## Judge : Jurnal Hukum
Volume 05, Number 01, 2024,  doi.org/10.54209/judge.v5i02.xxx E.SSN : 2775-4170 (Online - Elektronik) https://journal.cattleyadf.org/index.php/Judge/index
Pembaruan Sistem Pemidanaan di Indonesia: Kajian Literatur atas KUHP Baru – Muhammad Idris Nasution et.al

## Pembaruan Sistem Pemidanaan di Indonesia: Kajian Literatur atas KUHP Baru
Muhammad Idris Nasution 1 , Muhammad Ali 2 , Fauziah Lubis 3
Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Jalan IAIN Nomor 1, Gaharu, Medan, Indonesia
Article Info ABSTRACT Keywords: Pembaruan, Sistem Pemidanaan, KUHP Baru. Pembaruan  hukum  pidana  di  Indonesia  dilakukan  untuk menyempurnakan  sistem  pemidanaan  dalam  KUHP  warisan  era kolonial Belanda berdasarkan pertimbangan filosofis, politis, sosiologis, dan praktis, melibatkan pembaruan hukum pidana formal, materil, dan pelaksanaan. Dalam artikel ini, pembaruan sistem pemidanaan dalam KUHP baru akan dikaji dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggali bahan hukum berupa peraturan perundang- undangan, serta opini dan pandangan para pakar hukum pidana yang dimuat di beberapa media massa dan jurnal ilmiah. Analisis data bersifat kualitatif  dengan  pendekatan  perundang-undangan  dan  pendekatan konseptual.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mengadopsi pemikiran aliran neo- klasik  dan  menjaga  keseimbangan  antara  faktor  objektif  dan  faktor subjektif.  Perkembangan  pemidanaan  dalam  KUHP  baru  memuat perubahan signifikan dalam hukum pidana, termasuk dalam jenis-jenis hukuman yang diatur, terdapat penerimaan terhadap living law sebagai dasar  pemidanaan,  pertimbangan  aspek  kemanusiaan,  dan  meskipun pidana mati masih ada, namun pengadopsian konsep baru menekankan pada  pencegahan,  rehabilitasi,  dan  penyelesaian  konflik,  serta  tidak merendahkan martabat manusia. This  is  an  open  access  article under the CC BY-NC license Corresponding Author: Muhammad Idris Nasution
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Jalan IAIN Nomor 1, Medan malimkadir@gmail.com

## PENDAHULUAN
Setelah penantian panjang, KUHP baru akhirnya disahkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Ini menjadi tonggak sejarah penting bagi Indonesia, setelah sekian lama  menggunakan  KUHP  warisan  kolonial  Belanda  yang  tidak  lagi  relevan  dengan semangat kemerdekaan dan perkembangan zaman. Pembaruan hukum pidana di Indonesia menyempurnakan sistem pemidanaan yang melibatkan pembaruan hukum pidana formal, materil, dan pelaksanaan karena alasan filosofis, politis, sosiologis, dan praktis. KUHP lama dianggap tidak lagi sesuai dengan nilai dan kemajuan masyarakat serta ilmu pengetahuan dan teknologi (Irmawanti & Arief, 2021) .
KUHP baru bertujuan untuk menyusun kembali sistem hukum pidana nasional secara menyeluruh, berbeda dengan undang-undang biasa yang hanya mengatur bagian tertentu dan  masih  terikat  pada  sistem  lama.  KUHP  baru  merupakan  usaha  menyeluruh  yang mencakup  semua  aspek,  mengatur  ulang  sistem  hukum  pidana  nasional  secara  terpadu. Esensi  pidana  dan  pemidanaan  dalam  hukum  pidana  adalah  elemen  penting  dalam memahami dan membahas KUHP 2023. Esensi ini terkait erat dengan falsafah pemidanaan yang mendasari penjatuhan hukuman bagi pelaku tindak pidana.
