## Muhammad Azani Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru Riau
Email: mhd_azani@yahoo.com
Abstract: Lien  contract  undertaken  by  the  community  in  the  District  Mempura  Siak  is pledge of land/fields. However, whether the lien contract is in reality a pledge as described in  Islamic  law.  The  researched  issues  are  focused  on  the  level  of  understanding  of  the community  in  the  District  Mempura  Siak  about  the  sharia  lien  contract;  the  practice  of pledge land/fields that has been done by the community in the District Mempura Siak; and the  practice  of  buying  gold  then  pawned  again  when  the  gold  price  higher.  Results  of research show that 1) the level of understanding of the community in the District Mempura Siak  about  sharia  pawning  is  very  well  with  indications  that  most  of  the  community involved in the activity of sharia pawn can understand as an alternative financing based on Islamic law; 2) lien contract practice that has been done by the community in the District Mempura  Siak  is  not  the  Sharia  lien  contract  based  Islamic  law.  Practice  is  more accurately  described  as  muzara'ah,  which  is  a  form  of  cooperation  between  landowners and  land  managers  with  profits  shared  according  to  the  agreement.  3)  The  practice  of buying gold then pawned again at the time of high gold prices does not constitute as a lien contract practice based on Islamic law, but more as buying and selling gold. This practice has been in the category of speculation on the price of gold, as gold prices are subject to change-change according to market gold in the international market.

## Keywords: lien contract and Islamic Law
Abstrak: Praktik  akad  gadai  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  di  Kecamatan  Mempura Kabupaten  Siak  adalah  gadai  lahan/sawah.  Mereka  menyebut  sebagai  gadai,  namun demikian  betulkah  yang  mereka  praktikkan  itu  marupakan  gadai  sebagaimana  yang dijelaskan  dalam  hukum  Islam.  Permasalahan  yang  dikaji  difokuskan  mengenai  tingkat pemahaman  masyarakat  di  Kecamatan  Mempura  Kabupaten  Siak  tentang  gadai  syariah; praktik  akad  gadai  lahan/sawah  yang  telah  dilakukan  oleh  masyarakat  di  Kecamatan Mempura Kabupaten Siak; dan praktik membeli emas kemudian digadaikan lagi pada saat harga  emas  tinggi.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa:  1)  tingkat  pemahaman  masya- rakat  di  Kecamatan  Mempura  Kabupaten  Siak  tentang  gadai  syariah  sangat  baik  dengan indikasi  bahwa  sebagian  besar  masyarakat  yang  ikut  terlibat  dalam  kegitan  itu  dapat memahami  gadai  syariah  sebagai  alternatif  pembiayaan  berdasarkan  hukum  Islam;  2) Praktik  akad  gadai  yang  telah  dilakukan  oleh  masyarakat  di  Kecamatan  Mempura Kabupaten  Siak  ternyata  bukan  gadai  syariah  berdasarkan  hukum  Islam.  Praktik  itu  lebih tepat  disebut  sebagai  muzara’ah,  yakni  bentuk  kerja  sama  antara  pemilik  lahan  dan pengelola  lahan  dengan  keuntungan  dibagi  bersama  sesuai  kesepakatan.  3)  Praktik membeli emas kemudian digadaikan lagi pada saat harga emas tinggi sudah bukan sebagai praktik  gadai  berdasarkan hukum  Islam,  tetapi  lebih  mirip dengan jual beli emas. Praktik seperti ini sudah dalam  kategori spekulasi terhadap harga emas, karena harga  emas dapat berubah-rubah sesuai pasaran emas di pasaran internasional.
Kata kunci: Akad gadai dan Hukum Islam
Praktik  Akad  Gadai  dengan   Jaminan  Lahan /Sawah  dan  Gadai Emas  di  Kecamatan  Mempura  Kabupaten  Siak  Berdasarkan Hukum Islam

## Pendahuluan
Dalam  studi  hukum  Islam  kon- temporer  di  Indonesia,  Fatwa  Dewan Syariah  Nasional  Majelis  Ulama  Indo- nesia  (DSN  MUI)  Nomor  25/DSNMUI/ III/2002 tentang Rahn menjadi acuan uta- ma  dalam  analisis  implemetasi  akad  ga- dai  emas  yang  dilakukan  lembaga  ke- uangan  syariah.  Fatwa  itu  sebagai  dasar hukum  adanya  pola  pembiayaan  berbasis syariah  yang  dapat  dimanfaatkan  oleh masyarakat.  Fatwa  DSN  MUI  26/DSN- MUI/III/2002  tentang Rahn Emas  lebih khusus  memberikan  acuan  hukum  dalam gadai emas berdasarkan hukum Islam. 1
Kedua Fatwa dituangkan pada be- berapa pasal dan ayat di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Pasal- pasal tentang Rahn terdiri atas 40 (empat puluh)  pasal. 2 Rahn  yang  dituangkan  da- lam KHES ini telah menjadi hukum posi- tif di Indonesia.
Fatwa  DSN  dan  KHES  seharus- nya menjadi dasar hukum yang kuat bagi masyarakat  dalam  mencari  alternatif pembiayaan.  Tetapi  fakta  menunjukkan bahwa  pola  pembiayaan Rahn belum  be- gitu  popular  bila  dibandingkan  dengan pola  gadai  konvensional.  Masyarakat  ba- nyak  yang  belum  memahami  pembiayan rahn  ini  dan  lebih  memilih  pembiayaan gadai konvensional. 3 Tingkat pemahaman masyarakat  itu dapat  dilihat pada masya- rakat di kawasan ekowisata di Kecamatan Sungai  Mempura  Kabupaten  Siak.  Ke- lompok  masyarakat  di  Kecamatan  ini menghadapi  persoalan  modal.  Sebagian
1 Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  Majelis  Ulama Indonesia  No:  25/DSNMUI/III/2002  tentang Rahn dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama  Indonesia  No:  26/DSNMUI/III/2002 tentang Rahn Emas.
2 Lihat  Kompilasi  Hukum  Ekonomi  Syariah (KHES) Bab II tentang Akad, hal. 87-94.
3 Jawa Pos, 25 Juli 2015.
modal  perbankan  diperoleh  dengan  pem- biayaan  konvensional  yang  harus  dikem- balikan dengan sistem bunga. 4
Pada  umumnya  masyarakat  di Kecamatan  Menpura  berprofesi  sebagai pedagang  dan  masyarakat  umum  yang akan memulai usaha dalam pengembang- an  ekonomi  kreatif  itu.  Bagi  kelompok masyarakat itu sangat penting untuk men- dapat  pemahaman  yang  benar  tentang skim  pembiayaan  berbasis  syariah  itu. 5
Terkait  dengan  gadai  syariah,  pada umumnya  mereka  belum  memahami  de- ngan  baik.  Yang  sulit  bagi    kelompok masyarakat biasanya terkait dengan klau- sul akad yang berujung pada tanda tangan persetujuan nasabah dengan bank.  Di sisi ini sebetulnya nasabah memiliki permasa- lahan terkait dengan akad perjanjian. 6
Selama ini mereka memulai usaha dengan modal sendiri atau swadaya. Me- reka menyadari bahwa perkembangan ka- wasan  Mepura  ke  depan  semakin  maju dan  memiliki  pengaruh  dalam  perkem- bangan  ekonomi  msyarakat. 7 Sebetulnya Pemerintah Kecamatan Mempura juga te- lah  mendorong  kelompok  perbankan  un- tuk  memberikan  modal  usaha  bagi  ma- syarakat yang membuka usaha itu.
