## LITERASI LINGUISTIK FORENSIK: UPAYA REDUKSI HATE SPEECH DI MEDSOS BAGI SANTRI PONDOK PESANTREN DI LOMBOK, NTB
1 ZAINUL MUTTAQIN1, 2 SYIHABUDDIN
Sekolah Pascasarjana, Universitas Pendidikan Indonesia
1 zainulm@upi.edu , 2 syihabuddin@upi.edu

## Abstrak
Ujaran  kebencian  (hate  speech)  menjadi  ruang  dialektika  yang  yang  terus  menimbulkan  pro  dan kontra.  Satu  sisi  ini  sama  saja  dengan  mengkebiri  hak  berbicara  dan  menyampaikan  pendapat  di ruang  publik  sebagaimana  yang  dijamin  Undang-Undang,  namun  di  sisi  lain  dampak  dari  ujaran kebencian  yang  tidak  terkontrol  menjadi  problem serius  yang  menimbulkan  gesekan  di  akar rumput hingga  kelas  atas.  Tujuan  artikel  ini  untuk  memberikan  literasi  forensik  untuk  mereduksi  ujaran kebencian di media sosial bagi para santri di Pondok Pesantren di Lombok. Tulisan ini adalah kajian literatur yang berangkat dari fenomena ujaran kebencian yang dilakukan oleh orang Lombok di portal kabar  harian  daring.  Fenomana tersebut  menjadi  pijakan dalam  memberikan analisa  faktor  apa  yang memantik para petutur tersebut dijerat hukum UU ITE dan KUHP dari sisi analisa forensik. Setelah itu dijabarkan langkah antisipasi agar para santri terhindar dari jeratan hukum saat bermain, menulis, berbicara  di  media  sosial  dengan  empat  tahap  yaitu,  1).  Memperkaya  diksi,  2).  Memahami  konteks tutur, 3). Menentukan motivasi dan 4). Mengontrol emosi saat menulis, atau berbicara di ruang publik virtual.
Kata Kunci: Literasi, Lingusitik Forensik, Hate Speech, Media Sosial

## Abstract
Hate  speech  becomes  a  dialectical  space  that  continues  to  give  rise  to  pros  and  cons.  On  the one  hand,  this  is  tantamount  to  emasculating  the  right  to  speak  and  express  opinions  in public  spaces  as  guaranteed  by  law,  but  on  the  other  hand,  the  impact  of  uncont rolled  hate speech  becomes  a  serious  problem  that  causes  friction  from  the  grass  roots  to  the  upper classes. The aim  of this article is to provide  forensic literacy  to reduce hate speech  on social media  for  students  at  Islamic  boarding  schools  in  Lombok.  T his  article  is  a  literature  study that  starts  from  the  phenomenon  of  hate  speech  carried  out  by  Lombok  people  on  online daily  news  portals.  This  phenomenon  becomes  a  basis  for  providing  an  analysis  of  the factors  that  trigger  these  speakers  to  be  charged  under  the  ITE  Law  and  the  Criminal  Code from  a  forensic  analysis  perspective.  After  that,  anticipatory  steps  are  outlined  so  that students  avoid  legal  entanglements  when  playing,  writing  and  speaking  on  social  media  in four  stages,  namely,  1).  Enriching  diction,  2).  Understanding  the  context  of  speech,  3). Determining  motivation and 4). Control emotions when writing,  or speaking in virtual public spaces.