KUHP  2023  mencerminkan  pergeseran  dari  pemidanaan  retributif  ke  pemidanaan yang  lebih  utilitarian,  menekankan  manfaat  daripada  pembalasan.  Hal  ini  memberikan perspektif dan paradigma baru dalam pemidanaan, menawarkan keadilan yang proporsional bagi pelaku dan korban kejahatan. Hukum pidana berfungsi sebagai upaya untuk mencegah terjadinya  tindak  pidana  dan  sebagai  langkah  penyelesaian  ketika  tindak  pidana  terjadi (Hamzah,  2020) .  Saat  terbukti  bersalah  di pengadilan,  hukum  pidana memberikan  sanksi berupa  pidana  kepada pelaku,  yang  lebih  keras  dibandingkan dengan sanksi  lainnya  dan cenderung bersifat  negatif  karena  menyebabkan  penderitaan. Sanksi  pidana  ini bertujuan untuk menjaga ketenteraman dan keamanan masyarakat serta mengatur perilaku dengan lebih  baik.  Biasanya,  pidana  dianggap  sebagai  langkah  terakhir  dalam  rangkaian  sanksi (Widjaja dan Budiarsih, 2021) .
Hukum  pidana,  sebagai  sistem  sanksi  yang  mengandalkan  pidana  penjara  sebagai bentuk  keadilan,  mengalami  masalah  dalam  mengatasi  realitas  kehidupan.  Model penyelesaiannya  menjadi  tidak  realistis  karena  terlalu  bergantung  pada  pidana  penjara. Kondisi  saat  ini  menunjukkan  bahwa  hampir  semua  jenis  kejahatan  tidak  terkendali  dan malah semakin meningkat. Pidana penjara justru menjadi pendidikan kejahatan bagi para pelaku,  dengan  lembaga  pemasyarakatan  menjadi  sekolah  bagi  penjahat  yang  kemudian melahirkan penjahat yang lebih terampil. Dampaknya, masyarakat menjadi lebih terancam dengan  munculnya  penjahat  yang  lebih  profesional.  Sanksi  pidana  juga  menyebabkan dehumanisasi  dengan  mengasingkan  pelaku  dari  masyarakat,  sementara  pelaku  sendiri seringkali kehilangan rasa malu, meningkatkan keberanian untuk berbuat kejahatan tanpa rasa bersalah. Pidana penjara semakin kurang disukai karena memberikan dampak negatif yang besar, tidak hanya bagi narapidana tetapi juga bagi keluarga dan orang-orang yang bergantung pada mereka. Secara ekonomis, biaya untuk menjalankan pidana penjara terus meningkat  dari  waktu  ke  waktu,  termasuk  biaya  makanan,  pakaian,  dan  lain-lain  yang mencapai jumlah yang signifikan (Jamilah & Disemadi, 2020 ) .
Evaluasi  terhadap  berbagai  persoalan  dalam  penegakan  hukum  pidana  dan pemidanaan  selama  ini  menggugah  berbagai  pihak  untuk  melakukan  pembaruan  sistem pemidanaan  di  Indonesia.  L.H.C.  Hulsman  mendefinisikan  sistem  pemidanaan  sebagai seperangkat peraturan yang berkaitan dengan sanksi pidana dan pelaksanaannya. Sistem pemidanaan bisa dipahami baik secara formal maupun materiil. Secara formal, ini mengacu pada  kewenangan  untuk  memberikan  sanksi  pidana  sesuai  dengan  undang-undang  oleh pejabat yang berwenang, seperti hakim. Secara materiil, sistem pemidanaan meliputi proses hukum  dari  penyelidikan  hingga  penegakan  hukum  oleh  pengadilan  dan  pelaksanaannya oleh aparat penegak hukum. Sistem pemidanaan memiliki peran penting dalam menangani kejahatan. Ini merupakan seperangkat peraturan yang berkaitan dengan sanksi pidana dan
pelaksanaannya.  Jika  sistem  pemidanaan  dilihat  secara  luas  sebagai  proses  penjatuhan pidana oleh hakim, maka itu mencakup semua peraturan yang mengatur bagaimana hukum pidana  diterapkan  secara  konkret  sehingga  seseorang  dikenai  sanksi  pidana.  Dengan demikian,  semua  peraturan  tentang  hukum  pidana  materiil,  hukum  pidana  formil,  dan pelaksanaan hukum pidana bisa dianggap sebagai bagian dari sistem pemidanaan ( Dahwir, 2019) .
