COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 7 NO. 1, JUNI 2024

## PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA SEBAGAI DAMPAK PENUNTUTAN TERHADAP KORPORASI AKIBAT PAILIT
Evy Febryani 1 , Dian Puspa Iwari 2 , Serlika Aprita 3* 1,2,3 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, Palembang, Indonesia evyfebryani@gmail.com 1 , dianpuspa@gmail.com 2 , 5312lika@gmail.com 3*
Article Info Abstract Article History Received: Mei 10, 2024 Accepted: Juni 19, 2024 In practice, it is very difficult to determine whether there is or is not a fault in a  corporation.  It  turns  out  that  in  developments,  especially  regarding corporate criminal liability, it is known that there is a new view or let's say a slightly different view, that specifically the responsibility of legal entities, the principle of fault does not absolutely apply, so that criminal liability is refers to the  doctrine  of  strict  liability  (absolute  responsibility)  and  vicarious  liability (responsibility imposed on another person) which in principle is a deviation from the principle of fault. This research was created and compiled using a narrative descriptive research method. This research typology is descriptive- narrative, emphasizing the use of secondary data obtained through literature study. In Article 59 of the Criminal Code, corporate criminal liability is borne by  its  management.  Therefore,  the  subject  of  corporate  criminal  law  is attached to the actions of the management themselves. The meaning of the claim  in  this  case  must  be  interpreted  as  a  civil  prosecution  because  the corporation  loses  the  right  to  manage  its  assets  which  are  entered  into bankruptcy. Apart from that, if all of the corporation's assets are entered into bankruptcy, this will have an impact on the liquidation process. As stated in Article 71 POJK Number 28/POJK.05/2014, as well as Article 142 UUPT, it is possible  for  the  liquidation  process  or  the  cause  of  liquidation  to  occur because of the bankruptcy decision.
Keywords:
Criminal Liability, Corporation, Bankruptcy

## Abstrak
Dalam  praktik  sangat  tidak  mudah  menentukan  ada  atau  tidak  adanya  kesalahan  pada korporasi,  ternyata  dalam  perkembangan  khususnya  menyangkut  pertanggungjawaban pidana  korporasi  dikenal  adanya  pandangan  baru  atau  katakanlah  pandangan  yang  agak berlainan, bahwa khsususnya pertanggungjawaban dari badan hukum, asas kesalahan tidak mutlak berlaku, sehingga pertanggungjawaban pidana yang mengacu kepada doktrin strict liability  (pertanggungjawaban  mutlak)  dan  vicarious  liability  (pertanggungjawaban  yang dibebankan  kepada  orang  lain)  yang  pada  prinsipnya  penyimpangan  dari  asas  kesalahan. Penelitian  ini  dibuat  dan  disusun  dengan  menggunakan  metode  penelitian  merupakan penelitian  deskriptif  naratif.  Tipologi  penelitian  ini  bersifat  deskriptif-naratif,  dengan menekankan pada penggunaan data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka. Dalam Pasal  59  KUHP  bahwa  pertanggungjawaban  pidana  korporasi  dibebankan  kepada pengurusnya.  Oleh  karenanya,  subjek  hukum  pidana  korporasi  melekat  pada  perbuatan pengurus itu sendiri. makna tuntutan dalam hal tersebut harus dimaknai sebagai penuntutan perdata  karena  korporasi  tersebut  kehilangan  hak  atas  pengelolaan  hartanya  yang  masuk kedalam boedel pailit. Selain itu, bila keseluruhan harta kekayaan korporasi tersebut masuk kedalam  boedel  pailit,  maka  berdampak  pada  adanya  proses  likuidasi.  Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 71 POJK Nomor 28/POJK.05/2014, serta pasal 142 UUPT bahwa dimungkinkan proses likuidasi atau sebab terjadinya likuidasi karena putusan pailit.
Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana,Korporasi, Pailit

## COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 7 NO. 1, JUNI 2024

## I. PENDAHULUAN
Korporasi  baik  selaku  badan  hukum  sebagai  subjek  hukum  perorangan  (legal persons/rechtspersoon)  serta  perwakilan  berupa  dari  pelaku  kejahatan  (as  illegal  actors), yang mana pada praktik yudisial, tergantung dari kejahatan yang dilaksanakan, kualitas dan peraturan  dalam  menuntut  dan  membuktikan.  Motivasi  kejahatan  yang  sebuah  korporasi lakukan tidak saja mempunyai tujuan agar mendapatkan untung secara pribadi, tetapi juga untuk memenuhi pencapaian dan kebutuhan keuntungan organisasi. Tidak dipungkiri bahwa motif  itu  didukung  juga  oleh  sub-kultur  organisasional  dan  norma  operasional  (internal). Kejahatan korporasi bisa sedikit terdengar asing dan jarang diberitakan sebagai kriminal di media. Aparat yang menegakkan hukum, berupa kepolisian biasanya lebih sering melakukan tindakan  kepada  kasus  kejahatan  umum  yang  faktual  dan  nyata  ada  pada  kegiatan keseharian masyarakat. terdapat berbagai faktor yang memengaruhi hal tersebut.
Secara umum, permasalahan dalam hukum pidana adalah mengenai perbuatan pidana, pertanggungjawaban pidana, dan pemidanaan. Oleh karena itu, pembahasan secara umum terkait  materi  pertanggungjawaban  pidana  atau(toerekeningsvatbaarheid  dalam  bahasa belanda, dan criminal responsibility/ liability dalam bahasa Inggris) amatlah perlu dipahami oleh  para  penegak  hukum,  terutama  untuk  hakim.  Adapun  definisi  pertanggungjawaban pidana  adalah  pertangungjawaban  orang  terhadap  tindak  pidana  yang  dilakukannya  (Ali, 2001),  tegasnya  yang  dipertanggungjawabkan  orang  itu  adalah  tindak  pidana  yang dilakukannya. Singkatnya, S.R. Sianturi menjelaskan bahwa pertanggung jawabanpidana di maksudkan  untuk  menentukan  apakah  seseorang  tersebut  dapat  di  pertanggungjawabkan atasnya pidana atau tidak terhadap tindakan yang di lakukanya itu (Sianturi, 1996).
Walau  konsepsi  tentang  pertanggungjawaban  pidana  tersebut  secara  leteriljk  tidak diatur dalam KUHP, tetapi hal tersebut terdapat dalam hukum pidana di Indonesia. Tak heran, pembahasan  terkait  pertanggungjawaban  pidana  banyak  dibahas  dalam  tataran  teoritis ketimbang  praktis.  Terkait  pertanggungjawaban  pidana  tersebut,  Van  Hamel  menyatakan bahwa (Andrisman, 2009): “kemampuan bertanggungjawab adalah suatu keadaan normalitas psikis dan kematangan (kecerdasan) yang membawa tiga kemampuan, yaitu:
a)  Mampu untuk mengerti nilai dari akibat-akibat perbuatannya sendiri.
b)  Mampu untuk menyadari bahwa perbuatannya itu menurut pandangan masyarakat tidak diperbolehkan.
c)  Mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatan-perbuatannya itu. Secara  teoritis  terdapat  perbedaan  cara  pandang  dalam  menyikapi  kedudukan pertanggungjawaban pidana itu sendiri. Ada ahli pidana yang berpendapat bahwa keduanya merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan, sedangkan ahli pidana yang lain memandang bahwa  kedudukan  antara  peristiwa  pidana  dengan  pertanggungjawaban  pidana  haruslah dipisahkan.  Setiap  mazhab-mazhab  yang  ada  tersebut  memiliki  konsekwensinya  masing- masing.  Secara  umum,  dikenal  ada  2  aliran  mazhab  yang  membahas  mengenai  teori hubungan  antara  pertanggungjawaban  pidana  dengan  tindak  pidana  itu  sendiri,  yakni:  (1) aliran monistis dan (2) aliran dualistis. Aliran monistis memandang bahwa delik sebagai suatu kesatuan yang bulat dimana straafbarfeit ialah suatu perbuatan yang melawan hukum dan diancam dengan sanksi pidana, serta berkorelasi atau memiliki hubungan secara langsung dengan kesalahan dari si pelaku yang mana orang tersebut mampu bertanggungjawab secara pidana.  Jika  ditelaah  secara  teoritis,  mazhab  monisme  ini  memiliki  keterkaitan  yang  erat dengan ajaran finale handlungslehre yang dipopulerkan oleh Hans Welzel pada tahun 1931. Adapun pokok atau inti dari ajaran finale handlungslehre itu sendiri ingin menjelaskan bahwa suatu  kesengajaan  merupakan  satu  kesatuan  yang  tak  terpisahkan  dari  perbuatan  pidana yang  dilakukan  oleh  pelaku  (Saleh,  1985).  Beberapa  ahli  pidana  dengan  pandangan monistismemandang bahwa suatu delik itu dapat dikatakan telah terpenuhi secara penuh jika telah memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut (Hamzah, 1994): A. Diancam pidana oleh hukum  B.  Bertentangan  dengan  hukum  C.  Dilakukan  oleh  orang  bersalah  D.  Orang  itu dipandang bertanggungjawab atas perbuatannya.
Sedangkan  disisi  lain,  aliran  dualistis  memandang  bahwa  suatu  perbuatan  yang dilarang oleh undang-undang dan diancam pidana (actus reus) haruslah dipisahkan dengan
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 7 NO. 1, JUNI 2024
pertanggungjawaban  pidana  (mens  rea).  Dengan  demikian,  mazhab  ini  memisahkan kedudukan  antara  criminal  act  dengan  criminal  responsibility.  Suatu  perbuatan  pidana (stafbare  handlung)  memiliki  syarat  yakni  adanya  suatu  perbuatan,  persesuaian  dengan rumusan Undang-Undang, dan ketiadaan alasan pembenar, sedangkan suatu pembuat tindak pidana memiliki syarat yakni adanya kesalahan dan tidak adanya dasar pemaaf yang dimiliki oleh  pelaku  (Farid,  1995).  Secara  ringkas,  dapat  dipahami  bahwa  pada  tataran  praktis, maksud  dari  mazhab  dualistis  ini  ialah  seseorang  tidak  mungkin  dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau yang bersangkutan tidak melakukan tindak pidana, namun walaupun yang  bersangkutan  melakukan  tindak  pidana,  tidak  selalu  serta  merta  yang  melakukan tersebut dapat dipidana (Moeljatno, 1993). Beberapa ahli pidana di Indonesia yang menganut mazhab ini ialah Moelyatno, Roeslan Saleh, dan A.Z. Abidin, yang mana mereka bermufakat bahwa mazhab monistis yang banyak dianut oleh para ahli hukum pidana di Indonesia justru menghasilkan suatu ketidak adilan dalam penegakan hukum pidana.
