## MENINJAU ULANG PENERAPAN FRACTIONAL RESERVE BANKING PADA PERBANKAN SYARIAH
Ayif Fathurrahman e-mail: ayief_ospp@yahoo.com

## Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia

## Abstract
This  article  aims  to  discuss  fractional  reserve  banking  applied  by  Islamic banking.  The  practice  of  fractional  reserve  banking  applied  by  Sharia banking  is  part  of  contemporary  practice  that  was  not  discovered  at  the time  of  the  Prophet.  Thus,  a  comprehensive  ijtihadi  study  of  the  Islamic banking  system  is  needed,  considering  that  the  practice  of  fractional reserve  banking  applied  by  Islamic  banking  is  also  part  of  conventional banking  practices.  The  practice  of  fractional  reserve  banking  in conventional  banking  has  been  proven  to  have  an  impact  on  banking institutions  and  has  an  impact  on  the  monetary  crisis  which  destabilizes the  country's  economic  stability.  In  addition,  the  practice  of  fractional reserve  banking  also  contradicts  Islamic  law,  for  example  Meera  and Moussa (2009) stated in their research that fractional reserve banking was not  in  accordance  with  Islamic  principles,  because  it  contradicted  the concept  of  al-milkiyah  (ownership)  in  Islam.  This  can  be  seen  from  the creation of money through fractional reserve banking with the creation  of purchasing  power of  nothingness  (creating  money  out of  nothing)  which will have an impact on the unfairness of transfer of asset ownership in the structure  of  the  economy,  because  transfer  of  ownership  is  not  based  on human effort by taking it legally and not with the knowledge or approval of  the  initial  fund  owner.  This  violates  the  principles  of  ownership  in Islam  and  is  tantamount  to  theft,  let  alone  this  system  is  very  closely related  to  elements  of  usury.  Publicity  according  to  Sani  and  Aziuddin (2013) also concluded that fractional reserve banking is not allowed in the Islamic  perspective.  This  perspective  is  based  on  the  maqasid  syariah parameters  used  to  measure  empirically  the  implications of  the  frational reserve banking system on the economic stability of the community.
Keywords : Fractional, Shariah Bank, Maslahah .

## Pendahuluan
Di  dalam  beberapa  dekade,  ketidakadilan  di  sektor  ekonomi  terlihat sangat    jelas  dan  terang  benerang.  Ketimpangan,  kesenjangan  sosial  dan kemiskinan  telah  menjadi  fenomena parennial yang  tidak  berkesudahan  di banyak  tempat,  sementara  di  belahan  dunia  yang  lain,  menunjukkan  keadaan yang sangat berbeda. Keadaan ini diperburuk lagi dengan situasi ekonomi global yang  sering  menimbulkan  ketidakpastian,  resesi  bahkan  krisis.  Adalah  Barat dengan kapitalisme-nya sebagai pelopor peradaban baru dengan segala prestasi yang  dicapai  dan  sumbangsihnya,  memberikan  warna  baru  bagi  kehidupan dunia modern. Namun prestasi yang dicapai dan kontribusinya tersebut, di satu sisi  memang  perlu  di  apresiasi,  namun  di  sisi  yang  lain,  prestasi  itu  seakan menjadi virus nyata bagi tatanan kehidupan global. 1
Realita ketimpangan yang mewarnai kehidupan dunia modern, menjadi magnet  tersendiri  bagi  munculnya  pemikiran  alternatif-solutif  bagi  stabilitas ekonomi  global.  Itulah  sebabnya,  pemikiran  ekonomi  yang  memiliki  ruh keadilan  digelorakan  dan  dimunculkan  sebagai  solusi  atas  ketidakadilan ekonomi  yang  sedang  terjadi  saat  ini.  Sejumlah  tokoh  dunia  membangkitkan kembali  ekonomi  dan  keuangan  Islam  sebagai  lokomotif  kesejahateran  dan kesetaraan  global,  yang  secara  normatif-empiris  diyakini  mampu  mengatasi problematika kemanusiaan secara menyeluruh.
Islam,  yang  sejak  pada  abad  pertengahan  telah  memberikan  kontribusi dan  sumbangsih  pemikiran  yang  luar  biasa  terhadap  teori  ekonomi  modern, 2 kini kembali dengan  kekuatan baru yang telah menyatu dengan spirit modern dan nilai-nilai Islam. Bahkan, Ekonomi Islam modern bisa menjadi pintu utama menuju peradaban Islam jilid II yang menjadikan Islam sebagai pelopor sebuah
1 Roy  Davies  and  Glyn  Davies,  (1996), The  History  of  Money  From  Ancient  Time  of Present Day, (New York : Oxport University Press), hlm 13
2 Baca  lebih  lanjut,  Muhammad  (2009), Ekonomi  Islam,  Kontribusi  Fundamentalisme Islam  untuk  Ekonomi  Islam, (  Malang  :  Empatdua),  hlm  24-32,  dan  Adiwarman  Azwar Karim  (2006), Sejarah  Pemikiran  Ekonomi  Islam, edisi  ketiga,  (Jakarta  :  PT  Raja  Grafindo Persada).
peradaban dunia berdasarkan prinsip-prinsip keadilan ( justice ) dan kebersamaan serta pemerataan ( equality ).
Ekonomi  Islam  mengalami  perkembangan  dan  kemajuan  yang  pesat setelah  berdirinya Islamic  Development  Bank (IDB)  di  Jeddah  pada  tahun  1975, meskipun  di  dalam  perjalanannya,  tidak  bisa  dihindari  guncangan-guncangan kecil  telah  terjadi  di  beberapa  lembaga  keuangan  Islam,  namun hal  itu  adalah bagian  dari  proses  penyesuaian.  Capaian  yang  diraih  ini  mampu  menarik perhatian  dan  mempengaruhi  peta  pemikiran  praktik  keuangan  global  secara signifikan.  Diskursus  ekonomi  Islam  mampu  memikat  kalangan  akademisi, professional,  maupun  praktisi  yang  berkecimpung  dalam  perekonomian  pada level  international.  Kajian-kajian  tentang  ekonomi  dan  keuangan  Islam berkembang  bukan  saja  di  negara-negara  mayoritas  muslim  tetapi  juga merambah  hingga  ke  negara-negara  Barat.  Keyakinan  atas  perkembangan ekonomi  Islam,  tentu  tidak  terhenti  sampai  saat  ini  saja,  tetapi  diyakini  akan terus  berkembang.  Keyakinan  ini  tentu  bukan  sekadar  hayalan,  tetapi  sebuah prediksi yang mempunyai data dan dasar, salah satunya adalah karena ekonomi dan keuangan Islam memiliki keistimewaan dan keunggulan yang terletak pada instrumen social-economic atau islamic social finance yang dimilikinya, seperti zakat, infaq, sedekah, wakaf dan instrumen sosial yang lain, berfungsi sebagai perekat sekaligus pemicu kebangkitan sosio-ekonomi masyarakat.
Sementara  di  sisi  lain,  pertumbuhan  perbankan  Islam  telah  menyita banyak  perhatian.  Perbankan  Islam  telah  banyak  berdiri  di  berbagai  Negara, bukan saja di Negara mayoritas muslim, tetapi juga di wilayah yang minoritas. Sejumlah  negara  barat  baru-baru  ini  mulai  mengizinkan  operasinal  bank-bank syariah. Inggris menjadi negara barat pertama yang memimpin penerbitan sukuk pemerintah (obligasi syariah). Bank Islam pertama yang terisi penuh di Jerman diluncurkan  pada  2016,  sementara  anggota  parlemen  Jepang  sekarang mempertimbangkan untuk mengeluarkan peraturan yang akan memungkinkan bank-bank  Jepang  menyediakan  produk-produk  keuangan  Islam.  Di  seluruh dunia,  keuangan  Islam  telah  mengalami  pertumbuhan  yang pesat,  dengan aset mencapai  $  2triliun  dengan  harapan  dapat  melampaui angka $ 3  Truliun  pada
tahun  2018.  Perkembangan  ini  didorong  oleh  populasi  Muslim  yang  terus berkembang  yang  ingin  menemukan  institusi  yang  sesuai  dengan kebutuhannya. 3
Namun  demikian,  harus  diakui  bahwa  dibalik  pertumbuhan  ekonomi Islam  yang  menjulang  itu,  khazanah  kontruksi  bangunan  teori  ekonomi  dan keuangan Islam masih  perlu dikembangkan secara ijtihadi dan berkisanambungan,  terutama  pada  aspek  landasan  teoritis  perbankan  Islam, sehingga diperlukan sebuah kajian ijtihadi. Karena fakta yang terjadi di lapangan kerapkali  memunculkan pertanyaan-pertanyaan  mendasar  sebagai feedback dari ketidaksiapan  ataupun  semacam  ketidakmampuan  ekonomi  Islam  sebagai sebuah  sistem  dalam  menghadapi  perkembangan  mutakhir  yang  semakin komplek.
Dalam  konteks  perbankan  Syariah,  secara  historis,  Bank  Syariah  tidak memiliki  landasan  teoritis  murni  dalam  menjalankan  sistem  perbankan  yang bertumpu  pada  prinsip  syariah.  Dalam  kondisi  yang  tidak  menguntungkan tersebut,  perbankan  syariah  berusaha  mencari  sistem  yang  memadai  untuk diterapkan dan kemudian sistem fractional reserve banking yang dipilih, sementara sistem ini secara luas telah digunakan oleh sistem konvensional. Padahal sistem tersebut  bersama  dengan  sistem  suku  bunga,  terbukti  rentan  terhadap  krisis keuangan.  Ketiadaan role  model perbankan  Islam  dalam  sejarah dan  peradaban Islam pada zaman keemasan ( the golden age ), abad 6 hingga abad 14, secara tidak langsung mendorong Perbankan Islam masih bercermin pada praktek perbankan konvensional,  walaupun  Bank  Islam  sudah  menerapkan interest  free-banking . Namun di sisi yang lain, Bank Islam belum bisa terlepas dari praktek fractional reserve banking .
Sejumlah penelitian, praktek fractional reserve banking bertentang dengan masqasid  syariah,  misalnya  Meera dan Moussa  (2009)  menyatakan  dalam penelitiannya bahwa fractional  reserve  banking tidak  sesuai  dengan  prinsip
3 Mohammad  Nasr   Abdeen,  Union National Bank: the future of  Islamic finance, dikutip  dari https://www.worldfinance.com/banking/union-national-bank-the-future- of-islamic-finance . diakses tanggal 10 Februari 2018
Islam,  karena  bertentangan  dengan  konsep al-milkiyah (kepemilikan) dalam  Islam .  Menurut  Meera dan Moussa  (2009)  bahwa  penciptaan  uang melalui fractional  reserve  banking adalah  penciptaan  daya  beli  dari  ketiadaan ( creating  money  out  of  nothing )  akan  berdampak  pada  ketidakadilan  transfer kepemilikan  aset  dalam  struktur  perekonomian,  karena  transfer  kepemilikan tidak didasarkan pada usaha manusia dengan mengambil  secara legal dan tidak atas  sepengetahuan  atau  persetujuan  dari  pemilik  dana  awal.  Ini  melanggar prinsip-prinsip  kepemilikan  dalam  Islam  dan  sama  saja  dengan  pencurian, apalagi  sistem  ini  sangat  erat  kaitannya  dengan  unsur-unsur ribawi. 4 Sani  dan Aziuddin  (2013)  juga  menyimpulkan  bahwa fractional  reserve  banking tidak diperbolehkan dalam perspektif Islam. Perspektif ini didasarkan pada parameter maqasid  syariah  yang  digunakan  untuk  mengukur  secara  empiris  implikasi sistem frational  reserve  banking terhadap  stabilitas  ekonomi  masyarakat. 5 Dan frational  reserve  banking merupakan  salah  satu  sistem  perbankan  modern  yang dinilai  oleh  para  ekonom  sebagai    sumber  masalah  yang  sistemik  dan memunculkan crises event 6 dan hampir semua Negara pernah mengalami krisis moneter  yang  menggoyahkan  stabilitas  Negara. 7 Misalnya  pada  tahun  2008
4 Meera,  AKM.,  &  Moussa,  L.,  (2009),  Ownership  Effects  of  Fractional  Reserve Banking:  An Islamic Perspective, Journal Humanomics , 25(2): 101-116
5 Sani,  M.D.,  S.  Arfah,  A.K.M.  Meera.,  &  Aziuddin.,  (2013),  Fractional  Reserve Banking  and  Maqasid  al-shariah:  An  incompatible  Practice, Journal  Humanity  &  Islam ,  3 (1) : 1-8 6 Peristiwa the  Great  Depression dalam  sejarah  perekonomian  dunia,  menjadi penyebab  utama  ( mayor  reason )  lahirnya  pemikiran-pemikiran  “baru”  dalam  rangka penyegaran  di  area  moneter  sekaligus  menjadi  penyumbat  celah  kemungkinan  terjadi kembali  peristiwa  yang  serupa.  Salah  satunya  adalah  pemikiran  yang  diteriakkan  oleh para  ekonom  Chicago,  yaitu  mereformasi  sistem  perbankan  yang  selama  ini diberlakukan  atas  dasar fractional  reserve  sistem. Baca  lebih  lanjut  Mabid  Ali  Al-Jarhi, Remedy  For Banking  Crises:  What Chicago  And Islam Have In  Common: A  Comment, Islamic Economic Studies Vol. 11, No. 2, March 2004
7 Keserakahan  telah  menjadi  akar  operasional  sistem  kapitalis,  sehingga  pada gilirannya  menciptakan  tsunami  perekonomian  masyarakat  dunia.  Inilah  sebetulnya latar  belakang  mengapa  Islam  harus  “menghidupkan”  kembali  sistem  ekonomi berwawasan Islamic view, agar keseimbangan umat  manusia kembali tertata dan berjalan sesuai  dengan  atura-aturan  normal  kemanusian.  Untuk  lebih  mendalam  baca  Mehmet Asutay, A Political Economy Approach to Islamic Economics: Sistemic Understanding for an Alternative Economic Sistem, Kyoto Bulletin of Islamic Area Studies , 1-2(2007), hlm. 3 -18
terjadi  krisis  finansial  di  Amerika  Serikat,  yang  memberikan  efek  domino  ke berbagai Negara di penjuru dunia. 8
Di  samping  itu  dalam  kajian  ini,  ditekankan  bahwa  praktek fractional reserve  banking dapat  mereduksi  bangunan  akad  di  dalam  perbankan  syariah.
Wilayah  akad  disini  mempertanyakan  peran  dan  hak  bank  syariah.  Selama  ini dana funding yang dihimpun dari masyarakat adalah milik masyarakat. Dengan kata  lain,  bank  syariah  masih  memiliki  kewajiban  kepada  nasabah mengamankan  uang  nasabah  tetap  aman  dan  bahkan  nasabah  juga  mendapat insentif  (dari wadiah biasanya  dikenal  dengan  bonus).  Secara  peran,  praktek semacam ini dikenal dengan istilah tawaruq . Letak kesamaannya pada ketiadaan modal  awal,  dan  bank  dikenal  sebagai  lembaga  keuangan  yang  memiliki link terhadap  pembiayaan  produktif.  Dalam  literatur fiqh, hukumnya  masuk  dalam katagori khilafiyah (Siddiqi,  2007).  Kedua,  sebagai  lembaga intermediary ,  Bank syariah mendapatkan profit dari selisih nisbah bagi hasil bank sebagai mudharib dan  bank  sebagai  sebagai shohibul  maal. Selama  ini  nisbah antara  bank  sebagai mudharib dengan  nasabah  sangat  tergantung  dengan  tingkat  nisbah  bagi  hasil bank  sebagai shohibul  maal. Hal  ini  menunjukkan  bahwa  dengan  sistem  bagi hasil, nasabah terakhir akan membayar cost yang lebih mahal atau bagi hasilnya akan  lebih  sedikit.  Secara  normatif,  praktek  seperti  ini,  jika  ditelusuri  lebih mendalam masuk dalam katagori yang kurang etis.
Disinilah peran hukum Islam sebagai salah satu langkah normatif untuk menyusun  strategi  pengembangan  ekonomi,  keuangan  dan  perbankan  Islam yang terintegratif dengan fakta dan realita kontemporer. Hal ini bertujuan agar lebih mudah dipahami, diamalkan dan bisa dihayati sebagai way of life dan rule of game yang  dipatuhi.  Tentu  saja  dengan  mempertimbangan  kemajuan  zaman
8 Situasi  ini  dipicu  oleh  terjadinya  kredit  macet  di  sektor  properti  (subprime mortgage).  Sehingga  menyebabkan  industri  sub-prime  mortgage  skala  besar  seperti American  Home  Mortgage  Investment  Corporation  (AHMI),  Mortgage  Guaranty Insurance  Corporation  (MGIC),  dan  New  Century  Financial  Corporation  (NCFC),  jatuh bangkrut.  Para  investor  kehilangan  billiunan  dollar  untuk  mencegah  agar  aset-aset  sub- prime  mortgage  tidak  lenyap.Tindakan  ini  kemudian  memicu  terjadinya  huru-hara  di pasar finansial global. Dikutip dari http://coenpontoh.wordpress.com/2007/09/19/efek-domino-krisis-properti-di-as/
tanpa menabrak prinsip-prinsip syariah. Dengan cara itulah ajaran agama akan benar-benar membawa dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan manusia. 9

## Kajian Sejarah Perbankan dalam Islam
Dalam  kajian  historis  arab  pra-Islam,  setelah  kerajaan  Himyar jatuh,  jalur-jalur  perdagangan  didominasi  oleh  kerajaan  Persia  dan Romawi.  Pusat  perdagangan  bangsa  Arab  serentak  kemudian  beralih  ke Makkah. 10 Makkah  disebut  sebagai Ummul  Quro, yaitu  sebuah  pusat perniagaan  besar  yang  menjadi  urat  nadi  kehidupan  masyarakat Makkah. 11 Pembangunan  sektor  spritual,  keagamaan,  dan  kebudayaan dibangun  di  atas  prinsip  bisnis,  jual  beli,  dan  untung  rugi.  Karena  itu, saudagar kaya  (kaum kapitalis jahiliah) menjadi orang-orang yang sangat menentukan  sekali  dalam  berbagai  hal. 12 Dari  merekalah  aturan-aturan hukum  dan  tradisi  yang  berlaku  dikeluarkan,  terutama  dalam  kebijakan perekonomian.  Secara  tidak  langsung  individu-individu  telah melaksanakan praktek perbankan dan fungsinya  walaupun masih sangat tradisonal.Praktek  perbankan  hanya  sebatas  jasa  penitipan  harta,  kredit, jasa  pengiriman  uang  secara  manual,  dan  ada  pula  yang  memberikan modal kerja. Praktek perbankan individual ini menjadi lahan “basah” bagi kaum kapitalis yang serakah untuk memaksimalkan keuntungan sebesar- besarnya,  sehingga  sistem  bunga-berbunga  menjadi  pilihan.  Dari  sinilah muncul  ketidakadilan,  ketimpangan,  kerakusan  untuk  meraup  untung
9 Muhammad  Iswad,  (2007),  “Ekonomi  Islam:  Kajian  Konsep  Dan  Model Pendekatan”, dalam Jurnal Mazahib Vol. IV, No. 1, Juni 2007
10 Badri  Yatim, Sejarah  Peradaban    Islam,  Dirasah  Islamiyah  II, (Jakarta  :  PT  Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 14
11 Karena  letaknya  geografisnya  yang  amat  strategis,  Makkah  menjadi  tempat persinggahan  para  kafilah  dagang  yang  datang  dan  pergi  menuju  ke  kota  pusat perniagaan.  Di  Makkah  telah  tersedia  pasar-pasar  sebagai  tempat  pertukaran  barang- barang antar para saudagar dari Asia Tengah, Syam, Yaman,  Mesir, India,  Irak, Etiopia, Persia  dan  Romawi.  Baca  lebih  lanjut  Abdur  Rahman  Asy  Syarqowi, Muhammad  Sang Pembebas  :  Sebuah  Novel  Sejarah, diterjemahkan  oleh  Ilyas  Siraj,  (Yogyakarta  :  Mitra Pustaka, 2003), hlm. 10
12 Badri Yatim, Sejarah Peradaban Islam, Dirasah Islamiyah II., hlm 11
sebanyak-banyaknya,  yang  pada  gilirannya  menjadikan  kaya  semakin kaya dan miskin semakin miskin.
Praktek  perbankan  kemudian  berkembang  pada  masa  Islam. Sebagai konsekuensi pemegang peradaban setelah kejayaan Romawi dan Persia,  maka  aktivitas  perekonomian  pun  sedikit  banyaknya  bercorak sesuai  warna  sistem  perekonomian  peradaban  sebelumnya,  walaupun telah  di- filter berdasarkan  hukum  Islam.  Dalam  bukunya Islamic  Bank,
Hamoud  mengatakan  bahwa  Rasulullah  pernah  berprofesi  layaknya profesi  para  banker.  Profesi  ini  terbentuk  dengan  sendirinya,  karena Rasulullah  dikenal  dengan  julukan al-Amin, sehingga  dipercaya  oleh masyarakat  Makkah    untuk  menerima  simpanan  harta  hingga  pada  saat terakhir sebelum hijrah ke Madinah. 13
Perbankan  mulai  berkembang  pesat  ketika  beredar  banyak  jenis mata  uang  pada  zaman  Bani  Abbasiyah  sehingga  perlu  keahlian  khusus untuk  membedakan  antara  satu  mata  uang  dengan  mata  uang  lainnya. Hal  ini  dperlukan  karena  setiap  mata  uang    mempunyai  kandungan logam  mulia  yang  berlainan  sehingga  mempunyai  nilai  yang  berbeda pula.  Orang  yang  mempunyai  keahlian  khusus  ini  disebut naqib,  sarraf, dan jihbiz. 14 Aktivitas  ekonomi  ini  merupakan  cikal-bakal  dari  apa  yang kita  kenal  sekarang  sebagai  praktik  penukaran  mata  uang  ( money changer ). 15 Bahkan  pada  zaman  khalifah  al-Muqtadir  (295-32  H  /908-932 M),  Dinasti  Abbasiyah  memiliki  pasar  sendiri,  pasar  yang  mirip denganWall  Street  di  NewYork  dan  Lombard  Street  di  London,  dan memenuhi  semua  kebutuhan  perbankan  perdagangan,  industri  dan
13 Sami Hamoud, Islmic Bank, (London : Arabian Information Ltd, 1985)
14 Adiwarman A.  Karim, Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer, (Jakarta : Gema Insani Press, 2001), hlm 63
15 Sejarah  ini  terus  berlanjut  hingga  abad  dan    peradaban  setelahnya.  Perbankan yang ada di Barat  juga  berangkat dari   aktivitas yang sederhana, yaitu pertukaran uang ( Money Changer) , Sehingga dalam sejarah perbankan Barat, arti bank dikenal sebagai meja tempat penukaran uang
agriculture dalam  batasan  yang  berlaku  bahkan  memenuhi  teknologi lingkungan. 16
Namun  pada  akhir  abad  ke  16,  sistem  perbankan  lebih  banyak didominasi  oleh  Barat,  seiring  dengan  meredupnya  perdaban  Islam. Sistem perbankan yang dikembangkan oleh Barat sangat berbeda dengan sistem perbankan yang berkembangkan dalam dunia Islam. Dalam dunia Barat,  bank  dipposisikan  sebagai  lembaga  intermediasi  keuangan  yang dijalankan  berdasarkan  sistem  bunga.  Kemudian  bank  juga bolehmenerima deposito uang koin sebagai imbalan karena mengeluarkan tanda  terima.  Tanda  terima  ini,  pertama  kali  dikenal  sebagai promissory notes dan  kemudian  sebagai banknotes . 17 Berdasarkan promissory  notes tersebut,  bank  (dalam  hal  ini  adalah bank  of  England )  berjanji  untuk membayar  sejumlah  uang  Negara  atas  permintaan  pembawanya  yang ditentukan  pada  sisi  uang  kertas.  Sebagai  bukti  dari  jumlah  yang dipinjamkan  kepada  pemerintah  oleh  Bank,  pemerintah  mengeluarkan utang  jangka  panjang  (obligasi)  yang  pada  waktu  itu  dikenal  sebagai “ stock ” atau “ fund ”. 18 Kemudian usaha perbankan ini berkembang ke Asia Barat  oleh para  pedagang.  Perkembangan  perbankan  di  Asia,  Afrika  dan Amerika  dibawa  oleh  bangsa  Eropa  pada  saat  melakukan  penjajahan (kolonialisasi)  ke  negara  jajahannya  baik  di  Asia,  Afrika  maupun  benua Amerika.  Inilah  cikal  bakal  praktek fractional  reserve  banking pertama  kali diterapkan sebagai sistem perbankan Barat, dan tidak ada jejak historisnya pada sistem perbankan Islam.
16 Duri    A.A.  (1986),  “Baghdad”,    The   Encyclopaedia  of  Islam  (Leiden,  E.S.  Brill), Vol.1,  pp.894-909. Dalam Umer Chapra And Tariqullah Khan, Regulation And Supervision Of  Islamic  Banks ,  (Islamic  Development  Bank  and    Islamic  Research  And  Training Institute, Jeddah, 2000), hlm 2
17 Ibid. 18 Ibid ,  Dalam  kontek  ini,  sebuah  obligasi  adalah  sebuah  dokumen  yang diperdagangkan  yang  mempunyai  syarat-syarat  pinjaman  antara  peminjam  uang, issuer (yang mengeluarkan) obligasi dan yang telah membeli obligasi tersebut ( bondholder. ) .

## Sekilas Tentang Fractional Reserve Banking

## a. Pengertian dan Proses Fractional Reserve Banking
Dalam  sejarahnya,  praktek fractional  reserve  banking hanya digunakan  dalam  pembayaran  dan  pertukaran  yang  sebetulnya masih  berbasis  emas  dan  fasilitas  penyimpanan  yang dikembangkan  oleh  tukang  emas  abad  pertengahan. 19 Namun  di dalam  perkembangannya  praktek fractional  reserve  banking diterapkan  oleh  Bank  dengan  mempertahankan  hanya  sebagian dari  simpanan  nasabah  sebagai  cadangan  ( reserve )  yang  tersedia (mata uang atau deposito di bank sentral) sebagai kewajiban untuk pembayaran  jika  ada  penarikan  dari  nasabah.  Sisa  dana  nasabah lainnya digunakan bank untuk melakukan investasi atau pinjaman ( credit )  ke  pelanggan  lain.  Sebagian  besar  dana  ini  nantinya dideposito  kembali  ke  bank-bank  lain,  yang  memungkinkan pinjaman  lebih  lanjut.  Bank-bank  mengeluarkan  pinjaman  jangka pendek  dengan  mengambil  realisasi  keuntungan  dari  hari  ke  hari dengan  adanya  asumsi  bahwa  semua  nasabah  tidak  akan  menarik uang  mereka  secara  bersama-sama  pada  saat  yang  sama.    Jika  di dalam  sistem  moneter  jumlah  bank  yang  ada  tak  terhingga banyaknya,  maka  proses  penyaluran  pinjaman  tersebut  berlanjut dengan  akselerasi  tanpa  henti  dan  menimbulkan  dampak multiplier ( multiplier effect ). 20
19 Quinn,  Stephan  Francis, Banking  before  the  bank:  London’s  unregulated  goldsmith- bankers , 1660–1694 , (University of Illinois, Urbana-Champaign 1994).
20 Baca lebih lanjut Mandala Manurung dan Prathama Rahardja, Uang, Perbankan, dan Ekonomi Moneter, (Jakarta : Penerbitan FEUI, 2004) hlm 22
Dengan  demikian,  bank  pada  dasarnya  mengambil keuntungan  dari  bentuk multiplier  effect dalam  menyediakan  akses deposito pada saat yang sama dengan meminjamkan sebagian dari deposito  tersebut  sebagai  pinjaman,  sebagian  lagi  sebagai  sistem keuangan  yang  dikembangkan,  dan  pembayaran  wesel  yang diformalkan,  serta  uang  cek  dan  deposito  bank  menjadi  sebagian besar  dapat  dipertukarkan. 21 Inilah  proses  awal  di  mana  uang diciptakan oleh bank-bank komersial di seluruh dunia.
Selama  ini,  proses  penciptaan  uang  dilakukan  dengan  tiga cara;  pertama  dengan  cara  mencetak  mata  uang  kertas  atau  uang logam  yang  dicetak  oleh  bank  sentral  atau  yang  sering  disebut dengan uang kartal, kedua melalui pengadaan utang dan pinjaman oleh  bank  umum  yang dizinkan  pemerintah 22 ,  atau  sering  disebut dengan  giral,  serta  ketiga  melalui  beragam  kebijakan  pemerintah, misalnya seperti pelonggaran kuantitatif. Di Indonesia, penciptaan uang  melalui  bank  (BPUG) 23 akan  menyebabkan  jumlah  uang beredar  bertambah  lebih  banyak  dibanding  dengan  tambahan deposito  itu  sendiri.  Keberadaan fractional  reserve  banking dibank- bank  komersial  dinegara-negara  Barat  dan  dunia  lainnya  adalah
21 Jacky  Mallett, Analysing  the  Behaviour  of  the  Textbook  Fractional  Reserve  Banking Model  As  A  Complex  Dynamic  System ,  (Institute  of  Intelligent  Machines,  University  of Reykjavik), hlm 3.
22 Uang  diciptakan  di  dalam  sistem  moneter  oleh  bank-bank  pencipta  uang  giral (BPUG)  yaitu  bank  yang  diperbolehkan  mengeluarkan  chek  dan  melakukan  transaksi kliring  (BPR  tidak  diisinkan  mengeluarkan  uang  giral).  Proses  penciptaan  uang  (giral) tersebut  bermula  ketika  deposan  menyetorkan  dananya  di  bank.  Melalui  transaksi  ini, bank  yang  menerima  simpanan  nasabah  dapat  menyalurkan  simpanan  tersebut  dalam bentuk  kredit  kepada  debitur.  Baca  lebih  lanjut  Mandala  Manurung  dan  Prathama Rahardja, Uang, Perbankan, dan Ekonomi Moneter, (Jakarta : Penerbitan FEUI, 2004) hlm 21- 22
sangat  tergantung  dengan  pengawasan  dari  bank  sentral  dinegara yang bersangkutan. 24
Bentuk  konkrit  pengawasan  bank  sentral  adalah diberlakukannya  Rasio  cadangan  yaitu reserve  requirement  ratio (RRR)  atau  persyaratan  giro  wajib  minimum  (GWM).  Ini  biasanya berbentuk  mata  uang  fiat  yang  disimpan  dalam  lemari  besi  bank ( vault  cash ),  atau  di  dalam  bank  sentral. 25 Sebagai  contoh  di  AS, reserve   ratio yang diberlakukan sebesar 10%, China 16%, Malaysia 1%, Pakistan5% dan Switzerland 2.5%. 26 Jika RRR = 10%, maka dari setiap unit  tambahan  deposito,  sebesar  10%  harus  disetor  ke  bank sentral  sebagai  GWM.  Karenanya,  jika  sebuah  bank  umum menerima  deposito  sebesar  Rp100,  yang  dapat  disalurkan  sebagai pinjaman  adalah  Rp90,  sedangkan  yang  harus  disetorkan  ke  bank sentral  adalah  sebesar  Rp10.  Dari  contoh  sederhana  ini  dapat dikatakan  jika  RRR  makin  kecil,  maka  daya  ekspansi  kredit  bank makin  besar,  begitu  sebaliknya.  Inilah  yang  dimaksud  dengan piramida terbalik.
Model  ini  biasanya  disajikan  dalam  bentuk  serangkaian deposito, pinjaman dan cadangan dibuat antara satu bank, dengan GWM  (Giro  Wajib  Minimum)  tertentu,  seperti  yang  ditunjukkan pada tabel di bawah ini :
24 Walter S., Functions of Central banks , (EconWPA Cambridge, 2002) hlm  20-39
25 Pinar Yesin , Monetary Macroeconomics , (Zurich University press, 2005)
26 Sani. M.D,dkk,  Fractional Reserve Banking and  Maqasid al-shariah: An incompatible Practice , (Graduate School of Management,  Universiti Putra Malaysia)
Tabel 1: Ekspansi Deposito Bank dengan 10% Reserve Requirement Bank Deposit/ Liability Loan (Asset) Reserve Total Deposit A 1000 900 100 1900 B 900 810 90 1710 C 810 729 81 1539 D 729 656 72 1385 E 656 590 66 1246 F 590 531 59 1121 Sumber :Mallett Di  dalam  sistem fractional  reserve  banking ,  maka  cadangan ( reserve )  di  Bank  A  yang  seharusnya  berkurang,  justru  tidak berubah,  tetapi  laporan  deposito  yang  tertera  telah  meningkat sebesar $ 1900. Uang itu diciptakan oleh penciptaan pinjaman Bank A. Ketika bank A memberikan pinjaman, maka ketika itupula uang diciptakan ( money Creation ). Proses penciptaan uang tidak berhenti pada  Bank  A  saja.  Di  dalam  tulisan  ini  dicontohkan  ada  6  bank telah berdiri dalam suatu Negara  atau juga dunia. Misalkan Bank A meminjamkan depositonya sebesar $900 kepada Bank B, dan  jika Bank  B  mematok  cadangan  sebesar  10%,  maka  Bank  B  kemudian akan  menciptakan  pinjaman  sebesar  kelebihan  cadangan,  yaitu sebesar $ 810, maka total deposit yang dimiliki oleh Bank B adalah $1710.
Proses  penciptaan  uang  yang  dilakukan  oleh  bank-bank sebagaimana  penjelasan di  atas  akan  terus  berjalan  hingga  Bank F (Bank  terakhir  dalam  tulisan  ini  sebagai  contoh),  dapat  kita bayangkan ada berapa banyak bank yang ada dalam suatu Negara (terutama  bagi  bank-bank  yang  saling  melakukan  transaksi  satu
sama lain), maka sebanyak itu pula jumlah “uang semu” yang akan diciptakan.
b. Respon Ekonom Dunia terhadap Fractional Reserve Banking
Praktek fractional  reserve  banking adalah  sebuah  sistem produk  teknologi  modern  perbankan  yang  diyakini  berbagai kalangan  sebagai  sistem  finansial  yang  memiliki  resiko  sangat besar  sehingga  berdampak  terhadap  perekonomian  secara  global. Dalam melihat kekeliruan penomena sistem kontemporer ini, para ekonom  Chicago  mendesak  untuk  mereformasi  sistem  perbankan yang  selama  ini  diberlakukan,  karena  sudah  terbukti  sebagai penyebab  utama  ( mayor  reason ) the  Great  Depression yang  terjadi pada  tahun  1930-an.  Belakangan,  juga  muncul  regulasi  untuk menstabilkan  jumlah  ekspansi  deposito  dan  pinjaman  sebagai konsekuen dan resiko yang dilakukan oleh sistem perbankan. Pada abad  ke-19  pertengahan,  muncul  regulasi  standar  emas  ( gold standard  regulation ),    di  manaemas  digunakan  sebagai  alat  kontrol penerbitan  mata  uang  fisik  dalam  hubungannya  dengan persyaratan  cadangan  yang  ditegakkan  oleh  peraturan  bank sentral, sebagaimana bretton woods agreement , yang berusaha untuk memperbaiki mata uang di dunia dan sistem perbankan saat itu. 27
Senada  dengan  di  atas,  Rothbard,  ekonom  Austria,  juga mengkritik fractional  reserve  banking ini. 28 Klaim  Rothbard menunjukkan  bahwa  bank  komersil  yang  dizinkan  bank  sentral untuk  meminjamkan  sepuluh  kali  jumlah  yang  mereka  miliki  di deposito,  bukan  hanya  sebuah  fraksi,  melainkan  sesuatu  yang nyata dan telah beredar luas di berbagai bank komersil di belahan
27 Sistem  Bretton  Woods  ini  juga  pernah  dikupas  oleh  Ayief  fathurrahman  di dalam tesisnya yang berjudul Sistem Bretton Woods dalam Perspektif Maqasid Syariah, dengan pendekatan normatif, historis dan ekonomi -politik.
28 Rothbard, Murray, “Fractional reserve banking”, The Freeman  (October 1995)
dunia. Hal ini dapat dicek pada rekening setiap bank. Hal ini juga akan  menyebabkan  ekspansi  deposito  eksponensial,  dan berdampak  terhadap penciptaan bubble  economy yang  siap  meletus kapan saja.
Fisher di dalam karyanya yang berjudul 100% Money (1935) menyarankan  cara  pengaturan  yang  lebih  sederhana  dan  lebih efektif dibanding dengan penggunaan instrumen moneter yang ada serta  tidak  pula  menghancurkan  kesempatan  kerja  dan  usaha, yakni  implementasi  rasio  cadangan  100%  bagi  segenap perbankan. 29 Kesimpulan  penting  yang  dapat  diambil  dari  karya Fisher  ini  adalah  bahwa  hak  perusahaan  swasta  (bank  komersial) untuk  menciptkan  uang  harus  dihilangkan  dan  bahwa  negara berdasarkan  konstitusi,  harus  mengambil  fungsi  secara keseluruhan.  Dari  sekarang  dan  selanjutnya,  hanya  Negara  yang mempunyai  otoritas  untuk  menciptakan  uang. 30 Di  dalam pendahuluan  bukunya,  Fisher  menggambarkan  bagaimana  total uang  beredar  di  AS  pada  tahun  1929  adalah  $27  milyar,  di  mana $23  juta  merupakan  uang  giral.  Menjelang  tahun  1933,  total  uang beredar  telah  mengalami  kontraksi  menjadi  $20  milyar,  dimana komponen terbesar kontraksi sebesar $15 milyar adalah uang giral. Bank-bank  komersial  telah  menghilangkan  yang  mereka  ciptakan sendiri sebesar $8 milyar, sementara Negara telah mengeluarkan $1 milyar bagi mata uangnya.
Senada  dengan  Fisher,  Hülsmann  dalam  tulisannya  yang berjudul  “ Has  Fractional-Reserve  Banking  Really  Passed  the  Market
Test?” banyak  melontarkan  kritikan  pedas  mengenai  dampak fractional  reserve  banking yang  selama  ini  diterapkan.  Menurutnya,
29 Fischer, Irving, 100% Money, (New York : Adelphi, 1935)
30 Ibid.
sistem  ini  akan  merusak  bahasa  ekonomi  moneter  dan  analisa keuangan  serta  menimbulkan  implikasi  dan  “bola  kebingungan” diantaranya: ketidakseimbangan antara deposito dengan cadangan ( reserve ) akan mengundang guncangan bahkan krisis moneter yang berkesinambungan ( booms and busts ). 31

## Fractional Reserve Banking dan Perbankan Islam
Secara teoritis dan idealis, perbankan Islam berpijak dan dibangun atas dasar maslahah dan prinsip-prinsip syariah. Namun juga di satu sisi tidak  meninggalkan  ”ruh”  profesionalisme  dalam  menjalankan  dan mengembangkan usahanya. Yang pertama masuk dalam wilayah tabarru’, sedangkan  yang  kedua  masuk  dalam  wilayah tijari. Pendekatan  yang digunakan  adalah  pendekatan  integratif,  baik  yang  bersifat  saintifik- ilmiah  dan  juga  yang  bersifat  induktif-normatif.  Pendekatan  integratif merupakan  pendekatan  “mutlak”  yang  mesti  ada  di  dalam  proses, rangkaian dan tahapan mengembangkan dan memajukan praktek-praktek keuangan  Islam.  Islam  memandang  bahwa  etika  dan  moralitas  harus menjadi  pijakan  dasar  dan  tidak  boleh  dipisahkan  dengan  praktek keilmuan,  termasuk  di  dalamnya  aktivitas  ekonomi.  Lebih-lebih  kajian ekonomi  lebih  terfokus  pada  kajian  prilaku  ( behaviour )  baik  secara individual,  komunal  ataupun  kelembagaan,  serta  tujuannya  untuk kemaslahatan umat.
Secara  prinsip,  kemaslahatan  tidak  hanya  berbicara  tentang keuntungan,  tetapi  lebih  mengedepankan  nilai-nilai  keadilan  dan kesejahteraan bersama. Nilai-nilai etis keuangan Islam bersumber pada al-
31 Hülsmann,  Jörg  Guido.  Has  Fractional-Reserve  Banking  Really  Passed  the Market Test?, The Independent Review, Vol. VII, No. 3, Journal of  Political Economy, (The Independent Institute,2003)
Qur’an  dan  al-Hadist,  sumber  hukum  Islam, 32 yang  diyakini  arah kemaslahatannya bukan hanya untuk segilintir golongan saja, namun juga bagi semesta alam.
Dengan demikian, maqasid syariah atau tujuan terwujudnya praktek keuangan  syariah,  tidak  semata-mata  untuk  mengumpulkan  profit  dan laba, namun sebagai sarana dan fasilitas untuk memajukan ekonomi umat yang  lebih  makro  dengan  prinsip  keadilan  dan  pemerataan  ( equality ).
Sehingga  problem  kemiskinan,  pengangguran,  kesenjangan  distribusi pendapatan  dan  keadian  sosial  menjadi  agenda  besar  yang  harus  bisa dituntaskan dengan strategi dan tahapan yang sistematis dan terstruktur. Lagi  pula,  isu  ketidakadilan global  interest-based  system inilah  yang mendorong intelektual dan ekonom muslim untuk mengembalikan “ruh” ilmu  ekonomi  melalui  proses  islamisasi,  agar  ilmu  ekonomi  sejalan dengan prinsip-prinsip universal dan ajaran Islam. Selama ini, akad-akad yang tersedia di Bank Syariah adalah piranti dan instrumen, yang sampai saat  ini  masih  diyakini  bisa  digunakan  untuk  mewujudkan  agenda  dan misi besar sistem keuangan Islam tersebut.
Dengan  demikian,  berdasarkan  paradigma  di  atas,  maka  konsep perbankan syariah yang ideal adalah sistem perbankan yang memiliki dua orientasi yang bersifat unifikatif (satu kesatuan), yaitu orientasi sosial dan orientasi  komersial.  Jika  terlalu  dominan  orientasi  sosial  saja,  tanpa  ada tujuan komersial, maka akan terjadi ke- mandeg -kan, bahkan stagnasi roda ekonomi.  Namun  sebaliknya,  jika  perbankan  syariah  berjalan  tanpa orientasi sosial, maka maqasid perbankan syariah akan susah terwujud.
32 A. Dimyati, 2007. “ Ekonomi Etis: Paradigma Baru Ekonomi Islam” dalam Jurnal Ekonomi Islam  La Riba, Vol. 1 No.2, Desember 2007, hlm.  2-3
Namun  di  tengah  isu  globalisasi  dan  digitalisasi  ekonomi  yang semakin massif , perbankan syariah dituntut untuk bisa menyesuaikan diri dengan  perkembangan  zaman.  Mengingat  dewasa  ini,  bank  syariah sangat  krusial  bagi  perekonomian  masyarakat.  Apalagi  hal  ini  jika dikaitkan  dengan  pola  struktural  kebutuhan  masyarakat  muslim  akan penambahan  finansial  dalam  menjalankan  usaha  dan  aktivitas  ekonomi secara luas. Akan tetapi di dalam perkembangannya, sistem finansial bank syariah yang berkembang saat ini masih tidak jauh berbeda dengan sistem finansial  yang  ditawarkan  perbankan  konvensional,  yang  bisa  jadi berdampak  terhadap  instabilitas    sistem  moneter  dan  situasi perekonomian.  Karena  sistem  financial  yang  berfungsi intermediary dan hanya ditopang dengan keberadaan aset bank dalam bentuk kepercayaan masyarakat, namun jika kepercayaan masyarakat terhadap bank menurun bahkan  mengarah  pada  gejala bank  runs and panics ,  maka  kemungkinan besar  bank  akan  mengalami  likuidasi.  Dengan  demikian,  kepercayaan masyarakat  sangat  penting  adanya,  karena  bank  tidak  memiliki  uang tunai  yang  cukup  untuk  membayar  kewajiban  kepada  seluruh nasabahnya  sekaligus.  Akar  persoalannya  adalah  sistem  perbankan syariah masih menerapkan sistem fractional reserve banking .
Secara  konsep  dan  fungsi,  Bank  Syariah  relatif  tidak  mampu menjalankan  sistem fractional  reserve  banking dengan  baik  atau kemungkinan  ketidakcocokan  sistem fractional  reserve  banking ini diterapkan di Bank Syariah, mengingat Bank Syariah tergolong bank yang fokus  pada real  sector  driven. Selain  itu,  Bank Konvensional  menerapkan bunga  sebagai  rekayasa  risiko,  namun  tidak  hanya  dengan  Bank  Syariah yang  tidak  memiliki  instrumen  risiko  seperti  bunga,  karena  keharaman instrumen  tersebut.  Dengan  kata  lain,  Bank  Syariah  belum  mempunyai instrumen rekayasa risiko yang sesuai dengan prinsip syariah.  Selain itu, Bank Syariah juga memiliki produk yang lebih variatif, seperti murabahah
(jual  beli), mudharabah dan musyarakah (bagi  hasil),  dan ijarah (sewa).
Produk  yang  heterogen  ini,  menuntut  instrumen  rekayasa  risiko  yang seharusnya berbeda antara satu produk dengan produk yang lain.
Setidaknya  ada  beberapa  argumentasi  yang  menyebabkan ketidaksesuian  tersebut. Pertama ,  variasi  produk  perbankan  syariah, seperti fixed (margin  dan fee )  dan  fluktuatif  (bagi  hasil).    Argumentasi kedua  yang  menyebabkan  ketidaksesuaian  adalah  isu  normatif.  Wilayah normatif disini mempertanyakan peran dan  hak bank syariah. Selama ini dana funding yang  dihimpun  dari  masyarakat  adalah  milik  masyarakat.
Namun  di  saat  yang  bersamaan,  uang  tersebut  juga  menjadi  milik  Bank secara  otomatis,  sehingga  terjadi double  ownership  (kepemilikan  ganda) dan terciptalah pelipat-gandaan uang ( creation money out of nothing ). Meera dan  Moussa  (2009)  menyatakan  bahwa  proses  ini  tidak  sesuai  dengan prinsip  Islam,  karena  bertentangan  dengan  konsep al-milkiyah (kepemilikan) dalam Islam. 33
Secara  dampak,  berdasarkan  penelitian  Cavalcanti  (2004),  Chari (2013)  dan    Fontenla  dan  Gonzalez  (2007),  bahwa    indikator fractional reserve  banking menjadi  salah  satu penyebab  terjadinya Self-fulfilling  crises yang  ditandai  dengan  jumlah  liabilitas  bank  relatif  lebih  tinggi  dari cadangan  ( reserve )  yang  ada  diperbankan  ( ratio  of  bank  liquid  reserves ).
Terkait  dengan  hal  ini,  ada  beberapa  cara  antisipatif  yang  ditawarkan, seperti  pendirian insurance  deposit ,  dan  usulan  konsep joint-liability arrangement ,  yaitu  beberapa  bank  bekerjasama  di  dalam  solvabilitas bank. 34 Bahkan  sejumlah  ekonom  mengusulkan  pemisahan  antara permintaan  (tabungan  dan  giro)  dan  deposit  investasi  melalui100%
33 Meera,  AKM.,  &  Moussa,  L.,  (2009),  Ownership  Effects  of  Fractional  Reserve Banking:  An Islamic Perspective, Journal Humanomics , 25(2): 101-116 34 Sanches,  D.  R.,  (2013),  On  The  Welfare  Properties  Of  Fractional    Reserve Banking, Federal Reserve Bank of Philadelphia , August.
reserve . 35 Hal  ini  terlihat  dari  berbagai  pendapat  ekonom  muslim  yang konsen terhadap pengembangan perbankan Islam, seperti Nejatullah ash- Siddqi,  Tarek  ad-Diwany,  Zubair  Hasan,  MS  Khan,  AKM  Meera,  MA Choudury dan lain-lain.
Berkaitan dengan hal di atas, jika diukur dalam perspektif maslahat , secara general bisa  disimpulkan  bahwa  sistem  perbankan  syariah  belum bisa  dikategorikan  bank  yang maslahah .  Disinilah  tantangan  modernitas perbankan  syariah  untuk  memadukan  prinsip  kemaslahatan  (sosial)  dan bisnis  komersial.  Mengingat  selama  ini,  kehadiran  perbankan  Islam  oleh banyak  kalangan  dinilai  sebagai  salah  satu  upaya  untuk  keluar  dari ketidakadilan sistem keuangan global.
Di  dalam  instruksi  normatif,  sangat  jelas  dan  tegas  bahwa  perlu dilakukan  upaya  inkorporasi  wahyu  ke  dalam  penelitian  ilmiah  guna membebaskan  sarjana-sarjana  muslim  dari  paksaan  epistemologi  Barat atau mengadopasi praktek perbankan konvensional tanpa mempertimbangkan  dengan  segala  resikonya.  Hal  ini  merupakan pekerjaan besar yang harus dilakukan dalam rangka membangun cita diri Islam  ( self  image  of  Islam )  di  tengah  kehidupan  modern  yang  senantiasa berubah  dan  berkembang. 36 Hal  ini  menjadi  penting  karena  setelah memasuki  abad  ke-20  ini,  nampak  jelas  bahwa  ilmu  pengetahuan, teknologi  dan  sebuah  sistem  perekonomian,  seakan-akan  telah  menjadi tumpuan  harapan  manusia  dalam  menghadapi  persoalan  hidup walaupun  ternyata  belum  dan  tidak  akan  mampu  menyelesaikan persoalan  hidup  dan  kehidupan  itu.  Hal  ini  terlihat  pada  peristiwa-
35 Al-Jarhi,  Mabid Ali (1981), Towards an Islamic Monetary and Financial System: Structure  and  implementation,  Arabic  Language  Publications  Series   No.  5,    Jeddah: International Center for Research in Islamic Economics, King  Abdulaziz University.
36 W.  Montgomery  Watt,1988. Islamic  Fundamentalism  and  Modernity, London  and New York Routledge.hal. 140.
peristiwa yang diamati dalam kehidupan umat manusia dewasa ini yang terperosok ke dalam dilema; antara modernisasi dan ketidakadilan. 37
Disinilah  pentingnya  proses  pemikiran ijtihadi ini,  mengingat bahwa ajaran dan semangat  Islam adalah bersifat universal- maslahah , dan juga  respon  historis  manusia  dimana  tantangan  zaman  yang  mereka hadapi  sangat  berbeda  dan  bervariasi,  maka  secara  otomatis  akan menimbulkan  corak  dan  pemahaman  yang  berbeda  pula. 38 Namun demikian,  niat  baik  ini  tidak  semudah  membalik  telapak  tangan,  karena harus  bisa  menggabungkan  dua  keahlian.  Hal  ini  bisa  kita  pahami  dari uraian  yang  disampaikan  oleh  Abdul  Hamid  Sulaiman  yang menghubungakan  kemerosotan  intelektualisme  muslim  modern  dengan ketidakcukupan  metodologis  yang  menimpa  pemikiran  muslim kontemporer,  yang  memanifestasikan  dengan  sendirinya  dalam penggunaan  pola  pikir  yang  semata-mata  linguistik  dan  legalistik. Konsekuensinya  meskipun  seorang faqih ,  tetapi  juga  harus  dididik untuk menangani  problem-problem  legal  spesifik,  dia  terus  dipahami  sebagai orang  yang  serba  bisa,  intelektual  universal  yang  mampu  memecahkan seluruh problem masyarakat modern. 39
Secara  faktual,    gelombang  modernitas  dan  industrialisasi  global merupakan  bagian  yang  tak  terpisahkan  dengan  aktivitas  kehidupan masyarakat  modern.  Dengan  demikian,  pemikiran  ekonomi  Islam kontemporer  pun,  khususnya  lembaga  keuangan  Islam  dengan  segala perangkat-perangkatnya  termasuk  metodologi ushul  al-fiqh dan qawaid  al-
Fiqhiyyah yang selama ini menjadi salah satu landasan praktek perbankan
37 Juhaya  S.  Praja, Filsafat  Ilmu  :  Menelusuri  Struktur  Filsafat  Ilmu  dan  Ilmu-ilmu Islam, (Bandung  :Program  Pasca  Sarjana  Institut  Agama  Islam  Negeri  (IAIN)  Sunan Gunung Djati, 2000), hlm . 10
38 M.  Amin  Abdullah.  1995. Falsafah  Kalam  di  Era  Postmodernisme. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), hal. 227.
39 Louay  Safi.  2001. Ancangan  Metodologi  Alternatif:  Sebuah  Refleksi  Perbandingan Metode Penelitian Islam dan Barat, terj. Imam Khoiri. (Yogyakarta: Tiara Wacana). hlm. 20.
Islam  harus  bermetamorfosis  seiring  dengan  perjalanan  zaman  dan realitas.  Namun  demikian,  upaya  pengembangan  tersebut  tetap  harus berdasarkan  prinsip-prinsip  maslahah.  Memang  tidak  bisa  dipungkiri, kekhawatiran  akan  terjadinya  proses  pengurangan  (untuk  tidak mengatakan  penghapusan)  sebuah value dan  prinsip-prinsip  maslahah sebagai basis  kekuatan  terbangunnya  suatu  sistem perbankan  Islam,  kini telah  menjadi  problem  tersendiri  seiring  dengan  pengaruh  logika kepentingan kaum kapitalis yang terlepas dari norma dan etika. 40
Di  Indonesia,  keberdaan  perbankan  syariah  sangat  terikat  dengan Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  secara  regulatif,  dan  Dewan  Syariah Nasional  (DSN)  secara  normatif.  Dua  lembaga  yang  mengawasi perbankan  syariah  di  Indonesia  memiliki  peran  yang  sangat  strategis untuk  mendorong  kemajuan  perbankan  syariah  agar  senantiasa  kreatif dan  inovatif  dan  tepat  dalam  menempatkan  perbankan  syariah  pada dinamika  perkembangan  zaman,  teknologi  dan  ilmu  pengetahuan. Namun kenyataannya, di Indonesia juga, secara praktek, fractional reserve banking mungkin  dapat  dilihat  dari  tingkat  rasio  giro  wajib  minimum (GWM)  berdasarkan  aturan  Bank  Indonesia.  Padahal  berdasarkan beberapa  pemikiran  teoritis  ekonom  muslim  tentang  konsep  bank, khususnya  Bank  Syariah,  seperti  Khan  (1986),  Siddqi  (1992),  Chapra (2002), Diwany (2003), Jarhi (2004), Hasan, Meera (2005), Choudury (2004), Karim  (2010)  dan  lain-lain.  Pada  umumnya,  pemikiran  beberapa  tokoh tersebut  merekomendasikan  agar fractional  reserve  banking tidak diterapkan di Bank Syariah.
40 Dampak  yang  disumbangkan  oleh  sistem  kapitalisme  seperti  kemiskinan, kelaparan  adalah  secuil  persoalan  mendasar  yang  masih  menghiasi  wajah  dunia  ini. Jeremy  Seabrook  menuturkan  bahwa  kemiskinan  global  bukanlah  soal  kekurangan sumber  daya,  melainkan  suatu  akibat  digenggamnya  kendali  ekonomi  oleh  Negara - negera  kaya,  Baca  lebih  lanjut  Jeremy  Seabrook  (2006), Kemiskinan  Global  :  Kegagalan Model Ekonomi Neoliberalisme , (Yogyakarta : Resist Book), hlm 69
Inilah  “pekerjaan  rumah”  yang  mesti  dipelajari  dan  diselesaikan, agar sistem perbankan syariah, betul-betul bisa menjadi sistem perbankan yang  maslahah  dan  menjadi  solusi  ditengah  dinamika  ketimpangan ekonomi global.

## Penutup
Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Fractional reserve banking merupakan  tantangan  modernitas  yang  harus  dihadapi  oleh perbankan  Islam.  Perbankan  Islam  yang  berdiri  di  atas  nilai  etis  dan prinsip  syariah  seharusnya  memiliki  indikator  standar  dalam  menilai sebuah  sistem  yang  maslahah  atau  tidak.  Sehingga  pertimbangan  dan keputusan  tidak  terburu-buru  dalam  menerapkan  sistem  yang  lahir  dari logika  dan  asumsi  epistimologi  Barat,  tidak  akan  terjadi.  Dengan demikian,  gerakan ijtihad pendekatan  holistik  oleh  para  agamawan  dan ekonom  merupakan  sesuatu  yang  tak  harus  ditutup  tetapi  harus  selalu disemarakkan,  agar  perbankan  Islam  betul-betul  memiliki  sistem  yang murni  lahir  dari  rahim  Islam    dengan  segala  kandungan  nilai  etis  yang melekat  padanya.  Namun  demikian,  keterbatasan  penelitian  ini  sangat teoritik-normatif  dan  hanya  berdasarkan  literatur  khazanah  pemikiran ekonom  muslim  yang  berkembang  pada periode  dan  zamannya  masing- masing,  yang  bisa  jadi  sudah  tidak  relevan  dengan  hari  ini,  sehingga disarankan  pada  peneliti  selanjutnya  untuk  mengembangkan  penelitian ini  secara  ilmiah,  mengupas  tuntas  variabel-variabel fractional  reserve banking dan pengaruhnya terhadap stabilitas perbankan syariah.

## Daftar Pustaka
Abdullah,  M.  Amin.  1995. Falsafah  Kalam  di  Era  Postmodernisme. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Al-Jarhi,  Mabid  Ali,  Remedy  For  Banking  Crises:  What  Chicago    And Islam Have In Common: A Comment, Islamic Economic Studies Vol. 11, No. 2, March 2004
Asy  Syarqowi,  Abdur  Rahman, Muhammad  Sang  Pembebas  :  Sebuah  Novel Sejarah, diterjemahkan oleh Ilyas Siraj, (Yogyakarta : Mitra Pustaka,
2003)
Cavalcanti,  R.  O.,  Andrés,  E.,  &  Ted,  T.,  (2004),  Money  Creation  And Destruction, and The Returns  To Banking, Working Paper Series No. 394 September
Chapra,    M.  Umer  And  Tariqullah  Khan, Regulation  And  Supervision  Of Islamic  Banks ,  (Islamic  Development  Bank  and    Islamic  Research And Training Institute, Jeddah, 2000)
Choudhury, M. A.,  (2004), Micro-Money and Real Economic Relationship in  the  100  per  cent  Reserve  Requirement  Monetary  System, International  Association  for  Islamic  Economics, Review of  Islamic Economics , 8 (15): 35-54
Davies,  Roy  and  Glyn  Davies,  (1996), The  History  of  Money  From  Ancient Time of Present Day, (New York : Oxport University Press)
Dimyati, A.  2007. “ Ekonomi Etis: Paradigma Baru Ekonomi Islam” dalam Jurnal Ekonomi Islam  La Riba, Vol. 1 No.2, Desember 2007
Diwany,  Tarek, The  Problem  With  Interest  :  Sistem  Bunga  dan Permasalahannya, diterjemah  oleh  Amdiar  Amir,  (Jakarta,  Akbar Media Eka Sarana, 2003)
Dornbusch,  Rudigerd,  dkk, Makroekonomi ,  (Jakarta  :  PT  Media  Global Eduksi, 2008)
Duri  A.A.  (1986), “Baghdad”,  The   Encyclopaedia of Islam (Leiden, E.S. Brill),    Vol.1,    pp.894-909.  Dalam  Umer  Chapra  And  Tariqullah Khan, Regulation  And  Supervision  Of  Islamic  Banks ,  (Islamic Development  Bank  and    Islamic  Research  And  Training  Institute, Jeddah, 2000)
Earnst  &  Young, the  World  Islamic  Banking  Competitiveness  Report  2012- 2013. Dikutip  dari http://emergingmarkets.ey.com/ .  Diakses tanggal 7 Juli 2013
Fischer, Irving, 100% Money, (New York : Adelphi, 1935)
Fontenla,  M.,  &  Fidel  G.,  (2007),  Self-fulfilling  and  Fundamental Banking Crises: A Multinomial Logit Approach, Economics Bulletin , 17 (6): 1-
11
Hamoud, Sami, Islmic Bank, (London : Arabian Information Ltd, 1985)
Hülsmann, Jörg Guido. Has Fractional-Reserve Banking Really Passed the Market  Test ?,  The  Independent  Review,  vol.  VII,  n.  3,,    Journal  of political economy, ( The Independent Institute,2003)
Iswad,  Muhammad,  (2007),  “Ekonomi  Islam:  Kajian  Konsep  Dan  Model Pendekatan”, dalam Jurnal Mazahib Vol. IV, No. 1, Juni 2007
Ismail  R.1987.    al-Faruqi, Islamization  of  knowledge:  General  principles  and Work Plan, Herdon, VA: IIIT.
Karim,  Adiwarman  A.,  2001. Ekonomi  Islam  Suatu  Kajian  Kontemporer, Jakarta : Gema Insani Press.
__________________,  2006. Sejarah  Pemikiran  Ekonomi  Islam, edisi  ketiga, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
Karim, S. A., (2010), The Islamic Moral Economy, A Study of Islamic Money and Financial Instruments , Boca Raton: Brown Walker Press
Khallaf,  Abdul  Wahab.  1978. Ilm  Ushul  al-Fiqh, Cet.  XII,  Kairo:  Dal  al- Qalam.
Khan, M. S., (1986),  Islamic Interest-Free Banking: A Theoretical Analysis, IMF StaffPapers , 33 (l):1-27.
Mallet,    Jacky, Analysing  the  Behaviour  of  the  Textbook  Fractional  Reserve Banking Model As A Complex Dynamic System , (Institute of Intelligent Machines, University of Reykjavik),
Manurung,  Mandala  dan  Prathama  Rahardja, Uang,  Perbankan,  dan Ekonomi Moneter, (Jakarta : Penerbitan FEUI, 2004)
Mehmet,  Asutay,  A  Political  Economy  Approach  to  Islamic  Economics: Sistemic  Understanding  for  an  Alternative  Economic  Sistem, Kyoto Bulletin of Islamic Area Studies , 1-2(2007)
Meera,  AKM.,  &  Moussa,  L.,  (2009),  Ownership  Effects  of  Fractional Reserve  Banking:    An  Islamic  Perspective, Journal  Humanomics , 25 (2): 101-116
Muhammad,  2009. Ekonomi  Islam,  Kontribusi  Fundamentalisme  Islam  untuk Ekonomi Islam, ( Malang : Empatdua)
Praja,    Juhaya  S., Filsafat  Ilmu  :  Menelusuri  Struktur  Filsafat  Ilmu  dan  Ilmu- ilmu Islam, (Bandung :Program Pasca Sarjana Institut Agama  Islam Negeri (IAIN) Sunan Gunung Djati, 2000)
Quinn,  Stephan  Francis, Banking  before  the  bank:  London’s  unregulated goldsmith-bankers , 1660–1694 ,  (University  of  Illinois,  Urbana- Champaign 1994).
Rothbard,  Murray,  “Fractional  reserve  banking”,  The  Freeman  (October 1995)
Safi,  Louay.  2001.  Ancangan  Metodologi  Alternatif:  Sebuah  Refleksi Perbandingan  Metode  Penelitian  Islam  dan  Barat,  terj.  Imam Khoiri. Yogyakarta: Tiara Wacana
Sani,  M.D.,  S.  Arfah,  A.K.M.  Meera.,  &  Aziuddin.,  (2013 ), Fractional Reserve Banking and Maqasid al-shariah: An incompatible Practice ,
Journal Humanity & Islam , 3 (1) : 1-8
Seabrook,  Jeremy  , Kemiskinan  Global  :  Kegagalan  Model  Ekonomi Neoliberalisme , (Yogyakarta : Resist Book, 2006)
Siddiqi  ,  Muhammad  Nejatullah,  Islamic  Banks:  Concept,  Precept  And Prospects ,  Journal  of  King  Abdulaziz  University:  Islamic  Economics , Vol. 10, 1419/1998
Valeriano F. García,Vicente Fretes Cibils,And Rodolfo Maino, Remedy For Banking Crises: What Chicago And Islam Have In Common, Islamic Economic Studies. Vol. 11, No. 2, March 2004.
Valeriano F. García,Vicente Fretes Cibils,And Rodolfo Maino, Remedy For Banking Crises: What Chicago And Islam Have In Common.
Walter S., Functions of Central banks , (EconWPA Cambridge, 2002)
W. Montgomery Watt,1988. Islamic Fundamentalism and Modernity, London and New York Routledge
Wael B. Hallaq, 1997. A History of  Islamic Theories Cambridge: Cambridge University Press.
Yatim, Badri, Sejarah Peradaban Islam, Dirasah Islamiyah II, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003)
Yesin, Pinar, Monetary Macroeconomics , (Zurich University press, 2005)
Zahrah, Abu, 2003. Ushul Fiqih, Edisi terjemahan Saifullah Ma’shum dkk., Cet. VIII. Jakarta: Penerbit Pustaka Firdaus.