## Indonesia Journal of Criminal Law
Website: https://journal.ilininstitute.com/index.php/IJoCL Vol. 3, No. 2, Desember 2021, pp 163-172 p-ISSN:2656-9922, e-ISSN: 2684-916X DOI:

## Promblematika Hukum Terhadap Putusan Sengketa Waris Pada Putusan Nomor: 0522/Pdt.G/2018/Pa.Pkj
Salma 1 , Sufirman Rahman 2* & Sri Lestari Poernomo 2
1 Magister Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia
2 Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia
* Koresponden Penulis, Email: salma.salma@gmail.com

## Artikel info
Artikel history: Received: 01-08-2021 Revised: 22-09-2021 Accepted: 26-09-2021 Published: 29-09-2021
Keywords: Judge; Decision; Inheritance Dispute
Kata Kunci: Hakim; Putusan; Sengketa Waris
Abstract. . The  research  objective  to  analyze  the  inheritance  dispute decisions  at  the  Pangkajene  Religious  Court  that  are  appropriate  and correct  according  to  the  legal  consequences  of  the  inheritance  dispute decisions that have been decided by the judge against his heirs. The research method in this study uses the type of normative research. The results of this study  indicate  that:  (1)  the  decision  on  the  inheritance  dispute  at  the Pangkajene Religious Court is correct and correct. However, the decision has not been implemented effectively; (2) the legal consequences of the decision on  inheritance  disputes  that  have  been  decided  by  the  judge  against  the heirs  have  not  provided  justice.  Recommendations  from  this  study  are  the need for socialization among the community to learn and know well about inheritance law so that in society there are no inheritance disputes which of course can create a rift in the harmonious relationship of a family.
Abstrak. .  Tujuan  penelitian  menganalisis  putusan  sengketa  waris  di Pengadilan  Agama  Pangkajene  sudah  tepat  dan  benar  menurut  hukum akibat  hukum  terhadap  putusan  sengketa  waris  yang  sudah  diputuskan oleh hakim terhadap ahli warisnya. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan  tipe  penelitian  normatif.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan bahwa: (1) putusan sengketa waris di Pengadilan Agama Pangkajene sudah tepat dan benar. Tetapi, hasil putusan belum terlaksana secara efektif; (2) akibat  hukum  terhadap  putusan  sengketa  waris  yang  sudah  diputuskan oleh  hakim  terhadap  ahli  warisnya  belum  memberikan  keadilan. Rekomendasi  dari  penelitian  ini  adalah  Perlunya  pengadaan  sosialisasi  di kalangan  masyarakat  untuk  mempelajari  dan  mengetahui  dengan  baik mengenai hukum waris sehingga dalam masyarakat tidak terjadi sengketa waris  yang  tentunya  dapat  menjadikan  keretakan  dalam  hubungan harmonis suatu keluarga .
Coresponden author: * Email: s alma.salma @gmail.com A rtikel dengan akses terbuka dibawah lisensi CC BY
Promblematika Hukum Terhadap … ( Salma, Rahman & Poernomo) | 164

## PENDAHULUAN
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  tahun  1945  (selanjutnya  disingkat UUD  1945)  Pasal  1  ayat  (3)  menyatakan  bahwa  “Negara  Indonesia  adalah  Negara Hukum.” Sebagai negara hukum, Indonesia wajib memberikan dan menjamin kepastian dan  perlindungan  hukum  kepada  setiap  warga  negaranya  dalam  kehidupan  berbangsa dan  bernegara.  Di  Indonesia  ada  beberapa  hukum  yang  mengatur  mengenai  aktivitas kehidupan  masyarakat  contohnya  hukum  perdata  atau  hukum  privat  (hukum  perdata materil)  yang  mengatur  mengenai  hubungan  hak  dan  kewajiban  orang  perorangan dalam mengenai kepentingan pihak-pihak misalnya mengenai warisan. Dalam Kompilasi Hukum  Islam  pasal  171  ayat  (a)  dijelaskan  bahwa  yang  di  maksud  dengan  hukum kewarisan  adalah  hukum  yang  mengatur  pemindahan  hak  kepemilikan  harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing (Vela, 20159 .
Pengertian  hukum  waris  adalah  hukum  yang  mengatur  tentang  peralihan  harta kekayaan  yang  ditinggalkan  seseorang  yang  meninggal  serta  akibatnya  bagi  para  ahli warisnya. Pada asasnya hanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan  atau  harta  benda  saja  yang  dapat  diwariskan (Milayani,  2017) .  Setiap  orang yang  mewarisi  tentunya  memiliki  harta  benda  yang  berbeda  jenis  dan  bentuknya. Hukum waris memuat beberapa unsur, unsur-unsur pewarisan tersebut terbagi menjadi beberapa  macam,  yaitu;  Pewaris,  Warisan,  dan  Ahli  Waris (Oktarini,  2021) .  Pewaris adalah  orang  yang  memberi  pusaka,  yakni  orang  yang  meninggal  dunia  dan meninggalkan  sejumlah  harta  kekayaan,  pusaka,  maupun  surat  wasiat (Fauzi,  2016) . Warisan  adalah  harta  peninggalan,  pusaka,  dan  surat  wasiat  yang  ditinggalkan  oleh pewaris, sedangkan Ahli Waris adalah sekalian orang yang menjadi waris, berarti orang- orang yang berhak menerima harta peninggalan pewaris (Sam, 2019) .
Harta  warisan  tersebut  harus  segera  dibagikan  dan  setiap  waris  mendapatkan pembagian  warisan  untuk  dapat  menguasai  atau  memiliki  harta  warisan  menurut bagian-bagiannya  masing-masing.  Adapun  harta  warisan  ini  kemudian  diadakan pembagian  yang  berakibat  para  waris  dapat  menguasai  dan  memiliki  bagian-bagian tersebut untuk dinikmati, diusahakan, ataupun dialihkan kepada sesama waris, anggota kerabat, ataupun orang lain (Kusumaningtyas, 2011) .
Masalah  waris  ini  sering  menimbulkan  sengketa  atau  masalah  bagi  ahli  waris,  karena langsung  menyangkut  harta  benda  seseorang,  karena  harta  oleh  manusia  dianggap sebagai  barang  yang  berharga (Sudaryanto,  2010) .  Sehingga  sering  menimbulkan sengketa  ataupun  perselisihan  karena  berebut  untuk  menguasai  harta  waris  tersebut. Sengketa dalam masalah pembagian waris ini bisa juga disebabkan karena harta warisan itu  baru  dibagi  setelah  sekian  lama  orang  yang  diwarisi  itu  wafat.  Ada  juga  karena kedudukan harta yang tidak jelas, bisa juga disebabkan karena diantara ahli waris ada yang memanipulasi harta peninggalan tersebut (Sanjaya, 2018) .
Sengketa perselisihan pembagian waris ini bisa membawa dampak buruk bagi ahli waris yang  ditinggalkan,  karena  berebut  harta  waris  hubungan  kekeluargaan  di  antara  ahli waris  ini  bisa  rusak  atau  memutuskan  hubungan  kekeluargaan  di  antara  ahli  waris. Maka  dari  itu  masalah  waris  ini  tidak  bisa  dianggap  remeh (Tandey, et.al, 2020) . Belakangan  ini  sering  terjadi  sengketa  dalam  keluarga  atau  disebut  dengan  sengketa waris, warisan itu ada yang berupa harta benda baik itu bergerak atau benda yang tidak bergerak.  Sangat  disayangkan  banyak  keluarga  yang  berantakan  hanya  dengan
perebutan warisan, hal itu dipicu dengan semakin tingginya kepentingan dan kebutuhan. Oleh  karena  itu  untuk  bisa  memenuhi  kebutuhan  atau  kepentingan  tidak  jarang  yang menggunakan warisan sebagai tamengnya.
Dewasa  ini  dalam  menyelesaikan  kasus  perdata  keislaman  telah  menjadi  kewenangan Peradilan  Agama  sebagaimana  yang  telah  dicantumkan  dalam  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  menentukan  dalam  Pasal  24  ayat  (2)  bahwa kekuasaan  kehakiman  dilakukan  oleh  sebuah  Mahkamah  Agung  dan  badan  peradilan yang  berada  dibawahnya  dalam  lingkungan  Peradilan  umum,  lingkungan  Peradilan agama,  lingkungan  Peradilan  militer,  lingkungan  peradilan  tata  usaha  negara,  dan  oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Peradilan Agama merupakan salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam (Aisyah, 2018) . Hal ini diatur dalam Undang-Undang Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor  7  Tahun  1989  dan  diperbaharui  dengan  Pasal  49  Undang-Undang  Nomor  3 Tahun  2006  tentang  Tugas  dan  Wewenang  Pengadilan  Agama  di  bidang:  Perkawinan, Waris,  Wasiat,  Hibah,  Wakaf,  Zakat,  Infaq,  Shadaqah,  dan  Ekonomi  Syariah.  Dengan penegasan  kewenangan  peradilan  tersebut  dimaksudkan  untuk  memberikan  dasar hukum  kepada  Pengadilan  Agama  dalam  menyelesaikan  perkara  tertentu  tersebut, termasuk  pelanggaran  atas  Undang-Undang  tentang  perkawinan  dan  peraturan pelaksanaanya (Hariyanto, 2014) .
Salah  satu  proses  penegak  hukum  adalah  melalui  badan  peradilan  yang  merupakan sarana/wadah  yang  berfungsi  untuk  menyelesaikan  persoalan  hukum  yang  timbul dalam kehidupan manusia baik perseorangan maupun kelompok. Para penegak hukum khususnya para Hakim dalam menerapkan hukum tersebut, tentu berpijak pada hukum yang  berlaku  dan  tidak  meninggalkan  asas  hukum,  mengingat  asas  hukum  adalah “aturan  dasar  dan  prinsip-prinsip  hukum  yang  abstrak  dan  pada  umumnya melatarbelakangi  peraturan  konkret  dan  pelaksanaan  hukum” (Rahmatullah,  2016) . Masalah waris dalam putusan sengketa waris di Pengadilan Agama Pangkajene Putusan Nomor:  0522/Pdt.G/2018/PA.Pkj  sudah inkracht namun  masih  menimbulkan pertanyaan  mengenai  putusan  tersebut  apakah  sudah  tepat  dan  benar  serta  akibat hukum yang ditimbulkannya,

## METODE PENELITIAN
Peneltiian  ini  menggunakan  tipe  penelitian  hukum  normatif  atau  peneltiian  hukum doktrinal  yang  berorientasi  pada  pendekatan  terhadap  berbagai  norma-norma, peraturan perundang-undangan, berbagai referensi hukum, jurnal-jurnal ilmiah hukum, berbagai teori hukum yang berhubungan dengan putusan sengketa waris di Pengadilan Agama  Pangkajene.  Penelitian  hukum  normatif  ( normative  legal  research )  adalah penelitian yang dilakukan dengan pendekatan pada norma atau substansi hukum, asas hukum, teori hukum, dalil-dalil hukum dan perbandingan hukum.

## PEMBAHASAN
A. Analisis  Putusan  Sengketa  Waris  di  Pengadilan  Agama  Pangkajene  (Putusan Nomor : 0522/Pdt.G/2018/PA.Pkj)
Dari  putusan  sengketa  waris  yang  terjadi  di  Pengadilan  Agama  Pangkajene  khususnya dalam  perkara  waris  putusan  nomor:  0522/Pdt.G/2018/Pa.Pkj  dapat  ditilik  dari
Promblematika Hukum Terhadap … ( Salma, Rahman & Poernomo) | 166
beberapa sudut pandang untuk melihat apakah putusan sengketa waris yang dinyatakan oleh  hakim  sudah  tepat  dan  benar  atau  tidak  menurut  hukum  adalah  dengan  melihat dari  pemenuhan  unsur-unsur  dalam  mewaris  dan  dasar  hukum  yang  digunakan  oleh hakim sebagai acuan dalam pembagian warisan atas sengketa waris tersebut.

## 1.  Pemenuhan Unsur-Unsur Dalam Mewaris
Sesuai  dengan  hukum  waris  islam  bahwa  sebelum  menyatakan  putusan  mengenai sengketa  waris  maka  terlebih  dahulu  harus  diketahui  pemenuhan  unsur-unsur  dalam mewaris. Unsur-unsur dalam mewaris ada 3 hal yang terpenuhi yaitu Tirkah, Muwarits dan Warits.
Dalam penelitian studi putusan yang dilakukan oleh penulis sudah diketahui bahwa ada Tirkah (Harta Peninggalan), yaitu:
- Sebidang tanah kebun beserta satu rumah batu yang berdiri di atasnya luas kurang lebih 4.009 M2 (empat ribu sembilan meter persegi) dengan Sertifikat hak milik No. 00002 atas nama Haji Andi Parenrengi yang terletak di Rt. 002/Rw. 002, Kelurahan Kassi,  Kecamatan  Balocci,  Kabupaten  Pangkep,  Propinsi  Sulawesi  Selatan,  dengan batas-batas sebagai berikut:
o Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Raya Poros Tonasa
o Sebelah Timur berbatas dengan Tanah yang dikuasai Nuraeni
o Sebelah Selatan berbatas tanah yang dikuasai Nursia, Muh. Anis dan Amiruddin
o Sebelah  Barat  berbatas  dengan  tanah  yang  dikuasai  Drs.  Mustamin,  Puang  Puji dan Puang Hasnah
- Sebidang  Tanah  Kebun  beralamat  Desa  Padanglampe,  Kecamatan  Ma’rang, Kabupaten  Pangkep,  luas  kurang  lebih  12.305  M2  (dua  belas  ribu  tiga  ratus  lima meter  persegi)  dengan  Akta  Jual  Beli  31/KM-PK-VIII/1983  tertanggal  7  Juli  1983, batas-batas sebagai berikut :
o Sebelah Utara berbatas dengan Tanah milik Negara
o Sebelah Timur berbatas dengan Tanah milik Negara
o Sebelah Selatan berbatas dengan Lorong
o Sebelah barat berbatas dengan tanah milik Negara
- Satu unit mobil Zusuki dengan Nomor Polisi DD 1324 IW Merk/Type Daihatsu S70 Pir  (Hijet)  jenis  model  mini  bus  kecil  tahun  pembuatan/perakitan  1985,  isi silinder/HP 933 warna silver matte.
Dalam sengketa waris ini juga sudah jelas Muwarits (Pewaris) dan Warits (Ahli waris), yaitu Alm. H. Andi Parenrengi bin Yudi Dg. Tamarang dan Almh. Hj. Andi Munirah binti H. Andi  Abd.  Rachim  Dg.  Pasessu  (Sebagai  Pewaris)  dan  Hj.  Andi  Sulaeha  binti  H.  Andi Parenrengi,  Andi  Dewi,  SH  binti  H.  Andi  Parenrengi,  Ir.  Andi  Rugaiya  MP  binti  H.  Andi Parenrengi, Andi Rachmawati, S.Pd.i binti H. Andi Parenrengi, Drs. Andi Akbar Ali P bin H. Andi Parenrengi, Andi Faisal, ST bin H. Andi Parenrengi, Hj. Mufidah Hadiani, SE binti Moh. Moentojib / Istri kedua (Sebagai Ahli Waris).  Dari penjelasan tersebut diatas sudah jelas  dan  terpenuhi  unsur-unsur  mewaris  untuk  selanjutnya  diberikan  wewenang kepada  hakim  pengadilan  agama  untuk  memberikan  pertimbangan-pertimbangan hukum sebelum menjatuhkan putusan hukum tetap.
2.  Dasar Hukum Pembagian Warisan Atas Sengketa Waris
Dalam  putusan  sengketa  waris  di  pengadilan  agama  pengkajene  dengan  nomor putusan:0522/Pdt.G/2018/Pa.Pkj.  telah  menyatakan  putusan  dengan  berbagai  macam
pertimbangan  dan  sudah  jelas  mengacu  pada  pembagian  warisan  berdasarkan  Hukum kewarisan  islam  yang  bersumber  dari  Al-Quran  karena  yang  menjadi  pewaris  dan  ahli warisnya semuanya beragama islam. Sesuai penjelasan yang ada dalam Al-Qur’an bahwa :
a. Al-Qur’an  Surat  An-Nisa’  ayat  7  dikemukakan  bahwa  baik  laki-laki  maupun perempuan  mempunyai  hak  bagian  dari  harta  peninggalan  ibu  bapak  dan kerabatnya.
b. Al-Qur’an Surat An-Nisa’ ayat 11 dikemukakan bahwa bagian laki-laki sama dengan dua bagian anak perempuan.
c. Al-Qur’an Surat An-Nisa’ ayat 12 ditentukan bahwa apabila tidak mempunyai anak maka  suami  adalah  mendapat  ½  (seperdua)  dari  harta  peninggalan  istrinya  tetapi jika istri mempunyai anak maka suami mendapat ¼ (seperempat) dari harta yang ditinggalkan istrinya. Sebaliknya jika istri akan mendapat ¼ (seperempat) dari harta peninggalan  suaminya  jika  tidak  mempunyai  anak  akan  tetapi  apabila  mempunyai anak  maka  istri  mendapat  1/8  (seperdelapan)  dari  harta  yang  ditinggalkan suaminya.  Pembagian  ini  setelah  dikurangi  pembayaran  hutang-hutang  dan  wasiat yang dibuat.
Dari  apa  yang  terkandung  dalam  Al-Qur’an  sesuai  hukum  waris  islam,  apabila dibandingkan  dengan  putusan  yang  dijatuhkan  oleh  hakim  dalam  putusan  sengketa waris  tersebut  sudah  benar  dan  tepat  yang  dapat  dilihat  dari  putusan  itu  sendiri khususnya di pokok putusan hakim poin ke tujuh yang menyatakan bahwa:
“Menetapkan  bagian  masing-masing  ahli  waris  alm.  H.  Andi  Parenrengi  bin  Yudi  Dg. Tamarang  dan  almh.  Hj.  Andi  Munirah  binti  H.  Andi  Abd.  Rachim  Dg.  Pasessu  dari seluruh harta warisan/peninggalan sebagaimana amar putusan sebagai berikut :
- Hj.  Mufidah  Hadiani,  SE  binti  Moh.  Moentajib  (istri  kedua  alm.  H.  Andi  Parenrengi bin Yudi Dg. Tamarang): 1/8 menjadi 8/64
- Hj. Andi Sulaeha Binti H. Andi Parenrengi (anak prp.): 1/8 dari 7/8 = 7/64;
- Andi Dewi, SH Binti H. Andi Parenrengi (anak prp.): 1/8 dari 7/8 = 7/64
- Ir. Andi Rugaiya MP binti H. Andi Parenrengi (anak prp.): 1/8 dari 7/8 = 7/64
- Andi Rachmawati, S.PD.I binti H. Andi Parenrengi (anak prp).: 1/8 dari 7/8 = 7/64
- Drs. Andi Akbar Ali P Bin H. Andi Parenrengi (anak laki-laki): 2/8 dari 7/8 = 14/64
- Andi Faisal, ST Bin H. Andi Parenrengi (anak laki-laki): 2/8 dari 7/8 = 14/64
Dari  kesemua  ahli  waris  yang  dituliskan  tersebut  sudah  benar  dan  tepat  telah mendapatkan  bagian  warisnya  sesuai  porsi  yang  telah  diatur  oleh  hukum  waris  islam. Istri  kedua  dari  Alm.  H.  Andi  Parenrengi  yang  tidak  mempunyai  anak  semasa pernikahannya  dengan  Almarhum  mendapatkan  1/8  dari  harta  warisan,  anak-anak perempuan  dari  pewaris  mendapatkan  1/8  dari  harta  warisan  dan  anak  laki-laki mendapatkan 2/8 dari harta warisan atau dengan kata lain anak laki-laki mendapatkan warisan 2 kali lebih banyak dari warisan anak perempuan.
Berfokus terhadap harta warisan yang menjadi sengketa sesuai dengan tuntutan yang di layangkan  terhadap  tergugat  I  adalah  mengenai  tanah  yang  di  kuasai  oleh  tergugat  I dengan  dalih  adanya  kepemilikan  tanah  berdasarkan  pemberian  dari  kakeknya  (orang tua dari pewaris) dan bukan merupakan harta bawaan dari pewaris (orang tuanya) dan tuntutan  terhadap  tergugat  II  yaitu  objek  sengketa  berupa  tanah  kebun  yang  telah dikuasai oleh tergugat II dengan dalih bahwa tanah tersebut sudah menjadi harta milik istrinya,  bahwasanya  pada  saat  pernikahan  tanah  yang  menjadi  objek  tersebut  telah
diberikan  oleh  pewaris  (kedua  orang  tuanya)  sebagai  mahar  nikah  dari  tergugat  II kepada istrinya.
Dari  hal  tersebut,  sesuai  dengan  putusan  perkara  waris  oleh  hakim  sudah  benar  dan tepat  yang  menyatakan  bahwa  hanya  mengabulkan  sebagian  dari  eksepsi  yang dinyatakan  oleh  tergugat,  yaitu  tetap  memasukkan  kembali  dalam  budel  warisan  atas tanah  yang  menjadi  objek  sengketa  dari  tergugat  I  karena  tidak  mempunyai  kekuatan dan  dasar  pembuktian  yang  kuat  atas  tanah  yang  telah  diklaim  menjadi  miliknya  atas dasar pemberian dari kakeknya (orang tua pewaris) untuk dimasukkan kedalam budel harta  kekayaan  untuk  dibagikan  secara  adil  kepada  ahli  waris  yang  berhak  atas  harta warisan  tersebut  dan  mengabulkan  eksepsi  dari  tergugat  II  atas  objek  tanah  yang sebelumnya sudah menjadi mahar nikah karena pemberian sah dan resmi secara hukum dari  pewaris  (orang  tua)  karena  mempunyai  pembuktian  yang  kuat,  dari  hal  tersebut telah mencerminkan bagaimana seorang hakim telah memberikan putusan yang adil dan sesuai dengan teori keadilan yang kita ketahui bahwa teori keadilan adalah sesuatu yang diberikan kepada tiap-tiap orang sesuai porsi yang mereka butuhkan.
Hasil  dari  putusan  yang  telah  dijatuhkan  oleh  hakim  juga  telah  mencapai  tujuannya, yaitu  sebagai  penegak  hukum  untuk  membantu  menegakkan  hukum  itu  sendiri  telah menjalankan  peranannya  untuk  menciptakan  tatanan  masyarakat  yang  tertib  hukum dan  melindungi  kepentingan-kepentingan  masyarakat  dengan  menjatuhkan  putusan- putusan yang memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

## B.  Akibat Hukum Terhadap Putusan Sengketa Waris Yang Sudah Diputuskan Oleh Hakim Terhadap Ahli Waris.
Masalah  warisan  merupakan  masalah  yang  sensitif,  hal  tersebut  terkait  dengan  sifat harta  waris  yang  bersifat  duniawi,  dimana  jika  pembagiannya  dirasa  tidak  adil  akan mengakibatkan sengketa antara para pihak yang merasa lebih berhak atau lebih banyak menerima  harta  warisan.  Pembagian  harta  warisan  pada  dasarnya  dapat  dilakukan dengan  suasana  musyawarah  dan  sepakat  antar  anggota  keluarga,  namun  adakalanya dapat  menimbulkan  perpecahan  antar  anggota  keluarga.  Apabila  dalam  suasana musyawarah  tidak  tercapai  kesepakatan,  pihak  tertentu  dalam  keluarga  tersebut biasanya  akan  menuntut  pihak  yang  lain  dalam  suatu  lembaga  peradilan.  Demikian halnya  dengan  contoh  kasus  yang  dikaji  dalam  penulisan  ini,  sebagaimana  tertuang dalam Putusan Pengadilan Agama dengan nomor putusan:0522/Pdt.G/2018/Pa.Pkj.
Manusia  dalam  perjalanan  hidupnya  mengalami  beberapa  peristiwa  yaitu  saat  di lahirkan,  menikah,  dan  meninggal  dunia.  Peristiwa  tersebut  akan  mempunyai  akibat hukum  yang  berupa  hak  dan  kewajiban.  Peristiwa  hukum  berupa  kelahiran  seorang manusia  sudah  pasti  akan  berdampak  akibat  hukum  berupa  hak  seperti  memperoleh persamaan hukum, sedangkan salah satu kewajibannya adalah membuat akta kelahiran yang  bertujuan  untuk  mengetahui  identitas  bagi  manusia  dan  juga  berguna  sebagai bukti untuk memperoleh harta warisan. Peristiwa selanjutnya adalah adanya pernikahan atau perkawinan yang akan dialami oleh manusia.
Adapun  hak  yang  harus  dilakukan  oleh  pasangan  yang  menikah  adalah  mendapatkan kepastian hukum atas pencatatan akta pernikahannya pada pemerintah hal ini bertujuan agar  pernikahan  tersebut  dapat  diakui  oleh  Negara,  sedangkan  kewajiban  yang  harus dilakukan oleh pasangan yang menikah adalah mencatatkan pernikahan tersebut kepada Negara,  hal  ini  berkaitan  erat  dengan  warisan.  Seorang  yang  meninggal  dunia adakalanya akan meninggalkan keluarga dan harta kekayaan, tentu saja hal ini berkaitan
erat dengan warisan
Di  Indonesia  dengan  warga  negaranya  yang  mayoritas  beragama  Islam  mengeluarkan Instruksi  Presiden  Nomor  1  tahun  1991  tentang  Kompilasi  Hukum  Islam  (selanjutnya disebut  KHI)  sebagai  bentuk  upaya  dari  pemerintah  untuk  memenuhi  kebutuhan warganya yang beragama Islam dalam hal kepastian hukum.
Sebelum  berfokus  pada  akibat  hukum  yang  timbul  dari  putusan  hakim  atas  sengketa waris  terhadap  ahli  waris,  perlu  diketahui  terlebih  dahulu  mengenai  bagaimana kekuatan dari putusan tersebut. Secara umum kekuatan dari putusan pegadilan yang di putus oleh hakim adalah adanya kekuatan mengikat, adanya kekuatan pembuktian dan adanya kekuatan eksekutorial.
Akibat hukum yang dimaksud adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu  akibat  yang  di  kehendaki  dan  telah  diatur  oleh  hukum  dan  juga  merupakan tindakan yang harus dilakukan guna memperoleh suatu hal yang dikendaki oleh hukum dalam hal ini hal yang di kehendaki adalah sesuatu putusan hakim atas sengketa waris tersebut.
Apabila  dikaitkan  antara  kakuatan  dari  putusan  hakim  tersebut  dengan  akibat  hukum yang  akan  timbul  dari  putusan  sengketa  waris  terhadap  ahli  warisnya,  maka  akan muncul akibat hukum yaitu:

## 1.  Kekuatan hukum mengikat
Untuk  dapat  melaksanakan  atau  merealisasi  suatu  hak  secara  paksa  diperlukan  suatu putusan  pengadilan  yang  dipertimbangkan  oleh  hakim  atau  akta  otentik  yang menetapkan hak itu, suatu putusan pengadilan dimaksudkan untuk menyelesaikan suatu persoalan  atau  sengketa  dan  menetapkan  hak  atau  mengatur  bagaimana  keinginan hukum.
Apabila  pihak-pihak  dalam  suatu  kasus  sengketa  waris  menyerahkan  dan mempercayakan sengketanya kepada pengadilan agama atau hakim di pengadilan agama untuk memeriksa dan mengadili maka hal tersebut mengandung arti bahwa pihak-pihak yang bersangkutan akan tunduk dan patuh pada putusan yang dijatuhkan. Putusan yang telah  dijatuhkan  itu  haruslah  di  hormati  oleh  semua  pihak  baik  antara  penggugat  dan tergugat dan siapapun tidak boleh bertindak bertentangan dengan putusan.
Sama  halnya  dengan  kasus  sengketawa  waris  yang  diteliti  oleh  penulis,  dari  hasil putusan yang dijatuhkan oleh hakim sekiranya menimbulkan akibat hukum yaitu antara semua  penggugat  dan  tergugat  untuk  tunduk  dan  patuh  terhadap  apapun  keputusan hakim.

## 2.  Kekuatan pembuktian
Putusan yang dijatuhkan oleh hakim pengadilan agama dalam kasus sengketa waris yang dituangkan  dalam  bentuk  tertulis  serta  dibacakan  pada  saat  proses  persidangan merupakan akta otentik yang tujuannya adalah sebagai alat bukti bagi para pihak yang diperlukan dalam melaksanakan putusan tersebut sebagai pembuktian yang kuat.
Dari hal tersebut sesuai dengan putusan hakim atas sengketa waris yang menjadi fokus penelitian  penulis,  putusan  tersebut  bisa  dijadikan  sebagai  akta  otentik  yang  akan menimbulkan  akibat  hukum  bagi  semua  ahli  waris  yaitu  menjadi  acuan  kedepannya untuk melakukan pembagian warisan sesuai apa yang tercantum dalam putusan.
Promblematika Hukum Terhadap … ( Salma, Rahman & Poernomo) | 170

## 3.  Kekuatan eksekutorial
Suatu putusan hakim dimaksudkan untuk menyelesaikan suatu persoalan atau sengketa dengan  berbagai  macam  pertimbangan  dengan  menetapkan  hak  atau  mengatur bagaiamana  hukumnya,  dalam  artian  bahwa  putusan  hakim  tidak  semata-mata  hanya mengatur begitu saja tindakan yang harus dilakukan melainkan juga adanya keharusan untuk  merealisasikan  atau  pelaksanaannya  (eksekusisnya)  yang  wajib  dilakukan  dan bersifat memaksa. Kekuatan pembuktian dari putusan dan kekuatan mengikat saja dari suatu  putusan  pengadilan  yang  dijatuhkan  oleh  hakim  belum  cukup  dan  tidak  berarti apabila  putusan  itu  tidak  dapat  direalisasikan  atau  dilaksanakan.  Oleh  karena  putusan itu  menetapkan  dengan  tegas  hak  atau  hukumnya  untuk  kemudian  direalisir,  dari  hal tersebut  putusan  hakim  dari  kasus  sengketa  waris  mempunyai  kekuatan  eksekutorial yaitu  kekuatan  untuk  dilaksanakannya  apa  yang  ditetapkan  dalam  putusan  itu  secara paksa oleh alat-alat negara.
Sesuai  dengan  putusan  yang  dijatuhkan  oleh  hakim  pengadilan  agama  pangkajene dengan  nomor  putusan:0522/Pdt.G/2018/Pa.Pkj  bahwa  yang  menjadi  objek  sengketa dari  pihak  tergugat  I  untuk  di  kembalikan  dan  dimasukkan  kedalam  budel  warisan untuk  dibagi  sesuai  penetapan  pengadilan  dan  menghukum  Para  Tergugat  untuk menyerahkan  harta-harta  warisan  tersebut  untuk  dibagi  sesuai  bagian  masing-masing ahli  waris  dalam  keadaan  tanpa  beban  sesuatu  apapun,  dan  jika  harta  harta  tersebut tidak dapat dibagi secara natural, maka diserahkan kepada Kantor Lelang Negara untuk dijual  lelang  dan  hasilnya  dibagikan  kepada  masing-masing  ahli  waris  yang  berhak sesuai bagiannya.
Akibat  hukum  dari  putusan  hakim  terhadap  ahli  waris  adalah  mengusahakan  dan mengupayakan  untuk  mengambil  tanah  yang  menjadi  objek  sengketa  waris  yang walaupun  dalam  hal  ini  tanah  yang  menjadi  objek  sengketa  sudah  dilakukan  jual-beli sebelumnya antara tergugat I dengan Pihak Pemerintah Pangkajene yang sekarang tanah tersebut sudah dijadikan tanah milik Negara dan menjadi fasilitas umum dalam hal ini sudah  dibangun  sekolah  maka  hal  yang  harus  dilakukan  oleh  tergugat  I  yang  juga menjadi  Ahli  waris  adalah  mengembalikan  hasil  penjualan  tanah  tersebut  karena putusan pengadilan tidak membatalkan suatu perjanjian jual-beli.
Dari  kekuatan  suatu  putusan  yang  memiliki  sifat  eksekutorial,  maka  tergugat  harus segera  mengembalian  hasil  penjualan  tersebut  dengan  cara  apapun  agar  disatukan kembali  dalam  budel  harta  warisan  untuk  dibagikan  sesuai  porsi  dari  penetapan pengadilan.  Demikian  kiranya  permasalahan  waris  dan  pembagiannya  perlu  dipelajari dan diketahui dengan baik, sehingga dalam masyarakat tidak terjadi sengketa waris yang tentunya  dapat  menjadikan  keretakan  dalam  hubungan  harmonis  suatu  keluarga.  Dari akibat-akibat hukum yang terjadi karena putusan yang dijatuhkan oleh hakim tersebut nampak  beberapa  yang  mungkin  dirasa  berat  oleh  beberapa  pihak  terutama  pihak tergugat,  tetapi  apa  yang  telah  dijatuhkan  oleh  hakim  adalah  sesuatu  yang  benar  dan tepat  menurut  hukum  yang  berlaku.  Putusan  yang  dijatuhkan  oleh  hakim  sebagai penegak hukum adalah keadilan yang harus selalu ditegakkan sebagai tujuan hukum itu sendiri.
Putusan sengketa waris yang terjadi di Pengadilan Agama Pangkajene khususnya dalam perkara  waris  putusan  nomor:  0522/Pdt.G/2018/Pa.Pkj  meskipun  putusan  sudah inkracht , akan tetapi akibat hukum terhadap putusan sengketa waris tersebut tehrhadap ahli  waris  belum  memberikan  keadilan.  Sehingga  putusan  tersebut  belum  dilakukan
eksekusi  karena  para  pihak  yang  bersengketa  sudah  menyelesaikan  melalui  jalur kekeluargaan.

## SIMPULAN
1.  Putusan  hakim  dari  sengketa  waris  di  Pengadilan  Agama  Pangkajene  dengan Nomor:  0522/Pdt.G/2018/PA.Pkj  sudah  tepat  dan  benar  Tetapi,  menurut  hukum hasil putusan belum terlaksana secara efektif.
2.  Akibat  hukum  terhadap  putusan  sengketa  waris  Pengadilan  Agama  Pangkajene Nomor: 0522/Pdt.G/2018/PA.Pkj terhadap ahli waris belum memberikan keadilan.

## SARAN
1.  Perlunya  pengadaan  sosialisasi  di  kalangan  masyarakat  untuk  mempelajari  dan mengetahui dengan baik mengenai hukum waris sehingga dalam masyarakat tidak terjadi sengketa waris yang tentunya dapat menjadikan keretakan dalam hubungan harmonis suatu keluarga.
2.  Hendaknya masyarakat membekali dirinya terhadap pengetahuan tentang warisan, sehingga  mengerti  atas  hak  dan  kewajiban  masing-masing  ahli  waris  dan mengutamakan  jalur  musyawarah  terlebih  dahulu  tanpa  proses  pengadilan  agar tidak terputus silaturahmi antar keluarga.

## DAFTAR BACAAN
Aisyah, N. (2018). Peranan Hakim Pengadilan Agama dalam Penerapan Hukum Islam di Indonesia. Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam , 5 (1), 73-92.
Fauzi,  M.  Y.  (2016).  Legislasi  Hukum  Kewarisan  di  Indonesia. Ijtimaiyya:  Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam , 9 (2), 53-76.
Hariyanto, E. (2014).
P2enyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia. IQTISHADIA: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah , 1 (1), 42-58.
Kusumaningtyas, R. F. (2011). Perlindungan Hak Cipta Atas Motif Batik Sebagai Warisan Budaya Bangsa. Pandecta Research Law Journal , 6 (2).
Oktarini,  O.  T.  (2021).  Tinjauan  Yuridis  Tentang  Penyelesaian  Sengketa  Harta  Waris Melalui Perdamaian. Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum) , 1 (3), 584-598.
Milayani,  O.  (2017).  Pewarisan  Dan  Ahli  Waris  Pengganti  “Bij  Plaatsvervulling”. Al-Adl: Jurnal Hukum , 9 (3), 405-434.
Rahmatullah, R. (2016). Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa Perkara. Jurisprudentie:  Jurusan  Ilmu  Hukum  Fakultas  Syariah  Dan  Hukum , 3 (1), 126-133.
Sam,  B.  A.  Z.  (2019).  Perlindungan  Hak  Cipta  Terhadap  Warisan  Budaya  Bangsa Indonesia Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Internasional. Lex Et Societatis , 7 (5).
Sanjaya,  U.  H.  (2018).  Kedudukan  Surat  Wasiat  Terhadap  Harta  Warisan  Yang  Belum Dibagikan Kepada Ahli Waris. Jurnal Yuridis , 5 (1), 67-97.
Sudaryanto,  A.  (2010).  Aspek  Ontologi  Pembagian  Waris  dalam  Hukum  Islam  dan Hukum  Adat  Jawa. [DUMMY]  Jurnal  Mimbar  Hukum  Fakultas  Hukum  Universitas Gadjah Mada , 22 (3), 534-552.
Tandey, A. T., Sompie, I. C., Zina, C., & Pihang, N. E. C. (2020). Pelaksanaan hak mutlak ahli  waris  terhadap  surat  wasiat/testamen  yang  menyimpang  dari  ketentuan legitieme  portie  burgerlijk  wetboek  (bw). Jurisprudentie:  Jurusan  Ilmu  Hukum Fakultas Syariah dan Hukum , 7 (1), 30-45.
Vela, A. (2015). Pembagian Waris pada Masyarakat Jawa Ditinjau dari Hukum Islam dan Dampaknya. As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan , 4 (2), 67-91.
.