Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: XXXX | E-ISSN: XXXX Vol. 1, No. 2 – September 2020, Hal. 21-27| Available Online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: http://doi.org/10.22225/jph.v1i2.2337.21-27

## KEBIJAKAN HUKUM PIDANA BAGI TINDAK PIDANA CYBER TERRORISM DALAM RANGKA PEMBENTUKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

## Zephirinus Jondong
Fakultas Ilmu Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar – Bali, Indonesia

## Abstrak
Kemajuan  teknologi  komputer  berbasis  internet  tidak  hanya  memberikan  dampak  positif  saja  kepada penggunanya,  tetapi  juga  memberikan  dampak  negatif,  salah  satunya  adalah  terciptanya  bentuk-bentuk kejahatan baru seperti kejahatan terorisme. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini dilakukan dengan tujuan mengungkap bagaimana pengaturan tindak pidana terorisme yang dilakukan melalui dunia maya (cyber terrorism)  dalam  hukum  positif  di  Indonesia  dan  bagaimana  kebijakan  hukum  pidana  di  Indonesia  pada  masa yang  akan  datang  dalam  hal  pengaturan  tindak  pidana  terorisme  yang  dilakukan  melalui  dunia  maya  (cyber terrorism).  Penelitian  ini  didesain  menggunakan  metode  penelitian  hukum  normatif.  Hasil  penelitian  ini mengungkap  bahwa  di  Indonesia  tindak  pidana cyber  terrorism tidak  diatur  di  dalam  Kitab  Undang-  Undang Hukum  Pidana  (KUHP)  maupun  Peraturan  Perundang-Undangan  yang  mengatur  di  bidang  terorisme.  Dalam situasi seperti ini, pelaku tindak pidana cyber terrorism dapat dinyatakan bebas dari pidana karena tidak terdapat unsur melawan hukum yang diatur dalam Undang-Undang melekat pada perbuatannya tersebut. Oleh karena itu, untuk dapat dijatuhi suatu pidana, maka tindak pidana cyber terrorism harus dirumuskan secara tegas dan jelas. Selain itu, dalam membentuk kebijakan hukum pidana mengenai tindak pidana cyber terrorism , perbuatan cyber terrorism harus  diperhatikan  dan  dipertimbangkan  agar  dapat  dijadikan  tindak  pidana  dan  sanksi  dapat dijatuhkan kepada pelaku.
Kata kunci: Cyber Terrorism ; Hukum Positif; Kebijakan Hukum Pidana

## Abstract
The advancement of internet-based computer technology has not only a positive impact on its users but  also a negative  impact,  one  of  which  is  the  creation  of  new  forms  of  crime  such  as  terrorism.  Based  on  this background,  this  research  was  conducted  with  the  aim  of  revealing  how  the  regulation  of  criminal  acts  of terrorism  committed  through cyberspace  (cyber  terrorism)  in  positive  law  in Indonesia  and  how  criminal  law policies in Indonesia in the future in regulating criminal acts of terrorism committed through cyberspace (cyber terrorism). This research was designed using normative legal research methods. The results of this study reveal that in Indonesia, the criminal act of cyber terrorism is not regulated in the Criminal Code (KUHP) or the Laws and Regulations that regulate the field of terrorism. In a situation like this, the perpetrator of the crime of cyber terrorism can be declared free from punishment because there is no element against the law regulated in the Act attached  to  the  act.  Therefore,  in  order  to  be  convicted  of  a  crime,  the  crime  of  cyber  terrorism  must  be formulated clearly. In addition, in establishing a criminal law policy regarding cyber terrorism, cyber terrorism must be considered so that it can be made a criminal act and sanctions can be imposed on the perpetrator.
Keywords: Cyber Terrorism; Positive Law; Criminal Law Policy

## I. PENDAHULUAN
Indonesia  adalah  Negara  Hukum  yang  mempunyai  kewajiban  dalam  memberikan  perlindungan kepada setiap warga Negara dari tindakan kejahatan. Upaya untuk menciptakan peraturan perundang- undangan yang sesuai dengan tujuan hukum itu sendiri adalah melalui penegakan hukum. Upaya ini diwujudkan pemerintah dengan mengeluarkan perpu No.1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana  Terorisme  yang  merupakan  suatu  kejahatan  luar  biasa  sehingga  membutuhkan  penanganan yang luar biasa juga.
Beberapa  rumusan  delik  dalam  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2003  tentang  Penetapan Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2002  tentang  Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang dan UU  ITE dapat digunakan bagi pelaku cyber
terrorism . Namun, hal ini dinilai belum mampu untuk menjerat pelaku tindak pidana teroris di dunia maya karena cakupan dan muatan pengaturan dalam dunia maya yang begitu luas.
Saat ini cyber terrorism telah menjadi isu besar di setiap negara ( Sarinastiti & Vardhani, 2018 ; Ufran,  2014 ).  Oleh  karena  itu,  perlu  dilakukan  dengan  segera  sebuah  tindakan  antisipasi  berupa pembaharuan  hukum  pidana  atau  kebijakan  hukum  pidana  oleh  pembuat  undang-undang.  Politik hukum  menurut  Sudarto  adalah  kebijakan  dari  negara  melalui  badan  yang  berwenang  untuk menciptakan  ketentuan-ketentuan  yang  dikehendaki  sesuai  dengan  apa  yang  sedang  berkembang dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan ( Sudarto, 1983 ).
Kebijakan  hukum  pidana  dalam  tujuannya  untuk  menegakkan  hukum  dan  menanggulangi tindak pidana cyber terrorism pada tulisan ini terbatas pada aspek perumusan tindak pidana dari segi materiil berupa bagaimana perumusan suatu delik. Berdasarkan kondisi sebagaimana diuraikan dalam latar  belakang  masalah  tersebut,  ada  kekosongan  norma  terkait  penegakan  hukum cyber  terrorism , yakni  tidak  diaturnya  pengaturan  mengenai  terorisme  dunia  maya  dalam  Undang-Undang  Nomor  9 Tahun  2013  Tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pendanaan  Terorisme  serta Undang-undang  Nomor  15  Tahun  2003  tentang  Penetapan  Perpu  No.  1  Tahun  2002  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi sebuah Undang-undang (yang selanjutnya disingkat menjadi UU Terorisme) jo.
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penelitian ini dilakukan dengan tujuan mendeskripsikan baagaimana pengaturan tindak pidana terorisme yang dilakukan melalui dunia maya (cyber  terrorism)  dalam  hukum  positif  di  Indonesia  dan  bagaimana  kebijakan  hukum  pidana  di Indonesia pada masa yang akan datang dalam hal pengaturan tindak pidana terorisme yang dilakukan melalui dunia maya (cyber terrorism).

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  didesain  dengan  menggunakan  metode  penelitian  hukum  normatif.  Penelitian  ini menguraikan  permasalahan-permasalahan  yang  ada  dengan  mengkaji  berdasarkan  teori-teori  hukum yang dikaitkan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dalam praktek hukum. Penelitian ini  diawali  dengan  adanya  suatu  persoalan  dalam  norma  hukum,  yakni  adanya  kekosongan  hukum dalam  Peraturan  Perundang-Undangan  yang  hendak  diteliti.  Penelitian  hukum  normatif  tersebut berusaha  untuk  mengkaji  dan  mendalami  serta  mencari  jawaban  tentang  apa  yang  seharusnya  dari setiap  permasalahan  ( Marzuki,  2011 ).  Tipe  pendekatan  dalam  penelitian  ini  dilakukan  melalui pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan analisis konsep hukum (analitical & conseptual  approach),  pendekatan  perbandingan  (comparative  approach),  dan  pendekatan  kasus  (the case  approach).  Sumber  data  penelitian  ini  adalah  Uundang-Undang  yang  berkaitan  dengan pencegahan  dan  pemberantasan  terorisme  dan  kajian-kajian  sebelumnya  tentang  terorisme,  dan pendapat  para  ahli  hukum.  Data-data  yang  dibutuhkan  dalam  penelitian  ini  dikumpulkan  dengan menggunakan metode kajian pustaka. Data yang tekumpul dianalisis menggunakan metode kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pengaturan Tindak Pidana Terorisme yang Dilakukan melalui Dunia Maya (Cyber Terrorism) dalam Hukum Positif di Indonesia
Cyberspace dapat  dikatakan  sebagai  dunia  para  teroris  untuk  melaksanakan  aksinya  seperti pengeboman.  Para  teroris  menggunakan  media  teknologi  informasi  untuk  saling  berkomunikasi, berkoordinasi, dan melaksanakan agenda mereka. Meskipun terorisme dilakukan melalui dunia maya dengan memanfaatkan teknologi informasi, namun tetap pada dasarnya memiliki motivasi politik dan sosial  atas  serangan-serangan  yang  hendak  dilakukan  terhadap  infrastruktur-infrastruktur  yang dimiliki  oleh  negara,  seperti  keuangan,  energi,  transportasi,  dan  operasi  pemerintah,  sehingga mengakibatkan  kematian  terhadap  orang,  rasa  takut  dalam  masyarakat,  kelumpuhan  ekonomi  dalam suatu  negara,  maupun  kelumpuhan  infrastruktur  negara  tersebut  ( Astuti,  2015 ; Lubis,  2017 ). Berdasarkan  uraian  tersebut,  maka  secara  umum cyber  terrorism adalah  suatu  bentuk  tindakan melawan  hukum  yang  direncanakan  oleh  seseorang  atau  kelompok  orang  dengan  motivasi  politis untuk  mencapai  ideologinya,  baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung,  dengan  cara  melakukan serangan,  penyusupan,  mencuri,  ataupun  merusak  data  informasi,  sistem  komputer,  program komputer, sehingga dapat menimbulkan korban.
Cyber terrorism memiliki 2 (dua) bentuk karakteristik, yakni cyber terrorism sebagai tindakan teror  terhadap  sistem  komputer,  jaringan,  dan/  atau  basis  dan  informasi  yang  tersimpan  dalam komputer,  serta cyber  terrorism sebagai  penggunaan  internet  oleh  para  teroris  untuk  keperluan organisasi dan media teror kepada pemerintah dan masyarakat.
Indonesia  memiliki  pengaturan  di  bidang cyber  law dan  pengaturan  di  bidang  terorisme. Meskipun cyber  terrorism merupakan  bagian  dari  bentuk  kejahatan cybercrime sebagaimana  yang telah  diuraikan  sebelumnya,  namun  satu  hal  yang  harus  dipahami  bahwa  sesuai  dengan  pendapat Denning (2000) , cyber terrorism merupakan konvergensi dari cyberspace dan terorisme. Oleh karena itu,  unsur  terorisme  dalam cyber  terrorism juga  harus  diperhatikan  karena  kejahatan  terorisme memiliki motif tersendiri.
Di  Indonesia,  tindak  pidana cyber  terrorism tidak  diatur  di  dalam  Kitab  Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun peraturan perundang-undangan yang mengatur di bidang terorisme, terutama dalam Undang-Undang Nomor  15 Tahun 2003 tentang Penetapan Perpu No 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang jo. Penetapan Perpu No.1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme serta Undang- undang RI No. 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.
Hal tersebut mengakibatkan adanya kekosongan hukum yang mengatur mengenai tindak pidana cyber terrorism yang dibuktikan melalui analisa ketentuan hukum yang ada dan berlaku di Indonesia. Karakteristik pertama cyber terrorism adalah tindakan teror terhadap sistem komputer, jaringan, dan/ atau  basis  dan  informasi  yang  tersimpan  dalam  komputer.  Adapun  bentuk-bentuk  perbuatan  yang termasuk kategori ini antara lain:
a. Unauthorized  access  to  computer  system  and  service ,  yaitu  kejahatan  menggunakan  system komputer melalui jaringan secara tidak benar dan tanpa ijin dari pemilik.
