P-ISSN : 2089-8142 E-ISSN : 2654-4997

## TERAKREDITASI
IPMAFA PRESS

## Susunan Redaksi ISLAMIC REVIEW
‘IR’
Jurnal Riset dan Kajian Keislaman Intitut Pesantren Mathali’ul Falah (IPMAFA) Pati, Jawa Tengah
Penanggungjawab Abdul Ghaffar Rozin (Rektor IPMAFA Pati)

## Editorial Board
Syamsul Ma’arif, (Scopus ID 57196279085) Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang Khoirun  Niam,  (Scopus  ID:  57200652037;  h-index:  1)  Universitas  Islam  Negeri  (UIN) Sunan Ampel, Surabaya Moch  Nur  Ichwan,  (Scopus  ID:  39361628400;  h-index:  2)  Sunan  Kalijaga  State  Islamic University, Yogyakarta Al  makin, (Scopus  Author  ID:  38162109000,  h-index:  2)  Sunan  Kalijaga  State  Islamic University, Yogyakarta Andar Nubowo, Nahyang Technological University, Singapore Muhammad Syafiq, Nahyang Technological University, Singapore Muhyar Fanani, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang Dimyati, Institut Pesantren Mathali'ul Falah Pati Agus Waluyo, Institut Agama Islam Negeri Salatiga Nur Said, Institut Agama Islam Negeri Kudus
Editorial Team Editor In-Chief : A. Zaenurrosyid, Institut Pesantren Mathali'ul Falah Pati Managing Editor : M. Sofyan Al-Nashr, Institut Pesantren Mathali'ul Falah Pati Editor : Isyrokh Fuadi, Institut Pesantren Mathali'ul Falah Pati Asisten Editor : Nur Khoiriyah, Institut Pesantren Mathali'ul Falah Pati : Ahmad Dalhar Maarif, Institut Pesantren Mathali'ul Falah Pati
: Arina Ulfatul Jannah, Institut Pesantren Mathali'ul Falah Pati
Penerbi t IPMAFA Press Frekuensi terbit 2 kali setiap 6 bulan sekali (April dan Oktober)

## ALAMAT REDAKSI
Lantai 1 Kampus IPMAFA, Jl. Raya Pati-Tayu KM 20, Purworejo Margoyoso Pati Jawa Tengah 59154, Telp.: 0295-5501999, Hp: 085 743 602 083, Fax: 0295-4150081, Website: http://journal.ipmafa.ac.id/, Email: islamicreview@ipmafa.ac.id
Redaksi mengundang para pembaca agar berpartisipasi aktif untuk memberikan kontribusi artikel baik hasil pemikiran, penelitian maupun book review pada edisi selanjutnya. Dengan demikian silaturahmi pemikiran akan tetap berlangsung.

## DAFTAR ISI

## MEMERANKAN MEDIA SOSIAL SEBAGAI MEDIA DAKWAH  DALAM MEMINIMALISASI GERAKAN RADIKAL (Social Media Function by Dakwa Media to Minimalize Radical Movement)
Moh Rosyid ......................................................................................................................................... 135-160

## PERAN PESANTREN MENGHADAPI KONSTELASI  ERA 4.0
Nur Rohmah Hayati .......................................................................................................................... 161-174

## PEMAHAMAN KESETARAAN GENDER ( Studi Analisis Tingginya Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kabupaten Pati )
Indar Wahyuni & Riyanto ................................................................................................................. 175-206

## APLIKASI KONSEP FIQH SOSIAL KH. M.A. SAHAL MAHFUDH TERHADAP BATAS USIA PERKAWINAN DALAM PASAL 7 AYAT (1) UNDANG-UNDANG PERKAWINAN
Muh. Luthfi Hakim ........................................................................................................................... 207-234

## KONSEP MASHLAHAH AL-AMMAH DALAM PERSPEKTIF FIQH SOSIAL KH. MA. SAHAL MAHFUDH
Zahrotun Nafisah & Arif Chasanuddin ............................................................................................ 235-258
ةيبرعلا ةغللا يملعت يموقت ( ةيوغللا تابرتخالا ةسارد

## )
Nihayatus Sa’diyah, Risalatul Muawanah, Zakiyah Isnawati ............................................................. 259-276

## BOOK REVIEW: MENGEKANG EMOSI NEGATIF KUNCI MERAIH KEDAMAIAN DALAM HIDUP
Ah Dalhar Muarif ............................................................................................................................. 277-281
135 ISSN: 2089-8142 (p) ISSN: 2654-4997 (e) ©2019 Islamic Review: Jurnal Riset dan Kajian Keislaman http://journal.ipmafa.ac.id/index.php/islamicreview

## MEMERANKAN MEDIA SOSIAL SEBAGAI MEDIA DAKWAH DALAM MEMINIMALISASI GERAKAN RADIKAL
(Social Media Function by Dakwa Media to Minimalize Radical Movement)

## Moh Rosyid
Dosen Institut Agama Islam Negeri Kudus Email: mrosyid72@yahoo.co.id

## Abstract
This paper aims at proposing an alternative perspective on social media. While social media is sometimes used  to  disseminate  radicalism  and  terrorism,  it  is  actually  providing  a  space  for  delivering  a  modest, peaceful,  and  humanistic  religious  teaching.  Data  to  be  analysed,  in  descriptive  qualitative  method,  are collected from social media broadcast. Hopefully it will spread awareness that social media can a tool to counter radicalism. Thus, mutual understading need to be strengthened among the government, society and religious leaders concerning the use of social media to promote peace and harmony.
Keywords: Social Media, Radicalism, Peaceful.

## Abstrak
Tujuan ditulisnya naskah ini untuk memberi alternatif baru bahwa media sosial sangat penting dijadikan media dakwah agar benih radikalisme yang disemai oleh pihak tertentu diimbangi dengan pesan agama yang santun, humanis, dan nirkonflik. Metode yang digunakan mengandalkan pemberitaan media sosial dan tulisan tentang media sosial, analisis yang digunakan deskriptif kualitatif. Kontribusi riset ini adalah menggugah kesadaran bersama bahwa media sosial telah dijadikan ajang menebar radikalisme sehingga diimbangi  dengan  pemberitaan  yang  benar  dan  akurat  sesuai  kode  etik  jurnalistik.  Bila  hal  ini  tidak dilakukan,  keberhasilan  media  sosial  menyemai  benih  radikal  dan  lahirnya  generasi  radikalis  baru bukan  isapan  jempol.  Kekhawatiran  ini  perlu  kerja  nyata  secara  bersama  antara  pemerintah, masyarakat, tokoh agama.
Kata Kunci: Radikalis, Media sosial dan Nirkonflik.

## A. Pendahuluan
Dalam catatan Harian Kompas , ada 10 situs berita dalam jaringan internet Indonesia dipalsukan  untuk  penyebaran  informasi  fiktif  dan  fitnah,  yakni  antaranews.com, beritasatu.com,  detik.com,  inilah.com,  kompas.com,  liputan6.com,  merdeka.com, republika.com,  tempo.co,  dan  tribunnews.com.  Kemiripan  dengan  menambah  akhiran ‘news.com’. 1 Hasil  survei The  Pew  Research  Center (2015)  bahwa  4  persen  dari  jumlah penduduk  Indonesia  (10  juta)  adalah  pendukung  NIIS  (Negara  Islam  Irak  dan  Syam) sehingga  Indonesia  dijadikan  tempat  persemaian  NIIS.  Tegaknya  negara  Islam  untuk pelaksanaan syariat Islam di Indonesia dan dunia yang warga negaranya mayoritas muslim (Mesir,  Pakistan,  Maroko,  dan  Indonesia)  merupakan  impian  mereka  yang  mendukung NIIS.  Eksklusivisme  dan  tekstualnya  memahami  ajaran  agama  didukung  mudahnya mengakses informasi global mulai dari taktik dan strategi perang, cara mendapatkan senjata, cara  meracik  bom  dan  sumber  bahan  bakunya  merupakan  bagian  dari  mudahnya persemaian  benih-benih  radikalis.  Direktur  Institut  untuk  Analisis  Kebijakan  Konflik (IPAC)  Sidney  Jones  mengatakan,  NIIS  telah  mengembangkan  kekuatan  baru  di  Asia Tenggara  dalam  dua  tahun  terakhir  (2015-2016).  Basis  di  Asia  Tenggara,  yaitu  Filipina bagian  selatan  yang  disiapkan  pimpinan  NIIS  di  Suriah  sebagai  wilayah  pengganti  ketika pasukan  NIIS  semakin  sulit  bergerak  di  Suriah  dan  Timur  Tengah.  Pada  Oktober  2016, terdapat  empat  kelompok  yang  berafiliasi  dengan  NIIS  di  Filipina  bagian  selatan,  yakni kelompok  Abu  Sayyaf  di wilayah  Basilan  yang  dipimpin  Isnilon  Hapilon  telah  ditetapkan sebagai  pimpinan  NIIS  Asia  Tenggara,  kelompok  Ansarul  Khilafa  Filipina  (AKP)  yang memiliki  hubungan  dengan  MIT  yang  memasok  senjata  pada  Santoso  (teroris  di  Poso), grup Maute di Lanao del Sur, dan Pejuang Kebebasan Islam Bangsamoro (BIFF). 2
Dunia  media online memiliki  tiga  kata  kunci,  yakni  kesegeraan  (tak  peduli  berita sudah  lengkap  atau  belum),  interaktivitas  (dalam  bentuk  video  maupun  grafis  interaktif) pelibatan pembaca terhadap isi berita dan partisipasi. 3 Hal ini merupakan faktor direspon
1 Kompas, 30 Juli 2014, hlm.11.
2 Kompas, Senin 20 Maret 2017.
3 Ignatius Haryanto. Transformasi ‘The New York Times’ Kompas , 27 April 2015, hlm.7.
positifnya  keberadaan  media  sosial  oleh  publik.  Padahal,  menurut  Piliang,  realitas  politik abad informasi-digital dibangun melalui aneka dramaturgi media sosial, yakni model realitas artifisial di dalam aneka media informasi-digital ( simulacra ) ironisnya diterima sebagai ’yang nyata’ ( the hyperreality of politic ). Dalam realitas media, kepalsuan dipahami sebagai kebenaran, rumor  ditangkap  sebagai  informasi,  tanda  diperlakukan  sebagai  realitas,  dan  simulakra diterima sebagai ’yang nyata’. Ada jurang mendalam antara citra media dan realitas. Media sosial  membuka  ruang  bagi  diskusi  terbuka,  proses  deliberalisasi,  ruang  dialogis,  dan penentuan  diri.  Kekuatan  teknologi  informasi  digital  membuka  ruang  bagi  ’demokrasi hibrid’ ( hybrid democracy ) yang memungkinkan prinsip representasi dan partisipasi langsung. Media sosial rentan terhadap krisis sosial, yaitu ketika bentuk-bentuk relasi sosial artifisial yang  dibangun  melalui  aneka  media  sosial  sehingga  berlangsung  aneka  reduksionisme, penyederhanaan, generalisasi, dan manipulasi realitas sosial untuk kepentingan kekuasaan. Media  elektronik  digital  telah  mengangkat  pula  masalah  dasar  tentang  jarak  sosial.  Dunia sosial  yang  dibangun  oleh  cara  kerja interface menimbulkan  paradoks  jarak  sosial.  Seorang dapat  ’dekat’  dengan  yang  lain  di  media  sosial,  tetapi  nyatanya  ’jauh’  di  dunia  nyata. Karakter  media  sosial  mendorong  ’perenungan  instan’,  yaitu  peristiwa  yang  direnungkan, dianalisis, dinilai, dan diberikan kepuasan secara instan. 4
Hasil  riset  Sunarto,  akses  media  sosial  yang  gratis  memudahkan  masyarakat menerima paham radikal. 5 Solahudin, periset di Pusat Kajian Terorisme dan Konflik Sosial Universitas Indonesia (UI) meriset selama tahun 2017 menemukan bahwa ada 75 terpidana teroris rata-rata butuh waktu 5-10 tahun terpapar radikalisme hingga melakukan aksi teror. Peran  media  sosial  sebagai  penyebar  paham  radikal  dan  elemen  yang  mempercepat radikalisasi. 6 Fakta tersebut di atas menandaskan bahwa media online perlu disikapi dengan hati-hati  dari  aspek  negatif,  terutama  dalam  menangkis  pemberitaan  tentang  radikalis  di tengah masyarakat yang telah familier menggunakannya. Radikalisasi berbatas tipis dengan
4 Yasraf Amir Piliang. Republik Simulakra. Kompas , Kamis 26 Januari 2017, hlm.6.
5 Andang  Sunarto. Dampak  Media  Sosial  terhadap  Paham  Radikalisme .  Jurnal  Nuansa  STAIN Pamekasan, Vol.x, N0.1, Desember 2017, hlm.126.
6 Tirto.id, 16 Mei 2018.
intoleran. Menyikapi hal ini, Presiden Jokowi mengundang komisioner Komnas HAM RI di  Istana  Merdeka,  Jakarta,  Jumat  9  Desember  2016  dalam  peringatan  HAM  dunia. Presiden  menginstruksikan  pembentukan  tim  untuk  menghadapi  kelompok  dan  gerakan intoleran. Tim semacam task force untuk menghandle penyebaran ideologi kekerasan, radikal, fundamental, dan virus kekerasan. Hal ini sebagai upaya sistematis untuk membendungnya. Menurut  komisioner  Komnas  HAM  Imdadun,  intoleransi  kini  menjalar  menjadi  sebab munculnya  kekerasan  yang  melanggar  hak  kebebasan  orang  untuk  berekspresi, menyampaikan  pendapat,  berkesenian,  berkebudayaan,  dan  kebebasan  akademis. Akibatnya,  kebebasan  beragama  dan  berkeyakinan  di  Indonesia  mengalami  penurunan drastis.  Menkum  HAM  Yasonna  H  Laoly  menyatakan,  anggota  tim  akan  ditentukan langsung  oleh  Presiden  Joko  Widodo.  Tim  hanya  berupaya  menangkal  gerakan  intoleran dan memperkuat nilai nasionalisme dan kebangsaan.
Tujuan ditulisnya naskah ini adalah mengingatkan kembali pada publik pentingnya media sosial dimanfaatkan sebagai wahana meredam paham radikal di media sosial dengan bentuk yang khas, bentuk ini belum dilakukan oleh peneliti lain. Faktor yang melatari riset ini adalah belum adanya format yang tepat dalam menangkal muatan radikal yang tertuang dalam media sosial, kesenjangan itu memerlukan upaya tersendiri agar paham radikalis tidak mewabah.  Metode  dalam  riset  ini  didominasi  metode  literer  yang  memanfaatkan  tulisan para penulis tentang media sosial, radikalisme dalam media sosial, dan pemberitaan media massa. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif.

## B. Dewan Pers dan Antisipasi Dunia Abal-Abal
Era  global  dipahami  sebagai  era  yang  mempermudah  bagi  masyarakat  dalam mengakses  informasi  bila  memanfaatkan  perangkat  lunak.  Apa  yang  terjadi  di  sebuah daerah  atau  negara  dengan  cepat  dapat  diakses  oleh  wilayah  atau  belahan  dunia  lain. Pemberitaan  tentang  teroris  bila  tidak  diwaspadai memancing  minat  calon  teroris  dengan kemudahannya  bertindak  anarkhis  dan  kriminal  dengan  dalih  memahami  ajaran  agama, meskipun salah. Dunia maya menjadikan manusia dapat berada di mana-mana meski tak ke mana-mana  sehingga  tercipta  efesiensi  dan  produktivitas.  Di  sisi  lain,  menurut  Priyatna,
menjadi  sarana  represi  oleh  pihak  yang  mempunyai  kekuatan  atau  kekuasaan.  Represi  itu berupa  tertindasnya  masyarakat  oleh  sistem  berbasis  teknologi  informasi  karena  kuatnya sistem  itu  mengatur,  mengendalikan,  menetapkan  syarat  dan  mendefinisikan konsekuensinya.  Di  sisi  lain,  masyarakat  hanya  mempunyai  pilihan  terbatas  untuk menegosiasikan  posisi  dan  keadaannya.  Pelaku  represi  adalah  pemerintah  (kekuasaannya), pemilik  modal  (pemilik  infrastruktur  teknologi  dan  informasi),  dan  pemilik  otoritas kebenaran  atau  pengetahuan  (pengendali  kebenaran  informasi).  Pemerintah  paling bertanggung  jawab  meminimalkan  terjadinya  represi  digital.  Pemerintah  terbatas  dalam membangun  dan  mengelola  sistem  berbasis  teknologi  digital  mencakup  dua  hal,  yakni ketidakmampuan  mengelola  sistem  dengan  baik  dan  kesalahan  dalam  memahami  dan menempatkan  esensi  sistem  informasi  digital  untuk  melayani  masyarakat.  Ditambahkan dengan  kualitas  SDM,  terbatasnya  pendanaan,  kesiapan  masyarakat,  dan  terbatasnya perundang-undangan. 7 Di  sisi  lain,  setiap  orang  bisa  menjadi  konsumen  dan  produsen informasi  –benar  atau  salah-  yang  disebarluaskan  melalui  media  sosial.  Kondisi  ini menguatkan  anggapan  eksisnya  era  pasca-kebenaran  ( post-truth )  yakni  situasi  ketika  fakta obyektif makin kurang berpengaruh dalam membangun opini publik dan fakta emosional dan  keyakinan  personal  lebih  dikedepankan  karena  kebohongan  dan  propaganda  selalu digemakan.  Hal  ini  berdampak  munculnya  anggapan  bahwa  semakin  sering  terekspos, makin  dipercayai  kebenarannya.  Dengan  demikian,  perlunya  rumusan  etika  kebenaran. Paparan  di  atas  menandaskan  bahwa  media  sosial  dapat  dioptimalkan  untuk  meredam benih  radikalisme  dengan  memaparkan  ajaran  agama  yang  santun,  humanis,  toleran  dan tidak sebaliknya.
Media  massa  bagian  integral  kehidupan  yang  mendambakan  demokrasi  dan kebebasan  (yang  terbatas)  keberadaannya  strategis  dan  diperhitungkan  masa.  Dalam pandangan  positivistik,  berita  adalah  cermin  dari  realitas,  karenanya  (berita)  harus mencerminkan realitas yang hendak diberitakan. Apa pun yang diwartakan media dianggap sebagai  sesuatu yang  benar.  Sedangkan  dalam  pandangan  konstruksionisme,  berita  adalah
7 Johanes Eka Priyatna. Ancaman Represi Digital. Kompas , Rabu 4 Januari 2017.
hasil dari konstruksi (rekayasa) sosial media. Berita selalu melibatkan pandangan, ideologi, dan  nilai  dari  wartawan  atau  media,  artinya  sebagai  aktor  sosial,  wartawan  turut mendefinisikan apa yang terjadi dan secara aktif membentuk peristiwa dalam pemahaman mereka.  Khalayak  pembaca  pun  memiliki  penafsiran  sendiri  yang  (bisa  jadi)  berbeda  dari pembuat  berita.  Untuk  mengatasi  perbedaan  keduanya,  dalam  dunia  jurnalistik  terdapat kebijakan  imparsial  (tak  utuh)  serta  teknik  penyampaiannya  yang  memenuhi cover  both  side sebagai panduan etikanya. Kedua hal tersebut, artinya kebenaran dalam isi berita tidak bisa dilihat dari ‘satu pihak’, tetapi harus dikonfirmasi menurut kebenaran ‘pihak’ lain. Norma yang dapat dijadikan sandaran hukum dikenal dengan istilah Kode Etik Jurnalistik (KEJ). KEJ  menandaskan  (1)  berita  diperoleh  dengan  jujur,  (2)  meneliti  kebenaran  suatu  berita atau  keterangan  sebelum  menyiarkan/mewartakan  ( check  and  recheck ),  (3)  membedakan antara  kejadian  ( fact )  dan  pendapat  ( opinion ),  (4)  menghargai  dan  melindungi  kedudukan sumber berita yang tak mau disebut namanya, (5) tak boleh memberitakan keterangan yang diberikan secara off the record atau for your eyes only , dan (6) dengan jujur menyebut sumbernya dalam  mengutip  berita  atau  tulisan  dari  suatu  surat  kabar  atau  penerbitan,  untuk kesetiakawanan profesi. Media massa bisa independen, tetapi tidak mungkin netral. Jurnalis (wartawan  dan  redaktur)  ikut  campur  tangan  dalam  muatan  berita.  Ada  subyektifitas  dan ideologi yang tertuang setiap penyampaian fakta. Keberpihakan pun terjadi dan hal ini sah bila  memiliki  fakta  dengan  melibatkan  multisumber  yang  berbeda  kepentingan. Keberpihakan  merupakan  keniscayaan  dalam  pemberitaan.  Netralitas  berita  dari  segi konten menurut Muthmainnah adalah utopia. Tetapi, netralitas sangat mungkin dilakukan dari segi metode yakni bukan sekedar mengambil bagian-bagian tertentu demi mendukung keberpihakannya. Keberpihakan harus didasarkan pada kriteria obyektif dan faktual, bukan bias atau praduga semata. 8 Kode Etika Jurnalistik PWI Bab I Pasal 3, wartawan Indonesia pantang  menyiarkan  karya  jurnalistik  yang  menyesatkan,  memutarbalikkan  fakta,  bersifat fitnah,  cabul  atau  sensasional.  Bab  II  Pasal  5  menyatakan,  wartawan  Indonesia  harus menyajikan  berita  secara  berimbang  dan  adil,  mengutamakan  kecermatan  dari  kecepatan,
8 Amalia Nurul Muthmainnah. Perihal Netralitas Media. Kompas , 24 Juli 2014, hlm.7.
serta  tak  mencampuradukkan  fakta  dan  opini  sendiri.  Hal  itu  untuk  dipegang  teguh  para jurnalis dan media untuk menjaga integritasnya.
Keberadaan koran secara de jure kokoh dijadikan acuan dengan bukti diterbitkannya Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  1999  tentang  Persuratkabaran  yang  mengulas eksistensinya,  meskipun  berdasarkan  analisis  Pemantau  Regulasi  dan  Regulator  Media (PR2Media) selama 10 tahun terakhir, sejumlah UU terkait media massa diundangkan dan adanya  lembaga  regulator  media  {Dewan  Pers,  Komisi  Penyiaran  Indonesia  (KPI), Lembaga Sensor Film (LSF), Komisi Informasi (KI), dan Badan Regulator Telekomunikasi Indonesia  (BRTI)}.  Lembaga  tersebut  belum  sepenuhnya  independen  karena  bergantung pada  APBN  sehingga  belum  bisa  diharapkan  sebagai  agen  perubahan  dan  terjebak  pada ritme  birokrasi. 9 Pers  cetak  karena  ketidakmampuan  organisasinya  menghentikan  terbitan sensasional,  bertentangan  dengan  moral,  atau  pronografi  maka  pada  1  Oktober  1958 lahirnya lisensi yang ditangani militer, meski hanya media cetak yang berada di Jakarta. Sejak itu,  semua  surat  kabar,  majalah,  dan  kantor  berita  harus  didaftarkan  kepada  penguasa perang daerah Jakarta Raya (Peperda Jaya) untuk mendapat surat izin terbit (SIT). Sejak 12 Oktober  1960,  SIT  diberlakukan  secara  nasional  berdasarkan  peraturan  penguasa  perang tertinggi  (Peperti)  yang  dipimpin  Presiden  Soekarno  dengan  Nomor  10  Tahun  1960. Peperti mewajibkan pimpinan terbitan pers menandatangani formulir yang memuat 19 butir ketentuan  yang  mendukung  semua  ketetapan  pemerintah  di  bidang  ideologi,  politik, ekonomi,  hubungan  luar  negeri,  dan  budaya.  Salah  satu  butirnya  melarang  pemberitaan tentang  organisasi  yang  sudah  dibubarkan  atau  dilarang  pemerintah.  SIT  ini  pada  awal pemberlakuan  lisensi  bagi  media  pers  cetak  Indonesia  pada  masa  awal  kemerdekaan. Sebelum  itu,  hanya  pernah  terjadi  pada  masa  pendudukan  militer  Jepang  selama  Perang Dunia  II,  tidak  ada  lisensi  semacam  itu  era  penjajahan  Belanda.  SIT  tetap  diberlakukan dalam UU Pokok Pers Tahun 1966 kemudian diubah menjadi surat izin usaha penerbitan pers (SIUPP) dalam UU Pokok Pers tahun 1982. Pada masa awal reformasi, ketentuan itu tak berlaku lagi dalam UU Pers tahun 1999 yang menghapus sistem lisensi berupa perizinan serta  melarang  pembredelan,  penyensoran,  dan  penghentian  siaran  bagi  media  pers  cetak
9 Kompas , 21 Januari 2011, hlm.12.
dan media siaran. Dengan demikian, peran media massa cetak masih ideal dijadikan sumber pemberitaan publik. Hal ini didukung oleh faktor ketersediaan informasi lapangan kerja dan space iklan bagi produsen atau dunia industri. Di sisi lain, koran menyajikan berita daerah yang  tuntas  ulasannya.  UU  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik (ITE) belum spesifik merumuskan tanggung jawab perusahaan penyedia aplikasi media sosial sehingga penegakan hukum hanya terfokus pada penggunaan media sosial. UU ITE juga menyamaratakan pengguna media sosial, perusahaan media sosial, portal berita, e- commerce ,  perusahaan  mesin  pencari  ( search  engine )  dan  pengelola  laman  pada  satu  kategori yang  sama,  yakni  penyelenggara  sistem  elektronik.  Mengapa  tanggung  jawab  perusahaan penyedia  aplikasi  media  sosial  luput  dari  perhatian?  Umumnya  berpikir  bahwa penyedia/perusahaan  medos  baik  pada  masyarakat  yang  tak  seharusnya facebook dibebani tanggung jawab. Padahal, perusahaan media sosial itu tak memberikan fasilitas cuma-cuma pada  pengguna,  motif  utama  adalah  komodifikasi  dan  periklanan  sehingga  untung  besar. Indonesia  harus  mengembangkan  infrastruktur  pendukung  dan  pengembang  media  sosial nasional. 10 Peta  raupan  (perolehan)  dana  dari  bisnis  media  massa  tersebut,  bila  nilai-nilai humanis  yang  bersumber  dari  ajaran  agama  ditampilkan  maka  kebenaran  ajaran  agama benar-benar menjadi urat nadi kehidupan dijadikan media penetral serangan radikal.

## C. Fakta Media Sosial sebagai Pemicu Tindakan Radikal
Tiga  permasalahan  penyebab  netizen  Indonesia  rentan  mengonsumsi  berita hoaks , yakni kurangnya daya kritis, rasa fanatisme berlebihan, dan upaya penegakan hukum yang belum  optimal.  Generasi  X  (lahir  awal  1960-an  sampai  akhir  1970-an)  mengenal  internet pada  usia  remaja  atau  dewasa,  sedangkan  generasi  Z  (lahir  pertengahan  1990-an  sampai 2000-an)  mengenal  internet  sejak  usia  anak.  Menyikapi  hal  ini,  pertemuan  para  Menlu ASEAN  di  Manila  4-8  Agustus  2017  mewacana  bahwa  tantangan  negara  di  kawasan ASEAN  tidak  hanya  perdamaian  dan  stabilitas  di  Laut  China  Selatan  dan  Semenanjung Korea, kejahatan lintas negara, juga terorisme. Konflik bersenjata di Filipina Selatan antara Filipina  dengan  NIIS  yang  mencoba  menancapkan  panjinya  di  Asia  Tengara,  Hancurnya
10 Agus Sudibyo. Rezim Pengaturan Data Digital. Kompas , Senin 20 Agustus 2018, hlm.7.
basis utama NIIS di Raqqa dan Mosul Irak beralih ke negara lain. Presiden Filipina Rodrigo Duterte  meminta  anggota  parlemen  agar  menyetujui  perekrutan  200.000  tentara  untuk mengatasi ancaman di Marawi yang meletus sejak 23 Mei 2017 menewaskan 700 orang dan menimbulkan  pengungsi  sebanyak  400.000  orang  pengungsi.  Indonesia  menyikapi keberadaan teroris dengan mengadakan pertemuan trilateral, yakni Malaysia, Indonesia, dan Filipina  dilanjutkan  dengan  pertemuan  sub-regional  di  Manado  Sabtu  29  Juli  2017  yang menyepakati melawan teroris ISIS termasuk di Marawi Filipina.
Kebangkitan gerakan radikal di Indonesia muncul sejak era reformasi ketika semua ideologi  ’dibiarkan’  masuk  atas  nama  demokrasi.  Gerakan  radikal  yang  di  negara  asalnya dilarang, justru menyebar dan mempunyai banyak pengikut di Indonesia. Kondisi tersebut menurut Suradji mengisyaratkan bahwa penguatan gerakan radikal di Indonesia terjadi tidak tiba-tiba.  Jika  ada  serigala  di  kandang  domba,  segera  bunuh  serigala  tersebut. Membiarkannya adalah kekonyolan. Dengan demikian, mengelola suatu komunitas, faktor keamanan  mutlak  harus  dijaga.  Melindungi  komunitas  dengan  melakukan  penangkalan, pencegahan,  dan  penanggulangan  dari  segala  bentuk  ancaman  anasir  jahat  penting dilakukan.  Keinginan  mengganti  sistem  ketatanegaraan  karena  Pancasila  dianggap Thogut dan demokrasi dianggap Kuffar sudah dipropagandakan secara masif sejak satu dekade lalu. Kesuksesan penyelenggaraan Konferensi Khilafah Internasional di Jakarta 2007 digunakan sebagai  batu  pijakan.  Membubarkan  gerakan  radikal  sangat  mudah,  tetapi  tidak  dengan ideologinya.  Ideologi  merupakan  pemikiran  normatif,  sedangkan  ideologi  radikal  adalah pemikiran  yang  mendasarkan  pada  konsep  kekerasan  untuk  mengubah  suatu  keadaan sehingga lebih berbahaya dengan alasan, pertama, dalam konteks duniawi, secara kasatmata ideologi  radikal  bila  dijadikan  senjata  politik  mematikan  sebagaimana  bentuk  gerakan anarkis massa jalanan hingga konflik bersenjata di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara yang dikemas dengan bungkus agama. Padahal hanya mengekspresikan persoalan syahwat politik  manusia.  Kedua,  secara  psikis,  ideologi  radikal  memiliki  dampak  buruk  bagi kehidupan sosial manusia karena bisa mengubah perilaku, sebagaimana propaganda NIIS. 11
11 Adjie Suradji. Serigala di Kandang Domba. Kompas , Jumat 28 Juli 2017, hlm.7.
Ancaman  kejahatan  siber  diprediksi  oleh Country  Manager  Fortinet  Indonesia (perusahaan penyedia layanan keamanan jaringan) semakin mengkhawatirkan karena makin banyaknya  orang  dan  perangkat  (seperti smartwatch )  yang  terhubung  dalam  jaringan. Perangkat tersebut menjadi makanan empuk penjahat siber. Tren dan  strategi baru selalu dinamis dan berevolusi akan dilancarkan para penjahat siber. 12 Potensi kriminalisasi (upaya dikriminalkan) bagi pengguna internet/ internet c itizen (netizen) dengan memanfaatkan pasal ’karet’  dalam  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  Transaksi Elektronik  (ITE),  yakni  Pasal  27  ayat  3  tentang  penghinaan,  Pasal  28  ayat  2  tentang penyebaran  kebencian,  dan  Pasal  29  mengenai  ancaman  kekerasan  atau  menakut-nakuti. Data Southeast Asia Freedom of Expression Network (Safenet) selama 2008-2015 ada 138 aduan  UU  ITE,  pada  2008-2012  hanya  ada  15  aduan.  Jumlah  netizen  di  Indonesia berdasarkan  riset  Asosiasi  Penyelenggara  Jasa  Internet  Indonesia  dan  Pusat  Kajian Komunikasi Universitas Indonesia (UI) tahun 2014 ada 16 juta pengguna dan tahun 2015 mencapai 88,1 juta orang atau 34,9 persen dari total jumlah penduduk  Indonesia. Jumlah tersebut,  55  persennya  orang  yang  bekerja  atau  berwirausaha,  18  persen  mahasiswa,  16 persen  ibu  rumah  tangga,  6  persen  penganggur,  dan  5  persen  pelajar.  Dari  sisi  latar belakang pendidikan, 64,7 persen SMA sederajat, 16,9 persen sarjana, 9,7 persen SMP/MTs sederajat,  6,8  persen  D.1-4/vokasi,  1,2  persen  SD/MI  sederajat,  0,4  persen  pascasarjana. Pengguna  tersebut  85  persen  menggunakan  telepon  seluler  (ponsel),  32  persen  komputer jinjing/netbook, 14 persen komputer, dan 13 persen dengan tablet. 13

## D. Wadah Radikalis Agama
Tantangan  muslim  dunia  berupa  perlakuan  ketidakadilan  dari  penguasa  yang berdampak  kehidupan  yang  miskin  dan  senjang.  Di  sisi  lain,  terbatasnya  pemahaman muslim  terhadap  ajaran  Islam  timbul  aliran  sesat,  intoleransi,  dan  adanya  oknum  teroris.
12 Kompas , 16 Desember 2015.
13 Kompas, 22 Desember 2015.
Kondisi  ini,  Islam  dipersepsikan  agama  penyebar  kekerasan  dan  berakibat  terjangkitnya islamofobia. Ulama, pemerintah, dan umat harus menanggulangi secara padu problem umat sesuai  porsi.  Memotret  penanggulangan  teroris  yang  menyebabkan  citra  buruk  Islam. Penanggulangannya  dengan  tepat  berpijak  pada  cara  kegagalan  penanggulangan  oleh beberapa negara. Arab Saudi dengan program rehabilitasi dan re-edukasi ( soft power approach) dan  pendekatan  budaya  ( cultural approach ).  Yaman  dengan  rasionalisasi  pemikiran  teroris melalui dialog, Mesir dengan kontrateroris, Singapura dengan swadaya masyarakat muslim ( Religious  Rehabilitation  muslim  Group) .  Malaysia,  Kolombia,  Aljazair,  dan  Tajikistan  dengan deradikalisasi.  Indonesia  berpola  tradisional  yakni  UU  antiteroris,  pasukan  khusus antiteroris, penangkapan, memenjarakan, dan hukuman mati teroris. Berbagai upaya di atas hasilnya belum maksimal sehingga diperlukan pola baru yang menyesuaikan dengan medan dan  era.  Pola  tersebut  dengan  pendekatan  preventif  yakni  memberikan  nuansa  pandang melalui sumber bacaan agar benih pemikiran radikal luluh.
Tewasnya  Osama  bin  Laden  Mei  2011  tak  meredam  kelompok  militan  jihad  di Timur  Tengah  yang  mengglobal  dan  direspon  oleh  sebagian  gerakan  Islam  radikal, termasuk  dunia  kampus  di  Indonesia.  Tekadnya Baqiya  Wa  Tamadad (kekal  dan  terus berekspansi).  Awalnya  hanya  sebuah  kamp  pelatihan  di  Provinsi  Kandahar  Afganistan gerakan  rintisan  tahun  1999  diberi  nama Jund  al-Sham (pasukan  Syam).  Dana  operasional bersumber  dari  modal  pinjaman  200.000  dolar  AS  (Rp  2,4  miliar)  dari  Al  Qaeda  itu akhirnya  bertransformasi  dengan  nama  NIIS  pada  9  April  2013.  Di  Irak,  NIIS menyuburkan konflik Syiah-Sunni karena kebijakan Perdana Menteri Irak Nouri al-Maliki yang  beraliran  Syiah.  Keyakinan  NIIS  bahwa  organisasinya  eksis  bila  mampu memanfaatkan  keruhnya  konflik.  Aksi  yang  dilakukan  dengan  bom  bunuh  diri  dengan target  korban  masal,  penculikan,  penyiksaan,  perbudakan  perempuan,  pembantaian,  dan pemenggalan kepala sandera. Karakter NIIS seperti khawarij, gerakan keagamaan ekstrem abad ke-7 semasa Perang Shiffin yang jargonnya La Hukma Illallah (tidak ada hukum kecuali hanya hukum dari Allah) dan menafsiri makna ayat Quran sesuai kepentingannya, orang di luar  komunitasnya  dihalalkan  dibunuh.  Untuk  menghadapinya,  merealisasikan  ajaran antikekerasan, antiterorisme,  dan  antiseparatisme. Hal  ini  diperlukan  agar  Indonesia  tetap
dapat menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah dari berbagai ancaman, termasuk separatis. Konsekuensinya,  perlunya  format  baru  menggalang  persatuan  dan  kesatuan  bukan perpecahan.  Komitmen  menjaga  empat  pilar  negara  (Pancasila,  NKRI,  UUD  1945,  dan Bhinneka  Tunggal  Ika)  sesuai  konsep  Islam  yang  damai,  harmoni,  dan  kasih  sayang  di tengah  dinamika  perbedaan  aliran,  paham,  dan  agama.  Warga  negara  yang  arif  menjadi pionir  aksi  jalan  tengah  (toleran)  antara  ekstrim ‘Akli (rasionalis)  dan  ekstrim Nakli (skripturalis).  Laku  geraknya  bersumber  dari  Quran,  hadis,  dan  daya  nalar  (ijmak-qiyas). Pola pikirnya berprinsip (1) al-Tawassuth (moderat) tak ekstrim (liberalis-kiri/fundamentalis- kanan). Tak anti-konsep bernegara seperti asas teokrasi (ketuhanan), aristokrasi (kerajaan), demokrasi (kerakyatan) atau lainnya. Hal itu bila memenuhi aspek Syura (musyawarah), al- ’Adl (keadilan), al-Musawah (kesetaraan  derajat),  dan al-Hurriyyah (kebebasan)  dengan menjaga lima prinsip asasi manusia ( al-Ushulul Khamsah ), (2) at-Tawazzun; seimbang dalam penerapan  kaidah,  teks,  rasio,  dan  realitas,  (3) al-I’tidal (tegak  lurus)  atau  tak  mudah terprovokasi, dan (4) at-Tasamuh (menjunjung tinggi sikap toleran). Konsekuensinya muatan prinsip Aswaja dijadikan menu utama yang dijadikan materi di media sosial.
Gerakan  radikal  menggunakan  kekuatan  untuk  melumpuhkan  lawan  dengan bendera agama yang makin mengkhawatirkan terwujudnya kehidupan yang damai di bumi. Kelompok radikal yang aktif yakni (1) Ansar Dine di Mali dan Al Qaeda di Afrika Utara (AQIM) yang menduduki kota kuno di Mali Utara selama hampir 10 bulan, (2) AQIM di Libya,  (3)  militant  Taliban  dukungan  Al-Qaeda  di  Afganistan,  (4)  Front  Al-Nusra  dan Negara  Islam  di  Irak  dan  Suriah  (NIIS)  di  Suriah,  (5)  Boko  Haram  di  Nigeria,  (6)  Al- Shahab  di  Somalia,  (7)  Kelompok  Al-Qaeda  di  Semenanjung  Arab  (AQAP)  di  Yaman. Krisis di Irak dan Suriah maka muncullah NIIS yang mulai muncul dengan pasukan tempur tangguh sejak 2012. Didahului keterlibatan AQI atau Negara Islam Irak untuk mendukung oposisi  Suriah,  termasuk  Al-Nusra  yang  melawan  Presiden  Suriah  Basyar  al-Assad.  Al- Nusra  dan  NIIS  mengeksekusi  ratusan  warga  sipil  di  Aleppo,  Homs,  dan  Damaskus  di Suriah.  Selanjutnya,  militan  Irak  dan  Suriah  bersatu  dan  memproklamirkan  wilayah  NIIS pada  Januari  2014.  NIIS  juga  mengklaim  wilayah  dari  Selatan  Turki  melewati  Suriah  ke Mesir, termasuk Lebanon, Israel, Palestina, dan Jordania untuk mendirikan Negara Islam di
seluruh daerah itu. Front Pembebasan Nasional Moro (MNLF) dan Front Pembela Islam Moro  (MILF)  yang  berkedudukan  di  Filipina  Selatan  ingin  mendirikan  Negara  Islam  dan keluar  dari  Negara  Filipina.  Bangsa  Moro  adalah  sebutan  untuk  entitas  politik  otonomi yang  akan  menggantikan  Autonomous  Region  in  Muslim  Mindanao  (ARMM)  bentukan Manila  1990.Teroris  Indonesia  pada  2013  mengubah  cara  karena  pola  lama  dianggap  tak optimal  dan  telah  terdeteksi  oleh  aparat.  Modelnya  dengan  membuat  kelompok  kecil independen  berupa amaliyat (menyerang)  aparat  hukum,  aksi  perampokan  ( fai ),  dan hacker (membobol  uang  via  internet)  untuk  pembiayaan  dengan  sasaran  cenderung  tematik. Misalnya,  tatkala  muslim  di  Myanmar  disiksa,  wihara  di  Indonesia  sebagai  sasaran  teror. Merebaknya  kelompok  baru  karena  pemanfaatan  jihad  di  internet.  Negara  tak  mampu mengimbangi aksi teroris karena pola kerja birokrasi terbatas aspek dana, SDM, dan kurang koordinasi  antar- stakeholders .  Teroris  kinerjanya  tak  dibatasi  ruang  dan  waktu. Penanggulangan  teroris  dengan  penegakan  hukum  gagal,  program  deradikalisasi  dianggap deislamisasi/dejihadisasi. Paradigma negara bahwa teroris karena berpikir radikal, sehingga pendekatan  ideologi  jadi  panglima.  Akibatnya,  kelompok  yang  tak  terkait  teroris  tapi dianggap radikal (FPI atau FUI) menolak deradikalisasi. Kata kunci mengatasi teror adalah pendekatan  kemanusiaan  dan  tak  beranggapan  bahwa  teroris  selamanya  musuh  negara. Teroris  perlu  dilawan  dengan  ide,  sumber  ide,  dan  pencerahan  tanpa  senjata.  Teroris kategori bahaya laten maka diantisipasi dengan program pengenalan diri ( early dissemination programs).
Ketakutan  Barat  pada  Islam  bukan  tanpa  alasan,  muslim  di  Uni  Eropa  makin meningkat  jumlahnya.  Data  2009,  5  %  total  penduduk  Uni  Eropa  (27  negara)  adalah muslim.  Diperkirakan  2015  meningkat  dua  kali  lipat  dan  2050  diperkirakan  20  % (seperlima)  karena  imigrasi  dan  rendahnya  tingkat  kelahiran  warga  kulit  putih  dan meningkatnya  kelahiran muslim  di  Eropa.  Indikatornya  banyak  bayi  yang  bernama  islami (Mohamed,  Adam,  Rayan,  Ayoub,  Mehdi,  Amine,  Hamza,  dsb.).  Nama  Mohamed digunakan  untuk  bayi  lelaki  di  Belanda  di  Kota  Den  Haag,  Amsterdam,  Rotterdam,  dan Utrecht. Angkatan Udara AS tahun 2006 meriset terkait populasi muslim di Eropa bahwa sekurangnya  15  juta  muslim  di  Uni  Eropa  dan  ada  kemungkinan  mencapai  23  juta.
Sementara  warga  kulit  putih  akan  menjadi  minoritas  di  Birmingham  Inggris  tahun  2026. Hasil riset lain menyatakan, jumlah warga muslim melebihi nonmuslim di Perancis dan di seluruh  wilayah  Eropa  Barat  pada  pertengahan  abad  ini.  Austria  yang  90  persen penduduknya Katolik abad ke-20 akan berubah dan tahun 2050 Islam diperkirakan menjadi mayoritas  pada  kelompok  usia  di  bawah  15  tahun. 14 Mengantisipasi  pertumbuhan  jumlah muslim  di  Eropa  karena imigran  maka  bangkitnya  partai  ekstrim  kanan  di Eropa  sebagai upaya  melestarikan  warisan  budaya  Eropa  yang  bernuansa  demokratik  Kristen  atau nasionalisme,  sehingga  muncul  aliansi  Pan-Eropa  (Inggris,  Norwegia,  Denmark,  Belanda, Prancis,  Swiss,  Italia,  Austria,  Bulgaria,  Hungaria,  Jerman,  Swedia).  Hal  ini  didukung kemenangan  partai  ekstrim  kanan  dalam  pemilu  parlemen,  seperti  Jobbik  di  Hungaria, Front  Nasional  di  Perancis,  Partai  Nasional  di  Inggris,  dan  pendirian  gerakan  aliansi nasional  Eropa.  Kelompok  radikal  ekstrem  kanan  di  sejumlah  negara  Eropa  mendapat dukungan dari kelompok liberal konservatif secara finansial ataupun politis.
Pemimpin negara Eropa juga memberi kontribusi bagi berkembangnya sikap anti- imigran,  seperti  Perdana  Menteri  Italia,  Silvio  Berlusconi  yang  menciptakan  koalisi  partai sayap kanan bernama Forza Italia. Mereka mengusir kaum Gipsi telebih dahulu sebelum hal yang  sama  dilakukan  oleh  Presiden  Perancis,  Nicolas  Sarkozy.  Tahun  2000  Perancis mengusir  warga  Rumania  di  negaranya  dengan  ragam  dalih.  Tokoh  konservatif  Bavaria, Horst  Seehofer,  menyerukan  penangguhan  imigran  warga  Turki  dan  Timur  Tengah  ke Jerman  karena  dianggap  tak  mampu  berintegrasi  dengan  budaya  Jerman.  Kecurigaan  tak surut, sebuah masjid di Kota Eskilstuna, Swedia, Kamis 25 Desember 2014 dibakar, 5 dari 20  orang  yang  salat  dzuhur  dilarikan  ke  rumah  sakit  karena  menghirup  asap  tebal. Pembakaran  terjadi  di  tengah  perdebatan  soal  imigran  muslim  di  Swedia  sejak  Desember 2013.  Sayap  kanan  yang  anti-imigran  mengusulkan  pemotongan  anggaran  bagi  pencari suaka  sampai  90  persen.  Mereka  menolak  pada  Partai  Utama  yang  mempertahankan kebijakan  liberal.  Pada  Desember  2013,  kelompok  neo-nazi  menyerang  aksi  damai  anti- rasisme.  Di  Jerman,  gerakan  warga  Eropa  Patriotik  anti-islamisasi  di  Barat  (Pegida) sejumlah 17.500 yang cemas karena ada 200.000 pengungsi dari Timur Tengah khususnya
14 Republika , 30 Desember 2010.
Suriah mengungsi ke Jerman. Pegida mendemo imigran pada Senin 15 Desember 2014 di Dresden,  Jerman  bagian  timur,  meski  Kanselir  Jerman  Angela  Merkel  mengecam  karena Jerman memerlukan imigran untuk mengatasi ancaman krisis demografi akibat rendahnya kelahiran.  Senin  5  Januari  2015  sekitar  18.000  pengunjuk  rasa  di  Dresden  turun  ke  jalan memprotes fanatisme dan radikalisme beragama. Di beberapa kota lebih dari 22.000 orang beraksi  menentang  anti-asing.  Untuk  menanggulangi  mewabahnya  virus  radikalisme  yang perlu disikapi adalah mewujudkan keadilan. Menurut Irianto, empat pilar memastikan akses keadilan bagi masyarakat miskin kota, pertama, akses hukum pro poor , ketersediaan berbagai kebijakan  kota  seperti  reformasi  birokrasi  perkotaan  dan  penyusunan  anggaran  pro  si miskin. Tata kelola pemerintahan yang bersih memastikan anggaran untuk kesejahteraan si miskin  agar  jurang  kaya  dan  miskin  tertutup.  Kedua,  akses  pada  pengetahuan  (melek hukum) bagi  kelompok yang tak diuntungkan perlu sosialisasi  sejumlah peraturan hukum yang  menjamin  hak  dasar  untuk  hidup,  bekerja,  dan  mendapat  layanan  publik.  Literasi hukum  membekalinya  untuk  kritis  bila  birokrat  tidak  baik  melayani  publik.  Ketiga,  akses pada identitas hokum. Memiliki KTP, akta lahir, akta kawin sebagai kunci mengakses skema kesejahteraan.  Keempat,  akses  bantuan  hukum  bagi  orang  miskin.  Pemerintah  perlu bermitra dengan lembaga bantuan hukum untuk memastikan bantuan hukum bagi si miskin (2017:6).

## E. Urgensi Media Sosial sebagai Media Peredam Benih Radikalis
Awal  tahun  2015  Kementerian  Luar  Negeri  RI  memastikan  16  WNI  menghilang saat berada di Turki dan diduga menjadikan negeri itu pintu masuk ke Suriah (basis konflik ISIS). Terdapat 2 bayi berusia 1 tahun dan 2 tahun, 4 anak masing-masing berusia 4,6,7, dan 9 tahun dan remaja 17 tahun, 9 orang berusia 22 tahun hingga 42 tahun, 5 orang berpaspor terbitan  asal  Surakarta  (Skt)  dan  11  orang  terbitan  Surabaya  (Sby).  Awalnya  mereka berangkat ke Turki dari Tanah Air sebagai wisatawan mengikuti tur wisata, saat berada di Turki memisahkan diri dan menjanjikan bergabung kembali pada kelompoknya yang tiba di Turki pada 24 Februari 2015. Akan tetapi, hingga 4 Maret 2015 tak pernah bergabung lagi. Info  dari  Konjen  RI  di  Turki  dan  mengontak  kepolisian  Turki,  diduga  kuat  ke-16  WNI
menuju ke Suriah ( Kompas , 7 Maret 2015). Ke-16 orang yakni Utsman Mustofa Mahdamy (Skt),  Sakinah  Syawie  M  Tafsir  (Skt),  Tsabitah  Utsman  Mahdamy  (Sby),  Salim  Muhamad Attamimi (Sby), Fauzi Umar Salim (Skt), Hafid Umar Babher (Skt), Soraiyah Cholid (Sby), Hamzah  Hafid  (Sby),  Utsman  Hafid  (Skt),  Atikah  Hafid  (Skt),  Jusman  Ary  (Sby),  Ulin Isnuri (Sby), Humaira Hafshah (Sby), Urayna Afra (Sby), Aura Kordova (Sby), dan Dayyan Akhtar (Sby) ( Suara Merdeka , 7 Maret 2015). Jumat 1 September 2017 Mesir mendeportasi dua WNI asal Sumatera Barat, mahasiswa di Al-Azhar yakni Muhammad Hadi dan Nurul Islam  Elfis.  Pada  1  Agustus  2017  ditangkap  diduga  terlibat  gerakan  radikal  di  Kota Samanud,  Mesir.  Keduanya  diterbangkan  dari  bandara  Kairo,  tiba  di  Bandara  Soekarno- Hatta Sabtu 2 September 2017. Pada 8 Juli 2017 Mesir juga mendeportasi empat mahasiswa asal Indonesia yang ditahan sejak Juni 2017 setelah ditangkap di Kota Samanud. WNI di Mesir  diperkirakan  4000-5.000  orang  mayoritas  mahasiswa.  Samanud  merupakan  kota  di Mesir  yang  diduga  sebagai  jaringan  radikalisme.  Pengajar  di  Samandu  dicurigai  otoritas Mesir ada yang menyebarkan paham radikal. Kota Samanud mandiri secara finansial karena mendapat dana dari Qatar sehingga mampu memberi beasiswa pada para mahasiswa. 15
Hal ini menandaskan bahwa tewasnya Osama bin Laden Mei 2011 dalam realitanya tak meredam eksisnya kelompok militan jihad di Timur Tengah. Osama bin Laden tokoh al-Qaeda tewas tertembak oleh pasukan elite Navy SEAL AS di Pakistan pada Mei 2011. Publik menganggap sebagai akhir kekerasan kelompok militan jihad dalam Islam terhadap pihak lain. Al-Qaeda eksis berawal dari aksi AS dan sekutunya dalam perang mengusir Uni Soviet  dari  Afghanistan  tahun  1981-1989.  AS  dan  sekutunya  beserta  negara  Islam  yang antikomunis  mendatangkan  kelompok  radikal  Islam  antipemerintah  dari  beberapa  negara untuk  berjuang  bersama  pejuang  Afganistan  yang  dibekali  pelatihan  militer  secara profesional. Pendoktrinnya adalah ulama radikal seperti Abdullah Azzam tokoh Ikhwanul Muslimin dari Palestina. Esensi ideologi al-Qaeda adalah jihad dan pembentukan khilafah islamiyah  (negara  Islam)  merupakan  hal  mutlak  karena  Islam  akan  terlaksana  dengan sempurna  dan  jihad  berupa  perang  baginya  wajib.  Doktrin  kian  panas  karena  anggapan bahwa yang tidak mendukung prinsip kekhalifahan dianggap kafir sehingga dimusuhi, baik
15 Kompas, Sabtu 2 September 2017.
yang  muslim  atau  yang  non  muslim.  Upaya  mewujudkannya  dilakukan  dengan  ragam langkah. Media sosial dan lancarnya pendanaan ikut serta membesarkan andil mewujudkan harapan.  Tapi  gerakan  itu  mengglobal  dan  direspon  oleh  sebagian  gerakan  Islam  radikal, termasuk WNI yang bergabung ada 514 orang. Tekadnya baqiya wa tamadad (kekal dan terus berekspansi).  Awalnya  hanya  sebuah  kamp  pelatihan  di  Provinsi  Kandahar,  Afganistan gerakan  rintisan  tahun  1999  diberi  nama Jund  al-Sham (pasukan  Syam).  Dana  operasional bersumber  dari  modal  pinjaman  200.000  dollar  AS  (Rp  2,4  miliar)  dari  Al  Qaeda  itu akhirnya  bertransformasi  dengan  nama  NIIS  pada  9  April  2013.  Di  Irak,  NIIS menyuburkan konflik Syiah-Sunni karena kebijakan Perdana Menteri Irak Nouri al-Maliki yang  beraliran  Syiah.  Keyakinan  NIIS  bahwa  organisasinya  eksis  bila  mampu memanfaatkan  keruhnya  konflik.  Aksi  bom  bunuh  diri  dengan  target  korban  masal, penculikan,  penyiksaan,  perbudakan  perempuan,  pembantaian,  dan  pemenggalan  kepala sandera. Aksi itu menurut Al Qaeda di Irak (AQI) dikategorikan ekstrim. Abu Qatada, eks- tokoh Al Qaeda di Eropa dan ideolog gerakan jihad asal Jordania menyebut NIIS seperti khawarij, yakni  keragaman  keagamaan ekstrem  abad  ke-7  semasa  Perang  Shiffin.  Dengan demikian, perlunya mewaspadai neo-Khawarij di Indonesia yang telah lama bersemi dengan corak  Islam  ekstrim.  Eksistensi  neo-Khawarij  diduga  dalam  aksi  mengusir  Syiah  di Sampang Madura. Khawarij pernah eksis era Islam Klasik yang berjargon la hukma illallah (tidak ada hukum kecuali hanya hukum dari Allah) yang menafsiri makna ayat hanya sesuai kepentingannya, orang di luar komunitasnya dihalalkan dibunuh.
Presiden  SBY  pidato  pada  Puncak  Peringatan  Hari  Lahir  (Harlah)  ke-85  NU  di Gelora  Bung  Karno,  Senayan,  Jakarta,  Ahad  17  Juli  2011  menilai,  perlu  belajar  pada Nahdlatul  Ulama  (NU)  yang  memiliki  pesantren  secara  nasional  26  ribu,  madrasah  dan sekolah 12 ribu, perguruan tinggi 81 lembaga, dan rumah sakit 214. Kepengurusan terdiri 31  di  wilayah  (provinsi),  339  cabang  (kabupaten/kota),  12  cabang  istimewa  (luar  negeri), 2.630  majelis  wakil  cabang  (kecamatan),  37.125  pengurus  ranting  (kelurahan/desa). Anggota  dan  simpatisan  diprediksi  60  juta  jiwa.  NU  bereputasi  baik  dalam  sejarah perjuangan bangsa dan tak pernah berbuat onar apalagi memberontak. Presiden mengaku senang  NU  terus  bekerja  sama  dan  berdampingan  dengan  pemerintah,  menghargai  sikap
NU yang secara jelas antikekerasan, antiterorisme, dan antiseparatisme. Hal ini diperlukan agar  Indonesia  tetap  dapat  menjaga  kedaulatan  dan  keutuhan  wilayah  dari  berbagai ancaman, termasuk separatis. Presiden mengajak jamaah NU tetap menggalang persatuan dan kesatuan bukan perpecahan. Pidato pada acara yang sama, Ketua Umum PB NU Said Aqil  Siradj  menyatakan,  NU  mendukung  jalannya  pemerintahan.  Dukungan  diberikan sejauh  pemerintah  menjalankan  program  prorakyat,  jika  tidak,  akan  dikoreksi.  NU komitmen  menjaga  empat  pilar  negara  (Pancasila,  NKRI,  UUD  1945,  dan  Bhinneka Tunggal  Ika).  Pilihan  NU  sebagai  tempat  belajar  karena  NU  mengusung  konsep  Islam mengedepankan  nilai  kedamaian,  harmoni  (keselarasan),  dan  kasih  sayang  (rahmat)  di tengah  menghadapi  dinamika  perbedaan  aliran,  paham,  dan  agama.  Warga  NU  idealnya menjadi pionir aksi jalan tengah (toleran) antara ekstrim ‘Akli (rasionalis) dan ekstrim Nakli (skripturalis).  Laku  geraknya  bersumber  dari  Quran,  hadis,  dan  daya  nalar  (ijmak-qiyas). Pola pikirnya berprinsip (1) al-Tawassuth (moderat) tak ekstrim (liberalis-kiri/fundamentalis- kanan). Tak anti-konsep bernegara seperti asas teokrasi (ketuhanan), aristokrasi (kerajaan), demokrasi (kerakyatan) atau lainnya. Hal itu bila memenuhi aspek syura (musyawarah), al- ’Adl (keadilan), al-Musawah (kesetaraan  derajat),  dan al-hurriyyah (kebebasan)  dengan menjaga lima prinsip asasi manusia ( al-Ushulul Khamsah ), (2) at-Tawazzun; seimbang dalam penerapan  kaidah,  teks,  rasio,  dan  realitas,  (3) al-I’tidal (tegak  lurus)  atau  tak  mudah terprovokasi, dan (4) at-Tasamuh (menjunjung tinggi sikap toleran). Konsekuensinya warga NU mewujudkan Ahlu as-Sunnah (berperilaku sebagaimana Nabi SAW, sahabat dan tabi’in (pengikut sahabat) di atas kebenaran.

## F. Urgensi Dakwah dengan Media Sosial
Pasca-pengeboman World Trade Center AS pada 11 September 2001 Amerika masih memunculkan kecurigaan pada muslim dunia. Hal ini diwujudkan dengan adanya program kontraterorisme  (program  melawan  teroris).  Kepolisian  New  York  AS  merekrut  para imigran –sebagian besar muslim- untuk dijadikan informan yang memata-matai aktivitas di kafe, resto, dan masjid. Para imigran tersebut berprofesi sebagai penjual makanan keliling asal Afganistan, sopir asal Mesir, dan pelajar asal Pakistan. Sebagian imigran yang dijadikan informan polisi Amerika ditangkap dalam kasus-kasus kecil seperti tiket parkir. Perekrutan
detektif  swasta  itu  sebagai  upaya  deteksi  dini  AS  mengetahui  pihak  yang  memberikan pandangan soal dunia terorisme. 16 Sidang Umum PBB di New York 23 September 2010, Presiden Iran saat itu Mahmud Ahmadinejad menegaskan teori konspirasi serangan teroris 11  September  2001  di  New  York  dan  Washington  bahwa  AS  terlibat  serangan  atau membiarkan. Serangan untuk membalikkan kemenangan ekonomi AS dan pengaruhnya di Timur  Tengah  demi  menyelamatkan  rezim  Zionis.  Tatkala  Ahmadinejad  berpidato  pada Sidang  Umum  PBB  di  New  York  11  September  2010  perwakilan  AS,  Inggris,  Swedia, Australia,  Belgia,  Uruguay,  dan  Spanyol  keluar  dari  ruang  sidang  (Obama  berpidato  pagi hari, Ahmadinejad sore harinya). Ahmadinejad meminta PBB membentuk tim pencari fakta independen menyelidiki serangan 9 November 2001 dengan memaparkan 3 teori (1) teori konspirasi,  serangan  dilakukan  organisasi  teroris  yang  kompleks  dan  amat  kuat,  bahkan menembus  intelijen  dan  pertahanan  AS  yang  dilindungi  pejabat  AS,  (2)  segelintir  orang pada  pemerintahan  AS  merancang  serangan  untuk  membalikkan  perekonomian  AS  yang menurun. Mereka ingin mencengkeramkan kukunya di Timur Tengah dan rezim Zionis, (3) AS  mengalokasikan  dana  80  miliar  dollar  AS  untuk  mempercanggih  senjata  nuklir. 17 Menteri Pertahanan Amerika Ashton Carter menyatakan, tahun 2017 AS akan menyisihkan total dana sebesar 583 miliar dollar AS dari total dana pertahanan yang dialokasikan untuk dana  kontingensi  luar  negeri.  Dana  untuk  membiayai  kegiatan  militer  di  Afganistan, sedangkan  dana  untuk  memerangi  NIIS  sebesar  7  miliar  dollar  AS  yang  naik  sekitar  35 persen dari anggaran tahun 2016. Upaya AS akibat agresivitas Rusia mencaplok Crimea dan dukungannya pada gerakan separatis pro Rusia di Ukraina Timur. Upaya AS menghadapi itu  adalah  membuat drone (pesawat  tempur  tanpa  awak)  kecil,  sistem  pengamanan  siber, perang  elektronik,  peningkatan  pengamanan  satelit  AS.  Harapannya  tak  dikalahkan  oleh kemampuan Rusia dan China. 18
Hasil  survei The  Pew  Research  Center (2015)  bahwa  4  persen  dari  jumlah  penduduk Indonesia  (10  juta)  adalah  pendukung  NIIS  sehingga  Indonesia  dijadikan  tempat persemaian NIIS. Tegaknya negara Islam untuk pelaksanaan syariat Islam di Indonesia dan
16 Kompas ,12 Mei 2014. 17 Suara Merdeka, 25 September 2010.
18 Kompas, 3 Februari 2016.
dunia  yang  warga  negaranya  mayoritas  muslim  (Mesir,  Pakistan,  Maroko,  dan  Indonesia) merupakan  impian  mereka  yang  mendukung  NIIS.  Eksklusivisme  dan  tekstualnya memahami ajaran agama didukung mudahnya mengakses informasi global mulai dari taktik dan  strategi  perang,  cara  mendapatkan  senjata,  cara  meracik  bom  dan  sumber  bahan bakunya  merupakan  bagian  dari  mudahnya  persemaian  benih-benih  radikalis.  Direktur Institut  untuk  Analisis  Kebijakan  Konflik  (IPAC)  Sidney  Jones  mengatakan,  NIIS  telah mengembangkan  kekuatan  baru  di  Asia  Tenggara  dalam  dua  tahun  terakhir  (2015-2016). Basis  di  Asia  Tenggara,  yaitu  Filipina  bagian  selatan  yang  disiapkan  pimpinan  NIIS  di Suriah sebagai wilayah pengganti ketika pasukan NIIS semakin sulit bergerak di Suriah dan Timur Tengah. Pada Oktober 2016, terdapat empat kelompok yang berafiliasi dengan NIIS di  Filipina  bagian  selatan,  yakni  kelompok  Abu  Sayyaf  di  wilayah  Basilan  yang  dipimpin Isnilon Hapilon telah ditetapkan sebagai pimpinan NIIS Asia Tenggara, kelompok Ansarul Khilafa Filipina (AKP) yang memiliki hubungan dengan MIT yang memasok senjata pada Santoso  (teroris  di  Poso),  grup  Maute  di  Lanao  del  Sur,  dan  Pejuang  Kebebasan  Islam Bangsamoro  (BIFF). 19 Kondisi  ini  harus  ditangani  secara  serius  dengan  dakkwah  melalui media  sosial  agar  benih  radikalisme  yang  ditanamkan  pihak  tertentu  melalui  media  sosial tertangani.
Dakwah  dengan  media  sosial  merupakan  keharusan  di  tengah  animo  besar  warga dengan media sosial. Muatan dakwah yang meluruskan pemahaman yang salah bagi pelaku yang menafsirkan ajaran agama dengan kaca mata kudang menjadi benar. Solusi bijak yang perlu dilakukan adalah dengan memanfaatkan media sosial dengan dalih.
Pertama, pijakan hukum media massa/media sosial yang kokoh. Keberadaan media massa  secara de  jure kokoh  berlandaskan  UU  Nomor  40  Tahun  1999  tentang Persuratkabaran (Pers) bahwa pers keberadaannya legal sebagai sumber pemberitaan pada publik  pembaca/pemirsa.  Media  massa  merupakan  bagian  integral  dari  kehidupan masyarakat  yang  mendambakan  demokrasi  dan  kebebasan  (yang  terbatas),  keberadaannya cukup  strategis  dan  senantiasa  diperhitungkan  masyarakat.  Dalam  pandangan  positivistik,
19 Kompas, Senin 20 Maret 2017.
berita  adalah  cermin  dari  realitas,  berita  harus  mencerminkan  realitas  yang  hendak diberitakan.  Apa  pun  yang  disampaikan  media  dianggap  sesuatu  yang  benar.  Dalam pandangan  konstruksionisme,  berita  adalah  hasil  dari  konstruksi  (rekayasa)  sosial  media. Berita selalu melibatkan pandangan, ideologi dan nilai dari wartawan atau media. Artinya, sebagai  aktor  sosial,  wartawan  turut  mendefinisikan  apa  yang  terjadi  dan  secara  aktif membentuk  peristiwa  dalam  pemahaman  mereka.  Khalayak  pembaca  pun  memiliki penafsiran sendiri yang (bisa jadi) berbeda dari pembuat berita. Untuk mengatasi perbedaan keduanya,  dalam  dunia  jurnalistik  terdapat  kebijakan  imparsialitas  serta  teknik penyampaiannya  yang  memenuhi cover  both  side sebagai  panduan  etikanya.  Kedua  hal tersebut, artinya kebenaran dalam isi berita tidak bisa dilihat dari ‘satu pihak’, tetapi harus dikonfirmasi menurut kebenaran ‘pihak’ lain. Norma yang dapat dijadikan sandaran hukum dikenal  dengan  istilah  kode  etik  jurnalistik  yakni  ketentuan  yang  dijadikan  pedoman  bagi setiap  wartawan  dalam  menjalankan  tugasnya,  sedangkan  dari  aspek  pengaduan  hukum, institusi yang disediakan untuk menyelesaikan terjadinya kerugian yang muncul akibat sajian pers  adalah  melalui  tiga  jalur  yakni  mempergunakan  hak  jawab,  menempuh  jalur  hukum lewat  lembaga  peradilan,  dan  mempergunakan  keduanya.  Dalam  konteks  media  sebagai peredam  radikalisme,  keberadaan  media  sosial  berpijak  pada  pandangan  positivistik  (nihil interpretasi dalam pemberitaan, tapi murni/faktawi).
Hal  yang  harus  segera  diselesaikan  kaitannya  dengan  segi  kehidupan  yang terintegrasi  dengan  internet  menjadi  obyek  ekonomi  dan  politik  sehingga  muncul perdebatan  tentang  hak  pengguna  internet  atas  data  dirinya  yang  dikelola  perusahaan berbasis cloud dan big data. Bila internet menghasilkan data pengguna internet, siapa yang memiliki data itu? Menurut Sudibyo, pertama, data sebagai aset atau modal dari perusahaan digital  seperti Google,  Facebook,  Microsoft, dan Apple ( data  as capital ).  Dalihnya  perusahaan tersebut telah berinvestasi besar dan data dimanfaatkan publik secara cuma-cuma. Kedua, data  milik  pengguna  internet  ( data  as  labor ).  Dalihnya,  pengguna  tak  menyadari  menjadi obyek pegawasan, perekaman, pencatatan oleh perusahaan penyedia layanan internet. Data lebih  banyak  dimanfaatkan  oleh  si  perusahaan  daripada  kepentingan  pengguna.  Hal  ini belajar  dari  skandal  Cambridge  Analytica  bahwa  data  pengguna  internet  bocor  ke  pihak
yang tak bertanggung jawab. Perusahaan layanan digital tak mampu melindungi keamanan data  dan  siapa  yang  bertanggung  jawab  atas  terjadinya  kebocoran  data.  Parlemen  Eropa mengesahkan General Data Protection Regulation (GDPR) 25 Mei 2018 yang mengatur secara detail  kewajiban  perusahaan  yang  memanfaatkan  data  digital  warga  Uni  Eropa.  GDPR mewajibkan  institusi  pengelola  data  pengguna  layanan  digital  (1)  membuat  syarat  dan ketentuan  penggunaan  layanan  digital  dan  penyerapan  data  yang  mengikutinya  secara sederhana,  mudah  dipahami,  dan  dapat  dibatalkan  setiap  saat  oleh  pengguna,  (2) menyediakan  layanan  tanya-jawab  yang  mudah  dimengerti  dan  mudah  diaksesnya,  (3) melindungi secara ketat identitas ras, etnis, agama, (4) menghapus seluruh  data pengguna dengan  segera  bila  diminta  pengguna,  (5)  memberikan  akses  yang  memadai  ke  pengguna untuk dapat penjelasan tentang data pengguna, bagaimana data dikelola dan didistribusikan, (6)  menunjuk  petugas  perlindungan  data  untuk  mengawasi  kepatuhan  terhadap  GDPR. 20 Bila  kewajiban  GDPR  tersebut  terlaksana  di  Indonesia  maka  media  sosial  benar-benar menjamin keselamatan pemiliki data yang termanfaatkan oleh publik.
Kedua, besarnya peran media massa untuk memenuhi kebutuhan publik. Peristiwa global,  kecil  atau  besar,  menjadi  info  yang  dibutuhkan  publik  karena  ekspos  media. Menurut  teori agenda  setting ,  media  berperan  mengajak  publik  untuk  memikirkan  suatu realitas  sehingga  menggiring  penafsiran  fakta  terdekat  di  sekelilingnya.  Pakar  media memunculkan  adagium The  borders  are  gone.  We  have  to  grow .  Batas  wilayah  sudah  lenyap, namun tetap tumbuh dan berkembang. Dengan demikian, publikasi nilai humanis religious melalui  media  sosial  diharapkan  menjadi  kebutuhan  untuk  menjadi  sumber  pengetahuan publik agar tidak menjadi radikal.
Ketiga,  peran  media  sebagai  ‘penyambung  lidah’.  Kedudukan  wartawan  sangat berperan  penting  dalam  mewartakan  realitas  di  hadapan  publik.  Satu  hal  yang  perlu dievaluasi adalah peran pemerintah dalam mengayomi kerja jurnalis. Sebagai perbandingan, dalam  catatan  Basuki,  era  Orde  Baru,  koran  dibatasi  untuk  tidak  memberitakan  jatuhnya
20 Agus Sudibyo, Rezim Pengaturan Data Digital. Kompas , Senin 20 Agustus 2018, hlm.7.
helikopter  milik  pemerintah,  peredaran  uang  palsu,  diancam  diberedelnya  koran  bila memberitakan  pembelian  kapal  bekas  dari  Jerman  oleh  pemerintah.  Akan  tetapi,  era kebebasan  pers  nasional  pasca-Orde  Baru,  publik  dihadapkan  dengan  materi  berita  yang sahih dan tidak sahih dan sulitnya membedakan antara berita akurat dan tidak akurat. Di sisi lain,  peran  publik  merespon  realitas  pemberitaan  koran  diwujudkan  dengan  pengaduan publik  pada  Dewan  Pers  karena  merasa  dirugikan.  Pada  tahun  2012  sebanyak  476 pengaduan, tahun 2013 ada 800 pengaduan. Pengaduan didominasi faktor berita yang tidak berimbang dan tidak adanya konvirmasi jurnalis pada narasumber, pencampuradukan fakta dengan  opini/menghakimi,  berita  yang  tak  akurat,  tak  profesional  dalam  mencari  berita, melanggar asas praduga tak bersalah, tak menyembunyikan identitas korban kejahatan susila dan identitas pelaku kejahatan di bawah umur, tak jelas sumber beritanya, dan berita yang tak  berimbang.  Hal  tersebut  akibat  kurang  profesional,  kurang  beretika,  kurang  wawasan bagi wartawan, ketidaksiapan pers menyiapkan sumber daya wartawan dan pekerja media dari  aspek  kuantitas  dan  kualitas.  Hal  yang  terjadi  adalah  (1)  mendadak  jadi  wartawan’ meski sama sekali tidak siap, (2) tidak adanya pendidikan tinggi khusus ’mencipta’ wartawan dengan  kapasitas  moral  yang  memadahi,  (3)  perusahaan  pers  tak  memiliki  waktu  yang cukup  untuk  mendidik  dan  mengader  wartawan  profesional  karena  kebutuhan  pasar. Wartawan  dikejar  tanggung  jawab  pemberitaan  sedangkan  waktu  belajar  untuk meningkatkan  kapasitas  sangat  sedikit,  (4)  organisasi  profesi  wartawan  tak  memiliki  dana memadai  untuk  ’menciptakan’  anggotanya  menjadi  wartawan  berkualitas  dan  kurang mampunya  merancang  penguatan  kapasitas  organisasi.  Latar  belakang  disiplin  ilmu wartawan  yang  ragam  dan  menjadi  wartawan  ’mengalir’  atau  bekerja  sambil  belajar, sehingga dikembalikan pada diri wartawan. Organisasi profesi wartawan (PWI) bertanggung jawab yakni meningkatkan kapasitas profesi wartawan berdasarkan Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/II/20120 tentang Standar Kompetensi Wartawan yang berfungsi melindungi  kepentingan  publik  dan  hak  pribadi  warga  masyarakat,  menjaga  kehormatan pekerja  wartawan,  bukan  membatasi  hak  warga  negara  menjadi  wartawan.  Untuk mewujudkan standar kompetensi wartawan harus mengikuti uji kompetensi oleh lembaga yang diverifikasi oleh Dewan Pers, yakni perusahaan pers, organisasi pers, perguruan tinggi atau lembaga pendidikan jurnalisme. Dalam konteks tersebut, pemberitaan seputar teroris
hanya  bersifat  informasi  dan  pengetahuan  sehingga  tak  memerlukan  tafsir  dari  jurnalis. Dengan  demikian,  perlu  upaya  optimalisasi  keberadaan  pers  sebagai  media  peredam radikalisme  yang  sekaligus  SDM  pers  diberdayakan  oleh  pemerintah,  pemilik  pers,  dan masyarakat.
Teroris Indonesia pada 2013 mengubah cara karena pola lama dianggap tak optimal dan  telah  terdeteksi  oleh  aparat.  Model  yang  dilakukan  dengan  membuat  kelompok  kecil independen  berupa amaliyat (menyerang)  aparat  hukum,  aksi  perampokan  ( fai ),  dan hacker (membobol  uang  via  internet)  untuk  pembiayaan  dengan  sasaran  cenderung  tematik. Misalnya,  tatkala  muslim  di  Myanmar  disiksa,  wihara  di  Indonesia  sebagai  sasaran  teror. Merebaknya  kelompok  baru  karena  pemanfaatan  jihad  di  internet.  Negara  tak  mampu mengimbangi aksi teroris karena pola kerja birokrasi terbatas aspek dana, SDM, dan kurang koordinasi  antar- stakeholders .  Di  sisi  lain,  teroris  kinerjanya  tak  dibatasi  ruang  dan  waktu. Penanggulangan  teroris  dengan  penegakan  hukum  gagal,  program  deradikalisasi  dianggap deislamisasi  atau  dejihadisasi.  Paradigma  negara  bahwa  teroris  karena  berpikir  radikal, sehingga pendekatan ideologi jadi panglima. Akibatnya, kelompok yang tak terkait teroris tapi  dianggap  radikal  (FPI  atau  FUI)  menolak  deradikalisasi.  Kata  kunci  mengatasi  teror adalah  pendekatan  kemanusiaan  dan  tak  beranggapan  bahwa  teroris  selamanya  musuh negara.  Jadi,  teroris  perlu  dilawan  dengan  ide,  sumber  ide,  dan  pencerahan  tanpa  angkat senjata.  Teroris  kategori  bahaya  laten  maka  diantisipasi  dengan  program  pengenalan  diri ( early dissemination programs ).

## G. Simpulan
Data dalam naskah ini mendedahkan bahwa media sosial menjadi kebutuhan primer masyarakat  global  dan  rentan  disisipi  pesan  radikal.  Menyikapinya,  perlunya  media  sosial didesain  sebagai  wadah  penyeimbang  berita  radikal  dengan  menyajikan  berita  yang  sesuai ajaran agama, yakni santun, humanis, modernis, dan nirkonflik. Kecepatan dan keakuratan
dakwah di media sosial merupakan kata kunci keberhasilan. Hal ini dibutuhkan kepiawaian da’i yang respek dan mampu memanfaatkan kecanggihan IT.

## Daftar Pustaka
Haryanto, Ignatius. Transformasi ‘The New York Times’ Kompas , 27 April 2015.
Muthmainnah, Amalia Nurul. Perihal Netralitas Media. Kompas , 24 Juli 2014.
Priyatna, Johanes Eka. Ancaman Represi Digital. Kompas , Rabu 4 Januari 2017.
Piliang, Yasraf Amir. Republik Simulakra. Kompas , Kamis 26 Januari 2017.
Suradji, Adjie. Serigala di Kandang Domba. Kompas , Jumat 28 Juli 2017
Sunarto,  Andang,  2017. Dampak  Media  Sosial  terhadap  Paham  Radikalisme .  Jurnal  Nuansa STAIN Pamekasan, Vol.X.
Sudibyo, Agus. Rezim Pengaturan Data Digital. Kompas , Senin 20 Agustus 2018.