Berdasarkan  pengakuan  masyara- kat  di  Kecamatan  Mempura,  mereka menghadapi 3 (tiga) permasalahan dalam
4 Hasil  wawancara  dengan  Efi  Kelana,  Tokoh Masyarakat  Kecamatan  Mempura  dari  Kampung Batang Hulu pada 4 Maret 2015 di Aula di Kantor Camat Mempura Kabupaten Siak.
5 Hasil  wawancara  dengan  Hendy  Derhavin Camat  Mempura  pada  4  Maret  2015  di  Kantor Camat Mempura Kabupaten Siak.
6 Hasil  wawancara  dengan  Munif  Ilyasin,  Tokoh Masyarakat  Kecamatan  Mempura  pada  4  Maret 2015  di  Aula  di  Kantor  Camat  Mempura Kabupaten Siak.
7 Hasil  wawancara  dengan  Hendy  Derhavin Camat  Mempura  pada  4  Maret  2015  di  Kantor Camat Mempura Kabupaten Siak.
memulai  usaha  atau  bagi  masyarakat yang  akan  melanjutkan  usaha. Pertama, kendala  modal  terutama  bagi  masyarakat yang akan menambah modal usaha dalam indsutri  kreatif. Kedua, kendala  pema- saran.  Saat  ini  pencanangan  Kecamatan Mempura sebagai kawasan ekowisata be- lum  terkelola  secara  maksimal,  sehingga wisatawan  yang  datang  belum  sesuai  de- ngan harapan. Ketiga, masih  banyak ma- syarakat  yang  belum  memahami  tentang perlindungan  hukum  bagi  masyarakat yang  meminjam  modal  kepada  lembaga pembiayaan, terlebih lagi pola pembiaya- an berbasis syariah. 8
Di  sisi  lain,  seringkali  terjadi praktik  yang  salah  telah  lama  dijalankan oleh  masyarakat  setempat.  Mereka  me- nyebut  sebagai  gadai,  meskipun  sebetul- nya  yang  mereka  praktikkan  itu  bukan gadai sebagaimana yang dijelaskan dalam hukum  Islam.  Misalnya  praktik  mengga- daikan  sawah  atau  sertifikat  sawah,  na- mun  pemilik  masih  menggarap  tanah  itu atau penerima gadai menggarap tanah itu dengan  hasil  yang  lebih  besar  dari  hasil gadai.
Tulisan ini menganalisis permasa- lahan  yang  dihadapai  masyarakat  Keca- matan  Mempura,  terutama  permasalahan pembiayaan  berbasisi  syariah  itu.  Anali- sis  ini  difokuskan  pada  1)  bagaimana tingkat  pemahaman  masyarakat  di  Keca- matan  Mempura  Kabupaten  Siak  tentang gadai syariah; 2) bagaimana praktik akad gadai  lahan/sawah  yang  telah  dilakukan oleh  masyarakat  di  Kecamatan  Mempura Kabupaten Siak;  dan  3)  bagaimana prak- tik  membeli  emas  kemudian  digadaikan lagi pada saat harga emas tinggi.
8 Hasil  wawancara  dengan  Munif  Ilyasin,  Tokoh Masyarakat  Kecamatan  Mempura  pada  4  Maret 2015  di  Aula  di  Kantor  Camat  Mempura Kabupaten Siak.
Salah satu cara untuk menyelesai- kan permasalahan di  atas adalah melaku- kan  penyuluhan  hukum.  Masyarakat  di- berikan  pemahaman  tentang  gadai  dalam hukum Islam.
Tujuan  kegiatan  di  Kecamatan Mempura  adalah 1) meningkatkan pema- haman  masyarakat  tentang  gadai  syariah sebagai  alternatif  pembiayaan  syariah  di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak, 2) menyediakan  bahan  acuan  bagi  masyara- kat  yang  akan  mengajukan  skema  gadai syariah  sebagai  alternatif  pembiayaan syariah di  Kecamatan Mempura Kabupa- ten Siak, dan 3) membangun interaksi po- sitif  antara  nasabah  dengan  bank  syariah dalam meningkatkan transaksi pembiaya- an.
Kegiatan  ini  berdasarkan  studi- studi  terdahulu  atas  analisis  gadai  baik dalam  perspektif  gadai  konvensional  di perbankan  modern  non  syariah  atau  per- bankan  modern  syariah.  Dalam  review yang  penulis  lakukan,  setidaknya  peneli- tian sebelumnya lebih banyak menganali- sis  sistem  operasional,  kepuasan  pelang- gan  dalam  bisnis  gadai  dan  prospek  bis- nis gadai konvensional.
Pertama, studi  yang  dilakukan  da- lam lingkup yang luas dengan judul pene- litian  Strategi  Peningkatan  Bisnis  Gadai di Indonesia (2008). Kesimpulan peneliti- an ini mengindikasikan 3 (tiga) hal, yaitu (1) Perspektif Keuangan (Finansial), per- usahaan harus dapat mengelola keuangan dengan baik sehingga tercapai kinerja ke- uangan yang baik dan dipercaya oleh para shareholder; (2) Perspektif Pelayanan Pe- langgan  ( Service ),  perusahaan  dituntut untuk mampu mengembangkan hubungan baik dengan pelanggan sehingga visi dan misi  perusahaan dapat  dicapai.  Tuntutan- nya  adalah  meningkatnya  kualitas  pela-
yanan;  (3)  Perspektif  Proses  Bisnis  In- ternal  ( Internal  Business  Process ),  per- usahaan  memiliki  kemampuan  dalam memperbaiki bisnis sehingga kinerja per- usahaan meningkat.
Kedua, studi tentang prospek Rahn emas di Perbankan Syariah: Studi Kasus pada Bank Syariah Mandiri. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan optimism bis- nis gadai emas, terutama di Bank Syariah Mandiri.  Dalam  analisis  SWAT,  ada  2 (dua) kesimpulan yaitu (1) prospek gadai emas  di  Bank  Syariah  Mandiri  sangat cerah  karena  proses  cepat  dan  nilai  tak- siran  mencapai  90  %  untuk  logam  mulia dan  dinar  bersertifikat,  dan  (2)  ancaman bisnis  gadai  emas  Bank  Syariah  Mandiri berasal  dari  Bank  lain  maupun  lembaga pegadaian  sendiri  karena  Bank  Syariah Mandiri  kurang  gencar  dalam  mempro- mosikan bisnis gadai syariah ini. 9
Ketiga, studi  yang  dilakukan  Dodi Prasetyo  dengan  judul Praktik  Gadai Emas di Bank BNI Syariah cabang Sura- baya. Kesimpulan  penelitian  menunjuk- kan  bahwa  (1) rahin tidak  mampu  mem- bayar  hutangnya  pada  saat  jatuh  tempo dan masa tenggang, murtahin berhak un- tuk  menjual marhun baik  di  hadapan umum  maupun  di  bawah  tangan  dengan harga  yang  pantas  menurut murtahin .  Ji- ka  hasil  dari  penjualan marhun terdapat kekurangan dalam pelunasan hutang, ma- ka rahin wajib  melunasi  sisa  hutang  ke- pada murtahin sejumlah sisa kekurangan- nya;  dan  (2)  terkait  dengan  risiko  atas marhun .  Jika  marhun  hilang  bukan  kare- na force  majeure (keadaan  memaksa) dengan  ketentuan  bahwa  keadaan  me- maksa adalah tidak terbatas pada bencana
9 Ami  Apriani,  2010, Prospek  Rahn  Emas  di Perbankan  Syariah:  Studi  Kasus  pada  Bank Syariah  Mandiri, Jakarta:  UIN  Jakarta,  hal.    85- 86.
