Vol.  2.  No. 2 Januari 2020
e-ISSN: 2621-606X
FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH) DI INDONESIA

## DITINJAU DARI PERSPEKTIF  ISLAM
Maulidah  Narastri ¹
Universitas 17 Agustus  1945 Surabaya,  Indonesia maulidah@untag-sby.ac.id  isti@steikassi.ac.id
Abdullah  Kafabih ²
Universitas Islam  Sunan  Ampel  Surabaya,  Indonesia abdullahkafabih@uinsby.ac.id

## Abstrak
Tujuan  dari  artikel  ini  adalah  untuk  mengetahui  bagaimana  keselarasan  antara  era financial technology bila  disandingkan  dengan  prinsip  islam  secara  konsep  dan  hukum  di  Indonesia. Financial  technology berupaya  untuk  memudahkan  manusia  dalam  memenuhi  kebutuhan yang  terus  meningkat,  mobilisasi  manusia  yang  semakin  cepat,  serta  kesibukan  manusia yang  selalu  bertambah.  Metode  yang  digunakan  dalam  penulisan  artikel  ini  adalah  tinjauan kritis  terhadap  fenomena  berkembangnya  era financial  technology di  Indonesia  sebagai negara  berkembang  yang  mengadopsi  era financial  technology dari  negara  maju.  Literatur yang  digunakan  dalam  makalah  ini  berasal  dari  jurnal  ilmiah  baik  secara  nasional  maupun internasional  dan  ditunjang  dengan  buku-buku  ilmiah  dari  berbagai  ilmuwan.  Artikel  ini diharapkan  dapat  memberikan  tambahan  pengetahuan,  menjadi  jalan  pembuka  untuk penelitian  selanjutnya,  serta  dijadikan  sebagai  panduan  dalam  menjalankan  bisnis  di berbagai  level  yang  mempertimbangkan  untuk  menggunakan financial technology .
Kata Kunci: financial technology , islamic perspective , regulasi.

## Abstract
The  purpose  of  this  article  is  to  find  out  how  the  harmony  between  the  era  of  financial technology    when  compared  with  Islamic  principles  in  concept  and  law  in  Indonesia. Financial  technology    strives  to  make  it  easier  for  humans  to  meet  their  ever-increasing needs,  faster  mobilization  of  people,  and  a  growing  human  activity.  The  method  used  in writing this article is a critical review of the phenomenon of the development of the era of financial technology  in Indonesia as a developing country that adopted the era of financial technology    from  developed  countries.  The  literature  used  in  this  paper  comes  from scientific journals both  nationally and  internationally and  is supported  by scientific  books from  various  scientists.  This  article  is  expected  to  provide  additional  knowledge,  be  an opening path for further  research, and serve  as a guide in  conducting business at  various levels that consider using financial technology .
Keywords: financial technology , islamic perspective, regulation
e-ISSN: 2621-606X

## PENDAHULUAN
Tahun  2019  adalah  tahun  dimana  segala  aspek  dalam  kehidupan  manusia  telah  tersentuh oleh  teknologi.  Kebutuhan  yang  terus  meningkat,  mobilisasi  manusia  yang  semakin  cepat,  serta kesibukan  manusia  yang  selalu  bertambah  memaksa  adanya  fasilitias  yang  dapat  memenuhi  itu semua.    Istilah  financial  technologi  telah  lebih  dulu  digunakan  di  negara-negara  maju  didunia, dan  Indonesia  mulai  mengadopsi financial  technology beberapa  tahun  ini.  Adopsi  ini  mengikuti kebutuhan  dan  kebiasaan  manusia  yang  membutuhkan  kemudahan  dan „shortcut‟ untuk  berbagai urusan.  Dengan  mempertimbangkan  cepatnya  berkembangnya  teknologi  di  Indonesia,  tidak mustahil  bila  semua  dapat  di  wujudkan.  Istilah  ‘uang  tidak  bisa  membeli  waktu’  tampaknya secara  konotatif  tidak  seberapa  berlaku  lagi  sekarang.  Berbagai  kemudahan  teknologi  tentu membawa  konsekuensi  dalam  hal  fasilitas  yang  harus  dipersiapkan.  Termasuk  berapa  biaya  yang harus  dikeluarkan  oleh  pemerintah  atau  pelaku  bisnis  untuk  mewujudkan  kemudahan  dalam teknologi.  Menurut  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  77/POJK.01/Tahun  2016 Mengenai  Layanan  Teknologi  Informasi  yang  dirilis  pada  28  Desember  2016,  jumlah  perusahaan yang  menawarkan  layanan  sampai  4  September,  jumlah  perusahaan  P2P  landing  yang  terdaftar atau  mengantongi  izin  dan  mendaftarkan  perusahaannya  mencapai  40  entitas,  tentu  setiap  tahun dapat  bertambah.  Konsep financial  technology dapat  memudahkan  apa  yang  dirasa  sulit  dan memakan  banyak  waktu,  namun  yang  juga  harus  diperhatikan  adalah  apakah  masuknya  era financial  technology ke  dalam  bisnis  sesuai  dengan  budaya  Indonesia  yang  memiliki  mayoritas agama  islam.  Islam  memiliki  peraturan  dan  regulasi  dalam  menjalankan  bisnis  yang  baik  untuk mencapai  kemaslahatan  bersama.  Indonesia  juga  memiliki  era  baru  dalam  prinsip  bisnis,  yaitu syariah.  makalah  ini  akan  membahas  keselarasan  yang  terjadi  di  Indonesia  menganai  masuknya financial technology dan prinsip  syariah  secara bersama-sama.

