## HUBUNGAN INTERNASIONAL TENTANG KERJASAMA KEMANUSIAAN NEGARA UTARA DAN NEGARA SELATAN (AUSTRALIA DAN INDONESIA)

## Yeyen Subandi

## Abstract
The southern states can be regarded as a developing country views of the average income is low, infrastructure that can  be said is still relatively  underdeveloped, and also the human development index which is less than the northern countries as the developed countries. Here the exception of Australia and New Zealand, despite being located in the southern part, but both countries have been classified into  developed  countries.  Relation to humanitarian  cooperation between Australia and Indonesia has been going on for a long time, and this partnership is experiencing bright and dim influenced by the political situation and international  relations between the two countries. Leadership change affect the existing cooperation, because both  countries still need each other in bilateral  relations, although sometimes intervention. The  purpose of this study was to see whether the assistance provided by Australia solely for humanitarian or any other purpose. In this article will use qualitative methods and results can be informed or to sharing for students, non-governmental organizations  (NGO) and  government who have been  getting foreign aid from Australia in humanitarian issues, until now the Indonesian government still expect and rely on the Australian government about assistance or cooperation in humanitarian issues.
Key    Words:
Developed Countries, Developing Countries,
Cooperation, Humanitarian, Foreign Assistance.

## Latar Belakang
Hubungan Internasional (HI) dan  kemanusiaan dewasa  ini, mengapa muncul banyak persoalan baru secara bersamaan karena kepentingan  demi kemanusiaan, apakah  hanya  pergeseran mengenai isu kemanusiaan saja? Mampukah teori-teori yang telah ada saat ini menjelaskan perubahan-perubahan yang begitu cepat? Pertanyaan-pertanyaan  tersebut  sering muncul.  Pola  hubungan baru tersebut mengharuskan  peninjauan kembali atas berbagai teori dalam disiplin ilmu ini.
Untuk memenuhi tuntutan  perubahan  jaman sebagai suatu disiplin, Ilmu HI dapat dikatakan sebagai “pendatang baru” setelah ilmu-ilmu humaniora yang lain (politik, hukum, ekonomi, sosiologi) berkembang  dengan  paradigmanya  masing-masing.  Keterlambatan perkembangan HI sebagai suatu ilmu  tidak lepas dari asal-usul kelahiran ilmu ini, yang baru muncul pada pasca Perang Dunia ke II. Selama beberapa saat, setelah itu HI masih didominasi oleh ilmu politik,  yang  kemudian  dapat  dianggap  sebagai  “induk” Ilmu  HI. Dominasi ini membawa konsekuensi epistemologis bagi HI, seperti masih dipertanyakannya apakah HI itu dapat dianggap ilmu.
HI pada masa lampau berfokus pada kajian mengenai perang dan  damai,  perubahan  dan  kesinambungan  yang  berlangsung dalam  hubungan  antar  negara  atau  antara  bangsa  dalam konteks sistem global tetapi  masih bertitik berat kepada hubungan politik yang   lazim ( high politics ). HI kontemporer   selain mengkaji hubungan politik juga mencakup sekelompok kajian lainnya seperti tentang  interdependensi  perekonomian,  hak-hak  asasi manusia, kemanusiaan, organisasi-organisasi dan lembaga swadaya
masyarakat (LSM) internasional dan lain sebagainya. Pola interaksi HI tidak  dapat dipisahkan dengan segala bentuk interaksi yang berlangsung  dalam  pergaulan  masyarakat  internasional  baik  oleh pelaku negara-negara ( state actors ) maupun  oleh pelaku-pelaku bukan negara ( non-state actors ).
Sejak  akhir  Perang Dingin,  disiplin keilmuan  HI banyak tantangan  untuk  menelusuri  ribuan  cabang dari  proses yang  jika sebelumnya  disamarkan  dalam  bentuk-bentuk  kekhawatiran  yang berlebihan  terhadap  konflik  negara adikuasa  dan  perang  nuklir yang  sebenarnya berakibat/dampaknya  kepada  manusia  dan kemanusiaan. Pada era sekarang ini sudah membuka diri  dengan meruntuhkan  batas-batas  nasional  dalam  ruang  politik,  ekonomi dan  sosial. Dan  sudah  banyak  tulisan-tulisan  tentang  fenomena globalisasi kemanusiaan baik di negara Selatan, Utara maupun di belahan dunia lain.
Dalam tulisan ini  akan dibahas mengenai HI dalam isu kemanusiaan di negara Selatan yaitu Australia dan Indonesia. Negara  bagian Selatan  bisa  dikatakan sebagai negara  berkembang dilihat dari rata-rata pendapatan  yang rendah, infrastruktur yang masih dikatakan relatif terbelakang dan juga indeks perkembangan manusia yang kurang  dibandingkan  dengan negara Utara sebagai negara  maju.  Di sini adanya  pengecualian  untuk  Australia dan Selandia  Baru,  meskipun  berada  di  bagian Selatan  letaknya, tapi kedua negara tersebut sudah tergolong ke dalam negara maju.

## Pembahasan Hubungan Internasional dan Kemanusiaan
Hubungan  antara negara  maju yang dikategorikan  sebagai negara  Utara,  dan negara  berkembang yang  dikategorikan sebagai negara Selatan, bila dilihat dari hubungan di bidang ekonomi ke dua   negara   tersebut   melakukan hubungan   kerjasama   yang biasanya  negara Utara  akan  menanamkan modalnya ke negara Selatan  dan  untungnya  dibagi  ke  dua  belah pihak.  Begitupula kerjasama  dilakukan  untuk  bidang  teknologi,  sosial,  politik  dan kemanusiaan.
Australia  berada  di bagian Selatan  tetapi tergolong  negara maju, dan ini merupakan sebuah pengecualian, kerjasama dengan Indonesia   sudah   dilakukan   sejak lama. Kerjasama antara Australia  dan Indonesia  sudah  terjadi dan  bisa  dilihat  dari jaman pra sejarah,  di  mana Indonesia  adalah  tetangga Australia yang terdekat.  Hubungan  antara  kedua  negara  ini  mempunyai sejarah yang    panjang    dengan    contoh    persamaan    antara    hewan    dan tanaman yang ada di Australia, Irian  Jaya, Nusa Tenggara dan Sulawesi  yang  merupakan  bukti  adanya  hubungan  tersebut  dan juga  terdapat hubungan  sosial  dan budaya.  Cerita mengenai hubungan  ini  sudah  lama  dimulai  dalam  sejarah  manusia, tetapi sulit untuk  mengatakan  kapan  tepatnya  hubungan/kerjasama antara Australia dan Indonesia itu dimulai.
Sepertinya  di  dalam studi  HI yang  mendekati  ke arah  isu tersebut adalah menyangkut kemanusiaan, yaitu teori kosmopolitanisme, di mana teori ini  merupakan sebuah proyek perealisasian suatu dunia yang kosmopolitan dengan basis
kesetaraan  dan  menyarankan  bagaimana  tatanan  sosial  dan internasional  dirancang sesuai  prinsip  tidak  melakukan,  atau meminimkan hal-hal yang membahayakan baik itu secara sengaja atau tidak sengaja pihak lain, yaitu manusia dan   juga kemanusiaan   termasuk   juga   didalamnya   orang-orang asing. Dengan teori kosmopolitan ini kerjasama untuk kemanusiaan bisa dirancang lebih luas lagi dan menjadi acuan bagi penggiat-penggiat isu kemanusiaan baik itu aktor negara maupun non-negara.
Pemikiran-pemikiran HI dan  kemanusiaan  bukan  hanya tumbuh  dalam  pemikir-pemikir Barat saja,  tetapi  pemikir non- Barat pun tumbuh  dan berkembang seperti apa yang dilontarkan oleh Sayyid Qutb tentang kedaulatan  dan kemanusiaan,  dimana pemikiran tentang kedaulatan itu dikonstitusikan.
Dalam  hal  ini  mengenai  kemanusiaan  masih  juga  berkiblat kepada  Barat  atau  pendukung  historisisme  eropasentris  yang dihasilkan membentuk semua kasus  perbedaan pembangunan sebagai  keganjilan,  deviasi  atau  anomali,  yang  konsekuensinya tereduksi menjadi model rasionalitas dan peradaban yang anterior diakronis dan normatif inferior.
Penulis  akan  mencoba  mengkaitkan  mengenai  perdebatan tentang  kemanusiaan  di  dalam HI dan  akan  mengambil dari pemikiran/pandangan,   yaitu:   Pertama,   pandangan menurut Antonio Doni dalam perdebatan  mengenai kemanusiaan. Menurut Antonio  Doni, kemanusiaan  tidak  lagi  diproyeksikan  sebagai gerakan  moral  saja,  tetapi  bergeser  menjadi  isu  dalam HI. Kemanusiaan  kemudian  berkonotasi  menjadi  tiga bagian terpisah, tetapi tumpang tindih realitas: sebuah ideologi, gerakan dan profesi
(Finkelstein, 1995: 369). Mencoba menanggapi dari apa yang sudah dituliskan  oleh  Antonio  Doni, memang semuanya berawal  dari manusia  dan  kemanusiaan  dan  juga  dari  manusia  itu  sendiri, dengan  adanya  keinginan atau  kepentingan  yang  ingin  dicapai entah  itu  impian maupun  cita-cita  dari  seorang  manusia itu sendiri.
Yang  kedua,  Menurut  Michael  N.  Barnett, “Empire of Humanity” mengeksplorasi  kemanusiaan  itu  pertumbuhan  yang luar  biasa  dari  asal  mulanya pada  awal  abad  kesembilan belas menjadi  terkenal saat  dalam  kehidupan  global (Barnett, 2011). Berdasarkan pekerjaan yang luas, pertemuan dekat dengan banyak pihak  terkemuka seperti lembaga  internasional dan  wawancara dengan puluhan pekerja bantuan di lapangan dan di kantor pusat, Empire of Humanity memberikan  sejarah  yang  bersifat  global  dan intim.  Menghindari  baik  romantisme  dan  sinisme, Empire of Humanity mengeksplorasi humanitarianisme bertahan  baik  itu tema,  tren,  dan  yang  paling  mencolok,  ambiguitas etis. Kemanusiaan  berharap  untuk  mengubah  dunia,  tapi  dunia  telah meninggalkan jejak pada kemanusiaan.
