## UNES Journal of Swara Justisia
e-lSSN: 2579-4914 | p-lSSN: 2579-4701 https://swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/index DOl: https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i4.432

## Penyelesaian Kredit yang Dibebani Hak Tanggungan atas Nama Orang Lain yang Meninggal Dunia
Bryan Achmad Effindri 1*
1 Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, lndonesia
* Corresponding Author: bryanachmadeffindri@gmail.com
lnfo Artikel Abstrak Direvisi, 11/11/2023 Penelitian ini membahas penyelesaian kredit yang dibebani hak tanggungan atas nama  orang  lain  yang  meninggal  dunia:  studi  pada  PT  Bank  Nagari  Cabang Pembantu  Tigo  Nagari  Pasaman.  Hak  Tanggungan  diatur  dalam  berbagai peraturan  salah  satunya  yaitu  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1996  Tentang Hak  Tanggungan  atas  Tanah  Beserta  Benda-Benda  yang  Berkaitan  dengan Tanah  dan  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998  Tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1992  Tentang  Perbankan.  Berdasarkan  studi ada  permasalahan  dalam  penyaluran  kredit  dimana  debitur  wanprestasi  dan sudah  tergolong  kredit  macet  atau  bermasalah  dan  agunan  kredit  yang dijaminkan  oleh  debitur  Hak  Tanggungan  atas  nama  orang  lain  dalam  hal  ini adalah  istri  debitur  yang  sudah  meninggal  dunia.  Jika  tidak  diselesaikan  maka akan  menyebabkan  kerugian  bagi  bank  karena  dapat  mengganggu  stabilitas kesehatan  bank  sehingga  mempengaruhi  performance  bank  secara  keseluruhan. Dengan demikian bagaimana proses pemberian hak tanggungan sebagai jaminan utang untuk orang lain, bagaimana mekanisme dan upaya yang dapat dilakukan dalam  penyelesaian  kredit  yang  dibebani  hak  tanggungan  atas  nama  orang  lain yang  meninggal  dunia  serta  perlindungan  hukum  terhadap  kreditur  dalam mengeksekusi  agunan  hak  tanggungan  atas  nama  orang  lain  yang  meninggal dunia. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan menggunakan jenis data primer dan sekunder. Hasil penelitian menyatakan bahwa mekanisme penyelesaian  kredit  yang  dibebani  hak  tanggungan  atas  nama  orang  lain  yang meninggal  dunia  dapat  dilakukan  diluar  pengadilan  dan  melalui  pengadilan. Mekanisme  diluar  pengadilan  seperti  dilakukan  restrukturisasi  kredit  dan penagihan  langsung  kepada  debitur.  Sedangkan  melalui  pengadilan  dengan mengirimkan  surat  somasi  dan  mengajukan  gugatan  ke  pengadilan  negeri. Dengan  demikian,  penyelesaian  kredit  bisa  terlaksana  dengan  mekanisme  dan ketentuan  yang  berlaku  sehingga  pihak  bank  tidak  merasa  rugi  dan  kesehatan bank tidak terganggu.
Diterima, 15/12/2023
Dipublikasi, 03/01/2024 Kata Kunci:
Penyelesaian kredit; Mekanisme; Agunan; Hak Tanggungan; Pihak ketiga

## Abstract
Keywords:
Credit Settlement; Mechanism; Collateral; Mortgage; Third Party This  research  discusses  the  settlement  of  credit  which  is  encumbered  with mortgage rights in the name of another person who has died: a study at PT Bank
Nagari  Tigo  Nagari  Pasaman  Sub-Branch.  Mortgage  Rights  are  regulated  in various  regulations,  one  of  which  is  Law  Number  4  of  1996  concerning
Mortgage Rights over Land and Objects Related to Land and Law Number 10 of 1998  concerning  Amendments  to  Law  Number  7  of  1992  concerning  Banking. Based on the study, there are problems in credit distribution where the debtor is in  default  and  has  been  classified  as  bad  or  problematic  credit  and  the  credit collateral is guaranteed by the mortgage debtor in the name of another person, in  this  case  the  debtor's  wife  who  has  died.  lf  it  is  not  resolved,  it  will  cause losses for the bank because it can disrupt  the stability of the bank's health and thus affect the bank's overall performance. Thus, what is the process of granting mortgage  rights  as  collateral  for  debts  for  other  people,  what  are  the mechanisms  and  efforts  that  can  be  made  to  settle  credit  which  is  encumbered
with  mortgage  rights  in  the  name  of  another  person  who  has  died  as  well  as legal  protection  for  creditors  in  executing  collateral  mortgage  rights  in  the name of another person who has died? die. This research is empirical juridical research  using  primary  and  secondary  data.  The  results  of  the  research  state that the mechanism for settling credit which is encumbered with mortgage rights in the name of another person who has died can be carried out outside the court and  through  the  court.  Out-of-court  mechanisms  such  as  credit  restructuring and  direct  collection  to  debtors.  Meanwhile,  through  the  court  by  sending  a summons and filing a lawsuit in the district court. ln this way, credit settlement can be carried out  using the applicable mechanisms and conditions so that  the bank does not feel a loss and the bank's health is not affected.

