## DAMPAK KEBIJAKAN MORATORIUM TERHADAP SEKTOR USAHA PERIKANAN TANGKAP DI KOTA BITUNG

## Policy Impact Moratorium on Business Fisheries Sector in Bitung
* Nurlaili, Rizky Muhartono dan Yayan Hikmayani Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Gedung Balitbang KP I Lt. 4
Jalan Pasir Putih Nomor 1 Ancol Timur, Jakarta Utara, Indonesia Telp: (021) 64711583 Fax: 64700924
Diterima tanggal: 24 Agustus 2016 Diterima setelah perbaikan: 26 September 2016 Disetujui terbit: 3 Desember 2016
* email: lelykesa_antrop@yahoo.com

## ABSTRAK
Kebijakan penghentian perizinan sementara (moratorium) kapal-kapal yang pembuatannya di luar negeri (kapal eks asing) berdampak langsung pada nelayan yang bekerja pada kapal-kapal eks asing berupa penurunan pendapatan hingga hilangnya mata pencaharian. Di sisi lain, kebijakan moratorium tersebut dirasakan memberikan dampak positif bagi usaha perikanan tangkap skala kecil khususnya di Kota Bitung. Tulisan ini bertujuan menggambarkan dampak kebijakan moratorium pada pelaku usaha perikanan tangkap di Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara. Tulisan ini merupakan bagian dari kegiatan kajian khusus yang dilakukan secara cepat pada bulan Maret 2015. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara mendalam dan observasi terhadap para pelaku usaha perikanan, baik perikanan tangkap, pengolahan dan pemasaran ikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan moratorium telah memberikan dampak negatif terhadap usaha perikanan tangkap eks kapal asing berupa penurunan pendapatan sampai hilangnya mata pencaharian, dalam usaha pengolahan berdampak pada berkurangnya bahan baku sampai berhentinya produksi ikan olahan, dalam usaha pemasaran berdampak pada berkurangnya ikan untuk dipasarkan. Meskipun demikian, kebijakan ini berdampak positif pada usaha perikanan tangkap skala kecil yaitu peningkatan produksi, makin seringnya melaut, makin dekatnya fishing ground , peningkatan harga ikan, mudahnya akses memperoleh BBM dan peningkatan pendapatan.
Kata Kunci: moratorium, dampak kebijakan, nelayan kecil, Bitung

## ABSTRACT
Termination of the licensing policy (moratorium) ships whose creation abroad (foreign ex ship) have a direct impact on the fishermen who work on the ships of foreign ex a decrease in revenue to the loss of livelihood. On the other hand, policy moratorium perceived a positive impact on small scale fishery business, especially in the city of Bitung. This paper aims to describe the impact of the moratorium on the perpetrators of fishery business in the city of Bitung in North Sulawesi province. This paper is part of a Special Assessment activities undertaken quickly on 18-20 March 2015. Findings of study used a qualitative  approach,  with  data collection  techniques  are  in-depth interviews  and  observations  of the perpetrators of fisheries, both capture fisheries, processing and marketing fish. The results showed that the moratorium had a negative impact on fishery business as a decrease in revenue to loss of livelihood, the business processing time reduces the raw materials to the cessation of production of processed fish, the marketing efforts led to a reduction of fish to be marketed. However, these policies have a positive impact on the fishery business, the small scale of production increases, more and more often at sea, the nearby fishing ground, the increase in the price of fish, easy access to obtain fuel and increased revenue.
Keywords: termination of the licensing policy, positive impact, small scale fishery, Bitung
Korespodensi Penulis: Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Gedung Balitbang KP I Lt. 4 Jalan Pasir Putih Nomor 1 Ancol Timur, Jakarta Utara, Indonesia Telp: (021) 64711583 Fax: 64700924

