Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Volume 1 No. 1. Januari-Juni 2017 ISSN: 2549 – 3132; E-ISSN: 2549 – 3167
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Pembatalan Nikah karena Nikah tanpa Izin Wali (Studi terhadap Putusan Mahkamah Syar’iyah Sigli
Nomor 246/Pdt.G/2012/MS-Sgi)
Fakhrurrazi M. Yunus Dewi Arlina Fakultas Syari‟ah dan Hukum UINAr-Raniry

## Abstrak
Perkara  pembatalan  nikah  pada  Putusan  Mahkamah  Syar‟iyah  Sigli Nomor  246/Pdt.G/2012/MS-Sgi  yang  mana  Pemohon  selaku  ayah kandung  dari  Termohon  II  mengajukan  permohonan  pembatalan  nikah karena  pernikahan  tersebut  dilaksanakan  tanpa  izin  dari  Pemohon. Namun pernikahan tersebut telah tercatat di Kantor Urusan Agama Sigli dengan  dinikahkan  oleh  wali  hakim.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengetahui  alasan  hakim  dalam  mengabulkan  permohonan  pembatalan perkawinan  Nomor  246/Pdt.G/2012/MS-Sgi  dan  menganalisis  tinjauan hukum  Islam  terhadap  pembatalan  nikah tersebut.  Dalam  penelitian  ini Penulis  menggunakan  metode deskriptif-analisis .  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  Hakim  dalam  mengabulkan    perkara  Nomor 246/Pdt.G/2012/MS-Sgi  dengan  beberapa  pertimbangan  di  antaranya; Termohon  II  telah  menutup-nutupi  keadaan  wali  yaitu  dengan memalsukan  surat  izin  wali  dan  mengatakan  bahwa  walinya mafqud , serta  tidak  adanya  surat  putusan  dari  Mahkamah  Syar‟iyah  Sigli  yang menyatakan  tentang  ke adhalan wali.  Sedangkan  menurut  hukum  Islam, seharusnya  hakim  juga  mempertimbangkan  alasan  Termohon  I  dan Termohon  II  memalsukan  surat  izin  orangtua  dan  mengatakan  bahwa wali Termohon II mafqud, itu disebabkan karena wali Termohon II tidak menyetujui pernikahan Termohon I dan Termohon II karena alasan yang tidak syar‟i.
Kata Kunci : Hukum Islam, Pembatalan Nikah, Izin Wali

## Pendahuluan
Perkawinan  merupakan sunnatullah yang  umum  dan  berlaku pada  semua  makhluknya,  baik  pada  manusia,  hewan,  maupun  tumbuh- tumbuhan dan sebagai cara yang dipilih Allah SWT bagi makhluk untuk

## Pembatalan Nikah karena Nikah tanpa Izin Wali
Fakhrurrazi M. Yunus, Dewi Arlina
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
102
berkembang  biak  dan  melestarikan  hidupnya. 1 Perkawinan  adalah  suatu peristiwa hukum yang sangat penting dalam kehidupan seorang manusia di  zaman  modern  sekarang  ini,  karena  dalam  perkawinan  yang  sah pergaulan  antara  pria  dan  wanita  akan  terjalin  dengan  baik  dalam hubungan  antar  sesama  anggota  masyarakat  maupun  antar  anggota keluarga. Kehidupan yang damai dan terpenuhi segala kebutuhan adalah merupakan  dambaan  semua  orang  yang  memegang  teguh  ajaran  agama dan ajaran moral yang tinggi.
Ajaran Islam selalu menempatkan masalah perkawinan sebagai suatu hal yang sangat suci. 2 Karena perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita dalam rangka membina rumah tangga yang sakinah,  mawaddah dan rahmah .  Bagi  manusia  yang  beradab  dan memegang  teguh  ajaran  agama,  perkawinan  selain  dilakukan  dengan tujuan  memenuhi  kebutuhan  biologis  selaku  mahkluk  yang  normal, perkawinan  dapat  menghindarkan  manusia  dari  hal-hal  yang  dilarang oleh  agama  dan  kesusilaan.  Perkawinan  tidak  saja  sebagai  jalan  untuk mewujudkan  kehidupan  rumah  tangga  yang  bahagia,  tetapi  sebagai bentuk  ibadah  kepada  Allah  SWT.  Hal  ini  sesuai  dengan  tujuan perkawinan  sebagaimana  tercantum  dalam  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  1974  tentang  Perkawinan,  yaitu  membentuk  keluarga  yang bahagia dan kekal dari dunia sampai akhirat.
Tujuan  perkawinan  telah  dijelaskan  dalam  Undang-Undang, namun  hal  itu  tidak  menjamin  bahwa  setiap  pasangan  yang  terikat  tali perkawinan akan selalu mampu mempertahankan mahligai rumah tangga, karena dalam kehidupan berumah tangga suatu saat akan terjadi cobaan- cobaan hidup yang mendorong masing-masing pihak untuk mempertahankan kehendak pribadinya. Hal ini sebenarnya harus disadari oleh  setiap  pasangan  suami  isteri,  bahwa  hakekat  perkawinan  itu  adalah merupakan  ikatan  atau  lembaga  yang  mengikat  mereka  berdua  dari kondisi yang berbeda dalam sikap, kesenangan, watak, dan mungkin juga
1 Slamet  Abidin  Aminuddin, Fiqh  Munakahat  untuk  Fakultas  Syari'ah Komponen MKDK , (Bandung: Pustaka Setia, 2006), hlm. 9.
2 Kamal  Mukhtar, Asas-asas  Hukum  Islam  tentang  Perkawinan ,  (Jakarta:
Bulan Bintang,  2005), hlm. 6.

## Pembatalan Nikah karena Nikah tanpa Izin Wali
Fakhrurrazi M. Yunus, Dewi Arlina
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
gaya  hidup,  untuk  disatukan  dalam  ikatan  agar  dapat  mencapai kebahagiaan  di  dunia  dan  di  akhirat  dengan  menyelaraskan  kehendak untuk  hidup  bersama  yang  kekal  dalam  rangka  mengamalkan  ajaran agama serta memenuhi kebutuhan biologisnya. 3
Hukum  perkawinan  dalam  Islam  mempunyai  kedudukan  yang sangat  penting,  termasuk  peraturan-peraturan  tentang  perkawinan  yang diatur  dan  diterangkan  dengan  jelas  dan  terperinci,  baik  dalam  fiqih maupun  Undang-Undang.  Hukum  perkawinan  Islam  tidak  hanya mengatur  tata  cara  pelaksanaan  perkawinan  saja,  melainkan  mengatur segala  persoalan  yang  erat  hubungannya  dengan  perkawinan,  cara-cara perceraian,  biaya  hidup  terhadap  pihak  yang  ditinggalkan  sesudah putusnya  perkawinan  dan  lain-lain,  termasuk  dalam  hal  pembatalan perkawinan.
Pembatalan  perkawinan  merupakan  pembatalan  hubungan suami  isteri    sesudah  dilangsungkannya  akad  nikah. 4 Pembatalan perkawinan adalah tindakan putusan pengadilan yang menyatakan bahwa ikatan  perkawinan  yang  telah  dilakukan  itu  tidak  sah,  akibatnya  adalah perkawinan itu dianggap tidak pernah ada. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 22 menyebutkan bahwa “Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat- syarat untuk melangsungkan perkawinan”. Dari pasal ini dapat dijelaskan bahwa  rukun-rukun  sahnya  perkawinan  adalah  calon  suami  isteri,  wali, dua orang saksi, dan ijab kabul. 5 Dengan demikian, menunjukkan bahwa kedudukan seorang wali dalam sebuah pernikahan adalah sangat penting, karena termasuk ke dalam salah satu syarat sahnya sebuah perkawinan.
Wali nikah adalah pihak yang memberikan izin berlangsungnya akad nikah antara laki-laki dan perempuan. Wali nikah adalah orang yang mengakadkan  nikah  menjadi  sah,  karena  nikah  tanpa  wali  adalah  tidak
3 Kamal Mukhtar, Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan…. hlm. 7.
4 Zainuddin  Ali, Hukum  Perdata  Islam  di  Indonesia, (Jakarta:  Sinar  Grafika, 2006), hlm. 37.
5 Saleh  Abidin  dan  Amiruddin, Fiqh  Munakahat ,  (Bandung:  Pustaka  Setia,
2008), hlm. 68.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
104
sah. 6 Keberadaan  wali  dalam  pernikahan  bertujuan  untuk  memberikan bimbingan  dan  kemaslahatan  terhadap  orang  yang  berada  di  bawah perwaliannya.
Dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  di  Indonesia  (KHI)  Pasal  19 disebutkan bahwa, “Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus  dipenuhi  bagi  calon  mempelai  wanita  yang  bertindak  untuk menikahkannya.” Selanjutnya Pasal 20 menyebutkan tentang dua macam wali  nikah; pertama, wali nasab  yang  terdiri  dari  empat  kelompok  yaitu laki-laki garis lurus ke atas, kerabat laki-laki ayah, anak paman laki-laki dari  ayah,  dan  saudara  kandung  laki-laki  kakek  dari  ayah  serta keturunannya. Kedua, wali hakim, mengenai wewenang wali hakim yang dapat menikahkan hanya dalam beberapa momen-momen tertentu, seperti terjadinya  pertentangan  di  antara  para  wali,  wali  nasab  tidak  ada,  baik karena ghaib atau karena mati atau karena walinya „ adhal (enggan). 7
Kedudukan  seorang  wali  dalam  proses  pernikahan  sangat penting  bagi  pihak  wanita,  sebagaimana  diketahui  bahwa  yang  berhak menjadi  wali  nikah  terhadap  seorang  wanita  adalah  hak  bagi  wali  nasab yang  memenuhi kriteria dan syarat-syarat tertentu, dan apabila tidak ada maka  menjadi hak bagi wali hakim. Namun dalam kenyataannya, sering kali  ijab  kabul  dalam  sebuah  perkawinan  dilaksanakan  oleh  wali  nikah yang  tidak  adil,  termasuk  ayah  atau  saudara  laki-lakinya.  Padahal  para ulama  sepakat  bahwa  wali  dipersyaratkan  harus baligh ,  mengerti  dan seagama, bahkan banyak dari kalangan ulama mensyaratkan bahwa wali itu harus adil, sekalipun ayah dan kakek. Dalam sebuah hadits Rasulullah SAW disebutkan:
َلاَق ص َّيِبَّىنا َّنَا َتَشِئاَع  ْهَع : ٌم ِطاَب ،ٌم ِطاَب اَهُحاَكِىَف ٍّيِن َو  ِرْيَغِب  ْتَحَكَو ٍةَأ َرْما اَمُّيَأ  َو ٍّيِن َىِب َّلاِا َحاَكِو َلا
ٌم ِطَاب . اَهَن َّيِن َو َلا  ْهَم ُّيِن َو ُناَطْهُّسناَف ٌّيِن َو اَهَن  ْهُكَي ْمَن  ْنِاَف . ) ياور يطنا دواد ىبا ىسنا 8 ( Artinya: Dari  ‘Aisyah bahwasannya Nabi SAW bersabda,  Tidak  ada nikah melainkan dengan (adanya) wali, dan siapa saja wanita yang nikah
6 Abdurrahman al-Jaziri, Al-Fiqh ala  Mazahibil  Arba’ah, (Mesir: Dar al-Fikr, 2004), hlm. 26.
7 Tim  Penyusun, Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  1974 tentang Perkawinan ,  Dilengkapi  KHI  di  Indonesia,  (Surabaya:  Arkola,  2008), hlm.  185- 186.
8 Abu Daud, Sunan Abi Daud, (Mesir: Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 142.

