Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039 Vol. 2, No. 1 – Februari 2021, Hal. 11-15| Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: https://doi.org/10.22225/jph.2.1.3043.11-15

## PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
Made Ratih Pradnyantari, I Gusti Bagus Suryawan, I Nyoman Sujana Fakultas Hukum Universitas Warmadewa Denpasar-Bali, Indonesia

## Abstrak
Penyalahgunaan  Narkotika  berdampak  sangat  buruk  terhadap  kelangsungan  generasi  suatu  bangsa.  Untuk mengantisipasinya perlu kerjasama dari seluruh komponen masyarakat, seperti keluarga, lembaga sekolah dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi, selanjutnya pemerintah harus bersatu dalam upaya pencegahan Narkotika di  lingkungan  sekitarnya.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menjelaskan  langkah-langkah  yang  dilakukan  oleh penegak  hukum  dalam  penyalahgunaan  narkotika,  yang  kedua  menjelaskan  prosedur  pengenaan  sanksi  yang dilakukanoleh  pengguna  terhadap  penyalahgunaan  narkotika.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  hukum normatif.  Sumber  data yang digunakan  adalah  sumber bahan  hukum  sekunder yang diperoleh  melalui  analisis dokumen,  dan  analisis  bahan  hukum  dengan  menggunakan  argumentasi  hukum.  Sumber  bahan  hukum  dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan sekunder, teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan metode pencatatan dokumentasi dan membaca peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan dan dianalisis  dengan  menggunakan  deskriptif  kualitatif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  Langkah-langkah mencegah penyalahgunaan narkotika dapat dilakukan melalui metode promotif, preventif, represif, kuratif dan rehabilitasi, yang kedua Pengenaan sanksi pidana bagi pengguna Narkotika, dapat dikenakan sanksi pidana, yaitu dalam pasal 47, pasal 54, pasal 55, dan pasal 103 yang menyatakan pada pokoknya bahwa pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika dapat dikenakan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial serta berkewajiban melaporkan kepada rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat dan juga lembaga rehabilitasi medis serta rehabilitasi sosial bagi pemakainarkotika danatau orang tua atau wali bagi pemakainarkotika.
Kata Kunci: Penegakan Hukum; Narkoba; Sanksi

## Abstract
Narcotics abuse has a very bad impact on the continuity of the generation of a nation. To anticipate this, it requires cooperation from all components of society, such as families, school institutions from elementary to tertiary level, then the government must unite in efforts to prevent Narcotics in the surrounding environment. This study aims to explain the steps taken by law enforcers in narcotics abuse, the second is to explain the procedures for imposing sanctions by users against narcotics abuse. This research uses normative legal methods. Sources of data used are sources of secondary legal materials obtained through document analysis, and analysis of legal materials using legal arguments. Sources of legal materials in this study are primary and secondary legal materials, legal material collection techniques use the method of recording documentation and reading laws and regulations relating to the problem and are analyzed using descriptive qualitative. The results showed that measures to prevent narcotics abuse can be carried out through promotive, preventive, repressive, curative and rehabilitation methods, secondly the imposition of criminal sanctions for narcotics users, can be subject to criminal sanctions, namely in article 47, article 54, article 55, and Article 103 which states in essence that Narcotics addicts and victims of narcotics abuse can be subject to medical rehabilitation and social rehabilitation and are obliged to report to hospitals, community  health  centers  as  well  as  medical  rehabilitation  and  social  rehabilitation  institutions  for  narcotics users and / or parents or guardians for narcotics users.
Keywords: Law Enforcement; Drugs; Penalty

## I. PENDAHULUAN
Penyalahgunaan  narkotika  dikalangan  masyarakat  bukan  rahasia  lagi,  tersebut  sekarang  ini  telah mencapai proporsi yang semakin meresahkan. Dalam rangka pencegahan atau pemberantasannya aparat penegak  hukum  telah  lebih  meningkatkan  kegiatannya  untuk  terus  mengadakan  berbagai  razia, mengingat penyebaran penyalahgunaan narkoba sudah sangat luas dan tidak pandang bulu, yang mana dalam  peredarannya  narkotika  begitu  cepat  sampai  di  kalangan  masyarakat,  hal  ini  juga  tidak menghiraukan status sosial seseorang serta calon korbannya.
