## PERFORMA PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL INDONESIA

## Oleh:

## Soni Akhmad Nulhaqim
(Email: soninulhaqim@yahoo.com )

## ABSTRAK
Pekerjaan  sosial  adalah  sebuah  profesi  yang  terus  berkembang  menjawab  kebutuhan  pelayanan sosial.  Di  Indonesia,  pekerjaan  sosial  berkembang  menjadi  dua  kategori  yang  diakui  pemerintah, yaitu  relawan  sosial  dan  pekerja  sosial  profesional.  Relawan  sosial  yang  kegiatan  yang  bersifat charity dan philanthrophy dapat dilakukan oleh siapa saja dengan latar belakang apa saja. Namun demikian, pekerja sosial profesional adalah kegiatan yang didasari oleh pengetahuan, keterampilan dan  nilai  dalam  menjawab  kebutuhan  pelayanan  sosial.  Pekerja  sosial  profesional  merupakan lulusan  dari  pendidikan  Ilmu  Kesejahteraan  Sosial  yang  ada  di  Indonesia.  Ketersediaan  pekerja sosial  profesional  tergantung  pada  performa  pendidikan  Ilmu  Kesejahteraan  Sosial  di  Indonesia. Kualitas  pendidikan  ilmu  Kesejahteraan  Sosial  dapat  didukung  salah  satunya  dengan  keberadaan Asosiasi Pendidikan Pekerjaan Sosial. Di Indonesia, asosiasi ini dikenal sebagai Ikatan Pendidikan Pekerjaan Sosial Indonesia (IPPSI). Ikatan pendidikan sangat penting dalam membangun kerjasama dan  kesepakatan  terkait  dengan  peningkatan  kualitas  pendidikan  terkait  dengan  tuntutan perkembangan kebutuhan pekerja sosial profesional. Saat ini di Indonesia sudah terdaftar tiga puluh enam  (36)  sekolah  yang  mengajarkan  pendidikan  pekerjaan  sosial/kesejahteraan  sosial  sebagai anggota dari IPPSI. 36 sekolah tersebut terbagi menjadi beberapa kategori kementerian, yaitu (10) perguruan tinggi negeri di bawah Kemendikbud, sembilan belas (21) perguruan tinggi swasta yang tergabung dalam Kopertis, satu (1) perguruan tinggi di bawah Kemensos, serta lima (4) perguruan tinggi di bawah Kemenag.
Kata Kunci: Pekerja Sosial profesional, Ikatan Pendidikan Pekerjaan Sosial Indonesia

## A. Pendahuluan
Pada  saat  ini,  terdapat  dua  kategori pekerja  sosial  yang  diakui  oleh  pemerintah yaitu  relawan  sosial  dan  pekerja  sosial profesional.  Relawan  sosial  merujuk  kepada seseorang  yang  berbuat  amal  atau  memiliki kepedulian  untuk  berbagi  dengan  orang  lain. Sedangkan  pekerja  sosial  profesional  adalah orang yang dasari oleh pengetahuan, keterampilan  dan  nilai  dalam  melakukan
intervensi  sosial  terhadap  permasalah  sosial. Hal  tersebut  tercantum  dalam  Undang-undang Kesejahteraan Sosial No 11 Tahun 2011  yang menetapkan  pekerja  sosial  profesional  dan relawan sosial sebagai berikut :
Pekerja  sosial  profesional  adalah seseorang  yang  bekerja,  baik  di  lembaga pemerintah  maupun  swasta  yang  memiliki kompetensi  dan  profesi  pekerjaan  sosial,  dan kepedulian  dalam  pekerjaan  sosial  yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan,
dan/atau  pengalaman  praktek  pekerjaan  sosial untuk  melaksanakan  tugas-tugas  pelayanan dan penanganan masalah sosial.
Relawan  sosial  adalah  seseorang dan/atau  kelompok  masyarakat,  baik  yang berlatar  belakang  pekerjaan  sosial  maupun bukan  berlatar  belakang  pekerjaan  sosial, tetapi melaksanakan kegiatan penyelenggaraan di  bidang  sosial  bukan  di  instansi  sosial pemerintah  atas  kehendak  sendiri  dengan  atau tanpa imbalan.