Contoh yang  dapat menggambarkan konsep ini ialah kasus seorang kasir yang mencuri uang  majikannya  karena  si  kasir  dalam  keadaan  dirampok  dan  ditodong  pistol  oleh  si perampok  juga  tidak  dapat  dimintakan  pertanggungjawaban  pidana.  Adapun  teori  kognitif memandang bahwa penerapan prinsip autonomi personal secara prinsipil bergantung pada kesadaran  si  pelaku  atas  pilihan-pilihan  dan  akibat-akibat  yang  akan  dihasilkan  sebagai konsekwensi dari pilihan tersebut. Sehingga dapat ditarik garis besar, bahwa suatu proses hukum  pidana  haruslah  berdasarkan  pada  konsepsi  bahwa  setiap  orang  seharusnya bertanggungjawab  hanya  pada  tindakan  atau  tingkah  laku  yang  dipilihnya  atau dikehendakinya  (Wibisana,  dkk,  2017).  Atas  alasan  tersebut,  seseorang  juga  hanya  dapat dimintakan pertanggungjawaban atas sesuatu hal yang dalam kontrol orang tersebut (Duff, 2007).  Lebih  lanjut,  maka  dapat  dipahami  bahwa  sanksi          pidana  tidak  dapat  dijatuhkan terhadap  mereka  yang  tidak  dapat,  bahkan  tidak  memiliki  kontrol  sama  sekali  terhadap sesuatu  (tindak  pidana  yang  terjadi).  Sehingga,  hukum  yang  mengatur  dan  menjatuhkan suatu  sanksi  pidana  terhadap  seseorang  yang  mustahil  memiliki  kontrol  atas  suatu  hal tersebut merupakan suatu hal yang absurd dan dapat diduga dibuat oleh regulator yang tidak waras, karena bahkan tidak ada diktator terkejam sekalipun memiliki alasan yang cukup untuk memberlakukan hukum yang sedemikian (Fuller, 1964).
Perlu  juga  dicatat  bahwa  konsep  pertanggungjawaban  pidana  yang  pada  prinsipnya berdasarkan pada asas kesalahan si pembuat, namun dalam hal-hal tertentu dimungkinkan pula disimpangi dan diakui pula keberadaan mekanisme pertanggungjawaban pidana yang tidak mensyaratkan kesalahan dari si pembuat. Adapun konsep tersebut seperti pada konsep pertanggungjawaban pengganti (vicarious liability) dan pertanggungjawaban yang ketat (strict liability). Bahkan lebih jauh lagi, RKUHP sendiri pada pasal 46 RUU Hukum Pidana mengatur bahwa  suatu  kesesatan  (error)  mengenai  peristiwa  atau  keadaan  yang  merupakan  unsur tindak  pidana  tidaklah  dipidana.  Adapun  rumusan  lengkap  dari  ketentuan  pasal  46  RUU Hukum Pidana tersebut ialah sebagai berikut:
“Setiap Orang yang tidak mengetahui atau sesat mengenai peristiwa atau keadaan yang merupakan unsur Tindak Pidana atau berkeyakinan bahwa perbuatannya tidak merupakan Tindak Pidana tidak dipidana.
Konsep  pemikiran  ini  merupakan  terobosan  baru  dalam  hukum  pidana  yang  besar kemungkinan  diterapkan  berdasarkan  hasil  pemikiran  atau  teori  yang  dikembangkan  oleh Prof. Barda Nawawi Arief, yang secara tegas pernah menyatakan bahwa masalah kesesatan (error)  baik  kesesatan  mengenai  keadaannya  (error  facti)  maupun  kesesatan  mengenai hukumnya,  merupakan  salah  satu  alasan  pemaaf  sehingga  pelaku  tidak  dipidana  kecuali kesesatannya itu patut dipersalahkan kepadanya (Arief, 2001).
Di  sisi  lain,  meskipun  korporasi  merupakan  suatu  entitas  atau  subjek  hukum  yang keberadaanya  memberikan  kontribusi  yang  besar  dalam  meningkatkan  pertumbuhan ekonomi  dan  pembangunan  nasional,  namun  kerap  pula  justru  korporasi  yang  melakukan berbagai tindak pidana (corporate crime) yang membawa dampak kerugian terhadap negara dan  masyarakat.  Bahkan,  tak  jarang  pula  korporasi  dijadikan  tempat  untuk  untuk menyembunyikan  harta  kekayaan  hasil  tindak  pidana  yang  tidak  tersentuh  proses  hukum
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 7 NO. 1, JUNI 2024
dalam  pertanggung  jawaban  pidana.  Karena  pentingnya  untuk  menjerat  korporasi,  maka semenjak tahun 1955 konsep pertanggung jawaban pidana terhadap korporasi sudah diatur dan  diberlakukan  di  Indonesia.  Hal  tersebut  dapat  dilihat  pada  Undang-Undang  Nomor  7 tahun  1955  tentang  Pengusutan,  Penuntutan,  dan  Peradilan  Tindak  Pidana  Ekonomi. Semenjak itu, konsep pertanggung jawaban pidana korporasi semakin banyak diatur dalam ketentuan  perundang-undangan  Indonesia.  Hingga  saat  ini,  setidaknya  ada  lebih  dari  100 Undang-Undang yang mengatur tentang pertanggung jawaban pidana korporasi (Jaya, 2007).
Oleh  karena  itu,  tujuan  yang  terpenting  dan  terutama  dalam  penghukuman  terhadap korporasi  tidak  hanya  soal  financial  matters,  tetapi  yang  lebih  penting  lagi  ialah  untuk mengubah  perilaku  korporasi  yang  ada  di  Indonesia,  agar  dapat  berperan  dan  berperilaku sebagai pelaku ekonomi yang patuh terhadap hukum. Pemidanaan korporasi diharapkan juga dapat mendorong dilakukannya upayaupaya pencegahan yang dilakukan oleh korporasi itu sendiri,  terhadap  perilaku  para  pegawai  dan  relasi  bisnis  lainnya,  agar  sekiranya meninggalkan  kebiasaan-kebiasaan  yang  menyimpang  dalam  menjalankan  kegiatan usahanya.
Hal lain yang juga penting untuk diberi perhatian khusus (terutama bagi hakim-hakim yang mengadili perkara tindak pidana korupsi), bahwa meskipun terjadi perubahan paradigma politik  pemidanaan,  bukan  berarti  hakim  dapat  menjatuhkan  hukuman  pidana  kepada korporasi  secara  sembarangan.  Dalam  artian,  penghukuman  terhadap  korporasi  harus dilakukan dengan amat hati-hati. Sebab, menghukum korporasi sama dengan menghukum orang-orang  tak  bersalah  yang  juga  bekerja  mencari  nafkah  dalam  korporasi  itu  sendiri. Ditambah lagi, bisa saja terjadi suatu kehancuran perekonomian secara sistemik yang dapat dialami jika penjatuhan pidana terhadap korporasi tersebut tidak memperhatikan extra legal factors yang sepatutnya juga dijadikan pertimbangan oleh majelis hakim dalam menentukan penjatuhan pidana dan besaran pemidanaan (straafmat) terhadap suatu subjek hukum, dalam hal ini korporasi.
Jika suatu tindak pidana dilakukan oleh korporasi, penuntutan pidana dapat dijalankan dan sanksi pidana maupun tindakan yang disediakan dalam perundang-undangan sepanjang berkenaan  dengan  korporasi  dapat  dijatuhkan.  Terkait  hal  itu,  sanksi  yang  dikenakan  bisa diberikan kepada:
1.  Korporasi itu sendiri;
2.  Mereka  yang  dengan  faktual  memerintahkan  agar  melaksanakan  tindak  pidana tersebut,  termaksud  pula  mereka  yang  dengan  faktual  menjadi  pemimpin  tindak pidana tersebutdilaksanakan, atau;
3.  korporasi  atau  mereka  yang  termasuk  di  atas  secara  tanggung  renteng  dengan bersama-sama.
Walaupun saat ini KUHP Indonesia tidak menjadikan korporasi menjadi subjek hukum yang bisa diberikan tanggung jawab pidana, tetapi korporasi mulai mempunyai posisi menjadi subjek hukum pidana dari penetapan UU No.7/Drt/1955 tentang Pengusutan,Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi. Pada literatur Indonesia didapatkan pula pendapat yang ikut  merencanakan  penempatan  korporasi  menjadi  subjek  hukum  pidana.  Seperti  oleh Wirjono Prodjodikoro pada bukunya “Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia”, menerangkan:
“Dengan  adanya  perkumpulan-perkumpulan  dari  orang-orang,  yang  sebagai  badan hukum  turut  serta  dalam  pergaulan  hidup  kemasyarakatan,  timbul  gejala-gejala  dari perkumpulan  itu,  yang  apabila  dilakukan  oleh  oknum,  terang  masuk  perumusan  pelbagai tindak pidana. Dalam hal ini, sebagai perwakilan, yang kena hukuman pidana adalah oknum lagi, yaitu orang orang yang berfungsi sebagai pengurus dari badan hukum, seperti misalnya seorang direktur dari suatu perseroan terbatas, yang dipertanggungj awabkan. Sedangkan mungkin sekali seorang direktur itu hanya melakukan saja putusan dari dewan direksi.
Maka timbul dan kemudian merata gagasan, bahwa juga suatu perkumpulan sebagai badan  tersendiri  dapat  dikenakan  hukuman  pidana  sebagai  subyek  suatu  tindak  pidana.” Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  13  Tahun  2016  sudah  pula  mendefinisikan  Tindak Pidana  Korporasi,  yaitu:  “tindak  pidana  yang  dapat  diminta  pertanggungjawaban  pidana
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 7 NO. 1, JUNI 2024
kepada korporasi sesuai dengan undang-undang yang mengatur tentang korporasi.” dengan tegas pula Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016  sudah melakukan adopsi dari dokrin vicarious liability sesuai Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 yang menerangkan:
“Tindak  pidana  oleh  Korporasi  merupakan  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  orang berdasarkan  hubungan  kerja,  atau  berdasarkan  hubungan  lain,  baik  sendirisendiri maupunbersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi di dalam maupun di luar Lingkungan Korporasi.”
Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  13  Tahun  2016  ini  merupakan  suatu  terobosan yang bisa dibilang inovatif dari Mahkamah Agung agar kekosongan terisi terkait hukum positif yang selalu terdapat hambatan untuk penegak hukum dalam menyelesaikan perkara pidana korporasi.  Selain  diatur  beberapa  konsepsi  mengenai  tindak  pidana  korporasi,  Peraturan Mahkamah  Agung  Nomor  13  Tahun  2016  diatur  pula  mengenai  hukum  acara  dari  tahap menyelidiki sampai pemutusan yang sampai saat ini tidak terdapat pada KUHAP.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian ini dibuat dan disusun dengan menggunakan metode penelitian merupakan penelitian  deskriptif  naratif  (Mamuji,  et.al.,  2005).  Tipologi  penelitian  ini  bersifatdeskriptif- naratif  (Soekanto,  1986),  dengan  menekankan  pada  penggunaan  data  sekunder  yang diperoleh  melalui  studi  pustaka.  Metode  pengolahan  data  yang  digunakan  adalah  metode kualitatif dalam perspektif doktrin. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan undang- undang  yang  dilakukan  dengan  menelaah  beberapa  peraturan  perundang-undangan  dan regulasi lainnya yang bersangkutan dengan tema penelitian.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## A.  Kedudukan Korporasi Sebagai Subjek Hukum  Pidana dalam KUHP
Berdasarkan Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 diatur tentang korporasi sebagai subjek hukum pidana. Hal ini sesuai dengan perkembangan akhir-akhir ini, dimana  kejahatan  korporasi  merupakan  suatu  gejala  baru  abad  ke  20.  Korporasi  sebagai subjek  hukum  pidana  tidak  dikenal  oleh  KUHP,  hal  ini  disebabkan  karena  KUHP  adalah warisan dari pemerintahan colonial Belanda yang menganut sistem Eropa Kontinental ( civil law ). Negara-negara Eropa Kontinental agak tertinggal dalam hal mengatur korporasi sebagai subjek  hukum  pidana,  jika  dibandingkan  dengan  negara-negara  Common  law,  dimana  di negara-negara  Common  Law  seperti  Inggris,  Amerika  Serikat  dan  Canada  perkembangan pertanggungjawaban korporasi sudah dimulai sejak revolusi industri.
Pengadilan di Inggris mengawalinya pada tahun 1842 di mana sebuah korporasi telah dijatuhi  pidana  denda  karena  kegagalannya  untuk  memenuhi  suatu  kewajiban  hukum.  Di negeri  Belanda  pada  saat  dirumuskan,  para  penyusun  KUHP  menerima  asas “ Societas/universitas  delinquere  non  potest ”  yang  artinya  badan  hukum/perkumpulan  tidak dapat melakukan tindak pidana. Hal ini sebagai reaksi terhadap praktek-praktek kekuasaan yang  absolut  sebelum  Revolusi  Perancis  1789,  yang  memungkinkan  terjadinya “collective responsibility” terhadap  kesalahan  seseorang.  Dengan  demikian  menurut  konsep  dasar KUHP, bahwa suatu tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh manusia alamiah ( natuurlijke persoon ). Dalam perkembangan kemudian timbul kesulitan dalam praktek, sebab di dalam berbagai  tindak  pidana  khusus  timbul  perkembangan  yang  pada  dasarnya  menganggap bahwa  tindak  pidana  juga  dapat  dilakukan  oleh  korporasi,  mengingat  kualitas  keadaan yang hanya dimiliki oleh badan hukum atau korporasi tersebut. Akhirnya berdasarkan Pasal 91 KUHP Belanda, atau Pasal 103 KUHP Indonesia, diperbolehkan peraturan di luar KUHP untuk menyimpang dari Ketentuan Umum Buku I KUHP.
Korporasi memiliki beberapa entitas dan peranan dalam lalu lintas hak dan kewajiban hukum  khususnya  hukum  pidana.  Oleh  karena  itu,  kedudukan  korporasi  dalam  peradilan pidana juga bermacam-macam. Adapun kedudukan tersebut antara lain sebagai berikut:
1.  Sebagai  pembuat  tindak  pidana  Pada  perkembangannya,  korporasi  dianggap  mampu melakukan  suatu  tindak  pidana.  Oleh  karena  itu,  korporasi  juga  dapat  ditempatkan
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 7 NO. 1, JUNI 2024
sebagai  suatu  pelaku  tindak  pidana.  Sebagaimana  menurut  pendapat  Mardjono Reksodiputro  bahwa  suatu  tindak  pidana  korporasi  itu  merupakan white-collar  crime ( Reksodiputro, 1989). White-collar crime itu sendiri, menurut Sutherland, merupakan “… a violation of criminal law by the person of the upper socio-economic class in the course of  his  occupational  activities  ( Sutherland,  1941)”  (kejahatan  kerah  putih  adalah  suatu kejahatan yang dilakukan oleh seseorang yang mempunyai tingkat sosial ekonomi kelas atas  yang  berhubungan  dengan  jabatannya).  Oleh  karena  itu,  khusus  untuk  perkara korupsi  yang  pada  dasarnya  merupakan  suatu white-collar  crime, dan  tindak  pidana korupsi  tersebut  dilakukan  oleh  korporasi  yang  juga  secara natuur merupakan white- collar  crime, menjadikan  tindak  pidana  korporasi  yang  dilakukan  oleh  suatu  korporasi memiliki pola yang bersifat amat kompleks dan sistematis
2.  Sebagai  alat  melakukan  tindak  pidana  Disamping  pelaku,  pada  dasarnya  korporasi sebagai  suatu  entitas  juga  dapat  “dimanfaatkan”  oleh  orang-orang  tertentu  untuk melakukan  suatu  tindak  pidana.  Sebagai  contoh,  kerap  kali  dalam  kasus-kasus persekongkolan tender atau pengadaan barang dan jasa, sudah ditentukan sebelumnya pihak yang akan memenangkan tender tersebut. Namun disisi lain, peraturan perundang- undangan mengharuskan adanya batas kuota peserta dan lelang pengadaan barang dan jasa tersebut harus dilaksanakan secara terbuka.
3.  Sebagai objek tindak pidana Korporasi juga bisa dijadikan suatu objek dari tindak pidana. Hal  ini  dapat  dilihat  dari  beberapa  kasus  yang  ada,  dimana  pada  dasarnya  korporasi justru menjadi pihak yang dirugikan dari adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu. Dalam hal ini, pihak-pihak tersebut justru mengambil keuntungan demi  kepentingan  mereka  sendiri,  dan  korporasi  justru  menderita  kerugian  akibat tindakan pihak-pihak tersebut. Tentu saja dalam hal ini, Korporasi tidak dapat dimintakan pertanggung  jawaban  pidana  karena  korporasi  itu  sendiri  justru  menjadi  pihak  yang dirugikan.
Khusus  untuk  perkara  korupsi,  pada  dasarnya  semenjak  tahun  1999,  bahkan  jauh sebelum negaranegara anggota Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) berkumpul di Mexico dan membuat kesepakatan yang tertuang dalam United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), Indonesia sudah mengatur mekanisme pertanggung jawaban korporasi bilamana korporasi  tersebut  melakukan  tindak  pidana  korupsi.  Dengan  demikian  dapat  dikatakan bahwa  korporasi  telah  menjadi  subjek  hukum  dalamUU  PTPK.  Hal  ini  tergambar  pula  dari pengaturan pasal 1 ayat 3 yang mengatur bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang adalah orang  perorangan  atau  termasuk  korporasi.”  Lebih  lanjut,  terkait  pengaturan  mengenai korporasi  diatur  dalam  pasal  1  ayat  (1)  Undang-Undang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi (Selanjutnya disebut dengan UUPTPK) yang menjelaskan bahwa “korporasi adalah kumpulan  orang  dan  atau  kekayaan  yang  terorganisasi  baik  merupakan  badan  hukum maupun bukan badan hukum.” Berdasarkan ketentuan tersebut, setidaknya ada dua hal yang perlu diperhatikan secara khusus. Pertama, dikarenakan luasnya definisi yang diberikan oleh UU  PTPK  terkait  korporasi,  maka  dapat  dilihat  bahwa  korporasi  tidak  diharuskan  sebagai suatu  entitas  yang  berbadan  hukum.  Kedua,  UU  PTPK  juga  tidak  mensyaratkan  suatu korporasi  sebagai  suatu  badan  yang  bertujuan  untuk  mencari  keuntungan  sebagaimana pemahaman terkait korporasi yang biasanya ada dalam benak masyarakat. Oleh karena itu, pandangan  terkait  definisi  korporasi  sebagai  suatu  entitas  berbadan  hukum  atau  sebagai suatu  badan  bertujuan  untuk  mencari  suatu  keuntungan,  ataupun  konsep-konsep  umum dalam  perusahaan  seperti  pertanggungjawaban  terbatas, transferable  shares, delegasi manajemen,  kepemilikan  oleh  investor,  dan  lain-lainnya  haruslah  dikesampingkan  terlebih dahulu (Kraakman, et.al., 2009). Sebab dalam pertanggung jawaban korporasi, yang menjadi fokus ialah hubungan antara tindak pidana dan akibat dari tindak pidana tersebut terhadap peranan  korporasi  dan  keuntungan  yang  diterima  oleh  korporasi  tersebut,  apapun  bentuk korporasinya.

## COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 7 NO. 1, JUNI 2024

## Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Dampak Penuntutan Terhadap Korporasi Akibat Pailit
Pertanggungjawaban pidana korporasi menjadi persoalan yang sangat penting dalam hukum pidana di Indonesia dan merupakan persoalan yang masih terus berkembang sampai saat ini (Anindito). Ada beberapa teori/doktrin yang digunakan sebagai dasar membebankan pertanggungjawaban  pidana  kepada  korporasi,  yaitu:  Pertama,  teori  identifikasi  atau pertanggungjawaban pidana korporasi secara langsung, yang menekankan bahwa korporasi bisa  melakukan  sejumlah  tindak  pidana  secara  langsung  melalui  pengurus  yang  sangat berhubungan  erat  dengan  korporasi,  bertindak  untuk  dan  atas  nama  korporasi,  serta dipandang  sebagai  korporasi  itu  sendiri  (Evans,  2003).  Kedua,  teori  pertanggungjawaban mutlak  (strict  liability)  yang  menekankan  pada  bentuk  pertanggungjawaban  pidana  yang dibebankan  kepada  pelaku  dengan  tidak  harus  membuktikan  adanya  kesalahan.  Ketiga, pertanggungjawaban pengganti (vicarious liability) yang menganut prinsip pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada seseorang atas perbuatan orang lain (Sjahdeini,  2017).  Keempat,  teori  agresi  yang  menyatakan  bahwa  pertanggungjawaban pidana  dapat  dibebankan  kepada  badan  hukum  jika  perbuatan  tersebut  dilakukan  oleh sejumlah  orang  yang  memenuhi  unsur  delik  yang  saling  terkait  dan  bukan  berdiri  sendiri- sendiri.
Dasar  penuntutan  terhadap  korporasi,  sebagaimana  dalam  Pasal  59  KUHP  yang menyatakan bahwa dalam hal-hal di mana karena pelanggaran ditentukan pidana terhadap pengurus,  anggota-anggota  badan  pengurus  atau  komisaris-komisaris,  maka  pengurus, anggota  badan  pengurus  atau  komisaris  yang  ternyata  tidak  ikut  campur  melakukan pelanggaran  tidak  dipidana.  Berdasarkan  uraian  dalam  pasal  tersebut  terhadap  suatu peristiwa pidana yang melibatkan adanya kegiatan suatu korporasi, maka pengurusnya lah yang  dijadikan  subjek  tindak  pidana.  Sebagaimana  diketahui  kepailitan  merupakan  suatu peristiwa hukum yang memutuskan masih dapat berlangsung atau terhentinya kegiatan usaha dari suatu korporasi. Hukum kepailitian memberikan suatu mekanisme dimana para kreditur dapat bersama-sama menentukan apakah sebaiknya perusahaan diteruskan kelangsungan usahanya atau tidak berdasarkan hasil pemungutan suara kreditur.
Konsep dasar kepailitan secara ringkas terbagi atas tiga hal, yakni Pertama, sebagai debt  collector  yang  merupakan  konsep  pembalasan  dari  kreditur  terhadap  debitur  pailit dengan  menagih  klaimnya  terhadap  debitur  atau  harta  debitur.  Kedua,  sebagai  debt forgiveness  yang  dimanifestasikan  dalam  bentuk  harta  debitur  yang  dikecualikan  terhadap boedel pailit, tidak dipenjara karena gagal membayar utang, penundaan pembayaran untuk jangka  waktu  tertentu,  dan  pembebasan  harta  debitur  atau  debitur  untuk  membayar  utang pembayaran yang tidak dapat dipenuhinya. Ketiga, sebagai debt adjustment yang merupakan hak  distribusi  para  kreditur  sebagai  suatu  grup  dengan  menerapkan  prinsip  pembagian berdasarkan  kelas  kreditur  serta  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang.  Berkaitan dengan akibat hukum kepailitan bagi korporasi itu sendiri, Pasal 24  ayat (1) Undang-Undang Nomor  37  Tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang (Undang-Undang  Kepaiitan  dan  PKPU)  yang  menyatakan  bahwa  debitur  demi  hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.
Mengenai  adanya  kelalaian  yang  mengakibatkan  kerugian  kreditur,  sebagaimana dinyatakan  dalam  Pasal  72  bahwa  Kurator  bertanggung  jawab  terhadap  kesalahan  atau kelalaiannya  dalam  melaksanakan  tugas  pengurusan  dan/atau  pemberesan  yang menyebabkan  kerugian  terhadap  harta  pailit.  Lebih  lanjut,  terkait  dengan  kegiatan  usaha korporasi sebagai debitur pailit, sebagaimana dalam Pasal 104 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang menyatakan bahwa:
Pasal 104
1)  Berdasarkan  persetujuan  panitia  kreditor  sementara,  Kurator  dapat  melanjutkan usaha Debitor yang
dinyatakan pailit walaupun terhadap putusan  pernyataan  pailit  tersebut  diajukan  kasasi  atau  peninjauan  kembali. 2)  Apabila  dalam  kepailitan  tidak  diangkat  panitia  kreditor,  Kurator
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 7 NO. 1, JUNI 2024
memerlukan  izin  Hakim  Pengawas  untuk  melanjutkan  usaha  sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Meskipun tidak secara kongkrit dinyatakan bahwa suatu korporasi  yang  diputuskan  pailit  tidak  diberikan  izin  dalam  mengelola  sebagian asetnya yang termasuk kedalam boedel pailit, secara normatif dengan berlakunya ketentuan Pasal 104 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU akan berdampak kepada cakapnya hukum suatu korporasi dalam mengelola harta kekayaannya.
Selain  itu,  dalam  hal  suatu  kselain  bergesernya  kedudukan  keputusan  Rapat  Umum Pemegang Saham sebagai dasar korporasi menjalankan kegiatan usahanya selain Anggaran Dasar  dan  Anggaran  Rumah  Tangga  kepada  izin  Hakim  Pengawas,  terdapat  pergeseran kepengurusan  perusahaan  dari  direksi  kepada  kurator.  Dengan  demikian,  secara  tidak langsung  kedudukan  korporasi  berada  dibawah  pengawasan  Hakim  Pengawas  serta kepengurusannya ada pada kurator. Sehingga dapat dikatakan, bilamana keseluruhan aset dari  suatu  korporasi  masuk  kedalam  boedel  pailit  secara  tidak  langsung  dapat  dikatakan terjadi proses likuidasi dalam hal kepailitan atas suatu korporasi yang keseluruhan asetnya masuk  kedalam  boedel  pailit.  Oleh  karenanya,  implikasi  dari  Pasal  104  UU  Kepailitan  dan PKPU  dapat  berdampak  pada  pemberlakuan  Pasal  77  KUHP  yang  menyatakan  bahwa penuntutan  menjadi  gugur  apabila  terdakwa  meninggal  dunia,  dengan  asumsi  bahwa pertanggungjawaban pidana tidak bisa diwakilkan atau diwariskan kepada orang lain atau ahli waris,  kecuali  tindak  pidana  korupsi  yang  telah  cukup  bukti  untuk  menuntut  maka  dengan meninggalnya  terdakwa  tidak  menghalangi  penuntutannya.  Akan  tetapi,  makna  tuntutan dalam  hal  tersebut  harus  dimaknai  sebagai  penuntutan  perdata  karena  korporasi  tersebut kehilangan hak atas pengelolaan hartanya yang masuk kedalam boedel pailit. Selain itu, bila keseluruhan  harta  kekayaan  korporasi  tersebut  masuk  kedalam  boedel  pailit,  maka berdampak pada adanya proses likuidasi. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 71 POJK Nomor  28/POJK.05/2014,  serta  pasal  142  Undang-Undang  Perseoan  Terbatas  bahwa dimungkinkan proses likuidasi atau sebab terjadinya likuidasi karena putusan pailit.
Makna tuntutan dalam hal tersebut harus dimaknai sebagai penuntutan perdata karena korporasi tersebut kehilangan hak atas pengelolaan hartanya yang masuk kedalam boedel pailit. Selain itu, bila keseluruhan harta kekayaan korporasi tersebut masuk kedalam boedel pailit, maka berdampak pada adanya proses likuidasi. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 71  POJK  Nomor  28/POJK.05/2014,  serta  pasal  142  Undang-Undang  Perseroan  Terbatas bahwa dimungkinkan proses likuidasi atau sebab terjadinya likuidasi karena putusan pailit. Untuk  menentukan  bahwa  suatu  Korporasi  atau  korporasi  yang  terbukti  melakukan  suatu perbuatan yang dilarang memiliki kesalahan, harus dipastikan terlebih dahulu bahwa tindak pidana  korporasi  yang  digunakan  sebagai  basis  teoritis  untuk  menentukan  salah  tidaknya Korporasi atau korporasi adalah teori pelaku fungsional atau teori identifikasi. Hal ini penting untuk  diperhatikan  adalah  berdasarkan  pandangan  tradisional  KUHP  yang  masih  dominan hingga saat ini masih dipengaruhi asas “societas delinquere non-potest”, akibatnya korporasi tidak mungkin terdapat kesalahan pada dirinya karena ia tidak memiliki kalbu.
Setelah itu, tindak pidana yang dilakukan Korporasi harus merupakan perbuatan yang melawan hukum dan tanpa adanya lasan yang menghapus sifat melawan hukumnya suatu perbuatan.  Pada  diri  korporasi  juga  harus  terdapat  hal-hal  yang  sampai  pada  suatu kesimpulan bahwa ia termasuk pelaku yang memiliki kemampuan bertanggung jawab pidana atas  tindak  pidana  yang  dilakukan.  Karena  korporasi  tidak  dapat  melakukan  tindak  pidana tanpa melalui perantara pengurusnya baik berdasarkan teori pelaku fungsional maupun teori identifikasi,  maka  penentuan  kesalahan  korporasi  adalah  melihat  apakah  pengurus,  yang bertindak untuk dan atas atau nama korporasi memiliki kesalahan. Jika jawabannya adalah iya, maka korporasi dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya. Demikian juga sebaliknya.  Mardjono  Reksodiputro  menyatakan  bahwa  kesalahan  yang  ada  pada  diri pengurus  korporasi  dialihkan  atau  menjadi  kesalahan  korporasi  itu  sendiri.  Meskipun kesalahan  pengurus  korporasi  dialihkan  dan  menjadi  kesalahan  korporasi,  isi  kesalahan tersebut  berbeda  dengan  kesalahan  pada  subyek  hukum  manusia.  Dasar  dan  penetapan dipersalahkannya korporasi ialah tidak dipenuhinya dengan baik fungsi kemasyarakatan yang dimiliki korporasi. Dilihat dan segi masyarakat korporasi telah tidak menjalankan fungsinya
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 7 NO. 1, JUNI 2024
dengan baik. Indikator kesalahan bagi korporasi adalah bagaimana korporasi menjalankan fungsi kemasyarakatan itu. Fungsi kemasyarakatan itu harus termasuk tetapi tidak terbatas untuk menghindari terjadinya tindak pidana. Dengan demikian, hukum mengharapkan kepada korporasi  untuk  menjalankan  fungsi  kemasyarakatannya  dengan  baik  sehingga  sejauh mungkin dapat menghindari terjadinya tindak pidana. dengan perkataan lain, selagi terbuka kemungkinan bagi korporasi untuk “dapat berbuat lain” selain melakukan tindak pidana, maka harapan  tersebut  sejauh  mungkin  tercermin  dan  kebijakan  dan  cara  pengoperasiannya. Terhadap korporasi penilaian adanya kesalahan ditentukan oleh bagaimana korporasi.

## KESIMPULAN
Korporasi sebagai subjek hukum pidana. Hal ini sesuai dengan perkembangan akhir- akhir  ini,  dimana  kejahatan  korporasi  merupakan  suatu  gejala  baru  abad  ke  20.  Korporasi sebagai subjek hukum pidana tidak dikenal oleh KUHP,korporasi memiliki beberapa entitas dan  peranan  dalam  lalu  lintas  hak  dan  kewajiban  hukum  khususnya  hukum  pidana.  Oleh karena itu, kedudukan korporasi dalam peradilan pidana juga bermacam-macam.
Apabila keseluruhan harta kekayaan korporasi tersebut masuk kedalam boedel pailit, maka berdampak pada adanya proses likuidasi. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 71 POJK Nomor 28/POJK.05/2014, serta Pasal 142 Undang-Undang Perseroan Terbatas bahwa dimungkinkan  proses  likuidasi  atau  sebab  terjadinya  likuidasi  karena  putusan  pailit.  Untuk menentukan bahwa suatu Korporasi atau korporasi yang terbukti melakukan suatu perbuatan yang  dilarang  memiliki  kesalahan,  harus  dipastikan  terlebih  dahulu  bahwa  tindak  pidana korporasi yang digunakan sebagai basis teoritis untuk menentukan salah tidaknya Korporasi atau  korporasi  adalah  teori  pelaku  fungsional  atau  teori  identifikasi.  Hal  ini  penting  untuk diperhatikan adalah berdasarkan pandangan tradisional KUHP yang masih dominan hingga saat ini masih dipengaruhi asas “ societas delinquere non-potest ”,

## REFERENSI
Andi Hamzah, Asas –Asas Hukum Pidana, Cetakan Kedua, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994. Andri  Gunawan  Wibisana  dan  Andreas  Nathaniel  Marbun,  “Corporate  Criminal  Liability  in Indonesia  AntiCorruption  Law:  Does  It  Work  Properly?”  Asian  Journal  of  Law  and Economics”, Vol.8 No. 3, Desember 2017.
Andi Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana I, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
A.Pinto, dan M. Evans. 2003. Corporate Criminal Liability. Sweet and Maxwell. London. Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001.
Edwin H. Sutherland, “Crime and Bussiness”, Annals of American Academy of Political and Social Science, Vol. 217, September 1941.
L.  Anindito,    Lingkup  Tindak  Pidana  Korupsi  dan  Pembuktian  Kesalahan  dalam  Sistem Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi  di  Indonesia,  Inggris,  dan  Prancis.  Jurnal Antikorupsi Integritas 3(1): 1-29.
Lon L. Fuller, The Morality of Law,New Haven: Yale University Press, 1964. Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana,Jakarta: Sinar Grafika, 2001.
Mardjono  Reksodiputro,  Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi  Dalam  Tindak  Pidana Korporasi,  Makalah  disampaikan  pada  Seminar  Nasional  Kejahatan  Korporasi,  FH UNDIP, Semarang, 23-24 November 1989.
Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Cetakan Ke-5, Jakarta: Rineka Cipta, 1993. Mardjono Reksodiputro, Kemajuan Ekonomi dan Kejahatan (Kumpulan Karangan Buku Kesatu,),  Cet.  Pertama,  Pusat  Pelayanan  Keadilan  dan  Pengabdian  Hukum  d/h,  Lembaga Kriminologi, Jakarta, Universitas Indonesia, 1994.
Roeslan Saleh, Beberapa Catatan Sekitar Perbuatan dan Kesalahan dalam Hukum Pidana, Jakarta: Aksara Baru, 1985.
R. Antony Duff, Answering for Crime: Responsibility and Liability in Criminal Law, Portland: Hart Publishing, 2007
Reinier  Kraakman  et.al,  The  Anatomy  of  Corporate  Law;  A  Comparative  and  Functional

## COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 7 NO. 1, JUNI 2024
Approach, Oxford: Oxford University Press, 2009. Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Cet. 3, Jakarta: UI Press, 1986.
S.R Sianturi, Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapanya,Cet IV,Jakarta :Alumni AhaemPeteheam,1996.
S.R.  Sjahdeini,  2017.  Ajaran  Pemidanaan:  Tindak  Pidana  Korporasi  &  Seluk-Beluknya. Kencana. Jakarta.
Sri Mamudji, et al., Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, Cet. 1, Jakarta: Badan Penebit FHUI,2005.
Surya Jaya, Corporate Criminal Liability: Implementasi Perma No. 13 tahun 2016, Makalah disampaikan pada Pelatihan Sertifikasi Tindak Pidana Korupsi pada bulan April 2017 di Badan Penelitian, Pengembangan, dan Pelatihan Hukum dan Peradilan.
Tri  Andrisman,  Hukum  Pidana:  Asas-Asas  Dan  Aturan  Umum  Hukum  Pidana  Indonesia.
Bandar Lampung, Universitas Lampung, 2009.