Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Volume 3 No. 2. Juli-Desember 2019 ISSN: 2549 – 3132; E-ISSN: 2549 – 3167
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah

## Upaya Pemerintah Kota Banda Aceh Dalam Melindungi Anak Penyandang Disabilitas
Rispalman Muhammad Iman Islami Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Email: imanislami@gmail.com

## Abstract
Children with disabilities are vulnerable to poor treatment and the growth will be very difficult in a community environment. Therefore, it must be a child with a disability given the attention of  the  local  government  to  provide  protection  for  the  child's disability.  This  research  is  categorized  as  field  research Research )  and Library Research,  is  a  type  of  qualitative research.  The  results  of  this  research  show,  based  on  data obtained from the social service city of Banda Aceh, currently the city of Banda Aceh there are 467 children with disabilities with  the  category  of  7  types  of  disabilities,  of  the  7  types  of disability that most of the levels are Tuna Runggu and Tuna. In the management of children with disabilities, the Government of Banda  Aceh  carried  out  several  activities  in  terms  of  social assistance fund Rp. 4 million (four million rupiahs) per year, the establishment of a disabled child Family Communication Forum (FKKADK) and the provision of disability aids for children with disabilities according to their degree of disability. The efforts of the activities undertaken by the Government of Banda Aceh are in accordance with the provisions of article 8 of the Candy PPPA number 4 year 2017 about special protection for children with disabilities  who  said  that  the  implementation  of  special protection for children with disabilities in the form of activities to  be  a  reference  for  the  area  in  drafting  the  action  plan  is adjusted to the condition, the situation, needs, and capabilities of the area and with the appropriate implementation on the article with article 90 of law number 8 year 2016 social rehabilitation, social  protection,  social  empowerment,  and  social  security.  In the implementation of child protection with disabilities in Banda
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Aceh in accordance with the provisions of Islamic law relating to maqasid sharia.
Keywords: Government efforts, protecting children, disability

## Abstrak
Anak penyandang disabilitas merupakan kelompok yang rentan terhadap perlakuan kurang baik dan dalam tumbuh kembangnya akan  sangat  sulit  di  lingkungan  masyarakat.  Maka  harus sepantasnya  anak  penyandang  disabilitas  diberikan  perhatian kusus dari pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan bagi  anak  disabilitas  tersebut.  Penelitian  ini  dikategorikan sebagai  penelitian  lapangan  ( field  research )  dan  penelitian kepustakaan  ( library  research ),  merupakan  jenis  penelitian kualitatif.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan,  berdasarkan  data yang diperoleh dari Dinas Sosial Kota Banda Aceh, saat ini Kota Banda  Aceh  terdapat  467  anak  penyandang  disabilitas  dengan kategori  7  jenis  disabilitasnya,  dari  7  jenis  disabilitas  tersebut yang  paling  banyak  tingkat  disabilitasnya  ialah  Tuna  Runggu dan  Tuna  Grahita.  Dalam  kegaiatan  penanganan  anak penyandang disabilitas Pemerintah Kota Banda Aceh melakukan beberapa kegiatan dalam hal diberikan bantuan sosial dana Rp. 4.000.000  (empat  juta  rupiah)  per  tahun,  pembentukan  forum Komunikasi  keluarga  anak  cacat  (FKKADK)  Dan  penyediaan alat bantu disabilitas untuk anak penyandang disabilitas sesuai dengan tingkat disabilitasnya.    Upaya kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Banda Aceh telah sesuai dengan ketentuan Pasal  8  PerMen  PPPA  Nomor  4  Tahun  2017  Tentang Perlindungan  Khusus  bagi  Anak  Penyandang  Disabilitas  yang menyebutkan  bahwa  pelaksanaan  perlindungan  khusus  bagi anak  penyandang  disabilitas  dalam  bentuk  program  kegiatan menjadi  acuan  bagi  daerah  dalam  menyusun  rencana  aksi  yng disesuaikan dengan kondisi, situasi, kebutuhan, dan kemampuan daerah dan dengan pelaksanaan sesuai pada pasal dengan pasal 90 undang-undang nomor 8 tahun 2016 yaitu rehabilitasi sosial, perlindungan  sosial,  pemberdayaan  sosial,  dan  jaminan  sosial. Dalam Pelaksanaan perlindungan anak penyandang disabilitas di Kota Banda Aceh sejalan dengan ketentuan hokum islam yang berkaitan pada maqasid syari’ah .
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Kata  Kunci: Upaya  Pemerintah,  Melindungi  Anak,  Penyandang Disabilitas

## Pendahuluan
Pembukaan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945,  menyebutkan  bahwa  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia  dibentuk  diantaranya  untuk  menjamin kelangsungan  hidup  serta  mencerdaskan  kehidupan  bangsa  setiap warga negara, termasuk dalam hal ini anak penyandang disabilitas. Jaminan  yang  diberikan  oleh  negara  ini  mewajibkan  pemerintah untuk  melindungi  hak  warga  negara,  termasuk  anak  penyandang disabilitas  agar  dapat  tumbuh  berkembang  dan  bermartabat  dalam kehidupan  bermasyarakat,  karena  anak  penyandang  disabilitas merupakan  bagian  dari  warga  negara  yang  tidak  terpisahkan  dari masyarakat Indonesia yang harus dilindungi oleh negara dalam hal ini oleh pemerintah. 1
Anak  penyandang  disabilitas  sangat  berbeda  dengan  anak- anak  lainnya  dalam  menjalani  kehidupan  secara  penuh  dan berkontribusi  pada  vitalitas  sosial,  budaya,  dan  ekonomi  dari masyarakat  mereka,  anak  penyandang  disabilitas  lebih  rentan  dari diskriminasi,  sulit  dalam  menjalani  kehidupan  sosial  dan menghadapi  tantangan-tantangan  lain  akibat  ketidakmampuan mereka  serta  berbagai  rintangan  yang  dihadirkan  oleh  masyarakat mereka  sendiri. 2 Kondisi  penyandang  disabilitas  tersebut  mungkin hanya  sedikit  berdampak  pada  kemampuan  untuk  berpartisipasi  di tengah  lingkungan,  atau  berdampak  besar  sehingga  memerlukan dukungan dan bantuan orang lain. 3
Maka dalam hal ini negara telah berkomitmen  secara tegas memperhatikan anak penyandang disabilitas dengan mengeluarkan Peraturan  Menteri  Pemberdayaaan  Perempuan  dan  Perlindungan Anak Nomor 4 tahun 2017 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak
1 Republik Indonesia, Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2017 , Berita Negara tahun 2017. No. 2,.
2 Jurnal Unicef, Keadaan Anak Di Dunia 2013 Khusus Anak Penyandang Disabilitas https://www.unicef.org/indonesia/id/SOWC_Bahasa.pdf di akses pada tanggal 10 maret 2019
3 Ibid.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Penyandang Disabilitas. Sebagaimana telah dijelaskan dalam  pasal 8 Permen PPA No 4 Tahun 2017 tentang perlindungan khusus bagi anak  penyandang  disabilitas  menyatakan  bahwa  pelaksanaan perlindungan khusus bagi anak penyandang disabilitas dalam bentuk program  kegiatan  menjadi  acuan  bagi  daerah  dalam  menyusun rencana  aksi  yang  disesuaikan  dengan  kondisi,  situasi,  kebutuhan, dan kemampuan daerah
Kota Banda Aceh saat ini merupakan daerah di Provinsi Aceh yang paling banyak memiliki anak penyandang disabilitas, menurut data yang diperoleh penulis dari Dinas Sosial Kota Banda Aceh saat ini jumlah anak penyandang disabilitas yang ada di Kota Banda Aceh yaitu  467  anak,  ini  merupakan  sebuah  problematika  yang  harus  di perhatikan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh dalam memperhatikan kondisi  dan  situasi  anak  penyandang  disabilitas.  Maka  hal  utama yang  diperhatikan  oleh  Pemerintah  Kota  Banda  Aceh  ialah mengupayakan  melindungi  anak  penyandang  disabilitas  terhadap pemenuhan  kebutuhan  dasar  dengan    penyediaan  alat  bantu disabilitas.
Namun  didalam  pelaksanaan  yang  terjadi  di  lapangan  alat bantu  disabilitas  ini  belum  diterima  seluruhnya  oleh  anak penyandang disabilitas, dari 467 anak penyandang disabilitas hanya 80  anak  yang  mendapatkan  bantuan  tersebut.  Padahal  didalam lampiran  penjelasan  Permen  PPPA  Nomor  4  Tahun  2017  tentang PKDS  sebagaimana  yang  diatur  pada  pelaksanaan  Undang-undang No 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang  Disabilitas  telah  dijelaskan  ketentuan  bahwa  Negara wajib  menjamin  penyandang  disabilitas  anak  memiliki  hak  untuk disediakan bantuan disabilitas yang sesuai dengan usia agar hak itu dapat terpenuhi.
Adapun  tujuan  kajian  yang  ditelilti  ialah  untuk  melihat bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemerintah kota banda aceh dalam  melindungi  anak  penyandang  disabilitas  sesuai  dengan peraturan  perundang-undangan.  Dan  juga  mengetahui  apa  kendala dalam pelaksanaan upaya yang dilakukan tersebut.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah

## Pengertian Anak Penyandang Disabilitas
Menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia. 4 Penyandang diartikan  dengan  orang  yang  menyandang  (menderita)  sesuatu. Sedangkan  disabilitas  merupakan  kata  bahasa  Indonesia  yang berasal  dari  kata  serapanbahasa  Inggris disability (jamak: disabilities )  yang  berarti  cacat  atau  ketidakmampuan.  Menurut Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  Tentang  Perlindungan Anak  dijelaskan  bahwa  anak  penyandang  disabilitas  adalah  anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam  jangka  waktu  lama  yang  dalam  berinteraksi  dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan  untuk  berpartisipasi  penuh  dan  efektif  berdasarkan kesamaan hak. 5
Masyarakat  mengenal  istilah  disabilitas  sebagai  seorang yang menyandang cacat, Inilah yang secara kasat yang membuat kita mengartikan  penyandang  disabilitas  sebagai  individu  yang kehilangan anggota atau struktur tubuh seperti kaki/tangan, lumpuh, buta, tuli, dan sebagainya. Dengan demikian disabilitas diidentikkan dengan  kecacatan  hal  inilah  yang  menyebabkan undercoverage , sehingga  pendataan  disabilitas  yang  mengacu  pada  konsep kecacatan akan menghasilkan data yang underestimate . 6

## Jenis-Jenis Anak Penyandang Disabilitas
Menurut  Rita  Pranawati  Komisioner  KPAI  dalam  dialog interaktif Peningkatan Peran serta Anak dalam Pembangunan Biro Bina  Sosial  Setda  menjelaskan  mengenai  Perlindungan  Anak berkebutuhan khusus terdapat beberapa jenis yaitu: 7
1) Anak  disabilitas  penglihatan  adalah  anak  yang
mengalami gangguan daya penglihatan berupa kebutaan
15 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan R.I., Kamus Besar Bahasa Indonesia , Edisi IV (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 504.
5 Republik  Indonesia ,  Undang-undang  Nomor  35  Tahun  2014 (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017), hlm.11.
6 Bps  Dukung  Hak  Penyandang  Disabilitas,  Artikel  Di  Akses  Pada Tanggal 22 September 2018 Dari Http://www.Bps.go.id/aboutus.php?info=91.
7 Departemen  Sosial  R.I., Panduan  Kriteria  Penyandang  Cacat  Fisik (Jakarta: Direktorat Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat, 2006), hlm.14.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
menyeluruh (total) atausebagian.
2) Anak  disabilitas  pendengaran  adalah  anak  yang mengalami  gangguan  pendengaran,  baik  sebagai  ataupun menyeluruh, dan biasanya memiliki hambatan dalam berbahasa dan berbicara.
3) Anak  disabilitas  intelektual adalah  anak yang  memiliki inteligensia yang signifikan berada dibawah rata-rata anak seusianya dan disertai dengan ketidakmampuan dalam adaptasi perilaku, yang muncul dalam masa perkembangan.
4) Anak  disabilitas  fisik  adalah  anak  yang  mengalami gangguan gerak akibat kelumpuhan, tidak lengkap anggota badan, kelainan bentuk danfungsi tubuh, atau anggota gerak.
5) Anak  disabilitas  sosial  adalah  anak  yang  memiliki hambatan  atau  masalah  dalam  mengendalikan  emosi  dan  kontrol sosial, serta berperilaku menyimpang.
6) Anak  dengan  gangguan  pemusatan  perhatian  dan
hiperaktivitas  (GPPH)  atau attention  deficit  hyperactivity  disorder (ADHD)  adalah  anak  yang  mengalami  gangguan  perkembangan, yang  ditandai  dengan  sekumpulam  masalah  berupa  gangguan pengendalian  diri,  masalah  rentang  atensi  atau  perhatian, hiperaktivitas  dan  impulsivitas  yang  menyebabkan  kesulitan berperilaku, berfikir, dan mengendalikan emosi. 8
7) Anak  dengan  gangguan  spektrum  autisma  atau  autism spectrum disorders (ASD) adalah anak yang mengalami gangguan dalam tiga area dengan tingkatan berbeda-beda, yaitu kemampuan komunikasi  dan    interaksi  sosial,  serta  pola-pola  perilaku  yang repetitif danstereotipi.
8) Anak  dengan  gangguan  ganda  adalah  anak  yang memiliki dua ataulebih gangguan sehingga diperlukan pendamping, layanan, pendidikan khusus, dan alat bantu belajar yang khusus.
9) Anak lamban belajar atau slow learner adalah anak yang memiliki potensi intelektual sedikit dibawah rata-rata tetapi belum termasuk gangguan mental. Mereka butuh waktu lama dan berulang- ulang  untuk  dapat  menyelesaikan  tugas-tugas  akademik  maupun nonakademik.
8 Ibid. hlm.15.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
10) Anak  dengan  kesulitan  belajar  khusus  atau specific learning  disabilities adalah  anak  yang  mengalami  hambatan  atau penyimpangan pada satu atau lebih proses psikologis dasar berupa ketidakmampuan  mendengar,  berpikir,  berbicara,  membaca, menulis, mengeja danberhitung.
11) Anak dengan gangguan kemampuan komunikasi adalah anak yang mengalami penyimpangan dalam bidang perkembangan bahasa wicara, suara, irama, dan kelancaran dari usia rata-rata yang di  sebabkan  oleh  faktor  fisik,  psikologis  dan  lingkungan,  baik reseptif maupunekspresif.
12) Anak  dengan  potensi  kecerdasan  dan/atau  bakat istimewa  adalahanak  yang  memiliki  skor  inteligensi  yang  tinggi (gifted),  atau  merekayang  unggul  dalam  bidang-bidang  khusus (talented) seperti musik, seni, olahraga, dan kepemimpinan. 9

## Hak-Hak Anak Penyandang Disabilitas
Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 menjelaskan tentang perlindungan hak anak penyandang disabilitas secara khusus termuat dalam pasal 5 ayat (3), yaitu: 10
a. mendapatkan  perlindungan  khusus  dari diskriminasi, penelantaran,  pelecehan,  eksploitasi  serta  kekerasan  dan kejahatan seksual;
b. mendapatkan  perawatan  dan  pengasuhan  keluarga  atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal;
c. dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan;
d. perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
e. pemenuhan kebutuhan khusus;
f. perlakuan  yang  sama  dengan  anak  lain  untuk  mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu; dan
g. mendapatkan pendampingan sosial.
9 Ibid. hlm.16.
10 Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 , Lembaran Negara Tahun 2017 No. 69, Tambahan Lembaran Negara No 5871.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur hak- hak  anak  penyandang  disabilitas  secara  khusus  termuat  dalam peraruran perundang-undangan diantaranya:
1) Pasal  7  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1979  tentang Kesejahteraan  Anak  yang  berbunyi  Anak  cacat  berhak memperoleh  pelayanan  khusus  untuk  mencapai  tingkat pertumbuhan dan perkembangan sejauh batas kemampuan dan kesanggupan anak yang bersangkutan; 11
2) Pasal 23 Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on The Rights of the Child ( Konvensi tentang Hak-Hak Anak) yang berbunyi:
a. Negara-negara Pihak mengakui bahwa seorang anak yang cacat  mental  atau  cacat  fisik  harus  menikmati  kehidupan yang  utuh  dan  layak,  dalam  keadaan-keadaan  yang menjamin  martabat,  meningkatkan  percaya  diri  dan memberikan  fasilitas  partisipasi  aktif  si  anak  dalam masyarakat;
b.  Negara-negara  Pihak  mengakui  hak  anak  cacat  atas perawatan  khusus  dan      harus  mendorong  dan  menjamin, dengan  tunduk  pada  sumber-sumber  yang  tersedia, pemberian kepada anak yang memenuhi syarat dan mereka yang bertanggung jawab atas perawatannya, bantuan yang untuknya  permintaan  diajukan  dan  yang  sesuai  dengan keadaan anak dan keadaan keadaan orang tua atau orang- orang lain yang merawat anak itu;
c.  Dengan  mengakui  kebutuhan-kebutuhan  khusus  seorang anak cacat, maka  bantuan yang diberikan harus diadakan dengan  cuma-cuma,  setiap  waktu  dengan  memperhatikan sumbersumber  keuangan  orang  tua  atau  orang  lain  yang merawat anak dan harus dirancang untuk menjamin bahwa anak cacat tersebut mempunyai akses yang efektif ke dan menerima  pendidikan,  pelatihan,  pelayanan  perawatan kesehatan,  pelayanan  rehabilitasi,  persiapan  bekerja  dan kesempatan rekreasi dalam suatu cara yang menghasilkan
11 Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 , Lembaran Negara Tahun 1979 No. 32, Tambahan Lembaran Negara No. 3143.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
pencapaian integrasi sosial yang paling sepenuh mungkin, dan pengembangan perseorangan anak termasuk
pengembangan budaya dan jiwanya.
3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan Anak.  Dalam  Pasal  12  menyebutkan  bahwa  setiap  anak penyandang disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial. 12
4)  Undang-undang  Nomor  8  Tahun  2016  tentang  Penyandang Disabilitas menyebutkan tentang hak-hak penyandang disabilitas, khususnya  yang  terkait  dengan  anak  penyandang  disabilitas diantaranya hak untuk hidup, bebas dari stigma, privasi, keadilan dan  perlindungan  hukum,  pendidikan,  kesehatan,  keagamaan, keolahragaan,  kebudayaan  dan  pariwisata,  kesejahteraan  sosial, aksesibilitas,  pelayanan  publik,  perlindungan  dari  bencana, rehabilitasi  dan  habilitasi,  hidup  secara  mandiri,  berekspresi, berkomunikasi  dan  memperoleh  informasi  serta  bebas  dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi. 13
Dan  juga  didalam  Undang-Undang  No.  4  Tahun  1979 tentang kesejahteraan anak dijelaskan sebagai berikut: 14
1. Pasal  1  ayat  (9)  Anak  disabilitas  adalah anak  yang  mengalami hambatan  rohani  dan  atau  jasmani  sehingga  mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.
2. Pasal 7 Anak disabilitas berhak memperoleh pelayanan khusus untuk
mencapaitingkatanpertumbuhandanperkembangansejauhbatas kemampuan dan kesanggupan anak yang bersangkutan.
3. Pasal  8  Bantuan  dan  pelayanan  yang  bertujuan  untuk mewujudkan kesejahteraan anak menjadi hak setiap anak tanpa membeda-bedakan jenis kelamin, agama, pendidikan politik dan
12 Republik  Indonesia ,  undang-undang  Nomor  35  Tahun  2014 (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017), hlm.13.
13 Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 , Lembaran Negara Tahun 2017 No. 69, Tambahan Lembaran Negara No 5871.
14 Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 , Lembaran Negara Tahun 1979 No. 32, Tambahan Lembaran Negara No. 3143.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
kedudukan sosial.
Adapun  Undang-Undang  No.  4  Tahun  1997  tentang penyandang cacat adalah sebagai berikut :
1. Pasal  5  Setiap  penyandang  disabilitas  mempunyai  hak  dan kesempatan  yang  sama  dalam  segala  aspek  kehidupan  dan penghidupan.
2. Pasal 6 Setiap penyandang disabilitas berhak untuk meperoleh :
a. Pendidikan pada semua satuan, jalur, jenis dan jenjangpendidikan.
b. Pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai dengan jenis dan derajat kecacatan, pendidikan dankemampuannya.
c. Perlakuan yang sama untuk berperan dalam
pembangunandan menikmati hasil-hasilnya.
d. Aksibilitas dalam rangka kemandiriannya.
e. Rehabilitasi,  bantuan  sosial  dan  pemeliharaan  taraf kesejahteraan; dan
f. Hak  yang  sama  untuk  menumbuhkembangkan  bakat, kemampuan  dan  kehidupan  sosialnya,  terutama  bagi penyandang disabilitas anak dalam keluarga dan masyarakat. 15

## Kewajiban Pemerintah Terhadap Anak Penyandang Disabilitas
Kewajiban  menghormati  hak  asasi  manusia,  termasuk  hak asasi  anak  penyandang  disabilitas  tercermin  dalam  Pembukaan UUD 1945 yang menjiwai keseluruhan pasal dalam batang tubuhnya terutama  berkaitan  dengan  persamaan  dan  kedudukan  warga Negara,  termasuk  anak  penyandang  disabilitas  dalam  kehidupan bermasyarakat  karena  anak  penyandang  disabilitas  merupakan bagian  masyarakat  Indonesia  yang  memiliki  kedudukan  hak  dan kewajiban  dan  peran  sertanya  dalam  aspek  kehidupan  dan penghidupannya. 16
Sebagai  warga  negara  yang  mempunyai  kebutuhan  khusus sudah seharusnya anak penyandang disabilitas diberikan hak untuk mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh
15 Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 , Lembaran Negara Tahun 2011 No. 9, Tambahan Lembaran Negara No. 3670
16 Ibid .
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai kesamaan dan keadilan  sekaligus  juga  untuk  mencapai  kesejahteraan  lahir  dan batin. Hak asasi anak penyandang disabilitas wajib dihormati oleh setiap orang dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagaimana yang termuat dalam Pasal 28 ayat (1) UUD 1945 serta menjadi tanggung jawab negara dalam hal ini pemerintah untuk memenuhinya sebagaimana termuat dalam Pasal 28I ayat (4) UUD  1945  yang  menyebutkan  bahwa  perlindungan,  pemajuan, penegakan  dan  pemenuhan  hak  asasi  manusia  adalah  tanggung jawab negara, terutama pemerintah.
Adapun  kewajiban  pemerintah  dalam  hal  melindungi  anak penyandang  disabilitas  tercantum  dalam pasal  91  Undang–undang No  8  tahun  2016  tentang  penyandang  disabilitas  yang  meyatakan bahwa : 17
“Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin akses bagi  anak  penyandang  disabilitas  untuk  mendapatkan  rehabilitasi sosial,  jaminan  sosial,  pemberdayaan  sosial,  dan  perlindungan sosial”.
Adapun  kewajiban  yang  telah  disebutkan  dalam  hal Rehabilitasi sosial dijelaskan pada pasal 92 ayat (1) dalam bentuk diantaranya :
a. Motivasi dan diagnosis psikososial
b. Perawatan dan penagasuhan
c. Pelatihan vokasional
d. Bimbingan mental spiritual
e. Bimbingan fisik
f. Bimbingan sosial dan konseling psikososial
g. Pelayanan aksesibilitas
h. Bantuan dan asistensi sosial
i. Bimbingan resosialisasi
j. Bimbingan lanjut dan/atau
k. Rujukan
Maka  dalam  hal  kewajiban  jaminan  sosial  dijelaskan  pada pasal  93  ayat  (2)  dalam  bentuk  asuransi  kesejahteraan  sosial,
17 Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 , Lembaran Negara Tahun 2017 No. 69, Tambahan Lembaran Negara No 5871.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
bantuan sosial langsung berkelanjutan, dan bantuan khusus. Pada hal kewajiban  pemberdayaan  sosial  dijelaskan  pada  pasal  94  ayat  (1) diantaranya  ialah  pemberian  akses  dan  peningkatan  kemampuan. Dan  juga  dalam  hal  perlindungan  sosial  dijelaskan  pada  pasal  95 yaitu dalam bentuk bantuan sosial, advokasi sosial dan/atau bantuan hukum.
Sebagaimana juga diatur dalam
Undang-undang Perlindungan  Anak  Nomor  35  tahun  2014      Pasal  22  yang menyatakan bahwa : 18
“Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan  bertanggung  jawab  memberikan  dukungan  sarana, prasana,  dan  ketersediaan  sumber  daya  manusia  dalam penyelenggaraan perlindungan anak”.

## Pandangan  Hukum  Islam  Terhadap  Anak  Penyandang Disabilitas
Dalam  perspektif  Islam,  penyandang  disabilitas  identik dengan istilah dzawilâhât, dzawilihtiyajal- khashahataudzawila‟dzâr :  orang-orang  yang      mempunyai keterbatasan,  berkebutuhan  khusus,  atau  mempunyai  uzur.  Islam memandang  netral  terhadap  difabel,  dengan  artian  sepenuhnya menyamakan  difabel  sebagaimana  manusia  lainnya.  Islam  sendiri lebih  menekankan  pengembangan  karakter  dan  amal  shaleh, daripada melihat persoalan fisik seseorang. Begitu juga hadis Nabi Muhammad Saw.:
َق َة َرْيَرُه ىِبَأ  ْنَع َِاللّ ُلوُس َر َلاَق َلا - ملسو هيلع الله ىلص - ْمُك ِر َوُص ىَلِإ  ُرُظْنَي َلا َ َاللّ  َنِإ
ْمُكِلاَمْعَأ َو ْمُكِبوُلُق ىَلِإ ُرُظْنَي  ْنِكَل َو ْمُكِلا َوْمَأ َو
Dari  Abu  Hurairah  ia  berkata:  Rasulullah  shallallahu  'alaihi  wa sallam  bersabda:  "Sesungguhnya  Allah  tidak  melihat  bentuk  rupa kalian  dan  tidak  juga  harta  benda  kalian,  tetapi  Dia  melihat  hati
18 Republik  Indonesia ,  undang-undang  Nomor  35  Tahun  2014 (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017), hlm.15.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
dan perbuatan kalian". 19
Lebih  spesifik  Al-Quran,  Hadits,  dan  pendapat  para  ulama secara  tegas  menyampaikan  pembelaan  terhadap  penyandang disabilitas dalam Surah: Abasa ayat 1-10 yang berbunyi:
﴿  ٰىَل َوَت َو  َسَبَع ١ ﴿  ٰىَمْعَ ْلْا ُهَءاَج نَأ ﴾ ٢ ﴿ ٰىَكَزَي ُهَلَعَل  َكي ِرْدُي اَم َو ﴾ ٣ ٰىَرْكِِّذلا ُهَعَفنَتَف ُرَكَذَي ْوَأ ﴾ ﴿ ٤ ﴿  ٰىَنْغَتْسا  ِنَم اَمَأ ﴾ ٥ ﴿  ٰىَدَصَت ُهَلَتنَأَف ﴾ ٦ َكَزَي  َلاَأ  َكْيَلَع  اَم َو ﴾ ﴿  ٰى ٧ َكَءاَج نَم اَمَأ َو ﴾ ٰىَعْسَي ﴿ ٨ ﴿  ٰىَشْخَي  َوُه َو ﴾ ٩ ﴿  ٰىَهَلَت ُهْنَع  َتنَأَف ﴾ ١٠ ﴾
Artinya:  “( Dia  Muhammad)  berwajah  masam  dan  berpaling, karena seorang buta telah datang kepadanya (Abdullah bin ummi maktum,  dan  taukah  engkau  (Muhammad)  barang  kali  dia  mau mensucikan  dirinya  dari  dosa,  atau  dia  (ingin)  mendapat pengajaran  yang  memberi  manfaat  kepadanya,  adapun  orang- orang  yang  merasa  dirinya  serba  cukup(pembesar-  pembesar Quraisy,  maka  engkau  Muhhammad  memberikan  perhatian kepadanya,padahal  tidal  ada  celah  atasmukalau  dia  tidak mensucikan diri (beriman), dan adapun degan orang yang datang kepadamu dengan bersegera (untuk mendapat pengajaran), sedang dia takut kepada (Allah), engkau(Muhammad malah mengabaikannya). ( QS. Abassa ayat 1-10).
Dalam tafsir  Surah  Abasa  di  atas  para  ulama  kami  berkata “apa yang dilakukan oleh Ibnu Ummi Maktum termasuk perbuatan tidak  sopan  seandainya  dia  mengetahui  bahwa  Nabi  SAW  sedang sibuk  dengan  orang  lain  dan  beliau  mengharapkan  keIslamannya. Akan  tetapi  Allah  SWT  tetap  mencela  Rasulullah  SAW  hingga mengecewakan  ahli  shuffa  (kaum  muslim  yang  tidak  mampu  dan agar  semua  orang  tau  bahwa  mukmin  yang  kafir  lebih  baik    dari pada  orang  kafir    yang  kaya  dan    memandang      atau memperhatikankepada orang yang beriman itu lebih utama dan baik sekalipun  ia  seorang  fakir,  dari  pada  memandang  atau memperhatikan  kepada  perkara  lain,  yaitu  memperhatikan  orang- orang  kayak  arena  menginginkan  keimanan  mereka,  sekalipun  ini termasuk salah satukemaslahatan.
19 Imam  Muslim, Shahih  Muslim ,  (Beirut:  Daar  al-Fikr,  1987),  Juz  IV, hadits No. 2564, hlm.401.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Pemenuhan hak dasar anak merupakan bagian integral dari implementasi  pemenuhan  hak  asasi  manusia.Dalam  perspektif Islam, hak asasi anak merupakan pemberian Allah SWT yang harus dijamin,  dilindungi  dan  dipenuhi  oleh  orang  tua,  keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. 20 Hal ini berarti bahwa hak anak yang  seharusnya  dapat  terpenuhi    dengan    baik    bukan    hanya merupakan    tanggung jawabkedua  orangtua,tetapi  juga  merupakan tanggung jawab seluruhaspekmasyarakat di sekitar lingkungan anak.
Dalam  Islam,  dikenal  lima  macam  hak  asasi  yang  dikenal dengan sebutan Maqashid al-Shari’ah yaitu pemeliharaan atas hak beragama,  pemeliharaan  atas  jiwa,  pemeliharaan  atas  kehormatan dan keturunan, pemeliharaan atas akal dan pemeliharaan atas harta.

## Kondisi Anak Penyandang Disabilitas di Kota Banda Aceh
Kota Banda Aceh merupakan salah satu daerah di Provinsi Aceh  yang  memiliki  jumlah  anak  penyandang  disabilitas  sangat tinggi  dengan  berbagai  jenis  disabilitas  yang  dimiliki.  Data  anak penyandang  disabilitas  yang  di  peroleh  Dinas  Sosial  Kota  Banda Aceh sesuai jenis disabilitasnya bisa dilihat dari table berikut. 21
Tabel 1 Jenis anak penyandang disabilitas No Jenis Disabilitas Jumlah 1 Tuna Netra 38 2 Tuna Runggu 180 3 Tuna Grahita 192 4 Tuna Daksa 21 5 Hiperaktif 14 6 Autis 18 7 Tuna Ganda 4 Jumlah 467
20 Ibnu Anshari, Perlindungan Anak … hlm. 16.
21 Data Dinas Sosial Kota Banda Aceh, diambil pada tanggal 5 Februari 2019
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Berdasarkan  dari  data  diatas  tersebut,  dapat  disimpulkan bahwa dari sekian berbagai jenis-jenis disabilitas yang paling tinggi tingkat  disabilitasnya  ialah  tuna  grahita  dan  tuna  runggu.Adapun jenis disabilitas tuna grahita ialah anak yang memiliki IQ dibawah rata-rata, mengalami hambatan tingkah laku, penyesuaian dan terjadi pada  masa  perkembangannya  biasa  diistilahkan  lemah  mental sedangkan tuna runggu ialah anak yang tidak bisa mendengar/sulit untuk berkomunikasi dengan pendengaran biasa istilah dengan anak tuli, maka dengan berbagai jenis disabilitas yang dimiliki, anak-anak disabilitas  sangat  butuh  dengan  adanya  fasilitas  yang  membantu gerak gerik mereka di lingkungan sosial masyarakat.

## Pelaksanaan  Perlindungan  Anak  Penyandang  Disabilitas  Di Kota Banda Aceh
Penyelenggaraan perlindungan anak penyandang disabilitas dilakukan  dengan  memperhatikan  Agama  adat-istiadat,  sosial budaya  masyarakat  dengan  mengedepankan  prinsip-prinsip  dasar hak-hak anak disabilitas. Perlindungan anak penyandang disabilitas dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip 22 :
1. Non diskriminasi;
2. Kepentingan terbaik;
3. Hak untuk hidup dan kelangsungann perkembangan;
4. Dan Keadilan;
Adapun  tujuan  perlindungan  anak  penyandang  disabilitas salah  satunya  yaitu  terlindungi  dan  terpenuhinya  hak-hak  anak penyandang  disabilitas  agar  dapat  tumbuh  dan  berkembang  serta berpartisipasi ditengah masyarakat.
Subjek  yang  mengusahakan  perlindungan  anak  disabilitas adalah pemerintah dan masyarakat, Jadi yang harus mengusahakan perlindungan  anak  disabilitas  adalah  setiap  anggota  masyarakat sesuai dengan kemampuannya dengan berbagai macam usaha dalam situasi dan kondisi tertentu.Namun dalam hal ini pemerintah sangat berperan  penting  dalam  memberikan  perlindungan  terhadap  anak penyandang  disabilitas,  dengan  merancang  rencana  program
22 Waluyadi, Hukum Perlindungan Anak (Bandung: Mandar Maju,2009), hlm.16.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
kegiatan  dalam  rangka  memberikan  perlindungan  terhadap  anak penyandang disabilitas. 23
Sebagaimana  yang  telah  dijelaskan  dalam  pasal  8  Permen PPA  No  4  Tahun  2017  tentang  perlindungan  khusus  bagi  anak penyandang disabilitas menyatakan bahwa pelaksanaan perlindungan khusus bagi anak penyandang disabilitas dalam bentuk program  kegiatan  menjadi  acuan  bagi  daerah  dalam  menyusun rencana aksi yng disesuaikan dengan kondisi, situasi, kebutuhan, dan kemampuan  daerah. 24 Maka  dalam  hal  ini  upaya  kegiatan Pemerintah  Kota  Banda  Aceh  sebagai  bentuk  dari  dukungan  dan perlindungan  dalam  penanganan  masalah  anak  penyandang disabilitas diantaranya :
1. Penyediaan  alat  bantu  disabilitas  untuk  anak-anak  penyandang disabilitas  sesuai  dengan  kebutuhan  yang  di  perlukan  dalam tumbuh kembangnya di masyarakat sosial.
Dalam  mendapatkan  bantuan  alat  disabilitas  tersebut keluarga atau masyarakat yang merawat anak penyandang disabilitas harus  terlebih  dahulu  mengajukan  permohonan  bantuan  kepada instansi  terkait  dan  harus  melalui  beberapa  tahapan,  Tahapan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan meliputi:
a. Permohonan dan Pendataan
b. Pengusulan bantuan
c. Pengukuran
d. Pemberian  bantuan  alat  disabilitas  sesuai  dengan kebutuhan disabilitasnya. 25
Pengupayaan  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Kota  Banda Aceh dalam hal penyediaaan alat bantu disabilitas tersebut meliputi seperti teknologi alat pendengaran bagi anak tuli, kursi roda, dan lain sebagainya.  Namun  didalam  pelaksanaannya  belum  terlaksana
23 Jurnal Unicef, Keadaan Anak Di Dunia 2013 Khusus Anak Penyandang Disabilitas https://www.unicef.org/indonesia/id/SOWC_Bahasa.pdf di akses pada tanggal 10 maret 2019.
24 Republik  Indonesia, Peraturan  Menteri  Pemberdayaan  Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2017 , Berita Negara tahun 2017. No. 2,
25 Wawancara  dengan  Syukri  SH,  kabid  Rehabilitasi  Dinas  Sosial  Kota Banda Aceh, pada tanggal 5 maret 2019 di Banda Aceh.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
dengan  baik  dari  155  anak  penyandang  disabilitas  hanya  45  anak yang mendapatkan alat bantu tersebut.Hal ini belum sesuai apa yang telah dijelaskan dalamlampiran penjelasan Permen PPPA  Nomor 4 Tahun  2017  tentang  PKDS  yang  diatur  pada  pelaksanaan  pasal  23 Keputusan  Presiden  Nomor  36  tahun  1990  tentang  Pengesahan convention on the right of the child (konvensi tentang hak-hak anak) yang  menyebutkan  bahwa  anak  penyandang  disabilitas  harus menikmati kehidupan yang utuh dan layak, dalam keadaan-keadaan yang  menjamin  martabat,  meningkatkan  percaya  diri  dan memberikan fasilitas partisipasi aktif si anak dalam masyarakat.
Terkait dengan upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh dalam penyediaan alat bantu disabilitas memiliki hambatan yang terjadi dilapangan baik itu dalam pendataaan, respon dari  masyarakat  dan  anggaran  yang  minim  di  sediakan  untuk penyediaan alat bantu disabilitas yang sesuai tingkat disabilitasnya. 2. Membentuk sebuah forum khusus bagi keluargaanak penyandang disabilitas yang dinamakan dengan Forum Komunikasi Keluarga Anak Dengan Kecacatan (FKKADK) Kota Banda Aceh.
Tujuan  dari  forum  komunikasi  keluarga  anak  dengan kecacatan ialah meningkatkan kemampuan dan keterampilan orang tua/keluarga  yang  memiliki  anak  dengan  kecacatan  dalam memberikan  pelayanan  dan  rehabilitasi  sosial  yang  meilputi informasi,  perlindungan, advokasi  dan aksesibilitasi  sosial.Melalui penguatan  keluarga  tersebut  diharapkan  hak-hak  anak  penyandang disabilitas  dapat  terpenuhi  dan  membangun  persepsi,  kesadaran, sikap  dan  perilaku  yang  kondusif  para  orang  tua,  keluarga  dan masyarakat  dalam  memberikan  pengasuhan  dan  perawatan  bagi anak dengan kecacatan serta memajukan hak-hak anak penyandang disabilitas. 26 Dari  forum  komunikasi  tersebut  telah  membuat berbagai hal rumusan permasalahan terdiri dari bidang perlindungan sosial dan kesehatan yang telah dihasilkan yaitu :
a. Bidang perlindungan sosial
1).  Memastikan  data  penyandang  disabilitas  anak  telah diperbaharui  dengan  membuat  data  terpilah  seperti jenis kecacatan, usia, dan jenis kelamin.
26 Ibid ., tanggal 5 Maret 2019
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
2).  Meningkatkan  pemberian  alat-alat  bantu  disabilitas baik secara kualitas mapun kuantitas.
3). Meningkatkan program-program peningkatan kualitas hidup yan diperuntukkan pada penyandang disabilitas  anak  melalui  kegiatan-kegiatan  pelatihan sesuai dengan minat dan bakatnya.
b .bidang kesehatan
1).  Mendorong  pmerintah  daerah  untuk  mengeluarkan kebijakan terkait dengan pembangunan aksesibilitas, terutama di sektor layanan publik seperti kesehatan.
Dari  hasil  rumusan  yang  telah  dikemukakan  tersebut  telah dihasilkandan terlaksana dengan baik oleh Pemerintah Kota Banda Aceh,  maka  dalam  hal  ini  pembentukan  sebuah  forum  yang mewadahi  keluarga  anak  penyandang  disabilitas  telah  berjalan dengan baik sesuai dengan pasal 20 Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang  perlindungan  anak  yang  menyatakan  bahwa  Negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban  dan  bertanggung  jawab  terhadap  penyelenggaran perlindungan anak.
3. Memberikan  bantuan  sosial  kepada  keluarga  anak  penyandang disabilitas  sebesar  Rp.  4.000.000,00.  (Empat  Juta  Rupiah)  per tahun. 27
Didalam  pelaksanaan  pemberian  bantuan  sosial  telah berjalan dengan baik sesuai dengan lampiran Permen PPA Nomor 4 Tahun  2017  tentang  PKDS  pada  pelaksanaan  pasal  12  undang- undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindunan anak. Yang menyebutkan bahwa  setiap  anak  penyandang  disabilitas  berhak  memperoleh rehabilitasi,  bantuan  sosial,  dan  pemeliharaan  taraf  kesejahteraan sosial.
Hal  ini  di  ungkapkan  senada  oleh  Forum  Komunikasi Keluarga  Anak  Dengan  Kecacatan  (FKKADK)  Kota  Banda  Aceh yang mewadahi kumpulan keluarga yang memiliki anak cacat baik cacat  fisik,  cacat  mental,  maupun  cacat  ganda  menyatakan  bahwa
27 Ibid ., tanggal 5 Maret 2019
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
dalam  hal  ini  Pemerintah  Kota  Banda  Aceh  telah  menyalurkan bantuan sosial berupa tunai yang di berikan melalui rekening pada setiap keluarga yang memiliki anak penyandang disabilitas. Adapun bantuan  yang  telah  diberikan  tersebut  di  peruntukkan  untuk  masa depan  anak  seperti  pendidikan,  kesehatan  dan  hal  yang  berkaitan dengan  tumbuh  kembangnya  anak  di  lingkungan  sosial masyarakat. 28
Maka  dalam  hal  ini  Pemerintah  Kota  Banda  Aceh  telah sepenuhnya  menjalankan  kewajibannya  dalam  mengupayakan melindungi  anak  penyandang  disabilitas  yang  sesuai  dengan  pasal 90  undang-undang  nomor  8  tahun  2016  yaitu  rehabilitasi  sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, dan jaminan sosial. Dari keempat kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh tiga diantaranya telah berjalan dengan baik dalam hal rehabilitasi  sosial  berupa  pembentukan  forum  khusus  dengan memberikan bimbingan kepada anak dan keluarga, hal perlindungan sosial  berupa  bantuan  sosial  yang  diberikan  kepada  anak  dan keluarga  penyandang  disabilitas,  dan  jaminan  sosial  berupa pemberian  bantuan  khusus  alat  pendamping  disabilitas.  Adapun dalam hal pemberdayaan sosial memiliki hambatan yang terjadi pada pelaksaanaan  berupa  kendala  dalam  hal  kemampuan  dan  kemauan dari anak penyandang disabilitas.
Faktor Penghambat Pelaksanaan Perlindungan Anak penyandang Disabilitas
Dari  uraian  diatas  tersebut  di  jelaskan  yang  menyangkut upaya  dan  kebijakan  pemerintah  Kota  Banda  Aceh  dalam melindungi anak penyandang disabilitas telah dilaksanakan dengan kemampuan  daerah tersebut.  Namun  dalam  upaya  penyediaan alat bantu  disabilitas  terdapat  beberapa  faktor  yang  menjadi  hambatan dalam  upaya  penerapan  ini.  Faktor-faktor  tersebut  diantaranya yaitu: 29
28 Wawancara dengan Ibunda Halimah, Perwakilan dari FKKADK Kota Banda Aceh, pada tanggal 11 Juni 2019 di Banda Aceh.
29 Wawancara dengan Syukri SH, Kabid  Rehabilitasi  Dinas Sosial Kota Banda Aceh. Pada tanggal 9  Maret 2019 di Banda Aceh.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
1. Kurang  nya  respon  dari  keluarga  dan  masyarakat  yang merawat  anak  penyandang  disabilitas  dalam  mengajukan permohonan  untuk  mendapatkan  alat  bantu  disabilitas tersebut bagi anak-anak.
Pemerintah  Kota  Banda  Aceh  dalam  melakukan  kegiatan harus  mengikuti  prosedur  yang  telah  ditetapkan,  maka dalam hal ini perlu adanya peran dari keluarga/masyarakat yang  merawat  anak  penyandang  disabilitas  untuk mengajukan  permohonan  tersebut  agar  mendapatkan bantuan  alat  disabilitas.  Maka  didalam  hasil  wawancara penulis dengan ibu halimah, mengatakan bahwa akibat dari kurangnya respon dari pihak keluarga/masyarakat dikarenakan kurangnya sosialisasi terhadap adanya bantuan alat  disabilitas  tersebut  kepada  masyarakat  dan  akibat lainnya juga bahwa dengan adanya berbagai tahapan proses yang  telah  dijelaskan  pada  poin  diatas  maka  hal  tersebut memberatkan  bagi  pihak  keluarga  dan  masyarakat.  Maka dengan  dua  point  tersebut  mengakibatkan  kurangnya respon dari pihak keluarga dan masyarakat. 30
2. Terbatasnya anggaran Pemerintah Kota Banda Aceh untuk mengalokasikan dana kedalam penyediaan dan aksesibilitasi  alat  bantuan  disabilitas.  Dengan  terbatasnya anggaran  Pemerintah  Kota  Banda  Aceh maka  penyediaan dan fasilitas alat disabilitas pun sangat sangat terbatas bagi penyandang disabilitas anak.
Dengan keterbatasan anggaran pemerintah Kota Banda Aceh dalam  mengalokasikan  pada  penyediaan  alat  bantu  disabilitas  ini mengakibatkan terhambatnya program kegiatan yang dilaksanakan oleh  pemerintah  kota  Banda  Aceh.  Dikarenakan  anggaran  untuk anak  penyandang  disabilitas  telah  dimasukkan  kedalam  bantuan sosial  tunai  per  tahun  tersebut,  maka  anggaran  yang  dialokasikan kealat bantu tersebut sangat minim dan terbatas. 31
Maka  dapat  disimpulkan  bahwa  pelaksanaan  upaya  yang dilakukan oleh pemerintah kota Banda Aceh dalam melindungi anak
30 Ibid., tanggal 11 Juni 2019 di Banda Aceh.
31 Ibid ., tanggal 5 Juni 2019.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
penyandag disabilitas telah berjalan dengan baik meskipun memiliki hambatan pada proses pelaksanaan yang terjadi dilapangan. Namun keseriusan  dari  pemerintah  kota  Banda  Aceh  telah  terlihat  dan Nampak dengan mebuat berbagai program kegiatan yang dilakukan untuk kehidupan masa depan anak penyandang disabilitas.

