## NIAT DAN PERILAKU WAJIP PAJAK ORANG PRIBADI MENGIKUTI
PROGRAM TAX AMNESTY (STUDI FENOMENOLOGI)
Yustina Wahyu Dwijayanti yustinacuz@gmail.com Magister Pasca Sarjana Universitas Airlangga
Hamidah hamidah@feb.unair.ac.id Magister Pasca Sarjana Universitas Airlangga
Tax  amnesty  is  a  government  program  that  has  the  main  objective  of repatriating      Indonesian  owned  funds  stored  overseas  or  owned  by Indonesian  taxpayers.  Researchers  use  Theory  of  Planned  Behavior  as  a basis  to  analyze  the  intention  of  the  taxpayer  in  behaving  to  join  the  tax amnesty program. Behavioral intent is determined by three determinants of Attitude  towards  the  behavior,  subjective  norms  and  perceived  behavioral control. Researchers use the phenomenology approach because this method can reflect the direct experience of humans. Researchers will conduct semi- structured  interviews  to  six  individual  taxpayers  attending  the  tax  amnesty program. Respondents in this study include two people taxpayers personally who  work  as  an  employee  in  the  field  of  tax  accounting,  two  people taxpayers  personally  UMKM,  two  person  taxpayer  person  as  an entrepreneur. Respondents follow this tax amnesty because of the influence of people around such as business partners, tax consultants and officers Tax Office.  The results of this study, taxpayers did not report his property as a whole because government is not consistent with the program before the tax amnesty  program.  In  addition,  the  number  of  individuals  who  use  the  gap and  government  funds  for  personal  purposes  make  respondents  are reluctant to pay taxes
Keywords: Tax Amnesty, Phenomenology, Theory of Planned Behavior

## I. PENDAHULUAN
Penerimaan pajak untuk lima tahun terakhir ini tidak mencapai target yang telah ditetapkan  oleh  pemerintah.  Pemerintah  selalu  berusaha  melakukan  berbagai  macam cara dan program agar target penerimaan negara ini dapat tercapai salah satunya melalui program tax  amnesty .  Pemberlakuan  program tax  amnesty ini  diharapkan  dapat menutupi  kekurangan  dana  dalam  jangka  pendek  dan  dapat  meningkatkan  kepatuhan masyarakat  akan  pajak  dalam  jangka  panjang.  Tujuan  utama tax  amnesty adalah memasukkan  kembali  ke  dalam  negeri investasi  atau  dana-dana  milik  orang  Indonesia yang  disimpan  di  luar  negeri.  Dana  yang  berhasil  direpatriasi  ke  dalam  negeri  akan digunakan  untuk  menunjang  pertumbuhan  ekonomi.  Hal  ini  dilakukan  agar  arah pembangunan ekonomi dapat lebih terarah dan tertata. Oleh sebab itu dalam penelitian

