## JURNAL PEMBELAJARAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Vol. 3 | No. 4 | 2022 | Hal. 282-286
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional.

## MENINGKATKAN KESADARAN MASYARAKAT PENTINGNYA LEGALITAS USAHA BAGI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
Devi Wahyu Ertanti*, Iqbal Hasan Fajri, Risky Bachtyar, Gigih As’ary, Muhammad Alvin Hidayat, Misbakhus Sudur, Lukman Kanabaraf, Ahmad Junaidi, Fauzi Imanudin, Milda Olivia, Shofia Irnandianis Sabila, Alma Isnaini Fachrunisa Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Malang
*korespondensi email: devi.wahyu@unisma.ac.id

## ABSTRAK
Legalitas  suatu  perusahaan  atau  badan  usaha  adalah  merupakan  unsur  yang  terpenting, karena legalitas merupakan jati diri yang melegalkan atau mengesahkan suatu badan usaha sehingga diakui oleh masyarakat. Asas legalitas merupakan asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, jika sebelumnya perbuatan tersebut  belum  diatur  terlebih  dahulu  dalam  undang-undangan.Membantu  menyadarkan masyarakan akan pentingnya sebuah legalitas usaha yang akan mendapatkan perlindungan hukum  serta  kesempatan  untuk  mengembangkan  usaha  menjadi  lebih  besar  dan  juga Legalitas juga merupakan bukti dari bentuk tindakan patuh dan taat terhadap aturan-aturan hukum yang berlaku di Indonesia.Mahasiswa KSM-Tematik Desa Giripurno yang ditempatkan di Dusun Sawahan mengadakan kegiatan sosialisasi akan pentingnya sebuah legalitas usaha bagi usaha mikro kecil dan menengah.
Kata Kunci : legalitas usaha; usaha mikro; usaha menengah

## PENDAHULUAN
Kegiatan  KSM-Tematik  Universitas  Islam  Malang  yang  dilaksanakan  di  batu,  desa giripurno kecamatan Bumiaji, dusun Sawahan dengan tujuan untuk memberikan Mahasiswa pengalaman  terjun  ke  permasalahan  yang  terjadi  dan  sedang  dihadapi  oleh  masyarakat sekitar tempat mereka melakukan program KSM-Tematik ini. Pelaksanaan program KSM- Tematik ini diharapkan agar Mahasiswa Universitas Islam Malang (UNISMA) mendapatkan penggalaman untuk membantu menemukan dan membuat penyelesaian permasalahan yang terjadi  di  dalam  masyarakat  dan  agar  masyarakat  tempat  dimana  para  Mahasiswa  KSM- Tematik  ditempatkan  dapat  terbantu  dalam  menangani  permasalahan  yang  sedang  di hadapi  oleh  Desa  maupun  Dusun.  Permasalahan-permasalahan  yang  dapat  ditemukan dalam pelaksanaan program KSM-Tematik ini beragam sesuai dengan kondisi daerah, desa serta  dusun  tempat  dimana  para  Mahasiswa  mengabdi  untuk  kurang  lebih  satu  bulan. Dengan  adanya  perbedaan  geografis  wilayah  dusun  yang  ada  di  desa  Giripurno  serta perbedaan  kepadatan  penduduk  dan  sosialnya,  tentunya  setiap  dusun  memiliki  satu permasalahan yang menjadi pokok utama.
