## 1134
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)

## Implementasi Nilai-Nilai Etika Terhadap Pelayanan Administrasi di Distrik Sayosa Timur Kabupaten Sorong
Aswad Muhdar 1 , Ana Lestari 2 , Moh Saleh Refra 3 , Siti Nurjannah 4 1,2,3,4 Universitas Muhammadiyah Sorong Email: aswadmuhdar@gmail.com 1

## Article History:
Received: 29 Juni 2024 Revised: 08 Juli 2024 Accepted: 13 Juli 2024
Abstract:  Penelitian  ini  berfokus  pada  Implementasi Nilai – Nilai Etika Terhadap Pelayanan Administrasi Di  Distrik  Sayosa  Timur.  Penelitian  ini  menerapkan metode penelitian deskriptif dengan teknik pengumpulan  data  kualitatif  dengan  pengumpulan data dari wawancara bersama narasumber, observasi oleh  peneliti  dan  dokumentasi.  Penganalisisan  data berupa  pengerucutan  data,  pemaparan  data, verifikasi data serta pengambilan kesimpulan. Dalam hal  ini  peneliti  menggunakan  konsep  etika  oleh Poedjawijatna  (1972  :  3).  dan  Pelayanan  public menurut  Sinambela  (2006)  adalah  setiap  kegiatan yang  di  lakukan  oleh  pemerintah  terhadap  sejumlah manusia  yang  memiliki  setiap  kegiatan  yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan  menawarkan  kepuasan  meskipun  hasilnya  tidak terkait suatu produk secara fisik. namun Terdapat dua poin penting yang menjadi faktor utama implementasi nilai  -  nilai  etika  dterhadap  pelayanan  di  Distrik Sayosa  Timur  adalah  (1).  bagaiman  implementasi nilai  -  nilai  etika  terhadap  pelayanan  administrasi. (2).faktor  -  faktor  yang  mempengaruhi  nilai  -  nilai etika  terhadap  pelayanan  administrasi  di  Distrik Sayosa Timur, dan Kesimpulan dalam penelitian  ini adalah  implementasi  nilai  -  nilai  etika  terhadap pelayanan  administrasi  Distrik  Sayosa  Timur Kabupaten Sorong .
Keywords: Nilai-Nilai Etika, Pelayanan Administrasi

## PENDAHULUAN
Pada  dasarnya  kebijakan  otonomi  daerah  atau  desentralisasi  sebenarnya  dapat  menjadi potensi sekaligus harapan besar untuk memperbaiki  pelayanan. Salah satu daerah yang berupaya memperbaiki layanananya terutama dalam hal administrasi yaitu Distrik Sayosa Timur Kabupaten Sorong.  Sebagai  bentuk  peningkatan  pelayanan  administrasi  kepada  masyarakat  Sayosa  Timur. Distrik Sayosa Timur, terus berupaya meningkatkan efisiensi dan efektifitas pendekatan pelayanan administrasi kepada masyarakat, salah satunya yang dilakukan oleh Distrik Sayosa Timur adalah pelayanan administrasi, serta memiliki komitmen untuk selalu memperbaiki kulaitas pelayanan.
Implementasi nilai - nilai etika dan moral dalam praktik dapat dilihat dari kode etik yang dimiliki oleh administrator, namun kode etik masi terbatas dalam beberapa kalangan seperti ahli
hukum dan kedokteran. Kode etik bagi kalangan profesi yang lain belum ada, meksipun banyak yang berpendapat bahwa nilai – nilai agama dan etika moral pancasila sudah cukup untuk menjadi rujukan  dalam  melaksanakan  pekerjaan  atau  bertingkah  laku,  dan  menjadi  masalah  sebenarnya adalah  bagaimana  implementasi  nilai-nilai  etika  tersebut  dengan  baik,  pendapat  tersebut  tidak salah, tetapi harus di akui bahwa tidak adanya kode etik ini memberikan peluang bagi para pemberi pelayanan  untuk  mengenyampingkan  kepentingan  publik.  Kehadiran  kode  etik  ini  sendiri  lebih berfungsi sebagai control langsung sikap dan prilaku dalam bekerja, mengingat tidak semua aspek dalam bekerja di atur secara lengkap melalui aturan atau tata tertib yang ada dalam suatu organisasi pelayanan publik.
Kode  etik  tidak  hanya  sekedar  bacaan,  tetapi  juga  di  iplementasikan  dalam  melakukan pekerjaan  harus  dinilai  tingkat  implementasinya  melalui  mikanisme  monitoring,  kemudian  di evaluasi  dan  di  upayakan  perbaikan  melalui  konsensus,  perbaikan  etika  ini  di  tunjukan  agar masyarakat  mendapatkan  kepercayaan  dari  pihak  pemberian  pelayanan  sungguh  -  sungguh akuntabel dalam melaksanakan kegiatan pelayanan.
Secara umum nilai - nilai moral dalam kehidupan bermasyarakat, seseorang sering di nilai apakah tutur  kata,  sikap  dan  prilaku  sejalan  dengan  nilai  -  nilai  tersebut  atau  tidak.  Begitu  pula  dalam pemberian pelayanan, tutur kata, sikap, dan prilaku para pemberi pelayanan sering di jadikan objek penilaian  di  mana nilai  -  nilai dasar  tersebut,  mungkin  ada  juga nilai  -  nilai lain  yang dianggap penting  untuk  mensukseskan  pemberian  pelayanan  yang  dari  waktu  ke  waktu  terus  dinilai, dikembangkan dan dipromosikan.
Namun  dilihat  dari  sisi  permasalahn  pokoknya  adalah  siapa  yang  harus  melayani’’  dan dilayani’’  dan  siapa  yang  harus  ‘’  mengatur  dan  diatur’’  yang  pasti  tidak  lain  dan  tidak  bukan adalah  manusia  itu  sendiri.  Dalam  hal  ini,  manusia  sebagai  sebagai  subjek  untuk  melayani  dan manusia  pulalah  yang  menjadi  objek  untuk  di  layani.  Hal  ini  manusialah  yang  harus  menjaga keteraturan  kehidupan  sosialnya  dan  manusia  itu  sendiri  yang  harus  memecahkan  seluruh permasalahan  kehidupan  sosialnya,  jelasnya  adalah  manusia  berprilaku  melayani  dan  mengatur dirinya sendiri untuk ekstensi dan tujuan hidupnya, mulai tingkat indifidual sampai pada tingkat sosial umumnya.
Dari permasalahan di atas dapat di pahami bahwa yang menjadi bahan baku administrasi adalah ‘’manusia’’ karena manusia merupakan sumber adanya administrasi, oleh karena itu, tujuan administrasi semata - mata untuk kepentingan manusia, khususnya keberadaannya sebagai mahluk sosial  yang  bermasyarakat.  Konsekuensi  adalah  administrasi  bertanggung  jawab  terhadap kelangsungan  organisasi dengan segalah kegiatan mulai merencanakan sampai pada evaluasi demi tujuan yang telah ditentukan sebelumnya secara efisien dan efektif.

## LANDASAN TEORI
Secara (etimologik), etika berasal dari kata yunani ‘’ethos’’ yang berarti watak kesusilaan atau adat, identic dengan perkataan moral yang berasal dari kata latin “mos’’ yang bentuk jamaknya “mores  ‘’  yang  berarti  juga  adat  atau  cara  hidup.  Etika  dan  moral  sama  artinya,  tetapi  dalam pemakaian sehari-hari ada sedikit perbedaan. Moral atau moralitas dipakai umtuk perbuatan yang sedang di nilai, sedangkan etika di pakai untuk pengkajian sistem nilai – nilai yang ada. Istilah lain yang identic dengan etika:
1. Susila (sansekerta) yang lebih berorientasi kepada dasar  –dasar, prinsip –prinsip,  atutran hidup (sila) yang lebih baik.
2. akhlak (arab) moral berarti akhlak Poedjawijatna  (1972)  mengatakan  bahwa  etika  merupakan  cabang  dari  filsafat,  etika

## 1136
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)
mencari kebenaran dan sebagai filsafat ia merncari keterangan (benar) yang sedalam – dalamnya. Sebagai tugas tertentu bagi etika, ia mencari ukuran baik buruknya bagi tingka laku manusia, etika hendak mencari, tindakan manusia manakah yang baik, dan manakah yang tidak baik atau buruk. Definisi Pelayanan
Pelayanan pada dasarnya dapat didefinisikan sebagai aktifitas seseorang, sekolompok atau organisasi  baik  langsung  maupun  tidak  langsung  untuk  memenuhi  kebutuhan.  Monir  (2003), mengatakan  bahwa  pelayanan  adalah  proses  pemenuhan  kebutuhan  melalui  aktifitas  orang  lain secara  langsung.  Sedangkan  Mentri  Pendayagunaan  Apratur  Negara  (1993),  mengemukakan bahwa pelayanan adalah segalah bentuk kegiatan pelayanan dalam bentuk barang atau jasa dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat.
Pelayanan publik menurut Sinambela (2006) adalah setiap kegiatan yang di lakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak  terkait suatu produk  secara  fisik.  Agung  kurniawan  (2005)  mengatakan  bahwa  pelayanan  public  adalah pemberian  pelayanan  (melayani)  keperluan  orang  lain  atau  masyarakat  yang  mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.
Etika Adminstrasi Publik
Misalnya,  etika  dalam  menerapkan  persamaan  dan  kebebasan  harusdipahami  dengan seksama  dan  dipraktikkan  secara  adil  sesuai  dengan  nilai-nilai  universal.  Salah  satu  teori  moral adalah deontology, yang berarti “kewajiban” atau “kebutuhan”. Perwakilan deontologi adalah Kant (1724-1804). Dalam teori ini, dasar perilaku baik atau buruk adalah kewajiban. Perilaku itu baik, jadi kita harus. Sedangkan perilakunya buruk, itu haram bagi kita. Teori ini menekankan bahwa baik buruknya suatu perbuatan tidak dinilai dari segi dampak yang ditimbulkannya, melainkan dari segi  kewajibannya  (Maiwan,  2018).  Etika  kepengurusan  administrasi  publik  adalah  bidang pengetahuan  yang  berkaitan  dengan  prinsip-prinsip  perilaku  yang  baik  dan  ajaran  moral  bagi penyelenggara  pemerintahan  dalam  pelaksanaan  tugas  pekerjaan  dan  pelaksanaan  tugas  publik. Bidang  ilmu  ini  menjanjikan  untuk  memberikan  standar,  prinsip  etika,  kode  etik,  yang  dapat dipraktikkan oleh setiap pejabat untuk menerapkan pemerintahan yang bersih untuk kepentingan semua komponen negara. Artinya etika tersebut berusaha untuk menjelaskan norma terkait dengan apa  yang  menjadi  kewajiban  setiap  pejabat  dalam  menjalankan  fungsi,  weweanang  serta jabatannya.
Dalam  penelitian  ini  berfokus  pada  implementasi  nilai  -  nilai  etika  terhadap  pelayanan administrasi di Distrik Sayosa Timur. Yang di kutip oleh Widodo (2005) yaitu:
1. Pelayanan kepada masyarakat adalah pelayanan diatas pelayanan kepada diri sendiri.
2. Rakyat yang berdaulat dan meraka yang bekerja dalam instansi pemerintah pada akhirnya bertanggung jawab kepada rakyat.
3. Hukum mengatur semua tindakan dari instansi pemerintah.
4. Manajemen yang efektif dan efesien merupakan dasar bagi birokrasi.
5. Sistem penilaian kecakapan, kesempatan yang sama, dan asas - asas iktikad baik akan di dukung, dijalankan dan dikembangkan.
6. Perlindungan terhadap kepercayaan rakyat sangat penting, konflik kepentingan, penyuapan, hadia, atau faviritisme yang merendahkan jabatan untuk kepentingan pribadi tidak diterima (tidak etis).
7. Pelayanan terhadap masyarakat menuntut kepekaan khusus dangan ciri-ciri sifat keadilan, kebenaran, kejujuran, persamaan, kopentensi dan kasih sayang.
8. Hasil  nurani  memegang  peranan  penting  dalam  memilih  arah  tindakan,  ini  memerlukan
kesadaran  akan  makna  ganda  moral  dalam  kehidupan  dan  kajian  tentang  prioritas  nilai tujuan yang baik dan tidak pernah memberikan cara yang tidak beretika.
9. Para administrator publik tidak hanya terlibat untuk mencegah hal yang tidak etis, tetapi juga untuk mengusahakan hal yang etis melalui pelaksanaan tanggung jawab dengan penuh semangat dan tepat pada waktuna.

## METODE PENELITIAN Jenis Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang tidak mengadakan perhitungan. penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya : perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain- lain. Dilakukan dengan cara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks yang khusus  alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah..

## Teknik Pengumpulan Data
Sebagaimana  Dalam  setiap  penelitian,  ketelitianyang  harus  diperhatikan  dalam  hal mengumpulkan data Atau ketelitian yang dalam pemilihan dan konstruksi teknik akumulasi data yang  berpengaruh  terhadap  objektivitas  hasil  penyelidikan,  maka  peneliti  melakukan  beberapa teknik pengumpulan data yaitu menggunakan metode observasi, metode wawancara dan metode Dokumentasi.  dengan pendekatan di atas, teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian  ini  adalah  penelitian  lapangan  (field  research),  dilakukan  dengan  cara  mengunjungi langsung ke objek penelitian yaitu Kantor Distrik Sayosa Timur Kabupaten Sorong,

## Teknik Analisis Data
Menurut Sugiyono. (2010). menjelaskan bahwa analisis data adalah proses mengatur urutan data,  mengorganisasikannya  ke  dalam  suatu  pola,  kategori,  dan  satuan  uraian  dasar.  Sedangkan menurut  Taylor,  (1975)  mendefinisikan  analisis  data  sebagai  proses  yang  merinci  usaha  secara formal  untuk  menemukan  tema  dan  merumuskan  hipotesis  (ide)  seperti  yang  disarankan  dan sebagai  usaha  untuk  memberikan  bantuan  dan  tema  pada  hipotesis.  Berdasarkan  definisi  yang dijelaskan oleh para ahli, proses analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini yakni:
1. Menelaah  seluruh  data  yang  tersedia  dan  berbagai  sumber,  yaitu  dan  wawancara, pengamatan  yang  sudah  dituliskan  dalam  catatan  lapangan,  dokumen  pribadi,  dokumen resmi dan sebagainya.
2. Reduksi  Data  yang  dilakukan  dengan  jalan  melakukan  abstraksi.  Abstraksi  merupakan usaha untuk membuat rangkuman inti, proses dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada di dalamnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Distrik Sayosa Timur, merupakan salah satu Distrik di Kabupaten Sorong Propinsi Papua Barat Daya, Secara Administratif Pemerintahan di Distrik Sayosa Timur terdiri dari 6 RW dan 12 RT  yang  tersebar  di  6  kampung.  Berdasarkan  hasil  pencacahan  Sensus  Penduduk  2023,  jumlah penduduk  sebesar  412  orang,  dengan  jumlah  laki-laki  sebesar  232  orang  dan  jumlah  penduduk perempuan  sebesar  180  orang.  Dengan  luas  wilayah  27  km2  .Distrik  Sayosa  Timur  merupakan Distrik  penyangga  kawasan  pemerintahan  Kabupaten  Sorong  yang  sangat  stretegis  dan  menjadi tolok ukur dalam pelaksanaan pembangunan di berbagai bidang.
Sebagaimana  telah  disebutkan  dalam  uraian  tinjauan  pustaka  bahwa  etika    merupakan

## 1138
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)
bagian  dari  etika  administrasi  publik.  Etika  administrasi  publik  merupakan  bidang  pengetahuan tentang  ajaran-ajaran  moral  dan  asas-asas  kelakuan  yang  baik  bagi  para  pejabat  publik  dalam menunaikan tugas pekerjaannya dan melakukan tindakan jabatannya.
Etika administrasi publik memberikan berbagai asas etis, ukuran baku, pedoman perilaku, dan kebajikan moral yang dapat diterapkan oleh setiap pejabat publik guna terselenggaranya tugas- tugas  pemerintahan  yang  baik  bagi  kepentingan  publik.  Etika  administrasi  publik  berusaha menentukan  norma-norma  mengenai  yang  seharusnya  dilakukan  pejabat  publik  dalam melaksanakan  fungsinya  dan  memegang  jabatannya  (Widjaja,  2003).  Etika  administrasi  public juga bermakna sebagai filsafat dan “professional standards” (kode etik atau etika jabatan atau etika pejabat publik), atau moral atau “right rules of conduct “(aturan berperilaku yang benar) yang harus dipatuhi  oleh  administrator  publik  atau  aparatur  pemeintah  sebagai  pemberi  pelayanan  public (Denhardt dalam Keban, 2008).
1. Bagaiman  Implementasi  Nilai–Nilai  Etika  Terhadap  Pelayanan  Administrasi  Di  Distrik Sayosa Timur
Berdasarkan  hasil  penelitian  Implementasi  Nilai–nilai  Etika  Terhadap  Pelayanan Administrasi  di  Distrik  Sayosa  Timur  dapat  dilihat  dalam  berbagai  indikator  seperti, keberadaan  regulasi  tentang  pelayanan.  Regulasi  pelayanan  dapat  dilihat  dari  adanya standart  pelayanan  administrasi  dan  indeks  Kepuasan  masyarakat  Distrik  Sayosa  Timur. Selanjutnya pelayanan administrasi dapat dilihat dengan adanya unsur layanan yang dapat dilihat  dari  berbagai  haspek,  pertama  ketersediaan  sarana  dan  prasarana,  Kedua kesederhanaan,  prosedur  pelayanan  administrasi  di  Distrik  Sayosa  Timur  sederhana  dan mudah  difahami  serta  mampu  diterapkan  oleh  masyarakat  berdasarkan  Nilai–nilai  Etika terhadap  pelayanan  Administrasi.  Ketiga  adanya  kejelasan  dan  kepastian  dalam memberikan layanan, dalam rangka memberikan pemahaman tentang kepastian pelayanan pada masyarakat, maka pihak Distrik memberikan sosialisasi kepada masyarakat melalui kepala  Kampung.  Selain  itu  di  Distrik  juga  telah  dipampang  prosedur  pelayanan administrasi  dalam  berbagai  kepengurusan.  Selain  itu  juga  mensosialisasikan  kepada masyarakat  tentang  tidak  adanya  pungutan  dan  kesederhanaan  dalam  mengurus Administrasi.  Keempat  adanya  keterbukaan,  keterbukaan  berkaitan  dengan  indikator kejelasan dan kepastian pelayanan Sebagai upaya mewujudkan pelayanan yang baik maka sejauh  ini  aparat  pemerintah  baik  ditingkat  Distrik  maupun  Kampung  sudah  melakukan sosialisasi  semaksimal  mungkin  agar  masyarakat  yang  ingin  melakukan  kepengurusan administrasi  tidak  mengalami  lagi  kesulitan.  Sosialisasi  ini  juga  dilakukan  di  seluruh Kampung di Wilayah administratif  Distrik Sayosa Timur.
2. Faktor – Faktor yang mempengaruhi Implementasi Nilai–Nilai Etika Terhadap Pelayanan Administrasi Di Distrik Sayosa Timur
Adapun  faktor-faktor  yang mempengaruhi  nilai  –  nilai etika  terhadap  pelayanan  di Distrik Sayosa Timur dapat dilihat dari berbagai faktor, pertama   Bapak Yulius Balinsa S. Pd.,  M.Si.  selaku  kepala  Distrik  Sayosa  Timur  mengatakan  bahwa’’  untuk  menjadi pemimpin yang baik diperlukan responsifitas dalam memahami tugas dan fungsi. Dalam rangka  meningkatkan  kinerja  Distrik,  khususnya  dalam  bidang  pelayanan  administrasi maka harus melakukan pendelegasian tugas kepada bawahan diberikan kewenangan untuk melaksanakan tugas masing masing sesuai dengan etika pelayanan. Upaya yang dilakukan oleh Bapak Distrik juga diakui keberhasilannya dalam meningkatkan kinerja pegawai dan citra instansi dalam pelayanan terhadap masyarakat yang ada di di Distrik Sayosa Timur. Faktor kedua adalah Sumber Daya Aparatur, ketersediaan  Sumberdaya manusia dalam hal
kualifikasi  skill  dan  pendidikan  sudah  memenuhi  standar  yang  ditetapkan  oleh  Distrik Sayosa  Timur  sendiri  maupun  ketetapan  Standar  Pelayanan  Minimal  oleh  Bupati Kabupaten  Sorong.  Faktor  ke  tiga  adalah  kesadaran  masyarakat,  dalam  pelayanan administrasi  masih  ditemukan  beberapa  masalah  diantaranya  adalah  pelayanan  Akta kelahiran,  Akta  Kematian  dan  KTP/KK  yang  menggunakan  jasa  pihak  ketiga  oleh masyarakat itu sendiri. Masyarakat masih rendah kesadarannya dalam hal pelaporan masa berlaku KTP yang sudah habis masa berlakunya. Sering ditemui kasus bahwa masyarakat melakukan  pengurusan  administrasi  saat  mendesak,  ketika  akan  dibutuhkan.  Faktor keempat  adalah  Keterbukaan  dan  Responsifitas  Aparatur,  Petugas  pelayan  melakukan interaksi  dengan  masyarakat  secara  langsung  dilakukan  melalui  etika  pelayanan  yaitu (Senyum,  Sapa  dan  Salam  dst),  sebagai  penjamin  mutu  pelayanan  pimpinan  juga  terus melakukan kontrol setiap hari pada bawahan terutama mengontrol sikap saat memeberikan pelayanan  pada  masyarakat.  Berdasarkan  upaya  tersebut  maka  sampai  sejauh  ini  sangat jarang  mendapatkan  laporan  dari  masyarakat  tentang  ketidakramahan  petugas  dalam memberikan pelayanan.
Berdasarkan  pengamatan  penulis  dilapangan,  peneliti  melakukan  analisis  terkait  dengan Implementasi Nilai–nilai Etika terhadap Pelayanan Administrasi di Distrik Sayosa Timur, bahwa Pelayanan  Administrasi  tidak  terlepas  dari  masalah  kepentingan  umum,  yang  menjadi  asal-usul timbulnya istilah pelayanan ini , di lihat dari segi Perkembangan globalisasi mengenai teknologi informasi yang membawa seluruh Instansi menuju pada perubahan-perubahan terhadap sikap dan prilaku  mengenai  cara  memberikan  pelayanan  yang  efektif  dan  efisien.  pelaksanaan  tugas.  Ini artinya bahwa di Distrik Sayosa Timur Kabupaten Sorong sudah dapat melaksanakan tugas atau menerapkan  standar  pelayanan  dengan  cukup  baik  terhadap  nilai-nilai  etika  dan  standar-standar kewajiban etik dalam pelaksanaan tugasnya.
Hasil  penelitian  ini  menunjukan  bahwa  kepala  Distrik  Sayosa  Timur  dan  bawahannya sudah dapat mengimplementasikan nilai - nilai etika  terhadap pelayanan dengan cukup baik dilihat dari  dimensi-dimensi  etika  yang  dapat  dipakai  dalam  implementasinilai  -  nilai  etika  terhadap pelayanan  administrasi  di  Distrik  Sayosa  Timur  Kabupaten  Sorong  sebagaimana  penelitian  ini menunjukan bahwa :
1. Pelayanan kepada masyarakat adalah pelayanan diatas pelayanan kepada diri sendiri.
2. Rakyat yang berdaulat dan meraka yang bekerja dalam instansi pemerintah pada akhirnya bertanggung jawab kepada rakyat.
3. Hukum mengatur semua tindakan dari instansi pemerintah.
4. Manajemen yang efektif dan efesien merupakan dasar bagi birokrasi.
5. Sistem  penilaian  kecakapan,  kesempatan  yang  sama,  dan  asas-asas  iktikad  baik  akan  di dukung, dijalankan dan dikembangkan.
6. Perlindungan terhadap kepercayaan rakyat sangat penting, konflik kepentingan, penyuapan, hadia, atau faviritisme yang merendahkan jabatan untuk kepentingan pribadi tidak diterima (tidak etis).
7. Pelayanan terhadap masyarakat menuntut kepekaan khusus dangan ciri-ciri sifat keadilan, kebenaran, kejujuran, persamaan, kopentensi dan kasih sayang.
8. Hasil  nurani  memegang  peranan  penting  dalam  memilih  arah  tindakan,  ini  memerlukan kesadaran  akan  makna  ganda  moral  dalam  kehidupan  dan  kajian  tentang  prioritas  nilai tujuan yang baik dan tidak pernah memberikan cara yang tidak beretika.
9. Para administrator publik tidak hanya terlibat untuk mencegah hal yang tidak etis, tetapi juga untuk mengusahakan hal yang etis melalui pelaksanaan tanggung jawab dengan penuh

## 1140
EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.3, No.5, Juli 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)
semangat dan tepat pada waktunya.
Peneliti  berkesimpulan  bahwa  implementasi  Nilai–nilai  Etika  Terhadap  Pelayanan Administrasi  di  Distrik  Sayosa  Timur  berlandaskan  pada  Keputusan  Menteri  Negara Pemberdayaan  Aparatur  Negara  Nomor  63/KEP/M.PAN/7/2003  Tentang  Pedoman  Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang Kesederhanaan pelayanan dalam artian bahwa prosedur atau tata cara pelayanan umum diselenggarakan secara mudah dipahami dan mudah dilaksanakan. Hal ini tidak dapat di bungkiri bahwa semua ini adalah etika perumus kebijakan, etika pelaksana kebijakan, etika evaluator kebijakan, etika administrasi public, atau birokrat public, etika perencana public, etika PNS, dan sebagainya, harus dipakarsai dan mulai diterapkan sebelum berkembangnya budaya yang bertentangan dengan moral dan etika.
Hasil  penelitian  tersebut  dapat  menunjukkan  bahwa  ketaatan  dan  kepatuhan  yang  cukup baik  terhadap  pimpinan  Distrik  atau  para  bawahan  di  kantor  Distrik  Sayosa  Timur  Kabupaten Sorong  terhadap  kode  etik  dan  kode  perilaku  yang  ditetapkan  dalam  UndangUndang  Nomor  5 Tahun 2014 tentang ASN, dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi nilai - nilai etika terhadap  pelayanan  administrasi  di  kantor  Distrik  Sayosa  Timur  sudah  cukup  baik  dilihat  dari dimensi-dimensi etika kepemimpinannya, yaitu:
1. Pelayanan kepada masyarakat adalah pelayanan diatas pelayanan kepada diri sendiri.
2. Rakyat yang berdaulat dan meraka yang bekerja dalam instansi pemerintah pada akhirnya bertanggung jawab kepada rakyat.
3. Hukum mengatur semua tindakan dari instansi pemerintah.
4. Manajemen yang efektif dan efesien merupakan dasar bagi birokrasi.
5. Sistem  penilaian  kecakapan,  kesempatan  yang  sama,  dan  asas-asas  iktikad  baik  akan  di dukung, dijalankan dan dikembangkan.
6. Perlindungan terhadap kepercayaan rakyat sangat penting, konflik kepentingan, penyuapan, hadia, atau faviritisme yang merendahkan jabatan untuk kepentingan pribadi tidak diterima (tidak etis).
7. Pelayanan terhadap masyarakat menuntut kepekaan khusus dangan ciri-ciri sifat keadilan, kebenaran, kejujuran, persamaan, kopentensi dan kasih sayang.
8. Hasil  nurani  memegang  peranan  penting  dalam  memilih  arah  tindakan,  ini  memerlukan kesadaran  akan  makna  ganda  moral  dalam  kehidupan  dan  kajian  tentang  prioritas  nilai tujuan yang baik dan tidak pernah memberikan cara yang tidak beretika.
9. Para administrator publik tidak hanya terlibat untuk mencegah hal yang tidak etis, tetapi juga untuk mengusahakan hal yang etis melalui pelaksanaan tanggung jawab dengan penuh

## DAFTAR PUSTAKA
Widodo, joko, 2006. Membangun Birokrasi Berbasis Kinerja , Jakarta: bayumedai Publishing. Sugiyono. (2010). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. Bandung : Alfa Beta, CV. Sugiyono.  2013. Metode  Penelitian  Pendidikan:  Pendekatan  Kuantitatif,  Kualitatif,  dan  R&D . Bandung: Alfabeta.
Keban, Y.T. 2008, Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik : Konsep, Teori, Isu, Yogyakarta, Gava Media.
Kumorotomo Wahjudi, 2001, Etika Administrasi Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Sinambela,  Lijan  Potlak  dkk,  2006. Reformasi  Pelayanan  Publik  :  Teori  Kebijakan,  dan Implementasi . Jakarta : Bumi Aksara
Maiwan, M. (2018). MEMAHAMI TEORI-TEORI ETIKA : CAKRAWALA DAN PANDANG oleh :Mohammad Maiwan,Jurnal Uiversitas Negeri Jakarta, 6(2), 193–215.

## Sumber Lain :
Peraturan  Pemerintah  Nomor  42  Tahun  2004  Tentang  Pembinaan  Jiwa  Korps  dan  Kode  Etik Pegawai Negeri Sipil.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 Tentang Pedoman Umum  Penyelenggaraan  Pelayanan  Publik.  Jakarta,  Kementerian  Pendayagunaaan Aparatur Negara.
Menteri  Dalam  Negeri.  Keputusan  Menteri  Negara  Pemberdayaan  Aparatur  Negara  Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003  Tentang  Pedoman  Umum  Penyelenggaraan  Pelayanan  Publik. Jakarta, Kementerian Pendayagunaaan Aparatur Negara.