## PERAN DEWAN RISET DAERAH DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN SLEMAN

## Muhammad Baiquni
Fakultas Geografi, Universitas Gadjah Mada Jalan Kaliurang, Sekip Utara, Bulaksumur Sinduadi Sleman Kabupaten Sleman, 55281, Yogyakarta, Indonesia

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan mengkaji peran Dewan Riset Daerah (DRD) dalam perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Sleman dan bagaimana agenda riset terkait dengan implementasi  Tujuan  Pembangunan  Berkelanjutan  (TPB).  Makna  penting  dari penelitian  ini  adalah  mengkaji  inovasi  dan  kreativitas  pemimpin  daerah  dalam mengaitkan  pelaksanaan  pembangunan  daerah.  Metode  penelitian  ini  adalah  kajian pustaka,  wawancara  mendalam  dan  sarasehan.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa peran  DRD  Sleman  telah  berlangsung  lama  hampir  20  tahun  dan  telah  memberikan masukan  penting  bagi  pimpinan  daerah  dan  jajaran  perencana  di  Bappeda  untuk menyerap hasil riset bagi kebijakan pembangunan daerah. Peranserta perguruan tinggi di Kabupaten Sleman juga menunjukkan  antusias yang tinggi ditandai dengan minat keikutsertaan  hibah  riset  dan  pengabdian  masyarakat  bagi  pembangunan  Kabupaten Sleman.
Kata kunci: peran riset, tujuan pembangunan berkelanjutan, kepemimpinan

## Abstract
This  research  objective  is  to  study  the  role  of  Local  Resarch  Council  in  development planning in Sleman Regency and also how Sustainable Development Goals integrated in the development program. Strategic meaning of this research also exploring the role of the leader  in  implementing  development  progam.    The  research  metodes  employed  are literature study, indepth interview and focus group discussion. The research results show that Local Research Council established almost 20 years ago which has contributed to strategic inputs to the leaders and also to Bappeda. The involvement of universities and research institutes have improved the development plans and implementations.
Key words: role of the research, sustainable development goals, leadership

## PENDAHULUAN
Kabupaten
Sleman terdapat
kampus  perguruan  tinggi  dengan  jumlah mahasiswa  yang  banyak.  Jumlah  dan kualitas  aparatur  pemerintahan  daerah juga  relatif  tinggi  ditunjukkan  dengan level  pendidikannya.  Keberadaan  Dewan Riset  Daerah  dalam  menunjang  inovasi pembangunan  perlu  dikaji  dan  dicermati seberapa  penting  peran  riset  dalam pembangunan  daerah,  terutama  terkait dengan perencanaan pembangunan daerah. Banyak sarjana bekerja di berbagai lini  birokrasi  dan  bahkan  banyak  yang
memiliki  gelar  master  sebagai  tanda bahwa  kabupaten  ini  potensial  untuk menjadi Smart  Region yang  dapat mewujudkan Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan di Kabupaten Sleman. Penelitian  ini  dilaksanakan  di Kabupaten  Sleman  yang  dipilih,  karena banyak prestasi yang diraih serta menjadi tempat  ajang  belajar  dari  pemerintah daerah lainnya.
Disamping itu pemimpinnya bersemangat dalam mengembangkan kedaulatan dan
kemandirian  pembangunan  daerahnya. Hingga  saat  ini  telah  dilakukan  sejumlah
terobosan  pembangunan  inovasi  produk- produk  pertanian  pangan,  pelayanan kesehatan  maupun  strategi  branding  dan pemasaran produk produk sehingga perlu dan  menarik  untuk  dikaji.  Inovasi pembangunan  ini  memiliki  dampak  bagi peningkatan  kapasitas  masyarakat  dan kesejahteraan masyarakat.
Pemerintah  Kabupaten  Sleman berkomitmen  terhadap  pembangunan yang  berorientasi  pada  kepentingan, kesejahteraan, dan kemandirian masyarakat.  Hal  ini  tertuang  dalam  visi “ Terwujudnya  masyarakat  Sleman  yang lebih Sejahtera, Mandiri, Berbudaya dan Terintegrasikannya  sistem e-government menuju smart regency (kabupaten cerdas) pada  tahun  2021” .  Adapun  misi Kabupaten Sleman sebagai berikut:
1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan  yang  baik  melalui peningkatan kualitas  birokrasi  yang responsif dan penerapan e-govt yang terintegrasi dalam  memberikan pelayanan bagi masyarakat.
2. Meningkatkan pelayanan
pendidikan  dan  kesehatan  yang berkualitas  dan  menjangkau  bagi semua lapisan masyarakat.
3. Meningkatkan  penguatan  sistem ekonomi  kerakyatan,  aksesibilitas dan  kemampuan  ekonomi  rakyat, serta penanggulangan kemiskinan.
4. Memantapkan  dan  meningkatkan kualitas  pengelolaan  sumberdaya alam,  penataan  ruang,  lingkungan hidup dan kenyamanan.
5. Meningkatkan kualitas budaya masyarakat  dan  kesetaraan  gender yang proporsion Rumusan  visi  dan  misi e- Govermnent secara  eksplisit  dinyatakan dengan  jelas.  Hal  ini  terkait  dengan kekuatan SDM birokrat dan instrastruktur informasi  yang  telah  tersedia  dengan handal,  didukung  lembaga  pendidikan tinggi  dan  lembaga  riset  yang  banyak terdapat di Kabupaten Sleman.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang dilakukan dengan
wawancara  mendalam  ( indepth  interview ) dengan  para  narasumber  kunci  yaitu anggota  Dewan  Riset  Daerah  periode sebelum  tahun  2017  dan  satu  narasumber dari  DRD  Kabupaten  Magelang  dan  satu tenaga  ahli  DRD  Kabupaten  Kebumen. Tahapan  penelitian  dan  metodenya dilakukan dengan serangkaian kegiatan:
1. Studi  literatur  dari  buku  referensi, dokumen  laporan  Agenda  Riset Daerah  dan  RPJMD.  Studi  literatur berguna untuk memetakan data dan informasi mengenai agenda riset dan rencana pembangunan daerah,
sehingga  dapat  dipilah  dan  dipilih untuk lebih di dalami melalui metode selanjutnya.
2. Wawancara mendalam dengan pimpinan daerah dan tokoh masyarakat  dalam  hal  ini  anggota Dewan Riset Daerah (DRD), kemudian  dilakukan  triangulasi untuk  cek  recheck  data.  Wawancara mendalam merupakan bentuk penjaringan  data  primer  guna menemukan data dan informasi yang lebih  mendetail  dan  rinci  untuk menjelaskan fenomena yang diteliti.
3. Analisis data dan penulisan laporan. Analisis  data  terutama  analisis kualitatif  disarikan  dari  informan kunci, unit-unit
informasi dikelompokkan  dalam  tema-tema tertentu,  sehingga  dapat  dianalisis dan  ditulis  kajian  fenomena  yang diteliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Tantangan  Pembangunan  Kabupaten Sleman
Dalam  dokumen  Agenda  Riset Daerah (2016-2021), disebutkan
permasalahan  yang  dihadapi  Kabupaten Sleman,  utamanya  berkenaan  dengan pemerintahan,  pembangunan  wilayah, infrastruktur  dan  kesejahteraan  rakyat.
Permasalahan terkait pemerintahan
meliputi:  (1)  potensi  keuangan  daerah
belum  tergali  secara  optimal;  (2) kompetensi  sebagian  pegawai  belum sesuai  dengan  kebutuhan  riil;  (3) penegakan  hukum  belum  efektif;  (4) produk hukum daerah masih banyak yang tidak  sesuai  dengan  perkembangan keadaan; (5) SKPD belum semua memiliki Standar Pelayanan Minimal dan Prosedur Standar  Operasional;  (6)  pelayanan perizinan  belum  optimal;  (7)  pelimpahan kewenangan  kepada  kecamatan  belum optimal; (8) hasil-hasil pengawasan belum sepenuhnya  menjadi  input  perencanaan pembangunan  (DRD  Kabupaten  Sleman, 2016).
Permasalahan bidang infrastruktur utamanya  terkait  dengan  permasalahan kapasitas dan utilisasi infastruktur. Dalam konteks infrastruktur transportasi, Kabupaten  Sleman  dilalui  oleh  jalur transportasi yaitu jalan dan kereta api yang menghubungkan  Provinsi  Jawa  Tengah, Jawa  Barat  dan  Jawa  Timur.  Dalam konteks  kawasan,  Kabupaten  Sleman memiliki  jaringan  jalan  yang  baik,
meskipun secara
kapasitas memperlihatkan penurunan kinerja,
utamanya  di  wilayah-  wilayah  perkotaan yang ditandai dengan terjadinya kemacetan  di  jalan-jalan  utama  terutama yang  menghubungkan  antara  Kabupaten Sleman dan wilayah Kota Yogyakarta. Hal ini  diperparah  dengan  kurang  layaknya angkutan umum yang ada saat ini tersedia untuk  melayani  desa  dan  kota  di Kabupaten.  Peran  anggota  DRD  yang memiliki  latar  elakang  transportasi  dan logistik berujar sebagai berikut:
“Sebagai  peneliti  Pustral  dan  menjadi anggota  DRD  lebih  fokus  pada infrastrktur.  Posisi  wilayah  Sleman sangat strategis terkait dengan konstelasi sistem  transportasi  di  DIY  dan  kota lainnya.  Sleman  memiliki  akses  airport, stasiun,  dan  jalan  darat.  Infrastruktur baru sedang dibangun airport
Kulonprogo  dan  jalur  jalan  toll  melalui
Sleman” (Iwan, peneliti Pustral UGM)
Permasalahan yang terkait dengan kesejahteraan rakyat antara lain: (1) masih
tingginya  angka  kemiskinan,  mencapai 40.711  KK,  atau  setara  dengan  11,36% jumlah penduduk; (2) angka pengangguran  tergolong  tinggi,  yakni sebesar  25.943  orang  atau  sebesar  6,17%;
(3) ketimpangan pendapatan yang ditunjukkan  dengan  Indeks  Gini  sebesar 0,45;
(4) masih terdapat backlog (kekurangan) rumah sekitar 17.466 rumah; (5) masih adanya praktik-praktik intoleran; (6)  menurunnya  kohesivitas  sosial;  (7) meningkatnya rasa individual dan egosentrisme serta menurunnya semangat kegotongroyongan (DRD Kabupaten Sleman, 2016). Berbagai  permasalahan  tersebut perlu  perhatian  bagi  semua stakeholder yang berkepentingan terhadap keberlanjutan  pembangunan  Kabupaten Sleman  yang  berupaya  mewujudkan masyarakat Sleman menuju lebih sejahtera, mandiri, berbudaya dan terintegrasikannya  sistem e-government menuju smart  regency pada  tahun  2021. Dalam  hal ini, kontribusi dalam penyelesaian masalah sekaligus pencapaian  visi  Kabupaten  Sleman  perlu dilakukan  dengan  melalui  penerapan, pengembangan dan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi.
Penerapan,  pengembangan  dan inovasi  ilmu  pengetahuan,  baik  yang dilakukan  oleh  Pemerintah  Kabupaten Sleman,  perguruan  tinggi  maupun masyarakat luas perlu mendasarkan pada informasi dan kebutuhan riset yang betul- betul dibutuhkan oleh Kabupaten Sleman. Berkenaan  dengan  hal  tersebut,  maka penyusunan Agenda Riset Daerah
Kabupaten  Sleman  Tahun  2016  –  2021 menjadi  hal  yang  penting  untuk dilakukan.

## Peran Riset Dalam Pembangunan Daerah
Pentingnya riset dalam pembangunan daerah memerlukan komitmen  kepala  daerah,  kemampuan para  peneliti  dan  penerimaan  birokrat,
serta sarana
dan prasarana
pendukungnya.  Hal  ini  diakui  oleh Sutrisno  yang  pernah  menjadi  sekretaris
daerah  yang  melayani  tiga  bupati  di Kabupaten Sleman, sebagai berikut:
“Saya  berpandangan  teorinya  Stephen Robbins  dan  Timothy  Judge  dalam bukunya Organizational Behavior relevan untuk  mengembangkan  kepemimpinan dan  kelembagaan  “Performence  is  the function  of  motivation,  ability  and environment”.  Pada  waktu  saya  di Bappeda, saya mendorong staf sekolah ke luar  negeri  agar  kelak  menjadi  lebih berkualitas.  Motivasi  sangat  penting berangkat dari individu, ability dimampukan  melalui  pendidikan  dan pelatihan, sedangkan environment termasuk  fasilitas  dan  instruktur dukungan  kerja  yang  dapat  mendorong peningkatan  kinerja  kepemimpinan  dan kelembagaan” (Sutrisno  ketua  DRD Sleman) .
Peran  penelitian  sangat  penting dalam  pembangunan  daerah.  Beruntung Sleman  terdapat  perguruan  tinggi  dan lembaga  riset  termasuk  LSM  yang  bisa menjadi  sumber  pemikiran  kritis  dan inspirasi  bagi  kebijakan  dan  program pembangunan. Pelaksanaan pembangunan daerah memerlukan
semangat yang juga didasarkan pada hasil riset agar tepat guna kebijakan dan dapat berkelanjutan.
“Bekerja  juga  harus  memiliki  landasan teori dan teori harus dikerjakan, sehingga menemukan  pengalaman  yang  bisa menjadi  teori  baru”  ( Sutrisno  ketua DRD Sleman).
Birokrasi  memerlukan  penyegaran salah  satunya  melalui  hasil  riset  yang dapat  diserap  bagi  inovasi  pembangunan daerah.  Sebagaimana  yang  dinyatakan dosen  program  studi  Pembangunan Wilayah UGM yaitu:
“Riset Unggulan Daerah (RUD) didisain untuk  memperoleh  pengetahuan  praktis yang  digali  dari  daerah  sendiri  dalam rangka memfasilitasi hasil riset adalah era baru  bagi  daerah,  karena  ini  sangat sejalan dengan semangat good
governance” (Rijanta,  peneliti  PSPPR UGM ).
Aparat  Sipil  Negara  (ASN)  sebagai pelaksana
birokrasi memerlukan peningkatan kapasitas secara bertahap dan berjenjang sehingga dari staf paling muda menjadi  matang  memimpin  diperlukan waktu  15  hingga  20  tahun.  Pemerintah pusat  telah  memiliki  program  pelatihan dan  bahkan  pendidikan  pascasarjana  di dalam  maupun  di  luar  negeri.  Pada periode  tahun  2000an  banyak  staf  muda dari Kabupaten Sleman mengikuti program  pendidikan  bagi  birokrat  muda untuk belajar di luar negeri baik program short  course maupun  program  master  ke Amerika,  Inggris,  Belanda,  Jepang, Australia. Ada sekitar 20an staf pemerintah  daerah  yang  mendapat kesempatan  ini.  Dari  pengalaman  selama ini,  terbukti  bahwa  setelah  15  tahun  baru panen  para  pejabat  profesional  yang sekarang menduduki kepala dinas adalah kebanyakan pernah belajar di luar negeri.
Kualitas  SDM  ini sangat membantu tugas kepala daerah dalam
mengembangkan  pelayanan  prima  bagi masyarakat.  Para  ASN  yang  memiliki pengalaman  pendidikan  dan  riset  di berbagai  daerah  dan  luar  negeri  dapat menyerap hasil-hasil riset yang dilakukan perguruan  tinggi  dan  lembaga  riset, sehingga menjadi masukan bagi kebijakan dan  program  pembangunan  daerah. Semakin  banyak  ASN  yang  pernah mengenyam  pendidikan  di  luar  negeri dapat  mengemban  jabatan  strategis, semakin berkembang
inovasi
pembangunan  yang  didasarkan  atas  riset dan  masukan  dari  para  ahli  dari  dalam maupun dari luar lingkungan pemerintah daerah.
Peran  riset  dalam  pembangunan daerah, telah dilakukan oleh DRD dengan menyusun  Agenda  Riset  Daerah  yang pelaksanaannya  dilakukan  oleh  segenap pelaku  dan  pemangku  kepentingan pembangunan  daerah.  Terkait  peran anggota  DRD  juga  telah  melaksanakan
fasilitasi,  masukan  dan  pemantauan memalui berbagai kesempatan.
“Sesuai  bidang  keahlian,  anggota  DRD berperan dalam berbagai kegiatan antara lain  menjadi  juri  berbagai  lomba  disain, penelitian,  menyelenggarakan  sarasehan ekonomi  kreatif,  dan  yang  terakhir  ini menjaring  proposal  riset  dan  mengawal riset  yang  dilakukan  perguruan  tinggi” (Sri Nur Hidayah, kepala sub bidang penelitian dan pengembangan
Bappeda).

## Keberadaan  DRD  dan  Hubungannya Dengan Bappeda
Keberadaan  Dewan  Riset  Daerah Kabupaten  Sleman  telah  lama  terbentuk dan  bahkan  termasuk  perintis  awal  DRD di  Indonesia.  Kemunculannya  tak  lepas dari  peran  dan  dukungan  Dewan  Riset Nasional yang mendorong dan mengembangkan  DRD  untuk  memberi masukan bagi pembangunan daerah. Para anggota  DRD  tidak  hanya  mereka  yang berasal  dari  kampus  dan  birokrat,  tetapi juga  ada  tokoh  masyarakat  seperti  petani andalan  Gunung  Sutopo  yang  terlibat sejak awal merintis kelembagaan ini:
“Pada  suatu  malam  di  tahun  2010 diundang  bertemu  di  rumah  bupati bersama  menemui  tamu  DRN  Jakarta. Dibicarakan mengenai pentingnya membentuk  DRD  dan  baru  pertama  di
Sleman  ini  dengan  bimbingan  DRN dapat  dibentuk” (Gunung  Sutopo, petani dan anggota DRD).
Pelibatan  staf  muda  di  birokrasi juga  menjadi  perintis  awal  pembentukan kelembagaan DRD yang semula ditempatkan  di  Sekretariat  Daerah, kemudian  sekarang  ditempatkan  di Bappeda.  Pelibatan  sejak  awal  dan  terus berkembang  bersama  dengan  karir,  Sri Nur  Hidayah  mengawal  perkembangan DRD sebagaimana ungkapan berikut ini:
“Pembentukan  awal  DRD  2010  sudah ditugaskan  disini,  awalnya  DRD  di Sekretariat Daerah kemudian dialihkan ke Bappeda. Awalnya penjaringan rapat dan audiensi  memberi  masukan  ke  bupati.
Kemudian  menyusun  Agenda  Riset Daerah  2011-2015  sesuai  RPJMD  dan dilanjutkan  yang  kedua  Agenda  Riset Daerah 2016-2021” (Sri Nur Hidayah, kepala  sub  bidang  penelitian  dan pengembangan Bappeda).
Salah satu produk DRD Kabupaten Sleman adanya Agenda Riset Daerah yang Kabupaten  Sleman  2016-2021,  adapun tujuan  yang  tertulis  dalam  dokumen adalah 1. Menjawab permasalahan pembangunan melalui pengembangan  ilmu  pengetahuan dan teknologi; 2. Memberikan  arah  bagi  kegiatan penelitian, pengembangan dan penerapan  ilmu  pengetahuan  dan teknologi  yang  dilakukan  oleh pemerintah,  akademisi,  lembaga penelitian  dan  masyarakat  bagi Kabupaten Sleman.
Disadari bahwa pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kegiatan  riset  merupakan  bagian  yang tidak terpisahkan dengan penyelenggaraan  pembangunan  daerah. Kemajuan  dan  tingkat  penguasaan  Iptek merupakan faktor penting bagi peningkatan kapasitas kapabilitas sumberdaya manusia dalam pembangunan  di  daerah  agar  segenap potensi dapat dikembangkan dengan nilai tambah yang meniningkat secara berkualitas  dan  berkelanjutan.  Tingkat kemajuan dan penguasaan Iptek merupakan  salah  satu  tolok  ukur kemajuan  daerah  bersama  dengan  tolok ukur  lain  seperti  pertumbuhan  ekonomi, kualitas  demokrasi,  dan  supremasi hukum.
Tujuan dari Pembangunan
Berkelanjutan  belum  dijadikan  pijakan dalam Agenda Riset Daerah 2016-2021 ini. Hal  ini  dapat  dipahami  karena  saat persiapan  penyusunan  dokumen  belum keluar  panduan  Tujuan  Pembangunan Berkelanjutan  atau  dikenal  dengan Sustainable Development Goals (SDGs) yang
baru  diluncurkan  awal  2016.  Dalam perkembangannya SDGs menjadi rujukan, terbukti setiap tahun ada laporan progres pembangunan  daerah  dengan  mengacu pencapaian SDGs.
“Setiap  tahun  ada  laporan  pencapaian SDGs,  bidang  IV  ada  tugas  pendataan dan pelaporan setiap tahun bahkan sejak MDGs”. Ia melanjutkan pembicaraannya bahwa “DRD perlu membantu memberikan masukan dan pendampingan untuk  pelaporan  SDGs,  perlu  sistem informasi  pencapaian  setiap  sektor  agar juga  pelaporan  konsisten  dan  kontinyu sampai  2030” (Kunto  Riyadi,  kepala Bappeda Sleman).
Beragam  Tujuan  Pembangunan Berkelanjutan  perlu  diterjemahkan  dalam kebijakan dan program yang dilaksanakan oleh OPD dan dikoordinasikan perencanaannya oleh Bappeda.
Implementasi program yang terkait SDGs sebenarnya  telah  ada,  hanya  saja koordinasi,  keterpaduan  dan  sinergi dilapangan perlu terus dikembangkan.
“Isu  sustainability  perlu  menjadi perhatian, karena pentingnya infrastrukur  terkait  dengan  energi terbarukan dan bagaimana pembangunan bisa  berkelanjutan.  Bergabung  dengan DRD 2014, dengan membawa hasil riset dari  kampus  untuk  dapat  memberi kontribusi  pada  pembangunan  daerah Kabupaten  Sleman” (Iwan,  peneliti
Pustral UGM)
Tujuan dari Pembangunan Berkelanjutan  yang  merupakan  tujuan jangka  panjang  2016-2030  memerlukan sistem
perencanaan, pelaksanaan, pengendalian,  pemantauan  dan  penilaian yang  menggunakan  sistem  informasi digital.  Oleh  karena  itu  diperlukan penerapan  ICT  dalam  proses  tata  kelola berbagai  sektor  pembangunan  menuju tujuan  yang  ingin  dicapai.  Kesadaran memanfaatkan  ICT  sebagai  cara Smart Governance telah  ada  dikalangan  praktisi dan birokrasi.
“Tulisan Seabad Sleman dan Mewujudkan  Sleman  Smart  Regency  di media. Berkaitan dengan bidang pertanahan  dan  penataan  ruang  yang saya  tekuni,  maka  beberapa  aspek kebijakan perlu dicermati karena tak lepas dari tata kelola pertanahan dan tata ruang dalam  mewujudkan  Smart  Regency”. Dengan  bersemangat,  dosen  Sekolah Tinggi  Pertanahan  yang  alumni  doktor Geografi  UGM  ini  menyatakan  lebih lanjut:  “Oleh  karena  itu  dalam  agenda riset  daerah  yang utama  perlu  kebijakan pertanahan dan tata ruang sebagai basis dasar kebijakan lainnya. DRD
memberikan  input  riset  secara  langsung bertemu  dengan  bupati,  sehingga  bisa menjadi  kebijakan  yang  berbasis  riset” (Sutaryono, anggota DRD).
Pengembangan riset daerah diperlukan  untuk  memperkuat  landasan kebijakan  yang  terintegrasikan  dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dalam hal ini penyusunan Agenda Riset Daerah
Kabupaten  Sleman menjadi urgent ,  untuk dijadikan panduan bagi para peneliti, baik oleh  Pemerintah  Kabupaten  Sleman sendiri,  kalangan  perguruan  tinggi maupun  masyarakat  termasuk  kalangan pengusaha. Hasil-hasil riset yang dilakukan  dengan  mendasarkan  Agenda Riset  Daerah  ini  diharapkan  dapat berkontribusi  positif  dalam  penyelesaian permasalahan  pembangunan  sekaligus menjadi  bahan  pertimbangan  dalam pembangunan dan pengembangan Kabupaten  Sleman  pada  berbagai  sektor (Dewan Riset Daerah 2016).
Adapun  bidang  pembangunan ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  pada Agenda  Riset  Daerah  Kabupaten  Sleman Tahun  2016  –  2021  ditetapkan  sebagai berikut
1. Bidang Pemerintahan, Kelembagaan dan Aparatur;
2. Bidang Hukum dan Regulasi;
3. Bidang Perekonomian;
4. Bidang Kesejahteraan Rakyat;
5. Bidang  Infrastruktur,  Lingkungan Hidup dan Tata Ruang.
Keberadaan  DRD  terkait  dengan tugas  Bappeda  dirasakan  penting  untuk mendampingi  pelaksanaan  koordinasi perencanaan  pembangunan  daerah.  Riset berbasis  konteks  lokal  dan  solusional sesuai  dengan  ekosistem  dinamika pembangunan  daerah  amat  penting  agar kebijakan  dan  program  pembangunan tepat guna.
“DRD  berperan  mendukung  pemerintah daerah dalam hal ini Bappeda memfasilitasi  kegiatan  penelitian  yang diorientasikan untuk mendukung pembuatan  keputusan  rasional  yang berbasis pengetahuan setempat. Penyelesaian  berbagai  masalah  dalam pembangunan  akan  lebih  tepat  jika didasarkan  atas  pengetahuan  dengan konteks lokalitasnya yang valid dan dapat diandalkan” (Rijanta,  peneliti  PSPR UGM).
DRD bersama Bappeda menjalankan  fungsi  riset  dalam  hal  ini
DRD sebagai think tank kelompok pemikir yang  perencanaan  teknokratis  disiapkan dan dilakukan
Bappeda.
Dalam melaksanakan riset melibatkan OPD teknis sebagai  pengusul  topik  yang  sekaligus akan  memanfaatkan  pengetahuan  yang diperoleh  untuk  pelaksanaan  pelayanan dan pembangunan daerah.
“Peran DRD juga memberikan masukan pada  dokumen  perencanaan,  mulai  dari konsultasi  publik  hingga  penyusunan rencana  program  pembangunan  daerah” (Sri Nur Hidayah, kepala sub bidang penelitian dan pengembangan
Bappeda). Hal  ini  juga  dikuatkan  dengan pendapat  anggota  DRD  yang  merupakan petani  andalan  dengan  kebun  buah  dan agrowisata Sabila Farm. Dengan pengalaman  lapangan  yang  panjang  dan interaksi dengan berbagai pihak yang luas, Gunung  Sutopo  cukup  lantang  dalam
menyuarakan  pengalaman  lapangan  riset aksinya.
“DRD penting untuk memberi masukan pada  bupati  baik  langsung  maupun melalui Bappeda sebagai badan perencana yang menerjemahkan kebijakan pimpinan daerah” (Gunung  Sutopo,  petani  dan anggota DRD).
Dengan  demikian  para  anggota DRD  ini  menjadi think  tank yang menjembatani  antara  pola  pikir  birokrasi dengan  pola  pikir  riset  baik  dengan pendekatan  riset  aksi  maupun  riset akademisi.  Sebuah  kombinasi  yang  baik dan  tepat  untuk  memperkaya  kinerja perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

## Agenda Riset Daerah dan RPJMD 2016- 2021
Agenda Riset  Daerah  telah  seiring dengan  RPJMD  2016-2021,  namun  belum memuat secara eksplisit strategi bagaimana Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2016-2030 disinergikan.
“Riset smart governance saat ini sedang berlangsung.  Dipetakan  kesiapan  dan kebutuhan  penerapan  ICT  untuk mendukung  good  governance.  Beberapa OPD  sudah  melaksanakan,  tetapi  yang lain  belum.  Hasil  riset  yang  sekarang berjalan  diharapkan  akan  menjadi pedoman  dan  rambu  bagi  daerah  untuk implementasi  smart  city  &  region (Rijanta, peneliti PSPPR UGM).
Agenda Riset Daerah terkait dengan pengembangan  Iptek  di  daerah  guna menciptakan nilai tambah dari sumberdaya yang ada. Pengembangan Iptek diharapkan mendorong inovasi dan kreativitas daerah dalam  mengelola  pembangunan  daerah. Hal  ini  diungkapkan  bahwa  tugas  DRD terkait dengan:
“Membantu  bupati  dalam  merumuskan arah  dan  prioritas utama  pembangunan, Ipteks, memberikan pertimbangan kepada bupati  dalam  penyusunan  kebijakan strategis pembangunan daerah Iptek, dan menyusun riset daerah” (Su
Ritohardoyo  ketua  DRD  Kabupaten Magelang) Belajar dari pengalaman Kabupaten  Magelang  dan  Kabupaten
Kebumen  yang  telah  menyelenggarakan sayembara  riset,  DRD  Kabupaten  Sleman pada tahun 2019 ini mulai membuka riset bagi  para  peneliti  perguruan  tinggi  dan lembaga riset swasta untuk berpartisipasi. Topik penelitian yang ditawarkan mengenai pertanian berkelanjutan dan tata kelola kelembagaan pariwisata serta topik terkait. Para peneliti yang ikut sayembara riset  saat  ini  mencapai  75  proposal  dari perguruan  tinggi  negeri  maupun  swasta yang mayoritas berkedudukan di Sleman. Sayembara  penelitian  ini  juga  dibuka untuk  proposal  dari  daerah  lain,  namun kenyataannya  yang  masuk  banyak  dari Sleman. Berbeda dengan di Magelang dan Kebumen,  proposal  yang  masuk  dan menang dari luar kabupaten tersenut. “Riset ini didesain untuk dikompetisikan secara  bebas  bagi  dosen  dari  berbagai perguruan  tinggi  di  Indonesia,  namun pemenangnya  selalu  dari  perguruan tinggi  besar  yang  kapasitas  risetnya memang  sudah  lebih  mapan.  Selama  3 tahun  saya  menjadi  tim  ahli  DRD Kabupaten  Kebumen,  hanya  satu-dua topik saja yang pernah dimenangkan oleh lembaga  riset  atau  perguruan  tinggi setempat. Bagi pemerintah daerah ini satu keuntungan, karena akan dapat hasil riset yang  baik  dengan  biaya  yang  relatif murah.  Tetapi  untuk  pemberdayaan institusi  riset  lokal  tampaknya  belum cukup  berhasil” (Rijanta,  peneliti PSPPR UGM).
Integrasi dan sinergi Agenda Riset Daerah  dalam  memperkaya  RPJMD Kabupaten  Sleman  2016-2021  inginnya juga mengakomodasi pelaksanaan Tujuan Pembangunan Milenium. Hal ini dikemukakan  oleh  Kepala  Bappeda Kabupaten Sleman sebagai berikut:
“Bila  ada  yang  telah  bikin  secara pelaporan nasional SDGs secara nasional, dan kemudian disesuaikan dengan kondisi
dan  potensi  daerah  masing-masing” (Kunto  Riyadi,  kepala  Bappeda Sleman).
Peran strategis DRD juga memberi masukan  langsung  kepada  Bupati  dan secara tak langsung melalui kelembagaan Bappeda  yang  nanti  disampaikan kepada Bupati.
“Peran DRD memberi masukan ke Bupati dan  secara  kelembagaan  disalurkan melalui  Bappeda.  Lebih  luas  lagi  dari perencanaan,  DRD  punya  peran  untuk menyuarakan  ke  OPD  dan  bila  riset hasilnya bagus untuk bisa dikembangkan secara  luas  bisa  ditangkap  oleh  masing- masing institusi pelaksana sesuai dengan tugas  dan  fungsi  pelaksanaan  kegiatan pembangunan” Ia melanjutkan perbincangan  dengan  menyampaikan pernyataan bahwa“Hasil riset nanti bisa membantu menginspirasi dan mendampingi dalam perencanaan, pelaksanaan,  monitoring  dan  evaluasi pembangunan  sehingga  akan  lebih  baik hasilnya” (Kunto  Riyadi,  kepala Bappeda Sleman).
Keragaman  para  anggota  baik dalam  bidang  ilmu  dan  latar  belakang pengalaman  memberi  warna  tersendiri bagi dinamika DRD.
“DRD  yang  memiliki  anggota  para  ahli dari  berbagai  bidang  keilmuan  dan keahlian, melalui riset berkontribusi agar Kabupaten  Sleman  menjadi  Smart Regency”  (Gunung  Sutopo,  petani  dan anggota DRD).
Kelancaran pelaksanaan fungsi dan peran DRD di fasilitasi Bappeda, memberi ruang  dan  sekretariat  pelaksana  DRD  di Kantor Bappeda termasuk disediakan staf yang  mengurus  administrasi  DRD. Pengalaman berharga bagi staf muda yang baru  dapat  berinteraksi  langsung  dengan para peneliti senior di DRD, sebagaimana yang disampaikan Danik sebagai berikut:
“Selesai  sekolah  2017  diajak  membantu memfasilitasi  kelancaran  di  DRD. Memperlancar sekretariat sebagai
fungsional  perencana  dan  belajar  dari para  tim  ahli.  Kami  diikutkan  untuk membantu  penyusunan  EKPD  setiap tahun dan penyusunan rencana RPJMD” (Danik
Kusumaningbudi, staf pelaksana sekretariat DRD)
Dengan  demikian  agenda  riset yang disusun oleh anggota yang beragam keilmuan  dan  pengalaman  ini  dapat diintegrasikan  dan  disinergikan  dengan rencana pembangunan jangka menengah.

## Inovasi Kepemimpinan Dan Solusi Pembangunan Daerah
Inovasi  berangkat  dari  kualitas SDM  dan  lingkungan  kerja  yang mendukung. Pemimpinan selalu memupuk motivasi pada
para pengikutnya  dalam  hal  ini  staf  birokrasi yang melaksanakan pelayanan publik dan pembangunan daerah. Spirit dan semangat kerja  harus  ditumbuhkan,  ditunjang dengan  peningkatan  kapasitas  melalui pendidikan dan pelatihan serta didudung dengan atmosfir kerja termasuk sarana dan prasarana  pendukung,  sehingga  kinerja dapat optimal. Dalam
dinamika persaingan pembangunan daerah,
diperlukan  pemimpin  yang  inovatif membawa aparat bekerja dengan hati dan sepenuh hati serta secara hati-hati.
Pengalaman  birokrat  senior  yang selalu  membuat  beragam  istilah  yang mengena dalam kultur budaya birokrasi di Kabupaten Sleman, Sutrisno
mengungkapkan berulang-ulang sehingga merasuk dalam kesadaran stafnya. Pitutur atau  ujaran  penuh  hikmah  yang  sering diungkapkannya antara lain:
“Kalau  bisa  hebat,  baik  saja  tidak  lah cukup”  merupakan  kata  motivasi  bagi yang muda terus saya hembuskan. “Kita sujud  diatas  sajadah,  mbok  hidup  kita juga menjadi jalan lurus dalam kehidupan nyata” (Sutrisno, ketua DRD Sleman).
Perlu  dipahami  bahwa  untuk menyiapkan SDM dan sistem yang sesuai dengan  perkembangan  dan  tantangan jaman,  diperlukan  serangkaian  pelatihan
dan praktek yang panjang. Pengalaman itu merupakan  akumulasi  gagasan,  rencana, pelaksanaan, pemantauan dan pemenuhan hasil  baik  itu  luarannya  keberhasilan maupun  kegagalan.  Pengalaman  itu menunjukkan  kematangan  seseorang dalam  memimpin  mampu  mengetahui jalannya,  menjalaninya  dan  memberikan petunjuk  jalan  bagi  para  pengikutnya.
Pengalaman kepemimpinan juga ditunjang dengan pendidikan dan pemberian kesempatan, sebagaimana yang dialami oleh Sutrisno yang menyatakan:
“Saya  disekolahkan  Overseas  Training Office  (OTO)  Bappenas  sekitar  tahun 1989an mendapat kesempatan sekolah di luar negeri yaitu di Kanada. Sebenarnya setelah  lulus  ditahun  1980,  saya  sudah berkesempatan  untuk  belajar  ToT khususnya  management  and  planning dan  menjadi  trainer  keliling  Indonesia.
Metode Logical Framework, GOPP/ZOPP, GPOI untuk mengembangkan tata kelola
pembangunan daerah. Local Government Training merupakan program pemerintah pusat  untuk  memajukan  daerah  seiring dengan  keinginan  demokratisasi  dan otonomi daerah. Pemerintah menyiapkan program  ini  dengan  prediksi  nanti  pada masanya,  pembangunan  daerah  sangat membutuhkan tenaga profesional berkualitas  dan  berwawasan  luas (Sutrisno, ketua DRD Sleman).
Secara  teori  ada  5  kunci  sukses organisasi, yaitu: kultur, kualitas anggota, cara  berkomunikasi,  sumberdaya,  dan kepemimpinan.  Diantara  lima  kunci sukses,  kepemimpinan  memiliki  peran yang sentral dalam berorganisasi,
termasuk  organisasi  birokrasi pemerintah daerah. Pemimpin menjadi penting karena ia memiliki kewenangan untuk menentukan orientasi dan arah pembangunan  yang  dirumuskan  dalam visi  dan  misi  pembangunan  daerah. Melalui visi dan misi pemimpin kebijakan pembangunan  diarahkan  dan  program pembangunan  diterjemahkan  kedalam kerja pelaksanaan pembangunan.
Kapasitas  dan  kompetensi  serta karakter kepemimpinan akan menentukan keberhasilan  organisasi.  Kultur  birokrasi juga  terbentuk  dan  dibentuk  oleh  pola kepemimpinan yang diterapkan, demikian pula  kualitas  aparat,  cara  komunikasi, ketersediaan
sumberdaya akan menentukan  efektifitas  perwujudan  visi dan
misi menjadi
implementasi pembangunan  daerah.  Secara  struktural, dijelaskan oleh Sutrisno mantan Sekretaris
Daerah  dan  Ketua  Bappeda  sebagai berikut:
“Bappeda menjadi kunci bagi penterjemahan  arah  kebijakan  bupati dapat  diturunkan  menjadi  program teknokratis  birokrasi,  sangat  didengar oleh  bupati.  Dibawah  bupati  ada sekretaris  daerah,  yang  memungkinkan dikoordinasikan  semua  hal  terkait kebijakan.  Selanjutnya  dalam  hal perencanaan  ditangani  Bappeda  dan dipakai oleh pimpinan” (Sutrisno, ketua DRD Sleman).
Setiap pemimpin memiliki karakter,  pola  kerja,  dinamika  tantangan dan
trend dalam pelaksanaan pembangunan  daerah.  Maing-masing memiliki  masanya,  ada  tantangan  dan persoalan  yang  harus  dijawab  dan keberhasilan yang diwujudkan. Berdasarkan  pengalaman  mendampingi para Bupati, Sutrisno
mengamati kepemimpinan  tiga  bupati  di  Kabupaten Sleman sebagai berikut:
“Sebagai  Sekretaris  Daerah,  saya mengamati  setiap  bupati  memiliki  ciri khas kepemimpinan berdasarkan karakter dan  latar  belakang  karirnya.  Ada  tiga bupati  dimana  saya  menjabat  sebagai sekretaris  daerah  1999-2011.  Pertama bupati  Arifin  Ilyas  sangat  taat  dengan birokrasi, karena latar  belakang birokrasi yang  kuat  sehingga  wajar  kalau  beliau memimpin  dengan  gaya  birokrat. Kemudian  kedua  adalah  Ibnu  Subiyanto pemimpin  yang  percaya  diri  dan  maju pesat  dengan  penuh  ide  besar  sebagai pengagum  Bung  Karno.  Dengan  latar belakang  perguruan  tinggi,  ia  banyak
gagasan  yang  ingin  dikembangkan dengan  jangka  panjang  dan  berskala besar.  Bupati Sri  Purnomo  dengan  latar belakang guru nampak lebih berhati-hati dalam  memimpin  dalam  dinamika pembangunan
yang cepat. Pencapaiannya  ternyata  banyak  dengan tim  profesional  birokrat  yang  pernah belajar di luar negeri tentang pembangunan daerah” (Sutrisno, ketua DRD Sleman).
Pada  kepemimpinan  Arifin  Ilyas, mengawali  era  otonomi  banyak  rintisan birokrasi  dasar  dan  peningkatan  kualitas SDM  staf  birokrasi  disekolahkan  dengan beasiswa pusat ke luar negeri. Berikutnya bupati  Ibnu  Subiyanto  misalnya,  ada terobosan besar berkaitan dengan promosi pariwisata Sleman ke tingkat international tourism  expo  di  Berlin  selama  6  tahun berturut-turut  selalu  ikut  dalam  skema Java Pavilliun bekerjasama dengan industri pariwisata. Kemudian dikembangkan pula promosi  pariwisata  dengan  mengajak  15 kabupaten kota dalam skema Java Promo. Saat  ini  bupati  Sri  Purnomo  lebih diuntungkan  dengan  para  birokrat profesional  yang  matang  setelah  lama sebelumnya disemaikan dan ditanam oleh para  bupati  terdahulu.  Dengan  demikian sebenarnya  ada  keberlanjutan  estafet kepemimpinan,  yang  setiap  pemimpin mengembangkan inovasinya bagi generasi berikutnya.  Meskipun  karakter  person pemimpin  beragam,  namun  bila  sistem birokrasi  mantab  dengan  kualitas  aparat yang baik, akan menghasilkan kinerja yang baik pula.

## KESIMPULAN
1. Riset  penting  bagi  pembangunan daerah karena dapat menjadi landasan kebijakan  dan  penetapan  strategi program yang sesuai dengan situasi dan kondisi daerah. Penerapan, pengembangan  dan  inovasi  ilmu pengetahuan, baik yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman, perguruan  tinggi  maupun  masyarakat luas mendasarkan pada kebutuhan riset
yang  dibutuhkan  oleh  Kabupaten Sleman. Berkenaan dengan hal tersebut, maka Agenda Riset Daerah Kabupaten Sleman  Tahun  2016–2021  menjadi  hal yang penting untuk dilakukan.
2. Dewan  Riset  Daerah  (DRD)  memiliki hubungan  yang  baik  dengan  Badan Perencanaan  Pembangunan  Daerah (Bappeda)  di  Kabupaten  Sleman, terbukti  dengan  keaktifan  kegiatan melalui  rapat  dan  koordinasi  yang dilakukan.  Para  anggota  DRD  ini menjadi think  tank yang  menjembatani antara pola pikir birokrasi dengan pola pikir riset baik dengan pendekatan riset aksi  maupun  riset  akademisi.  Sebuah kombinasi  yang  baik  dan  tepat  untuk memperkaya  kinerja  perencanaan  dan pelaksanaan pembangunan daerah.
3. Agenda Riset Daerah (ARD) 2016-2021 dalam mengawal Rencana Pembangunan Menengah Daerah (RPJMD) belum secara tersurat mengacu  pada  Tujuan  Pembangunan Berkelanjutan.  Dalam  pelaksanaan sejak 2016 setelah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan diumumkan, maka Bappeda melaksanakan laporan tahunan yang mengacu pada SDGs. 4. Terdapat keberlanjutan
estafet kepemimpinan  di  Kabupaten  Sleman, yang  dapat  dilacak  dari  karya  setiap pemimpin mengembangkan inovasinya bagi  generasi  berikutnya.  Meskipun karakter  person  pemimpin  beragam, namun  bila  sistem  birokrasi  mantab dengan kualitas aparat yang baik, akan menghasilkan  kinerja  yang  baik  pula. Solusi  untuk  mengatasi  keterbatasan dan  kendala  yang  dihadapi  dapat dilakukan dengan kepemimpinan kolektif,  komunikasi  yang  tepat  guna, staf  pelaksana  yang  berkualitas  dan profesional,  program  pembangunan berbasis  riset,  serta  sumberdaya  yang mencukupi.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Dekan  Fakultas  Geografi  UGM yang telah mendanai kegiatan peelitian ini,
anggota  DRD  Kabupaten  Sleman,  ketua DRD Kabupaten Magelang dan tenaga ahli DRD Kabupaten Kebumen yang berkenan menjadi narasumber penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Baiquni,  M.  (2009).  3.4. Social  Affairs :
Gotong-Royong as Local Wisdom.
Baiquni,
M. (2002). Susilawardani, Pembangunan  yang  tidak  Berkelanjutan Refleksi Kritis Pembangunan Indonesia. Trans Media Global Wacana, Yogyakarta. Baiquni, M (2014). Kepemimpinan Berkarakter Pancasila . Makalah disampaikan  pada  kuliah  umum  di
BATAN Yogyakarta.
Bintarto. (1983). Gotongroyong Sebagai Suatu Karakter Bangsa Indonesia . Yogyakarta Dewan  Riset  Daerah.  (2016). Agenda  Riset Daerah  2016-2021 .  Keputusan  Bupati Sleman  no  74.1/Kep.KDH/A/2016. Dewan Riset Daerah. Sleman. Dewan Riset Nasional. (2016). Meningkatkan  Peran  Riset  dan  Inovasi Untuk  Pembangunan  Daya  Saing
Daerah .  Seminar  Nasional.  Jakarta. www.drn.go.id
Ul  Haq,  M.  (1983).  Tirai  Kemiskinan: tantangan-tantangan  untuk  Dunia ketiga. Terj.  Masri  Maris.  Yogyakarta: Yayasan Obor Indonesia .
Hindle, T. (2008). Guide to management ideas and gurus (Vol. 42). John Wiley & Sons. Mattone,  J.  (2013). Intelligent  Leadership: What You Need to Know to Unlock Your Full Potential . Amacom Books. Mc  Kinley.  (2011). Local  Government  and Community  Governance .  Australian Center  of  Excellent  for  Local Governance. McKinley Douglas Ltd. Nussbaum,  B.  (2013). Creative  intelligence: Harnessing  the  power  to  create, connect, and inspire . Harper Collins. David,  O.,  &  Ted,  G.  (1992). Reinventing Government:  how  the  entrepreneurial spirit is transforming the public sector.
Zuhal,  K.  (2010). Innovation  (Platform Kekuatan  Daya  Saing). Jakarta,  PT Gramedia Pustaka Utama.