ISSN  : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508
SANKSI PIDANA MATI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI SUDUT PANDANG NORMA-SUBTANTIF DI INDONESIA

## Fina Rosalina
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember, Jawa Timur
Email : finarosalina09@gmail.com

## Abstraks
Semangat  untuk  melakukan  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi,  terlihat melalui  dijadikannya  sanksi  pidana  mati  menjadi  salah  satu  jenis  pidana  dalam ketentuan  Undang  Undang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  (UU  PTPK). Sanksi  pidana  mati  tersebut  merupakan  gradasi  tertinggi  yang  diberikan  atas pemberatan terhadap unsur “keadaan tertentu”. Namun demikian, sampai dengan saat ini, kendati unsur “keadaan tertentu” telah terpenuhi, masih belum terdapat realisasi penerapan sanksi pidana mati. Terdapat kelemahan yurudis (subtantive- norm)  dalam  keberlakuan  UU  PTPK.  UU  PTPK  sebagai sub-sistem  tidak  berjalan linear  terhadap  undang  undang  lain  yang  pada  dasarnya  masih  memiliki keterkaitan. Hal lain, terdapat norma kabur (vague norm) atas karakteristik unsur “keadaan  tertentu”  sehingga  menyebabkan  ketidakpastian  hukum  yang  menjadi dasar  sulitnya  diterapkan  sanksi  pidana  mati  pada  pelaku  korupsi.  Hal  tersebut cukup  menjadi  dasar  pembuktian  bahwa  Negara  Indonesia  belum  siap menerapkan  sanksi  pidana  mati  sebagai  gradasi  tertinggi  atas  sanksi  pemidaan terhadap pelaku korupsi.
Kata Kunci : sanksi pidana mati, tindak pidana korupsi, sistem pemidanaan.

## Abstract
The spirit to eradicate corruption can be seen through the making of death penalty Sanctions  as  a  type  of  crime  in  the  provisions  of  the  Corruption  Eradication  Act. death penalty Sanctions is the highest gradation given for the weighting of elements of  "emergency  conditions".  However,  up  to  now,  although  the  elements  of "emergency  conditions"  have  been  met,  there  is  still  no  realization  of  the implementation  of  death  penalty  Sanctions.  There  is  a  juridical  weakness (substantive-norm)  in  the  application  of  the  Corruption  Eradication  Act.  The Corruption  Eradication  Act  as  a  sub-system  does  not  run  linearly  with  other  laws which  are  basically  still  related.  Another  thing,  there  is  a  vague  norm  on  the characteristics  of  elements  of  "emergency  conditions"  causing  legal  uncertainty
which is the basis for the difficulty of applying death penalty Sanctions to corruption perpetrators.  This  is  sufficient  to  prove  that  the  State  of  Indonesia  is  not  ready  to apply death penalty Sanctions ctions as the highest gradation of criminal sanctions against perpetrators of corruption.
Keywords : death penalty sanctions, corruption crime, punishment system.

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Tindak  Pidana  Korupsi  merupakan  kejahatan  dengan  aspek  konsekuensi yang  begitu  luas.  Konsekuensi  tersebut  dapat  meliputi  rendahnya  pertumbuhan perekonomian,  buruknya  sistem  kelembagaan,  ketimpangan  pendapatan  dalam masyarakat, hingga pada tingginya tingkat kemiskinan dalam suatu negara. 1 Hal lain, terdapat banyak sekali dimensi yang merupakan turunan atas tindak pidana korupsi diantaranya  kejahatan  yang  bersifat  teroganisir,  kejahatan  kerah  putih,  kejahatan ekonomi, serta kejahatan politik. Maka tidak menjadi hal yang berlebihan bila tindak pidana korupsi digolongkan sebagai extra ordinary crime. 2
Tindak  pidana  korupsi  sebagai  extra  ordinary  crime  melahirkan  criminal policy, yang beberapa diantaranya termuat dalam Undang Undang No 31 Tahun 1999 jo  Undang  Undang  No  20  Tahun  2001  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi  (Selanjutnya  UU  PTPK).  Tindak  Pidana  korupsi  dalam  keadaan  tertentu merupakan salah satu criminal policy yang dianut dalam UU PTPK. Konteks “keadaan tertentu” dijelaskan melalui ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU PTPK sebagai pemberatan pidana  bilamana  perbuatan  korupsi  tersebut  dilakukan  terhadap  dana penanggunalangan  bencana  nasional,  penanggulangan  kerusuhan  sosial  meluas, penanggulangan  krisis  ekonomi,  penanggulangan  keadaan  biaya  dan  pengulangan tindak pidana korupsi.
Sanksi  pidana  mati  yang  dijatuhkan  kepada  koruptor  yang  melakukan tindak  pidana  dalam  keadaan  tertentu,  diklasifikasikan  sebagai  pemberatan  tindak
1 Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Dampak sosial Korupsi (Jakarta: Direktorat Pendidikan Dan Pelayanan Masyarakat Kedeputian Bidang Pencegahan, 2016) at 27.
2 Ervanda  Rifqi  Priambodo,  et  al,  “Mengapa  Korupsi  Sulit  Diberantas”  (2021)  Jurnal  Ilmu  Hukum Humaniora dan Ilmu Politik, Volume 1, Issue 1, September 2020, online: <https://dinastirev.org/JIHHP> diunduh pada tanggal 03 Juli 2021 Pkl 05.32.
ISSN  : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508
pidana.  Pemberatan  sanksi  terhadap  pelaku  tindak  pidana  korupsi,  lahir  atas semangat  kuat  para  pembentuk  undang  undang  dalam  hal  pemberantasan  tindak pidana  korupsi.  Semangat  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi  tersebut  dapat dilihat  pula  melalui  animo  masyarakat  untuk  mendukung  diberlakukan  sanksi pidana  mati  bagi  koruptor.  Bahkan,  terkait  sanksi  pidana  mati,  masyarakat menginginkan  untuk  memperluas  konteks  “keadaan  tertentu”  dalam  ketentuan Penjelasan  Pasal  2  ayat  (2)  UU  PTPK  dengan  mengajukan  judicial  review  kepada Mahkamah  Konstitusi  (selanjutnya  disebut  MK).  Meskipun  dalam  kenyataanya judicial  review  tersebut  ditolak  oleh  MK,  namun  demikian  upaya-upaya  tersebut harus  dibaca  sebagai  keinginan  kuat  Bangsa  Indonesia  untuk  memberantas  tindak pidana korupsi dari bumi Indonesia.
Berbalik dari ketentuan tersebut, dalam praktiknya, sampai dengan saat ini belum ada pelaku korupsi di Indonesia yang dikenakan sanksi pidana mati. 3 Padahal terdapat  fakta  hukum  yang  telah  bersesuaian  dengan  unsur  “keadaan  tertentu” sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU PTPK. Misal saja dapat  dicontohkan  tindak  pidana  korupsi  yang  dilakukan  secara  berulang  oleh Muhammad  Tamzil,  Mantan  Bupati  Kudus.  Muhammad  Tamzil  melakukan  korupsi terhadap dana bantuan dan sarana pendidikan 2004-2005, tak lebih dari 3,5 Tahun, Muhammad  Tamzil  terjerat  kembali  dalam  kasus  rusuan  jual  beli  jabatan. 4 Atas permasalahan  hukum  tersebut  Tamzil  hanya  dikenakan  pidana  penjara  selama delapan tahun dan denda 250 juta subsider empat bulan penjara.
Bahkan  yang  terbaru,  diatas  riuhnya  bencana  global  yang  diakibat  virus covid-19,  Jualiari  Batubara,  mantan  Menteri  Sosial  melakukan  kejahatan  tindak pidana korupsi atas dana bantuan sosial penanggulangan covid-19. 5 Terhadap Juliari Batubara hanya didakwa dengan tindak pidana suap sebagaimana diatur dalam Pasal
3 Edi Yunara, Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012) https://jurnal.ar-raniry.ac.id/ diunduh pada tanggah 02 Juli 2021 Pkl 20.22.
4 Bupati  Kudus  Mengulang  Korupsi  Cabut  Saja  Hak  Politik  Korupsi,  by  Metro  Pekan  Baru  (2021) https://metropekanbaru.com/icw-bupati-kudus-mengulang-korupsi-cabut-saja-hak-politik-koruptor/ diunduh tanggal 21 juni 2021 Pkl 20.12.
5 “KPK  Tetapkan  Mensos  Juliari  Batubara  Tersangka  Kasus  Dugaan  Suap  Bansos”  (2021)  Kompas, online: <https://nasional.kompas.com/read/2020/12/06/02081481/kpk-tetapkan-mensos-juliari- batubara-tersangka-kasus-dugaan-suap-bansos> diunduh tanggal 22 juni 2021 Pkl 07.22.
12  huruf  a  UU  PTPK. 6 Hal  mana  diketahui  Virus  Covid-19  telah  digolongkan  dalam Pandemi, 7 dan ditetapkan sebagai bencanan nasional melalui Peraturan Presiden No 12  Tahun  2020  Tentang  Penetapan  Bencana  Nonalam  Penyebaran  Corona  Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional. Namun  terhadap  Menteri  Sosial Juliari Batubara tidak didakwa menggunakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU PTPK.
Terlepas  perdebatan  panjang  antara  pro  pidana  mati  (retensionis)  dan kontra  pidana  mati  (abolisionis),  Hukuman  mati  bukanlah  sebagai  sanksi  yang bertentangan  dengan  UUD  Negara  RI  Tahun  1945.  Hal  tersebut  telah  diperkuat melalui  Putusan  MK  No  .2-3/PUU-V/2007.  Namun  demikian,  hukuman  mati  harus bersifat  “the  most  serious  crimes” 8 Noodrecht  (hukuman  darurat)  harus  dijadikan landasan hukuman mati terhadap pelaku kejahatan yang membahayan masyarakat. 9
Penetapan  sanksi  pidana  mati  dalam  ketentuan  UU  PTPK,  pada  dasarnya telah  diwanti-wanti  oleh  Panitia  Khusus  yang  membahas  RUU  Pemberantasan Korupsi agar bilamana ditetapkan sebagai salah satu sanski pidana, harus ditetapkan secara  tepat.  Sanksi  pidana  mati  yang  diancamkan  tapi  tidak  pernah  diterapkan justru  akan  merendahkan  hukum  pidana  sendiri. 10 Jeremy  Bentham  melarang penggunaan  sanksi  yang  bersifat    groundless,  needless,  unprofitable  dan inefficacious. 11 Herbert  L.  Packer  menyebutkan  sanksi  pidana  akan  bersifat  prime threatener bilamana sanksi tersebut digunakan secara paksa (coercively). 12
Sanksi pidana mati dalam UU PTPK merupakan kesatuan dan tidak terlapas dari  sistem  pemidanaan  secara  umum.  Muzakir  mengartikan  sitem  pemidanaan menggunakan  istilah  sudut  pandang  fungsional  dan  sudut  pandang  norma-
6 Juliari Batubara terima Rp32 Miliar ini dakwaan Jaksa (2021)
https://kabar24.bisnis.com/read/20210421/16/1384092/wow-juliari-batubara-terima-rp32-miliar-ini- dakwaan-jaksa diunduh pada tanggal 01 Juni 2021 Pkl 20.23.
7 Kamus  Bahasa  Indonesia  (Jakarta:  Pusat  Bahsa  Departemen  Pendidikan  Indonesia,  2018)  at  1116 mengartikan pandemi sebagai wabah yg berjangkit serempak di mana-mana yg meliputi daerah geografi yg luas.
8 Roby  Satya  Nugraha,  “Penjatuhan  Hukuman  Mati  Terhadap  Pelaku  Tindak  Pdiana  Korupsi Berdasarkan Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang PTPK” (2020) Volume 06, Nomor 02 Pakuan Law Review.p 59-73.
9 Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Pidana Indonesia (Bandung: PT. Eresco, 1989) at 176–177.
10 Risalah  Rapat  Panitia  Khusus  Rancangan  Undang  Undang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi, (Rapat Kerja Ke-2), by Menteri Kehakiman dan Jajarannya (1999) at 103–104.
11 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Hukum Pidana (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996) at 2.
12 Herbert L Packer, The Limits of the Criminals Sanctions (California: Stanford University Press, 1968) at 87.
subtantif. 13 Sudut  pandang  fungsional  diartikan  sebagai  konkretisasi  peraturan perundang-undangan  sehingga  seseorang  dapat  dijatuhi  sanksi.  Hal  mana  secara fungsional sistem pemidaan terbagi atas subsistem pelaksanaan pidana, sub sistem subtantif/materiil,  dan  sub  sistem  formil. 14 Sedangkan  sudut  pandang  norma- subtantif  terbagi  atas  sistem  hukum  materiil  (pemberian/penjatuahan  sanksi)  dan pelaksana pidana. 15

## B. Rumusan Masalah
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  mengkoreksi  penerapan  sanksi  pidana mati dalam UU PTPK melalui sudut pandang Norma-Subtantif, baik secara internal (keberlakuan  hukuman  mati  dalam  UU  PTPK)  maupun  eksternal  (keberlakuan sistem  pemidaan  dan  hal  lain  yang  terkait  diluar  keberlakuan  UU  PTPK).  Atas dasar  tersebut,  maka  disusun  sub  pertanyaan  sebagai  berikut:  1.  Bagaimana Karakteristik sanksi pidana mati dalam sistem hukum Indonesia ?; 2. Bagaiamana pengaturan Norma-Subtantif Sanksi Pidana Mati dalam UU PTPK ?.

## C. Motode Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan  untuk  menjawab  isue  hukum  yang diangkat  adalah  metode  penelitian  hukum.  Adapun  type  penelitian  yang digunakan  adalah  yuridis  normatif  (legal  research)  yang  bersifat  deskriptif analitis. 16 Melalui  metode  penelitian  yuridis  normative,  diharapkan  dapat ditemukan  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  keberlakuan  hukuman  mati  di Indonesia dengan cara mengumpulkan, menyusun, menjelaskan dan menganalisis peraturan, keterkaitannya dengan teori yang diangkat serta praktek keberlakuan hukuman mati di Indoneisa. 17
Cohen  menyebutakan  terdapat  beberapa  pendekatan  yang  digunakan
13 Mudzakkir,  Perencanaan  Pembangunan  Hukum  Nasional  Bidang  Hukum  Pidana  Dan  Sistem Pemidanaan  (Politik  Hukum  Dan  Pemidanaan)  (Departemen  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2008) at 87.
14 Ibid.
15 Ibid.
16 1  Ronny  Hanitjo  Soemitro.Metode  Penelitian  Hukum  Dan  Jurimetri,  (Jakarta:  Ghalia  Indonesia, 1990),Hlm 35
17 1 Ronny Hanitjo Soemitro, .Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990) at 35.
dalam  penelitian  yuridis  normatif,  beberapa  diantaranya  yaitu:  Pendekatan analitis,  pendekatan  perbandingan/komparatis,  pendekatan  konseptual, pendekatan  peraturan  perundang-undangan,  pendekatan  kasus,  pendekatan sejarah,  dan  pendekatan  filosofi. 18 Namun  demikian  dalam  penelitian  ini  hanya terbatas menggunakan pendekatan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus.
Keberfungsian  pendekatan  perundang-undangan  dalam  penelitian  ini adalah  untuk  menemukan  konsistensi,  kedudukan/hierarki,  serta  keberlakuan asas  dalam  undang  undang  yang  diteliti. 19 Adapun  peraturan  perundang- undangan : KUHP, UU PTPK, Undang Undang Keuangan Negara, 20 Undang Undang Perbendaharaan Negara. 21 Pendekatan  konseptual digunakan untuk menemukan jawaban  isue  hukum  melalui  pandangan  para  ahli  hukum  dan  doktrin  yang berkembang  dalam  ilmu  hukum. 22 Adapun  konsep  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  konsep  hukuman  mati,  konsep  keuangan  dan  kerugian keuangan  negara.  Pendekatan  kasus  adalah  menggunakan  ratio  decidendi  dan reasoning  seorang  hakim  dalam  melahirkan  suatu  putusan  hukum 23 Adapun putusan yang dijadikan pendekatan dalam penelitian ini adalah Putusan MK Nomor 2-3/PUU-V/2007.

## PEMBAHASAN
Karakteristik Sanksi Pidana Mati dalam Sistem Hukum Indonesia.
Eksistensi  penerapan  sanksi  pidana  mati  di  Indonesia  masih  termuat  dalam beberapa  peraturan  Perundang-undangan.  KUHP  mengakui  adanya  hukuman  mati dalam beberapa delik diantaranya : (i). Makar terhadap Presiden dan Wakil Presiden (Psl 104); (ii). Membujuk negara asing untuk bermusuhan atau berperang (Psl 111); (iii).  Melakukan  perbantuan  kepada  musuh  pada  saat  berperang  (Psl  124  ayat  (1)); (iv).  Menganjurkan  atau  menyebabkan  terjadinya  huru-hara  (Psl  124  bis);  (v).
18 Mei Susanto & Ajie Ramdan, Kebijakan Moderasi Pidana Mati (Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007) (Jurnal Yudisial, 2017) at 193–157.
19 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2005) at 96.
20 Undang Undang No 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
21 Undang Undang no 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
22 Ibid at 137.
23 Ibid at 97.
ISSN  : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508
Perencanaan  makar  terhadap  Kepala  Negara  sahabat  yang  berakibat  mati  (Psl  140 ayat  (3));  (vi).  Pembunuhan  berencana  (Psl  340  ayat  (3));  (vii).  Pencurian  dengan kekerasan  yang  menyebabkan  luka  berat  atau  kematian  (Psl  365  ayat  (4));  (viii). Pembajakan  laut,  pesisir,  atau  sungai  yang  menyebabkan  kematian  (Psl  444);  (ix). Kejahatan  penerbangan  atau  terhadap  prasaranan  penerbangan  (Psl  479  k  ayat  (2) dan Psl 479 o ayat (2))
Terdapat  pula  beberapa  undang  undang  khusus  yang  menetapkan  sanksi pidana mati diantaranya adalah Undang Undang  Narkotika, Undang Undang Tentang psikotropika, Undang-Undang Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Undang Undang tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi,  Undang-Undang  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, UU Darurat Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, dsb.
Kendati  pidana  mati  masih  diberlakukan  di  Indonesia,  namun  perdebatan penerapan  pidana  mati  di  Indonesia  masih  menghadirkan  pro  dan  kontra.  Terdapat beberapa  dasar  yang  menjadi  pertimbangan  pidana  mati  seharusnya  tidak  dijadikan salah  satu  jenis  pidana  yang  diakui  di  Indonesia,  beberapa  diantaranya  yaitu: Pertama,  Psala  28A,  Pasal  28I  ayat  (1)  dan  28I  ayat(4)  mengamanatkan  bahwa  hak untuk hidup (right to life) adalah hak yang tidak dapat dikurangi dan dilindungi oleh negara.  pengakuan  pidana  mati  oleh  negara  adalah  pengingkaran  kewajiban  negara untuk melindungi hak hidup warganegaranya.
Kedua,  sanksi  pidana  mati  yang  bersumber  kepada  Kitab  Undang  Undang Hukum Pidana atau wetboek van strafrech disahkan pada tanggal 1 Januari 1981 dan merupakan  warisan  Belanda  yang  sudah  tidak  layak  lagi  untuk  digunakan. 24 Bahkan Sejak  tahun  1870,  Negara  Belanda  telah  menghapuskan  pidana  mati  dalam  sistem pemidanaan di negaranya.
Ketiga,  Sanksi  Pidana  mati    memiliki  tujuan  yang  kontra  produktif  dengan Tujuan  sistem  pemasyarakatan  yang  dianut  di  Indonesia  yaitu  memperbaiki  pelaku kejahatan agar dapat diterima kembali oleh masyarakat, 25 yang kemudian selanjutnya
24 JE Sahetapy, Pidana Mati dalam Negara Pancasila (Bandung: P.T. Citra Aditya Bakti, 2007) at 14.
25 Lihat ketentuan Pasal 2 UU Pemasyarakatan
dapat  berintegrasi  kembali  sebagai  anggota  masyarakat. 26 Penghilangan  nyawa terpidana  menyebabkan  tidak  terpenuhinya  asas  integrasi  sebagaimana  tujuan  yang hendak di capai dalam tujuan Lembaga Pemasyarakatan.
Keempat,  Tidak  dapat  diperbaikinya  putusan  pengadilan  tentang  hukuman mati  seorang  terpidana  yang  didalam  putusan  tersebut  bilamana  terdapat kesalahan/cacat  hukum.  Beccaria,  mencontohkan  pada  abad  ke-18  terhadap  khasus pidana mati Jean C'allas di Perancis yang dituduh membunuh putera dari seorang raja dan ia dipidana mati. Namun ternyata, pelaku pembunuhan bukan Jean C'allas, sedang hukuman  mati  telah  dijatuhkan. 27 Prof.Sudarto,  menyebutkan  bahwa  kemungkinan untuk  memperbaiki  (irrevocable)  pelaku  kejahatan  tidak  dapat  dilakukan  bila  sanksi pidana  mati  dilakukan,  hal  mana  kekeliruan  dalam  suatu  peradilan  bisa  saja  terjadi, selanjutnya  Prof  Sudarto  menyebutkan  bahwa  tidak  terdapat  manfaat  atas diberlakukaanya hukuman mati. 28
Kelima,  Akar  dari  sanksi  pidana  mati  adalah  melegitimasi  pembalasan demdam  sebagaimana  pengakuan  dalam  teori  retributif.  Teori  retributif  dalam perkembangannya  telah  ditinggalkan  dan  mulai  beralih  kepada  metode  treatment. Gramatika Menyebutkan pemidanaan seharusnya diarahkan kepada pelaku kejahatan bukan kepada perbuatannya. Metode treatment berkembang pada aliran positifis  ini memiliki gagasan berupa perawatan (treatment) dan perbaikan (rehabilitasi) kepada pelaku kejahatan
Beberapa  dasar  alasan  yang  digunakan  oleh  kaum  kontra  pidana  mati (abolisionis)  untuk  melakukan  penghapusan  hukuman  pidana  mati  di  Indonesia, dijawab  oleh  kaum    pro  pidana  mati  (retensionis)  sebagai  berikut:  Pertama,  terkait hukuman mati yang melanggar hak asasi untuk hidup (the right to life), dijelaskan oleh kaum pro pidana mati (retensionis) bahwa HAM yang dianut di Indonesia, adalah HAM dengan Pembatasan. Hal tersebut diperkuat melalui ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD Negara RI Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa  “setiap  orang wajib tunduk kepada pembatasan  yang  ditetapkan  dengan  undang-undang”.  Pembatasan  dalam  ketentuan
26 Lihat ketentuan Pasal 3 UU pemasyarakatan
27 Efryan  R  T  Jacob,  Pelaksanaan  Pidana  Mati  Menurut  Undang-Undang  Nomor  2/Pnps/19641  (Lex Crimen, 2017) at 99–100.
28 Djoko Prakoso & Nurwachid,  Studi Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984) at 11.
ISSN  : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508
pasal  tersebut  dikenal  dengan  dengan  istilah  kewajiban  asasi.  kewajiban  asasi membebankan  seseorang  untuk  melaksanakan  pembatasan  yang  diberikan  oleh undang undang atas dasar pertimbangan moral, nilai agama, serta ketertiban umum. Pelanggaran  atas  pembatasan  yang  ditetapkan  oleh  undang  undang  merupakan pelanggaran atas kewajiban asasi itu sendiri.
Kedua,  Terkait  KUHP  sebagai  warisan  peninggalan  kolonial  Belanda, sedangkan  Belanda  sudah  tidak  menggunakan  hukuman  mati  dalam  hukum  pidana- nya.  Andi  Hamzah  menyebutkan  bahwa  Indonesia  dengan  karakter  geografis  ribuan pulau dengan keanekaragaman suku bangsa, tidak dapat dipersamakan dengan Negara Belanda  dengan  keadaan  geografis  dengan  luas  wilayah  yang  dominan  lebih  sempit dari  Indonesia.  Keadaan  geografis  dengan  multi  budaya  memerlukan  sanksi  pidana yang relatif lebih berat. 29
Hukuman  mati  pada  dasarnya  telah  diakui  oleh  masyarakat  hukum  adat  di Indonesia,  misal  saja  masyarakat  Minangkabau  yang  memberlakukan  hukum membalas  bagi  seorang  pembunuh.  Kalimantan  tenggara  dikenal  dengan  hukuman mati  dengan  ditenggelamkan  bagi  siapa  yang  memberikan  sumpah  palsu.  Aceh mengenal  hukuman  mati  bagi  yang  melanggar  hukum  Islam  yang  dilakukan  dengan cara  menuangkan  timah  panas,  mengiris  leher,  dijadikan  mangsa  harimau,  dan sebagainya. 30 Beberapa  agama  yang  ada  di  Indonesia  mengakui  keberlakuan  hukum mati,  contohnya  Agama  Islam  sebagai  agama  terbesar  di  Indonesia,  dalam  surah  Al- Baqarah:  178  tentang  hukum  qishaash,  menyebutkan  bahwa  “Hai  orang-orang  yang beriman,  diwajibkan  atas  kamu  qishaash  berkenaan  dengan  orang-orang  yang dibunuh…” 31 Umat  kristiani  meskipun  mengutamakan  memaafkan  dengan  cinta kasih, 32 namun  umat  kritiani  mengenal  hukuman  mati  melalui  Kitab  Taurat  dalam Perjanjian  Lama.  Kitab  Taurat  perjanjian  lama  memberikan  sanksi  mati  terhadap perzinahan  atau  terhadap  saksi  yang  memberikan  persaksian  palsu. 33 Hal  lain
29 Andi Hamzah, Perbandingan Hukum Pidana Beberapa Negara (Jakarta: Sinar Grafika, 2008) at 11.
30 Yohanes  S  Lon,  “Penerapan  Hukuman  Mati  di  Indonesia  dan  Implikasi  Pedagogisnya”  Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 14, Nomor 1 2020 — CC-BY-SA 4.0 License Kertha Wicaksana at 50.
31 Muhammadiah, “Pidana Mati Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia” (2019) Volume XI, No. 1 Komunike at 33.
32 Lihat Yohanes 8:11
33 Lihat Ulangan 9:15-21
penjatuhan  hukuman  mati  diakui  oleh  Rasul  Paulus  untuk  dijatuhkan  oleh  Negara bilamana hal tersebut diperlukan. 34
Beberapa  dasar  tersebut,  melalui  hukum  adat  ataupun  hukum  agama  yang berlaku  di  Indonesia,  maka  tidak  sepenuhnya  dibenarkan  bahwa  hukum  mati merupakan  warisan  Kolonial  Belanda.  Hal  mana  diketahui  hukum  adat  (kebiasaan) maupun  hukum  agama  sudah  ada  terlebih  dahulu  dari  hukum  yang  dibuat  oleh Belanda pada saat itu.
Ketiga,  metode  treatment  yang  seharusnya  diterapkan  dalam  Lembaga Pemasyaraktan pada perkembangannya mendapatkan banyak sekali kritik, beberapa diantaranya dapat disebutkan sebagai berikut; 35
a. Metode memperbaiki (treatment) masih sangat sedikit digunakan oleh beberapa negara  dikarenakan  ketidak  tersediaan  fasilitas  untuk  melakukan  metode tersebut.
b. Metode rehabilitasi melahirkan tirani individu dan penolakan HAM. Hal tersebut dikarenakan  tidak  terdapat  sebuah  kepastian  waktu  kapan  seseorang    dengan metode  treatment  dan  rehabilitasi  akan  sembuh  dari  penyakitnya.  Bilamana penyakit tersebut dirasa belum dapat disembuhkan, maka metode treatment dan rehabilitasi akan diperpanjang, dimana hal tersebut melanggar HAM.
c. metode  rehabilitasi  sulit  untuk  dapat  diterapkan  terhadap  seseorang  yang memiliki sikab anti sosial.
Keempat,  terkait  kesanksian  terhadap  seorang  hakim  yang  mungkin  bisa membuat kesalahan dalam pengambilan keputusan pengadilan. Kaum pro pidana mati (retensionis)  menyebutkan  bahwa  statement  tersebut  bertentangan  dengan  asas  Res Judicata  Pro  Veritate  Habetur  yang  artinya  “putusan  hakim  harus  dianggap  benar”. Putusan  hakim  yang  dijatuhkan  dengan  irah-irah  “Demi  Keadilan  Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, harus dianggap benar menurut hukum. Putusan seorang hakim  yang  dianggap  benar  tersebut  akan  berubah  sampai  ada  putusan  pengadilan lain  yang  menganulirnya. 36 Kelima,  tentang  hukuman  mati  yang  menitik  beratkan pada  teori  pembalasan,  hal  tersebut  disanksikan  oleh  kaum  retentionis  bahwa  sifat
34 Lihat Roma 13:1-5
35 dalam putusan Nomor 2-3/PUU-V/2007, by Dr Mahmud Mulyadi, SH, M Hum.
36 Sudikno  Mertokusumo  &  Pitlo,  Bab  Bab  Tentang Penemuan  Hukum  (Jakarta:  PT  Citra  Aditya  Bakti, 2013) at 7.
ISSN  : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508
hukuman  mati  adalah  pemberian  hukuman  yang  proporsional  dengan  perbuatan pelaku (balancing justice),
Sanksi hukuman mati menitik beratkan kepada perlindungan masyarakat dan individu, bukan berakar pada falsafah balas dendam. Penjatuhan hukuman mati harus tetap  mempertimbangakan  hal-hal  berupa:  Tidak  terdapatnya  tekanan  terhadap pelaku  kejahatan  (free  will),  moral  pelaku  kejahatan  (blameworthiness),  unsur kesalahan  (mens  rea)  dan  kemampuan  bertanggungjawab  (responsibility) 37 Hal tersebut  tentu  saja  berbeda  dengan  tujuan  teori  pembalasan  yang  tidak  menitik beratkan kepada kesejahteraan masyarakat (perlindungan indovidu) melainkan murni semata mata untuk pembalasan. 38
Pro  dan  Kontra  keberlakuan  pidana  mati  di  Indonesia,  sebagaimana disebutkan  diatas,  harus  sudah  dirampunkan,  karena  secara  yuridis,  berdasarkan Putusan MK Nomor 2-3/PUU-V/2007, menyebutkan bahwa sanksi pidana mati diakui sebagai  salah  satu  jenis  sanksi  pidana  yang  tidak  bertentangan  dengan  Pancasila maupun UUD Negara RI Tahun 1945.
Namun  demikian,  terdapat  4  perbedaan  pendapat  (disenting  opinion)  atas putusan  yang  menyatan  hukuman  mati  tidak  bertentangan  dengan  UUD  Negara  RI Tahun 1945. 39 Hal tersebut menggambarkan bahwa memang, perdebatan penerapan sanksi pidana mati berjalan dengan sangat alot.
Guna menetralkan ketimpangan atas perdebatan sanksi pidana mati tersebut, MK  memberikan  petunjuk  untuk  menerapkan  kriteria-kriteria  terntentu  sebelum dapat dilaksanakan sanksi pidana mati melalui Putusan MK Nomor 2-3/PUU-V/2007. Terdapat gradasi berat-ringan (strafmaat) dan bentuk pengenaan sanksi (strafmodus) dalam  menjatuhkan  sanksi  pidana  mati.  Penjatuhan  pidana  mati  harus dipertimbangkan secara hati-hati. Perlu mempertimbangkan aspek moral edukatif atas penjatuhan sanksi pidana mati. Terdapat dua adagium yang digunakan MK dalam hal ini  yaitu  “poena  ad  paucos,  metus  ad  omnes  perveniat”  (penjatuhan  pidana  sebagai contoh  bagi  yang  lain)  dan  “non  alio  modo  puniatur  aliquis,  quam  secundum  quod  se
37 Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 2-3/PUU-V/2007
38 Barda  Nawawi  Arief,  Masalah  Pemidanaan  Sehubungan  dengan  Perkembangan  Delik-delik  Khusus Dalam Masyarakat Modern (Bandung: Banacipta, 1982) at 17.
39 Nata  Sukam,  “Bangun  Eksistensi  Pidana  Mati  Dalam  Sistem  Hukum  Indonesia”  (2014)  Universitas Atma Jaya Yogyakarta Fakultas Hukum Jurnal Ilmiah at 11.
habet  condemnation”  (seseorang  tidak  boleh  dihukum  dengan  hukuman  yang  tak sebanding dengan perbuatannya).
Hal lain terdapat kriteria tertentu agar pidana mati dapat dijatuhkan. Beberapa diantaranya  yaitu  penerapan  pidana  mati  hanya  diberlakukan  kepada  perbuatan hukum  yang  bersifat  pemberatan  (gekwalificeerd  delicten)  atau  terhadap  tindak pidana  yang  bersifat  khusus  (special  carakteristic).  Catatan  penting  bahwa,  hukum pidana  pada  dasarnya  dibuat  untuk  melanggar  HAM,  maka  harus  berhati-hati  dalam pelaksanaanya. 40 Terkait  sanksi  pidana  mati,  kehati-hatian  tersebut  dengan  cara memperhatikan dengan hal berikut ini : 41
a. Menjadikan sanksi pidana mati sebagai aternatif sanksi, bukan sebagai pidana pokok;
b. Sanksi pidana mati dapat dirubah menjadi saksi pidana seumur hidup atau sanksi penjaran selama 20 tahun bilaman dalam masa percobaan 10 tahun terpidana berkelakuan baik;
c. Pidana mati terhadap perempuan hamil dilakukan setelah perempuan tersebut melahirkan, sedang kepada seseorang dengan gangguan jiwa maka ditunggu terlebih dahulu sampsi dengan seseorang gangguan jiwa tersebut sembuh.
Memberikan  waktu  tunggu  kepada  terpidana  menunjukan  bahwa,  keputusan hakim  bukan  merupakan  keputusan  final.  Penulis  berpendapat,  konteks  menunggu waktu 10  tahun bagi terpidana, memberikan  ketidakpastian  dan berpotensi lahirnya pelanggaran HAM bagi terpidana. Hal tersebut dikarenakan, bilamana ternyata dalam waktu  10  tahun  LAPAS  dan  Hakim  Pengawas  berpendapat  bahwa  tidak  terdapat perubahan kearah yang lebih baik terhadapt terpidana, maka selain diterapkan sanksi hukuman mati pagi terpidana, terpidana juga merasakan kesengsaraan dalam tahanan selama  10  tahun.  Sanksi  hukuman  mati  merupakan  gradasi  tertinggi  dalam  strata sanksi pidana, maka selayaknya tidak perlu dibebankan sanksi pidana yang lainnya.
Namun demikian, upaya-upaya mempersulit terlaksananya sanksi pidana mati di Indonesia harus diapresiasi sebagai jalan tengah yang diambil oleh MK atas pro dan kontra  sanksi  pidana  mati  yang  telah  terjadi.  Mei  Susanto  menggunakan  istilah
40 dalam  Risalah  Rapat  Panitia  Khusus  Rancangan  Undang  Undang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi , Rapat Ke 5 Dengar Pendapat dengan Pakar Hukum, by Andi Hamzah (1999) at 37.
41 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007, Paragraf [3.26], halaman 430-431
ISSN  : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508
moderasi untuk mengartikan sikab yang diambil oleh MK, yaitu sikab mengambil jalan tengah  antara  kaum  retensionisme  dan  kaum  abolisionisme. 42 Hal  mana  harus  diakui bahwa masih sangat sulit bagi Indonesia untuk menghapuskan sanksi pidana mati atas dasar faktor karakterisik geografis, struktur kemasyarakatan, sistem hukum, dan lain- sebagainya. Namun harus menjadi sebuah catatan, hukuman mati merupakan gradasi tertinggi  dalam  sanksi  pemidanaan,  yang  mau  tidak  mau  telah  merampas  hak  untuk hidup  seseorang.  Maka  diperlukan  kesiapan  dan  kematangan  sistem  hukum  secara utuh untuk dapat menerapkan sanski pidana mati ini di Indonesia.

## Norma-Subtantif Sanksi Pidana Mati dalam UU PTPK
Penerapan  sanksi  pidana  mati  terhadap  pelaku  tindak  pidana  korupsi pertamakali  diakomodir  melalui  ketentuan  Undang  Undang  no  31  Tahun  1999 Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi.  Sebagaimana  extra  ordinary  crime pada umumnya, korban atas tindak pidana korupsi bersifat menyebar (difusion victim) dan  tidak  dapat  diketahui  secara  langsung  (indirect  victim). 43 Lebih  lanjut,  tindak pidana  korupsi  dapat  menimbulkan  kemiskinan  dalam  suatu  negara  dan  dapat melahirkan  embrio  embrio  tindak  pidana  kejahatan  lainnya.  Maka  munculah  sebuah gagasan terhdapa pelaku tindak pidana korupsi untuk dapat diterapkan sanksi pidana mati.
Sanksi  pidana  mati  dalam  UU  PTPK  adalah  salah  satu  dari  beberapa  tindak pidana  khusus  yang  menerapkan  sanksi  pidana  mati  diluar  ketentuan  KUHP.  Black law’s  dictionary  memberikan  arti  sanksi  pidana  mati  atau  death  penalty  atau  capital punishment  sebagai  kematian  yang  ditetapkan  oleh  negara  sebagai  hukuman  untuk kejahatan serius , 44
Rumusan  sanksi  pidana  mati  dalam  UU  PTPK  bersifat  definite  sentence,  yaitu hakim  dapat  memilih  berdasarkan  pertimbangannya,  apakah  akan  menjatuhkan sanksi  pidana  mati  atau  memilih  sanksi  pidana  yang  lainnya.  Agar  dapat  dijatuhkan sanksi pidana mati terhadap koruptor, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2)
42 supra note 19 at 193–215.
43 Warih Anjari, Penerapan Pidana Mati Terhadap Terpidana Kasus Korupsi (Masalah-Masalah  Hukum, 2020) at 432–442.
44 Bryan  Garner,  Black’s  Law  Dictionary  (United  State  of  America:  West  GroupSt.Paul  Minn,  1999)  as state-imposed death as punishment for a serious crime at 407.
UU  PTPK,  tindak  pidana  korupsi  harus  dilakukan  dalam  keadaan  tertentu.  Namun demikian  dalam  perkembangannya  konsep  keadaan  tertentu  bukan  diartikan kejahatan  korupsi  yang  dilakukan  pada  waktu  keadaan  sebagaimana  disebutkan dalam  ketentuan  pasal  2  ayat  (2)  Undang  Undang  No  31  Tahun  1999,  namun ketentuan tersebut dirubah melalui Undang Undang No 20 Tahun 2001 yaitu menjadi “tindak  pidana  tersebut  dilakukan  terhadap  dana-dana  yang  diperuntukkan  bagi penanggulangan keadaan bahaya…”
Pergeseran pengertian tersebut bermakna, jika awalnya tindak pidana korupsi tersebut  dilakukan  pada  saat  “keadaan  tertentu”,  maka  dapat  diberlakukan  sanksi pidana  mati.  Sedangkan  dalam  penjelasan  yang  terbaru,  hanya  dikenakan  sanksi pidana  bila  yang  dikorupsi  adalah  dana  yang  digunakan  untuk  menanggulangi “keadaan tertentu”. maka bilamana koruptor melakukan tindak pidana korupsi dalam keadaan Negara mengalami bencana nasional, namun yang dikorupsi bukan dana yang diperuntukan  menanggulangi  bencana  nasional  tersebut,  maka  terhadapnya  tidak dapat dikenakan sanksi pidana mati. Hal tersebut memiliki kontradiksi dengan tujuan sanksi pidana mati dalam UU PTPK. Bilamana Negara berkomitmen menjadikan sanksi pidana mati sebagai instrument pemberantasan tindak pidana korupsi, maka dengan mengganti  penjelasan  dalam  pasal  2  ayat  (2)  dalam  Undang  Undang  No  20  Tahun 2001 merupakan salah satu kemunduran.
Selain  keadaan-keadaan  yang  telah  disebutkan  diatas,  terdapat  kriteria “keadaan  tertentu”  yang  dapat  dibebankan  sanksi  pidana  mati  bagi  pelakunya,  yaitu terhadap  pengulangan  tindak  pidana  korupsi.  Namun  demikian,  tidak  terdapat kejelasan istilah pengulangan tindak pidana  dalam kriteria  keadaan  tertentu  sebagai pemberat  tindak  pidana.  Sebagaimana  disampaikan  oleh  Barda  Nawawi  Arif,  selain tidak  terdapat  kejelasan  batasan  waktu  pengulangan  tindak  pidana,  juga  tidak diberikan pengertian batasan pengulangan, misal saja terhadap perbuatan percobaan, pembantuan  atau  permufaktan  jahat. 45 Klausula  pengulangan  tindak  pidana  korupsi bersifat  kabur  (voge  norm)  yang  menyebabkan  ketidakpastian  hukum.  Selanjutnya menurut Barda Nawawi Arif untuk dapat ditetapkan pengulangan tindak pidana harus memperhatikan hal-hal berikut, yaitu: (i) syarat tenggang waktu pengulangan; dan (ii)
45 Barda Nawawi Arief, supra note 12 at 27.
syarat perbuatan tindak pidana apa yang diulangi. 46
Hal  lain  terdapat  kelemahan  dalam  keberlakuan  delik  materiil  dalam ketentuan  Pasal  2  UU  PTPK,  misal  saja  terkait  unsur  merugikan  keuangan  negara. Merugikan  keuangan  negara  diartikan  sebagai  perbuatan  melawan  hukum  yang menyebabkan  berkurangnya  uang,  atau  barang  (surat  berharga)  yang  sudah  pasti jumlahnya. 47 Namun demikian, masih terdapat perbedaan persepsi terkait pengertian keuangan  negaran.  Undang  Undang  No  19  Tahun  2003  Tentang  Badan  Usaha  Milik Negara  dan  Undang  Undang  no  40  Tahun  2007  tentang  Perseroan  Terbatas memisahkan  keuangan  negara  dengan  keuangan  yang  diolah  oleh  BUMN.  Berbeda dengan  hal  tersebut,  Undang  Undang  no  1  Tahun  2004  tentang  Perbendaharaan Negara  dan  Undang  Undang  no  17  Tahun  2003  tentang  keuangan  Negara, menyebutkan  bahwa  penyertaan  modal  negara  dalam  BUMN,  masuk  dalam  kategori keuangan  negara. 48 Ketidakpastian  atas  makna  keuangan  negara  tersebut,  memiliki konsekuensi  sulitnya  untuk  menentukan  terjadinya  kerugian  keuangan  negara.  Hal mana kerugian keuangan negara merupakan unsur pasal yang harus dibuktikan.
Beberapa hal yang menjadi kelemahan UU PTPK, harus dibaca bahwa Negara belum siap menerapkan sanksi hukuman mati bagi koruptor. Satu sisi  ketidakastian hukum tersebut berpotensi pelanggaran HAM bagi koruptor. Kendati koruptor adalah penjahat, namun hukum lahir atas marwah keadilan. Negara harus bekerjakeras untuk memperbaiki sistem hukum, terutama terkait penerapan sanksi pidana mati terhadap koruptor.

## KESIMPULAN
Pertama,  karakteristik  hukuman  mati  di  Indonesia  dalah  bersifat  moderasi (jalan  tengah).  Negara  Indonesia  tidak  menghapuskan  hukuman  mati  dalam  sistem pemidanaan,  namun  demikian  hukuman  mati  merupakan  sanksi  yang  hanya diberlakukan  terhadap  pemberatan  delik  (gekwalificeerd  delicten)  atau  terhadap tindak pidana yang bersifat khusus (special carakteristic).  Hal lain terdapat beberapa
46 Barda Nawawi Arief, supra note 34 at 28.
47 Lihat  ketentuan  Pasal  1  ayat  22  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2004  tentang  Perbendaharaan Negara
48 Lihat  Tesis  Fina  Rosalina,  Pertanggungjawaban  Pidana  Bank  Milik  Negara  atas  kredit  Bermasalah, yang berhasil dipertahankan pada tanggal 28 April 2018 di Universita Jember
syarat yang memberatkan agar sanksi pidana mati tidak mudah untuk dijatuhkan.
Kedua, melalui sudut pandang sisi norm-subtantive, terdapat kelemahan dalam ketentuan  UU  PTPK  sehingga  menyebabkan  sanksi  pidana  mati  sulit  untu  dapat diterapkan  terhadap  koruptor  kendati  delict  tersebut  dilakukan  dalam  “keadaan tertentu”.  Beberapa  kelemahan  tersebut  diantaranya,  Pertama  adalah  tidak konsistennya  Pemerintah  dalam  menerapkan  istilah  “keadaan  tertentu”,  Kedua, Klausula pengulangan tindak pidana korupsi bersifat kabur (voge norm) Ketiga, belum terdapat  kesepakatan  tentang  apa  yang  dimaksud  dengan  keuangan  negara  yang menyebabkan  aparatur  negara  kesulitan  dalam  memberikan  kepastian  definisi  dari kerugian keuangan negara .

## SARAN
Pengakuan  bahwa  tindak  pidana  korupsi  sebagai  Serious  Crime  merupakan kesepaktan  yang  tidak  dapat  dipungkiri.  Namun  demikian,  memaksakan  penerapan sanksi  pidana  mati  terhadap  koruptor  dalam  ketidaksiapan  Pemerintah  berpotensi melahirkan pelanggaran HAM. Hal lain tidak diterapkan sanksi hukuman mati secara konsiten dapat meruntuhkan marwah hukum itu sendiri. Perlu komitmen kuat untuk memperbaiki  sistem  hukum  terutama  dalam  sudut  pandang  sisi  norm-subtantive, sebelum memberlakukan sanksi pidana mati.
Terdapat beberapa metode guna menekan kerugian keuangan negara sekaligus menimbulkan  efek  jera  bagi  pelaku  korupsi,  misal  saja  dapat  dicontohkan  dengan komitmen  pemerintah  untuk  menerapkan  sanksi  memiskinkan  koruptor  dan penghapusan  hak  konstitusional  bagi  mantan  koruptor  untuk  menduduki  jabatan publik.  Mengingat  sanksi  hukuman  mati  merupakan  strata  tertinggi  dalam  sistem pemidanaan,  maka  seharusnya  negara  memiliki  metode  lain  sebagai  alternative, sebelum  menerapkan  sanksi  hukuman  mati,  misal  saja  yang  telah  disebutkan sebelumnya yaitu sanksi memiskinkan koruptor dan penghapusan hak konstitusional bagi mantan koruptor.

## DAFTAR PUSTAKA
1  Ronny  Hanitjo  Soemitro,  .Metode  Penelitian  Hukum  Dan  Jurimetri,  (Jakarta:  Ghalia Indonesia, 1990), (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990).
ISSN  : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508
Andi  Hamzah,  Perbandingan  Hukum  Pidana  Beberapa  Negara  (Jakarta:  Sinar  Grafika, 2008).
Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Hukum Pidana (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996).
———,  Masalah  Pemidanaan  Sehubungan  dengan  Perkembangan  Delik-delik  Khusus Dalam Masyarakat Modern (Bandung: Banacipta, 1982).
Bryan Garner, Black’s Law Dictionary (United State of America: West GroupSt.Paul Minn, 1999).
Djoko  Prakoso  &  Nurwachid,  Studi  Tentang  Pendapat-Pendapat  Mengenai  Efektivitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984).
Edi Yunara, Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012).
Efryan  R  T  Jacob,  Pelaksanaan  Pidana  Mati  Menurut  Undang-Undang  Nomor 2/Pnps/19641 (Lex Crimen, 2017).
Herbert L Packer, The Limits of the Criminals Sanctions (California: Stanford University Press, 1968).
JE  Sahetapy,  Pidana  Mati  dalam  Negara  Pancasila  (Bandung:  P.T.  Citra  Aditya  Bakti, 2007).
Komisi  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi,  Dampak  sosial  Korupsi  (Jakarta: Direktorat  Pendidikan  Dan  Pelayanan  Masyarakat  Kedeputian  Bidang Pencegahan, 2016).
Mei  Susanto  &  Ajie  Ramdan,  Kebijakan  Moderasi  Pidana  Mati  (Kajian  Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007) (Jurnal Yudisial, 2017).
Mudzakkir,  Perencanaan  Pembangunan  Hukum  Nasional  Bidang  Hukum  Pidana  Dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum Dan Pemidanaan) (Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2008).
Peter  Mahmud  Marzuki,  Penelitian  Hukum  (Jakarta:  Kencana  Predana  Media  Group, 2005).
Sudikno  Mertokusumo  &  Pitlo,  Bab  Bab  Tentang  Penemuan  Hukum  (Jakarta:  PT  Citra Aditya Bakti, 2013).
Warih  Anjari,  Penerapan  Pidana  Mati  Terhadap  Terpidana  Kasus  Korupsi  (Masalah- Masalah Hukum, 2020).
Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Pidana Indonesia (Bandung: PT. Eresco, 1989).
Kamus  Bahasa  Indonesia  (Jakarta:  Pusat  Bahsa  Departemen  Pendidikan  Indonesia,
2018).
Ervanda Rifqi Priambodo, et al, “Mengapa Korupsi Sulit Diberantas” (2021) Jurnal Ilmu Hukum Humaniora dan Ilmu Politik, Volume 1, Issue 1, September 2020, online: <https://dinastirev.org/JIHHP>.
Muhammadiah, “Pidana Mati Menurut  Hukum Islam Dan Hukum  Positif Di Indonesia”
(2019) Volume XI, No. 1 Komunike.
Nata Sukam, “Bangun Eksistensi Pidana Mati Dalam Sistem Hukum Indonesia” (2014) Universitas Atma Jaya Yogyakarta Fakultas Hukum Jurnal Ilmiah.
Roby  Satya  Nugraha,  “Penjatuhan  Hukuman  Mati  Terhadap  Pelaku  Tindak  Pdiana Korupsi Berdasarkan Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang PTPK” (2020) Volume 06, Nomor 02 Pakuan Law Review.
Yohanes  S  Lon,  “Penerapan  Hukuman  Mati  di  Indonesia  dan  Implikasi  Pedagogisnya” Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 14, Nomor 1 2020 — CC-BY- SA 4.0 License Kertha Wicaksana.
“KPK Tetapkan Mensos Juliari Batubara Tersangka Kasus Dugaan Suap Bansos” (2021) Kompas,
online:
<https://nasional.kompas.com/read/2020/12/06/02081481/kpk-tetapkan- mensos-juliari-batubara-tersangka-kasus-dugaan-suap-bansos>.
Andi  Hamzah,  dalam  Risalah  Rapat  Panitia  Khusus  Rancangan  Undang  Undang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  ,  Rapat  Ke  5  Dengar  Pendapat  dengan Pakar Hukum, by Andi Hamzah (1999).
Dr  Mahmud  Mulyadi,  SH,  M  Hum,  dalam  putusan  Nomor  2-3/PUU-V/2007,  by  Dr Mahmud Mulyadi, SH, M Hum.
Menteri  Kehakiman  dan  Jajarannya,  Risalah  Rapat  Panitia  Khusus  Rancangan  Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,  (Rapat Kerja Ke-2), by Menteri Kehakiman dan Jajarannya (1999).
Metro Pekan Baru, Bupati Kudus Mengulang Korupsi Cabut Saja Hak Politik Korupsi, by Metro Pekan Baru (2021).
Juliari Batubara terima Rp32 Miliar ini dakwaan Jaksa (2021).