Mizan; Jurnal Ilmu Syariah, FAI Universitas Ibn Khaldun (UIKA) BOGOR Vol. 5 No. 1 (2017), pp. 1-22, Link: http:// www.jurnalfai-uikabogor.org ----------------------------------------------------------------------------------------------
Dari Mahar Politik Hingga Mental Politik Transaksional: Kajian Komparatif Tentang Korupsi
Di Era Milenial Indonesia 1

## (From Mahar Politics to Mental Transactional Politics:
Comparative Study on Corruption In the Era of Millenial Indonesia)
Supriyadi Ahmad 2 FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Jl. Ir. H. Juanda No.95 Ciputat Tangsel E-mail: supriyadi.ahmad@uinjkt.ac.id
Abstract: The simultaneous elections in Indonesia led to a number of corrupt behaviors such  as  political  dowries,  transactional  mental  politics,  and  others  that  indicate  the rampant corruption in the millennial era. All political transactions or other modes that can harm  the  state's  finances  and  economy,  because  profitable  personally,  or  others,  or corporations  are  corrupt.  Islam  views  corruption  as  an  illegitimate  crime,  and  the perpetrators will be held accountable in the Akherat. In the perspective of Positive Law, corruption is a crime that must be proven and accounted for by the perpetrators. If found guilty,  the  perpetrator  shall  be  punished  in  accordance  with  applicable  laws  and regulations.
Keywords: Corruption,  Political  Affairs,  Mental  Transactional  Politics,  Millennial  Era, Islamic Law, and Positive Law
Abstrak: Pilkada serentak di Indonesia memunculkan sejumlah perilaku koruptif seperti mahar politik, mental politik transaksional, dan lain-lain yang mengindikasikan maraknya korupsi di era millennial. Semua transaksi politis atau modus lain yang dapat merugikan keuangan  dan  perekonomian  negara,  karena  menguntungkan  pribadi,  atau  orang  lain, atau  korporasi  adalah  korupsi.  Islam  memandang  korupsi  sebagai  tindak  pidana  yang haram,  dan  pelakunya  akan  dimintai  pertanggungjawaban  di  akherat.  Dalam  perspektif Hukum  Positif,  korupsi  adalah  tindak  pidana  yang  harus  dibuktikan  dan dipertanggungjawabkan oleh pelakunya. Jika terbukti bersalah, pelakunya harus dihukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kata Kunci: Korupsi, Mahar Politik, Mental Politik Transaksional, Era Millennial, Hukum Islam, dan Hukum Positif
1 Tanggal  Naskah  diterima:  27  April  2017,  direvisi:  24  April  2017,  disetujui  untuk terbit: 26 Mei 2017.
2 Penulis adalah Dosen Tetap Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta berpangkat Lektor Kepala.
Mizan: Jurnal Ilmu Syariah. Volume 5 No 1 Juni  2017. ISSN: 2089-032X - 2

## Pendahuluan
Menjelang  Pemilihan  Kepala  Daerah  (PILKADA)  Serentak  yang diselenggarakan  pada  tanggal  27  Juni  2018  sejak  bulan  Januari  2018  telah muncul  berbagai  fenomena  dan  aroma  politik.  Dalam  Harian  Republika, Jumat,  26  Januari  2018, 3 dimunculkan  jumlah  Kepala  Daerah  yang  akan dipilih  pada  Pilkada  serentak  ini  adalah  171  pasang  kepala  daerah  yang terdiri  atas  17    provinsi,  39  kota,  dan  115  kabupaten.  Maka  tidak  heran  jika sejak  itu  pula,  muncul  berbagai  isu  politik  yang  fenomenal,  seperti,  mahar politik 4 , mental politik transaksional, 5 politik uang egoisme daerah, NKRI rasa Federasi, dan istilah-istilah lain yang berkaitan dengan pesta demokrasi ini.
Pada  era  milenial      ini,  perilaku  korupsi  telah  merebak  luas  di  bumi persada  Indonesia.  Korupsi  KTP-Elektronik  misalnya.  Ini  merupakan  mega korupsi  yang  terjadi  dan  terbongkar  akhir-akhir  ini.  Komisi  Pemberantasan Korupsi  mengungkapkan  bahwa  korupsi  ini  adalah  kongkalikong  secara sistemik  yang  dilakukan  birokrat,  wakil  rakyat,  pejabat  BUMN  hingga pengusaha. 6 Tak  tanggung-tanggung,  kerugian  uang  negara  dalam  kasus  ini mencapai  Rp  2,3  triliun.  Kasus-kasus  korupsi  seperti  ini,  menurut  Dahnil Anzar  Simanjuntak, 7 Ketua  Umum  PP  Pemuda  Muhammadiyah,  menjadi salah satu penghambat kemajuan negeri.
Korupsi  tidak  saja  dilakukan  oleh    pejabat  negara,  tetapi  juga  oleh penegak  hukum  seperti  kejaksaan.  Ini  seperti  yang  terjadi  di  Kejakasaan Agung  RI,  seorang  Ketua  Tim  Jaksa  Kasus  BLBI  (Bantuan  Likuditas  Bank Indonesia)  tertangkap  tangan  oleh  KPK  (Komisi  Pemberantasan  Korupsi)  di rumah seorang obligor BLBI, karena (diduga) menerima suap sebesar 660 ribu US  dolar  yang  setara  dengan  Rp  6,1  miliar. 8 Apalagi  menjelang  Pilkada
3 Ibu  Hamad,  “Realitas  Mencari  Pemimpin”  dalam  Rubrik  Opini, Harian Republika , Jumat, 26 Januari 2018, hal. 6.
4 Golda  Eksa,  “Perangi  Mahar  Sekarang  Juga”  dalam Harian  Media  Indonesia ,    Edisi Minggu, 21 Januari 2018, hal. 1.
5 Harian Media Indonesia , Rabu, 24 Januari 2018, hal. 2.
6 Harian  Kompas    on  line,  dengan  laman http://vik.kompas.com/korupsi-e-ktp/ diunduh hari Rabu, 31 Januari 2018, pukul 13:17 WIB.
7 Novita Intan, Rubrik Khazanah, Harian Republika , Edisi Rabu, 31 Januari 2018, hal. 12.
8 Muhammad Ikhsan, “Mengukur Biaya Ekonomi Akibat Korupsi di Indonesia”, dalam Hamid Basyaib dkk (Ed.), Mencuri Uang Rakyat: 16 Kajian Korupsi di Indonesia , Buku 3, (Jakarta : Yayasan Aksara, 2002), hal. 4.
serentak  pada  bulan  Juni  2018.    La  Nyalla  Mattalitti, 9 seorang  yang  akan mencalonkan  diri  menjadi  Kepala  Daerah  di  Jawa  Timur,  mengaku  bahwa pada  tanggal  11  Januari  2018  dimintai  mahar  politik  sebesar  Rp.  40  miliar oleh Ketua Umum Partai Gerindra yang akan mengusungnya di Pilkada 2018.
Ini  memperkuat  asumsi  bahwa  korupsi  di  Indonesia  cenderung meningkat  dari  tahun  ke  tahun.  Simak  hasil  survey  Transparancy Internasional  (TI),  yang  menemukan  bahwa  pada  tahun    1995  Indonesia berada  di  peringkat  pertama  diantara  41  negara  terkorup  di  dunia.  Pada tahun  1996,  Indonesia  menjadi  negara  terkorup  ke  10  dari  54  negara,  tahun 1997  menjadi  negara  terkorup  ketujuh  dari  52  negara,  tahun  1998  menjadi peringkat  keenam  dari  85  negara,  tahun  1999  menduduki  peringkat  ketiga dari 99 negara, tahun 2000 peringkat kelima negara terkorup dari 90 negara di dunia. 10 Bahkan  dalam  penelitian  Business  International  Index  (BII),  pada tahun  1998  Indonesia  dinyatakan  sebagai  negara  terkorup  di  Asia,  dan menurut  kajian  Indeks  Transparansi  Internasional,  pada  tahun  yang  sama Indonesia  menduduki  peringkat  kedua  terkorup  di  Asia  setelah  negara Bangladesh.  Hasil  temuan  ini  dikukuhkan  oleh  data  International  Country Risk  Guide  Index  (ICRG)  tahun  1998  yang  mendudukkan  Indonesia  sebagai negara pada peringkat teratas negara terkorup di Asia. 11
Seperti itulah   kesimpulan  Salahuddin  Wahid  tentang  perilaku  korupsi di  Indonesia.  Lebih  parah  lagi,  pada  tahun  2004,  Transparancy  International menempatkan Indonesia sebagai terkorup pada urutan ke 135 dari 145 negara. Oleh karena itu—dan ini sangat menyayat hati bangsa ini—Indonesia pernah dijuluki  oleh  sebuah  koran  nasional  sebagai  negara  yang  menjadi  surga koruptor.  Meskipun  ini  tampak  agak  berlebihan,  tetapi  sekurang-kurangnya itulah  gambaran  dalam  realitas  yang  sangat  menyakitkan  bagi  “komunitas” yang berada di kepulauan Nusantara ini.
