## Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Dirugikan Atas Perbuatan Kartel Produsen Kendaraan Bermotor
Oleh:
Chelsea Angelia Hartono 1 , Lanny Kusumawati 2 , Irta Windra Syahrial 3

## Fakultas Hukum Universitas Surabaya
Chelseaangelia98@gmail.com
Volume  21  Nomor  2  Agustus  2023:  DOI: https://doi.org/10.53515/qodiri Article  History Submission: 21-06-2023 Revised: 15-07-2023 Accepted: 03-08-2023 Published: 14-08-2023

## ABSTRACT
This thesis raises a case regarding the actions and implementation of a cartel agreement between the President Director of PT X and the President Director of PT Y with the object of a 110 cc & 125 CC automatic scooter that does not meet the statutory provisions, namely article 1320 number (4), 1338  paragraph  (3)  and  1365  of  the  Criminal  Code  in  conjunction  with  Article  5  paragraph  (1), Article 11, and 47 of Law No. 5 of 1999 in conjunction with Article 4 and Article 45 paragraph (1) of  Law  No.  8  of  1999,  which  resulted  in  unlawful  acts.  The  non-compliance  with  the  statutory provisions was because the automatic scooter motorcycle was motivated by the existence of a cartel agreement between the President Director of PT X and the President Director of PT Y in violation of  Article  5  paragraph  (1).  So  that  the  price  fixing  agreement  made  has  violated  the  legal requirements of an agreement, namely "a lawful cause" where as a result the agreement is null and void. For their actions, the two PTs violating the provisions of the law can be said to be an unlawful act in accordance with Article 1365 of the Criminal Code, in which all elements of unlawful acts have been fulfilled. Based on Article 1365 of the Criminal Code, then PT X and PT Y as business actors producing motorized vehicles obliged to be responsible for an act against the law that brings harm to the consumers as buyers.
Keyword: Cartel Agreement; Pricing Agreement; Tort; Liability

## ABSTRAK
Jurnal  ini  mengangkat  kasus  mengenai  perbuatan  dan  pelaksanaan  suatu  perjanjian  kartel  antara Presdir PT X dan Presdir PT Y dengan objek sepeda motor skutik matik 110 cc & 125 CC yang tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan yaitu pasal 1320 angka (4), 1338 ayat (3) dan 1365 KUHPer jo pasal 5 ayat (1), pasal 11, dan 47  UU No 5 Tahun 1999 jo pasal 4 dan pasal 45 ayat (1) UU  No  8  Tahun  1999,  dimana  mengakibatkan  terjadinya  perbuatan  melawan  hukum.  Tidak memenuhinya ketentuan perundang-undangan tersebut karena sepeda motor skutik matik tersebut dilatarbelakangi dengan adanya perjanjian kartel antara Presdir PT X dan Presdir PT Y melanggar pasal 5 ayat (1). Sehingga perjanjian penetapan harga yang dibuat tersebut telah melanggar syarat sahnya suatu perjanjian yaitu “suatu sebab yang halal” dimana akibatnya perjanjian tersebut batal demi hukum. Atas perbuatannya kedua PT yang melanggar ketentuan perundang-undangan dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum sesuai pasal 1365 KUHPer, yang mana seluruh unsur perbuatan melawan hukum telah terpenuhi. Berdasarkan pasal 1365 KUHPer, maka PT X dan PT Y selaku pelaku usaha produsen kendaraan bermotor wajib bertanggung gugat atas suatu perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian bagi konsumen selaku pembeli.
Kata  kunci:  Perjanjian  Kartel;  Perjanjian    Penetapan  Harga;  Perbuatan  Melawan  Hukum;
Tanggung Gugat.

## A. PENDAHULAAN
Negara Indonesia adalah suatu suatu negara berkembang yang ada di Asia dimana hingga saat ini terus berupaya memajukan pelaksanaan pembangunan perekonomian negara, dimana usaha yang  dilaksanakan  oleh  pemerintah  ialah  membuka  kerjasama  terkait  perdagangan  Internasional. Apabila dilihat dari aktivitas perekonomian indonesia, khususnya pada bidang perdagangan yang dalam  hal  ini  adalah  produk  nasional  maupun  internasional  merupakan  akibat  dari  adanya keterbukaan ekonomi atau globalisasi, Hal ini menyebabkan masuknya barang atau jasa dari negara lain, oleh karena itu guna melindungi para konsumen lahirlah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang  Perlindungan  Konsumen.  tujuan  dibentuknya  undang-undang  perlindungan  konsumen adalah  memberikan  kesadaran  terhadap  pelaku  usaha  tentang  arti  pentingnya  perlindungan konsumen agar dapat memberikan sikap yang baik dan jujur serta memiliki rasa bertanggungjawab dalam berbisnis.
Namun pada nyatanya, kejujuran dalam berusaha terkadang diabaikan karena pelaku usaha seringkali  melalukan  praktek  monopoli  untuk  mencari  keuntungan  baik  secara  sendiri  maupun menguntungkan bersama pihak lain dengan cara dibuatnya janji oleh dua pihak pelaku usaha yang memiliki nama besar dan atau terkenal dan tiap-tiap pihak yang menggunakan cara tersebut tidak mengikatkan  diri  secara  hukum,  baik  secara  tertulis  maupun  lisan,  tetapi  pihak-pihak  tersebut memiliki  cita-cita  atau  tujuan  yang  sama  yaitu  untuk  menentukan  suatu  harga  barang  sehingga produsen lain tidak dapat bersaing secara sehat. Dilihat dari kondisi seperti ini maka jelas membuat konsumen  tidak  memiliki  pilihan  lain  lagi  untuk  mendapatkan  harga  yang  kompetitif  kecuali menerimanya dengan harga tinggi sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha/produsen. Hal  ini  dikenal  dengan  sebutan  Kartel  yaitu  adanya  kesepakatan  antara  beberapa  perusahaan produsen dan lain-lain yang sejenis untuk mengatur dan mengendalikan berbagai hal, seperti harga, wilayah, pemasaran, dengan tujuan menekan persaingan dan meraih keuntungan.
Untuk  melihat  praktek  kartel  maka  dapat  dilihat  pada  tahun  2016  terdapat  suatu  kasus perkara kartel yang membahas tentang skutik matik 110 cc & 125 cc yang dilakukan oleh PT Y dan PT Y. Kedua perusahaan tersebut diduga bersengkokol dalam menetapkan harga skutik matik 110 cc & 125 cc periode 2014. Dalam hal ini diketahui telah terjadi perjanjian diam-diam yang dilakukan oleh petinggi PT X yaitu TI dan PT Y yaitu YK saat bermain golf. Awal mula kasus ini muncul yaitu adanya gugatan konsumen yang diajukan oleh BRP pembeli skutik matik merek PT Y dan MS pembeli skutik matik merek PT X, dimana kedua konsumen tersebut mengajukan gugatan perdata atas perbuatan melawan  hukum  kepada seluruh konsumen yang telah membeli skutik  dari kedua
pelaku usaha tersebut yaitu PT Y dan PT X pada tahun 2019 Dengan adanya praktik kartel tersebut, diperkirakan kerugian yang dialami konsumen dapat dilihat pada selisih harga Rp 2.000.000 hingga Rp3.000.000 per unit skutik matik 110 cc & 125 cc yang didasarkan pada pembebanan biaya yang dibebankan kepada konsumen yang membeli kendaraan baru yaitu biaya administrasi surat tanda nomor kendaraan (STNK), sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan (SWDKLLJ), bea balik  nama  kendaraan  bermotor  (BBNKB),  pajak  kendaraan  bermotor  (PKB),  dan  biaya administrasi,  tanda  nomor  kendaraan  bermotor  (TNKB).  Hal  ini  didasarkan  pada  perhitungan investigator KPPU dimana biaya perkiraan pajak dan bea balik nama (BBN) ialah 10%, BBNKB bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) 1,5% dan biaya penjual kendaaraan bermotor (PKB) dan Rp.300.000 untuk biaya surat dan dokumen-dokumen lainnya.
Berdasarkan temuan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (yang selanjutnya disebut KPPU), PT X menaikkan harga skuter lima kali yang kemudian diikuti dengan kenaikan skutik PT Y dimana kenaikan  harga  tersebut  dilihat  dari  waktunya  cukup  berdekatan.  Selain  itu  berdasarkan  hasil pencarian KPPU dapat  dilihat bahwa seharusnya  harga motor skutik  pada periode tahun 2013 & 2014  di  Indonesia  ialah  Rp  8.700.000  juta  per  motor,  tetapi  justru  dijual  dengan  harga  Rp 14.000.000-18.000.000  juta  per  unit.  Pada  tahun  2015  PT  X  mampu  menjual  4.453  juta  unit sedangkan PT Y menjual 1.798 juta per unit, hal ini sesuai pada penguasaan pasar kedua PT hingga mencapai 95% dan untuk pasar sepeda motor di Indonesia 77% adalah skutik. Maka atas temuan tersebut  pada  putusan  KPPU  Nomor  04/KPPU-I/2016,  diperjelas  dengan  adnaya  Putusan Pengadilan  Negeri  Jakarta  Utara  Nomor  163/Pdt.G/KPPU/2017/PN.  Jkt.Utr,  dan  kemudian dikuatkan  oleh  putusan  Kasasi  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor  217K/Pdt.Sus- KPPU/2019, yang menyatakan bahwa PT Y dan PT X telah terbukti melanggar pasal 5 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dimana adanya bukti melakukan kartel  pada produk skutik  110 cc &  125 cc periode 2014. Atas putusan tersebut  mewajibkan  PT  Y  menebus  denda  sebesar  Rp.25.000.000.000  (dua  puluh  lima  milyar rupiah) dan PT X menebus  Rp.22.500.000.000 (dua puluh dua miliar lima ratus juta rupiah) yang akan  disetor  kedalam  kas  negara  sebagai  setoran  pendapatan  denda  pelanggaran  dibidang persaingan usaha satuan kerja KPPU. Namun terkait amar putusan yang menyatakan pembayaran denda  dibayarkan  kepada  kas  negara  memunculkan  permasalahan  baru  karena  dalam  kasus  ini bukan negara yang dirugikan melainkan konsumen.