## PENDAHULUAN
Bank  merupakan  salah  satu  lembaga  keuangan  yang  dapat  menunjang  produktivitas usaha  dan  meningkatkan  taraf  perekonomian  masyarakat  dengan  memberikan  fasilitas pinjaman  atau  kredit  kepada  masyarakat.  Hal  ini  sesuai  dengan  ketentuan  dalam  Pasal  1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun  1992  tentang  Perbankan  (selanjutnya  disingkat  UU  Perbankan)  menyebutkan  bahwa bank  merupakan  badan  usaha  yang  menghimpun  dana  dari  masyarakat  dalam i bentuk simpanan  dan  menyalurkannya  kepada  masyarakat  dalam  bentuk  kredit  dan  atau  bentuk bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. 1
Jasa  bank  berperan  penting  dalam  membantu  pembangunan  ekonomi  pada  suatu negara,  dlmana  bank  menjadi  lembaga  keuangan  yang  mampu  memberikan  dukungan  dana bagi  perkembangan  dunia  usaha  agar  lebih  produktif.  Berkembangnya  dunia  usaha  akan mendorong  pertumbuhan  ekonomi,  mengurangi i pengangguran,  dan  kemiskinan  pada  suatu negara.  Seperti  yang  tercantum  dalam i ketentuan  Pasal  3  UU  Perbankan i yaitu:  “Fungsi utama  perbankan  lndonesia  yaitu  penghimpun  dan  penyalur  dana  masyarakat”.  Oleh karenanya,  bank  menjadi  sebagai  salah  satu  lembaga  keuangan  yang  sangat  memiliki pengaruh  dalam  pertumbuhan  ekonomi i negara  yang  mampu  mendukung  sektor perekonomian usaha menjadi i lebih baik.
Mengacu  pada  aturan  terkait,  maka  bank  memiliki  fungsi  sebagai intermedlary financial, yakni  sebagai  penghimpun i dana  ( funding )  dari  masyarakat  dan  sebagai  penyalur dana  kepada  masyarakat i ( lending ).  Salah  satu  usaha  yang  dilakukan  oleh  bank  dalam menjalankan  fungsi i penyalur  dana  kepada  masyarakat  ( lending )  adalah  memberi  fasilitas kredit. Pemberian kredit ini merupakan bisnis yang i sangat riskan bagi bank, karena memiliki resiko  yang  sangat  tinggi i apabila  tidak  dilakukan  analisa  yang  baik  oleh  petugas  bank, karena dapat merugikan bank.
Pemberian  kredit  dituangkan  dalam  suatu  perjanjian  kredit  oleh  bank  kepada  debitur bukanlah  tanpa  risiko,  bank  melakukan  manajemen  risiko  yang  mungkin  saja  terjadi khususnya  di  pihak  debitur  karena  ketidaksanggupan  debitur  dalam  memenuhi  kewajiban utangnya  untuk  dilunasi,  melainkan  debitur  diberi  kepercayaan  dalam  perjanjian  untuk membayar belakangan secara bertahap atau mencicil sesuai ketentuan bank.
Risiko  yang  umumnya  terjadi  adalah  gagal  bayar  atau  macet  dalam  pelunasan  kredit (risiko kredit), risiko yang timbul karena pergerakan pasar (risiko pasar), risiko karena bank
1 M. Bahsan, Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan lndonesia , Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2007, hlm. 1-2.
tidak mampu memenuhi kewajibannya yang telah jatuh tempo (risiko likuiditas), serta risiko karena adanya kelemahan aspek yuridis yang disebabkan adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung (risiko hukum). 2
Setiap  pelaksanaan  pemberian  kredit  disertai  dengan  perjanjian  kredit  antara  bank dengan calon debitur. Calon debitur disyaratkan untuk menyerahkan jaminan. Fungsi jaminan ini  adalah  untuk  memberikan  keyakinan  kepada  bank  bahwa  kredit  yang  diberikan  kepada calon  debitur  dapat  diterima  kembali  sesuai  dengan  syarat-syarat  yang  telah  disepakati bersama,  dan  itu  juga  untuk  meminimalisir  resiko  yang  dimungkinkan  dapat  timbul  dalam setiap  pelepasan  kredit.  Berkaitan i dengan  pemberian  kredit  kepada  calon  debitur,  maka pihak  bank  harus  mempunyai  keyakinan  atas  kemampuan  atau  kesanggupan  pengembalian pinjaman kredit oleh debitur. 3
Dalam sistem hukum di i lndonesia mengenal jaminan yang bersifat kebendaan dan hak perorangan. Jaminan menimbulkan keyakinan atas pemberian kredit oleh pihak bank tersebut kepada  calon  debitur.  Jaminan  atau  agunan  dianggap  yang  paling  aman i dan  ideal  untuk meminimalisir  resiko  yang  ditanggung  oleh  bank.  Jaminan  tersebut  dapat  berbentuk  benda bergerak  misalnya  gadai,  fidusia i ,  maupun  benda  tidak  bergerak  misalnya  hak  tanggungan, hipotek, creditverband .
Perkembangan  yang  terjadi  di  masyarakat,  sertifikat  hak  atas  tanah  menjadi i yang paling  banyak  digunakan  oleh  calon  debitur  sebagai  jaminan  atau  agunan  di  bank  karena dianggap  sebagai  suatu  kebendaan  yang  bernilai  tinggi,  sehingga  pada  realitanya  kegiatan perkreditan  pada  bank  tidak  menutup  kemungkinan  menjadikan  sertifikat  hak  atas  tanah sebagai jaminan kebendaan atas kredit yang diberikan. Tanah punya peranan yang besar dari dinamika  pembangunan,  maka  di  dalam  Pasal  33  ayat  (3)  Undang  –  Undang  Dasar  Tahun 1945  (selanjutnya  disingkat  UUD  1945)  menyatakan  bahwa  bumi,  air  dan  kekayaan  alam yang terkandung di i dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. 4
Pasal  4  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1996  tentang  Hak  Tanggungan  atas  Tanah Beserta  Benda-Benda  yang  Berkaitan  dengan  Tanah  (selanjutnya  disingkat  UU  HT) menyatakan,  hak  atas  tanah  yang  dapat  dibebani  dengan  hak  tanggungan  antara  lain  yaitu Hak  Milik,  Hak  Guna  Usaha,  Hak  Guna  Bangunan  dan  Hak  Pakai  atas  tanah  Negara  yang menurut  ketentuan  yang  berlaku  wajib  didaftarkan  dan  menurut  sifatnya  dapat dipindahtangankan.  Sehingga  bila  dikaitkan  dengan  pemberian  kredit  oleh  bank  adalah dimana  hak-hak  atas  tanah  menjadi  suatu  jaminan  pelunasan  kredit  dbitur  yang  difasilitasi oleh lembaga jaminan yang bernama Hak Tanggungan i dan untuk pembebanan jaminan hak tanggungan  tersebut  tentunya  pihak  kreditur  dalam  hal  ini  bank  bertindak  atas  dasar  bukti kepemilikan sah dan legal yaitu berupa i sertifikat hak atas tanah yang telah diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Jaminan hak tanggungan sering digunakan untuk mendapatkan kredit karena memiliki nilai  ekonomis  yang  lebih  tinggi  dari  jenis  jaminan  yang  lain  dan  harganya  yang  selalu konsisten meningkat dari waktu ke waktu. Dalam pelaksanaan perjanjian kredit juga banyak ditemui  debitur  yang  menggunakan  jaminan  dengan  atas  nama  pemegang  haknya  adalah
2 Badriyah Harun, Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah , Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010, hlm. 2.
3 Mariam Darus Badrulzaman, Perjanjian Kredit , Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991. hlm. 81.
4 Urip Santoso, Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah , Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 47.
i pihak lain, dalam hal ini sering disebut dengan pihak ketiga. Terlibatnya pihak ketiga dalam perjanjian  kredit  ini  diartikan  bahwa  pihak  ketiga  ikut  menanggung  pelunasan  kredit  oleh debitur,  seperti  yang  dijelaskan  dalam  Pasal  1820  KUHPerdata  dijelaskan  bahwa penanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan si berpiutang,  mengikatkan diri i untuk  memenuhi  perikatan si i berutang  manakala  orang ini sendiri tidak memenuhinya.
Jaminan hak tanggungan atas tanah milik pihak ketiga tidak akan menjadi masalah jika debitur memang memenuhi prestasi seperti yang diperjanjikan dalam perjanjian kredit namun akan sangat merugikan pemberi hak tanggungan yang bukan merupakan debitur jika debitur wanprestasi karena tanah dan sertipikatnya adalah i miliknya. Pada prakteknya hal itu sering terjadi,  dimana  penerima  kredit  tidak  dapat  melaksanakan  atau  memenuhi  kewajibannya untuk  melunasi segala  ketentuan yang telah  disepakati  oleh  debitur  dan kreditur.  Dalam  hal ini  sangat  merugikan  pihak  ketiga  karena  hak-  hak  pihak  ketiga  belum  mendapatkan perlindungan dalam undang-undang hak tanggungan. lain halnya dengan kreditur, dalam UU HT i telah  mengatur  tentang  perlindungan  kreditur  yaitu  diatur  dalam  Pasal  20  ayat  (1)  UU HT.  Pihak  ketiga  tidak  mempunyai  hubungan i hukum  langsung  dengan  pihak  bank,  pihak ketiga  hanya  mempunyai  hubungan  hukum  langsung  dengan  debitur  sehingga  pihak  ketiga hanya  mendapatkan  perlindungan  hukum  dari  pihak  debitur  sesuai  dengan  perjanjian  yang dibuat dengan pihak ketiga.
Dalam implementasinya di kehidupan masyarakat, terjadi begitu banyak permasalahan- permasalahan hukum yang timbul baik  dari kegiatan pemberian kredit hingga permasalahan yang  muncul  dari  hak  tanggungan  itu  sendiri  yang  menjadi  jaminan  yang  dibunyikan  dan disepakati  dalam  perjanjian  kredit.  Dalam  pemberian  kredit  bisa  dilihat  berbagai  macam permasalahan  hukum  yang  muncul  mulai  dari  kredit  bermasalah  dan  macet  dikarenakan terjadinya  wanprestasi  dari  debitur  atau  juga  bisa  saja  dari  pihak  bank  yang  melakukan kesalahan-kesalahan  yang  timbul  dalam  pemberian  kredit.  Dalam  konteks  debitur wanprestasi,  sudah  sangat  jelas  diatur  dalam  UU  HT  bahwa  apabila  debitur  tidak  dapat melunasi kreditnya maka i kreditur diberi hak preferen untuk mengeksekusi jaminan sebagai pelunasan kredit debitur melalui pelelangan umum.
Permasalahan  lain  juga  bisa  terjadi  apabila  objek  hak  tanggungan  yang  menjadi jaminan  dari  perjanjian  kredit  itu  tiba-tiba  musnah  atau  hilang  haknya  oleh  hukum  ataupun sedang  menjadi  sengketa  di  pengadilan.  Dalam  hal  ini  penulis  lebih  berkonsentrasi  pada permasalahan  yang  menyangkut  mengenai  penyelesaian i kredit  yang  objek  jaminan  atau agunannya  berupa  sertipikat  hak  milik  yang  dibebani  hak  tanggungan  atas  nama  orang  lain yang meninggal dunia yang ditemui di PT Bank Nagari Cabang Pembantu Tigo Nagari.
Persoalan  kemudian  timbul  bahwa  kemudian  debitur  yang  bersangkutan  wanprestasi dikarenakan  kondisi  usaha  yang  menurun  dan  tidak  berkembang  sehingga  tidak  bisa memenuhi  kewajibannya  kepada  kreditur.  Selanjutnya  pihak  bank  selaku  kreditur  telah melakukan  prosedur-prosedur  terkait  penanganan  debitur  yang  bermasalah  seperti mengunjungi  debitur  yang  bersangkutan  untuk  diberikan  surat  teguran  dan  surat-surat peringatan.  Selain  itu  pihak  bank  juga  memberikan  solusi-solusi  kepada  debitur  agar meringankan beban debitur dalam memenuhi kewajibannya.
Namun, seiring berjalannya waktu, permasalahan kredit debitur belum selesai, ternyata pihak ketiga dalam hal ini istri debitur selaku pemilik jaminan sertifikat hak milik atas tanah
meninggal dunia hingga akhirnya debitur susah untuk ditemui sehingga debitur masuk dalam kriteria  nasabah  kredit  macet.  Debitur  juga  tidak  memiliki  itikad  yang  baik  untuk menyelesaikan kewajibannya terhadap bank.
Hal  ini  tentu  memberikan  dampak  terhadap  bank  serta  menyebabkan  adanya  potensi timbulnya  kerugian  bagi  pihak  bank  karena  dapat  menganggu  stabilitas  kesehatan  bank sehingga  mempengaruhi performance bank  secara  keseluruhan.  Pihak  bank  juga  berpotensi mengalami kerugian dalam hal hilangnya hak preferen terhadap objek jaminan tersebut.
Pasal  1365  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  (selanjutnya  KUHPerdata) disebutkan  bahwa  setiap  perbuatan  melanggar  hukum,  yang  membawa  kerugian  kepada seorang lain,  mewajibkan orang yang karena  salahnya  menerbitkan kerugian  itu,  mengganti kerugian itu. Sehingga harus ada upaya hukum yang dilakukan oleh PT Bank Nagari Cabang Pembantu  Tigo  Nagari  Pasaman  selaku  kreditur  dalam  menuntut  hak  atas  objek  jaminan tersebut  agar  bisa  dilakukan  eksekusi  atau  pelelangan  umum  untuk  menyelesaikan  kredit bermasalah tersebut.