Hasil-hasil  penelitian  dalam  negeri  di  Indonesia  juga  memperparah keadaan.  Menurut  laporan  BPK  (Badan  Pemeriksa  Keuangan)  Republik Indonesia,  pada  tahun  2003  dan  2004  di  Indonesia  telah  ditemukan  2.128
9 “Mahar Politik, La Nyalla Siap Dipanggil Ulang”, Harian Media Indonesia , Selasa, 16 Januari 2018, hal. 1
7 Salahuddin  Wahid, Basmi  Korupsi  :  Jihad  Akbar  Bangsa  Indonesia ,  (Jakarta  :  Pustaka Indonesia Satu dan Center for Good Governance Studies, 2003), hal. 5.
8 Evaluasi  Setahun  Pemerintahan  SBY-Kalla  (20  Oktober  2004  –  20  Oktober  2005), Komitmen Tanpa Dukungan Indonesia Corruption Watch, hal. 1 dalam www.antikorupsi.org
kasus  yang  dapat  merugikan  negara  sebesar  Rp  7,12 triliun,  yang  mencakup pelaksanaan  APBN,  APBD,  BUMN,  dan  BUMD.  Menurut  temuan  tersebut,
kerugian negara itu dapat disebabkan oleh ketidakhematan, ketidakefisiensian,  dan  ketidakefektifan  dalam  pengelolaan  uang  negara. 12 Perilaku  manusia  Indonesia  yang  dikenal  sebagai  bangsa  yang  ramah  dan santun,  ternyata  menyimpan  aroma  tak  sedap  di  dalamnya.  Perilaku  yang kurang  berkeadaban  ini  membuat  bangsa  Indonesia  terpuruk  dalam  krisis multi  dimensional—khususnya  sektor  ekonomi--semenjak  tahun  1998  dan belum kunjung reda hingga dekade dua ribu tujuh.
Moralitas  bangsa  ini  tampaknya  telah  mencapai  titik  kulminasi  yang amat  memprihatinkan.  Perilaku  korupsi  dapat  terjadi  di  kantor  sekretariat negara,  kantor  suatu  departemen,  kantor  sebuah  universitas,  kantor  sebuah yayasan,  kantor  sebuah  sekolah,  di  meja  seorang  direktur  perusahaan,  meja seorang  juru  bayar,  meja  seorang  pegawai,  atau  lingkungan  rumah  tangga sekalipun.  Banyaknya  pejabat  atau  mantan  pejabat  negara,  mantan  anggota DPR  atau  DPRD  yang  merupakan  representasi  rakyat  yang  memilihnya secara  langsung—dan  bahkan  juga  digaji  dari  uang  rakyat—merupakan indikator  buruknya  kinerja  di  berbagai  sektor  di  sudut-sudut  negara  ini. Banyak  pula  perilaku  tokoh  nasional,  regional,  maupun  lokal  yang  ternyata belum  cukup  layak  untuk  menjadi  teladan  bagi  masyarakat  dalam  perilaku berbangsa  dan    bernegara.  Fenomena  yang  amat  memprihatinkan  ini  perlu mendapat perhatian serius dari berbagai kalangan, termasuk praktisi hukum, baik hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia.
Jika  demikian,  apa  sebenarnya  yang  salah?  Bagaimana  modus-modus korupsi  sehingga  dapat  terjadi  di  berbagai  sektor  kehidupan?  Apa  langkah- langkah  yang  harus  ditempuh  untuk  memberantasnya?  Bagaimana  dampak negatif  korupsi  secara  eknomis  dan  politis?  Bagaimana  perspektif  hukum Islam  tentang  korupsi?  Bagaimana  pula  perspektif    hukum  positif  di Indonesia  tentang  korupsi  itu?  Makalah  kecil  ini  berusaha  mengungkapkan dan menganalisa hal-hal ini dengan serba singkat.

## Epistemoligi Korupsi
Secara  epistemoligi,    korupsi  berarti  penyelewengan  atau  penggelapan uang negara atau perusahaan dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau
12 Salahuddin  Wahid, Basmi  Korupsi  :  Jihad  Akbar  Bangsa  Indonesia ,  (Jakarta  :  Pustaka Indonesia Satu dan Center for Good Governance Studies, 2003), hal. 6.

## Supriyadi Ahmad
orang lain. 13 Korupsi terambil dari bahasa Latin corruptio atau corruptus yang berarti  merusak,  tidak  jujur,  dapat  disuap,  atau  sesuatu  yang  rusak  atau hancur. 14 Kata  ini  juga  diambil  dari bahasa  modern  sehari-hari  Eropa  seperti bahasa  Inggris  untuk  menyebut  kerusakan  fisik  seperti  frasa a  corrupt manuscript— yang  berarti  naskah  yang  rusak—dan  dapat  juga  digunakan untuk  menyebut  kerusakan  tingkah  laku  atau  tidak  bermoral (immoral) atau tidak jujur  atau  tidak  dapat  dipercaya (dishonest). Korupsi juga berarti  tidak bersih (impure). 15 Syed  Hussein  Alatas  menegaskan  bahwa  “esensi  korupsi adalah  pencurian  melalui  penipuan  dalam  situasi  yang  mengkhianati kepercayaan”. 16 Korupsi  juga  didefinisikan  sebagai  “ajakan  (dari  seseorang pejabata publik)  dengan pertimbangan-pertimbangan yang tidak semestinya untuk melakukan pelanggaran tugas.” 17
Selain  definisi-definisi  diatas,  masih  cukup  banyak.  Azyumardi  Azra memberikan definisi yang cukup simple untuk hal ini. Korupsi menurutnya— dengan  mengutip  pendapat  Leiken--adalah  “penggunaan  kekuasaan  public (public  poer) untuk  mendapatkan  keuntungan  (material)  pribadi  atau kemanfaatan politik.” 18 Definisi ini menyebutkan unsure keuntungan matrial, karena  korupsi  juga  terkait  dengan  keuntungan  nonmaterial  yang  mungkin jauh  lebih  banyak.  Dalam  hal  ini,  tampaknya  Azyumardi  Azra  ingin menyebutkan  definisi  minimalis,  tetapi  mencakup  hampir  seluruh  bentuk kasus korupsi.
Secara  yuridis,  korupsi  disebutkan  sebagai  suatu  “perbuatan memperkaya  diri  sendiri  atau  orang  lain  atau  suatu  korporasi  yang  dapat
13 Pusat  Pembinaan  dan  Pengembangan  Bahasa, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia ,  Edisi Kedua,  (Jakarta:  Depdikbud  dan  Balai  Pustaka,  1999),  hal.527.  Lihat  pula  KKBI  daring  dalam website resmi https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/korupsi
14 J.S. Badudu, Kamus Kata-kata Serapan Asing dalam Bahasa Indonesia , (Jakarta: Kompas, 2003), Cet. Ke-1, hal. 199.
15 Hornby, Oxford  Advanced  Learner’s  Dictionary, (Oxford  :  Oxford  University  Press, 1989), hal. 266.
16 Syed  Hussein  Alatas, Korupsi  :Sifat,  Sebab,    dan  Fungsi, Alih  Bahasa  Nitwono, (Jakarta: LP3ES, 1987), hal. viii.
17 Syamsul  Anwar,  “Sejarah  Korupsi  dan  Perlawanan  Terhadapnya  di  Zaman  Awal Islam: Perspektif  Studi Hadis”, dalam Hermenia Volume 4, Nomor 1, Januari  – Juni 2005, hal. 108.
18 Azyumardi Azra, “Pemberantasan Korupsi Menuju Tata Pemerintahan yang Baik,” Makalah  Tidak  Diterbitkan.  Disampaikan  pada  Seminar  Internasional  Memberantas  Korupsi, Hotel Le Meridien, Jakarta, 16-17 Desember 2003.
merugikan  keuangan  negara  atau  perekonomian  negara.” 19 Itulah  yang disebutkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pasal 2 ayat 1. Dalam pasal 3 undang-undang  itu  juga  disebutkan  bahwa  korupsi  adalah  setiap  tindakan dengan  tujuan  menguntungkan  diri  sendiri  atau  orang  lain  atau  suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya  karena  jabatan  atau  kedudukan  yang  dapat  merugikan  keuangan negara atau perekonomian negara. 20
Meskipun  banyak  definisi  tentang  korupsi,  tetapi  korupsi  dapat diartikan sebagai suatu perilaku seseorang atau sekelompok orang yang dapat merugikan  keuangan  negara,  karena  menyalahgunakan  kekuasaan, kewenangan  atau  jabatan,  dengan  cara  melawan  hukum.  Hal  itu  juga  sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Nomor 20 Tahun 2001  tentang  Tindak  Pidana  Korupsi. 21 Oleh  karena  itu,  korupsi  mempunyai sekurang-kurangnya  lima  unsur  penting, 22 yaitu  penggelapan  uang  negara atau  masyarakat  atau  perusahaan,  melawan  hukum  dan  norma-norma  yang berlaku,  penyalahgunaan  kekuasaan  atau  wewenang  atau  amanah,  demi kepentingan pribadi atau orang lain atau kelompok tertentu, dan merugikan pihak  lain,  baik  masyarakat  atau  negara.  Kelima  hal  tersebut,  secara komparatif baik perspektif hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia merupakan  pelanggaran  hukum.  Dengan  demikian,  hal  itu  merupakan tindakan  melawan  hukum,  melawan  norma,  melawan  kepatutan,  dan melawan keseimbangan kosmos.

## Pemicu Korupsi
Mengapa  korupsi  begitu  marak  terjadi  di  tanah  air  Indonesia?  Data statistik KPK menyebutkan bahwa sejak tahun 2004 hingga Juni 2017,  secara
19 Presiden  dan  DPR  RI, Kumpulan,  Perundang-undangan  Anti  KKN, (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2005), hal. 41.
20 Selengkapnya  dapat  dilihat  pada  situs  resmi  KPK  (Komisi  Pemberantasan  Korupsi) yang diunduh oleh penulis pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2018, pukul. 10:34 WIB dengan alamat https://www.kpk.go.id/ images/pdf / Undang-undang/uu311999.pdf
21 Haryono  Umar, Akuntabilitas  Pengelolaan  Keuangan,  Handout  Pengarahan  Rapat  Kerja Pimpinan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Di Jakarta, Sabtu, 17 Januari 2009, hal. 15.
22 Majlis  Tarjih  dan  Tajdid  PP  Muhammadiyah, Fikih  Antikorupsi:  Perspektif  Ulama Muhammadiyah, (Jakarta : Pusat Studi Agama dan Peradaban—PSAP, 2006), hal. 13.
keseluruhan ada 78 kepala daerah yang berurusan dengan KPK. Rinciannya, 18 orang gubernur dan 60 orang wali kota atau bupati dan wakilnya.
Korupsi bisa terjadi dipicu oleh berbagai latar belakang, baik individual maupun  sosial.  Korupsi  bisa  disebabkan  oleh  beberapa  hal,  diantaranya kemiskinan, moral, kekuasaan, budaya, ketidaktahuan, lemahnya kelembagaan  politik,  adanya  kesempatan,  penyakit  bersama,  dan  berbagai jenis  sebab  yang  beraneka  ragam. 23 Kemiskinan—baik  struktural  maupun kultural—telah  menjadi  sebuah  kondisi  yang  membuat  korupsi  menjadi  hal yang dianggap lumrah. Kebutuhan terhadap hajat hidup telah menutup mata dan telinga para pelaku korupsi dalam melakukan aksinya di berbagai sektor.
Alasan  lain  yang  memicu  korupsi  adalah  rendahnya  moral  pelakunya. Manusia-manusia  yang  bermoral  rendah  akan  melakukan  segala  cara  untuk mendapatkan  keuntungan  yang  sebesar-besarnya  untuk  dirinya,  atau kelompoknya,  atau  orang  lain    meskipun  merugikan  pihak  lain.    Di  negera berkembang, masalah moral sering diabaikan sehingga pembicaraan masalah moral terkadang dianggap sebagai sesuatu yang usang. Selain itu, kekuasaan juga  sering  menyebabkan  seseorang  melakukan korupsi. Karena  berkuasa  di sebuah  struktur  birokrasi  pemerintahan,  tidak  jarang  seorang  pejabat menyalahgunakan kekuasaannya untuk memperkaya dirinya atau keluarganya  atau  kelompoknya  dengan  cara  merugikan  keuangan  negara. Kecenderungan  seperti  itu  sesuai  dengan  sindirian  Lord  Action  ysng mmengatakan  bahwa ”power  tends  to  corrupt”. Artinya  kekuasaan  itu cenderung kepada korupsi.
Budaya  korupsi  adalah  juga  pemicu    lain  terjadinya  korupsi.  Karena korupsi merupakan budaya, maka seolah-olah korupsi bukan menjadi sesuatu yang  salah,  tetapi  menjadi  kebiasaan  bagi  sekelompok  orang,  bahkan  bagi suatu bangsa. Ini juga terjadi di Indonesia. Dalam budaya Indonesia, menurut Toshiko  Kinoshita,  seorang  Guru  Besar  Universitas  Waseda,  Jepang, kesuksesan  seseorang  juga  dinilai  dari  keberhasilannya  mengangkat kesuksesan keluarga besarnya, bukan hanya dirinya sendiri. Oleh karena itu, budaya  korupsi  seolah-olah  menjadi  kultur  yang  biasa  terjadi  di  kalangan keluarga besarnya. Guru Besar tersebut kemudian menilai bahwa masyarakat
23 A.  Ubaedillah  dan  Abdul  Rozak ,  Demokrasi,  Hak  Asasi  Manusia,  dan  Masyarakat Madani, (Jakarta:  ICCE  UIN  Jakarta  dan  The  Asia  Foundation,  2006)  hal.  138-140.  Lihat  juga: Nur  Rohim  Yunus, Restorasi  Budaya  Hukum  Masyarakat  Indonesia, (Bogor:  Jurisprudence  Press, 2012), hal. 55.
Indonesia  hanya  berorientasi  mengejar  untuk  memperkaya  diri  sendiri  dan tidak  pernah  berpikir  jangka  panjang.  Hal  ini,  lanjutnya,  bukan  saja  di kalangan masyarakat lapisan bawah, tetapi juga pada pejabat pemerintahnya. 24 Budaya  korupsi  menjadi  penyakit  yang  harus  diobati. Namun, sering pula terjadi korupsi di kalangan pejabat negara, dengan alasan ”tidak  tahu”.  Ini  sebenarnya  adalasan  yang  mengada-ada,  karena ketidaktahuan  seperti  itu  seharusnya  tidak  boleh  terjadi  di  kalangan  pejabat yang  telah  melalui  berbagai  pelatihan  dan  pengawasan  dalam  penggunaan uang negara.
Korupsi  juga  sering  terjadi  karena  lemahnya  kelembagaan  politik  atau pemerintahan.  Penegakan  hukum  yang  lemah  dan  lamban  biasanya menyebabkan timbulnya image bahwa korupsi dapat dilakukan dengan aman asal dapat membayar ”harga” tertentu. Di Indonesia, pemberantasan korupsi telah dimulai sejak masa pemerintahan Orde Baru. Namun, dengan berbagai alasan  dan  hambatan,  pemberantasan  korupsi  di  negeri  ini  baru  efektif menjerat  pelakunya—khususnya  dari  kalangan  ”orang  kuat  dan  berduit” pasca  dibentuknya  KPK  (Komisi  Pemberantasan  Korupsi),  dengan  dibantu oleh  berdirinya  berbagai  LSM  (Lembaga  Swadaya  Masyarakat)  yang  konsen terhadap hal itu.
Soal  lain  yang  dapat  memicu  korupsi  adalah  adanya  kesempatan  dan penyakit bersama. Kemauan yang ditunjang dengan adanya kesempatan akan mempercepat terjadinya tidak pidana korupsi. Hal itu banyak terjadi di negeri tercinta Indonesia. Banyak orang yang mau melakukan korupsi, sementara itu kesempatanpun  ada.    Maka  tidak  heran  jika  peringkat  Indeks  Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia menduduki tempat teratas di Asia. 25 .
Jika  disimplifikasikan,  berbagai  pemicu  korupsi  diatas  dapat diklasifikasikan menjadi tiga hal, 26 yaitu: Pertama, corruption by greed (korupsi karena  keserakahan).  Pada  jenis  ini,  seseorang  melakukan  korupsi  bukan karena ia miskin atau gajinya kecil, tetapi karena ia serakah, bermental rakus, dan  ingin  mendapatkan  lebih  dari  yang  sudah  ia  miliki,  dan  begitu
24 Lihat Koran Kompas, terbitan 2 April 2002.
25 Taufiq  Effendi,  Menteri  Negara  Pendayagunaan  Aparatur  Negara, Teks  Ceramah Tentang Reformasi Birokrasi di Perguruan Tinggi , Disampaikan pada Acara Rapat Kerja Pimpinan Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta,  Jumat, 16 Januari 2009, di Jakarta, hal. 6.
