Sa’diyah El Adawiyah
Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia
Sadiyah.eladawiyah@umj.ac.id

## Abstrak
Kepemimpinan  tidak  bisa  terlepas  dari  individu  yang  berperan  sebagai  pemimpin  itu  sendiri.  Banyak  yang menghubungkan  antara  kemampuan  individu  dalam  memimpin  dengan  aspek  biologis  yang  melekat  pada  diri sang pemimpin  yaitu  berdasarkan pada perbedaan  jenis kelamin  laki-laki dan perempuan  yang  mengakibatkan timbulnya istilah ketimpangan  jender (jenis kelamin laki-laki dan perempuan). Diperlukan strategi komunikasi perempuan dalam memimpin suatu organisasi.
Kata Kunci: Pemimpin, Perempuan,  Strategi Komunikasi

## ARTICLE TITLE IN ENGLISH (UPPERCASE, 12 pt, bold)

## Abstract (font size 12, bold)
Written  in  English.  This  section  contains  a  summary  of  the  research  consisted  of  background,  research objectives,  research  methods,  research  results,  and  conclusions.  Abstract  followed  by  at  least  four  keywords, written sequential alphabet. Abstract written by each  length between 200-250 words. It should not contain any references or displayed equations. Abstract is written with Times New Roman font size 10 and single spacing.
Keywords : at least four keywords written sequential alphabetical , Times New Roman 10 pt, italic.

## PENDAHULUAN
Kepemimpinan  perempuan  masih  menjadi persoalan  dalam  kultur  politik  di  Indonesia. Perempuan  selalu  dilihat  sebelah  mata,  baik secara kualitas maupun kapasitasnya.
Pandangan  agama  yang  tidak  mengakui kepemimpinan perempuan dalam konsep imam menutup  kesempatan    perempuan.    kebijakan afirmatif  membuka  jalan  bagi  perempuan untuk berkiprah dalam politik dan mengintervensi keterwakilan perempuan.
Pemilihan  Kepala  Daerah  langsung adalah partisipasi masyarakat dalam menentukan pemimpinnya secara langsung dan memberikan  kesempatan  pada  warga  Negara untuk  ikut  mencalonkan  diri  dalam  proses pemilihan kepala daerah. Riant Nugroho dalam
Gender  dan  Strategi  Pengarusutamaan  Gender di  Indonesia  menunjukkan  (2016:24),Negara- negara  dengan  jumlah  perempuan  yang signifikan dengan perumusan kebijakan seperti halnya  di  parlemen,  menghasilkan  kebijakan tentang  perempuan  yang  progresif  seperti terjadi di Negara Swedia, Finlandia, Denmark, Norwegia, Jerman, Belanda dan sebagainya.
Berdasarkan pernyataan tersebut, masyarakat  yang  terdiri  dari  laki-laki  dan perempuan, memperoleh hak yang sama dalam mengelola,  mengerahkan  sumber  daya  yang dimiliki masing-masing untuk mencapai tujuan dan harapan bersama.

## STRATEGI KOMUNIKASI PEREMPUAN PEMIMPIN

## Pengertian Pemimpin
Pemimpin  adalah  seorang  individu  yang memiliki  kecakapan  dan  kelebihan,  khususnya kecakapan/kelebihan  di  satu  bidang  sehingga mampu  mempengaruhi  orang  lain  untuk bersama-sama  melakukan  aktivitas-aktivitas tertentu  demi  pencapaian  satu  atau  beberapa tujuan.  Kepemimpinan  tidak  bisa  terlepas  dari individu  yang  berperan  sebagai  pemimpin  itu sendiri.  Banyak  yang  menghubungkan  antara kemampuan individu dalam memimpin dengan aspek  biologis  yang  melekat  pada  diri  sang pemimpin  yaitu  berdasarkan  pada  perbedaan jenis  kelamin  laki-laki  dan  perempuan  yang mengakibatkan  timbulnya  istilah  ketimpangan jender (jenis kelamin laki-laki dan perempuan) yang kemudian menempatkan perempuan pada kondisi  yg  tidak  menguntungkan,  walaupun perempuan  adalah  sumber  daya  manusia bahkan  di  seluruh  dunia  jumlahnya  jauh  lebih besar daripada laki-laki (Bene D.M. Djasmoredjo, 2004:316).
