## Instrumen Ekonomi Syari’ah Untuk Transformasi Masyarakat

## Erliyanti
Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Dharmawangsa Medan Jl. Kl. Yos Sudarso No. 224 Medan, Sumatera Utara, 20115 e-mail: erliyanti@gmail.com

## Abstrak
Tujuan  pokok  negara  dalam  menciptakan  kesejahteraan,  antara  lain: mengontrol dan mendayagunakan sumber daya sosial ekonomi untuk kepentingan publik;  menjamin  distribusi  kekayaan  secara  adil  dan  merata;  mengurangi kemiskinan;  menyediakan  asuransi  sosial  (pendidikan,  kesehatan)  bagi masyarakat  miskin;  menyediakan  subsidi  untuk  layanan  sosial  dasar  bagi disadvantaged  people ;  dan  memberi  proteksi  sosial  bagi  setiap  warga.  Hal  yang dianggap dapat mengatasi kesulitan ekonomi bagi masyarakat di antaranya adalah peran  sosial  ekonomi  syariah  melalui  instrumen-instrumennya  seperti  zakat, infak/sedekah dan wakaf.  Melalui pengelolaan yang optimal, zakat, infak/sedekah dan  wakaf  berpotensi  besar  mengatasi  berbagai  permasalahan  bangsa  baik ekonomi  maupun  sosial. Zakat  berpengaruh  cukup  positif  pada  perekonomian, karena  instrumen  zakat  akan  mendorong  konsumsi  dan  investasi  serta  akan menekan penimbunan uang (harta). Karena harta yang tidak di investasikan akan habis termakan zakat.Instrumen Ekonomi Islam lain dan tidak dimiliki oleh sistem ekonomi  yang  lain  adalah  Wakaf.  Wakaf,  memiliki  peran  yang  besar  dalam menunjang  serta  mendukung  pembangunan  infrastruktur  yang  dibutuhkan masyarakat.  Melalui  wujudnya  yang  biasanya  berupa  asset  kekal,  wakaf  sangat sesuai  untuk  pembangunan  sarana-sarana  seperti  rumah  sakit,  sekolah, perpustakaan dan sebagainya.
Kata Kunci: instrumen, ekonomi syari’ah, Transformasi Masyarakat

## Pendahuluan
Semakin  hari  kondisi  bangsa  ini  semakin  memprihatinkan.  Hampir  setiap tahun  penduduk  Indonesia  senantiasa  dihadapkan  dengan  berbagai  permasalahan baik  yang  sifatnya  force  majeur  maupun  yang  disebabkan  ulah  manusia  sendiri seperti  musibah  gempa  bumi,  kebakaran-kebakaran  yang  sering  terjadi  hingga
banjir  yang  melanda  sebagian  besar  wilayah  Indonesia  pada  umumnya  dan  ibu kota  pada  khususnya.  Tidak  cukup  dengan  itu,  masyarakat  juga  masih  harus berhadapan  dengan  masalah  kenaikan  harga-harga  kebutuhan  pokok  hingga kelangkaan bahan bakar minyak terutama minyak tanah yang semakin melengkapi penderitaan  masyarakat.  Untuk  keluar  dari  jerat  permasalahan  ini,  seluruh komponen  bangsa,  yaitu  pemerintah  dan  rakyat  harus  bekerja  sama  dan  saling mempercayai  satu  sama  lain.  Namun  di  sisi  lain,  pemerintah  tampaknya  belum cukup serius menjalin kerja sama dengan masyarakat terutama umat Islam dalam masalah  perekonomian.  Padahal  masyarakat  muslim  adalah  mayoritas  di  negeri ini  dan  mencatat  sejarah  yang  mengagumkan  sekaligus  mengharukan  dalam memperjuangkan  kemerdekaan  Indonesia.  Tercatat  dalam  sejarah  bahwa  para pemuka  umat  Islamlah  yang  sering  memicu  perlawanan  terhadap  pemerintahan kolonial.  Dalam  hal  pertumbuhan  dan  perkembangan  Ekonomi  Syariah  dunia yang  begitu  pesat,  aplikasi  Ekonomi  Syariah  dalam  konteks  ke-Indonesia-an justru acap kali menghadapi ganjalan yang berasal dari bangsa sendiri.
Penentangan  Rancangan  Undang-Undang  SBSN  (Sukuk)  dan  Perbankan Syariah  oleh  salah  satu  fraksi  di  DPR,  misalnya.  Dengan  alasan  klise,  yakni penerapan  syariat  agama  tertentu  yakni  agama  Islam  dalam  kehidupan  bangsa Indonesia, mereka seperti ketakutan bahwa Islam lambat laun akan menggantikan dasar  negara  Indonesia.  Padahal  sejarah  mencatat  bahwa  umat  Islam  Indonesia adalah umat berjiwa besar serta legowo yang karena alasan persatuan bangsa rela menerima penghapusan klausul pada sila pertama yang berbunyi " dan kewajiban menjalankan  syariat  Islam  bagi  pemeluknya ."  Padahal  lagi,  dengan  berlakunya RUU tersebut banyak sekali manfaat yang akan diperoleh tidak hanya bagi umat Islam  tapi  masyarakat  Indonesia  secara  keseluruhan  seperti  masuknya  investor asing yang sangat potensial terutama negara-negar Timur Tengah.
Penentangan  dari  beberapa  elemen  pemerintah  tersebut  tak  hanya  melukai umat  Islam  tetapi  menghambat  pertumbuhan  perekonomian  pada  umumnya,  di mana  ekonomi  syariah  sedang  menjadi  alternatif  utama  baik  dunia  maupun Indonesia  menggantikan  ekonomi  kapitalis  yang  menurut  beberapa  pendapat tengah berada di ambang kehancuran.
Pendekatan  ekonomi  konvensional  yang  berlebihan  terhadap  pemenuhan kepentingan  pribadi  ( self  interest ),  memang  telah  meningkatkan  pertumbuhan ekonomi  dalam  perekonomian  di  Dunia  Barat.  Tetapi  dibalik  keberhasilan  ini, sesungguhnya  mereka  gagal  mewujudkan  aktualisasi  visi  sosial  dan  tujuan normatif lahirnya ilmu ekonomi. Hal ini terbukti menimbulkan efek negatif seperti :diistilahkan  oleh  Fukuyama  “kekacauan  yang  besar ( the  great  disruption ).” 1
Kekacauan  ini  di  antaranya  berkaitan  dengan  runtuhnya  sistem  keluarga.  Dalam konsepsi  kapitalis,  mengasuh  dan  merawat  anak,  diyakini  membutuhkan pengorbanan  yang  besar  yang  dianggap  sebagai  suatu  kerugian  dalam  ukuran materialis  dan  hedonis.  Mentalitas  pasar  yang  mendorong  untuk  memenuhi kepuasan/kepentingan  pribadi  yang  telah  disuntikan  ke  dalam  keluarga, menyebabkan  para  orang  tua  tidak  mampu  untuk  berhubungan  baik  satu  sama lainnya.
Terjadi  peningkatan  hubungan  seks  bebas,  perceraian,  dan  keluarga dengan  orang  tua  tunggal  menimbulkan  penderitaan  emosional,  kejiwaan,  serta material pada anak-anak. Hal ini mengakibatkan penurunan kualitas manusia dan keruntuhan  kontrol  sosial.  Kenakalan  remaja  dan anomie yang  semakin meningkat,  menjadi  ancaman  serius  bagi  upaya  mewujudkan  kemakmuran masyarakat.  Hal  ini  menjadi  semakin  buruk,  ketika  sejumlah  proporsi  signifikan dalam  masyarakat  terperangkap  keganasan  roda  kemiskinan,  hidup  dalam penderitaan  di  kota-kota  besar,  dan  terpenjara  oleh ghetto  pathology ,  tingkat pengangguran yang kronis dan kriminalitas yang tinggi.

## Globalisasi Ekonomi Dunia
Tren  atau  kecenderungan  kemiskinan  juga  mengarah  menjadi  semakin buruk.  Jumlah  orang  miskin  yang  hidupnya  kurang  dari  1  dolar  AS  sehari meningkat dari 1,19 milyar pada 1987 menjadi 1,21 milyar pada 1997 atau sekitar 20 persen dari penduduk dunia. Dan sekitar 1,6 milyar atau 25 persennya lagi dari penduduk  dunia  bertahan  hidup  dengan  1-2  dolar  AS  setiap  hari.  Kesenjangan
1 M. Umar Chapra, “ The Future of Economics; an Islamic Perspective ”,  Edisi terjemah,
(Jakarta: SEBI, 2001),  h.  45.
pendapatan  antara  seperlima  penduduk  negara-negara  terkaya  dengan  seperlima penduduk  yang  hidup  di  negara-negara  termiskin  meningkat  dua  kali  lipat  pada 1960-1990:  dari  30  berbanding  1  menjadi  60  berbanding  1.  Pada  1998, kesenjangan itu semakin bertambah lebar, menjadi 78 berbanding 1. 2
Tahun  2001,  jumlah  orang  miskin  telah  menjadi  1,3  milyar  dengan penyebaran; 950 juta merupakan gabungan yang mendiami kawasan Asia selatan, Asia Timur, Asia Tenggara, dan Pasifik. Sementara dikawasan Afrika Sub-Sahara terdapat 220 juta orang miskin. (The International Forum on Globalization, 2003: 28-29),    sedangkan  di  Amerika  Latin  dan  Kawasan  Karibia  terdapat  110  juta orang miskin.
