## STRATEGI KOMUNIKASI PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI KERAKYATAN MELALUI SEKTOR PARIWISATA DI KABUPATEN PANGANDARAN
Susie Perbawasari, Evi Novianti Program Studi Ilmu Hubungan Masyarakat, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Padjadjaran Bandung susieperbawasari@yahoo.com

## Abstrak
Penelitian  ini  berjudul  “Strategi  Pemerintah  Kabupaten  Pangandaran  Dalam Pengembangan  Ekonomi  Kerakyatan  Melalui  Sektor  Pariwisata  di  Kabupaten Pangandaran”.  Pangandaran  merupakan  salah  satu  obyek  wisata  andalan  kabupaten Pangandaran dan telah memberikan kontribusi yang cukup signifikan bagi pendapatan asli daerah. Sebagai kawasan andalan nasional dan kawasan wisata unggulan di Jawa Barat,  kawasan  Pangandaran  dan  sekitarnya  disiapkan  untuk  dikembangkan  sebagai tujuan  wisata  nasional  dan  internasional  yang  mempunyai  daya  saing  dan  berbasis masyarakat  yang  mampu  mengoptimalkan  sumber  daya  alam  untuk  menjamin peningkatan  kesejahteraan  pelaku  ekonomi  dengan  tanpa  merusak  lingkungan  dan nilai-nilai  budaya  setempat.Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  bagaimana perencanaan  dan  cara  mengomunikasikan  strategi  pemerintah  kabupaten Pangandaran,  serta  untuk  mengetahui  hambatan  atau  kendala  yang  dihadapi pemerintah  kabupaten  Pangandaran  dalam  mengembangkan  ekonomi  kerakyatan melalui  sektor  pariwisata. Penelitian  ini  menggunakan  metode  deskriptif.  Teknik pengumpulan  data  yang  dilakukan  adalah    wawancara,  observasi,  dan  studi kepustakaan. Penelitian dilaksanakan di kabupaten Pangandaran.
Kata kunci: ekonomi kerakyatan, pariwisata, sosialisasi, strategi komunikasi

## Abstract
This  study  titled  "strategy  Pangandaran  District  Government  in  the  Development  of People's Economy Through Tourism Sector in the District Pangadaran". Pangandaran is one  of  the  mainstay  tourism  Pangadaran  district  and  has  contributed  significantly  to revenue.  As  a  national  key  region  and  the  leading  tourist  area  in  West  Java, Pangandaran and surrounding areas prepared to  be developed as a tourist destination that  has  a  national  and  international  competitiveness  and  enable  optimum  community- based  natural  resources  to  ensure  improved  welfare  of  economic  agents  without damaging  the  environment  and  values  local  cultural  values.  The  purpose  of  this study was  to  determine  how  the  planning  and  to  communicate  these  strategies  Pangadaran district  government,  and  to  investigate  the  barriers  or  constraints  faced  by  the  district government Pangadaran in developing democratic economy through the tourism sector. This  research  uses  descriptive  method.  Data  collection  techniques  were  interviews, observation,  and  literature  study.  This  research  was  conducted  in  the  district Pangadaran.
Keywords: populist economics, Tourism, socialization, communication strategy

## PENDAHULUAN
Pangandaran
merupakan kabupaten  di  tenggara  provinsi Jawa Barat yang memiliki berbagai potensi  kepariwisataan.  Beberapa objek wisata unggulan di kawasan ini  sudah  dikenal  luas,  bahkan hingga  mancanegara,  antara  lain objek  wisata  Pantai  Pangandaran, Cagar  Alam  Pananjung,  Pantai Batu  Hiu,  Pantai  Batu  Karas, Pantai  Madasari,  Citumang,  serta Cukang  Taneuh  atau  yang  lebih popular  dengan  sebutan Green Canyon .  Objek-objek wisata terse- but selalu dibanjiri pengunjung tiap masa liburan datang.
Sebagai  kawasan  andalan nasional  dan  kawasan  wisata unggulan  di  Jawa  Barat,  kawasan Pangandaran dan sekitarnya disiapkan untuk dikembangkan se- bagai  tujuan  wisata  nasional  dan internasional  yang  mempunyai daya  saing  dan  berbasis  masya- rakat  yang  mampu  mengoptimal- kan  sumber  daya  alam  dengan menerapkan
IPTEK
untuk menjamin  peningkatan  kesejah- teraan  pelaku  ekonomi  dengan tanpa  merusak  lingkungan  dan
nilai-nilai budaya setempat. Upaya peningkatan pariwisata di kawasan Pangandaran  lebih  diintensifkan terutama  mengenai kelengkapan sarana dan prasarananya.
Pangandaran merupakan salah  satu  obyek  wisata  andalan kabupaten Pangandaran dan telah memberikan kontribusi yang cukup signifikan  bagi  pendapatan  asli daerah, tetapi  meskipun  memberi- kan  kontribusi  yang  signifikan, Pangandaran  tidak  terlepas  dari sejumlah  faktor  masalah.  Pada tanggal  17  Juli  2006,    Panganda- ran  dan  sejumlah  wilayah  pesisir selatan pantai pulau Jawa terkena bencana gempa bumi dan tsunami. Tidak hanya korban jiwa, sebagian besar  fasilitas  pendukung  fisik wisata  seperti  hotel,  wisma, homestay,  bungalow dan  rumah makan  mengalami kerusakan parah.  Bahkan  kawasan  ini merupakan daerah yang mengala- mi bencana paling parah.
Pengertian  ekonomi  kerak- yatan  dan  ekonomi  rakyat,  lebih makro  secara  sosiologis  dapat dikatakan  adalah  suatu  paham ekonomi  yang  lebih  menghendaki

## STRATEGI KOMUNIKASI PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI KERAKYATAN MELALUI SEKTOR PARIWISATA DI KABUPATEN PANGANDARAN Susie Perbawasari, Evi Novianti Volume 5 / Nomor 2 / Desember 2016
pertumbuhan  ekonomi  seiring dengan  pemerataannya,  meski pengertian  ekonomi  kerakyatan merupakan istilah yang relatif baru waktu itu, yang dipopulerkan untuk menggantikan  ekonomi  rakyat  itu sendiri.
Dengan  demikian  pengerti- an  konsep  ekonomi  kerakyatan adalah  perekonomian  atau  per- kembangan  ekonomi  kelompok masyarakat  yang  berkembang relatif  lambat,  sesuai  dengan kondisi  yang melekat pada kelom- pok masyarakat tersebut. Sedang- kan  sistem  ekonomi  kerakyatan adalah  sistem  ekonomi  yang mengikutsertakan  seluruh  lapisan masyarakat  kedalam  proses  pem- bangunan.  Ideologi  dasar  konsep ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi  yang  berbasis  pada  ke- kuatan  ekonomi  rakyat  sesuai dengan  pasal  33  ayat  1  dan  sila ke-empat Pancasila.
Ekonomi  kerakyatan  adalah sistem  ekonomi  yang  berbasis pada  kekuatan  ekonomi  rakyat. Dimana  ekonomi  rakyat  sendiri adalah  sebagai  kegiatan  ekonomi atau  usaha  yang  dilakukan  oleh
rakyat  kebanyakan  (popular)  yang dengan  secara  swadaya  me- ngelola sumberdaya  ekonomi  apa saja  yang  dapat  diusahakan  dan dikuasainya,  yang  selanjutnya  di- sebut  sebagai  Usaha  Kecil  dan Menegah (UKM) terutama meliputi sektor pertanian, peternakan, kera- jinan,  makanan,  dsb.,  yang  di- tujukan  terutama  untuk  memenuhi kebutuhan dasarnya dan keluarga- nya  tanpa  harus  mengorbankan kepentingan  masyarakat  lainnya. Secara  ringkas  Konvensi  ILO169 tahun  1989  memberi  definisi  eko- nomi  kerakyatan  adalah  ekonomi tradisional  yang  menjadi  basis kehidupan masyarakat lokal dalam mempertahan
kehidupannnya.
Ekonomi  kerakyatan  ini  dikem- bangkan  berdasarkan  pengeta- huan dan keterampilan masyarakat lokal  dalam  mengelola  lingkungan dan  tanah  mereka  secara  turun temurun. 1
Pembangunan  yang  ber- orientasi  kerakyatan  dan  berbagai kebijaksanaan yang berpihak pada kepentingan rakyat.
1 https://succesary.wordpress.com/2008/12/10 /sistem-ekonomi-kerakyatan/ diakses tgl 25 Oktober 2015

## STRATEGI KOMUNIKASI PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI KERAKYATAN MELALUI SEKTOR PARIWISATA DI KABUPATEN PANGANDARAN Susie Perbawasari, Evi Novianti Volume 5 / Nomor 2 / Desember 2016
Dari  pernyataan  tersebut jelas  sekali  bahwa  konsep, ekonomi  kerakyatan  dikembang- kan  sebagai  upaya  untuk  lebih mengedepankan  masyarakat.  De- ngan  kata  lain  konsep  ekonomi kerakyatan  dilakukan  sebagai sebuah strategi untuk membangun kesejahteraan dengan lebih meng- utamakan  pemberdayaan  masya-
rakat Menurut Badan Pusat
Statistik  (2007)  Kegiatan  pari- wisata  sungguh  memberi  peranan berarti  terhadap  keseluruhan  ki- nerja  perekonomian  Indonesia. Tahun  2007  menunjukkan  dam- paknya  berupa  nilai  produksi  total Rp 362,10 triliun, yang berarti 4,62 persen dari total produksi nasional Rp  7.840,57  trilliun.  Menghasilkan nilai  tambah  sektoral  Rp  169,67 triliun  atau  4,29  persen  dari  PDB Indonesia  yang  bernilai
Rp 3.957,40  trilliun.  Mempekerjakan 5,22 juta orang sama dengan 5,22 persen  dari  lapangan  kerja  na- sional yang 99,93 juta orang. Upah dan  Gaji  dihasilkan  berjumlah  Rp 53,88  trilliun  sama  dengan  4,43 persen  dari  total  upah  nasional
yang  berjumlah  Rp  1.216,83 trilliun.  Atau  menghasilkan  pajak Rp 6,31  trilliun  yang  berarti  4,09 persen dari total penerimaan pajak nasional Rp 154,31 trilliun.
Di  era  otonomi  daerah, diharapkan  pemerintah  daerah bisa  mewujudkan  kemandiriannya dalam  hal  pengelolaan  pariwisata di  daerah  masing-masing  berupa memberikan  kekuasaan  penuh dalam  mengelola  sumber  daya yang  ada,  menentukan  sebuah program  yang  cocok,  mengutama- kan  seluruh  aparat  daerah  sesuai dengan  keahlian  di  bidangnya masing  sehingga  pelayanan  yang diberikan  mengasilkan  hasil  yang sangat  maksimal  kepada  masya- rakat.
Peranan  pemerintah  dalam pengembangan  pariwisata  daerah ini sangatlah penting. Ini dikarena- kan  sektor  pariwisata  dalam  pem- bangunan  daerah  mencakup  dua aspek penting, yaitu aspek ekono- mis  karena  sebagai  sumber  pen- dapatan  panambahan  devisa, aspek  sosial  yaitu  membuka  lapa- ngan pekerjaan baru.

## STRATEGI KOMUNIKASI PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI KERAKYATAN MELALUI SEKTOR PARIWISATA DI KABUPATEN PANGANDARAN Susie Perbawasari, Evi Novianti Volume 5 / Nomor 2 / Desember 2016
Pengembangan  pariwisata tidak  akan  menjadi  optimal  pada suatu  sektor  jika  hanya  dikuasai oleh pengusaha pribadi yang mana keuntungan  yang  didapat  hanya untuk kepentingan mereka sendiri. Sedangkan  sektor  pariwisata  ini selalu    didominasi  oleh  peran masyarakat.  Hal  ini  tentu  tidak mungkin  dalam  pengembangan yang  hanya  melibatkan  kepen- tingan pribadi atau satu pihak saja. Sehingga  pengembangan  pariwi- sata  yang  berbasis  kerakyatan harus menjadi landasan dan acuan yang  dilakukan  harus  memperha- tikan  kesejahteraan  masyarakat disekitarnya  dana  manfaatnya dapat  dirasakan  secara  langsung oleh  mereka. Strategi  ini  diharap- kan  mampu  menjadi  penggerak perekonomian  masyarakat  yang pada akhirnya dapat mempercepat pemulihan  ekonomi  secara  nasio- nal.
Strategi  pada  hakikatnya adalah  perencanaan
(planning) dan  manajemen (management) untuk  mencapai  suatu  tujuan. Tetapi  untuk  mencapai  tujuan tersebut,  strategi  tidak  berfungsi
sebagai  peta  jalan  yang  hanya menunjukkan  arah    saja,  melain- kan  harus  menunjukkan  bagai- mana taktik operasionalnya (Effendy, 2004:300).
Keinginan  pemerintah  dae- rah  untuk  mewujudkan  keman- diriannya  perlu  diberikan  kewe- nangan  penuh,  terutama  dalam mengelola sumber daya yang ada, menentukan  kebijakan  sendiri, memprioritaskan  seluru  aparatur daerah  agar  mempunyai  profesio- nalisme  yang  bagus  dan  dapat memeberikan  pelayanan  terhadap masyarakat.
Strategi  komunikasi  meru- pakan  paduan  dari  perencanaan komunikasi (communication  plan- ning) dan  manajemen  komunikasi (communication  management) un- tuk  mencapai  suatu  tujuan.  Untuk mencapai tujuan tersebut,  strategi komunikasi harus dapat menunjuk- kan  bagaimana  operasionalnya secara    taktis  harus  dilakukan, dalam arti kata bahwa pendekatan (approach) dapat  berbeda  sewak- tu-waktu  bergantung  dari  situasi dan kondisi (Effendy, 2004:301).

## STRATEGI KOMUNIKASI PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI KERAKYATAN MELALUI SEKTOR PARIWISATA DI KABUPATEN PANGANDARAN
Susie Perbawasari, Evi Novianti Volume 5 / Nomor 2 / Desember 2016 Pangandaran dengan
sejumlah  potensi  pariwistanya tentu  berdampak  positif  terhadap kesejahteraan  dan  pereknomian masyarakatnya.  Karena  itu  dalam penelitian  ini  ingin  memfokuskan pada  bagaimana strategi  pemerin- tah kabupaten pangandaran dalam pengembangan  ekonomi  kerakya- tan  melalui  sektor  pariwisata  di Kabupaten Pangandaran
Berdasarkan  latar  belakang yang telah dipaparkan maka dapat dirumuskan  permasalahan  peneli- tian  ini   yaitu bagaimana strategi pemerintah Kabupaten Pangan- daran  dalam  pengembangan  eko- nomi  kerakyatan  melalui  sektor pariwisata  di Kabupaten Pangan- daran.
Penelitian  yang  dilakukan oleh  Surya  Wirawan  (2009) dengan  judul  “Pengembangan Daya  Tarik  Wisata  Bahari  Secara Berkelanjutan Di Nusa Lembongan Kabupaten  Klungkung”  Sumber daya  atau  potensi  wisata  yang dimiliki di kawasan pesisir di Pulau Nusa  Lembongan  adalah  sebagai berikut:  (1) Panorama  alam  pantai yang  menawan  dengan  hamparan
pasir putih, ombak yang baik untuk para  peselancar;  (2)  Khasanah dan keunikan alam bawah laut; (3) hutan  bakau  ( mangrove );  (4) Karang pantai ( clift ) di pesisir barat Nusa  Lembongan  ( dreambeach );
(5)  Hamparan  budidaya  rumput laut; (6) kehidupan komunitas nela- yan;  (7)  Fasilitas  akomodasi,  dan fasilitas  lain  di  kawasan  Nusa Lembongan.
Penelitian  Surya  Wirawan membahas  tentang  bentuk  pe- ngembangan  daya  tarik  wisata bahari di  Nusa  Lembongan, peran stakeholder dalam  pengembangan daya  Tarik  wisata  bahari  di  Nusa Lembongan dan manfaat pengem- bangan  daya  Tarik  wisata  bahari bagi masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah.
Hasil  penelitian  Surya  Wira- wan  menunjukkan,  bahwa  bentuk pengembangan  daya  Tarik  wisata bahari  Nusa  Lembongan  adalah menitikberatkan pada penataan dan pengembangan  infrastruktur  dasar, disversifikasi  aktivitas  dan  paket wisata  serta  fasilitas  sanitasi  yang mengacu  pada  ketentuan  ling- kungan  dan  berkelanjutan  yaitu

## STRATEGI KOMUNIKASI PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI KERAKYATAN MELALUI SEKTOR PARIWISATA DI KABUPATEN PANGANDARAN Susie Perbawasari, Evi Novianti Volume 5 / Nomor 2 / Desember 2016
dengan  merancang  system  zonasi yang dibagi ke dalam beberapa dae- rah peruntukan (zoning) , yaitu: Zona Inti  (Zona  Konservasi  Alam),  Zona Buffer  (Zona  Penerimaan),  Zona Pengembangan  (Zona  Aktivitas Wisata).
Penelitian  Surya  Wirawan adalah  pengembangan  pariwisata bahari  yang  berkelanjutan,  tetapi sama-sama menuju pariwisata alam,  dilakukan  dengan  meman- faatkan  sumber  daya  alam  dan sumber  daya lokal.  Sedangkan perbedaannya dengan penelitian ini adalah  penelitian  Surya  Wirawan dilakukan  pada  objek  wisata  yang sedang  berkembang,  dan  berfokus pada  paket  wisata  bahari,  sedang- kan  penelitian  ini  berlokasi  pada objek  yang  baru  akan  dikembang- kan dan tidak hanya berfokus pada wisata  bahari  tetapi  wisata  alam, wisata  budaya,  wisata  relegi  dan spiritual.

## METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  da- lam  penelitian  ini  adalah  metode deskriptif,  yaitu  penelitian  yang memaparkan  situasi  atau  peristiwa
atau penelitian observasional seperti yang  dikemukakan  oleh  Wood (1997,  dalam  Rahmat,  2004:25). Lebih  jauh  Rahmat  mengemukakan bahwa penelitian deskriptif ditujukan untuk:  (1)  mengumpulkan  informasi aktual secara rinci yang melukiskan gejala  yang  ada,  mengiden- tifikasikan masalah atau memeriksa kondisi  dan  praktek-praktek  yang berlaku, (3) membuat perbandingan atau  evaluasi,  (4)  menentukan  apa yang  dilakukan  orang  lain  dalam menghadapi  masalah  yang  sama dan  belajar  dari  pengalaman mereka  untuk  menetapkan  rencana dan  keputusan  pada  waktu  yang akan datang (Rakhmat, 2004:25).
Metode  pemilihan  infomasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah  secara  purposif.  Sumber data  yang  digunakan  disini  tidak sebagai sumber data yang mewakili populasinya,  tetapi  mewakili  infor- masi.  Berdasar  kepada  akses tertentu  yang  dianggap  memiliki informasi  yang  berkaitan  dengan permasalahan  secara  mendalam dan  dapat  dipercaya  sebagai sumber  yang  mantap  (Spardley  : 1997:40).

## STRATEGI KOMUNIKASI PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI KERAKYATAN MELALUI SEKTOR PARIWISATA DI KABUPATEN PANGANDARAN Susie Perbawasari, Evi Novianti Volume 5 / Nomor 2 / Desember 2016
Pengumpulan  data  meng- gunakan metode observasi, wawan- cara dan studi pustaka yang relevan dengan  tema  yang  di  usung.  Infor- man  dalam  penelitian  ini  adalah Kepala  Bagian  Humas,  Kasubag Protokoler  dan  Kasubag  Sandi  dan Telekomunikasi  serta  Kasubag  Do- kumentasi  dan  Informasi  Peme- rintahan Kabupaten Pangandaran.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Strategi  menurut  Chrisience strategi adalah pola–pola berbagai tujuan  serta kebijksanaan  dasar dan  rencana–rencana  untuk  men- capai  tujuan  tersebut.  Dirumuskan sedemikian  rupa  sehingga  jelas apa  yang  sedang  dan  akan dilaksanakan  oleh  perusahaan. Demikian juga sifat perusaaan baik sekarang  maupun  yang  akan  da- tang.  Strategi  merupakan  sema- cam  ilmu  untuk  berperang  para jendral  dalam  membuat  sebuah rencana  untuk  memenangkan  pe- rang  tapi  sekarang  banyak digunakan  oleh  lembaga  publik maupun nir laba. Dengan demikian strategi  merupakan  pengemba- ngan  dari  misi  dan  tujuan  yang
hendak  dicapainya  organisasi  itu dengan  lingkungannya,  sehingga strategi  merupakan  hasil  dari respon  organisasi  terhadap  tanta- ngan  mendasar  yang  dihadapi. Dengan  mempertimbangkan  pe- ngaruh  faktor-faktor  lingkungan eksternal maupun internal. Dimana masing-masing  faktor  saling  ber- hubungan  satu  sama lainnya.  Bia- sanya  strategi  ini  akan  dikem- bangkan  sebagai respon terhadap isu  strategis,  tetapi  strategi  itu mungkin pula dikembangkan untuk mencapai sasaran atau visi keber- hasilan. (Chrisience C. Roland dan R.A Supriyono: 1986: 9)
Pada perencanaan ini dilihat aspek-aspek  yang  terdapat  dalam proses komunikasi yaitu penentuan komunikator,  bagaimana  pesan yang  akan  disampaikan,  media yang dipergunakan  serta  sasaran yang ingin dicapai.  Untuk pengem- bagan perekonomian
rakyat terdapat  beberapa  program  yang pembicaranya
langsung dari kementrian  pariwisata  dan  industri dan  perdagangan,  ada  juga  komu- nikatornya  yang  diminta  dari  dinas pariwisata  yang  didelegasikan  ke

## STRATEGI KOMUNIKASI PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI KERAKYATAN MELALUI SEKTOR PARIWISATA DI KABUPATEN PANGANDARAN Susie Perbawasari, Evi Novianti Volume 5 / Nomor 2 / Desember 2016
bidang  yang  terkait  yaitu  bidang koprasi dan UMKM.
Pada perencanaan ini dilihat tugas  pokok  bagian  humas  yaitu menyelenggarakan penyusunan, perumusan kebijakan pengumpulan dan  pengolahan  informasi  penye- barluasan  informasi,  dokumentasi, pelaksanaan  kegiatan  dan  acara bersifat  protokoler,  penyeleng- garaan  persandian  dan  peralatan sandi  tingkat  kabupaten.  Perenca- naan  ini  merupakan  fungsi  bagian hubungan masyarakat yang dimulai dari :
1. Penyusunan  dan  perenca- naan kebijakan pengumpulan, pengolahan informasi dan pe- nyebarluasan  informasi  serta dokumentasi.
2. Penyelenggaraan pengumpulan,  pengolahan  in- formasi sebagai bahan kebija- kan  Kepala  Daerah/ Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah;
3. Pelaksanaan  penyebarluasan informasi penyelenggaraan dan  pengembangan  Pemerin- tah Daerah;
4. Penyelenggaraan  dokumen-
tasi  hasil  liputan dan penye- barluasan informasi;
5. Penyelenggaraan acara/ ke- giatan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah yang bersifat protokoler;
6. Penyelenggaraan persondi- an,  sistem  dan  alat  sandi telekomunikasi;
7. Penyusunan  Laporan Kegia- tan di bidang tugasnya;
Perencanaan  menurut  Su- karsa    (1999)    adalah    proses mempersiapkan  secara sistematis kegiatan-kegiatan  yang  akan  di- lakukan    untuk    mencapai    suatu tujuan tertentu.  Perencanaan  me- rupakan  alat  untuk  mencapai  tu- juan,    untuk    itu    dapat  berubah- ubah  menurut  tempat,  waktu  dan keadaan.  Dalam  pembangunan pariwisata  suatu  perencanaan yang  baik  sangat  diperlukan  se- hingga  dapat  diperoleh  hasil yangoptimal    sesuai   tujuan    yang dimaksud.    Perencanaan    pariwi- sata  merupakan  proses pembua- tan  keputusan  yang  berkaitan  de- ngan  masa  depan  suatu  destinasi atau atraksi wisata.

## STRATEGI KOMUNIKASI PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI KERAKYATAN MELALUI SEKTOR PARIWISATA DI KABUPATEN PANGANDARAN Susie Perbawasari, Evi Novianti Volume 5 / Nomor 2 / Desember 2016
Dalam  hal  ini  Pemerintah Kabupaten  Pangandaran  khusus- nya  Dinas  Pariwasata  mempunyai perencaaan pengembangan pantai Pangandaran  sebagai  central wisata  pantai  di  Jawa  Barat  de- ngan  menggunakan  strategi  baik melalui  media  massa,  internet maupun  menggunakan  saluran komunikasi  lokal  berdasarkan  ke- biasaann dan budaya lokal masya- rakat setempat.
Salah  satu  strategi  komuni- kasi  yang  dilakukan  Dinas  Pari- wisata  Kabupaten  Pangandaran adalah  melalui  sosialisasi  yang dilakukan  melalui  berbagi  media. Mulai dari media massa, cetak dan lain.
Begitu  juga  strategi  komuni- kasi  ini  merupakan  paduan  dari perencanaan  komunikasi (commu- nication  planning) dan  manajemen (management  communication) un- tuk  mencapai  suatu  tujuan.  Untuk mencapai  tujuan  tersebut  strategi komunikasi  harus  dapat  menun- jukan  bagaimana  operasionalnya secara  taktis  harus  dilakukan, dalam  arti  kata  bahwa  pendekatan (approach)  bisa  berbeda  sewaktu-
waktu,  bergantung  kepada  situasi dan kondisi (Effendy, 2004:32).
Salah  satu  strategi  komu- nikasi  yang  dilakukan  pemerintah agar  program  kerja  Pemerintah dapat melekat di masyarakat maka melalui  metode  sosialisasi  yang efektif.  Pengertian  sosialisasi  yaitu proses  dimana  manusia  belajar melalui cara,  nilai, dan  menyesuai- kan  tindakan  dengan  masyarakat dan  budaya, melihat  bagaimana manusia  meningkatkan partum- buhan  pribadi  mereka  agar  sesuai dengan  keadaan, nilai, norma  dan budaya  sebuah  masyarakat  terse- but  yang  berlaku  di  sekelilingnya melalui,  merasi  ( feeling ), dan percayadiri  dari  proses  sosialisasi dibudayakan sepanjang hayat.
Kebijakan  pemerintah  di sosialisasikan melalui media. Media cetak  yang  digunakan  oleh  Peme- rintah  Kabupaten  Pangandaran yaitu melalui  surat  kabar  yakni Pikiran Rakyat, Kabar Tasikmalaya, Koran  Sindo,  Pangandaran  News. Selain  itu  mereka  juga  menggu- nakan  saluran  komunikasi  lainnya yaitu  menafaatkan  saluran  komuni- kasi yang ada dimasyarakat.

## STRATEGI KOMUNIKASI PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI KERAKYATAN MELALUI SEKTOR PARIWISATA DI KABUPATEN PANGANDARAN Susie Perbawasari, Evi Novianti Volume 5 / Nomor 2 / Desember 2016
Pelaksanaan  kebijakan  me- rupakan salah satu tahap yang sulit karena melibatkan banyak  pihak atau  aktor  yang  kemungkinan  ber- beda kepentingan  dan  aspirasinya. Untuk  mengetahui  sejauh  mana suatu  pelaksanaan  kebijakan  pe- merintah  itu  mencapai  tujuannya (efektif) maka perlu dicarikan faktor penyebab  yang  mempengaruhi atau  menentukan berhasil  tidaknya suatu pelaksanaan kebijakan, yang oleh  Irfan  Islamy  (1998  :  98) disebut  syarat-syarat  pelaksanaan kebijakan,  syarat-syarat tersebut ada 4 (empat) macam yaitu :
1. Isi  kebijakan:  Isi  kebijakan yang  akan  dilaksanakan dapat  mempersulit pelaksa- naannya  dengan  berbagai cara, pertama-tama  samar- nya  isi kebijakan  yaitu  tidak terperincinya  tujuan-tujuan, sarana-sarana, dan penetap- an  prioritas  program  kebi- jakan  terlalu  umum  atau sama sekali tidak ada.
2. Informasi  kebijakan:  Pelak- sanaan  suatu  kebijakan memperkirakan  atau  yang terlibat langsung  mempu-
nyai  informasi  yang  perlu untuk  dapat  memainkan pe- rannya dengan baik.
3. Dukungan  kebijakan:  Pelak- sanaan suatu kebijakan akan sangat  dipersulit  jika  para pelaksana  tidak  cukup duku- ngan  untuk  kebijakan,  kare- na  disini  terkait  kepentingan pribadi  dan  tujuan  pelaksa- na,  juga  pengharapan-peng- harapan  tentang  efektifitas sarana  yang  dipilih,  keung- gulan  situasi  masalah,  latar belakang historis, tradisi dan kebiasaan rutin serta penda- pat  mengenai  cara  bagai- mana  pelaksanaan  diorgani- sasi.
4. Pembagian  potensi  kebija- kan: Mencakup tingkat
diferensiasi tugas dan wewe- nang,  masalah  koordinasi, terutama  jika  kepentingan terwakili  sangat  berlainan, timbulnya masalah pengawa- san  ataupun  timbulnya  per- geseran  tujuan,  struktur  or- ganisasi  pelaksana  kebija- kan,  bila  pembagian  wewe- nang  dan  tanggung  jawab
kurang  disesuaikan  dengan pembagian tugas, atau ditan- dai pembatasan-pembatasan yang    kurang  jelas.  (Islamy, 1998 : 98).
Suatu  program  kebijakan  di- sosialisasikan  agar  mempunyai dampak  atau  tujuan  yang  di- inginkan. Sosialisasi dipandang se- bagai  proses interaksi  antara  satu perangkat tujuan dan tindakan yang mampu  untuk  mencapai  tujuan kebijakan  dimana  di  dalam  sosiali- sasi  kebijakan  aktor,  organisasi, prosedur,  dan  teknik  di  pakai  se- cara bersama.
Selain dengan menggunakan saluran  komunikasi  melalui  media, pemerintah  Kabupaten  Pangan- daran  juga  menggunakan  saluran budaya  yang  ada  di  masyarakat yaitu  budaya  lokal  kearfian  setem- pat.
Sosialisasi yang telah dilaku- kan  oleh  Pemerintah  Kabupaten Pangandaran ternyata belum menunujukan  hasil  yang  memuas- kan,  dimana  masyarakat  masih banyak yang belum tahu mengenai kebijakan ekonomi kerakyatan yang
digemborkan  oleh  pemerintah  se- tempat.  Selain  itu  juga  tujuan adanya  kebijakan  ini  adalah  mem- bangun  budaya  masyarakat  yang taat  terhadap  himbauan  dan masyarakat  dapat  memgembang- kan  ekonomi  kerakayatan  berda- sarkan potensi wisata pantai.
Kendala  yang  dihadapi  oleh pemerintahan kabupaten Panganda- ran dalam menyosialisasikan adalah keterbatasan tingkat pendidikan ma- syarakat  serta  budaya  masyarakat setetmpat.
Dalam  pelaksanaan  sosiali- sasi  tidak  terlepas  dari  berbagai hambatan-hambatan  dan  rintangan. Untuk  itu  ada  beberapa  hambatan dalam  sosialisasi  yakni  sebagai berikut:
 Kemampuan  berbahasa;  Orang yang  pandai  berbahasa  mem- punyai kecenderungan dapat de- ngan mudah melaksanakan sosi- alisasi.  Sebaliknya  apabila  sulit berbahasa,  sulit  pula berkomuni- kasi.
 Cara  terbentuknya  sosialisai sangat  ditentukan  oleh  pergau- lan.  Orang  yang  pandai  bergaul
dan  bisa  menempatkan  dirinya akan mudah menjalankan proses sosialisasi.  Sebaliknya  orang yang  sulit  berkomunikasi,  bersi- kap  kaku,  kurang  beretika  dan cenderung  menghambat  sosiali- sasi. Kendala-kendala dalam ber- gaul,  di  antaranya  sebagai  beri- kut: Perbedaan golongan, Perbe- daan  status,  Perbedaan  pendi- dikan,  Perbedaan  sosial  eko- nomi.
 Kehidupan  masyarakat  yang terisolir
 Kesulitan dalam melakukan komunikasi
 Hambatan alam
 Adanya  perbedaan  kelakuan antara  satu  individu  dengan individu lai
 Perubahan  dalam  masyarakat akibat modernisasi
 Terjadinya  kesenjangan  kebu- dayaan  antar kelompok  masya- rakat.
Salah  satu  bentuk  pende- katan  yang  dilakukan  menurut  Pa Kasi  Kop  &  UMKM  Pangandaran adalah  melalui  pembinaan  yang dilakukan  melalui  bimbingan  teknis.
Sasaran  pelatihan  adalah  pelaku- pelaku  usaha,  pelaku  usaha  maju jadi kelompok usaha, dari kelompok usaha  terpetakan  prakoperasi,  ke- mudian  dilegalitaskan  menjadi  ko- perasi.
Sistem  Ekonomi  Kerakyatan adalah  Sistem  Ekonomi  Nasional Indonesia  yang  berasas  kekeluar- gaan,  berkedaulatan  rakyat,  bermo- ral  Pancasila,  dan  menunjukkan pemihakan  sungguh-sungguh  pada ekonomi rakyat. Strategi pembangu- nan  yang  memberdayakan  ekonomi rakyat  merupakan  strategi  melak- sanakan demokrasi  ekonomi,  yaitu, produksi  dikerjakan  oleh  semua untuk semua dan di bawah pimpinan dan  penilikan  anggota-anggota  ma- syarakat.  Kemakmuran  masyarakat lebih  diutamakan  ketimbang  kemak- muran orang seorang. Maka, kemis- kinan  tidak  dapat  ditoleransi  se- hingga setiap kebijakan dan program pembangunan  harus  memberi  man- faat  pada mereka yang paling mis- kin dan paling kurang sejahtera.  Ini- lah  pembangunan  generasi  men- datang  sekaligus  memberikan  jami- nan  sosial  bagi  mereka  yang  paling miskin dan tertinggal.

## STRATEGI KOMUNIKASI PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI KERAKYATAN MELALUI SEKTOR PARIWISATA DI KABUPATEN PANGANDARAN Susie Perbawasari, Evi Novianti Volume 5 / Nomor 2 / Desember 2016
Selanjutnya  menurut  kasi UMKM,  sesuai rencana bintek yang digelar  di  provinsi  ada  pelatihan  ke- wirausahaan,  isinya  mengenal  ten- tang  cara-cara  berwirausaha,  ter- nyata  memang  di  sini  bukan  sedikit yang  bisa  dikelola  dijadikan  bisnis cuma  belum  terbuka,  belum  tau, seperti  dari  kelapa  bukan  hanya untuk  sayur  atau  buat  seperti gegetuk,  diolah  jadi  obat,  ada  satu koperasi yang menjalankannya.
Hambatan  yang  dihadapi oleh  pemerintah  kabupaten  Pa- ngandaran  partisipasi  masyarakat kurang  terhadap  koperasi  yang dibentuk  oleh  pemerintah.  Mneurut kasi  perdagangan,  masyarakat  ba- nyak meminjam modal ke koperasi yang  dibentuk  tetapi  ketika  belanja mereka lebih menyukai ke mall mall modern seperti indomart, alfamart.

## Simpulan dan Saran
Simpulan
1. Salah satu strategi komunikasi
yang  dilakukan  pemerintah agar program kerja Pemerintah dapat  melekat  di  masyarakat maka  melalui  metode  sosiali- sasi yang efektif. Sosialisasi di
lakukan media massa, internet maupun menggunakan saluran komunikasi  lokal  berdasarkan kebiasaann  dan  budaya  lokal masyarakat setempat.
2. Pembinaan  ekonomi  kerak- yatan  oleh  dinas  Pariwisata melalui bimbingan teknis mela- lui  pelatihan  pelatihan  kewira- usahaan  yang  menghasilkan koperasi  yang  dikelola oleh masyarakat sendiri.
3. Hambatan  yang  dihadapi  oleh pemerintah kabupaten Pangan- daran  partisipasi  masyarakat kurang terhadap koperasi yang dibentuk  oleh  pemerintah, masyrakat  lebih  mengandalkan pasar  modern  seperti  minimar- ket.

## STRATEGI KOMUNIKASI PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI KERAKYATAN MELALUI SEKTOR PARIWISATA DI KABUPATEN PANGANDARAN Susie Perbawasari, Evi Novianti Volume 5 / Nomor 2 / Desember 2016

## Saran
1. Sebaiknya  pemerintah  menge-
luarkan  kebijakan  pembatasan pembangunan  minimarket  yang akan  mematikan  pasar  tradisio- nal
2. Kebijakan  mengenai  ekonomi kerakyatan  yang  telah  ditetap- kan  pemerintah  provinsi  dan kabupaten  sebaiknya  ditingkat- kan  kembali  dalam  hal  sosiali- sasi  dan  implementasinya  se- hingga  masyarakat  merasa  me- miliki  dan mengaplikasikan  pro- gram tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Anonymous (2004).Rencana Pengelolaan Taman Wisata Alam dan Cagar Alam Pangandaran.  Balai  Konservasi  Sumber  Daya  Alam  Jawa  Barat  II. Ciamis
Bryson J.M., Perencanaan Strategis Bagi Organisasi Sosial, Pustaka Belajar ( Anggota IKAPI),1999
Chrisience  C.  Roland  dan  R.A  Supriyono,    Strategi  Pemasaran,  BPEE, Yogyakarta,1986,
Djajadiningrat,  Surna.T  (1997).  Pengantar  Ekonomi  Lingkungan  .Jakarta  : LP3ES.
Data Potensi Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Ciamis 2000 – 2010 .Kab.
Ciamis: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
__(2008). Report : Tourism Development Supporting Biodiversity Conservation in Pangandaran, Indonesia .WTO, Indecon, LWG, Pemkab Ciamis.
Effendy,Onong  Uchjana.  2004.  Ilmu  Komunikasi  Teori  dan  Praktek.  Cetakan kesembilanbelas. Bandung. PT Remaja Rosdakarya.
Gunn, A.Clare (1988). Tourism Planning.Prancis : Taylor.
Inskeep,  Edward  (1991).  Tourism  Planning:  An  Integrated  Sustainable
Approach. New York : Van Nostrand Reinhold
Islamy,  M.Irfan,    1998, Agenda  Kebijakan  Reformasi  Administrasi Negara ,
Pidato Pengukuhan Guru Besardalam Ilmu Kebijakan Publik, FIA Univ. Brawijaya.
Mill,  Robert  Christie,  Alih  Bahasa  Sastro  Tribudi.  2000.  Tourism  The nternational  Business,  Edisi  Bahasa  Indonesia.  Jakarta:  Penerbit  PT Raja  Grafindo  Persada.
Paturusi,  Syamsul  Alam.  2008.  Perencanaan  Kawasan  Pariwisata. Denpasar: Universitas  Udayana
Volume 5 / Nomor 2 / Desember 2016
Rahmat,  Jalaluddin.  2004. Metode  Penelitian  Komunikasi .  Bandung:  PT
Remaja Rosdikarya
Sairin,  Sjafri.  (2002). Perubahan  Sosial  Masyarakat  Indonesia ;  Yogyakarta
,Pustaka Pelajar.
Slamet, ( 1993). Pembangunan MasyarakatBerwawasan Partisipasi.
Surakarta :Sebelas Maret University Press.
Sukarsa.I.Made.  (1999).  Pengantar  Pariwisata.  Ujung  Pandang:  Direktorat Jenderal  Pendidikan  Tinggi  Badan  Kerjasama  Perguruan  Tinggi Indonesia Timur.