## B. METODE PENELITIAN
Metode daripada penelitian yang digunakan adalah Metode Yuridis Normatif, yaitu suatu penelitian yang bersumber pada, teori, asas, konsep, serta Peraturan Perundang-Undangan yang ada dan  tertulis.  Penelitian  ini  juga  dikenal  pendekatan  kepustakaan,  dimana  pendekatan  ini menggunakan  bahan-bahan  seperti  buku,  jurnal  hukum,  karya  ilmiah,  dokumen  hukum,  maupun Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Pendekatan ini nantinya juga akan  memfokuskan  terkait  apakah  pembeli  memiliki  perlindungan  hukum  atas  perjanjian  kartel yang yang melatarbelakangi perjanjian penetapan harga yang telah diatur oleh peraturan perundang- undangan yang ada.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada tahun 2016 terdapat suatu kasus perkara kartel yang membahas tentang skutik matik 110  cc  &  125  cc  yang  dilakukan  oleh  PT  Y  dan  PT  Y.  Kedua  perusahaan  tersebut  diduga bersengkokol dalam menetapkan harga skutik matik 110 cc & 125 cc periode 2014. Dalam hal ini diketahui telah terjadi perjanjian diam-diam yang dilakukan oleh Presdir PT X yaitu TI dan Presdir PT Y yaitu YK saat  bermain golf. Kedua Presdir ini bertemu  pertama kali pada tahun 2013 saat bermail golf dimana keduanya memiliki hobi yang sama yaitu olaraga golf. Selanjutnya pada bulan januari 2014 dilakukan pertemuan kedua saat bermain golf. Pada bulan April tahun 2014, Presdir PT Y mengirimkan email pada VP Maketing lalu setelah itu diforward ke manajemen marketing, pada bulan November tahun 2014 pertemuan terakhir antara dua Presdir di tempat golf, dan terdapat email terkait janji retail pricing issue yang dikirimkan oleh PT Y kepada PT X dimana email yang dikirimkan merupakan komunikasi resmi yang dilakukan kedua Presdir perusahaan tersebut. Presdir YK telah meminta marketing management group untuk mengikuti pola kenaikan haraga mulai dari januari 2014 sebagai janji kepada Presdir TI.
Berdasarkan email internal milik YK, pada Hari Senin tanggal 28 April 2014 pukul 05.07 PM, Bapak D (DB– Vice President PT. Y) menggunakan alamat email dyon@indosat.blackberry.commem-forward email dari TI (Presiden Direktur PT X– alamat email kojimayo@y-motor.co.id)  dengan  subject  email  Fw:Pricing  Issue,  yang  ditujukan  kepada  Mr.  T (Direktur Marketing PT Y) alamat email teradayu@y-motor.co.id, YK (Direktur Marketing PT Y) dengan  alamat  email  tokunagayu@y.co.id,  Bapak  S  (Direktur  Sales  PT.)  dengan  alamat  email sutarya@y-motor.co.id,  Bapak  Hendri  Wijaya  (General  Manager  Marketing  PT.  YIMM)  dengan alamat email hendri_mkt@y-motor.co.id, dan Bapak Ichsan Nulhakim (Chief DDS 3 PT. YIMM) dengan  alamat  email  ichsan_mkt@y-motor.co.id.  Bahwa  pada  isi  email  tersebut  mengatakan
“Please find attached the IDN price comparison material presented by YMC at Asean Mtg just after GEC. As You can notice, prices of some models are lower X, such as V, F, etc. We need to send message to X that Y follows H price increase to countermeasure exchange rate fractuation / labor cost increase as a common issue for the industry. So please review the current pricing and where there is a room, please adjust the price. I understand that to maintain the volume, if necessary, we use the amount of price increase for promotion of the models at least for the time being. Thanks, K”.
Dikatakan  bahwa  mengenai  kesepakatan  mengenai  pola  harga  terjadi  mulai  dari  januari 2014. Adanya pengaturan penetapan harga juga terbukti dengan adanya saksi dari YT yaitu ia pernah mengirimkan email kepada bapak S dan bapak D tentang ketidaksetujuan YT terhadap harga yang dicompare dengan harga PT X naik. Dengan membandingkan harga PT X karena menurut YT harus mempunyai strategi marketing sendiri tidak hanya mengikuti perusahaan lain atau competitor. Dapat dilihat file yang diserahkan YT akan terlihat harga PT X naik maka harga PT Y akan naik, kebijakan ini ada karena terdapat perintah dari YK untuk memonitor harga PT X. Misalkan tahun lalu bulan 2, bulan 5 dan bulan 7 bulan 8 tahun 2014 harga jual X naik lalu harga jual Y naik di bulan 3 bulan6 dan bulan 9 karena instruksi Presdir YK. Termasuk bulan januari tahun 2015 YK menginstruksi kepada Bapak S, Bapak D, Bapak T, Bapak T, Bapak R, Bapak S, Bapak M dan Bapak S hadir pada rapat CMM ini untuk menaikkan harga. Tetapi YT menolak, karena manajemen Indonesia tidak bisa bilang “tidak” maka YT yang mewakili. Bahwa Meeting corporate management meeting (CMM) tersebut YK berkeras untuk menaikkan harga tetapi YT menolak.
PT X sering membandingkan dengan PT X karena market share kendaraan roda dua 93 % dipegang oleh PT X dan PT Y sehingga kami tidak melihat kompetitor lainnya Bahwa corporate management  meeting  (CMM)  dilakukan  sebulan  dua  kali.  Kalau  tidak  salah  tanggal  12  atau  19 Januari 2015 Untuk masalah penolakan YT di CMM tersebut ada di file tersebut yang saya serahkan. Ada file presentasi Bapak D dan Bapak S kepada YK yang presentasi mereka berdua semua direktur tahu karena ada di CMM. Berdasarkan saksi YT adanya kebijakan kenaikan harga yang mengikuti PT X telah terlaksana pada tahun 2014. Dalam hal ini YT menolak untuk mengikuti kenaikan harga pada  tahun  2015  pada  bulan  januari.  YK  memberikan  instruksi  untuk  mengikuti  harga  X  dan diberikanlah instruksi kepada semua direktur termasuk bapak D, bapak S, dan YT untuk menaikan harga sesuai dengan kenaikan X. Pertama kali diberikan instruksi secara lisan pada bulan Februari 2014.