Kemiskinan  juga  merambah  kira-kira  sepertiga  dari  penduduk  atau  120 juta  orang  di  Eropa  Timur  dan  di  Persemakmuran  Negara-Negara  Merdeka. Negara-negara  industri  juga  tak  luput  dirundung  masalah  ini.  Kendati  disana terdapat  kekayaan  yang  melimpah,  namun  demikian,  jumlah  orang  yang  hidup dibawah  garis  kemiskinan  masih  tinggi,  kira-kira  100  juta  orang.  Tentu  saat  ini, kondisi kemisikinan dan kesenjangan tersebut semakin memburuk karena trennya memang mengarah demikian. 3
Kekacauan  ekonomi  juga  terjadi  secara  global  akibat  “globalisasi ekonomi” yang tidak adil. Globalisasi ekonomi yang tidak adil, berdampak hanya menguntungkan  perusahaan  multinasional  ( Multi  National  Corporations/MNCs ). Globalisasi sebagian besar merupakan cerita bagaimana perusahaan multinasional mengambil  alih  peran  negara  dalam  menentukan  jalannya  perekonomian  dunia. Globalisasi  ekonomi  dan  berbagai  peraturan  birokrasi  global  telah  membuat korporasi-korporasi  multinasional  mampu  bergabung  menjadi  satu,  menyuarakan satu  kepentingan.  Sebanyak  200  korporasi  besar  papan  atas  dunia  menguasai  28 persen  aktivitas  perekonomian  global.  Sementara  itu  500  korporasi  papan  atas memegang  70  persen  perdagangan  dunia,  dan  1000  korporasi  papan  atas mengontrol lebih dari 80 persen hasil industri dunia.
2 Chapra, “ The Future of Economics, h. 46.
3 Laporan  Shukor  Rahman  dalam New  Straits  of  Malaysia  Times ,  2001  sebagaimana dikutip laporan spesial IFG.
Hal  ini  memang  diharapkan  dan  sejalan  dengan  visi  dari  sistem  kapitalis yang  berparadigma  pasar  ( market  mechanism  paradigm ),  yang  menyerahkan jalannya ekonomi sepenuhnya kepada pasar. Pemerintah hanya akan turut campur ketika  pasar  diganggu  oleh  interupsi  luar  ( externalities )  atau  kegagalan  pasar ( market  failures ).  Padahal externalities atau market  failures sangat  bias standarnya.  Globalisasi  dianggap  memberikan  efek  efisien  kepada  proses perdagangan  dunia,  meski  sesungguhnya  hanya  menguntungkan  kapitalis  global sebagai pemilik MNCs. Dampaknya adalah penghisapan atau akumulasi kekayaan hanya  untuk  segelintir  orang  dan  meninggalkan  kemiskinan  yang  meluas. Banyaknya busung lapar yang terkuak akhir-akhir ini merupakan fakta kongkrit.
Kekacauan  juga  terindikasi  pada  kesenjangan  pertumbuhan  pasar  uang ( money  market )  dan  pasar  obligasi  ( bond  market )  berikut  pasar  sekundernya ( secondary  market )  yang  begitu  cepat,  hingga  pertumbuhannya  melampaui pertumbuhan  perdagangan  di  sektor  ril.  Perkembangan  baik  kualitas  maupun kuantitas transaksi di pasar ini berakibat ketidakseimbangan antara pasar uang dan pasar  barang.  Berdasarkan  data  yang  dimiliki  sebuah  NGO  ekonomi  di  AS, volume  transaksi  yang  terjadi  di  pasar  uang  dan  pasar  derivatif  mencapai  1,5 triliun  dolar  AS  dalam  sehari,  sedangkan  volume  transaksi  yang  terjadi  pada perdagangan dunia di sektor ril hanya 6 triliun dolar AS setiap tahun.
Data  World  Bank  terbaru  menunjukan  volume  transaksi  di  pasar  uang mencapai 500 triliun dolar AS, sedangkan volume transaksi yang terjadi di sektor ril  hanya  6 triliun dolar AS dalam satu  tahun. 4 Besarnya volume pasar uang  dan pasar  derivatif  adalah  cerminan  akumulasi  kekayaan  para  ‘kapitalis  global’.  Dan ketidak  seimbangan  antara  pasar  uang  dan  pasar  barang  sangat  berbahaya (Laporan  World  Bank,  2004).  Sistem  kredit  atau  sistem  hutang  juga  telah memerangkap perekonomian dunia sedemikian dalam. Mekanisme bunga ( interest rate ) yang juga menggurita bersama sistem hutang ini, kemudian membuat sistem perekonomian harus menderita ketidakseimbangan kronis. Kebangkrutan ekonomi sedang menghantui berbagai negara dan bahkan juga perorangan akibat perangkap
4 Ali  Sakti, “Pengantar Ekonomi Islam ”, (Jakarta: Modul Kuliah STEI SEBI, 2003), h.
25.
sistem  bunga  tersebut.  Hal  ini  bisa  dibuktikan  dimana  hutang  rumah  tangga Australia  telah  menyamai  hutang  luar  negeri  Negara.  Bahkan  berdasarkan  data tahun 2001 menunjukkan hutang rumah tangga melebihi hutang luar negeri, yaitu hutang rumah tangga mencapai 201 triliun dolar AS, sedangkan hutang luar negeri hanya mencapai 172 triliun dolar AS. Hal ini diakibatkan pemakaian kartu kredit yang berlebihan akibat dorongan keinginan dan syahwat. Data juga menunjukkan 6 dari  10 dolar Australia  yang dibelanjakan adalah dalam bentuk  hutang melalui kartu  kredit.   Tentu  keadaan  ini  akan  membuat  kondisi  ekonomi  Australia  akan lesu  pada  masa-masa  mendatang  akibat  pendapatan  perorangan  akan  tersedot untuk membayar hutang. 5
Varian terbaru dari ilmu ekonomi paska kegagalan sistem ekonomi sosialis dan  kapitalisme laisezz-faire adalah welfare  economics (ilmu  ekonomi kesejahteraan). Ketika welfare economics pertama kali dikembangkan pada tahun 1930-an,  hal  ini  membangkitkan  harapan  yang  besar.    Penggunaan  kalimat ‘ welfare ’ sebelum kalimat economics memberikan kesan bahwa ilmu ekonomi ini secara  eksplisit  mulai  bersifat  normatif,  menjurus  kepada  bentuk  kesejahteraan yang diinginkan semua orang, serta akan merekomendasikan kebijakan-kebijakan bagi aktualisasi kesejahteraan manusia. Namun, harapan tersebut ternyata terbukti salah  tempat. Welfare  economics tidak  mampu  untuk  melepaskan  diri  dari perangkap  ilmu  ekonomi  konvensional  lainnya.  Kesejahteraan  ternyata  hanya didefinisikan  dalam  bentuk  keinginan-keinginan  individu  yang  mementingkan kepentingan pribadi yang tidak memberi ruang kepada altruisme atau kepentingan kemanusiaan  demi  kesejahteraan  semua  manusia.  Bahkan  ia  mengarah  menjadi wertfreiheit atau bebas dari pertimbangan nilai sebagaimana mitra ‘ilmu ekonomi positif-nya. 6
Sejumlah ekonom juga telah berusaha menyerang pendekatan wert freiheit dalam  w elfare  economics. 7 Banyak  contoh  negara  yang  mencoba  menerapkan welfare  economics dengan  berbagai  versinya.  Negara-negara  tesebut  disebut
5 Laporan Gatra online, 26 Desember 2001.
6 Chapra, “ The Future of Economics, h. 47.
7 Robert L Heilbroner,  “ Economics as a ‘Value-Free’ Science” , (Social Research, 1973), h. 129..
welfare  state (negara  kesejahteraan),  mulai  dari  versi  yang  setengah-setengah seperti  Amerika  Serikat  sampai  pada  bentuknya  yang  lebih  kongkrit  seperi  di Swedia.  Secara  sederhana,  negara  kesejahteraan  didefinisikan, “is  a  state  which provides  all  individuals  a  fair  distribution  of  the  basic  resources  necessary  to maintain a good standard of living.” 8
Tujuan  pokok  negara  kesejahteraan,  antara  lain:  mengontrol  dan mendayagunakan  sumber  daya  sosial  ekonomi  untuk  kepentingan  publik; menjamin  distribusi  kekayaan  secara  adil  dan  merata;  mengurangi  kemiskinan; menyediakan  asuransi  sosial  (pendidikan,  kesehatan)  bagi  masyarakat  miskin; menyediakan  subsidi  untuk  layanan  sosial  dasar  bagi  disadvantaged  people; memberi proteksi sosial bagi setiap warga. 9 Meskipun welfare state tersebut telah berupaya memperbaiki kondisi kelompok miskin di negara-negara industri, tetapi persoalan kemiskinan dan ketidak beruntungan tetap menonjol. Kemiskinan tetap saja  terjadi  dan  bahkan  kebutuhan-kebutuhan  pokok  si  miskin  tetap  belum  dapat dipenuhi.  Kesenjangan  antara  kelompok  yang  makmur  dan  kelompok  miskin semakin  lebar,  bukan  hanya  pada  pendapatan  riil  tetapi  juga  untuk  akses kesehatan, perumahan, dan pendidikan tinggi. Dilema yang memusingkan, meski sudah  dikeluarkan  dana  kesehatan  yang  besar  (lebih  dari  9  persen  dari  PDB  di Swedia)  tetap  saja  orang  miskin  dan  orang-orang  tua  tidak  bisa  mendapatkan kesempatan berobat secara segera.
Di AS sendiri 31,3 juta rakyatnya (13,3 persen dari total penduduk) tidak memiliki  asuransi  kesehatan,  pasar  perumahan  juga  tidak  terjangkau  oleh kelompok  miskin.  Karena  itu,  golongan  miskin  hidupnya  menyewa  rumah  dan harga  sewa  terus  meningkat  lebih  cepat  daripada  pendapatan  mereka.  Selain  itu biaya pendidikan juga naik lebih cepat lagi, sehingga menjauhkan dari kesetaraan untuk  mendapatkan  pendidikan  yang  sama.  Selain  itu  jutaan  manusia  di  negara- negara  paling  kaya  dan  paling  kokoh  secara  ekonomi  juga  terjebak  dalam wilayah-wilayah  kumuh  perkotaan.  AS  juga  menghadapi  persoalan  serius  akibat defisit  anggaran  yang  terus  terjadi.  Sedangkan  Swedia  menghadapi  persoalan
8 Richard  Quinney,  “ The  Prophetic  Meaning  of  Modern  Welfare  State ”,  1999, sebagaimana dikutip Amich Alhumami, “ Negara Kesejahteraan ”, Kompas, 17/10/2005.
9 Amich Alhumami, , “ Negara Kesejahteraan” , Kompas, 17/10/2005.
perpajakan  dan  inflasi  yang  tinggi.  Negara welfare  state gagal  mewujudukan kesejahteraan  bersama  akibat  tidak  mengakui  perlunya  melakukan  perubahan- perubahan  radikal  dalam  sistem  pasar.  Negara  hanya  memberikan  sedikit kosmetik dari sistem kapitalisme, agar memiliki wajah kemanusiaan. 10
Akibat  kegagalan  tersebut,  sejumlah  ekonom  telah  menekankan  perlunya paradigma baru. Paradigma tersebut merupakan muara dari kenyataan bahwa akal ekonom memiliki keterbatasannya sendiri. Sehingga posisi yang sangat tinggi dan terlampau  berlebihan  yang  diberikan  oleh  gerakan  pencerahan  Eropa  harus  lebih diturunkan  menjadi  ketingkat  yang  lebih  realistis. 11 Dalam  paradigma  baru  ini terjadi peningkatan kesadaran bahwa kepentingan pribadi dan kompetisi bukanlah menjadi  penentu  utama  dibalik  tindakan  manusia.  Harus  diperhatikan  peranan altruisme,  kerjasama,  nilai  moral,  perbuatan-perbuatan  sosial,  institusi  ekonomi dan  politik  dalam  membentuk  preferensi  dan  membimbing  tindakan  dalam masyarakat.  Begitu  juga  pemenuhan  kebutuhan  hidup  dan  keadilan  sosial- ekonomi perlu mendapatkan perhatian yang sesuai. Hal ini kemudian mendorong berkembangnya beberapa aliran pemikiran yang berbeda ( alternative thought ) dari pandangan  mainstream.  Beberapa  aliran  pemikiran  ilmu  ekonomi  alternatif ( alternative economics) tersebut adalah: 12
Pertama,Grant Economics yang berpendapat bahwa tingkah laku altruistik bukan  merupakan  sebuah  penyelewengan  dari  rasionalitas.  Pandangan  ini  juga memberikan  argumen  bahwa  mempersamakan  tingkah  laku  rasional  dengan tingkah laku mementingkan diri pribadi adalah tidak realistis. Perintis konsep ini mengkritik  ilmu  ekonomi  bebas  nilai,  yang  mengabaikan  bakat  manusia  dalam jangkauan  analisis  ekonominya.  Dalam  konsep  ini  juga  menjelaskan  fungsi  ilmu ekonomi adalah untuk melahirkan prediksi yang tepat tentang kejadian yang akan datang,  maka  asumsi  tingkah  laku  rasional  dalam  kerangka  pemikiran  altruisme dan kepentingan pribadi, dianggap akan melahirkan prediksi yang lebih berarti.
10 M.  Umer  Chapra,  , “Islam  and Economic  Challenge ”  yang  diterjemahkan  Ikhwan Abidin  Basri  menjadi “Islam  dan  tantangan Ekonomi” ,  (Jakarta:  Gema  Insani  Press-Tazkia Institute, 2000), h. 113.
11 Kurt,Dopfer,  “ Economics  in  The  Future:  Towards  a New  Paradigm ”  (London: Macmilan, 1976), h. 11.
12 Chapra, , “Islam and Economic, 49-53.
Kedua  adalah  Ekonomi  Humanistik  ( Humanistic  Economics )  yang mempromosikan  kesejahteraan  manusia  lewat  cara  pengakuan  dan  penyatuan seluruh susunan nilai-nilai dasar manusia. Penganut ilmu ekonomi ini mengkritik asas  psikologi  klasik  kemanfaatan  ( utility )  yang  banyak  mempengaruhi  ilmu ekonomi. Asas psikologi tersebut lebih menekankan kepada nafsu dan kekayaan, sedangkan ekonomi humanistik lebih berkiblat kepada psikologi humanistik yang lebih  menekankan  kepada  kebutuhan  kepuasan  dan  perkembangan  manusia. Sebagai  konsekuensinya  konsep  ilmu  ekonomi  ini  akan  mempertimbangkan seluruh  kebutuhan  manusia.  Meliputi  kebutuhan  yang  termasuk  fisiologis (makanan, pakaian dan tempat tinggal), psikologis (keselamatan, keamanan, kasih sayang  dan  perasaan  harga  diri),  sosial  (kepemilikan),  atau  moral  (rasa kepercayaan, keadilan, status kedudukan).
Ketiga, Ekonomi  Sosial  ( Social  Economics )  yang  mencakup  reformulasi bentuk  teori  ekonomi  dengan  pertimbangan-pertimbangan  etika.  Komitmen kepada  pentingnya  kenetralan  nilai,  sebagai  kesucian  cita-cita  pencerahan  ilmu yang  telah  diwariskan  oleh  ekonom  masa  pencerahan  barat,  tidak  bisa dipertahankan  ( untenable )  dan  tidak  disukai  ( undesirable ).  Tidak  dapat dipertahankan  karena  penelitian  ilmiah  berlandaskan  asumsi  yang  secara  diam- diam juga mencakup pertimbangan nilai, penelitian ilmiah tidak mampu menolak pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut tujuan publik dan prioritas sosial dalam alokasi sumber daya ( resources alocation ).
Aliran pemikiran yang keempat ialah Ekonomi Institusional ( Institutional Economics ),  yang  berargumentasi  bahwa  tingkah  laku  manusia  dipengaruhi  oleh sejumlah hubungan institusi sosial, institusi ekonomi, institusi politik dan institusi religius  yang  menentukan  ekspektasi  sikap  individu.  Aliran  pemikiran  ini menjanjikan  harapan  yang  besar,  karena  dapat  membantu  menjelaskan  tentang bagaimana  perubahan  pada  institusi-institusi  di  setiap  masa  mempengaruhi  masa sekarang  dan  masa  depan,  dan  mengapa  kinerja  perekonomian  yang  satu  lebih baik dari pada yang lainnya.