## PENDAHULUAN
Kebijakan moratorium kapal-kapal yang dibuat di luar negeri didasari tujuan untuk mewujudkan pengelolaan perikanan yang bertanggung jawab, dan penanggulangan Illegal, Unreported  and  Unregulated  (IUU)  Fishing di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia perlu dilakukan penghentian sementara (moratorium) perizinan usaha perikanan tangkap. Berdasarkan pertimbangan tersebut Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penghentian Sementara (Moratorium) Perizinan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Aktivitas IUU  fishing dinilai telah merugikan perekonomian Indonesia sebesar USD 3,125 million atau Rp. 30 triliun pertahun (Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), 2013).
Aktivitas IUU  fishing masih terus terjadi di perairan Indonesia dan dilakukan oleh nelayan- nelayan asing dari negara-negara tetangga yang memasuki perairan Indonesia secara ilegal. Melalui berbagai modus operandi para nelayan asing tersebut menangkap ikan di perairan Indonesia dan selanjutnya diperjualbelikan di luar Indonesia dengan keuntungan yang berlipat ganda. Penangkapan ikan secara ilegal tersebut telah merugikan negara secara  finansial,  karena  telah  ikut  menurunkan produktivitas dan hasil tangkapan secara signifikan. Melimpahnya sumber daya perikanan di perairan ndonesia telah menarik perhatian pihak asing untuk juga dapat menikmatinya secara ilegal melalui kegiatan illegal fishing (Muhamad, 2012).
Kebijakan moratorium yang dituangkan dalam Permen KP Nomor 56 Tahun 2014 tersebut memiliki arah kebijakan yang menitikberatkan pada keberlanjutan sumberdaya dalam usaha kelautan dan perikanan (KP) Indonesia agar sumber daya yang dimiliki bangsa ini dapat dinikmati oleh bangsanya sendiri. Namun, kebijakan tersebut dalam waktu singkat dapat dianggap sebagai sebuah kebijakan yang menimbulkan pro kontra di masyarakat. kebijakan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56 Tahun 2014 (Permen KP No. 56/ 2014)  tersebut didukung juga dengan kebijakan Peraturan Menteri  Kelautan dan Perikanan Nomor 57 Tahun 2014 (Permen KP No. 57 / 2014)  tentang pelarangan kapal transhipment . Pelarangan praktik penangkapan dengan kapal eks asing tanpa izin dan berizin ganda tersebut telah diperbaharui dengan Permen KP No.10/ 2015 tentang perpanjangan kebijakan moratorium.
Membuat sebuah kebijakan yang berkaitan dengan keberlanjutan sumber daya memang merupakan dianggap sebagai sebuah tindakan yang paradoks. Hal ini karena dalam budaya masyarakat segala sesuatunya berkaitan tentang nilai-nilai, demikian halnya hubungan dengan alam. Kebijakan yang dikeluarkan sangat berlawanan dengan yang telah terjadi selama ini. Diperlukan sebuah keberanian untuk melakukan kebijakan yang berlawanan dengan yang sudah dilakukan selama ini. Hal ini disebabkan karena kebijakan yang bertujuan untuk keberlanjutan ( sustainability ) akan membawa dampak pada kehidupan masyarakatnya, baik ekonomi maupun sosial (Warburton, 1998).
Sikap kontra yang timbul dengan adanya kebijakan moratorium kapal eks asing di Kota Bitung, Sulawesi Utara, disebabkan aktivitas perikanan yang sudah berjalan selama puluhan tahun harus terganggu dengan adanya kebijakan tersebut. Salah satu lokasi banyak terdapat kapal eks asing yang selama ini beroperasi. Produksi perikanan Bitung selama ini didukung oleh beroperasinya kapal-kapal eks asing dan transhipment . Kebijakan moratorium tersebut dinilai telah memporakporandakan perekonomian yang bertumpu pada usaha perikanan tersebut. Usaha Pengolahan Ikan (UPI) yang sudah berkembang terpaksa terhenti produktivitasnya karena kebijakan moratorium tersebut.
Implementasi kebijakan moratorium penghentian penangkapan ikan dengan kapal eks asing dan transhipment tersebut telah berdampak secara langsung pada para pelaku usaha perikanan. Kebijakan moratorium tidak hanya berdampak pada para pelaku IUU fishing tetapi juga pada pelaku usaha perikanan pada umumnya. Dampak tersebut tidak hanya negatif, tetapi juga positif. Tulisan ini bertujuan menggambarkan dampak kebijakan moratorium terhadap pelaku usaha perikanan tangkap di Kota Bitung.

