## PENDAHULUAN
Pergeseran kekuasaan legislasi di daerah dari eksekutif kepada legislatif ternyata belum disertai dengan  peningkatan  kinerja  DPRD  dalam menerbitkan dan memproduk peraturan daerah (Perda) yang berasal dari inisiatif DPRD. Kon- disi inilah yang selama ini terjadi fenomena dan permasalahan dari DPRD di seluruh wilayah Indonesia. Rancangan peraturan daerah (Ranperda) lebih banyak masih tetap merupakan titipan atau usulan dari eksekutif dari pada legislatif, sehingga dimana letak urgensi dari pergeseran tersebut kalau pergeseran itu tidak dibarengi dengan pe- ningkatan baik kualitas maupun kuantitas pera- turan daerah dari inisiatif DPRD.
Fungsi legislasi yang dimiliki oleh DPRD Kabupaten Kuantan Singingi merupakan dasar perencanaan daerah dalam merealiasasikan pem- bangunan daerah, pelayanan publik dan kesejah- teraan sosial.  Perwujudan fungsi legislasi yang dilakukan  oleh  DPRD  Kabupaten  Kuantan Singingi  adalah  dengan  menerbitkan  Perda sebagai landasan hukum pelaksanaan pemba- ngunan daerah, pelayanan publik dan kesejah-
teraan sosial di Kabupaten Kuantan Singingi. Fungsi  legislasi  di  dalam  DPRD  Kabupaten Kuantan Singingi akan dilaksanakan oleh Badan Legislasi.
Badan Legislasi Daerah merupakan alat kelengkapan  DPRD  yang bersifat  tetap  dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD dan permulaan tahun sidang. Jumlah anggota  Badan Legislasi Daerah setara dengan jumlah satu komisi dan diusulkan masing- masing fraksi. Pimpinan Badan Legislasi Daerah terdiri satu orang ketua dan satu orang wakil ketua dan dipilih dari dan oleh anggota Badan Legislasi daerah berdasarkan prinsip musya- warah untuk mufakat. Masa Jabatan dan ke- anggotaan Badan Legislasi Daerah ditetapkan untuk masa bhakti 2½ tahun.
Dalam pelaksanaan fungsi legislasi DPRD dapat dilihat dari terlaksananya hak yang dimiliki. Hak yang berhubungan lansung dengan fungsi legislasi adalah hak inisiatif DPRD dan hak meng- adakan perubahan terhadap Raperda. Menurut UU No. 10 Tahun 2004 yang kemudian diatur dalam UU No. 32 tahun 2004, peranan eksekutif