b. Denial  of  service  attack (DoS),  yakni  menyerang  dengan  cara  memenuhi  jaringan  dengan permohonan  dalam  hitungan  detik  untuk  mendapatkan  layanan  data  sehingga  mengakibatkan jaringan bekerja terlalu keras, atau mati, atau melambatnya kinerja jaringan.
c. Cyber  sabotage  and  extortion ,  yaitu  kejahatan  yang  dilakukan  dengan  menggangu,  merusak, atau  menghancurkan  suatu  data,  program  komputer  atau  sistem  jaringan  komputer  yang tersambung dengan internet.
d. Viruses , yakni kejahatan yang dilakukan dengan menyebarkan perangkat lunak seperti program, script, atau macro yang telah dirancang untuk menginfeksi, menghancurkan, memodifikasi, dan menimbulkan masalah terhadap komputer atau program komputer.
e. Physical  attacks ,  yakni  penyerangan  fisik  yang  dilakukan  terhadap  sistem  komputer  atau jaringan komputer, dengan cara-cara pembakaran, pencabutan salah satu device komputer atau jaringan yang menyebabkan lumpuhnya sistem komputer.
Beberapa dari kelima perbuatan di atas, jika dikaji merupakan bagian dari perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam UU ITE, seperti yang diuraikan di bawah ini:
a. Pasal  30  UU  ITE  mengatur  tentang  tanpa  hak  atau  melawan  hukum  mengakses  komputer dan/atau  sistem  elektronik  milik  orang  lain  dengan  cara  apapun.  Konstruksi  perbuatan  dalam rumusan pasal ini menjelaskan bahwa tindakan tidak sah/illegal yang dilakukan oleh seseorang terhadap  sistem  elektronik  milik  orang  lain  dengan  tujuan  untuk  memproleh informasi/dokumen elektronik dan/atau upaya pembobolan, penerobosan, dan penjebolan yang melanggar dan melampaui sistem pengamanan.
b. Pasal 32 dan Pasal 33 UU  ITE yang  mengatur tentang  perlindungan terhadap suatu informasi dan/atau dokumen elektronik baik milik orang lain atau milik publik yang bersifat rahasia. Sifat  melawan  hukum  dalam  Pasal  30  UU  ITE  tersebut  memiliki  dua  corak,  yakni  melawan hukum  objektif  dan  melawan  hukum  subjektif.  Melawan  hukum  objektif  berarti  komputer  dan/  atau sistem  komputer  tersebut  bukan  milik  pelaku  dan  perbuatan  mengakses  komputer  dan/  atau  sistem elektronik tersebut tanpa izin pemilik/ tanpa hak.
Sama  halnya  dengan  Pasal  30  UU  ITE,  Pasal  32  UU  ITE  juga  memiliki  dua  corak  sifat melawan  hukum.  Sifat  melawan  hukum  yang  objektif  dalam  rumusan  pasal  ini  terdapat  pada  unsur objeknya, bahwa Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik tersebut milik orang lain. Agar rumusan tersebut memenuhi sifat melawan hukum yang objektif, maka frasa milik orang lain tersebut harus dibuktikan dan dipastikan keberadaannya melalui perbuatan mengubah dan sebagainya tersebut harus tidak ada izin dari pemiliknya.
Sedangkan  sifat  melawan  hukum  yang  subjektifnya  terletak  pada  keadaan  batin  si  pelaku terhadap  sifat  melawan  hukum  objektifnya  perbuatan.  Pelaku  mengetahui  bahwa  perbuatan  Yang hendak diperbuatnya adalah yang mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan,  serta  memindahkan,dan  menyembunyikan  dengan  cara  apapun  suatu  Informasi Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik  milik  orang  lain atau  milik  publik  sebagai  perbuatan  yang tercela ( Chazawi & Ferdian, 2011 ).
Sifat  melawan  hukum  dalam  Pasal  33  UU  ITE  terletak  pada  akibat  perbuatan  tersebut,  yakni perbuatan pelaku tersebut akan mengakibatkan terganggunya atau tidak bekerjanya sistem elektronik tersebut sebagaimana mestinya.
Pasal 30, Pasal 32, dan Pasal 33 UU ITE pada dasarnya ditargetkan untuk mempidana pelaku terorisme  cyber.  Sebagai  catatan,  dalam  perkembangannya,  muncul  dua  istilah  yang  semakin  sulit untuk dibedakan, yakni munculnya istilah cyber terrorism dan terorisme siber (pelaku cyber crime). Cyber terrorism  menurut Denning  (2000) adalah perbuatan melawan hukum  yang dilakukan dengan menyerang  komputer,  jaringan,  dan  informasi  yang  tersimpan  di  dalamnya  serta  bertujuan  untuk mengintimidasi  atau  memaksa  pemerintah  atau  masyarakat  untuk  tujuan  politik  dan  sosial  atau  jika penulis artikan secara singkat adalah terorisme yang dilakukan melalui dunia maya atau teroris yang menggunakan  teknologi  siber,  sedangkan  terorisme  siber  adalah  perbuatan  seseorang  atau  beberapa orang  yang  bertujuan  untuk  melakukan  serangan  siber.  Prinsip  anonimitas  menjadi  faktor  yang menjadikan perbedaan antara istilah tersebut semakin menghilang ( Garadian, 2017 ).
Terorisme siber cenderung tidak mempunyai anggota kelompok dalam jumlah besar, sedangkan terorisme yang  menggunakan dunia maya  mempunyai banyak anggota bahkan cabang yang tersebar di seluruh dunia. Serangan yang dilakukan atas dasar terorisme siber tidak diafiliasi dengan kelompok teroris  manapun  di  seluruh  dunia,  meskipun  terdapat  motif  politik  di  dalamnya  ( Garadian,  2017 ). Sedangkan, terorisme yang menggunakan dunia maya adalah terorisme yang memanfaatkan kemajuan teknologi  dan  informasi  sebagai  media  untuk  melakukan  aktivitas  9P  mereka,  yaitu  propaganda, perekrutan,  penyediaan  logistik,  pelatihan, pembentukan  para  militer  melawan  hukum,  perencanaan, pelaksanaan serangan teroris, persembunyian, dan pendanaan.
Relevansi  Pasal  30,  Pasal  32,  dan  Pasal  33  UU  ITE  dengan  perbuatan  tindak  pidana cyber terrorism adalah bentuk perbuatan akses tidak sah atau gangguan terhadap data komputer, informasi/ dokumen  elektronik  milik  orang  lain  atau  milik  publik  yang  dilakukan  dengan  cara  pembobolan, penerobosan, dan penjebolan yang melanggar, melampaui sistem pengamanan, dan sebagainya yang memenuhi unsur cara-cara melakukan teror dalam tindak pidana cyber terrorism . Namun,  sifat  melawan  hukum  untuk  tindak  pidana cyber  terrorism tidak  terpenuhi  dalam rumusan  pasal-pasal  UU  ITE  karena  dalam  tindak  pidana cyber  terrorism serangan  atau  ancaman secara  melawan  hukum  tersebut  dilakukan  terhadap  komputer,  jaringan  komputer,  dan  data  yang tersimpan  dalam  jaringan  tersebut,  yang  memiliki  tujuan  untuk  mengintimidasi  atau  memaksa pemerintah atau masyarakat untuk tujuan politik atau sosial tertentu.
Sebagaimana  terorisme  yang  dilakukan  secara  konvensional  yang  mengakibatkan  kerusakan umum  atau  suasana  teror  atau  rasa  takut  terhadap  orang  secara  meluas.  Sama  halnya  dengan  unsur akibat  serangan  dalam  terorisme  konvensional,  bahwa  suatu  tindakan  dapat  dikategorikan  sebagai cyber  terrorism apabila  serangan  tersebut  menciptakan  ketakutan  dan  mengakibatkan  korban  pada daerah  sekitarnya  atau  secara  meluas,  meskipun  bukan  target  utama  dari  serangan  mereka.  Hal tersebut  menjadikan  kekosongan  hukum  dalam  pengaturan  UU  ITE  untuk  menanggulangi  tindak pidana cyber terrorism .
Selanjutnya, karakteristik kedua, yakni cyber terrorism sebagai pemanfaatan internet oleh para teroris  untuk  keperluan  organisasi  dan  media  teror  kepada  pemerintah  dan  masyarakat,  dapat  digali dan  dianalisa  pengaturannya  dalam  UU  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Terorisme,  sebagaimana rumusan dalam Pasal 6 UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
Pertanggungjawaban  pidana  merupakan  suatu  terusan  celaan  bagi  pelaku  atas  tindak  pidana yang telah dilakukannya. Celaan dalam pertanggungjawaban pidana dibagi atas celaan secara objektif dan  celaan  secara  subjektif.  Celaan  secara  objektif  berarti  pelaku  telah  melakukan  tindak  pidana (perbuatan  yang  dilarang  atau  melawan  hukum  dan  dapat  diberi  pidana  berdasarkan  hukum  yang berlaku atau asas legalitas), sedangkan celaan secara subjektif berarti pelaku patut untuk dicela atau diminta pertanggungjawabannya atas tindak pidana yang telah dilakukannya.
Cyber  terrorism tidak  diatur  dalam  berbagai  Peraturan  Perundang-Undangan  di  Indonesia. Cyber  terrorism merupakan  serangan  atau  ancaman  secara  melawan  hukum  terhadap  komputer, jaringan  komputer,  dan  data  yang  tersimpan  dalam  jaringan  tersebut,  yang  memiliki  tujuan  untuk mengintimidasi  atau  memaksa  pemerintah  atau  masyarakat  untuk  tujuan  politik  atau  sosial  tertentu. Unsur melawan hukum dalam pengertian tersebut dilakukan dengan perbuatan seperti ancaman atau serangan  terhadap  komputer,  jaringan  komputer,  dan  data  yang  tersimpan  dalam  jaringan  tersebut, sehingga  akibat  dari  melawan  hukum  ini  menciptakan  ketakutan  atau  merusak  infrastruktur  dan kehidupan manusia.
Dalam  situasi  seperti  ini,  pelaku  tindak  pidana  cyber  terrorism  dapat  dinyatakan  bebas  dari pidana karena tidak terdapat unsur melawan hukum yang diatur dalam Undang-Undang melekat pada perbuatannya tersebut. Oleh karena itu, untuk dapat dijatuhi suatu pidana, maka tindak pidana cyber terrorism harus dirumuskan secara jelas dalam Undang-Undang. Unsur melawan hukum dalam tindak pidana cyber terrorism tersebut berkaitan dengan asas legalitas karena tidak ada rumusan delik yang mengatur unsur melawan hukum dalam tindak pidana cyber terrorism. Sesuai dengan Pasal 1 Ayat (1) KUHP, sebagaimana dikenal sebagai asas legalitas.

## 2. Kebijakan Hukum Pidana di Indonesia pada Masa yang akan Datang dalam Hal Pengaturan Tindak Pidana Terorisme yang Dilakukan melalui Dunia Maya (Cyber Terrorism)
Usaha  penanggulangan  kejahatan  melalui  hukum  pidana  merupakan  bagian  dari  usaha  penegakan hukum,  khususnya  bagi  penegakan  dalam  bidang  hukum  pidana.  Oleh  karena  itu,  politik  atau kebijakan  hukum  pidana  merupakan  bagian  dari  kebijakan  penegakan  hukum  (Arief,  2014:  23). Kemudian,  dalam  rangka  membentuk  kebijakan  hukum  pidana  tersebut,  diperlukan  suatu pembaharuan dalam bidang hukum pidana.
Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya adalah  suatu  upaya  untuk  melakukan  reorientasi  dan  reformasi  hukum  pidana  yang  sesuai  dengan nilai-nilai  sentral  sosio-politik,  sosio-filosofis,  dan  sosio  kultural  masyarakat  Indonesia  yang melandasi  kebijakan  kriminal  dan  kebijakan  penegakan  hukum  Indonesia  (Arief,  2014:  31). Pembaharuan hukum pidana tersebutlah yang harus dilakukan melalui pendekatan kebijakan.