## METODOLOGI

## Dasar Pemikiran
Berbicara mengenai kebijakan pastinya akan memiliki dampak, baik positif maupun negatif. Kebijakan moratorium penghentian perizinan kapal-kapal yang pembuatannya di luar negeri dituangkan dalam Peraturan Menteri Kelautan Perikanan Nomor 56 Tahun 2014. Pada Pasal 1 ayat (1) Menghentikan sementara perizinan
usaha perikanan tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Kemudian pada ayat (2) Penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan bagi kapal perikanan yang pembangunannya dilakukan di luar negeri.
Pasal 2 Penghentian sementara perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan sebagai berikut: a. tidak dilakukan penerbitan izin baru bagi Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI); b. terhadap SIPI dan SIKPI yang telah habis masa berlakunya tidak dilakukan perpanjangan; c. bagi SIPI atau SIKPI yang masih berlaku dilakukan analisis dan evaluasi sampai dengan masa berlaku SIPI atau SIKPI berakhir; dan d. apabila berdasarkan hasil analisis dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf c ditemukan pelanggaran, dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pada Pasal 3 Penghentian sementara perizinan usaha perikanan tangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berlaku sampai dengan tanggal 30 April 2015. Pasal 4 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 3 November 2014.

## Lokasi dan Pendekatan Penelitian
Penelitian dilakukan di Kota Bitung, Propinsi Sulawesi Utara. Lokasi penelitian dilakukan di sentra-sentra perikanan di Kota Bitung yaitu di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bitung, Desa Batu lubang Kecamatan Lembeh, contoh perusahaan UPI.
Penelitian merupakan penelitian cepat yang dilakukan pada Maret 2015. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis/lisan dari orang- orang atau perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu secara holistik. Metode kualitatif secara potensial dapat berguna dalam menyumbangkan pembangunan teori-teori ilmu sosial serta metodologi dalam konteks ke- Indonesiaan (Soemantri, 2005).
Teknik pengumpulan data wawancara mendalam ( depth  interview ) dan pengamatan (observasi). Analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif eksplanatoris dimana
data-data yang dikumpulkan digambarkan secara rinci mengenai dampak kebijakan moratorium perizinan kapal eks asing, kemudian digunakan untuk merumuskan strategi kebijakan yang perlu dilakukan untuk meminimalisir dampak negatif.
Karakteristik informan yang dipilih adalah laki-laki dan perempuan pelaku usaha perikanan yang dapat dijadikan informan kunci yaitu Kepala PPS Bitung, Kepala PSDKP Bitung, tokoh nelayan, satu orang pengurus kapal eks asing, satu orang nahkoda kapal eks asing, 5 orang mantan ABK kapal eks asing, 5 orang nelayan skala kecil, satu orang pengusaha UPI, satu orang pengolah ikan UMKM, dua orang pemasar ikan, pelaku usaha pendukung seperti kuli panggul ikan dan es balok, pemilik rumah makan.
Data yang dikumpulkan berupa data primer berupa persepsi terhadap kebijakan moratorium dan data sekunder berupa data statistik perikanan. Analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan didukung data sekunder. Data sekunder dikumpulkan untuk mendukung data-data primer yang ada. Data sekunder diperoleh melalui studi literatur terkait dengan tema penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Gambaran Umum Perikanan Kota Bitung
Kota Bitung merupakan bagian dari Propinsi Sulawesi Utara yang terletak pada 1°23’23” - 1°35’39”  LU dan 125°1’43”  - 125°18’13”BT. Wilayah Bitung mempunyai daratan seluas 304 km 2 dan lautan seluas 714 km².  Total panjang garis pantai 143,2 Km, terdiri dari 46,3 Km di daratan utama dan 98,9 km keliling Pulau Lembeh serta pulau-pulau kecil lainnya. Kota Bitung memiliki 13 pulau besar dan kecil dan berbatasan dengan Kecamatan Likupang di sebelah utara, di sebelah Timur dan Selatan dengan Laut Maluku, dan sebelah Barat dengan Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara. Kota Bitung memiliki potensi perikanan tangkap yang sangat potensial. Wilayah pengelolaan perikanan Kota Bitung berada pada WPP 715 (Teluk Tomini - Laut Seram) dan WPP 716 (Laut Sulawesi). Daerah penangkapan nelayan sampai ke WPP 717 dan WPP 718 mencakup Teluk Tomini, Laut Seram, Laut Sulawesi, Laut Maluku, Laut Halmahera, Teluk Beurau, Teluk Cendrawasih, Samudera Pasifik, Laut Aru, Laut Arafuru dan Laut Timor. (Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kota Bitung, 2011). Jumlah kapal/perahu perikanan di Kota Bitung dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Jumlah Kapal/ Perahu Perikanan di Kota Bitung Tahun 2014. Table 1. Number of Fishing Boats Vessel in Bitung 2014.
No Tahun/ Year Kapal/ Perahu Perikanan (Kondisi Maksimum)/ Fishing Vessels in Maximum Condition Jumlah Kapal Perahu Perikanan/ Amount of Fishing Vessels
Perahu Motor Tempel (PMT)/ Motor Boat Kapal Motor/ Vessel (KM) Perahu Tanpa Motor/ Boat without Machine (PTM) 1 2010 194 312 70 576 2 2011 202 452 30 684 3 2012 105 635 0 740 4 2013 205 526 0 731 5 2014 106 1080 0 1,186 Sumber : PPS Bitung, 2015/ Source: PPS Bitung, 2015
Jenis alat tangkap yang digunakan oleh nelayan Bitung selama 5 tahun mengalami peningkatan yang cukup besar, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2. Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa jenis alat tangkap purse  seine mendominasi nelayan Bitung, diikuti oleh alat tangkap pole  and  line , gillnet , hand  line dan rawai tuna.
Kondisi eksisting perikanan tangkap di Kota Bitung sebelum adanya kebijakan moratorium kapal-kapal eks asing yaitu memiliki tingkat produksi ikan sebanyak 6.808.343 kg (Februari 2014) yang
didaratkan di PPS Bitung. Rata-rata produksi kapal berukuran 10 GT 100-500 kg/trip. Kapal-kapal eks asing dan transhipment yang beroperasi 97 buah dan 187 buah kapal transhipment ). Kapal- kapal 10 GT yang beroperasi terbatas jumlahnya, dalam satu minggu hanya 2-3 trip dengan besaran pendapatan ABK nya Rp 50.000 - 150.000/trip. Jarak penangkapan kapal 10 GT sejauh 4 mil dengan jumlah BBM yang digunakan adalah 250 liter. Tingginya produksi ikan di Bitung dengan banyaknya kapal eks asing yang beroperasi berdampak pada rendahnya harga ikan, seperti ikan cakalang dengan harga Rp. 5.000/ kg.