Dalam  artikel  ini,  berbagai  aspek  dari  sistem  pemidanaan  dalam  KUHP  baru  akan diuraikan untuk melihat konsep-konsep pembaruan yang dilakukan di dalamnya. Uraian ini menjadi penting sebagai bahan pembahasan berkelanjutan sebelum pemberlakuannya pada tahun  2026  mendatang.  Namun,  artikel  ini  tentu  tidak  akan  mampu  menampung  segala persoalan dalam KUHP baru, tetapi akan fokus pada beberapa persoalan yang dinilai penting dalam  membentuk  pola  pemahaman  baru  terhadap  hukum  pidana  di  Indonesia.  Berkaca pada  beberapa  artikel  terdahulu,  tidak  ditemukan  pembahasan  seragam,  artikel  ini diupayakan untuk merangkum berbagai poin-poin penting terkait pemidanaan dari berbagai buah piker, pandangan dan opini berbagai pakar yang menyebar di berbagai tulisan.

## METODE
Penelitian  ini  adalah  jenis  penelitian  hukum  normatif  karena  berfokus  pada  kajian terhadap bahan-bahan hukum tertulis dan bersifat doktrinal. Bahan-bahan hukum sebagai sumber  data  dalam  penelitian  ini  digali  dari  bahan  hukum  primer  berupa  peraturan perundang-undangan,  terutama  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2023  tentang  Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP),  serta  bahan  hukum  sekunder  yang  didapat  dari berbagai tulisan, opini dan pandangan para pakar hukum pidana yang dimuat di beberapa jurnal ilmiah dan media massa. Data yang didapat akan disajikan secara deskriptif, dengan mengutipnya secara apa adanya, dan kemudian dilakukan analisis secara kualitatif dengan pendekatan  perundang-undangan  dan  pendekatan  konseptual,  guna  menemukan bagaimana konsep-konsep pembaruan system pemidanaan dalam KUHP baru.

## HASIL DAN DISKUSI

## Tujuan Pemidanaan
Dalam  dunia  ilmu  hukum  pidana  itu  sendiri,  berkembang  beberapa  teori  tentang tujuan pemidanaan, yaitu teori absolut (retributif), teori relatif ( deterrence /utilitarian), teori penggabungan (integratif) (Kenedi, 2017) . Teori retributif memandang bahwa pemidanaan merupakan  pembalasan  atas  kesalahan  yang  telah  dilakukan,  jadi  berorientasi  pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri. Pemidanaan diberikan karena si pelaku harus menerima sanksi itu demi kesalahannya. Menurut Hegel, pidana merupakan keharusan logis  sebagai  konsekuensi  dari  adanya  kejahatan.  Teori  relatif  memandang  pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Dari teori ini muncul tujuan pemidanaan sebagai  sarana  pencegahan,  yaitu  pencegahan  umum  yang  ditujukan  pada  masyarakat. Menurut Leonard, teori relatif pemidanaan bertujuan mencegah dan mengurangi kejahatan. Pidana  harus  dimaksudkan  untuk  mengubah  tingkah  laku  penjahat  dan  orang  lain  yang berpotensi atau cederung melakukan kejahatan. Tujuan pidana adalah tertib masyarakat, dan
untuk  menegakan  tata  tertib  masyarakat  itu  diperlukan  pidana (Muladi,  &  Arief, 1992) .  Sementara teori gabungan mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas tertib pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan  pidana.  Teori  ini  mengajarkan  bahwa  penjatuhan  hukuman  adalah  untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat (Kenedi, 2017) .