## Pandangan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Perlindungan Anak Penyandang Disabilitas Di Kota Banda Aceh
Dalam  Islam,  dikenal  lima  macam  hak  asasi  yang  dikenal dengan sebutan Maqashid al-Shari’ah yaitu pemeliharaan atas hak beragama,  pemeliharaan  atas  jiwa,  pemeliharaan  atas  kehormatan dan  keturunan,  pemeliharaan  atas  akal  dan  pemeliharaan  atas harta. 32 Menurut Syukri, hak-hak anak penyandang disabilitas yang diberikan telah sesuai dengan hukum Islam, karena pada dasarnya pemerintah kota Banda Aceh menggunakan al-Qur’an sebagai dasar hukum  dalam  mengurus  hak-hak  anak  penyandang  disabilitas. Adapun  hak-hak  penyandang  disabilitas  di  antaranya  adalah  hak pemeliharaan agama, hak pemeliharaan keturunan, hak pemeliharaan  kesehatan,  hak  pemeliharaan  akal  dan  hak  sosial ekonomi. 33
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  dapat  ditarik  suatu kesimpulan  bahwa  hukum  yang  digunakan  dalam  mengurus anak-anak penyandang disabilitas di wilayah Kota Banda Aceh adalah  hukum  Islam  yang  mengajarkan  tentang  hak-hak  anak- anak penyandang disabilitas yang terdiri atas hak pemeliharaan agama,  hak  pemeliharaan  keturunan,  hak  pemeliharaan kesehatan, hak pemeliharaan akal dan hak sosial ekonomi yang kesemuanya  itu  telah  termaktub  dalam  Peraturan  Daerah tersebut.

## Analisa Penulis
Dari uraian penulis diatas dapat dipahami bahwa setiap anak penyandang  disabilitas  mempunyai  hak  yang  sama  dalam  segala aspek kehidupan dan penghidupan sesuai dengan Pasal 91 Undang-
32 Ibid.,
33 Ibid., tanggal 5 Maret 2019.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Undang  No.  8  Tahun  2016.  Sebagaimana  juga  yang  telah  diatur dalam PerMen PPPA No. 4 Tahun 2017 yang memberi acuan kepada pemerintah daerah untuk menyusun sebuah program kegiatan dalam rangka memenuhi hak dan melindungi anak penyandang disabilitas yang  disesuaikan  pada  kondisi,  situasi,  dan  kemampuan  daerah bersangkutan.
Pelaksanaan  perlindungan  dan  hak-hak  anak  disabilitas sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang  No.  8  Tahun  2016 sejalan  dengan  hak-hak anak  yang  dimaksud  dalam  hukum  Islam. Peraturan  secara  tertulis  yang  dimuat  dalam  undang-undang  akan menjadi motivasi bagi setiap warga negara untuk memenuhi hak-hak anak  disabilitas.  Hak-hak  anak  disabilitas  dalam  Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 telah mendukung pemenuhan pemeliharaan atas hak  beragama,  pemeliharaan  atas  jiwa,  pemeliharaan  atas kehormatan  dan  keturunan,  pemeliharaan  atas  akal  dan pemeliharaan atas harta benda dalam ajaran Islam.

## Kesimpulan
Dari  uraian  penjelasan  dan  analisa  sebagai  hasil  penelitian yang berkenaan dengan upaya Pemerintah Kota Banda Aceh dalam melindungi  anak  penyandang  disabilitas  yang  ditinjau  dalam PerMen PPA No. 4 Tahun 2017 tentang perlindungan khusus anak penyandang disabilitas. Maka sebagai upaya mengakhiri skripsi ini penulis mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :
1. Dalam  upaya  melindungi  anak  penyandang  disabilitas, pemerintah dalam hal ini Dinas Sosial Kota Banda Aceh telah melakukan beberapa upaya diantaranya:
a. Penyediaan  alat  bantu  disabilitas  untuk  anak-anak penyandang  disabilitas  sesuai  dengan  kebutuhan  yang  di perlukan dalam tumbuh kembangnya di masyarakat sosial.
b. Membentuk  sebuah  forum  khusus  bagi  keluargaanak penyandang  disabilitas  yang  dinamakan  dengan  Forum Komunikasi Keluarga Anak Dengan Kecacatan (FKKADK) Kota Banda Aceh.
c. Memberikan  bantuan  sosial  kepada  keluarga  anak penyandang  disabilitas  sebesar  Rp.  4.000.000,00.  (  Empat Juta Rupiah ) per tahun
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Upaya-upaya  yang  telah  di  paparkan  diatas  telah  berjalan dengan  baik  meskipun  memiliki  hambatan  sesuai  dengan ketentuan  Peraturan  Menteri  Perlindungan  Perempuan  dan Anak  Nomor  4  Tahun  2017  tentang  perlindungan  Khusus Anak  Penyandang  Disabilitas  dan  Undang-undang  yang telah di atur.
2. Ada  beberapa  faktor  yang  menyebabkan  pelaksanaan  upaya perlindungan anak penyandang disabilitas terhambat diantaranya:
a. Kurang  nya  respon  dari  keluarga  dan  masyarakat  yang merawat  anak  penyandang  disabilitas  dalam  mengajukan permohonan  untuk  mendapatkan  alat  bantu  disabilitas tersebut bagi anak-anak.
b. Terbatasnya anggaran Pemerintah Kota Banda Aceh untuk mengalokasikan dana kedalam penyediaan dan
aksesibilitasi  alat  bantuan  disabilitas.  Dengan  terbatasnya anggaran  Pemerintah  Kota  Banda  Aceh maka  penyediaan dan fasilitas alat disabilitas pun sangat sangat terbatas bagi penyandang disabilitas anak.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah

## DAFTAR PUSTAKA
Andi  Kurniadi, Pemenuhan  Anak  atas  Kesehatan  Di  Provinsi Nanggroe aceh Darussalam Didasrkan Qanun Aceh No 11 Tahun  2008  tentang  perlindungan  anak ,  Jurnal  dinamika Hukum,  Vol.  11,  Universitas  Syiah  Kuala,  Banda  Aceh, 2011.
Arif  Gosita, Masalah  Perlindungan  Anak  Edisi  Pertama ,  Jakarta:
Akademika Pressindo, 1994.
Arikunto, Prosedur  Penelitian  suatu  pendekatan  Praktek ,  Jakarta: PT Rineka Cipta, 1998.
Boihaqqi, Penerapan  Qanun  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang Perlindungan Anak Di Kota Banda Aceh, Jurnal samara, Vol. V  Agustus,  Universitas  Islam  Negeri  (UIN)  Ar  Raniry, Banda Aceh, 2014.
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan R.I., Kamus Besar Bahasa
Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan R.I., Kamus Besar Bahasa Indonesia , Edisi IV Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
Departemen Sosial RI, Panduan Kriteria Penyandang Cacat Fisik ,
Jakarta:  Direktorat  Pelayanan  dan  Rehabilitasi  Sosial Penyandang  Cacat,  Direktorat  Jendral  Pelayanan  dan Rehabilitasi Sosial, Direktorat Sosial RI, 2006. Departemen Sosial RI, Panduan Kriteria Penyandang Cacat Fisik ,
Jakarta: balai pustaka, 2011.
Eko Riyadi, Kajian dan Mekanisme Perlindungannya , Yogyakarta:
Groups Pusham UII, 2012.
Hasanuddin AF, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Pustaka Al Husna
Baru, 2004.
Imran Siswadi. PerlindunganAnak Dalam Hukum Islam dan HAM ,
Jurnal  al-mawarid,  Vol.XI  September,  Fakultas  Hukum

## Yogyakarta, 2001
Jurnal  Unicef,  Keadaan  Anak  Di  Dunia  2013  Khusus  Anak Penyandang Disabilitas
Kansil C.S.T., Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1989) Keputusan Menteri Sosial, Panduan Umum Program Kesejahteraan Sosial Anak, Menteri Sosial , 2010.