Kemanusiaan  telah mengalami  tiga  zaman  yang  berbeda, duni kekaisaran, post-kolonial, dan  liberal  yang  masing-masing telah membentuk apa yang kemanusiaan dapat lakukan dan apa itu.  Dunia  telah  menghasilkan  bukan  hanya  satu  kemanusiaan, melainkan  varietas kemanusiaan.  Selanjutnya,  Barnett  mengamati bahwa dunia kemanusiaan terbagi antara sebuah kamp  darurat yang  ingin  menyelamatkan  nyawa  dan tidak  ada  lagi  dan sebuah kamp alkemis yang ingin menghilangkan penyebab penderitaan.
Kamp  ini  menawarkan  visi  yang  berbeda  tentang  apa  tujuan  dan prinsip-prinsip kemanusiaan, dan sesuai merespon secara berbeda terhadap  tantangan  global yang  sama  dan  keadaan darurat kemanusiaan.  Kemanusiaan  telah mengembangkan  metropolis lembaga-lembaga  global  perawatan,  sebesar  pemerintahan  global kemanusiaan.  Pemerintahan  itu sendiri adalah  kemanusiaan, Barnett  mengamati,  adalah  sebuah  kerajaan  kemanusiaan:  ia melatih  kekuasaan  atas  individu  sangat  berharap  untuk membebaskan, “enhanced  opportunity, increase equity,  peace and security and a sustainable future”.

## Kerjasama Dalam Isu Kemanusiaan Antara Australia dan Indonesia
Setelah  melihat  apa yang  dikatakan  oleh  Antonio  Doni  dan Michael  N  Barnett pada  bagian  sebelumnya,  penulis akan mengkaitkan  dari  dua  pemikiran  tersebut  dengan  kasus hubungan/kemitraan/kerjasama  antara  pemerintah  Australia  dan pemerintah Indonesia di  dalam studi Hubungan Internasional untuk  kemanusiaan  secara  luas.  Muncul  juga  dalam pikiran- pikiran awam apakah Australia memberikan bantuan semata-mata untuk kemanusiaan? Atau ada intervensi di antara dua negara yang saling bekerjasama tersebut?
Pada dasarnya penulis setuju dengan apa yang dikemukakan oleh  Antonio  Doni dan  Michael N Barnett, yang mana pada dasarnya semua di  balik itu, kalau  kita lihat kerjasama  antara pemerintah Australia dan Indonesia  adalah bukan hanya kepentingan kemanusiaan semata, tetapi adanya kepentingan dari
dua  negara  tersebut  di  dalam  melakukan  hubungan  internasional baik kepentingan  politik ataupun kepentingan mencari suaka (Barnett,  2011). Dengan  hal  seperti  itu,  penulis  memberikan asumsi dengan menggunakan asumsi mangkok di banding asumsi pagar  tinggi,  dengan  kata  lain pemerintah  Australia  sebanyak- banyaknya    memberikan    bantuan/anggaran untuk isu kemanusiaan  yang ada di Indonesia dengan tujuan mendapatkan suaka.  Begitu pula  dengan  pemerintah Indonesia dengan menggunakan  asumsi  mangkok  tersebut  dibandingkan  dengan menggunakan  asumsi  pagar  tinggi, lebih  ke  arah  menerima  atau mendapatkan bantuan dari Australia dan tidak membuat batas atau pagar tinggi tetentu untuk hubungan bilateral dari  ke dua negara.
Bantuan  luar  negeri  ataupun  kerjasama  Australia  yang sudah  diberikan  ke Indonesia  memiliki  motif-motif  yang berbeda. Pemerintah Indonesia sendiri menanggapai perihal kerjasama baik itu  isu  kemanusiaan  atau  isu  lainnnya,  dengan  kata  lain apakah selama  ini  kerjasama  dibuat  untuk  dilakukan,  atau kerjasama dibuat untuk tidak  dilakukan, dan atau kerjasama dibuat  untuk melanggengkan status  quo , semua tergantung kepada pemikiran pemerintah Indonesia mengenai kerjasama ini.
Menanggapi  adanya  pertanyaan-pertanyaan  yang  muncul, penulis  coba  mengkaitkan  dengan prinsip-prinsip diplomasi kemanusiaan  di  dalam  Hubungan Internasional  ke  dua  negara tersebut,  baik  yang  dilakukan  oleh Australia  maupun  melalui International  Non Governmental  Organization (INGO) pemerintah Australia di dalam menyalurkan bantuan atau kerjasamanya,
selama ini apakah   bantuan   yang   telah diberikan   sudah menerapkan prinsip-prinsip dalam diplomasi kemanusiaan, seperti humanity, netrality maupun imparsiality . Begitu pula sebaliknya apakah  pemerintah Indonesia  sudah  menerapkan prinsip akuntabilitas. Yang terjadi, terkadang pemerintah Australia sedikit melenceng  dari  prinsip-prinsip  diplomasi kemanusiaan  dalam menyalurkan   bantuannya,   seperti   contoh:   apa   yang   sudah diberikan (bantuan) melalui INGO Australia di dalam penyalurannya    ataupun    secara    langsung    dari pemerintah Australia,  dalam  implementasinya  tidak  melihat  kebutuhan atau apa  yang  diperlukan  oleh  suara  akar  rumput,  karena  sudah  ada aturan   (petunjuk   pelaksanaan (juklak) dan petunjuk   teknis (juknis)) dari pemerintah Australia, dan sebagai warga Negara Indonesia (WNI) harus pandai-pandai melihat dan mengamati kerjasama melalui Memorandum of Understanding (MoU) yang di dalam kerjasama yang terjadi adalah Memorandum of Agreement (MoA).  Kekurangan yang  ada  untuk  pemerintah Indonesia  sendiri ataupun LSM lokal  belum terlalu transparansi dalam melakukan prinsip akuntabilitas.
Pertentangan/pro    dan    kontra pada    masa    pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), mengenai hukuman  mati bagi warga  negara Australia dalam  kasus  narkoba berdampak besar pada  bantuan  yang  selama  ini  dikerjasamakan dan  juga menyebabkan  hubungan  yang  memanas.  Australia  yang  berharap tidak  adanya  hukuman  mati  bagi  warga  negaranya  dengan  alasan selama  ini pemerintah  Australia sudah  banyak  membantu pemerintah Indonesia. Namun, pada kenyataannya tetap adanya
atau  dilakukannya  eksekusi  mati  bagi  warga  negara Australia. Kebijakan dari pemerintah Indonesia  inilah yang menimbulkan perdebatan baik di negara Selatan maupun di negara Utara bahkan di dunia. Menurut The Independent  Commission on International Humanitarian Issues; Humanitarian is a basic orientation towards the interest and welfare of people (The Report  of The Independent Commission on International Humanitarian Issues, The Winning Human Race).
. Ini menegaskan bahwa humanitarianisme memang berfokus kepada  kepentingan  dan  kesejahteraan  manusia,  tetapi  semua kepentingan atau kesejahteraan tersebut tergantung juga  kepada pimpinan/kepala  dari  pemerintahan  yang  berkuasa. Menurut komisi  ini,  humanitarianisme  itu  merupakan  sebuah  kerangka untuk  mengenali  dilema  yang  ada  dalam  pemenuhan  kepentingan dan  kesejahteraan  manusia  dan  juga  menjadi  formula untuk menyelesaikan  dilema  tersebut. Humanitarianisme juga dilihat sebagai perilaku individual dan sebuah kerangka untuk para policy makers (The Report of The Independent Commission on International Humanitarian Issues, The Winning Human Race).
Mengacu pada pemikiran Grotius  berpendapat bahwa kekerabatan antara manusia dibentuk oleh alam, yang mengarah ke  komunitas  hak. Ini  memperpanjang  ikatan  antar  bangsa  serta antara masyarakat lokal. Sebuah ikatan seperti ini antara berbagai jenis  masyarakat manusia  membentuk hukum  alam,  berasal  dari kaidah-kaidah  penalaran  yang  benar. Jadi untuk  Grotius, hukum universal  dapat  didasarkan  pada  sifat manusia  sebagai mahluk rasional. Sama halnya pemikiran Vettel mengenai kekuasaan partai
yang  ada dan  menang  dalam pemilihan  umum (pemilu), untuk Grotius mengarah ke komunitas hak yang alih-alih  kalau dilogikakan partai adalah komunitas dan menentukan kepentingan dan  haknya  masing-masing.  Begitupula  di  Australia  partai mana yang  memenangkan  pemilu  maka partai tersebut  juga sebagai pemegang kekuasaan  anggaran untuk diberikan/didistribusikan berapa    banyak    ke    negara    yang    akan    ditunjuk    mendapatkan bantuan tersebut dengan kata lain negara yang bekerjasama.
Kalau  mengacu  pada  kosmopolitan  dengan tujuan  nilai global  governance untuk  studi  kasus kerjasama  antara  Australia dan Indonesia,  mencoba  mengacu  pada pemikiran  Finkelstein dimana  dengan  menggunakan  teori  kosmopolitan  dengan  tujuan global  governance adalah memerintah ( governing ), tanpa otoritas kedaulatan,  hubungan  yang  melampaui  batas-batas nasional (Finkelstein, 1995: 369).
Dapat   dikatakan bahwa global governance merupakan bentuk  pemerintahan  internasional  yang  tidak  otoriter.  Dalam memandang    hal tersebut    Finkelstein    mengkaitkannya dengan rezim-rezim  internasional.  Dalam  konteks  ini,  rezim  internasional sekaligus  mengadopsi  nilai-nilai  kosmopolitan  yang cenderung mengedepankan  nilai  dan  kepentingan  kemanusiaan. Isu-isu spesifik  yang  diangkat  atas  dasar  kepentingan keberlangsungan hidup manusia pada masa sekarang dan masa yang akan datang.
Mengacu    kepada    pemikiran    Finkelstein    di    dalam kosmopolitan  dengan tujuan  dan  nilai global  governance yang dilakukan oleh Australia, ini menandakan  hubungan  antara Australia dan Indonesia tanpa otoritas kedaulatan melalui
penunjukan  semata-mata adanya peran Australia, tetapi secara tidak langsung mengenai bantuan/anggaran tetap dari pemerintah Australia  dengan  mengedepankan  isu kemanusiaan  melalui Non Governmental Organization (NGO) yang ditunjuk.
Pada dasarnya apa  yang dilakukan oleh Australia di dalam kerjasama dengan Indonesia
pada  awalmya atas nama kemanusiaan, tetapi kalau melihat dari  perdebatan kemanusiaan dalam  Hubungan Internasional,  perdebatan  kemanusiaan  serta kerjasama yang sudah dijalin atau dilakukan, dengan  mengambil contoh  kasus  dan  pergeseran  isu  kemanusiaan tetap  adanya intervensi  yang  dilakukan  di  antara ke  dua  negara tersebut, terutama intervensi dari negara yang memberikan bantuan/memberikan  donor  keuangan, intervensi  yang  dilakukan bisa  terlihat atau tidak  terlihat dan juga  intervensi  sering  atau banyak ataupun tidak sering dan tidak banyak dilakukan.
Dalam
perdebatan kemanusiaan untuk kasus kemitraan/kerja  sama  antara  Australia  dan Indonesia dengan mengacu  kepada pemikiran  Antonio  Doni  dan  Michael  N Barnett, tetapi untuk isu pergeseran kemanusiaan itu sendiri akan  lebih mengacu  kepada pemikiran-pemikiran  dari natural law , modern state dan kosmopolitan, dan pemikiran-pemikiran yang dituliskan di   atas   masih mengacu   pada   hubungan   internasional   dan pemikiran Barat.
Kedua    negara    tersebut    saling membutuhkan,    walaupun sudah  seringnya pergantian  kepemimpinan  dari  kedua  negara tersebut dan juga terkadang memanas di dalam hubungannya.
Mengutip dari  pemikiran  Michael  N. Barnett  bahwa  “dunia kemanusiaan  terbagi  antara  sebuah  kamp  darurat  yang  ingin menyelamatkan nyawa dan tidak ada lagi dan sebuah  kamp alkemis  yang  ingin  menghilangkan  penyebab  penderitaan”  dari pernyataan  di  atas  apakah  Australia  berkomitmen  untuk menyelamatkan manusia bekerjasama dengan Indonesia  hanya semata-mata  karena  kemanusiaan, atau  demi  kepentingan negaranya (Bernett, 2011).
Bantuan  luar  negeri  sebenarnya  memiliki  syarat-syarat bilamana  aliran  modal  dari  luar  negeri  itu  dikatakan sebagai bantuan,  antara  lain;  yaitu  aliran  dananya  tidak  memiliki  inisiatif keuntungan atau unsur komersial dan  juga dana yang diberikan memiliki  syarat  dan  ketentuan yang lebih  ringan  dan mudah daripada yang berlaku pada umumnya. Bantuan luar negeri sendiri bisa  berbentuk  pemberian  modal. Bantuan  luar  negeri  yang diberikan  oleh  Australia  kepada Indonesia  sebenarnya  ada  syarat- syarat, tetapi terkadang kurang dipublikasikan ke masyarakat luas dan juga LSM yang mendapatkan bantuan atau pemerintah pusat dan daerah kurang memahami hal tersebut.
Penulis  coba  membandingkan  kerjasama  yang  sudah dilakukan  oleh  Australia  dengan Indonesia  dengan  tulisan  dari Alan Rix yang menjelaskan tentang bantuan  luar negeri atau kerjasama suatu   negara, dimana suatu negara memberikan bantuan  ke  negara  lain  dengan  tujuan  untuk  mengurangi kemiskinan ataupun  masalah lainnya, disebabkan suatu negara yang  menerima  bantuan  tersebut  mengalami  bencana dan sebagainya ini yang disebut dengan motif kemanusiaan atau
semata-mata  karena  atau untuk  kemanusiaan, tetapi ada  juga motif politik, dimana suatu negara memberikan bantuan ke negara lain karena adanya alasan politis tertentu, dengan kata lain adanya maksud  lain  dari  pemberian  bantuan  tersebut  yang  menimbulkan keterikatan  atau  menciptakan  suatu kondisi  negara penerima donor/bantuan  pada masa  mendatang harus  melakukan sesuatu dengan kata lain sebagai balas budi kepada  negara pemberi/pendonor.    Selain    kedua
motif    yang dijelaskan sebelumnya, ada  juga  motif keamanan  nasional,  dimana  suatu negara  memberikan bantuan  luar  negeri  memiliki  asumsi bahwa dengan memberikan bantuan luar negeri akan dapat meningkatkan pertumbuhan  ekonomi  dan  mendorong stabilitas  politik yang  ada. Tulisan  dari  Alan Rix  sudah  menggambarkan  bahwa  Australia sebagai  negara  pendonor  mempunyai kekuasaan  dan  juga menanamkan intervensi kepada negara penerima donor  yaitu Indonesia, motif-motif yang sudah  dijelaskan oleh Alan Rix benar apa  adanya  dan dikuatkan  oleh  bukti-bukti  yang  ada bahwa Australia memberikan bantuan kepada Indonesia bukan  hanya motif kemanusiaan, tetapi ada motif lain.