Dalam KUHP baru, tujuan pemidanaan disebutkan pada BAB III Pasal 51, yaitu untuk a)  mencegah  dilakukannya  Tindak  Pidana  dengan  menegakkan  norma  hukum  demi pelindungan  dan  pengayoman  masyarakat;  b)  memasyarakatkan  terpidana  dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna; c) menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan d) menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Berdasarkan rumusan tujuan pemidanaan yang disebutkan secara terang dalam pasal ini, beberapa pakar berpendapat bahwa tujuan pemidanaan dalam KUHP baru ini telah keluar dari teori retributif. Harkristuti Harkrisnowo  menegaskan  bahwa  tujuan  pemidanaan  dalam  KUHP  baru  mengalami perubahan  menjadi  upaya  pencegahan,  rehabilitasi,  penyelesaian  konflik,  pemulihan keseimbangan,  menciptakan  rasa  aman  dan  ketenteraman,  serta  membangkitkan penyesalan dari terpidana (Ady, 2023) .
Marpaung menyatakan bahwa konsep pemidanaan dalam KUHP baru adalah hasil penyempurnaan dari tiga teori pidana: teori absolut atau retributif, teori relatif atau utilitarian, dan teori gabungan. Menurutnya, ketiga teori ini memiliki kelemahan, sehingga perubahan dalam  pemidanaan  kini  memberikan  perlindungan  yang  lebih  baik  bagi  korban  dan memulihkan  keseimbangan  nilai  yang  terganggu  dalam  masyarakat.  Terjadi  pergeseran dalam penegakan hukum yang tidak lagi hanya berfokus pada keadilan retributif, tetapi juga menuju  keadilan  restoratif.  Oleh  karena  itu,  tujuan  pidana  dan  pemidanaan  kini menyeimbangkan dua aspek perlindungan masyarakat, yaitu perlindungan bagi korban dan pelaku (Rizki, 2024) .

## Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana
KUHP yang berlaku saat ini tidak mencakup konsep yang terkait dengan definisi Tindak Pidana  dan  Pertanggungjawaban  Pidana.  Situasi  ini  sering  menimbulkan  kontroversi  dan perbedaan pendapat dalam penegakan hukum pidana di Indonesia. Meskipun sebagian besar pengajar  hukum  pidana  Belanda  cenderung  mengadopsi  pandangan  monistis,  yang memandang  "pertanggungjawaban"  sebagai  bagian  dari  "tindak  pidana"  itu  sendiri.  Ini berarti  bahwa  dalam  konteks  "tindak  pidana,"  konsep  pertanggungjawaban  dianggap tercakup.
Di Indonesia, telah ada perkembangan pemikiran yang bersifat dualistis, yang secara khusus  dipengaruhi  oleh  pandangan  Moelyatno  seperti  yang  disampaikan  dalam  pidato pengukuhan  beliau  sebagai  guru  besar  di  Universitas  Gajah  Mada.  Pandangan  ini mendasarkan  argumennya  pada  pemisahan  konsep  "tindak  pidana"  dari "pertanggungjawaban pidana," yang dianggap lebih sesuai dengan budaya berpikir bangsa Indonesia. Konsep ini tampaknya telah menjadi salah satu landasan dalam pembaharuan
KUHP, sebagaimana tercermin dalam judul Bab II (Buku I) yang berjudul "Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana."
Tongat  menegaskan  bahwa  implikasi  dari  pergeseran  paradigma  ini  terdapat  pada unsur-unsur  pidana.  Unsur  Tindak  Pidana  dalam  pandangan  monistis  ialah  perbuatan manusia; diancam dengan pidana; perbuatan melawan hukum; dilakukan dengan kesalahan serta  mampu  bertanggungjawab,  sedangkan  Unsur  Tindak  Pidana  dalam  pandangan duslistis ialah adanya perbuatan manusia; memenuhi rumusan dalam Undang-Undang; serta bersifat melawan hukum. Kurnia Dewi Anggraeny berpendapat bahwa dalam hal ini peranan hakim lebih besar dalam menentukan bentuk kesalahan. Penyidik dan Penuntut Umum harus mampu membuktikan actus reus dalam suatu tindak pidana tanpa memandang kesalahan pelaku, artinya mereka hanya terfokus pada unsur delik semata (Humaslaw, 2023) .