## Tabel 2. Jenis Alat Tangkap Nelayan Bitung Tahun 2010-2014.
Table 2. Types of Bitung Fishermen Catch 2010-2014.
No Jenis Alat Tangkap/ Gear Type Tahun/ Years 2010 2011 2012 2013 2014 1 Purse Seine 11,171.61 10,099.05 17,908.33 52,091.74 88,494.22 2 Pole and Line 3,730.46 4,568.51 9,672.02 14,253.98 12,251.94 3 Hand Line 890.46 694.66 1,444.16 3.027.80 3.856.49 4 Beach Seine 315.35 194.43 182.39 391.26 506.80 5 Gill Net 492.73 55.56 438.06 1.106.60 4.271.39 6 Rawai Tuna 1,051.07 180.33 116.50 1.812.21 1.091.63 7 Bottom Longline 52.22 71.11 70.48 211.67 480.78 8 Bagan/ Chart - 2.72 - - - 9 Pancing Cumi/ Squid fishing - - 91.15 - 12,72 10 Pukat Ikan/ Fish Trawl - - - 130.88 349.56 11 Pukat Udang/ Shrimp Trawl - 66.56 95.56 - - Jumlah (Ton)/ Total 17,703,90 15,932.93 30,018.65 73,026.14 111,315.53
Sumber : PPS Bitung, 2015/ Source: PPS Bitung, 2015

