ISSN: 2442-3017 (PRINT) ISSN: 2597-9116 (ONLINE)

## PENGARUH PENDAPATAN PREMI ASURANSI DAN HUBUNGANNYA DENGAN  BEBAN KLAIM TERHADAP LABA BERSIH PERUSAHAAN
(STUDI KASUS PADA PT. JASA RAHARJA)
Suriana Armahdi suriana.armahdi@gamil.com Yustiana Djaelani tyandj22@gmail.com Muhammad Apriyanto Warongan aprisandro@gmail.com Universitas Khairun Ternate

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menguji  Faktor-faktor  yang mempengaruhi  persepsi  wajib  pajak  orang  pribadi  mengenai  etika penggelapan pajak (tax evasion)  (studi empiris pada kpp pratama ternate) Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  seluruh  wajib  pajak  yang terdaftar  pada  KPP  Pratama  Ternate.Teknik  pengambilan  sampel  dalam penelitian  ini  menggunakan  metode convenience  sampling,  data  di kumpulkan  dengan  menyebar  kuesioner  sebanyak  100  kuesioner.Metode analisis penelitian yang digunakan adalah regresi linier berganda.
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  sistem  perpajakan berpengaruh  terhadap  etika  penggelapan  pajak,  sedangkan  kepatuhan wajib  pajak,  intensitas  pemeriksaan  pajak,  pengetahuan  wajib  pajak, pelayanan  aparat  pajak,  dan  kemungkinan  terdeteksinya  kecurangan tidak berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak.
KataKunci: Kepatuhan dan Pengetahuan Wajib Pajak,

## ABSTRACT
This research aims to examine the effect of taxpayer compliance,tax audit intensity,  taxpayer  knowledge,  tax  system,  service  tax  officials,  and  the possibility  of  detection  of  fraud  against  the  perception  of  individual taxpayers about tax evasion ethics.
Population  in  this  research  is  all  taxpayer  registered  at  KPP Pratama Ternate. Sampling technique in this research using convenience sampling  method,  the  data  collected  by  distributing  questionnaires  as many  as  100  questionnaires.  The  method  of  research  analysis  used  is multiple linear regression.
The result of the research shows that tax system has an effect on tax evasion  ethics,  while  taxpayer  compliance,  tax  audit  intensity,  taxpayer knowledge, service tax officials, and possibility of fraud detection  have no effect on tax evasion ethics.
Keywords: Taxpayer Compliance and knowledge

## A. LATAR BELAKANG
Perekonomian  suatu  negara  ditunjang  oleh  sumber  daya,  yakni sumber daya manusia ( human resources) dan sumber daya alam (natural resources).  Dalam  pengelolaan  sumber  daya  inilah  yang  menopang pembangunan ekonomi suatu negara. Sesuai dengan tujuan pembangunan nasional yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 salah satunya yaitu untuk  meningkatkan  kesejahteraan  rakyat.  Perwujudan  dalam  tujuan pembangunan  nasional  ini  tidak  lepas  dari  sumber-sumber  penerimaan negara.
Penerimaan  pajak  adalah  sumber  penerimaan  negara  terbesar  di Indonesia  dan  merupakan  salah  satu  komponen  penting  dalam pembangunan  di  Indonesia.  Namun  penerimaan  pajak  dari  tahun  ke tahun  tidak  pernah  mencapai  target,  penerimaan  pajak  dari  tahun  ke tahun  yang  belum  optimal  disebabkan  karena  masih  rendahnya  tingkat kepatuhan  wajib  pajak  seperti  dilansir  dari  sumber  www.pajak.go.id tingkat kepatuhan wajib pajak sebesar 60,42%. Tingkat kepatuhan wajib pajak  ini  masih  jauh  dari  target  yang  diharapkan  yaitu  70,00%  untuk tahun 2015.
Tingkat  kepatuhan  sebesar  ini  mencerminkan  karakteristik  wajib pajak.  Untuk  meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak  maka  Direktorat Jenderal  Pajak  memberikan  wewenang  kepada  wajib  pajak  dalam  hal pemungutan  pajak.Tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  dapat  diketahui  dari pelaporan  SPT  yang  disampaikan  wajib  pajak.  Dalam  pengisian  SPT secara  benar  dan  lengkap  sesuai  undang-undang  perpajakan  merupakan tahap  yang  penting  dalam  administrasi  pajak.Saidi  dan  Eka  (2011:4) banyak wajib pajak yang memanipulasi data administrasi pajaknya demi mengurangi  porsi  pembayaran  pajak,  seperti  menyalahgunakan NPWP/NPPKP,  menyampaikan  SPT  yang  isinya  tidak  benar/tidak lengkap  serta  menolak  untuk  dilakukan  pemeriksaan,  sengaja menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi  sebenarnya  atau  menerbitkan  faktur  pajak  tetapi  belum dikukuhkan  sebagai  PKP.  Selain  itu  ada  wajib  pajak  yang  sudah berpenghasilan melebihi PTKP tetapi tidak berkeinginan untuk memiliki NPWP, ini merupakan tindakan-tindakan penggelapan pajak.
Fenomena  kasus  penggelapan  pajak  yang  sangat  menghebohkan
seluruh  dunia  adalah  bocornya  dokumen  finansial  dari  sebuah  firma hukum  asal  Panama  yaitu,Panama  Papers.  Penggelapan  pajak  juga terjadi di Indonesia seperti yang dilansir oleh berita online; merdeka.com (2016),  yakni  pejabat  Direktorat  Jendral  Pajak,  Handang  Soekarno  yang menjabat  sebagai  Kasubdit  Ditjen  Pajak  tertangkap  tangan  menerima sejumlah  uang  dari  Direktur  PT.  EK  Prima  Ekspor  Indonesia  bernama Rajamohanan Nair.Melihat kedua kasus tersebut menunjukkan tindakan penggelapan pajak di Indonesia masih tergolong tinggi.
Beberapa  peneliti  telah  melakukan  penelitian  tentang  keterkaitan faktor-faktor  yang  mempengaruhi  persepsi  wajib  pajak  mengenai  etika penggelapan  pajak.  Antara  lain  Yetmi,  Yeasy,  dan  Resti  (2014) menyimpulkan  bahwa  faktor  yang  mempengaruhi  penggelapan  pajak yaitu  faktor  keadilan  pajak  dan  sistem  perpajakan  menunjukkan pengaruh signifikan positif terhadap etika penggelapan pajak, namun tiga faktor  yang  tidak  berpengaruh  yaitu  kualitas  pelayanan  pajak,  sanksi perpajakan dan kemungkinan terdeteksinya kecurangan. Berbeda dengan penelitian  Marlina  (2014)  yang  melakukan  penelitian  serupa.  Hasil peneltiannya  menunjukkan  sistem  perpajakan  tidak  berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak.
Sari (2015) meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi etika penggelapan  pajak.  Hasil  penelitiannya  menunjukkan  bahwa  keadilan pajak, self  assessment  system,  dan  kemungkinan  terdeteksi  kecurangan tidak berpengaruh terhadap
tindakan tax evasion. Sedangkandiskriminasi,  pemahaman  perpajakan,  danpelayanan  aparat pajak berpengaruh terhadap tindakan tax evasion.
Silaen  (2015)  yang  meneliti  tentang  pengaruh  sistem  perpajakan, diskriminasi, teknologi, dan informasi perpajakan terhadap persepsi wajib pajak  mengenai  etika  penggelapan  pajak (tax  evasion).  Hasil penelitiannya  menunjukkan  semua  variabel  berpengaruh  terhadap  etika penggelapan pajak.
Suheri  (2016)  yang  meneliti  tentang  faktor-faktor  yang mempengaruhi  persepsi  wajib  pajak  mengenai  etika  penggelapan  pajak. Hasil  penelitiannya  menunjukkan  bahwa  intensitas  pemeriksaan  pajak, kepatuhan wajib pajak, pengetahuan wajib pajak, sistem perpajakan, dan kemungkinan  terdeteksinya  kecurangan  berpengaruh  terhadap  etika penggelapan pajak.
Penelitian  ini  mereplikasi  penelitiannya  Suheri  (2016)  tentang pengaruh  intensitas  pemeriksaan  pajak,  kepatuhan  wajib  pajak, pengetahuan  wajib  pajak,  sistem  perpajakan,  dan  kemungkinan terdeteksinya  kecurangan  terhadap  persepsi  wajib  pajak  mengenai  etika penggelapan pajak pada KPP Pratama Medan-Polonia. Adapun perbedaan
dalam penelitian ini dengan penelitian (Suheri, 2016) yaitu penelitian ini menambahkan  variabel  independen  yaitu  pelayanan  aparat  pajak  dan objek dari penelitian ini, yaitu pada KPP Pratama Ternate.
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas,  maka  penulis  tertarik  untuk melakukan  penelitian  yang  berjudul  Faktor-faktor  yang  Mempengaruhi Persepsi  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  Mengenai  Etika  Penggelapan  Pajak (Tax Evasion) (Studi Empiris Pada KPP Pratama Ternate).
Sesuai dengan rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris mengenai beberapa hal berikut :
1. Untuk  menguji  seberapa  besar  pengaruh  Kepatuhan  Wajib  Pajak terhadap  persepsi  wajib  pajak  orang  pribadi  mengenai  etika penggelapan pajak (tax evasion).
2. Untuk menguji seberapa besar pengaruh Intensitas Pemeriksaan Pajak terhadap  persepsi  wajib  pajak  orang  pribadi  mengenai  etika penggelapan pajak (tax evasion).
3. Untuk  menguji  seberapa  besar  pengaruh  Pengetahuan  Wajib  Pajak terhadap  persepsi  wajib  pajak  orang  pribadi  mengenai  etika penggelapan pajak (tax evasion).
4. Untuk  menguji  seberapa  besar  pengaruh  Sistem  Perpajakan  terhadap persepsi  wajib  pajak  orang  pribadi  mengenai  etika  penggelapan  pajak (tax evasion).
5. Untuk  menguji  seberapa  besar  pengaruh  Pelayanan  Aparat  Pajak terhadap  persepsi  wajib  pajak  orang  pribadi  mengenai  etika penggelapan pajak (tax evasion).
1. Untuk  menguji  seberapa  besar  pengaruh  kemungkinan terdeteksinya  kecurangan  terhadap  persepsi  wajib  pajak  orang pribadi mengenai etika penggelapan pajak (tax evasion).

## B. LANDASAN TEORI

## 1. Teori Atribusi
Teori  atribusi  ini  dikemukakan  oleh  Harold  Kelley(1972)  yang merupakanperkembangan  dari  teori  atribusi  yang  dicetuskan  oleh Heider(1958).  Teori  atribusi  menurut  Ikhsan  dan  Ishak  (2005:55) merupakan  suatu  proses  untuk  menginterpretasikan  suatu  peristiwa, alasan, atau sebab  perilaku seseorang.Alasan pemilihan teori ini, karena perilaku Etika PenggelapanWajib Pajak Orang Pribadi sangat ditentukan oleh  persepsi  WP  OP  dalam  menilai  Kepatuhan  Wajib  Pajak,  Intensitas Pemeriksaan  Pajak,  Pengetahuan  Wajib  Pajak,Sistem  Perpajakan, Pelayanan  Aparat  Pajak,  dan  kemungkinan  terdeteksinya  kecurangan. Persepsi dalam menilai sesuatu berasal dari faktor internal dan eksternal yang  akan  mendorong  orang  tersebut  untuk  berperilaku.  Dengan

## Page 164-180
demikian, teori atribusi relevan untuk menjelaskan hal tersebut.
2. Theory of Planned Behavior
Theory  of  planned  behavior  pertama  kali  dicetuskan  oleh  Ajzen (1985)  dikutip  dalam  Jogiyanto  (2007).  Teori  ini  disusun  menggunakan asumsi  dasar  bahwa  manusia  berperilaku  dengan  cara  yang  sadar  dan mempertimbangkan segala informasi yang tersedia. Dalam teori ini, Ajzen (2005)  dalam  Jogiyanto  (2007:42)  menyatakan  bahwa  seseorang  dapat melakukan  atau  tidak  melakukan  suatu  perilaku  tergantung  dari  niat yang  dimiliki  oleh  orang  tersebut.  Lebih  lanjut,  Ajzen  (2005)  dalam Jogiyanto  (2007:42)  mengemukakan  bahwa  niat  melakukan  atau  tidak melakukan  perilaku  tertentu  dipengaruhi  oleh  dua  penentu  dasar  yakni perilaku yang berhubungan dengan sikap ( attitude towards behavior) dan perilaku  yang  berhubungan  norma  subjektif  ( subjective  norms).  Dalam upaya mengungkapkan pengaruh sikap dan norma subjektif terhadap niat untuk  dilakukan  atau  tidak  dilakukannya  perilaku,  Ajzen  (2005) melengkapi teori ini dengan keyakinan (beliefs). Dikemukakannya bahwa sikap  berasal  dari  keyakinan  terhadap  perilaku (behavioral  beliefs), sedangkan  norma  subjektif  berasal  dari  keyakinan  normatif (normative beliefs).
Terkait  dengan  penelitian  saya,  dapat  disimpulkan  bahwa  dengan sikapindividu untuk berperilaku yang baik ketika menjalankan ketentuan perpajakan,secara  langsung  memudahkan  wajib  pajak  dalam  melakukan kegiatan  perpajakandan  kesempatan  melakukan  tindakan  yang melanggar  hukum,  dalam  hal  initindakan  penggelapan  pajak,  menjadi rendah  dan  keyakinan  bahwa  penggelapan  pajak  adalah  hal  yang  tidak etis  (persepsi  etika)  dapat  direspon  menjadi  sikap  bahwa  penggelapan pajak adalah perilaku yang negatif.

## 3. Etika
Menurut  Velasquez  (2005)  etika  mempunyai  beragam  makna  yang berbeda,  salah  satu  maknanya  adalah:  “prinsip  tingkah  laku  yang mengatur  individu  atau  kelompok.”  Seperti  penggunaan  istilah  etika personal, yaitu mengacu pada aturan-aturan dalam lingkup dimana orang per orang menjalani kehidupan pribadinya. Selain itu, kita menggunakan istilah  akuntansi  ketika  mengacu  pada  seperangkat  aturan  yang mengatur tindakan professional akuntan. Untuk makna yang kedua, etika adalah  “kajian  moralitas”.  Hal  ini  berarti  etika  berkaitan  dengan moralitas. Meskipun berkaitan, etika tidak sama persis dengan moralitas. Etika  adalah  semacam  penelaahan  (baik  aktivitas  penelaahan  maupun hasil-hasil  penelaahan  itu  sendiri),  sedangkan  moralitas  merupakan pedoman  yang  dimiliki  individu  atau  kelompok  mengenai  apa  itu  benar
dan  salah,  atau  baik  dan  jahat.  Setelah  mengaitkan  dengan  moralitas, Velasquez  (2005)  mengembangkan  pengertian  etika  sebagai  ilmu  yang mendalami standar moral perorangan dan standar moral masyarakat.
4. Laba
Menurut  Warren  Reeve  Fess  (2008:2)  mengemukakan  bahwa  “Laba ( profit)  adalah  selisih  dari  jumlah  yang  diterima  dari  pelanggan  atas barang atau jasa yang dihasilkan dengan jumlah yang dikeluarkan untuk sumber daya alam menghasilkan barang atau jasa tersebut”. Artinya jika suatu perusahaan membuat suatu produk dan ingin menjualnya kembali, maka  harga  jual  harus  lebih  besar  dari  pada  pengeluaran  pembuatan produk.Selisih  harga  jual  tersebut  yang  sudah  dikurangi  jumlah pengeluaran produk, itulah yang disebut denganlaba.
Menurut  Pura  (2013:12)  mengemukakan  bahwa  “Laba  merupakan selisih antara pendapatan dan beban, di mana pendapatan lebih besar dari beban. Begitu juga sebaliknya, apabila beban lebih besar dari pendapatan maka  disebut  rugi”.  Selisih  dari  pendapatan  dan  beban  perlu  di  olah dengan baik sehingga suatu perusahaan mendapatkan laba, karena angka laba  diharapkan  cukup  kaya  untuk  merepresentasi  kinerja  perusahaan secarakeseluruhan.  Berdasarkan  teori  diatas,  dapat  disimpulkan  bahwa laba adalah suatu kelebihan pendapatan atas barang atau jasa yang telah dijual.