## LANDASAN TEORI
Financial Technology : Konvensional
Secara  umum, financial  technology dapat  diartikan  sebagai  sebuah  inovasi  teknologi dalam  layanan  transaksi  keuangan.  Menurut  peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  19/12/PBI/2017 tentang  penyelenggaraan  teknologi  finansial,  teknologi  finansial  adalah  penggunaan  teknologi dalam  sistem  keuangan  yang  menghasilkan  produk,  layanan,  teknologi,  dan/atau  model  bisnis baru  serta  dapat  berdampak  pada  stabilitas  moneter,  stabilitas  sistem  keuangan,  dan/atau
e-ISSN: 2621-606X
efisiensi,  kelancaran,  keamanan,  dan  keandalan  sistem  pembayaran.  Lebih  lanjut  menurut peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  19/12/PBI/2017  tentang  penyelenggaraan  teknologi  finansial, tujuan  dilaksanakan  teknologi  finansial  adalah  untuk  mendorong  inovasi  di  bidang  keuangan dengan  menerapkan  perlindungan  konsumen  serta  manajemen  resiko  dan  kehati-hatian  guna tetap  menjaga  stabilitas  moneter,  stabilitas  sistem  keuangan,  dan  sistem  pembayaran  yang efisien,  lancar,  aman,  dan  andal.  Ruang  lingkup  dalam  teknologi  finansial  yang  wajib  diikuti  oleh entitas  bisnis  adalah  mulai  dari  pendaftaran,  regulatory  sandbox,  perizinan  dan  persetujuan, hingga  pemantauan  dan pengawasan.
Carney  (2016)  menjabarkan  teknologi  keuangan  berawal  dari  sektor  keuangan  dalam perekonomian  yang  menjadi  sektor  kunci  dan  terus  berkembang  sesuai  dengan  kebutuhan masyarakat.  Teknologi  keuangan  tidak  hanya  diterapkan  di  negara  maju  saja,  tetapi  juga  mulai muncul  dan  tumbuh  di  negara  berkembang,  seperti  Indonesia. Financial  technology membawa harapan  baru bagi  kemudahan  dalam  berbagai  macam  transaksi  keuangan  dalam  berbagai  sektor.
Financial Technology : Syariah
Konsep  dasar  Islam  adalah  tauhid  atau  meng-Esa-kan  Allah.  Tauhid  di  bidang  ekonomi adalah  menempatkan  Allah  sebagai  Sang  Maha  Pemilik  yang  selalu  hadir  dalam  tiap  nafas kehidupan  manusia  (Jairin,  2019).  Islam  mengatur  berbagai  hal  dalam  sendi  kehidupan  manusia, termasuk  dalam  berbisnis.  Al-Qur’an  dan  hadis  yang  menyebut  dan  menjelaskan  aturan  dalam perdagangan  sebanyak  20 penjabaran  tentang  perdagangan  yang  diulang  sebanyak  720 kali.
Menurut  Agustianto  (2004)  al-Qur’an  mengatur  delapan  prinsip  mengenai  perdagangan agar  tercipta  kemaslahatan  bersama,  yaitu:  Pertama,  setiap  melakukan  transaksi  dalam perdagangan,  wajib  adanya  sikap  saling  ridha  antara  produsen  dan  konsumen,  sehingga  kedua belah  pihak  tidak  merasa  dirugikan  dan  dizalimi;  kedua,  menjunjung  tinggi  prinsip  keadilan, keseimbangan  dalam  takaran,  ukuran  mata  uang,  dan  pembagian  keuntungan;  ketiga, diharamkannya  riba’;  keempat,  kasih  sayang  dan  tolong  menolong  sesama  bersaudara  secara universal;  kelima,  tidak  melakukan  segala  macam  kegiatan  investasi  keuangan  pada  usaha  yang diharamkan;  keenam,  perdagangan  harus  menghindari  praktik  spekulasi,  gharar,  tadlis,  dan maysir;  ketujuh,  perdagangan  tidak  boleh  melupakan  ibadah  sholat  dan  zakat  serta  selalu mengingat  Allah;  dan kedelapan,  wajib  adanya  pencatatan  baik itu  tunai,  hutang-piutang.
e-ISSN: 2621-606X
Berbagai  negara  berkembang  mulai  mengadopsi  konsep financial  technology ,  baik secara  penuh  ataupun  sebagian,  seperti  di  Tanzania.  Terdapat  penelitian  yang  dilakukan  oleh Sulayman  di  Tanzania.  Menurut  Sulayman  (2015)  Tanzania  merupakan  negara  yang  mengalami perubahan  pertumbuhan  yang  bisa  dikatakan  secara  mendadak  dalam  bidang  industri  keuangan islam  selama  beberapa  waktu  terakhir.  Namun  sayangnya,  kemajuan  dalam  bidang  industri keuangan  islam  tidak  diimbangi  dengan  kemajuan  dalam  hal  fasilitas  teknologi  yang  dapat menampung  perubahan  tersebut.  Bila  kelemahan  itu  terus  dibiarkan,  maka  akan  membuat semakin  buruknya  keadaan  sosial  ekonomi  masyarakat.  Lebih  lanjut  Sulayman  menambahkan, untuk  mengimbangi  peningkatan  industri  keuangan  islam  dan  agar  dapat  bertahan,  maka  perlu dilakukan  beberapa  langkah,  yaitu:  mempromosikan  literasi  keuangan  Islami,  mengambil tindakan  pada  waktunya,  mempertahankan  nilai-nilai  etika  Islami,  memanfaatkan  upaya pembangunan  sosial-ekonomi  di  wilayah  tersebut,  meningkatkan  investasi  ekonomi  di  tingkat makro.
Menurut  Salman  dan  Nawaz  (2018),  memang  terdapat  celah  dan  perbedaan  yang  luas antara  sistem  konvensional  dan  sistem  syariah  dalam  berbagai  bidang.  Masyarakat  cenderung lebih  mempercayakan  keuangan  mereka  pada  lembaga  keuangan  dengan  landasan  syariah. Prinsip  dasar  dalam  menjalankan  transaksi  keuangan  adalah  sesuai  dengan  al-quran  dan  al-hadis. Pada  dasarnya  akad  yang  terdapat  pada fintech ( muamalah )  selama  tidak  bertentangan  dengan prinsip  syariah  maka  hal  tersebut  diperbolehkan (Al-ashlu  fil  muamalah  al  ibahah) .  Selain  itu fintech merujuk  pada  salah  satu  asas  muamalah  lainnya  yaitu  an-taradhin  yang  memilik  arti saling  ridho  diantara  keduanya.  Perlu  diperhatikan  dengan  cermat  pula  unsur-unsur  syariah, sebagaimana  yang  disampaikan  al-Ghazali  dalam hifz  ad-din,  hifz-an-nafs,  hifz  al-aql,  hifz-an- nasl,  dan  hifzal-mal .  Dengan  adanya fintech ini  adalah  sebagai  upaya  memudahkan  setiap  orang dalam  bertransaksi  dan  investasi  berdasarkan  prinsip  syariah.  Beberapa  prinsip  syariah  ini mengatur  bagaimana  proses sampai  dengan  tujuan  akhir,dapat  dilakukan  dengan  baik  dan benar.
Saat  ini  kendala  yang  dihadapi  oleh fintech berbasis  syariah,  yaitu  terkait  perbedaan akad  yang  digunakan.  Beberapa  jenis fintech yang  telah  diatur  kesyariahannya  adalah  jenis Peer to  Peer  Lending (pinjaman  berbasis  teknologi),  uang  elektronik (e-Money), dan  gerbang pembayaran (payment  gateway) .  Hukum  syariah  yang  mengatur financial  technology belum memiliki kepastian hukumnya beberapa jenis fintech seperti crowdfunding , market
e-ISSN: 2621-606X
aggregator , risk  &investment  management belum  memiliki  fatwa  syariahnya.  Maka  perlu  adanya kepastian  hukum  syariah  yang  harus  selaras  dengan  dinamika  perkembangan  teknologi.
Menurut  data  otoritas  jasa  keuangan,  sudah  terdapat  106  perusahaan  yang  memperoleh izin  untuk  mendirikan  perusahaan  berbasis financial  technology baik  secara  konvensional maupun  syariah,  seperti  yang  dapat dijabarkan  dalam  tabel  1 dibawah  ini:
Tabel 1: perusahaan financial technology lending berizin dan  terdaftar  di otoritas  jasa keuangan  sampai  bulan  April  2019 No. Nama Perusahaan Jenis 1 PT Pasar Dana  Pinjaman Konvensional 2 PT Lunaria Annua Teknologi Konvensional 3 PT Amartha  Mikro  Fintek Konvensional 4 PT Investree  Radhika  Jaya Konvensional dan Syariah 5 PT Mitrausaha Indonesia Grup Konvensional 6 PT Pendanaan Teknologi Nusa Konvensional 7 PT Simplefi Teknologi Indonesia Konvensional 8 PT Aman  Cermat  Cepat Konvensional 9 PT Mediator Komunitas Indonesia Konvensional 10 PT Akseleran Keuangan Inklusif  Indonesia Konvensional 11 PT Digital  Alpha  Indonesia Konvensional 12 PT Indo Fin  Tek Konvensional 13 PT Indonusa  Bara  Sejahtera Konvensional 14 PT Fintegra Homido Indonesia Konvensional 15 PT Sol Mitra  Fintec Konvensional 16 PT. Creative Mobile Adventure Konvensional 17 PT Digital  Tunai  Kita Konvensional 18 PT iGrow Resources Indonesia Konvensional 19 PT Cicil Solusi Mitra Teknologi Konvensional 20 PT. Intekno  Raya Konvensional 21 PT Kas Wagon  Indonesia Konvensional 22 PT Esta Kapital  Fintek Konvensional
e-ISSN: 2621-606X
23 PT Ammana  Fintek  Syariah Syariah 24 PT Gradana Teknoruci Indonesia Konvensional 25 PT Mapan Global  Reksa Konvensional 26 PT Aktivaku Investama Teknologi Konvensional 27 PT Dana Kini  Indonesia Konvensional 28 PT Oriente  Mas Sejahtera Konvensional 29 PT Digital Synergy Technology Konvensional 30 PT Toko Modal Mitra Usaha Konvensional 31 PT Artha  Dana  Teknologi Konvensional 32 PT FinAccel Digital Indonesia Konvensional 33 PT Mekar Investama Sampoerna Konvensional 34 PT Dana Pinjaman  Inklusif Konvensional 35 PT Perlu fintech Indonesia Konvensional 36 PT Kredit  Pintar  Indonesia Konvensional 37 PT Fintek  Digital  Indonesia Konvensional 38 PT Crowde Membangun Bangsa Konvensional 39 PT Kredit  Plus  Teknologi Konvensional 40 PT Tanifund Madani Indonesia Konvensional 41 PT Mulia  Inovasi  Digital Konvensional 42 PT Bursa Akselerasi Indonesia Konvensional 43 PT Semesta Gerakan Persada Konvensional 44 PT Tri  Digi  Fin Konvensional 45 PT Grha  Dena Bersama Konvensional 46 PT Glotech  Prima  Vista Konvensional 47 PT  Kredit  Utama fintech Indonesia Konvensional 48 PT Layanan Keuangan Berbagi Konvensional 49 PT Digital  Micro  Indonesia Konvensional 50 PT Artha  Permata  Makmur Konvensional 51 PT Seva Kreasi  Digital Konvensional 52 PT Dana Syariah  Indonesia Syariah 53 PT Solusi  Finansial  Inklusif Konvensional 54 PT Modal Rakyat  Indonesia Konvensional 55 PT  Kawan  Cicil  Teknologi Konvensional
e-ISSN: 2621-606X
Utama 56 PT Satustop  Finansial  Solusi Konvensional 57 PT Alfa  Finance  Indonesia Konvensional 58 PT Uangme Fintek Indonesia Konvensional 59 PT Stanford Teknologi Indonesia Konvensional 60 PT Kuai Kuai Tech Indonesia Konvensional 61 PT Finansial Integrasi Teknologi Konvensional 62 PT Julo Teknologi Indonesia Konvensional 63 PT Indonesia Fintopia Technology Konvensional 64 PT Astra Welab  Digital Artha Konvensional 65 PT Finlink Technology Indonesia Konvensional 66 PT Pohon  Dana Indonesia Konvensional 67 PT Inclusive  Finance  Group Konvensional 68 PT Pasar Dana  Teknologi Konvensional 69 PT Trust Teknologi Finansial Konvensional 70 PT Adiwisista Finansial Teknologi Konvensional 71 PT Pinduit Teknologi Indonesia Konvensional 72 PT Pinjam  Memijam  Global Konvensional 73 PT Dana Aguna  Nusantara Konvensional 74 PT Sejahtera  Sama  Kita Konvensional 75 PT Minitech Finance Indonesia Konvensional 76 PT Nusantara Digital Techno Konvensional 77 PT Tujuh  Mandiri  Sejahtera Konvensional 78 PT Abadi Sejahtera Investindo Konvensional 79 PT Pembiayaan Digital Indonesia Konvensional 80 PT Indo Fintek  Digital Konvensional 81 PT Pintar  Inovasi  Digital Konvensional 82 PT Danafix Online Indonesia Konvensional 83 PT Lumbung Dana Konvensional
e-ISSN: 2621-606X