Kemajuan  dan  peningkatan  pembangunan  nasional  pada  umumnya  dan perkembangan  kegiatan  ekonomi  pada  khususnya  yang  menyebabkan  berkembangnya dunia  usaha  dan  perusahaan  (Dewanti  et  al.,  2021;  Indrawati  et  al.,  2021),  suatu  usaha memerlukan adanya legalitas usaha yang merupakan sumber informasi resmi untuk semua
pihak yang berkepentingan mengenai identitas dan hal-hal yang menyangkut dunia usaha dan  perusahaan  yang  didirikan  (Fitriani,  2017),  bekerja  serta  berkedudukan  di  wilayah Negara Republik Indonesia. Legalitas suatu perusahaan atau badan usaha adalah merupakan unsur  yang  terpenting,  karena  legalitas  merupakan  jati  diri  yang  melegalkan  atau mengesahkan  suatu  badan  usaha  sehingga  diakui  oleh  masyarakat.  Dengan  kata  lain, legalitas perusahaan atau badan usaha harus sah menurut undang-undang dan peraturan, dimana perusahaan tersebut dilindungi atau dipayungi dengan berbagai dokumen hingga sah di mata hukum pada pemerintahan yang berkuasa saat itu (Dewi, 2021).
Keberlangsungan suatu usaha dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah keberadaan  unsur  legalitas  dari  usaha  tersebut.  Dalam  suatu  usaha,  faktor  legalitas  ini berwujud  pada  kepemilikan  izin  usaha  yang  dimiliki.  contoh  dokumen  yang  mendukung syahnya perusahaan tersebut adalah antara lain: akte pendirian perusahaan tersebut oleh notaris dan di umumkan dilembaran negara, nomor pokok wajib pajak persahaan, surat izin usaha, izin ganguan atau HO ( Hinderordonnantie ), izin lokasi, izin lingkungan, dan banyak izin-izin  lainnya  sesuai  bidang  usahanya  masing-masing.  Perusahaan  atau  bidang  usaha sebagai wahana pembangunan perekonomian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan  kegiatan  bisnis  dalam  tatanan  hukum  bisnis  di  Indonesia  dikenal  tiga  jenis badan usaha, yaitu badan usaha swasta, badan usaha milik negara dan koperasi. Dikatakan badan  usaha  atau  perusahaan  menurut  Pasal  1  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  1982 tentang  Wajib  Daftar  Perusahaan  adalah:  “setiap  bentuk  usaha  yang  menjalankan  setiap jenis  usaha  yang  bersifat  tetap  dan  terus  menerus  dan  yang  didirikan,  bekerja  serta berkedudukan.  dalam  wilayah  Neagara  Republik  Indonesia,  untuk  tujuan  memperoleh keuntungan atau laba.”
Perusahaan  atau  bidang  usaha  selalu  terhubung  pada  pihak  ketiga  dan  ingin melindungi perusahan yang di jalankan secara jujur ( te goeder trouw ), maka sangat penting arti legalitas suatu  perusahaan  atau bidang usaha dalam  kegiatan bisnis, karena  legalitas perusahaan  atau  bidang  usaha  merupakan  jati  diri  yang  melegalkan  atau  mengesahkan suatu perusahaan atau bidang usaha sehingga di akui masyarakat. Banyaknya perusahaan atau bidang usaha yang didirikan tanpa melegalkan perusahaan atau bidang usaha, sangat merugikan perusahaan atau bidang usaha lain yang menjalankan kegiatan bisnisnya secara jujur, maka harus diketahui apa saja bentuk dan cara memperoleh legalitas perusahaan atau bidang usaha,  dan  cara memperoleh legalitas perusahaan  atau bidang usaha,  dan apa  aja manfaatnya melegalitaskan perusahaan atau bidang usaha.

## METODE
Peelaksanaan  Penelitian  berbasis  Pengabdian  dilaksanakan  secara  langsung  pada tanggal  7  Februari  sampai  12  Maret  2022  di  Dusun  Sawahan  Desa  Giripurno  Kecamatan Bumiaji Kota Batu. Pengabdian ini dilaksanakan oleh mahasiswa kandidat sarjana mengabdi (KSM)  Tematik,  kelompok  22  KSM  Tematik  Desa  Giripurno  Tahun  2022.  Penelitian  ini berkolaborasi dengan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL). Penelitian berbasis Pengabdian ini  menggunakan  metode  kualitatif  dengan  pendekatan  studi  kasus  yang  sangat  relevan ketika  pertanyaan  penelitian  membutuhkan  gambaran  yang  luas  dan  mendalam  tentang beberapa fenomena social (Sugiyono, 2019).