## Peran Nyata Ekonomi Syari’ah
Di  antara  peran  ekonomi  syariah  yang  harusnya  menjadi  bahan pertimbangan  golongan  yang  melakukan  penentangan  terhadap  kedua  RUU tersebut  adalah  peran  nyata  ekonomi  syariah  serta  instrumen  ekonomi  syariah dalam  menjawab  tantangan  serta  permasalan  perekonomian.  Praktik  perbankan syariah  yang  adil,  yang  berbasis  bagi  hasil  selain  menguntungkan  juga  berhasil menggaet nasabah dengan indikasi pertumbuhannya yang sangat pesat. Selain itu, praktik  sektor  keuangan  syariah  senantiasa  bersesuaian  dengan  sektor  riil,  yang pelaku  utamanya  adalah  masyarakat  menengah  ke  bawah.  Makin  besar  porsi sektor  keuangan  syariah  beroperasi  makin  besar  pula  sektor  riil  yang  beroperasi sehingga  tidak  terjadi  ketimpangan  antara  sektor  riil  dan  sektor  moneter  serta makin sempitnya jurang pemisah si kaya dan si miskin. Dengan  tumbuhnya  sektor  riil,  pertumbuhan  ekonomi  bisa  dirasakan  masyarakat secara lebih adil dam merata.
Selain  itu,  sektor  syariah  yang  tidak  bisa  dianggap  remeh  adalah  peran sosial  ekonomi  syariah  melalui  instrumen-instrumennya  seperti  zakat, infak/sedekah dan wakaf.  Melalui pengelolaan yang optimal, zakat, infak/sedekah dan  wakaf  berpotensi  besar  mengatasi  berbagai  permasalahan  bangsa  baik ekonomi  maupun  sosial.  Zakat  dan  infak/sedekah  berperan  terhadap  pemenuhan kebutuhan  masyarakat  miskin.  Peran  tersebut  sangat  sesuai  dengan  cita-cita pemerintah yang diamanahkan Undang-Undang yang berbunyi; "Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara ."
Berdasarkan kemampuan  membayar zakat, masyarakat  muslim dapat kita kelompokkan  menjadi  tiga  golongan; 13 pertama ,  golongan  masyarakat muzakki yaitu  golongan  masyarakat  pembayar  zakat. Kedua ,  golongan  masyarakat  non- mustahik/muzakki yaitu  golongan  yang  bukan  penerima  ataupun  pembayar zakat(golongan middle  income ). Ketiga ,  golongan  masyarakat mustahik yaitu golongan  masyarakat  penerima  zakat.  Golongan muzakki adalah  kelompok  yang mampu  dan  wajib  mengeluarkan  zakat.  Bahkan  mampu  mengeluarkan  infak- shadaqah  dan  wakaf.  Bagi  kelompok  ini,  harta  merupakan  alat  untuk
13 Sakti, “Pengantar Ekonomi, h. 26.
memaksimalkan  pencapaian  kesejahteraan,  kedamaian  dan  kebahagiaan  dunia- akherat  ( falah ).  Sehingga  secara  lengkap final  spendirg (FS/pengeluaran  akhir) dari  penghasilan  yang  didapat  kelompok  ini  meliputi;  konsumsi  barang/jasa, tabungan,  investasi,  zakat,  bahkan  infak-shodaqoh  serta  wakaf.  Sehingga pengeluaran  mereka  akan  banyak  memberikan falah .  Sedangkan  golongan mid- income mampu memenuhi kebutuhan primernya dan masih memiliki kemampuan untuk  berkonsumsi  barang  sekunder.  Meskipun  begitu  kekayaannya  belum mencapai  nisab.  Sehingga  dalam  upaya  memaksimalkan  pengeluaran  akhir-nya untuk mencapai falah , golongan ini bisa mengeluarkan infak atau shodaqoh.
Pada  model  konsumsi  golongan  mustahik  konsumsi  sepenuhnya  atau sebagian  bersumber  dari  zakat.  Masuk  dalam  kategori  pengeluaran  sepenuhnya bersumber dari zakat ini adalah; fakir , ibnussabil dan fisabilillah . Karena mereka memang  tidak  memiliki  penghasilan.  Sedangkan  sumber  konsumsi mustahik kategori miskin ( masakin ), yang memiliki pendapatan tapi tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pokok, harus dipenuhi oleh zakat. Disinilah fungsi pertama dari  negara  Islami  untuk  menjamin  terpenuhinya  kebutuhan  hidup  minimal ( guarantee  of  a  minimum  level  of  living ).  Institusi  negara  yang  bernama  Baitul Mal-lah  dalam  konsep  ekonomi  Islam  yang  memiliki  tugas  menjalankan  fungsi negara  tersebut  dengan  mengambil  kekayaan  dari  kelompok  muzakki  untuk dibagikan kepada kelompok mustahiq.
Jika  dikaji  lebih  jauh,  instrumen  zakat  sesungguhnya  dapat  digunakan sebagai perisai terakhir bagi perekonomian agar tidak terpuruk pada kondisi krisis ketika  kemampuan  konsumsi  mengalami  stagnasi  ( underconsumption ).  Zakat memungkinkan perekonomian terus berjalan pada tingkat yang minimum. Akibat penjaminan  konsumsi  kebutuhan  dasar  oleh  negara  melalui  Baitul  Mal  yang menggunakan akumulasi dana zakat.
Bahkan  Dr.  Metwally  dalam  mengungkapkan  bahwa  Zakat  berpengaruh cukup  positif  pada  perekonomian,  karena  instrumen  zakat  akan  mendorong
konsumsi  dan  investasi  serta  akan  menekan  penimbunan  uang  (harta). 14 Karena harta  yang  tidak  di  investasikan  akan  habis  termakan  zakat.  Sehingga  zakat memiliki andil dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara makro. Secara logika,  zakat  terkesan  atau  seolah-olah  memiliki  tingkat  korelasi  yang  negatif terhadap angka konsumsi. Hal ini terjadi akibat perhatian bahasan zakat terfokus terhadap  mekanisme  yang  terjadi  pada  golongan  masyarakat Muzakki .  Padahal golongan  yang  sangat  dominan  dalam  kaitan  dengan  zakat  adalah  golongan mustahik,  dimana  angka  konsumsi  mereka  sangat  bergantung  pada  distribusi zakat. Sehingga zakat yang diterima mustahik akan senantiasa dibelanjakan untuk konsumsi.  Dengan  kata  lain  bahwa  zakat  memiliki  korelasi  positif  pada  angka konsumsi yang akan menggerakkan perekonomian.
Model konsumsi secara makro dalam Islam pada hakikatnya tidak berbeda dengan  konvensional,  yaitu  model  konsumsi  yang  ditentukan  oleh  konsumsi pokok  ( autonomous )  dan  konsumsi  yang  berasal  dari  pendapatan  ( income ).  Jika dianalisa  lebih  spesifik  pada  sisi  mustahik,  maka  secara  jelas  bahwa  zakat  akan meningkatkan  agregat konsumsi  dasar, yaitu akumulasi  konsumsi  pokok. Hal ini secara logis terjadi akibat akomodasi sistem ekonomi terhadap pelaku pasar yang tidak  memiliki  daya  beli  atau  mereka  yang  tidak  memiliki  akses  pada  ekonomi. Sehingga  mereka  memiliki  daya  beli  yang  memadai  untuk  memenuhi  kebutuhan dasar.
Dalam  analisa  makro  ekonomi,  kegiatan  belanja  (konsumsi)  merupakan variabel yang sangat positif bagi kinerja perekonomian ( economic growth ). Ketika perekonomian  mengalami  stagnasi,  seperti  terjadi  penurunan  tingkat  konsumsi atau  bahkan  sampai  pada  situasi under-consumption ,  kebijakan  utama  yang diambil  adalah  bagaimana  dapat  menggerakkan  ekonomi  dengan  meningkatkan daya  beli  masyarakat.  Sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  kemampuan  daya  beli masyarakat  menjadi  sasaran  utama  dari  setiap  kebijakan  ekonomi, 15 yang membedakan  perekonomian  Islam  dengan  konvensional  dalam  hal  ini  adalah
14 Ziauddin  Ahmed,  dkk, “Money  and  Banking  In  Islam”,  International  Center  for Research  In  Islamic  Economics ,  (Pakistan:  King  Abdul  Aziz  University  Jeddah  and  Institute  of Policy Studies Islamabad, 1996), h. 17-18.
15 Sakti, “Pengantar Ekonomi, h. 27.
wujudnya  instrumen  yang  bersifat  terlembagakan  dalam  bangunan  sosial  dalam Islam,  yang  dapat  meningkatkan  daya  beli  masyarakat  (khususnya  mereka  yang tidak  memiliki  akses  ekonomi),  seperti  zakat,  infaq,  shodaqoh,  dan  wakaf.  Oleh Dr.  Faridi  (Islamic  Devolement  Bank:  129-148)  mekanisme  sosial  ini  disebut sebagai  sektor  sukarela  ( voluntary  sector )  atau  sektor  ketiga  ( third  sector ) melengkapi sektor yang telah ada ( monetary dan real sector ).
Lebih  lanjut  Monzer  Kahf  mengungkapkan  bahwa  zakat  memiliki pengaruh  yang  positif  pada  tingkat  tabungan  dan  investasi.  Peningkatan  tingkat tabungan akibat peningkatan pendapatan akan menyebabkan tingkat investasi juga meningkat. Karena ada preseden bahwa zakat juga dikenakan pada tabungan yang mencapai batas minimal terkena zakat (nisab). 16 Dengan tujuan mempertahankan nilai kekayaannya maka tentu investasi menjadi salah satu jalan keluar bagi para Muzakki,  sehingga  secara  otomatis  meningkatkan  angka  investasi  secara keseluruhan.  Dan  investasi  adalah  bagian  penting  dalam  pembangunan perekonomian sebuah bangsa. Disamping itu Monzer Kahf juga mengungkapkan bahwa  zakat  cenderung  menurunkan  resiko  pembiayaan/kredit  macet  ( non- performing financing/NPF ), karena salah satu alokasi dana zakat adalah menolong orang-orang  yang  terjebak  hutang. 17 Sehingga  secara  riil,  zakat  akan  menekan tingkat pengangguran. Selain itu implementasi konsep dan sistem zakat juga akan dapat  mengurangi  pengangguran  dalam  perekonomian  melalui  tiga  mekanisme; Pertama, implementasi  zakat  itu  sendiri  membutuhkan  tenaga  kerja; kedua, perubahan  golongan  mustahik  yang  awalnya  tidak  memiliki  akses  pada ekonomi menjadi golongan yang lebih baik secara ekonomi, yang tentu saja meningkatkan angka  partisipasi  tenaga  kerja; ketiga,  multiflier  effect munculnya  usaha/industri pendukung yang akan menambah lapangan kerja.
Instrumen Ekonomi Islam lain yang sangat unik dan sangat khas dan tidak dimiliki  oleh  sistem  ekonomi  yang  lain  adalah  Wakaf.  Wakaf,  memiliki  peran yang  besar  dalam  menunjang  serta  mendukung  pembangunan  infrastruktur  yang
16 Kahf, Monzer, The Performance of the institution of Zakah in Theory and Practice , The International  Conference  on  Islamic  Economics  Towards  the  21st  Century, Kuala  Lumpur, Malaysia, April, 1999, h. 5.
17 Ibid.
dibutuhkan  masyarakat.  Melalui  wujudnya  yang  biasanya  berupa  asset  kekal, wakaf  sangat  sesuai  untuk  pembangunan  sarana-sarana  seperti  rumah  sakit, sekolah,  perpustakaan  dan  sebagainya.  Sebagai  bukti  akan  peran  wakaf  yang memihak  rakyat  adalah  apa  yang  dicontohkan  oleh  beberapa  lembaga  seperti Dompet  Dhuafa  dengan  Lembaga  Kesehatan  Cumu-Cuma  (rumah  sakit  bebas biaya bagi orang miskin) dan Sekolah Smart Ekselensia (sekolah bebas biaya).
Masyarakat  non-muslim  boleh  memiliki  konsep philanthropy tetapi  ia cenderung  ‘seperti’  hibah  atau  infaq,  berbeda  dengan  wakaf.    Keikhasan  wakaf juga  sangat  terlihat  dibandingkan  dengan  instrumen  zakat  yang  ditujukan  untuk menjamin keberlangsungan pemenuhan kebutuhan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mustahiq. Wakaf adalah sebentuk instrumen unik yang mendasarkan fungsinya  pada  unsur  kebajikan  ( birr ),  kebaikan  ( ihsan )  dan  persaudaraan ( ukhuwah ).  Ciri  utama  wakaf  yang  sangat  membedakan  adalah  ketika  wakaf ditunaikan  terjadi  pergeseran  kepemilikan  pribadi  menuju  kepemilikan masyarakat  muslim  yang  diharapkan  abadi,  memberikan  manfaat  secara berkelanjutan.  Melalui  wakaf  diharapkan  akan  terjadi  proses  distribusi  manfaat bagi  masyarakat  secara  lebih  luas.  Mengeser  ‘ private  benefit ’  menuju  ‘ social benefit ’. 18
Sayangnya  potensi  wakaf,  yang  banyak  dimiliki  kurang  dimanfatkan secara optimal, sehingga tidak terjadi pembesaran manfaat secara luas. Luas tanah wakaf  masyarakat  Indonesia  saja  menurut  data  Depag  Tahun  2003  mencapai 1.535,19 Km² -jauh lebih luas bila dibandingkan dengan negara Singapura- yang tersebar pada 362.471 lokasi di seluruh Indonesia. Tanah wakaf ini sebagian besar hanya  digunakan  untuk  fasilitas  ibadah  dan  pendidikan  saja.  Belum  terlihat pemanfaatan  lebih  optimal  secara  multifungsi  terutama  kemanfaatan  ekonomis. Dalam  dekade  terakhir  terjadi  perubahan  yang  sangat  besar  dalam  masyarakat muslim terhadap paradigma wakaf ini. Wacana dan kajian akademis ini kemudian merebak  ke  Indonesia  enam  tahun  terakhir.  Salah  satu  pembahasan  yang mengemuka adalah wakaf tunai (dengan uang).
18 Abdul Aziz Setiawan, “ Wakaf Tunai untuk Pemberdayaan dan Kesejahteran Ummat”, Majalah Hidayatullah Edisi 06/XVIII Oktober 2004, Sya’ban 1425, h. 50.
Wakaf  tunai  sebenarnya  sudah  menjadi  pembahasan  Ulama  terdahulu, salah satunya Imam az-Zuhri dalam Kahf ternyata membolehkan wakaf uang (saat itu  dinar  dan  dirham).  Bahkan  sebenarnya  pendapat  sebagian  ulama  mazhab  al- Syafi’i juga membolehkan wakaf uang. 19 Mazhab Hanafi juga membolehkan dana wakaf  tunai  untuk  investasi mudharabah atau  sistem  bagi  hasil  lainnya. Keuntungan dari bagi hasil digunakan untuk kepentingan umum. Jika wakaf tunai dapat  diimplementasikan  maka  ada  dana  potensial  yang  sangat  besar  yang  bisa dimanfaatkan untuk pemberdayaan dan kesejahteraan ummat. Jika saja terdapat 1 juta  saja  masyarakat  muslim  yang  mewakafkan  dananya  sebesar  Rp  100.000, maka  akan  diperoleh  pengumpulan  dana  wakaf  sebesar  Rp  100  milyar  setiap bulan  (Rp  1,2  trilyun  per  tahun).  Jika  diinvestasikan  dengan  tingkat return 10 persen  per  tahun  maka  akan  diperoleh  penambahan  dana  wakaf  sebesar  Rp  10 miliar setiap bulan (Rp 120 miliar per tahun). Apakah ini realistis? Model wakaf semacam ini akan memudahkan masyarakat kecilpun bisa menikmati pahala abadi wakaf,  mereka  tidak  harus  menunggu  menjadi  ‘tuan  tanah’  untuk  menjadi Muwaqif ,  sehingga  sangat  potensial.  Selain  itu  kalau  kita  menilik  potensi  yang dimiliki  oleh  bangsa  ini,  kita  akan  optimis.  Tingkat  kedermawanan  masyarakat Indonesia  cukup  tinggi.  Disebutkan  96  persen  kedermawanan  diperuntukkan untuk  perorangan,  84  persen  untuk  lembaga  keagamaan  dan  77  persen  untuk lembaga non-keagamaan (PIRAC, 2002).
Ada  beberapa  strategi  penting  untuk  optimalisasi  wakaf  dan  wakaf  tunai dalam  rangka untuk menopang pemberdayaan dan kesejahteraan ummat: 20
Pertama ,  Optimalisasi  edukasi  dan  sosialisasi  wakaf  &  wakaf  tunai. Seluruh komponen ummat perlu untuk terus mendakwahkan konsep, hikmah dan manfaat  wakaf  pada  seluruh  lapisan  masyarakat,  sehingga  akan  meningkatkan kesadaran berwakaf.
Kedua ,  Melakukan  optimalisasi  pemanfaatan  wakaf  untuk  memberikan kemanfaatan  secara  lebih  luas.  Tanah  wakaf  memiliki  potensi  yang  sangat  besar dalam  memajukan  sektor  pendidikan,  kesehatan,  perdagangan,  agrobisnis,
19 Kahf, The Performance of the institution, h. 6.
20 Setiawan, “ Wakaf Tunai, h. 51.
pertanian  dan  kebutuhan  publik  lainnya,  terutama  kebutuhan  masyarakat  miskin. Tanah  wakaf  dapat  dioptimalkan  pemanfaatannya  sesuai  dengan  posisi  dan kondisi  strategis  masing-masing;  terutama  dikaitkan  dengan  nilai  manfaat  dan pengembangan ekonomi.
Ketiga ,  Membangun  institusi  pengelola  wakaf  yang  profesional  dan amanah.  Pemerintah  Arab  Saudi,  misalnya,  belakangan  mulai  menerapkan pengelolaan  harta  wakaf  melalui  sistem  perusahaan  begitu  juga  adanya  ‘Bank Wakaf’  di  Bangladesh.  Keunggulan  Universitas  Al-Azhar  di  Kairo,  Mesir,  yang telah berusia lebih dari 1.000 tahun terletak kemampuan mengelola wakaf tanah, gedung,  lahan  pertanian,  serta  wakaf  tunai  yang  dengannya  mampu  membiayai operasional  pendidikannya  selama  berabad-abad  tanpa  bergantung  pada pemerintah maupun pembayaran siswa dan mahasiswanya.
Keempat ,  Reoptimalisasi  pemanfaatan  asset  wakaf  yang  sudah termanfaatkan. Berkaitan dengan hal ini, di beberapa kota di Timur Tengah seperti Mekkah, Kairo dan Damaskus muncul kebutuhan untuk meninjau ulang sejumlah wakaf tetap seperti mesjid yang pada waktu diwakafkan hanya satu lantai. Mesjid- mesjid seperti itu banyak yang dibongkar dan dibangun kembali menjadi beberapa lantai.  Lantai  satu  digunakan  untuk  mesjid,  lantai  dua  digunakan  untuk  ruang belajar  bagi  anak-anak,  lantai  tiga  untuk  balai  pengobatan,  lantai  empat  untuk ruang serba guna, dan seterusnya.
Kelima ,  Memanfaatkan  wakaf  untuk  pembangunan  sarana  penunjang perdagangan.  Misalnya  membangun  sebuah  kawasan  perdagangan  yang  sarana dan  prasarananya  dibangun  diatas  lahan  wakaf  dan  dari  dana  wakaf.  Proyek  ini ditujukan  bagi  kaum  miskin  yang  memilki  talenta  bisnis  untuk  terlibat  dalam perdagangan pada kawasan yang strategis dengan biaya sewa tempat yang relatif murah.  Sehingga  akan  mendorong  penguatan  pengusaha  muslim  pribumi  dan sekaligus menggerakkan sektor riil secara lebih masif.
Keenam ,  Mengembangkan  inovasi-inovasi  baru  melalui  berbagai  hal dalam kaitan dengan wakaf. Hal menarik adalah eksperimen yang dikembangkan oleh  Prof.  Manan  yang  mendirikan  “Bank  Wakaf”  dengan  konsep Temporary Waqf ,  dimana  dana  wakaf  pemanfaatannya  dibatasi  oleh  jangka  waktu  tertentu
dan  nantinya  pokok  wakaf  dikembalikan  pada Muwaqif .  Hal  ini  sangat  menarik meski  masih  diperdebatkan  kebolehannya.  Wacana  lain  yang  menarik  adalah memanfaatkan  Wakaf  Tunai  untuk  membiayai  sektor  investasi  yang  beresiko, dimana  kemudian  resiko  ini  diasuransikan  pada  Lembaga  Asuransi  Syariah. Dengan demikian wakaf diharapkan akan berperan strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## Pandangan Islam; Mencari Solusi Ekonomi
Khurshid  Ahmad  pernah  melontarkan  pertanyaan  mendasar  dan  menarik tentang  bagaimana  membangun  perekonomian  negara-negara  Muslim  selaras dengan  peranan  nilai  ekonomi,  politik  dan  ideologinya  yang  khas  ?  apakah masyarakat  muslim  bisa  membangun  perekonomian  dengan  mengikuti  sistem kapitalis,  sosialis  maupun  derivasinya,  dengan  ketergantungan  ( depedency )  yang begitu  kuat,  atau  haruskah  dilakukan  rekonstruksi  sosial-ekonomi  secara  total dengan  asumsi,  gagasan  dan  pola  yang  unik  dan  bernilai  khusus  untuk pembangunan dalam masyarakat muslim. 21
Sebagai  pemikir  ekonomi  muslim,  pemikiran  Khursid  Ahmad  tentu berangkat dari realitas yang terjadi dan melingkupi negeri-negeri muslim. Dimana hampir  sebagian  besarnya  memiliki  sumber  daya  yang  luar  biasa  tetapi  keadaan ekonominya  tetap  tak  berkembang,  standar  hidup  rakyatnya  masih  rendah,  dan bahkan  cenderung  hidup  dalam  keadaan subsisten .  Mengalami  ketimpangan dalam  distribusi  kekayaan,  ketidak  seimbangan  dalam  wilayah  geografis, kesenjangan  antara  sektor  ekonomi  dan  sosial,  juga  terjadi  ketimpangan  antara pusat  industri  dan  daerah  pertanian.  Selain  itu  juga  mengalami  ketergantungan yang luar biasa sebagai pengaruh berkepanjangan dari warisan hubungan ekonomi kolonial  sebagai  prototipe  pola  hubungan  ‘pusat-pinggiran’  ( centre-periphery relationship ).
21 Ahmad,  Khursid,  “ Pembangunan  Ekonomi  dalam  Perspektif  Islam ”,  dalam  Ainur  R. Sophian  (Ed),  “ Etika  Ekonomi  Politik ; Elemen-elemen  Strategis  Pembangunan  Masyarakat Islam ”, (Surabaya: Risalah Gusti, 1997), h. 1.
Dunia  Islam  mengalami  paradoks,  ketika  mengunakan  prototipe pertumbuhan sebagai pola pembangunan yang dirancang pakar dan praktisi barat yang  kemudian  dijual  kepada  perencana  negara  muslim  melalui  diplomasi internasional,  tekanan  ekonomi,  infiltrasi  intelektual  dan  cara  lainnya.  Dari berbagai  kajian  evaluasi  kebijakan  pembangunan  dan  kinerja  ekonomi  negara- negara  muslim  menunjukkan  bahwa  strategi  imitasi  gagal  untuk  menghasilkan kesejahteraan.  Semua  bukti  menunjukkan  bahwa  usaha  pembangunan  selama  ini masih  lepas  dari  nafas  Islami.  Untuk  mengurai  persoalan  pelik  yang  dihadapi negeri-negeri muslim tersebut  harus dimulai dengan  peletakan kerangka berfikir. Kerangka berfikir menjadi basis untuk menjawab persoalan-persoalan diatas.
Dalam  kerangka  berfikir  tersebut  harus  dicanangkan  sebuah  premis  baru bahwa  pembangunan  ekonomi  dalam  kerangka  ajaran  Islam  dan  ilmu  ekonomi pembangunan Islami berakar pada kerangka nilai yang ada dalam Alquran dan as- Sunah. Alquran dan As-Sunah merupakan titik rujukan kita yang paling mendasar.
Premis  kedua  dalam  pendekatan  ini  menolak  sikap  imitatif.  Model kapitalis  maupun  sosialis  serta  derivasinya  bukan  merupakan ideal  type , kendatipun kita juga dapat mengumpulkan sumber-sumber yang bermanfaat untuk diadaptasikan  atau  diintegrasikan  dalam  kerangka  Islam  tanpa  harus  mengurangi nilai-nilai normatif yang ada.
Teori  pembangunan  seperti  yang  dikembangkan  di  Barat  (negara-negara kapitalis, sosialis dan penganut derivasinya) banyak dipengaruhi oleh karakteristik unik, masalah spesifik, nilai eksplisit dan implisit serta infrastruktur sosial-politik- ekonomi  yang  khas  dari  kazanah  peradabannya  (Ahmad:  7-8).    Sehingga  akan terjadi  kesulitan  besar  dan  bahkan  cenderung  kontraproduktif  ketika  dipaksakan untuk  diadopsi  secara  penuh  kedalam  masyarakat  muslim,  hal  ini  disebabkan adanya  perbedaan  mendasar  yang  membentuk  bangunan  kemasyarakatan  dari masing-masing  peradaban.  Pendekatan  Islam  haruslah  jelas-jelas  bersifat ideologis dan berorientasi pada nilai-nilainya.
Konsep  pembangunan  senantiasa  terikat  oleh  kondisi  budaya,  sosial  dan politik  setempat.  Pembangunan  dalam  Islam  mempunyai  pengertian  khusus  dan unik.  Beberapa  aspek  pembangunan  seperti  keadilan  sosial  dan  hak  asasi  ( social
justice and human rights ), mempunyai persamaan dengan konsep barat, meskipun banyak perbedaan dan memiliki dasar pokoknya yang berbeda. Keberadaan sistem ekonomi  Islam  merupakan  konsekuensi  dari  pandangan  hidup  Islam  ( Islamic worldview ). 22 Worldview Islam  yang  menjadi  dasar  ini  oleh  para  Ulama  dan Cendekiawan  muslim  disebut  dengan  berbagai  istilah;  Maulana  al-Maududi mengistilahkannya  dengan Islami  nazariat ( Islamic  Vision ),  Sayyid  Qutb menggunakan istilah al-Tasawwur al-Islami ( Islamic Vision ), Mohammad Atif al- Zayn  menyebutnya al-Mabda’  al-Islami ( Islamic  Principle ),  sedangkan  Prof. Syed  Naquib  al-Attas  menamakannya Ru’yatul  Islam  lil  Wujud ( Islamic Worldview ).  Meskipun  secara  istilah  terjadi  perbedaan  penyebutan  tetapi  secara esensi terdapat kesamaan keyakinan para ulama dan cendekiawan tersebut bahwa pandangan hidup ( worldview ) seorang muslim haruslah menjadikan Islam sebagai sistem  hidup  yang  mengatur  semua  sisi  kehidupan  manusia,  yang  menjanjikan kesejahteraan dan keselamatan dunia dan akherat. Worldview ini lahir dari adanya konsep-konsep  Islam  yang  mengkristal  menjadi  kerangka  berfikir  ( mental framework ).
Islam  pada  hakekatnya  merupakan  panduan  pokok  bagi  manusia  untuk hidup dan kehidupannya, baik itu aktifitas ekonomi, politik, hukum maupun sosial budaya.  Islam  memiliki  kaidah-kaidah,  prinsip-prinsip  atau  bahkan  beberapa aturan  spesifik  dalam  pengaturan  detil  hidup  dan  kehidupan  manusia.  Islam mengatur  hidup  manusia  dengan  kefitrahannya  sebagai  individu  (hamba  Allah Swt.)  dan  menjaga  keharmonian  interaksinya  dalam  kehidupan  sosial- kemasyarakatan.  Dalam  aktifitas  kehidupan  manusia,  beberapa  aspek  aktifitas tersebut  memiliki  sistemnya  sendiri-sendiri,  misalnya  aspek  ekonomi,  hukum, politik  dan  sosial  budaya.    Islam  yang  diyakini  sebagai  sistem  yang  terpadu  dan menyeluruh  tentu  memiliki  formulasinya  sendiri  dalam  aspek  –  aspek  tersebut. Sistem  ekonomi  Islam,  sistem  hukum  Islam,  sistem  politik  Islam  dan  sistem sosial-budaya  Islam  merupakan  bentuk  sistem  yang  spesifik  dari  konsep  Islam
22 Hamid Fahmy Zarkasyi, “Worldview Sebagai Asas Epistemologi Islam ”, Islamia Tahun II No. 5, April-Juni 2005, h. 11.
sebagai sistem kehidupan. 23 Manusia juga diharapkan untuk tidak saja menjamin pencapaian  tujuan  materi,  akan  tetapi  juga  tujuan  spiritual  dan  kemanusiaan, khususnya tentang keharmonisan sosial dan penghapusan anomie. 24
Islam  menekankan  pembanguan  insan  seutuhnya  ( human  development ) menuju  puncak  kehidupan  yang  seindah-indahnya  ( fi  ahsani  taqwiin ). Pembangunan mendasarkan diri pada konsep tazkiyah an-nafs dengan titik tumpu pada  penyempurnaan  akhlak  dan  kepribadian.  Karena  pribadi  adalah  bagian penting  dalam  pembentukan  peradaban.  Asas  ketenangan  ( internal  harmony ) merupakan  hasil  dari  proses  tazkiyah.  Ibnu  Khaldun  pernah  melukiskan  betapa agama  dapat  menghasilkan  transformasi  sosial  ( social  transformation ).  Dan sebaliknya manakala sebuah komunitas masyarakat terjebak pada kesenangan dan kemewahan  maka  akan  lahir  babak  kehancuran  dari  peradaban  ( the decay  of civilization ).
Dengan  konsep  tazkiah  ini  maka  diharapkan  terbentuk:  konsep pembangunan  Islami  yang  memiliki  sifat  komprehensif  dan  mengandung  unsur spiritual,  moral  dan  material;  fokus  usaha  dengan  jantung  pembangunan  itu sendiri  adalah  manusia;  pembangunan  ekonomi  adalah  aktifitas  yang  multi dimensional;  pembangunan  ekonomi  menimbulkan  sejumlah  perubahan  secara kuantitatif maupun kualitatif; dan adanya prinsip sosial Islam yang dinamis untuk pemanfaatan  sumber  daya  alam  dan  pemanfaatan  ini  dilaksanakan  dengan semangat keadilan.
Kebijakan  pembangunan  islami  yang  ideal  harus  berorientasi  untuk: meningkatkan  tingkat  spiritual  masyarakat  Islam  dan  meminimalisasi  kerusakan moral dan korupsi; memenuhi kewajibannya untuk kesejahteraan ekonomi dalam batas-batas  sumber  daya  yang  tersedia;  dan  menjamin  keadilan  distributif  dan memberantas  praktik  eksploitasi.  Islam  mengajarkan  falsafah  kesejahteraan  yang unik,  komprehensif  dan  konsisten  dengan  fitrah  manusia.  Sebuah  doktirn  yang melekat  dan  menyatu  dalam  kepribadian  masyarakat  ( built-in  in-doctrination ). Kesejahteraan  individu  dalam  masyarakat  Islam  dapat  terealisasi  bila  ada  iklim
23 Sakti, “Pengantar Ekonomi, h. 16. 24 Chapra, “Islam and Economic, h. 49-53.
yang cocok bagi: pelaksanaan nilai-nilai spiritual Islam secara keseluruhan untuk individu  maupun  masyarakat;  pemenuhan  kebutuhan  pokok  material  manusia dengan  cukup;  dan  menitik  beratkan  pada  nilai-nilai  moral.  Untuk  menjaga  nilai spiritualitas,  maka  sebuah  negara  Islami  harus  menuju  pada  tiga  arah;  pertama, menciptakan  suasana  yang  kondusif  bagi  tegaknya  rumah  tangga  yang memungkinkan  berlangsungnya  pendidikan  bagi  generasi  baru.  Kedua,  berusaha menciptakan sistem pendidikan yang dijiwai semangat Islam, ketiga menegakkan nilai-nilai  dan  norma  Islam  berupa  penegakan  hukum  ( legal  enforcement ).  Juga terpenuhinya  kebutuhan-kebutuhan  pokok  manusia  seperti;  pelatihan  dan pendidikan, tersedianya lapangan kerja (pekerjaan, profesi, bidang perdagangan), pakaian  yang  cukup,  perumahan  yang  nyaman,  lingkungan  yang  sehat  dengan fasilitas  kesehatan  yang  layak,  dan  fasilitas  transportasi.  Dan  ketika  kekuatan- kekuatan  pasar  tidak  menguntungkan  maka  negara  bisa  berperan  dengan kebijakan  yang  terbaik.  Peranan  positif  negara  ini  tidak  bisa  disamakan  dengan istilah ‘intervensi’ negara dibawah sistem kapitalis. 25
Transformasi  masyarakat  yang  diharapkan  adalah  proses  secara  bertahap untuk  menuju  pada  kejayaan  suatu  masyarakat.  Masa  kejayaan  senantiasa membawa kemajuan kemakmuran, begitupula masa kemunduran peradaban Islam juga  ditandai  oleh  kedzaliman,  kemiskinan,  dan  kelaparan.  Hal  ini  setidaknya yang  dipotret  oleh  Ibnu  Khaldun  ketika  menganalisis  ‘sejarah  peradaban/sejarah dinasti’.  Dari  pandangan  beliau  kemudian  masyurlah  “delapan  prinsip kebijaksanaan  ( kalimat  hikamiyyah )”  dalam  karya  besarnya Muqaddimah yang kemudian  diformulasi  oleh  Chapra  menjadi  ‘siklus  rantai  reaksi’  untuk  melihat proses  ‘kemajuan–kemakmuran’  atau  ‘kemunduran-kemiskinan’  suatu  bangsa. Dari Kalimat hikamiyyah Chapra membuat rumusan yang mencerminkan karakter interdisipliner  dan  dinamis  dari  analisis  Ibnu  Khaldun.  Rumusan  tersebut interdisipliner  menghubungkan  semua  variabel-variabel  sosial,  ekonomi  dan politik,  termasuk Syari’ah (S),  kekuasaan  politik  atau waazi ’(G= government ), masyarakat  atau rijal (N= number  of  people ),  kekayaan  atau  sumber  daya  atau Maal (W= wealth ), pembangunan atau imarah (g= development ) dan keadilan atau
25 Chapra, “Islam and Economic, h. 23.25.
‘ adl (j= justice ). 26 Variabel-variabel  tersebut  berada  dalam  satu  lingkaran  yang saling  tergantung  karena  satu  sama  lain  saling  mempengaruhi.  Di  dalam  analisa jangka panjang rumusan ini, tidak ada klausa ceteris paribus karena tidak ada satu variabel pun yang konstan. Dalam bagian berikut ini akan diulas bagaimana peran manusia  –yang  sangat  sentral  dalam  proses  transformasi-  yang  didorong  oleh paradigma  berfikirnya  akan  dibedah.  Manusia  dalam  konsepsi  teori  ekonomi konvensional  memiliki  persoalan  serius,  karena  gagal  mengabstraksikan  filosofi manusia dalam bangunan teorinya.

## Penutup
Dari  tulisan  di  atas  menjadi  sangat  relevan  bagi  kita  untuk  mengkaji pandangan  Islam  memecahkan  persoalan  ekonomi.  Dan  ini  bermuara  pada pengkajian  konsep-konsep  dasar  Ilmu  Ekonomi  Islam  untuk  melakukan transformasi  ekonomi  masyarakat,  khususnya  masyarakat  muslim.  Harus  diakui bahwa  proyek  ilmu  ekonomi  Islam  dan  Islamisasi  ilmu  ekonomi  telah  menjadi obor  terdepan bagi  proyek Islamisasi  ilmu. Bahkan para penggiat perbankan dan keuangan  Islam  juga  telah  berhasil  mengukuhkan  terwujudnya  sistem  keuangan Islam secara global dan diakui eksistensinya dalam percaturan ekonomi di Dunia hari ini.
Ada  perbedaan  yang  mendasar  antara  ekonomi  Islam  dan  ekonomi konvensional  dari  pondasi  dasar  yang  telah  dijelaskan  diatas. Pertama sumber utama  dari  prilaku  dan  infrastruktur  ekonomi  Islam  adalah  Alquran  dan  as- Sunnah.  Pengetahuan  itu  bukan  buah  fikiran  pakar  ekonomi  Islam,  tapi  ‘ide langsung’  dari  Allah  Swt..  Sementara  itu  sumber  pengetahuan  dari  prilaku  dan institusi  ekonomi  konvensional  adalah  intelegensi  dan  intuisi  akal  manusia melalui studi empiris. Perbedaan kedua, tentu saja terletak pada motif prilaku itu sendiri.  Ekonomi  Islam  dibangun  dan  dikembangkan  di  atas  nilai  altruisme, sedangkan ekonomi konvensional dibangun dan dikembangkan berdasarkan nilai egoisme.
Dari  banyak  prinsip-prinsip  ekonomi  Islam  yang  disebutkan  oleh  pakar ekonomi  Islam,  setidaknya  terdapat  empat  prinsip  utama  dalam  sistem  ekonomi Islam; Pertama, menjalankan usaha-usaha yang halal ( permissible conduct ). Dari produk,  manajemen,  proses  produksi  hingga  proses  sirkulasi  atau  distribusi haruslah  dalam  kerangka  halal.  Usaha-usaha  tersebut  tidak  bersentuhan  dengan judi ( maisir ) dan spekulasi ( gharar ) atau tindakan-tindakan lainnya yang dilarang secara  syariah; Kedua, hidup  hemat  dan  tidak  bermewah-mewah  ( abstain  from wasteful and  luxurius  living ),  bermakna  juga  bahwa  tindakan-tindakan  ekonomi hanyalah  sekedar  untuk  memenuhi  kebutuhan  ( needs )  bukan  memuaskan keinginan  ( wants ); Ketiga, implementasi  Zakat  ( implementation  of  zakat ).  Pada tingkat negara mekanisme zakat yang diharapkan adalah obligatory zakat system bukan voluntary  zakat  system .  Disamping  itu  ada  juga  instrumen  sejenis  yang bersifat  sukarela  ( voluntary )  yaitu  infak,  shadaqah,  wakaf,  dan  hadiah  yang terimplementasi dalam bangunan sosial masyarakat; Keempat , penghapusan/pelarangan  Riba  atau  Bunga  ( prohibition  of  riba ), Gharar dan Maisir . Untuk itu perlu menjadikan sistem bagi hasil ( profit-loss sharing ) dengan instrumen mudharabah dan musyarakah sebagai  pengganti  sistem  kredit  ( credit system )  berikut  instrumen  bunganya  ( interest  rate )  dan  membersihkan  ekonomi dari segala prilaku buruk yang merusak sistem, seperti prilaku menipu, spekulasi atau judi.

## Daftar Pustaka
Alhumami, Amich, “ Negara Kesejahteraan” , Kompas, 17/10/2005.
Ahmed,  Ziauddin,  Munawar  Iqbal and  Fahim  Khan  (Eds), “Money and Banking In  Islam”,  International  Center  for  Research  In  Islamic  Economics , King  Abdul  Aziz  University  Jeddah  and  Institute  of  Policy  Studies Islamabad, Pakistan, 1996.
Ahmad, Khursid, “ Pembangunan Ekonomi dalam Perspektif Islam ”, dalam Ainur R.  Sophian  (Ed),  “ Etika  Ekonomi  Politik ; Elemen-elemen  Strategis Pembangunan Masyarakat Islam ”, Surabaya: Risalah Gusti, 1997.
Chapra,  M.  Umar,  “ The  Future  of  Economics;  an  Islamic  Perspective ”,   Edisi terjemah,  Jakarta: SEBI, 2001.
Chapra, M. Umer, “Islam and Economic Challenge ” yang diterjemahkan Ikhwan Abidin  Basri  menjadi “Islam dan tantangan Ekonomi” ,  Jakarta:  Gema Insani Press-Tazkia Institute, 2000.
Chapra,  M.  Umer  “ Negara  Sejahtera  Islami  dan  Peranannya  di  Bidang Ekonomi ”, dalam Ainur R. Sophian.
David  Bell  dan  Irving  Kristol  dengan  buku  yang  di  editorinya  “ The  Crisis  of Economics Theory ” (New York: Basic Books, 1981).
Dopfer,  Kurt,  “ Economics  in  The  Future:  Towards  a New  Paradigm ”  (London: Macmilan, 1976); Thomas Balogh dengan bukunya “ The Irrelevance of Conventional Economics ” , London: Weidenfeld & Nicolson, 1982.
Faridi,  F.R.,  “ A  Theory  of  Fiscal  Policy  in  an  Islamic  State,  Readings  in  Public Finance  in  Islam”, Islamic  Research  and  Training  Institute (IRTI)  - Islamic Development Bank (IDB).
Hutchinson, T.W., “Positive Economics and Policy Judgemnet” (London: Alien & Unwin, 1964); Gunnar Myrdal, “ Objectivity in Social Research”
(London: Gerald Duckworth, 1970);
Heilbroner,Robert  L,  “ Economics  as  a  ‘Value-Free’  Science” ,  Social Research,1973.
Kahf,  Monzer, The  Performance  of  the  institution  of  Zakah  in  Theory  and Practice , The International Conference on Islamic Economics Towards the 21st Century, Kuala Lumpur - Malaysia, April, 1999.
Laporan  The  United  Nations  Human  Development  Report,  1999  sebagaimana dikutip dalam laporan spesial The International Forum on Globalization (IFG),  “ Does  Globalization  Help  The  Poor?”, edisi  terjemah, Yogyakarta: Cindelaras Pustaka Rakyat Cerdas, 2003.
Laporan  Shukor  Rahman  dalam New  Straits  of  Malaysia  Times ,  2001 sebagaimana dikutip laporan spesial IFG.
Laporan Gatra online, 26 Desember 2001.
Quinney,  Richard,  “ The  Prophetic  Meaning  of  Modern  Welfare  State ”,  1999, sebagaimana  dikutip  Amich  Alhumami,  “ Negara  Kesejahteraan ”, Kompas, 17/10/2005.
Ali Sakti, “Pengantar Ekonomi Islam ”, Jakarta: Modul Kuliah STEI SEBI, 2003.
Setiawan, Abdul Aziz, “ Wakaf Tunai untuk Pemberdayaan dan Kesejahteran Ummat”, Majalah Hidayatullah Edisi 06/XVIII Oktober 2004, Sya’ban 1425.
Zarkasyi, Hamid Fahmy, “Worldview Sebagai Asas Epistemologi Islam ”, Islamia Tahun II No. 5, April-Juni 2005.