Keywords : Literacy, Forensic Linguistics, Hate Speech, Social Media

## A. PENDAHULUAN
Penggunaan  media  sosial  akhir-akhir  ini  cukup  tinggi,  seperti  dilansir  dari  situs  We  Are  Social  pada tahun  2023  (Data  Indonesia:2023)  bahwa  pengguna  aktif  sosial  media  di  Indonesia  berjumlah  167  juta pengguna, jumlah ini setara dengan 60,4% dari total penduduk Indonesia. Hal senada juga dilaporkan oleh situs slice.id  (Slice.id:2023)  menunjukkan  bahwa  ada  5  pengguna  flatform  tertinggi,  yaitu  Youtube  139  juta, Facebook  119,9  juta,  Tiktok  109,9  juta,  Instagaram  89,15  juta  pengguna  pada  Mei  2023.  Sementara  itu, Databox.katadata.id  (2023)  mengungkapkan  ada  beberapa  aplikasi  wajib  yang  memiliki  tingkat  penggunaan tinggi  di  Indonesia  pada  tahun  2024,  yaitu  WhatsApp  sebesar  90,9%  pengguna,  Instagram  sebesar  85,3%, Facebook, 81,6%, Tiktok sebesar 73,5%, Telegram sebesar 61,3%, serta dan X sebesar 57,5%.  Korelasi antara pengetahuan, kemampuan dan keterampilan dalam menulis santri banyak didominasi dalam ruang virtual sebab menarik bagi anak untuk belajar dan menulis banyak hal. Apalagi ketika siswa tidak menemukan seseorang atau guru  yang  tepat  maka  ruang  virtual  menjadi  medan  tutur  yang  praktis  untuk  bercerita  (Azizah,  2023).
Perkembangan  teknologi  ahir-ahir  ini  membawa  dampak  yang  signifikan  bagi  masyarakat  hususnya  para generasi Z yang sedang menikmati masa hidupo di tengah dunia virtual (Wardani et al., 2021).
Dalam konteks bersosialisasi, Islam sangat terbuka dengan properti baru saat ini yaitu media sosial, baik Facebook, Instagram, Youtube, Tiktok, dll. Islam memberikan pedoman yang jelas dalam berinteraksi agar tidak menyinggung, merugikan salah satu pihak. Bahkan dampak baik dari perkembangan media sosial (Medsos) saat ini  salah  satunya  adalah  media  dakwah,  menyebarkan  nilai-nilai  baik  bagi  seluruh  manusia  di  bumi  (.  et  al., 2023)
Seorang  remaja  berusia  17  tahun  dari  Bima  ditangkap  polisi  karena  menulis  ujaran  kencian  terhadap institusi  kepolisian  (Wartakota:2020).  Seorang  petugas  kebersihan  HL  di  Lombok  ditahan  oleh  polisi  karena memposting  video  tiktok  tentang  ujaran  kebencian  terhadap  Palestina  (Tempo:2021).  Ustadz  Mizan  Qudsiah ditangkap  polisi  karena  menyampaikan  ceramah  yang  berisi  ujaran  kebencian  (Kompas:2022).  Warga  KLU yang  diinisiasi  KJ  ditangkap  sebab  menyatakan  ujaran  kebencian  serta  penghinaan  terhadap  Presiden  Jokowi dan  masih  banyak  lagi  tulisan,  ucapan  yang  membawa  orang  ke  bar  karena  ketidakpahaman  mereka  terhadap dampak yang diterima dari lelucon mereka di media sosial.
Penting untuk digarisbawahi bahwa segala bentuk tindakan, baik tertulis, ucapan yang merugikan orang lain akan memiliki dampak hukum, baik pidana maupun perdata. Pasal 28 ayat (2) UU ITE, yaitu setiap orang dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  mendistribusikan  dan/atau  mentransmisikan  Informasi  Elektronik  dan/atau Dokumen  Elektronik  yang  menghasut,  mengundang,  atau  mempengaruhi  orang  lain  sehingga  menimbulkan kebencian  atau  permusuhan  terhadap  orang  dan/atau  kelompok  orang  tertentu  berdasarkan  ras,  kebangsaan, suku, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau cacat fisik (RKUHP:2024).
Santri yang lekat dengan kegiatan eksklusif yang sedikit berbeda dengan kebiasaan umum, seperti tinggal di  lingkungan  pesantren  dengan  budaya  riligius  dan  habitus  seringkali  kemudian  terpengaruh  oleh  bisingnya dunia media sosial. Bahkan teman sekelas Kyai bisa terkikis dalam dinamika ini. Oleh karena itu, memberikan literasi  linguistik  forensik  kepada  siswa  harus  dilakukan  agar  mereka  tahu  bagaimana  menulis,  ucapan  yang dianggap "sepele" dan lelucon dapat membawa mereka ke ranah hukum.