Terkait  dengan  UU  No  11  2011 tersebut, maka pendidikan  yang menghasilkan pekerja  sosial  profesional  adalah  pendidikan Jurusan  Ilmu  Kesejahteraan  Sosial.  Hal  ini diperkuat  juga  dengan  Peraturan  Menteri Sosial No. 108 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Pekerja  Sosial  Profesional  dan  Tenaga Kesejahteraan  Sosial  serta  Peraturan  Menteri Sosial No. 107 Tahun 2009 tentang Akreditasi Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial.
Perkembangan lainnya, kebutuhan akan sumber  daya  yang  berkualitas  sebagai  hasil penyelenggaraan  pendidikan  terus  menjadi perhatian.  Tak  terkecuali,    Jurusan  Ilmu Kesejahteraan Sosial sebagai institusi pendidikan dimana lulusannya sebagai pekerja sosial profesional. Kontrol dalam penyelenggaraan
pendidikan dilakukan melalui peraturan perundang-undangan misalnya  melalui  Badan  Akreditasi  Nasional Perguruan
Tinggi (BAN-PT), Standar Nasional  Pendidikan,  Kerangka  Kualifikasi
Nasional Indonesia (KKNI), dan sebagainya.
Keberadaan asosiasi pendidikan menjadi  sangat  penting  dalam  membangun kerjasama  dan  kesepakatan  terkait  dengan peningkatan kualitas pendidikan terkait dengan tuntunan  perkembangan  seperti  yang  telah disebutkan  di  atas.  IPPSI  sebagai  wadah  bagi penyelenggara pendidikan kesejahteraan sosial di Indonesia memiliki tujuan yang mulia untuk
membangun  kesepakatan  dan  ikatan  dalam meningkatkan dan mengembangkan pendidikan  kesejahteraan  sosial  di  Indonesia. Saat ini di Indonesia sudah terdaftar tiga puluh enam (36) sekolah yang mengajarkan pendidikan pekerjaan sosial/kesejahteraan sosial  sebagai  anggota  dari  IPPSI  ini, meskipun  masih  banyak  sekolah-sekolah  lain yang  mengajarkan  pendidikan  pekerjaan sosial/kesejahteraan sosial yang belum terdaftar sebagai anggota IPPSI.
Tentunya  akan  menjadi  tantangan yang besar bagi pendidikan pekerjaan sosial/kesejahteraan  sosial  di  Indonesia  dalam menyambut  tuntutan  dan  tantangan  dalam perkembangan  dunia  pekerjaan  sosial  di Indonesia.  Merujuk  pada  uraian  tersebut  di atas,  tulisan  ini  akan  mengkaji  mengenai “Performa Pendidikan Kesejahteraan Sosial di Indonesia”

## B. Asosiasi  Pendidikan  Kesejahteraan Sosial Indonesia
Ikatan  Pendidikan  Pekerjaan  Sosial Indonesia  pada  awalnya  dilakukan  antara  tiga lembaga  pendidikan  tinggi  pertama  yang mengajarkan pendidikan pekerjaan sosial yaitu STKS  Bandung,  Universitas  Indonesia,  serta STPS  (sekarang  STISIP  Widuri)  pada  tahun 1967.  Pertemuan  awal  tersebut  membahas mengenai  peran/tugasnya,  serta  kurikulum yang  diperlukan  dalam  pendidikan  pekerjaan sosial.
Selain  lembaga  pendidikan  tinggi, pekerjaan  sosial  juga  diajarkan  pada  jenjang pendidikan  menengah  yaitu  di  Sekolah Pendidikan  Kemasyarakatan  (SPK)  yang dibentuk  sekitar  tahun  1948  untuk  menangani masalah-masalah  sosial  sebagai  dampak  dari
revolusi,  yang  didirikan  setelah  berdirinya Rehabilitation Center (RC) di Solo.
SPK kemudian dirubah menjadi Sekolah  Pekerjaan  Sosial  Atas  (SPSA)  pada sekitar tahun 1960-an dengan lama pendidikan 4  tahun.  Kemudian  berubah  menjadi  Sekolah Menengah  Pekerjaan  Sosial  (SMPS).  Dalam perkembangannya,  masa  pendidikan  di  SMPS berubah  menjadi  3  tahun.  Kemudian,  saat  ini SMPS  dikategorikan  sebagai  salah  satu sekolah  kejuruan  atau  Sekolah  Menengah Kejuruan (SMK).
Pada tingkat akademi, terdapat Akademi Pendidikan Pekerjaan Sosial (APPS). Mahasiswa  angkatan  pertama,  Jurusan  Ilmu Kesejahteraan  Sosial  FISIP  UI  adalah  lulusan APPS yang disetarakan dengan Sarjana Muda, namun harus menambah beberapa mata kuliah pada  tingkat-tingkat  sebelumnya  yang    belum diajarkan  di  APPS.  Kalau  antara  APPS  dan Fakultas/sekolah tinggi, sudah terlihat perbedaannya.  Namun,  antara  SPSA  dengan Perguruan  Tinggi  kurang  jelas  perbedaan karena  sebagian  pengajar  adalah  dari  STKS yang  dianggap  paling  mengerti  tentang pekerjaan  sosial,  dengan  landasan  pengajaran yang  sama.  Sebagian  pengajar  di  SPSA  dan APPS  adalah  lulusan  IKIP  Bandung  yang bekerja pada lembaga pendidikan, Departemen Pendidikan  dan  Kebudayaan  dan  departemen yang  menangani  masalah-masalah  sosial. Dalam  beberapa  pertemuan  ditetapkan  bahwa lulusan SPSA adalah Pra Pekerja Sosial, dalam arti bahwa mereka belum dapat bekerja secara langsung.  Tugas  utamanya  adalah  pengumpul data,  pengolahannya  di  bawah  bimbingan APPS  yang  perannya  sebagai  Pra  Pekerja Sosial.  Sedangkan  lulusan  S1  adalah  Pekerja Sosial  yang  memberikan  bimbingan  kepada lulusan  APPS  dan  lulusan  SPSA.  Sekiranya dalam organisasi sosial hanya terdapat lulusan
SPSA,  maka  harus  dibantu  oleh  yang pengetahuannya lebih tinggi dalam penanganan masalah sosial.
Sejak tahun 1967 tersebut, pertemuan rutin  dilakukan  namun  belum  berbentuk asosiasi.  Kebutuhan  akan  adanya  asosiasi pendidikan  muncul  setelah  beberapa  sekolah pekerjaan  sosial  mulai  dikembangka  di beberapa  perguruan  tinggi  lain  di  Indonesia. Ikatan  Pendidikan  Pekerjaan  Sosial  Indonesia (IPPSI) akhirnya dibentuk pada tahun 1986 di STKS Bandung. Kepengurusan pertama asosiasi ini berakhir tahun 1990.
Kepengurusan berikutnya, baru diadakan pada tahun  1996,  tahun  2003,  2010,  dan  terkahir pada tahun 2012. Pada dasarnya, kepengurusan  IPPSI  selalu  melibatkan  wakil- wakil  dari  Lembaga  Pendidikan  yang  dipilih. Sehingga,  hasil  yang  dicapai  selama  masa kepengurusan  adalah  hasil  kerjasama  antar beberapa  Lembaga  Pendidikan  meskipun aktivitas sebenarnya hanya melibatkan beberapa orang.
Kegiatan-kegiatan awal IPPSI
dimulai  dengan  tenaga-tenaga    profesional yang  masih  terbatas.  Meskipun  demikian, kegiatannya tetap diusahakan untuk dilaksanakan.