## Dampak Kebijakan Moratorium Terhadap Perikanan Kapal Eks Asing
Dasar pertimbangan Permen KP Nomor 56 Tahun 2014 yang ditetapkan pada 3 November 2014 dan telah diperpanjang dengan Permen KP Nomor 10 Tahun 2015 hingga 31 Oktober 2015 adalah untuk mewujudkan pengelolaan perikanan yang bertanggung jawab di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, sehingga perlu dilakukan penghentian sementara (moratorium) perizinan usaha perikanan tangkap. Berdasarkan kebijakan tersebut maka perizinan usaha perikanan tangkap di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia bagi kapal perikanan yang pembangunannya dilakukan di luar negeri diberhentikan sementara. Penghentian sementara perizinan tersebut dilakukan dengan cara tidak dilakukan  penerbitan  izin baru bagi Surat Izin  Usaha  Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI). SIPI dan SIKPI yang telah habis masa berlakunya tidak dilakukan perpanjangan, SIPI atau SIKPI yang masih berlaku dilakukan analisis dan evaluasi sampai dengan masa berlaku SIPI atau SIKPI berakhir.
Salah satu daerah dimana nelayannya menolak kebijakan tersebut adalah Kota Bitung. Hal itu karena di perairan Bitung cukup banyak kapal-kapal eks asing yang dioperasikan. Menurut Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bitung, di wilayah ini terdapat 97 buah kapal eks asing. Keberadaan kapal-kapal eks asing di Kota Bitung sejak tahun 1990-an, yaitu dengan keberadaan kapal-kapal Taiwan. Adanya kebijakan moratorium tersebut maka para nelayan melakukan demonstrasi, karena banyak ABK kapal yang tidak memiliki pendapatan lagi. Sebelumnya, mereka yang bekerja di kapal-kapal eks asing itu mendapatkan gaji pokok, uang layar, uang bongkar, dan uang premi jika perusahaan mendapatkan keuntungan. Satu kapal eks asing rata-rata memiliki ABK sebanyak 30 orang, yang berasal dari Gorontalo, Bitung, dan Jawa. Jika di Bitung terdapat 97 kapal eks asing maka diperkirakan sebanyak 2.910 ABK menganggur. Nahkoda kapal eks asing dan transhipment hanya memperoleh gaji, sedangkan ABK kapal eks asing dan transhipment dirumahkan.
Selain sistem gaji dan sistem bonus yang berbeda, nelayan ABK kapal eks asing yang menganggur karena terbiasa dengan teknologi yang mereka gunakan. Perubahan teknologi yang digunakan akan membutuhkan waktu untuk
proses adopsi. Adopsi dan difusi perikanan berperan penting dalam pembangunan kelautan dan perikanan, kaitannya dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. (Nasution dan Yulisti, 2008) Berdasarkan wawancara mendalam terhadap 5 orang ABK kapal eks asing maka terlihat bahwa kebijakan moratorium yang telah dikeluarkan pada akhir 2014 telah berdampak pada perikanan kapal eks asing yaitu pengangguran kurang lebih 2.910 ABK dan para pengurus kapal dan nahkoda.