alam,  perang,  pemogokan,  sabotase,  dan huru-hara  maka rahin akan  mendapat penggantian  maksimal  sebesar  taksiran nilai marhun . 10
Keempat, Pelaksanaan  Gadai  de- ngan  sistem  Syariah  di  Perum  Pegadaian Semarang.  Lelang sebagai upaya ekseku- si  terhadap  barang  jaminan,  juga  dilaku- kan  di  Pegadaian  Syariah.  Lelang  meru- pakan upaya terakhir yang dilakukan oleh Kantor Cabang Pegadaian Syariah apabi- la  ada  nasabahnya  yang  wanprestasi. Lelang dilaksanakan apabila sampai batas waktu  yang  telah  ditetapkan  penerima gadai ( rahin ) masih tidak dapat melunasi uang  pinjamannya  ( marhun  bih )  dilaku- kan  proses  pelelangan  barang  gadai  atau jaminan  ( marhun ).  Lelang  dilakukan  se- tiap  bulan.  Proses  dan  tata  cara  lelang  di Pegadaian  Syariah  pada  dasarnya  sama seperti lelang umum, penawar yang mem- beli  dengan  harga  tertinggi  berhak  untuk membeli.  Akan  tetapi  dalam  lelang  yang dilakukan  oleh  Pegadaian  Syariah  Sema- rang  khususnya,  dilakukan  dengan  cara penawaran amplop tertutup. 11
Kelima, Studi  di  pegadaian  yang dilakukan  oleh  Masnuatul  Khairiyah  di UIN  Malang  pada  2010.  Studinya  berke- simpulan bahwa (1) persepsi tingkat kua- litas  layanan,  pada  nasabah  pegadaian syariah  terhadap  loyalitas  konsumen  de- ngan nilai variabel persepsi kualitas pela- yanan  (X)  berpengaruh  signifikan  terha- dap  variabel  loyalitas  nasabah  (Y);  dan (2)  loyalitas  nasabah  merupakan  kesetia- an  nasabah  terhadap  penyedia  jasa  yang
10 Dodi  Prasetyo,  2009, Praktik  Gadai  Emas  di Bank  BNI  Syariah  Cabang  Surabaya, Surabaya: IAIN Sunan Ampel, hal.  97.
11 Tri Puji Susilowati, 2008, Pelaksanaan Gadai dengan  Sistem  Syariah  di  Perum  Pegadaian Semarang, Semarang:  Universitas  Diponegoro, hal. 138-139.
telah  memberikan  pelayanan  kepadanya. Keeratan hubungan antara loyalitas denga pelayanan sangat erat dengan nilai 0.732. Semakin tinggi persepsi kualitas pelayan- an  (X),  semakin  tinggi  pula  berpengaruh loyalitas nasabah (Y). 12
Berdasarkan  kesimpulan  dalam beberapa penelitian di atas, analisis dalam tulisan  ini  difokuskan  pada  praktik  gadai yang dilakukan oleh masyarakat di Keca- matan  Mempura  Kabupaten  Siak.  Anali- sis  didasarkan  pada  data  lapangan  atas praktik masyarakat dengan menggunakan pendekatan  teori-teori  yang  dikembang- kan oleh para ahli hukum Islam.

## Pembahasan

## Sistem Gadai dalam Perspektif Hukum
Islam
Transaksi  hukum  gadai  dalam  fi- kih  Islam  disebut ar-rahn.  Ar-rahn ada- lah suatu  jenis perjanjian untuk  menahan suatu  barang  sebagai tanggungan  utang.
Pengertian ar-rahn dalam  bahasa  Arab adalah atstsubut wa ad-dawam , yang ber- arti “tetap” dan “kekal”, seperti dalam ka- limat maun  rahin, yang  berarti  air  yang tenang. 13
Al-Qur’an  Surat  Al-Muddatstsir (74)  Ayat  (38)  menyebutkan  bahwa  “ Se- tiap  orang  bertanggung  jawab  atas  apa yarg telah diperbuatnya. ” Pengertian “te- tap” dan “kekal” dimaksud sebagai mak- na  yang tercakup  dalam  kata al-habsu, yang  berarti  menahan.  Kata  ini  merupa- kan makna  yang  bersifat  materiil.    Oleh
12 Masnualtul  Khairiyah,  2010, Analisis  Perum Pergadaian  Syariah  Terhadap  Loyalitas  Kon- sumen:  Studi  Pada  Pegadaian  Syariah  cabang Malang, Malang:  UIN  Maulana  Malik  Ibrahim, hal.  80.
13 Muhammad  bin  Mukrim  bin  Ali  Abu  al-Fadhl Jamaluddin  Ibnu  Manzur  al-Anshari  ar-Ruwaifi al-Afriqi,  2003, Lisan  al’Arab, Jilid  3,  Kairo: Maktabah al Risalah al’Ilmiyah, hal.  207-208.
karena  itu,  secara  bahasa  kata ar-rahn berarti  “menjadikan  sesuatu  barang  yang bersifat materi sebagai pengikat utang.” 14
Gadai  ( rahn ) secara bahasa seperti diungkapkan  di  atas  adalah  tetap,  kekal, dan jaminan, sedangkan dalam pengertian istilah adalah menyandera sejumlah harta yang  diserahkan  sebagai  jaminan  secara hak,  dan  dapat  diambil  kembali  sesudah ditebus. 15 Berbeda  dengan  rahn,  gadai dalam Pasal 1150 Kitab Undang- Undang Hukum  Perdata  adalah  suatu  hak  yang diperoleh  seseorang  yang  mempunyai piutang  atas  suatu  barang  bergerak. Barang  bergerak  tersebut  diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh orang yang  mempunyai  utang  atau  orang  lain atas  nama  orang  yang  mempunyai utang. 16 Gadai  ( rahn )  dalam  bahasa  hu- kum  perundang-undangan  disebut  seba- gai  barang  jaminan,  agunan,  dan  rung- guhan, sedangkan gadai ( rahn ) dalam hu- kum  Islam  ( syara ')  adalah  menjadikan suatu barang sebagai jaminan utang. 17
Para ahli hukum Islam mendefini- sikan  gadai  dengan  pengertian  yang  be- ragam. Pertama, ulama  syafi’iyah  men- definisikan  gadai  itu  menjadikan  suatu barang  yang  bisa  dijual  sebagai  jaminan utang  dipenuhi  dari  harganya,  bila  yang berutang tidak sanggup membayar utang- nya .  Kedua, ulama  Hanabilah  mengung-
14 Rahmat  Syafei,  1995,  Konsep  Gadai;  Ar-Rahn dalam  Fikih  Islam  antara  Nilai  Sosial  dan  Nilai Komersial dalam  Huzaimah  T.  Yanggo, Prob- lematika  Hukum  Islam Kontemporer  III, Jakarta: Lembaga  Studi  Islam  dan  Kemasyarakatan,  hal. 59.
15 Sutan  Remi  Sjahdeni,  2010, Perbankan  Sya- riah:  Produk-produk  dan  Aspek  Hukumnya, Jakarta: Jayakarta Agung Offset, hal. 329.