Linguistik  forensik  menjadikan  bahasa  sebagai  alat  bukti  hukum  untuk  memperkuat  apakah  terdakwa benar-benar  melakukan  perbuatan  melawan  hukum  atau  tidak  (Kusno  et  al.,  2022).  Dalam  hal  ini,  linguistik forensik  berperan  dalam  tiga  domain,  yaitu  bahasa  dalam  proses  hukum,  bahasa  sebagai  produk  hukum  dan bahasa  sebagai  bukti  hukum.  Dalam  konteks  bahasa  dalam  proses  hukum  dapat  dilihat  dalam  model  BAP kepolisian dan pengadilan, dalam ranah bahasa sebagai produk hukum dapat dilihat dalam aspek berupa undang- undang, dan terakhir bahasa sebagai alat bukti hukum dapat berupa tulisan, jejak suara, jejak video atau rekaman yang  dapat  menjadi  bukti  dalam  menjebak  seseorang  ke  dalam  ranah  hukum  (Solihatin,    Endang,  2019:  38). Hadirnya  linguistik  forensik  menjadi  hal  penting,  terutama  pada  aspek  kasus  yang  meninggalkan  jejak kebahasaan (Ismawati et al., 2023). Ahli bahasa juga diminta untuk menganalisis baik berupa surat bunuh diri, meme,  poster,  paten,  BAP,  pemerasan,  pencurian,  pencemaran  nama  baik,  ujaran  kebencian,  maupun  redaksi bahasa yang sah (Datang, 2020).
Beberapa  penelitian  sebelumnya  terkait  upaya  edukasi  tentang  bahaya  ujaran  kebencian  yang mengatasnamakan kebebasan berbicara di dunia maya adalah: Pertama, (. et al., 2023) dengan judul penelitian "Strategi Mengatasi Ujaran Kebencian di Media Sosial dalam Perspektif Islami" dalam Jurnal Alamtara: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam. Penelitian ini memberikan tawaran dalam meminimalisir ujaran kebencian ke dalam 6 hal yitu; Qaulan Karima, Qaulan Masyura, Qaulan Baaligha, Qaulan Layyin, Qaulan Sadida dan Qaulan Ma’rufa.
Studi  lain,  (Farid,  2019)  berjudul  "Optimalisasi  Media  Sosial  Pesantren  untuk  Membendung  Konten Negatif  di  Dunia  Maya"  yang  diterbitkan  oleh  Jurnal  Dakwatuna:  Jurnal  Dakwah  dan  Komunikasi  Islam menyebutkan  bahwa  jika  28  ribu  Pondok  Pesantren  di  Indonesia,  sepuluh  persen  aktif  membendung  konten negatif  baik  itu  di  FB,  IG,  dan  Youtube,  maka  2.800  sumber  informasi  baik  dapat  diakses  masyarakat  di Indonesia  setiap  hari.    Selain  itu,  banyak  lulusan  yang  dapat  berpartisipasi  dalam  membagikan  konten  baik sehingga ujaran kebencian dan berita palsu serta pencemaran nama baik dapat dikurangi.
Berdasarkan  penelitian  sebelumnya,  belum  ada  upaya  mereduksi  ujaran  kebencian  melalui  literasi linguistik  forensik  di  kalangan  santri  di  ponpes  di  Lombok,  Nusa  Tenggara  Barat.  Pengetahuan  tentang Linguistik Forensik menjadi penting sebab analisis bahasa linguistik forensiklah yang dapat memastikan apakah penulis  teks,  pidato  dapat  dikenakan  tindak  pidana  atau.  Oleh  sebab  itu,  tujuan  artikel  ini  untuk  memberikan edukasi upaya mereduksi penyebaran ujaran kebencian di media sosial bagi santri pondok pesantren di Lombok serta menjelaskan komponen apa saja yang digunakan linguistik forensik dalam memastikan sebuat tulisan bisa berdampak hukum atau tidak.