Menurut  Sugiyono  (2019)  menyatakan  bahwa  penelitian  kualitatif  sebagai  human instrument, berfungsi menetapkan focus penelitian, memilih informasi sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas semuanya. Peneliti  menggunakan  Teknik  purposive  sampling  untuk  memilih  partisipan  yang  dapat memahami  dan  dapat  memberikan  informasi  penting  tentang  fenomena  yang  sedang
dieksplorasi.  partisipannya  adalah  sekertaris  desa  Giripurno,  mudin,  dan  kepala  dusun Sawahan,  serta  pelaku  UMKM  di  Dusun  Sawahan  baik  yang  sudah  berizin  maupun  yang belum memiliki izin usaha. Pemilihan  partisipan mengacu pada beberapa  kriteria  seperti keterlibatan  langsung  dengan  objek  penelitian,  pengambilan  kebijakan,  dan  sebagainya. Instrument  pengumpulan  data  menggunakan  wawancara,  observasi  dan  dokumentasi. Pertanyaana wawancara difokuskan pada faktor yang menyebabkan hambatan dalam izin usaha  atau  legalitas  usaha  dari  setiap  pelaku  usaha  mikro  ataupun  menengah,  dengan mengetahui  hambatan-hambatan tersebut, mahasiswa dapat membatu mencarikan solusi penyelesaiannya  dengan  membantu  koordinasi  dengan  pihak  desa.  Kegiatan  wawancara berlangsung selama 20-30 menit  dan  direkam dalam ponsel dengan persetujuan terlebih dahulu oleh partisipan. Data dianalisis menggunakan Teknik analisis isi kualitatif (Schreier, 2012).  Analisis  data  dilakukan  dalam  empat  tahap.  Tahap  pertama,  dua  orang  peneliti mereview transkip wawancara masing-masing partisipan, catatan observasi, dan dokumen. Tahap  kedua,  setiap  peneliti  mengkodekan  semua  data.  Takap  ketiga,  peneliti membandingkan kode, kategori dan melakukan diskusi dan revisi jika ada perbedaan. Pada tahap keempat, peneliti menyepakati tema-tema yang muncul dari data.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
NIB adalah singkatan dari Nomor Induk Berusaha yang berfungsi sebagai identitas bagi pelaku usaha. Nomor Induk Berusaha diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui  mekanisme  dan  sistem  yang  disebut  dengan Online  Single  Submission .  Peraturan tentang penerbitan Nomor Induk Berusaha ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24  Tahun  2018.  Peraturan  Pemerintah  tersebut  mengatur  tentang  Pelayanan  Perizinan Berusaha  Terintegrasi  Secara  Elektronik  dengan  cara  online  melalui Online  Single Submission .  Selain  sebagai  identitas  pelaku  usaha,  Nomor  Induk  Berusaha  sekaligus  juga berfungsi  sebagai  Tanda  Daftar  Perusahaan,  Angka  Pengenal  Impor  untuk  pengusaha dengan kegiatan impor serta Akses Kepabeanan bagi pengusaha yang bergerak di bidang ekspor atau impor (Hidayati et al., 2022). NPWP adalah singkatan dari Nomor Pokok Wajib Pajak,  yaitu  nomor  yang  diberikan  pada  Wajib  Pajak  untuk  sarana  dalam  administrasi perpajakan sebagai tanda pengenal atau identitas diri dari Wajib Pajak dalam memenuhi hak dan  kewajibannya.  Selain  sebagai  identitas  Wajib  Pajak,  NPWP  memiliki  fungsi  untuk menjaga  ketertiban  dan  ketaatan  pembayaran  pajak  serta  pengawasan  administrasi perpajakan Wajib Pajak. Karena semua dokumen tentang perpajakkan memiliki keterkaitan dengan nomor NPWP.