## METODE PENELlTlAN Pendekatan Masalah
Penelitian hukum yuridis-empiris, yang dapat disebut juga penelitian hukum normatif- terapan (applied  law  research) ,  merupakan  penelitian  hukum  yang  mengkaji  pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan kontrak secara faktual pada  setiap  peristiwa  hukum  tertentu  yang  terjadi  dalam  masyarakat  guna  mencapai  tujuan yang telah ditentukan. 5
Metode  pendekatan  masalah  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode pendekatan  hukum  yuridis-empiris,  yakni  penelitian  yang  menggabungkan  atau mengkombinasikan  antara  metode  penelitan  normatif  dengan  metode  penelitian  empiris sebagai  bagian  dari  penyempurnaan  khasanah  ilmu  hukum  yang  tidak  perlu  untuk dipertentangkan  tetapi  perlu  diharmonisasikan  agar  dalam  menemukan  kebenaran  hukum semakin komprehensif. 6

## Sifat Penelitian
Penelitian  ini  bersifat  analisa  deskriptif  kualitatif  yang  mana  memberikan  gambaran atau  pemaparan  atas  subyek  dan/atau  obyek  penelitian  sebagaimana  hasil  penelitian  yang dilakukan apa adanya dan disinkronkan dengan data atau bahan hukum yang mana memiliki kualitas sebagai data atau bahan hukum yang memiliki hubungan dan relevan dengan materi penelitian.

## Jenis dan Sumber Bahan Hukum
a. Bahan Hukum Primer
Yaitu bahan atau data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun dokumen perjanjian yang nantinya diolah oleh penulis.
1) Undang-Undang Dasar Rl Tahun 1945
5 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum , Mataram: Mataram University Press, 2020, hlm 29.
6 lbid. hlm 31.
2) Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  7 Tahun 1992 tentang Perbankan
3) Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1996  tentang  Hak  Tanggungan  atas  Tanah  Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah
4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
6) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)
b. Bahan Hukum Sekunder
Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti:
1) Buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji dalam tesis ini
2) Hasil penelitian dan karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan penulisan tesis ini
3) Jurnal hukum dan literatur hukum lainnya yang terkait dengan penulisan tesis ini
c. Bahan Hukum Tersier
Yaitu bahan hukum yang member penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder (rancangan undang-undang, kamus hukum dan ensiklopedia).

## Metode Pengumpulan Bahan Hukum
Teknik  pengumpulan  bahan  hukum  primer  dengan  wawancara  ataupun  observasi  dan teknik  pengumpulan  bahan  hukum  sekunder  dan  tersier  menggunakan  teknik  studi  pustaka dan  studi  dokumen  ( documenter ),  kemudian  diinventarisir  dan  dikelompokkan  (klasifikasi) sesuai  dengan  masing-masing  rumusan  masalah.  Penelusuran  bahan  hukum  tersebut  dapat dilakukan  dengan  membaca,  melihat,  mendengarkan,  maupun  penelusuran  bahan  hukum melalui media internet atau website . 7

## Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum
Setelah data primer dan data sekunder (bahan hukum) dikumpulkan, tahap selanjutnya adalah melakukan pengolahan data, yaitu mengolah data sedemikian rupa sehingga data dan bahan  hukum  tersebut  diolah  secara  runtut,  sistematis,  sehingga  akan  memudahan  peneliti melakukan analisis.
Analisis  data  dalam  penelitian  hukum  yuridis-empiris  dilakukan  secara  kualitatif, komprehensif,  dan  lengkap  sehingga  menghasilkan  hasil  penelitian  hukum  yuridis-empiris yang  lebih  sempurna.  Analisis  data  yakni  melakukan  kajian  atau  telaahan  terhadap  hasil pengolahan  data  dengan  menggunakan  teori-teori  yang  telah  dipilih  sebelumnya  dalam kerangka teori/studi pustaka. 8
Analisis  data,  yaitu  menguraikan  data  dalam  bentuk  kalimat  yang  baik  dan  benar, sehingga mudah dibaca dan diberi arti (diinterpretasikan) apabila data itu kualitatif. 9
Salah  satu  tahap  yang  paling  penting  dalam  penelitian  adalah  menganalisis  data  yang telah  diperoleh  dari  hasil  wawancara  dengan  para  responden  dan  informan.  Analisis  data diartikan  sebagai  proses  mengorganisasikan  dan  mengurutkan  data  ke  dalam  pola,  kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. 10
7 lbid , hlm 65.
8 lbid . hlm. 125-126.
9 lbid . hlm. 126.
10 lbid . hlm. 127.

## HASIL PENELITIAN Proses Pemberian Hak Tanggungan Sebagai Jaminan Utang Untuk Orang lain
Berkaitan  dengan  pemberian  kredit  kepada  debitur  yang  prosesnya  sejalan  dengan pemberian hak tanggungan terhadap jaminan yang diserahkan oleh debitur, dalam praktiknya di  PT  Bank  Nagari  Cabang  Pembantu  Tigo  Nagari,  terdapat  syarat-syarat  yang  harus dipenuhi oleh calon debitur untuk bisa mengajukan permohonan kredit. Persyaratan tersebut berupa:
1) fotokopi KTP dan KK suami dan istri
2) pas photo  4x6 suami dan istri
3) fotokopi buku nikah
4) fotokopi agunan (BPKB + STNK atau Sertipikat + PBB)
5) fotokopi NPWP
6) surat keterangan usaha atau nomor induk berusaha
7) laporan keuangan usaha terbaru
8) fotokopi buku tabungan Bank Nagari
Setelah  semua  persyaratan  telah  dipenuhi,  maka  langkah  selanjutnya  adalah  analis kredit  akan  melakukan checking data-data  tersebut  beserta  checking  historis  pinjaman  yang pernah dinikmati calon debitur sebelumnya via Bl Checking . Apabila historis pinjaman calon debitur  pernah  masuk  kategori  kolektibilitas  2,  maka  permohonan  tersebut  tidak  dapat diproses  lebih  lanjut.  Namun  apabila  historis  pinjaman  calon  debitur  semuanya  kategori kolektibilitas  1,  maka  langkah  selanjutnya  analis  kredit  akan  melakukan  kunjungan  dan survey untuk mengecek kondisi usaha dan agunan yang diserahkan. 11
Setelah  selesai  melakukan  kunjungan  usaha  dan  penilaian  jaminan,  petugas  bagian kredit dalam hal ini analis kredit akan melakukan analisa dan checking, hal mana diperlukan guna  memperoleh  informasi  mengenai  reputasi  dan  kualifikasi  calon  debitur,  hubungan dagang dengan supplier dan buyer dan biasanya checking dilakukan ke supplier, buyer, dan competitor maupun pihak-pihak yang independent.
Dari hasil checking yang dilakukan kepada supplier, buyer, competitor serta informasi yang disediakan oleh  Bl  dan berdasarkan analisa kredit kemudian dituangkan dalam  sebuah rekomendasi atau appraisal yang menjadi dasar dalam keputusan kredit, bagi pejabat pemutus kredit  rekomendasi  atau  appraisal  yang  dibuat  oleh  analis  kredit  tersebut  merupakan  uraian ringkas  mengenai  kondisi  debitur  baik  dari  segi  keuangan,  usaha,  kemampuan  pembayaran kredit yang dimohon, besaran pinjaman dan kondisi agunan yang diserahkan.
Apabila rekomendasi atau appraisal tersebut disetujui, segera bagian administrasi kredit melakukan  persiapan  realisasi  kredit.  Persiapan  tersebut  meliputi  pembuatan  perjanjian kredit,  pengajuan  permohonan  pada  notaris  kerjasama  untuk  melakukan  pengecekan  dan pemasangan  hak  tanggungan  pada  jaminan  (apabila  jaminan  berupa  tanah,  tanah/bangunan) maupun  pemasangan  fidusia  (apabila  jaminan  berupa  barang  bergerak  seperti  mobil,  emas) setelah  dilakukan  penandatanganan  baik  secara  internal  maupun  notarial  selesai,  bagian administrasi  memproses  berkas  pencairan  kredit  yang  sudah  ditandatangani  oleh  pimpinan
11 Wawancara dengan Bpk. Reza Rahman, Pimpinan PT Bank Nagari Cabang Pembantu Tigo Nagari, tanggal 12 Mei 2023
yang berwenang 12 . Terkait data perjanjian kredit debitur dan data pendukung lainnya terdapat di lampiran.
Berkaitan  dengan  hal  itu,  dalam  hal  proses  pembebanan  hak  tanggungan  pada umumnya  dilaksanakan  melalui  dua  tahap  kegiatan  yaitu  tahap  pemberian  hak  tanggungan, yang  dilakukan  dihadapan  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  (PPAT)  dan  kedua,  tahap pendaftaran  hak  tanggungan  yang  dilakukan  di  kantor  pertanahan. 13 Tahap  pemberian  hak tanggungan  diawali  atau  didahului  dengan  janji  untuk  memberikan  hak  tanggungan  sebagai jaminan  pelunasan  atau  penyelesaian  utang  tertentu.  Sedangkan  kewajiban  pendaftaran pemberian  hak  tanggungan  dari  pemberi i hak  tanggungan  kepada  kreditur  yang  telah dituangkan dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) harus didaftarkan dengan cara dibukukan  dalam  buku  tanah  di  Kantor  Pertanahan  agar  hak  tanggungan  bisa  lahir  dan mengikatnya  dengan  pihak  ketiga.  Data  APHT  antara  debitur  dengan  PT  Bank  Nagari Cabang Pembantu Tigo Nagari terdapat pada lampiran.
Janji  yang  memberikan  hak  tanggungan  tersebut  dituangkan  di  dalam  dan  merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perjanjian utang piutang yang bersangkutan atau perjanjian lainnya  yang  menimbulkan  utang  tersebut.  Hal  ini  dapat  disimpulkan  dari  ketentuan  dalam Pasal  10  ayat  1  UU  HT  yang  menyatakan  bahwa  pemberian  hak  tanggungan  didahului dengan  janji  untuk  memberikan  hak  tanggungan  sebagai  jaminan  pelunasan  utang  tertentu yang dituangkan di dalam dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perjanjian utang piutang yang bersangkutan atau perjanjian lainnya yang menimbulkan utang tersebut. 14
Berdasarkan penjelasan mengenai subyek dan obyek hak tanggungan pada Pasal 4 dan 8  UU  HT  terlihat  bahwa  subyek  dan  obyek  hak  tanggungan  memberikan  batasan  yang  luas mengenai  kepemilikan  tanah  yang  dijaminkan.  Subyek  hak  tanggungan  seperti  yang  telah dijelaskan dalam Pasal 8 UU HT adalah orang perorangan atau badan hukum. Dengan hanya menyebutkan orang perorangan atau badan hukum maka dapat menyimpulkan bahwa subyek hak  tanggungan  yaitu  khususnya  pemberi  hak  tanggungan  tidak  membatasi  mengenai kepemilikan  tanah  yang  akan  dijadikan  jaminan.  Sedangkan  dalam  penjelasan  mengenai obyek  hak  tanggungan  juga  tidak  disebutkan  bahwa  obyek  hak  tanggungan  tersebut  milik siapa. 15
Terkait  pengajuan  kredit  debitur  dengan  menggunakan  hak  atas  tanah  milik  pihak ketiga  yang  dijadikan  agunan,  berdasarkan  Keputusan  Direksi  Nomor  PT  Bank  Nagari SK/013/DlR/01-2015 Tentang Agunan Kredit dan Bank Garansi, bahwa apabila harta/benda yang  menjadi  agunan  berupa  sertipikat  tanah,  maka  status  kepemilikan  yang  dapat  diterima i adalah atas nama sebagai berikut :
a. Nama sendiri debitur
b. Pengurus badan usaha
c. Pendiri
d. lstri/suami pengurus badan usaha
e. Pemegang saham mayoritas/pengendali
12 Wawancara dengan Bpk. Reza Rahman, Pimpinan PT Bank Nagari Cabang Pembantu Tigo Nagari, tanggal 12 Mei 2023
13 Rachmadi Usaman, Hukum Jaminan Keperdataan. Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 397.
14 lbid . hlm. 398.
15 Widyadharma, lgnatius Ridwan. (1996). Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda yang Berkaitan dengan Tanah , Semarang: Universitas Diponegoro.
f. lstri/suami pemegang saham mayoritas/pengendali
g. Anggota koperasi
h. Orangtua  kandung/tiri/angkat  (khusus  untuk  orangtua  angkat  dibuktikan  dengan penetapan atau putusan pengadilan)
i. Saudara kandung/tiri
j. Anak  kandung/tiri/angkat  (khusus  untuk  anak  angkat  dibuktikan  dengan  penetapan  atau putusan pengadilan)
k. Kakek/nenek kandung/tiri
l. Cucu kandung/tiri dari suami/istri
m. Saudara kandung/tiri dari suami/istri
n. Suami/istri dari saudara kandung/tiri
o. Saudara kandung/tiri dari orangtua
p. Suami atau istri
q. Mertua
r. Besan
s. Suami/istri dari anak kandung/tiri
t. Kakek/nenek kanudng dari suami/istri
u. Suami/istri dari cucu kandung/tiri
v. Anak dari saudara kandung
w. Saudara kandung dari orangtua kandung/tiri
x. Anak kandung dari saudara kandung suami/istri
Bila  dikaitkan  dengan  hal  ini  maka  debitur  bisa  menggunakan  sertipikat  milik  pihak ketiga  yakni  istri  debitur  untuk  dijadikan  jaminan  agunan  ke  kredit  ke  PT  Bank  Nagari Cabang  Pembantu  Tigo  Nagari.  Jaminan  ini  nantinya  bisa  dibebani  hak  tanggungan  oleh pihak  bank.  Sehingga  hal  ini  tidak  menyalahi  aturan  dan  ketentuan  agunan  yang  berlaku  di PT Bank Nagari Cabang Pembantu Tigo Nagari.
Proses  pembebanan  hak  tanggungan  dengan  tanah  milik  pihak  ketiga  di  PT  Bank Nagari  Cabang  Pembantu  Tigo  Nagari  harus  dihadiri  oleh  debitur  dan  pemilik  agunan  atau pihak ketiga yang didahului dengan adanya janji pemberian hak tanggungan sebagai jaminan atas debitur dalam perjanjian pokok, kemudian pihak ketiga sebagai pemegang hak atas tanah menjaminkan tanahnya kepada pihak PT Bank Nagari Cabang Pembantu Tigo Nagari untuk jaminan  pelunasan i utang  debitur  yaitu  dengan  ikut  bertanda  tangan  dalam  hak  tanggungan bersama-sama dengan debitur dan kreditur dihadapan Notaris atau perwakilannya. Setelah itu dilakukan pembuatan APHT dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu bulan. 16
Pihak  ketiga  berlaku  sebagai  pemberi  kuasa  dalam  hal  ini  istri  debitur  untuk kepentingan  debitur  dalam  pemberian  kredit  pada  PT  Bank  Nagari  Cabang  Pembantu  Tigo Nagari,  debitur  sebagai  penerima  kuasa  atas  barang  milik  pihak  ketiga  untuk  dijadikan jaminan dalam pemberian kredit oleh pihak PT Bank Nagari Cabang Pembantu Tigo Nagari, guna  melakukan  pembebanan  hak  tanggungan  atas  tanah  tersebut.  Pihak  PT  Bank  Nagari Cabang  Pembantu  Tigo  Nagari  dalam  hal  ini  juga  terdapat  hubungan  dengan  pihak  ketiga, dimana  hubungan  hukum  tersebut  terjadi  ketika  pihak  ketiga  turut  serta  dalam  acara penandatanganan akta pembebanan Hak Tanggungan yang dilakukan dihadapan notaris. 17 Dengan ditandatanganinya APHT oleh pihak ketiga maka dianggap telah menyerahkan kepemilikan  Hak  Tanggungan  kepada  debitur  sebagai  jaminan,  maka  secara  otomatis  juga
16 lbid . hlm 147.
17 lbid . hlm. 147.
dianggap  sebagai  debitur  kedua  dimana  juga  harus  bertanggung  jawab  atas  pelaksanaan kredit. Karena pihak ketiga telah secara sukarela mau terlibat dalam pemberian kredit kepada debitur pertama dengan meminjamkan tanahnya sebagai jaminan Hak Tanggungan.
Salah satu tanggung jawab pihak ketiga yaitu apabila debitur wanprestasi, maka pihak ketiga  harus  merelakan  tanah  miliknya  untuk  dieksekusi  oleh  PT  Bank  Nagari  Cabang Pembantu Tigo Nagari dengan dijual dilelang di muka umum atau dengan cara-cara lainnya yang mana hasil penjualannya akan digunakan untuk membayar sisa utang debitur. Penjualan tanah milik pihak ketiga dirasa sangat merugikan pihak ketiga karena yang berbuat salah dan wanprestasi  adalah  debitur,  namun  karena  pihak  ketiga  sudah  mau  terlibat  dalam  perjanjian kredit ini maka dari itu pihak ketiga wajib bertanggung jawab atas segala yang dilakukan oleh debitur.