## Pidana dan Tindakan
KUHP  baru  mencantumkan  variasi  pidana  pokok  dalam  Pasal  65,  yang  mencakup pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan, pidana denda, dan pidana kerja sosial, dengan urutan ini menentukan tingkat keberatan pidana. Pidana tutupan, pengawasan, dan kerja sosial sebagian besar merupakan alternatif dari pidana penjara. Selain itu, KUHP juga mengatur  pidana  tambahan  seperti  yang  dijelaskan  dalam  Pasal  66,  yang  meliputi pencabutan hak tertentu, perampasan barang atau tagihan, pengumuman putusan hakim, pembayaran ganti rugi, pencabutan izin, dan pemenuhan kewajiban adat setempat.
Untuk kejahatan  tertentu  yang ditetapkan dalam undang-undang,  seperti  narkotika, terorisme, korupsi, dan pelanggaran hak asasi manusia, KUHP baru menyediakan pidana mati sebagai alternatif yang mungkin, namun hal ini harus melalui proses penolakan permohonan grasi. Eksekusi pidana mati dilakukan tanpa publikasi di depan umum, tetapi melalui metode yang  diatur  oleh  undang-undang.  KUHP  baru  memperkenalkan  konsep  baru  pidana  mati yang  selalu  diancamkan  secara  alternatif,  yaitu  pidana  penjara  dijatuhkan  untuk  seumur hidup atau untuk waktu tertentu, pidana penjara untuk waktu tertentu dijatuhkan paling lama 15  (lima  belas)  tahun  berturut-turut  atau  paling  singkat  1  (satu)  hari,  kecuali  ditentukan minimum khusus. Dalam hal terdapat pilihan antara pidana mati dan pidana penjara seumur hidup atau terdapat pemberatan pidana atas tindak pidana yang dijatuhi pidana penjara 15 (lima belas) tahun, pidana penjara untuk waktu tertentu dapat dijatuhkan untuk waktu 20 (dua puluh) tahun berturut-turut. Pidana penjara untuk waktu tertentu tidak boleh dijatuhkan lebih dari 20 (dua puluh) tahun.
Selanjutnya, KUHP Nasional juga menentukan pidana tindakan yang berlaku terhadap pelaku dengan kondisi tertentu, seperti disabilitas mental atau intelektual, di mana pidana dapat  diganti  dengan  tindakan  rehabilitasi,  penyerahan,  perawatan  di  lembaga,  atau tindakan lainnya sesuai putusan hakim (Rizki, 2024) . Berkaitan dengan pidana dan hak asasi manusia,  KUHP  mengarahkan  agar  pemidanaan  tidak  dimaksudkan  untuk  merendahkan martabat manusia (Ady, 2023) .
Tindak Pidana Korporasi
Subjek hukum pidana yang dikenal dalam KUHP yang lama dan masih berlaku saat ini adalah individu, sehingga korporasi tidak dipandang sebagai subjek hukum pidana, padahal
dalam praktiknya, individu sering melakukan tindak pidana melalui organisasi atau korporasi. Korporasi adalah kumpulan orang yang bekerja sama dengan tujuan mencari keuntungan dan diakui secara hukum sebagai entitas yang sah. Sebagai subjek hukum pidana, korporasi dapat diperlakukan sama seperti manusia, karena memiliki hak dan kewajiban yang diakui oleh  hukum.  Oleh  karena  itu,  kemampuan  korporasi  dipersamakan  dengan  kemampuan individu-individu yang terlibat di dalamnya (Wahyuni, 2024) .
Dalam  konteks  pembaruan  hukum  pidana  Indonesia  dengan  KUHP  Baru,  korporasi telah diakui sebagai subjek hukum pidana setelah mempertimbangkan kemajuan di bidang keuangan,  ekonomi,  dan  perdagangan,  serta  berkembangnya  tindak  pidana  terorganisasi baik  domestik  maupun  internasional.  Maka  subjek  hukum  pidana  tidak  seharusnya  lagi terbatas pada individu ( natural person ), tetapi juga mencakup korporasi. Hal ini ditegaskan pada  Pasal  145  KUHP  baru  bahwa  "setiap  orang"  dalam  rumusan  delik  undang-undang tersebut  mencakup  perseorangan,  termasuk  korporasi.  Dengan  demikian,  sistem  hukum Indonesia yang sebelumnya tidak mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana karena adagium " Universitas delinquere non potest" , kini mengadopsi perkembangan hukum dari negara  Common  Law,  termasuk  doktrin Vicarious  Liability dalam  pertanggungjawaban pidana korporasi (Wahyuni, 2024) .