## Indonesia
84 PT Lampung Berkah Financial  Teknologi Konvensional 85 PT Solusi Teknologi Finansial Konvensional 86 PT Dana Bagus  Indonesia Konvensional 87 PT Lentera  Dana Nusantara Konvensional 88 PT Investdana Fintek Nusantara Konvensional 89 PT Unikas  Indonesia  Pasifik Konvensional 90 PT Teknologi Merlin Sejahtera Konvensional 91 PT Progo Puncak  Group Konvensional 92 PT Digital Bertahan Indonesia Konvensional 93 PT Kreditku Teknologi Indonesia Konvensional 94 PT Berkah  Kelola  Dana Konvensional 95 PT Kreasi Anak  Indonesia Konvensional 96 PT Anantara Digital Indonesia Konvensional 97 PT Komunal Finansial Indonesia Konvensional 98 PT Newline fintech Indonesia Konvensional 99 PT Danakoo Mitra  Artha Syariah 100 PT Idana Solusi  Sejahtera Konvensional 101 PT Berdayakan Usaha Indonesia Konvensional 102 PT Empat  Kali  Indonesia Konvensional 103 PT Akur  Dana Abadi Konvensional 104 PT  Pinjaman  Kemakmuran Rakyat Konvensional 105 PT Sinergi  Mitra  Finansial Konvensional 106 PT Harapan fintech Indonesia Konvensional
Sumber:  Otoritas  Jasa  Keuangan,  perusahaan fintech
lending  berizin  dan  terdaftar  di OJK 2019 (data diolah)

## Landasan  Hukum  di Indonesia
Landasan  hukum  mengenai  pelaksanaan  teknologi  finansial  di  Indonesia  diatur  dalam Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  19/12/PBI/2017  Tentang  Penyelenggaraan  Teknologi
e-ISSN: 2621-606X
Finansial.  Menurut  peraturan  tersebut,  adanya  undang-undang  yang  mengatur  tentang  teknologi finansial  berlandaskan  pada  perkembangan  teknologi  dan  sistem  informasi  yang  terus  melahirkan berbagai  inovasi,  khususnya  yang  berkaitan  dengan  teknologi  finansial  untuk  memenuhi berbagai  kebutuhan  masyarakat  dan  dapat  membawa  manfaat  bagi  masyarakat.  Teknologi finansial  wajib  selalu  dimonitor  dan  dan  dikembangkan  untuk  mendukung  terciptanya  stabilitas moneter,  stabilitas  sistem  keuangan,  serta  sistem  pembayaran  yang  efisien,  lancar,  dan  andal. Bank  Indonesia  sebagai  bank  sentral  wajib  selalu  memberi  respon  terhadap  kemajuan  teknologi agar  sinkron,  harmonis,  dan  selalu  terintegrasi  dengan  kebijakan  Bank  Indonesia  lainnya  seperti pelaksanaan  pemrosesan  transaksi  pembayaran  dan  gerbang  pembayaran  nasional (national Payment Gateway) serta perlu  dikoordinasikan  dengan  otoritas  terkait.
Landasan  hukum  lain  mengenai  teknologi  finansial  tertuang  dalam  Peraturan  Otoritas Jasa  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor  13/POJK.02/2018  Mengenai  Inovasi  Keuangan Digital  di  Sektor  Jasa  Keuangan.  Menurut  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Republik  Indonesia nomor  13/POJK.02/2018  mengenai  inovasi  keuangan  digital  di  sektor  jasa  keuangan, perkembangan  teknologi  inovasi  keuangan  tidak  dapat  diabaikan  begitu  saja  dan  harus  dikelola dengan  baik  agar  dapat  memberikan  manfaat  sebesar-besarnya  untuk  kepentingan  masyarakat. Inovasi  keuangan  digitak  juga  perlu  diarahkan  agar  dapat  menghasilkan  inovasi  keuangan  digital yang  bertanggung  jawab,  aman,  mengedepankan  perlindungan  konsumen  dan  memiliki  risiko yang  terkelola  dengan  baik.  Hal  ini  selaras  dengan  pertimbangan  peraturan  Bank  Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017  tentang  penyelenggaraan  teknologi  finansial.
Fatwa Dewan  Standar  Majelis  Ulama  Indonesia  Nomor  117/DSN-MUI/II/2018  Mengenai Layanan  Pembiayaan  Berbasis  Teknologi  Informasi  Berdasarkan  Prinsip  Syariah.  menurut menurut  Sahroni  (2018)  didalam  Fatwa Dewan  Standar  Majelis  Ulama  Indonesia  Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 Mengenai Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan  Prinsip  Syariah,  terdapat  tiga  parameter  produk  ekonomi  dapat  dikategorikan  sesuai dengan  syariah,  yaitu:  pertama,  terbebas  dari  transaksi  yang  dilarang;  kedua,  produk  sesuai dengan  akad  atau  transaksi  syariah;  dan  ketiga,  wajib  menjaga  adab-adab  (akhlak)  islam  dalam bermuamalah.