Selain  penjelasan-penjelasan  dan  analisa  di  atas,  penulis mencoba  mengkaitkan  mengenai  perdebatan  kemanusiaan untuk isu  kemanusiaan  yang  dikerjasamakan  antara  Australia  dan Indonesia, dengan  mengutip dari pemikiran humanisme dalam pengertian Ethichal Humanism yang mengacu  kepada sebuah gerakan kemanusiaan yang secara luas memiliki perhatian khusus kepada  perikemanusiaan,  yang  memperjuangkan  kaum  minoritas, sebagaimana uraian berikut: humanisme tersebut menempatkan
diri  sebagai  satu  pemikiran  etis  yang  mempromosikan  harkat, martabat dan nilai-nilai
kemanusiaan yang dalam perkembangannya  telah menjadikan manusia sadar akan eksistensinya  sebagai  makhluk  rohani,  yang  sekaligus  juga menandaskan  kembali  tanggung  jawabnya  dalam  kehidupan  di dunia. Akibat pandangannya tentang manusia yang cukup optimis, humanisme  telah  berjasa  mengembalikan  harkat  dan  martabat manusia,  menyadarkan  potensinya  dan  menegaskan  tanggung jawabnya    dalam    kehidupan.    Manusia    dalam    pandangan humanistik adalah ukuran segala sesuatu.
Dengan  pemikiran  yang  diutarakan  dari Ethical  Humanism dapat  digarisbawahi bahwa  “manusia sadar  akan  eksistensinya sebagai    makhluk    rohani”    ini    menunjukan    adanya    pemikiran hukum  alam  ( natural law ),  tidak  ada  teori  moral  yang  tidak didasarkan pada bentuk yang sangat spesifik teologi Aristoteles bisa dianggap  sebagai pandangan  hukum  alam. Mungkin berpikir bahwa tidak ada yang bisa dilakukan untuk memulai pembahasan teori  hukum  kodrat dalam  etika  selain menetapkan  makna untuk “teori hukum alam" dan melanjutkan dari sana. Tapi ada cara yang lebih  baik  melanjutkan,  salah  satu  yang  mengambil  sebagai  titik awal  peran  sentral bahwa  teori moral Thomas Aquinas bermain dalam  tradisi hukum  alam. Jika  ada  teori moral  adalah  teori hukum  alam,  itu adalah  Aquinas (setiap  etika  antologi  pengantar yang mencakup materi teori hukum alam). Untuk Aquinas, ada dua fitur kunci dari hukum alam,  memiliki pengakuan yang struktur pembahasannya tentang hukum alam.
Yang  pertama  adalah  bahwa,  ketika  kita  fokus  pada  peran Allah  sebagai  pemberi  hukum  alam,  hukum  alam  hanyalah  salah satu aspek ilahi, dan sebagainya teori hukum alam dari perspektif bahwa hanya satu bagian antara lain dari teori ilahi.
Yang  kedua  adalah  bahwa,  ketika  kita  fokus  pada  peran manusia sebagai penerima hukum alam, hukum alam merupakan prinsip-prinsip    rasionalitas    praktis,    prinsip-prinsip dimana tindakan manusia yang akan dinilai sebagai masuk akal atau tidak masuk  akal,  dan sebagainya  teori alam  hukum  dari  perspektif bahwa bagian unggul dari teori rasionalitas praktis.
Dengan  itu  mengenai  perdebatan  kemanusiaan, pada dasarnya  untuk kemanusiaan/perikemanusiaan  tetapi  untuk perdebatan ini dalam kasus kemitraan kerja sama antara Australia dan Indonesia bisa dilihat dari pemikiran modern-state apakah ada intervensi  dari  Australia  terhadap Indonesia,  atau  tidak  ada. Dilihat  dari  pemikiran modern state sudah  jelas juga adanya intervensi yang terjadi dari negara  pendonor kepada negara penerima donor dengan merujuk pada pemikiran modern-state .
Perdebatan  kemanusiaan  dan  Hubungan Internasional terlihat dalam salah satu teorinya, yaitu teori Kritis ( critical theory ).
Hubungan Internasional  berkembang juga merupakan proyek kosmopolitan.  Proyek  ini  berusaha  meneorisasikan  dan mengidentifikasi kemungkinan perealisasian suatu tuntutan dunia yang  kosmopolitan termasuk  didalamnya  tentang  kerjasama kemanusiaan. Dan masyarakat dunia menganggap  semua orang (sebagai individu) diperlakukan setara dan memiliki hak dan status moral yang sama juga, sehingga semua hal dapat diakui dan
direalisasikan.  Kosmopolitan  mempromosikan  nilai  kesetaraan moral  secara  universal,  dialog  universal,  serta  demokrasi  dan keadilan.