## KINERJA BADAN LEGISLASI DPRD

## Muslim dan Zaili Rusli
FISIP Universitas Riau,  Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru 28293
Abstract: Performance Legislation DPRD. The purpose of this study was to analyze the strategies used in order to improve the performance of Legislation Singingi Kuantan District Council 2009- 2014. This study was conducted in Kuantan district legislature Singingi, where the informant research is Regency Kuantan Singingi legislators and prominent intellectuals. Data collected by interview and observation techniques, once the data collected were analyzed using descriptive analysis that promotes qualitative techniques. Results showed performance Legislation Singingi Kuantan district legislature is pretty good. While the dominant factor affecting the performance of the Kuantan district legislature Legislation Singingi are individual factors.
Abstrak : Kinerja Badan Legislasi DPRD. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis strategi yang digunakan dalam upaya meningkatkan kinerja Badan Legislasi DPRD Kabupaten Kuantan Singingi periode 2009-2014. Penelitian ini dilaksanakan di DPRD Kabupaten Kuantan Singingi, dimana yang menjadi informan penelitian adalah anggota DPRD Kabupaten Kuantan Singingi dan tokoh cerdik pandai. Pengumpulan data dilakukan dengan tehnik wawancara dan observasi, setelah  data  terkumpul  kemudian  dianalisa  dengan  menggunakan  analisa  deskriptif  yang mengutamakan tehnik kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan kinerja Badan Legislasi DPRD Kabupaten Kuantan Singingi adalah cukup baik. Sedangkan faktor yang dominan mempengaruhi kinerja Badan Legislasi DPRD Kabupaten Kuantan Singingi adalah faktor individual.
Kata Kunci: Organisasi, kinerja organisasi, dan Badan Legislasi DPRD.
dalam pembentukan perda tersebut terdapat pada setiap tahap dalam proses pembentukan Perda, baik pada tahap persiapan, pembahasan, penetapan maupun pengundangan. Dalam upaya melaksanakan tugasnya selama periode 2009 – 2014 yang telah berjalan ada sebanyak 42 Perda yang disahkan. Dari 42 Perda yang dihasilkan hanya  dua  yang  merupakan  rancangan  hak inisiatif DPRD, sedangkan sisanya merupakan hasil usulan dari Pemerintah Daerah. Adapun Perda  yang  dihasilkan  berdasar  hak  inisiatif DPRD adalah Perda No. 11 Tahun 2009 tentang Legalisasi Daerah dan Perda No. 9 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukkan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa. Adanya inisiatif DPRD tersebut, walaupun dalam kapasitas yang sangat minim menunjukan adanya tanggung jawab moral yang dimiliki oleh anggota DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
Cukup banyak Perda yang disahkan oleh DPRD Kabupaten Kuantan Singingi dalam me- laksanakan fungsi legislasinya. Namun peraturan daerah yang disahkan umumnya masih merupa- kan peraturan daerah yang sudah diatur dalam undang-undang, seperti tentang APBD atau peraturan daerah yang merupakan hasil revisi dari pelaksanaan peraturan daerah sebelumnya, seperti peraturan daerah perubahan dan sebagai- nya. Sedangkan peraturan daerah yang merupa- kan bentuk legislasi baru sering muncul dari eksekutif yang menemui hambatan-hambatan dalam pelaksanaan kerjanya, seperti tentang pe- merintahan desa, pajak daerah dan sebagainya.
Fakta ini menjelaskan bahwa kinerja badan legislasi DPRD masih belum berjalan dengan maksimal, sebab masih banyak usulan peraturan daerah yang lahir dari para pelaksana kegiatan pemerintahan daerah. Oleh karena itu masih sangat diharapkan kinerja yang maksimal dari Badan Legislasi DPRD Kabupaten Kuantan Singingi dalam upaya menerbitkan peraturan daerah yang bisa menjawab isu dan permasa- lahan yang terjadi di daerah. Strategi yang perlu dilakukan oleh Badan Legislasi DPRD Kabu- paten Kuantan Singingi dalam meningkatkan kinerjanya salah satunya adalah dengan beker- jasama  pada  pihak  akademisi  dalam  upaya
mengetahui  kebutuhan  rancangan  peraturan daerah yang diperlukan pemerintah dan masya- rakat Kabupaten Kuantan Singingi.
Pentingnya organisasi sebagai alat adminis- trasi dan manajemen dalam pemerintahan terlihat apabila bergerak tidaknya suatu organisasi ke arah pencapaian tujuan sangat tergantung pada kemampuan  manusia  dalam  menggerakkan organisasi itu ke arah tujuan yang telah ditentu- kan. Dengan organisasi tercipta keterpaduan pikiran, konsepsi, tindakan dan  ketrampilan yang dimiliki oleh tiap-tiap personel yang terlibat di dalamnya untuk berhimpun menjadi satu kesatuan kekuatan yang terkoordinasi untuk mencapai tujuannya.
Untuk mengantisipasi perubahan dalam ling- kungan yang akan mensyaratkan penyesuaian desain organisasi di waktu mendatang, maka pengelolaan perubahan secara efektif tidak hanya diperlukan bagi kelangsungan organisasi tetapi juga sebagai tantangan pengembangan. Peruba- han keorganisasian yaitu proses dengan apa organisasi beralih dari keadaan sekarang menuju keadaan yang diinginkan pada masa mendatang dengan tujuan meningkatkan efektivitas organi- sasi. Perubahan tersebut ditujukan untuk mene- mukan cara-cara baru menggunakan sumber daya dan kemampuan manusia dalam rangka upaya meningkatkan kemampuan sesuatu orga- nisasi untuk menciptakan nilai dan memperbaiki hasil.
Tujuan penelitian ini adalah untuk meng- analisis strategi yang digunakan dalam upaya meningkatkan kinerja Badan Legislasi DPRD Kabupaten Kuantan Singingi periode 2009 – 2014.