## Pembatalan Nikah karena Nikah tanpa Izin Wali
Fakhrurrazi M. Yunus, Dewi Arlina
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
tanpa  wali  maka  nikahnya  batal,  batal,  batal.  Jika  ia  tidak  mempunyai wali, maka penguasa (hakim) akan menjadi wali bagi wanita yang tidak mempunyai wali” (H.R. Abu Daud Al Thahalisy).
Berdasarkan  hadits  di  atas  menunjukkan  bahwa  kedudukan seorang  wali  sangat  penting  peranannya  dalam  pernikahan,  jika  tidak demikian, maka pernikahannya tidak sah. Hadits ini menerangkan bahwa sahnya  pernikahan  dengan  izin  wali  bersifat  khusus,  yaitu  ketika perempuan  yang  akan  menikahkan  dirinya  itu  tidak  memenuhi  syarat untuk  bertindak  sendiri  dalam  proses  pernikahan,  seperti  belum  dewasa, tidak  memiliki  akal  sehat  dan  tidak  ada  pelindung  bagi  dirinya  sendiri untuk  memilih calon pasangan hidupnya. Karena pernikahan merupakan sebuah  pilihan  hidup  yang  akan  dijalani  oleh  seorang  wanita,  maka pasangan  hidupnya  harus  berdasarkan  pengetahuan  seorang  wali, sehingga  wanita  tersebut  akan  merasa  aman  dan  tenteram  dengan pasangan hidupnya serta akan lebih tinggi derajat hidupnya.
Pembatalan  perkawinan  merupakan  suatu  kondisi  dan  keadaan yang  sering  terjadi  dalam  kehidupan  pasangan  suami  isteri,  yang sebenarnya  tidak  dikehendaki  oleh  pihak  manapun.  Pembatalan perkawinan  adalah  perkawinan  yang  terjadi  dengan  tanpa  memenuhi syarat-syarat  sesuai  Undang-Undang.  Namun  kondisi  ini  dapat  terjadi apabila  ada  pihak  ketiga  yang  ikut  campur  urusan  keluarga  orang  lain atau  menganggu  ketenteraman  pasangan  suami  isteri,  atau  terjadi  akibat ulah  salah  satu  pihak  dari  suami  isteri  yang  kurang  bahagia  dengan pasangannya. Hal ini dapat terjadi di mana pun, tidak terkecuali di daerah Sigli  yaitu  perkara  pembatalan  nikah  yang  terdapat  dalam  Putusan Mahkamah Syar‟iyah Sigli.
Dalam  perkara  pembatalan  nikah  pada  Putusan  Mahkamah Syar‟iyah  Sigli  Nomor  246/Pdt.G/2012/MS-Sgi  menjelaskan  bahwa Termohon  I  dan  Termohon  II  telah  menikah  di  Sigli  pada  tanggal  24 Oktober  2011  pada  Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  Kecamatan  Sigli. Adapun  yang  menjadi  wali  nikah  tersebut  adalah  Termohon  III  yang berperan  sebagai  wali  hakim  di  KUA  Kecamatan  Sigli.  Pernikahan  ini dapat  terlaksana  karena  adanya  surat  dari  kepala  desa  dari  pihak

## Pembatalan Nikah karena Nikah tanpa Izin Wali
Fakhrurrazi M. Yunus, Dewi Arlina
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
106
Termohon II yang menyatakan bahwa ayah kandung Termohon II sudah lama tidak diketahui keberadaannya.
Sedangkan  yang  mengajukan  pembatalan  pernikahan  adalah ayah kandung Termohon II, karena tidak adanya izin dari dirinya selaku ayah  kandung  yang  masih  hidup.  Atas  perkara  tersebut,  maka  Pemohon selaku  ayah  kandung  Termohon  II  merasa  keberatan  dan  tidak  setuju dengan pernikahan antara Termohon I dan Termohon II serta mengajukan perkara    pembatalan  perkawinan  kepada  pihak  hakim  dan  terhadap putusan  tersebut  Hakim  Mahkamah  Syar‟iyah  Sigli  membatalkan pernikahan antara Termohon I dengan Termohon II.

## Sebab-Sebab Pembatalan Nikah dan Prosedurnya
Menurut  Nurudin  dan  Tarigan  ada  dua  sebab  terjadinya pembatalan perkawinan:
1. Pelanggaran prosudural perkawinan. Misalnya, tidak terpenuhinya syarat-syarat wali nikah, tidak dihadiri para saksi dan alasan prosudural lainnya.
2. Pelanggaran terhadap materi perkawinan. Misalnya, perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman, terjadi salah sangka mengenai calon suami dan isteri. 9
Sedangkan  mengenai  sebab-sebab  pembatalan  perkawinan, lebih  rincinya  dapat  dilihat  dalam  Pasal  22,  24,  26,  dan  27  UU  No.  1 Tahun 1974.
Pasal 22 Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.
Pasal 24
Barang  siapa  karena  perkawinan  masih  terikat  dirinya  dengan salah  satu  dari  kedua  belah  pihak  dan  atas  dasar  masih  adanya perkawinan  dapat  mengajukan  pembatalan  perkawinan  yang baru,  dengan  tidak  mengurangi  ketentuan  Pasal  3  ayat  (2)  dan Pasal 4 Undang-Undang ini.
Pasal 26
9 Amiur Nuruddin dan A.A. Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan …, hlm. 107.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah

## 107
1) Perkawinan  yang  dilangsungkan  di  muka  pegawai  pencatat perkawinan  yang  tidak  berwenang,  wali  nikah  yang  tidak  sah, atau  yang  dilangsungkan  tanpa dihadiri  oleh  2 (dua) orang  saksi dapat  dimintakan  pembatalannya  oleh  para  keluarga  dalam  garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri, jaksa dan suamiatau isteri.
2) Hak  untuk  membatalkan  oleh  suami  atau    isteri  berdasarkan alasan dalam ayat (1) pasal ini gugur apabila mereka telah hidup bersama  sebagai  suami  isteri  dan  dapat  memperlihatkan  akta perkawinan yang dibuat pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbarui supaya sah.

## Pasal 27
1) Seorang  suami  atau  isteri  dapat  mengajukan  permohonan pembatalan  perkawinan  apabila  perkawinan  dilangsungkan  di bawah ancaman yang melanggar hukum.
2) Seorang  suami  atau  isteri  dapat  mengajukan  permohonan pembatalan  perkawinan  apabila  pada  waktu  berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri.
Pengertian  salah  sangka  mengenai  diri  suami  atau  isteri, menurut Arso Sosroatmodjo dan A. Wasit Aulawi bukannya salah sangka mengenai  identitas  seseorang,  pangkat,  kedudukan,  kekayaan,  dan sebagainya, melainkan salah sangka mengenai diri suami atau isteri. 10
Sedangkan  sebab-sebab    suatu  perkawinan  dapat  dibatalkan diatur  dalam  Pasal  70  dan  71  KHI.    Dalam  Pasal  70  KHI  dinyatakan bahwa:
1) Perkawinan batal apabila:
a. Suami  melakukan  perkawinan,  sedang  ia  tidak  berhak melakukan  akad  nikah  karena  mempunyai  empat  orang  isteri, sekalipun  salah  satu  dari  keempat  isterinya  itu  dalam  iddah talak Raj‟i.
10 Arso Sosroatmodjo dan A. Wasit Aulawi Hukum Perkawinan di Indonesia,
(Jakarta: Bulan Bintang, 1978), hlm. 96.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
108
b. Seseorang menikahi bekas isterinya yang di Li‟annya.
c. Seseorang menikahi bekas isterinya yang telah dijatuhi tiga kali talak  olehnya,  kecuali  bila  bekas  isterinya  tersebut  pernah menikah  dengan  pria  lain  yang  kemudian  bercerai  lagi  ba‟da dukhul dari pria tersebut dan telah habis massa iddahnya.
d. Perkawinan  dilakukan  antara  dua  orang  yang  mempunyai hubungan darah, semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang  menghalangi  perkawinan  menurut  Pasal  8  Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974.
Pasal  71  Kompilasi  Hukum  Islam  mempertegas  bahwa  suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:
1. Seorang  suami  melakukan  poligami  tanpa  izin  Pengadilan Agama.
2. Perempuan  yang  dikawini  ternyata  kemudian  diketahui  masih menjadi  isteri  pria  lain  yang  mafqud  (menghilang  tanpa  berita apakah masih hidup atau sudah meninggal).
3. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami lain.
4. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
5. Perkawinan  dilangsungkan  tanpa  wali  atau  dilaksanakan  oleh wali yang tidak berhak.
6. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.
Prosedur  mengajukan  pembatalan  pernikahan  di  Pengadilan
antara lain adalah:
1. Pengajuan  Gugatan,  Surat  permohonan  pembatalan  perkawinan diajukan  kepada  pengadilan  agama  meliputi:  Pengadilan  dalam daerah  hukum  dimana  perkawinan  dilangsungkan  dan  Pengadilan dalam daerah hukum di tempat tinggal kedua suami isteri atau salah satunya. Surat permohonan tersebut dibuat secara tertulis atau lisan, Pemohon bisa datang sendiri atau diwakilkan kepada orang lain yang

## Pembatalan Nikah karena Nikah tanpa Izin Wali
Fakhrurrazi M. Yunus, Dewi Arlina
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
akan  bertindak  sebagai  kuasanya.  Surat  permohonan  yang  telah dibuat oleh Pemohon disertai lampiran yang terdiri dari: 11
a. Foto kopy tanda penduduk.
b. Surat keterangan atau pengantar dari kelurahan bahwa Pemohon adalah penduduk setempat.
c. Surat keterangan tentang hubungan pihak yang dimohonkan pembatalan perkawinan dengan pihak Pemohon.
d. Kutipan akta nikah.
2. Penerimaan  Perkara,  Surat  permohonan  harus  didaftar  terlebih dahulu  oleh  panitera  atau  surat  kuasa  untuk  membayar  panjar perkara  yang  didalamnya  sudah  ditentukan  berapa  jumlah pembayaran  yang  perlu  dibayarkan.  kemudian  setelah  melakukan pembayaran  Pemohon  dan  mendaftarkan  permohonan  ke  meja perkara dan diproses dan diberi nomor perkara dan Pemohon tinggal menunggu pangilan sidang: 12
3. Pemanggilan,  Panggilan  sidang  secara  resmi  disampaikan  kepada pribadi  yang  bersangkutan  atau  kuasa  sahnya,  bila  tidak  dijumpai disampaikan  melalui  lurah/  kepala  desa  yang  bersangkutan. Panggilan  selambat-lambatnya  sudah  diterima  oleh  Pemohon  tiga hari  sebelum  sidang  dibuka.  Dalam  menetapkan  teggang  waktu antara  pemangilan  dan  diterimanya  panggilan  tersebut  perlu diperhatikan. Pemangilan tersebut harus dilampiri surat permohonan.
4. Persidangan. Hakim harus sudah memeriksa permohonan pembatalan  perkawinan  selambat-lambatnya  30  (tiga  puluh)  hari setelah  diterimanya  berkas/surat  permohonan  tersebut.  Peradilan akan  memutuskan  untuk  mengadakan  sidang  jika  terdapat  alasan- alasan  seperti  yang  tercantum  dalam  ketentuan  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1974  Bab  IV  Pasal  22  sampai  dengan  Pasal  27 setelah dilakukan sidang ketua pengadilan membuat surat keterangan tentang  terjadinya  pembatalan  perkawinan  yang  ditujukan  kepada
11 Wawancara  dengan  Hakim  Mahkamah  Syar‟iyah  Kota  Sigli  pada  Tanggal 15 Agustus 2016 .
12 Wawancara  dengan  Hakim  Mahkamah  Syar‟iyah  Kota  Sigli  pada  Tanggal 15 Agustus 2016 .

## Pembatalan Nikah karena Nikah tanpa Izin Wali
Fakhrurrazi M. Yunus, Dewi Arlina
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
110
pengawai  Pencatat  untuk  mengadakan  Pencatatan  pembatalan perkawinan. 13

## Kasus Pembatalan Nikah dalam Putusan Mahkamah Syar’iyah Sigli
Nomor 246/Pdt.G/2012/MS-Sgi
Duduk  Perkara  Nomor  246/Pdt.G/2012/MS-Sgi  adalah  perkara pembatalan perkawinan yang didaftarkan oleh Pemohon di Kepaniteraan Mahkamah Syar‟iyah Sigli pada tanggal 15 Oktober 2012. Pemohon yang berinisial  (CD)  merupakan  ayah  kandung  dari  Termohon  II  yang berinisial  (VY)  mengajukan  pembatalan  nikah  terhadap  anaknya  (VY) dengan  suaminya  Termohon  I  yang  berinisialkan  (AS).  Bahwa pernikahan  tersebut  dilaksanakan  di  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan Sigli Kabupaten Pidie dengan Akta Nikah Nomor 92/09/X2011 Tanggal surat 24 Oktober 2011. Sedangkan yang  menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Termohon III yang diinisialkan (BA) sebagai wali hakim yang mana sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigli.
Bahwa  saat  dilangsungkannya  pernikahan  tersebut  Pemohon (CD) beserta keluarga tidak mengetahui. Hal ini disebabkan Termohon II (VY) tidak pernah memberitahukan kepada keluarganya dan juga bahwa Termohon  I  (AS)  tidak  pernah  meminta  izin  kepada  orang  tua  maupun keluarga  Termohon  II  (VY)  dikarenakan  keluarga  Termohon  II  (VY) tidak  pernah  menyetujui  hubungan  Termohon  I  dengan  Termohon  II dikarenakan  Termohon  I  memiliki  kondisi  fisik  yang  pincang,  itam  dan orang Pidie.
Termohon  I  (AS)  mengatakan  dalam  duduk  perkaranya  bahwa dia sadar dan mengetahui bahwa seorang laki-laki ingin menikahi seorang wanita, wajib melamarnya terlebih dahulu kepada orang tua/keluarganya. Namun  Termohon  I  (AS)  menyebutkan  bahwa  dia  sudah  pernah  ingin melakukan  proses  pelamaran  terhadap  Termohon  II  (VY)  dengan membawa  orang  tua  dan  beberapa  orang  sanak  saudara  dari  pihak Termohon I (AS), namun pada saat hendak berangkat ke Banda Aceh ke rumah  Termohon  II  (VY)  untuk  melamar,  Termohon  II  (VY)  melarang keras dan memohon untuk tidak dilamar kepada keluarga Pemohon (CD)
13 Wawancara  dengan  Hakim  Mahkamah  Syar‟iyah  Kota  Sigli  pada  Tanggal 15 Agustus 2016 .

## Pembatalan Nikah karena Nikah tanpa Izin Wali
Fakhrurrazi M. Yunus, Dewi Arlina
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
111
dengan  alasan  bahwa  keluarga  Pemohon  tidak  akan  pernah  menerima lamaran dari pihak Termohon I (AS).
Dalam  hal    ini  juga  Termohon  I  (AS)  telah  berusaha  mencoba menjelaskan  kepada  Termohon  II  (VY)  akibat  bila  menikah  tidak diketahui  oleh  orang  tua  dan  keluarga  Termohon  II  (VY)  atau  tidak melakukan  proses  melamar  lebih  terdahulu,  namun  Termohon  II  (VY) tidak  menghiraukan  semua  perkataan  dan  saran  yang  telah  Termohon  I (AS)  jelaskan  dan  semua  akibat  yang  akan  terjadi  kedepannya  terhadap pernikahan antara Termohon I (AS) dan Termohon II (VY).
Bahwa pernikahan yang dilaksanakan Termohon I (AS) dengan Termohon  II  (VY)  telah  disepakati  bersama  dan  kesepakatan  untuk menikah  tanpa  sepengetahuan  wali  beserta  keluarga  Termohon  II  (VY). Hal ini dapat dibuktikan oleh Termohon I (AS), sebelum dilaksanakannya pernikahan  antara  Termohon  I  (AS)  dengan  Termohon  II  (VY), Termohon II (VY) bersedia menuliskan surat pernyataan agar Termohon I (AS) tidak disalahkan bila suatu saat nanti terjadi tuntutan di kemudian hari dan hal ini juga disetujui oleh Termohon II (VY).
Bahwa setelah dilangsungkannya pernikahah Termohon  I (AS) dengan Termohon II (VY) pernah hidup bersama dimana pada setiap hari sabtu dan minggu Termohon II (VY) dari Banda Aceh pulang ke rumah Termohon  I  (AS)  yang  berada  di  Sigli  dan  telah  melakukan  hubungan layaknya  suami  isteri  serta  berlangsungnya  hak  dan  kewajiban  sebagai suami isteri.
Termohon  I  (AS)  mengakui  bahwa  telah  mengetahui  bahwa Termohon  II  (VY)  mempunyai  ayah  dan  saudara  kandung  yang  masih bertempat tinggal di alamat Termohon II (VY) yang ada di Banda Aceh, namun dari cerita Termohon II (VY) bahwa ayahnya tersebut sering tidak ada di rumah dan jarang pulang kerumah, sementara keluarga Termohon II  (VY)  tidak  pernah  menyetujui  hubungan  Termohon  I(AS)  dengan Termohon II (VY).
Bahwa  menurut  Termohon  I  (AS)  pernikahan  tersebut dilangsungkan  di  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Kota  Sigli.  Bahwa kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Sigli pernah menyarankan Termohon  II  (VY)  untuk  mengajukan  permohonan  wali adhal kepada Mahkamah  Syari‟ah.  Namun  menurut  Termohon  I  (AS)  pernikahan  ini

## Pembatalan Nikah karena Nikah tanpa Izin Wali
Fakhrurrazi M. Yunus, Dewi Arlina
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
112
harus segera dilangsungkan, karena sebelum menikah antara Termohon I (AS)  dan  Termohon  II  (VY)  telah  3  (tiga)  tahun  berpacaran  dan  sudah sering melakukan hubungan suami isteri. Oleh karenanya agar perbuatan dosa  tersebut  tidak  terus  berlanjut,  maka  dengan  segala  pertimbangan Termohon  I  (AS)  dengan  Termohon  II  (VY)  memilih  jalan  untuk menikah  walaupun  tanpa  memberitahu  kepada  Pemohon  (CD)  dan keluarga lainnya.
Bahwa  sebenarnya  pernikahan  Termohon  I  (AS)  dengan Termohon  II  (VY)  dilaksanakan  dua  kali,  pertama  secara sirri yang dilakukan  di  rumah  saksi  dan  yang  kedua  di  Kantor  Urusan  Agama Kecamatan Kota Sigli, dari kedua pernikahan tersebut tidak seorang pun keluarga Termohon II (VY) yang datang.
Bahwa  benar  Termohon  II  (VY)  telah  memalsukan  Surat  Izin Orang  Tua/Wali  Model  N5,  hal  ini  dilakukan  merupakan  syarat  untuk mengajukan  pernikahan  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Kota  Sigli. Termohon  III  (BA)  selaku  Kepala  Kantor  Urusan  Agama  tidak mengetahui akan hal itu karena telah mendapatkan surat keterangan dari Geucik Gampong Laksana Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh yang menyebutkan  bahwa  orang  tua  dari  Termohon  II  (VY)  tidak  diketahui keberadaannya.
Bahwa  pernikahan  yang  dilakukan  sudah  sesuai  dengan prosedur  hukum  yaitu  UU  Perkawinan  No.  1  Tahun  1974,  Keputusan Menteri Agama No. 298 Tahun  2003, Perarturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 tentang pencatatan nikah dan peraturan Menteri Agama No. 30 tahun 2005 tentang wali hakim serta Kompilasi Hukum Islam.
Dari  posisi  kasus  dari  pihak  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa Termohon  I  (AS)  dengan  Termohon  II  (VY)  telah  menjadi  suami  isteri yang sah menurut hukum Islam dan menurut Perundang-Undangan yang ada  di  Indonesia.  Namun  hal  tersebut  menjadi  cacat  hukum  dan  dapat dibatalkan  dimana  posisi  Pemohon  merupakan  ayah  kandung  dari Termohon II (VY). Namun selain ayah kandung Termohon II (VY) yang masih  ada,  abang  kandung  Termohon  II  (VY)  juga  ada  yang  bisa mengantikan posisi ayah kandung Termohon II (VY) untuk menjadi wali nikah,  karena  wali  merupakan  sebagai  salah  satu  rukun  sahnya pernikahan  yang kemudian digantikan oleh Kepala Kantor Urusan agama

## Pembatalan Nikah karena Nikah tanpa Izin Wali
Fakhrurrazi M. Yunus, Dewi Arlina
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Sigli  sebagai  wali  Hakim.  Namun  hal  ini  menjadi  cacat  hukum  karena pemalsuan  dokumen  yang  dilakukan  oleh  Termohon  II  (VY)  dan Termohon  I  (AS)  yang  menyatakan  bahwa  Pemohon  tidak  diketahui keberadaannya,  oleh  karenanya  Pemohon  selaku  ayahnya  kandungnya merasa  keberatan  dan  tidak  setuju  dengan  pernikahan  tersebut  sehingga mengajukan perkara pembatalan nikah.

## Alasan Hakim Mengabulkan Permohonan Pembatalan Perkawinan
Dalam menyelesaikan suatu perkara, Majelis Hakim tidak dapat begitu saja memberikan suatu keputusan dan mengabulkan permohonan, akan tetapi harus berdasarkan pada dalil-dalil dan Undang-Undang  yang berlaku di Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut bahwa Hakim dalam memberikan  putusannya  tidak  boleh  bersikap  otoriter,  melainkan  harus memberikan  argumentasi  serta  alasan  yang  jelas  baik  bagi  para  pihak maupun  bagi  para  pencari  keadilan  pada  umumnya. 14 Pernyataan  di  atas didasarkan pada pasal 184 HIR, Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No. 14 tahun  1970  dan  Pasal  62  Undang-Undang  No.  7  tahun  1989  yang  pada intinya menyatakan bahwa:
1. Segala  putusan  pengadilan  harus  memuat  alasan-alasan  dan  dasar- dasar putusan.
2. Menurut  pasal-pasal  tertentu  dari  peraturan-peraturan  yang bersangkutan atau sumber hukum tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.
3. Tiap putusan atau penetapan yang ditandatangani oleh ketua, Hakim anggota yang memutus dan panitia yang ikut sidang.
4. Berita  acara  tentang  pemeriksaan  sidang  ditandatangani  oleh  ketua dan panitera yang ikut sidang.
Dimuat  dalam  bagian  pertimbangan  dari  putusan  tidak  lain adalah  alasan-alasan  Hakim  sebagai  pertanggungjawaban  kepada masyarakat  mengapa  dia  sampai  mengambil  keputusan  demikian,
14 Setiawan, Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata, (Yogyakarta:
Liberty, 2002), hlm. 191.

## Pembatalan Nikah karena Nikah tanpa Izin Wali
Fakhrurrazi M. Yunus, Dewi Arlina
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
sehingga oleh karenanya mempunyai nilai obyektif. Alasan dan dasar dari pada putusan harus dimuat dalam pertimbangan putusan. 15
Tentang
hukumannya atau pertimbangan hukum, menggambarkan  tentang  bagaimana  Hakim  dalam mengkualifisir fakta atau kejadian, penilaian Hakim tentang fakta-fakta yang diajukan, Hakim mempertimbangkan secara kronologis dan rinci setiap isi baik dari pihak penggugat  maupun  tergugat,  memuat  dasar-dasar  hukum  yang dipergunakan  oleh  Hakim  dalam  menilai  fakta  dan  memutus  perkara, baik hukum tertulis maupun yang tidak tertulis. Pertimbangan Hakim dan putusan merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan. Bahkan  putusan  akan  dianggap  cacat  jika  tidak  memuat  pertimbangan- pertimbangan  yang  cukup  dan  matang.  Pertimbangan  Hakim  terdiri  dari alasan  memutus  yang  biasanya  dimulai  dengan  kata  ”menimbang”  dan dasar  memutus  yang  biasanya  dimulai  dengan  kata  “mengingat”.  Pada alasan  memutus  maka  apa  yang  diutarakan  dalam  bagian-bagian  duduk perkaranya terdahulu, yaitu keterangan pihak-pihak berikut dalil-dalilnya, alat-alat  bukti  yang  diajukannya  harus  ditimbang  semua  secara  seksama satu  persatu,  tidak  boleh  ada  yang  luput  dari  ditimbang,  diterima  atau ditolak.  Pertimbangan  terakhir  adalah  pihak  yang  mana  yang  akan dinyatakan  sebagai  pihak  yang  akan  dibebankan  untuk  memikul  biaya perkara karena kalah. 16
Sebagaimana  telah  diuraikan  sebelumnya  bahwa  Mahkamah Syari‟yah  Sigli  mengabulkan  permohonan  pembatalan  nikah  oleh Pemohon (CD) untuk membatalkan perkawinan antara Termohon I (AS) dengan  Termohon  II  (VY).  Adapun  yang  menjadi  dasar  pertimbangan Majelis Hakim dalam mengabulkan permohonan Pemohon (CD) sebagai wali nasab dari Termohon II (VY) dalam Putusan Mahkamah Syar‟iyah Sigli  Nomor  246/Pdt.G/2012/MS-Sgi  yaitu  majelis  hakim  menimbang bahwa  Pemohon  mengajukan  permohonan  pembatalan  perkawinan terhadap  perkawinan  Termohon  II  (VY)  dengan  Termohon  I  (AS)  yang menikah  tanggal  24  Oktober  2011 di Kantor  Urusan Agama  Kecamatan
15 Sudikno  Mertokusumo, Hukum  Acara  Perdata  Indonesia ,  (Yogyakarta: Liberty 1988), hlm. 178
16 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia …..

## Pembatalan Nikah karena Nikah tanpa Izin Wali
Fakhrurrazi M. Yunus, Dewi Arlina
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Sigli  Kabupaten  Pidie  dengan  akta  nikah  Nomor  92/09/2011  karena dinikahkan oleh wali yang tidak berhak menjadi wali nikah Termohon II (VY).
Hakim  juga  menimbang  bahwasanya  setiap  perempuan  baik yang hendak menikah harus mendapat izin walinya dan terbukti wali dari Termohon  II  (VY)  tidak  memberi  izin  dan  tidak  mengetahui  adanya pernikahan  Termohon  I  dengan  Termohon  II  (VY),  sebagaimana  yang dimaksud  dalam  hadis  Nabi  Muhammad  SAW  dan  pendapat  Ahli  Fikih berikut:
a. Hadis Nabi SAW. Berikut:
Arinya  :” Diterima  dari  ‘Aisyah,  ia  telah  berkata  bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda : perempuan mana saja yang menikah tanpa izin walinya, maka pernikahannya adalah batal.”(H. R. al-Arba’ah Kecuali  al-Nasa’iy,  dan  Abu  ‘Awanah,  Ibn  Hibban,  dan  al-Hakim  men- shahihkannya)
b. Pendapat Ahli Fikih
Dalam Kitab fikih I„anatu al-Thalibin juz IV halaman 254 yang menyebutkan
Artinya:”Pengakuan  perkawinan  seorang  laki-laki  dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari seumpamanya wali dan dua orang saksi yang adil.
Terhadap  putusan  tersebut  Hakim  mengemukakan  fakta-fakta berbagai  pertimbangan  yang  telah  akan  diuraikan  di  bawah  ini  sesuai dengan  putusan  kasus  pembatalan  nikah  tersebut  sebagai  berikut  dalam pertimbangannya, hakim menyebutkan bahwa Wali nasab dari Termohon II (VY) masih ada, yaitu ayah kandung dan abang kandung Termohon II (VY). Kemudian bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan secara tertutup tanpa  diketahui  keluarga  Termohon  II  (VY),  hal  ini  dilakukan  karena keluarga Termohon II (VY) tidak setuju dengan pernikahan tersebut.
Menurut  Hakim  Mahkamah  Syar‟iyah  dalam  pertimbangannya menyebutkan  bahwa  wali  nasab  mempunyai  4  (empat)  derajat  yaitu kelompok  kerabat  laki-laki  garis  lurus  ke  atas  ayah,  kakek  dari  pihak ayah  dan  seterusnya,  kelompok  kerabat  saudara  laki-laki  kandung  atau saudara  laki-laki  seayah  dan  keturunan  laki-laki  mereka,  kelompok kerabat  paman  yaitu  saudara  laki-laki  kandung  ayah,  saudara  laki-laki

## Pembatalan Nikah karena Nikah tanpa Izin Wali
Fakhrurrazi M. Yunus, Dewi Arlina
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
seayah  dan  keturunan  mereka  dan  kelompok  saudara  laki-laki  kandung kakek,  saudara  laki-laki  seayah  kakek  dan  keturunan  mereka.  Jika  pun ayah dan keluarga Termohon II (VY) tidak menyetujui maka pernikahan baru  dapat  dilaksanakan  setelah  ada  putusan  tentang  wali adhal dari Mahkamah Syari‟ah.
Hakim juga menimbang bahwa terbukti benar antara Termohon I  dan  Termohon  II  (VY)  adalah  suami  isteri  yang  menikah  di  Kantor Urusan  Agama  Kecamatan  Kota  Sigli,  Kabupaten  Pidie  tanggal  2 Oktober  2011.    Bahwa  terbukti  benar  pernikahan  Termohon  I  dan Termohon  II  (VY)  yang  dilaksanakan  di  Kantor  Urusan  Agama Kecamatan  Kota  Sigli  Kabupaten  Pidie  Tersebut  adalah  pernikahan ulang,  karena  sebelumnya  antara  Termohon  I  dan  Termohon  II  (VY) telah  menikah  sirri  di  rumah  saksi  Termohon  I  yang  bernama  Amira  di Gampong Banteng, Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pidie.
Hakim  menimbang  bahwa  terbukti  Termohon  II  (VY)  telah dengan  sengaja  menutup-nutupi  kondisi  keluarga  Termohon  II  (VY) dengan menyatakan bahwa Pemohon selaku ayah dari Termohon II (VY) telah mafqud ,  padahal  Termohon  I  sejak  dari  awal  sudah  mengetahui bahwa Termohon II (VY) mempunyai ayah yang tinggal di Banda Aceh.
Hakim menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon  (CD)  telah  mengajukan  alat-alat  bukti  di  persidangan,  yaitu berupa  alat-alat  bukti  tertulis  (P.1)  sampai  dengan  (P.10)  dan  dua  orang saksi.  Hakim  juga  menimbang  Alat  bukti  tertulis  P.1,  P.2,  P.3,  P.9,  dan P.10, yang diajukan Pemohon di persidangan merupakan salinan sah dari suatu akta autentik. Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata  cocok.  Dengan  demikian  alat  bukti  P.1,  P.2,  P.3,  P.9,  dan  P.10 telah  memenuhi  syarat  formil  untuk  dijadikan  sebagai  alat  bukti  dan secara materil bukti tersebut mempunyai relevansi dan menguatkan dalil- dalil permohonan Pemohon (CD).
Hakim juga menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.4, P.5,  P.6  P.7  dan  P.8  yang  diajukan  Pemohon  di  persidangan  Majelis Hukum  berpendapat  bahwa  alat  bukti  tersebut  merupakan  fotokopi perlengkapan  adminitrasi  perkawinan,  yang  diajukan  sebagai  alat  bukti, namun  tidak  dibubuhi  materai  dan  tidak  dinazagelen  serta  tidak diperlihatkan  aslinya,  dengan  demikian  alat  bukti  P.4,  P.5,  P.6  P.7  dan

## Pembatalan Nikah karena Nikah tanpa Izin Wali
Fakhrurrazi M. Yunus, Dewi Arlina
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
117
P.8  tersebut  tidak  memenuhi  syarat  formil  untuk  dijadikan  sebagai  alat bukti sehingga beralasan untuk dikesampingkan.
Hakim  juga  menimbang,  bahwa  alat  bukti  berupa  dua  orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa  kedua  orang  saksi  tersebut  telah  memenuhi  persyaratan  formil. Adapun secara materil, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di  bawah  sumpahnya  yang  mana  keterangan  tersebut  saling  bersesuaian dan  saling  menguatkan  serta  relevan  dengan  dalil-dalil  permohonan Pemohon,  sehingga  secara  formil  dan  materil  alat  bukti  saksi  yang diajukan Pemohon dapat diterima.
Hakim  juga  menimbang  bahwa  seharusnya  Kepala  Kantor Urusan  Agama  Kecamatan  Kota  Sigli  Kabupaten  Pidie  meneliti  secara cermat  dan  tepat  maksud  dari  ketentuan  pasal  21  ayat  1  Komplikasi Hukum  Islam,  karena  selain  ayah,  ada  beberapa  susunan  kekerabatan calon  mempelai  wanita  yang  berhak  menjadi  wali  apabila  wali  yang utama  berhalangan  maupun  tidak  ada,  sehingga  Majelis  Hakim  menilai kepala  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Kota  Sigli  Kabupaten  Pidie melakukan pelanggaran Hukum terhadap ketentuan Pasal 21 ayat 1, pasal 22  dan  pasal  2  ayat  1  Komplikasi  Hukum  Islam.  Karena  Hakim menimbang,  bahwa  keabsahan  suatu  pernikahan  menurut  Hukum  Islam ditentukan antara lain adanya wali nikah, Kepala Kantor Urusan Agama sebagai Wali Hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada, mafqud (tidak diketahui keberadaannya) tidak memenuhi syarat atau adhal .
Selain  itu  dalam  mengambil  kesimpulan  Hakim  menimbang, maka  majelis  berkesimpulan  bahwa  permohonan  Pemohon  telah  cukup beralasan untuk melakukan pembatalan perkawinan terhadap pernikahan anaknya  (Termohon  II  (VY)  dengan  Termohon  I  karena  telah  sesuai dengan Pasal 23 (1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila  wali  nasab  tidak  ada  atau  tidak  mungkin  menghadirkannya  atau tidak  diketahui  tempat  tinggalnya  atau  gaib  atau adhal atau  enggan.  (2) Dalam hal wali adhal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai  wali  nikah  setelah  ada  putusan  Pengadilan  Agama  tentang  wali tersebut.  Pasal  26  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 Perkawinan  yang  dilangsungkan  dimuka  pegawai  pencatat  perkawinan

## Pembatalan Nikah karena Nikah tanpa Izin Wali
Fakhrurrazi M. Yunus, Dewi Arlina
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
118
yang  tidak  berwenang,  wali  nikah  yang  tidak  sah  atau  yang dilangsungkan  tanpa  dihadiri  oleh  2  (dua)  orang  saksi  dapat  dimintakan pembatalannya  oleh  keluarga  dalam  garis  keturunan  lurus  ke  atas  dari suami  atau  isteri,  jaksa  dan  suami  atau  isteri.  Pasal  71  huruf  (e) perkawinan  dilangsungkan  tanpa  wali  atau  dilaksanakan  oleh  wali  yang tidak berhak; dan Pasal 73 huruf (a)  para keluarga dalam garis keturunan lurus  ke  atas  Komplikasi  Hukum  Islam,  oleh  karena  itu  permohonan Pemohon  patut untuk diterima dan dikabulkan.
Menurut  Nurmaisal,  selaku  Hakim  di  Mahkamah  Syar‟iyah Sigli, sudah seharusnya perkawinan tersebut dibatalkan, karena dari hasil persidangan  di  Mahkamah  Syar‟iyah  Sigli  menyangkut  Putusan Pengadilan  Nomor:  246/Pdt.G/2012/MS-Sgi terbukti  telah  memenuhi Pasal  6  ayat  (2)  Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974  yang  menyatakan bahwa:  “Untuk  melangsungkan  perkawinan   harus  mendapat izin  kedua orang tua”. 17
Menurut  Arif  Irhami,  selaku  Hakim  di  Mahkamah  Syar‟iyah Sigli  Mengenai  Putusan  Nomor:  246/Pdt.G/2012/MS-Sgi  di  latar belakangi  oleh  suatu  permasalahan  yang  menyebabkan  perkawinan tersebut  dilangsungkan  dengan  menggunakan  wali  nikah  yang  tidak  sah sehingga  syarat-syarat  untuk  melangsungkan  perkawinan  yang  bersifat administratif dipalsukan oleh Termohon. 18
Berdasarkan  hasil  wawancara  penulis  dengan  salah  seorang Hakim di Mahkamah Syar‟iyah Sigli bahwa, menurut Pegawai Pencatat Nikah  tersebut  tidak  bertanggung  jawab  terhadap  kebenaran  dari  syarat- syarat  administratif    pernikahan  yang  berupa  surat  izin  orang  tua,  surat pemberitahuan  kehendak  nikah,  dan  Kartu  Tanda  Penduduk  dari Termohon I (AS), dengan terpenuhinya semua syarat-syarat tersebut yang
17 Wawancara  dengan  Nurmaisal,  Hakim  Mahkamah  Syar‟iyah  Kota  Sigli pada Tanggal 15 Agustus 2016 di Mahkamah Syar‟iyah Sigli.
18 Wawancara  dengan  Arif  Irhami,  Hakim  Mahkamah  Syar‟iyah  Kota  Sigli pada Tanggal 15 Agustus 2016 di Mahkamah Syar‟iyah Sigli.

## Pembatalan Nikah karena Nikah tanpa Izin Wali
Fakhrurrazi M. Yunus, Dewi Arlina
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
119
dipandang sah, maka perkawinan dari Termohon I dan Termohon II (VY) dapat dilangsungkan. 19
Berdasarkan  fakta-fakta  yang  diperoleh  dalam  persidangan, maka  Majelis  Hakim  berpegang  pada  keterangan  saksi  dan  Pemohon, yang tujuannya untuk melindungi kepentingan Pemohon yang dalam hal ini  sebagai  pihak  yang  dirugikan  dan  pihak  yang  telah  ditipu  dan dibohongi  serta  menuduh  hilang.  Oleh  karena  itu  Majelis  berpendapat bahwa permohonan Pemohon (CD) telah terbukti menurut hukum sesuai pasal-pasal yang telah disebutkan di atas sehingga perkawinan dimaksud patut dibatalkan.
Tinjauan  Hukum  Islam  terhadap  Pembatalan  Nikah  Tanpa  Izin Wali dalam Putusan Nomor 246/Pdt.G/2012/MS-Sgi.
Menurut  hukum  Islam,  akad  perkawinan  suatu  perbuatan hukum  yang  sangat  penting  dang  mengandung  akibat-akibat  serta konsekuensi-konsekuensinya  tentu  sebagaimana  yang  telah  ditetapkan oleh  Syariat  Islam.  Oleh  karena  itu,  Pelaksanaan  akad  nikah  yang  tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Syariat Islam adalah perbuatan  yang  sia-sia,  bahkan  dipandang  sebagai  perbuatan  yang melanggar  hukum  yang  wajib  dicegah  oleh  siapa  pun  yang mengetahuinya, atau dengan cara pembatalan apabila pernikahan itu telah dilaksanakannya.  Hukum  Islam  menganjurkan  agar  sebelum  pernikahan dibatalkan  perlu  terlebih  dahulu  diadakan  penelitian  yang  mendalam untuk  memperoleh  keyakinan  bahwa  semua  ketentuan  yang  tealah ditetapkan  oleh  Syariat  Islam  sudah  terpenuhi.  Jika  persyaratan  yang telah  ditentukan  masih  belum  lengkap  atau  masih  terdapat  halangan pernikahan, maka pelaksanaan akad pernikahan haruslah dicegah. 20
Pembatalan nikah merupakan suatu kasus yang tidak asing lagi dikalangan  masyarat.  Dalam  hukum  Islam,  pernikahan  dapat  dibatalkan
19 Wawancara  dengan  Hakim  Mahkamah  Syar‟iyah  Kota  Sigli  pada  Tanggal 15 Agustus 2016 di Mahkamah Syar‟iyah Sigli.
20 Abdul  Manan, Hukum  Perdata  Islam  di  Indonesia ,  ed-I  ,cet-I,  (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 42.

## Pembatalan Nikah karena Nikah tanpa Izin Wali
Fakhrurrazi M. Yunus, Dewi Arlina
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
120
apabila tidak memenuhi rukun dan syarat. Selain tidak  memenuhi syarat dan rukun juga perbuatan itu dilarang atau diharamkan dalam agama. 21
Sebagaimana  dijelaskan  dalam  hukum  Islam  bahwasanya pernikahan  tersebut  baru  dapat  dibatalkan  apabila  tidak  terpenuhi  rukun dan  syarat  dan  dikarenakan  adanya  halangan  pernikahan  atau  haram melakukan  pernikahan  bagi  keduanya  dikarenakan  ada  sebab  tertentu. Sedangkan dalam permohonan pembatalan nikah
Nomor: 246/Pdt.G/2012/MS-Sgi  diajukan  dengan  alasan  bahwa  pernikahan tersebut  tidak  ada  izin  dari  Pemohon  sebagai  wali  nasab  dari  Termohon II.
Persoalan  izin  wali  dalam  pernikahan  menurut  Mazhab  Hanafi mengatakan  bahwa  wanita  yang  telah  baligh  dan  berakal  sehat  boleh memilih sendiri suaminya dan boleh pula melakukan aqad nikah sendiri, baik dia perawan maupun janda. Tidak ada seorang pun yang mempunyai wewenang  atas  dirinya  atau  menentang  pilihannya,  dengan  syarat  orang yang  dipilihnya  itu  sekufu  (sepadan)  dengannya  dan  maharnya  tidak kurang  dari  dengan  mahar  mitsil.  Tetapi,  bila  dia  memilih  seorang  laki- laki  yang  tidak  sekufu  dengannya,  maka  walinya  boleh  menentangnya, dan meminta kepada qadhi untuk membatalkan aqad nikahnya. 22
Mayoritas  Ulama  Imamiyah  juga  berpendapat  bahwa  seorang wanita  baligh  dan  berakal  sehat,  disebabkan  oleh  kebalighan  dan kematangannya itu, berhak bertindak melakukan segala bentuk transaksi dan  sebagainya,  termasuk  juga  dalam  persoalan  perkawinan,  baik  dia masih  perawan  maupun  janda.  baik  punya  ayah,  kakek,  dan  anggota keluarga  lainnya,  maupun  tidak  direstui  ayahnya,  baik  dari  kalangan bangsawan  maupun  rakyat  jelata,  kawin  dengan  orang  yang  memiliki kelas  sosial  tinggi  maupun  rendah,  tanpa  ada  seorangpun,  betapapun tinggi kedudukannya yang berhak melarangnya. ia mempunyai hak yang sama  persis  kaum  lelaki.  Para  penganut  Mazhab  Imamiyah  beragumen
21 Abdul  Rahman  Ghozali, Fiqh  Munakahat ,  (Jakarta:  Kencana  2003),  hlm.
141.
22 Muhammad  Jawad  Mughniyah, Fiqh  Lima  Mazhab , (Jakarta:  Lentera, 2005), hlm. 345.

## Pembatalan Nikah karena Nikah tanpa Izin Wali
Fakhrurrazi M. Yunus, Dewi Arlina
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
121
dengan Firman Allah SWT surat Al-Baqarah ayat 232 sebagaimana yang telah disebutkan pada bab sebelumnya.
Juga disebutkan dalam hadis Nabi SAW dibawah ini :
ا ﻷ مي
اَهُتىُكُس اَهُوْذِإ َو ، ُرَمْأَتْسُت  ُرْكِبْنا َو ،اَهِّيِن َو  ْهِم اَهِسْفَىِب ُّقَحَأ 23 .
Artinya: Janda  itu  lebih  berhak  atas  diri  mereka  ketimbang walinya.  sedangkan  gadis  dimintai  pendapat  mengenai  dirinya  dan izinnya adalah diamnya .
Dimaksud ا ﻷ مي   disini  adalah  seorang  perempuan  yang  tidak punya pasangan hidup (suami), baik perawan maupun sudah janda. Oleh karenanya  hadits  di  atas  menunjukkan  bahwa  seorang  perempuan memiliki  hak  untuk  melaksanakan  sendiri  akad  nikahnya.  Selain berpegang pada teks Al-Quran dan Hadis di atas, para pengikut Imamiyah juga  berpegang  pada  argumen  rasional.  Rasio  menetapkan  bahwa  setiap orang  mempunyai  kebebasan  penuh  dalam  bertindak  dan  tidak seorangpun  baik  yang  memiliki  hubungan  kekerabatan  dekat  maupun jauh dengannya yang punya kekuasaan untuk memaksanya. 24
Dalam  perkara  ini,  Termohon  I  dan  Termohon  II  juga melangsungkan  pernikahan  di  Sigli,  sementara  Termohon  II  adalah  asli orang Banda Aceh. Kalau dikaji kembali apabila wali adhal atau enggan menikahkan maka hak perwaliannya beralih kepada wali hakim. Menurut Amir  Syarifuddin  yang  juga  mengutip  pendapat  jumhur  ulama,  wali hakim itu dapat menjadi wali nikah yang  menggantikan wali nasab, jika wali  qorib  qatau  wali  nasab  itu  sudah  tidak  ada,  atau  mereka  dalam keadaan adhal atau  menghalang-halangi  tanpa  sebab  yang  dapat dibenarkan. 25
Adapun analisis terhadap putusan Hakim Mahkamah Syar‟iyah Sigli  dengan  Nomor:  246/Pdt.G/2012/MS-Sgi  yang  mengabulkan permohonan pembatalan nikah oleh Pemohon (CD) selaku ayah kandung dari Termohon II (VY), mengapa majelis hakim yang memeriksa perkara
23 Ibnu  Rusyd, Bidayatul  Mujtahid ,  terj:  Abu  Usamah  Fakhur  Rohman,
(Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 5.
24 Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqh Lima Mazhab (Jakarta: Lentera, 2005), hlm. 345.
25 Amir  Syarifuddin, Hukum  Perkawinan  Islam  di  Indonesia  Antara  Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, (Jakarta: Kencana 2006), hlm 78-79

## Pembatalan Nikah karena Nikah tanpa Izin Wali
Fakhrurrazi M. Yunus, Dewi Arlina
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
122
tersebut  harus  membatalkan  pernikahan  antara  Termohon  I  dan Termohon  II,  karena  berdasarkan  hemat  penulis  bahwasanya  masih  ada peluang  untuk  mempertahankan  pernikahan  tersebut  tanpa  harus membatalkannya  demi  kemaslahatan  kedua  belah  pihak.  Hal  ini berdasarkan  hadist  Nabi  SAW  dalam  hal  apabila  keluarga/wali  enggan menikahkan  maka  Penguasa  yang  menjadi  wali  orang  yang  tidak mempunyai wali, adapun bunyi hadist tersebut adalah:
َغِب  ْتَحَكَو ٍةَأ َرْما اَمُّيَأ
اَهَهَف اَهِب َمَخَد  ْنِإَف ٌمِطاَب اَهُحاَكِىَف ٌمِطاَب اَهُحاَكِىَف ٌمِطاَب اَهُحاَكِىَف اَهِّيِن َو ِنْذِإ  ِرْي
ًَن َّيِن َو  َلا  ْهَم ُّيِن َو ُناَطْهُّسناَف او ُرَجَتْشا  ْنِإَف اَه ِج ْرَف  ْهِم َّمَحَتْسا اَمِب  ُرْهَمْنا 26 ُُ Artinya: Wanita manapun  yang  menikah  tanpa  seizin  walinya  maka nikahnya  adalah  batal,  nikahnya  adalah  batal,  nikahnya  adalah  batal. Jika  dia  telah  digauli  maka  dia  berhak  mendapatkan  mahar,  karena lelaki itu telah menghalalkan kemaluannya. Jika terjadi pertengkaran di antara  mereka,  maka  penguasalah  yang  menjadi  wali  atas  orang  yang tidak punya wali.
Adapun  kaitan  kasus  di  atas  dengan  hadis  ini  bahwasanya pernikahan ini tidak disetujui sehingga pernikahan ini dilakukan  melalui wali hakim, berdasarkan hadis di atas maka pernikahan kedua belah pihak adalah sah. Walaupun pada dasarnya pernikahan kedua belah pihak tidak sah  karena  tanpa  adanya  izin  wali,  namun  dalam  keadaan  tertentu pernikahan  tersebut  dapat  dianggap  sah  dengan  syarat  seperti  yang dijelaskan  dalam  hadis  di  atas  yang  menjelaskan  bahwasanya  setelah dilangsungkan  pernikahan  tersebut  kedua  belah  pihak  telah  melakukan hubungan  selayaknya  suami  isteri,  berarti  pernikahan  tersebut  adalah pernikahan yang sah dan tidak dapat dibatalkan lagi, dan dalam keadaan dimana  wali adhal /  enggan  menikahkan  si  perempuan  maka  walinya boleh digantikan dengan wali hakim.
Sementara  itu  dalam  Undang-Undang  perkawinan  tidak mengatur tentang wali nikah secara eksplisit. Hanya dalam Pasal 26 ayat (1)  dinyatakan  “Perkawinan  yang  dilangsungkan  di  muka  Pegawai Pencatat  Nikah  yang  tidak  berwenang,  wali  nikah  yang  tidak  sah,  atau yang  dilangsungkan  tanpa  dihadiri  oleh  2  (dua)  orang  saksi  dapat
26 Abu Daud, Sunan Abi Daud, (Mesir: Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 143.

## Pembatalan Nikah karena Nikah tanpa Izin Wali
Fakhrurrazi M. Yunus, Dewi Arlina
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
123
dimintakan  pembatalannya  oleh  para  keluarga  dalam  garis  kuturunan lurus ke atas dari suami isteri, jaksa, dan suami atau isteri”. Jadi, secara implisit  bunyi  pasal  di  atas  mengisyaratkan  dengan  jelas  bahwa perkawinan yang tidak diikuti oleh wali, maka perkawinannya batal atau dapat  dibatalkan.  Namun  demikian,  apabila  ternyata  mereka  yang melangsungkan  perkawinan  telah  hidup  bersama  sebagai  suami  isteri, maka hak untuk membatalkannya menjadi gugur. 27
Hal  ini  sejalan  dengan  isyarat  hadis  yang  telah  dikutip  di  atas, bahwa  apabila  mereka  sudah  terlibat  hubungan  suami  isteri,  maka mempelai  perempuan  berhak  mendapatkan  mahar.  Dalam  rumusan  UU Perkawinan dinyatakan : “Hak untuk membatalkan oleh suami, atau isteri berdasarkan  alasan  dalam  ayat  (1)  pasal  ini  gugur  apabila  mereka  telah hidup  bersama  sebagai  suami  isteri  yang  dapat  memperlihatkan  akta perkawinan  yang  dibuat  pegawai  pencatat  perkawinan  yang  tidak berwenang dan perkawinan harus diperbarui supaya sah. 28
Namun  adakalanya  juga  dimana  seorang  wali  menolak menikahkan  dengan  alasan  yang  tidak  syar‟i,  yaitu  alasan  yang  tidak dibenarkan  hukum    syara‟.  Misalnya  calon  suaminya  bukan  dari  suku yang sama, orang  miskin, bukan sarjana, atau wajah tidak rupawan, dan sebagainya.  Ini  adalah  alasan-alasan  yang  tidak  ada  dasarnya  dalam pandangan  syariah,  maka  tidak  dianggap  alasan  syar‟i.  Jika  wali  tidak mau  menikahkan  anak  gadisnya  dengan  alasan  yang  tidak  syar‟i  seperti ini,  maka  wali  tersebut  disebut  wali ‘adhal .   Makna ‘adhal adalah penolakan wali untuk menikahkan anak perempuannya yang berakal dan sudah  baligh  dengan  laki-laki  yang  sepadan  dengan  perempuan  jika perempuan tersebut telah meminta kepada walinya untuk dinikahkan dan amsing-masing  calon  mempelai  itu  saling  mencintai,  maka  penolakan yang demikian menurut syara‟ dilarang. 29
27 Ahmad  Rofiq, Hukum  Perdata  Islam  di Indonesia ,  (Jakarta:  Rajawali  Pers,
2013), hlm. 65 28 Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia… hlm. 65.
29 Wahbah al Zuhaily, al Fiqh al Islami wa Adillatuhu , Juz 9, (Beirut: Dar al- Fikr, 1997), hlm. 672.

## Pembatalan Nikah karena Nikah tanpa Izin Wali
Fakhrurrazi M. Yunus, Dewi Arlina
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
124
Maka  walaupun  dalam  keadaan  sebagaimana  yang  telah dijelaskan  di  atas,  yakni  tanpa  adanya  izin  wali  saat  hendak  menikah, pernikahan  itu  sah.  Selain  itupun  pernikahan  tersebut  diharapkan  agar menjadi  solusi  untuk  tidak  terjerumus  di  dalam  madharat  yang  lebih tinggi,  seperti  perzinaan  antara  keduanya,  sebagaimana  yang  dimaksud dalam kaidah fikih :
ررضنا لازي 30
Artinya : “ Kemudaratan harus dihilangkan".
Seperti yang dikatakan oleh Izzuddin Ibn „Abdal-Salam bahwa tujuan  syari‟ah  adalah  untuk  meraih  kemaslahatan  dan  menolak kemafsadatan. 31 Sehubungan  dengan  perkara  yang  diselesaikan  di Mahkamah Syar‟iyah Sigli yang dipermasalahkan mengenai tidak adanya izin wali, sehingga wali hakimlah yang menikahkan Termohon I dengan Termohon II yang sebenarnya kedua pihak tersebut melakukannya karena wali nasabnya adhal .
Perihal perkara ini bahwasanya dalam prosedur pernikahan dan peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia  ketika  wali  dari  pihak perempuan adhal atau  enggan  dalam  menikahkan  anaknya  maka  boleh digantikan  dengan  wali  hakim  dengan  syarat  adanya  surat  putusan  dari Mahkamah Syar‟iyah bahwa walinya adhal. Pernikahan Termohon I (AS) dengan Termohon II (VY) yang dinikahkan oleh wali hakim tidak adanya surat  putusan  yang  mengatakan  bahwa  walinya adhal dari  Mahkamah Syar‟iyah Sigli.
Sebenarnya  yang  menjadi  masalah  hanya  persoalan  surat putusan adhal nya  wali  yang  tidak  ada  dan  adanya  pemalsuan  surat  izin dari  wali  yang  di  buat  oleh  Termohon  II.  Menurut  hemat  penulis mengenai  putusan  hakim  Mahkamah  Syari‟ah  Sigli  bahwasanya  kalau ditinjau  kembali  masih  ada  peluang  bagi  kedua  belah  pihak  untuk mempertahankan  pernikahan  tersebut  tanpa  harus  membatalkannya, karena  seharusnya  hakim  juga  melihat  dan  mempertimbangkan  alasan
30 Mukhtar  Yahya  dan  Fatchurrahman, Dasar-Dasar  Pembinaan  Hukum  Fiqh Islami , (Bandung: Alma‟arif, 1986) , hlm. 487. 31 A.  Djazuli, Kaidah–Kaidah  Fikih:  Kaidah-Kaidah  Hukum  Islam  Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 67.

## Pembatalan Nikah karena Nikah tanpa Izin Wali
Fakhrurrazi M. Yunus, Dewi Arlina
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Termohon  I  dan  Termohon  II  memalsukan  surat  izin  dan  mengatakan bahwa  walinya  mafqud  itu  disebakan  karena  walinya  tidak  menyetujui hubungan  antara  Termohon  I  dan  Termohon  II  dikarenakan  Termohon  I memiliki  kondisi  fisik  yang  pincang,  itam  dan  orang  Pidie  dan  itu dipandang  bukan  suatu  alasan  yang  syar‟i.  Sehingga  tidak  seharusnya pernikahan  itu  dibatalkan  karena  pernikahan  merupakan  suatu  yang sakral  yang  berhak  untuk  dipertahankan  untuk  menyempurnakan setengah dari agama.

## Penutup
1. Hakim dalam mengabulkan perkara Nomor 246/Pdt.G/2012/MS-Sgi dengan  pertimbangan  bahwa  terbuktinya  pihak  Termohon  II  (VY) telah  sengaja  menutup-nutupi  kondisi  keluarga  dengan  menyatakan bahwa  Pemohon  selaku  ayah  dari  Termohon  II  (VY)  telah mafqud.
Kemudian  wali  nasabnya masih  ada  yaitu  ayah  dan  abang  kandung Termohon  II.  Pertimbangan  lainnya bahwa  Kepala  Kantor  Urusan Agama  Kecamatan  Sigli  Kabupaten  Pidie  kurang  cermat  dalam memeriksa  berkas  administrasi  yang  diajukan  sebagai  syarat  nikah serta  tidak  adanya  surat  putusan  dari  mahkamah  Syar‟iyah  yang menyatakan tentang keadhalan wali.
2. Menurut hukum Islam, terkait dengan pembatalan nikah dikarenakan pernikahan  tanpa  izin  wali  yang  dikabulkan  oleh  Mahkamah Syar‟iyah Sigli dengan Nomor 246/Pdt.G/2012/MS-Sgi kurang tepat dalam  memutuskan  perkara  tersebut  karena  seharusnya  hakim  juga mempertimbangkan  alasan  Termohon  I  dan  Termohon  II memalsukan  surat  izin  orangtua  dan  mengatakan  bahwa  wali Termohon II mafqud, itu disebabkan karena wali Termohon II tidak menyetujui  pernikahan  Termohon  I  dan  Termohon  II  karena  alasan yang  tidak  syar‟i.  Dalam  hukum  Islam  bahwa  apabila  walinya  itu dalam  keadaan adhal atau  menghalang-halangi  tanpa  sebab  yang dapat  dibenarkan  menurut  syara‟  maka  perwaliannya  dapat berpindah kepada wali hakim, sehingga tidak sepatutnya pernikahan tersebut dibatalkan.

## Pembatalan Nikah karena Nikah tanpa Izin Wali
Fakhrurrazi M. Yunus, Dewi Arlina
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah

## Daftar Pustaka
Abdul  Hasan  Rauf,  dkk, Kamus  Bahasa  Melayu-Bahasa  Arab ; Bahasa Arab - Bahasa Melayu , Cet. IV, Selangor: Fajar Bhakti, 2006. Abdul  Manan, Aneka  Masalah  Hukum  Perdata  Islam  Di  Indonesia , Jakarta: Kencana, 2006.
_________, Hukum  Perdata  Islam  di  Indonesia ,  ed-I,  cet-I,  Jakarta: Kencana, 2006.
Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat , Jakarta: Kencana 2003. Abd Al-Rahman Al-Juzary, Kitab Al-Fiqh ‘Ala Al-Madzahib Al-Arba’ah , Juz IV, Maktabah Al-Tijariyah, tt. A.  Djazuli, Kaidah–Kaidah  Fikih:  Kaidah-Kaidah  Hukum  Islam  Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis, Jakarta:
Kencana, 2006.
Abu Daud, Sunan Abi Daud, Mesir: Dar al-Fikr, t.t. Ahmad  „Athiyatullah, al-Qamus’i  Islam ,  Jilid  II,  Mesir:  Maktabah  al- Mahdah, 2006.
Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam , Yogyakarta: UII Press,
2000.
Ahmad  Rofiq, Hukum  Islam  Di  Indonesia ,  Cet-6,  Jakarta  :  PT.  Raja
Grafindo Persada, 2003.
Amiur  Nuruddin  dan  A.A.  Tarigan, Hukum  Perdata  Islam  di  Indonesia
Studi Kritis Perkembangan , Jakarta: Prenada Kencana, 2004.
Amir  Syarifuddin, Hukum  Perkawinan  di  Indonesia,  Antara  Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan , Jakarta: Kencana,
2007.
Arso  Sosroatmodjo  dan  A.  Wasit  Aulawi, Hukum  Perkawinan  di Indonesia, Jakarta: Bulan Bintang, 1978.
Djaman Nur, Fiqih Munakahat , Semarang: Dina utama, 1993. Ebta  Setiawan, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  Online ,  Tahun  2012- 2016.
Ibnu  Rusyd, Bidayatul  Mujtahid ,  terj:  Abu  Usamah  Fakhur  Rohman, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
Imam  Alaudin  Abi  Bakar  Ibnu  Maskud  Al-Kasani  Al  -Khanafi, Bada’i ash-Shana’i’ , Juz II, Beirut Libanon: Dar al-Fikr, tt.
Kamal  Mukhtar, Asas-asas  Hukum  Islam  tentang  Perkawinan ,  Jakarta: Bulan Bintang,  2005.
M. A. Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat:Kajian Fikih Nikah Lengkap , ed 1, cet-3, Jakarta:Rajawali Pers, 2013.
Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam , Jakarta: Bumi Aksara,
2006.

## Pembatalan Nikah karena Nikah tanpa Izin Wali
Fakhrurrazi M. Yunus, Dewi Arlina
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
127
Muchlis  Marwan  dan  Thoyib  Mangkupranoto, Hukum  Islam  II , Surakarta: Buana Cipta, 2006. Muhammad Abu Zahrah, Ushul Fiqh , t.tp: Dar al-Fikr al-„Araby, 2008. Muhammad  Amin  Summa, Hukum  Keluarga  Islam  di  Dunia  Islam , Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005. Muhammad  Jawad  Mughniyah, Fiqh  Lima  Mazhab , Jakarta:  Lentera, 2005.
Muhammad Nazir, Metode Penelitian , Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004. Muhammadin, Kriteria  Wali  Adil  dalam  Pernikahan  (Analisa  terhadap Pendapat  Imam  Syafi’i) ,  (Tidak  Dipublikasikan),  Banda  Aceh:
UIN Ar-Raniry, 2015.
Mukhtar  Yahya  dan  Fatchurrahman, Dasar-Dasar  Pembinaan  Hukum
Fiqh Islami , Bandung: Alma‟arif, 1986.
Nogarsyah Moede Gayo, Buku Pintar Islam , Jakarta: Ladang Pustaka dan Intimedia, 2010. Nurhayati, Peranan  Pegawai  Pencatat  Nikah  dalam  Pembatalan Kehendak  Perkawinan  Ditinjau  Menurut  Hukum  Islam (Penelitian  di  Kecamatan  Baitussalam  Aceh  Besar), (Skripsi,
Tidak Dipublikasikan), Banda Aceh: IAIN Ar-Raniry, 2013.
R.  Soetojo  Prawirohamidjojo  dan  Asis  Safioedin, Hukum  Orang  dan Keluarga , Bandung: Alumni, 2006.
Ridwan  Qari  dkk, Himpunan  Peraturan  Perundang-Undangan  Bidang Urusan  Agama  Islam ,  (Banda  Aceh:  Bidang  Urusan  Agama
Islam Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Aceh, 2009.
Saleh Abidin dan Amiruddin, Fiqh Munakahat , Bandung: Pustaka Setia,
2008.
Setiawan, Aneka  Masalah  Hukum  dan  Hukum  Acara  Perdata, Yogyakarta: Liberty, 2002.
Slamet  Abidin  Aminuddin, Fiqh  Munakahat  untuk  Fakultas  Syari'ah Komponen MKDK , Bandung: Pustaka Setia, 2006.
Soemiyati, Hukum  Perkawinan  dan  Undang-Undang  Perkawinan , Yogyakarta: Liberty, 2006.
Sudikno  Mertokusumo, Hukum  Acara  Perdata  Indonesia ,  Yogyakarta:
Liberty 1988.
Syaikh  Hasan  Ayyub, fikih  keluarga ,  terj.  M.  abdul  Ghoffar,  Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar, 2001.
T.  M.  Hasbi  Ash-Shiddieqy, Pengantar  Hukum  Islam ,  Jakarta:  Bulan Bintang, 2005.
____________, Hukum-hukum  Fiqh  Islam; Tinjauan  Antar  Madzhab, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.

## Pembatalan Nikah karena Nikah tanpa Izin Wali
Fakhrurrazi M. Yunus, Dewi Arlina
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Tihami  dan  Sohari  Sharani, Fikih  Munakahat ,  Jakarta:  Raja  Grafindo, 2009.
Tim  Penyusun  Departemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan, Kamus  Besar Bahasa Indonesia , Jakarta: Balai Pustaka, 2010. Tim  Penyusun, Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun 1974  tentang Perkawinan ,  Dilengkapi  KHI  di  Indonesia,
Surabaya: Arkola, 2008.
Yahya Harahap, Hukum Perkawinan , (Medan: Zahir Trading, 2005). Yuni  Zulfiani  Riski  Ahmad, Tinjauan  Yuridis  terhadap  Pembatalan Perkawinan  karena  Tidak  Adanya  Izin  dari  Orang  Tua ,
Makassar:  Universitas  Hasanuddin,  2013),  http//www//skripsi- pdf,html.
Wahbah al Zuhaily, al Fiqh al Islami wa Adillatuhu , Juz 9, (Beirut: Dar al- Fikr, 1997.
Zainuddin  Ali, Hukum  Perdata  Islam  di  Indonesia, Jakarta:  Sinar
Grafika, 2006.