## Mekanisme  dan  Upaya  Penyelesaian  Kredit  yang  Dibebani  Hak  Tanggungan  Atas Nama Orang lain yang Meninggal Dunia
PT  Bank  Nagari  Cabang  Pembantu  Tigo  Nagari  senantiasa  melakukan  upaya-upaya untuk  menyelesaikan  kredit bermasalah  dengan  usaha-usaha  dan cara-cara yang solutif agar nantinya  bisa  menguntungkan  kedua  belah  pihak.  Selain  itu  upaya  tersebut  harus  dilakukan agar mencegah risiko bank semakin besar yang dapat mempengaruhi stabilitas dan kesehatan Bank Nagari.
Petugas  yang  bertanggung  jawab  dalam  mengelola  dan maintenance debitur-debitur dengan  kondisi  kredit  yang  sedang  bermasalah  di  PT  Bank  Nagari  Cabang  Pembantu  Tigo Nagari adalah analis kredit yang bersangkutan serta dibantu oleh petugas penyelamatan kredit dari  kantor  induk  PT  Bank  Nagari  Cabang  Pembantu  Tigo  Nagari,  yakni  PT  Bank  Nagari Cabang  Lubuk  Sikaping  sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku  pada  PT  Bank  Nagari. Petugas  penyelamatan  kredit  tersebut  mengelola  debitur-debitur  dengan  kolektibilitas  3 sampai kolektibilitas 5.
Mekanisme dan upaya yang dilakukan PT Bank Nagari Cabang Pembantu Tigo Nagari Pasaman  dalam  menyelesaikan  kredit  bermasalah  yang  dibebani  hak  tanggungan  atas  nama orang lain yang meninggal dunia adalah 18 :

## 1. Upaya Pemberian Surat Teguran dan Surat Peringatan
Upaya  ini  merupakan  upaya  awal  yang  dilakukan  pihak  bank  untuk  mencegah terjadinya kredit macet terhadap debitur. Pihak bank mengirimkan surat teguran dan surat peringatan  sebanyak  tiga  kali.  Dalam  surat  tersebut  berisikan  tentang  jatuh  tempo  bulan kredit  debitur,  teguran  dan  peringatan  untuk  memenuhi  kewajiban  debitur  sesuai  dengan tunggakan  serta  memberi  tenggat  waktu  bagi  debitur  untuk  memenuhi  kewajibannya tersebut.  Tahapan  dalam  pemberian  surat  teguran  dan  surat  peringatan  tersebut  adalah sebagai berikut:
a) Tahap  pertama,  PT  Bank  Nagari  Cabang  Pembantu  Tigo  Nagari  memberikan  surat teguran  kepada  debitur  ketika  debitur  belum  memenuhi  kewajibannya  satu  minggu menjelang  tanggal  akhir  bulan.  Surat  teguran  berisikan  tentang  informasi  mengenai tunggakan  di  bulan  tersebut  yang  harus  dipenuhi  oleh  debitur  dengan  tenggat  waktu
18 Wawancara dengan Bpk. Reza Rahman, Pimpinan PT Bank Nagari Cabang Pembantu Tigo Nagari, tanggal 12 Mei 2023
hingga  tanggal  akhir  bulan.  Jika  debitur  tidak  membayar  kewajibannya  sehingga  ia masuk kategori kolektibilitas 2, maka debitur akan diberikan surat peringatan l.
b) Tahap  kedua,  PT  Bank  Nagari  Cabang  Pembantu  Tigo  Nagari  memberikan  surat peringatan pertama kepada debitur ketika debitur masuk kategori kolektibilitas 2. Surat peringatan  l  berisikan  perihal  informasi  tunggakan  beserta  tenggat  waktu  untuk memenuhi  kewajiban  debitur.  PT  Bank  Nagari  Cabang  Pembantu  Tigo  Nagari memberikan tenggat waktu 14 hari kalender sejak diberikannya surat teguran l tersebut. Apabila debitur tidak menanggapi surat tersebut sampai tenggat waktu yang diberikan, maka dilanjutkan dengan pemberian surat peringatan ll.
c) Tahap  ketiga,  PT  Bank  Nagari  Cabang  Pembantu  Tigo  Nagari  memberikan  surat peringatan ll kepada debitur ketika debitur tidak menanggapi surat peringatan l hingga akhirnya  debitur  masuk  kategori  kolektibilitas  3.  Surat  peringatan  ll  berisikan  perihal informasi  tunggakan  dan  denda  beserta  tenggat  waktu  untuk  memenuhi  kewajiban debitur.  Selain  itu  adanya  penegasan  kepada  debitur  untuk  bisa  memenuhi kewajibannya  yang  sudah  tertunggak.  Jika  masih  belum  ada  iktikad  baik  dari  debitur, maka dilanjutkan dengan pemberian surat peringatan lll.
d) Tahap  keempat,  PT  Bank  Nagari  Cabang  Pembantu  Tigo  Nagari  memberikan  surat peringatan lll kepada debitur ketika debitur tidak menanggapi surat peringatan ll hingga akhirnya  debitur  masuk  kategori  kolektibilitas  4.  Surat  peringatan  lll  berisikan informasi yang sama dengan surat peringatan ll.
Surat  teguran  dan  surat  peringatan  ini  jika  dilihat  secara  yuridis  tidak  memiliki akibat  hukum  yang  memaksa  debitur  untuk  memenuhi  kewajibannya.  Walaupun  debitur sudah  diberikan  surat  teguran  dan  surat  peringatan  dan  tidak  ada  tanggapan  dari  debitur, pihak  PT  Bank  Nagari  Cabang  Pembantu  Tigo  Nagari  tidak  dapat  memaksa  debitur. Namun  surat  teguran  dan  surat  peringatan  tersebut  diharapkan  memberikan  tekanan psikologis  dan mental  kepada debitur  karena  takut akan  ada  tindakan  hukum  selanjutnya yang  dilakukan  bank  dan  debitur  memiliki  itikad  baik  untuk  menyelesaikan  kewajiban membayar utangnya. Jika pengiriman surat tersebut tidak ada tanggapan dari debitur maka dilakukan  upaya  selanjutnya,  yakni  upaya  penyelamatan  kredit  dengan  melakukan restrukturisasi sesuai dengan kemampuan dan kesepakatan dengan debitur.

## 2. Upaya Penyelamatan Kredit
Selain upaya administratif yang sudah dilakukan PT Bank Nagari Cabang Pembantu Tigo  Nagari,  upaya  penyelamatan  kredit  lainnya  yang  dapat  dilakukan  PT  Bank  Nagari Cabang  Pembantu  Tigo  Nagari  untuk  menyelesaikan  kredit  bermasalah  adalah  dengan dilakukannya rescheduling (penjadwalan ulang), reconditioning (perysaratan kembali) dan restructuring (penataan  kembali).  Syarat  agar  upaya  ini  bisa  diterapkan  kepada  debitur bermasalah berdasarkan ketentuan PT Bank Nagari Cabang Pembantu Tigo Nagari adalah:
a) adanya iktikad baik dari debitur untuk menyelesaikan kreditnya
b) usaha debitur masih berjalan dan masih produktif
c) debitur masih dalam kategori kolektibilitas 2
d) adanya  komitmen  pembayaran  kewajiban  setiap  bulannya  dengan  dilampirkan daily report yang ditandatangani oleh debitur dan petugas yang bersangkutan.
Namun  upaya  ini  tidak  dilakukan  oleh  PT  Bank  Nagari  Cabang  Pembantu  Tigo Nagari  dikarenakan  debitur  tidak  memenuhi  syarat  tersebut.  Debitur  juga  tidak  memiliki historis  pembayaran  tunggakan  pada  masa  kategori  kolektibilitas  2  hingga  4.  Sehingga upaya ini tidak bisa dilakukan oleh pihak PT Bank Nagari Cabang Pembantu Tigo Nagari. Sehingga upaya selanjutnya yang dilakukan oleh PT Bank Nagari Cabang Pembantu Tigo Nagari adalah dengan pemebrian surat somasi.

## 3. Upaya Pemberian Surat Somasi
Surat  Somasi  adalah  terjemahan  dari ingebrekestelling dan  merupakan  istilah  yang digunakan  untuk  menyebut  peringatan  atau  teguran.  Dasar  hukum  yang  relevan  dengan surat somasi adalah pasal 1238 KUHPerdata yang berbunyi :
“Si berhutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis  itu  telah  dinyatakan  lalai,  atau  demi  perikatannya  sendiri,  ialah  jika  ini menetapkan,  bahwa  si  berhutang  harus  dianggap  lalai  dengan  lewatnya  waktu  yang ditentukan.”
Somasi  bertujuan  untuk  memberikan  peringatan  atau  teguran  kepada  debitur  agar memenuhi  kewajiban  hukum  yang  telah  ditentukan  di  dalam  perjanjian.  Bila  debitur mengabaikan  somasi,  maka  dapat  dikategorikan  melakukan  wanprestasi,  sehingga  dapat dituntut  untuk  melakukan  penggantian,  biaya,  rugi  dan  bunga  sebagaimana  dimaksud dalam pasal 1243 KUHPerdata yang berisi:
“Penggantian  biaya,  kerugian  dan  bunga  karena  tak  dipenuhinya  suatu  perikatan mulai  diwajibkan,  bila  debitur,  walaupun  telah  dinyatakan  lalai,  tetap  lalai  untuk memenuhi  perikatan  itu,  atau  jika  sesuatu  yang  harus  diberikan  atau  dilakukannya hanya  dapat  diberikan  atau  dilakukannya  dalam  waktu  yang  melampaui  waktu  yang telah ditentukan.“
Upaya ini merupakan upaya lanjutan yang dilakukan pihak PT Bank Nagari Cabang Pembantu Tigo Nagari untuk menyelesaikan kredit macet terhadap debitur. Pihak PT Bank Nagari  Cabang  Pembantu  Tigo  Nagari  mengirimkan  surat  somasi  kepada  debitur bersangkutan. Penerbitan dan pemberian surat somasi ini harus diajukan dan disetujui oleh Divisi  Penyelamatan  Kredit  dan  Pembiayaan  PT  Bank  Nagari  atas  rekomendasi  dari  PT Bank  Nagari  Cabang  Pembantu  Tigo  Nagari  dan  kajian  dari  Grup  Hukum  PT  Bank Nagari.
Pemberian  surat  somasi  ini  dilakukan  PT  Bank  Nagari  Cabang  Pembantu  Tigo Nagari sebagai upaya lanjutan penyelesaian kredit debitur yang bersangkutan dikarenakan upaya  sebelumnya  tidak  ditanggapi  oleh  debitur  yang  tidak  kooperatif.  Surat  somasi berisikan  teguran  karena  telah  lalai  dan  wanprestasi  serta  perintah  untuk  bisa  memenuhi kewajibannya untuk menyelesaikan utangnya di PT Bank Nagari Cabang Pembantu Tigo Nagari.
Pihak  PT  Bank  Nagari  Cabang  Pembantu  Tigo  Nagari  membuka  ruang  negosiasi untuk debitur agar bisa menyelesaikan kredit bermasalahnya dengan cara-cara dan solusi- solusi  yang  disepakati  bersama.  Jika  negosiasi  tidak  berhasil  atau  tidak  ada  respon  dari debitur setelah pengiriman surat somasi tersbeut, maka upaya terakhir yang bisa dilakukan pihak  bank  adalah  dengan  melakukan  tindakan  eksekusi  obyek  jaminan  berupa  hak tanggungan.

## 4. Upaya Eksekusi Obyek Jaminan Kredit
Tindakan ini bisa dilakukan PT Bank Nagari Cabang Pembantu Tigo Nagari sebagai upaya  terakhir  untuk  memperoleh  kembali  permbayaran  atas  kredit  yang  telah disalurkannya  kepada  debitur  yang  bersangkutan  berdasarkan  pertimbangan  dan rekomendasi yang diajukan oleh PT Bank Nagari Cabang Pembantu Tigo Nagari ke Divisi Penyelamatan  Kredit  dan  Pembiayaan  PT  Bank  Nagari.  Kredit  debitur  yang  tidak  bisa diselamatkan  lagi  dengan  upaya-upaya  yang  sudah  dilakukan  sebelumnya  serta  tidak adanya  iktikad  baik  dari  debitur  memaksakan  PT  Bank  Nagari  Cabang  Pembantu  Tigo Nagari  untuk  melakukan tindakan  penyelamatan  kredit dengan cara mengeksekusi obyek jaminan kredit debitur yakni Hak Tanggungan.
Dari  penjelasan  diatas,  pelaksanaan  upaya-upaya  administratif  dalam  rangka pencegahan i dan  penyelamatan  kredit  debitur  sudah  dilakukan  sesuai  dengan  ketentuan dan  prosedur i yang  berlaku.  PT  Bank  Nagari  Cabang  Pembantu  Tigo  Nagari  menjalakn prosedur  berdasarkn  Kebijakan i Perkreditan  Bank  (KPB)  PT  Bank  Nagari  yang merupakan  peraturn  internal  dengan  hierarki  tertinggi  di  PT  Bank  Nagari  dan  juga berdasarkan kepada Peraturan Bl Nomor 14/15/PBl/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Pasal 55 dan Pasal 66 yang mana menyatakn bahwa bank harus memiliki prosedur tertulis mengenai Restrukturisasi i Kredit, Hapus Buku dan Hapus Tagih sehingga nantinya memiliki kekuatan hukum tetap.