## METODE
Pelaksanaan penelitian ini untuk pengum- pulan data primer maupun data sekunder meng- gunakan metode kualitatif melalui wawancara, terutama  digunakan  untuk  menggambarkan ( deskriptif )  dan  menjelaskan  ( explanatory atau  confirmatory )  tentang  fenomena  yang mempengaruhi  kinerja  DPRD  Kabupaten Kuantan Singingi periode 2009 – 2014 bidang legislasi. Adapun yang menjadi alasan pemilihan
metode kualitatif adalah keinginan untuk meng- analisis serta mengenal masalah dan mendapat pembenaran terhadap keadaan dan praktek- praktek yang sedang berlangsung, melakukan verifikasi untuk kemudian didapat hasil guna pembuatan rencana pada masa yang akan datang. Melalui wawancara dan observasi diharapkan hasil penelitian dapat mengungkapkan bagai- mana  kinerja  DPRD  Kabupaten  Kuantan Singingi periode 2009-2014 bidang Legislasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Kinerja Badan Legislasi DPRD
Kinerja merupakan suatu hal yang penting untuk mengukur keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan. Setiap organissai penting untuk selalu melakukan penilaian terhadap kiner- janya. Karena kinerja suatu organisasi adalah tingkat  kemampuan  suatu  organisasi  dalam memenuhi fungsi serta aturan yang ditetapkan bagi pencapaian tujuan. Untuk itu kinerja dalam suatu organisasi  dilakukan  segenap  sumber  daya manusia dalam organisasi tersebut, baik unsur pimpinan maupun unsur pekerja. Sehingga de- ngan berperannya unsur pimpinan dan sumber daya manusia (bawahan) dalam organisasi, di- harapkan organisasi akan menuai atau meng- hasilkan kinerja yang memuaskan.
Dalam  melaksanakan  penelitian  tentang kinerja lembaga lokal dalam mengimplemen- tasikan program alokasi dana desa ini, penulis menggunakan  teori yang  dikemukakan  oleh Nasucha yang menjelaskan bahwa dalam me- ngukur kinerja organisasi publik ada tiga hal yang perlu diperhatikan, yaitu responsiveness, res- ponsibility dan accountability . Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif, yaitu suatu tehnik menganalisa data yang untuk menggambarkan secara utuh kenyataan mengenai permasalahan yang diteliti. Kemudian dari hasil wawancara yang dilakukan dalam upaya menge- tahui kinerja Badan Legislasi DPRD Kabupaten Kuantan Singingi periode 2009-2014.
1. Responsiveness
Kemampuan Badan Legislasi untuk menge- nali kebutuhan masyarakat, sesuai dengan kebu-
tuhan  dan  aspirasi  masyarakat  masih  belum berjalan dengan baik. Artinya masih dibutuhkan political will dari anggota dewan yang duduk di Badan Legislasi untuk bisa mengenali dan menampung secara keseluruhan aspirasi dan keinginan masyarakat dan pemerintah daerah dalam upaya menerbitkan kebijakan. Sehingga dengan adanya political will ini setiap aspirasi yang telah masuk dapat ditelaah dan diterjemah- kan dengan sebaik mungkin. Selain itu memang sangat dibutuhkan koordinasi dan konsolidasi antara anggota dewan yang duduk di Badan Legislasi dengan pemerintah daerah dan masya- rakat dalam membahas suatu produk kebijakan. Karena dengan adanya keterlibatan yang di- lakukan  diharapkan  produk  kebijakan  yang dihasilkan memang untuk kepentingan publik dan pemerintah daerah. Kemudian perlu juga dilaku- kan penelaahan dan analisis aspirasi publik de- ngan melibat pakar atau ahli dibidangnya. Supaya penterjemahan keinginan dan aspirasi memang benar-benar mengarah kepada keinginan dan kemauan masyarakat dan pemerintah daerah akan suatu produk kebijakan.

## 2. Responsibility
Kejelasan pelaksanaan tugas Badan Legis- lasi untuk melakukan  perencanaan terhadap kebijakan  daerah,  menyusun  skala  prioritas kebijakan daerah dan melakukan pembagian tugas dalam membahas kebijakan daerah sudah berjalan dengan cukup baik. Artinya kebijakan yang akan diterbitkan oleh DPRD Kabupaten Kuantan Singingi, sebelumnya telah direncana- kan terlebih dahulu oleh Badan Legislasi melalui kunjungan kerja dan obersarvasi yang dilakukan. Kegiatan  kunjungan  kerja,  oberservasi  dan usulan pemerintah daerah akan dijadikan dasar bagi Badan Legislasi untuk menyusun rencana kebijakan daerah yang akan disahkan dalam setiap tahunnya. Perencanaan kebijakan daerah yang disusun akan memberikan kemudahan bagi Badan  Legislasi  untuk  merumuskan  skala prioritas bagi masing-masing fraksi untuk mem- bahasnya dan direkomendasikan untuk disahkan. Kemudian melalui penyusunan skala prioritas yang dirumuskan akan memberikan kemudahan bagi masing-masing fraksi untuk melakukan
pembahasan dan penelaahan kebijakan daerah yang akan diterbitkan. Namun kelamahan yang masih terjadi dalam proses pembahasan kebijakan daerah yang akan diterbitkan adalah kurangnya keterlibatan stakeholder untuk berpartisipasi dalam pembahasan kebijakan daerah. Sebab dengan adanya  keterlibatan ini  akan banyak memberikan ide dan gagasan demi kesempur- naan kebijakan daerah yang akan diterbitkan. Walauapun mekanisme pembahasan renperda memang kurang melibatkan stakeholder , tetapi sebaiknya mekanisme ini diperbaiki untuk ber- kualitasnya kebijakan daerah yang akan diterbit- kan dimasa yang akan datang.