## B. METODE PENELITIAN
Artikel  ini  merupakan  penelitian  kualitatif  dengan  metode  deskriptif-fenomenologis.  Artikel  ini merupakan kajian literatur yang mencoba mengulas dan memberikan alternatif upaya dalam mengurangi ujaran
kebencian dan upaya apa yang perlu ditingkatkan oleh santri pesantren di Lombok, Nusa Tenggara Barat ketika bermain  media  sosial.  Sumber  data  dalam  artikel  ini  adalah  beberapa  kasus  ujaran  kebencian  yang  terjadi  di Nusa Tenggara Barat, sedangkan data dalam artikel ini adalah model ujaran kebencian berupa ucapan/tulisan di medsos yang diambil dari surat kabar harian daring. Analisis data dilakukan dengan 1). Menginventarisasi data media  sosial  terkait  ujaran  kebencian,  2)  menganalisis  aspek  struktur  bahasa  tulis/ujaran  yang  menjadi  dasar penetapan tersangka serta memberikan upaya reduksi ujrana kebencian dalam konteks literasi linguistik forensik dan  3)  menyimpulkan  beberapa  hal  yang  berkaitan  dengan  masalah  dan  menawarkan  solusi  untuk  masalah tersebut.

## C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## 1. Hasil Penelitian
Beberapa  tindakan  yang  dapat  dilakukan  sebagai  upaya  mengurangi  ujaran  kebencian  yang mungkin  dilakukan  oleh  santri  di  pondok  pesantren  di  Lombok  dalam  hal  literasi  forensik  linguistik, yaitu:  1).  Motivasi  menulis  di  sosial  media,  2).  Memahami  konteks  penggunaan  kata  atau  istilah,  3). Penguasaan diksi harus baik, dan 4). Mampu mengontrol emosi saat bermain sosial media.
Terkait  dengan  upaya-upaya  di  atas,  perlu  diperkenalkan  bagaimana  dasar  kepolisian, pengadilan  dalam  menentukan  apakah  tulisan,  pidato,  atau  poster  dan  sebagainya  yang  tertulis,  lisan dan  kirimkan  di  media  sosial  dapat  memberikan  dampak  hukum  atau  tidak.  Upaya  ini  akan  dibahas terlebih  dahulu  sebelum  memaparkan  upaya  penanganan  agar  mahasiswa  terhindar  dari  penulisan ujaran kebencian yang berdampak hukum di media sosial.

## 2. Pembahasan

## Dasar untuk menentukan bukti bahasa sebagai pelanggaran hukum.
Berdasarkan  beberapa  fenomena  ujaran  kebencian  di  sosial  media  yang  melibatkan masyarakat  Lombok  mulai  dari  petugas  kebersihan,  pelajar,  bahkan  hingga  seorang  kyai  yang dilaporkan  melakukan  pelanggaran  ujaran  kebencian.  Apakah  hakim  segera  menentukan  status tersangka?  Tentu  saja  tidak.  Ada  hal  penting  yang  juga  belum  diketahui  banyak  orang  yaitu  dalam Berita Acara Kepolisian (BAP) yang jika menyangkut bahasa sebagai alat bukti ( Bahasa sebagai bukti ) maka  prinsip  dasar  yang  dimulai  oleh  polisi  adalah  apakah  ucapan  atau  ucapan  atau  tulisan  yang dilaporkan  mengarah  pada  tindak  pidana  atau  tidak.  Polisi  akan  meminta  keterangan  saksi  ahli Linguistik  (Linguistik  Forensik)  untuk  membuktikan  apakah  terlapor  ujaran  tersebut  dianggap melanggar ketentuan hukum baik UU ITE maupun KUHP dan terbukti di pengadilan.
Pada tahap  inilah ahli  bahasa (linguistik  forensik)  akan mulai melihat apakah  pidato,  tulisan, meme, poster, dll merujuk pada tindakan kriminal atau tidak. Pertanyaannya adalah kapan pidato, teks, meme,  poster,  dll.  menjadi  dasar  kejahatan?  Saat  itulah  seseorang  atau  kelompok  merasa  dirugikan secara  material  dan  non-material.  Banyak  kasus  ujaran  di  media  sosial  yang  dibuat,  ditulis  hanya "lelucon,  main-main,  atau  tidak  ada  niat  serius"  namun  ternyata  memiliki  konsekuensi  hukum  dan penulis  teks  dapat  dituntut  pidana  jika  ada  orang,  kelompok  yang  merasa  dirugikan  atas  tindakan penulis  teks,  atau  pidato  tersebut.  Seperti  kasus  Kyai  Mizan  Qudsiah  yang  dalam  rekaman  video menyatakan  "...  kubur  tain  acong",  atau  Petugas  Cleaning  Service  Mataram  yang  mengatakan  "Babi Palestina  ...."  di  akun  Tiktok,  atau  pemuda  Mataram  yang  mengatakan  "polisi  dajjal"  di  halaman komunitas Facebook.