## PEMBAHASAN

## Pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan Atas Nama Orang lain yang Meninggal Dunia
Upaya  terakhir  yang  bisa  dilakukan  PT  Bank  Nagari  Cabang  Pembantu  Tigo  Nagari agar  kembali  memperoleh  kewajiban  dari  debitur  yang  tidak  memiliki  itikad  baik  adalah dengan mengajukan  lelang eksekusi hak  tanggungan. Hal ini  sesuai dengan Pasal  6 UU HT yang menjadi dasar hukum pelaksanaan eksekusi lelang yang menyatakan bahwa :
“Apabila  debitur  cidera  janji,  pemegang  Hak  Tanggungan  pertama  mempunyai  hak untuk  menjual  obyek  Hak  Tanggungan  atas  kekuasaan  sendiri  melalui  pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.” Dalam  prosesnya,  debitur  sudah  diberikan  surat  teguran,  surat  peringatan,  dan  surat somasi  tetapi  tetap  tidak  ada  respon  dari  debitur  yang  bersangkutan.  Jika  dalam  pemberian surat-surat  itu  tidak  ada  timbul  iktikad  baik  dan  sikap  kooperatif  dari  debitur  untuk menyelesaikan utangnya, maka proses lelang eksekusi hak tanggungan dapat dilakukan.
Berdasarkan  Pasal  20  UU  HT  dinyatakan  bahwa  apabila  debitur  wanprestasi,  maka berdasarkan:
1) Hak  pemegang  hak  tanggungan  pertama  untuk  menjual  objek  hak  tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 UU HT
2) Titel  eksekutorial  dalam  sertipikat  hak  tanggungan,  objek  hak  tanggungan  dijual  melalui pelelangan umum untuk pelunasan piutang pemegang hak tanggungan
Selanjutnya, atas kesepakatan pemberi dan pemegang hak tanggungan, penjualan obyek hak  tanggungan  dapat  dilaksanakan  di  bawah  tangan  agar  diperoleh  harga  tinggi  serta penjualan objek hak tanggungan dapat dihindarkan dengan pelunasan yang dijanjikan.
Berdasarkan pasal 20 UU HT, ada tiga jenis eksekusi hak tanggungan, yakni:
a. Eksekusi melalui Penjualan di Bawah Tangan
Eksekusi  hak  tanggungan  secara  di  bawah  tangan  sebagai  cara  yang  mudah  dan  dapat diperjanjikan bersama antara debitur dan kreditur, supaya ketika debitur wanprestasi objek dapat  dijual  dengan  harga  yang  tinggi  sehingga  tidak  merugikan  debitur,  karena  jika barang  jaminan  dijual  melalui  pelelangan  harga  jualnya  jatuh  dibawah  harga  pasar. Undang-undang memberikan kesempatan kepada debitur untuk menawarkan dan mencari pembeli sendiri sebelum benda jaminan dijual secara lelang.
b. Eksekusi atas Kekuasaan Sendiri (Parate Eksekusi)
Berdasarkan Penjelasan Umum angka 9 UU HT dan sesuai pula dengan penjelasan Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) UU HT menyatakan bahwa irah-irah yang terdapat pada sertipikat hak  tanggungan  dimaksud  adanya  kekuatan  eksekutorial,  sehingga  ketika  debitur wanprestasi maka benda jaminan dapat dieksekusi sebagaimana putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sesuai hukum acara perdata.
c. Eksekusi berdasarkan Titel Eksekutorial
Jika debitur wanprestasi, kemudian kreditur gagal melaksanakan penjualan secara dibawah tangan  atau  penjualan  atas  kekuasaannya  sendiri,  maka  kreditur  dapat  mengajukan permohonan  pengadilan  untuk  dilaksanakan  eksekusi  berdasarkan  sertipikat  hak tanggungan yang mempunyai titel eksekutorial. Eksekusi sepeti ini diatur dalam pasal 224 HlR/258  Rbg.  Proses  selanjutnya  adalah  pengadilan  akan  melaksanakan aanmaning (teguran) kepada debitur untuk membayar utang. 19
Dalam  hal  menyelesaikan  kredit  bermasalah  dengan  upaya  pelaksanaan  eksekusi  hak tanggungan  atas  nama  orang  lain  yang  meninggal  dunia  dalam  hal  debitur  sudah  tidak memiliki itikad baik lagi, maka jenis eksekusi yang sebaiknya ditempuh oleh PT Bank Nagari Cabang  Pembantu  Tigo  Nagari  adalah  eksekusi  hak  tanggungan  atas  kekuasaan  sendiri (parate eksekusi) melalui pelelangan umum. Parate eksekusi bisa dilaksanakan dengan alasan debitur wanprestasi dan dapat diajukan KPKNL setempat.
Walaupun  pemilik  sertipikat  hak  milik  sudah  meninggal  dunia,  hal  ini  tidak  menjadi hambatan dalam melaksanakan eksekusi, dikarenakan perjanjian kredit sudah ditandatangani oleh  debitur  dan  pemilik  sertipikat  ketika  masih  hidup.  Di  dalam  undang-undang  pun  tidak dijelaskan secara detail apakah sertipikat itu harus turun waris terlebih dahulu atau tidak. Jadi status  pemilik  sertipikat  disini  adalah  penjamin  yang  ikut  bertanggung  jawab  dalam penyelesaian  kredit  debitur.  Dalam  melakukan  eksekusi  tersebut,  PT  Bank  Nagari  Cabang Pembantu  Tigo  Nagari  mengajukan  permohonan  kepada  KPKNL  setempat  untuk  dilakukan lelang eksekusi obyek hak tanggungan guna memperoleh pelunasan piutang debitur dari hasil penjualan lelang obyek hak tanggungan tersebut.
Adapun  alasan  dan  keuntungan  bagi  PT  Bank  Nagari  Cabang  Pembantu  Tigo  Nagari bila melaksanakan eksekusi hak tanggungan atas kekuasaan sendiri (parate eksekusi) adalah : 1) Melindungi dan memudahkan bank dalam upaya mendapatkan pelunasan piutangnya. PT Bank  Nagari  Cabang  Pembantu  Tigo  Nagari  selaku  pemegang  hak  tanggungan  tersebut dapat  menjual  obyek  hak  tanggungan  melalui  pelelangan  umum  tanpa  memerlukan persetujuan  lagi  dari  debitur  selaku  pemberi  hak  tanggungan  dan  tanpa  harus  diturun wariskan dulu serta tanpa ada perintah eksekusi dari pengadilan negeri setempat.
19 Sutantio, Retnowulan dan dan lskandar Oeripkartawinata. (1995). Penelitian Tentang Perlindungan Hukum Eksekusi Jaminan Kredit , Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Depkeh.
2) Diharapkan  diperoleh  harga  yang  sesuai  dan  wajar  dengan  dilakukannya  lelang  secara terbuka sehingga bisa menutupi piutang PT Bank Nagari Cabang Pembantu Tigo Nagari.
3) Adanya  penawaran-penawaran  dan  negosiasi  pada  saat  lelang  diharapkan  akan  membuat pembeli tertarik dan membeli obyek hak tanggungan tersebut.
4) Kesepakatan  antara  bank  dengan  debitur  yang  dicantumkan  dalam  perjanjian  kredit  dan SKMHT dapat berlangsung trasnparan dan terbuka.
5) Terciptanya  efisiensi  dan  efektivitas  sehingga  proses  penjualan  bisa  lebih  cepat  dan mampu menarik pembeli potensial yang berminat karena melibatkan KPKNL
6) Pelaksanaan  eksekusi  lebih  aman  dan  memiliki  kepastian  hukum  karena  pelaksanaan lelang dipimpin langsung oleh pejabat lelang yang berwenang dan bila sudah terjual akan ada risalah lelang atau berita acara lelang yang dapat dipergunakan oleh pemenang lelang nantinya sebagai bukti perolehan hak dan dasar untuk membalik nama obyek lelang.
Berkaitan  dengan  teori  perjanjian  yang  dikemukakan  oleh  Subekti  yang  menyatakan bahwa  perjanjian  mempunyai  pengertian  bahwa  kedua  belah  pihak  tersebut  setuju  untuk melakukan  sesuatu  yang  telah  di  sepakati  bersama.  Perjanjian  dalam  arti  lain  adalah perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum. Dimana kedua  belah  pihak  yang  mengikatkan  dirinya  dalam  suatu  kesepakatan  dan  menimbulkan hubungan  hukum  dan  akibat  hukum  satu  dengan  yang  lainnya.  Maka  dalam  hal  ini  debitur dan  PT  Bank  Nagari  Cabang  Pembantu  Tigo  Nagari  sudah  saling  mengikatkan  diri  dalam perjanjian kredit dan turutannya yang sudah disepakati dan ditandatangani bersama sehingga apabila dari salah satu pihak melanggar perjanjian tersebut, maka akan timbul akibat hukum yang sudah disepakati bersama sebelumnya.