## 3. Accountability
Badan Legilasi baru memiliki komitmen dan konsistensi untuk membaca keinginan publik dengan cukup baik. Artinya Badan Legislasi sudah cukup mampu untuk memiliki motivasi menghasilkan kebijakan daerah dalam setiap tahunnya. Sebab melalui motivasi yang dimiliki diharapkan Badan Legislasi mampu menghasil- kan kebijakan daerah yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan publik. Walaupun dalam pe- laksanaannya Badan Legislasi juga belum begitu terinspirasi  dalam  menghasilkan  kebijakan daerah yang dbutuhkan oleh publik. Selain itu juga dalam upaya menunjukkan komitmen dan pertangunggjawaban kerjanya Badan Legislasi harus bisa melakukan pengawasan terhadap setiap kebijakan daerah yang telah diterbitkan. Se- hingga dengan adanya pengawasan ini diharap- kan  Badan  Legislasi  bisa  termotivasi  untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan daerah yang sudah berjalan dalam upaya mencapai ke- sempurnaan sebuah kebijakan daerah.

## Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Badan Legislasi DPRD
Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Badan Legislasi DPRD Kabupaten Kuantan Singingi menggunakan teori yang sudah dikemu- kakan oleh Mangkunegara. Dalam pengukuran terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi ki- nerja  Badan  Legislasi  DPRD  Kabupaten
Kuantan Singingi, penulis menggunakan tehnik wawancara yang dilakukan kepada informan penelitian yang bisa memberikan penilaian per- masalahan tersebut.

## 1. Faktor Individual
Latar belakang pendidikan yang dimiliki oleh anggota  Badan  Legislasi  DPRD  Kabupaten Kuantan Singingi sebenar sudah baik, yaitu kese- luruhannya berpendidikan sarjana. Artinya apa- bila ditinjau dari pola fikir yang dimiliki oleh ang- gota Badan Legislasi sudah memiliki tahapan yang baik, karena dipengaruhi oleh faktor tingkat pendidikan yang dimiliki. Namun tingkat pendi- dikan yang dimiliki oleh anggota Badan Legislasi tidak keseluruhannya sarjana ilmu sosial dan ilmu politik, yang pada dasarnya membahas keiilmuan tentang kebijakan daerah. Dari data yang dipe- roleh bahwa 10 orang anggota Badan Legislasi yang ada 8 orang memiliki keilmuan yang multi- displin dan bukan keilmuan sosial dan politik, sedangkan 2 orang lagi memiliki keilmuan sosial dan politik. Fakta ini tentunya membuat kemam- puan dan keahlian personal Badan Legislasi dalam melaksanakan tugasnya, seperti menyusun dan merumuskan kebijakan daerah sangatlah menyulitkan.
Ketidakmampuan Badan Legislasi dalam merumuskan dan menyusun kebijakan daerah memang mutlak faktor latar belakang pendidikan yang dimilikinya. Walaupun adan anggota Badan Legislasi yang sudah dua periode menjadi ang- gota dewan, tetapi akibat bukan keahliannya menyusun dan merumuskan kebijakan daerah tentunya tetap menjadi hambatan dalam melak- sanakan  tugasnya.  Dampak  dari  rendahnya kemampuan dan keahlian yang dimiliki anggota Badan Legislasi membuat banyak usulan kebi- jakan daerah itu berasal dari pemerintah daerah. Bahkan  anggota  Badan  Legislasi  terkadang hanya menerima usulan kemudian membahasnya untuk  diusulkan  menjadi  sebuah  kebijakan daerah. Padahal seharusnya anggota dewanlah yang menyusun dan merumuskan berdasarkan hasil pengamatan dan analisis yang dilakukan terhadap  fakta,  realita  dan  fenomena  yang berkembang di lingkungan masyarakat.

