## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TERPADU (KTP-el) DI  KABUPATEN SUKABUMI

## Dian Purwanti
Purwantidian75@yahoo.com

## Program Studi Administrasi Publik Universitas Muhammadyah Sukabumi Mahasiswa Pascasarjana (S3)  FISIP UNPAD
Abstract :  Implementation of Integrated Population Policy Administration Service (KTP- el). The  increasing  number  of  population  in  the  regency  of  sukabumi  encouraged  to  do  a good  recording  of  demographic  data  for  population  data  is  needed  in  the  planning  and evaluation of development. analyze the implementation of population policy in an integrated administrative services in providing services to people in the Department of Population and Civil  Registration  Sukabumi  and  analyzing  the  factors  supporting  and  restricting.  Type  of this  research  is  a  descriptive  qualitative  approach.  Administration  policy  on  population intergrated in this study focused on basic services ID CARD which includes: basic policies or regulations  adopted,  procedure  of  making  ID  CARD  services,  document  administration,  as well as supporting and restricting factors of policy implementation. The results showed that the  policy  of  centralization  management  card  residents  is  Poor  City  Government  step forward,  especially  in  the  field  of  public  service  to  spruce  up  the  residency  to  the administrative  system  in  one  centralized  place  to  facilitate  Government  of  sukabumi  in accessing and mapping society so that in making policies that others have valid data.
Keywords : population, implementation, and policy

## PENDAHULUAN

## 1.1. Latar belakang
Pelayanan  publik  adalah  kegiatan atau  rangkaian  kegiatan  dalam  rangka pemenuhan  kebutuhan  pelayanan  sesuai peraturan perundang-undangan bagi setiap  warga  negara  dan  penduduk  atas barang, jasa, atau pelayanan administratif yang disediakan oleh pemenrintah.
Berbagai  pelayanan  administratif, seperti pelayanan KTP-el, akte kelahiran, sertifikasi tanah, dan perizinan,
merupakan pelayanan yang diselenggarakan untuk menjamin hak dan kebutuhan dasar warga negara. Pelayanan KTP-el  dan  akte  kelahiran  sangat  vital dalam kehidupan warga karena keduanya menjamin  keberadaan,  identitas  warga dan  hak-hak  sipil  lainnya.  Pelayanan seperti  itu  tentu  sangat  penting  dan menjadi  bagian  dari  pelayanan  publik yang harus diselenggarakan oleh negara.
Kabupatensukabumi
dengan jumlah  penduduk  sampai  tahun  2017 sebesar  2.523.992  jiwa,  yang  telah  wajib KTP-el  sebanyak  1.789.981  jiwa.  Dan yang  sudah  melakukan  perekaman  KTP- el  sebanyak  1.789.981  jiwa  sedangkan yang belum melakukan perekaman sebesar  79.754  jiwa,  Sedang  melakukan pencetakan  oleh  Kemendagri  sebesar 1.298.587  jiwa,  dan  yang  sudah  dicetak oleh Kabupaten Sukabumi sebesar 393.573  jiwa.  Persentase  kepemilikan KTP-el  di  daerah  Kabupaten  Sukabumi sudah  mencapai  98,94%  dan  persentase perekaman  KTP-el  di  daerah  kabupaten sukabumi sudah mencapai 96%
Masalah mendasar dalam administrasi  kependudukan  adalah  yang berkenaan  dengan  definisi  penduduk yang  digunakan.  Sampaisekarang  di wilayah Kabupaten Sukabumi,  yang juga berlaku  di  wilayah  lain  di  Indonesia, Pemerintah  Daerah  menganggap  yang perlu  didaftar  hanyalah  penduduk  resmi saja,  yang  berarti  menggunakan  konsep de  jure .  Padahal  dalam  Undang-Undang RI  No.  23  tahun  2006ditegaskan  bahwa pelaksanaan pendaftaran penduduk
didasarkan  pada  azas  domisili  atau tempat tinggal..
Implementasi kebijakan
merupakan aspek terpenting dari keseluruhan proses kebijakan. Implementasi kebijakan merupakan wujud nyata dari suatu kebijakan, karena pada tahap ini suatu kebijakan tidakhanya terbatas  pada  perwujudan  secara  riil  dari kebijakan,  tapi  juga  mempunyai  kaitan dengan  konsekuensi  atau  dampak  yang akan mengarah pada pelaksanaan kebijakan  tersebut.  Dengan  demikian pembuat  kebijakan  tidak  hanya  ingin melihat kebijakan yang telah dilaksanakan  oleh  masyarakat,  namun juga ingin melihat seberapa jauh kebijakan  tersebut  dapat  memberikan konsekuensi  mulai  dari  hal  yang  positif maupun negatif kepada masyarakat.
Pelayanan  publik  dapat  diartikan sebagai  setiap  kegiatan  yang  dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia  yang  memiliki  setiap  kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan  atau  suatu  kesatuan,  dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak  terikat  pada  suatu  produk  secara fisik.  Pelayanan  publik  dapat  pula diartikan  pemberian  layanan  keperluan orang atau masyarakat baik dalam bentuk jasa  maupun  dalam  bentuk  barang mempunyai  kepentingan  pada  organisasi sesuai cara yang telah ditetapkan. Dengan
demikian pelayanan publik adalah pemenuhan  kegiatan  dan  kebutuhan masyarakat  oleh  penyelenggara  negara. Kebutuhan  dalam  hal  ini  bukanlah kebutuhan  secara  individual  akan  tetapi berbagai  kebutuhan  yang  sebenarnya diharapkan oleh masyarakat, yaitu kebutuhan  pelayanan  yang  menjadi  hak masyarakat sebagai warga negara.
Dinas Kependudukan dan Catatan
Sipil Kabupaten Sukabumi memiliki Visi
―Terwujudnya
pusat database
kependudukan  yang  akurat  dan  aktual berbasis  Sistem  Informasi  Administrasi Kependudukan‖.  Visi  ini  merupakan proyeksi gambaran di masa depan dengan segala  dimensinya  berdasarkan  data realitas sekarang berbagai
kecenderungan. 1.2. Rumusan masalah Bagaimana Implementasi Pelayanan KTP-el di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kabupten Sukabumi ?
1.3. Tujuan Penelitian
Untuk  mengetahui  implementasi kebijakan pelayanan administrasi kependudukan  terpadu  (KTP-el)  Di Kabupaten  Sukabumi  serta  menganalisis faktor pendukung dan faktor penghambat pada pelayanan administrasi
kependudukan  terpadu  (KTP-el)  oleh Dinas  Kependudukan  dan  Catatan  Sipil Kabupaten Sukabumi.
1.4. Metode Penelitian
Dalam  penelitian  ini  peneliti menggunakan  metode  Deskriptif  dengan pendekatan  Kualitatif.  Yaitu  melakukan survei  dan  wawancara  kepada  Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil Kabupaten Sukabumi untuk mendapatkan informasi yang akurat.

## 1.5. Lokasi Penelitian
Lokasi yang diambil adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten  Sukabumi.Pemilihan  lokasi ini atas dasar bahwa Kabupaten Sukabumi  adalah  Kabupaten  terluas  di Jawa Barat.

## KAJIAN TEORI
Edward  III  (dalam  Subarsono, 2011: 90-92) berpandangan bahwa implementasi  kebijakan  dipengaruhi  oleh empat variabel, yaitu:
a) Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi  kebijakan  mensyaratkan agar  implementor  mengetahui  apa  yang harus  dilakukan,  dimana  yang  menjadi tujuan  dan  sasaran  kebijakan  harus ditransmisikan  kepada  kelompok  sasaran ( target group ), sehingga akan
mengurangi distorsi implementasi.
b) Sumberdaya ,  meskipun  isi  kebijakan telah  dikomunikasikan  secara  jelas  dan konsisten,  tetapi  apabila  implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan,  maka  implementasi  tidak akan  berjalan  efektif.  Sumber  daya tersebut  dapat  berwujud  sumber  daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial.
c) Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran,  sifat  demokratis.  Apabila implementor  memiliki  disposisi  yang baik,  maka  implementor  tersebut  dapat menjalankan  kebijakan  dengan  baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan.  Ketika  implementor  memiliki sikap  atau  perspektif  yang  berbeda dengan  pembuat  kebijakan,  maka  proses implementasi  kebijakan  juga  menjadi tidak efektif.
d) Struktur Birokrasi , Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan
memiliki pengaruh yang signifikan terhadap  implementasi  kebijakan.  Aspek dari  struktur  organisasi  adalah Standard Operating Procedure (SOP) dan fragmentasi.  Struktur  organisasi  yang
terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan
menimbulkan red-tape ,  yakni  prosedur birokrasi  yang rumit dan kompleks, yang menjadikan  aktivitas  organisasi  tidak fleksibel.

## PEMBAHASAN
Dinas
Kependudukan dan Pencatatan  Sipil  merupakan  salah  satu
Organisasi  Perangkat  Daerah  (OPD) dalam  struktur  organisasi  Pemerintah Kabupaten  Sukabumi  yang  berfungsi melaksanakan perumusan dan penyusunan  kebijakan  teknis  di  bidang kependudukan  dan  pencatatan  sipil, pendaftaran  penduduk,  pencatatan  sipil, informasi  administrasi  kependudukan, melaksanakan  pembinaan,  pengawasan dan pengendalian administrasi kependudukan, melaksanakan tugas pembantuan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil, melaksanakan
koordinasi dan kerjasama serta pemantauan,  monitoring  dan  evaluasi. Dengan  ditetapkannya  Peraturan  Daerah Kabupaten  Sukabumi  Nomor  7  Tahun 2016  tentang  Pembentukan  dan  Susunan Perangkat  Daerah  Kabupaten  Sukabumi dan  Peraturan  Bupati  Sukabumi  Nomor 57 Tahun 2016 tentang Struktur
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil Kabupaten Sukabumi,
maka mempertegas  dan  memperjelas  peran, kedudukan, tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil Kabupaten  Sukabumi,  sebagai  instansi pelaksana  yang  melaksanakan  urusan Kependudukan  dan  Pencatattan  Sipil  di
Kabupaten Sukabumi. Untuk
melaksanakan  peran,  kedudukan,  tugas pokok dan fungsi tersebut, Dinas
Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil Kabupaten  Sukabumi  menjabarkannya melalui program dan kegiatan pembangunan  yang  dituangkan  dalam Rencana  Strategis  (RENSTRA)  Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil Kabupaten  Sukabumi  Tahun  2016-2021 yang  mengacu  kepada  Peraturan  Daerah Kabupaten  Sukabumi  Nomor  13  Tahun 2009  tentang  Rencana  Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2005-2025, dan Peraturan  Daerah  Kabupaten  Sukabumi Nomor  4  Tahun  2016  tentang  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021. Karena laju pertumbuhan
penduduk  dan  perpindahan  penduduk yang begitu pesat di Kabupaten
Sukabumi,  maka  perlu  adanya  kebijakan atau  peraturan  yang  lebih  spesifik  lebih mengatur pelayanan administrasi kependudukan  di  Kabupaten  Sukabumi. Implementasi  terhadap  kebijakan  yang berkualitas  oleh  aparatur  pemerintahan diperlukan  dalam  memberikan  sebuah pelayanan  publik  kepada  masyarakat. Sehingga masyarakat mendapatkan kepuasan  atas  pelayanan  yang  diberikan oleh  aparatur  pemerintahan.  Kebijakan administrasi kependudukan di Kabupaten Sukabumi.
Pada  tahun  2016  berdasarkan hasil  evaluasi  kinerja  dan  analisisnya diperoleh  gambaran  mengenai  capaian kinerja sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Sukabumi secara  keseluruhan  dari  2  sasaran berdasarkan  Renstra  Tahun  2016-2021 menunjukan keberhasilan pencapaian Sasaran I: capaian katagori sangat  tinggi untuk  Indikator  Cakupan  Kepemilikan KK,  (95,41%)  katagori  sangat    tinggi untuk Indkator Kepemilikan KTP (101,98%)    katogori  sangat    Tinggi untuk      Indikator  Cakupan  Kepemilikan Akta  Kelahiran  (106,86%)  dan  Katagori Sangat  Tinggi untuk Cakupan Penerbitan Akta  Kematian  (110,16).  Sedangkan untuk sasaran II dengan Capaian Katagori
Sangat  tinggi    yaitu  meningkatnya Kualitas  Pendataan  dan  Pemanfaatan
Teknologi Informasi Administrasi kependudukan,  sehingga  terwujudnya satu data Kependudukan berskala Kabupaten.  Laporan  Kinerja  Instansi tahun  2016  ini  merupakan  bentuk pertanggungjawaban  dari  serangkaian perencanaan kinerja, pengukuran, evaluasi  dan  analisis  capaian  kinerja dalam  rangka  pencapaian  visi  dan  misi selama tahun anggaran 2015. Kendala-kendala dalam pembuatan KTP- el :
1.  Gangguan  alam  dan  sisi  jaringan yang  mengakibatkan  terjadinya kelambatan  proses  pembuatan
KTP-el.
2.  Terbatasnya personil karena
Pembagian tugas dalam pekerjaan  bagi  para  pegawai diperlukan untuk mendukung proses pelayanan secara bersamaan demi kelancaran proses  pelayanan  publik  yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan  dan  Catatan  Sipil. Hal ini diperlukan guna melancarkan  profesionalitas  dan kualitas pelayanan yang
diberikan,  selain  itu  pembagian
tugas  juga  mengurangi  resiko tingkat kesalahan
dan penumpukan  pekerjaan  yang  ada, sehingga  waktu  yang  tersisa  bisa dipakai  untuk  mengerjakan  tugas lainnya.  Sedangkan  uraian  tugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi terbagi tiga  bagian  staf  bidang,  yaitu bidang
kesekretariatan,
kependudukan, dan catatan sipil.
3.  Terbatasnya alat cetak atau sarana akan menggangu pembuatan
KTP-el  menjadi  terlambat  dan mempersulit
dimana pembuatannya menjadi lambat.

## Faktor Pendukung dan Penghambat
Pelayanan publik merupakan pemberian  layanan  keperluan  orang  atau masyarakat yang mempunyai kepentingan  pada  organisasi  itu  sesuai dengan  aturan  pokok  dan  tata  cara  yang telah ditetapkan. Dengan demikian pelayanan  publik  adalah  pemenuhan kegiatan  dan  kebutuhan  masyarakat  oleh penyelenggara  negara.  Negara  didirikan oleh  publik  (masyarakat)  tentu  saja dengan  tujuan  agar  dapat  meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada hakikatnya  negara  dalam  hal  ini  bukan
pemerintah  (birokrat)  haruslah  dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.
Kebutuhan  dalam  hal  ini  bukanlah kebutuhan  secara  individual  akan  tetapi berbagai  kebutuhan  yang  sebenarnya diharapkan  oleh  masyarakat.    Dengan menggunakan  kriteria  di  atas  untuk memahami  pelayanan  publik  menurut Dwiyanto  (2010,  h.22)  pelayanan  publik sebenarnya memiliki kisaran  yang sangat luas,  yaitu  mencakup  pelayanan  untuk memenuhi  kebutuhan  barang  publik, kebutuhan  dan  hak  dasar,  kewajiban pemerintah, dan komitmen nasional.

## 1. Faktor Pendukung
Berhasil  tidaknya  implementasi kebijakan  tidak  hanya  disebabkan  oleh faktor  yang  berasal  dari  organisasi  atau badan  penyelenggara.  Kelompok  sasaran juga  menjadi  faktor  yang  menentukan berhasil tidaknya implementasi dari suatu kebijakan, yaitu tergantung dari dukungan  yang  diberikan  oleh  objek kebijakan,  dari  penelitian  ini  disebutkan bahwa  faktor  pendukungnya  kebanyakan ialah faktor dari dalam internal sendiri. a. Kesigapan  Sumber  Daya  Manusia  (PNS) Salah  satu  keunggulan  dalam  pelayanan pembuatan  adminisrasi  kependudukan alah  ketepatan  waktu  dan  keakurasian data yang tepat.
Adanya pengakuan dari masyarakat  Kabupaten  Sukabumi  yang menjadi  narasumber  dalam  wawancara menyatakan  proses pembuatan KTP-el di Kabupaten  Sukabumipetugasnya  ramah dan mau melayani masyarakat.

## 2. Faktor Penghambat
Setiap  implementasi  kebijakan tentunya  megandung  resiko  kegagalan, Hogwood dan Gunn dalam Abdul Wahab (2008:  61-62)  telah  membagi  pengertian kegagalan  kebijakan (policy  failure) dalam dua kategori, yakni:
Non-implementation (tidak  bisa terimplementasikan), artinya bahwa suatu kebijaksanaan  tidak  dilaksanakan  sesuai dengan rencana, mungkin karena pihakpihak  yang  terlibat  di  dalam pelaksanaanya  tidak  mau  bekerjasama, atau  merek  telah  bekerja  secara  tidak efisien, bekerja setengah hati atau karena mereka  tidak  sepenuhnya  menguasai permasalahan.
Unsuccessfu limplementation (implemenasi  tidak  berhasil),  artinya manakala  suatu  kebijaksanaan  tertentu telah dilaksanakan sesuai dengan rencana, namun mengingat kondisi eksternal yang ternyata tidak menguntungkan,  maka  kebijaksanaan tersebut tidak berhasil dalam
mewujudkan  dampak  atau  hasil  akhir yang
dikehendaki. Biasanya kebijaksanaan  yang  memiliki  resiko untuk  gagal  tersebut  disebabkan  faktor- faktor  berikut:  pelaksanaannya  yang buruk ( bad  execution ) dan  kebijakan  itu bernasib jelek (badluck ) . Dalam penelitian  ini  juga  di-sebutkan  faktor penghambat  dari  implementasi  kebijakan ini yakni faktor yang bisa dari.
Dalam  atau  luar,  sekalipun  faktor penghambat  ini  tidak  sampai  pada  tahap unsucceesful implementation atau bahkan Non-implementation tapi tetap saja pembenahan  perlu  dilakukan  supaya kebijakan yang dihasilkan jadi maksimal, berikut faktor penghambat yaitu:
a.  Lokasi  tidak  Terpusat  di  Ibukota Kabupaten
Jauhnya  lokasi  kantor  dispenduk capil  Kabupaten  Sukabumi  dirasa  sedikit mengganggu  kenyamanan  masyarakat yang ingin mengurus administrasi kependudukannya. Hal ini terjadi dikarenakan  kondisi  wilayah  kabupaten Sukabumi  yang  merupakan  kawasan perbukitan,  lembah,  hutan,  gunung,  dan lautan, yang memerlukan sarana transportasi  khusus  untuk  dapat  menuju kantor dinas kependudukan.  Infrastruktur jalannya yang masih
b.  Kurangnya sosialisasi pada masyarakat Alur pengurusan surat
kependudukan dari kelurahan yang tersentral  menjadi  satu  di  kantor  Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi membuat masyarakat  menjadi  bingung  karena kebanyakan belum terbiasa dengan sistem yang  baru,  hal  ini  juga  dikarenakan minimnya  sosialisasi  bagi  masyarakat. Salah satu faktor keberhasilan dari sektor swasta  dalam  menjual  produknya  adalah karena  mereka  menggelontorkan  dana dalam  jumlah  besar  untuk  mengenalkan produknya karena promosi.
merupakan elemen paling penting dalam  pengenalan,  begitu  juga  dengan sebuah  kebijakan  publik  akan  maksimal hasilnya apabila semua pihak paham akan kebijakan  itu  baik  dari  segi  pemerintah sebagai provider atau dari segi masyarakat sebagai consumer.
Pelaksanaan program dan kegiatan  tersebut  memanfaatkan  segala sumber  daya  dan  dana  yang  harus dipertanggungjawabkan,  baik  dari  aspek akuntabilitas  kinerja  pencapaian  program dan kegiatan, maupun aspek akuntabilitas keuangan sebagai wujud dari pelaksanaan Peraturan  Pemerintah  Nomor  79  Tahun
2005  tentang  Pedoman  Pembinaan  dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
Permasalahan
utama yang
dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan  pada  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan Sipil pada Tahun 2016 adalah belum efektifnya penyelenggaraan pelayanan  administrasi  kependudukan yang  mencakup  pelayanan  di  Bidang Pendaftaran Penduduk dan Bidang
Pencatatan  Sipil  dikarenakan  masih kurangnya  SDM,  terbatasnya  sarana  dan prasarana pelayanan administrasi kependudukan  serta  belum  dibentuknya UPTD  Kependudukan  dan  Pencatatan Sipil di setiap Kecamatan .
Berdasarkan Peraturan Bupati
Sukabumi Nomor 57 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil Kabupaten Sukabumi, bahwa kedudukan, tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Sukabumi, dapat diuraikan sebagai berikut : 1.  Kedudukan  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Sukabumi merupakan  unsur  pelaksana  otonomi daerah  yang  melaksanakan  urusan  di bidang  kependudukan  dan  pencatatan
sipil,  dipimpin  oleh  Kepala  Dinas  yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
2.  Tugas  Pokok  dan  Fungsi  Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil Kabupaten  Sukabumi  mempunyai  tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah
berdasarkan azasotonomi  dan  tugas  pembantuan  di bidang  kependudukan  dan  pencatatan sipil.
Jumlah  pegawai  yang  ada  di  lingkungan Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 adalah 150 orang, dengan komposisi pegawai.sebagaimana  tampak  pada  tabel berikut ini:
Tabel 1.1. Jumlah dan Komposisi

## Pegawai
No Golongan ruang Jumlah 1 PNS IV 11 2 PNS III 39 3 PNS II 14 4 PNS I 2 5 TKS 84 Jumlah 150
Aspek-aspek strategis Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil Kabupaten Sukabumi yang berpengaruh terhadap pencapaian kinerja, terdiri dari sejumlah kekuatan dan kelemahan serta peluang dan hambatan baik berasal dari faktor internal maupun eksternal organisasi  serta  adanya  faktor  penentu, yaitu sebagai berikut :
1. Faktor Internal a. Unsur Kekuatan
1)  Luas  wilayah  Kabupaten  Sukabumi dengan luas 3.934,47 km (419.970 Ha) 2)  Potensi  sumber  daya  alam  yang dimiliki  Kabupaten  Sukabumi  yang mampu  menjawab  tantangan  kebutuhan penyelenggaraan administrasi kependudukan.
3)  Jumlah  penduduk  yang  mencapai
2.503.941  jiwa  yang  tersebar  di  47
Kecamatan,  381  Desa  dan  5  Kelurahan sebagai penggerak utama dalam
penyelenggaraan administrasi
kependudukan.
4)  Tingginya  komitmen  Pemerintah
Daerah Kabupaten Sukabumi dan DPRD  Kabupaten  Sukabumi  untuk menjadikan  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Sukabumi sebagai  salah  satu  Perangkat  Daerah yang menyelenggarakan urusan
kependudukan  dan  pencatatan  sipil  dan pelaksanaan tugas pembantuan di bidang  kependudukan  dan  pencatatan sipil.

## b. Unsur Kelemahan
1) Belum dibentuknya UPTD Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil di setiap Kecamatan sehingga berdampak  pada  kelancaran  kinerja dan pelayanan
administrasi kependudukan kepada masyarakat.
2)  Jumlah  dan  tingkat  kompetensi aparatur  masih  kurang  sehingga mengakibatkan kinerja aparatur belum optimal.
3)  Kerjasama  dan  koordinasi  internal Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  Kabupaten  Sukabumi  dan eksternal  terhadap  Perangkat  Daerah masih belum optimal.
4)  Masih  terbatasnya  sarana  dan prasarana,  sehingga  pelayanan  belum optimal.
2. Faktor Ekternal
a. Unsur Peluang
1)  Dengan  berlakunya  Undang-Undang Nomor  25  Tahun  2004  tentang  Sistem Perencanaan  Pembangunan  Nasional, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang  Keuangan  Negara,  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2006  Jo.
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang  Nomor  23  Tahun  2006  tentang Administrasi  Kependudukan,  Peraturan Pemerintah  Nomor  79  Tahun  2005
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah  Daerah,  Peraturan  Daerah Kabupaten  Sukabumi  Nomor  13  Tahun 2009  tentang  Rencana  Pembangunan Panjang  Daerah  Kabupaten  Sukabumi Tahun  2005-2025,  Peraturan  Daerah Kabupaten  Sukabumi  Nomor  4  Tahun 2016  tentang  Rencana  Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sukabumi Tahun  2016-2021,  Peraturan  Daerah Kabupaten  Sukabumi  Nomor  7  Tahun 2016  tentang  Organisasi  Perangkat
Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi,  serta  peraturan  perundang-
undangan lain yang mendukung keinginan  untuk  menguatkan  semangat membangun good governance.
2)  Dilaksanakannya  program  pelayanan administrasi  Perkantoran  dan  program penataan administrasi kependudukan.
b. Unsur Hambatan/ Ancaman
Dalam  tahun  2016  terdapat beberapa kendala/hambatan yang dihadapi dalam upaya pencapaian
sasaran kinerja pada Dinas
Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil Kabupaten Sukabumi, meliputi:
1. Masih kurangnya pemahaman penduduk terhadap pemanfaatan
penggunaan Dokumen administrasi kependudukan  sebagai  dokumen    resmi yang mempunyai kekuatan hukum yang dihasilkan  dari  pelayanan  pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil 2. Masih rendahnya kesadaran penduduk terhadap kepemilikan dokumen  Administrasi  kependudukan sebagai  alat  bukti  autentik  identitas  diri yang dihasilkan dari pelayanan pedaftaran  penduduk  dan  pencatatan sipil.
3.  Belum  optimalnya  penataan  dan pengintegrasian data kependudukan yang  berbasis  NIK  Nasional  dengan SKPD/  Instansi/  Kecamatan/  Desa Kelurahan  sebagai  data  kependudukan terpadu (satu data kependudukan) berskala kabupaten.
4.  Masih  terbatasnya  sarana  dan prasarana pelayanan administrasi kependudukan.
5.  Masih  terbatasnya  kualitas  dan kuantitas  SDM  terutama  SDM  yang berstatus PNS penyelenggara pelayanan administrasi kependudukan.
6. Masih terbatasnya anggaran
penyelenggaraan
administrasi kependudukan.
3. Faktor Penentu
a.  Sinergitas  program  antara Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan  Sipil  Kabupaten Sukabumi dengan SKPD/ Instansi  terkait  dalam  proses pelaksanaan program.
b.  Berkembangnya  budaya  dan semangat  menuntut  ilmu  dan menguasai  pengetahuan  dan teknologi
dikalangan pegawai.
c.  Tingginya  semangat  dan orientasi  Pemerintah  Daerah
Kabupaten  Sukabumi  dalam mengembangkan pelayanan administrasi kependudukan sebagai pelayanan publik.
Capaian  kinerja  pada  Indikator Cakupan  Kepemilikan  KK  dari  target capaian  92%    tercapai    sebesar  95,41 dan  Indikator  Cakupan  Kepemilikan KTP  dari  target  sebesar  91%  baru tercapai 92,08%, dan Indikator Cakupan    Kepemilikan  Akta  Kelahiran dari target sebesar 73%   tercapai 78 %
,serta Cakupan Penerbitan Akta Kematian  dari  target  25%  tercapai
27,54% hal ini terjadi karena :
1. 2,5% penduduk lanjut usia (LANSIA) yang tidak mengurus dokumen  administrasi  kependudukan (KTP)  ,  dengan  alasan  bahwa  mereka tidak  merasa  penting  untuk  memiliki dokumen  administrasi  kependudukan, karena tidak berurusan (kurang aktifitas diluar)  dan  tidak  lagi  berhubungan dengan lembaga perbankan dan pemerintahan,  sehingga  kurang  peduli untuk memiliki KTP.
2.  Penduduk  yang  menginjak  usia  17 Tahun  (Penduduk  Pemula  Kepemilikan KTP)  di  Kabuaten  Sukabumi  tercatat pertumbuhannya    kurang  lebih  42.500 orang  setiap  tahunnya,  hampir  40% penduduk  pemula  tersebut  tidak  serta merta  mengurus  kepemilikan  KTP,  hal ini  mayoritas    terjadi  di  wilayah perdesaan.
3.  Bahwa  di  Kabupaten  Sukabumi, setiap  1  (satu)  hari  ada  pergeseran penambahan  usia  mencapai  17  tahun sebanyak  153  orang,  hal  ini  otomatis menjadi  penambahan  sasaran/  target indikator    yang  harus    dicapai    sebagai wajib KTP, sementara penduduk tersebut tidak lagsung mengurus kepemilikan KTP nya.
4. Selanjutnya di  Kabupaten Sukabumi, pertambahan migrasi in (migrasi masuk)
penduduk dari luar Kabupaten
Sukabumi (Penduduk Pendatang), setiap bulan  rata-rata  bertambah  540    orang, atau  dalam  1  tahun  rata-rata  6.480 orang.
5. Penduduk Kabupaten Sukabumi yang migrasi out (Keluar
Kabupaten Sukabumi)  setiap  bulan  rata-rata  940 orang atau setiap tahun rata-rata 11.280 orang.
Dengan
dinamisnya pertumbuhan dan mobilisasi keberadaan penduduk  dalam  1  (satu)  wilayah, cakupan  Kepemilikan  KK,  KTP  dan Akta  Kelahiran  tidak  akan  pernah  bisa tercapai  100  %.  Dari  tabel  3.1  Target dan  Realisasi  yang  dicapai  pada  tahun 2016  termasuk  capaian katagori  sangat tinggi untuk Indikator Cakupan Kepemilikan  KK,  (103,70%)  katagori sangat tinggi untuk
Indkator Kepemilikan  KTP(101,98%)    katogori Sangat  Tinggi        untuk      Indikator Cakupan  Kepemilikan  Akta  Kelahiran (106,86%)  dan Katagori Sangat Tinggi
untuk Cakupan Penerbitan Akta Kematian (110,16).

## Strategi Pemecahan Masalah
Ada beberapa langkah  yang diambil oleh Dinas Kependudukan dan
Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Sukabumi dalam  mengantisipasi  segala  kendala/ hambatan yang dihadapi, antara lain :
1 Peningkatan Sosialisasi dan Diseminasi kebijakan administrasi kependudukan.
2  Peningkatan  dan  pengembangan penyelenggaraan  pelayanan  pendaftaran penduduk  dan  pencatatan  sipil  serta peristiwa  kependudukan  dan  peristiwa penting lainnya melalui koordinasi antar SKPD/ Instansi/ Kecamatan.
3  Peningkatan  dan  pengembangan penataan  dan  pengintegrasian  data kependudukan yang  berbasis  NIK Nasional dengan SKPD/ Instansi/
Kecamatan  Desa/  Kelurahan,  dengan penerapan    penyelenggaraan  Sistem
Informasi Itegrasi
database Kependudukan  (Siidakep)  Pemerintah Kabupaten  Sukabumi  sebagai  hasil pengembangan  dari  Sistem  Informasi Adminisrasi  Kependudukan (SIAK). 4.  Peningkatan  penyediaan  kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan adminisrasi kependudukan dengan pengadaan  mesin  cetak  KTP-el  di  47 Kecamatan,  dan  Usulan  Pembentukan dari  7  UPTD  Kependudukan  dan Pencatatan  Sipil  menjadi  47  UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
5 Peningkatkan jumlah SDM penyelenggara  pelayanan  operator  dan Petugas Registrasi Desa melalui
Bimbingan Teknis. 6  Peningkatan  pemenuhan  anggaran penyelenggaraan administrasi kependudukan, melalui usulan
tambahan anggaran.

## SIMPULAN
Rencana  Strategis  (RENSTRA) Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi Tahun 2016- 2021  yang  mengacu  kepada  Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 13
Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
merupakan  langkah  maju  Pemerintah Kabupaten  Sukabumi  terutama  dalam bidang  pelayanan  publiknya  untuk merapikan  sistem  administrasi  kepen- dudukannya  ke  dalam  satu  tempat terpadu untuk  memudahkan Pemerintah Kabupaten Sukabumi dalam memetakan masyarakatnya sehingga dalam membuat  kebijakan  yang  lain  memiliki data  yang  kongkret  dan  valid  serta pendayagunaan hasilnya
untuk pelayanan  publik  dan  pembangunan sektor  lain.  Masih  banyak  kekurangan seperti kurangnya SDM dalam
pelayanan terhadap masyarakat terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan  administrasi  kependudukan serta belum dibentuknya UPTD Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  di setiap  Kecamatan . Administrasi  Publik merupakan  sistem  kerjasama  antar individu  yang  berada  dalam  organisasi publik sehingga hubungan antara Administrasi  Publik  dan  Kebijakan Publik  sangat  erat  karena  Kebijakan Publik merupakan landasan bagi individu  yang  ada  dalam  organisasi publik  untuk  mencapai  tujuan  Negara, dan dalam perspektif seperti ini kepuasan masyarakat merupakan sesuatu  yang  bersifat  sangat  mutlak sehingga  diharapakan  ke  depannya  hal- hal  yang  bersifat  mengahambat  sebuah kebijakan bisa diminimalisir.

## SARAN
Lebih  meningkatan  Sosialisasi  dan Diseminasi kebijakan administrasi kependudukan kepada masyarakat. 1.  Peningkatan  dan  pengembangan penyelenggaraan  pelayanan  pendaftaran penduduk  dan  pencatatan  sipil  serta peristiwa  kependudukan  dan  peristiwa penting lainnya melalui koordinasi antar SKPD/ Instansi/ Kecamatan.
2.  Peningkatan  dan  pengembangan penataan  dan  pengintegrasian  data kependudukan yang  berbasis  NIK
Nasional dengan SKPD/ Instansi/
Kecamatan  Desa/  Kelurahan,  dengan penerapan penyelenggaraan Sistem Informasi Itegrasi database Kependudukan ( SIIDAKEP ) Pemerintah Kabupaten
Sukabumi sebagai hasil pengembangan dari Sistem
Informasi  Adminisrasi  Kependudukan (SIAK).
a.Peningkatan  penyediaan  kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan adminisrasi kependudukan dengan pengadaan  mesin  cetak  KTP-el  di  47 Kecamatan,  dan  Usulan  Pembentukan dari  7  UPTD  Kependudukan  dan Pencatatan  Sipil  menjadi  47  UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil. b. Peningkatan kompetensi SDM penyelenggara  pelayanan  operator  dan
Petugas Registrasi Desa melalui Bimbingan Teknis. c.  Peningkatan  pemenuhan  anggaran penyelenggaraan administrasi
kependudukan, melalui usulan
tambahan anggaran.

## DAFTAR PUSTAKA
Dwidjowijoto, Riant Nugroho. 2004 .Kebijakan Publik Formulasi,
Implementasi, Dan Evaluasi . Jakarta: Gramedia.
Grindle,  Merilee.,  1980.,  ― Polities  and
Policy  Implementation  In  The
Third World ., New Jersey: Princestown Univercity Press.
Indiahono,  Dwiyanto.  2009. Kebijakan
Publik  Berbasis  Dynamic  Policy Analisys. Yogyakarta: Gava Media Islamy,  Irfan.  2002. Prinsip-Prnsip Perumusan Kebijakan Negara, Bumi Aksara, Jakarta. Lilik Ekowati, Mas Roro. Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan  Atau  Program .  Pustaka Cakra. Surakarta.2004.
Mazmanian,  D.A.  &  Paul.  A.  Sabatier.
1983. Implementation  and  Public Policy. London:  Scott,  Forestnan and Company.
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Sukabumi Nomor  7  Tahun  2016,  tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat  Daerah  Kabupaten Sukabumi
Peraturan  Bupati  Sukabumi  Nomor  57 Tahun  2016  tentang Struktur Organisasi  dan  Tata  Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi . RENSTRA  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021

## Peraturan  Daerah  Kabupaten  Sukabumi Nomor  13  Tahun  2009  tentang
Rencana  Pembangunan  Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2005-2025, Peraturan  Daerah  Kabupaten  Sukabumi Nomor  4  Tahun  2016  tentang Rencana PembangunanJangka Menengah  Kabupaten  Sukabumi Tahun 2016-2021