## NIAT DAN PERILAKU WAJIP PAJAK ORANG PRIBADI MENGIKUTI PROGRAM TAX AMNESTY (STUDI FENOMENOLOGI)
ini  akan  memfokuskan  penelitian  terhadap  wajib  pajak  orang  pribadi  yang  berupakan sasaran utama dari tax amnesty .
Tahun 2018 adalah tahun dimana Indonesia akan masuk dalam era keterbukaan informasi.  Dalam  mempersiapkan  hal  ini  pemerintah  menerbitkan  undang-undang  tax amnesty.  Apabila  era  keterbukaan  informasi  telah  terjadi  maka  pemerintah membutuhkan basis data yang akurat yang akan digunakan untuk pertukaran informasi antar negera. Pemerintah berharap dengan adanya program tax amnesty ini, wajib pajak akan mengungkapkan semua harta yang dimiliki secara transparan.
Pemerintah memberikan keuntungan yang menarik ketika wajib pajak mengikuti program ini. Keuntungan yang diterima wajib pajak jika mengikuti program tax amnesty cukup  membuat  wajib  pajak  tergerak  untuk  mengikuti  program  ini.  Keuntungan  yang diterima  wajib  pajak  antara  lain  penghapusan  pajak  terutang,  penghapusan  sanksi administrasi  perpajakan,  tidak  dilakukan  pemeriksaan  pajak,  dan  penghentian pemeriksaan  pajak,  sampai  dengan  akhir  Tahun  Pajak  Terakhir.  Namun  dibalik  usaha pemerintah  dengan  keuntungan  yang  ditawarkan,  wajib  pajak  juga  memiliki kepentingan  dan  niat  tersendiri  mengapa  Ia  memilih  untuk  mengikuti  program tax amnesty ini.  Adanya  perbedaan  kepentingan  dan  sudut  pandang  di  atas  membuat peneliti  ingin  meneliti  apa  yang  menjadi  niat  bagi  wajib  pajak  orang  pribadi  untuk mengikuti program tax amnesty ini.
Peneliti  menggunakan Theory  of  Planned  Behavior (TPB)  sebagai  dasar  untuk menganalisis  niat  dari  wajib  pajak  dalam  berperilaku  untuk  mengikuti  program tax amnesty . Konsep Theory of Planned Behavior dapat digunakan untuk memaparkan niat wajib  pajak  untuk  berperilaku.  Perilaku  wajib  pajak  akan  muncul  diakibatnya  adanya niat  untuk  berperilaku.  Dalam  hal  ini  adalah  niat  wajib  pajak  orang  pribadi  dalam mengikuti program tax amnesty.
Berdasarkan Theory of Planned Behavior, niat seseorang untuk berperilaku akan ditentukan  oleh  3  faktor  yaitu behavioral  beliefs,  Normatif  beliefs dan control  beliefs . Behavioral  beliefs adalah  perilaku  didasari  oleh  keyakinan  individu  akan  hal  tersebut dan  evaluasi  atas  hasil  dari  perilaku  tersebut.  Factor  kedua  adalah Normatif  beliefs. Normatif beliefs merupakan keyakinan tentang harapan normatif orang lain yang berada disekitarnya  yang  memilik  pengaruh  terhadapnya  dan  motivasi  untuk  memenuhi harapan orang tersebut sedangkan faktoe ke tiga adalah control beliefs. Control beliefs berarti keyakinan seseorang tentang adanya hal yang mendukung ataupun menghambat perilaku yang akan dilakukan dan persepsi dan keyakinannya tentang seberapa kuat hal tersebut dapat mendukung dan menghambat perilaku tersebut ( power of control factor ).
Beberapa  penelitian  telah  menggunakan Theory  of  Planned  Behavior untuk menguji  kepatuhan  wajib  pajak  terhadap  peraturan  perpajakan.  Widi  &  Argo  (2011) menyebutkan  bahwa  kewajiban  moral  dan  alasan  wajib  pajak  untuk  tidak  patuh berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  pilihan  wajib  pajak  untuk  tidak  patuh terhadap pajak. Hasil penelitian yang berbeda muncul dalam penelitian Theresia (2012) dimana Sikap, Norma Subjektif dan Persepsi kontrol perilaku memiliki pengaruh yang positif terhadap alasan untuk mematuhi peraturan perpajakan.
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  dengan  paradigma interpretif  dengan  pendekatan  fenomenologi.  Peneliti  menggunakan  pendekatan fenomenologi karena metode ini dapat  mencerminkan pengalaman langsung seseorang,

## NIAT DAN PERILAKU WAJIP PAJAK ORANG PRIBADI MENGIKUTI PROGRAM
TAX AMNESTY (STUDI FENOMENOLOGI)
sejauh  pengalaman  itu  secara  intensif  berhubungan  dengan  suatu  objek  (Kuswarno, 2009:1).  Fenomenologi  dapat  mencari  jawaban  tentang  makna  dari  suatu  fenomena yang  terjadi.  Peneliti  ingin  memahami  dan  menjelaskan  apa  yang  menjadi  niat  wajib pajak orang pribadi dalam mengikuti program tax amnesty dilihat dari pandangan orang tersebut  mengenai tax  amnesty ,  pengaruh  orang  disekitarnya  dan  faktor  yang menghambat  atau  mendukung  keputusan  wajib  pajak  dalam  mengikuti  program tax amnesty .
Fokus  peneliti  adalah  pengalaman  wajib  pajak  orang  pribadi.  Tujuan  peneliti memilih  wajib  pribadi  adalah  wajib  pajak  pribadi  merupakan  target  pemerintah  dalam program  ini  selain  itu  wajib  pajak  pribadi  dianggap  lebih  bisa  memberikan  penjelasan lebih  dalam  mengenai  pengalaman  dan  niatnya  mengikuti tax  amnesty dibandingkan wajib  pajak  badan.  Dimana  wajib  pajak  badan  dalam  mengambil  suatu  keputusan ditentukan oleh banyak pihak yang memiliki wewenang masing-masing.
Berdasarkan  latar  diatas  maka  rumusan  masalah  yang  akan  dijawab  dalam penelitian ini adalah bagaimana niat dan perilaku wajib pajak orang pribadi mengikuti program tax amnesty .