## Penerapan Living Law dalam Pidana
KUHP  yang  akan  berlaku  dalam  tiga  tahun  ke  depan  ini  mengatur  tentang  tindak pidana  berdasarkan  hukum  yang  hidup  dalam  masyarakat  atau living  law .  Harkristuti menjelaskan bahwa asas legalitas sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP tetap diakui. Selain itu, keberadaan living law diakui sebagai dasar untuk memidana sebagaimana diatur  dalam  Pasal  2  KUHP.  Meskipun  mengakui  keberadaan living  law ,  ia  menekankan bahwa hukum adat tidak otomatis berubah menjadi hukum pidana. Ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi, antara lain hukum adat hanya berlaku di tempat hukum tersebut hidup. Ketentuan yang diatur dalam hukum adat tidak boleh diatur dalam KUHP agar tidak terjadi duplikasi. Selain itu, hukum adat tersebut harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, konstitusi tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum yang diakui  oleh  bangsa.  Hukum  adat  yang  berlaku  harus  ditetapkan  terlebih  dahulu  dalam Peraturan Daerah (Perda) berdasarkan hasil penelitian empiris. Penentuan bahwa ia harus telah  ditetapkan  dalam  Perda  ini  menganulir  berbagai  macam  sanksi  adat  di  berbagai wilayah di Indonesia yang diterapkan secara tradisional saja, seperti beragam sanksi adat terhadap pelaku zina berupa pemaksaan perkawinan (Nasution, et al., 2022) , apalagi sanksi tersebut  ternyata  telah  dianulir  sendiri  oleh  peraturan  perundang-undangan,  seperti Undang-Undang  Tindak  Pidana  Kekerasan  Seksual.  Selanjutnya,  ancaman  sanksi  untuk tindak pidana adat dibatasi besaran sanksinya, setara dengan denda kategori II dalam KUHP atau sebesar Rp10 juta (Ady, 2023) .
Prinsip Pemaafan Peradilan ( Rechterlijk Pardon ) dalam Pidana Harkristuti  mengemukakan  bahwa  terdapat  pengaturan  mengenai  pemaafan peradilan, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 54 ayat (2) KUHP. Harkristuti mengungkap bahwa  pasal  tersebut  memberikan  wewenang  kepada  hakim  untuk  menangani  perkara
tanpa memberikan hukuman atau tindakan tertentu dengan mempertimbangkan lima faktor. Pertama, tingkat keparahan perbuatan. Kedua, situasi pribadi pelaku. Ketiga, kondisi pada saat  tindak  pidana  dilakukan.  Keempat,  perkembangan  yang  terjadi  setelahnya.  Kelima, aspek  keadilan  dan  kemanusiaan.  Pasal  ini  disusun  sebagai  tanggapan  terhadap  protes masyarakat  terkait  penanganan  kasus-kasus  pidana  yang  dianggap  ringan  namun  tetap dikenakan hukuman, seperti yang dialami oleh Nenek Minah yang dihukum penjara karena mencuri Kakao. Ini memberikan ruang bagi hakim untuk memberikan pengampunan kepada terdakwa dalam kasus-kasus yang dianggap ringan (Ady, 2023) . Namun menurut Anwar (2024) , pengaturan terhadap pemaafan hakim tidak dapat hanya diatur dalam Kitab Undang- undang  Hukum  Pidana  yang  hanya  memuat  hukum  pidana  materil,  namun  pengaturan pemaafan  hakim  harus  juga  diharmonisasikan  dengan  Rancangan  Kitab  Undang-undang Hukum Acara Pidana kedepannya.

