https://jkp.ejournal.unri.ac.id

## STRATEGI PENCAPAIAN TARGET AKTIVASI KEPENDUDUKAN DIGITAL

## STRATEGY FOR ACHIEVING POPULATION DIGITAL ACTIVATION TARGET

## Aprilla Intan Fatima*, Sri Wibawani
Program Studi Administrasi Publik, FISIP, UPN “Veteran” Jawa Timur *Koresponden email: aprillaintanf@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  manajemen  strategi  Disdukcapil  Kabupaten  Sidoarjo  sebagai  upaya peningkatan pencapaian target aktivasi IKD. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Informan penelitian adalah Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Disdukcapil Kabupaten Sidoarjo dan masyarakat Kabupaten Sidoarjo selaku pemanfaat aplikasi IKD. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, sedangkan teknik analisis data melalui reduksi data,  penyajian  data,  dan  penarikan  kesimpulan.  Hasil  penelitian  ini  menjelaskan  bahwa  strategi  Disdukcapil Kabupaten  Sidoarjo  sebagai  upaya  peningkatan  pencapaian  target  aktivasi  IKD  berada  pada  posisi comparative advantage , dilihat dari  analisis SWOT Albert Humprey yang didalamnya terdapat 4 faktor utama, sebagai berikut: 1) Strengths ,  kegiatan  aktivasi  IKD  lancar  karena  didukung oleh  tangguhnya  struktur organisasi,  komitmen pegawai, kualitas  sumber  daya  manusia,  keamanan  data  terjamin,  dana  digunakan  secara  efisien,  dan  lokasi  strategis;  2) Weaknesses , adapun kelemahan yang berasal dari sistem jaringan aplikasi IKD belum dapat diatasi oleh Disdukcapil Kabupaten Sidoarjo; 3) Opportunity , kesempatan dikemas dengan baik dalam bentuk kegiatan Goes To School dan Jemput  Bola  Terpadu;  4) Threats ,  perlu  meningkatkan  kesadaran  masyarakat,  menghadapi  masyarakat  gagap  tek- nologi, dan sedikitnya lembaga pengguna IKD. Penelitian ini diharapkan menjadi temuan baru bahwa masih terdapat kelemahan sistem jaringan pada aplikasi IKD yang dapat menjadi perhatian pemerintah untuk mengatasi hal tersebut dan menjadi perhatian peneliti untuk dapat melakukan penelitian mengenai kelemahan system jaringan aplikasi IKD.
Kata kunci : Identitas kependudukan digital, kebijakan publik, manajemen strategi

## ABSTRACT
This research aims to determine the strategic management of the Sidoarjo Regency Dukcapil as an effort to increase the  achievement  of  IKD  activation  targets.  The  research  method  used  is  a  descriptive  research  method  with  a qualitative approach. The research informants were the Population Administration Information Management Division (PIAK) of the Sidoarjo Regency Dukcapil and the people of Sidoarjo Regency as the users of IKD. Data collection techniques are through observation, interviews, and documentation, while data analysis techniques are through data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of this research explain that the strategy of the Sidoarjo Regency Dukcapil as an effort to increase the achievement of IKD activation targets is in a comparative advantage  position,  seen  from  Albert  Humphrey's  SWOT  analysis,  which  contains  4  main  factors,  as  follows:  1) Strengths,  activation  activities  IKD  runs  smoothly  because  it  is  supported  by  a  strong  organizational  structure, employee  commitment,  quality  human  resources,  guaranteed  data  security,  funds  used  efficiently,  and  strategic location; 2) Weaknesses, the weaknesses originating from the IKD application network system have not been able to be overcome by the Sidoarjo Regency Dukcapil Office; 3) Opportunity, the opportunity is packaged well in the form of  Integrated  Goes  To  School  and  Jemput  Bola  activities;  4)  Threats,  need  to  increase  public  awareness,  facing technologically savvy people, and the small number of IKD user institutions. This research is expected to be a new finding that there are still weaknesses in the network system in the IKD application which can be of concern to the government to overcome this and become the attention of researchers to be able to conduct research on the weaknesses of the network system of the IKD application.
Keywords: Digital population identity, public policy, management strategy

## PENDAHULUAN
Menurut  Undang-undang  No.  24  Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan (Admin- duk),  sebagai  sistem,  administrasi  kependudukan diharapkan  dapat  memberikan  hak  administratif masyarakat dalam pelayanan publik untuk mener- bitkan dokumen kependudukan tanpa diskriminasi bersamaan  dengan  peran  aktif  pemerintah  pusat dan  daerah.  Oleh  karena  itu,  pemerintah  daerah mempunyai tanggung jawab untuk menyelenggara-
kan  urusan  administrasi  kependudukan  melalui Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil,  yang juga  dikenal  sebagai  Disdukcapil  (Damayanti, 2022).  Untuk  mendukung  penerapan  kebijakan tersebut,  Pemerintah  Kabupaten  Sidoarjo  menge- luarkan  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Sidoarjo Nomor  2  Tahun  2015  tentang  Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
Salah  satu  dokumen  kependudukan,  Kartu Tanda  Penduduk  Elektronik  (KTP-el),  dihasilkan
dari layanan adminduk yang diselenggarakan oleh disdukcapil  kabupaten  atau  kota  sebagai  instansi pelaksana  layanan  adminduk  (Rudiansyah  et  al., 2021), termasuk Disdukcapil Kabupaten Sidoarjo. Penggunaan KTP-el saat ini merupakan bagian dari upaya  Disdukcapil  Kabupaten  Sidoarjo  untuk mendukung  akurasi  database  kependudukan  yang dibangun di kabupaten/kota, provinsi, dan nasional (Herawan  &  Meisa  Dai,  2021).  Menurut  (Wawo- rundeng,  2020),  pada  akhir  2012,  diperkirakan setidaknya  172  juta  orang  di  Indonesia  memiliki KTP-el. Selanjutnya, dari awal hingga akhir tahun 2013,  perekaman  data  penduduk  akan  berlanjut sampai  seluruh  warga  negara  Indonesia  memiliki KTP-el (Hadiyanor & Widayanti, 2021).