Langkah kedua yang dilakukan oleh ahli bahasa (linguistik forensik) adalah menganalisis diksi yang  digunakan  oleh  penulis/pembicara.  Apakah  pilihan  kata-kata  itu  standar  atau  tidak,  itu  dapat diterima di masyarakat atau tidak. Kata tersebut juga akan dianalisis lebih lanjut dengan studi semantik (baik semantik leksikal atau gramatikal) jika terkait dengan teks, tetapi jika terkait dengan ucapan, akan diperiksa fonemik (elemen suara) pembicara apakah itu marah, meremehkan, atau tidak. Dalam aspek fonem,  juga akan terlihat  apakah getaran  suara  yang  tinggi,  pungtuasi,  dan nada  suara  mengacu  pada merendahkan, menghina, atau mengutuk.
Selanjutnya  langkah  ketiga,  teks  tertulis/lisan  akan  dilanjutkan  dengan  melihat  apakah  teks yang  dibuat  berkaitan  dengan  konteks  sosial  masyarakat  (wacana)  pada  tahap  ini  akan  dilihat  oleh penulis  psikologi  (kondisi  saat  penulis  melakukan  tes/pidato),  karakter  tulisannya  juga  dibandingkan dengan  tulisan-tulisan  lain  di  media,    Tingkat  diferensiasi  seberapa  banyak,  membaca,  kontak lingkungan,  tingkat  pendidikan  karena  semua  itu  akan  mempengaruhi  seseorang  dalam  menulis  atau berbicara.
Apakah frasa seperti "kubur tain acong", "Babi Palestina ..." dan "Polisi Antikristus" termasuk dalam  kategori  ujaran  kebencian?.  Mari  kita  lihat  dari  kalimat  "grave  tain  acong..".  Kata  "kuburan"
diidentifikasi dan ditafsirkan sebagai rumah peristirahatan bagi manusia yang sudah meninggal. Dalam aspek semantik (bidang makna) kata "kuburan" dikaitkan dengan hal-hal yang dijaga, sakral. Kemudian kata "tain acong" yang berarti kotoran anjing, secara leksikal merupakan hasil dari proses pencernaan yang keluar dari hewan yang disebut anjing. "Acong" sendiri bagi umat Islam adalah hewan yang najis dan  haram  jika  dimakan.  Bahkan  jika  seseorang  dipukul  dengan,  anjing  harus  dimurnikan  7  kali menggunakan  tanah  dan  air.  Dalam  konteks  bidang  makna,  tidaklah  tepat  untuk  merasa  bahwa "kuburan"  yang  merupakan  rumah  peristirahatan  terakhir  melekat  pada  "tain  acong".  Dalam  konteks pragmatik,  ucapan  "grave  tain  acong"  adalah  tindak  tutur  tegas  atau  representatif  yang  menyatakan sesuatu  yang  diyakini  benar  oleh  pembicara.  Ini  berarti  bahwa  dalam  pengetahuan  dan  pemahaman pembicara bahwa hubungan antara "kuburan" dan "tain acong" tidak masalah dan benar. Untuk melihat detailnya,  kita  harus  melihat  konteks  bicara,  yaitu  dengan  siapa  dia  berbicara,  dalam  suasana  seperti apa  dan  dalam  kegiatan  apa.  Kyai  Mizan  berbicara  kepada  para  jamaah,  pada  pembacaan  dan  dalam suasana  non-formal.  Pada  tahap  ini  menyatakan  sesuatu  yang  diyakini  pembicara  kepada  halayak tentang  pergaulan  orang  yang  melakukan  ziarah  kubur  dan  memberikan  analogi  kuburan  yang digunakan  sebagai  tempat  doa  sebagai  'kubur  tain  acong'  dengan  tujuan  meyakinkan  jemaat  bahwa kuburan  bukanlah tempat  yang  disucikan  apalagi untuk  berdoa.  Untuk  dikonsumsi  oleh  para  peziarah mungkin bukan hal yang serius karena mereka adalah salah satu iman dan pengertian. Sampai tahap ini, Kyai Mizan masih dikatakan aman dari kejahatan.