## Dampak Terhadap Perikanan di Kota Bitung
Kebijakan moratorium telah berdampak pada sektor perikanan di Kota Bitung. Tidak beroperasinya kapal-kapal eks asing pasca Permen KP No.56 Tahun 2014 telah menyebabkan pengangguran kurang lebih 2.910 ABK kapal eks asing, pengurus dan nahkoda. Tidak beroperasinya kapal-kapal eks asing berdampak pada penurunan hasil tangkapan ikan. Terjadi penurunan produksi ikan yang didaratkan di PPS Bitung sebesar > 50% menjadi 1.987.707 kg (Februari 2015) karena kapal eks asing dan transhipment seluruhnya tidak beroperasi. Hal itu memunculkan dampak lanjutan, yaitu banyak ABK kapal pengangkut yang menganggur. Selain itu juga banyak pekerja lainnya di sektor perikanan yang ikut terkena dampak, seperti penampung ikan, pedagang ikan, pengolah ikan skala rumahan, tenaga kerja usaha pengolahan UKM, kuli-kuli panggul ikan dan es balok, pabrik es balok, pemasok solar, pemasok ransum dan warung-warung makan. Setelah kebijakan moratorium, jumlah kunjungan kapal di PPS Bitung mengalami penurunan hampir 50%. Hal ini disebabkan kapal-kapal besar tidak lagi beroperasi, baik karena kebijakan kapal eks asing maupun kapal transhipment . Gambaran lengkap tentang perbandingan jumlah kunjungan pendaratan ikan sebelum moratorium (tahun 2014) dan sesudah moratorium (tahun 2015) dapat dilihat pada Tabel 3.
Dampak lainnya yang cukup besar adalah pada menurunnya tingkat produktivitas usaha pengolahan ikan (UPI) karena kekurangan bahan baku. Hal itu berdampak lanjutan, yaitu terjadinya pemutusan hubungan kerja yang berakibat pada munculnya pengangguran buruh UPI. Berdasarkan data yang diperoleh dari instansi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Bitung, jumlah UPI di Bitung dan sekitarnya berjumlah 57 unit dengan total kapasitas produksi 499 ton/ hari. Produk hasil olahannya antara lain Ikan Kayu
( Katsuobushi, Sodabushi, Iwashibusi ), Frozen Fish (Cakalang/ Tuna, Deho, Layang), Fresh  Pelagic fish (Loin, Whole, Saku), dan Frozen Pelagic fish (Tuna, Meka, Marlin) dengan daerah pemasaran domestik (Bitung, Manado, Amurang, Jakarta dan Surabaya)  dan luar negeri (Jepang, USA, Taiwan, Thailand, Cina, Korea Selatan, Singapura, Eropa, Kanada, Malaysia, Afrika, Timur Tengah, Rusia, Israel, Guam, Meksiko, Fiji). Namun dengan adanya kebijakan moratorium, diperkirakan saat ini hanya 14 UPI saja yang beroperasi karena kekurangan bahan baku.
Dapat disimpulkan secara umum para pelaku usaha yang terkena dampak negatif dari kebijakan Permen No.56/2014 yaitu ABK kapal
Tabel 3. Frekuensi Kunjungan Kapal dan Pendaratan Hasil Tangkapan di Kota Bitung. Table 3. Frequency of Visits Ship and Landing Catch in Bitung.
No Bulan/ Month Frekuensi Kunjungan Kapal (Kali)/ Vessels Visits Frequency (times) Mendaratkan Hasil Tangkapan (Kali)/ Ship Landing Catch (times) 2014 2015 2014 2015 1 Januari/ January 776 601 650 492 2 Februari/ February 930 553 713 480 3 Maret/ March 1,072 926 4 April/ April 1,054 928 5 Mei/ May 1,178 1.067 6 Juni/ June 1,090 1.009 7 Juli/ July 1,020 875 8 Agustus/ August 887 785 9 September/ September 1,024 923 10 Oktober/ October 1,018 938 11 Nopember/ November 1,071 989 12 Desember/ December 934 775 Jumlah/Total 12.054 1,154 10,578 972
Sumber : Syahbandar PPS Bitung, 2015/ Source: PPS Bitung Shahbandar, 2015
eks asing, baik ABK lokal maupun ABK asing yang umumnya berasal dari Filipina, ABK kapal pengangkut, penampung ikan, pedagang ikan, pengolah ikan skala rumahan, tenaga kerja usaha pengolahan UKM, buruh-buruh pabrik UPI, kuli-kuli panggul ikan dan es balok, buruh pabrik es balok, pemasok solar, pemasok ransum dan warung- warung makan.

## Dampak Kebijakan Moratorium Pada Nelayan Kecil
Nelayan tradisional di Bitung pada umumnya merupakan nelayan kecil (< 10 GT). Gambaran ukuran GT dan jenis alat tangkap nelayan Bitung dapat dilihat pada Tabel 4.