Selain perdebatan-perdebatan tentang kemanusiaan, penulis mengangkat juga mengenai perdebatan teori tentang bantuan luar negeri. Di dalam pemberian bantuan luar negeri dari Australia dan Indonesia  atau  kerjasama  yang  dilakukan  tersebut,  ada  beberapa teori mengenai bantuan luar negeri, antara lain:
Pertama,  aliran  realis  mengatakan  bahwa  bantuan  luar negeri  merupakan  komponen  penting  bagi  kebijakan  keamanan internasional.  Suatu  negara  memberikan  bantuan  luar  negeri bukan bertujuan untuk kemanusiaan, melainkan untuk  proyeksi power negara si pendonor.
Kedua,  teori  ketergantungan  mengatakan  bahwa  bantuan luar negeri merupakan alat untuk melakukan ekspansi ke negara- negara  miskin  untuk  mengeksploitasi sumber daya,  bantuan  luar negeri dianggap sebagai sistim yang mengekalkan ketergantungan.
Ketiga,  aliran  moralis/idealis mengatakan  bahwa bantuan luar  negeri  suatu  negara  secara  esensial  merupakan  gerakan kemanusiaan tanpa ada maksud  dan tujuan tertentu dibelakangnya.  Menurut  aliran  ini  negara  kaya  memiliki  tanggung jawab moral untuk membantu negara miskin sekaligus mendorong dukungan  yang saling menguntungkan  yang sejalan dengan pembangunan  ekonomi,  politik,  hukum,  sosial  dan  hak asasi manusia (HAM).
Terakhir, teori bureaucratic incrementalist mengatakan bahwa bantuan luar negeri yang diberikan oleh suatu negara memiliki
kombinasi/bermacam-macam maksud dan tujuan, selain tujuan isu  kemanusiaan  ada  juga  tujuan  geopolitik,  ideologi, kepentingan komersial  dan  berbagai  faktor  dalam politik  domestik negara pendonor.
Dari teori yang sudah dijelaskan di atas, bantuan luar negeri dari  Australia  ke Indonesia ataupun  kerjasama  yang  sudah dilakukan    bukan hanya    motif    kemanusiaan    saja, tetapi    ada maksud lain di antara negara pemberi donor dan penerima donor, dan  kedua  negara tersebut saling ketergantungan  dan
menguntungkan
walaupun    yang terkadang    situasi politik memanas.
Dari  perdebatan-perdebatan  teori  di  atas,  penulis  mengacu pada  hubungan antara  Australia dan Indonesia  dalam  isu kemanusiaan  yang  masuk ke  dalam  kategori  teori  pertama, yaitu teori realis, teori kedua  yaitu  teori ketergantungan  dan  teori keempat  yaitu  teori bureaucratic incrementalis dengan tujuan- tujuan  tertentu  dari  Australia,  selain teori-teori  tentang bantuan luar negeri yang sudah disebutkan, jelaskan dan analisa, ada juga dasar/motif kemanusiaan di dalam menyalurkan bantuan dan juga ada motif politis dan power dari negara pendonor, yaitu Australia, karena  selain  memberikan/mendonorkan  bantuannya  kepada Indonesia, Australia juga memberikan bantuan    melalui Perserikatan  Bangsa Bangsa  (PBB) dalam  isu  kemanusiaan  untuk negara-negara yang membutuhkan.
Pada  tahun  2016 apakah  Australia  masih  menyalurkan bantuan luar negeri ataupun bekerjasama untuk isu kemanusiaan ataupun isu lainnya kepada Indonesia, karena pada 1 Januari
2016  juga  akan  menghadapi  Masyarakat  Ekonomi  ASEAN  (MEA) termasuk Indonesia yang berada di negara bagian selatan. Karena kalau  mengacu  pada  pemikiran  pandangan Asia  dan Australia (ASLIA) dari Tan Malaka dimana menurutnya ASLIA adalah sebuah gagasan  atau  visi tentang  federasi  atau  perserikatan  sosialis  dari semua negara yang terletak di antara Asia dan Australia, di mana didalamnya ada pembagian Australia Utara dan Asia. Tan Malaka di dalam pemikirannya, Indonesia dan Australia itu bersatu.

## Kesimpulan
Kerjasama yang dilakukan  antara pemerintah Australia dan Indonesia  di  dalam  kerjasama  kemanusiaan  yang  pada awalnya mengatasnamakan kepentingan kemanusiaan, tetapi berkelanjutannya  dengan  isu  pergeseran  kemanusiaan dengan adanya intervensi.  Dengan itu kita bisa melihat dari teori-teori perdebatan  kemanusiaan  di  dalam Hubungan Internasional  dan pergeseran  kemanusiaan  dari natural law, modern-state dan kosmopolitan dengan tujuan dan nilai global governance .
Untuk perihal kerjasama yang dilakukan dalam program/isu untuk kemanusiaan, Australia tergantung juga kepada partai yang mendominasi dan memenangi pemilu seberapa besar bantuan yang akan    diberikan dan    kepada    negara    mana    saja akan dikerjasamakan.  Kalau  melihat sejarah kerjasama  yang  sudah dilakukan  antara Australia dan Indonesia  dari  jaman  pra-sejarah, Orde Lama, Orde Baru dan jaman Reformasi sudah terlihat adanya intervensi yang dilakukan dari kerjasama di antara ke dua negara tersebut.