Masalahnya kemudian pidato Kyai Mizan (MQ) direkam dan dipublikasikan di media sosial, yaitu  Youtube  dengan  penyebaran  besar-besaran  di  sosial  media  lain  seperti  WhatsApp,  FB,  IG  dan Tiktok.  Hal  inilah  yang  memicu  kasus  awal  terhadap  tindak  pidana  yaitu  Undang-Undang  ITE  2024 dalam  pasal  28  ayat  (2).  Pasal  inilah  yang  menjadi  pijakan  awal  kepolisian  dalam  menelisik  lanjut terkait dengan motivasi dan konteks lain dalam video Kyai Mizan Qudsyiah tersebut.

## Upaya Pengurangan Ujaran Kebencian Bagi Santri di Media Sosial
Media  sosial  saat  ini adalah  dunia realitas kedua  masyarakat,  terutama  generasi muda,  GenZ dan  milenial.  Pada  dasarnya  tidak  ada  masalah  dengan  dinamika  masif  media  sosial  saat  ini.  Cukup banyak  manfaat  yang  diberikan  kepada  seluruh manusia.  Keluarga  di tempat  yang  jauh  merasa  dekat dengan layanan Video Call, barang dagangan di gang sempit dan jauh dapat diakses dan dipesan oleh orang-orang,  yang  bahkan  lebih  praktis  bagi  orang  yang  menginginkan  sesuatu  tidak  perlu  datang  ke toko  atau  tempat  penjualan,  sekarang  cukup  memesan  melalui  aplikasi  maka  barang  sudah  bisa digunakan,    atau  dinikmati.  Bahkan,  tidak  sedikit  orang  yang  mulai  mengubah  haluan  mencari pekerjaan  dengan  melakukan  endorsemen,  selebriti,  content  creator,  dll.  Beberapa  hal  tersebut  perlu diapresiasi karena mampu memberikan kontribusi baik bagi perteumbuhan ekonomi dan geliat ekonomi masyarakat.
Namun  di  sisi  lain,  kita  melihat  begitu  banyak  hal  negatif  yang  muncul  dan  dihadirkan  oleh media  sosial,  salah  satunya  adalah  ujaran  kebencian.  Sebagai  masyarakat  yang  hidup  dan  tumbuh bersama  budaya  timur,  ujaran kebencian masih  dianggap tabu, namun  saat ini  sepertinya  tidak  begitu ditakuti lagi dengan alasan kebebasan berpendapat yang telah dijamin oleh Konstitusi. Hal ini menjadi salah  satu  pemicu  kepercayaan  diri  seseorang  dalam  mengungkapkan  apa  yang  ia  rasakan  dan  ingin tulis di media sosial. Namun, sejak tahun 2008 diundangkan Pasal 28 ayat (2) UU ITE, potensi menulis dan berbicara sesuka hati yang merugikan orang lain tidak bisa lagi sesuka hati.
Penelitian  sebelumnya  telah  memberikan  beberapa hal  baik  dalam upaya  mengurangi ujaran kebencian yang ditulis di media sosial yang dapat menyebabkan kejahatan. Adapun artikel ini, beberapa upaya  dihadirkan  dalam mengurangi ujaran  kebencian bagi  santri  pesantren  di  Nusa Tenggara  Barat, yaitu: 1). Penguasaan diksi harus baik. Bank data diksi terbatas memungkinkan seseorang tidak dapat memberikan  sinonimisme  diksi  dengan  kata  lain  yang  memiliki  makna  lebih  lembut  atau  tidak bertentangan  dengan  kebiasaan  umum.  Dalam  analisis  data,  linguistik  forensik  akan  dimulai  dengan menganalisis  pilihan  kata  untuk membuat  bukti  ucapan hukum  bahasa.  Pada  tahap ini,  jika  kata  yang digunakan  sangat  jelas  dan  terbaca,  itu  mengacu  pada ujaran  kebencian atau  hal-hal  yang  membuat orang merasa  dirugikan  baik  secara moral maupun material,  akan  sangat  cepat  untuk  dituntut  dengan hukum.