Dalam perkembangannya,
muncul kebutuhan untuk membentuk organisasi yang terdiri dari lulusan pendidikan tinggi  pekerjaan  sosial/kesejahteraan  sosial yang  dapat  memberikan  masukan  terhadap lembaga  pendidikan,  tentang  kebutuhan- kebutuhan pekerja sosial di lapangan. Sehingga,  dibentuk  Himpunan  Pekerja  Sosial Indonesia  (HIPSI)  setelah  IPPSI.  Selanjutnya, IPPSI  bersama  HIPSI  merangkul  Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS) sebagai lembaga yang mengorganisir organisasi-organisasi  sosial  dimana  pekerja sosial  bekerja.  Sehingga,  kegiatan  awal  IPPSI
adalah  memperkuat  hubungan  ketiga  lembaga tersebut. Saat ini, keanggotaan Ikatan Pendidikan  Pekerjaan  Sosial  Indonesia  terdiri dari 36 sekolah yang terbagi menjadi sembilan (10)  perguruan  tinggi  negeri  di  bawah Kemendikbud,  sembilan  belas  (21)  perguruan tinggi  swasta  yang  tergabung  dalam  Kopertis, satu (1) perguruan tinggi di bawah Kemensos, serta  lima  (4)  perguruan  tinggi  di  bawah Kemenag.
C. Perguruan  Tinggi  Penyelenggara Pendidikan Kesejahteraan Sosial/

## Pekerjaan sosial
Berdasarkan  data  dari  asosiasi  pendidikan pekerjaan  sosial,  Ikatan  Pendidikan  Pekerjaan Sosial  Indonesia  (IPPSI),  diperoleh  informasi mengenai jumlah perguruan tinggi penyelenggara pendidikan kesejahteraan sosial/pekerjaan  sosial  di  Indonesia.  Data tersebut  menunjukkan  bahwa  terdapat  tiga puluh  enam  (36)  perguruan  tinggi  yang tersebar dari provinsi Nangroe Aceh
Darussalam  sampai  provinsi  Papua.  Berikut sebaran perguruan tinggi penyelenggara pendidikan kesejahteraan sosial/pekerjaan sosial di Indonesia.
Tabel 1 Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Kesejahteraan Sosial/Pekerjaan Sosial
NO NAMA PERGURUAN TINGGI ALAMAT 1  IAIN Ar Raniry Banda Aceh Kampus Darussalam, Banda Aceh 2 Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) Kampus 1, Jalan Gedung Arca 53, Medan 3  Universitas Sumatera Utara (USU) Jl. Dr. A. Sofyan No. 1, Medan 4  STISIPOL Candradimuka Palembang Jl. Swadaya Basuki Rahmat, Palembang 5  Universitas Bengkulu (UNIB) Jalan Raya Kandang Limun, Bengkulu 6  STISIP Widuri Jl. Pal Merah Barat 353, Jakarta Selatan 7  Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (IISIP) Jalan Raya Lenteng Agung 32, Jakarta Selatan 8  Universitas Indonesia (UI) Gd. Nusantara Lt 2 Kampus FISIP UI, Depok 9  Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) Jl. KH. Ahmad Dahlan, Ciputat 10  UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Jl. Ir. H. Juanda 95, Ciputat 11  Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS) Jl. Ir. H. Juanda 367, Bandung 12  Universitas Galuh Jl. RE. Martadinata 150, Ciamis 13  Universitas Padjadjaran Jl. Raya Bandung Sumedang Km 21, Jatinangor 14  Universitas Pasundan Jl. Lengkong Besar 68, Bandung 15  Universitas Langlang Buana Jl. Karapitan 116, Bandung 16  Universitas Garut Jalan Raya Cimanuk 285A, Garut 17  Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) Jl. Ir. Sutami 36A, Surakarta 18  UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Jl. Marsda Adi Sucipto, Yogyakarta 19 Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Jl. Timoho 317, Yogyakarta 20  Universitas Gadjah Mada (UGM) Jl. Kaliurang Bulak Sumur, Yogyakarta 21  Universitas Darul Ulum (UNDAR) Jl. Merdeka 29A, Jombang 22  Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) Jalan Raya Tlogomas 246, Malang 23  Universitas Muhammadiyah Ponorogo (UNMUH)  Jl. Budi Utomo 10, Ponorogo 24  Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Jl. Dukuh Kupang XXV/54, Surabaya 25  Universitas Jember (UNEJ) Jl. Kalimantan II/24, Jember 26  STISIP Muhammadiyah Madiun Jl. Mayjen Panjaitan 18, Madiun 27  Universitas Tanjungpura (UNTAN) Jl. Jenderal Ahmad Yani, Pontianak 28  Universitas Mulawarman Jl. Kuaro I/5, Samarinda 29  Universitas Muhammadiyah Makassar Jl. Perintis Kemerdekaan Km 10, Makassar 30  Universitas Teknologi Sulawesi Jl. Abdullah Daeng Sirua 242, Makassar 31  STIKS Tamalanrea Makassar Jl. Ammana Gappa 12, Makassar 32  UIN Alaudin Makassar Jl. Sultan Alaudin 63, Makassar 33  STIKS Manado Jl. Wolter Mongisidi VI/129, Manado 34  Universitas Muhammadiyah Kupang Jl. KH. Ahmad Dahlan 17, Kupang 35  Universitas Kristen Indonesia Maluku (UKIM) Jl. OT. Pattimaipauw, Ambon 36  Universitas Cendrawasih Jalan Raya Sentani Abepura, Jayapura
Dari  data  tersebut,  dapat  dilihat
bahwa perguruan tinggi penyelenggara pendidikan kesejahteraan sosial/pekerjaan sosial  tersebut  dapat  dibedakan  berdasarkan kementerian  yang  menaunginya.  Setidaknya terdapat  tiga  kementerian  yang  menaungi perguruan-perguruan  tinggi  penyelenggara pendidikan kesejahteraan sosial/pekerjaan sosial  yaitu  Kementerian  Pendidikan  dan Kebudayaan, Kementerian Sosial, dan Kementerian Agama. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dapat diklasifikasikan menjadi  Perguruan  Tinggi  Negeri  (PTN)  dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang dikoordinir  oleh  KOPERTIS.  Dalam  kajian ini, dipilih beberapa perguruan tinggi berdasarkan ketiga kementerian yang menangui  perguruan  tinggi  penyelenggara pendidikan  kesejahteraan  sosial  tersebut. Perguruan tinggi tersebut antara lain Universitas Padjadjaran, Universitas Bengkulu,  Universitas  Pasundan,  Universitas Muhammadiyah Malang, Universitas
Tanjungpura,  Universitas  Islam  Negeri  Sunan Kalijaga  Yogyakarta,  serta  Sekolah  Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung.
Perbedaan kementerian yang menaungi  perguruan  tinggi  penyelenggara pendidikan kesejahteraan sosial/pekerjaan sosial tersebut, juga mempengaruhi kurikulum yang  diterapkan  di  masing-masing  perguruan tinggi.  Khusus  untuk  perguruan  tinggi  di bawah Kementerian Agama misalnya, terdapat penekanan  pada  kurikulum  yang  berbasis Agama  Islam  yang  sesuai  dengan core business dari  Kementerian  Agama  yaitu pendidikan  agama  Islam.  Namun,  kondisi tersebut tidak menjadi hambatan bagi penyelenggara pendidikan kesejahteraan sosial/pekerjaan  sosial  yang  berada  di  bawah Kementerian
Agama untuk tetap mengembangkan  pendidikan  kesejahteraan
sosial/pekerjaan  sosial  yang  selaras  dengan perguruan tinggi lain.
Mengenai  profil  dosen  di  perguruan tinggi penyelenggara pendidikan kesejahteraan sosial/pekerjaan  sosial,  secara  umum  sudah menunjukkan kualifikasi dan kompetensi yang baik.  Mayoritas  dosen  sudah  menyelesaikan pendidikan di tingkat Magister atau S-2. Selain itu,  mayoritas  dosen  juga  mendapatkan  gelar Sarjana  dari  Jurusan  Ilmu  Kesejahteraan Sosial.  Namun,  saat  ini  masih  sedikit  dosen yang  berpendidikan  Doktor  yang  mengajar  di jurusan-jurusan penyelenggara pendidikan kesejahteraan  sosial/pekerjaan  sosial.  Begitu pula dengan dosen yang mendapatkan penghargaan sebagai Guru Besar. Di Indonesia jumlah  Guru  Besar  di  bidang  pendidikan kesejahteraan  sosial/pekerjaan  sosial  masih  di bawah  sepuluh  orang.  Hal  ini  tentunya menjadi catatan bagi penyelenggara pendidikan kesejahteraan sosial/pekerjaan sosial, untuk terus mengembangkan kualifikasi dan  kompetensi  dosennya  sehingga  dapat menghasilkan lulusan yang baik.
Jika  dilihat  dari  kondisi  mahasiswa dan lulusan, kecenderungan jumlah mahasiswa baru  di  perguruan  tinggi  penyelenggara pendidikan kesejahteraan sosial/pekerjaan sosial  terus  mengalami  peningkatan.  Hal  ini menunjukkan bahwa pendidikan kesejahteraan sosial/pekerjaan  sosial  sudah  mulai  dikenal  di masyarakat.  Kondisi  tersebut  bisa  dimaknai secara  positif  maupun  negatif.  Secara  positif berarti pendidikan kesejahteraan sosial/pekerjaan  sosial  mulai  dibutuhkan  di masyarakat.  Di  sisi  lain,  kondisi  tersebut menjadi tantangan bagi penyelenggara pendidikan kesejahteraan sosial/pekerjaan sosial  untuk  terus  meningkatkan  kualitas pendidikannya. Selain itu, rata-rata penyelesaian  masa  studi  di  perguruan  tinggi
penyelenggara pendidikan kesejahteraan sosial/pekerjaan sosial tidak lebih dari 5 tahun atau sepuluh semester. Hal tersebut menunjukkan  pencapaian  yang  cukup  baik, meskipun masih menjadi catatan bagi penyelenggara  pendidikan  untuk  memacu percepatan  penyelesaian  masa  studi  hingga mencapai  angka  ideal  yaitu  4  tahun  atau delapan semester.
Dari sisi users atau pengguna lulusan, pada umumnya lulusan pendidikan kesejahteraan sosial/pekerjaan sosial bekerja di berbagai  bidang  seperti  pemerintahan  pusat dan  daerah,  BUMN,  BUMS,  maupun  di berbagai  lembaga  pelayanan  sosial.  Hal  ini menunjukkan adanya kepercayaan dan kebutuhan terhadap lulusan pendidikan kesejahteraan  sosial/pekerjaan  sosial  dari pihak  pengguna  lulusan.  Selain  itu,  juga menunjukkan  bahwa  lapangan  kerja  bagi  para lulusan pendidikan kesejahteraan sosial/pekerjaan  sosial  masih  sangat  terbuka lebar  dan  sanggup  untuk  bersaing  dengan lulusan  dari  luar  pendidikan  kesejahteraan sosial/pekerjaan sosial.
Jika dilihat dari kurikulum pendidikan, saat ini penyelenggara pendidikan kesejahteraan  sosial/pekerjaan  sosial  sudah menerapkan  beberapa  mata  kuliah  yang menjadi  mata  kuliah  inti  dalam  kurikulum nasional pendidikan kesejahteraan sosial/pekerjaan  sosial.  Lokakarya  kurikulum inti  yang  dilakukan  oleh  asosiasi  pendidikan kesejahteraan  sosial/pekerjaan  sosial  (IPPSI) merupakan upaya yang dilakukan oleh asosiasi untuk  mewadahi  aspirasi  dan  kebutuhan  dari para  anggotanya.  Oleh  karena  itu,  semua perguruan  tinggi  penyelenggara  pendidikan kesejahteraan  sosial/pekerjaan  sosial  yang menjadi  anggota  asosiasi  dapat  menerima  dan
akan  menerapkan  kurikulum  inti  yang  sudah disepakati bersama.

## D. Penutup
Dari  hasil  pembahasan  dan  analisa mengenai  performa  pendidikan  kesejahteraan sosial/pekerjaan  sosial  di  Indonesia,  dapat ditarik beberapa hal yang menjadi kesimpulan. Di Indonesia saat ini terdapat tiga puluh enam perguruan  tinggi  yang  menyelenggarakan pendidikan kesejahteraan sosial/pekerjaan sosial.  Untuk  melihat  performa  pendidikan kesejahteraan  sosial  di  Indonesia,  dapat dijelaskan  dari  kondisi  eksisting  yang  ada  di perguruan  tinggi  seperti  dosen,  mahasiswa, lulusan, serta kurikulum yang berjalan.
1. Dosen  Ilmu  Kesejahteraan  Sosial  di beberapa  perguruan  tinggi  penyelenggara pendidikan  kesejahteraan  sosial/pekerjaan sosial  pada  umumnya  berpendidikan Magister  atau  S-2.  Selain  itu  juga, mayoritas  berasal  dari  pendidikan  sarjana Ilmu  Kesejahteraan  Sosial.  Hal  ini menunjukan  bahwa  dosen  di  perguruan tinggi penyelenggara pendidikan kesejahteraan sosial/pekerjaan sosial telah memiliki  kompetensi  yang  sesuai  untuk menjadi tenaga pengajar Ilmu Kesejahteraan Sosial. 2. Selama 5 tahun terakhir, jumlah mahasiswa  Ilmu  Kesejahteraan  Sosial berjumlah  lebih  dari  50  mahasiswa  setiap tahun akademiknya dan terus meningkat.
3. Sementara itu, mahasiswa Ilmu Kesejahteraan Sosial memerlukan 8 sampai  dengan  10  semester  untuk  lulus. Lulusan  ini  memerlukan  waktu  2,5  bulan hingga  3  tahun  untuk  mendapatkan pekerjaan.  Dengan  persentase  sebanyak 70%  hingga  84%,  lulusan  ini  terserap  di pekerjaan yang sesuai dengan bidang Ilmu Kesejahteraan Sosial. Seperti CSR, Peneliti Sosial, Pengajar Ilmu
Kesejahteraan  Sosial,  Lembaga  Sosial Internasional  serta  lembaga  pemerintahan seperti Dinas Sosial.
4. Sementara  itu,  20  mata  kuliah  inti  yang dihasilkan melalui lokakarya IPPSI
umumnya  telah  terdapat  pada  kurikulum Ilmun  Kesejahteraan  Indonesia.  Namun ada  beberapa  mata  kuliah  yang  belum terdapat  pada  kurikulum  sehingga  perlu ditambahkan misalnya Mata Kuliah Supervisi.

## E. Saran
Perlu diadakan upaya bagi peningkatan kompetensi dosen seperti bantuan pendidikan  sehingga  dosen-dosen  yang  masih berpendidikan  S-1  maupun  S-2  dapat  terbantu untuk  dapat  meningkatkan  pendidikannya  ke jenjang yang lebih tinggi.
Selain  itu,  terkait  kurikulum yang
diberlakukan
di pendidikan Ilmu
Kesejahteraan Sosial perlu adanya pemerataan sehingga  lulusan  yang  dihasilkan  dapat memiliki  kompetensi  umum  yang  sama.  Hal ini  dapat  diwujudkan  melalui  penerapan  mata kuliah  inti  IPPSI  pada  kurikulum  di  masing- masing perguruan tinggi.
---------------------

## DAFTAR PUSTAKA
Andrew,  J.,  &  May,  J..  1995.  Working  in Human Service Organizations. Australia:
Long Man.
Dubois,  B.,  &  Miley,  K.  K.  1992.  Social Work:  An  Empowering  Profession.
Boston: Allyn & Bacon.
Gilbert,Neil & Harry Specht. 1995. Handbook of the social services. Englewood Cliffs :
New Jersey.
Lewis,  Judith  A.,  Michael  D.  Lewis,  & federico Soflee Jr. 1991. Management of Human  Service  Programs. Brooks/Cole Publishing  Company:  Pacific  Grove, California.
Meyer,  C.  H.,  Mattaini,  M.  A.  1995.  The Foundations  of  Social  Work  Practice. Washington: NASW Press.
Silalahi,  Ulbert.  1997.  Studi  tentang  Ilmu Administrasi. Bandung: Sinar Baru.
Weinbach,  R.  W.  1994.  Social  Worker  as Manager. Allyn& Bacon: Boston.
Yayasan  Manajemen  Bisnis  &  Teknologi Independen.  tt,  Staffing  Process  for  All
Leaders  (human  resources  management implementation) Training Program Module:    (Tingkat  Muda).  Bandung: Lambert Consult.