Perempuan Pemimpin vs Laki-laki Pemimpin
Kepemimpinan  perempuan  berbeda  dengan kepemimpinan laki-laki menurut Mulia (2005;12&13).  Dulu,  kata  “pemimpin‟  identik dengan  kata  sifat  “kompetitif”,  agresif  dan dominan,  yang  biasanya  diasosiasikan  dengan maskulinitas. Strereotype seorang  pemimpin dianggap  cocok  dengan  maskulinitas,  yaiu kompeten,  tangguh  dan  dingin  (Bass,  1981). Hearn  &  Parkin  (1986-87)  menyatakan  bahwa pemimpin biasanya dideskripsikan dengan kata sifat  „ kompetitif,  agresif atau  dominan‟.yang sering  diasosiatifkan  dengan  maskulinitas.  Hal yang  sama  disampaikan  oleh  Freud  (1973) dalam Nocilson (1996) bahwa kita tidak dapat memberi  konsep  baru  pada  kata maskulin dan feminine .  Perbedaaanya  bukan  pada  segi psikologi,  ketika  kita  mengatakan  “ maskulin ”, biasanya  mengacu  pada  kata  aktif  dan  saat mengatakan feminine mengacu pada kata pasif.
Karena  itu,  jabatan  seorang  pemimpin  hampir
selalu  diduduki  oleh  laki-laki  karena  stretoype itu  pula,  perempuan  menghadapi  kesulitan untuk mencapai posisi pemimpin.
Konsep  kepemimpinan  akan  selalu berkenaan dengan aktivitas kekuasaan. “kekuasaan  ini  identik  dengan  sifat-sifat maskulinitas  yakni  ketegaran,  kekuatan  dan kemampuan  mempengaruhi  orang  lain”. (Mulia,  2005:3).  Sifat-sifat  seperti  ini  tidak pernah  dianggap  ideal  dalam  diri  perempuan. Perempuan  pemimpin  dengan  pendekatan komunikasi  yang  “khas”  berbeda  dengan  laki- laki.  Kepemimpinan  laki-laki  seringkali  lebih condong  berperan  sebagai task  leader ,  yang berorientasi  pada  pencapaian  hasil.  Sementara kepemimpinan  perempuan  lebih  condong berperan sebagai social leader , yang berorientasi  pada  hubungan  social  atau persaudaraan  dengan  selalu  menghindari konfllik .
Namun,  sekarang  definisi  pemimpin yang  efektif  adalah  orang-orang  yang  mau mendengarkan,  bisa  memberikan  motivasi  dan dukungan  serta  memiliki  toleransi  bagi karyawannya.Hal  tersebut  didukung  oleh survey  research  Pew  Research  Ceter  Social and  Demography yang  menyatakan  bahwa perempuan  lebih  jujur,  penuh  kasih  sayang, dan kreatif, semuanya merupakan contoh kecil karakter  penting  yang  harus  ada  pada pemimpin  yang  efektif.  Sehingga  perempuan memiliki  potensi  yang  besar  untuk  menjadi seorang pemimpin.
Seorang perempuan pemimpin menghadapi  persoalan  yang  cukup  berat.  Hal tersebut  disebabkan  adanya  anggapan  bahwa karakter  pemimpin  yang  bersifat  maskulinlah yang  terbukti  paling  banyak  memberikan kesuksesan  dalam  kepemimpinan.  Hal  ini menjadi  persoalan  sehubungan  dengan  proses sosialisasi  yang  telah  dilakukan  terhadap perempuan    yang  umumnya,  tidak  sesuai dengan  sifat  maskulin.  Apakah  perempuan pemimpin  juga  akan  mengalami  kesuksesan? Apakah perempuan pemimpin harus menjamin sifat-sifat  maskulin  untuk  meraih  efektivitas?
Bagaimana  dengan  sifat-sifat  bawaannya sendiri  yang  feminine?  Perempuan  pemimpin tidak  perlu  khawatir  dengan  karakter  feminin yang  dimilikinya,  karena  tidak  sedikit  hasil penelitian  yang  menunjukkan  bahwa  gaya kepemimpinan  feminine  juga  dapat  meraih kesuksesan.

## Strategi Komunikasi Perempuan Pemimpin
Drucker (1981) dalam Moran (1992)
mengungkapkan  bahwa  kesuksesan  organisasi Jepang  adalah  dengan  menggunakan strategi female  oriented ,  memupuk  hubungan  untuk membangun kepentingan yang sama, kepercayaan,  kesetiaan,  dan  harga  diri  dalam pencapaian bagi keseluruhan organisasi Robbins  (1998)  terkait  dengan  isu  gender  dan kepemimpinan
mengemukakan dua kesimpulan. Pertama ;  menyamakan  antara laki-laki dan perempuan cenderung mengabaikan  perbedaan  diantara  keduanya. Kedua ,  bahwa  apa  yang  menjadi  perbedaan antara  perempuan  dan  laki-laki  adalah  bahwa perempuan memiliki gaya kepemimpinan yang lebih democratic ,  sedangkan  laki-laki  merasa lebih  nyaman  dengan  gaya  yang  bersifat directive.
Perempuan  memiliki  perbedaan  dalam gaya kepemimpinan  penelitian yang dilakukan oleh  Tannen  (1995).  Menurutnya  perbedaan lak-laki  dan  perempuan  dalam  berkomunikasi adalah  bahwa  perempuan  menekankan  pada hubungan  dan  keakraban,  sementara  laki-laki menekankan  pada  status  dan  kemandirian. Hasil  penelitian  tersebut  membuktikan  bahwa pemimpin  perempuan    lebih    cenderung membangun  hubungan  antarpribadi  dengan karyawannya melalui komunikasi dan keterlibatan  (partisipasi).  Perempuan  sebagai manusia yang memiliki perasaan dan kebutuhan,  karyawan  juga  ingin  mendapatkan kepuasan dalam menjalankan tugasnya, termasuk  kepuasan  dalam  berkomunikasi. Kepuasan  adalah  suatu  konsep  yang  biasanya karyawan merasa nyaman dengan pesan-pesan,
media, dan hubungan-hubungan dalam organisasi (Pace&Faues 2002) kepuasan tersebut  termasuk  gaya  kepemimpinan  dalam organisasi. Susan Blackburn dalam Jurnal Perempuan  (Desember  2012,131)  tantangan utama kepemimpinan perempuan adalah kuatnya  sistem  kepemimpinan  patriarki  pada level  elit  nasional  dan  kuatnya  politik  islam yang  yang  bersifat  patriarki.  Hambatan terbesar pemberdayaan kepemimpinan perempuan adalah dua hal: pertama , perempuan  bekerja  terlalu  banyak,  terlalu payah ( overworked) ; kedua , perempuan dibayar  terlalu  murah  oleh  sistem  ekonomi.
Keduanya  pemimpin-pemimpin  perempuan. Pada  dasarnya,  perempuan  memiliki  banyak peluang  menjadi  pemimpin.  Akan  tetapi tantangan  terbesar  adalah  tidak  terlatihnya perempuan  dalam  kepemimpinan  publik  dan pilihan  perempuan  untuk  berada  di  rumah. Kedua  tantangan  internal  tersebut  merupakan potret  nyata  bagaimana  perempuan  masih ditempatkan dan menempatkan dirinya sebagai warga Negara kelas kedua.
Pearce (dalam Pace 1993:258) menjelaskan  bahwa  “komunikasi  dipandang sebagai  suatu instrumen  yang dipakai manusia untuk  mencapai  maksud-maksud  tertentu, seperti  memberi  instruksi,  membujuk,  atau memperoleh  kekuasaan.”  Komunikasi  dapat digunakan  sebagai  sarana  untuk  memperoleh kekuasaan melalui suatu proses berpikir dalam berbagai  realitas  simbolik.  Dalam  konteks komunikasi organisasi bisnis, keadaan ketidakpastian  ini  biasanya  ditemui  ketika melakukan  pekerjaan  atau  tugas,  penilaian hasil kerja, implementasi inovasi atau peraturan,  dan  bagaimana  membina  hubungan dengan  orang  lain  serta  lain  sebagainya. Brasher  (2001:478)  menggambarkan  keadaan tersebut  : Uncertainty  exist  when  details  of situations are ambiquous, complex, unpredictable, or probabilistic; when information is unavailable or inconsistent; and when people feel insecure in their own state of
knowledge  or  state  of  knowledge  in  general. Because it is primarily a self perception about one’s own cognitions to derive meaning.
Keadaan  ketidakpastian  terjadi  ketika pada  situasi  yang  bersifat  ambigu,  kompleks atau  tidak  dapat  diduga,  atau  ketika  informasi yang dibutuhkan tidak ada dan tidak konsisten. Keadaan  ini  juga  dapat  terjadi  berkenaan dengan  kondisi  pengetahuan  atau  pemahaman yang  dimiliki  seseorang.  Berkenaan  dengan kegiatan  tersebut,  persepsi  atau  kemampuan dalam  memaknai  pengalaman  ketidakpastian itu  sangatlah  memegang  peranan  penting. Brasher (2001:481) pun menambahkan bahwa, Responses  to  uncertainty  are  shaped  by appraisal  and  emotional  reactions  to  the experience. Orang akan memberi respon emosi yang  dirasakannya.  Penilaian-penilaian  inilah yang  menentukan  pertimbangan  keputusannya sebagai  suatu  tindakan  sosial  yang  terlihat dalam  sikap  dan  perilaku  keseharian.    Makna pengalaman  dan  reaksi  emosi  tidaklah  mutlak. Apa yang dialami oleh setiap orang tidak sama. Setiap orang melalui kehidupan dan pengalamannya  sendiri-sendiri.  Reaksi  atau pertimbangan  keputusan  seseorang  terhadap situasi  yang  dihadapinya  itu  bersifat  subjektif dan situasional. Makna dan penilaian emosi ini dapat  saja  berubah  seiring  dengan  perubahan waktu dan pengalaman yang dilalui. Makna ini akan  sangat  besar  menentukan  keputusan tindakan  seseorang  yang  terwujud  dalam bentuk sikap dan perilaku.
Pemilihan  Kepala  Daerah  secara langsung  merupakan  salah  satu  pencapaian penting demokratisasi Indonesia pasca lengsernya  Soeharto  dari  kursi  kepresidenan Indonesia. Pilkada langsung merupakan sebuah terobosan dalam penguatan demokrasi, terutama partisipasi masyarakat dalam menentukan  kepemimpinan  .tingkat  lokal. Pemilihan  kepala  daerah  di  Indonesia  dibagi dalam tiga fase. Fase pertama tahun 2005-2010 disebut  sebagai  fase  awal  implementasi Pilkada  langsung  yang  diamanatkan  Undang- undang  No.32/2004  tentang  Pemerintahan
daerah.  Fase  kedua  (2010-2015)  merupakan fase  lanjutan  pelaksanaan  pilkada  langsung; fase  ketiga  (2015-2020)  sebagai  fase  pilkada serentak sesuai amanat Undang-Undang Nomor  1  tahun  2014  tentang  pemilihan Gubernur,  Bupati  dan  walikota  menjadi Undang-Undang No.10/2016. (Kurniawati 2016;149).
Pilkada  langsung  membuka  peluang pada  berbagai  lapisan  masyarakat  terutama kaum perempuan ikut mewarnai arah demokrasi  lokal.  Pada  tanggal  5  Desember 2015  berlangsung  Pilkada  langsung  serentak gelombang  pertama  yang  meliput  269  daerah (9  provinsi,  36  kotamdya,  224  kabupaten) hanya  45  daerah  yang  melahirkan  perempuan pemimpin dengan rincian 24 oraang perempuan  terpilih  sebagai  kepala  daerah  22 orang  perempuan  sebagai  wakil  kepala  daerah didominasi petahana dan rendahnya  komitmen perempuan  kepala  daerah  dalam  persoalan perempuan (perludem, 2015).Yayasan SATUNAMA  Yogjakarta  berdasarkan  hasil penelitiannya  menyatakan  perempuan  tidak mengalami stagnasi politik karena separuh dari perempuan yang saat ini menjadi kepala daerah sebelumnya menjadi  wakil  kepala daerah 53% dari seluruh kandidat perempuan yang memiliki  prespektif  gender.  Hal  tersebut  juga menguatkan  hasil  temuan  Perludem  bahwa sebagian  besar  perempuan  kepala  daerah terpilih  adalah  dari  petahana,mantan  anggota legislatif, pengusaha dan birokrat.

## Pembahasan dan Hasil
Kepemimpinan  perempuan  di  berbagai  daerah telah memberikan warna berbeda. Kepemimpinan politik perempuan yang feminism  memberikan  sebuah  pendekatan empati.  Pendekatan  ini  membedakan  dengan pendekatan kepemimpinan
maskulin.
Kepemimpinan maskulin terlihat pada ketegasan  dan  kedisiplinan,  namun  kurang empati.  Kepemimpinan  maskulin  kurang  bisa menangkap  jantung  persoalan  di  masyarakat
terutama  bagi  perempuan  dan  anak-anak sebagai  kelompok  yang  termarjinalkan  dalam proses  pengambilan  kebijkan.  Kepemimpinan politik yang feminis dan kebijkan pembangunan  yang  pro  pada  perempuan dianggap lebih dapat menyelesaikan persoalan- persoalan yang mendasar di dalam masyarakat seperti  isu  kesehatan  perempuan  dan  anak, pemberdayaan ekonomi perempuan, pendidikan  bagi  perempuan,  maupun  isu-isu kekerasan  terhadap  perempuan,  isu-isu  pro perempuan.Hal ini disebabkan karena perempuan  tidak  hanya  merawat  dirinya  tapi juga lingkungan sosialnya.
Strategi  komunikasi  perempuan  dapat dilakukan  melalui  counter  komunikasi  politik. counter  komunikasi  politik  yang  dilakukan perempuan  adalah  dengan  pengarusutamaan jender ( gender mainstream ). Hal ini didasarkan pada Inores No 9 tahun 2000, yang mendorong perhatian  masalah  jender  untuk  semakin ditingkatkan.Pengarusutamaan
jender bertujuan  memastikan  apakah  perempuan  dan laki-laki memperoleh akses kepada, berpartisipasi  dalam,  mempunyai  kontrol  atas, dan  memperoleh  manfaat  yang  sama  dari pembangunan.
Counter  komunikasi  politik  yang kedua  dengan  mendorong affirmative  action , sehingga  amanat  UU  pemilu  Nomor  20  tahun 2004 tentang keterwakilan perempuan minimal 30% terealisasi dengan sebaik-baiknya.
Berbagai  kegiatan  dapat  dilakukan  perempuan dengan mengadakan seminar, lokakarya, kajian ilmiah tentang affirmative action .
Counter  komunikasi  politik  yang ketiga  melalui  pendidikan  politik  perempuan. Upaya yang dilakukan dengan melalui pendidikan politik perempuan dalam
mencerdaskan  perempuan  dalam  pengetahuan dasar tentang politik yang selanjutya perempuan bisa aktif sejajar dengan kaum laki- laki  di  dunia  politik.  Pendidikan  politik  bagi kaum  perempuan  dapat  dilakukan  oleh  partai politik.  Partai    politik  yang  akan  mendidik perempuan  sehingga  mampu  tampil  dan  aktif
di  dunia  politik.  Hal  ini  membuka  akses  yang lebih luas dengan mendistribusikan perempuan dalam posisi-posisi strategis di organisasi.
Miriam  Budiardjo  (1998:3)    ada  4 fungsi  partai  politik  yaitu  komunikasi  politik, sosialisasi  politik,  rekrutmen  politik  dan pengatur  politik.  keempat  fungsi  ini  menjadi barometer  fungsional  bagi  partai  politik  di masyarakat.  UU  pemilu  yang  mensyaratkan keterwakilan  perempuan  30%  di  lembaga legislative  akan  diukur  sejauhmana  strategi komunikasi  politik  partai  politik  dalam mensosialisasikan  UU  tersebut.  Partai  politik dituntut  untuk  memiliki  komitmen  yang  kuat untuk memperjuangkan aspirasi kaum perempuan, juga kepentingan masyarakat luas. Peran partai politik membuat strategi komunikasi politik dalam menjembatani partisipasi politik perempuan.

## DAFTAR PUSTAKA
Arifin,  Anwar,  (1984).  Strategi  Komunikasi:
Suatu  Pengantar  Ringkas,  Bandung: Armico
Badeni,  (2013).kepemimpinan  dan  perilaku organisasi, Bandung;Alfabeta Bass, B.M. (1985) Leadership and Performance  Beyond  Expectations,  New
York, the Free Press.
Bass, B.M. and Avolio B.J. (1994). Improving organizational effectiveness: through transformational  Leadership.  London:  Sage Publication TO
Bene  D.M.  Djasmoredjo,  2004,  Persepsi Karyawan  laki-laki  terhadap  pemimpin perempuan
:  apakah  pemimpin  perempuan  bersifat  asuh daripada pemimpin laki-laki? Jurnal Widya Manajemen & Akutansi Vol.4, No 3
Bernet,  Oliver  dan  Sandra,  2007.  Strategic Communication. London: Sage Publication
Bunga  Rampai.  2003.  Bahan  Pembelajaran Pelatihan  pengarusutamaan  Gender  dalam Program Pembangunan Nasional
Changara, Hafied. Komunikasi Politik:
Konsep,  teori  dan  Strategi.  Jakarta  : Penerbit PT Raja Grafindo Persada, 2009 Dan  Nimmo,  Komunikasi  Politik,  Bandung,
RosdaKarya, 2000 ---------------,  Komunikasi  Politik  Khalayak dan  efek,  Bandung:  PT.  Remaja  Rosda Karya, 2001
De  Vito,  Joseph.  A.  Komunikasi  Antar Manusia.  Penerjemah  Agus  Maullana, Jakarta: Profesional Books, 1997 Daulay, Harmona. 2006. Pemberdayaan Perempuan: Studi Kasus Pedagang Jamu di Geding  Johor  Medan.  Jurnal  Harmoni
Sosial, Volume I Nomor I, September 2006. Darmono,  2008.  Artikel  Gaya  Kepemimpinan Perempuan bagi Efektivitas Organisasi Effendi Onong Uchjana. 1993. Ilmu Teori dan Filsafat  Komunikasi.  Banadung:  Citra Aditya Bakti.
Eagly, AH dan Karau SJ (2002) Role congruity theory of prejudice toward female leaders.psychological bulletin, 109, pp:573- 598
“Engendering  information  &  communication technologies(2004);challenges opportunities for gender-equitable development; World Bank, Washington DC Firmansyah  2007.  Marketing  Politik:  Antara Pemahaman  dan  Realitas.  Jakarta:  Buku Obor
Hafkin,  N  and  Taggart,  N,2001.  “  Gender,
Information  Technology  and  Developing Countries; an analytic study ; USAID, 2004 Mulyana  Dedy.  2002.  Ilmu  Komunikasi  Suatu Pengantar.
Bandung: PT Remaja
Rosdakara.
Muttalib,  Jang  A.  1993.  Menggunakan Kerangka  Pemampuan  Wanita,  dalam Moeljarto Tjokrowinoto, dkk. Bahan Pelatihan Jender dan Pembangunan. Kantor
Menteri Negara UPW.
Naff,  K.C.  and  S.  Thomas,  1994  “The  Glass Ceiling  Revisited:  Determinant  of  Federal Job  Advancement”.  Policy  Studies  Review
13:249-269
Nimmo,  Dan.  2000.  Political  Communication and  Public  Opinion.  California:  Goodyear Publishing Company.
Novian, Budhy. 2010. Sekilas Tenang Pemberdayaan Perempuan. Artikel  Sanggar Kegiatan  Belajar  Kota  Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung.