## PROSES PEMBAYARAN KLAIM ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR BAGI TERTANGGUNG (Studi di Brins General Insurance Cabang Yogyakarta)
Atyanta Nanda Dhanistha Email : atyanta.nanda@gmail.com Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
Djuwityastuti Email : djuwityastuti@gmail.com Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

## Abstract
This article aims to explaining completion of the insurance claim payment motorized vehicles for insured in BRINS General Insurance Branch Yogyakarta. This study examines the problems, firstly how the rejection of motor vehicle insurance claims and settlement of payments for the insured at BRINS General Insurance Branch Yogyakarta. Secondly, does the rejection of claims occurring at BRINS General Insurance Branch Yogyakarta is in accordance with the laws and regulations. This research is an empirical normative legal research that is descriptive. Secondary data types include primary and secondary legal materials. Data collection techniques used are literature study and interview, then the analysis technique used is qualitative method. The results showed that the call to pay motor vehicle insurance at BRINS Branch Yogyakarta General Insurance is done through the stages, also using Article 31 paragraph (3) of Law Number 40 Year 2014 as a guidance that is handling risk quickly, easily, easily accessed and fair. The settlement of insurance claim payment at BRINS Branch Yogyakarta Public Insurance is based on the existing provisions of Law Number 40 Year 2014 regarding the rules of implementation in the OJK Regulations, the Book of Commercial Law, the Civil Code and the Standard of Motor Vehicle Insurance Indonesia. It can be proved by Article 29 paragraph (2) and paragraph (3) of OJK Regulation No. 69/POJK.05/2016 that the premium payment has been made which resulted in the responsibility of the Insurer.
Keywords: Payments; claims; agreements; motor vehicles

## Abstrak
Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan penyelesaian pembayaran klaim asuransi kendaraan bermotor di BRINS General Insurance Cabang Yogyakarta. Penelitian ini mengkaji permasalahan, pertama bagaimana penolakan klaim asuransi kendaraan bermotor dan penyelesaian pembayarannya bagi tertanggung di BRINS General Insurance Cabang Yogyakarta. Kedua , apakah penolakan klaim yang terjadi di BRINS General Insurance Cabang Yogyakarta sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris yang bersifat deskriptif. Jenis data sekunder meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan wawancara, selanjutnya teknik analisis yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian pembayaran klaim asuransi kendaraan bermotor di BRINS General Insurance Cabang Yogyakarta dilakukan melalui tahapan yang telah ditentukan, serta menjadikan Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 sebagai pedoman yaitu penanganan klaim secara cepat, sederhana, mudah diakses, dan adil. Penyelesaian pembayaran klaim asuransi di BRINS General Insurance Cabang Yogyakarta dilakukan berdasarkan perundang-undangan yang ada yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 beserta peraturan pelaksanaannya dalam Peraturan OJK, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia.Hal ini dapat dibuktikan melalui Pasal 29 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan OJK Nomor 69/POJK.05/2016 bahwa apabila pembayaran premi telah dilakukan maka pembayaran klaim asuransi yang timbul merupakan tanggung jawab Penanggung.
Kata Kunci : Pembayaran; klaim; perjanjian; kendaraan bermotor

## Proses Pembayaran Klaim Asuransi Kendaraan

## A. Pendahuluan
Manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang pasti selalu menghadapi risiko namun kita tidak dapat mengetahui kapan akan terjadi risiko. Risiko merupakan sesuatu hal yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan manusia serta risiko merupakan suatu keadaan tidak pasti yang berwujud dalam berbagai bentuk dan peristiwa. Kemungkinan bagi seseorang akan mengalami kehilangan atau kerugian merupakan suatu hal yang tidak diinginkan, sehingga kemungkinan timbulnya risiko menjadi kenyataan merupakan suatu hal yang diusahakan tidak terjadi (Junaidi Ganie, 2011 : 1).
Banyak pihak dalam rangka mengatasi kemungkinan terjadinya risiko yaitu dengan mengalihkan risiko kepada pihak lain, karena pihak lain tersebut memiliki kemampuan untuk mengelola risiko orang yang ditanggung untuk kemudian ditanggung oleh pihak lain tersebut. Pihak lain yang dimaskud adalah Perusahaan Asuransi. Perusahaan Asuransi ada bermacam-macam, ada perusahaan asuransi yang bergerak di bidang asuransi kendaraan bermotor juga ada yang bergerak di bidang asuransi jiwa. Dengan semakin banyaknya perusahaan asuransi yang bermunculan, memiliki dampak pada persaingan yang terjadi antar perusahaan asuransi sehingga perusahaan asuransi berlomba-lomba untuk memberikan fasilitas, keunggulan, keuntungan kepada masyarakat agar dapat memenangkan persaingan karena yang di pasarkan di sini merupakan jasa buka barang. Cara perusahaan asuransi menghimpun dana dari masyarakat yaitu dengan menarik premi dari masyarakat.
Salah satu sektor yang mengalami perkembangan yang sangat pesat yaitu di sektor otomotif.
Meningkatnya kebutuhan manusia akan kendaraan bermotor saat ini sudah tidak menjadi kebutuhan angkutan saja melainkan sudah menjadi kebutuhan pribadi seseorang untuk menunjukkan status sosial dari orang tersebut. Dengan semakin banyaknya minat masyarakat akan kendaraan, maka akan membuat lalu lintas semakin padat, serta meningkatkan tindak kriminalistas salah satunya pencurian. Dengan dampak-dampak tersebut, perusahaan asuransi memiliki peluang lebih, karena perusahaan asuransi dapat memberikan sarana pengalihan risiko dari pemilik kendaraan kepada perusahaan asuransi agar dapat terhindar dari kerugian dari keadaan yang tidak menentu.
Dalam rangka menarik minat masyarakat untuk menggunakan jasa perusahaan asuransi, perusahaan asuransi menciptakan berbagai macam produk asuransi untuk di tawarkan kepada masyarakat. Dalam sebuah perjanjian asuransi di dalamnya harus ada prinsip itikad baik ( Good Faith ) yang sudah dipertegas di dalam Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 yang berbunyi :
“Agen Asuransi, Pialang Asuransi, Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Perasuransian wajib memberikan informasi yang bernar, tidak palsu, dan/atau menyesatkan kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta mengenai risiko, manfaat, kewajiban, dan pembebanan biaya terkait dengan produk asuransi atau produk asuransi syariah yang ditawarkan”
Berdasarkan bunyi pasal tersebut diatas, sangatlah jelas bahwa prinsip itikad baik tidak hanya dibebankan kepada Tertanggung, melainkan  juga wajib dipenuhi oleh Perusahaan Perasuransian. Penelitian ini berfokus pada asuransi kendaraan bermotor. Kebanyakan perusahaan asuransi memberikan produk perlindungan bagi pemilik yang mengasuransikan kendaraan bermotor. Perlindungan tersebut antara lain : tabrakan, kebakaran, benturan, terbalik, tergelincir, terperosok, perbuatan jahat, serta pencurian termasuk pencurian yang didahului atau disertai atau diikuti dengan kekerasan ataupun ancaman kekerasan. Asuransi kendaraan bermotor ini tidak diatur secara khusus didalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) (Lutvia Anis Watul Badiah, 2013 : 2). Karena tidak mendapatkan pengaturan khusus didalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), maka semua ketentuan umum asuransi kerugian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang berlaku terhadap asuransi kendaraan bermotor (Abdulkadir Muhammad, S.H, 2015 : 180). Insurance is a legal mechanism by which the insured pays a premium to purchase from an insurer some financial protection against a future potential loss. (Ronen Avraham, Connecticut insurance Law Journal, Vol. 19, 2012: 32).
Prakteknya, proses pembayaran klaim sering menjadi masalah. Hal ini dikarenakan perusahaan asuransi memerlukan data yang akurat. Sehingga sering kali ada tertanggung yang gagal dalam mendapatkan klaim asuransi dikarenakan perbedaan pemahaman tertanggung tentang jenis asuransi kendaraan bermotor yang diikuti dengan peraturan perundang-undangan terkait seperti dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian ataupun Polis Asuransi. Adapun dalam Perusahaan Brins General Insurance sering pula mengalami masalah pembayaran klaim
Proses Pembayaran Klaim Asuransi Kendaraan ... Jurnal Privat Law Vol. VII No 1 Januari - Juni 2019
oleh tertanggung, karena ketidakpahaman tertanggung akan isi dari polis asuransi. Perusahaan asuransi tidak semata-mata berjalan atas kehendak sendiri, selain diatur dalam Undang-Undang Perasuransian, peraturan pelaksanaan perundang-undangan tersebut ditetapkan dalam Undang- Undang bahwa OJK sebagai lembaga yang berfungsi melakukan pengaturan dan pengawasan salah satunya terhadap Industri Keuangan Non-Bank dalam hal ini Perusahaan Asuransi.
Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk membahas tentang peyelesaian pembayaran klaim asuransi bagi Tertanggung di BRINS General Insurance Cabang Yogyakarta.

## B.  Metode penelitian
Penelitian ini berusaha memperoleh kejelasan mengenai penyelesaian proses ganti kerugian dalam perjanjian asyransi akibat terjadinya suatu peristiwa yang tidak dapat diduga pada saat perjanjian asuransi dibuat.Pendekatan dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris,  pendekatan yuridis normatif yaitu dengan cara mempelajari, mengkaji, dan menginterprestasi bahan-bahan kepustakaan yang ada dalam literatur-literatur, dan bahan-bahan hukum yang berupa Peraturan Perundang-Undangan, dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan   perjanjian asuransi, sedangkan pendekatan empiris dengan melihat proses  yang terjadi di lapangan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder  dan data primer dan selanjutnya dilakukan analisis secara kualitatif.

## C.  Hasil penelitian dan Pembahasan
BRINS General Insurance Cabang Yoyakarta memiliki pedoman penyelesaian pembayaran klaim dengan penanganan klaim yang cepat, sederhana, mudah diakses, dan adil serta sesuai dengan praktik perasuransian yang umum, sehingga Pasal 37 ayat (1) Peraturan OJK Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah berisi bahwa perusahaan asuransi dilarang untuk melakukan tindakan yang dapat memperlambat penyelesaian pembayaran klaim, sudah sesuai dengan pedoman BRINS sehingga tidak merugikan Tertanggung. Pembayaran klaim asuransi tidak terlepas dari peristiwa tidak tentu yang sering disebut evenemen. Evenemen ada, maka pembayaran klaim asuransi pun ada, meskipun tidak selalu pembayaran klaim asuransi dapat diterima. Apabila evenemen tersebut terjadi, adapun tahapan yang diberikan oleh BRINS General Insurance Cabang Yogyakarta saat tertanggung melakukan klaim adalah sebagai berikut :

## 1.  Pengajuan Klaim
Pembayaran premi yang diterima Penanggung dari Tertangung merupakan syarat untuk dapat mengalihkan risiko milik Tertanggung atas evenemen yang mungkin dapat terjadi sebagaimana telah ditentukan dalam polis asuransi. Apabila risiko seperti yang telah disebutkan dalam polis asuransi terjadi, menurut Pasal 23 Peraturan OJK Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah, Tertanggung dapat mengajukan klaim ganti kerugian kepada Penanggung apabila Tertanggung telah membayar premi kepada Penanggung yang merupakan kewajibannya. Diterimanya premi oleh Penanggung memiliki arti bahwa Penanggung bersedia dan menyetujui untuk memberikan ganti kerugian kepada Tertanggung sesuai dengan apa yang sebelumnya telah diperjanjikan (Abdulkadir Muhammad, 2015 : 117). Kelalaian pembayaran premi oleh Tertanggung dapat menyebabkan tidak berlakunya polis asuransi tersebut (A. Hasmy Ali, 1999:42)
Berdasarkan salah satu asas hukum perdata yang tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang berbunyi “Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Berdasarkan Pasal 1338 ayat (3) tersebut, masing-masing pihak baik Tertanggung maupun Penanggung dalam pelaksanaan perjanjian asuransi harus memiliki itikad baik, yaitu Penanggung wajib untuk mengganti kerugian Tertanggung atas evenemen yang terjadi. Tertanggung harus membuktikan bahwa evenemen tersebut benar ada atau tidak.
Polis Asuransi memiliki standar dan dinamakan Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia (PSAKBI) dan polis ini yang berlaku di Indonesia (Adisty Ananda Putri. Jurnal Privat Law. Vol 5, Nomor 2 Juli-Desember 2017). Polis ini dibuat oleh asosiasi industri asuransi menurut Peraturan OJK Nomor 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk
Proses Pembayaran Klaim Asuransi Kendaraan ...
132 Jurnal Pr ivat Law Vol. VII No 1 Januari - Juni 2019
Asuransi. Polis asuransi harus memiliki standar namun perusahaan asuransi dapat menyisipkan ketentuan tambahan dalam polis standar tersebut. Penyisipan ketentuan tambahan tidak boleh mengenai suatu ketentuan yang dapat ditafsirkan seperti tercantum dalam Pasal 17 Peraturan OJK Nomor 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi yaitu : 1)  Bahwa pemegang polis, tertanggung, atau peserta tidak dapat melakukan upaya hukum sehingga pemegang polis, tertanggung, atau peserta harus menerima penolakan pembayaran klaim; dan/atau
2)  Sebagai pembatasan upaya hukum bagi para pihak dalam hal terjadi perselisihan mengenai ketentuan Polis Asuransi.
PSAKBI menurut Pasal 256 ayat (1) KUHD mengharuskan dicantumkannyabahaya-bahaya yang menjadi beban Penanggung (Dinda Bertha Ivana. Jurnal Privat Law. Vol 6, Nomor 1 2018). PSAKBI tersebut menjelaskan bahwa Penanggung akan memberikan ganti rugi kepada Tertanggung apabila terjadi suatu evenemen. Penanggung akan memberikan ganti kerugian atas dan atau kerusakan pada kendaraan bermotor dan atau kepentingan yang dipertanggungkan, berdasarkan pada tahapan yang terdapat dalam polis. Tahapan yang harus dilaksanakan Tertanggung untuk mendapat ganti kerugian, antara lain :
1)  Pada saat terjadi evenemen, Tertanggung harus segera melaporkan kejadian tersebut kepada Penanggung dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 jam kepada bagian klaim asuransi pada BRINS General Insurance;
2)  Memberikan bukti foto, pada saat mengalami kecelakaan, sebaiknya Tertanggung mendokumentasikan terlebih dahulu. Foto ini akan menjadi bukti bahwa memang benar Tertanggung mengalami kecelakaan.
3)  Mengisi formulir klaim. Dokumen ini menjadi salah satu dokumen kelengkapan untuk keberhasilan pengajuan klaim asuransi.
4)  Memberikan informasi yang jelas. Tertanggung harus memberikan informasi mengenai rentetan kejadian yang dialami kepada Penanggung dengan sebenar-benarnya. Pasal 251 KUHD menyebutkan bahwa apabila Tertanggung memberikan informasi yang tidak benar, dapat mengakibatkan batalnya perjanjian asuransi.
5)  Menyiapkan dokumen yang dibutuhkan. Dokumen yang dibutuhkan adalah dokumen kecelakaan dan dokumen tanggung jawab pihak ketiga jika ada.

## 2.  Pengisian Formulir Klaim
Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor tidak ditentukan secara jelas bagaimana cara pengajuan klaim terhadap Penanggung, apakah hanya dapat dengan lisan atau harus ada hitam diatas putih seperti mengisi formulir klaim. Berdasarkan sertifikat asuransi kendaraan bermotor yang ditanda tangani oleh Penanggung bersama Tertanggung menyatakan bahwa setelah Tertanggung melapor kepada Penanggung untuk pengajuan sebuah klaim, maka Tertanggung wajib untuk memberikan dokumen-dokumen yang disyaratkan oleh Penanggung. Salah satunya adalah mengisi formulir klaim yang isinya dapat dilihat pada lampiran klaim asuransi di skripsi ini.
Setelah dilakukan pengisian formulir oleh Tertanggung, maka pihak Tertanggung wajib menyerahkan dokumen-dokumen lainnya yaitu :
1)  Dokumen kecelakaan :
a)  Fotokopi STNK, SIM dan KTP pemilik kendaraan.
STNK disini dimaksudkan untuk menjadi bukti otentik yang akan disesuaikan dengan kendaraan yang bersangkutan yaitu dengan nomor rangka, nomor mesin, dan nomor polisi. Surat Izin Mengemudi (SIM), berdasarkan Pasal 3 ayat (4) butir 4.2 PSAKBI, hal ini sangat penting karena Penanggung tidak akan memberikan ganti kerugian kepada Tertanggung apabila tidak memiliki SIM yang sah. KTP berguna untuk mengetahui alamat dan tempat tinggal Tertanggung dan sebagai syarat keberlakuan polis, karena polis hanya berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 5 PSAKBI).
b)  Fotokopi Polis Asuransi Polis sangat penting bagi Tertanggung karena sebagai satu-satunya alat bukti tertulis dan dengan polis kita dapat menunjukkan bahwa pertanggungan telah berjalan (Pasal 258 KUHD).
Proses Pembayaran Klaim Asuransi Kendaraan ... Jurnal Privat Law Vol. VII No 1 Januari - Juni 2019
2)  Dokumen Pihak Ketiga (Jika ada pihak ketiga)
a)  Surat pernyataan tuntutan ganti rugi pihak ketiga. Dokumen ini menjadikan jaminan bahwa memang benar pemegang polis yang mengakibatkan kerusakan terhadap mobil pihak ketiga;
b)  Surat pernyataan tidak ada asuransi. Ada beberapa perusahaan asuransi tidak akan mengganti kerugian jika pihak ketiga memiliki asuransi kendaraan bermotor;
c)  Fotokopi SIM, KTP, STNK. SIM untuk menjamin bahwa pengendara yang bersangkutan sudah memiliki izin dari kepolisian. KTP dan STNK menjadi bukti bahwa kendaraan bermotor tersebut memang benar hak miliknya.
3)  Dokumen tambahan apabila kerugian disebabkan oleh kehilangan karena pencurian :
a)  Surat pemblokiran STNK, surat keterangan yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kanitserse Polda serta surat tanda penerimaan laporan kehilangan kendaraan bermotor. Ketiga surat tersebut, dikumpulkan sebagai dokumen apabila kasus yang menimpa Tertanggung adalah kasus kerugian karena kehilangan atau pencurian.
c)  BPKB Asli
BPKB di perlihatkan kepada Penanggung apabila terjadi kasus kehilangan.
d)  Faktur Pembelian Faktur ini berfungsi untuk menunjukkan bahwa kendaraan yang dipertanggungkan dibeli secara sah menurut hukum karena dianggap tidak memiliki kepentingan apabila mempertanggungkan benda yang dilarang oleh undang-undang yakni dalam Pasal 599 KUHD.
e)  STNK Asli
f)  Kunci kontak kendaraan

## 3.  Pemeriksaan di Lapangan
Pengaturan Pengaturan asuransi dalam KUHD mengenai pengadaan pemeriksaan kendaraan bermotor di lapangan untuk membuktikan laporan dari Tertanggung sebenarnya tidak ditentukan. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengetahui secara nyata apakah kendaraan bermotor Tertanggung benar-benar terjadi evenemen sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan dalam polis asurnasi kendaraan bermotor. Sebab apabila tidak diadakan pemeriksaan, kemungkinan adanya subrogasi tinggi, maksud dari subroasi disini adalah Tertanggung mendapatkan keuntungan dari pihak ketiga, dan Penanggung pun berhak untuk tidak memberikan ganti kerugian apabila terjadi subrogasi serta tujuan pemeriksaan ke lapangan ini adalah untuk memastikan kebenaran dari laporan Tertanggung, karena apabila kerusakan yang terjadi adalah karena kesalahan Tertanggung sendiri, maka Penanggug tidak bertanggung jawab (Pasal 249 KUHD).

## 4.  Pembayaran Ganti Rugi
Terjadinya evenemen dalam perjanjian asuransi, sangat erat hubungannya dengan ganti kerugian, akan tetapi tidak setiap evenemen yang terjadi dapat di ganti kerugiannya. Evenemen yang dapat diberikan ganti kerugian hanyalah evenemen yang ditanggung oleh Penanggung dan telah dicantumkan dalam polis asuransi. Setelah adanya hasli pemeriksaan dilapangan oleh tim surveyer dari Penanggung, baru dapat disimpulkan apakah Tertanggung layak untuk mendapatkan ganti kerugian atau tidak. Salah satu asas yang penting dalam perjanjian asuransi yakni asas keseimbangan. Asas keseimbangan ini merupakan asas yang penting, karena dengan adanya asas ini Tertanggung akan mendapatkan ganti kerugian dari Penanggung dengan besaran biaya sesuai dengan nilai kerugian yang diderita Tertanggung akibat evenemen. Hal ini dapat terjadi dikarenakan Tertanggung telah membayarkan premi kepada Penanggung. Berdasarkan hasil penelitian di BRINS General Insurance, Tertanggung dapat memilih jenis asuransi Total Lost Only atau jenis asuransi All Risk. Total Lost Only atau kerugian total, adalah Penanggung baru akan bertanggung jawab atas suatu kerugian bila seluruh barang yang dipertanggungkan mengalami kerusakan seluruhnya. Pasal 15 PSAKB menyebutkan bahwa Penanggung dapat mengganti kerugian Total Lost Only apabila kerugian dan atau kerusakan sama dengan atau lebih tinggi dari 75% (tujuh puluh lima persen). Asuransi jenis All Risk adalah Penanggung akan mengganti kerugian Tertanggung apabila kendaraan mengalami
Proses Pembayaran Klaim Asuransi Kendaraan ...
134 Jurnal Pr ivat Law Vol. VII No 1 Januari - Juni 2019
kehilangan atau kerusakan sebagian maupun kerusakan total akibat risiko-risiko yang dijamin dalam polis asuransi atau dengan kata lain Penanggung akan mengganti kerugian Tertanggung atas segala risiko yang di derita Tertanggung. Misalnya, tabrakan, tergores, benturan, terbalik, tergelincir, terperosok, kecelakaan lalu lintas, perbuatan jahat, pencurian, perampasan, ataupun kebarakan. Asuransi All Risk ini tidak seperti Total Lost Only , All Risk pada saat kita mengajukan klaim, sudah memenuhi dokumen-dokumen atau syarat-syarat yang dibutuhkan, serta sudah dilakukan pemeriksaan lapangan, lalu pihak Penanggung akan menarik sejumlah uang sebesar Rp300.000,00 untuk setiap kejadian atau accident.
Kehilangan kendaraan yang dikarenakan terjadinya pencurian seperti yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) butir 1.3 yakni pencurian yang didahului atau disertai atau diikuti dengan kekerasan ataupun ancaman kekerasan juga termasuk dalam Total Lost Only dan All Risk dengan syarat kendaraan tersebut tidak diketemukan dalam kurun waktu 60 (enam puluh) hari. Khusus untuk kerugian akibat pencurian, Tertanggung diwajibkan untuk melaporkan kepada dan mendapat surat keterangan dari Polisi Daerah (Polda) Setempat (Abdulkadir Muhammad, 2014:187). Tertanggung akan mendapatkan ganti kerugian sebesar harga sebenarnya apabila klaim ganti kerugian yang diajukan sesuai atau memenuhi persyaratan pada Pasal 15 ayat (2) PSAKBI.
Tempat perbaikan kendaraan dapat berupa bengkel resmi rekanan Penanggung, seperti yang tercantum dalam daftar lampiran polis yang bersangkutan. Pemilihan bengkel oleh Tertanggung selain bengkel rekanan Penanggung, harus terlebih dahulu diberitahukan dan mendapatkan persetujuan dari Penanggung. Dan apabila pemilihan bengkel tersebut disetujui oleh Penanggung, maka kepada Tertanggung berlaku ketentuan sebagai berikut :
1)  Harga jasa perbaikan yang diganti adalah harga standar jasa perbaikan yang berlaku umum untuk bengkel resmi rekanan Penanggung. Apabila harga jasa perbaikan dari bengkel yang dipilih oleh Tertanggung tersebut lebih mahal, maka selisih harganya akan menjadi beban Tertanggung sendiri;
2)  Tidak mendapatkan garansi Penanggung terhadap kualitas perbaikan;
3)  Total biaya perbaikan terlebih dahulu harus dibayar oleh Tertanggung kepada pihak bengkel pilihan Tertanggung, Penanggung akan memberikan penggantian biaya perbaikan tersebut kepada Tertanggung dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak dokumen klaim diterima lengkap oleh Penanggung.

## D. Simpulan
BRINS General Insurance Cabang Yogyakarta dalam melakukan penolakan klaim asuransi tidak semata-mata hanya menolak, namun ada yang mendasari penolakan tersebut. Dasar- dasar penolakan tersebut dapat kita lihat pada KUHDagang dan Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia. Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia merupakan standar yang dibuat oleh asosiasi industri asuransi yang ditunjuk oleh OJK dalam Peraturan OJK Nomor 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi. Pembayaran klaim asuransi di BRINS General Insurance Cabang Yogyakarta dilakukan sesuai dengan Pasal 37 ayat (1) Peraturan OJK Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah, yaitu penyelesaian pembayaran klaim dengan penanganan klaim yang cepat sederhana, mudah diakses, dan adil.

## E. Saran
BRINS General Insurance Cabang Yogyakarta dalam memasarkan produknya seyogyanya untuk menjelaskan secara terperinci mengenai produk asuransinya, agar calon Tertanggung tidak salah memilih produk asuransi kerugian, dalam hal ini Total Loss Only dan All Risk serta apabila suatu saat terdapat pengajuan klaim asuransi, Penanggung dapat memperoses Pembayaran Klaim Asuransi dengan cepat tanpa halangan dalam hal ini penolakan klaim.

## F.   Daftar Pustaka

## Buku
A.Hasmy Ali.1999. Bidang Usaha Asuransi . Jakarta : Bumi Aksara
Abdulkadir Muhammad.2015. Hukum Asuransi Indonesia. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
Junaidi Ganie.2011. Hukum Asuransi Indonesia. Jakarta : Sinar Grafika.

## Jurnal
Adisty Ananda Putri.2017.”Kajian Prosedur Pelaporan dan Penanganan Klaim Asuransi Total Loss Only Kendaraan  Bermotor  (Studi  di  PT  Asuransi  Jasa  Indonesia  {Perseo}  Cabang Surakarta”. Jurnal Privat Law. Vol 5, Nomor 2 Juli-Desember 2017. Surakarta
Dinda  Bertha Ivana.2018.”Pelaksanaan Penyelesaian Klaim Asuransi Unit  Link  Bancassurance di PT. Astra A vivaLife”. Jurnal Privat Law. Vol 6, Nomor 1 2018. Surakarta
Ronen Avraham. “The Economics Of Insurance Law-A Primer”. Connecticut Insurance Law Journal .
Vol 19, 2012. Connecticut University

## Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian
Peraturan  OJK  Nomor  23/POJK.05/2015  tentang  Produk  Asuransi  dan  Pemasaran  Produk Asuransi
Peraturan  OJK  Nomor  60/POJK.05/2016  tentang  Penyelenggaraan  Usaha  Perusahaan Asuransi,  Perusahaan  Asuransi  Syariah,  Perusahaan  Reasuransi,  dan  Perusahaan Reasuransi Syariah