## KESIMPULAN
Pembaruan sistem pemidanaan dalam KUHP baru mencakup konsep-konsep penting yang  mengubah  arah  pemidanaan  di  Indonesia.  Dalam  KUHP  baru,  tujuan  pemidanaan mengalami perubahan signifikan dari teori retributif yang berorientasi pada pembalasan atas kesalahan,  menuju  pendekatan  yang  lebih  holistik.  KUHP  baru  mengadopsi  pandangan dualistis  yang  memisahkan  konsep  "tindak  pidana"  dari  "pertanggungjawaban  pidana," berbeda  dari  pendekatan  monistis  yang  sebelumnya  diadopsi.  Pembaruan  juga memperkenalkan  variasi  pidana  pokok  dan  tambahan,  dan  Tindakan,  serta  konsep  baru dalam  pelaksanaan  pidana  mati.  Dalam  pembaruan  hukum  pidana  Indonesia,  korporasi diakui sebagai subjek hukum pidana, dan hukum yang hidup dalam masyarakat atau living law dapat diterapkan. Selain itu, KUHP baru mengatur mengenai pemaafan peradilan, yang memberikan  wewenang  kepada  hakim  untuk  tidak  menjatuhkan  hukuman  atau  tindakan tertentu berdasarkan pertimbangan keadilan dan kemanusiaan.

## REFERENSI
Ady  Thea  DA,  (6  Juni  2023).  Beragam  Perubahan  Signifikan  dalam  KUHP  Baru,  Hukum Online, https://www.hukumonline.com/berita/a/beragam-perubahan-signifikan- dalam-kuhp-baru-lt647f0ac6d6a99/?page=1
Anwar, A. (2024). PEMAAFAN HAKIM (RECHTERLIJK PARDON) DALAM HUKUM PIDANA DAN  PEMIDANAAN  DALAM  PERSPEKTIF  PANCASILA. Prosiding  Mewujudkan Sistem Hukum Nasional Berbasis Pancasila , 33-54.
Dahwir,  A.  (2019).  Pengembanan  filsafat  Pancasila  dalam  sistem  pemidanaan  di Indonesia. Jurnal Unpal , 17(1).
Hamzah, A. (2020). Asas-asas hukum pidana (Edisi Revisi). Jakarta: PT. Rineka Cipta.
Humaslaw.  (Juni  2023).  Respon  Pakar  Terhadap  KUHP  Baru:  Paradigma  Baru  dalam Pemidanaan. Fakultas  Hukum  UAD. https://law.uad.ac.id/respon-pakar-terhadap- kuhp-baru-paradigma-baru-dalam-pemidanaan/
Irmawanti,  N.  D.,  &  Arief,  B.  N.  (2021).  Urgensi  tujuan  dan  pedoman  pemidanaan  dalam rangka pembaharuan sistem pemidanaan hukum pidana. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia , 3(2).
Jamilah,  A.,  &  Disemadi,  H.  S.  (2020).  Pidana  kerja  sosial:  Kebijakan  penanggulangan overcrowding penjara. Jurnal IUS: Kajian Hukum dan Keadilan , 8(1). Kenedi, J. (2017). Kebijakan hukum pidana (penal policy) dalam sistem penegakan hukum di Indonesia . Pustaka Pelajar.
Muladi, & Arief, B. N. (1992). Teori dan bunga rampai hukum pidana . Bandung: Alumni. Nasution,  M.  I.,  Adly,  M.  A.,  &  Nurcahaya,  N.  (2022).  The  Role  of  the  Namora  Natoras Mandailing  Traditional  Institutions  in  Forced  Marriage  in  Affairs  Cases. Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam, 7(1), 43-54.
Rizki, M. J. (28 April 2024). Mengenali Konsep Baru Jenis Pemidanaan dalam KUHP Nasional. Hukum Online, https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenali-konsep-baru-jenis- pemidanaan-dalam-kuhp-nasional-lt662de997a2036/?page=2
Wahyuni, S. (2024). Makna Korporasi sebagai Subjek Hukum dalam Pembaharuan KUHP Indonesia. Innovative: Journal Of Social Science Research , 4(3), 3051-3061. Widjaja, J., & Budiarsih. (2021). Konsep sanksi pidana yang memberikan keadilan bagi korban tindak pidana penipuan. Jurnal Yustitia , 22(1). Retrieved from http://ejournal.unira.ac.id/index.php/yustitia/article/view/1111/781