2).  Memahami  konteks  di  mana  kata-kata  atau  istilah  digunakan.  Lebih  tepatnya  memahami pola penggunaan kata dalam konteks menulis atau berbicara. Kegagalan pada tahap ini sering menyeret orang  untuk  menggunakan  kata-kata  yang  bertentangan  dengan  keadaan  atau  kesepakatan  sosial. Mengapa  tahap  ini  penting  harus  dipahami  oleh  mahasiswa,  karena  konteks  tutur  memicu  banyak keputusan  linguistik  forensik  untuk  menentukan  apakah  teks,  atau  ucapan  termasuk  dalam  kategori hukum pidana atau UU ITE.
3). Motivasi menulis, ini adalah hal yang sangat ampuh dalam menentukan apakah teks ditulis dengan motivasi tinggi atau tidak. Terlalu termotivasi sering menyebabkan penulis kehilangan kendali atas kata-kata dan lingkungan bicara. Gejolak ini terkadang tidak dirasakan oleh banyak orang sehingga dianggap normal. Padahal aksi ini memiliki potensi besar dalam membawa penulis ke ranah predilan.
4).  Kontrol  emosi  di  ranah  media  sosial.  Orang-orang  mudah  dipengaruhi  dan  membawa suasana  emosional  ke  media  sosial.  Tindakan  ini  sangat  disarankan  untuk  tidak  dilakukan  mengingat berpotensi membuat tulisan mengarah pada konteks hukum. Pada tahap ini alangkah baiknya jika siswa menulis  atau  berbagi  di  media  sosial  dalam  keadaan  stabil  dari  benturan  emosi  yang  datang  dari lingkungan, membaca buku, pendidikan dan keluarga. Dalam konteks Islam, disarankan untuk bersabar dalam  konteks  apapun  karena  dengan  kesabaran  orang  akan  diselamatkan  dari  hal-hal  yang  akan merugikan mereka di masa depan.
Beberapa upaya  di atas untuk menghindari jebakan hukum UU ITE dan KUHP terkait ujaran kebencian  perlu  dipahami  dan  diketahui  oleh  mahasiswa  dengan  harapan  ada  antisipasi  pribadi  yang membuat mereka lebih berhati-hati dalam menulis, berbicara di media sosial.

## D. PENUTUP
Kebebasan  berpendapat  merupakan  tindakan  yang  dilindungi  oleh  Konstitusi  di  Negara  Republik Indonesia, tapi tidak  berarti seseorang dengan leluasa melakukan hal-hal memberikan kegugian bagi orang lain. Ujaran kebencian, penyebaran berita bohong, pencemaran nama baik,  fitnah, menuduh, dll dapat menjadi ruang kasus bagi penulis/pembicara di media sosial itu sendiri. Oleh karena itu, upaya memahami motivasi, memahami kekayaan diksi, memahami konteks ucapan/tulisan, memahami pengendalian emosi sangat penting diketahui dan diketahui oleh mahasiswa agar terhindar dari terjerat hukum. Mengingat hal di atas digunakan sebagai titik awal oleh  linguistik  forensik  dalam  menentukan  apakah  sebuah  tulisan  /  pidato  mengarah  pada  konteks  hukum  atau tidak.

## DAFTAR PUSTAKA
Apriyani,  M.  (2021).  Optimalisasi  internet  sehat  sebagai  upaya  pencegahan  tindak  pidana ujaran  kebencian  di  Pondok  Pesantren  Darul  Falah  Ponorogo. Jurnal  Masyarakat Veteran . hlm.9-10 https://vsj.upnjatim.ac.id/index.php/vsj/article/view/16/14
Azizah,  A.,  Arsanti,  M.,  &  Setiana,  L.  N.  (2023).  Media  Pembelajaran  Berbasis  Literasi Digital  Dalam  Mata  Kuliah  Pembelajaran  Menyimak. Jurnal  Pendidikan  Bahasa Indonesia , 11(2), 79-82, Hal.79. DOI: http://dx.doi.org/10.30659/jpbi.11.2.1-4
Az Zahra, F., Abghiya R, A., Budiyanti, N., Azzahra, N.F., &; Ikhsan Ag, M. (2023). Strategi mengatasi  ujaran  kebencian  di  media  sosial  dalam  perspektif  Islam. Alamtara:  Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam . Barang. 45.