100 100 100
Di dalam kerjasama ini (kerjasama untuk kemanusiaan) juga masih adanya kontroversi dan perdebatan serta perbedaan visi dan misi, apakah untuk  kemanusiaan yang tanpa dibumbui oleh segi politis  dengan  kata  lain  hanya  dan  untuk  kemanusiaan. Kemanusiaan  tidak  lagi  diproyeksikan  sebagai  gerakan  moral  saja tetapi  bergeser  menjadi  isu  dalam Hubungan Internasional. Kemanusiaan  kemudian  berkonotasi  menjadi  tiga bagian terpisah, tetapi  tumpang  tindih  realitas:  sebuah  ideologi,  gerakan  dan profesi.Tetapi kita harus  tetap  optimistis bahwa  kemanusiaan sangat  berperan  di dalam Hubungan Internasional,  walaupun  isu kemanusiaan sampai  saat  ini  masih menjadi  tujuan  utama  politik suatu manusia dan negara.
Sudah jelas apa yang dilakukan oleh Australia yang masuk ke dalam kategori negara maju walaupun berada di negara bagian Selatan  mempunyai  kepentingan-kepentingan  untuk  dilakukan bersama “kerjasama” dengan negara selatan lainnya salah satunya Indonesia.
Ada  beberapa  motif  negara  dalam memberikan  bantuan, termasuk didalamnya Australia dalam  memberikan bantuannya kepada Indonesia, yaitu: motif kemanusiaan, motif politik dan motif keamanan  nasional.  Begitupula  apa  yang  sudah  dilakukan  oleh Australia  dalam  memberikan  bantuannya dengan  adanya motif- morif yang sudah  disebutkan.  Walaupun  pergantian  pimpinan kedua  negara  dari masa  ke  masa  kedua  negara  tersebut masih saling membutuhkan meskipun terkadang adanya situasi panas di dalam politik ataupun di dalam hubungan internasional dari kedua negara tersebut.
101 101 101
Melihat kerjasama antara Indonesia dengan Australia, dilihat dari sudut pandang  asumsi mangkok dibandingkan asumsi pagar tinggi,  dengan  kata  lain Indonesia  masih  membutuhkan bantuan/dana  dari Australia  dibandingkan  harus  membatasi hubungan  yang ada, dan sebaliknya Australia membutuhkan Indonesia dalam kerjasama dalam isu kemanusiaan.
Selain bantuan  dengan isu kemanusiaan yang diberikan kepada Indonesia,  Australia juga memberikan bantuan melalui PBB  atas  dasar  isu-isu  kemanusiaan untuk  negara-negara  miskin ataupun negara berkembang lainnya. Selain itu, kerjasama antara Australia  dan Indonesia  perihal  bantuan  luar negeri  untuk  isu kemanusiaan  dipenuhi adanya  perdebatan-perdebatan  mengenai teori-teori yang muncul yang ada di Hubungan Internasional. Perdebatan  dan penjelasan dalam teori penulis juga menganalisis mengenai teori tersebut dalam kasus kerjasama antara Austalia dan Indonesia dalam isu kemanusiaan.
Untuk kedepannya kerjasama antara Australia dan Indonesia khususnya  dalam isu kemanusiaan  ataupun  isu-isu lainnya, bagi pemerintah, Kementerian, instansi, LSM, ataupun masyarakat luas untuk  lebih  memperhatikan  MoU yang  ada  antara  pihak  yang secara langsung ditunjuk oleh pemerintah Australia ataupun pihak pemerintah  yang  menandatangani nota  kesepahaman  yang  sudah dibuat dengan  tujuan bantuan  yang diberikan tepat sasaran, dan untuk  kemanusiaan.  Begitu  juga  untuk  pemerintah Indonesia ataupun  LSM  untuk  memperhatikan prinsip-prinsip  akuntabilitas yang ada dan transparansi, kalau perlu dipublikasikan hal seperti ini, dimana publikasi masih belum optimal. Hal tersebut dilakukan
102 102 102
dengan   maksud   dan   tujuan agar   kepercayaan dari negara pendonor  ataupun  lembaga  yang  ditunjuk oleh pendonor dapat dipelihara dan kerjasama yang selama ini dibuat dan dikerjasamakan dapat terus berjalan berkelanjutan.

## Daftar Pustaka
Barnett. N, Michael. 2011 . Hubungan Internasional dan Ilmu
Politik Empire of Humanity : Sebuah Sejarah
Kemanusiaan . Ithaca. Cornell UP.
The Independent   Commission on International Humanitarian Issues, Humanitarian is a basic  orientation towards the interest and welfare of people (Dalam buku The Winning Human  Race. The Report  of The Independent  Commission  on
International Humanitarian Issues).
Robbie Shiliam, (2011) Hubungan Internasional dan Pemikiran Non-Barat. Pustaka Pelajar.