## Perlindungan  Hukum  Terhadap  Kreditur  Dalam  Mengeksekusi  Agunan  Untuk Penyelesaian  Kredit  Yang  Dibebani  Hak  Tanggungan  Atas  Nama  Orang  lain  Yang Meninggal Dunia
Sebagai  lembaga  perbankan  yang  berbentuk  badan  usaha,  tentu  PT  Bank  Nagari Cabang Pembantu Tigo Nagari mengharapkan keuntungan dengan penyaluran kredit kepada masyarakat.  Tetapi  tidak  dipungkiri  juga  dalam  pelaksanaannya  bank  juga  dihadapi  dengan risiko-risiko yang akan terjadi kedepannya bila penyaluran tidak tepat sasaran, tepat guna dan tepat  waktu.  PT  Bank  Nagari  Cabang  Pembantu  Tigo  Nagari  sebagai  kreditur  selalu menerapkan  prinsip  kehati-hatian  dalam  menyalurkan  kreditnya.  Salah  satu  bentuk  prinsip kehati-hatian  PT  Bank  Nagari  Cabang  Pembantu  Tigo  Nagari  adalah  dengan  mensyaratkan calon debitur menyerahkan berupa jaminan dan agunan.
Sertipikat  hak  tanggungan  merupakan  bukti  adanya  hak  tanggungan  yang  diterbitkan oleh  Kantor  Pertanahan.  Di  dalam  sertipikat  hak  tanggungan  tersebut  juga  memuat  irah dengan kata “DEMl KEADlLAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Dengan  demikian,  sertipikat  hak  tanggungan  mempunyai  kekuatan  atau  title  eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap melalui tata cara dan prosedur yang berlaku dan tertuang dalam peraturan perundang-undangan.
Adapun  bentuk  perlindungan  hukum  bagi  PT  Bank  Nagari  Cabang  Pembantu  Tigo Nagari  selaku  kreditur  dalam  hal  melakukan  eksekusi  obyek  jaminan  hak  tanggungan terhadap  debitur  yang  wanprestasi  dan  tidak  memiliki  itikad  baik  lagi  serta  pemilik  agunan yang  dibebani  hak  tanggungan  meninggal  dunia  adalah  PT  Bank  Nagari  Cabang  Pembantu
Tigo  Nagari  bisa  berpedoman  kepada  aturan  yang  terdapat  dalam  Pasal  6  UU  HT  yang menyatakan  bahwa  kreditur  atau  bank  dapat  menjual  lelang  jaminan  atau  agunan  dan mengambil penjualan lelangnya untuk menutupi piutangnya apabila debitur cidera janji.
Sebagaimana  diuraikan  dalam  Pasal  6  UU  HT  yaitu  apabila  debitur  cidera  janji, pemegang  hak  tanggungan  pertama  mempunyai  hak  untuk  menjual  obyek  hak  tanggungan melalui  pelelangan  umum  serta  mengambil  pelunasan  piutangnya  dari  hasil  penjualan tersebut.  Ketentuan  ini  menjelaskan  bahwa  pemegang  hak  tanggungan  memiliki  hak  untuk melakukan  parate  eksekusi,  artinya  PT  Bank  Nagari  Cabang  Pembantu  Tigo  Nagari  tidak perlu  memperoleh  persetujuan  dari  debitur  dan  tidak  perlu  meminta  penetapan  dari pengadilan  negeri  setempat  apabila  melakukan  eksekusi  atas  hak  tanggungan  yang  menjadi jaminan utang debitur.
Dalam hal apabila obyek lelang jaminan hak tanggungan mendapat perlawanan hukum dari  debitur  ataupun  pihak  lain,  ataupun  debitur  tidak  mau  menyerahkan  objek  yang  telah laku dilelang kepada pemenang lelang secara sukarela. Namun demikian, dalam APHT pada dasarnya  telah  diperjanjikan  mengenai  pengosongan  objek  hak  tanggungan  pada  waktu eksekusi hak tanggungan sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf K UU HT, sehingga tidak ada alasan lagi bagi debitur untuk berkelit dan menolak pengosongan.
Apabila  debitur  tidak  mau  meninggalkan  tanah  tersebut,  maka  berlakulah  ketentuan yang terdapat dalam Pasal 200 ayat (11) HlR dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyatakan bahwa  terhadap  pelelangan  hak  tanggungan  oleh  kreditur  sendiri  melalui  kantor  lelang, apabila  terlelang  tidak  mau  mengosongkan  obyek  lelang,  eksekusi  lelang  dapat  langsung diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tanpa melalui gugatan”. 20
Selanjutnya  setelah  permohonan  eksekusi  pengosongan  diajukan  kepada  Ketua Pengadilan Negeri maka Ketua Pengadilan Negeri menerbitkan penetapan untuk aanmaning (peringatan)  yang  berisi  perintah  kepada  juru  sita  untuk  memanggil  debitur  eksekusi  hadir pada  sidang aanmaning yang  akan  dihadiri  oleh i Ketua,  Panitera  dan  Termohon  Eksekusi dalam hal ini adalah debitur. Nantinya dalam sidang tersebut Ketua Pengadilan Negeri akan memberi peringatan kepada debitur agar mengosongkan objek tereksekusi. Ketua Pengadilan kemudian  menerbitkan  perintah  eksekusi  kepada  Panitera/Juru  sita  untuk  kemudian diberitahukan  kepada  pihak-pihak  dalam  eksekusi  dan  pejabat  yang  terkait  dalam pelaksanaan eksekusi.
Berkaitan dengan teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo yang menyatakan bahwa perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang  dengan  cara  mengalokasikan  suatu  Hak  Asasi  Manusia  kekuasaan  kepadanya untuk  bertindak  dalam  rangka  kepentingannya  tersebut.  Maka  perlindungan  hukum  berarti upaya atau bentuk pelayanan yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum serta hal-hal yang  menjadi  objek  yang  dilindungi. 21 .  Maka  dengan  adanya  ketentuan  dalam  pasal  6  UU HT,  memberikan  perlindungan  hukum  kepada  PT  Bank  Nagari  Cabang  Pembantu  Tigo Nagari  dapat  melakukan  eksekusi  agunan  kredit  yang  dibebani  atas  nama  orang  lain  yang
20 Harahap, M. Yahya. (1989). Ruang lingkup Eksekusi Bidang Perdata . Jakarta: PT Gramedia.
21 Salim  HS  dan  Erlies  Septiana  Nurhani, Penerapan  Teori  Hukum  Pada  Penelitian  Tesis  dan  Desertasi , Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2013, hlm. 262.
meninggal  dunia  karena  debitur  wanprestasi  dan  tidak  memilik  iktikad  baik  lagi  dalam menyelesaikan kreditnya. Sehingga nantinya PT Bank Nagari Cabang Pembantu Tigo Nagari dapat  menerapkan  ketentuan  dan  perjanjian  yang  telah  disepakati  bersama  di  dalam perjanjian kredit dan APHT sebelumnya dengan debitur.

## KESlMPULAN
Berdasarkan  uraian  diatas,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  proses  pemberian  Hak Tanggungan  sebagai  jaminan  utang  untuk  orang  lain  terlebih  dahulu  harus  melengkapi persyaratan yang sudah ditentukan oleh bank. Jaminan hak tanggungan yang bisa digunakan atas  nama  orang  lain  adalah  jaminan  dengan  nama  orang  yang  memiliki  hubungan kekeluargaan dengan debitur berdasarkan ketentuan yang berlaku pada PT Bank Nagari.
Pelaksanaan  Eksekusi  Hak  Tanggungan  apabila  debitur  wanprestasi  dalam  perjanjian kredit,  bahwa  pihak  bank  tidak  langsung  melakukan  eksekusi,  akan  tetapi  tetap  berusaha melakukan  pendekatan  persuasif  dan  membuka  ruang  untuk  negosisasi  terhadap  nasabah. Pendekatan  ini  dilakukan  agar  sedapat  mungkin  diperoleh  penyelesaian  kredit  bermasalah secara  damai  tanpa  melalui  eksekusi.  Upaya  yang  dilakukan  oleh  PT  Bank  Nagari  Cabang Pembantu  Tigo  Nagari  adalah  pemberian  surat  teguran,  surat  peringatan,  surat  somasi. Apabila  nasabah  debitur  beritikad  tidak  baik  dan  tidak  kooperatif,  berdasarkan  kepada sertifikat  Hak  Tanggungan  yang  menjadi  jaminan  kredit  debitur  maka  PT  Bank  Nagari Cabang Pembantu Tigo Nagari dapat dilakukan eksekusi menurut UU HT.
Adapun  bentuk  perlindungan  hukum  bagi  PT  Bank  Nagari  Cabang  Pembantu  Tigo Nagari  selaku  kreditur  dalam  hal  melakukan  eksekusi  obyek  jaminan  hak  tanggungan terhadap debitur yang wanprestasi dan tidak memiliki itikad baik lagi adalah PT Bank Nagari Cabang Pembantu Tigo Nagari bisa berpedoman kepada aturan yang terdapat dalam Pasal 6 UU  HT  yang  menyatakan  bahwa  kreditur  atau  bank  dapat  menjual  lelang  jaminan  atau agunan  dan  mengambil  penjualan  lelangnya  untuk  menutupi  piutangnya  apabila  debitur cidera janji.

## DAFTAR PUSTAKA
Badrulzaman, Mariam Darus. (1991). Perjanjian Kredit , Bandung: Citra Aditya Bakti. Harahap, M. Yahya. (1989). Ruang lingkup Eksekusi Bidang Perdata. Jakarta: PT Gramedia. Harun,  Badriyah.  (2010). Penyelesean  Sengketa  Kredit  Bermasalah ,  Yogyakarta:  Pustaka Yustisia.
M.  Bahsan.  (2007). Hukum  Jaminan dan  Jaminan Kredit  Perbankan  lndonesia ,  Jakarta:  PT Rajagrafindo Persada.
Muhaimin. (2020). Metode Penelitian Hukum , Mataram: Mataram University Press. Salim  HS  dan  Erlies  Septiana  Nurhani.  (2013). Penerapan  Teori  Hukum  Pada  Penelitian Tesis dan Desertasi , Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada. Santoso, Urip. (2010). Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah , Jakarta: Kencana. Sutantio,  Retnowulan  dan  dan  lskandar  Oeripkartawinata.  (1995). Penelitian  Tentang Perlindungan  Hukum  Eksekusi  Jaminan  Kredit ,  Jakarta:  Badan  Pembinaan  Hukum Nasional Depkeh.
Usaman, Rachmadi. (2009). Hukum Jaminan Keperdataan , Jakarta: Sinar Grafika. Widyadharma,  lgnatius  Ridwan.  (1996). Hak  Tanggungan  Atas  Tanah  Beserta  Benda  yang Berkaitan dengan Tanah , Semarang: Universitas Diponegoro.