Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039 Vol. 3, No. 2 – Mei 2022, Hal.413-418 | Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: https://doi.org/10.55637/jph.3.2.4954.413-418

## UPAYA KEMENKUMHAM DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PEREDARAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN PETUGAS LEMBAGA PEMASYARAKATAN (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kerobokan)
I Nyoman Arya Mugi Raharja, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, I Made Minggu Widyantara Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar - Bali, Indonesia aryamugikk@gmail.com, laksmidewi29@gmail.com & mademinggu21@gmail.com

## Abstrak
Saat ini permasalahan yang serius bagi negara Indonesia adalah peredaran narkotika. Lembaga Pemasyarakatan pun terkena imbas dari peredaran barang haram narkotika meskipun Lembaga tersebut merupakan tempat yang terisolasi,  namun  bisa  saja  dilakukan  oleh  petugas,  maka  dari  itu  perlu  upaya  penanggulangan  dari Kemenkumham  selaku  kementerian  yang  menaungi  lembaga  pemasyarakatan.  Tujuan  Penelitian  ini  yakni dengan  mengetahui  apa  penyebab  dari  beredarnya  narkotika  pada  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  II  A Kerobokan  serta  untuk  meneliti  apakah  ada  upaya  dari  Kemenkumham  dalam  menindaklanjuti  tindak  pidana peredaran narkotika yang dilakukan petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kerobokan. Penelitian hukum empiris  digunakan  dalam  Menyusun  penelitian  ini  dengan  menggunakan  pendekatan  sosiologis,  pendekatan perundang-undangan, serta pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data Primer merupakan data utama hasil dari observasi yang dilakukan selama penelitian, data ini merupakan  data  hasil  dari  wawancara  dengan  responden  –  responden.  Data  Sekunder  yaitu  data  penunjang untuk data primer data ini diperoleh  melalui sumber  bahan hukum. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara langsung dengan narasumber. Penelitian ini menghasilkan bahwa sebab yang membuat petugas lembaga pemasyarakatan melakukan tindak pidana peredaran narkotika disebabkan oleh beberapa  faktor  seperti  Faktor  Ekonomi,  Faktor  Mental,  Faktor  Lingkungan/Sosial,  serta  Faktor  Narapidana yang  tidak  direhabilitasi.  Peningkatan  Kualitas  Petugas  Lembaga  Pemasyarakatan,  Meningkatkan  Sarana  dan Prasarana,  Mencegah  Overcrowding,  Pemberian  Kompensasi  Yang  Layak  dan  Menarik,  Mengadakan  Rotasi Rutin Bandar Narkotika, Tes urine Bagi Petugas Lembaga Pemasyarakatan, memberikan sanksi tegas terhadap petugas Lembaga Pemasyarakatan yang diketahui melanggar aturan dalam barang haram tersebut, sesuai dengan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Kata Kunci : Lembaga Pemasyarakatan, Narkotika, Penanggulangan

## Abstract
Currently,  a  serious  problem  for  the  Indonesian  state  is  the  circulation  of  narcotics.  Correctional  institutions are also affected by the circulation of illicit narcotics, even though the institution is an isolated place, but it can be carried out by officers, therefore it needs countermeasures from the Ministry of Law and Human Rights as the  ministry  that  oversees  correctional  institutions.  The  aims  is  to  analyze  the  cause  of  the  circulation  of narcotics  in  the  Class  II  A  Kerobokan  Penitentiary  and  to  examine  the  efforts  from  the  Ministry  of  Law  and Human  Rights  in  following  up  on  narcotics  trafficking  crimes  carried  out  by  officers  of  the  Class  II  A Kerobokan  Penitentiary.  Empirical  legal  research  is  used  in  compiling  this  research  by  using  a  sociological approach,  a  statutory  approach,  and  a  conceptual approach.  The  sources  of  legal  materials  for  this  research consist of primary and secondary data. Primary data is the main data resulting from observations made during the  research,  this  data  is  data  from  interviews  with  respondents.  Secondary  data,  namely  supporting  data  for primary  data,  this  data  is  obtained  through  legal  sources.  In  this  research,  data  collection  techniques  using direct  interviews  with  sources.  The  results  shows  that  the  correctional  officers  commit  narcotics  trafficking crimes  were caused by several factors such as economic factors, mental factors, environmental/social factors, and  inmates  who  were  not  rehabilitated. Improving  the  Quality  of  Correctional  Officers,  Improving  Facilities and Infrastructure, Preventing Overcrowding, Providing Appropriate and Attractive Compensation, Conducting Routine  Rotation  of  Narcotics  Dealers,  Urine  Testing  for  Correctional  Officers,  imposing  strict  sanctions  on Correctional Institution officers  who are found to have violated the rules in these illicit  goods, in accordance with Law No. 35 of 2009 on Narcotics.
Key Words : Correctional Institution, Countermeasures, Narcotics

## I. PENDAHULUAN
Saat  ini  permasalahan  yang  serius  bagi  negara  Indonesia  adalah  peredaran  narkotika.  Bangsa  dan negara  sangat  terdampak  dari  adanya  praktek  peredaran  narkotika  ini,  bukan  hanya  terjadi  secara nasional namun juga internasional, dan hal ini merupakan dampak negatif bagi masyarakat. Karena, hal  ini  dapat  mengancam  keberlangsungan  hidup  bangsa,  maka  itu  peredaran  narkotika  merupakan masalah serius yang harus dihadapi. Lembaga Pemasyarakatan mempunyai kedudukan sebagai tempat adanya binaan serta tempat bagi yang telah dijatuhi putusan oleh pengadilan ( Husin et al., 2016: 125 ). Tindak  pidana  secara  umum  diartikan  sebagai  suatu  perbuatan  yang  dilarang  oleh  aturan hukum yang berlaku, dan jika melakukannya seseorang akan dijatuhkan sanksi atau berupa ancaman karena telah melanggar pidana tersebut ( Kansil, 2007: 37 ).  Dalam hal ini jika mengatakan narkotika, ini  merupakan  perbuatan  bukan  hanya  seorang  namun  bisa  juga  terlibatnya  banyak  orang  atau berkelompok,  dan  kelompok  ini  bukan  hanya  dari  kalangan  masyarakat  miskin,  adapun  masyarakat menengah bahkan bisa juga berasal dari instansi – instansi besar.
Tindak  kejahatan  narkotika  dapat  ditekan  keberadaanya  dikarenakan  adanya  sanksi  yang diberikan  seperti  pelaku  yang  melakukan  tindakan  kejahatan  narkotika  yang  sudah  divonis  penjara maka  akan  mendapatkan  masa  hukuman  penjara  di  lembaga  pemasyarakatan.  Lembaga  ini  adalah Lembaga  dibawah  naungan  hukum  dan  hak  asasi  manusia  dan  perlu  dipahami  bahwa  lembaga  ini merupakan wadah atau tempat bagi orang yang sudah divonis hukuman akibat perbuatan melanggar hukum  yang  dilakukannya. Wirjono  Prodjodikoro  mengemukakan  tindakan  pidana  yang  dilakukan oleh  seseorang  yang  akan  disebut  pelaku  pidana,  orang  tersebut  adalah  subyek  tindak  pidana ( Rumokoy & Maramis, 2014 ).
Lembaga  pemasyarakatan  tentunya  memiliki  fungsi  yang  sangat  baik  bagi  perubahan  yang dialami  oleh  orang  yang  melakukan  pelanggaran  hukum  tersebut  menjadi  lebih  baik  daripada sebelumnya  dan  tidak  mengulangi  kesalahan  yang  sudah  dilakukannya  dikarenakan  efek  jera  yang diberikan dalam masa kurungan tersebut. Akan tetapi fungsi dari lapas saat ini sedikit ternodai akibat beberapa tindakan oknum petugas lembaga pemasyarakatan itu sendiri menjadi pelaku tindak pidana seperti  melakukan  peredaran  narkotika  di  dalam  lapas  tersebut.  Sebagaimana  fungsi  dari  lapas tersebut  tentunya  harus  memberikan  dampak  yang  baik  akan  tetapi  faktanya  justru  terkadang  hal seperti tersebut malah datang dari beberapa oknum penjaga lapas yang berbuat tidak terpuji.
Dengan demikian guna mencegah pandangan masyarakat terhadap Lembaga Pemasyarakatan yang dinilai negatif akibat adanya tindakan oknum petugas dari Lembaga tersebut yang melancarkan aksi peredaran narkotika di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan, maka diperlukan upaya-upaya dari Kemenkumham  sebagai  Lembaga  yang  menaungi  petugas  Lembaga  Pemasyarakatan  agar  tidak terjadi peredaran narkotika yang dilakukan oleh petugas Lembaga tersebut.
Beberapa  penelitian  yang  relevan  dengan  kajian  ini:  penelitian  yang  membahas  mengenai upaya  lembaga  pemasyarakatan  dalam  penanggulangan  penyalahgunaan  narkotika  oleh  narapidana ditinjau  dari  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1995  tentang  Pemasyarakatan (Bawono,  2020 ). Selanjutnya,  kajian  yang  membahas  tentang  peran  kesatuan  pengamanan  lapas  dalam  upaya pencegahan  penyelundupan  narkotika  di  Lembaga  Pemasyarakatan  ( Pratama,  2020 ).  Kemudian penelitian  dari Narindrani  (2017) dalam  artikelnya  membahas  sistem  hukum  pencegahan  peredaran narkotika  di  Lembaga  Pemasyarakatan.  Lembaga  Pemasyarakatan  sebagai  Bagian  dari  penegakan hukum (Situmorang,  2019) ,  dimana  dalam  permasalahan  yang  diangkat  penulis  mengkaitkannya dengan  Undang-Undang  yang  relevan  yakni  Undang–Undang  Nomor  12  Tahun  1995  tentang Pemasyarakatan  pasal  1  angka  3  yang  tertulis  “Lembaga  Pemasyarakatan  yang  selanjutnya  disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  hukum  empiris digunakan  dalam  melaksanakan  penelitian  skripsi ini.  Empiris  merupakan suatu  penelitian  dimana  peneliti  dapat  secara  langsung  melakukan  penelitian  ke  lokasi  atau  tempat yang akan diteliti, dengan meneliti secara fakta yang ada di lapangan serta perilaku manusia yang ada di lapangan ( Efendi & Ibrahim, 2016 ). Penelitian ini berfokus pada keadaan fisik suatu peristiwa dan tempat yang berkaitan dengan permasalahan. Dalam penelitian ini dilakukannya pendekatan masalah dengan konsep pendekatan sosiologis, pendekatan peraturan perundang – undangan (statue approach)
dan  pendekatan  konseptual  (conceptual  approach).  Pendekatan  secara  peraturan  perundang  – undangan  dilakukan  dengan  meneliti  aturan  hukum  yang  sedang  berlaku  dan  dikaitkan  dengan permasalahan  hukum  yang  ditemukan  dalam  penelitian  ( Marzuki,  2009:  93 ).  Sumber  bahan  hukum penilitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Data Primer merupakan data utama hasil dari  observasi  yang  dilakukan  selama  penelitian,  data  ini  merupakan  data  hasil  dari  wawancara dengan responden – responden terkait dengan permasalahan penelitian yang terjadi secara langsung di lapangan. Data Sekunder yaitu data penunjang untuk data primer data ini diperoleh melalui sumber – sumber  bahan  hukum  berupa  peraturan  perundang  -  undangan  yang  digunakan  dalam  melakukan penelitian  ini  dan  juga  berkaitan  dengan  masalah  penelitian.  Data  ini  juga  diperoleh  dari  bacaan  – bacaan hukum seperti literatur, karya ilmiah, jurnal – jurnal hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.
Dalam  penelitian  ini  teknik  pengumpulan  data  dengan  menggunakan  wawancara  langsung dengan  narasumber.  Data  sekunder  diperoleh  dengan  pengumpulan  bahan  –  bahan  hukum  berupa bentuk  fisik  buku,  maupun  dokumen.  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  IIA  Kerobokan  merupakan tempat  penelitian  dilakukan,  di  lokasi  ini  penulis  memperoleh  data  sebagai  penunjang  pelaksanaan penelitian. Dalam penelitian ini berupa deskriptif kualitatif dengan cara penentuan sampel penelitian non probability sampling yang tidak ada kepastian berapa banyak sampel yang harus diteliti. Penulis memilih sampel pada yakni Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Kerobokan yang meliputi Kepala Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Kerobokan (atau yang mewakili) dan Petugas Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Kerobokan.
Dalam  penelitian ini,  dengan  menganalisa  hasil  dari perolehan  data  yang  dihasilkan  melalui wawancara, penelitian ini menggunakan analisis secara deskriptif kualitatif, analisis ini menggunakan observasi data dengan mengetahui kebenaran akan data tersebut. Setelah data selesai diseleksi maka data  akan  dipilih  dan  digabungkan  dengan  aturan  hukum  yang  ada  sehingga  dapat  terkait  dengan penelitian ini dan ditemukannya jawaban.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Faktor  –  Faktor  Penyebab  Terjadinya  Tindak  Pidana  Peredaran  Narkotika Yang  Dilakukan Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kerobokan
Narkotika merupakan zat yang dapat merubah suatu fungsi yang ada di dalam tubuh manusia, jika zat ini  dimasukan  dengan  cara  diminum,  dimakan  atau  disuntikkan  (Rachman,  1987:  25).  Dalam  hal definisi  lengkap  mengenai  Narkotika,  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika tidak adanya definisi lengkap yang tercantum dalam aturan hukum tersebut mengenai adanya tindak pidana  narkotika,  tetapi  tetap  adanya  perumusan  dari  perbuatan  yang  bisa  dikategorikan  sebagai tindak  pidana  narkotika.  Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  perbuatan  –  perbuatan  yang  ada  upaya menyalahgunakan  narkotika  serta  melanggar  hukum  aturan  narkotika  dapat  disebut  sebagai  tindak pidana narkotika.
Lembaga  pemasyarakatan  adalah  suatu  tempat  dimana  para  pelaku  kejahatan  akan ditempatkan dan sudah divonis penjara. Dalam jajaran pemerintahan Kementrian Hukum dan HAM, Lembaga  ini  termasuk  dalam  instansi  tersebut.  Dimana,  Lembaga  ini  merupakan  tempat  bagi memasyarakatkan  orang  –  orang  yang  telah  melakukan  tindak  kejahatan  agar  dapat  Kembali  ke masyarakat.  Dengan  tujuan  tersebut,  tentunya  orang  yang  akan  dibina  disini  harus  mendapatkan binaan  yang  terstruktur  dan  bermanfaat,  baik  orang  yang  menjalankan  binaan  tersebut  sudah dikenakan sanksi penjara atau setelah selesai dikenakannya sanksi penjara, dengan begitu orang yang mendapat binaan tersebut dapat diterima lagi kembali di lingkungan masyarakat, serta dapat memberi kontribusi positif bagi lingkungannya kelak, dengan tujuan membangun bangsa.
Fungsi Lembaga Pemasyarakatan khususnya Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kerobokan menurut Dewa Gede Astara (Selaku Kepala Sub. Bagian Tata Usaha Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kerobokan), menjelaskan bahwa peran dari lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi peredaran narkotika yang dilakukan petugas Lembaga Pemasyarakatan, yaitu:
Finansial  atau  keuangan  yang  memadai  adalah  salah  satu  pemicu  adanya  peredaran  barang haram  yang  terjadi  pada  Lembaga  Pemasyarakatan,  dengan  melakukan  suap  terhadap  petugas,  para bandar  tersebut  dapat  dengan  mudah  melancarkan  aksi  peredaran  narkotika  di  dalam  lingkup  lapas. Bandar tersebut yang merupakan Narapidana tindak pidana narkotika, akan memberikan keuntungan
keuangan  dalam  hal  perekonomian  bagi  petugas  yang  ada,  sehingga  petugas  akan  tergiur  dalam transaksi  tersebut  sehingga  juga  ikut  masuk  ke  dalam  peredaran  serta  penyelundupan  narkotika  ke dalam lapas.
Tidak  mempunyai  keteguhan  mental  atau  lemahnya  mental  petugas  dari  lapas  akan  lebih memudahkan  berjalannya  peredaran  serta  penyelundupan  barang  haram  tersebut,  karena  narapidana tindak pidana narkotika tersebut mempunyai mental yang lemah dan belum sadar akan kejahatan yang ia lakukan dengan menjadi bandar barang haram, menjadikan ikut mempengaruhi mental para petugas menjadi  lemah  dan  goyah  sehingga  ikut  ke  dalam  praktik  peredaran  barang  haram  tersebut.  dengan itu, kerjasama yang terjalin antara petugas lapas dengan bandar narkotika menjadi semakin lancer dan tidak terlihat.
Faktor lingkungan  atau sosial dapat kita perhatikan saat di lapangan, petugas bekerja sangat dekat  dengan  narapidana,  dengan  begitu,  petugas  mempunyai  banyak  kewenangan  penuh  atas narapidana,  sehingga  petugas  mudah  memberikan  akses  kepada  narapidana  tersebut.  Hal  tersebut merupakan bentuk penyelewengan kekuasaan oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan. Dan juga para bandar  tersebut,  tidak  merasa  efek  jera  dan  tetap  melakukan  kejahatan  dengan  mengedarkan  barang haram sehingga  melakukan perbuatan membujuk petugas Lembaga Pemasyarakatan untuk ikut serta dalam peredaran narkotika dalam hal mengkonsumsi serta menyelundupkan bahkan memperjualbelikan  narkotika,  dengan  dilaksanakannya  hal  tersebut  membuat  narapidana  menjadi mudah  terhubung  dengan  pihak  luar  dan  leluasa  melakukan  aksinya  tersebut  dengan  dibawah kekuasaan Lembaga Pemasyarakatan,
Banyaknya Pecandu Narkotika yang Hanya di Penjara tanpa di Rehabilitasi. Dalam Lembaga Pemasyarakatan  terdapat  banyaknya  pecandu  yang  dimasukkan  ke  dalam  lapas  tanpa  diberikannya rehabilitasi  terlebih  dahulu,  hal  ini  menjadikan  para  narapidana  masih  mempunyai  keinginan  untuk melakukan  transaksi  narkotika.  Dengan  belum  merehabilitasinya  para  penghuni  lapas  membuat narapidana masih dalam pengaruh kecanduan terhadap barang haram tersebut. Faktor finansial yang telah  dijelaskan  memainkan  peran  besar  disini,  menyuap  petugas  lapas  dapat  dengan  mudah melancarkan peredaran dalam penyelundupan narkotika ke dalam lingkungan lapas.

## 2. Upaya Kemenkumham Dalam Tindak Pidana Peredaran Narkotika Yang Dilakukan Petugas Lembaga Pemasyarakatan
Mengenai  upaya  dicegahnya  terjadinya  peredaran  dan  penyelundupan  narkotika  di  Lembaga Pemasyarakatan  menurut  Dewa  Gede  Astara,  S.H.,  M.H.  (Selaku  Kepala  Sub.  Bagian  Tata  Usaha Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  II  A  Kerobokan)  menjelaskan  bahwa  dapat  dicegahnya  peredaran barang  haram  tersebut,  dengan  adanya  upaya  –  upaya  yang  dapat  dilakukan  berdasarkan  yang  ada dalam  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  dengan  Upaya  Preventif  merupakan  suatu  cara pencegahan akan terjadinya tindak pidana, yang ditempuh sebelum terjadinya kejahatan, Menciptakan SDM yang berkualitas dengan proses yang ketat dan obyektif dalam hal seleksi perekrutan SDM yang akan dijadikan sebagai aparat Lembaga Pemasyarakatan hal ini dapat mencegah oknum – oknum yang melanggar  hukum  dengan  menggunakan  kewenangannya,  dengan  begitu  kejujuran  akan  didapatkan dari  hasil  seleksi  yang  menggunakan  standar  tinggi.  Prinsip  akuntabilitas  serta  keterbukaan  akan tercapai  apabila  petugas  birokrasi  yang  sudah  melalui  tahap  seleksi  tersebut,  jika  terpilih  akan menerapkan sikap profesional dan berintegritas.
Peningkatan  kualitas  Petugas  Lembaga  Pemasyarakatan  dalam  menegakkan  nilai  –  nilai kebenaran serta kejujuran, perlunya untuk terus meningkatkan kualitas dari SDM yang akan menjadi petugas  Lembaga  Pemasyarakatan,  seperti  harus  bersikap  bersih,  jujur,  bermoral  serta  tidak melakukan tindak korupsi, dalam mencapai kebenaran dan kejujuran diperlukannya pendidikan yang terjamin untuk petugas lapas.
Meningkatkan  Sarana  dan  Prasarana  adalah  salah  satu  faktor  terjadinya  peredaran  dan penyelundupan  barang  haram  di  dalam  lapas  oleh  wewenang  petugas  lapas  adalah  kurang  adanya sarana dan prasarana yang sangat berpengaruh terhadap kualitas dari petugas lapas itu sendiri. Maka dari  itu,  perlunya  adanya  peningkatan  mutu  sarana  dan  prasarana  kerja  petugas  lapas.  Hal  ini  dapat diwujudkan  dengan  upaya  sidak  narkotika  secara  berkala  yang  dilakukan  untuk  mendeteksi  apakah adanya  narkotika  yang  diselundupkan  di  dalam  lapas  serta  penyuluhan  ilmu  pengetahuan  bagi petugas.
Tidak  seimbangnya  tempat  dapat  menjadi  salah  satu  faktor  untuk  mencegah  overcrowding, dengan kapasitas lapas yang tidak memadai serta membludaknya narapidana membuat sulit terdeteksi
adanya  praktik  penyelundupan.  Hal  ini  terjadi  karena  penjara  adalah  satu  –  satunya  yang  menjadi tempat  akhir  dalam  adanya  tindak  pidana  narkotika  dalam  penerapan  hukum  pidana,  karena  itu banyak  terjadi  masalah  dalam  lapas  seperti,  kaburnya  narapidana,  adanya  baku  hantam  sesame narapidana, peredaran dan penyelundupan narkotika serta berbagai masalah lainnya.
Pemberian Kompensasi sebagai kompensasi pemerintah dalam memperhatikan kesejahteraan hidup  para  petugas  lapas  atas  kinerja  yang  dilakukan  petugas  dalam  bekerja  secara  layak  dan manusiawi. Hal ini akan menjadikan motivasi bagi petugas untuk melakukan pekerjaan dengan baik, sehingga  meningkatkan  kinerja  dan  prestasi  kerjanya,  dapat  dilakukan  dengan  pemberian  gaji  yang dapat memenuhi kebutuhan hidup.
Mengadakan rotasi rotasi rutin ke Lembaga Pemasyarakatan lain setiap tiga bulan agar para narapidana tidak melakukan praktik pengedaran narkotika di Lapas tertentu dan menjadi sumber uang bagi oknum Petugas yang tidak bertanggungjawab di Lembaga Pemasyarakatan.
Tes  Urine  bagi  Petugas  Lembaga  Pemasyarakatan  dilaksanakan  bagi  seluruh  Petugas Lembaga  Pemasyarakatan.  Tes  urine  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  apakah  terdapat  Petugas  yang mengkonsumsi Narkotika ataupun zat adiktif lainnya.
Upaya  Represif  adalah  suatu  tindakan  pemerintah  yang  dilakukan  setelah  terjadinya  suatu tindak kejahatan, yakni dalam penanganan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan dapat diwujudkan dengan  adanya  tindakan  yang  dilakukan  oleh  BNN  dalam  menangani  kasus  narkotika  yang  dapat dikategorikan  sebagai  tindakan  represif  dalam  hal  aturan  hukum,  dengan  adanya  tindakan  tegas terhadap petugas lapas yang diketahui melakukan praktik kerjasama penyelundupan dan pengedaran narkotika  dengan  narapidana,  akan  diproses  sesuai  dengan  aturan  hukum  dan  alur  hukum  yang berlaku.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  diatas  dapat  ditarik  simpulan  bahwa  faktor  pendukung  yang  membuat tindak  pidana  peredaran  narkotika  yang  dilaksanakan  oleh  petugas  lapas  yakni,  Faktor Ekonomi/Finansial, Faktor Rendahnya Mental, Faktor Lingkungan/Sosial, Faktor Banyaknya Pecandu Narkotika  yang  hanya  di  Penjara  tanpa  di  Rehabilitasi.  Tentunya  berdasarkan  faktor-faktor  tersebut yang  mendukung  terjadinya  tindak  pidana  peredaran  narkotika  yang  dilakukan  oleh  petugas  lapas dimana  petugas  tersebut  mempunyai  kuasa  dan  wewenang  dalam  menjalankan  Lembaga Pemasyarakatan.  Modus  kejahatan  yang  dilakukan  petugas  dalam  lapas  dalam  peredaran  dan penyelundupan  narkotika  yaitu,  Penyelundupan  Pada  Makanan,  Memberikan  Akses  Berupa  Alat Komunikasi.
Upaya yang dilakukan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam penanggulangan peredaran  narkotika  yang  dilakukan  Petugas  Lembaga  Pemasyarakatan  ada  2  yakni  melalui  upaya preventif  dan  represif.  Melalui  upaya  preventif  dilakukan  penanggulangan  penyelenggaraan  oleh pihak Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia khususnya di Lembaga Pemasyarakatan dimana hal  ini  sangat  penting  dilaksanakan  dengan  Menciptakan  SDM  yang  Berkualitas,  Peningkatan Kualitas  Petugas  Lembaga  Pemasyarakatan,  Meningkatkan  Sarana  dan  Prasarana,  Mencegah Overcrowding, Pemberian Kompensasi Yang Layak dan Menarik, Mengadakan Rotasi Rutin Bandar Narkotika, Tes Urine Bagi Petugas Lembaga Pemasyarakatan.
Aparat  Penegak  Hukum  yaitu  Kepolisian,  Kejaksaan,  Pengadilan,  BNN,  dan  Lembaga Pemasyarakatan  dalam  hal  melaksanakan  upaya  represif  dalam  kasus  –  kasus  petugas  lapas  yang bekerjasama  dengan  narapidana  dalam  hal  pengedaran  serta  penyelundupan  narkotika  serta penyelewengan  wewenang  sebagai  petugas  lapas,  akan  dikenakannya  2  (dua)  sanksi  yang  terkait dengan peredaran narkotika yaitu sanksi moral atau sanksi administratif dan sanksi pidana. Ketentuan Pidana  yang  diatur  dalam  Undang  Undang  Nomor  35  Tahun  2009  berlaku  bagi  siapapun  termasuk Pegawai  Negeri  Sipil.  Sehingga  apabila  seorang  Petugas  Lembaga  Pemasyarakatan  melakukan penyalahgunaan  narkotika  maka  berdasarkan  Pasal  52  KUHP  hukuman  pidananya  diperberat  yaitu pidana penjara ditambah 1/3 dari pidana maksimum yang sesuai dengan ketentuan pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.
2. Saran
Peneliti  memiliki  beberapa  saran  yang  ingin  disampaikan  melalui  penelitian  ini  yang  kiranya  dapat membantu memperbaiki regulasi di Indonesia. Bagi Pemerintah, khususnya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia agar lebih menunjang dalam memberikan sarana dan prasarana dalam mendeteksi pergerakan peredaran narkotika yang terjadi dalam lingkungan lapas, serta untuk mencegah terjadinya hal  tersebut.  Perlunya  peningkatan  SDM  Petugas  Lembaga  Pemasyarakatan  dalam  melaksanakan tugas yang diberikan dengan baik serta memahami betul bahwa narkotika adalah barang yang harus dihindari, dan tidak terlibat dalam peredaran Narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan juga bertindak  kepada  petugas  yang  ada  sangkut  pautnya  serta  pelaku  yang  menggunakan  narkotika dengan tegas. Peran aktif pemerintah aparatur hukum  serta BNN sangat diperlukan dalam kasus ini, dengan terjun langsung ke lapangan dan mengobservasi kegiatan – kegiatan yang dilakukan di dalam lapas  dengan  upaya  mencegahnya  peredaran  narkotika.  Kemudian,  untuk  Masyarakat  diharapkan untuk berpartisipasi dalam Program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). Upaya ini sangat tepat dalam mencegah peredaran narkotika di dalam lapas. Peran masyarakat  sangat  penting  karena  memiliki  hak  dan  tanggung  jawab,  dan  Prekursor  Narkotika walaupun  prekursor  tersebut  adalah  seorang  Petugas  Lembaga  Pemasyarakatan.  Dan  untuk  pelaku Khususnya  Petugas  Lembaga  Pemasyarakatan  diharapkan  lebih  waspada  dalam  berkomunikasi terhadap  narapidana  dan  lebih  bijaksana  dalam  menjalankan  tugas  serta  kewenangan  yang  melekat pada jabatan sebagai Petugas Lembaga Pemasyarakatan.

## DAFTAR BACAAN
Bawono, J. G. (2020). Upaya Lembaga Pemasyarakatan dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika oleh Narapidana  ditinjau  dari  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1995  tentang  Pemasyarakatan. Lex  Et Societatis , Vol.8 (4). Efendi, J., & Ibrahim, J. (2016). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris . Kencana, Jakarta.
Husin,  K.,  Listianingsih,  D.  M.,  &  Husin,  B.  R.  (2016). Sistem  peradilan  pidana  di  Indonesia . Jakarta : Sinar Grafika.
Kansil,  C.  S.  T.  (2007). Pokok-pokok  hukum  pidana :  hukum  pidana  untuk  tiap  orang .  Jakarta:  Pradnya Paramita.
Marzuki, P. M. (2009). Penelitian Hukum . Jakarta: Kencana.
Narindrani,  F.  (2017).  Sistem  Hukum  Pencegahan  Peredaran  Narkotika  di  Lembaga  Pemasyarakatan  (Studi Kasus  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Cipinang). Jurnal  Rechts  Vinding:  Media  Pembinaan  Hukum Nasional , Vol.6 (1). Prodjodikoro, W. (2014). Asas-asas Hukum Pidana . Refika Aditama, Jakarta.
Pratama, A. (2020). Peran Kesatuan Pengamanan Lapas dalam Upaya Pencegahan Penyelundupan Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan. JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum Humaniora , Vol.7 (2). Rachman, H. (1987). Penyalahan Narkotika Oleh Para Remaja . Bandung : PT. Eresco. Situmorang, V. H. (2019). Lembaga Pemasyarakatan sebagai Bagian dari Penegakan Hukum. Pusat Pengkajian Dan  Pengembangan  Kebijakan  Badan  Penelitian  Dan  Pengembangan  Hukum  Dan  HAM  Kementerian Hukum Dan HAM R.I. , Vol.13 (1).