## 2. Faktor Psisologi
Anggota Badan Legislasi ternyata masih memiliki perilaku kerja yang cukup baik, dimana dalam melaksanakan interaksinya anggota Badan Legislasi masih dapat menunjukkan sikap yang baik  kepada  setiap  anggota  dewan  ataupun pegawai  di  Sekretariat  Dewan  Kabupaten Kuantan Singingi. Kemampuan berperilaku yang cukup baik ini menjelaskan bahwa setiap ang- gota Badan Legislasi ingin bisa bekerjasama dan berkomunikasi kepada semua pihak dalam upaya melaksanakan beban kerja yang diberikan ke- padanya. Dengan perilaku kerja yang baik, ang- gota Badan Legislasi dapat melakukan komu- nikasi dengan siapapun anggota dewan yang ada dalam upaya mencari data dan informasi guna mendukung pelaksanaan tugas yang diberikan. Selain itu juga perilaku kerja yang baik, juga akan memberikan kemudahan bagi anggota Badan Legislasi untuk bisa meminta pendapatan dan masukkan dari setiap anggota dewan terhadap proses  perumusan  kebijakan  daerah  yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya.
Kemudian  apabila  melihat  budaya  kerja yang  dikembangkan  oleh  anggota  Badan Legislasi dalam pelaksanaan kerja masih berjalan dengan  baik. Artinya  setiap  anggota  Badan Legislasi masih saling bahu membahu dalam melaksanakan tugasnya untuk bisa merumuskan kebijakan  daerah  yang  berkualitas.  Dimana dengan  budaya  kerja  yang  kondusif  dalam melaksanakan tugas akan memberikan kete- nangan dan kenyamanan bagi setiap anggota Badan Legislasi dalam melaksanakan tugasnya. Sebab kenyamanan bekerja akan memberikan inspirasi, inovasi dan kreativitas kepada setiap anggota Badan Legislasi dalam menghasilkan kinerja yang memuaskan. Selanjutnya melihat lingkungan  kerja  yang  dikembangkan  oleh anggota Badan Legislasi dalam melaksanakan tugasnya sudah cukup kondusif. Dimana ter- tatanya ruang kerja yang menarik dan nyaman membuat anggota Badan Legislasi betah dalam melaksanakan tugasnya. Penataan ruang kerja yang menarik juga akan memberikan rasa nya- man dalam bekerja.

## 3. Faktor Organisasi
Pembagian kerja yang dilakukan oleh Badan Legislasi terhadap setiap anggotanya dalam me- laksanakan tugas sudah cukup baik sebenarnya. Artinya setiap anggota sudah dibebankan pe- kerjaan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan usulan kebijakan daerah yang telah dimasukkan pada Badan Legislasi. Namun realita di lapangan beban pekerjaan yang diberikan kepada masing- masing anggota Badan Legislasi belum dapat dijalan dengan sempurna. Dimana masih ada anggota Badan Legislasi yang melimpahkan tugas dan beban kerja kepada anggota Badan Legislasi lainnya, disebabkan oleh alasan pribadi anggota tersebut.  Fakta  ini  membuat  ada  beberapa anggota Badan Legislasi yang harus mengemban tugas yang telah diberikan kepada rekannya untuk diselesaikan.
Dampaknya proses penyelesaian perumusan dan penyusunan kebijakan daerah yang akan dibahas oleh masing-masing fraksi sering terlambat. Kemudian dalam pelaksanaan tugasnya anggota Badan Legislasi sudah cukup mampu untuk saling bekerjasama  dalam  menyelesaikan  beban tugasnya. Dimana dari setiap data dan informasi yang telah dikumpulkan akan dijadikan bahan kajian dan analisis oleh anggota Badan Legislasi dalam merumuskan kebijakan daerah. Proses perumusan kebijakan daerah yang dilakukan tentunya melalui kerjasama yang dikembangkan oleh internal Badan Legislasi. Musyarawah dalam merumuskan kebijakan daerah menjadi bentuk kerjasama yang dilakukan oleh anggota Badan Legislasi dalam merumuskan kebijakan. Se- lanjutnya komitmen kerja yang dimiliki anggota Badan Legislasi sebenarnya sudah cukup baik, karena setiap anggota telah berusaha untuk dapat memiliki visi dan misi yang sama dalam me- wujudkan perumusan kebijakan daerah.