## II. KAJIAN TEORI

## 2.1. Tax amnesty
Tax amnesty adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi  administrasi  perpajakan  dan  sanksi  pidana  di  bidang  perpajakan,  dengan  cara mengungkap  Harta  dan  membayar  Uang  Tebusan. Tax  amnesty bertujuan  untuk  (1) Mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan Harta, yang antara  lain  akan  berdampak  terhadap  peningkatan  likuiditas  domestik,  perbaikan  nilai tukar  Rupiah,  penurunan  suku  bunga,  dan  peningkatan  investasi.  (2)  Mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis  data  perpajakan  yang  lebih  valid,  komprehensif,  dan  terintegrasi.  (3) Meningkatkan  penerimaan  pajak,  yang  antara  lain  akan  digunakan  untuk  pembiayaan pembangunan.  Wajib  pajak  diharapkan  berpartisipasi  dalam  program tax  amnesty ini dengan  membayar  uang  tebusan  yang  dihitung  dari  tambahan  harta  yang  dilaporkan dalam Surat Pernyataan Harta (SPH).
Wajib  Pajak  yang  telah  diterbitkan  Surat  Keterangan,  memperoleh  fasilitas Tax amnesty berupa  penghapusan  pajak  terutang,  Penghapusan  sanksi  administrasi perpajakan,  tidak  dilakukan  pemeriksaan  pajak,  dan  Penghentian  pemeriksaan  pajak. Fasilitas diatas membuat wajib pajak antusias mengikuti program tax amnesty . Namun dibalik  manfaat  yang  diberikan  oleh  pemerintah,  terdapat  sanksi  yang  cukup  besar apabila  wajib  pajak  hanya  sekedar  mengikuti tax  amnesty namun  tidak  melapokan semua harta yang dimilikinya. Sanksi ini harus dipertimbangkan oleh wajib pajak ketika mereka  memilih  untuk  tetap  menyembunyikan  hartanya.  Harta  yang  disembunyikan akan  dianggap  sebagai  penghasilan  dan akan  dikenai  Pajak  Penghasilan  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Penghasilan. Selain itu denda juga  ditambah  dengan  sanksi  administrasi  perpajakan  berupa  kenaikan  sebesar  200% (dua ratus persen) dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dibayar.

## NIAT DAN PERILAKU WAJIP PAJAK ORANG PRIBADI MENGIKUTI PROGRAM TAX AMNESTY (STUDI FENOMENOLOGI)

## 2.2. Theory of Planned Behavior (TPB)
Theory  of  Planned  Behavior (TPB)  menyediakan  suatu  kerangka  untuk mempelajari sikap terhadap perilaku. Berdasarkan Theory of Planned Behavior , penentu utama  perilaku  seseorang  adalah  intensi  untuk  berperilaku.  Intensi  individu  untuk melakukan suatu perilaku merupakan kombinasi dari sikap untuk berperilaku dan norma subjektif dan keyakinan atas hal yang mendukung dan menghambat suatu perilaku.
Konsep atau faktor pembentuknya di dalam Theory of Planned Behavior antara lain: Gambar 1. Theory of Planned Behavior
(Sumber Ajzen, 2005; hlm 118)
Hubungan antara ketiga dimensi penentu niat dan perilaku dapat dilihat di  Gambar 1, dengan penjelasan singkat dari masing-masing komponen sebagai berikut:
1. Attitude towards the behavior (Sikap)
Ajzen (2005) mengemukakan bahwa sikap terhadap perilaku ini ditentukan oleh keyakinan  mengenai  konsekuensi  dari  suatu  perilaku  atau  secara  singkat  disebut keyakinan-keyakinan  perilaku  ( behavioral  beliefs ).  Keyakinan  dan  evaluasi  dalam membentuk  sikap  terhadap  perilaku  tertentu.  Keyakinan  bersifat  unik  individual sehingga dapat digunakan menjadi alat pengukur dalam penelitian berbasis TPB. Bila dikaitkan dengan program tax amnesty , apabila wajib pajak akan mengikuti program  ini  berarti  wajib  pajak  akan  memiliki  keyakinan  mengenai  manfaat  yang diperolehnya. Wajib pajak akan mempertimbangkan apakah manfaat yang diterima akan  lebih  besar  daripada  tebusan  yang  akan  dibayarkan.  Apabila  sesorang meyakini bahwa terdapat konsekuensi positif yang akan Ia dapatkan, orang tersbut akan memilih melakukan perilaku tersebut begitu pula sebaliknya.
2. Subjective Norm ( Norma Subjektif)
Norma subjektif adalah persepsi individu terhadap harapan dari orang-orang yang  berpengaruh  dalam  kehidupannya  ( significant  others )  mengenai  dilakukan atau  tidak  dilakukannya  perilaku  tertentu.  Seseorang  akan  cenderung  melakukan suatu  hal  jika  lingkungan  sekitarnya  mendukung  hal  tersebut.  Hal  ini  diketahui dengan  cara  memberi  pertanyaan  pada  responden  untuk  menilai  apakah  orang-

## NIAT DAN PERILAKU WAJIP PAJAK ORANG PRIBADI MENGIKUTI PROGRAM TAX AMNESTY (STUDI FENOMENOLOGI)
orang lain yang penting tadi cenderung akan setuju atau tidak setuju jika ia memilih untuk melakukan suatu perilaku.
3. Perceived behavioral control (Persepsi kontrol perilaku)
Persepsi kontrol perilaku atau dapat disebut dengan kontrol perilaku adalah persepsi  individu  mengenai  mudah  atau  sulitnya  mewujudkan  suatu  perilaku tertentu (Ajzen, 2005). . Dalam TPB, Ajzen (2005) mengemukakan bahwa persepsi kontrol  perilaku  ditentukan  oleh  keyakinan  individu  mengenai  ketersediaan sumberdaya berupa peralatan, kompatibelitas, kompetensi, dan kesempatan ( control belief  strength )  yang  mendukung  atau  menghambat  perilaku  yang  akan  diprediksi dan  besarnya  peran  sumber  daya  tersebut  ( power  of  control  factor )  dalam mewujudkan perilaku tersebut.