https://doi.org/10.58518/alamtara.v7i1.1519
Datang,  F.  A.  (2019).  Perspektif  Sejarah  dalam  Linguistik  Forensik. Jurnal  Linguistik Forensik Indonesia , hlm. 12. DOI: http:// dx.doi.org/10.22225/.2.1.1603.1-6
Farid, A.F. (2019). Optimalisasi media sosial pesantren untuk membendung konten negatif di dunia  maya. Dakwatuna : Jurnal  Dakwah  dan  Komunikasi  Islam .  hlm.35.  DOI: https://doi.org/10.36835/dakwatuna.v5i1.320
Ismawati,  I.,  Agustina,  H.,  &;  Ramdhani,  M.  (2023).  Kejahatan  Dalam  MENHUNT UNABOMBER:  SEBUAH  STUDI  LINGUISTIK  FORENSIK.  SebaSa.hlm.  417.  DOI: 10.29408/sbs.v6i2.21307
Kusno,  A.,  Arifin,  M.  B.,  &;  Mulawarman,  W.  G.  (2022).  Pengungkapan  konten  ujaran kebencian berbasis etnis tentang bahasa sebagai bukti hukum: analisis linguistik forensik. Jurnal Bahasa, Sastra dan Pembelajarannya , 12(2). Barang. 235. DOI: http://dx.doi.org/10.20527/jbsp.v12i2.12721
Endang  Sholihatin,  2019,  Linguistik  Forensik  dan  Kejahatan  Bahasa,  Perpustakaan Mahasiswa: Yogyakarta. hlm. 38.
Undang-Undang Republik Indonesia. A Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor I1 Tahun 2oo8 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, hlm. 9
Wardani,  O.  P.,  Turahmat,  T.,  &  Arsanti,  M.  INTERNALISASI  NILAI  ISLAM  DALAM BERPENDAPAT  DI  MEDIA  SOSIAL  MAHASISWA  PBSI  UNISSULA. Jurnal Pendidikan Bahasa Indonesia , 9(2), 44-49. Hal.95 DOI:
http://dx.doi.org/10.30659/jpbi.9.2.44-49
Inilah  Media  Sosial  yang  Paling  Banyak  Digunakan  di  Indonesia  Awal  2024  diakses  mulai https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/03/01/ini-media-sosial-paling-banyak- digunakan-di-indonesia-awal-2024  4 Mei 2024
Mempermalukan  Palestina  di  Media  Sosial,  Petugas  Kebersihan  di  NTB  Dijemput  Polisi Diakses  dari  https://nasional.tempo.co/read/1463175/hina-palestina-di-medsos-petugas- kebersihan-di-ntb-dicokok-polisi 4 Mei 2024
Polisi tangkap warga Lombok sebarkan ujaran kebencian  melalui  media sosial  yang diakses mulai  https://www.antaranews.com/berita/690088/polisi-ciduk-warga-lombok-penyebar- ujaran-kebencian-melalui-medsos 4 Mei 2024
Remaja  17  Tahun  dari  NTB  Ditangkap  Polisi  karena  Mempermalukan  Institusi  Polisi  di Media  Sosial  Diakses  dari  https://wartakota.tribunnews.com/2020/05/25/remaja-17- tahun-asal-ntb-ditangkap-polisi-lantaran-hina-institusi-polri-di-medsos#google_vignette 4 Mei 2024
Statistik Pengguna Media Sosial
Indonesia
Terbaru diakses dari https://www.blog.slice.id/blog/edisi-2023-statistik-pengguna-media-sosial-terbaru  4 Mei 2024
Tokoh  Agama  dan  Pemuka  Adat  Sasak  Demo,  Laporkan  Pembuat  Video  Ustaz  Diduga
Ujaran Kebencian diakses dari
https://regional.kompas.com/read/2022/01/03/181717378/tokoh-agama-dan-tokoh-adat- sasak-demo-laporkan-ustaz-pembuat-video-diduga?page=all#google_vignette.
167  Juta  Pengguna  Media  Sosial  di  Indonesia  pada  tahun  2023  diakses  mulai https://dataindonesia.id/internet/detail/pengguna-media-sosial-di-indonesia-sebanyak- 167-juta-pada-2023 4 Mei 2024