26 Majlis  Tarjih  dan  Tajdid  PP  Muhammadiyah, Fikih  Antikorupsi  :  Perspektif  Ulama Muhammadiyah, op. cit., hal. 14.
seterusnya.  Kedua, corruption  by  need (korupsi  karena  kebutuhan).  Korupsi jenis  ini  dilakukan  oleh  seseorang  untuk  memenuhi  hajat  dasar  hidupnya (basic  need). Bisa  jadi,  korupsi  ini  dilakukan  oleh  seorang  pegawai  yang gajinya  relatif  kecil,  penghasilannya  di  bawah  standar  upah  minimum,  atau sebab  lain.  Ketiga, corruption  by  chance (korupsi  yang  dilakukan  karena  ada peluang atau kesempatan). Korupsi jenis ini dilakukan oleh seseorang karena ia  mempunyai  peluang  atau  kesempatan.  Boleh  jadi,  peluang  itu  karena jabatannya,  karena  otoritasnya,  karena  posisinya,  karena  posisinya,  atau karena  sebab  lain.  Seluruh  jenis  korupsi  diatas  dapat  dicegah  dengan memperkuat integritas moral seseorang. Dengan moral yang baik, semua hal yang  menyimpang  dari  aturan  dapat  diatasi  dan  dicari  solusi  terbaik  yang tidak melawan hukum.

## Modus-Modus Korupsi
Para  pakar  mempunyai  pemikiran  yang  bervariasi  tentang  modus korupsi.  M.  Amien  Rais,  mantan  ketua  MPR  dan  mantan  ketua  PP Muhammadiyah  berpendapt  bahwa  sedikitnya  ada  empat  modus  korupsi, yaitu  yang  ia  sebut  dengan  korupsi  ekstortif,  korupsi  manipulatif,  korupsi nepotistik,  dan  korupsi  subversif. 27 Lebih  lanjut,  Amen  Rais  menjelaskan bahwa  yang  ia  maksud  dengan  korupsi  ekstortif  adalah  korupsi  dengan modus  sogokan  atau  suap  yang  dilakukan  leh  pengusaha  kepada  penguasa, untuk  mendapatkan  fasilitas  tertentu.  Korupsi  manipulatif  mengandung  arti permintaan seseorang kepada pejabat legislatif atau pejabat eksekutif tertentu untuk membuat regulasi atau peraturan tertentu yang dapat menguntungkan orang  tersebut  meskipun  hal  itu  berdampak  negative  bagi  kepenting  rakyat banyak.  Korupsi  nepotistik  adalah  korupsi  yang  terjadi  karena  ada  ikatan kekeluargaan.  Korupsi  jenis  ini,  misalnya  terjadi  jika  seseorang  pejabat  atau pengusaha  memberikan  fasilitas  tertentu    yang  berlebihan  atau  tidak  masuk akal  kepada  keluarganya  tanpa  mempertimbangkan  kredibilitasnya.  Hal  ini tentu berdampak negatif terhadap kepentingan orang banyak atau pihak lain. Sedangkan  korupsi  subversif  adalah  korupsi  dengan  modus  perampokan kekayaan  negara  secara  sewenang-wenang  untuk  dialihkan  kepada  pihak asing,  dengan  sejumlah  keuntungan  pribadi.  Amien  menyebutkan  beberapa contoh  modus  korupsi  modus  ini  seperti  korupsi  yang  terjadi  pada  kasus
27 M.  Amien  Rais, Membangun  Politik  Adiluhung ,  (Bandung  :  Zaman  Wacana  Mulia, 1998), Cet. Ke-1, hal. 180-187.
Freeport,  Busang,  Barrick  dan  Bre-X  dan  lain-lain.  Korupi  modus  ini dilakukan  dengan  memberi  kewenangan  kepada  pihak  perusahaan  asing untuk mengelola sumber daya alam Indonesia kepada pengusaha luar negeri, tetapi  dengan  memberikan  keuntungan  tertentu  kepada  pihak-pihak  yang mempunyai kewenangan untuk mengatur kebijakan.
Lebih  dari    itu,  Alatas  menyebutkan  enam  modus  korupsi. 28 Modus- modus  korupsi  tersebut  ialah:  1.  Transaktif,  2.  Investif,  3.  Ekstroktif,  4. Nepotistik,  5.  Autogenetik,  dan,  6.    Supportif.  Dalam  penjelasannya,  Alatas mengatakan  bahwa  korupsi  transaktif  ialah  korupsi  yang  ditandai  adanya kesepakatan  timbal-balik  antara  pihak  yang  memberi  dan  yang  menerima demi  keuntungan  bersama,  dan  kedua  belah  pihak  sama-sama  aktif menjalankan  perbuatan  ini.    Jika  seorang  pengusaha  menyuap  penguasa untuk  memenangkan  tender  sebuah  pembangunan  proyek  tertentu,  itulah bagian dari korupsi dengan modus transaktif. Alatas selanjutnya menjelaskan tentang  korupsi  investif  adalah  sebuah  modus  korupsi  yang  melibatkan penawaran barang atau jasa tertentu agar pekerjaan atau tugas si pemberi jasa mendapatkan  keuntungan  sebanyak  mungkin.  Seseorang  yang  memberikan cindera mata atau akomodasi atau konsumsi yang berlebihan kepada seorang pejabat  yang  melakukan  kunjungan  ke  daerah  karena  ingin  mendapatkan sesuatu  dalam  tugas-tugas  pokoknya,  adalah  bagian  dari  modus  korupsi investif.  Korupsi ekstroktif adalah bentuk korupsi dengan cara menyertakan bentuk-bentuk  pemaksaan  dari  pihak  tertentu  untuk  melakukan  penyuapan dengan  cara  memberikan  sejumlah  uang atau  jasa  untuk  menutupi  kerugian yang  mengancam  dirinya.    Seorang  pengusaha  yang  mendapatkan  tekanan untuk  menyetorkan  sejumlah  uang  kepada  pihak  lain  untuk  memperlancar kinerjanya, adalah bagian dari modus korupsi ekstroktif.
Korupsi  autogenetik  ialah  modus  korupsi  dengan  menggnakan kesempatan  untuk  memperoleh  keuntungan  dari  pengetahuan  dan pemahaman  atas  sesuatu  yang  hanya  diketahui  oleh  dirinya  sendiri. Seseorang  yang  melakukan  penggelembungan  harga  barang  atau pelipatgandaan  upah  tenaga  kerja  atau mark-up biaya  perjalanan  berarti  ia telah  melakukan  korupsi  modus  autogenetik.  Begitu  juga  orang  yang melakukan double  accaunt yaitu  membukukan  suatu  tagihan  atau  belanja dalam  dua  buah  pembukuan  berarti  ia  telah  melakukan  korupsi  modus  ini.
28 Syed Hussein Alatas, Korupsi :Sifat, Sebab,  dan Fungsi, Alih Bahasa Nitwono, op.cit , hal. 21.
Biaya  perjalan  dinas  fiktif  atau  diskon  harga  yang  tidak  dilaporkan merupakan  bagian  dari  korupsi  modus  ini.  Modus  terakhir  yang  dijelaskan Alatas  adalah  korupsi  supportif.  Modus  korupsi  ini  menurutnya  adalah korupsi  dengan  cara  menciptakan  suasana  kondusif  untuk  melindungi  atau mempertahankan kelangsungan tindak pidana korupsi tertentu.
Modus-modus  lain  korupsi  juga  dikemukakan  oleh  United  Nations Office  on  Drugs  and  Crime,  sebuah  lembaga  dibawah  Perserikatan  Bangsa- Bangsa  (PBB),  adalah  seperti  dikutip  oleh  Majlis  Tarjih  Muhammadiyah berikut. 29 Ada  sembilan  modus  korupsi  menurut  lembaga  ini,  yaitu  korupsi besar  dan  korupsi  kecil  (dilihat  dari  jumlah  uang  dan  tingkatan  pelakunya), korupsi  aktif  dan  korupsi  tidak  aktif  (dilihat  dari  pembayaran  dan penerimaan  suap),  korupsi  suap  dalam  berbagai  bentuk  dan  tujuannya, korupsi  dengan  modus  penggelapan  (termasuk  pencurian  dan  kecurangan), korupsi  bermodus  pemerasan  (misalnya  terhadap  calon  pegawai  atau pejabat),  korupsi  bermodus  penyalahgunaan  kekuasaan,  korupsi  dengan modus  favoritisme  (mengunggulkan  seseorang  atau  pihak  tertentu  untuk kepentingan  terselubung),  korupsi  dengan  modus  membuat  atau mengeksploitasi  kepentingan  yang  saling  bertentangan,  dan  korupsi  dengan modus  kontribusi  (dukungan  atau  sumbangan)  politik  yang  berlebihan  dan tidak tepat.

## Medan  Korupsi
Ketika  seseorang  mengurus  KTP  (Kartu  Tanda  Penduduk)  atau  surat- surat lain di kantor lurah atau kantor kepala desa, bisa saja terjadi pungutan liar yang disebut korupsi, karena petugas yang mengurus KTP itu tidak akan memprosesnya  secara  cepat  jika  tidak  ada  ”amplop”  yang  cukup  untuk  itu. Padahal biaya resmi pembuatan atau perpanjangan KTP tidak lebih dari Rp. 2.000,- Seperti itu pulalah yang terjadi jika sseorang mengurus AJB (Akta Jual Beli) tanah di kantor yang sama.
Sebuah  perusahaan  yang  mempekerjakan  banyak  karyawan  dapat juga menjadi  lahan  korupsi.  Juru  bayar  gaji  karyawan  yang  tidak  memberikan uang receh kepada penerima gaji—meskipun hanya beberapa ratus rupiah— adalah bentuk korupsi di lahan perusahaan itu. Penjualan barang, pengadaan bahan, distribusi material, peningkatan sumber daya manusia dan sebaginya,
29 Majlis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, op. cit ., hal. 19-20.
Mizan: Jurnal Ilmu Syariah. Volume 5 No 1 Juni  2017. ISSN: 2089-032X - 12
dapat menjadi lahan korupsi di perusahan atau kantor tertentu. Apalagi jika perusahaan  itu  menjadi  rekanan  pemrintah.  Lahan  ini  cukup  empuk  dan menjadi surga bagi pelaku korupsi. Namun, bukan itu saja. Korupsi juga bisa terjadi  di  dunia  pendidikan.  Seorang  kepala  sekolah,  seorang  kepala  Tata Usaha,  seorang  bendahara  di  sekolah,  dapat  saja  melakukan  pungutan- pungutan liar yang merupakan korupsi di dunia pendidikan yang seharusnya menjadi pencerah ( enlightor) bagi warga negara. Koruspi di dunia pendidikan bisa  berupa  korupsi  dalam  pengadaan  barang,  administrasi  pendidikan, perilaku guru di kelas, bahkan bisa dilakukan oleh pelajar sekalipun.
Korupsi  juga  bisa  terjadi  di  kantor  pemerintah  seperti  kementerian, bahkan  yang  lokasinya  menempel  di  pusat  kekuasaan  negeri  ini,  seperti  di Sekretariat  Negara.  Menurut  koran  Kopmpas,  seorang  Menteri  Sekretaris Negara  telah  diperiksa  oleh  KPK  (Komisi  Pemberantasan  Korupsi)  karena diduga  terlibat  dalam  tindak  pidana  korupsi, 30 meskipun  sehari  setelah diperiksa,  sang  Menteri  itu  kemudian  melaporkan  Ketua  KPK  untuk diperiksan  oleh  KPK  sendiri.  Korupsi  juga  bisa  terjadi  di  dunia  aparat peradilan.  Oleh  karena,  menurut  undang-undang,  hakim  atau  advokat menerima  suap  atau  menerima  hadiah  atau  janji,  atau  diketahui  atau  patut diduga  bahwa  hadiah  atau  janji  tersebut  diberikan  untuk  mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili, adalah korupsi. 31 Dalam penyusunan dan realisasi anggaran negara (RAPBN) terdapat banyak celah untuk dapat terjadi tindak pidana korupsi. Mark-up anggaran, tumpang tindih  anggaran,  anggaran  yang  tidak  realistis,  memanipulasi  anggaran  dan sebagainya  adalah  lahan  korupsi  di  sektor  ini.  Demikian  banyak  lahan korupsi  yang  mungkin  terjadi  di  berbagai  sektor  kehidupan,  sehingga hampir-hampir tidak jelas mana tindak korupsi dan mana yang bukan.

## Perspektif Hukum Islam
Secara tegas, Islam jelas-jelas melarang tindak pidana korupsi karena hal itu merugikan individu, masyarakat, maupun bangsa. Oleh karena itu, Islam sangat  menekankan  prinsip  yang  harus  ditegakkan  oleh  masyarakat  dalam memperoleh  penghidupan  atau  penghasilan,  misalnya  prinsip  kejujuran, prinsip  amanah,  dan  prinsip  keadilan.  Prinsip  kejujuran  berarti  tidak
30 Kompas, Sabtu, 17 Pebruari 2007, hal. 1.
31 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Memahami untuk Membasmi : Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi, (Jakarta : Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006), hal. 33-35.
melakukan  kecurangan  dalam  mencari  hart  benda.  Prinsip  amanah  berarti memenuhi  kewajiban,  memegang  tanggung  jawab,  dan  melaksanakan kepercayaan  yang  menjadi  tugas  dalam  kehidupan.  Prinsip  keadilan  berarti berlaku  seimbang  dan  tidak  melakukan  kezaliman  dalam  mencari  rezeki sebagai bekal mendekatkan diri kepada Sang Pemberi Rezeki.
Ketiga  prinsip  diatas  ditegaskan  beberapa  kali  dalam  al-Quran  seperti dalam  teks-teks  suci  berikut:  ”Hai  orang-orang  yang  beriman  bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar.” (Q.S. Al-Tawbah : 119).
”Tidak  mungkin  seorang  Nabi  berkhianat  dalam  urusan  harta  rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, Maka pada  hari  kiamat  ia  akan  datang  membawa  apa  yang  dikhianatkannya  itu, kemudian  tiap-tiap  diri  akan  diberi  pembalasan  tentang  apa  yang  ia  kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya.” (Q.S. Ali Imran: 161).
”Sesungguhnya  Allah  menyuruh  kamu  menyampaikan  amanat  kepada  yang berhak  menerimanya,  dan  (menyuruh  kamu)  apabila  menetapkan  hukum  di antara  manusia  supaya  kamu  menetapkan  dengan  adil.  Sesungguhnya  Allah memberi  pengajaran  yang  sebaik-baiknya  kepadamu.  Sesungguhnya  Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.” (Q.S. Al-Nisa’ : 58).
”Hai  orang-orang  yang  beriman,  janganlah  kamu  mengkhianati  Allah  dan Rasul  (Muhammad)  dan  (juga)  janganlah  kamu  mengkhianati  amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.” (Q.S. Al-Anfal: 27).
Ayat-ayat  diatas,  mengeskan  betapa  pentingnya  penegeakan  prinsip- prinsip kehidupan yang harus dilakukan oleh seseorang baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Jika norma-norma itu dilanggar, maka pihak  lain  akan  menanggung  kerugian  dan  kesengsaraan.  Itulah  sebabnya, korupsi dikategorikan sebagai dosa besar dan tindak pidana.
Dalam  khazanah  atau  literatur  klasik  Islam,  secara  umum  tidak ditemukan  terminologi  yang  mengandung  makna  korupsi  secara menyeluruh. 32 Namun, berdasarkan praktik korupsi di berbagai kasus, dapat disimpulkan  bahwa  korupsi  mengandung  beberapa  unsur,  seperti  perilaku pemberian atau penerimaan, pengkhianantan terhadap amanah, dan kerugian yang  harus  ditanggung  oleh  publik.  Dalam  kaitan  ini,  maka  korupsi  identik
32 Mashuri  Na’im,  Nur  Rofiah,  dan  Imdadun  Rahmat, NU  Melawan  Korupsi  :  Kajian Tafsir dan Fiqih, (Jakarta : PB Nahdlatul Ulama, 2006),  hal. 107.
dengan sariqah (pencurian), risywah (suap), ghulûl (penggelapan  hak  milik publik),  dan hirâbah (memerangi  Allah  dan  Rasul-Nya,  merusak  tatanan publik). 33 Menurut  pendapat  lain,  korupsi  bukan saja identik  dengan sariqah, risywah , 34 ghulûl ,  dan hirâbah, tetapi  juga  harus  ditambah  dengan  perilaku- perilaku  lain  yang  merugikan  publik  atau  keuangan  negara,  seperti  khianat, mukâbarah (eksploitasi  secara  tidak  sah  atas  barang  dan  manusia), ghasab (mengambil  barang  orang  lain  dengan  cara  kekarasan)  , intihâb (merampas atau  menjambret), ikhtilâsh (mencopet),  dan akl  suht (memakan  hasil  atau barang haram). 35
Semua  istilah-istilah  diatas  yang  identik  atau  setidak-tidaknya  dekat dengan  korupsi  mengandung  unsur-unsur  yang  melanggar  prinsip-prinsip dasar Islam tentang kehidupan sosial yang harmonis, yaitu amanah, keadilan, dan amar ma’rûf nahy munkar . Pencurian identik dengan korupsi karena sama- sama  mengambil  barang  milik  orang  lain  secara  tidak  sah.  Menerima  suap juga  identik  dengan  korupsi  karena  sama-sama  menerima  sesuatu  dengan tidak sah untuk kepentingan tertentu yang merugikan pihak lain. Ghulûl juga identik dengan korupsi karena sama-sama merupakan perilaku penggelapan barang  atau  hak  milik  publik  atau  negara  yang  pasti  ada  unsur  merugikan pihak lain, termasuk keuangan negara. Dalam bentuk lain, korupsi juga dapat dikategorikan  sebagai  perbuatan  melawan  hukum  Allah  dan  Rasul-Nya, sebagaimana  membegal dan  merampok.  Kerugiannya bukan  saja  pada  harta benda,  tetapi  juga  pada  jiwa  dan  merusak  tatanan  dan  kenyamanan  hidup manusia atau masyarakat.
Intihâb, mukâbarah, ghashab, ikhtilâsh, dan akl suht merupakan terma-terma lain  dalam  fikih  klasik  yang  sangat  identik  dengan  praktik  korupsi.  Jika diamati  lebih  lanjut,  semua  perilaku  tersebut  merupakan  perampasan terhadap  hak  orang  lain  atau  hak  publik  termasuk  hak  negara.  Jika dilanjutkan,  perbuatan-perbuatan  tersebut  juga  eksploitasi  secara  tidak  sah
33 Mashuri  Na’im,  Nur  Rofiah,  dan  Imdadun  Rahmat, NU  Melawan  Korupsi  :  Kajian Tafsir dan Fiqih, Ibid ., hal. 107-112. 34 Menurut Al-‘Asqalani , risywah didefinisikan sebagai berikut:
لِّ َيَ  َلَ اَم  َلََع  انً ْوَع لهاَج يِّذ  ْنِّم ِّهِّب َعاَتْبَيِّل َعِّفلد لاَم ّ لكُ ةَو ْشِّّرلا
Artinya: “Setiap uang yang diberikan kepada pejabat sebagai kompensasi atas pertolongan yang batil .” Lihat Ahmad bin ‘Ali Ibn Hajar al- ‘Asqalanị, Fath al-Barị Syarh Ṣ ahih al-Bukhari , (Riya ḍ : Dar al-Salam, 2001 M/ 1421 H ), jilid ke- 5 , h. 311., Lihat pula Yusuf al-Qaradawị, al-Halal wa al- Haram fi al-Islam , (Beirut: al-Maktabah al-Islamiyah, 1980), h. 320. 35 Majlis  Tarjih  dan  Tajdid  PP  Muhammadiyah, Fikih  Antikorupsi  :  Perspektif  Ulama Muhammadiyah, (Jakarta : Pusat Studi Agama dan Peradaban—PSAP, 2006), hal. 55-66.
atas barang atau manusia dan memakan hasil atau barang haram yang—tentu saja—tidak  dibenarkan  oleh  agama.  Unsur-unsur  itu  merupakan  ’ illah mengapa  perbuatan-perbuatan  yang  melanggar  ini  diharamkan  dalam perspektif hukum Islam, dan oleh karena itu harus ada sanksi.
Menurut  sebagian  pakar,  konsep  yang  paling  dekat  dengan  korupsi yang dapat digunakan sebagai indikator penindakannya dalam hukum Islam adalah hirâbah. Hal  itu  dimungkinkan,  karena hirâbah merupakan  tindakan perampasan  harta  kekayaan  dengan  menggunakan  senjata  yang  dapat menimbulkan efek ketakutan di kalangan masyarakat, khususnya pada jalan atau  rute  perdagangan    atau  di  tempat-tempat  yang  menjadi  pusat keramaian. 36 Tentu  saja  ini  menjadi  perdebatan  ulama  fikih,  karena hirâbah memang  tidak  seratus  persen  sesuai  dengan  korupsi,  tetapi  hanya mempunyai  unsur-unsur  yang  hampir  sama.  Oleh  karena  itu,  konsep ghulûl (penggelapan  uang  atau  harta  benda)  dan risywah (suap)  dianggap  sangat cocok  untuk  mengidentifikasi  tindakan  yang  tepat  untuk  menghukum koruptor.
Sesuai dengan ketiga konsep diatas, sanksi  yang dianggap tepat untuk pelaku  korupsi  adalah ta’zîr, sanksi  di  akhirat,  sanksi  moral  dan  sosial, pengembalian  harta  hasil  korupsi,  taubat,  dan  pemaafan. 37 Ta’zîr dalam korupsi  dapat  diimplementasikan  dalam  beberapa  hal  sesuai  dengan  sedikit atau banyaknya nominal uang yang dikorupsi, yaitu pertama, dengan teguran atau  peringatan,  atau  celaan  terhadap  pelaku  korupsi. 38 Kedua,  dengan dimasukkan  ke  daftar  orang  tercela. 39 Ketiga,  menasihatinya  dan menjauhkannya  dari  pergaulan  sosial  atau  mengisolasinya.  Keempat, memecatnya  dri  jabatannya,  bila  pelaku  korupsi  adalah  seorang  pejabat. Kelima, dengan dipukul, didera, atau dicambuk. Keenam, berupa perampasan harta  benda  atau  denda,  atau  hukuman  fisik.  Ketujuh,  berupa  hukuman penjara, bisa jangka pendek, jangka panjang, hingga hukuman seumur hidup. Kedelapan, hukuman pengasingan. Kesembilan, hukuman dengan penyaliban, dan, kesepuluh, dengan hukuman mati.
36 Al-Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, Jilid II, (Beirut : Dar al-Fikr, 1983), hal. 393-398.
37 Majlis  Tarjih  dan  Tajdid  PP  Muhammadiyah, Fikih  Antikorupsi  :  Perspektif  Ulama Muhammadiyah,op. cit ., hal. 80-94. 38 Abdul  Qadir  Audah, Al-Tasyrî’  al-Jinâiy  al-Islâmîy ,  Jil.  I,    (Beirut  :  Muassasah  al- Risalah, 1987), hal. 703.
39 Abdul Qadir Audah, Al-Tasyrî’ al-Jinâiy al-Islâmîy , Jil. I, ibid., hal. 703.
Selanjutnya,  koruptor  akan  mendapat  sanksi  di  akhirat.  Menurut Alquran  Surat  Ali  Imran  ayat  161,  Allah  akan  menghukum  para  koruptor dengan  tidak  memasukkan  mereka  ke  dalam  surga,  dan  akan  masuk neraka sambil membawa barang yang dikorupnya. Begitu juga dalam hadis riwayat Bukhari, 40 Nabi Muhammad saw mengatakan bahwa di hari kiamat nanti para koruptor  akan  diberi  hukuman  dengan  memanggul  di  tengkuknya  barang- barang  (atau  uang)  yang  dikorupnya.  Jika  yang  dikorup  adalah  unta,  atau sapi,  atau  kambing—misalnya—maka  dia  akan  membawa  hewan-hewan  itu untuk menghadap Allah saw. Ini dapat dipahami bahwa di akhirat nanti, para koruptor mempunyai beban yang begitu berat, sesuai dengan perbuatan yang ia  lakukan  di  dunia.  Dalam  hadis  yang  diriwayatkan  oleh  Muslim,  Nabi Muhammad  saw  juga  mengatakan  bahwa  Allah  tidak  akan  menerima sedekah, infak, dan amal salih dari orang yang melakukan korupsi. Kata Nabi: Lâ tuqbal shalâh bi ghayr thahûr, wa lâ shadaqah min ghulûl . Artinya : Tidak akan diterima  (oleh  Allah)  shalat  tanpa  bersuci,  dan  shadaqah  orang  yang melakukan  korupsi (ghulûl). 41 Dengan  demikian,  orang  yang  melakukan korupsi  sedekah  dan  amal  salihnya  akan  sia-sia  di  akhirat,  tidak  dapat memberikan manfaat kepadanya, karena Allah tidak menerimanya. Ini sanksi yang cukup berat bagi koruptor di akhirat.
Selain  mendapat  sanksi  di  akhirat,  menurut  perspektif  Hukum  Islam pelaku  korupsi  juga  akan  mendapat  sanksi  morat  dan  sosial.  Sanksi  yang dimaksud  adalah  seperti  yang  pernah  terjadi  pada  Rasulullah,  ketika  ada seorang yang meninggal dunia di peperangan Khaibar, Rasulullah tidak mau melakukan shalat janazah atas orang itu, seraya memerintahkan para sahabat untuk  menyalatkannya.  Menurut  Nabi,  orang  itu  telah  menggelapkan (mengorup) sesuatu milik orang Yahudi. Setelah diperiksa oleh para sahabat, ternyata orang itu menilap manik-manik milik orang Yahudi itu seberat tidak lebih  dari  dua  dirham. 42 Ini  mengindikasikan  bahwa  sanksi  moral  bagi koruptor,  bukan  saja  selama  dia  masih  hidup,  tetapi  juga  sampai  ketika  dia sudah meninggal dunia.
40 Al-Bukhari ,  Shahih  al-Bukhari, Bab  Al-Ayman  wa  al-Nudzur,  Hadis  Nomor  6145. Lihat  dalam Al-Maktabh al-Syamilah.
41 Muslim, Shahih Muslim , Kitab al-Thaharah I, Hadis nomor 114, dalam Al-Maktab al- Syamailah.
42 Al-Nasa’iy, Sunan al-Nasa’iy , Kitab al-Janaiz, Hadis Nomor 1933 dalam Al-Maktbah al-Syamilah.
Dalam  perspektif  Hukum  Islam,  koruptor  harus  diberi  sanksi  untuk mengembalikan harta hasil korupsinya. Imam Syafi’i dan Ahmad Ibn Hanbal berpendapat  bahwa  pelaku  korupsi  harus  mengembalikan  uang  yang dikorupsi,  meskipun  ia  telah  dikenakan  hukuman  lain. 43 Sementara  itu,  Abu Hanifah  berpendapat  bahwa  bila  pelaku  korupsi  telah  ditetapkan hukumannya,  maka  ia  tidak  wajib  mengganti  uang  hasil  korupsinya,  sesuai dengan  Alquran  surat  Al-Maidah  :  38,  karena  ayat  ini  hanya  menyebutkan hukuman  pokok,  dan  tidak  menyebutkan  hukuman  tambahan  bagi  pelaku tindak pidana pencurian.
Taubat  dan  Pemaafan  adalah  bentuk  lain  dari  sanksi  yang  dikenakan terhadap pelaku korupsi. Apakah taubat dapat menggugurkan sanksi pidana? Mengenai hal ini ada tiga pendapat. Pertama, Sebagian ahli Fikih dari Mazhab Syafi’i  dan  Hanbali  berpendapat  bahwa  taubat  dapat  menggugurkan  sanksi pidana had .  Ini  sesuai  dengan  Alquran  Surat  Al-Maidah  :  39,  yang menyatakan  bahwa hirâbah —yang  merupakan  dosa  besar—dapat  dimaafkan dengan taubat. Pendapat kedua, adalah pendapat Imam Malik, Abu Hanifah, dan  sebagian  dari  ulama  mazhab  Syafi’i  dan  Ahmad.  Mereka  menyatakan bahwa  taubat  tidak  bisa  menghapuskan  pidana had selain hirâbah, karena pada  dasarnya  taubat  tidak  dapat  menghapus  hukuman.  Pendapat  ketiga, dimajukan  oleh  Ibn  Taimiyah  dan  Ibn  Qayyim  al-Jauziyah.  Mereka berpendapat  bahwa  taubat  dapat  menghapuskan  sanksi  pida had yang berhubungan dengan hak Allah.
Sejalan  dengan  pendapat  diatas,  Masyhuri  Na’im  dkk  berpendapat bahwa sanksi bagi koruptor dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu sanksi di dunia  dan  sanksi  di  akhirat.  Sanksi  di  dunia  dapat  berupa  sanksi  hukum, sanksi  sosial,    dan  sanksi  moral.  Sedangkan  sanksi  di  akhirat,  dapat  berupa halangan untuk masuk surga, kepastian masuk neraka, dan timbulnya beban berat  dari  harta  korupsi  itu  sendiri. 44 Dengan  demikian,  korupsi  memang pantas dilarang dalam perspektif hukum Islam, karena akibatnya yang sangat merugikan masyarakat dan para pelakunya.

## Perspektif Hukum Positif
43 A.  Jazuli, Fikih  Jinayah:  Upaya  Penanggulangan  Kejahatan  dalam  Islam ,  (Jakarta  : Rajawali, 2000) hal. 81.
44 Mashuri  Na’im,  Nur  Rofiah,  dan  Imdadun  Rahmat, NU  Melawan  Korupsi  :  Kajian Tafsir dan Fiqih, op. cit., hal. 112-120.
Secara  historis,  perundang-undangan  anti  korupsi  di  Indonesia sebenarnya  sudah  berjalan  sedemikian  panjang.  Seperti  pendapat  Andi Hamzah,  seorang  pakar  Hukum  Pidana    ternama  menyebutkan  bahwa Indonesia adalah negara pertama di Asia yang memiliki Undang-undang  anti korupsi. 45 Sejak  tahun  1957  Indonesia  telah  memiliki  undang-undang  anti korupsi,  yaitu  Peraturan  Penguasa  Militer  No.  PRT/PM/061957  tentang Tindak  Pidana  Korupsi.  Tahun  1967  terbit  Undang-undang  No.  24/Prp/1967 dan  Kepres  No.  228/1967  tentang  Pemberantasan  Korupsi.  Demikian seterusnya,  hingga  tahun  1998  terbit  TAP  MPR  No.  XI/MPR/1998  tentang Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN, tahun 1999 terbit UU No. 28/1999 tentang  Penyelenggaraan  Negara  yang  Bersih  dan  Bebas  KKN  dan  UU  No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tahun 2002 terbit UU No.  30  /  2002  tentang  Komisi  Pembedrantasan  Korupsi  (KPK),  tahun  2004 terbit  Kepres  No.  59/2004  tentang  Pengadilan  Tindak  Pidana  Korupsi (Tipikor),  dan  tahun  2005  terbit  Kepres  No.  11/2005  tentang  Tim  Koordinasi Pemberantasan Tipikor 46 . Begitu banyak perundang-undangan yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi di Indonesia. Selanjutnya juga terbit berbagai UU  Kepolisian,  Kejaksaan,  Pengadilan,  dan  Lembaga  Kemasyarakatan  yang mengarah  kepada  pemberantasan  korupsi.  Ini  mennjukkan  tekad  yang  kuat bangsa Indonesia untuk memberantas korupsi.
Dalam perspektif hukum positif di Indonesia, definisi korupsi dijelaskan dalam 13 buah pasal dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang- Undang No. 20 Tahun 2001. Dalam pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan ke dalam tiga puluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi, yang dikelompokkan menjadi  tujuh  hal  yaitu  kerugian  keuangan  negara,  suap-menyuap, penggelapan  dalam  jabatan,  pemerasan,  perbuatan  curang,  benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. 47 Selain itu, ada tindak pidana lain  yang  terkait  dengan  tindak  pidana  korupsi,  yaitu  merintangi  proses pemeriksaan  perkara  korupsi,  tidak  memberikan  keterangan  atau  memberi keterangan  yang  tidak  benar,  bank  yang  tidak  memberikan  keterangan rekening  tersangka,  saksi  atau  ahli  yang  tidak  memberi  keterangan  atau
45 CSRS (Center for the Study of Religion and Culture), Pendidikan Antikorupsi, (Jakarta, CSRC UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2006), hal. 93.
46 CSRS (Center for the Study of Religion and Culture), Pendidikan Antikorupsi, ibid, hal. 99-101.
47 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Memahami untuk Membasmi : Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi,  op.cit., hal. 3-5.
memberi  keterangan  palsu,  orang  yang  memegang  rahasia  jabatan  tidak memberikan  keterangan  atau  memberi  keterangan  palsu,  dan  saksi  yang membuka identitas pelapor.
Seperti  disebutkan  sebelumnya,  sanksi  tindak  pidana  korupsi  diatur dalam  undang-undang,  diantaranya  sebagai  berikut.  Perseorangan  atau korporasi  yang  melawan  hukum  memperkaya  diri  sendiri  atau  orang  lain, atau  korporasi  yang  dapat  merugikan  keuangan  atau  perekonomian  negara dipidana  penjara  seumur  hidup,  atau  pidana  penjara  paling  singkat  4  tahun dan  paling  lama  20  tahun,  dan  denda  paling  sedikit  Rp  200.000.000,  00  dan paling  banyak  Rp  1.000.000.000.00.  Bahkan,  dlam  keadaan  tertentu,  pidana mati  dapat  dijatuhkan. 48 Sedangkan  perorangan  atau  korporasi  yang menyalahgunakan  kewenangan,  kesempatan  atau  sarana  yang  ada  padanya, dipidana  dengan  pidana  penjara  seumur  hidup  atau  pidana  penjara  paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000.00 dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00.
Dalam  Undang-Undang    No.  20  Tahun  2001  disebutkan  bahwa menyuap  Pegawai  Negeri  adalah  korupsi,  dan  pelakunya  diancam  dengan pidana  penjara  paling  singkat  1  tahun  dan  paling  lama  5  tahun  dan  atau denda  paling  sedikit  Rp  50.000.000,00  dan  paling  banyak  Rp  250.000.000,00. Memberi  hadiah  kepada  Pegawai  Negeri  karena  jabatannya  adalah  juga korupsi.  Sebaliknya,  Pegawai  Negeri  menerima  suap  atau  hadiah  yang berhubungan  dengan  jabatannya  adalah  juga  korupsi.  Menyuap  hakim  atau advokat adalah korupsi. Sebaliknya, hakim atau advokat yang menerima suap adalah  korupsi.  Pegawai  Negeri  menggelapkan  uang  atau  membiarkan penggelapan uang, atau memalsukan buku  untuk pemeriksaan  administrasi adalah korupsi. Begitu juga yang merusak bukti atau membiarkan orang lain merusakkan bukti adalah korupsi. Dalam kaitan itu, Pegawai yang memeras atau  berbuat  curang  adalah  korupsi.  Begitu  juga  menerima  gratifikasi  dan lapor  KPK  adalah  korupsi.  Semua  yang  disebutkan  sebagai  pelaku  korupsi diancam  dengan  pidana  penjara  dan  atau  denda  yang  bervariasi,  sesuai dengan  tingkat kesalahannya. Rinciannya dapat dibaca pada Buku Memahami untuk Membasmi (Korupsi), terbitan KPK.
48 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Memahami untuk Membasmi : Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi , ibid., hal. 9 dan seterusnya. .

## Kesimpulan
1. Persoalan  korupsi  telah  memeras  tenaga  dan  pikiran  bangsa Indonesia,  tetapi  pemberantasannya  belum  dapat  dirasakan  secara maksimal  oleh  bangsa  ini.  Pelaku  korupsi  sangat  tidak  bermoral, karena serakah dan ingin menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau  korporasi  dengan  cara  yang  merugikan  keuangan  atau perekonomian negara.
2. Modus-modus  korupsi  sangat  beraneka  ragam.  Korupsi  dapat dilakukan  dengan  modus  ekstortif,  manipulatif,  nepotistik,  dan subversif.  Sementara  itu  ada  modus  lain  seperti  modus  korupsi transaktif,  investif,  ekstroktif,  nepotistik,  autogenetik,  dan  supportif. Ada lagi korupsi dengan modus korupsi kecil dan besar, korupsi aktif dan pasif, korupsi suap dan penggelapan, pemerasan,
penyalahgunaan kekuasaan, favorotisme, eksploitatif, dan kontributif.
3. Diantara  langkah  pemberantasa  korupsi  adalah  dekonstruksi  budaya yang  melestarikan  korupsi,  menyadarkan  masyarakat  melalui  jalur pendidikan  dan  keagamaan,  melalui  pendekatan  sosio-kultural, hukum,  dan  politik,  memunculkan  pemimpin  yang  bersih  dan  dapat menjadi tauladan, perbaikan sistem remonerasi (upah), debirokratisasi,  pembuktian  terbalik,  peningkatan  pengawasan  dari masyarakat, dan pemberlakuan reward dan punishment.
4. Secara  ekonomis,  korupsi  dapat  mendorong  mahalnya  harga  dan tingginya cost penyelenggaraan  pemerintahan.  Apalagi  dengan munculnya  mahar  politik,  mental  politik  transaksional  dan sebagainya.  Secara  politis,  korupsi  telah  membuat  para  penguasa semakin rakus terhadap kekuasaan karena dimungkinkan menyalahgunakan wewenangnya.
5. Dalam  perspektif  hukum  Islam,  korupsi  identik  dengan sariqah, risywah , ghulûl ,  dan hirâbah, mukâbarah ,  , intihâb,  ikhtilâsh (mencopet), dan akl suht. Sanksi korupsi yang paling banyak dimajukan oleh para ulama  adalah ta’zîr, sanksi  di  akhirat,  sanksi  moral  dan  sosial, pengembalian harta hasil korupsi, taubat, dan pemaafan.
6. Dalam  perspektif  hukum  positif  di  Indonesia,  korupsi  merupakan tindak  pidana  yang  telah  diatur  dalam  undang-undang  dengan berbagai    jenis-jenis  dan  ancaman  pidananya.  Ancaman  pidana
terhadap  pelaku  tindak pidana  korupsi  adalah hukuman  penjara  dan denda  dengan  tingkat  yang  bervariasi  sesuai  dengan  tingkat pelanggaran koruptor yang bersangkutan, bahkan hingga pemiskinan dan hukuman mati.

## Daftar Pustaka
A.  Jazuli, Fikih  Jinayah:  Upaya  Penanggulangan  Kejahatan  dalam  Islam ,  Jakarta: Rajawali, 2000.
A.  Ubaedillah  dan  Abdul  Rozak ,  Demokrasi,  Hak  Asasi  Manusia,  dan  Masyarakat
Madani, Jakarta: ICCE UIN Jakarta dan The Asia Foundation, 2006. al-‘Asqalanị, Ahmad bin ‘Ali Ibn Hajar, Fath al-Barị Syarh Ṣ ahih al-Bukhari , (Riya ḍ : Dar al-Salam, 2001 M/ 1421 H ), jilid ke- 5. Alatas,  Syed  Hussein, Korupsi:  Sifat,  Sebab,    dan  Fungsi, Alih  Bahasa  Nitwono,
Jakarta: LP3ES, 1987.
Al-Bukhari , Shahih al-Bukhari, Bab  Al-Ayman wa al-Nudzur,  Hadis Nomor  6145.
Lihat  dalam Al-Maktabh al-Syamilah. Al-Nasa’iy, Sunan  al-Nasa’iy ,  Kitab  al-Janaiz,  Hadis  Nomor  1933  dalam  Al- Maktbah al-Syamilah.
Al-Qaradawị,  Yusuf, al-Halal  wa  al-Haram  fi  al-Islam ,  Beirut:  al-Maktabah  al- Islamiyah, 1980.
Al-Sabiq, Sayyid, Fiqh al-Sunnah, Jilid II, Beirut: Dar al-Fikr, 1983.
Anwar, Syamsul, “Sejarah Korupsi dan Perlawanan Terhadapnya di Zaman Awal Islam:  Perspektif    Studi  Hadis”,  dalam Hermenia Volume  4,  Nomor  1,
Januari – Juni 2005.
Audah,  Abdul  Qadir, Al-Tasyrî’  al-Jinâiy  al-Islâmîy ,  Jil.  I,    Beirut:  Muassasah  al- Risalah, 1987.
Azra,  Azyumardi,  “Pemberantasan  Korupsi  Menuju  Tata  Pemerintahan  yang Baik,”  Makalah  Tidak  Diterbitkan.  Disampaikan  pada  Seminar Internasional  Memberantas  Korupsi,  Hotel  Le  Meridien,  Jakarta,  16-17
Desember 2003.
CSRS  (Center  for  the  Study  of  Religion  and  Culture), Pendidikan  Antikorupsi, Jakarta, CSRC UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2006. Effendi, Taufiq, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Teks Ceramah Tentang  Reformasi  Birokrasi  di  Perguruan  Tinggi ,  Disampaikan  pada  Acara Rapat Kerja Pimpinan Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah
Jakarta,  Jumat, 16 Januari 2009, di Jakarta.
Eksa, Golda, “Perangi Mahar Sekarang Juga” dalam Harian Media Indonesia ,  Edisi Minggu, 21 Januari 2018.
Evaluasi  Setahun  Pemerintahan  SBY-Kalla  (20  Oktober  2004-20  Oktober  2005),
Komitmen  Tanpa  Dukungan  Indonesia  Corruption  Watch,  dalam www.antikorupsi.org
Hamad,  Ibnu,  “Realitas  Mencari  Pemimpin”  dalam  Rubrik  Opini, Harian Republika , Jumat, 26 Januari 2018.
Harian  Kompas    on  line,  dengan  laman http://vik.kompas.com/korupsi-e-ktp/
diunduh hari Rabu, 31 Januari 2018, pukul 13:17 WIB.
Harian Media Indonesia , Rabu, 24 Januari 2018. Haryono  Umar, Akuntabilitas  Pengelolaan  Keuangan,  Handout  Pengarahan  Rapat Kerja Pimpinan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Di Jakarta, Sabtu, 17 Januari 2009.
Hornby, Oxford  Advanced  Learner’s  Dictionary, Oxford:  Oxford  University  Press,
1989.
Ikhsan,  Muhammad,  “Mengukur  Biaya  Ekonomi  Akibat  Korupsi  di  Indonesia”, dalam Hamid Basyaib dkk (Ed.), Mencuri Uang Rakyat: 16 Kajian Korupsi di Indonesia , Buku 3, Jakarta: Yayasan Aksara, 2002.
Intan, Novita, Rubrik Khazanah, Harian Republika , Edisi Rabu, 31 Januari 2018.
J.S.  Badudu, Kamus  Kata-kata  Serapan  Asing  dalam  Bahasa  Indonesia ,  Jakarta: Kompas, 2003, Cet. Ke-1.
KKBI daring dalam website resmi https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/korupsi
Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK), Memahami  untuk  Membasmi:  Buku  Saku untuk  Memahami  Tindak  Pidana  Korupsi, Jakarta:  Komisi  Pemberantasan Korupsi, 2006.
Majlis  Tarjih  dan  Tajdid  PP  Muhammadiyah, Fikih  Antikorupsi:  Perspektif  Ulama Muhammadiyah, Jakarta: Pusat Studi Agama dan Peradaban—PSAP, 2006. Muslim, Shahih Muslim , Kitab al-Thaharah I, Hadis nomor 114, dalam Al-Maktab al-Syamailah.
Na’im, Mashuri, Nur Rofiah, dan Imdadun Rahmat, NU Melawan Korupsi : Kajian Tafsir dan Fiqih, Jakarta: PB Nahdlatul Ulama, 2006. Presiden  dan  DPR  RI, Kumpulan,  Perundang-undangan  Anti  KKN, Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2005.
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia , Edisi Kedua, Jakarta: Depdikbud dan Balai Pustaka, 1999.
Rais,  M.  Amien, Membangun  Politik  Adiluhung ,  Bandung:  Zaman  Wacana  Mulia, 1998, Cet. Ke-1.
Wahid,  Salahuddin, Basmi  Korupsi:  Jihad  Akbar  Bangsa  Indonesia ,  Jakarta:  Pustaka
Indonesia Satu dan Center for Good Governance Studies, 2003.
Yunus,  Nur  Rohim, Restorasi  Budaya  Hukum  Masyarakat  Indonesia, Bogor: Jurisprudence Press, 2012.