16 Pasal 1150 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (KUH Per).
17 E.  Fogel  dan  Samuel  L.  Hayes,  2000, Hukum Keuangan Islam: Konsep, Teori dan Praktek, terj. Sobirin  Asmawi,  Bandung:  Nusa  Media,  hal. 254.
kapkan  gadai  adalah  suatu  benda  yang dijadikan kepercayaan suatu utang, untuk dipenuhi dari harganya, bila yang berhar- ga  tidak  sanggup  membayar  utangnya . Ulama  Malikiyah  mendefinisikan  gadai sebagai  sesuatu  yang  bernilai  harta  ( mu- tamawwal ) yang diambil dari pemiliknya untuk dijadikan pengikat atas utang  yang tetap (mengikat). 18
Salah  seorang  ulama  Indonesia, K.H.  Ahmad  Azhar  Basyir,  mendefinisi- kan  gadai (Rahn) adalah  perjanjian  me- nahan sesuatu barang sebagai tanggungan utang.  Pendapat  Muhammad  Syafi'i Antonio, gadai syariah ( rahn ) adalah me- nahan  salah  satu  harta  milik  nasabah ( rahin ) sebagai barang jaminan ( marhum ) atas  utang/pinjaman  ( marhun  bih )  yang diterimanya. Marhun tersebut  memiliki nilai ekonomis. Pihak yang menahan atau penerima  gadai  ( murtahin )  memperoleh jaminan  untuk  dapat  mengambil  kembali seluruh atau sebagian piutangnya. 19
Berdasarkan pengertian gadai yang  dikemukakan  oleh  para  ahli  hukum Islam  di  atas,  dapat  diketahui  bahwa  ga- dai ( rahn ) adalah menahan barang jamin- an yang bersifat materi milik si peminjam ( rahin )  sebagai  jaminan  atau  pinjaman yang  diterimanya.  Barang  yang  diterima tersebut bernilai ekonomi sehingga pihak yang  menahan  ( murtahin )  memperoleh jaminan  untuk  mengambil  kembali  selu- ruh  atau  sebagian  utangnya  dari  barang gadai  dimaksud  bila  pihak  yang  meng-
18 Muhammad Hasyim Hamali, 2011, Prinsip dan Teori-Teori  Hukum  Islam, Yogyakarta:  Pustaka Pelajar,  hal.  134.  Lihat  juga  Hafiez  Sofyani  dan Anggar  Setiawan,  2014. Perbankan  Syariah  dan Tanggungjawab  Sosial:  Sebuah  Studi  Komparasi Indonesia  Dan  Malaysia, Jurnal  At-Taradhi, Volume  5  Nomor 2, Edisi Desember, hal. 171.
19 Muhammad  Syafi’i  Antonio,  2001, Bank Syariah  dari  Teori  ke  Praktik, Jakarta:  Gema Insani Press, hal. 128.
gadaikan  tidak  dapat  membayar  utang pada waktu yang telah ditentukan.
Di  sini  jelas  bahwa  gadai  syariah merupakan  perjanjian  antara  seseorang untuk  menyerahkan  harta  benda  berupa emas/perhiasan/kendaraan  dan/atau  harta benda  lainnya  sebagai  jaminan  dan/atau agunan kepada seseorang dan/atau lemba- ga pegadaian syariah berdasarkan  hukum Islam.  Pihak  lembaga  pegadaian  syariah menyerahkan  uang  sebagai  tanda  terima dengan  jumlah  maksimal  90%  dari  nilai taksir  terhadap  barang  yang  diserahkan oleh penggadai Gadai dimaksud.
Fungsi dari akad perjanjian antara pihak  peminjam  dengan  pihak  yang  me- minjam  uang  adalah  untuk  memberikan ketenangan  bagi  pemilik  uang  dan/atau jamim keamanan uang yang dipinjamkan. Oleh  karena  itu, rahn pada  prinsipnya merupakan  suatu  kegiatan  utang  piutang yang  murni  berfungsi  sosial,  sehingga dalam buku fiqh mu'amalah akad ini me- rupakan  akad tabarru’ atau  akad  derma yang tidak mewajibkan imbalan. 20
Dasar  hukum  dalam  hadis  Nabi terdapat  pada  riwayat  al-Bukhari  dan Muslim dari ‘Aisyah R.A., ia berkata:
ركب  وبأ  انثدح فح  انثدح  ,ةبيش  يبأ  نب نب  ص ينثدح  .ميهاربا  نع  ,شمعلأا  نع  ,ثايغ يلع  هللا  ىلص  يبنلا  نا  ,ةشئاع  نع  دوسلأا ه
,لجأ  ىلا  اماعط  يدوهي  نم  ىرتشا  :ملسو
)هجام نبا هاور ( .هعرد هنهرو
Telah  bercerita  kepada  kami  Abu Bakar  bin  Abi  Syaibah,  bercerita kepada  kami  Hafash  bin  Ghiyats dari al-A’masy dari Ibrahim telah bercerita kepadaku al-Aswad dari Aisyah  “Sesungguhnya  Rasulul- lah SAW. Pernah membeli makan-
20 E.  Fogel  dan  Samuel  L.  Hayes.  III, Hukum Keuangan Islam…, Op.Cit., hal. 132.
an  dengan  berutang  dari  seorang Yahudi,  dan  Nabi  menggadaikan sebuah baju besi kepadanya.” 21
Pada hadis Nabi riwayat al-Syafi'i, al-Daraquthni  dan  Ibnu  Majah  dari  Abu Hurairah, ditemukan:
اَنَثَّدَح ُدَّمَحُم ُنْب دْيَمُح اَنَثَّدَح ُميِها َرْبِإ ُنْب ْنَع ِراَتْخُمْلا َقَحْسِإ ِنْب ْنَع دِشا َر ِ ي ِرْه ُّزلا ْنَع ِديِعَس ِنْب ِبَّيَسُمْلا ْنَع يِبَأ َة َرْي َرُه َّنَأ َلوُس َر ِهَّللا ىَّلَص ُهَّللا ِهْيَلَع َمَّلَس َو َلاَق ُقَلْغَي َلَ

## ُنْه َّرلا
Telah  bercerita  kepada  kami Muhammad  bin  Humaid,  ber- cerita  kepada  kami  Ibrahim  bin al-Mukhtar  dari  Ishaq  bin  Rasyid dari  az-Zuhri  dari  Sa’id  bin  al- Musayyab  dari  Abi  Hurairoh  se- sungguhnya  Rasulullah  SAW  ber- sabda:  "Tidak  terlepas  kepemilik- an  barang  gadai  dari  pemilik yang menggadaikannya.  Ia mem- peroleh manfaat dan menanggung risikonya." 22
Selain itu, dalam hadis Nabi riwa- yat  Jama’ah,  kecuali  Muslim  dan  al-Na- sa’i, Nabi SAW. bersabda:
نع  عيكو  انثدح  .ةبيش  يبأ  نب  ركب  وبأ  انثدح لاق : لاق ,ةريره يبأ نع ,يبعشلا نع ,ايركز بكري رهظلا :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك  اذا  برشي  ردلا  نبلو  ,انوهرم  ناك  اذا .هتقفن  ,برشي  و  بكري  ىذلا  ىلع  و  ,انوهرم )هجام نبا هاور( .
Telah  bercerita  kepada  kami  Abu Bakar  bin  Abi  Syaibah,  bercerita kepada  kami  Waqi’  dari  Zakaria dari  Sya’bi  dari  Abi  Hurairoh berkata: bersabda Rasulullah
21 Hafidz Abi Abdillah Muhammad bin Mazid al- Qazwiini,  2004, Sunan  Ibn  Majah, Beirut:  Dar alKutub al’Ilmiyyah, hal.  278.
22 Hafidz Abi Abdillah Muhammad bin Mazid al- Qazwiini, Sunan Ibn Majah...., Op.Cit., hal. 291.
SAW:  "Tunggangan  (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki de- ngan  menanggung  biayanya  dan binatang  ternak  yang  digadaikan dapat  diperah  susunya  dengan menanggung  biayanya.  Orang yang  menggunakan  kendaraan dan  memerah  susu  tersebut  wajib menanggung  biaya  perawatan dan pemeliharaan." 23
Dasar-dasar  normatif  dalam  QS. al-Baqarah  (2)  Ayat  283  dan  hadis  nabi, dikembangkan  oleh  ahli  hukum  Islam dalam bentuk ijma dan fatwa ulama untuk interpretasi  perkembangan  ijtihad  dalam bidang  ekonomi.  Para  ahli  hukum  Islam sepakat  membolehkan  akad Rahn .  Peng- embangan  ijtihad  tersebut  didasarkan  pa- da  kaedah  ushul  Fiqh  yang  sangat  ter- kenal:
ليلد لدي نأ لَإ ةحابلإا تلاماعملا يف لصلأا

## اهميرحت ىلع
Pada dasarnya, semua bentuk mu- ’amalah  boleh  dilakukan  kecuali ada  dalil  yang  mengharamkan- nya” 24
Fatwa  Dewan  Syariah  Nastonal Majelis  Ulama  Indonesia  (DSN-MUI) yang  menjadi  salah  satu  rujukan  yang berkenaan  dengan  gadai  syariah  (a)  Fat- wa  Dewan  Sya-riah  Nasional  Majelis Ulama  Indonesia  No:  25/DSNMUI/III/ 2002,  tentang Rahn ;  (b)  Fatwa  Dewan Syariah  Nasional  Majelis  Ulama  Indo- nesia  No:  26/DSNMUI/III/2002,  tentang Rahn Emas;  (c)  Fatwa  Dewan  Syariah Nasional  Majelis  Ulama  Indonesia  No: 09/DSNMUI/IV/2000  tentang  Pembiaya- an Ijarah.
23 Ibid.
24 Wahbah al-Zuhaili, 1985, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Jilid V, Beirut: Dar a1Fikr, hal.  181. 210
Tingkat  Pemahaman  Masyarakat  Ke- camatan  Mempura  Kabupaten  Siak tentang  Gadai  sebagai  Alternatif  Pem- biayaan Berbasis Syariah
Pelaksanaan penyuluhan menggunakan    metode  ceramah  dan dialog. Sesi pertama menggunakan  meto- de ceramah. Pemateri menyampaikan  ba- han/materi  dalam  bentuk  slide  power point  tentang  Gadai  Gadai  syariah seba- gai alternatif pembiayaan syariah. Peserta menyimak  materi  yang  disampaikan  pe- materi.  Namun,  sebelum  peserta  diberi- kan  materi,  peserta  diberikan    kuisioner dengan  beberapa  pertanyaan  tentang  Ga- dai Gadai syariah sebagai alternatif pem- biayaan  syariah.  Jawaban  yang  benar pada  kuisioner  itu  terdapat  materi  yang disampaikan  pemateri.  Tujuan  kuisioner diawal  penyampaian  materi  ialah  meng- ukur  pengetahuan  peserta  tentang  gadai syariah itu.
Evaluasi  penyuluhan    mengguna- kan  metode    kuisioner/angket  berjumlah tiga puluh. Tim penyuluhan menyebar  23 kuisioner  kepada  peserta  dan  peserta menjawab pertanyaan dalam kuisioner itu dengan  cara  melingkari  jawaban  yang benar. Kuisioner dibagi 2 (dua) kali, yaitu sebelum    dan    sesudah  materi  disampai- kan.  Tujuannya  ialah  untuk  mengetahui peningkatan pemahaman peserta pada sa- at materi sebelum dan sesudah disampai- kan. Pemahaman  mereka   dapat dilihat pada  setiap  pertanyaan  kuesioner  sekali- gus jawaban peserta.
Pengetahuan  peserta  diawali  de- ngan pertanyaan tentang pengertian gadai dalam  hukum  Islam. 25 Pada  umumnya peserta telah memahami pengertian gadai
25 Pasal 329 Kompilasi Hukum Ekonomi  Syariah (KHES).  Lihat  juga  Fatwa  Dewan  Syariah Nasional  Majelis  Ulama  Indonesia  Nomor 25/DSNMUI/III/2002 tentang Rahn .
dalam hukum Islam  sebanyak 72 %  dan hanya 28 % peserta yang belum memaha- mi dengan baik.  Peserta  yang belum me- mahami  dengan  baik  itu  tampaknya  ma- sih  menganggap  bahwa  gadai  tidak  ber- beda dengan konsep ekonomi konvensio- nal  yang  mereka  kenal  selama  ini.  Pada- hal  berdasarkan pengertian di  atas, justru gadai  syariah  itu  berbeda  dengan  gadai dalam  ekonomi  konvensional  yang  ada saat ini.
Rukun gadai dalam hukum Islam 26 harus  dipahami  oleh  peserta  me- nunjukkan  bahwa  pengetahuan  itu,  76  % peserta  menjawab  kuesioner  dengan  be- nar  dan  24  %  salah.  Sebagian  peserta  ti- dak  memahami  bahwa  penerima  dan pemberi  gadai termasuk dalam rukun ga- dai yang harus dipenuhi.
Syarat  gadai  dalam  hukum  Islam disebutkan  bahwa  hukum  Islam  telah mengatur  bahwa  syarat  gadai  Akad, Akid,  barang  yang  dijadikan  jaminan, dan hutang. 27 89 % peserta dapat mema- hami  dengan  baik  ketiga  rukun  itu,  se- dangkan 11 % belum memahami.
Peserta  dapat  memahami  bahwa barang gadai dapat dimanfaatkan dengan mendapat  izin  pemberi  gadai sebanyak (78  %),  dan  22  %  belum  dapat  mem- bedakan  dengan    dengan  baik.  Siapakah yang  bertanggung  jawab  dalam  pemeli- haraan  barang  gadai  menurut  hukum Islam.  72  %  peserta  menjawab  Pemberi gadai,  namun  dapat  dilakukan  juga  oleh penerima gadai , 28 % peserta belum me- mahami.
Dalam  hal  boleh  atau  tidaknya menjual barang gadai, dapat dilihat jawa- ban peserta bahwa pada saat jatuh tempo
26 Pasal 329  Ayat (2) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah  (KHES).
27 Pasal 329 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).
ternyata pemberi gadai tidak dapat melu- nasi hutangnya . Peserta dapat memahami (87  %)  peserta  dan  13  %  peserta  belum memahami.
Dalam hal pembatalan gadai,  ter- kadang  terjadi  pembatalan  sepihak  dari pemberi  gadai,    Akad  gadai  tidak  dapat dibatalkan  kecuali  adanya  persetujuan dari penerima gadai. 28 89  % peserta da- pat  memahami  pembatalan  akad  gadai dan  11  %  peserta  belum  memahami  de- ngan baik.
Terkait  pembatalan  akad  gadai saat  pemberi  gadai  meninggal  dunia,  se- perti  dalam  penjelasan  berikut  bahwa  67 % peserta dapat   memahami bahwa akad gadai  tidak  batal  bila  pemberi  gadai  me- ninggal  dunia, 29 sedangkan  33  %  peserta belum memahami.
Selain  itu,  terkadang  dalam  kehi- dupan  masyarakat  terjadi  kasus  mengga- daikan  harta  pinjaman.  Harta  pinjaman sesungguhnya tidak dapat digadaikan ke- cuali  mendapat  izin  dari  pihak  yang  me- miliki  harta  itu.  Berdasarkan  evaluasi  da- lam kuisioner ternyata 64 % perserta men- jawab  dengan  benar  dan  36  %  peserta menjawab salah.
Tingkat  pemahaman  masyarakat tentang  gadai  syariah  di  atas  menunjuk- kan bahwa setelah kegiatan ini dilakukan terjadi  pemahaman  yang  lebih  baik.  Me- reka dapat melakukan akad gadai syariah kepada lembaga keuangan dalam menam- bah  modal  usaha.  Gambar  berikut  dapat menjelaskan  tingkat  pemahaman  masya- rakat tentang gadai syariah:
28 Pasal 337 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).
29 Pasal 357 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

## Gambar 1. Pemahaman masyarakat tentang Gadai Syariah
Praktik  Akad  Gadai  di  Masyarakat dengan  Jaminan  Sertifikat  Sawah  Ke- camatan  Mempura  Kabupaten  Siak Berdasarkan Hukum Islam
Salah  satu  permasalahan  yang  di- hadapai  oleh  masyarakat  di  Kecamatan Mempura  terkait  dengan  praktik  gadai adalah  penggadaian  sawah  dan  implikasi hukmnya.  Salah seorang tokoh masyara- kat menyampaikan permasalahan sebagai berikut:    misalnya  A  menggadaikan  sa- wahnya  ke  B  dengan  jaminan  sertifikat sawah dan A tetap menggarap sawahnya. Pada saat panen, A memberikan 50% ha- sil panen untuk B. Apa hukumnya praktik gadai  seperti  ini? Seandainya  terdapat  ri- ba di dalamnya, bagaimana solusinya de- ngan alasan B tetap ingin mendapat keun- tungan dari investasinya tersebut? Perma- salahan  ini  sering  dihadapi  oleh  masya- rakat. 30
Jawaban  atas  pertanyaan  di  atas harus  dibedakan  antara  investasi  dan  ga- dai  karena  konsekuensi  dari  transaksi  ini berbeda. Investasi atau penanaman modal untuk  dunia  pertanian  bisa  dilakukan  de-
30 Hasil  wawancara dengan Fauzi  Avandi, Tokoh Masyarakat  Kecamatan  Mempura  dari  Kampung Menhil pada 4 Maret 2015 di Aula Kantor Camat Mempura Kabupaten Siak.
72 76 89 78 87 89 67 64 18 14 11 12 13 11 33 36 0 20 40 60 80 100 Benar Salah
ngan  skema muzara’ah atau musaqah .
Kasus  yang  terjadi  lebih  tepat  ditempat- kan sebagai muzara’ah . Petani mendapat- kan  modal  dari  investor  untuk  proyek pemanfaatan lahan pertanian dengan hasil dibagi berdasarkan kesepakatan. 31
Konsekuensi  dari  transaksi  ini  1) Modal  yang  diberikan  investor  harus  di- gunakan  untuk  pengembangan  pemanfa- atan  lahan  pertanian  dan  tidak  boleh  un- tuk  konsumsi  petani.  Besar  nominal  mo- dal harus sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan  untuk  satu  proyek  tersebut.  2) Petani tidak diwajibkan menyerahkan ser- tifikat  tanahnya karena transaksi  ini dila- kukan  berdasarkan  kesepakatan  bersama saling mempercayai. Petani mendapatkan amanah  untuk  mengelola  modal  tersebut guna  peningkatan  hasil  lahan  pertanian- nya. 3) Investor siap menanggung kerugi- an jika gagal sebagaimana berhak menda- patkan  keuntungan  jika  berhasil.  Risiko ini bagian penting dalam transaksi muza- ra’ah atau bagi hasil lainnya bahkan mes- kipun  harus  tidak  kembali  modal  karena gagal  panen  karena  faktor  alam.  4)  Bagi hasil  berdasarkan  kesepakatan  hasil  se- hingga  hanya  bisa  dibagi  setelah  proyek selesai. 32
Pada  hakikatnya  gadai  adalah utang piutang.  Orang yang berutang (de- bitor) menyerahkan agunan sebagai jami- nan kepercayaan.  Sertifikat yang diserah- kan  tidak  menunjukkan  perpindahan  ke- pemilikan sementara selama utang belum dilunasi.  Sawah  itu  masih  tetap  milik petani  100%,  meskipun  sertifikat  tanah- nya  ada  di  tangan  kreditor.    Bertransaksi tidak  secara  tunai  menunjukkan  masih menyisakan  utang.  Allah  mensyariatkan
31 Pasal 211 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).
32 Pasal 220 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
(KHES)
adanya barang agunan dari yang berutang diserahkan kepada yang ber-piutang (kre- ditor). 33 Dalam QS. Al-Baqarah Ayat 283 disebutkan:
Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah  tidak  secara  tunai) sedang  kamu  tidak  memperoleh seorang  penulis  maka  hendaklah ada  barang  agunan  yang  dipe- gang (oleh yang berpiutang)… 34
Konsekuensi  dari  transaksi  gadai ini  1)  Debitor  wajib  mengembalikan utangnya  dengan  jumlah  yang  sama  di- pinjamkan.  Debitor  yang  tidak  sanggup membayarnnya  hingga  meningga  dunia, ahli  waris  melunasi  utang  orang  tuanya atau  saudaranya  yang  meninggal.  2)  De- bitor  boleh  menggunakan  uang  yang  dia terima  dari  kreditor  untuk  kepentingan apapun  yang  tidak  ada  hubungannya  de- ngan  lahan  pertanian  seperti  untuk  ber- obat,  biaya  pendidikan  atau  lainnya.  3) Kreditor  dilarang  menerima  segala  ben- tuk  hadiah  atau  hasil  panen  dari  petani sebelum  pelunasan  utang  selesai  karena semua  manfaat  praktis  yang  didapatkan dari  utang  adalah  riba.  4)  Kreditor dilarang  memanfaatkan  tanah  itu  untuk diambil  hasilnya  selama  masa  gadai  dan utang  belum  dilunasi  karena  tanah  ini masih milik petani sehingga apapun hasil tanah itu menjadi milik petani. 35
Fudhalah  bin  Ubaid  mengatakan: “Setiap  piutang  yang  memberikan  keun- tungan  maka  (keuntungan)  itu  adalah riba. 36 Diriwayatkan dari Anas bin Malik
33 Budiman  Setyo  Haryanto,  2010, Kedudukan Gadai  Syariah  (  Rahn  )  Dalam    Sistem  Hukum Jaminan Indonesia, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 10 No. 1 Januari, hal.  27.
34 QS. Al-Baqarah Ayat 283.
35 Pasal 220 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).
36 Abu  Abdullah  Muhammad  bin  Ismail  bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Ju'fi al- 213

## Radiallahu  ‘Anhu  menyatakan  sebagai
berikut:
Apabila  kalian  mengutangkan  se- suatu  kepada  orang  lain,  kemudi- an (orang yang berutang) membe- ri  hadiah  kepada  yang  meng- utangi  atau  memberi  layanan  be- rupa  naik  kendaraannya  (dengan gratis), janganlah menaikinya dan jangan menerimanya . 37
Petani  yang  ingin  memberikan tanda terima kasih kepada kreditor diper- bolehkan  dengan  syarat  sebagai  berikut: 1)  Tidak  ada  persyaratan  di  awal,  2) Dilakukan  ketika  atau  setelah  pelunasan utang  selesai  dibayar.  Hadis  dari  Abu Hurairah menyatakan:
Nabi  saw.  pernah  memiliki  utang onta  dengan  usia  tertentu  kepada seseorang.  Tiba-tiba  dia  datang, minta  pelunasan  utang  onta  dari Nabi  saw.  Beliau  bersabda  kepa- da  para  sahabat: “ Bayarkan  un- tuk beliau. ” Para sahabat menca- ri  onta  yang  seusia  onta  yang menjadi utang Nabi tersebut.  Na- mun  mereka  tidak  mendapatkan- nya,  selain  onta  yang  usianya  le- bih  tua.  Selanjutnya  beliau  ber- sabda: “ Bayarkan  untuk  beliau dengan  onta  itu,  karena  sebaik- baik kalian adalah orang yang bi- jaksana dalam melunasi utang . 38
Praktik  Akad  Gadai  Emas  sebagai  In- vestasi di Kecamatan Mempura Kabu- paten Siak
Problem lain yang sering terjadi di masyarakat  tentang  seseorang  yang  me- miliki  modal  untuk  membeli  emas  lalu digadaikan untuk  memperoleh  uang.  Se-
Bukhari,  2001, Sahih  AlBukhari, Jilid  II,  Beirut: Dar Kutub Al’Ilmiyyah, hal. 324.
37 Hafidz Abi Abdillah Muhammad bin Mazid al- Qazwiini, Sunan Ibn Majah...., Op.Cit., hal. 295.
38 Ibid.
telah modal kembali dari uang modal ter- sebut lalu membeli emas, beberapa bulan kemudian  ketika  harga  jual  emas  naik, emas  itu  dijual  emas  itu. 39 Pertanyaanya apakah sistem itu termasuk halal atau ha- ram?
Kecenderungan  harga  emas  lebih dari 30% per tahun mengubah haluan ba- nyak  orang  berinvestasi  dari  surat-surat berharga  dan  valuta  asing  yang  terkena imbas  krisis  global  menuju  investa- si gadai emas  di  bank-bank  syariah. 40
Lebih  dari  itu, gadai emas  syariah  telah menjadi  alternatif  untuk  mendapatkan modal dengan cara aman.  Label ‘syariah’ yang  melekat  menjadikan  orang  semakin nyaman  dengan  ‘jaminan  kehalalannya’. Bank  mengklaim  bahwa  produknya  me- rujuk pada DSN MUI. 41
Produk gadai emas syariah berda- sarkan  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional (DSN)  Nomor  26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas. Dalam fatwa itu dije- laskan  bahwa  ongkos  dan  biaya  penyim- panan  barang  ( marhun )  ditanggung  oleh penggadai  ( rahin ).  Ongkos  sebagaimana dimaksud  ayat  sebelumnya,  besarnya  di- dasarkan  pada  pengeluaran  yang  diper- lukan.  Untuk  mengetahui  hal  ini  perlu dilihat pada harga penyewaan Safe Depo- sit Box (SDB).
39 Hasil  wawancara  dengan  M.  Noven  Trisanto, Tokoh  Masyarakat  Kecamatan  Mempura  dari Kampung  Batu  Hilir  pada  4  Maret  2015  di  Aula Kantor Camat Mempura Kabupaten Siak.
40 Muhammad  Syafi’i  Antonio,  2001, Bank Syariah  dari  Teori  ke  Praktik, Jakarta:  Gema Insani  Press,  hal.    96.    Lihat  juga  E.  Fogel  dan Samuel  L.  Hayes.  III,  2001, Hukum  Keuangan Islam:  Konsep,  Teori  dan  Praktek, terj.  Sobirin Asmawi, Bandung: Nusa Media, hal.  58.
41 Masnuatul  Khairiyah,  2010, Analisis  Perum Pergadaian Syariah Terhadap Loyalitas Konsumen:  Studi  Pada  Pegadaian  Syariah cabang  Malang, Malang:  UIN  Maulana  Malik Ibrahim,  hal.  125.  Lihat  juga  Rahmat  Syafei, Konsep Gadai….., Op.Cit., hal. 79-82.
Setiap  lembaga  keuangan  syariah menerapkan  harga  yang  berbeda-beda. BNI  menawarkan  harga  SDB    ukuran kecil (3x5x24 inch) dengan harga Rp 100 ribu  per  tahun,    ukuran  sedang  (5x10x24 inch)  dengan  harga  Rp  250  ribu  per tahun, dan ukuran besar (15x10x24 inch) dengan  harga  Rp  700  ribu  per  tahun. Untuk  menyimpan  emas  seberat  2  gram hanya  membutuhkan  SDB  ukuran  paling kecil.  Terdapat  bank  syariah  yang  mene- rapkan  tarif  untuk  emas  2  gram  dengan kadar  20  karat,  biaya  titip  sebesar 11.800/15  hari.  Penyimpanan  selama  6 bulan nasabah membayar Rp 141.600.
Praktik  di  atas  dapat  berakibat buruk  kepada masyarakat  terhadap  bank syariah.  DSN  perlu  mengambil  langkah nyata  untuk  menghentikan  produk  gadai emas  berlabel  syariah ini. 42 Gadai  emas bank  syariah  pada  hakikatnya  adalah menggabungkan  dua  akad,  yaitu  akad qardh (utang)  dan ijarah (jual  jasa).  Na- sabah  yang  menggadaikan  uangnya  akan mendapat pinjaman senilai tertentu sesuai perhitungan  bank,  dan  nasabah  wajib membayar  biaya  ‘jasa  pemeliharaan’ emas  sesuai  yang  ditetapkan  bank. 43
Penggabungkan akad qardh dan ijarah bertentangan dengan hadis Nabi shallalla- hu  ‘alaihi  wa  sallam yang  diriwayatkan dari Amru bin Syu’aib bahwa Nabi mela- rang  menggabungkan  antara  akad  jual- beli dan akad qardh. 44
Dalam  ketentuan  di  atas,  pengua- saan fisik atas barang jaminan berada pa- da  pihak  Bank.  Apabila  nasabah  tidak
42 Tri Pudji Susilowati, 2008, Pelaksanaan Gadai dengan  Sistem  Syariah  di  Perum  Pegadaian Semarang, Semarang:  Universitas  Diponegoro, hal. 54.
43 Sutan  Remi  Sjahdeni,  2010, Perbankan Syariah:  Produk-produk  dan  Aspek  Hukumnya, Jakarta: Jayakarta Agung Offset, hal. 178.
44 Ibid.
melaksanakan  kewajibannya  dengan  me- lunasi utangnya, pihak Bank akan dirugi- kan, tetapi karena barang jaminan barada pada kekuasaan Bank, eksekusi/penjualan barang  jaminan  milik  nasabah  dapat menutupi kerugian pihak Bank.