## Tabel 4. Data Kapal PPS Bitung Tahun 2014.
Table 4. Data Ships PPS Bitung 2014.
Jenis Alat Tangkap/
Gear Type
Sumber Data/ Data Source Jumlah/ Total
DKP Kota Bitung/
Fisheries Marine
Bitung (< 5 GT) Perijinan Kota Bitung/ Licensing Bitung (6-10 GT) DKP Propinsi Sulut dan Pusat/ Fisheries Marine North Sulawesi and Ministry ( > 10 GT s/d > 30 GT) Purse Seine 2 56 167 225 Long Line 33 33 Hand Line 506 260 90 856 Pole and Line 16 16 Gill Net 20 20 Pukat Ikan/ Trawl fishing 2 2 Light Boat 5 133 138 Pengangkut/ Carrier 1 119 120 Total 508 322 580 1410 Sumber : PPS Bitung, 2015/ Source: PPS Bitung, 2015
Adanya kebijakan moratorium merupakan ‘berkah’ bagi nelayan-nelayan tradisional, yaitu banyaknya ikan baby  tuna yang mulai masuk ke dalam perairan pantai. Suatu fenomena yang selama sepuluh tahun tidak mereka temukan. Menurut nelayan, baby tuna selama ini tidak masuk karena sudah dihadang oleh kapal-kapal besar di tengah laut. Dengan banyaknya ikan yang masuk ke pantai maka wilayah penangkapan ikan nelayan menjadi lebih dekat.
Dampak positif lainnya dari kebijakan moratorium tersebut adalah peningkatan harga jual ikan, sehingga nelayan bisa memperoleh pendapatan lebih banyak. Sebagai contoh sebelum moratorium harga ikan ukuran 5 kantong Rp. 300.000,-  setelah kebijakan menjadi Rp. 600.000. Menurut nelayan, paling tidak membutuhkan waktu 2 tahun moratorium agar nelayan kecil bisa menjadi pemain di rumahnya sendiri.
Dampak positif kebijakan moratorium kapal-kapal eks asing adanya peningkatan produksi kapal 10 GT sebanyak 200% dari yang semula maksimal 500 kg/trip menjadi 1-2 ton/trip.
Kapal-kapal 10 GT kini beroperasi setiap hari, 7 trip dalam satu minggu. Jarak fishing ground dari yang semula 4 mil menjadi 2 mil laut karena ikan-ikan sudah banyak tersedia. Hal ini mengurangi biaya operasional untuk BBM yang berkurang hingga 30%, menjadi 150 liter, serta lebih mudah mendapatkan BBM. Menurunnya produksi ikan di Bitung juga berdampak pada kenaikan harga ikan dari yang semula Rp. 5.000/kg menjadi Rp 10.000- 15.000/kg.
Berdasarkan data frekuensi kunjungan kapal dan pendaratan hasil tangkapan PPS Bitung, saat ini terjadi perubahan yaitu kapal kecil lebih mendominasi pendaratan hasil tangkapan, dan kapal-kapal eks asing yang berukuran di atas 100 GT sangat minim bahkan tidak ada. Gambaran lengkap tentang frekuensi kunjungan kapal dan pendaratan hasil tangkapan dapat dilihat pada Tabel 5.
Kebijakan moratorium memberikan dampak positif bagi nelayan di Kota Bitung, khususnya nelayan kapal berukuran kurang dari sampai 10 GT. Selama ini, nelayan kapal berukuran hingga 10 GT
Tabel 5. Data Frekuensi Kunjungan Kapal dan Pendaratan Hasil Tangkapan PPS Bitung Februari 2015.
Table 5.  Frequency of Visits Ship Data and Landings Catch in PPS Bitung February 2015.
No Kategori Kapal  Penangkap Ikan/ Category Fishing Frekuensi Kunjungan Kapal (kali)/ Vessels Visits Frequency (times) Mendaratkan Hasil Tangkapan (kali)/ Ship Landing Catch (times) I. Motor Tempel/ Motor Boat 74 71 II. Kapal Motor/ Vessels 1 < 5 GT 83 77 2 5 - 10 GT 147 138 3 10 - 20 GT 42 33 4 20 - 30 GT 135 108 5 30 - 50 GT 8 5 6 50 - 100 GT 59 44 7 100 - 200 GT 3 2 8 200 - 300 GT 0 0 9 300 - 500 GT 0 0 10 500 - 1000 GT 2 2 11 > 1000 GT 0 0 Sub Jumlah/ Sub Total 479 409 Jumlah Total/ Total 553 480
Sumber : Syahbandar PPS Bitung, 2015/ Source: PPS Bitung Shahbandar, 2015
harus bersaing dengan kapal-kapal eks asing yang berukuran besar. Hasil tangkapan yang mereka peroleh dianggap hanya sisa dari tangkapan kapal-kapal eks asing yang memiliki jangkauan fishing ground lebih jauh dan teknologi yang lebih memadai. Dengan adanya kebijakan moratorium kapal eks asing, kapal-kapal kecil yang berukuran 10 GT lebih menikmati hasil perairan laut Bitung.

## KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN
Kebijakan moratorium Permen KP Nomor 56 Tahun 2014 telah memberikan dampak negatif dan dampak positif pada sektor usaha perikanan. Dampak negatif dari moratorim meliputi penurunan pendapatan, hilangnya mata pencaharian dan berkurangnya pasokan bahan baku pada UPI di kota Bitung. Walaupun terdapat dampak negatif, namun kebijakan moratorium tersebut membawa berkah bagi nelayan tradisional. Beberapa dampak positif dari kebijakan tersebut meliputi peningkatan produksi, bertambahnya jumlah trip melaut, makin dekatnya fishing  ground , peningkatan harga jual ikan, peningkatan pendapatan dan kemudahan akses memperoleh BBM.
Pemerintah perlu melakukan terobosan sebuah kebijakan transisi agar dampak negatif moratorium dapat segera teratasi dan tidak menimbulkan permasalahan sosial di masyarakat. Kebijakan yang dimaksud yaitu penciptaan mata pencaharian alternatif untuk menampung mereka yang kehilangan mata pencaharian. Pekerjaan alternatif yang dibutuhkan adalah pekerjaan di bidang perikanan agar sesuai dengan keterampilan yang mereka miliki. Dibutuhkan proses transfer teknologi penangkapan agar nelayan yang terdampak dapat kembali memiliki mata pencaharian. Kebijakan terkait dengan berkurangnya pasokan bahan baku ikan untuk UPI maka pemerintah harus mendatangkan pasokan ikan sebagai bahan baku UPI dari daerah lain seperti Gorontalo sehingga UPI yang ada di Bitung tetap bisa berproduksi.

## UCAPAN TRIMA KASIH
Penulis mengucapkan terima kasih kepada Kepala Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan yang telah mendukung sepenuhnya dalam Kegiatan Analisis Kebijakan Dampak Moratorium Kapal-Kapal Eks Asing dan Transhippment pada tahun 2015. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada pihak-pihak terkait dalam proses penelitian ini
yang telah membantu dalam kegiatan ini sampai menghasilkan karya tulis ilmiah sehingga dapat memberikan sumbangsih bagi pengambil kebijakan terkait dampak kebijakan moratorium kapal-kapal eks asing dan transhipment.

## DAFTAR PUSTAKA
Badan Pemeriksa Keuangan [BPK].  2013. Audit IUU Fishing. Lampiran Siaran Pers Badan Pemeriksa Keuangan. http://www.bpk.go.id/assets/files/ storage/2013/12/file_storage_1386744323.pdf. diunduh Maret 2015
Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bitung. 2011. Laporan Tahunan 2011.
Muhamad, S. V. 2012. Illegal Fishing Di Perairan Indonesia: Permasalahan Dan Upaya Penanganannya Secara Bilateral Di Kawasan. Jurnal Politica Vo.3, No.1, Mei 2012. 59-85
Nasution, Z. dan M. Yulisti. 2008. Adopsi dan Difusi Teknologi Perikanan Budidaya dan Perikanan Tangkap. Jakarta : BBPSEKP.
Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bitung. 2015. Laporan Statistik Perikanan. Bitung.
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 56/permen-kp/2014 tentang penghentian sementara (moratorium) perizinan usaha perikanan tangkap di wilayah pengelolaan perikanan negara republik indonesia (dokumen negara)
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 57/permen-kp/2014 tentang Perubahan kedua atas peraturan menteri kelautan dan perikanan nomor Per.30/men/2012 tentang usaha perikanan tangkap di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia
Soemantri, G. R. 2005. Memahami Metode Kualitatif. Depok : MAKARA,  Sosial  Humaniora,  VOL.  9, No. 2, Desember 2005: 57-65
Warburton, D. 1998. Community and Sustainable Development : Participation in the Future. London: Earthscan Publication Ltd.