## METODE PENELITIAN
e-ISSN: 2621-606X
Metode  yang  digunakan  dalam  penulisan  artikel  ini  adalah  tinjauan  kritis  terhadap fenomena  berkembangnya  era financial  technology di  Indonesia  sebagai  negara  berkembang yang  mengadopsi  era financial  technology dari  negara  maju.  Fenomena  tersebut  akan disandingkan  dengan  hukum  dan  regulasi  dalam  prinsip  bisnis  islam  yang  tertera  didalam  quran dan  hadis  apakah  sesuai,  bertentangan,  atau  bertolak  belakang.  Literatur  yang  digunakan  dalam makalah  ini  berasal  dari  jurnal  ilmiah  baik  secara  nasional  maupun  internasional  dan  ditunjang dengan  buku-buku  ilmiah  dari  berbagai  ahli.

## PEMBAHASAN
Teknologi  keuangan  merupakan  konsep  baru  untuk  memudahkan  konsumen  dan  produsen  dalam bertransaksi  keuangan  tanpa  harus  bertemu  secara  langsung  setiap  saat.  Menurut  Meifang  et  al (2018),  hadirnya  internet  dalam  transaksi  keuangan  dapat  memberikan  keunggulan  aksesbilitas dan  jangkauan  akses.  Lebih  lanjut  menurut  Meifang,  salah  satu  contoh  inovasi  dalam  bidang teknologi  pembayaran  keuangan  adalah  e-commerce.  Beberapa  faktor  yang  menunjang pertumbuhan  peningkatan  pertumbuhan  e-commerce  adalah  pengaplikasian  IOT  dan  cloud computing  dalam  sebuah  rantai  produksi,  logistik,  dan  transportasi.  Dukungan  internet  mobile juga  memungkinkan  konsumen  melakukan  transaksi  dimanapun  dan  kapanpun.  Menurut Chandra  (2018)  yang  dikutip  dari  situs  detikfinance.com,  inovasi  keuangan  perlu  diarahkan supaya  melahirkan  inovasi  keuangan  digitak  yang  responsibel, safety ,  dan  mengutamakan perlindungan  konsumen  serta memiliki  risiko  yang  dapat dikelola  dengan  baik.
Teknologi  keuangan  memang  dapat  memberikan  kemudahan  dalam  berbagai  hal,  namun teknologi  keuangan  juga  kadang  memberikan  beberapa  kelemahan.  Seperti  yang  dijabarkan  oleh Korwatanasakul  (2018).  Menurut  Korwatanasakul,  keberadaan  teknologi  dapat  menjadi penghalang bagi orang yang  memiliki  kekurangan  fisik  (penglihatan).  Korwatanasakul melakukan  eksperimen  pada  40  orang  yang  menderita  kelemahan  penglihatan.  Kendala  desain fisik  penggunaan  teknologi  ATM  sulit  untuk  dihadapi.  Sangat  sulit  untuk  mengakses  layanan keuangan  seperti  pembayaran,  transfer,  maupun  deposito.  Hal  ini  karena  banyak  desain  teknologi keuangan  yang  ada  masih  tidak  mendukung  bagi  orang  yang  mengalami  keterbatasan penglihatan.  Kelemahan  lain  adalah  adanya  inklusi  keuangan.  Bansal  (2014)  melakukan penelitian  di  India.  Sebagian  besar  penduduk  India  tidak  memiliki  akses  keuangan  yang  baik. karena  tidak  adanya  produk  keuangan  yang  sesuai  dengan  tingkat  pendapatan  masyarakat menengah  kebawah.  Lebih  lanjut  menurut  Bansal,  salah  satu  upaya  untuk  menjembatani  jurang
e-ISSN: 2621-606X
kesenjangan  ekonomi  dengan  menggunakan  teknologi  informasi  dan  komunikasi.  RBI  dan beberapa  lembaga  keuangan  lainnya,  telah  memanfaatkan  TIK  untuk  meningkatkan  inklusi keuangan  di  daerah  pedesaan.  Mobile  banking  dan  ATM  merupakan  salah  satu  teknologi  yang digunakan  peningkatan  inklusi  keuangan,  terutama  pada  area  yang  tidak  terjangkau  layanan perbankan. Sebenarnya, adanya teknologi keuangan dapat memberika manfaat bila dikembangkan  dengan  cara  yang  benar.  Menurut  Ozili  (2017),  keuangan  digital  dapat memberikan  keuntungan  untuk  berbagai  pihak,  yaitu  pengguna  layanan  keuangan,  penyedia layanan  digital,  serta pemerintahan  dalam  bidang  ekonomi.
Dewan  Standar  Nasional  Majelis  Ulama  Indonesia  telah  mengeluarkan  fatwa  terkait layanan  pembiyaan  berbasis  teknologi  informasi  berdasarkan  prinsip  syariah.  dikeluarkannya fatwa  tersebut  dengan  didukung  adanya  beberapa ayat  quran,  hadis,  dan kaidah  fikih.