## 5. Penelitian Terdahulu
Beberapa  pengertian  dan  definisi  yang  perlu  diketahui  yang berkaitan  dengan  pemeriksaan  pajak  (Hidayat,  2013:1)  adalah  sebagai berikut :
a. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data,  keterangan,  dan/bukti  audit  yang  dilaksanakan  secara  objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan  pemenuhan  kewajiban  perpajakan  dan/atau  untuk  tujuan lain  dalam  rangka  melaksanakan  ketentuan  Peraturan  Perundang- Undangan.
b. Pemeriksaan  lapangan  adalah  pemeriksaan  yang  dilakukan  ditempat kedudukan, tempat kegiatan usaha atau pekerja bebas, tempat tinggal Wajib  Pajak,  atau  tempat  lain  yang  ditentukan  oleh  Direktur  Jendral Pajak.
c. Pemeriksaan  kantor  adalah  pemeriksaan  yang  dilakukan  di  Kantor Direktorat Jenderal Pajak.
d. Pemeriksa pajak adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal  Pajak  atau  tenaga  ahli  yang  ditunjuk  oleh  Direktur  Jenderal Pajak,  yang  diberi  tugas,  wewenang,  dan  tanggung  jawab  untuk melaksanakan pemeriksaan.
187

## Akuntansi Peradaban : Vol. IV No. 1 Juni 2018
Berhubungan  dengan  etika  penggelapan  pajak,  maka  intensitas pemeriksaan  pajak  memiliki  hubungan  yang  sangat  erat.  Dimana, dianalogikan  ketika  pemeriksaan  pajak  dapat  dilakukan  dengan  sistem dan  disiplin  yang  baik,  maka  Wajib  Pajak  akan  takut  ataupun  enggan untuk  melakukan  penggelapan  pajak.  Hal  ini  dapat  di  pahami,  karena Wajib  Pajak  akan  merasa  lebih  di  kontrol,  takut  terhadap  sanksi  yang akan diberikan jika mereka tidak mematuhi Undang-Undang Perpajakan, dan  bahkan  mereka  cenderung  melaksanakan  kewajibannya  untuk membayar  pajak  karena  segala  strategi  yang  mereka  lakukan  untuk menggelapkan  pajak,  akan  dapat  diketahui  dan  diselidiki  oleh  pihak fiskus (Suheri, 2016).

## 6. Pengembangan Hipotesis
Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Etika Penggelapan Pajak Hubungan antara kepatuhan wajib pajak dengan etika penggelapan pajak  adalah  mereka  yang  mematuhi  undang-undang  perpajakan  akan mampu  menyadari  kewajibannya  sebagai  Wajib  Pajak  untuk  melakukan pembayaran  pajak.  Pernyataan  tersebut  diperkuat  oleh  hasil  penelitian dari  Hasibuan  (2014)  menyatakan  bahwa  kepatuhan  Wajib  Pajak berpengaruh  terhadap  etika  penggelapan  pajak.Hasil  penelitian  yang serupa  juga  dikemukakan  oleh  Suheri  (2016),  mengemukakan  pendapat bahwa  kepatuhan  wajib  pajak  berpengaruh  terhadap  etika  penggelapan pajak.
Menurut  teori Planned  Behavior,  perceived  behavioral  control menjelaskan  bahwa  keberadaan  hal-hal  tertentu  dapat  mendukung  atau menghambat  perilaku  seseorang  (Ajzen,  2002).  Apabila  teori Planned behavior  dikaitkan  dengan  faktor  kepatuhan  wajib  pajak,  maka  seorang individu dapat di jelaskan perilakunya. Teori perilaku terencana ( Theory of Planned Behavior), faktor utama dari suatu perilaku yang ditampilkan individu  adalah  intensi  untuk  menampilkan  perilaku  tertentu  (Ajzen, 1991:5).  Intensi  diasumsikan  sebagai  faktor  motivasional  yang mempengaruhi  perilaku.  Intensi  merupakan  indikasi  seberapa  keras seseorang  berusaha  atau  seberapa  banyak  usaha  yang  dilakukan  untuk menampilkan  suatu  perilaku.  Dengan  demikian  bahwa  semakin  tinggi tingkat  kepatuhan  Wajib  Pajak  maka  akan  semakin  rendah  tingkat penggelapan  pajak,  yaitu  wajib  pajak  akan  menganggap  tindakan penggelapan  pajak  adalah  suatu  tindakan  yang  tidak  beretika. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka hipotesis penelitian ini adalah: H 1 :  Kepatuhan  wajib  pajak  berpengaruh  terhadap  persepsi  wajib  pajak mengenai etika penggelapan pajak.
Pengaruh  Intensitas  Pemeriksaan  Pajak  Terhadap  Etika  Penggelapan Pajak
Pemeriksaan pajak dianggap sebagai alat kontroluntuk mendisiplinkan  Wajib  Pajak,  agar  mereka  meningkatkan  kesadarannya untuk melakukan pembayaran pajak. Pernyataan tersebut diperkuat oleh hasilpenelitian dari Hasibuan (2014) menyatakan bahwa bahwa intensitas pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak. Hasil penelitian  yang  sama  juga  dikemukakan  oleh  Suheri  (2016), yangmenyatakan bahwa intensitas pemeriksaan pajak berpengaruhterhadap  etika  penggelapan  pajak.  Berdasarkan Theory  of Planned  Behavior  (TPB)yang  menjelaskan  tentang  perilaku  yang ditimbulkan oleh individu muncul karena adanya niat untuk berperilaku, salah  satu  faktornya  yaitu Behavioral  Beliefsyaknikeyakinan  individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut.
Berdasarkan  teori  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  hubungan antara  Intensitas  pemeriksaan  pajak  dengan  penggelapan  pajak,  bahwa semakin  intensif  pemeriksaan  pajak  dilakukan  maka  setiap  Wajib  Pajak akan  semakin  takut  untuk  berniat  melakukan  penggelapan  pajak  dan wajib  pajak  akan  menganggap  sebagai  perilaku  yang  tidak  bereitka. Apabila  pihak  fiskus  melakukan  pemeriksaan  secara  baik  maka penggelapan  pajak  dapat  di  minimalisir.  Singkatnya,  intensitas pemeriksaan  pajak  akan  memberikan  peranan  yang  lebih  baik  untuk menghindarkan  terjadinya  penggelapan  pajak.  Berdasarkan  uraian tersebut di atas, maka hipotesis penelitian ini adalah: H 2 :Intensitas  pemeriksaan  pajak  berpengaruh  terhadap  persepsi  wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak.
Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Etika Penggelapan Pajak Adanya  pemahaman  tentangtindakan  penggelapan  pajak,  memiliki tujuan  supaya  praktik  penggelapan  pajak  dapat  diminimalkan  dari kesalahan  melaporkan  dan  membayar  utang  perpajakannya.  Pengaruh pengetahuan  perpajakan  dapat  dilihat  dari  sejauh  mana  wajib  pajak mengetahui,  mengerti,  mematuhi  dan  memahami  ketentuan  dan peraturan  perundang-undangan  perpajakan  yang  sedang  berlaku. Pernyataan  tersebut  diperkuat  oleh  hasil  penelitian  dari  Suheri  (2016) menyatakan bahwa terdapat pengaruh secara parsial di dalam hubungan antara pengetahuan wajib pajak terhadap etika penggelapan pajak. Hasil penelitian  ini  juga  diperkuat  dengan  hasil  penelitian  dari  Putri  (2017) yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak.
Menurut Theory of Planed of Behavior, Ajzen (2005) dalam Jogiyanto

## Akuntansi Peradaban : Vol. IV No. 1 Juni 2018
Page 164-180
(2007:42)  menyatakan  bahwa  seseorang  dapat  melakukan  atau  tidak melakukan  suatu  perilaku  tergantung  dari  niat  yang  dimiliki  oleh  orang tersebut.  Lebih  lanjut,  Ajzen  (2005)  dalam  Jogiyanto  (2007:42) mengemukakan  bahwa  niat  melakukan  atau  tidak  melakukan  perilaku tertentu  dipengaruhi  oleh  dua  penentu  dasar  yakni  perilaku  yang berhubungan dengan sikap ( attitude towards behavior) dan perilaku yang berhubungan norma subjektif ( subjective norms). Ini berarti bahwa wajib pajak  yakin  bahwa  sikap  atau  tindakan  yang  timbul  dari  niatuntuk melakukan  tindakan  penggelapan  pajak  apabila  tingkat  pengetahuan tentang  perpajakan  yang  rendah.  SedangkanMenurut  teori  atribusi  yang menjelaskan  bahwa  perilaku  yang disebabkansecara  internal  merupakan perilaku yang diyakini berada di bawah kendali pribadiseorang individu.
Faktor internal disini adalah pengetahuan wajib pajak, diasumsikan bahwa  wajib  pajak  akan  menganggap  benar  dan  cenderung  melakukan penyelewangan  seperti  penggelapan  pajak  ( tax  evasion)  apabila pengetahuan  wajib  pajak  mengenai  ketentuan  perpajakan  rendah  dan perilaku  penggelapan  pajak  dianggap  sebagai  perilaku  yang  beretika. Sebaliknya  jika  pengetahuan  yang  dipunyai  wajib  pajak  tinggi  maka kecenderungan  wajib  pajak  melakukan  tindakan  penggelapan  pajak  ( tax evasion)  semakin  rendah  dan  menganggap  bahwa  penggelapan  pajak adalah tindakan yang tidak beretika. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka hipotesis penelitian ini adalah:
H 3 :Pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap persepsi wajib  pajak mengenai etika penggelapan pajak.
Pengaruh Sistem Perpajakan Terhadap Etika Penggelapan Pajak Sistem  perpajakan  yang  baik  dan  terstruktur  merupakan  suatu  hal yang  sangat  diharapkan  oleh  setiap  Wajib  Pajak.  Hal  ini  dikarenakan sebuah  sistem  yang  baik  akan  memberikan  kemudahan  untuk  setiap Wajib  Pajak  dalam  melakukan  kewajibannya.  Dengan  demikian,  sistem perpajakan  sangat  jelas  memiliki  hubungan  yang  negatif  dengan  etika penggelapan  pajak.  Sebuah  sistem  merupakan  wadah  yang  akan mengatur  segala  keteraturan  dalam  berjalannya  kegiatan  tersebut, termasuk  dalam  hal  pemungutan  pajak  (Suheri,  2016).Dengan  adanya sistem perpajakan yang baik, pengelolaan uang dengan bijaksana, petugas pajak  yang  berkompeten  dan  tidak  korupsi,  serta  prosedur  pembayaran pajak  yang  tidak  berbelit-belit,  akan  meningkatkan  kepercayaan masyarakat  terhadap  fiskus  dan  mendorong  kemauan  untuk  membayar pajak,  sehingga  akan  mempengaruhi  wajib  pajak  bahwa  penggelapan pajak merupakan tindakan yang tidak etis. Pernyataan tersebut diperkuat oleh  hasilpenelitian  dari  Wicaksono  (2014)  menyatakan  bahwa  sistem
perpajakan berpengaruh terhadap  persepsi etis penggelapan pajak. Hasil penelitian yang sama juga dikemukakan oleh Suheri (2016), manyatakan bahwa sistem perpajakan berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak.
Menurut  teori  atribusi  yang  menjelaskan  bahwa  perilaku  yang disebabkansecara  eksternal  merupakan  perilaku  yang  dianggap  sebagai akibat  dari  sebab-sebab  luar,  yaitu  individu  tersebut  dianggap  telah dipaksa berperilaku demikian oleh situasi. Faktor eksternal disini adalah sistem  perpajakan.  Dimana  semakin  baik  sistem  perpajakannya  maka perilaku penggelapan pajak akan semakin rendah dan dipandang sebagai perilaku  yang  tidak  etis,  sebaliknya  semakin  tidak  baik  sistem perpajakannya  maka  perilaku  penggelapan  pajak  dipandang  sebagai perilaku yang cenderung etis. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka hipotesis penelitian ini adalah:
H 4 :Sistem  perpajakan  berpengaruh  terhadap  persepsi  wajib  pajak mengenai etika penggelapan pajak.
Pengaruh Pelayanan Aparat Pajak Terhadap Etika Penggelapan Pajak Pelayanan  prima  menurut  (Rachmadi,  2014)  adalahpelayanan  yang dapat  memberikan  kepuasan  kepada  wajib  pajak  dan  tetapdalam  batas memenuhi  standar  pelayanan  yang  dapatdipertanggungjawabkan  dan dilakukan  secara  terus  menerus.  Dalam  hal  initugas  pemeriksaan  dan memberikan  pelayanan  pajak  dilakukan  olehDirektorat  Jenderal  Pajak yang  diberi  tugas,  tanggungjawab,  wewenangdan  hak  secara  penuh  oleh pejabat  yang  berwenang  untuk  melakukanpemeriksaan  pajak  dan penyelidikan tindak pidana perpajakan.
Ketika pelayanan yang diterima oleh wajib pajak tidak sesuai dengan harapan  dan  keinginannya  disinilah  terjadinya  tindakan  penggelapan pajak.  Dimana  pihak  wajib  pajak  telah  membayarkan  kewajiban  tapi tidak  mendapatkan  kualitas  pelayanan  yang  baik.  Oleh  karena  itulah wajib  pajak  berani  untuk  melakukan  kecurangan  yaitu  melakukan penggelapan  pajak  (Yetmi,  Yeasy,  dan  Resti,  2014).  Pernyataan  tersebut diperkuat oleh hasil penelitian dari Rachmadi (2014) menyatakan bahwa pelayanan  aparat  pajak  berpengaruh  terhadap  persepsi  wajib  pajak  atas perilaku  penggelapan  pajak.  Hasil  penelitian  yang  sama  juga dikemukakan  oleh  Tobing  (2015)  menyatakan  bahwa  kualitas  pelayanan pajak  berpengaruh  terhadap  persepsi  wajib  pajak  mengenai  penggelapan pajak.Berdasarkan Theory  of  Planned  Behavior  (TPB)  terkait  niat berperilaku (behavior  intention)  dari  wajib  pajak  dalam  memenuhi kewajiban  perpajakan  sudah  selayaknya  didukung  oleh  mutu  dari pelayanan aparat pajak yang prima dan sebaik mungkin.Semakin rendah kualitas pelayanan pajak yang diberikan oleh fiskus maka akan semakin
Page 164-180
tinggi  tindakan  penggelapan  pajak  dan  tindakan  penggelapan  pajak sebagai  tindakan  yang  beretika.  Berdasarkan  uraian  tersebut  di  atas, maka hipotesis penelitian ini adalah: H 5 :Pelayanan  aparat  pajak  berpengaruh  terhadap  persepsi  wajib  pajak mengenai etika penggelapan pajak.
Pengaruh  Kemungkinan  Terdeteksinya  Kecurangan  Terhadap  Etika Penggelapan Pajak
Penelitian yang dilakukan oleh Hasibuan (2014) manyatakan bahwa kemungkinan  terdeteksinya  kecurangan  berpengaruh  terhadap  etika penggelapan  pajak.  Variabel  kemungkinan  terdeteksinya  kecurangan  ini merupakan bagian dari hal yang sangat mengancam dan membahayakan bagi  setiap  Wajib  Pajak  yang  memiliki  iktikad  buruk  untuk  melakukan penggelapan  pajak.  Kemungkinan  terdeteksinya  kecurangan  memiliki hubungan  yang  selaras  dengan  intensitas  pemeriksaan  pajak,  karena dengan  melakukan  pemeriksaan  pajak  maka  kemungkinan  untuk terdeteksinya  kecurangan  tersebut  akan  semakin  besar  untuk diketahui.Penelitian  yang  sama  juga  dilakukan  oleh  Suheri  (2016), manyatakan bahwa kemungkinan terdeteksinya kecurangan berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak.
Hal  ini  mengacu  pada  teori  atribusi  yang  menjelaskan  bahwa perilaku  yang  disebabkansecara  eksternal  merupakan  perilaku  yang dianggap  sebagai  akibat  dari  sebab-sebab  luar,  yaitu  individu  tersebut dianggap  telah  dipaksa  berperilaku  demikian  oleh  situasi.  Faktor eksternal dalam hal ini adalah pendeteksian kecurangan oleh fiskus. Jadi semakin  tinggi  kemungkinan  terdeteksinya  kecurangan  yang  dilakukan oleh  pemerintah,  maka  wajib  pajak  akan  semakin  enggan  melakukan tindakan  penggelapan  pajak  dan  penggelapan  pajak  dianggap  sebagai perilaku yang tidak beretika. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka hipotesis penelitian ini adalah:
H 6 :  Kemungkinan  terdeteksinya  kecuranganberpengaruh  terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak.