Gambar 1 . Wawancara dengan kepala dusun Sawahan
Langkah  pertama  dalam  membantu  UMKM  dalam  perizinan  usahanya  yang dilaksanakan  oleh  kelompok  24  dusun  Sawahan  Giripurno  ini  yaitu  survey  langsung  ke rumah  Ibu  Sunarti.  KSM-Tematik  Universitas  Islam  Malang  yang  dilaksanakan  di  Dusun
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional.
Sawahan iripurno, dimulai pada tanggal 8 Februari 2022. Di desa Giripurno, Kec. Bumiaji, Kota  Batu  ini  terdiri  atas  6  dusun  yakni,  Dusun  Durek,  Dusun  Sawahan,  Dusun Sabrangbendo,  Dusun  Kraan,  Dusun  Kedung,  dan  Dusun  Sumbersari.  Dusun  kedua  yang berada  di  desa  Giripurno,  Kec.  Bumiaji,  Kota  Batu  ini  memiliki  UMKM  yang  banyak  dan berbeda antara satu dengan yang lainnya. Terdapat empat kelompok yang melaksanakan program KSM-Tematik di desa Giripurno ini, yakni Kelompok 21, 22, 23, dan 24. Masing- masing kelompok melaksanakan proker (Program Kerja) kelompok di dusun masing-masing yang telah ditentukan melalui kesepakatan bersama. Kelompok 24, melaksanakan program KSM  di  dusun  Sawahan.  Keempat  kelompok  mahasiswa  yang  menjalankan  KSM  2022 melakukan survei serta silahturahmi ke perangkat dusun tempat dimana kelompok 24 akan melaksanakan pengabdian KSM selama kurang lebih satu bulan. Dusun Sawahan merupakan dusun  yang  menjadi  bagian  kelompok  24  melakukan  survei  dan  bertanya  mengenai informasi dusun kependudukan, keadaan dusun serta permasalahan yang menjadi perhatian kepala  dusun.  Setelahnya,  Kelompok  24  menjalankan  program  kerja  yang  dirasa  dapat dilaksanakan  di  Dusun  Sawahan.  Kelompok  24  selanjutnya  juga  melakukan  survei  lebih lanjut hanya bersama anggota kelompok 24 guna menganalisis keadaan TPQ serta kegiatan UMKM di Dusun Sawahan tersebut.

## Gambar 2 . Wawancara dengan pelaku usaha UMKM
Langkah kedua yaitu untuk membantu salah satu warga Dusun Sawahan yang memiliki UMKM.  UMKM  di  dusun  sawahan  yang  bisa  dibilang  sangat  banyak  membuat  berbagai macam snack atau camilan. Maka dari itu kelompok KSM-Tematik kelompok 24 membantu untuk  membuatkan  NPWP  dan  NIB  untuk  salah  satu  warga  yang  belum  memiliki  ijin berusaha untuk produknya. Di masa pandemi ini, setiap UMKM memiliki berbagai variasi permasalahan yang dialami, seperti yang dialami oleh Ibu Sunarti salah satu warga RT 14 RW 13 Dusun Sawahan. Masalah utama yang sedang dialami oleh  Ibu  Sunarti yaitu tidak memiliki NPWP dan NIB. Masalah yang dialami mayoritas pemilik UMKM adalah kurangnya pemahaman mengenai perijinan untuk berusaha. Salah satu tujuan  yang  efektif dan tepat serta dapat memengaruhi pengembangan UMKM adalah dengan membantu UMKM dengan memiliki  NPWP  dan  NIB.  Mayoritas  UMKM  di  dusun  sawahan  memiliki  kendala  salah satunya  yaitu  dana  untuk  mendafatarkan  ijin  berusaha.  UMKM  Ibu  Sunarti  ini  untuk pemasaran  sudah  cukup  bagus  dan  produk  yang  beliau  buat  sudah  dipasarkan  kemana- mana  seperti  ke  toko  oleh-oleh,  tempat  wisata  dan  lain-lain.  Maka  dari  itu  kita  sebagai mahasiswa  KKN  ingin  membantu  ibu  sunarti  selaku  pelaku  usaha  ting2  jahe  untuk membuatkan  NPWP  dan  NIB  agar  usaha  yang  didirikannya  serta  pemasaran  yang  sudah cukup bagus terjaga dan aman untuk di pasarkan kemana saja.