## Ayat  Quran
„hai  orang-orang  yang  beriman!  Tunaikanlah  akad-akad  itu..‟  QS.  Al-
Maidah (5):1
„dan  tunaikanlah  janji-janji  itu.  Sesungguhnya  janji  itu  akan  dimintai pertanggungjawaban...‟ QS. Al-Isra (17):34
„hai  orang-orang  yang  beriman!  Janganlah  kalian  memakan (mengambil)  harta  orang  lain  secara  batil,  kecuali  jika  berupa perdagangan yang diambil atas sukarela di antara kalian..‟ QS. An-Nisa (4): 29

## Hadis  Nabi Muhammad  SAW
Hadis  Nabi  s.a.w.  riwayat  al-Tirmidzi  dari  kakeknya  'Amr  bin  'Auf  al- Muzani,  dan  riwayat  al-Hakim  dari  kakeknya  Katsir  bin  Abdillah  bin  amr bin  'Aun  r.a.:
„Shulh  (penyelesaian  perkara    melalui  musyawarah  untuk  mufakat) dapat  dilakukan  di  antara  kaum  muslimin  kecuali  shulh  yang mengharamkan  yang  halal  atau  menghalalkan  yang  haram;  dan  kaum muslimin  terikat  dengan  syarat-syarat  yang  diberlakukan  di  antara
e-ISSN: 2621-606X
mereka  kecuali  syarat  yang  mengharamkan  yang  halal  atau menghalalkan yang haram‟
Hadis  Nabi saw. riwayat  Muslim,  dari  'Aisyah  dan dari  Tsabit  dari  Anas:

## "Kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian‟

## Kaidah  Fikih
"Pada  dasarnya,  segala  bentuk  muamalat  diperbolehkan  kecuali  ada dalil yang mengharamkannya"
" Segala dharar (bahaya/kerugian) harus dihilangkan"
"Segala dharar (bahaya/kerugian) harus dicegah sebisa mungkin"
"Sesuatu yang berlaku berdasarkan adat kebiasaan sama dengan sesuatu yang  berlaku  berdasarksn  syara'  (selama  tidak  bertentangan  dengan syariat)”
“Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum”
“Ketetapan hukum tergantung pada ada tidaknya 'illah”
"Kebijakan pemimpin terhadap
rakyat harus mengikuti (mengacu/berpihak ) kepada kemaslahatan (masyarakat) "

## "Di mana terdapat kemaslahatan, di sana terdapat hukum Allah”
Dewan  Standar  Nasional  Majelis  Ulama  Indonesia  menerbitkan  fatwa  tersebut  karena mempertimbangkan  beberapa  hal,  yaitu:  1)  semakin  berkembangnya  teknologi  dan  semakin cepatnya  akses  yang  dibutuhkan  oleh  pelaku  usaha  skala  mikro,  kecil,  dan  menengah;  serta  2) masyarakat  memerlukan  penjelasan  terkait  ketentuan  dan  regulasi  hukum  terkait  pembiayaan berbasis  teknologi.
Akad  dan  pertemuan  antara  produsen  dan  konsumen  (penjual  dan  pembeli)  di  satu tempat/majelis  dalam  setiap  bertransaksi  memang  salah  satu  syarat  sah  yang  harus  dipenuhi. Namun,  pada  konsep financial  technology ,  kedua  aspek  tersebut  dihilangkan.  Hal  ini  disebabkan karena  pergerakan  manusia  yang  sangat  tinggi,    waktu  yang  semakin  terbatas,  dan  transaksi  yang
e-ISSN: 2621-606X
harus  tetap  terpenuhi  membuat  akad  dan  pertemuan  bukan  menjadi  kewajiban. Financial technology mampu  mengganti  kedua  aspek  tersebut  dengan  perjanjuan  dan  pertemuan  secara online  dan mobile.
Fatwa  Dewan  Standar  Nasional  Majelis  Ulama  Indonesia  dalam  salah  satu  paragraf penjelas  telah  menjabarkan,  yang  dimaksud  dengan sahr majelis  dalam  setiap  akad  seperti  yang telah  kami  jelaskan  bukanlah  keberadaan  kedua  pihak  yang  bertransaksi  dalam  satu  tempat. Sebab  terkadang  tempat  kedua  pihak  itu  berbeda  ketika  ada  perantara  yang  menghubgngkan keduanya.  Seperti  transaksi  via  telepon,  radiogram  atau  via  surat.  Maksud  satu  majelis  adalah satu  Zaman  atau  waktu  yang  di  dalamnya  kedua  belah  pihak  melakukan  transaksi.  Maka  majelis akad  adalah  kondisi  yang  di  dalamnya  kedua  belah  pihak  melakukan  transaksi.  Dari  hal  ini  para ahli  fiqh  berkesimpulan:  "sungguh  majelis  itu  mengumpulkan  beberapa  hal  yang  terpisah. Berdasarkan  keterangan  ini,  maka  majelis  akad  dalam  perbincangan  via  telepon  atau  radiogram adalah  waktu  tersambungnya  kedua  belah  pihak  selama  pembicaraan  masih  terkait  akad.  Oleh sebab itu,  bila  pembicaraan  kedua belah  sudah  beralih  ke hal  lain,  maka  majelis  akad berakhir.
Lebih  lanjut  dalam  keputusan  Dewan  Standar  Nasional  Majelis  Ulama  Indonesia menjelaskan,  Layanan  Pembiayaan  Berbasis  Teknologi  Informasi  Berdasarkan  Prinsip  Syariah adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan berdasarkan prinsip syariah yang mempertemukan  atau  menghubungkan  Pemberi  Pembiayaan  dengan  Penerima  Pembiayaan dalam  rangka  melakukan  akad  pembiayaan  melalui  sistem  elektronik  dengan  menggunakan jaringan  internet.
Menurut  Yarli  (2018),  Dinamika  dan    berbagai  kendala  pemikiran  yang  dihadapi  oleh financial  technology syariah  adalah  adanya  beda  akad  yang  dipakai  dalam  sebuah  entitas berbasis  syariah.  Menurut  pekerti  et  al  (2018),  akad  ijab  qabul  dalam  sebuah  perjanjian  jual  beli dapat  dilaksanakan  dengan  ucapan,  tulisan  atau  isyarat  bagi  mereka  yang  tidak  mampu  berbicara atau  menulis.  Bahkan  dapat  dilakukan  dengan  perbuata  yang  menunjukkan  aspek  rela  antara kedua  belah  pihal  untuk  mengadakan  sebuah  perjanjian  yang  umumnya  dikenal  dengan  al mu’athah.  Sebenarnya,  didalam  Al-Qur’an  tidak  mengatur  secara  teknik  dan  detail  apa  saja penggunaan  kata  yang  digunakan  dalam  sebuah  ijab  qabul  jual  beli.  Ijab  qabul  jual  beli  dapat dilakukan  menurut  kebiasaan  sepanjang  tidak  bertolak  belakang  denga  syara’.
e-ISSN: 2621-606X
Menurut  Mohammed  et  al  (2015),  perlu  untuk  diadakannya  standar  akuntansi  islam dalam  pelaporan  lembaga  keuangan  islam.  lebih  lanjut  menurut  Mohammed  et  al,  selama  ini masih  belum  ada  standar  akuntansi  khusus  untukk  lembaga  keuangan  islam  seperti  haknya AAOIFI,  hal  ini  dapat  menimbulkan  kendala  teknis  maupun  non  teknis  dikemudian  hari. Menurut  Alsmadi  dan  Zarour  (2014),  terkadang  ada  hambatan  teknis  dapat  terjadi  dalam  proses pengaplikasian  peraturan  syariah  pada  bidang-bidang  layanan  keuangan.  Penelitian  lain dilakukan  oleh  Zaina  et  al  (2015).  Zaina  melakukan  penelitian  pada  37  pasar  institusi  keuangan islam  di  Malaysia  pada  2012.  Hasil  yang  didapat  adalah  prinsip-prinsip  dan  nilai-nilai  Islam terkait  kebijakan  pasar  mendapat  perhatian  paling  sedikit.  Ini  menunjukkan  bahwa  lembaga keuangan  Islam  belum  secara  strategis  memasukkan  prinsip-prinsip  dan  nilai-nilai  Islam  ke dalam  kebijakan  yang  terkait  dengan  dimensi  pasar.

## PENUTUP
Hukum  yang  mengatur  mengenai  pembiayaan  teknologi  keuangan  secara  konvensional diatur  dalam  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  19/12/PBI/2017  Tentang  Penyelenggaraan Teknologi Finansial, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 13/POJK.02/2018  Mengenai  Inovasi  Keuangan  Digital  di  Sektor  Jasa  Keuangan.  Hukum  yang mengatur  mengenai  pembiayaan  teknologi  keuangan  secara  syariah  tertuang  didalam  Fatwa Dewan  Standar  Majelis  Ulama  Indonesia  Nomor  117/DSN-MUI/II/2018  Mengenai  Layanan Pembiayaan  Berbasis  Teknologi  Informasi  Berdasarkan  Prinsip  Syariah.  Teknologi  keuangan pada  dasarnya  dapat  mempermudah  pergerakan  manusia  dalam  bertransaksi  keuangan.  Konsep teknologi  keuangan  memanfaatkan  jaringan  internet  dalam  jaringan  yang  digunakan  setiap  saat oleh  manusia.  Teknologi  keuangan  meminimalisir  atau  bahkan  menghilangkan  regulasi  dan syarat  yang  harus  dipenuhi  dalam  transaksi  keuangan,  diantaranya  adalah  adanya  perjanjian  dan kewajiban  bertemunya  produsen  dan  konsumen.  Konsep  yang  demikian  cocok  bila  diterapkan dalam  lingkup  konvensional.  berbeda  dengan  syariah  yang  pada  dasarnya  masih  menganjurkan adanya  akad  dan  pertemuan  antara  produsen  dan  konsumen.  Dua  aspek  tersebut  bertujuan  untuk menghindari  adanya  potensi  penipuan  dan  dirugikannya  salah  satu  pihak.  Namun,  dalam maenghadapi  masa  depan,  kedua  aspek  tersebut  mulai  disesuaikan  kembali.  Dewan  Standar Nasional  Majelis  Ulama  Indonesia  membuat  fatwa  yang  menjabarkan  bahwa  tidak  harus dipenuhinya  syarat  adanyakad  langsung  dan  bertemunya  produsen  dan  konsumen.  Dalam  hal  ini akad  bisa  digantikan  dengan  dokumen  elektronik  asalkan  memenuhi  syarat  keseimbangan,
e-ISSN: 2621-606X
kewajaran,  dan  keadilan  sesuai  syariah.  Penulis  berharap,  adanya  penelitian  lanjut  dimasa  yang akan  datang  dan  membahas  mengenai  teknologi  keuangan  dari  sudut  pandang  yang  lain.  Penulis juga  berharap,  artikel  ini  dapat  digunakan  sebagai  bahan  referensi  yang  bersifat  ilmiah  baik dalam  bidang  akademik  maupun  non  akademik.

## DAFTAR  PUSTAKA
Agustianto.  (2004). Ekonomi  Keuangan  dan Perdagangan  dalam  Al-Qur’an.
Alsmadi,  I.,  &  Zarour,  M.  (2015).  Building  an  Islamic  Financial  Information  System  Based  on Policy  Managements. Journal  of  King  Saud  University  Computer  and  Information Science , 364-375.
Bansal,  S.  (2014).  Perspective  of  Technology  in  Achieving  Financial  Inclusion  in  Rural  India. Procedia Economics and Finance , 472-480.
Carney,  M.  (2016).  Enabling  the fintech transformation:  Revolution,  Restoration,  or Reformation. BoE Speech .
Chandra,  A.  A.  (2018,  September  01). https://finance.detik.com/moneter/d-4192994/ojk- terbitkan-aturan-baru-soal-  fintech  -ini-isinya .  Retrieved  June  12,  2019,  from https://finance.detik.com: https://finance.detik.com/moneter/d-4192994/ojk-terbitkan- aturan-baru-soal- fintech -ini-isinya.
Fatwa  Dewan  Standar  Majelis  Ulama  Indonesia  Nomor  117/DSN-MUI/II/2018  Mengenai Layanan  Pembiayaan  Berbasis  Teknologi  Informasi  Berdasarkan  Prinsip  Syariah.  (2018). Indonesia.
Jairin,  J.  (2019).  KONTRIBUSI  PERBANKAN  SYARIAH  DALAM  PENGEMBANGAN USAHA  EKONOMI  MIKRO  DI  BIMA. Indonesian  Interdisciplinary  Journal  of  Sharia Economics (IIJSE) , 2 (1), 47-73. https://doi.org/10.31538/iijse.v1i3.316
Korwatanasakul,  W.  (2018).  Factors  Influencing  Technology  Adoption  of  People  with  Visual Impairment:  Case  Study  of  Financial  Transactions  Through  an  Automatic  Teller  Machine (ATM). Kasetsart Journal of Social Science , 1-6.
Meifang,  Y.,  He,  D.,  &  Zheng  Xianrong,  X.  X.  (2018).  Impact  of  Payment  Technology Innovations  on  the  Traditional  Financial  Industry:  A  Focus  on  China. Journal  of Technological  Forecasting and Social Change , 199-2017.
Mohammed,  N.  F.,  Fahmi,  F.  M.,  &  Ahmad,  A.  E.  (2015).  The  Influence  of  AAOIFI  Accounting Standards  in  Reporting  Islamic  Financial  Institutions  in  Malaysia. Procedia  Economics and Finance , 418-424.
Ozili,  P.  K.  (2018).  Impact  of  Digital  Finance  on  Financial  Inclusion  and  Stability. Borsa Istanbul Review , 329-340.
e-ISSN: 2621-606X
Pekerti,  R.  D.,  &  Herwiyanti,  E.  (2018).  Transaksi  Jual  Beli  Online  dalam  Perspektif  Syariah Madzhab  Asy-Syafi’i. Jurnal  Ekonomi,  Bisnis,  dan  Akuntansi  (JEBA)  Volume 20 Nomor 02 .
Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  19/12/PBI/2017  Tentang  Penyelenggaraan  Teknologi Finansial.  Indonesia.
Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  77/POJK.01/Tahun  2016  Mengenai  Layanan Teknologi  Informasi.  (2016). Indonesia.
Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor  13/POJK.02/2018  Mengenai Inovasi  Keuangan  Digital  di  Sektor Jasa Keuangan.  Indonesia.
Sahroni,  O.  (2018). Fatwa  Dewan  Standar  Majelis  Ulama  Indonesia  Nomor  117/DSN- MUI/II/2018 Mengenai Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Indonesia.
Salman,  A.,  &  Nawaz,  H.  (2018).  Islamic  Financial  System  and  Conventional  Banking:  A Comparison. Arab Economic and Business  Journal , 155-167.
Sulayman,  H.  I.  (2015).  Growth  and  Sustaining  of  Islamic  Finance  Practice  in  the  Financial System  of  Tanzania:  Challenges  and  Prospects. Procedia  Economics  and  Finance ,  361- 366.
Yarli,  D.  (Juli-Desember  2018).  Analisis  Akad  Tijarah  pada  Transaksi fintech Syariah  dengan Pendekatan  Maqashid. Jurnal  Pemikiran  Hukum  dan Hukum Islam YUDISIA, Vol. 9 No. 2 .
Zain,  M.  M.,  Darus,  F.,  &  Ramli,  A.  (2015).  Islamic  Ethical  Practices  and  the  Marketplace: vidence  from  Islamic  Financial  Institutions. Procedia Economics and Finance , 266-273.