan adanya hak control yang mencakup penghapusan data dan hak otonomi yang terkait dengan informasi self determination (hak apa saja yang dapat dibuka untuk umum oleh pribadi yang bersangkutan).
ruang lingkupnya terdiri dari: 1) meminta infromasi tentang kejelasan identitas, dasar kepentingan  hukum,  tujuan  permintaan  dan  penggunaan  data  pribadi,  mengakses  data pribadi  miliknya,  2)  memperbarui  dan/atau  memperbaiki  kesalahan  dan/atau ketidakakuratan  data  pribadi  miliknya,  3)  mengakhiri  pemrosesan,  menghapus,  dan/atau memusnakan  data  pribadi  miliknya  menarik  kembali  persetujuan  pemrosesan  data pribadi miliknya,  4)  mengajukan  keberatan  atas  tindakan  pengambilan  keputusan  yang  hanya didasarkan pada pemrosesan secara otomatis terkait profil seseorang, 5) memilih atau tidak memilih pemrosesan data pribadi melalui mekanisme pseudonim untuk tujuan tertentu, 6) mendapatkan  dan/atau  menggunakan  data  pribadi  miliknya,  7)  menggunakan  dan mengirimkan  data  pribadi  miliknya  ke  pengendali  data  pribadi  lainnya,  8)  menuntut  dan menerima ganti rugi atas pelanggaran data pribadi miliknya.

## C. Perlindungan Hak
Dalam melaksanakan fungsi pengelolaan Data Pribadi Digital (Kustodian-Kurator) maka akan  dikenal  fungsi-fungsi  antara  lain  yang  melakat  pada  Pengendali  Data  Pribadi,  Pihak Ketiga, dan Individu Pengguna.
Beberapa  catatan  mengenai  respon  dari  perusahaan/instansi  terhadap  kasus kebocoran Data sepanjang masa Pandemi (2020-2021) berdasarkan pengamatan dari liputan berita oleh pers media massa antara lain:
1) Masing-masing Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) menggunakan action plan yang berbeda-beda terhadap kebocoran data yang terjadi.
2) Tidak semua PSE melakukan klarifikasi kepada publik secara formal terhadap potensi kebocoran data, ada PSE yang menyanggah data bocor, karena data yang bocor adalah data pengguna yang sudah lama bocor (contoh Platform Bukalapak ).
3) Beberapa PSE meminta maaf secara formal kepada pengguna.
PSE  yang  tidak  melakukan  klarifikasi  secara  formal  memberikan  notifikasi  kepada korban terhadap kebocoran data, kecuali BPJS Kesehatan.
4) Ada PSE yang menyatakan data bocor adalah data terbuka, sehingga hal tersebut bukan termasuk  kebocoran  data  (misal  data  KPU  pada  saat  pemilihan  umum  Presiden  dan Wakil Presiden).
5) Beberapa PSE tidak menerapkan kontrol ganda untuk mengamankan data Pribadi.
6) sebelum kebocoran terjadi Beberapa PSE Swasta berkoordinasi dengan BSSN terhadap kebocoran data.
Pada  prinsipnya,  dalam  RUU  PDP  suatu  pengelolaan  data  pribadi  harus  dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:
1) Terbatas dan spesifik, sah secara hukum, patut dan transparan
2) Sesuai dengan tujuan
3) Menjamin hak pemilik data pribadi
4) Akurat, lengkap, tidak menyesatkan, mutakhir, dan dapat dipertanggung jawabkan
5) Dilindungi keamanannya dari pengaksesan pengungkapan, dan perubahan yang tidak sah, penyalahgunaan, perusakan, dan/atau kehilangan data pribadi
6) Memberitahukan tujuan dan aktivitas pemrosesan, serta kegagalan perlindungan data pribadi
7) Dimusnahkan  dan/atau  dihapus  setelah  masa  retensi  berakhir  atau  berdasarkan permintaan pemilik data pribadi sesuai peraturan perundang- undangan
8) Bertanggung jawab dengan memenuhi pelaksanaan prinsip perlindungan data pribadi dan dapat dibuktikan secara jelas.
Aspek hukum diperlukan untuk mengatur mengenai tata kelola dan norma agar tidak terjadi  penyalahgunaan  atau  pelanggaran  yang  dikenal  juga  sebagai fraud atau negligence
(kelalaian) . Dalam ketentuan dunia perbankan, definisi fraud diatur dalam Surat Edaran No. 13/28/ DPNP Tahun 2011 mengenai Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Bank Umum. Fraud dikatakan  sebagai  tindakan  penyimpangan  atau  pembiaran  yang  sengaja  dilakukan  untuk mengelabui,  menipu,  atau  memanipulasi  Bank,  nasabah,  atau  pihak  lain  yang  terjadi  di lingkungan  Bank  dan/atau  menggunakan  sarana  Bank  sehingga  mengakibatkan  Bank, nasabah,  atau  pihak  lain  menderita  kerugian  baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung (Kismawadi, 2021).

## KESIMPULAN
Isu  yang  akan  muncul  di  masa  mendatang  perlu  diantisipasi  khususnya  dengan perkembangan  transaksi  digital  dengan  berbagai platform seperti  halnya  mengenai Digital Asset, Cripto Asset, Cripto Currency .
Indonesia belum ada pengaturan mengenai Perlindungan Data Pribadi dan/atau Digital Asset oleh karenanya bahwasanya pengaturan mengenai Perlindungan Data Pribadi adalah sebuah  keharusan,  Perlindungan  Data  Pribadi  Elektronik/Digital  tidak  hanya  dari  aspek teknologi tapi yang lebih penting adalah aspek hukum agar keamanan data elektronik dapat dilindungi hukum.  Bahwasanya Perlindungan Data Pribadi selalu terkait dengan digital aset, sehingga juga diperlukan peraturan perundang-undangan terkait dengan Digital Aset.

## DAFTAR PUSTAKA
Adhi Wicaksono. (2020, July 20).
https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20200706104712-185-521267/91-juta-data- pengguna-bocor-di-fb-tokopedia-lapor-polisi . CNN Indonesia.
Bill  Clinten.  (2021,  May  25). https://tekno.kompas.com/read/2021/05/25/15020057/data- bpjs-kesehatan-bocor-cek-apakah-anda-terdampak-?page=all .
https://www.statista.com/statistics/958171/indonesia-online-transaction-value/ . (2021, June 15).
Kismawadi, E. R. (2021). Fraud Pada Lembaga Keuangan Dan NonKeuangan-Rajawali Pers . PT. RajaGrafindo Persada.
Lahiri, K. (2018). US Businesses Can’t Hide From GDPR .
Official  Journal  of  the  European  Union.  (2021,  June  15). https://eur-lex.europa.eu/legal- content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN . GDPR. Rahmad Fauzan. (2020, June 19).
https://kabar24.bisnis.com/read/20200619/16/1254883/sidang-kasus-kebocoran- data-tokopedia-posisikan-diri-sebagai-korban . Kabar Bisnis.
Susanto, D. (2022). Sharia-Based Legal Formula For Personal Data Protection In The Financial Services Industry Post-Covid-19 Pandemic. BULLET: Jurnal Multidisiplin Ilmu , 1 (04), 545 – 552.
Tim CNN. (2020, May 21). https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20200521223601-185-
505726/23-juta-data-kpu-diduga-bocor-dijual-di-forum-hacker . CNN Indonesia. Wahyunanda Kusuma Pertiwi. (2020, June 10).
https://tekno.kompas.com/read/2020/06/10/09144017/sidang-perdana-kasus- kebocoran-data-tokopedia-digelar-hari-ini?page=all .