## C. METODE PENELITIAN

## 1. Desain Penelitian dan Sampel
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengujian hipotesis, yaitu  penelitian  menjelaskan  fenomena  dalam  bentuk  hubungan causal  research . Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  seluruh  wajib  pajak  orang  pribadi yang melaksanakan kewajiban perpajakannya di Kantor Pelayanan Pajak Pratama  Ternate  untuk  periode  tahun  2017  yang  berjumlah  84.271wajib
pajak orang pribadi (KPP Pratama Ternate).
Penentuan  ukuran  sampel  dalam  penelitian  ini  dilakukan  dengan menggunakan rumus Slovin sebagai berikut (Sujarweni (2014:16):
𝑛 = N N. 𝑒 2 + 1 n = Jumlah Sampel N = Jumlah Total Populasi e = Taraf kesalahan ( error) sebesar 0,1 (10%)
Dari rumus di atas, maka besarnya jumlah sampel (n) adalah sebagai berikut:
𝑛 = 84.271 84.271. ((0.1) 2 + 1) 𝑛 = 84.271 843 + 1 𝑛 = 99,88 Berdasarkan  perhitungan  di  atas,  jumlah  sampel  yang  diperoleh  99,88 dibulatkan menjadi 100. Maka jumlah wajib pajak orang pribadi yang dijadikan sampel sebanyak 100 responden.Metode pengambilan sampel yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  secara nonprobability yaitu convenience sampling.
2. Metode Pengumpulan Data
Data dalam penelitian ini diperoleh melalui survey
menggunakankuesioner. Kuesioner digunakan dalam rangka mendapatkan  informasi  akanhal-hal  yang  berkaitan  languusng  dengan variabel-veriabel  penelitian.  Pengumpulan  data  kuesioner  dilakukan dengan teknik Personally administered questionnaires
3. Instrumen Penelitian
Pengujian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  antara  lain:  Uji Kualitas  data  (uji  validitas  dan  uji  reliabilitas),  Uji  Asumsi  Klasik  (uji normalitas  data,  uji  multikolonearitas,  dan  uji  heteroskedastisitas)  dan Uji  Hipotesis  Penelitian  (uji  Statistik  t,  uji  statistik  F,  dan  Koefisien Determinasi  ( Adjusted  R 2 )).  Setelah  melakukan  pengujian,  langkah selanjutnya  yaitu  melakukan  Analisis  Statsitik  Deskriptif  dan  pengujian dengan  menggunakan  Analisis  Regresi  Linear  Berganda,  persamaan Analisis Regresi Linear Berganda sebagai berikut:
Y = α + β 1 X 1 + β 2 X 2 + β 3 X 3 +β 4 X 4 + β 5 X 5 +β 6 X 6 + e
Keterangan : Y = Etika Penggelapan Pajak
193
X 1 = Kepatuhan Wajib Pajak
X 2 = Intensitas Pemeriksaan Pajak X 3 = Pengetahuan Wajib Pajak X 4
= Sistem Perpajakan
X 5 = Pelayanan Aparat Pajak
X 6 = Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan
α = Bilangan Konstanta (harga Y, bila X = 0)
e = erroryang ditolerir (5%)

## D. HASIL PENELITIAN

## 1. Data dan Deskripsi Responden
Jumlah  kuesioner  yang  disebarkan  kepada  responden  sebanyak  100 kuesioner.Jumlah kuesioner yang tidak dikembalikan 0, Jumlah kuesioner yang  tidak  dapat  diolah  0,  dan  Jumlah  kuesioner  yang  dapat  diolah 100.Tingkat pengumpulan kuesioner selama penelitian dapat dilihat pada tabel 1 sebagai berikut :
Tabel 1 Sampel Penelitian No Keterangan Wajib Pajak Orang Pribadi Presentase 1.  Jumlah kuesioner yang disebar 100 100% 2.  Jumlah kuesioner yang tidak dikembalikan 0 0 3.  Jumlah kuesioner yang tidak dapat diolah 0 0 4.  Jumlah kuesioner yang dapat diolah 100 100%
Sumber: Data primer diolah, 2017.

## 2. Hasil Uji Statistik Deskriptif
Berdasarkan analisis statistik deskriptif diperoleh gambaran sampel sebagai berikut.
Tabel 4.2 Statistik Deskriptif Descriptive Statistics Variabel N Nilai Minimum Nilai Maksimum Mean Standar Deviasi Kepatuhan Wajib Pajak (X1) 100 2,00 5,00 3,6600  0,65474 Intensitas Pemeriksaan Pajak (X2)  100 1,00 5,00 3,7300  0,88597 Pengetahuan Wajib Pajak (X3) 100 1,00 3,00 1,6500  0,57516 Sistem Perpajakan (X4) 100 1,00 5,00 3,5100  1,05883
Pelayanan Aparat Pajak (X5) 100 1,00 5,00 3,8700  0,78695 Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan (X6) 100 1,00 3,00 2,1400  0,53220 Etika Penggelapan Pajak (Y) 100 1,00 4,00 1,6300  0,59722 Valid N (listwise) 100
Sumber: Data primer diolah, 2017.

## B. Uji Hipotesis
1. Regresi Linear Berganda
Model regresi berganda bertujuan untuk memprediksi besar variabel dependen  dengan  menggunakan  data  variabel  independen  yang  sudah diketahui besarnya (Susetyo, 2010:63), berikut ini hasil persamaan regresi linier berganda.
Tabel 4.3 Hasil Uji Regresi Linear Berganda Variabel Koefisien Regresi T hitung Sig Konstanta 5,970 1,780 0,078 Kepatuhan Wajib Pajak (X1) 0,025 0,254 0,808 Intensitas Pemeriksaan Pajak (X2) -0,022 -0,240 0,811 Pengetahuan Wajib Pajak (X3) -0,166 -0,968 0,336 Sistem Perpajakan (X4) 0,139 2,154 0,034 Pelayanan Aparat Pajak (X5) 0,067 0,752 0,454 Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan (X6) -0,355 -1,508 0,135 R 2 =   0,087 Adjusted R 2 =   0,028 F hitung =   1,482 Probability =   0,193 t Tabel Sig. =  1,985 =   0,05
Sumber: Data olahan SPSS, 2017
Berdasarkan Tabel 14 diperoleh persamaan regresi linear sebagai berikut berikut :
Y = 5,970 + 0,025X1 - 0,022X2 - 0,166X3 + 0,139X4 + 0,067X5 – 0,355X6 + e
195
2. Hasil Uji Statistik t
Uji statistik t berguna untuk menguji pengaruh dari masing-masing variabel  independen  secara  parsial  terhadap  variabel  dependen.Untuk mengetahui  apakah  terdapat  pengaruh  masing-masing  variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen dapat dilihat pada tingkat signifikansi 0.05. Hasil Uji statistik t dapat dilihat pada Tabel 14, jika  nilai  probability  t  <  0,05  maka  H 0 diterima,  sedangkan  jika  nilai probability t > 0,05 maka H 0 ditolak (Ghozali, 2011:101).
Hasil  dari  model  statistik  secara  parsialyang  dapat  dilihat  pada Tabel 14 , untuk variabel bebas Kepatuhan Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap  variabel  dependen  etika  penggelapan  pajak  dilihat  dari  nilai signifikansi 0,808 > 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa H 1 ditolak. Untuk  variabel  bebas  Intensitas  Pemeriksaan  Pajak  tidak berpengaruh terhadap variabel dependen etika penggelapan pajak. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi 0,811 > 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H 2 ditolak.
Variabel  bebas  Pengetahuan  Wajib  Pajak  tidak  berpengaruh terhadap variabel dependen etika penggelapan pajak. Hal ini dapat dilihat dari  nilai  signifikansi  0,336  >  0,05.  Dengan  demikian  dapat  disimpulkan bahwa H 3 ditolak.
Variabel  bebas  Sistem  Perpajakan  berpengaruh  terhadap  variabel dependen  etika  penggelapan  pajak.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  nilai signifikansi 0,034 < 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H 4 diterima.
Untuk  Variabel  bebas  Pelayanan  Aparat  Pajak  tidak  berpengaruh terhadap variabel dependen etika penggelapan pajak. Hal ini dapat dilihat dari  nilai  signifikansi  0,454  >  0,05.  Dengan  demikian  dapat  disimpulkan bahwa H 5 ditolak.
Untuk  Variabel  bebas  Kemungkinan  Terdeteksinya  Kecurangan tidak  berpengaruh  terhadap  variabel  dependen  etika  penggelapan  pajak. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi 0,135 > 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H 6 ditolak
3. Hasil Uji Koefisien Determinasi ( Adjusted R2)
Koefisien  determinasi  digunakan  untuk  mengetahui  keeratan hubungan  antara  variabel  bebas  dengan  variabel  terikat.  Pada  Tabel  14 diperoleh  nilai  koefisien  determinasi  (Adjusted  R  Square)  adalah  0,028. Hasil ini berarti bahwa ada kontribusi sebesar 0,028 atau 2,8% dari etika penggelapan  pajak  bisa  dijelaskan  oleh  variabel  independen  (intensitas pemeriksaan  pajak  ( tax  audit),  kepatuhan  Wajib  Pajak  (tax  compliance), pengetahuan  Wajib  Pajak  ( tax  knowledge),  sistem  perpajakan  (tax system), pelayanan aparat pajak  (services tax officers)  dan kemungkinan
terdeteksinya kecurangan ( fiscal fraud).

## D. Pembahasan Dan Hasil Penelitian
1. Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Etika Penggelapan Pajak Hasil  penelitian  menunjukkan  kepatuhan  wajib  pajak  tidak berpengaruh  terhadap  etika  penggelapan  pajak,  Hasil  tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak tidak memberikan andil dan kontribusi secara nyata dalam etika penggelapan pajak.
Hasil  penelitian  ini  tidak  sesuai  dengan  penelitian  yang  dilakukan oleh  Hasibuan  (2014)  danSuheri  (2016)  menyatakan  bahwa  kepatuhan wajib  pajak  memiliki  pengaruh  terhadap  etika  penggelapan  pajak. Berdasarkan  teori Planned  Behavior,  perceived  behavioral  control menjelaskan  bahwa  keberadaan  hal-hal  tertentu  dapat  mendukung  atau menghambat perilaku seseorang (Ajzen, 2002).
2. Pengaruh Intensitas Pemeriksaan Pajak Terhadap Etika Penggelapan Pajak
Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  intensitas  pemeriksaan  pajak tidak  berpengaruh  terhadap  etika  penggelapan  pajak.  Hasil  tersebut menunjukkan  bahwa  intensitas  pemeriksaan  pajak  tidak  memberikan andil dan kontribusi secara nyata dalam etika penggelapan pajak.
Hasil  penelitian  ini  tidak  sesuai  dengan  penelitian  yang  dilakukan oleh  Hasibuan  (2014)  dan  Suheri  (2016)  menyatakan  bahwa  intensitas pemeriksaan  pajak  memiliki  pengaruh  terhadap  etika  penggelapan pajak.Intensitas  pemeriksaan  pajak  merupakan  salah  satu  aplikasi ataupun  tindakan  antisipasi  untuk  mencegah  terjadinya  penggelapan pajak. Semakin intensif pemeriksaan pajak dilakukan maka setiap Wajib Pajak akan semakin takut untuk melakukan penggelapan pajak. Dalam  teori Planned  Behavior,Ajzen  (2005)  mengatakan  norma subyektif  merupakan  fungsi  yang  didasarkan  oleh belief  yang  disebut normative  belief,  yaitu  belief  mengenai  kesetujuan  dan  atau ketidaksetujuan yang berasal dari referent atau orang dan kelompok yang berpengaruh  bagi  individu  ( significant  others)  seperti  orang  tua, pasangan,  teman  dekat,  rekan  kerja  atau  lainnya  terhadap  suatu perilaku.  Seorang  individu  akan  berniat  menampilkan  suatu  perilaku tertentu  jika  ia  mempersepsi  bahwa  orang-orang  lain  yang  penting berfikir  bahwa  ia  seharusnya  melakukan  hal  itu  (Achmat,  2010).Ini berarti  faktor  intensitas  pemeriksaan  pajak  yang  rendah  dapat, menimbulkan  tindakan  penggelapan  pajak.  Hal  ini  disebabkan  karena persepsi  wajib  pajak  akan  pemeriksaan  pajak  yang  rendah  dan  tidak berkala, serta petugas fiskus tidak melaksanakan dengan benar dan jujur menyebabkan adanya kecenderungan sikap dan perilaku yang  tinggi dan
celah dalam melakukan tindakan penggelapan pajak.
3. Pengaruh  Pengetahuan  Wajib  Pajak  Terhadap  Etika  Penggelapan Pajak
Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  pengetahuan  wajib  pajak  tidak berpengaruh  terhadap  etika  penggelapan  pajak.  Hasil  tersebut menunjukkan  bahwa  pengetahuan  wajib  pajak  tidak  memberikan  andil dan kontribusi secara nyata dalam etika penggelapan pajak.
Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian Suheri (2016) dan Putri (2017) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh secara parsial di dalam  hubungan  antara  pengetahuan  wajib  pajak  terhadap  etika penggelapan pajak.
Menurut  teori  atribusi  yang  dikemukakan  oleh  Robbins  (2006:172) menjelaskan perilaku seseorang yang disebabkan oleh faktor internal atau faktor eksternal. Jadi dapat disimpulkan bahwa teori atribusi adalah teori yang  menjelaskan  upaya  untuk  memahami  penyebab  dibalik  perilaku orang lain.
Menurut Theory of Planed of Behavior, Ajzen (2005) dalam Jogiyanto (2007:42)  menyatakan  bahwa  seseorang  dapat  melakukan  atau  tidak melakukan  suatu  perilaku  tergantung  dari  niat  yang  dimiliki  oleh  orang tersebut.  Lebih  lanjut,  Ajzen  (2005)  dalam  Jogiyanto  (2007:42) mengemukakan  bahwa  niat  melakukan  atau  tidak  melakukan  perilaku tertentu  dipengaruhi  oleh  dua  penentu  dasar  yakni  perilaku  yang berhubungan dengan sikap ( attitude towards behavior)dan perilaku yang berhubungan norma subjektif ( subjective norms). Ini berarti bahwa wajib pajak  yakin  bahwa  sikap  atau  tindakan  yang  timbul  dari  niatuntuk melakukan  tindakan  penggelapan  pajak  apabila  tingkat  pengetahuan tentang perpajakan yang rendah.
4. Pengaruh Sistem Perpajakan Terhadap Etika Penggelapan Pajak Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  sistem  perpajakan  berpengaruh terhadap  etika  penggelapan  pajak.  Hasil  tersebut  menunjukkan  bahwa sistem  perpajakan  memberikan  andil  dan  kontribusi  secara  nyata  dalam etika penggelapan pajak.
Menurut  teori  atribusi  yang  menjelaskan  bahwa  perilaku  yang disebabkan  secara  eksternal  merupakan  perilaku  yang  dianggap  sebagai akibat  dari  sebab-sebab  luar,  yaitu  individu  tersebut  dianggap  telah dipaksa berperilaku demikian oleh situasi. Faktor eksternal disini adalah sistem perpajakan. Dengan demikian semakin baik, mudah dan terkendali prosedur  sistem  perpajakan  yang  diterapkan,  maka  tindak  penggelapan pajak  dianggap  suatu  yang  tidak  etis  bahkan  mampu  meminimalisir perilaku tindak penggelapan pajak.
5. Pengaruh Pelayanan Aparat Pajak Terhadap Etika Penggelapan Pajak Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  pelayanan  aparat  pajaktidak berpengaruh  terhadap  etika penggelapan  pajak.Hasil  tersebut menunjukkan bahwa pelayanan aparat pajak tidakmemberikan andil dan kontribusi secara nyata dalam etika penggelapan pajak.
Hasil  penelitian  ini  tidak  sesuai  dengan  penelitian  yang  dilakukan oleh  Rachmadi  (2014)  danTobing  (2015)  menyatakan  bahwa  pelayanan aparat  pajak  memiliki  pengaruh  terhadap  etika  penggelapan  pajak. Namun hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dlakukan oleh Yetmi,  Yeasy  dan  Resti  (2014)  dan  Fatimah  dan  Dewi  (2017)  yang menyatakan  bahwa  pelayanan  aparat  pajak  tidak  berpengaruh  terhadap etika penggelapan pajak.
Berdasarkan Theory  of  Planned  Behavior  (TPB)  terkait  niat berperilaku (behavior  intention)  dari  wajib  pajak  dalam  memenuhi kewajiban  perpajakan  sudah  selayaknya  didukung  oleh  mutu  dari pelayanan  aparat  pajak  yang  prima  dan  sebaik  mungkin,  namun berbanding ketika pelayanan yang diterima oleh wajib pajak tidak sesuai dengan  harapan  dan  keinginannya  disinilah  terjadinya  tindakan penggelapan  pajak.  Dimana  pihak  wajib  pajak  telah  membayarkan kewajiban  tapi  tidak  mendapatkan  kualitas  pelayanan  yang  baik.  Oleh karena  itulah  wajib  pajak  berani  untuk  melakukan  kecurangan  yaitu melakukan penggelapan pajak.
6. Pengaruh  Kemungkinan  Terdeteksinya  Kecurangan  Terhadap  Etika Penggelapan Pajak
Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  kemungkinan  terdeteksinya kecurangantidak  berpengaruh  terhadap  etika  penggelapan  pajak.Hasil penelitian  ini  tidak  sesuai  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh Hasibuan  (2014)  dan  Suheri  (2016)  menyatakan  bahwa  kemungkinan terdeteksi  kecurangan  memiliki  pengaruh  terhadap  etika  penggelapan pajak.  Namun  hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  yang dlakukan  oleh  Yetmi,  Yeasy  dan  Resti  (2014)  dan  Sari  (2015)  yang menyatakan  bahwa  kemungkinan  terdeteksinya  kecurangan  tidak berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak.
Pemeriksaan  yang  dilakukan  oleh  pihak  perpajakan  akan  dapat memberikan  peluang  bagi  wajib  pajak  untuk  bekerja  sama  dengan petugas,  karena  adanya  petugas  yang  mudah  untuk  disuap  dengan  cara melakukan  kompromi  dan  kerja  sama  antara  petugas  pajak  dan  wajib pajak dengan imbalan tertentu. Sehingga kecurangan yang dilakukan oleh wajib  pajak  akan  bisa  hilang  begitu  saja  atau  tidak  terdeteksi  lagi  oleh pihak perpajakan lainnya.
Hal  ini  mengacu  pada  teori  atribusi  yang  menjelaskan  bahwa
Page 164-180
perilaku  yang  disebabkansecara  eksternal  merupakan  perilaku  yang dianggap  sebagai  akibat  dari  sebab-sebab  luar,  yaitu  individu  tersebut dianggap  telah  dipaksa  berperilaku  demikian  oleh  situasi.  Faktor eksternal dalam hal ini adalah pendeteksian kecurangan oleh fiskus.

## C. KESIMPULAN
Berdasarkan pengujian dan analisis data yang telah dilakukan maka diperoleh kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Kepatuhan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap etika penggelapan
2. Intensitas  pemeriksaan  pajak  tidak  berpengaruh  terhadap  etika penggelapan pajak.
3. Pengetahuan  wajib  pajak  tidak  berpengaruh  terhadap  etika penggelapan pajak.
4. Sistem  perpajakan  berpengaruh  terhadap  etika  penggelapan  pajak. Artinya  bahwa  semakin  baik,  mudah  dan  terkendali  prosedur  sistem perpajakan yang diterapkan, maka tindak penggelapan pajak dianggap suatu tindakan yang tidak etis bahkan mampu meminimalisir perilaku tindak penggelapan pajak.
5. Pelayanan aparat pajak tidak berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak.
6. Kemungkinan  terdeteksinya  kecurangan  tidak  berpengaruh  terhadap etika penggelapan pajak.

## DAFTAR PUSTAKA
Achmat,  Zakarija.  2010.  Theory  of  Planned  Behaviour,  Masihkah Relevan?. http://zakarija.staff.umm.ac.id .(diakses  pada  20  April 2017).
Ajzen,  Icek.  1985. The  Theory  of  Planned  Behavior,  Organizational Behavior  And  Human  Decision  Processes  50,  179-211.  Amherst: Academia Press.Inc.
Ajzen, Icek. 2005. Attitude, Personality, and Behavior second edition. USA:
Open University Press.
Direktorat  Jenderal  Pajak.  2015.Target  &  Realisasi  Penerimaan  Pajak Dalam  Negeri  Tahun  2015. http://www.pajak.go.id (diakses  pada 14Januari 2017).
Ghozali, Imam. 2011. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 19, Edisi 5. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang. Gibson,  Charles  H.,  2001, Financial  Reporting  Analysis,  8 th edition,
SouthWestern College Publishing.
Hasibuan,  Raya  Puspita  Sari.  2014.  Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi
Persepsi  Wajib  Pajak  Mengenai  Etika  Penggelapan  Pajak  ( Tax Evasion). (Studi Empiris di KPP Pratama Medan-Polonia). Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Skripsi. Program Studi Akuntansi, Universitas Sumatera Utara. Medan. (tidak dipublikasi)
Hidayat,  Nur.  2013. Pemeriksaan  Pajak.  PT  Elex  Media  Komputindo, Jakarta.
Ikhsan,  Arfan  dan  Ishak  M.  2005. Akuntansi  Keperilakuan.  Salemba empat. Jakarta.
Jogiyanto. 2007. Sistem Informasi Keperilakuan. Andi. Yogyakarta.
Kasipillai,  Jeyapalanand  Hijattulah  Abdul  Jabbar.  2006 .  Gender  And Echnicity  Differences  In  Tax  Compliance. Asian  Academy  of Management  JournalVol.  11,  No.  2,  Hal  73–88.  Faculty  of Accountancy UniversitiUtara Malaysia. Malaysia.
Kotler,  Philip.  2002. Manajemen  Pemasaran  di  Indonesia  :  Analisis, Perencanaan,  Implementasi  dan  Pengendalian.  Salemba  Empat. Jakarta.
Mareta,  Emielia.,  Siti  Ragil  Handayani,  dan  Achmad  Husaini.  2014. Pengaruh  Pelaksanaan  Sensus  Pajak  Nasional,  Kualitas  Pelayanan, dan  Pengetahuan  Pajak  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  (Studi pada  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  di  KPP  Pratama  Batu). Jurnal Mahasiswa  Perpajakan,  Vol.  3  No.  1,  Hal  1-9.Program  Studi Perpajakan  Fakultas  Ilmu  Administrasi  Unversitas  Brawijaya, Malang.
Merdeka.com.  2016.  Main  mata  pejabat  Ditjen  Pajak  dengan  pengusaha. https://www.merdeka.com/peristiwa/main-mata-pejabat-ditjen-pajak- dengan-pengusaha.html. (diakses pada 16 Januari 2017).
Najib, Debby Farihun. 2013. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  dalam  Membayar  Pajak Penghasilan. Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  FEB,  Vol.  1  No.  2,  Program Studi  Akuntansi  Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis  Universitas Brawijaya, Malang.
Noor,  J.  2011. Metodologi  Penelitian  untuk  Skripsi,  Tesis,  Disertasi  & Karya Ilmiah. Kencana. Jakarta.
Nowak, Norman D. 1970. Tax Administration in Theory and Practise, with Special Reference to Chili. Praeger Publishers. New York. Palil, Mohd Rizal. 2005. Taxpayers Knowledge: A Descriptive Evidence On Demographic  Factors  In  Malaysia.  School  of  Accounting,  Faculty  of Economics  and  Business,  Universiti  Kebangsaan  Malaysia. Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Vol. 7 No. 1, Hal. 11-21.
Pranadata,  I  Gede  Putu.  2014.  Pengaruh  Pemahaman  Wajib  Pajak,

## Akuntansi Peradaban : Vol. IV No. 1 Juni 2018
Page 164-180
Kualitas  Pelayanan  Perpajakan,  dan  Pelaksanaan  Sanksi  Pajak, terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Batu. Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  FEB.Vol  2,  No.  2:  Semester  Genap 2013/2014.  Hal.  1-16.  Jurusan  Akuntansi  Fakultas  Ekonomi  dan Bisnis Universitas Brawijaya, Malang.
Pusdiklatwas BPKP. 2008. Etika dalam Fraud. BPKP. Jakarta.
Putri,  Harmi.  2017.  Pengaruh  Sistem  Perpajakan,  Diskriminasi,
Kepatuhan  dan  Pengetahuan  Perpajakan  Terhadap  Persepsi  Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Wilayah Kota Pekanbaru). JOM FEKON.Vol.
4 No.1. Hal. 1-15. Universitas Riau. Pekanbaru.
Rachmadi,  Wahyu.  2014.  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi  Atas Perilaku Penggelapan Pajak  (Studi Empiris  pada  Wajib  Pajak  Terdaftar  di  KPP  Pratama  Semarang Candisari). Skripsi.  Fakultas  Ekonomika  dan  Bisnis  Universitas Diponegoro. Semarang. (tidak dipublikasi)
Rahayu, Siti Kurnia. 2010. Perpajakan Indonesia. Graha Ilmu.
Yogyakarta.
Robbins,  Stephen.  P.  2006. Perilaku  Organisasi  (alih  bahasa  Drs. Benjamin  Molan).  Edisi  Bahasa  Indonesia,  Klaten:  PT  INTAN SEJATI.
Saidi, Muhammad Djafar, &  Eka Merdekawati Djafar. 2011. Kejahatan di Bidang Perpajakan. Rajawali Pers. Jakarta.
Siahaan, Marihot P. 2010. Hukum Pajak Elementer.Penerbit Graha Ilmu. Yogyakarta.
Suheri, Tommy. 2016. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak  Mengenai  Etika  Penggelapan  Pajak  ( Tax  Evasion).  Studi Empiris  Pada  KPP  Pratama  Binjai. Skripsi.  Departemen  Akuntansi Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis  Universitas  Sumatera  Utara  Medan. (tidak dipublikasi).
Sujarweni,  Wiratna.  2014. SPSS  Untuk  Penelitian.  Pustaka  Baru  Press, Yogyakarta.
Suryani,  Irma.  2013.  Pengaruh  Keadilan,  Sistem  Perpajakan, Diskriminasi,  dan  Kemungkinan  Terdeteksinya  Kecurangan Terhadap  Persepsi  Wajib  Pajak  Mengenai  Etika  Penggelapan  Pajak ( Tax  Evasion).Skripsi.  UIN  Syarif  Hidayatullah,  Jakarta.  (tidak dipublikasi).
Susetyo,  B.  2010. Statistika  untuk  Analisis  Data  Penelitian,  Penerbit Refika Aditama. Bandung.
Tobing,  Chrisna  Vionita  Lumban.  2015.  Pengaruh  Keadilan  Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan,
Sanksi Perpajakan, Dan Tarif Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai  Penggelapan  Pajak. Jom  FEKON  Vol.  2  No.  2,Oktober 2015, Hal. 1-15. Fakultas EkonomiUniversitas Riau. Pekanbaru. Velasquez,  M.  G.  2005. Etika  Bisnis,  Konsep  dan  Kasus–  Edisi  5. Diterjemahkan  dari  judul  asli  Business  Ethics,  Concepts  and  Cases (2002)  oleh  Ana  Purwaningsih,  Kurnianto,  dan  Totok  Budi  Santoso. Penerbit Andi. Yogyakarta.
Wicaksono, Muhammad Ary. 2014. Pengaruh Persepsi SistemPerpajakan,
Keadilan  Pajak,  Diskriminasi  Pajak  dan  PemahamanPerpajakan Terhadap  PerilakuPenggelapan  Pajak(Studi  Empiris  Pada  Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar di KPP Pratama Purworejo). Skripsi. Fakultas  Ekonomika  dan  Bisnis  Universitas  Diponegoro.  Semarang. (tidak dipublikasi)
Witono, Banu. 2008. Peranan Pengetahuan Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak, Volume 7, Nomor 2, Hal 1-13, Indonesia.
Yetmi,  Safri  Yosi,.  Yeasy  Darmayanti,  dan  Resti  Yulistia  Muslim.  2014.
Faktor  –  Faktor  Yang  Mempengaruhi  Persepsi  Wajib  Pajak Mengenai Penggelapan Pajak. Jurnal Ilmiah, Vol. 5 No. 1, Hal. 1-15. Jurusan  Akuntansi  Fakultas  Ekonomi  Universitas  Bung  Hatta. Padang.
Zain, M. 2004. Manajemen Perpajakan.Edisi 2. Salemba Empat. Jakarta.