Pada Februari 2014 X naik harga maka kojima menginstruksikan untuk menaikkan harga Y pada bulan Maret 2014, dalam hal instruksi terkait harga dinaikan tersebut dilaksanakan dengan paksaan  karena  merupakan  perintah  dari  Presdir  YK.  Dengan  adanya  praktik  kartel  tersebut, diperkirakan kerugian yang dialami konsumen dapat dilihat pada selisih harga Rp 2.000.000 hingga Rp3.000.000 per unit skutik matik 110 cc & 125 cc yang didasarkan pada pembebanan biaya yang dibebankan kepada konsumen yang membeli kendaraan baru yaitu biaya administrasi surat tanda nomor kendaraan (STNK), sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan (SWDKLLJ), bea balik  nama  kendaraan  bermotor  (BBNKB),  pajak  kendaraan  bermotor  (PKB),  dan  biaya administrasi,  tanda  nomor  kendaraan  bermotor  (TNKB).  Hal  ini  didasarkan  pada  perhitungan investigator KPPU dimana biaya perkiraan pajak dan bea balik nama (BBN) ialah 10%, BBNKB bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) 1,5% dan biaya penjual kendaaraan bermotor (PKB) dan  Rp.300.000  untuk  biaya  surat  dan  dokumen-dokumen  lainnya.    Berdasarkan  temuan  Komisi Pengawas Persaingan Usaha (yang selanjutnya disebut KPPU), PT X menaikkan harga skuter lima kali yang kemudian diikuti dengan kenaikan skutik PT Y dimana kenaikan harga  tersebut dilihat dari waktunya cukup berdekatan. Selain itu berdasarkan hasil pencarian KPPU ditemukannya data biaya produksi rata-rata sepeda motor skutik hanya sekitar Rp.7.000.000 hingga Rp.8.000.000 per unit.  Sehingga  menurut  perhitungan  KPPU  dapat  dilihat  bahwa  seharusnya  harga  sepeda  motor skutik dapat dijual dengan harga Rp 12.000.000 juta per unit, tetapi justru dijual dengan harga Rp 14.000.000-18.000.000 juta per unit.
Pada tahun 2015 PT X mampu menjual 4.453 juta unit sedangkan PT Y menjual 1.798 juta per  unit,  hal  ini  sesuai  pada  penguasaan  pasar  kedua  PT  hingga  mencapai  95%  dan  untuk  pasar sepeda  motor  di  Indonesia  77%  adalah  skutik.  Maka  atas  temuan  tersebut  pada  putusan  KPPU Nomor 04/KPPU-I/2016 dimana bahwa PT Y dan PT X telah terbukti melanggar pasal 5 ayat (1) Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999  Tentang  Praktek  Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak Sehat dimana adanya bukti melakukan kartel pada produk skutik 110 cc & 125 cc periode 2014. Atas putusan tersebut mewajibkan PT Y menebus denda sebesar Rp.25.000.000.000 (dua puluh lima milyar rupiah) dan PT X menebus Rp.22.500.000.000 (dua puluh dua miliar lima ratus juta rupiah) yang  akan  disetor  kedalam  kas  negara  sebagai  setoran  pendapatan  denda  pelanggaran  dibidang persaingan usaha satuan kerja KPPU. Namun terkait amar putusan yang menyatakan pembayaran denda  dibayarkan  kepada  kas  negara  memunculkan  permasalahan  baru  karena  dalam  kasus  ini bukan negara yang dirugikan melainkan konsumen.
Pada pasal 1 angka 7 UU No 5 Tahun 1999 mengatakan “Perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis”.  Dalam hal  ini perjanjian yang dilarang hampir tidak pernah dilakukan secara tertulis.  Para pelaku usaha dalam  melakukan  aksinya  lebih  banyak  menggunakan  perjanjian  dengan  tidak  tertulis  yang dipahami oleh para anggota. apabila dikaitkan dengan pasal 1313 KUHPer maka yang dimaksud dengan kesepakatan tidak tertulis dapat juga diartikan secara diam-diam, namun istilah umum yang digunakan  ialah  kesepakatan  diam-diam.  Dalam  kehidupan  sehari-hari  siapapun  bisa  membuat perjanjian secara bebas karena ada asas kebebasan berkontrak yaitu pasal 1338 KUHPer, dimana suatu perjanjian harus dibuat dengan adanya suatu itikad baik sebagaimana yang diatur dalam pasal 1338 ayat (3) KUHPer Akan tetapi setiap perjanjian yang dibuat berdasarkan pasal 1338 KUHPer wajib memenuhi syarat yang ada didalam pasal 1320 KUHPer dengan adanya ketentuan pasal 1320 KUHPer  ini  pelaku  usaha  seharusnya  berhati-hati  dalam  membuat  perjanjian  sehingga  tidak melanggar ketentuan perundang-undangan yang telah diatur. Suatu perjanjian dapat dikatakan sah secara hukum dan mengikat para pihak apabila memenuhi  keempat syarat sahnya suatu perjanjian yang terdapat  dalam pasal  1320 KUHPer yaitu:  1) sepakat  mereka yang mengikatkan dirinya, 2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan, 3)suatu hal tertentu, 4) suatu sebab yang halal.
Daripada syarat sahnya suatu perjanjian, maka perjanjian kartel tersebut tidaklah memenuhi syarat kempat yaitu “suatu sebab yang lalal” sebagai syarat sahnya perjanjian yang bersifat objektif yang  mana  menimbulkan  akibat  batal  demi  hukum.  Pada  dasarnya  agar  suatu  perjanjian  dapat dikatakan  sah  maka  harus  memenuhi  seluruh  syarat  yang  ada  dalam  pasal  1320  KUHPer  karena syarat-syarat tersebut memiliki sifat yang kumulatif dimana wajib untuk memenuhi seluruh syarat dalam  suatu  perjanjian.  Menurut  Mariam  Darus  Badrulzaman  (2015,  hal.108)  pengertian  syarat objektif adalah mengenai objek perjanjian dan kuasa, yaitu tujuan mengadakan perjanjian. Dimana jika cacat ada pada syarat objektif, maka perjanjian itu batal demi hukum (van rechtswege nietig, null  and  void).  Atas  pertimbangan  tersebut  sudah  seharusnya  perjanjian  dalam  konteks  hukum persaingan tidak dipahami layaknya perjanjian dalam konteks hukum perdata karena segala bentuk perjanjian kartel atau perjanjian tidak sehat sudah pasti tidak memenuhi kualifikasi syarat objektif dari Pasal 1320 KUHPer yaitu hal-hal yang, menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan, dianggap secara diam-diam dimasukkan dalam perjanjian, meskipun tidak dengan tegas dinyatakan.
Pada  pasal  1338  ayat  (3)KUHPer  mengatakan  dalam  membuat  suatu  perjanjian  haruslah memiliki  suatu  itikad  baik,  maka  suatu  itikad  baik  yang  dimaksudkan  dalam  membuat  suatu perjanjian yaitu wajib untuk  memberikan keterangan yang selengkap-lengkapnya dan para pihak
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan is licensed under a Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License. Copyright @ 2020 IAI Al Qodiri Jember. All Rights Reserved p-ISSN 2252-4371| e-ISSN 2598-8735
wajib  melakukan  perbuatan  tanpa  tipu  daya,  tipu  muslihat,  dan  tidak  serta  merta  hanya  melihat kepentingan pribadi melainkan juga melihat kepentingan orang lain. Pada perjanjian yang penetapan harga yang dilakukan oleh Presdir PT X dan Presdir PT Y ini memiliki itikad tidak baik, dimana keduanya memiliki tujuan untuk mengambil keuntungan yang besar dari dilakukannya penetapan harga pada sepeda motor skutik 110 cc & 125 cc yang dibeli oleh konsumen di Indonesia dalam hal ini  kedua  perusahaan  hanya  melihat  pada  keuntungan  pribadi  yang  didapatkan  tanpa  melihat kerugian yang diakibatkan oleh mereka yaitu konsumen harus membayar harga lebih mahal untuk membeli skutik.
Perjanjian  kartel  ini  juga  melatarbelakangi  perjanjian  penetapan  harga  dimana  dimana perjanjian yang dilakukan antarpelaku usaha termasuk kedalam perjanjian yang dilarang dalam UU No 5 Tahun 1999. Pada pasal 5 ayat (1) UU No 5 Tahun 1999. Dalam ketentuan pasal 5 ayat (1) UU No 5 Tahun 1999 melarang para pelaku usaha untuk mengadakan perjanjian dengan pesaingnya untuk  menetapkan  harga  atas  suatu  barang  dan/atau  jasa  yang  harus  dibayar  konsumen  atau pelanggannya.  Pada  perjanjian  untuk  menetapkan  persaingan  harga  dengan  cara  menaikkan, menurunkan, menetapkan atau menstabilkan harga (tidak harus harganya sama) adalah perbuatan yang  jelas  dilarang  (per  se  illegal),  tidak  perduli  material  harga  yang  tetap  itu  adalah  harga maksimum,  harga  minimum  atau  harga  pasar  dan  walaupun    itu  reasonable,  hal  itu  tetaplah dilarang/per se illegal. Berdasarkan hasil pencarian KPPU dikatakan bahwa seharusnya harga motor skutik  pada  periode  tahun  2013  &  2014  di  Indonesia  ialah  Rp  12.000.000  juta  per  motor,  tetapi justru  dijual  dengan  harga  Rp  14.000.000-18.000.000  juta  per  unit.  Diperkirakan  kerugian  yang dialami konsumen itu antara selisih harga Rp 2.000.000 hingga Rp3.000.000 per unit skutik matik 110 cc & 125 cc. Dalam hal ini harga pembayaran untuk skutik tersebut tidah hanya meliputi biaya pokok tetapi juga mencakup biaya tambahan seperti biaya administrasi surat tanda nomor kendaraan (STNK),  sumbangan  wajib  dana  kecelakaan  lalu  lintas  jalan  (SWDKLLJ),  bea  balik  nama kendaraan  bermotor  (BBNKB),  pajak  kendaraan  bermotor  (PKB),  dan  biaya  administrasi,  tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB).
Berdasarkan  pada  perhitungan  investigator  KPPU  dimana  biaya  perkiraan  pajak  dan  bea balik nama (BBN) ialah 10%, BBNKB bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) 1,5% dan biaya  penjual  kendaaraan  bermotor  (PKB)  dan  Rp.300.000  untuk  biaya  surat  dan  dokumen- dokumen lainnya. Maka dari itu dapat kita lihat bahwa perjanjian yang dibuat PT X dan PT Y telah melanggar pasal 1320 angka (4) yaitu “Suatu sebab yang halal” dikarenakan perjanjian yang dibuat oleh kedua PT telah melanggar pasal 5 ayat (1) UU No 5 Tahun 1999. Selain itu pada kasus diatas
dapat dilihat bahwa oleh pelaku usaha telah melangar hak-hak konsumen yang telah diatur dalam pasal 4 ayat (7) UU No 8 Tahun 1999 yaitu hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Dalam hal  ini kedua perusahaan melayani  dengan tidak benar dan tidak jujur yaitu dengan memberikan harga yang telah ditetapkan oleh PT X dan PT Y dimana harga yang  diberikan  terdapat  selisih  harga  yang  merugikan  konsumen  antara  Rp.2.000.000  hingga Rp.3.000.000 per unit lebih mahal daripada harga yang seharusnya.
Daripada perbuatan yang dilakukan oleh Presdir PT X dan Presdir PT Y didalam membuat dan melaksanakan suatu perjanjian kartel yaitu penetapan harga dengan objek sepeda motor telah memenuhi  unsur-unsur  perbuatan  melawan  hukum  saat  membuat  dan  melaksanakan  perjanjian kartel  yaitu  penetapan  harga  yang  dilakukan  oleh  Presdir  PT  Y  dengan  Presdir  PT  X.  Perbuatan melawan  hukum  memiliki  5  unsur  dimana  jika  dikaitkan  dengan  kasus  ini,  maka  kelima  unsur tersebut telah terpenuhi yaitu:
1. Adanya suatu perbuatan yang diawali oleh suatu perbuatan dari pelakunya, dalam hal ini perbuatan yang dimaksudkan adalah baik perbuatan positif maupun perbuatan yang negatif. Pada unsur ini dapat kita lihat bahwa Presdir PT X dan PT Y melakukan suatu perbuatan negative yang membawa kerugian bagi konsumen yaitu membuat perjanjian penetapan harga sepeda motor skutik 110 cc & 125  cc  dimana  dengan  adanya  penetapan  harga  tersebut  terdapat  selisih  harga  yang  merugikan konsumen  yang  menyebabkan  terjadinya  kartel.  Pada  perjanjian  yang  dibuat  tersebut  telah melanggar  ketentuan  perundang-undangan  yang  berlaku  sehingga  berdasarkan  putusan  KPPU Nomor 04/KPPU-I/2016, perjanjian penetapan harga tersebut dinyatakan batal demi hukum karena telah melanggar pasal 1320 angka (4), dan 1338 ayat (3) KUHPer jo pasal 5 ayat (1), dan pasal 11, UU  No  5  Tahun.    Pada  pasal  1320  angka  4  KUHPer  menyatakan  bahwa  perjanjian  yang  sah haruslah  memenuhi  syarat  “suatu  sebab  yang  halal”.  Terkait  perjanjian  penetapan  harga  yang dibuat  oleh  Presdir  PT  X  dan  Presdir  PT  Y  juga  telah  melanggar  pasal  1338  ayat  (3)  yang mengatakan bahwa perjanjian harus dibuat dengan suatu itikad baik.
2. Perbuatan tersebut melawan hukum Pada unsur ini dapat dilihat bahwa perbuatan presdir PT X dalam membuat suatu perjanjian penetapan harga dengan Presdir PT Y dengan objek sepeda motor skutik  110  cc  &125  cc  telah  melanggar  hukum,  dimana  pembuatan  perjanjian  tersebut  yang dilakukan oleh Presdir PT X dan Presdir PT Y telah melanggar pasal 1320 angka (4) dan pasal 1338 ayat (3) jo pasal 5 ayat (1) UU No 5 Tahun 1999.
3. Adanya kesalahan dari pelaku, Pada perbuatan Presdir PT X dan Presdir PT Y selaku produsen kendaraan bermotor saat membuat perjanjian penetapan harga tentunya mengandung suatu unsur
kesalahan  dan  unsur  kesengajaan,  dimana  pada  dasarnya  pembuatan  perjanjian  ini  dilakukan secara  sengaja  karena  kepentingan  pribadi  yaitu  untuk  mendapatkan  keuntungan  dan  tidak memedulikan orang lain, sehingga atas perjanjian yang dibuat tidak didasarkan pada itikad baik.
4. Adanya kerugian bagi konsumen, Pada unsur ini dapat dilihat bahwa dari perbuatan Presdir PT X yaitu membuat perjanjian penetapan harga dengan Presdir PT Y dengan objek sepeda motor skutik 110 cc & 125 cc telah membawa kerugian bagi konsumen, dimana kerugian yang diderita oleh konsumen  yaitu  adanya  penetapan  harga  pada  motor  skutik  dimana  terdapat  selisih  harga  yang merugikan konsumen sekitar akibat perilaku kartel yaitu Rp.2.000.000 hingga Rp.3.000.000 per unit sepeda motor yang didasarkan pada pembebanan biaya yang dibebankan kepada konsumen yang  membeli  kendaraan  baru  yaitu  biaya  administrasi  surat  tanda  nomor  kendaraan  (STNK), sumbangan  wajib  dana  kecelakaan  lalu  lintas  jalan  (SWDKLLJ),  bea  balik  nama  kendaraan bermotor  (BBNKB),  pajak  kendaraan  bermotor  (PKB),  dan  biaya  administrasi,  tanda  nomor kendaraan bermotor (TNKB).
5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian, pada unsur ini dapat dilihat bahwa antara perbuatan melawan hukum yang dilakukan Presdir PT X dan Presdir PT Y dalam membuat perjanjian jual beli dengan kerugian yang dialami oleh konsumen memiliki hubungan sebab akibat. Dapat dilihat pada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Presdir PT X saat membuat perjanjian penetapan harga dengan Presdir PT Y dengan objek sepeda motor skutik 110 cc & 125 cc  telah  membawa  kerugian  bagi  konsumen,  dimana  atas  perbuatan  tersebut  telah  melanggar ketentuan pada pasal 1320 angka (4) dan pasal 1338 ayat (3) KUHPer jo pasal 5 ayat (1) UU No 5 Tahun 1999 yang mana adanya perjanjian ini  menjadi  batal demi hukum  sehingga perjanjian tersebut sejak semula tidak pernah ada. Pada putusan KPPU Nomor 04/KPPU-I/2016, hakim telah memutuskan bahwa PT X dan PT Y telah terbukti melanggar pasal 5 ayat (1) UU No 5 Tahun 1999  dimana  menghukum  PT  X  membayar  denda  sebesar    Rp.22.500.000.000  dan  PT  Y membayar denda sebesar Rp.25.000.000.000 yang akan disetor kepada kas negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran dibidang persaingan usaha.
Jika dilihat pada uraian diatas maka dapat diketahui bahwa Presdir PT X telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum dalam membuat suatu perjanjian penetapan harga dengan Presdir PT Y, dimana atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan keduanya telah membawa dampak kerugian  bagi  konsumen  yaitu  kerugian  materiil.  Berdasarkan  putusan  KPPU  Nomor  04/KPPU- I/2016,  PT  X  dan  PT  Y  telah  terbukti  melakukan  tindakan  kartel  sehingga  dibebankan  untuk membayar ganti rugi ke negara. Tetapi problematikanya penetapan ganti rugi yang tidak diberikan
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan is licensed under a Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License. Copyright @ 2020 IAI Al Qodiri Jember. All Rights Reserved p-ISSN 2252-4371| e-ISSN 2598-8735
ke konsumen sebagai pihak yang dirugikan, dimana kerugian yang ditimbulkan yaitu adanya selisih harga  yang  harus  dibayar  konsumen  sekitar  Rp.2.000.000  hingga  Rp.3.000.000  juta  rupiah  pada setiap pembelian kendaraan per unitnya. Dengan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh  PT X dan PT Y maka kedua PT tersebut wajib untuk bertanggung gugat atas perbuatannya. Dalam hal ini prinsip yang paling tepat untuk digunakan dalam hal tanggung gugat atas perbuatan melawan  hukum  adalah  prinsip  tanggung  gugat  berdasarkan  unsur  kesalahan  ( fault  liability atau liablity  based  on  fault. Pada  prinsip  ini  menyatakan  bahwa  seseorang  baru  dapat  dimintakan pertanggungjawaban secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya. Yang dimaksud kesalahan adalah unsur yang bertentangan dengan hukum seperti bertentangan dengan kepatuhan dan kesusilaan dalam masyarakat.
Pada perbuatan yang dilakukan PT X dan PT Y dalam membuat perjanjian penetapan harga yang  mengakibatkan  adanya  selisih  harga,  apabila  dikaitkan  dengan  prinsip  tanggung  gugat berdasarkan unsur kesalahan maka dapat dikatakan bahwa PT X dan PT Y wajib bertanggung gugat atas kerugian yang dialami konsumen akibat adanya penetapan harga dan selisih harga dengan objek sepeda motor skutik  110 cc &  125  cc per unit.  Dimana unsur kesalahan dalam prinsip  ini sudah dipenuhi  yaitu  PT  X  dan  PT  Y  dengan  sengaja  melakukan  penetapan  harga  untuk  menikmati keuntungan secara pribadi tanpa memperdulikan konsumen yang harus mengeluarkan uang lebih untuk  memberi  sepeda  motor  skutik  tersebut.  Oleh  karena  itu,  perjanjian  penetapan  harga    yang dibuat  oleh  Presdir  PT  X  dan  Presdir  PT  Y  menjadi  batal  demi  hukum.  Tanggung  gugat  yang dimaksudkan disini adalah PT  X dan PT Y wajib memberikan ganti rugi materril dan imaterril.
Pada  ganti  rugi  materril  perlu  memberikan  ganti  rugi  dalam  bentuk pengembalian  selisih harga terhadap harga sebenarnya dimana selisi harga kartel adalah mulai dari Rp.2.000.000 hingga Rp.3.000.000 juta per unit. Atas kerugian yang dialami konsumen tersebut maka salah satu bentuk usaha konsumen untuk menuntut ganti rugi yaitu dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri terkait putusan KPPU Nomor 04/KPPU-I/2016. Hal tersebut sesuai dengan pasal 45 ayat (1) UU No 8 Tahun 1999 yang menyebutkan setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui  lembaga  yang  bertugas  menyelesaikan  sengketa  antara  konsumen  dan  pelaku  usaha  atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum. Selain itu  dalam pasal 47 ayat (2) huruf f UU No 5 Tahun 1999 terkait tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat  berupa  penetapan  pembayaran  ganti  rugi,dan  atau,  dimana  pengajuan  keberatan  tersebut didasari dengan pasal ini.
Pengajuan keberatan terkait putusan KPPU tersebut dapat dilakukan oleh pihak konsumen sebagai  pemilik  sepeda  motor  skutik  apabila  merasa  tidak  puas  terhadap  putusan  KPPU  karena dalam  hukum  persaingan  usaha  tidak  mengakomodir  mekanisme  ganti  rugi  bagi  konsumen  atas adanya  selisih  harga  jual  sepeda  motor  skutik  110  cc  &  125  cc  PT  X  dan  PT  Y.  Dalam  hal  ini konsumen dapat  mengajukan gugatan ganti rugi atas perbuatan melawan hukum dengan dasar pasal 1320 angka (4), 1338 ayat (3) dan 1365  KUHPer jo pasal 5 ayat (1) , pasal 11, dan 47  UU No 5 Tahun 1999 jo pasal 4 dan pasal 45 ayat (1) UU No 8 Tahun 1999 . Apabila pengajuan keberatan tersebut dikabulkan oleh hakim maka konsumen yang telah membeli, baik yang masih memiliki, telah dijual atau si pemakai tangan kedua memiliki hak yang sama dengan memenuhi persyaratan yaitu melengkapi bukti-bukti kepemilikan kendaraan bermotor beserta data pendukung lainnya yang dibutuhkan sebagai suatu syarat dari bentuk pengembalian selisih harga dari harga sebenarnya.

## D. KESIMPULAN
Berdasakan pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa:
1. Perbuatan  kartel  yang  dilakukan  oleh  PT  X  dan  PT  Y  tersebut  telah  melanggar  ketentuan perundang-undangan yaitu pasal 5 ayat (1) UU No 5 Tahun 1999. Sehingga atas perbuatannya tersebut maka dapat dilakukan dengan pemberian ganti rugi  dua (2) kali lipat dari selisih harga yang  terlanjur  dibayar  oleh  konsumen  dengan  harga  yang  lebih  mahal  dari  harga  yang sewajarnya, baik dalam bentuk uang dan/ atau in natura, karena Akibat perbuatan PT X & PT Y yang merugikan konsumen secara materiil, dimana konsumen harus membayar harga lebih mahal daripada harga pada pasar yang kompetitif dan sepeda motor yang dapat diproduksi terbatas baik dari sisi jumlah atau mutu.
2. Daripada  kelima  (5)  Unsur-Unsur  Perbuatan  Melawan  Hukum  tersebut  telah  terpenuhi seluruhnya terhadap perbuatan PT X & PT Y dalam membuat dan melaksanakan perjanjian kartel yaitu penetapan harga pada sepeda motor skutik 110 cc & 125 cc. Sehingga dapat disimpulkan bahwa berdasarkan pasal 1365 Kuhper, maka PT X & PT Y bertanggung gugat atas perbuatan melawan  hukum  yang  dilakukannya  dimana  membawa  kerugian  bagi  konsumen.  Sehingga prinsip  tanggung gugat  yang tepat  untuk  digunakan adalah tanggung gugat  berdasarkan unsur kesalahan (fault liability atau liability based on fault).
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan is licensed under a Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License. Copyright @ 2020 IAI Al Qodiri Jember. All Rights Reserved p-ISSN 2252-4371| e-ISSN 2598-8735

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Fuady, Munir. (2017). Perbuatan Melawan Hukum. Bandung: PT Citra Aditya Bakti Khoidin, M. (2020). Tanggung Gugat Dalam Hukum Perdata. Yogyakarta: LaksBang Justitia Usman. Rachadi. (2013). Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia. Jakarta: Sinar Geafika Nugroho, Susanti Adhi. (2012). Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia. Jakarta: Kencana Mertokusumo, Sudikno. (2009). Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta: Liberty Subekti, R. (1982). Acara Perdata Indonesia. Jakarta: Bina Cipta
Miru, Ahmadi. (2011). Prinsip-Prisnip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia. Jakarta:
Raja Grafindo
Rosmawati.  (2018).  Pokok-Pokok  Perlindungan  Konsumen.  Jakarta:  Kencana  Prenada  Media Group
Prodjodikoro  Wirjono,  R.  (2018).  Perbuatan  Melanggar  Hukum  Dipandang  Dari  Sudut  Hukum Perdata. Bandung: Mandar Maju
Sidabalok,  Janus.  (2014).  Hukum  Perlindungan  Konsumen  Di  Indonesia.  Bandung:  PT  Citra Aditya Bakti
Shoefie, Yusuf. (2003). Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya. Bandung: Aditya Bakti Subekti, R. (1982). Acara Perdata Indonesia. Jakarta: Bina Cipta

## WEBSITE:
Putusan  Perkara  Nomor:  04/KPPU-I/2016.  Diakses  pada  tanggal  27  Agustus  2021
https://www.kppu.go.id/docs/Putusan/2016/Putusan_Perkara_No04_KPPUI_2016_
U pload13032017.pdf
I Putu Ari Santika Putra, Ni Luh Made Mahendra Wati, I Nyoman Sutama. (2020).
Pengaruh  Sistem  Kartel  Terhadap  Stabilitas  Persaingan  Usaha  Di  Indonesia.  Diakses pada tanggal 27 Agustus 2021.
https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum/article/download/234
8/1   704/
Supriatna. (2016). Persengkokolan Bisnis Dalam Bentuk Perjanjian Kartel. Diakses pada  tanggal
29 Agustus2021
https://journal.unsika.ac.id/index.php/positum/article/download/502/pdf_4/1529
(YLKI)  Dan  Badan  Perlindungan  Sengketa  Konsumen  (BPSK)  Dalam  Perlindungan
Konsumen   Di Indonesia. Diakses pada tanggal 29 Agustus 2021 http://disiplin.stihpada.ac.id/index.php/Disiplin/article/view/7/9 Draf Permohonan Kartel Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Diakses pada tanggal 8 November   2020 https://www.kppu.go.id/docs/Pedoman/draft_pedoman_kartel.pdf Hartana (2016). Hukum Perjanjian. Diakses pada tanggal 12 November 2021 https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/article/download/8411/5535#:~:text= Menurut%20Prof.%20Subekti%20(1996),berjanji%20untuk%20melaksanakan%20sesuat u%20hal.%E2%80%9D&text=Inggris%20disebut%20agreement.

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Kitab Undang-Undang Hukum Perdata