## Strategi  Peningkatkan  Kinerja  Badan Legislasi  DPRD
Dalam upaya meningkatkan kinerja Badan Legislasi DPRD Kabupaten Kuantan Singingi, perlu dilakukan strategi-strategi sebagai berikut:

## 1. Pengembangan Kualitas
Pengembangan kualitas bagi anggota Badan Legislasi dapat dilakukan dengan cara, yaitu : Pertama ,  memberikan  kesempatan  kepada anggota Badan Legislasi untuk meningkatkan pendidikan formal yang dimilikinya. Dimana penambahan  pengetahuan  dan  kemampuan melalui dunia pendidikan akan lebih membentuk pola fikir yang semakin baik dari masing-masing anggota Badan Legislasi. Karena dengan terjadi pembentukkan pola fikir yang semakin baik akan membantu anggota Badan Legislasi untuk me- ngembangkan kemampuannya dalam melaksa- nakan  tugas. Kedua ,  menyusun  program- program pelatihan bagi anggota Badan Legislasi yang berhubungan dengan tugasnya.

## 2. Kerjasama dengan Pihak Akademisi
Kerjasama merupakan proses pelaksanaan kerja yang dilakukan oleh pihak ketiga dalam upaya melaksanakan dan mengerjakan tugas dan fungsi yang telah dibebankan. DPRD juga bisa melakukan  kerjasama  dengan  pihak  ketiga didaerahnya yang bisa membantu anggota DPRD tersebut dalam menyelesaikan beban kerja yang diberikan. Salah satu kerjasama yang perlu di- lakukan adalah dengan pihak akademisi, dimana melalui  kerjasama  yang  dilakukan  ini  pihak DPRD atau khususnya Badan Legislasi dapat melakukan penelitian dan pengujian akan kela- yakan  rancangan  peraturan  daerah  yang  di- usulkan oleh pihak pemerintah daerah.

## 3. Brainstorming
Melaksanakan studi banding bagi anggota Badan Legislasi ke lembaga lain yang sejenis akan menambah pengalaman bagi setiap anggota Badan Legislasi dalam melaksanakan tugasnya. Apalagi dalam pelaksanaan studi banding juga diiringi dengan pelatihan yang dihubungkan pada tugas dan tanggung jawab anggota Badan Le- gislasi. Sehingga pelaksanaan studi banding yang dilakukan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi anggota Badan Legislasi untuk bisa melaksanakan tugas diorganisasinya sendiri.

## SIMPULAN
Kinerja Badan Legislasi DPRD Kabupaten Kuantan Singingi adalah cukup baik. Artinya Badan Legislasi belum semaksimal mungkin bisa menghasilkan  kebijakan  daerah  yang  sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pemerintah daerah.  Ketidakmaksimalan  kinerja  Badan legislasi dalam melakukan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya bisa saja disebabkan oleh intelegensi dan kompetensi yang dimiliki oleh anggota Badan Legislasi yang masih belum baik. Sehingga masih belum maksimal bisa meng- hasilkan  kebijakan  daerah  yang  dibutuhkan. Faktor yang dominan mempengaruhi kinerja Ba- dan Legislasi DPRD Kabupaten Kuantan Singingi adalah faktor individual. Dimana faktor individual yang dimiliki oleh organisasi dalam melaksanakan kegiatan dan program yang telah ditetapkan. SDM yang dimiliki oleh suatu organisasi me- rupakan sumber daya utama yang harus dipenuhi organisasi dalam upaya merealisasikan tujuan yang telah ditetapkan. Karena dengan memiliki SDM yang berkualitas dan unggul sesuai dengan kebutuhan organisasi, maka pimpinan organisasi mudah membagikan tugas yang ada berdasarkan kemampuan, ketrampilan dan pengetahuan yang dimiliki SDM tersebut.

## DAFTAR RUJUKAN
Amstrong  &  Baron.  2005. Performance Management . Gramedia Pustaka Utama,
Jakarta.
Dewi, Riana Arthaty. 2011. “Analisis Kinerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi”.
Tesis , PSIA Universitas Riau, Pekanbaru.
Mahmudi. 2005. Manajemen Kinerja Sektor Publik .YKPN, Yogyakarta.
Mangkunegara Prabu. 2006. Evaluasi Kinerja SDM . Rafika Aditama, Bandung.
Simamora, Henry. 2009. Manajemen Sumber Daya Manusia . STIE YKPN, Yogyakarta Wibowo. 2007. Manajemen Kinerja . Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta.