Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Volume 8, Number 1, Juni 2022, pp. 56-62 P-ISSN: 2407-4012 | E-ISSN: 2407-4551 DOI : https://doi.org/10.23887/jiis.v8i1.37698 Open Access: https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JIIS/index

## Tindak  Pemantauan  dan  Kebebasan  Berpendapat  Aktivis Demokrasi
Bonifasius Santiko Parikesit 1 , Dien Yudithadewi 1 *
1 Universitas Paramadina Jakarta, Indonesia

## A B S T R A K
Tulisan ini menjabarkan persepsi dan respon  sejumlah aktivis demokrasi terhadap  dugaan  tindak  pemantauan  yang  menimpa  mereka,  serta bagaimana  dampaknya.  Peneliti  melakukan  wawancara  mendalam,  dan telaah  atas  peristiwa  pemantauan,  khususnya  peretasan,  terhadap  dua informan  kunci;  seorang data  scientist, dan  seorang  epidemolog.  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  persepsi  keduanya  berbeda,  juga  dalam memberikan  respon.  Dampak  tindak  pemantauan  tersebut  pun  berbeda pada  keduanya.  Bagi  sang data  scientist ,  tindak  pemantauan  yang  diikuti dengan  serangan  fisik  telah  berhasil  mengubah  dirinya  menjadi  lebih tenang, reflektif dan bahkan menghapus beberapa unggahan yang dianggap kritis  oleh  sejumlah  oknum  otoritas.  Selanjutnya  ia  lebih  banyak menggunakan emoticon dalam berekspresi. Sementara bagi si epidemolog, tindak  pemantauan  dipersepsi  dan  direspon  sebagai  sesuatu  yang  tidak memerlukan  perhatian,  karena  ia  ingin  titik  fokus  permasalahan  tidak teralihkan  dari  isu  yang  tengah dikritisi.  Lebih  lanjut  ia  juga  menyatakan
untuk terus bersuara kritis di media sosial, melalui bidang kajian keilmuannya.

## A B S T R A C T
This  paper  describes  the  perceptions  and  responses  from  a  number  of  democracy  activists who’s  got (alleged) surveillance acts, as well as its impacts on them. Researcher conducted in-depth interviews and examined  the  surveillance,  particularly  hacking,  of  two  key  informants;  a  data  scientist,  and  an epidemiologist. The results showed that the perceptions of the two were different, also in responding. The impact of this surveillance is also different for the two. For the data scientist, the act of surveillance which followed by physical attacks, has succeeded in turning him into a more calm and reflective person. He even deleted some posts that were considered critical by some authorities and used more emoticons. Meanwhile, for the epidemiologist, the act of surveillance is perceived and responded as something that does not require attention, since he didn ’t want it become distraction from the issue he criticized. Furthermore, he also stated to continue to speak critically on social media, based on his expertise.
This is an open access article under the CC BY-SA license. Copyright © 2022 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.
* Corresponding author.
E-mail addresses: yudithasuwarno@gmail.com

## A R T I C L E I N F O
Article history: Received 25 Juli 2021 Accepted 03 November 2021 Available online 01 Juni 2022
Kata Kunci: Demokrasi; Media Sosial; Kebebasan Berekspresi; Tindak Pengawasan
Keywords: Democracy; Social Media; Freedom of Expression; Surveillance

## 1. Pendahuluan
Gagasan  akan  media  sosial  telah  bertumbuh  secara  cepat  dalam  satu  dekade  terakhir. Dengan jumlah pengguna yang mencapai 3,96 miliar berdasar data WeAreSocial (2020), media sosial  telah  bertumbuh  menjadi  salah  satu  ruang  publik  yang  menyediakan  kesempatan  bagi banyak  pihak  untuk  saling  berbagi,  berdiskusi,  berdebat  dan  menyampaikan  pendapat  serta keyakinan  berkaitan  agama,  politik  dan  sosial  yang  berbeda  dengan  tipe  media  konvensional (Camp  dan  Chien,  2000).      Media  sosial  juga  telah  menjadi  salah  satu  platform  yang  berhasil meratakan hirarki komunikasi di antara otoritas dengan publik yang selama ini banyak berjalan secara terbatas (Chidiac & Hajj, 2019).
Berkat  media  sosial,  aksi  bakar  diri  yang  dilakukan  seorang  pedagang  yang  mengalami persekusi dari pejabat di Tunisia, Mohamed Bouazizi, dengan cepat menyebar ke seluruh negeri dan berhasil memantik revolusi. Efeknya pun berlangsung domino hingga ma mpu “mendongkel” banyak  penguasa  di  kawasan  Afrika  dan  Timur  Tengah  dalam  gerakan  Arab  Spring  (Brown, Guskin & Mitchell 2012). Pada periode ini, media sosial banyak dipuji sebagai salah satu produk penumbuh demokrasi. Namun kurang dari satu dekade berikutnya, media sosial justru dianggap sebagai  ancaman  terhadap  demokrasi.  Munculnya  ragam  aksi  seperti:  (1)  penyebaran  berita hoaks yang digunakan untuk menggiring opini dan keputusan politik para pemilih sebagaimana terjadi di AS menjelang pemilihan umum presiden tahun 2016, (2) skandal Cambridge Analytica, serta  (3)  rekrutmen  jihadis  Negara  Islam  di  Irak  dan  Suriah  (NISS)  yang  dilakukan  melalui serangkaian tayangan propaganda, menjadi beberapa contohnya. Media sosial pada periode ini dianggap sebagai alat untuk menekan demokrasi.
Dalam  bukunya  yang  berjudul  Anti-Social  Media:  How  Facebook  Disconnects  US  and Undermines  Democracy,  Siva  Vaidhyananthan  dalam  Astuti  (2019)  menyatakan  bahwa  pada kenyataannya  media  sosial  seperti  Facebook  justru  hadir  untuk  menguatkan  polarisasi, menciptakan gelembung filter yang berujung pada echo chamber hingga akhirnya memecah belah masyarakat. Bahkan pemerintahan di beberapa negara mengeksploitasi media sosial sebagai alat pemantauan (surveillance) informasi terkait dengan data pribadi terhadap warga negara (Dinev, Hart & Mullen, 2008) yang pada beberapa kesempatan menjadi celah untuk melanggar hak-hak warga negara akan privasi (Shahbaz dan Funk, 2019).
Atas  nama  keamanan  nasional,  pemerintah  di  Amerika  Serikat  (AS),  India  dan  Tiongkok dapat melakukan tindak preventif seperti penyadapan dan peretasan di media sosial (Pickerill, 2006) serta spionase yang memiliki tujuan politik (Deibert dan Rohozinski, 2010). Bentuknya pun beragam,  di  AS,  Departement  of  Homeland  Security  (DHS)  mensyaratkan  pencantuman  akun media sosial sebagai salah satu cakupan pemeriksaan dalam imigrasi. Melalui akun tersebut, DHS dapat memeriksa pola komunikasi dan interaksi pengguna untuk memberikan gambaran profil. Fungsinya untuk mengidentifikasi dan meminimalkan potensi gangguan keamanan dari 15 juta pengaju visa AS setiap tahunnya (Patel, Waldman, Koreh & DenUyl, 2019).
Menggunakan pola yang serupa, pemerintah India menjalankan proyek Central Monitoring System untuk mengumpulkan data perilaku penduduk. Sistem yang dirancang menyerupai PRISM (baca:  sistem  yang  dikembangkan  National  Security  Agency/NSA)  memungkinkan  pemerintah memantau  jejaring  media  sosial,  melacak  kata  yang  di  ketik  di  mesin  pencari  dan  bahkan mendengar percapakan telepon. Ini dilakukan pemerintah dengan alasan tindak pencegahan dan meminimalkan  risiko  gangguan  keamanan  termasuk  tindak  terorisme  yang  disinyalir  banyak dilakukan oknum tertentu melalui media sosial (Weimann, 2012).
Berbeda  dengan  langkah  yang  diambil  AS  dan  India,  pihak  berwenang  di  Tiongkok mempekerjakan  banyak  orang  untuk  memantau  pembicaraan  di  media  sosial,  termasuk pembuatan  akun  palsu  melalui  cyber  army.  Tujuannya  mendapat  akses  jaringan  pertemanan pengguna  yang  dituju  serta  melakukan  penangkapan  apabila  terdapat  akun  yang  berpotensi menggaggu stabilitas publik (Shahbaz & Funk, 2019).
Di Indonesia sendiri, negara belum pernah mengakui adanya proyek pemantauan kepada masyarakat. Saat dugaan peristiwa pemantauan perilaku yang berdampak pada tindak peretasan menimpa sejumlah oposan pada gelaran pemilihan umum 2019, pemerintah dan lapis masyarakat tertentu menganggap hal itu isapan jempol belaka. Para oposan yang melaporkan pun dianggap
sedang melakukan “playing victim” untuk sekedar mendulang simpati publik. Namun bergulirnya revisi Undang-Undang Komisi Pemberatasan Korupsi (UU KPK) pada akhir tahun 2019 mengubah kondisi  yang  ada.  Tindak  pemantauan  yang  berimplikasi  pada  peretasan  kembali  muncul  dan dialami  sejumlah  penggiat  anti-korupsi  seperti  Oce  Madril – Ketua  Pusat  Kajian  Antikorupsi Universitas Gadjah Mada, dan Rama Larasati – Penggiat Antikorupsi dari Universitas Diponegoro. Belum  selesai  rangkaian  kasus  tersebut  diungkap,  pada  tahun  2020  tindak  pemantauan kembali terjadi dengan kelompok sasaran yang lebih besar. Sebut saja beberapa nama seperti epidemolog asal Universitas Indonesia, Pandu Riono, aktivis demokrasi Ravio Patra dan Ainun Najib, serta sejumlah institusi media daring seperti Tirto dan Tempo.co. Kondisi ini digambarkan Kompas (Rahayu, Yogatama & Patricia, 2019) sebagai aksi yang mengindikasikan adanya suatu pola untuk membungkam kritik.
Penelitian  ini  tertarik  untuk  meneliti  sejauh  mana  tindak  pemantauan  yang  dialami penggiat  demokrasi  dipersepsi,  direspon  dan  memberikan  dampak  bagi  mereka.  Dasar  yang dibangun  diambil  dari  beberapa  penelitian  terdahulu  yang  mengungkapkan  bahwa  banyak pemerintah menerapkan pemantauan massal untuk mengambil dan menyimpan sejumlah besar data komunikasi milik warga negara (Liang, Das, Kostyuk & Hussain, 2018 dan Leibold, 2019) maupun warga negara asing yang tinggal di wilayahnya. Dampaknya sebagaimana disebut Stahl (2016)  tidak  hanya  mengancam  kebebasan  individu  namun  juga  berpotensi  merusak  serta mengancam  relasi  politik.  Bahkan  dalam  profesi  tertentu  sebagaimana  ditulis  Waters  (2017) berpotensi  merusak  hubungan  para  jurnalis  dengan  narasumber  karena  munculnya  risiko gangguan kehidupan mereka apabila bersedia diwawancarai untuk memaparkan topik tertentu yang memiliki sensitivitas dengan aktivitas pemerintah.

## 2. Metode
Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan kualitatif yang berfungsi untuk menemukan serta memahami fenomena, serta bagaimana orang-orang mengintepretasikan pengalamannya (Merriam, 2009). Eksplorasi dalam penelitian ini dilakukan berdasar sejumlah kecil kasus bukan seperti  penelitian  kuantitatif,  yang  dilakukan  melalui  sejumlah  pengukuran  bertahap  untuk mengumpulkan formulasi yang tepat pada sejumlah besar kasus sehingga penelitian ini berupaya membangun representasi berdasarkan kedalaman, dan detail pengetahuan tentang suatu kasus (Neuman, 2014).
Untuk  melengkapi  desain  proses,  penelitian  ini  menggunakan  tipe  deskriptif  guna menggambarkan fenomena pada kehidupan nyata (Yin, 2016). Studi kasus deskriptif mempunyai fungsi  untuk  menggambarkan  suatu  gejala,  fakta  atau  realita  (Raco,  2010).  Analisis  dilakukan berdasarkan  data  yang  diperoleh  dari  wawancara,  observasi,  dokumentasi,  kesan  maupun pernyataan seseorang terhadap kasus yang diteliti. Pemilihan metode tersebut dilakukan untuk menganalisis  sejauh  mana  tindak  pengawasan  yang  dialami  dua  informan  kunci  dipersepsi, direspon dan memberikan dampak bagi mereka.

## 3. Hasil dan pembahasan
Hasil merupakan bagian utama artikel ilmiah, berisi : hasil bersih tanpa proses analisis data, hasil pengujian hipotesis. Hasil dapat disajikan dengan table atau grafik, untuk memperjelas hasil secara verbal
Pemantauan bukan merupakan sesuatu yang benar-benar baru. Dalam tapak tilas sejarah, tindak pemantauan telah dilakukan sejak zaman kuno bersamaan dengan sensus yang dilakukan penguasa  terhadap  rakyatnya  (Stoddart,  2008).  Tujuannya  mendapat  data  rakyat  yang  ada  di wilayahnya secara menyeluruh.
Dalam dunia modern, istilah pemantauan (surveillance) di sosial media terjadi dan mengacu pada upaya pemerintah untuk mengumpulkan informasi khlayak yang dilakukan secara diam- diam  dan  masuk  ke  dalam  ruang  privat  (Lyon,  2001).  Tindak  ini  dilakukan  dengan  alasan berkaitan  dengan  penetapan  kekuasaan  dalam  arti  bahwa  pihak  tertentu  dapat  mengambil informasi  tersirat  dan  tersurat  dalam  perangkat  serta  dilakukan  dengan  merusak  privasi penggunanya.
Dibongkarnya tindak pemantauan yang dilakukan sejumlah pemerintah, baik kepada warga negaranya  maupun  komunitas  global  telah  membuka  mata  dunia  tentang  bagaimana  dampak yang tercipta dari tindak tersebut kepada mereka yang kritis. Tindak pemantauan telah secara nyata mampu mendegradasi ruang-ruang pribadi. Dengan kekuatannya yang begitu besar, tindak pemantauan yang terjadi di era digital telah secara progresif mengubah fundamental kekuatan institusional yang ada (Couldry, 2017).
Diakui  teknologi  internet  telah  memberikan  peluang  bagi  banyak  pihak  termasuk pemerintah untuk melakukan pemantauan informasi terkait dengan data pribadi (Dinev, Hart & Mullen,  2008).  Di  AS  misalnya  pasca  tindak  terorisme  yang  terjadi  9  September  2001  (baca: dikenal  dengan  9/11),  pemerintah  secara  proaktif  melakukan  monitoring,  penyaringan  dan analisis  miliaran  komunikasi  baik  di  saluran  telepon,  email  dan  media  sosial.  Bentuknya  pun beragam,  mulai  dari  mengakses  isi  komunikasi  tertulis  di  email,  menjangkau  posisi  geografis, mendengar percakapan jarak jauh dan bahkan memantau aktivitas harian menggunakan kamera serta mikrofon yang tertanam di gawai pintar para penggunanya (Brown & Korff, 2009). Publik yang  mengalami,  maupun  berpotensi  masuk  ke  dalam  pemantauan  pun  tidak  berkeberatan dengan tindak yang terjadi. Beberapa diantara mereka menganggap normal kondisi yang ada.
Terdapat tiga alasan mengapa pemantauan yang berlangsung dianggap normal (Webster, 2012),  yakni:  (1)  Masyarakat  menjadi  terbiasa  dengan  fakta  bahwa  informasi  pribadi  yang tersedia  didesain  bukan  oleh  diri  mereka  sendiri,  namun  oleh  lembaga  administrasi  penyedia yang  memiliki  tujuan  tertentu;  (2)  Bagi  badan  publik  sudah  menjadi  sesuatu  yang  “normal” apabila mereka memiliki basis data rekaman yang besar, dan (3) Bagi masyarakat sudah menjadi sesuatu yang “normal” untuk bertukar informasi pribadi guna mendapat akses ke layanan publik, semisal pengajuan visa dengan melampirkan akun media sosial.
Namun dibongkarnya tindak pemantauan yang dilakukan pemerintah Amerika Serikat oleh Edward Snowden telah mempengaruhi kesadaran sejumlah pihak tentang program yang tengah dan  telah  dirancang  pemerintah  di  beberapa  negara  baik  terhadap  masyarakatnya  sendiri maupun komunitas global. Dampak dari tindak yang terjadi telah memperlihatkan kerentanan manusia  akan  data.  Ini  juga  memperlihatkan  keberadaan  manusia  yang  banyak  kehilangan kontrol atas informasi yang mereka miliki. Manusia menjadi cenderung benyak melakukan pamer diri  (Hogan,  2010),  dan  didukung  kondisi  dimana  banyak  di  antara  mereka  yang  melakukan pengabaian atas aspek privasi, tindak pemantauan menjadi berkembang sedemikian luas.
Sama seperti yang terjadi di AS, di Indonesia sendiri aksi pemantauan yang berakhir dengan peretasan juga banyak berlangsung. Mengulas tindak yang terjadi pun, agaknya memiliki kaitan erat dengan mereka yang banyak mengambil posisi kritis dari dinamika sosial yang berkembang di masyarakat tak terkecuali pada periode pandemi Covid-19.
Berdasar wawancara yang dilakukan terhadap dua informan kunci yang berprofesi sebagai data  scientist  serta  epidemolog  yang  tidak  ingin  disebutkan  namanya  dengan  pertanyaan  di sekitar persepsi, respon dan dampak dari tindak pengawasan didapatkan hasil sebagai berikut:
Tabel 1. Persepsi, Respon, dan Dampak Tindak Pemantauan dari Sudut Pandang Aktivis Demokrasi
No. Variabel Data Scientist Epidemolog 1  Persepsi terhadap tindak pemantauan
Merupakan  sesuatu  yang  diizinkan  terjadi  di ruang publik dengan catatan bahwa hal tersebut dilakukan  untuk  kepentingan  umum.  Prinsip yang  harus  dipegang  saat  tindak  pemantauan terjadi,  adalah  kemaslahatan  masyarakat. Kemaslahatan  baru  akan  terjadi  apabila pemerintah mengambil tindakan serta kebijakan  berdasar  sains  dan  data,  bukan berdasar  kekeras  kepalaan  atau  kepentingan politik dan ekonomi pihak tertentu. Tindak  pemantauan  yang  terjadi pada  pertengahan  bulan  Agustus 2020  dipandang  sebagai  sesuatu yang netral karena apa yang terjadi merupakan  bagian  dari  ekspresi berbasis  keilmuan  yang  dimiliki. Hal  yang  terjadi  pun  tidak  perlu mendapat perhatian dan dikhawatirkan karena banyak orang  yang  salah  paham  dalam membaca  posisi  kritis  yang  saya ambil.
2  Respon terhadap tindak pemantauan
Saya mengambil posisi yang lebih reflektif untuk melihat  manfaat  dari  bermedia  sosial  karena keberadaanya  yang  justru  semakin  noisy (bising) akibat suaranya yang menggema tidak terkendali bahkan banyak dimanipulasi demiki kepentingan trending topics. Selain  itu  momen  serangan  fisik  yang  terjadi bersamaan  dengan  tindak  peretasan  membuat saya  menganbil  langkah  adaptif  yang  perlu dilakukan. Saat  akun  media  sosial  saya mengalami  pemantauan  bahkan berakhir  dengan  tindak  peretasan, hal tersebut bukan menjadi masalah karena  saya  tidak  memiliki  target apapun. Bahkan  saat  jumlah  pengikut  saya mengalami peningkatan, hal tersebut juga saya lihat sebatas implikasi dari adanya  keinginan  masyarakat  untuk mendapatkan  informasi.  Bahkan komen  negatif  yang  terkadang disampaikan pihak yang kontra juga tidak menjadi masalah bagi saya, dan memang  jarang  membaca  kolom komentar  di  media  sosial.  Saya tenang-tenang saja, karena apa yang disampaikan  adalah  opini  yang digunakan untuk mengedukasi publik. 3  Dampak yang dirasakan akibat tindak pemantauan Memutuskan untuk menyerah karena pemimpin  negara  kita  memang  tidak  kunjung mau mendengar, tidak mau melihat data, serta realita.  Jika  memang  bangsa  kita  ingin merelakan  ratusan  ribu  nyawa  hilang  asal ekonomi tidak anjlok, ya silahkan. Pemimpin negara nampaknya sudah mengeraskan  kepala.  Ya  sudahlah,  siapa  saya ini,  saya  menyerah,  toh  beliau-lah  yang  sudah kita pilih sebagai pemimpin negara ini, sekarang konsekuensinya yang kita harus terima. Itulah wewenang sekaligus tanggung jawab dari pemimpin  negara  yang  memiliki  otoritas. Mereka  juga  menjadi  subyek  yang  harus bertanggung  jawab  atas  konsekuensi  yang timbul. Presiden kita sekarang akan dinilai salah satunya dari cara ia melewati pandemi yang saat ini terjadi. Sejarah akan mencatat hasilnya. Kembali  ke  dampak  (baca:  dari  tindak pemantauan)  sebagaimana  saya  sampaikan sebelumnya, efektif mengurangi intensitas saya untuk  berbagi  informasi  di  Twitter.  Dan  saya dalam  hari-hari  terakhir  sudah  memutuskan untuk tidak lagi berbagi banyak kata. Beberapa hal yang dirasa memberi kesan buruk-pun saya hapus Tindak pemantauan termasuk peretasan tidak  akan mengubah diri saya. Saya akan tetap menginformasi kepada  publik  baik  melalui  media sosial,  media  cetak,  maupun  media televisi. Dengan  segala  kondisi  yang  terjadi, saya tetap berkeyakinan untuk tidak akan pernah mundur dalam menginformasi, atau menyerah dengan  kondisi.  Apa  yang  saya sampaikan  sejak  bulan  Maret  akan tetap  sama,  meski  sekarang  para pihak yang ada, menjadi lebih sensitif karena usulan yang mereka sampaikan  selama  ini  tidak  kunjung menunjukkan  keberhasilan.  Seolah- olah  sekarang  saya  membuka “borok”,  padahal  hal  tersebut  sudah saya  sampaikan  sejak  dulu.  Ikhtiar saya untuk mengedukasi. Ia  juag  mengingatkan  agar  pesan yang  ia  sampaikan  jangan  sampai teralihkan dengan tindak peretasan yang terjadi.
Berdasar  pemaparan  tabulasi  di  atas  dapat  dilihat  bahwa  tindak  pemantauan  termasuk peretasan  oleh  kedua  informan  kunci  dipersepsi,  direspon,  dan  memberikan  dampak  yang berbeda.  Bagi  informan  yang  berprofesi  sebagai  data  scinentist  tindak  pemantauan  telah mengubah yang bersangkutan untuk mengambil posisi yang lebih tenang dan reflektif. Ia bahkan menghapus  beberapa  unggahan  yang  dianggap  kritis  oleh  sejumlah  oknum.  Ia  pun  secara signifikan mulai mengurangi frekuensi berbagi informasi yang biasa dilakukannya. Dalam berbagi unggaha  ia  lebih  banyak  memanfaatkan  emoticon  yang  tersedia  dalam  platform  media  sosial karena sifatnya yang lebih universal. Ini juga dilakukan sebagai strategi adaptasi atas kondisi yang
terjadi. Muculnya serangan fisik yang terjadi bersamaan dengan serangan digital telah berhasil mengubahnya. Sedangkan bagi informan kunci yang berprofesi sebagai epidemog, tindak yang terjadi tidak akan mengubah yang sikap yang diambil. Ia juga menyatakan untuk terus bersuara di media sosial sebagaimana biasa ia lakukan. Ia tidak peduli dengan apa yang terjadi, selama ia tetap bisa menyuarakan kajian dari bidang keilmuannya.
Dari dua peristiwa tersebut dapat dilihat bahwa tindak pemantauan merupakan sesuatu yang telah terjadi dan berpotensi menekan demokrasi. Ini tidak terlepas dari tindak pemantauan yang  sarat  dengan  kekuatan  (power)  dan  kerap  kali  menjadi  alat  untuk  melakukan  control (Couldry, 2017). Dari proses yang terjadi ini kemudian lahir istilah digital authoritarianism.
Dalam  satu  diskusi  daring  yang  diikuti  peneliti  dengan  difasilitasi  SafeNet  (2020), disebutkan  bahwa  istilah  digital  authoritarianism  muncul  dengan  ciri  dimana  banyak  ruang kebebasan  masyarakat  sipil  mengalami  serangan  tanpa  ada  pihak  yang  bersedia  untuk mengambil  tanggung  jawab  perlindungan,  alih-alih  memproses  hukum  peristiwa  yang  terjadi. Otoritas yang tengah  berkuasa  bahkan justru  sering mengabaikan  fakta  yang  ada  di  lapangan. Dugaan  yang  kemudian  muncul  ialah  bahwa  sejumlah  oknum  di  sisi  otoritas  melakukan penyalahgunaan  wewenangnya  untuk  menyerang  kemerdekaan  sipil.  Ujungnya  melahirkan pembungkaman yang diikuti iklim ketakutan untuk bersuara.

## 4. Simpulan dan saran
Berdasar hasil penelitian yang dilakukan, dapat diketahui bahwa tindak pemantauan yang terjadi  terhadap  dua  informan  kunci,  dipersepsi,  direspon,  dan  berdampak  berbeda.  Bagi informan  kunci  yang  berprofesi  sebagai  epidemolog,  tindak  pemantauan  dianggap  sebagai sesuatu  yang  tidak  memerlukan  perhatian  karena  titik  fokus  atas  suara  yang  dikritisi  jangan sampai teralihkan dengan tindak pemantauan yang dialaminya. ia tidak merasa terganggu dan ia berkomitmen untuk terus menyuarakan informasi dari sisi keilmuan yang dimilikinya.
Bagi informan kunci yang berprofesi sebagai data scientist, pasca tindak pemantauan yang diikuti  dengan  serangan  fisik  telah  berhasil  mengubah  perilakunya  dalam  bermedia  sosial.  Ia menjadi lebih tunduk dan cenderung membatasi diri. Ia bahkan menghapus beberapa unggahan yang dianggap terlalu kritis. Dalam strategi unggahan ke depan, ia lebih memilih menggunakan emoticon.
Inilah wajah demokrasi di era digital yang terjadi di Indonesia, apabila tindak pemantauan menjadi sesuatu yang dibiarkan bukan tidak mungkin berpotensi menciptakan ruang otoritarian. Padahal  demokrasi  menuntut  para  pihak  yang  terlibat,  utamanya  pemerintah,  untuk menginformasikan teknik apa yang digunakan untuk melakukan pemantauan, bagaimana hasil dari  tindak  tersebut  disimpan,  untuk  berapa  lama,  dan  siapa  yang  memiliki  akses  atas  data tersebut. Hal ini guna mencegah pelanggaran atas privasi, hak digital, dan meminimalkan potensi penyalahgunaan  teknologi  pemantauan  oleh  pihak-pihak  yang  tidak  bertanggung  jawab.  Oleh karena  itu,  pemahaman  yang  utuh  serta  menyeluruh  atas  hak-hak  digital,  privasi  dan  fitur maupun perangkat digital diharapkan dapat disadari para pihak.

## Daftar Rujukan
Astuti, S. I. (2019). Facebook, Kuasa Sosial dan Economy of Attention. Diakses pada 27 Juli 2020 dari  https://kompas.id/baca/buku/2019/07/27/Facebook-kuasa-sosial-dan-economy-of- attention/
Brown, H., Guskin, Emily., & Mitchell, A. (2012). The Role of Social Media in the Arab Uprisings. Diakses pada 2 Juli 2020 dari https://www.journalism.org/2012/11/28/role-social-media- arab-uprisings/
Brown, I., & Korff, D. (2009). Terrorism and the Proportionality of Internet Surveillance. European Journal of Criminology. 6 (2), 119 – 134. DOI: 10.1177/1477370808100541. Deibert,  R.  J.  &  Rohozinski,  R.  (2010).  Risking  security:  Policies  and  paradoxes  of  cyberspace security. International Political Sociology. 4 (1), 15 – 32.
Hogan, B. (2010). The Presentation of Self in the Age of Social Media: Distinguishing Performances and  Exhibitions  Online.  Bulletin  of  Science,  Technology  &  Society.  30  (6),  377 – 386.  DOI: 10.1177/0270467610385893.
Liang, F., Das, V., Kostyuk, N., & Hussain, M. M. (2018). Constructing a Data- Driven Society: China’s Social  Credit  System  as  a  State  Surveillance  Infrastructure.  Policy  &  Internet.  DOI: 10.1002/poi3.183.
Leibold,  J.  (2019).  Surveillance  in  China’s  Xinjiang  Region:  Ethnic  Sorting,  Coercion,  and
Inducement. Journal of Contemporary China. 1 (15). DOI:
10.1080/10670564.2019.1621529.
Lyon, D. (2001). Surveillance as Social Sorting Privacy, Risk and Digital Discrimination. London: Routledge Taylor & Francis Group.
Merriam, S. B. (2009). Qualitative Research: A Guide to Design and Implementation. San Francisco: John Wiley & Sons, Inc.
Neuman, W. L. (2014). Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches Seventh Edition. Pearson Education Limited.
Patel, F., Waldman, R. L., Koreh, R., & DenUyl, S. (2019). Social Media Monitoring. Diakses pada 10 Juli 2020 dari https://www.brennancenter.org/our-work/research-reports/social-media- monitoring
Pickerill,  J.  (2006).  Radical  politics  on  the  Net.  Parliamentary  Affairs.  59  (2),  266 – 282.  DOI: 10.1093/pa/gsl008.
Raco, J. R. (2010). Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya. Jakarta: PT Grasindo.
Rahayu, K. Y., Yogatama, B. K., & Patricia, S. (2019). Yang Vokal yang Diretas (1). Diakses pada 10 Mei 2020 dari https://kompas.id/baca/utama/2019/09/24/yang-vokal-yang-diretas-1/. SafeNet. (2020). The Rise Digital Authoritarian Indonesia Digital Rights Situation Report 2019. Denpasar: Southeast Asia Freedom of Expression Network.
Shahbaz, A., & Funk, A. (2019) Freedom on the Net 2019 Key Finding: Governments harness big data  for  social  media  surveillance.  Diakses  pada  1  Juni  2020  dari https://freedomhouse.org/report/freedom-on-the-net/2019/the-crisis-of-social- media/social-media-surveillance
Stahl, T. (2016). Indiscriminate mass surveillance and the public sphere. Ethics and Information Technology. 18 (1), 33 – 39. DOI: 10.1007/s10676-016-9392-2.
Stoddart, E. (2008). Who Watches the Watchers? Towards an Ethic of Surveillance in a Digital Age. SAGE  Publications:  Studies  in  Christian  Ethics.  21  (3),  362 – 381.  DOI: 10.1177/0953946808096816.
Waters,  S.  (2017).  The  Effects  of  Mass  Surveillance  on  Journalists’  Relations With  Confidential Sources  A  constant  comparative  study.  Digital  Journalism.  1  (20).  DOI: 10.1080/21670811.2017.1365616.
WeAreSocial (2020). Digital use around the world in July 2020. Diakses pada 4 September 2020 dari https://wearesocial.com/blog/2020/07/digital-use-around-the-world-in-july-2020
Webster, C. W. R. (2012). Surveillance as X-ray. Information Polity. 17 (3), 251 – 265.
Weimann,  G.,  2012.  Lone  Wolves  in  Cyberspace.  Journal  of  Terrorism  Research.  3  (2).  DOI: 10.15664/jtr.405.
Yin, R. K. (2016). Qualitative research from start to finish. New York: The Guilford Press.