Sesuai bunyi Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa: “Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik tanaman sintetis maupun tanama semisintetis, yang berakibat kepada penurunan kesadaran, hilangnya rasa,  mengurangi  sampai  menghilangkan  rasa  nyeri,  dan  dapat  menimbulkan  kecanduan.  Definisi narkotika mempunyai kesamaan dengan psikotropika yaitusama-sama berbentuk obat atau zat alamiah
maupun  sintesis.  Perbedaan  antara  narkotika  dan  psikotropika  yaitu  narkotika  ada  yang  berasal  dari tanaman, sedangkan dalam pengertian psikotropika tidak disebutkan demikian.
Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, jenis-jenis narkotika adalah Narkotika Golongan satu, yaitu narkotika yang digunakan demi kepentingan ilmu pengetahuan akan tetapi tidak digunakan dalam pengobatan/ terapi, hal ini memiliki potensi sangat besar yang dapat mengakibatkan  kecanduan,  seperti  ganja, kokain , opium,  papaversomniferum, tetrahydrocannabinol , narkotika  golongan  dua,  yang  termasuk  golongan  ini  adalah  narkotika  yang  digunakan  dalam pengobatan  sebagai  pilihan  terakhir  dan  juga  digunakan  dalam  terapi  dan  atau  untuk  juga pengembangan  ilmu  pengetahuan  serta  memiliki  potensi  besar  yang  dapat  mengakibatkan ketergantungan,  seperti rasemorfan,  normorfina,  tilidina,petidina,  morfina, narkotika  golongan  tiga, yang  termasuk  golongan ini  adalahnarkotika yang digunakan dalam  ilmu  pengobatan dan jugauntuk terapi dan atau demi pengembangan ilmu pengetahuan serta memiliki potensi yang tidak berat yang dapat  mengakibatkan  ketergantungan,  seperti kodeina,  polkodina,  etilmorfina,  nikokodina,  propiram (Satjipto, 2000) .
Dalam  Kamus  Bahasa  Indonesia  disebutkan  mengenai  pengertian  pengguna  narkotika  yaitu “Pengguna” merupakan  orang  yang memakai,  sebagaimana diatur  dalam  Pasal 1  Angka 1  Undang- Undang  Narkotika  maka  dapat  dikatakan  bahwa  pemakai  narkotika  merupakan  orang  yang menggunakan  obat  atau  zat  yang berasal dari tanaman,  baik tanaman sintetis maupun tanaman  semi sentetis  yang  dapat  menurunkan  dan  bahkanmengalami  gangguan  kesadaran,  menghilangkan  rasa, mengurangi  sampai  dengan  menghilangkan  rasa  nyeri.  Pecandu  Narkotika  adalah  orang  yang menggunakan  atau  menyalahgunakan  narkotika  dan  dalam  keadaan  ketergantungan  pada  narkotika, baik secara fisik maupun psikis.Penyalahguna narkotikamerupakan orang yang tidakberhak memiliki atau melawan hukum. Pecandu Narkotika secara ilmu kesehatan adalah orang sakit adiksi kronis yang bisa  sembuh  dan  tidak  mengkonsumsi  narkotika  lagi  direhabilitasi,  sedangkan  secara  hukum berdasarkan pasal 54 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pecandu hukumnya wajib rehabilitasi. Rehabilitasi dihitung sebagai menjalani hukum (pasal 103 ayat)
Dalam ilmu kesehatan, penyalahgunaan narkotika itu dapat meracuni sistem saraf maupun daya ingat, juga dapat menurunkan kualitas berfikir yang akhirnya membahayakan berbagai organ vital si pemakai seperti halnya jantung, hati, paru-paru, ginjal, bahkan sumsum tulang, bisa terkena penyakit hepatitis,  penularan  HIV/AIDS  dan  jika  sampai  memakai  berlebihandapat  menimbulkan  kematian. Penyalahgunaan  narkotika  juga  beresiko  psikososial  yang  mana  akan  mengubah  tabiat  seseorang menjadi pemurung, cepat marah, sering cemas, paranoid,  tertekan, serta kegilaan, sikap  tidak peduli lingkungan sekitar, tidak peduli dengan penampilan, melakukan tindakan kriminal, mencopet, pemalas, menjambret, dan lain-lain (FR & Nengah, 2013) .
Penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat hukum terhadap tindakan pidana narkotika dan juga adanya putusan hakim di persidangan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Penegak hukum ini diharapkan mampu sebagai faktor penangkal terhadap merebaknya peredaran, perdagangan narkotik. Undang-undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika,  memberikan  sanksi  pidana  cukup  berat terhadap tindakan pidana narkotika, disamping dapat dikenakan hukuman badan dapat juga dikenakan sanksi pidana denda, dalam kenyataan para pelaku tindak pidana narkotika justru semakin meningkat. Hal ini disebabkan oleh faktor penjatuhan sanksi pidana tidak memberikan dampak atau deterrent effect terhadap para pelaku tindakan pidana narkotika.
Berbagai peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah tentang narkotika dalam rangka untuk mencegah dan mengurangi tindak pidananarkotika, tetapi kejahatan mengenai tindak pidana narkotika belum dapat berantas, bahkan beberapa kasus yang telah banyak menangkap pengedar Narkotika untuk diadili serta diputus oleh Pengadilan Negeri Denpasar.
Dalam  ketentuan  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun 2009  tentang  Narkotika,  hal  yang  menarik adalah  adanya  kecenderungan  untuk  mengancamkan  sanksi  pidana  secara  bersamaan  antara  pidana penjara dan denda. Sistem seperti ini tidak dikenal dalam pengancaman pidana di KUHP, karena baik pidana penjara maupun pidana denda adalah pidana pokok.
Penelitian tentang penyalahgunaan narkotika telah banyak dilakukan sebelumnya seperti (Bunker, 2010) ; (Dewangga, 2014)) ; (Reza, 2018) membahas tentang putusan penjara karena penyalahgunaan narkoba.  Permasalahan  peredaran  obat-obatan  terlarang  tersebut  semakin  merajalelaketikaadanya narkotika jenis baru yang beredar di Indonesia. Keberadaan obat-obatan terlarang yang semakin variatif, turut menyulitkan aparat untuk mengontrol peredarannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
langkah-langkah  yang  dilakukan  oleh  penegak  hukum  dalam  penyalahgunaan  narkotika,  serta menjelaskan  prosedur  terhadap  pengenaan  sanksi  yang  dilakukan  oleh  pemakai  terhadap penyalahgunaan narkotika.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  menggunakan  penelitian  hukum  normatif,  dimana  dalam  penelitian  hukum  ini  dilakukan dengan cara meneliti bahan dari buku-buku (Soekanto, 2007) . Penelitian ini menggunakan pendekatan masalah  perundang-undangan  dan  pendekatan  konseptual.  Pendekatan  perundang-undangan  yaitu mengkaji  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  mengenai  penegakan  hukum  terhadap penyalahgunaan narkotika. Sedangkan pendekatan konseptual yaitu pendekatan dengan menggunakan konsep-konsep  para  ahli  ilmu  hukum  yang  ada  hubungannya  terhadap  penegakan  hukum  terhadap penyalahgunaan narkotika. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan ( library research) , yaitu: Bahan hukum primer dan Bahan hukum sekunder, bahan hukum primer yaitu terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kesehatan dan Narkotika, sedangkan bahan hukum sekunder memberikan penjelasan mengenai hal-hal terkait dengan masalah yang diteliti, misalnya keputusan yang. Untuk mendapatkan bahan hukum dalam penelitian ini dengan menggunakan metode pencatatan dokumentasi dan membaca peraturan perundang-undangan yang  berkaitan  dengan  permasalahan  yang  dibahas,  disamping  itu  bersumber  dari  kepustakaan, text book , literatur/penunjang, majalah-majalah, surat kabar dan media internet sebagai penunjang bahan hukum primer (Waluyo, 1996) . Setelah bahan hukum yang diperlukan terkumpul, maka  akan diolah serta dianalisis dengan metode pengolahan bahan hukum kualitatif, metode pengolahan bahan hukum kualitatif  dilakukan  dengan  memilih  bahan  hukum  dilihat  dari  kualitasnya  untuk  menjawab permasalahan yang diajukan (Hartono, 1994) .

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Langkah-Langkah Penegak Hukum Dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkotika
Tindak  pidana  merupakan  pengertian  dasar  dalam  hukum  pidana.  Tindak  pidana  merupakan  suatu pengertian yuridis, lainhalnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana,  dalam  penjatuhan  pidana  kepada  si  pelaku  adalah  demi  terpeliharanya  tertib  hukum  dan terjaminnya kepentingan umum (Taufik, 2013) .
Pelaku tindak pidana narkotika dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hal ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut :
a) Pengguna  akan  dimasukkan  dalam  ketentuan  pidana  sesuai  bunyi  Pasal  116  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diancam hukuman minimal 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun penjara.
b) Sebagai  pengedarakan  dimasukkan  dalam  ketentuan  pidana  sesuai  bunyiPasal  81  dan  Pasal  82 Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika,  yang  diancam hukuman paling lama 15 (lima belas) tahun penjara plus denda.
c) Sebagai  pembuat  (produsen)  akan  dimasukkan  dalam  ketentuan  pidana  berdasarkan  Pasal  113 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, yang diancam hukuman paling lama 15 (lima belas) tahun penjara/ seumur hidup/ bahkan hukuman mati plus denda.
Berdasarkan amanat Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dari hasil pengamatan dan penelitian, terdapat beberapa langkah upaya pencegahan dan penanggulangan Narkotikayang harus dilakukan seluruh lapisan masyarakat, sebagai berikut:
1) Metode promotif disebut juga program pre-emtif dan program pembinaan. Program ini diberikan kepada lapisan masyarakat yang belum mengenal danmemakai Narkotika. Program ini yang paling tepat  diterapkan  di  lembaga-lembaga  kemasyarakatan  yang  difasilitasi  dan  diawasi  oleh pemerintah.
2) Preventif (pencegahan),  merupakan  program  untuk  membentuk  masyarakat  yang  mempunyai ketahanan,  kekebalan  dan  komitmen  anti  terhadap  Narkotika).  Pencegahan  adalah  lebih  baik daripada mengobati dan pemberantasan.
3) Represif (penindakan)  merupakan  programuntuk  menindak  dan  memberantas  penyalahgunaan Narkotika melalui jalur hukum yang dilakukan oleh aparat keamanan maupun penegak hukum serta dibantu oleh masyarakat.
4) Kuratif (pengobatan)  merupakan  program  penyembuhan  para  korban  baik  secara  medis maupun non medis yang bertujuan untuk memulihkan dan menagangi para korban narkotika. Di Indonesia sudah banyak didirikan tempat-tempat penyembuhan dan rehabilitas atau pecandu Narkotika.
5) Rehabilitatif (rehabilitasi) merupakan programyang dilakukan di saat pengobatan selesai dan para korban tidak kambuh kembali “ketagihan” Narkotika. Rehabiltasi berusaha untuk menyantuni dan memperlakukan secara wajar para korban narkotika agar dapat kembali kemasyarakat dalam upaya sehat jasmani dan rohani.

## 2. Pengenaan Sanksi Pidana Terhadap Pengguna Penyalahgunaan Narkotika
Narkotika  dapat  menyebabkan  efek  dan  dampak  sangat  buruk  bagi  kesehatan  mental  dan  fisik. Meskipun  demikian  terkadang  jenis  obat  masih  dipakai  dalam  dunia  kedokteran,  namun  hanya diberikan  bagi  pasien-pasien  tertentu,  bukan  untuk  dikonsumsi  secara  umum  dan  bebas  oleh masyarakat.  Oleh karena  itu  obat  dan  Narkotika  yang  disalah  gunakan  dapat menimbulkan  berbagai akibat yang beraneka ragam, seperti: gangguan pada kulit dan organ-organ tubuh, hilangnya suasana nyaman  dan  tenteram  dalam  keluarga;  mengganggu  suasana  belajar  mengajar  bagi  pelajar  atau mahasiswa sehingga prestasi belajar turun drastis, hilangnya kepercayaan diri, gangguan mental, mafia dan tidak pernah beribadah.
Penerapan  sanksi  hukum  berupa  rehabilitasi  bagi  pecandu  dan  pemakai  sebagai  pelaku penyalahgunaan  narkotika  tentunya  akan  mengurangi  kelebihan  kapasitas  lembaga  pemasyarakatan. Kelebihan  kapasitas  hunian  ini  menimbulkan  permasalahan  antara  lain  gangguan  kesehatan  mental, penyimpang perilaku seksual, penularan penyakit, penularan kejahatan dan terjadinya tindak kekerasan, timbulnya lingkungan yang kumuh serta rendahnya kualitas pelayanan kepada narapidana. Di samping itu, dapat mengurangi peredaran gelap Narkotika itu sendiri, karena putusnya mata rantai peredarannya. Terdakwa  diperiksa  dan  diadili  dipengadilan  bertujuan  untuk  membuktikan  apakah  perbuatan  atau tindak pidana yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan dan apa sanksi pidana yang tepat kepada orang yang melakukan tindak pidana tersebut (Achmad, 2014) .

## IV. SIMPULAN DAN SARAN
1. Simpulan
Berdasarkan  hasil  analisis  data,  dapat  disimpulkan  bahwa  langkah-langkah  yang  dilakukan  oleh penegak hukum dalam upaya pencegahan tindak pidananarkotika yang dapat merusak generasi penerus bangsa dan negara, dan juga merugikan diri sendiri, teman, keluarga, serta lingkungan masyarakat tanpa mengenal  strata  ekonomi  seseorang.  Langkah  itu  dapat  dilakukan  dengan  melalui  beberapa  lingkup yaitu,  kampusmaupun  sekolah,  masyarakat,  tempat  kerja,  keluarga,  pemerintah,  dan  profesi.  Untuk mencegah  penyalahgunaan  narkotika  dapat  dilakukan,  diantaranya:  Metode  Promotif,  Metode Preventif, Metode Represif, Metode Kuratif dan Rehabilitasi, yang kedua Pengenaan sanksi pidana bagi pengguna Narkotika diatur dalam pasal 47, pasal 54, pasal 55, dan pasal 103 yang menyatakan pada pokoknya bahwa pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika dapat dikenakan rehabilitasi medis  dan  rehabilitasi  sosial  serta  berkewajiban  melaporkan  kepada  rumah  sakit,  pusat  kesehatan masyarakat dan juga lembaga rehabilitasi medis serta rehabilitasi sosial bagi pemakainarkotika danatau orang tua atau wali bagi pemakainarkotika.

## 2. Saran
Ada  beberapa  yang  disarankan  penelitia  adalah  Untuk  mencegah  dan  memberantas  penyalahgunaan narkotika  langkah-langkah  penegak  hukum  diharapkan  kepada  pemerintah  agar  tidak  terus  menerus terjadi  penyalahgunaan  Narkotika  dilingkungan  masyarakat  terutama  dilingkungan  generasi  muda maka  perlu  adanya  sosialisasi  dan  penyuluhan  terhadap  dampak  penyalah  gunaan  Narkotika. Selanjutnya  diharapkan  pemerintah  selaku  pengambil  kebijakan  dapat  merumuskan  perundang- undangan  dan  peraturan-peraturan  yang  lebih  ketat  dalam  pengawasan  dan  produksi  Narkotika  di Indonesia. Maka, dari peraturan-peraturan itulah masyarakat di Indonesia dapat terjaga dari ancaman- ancaman Narkotika yang beredar di lingkungan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Bunker, R. J. (2010). Strategic Threat: Narcos and Narcotics Over view .
Dewangga, W. J. (2014). Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika dengan Pelaku Anggota Kepolisian (studi Kasus di Wilayah hukum boyolali). Urisprudence , 4 (2) . FR, J. L., & Nengah, S. W. (2013). Narkoba, Psikotropika dan Gangguan Jiwa Tinjauan Kesehatan dan Hukum . Nuha Medika . Hartono. (1994). Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad 20 . Alumni. Reza, F. (2018). Verdict Prison For Drug Abuse . 1 (2). Satjipto, R. (2000). Ilmu Hukum . Citra Aditya Bakti . Soekanto, S. (2007). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum . PT Raja Grafindo Persada. Taufik, M. (2013). Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan . Rineka Cipta . Waluyo, B. (1996). Penelitian Hukum Praktek . Sinar Grafika .