Tabel 1 . Jumlah Penduduk Kabupaten Sidoarjo
Kecamatan Laki- Laki Perempuan  Rata- Rata Tarik 33.639 33.157 66.796 Prambon 39.090 38.282 77.372 Krembung 33.812 33.835 67.647 Porong 35.323 34.791 70.114 Jabon 27.541 27.274 54.815 Tanggulangin  43.274 43.104 86.378 Candi 75.648 75.619 151.267 Sidoarjo 97.180 98.861 196.041 Tulangan 49.729 49.525 99.254 Wonoayu 41.482 40.869 82.351 Krian 64.912 63.508 128.420 Balongbendo 37.032 36.143 73.175 Taman 99.867 99.477 199.344 Sukodono 60.491 59.405 119.896 Buduran 48.890 48.742 97.632 Gedangan 58.675 58.359 117.034 Sedati 47.137 46.797 93.934 Waru 95.751 97.815 193.566 Total 989.473 985.563 1.975.036
Berdasarkan  data  dari  Bidang  Pengelolaan Informasi  Administrasi  Kependudukan  (PIAK) Disdukcapil Kabupaten Sidoarjo, jumlah penduduk Kabupaten  Sidoarjo  pada  akhir  tahun  2022 mencapai  1.975.036  jiwa  dengan  jumlah  Kepala Keluarga  sebanyak  656.906  KK.  Dengan  jumlah penduduk  yang  tergolong  tidak  sedikit,  tentu banyak  masyarakat  yang  memerlukan  KTP-el (Rusdia,  2019).  Menurut  data  Pemerintah  Kabu- paten  Sidoarjo,  2023,  jumlah  antrian  blangko  hi- ngga tanggal 31 Juli 2023 mencapai 19.000 tunggu cetak. Angka ini tercatat sejak bulan Maret hingga saat ini. Kebutuhan cetak setiap hari berkisar antara 1.000  sampai  2.000  blangko,  sedangkan  Disduk- capil  Kabupaten  Sidoarjo  hanya  menerima  kuota 500 blangko dari Kemendagri. Dari pernyataan di atas,  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  blangko KTP-el yang tersedia di Kabupaten Sidoarjo belum bisa memenuhi kebutuhan Masyarakat.
Menurut  Bapak  Drs.  Reddy  Kusuma,  MA, Kepala  Disdukcapil  Kabupaten  Sidoarjo,  jumlah
blangko  KTP-el  dari  Kemendagri  masih  terbatas karena  sedang  melakukan  proses  pengadaan.  Ke- terbatasan  blangko  KTP-el  disebabkan  oleh  pa- sokan  KTP-el  yang  tidak  seimbang  dengan permintaan  warga  Kabupaten  Sidoarjo  yang  terus meningkat.  Namun,  keterbatasan  blangko  KTP-el tidak  hanya  terjadi  di  Kabupaten  Sidoarjo  saja, tetapi  juga  di  beberapa  daerah  lain  di  Indonesia (Puspita Ningrum & Sukmana, 2022).
Kepala  Disdukcapil  Kabupaten  Sidoarjo, menyatakan  bahwa  meskipun  blangko  e-KTP terbatas, masyarakat yang ingin mengurus KTP-el tidak perlu khawatir. Untuk meningkatkan aksesi- bilitas  pelayanan  secara  menyeluruh,  Disdukcapil Sidoarjo  memberikan  solusi  berupa  aktivasi  KTP digital  melalui  aplikasi  Identitas  Kependudukan Digital  (IKD).  IKD  adalah  informasi  elektronik yang  digunakan  untuk  menampilkan  dokumen kependudukan  melalui  gawai  sebagai  identitas yang relevan (Rahmanul, 2023). Permendagri No- mor 72 Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat  Keras,  Perangkat  Lunak,  dan  Blangko untuk  Kartu  Tanda  Penduduk  Elektronik  dan Penyelenggaraan  Identitas  Kependudukan  Digital telah  mengatur  hal  ini.  IKD  memiliki  beberapa manfaat, antara lain: (1) Pelayanan adminduk men- jadi  mudah,  cepat,  efektif,  dan  efisien;  (2)  Meng- hemat  sekitar  200  hingga  400  milyar  rupiah  per tahun untuk pengadaan blangko KTP-el, pita, film, dan perlengkapan lainnya; (3) Tidak perlu bergan- tung  pada  vendor  karena  dikembangkan  sendiri oleh Ditjen Dukcapil; (4) Tidak memerlukan ang- garan  khusus  untuk  membangun  sistem  identitas kependudukan  digital;  dan  (5)  Mengurangi  biaya verifikasi data pada pelayanan publik karena meng- hilangkan  peran  middle  man  (Permadi  & Rokhman, 2023).
Di seluruh wilayah kabupaten/kota di Indo- nesia,  aktivasi  IKD  ditargetkan  mencapai  sebesar 25% dari total jumlah penduduk (Widiyarta et al., 2023).  Data  terbaru  menunjukkan  bahwa  60.387 jiwa  penduduk  Kabupaten  Sidoarjo  telah  me- lakukan  aktivasi  IKD,  setara  dengan  sekitar  4% dari jumlah penduduk Kabupaten Sidoarjo. Dalam hal ini, Kabupaten Sidoarjo belum mencapai target aktivasi IKD hingga akhir tahun 2023, yang mana pengguna  IKD  harus  mencapai  75  ribu  jiwa  pen- duduk  Kabupaten  Sidoarjo.  Walaupun  demikian, menurut  Bapak  Dr.  Reddy  Kusuma,  MA,  Kota Delta  ini  menempati  peringkat  ketiga  dalam kategori jumlah pengguna IKD terbanyak di Jawa Timur, setelah Surabaya dan Banyuwangi. Hingga akhir  tahun  ini,  Disdukcapil  Kabupaten  Sidoarjo berencana  untuk  terus  melakukan  upaya  aktivasi IKD hingga mencapai 75 ribu warga. Tahun depan, aktivasi  IKD  ditargetkan  dapat  mencapai  150 hingga 200 ribu warga.
Untuk mencapai angka 150 hingga 200 ribu pengguna IKD di tahun 2024 tentu bukanlah hal ya- ng mudah. Langkah pertama yang harus ditempuh Disdukcapil  Kabupaten  Sidoarjo  adalah  mengi- dentifikasi  apa  saja  faktor  yang  menghambat pencapaian  target  dari  kegiatan  aktivasi  IKD  di Kabupaten  Sidoarjo  (Nurzanah  &  Arif,  2023). Munculnya  fakta  bahwa  banyak  layanan  publik, baik pemerintah maupun swasta, yang masih belum memanfaatkan IKD adalah salah satu faktor peng- hambat  pencapaian  target  dari  kegiatan  aktivasi IKD  di  Kabupaten  Sidoarjo  (Riska  et  al.,  2023). Apabila  seluruh  layanan  publik,  baik  pemerintah maupun  swasta,  sudah  memanfaatkan  IKD,  maka minat masyarakat akan lebih besar untuk melaku- kan aktivasi IKD (Hardiyanti & Widiyarta, 2023).
Agar  strategi  penertiban  gelandangan  ter- bentuk,  Keputusan  walikota  diperlukan  sebagai pelengkap  dari  Peraturan  Daerah  dan  Peraturan Walikota  Tentang  penertiban  dokumen  kepen- dudukan  gelandangan  dan  pengemis  (Salama, 2020). Selain itu, Disdukcapil Kota Bandung dapat bekerja sama dengan pihak lain, sosialisasi peratu- ran  daerah  dan  peraturan  kependudukan  lainnya bisa dilakukan secara konsisten. Penelitian serupa dilakukan  oleh  (Heriawan,  2021)  dengan  judul Strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dalam  Mencapai  Pelayanan  Prima  di  Kabupaten Bekasi menunjukkan bahwa untuk mencapai pela- yanan  prima,  maka  Disdukcapil  memiliki  strategi berikut:  (1)  Dimensi  sikap  (attitude)  melakukan bimbingan  teknis  kepada  seluruh  pegawai:  (2) Dimensi  perhatian  (attention)  menyediakan  kotak saran dan nomor call center; (3) Dimensi tindakan (action) membuka mall pelayanan public (lotte Ci- karang): (4) Dimensi kemampuan (ability) melaku- kan  pendidikan  pelatihan  kepada  para  pegawai Disdukcapil: (5) Dimensi penampilan (appearance) membuat  ruang  laktasi  dan  taman  bermain  anak; dan  (6)  Dimensi  tanggung  jawab  (accountibility) melakukan pelayanan one day one service.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui manajemen  strategi  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo sebagai upaya peningkatan  pencapaian  target  aktivasi  identitas kependudukan digital dengan analisis SWOT yang dikembangkan  oleh  Albert  Humprey,  dikutip  dari (Mayang  et  al.,  2020.)  yang  terdiri  dari  4  faktor utama  yang  mempengaruhi  penyusunan  strategi, antara  lain:  (1) Strengths (Kekuatan);  (2) Weak- nesses (Kelemahan);  (3) Opportunity (Peluang); dan  (4) Threats (Ancaman/Tantangan).  Berdasar- kan  analisis SWOT ,  apabila  organisasi  memiliki peluang dan memiliki kekuatan untuk menangkap peluang tersebut, maka strategi organisasi tersebut berada pada posisi comparative advantage atau or- ganisasi  lebih  cepat  berkembang.  Apabila  organi- sasi  memiliki  peluang  dan  kelemahan,  sementara
organisasi tersebut tidak memiliki kekuatan untuk menangkap  peluang  tersebut,  maka  strategi  orga- nisasi  tersebut  berada  pada  posisi divestment (membiarkan  peluang  pergi)/ investment (menang- kap peluang).

## METODE
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Sebab peneliti mengeksplorasi pendapat  beberapa  individu  mengenai  permasala- han  social  (Heriyanto  &  Mujiarti  Ulfah,  2022). Data yang dihasilkan dari penelitian ini memberi- kan penjelasan lebih rinci yang disesuaikan dengan data dan fakta di lapangan. Pengumpulan data pada penelitian  ini  menggunakan  teknik  observasi,  wa- wancara,  dan  dokumentasi.  Teknik  penentuan  in- forman  berupa  purposive  sampling,  yakni  teknik menentukan  sampel  dari  populasi  dengan  pertim- bangan  tertentu  (Lenaini,  2021),  dan  snowball sampling  sebagai  salah  satu  bentuk  teknik  pe- nentuan informan yang sangat tepat digunakan bila populasinya kecil dan spesifik (Chan et al., 2019). Data  primer  diperoleh  melalui  proses  wawancara dengan  key  informan,  antara  lain  Bidang  Pe- ngelolaan  Informasi  Administrasi  Kependudukan (PIAK) Disdukcapil Kabupaten Sidoarjo dan mas- yarakat  Kabupaten  Sidoarjo  selaku  pemanfaat aplikasi IKD.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan teknik pengumpulan data, yaitu berupa  observasi,  wawancara,  dan  dokumentasi, berikut  strategi  disdukcapil  Kabupaten  Sidoarjo dalam  mengupayakan  peningkatan  pencapaian target  aktivasi  IKD  berdasarkan  analisis SWOT Albert Humprey dikutip dari (Mayang et al., 2020), yang  terdiri  atas  4  faktor  utama  yang  mempe- ngaruhi penyusunan strategi sebagai pisau analisis untuk penelitian ini:

## Strengths (Kekuatan)
Kemampuan  internal  yang  memungkinkan organisasi  memiliki  keuntungan  strategis  dalam mencapai  tujuannya  dikenal  sebagai  kekuatan (Adiwilaga et al., 2023). Apabila cukup, kekuatan dapat  digunakan  untuk  memperbaiki  kelemahan dan  menangkap  peluang.  Kekuatan  memiliki  ke- mampuan  untuk  mencegah  ancaman.  Selama  ke- giatan aktivasi IKD, terdapat beberapa kemampuan internal  Disdukcapil  Kabupaten  Sidoarjo  yang dapat mendukung proses perencanaan strategis.
Visi  dan  misi,  berdasarkan  portal  website ( https://disdukcapil.sidoarjokab.go.id/ ), Disduk- capil  Kabupaten  Sidoarjo  memiliki  visi  dan  misi untuk  melaksanakan  tugas  dan  fungsinya.  Salah satu  visi  misi  Dinas  Kependudukan  Pencatatan Sipil  Kabupaten  Sidoarjo  adalah  mewujudkan Kabupaten  Sidoarjo  yang  Sejahtera,  Maju,  Ber-
karakter,  dan  Berkelanjutan  dengan  mewujudkan tata  kelola  pemerintahan  yang  bersih,  transparan, dan  tangkas  melalui  digitalisasi  untuk  mening- katkan  kualitas  pelayanan  publik  dan  kemudahan berusaha. Kegiatan aktivasi IKD yang terus dilak- sanakan  oleh  Disdukcapil  Kabupaten  Sidoarjo merupakan langkah yang tepat untuk dapat merea- lisasikan visi dan misi tersebut.
Struktur  organisasi,  sistem  yang  mende- finisikan  hierarki  dalam  sebuah  organisasi  dan membantu  mencapai  tujuan  masa  depan.  Dis- dukcapil  Kabupaten  Sidoarjo  memiliki  struktur organisasi  yang  dapat  menunjang  pelayanan publik. Struktur organisasi Disdukcapil Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut:
Gambar  1. Struktur  Organisasi  Disdukcapil Kabupaten Sidoarjo
Sumber daya manusia yang berkualitas ada- lah  sumber  daya  manusia  yang  terampil  dalam menangani tugas. Pegawai Disdukcapil Kabupaten Sidoarjo dapat dikatakan sudah cukup baik dalam melakukan pelayanan publik. Pegawai Disdukcapil Kabupaten Sidoarjo dinilai mampu dan menguasai pengetahuan tentang sistem informasi kependudu- kan,  keterampilan  pengelolaan  data,  dan  kemam- puan untuk menggunakan perangkat lunak terbaru. Namun,  tidak  dipungkiri  bahwa  pegawai  yang berkualitas  memiliki  jenjang  pendidikan  yang  se- suai  dengan  tanggung  jawab.  Kualifikasi  pendidi- kan  dan  tanggung  jawab  pegawai  Disdukcapil Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut: Tabel 2 . Kualifikasi Pendidikan Pegawai Disdukcapil Kabupaten Sidoarjo No Tingkat Pendidikan Jumlah 1 Strata 2 (S-2) 8 2 Strata 1 (S-1) 50 3 Diploma III 12 4 SLTA Total 16 86
Dana alokasi khusus  yang dikelola Disduk- capil  Kabupaten  Sidoarjo  dapat  dikatakan  ter- manfaatkan  dengan  baik.  Hal  ini  didukung  oleh hasil wawancara bersama Ibu Tri Hasti Wulandari, S.Kom,  MT,  anggota  Bidang  Pengelolaan  Infor- masi  Administrasi  Kependudukan  (PIAK)  Dis- dukcapil Kabupaten Sidoarjo, bahwa dana alokasi khusus yang diberikan dari Ditjen Dukcapil sudah digunakan  se-efisien  mungkin  sesuai  dengan kebutuhan  aktivasi  IKD,  misalnya  biaya  trans- portasi saat kegiatan jemput bola.
Lokasi strategis pada kegiatan aktivasi IKD, Disdukcapil  Kabupaten  Sidoarjo  dinilai  memper- mudah  masyarakat  dengan  meminimalisir  biaya transportasi  masyarakat  yang  ingin  mendapatkan pelayanan IKD. Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala  Disdukcapil  Kabupaten  Sidoarjo  yang  m- ana mengatakan bahwa pada tahun ini, Disdukcapil Kabupaten  Sidoarjo  mencoba  memberikan  solusi pada masyarakat agar tidak terlalu jauh dalam me- ngakses  IKD.  Saat  ini  terdapat  21  titik  pelayanan IKD  mulai  dari  Kantor  Dukcapil  Sidoarjo,  MPP Lingkar  Timur,  Mini  MPP  Sukodono,  dan  18  ke- camatan di Kabupaten Sidaoarjo.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Mas- yarakat  pengguna  IKD,  yakni  Saudara  Savira Amalia  mengatakan  bahwa  akses  layanan  IKD  di Kabupaten  Sidoarjo  sangat  mudah  karena  sudah tersedia  di  kecamatan  terdekat.  Semua  informasi mengenai  pelayanan  IKD  sudah  tersedia  secara lengkap  di  akun  Instagram  @disdukcapilsidoarjo. Sehingga  masyarakat  dapat  dengan  mudah  meng- akses  informasi  melalui  media  sosial.  Beberapa tempat  yang  disediakan  tersebut  dirancang  agar masyarakat  lebih  mudah  berkomunikasi  dan  me- lakukan transportasi.
Fitur  keamanan  aplikasi  IKD  dapat  dikata- kan  sudah  sangat  baik.  Untuk  memastikan  bahwa IKD  memiliki  keamanan  yang  berlapis,  proses registrasi IKD menggunakan NIK, foto selfie, dan kode QR .  Sebagai  Kepala  Bidang  Pengelolaan Informasi  Administrasi  Kependudukan  (PIAK) Disdukcapil Kabupaten Sidoarjo, Bapak Bambang Purnomo, S.Kom., M.H., menyatakan pada sesi 40 Dukcapil  Sapa  Masyarakat  bahwa  sejak  peluncu- rannya,  aplikasi  IKD  telah  berintegrasi  dengan sistem ECU . Aplikasi IKD memiliki cyber security , sehingga semua data yang disimpan akan dilindu- ngi.
Menurut pendapat Saudara Salma Zahrania, aplikasi  IKD  tidak  dapat  dengan  mudah  diakses oleh orang lain karena kata sandi hanya diketahui oleh pemilik IKD. Sehingga data tidak akan mudah dibajak karena semua data akan dienkripsi. Selain itu,  sistem  one  account  one  phone  membuat  IKD sulit  diduplikasi.  Ditjen  Dukcapil  juga  bekerja sama  dengan  Badan  Siber  dan  Sandi  Negara (BSSN)  yang  memiliki  kelompok  yang  bertang- gung jawab untuk menjaga keamanan system.

## Weaknesses (Kelemahan)
Setiap organisasi pasti memiliki kelemahan, hal  yang  harus  dilakukan  adalah  perbaikan  untuk mengurangi kelemahan atau mengubah kelemahan menjadi  kekuatan  (Rudy  &  Prasetia,  2018).  Ada- pun  kelemahan  Disdukcapil  Kabupaten  Sidoarjo dalam melaksanakan kegiatan aktivasi IKD, yakni kelemahan  yang  berasal  dari  sistem  jaringan aplikasi  IKD.  Sesuai  dengan  kemajuan  teknologi,
layanan  IKD  terus  diperbarui.  Meskipun  sudah diakses oleh masyarakat, sepertinya masih terdapat kelemahan  yang  perlu  ditinjau  kembali.  Salah satunya adalah  sistem jaringan layanan IKD yang biasanya  lama  ketika  masyarakat  hendak  meng- akses  aplikasi  tersebut.  Hal  ini  dikarenakan  oleh sistem jaringan terpusat yang terkadang mengalami error.
Dalam  hasil  wawancara  dengan  beberapa masyarakat  pengguna  IKD,  Saudara  Salma  Zah- rania, mengatakan bahwa jaringan IKD sangat sulit diakses.  Pernyataan  tersebut  disepakati  oleh saudara  Savira  Amalia  yang  mengatakan  bahwa jaringan  IKD  yang  biasanya  lemot  dapat  meng- hambat masyarakat dalam mendapatkan pelayanan publik. Dengan demikian, masyarakat yang sedang memanfaatkan  layanan  IKD  harus  lebih  sabar untuk dapat  menggunakannya.  Sejauh ini,  banyak masyarakat yang dapat mengakses karena praktis, namun  sistem  jaringan  layanan  tersebut  dapat menghalangi siapapun yang menggunakannya.

## Opportunity (Peluang)
Peluang tidak datang secara kebetulan, tetapi harus dicari dan dikejar, sehingga di kemudian hari ancaman  atau  tantangan  dapat  dihindari  (Saputri, 2021).  Salah  satu  tanggung  jawab  penting  bagi organisasi  publik  adalah  mencari  peluang.  Pada acara  Dukcapil  Sapa  Masyarakat  sesi  40,  Kepala Bidang  Pengelolaan  Informasi  Administrasi  Ke- pendudukan (PIAK) Disdukcapil Kabupaten Sido- arjo  mengatakan  bahwa  strategi  kegiatan  aktivasi IKD sudah memasuki tahap 4, sebagai berikut:
Pegawai  Disdukcapil  Kabupaten  Sidoarjo, percobaan  pertama  aktivasi  IKD  pada  Pegawai Disdukcapil  Kabupaten  Sidoarjo  dapat  dikatakan berhasil.  Inisiatif  ini  sebagai  bentuk  partisipasi aktif  pegawai  dalam  tahap  uji  coba.  Hal  ini  me- nunjukkan  komitmen  pegawai  untuk  mengadopsi teknologi  terkini  guna  meningkatkan  dan  mem- perbarui  sistem  kependudukan  di  daerah  Kabu- paten Sidoarjo.
Seluruh  ASN  Pemerintah  Kabupaten  Si- doarjo telah berkomitmen untuk meningkatkan efi- siensi  dan  pelayanan  kepada  masyarakat  dengan melakukan kegiatan aktivasi IKD. Dengan dilaku- kannya  kegiatan  ini,  dapat  membuktikan  bahwa ASN  di  Kabupaten  Sidoarjo  dapat  memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya memperkuat  integritas  data,  meningkatkan  ke- amanan  informasi,  dan  memastikan  keakuratan identitas  dalam  rangka  mendukung  terwujudnya pelayanan publik yang lebih baik.
Perguruan  tinggi, untuk  memastikan  bahwa setiap  mahasiswa  memiliki  identitas  digital  yang valid  dan  terverifikasi,  Disdukcapil  Kabupaten Sidoarjo  mengambil  inisiatif  proaktif  untuk  me- lakukan aktivasi IKD di perguruan tinggi. Melalui
kegiatan  ini,  Disdukcapil  Kabupaten  Sidoarjo berkomitmen  untuk  meningkatkan  keamanan  dan keakuratan  data  mahasiswa  serta  memberikan  ak- ses yang lebih cepat dan efektif ke layanan digital kampus.  Dengan  melakukan  kegiatan  ini,  hara- pannya dapat menciptakan lingkungan digital yang aman  dan  terpercaya,  serta  mendukung  pengala- man belajar yang lebih baik bagi mahasiswa.
Masyarakat,  Disdukcapil  Kabupaten  Sidoa- rjo  berkomitmen  untuk  membawa  solusi  identitas digital  ke  masyarakat  melalui  program  aktivasi IKD.  Tujuan  dari  langkah  ini  adalah  untuk  mem- beri akses yang lebih mudah dan aman ke berbagai situs  web,  meningkatkan  perlindungan  data,  dan meningkatkan  efisiensi  dalam  berbagai  transaksi digital.  Disdukcapil  Kabupaten  Sidoarjo  mem- bangun fondasi yang kokoh untuk masyarakat yang lebih  terhubung  dan  maju  di  era  internet  dengan kegiatan  aktivasi  IKD.  Untuk  melakukan  sosia- lisasi  mengenai  aktivasi  IKD,  Disdukcapil  Kabu- paten Sidoarjo melakukan beberapa kegiatan.
Kegiatan  aktivasi  IKD  yang  berhasil  dilak- sanakan  di  seluruh  puskesmas  di  Kabupaten  Si- doarjo dan perusahaan swasta, seperti Bank Jatim dan PT. Megasurya Mas pada tahun 2023 merupa- kan  langkah  maju  menuju  penerapan  teknologi terkini dalam manajemen data kependudukan. Ha- sil wawancara dengan salah satu karyawan swasta PT. Megasurya Mas, yakni Bapak Rio mengatakan bahwa  kegiatan  aktivasi  IKD  yang  diadakan  di Perusahaan  swasta  sangat  membantu  karyawan yang  tidak  memiliki  waktu  untuk  dating  ke  Dis- dukcapil.  Harapannya,  inisiatif  ini  akan  mening- katkan  jaringan public  private  partnership dalam memberikan  dukungan  yang  baik  untuk  pengelo- laan identitas digital.
Disdukcapil Kabupaten Sidoarjo dengan ba- ngga meluncurkan program aktivasi IKD di SMA dan  SMK  wilayah  Kabupaten  Sidoarjo.  Dalam kegiatan ini, perekaman KTP akan dilakukan ber- samaan  dengan  aktivasi  IKD.  Kegiatan  ini  akan memberi siswa kesempatan untuk lebih mendekat- kan  diri  dengan  teknologi  sambil  membuat  data identitas kependudukan lebih mudah diakses di era digital.  Kolaborasi  antara  pemerintah  dan  sekolah akan menghasilkan peningkatan pencapaian target aktivasi IKD di Kabupaten Sidoarjo.
Dengan  semangat  kerja  sama,  Disdukcapil Kabupaten Sidoarjo juga melakukan aktivasi IKD di  setiap  kelurahan  di  Kabupaten  Sidoarjo.  Untuk memberikan  pemahaman  yang  lebih  baik  tentang pentingnya IKD, Disdukcapil Kabupaten Sidoarjo datang ke setiap kelurahan melalui kegiatan Jemput bola  terpadu  Sidoarjo  yang  gemilang  (JEBETE SAYANG). Dengan cara ini, Disdukcapil Kabupa- ten  Sidoarjo  tidak  hanya  memberikan  informasi, tetapi juga aktif terlibat dalam proses aktivasi IKD, dengan menjadikan setiap kelurahan sebagai pusat
kegiatan. Menurut Kepala Disdukcapil Kabupaten Sidoarjo,  keberhasilan  kegiatan  ini  tidak  hanya tercermin dalam jumlah aktivasi yang tinggi, tetapi juga dalam meningkatkan solidaritas dan keterliba- tan  masyarakat  dalam  mengadopsi  teknologi  ke- pendudukan digital.
Salah  satu  inovasi  penting  adalah  menjadi- kan  IKD  sebagai  sebuah  syarat  dalam  proses pengambilan  adminduk  di  Mall  Pelayanan  Publik Kabupaten  Sidoarjo.  Dalam  hal  ini,  Disdukcapil Kabupaten Sidoarjo membiasakan masyarakat un- tuk memanfaatkan IKD dalam menggunakan pela- yanan  publik.  Memanfaatkan  inovasi  ini  dapat meningkatkan  efisiensi  waktu  masyarakat  karena tidak  perlu  melalui  antrean  panjang  untuk  men- dapatkan  dokumen  kependudukan,  cukup  menun- jukkan IKD.
Beberapa  kegiatan  aktivasi  IKD  yang  di- kemas  dengan  cara  yang  dapat  menarik  perhatian masyarakat  menempatkan  Kabupaten  Sidoarjo pada posisi ketiga dengan pengguna IKD terbanyak di Jawa Timur dengan total 60 ribu pengguna pada tahun  2023, di bawah  Surabaya dan Banyuwangi. Berikut  data  perolehan  IKD  dari  Januari  hingga September 2023:
Tabel  3 .  Capaian  Aktivasi  IKD  Disdukcapil Kabupaten Sidoarjo
No Bulan Jumlah 1 Januari 1403 2 Februari 4119 3 Maret 2985 4 April 1604 5 Mei 4275 6 Juni 4316 7 Juli 7137 8 Agustus 7514 9 September 6580 Menurut portal website ( https://radarsidoarjo.jawapos.com/ ),  Bapak  Dr. Reddy Kusuma, MA, Kepala Disdukcapil Kabupaten  Sidoarjo,  mengatakan  bahwa  target pencapaian kegiatan aktivasi IKD pada tahun 2024 adalah  150  hingga  200rb.  Pernyataan  tersebut diperjelas  oleh  Ibu  Tri  Hasti  Wulandari,  S.Kom, MT selaku anggota Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi  Kependudukan  (PIAK)  Disdukcapil Kabupaten  Sidoarjo,  mengatakan  bahwa  rencana tersebut  akan  dilakukan  bersamaan  dengan  pe- laksanaan  Bimbingan  Teknis  (BIMTEK)  kepada seluruh kelurahan di Kabupaten Sidoarjo mengenai layanan  IKD.  Harapannya,  manfaat  yang  didapat- kan oleh seluruh kelurahan dari kegiatan BIMTEK dapat  disosialisasikan  kepada  masyarakat.  Pada akhir  tahun  2023,  aplikasi  IKD  menyediakan  8 layanan dari yang sebelumnya hanya menyediakan 2  layanan.  Layanan  IKD  yang  memiliki  perkem-
bangan  dari  tahun  ke  tahun  mengharuskan  bim- bingan  teknis  segera  dilaksanakan.  Ibu  Tri  Hasti Wulandari,  S.Kom,  MT  selaku  anggota  Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kepen- dudukan (PIAK) Disdukcapil Kabupaten Sidoarjo, mengatakan  bahwa  rencana  BIMTEK  pasti  dapat membuat  masyarakat  berminat  untuk  melakukan aktivasi IKD. Disdukcapil Kabupaten Sidoarjo pe- duli kepada masyarakat yang masih jauh menjang- kau  kecamatan.  Apabila  BIMTEK  terlaksana, aktivasi IKD bisa diakses di Kelurahan.

## Threats (Ancaman/Tantangan)
Dalam  melaksanakan  tanggung  jawabnya, organisasi  pasti  dihadapkan  dengan  sebuah  anca- man  atau  tantangan,  begitu  pula  yang  dirasakan oleh  organisasi  bidang  adminduk.  Ancaman  atau tantangan yang muncul pada satu titik waktu tidak selalu merupakan ancaman yang muncul di kemu- dian hari (Irfani et al., 2021). Adapun ancaman atau tantangan  yang  dihadapi  oleh  Disdukcapil  Ka- bupaten  Sidoarjo  dalam  melaksanakan  kegiatan aktivasi IKD.
Tingkat  kesadaran  masyarakat,  Disdukcapil Kabupaten  Sidoarjo  memiliki  tanggung  jawab dalam meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa Identitas  Kependudukan  Digital  dapat  menjadi pendamping  KTP-el,  mengingat  keterbatasan  bla- ngko KTP-el masih terjadi hingga saat ini. Hal ini sejalan  dengan  pernyataan  dari  Ibu  Tri  Hasti Wulandari,  S.Kom,  MT  yang  mengatakan  bahwa kesadaran masyarakat masih kurang, sehingga Dis- dukcapil  Kabupaten  Sidoarjo  akan  terus  menge- nalkan  manfaat  IKD  dalam  kegiatan  jemput  bola agar masyarakat tertarik untuk melakukan aktivasi IKD.
Masyarakat  yang  gagap  teknologi,  aturan baru yang diterapkan oleh Disdukcapil Kabupaten Sidoarjo  pada  sistem  pengambilan  adminduk  di Mall Pelayanan Publik memungkinkan akan terasa sulit bagi pemohon yang sudah lansia maupun mas- yarakat  yang  gagap  teknologi.  Hal  ini  merupakan salah satu kendala yang perlu diperhatikan karena dapat  menjadi  hambatan  IKD  dalam  menjangkau seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Sidoarjo. Pernyataan  tersebut  disetujui  oleh  Ibu  Tri  Hasti Wulandari, S.Kom, MT, beliau mengatakan bahwa kendala  Disdukcapil  Kabupaten  Sidoarjo  itu terdapat di masyarakat, terutama masyarakat yang belum  mengenal  teknologi.  Tetapi  Masyarakat tidak  perlu  khawatir  karena  pegawai  pelayanan IKD  pasti  akan  mengarahkan.  Masyarakat  akan diarahkan dari registrasi sampai aktivasi.
Lembaga pengguna IKD yang sedikit, dalam mengenalkan  IKD  kepada  masyarakat,  organisasi publik  tentu  perlu  melakukan  kerja  sama  dengan organisasi  publik  lain  maupun  swasta.  Namun dalam  pelaksanaannya  juga  bukan  merupakan  hal
yang  mudah.  Hal  ini  merupakan  kendalam  yang dialami  oleh  Disdukcapil  Kabupaten  Sidoarjo, yakni sedikitnya jumlah organisasi pelayanan pub- lik  pengguna  IKD.  Ibu  Tri  Hasti  Wulandari, S.Kom,  MT  menyampaikan  bahwa  di  Kabupaten Sidoarjo  terdapat  beberapa  lembaga  yang  sudah menggunakan  IKD  sebagai  syarat  untuk  men- dapatkan pelayanan publik, seperti PT. Kereta Api Indonesia  (Persero)  dan  Bandara  Juanda.  Disduk- capil Kabupaten Sidoarjo juga sempat bekerja sama dengan  Bank  Jatim.  Untuk  selanjutnya,  Disduk- capil  Kabupaten  Sidoarjo  akan  mengusahakan untuk bekerja sama dengan banyak lembaga.
Berdasarkan observasi dan wawancara, Dis- dukcapil  Kabupaten  Sidoarjo  termasuk  ke  dalam organisasi  yang  berada  pada  posisi  comparative advantage dalam strateginya untuk dapat mencapai target  aktivasi  IKD.  Disdukcapil  Kabupaten  Si- doarjo  memiliki  pondasi  kekuatan  yang  kokoh dimulai  dari  kebijakan  hingga  sumber  daya  yang ada  pada  internal  organisasi.  Selain  itu,  Disduk- capil  Kabupaten  Sidoarjo  juga  merupakan  orga- nisasi  yang  dapat  memanfaatkan  peluang  dengan baik dalam pelaksanaan kegiatan aktivasi IKD. Hal ini  dapat  dibuktikan  dengan  pencapaian  Disdu- kcapil  Kabupaten  Sidoarjo  yang  mana  meraih posisi ketiga dengan pengguna IKD terbanyak se- Jawa Timur.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  temuan  penelitian  yang  diuji melalui  analisis SWOT yang  terdiri  atas  4  faktor utama  yang  mempengaruhi  penyusunan  strategi, strategi  Disdukcapil  Kabupaten  Sidoarjo  dalam mengupayakan peningkatan pencapaian target akt- ivasi  IKD  dapat  dikatakan  berada  pada  posisi comparative advantage . Pertama, kekuatan internal Disdukcapil  Kabupaten  Sidoarjo  mampu  diguna- kan untuk menangkap peluang dan mengatasi anca- man, namun tidak dapat memperbaiki kelemahan. Kedua, Disdukcapil Kabupaten Sidoarjo tidak da- pat  mengurangi  kelemahan  ataupun  mengubah kelemahan menjadi kekuatan. Ketiga, Disdukcapil Kabupaten Sidoarjo berhasil dalam menangkap dan memanfaatkan  peluang  untuk  menutupi  kelema- han.  Keempat,  Disdukcapil  Kabupaten  Sidoarjo dapat menghadapi ancaman atau tantangan dengan cara  mengunggulkan  kekuatan  internal  yang  di- milikinya.

## DAFTAR PUSTAKA
Adiwilaga,  R.,  Ummah  Mustofa,  M.,  & Permana,  K.  E.  (2023). Analisis  SWOT Strategi  Pemerintah  Daerah  Kabupaten Bandung  Dalam  Penanganan  Konflik Horizontal  Organisasi  Masyarakat  Di Kabupaten Bandung .
Agustina  Hardiyanti,  K.,  &  Widiyarta,  A.
(2023). Online Integrated Service
Application  Program  Innovation.  In Jurnal  Kebijakan  Publik (Vol.  14,  Issue 4). https://jkp.ejournal.unri.ac.idhttps://jkp.ej ournal.unri.ac.id
Chan, F., Kurniawan, A. R., Kalila, S., Amalia, F., Apriliani, D., & Herdana, S. V. (2019). The  Impact  Of  Bullying  On  The Confidence Of Elementary School
Student  FKIP  Universitas  Jambi  2,3) PGSD FKIP Universitas Jambi. In Jurnal Pendas  Mahakam (Vol.  4,  Issue  2). Desember.
Ditha  Alvira  Damayanti,  Neneng  Yani Yuningsih,  &  Idil  Akbar .  Efektivitas Pelayanan  Administrasi  Kependudukan Di Masa Peralihan Layanan Tahun 2021 Di Kota Bandung . (2022).
Hadiyanor,  E.,  &  Widayanti,  F.  (2021).
Kualitas  Pelayanan  E-KTP  (Studi  Pada Pelayanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) Pada Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil Kabupaten  Hulu  Sungai  Tengah). JPP: Jurnal Administrasi Publik Dan Pembangunan , 3 (2), 127–132. https://ppjp.ulm.ac.id/journals/index.php/
jpp
Herawan,  H.,  &  Meisa  Dai,  R.  (2021).
Implementasi  Kebijakan  Peningkatan Layanan  Administrasi  Kependudukan Dalam Pembuatan Ktp El Di Kabupaten Bandung (Vol. 4, Issue 1).
Heriawan  Abdullah  Kunta  &  Rina  Susanti Hartono. Strategi  Dinas  Kependudukan Dan  Pencatatan  Sipil  Dalam  Mencapai Pelayanan  Prima  Di  Kabupaten  Bekasi . (2021).
Heriyanto,  N.,  &  Mujiarti  Ulfah,  S.  (2022). Analisis Kualitas Sumber Daya Manusia Dalam  Memberikan  Pelayanan  Publik (Vol.  8,  Issue  2).  Jurnal  Administrasi Publik.
Irfani,  K.,  Naziyah,  F.  A.,  &  Widiyarta,  A.
(2021).  Model  Analisis  Swot  Dalam Peningkatan  Kualitas  Pelayanan  Online Single  Submission  (Oss)  Pada  Dpmptsp Provinsi  Jawa  Timur  Swot  Analysis Model  Of  Online  Single  Submission (OSS)  Service  Quality  Improvement  In
DPMPTSP  East  Java  Province. Jurnal Administrasi Negara , 27 (1).
Lenaini,  I.,  &  Artikel,  R.  (2021). Teknik Pengambilan  Sampel  Purposive  Dan
Snowball  Sampling  Info  Artikel  Abstrak .
6 (1), 33–39. https://doi.org/10.31764/historis.vXiY.40
75
Mayang, A., Astuti, I., & Ratnawati, S. (2020). Analisis  SWOT  Dalam  Menentukan Strategi  Pemasaran  (Studi  Kasus  di Kantor  Pos  Kota  Magelang  56100).  In Anissa  Mayang  Indri)  Jurnal  Ilmu Manajemen (Vol. 17, Issue 2).
Nurzanah,  R.  I.,  &  Arif,  L.  (2023).  Strategi Pemberdayaan
Masyarakat Petani
Rumput Laut Strategy For Empowerment
Of  Seaweed  Farming  Communities.  In
Jurnal  Kebijakan  Publik (Vol.  14,  Issue 4).
https://jkp.ejournal.unri.ac.idhttps://jkp.ej ournal.unri.ac.id
Permadi,  I.  B.,  &  Rokhman,  A.  (2023). Implementasi  Identitas  Kependudukan Digital  Dalam  Upaya  Pengamanan  Data pribadi. JOPPAS:  Journal  of  Public Policy  and  Administration  Silampari , 4 (2), 80–88. https://doi.org/10.31539/joppas.v4i2.619
9
Puspita Ningrum, A., & Sukmana, H. (2022).
Analysis Of Improving The Quality Of E- KTP  Population  Services. Indonesian Journal  of  Public  Policy  Review , 18 . https://doi.org/10.21070/ijppr.v18i0.1223
Rahmanul,  Meyzi  Heriyanto,  &  Adianto . Sustainability Innovation Dalam Penerapan  E-Government  Sustainability Innovation In Implementing E- Government . (2023).
https://jkp.ejournal.unri.ac.idhttps://jkp.ej ournal.unri.ac.id
Riska,  R.,  Aprilia,  V.,  &  Wahyudi,  K.  E. (2023).  Implementasi  Program  Identitas Kependudukan  Digital  (IKD)  Di  Balai RW  Kelurahan  Kalirungkut  Surabaya. Jurnal  Ilmiah  Wahana  Pendidikan, Oktober , 2023 (19),
645–650.
https://doi.org/10.5281/zenodo.8415574
Rudiansyah, Y. A., Argenti, G., & Febriantin, K. (2021).
Kualitas pelayanan administrasi  kependudukan  pada  masa pandemi covid 19 di dinas kependudukan dan  pencatatan  sipil . 18 (4),  2021–2513. http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/
KINERJA Rudy,  R.,  &  Prasetia,  A.  M.  (2018).  SWOT Analysis And Tows Matrix E-
Government  On  Tana  Tidung  City  Of Kalimantan  Utara. Elinvo  (Electronics,
Informatics,  and  Vocational  Education) , 3 (1), 46–51. https://doi.org/10.21831/elinvo.v3i1.195 18
Rusdia,  U.  (2019). Analisis  Pelayanan Pembuatan  Kartu  Tanda  Penduduk Elektronik (Ktp-El) Di Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat . Saputri,  O.  B.  (2021). Analisis  swot transformasi  digital  transaksi  keuangan pemerintah  daerah  dalam  mendukung inklusi keuangan . 3 , 482–494. http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/I NOVASI Waworundeng, W., & Revlie Pioh, N. (2020). Sam  Ratulangi  Development  Resources Management Review Penerbit: Pelayanan  Administrasi  Kependudukan: studi  pelayanan  kartu  tanda  penduduk elektronik di Kabupaten Minahasa
Propinsi Sulawesi Utara . Widiyarta  A  &  Humaidah  I.  (2023). Implementasi
Aktivasi Identitas
Kependudukan  Digital  (Ikd)  Dalam Mendorong  Digitalisasi  Di  Kelurahan Jepara  Kota  Surabaya  Agus  Widiyarta, Isni  Humaidah. Jurnal  Ilmiah  Wahana
Pendidikan , 9 (18), 43–51. https://doi.org/10.5281/zenodo.8310255 Yusuf  Salama,  T.  (2020). Strategi  Dinas Kependudukan  Dan  Pencatatan  Sipil Dalam Penertiban Administrasi Kependudukan Di Kota Bandung
Provinsi  Jawa  Barat  Studi  Tentang Dokumen  Kependudukan  Gelandangan Dan Pengemis .