## Jurnal Risalah Kenotariatan
Volume 4, No. 1, Januari-Juni 2023 open access at : http://risalah.unram.ac.id Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

## PERAN SERTA MASYARAKAT TERHADAP UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DI DESA KARANG BONGKOT, LOMBOK BARAT

## COMMUNITY PARTICIPATION IN EFFORTS TO COMBAT SEXUAL VIOLENCE AGAINST WOMEN AND CHILDREN IN KARANG BONGKOT VILLAGE, WEST LOMBOK

## Suheflihusnaini Ashady
Universitas Mataram E-mail: suheflyashady@unram.ac.id

## Aryadi Almau Dudy
Universitas Mataram E-mail: aryadialmaududy@unram.ac.id

## Zahratulain’Taufik
Universitas Mataram E-mail: Zahratulain.taufik@unram.ac.id

## Atika Zahra Nirmala
Universitas Mataram E-mail: atikazahra@unram.ac.id

## Nunung Rahmania
Universitas Mataram E-mail: nunung_r@unram.ac.id

## Abstrak
Pengabdian ini dilakukannya untuk: pertama, memperkuat pemahaman hukum masyarakat mitra terkait tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak; dan kedua untuk memberikan pengetahuan mengenai peran serta masyarakat mitra dalam upaya penanggulangan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak. Manfaat Pengabdian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi: pertama , secara teoritis dapat memberikan sumbangan pemikiran baik berupa konsep, metode, proposisi, maupun pengembangan teori dalam khasanah studi hukum khususnya dalam ilmu hukum pidana. Kedua , secara praktis dapat menjadi edukasi bagi masyarakat mitra terkait sehingga masyarakat mitra berperan aktif dalam upaya penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Metode yang akan digunakan dalam pengabdian ini adalah metode penyuluhan hukum dan diskusi. Kegiatan penyuluhan hukum yang dilakukan pada tanggal 14 Juni 2023 dihadiri oleh peserta dari berbagai kalangan, diantaranya tokoh dan aparat desa, tokoh masyarakat, tokoh agama dan tim PKK Desa Mitra. Materi penyuluhan berkaitan dengan pengaturan peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemulihan terhadap korban kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Dampak positif dari kegiatan adalah masyarakat mitra memahami pengaturan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak serta dapat berperan aktif dalam upaya pencegahan dan pemulihan terhadap korban.
Kata kunci: Kekerasan Seksual; Perempuan dan Anak; Desa Karang Bongkot
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 408~414

## Abstract
This community engagement aims to, firstly, strengthen the legal understanding of partner communities regarding sexual violence against women and children; and secondly, provide knowledge on the role of community participation in efforts to combat such crimes. The benefits of this engagement are expected to contribute: firstly, theoretically, by providing intellectual contributions in the form of concepts, methods, propositions, and theory development within the field of legal studies, particularly in criminal law. Secondly, in practical terms, it serves as education for partner communities, enabling them to actively participate in combating sexual violence against women and children. The methods employed in this engagement are legal counseling and discussions. The legal counseling activity, held on June 14, 2023, was attended by participants from various backgrounds, including village leaders, community figures, religious leaders, and the Village Partner’s Women’s Empowerment and Family Welfare Team. The counseling content focused on the roles of the community in prevention and recovery efforts for victims of sexual violence against women and children. The positive impact of this activity is that the partner communities gain an understanding of the regulations surrounding sexual violence against women and children and are able to actively participate in prevention and recovery efforts for victims.
Keywords: Sexual Violence, Women and Children, Karang Bongkot Village.

## A. PENDAHULUAN
Kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak, merupakan pelanggaran hak asasi manusia serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan. Indonesia telah menunjukkan komitmen nyata dalam upaya penghapusan kekerasan seksual dengan pengesahan beberapa konvensi Internasional yang terkait perempuan dan anak, antara lain Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, Konvensi Internasional Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, tidak manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia; Konvensi Internasional Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial; Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Anak, Konvensi Internasional Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak.
Berikutnya kemudian, Pemerintah Indonesia juga telah mengesahkan berbagai Undang-Undang yang terkait kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak, diantaranya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-Undang  Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan terbaru adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
Meskipun demikian, pada faktanya dilapangan, kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak belum dapat dihilangkan. Berdasarkan Catatan Tahunan Komisi Nasional Perempuan dan Lembaga Layanan pada tahun 2021, pengaduan atas kekerasan seksual berjumlah 4.660 kasus atau sebanyak 28.8% dari seluruh kasus yang diadukan ke Komnas Perempuan dan Lembaga Layanan. Secara umum, jumlah kasus kekerasan berbasis gender mengalami peningkatan  yaitu 338.506 kasus pada 2021 dari sebelumnya
226.062 kasus di tahun 2020. 1 Khusus di wilayah Nusa Tenggara Barat, terdapat 8.293 kasus kekerasan terhadap perempuan sepanjang tahun 2021. 2 Jumlah tersebut lebih banyak dibandingkan data yang dilaporkan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu sebanyak 1.060 kasus pada tahun 2021. 3
Kekerasan seksual menyebar luas di semua ranah dan usia, dari yang muda dan produktif di ruang riil maupun siber. Pelaku kekerasan masih orang-orang terdekat dan mereka yang diharapkan menjadi pelindung, penyelesaian kasus-kasus kekerasan seksual seringkali mengalami hambatan karena korban mencabut pengaduan, kurangnya alat bukti dan perspektif aparat penegak hukum yang terbatas. Hambatan penanganan kasus juga masih dikeluhkan lembaga layanan disebabkan keterbatasan sumber daya, akses ke teknologi informasi, fasilitas rumah aman maupun anggaran. 4 Demikian pula terhadap korban kekerasan seksual yang masih terkategorikan sebagai anak, kekerasan seksual terhadap anak seringkali disebabkan karena adanya kesempatan yang dimiliki oleh pelaku, korban tidak mengetahui masalah seks, ada intimidasi, dan lemahnya pengawasan dari orang tua terhadap anaknya. 5
Lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang disahkan  di Jakarta pada tanggal 9 Mei 2022 diharapkan dapat menghapus segala bentuk kekerasan seksual, utamanya terhadap perempuan dan anak. Substansi dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual bertujuan untuk: mencegah segala bentuk kekerasan seksual, menangani, melindungi, dan memulihkan Korban, melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku, lingkungan tanpa kekerasan seksual dan menjamin ketidakberulangan kekerasan seksual. Dalam upaya mencapai tujuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, diatur pula ketentuan mengenai partisipasi masyarakat dan keluarga dalam Pencegahan, pendampingan, Pemulihan, dan pemantauan terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Kaitannya dengan pencegahan kekerasan seksual terhadap anak di Lombok, Pengaruh dan peran kearifan lokal di Lombok diketahui  memiliki keterlibatan yang signifikan dalam budaya wilayah Lombok seperti dalam upaya pencegahan eksploitasi seks anak. 6

## B. TUJUAN DAN MANFAAT KEGIATAN
Kegiatan ini bertujuan untuk: pertama , memperkuat pemahaman hukum masyarakat mitra terkait tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak; dan kedua untuk memberikan pengetahuan mengenai peran serta masyarakat mitra dalam upaya penanggulangan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak
1 Komnas Perempuan, 2002, Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2021, Penerbit Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Jakarta, hlm. 17
2 Ibid, hlm. 29
3 https://data.ntbprov.go.id/dataset/data-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak-di-provinsi-ntb-ta- hun-2017-2021 diakses pada 16 november 2022
4 Komnas Perempuan., Op.,Cit, hlm. 8
5 Dharma Pradnyananda Suryawirawan, dkk, 2022. Bunga Rampai Isu-Isu Krusial tentang Kekerasan Seksual , Pen- erbit Lakeisha, Jawa Tengah. hlm. 19
6 Hamzah, A. S., & Irfan, M. (2021). Children Sex Tourism Prevention And Management Pattern Through Indige- nous Local Wisdom Of Sasak Lombok, Indonesia. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues, 24, 1-7. Retrieved from https://www.proquest.com/scholarly-journals/children-sex-tourism-prevention-management/docview/2679344383/se-2
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 410~414
Pasca terlaksananya kegiatan, diharapkan masyarakat mitra turut berperan aktif dalam upaya penanggulangan dan pemulihan terhadap korban.

## C. PERMASALAHAN DAN SOLUSI YANG DITAWARKAN
Berdasarkan hasil observasi yang tim Penyuluh telah lakukan, didapatkan fakta bahwa pernah terjadi kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak pada masyarakat Desa Karang Bongkot, kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat.
Solusi yang ditawarkan adalah dengan melakukan penyuluhan hukum terkait tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan, upaya penanggulangan dan penanganan terhadap korban. Dengan demikian, masyarakat mitra kemudian akan berperan aktif dalam upaya penanggulangan dan pemulihan terhadap korban.

## D. TARGET  LUARAN
Target luaran dari kegiatan penyuluhan ini adalah agar masyarakat mitra mengetahui dan memahami Pengaturan peran serta masyarakat terhadap upaya penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual serta hasil pengabdian menjadi bahan ajar bagi mahasiswa dan terpublikasikan pada jurnal pengabdian.

## E. PELAKSANAAN KEGIATAN
Kegiatan Pengabdian Masyarakat ini dilakukan dalam bentuk penyuluhan hukum kepada masyarakat setempat, bertempat di kantor Desa Karang Bongkot dengan dihadiri oleh tokoh aparatur desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan kelompok P3K. Metode yang digunakan dalam penyuluhan adalah ceramah dan dialog. Metode ceramah gunanya untuk menyampaikan materi mengenai pengaturan peran serta masyarakat terhadap upaya penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual, dan metode dialog gunanya untuk menggali sejauh mana pemahaman masyarakat dan penanganan kasus kekerasan seksual yang terjadi pada masyarakat Mitra.
Jumlah peserta yang mengisi daftar kehadiran adalah 27 orang peserta, yang terdiri atas Kepala Desa, Sekretaris Desa, Aparat Desa, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan anggota dari Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Karang Bongkot.

## F. MATERI PENYULUHAN
Materi yang disampaikan pada saat kegiatan terkait: pertama, keberadaan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual; Kedua, Upaya Penal dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual; Ketiga, Lembaga Penyedia Layanan terhadap Korban Kekerasan Seksual; dan Keempat terkait Peran Masyarakat dalam upaya penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual.
1. Dampak Kegiatan Penyuluhan Hukum Peran Serta Masyarakat Terhadap Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dan Anak Di Desa Karang Bongkot, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat
Masyarakat desa Mitra sebelum dilakukan penyuluhan hukum memaknai bahwa tindak pidana kekerasan seksual adalah tindakan pemerkosaan atau perbuatan cabul yang dilakukan pelaku terhadap korbannya yang berjenis kelamin perempuan atau anak.
Sehingga Tim Penyuluh kemudian melakukan pemaparan melalui metode ceramah pada tanggal 14 Juni 2023, mengenai substansi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penghapusan Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Di dalam Undang-Undang a quo, pasal 4 disebutkan bahwa kekerasan seksual terdiri atas: a) pelecehan non fisik; b) pelecehan seksual fisik; c) pemaksaan kontrasepsi; d) pemaksaan sterilisasi; e) pemaksaan perkawinan; f) penyiksaan seksual; g) eksploitasi seksual; h) perbudakan seksual; dan i) kekerasan seksual berbasis elektronik.
Kemudian selain itu, kekerasan seksual meliputi juga: a) perkosaan; b) perbuatan cabul; c) persetubuhan dengan anak, perbuatan cabul terhadap anak, dan / atau eksploitasi seksual terhadap anak; d) perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak Korban; e) pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual; f) pemaksaan pelacuran; g) tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual; h) kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga; i) tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan tindak pidana kekerasan seksual; dan j) tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
Apabila dibiarkan, maka tindakan kekerasan seksual akan berdampak buruk bagi kesehatan masyarakat pada desa mitra sebagaimana yang disampaikan oleh World Health Organization (WHO). 7 Dampak kekerasan terhadap kesehatan perempuan sangat signifikan. Fisik dan seksual utamanya dan atau konsekuensi reproduksi dari kekerasan adalah sindrom nyeri kronis, fibromyalgia, mudah tersinggung sindrom usus dan gangguan pencernaan lainnya, laserasi dan lecet pada kulit, mata kerusakan, kecacatan, kemandulan, komplikasi kehamilan dan/atau aborsi, penyakit menular seksual, kehamilan yang tidak diinginkan dan bahkan kematian. Efek psikologis utama adalah kecemasan, dan penyalahgunaan kekuasaan dan kontrol, insomnia, kelelahan kronis, gangguan kronis, seperti stres atau depresi pasca-trauma; dan perasaan negatif lainnya. 8
Tim Penyuluh menyampaikan bahwa Kejahatan termasuk kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak, dapat terjadi bila ada tiga syarat sekaligus, yaitu minimnya aksesibilitas, pelaku termotivasi, dan tidak terpenuhinya standar keamanan. 9 Jadi dari segi viktimologi munculnya korban karena minimnya aksesibilitas yang disediakan oleh pemerintah dalam memberikan kemudahan bagi korban untuk mencapai kesetaraan kesempatan. Kedua, tidak adanya jaminan perlindungan terhadap hak dasar manusia berdasarkan prinsip kesetaraan. Ketiga, tidak tersedianya fasilitas yang memberikan perlindungan terhadap korban dari prilaku kejahatan. 10
7 Sardinha L, Maheu-Giroux M, Sto¨ckl H, Meyer SR, Garcı´a-Moreno C. Global, regional and national prevalence estimates of physical or sexual, or both, intimate partner violence against women in 2018. Lancet. 2022; 399: 803–13 . https:// doi.org/10.1016/S0140-6736(21)02664-7 PMID: 35182472
8 García-Montes, R., Contributed equally to this work with: Rebeca García-Montes, Fares-Medina, S., Diaz-Caro, I., Soledad García-Gómez-Heras Sandra Fares-Medina, Soledad García-Gómez-Heras Isabel Diaz-Caro, . . . García-Gómez- Heras, S. (2022). The impact of violence on women’s health. the present as a reflection of the past: A qualitative study. PLoS One, 17(9) doi:https://doi.org/10.1371/journal.pone.0273973
9 Agnew, R. (2016). A theory of crime resistance and susceptibility. Criminology, 54(2), 181-211. doi:https://doi.org/ 10.1111/1745-9125.12104
10 Adnan, I. (2021). Law protection on victims of bullying crime to person with disability in west lombok regency: Analysis of victimology perspective. International Journal of Humanities, Arts and Social Sciences, 7(2) doi:https://doi.

## 412~414
Lahirnya Undang-Undang TPKS mengamanatkan masyarakat untuk berperan aktif dalam pendampingan, Pemulihan, dan pemantauan terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Peran tersebut dapat dilakukan dengan:  a). membudayakan literasi tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual kepada semua lapisan usia Masyarakat untuk mencegah terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan tidak menjadi Korban atau pelaku; b). menyosialisasikan peraturan perundangundangan yang mengatur tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan c). menciptakan kondisi lingkungan yang dapat mencegah terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual. 11 Kemudian apabila ada korban, maka masyarakat dapat berpartisipasi dalam Pemulihan Korban diwujudkan dengan: a). memberikan informasi adanya kejadian Tindak Pidana Kekerasan Seksual kepada aparat penegak hukum, lembaga pemerintah, dan lembaga nonpemerintah; b). memantau penyelenggaraan Pencegahan dan Pemulihan Korban; c). memberikan
dukungan untuk penyelenggaraan Pemulihan Korban; d). memberikan pertolongan darurat kepada Korban; e). membantu pengajuan permohonan Pelindungan dan penetapan; dan f). berperan aktif dalam penyelenggaraan Pemulihan Korban.
Kemudian kaitannya dengan upaya tindak lanjut dalam hal terjadi kasus, maka desa Mitra selama ini berperan aktif dengan melakukan pendampingan secara psikologi dan hukum. Tim Penyuluhan memaparkan bagaimana kemudian proses pendampingan yang selama ini dilakukan oleh Unit BKBH FH Unram, Proses di Kepolisian, dan Lembaga- Lembaga Non Government yang tersedia di Kawasan Lombok Barat dan Kota Mataram.

## G. KESIMPULAN
Kegiatan penyuluhan hukum yang dilakukan pada tanggal 14 Juni 2023 dihadiri oleh peserta dari berbagai kalangan, diantaranya tokoh dan aparat desa, tokoh masyarakat, tokoh agama dan tim PKK Desa Mitra. Materi penyuluhan berkaitan dengan pengaturan peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemulihan terhadap korban kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Dampak positif dari kegiatan adalah masyarakat mitra memahami pengaturan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak serta dapat berperan aktif dalam upaya pencegahan dan pemulihan terhadap korban. Diharapkan masyarakat mitra, khususnya pihak desa dapat membentuk layanan pengaduan dan penanganan khusus di tingkat desa untuk memfasilitasi korban kekerasan seksual dan pihak desa selaku mitra berperan aktif dalam upaya pencegahan sehingga tidak ada kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di desa mitra.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Dharma Pradnyananda Suryawirawan, dkk, 2022. Bunga Rampai Isu-Isu Krusial tentang Kekerasan Seksual , Penerbit Lakeisha, Jawa Tengah Komnas Perempuan, 2002, Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2021, Penerbit Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Jakarta

## Jurnal
Adnan, I. (2021). Law protection on victims of bullying crime to person with disability in west lombok regency: Analysis of victimology perspective. International Journal of Humanities, Arts and Social Sciences, 7(2) doi:https://doi.org/10.20469/ ijhss.7.20001-2
Agnew, R. (2016). A theory of crime resistance and susceptibility. Criminology, 54(2), 181-211. doi:https://doi.org/ 10.1111/1745-9125.12104
García-Montes, R., Contributed equally to this work with: Rebeca García-Montes, Fares- Medina, S., Diaz-Caro, I., Soledad García-Gómez-Heras Sandra Fares-Medina, Soledad García-Gómez-Heras Isabel Diaz-Caro, . . . García-Gómez-Heras, S. (2022). The impact of violence on women’s health. the present as a reflection of the past: A qualitative study. PLoS One, 17(9) doi:https://doi.org/10.1371/ journal.pone.0273973
Hamzah, A. S., & Irfan, M. (2021). Children Sex Tourism Prevention And Management Pattern Through Indigenous Local Wisdom Of Sasak Lombok, Indonesia.
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 414~414
Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues, 24, 1-7. Retrieved from https:// www.proquest.com/scholarly-journals/children-sex-tourism-prevention- management/docview/2679344383/se-2
Sardinha L, Maheu-Giroux M, Sto¨ckl H, Meyer SR, Garcı´a-Moreno C. Global, regional and national prevalence estimates of physical or sexual, or both, intimate partner violence against women in 2018. Lancet. 2022; 399: 803–13 . https:// doi.org/10.1016/S0140-6736(21)02664-7 PMID: 35182472

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penghapusan Tindak Pidana Kekerasan Seksual

## Website
https:// data .ntbprov.go.id/dataset/data-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak- di-provinsi-ntb-tahun-2017-2021