## Legalitas

## Kajian Perlindungan Hukum Terhadap Seorang Tersangka Salah Tangkap Dalam Perspektif Hukum Acara Pidana
* M. Rudi Hartono dan Ryan Aditama
Dosen Fakultas Hukum Universitas Batanghari
* Email Coresponden : mrudihartono700@gmail.com
Abstrak. Praktik perlindungan HAM tersirat didalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP),  yang  merupakan  upaya  untuk  melindungi  hak  asasi  manusia  pelaku  kejahatan  sebagai  individu  dengan  hak  asasi manusia (HAM), khususnya terhadap mereka  yang terlibat dalam suatu  kejahatan, suatu  delik. Maksud dan fungsi hukum acara pidana  yang  ditetapkan  dalam  Kitab  Undang-undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP)  terutama  untuk  melindungi  warga  negara dari  tindakan  sewenang-wenang  atau  perbuatan  aparat  penegak  hukum.  Namun  di  sisi  lain,  undang-undang  juga  memberikan kekuasaan  kepada  pemerintah  dan  negara,  melalui  aparat  penegak  hukumnya,  untuk  menindak  warga  negara  yang  melanggar aturan hukum, termasuk penangkapan yang tidak semestinya terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana. Tujuan dari penyelidikan  ini  adalah  untuk  mengetahui  dan  menganalisis  bagaimana  perlindungan  hukum  diberikan  kepada  tersangka  yang ditahan secara tidak adil didasarkan KUHAP dan  tindakan peradilan yang dapat dilakukan  terhadap  tersangka untuk kejahatan ilegal Penahanan berdasarkan KUHAP. Metode Pendekatan Penelitian digunakan Penelitian Yuridis Normatif. Metode Penelitian ini didasarkan pada prosedur penelitian ilmiah yang bertujuan untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika  ilmu  hukum dari sisi  normatif  dengan  menghubungkan  dengan    ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  bersangkutan.  Tujuan  akhir  Studi yang  diharapkan  dalam  penelitian  ini  adalah  memberikan  kontribusi  pemikiran  hukum  tentang  kewenangan  polisi  untuk melakukan penangkapan sehingga tindakan menangkap seseorang secara melawan hukum dapat diminimalisir di kemudian hari. diduga melakukan tindak pidana tetapi tidak memiliki bukti dan fakta hukum yang cukup.
Kata Kunci : Penangkapan, Tersangka, dan Kepolisian

## PENDAHULUAN
Negara Indonesia  adalah  Negara yang didasarkan pada hukum, sebagaimana tertuang   pada Pasal  1  ayat (3) UUD    1945.      Penjelasan  pasal  memberikan  pengertian  bahwa    setiap  warga  negara  Indonesia  wajib  menaati  dan mematuhi hukum dan dalam tindakannya harus berdasarkan undang-undang
Hukum  Acara    Pidana  merupakan  bagian  upaya  memberikan  perlindungan  HAM    didalam      keterkaitannya dengan permasalahan kepastian hukum, mempunyai  maksud :
“Maksud dari proses pidana adalah untuk mencari dan menentukan kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang utuh dalam perkara pidana, dengan penerapan ketentuan undang-undang adil dan benar, dengan sasaran mencari penjahat,  orang  yang  dapat  didakwa  melakukan  kejahatan.  Pelanggaran  hukum,  diikuti  dengan  permintaan untuk  verifikasi  dan  keputusan  dari  pengadilan  untuk  menetapkan  bukti  pelanggaran  dilakukan  dan  atau terdakwa dapat dituntut, menerima keputusan hakim dan mengeksekusi hakim keputusan ". 1
Pelaksanaan  acara  didalam  hukum  pidana  dimulai  saat  peristiwa  terjadi  hukum  dimana  terjadi.  Serangkaian proses pidana, setelah diketahui bahwa telah terjadi peristiwa pidana, dapat memulai proses praperadilan sebagai cara atau  metode  untuk  mendahului  tindakan  lain.  Dapat  dikatakan  bahwa  penyidikan  merupakan  tahap  pertama  dari sidang lanjutan, yaitu proses penyidikan dan tindakan pemaksaan seperti penangkapan dan penahanan.
Ruang  lingkup  pengertian    penyelidikan  dapat  dilihat  pada  Pasal  1  butir  5 KUHAP  Sedangkan  pengertian mengenai Penyidikan dapat dilihat  didalam Pasal 1 butir 2 KUHAP.
Berdasarkan  dari  rumusan  khusus  kita  dapat  mengatakan  bahwa  penyelidikan  baru  saja  dimulai,  ketika    kegiatan kriminal terjadi  informasi tentang kebenaran insiden kejahatan, kapan kejahatan dilakukan,  dimana kejahatan dilakukan, kejahatan apa yang dilakukan, bagaimana kejahatan itu dilakukan.
Maksud inti  dari  penyidikan didalam  KUHAP  ialah guna mendapatkan   dan   terkumpulnya   bukti-bukti sudah   terjadinya   sesuatu  perbuatan   pidana. Didalam    pasal    7  ayat   (1)   KUHAP   serta   Pasal   16   ayat   (1) UU No.  2  Tahun  2002 tentang Kepolisian  Republik Indonesia, disebutkan  bahwa  kewenangan   penyidik   sebab kewajiban didalamnya  ialah  :
1. Diterimanya  laporan  ataupun  pengaduan dari seorang mengenai kejahatan;
2. Dilakukannya    penindakan   pertama    ditempat terjadi suatu kejahatan;
3. Memerintahkan seorang tersangka  berhenti dan diperiksa  tanda identitas tersangka;
4. Dilakukannya penangkapan, penahanan, penggeledahan,  dan penyitaan;
1 Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia,, Jakarta, Sinar Grafika, 2004, hal.8
5. Melaksanakan  memeriksa  dan menyita surat-surat;
6. Mengambil  sidik  jari  dan  memotret  seseorang;
7. Mendatangkan seorang  guna didengarkan dan dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka ataupun saksi;
8. Didatangkannya ahli yang dibutuhkan didalam kaitannya pada pemeriksaan perkara;
9. Melakukan  menghentikan  penyidikan;
10. Melaksanakan  tindakan  lain didasarkan aturan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Namun,  kadang  penyelidik,  dari  melakukan  penyelidikan  dalam  menerima    informasi,  seringkali  tidak mennjunjung  rasa  kemanusiaan,  seperti    penyiksaan  tersangka,  bahkan  memaksa  tersangka  untuk  mengakui  bahwa tersangka  telah    dilakukan  pelanggaran  pelanggaran-pelanggaran.  Tugas  aparat  penegak  hukum  dalam  hal  adalah Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia    berdasarkan  dalam  ketentuan  peraturan  tentang  kepolisian,  yaitu  UU  No  2 Tahun  2002. 2
Lebih  lanjut,      penyidik  jika  sudah      mendapatkan  bukti  permulaan  cukup    yang  mengacu  pada      seorang tersangka yang melaksanakan perbuatan pidana,  maka  penyidik  bisa   melaksanakan penangkapan dan penahanan pada tersangka  yang dimaksud.
Andi Hamzah yang menjelaskan bahwa :
“Penangkapan  yang  dilaksanakan  oleh penyidik ialah sesuatu wjud kewenangan   khusus  yang diberi oleh UU.  Akan  tetapi,  tidak  juga  bisa  dilaksanakan  dengan  kewenangan  tersendiri.  Penangkapan  ialah  sesuatu mekanisme  hukum  yang  terpenting,    sebab  penangkapan  wajib  dilaksanakan  dengan  kehati-hatian  dan kecermatan Penyidik.” 3
Kegiatan penangkapan ialah upaya hukum yang khusus dilaksanakan  oleh penyelidik ataupun penyidik yang memiliki sifat paksaan pada seorang  yang disangka melaksanakan perbuatan  pidana. 4
Didalam Pasal 1 ayat 20 KUHAP disebutkan  mengenai apa itu  penangkapan. Salah  satu  permasalahan yang kadang-kadang    terjadi  dalam  sistem  peradilan  pidana  ,  yaitu    pelanggaran  undang-undang,  pelanggaran  satu  atau disemua  tingkat  ujian.  pelanggaran  dapat  berupa  pelanggaran  prosedural,  pelanggaran  administratif,  pelanggaran terhadap tersangka sampai dengan  pelanggaran berat. 5
Pelanggaran  prosedural  serta  kesalahan  dalam  mengidentifikasi  korban  kejahatan  yang  masih  terjadi  saat  ini disebabkan  oleh  ketidakmampuan  profesional  polisi.  Kasus  penelantaran  dan  misdiagnosis  dapat  mengakibatkan kesalahan identifikasi pelaku atau yang biasa disebut dengan false arrest.
Surat  perintah  penangkapan  harus  dibuat  "atas  perintah  Penyidik",  yaitu  oleh  Penyidik,  termasuk  Pembantu Penyidik.  Surat  perintah tersebut  disebut  sebagai  perintah pelepasan tersendiri, yang  dikeluarkan  sebelum  dilakukan penangkapan, yang tidak berlaku jika dalam hal tertangkap tangan melakukan perbuatan tersebut.
Pasal  17  KUHAP  mengatur  bahwa  surat  perintah  penangkapan  dikeluarkan  terhadap  orang  yang  diduga melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup, yaitu bukti permulaan yang cukup merupakan alat bukti  untuk  mendukung  dugaan  tindak  pidana.  Dalam  hal  ini  jelas  bahwa  surat  perintah  penangkapan  tidak  dapat dibuat sewenang-wenang tetapi ditujukan kepada orang yang benar-benar melakukan kejahatan. 6
Berdasarkan  pasal  1  ayat  1  KUHP,  ditetapkan  bahwa  “tidak  ada  perbuatan  yang  dapat  dipidana,  kecuali didasarkan  pada  ketentuan  pidana  dalam  undang-undang  yang  telah  diatur  sebelumnya”.  Asas  legalitas  berlaku, akibatnya hukum pidana harus mendahului perbuatan. 7
Salah  satu  contoh  kasus  salah  tangkap  yang  pernah  terjadi  di  wilayah  hukum  Kepolisian  Daerah  Jambi diantaranya    seperti    kasus  Badia  Raja  Situmorang  yang  menjadi  korban  salah tangkap  oleh  oknum  anggota  Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Kepolisian Resort Merangin  pada tanggal 09 Juni 2020, dan Kasus Juanson Ambarita seorang  mahasiswa  Universitas  Jambi  yang  juga    menjadi  korban  salah  tangkap  oleh  aparat  dari  Team  Resmob Kepolisian Daerah Jambi.
Kejadian  kasus  salah  tangkap  yang  dilakukan  oleh  Oknum  Kepolisian  sudah  seharusnya  dihindari  dan    tidak dilakukan,  karena  sebelum  melakukan  penangkapan  terhadap  seseorang  yang  disangka  melakukan  suatu  kejahatan atau  tindak  pidana,  pihak  Kepolisian  terlebih  dahulu  menyelidiki  dan  mengumpulkan  bukti-bukti  dan  fakta-fakta hukum pada saat suatu peristiwa hukum terjadi.
2 M.  Sofyan      Lubis,  2010, Prinsip  Miranda  Rule:  Hak  Tersangka  Sebelum  Pemeriksaan ,  Pustaka  Yustitia, Jakarta, hlm. 66
3 Andi   Hamzah,   2010, Hukum   Acara   Pidana ,   Sinar   Grafika,  Jakarta, hlm 128.
4 Barda Nawawi  Arief,  2003, Perbandingan  Hukum   Pidana,   Rajawali   Pers , Jakarta;, hal.13.
5 O.C.Kaligis, 2006, Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana , Bandung: PT.Alumni, hlm. 233.
6 Leden Marpaung, Proses Penanganan Perkara Pidana Bagian Pertama, Jakarta, Sinar Grafika, 2000, hal103
7 Sudarto, Hukum Pidana 1, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2000, ha l. 22
Kasus  salah  tangkap  harus  dihindari  dan  tidak  terjadi,  karena  sebelum  menangkap  seseorang  yang  diduga melakukan  tindak  pidana  yang  sedang  berlangsung,  pihak  kepolisian  harus  terlebih  dahulu  menyelidiki  dan mengumpulkan bukti-bukti yang sah dan faktual ketika tindakan hukum terjadi..
Menurut  pasal  1  ayat  (21)  KUHAP,  penahanan  adalah  perbuatan  penyidik  atau  penuntut  umum  atau  hakim membawa  tersangka  atau  terdakwa  ke  suatu  tempat  tertentu  dengan  keputusannya  tentang  hal  itu  dan  dalam  waktu yang ditentukan. tata krama. hukum.
Pemeriksaan  penangkapan  orang  yang  diduga  melakukan  tindak  pidana  dan  penahanannya juga  diatur  dalam Pasal 21 ayat 1 KUHAP, dan khususnya:
1. takut tersangka atau terdakwa kabur
2. takut tersangka atau terdakwa kehilangan barang bukti
3. takut tersangka atau terdakwa akan melakukan tindak pidana lain
Tersangka  yang  menjadi  korban  penangkapan  secara  melawan  hukum  oleh  penyidik  atau  penyidik sebenarnya  juga  berhak  atas  perlindungan  haknya  berdasarkan  Pasal  9  UU  No.  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan Kehakiman sebagai berikut:
(1) tiap-tiap seorang   yang tertangkap, tertahan, tertuntut, ataupun diadili tidak dengan adanya suatu dasar mengacu pada  undang-undang ataupun   sebab   kekeliruan  tentang  orang  ataupun hukumnya  dilaksanakan, memiliki  hak melakukan penuntutan ganti rugi dan  berhak direhabilitasi;
(2) Pejabat  yang    t elah  sengaja    berbuat  sebagaimana  dimaksudkan  dalam    ayat    (1)    dipidana    menurut ketentuan   peraturan   perundangan.
Istilah penangkapan yang salah tidak ditemukan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) atau peraturan  perundang-undangan  lainnya,  namun  secara  teori  penafsiran  kesalahan  itu  sendiri  dapat  ditemukan  dalam doktrin pendapat ahli hukum. Secara harfiah, secara harfiah, menangkap yang salah (error in persona) 8 salah bagi orang yang diinginkan atau salah bagi orang lain. Kesalahan menangkap seseorang  disebut diskualifikasi langsung, artinya seseorang  yang ditangkap, atau  yang ditahan memiliki yang salah, sedangkan seorang yang ditangkap menjelaskan bahwa  itu  bukan  orang    berarti  akan  dilakukan  penangkapan  atau  penahanan.  Kesalahan  menangkap  pada  dasarnya adalah  hal-hal  yang  dapat  terjadi  pada  siapa  saja  yang  melakukan  kesalahan  dalam  pekerjaannya.  Namun  masalah dengan  kesalahan  ini  adalah  akibat  dari  kesalahan  tersebut  pada  korban.  Penangkapan  secara  tidak  sah  terhadap seseorang merupakan pelanggaran oleh penyidik dalam menjalankan fungsi dan wewenangnya.
Sifat pembelaan hukum yang berharga terhadap kesalahan penangkapan tersangka oleh aparat penegak hukum dimulai  dengan  tingkat  masalah  yang  akan  dihadapi  /  dialami  tersangka  saat  memberikan  informasi.  kepentingan tersangka harus dilindungi. Selama ini perlindungan telah diberikan kepada korban suatu kejahatan/kejahatan, namun bagaimana  perlindungan  hukum  menawarkan  korban  salah tangkap  dan  melindungi  mereka  dari  keterlibatan  pelaku kejahatan atau aparat penegak hukum yang sewenang-wenang dalam menjalankan fungsinya.

## PERMASALAHAN
Agar  penulisan  dalam  tinjauan  ini  tidak  mendekati  rumusan  masalah  yang  diinginkan,  maka  penulis memberikan batasan pada masalah yang akan dibahas sebagai berikut.  :
1. Bagaimanakah  perlindungan   hukum   terhadap seorang  tersangka salah   tangkap dalam  perspektif hukum acara pidana ?
2. Bagaimana    penyelesaian  hukum  yang  dapat  dilakukan    terhadap  seorang  tersangka  salah  tangkap      dalam perspektif hukum acara pidana ?

## METODE  PENELITIAN
1. Metode Pendekatan
Metode    pendekatan   penelitian    yang    dipakai ialah   penelitian yuridis  normatif. Metode  penelitian ini  merupakan  suatu  prosedural  penelitian  ilmiah  guna  mendapatkan  suatu  kebenaran  didasarkan  pada    logika ilmu      hukum  dari  sisi  normative  dengan  menghubungkan      pada     aturan  UU  yang  berkaitan. 9 Didalam  hal ini khusunya  mengkaji  mengenai  kajian    perlindungan    hukum    terhadap  seorang  tersangka      salah  tangkap  dalam Perspektif  Hukum Acara Pidana.
2. Spesifikasi Penelitian
Spesifikasi penelitian yang digunakan berupa penelitian deskriptif analisis yakni dengan cara memaparkan data yang didapat lalu   dibuat analisis secara ilmiah, 10 didalam  hal ini   data tentang  bagaimanakah  perlindungan
8 Ibid., Hlm. 49.
9 Johnny Ibrahim , Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif , cetakan ke enam, Bayumedia Publishing, Malang 2012. Hal 57.
10 Ibid,.
hukum    yang  diberikan        terhadap    tersangka  yang      salah      tangkap  menurut  UU  No.8  Tahun  1981  tentang KUHAP, dan bagaimana  penyelesaian    hukum   yang   dapat   dilakukan   terhadap   tersangka   yang   salah tangkap  menurut   Undang-Undang No.8  Tahun  1981  mengenai  KUHAP.

## 3. Sumber Data
Dalam    penelitin  ini  mendapatkan  sumber  data  melalui  sumber    penelitian    keputusan (library  research) terhadap :
(i) Bahan Hukum Primer adalah  bahan  hukum  berupa  peraturan  undang-undang  yang  berkaitan  dengan  permasalahan    yang  sedang dilakukan penelitian  yakni : KUHP,  UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP,  UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian  Republik  Indonesia,  dan    Peraturan  Pemerintah  (PP)  No  92  Tahun  2015  tentang  Pelaksanaan KUHAP.
(ii) Bahan Hukum Skunder
yaitu  berupa  kajian-kajian  mengenai  buku  yang      memiliki  keterkaitan  pada  permasalahan  yang  sedang diteliti.
(iii) Bahan Hukum Tertier
Yaitu bahan   yang   memberi  kejelasan  pada bahan   hukum    primer  serta  bahan   hukum   sekunder, berupa kamus hukum.

## 4. Teknik Pengumpulan  Data
Setelah pengumpulan dokumen hukum, dilakukan analisis definisi hukum dan standar hukum, meninjau isi dari berbagai jenis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah perlindungan. terhadap dugaan pelanggaran selama penangkapan.

## HASIL  DAN PEMBAHASAN

## A. Perlindungan   Hukum Terhadap Seorang Tersangka  Salah   Tangkap dalam  Perspektif Hukum Acara Pidana
Seorang  tersangka  bukanlah  seorang  yang  harus  disalahkan,  tapi  dia  juga  punya  hak  yang  harus  dihormati. Sekalipun seorang tersangka telah diduga melakukan tindak pidana atau kejahatan, aparat penegak hukum tidak boleh sembarangan dalam melakukan tindakan hukum mulai dari penangkapan hingga proses hukum. Penegak hukum wajib menghargai hak  sitersangka.
Terkadang  aparat  penegak  hukum  juga  dapat  salah  ataupun  khilaf    dalam  melakukan  tugasnya,  terutama berkaitan dengan penangkapan terhadap seorang yang diduga atau disangka   melakukan suatu  tindak pidana. Salah satu contoh kasus salah tangkap yang pernah terjadi di wilayah hukum Kepolisian Daerah Jambi, sebagaimana yang penulis dapatkan dari hasil penelitian yakni sebagai berikut :
1) Kasus Badia Raja Situmorang :
Dalam kasus ini, seorang  pemuda bernama  Badia Raja Situmorang usia 26 tahun warga Perumahan Puri Kencana Sungai Ulak Kecamatan Nalo Tantan, Kabupaten Merangin  Propinsi Jambi, menjadi korban salah tangkap  yang dilakukan oleh oknum  anggota Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Kepolisian Resort Merangin.  Kejadian ini terjadi pada hari Selasa, tanggal 09 Juni 2020 sekitar pukul 15.00 wib.  Saat kejadian korban sedang asyik bermain di  sebuah  warung  internet (warnet)    di Kota  Bangko,  tiba-tiba  korban  didatangi    sejumlah    orang  yang  mengaku sebagai anggota polisi dan memintanya untuk ikut ke Mapolres Merangin. Setelah masuk kedalam mobil, ternyata korban tidak dibawa  ke Mapolres Merangin  melainkan dibawa ke Pos  Buser daerah Pasar Bawah Kota Bangko. Di  lokasi  tersebut,  korban  dipaksa  turun  dan    mendapat  perlakuan  kasar  dari  aparat  Kepolisian  karena  dianggap berbohong dan tidak berkata secara jujur terkait dugaan tindak pidana pencurian sepeda motor yang disangkakan padanya. Hingga malam hari, korban baru dibawa ke Mapolres Merangin, dan tetap mendapatkan perlakuan kasar. Kemudian  pada  keesokan  harinya  sekitar  pukul  11.00  wib  korban  kemudian  dilepaskan  karena  dianggap  tidak cukup bukti dan korban dinyatakan tidak bersalah  dan boleh pulang. 11
2) Kasus Juanson Ambarita :
Dalam kasus ini seorang mahasiswa Universitas Jambi dijemput dan diseret  aparat dari  Team Resmob Kepolisian Daerah Jambi di rumah kontrakannya  di Kawasan Mendalo Kabupaten Muaro Jambi pada hari Jum’at tanggal 30 Oktober 2020. Kejadian ini bermula, saat korban yang sedang tertidur pulas ditangkap dan diseret kedalam mobil dan  dibawa  ke  Mapolda  Jambi  pada  pukul  01.30  Wib.  Korban  dituduh  sebagai  pelaku  pembakaran  kendaraan Motor   dinas Polda Jambi  pada saat terjadi aksi demo menolak Undang-Undang Omnibus Law pada hari Selasa tanggal  20  Oktober  2020    di  wilayah  depan  Kampus  Universitas  Jambi  Kecamatan  Telanaipura  Kota  Jambi.
11 Http://www.Kompas.tv>article>Pemuda.jadi.korban.salah.tangkap.com diakses pada tanggal 20 April 2021.
Penangkapan    korban    dilakukan  dan  berjalan  tanpa    memenuhi  bukti  yang  cukup  dan  fakta  yang  akurat,  serta syarat  penangkapan  dan  penggeledahan  yang  tidak  memenuhi  sebagaimana  tertuang  didalam  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP).  Akibat  dari  penangkapan  tersebut,  6  (enam)  Organisasi  Kemasyaratan dan  Pemuda  (OKP)  yang  terdiri  dari  GMNI  Jambi,  GMKI  Jambi,  PKC  PMII  Jambi,  DPD  IMM  Jambi,  PW KAMMI  Jambi  dan  PMKRI  melontarkan  protes  terhadap  tindakan  penangkapan  yang  dilakukan  oleh    Team Resmob Kepolisian Daerah Jambi. Korban kemudian dilepaskan karena dinilai tidak cukup bukti. 12
Dari  uraian  kronologis  kasus  diatas,  dapat  kita  ketahui  ternyata  dalam  proses  penangkapan  terhadap  seorang yang  diduga  atau  disangka  melakukan  suatu  tindak  pidana,  terkadang  masih  ditemukan  adanya  kesalahan  atau kekhilafan dalam menangkap seseorang. Untuk itu, perlu adanya perlindungan hukum bagi setiap orang yang menjadi korban  salah  tangkap  yang  dilakukan  oleh  aparat  penegak  hukum  agar  tidak  terjadi  adanya  kesalahan  dalam penangkapan terutama terhadap seseorang tersangka.
Dalam  perspektif    Hukum  Acara  Pidana    yang    berpedoman  pada    KUHAP,  maka    seseorang  tersangka mempunyai  hak    sama    dalam  proses  hukum (equality  before  of  the  law) serta    asas    praduga    tidak    bersalah (presumption  of   innocence) ,  sebab memilik sifat masih “disangka” dan ia belum tentu mutlah menjadi orang yang bersalah  atau  terpidana.  Selain  itu,  sejak  awal  penangkapan  seorang  tersangka  oleh  aparat  kepolisian,  ia  juga mempunyai hak  untuk diberitahu  apa yang dipersangkakan kepadanya. 13
Ketentuan  didalam  Pasal  17  KUHAP  menentukan  bahwa  “Surat  perintah  penangkapan  dikeluarkan  terhadap orang  yang  diduga  melakukan  tindak  pidana  berdasarkan  bukti  permulaan  yang  cukup,  sehingga  apabila  seseorang diduga melakukan tindak pidana dapat dilakukan penangkapan.”
Penangkapan  adalah  kegiatan  penyidikan  yang  bertujuan  untuk  sementara  waktu  membatasi  kebebasan tersangka, biasanya dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu: : 14
1) Penangkapan harus menggunakan surat
Penangkapan  dilaksanakan  pada    seseorang  yang  disangka  membuat  kejahatan  didasarkan  pada  bukti  awal yang cukup, yaitu  bukti mencakup keterangan serta dokumen yang  termasuk didalam hal  sebagaimana berikut: a. Laporan/Pengaduan Polisi
b. BAP
c. Keterangan saksi  dan keterangan ahli;
d. Hasil penyelidikan;
e. Barang-barang bukti.
Penangkapan menggunakan surat perintah wajib terpenuhi adanya persyaratan sebagaimana berikut :
a. Menunjukan   surat tugas serta  memberi perintah penangkapan  pada sitersangka (Pasal 18 ayat (1) KUHAP);
b. Tebusan  surat  penangkapan    diberi  pada  kerabat/keluarga  sitersangka      sesegera  mungkin    setelah    seorang ditangkap (Pasal 18 ayat (2) KUHAP);
c. lamanya waktu  seorang ditangkap paling lama 1  hari atau selama 24  jam (Pasal 19 ayat (1) KUHAP);
d. Bagi  sitersangka  yang melakukan pelanggaran tidak  dilakukan penangkapan, terkecuali apabila ia dipanggil dengan  sah  2  kali  berturut    tidak  mengindahkan  pemanggilan    tanpa  beralasan      sah  (  Pasal  19  ayat  (2) KUHAP);
e. Berita acara penangkapan  wajib dibuatkan sesegera mungkin sesudah  penyidik/penyidik pembantu  ataupun penyidik berdasar perintah penyidik/penyidik pembantu  melaksanakan suatu penangkapan (Pasal 18 ayat (1) jo Pasal 75 KUHAP).
Penangkapan hanya dapat dilakukan oleh penyidik yang ditunjuk berdasarkan surat perintah. Jika dipimpin oleh penyidik,  ia  harus  menunjukkan  surat  perintah  penangkapan  dan  misi  penyidik  yang  memerintahkannya.  Dalam  hal terjadi penangkapan tanpa surat perintah, penangkapan tersangka sebagai tersangka dapat ditolak dan tersangka dapat mengajukan permintaan pendahuluan.
Sebelum  ataupun  sesudah  penangkapan,  penyidik  harus  memberitahu  pada  ketua  RT/RW/Lurah/Kepala  Desa dimana  sitersangka  tinggal.  Sesudah  penangkapan,  penyidik  sesegera  mungkin  membuatkan  berita  acara penangkapan, yang wajib ditandatangani  penyidik yang melakukan penangkapan dan orang yang ditangkap.
Mengenai penangkapan  oleh  Penyidik  dan  Penyelidik,  untuk  itu    sitersangka    memiliki  hak  memberitahu  dan mendapat kunjungan keluarga/kerabat/penasehat hukum sebagaimana terdapat didalam  Pasal 54  jo Pasal 69 KUHAP. 2) Penangkapan tidak dengan surat perintah
Penangkapan  dilakukan  tanpa  surat  perintah  bagi  mereka  yang  melakukan  tindakan  tersebut.  Maksud  dari tertangkap  tangan  adalah  kasus  dimana  seseorang  tertangkap  tangan  saat  melakukan,  melakukan  dan  menyelesaikan suatu  pelanggaran.  Penangkapan  tanpa  jaminan  juga  dilakukan  terhadap  pelaku  segera  setelah  tindak  pidana  itu
12 http://www.Dinamika.Jambi.com>tag>Kasus-salah-tangkap Diakses pada tanggal 20 April 2021.
13 Nur Muhammad Wahyu Kuncoro, 2011, Jangan Panik Jika Terjerat Kasus Hukum, Jakarta: Raih Asa Sukses.hal.101.
14 Ibid., hal.102.
dilakukan  atau  jika  orang  yang  ditangkap  itu  ternyata  mempunyai  bukti  tindak  pidana,  barang-barang  yang  diduga digunakan  untuk  melakukan  tindak  pidana  atau  terlibat  dalam  suatu  tindak  pidana.  Penangkapan  harus  segera menyerahkan tersangka dengan barang bukti yang ada kepada penyidik terdekat (pasal 18 ayat 2 KUHP).. 15 Perlindungan   hukum    bagi  sitersangka  akibat  salah  d a l a m   p e n a n g k a p a n  bisa diupayakan lewat jalur Praperadilan sebagaimana yang diatur   didalam  UU No.  8 Tahun 1981 tentang KUHAP yang memuat didalam pasal I butir 10, yakni:
PraPeradilan  merupakan kewenangan   dari pengadilan   negeri guna melakukan pemeriksaan dan memberikan putusan mengacu pada cara  sebagaiman diatur   didalam   UU ini, mengenai :
1) Jika  penangkapan  atau  penahanan  itu  sah  atas  permintaan  tersangka  atau  keluarganya  atau  pihak  lain  di  bawah yurisdiksi tersangka;
2) Jika  penutupan  penyidikan  atau  penghentian  penuntutan  itu  sah  menurut  hukum  sebagaimana  disyaratkan  oleh tegaknya hukum dan keadilan;
3) Tuntutan ganti rugi atau rehabilitasi tersangka atau keluarganya yang perkaranya belum diajukan ke Pengadilan 16
Perlindungan   hukum bagi  sitersangka yang salah dalam  penangkapan   juga   dilindungi  oleh   UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP,   juga  bisa   dilihat didalam    Bab X  pada bagian satu didalam pasal 77 sampai pada pasal 83.
Rumusan        yang  termuat  dala    perlindungan    bagi  seorang    tersangka  sebagai  korban      salah  penangkapan didalam KUHAP   sebagaimana diatur didalam  pasal  95  sampai  pasal 100.
Dari  uraian  di  atas,  secara  umum  dapat  disimpulkan  bahwa  undang-undang  memberikan  hak-hak seseorang  selama  penyidikan  dan  persidangan,  serta  hak-haknya  sebagai  tersangka,  ketika  seseorang  memperoleh keputusan  pengadilan  yang  dia  menjadi  korban.  Akibat  penangkapan  atau  kesalahan  dalam  penyidikan,  orang tersebut berhak atas ganti rugi dan rehabilitasi atas pengalamannya dan besarnya ganti rugi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015.
Untuk melindungi hukum agar tidak terjadi kesalahan dalam penangkapan tersangka, penyidik  kepolisian juga harus memperhatikan ketentuan yang mengatur tentang mekanisme tata cara penangkapan, sebagai berikut :
1) Pasal 18  ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP yaitu :
“Misi  penangkapan  dilakukan  oleh  aparat  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  dengan  menyampaikan  surat pengantar  dan  memberikan  kepada  tersangka  surat  perintah  penangkapan  yang  memuat  identitas  tersangka  dan menyebutkan alasannya. dan di mana ia diselidiki”.
2) Pasal  18  ayat  (3)  KUHAP  ;  “Tebusan    Surat  Perintah  menangkap  pada  ayat  (1)  wajib  diberi    pada keluarga/kerabat sesegera sesudah menangkap”.
3) Pasal 70 ayat (2) Peraturan   Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian  Penanganan perkara  pidana  dilingkungan  POLRI,  bahwa  ;  “tiap-tiap  upaya  penangkapan    harus  melengkapi  Surat  Perintah Tugas  serta Surat Perintah Penangkapan sah serta dibuat  oleh Atasan Penyidik  yang memiliki kewenangan.
4) Pasal  72  PerKapolri  No  12  Tahun  2009  tentang  Pengawasan  dan  Pengendalian    Penanganan  perkara  pidana dilingkungan POLRI,: “upaya penangkapan  pada sitersangka  dilaksanakan pada pertimbangan-pertimbangan :
1. SiTersangka sudah dilakukan pemanggilan 2 (dua) kali berturut tidak hadir dengan alasan wajar;
2. Sitersangka dikhawatirkan kabur;
3. Sitersangka dikhawatirkan melakukan pengulangan ;
4. Sitersangka dikhawatirkan menyebabkan barang bukti hilang;
5. Sitersangka dikhawatirkan menyulitkan proses penyidikan.
5) Pasal  75 huruf a PerKapolri   No 12 Tahun 2009 mengenai Pengawasan dan Pengendalian  Penanganan perkara pidana dilingkungan POLRI,: “didalam melakukan upaya penangkapan maka tiap petugas harus paham peraturan undang-undang khususnya tentang  wenang-wewenang  serta  cara melaksanakan penangkapan  dan juga batasan- batasan wewenang itu.
6) Pasal    75  huruf    c    PerKapolri      No  12  Tahun  2009  mengenai    Pengawasan  dan  Pengendalian    Penanganan perkara  pidana  dilingkungan  POLRI,:  “didalam  melakukan  upaya  penangkapan,  maka  tiap  anggota  harus melakukan  penerapan  prosedural  yang  wajib  ditaati  guna    upaya  persiapan,  pelaksanaan  serta  upaya  setelah penangkapan.
Berdasarkan aturan UU tersebut pada hakekatnya sudah memberi sesuatu wujud perlindungan untuk tiap orang yang  dikira  ataupun  diduga  melaksanakan  perbuatan  kejahatan  guna  mengetahui    apa  kegiatan  penangkapan  yang dilaksanakan  penyidik  sudah  disesuaikan  pada  prosedural    yang  berlaku    Ini  perlu  menjadi  perhatian  guna menghindarikan seorang jadi  korban  salah tangkap dan ditetapkan oleh penyidik sebagai tersangka.
15 Ibid., hal.103
16 Andi Hamzah, KUHP  dan  KUHAP  edisi  revisi, Penerbit: Rineka Cipta, Jakarta Oktober 2011, hal.12.

## B. Upaya Hukum  yang  Dapat  Dilakukan  Terhadap Seorang Tersangka   Salah Tangkap  Dalam Perspektif Hukum Acara Pidana
Kesalahan  yang  dilakukan  polisi  dalam  hal  ini  penyidikan  polisi  pada  saat  penangkapan  dapat  juga  timbul karena adanya inkonsistensi dalam pelaksanaan tahapan prosedur penangkapan dalam menjalankan fungsinya. polisi juga harus bertanggung jawab.
Pertanggungjawaban  secara  hukum    terhadap  penegak  hukum  khususnya  anggota  polisi  berpedoman  pada aturan  didalam UU No.  2  Tahun 2002 mengenai Kepolisian Republik Indonesia,  secara pokok mengatur mengenai tugas, fungsi dan kewenangan Kepolisian sebagai bagian dari  aparatur penegak hukum.
Didalam    menetapkan    status  tersangka  saat  Penyidik  menangkap  seseorang,  wajib  didasarkan    kepada minimum  2  (dua)  alat  bukti  yang  cukup  yang    memiliki  kejelasan  dan  ketegasan  mengarah  pada    seorang  yang diperiksa    ialah  orang  yang  melakukan    kejahatan.  Walaupun  seseorang  didalam  pemeriksaan  penyidik  sudah memperoleh status tersangka,  bukan berarti dirinya adalah  pelaku kejahatan. Didalam hal seorang tersangka  masih mempunyai  hak  guna  mencapai  hak  yang  dimiliki  termasuk  tentang  dasar  dirinya  ditangkap  oleh  penyidik.  Hal  ini dapat  dilaksanakan  guna  menghindarkan  adanya    perbuatan      salah  tangkap  pada  seseorang  yang  masih  disangka menjadi pelaku kejahatan.
Dari sudut normatif,  saat terjadi suatu kejadian  salah dalam   penangkapan terhadap seseorang sebagai akibat kesalahan  prosedural  yang  dilaksanakan  oleh  aparatur  penegakan  hukum  penyidik  polisi,  maka    harus  dilaksanakan upaya  hukum  penyelesaian    agar  tersangka  yang  menjadi  korban  mendapatkan  pemulihan  hak-haknya  kembali. Penyelesaian  hukuman   yang   bisa diupayakan atau dapat dilaksanakan oleh orang tersebut sebagai tersangka   atau korban   penangkapan  yang salah menurut UU No. 8 Tahun 1981 mengenai KUHAP, yakni berkaitan dengan  upaya ganti kerugian dan direhabilitasi.
Mengenai  ganti rugi serta direhabilitasi ditetapkan awalnya didalam Pasal  9  UU No.  14 Tahun 1970 mengenai Ketentuan  Pokok  Kekuasaan  Kehakiman    yang    sudah  diganti  UU  No.    48  Tahun  2009  mengenai  Kekuasaan Kehakiman.  Sejak  awal  sumber  hukum  acara  pidana  di  Indonesia  terdapat  pada  HIR,  tetapi  didalam  HIR    sendiri belum  diatur  tentang  hak  untuk  menuntut  ganti  rugi  serta  direhabilitasi.  Ganti  kerugi  serta  direhabilitas    hanya dilakukan lewat   proses   peradilan     perdata   berdasarkan  pada tindakan pelanggaran hukum (on rechtmatige  daad) atau  tindakan  pelanggaran  hukum    penguasa (on  rechmatige  overheids      daad) sebagaimana      sudah  ditentukan didalam pasal 1365 BW. 17
Hak ganti rugi dan pemulihan dijelaskan dalam lain dari pasal KUHAP. Selain memberikan definisi ganti rugi dalam Pasal 1 angka 22  KUHAP dan definisi rehabilitasi dalam Pasal  1 poin 23 KUHAP, juga menegaskan   tentang hak ganti rugi  dalam pasal 95 dan pasal 96 dan Pasal 97 KUHAP.
Perlu menjadi perhatian  didalam pengaturan  Pasal 1 angka 22 KUHAP dirumuskan defenisi ganti rugi : “Hak seorang guna memperoleh terpenuhinya atas tuntutan  berbentuk  imbalan  dalam julmah uang sebab dilakukan penangkapan,  penahanan  atau  penuntutan  atau  proses  peradilan  tidak  dengan    alasan  yang  didasarkan  UU  ataupun dikarenakan keliru tentang   orang  ataupun  hukum  yang digunakan  didasarkan pada ketentuan yang diatur didalam UU ini”.
Ketentuan Pasal  tersebut di atas memperjelas bahwa ganti rugi adalah suatu tindakan untuk mengganti kerugian yang disebabkan oleh hilangnya hak untuk menikmati dalam bentuk bebas karena upaya  pemaksaan  tidak memiliki dasar hukum.  Sementara, menurut penulis,  sepenuhnya tepat jika negara  bertanggung jawab untuk mengkompensasi untuk tindakan paksaan tertentu oleh  petugas polisi dalam kerangka Negara.
Pasal  1  Nomor  23  KUHAP  dirumuskan  tentang  direhabilitasi:  “Hak  seseorang  untuk  mendapatkan  haknya, kapasitas,  kedudukan  dan  martabatnya  serta  martabatnya  telah  diberikan.  penyidikan,  penuntutan,  atau  persidangan karena  dia  ditangkap,  ditahan,  dituntut  atau  diadili  tanpa  alasan  apapun  berdasarkan  hukum  atau    karena  kesalahan, melibatkan orang atau  hukum dimana diterapkan menurut  metode yang diatur oleh undang-undang ini”.
Pengertian ganti rugi dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Nomor 22 dan  Nomor 23  KUHAP, memperjelas hak-hak terdakwa, terdakwa yang dikenai penahanan secara melawan hukum. Hak untuk meminta ganti rugi berupa uang setelah  kerugian baik materil,  maupun immateriil, di antaranya ditahan orang. Selain kompensasi uang,  tersangka  atau  terdakwa  yang  ditahan  secara  melawan  hukum  juga  berhak  menuntut  pemulihan  kapasitas, status, dan martabat orang tersebut sejauh pengekangannya sebelum ditahan.
Para  pihak  yang  memiliki  hak  untuk  mengajukan  tuntutan  pra-persidangan,  pra-peradilan    pembelaan hukum  atas  penangkapan  yang  salah  oleh  polisi  untuk  memverifikasi  tindakan  pemaksaan,  tuntutan  dan  tuntutan pengampunan sebagai berikut:
1) Orang yang disangka
2) Kerabat/keluarga sitersangka;
3) Ahli warisnya sitersangka;
17 Ibid .,hal.143.
4) Kuasa hukumnya sitersangka;
5) Orang lain yang memiliki kepentingan.
Mekanisme  didalam  memohon  pengajuan  ganti  kerugian  sebagai  akibat  adanya  seseorang  yang  salah  tangkap maupun salah  penahanan   yang tidak benar,  terdapat dalam ketentuan  Pasal  96  KUHAP.  Menuntut   ganti rugi itu bisa dimohon lewat jalur  seperti :
1. Berkaitan kasus  yang   tidak dilanjutkan   ketahap peradilan, maka   diputuskan   lewat proses siding praperadilan, sebagaimana  diatur  pada  Pasal  77  KUHAP    disebutkan  :  “Pengadilan  negeri  memiliki  kewenangan  guna melakukan pemeriksaan dan mengambil putusan,    disesuaikan   pada aturan  yang didalam UU ini mengenai :
1) Keabsahan    atau     tidak   seseorang yang ditangkap, ditahap, dan dihentikan proses penyidikannya  ataupun dihentikan  proses penuntutannya,
2) Ganti rugi ataupun direhabilitasi untuk seseorang yang kasus pidana yang bersangkutan  telah dilakukan proses penghentian ditingkat penyidikan ataupun penuntutan.
2. Mekanisme  kedua  lewat      pengadilan    yang  memiliki  kewenangan  untuk    mengadili  kasus  yang  bersangkutan. Kasus ganti rugi yang dibawa ke pengadilan akan dipertimbangkan oleh hakim, yang memutuskan kasus pidana yang  sedang  disidangkan,  sejauh  mungkin,  dan  prosedur  ajudikasi  dilakukan  menurut  prosedur  pra- persidangan.. 18
Pelaksanaan ganti rugi  yang disebabkan oleh  orang ditangkap tanpa sebab juga diatur dalam  Bab IV Pasal 7 sd 11 KUHAP. Kompensasi dan rehabilitasi kepada korban karena kesalahan terhadap orang itu atau korban sebagai akibat  dari  pelanggaran  administrasi  hukum,  dinilai  tanpa  sebab  berdasarkan  hukum,  atau  kesalahan  yang  berkaitan dengan  orang  ataupun    yang  hukumnya  telah  mencapai  tingkat  pemeriksaan  di  pengadilan,  menjadi  kewenangan pengadilan negeri.
Hal yang sama berlaku untuk permintaan rehabilitasi setelah penangkapan dan penahanan, tidak sah, mekanisme yang diajukan, diatur dalam pasal 97 KUHAP. Pengangkatan kembali orang yang dibebaskan atau dibebaskan setelah suatu  perbuatan  hukum  yang  putusannya  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap  diberikan  dan  dimasukkan  ke  dalam putusan  pengadilan.  Untuk  reintegrasi  orang    yang  ditahan  secara  melawan  hukum    yang  perkaranya  dirujuk  ke pengadilan tinggi, oleh hakim praperadilan yang ditentukan dalam Pasal 77 KUHAP. 19
Bagaimana Caranya Rehabilitasi terhadap tersangka yang salah tangkap rinciannya diatur dalam Bab  V Pasal 12 sd Pasal 15 KUHAP Peninjauan kembali tuntutan ganti rugi dan/atau perbaikan yang dibuat oleh hukum tertutup penyidikan dalam praperadilan mengidentifikasi  dan diatur dalam Pasal 81, Pasal 82 dan Pasal 83 KUHAP.

## KESIMPULAN
Atas dasar deskripsi yang dijelaskan di atas, penulis mengakhiri beberapa hal sebagai berikut: 1. Perlindungan hukum  terhadap tersangka yang salah  tangkap dalam perspektif hukum acara  pidana  , diantaranya tersangka  yang  salah  tangkap  berhak  untuk  mengajukan  permohonan  praperadilan  atas  penangkapan  yang dilakukan  terhadap  dirinya,  serta  didalam  KUHAP  juga  memberikan  kompensasi  ganti  kerugian  terhadap seseorang yang salah tangkap oleh penyidik.
2. Upaya  hukum  yang  dapat  dilakukan  terhadap    tersangka  yang  salah  tangkap    menurut  UU  No.8  Tahun  1981 tentang KUHAP  dilakukan  dengan cara mengajukan   permohonan  praperadilan serta  rehabilitasi sebagai akibat penahanan yang tidak sah, mekanisme pengajuannya diatur KUHAP, akan tetapi besarnya  ganti kerugian, belum mengatur secara lengkap baik mengenai batas waktu pengajuan tuntutan ganti kerugian, dasar pertimbangan yang diberikan  atau  ditolaknya  tuntutan  ganti  kerugian  maupun  pihak    yang    bertanggung  jawab  membayar  ganti kerugian.

## SARAN
1. Sebaiknya sebelum melakukan tindakan pemaksaan berupa penangkapan dan penahanan terhadap tersangka, aparat penegak hukum terlebih dahulu mempelajari fakta hukum dan bukti permulaan mengenai tersangka tersangka. Hal ini  harus  dilakukan  agar  tidak  ada  penangkapan  terhadap  tersangka  yang  kemudian  menjadi  ilegal  atau  karena kesalahan.
2. Upaya  penyelesaian  hukum  bagi  tersangka  yang  ditangkap  secara  tidak  sah  dapat  dilakukan  sebagai  bagian  dari pedoman  pra-persidangan  untuk  menantang  tindakan  hukum  penangkapan,  penahanan  dan  penuntutan  bagi tersangka. Untuk itu direkomendasikan agar  penyelesaian yang sah dilakukan tanpa mempersulit tersangka korban penangkapan palsu untuk mendapatkan hak-haknya seperti kompensasi dan rehabilitasi.
18 Ibid .,hal.144.
19 Ibid .,hal.145.

## DAFTAR  PUSTAKA
Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia,, Jakarta, Sinar Grafika, 2004. ______,  KUHP dan KUHAP edisi revisi, Penerbit: Rineka Cipta, Jakarta Oktober 2011 Barda Nawawi  Arief,  2003, Perbandingan  Hukum   Pidana,   Rajawali   Pers, Jakarta Johnny  Ibrahim,  Teori  dan  Metode  Penelitian  Hukum  Normatif,  cetakan  ke  enam,  Bayumedia  Publishing,  Malang 2012.
Leden Marpaung, Proses Penanganan  Perkara Pidana Bagian Pertama, Jakarta, Sinar Grafika, 2000. M. Sofyan   Lubis, 2010,   Prinsip Miranda Rule: Hak Tersangka Sebelum Pemeriksaan, Pustaka Yustitia, Jakarta. M.  Yahya  Harahap,  Pembahasan  Permasalahan    Dan   Penerapan   KUHAP,  Penyidikan  Dan  Penuntutan,  Cetakan  5,
Sinar Grafika, Jakarta, 2002
Nur Muhammad Wahyu Kuncoro, 2011, Jangan Panik Jika Terjerat Kasus Hukum, Jakarta: Raih Asa Sukses. O.C.Kaligis, 2006, Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana, Bandung: PT.Alumni. Sudarto, Hukum Pidana 1, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2000.