Fenomena berkembangnya bentuk tindak pidana terorisme konvensional menjadi tindak pidana terorisme  yang  menggunakan  internet  membuat  badan  legislatif  harus  dengan  segera  membentuk suatu  kebijakan  hukum  pidana  mengenai  tindak  pidana cyber  terrorism .  Meskipun  Indonesia  telah memiliki  UU  ITE  yang  mengatur  tentang  kejahatan  di  bidang  komputer  namun  Undang-Undang tersebut  dianggap  tidak  mampu  untuk  menanggulangi  tindak  pidana cyber  terrorism .  Hal  tersebut dikarenakan  UU  ITE  hanya  mengarah  ke  bentuk cyber  terrorism ,  tetapi  UU  ITE  tidak  mengatur secara materiil mengenai ketentuan penegakan hukum bagi tindak pidana cyber terrorism . Dalam  membentuk  kebijakan  hukum  pidana  mengenai  tindak  pidana cyber  terrorism ,  maka harus diperhatikan mengenai perbuatan cyber terrorism yang bagaimana agar dapat dijadikan tindak pidana  dan  sanksi  yang  dijatuhkan  kepada  pelaku.  Hal  ini  ditujukan  agar  kebijakan  hukum  pidana yang baru ini mampu menjangkau delik cyber terrorism di masa depan, sehingga harus dipersiapkan secara  matang  melalui  pendekatan  yang  berorientasi  pada  kebijakan  (policy  oriented  approach)  dan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan nilai (value oriented approach).
Berdasarkan uraian tersebut, maka faktor yang harus diperhatikan dalam perumusan perbuatan cyber terrorism agar dapat dijadikan tindak pidana antara lain:
1) Komputer  merupakan  salah  satu  teknologi  yang  sangat  strategis  bagi  pembangunan  nasional serta  kemajuan  suatu  bangsa  dan  negara.  Oleh  karena  itu,  kebijakan  yang  dibentuk  jangan sampai  menimbulkan  efek  samping  yang  dapat  menghambat  pengembangan  teknolog ikomputer,pengaplikasiannya, dan perkembangan dalam industri komputer yang ditujukan bagi kemajuan bangsa dan negara.
2) Berkaitan  dengan  butir  1, pemilihan  dan  penetapan  perbuatan cyber  terrorism  ke  dalam  suatu delik harus dilakukan secara selektif dan limitatif. Delik tersebut harus benar-benar perbuatan yang  sangat  tidak  dikehendaki,  tidak  disukai,  atau  dibenci  oleh  seluruh  masyarakat,  yakni perbuatan  yang  merugikan  secara  materiil  maupun  spiritual,  atau  perbuatan  yang  dapat menghasilkan korban, serta perbuatan yang sangat bertentangan dengan nilai-nilai fundamental dalam masyarakat.
3) Memperhatikan biaya (cost) dalam pembuatan Undang-Undang agar disesuaikan dengan biaya untuk pengawasan dan penegakan hukum.
4) Memperhatikan  kapasitas  atau  kemampuan  penegak  hukum  di  Indonesia  secara  kualitas  dan kuantitas.
5) Memperhatikan akibat sosial dari kriminalisasi atau pendeskriminalisasian tindak pidana cyber terrorism terhadap  masyarakat  ( Wisnubroto,  1999 ).  Sedangkan,  faktor-faktor  yang  harus diperhatikan  dalam  penetapan  sanksi  pidana  terhadap  tindak  pidana cyber  terrorism ,  antara lain:
a) Pemeliharaan tertib masyarakat dan perlindungan masyarakat dari kejahatan, kerugian, atau bahaya-bahaya yang tidak dapat dibenarkan.
b) Memasyarakatkan kembali (resosialiasi) para pelaku.
c) Memelilhara atau mempertahankan integritas pandangan dasar tertentu mengenai keadilan sosial, martabat kemanusiaan, dan keadilan individu ( Wisnubroto, 1999 ).

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Berdasarkan  hasil  dan  pembahasan  yang  telah  diuraikan  di  atas,  ada  beberapa  simpulan  yang  dapat dibuat,  yaitu:  pertama,  pengaturan  tentang  kejahatan cyber  terrorism tidak  diatur  dalam  berbagai hukum positif di Indonesia, baik dalam undang-undang yang mengatur tentang cyber law (seperti UU ITE)  dan  Undang-Undang  yang  mengatur  tentang  terorisme  (seperti  UU  Pemberantasan  Tindak Pidana  Terorisme  dan  UU  Pendanaan  Terorisme).  Dengan  tidak  diaturnya  tindak  pidana  cyber terrorism  dalam  berbagai  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku,  maka  secara  teoritis  pelaku tindak pidana cyber terrorism tidak dapat diminta pertanggungjawabannya karena pertanggungjawaban  pidana  memperhatikan  unsur  melawan  hukum  dalam  rumusan  delik  dan berkaitan  dengan  asas  legalitas  serta  unsur  kesalahan.  Pertanggungjawaban  pidana  hanya  dapat dilakukan  terhadap  seseorang  yang  melakukan  tindak  pidana.  Kedua,  dalam  membentuk  kebijakan hukum pidana mengenai tindak pidana cyber terrorism , perbuatan cyber terrorism harus diperhatikan dan dipertimbangkan agar dapat dijadikan tindak pidana dan sanksi dapat dijatuhkan kepada pelaku.

## 2. Saran
Berdasarkan  hasil  dan  pembahasan  penelitian  ini,  ada  beberapa  saran  kepada  beberapa  pihak,  yaitu: pertama,  kepada  badan  legislatif  agar  mengadakan  formulasi  tindak  pidana cyber  terrorism dalam RUU  KUHP  Nasional  beserta  penjelasanya  secara  jelas  dan  terang  sebelum  disahkan  dan diberlakukan,  sehingga  dapat  mengatasi  kekosongan  hukum  atas  bentuk-bentuk  kejahatan cyber terrorism yang  mengancam  keamanan  setiap  orang  dan  negara  serta  dapat  mewujudkan  kodifikasi hukum pidana nasional. Kedua, pemerintah diharapkan memiliki keterbukaan informasi dalam dunia peradilan,  sehingga  masyarakat  dapat  mempelajari  maupun  mengkoreksi  pelaksanaan  hukum  di pengadilan.  Jadi,  masyarakat  mengetahui  bagaimana  pengadilan  memutus  suatu  perkara  khususnya kasus yang terkait dengan kemajuan teknologi dan informasi yang telah terjadi Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Astuti, S. A. (2015). Penegakan Hukum terhadap Terorisme Dunia Maya di Indonesia. Rechtsidee , 2 (2), 1–19.
Chazawi, A., & Ferdian, A. (2011). Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik: Penyerangan terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik . Malang: Bayumedia Publishing. Denning, D. E. (2000). Cyberterrorism . Garadian, E. A. (2017). Terorisme dan Dunia Virtual (J. Jahroni & J. Makruf, eds.). Retrieved from Lubis, R. R. (2017). Potensi Pengguna Internet Indonesia dalam Counter-Cyber Radicalization. Jurnal Pertahanan & Bela Negara , 7 (2), 19–34.
Marzuki, P. M. (2011). Penelitian Hukum (11th ed.).
Sarinastiti, E. N., & Vardhani, N. K. (2018). Internet dan Terorisme: Menguatnya Aksi Global Cyber- Terrorism melalui New Media. Jurnal Gama Societa , 1 (1), 40–52. Sudarto. (1983). Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat . Ufran. (2014). Kebijakan Antisipatif Hukum Pidana untuk Penanggulangan Cyberterrorism.
Kebijakan Antisipatif Hukum Pidana Untuk Penanggulangan Cyberterrorism , 43 (4), 529–537. Wisnubroto, A. (1999). Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer .