## HILAH SYARIAH KREDIT BANK KONVESIONAL
(Maqashid Jual Beli Kredit (Lain Kontrak Lain Akad))
Nurhadi STAI Al-Azhar Pekanbaru Hp. 085263774919 e-mail: alhadicentre@yahoo.co.id

## Abstrak
Kegiatan  ekonomi  zaman  now  lebih  terfokus  pada  transaksi  perbankan,  sehingga perbankan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, karenanya perbankan juga sebagai lembaga intermediasi. Kegiatan bank yang berkaitan dengan penyaluran dana (kredit) dalam perbankan konvensional  diperdebatkan  status  hukum  Islamnya,  yang  pada  dasarnya  transaksi  utang- piutang namun ada kelebihan. Adakah hilah halal kredit bank konvensional agar terhindar dari riba, inilah permasalahan dalam penelitian ini. Metode Penelitian ini deskriptif kualitatif, jenis penelitian  library  Risert (kepustakaan)  dengan  data  primer  dan  sekunder  dan  teknis  analisis dengan  contents  analisis  serta  alat  ukur  kemashlahatan  (maqashid  syariah). Hilah secara etimologi  berarti  kecerdikan,  tipu  daya,  muslihat,  siasat  dan  alasan  yang  dicari-cari  untuk melepaskan  diri  dari  suatu  beban/tanggung  jawab.  Upaya  atau  usaha  mendapatkan  sesuatu dengan cara cerdik. Hilah sebagai suatu konsep legal, yang digunakan untuk mencapai tujuan supaya  tidak  illegal  yang    merupakan  jalan  keluar  menurut  cara  hukum . Aplikasinya dahulukan  akad  jual  beli  dengan  keuntungan  sesuai  kesepakatan,  setelah  itu  baru tandatangani  kontrak  perjanjian  jual  beli  angsuran  sesuai  kesepakatan  (kredit)  atau bahasa  bakunya  kontrak  perjanjian  kredit  pembelian  suatu  barang  dengan  angsuran atau non tunai. Pendapat jumhur dibenarkanya jual beli angsuran (cicilan) atau kredit.
Kata Kunci : Hilah, Syariah, Bank, Konvesional.

## Abstract
Economic activity of this era is more focused on banking transactions, so that banking as the center  of  economic  growth,  hence  the  banking  as  well  as  an  intermediary  institution.  The activities  of  banks  relating  to  the  channeling  of  funds  (credits)  in  conventional  banking  are debatable the status of Islamic law, which is basically the transaction of debts but there are advantages. Is there a conventional bank credit hazard to avoid usury, this is the problem in this study. This research method is descriptive qualitative, research type of library of Risert (bibliography) with primary and secondary data and technical analysis with contents analysis and measurement benefit ( maqashid syariah ). Hilah etymologically means ingenuity, deceit, trickery, trickery and reason to be sought to escape from a burden / responsibility. Attempts or attempts to get something with a clever way. Hilah as a legal concept, which is used to achieve the objective so as not to be illegal which is the way out by law. The application is prior to the sale  and  purchase  agreement  with  the  profit  according  to  the  agreement,  then  just  sign  the contract  of  sale  and  purchase  agreement  in  accordance  with  the  agreement  (credit)  or  the standard language of the contract purchase credit agreement of an item with installment or non- cash. Jumhur opinion justified the sale and purchase of installment ( installment ) or credit.
Keywords: Hilah, Syariah, Bank, Conventional.

## PENDAHULUAN
Kehidupan  manusia  di  dunia  tidak  akan  terlepas  dari  ketergantungan  dengan orang  lain,  ini  menjadi  dalil  akli  bahwa  manusia  sebagai  mahluk  sosial,  hidup membutuhkan orang lain dan tidak dapat hidup tanpa orang lain. 1 Kegiatan manusia dengan yang lainya sesama manusia dalam kajian fiqih disebut dengan fiqih muamalah. Hablum minannas (hubungan dengan sesama manusia) itu sendiri memiliki beberapa macam, adakalanya muamalah ahwal as-syakhsiyah (hubungan dengan kekeluargaan), ini meliputi hukum seputar keluarga, dari mulai nikah, cerai, orang tua, anak, warisan dan  lainya, 2 dibidang  hukum  formal  ada  namanya  muamalah  qadhaiyah  (hukum perdata dan pidana), ranah politik dan ketatanegaraan ada muamalah syiasyah (hukum politik),  yang  tidak  kalah  pentinya  adalah  penyambung  kehidupan  yaitu  ekonomi disebut dengan  muamalah iqtishadiyah 3 atau mauamalah madiyah atau adabiyah. 4
Ekonomi  sebagai  tolak  ukur  seseorang  dan  suatu  Negara  mendapatkan pengakuan  dimata  masyarakat  dan  dunia  sebagai  kesuksesanya  dalam  hidup  dan kemajuan  suatu  Negara.  Setiap  kegiatan  ekonomi  sudah  barang  tentu  tidak  terlepas yang  namanya  tranaksi  atau  akad  atau  perjanjian.  Transaksi  yang  mudah  dalam mendapatkan keuntungan yang di ajarkan al-Qur’an adalah jual beli sebagaimana Allah
1 Surah al-Imran ayat 112: yang artinya: Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali (agama) Allah dan tali (perjanjian) dengan manusia. Lihat Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahan (Surabaya: Toha Putra, 2005), hlm. 94 2 Rachmat Syafe’I, Fiqh Mu’amalah , (Bandung, CV Pustaka Setia, 2001), hlm. 16.
3 Ahmad Rofiq, Hukum Islam Indonesia , (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 10
4 Sohari  Sahrani, fikih  muamalah ,  (Bogor:  penerbit  Ghalia  Indonesia,  2011),  hlm.  6.  Lihat Rachmad  Syafei, Fiqih  Muamalah ,  (Bandung:  Pustaka  Setia,  2001),  hlm.  17.  Lihat  juga  Dimyaudin Djuwaini, Fiqh Mu’amalah , (Yogyakarta, Puataka Belajar, 2010), hlm. 19. Lihat juga Harjan syuhada, fikih ,  (Jakarta:  Bumi  aksara,  2010),  hlm.  103.  Lihat  Hendi  Suhendi, Fiqih  Muamalah, (Bandung: Gunung  Djati  Press,  1997),  hlm.  2.  Lihat  Nana  Masduki, Fiqh  Muamalah  (diktat) ,  (Bandung:  IAIN Sunan Gunung Djati, 1987), hlm. 4.
jelaskan  dalam  surah  al-Baqarah  ayat  275,  yang  artinya:  Padahal  Allah  Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. 5
Modrenisasi  kehidupan  dan  kemajuan  tegnologi  zaman  sekarang,  mencari keuntungan dalam transaksi tidak hanya dalam jual beli saja, namun berbagai macam cara,  baik  yang  halal  maupun  yang  haram.  Diantara  kegiatan  transaksi  haram  yang sudah ditetapkan status hukumnya adalah bunga bank karena dikategorikan riba, hal ini  dapat  kita  lihat  berbagai  badan  dan  lembaga  fatwa  yang  mengharamkanya,  baik dalam maupun luar negeri. Dapat di lihat fatwa MUI tentang bunga bank konvensional dalam  Keputusan  Fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2004  Tentang Bunga  (Intersat  /  Fa’idah). 6 Hal  yang  mencolok  dapat  dilihat  bahwa  bunga  bank kategori riba adalah ditetapkannya di awal akad, sangat berbeda dengan prinsip bagi hasil  yang  hanya  memberikan  nisbah  (persentase)  bagi  hasil  bagi  deposannya (nasabah), maka yang di bagi adalah keuntungan dari yang didapat kemudian dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati oleh kedua belah pihak, ini tentu lebih adil. 7
Bunga  bank  dalam  fiqih  klasik  tidak  ditemukan  istilah  tersebut,  namun  pada dasarnya konsep dasar sudah ada yaitu riba, landasan dasar memfatwakan haram bunga bank,  karena  disamakan  dengan  riba.  Makna  riba  secara  sederhana  adalah  sesuai dengan hadis Nabi saw, yang artinya: “Setiap akad qardh dengan mengambil manfaat adalah riba”. 8
Ekonomi  modern  saat  ini,  kegiatan  ekonomi  zaman  ini  lebih  terfokus  dalam transaksi perbankan, karenanya perbankan adalah sebagai lembaga intermediasi antara pemilik dana (surplus) dengan masyarakat yang membutuhkan dana, ini disebut dengan fungsi perbankan, yaitu penghimpunan dana, penyaluran dana dan jasa-jasa transaksi
5 Depag RI, al-Qur’an . op.cit , hlm. 69 6 Majelis Ulama Indonesia, Kumpulan Fatwa MUI (Jakarta: Erlangga, 2015), hlm. 436 7 Dahlan siamat, Manajemen Lembaga Keuangan (Kebijakan Moneter Dan Perbankan) Edisi lima, (Jakarta:2005), hlm. 407 8 AL-Hafidz  Ibn  Hajar  Al-Asqalanii, Kitab  An-Nawafiil-Abwab  Al-Jum’ah,  Zawa’id  Al- Haitsami ,  No.  437,  Jilid  1/hlm.  500,  Al-harits  Ibn  Abi  Usamah  (Al-Hafidz  Nurudin  Al-Haitsami), Penerbit  Markaz  Khidmah  Al-Sunnah  Wal  Sirah  An-Nabawiyah,  Madinah  Munawarah,  Tahun  1413 H/1992 M, Tahqiq Dr. Husain Ahmad Shalih Al-Bakirii, Sunan Al-Baihaqi Al-Kubra, Hadis No. 10715, jilid 5/hlm, 349-350.
lainya. 9 Bank  pertama  di  Bunduqiyyah,  salah  kota  di  Negara  Italia  tahun  1157  M. Kemudian  berkembang  hingga  pesat  sekali  pada  abad  ke-16,  pada  tahun  1587 berdirilah di Negara Italia sebuah bank bernama Banco Della Pizza Dirialto dan tahun 1609  bank  Amsterdam  Belanda,  kemudian  bank-bank  lainnya  di  Eropa.  Sekitar tahun1898,  Bank  masuk  ke  Negara-negara  Arab,  di  Mesir  berdiri  Bank  Ahli  Mishri dengan modal lima ratus ribu Junaih. 10
Kegiatan  bank  yang  berkaitan  dengan  penyaluran  dana  (kredit)  dalam perbankan  konvensional  diperdebatkan  status  hukum  Islamnya,  pada  dasarnya transaksi utang-piutang namun ada kelebihan, hal ini sangat bertentangan dengan fatwa MUI dan jumhur ulama tentang riba bunga bank. 11 Secara yuridis UU No. 7 Tahun 1992 dan PP No. 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Ketentuan perundang-undangan tersebut telah dijadikan sebagai dasar hukum beroperasinya Bank Syari’ah di  Indonesia  yang menandai dimulainya era sistem perbankan ganda (Dual Banking  System)  pada  tahun  1992, 12 kemudian  disempurnakan  dengan  UU  No  21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. 13
Prakteknya  dimasyarkat,  kehadiran  perbankan  syariah  yang  tujuan  utamanya untuk  menghindarkan  masyarakat  dari  transaksi  ribawi  tidak  sepenuhnya  dapat dinikmati. 14 Terbukti  lambatnya  pertumbuhan  perbankan  syariah, 15 nah  hukumnya menggunakan bank konvensional dalam memenuhi kebutuhan ekonominya, dari mulai
9 Menurut  UU  RI  No  10  Tahun  1998  tanggal  10  November  1998  tentang  perbankan.  Lihat Subagyo, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya , (Yogyakarta: YKPN, 2002), hlm. 21. Lihat Kasmir, Bank dan lembaga keuangan Lainnya , (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada , 2002), hlm. 31.
10 Ghorib  al-Jamaal  , Al-Mashorif  wa  Buyutu  Tamwil  Islamiyyah , (Kairo:  Maktabah  Ilmiyah, t.th), hlm. 23, lihat Muhammad Utsman Syubair Al-Muamalat Al-Maliyah Al-Mu’ashiroh , (Dar Nafais, Yordania,  1427  H),  cet.  VI,  hlm.  252-253.  Lihat    Umar  Al-Mutrik  hlm Ar-Riba  wal  Mu’amalat  Al- Mashrofiyyah , (Lebanon: Darul Ilmi, t.th), hlm. 309.
11 Silahkan cek ulama dan Lembaga yang mengharamkan Bank Konvensional dan bunganya.
12 Adiwarman A. Karim, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 25.
13 Wendra Yunaldi, Potret Perbankan Syari’ah Di Indonesia (Jakarta : Centralis, 2007), hlm. 17-20 14 Adi Warman A. Karim, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 25-27
15 Buchari Alma., Donni Juni Priansa, Manajemen Bisnis Syari’ah (Bandung : Alfabeta, 2009), hlm. 4-6
tempat  tinggal,  fasilitas  kenderaan  dan  lainya,  kesemuanya  dilakukan  melalui perkreditan  bank  konvensional,  adakah  solusi  dalam  transaksi  di  bank  konvensional agar terhindar dari riba. Sementara masyarakat tidak dapat melakukan transaksi di bank syariah, mendesak masyarakat berbondong-bondong ke bank konvensional.

## Rumusan Masalah
Dari latar belakang diatas, maka perlu dirumuskan masalahnya adalah apakah yang dimaksud dengan hilah dan bagaimana hilah syariah (halal) bank konvensional dalam transaksi kredit (ribawi)?

## Pengertian Perbankan dan Bank Syariah
Perbankan  menurut  Undang-Undang  No.  10  Tahun  1998  tentang  perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut  tentang  bank,  mencakup  kelembagaan,  kegiatan  usaha,  serta  cara  dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya, juga badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup  rakyat  banyak. 16 Menurut  Hermansyah  bank  adalah  segala  sesuatu  yang menyangkut  tentang  bank,  mencakup  kelembagaan,  kegiatan  usaha,  serta  cara,  dan proses dalam melakukan kegiatan usahanya, 17 di Indonesia ada 2 macam bank yaitu:
Bank  Konvensional  yaitu  bank  yang  aktivitasnya,  mengambil  imbalan  bunga  atau sejumlah  persentase  dana  untuk  periode  tertentu,  misalnya  setahun 18 demikian  juga menurut KKBI 19 dan Bank Syariah, dalam UU No. 21 tahun 2008 20 adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya dengan di dasarkan pada prinsip syariah baik dari Bank
16 UU No 10 Th 1998 perubahan UU N0 7 Th 1992 tentang Perbankan
17 Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia , (Jakarta : Kencana, 2009), hlm. 7
18 Totok Budi santoso dan Sigit Triandru, Bank dan Lembaga Keuangan Lain, (Jakarta: Salemba Empat, 2006), hlm. 153.
19 W.J.S Poerwadarmita, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka, 1996), hlm. 522
20 (Zaenul Arifin, 2002: 39-40).
Umum  Syariah,  Unit  Usaha  Syariah  dan  Bank  Pembiayaan  Rakyat  Syariah, 21 beroperasi  tanpa  bunga,  akan  tetapi  bagi  hasil  dan  penentuan  biaya  sesuai  syariah Islam. 22
Sistem  perbankan  di  Indonesia  sejak  tahun  1992  hingga  saat  ini  masih menganut  dual  banking  system  dalam  menjalankan  operasi  usahanya, 23 juga berdasarkan  UU  No.  21  Tahun  2008  sepanjang  manajemennya  terpisah. 24
Perbandingan  antara  Bank  Syariah  dan  Bank  Konvensional,  yaitu: 25 Bank  Syariah Melakukan investasi yang halal-halal saja, Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli atau sewa,
Profit  dan  falah  oriented,  Hubungan  dengan  nasabah  dalam  bentuk  kemitraan  dan Penghimpunan  dan  penyaluran  dana  harus  sesuai  dengan  fatwa  DPS.  Sedangkan  Bank Konvensional Melakukan Investasi yang halal dan haram, Memakai perangkat bunga, Profit oriented, Hubungan dengan nasabah dalam dalam bentuk hubungan debitor-kreditor dan Tidak terdapat  dewan  sejenis  DPS.  Sedangkan  p erbandingan  produk  perbankan  syariah  dan perbankan konvensional lihat tabel berikut: 26
Tabungan
Bank Konvensional Bank Syariah Keuntungan berdasarkan perhitungan bunga   Keuntungan berdasarkan bagi hasil Tidak ada perhitungan zakat Perhitungan  dan  pemotongan  zakat  setiap bulan Jaringan ATM dan transaksi merchant
Biaya administrasi dan ketentuan saldo minimal
21 Warkum  Suwito, Asas-Asas  Bank  Islam  Dan  Lembaga-Lembaga  Terkait    (Bamui,Takaful Dan  Pasar  Modal  Syariah)Di  Indonesia (Jakarta:Pt  Raja  Grafindo  Persada,  2004),  hlm.  5-6.  Lihat Ismail. Perbankan Syariah (Jakarta : Kencana-Prenada Media Group, 2011), hlm. 31-33 22 Edi  Wibowo  dan  Untung  Hendi  Widoo, Mengapa  Memilih  Bank  Syariah, (Bogor  :  Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 21. Lihat Zubairi Hasan, Undang Undang Perbankan Syariah , (Jakarta : Rajawali Pers,  2009), hlm. 29
23 Zainuddin Ali, Hukum Perbankan Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 2.
24 Adrian Sutedi, Perbankan Syariah , (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 41.
25 Muhammad Syafi’I  Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, (Jakarta : Gema Insani, 2001), hlm. 34
26 Note:  Informasi  dirangkum  berdasarkan  data  yang  diperoleh  dari  beberapa  situs  dan  call center bank syariah di Indonesia. Lihat Dany Rahman, Perbandingan Produk Bank Konvensional dan Syariah ,http://liveolive.com/post/view/2163-perbandingan-produk-bank-konvensional-dan syariah/5.diaksestanggal2Januari2017Jam630Wib.
Bunga  simpanan  antara  0%-2%  per  tahun, berdasarkan tingkatan saldo mengendap Bagi hasil keuntungan bank dengan proporsi antara  78%-22%  sampai  50%-50%  untuk porsi  bank  dan  nasabah,  dengan  nilai proporsional  simpanan  nasabah  dengan simpanan secara keseluruhan. Apabila dihitung antara dana yang diterima dengan  jumlah  simpanan,  persentase  yang diterima  oleh  nasabah  sekitar  5%-8%  per tahun, tergantung keuntungan bank. KPR Bank Konvensional Bank Syariah Angsuran  tetap  untuk  beberapa  periode tertentu kemudian mengambang berdasarkan suku bunga yang berlaku Angsuran  tetap  sesuai  dengan  nilai  kredit (harga  rumah  ditambah  keuntungan  bank) dibagi  dengan  jangka  waktu  kredit.  Tidak terpengaruh perubahan suku bunga. Denda  pelunasan  dipercepat  disamping pelunasan sisa angsuran Pelunasan  dipercepat  tanpa  denda,  hanya membayar sisa angsuran. Suku  bunga  KPR  pada  saat  artikel  ditulis sebesar 11%-13,25% per tahun Persentase  profit  keuntungan  di  atas  harga rumah  tetap  selama  jangka  waktu  kredit. Ketika  artikel  ini  dibuat,  besarnya  sekitar 12%-12,5% per tahun Kartu Kredit Bank Konvensional Bank Syariah Nasabah  dikenakan  bunga  atas  saldo terhutang,  sekitar  2,95%  per  bulan.  Bunga untuk  penggunaan  tarik  tunai  lebih  tinggi dibandingkan penggunaan biasa. Nasabah  dikenakan  monthly  membership fee.  Tidak  ada  bunga,  bahkan  untuk  tarik tunai. Bisa digunakan di merchant mana saja yang menerima pembayaran kartu kredit Hanya  bisa  digunakan  di  merchant  yang halal

## Kredit dan Pembiayaan
Kredit menurut UU Perbankan No. 10 Th 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan  yang  dapat  dipersamakan  dengan  itu,  berdasarkan  persetujuan  atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. 27
Menurut Kasmir pembiayaan  adalah sama sengan kredit  hanya saja  dengan imbalan
27 UU  No  10  Th  1998  tentang  Perbankan.  Lihat  Malayu  Hasibuan, Dasar-Dasar  Perbankan (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), hlm. 87
atau bagi hasil. 28 Menurut Khairul Umam pembiayaan adalah tagihan dengan imbalan Ujrah,  tanpa  imbalan  atau  bagi  hasil  memakai  akad-akad  syariah. 29 Menurut Danupranata pembiayaan adalah pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan  pihak-pihak  yang  tergolong  mengalami  kekurangan  dana,  pembiayaan produktif  adalah  jenis  pembiayaan  untuk  peningkatan  usaha,  baik  usaha  produksi, perdagangan  maupun  investasi,  sedangkan  pembiayaan  konsumtif  adalah  digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan saat dipakai untuk memenuhi kebutuhan. 30
Setiap pemberian kredit memiliki unsur sebagai berikut: 1). Kepercayaan. 2). Kesepakatan.  3).  Jangka  Waktu.  4).  Resiko.    5).  Balas  Jasa. 31 6).  Degree  of  Risk. 32
Tujuan  kredit  adalah:  1).  Mencari  Keuntungan.  2).  Membantu  Usaha  Nasabah (perusahaan).  3).  Membantu  Pemerintah. 33 4).  Melaksanakan  kegiatan  operasional bank. 5). Memenuhi permintaan kredit dari masyarakat. 6). Memperlancar lalu lintas pembayaran. 7). Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. 34 8). Turut menyukseskan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan. 35
Fungsi  kredit  adalah:  1).  Untuk  Meningkatkan  Daya  Guna  Uang.  2).  Untuk Meningkatkan Peredaran Dan Lalu Lintas Uang. 3). Untuk Meningkatkan Daya Guna Barang. 4). Meningkatkan Peredaran Barang. 5). Sebagai Alat Stabilitas Ekonomi. 6). Untuk  Meningkatkan  Kegairahan  Berusaha.  7).  Untuk  Meningkatkan  Pemerataan Pendapatan.  8).  Untuk  Meningkatkan  Hubungan  Internasional  (L/C,  CGI,  dan  lain-
28 Kasmir, Analisis Laporan Keuangan (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), cet. VI, ed. 1, hlm. 113. Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 127
29 Khaerul Umam, Manajemen Perbankan Syariah (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), hlm. 205 30 Danupranata,  Gita, Manajemen  Perbankan  Syariah (Jakarta  :  Salemba  empat,  2013),  hlm. 103
31 Kasmir, Bank dan Lembaga, op.cit., hlm. 114-115
32 Simorangkir, Pengantar Lembaga Keuangan Bank Dan Non Bank (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001), hlm.  101-102
33 Kasmir, Bank dan Lembaga, op.cit, hlm. 116 34 Malayu Hasibuan, Dasar-dasar Perbankan, op.cit., hlm. 88
35 Simorangkir, Pengantar Lembaga, op.cit., hlm. 102
lain). 36 9). Menjadi motivator dan dinamisator peningkatan kegiatan perdagangan dan perekonomian. 10). Memperbesar modal kerja perusahaan. 11). Meningkatkan income per capita (IRC) masyarakat. 12). Mengubah cara berpikir/bertindak masyarakat untuk lebih ekonomis. 37

## Pendekatan dan Jenis Penelitian
Pendekatan  Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif, 38 sedangkan  jenis penelitian  library  Risert  (kepustakaan). 39 Data  dan  sumber  data  dalam  penelitian  ini terdiri dari dua data, yaitu data primer Buku-buku tentang perbankan dan Bank Islam dan  data  sekunder  adalah  buku-buku  ushul  fiqih  dan  lainya.  Metode  pengumpulan datanya adalah secara deskriptif kaulitatif dan teknis analisis datanya adalah memakai metode  contents  analisis 40 dan  Filsafat  Ilmu 41 dan  Logika  (deduktif  &  Induktif), 42 sedangakan alat ukurnya adalah kemashlahatan dan maqashid syariah.
Hilah Hukum Islam
36 Kasmir, Bank dan Lembaga, op.cit, hlm. 117-119. Lihat Budi Untung, Kredit Perbankan di Indonesia (Yogyakarta: Andi, 2004), hlm. 4-5 37 Malayu Hasibuan, Dasar-dasar Perbankan, op.cit., hlm. 88-89 38 Lexy J. Meleong, Metode Penelitian Kualitatif , (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2011), hlm. 29 39 Noeng Muhajir, Metodologi Penelitian Kuantitatif, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), hlm. 169. Lihat  juga Burhan Bugin, Penelitian Kualitatif; Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial  Lainnya ,  (Jakarta:  Kencana,  2008),  hlm.  121.  Lihat  Juga  Sugiono, Memahami  Penelitian Kualitatif, (Bandung:  ALFABETA,  2005),  hlm.  329.  Lihat  Juga  Mestika  Zeid, Metode  Penelitian Kepustakaan, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2004), hlm. 1 40 Rachmat  Kriyantono, Teknik  Praktis  Riset  Komunikasi (Jakarta:  Kencana  Prenada  Media Grup,  2010),  hlm.  232-233.  Lihat  juga  Syukur  Kholil, Metodologi  penelitian ,  (Bandung:  Citapusaka Media,  2006),  hlm.  51.  Lihat  juga  Husein  Umar, Metode  Riset  Komunikasi  Organisasi:  Sebuah Pendekatan Kuantitatif Dilengkapi dengan Contoh Proposal dan Hasil Riset Komunikasi Organisasi, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002), hlm.  44
41 Mendefenisikan kajian isi sebagai teknik penelitian untuk keperluan mendeskripsikan secara objektif, sistematis dan kuantitatif tentang menifestasi komunikasi. (Lihat: Noeng Muhajir, Metodologi Penelitian Kuantitatif, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1989), hlm: 76-77). 42 Logika diturunkan dari kata sifat “Logike” (Bahasa Yunani) yang berhubungan dengan kata benda “Logos” yang artinya fikiran. Lihat Afraniati Affan ,   Filsafat Logika , (Padang : Azka Padang, 2002), hlm. 1.
Hilah secara etimologi berarti kecerdikan, tipu daya, muslihat, siasat dan alasan yang dicari-cari untuk melepaskan diri dari suatu beban/tanggung jawab. 43 Upaya atau usaha  untuk  mendapatkan  sesuatu  dengan  cara  yang  cerdik . 44 Menurut  al-Syatibi, upaya  melakukan  suatu  amalan  yang  pada  lahirnya  dibolehkan,  untuk  membatalkan hukum shara’ lainnya, dipandang sebagai hilah , sekalipun hilah pada dasarnya adalah mengerjakan  suatu  pekerjaan  yang  dibolehkan, 45 namun  terkadang  maksud  pelaku adalah untuk menghindarkan diri dari kewajiban shara’ yang lebih penting dari pada amaliyah yang dilakukan. 46 Sedangkan al-Khadduri mengartikan hilah sebagai suatu konsep legal, yang secara sadar digunakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan agar supaya tidak illegal, artinya hilah merupakan jalan keluar menurut cara-cara hukum. 47
Hilah apabila tujuannya yang dimaksud adalah baik maka hilah hukum yang dilakukan akan baik, sebaliknya, apabila buruk, maka buruk pula hilah hukum yang terjadi. 48
Terjadinya  perubahan  atau  penyimpangan  dari  norma  secara  praktis, merupakan kondisi yang tidak dapat dihindari karena adanya kepentingan yang sangat mendesak. 49 Perubahan  situasi  dan  kondisi,  membawa  konsekuensi  terjadinya perubahan kepentingan, yang menuntut kepastian hukum, yang sesuai dengan teori dan prakteknya. 50 Dalam kajian keislaman, Term hilah dipakai dalam beberapa hal, yaitu
43 Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam Jilid II (Jakarta, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve: 1997), hlm. 553 554 dikutip dalam Moh. Imron Rosyadi, Hilah Al-Hukmi (Studi Perkembangan Teori Hukum Islam) (Jurnal  Dosen  STAI  Taswirul  Afkar  Surabaya  Email:  kaji_imron@yahoo.com),  hlm.  2.  Lihat Elimartati, Hilah  Al-Syari’ah  Sebagai  Upaya  Dalam  Mengujudkan  Maqashid  Syar’iah (Jurnal  Juris Volume 22 9 No 1 (Juni 2010)), hlm. 22
44 Louis Ma’luf, al-Munjid fî al-lughah wa al-a’lâm (Beirut: Dâr al-masyriq,tt), hlm. 163. 45 Yudian  W.  Asmin, Filsafat  Hukum  Islam  dan  Perubahan  Sosial ,  (Surabaya:  al-Ikhklas, 1995), hlm. 21
46 Abu  Ishaq  al-  Sāt ṭ ibi, al-  Muwafaqat  fī  Usu  l  al-Shari’ah. Juz  IV  (Beirut:  Dār  al- Ma’rifah:1999), hlm. 201; Ibn Qayyim al- Jauziyah, A’lām al- Muwāqi’īn ‘an Rabb al- ‘Alamīn Juz. III (Beirut: Dār al- Kutub al- Ilmiah:1993),hlm. 181. Lihat Moh. Imron Rosyadi, hilah,.., hlm. 2 47 Madjid al-Khadduri, Teologi Keadilan Perspektif Islam. terj (Surabaya: Risalah Gusti :1999), hlm.  225.
48 Abdul  Halim  Uways, Al-Fiqhu  al-Islâmi  Baina  al-Tathawwur  wa  al-tsabât ,  terj.  Drs.  A. Zarkasyi Chumaidy “ Fiqih Statis dan Dinamis” (Bandung: Pustaka Hidayah, 1998), hlm.  127-128.
49 Elimartati, Hilah Al-Syari’ah, op.cit., hlm. 22 50 Moh. Imron Rosyadi, hilah, op.ci.t, hlm. 2
hilah atau al-hiyal dalam politik, hilah dalam ilmu fisika dan metafisika, Term hilah
dalam sastra dan Term hilah dalam kajian hukum Islam (fiqih). 51
Term hilah dapat  dinilai  sebagai  jalan  keluar,  karena  reaksi  dari  nilai-nilai kemaslahatan  masyarakat,  dipandang  urgen,  menyentuh  kebutuhan  yang  bersifat dharuri. 52 Apabila hilah identik dengan jalan keluar, maka pada dasarnya teori hukum dalam Islam (ushul fiqh), telah banyak diperkaya dengan berbagai model jalan keluar, maka hilah jalan  keluar  jika  ada  keterpaksaan  (dharurat). 53 Menurut  Ibn  Qayim  al- Jauziyah, istilah hilah sejak permulaan Islam bahkan term ini dipakai dalam Qs. an-
Nisa  (4)  98  yang  artinya:  “Kecuali  mereka  yang  tertindas  baik  laki-laki  atau  wanita ataupun  anak-anak  yang  tidak  mampu  berdaya  upaya  dan  tidak  mengetahui  jalan (untuk hijrah)”. 54
Hilah merupakan respon hukum terhadap perkembangan kebiasaan yang sudah menjadi tradisi di masyarakat,  yang oleh Mazhab Hanafi diadopsi sebagai salah satu produk hukum. Imam Abu Hanifah tidak terlalu mudah dalam menggunakan konsep hilah , sehingga ada hilah terlarang. 55 Hilah dalam pandangan Hanafiyah dirumuskan sebagai:  Untuk  menghindari  beban  hukum  yang  terlalu  berat, 56 Untuk  memberikan toleransi kebiasaan yang tidak melanggar syariat dan Hilah merupakan rekayasa dalam menggunakan haknya. 57 Konsep hilah Mazhab Hanafi ini, ditentang mazhab Maliki, mazhab  Syafi’ī  dan  mazhab  Hanbali.  Termasuk  juga  Taqiyuddin  ibn  Taimiyah (w.728). 58
51 Joseph  Scahcth, Hiyal, Dalam  B.  Lewis,  et.all, The  Encyclopaedia  of  Islam ,  ed.  Vol.  III. (Leiden: E.J. Brill. 1971), hlm. 510-511. ` 52 Sir Henry S. Maine sebagaimana dikutip oleh Majid Khadduri  menyatakan  makna al-hiyal asysyar`  iyah  dekat  dengan  istilah legal  fiction dalam  tradisi  hukum  Barat.  Lihat  Mukhtar  Zamzami, Hiyal Ash-Shar’iyah  Dalam  Praktek  Hibah  dan  Wasiat .  Makalah  disampaikan  pada  Rakernas Mahkamah Agung Dengan Pengadilan Seluruh Indonesia Tahun 2011. (Jakarta, 18-22 September 2011).
53 Moh. Imron Rosyadi, hilah, op.cit., hlm. 3-4
54 Depag RI, al-Qur’an, op.cit., hlm. 137. Diantara aliran hukum islam yang paling cenderung terhadap hilah adalah Mazhab Hanāfi yang mempunyai basis di Kufah (Irak).
55 Abu  Ishaq  al-Syatibi, a  l-  Muwafaqat  fi  Ushul  al-Syari’ah. Juz  IV  (Beirut:  Dar  al- Ma’rifah:1999), hlm. 202.
56 Nabi Ayyub a.s. dalam Qs. As. shād ṭ (38): 44.
57 Moh. Imron Rosyadi, hilah, op.cit., hlm. 5-6.
58 Abu Ishaq al-Syatibi, a l- Muwafaqat, op.cit., hlm. 202.
Paradigma  berfikir  Mazhab  Hanafi  ini,  didasarkan  pada  dalil  naqli  Qs.  Shad (38): 44 yang artinya “Dan ambillah dengan tanganmu seikat (rumput), Maka pukullah dengan  itu  dan  janganlah  kamu  melanggar  sumpah.  Sesungguhnya  Kami  dapati  dia (Ayyub) seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia amat taat (kepada  Tuhan-nya)”. 59 Ayat  ini  menceriterakan  tentang  kifarat  sumpah  Nabi  Ayyub dengan ber hilah dipukul dengan seikat rumput kepada istrinya setelah ia sembuh dari sakit.  Ayat  tersebut  mengandung  illat,  maka  Mazhab  Hanafi  dengan  metode  qiyas, sehingga  lahir  teorin  al-makharij  min  al-maza’iq  (jalan  keluar  dari  berbagai kesulitan). 60
Mazhab Hanafi berdalil  dengan  Qs. at-Thalaq (65): 2,  yang  artinya  “Apabila mereka  telah  mendekati  akhir  iddahnya,  Maka  rujukilah  mereka  dengan  baik  atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi  pengajaran  dengan  itu  orang  yang  beriman  kepada  Allah  dan  hari  akhirat.
Barangsiapa  bertakwa  kepada  Allah  niscaya  Dia  akan  Mengadakan  baginya  jalan keluar”. Kata makhraja dipahami oleh mereka sebagai jalan keluar dari kesulitan yang dihadapi.  Dua  ayat  diatas  secara  implisit  menegaskan  pengertian hilah yaitu: Hilah sebagai  tindakan  menerapkan  hukum  ringan  dari  hukum  berat,  berdasarkan kemaslahatan  dan Hilah dimaksudkan upaya mencari jalan keluar atas problematika masyarakat. Salah satu karya tentang hilah berjudul al-makharij fi al hiyal karya Imam Muhammad bin  al-Hasan (Irak  W.189 H/804 M), kemudian al-hiyal  wa al  makharij karya Ahmad ibn Amr Abu Bakar bin Muhair al Kashshaf al Shaibani (w.261 H) kitab ini ditulis, bersumber dari Imam Abu Hanifah. 61
Pendapat Abu Hanifah ini, juga diikuti oleh beberapa ulama’ Shafi’iyah tentang warisan dan wasiat juga hibah, shuf’ah jual beli, akan tetapi hakikatnya hibah. Contoh
59 Nabi Ayyub a.s. lihat cerita diatas. Lihat Moh. Imron Rosyadi, hilah, op.cit., hlm. 5-6
60 Moh. Imron Rosyadi, hilah, op.cit., hlm. 7
61 Abu Zahrah, Tarikh al- Mazahib al- Islamiyah . (Mesir: Dar al- Fikr al- ‘Araby:tt), hlm. 506- 507.
lain, misalnya seseorang tidak diperbolehkan mengambil bunga dari hutang piutang, karena ada larangan riba. maka bentuk hilah disini adalah dengan cara debitur menjual barang  kepada  kreditur  dengan  harga  yang  kurang  dari  semestinya  atau  debitur membeli  barang  dari  kreditur  dengan  harga  yang  lebih  tinggi  dari  harga  yang semestinya  atau  dengan  cara  memberi  hadiah  dengan  sejumlah  uang  yang  sesuai dengan  balas  jasa. 62 Namun  ini  ditolak  oleh  al-Gazali  dan  al-Syathibi  (Mazhab Maliki). 63 Misal hilah tentang  agar  terhindar  dari  zakat  atau  biar  zakatnya  lebih banyak, 64 boleh menurut Abu Yusuf, 65 walaupun dibantah oleh Yusuf Qardhawi. 66
Hiyal  ash-shar`iyah dapat  juga  dilakukan  (terjadi)  dalam  praktik  hibah  dan wasiat, 67 dalam Qs. an-Nisā’ (4): 11. 68 Ketentuan pembagian harta waris bagi laki-laki dua  kali  bagian  perempuan  adalah  karena  kewajiban  laki-laki  lebih  berat  dari perempuan, seperti kewajiban membayar maskawin dan memberi nafkah, sebagaimana dalam Qs. An-Nisā’ (4): 34. 69
Penggunaan  institusi  hibah  dalam  pembagian  harta  warisan  merupakan  hal yang  cukup  banyak  dilakukan  oleh  masyarakat  Islam  di  Indonesia.  Memposisikan hibah  tersebut  sebagai  hiyal  as-syar`iyah  atau  menganggapnya  sebagai  bagian  dari praktik  al-ahkam  al-wijdaniyah.  Al-ahkam  alwijdaniyah  adalah  hukum  berdasarkan perasaan  hati,  yang  berpegang  kepada  asas  saling  merelakan  (`an-taradhin)  antara sesama ahli waris sehingga para ahli waris tidak perlu ke pengadilan. 70 Imam Ahmad
62 Moh. Imron Rosyadi, hilah, op.cit., hlm. 8 63 Dalam contoh kasus zakat tersebut diatas, al-Ghazali mengkritik hilah karena hilah dianggap menggugurkan  kewajiban.  Sedangkan  al-Syatibi  mengkritik hilah karena hilah merupakan  upaya menghidarkan diri dari hukum wajib kepada hukum sunnah.
64 Yusuf Qardhawi, Membumikan Syari’at Islam , Terj. Drs. Muhammad Zakki dan Drs. Yasir Tajid (Bandung: Dunia Ilmu, 1997), hlm. 83.
65 Abu Yusuf, al-kharâj , (terbitan Salafiyah,tt), hlm. 8.
66 Yusuf Qardhawi, Fiqhu al-Zakât , Juz II ( Beirut: Dâr al-Fikr, 1976), hlm. 78.
67 Elimartati, Hilah  Al-Syari’ah,  op.cit., hlm.  22.  Lihat  juga  Mukhtar  Zamzami, Hiyal  as- Syariah dalam Praktek Hibah dan Wasiat (Makalah Rakernas MARI 2011, Jakarta: 18-22 September 2011), hlm. 1-9
68 Depag RI, al-Qur’an, op.cit., hlm. 116 69 Ibid, . hlm. 123. Lihat Moh. Imron Rosyadi, hilah, op.cit., hlm. 11
70 Mukhtar  Zamzami, Hiyal  Ash-Shar’iyah  Dalam  Praktek  Hibah  dan  Wasiat .  Makalah disampaikan  pada  Rakernas  Mahkamah  Agung  Dengan  Pengadilan  Seluruh  Indonesia  Tahun 2011.(Jakarta, 18-22 September 2011).
ibn  Hanbal  menyatakan  penolakannya  terhadap hilah ,  dengan  pendapatnya  yaitu bahwa barang siapa yang memfatwakan hiyal, berarti ia telah merubah hukum Islam yang sudah jelas, menjadi tidak jelas. 71
Adapun dalam hal  jual beli secara kredit, Ulama’ ahl  al-Bait (Zainal Abidin, Ali  ibn  Husain,  al-Nasir,  al-Mansur  billah,  Imam  Yahya)  dan  ulama’  Hadawiyah (ulama’  ahl  al-Bait  pengikut  al-Hadi)  berpendapat  bahwa  jual  beli  kredit  (yang pembayarannya tidak kontan dan lebih besar dari harga penjualan) hukumnya dilarang karena  mengandung  riba  nasi’ah  (jatuh  tempo  pembayaran  diperpanjang,  dengan pembayaran yang lebih tinggi dari harga jual yang telah ditetapkan, sebagai ganti dari waktu). 72
Sedangkan  jumhur  ulama  termasuk  Syafi’iyah  dan  Hanafiyah  menghalalkan jual  beli  secara  kredit  dengan  alasan  bahwa  makna  hadis  secara  zhahir, memperbolehkan  seseorang  dalam  transaksi  jual  beli  untuk  memilih  yang  paling ringan, di antara membayar secara kontan (sesuai dengan harga jual yang ditetapkan), atau secara kredit (dengan harga yang lebih tinggi dari harga jual yang telah ditetapkan semula).  Pendapat  Qadhi  ‘Iyadh  (Hanabilah),  sebagaimana  yang  dikutip  oleh  Ibn Rifa’ah  (Syafi’iyah)  mengatakan  bahwa  seseorang  yang  mengatakan:  saya  terima barang ini dengan harga seribu secara kontan atau dengan harga dua ribu secara kredit, maka akad semacam ini dinyatakan sah. 73 Mazhab Syafi’i yang mengarang kitab hîlah hukum ialah: Muhammad bin Abdullah al-Sirafi (330 H) Abu Hasan Muhammad bin Yahya bin Suraqah al-Amiri (416 H). Dan Abu Hatim bin Husain al-Qazwaini (440 H). 74
71 Ibn Qayyim al- Jauziyah, A’lam al-Muwaqiiīn ‘an Rabb al- ‘Alamin Juz. III (Beirut: Dār al- Kutub al- Ilmiah:1993), hlm. 139. Lihat Moh. Imron Rosyadi, hilah, op.cit., hlm. 13 72 Muhammad ibn Ali ibn Muhammad al-Syaukani, Nail al- Autar Sharh Muntaqa al- Akhbar min Ahadith Sayyid al- Akhyar . (Beirut: Dar al- Fikr: 1983). Hlm. 249-250. Ibn Taimiyah dan Ibn Qayim al  Jauziyah  lebih  condong  kepada  pendapat  ini,  dengan  melarang  jual  beli  secara  kredit.  Lihat  Moh. Imron Rosyadi, hilah, op.cit., hlm. 14 73 Muhammad ibn Ali ibn Muhammad al-Syaukani, Nail al-Authar, op.cit., hlm. 249.
74 Subhi Mahmassani, Falsafat al-Tasyrî’ al-Islâmy (Beirut: Dâr al-kasysyâf li al-Nasyr wa al- Tibâ’ah wa al-tauzî’, 1952), hlm. 180.
Sedangkan  dalam  contoh  kasus  bay  al-wafa,  Mazhab  Hanafi  menetapkannya berdasarkan  istihsan  bi  al-‘urfi  (memberikan  legitimasi  persoalan  hukum  yang  telah berkembang  dimasyarakat). 75 Munculnya  bay  al-wafa  ini,  disebabkan  para  pemilik modal tidak mau memberikan pinjaman kepada orang yang membutuhkan, tanpa ada imbalan,  hal  ini  menimbulkan  kesulitan  masyarakat  memenuhi  kebutuhannya, sehingga menerapkan bentuk transaksi bay al-wafa, agar kepentingan masyarakat yang membutuhkan  terpenuhi  dan  keinginan  pemilik  modal  juga  terealisir  (sehingga terhindar dari praktek riba). 76
Aplikasi Hilah dalam Kredit Bank Konvensional
Ekonomi ummat dapat dilihat dengan mudah, hanya dengan praktek jual beli, jika  banyak  yang  kontan,  bearti  ekonomi  ummat  cukup  baik,  namun  jika  jual  beli banyak yang tunda (hutang) atau jual beli kredit, menunjukkan ekonomi ummat kurang sejahtera. Menurut Ahmad Hasan bahwa semua urusan dagang, sewa-menyewa, beri- memberi dan hal-hal lain yang berhubungan dengan masalah keduniawian (muamalah) pada asalnya adalah halal,  kecuali kalau ada dalil  yang mengharamkannya. Masalah penjualan  dengan  pembayaran  di  angsur  (kredit)  tidak  terdapat  satu  dalil  pun  yang mengharamkannya. 77 Sulaiman bin Turki mendefinisikan jual beli kredit kredit adalah jual  beli  dimana  barang  diserahterimakan  terlebih  dahulu,  sementara  pembayaran dilakukan  beberapa  waktu  kemudian  berdasarkan  kesepakatan. 78 Biasanya  tukang kredit (mendring) melaksanakan transaksi jual beli atas dasar kepercayaannya bahwa
75 Bay al-wafa’ adalah transaksi jual beli yang dilakukan oleh dua orang, yang disertai dengan syarat  bahwa  barang  yang  sudah  dijual,  dapat  dibeli  kembali  oleh  penjual  sampai  pada  tempo  waktu yang telah ditentukan. Lihat Moh. Imron Rosyadi, hilah, op.cit., hlm. 14
76 Abu Zahrah, Tarikh al- Mazahib, op.cit., hlm. 243. Lihat Ahmad Fahmi Abu Sunnah, al- ‘Urf wa al- ‘Adah fī Ra’yi al- Fuqahā’ (Mesir: Mat ṭ ba’ah Kulliyat : 1949), hlm. 186; Wahbah al- Zuhaili, ushul al- Fiqh al-Islami (Damaskus: Dār al- Fikr: 1986), hlm. 136.  Lihat Moh. Imron Rosyadi, hilah, op.cit., hlm. 15 77 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta:Rajawalai Pers,2010), hlm. 304
78 Imam  Mustofa, Fiqh  Muamalah  kontemporer(, Jakarta:Rajawali  pers,2016),  hlm.  49.  Lihat Restiana, Jual  Beli  (Al-Bai’):  Jual  Beli  Dengan  Sistem  Kredit (Program  Studi  S1  Perbankan  Syariah Jurusan Syariah Dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam (Stain) Jurai Siwo Metro, 2016), hlm. kesimpulan
riba adalah haram dan jual beli adalah boleh. 79 Islam mengatur jual beli bayar tunda sama dengan jual beli kontan, yang membedakan keduanya adalah cara pembayaran, maka pada saat akad harus jelas barang dan harga sesuai kesepakatan. 80
Para  ulama  berbeda  pendapat  mengenai  boleh  atau  tidaknya  jual  beli  kredit dilakukan.  Ulama  Syafi’iyah,  Hanafiyah,  Malikiyah,  Hanbaliyah,  Zaid  bin  Ali  dan mayoritas ulama membolehkan, baik harga barang sama dengan harga cash maupun lebih tinggi dan  harus jelas dengan  cash  atau kredit. Ulama  yang melarang jual beli kredit antar lain Zainal Abidin bin Ali bin Husen, Nashir, Mnashur, Imam Yahya, dan Abu Bakar al-Jashash dari kalangan Hanafiah serta sekelompok ulama kontemporer. 81
Tapi disini penulis lebih condong kepada pendapat yang memperbolehkan jual beli ini dilakukan  karena  para  sahabat  pun  pernah  melakukannya  dan  kemudian  Nabi memperbolehkannya tapi dalam takaran, kuantitas dan waktu yang jelas.
Bisnis  perbankan,  pada  parakteknya  mengajukan  pembiayaan  di  perbankan syariah  penuh  dengan  keribetan  atau  sangat  pelik  dan  jelimet,  hal  ini  terjadi  karena prinsip syariah  yang mengatur hal tersebut, tanpa bisa direkayasa atau dimanipulasi, baik dari administrasi maupun kebijakan, karena segala kegiatan dalam lembaga kredit baik  bank maupun non  bank syariah diatur oleh Fatwa DSN dan diawasi  oleh DPS. Prinsip yang dianut dalam bisnis syariah, terutama asas-asas perjanjian yang meliputi Asas kebebasan berkontrak, asas konsensualitas, asas persamaan hukum (al-musawa), asas kejujuran, asas perjanjian itu mengikat, asas keadilan, asas tertulis (al-kitabah). 82 Dalam hal ini, peneliti sendiri sebagai objek contoh, awal cerita, tahun 2016 peneliti
79 Nur Fatoni, Kearifan Islam Atas Jual Beli Kredit (Studi Pada Tukang Kredit Di Kec. Cepiring Kabupaten  Kendal) (Laporan  Penelitian  Individu    Dibiayai  Oleh  Dipa  Institut  Agama  Islam  Negeri Walisongo Semarang 2014), hlm. abstrak dan kesimpulan
80 Nur Fatoni, Kearifan Islam, op.cit., hlm. abstrak dan kesimpulan
81 Restiana, Jual Beli (Al-Bai’), op.cit., hlm. kesimpulan
82 Muhammad Aswad, Asas-asas Transa KSI Keuan gan Syariah , (Jurnal Iqtishadia, Vol. 6, No. 2, September 2013), hlm. asntrak. Lihat Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah:Studi tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalat, cet. 2. (Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2010), hlm. 37
mengajukan  pembiayaan  KPR 83 di  perbankan  syariah, 84 namun  semuanya  putus ditengah jalan alias tidak diterima pengajuanya, dengan alasan karena peneliti dalam riwayat pembiayaan terkena blacklist (BI Checking). 85
Kejadian diatas membuat peneliti sedikit putus asa, tidak bakalan bisa punya rumah  untuk  selamanya,  kemungkinan,  disebabkan  karena  tidak  bisa  mengajukan pembiayaan,  kecuali  membeli  rumah  dengan  pembayaran  cesk  atau  kontan/tunai. Setekah  bermohon  dan  berdoa  serta  bermunajat  kepada  pemilik  alam  semseta  Allah swt. Ternyata pihak deploper berupaya mengajukan permohonan peneliti ke perbankan daerah  (Bank  RiauKperi  Konvensional),  dengan  segala  bantuan  dan  upaya  yang diusahakan, dan pertolongan Allah serta disebabkan pegawai Bank RiauKepri tersebut ada  yang  kenal  dengan  peneliti,  maka  beliau  menolongnya,  akhirnya  permohonan diterima, hanya saja kendala dalam hati yang selalu bertentangan dengan konsep kredit bank konvensional, karena tidak mau peneliti terjerat dengan bunga bank (riba), maka peneliti  berupaya  mencari  jalan  keluar  untuk  menghadapi  permasalahan  tersebut, dengan izin Allah membuka kitab-kitab fiqih tentang jual beli kredit dan bunga bank konvensinal  serta  solusi  yang  harus  dilakukan,  terjawablah  permasalahan  tersebut, dengan cara beda teori beda praktek, lain kontrak lain akad, inilah yang disebut dengan hilah .  Maka  peneliti  mendapatkan  solusi  bagaimana  ber hilah dalam  hal  riba  kredit bank konvensional. Landasan hukum yang peneliti gunakan adalah surah al-Baqarah ayat 275 tentang haram riba dan halal jual beli, dalam konteks jual beli inilah peneliti menemukan jalan keluar, maka peneliti merekayasa dan berkelah cerdik serta bertaktik, bahwa  yang  diharamkan  adalah  riba  dalam  kredit  tersebut  disebabkan  adanya  utang piutang  yang  berlebih  dari  harga  asalnya.  Harga  asal  rumah  tipe  42  L.115  M 2 Rp.195.000.000,- (seratus Sembilan puluh lima juta rupiah), dalam pengajuan kredit
83 Perumahan Griya Taman Kurma 3 di Jalan Cipta Karya masuk jalan Sungkai ujung Pekanbaru Tampan
84 Yang pertama kali diajukan bank Muamalat, lalu gak diterima masuk ke BSM terahir ke BTN syariah.
85 Tahun 2010 peneliti pernah  membeli  motor  Zupiter Z adek angkat dan tidak  terbayar oleh adek angkat tersebut sehingga motor dikembalikan ke pihak leasing SMS dibawah naungan BCA, ini penyebab blacklist.
KPR tersebut telah dibayar DP (uang muka) Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), sehingga  sisa  KPR  Rp.  145.000.000,-  (seratus  empat  puluh  lima  juta  rupiah),  yang harus  dibayarkan  selama  15  tahun  (180  bulan),  selama  tenor  tersebut  peneliti  harus membayar Rp. 1950.000,- (sejuta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), maka jika dikalikan  akan  terakumulasi  harga  rumah  setelah  dipotong  DP  sejumlah  Rp. 351.000.000,-  (tiga  ratus  lima  puluh  satu  juta  rupiah),  dua  kali  lipat  dari  harga  asal piutang KPR, inilah riba yang harus peneliti tanggung selama 15 tahun. Hal ini bukan saja riba berlipat  ganda  melainkan berlipat-lipat  ganda, 86 sedangkan hadis  Nabi  saw diatas  disebutkan  bahwa  setiap  utang-piutang  yang  mengambil  dari  piutang  tersebut manfaat  atau  kelebihan  pembayaran  itu  adalah  riba.  Lag-lagi  peneliti  memainkan peranya  untuk  bertaktik  atau  ber hilah ,  jika  utang-piutang  yang  tidak  dibenarkan melebihi  utang  asalnya,  maka  jual  beli  dibenarkan  dengan  mengambil  untung  atau kelebihan dari modal asalnya, 87 maka dalam hal ini pihak perbankan diberi keuntungan selama 15 tahun tersebut sejumlah Rp. 206.000.000,- (dua raus enam juta rupiah), dan itu hal  yang pantas menurut peneliti, jika perbankan mengambil keuntungan sebesar itu, beralasan bahwa nilai suatu barang semangkin lama semangkin turun atau rendah dan nilai suatu barang semangkin kedepan semangkin tinggi atau mahal. 88 Keuntungan ini  sudah  peneliti  dan  pihak  perbankan  sepakati  secara  bersama  (antaradhim minkum). 89 Hilah peneliti ini hampir mirip dengan konsep jual beli murabahah (KPR) di bank syariah, yaitu transparan antara kedua belah pihak, berkaitan dengan harga beli, harga  jual  dan  keuntungan  yang  diambil  dari  transaksi  jual  beli  tersebut,  kemudian
86 Haram  riba  berlipat  ganda  dalam  surah  al-Imran  ayat  130,  yang  artinya: Hai  orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Lihat Depag RI, al-Qur’an, op.cit., hlm. 97 87 Surah al-Baqarah ayat 275 diatas
88 Ini konsep ekonomi pada umumnya
89 Surah  an-Nisa  ayat  29,  yang  artinya: Wahai  orang-orang  yang  beriman,  janagnlah  kalian memakan harta-harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil, kecuali dengan perdagangan yang kalian  saling  ridha.  Dan  janganlah  kalian  membunuh  diri-diri  kalian,  sesungguhnya  Allah  itu  Maha Kasih Sayang kepada kalian. lihat Depag RI, al-Qur’an, op.cit., hlm. 122
pembayaran ditangguhkan dengan cara mencicil setiap bulanya, dalam bisnis syariah namannya pembiayaan (bukan kredit) murabahah. 90
Aplikasinya hilah riba kredit bank konvensionalnya adalah akad jual beli antara pembeli  rumah  KPR  (peneliti)  dengan  pihak  debitur  (bank  konvensional)  terlebih dahulu dilakukan, dengan cara bersalaman kedua belah pihak, lalu pembeli (kreditur) mengucapakan “saya/aku beli rumah tipe 42 L.115 M 291 kepada bank (pihak debitur) dengan harga Rp. 351.000.000,- (tiga ratus lima puluh satu juta rupiah) dibayar secar berangsur-angsur setiap bulan Rp. 1950.000,- (sejuta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), selama 15 tahun (180 bulan)”, maka debitur (bank) membalas ucapakan akad tersebut  dengan  “saya/aku  Jual  rumah  tipe  42  L.115  M 292 kepada  nasabah  (pihak kreditur)  dengan  harga  Rp.  351.000.000,-  (tiga  ratus  lima  puluh  satu  juta  rupiah) dibayar  secara  berangsur-angsur  setiap  bulan  Rp.  1950.000,-  (sejuta  Sembilan  ratus lima  puluh  ribu  rupiah),  selama  15  tahun  (180  bulan)”,  atau  ucapan  sebaliknya sebagaimana  urufnya  (adat  kebiasaan),  boleh  sipembeli  dulu  atau  sipenjual  dulu.
Setelah  akad  ini  dilaksanakan  baru  kontrak  perjanjian  kredit  yang  tekah  disiapkan pihak perbankan ditanda tangani, maka hilah seperti inilah solusi halal dalam transaksi ini.  Teorinya  menggunakan  teori  hukum  kontrak  namun  prakteknya  menggunakan teori  akad.  Akad  terlebih  dahulu  baru  kontrak  ditanda  tangani,  maknanya  akadnya adalah akad jual beli, sedangkan kontraknya adalah kontrak pembiayaan kredit (jual beli angsuran). Maqashid dalam transaksi ini adalah falah (keuntungan) kedua belah pihak,  artinya  untuk  kemashlahatan  keduanya,  ini  sesuai  dengan  maqashid  jual  beli
90 Murabahah  adalah  jual  beli  dengan  modal  ditambah  keuntungan  yang  diketahui  secara bersama.  Lihat  Abdullah  bin  Muhammad  bin  Abdullah  al-‘Imraani ,  al-‘Uqud  al-Maaliyah  al- Murakkabah (Dirasah Fiqhiyah Ta’shiliyah wa Tathbiqiyah: Kunuz Isybiliya, 1427 H), cet. I, hlm. 257. Lihat Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah , (Jakarta:Kencana, 2012), hlm. 136. Lihat Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah , (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010), hlm. 104-105. Lihat Iggi H. Achsien, Investasi Syariah di Pasar Modal , (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 57
91 Jika perlu disampaikan secara lengkap alamatnya KPR tersebut
92 Jika perlu disampaikan secara lengkap alamatnya KPR tersebut
yaitu memperoleh keuntungan  yang halal, menjauhkan dari riba, saling ta’awun dan terhindar dari saling menzhalimi. 93

## KESIMPULAN
Hilah secara etimologi berarti kecerdikan, tipu daya, muslihat, siasat dan alasan yang dicari-cari untuk melepaskan diri dari suatu beban/tanggung jawab. Upaya atau usaha untuk mendapatkan sesuatu dengan cara yang cerdik. hilah sebagai suatu konsep legal, yang secara sadar digunakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan agar supaya tidak ilegal. Hilah merupakan jalan keluar menurut cara-cara hukum.
Hilah halal  kredit  bank  konvensional  adalah  dengan  cara  menggunakan transaski jual beli angsuran bukan utang-piutang ada tambahan. Aplikasinya dahulukan akad  jual  beli  dengan  keuntungan  sesuai  kesepakatan,  setelah  itu  baru  tandatangani kontrak perjanjian jual beli angsuran sesuai kesepakatan (kredit) atau bahasa bakunya kontrak  perjanjian  kredit  pembelian  suatu  barang  dengan  angsuran  atau  non  tunai.
Sebagaimana  pendapat  jumhur  dibenarkanya  jual  beli  angsuran  (cililan)  atau  kredit (bahasa konvensionalnya).

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul Halim Uways, Al-Fiqhu al-Islâmi Baina al-Tathawwur wa al-tsabât , terj. Drs. A. Zarkasyi Chumaidy “ Fiqih Statis dan Dinamis ” (Bandung: Pustaka Hidayah, 1998)
Abdullah  bin  Muhammad  bin  Abdullah  al-‘Imraani, al-‘Uqud  al-Maaliyah  al- Murakkabah (Dirasah Fiqhiyah Ta’shiliyah wa Tathbiqiyah: Kunuz Isybiliya, 1427 H), cet. I
Abu Ishaq al- Sāt ṭ ibi, al- Muwāfaqāt fī Usū ṣ l al- Shari’ah . Juz IV (Beirut: Dār al- Ma’rifah:1999)
Abu Yusuf, al-kharâj , (terbitan Salafiyah,tt)
Abu Zahrah, Tarikh al- Mazahib al- Islamiyah . (Mesir: Dar al- Fikr al- ‘Araby:tt) Adi Warman A. Karim, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004 dan 2016)
Adrian Sutedi, Perbankan Syariah , (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009)
93 Kaedah  maqashidiyah  “menegakkan  kemashlahatan  dan  menolak  kemudratan”.  Lihat Syarifuddin amir, Garis Garis Besar Fiqh, (Jakarta: kencana, 2003), hlm. 193-195
Afraniati Affan, Filsafat Logika , (Padang : Azka Padang, 2002) Ahmad  Fahmi  Abu  Sunnah, al-‘Urf  wa  al-‘Adah  fī  Ra’yi  al-Fuqahā’ (Mesir:  Mat ṭ ba’ah Kulliyat : 1949)
Ahmad Rofiq, Hukum Islam Indonesia , (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1997) Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam (Jakarta, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve: 1997)
Buchari Alma., Donni Juni Priansa, Manajemen Bisnis Syari’ah (Bandung : Alfabeta, 2009)
Budi Untung, Kredit Perbankan di Indonesia (Yogyakarta: Andi, 2004) Burhan  Bugin, Penelitian  Kualitatif;  Komunikasi,  Ekonomi,  Kebijakan  Publik  dan Ilmu Sosial Lainnya , (Jakarta: Kencana, 2008) Dahlan siamat, Manajemen Lembaga Keuangan (kebijakan moneter dan perbankan) edisi lima,(Jakarta:2005)
Danupranata, Gita, Manajemen Perbankan Syariah (Jakarta : Salemba empat, 2013) Dany Rahman, Perbandingan Produk Bank Konvensional dan Syariah ,http://liveolive.com/post/view/2163-perbandingan-produk-bank- konvensional-dan syariah/5.diaksestanggal2Januari2017Jam630Wib.
Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahan (Surabaya: Toha Putra, 2005)
Dimyauddin  Djuwaini, Pengantar  Fiqh  Muamalah ,  (Yogyakarta:  Pustaka  Belajar, 2010)
Dimyaudin Djuwaini, Fiqh Mu’amalah , (Yogyakarta, Puataka Belajar, 2010)
Edi  Wibowo  dan  Untung  Hendi  Widoo, Mengapa  Memilih  Bank  Syariah ,  (Bogor  : Ghalia Indonesia, 2005)
Elimartati, Hilah Al-Syari’ah Sebagai Upaya Dalam Mengujudkan Maqashid Syar’iah (Jurnal Juris Volume 22 9 No 1 (Juni 2010)
Ghorib  al-Jamaal, Al-Mashorif  wa  Buyutu  Tamwil  Islamiyyah ,  (Kairo:  Maktabah Ilmiyah, t.th)
H. Achsien, Investasi Syariah di Pasar Modal , (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003)
Harjan Syuhada, Fikih, (Jakarta: Bumi aksara, 2010)
Hendi  Suhendi, Fiqih  Muamalah ,  (Bandung:    Gunung  Djati  Press,  1997  dan Jakarta:Rajawalai Pers,2010)
Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia , (Jakarta : Kencana, 2009) Husein Umar, Metode Riset Komunikasi Organisasi: Sebuah Pendekatan Kuantitatif Dilengkapi dengan Contoh Proposal dan Hasil Riset Komunikasi Organisasi , (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002)
Ibn  Qayyim  al-Jauziyah, A’lām  al-Muwāqi’īn  ‘an  Rabb  al-‘Alamīn (Beirut:  Dār  al- Kutub al- Ilmiah:1993), Juz. III.
Imam Mustofa, Fiqh Muamalah Kontemporer (Jakarta:Rajawali pers, 2016) Ismail, Perbankan Syariah (Jakarta : Kencana-Prenada Media Group, 2011) Joseph Scahcth, Hiyal, Dalam B. Lewis, et.all, The Encyclopaedia of Islam , ed. Vol. III. (Leiden: E.J. Brill. 1971)
Kasmir, Analisis Laporan Keuangan (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), cet. VI, ed. 1 dan Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya (Jakarta: Rajawali Pers, 2002 dan 2012) Khaerul Umam, Manajemen Perbankan Syariah (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013) Lexy J. Meleong, Metode Penelitian Kualitatif , (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2011)
Louis Ma’luf, al-Munjid fî al-lughah wa al-a’lâm (Beirut: Dâr al-masyriq, t.th)
Madjid al-Khadduri, Teologi Keadilan Perspektif Islam . terj (Surabaya: Risalah Gusti :1999)
Majelis Ulama Indonesia, Kumpulan Fatwa MUI (Jakarta: Erlangga, 2015)
Malayu  Hasibuan, Dasar-Dasar  Perbankan (Jakarta:  PT  Bumi  Aksara,  2008)  dan (Jakarta: PT. Grafindo, 2008)
Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah , (Jakarta: Kencana, 2012) Mestika  Zeid, Metode  Penelitian  Kepustakaan ,  (Jakarta  :  Yayasan  Obor  Indonesia, 2004)
Moh.  Imron  Rosyadi, Hilah  Al-Hukmi (Studi  Perkembangan  Teori  Hukum  Islam) (Jurnal Dosen STAI Taswirul Afkar Surabaya Email: kaji_imron@yahoo.com) Muhammad Aswad, Asas-asas Transa ksi Keuangan Syariah , (Jurnal Iqtishadia, Vol. 6, No. 2, September 2013)
Muhammad  ibn  Ali  ibn  Muhammad  al-Syaukani, Nail  al-Autar  Sharh  Muntaqa  al- Akhbar min Ahadith Sayyid al-Akhyar . (Beirut: Dar al- Fikr: 1983) Muhammad  Syafi’I  Antonio, Bank  Syariah  dari  Teori  ke  Praktik ,  (Jakarta  :  Gema Insani, 2001)
Muhammad Utsman  Syubair, Al-Muamalat  Al-Maliyah Al-Mu’ashiroh , (Dar Nafais, Yordania, 1427 H), cet. VI
Mukhtar Zamzami, Hiyal Ash-Shar’iyah Dalam Praktek Hibah dan Wasiat . Makalah disampaikan  pada  Rakernas  Mahkamah  Agung  Dengan  Pengadilan  Seluruh Indonesia Tahun 2011.(Jakarta, 18-22 September 2011).
Nana Masduki, Fiqh Muamalah (diktat), (Bandung: IAIN Sunan Gunung Djati, 1987) Noeng Muhajir, Metodologi Penelitian Kuantitatif , (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1989 dan 1996)
Nur Fatoni, Kearifan Islam Atas Jual Beli Kredit (Studi Pada Tukang Kredit Di Kec. Cepiring Kabupaten Kendal) (Laporan Penelitian Individu  Dibiayai Oleh Dipa Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang 2014)
Rachmad Syafei, Fiqih Muamalah , (Bandung: Pustaka Setia, 2001)
Rachmat  Kriyantono, Teknik  Praktis  Riset  Komunikasi (Jakarta:  Kencana  Prenada Media Grup, 2010)
Restiana, Jual  Beli  (Al-Bai’):  Jual  Beli  Dengan  Sistem  Kredit (Program  Studi  S1 Perbankan Syariah Jurusan Syariah Dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam (Stain) Jurai Siwo Metro, 2016)
Sahrani, Fikih Muamalah , (Bogor: penerbit Ghalia Indonesia, 2011) Simorangkir, Pengantar  Lembaga  Keuangan  Bank  Dan  Non  Bank (Jakarta:  Ghalia Indonesia, 2001)
Subagyo, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya , (Yogyakarta: YKPN, 2002)
Subhi Mahmassani, Falsafat al-Tasyrî’ al-Islâmy (Beirut: Dâr al-kasysyâf li al-Nasyr wa al-Tibâ’ah wa al-tauzî’, 1952)
Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif , (Bandung: ALFABETA, 2005)
Syamsul  Anwar, Hukum  Perjanjian  Syariah:Studi  tentang  Teori  Akad  dalam  Fiqh Muamalat , (Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2010), cet. 2. Syarifuddin amir, Garis Garis Besar Fiqh , (Jakarta: kencana, 2003) Syukur Kholil, Metodologi Penelitian , (Bandung: Citapusaka Media, 2006)
Totok Budi santoso dan Sigit Triandru, Bank dan Lembaga Keuangan Lain , (Jakarta: Salemba Empat, 2006)
Umar Al-Mutrik, Ar-Riba wal Mu’amalat Al-Mashrofiyyah , (Lebanon: Darul Ilmi, t.th) W.J.S Poerwadarmita, Kamus Umum Bahasa Indonesia , (Jakarta : Balai Pustaka, 1996) Wahbah al-Zuhaili, Ushul Al- Fiqh Al-Islami (Damaskus: Dār al- Fikr: 1986)
Warkum  Suwito, Asas-Asas  Bank  Islam  Dan  Lembaga-Lembaga  Terkait (Bamui,Takaful  Dan  Pasar  Modal  Syariah)Di  Indonesia(Jakarta:Pt  Raja Grafindo Persada, 2004)
Wendra Yunaldi, Potret Perbankan Syari’ah Di Indonesia (Jakarta : Centralis, 2007) Yudian W. Asmin, Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial , (Surabaya: al-Ikhklas, 1995)
Yusuf Qardhawi, Fiqhu al-Zakât , ( Beirut: Dâr al-Fikr, 1976), Juz II dan Membumikan Syari’at Islam , Terj. Drs. Muhammad Zakki  dan Drs. Yasir Tajid (Bandung: Dunia Ilmu, 1997)
Zainuddin Ali, Hukum Perbankan Syariah , (Jakarta: Sinar Grafika, 2008) Zubairi Hasan, Undang Undang Perbankan Syariah , (Jakarta : Rajawali Pers,  2009)