## III. KERANGKA PENELITIAN
Penelitian  ini  berawal  dari  adanya  suatu  fenomena  dimana  target  penerimaan pajak  dari  program tax  amnesty tidak  tercapai.  Target  penerimaan  pajak  dari program tax  amnesty ini  sebesar  165  triliun  namun  pada  akhir  masa tax  amnesty penerimaan  yang  masuk  hanya  mencapai  Rp114  triliun.  Kemudian  muncul pertanyaan  apakah  yang  menjadi  niat  wajib  pajak  orang  pribadi  dalam  mengikuti program tax amesty.  Hal ini untuk melihat apakah kegagalan pencapaian target tax amnesty tersebut  disebabkan  oleh  niat  wajib  pajak  dalam  mengikuti  program tax amnesty .
Peneliti  akan  melakukan  wawancara  semi  terstruktur  kepada  enam  wajib  pajak orang  pribadi  yang  mengikuti  program tax  amnesty .  Dimana  panduan  wawancara akan  dibuat  berdasarkan  tiga  faktor  penentu  niat  atau  keinginan  untuk  berperilaku berdasarkan Theory  of  Planned  Behavior yaitu  attitude  toward  the  behaviour (sikap),  subjective  norm  (norma  subjektif),  dan  perceived  behavioral  control (persepsi kontrol perilaku).

## NIAT DAN PERILAKU WAJIP PAJAK ORANG PRIBADI MENGIKUTI PROGRAM TAX AMNESTY (STUDI FENOMENOLOGI)
Jurnal Akuntansi Universitas Jember – Vol. 15 No. 1 Juni 2017

## Gambar 2. Kerangka Penelitian
Attitude towards the behavior (Sikap)
Subjective Norm ( Norma Subjektif) Perceived behavioral control (Persep si kontrol perilaku)
- Keyakinan dalam berperilaku - Manfaat dan  kerugian akibat perilaku - Keyakinan dan evaluasi perilaku terdahulu - Harapan dari orang yang berpengaruh dalam kehidupan - Keyakinan individu akibat pengaruh orang sekitarnya . BEHAVIOR - JUJUR - TIDAK JUJUR INTENTION - Mudah sulitnya mewujudkan suatu perilaku - Ketersediaan sumberdaya berupa peralatan, kompatibelitas, kompetensi, dan kesempatan ( control belief strength ) yang mendukung atau
menghambat perilaku.
FENOMENA PERTANYAAN

## PENELITIAN

## NIAT DAN PERILAKU WAJIP PAJAK ORANG PRIBADI MENGIKUTI PROGRAM TAX AMNESTY (STUDI FENOMENOLOGI)

## IV. METODE PENELITIAN

## 4.1. JENIS PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif.  Penelitian  tersebut  bertujuan untuk  memahami  suatu  peristiwa  secara  lebih  mendalam.  Paradigma  yang  digunakan adalah  interpretif.  Burrell  dan  Morgan  (1979:20)  menggambarkan  sifat  interpretif sebagai paradigma yang memiliki karakteristik untuk memahami dan menjelaskan dunia sosial  yang  tidak  terlepas  dari  kacamata personal  yang  terlibat langsung  dalam  sebuah proses sosial.
Penelitian ini dilakukan dengan metode fenomenologi.  Fenomenologi bertujuan untuk mengetahui dunia dari sudut pandang orang dalam hal ini objek penelitian  yang mengalami  secara  langsung  atau  berkaitan  dengan  sifat-sifat  alami  pengalaman manusia,  dan    makna  yang  ditempelkannya  padanya  (Kuswarno,  2009:35).  Dalam penelitian  ini  peneliti  harus  menggali  informasi  mengenai  pemahaman  dan  pandangan informan  mengenai  program  dan  aturan tax  amnesty .  Peneliti  harus  memahami  secara mendalam mengenai objek penelitian yaitu aturan mengenai tax amnesty sehingga dapat menggali  informasi  dari  informan  secara  mendalam  dan  detail.  Khususnya  peneliti harus menggali informasi mengenai niat dari informan dalam mengikuti program besar pemerintah Indonesia di bidang perpajakan yaitu tax amnesty.

## 4.2. JENIS DAN SUMBER DATA
Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber data yang ditentukan  oleh  peneliti  dimana  sumber  data  tersebut  berhubungan  langsung  dengan objek  penelitian  yang  diteliti.  Data  primer  diperoleh  dengan  melakukan  wawancara secara mendalam  kepada enam wajib pajak orang pribadi yang mengikuti program tax amnesty yang  dikelompokkan  dalam  empat  kategori  yang  mewakili  suatu  profesi. Penelitian  mengambil  informan  dua  orang  dari  masing-masing  kategori  untuk mendapatkan  perbandingan  antar  jawaban  informan  yang  satu  dengan  informan  lain dalam satu kategori.
1. Dua  orang  wajib  pajak  orang  pribadi  yang  berprofesi  sebagai  karyawan  di bidang tax accounting . (Responden 1 dan Responden 2)
2. Dua orang wajib pajak orang pribadi UMKM. (Responden 3 dan Responden 4)
3. Dua  orang  wajib  pajak  orang  pribadi  sebagai  pengusaha.  (Responden  5  dan Responden 6)
Selain  melakukan  wawancara,  peneliti  juga  akan  menggunakan  data  sekunder yang  diperoleh  dari  peraturan  perpajakan  yang  ada  mengenai tax  amnesty kemudian peneliti  memahami  maksud  dari  peraturan  tersebut.  Selain  itu  data  sekunder  juga diperoleh  dari  Surat  Pernyataan  Harta  (SPH)  dari  masing-masing  individu,  dokumen- dokumen  seperti  peraturan  perpajakan  dan  berita-berita  yang  terdapat  di  media  cetak maupun media online.

## 4.3. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

## NIAT DAN PERILAKU WAJIP PAJAK ORANG PRIBADI MENGIKUTI PROGRAM
TAX AMNESTY (STUDI FENOMENOLOGI)
Penelitian  ini  menggunakan  metode  wawancara  semi-terstruktur.  Metode  ini dipilih  agar  peneliti  dapat  mengembangkan  pertanyaan  berdasarkan  jawaban  informan pada  saat  dilakukan  wawancara.    Pedoman  wawancara  telah  dipetakan  menjadi  tiga bagian utama yang didasarkan pada Theory of Planned Behavior (TPB). Bagian pertama untuk  menggali  informasi  mengenai  Attitude  towards  the  behavior  atau  sikap  dan pandangan  wajib  pajak mengenai  program tax  amnesty .  Bagian  kedua  untuk  menggali subjective  normyaitu  pandangan  orang  disekeliling  wajib  pajak  yang  dapat mempengaruhi  keputusan  wajib  pajak.  Bagian  ketiga  untuk  menggali  informasi perceived  behavioral  control  mengenai  apa  yang  mendukung  dan  menghambat  wajib pajak dalam mengikut program tax amnesty .
Dalam  penelitian  kualitatif  teknik  pengumpulan  data  triangulasi  diartikan sebagai  teknik  pengumpulan  data  yang  bersifat  menggabungkan  dari  berbagai  teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada (Sugiyono:2009):

## 1. Triangulasi sumber
Triangulasi  sumber  dilakukan  untuk  menguji  kredibilitas  data  dilakukan dengan  cara  mengecek  data  yang  telah  diperoleh  melalui  beberapa  sumber.  Data dalam penelitian ini diambil dari informan dengan profesi yang berbeda-beda.
2. Triangulasi Teknik Triangulasi  teknik  untuk  menguji  kredibilitas  data  dilakukan  dengan  cara mengecek  data  kepada  sumber  yang  sama  dengan  teknik  yang  berbeda.  Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah documentation dan interview (wawancara).  Data  diperoleh  dengan  wawancara  akan  di  cek  dengan peraturan tax  amnesty dan  dokumen  wajib  pajak  untuk  kepentingan  mengikuti tax amnesty .

## 4.4. TEKNIK ANALISIS
Miles dan Huberrman membagi analisis data menjadi tiga bagian yaitu:
1. Reduksi Data
Reduksi  data  yaitu  suatu  proses  pemilihan,  pemusatan  perhatian  pada penyederhanaan,  pengabstrakan,  dan  transformasi  data  “kasar”  yang  muncul  dari càtatan-catatan tertulis pada saat melakukan wawancara.
2. Penyajian Data Tahap selanjutnya adalah penyajian data. Penelitian ini penyajian data akan dibuat dalam bentuk bagan  yang disertai uraian singkat. Miles dan Huberman membatasi suatu  “penyajian”  sebagai  sekumpulan  informasi  tersusun  yang  memberi kemungkinan adanya penarikan suatu kesimpulan.
3. Menarik Kesimpulan/Verifikasi
Dalam  pandangan  Miles  &  Huberman,  penarikan  kesimpulan  dalam  analisis  data kualitatif  hanyalah  bagian  dari  serangkaian  proses  penelitian  secara  keseluruhan. Verifikasi  maksudnya  peneliti  meninjau  kembali  atau  mengoreksi  ulang  catatan- catatan data yang ia peroleh dan pemaknaan yang ia lakukan terhadap data tersebut.

## NIAT DAN PERILAKU WAJIP PAJAK ORANG PRIBADI MENGIKUTI PROGRAM TAX AMNESTY (STUDI FENOMENOLOGI)

## 4.5. HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan hasil wawancana kepada enam responden didapatkan hasil mengenai yang  paling  mempengaruhi  niat  mereka  dalam  mengikuti  program tax  amnesty adalah Subjective  Norm (Norma  Subjektif).  Norma  Subjektif  adalah  mengenai  harapan  atau ekspektasi  orang  disekitarnya.  Hal  ini  tercermin  dalam  hasil  wawancara  kepada responden 1:
“Sebener’e aku gak ngerti yus (peneliti) TA iku apa terus aku tanya ke KPP  waktu  lapor  SPT,  terus  dijelasno  terus  orang  KPP  bilang  ikut  aja  bu daripada nanti diperiksa lo. ya wes akhir e aku ikut. Semua tak laporno hartaku biar ga susah ke depan e.”
Responden 1 mengungkapkan bahwa ia mengikuti TA karena pengaruh petugas Kantor  Pelayanan  Pajak  (KPP).  Dia  juga  mengungkapkan  bahwa  sosialisasi  di  KPP mengenai TA ini sangat gencar dilakukan. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah untuk menyukseskan program ini.
Hal  yang  sama  juga  diungkapkan  responden  6  bahwa  ia  mengikuti  TA  karena pengaruh  rekan  bisnis  dan  konsultan  pajaknya.  Namun  ada  hal  yang  harus  digaris bawahi dari hasil wawancara ini bahwa wajib pajak meyakini bahwa pemerintah belum siap  dengan  era  keterbukaan  yang  selama  ini  selalu  disosialisasikan.  Pandangan  dan sikap responden (Attitude towards the behavior)  bahwa sebenarnya pemerintah belum siap untuk era keterbukaan karena masih banyaknya oknum. Responden juga memiliki rasa  tidak  percaya  kepada  pemerintah  karena  merasa  program  ini  masih  kurang  jelas arahnya  kemana.  Responden  merasa  banyak  program  pajak  yang  realisasi  aturannya tidak seperti yang ada di undang-undang. Hal ini juga membuat wajib pajak tidak mau membayar pajak dan melaporkan semua hartanya seperti yang diungkapan responden 6 dibawah ini:
“ Temen-temen  yang lain  ada  ikut  sekedarnya  tapi  ada  yang  suruh  ikut melaporkan semua, tak pikir-pikir buat apa ikut lapor semua, program e lo ga jelas  kayak  program  yang  kemarin-kemarin.  Nanti  lak  ada  program  baru  lagi. Konsultan  juga  menyarankan  ikut  sih  katanya  harus  hati-hati  dengan  era keterbukaan  nanti.  Tapi  pemerintah  aja  belum  siaplah  untuk  era  keterbukaan masih banyak oknum.”
Responden  4  yang  merupakan  wajib  pajak  UMKM  menyebutkan  bahwa  Ia mengikuti TA karena tarif tebusan yang murah. Hal ini  bisa mendorong UMKM untuk semakin  berkembang  dan  dapat  menopang  perekonomian  negara.  Pemerintah memberikan  tarif  tebusan  yang  lebih  rendah  dibandingkan  wajib  pajak  lain.  Bagi UMKM  yang melakukan deklarasi harta sampai dengan Rp 10 miliar, membayar uang tebusan  sebesar  0,5%.  Untuk  UMKM  yang  melakukan  deklarasi  harta  di  atas  Rp  10 miliar, membayar uang tebusan sebesar 2%.

## NIAT DAN PERILAKU WAJIP PAJAK ORANG PRIBADI MENGIKUTI PROGRAM
TAX AMNESTY (STUDI FENOMENOLOGI)
“Tarif  untuk  UMKM  murah  jadi  ya  ikut  aja  biar  besok-besok  ga  ribet dan yang tahun lalu gak di otak-atik. Ribet mbak kalau diperiksa itu, ya ws cari aman e ae lah.”
Responden  mengikuti  TA  karena  masing-masing  memiliki  pandangan  tersendiri mengenai program tersebut. Namun sebagian besar responden mengikuti TA ini karena menghindari  “dosa  masa  lalu”  bukan  untuk  mengungkan  keseluruhan  harta  dari wajib pajak.
Responden 2:
“TA  bagus  lah.  Biar  pengusaha-pengusaha  besar  laporin  semua hartanya. Pasti masih banyak yang disembunyikan. Tapi pasti wajib pajak lebih pinter  sih  hehehe.  Kalau  aku  sih  ikut  aja  laporkan  toh  hartaku  ga  banyak hehehe.”
Responden 3:
“TA  sebenarnya  tujuannya  bagus,  kalau  ga  jujur  sanksinya  besar  tapi pasti wajib pajak e segini banyak e dibanding petugas pajak’e. pasti susah lah control nya. Wajib pajak pasti punya lebih banyak cara untuk berkelit”
Responden 5:
“Pajak  sekarang  tambah  ribet,  bisnis  lebih  susah  jalan,  pajak  semakin besar tapi pemerintah ga konsisten, banyak oknum, banyak penyelewengan, buat apa ikut TA bayar pajak besar, realisasi e ga jelas kemana.”
“Pemerintah  sendiri  gak  konsisten  dengan  program-programnya. Buktinya  sekarang  setelah  TA  ada  program  lagi  ini  PAS  FINAL.  Aku  sudah nebak  gak  mungkin  pemerintah  seberani  itu.  Harusnya  kalau  memang  mau tegakkan  peraturan  TA  kemarin  ya  uda  langsung  denda  aja  gak  usa  keluarin peraturan  baru,  bikin  wajib  pajak  ragu  sama  konsisten  peraturan  pemerintah. Ga salah kalau TA kemarin targetnya gagal.”
Berdasarkan  hasil  wawancara  diatas,  wajib  pajak  memiliki  sikap  atau  pandangan tersendiri mengenai tax amnesty (Attitude towards the behavior). Mereka beranggapan bahwa  pemerintah  tidak  konsisten  terhadap  program tax  amnesty ini.  Terbukti  dengan adanya  program  baru  setelah  masa tax  amnesty beakhir  yaitu  PAS  final  yang  sering disebut tax  amnesty jilid  2.  Hal  ini  menunjukkan  pemerintah  tidak  konsisten  untuk menerapkan  sanksi tax  amnesty sehingga  wajib  pajak  juga  menjadi  tidak  percaya terhadap  program  pemerintah  selanjutnya.  Selain  itu  banyaknya  oknum  yang memanfaatkan  celah  dan  dana  pemerintah  untuk  keperluan  pribadinya  membuat responden enggan untuk membayar pajak.

## V. KESIMPULAN
Tax  amnesty adalah  program  pemerintah  yang  memiliki  tujuan  utama memasukkan  kembali  ke  dalam  negeri investasi  atau  dana-dana  milik  orang  Indonesia yang disimpan di luar negeri . Melalui program tax amnesty pemerintah berharap wajib

## NIAT DAN PERILAKU WAJIP PAJAK ORANG PRIBADI MENGIKUTI PROGRAM TAX AMNESTY (STUDI FENOMENOLOGI)
pajak  akan  mengungkapkan  harta  yang  dimiliki  wajib  pajak  secara  transparan. Berdasarkan Theory  of  Planned  Behavior (TPB),  niat  wajib  pajak  dalam  mengikuti program  ini  dipengaruhi  oleh Attitude  towards  the  behavior (Sikap)  dan Subjective Norm (Norma Subjektif). Responden mengikuti tax amnesty ini karena pengaruh orang sekitar  seperti  rekan  bisnis,  konsultan  pajak  dan  petugas  Kantor  Pelayanan  Pajak. Namun  yang  menjadi  sebab  wajib  pajak  enggan  melaporkan  seluruh  hartanya  adalah pemerintah tidak konsisten terhadap program tax amnesty ini. Terbukti dengan adanya program baru setelah masa tax amnesty beakhir yaitu PAS final yang sering disebut tax amnesty jilid  2.  Hal  ini  menunjukkan  pemerintah  tidak  konsisten  untuk  menerapkan sanksi tax amnesty sehingga wajib pajak juga menjadi tidak percaya terhadap program pemerintah  selanjutnya.  Selain  itu  banyaknya  oknum  yang  memanfaatkan  celah  dan dana  pemerintah  untuk  keperluan  pribadinya  membuat  responden  enggan  untuk membayar pajak.

## NIAT DAN PERILAKU WAJIP PAJAK ORANG PRIBADI MENGIKUTI PROGRAM TAX AMNESTY (STUDI FENOMENOLOGI)

## DAFTAR PUSTAKA
Achmat,  Z.  (2010).  Theory  of  Planned  Behavior,  Masihkan  Relevan. Avalaible: http://zakarija.  staff.  umm.  ac.  id/files/2010/12/Theory-of-Planned-Behavior- Masihkah-relevan1. pdf. Diakses tanggal 08 Agustus 2017 .
Ajzen,  I.  (2005). Attitudes,  Personality  and  Behavior ,  (2nd  edition),  Berkshire,  UK: Open University Press-McGraw Hill Education.
Ajzen,  Icek.  (1991).  The  Theory  of  Planned  Behavior, Organizational  Behavior  and Human Decision Process , Vol. 50, pp. 179-211.
Cahyani,  A.  N.  (2014).  Perilaku  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  di  Bidang  Perdagangan Untuk Membayar PPh Pasal 25/29 Dalam Tinjauan Planned Behavior of Theory (Studi  Kasus  pada  KPP  Pratama  Ponorogo). Skripsi Jurusan  Akutansi-Fakultas Ekonomi UM , 2014 (2014).
Damayanti,  T.  W.  (2012).  Changes  on  Indonesia  Tax  Culture,  Is  there  a  way?  Studies through theory of planned behavior. Researchers World , 3 (4), 8.
Dian,  Monica.  (2011).  Pengaruh  Pemanfaatan  Fasilitas  Perpajakan  Sunset  Policy Terhadap  Tingkat  Kepatuhan  Wajib  Pajak.  ). Skripsi.  Universitas  Diponegoro Semarang.
Ernawati, W. D., & Purnomosidhi, Bambang. (2011). Pengaruh sikap, norma  subjektif, kontrol perilaku yang dipersepsikan dan sunset policy terhadap kepatuhan wajib pajak  dengan  niat  sebagai  variabel  intervening. Peran  dan  Implementasi Statistika  dalam  Analisis  Finansial  dan  Pengambilan  Keputusan  Bisnis,
Semarang .
Harinurdin, E. (2011). Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Badan. BISNIS & BIROKRASI: Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi , 16 (2).
Hidayat, W., & Nugroho, A. A. (2011). Studi empiris Theory of Planned Behavior dan pengaruh  kewajiban  moral  pada  perilaku  ketidakpatuhan  pajak  wajib  pajak orang pribadi. Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 12(2), pp-82.
I  Nyoman  Darmayasa  dan  Yuyung  Rizka.  (2015). Paradigma  Interpretif  Pada Penelitian  Akuntansi  Indonesia .  Politeknik  Negeri  Bali  dan  STIE  Kesuma Negara Blitar.
Kuswarno,  Engkus.  (2009). Metodologi  Penelitian  Komunikasi  Fenomenologi  : Konsepsi, Pedoman dan Contoh Penelitian . Bandung: Widya Padjadjaran.
Miles,  B.  Mathew  dan  Michael  Huberman.  (1992).  Analisis  Data  Kualitatif  Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru. Jakarta: UIP.

## NIAT DAN PERILAKU WAJIP PAJAK ORANG PRIBADI MENGIKUTI PROGRAM TAX AMNESTY (STUDI FENOMENOLOGI)
Moleong. (2009). Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung: PT Remaja RusdaKary.
Mutiara  Mutiah,  Gita  Arasy  dan  Fitri  Ahmad.  (2011). Interpretasi  Pajak  dan Implikasinya  Menurut  Perspektif  Wajib  Pajak  Usaha  Mikro,  Kecil  dan Menengah . Universitas Trunojoyo Madura.
Novana,  Mira.  (2010).  Pengaruh  Kebijakan  Sunset  Policy  Terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak  (Studi  Kasus  Di  Kanwil  Direktorat  Jendertal  Pajak  Jawa  Timur  1 Surabaya). Tesis. Universitas Diponegoro Semarang
Ramayah, T., Yusoff, Y. M., Jamaludin, N., & Ibrahim, A. (2009). Applying the Theory of Planned Behavior (TPB) to predict internet tax filing intentions. International Journal of Management, 26(2), 272.
Ramdhani,  N. Penyusunan  Alat  Pengukur  Berbasis  Theory of  Planned Behavior . Buletin Psikologi , 19 (2).
Ratung Tatiana dan Hari Adi Priyo. (2009). Dampak Program Sunset Policy Terhadap Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Kemauan  Membayar  Pajak  (Studi  pada Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  Pelaku  Usaha  di  Wilayah  KPP  Pratama Salatiga). Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga.
Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Tax amnesty.
Republik  Indonesia. PER  11/PJ/2016Pengaturan  Lebih  Lanjut  Mengenai  Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Tax amnesty.
Sari, E. R. (2015). Pemahaman Wajib Pajak Atas Pemanfaatan Teknologi Pada Kantor Pelayanan  Pajak  Pratama  Malang  Utara  (Tinjauan  Berdasarkan  Theory  of Planned Behavior). Tugas Akhir Jurusan Akuntansi-Fakultas Ekonomi UM.
Sari, N. P. (2014). Pengaruh Penerapan e-SPT Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dalam  Melaporkan  SPT  (Studi  Kasus  Pada  KPP  Madya  Malang). Jurnal Mahasiswa Perpajakan, 2(1).
Sugiono,  Ludigdo dan Baridwan. (2015). Makna Pajak dan Retribusi:Perspektif Wajib Pajak  Pedagang  Kaki  Lima .  Universitas  Islam  Madura  dan  Universitas Brawijaya.
Sugiyono.  (2010). Metode  Penelitian  Pendidikan  :  Pendekatan  Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, cetakan kesebelas (Bandung : Alfabeta)
Syakura, M. A., Khairin, F. N., Ginting, Y. L., Kusumawardani, A., & Fitria, Y. (2016, May).  A  Behavioral  Study  on  Voluntary  Compliance  of  E-Commerce  Tax. In ASEAN/Asian Academic Society International Conference Proceeding Series.
Widi  Dwi  dan  Bambang  Purnomosidhi.  (2011).  Pengaruh  Sikap,  Norma  Subjektif, Kontrol  Perilaku  yang  Dipersepsikan  dan  Sunset  Policy  Terhadap  Kepatuhan Wajib  Pajak  Dengan  Niat  Sebagai  Variabel  Intervening. Politeknik  Negeri Malang

## NIAT DAN PERILAKU WAJIP PAJAK ORANG PRIBADI MENGIKUTI PROGRAM
TAX AMNESTY (STUDI FENOMENOLOGI)
Winarsih, E. S. (2015). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Niat Ketidakpatuhan Dalam Membayar  Pajak  (Studi  Empiris  Terhadap  Wajib  Pajak  PBB-P2  Kabupaten Sukoharjo). MAGISTRA , 26 (91), 8.