Risiko  kehilangan/kerusakan  ba- rang  jaminan  dapat  berakibat  nasabah rugi.  Bank  dalam  hal  ini  bertanggung jawab  atas  kerusakan/kehilangan  barang jaminan  milik  nasabah,  seperti  yang  ter- tera  pada  Sertifikat  Gadai  Syariah. 45 Barang  jaminan  milik  nasabah  yang  me- ngalami  kerusakan  atau  kehilangan  ka- rena  tindak  pidana  pencurian  maka  atas resiko  tersebut  pihak  Bank  bertanggung jawab dan berkewajiban untuk mengganti kerugian  yang  timbul  sebesar  100%  (se- ratus  persen)  dari  nilai  taksiran  barang barang  setelah  diperhitungkan  besarnya pembiayaan  dan  biaya  sewa/biaya  peme- liharaan barang jaminan. 46

## Kesimpulan
Setelah  kegiatan  penyuluhan  dila- kukan  di  Kecamatan  Mempura  dan  data diperoleh dari kegiatan itu dengan uraian di  atas,  dapat  disimpulkan  sebagai  beri- kut:
1. Tingkat  pemahaman  masyarakat  di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak tentang  gadai  syariah  sangat  baik  de- ngan  indikasi  bahwa  sebagian  besar masyarakat  yang  ikut  terlibat  dalam kegitan  itu  dapat  memahami  gadai syariah  sebagai  alternatif  pembiayaan berdasarkan hukum Islam.
45 Sertifikat  Gadai  Syariah  biasanya  diberikan oleh  Bank  Syariah  ketika  nasabah  melakukan gadai dengan system syariah.
46 Ahmad Supriyadi, 2012, Struktur Hukum Akad Rahn  Di  Pegadaian  Syariah  Kudus, Empirik: Jurnal  Penelitian  Islam  Vol.  5,  No.  2,  Juli- Desember, hal. 78.
2. Praktik  akad  gadai  yang  telah  dilaku- kan  oleh  masyarakat  di  Kecamatan Mempura  Kabupaten  Siak  ternyata bukan  gadai  syariah  berdasarkan  hu- kum  Islam.  Praktik  itu  lebih  tepat  di- sebut  sebagai muzara’ah ,  yakni  ben- tuk  kerja  sama  antara  pemilik  lahan dan  pengelola  lahan  dengan  keuntu- ngan  dibagi  bersama  sesuai  kesepa- katan.
3. Praktik  membeli  emas  kemudian  di- gadaikan  lagi  pada  saat  harga  emas tinggi  sudah  bukan  sebagai  praktik gadai  berdasarkan  hukum  Islam,  teta- pi  lebih  mirip  dengan  jual  beli  emas.
Praktik  seperti  ini  sudah  dalam  kate- gori  spekulasi  terhadap  harga  emas, karena  harga  emas  dapat  berubah- rubah  sesuai  pasaran  emas  di  pasaran internasional.
Berdasarkan  kesimpulan  di  atas, penulis  menyarakan  kepada  pihak  yang berkepentingan,  antara  lain:  kepada    per- bankan syariah untuk melakukan pember- dayaan  pada  masyarakat  di  Kecamatan Mempura  Kabupaten  Siak  dan  memberi- kan pembiayaan dalam bentuk gadai sya- riah;  kepada  Pemerintah  Kecamatan Mempura  dan  Pemerintah  Kabupaten Siak  untuk  lebih  meningkatkan  pember- dayaan  masyarakat  dan  membantu  mere- ka dalam mencari akses pembiayaan ber- basis  syariah;  dan  kepada    para  peneliti dan dosen di Perguruan Tinggi  untuk le- bih  aktif  lagi  dalam  memberikan  Iptek bagi  Masyarakat  (IbM)    di  Kecamatan Mempura Kabupaten Siak.

## Daftar Bacaan
al-Afriqi,  Muhammad  bin  Mukrim  bin Ali Abu al-Fadhl Jamaluddin Ibnu Manzur  al-Anshari  ar-Ruwaifi, 2003, Lisan  al’Arab, Jilid  3,
Kairo:  Maktabah  al  Risalah  al- ’Ilmiyah.
al-Bukhari,  Abu  Abdullah  Muhammad bin  Ismail  bin  Ibrahim  bin  al- Mughirah  bin  Bardizbah  al-Ju'fi, 2001, Sahih  AlBukhari, Jilid  II, Beirut: Dar Kutub Al’Ilmiyyah.
al-Qazwiini,  Hafidz  Abi  Abdillah  Mu- hammad bin Mazid, 2004, Sunan Ibn  Majah, Beirut:  Dar  alKutub al’Ilmiyyah.
al-Zuhaili,  Wahbah,  1985, al-Fiqh  al-Is- lami  wa  Adillatuhu, Jilid  V,  Cet. II, Beirut: Dar a1Fikr.
Antonio, Muhammad Syafi’i, 2001, Bank Syariah  dari  Teori  ke  Praktik, Jakarta: Gema Insani Press.
Apriani, Ami, 2010, P rospek Rahn Emas di  Perbankan  Syariah:  Stu-di Kasus  pada  Bank  Syariah  Man- diri, Jakarta: UIN Jakarta.
E. Fogel dan Samuel L. Hayes, III, 2001, Hukum Keuangan  Islam: Konsep, Teori  dan  Praktek, Terj.  Sobirin Asmawi, Bandung: Nusa Media.
Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  Majelis Ulama  Indonesia  No:  25/DSN- MUI/III/2002, tentang Rahn .
Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  Majelis Ulama  Indonesia  No:  26/DSN- MUI/III/2002, tentang Rahn
Emas.
Hafiez  Sofyani  dan  Anggar  Setiawan, 2014, Perbankan  Syariah  dan Tanggungjawab  Sosial:  Sebuah Studi  Komparasi  Indonesia  Dan Malaysia, Jurnal  At-Taradhi,  Vo- lume 5 Nomor 2, Edisi Desember.
Hariyanto,  Budiman  Setyo,  2010, Kedu- dukan  Gadai  Syariah  (Rahn) dalam Sistem  Hukum  Jaminan
Indonesia. Jurnal  Dinamika  Hu- kum Vol. 10 No. 1 Januari.
Kamali,  Muhammad  Hasyim,  2011, Prinsip  dan  Teori-Teori  Hukum Islam, Yogyakarta:  Pustaka  Pela- jar.
Khairiyyah,  Masnuatul,  2010, Analisis Perum Pergadaian Syariah terha- dap  Loyalitas  Konsumen:  Studi pada  Pegadaian  Syariah  Cabang Malang. Malang:  UIN  Maulana Malik Ibrahim.
Parasetyo,  Dodi,  2009, Praktik  Gadai Emas  di  Bank  BNI  Syariah  Ca- bang  Surabaya, Surabaya:  IAIN Sunan Ampel.
Supriyadi,  Ahmad,  2012,  Struktur  Hu- kum  Akad  Rahn  di  Pegadaian Syariah  Kudus, Empirik:  Jurnal Penelitian  Islam, Vol.  5,  No.  2, Juli-Desember.
Surat  Edaran  Bank  Indonesia  (SE  BI) Nomor  14/7/DPbS  Tanggal  29 Februari  2012  Tentang  Produk Qardh Beragun Emas.
Susilowati, Tri  Pudji, 2008, Pelaksanaan
Gadai  dengan  Sistem  Syariah  di
Perum Pegadaian Semarang.
Semarang:  Universitas  Diponego- ro.
Syafe’i,  Rahmat,  1995,  Konsep  Gadai; Ar-Rahn dalam Fikih Islam antara Nilai  Sosial  dan  Nilai  Komersial dalam  Huzaimah  T.  Yanggo, Problematika  Hukum  Islam Kon- temporer  III, Jakarta:  Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan.
Syahdeni,  Sutan  Remi,  2010, Perbankan Syariah:  Produk-produk  dan  As- pek Hukumnya. Jakarta: Jayakarta Agung Offset.