## Gambar 3 . Perolehan legalitas usaha UMKM

## KESIMPULAN
Kegiatan  KSM-Tematik  Universitas  Islam  Malang  yang  dilaksanakan  di  Batu,  desa Giripurno kecamatan Bumiaji, dusun Sawahan dengan tujuan untuk memberikan Mahasiswa pengalaman  terjun  kepermasalahan  yang  terjadi  dan  sedang  dihadapi  oleh  masyarakat sekitar tempat mereka melakukan program KSM-Tematik ini. Permasalahan-permasalahan yang dapat ditemukan dalam pelaksanaan program KSM-Tematik ini beragam sesuai dengan kondisi daerah, desa serta dusun tempat dimana para Mahasiswa mengabdi untuk kurang lebih satu bulan. NIB adalah singkatan dari Nomor Induk Berusaha yang berfungsi sebagai identitas  bagi  pelaku  usaha.  Nomor  Induk  Berusaha  diterbitkan  oleh  Badan  Koordinasi Penanaman  Modal  melalui  mekanisme  dan  sistem  yang  disebut  dengan  Online  Single Submission. UMKM di dusun Sawahan yang bisa dibilang sangat banyak membuat berbagai macam  snack  atau  camilan.  Salah  satu  tujuan  yang  efektif  dan  tepat  serta  dapat memengaruhi  pengembangan  UMKM  adalah  dengan  membantu  UMKM  dengan  memiliki NPWP dan NIB.

## DAFTAR RUJUKAN
Dewanti, F. D., Guniarti, G., Sulistyono, A., Koentjoro, Y., & Liliek, L. (2021). Pengembangan dan peningkatan kualitas usaha kerajinan berbasis limbah kayu jati. Jurnal Inovasi Hasil Pengabdian
Masyarakat
(JIPEMAS) , 4 (1), 118–127. https://doi.org/10.33474/jipemas.v4i1.9108
Dewi, I. K. (2021). Sosialisasi Legalitas Usaha Kaopi Sebagai Solusi Peningkatan Usaha Mikro pada  UMKM  Kaopi  di  Desa  Kolowa  Kecamatan  Gu  Kabupaten  Buton  Tengah. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Membangun Negeri , 5 (1), 276–287.
https://doi.org/10.35326/pkm.v5i1.1250
Fitriani,  R.  (2017).  Aspek  hukum  legalitas  perusahaan  atau  badan  usaha  dalam  kegiatan bisnis. Jurnal Hukum
Samudra
Keadilan , 12 (1), 136–145. https://ejurnalunsam.id/index.php/jhsk/article/view/97
Hidayati,  I., Anggraeni, V., Kurnia, A., Susanti, H.,  & Salsabila, R. F. (2022). Pendampingan Pembuatan  Nomor  Induk  Berusaha  (NIB)  Melalui  OSS  Berbasis  Resiko. Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat
(JP2M) , 3 (3), 243–249. https://doi.org/10.33474/jp2m.v3i3.19322
Indrawati, S., Harwanto, S. W., & Suryaman, A. (2021). Pentingnya Legalitas Usaha Sebagai Pelindungan  Hukum  Bagi  Perusahaan. Eksaminasi:  Jurnal  Hukum , 1 (2),  1–7. http://jurnal.umpwr.ac.id/index.php/eksaminasi/article/view/1725
Schreier, M. (2012). Qualitative Content Analysis in Practice . Sage publications. Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D . Alfabeta.