## PENGARUH SISTEM PELAYANAN PAJAK DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI TERHADAP
PENERAPAN SELF ASSESSMENT SYSTEM DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANTUL
Uum Helmina Chaerunisak Suyanto* Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa *iyantsuyanto@gmail.com

## ABSTRACT
This  study  was  conducted  to  examine  the  effect  of  the  tax  system  variables  and individual tax compliance on the  implementation  of self assessment system in  KPP  Pratama Bantul. This study uses the dependent variable is self assessment system and the indepen dent variable is the tax system , an individual taxpayer compliance are listed in the KPP Pratama Bantul.  The  sampling  technique  used  is  random  sampling  of  individual  taxpayers  in  the region  of  Bantul  and  individuals  who  have  a  NPWP.  Data  collection  procedures  using  a questionnaire  which  was  distributed  to  be  filled  by  an  individual  taxpayer.  The  analysis technique used is multiple regression with SPSS 16.0 tools.
Based  on  the  results  of  the  analysis  indicate  that  the  variable  tax  system  and compliance services an individual taxpayer simul tan  proved  significant  effect  on  the implementation  of  self  assessment  system  .  Predictive  ability  of  the  three  variables  on  self assessment  system  shows  the  independent  variables  can  explain  the  variation  in  the dependent variable of 34.8 % and the rest is explained by other variables.
Keywords: system of service tax, individual tax compliance, and self assessment system .

## PENDAHULUAN
Pajak  merupakan  sumber  penerimaan negara  yang  memiliki  peran  penting  dari waktu  ke  waktu.  Mengingat  pentingnya peranan  pajak,  maka  pemerintah  dalam  hal ini Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan  penerimaan  pajak.  Salah satu  upaya  yang  dilakukan  adalah  melalui reformasi  peraturan  perundang-undangan  di bidang  perpajakan  dengan  diberlakukannya self  assessment  system dalam  pemungutan pajak  sejak  tahun  fiskal  1984  (Santi,  2011). Self  assessment  system merupakan  sistem yang memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan  ke  Kantor  Pelayanan  Pajak seluruh  pajak  yang  menjadi  kewajibannya. Kepatuhan  wajib  pajak  sangatlah  penting dalam  menghitung  dengan  jujur  pajak
terutang  dan  menyetor  serta  melaporkannya tepat waktu.
Di  Kantor  Pelayanan  Pajak  melayani wajib pajak dengan tujuan untuk memberikan  kenyamanan,  keamanan,  dan kepastian  bagi  wajib  pajak  dalam  memenuhi kewajiban dan haknya di bidang perpajakan.Sosialisasi tentang mengapa, bagaimana, dimana, kapan, dan apa perpajakan  itu  selalu  dilakukan  sehingga wajib  pajak  dapat  memahami  dan  mampu memenuhi  kewajiban  dan  haknya  sesuai dengan  Undang-Undang  Perpajakan  yang berlaku.  Keamanan  juga  sangat  diperlukan untuk mengawasi ketiga fungsi agar berjalan dengan baik.
Pelayanan  pajak  yang  baik  diharapkan dapat  membawa  pengaruh  baik  bagi  wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya membayar  pajak.  Seperti  dalam  penelitian
yang  dilakukan  Suyatmin  (2010)  disebutkan bahwa untuk meningkatkan kepatuhan Wajib
Pajak dalam
memenuhi kewajiban perpajakannya,  kualitas  pelayanan  pajak harus ditingkatkan oleh aparat pajak. Pelayanan fiskus yang baik   akan memberikan  kenyamanan  bagi  Wajib  Pajak .  Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka penelitian  ini  mengangkat  topik  tentang sistem  pemungutan  pajak  dengan  judul
Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi Terhadap  Penerapan Self  Assesment  System

## TINJAUAN PUSTAKA Pajak
Pengertian  pajak  menurut  Undang- Undang  Perpajakan  yaitu  iuran  rakyat kepada  negara  berdasarkan  undang-undang dengan  tidak  mendapat  jasa  timbal  yang langsung  dapat  ditunjuk  dan  digunakan untuk  membiayai  pengeluaran  umum  dan pembangunan.
Pajak  mempunyai  peranan  penting  dalam kehidupan  bernegara,  khususnya  di  dalam pelaksanaan  pembangunan  karena  pajak merupakan  sumber  pendapatan  negara  untuk membiayai  semua  pengeluaran  termasuk pengeluaran  pembangunan.  Berdasarkan  hal di  atas  maka  pajak  mempunyai  beberapa fungsi.  Menurut  Resmi  (2007),  fungsi  pajak adalah sebagai berikut:
1. Fungsi Budgetair (Keuangan Negara)
2. Fungsi Regulered (Mengatur) Menurut Resmi (2007), terdapat berbagai  jenis  pajak,  yaitu:  (a)  Berdasarkan Golongan  x  Pajak  Langsung  x  Pajak  Tidak Langsung;  (b)  Berdasarkan  Sifat  x  Pajak Subyektif  x  Pajak Obyektif;  (c)  Berdasarkan Lembaga Pemungut x Pajak Pusat atau Pajak Negara x Pajak Daerah.
Subjek  pajak  merupakan  subjek  yang dikenakan  pajak  sesuai  yang  diatur  oleh Undang-undang  yang  berlaku  (Waluyo, 2008).  Subjek  pemungutan  pajak  menurut Waluyo (2008) sebagai berikut:
1. Orang pribadi.
2. Warisan yang belum terbagi
3. Badan
4. Bentuk usaha tetap
Objek Pajak merupakan objek pengenaan pajak dan dijadikan dasar untuk menghitung pajak terutang (Waluyo, 2008). Objek pemungutan pajak adalah a. penghasilan;
b. laba usaha;
c. hadiah dari undian atau pekerjaan;
d. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta;
e. deviden.
Resmi  (2007)  menyatakan  bahwa  dalam pemungutan  pajak  dikenal  beberapa  sistem pemungutan pajak, yaitu antara lain:
1. Official  Assessment  System merupakan suatu  sistem  pemungutan  pajak  yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk  menentukan  sendiri  jumlah  pajak yang  terutang  setiap  tahunnya  sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku.
2. Self  Assessment  System merupakan  suatu sistem  pemungutan  pajak  yang  memberi wewenang Wajib Pajak
untuk menentukan  sendiri  jumlah  pajak  yang terutang  setiap  tahunnya  sesuai  dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku.
3. With  Holding  System merupakan  suatu sistem  pemungutan  pajak  yang  memberi wewenang  kepada  pihak  ketiga  yang ditunjuk  untuk  menentukan  besarnya pajak  yang  terutang  oleh  Wajib  Pajak sesuai  dengan  ketentuan  undang-undang perpajakan yang berlaku.

## Sistem Pelayanan Pajak
Menurut  Boediono  (2003)  pelayanan umum  harus  dilaksanakan  dalam  suatu rangkaian  kegiatan  terpadu  yang  bersifat: sederhana,  terbuka,  lancar,  tepat,  lengkap, wajar  dan  terjangkau.  Salah  satu  bentuk pelayanan publik adalah pelayanan perpajakan terhadap  wajib  pajak. Sedangkan pengertian  pelayanan  menurut  kamus  besar bahasa Indonesia, adalah a)  perihal atau cara melayani;  b)  servis  dan  jasa;  c)  kemudahan yang  diberikan  sehubungan  dengan  jual  beli barang tau jasa.
Selain itu, Sofyan (2003)
mengemukakan  bahwa  sistem  penetapan pajak harus  mencerminkan  adanya kepastian hukum,  keadilan  dan  kemudahan  agar tanggung jawab Wajib Pajak dalam memenuhi  kewajiban  perpajakan  dapat dipenuhi sesuai peraturan
perundangundangan  perpajakan.  Selain  itu juga  Wajib  Pajak  tidak  boleh  diperlakukan sebagai  obyek,  tetapi  sebagai  subyek  yang harus dibina agar bersedia, mampu dan sadar melaksanakan kewajiban perpajakan.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  peneliti dapat  menentukan hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:
H1: sistem pelayanan pajak berpengaruh positif terhadap penerapan Self Assessment System .

## Kepatuhan Wajib Pajak
Pengertian  kepatuhan  menurut  kamus bahasa  Indonesia  berarti  tunduk  atau  patuh pada  ajaran  atau  aturan.  Sedangkan  menurut Nurmantu  (2006)  dalam  Widjaya  (2011), kepatuhan    perpajakan  didefinisikan  sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi  semua  kewajiban  perpajakan  dan melaksanakan  hak  perpajakannya.Menurut Ismawan  (2001)  agar  tercapainya  kepatuhan yang  sukarela  terdapat  beberapa  faktor  yaitu pelayanan yang baik, prosedur yang sederhana  dan  mudah  serta  pemantauan kepatuhan dan verifikasi yang efektif. Dari  pengertian  tersebut  maka  pastinya pelayanan terhadap masyarakat dapat mempengaruhi  kepatuhan  wajib  pajak  orang pribadi  terhadap  instansi  yang  terkait  dalam hak  ini  adalah  KPP.  Di  dukung  juga  oleh hasil penelitian Budileksama (2001) berdasarkan self  assessment  system wajib pajak menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakannya. Sebagai  konsekuensinya,  DJP  melakukan pemeriksaan  dengan  tujuan  utama  untuk menguji  kepatuhan  pemenuhan  kewajiban
perpajakan  dalam  rangka  meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti dapat menentukan hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:
H2: kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif terhadap penerapan Self Assessment System

## Self Assessment System
Self assessment system adalah pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan,  tanggung  jawab  kepada  wajib pajak  untuk  menghitung,  memperhitungkan, membayar  dan  melaporkan  sendiri  besarnya pajak  yang  harus  dibayar  (Waluyo  dkk, 2003).  Kesit  (2001)  menyatakan  bahwa berlakunya self assessment system
pemungutan  pajak  menuntut  wajib  pajak untuk  lebih  mandiri  dalam  pengelolaan administrasi perpajakannya. Hal ini merupakan bentuk refleksi dari azas pemungutan pajak yang dianut oleh pemerintah yaitu azas pelimpahan kepercayaan sepenuhnya kepada masyarakat.
Kelebihan self  assessment  system ini adalah  Wajib  Pajak  diberi  kepercayaan  oleh pemerintah  ( Fiskus )  untuk  menghitung, membayar,  dan  melaporkan  sendiri  pajak yang  terutang  sesuai  dengan  ketentuan perpajakan yang berlaku. Menurut Sadhani  (2004),  kelemahan self  assessment system yang  memberikan  kepercayaan  pada Wajib Pajak untuk menghitung, menyetorkan dan  melaporkan  sendiri  pajak  terutang, dalam  praktiknya  sulit  berjalan  sesuai dengan  yang  diharapkan  atau  bahkan disalahgunakan system belum bisa diterapkan  oleh  Wajib  pajak  Orang    Pribadi terutama  pemilik  kost,  karena mereka  sering kali  tidak  melaporkan  atau  mencantumkan Pajak  Penghasilannya  di  SPT.  Hal  ini dilakukan  oleh  Wajib  Pajak  pemilik  rumah kost  karena  rendahnya  tingkat kejujuran Wajib
Pajak
Variabel Independen Variabel Dependen
Penelitian  Novianti  (1997)  menyimpulkan bahwa  pelaksanaan self  assessment dan kurangnya pengetahuan Wajib Pajak
terhadap  ketentuan  perpajakan.  Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti dapat
menentukan  hipotesis  dalam  penelitian  ini sebagai berikut:
H3:  Sistem  pelayanan  pajak  dan  kepatuhan wajib  pajak  orang  pribadi  berpengaruh positif  terhadap  penerapan Self  Asseessment System .

## Kerangka Konseptual
Kerangka konseptual dalam
penelitian  ini  dapat  digambarkan  pada gambar di bawah ini:
Gambar 1 Kerangka Konseptual
Pada peneltian
ini, kerangka konseptual menjelaskan bahwa dengan berlakunya Self  Assessment  System ,  maka Wajib  Pajak  dituntut  untuk  menghitung, menyetorkan  dan  melaporkan  sendiri  pajak terutang  yang  merupakan  kewajiban  setiap
Wajib  Pajak.  Dan  pemerintah  dalam  hal  ini aparat  pajak  hanya  bertugas  melayani, mengawasi  dan  melakukan  penyuluhan untuk mengetahui kepatuhan Wajib Pajak.Untuk menyederhanakan alat pemikiran tersebut maka kerangka pemikiran ini dapat digambarkan sebagaimana di atas.
Restritus Kompensasi Nihil bayar Lebih bayar Kurang bayar PT = KP PT < KP PT > KP
PT - ( KP) Pajak dilunasi dalam t ahun berjalan Tarif PTKP Masa dan Tahunan membayar menghitung memperhitungkan Surat Pemberitahuan melapor Self Assessmen t Pajak Terutang (PT) Kredit Pajak (KP)

## METODE PENELITIAN SIFAT PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian kuantitatif.  Data  yang  digunakan  dalam penelitian ini yaitu data primer. Pengumpulan  data  ini  dilakukan  dengan menyebarkan kuisioner sehingga
mendapatkan  informasi  mengenai  persepsi wajib  pajak  tentang  sistem  pelayanan, kepatuhan  wajib  pajak,  dan  penerapan self assessment  system .  Penelitian  ini  mengukur tentang pengaruh sistem pelayanan pajak dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi terhadap penerapan self assessment system di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul.

## VARIABEL PENELITIAN
1. Variabel dependen (Y) : Self assessment system
2. Variabel independen x Sistem Pelayanan Pajak (X1) x Kepatuhan Wajib Pajak (X2)

## DEFINISI OPERASIONAL Sistem Pelayanan Pajak (X1)
Pada  penelitian  ini,  variabel  ini  diukur dengan kuisioner skala likert 5  point untuk 9 pertanyaan.  Berikut  ini  ringkasan  definisi operasional sistem pelayanan pajak.

## Tabel 1

## Definisi Operasional Sistem Pelayanan Pajak
Variabel Definisi Operasional Indikator Skala Sistem pelayanan pajak (X1) pelayanan  umum harus dilaksanakan dalam suatu rangkaian kegiatan terpadu yang bersifat: sederhana, terbuka, lancar, tepat, lengkap, wajar dan terjangkau. Salah satu bentuk pelayanan publik adalah pelayanan perpajakan terhadap wajib pajak (Boediono, 2003) 1. Fiskus  tepat  waktu  melayani  wajib pajak dalam waktu yang
ditentukan.
2. Produksi pelayanan publik diterima dengan benar, tepat, dan sah.
3. Wajib  pajak  tidak  merasa  aman dalam proses dan pelayanan publik.
4. Kelengkapan  sarana  dan  prasarana tersedianya  sarana  kerja  peralatan kerja dan   pendukung    lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi  dan  informatika (telematika). 5. Kemudahan  akses  Tempat  dan lokasi  serta  sarana  pelayanan  yang memadai,  mudah  dijangkau  oleh masyarakat, dan dapat memanfaatkan teknologi telematika. 6. Kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan Pemberi pelayanan harus  bersikap  disiplin,  sopan,  dan santun,  ramah  serta  memberikan pelayanan  yang  ikhlasWajib  pajak tidak mempunyai hak dalam membetulkan SPT. 7. Kenyamanan Lingkungan pelayanan  harus  tertib,  disediakan ruang tunggu  yang nyaman, bersih, rapi,  lingkungan  yang  indah,  sehat Ordinal
serta  dilengkapi  dengan  fasilitas pendukung pelayanan, seperti parkir,  toilet,  tempat  ibadah,  dan lain-lain 8. Kompetensi pelayanan pajak sangat tinggi. 9. Fiskus  memberikan  perhatian  pada wajib pajak.
Pada  penelitian  ini,  variabel  ini  diukur dengan  kuisioner  skala likert 5  point  untuk 14 pertanyaan. Berikut ini ringkasan  definisi
operasional  kepatuhan  wajib  pajak  orang pribadi.

## Tabel 2

## Definisi Operasional Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
Variabel Definisi Operasional Indikator Skala Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (X2) Kepatuhan sukarela merupakan tulang punggung self assessment system di mana wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban pajaknya dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajak tersebut (Ismawan, 2001). 1. Wajib pajak pajak paham atau berusaha  untuk  memahami semua  peraturan  pajak  yang
berlaku saat ini.
2. Wajib pajak membayar pajak sesuai dengan jumlah pajak yang terutang.
3. Wajib pajak tidak mempunyai tunggakan  pajak  untuk  semua jenis pajak.
4. Wajib  pajak  tidak  pernah dijatuhi hukuman karena melakukan  tindak  pidana  di bidang perpajakan dalam jangka  waktu  sepuluh  tahun terakhir. 5. Wajib pajak harus transparansi dalam melaporkan jumlah pajak yang terutang. 6. Wajib pajak harus tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan untuk semua jenis pajak. 7. Dalam dua tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan, dan dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir. 8. Wajib pajak melakukan pembayaran pajak terutang di tempat yang telah ditunjuk oleh Dirjen Pajak. 9. Semakin mudah proses Ordinal
pembayaran pajak, semakin
tinggi tingkat kesadaran seseorang dalam membayar pajaknya. 10. Wajib pajak menggunakan tarif pajak yang sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku. 11. Pemberian informasi tentang pajak sangat penting hal ini dikarenakan banyak masyarakat yang belum mengetahui fungsi dari pajak tersebut. 12. Dengan adanya penyuluhan oleh Dirjen Pajak, akan meningkatkan kesadaran wajib pajak. 13. Wajib pajak membayar pajak sesuai dengan jumlah pajak yang terutang. 14. Wajib pajak harus menpunyai pengetahuan mengenai peraturan perpajakan.

## Self Assessment System (SAS) (Y)
Pada  penelitian  ini,  variabel  ini  diukur dengan  kuisioner  skala likert 5  point  untuk
13 pertanyaan.  Berikut  ini  ringkasan  definisi operasional Self Assessment System.
Tabel 3

## Definisi Operasional Variabel Self Assessment System
Variabel Definisi Operasional Indikator Skala Self Assessment System (Y) Self assessment system merupakan suatu pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib pajak untuk menentukan pajak terutang. Dalam hal ini Wajib Pajak diberi tanggung jawab untuk melaksanakan kewajibannya dibidang perpajakan (Tarjo, 2006) 1. Wajib pajak sebagai penghitung jumlah pajak terutang.
2. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.
3. SPT merupakan alat untuk menghitung dan melaporkan jumlah pajak terutang
4. SPT merupakan alat untuk melaporkan pajak dan perhitungan pajak teutang.
5. Wajib pajak aktif mulai menghitung, menyetor, melaporkan sendiri pajak terutang.
6. Wajib pajak memiliki kemampuan
menghitung pajak yang terutang dengan benar. 7. Wajib pajak tidak harus mempunyai kemampuan untuk mengisi Surat Pemberitahuan (SPT). Ordinal
8. Pemberian Reward dan Punishment
diperlukan guna meningkatkan kesadaran pembayaran perpajakan oleh wajib pajak. 9. Setiap  wajib  pajak  mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 10. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak tergantung pada wajib pajak sendiri. 11. Semakin mudah proses pembayaran pajak, semakin tinggi tingkat kesadaran seseorang dalam membayar pajaknya. 12. sistem kontrol dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik 13. Wajib pajak secara suka rela menghitung, menyetor, melaporkan sendiri pajak terutang.

## Pengembangan Instrumen Penelitian
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data kuantitatif dan menngunakan  kuisioner  untuk  mengukur variabel  independent  dan  varibel  dependen. Di dalam kuisioner ini, peneliti menggunakan  alat  ukur  yaitu  skala likert 5 (lima)  point.  Skala likert merupakan  metode skala bipolar yang mengukur baik tanggapan positif  ataupun  negatif  terhadap  suatu pernyataan. Empat skala pilihan juga kadang digunakan untuk kuesioner skala Likert yang memaksa  orang  memilih  salah  satu  kutub karena pilihan "netral" tak tersedia (Wikipedia).
Penelitian  ini  menggunakan  pilot  test (uji awal) sebelum penelitian yang sebenarnya dilaksanakan. Kuisioner pilot test disebar  sebanyak  30  responden  yang  terdiri dari  mahasiswa  Universitas  Sarjanawiyata Tamansiswa  dan  mahasiswa  Universitas  lain yang tinggal disekitar tempat tinggal sementara peneliti.

## Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel
Dalam  penelitian  ini  Populasi  yang akan dijadikan sebagai obyek penelitian adalah Wajib  Pajak  Orang  Pribadi yang  berada  di  wilayah  Bantul  dan  individu yang  telah  memiliki  Nomor  Pokok  Wajib Pajak  (NPWP).  Teknik  pengambilan  sample
penelitian  dipakai  yaitu  simple  random sampling technique terhadap 70 Wajib Pajak Orang Pribadi yang berada di wilayah Bantul dan  individu  yang  telah  memiliki  Nomor Pokok  Wajib  Pajak  (NPWP).  Prosedur pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  dengan cara  langsung menyampaikan  pertanyaan  yang  berupa kuisioner  dan  wawancara langsung  dengan Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  di  wilayah Bantul.

## Metode Analisis Data
Jawaban  responden  diukur  dengan menggunakan  skala likert .  Menurut  Sugiono (2006) skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, persepsi seseorang  atau  sekelompok  orang  tentang fenomena  sosial.  Teknik    analisis  data  yang digunakan  adalah software SPSS  16.  Untuk item  tertentu  dilakukan  pembalikan  skor penilaian.  Pengujian  yang  dipakai  dalam analisis data penelitian ini adalah:
1.

## Statistik Deskriptif
Analisis  statistik  deskriptif  digunakan untuk  memberikan  gambaran  mengenai variabel  yang  diteliti.  Uji  statistik  deskriptif mencakup  nilai  rata-rata  ( mean ),  nilai minimum,  nilai  maksimum,  nilai mean,  nilai range,  nilai  standar  deviasi,  dari  data tingkat
kepatuhan  Wajib  Pajak  dan  penerimaan pajak ( Widjaya, 2011).

## Uji Kualitas Data
Uji kualitas data tersebut dilakukan dengan program SPSS 16.

## Uji Validitas
Kesahihan  (validity)  suatu  alat  ukur adalah kemampuan alat ukur untuk mengukur  indikator-indikator  dari  suatu objek  pengukuran.  Pengujian  validitas  dapat dilakukan  dengan  melihat  nilai Correlated Item-Total Correlation dengan kriteria sebagai berikut: jika nilai r hitung lebih besar dari  r  tabel  dan  nilainya  positif  (pada  taraf signifikan  5  persen  atau  0,05),  maka  butir atau  pertanyaan  atau  indikator  tersebut
2006).

## Uji Reliabilitas
Suatu kuesioner dikatakan reliable atau handal  jika  jawaban  seseorang  terhadap pertanyaan  adalah  konsisten  atau  stabil  dari waktu  ke  waktu.  Untuk  itu  perlu  dilakukan uji reliabilitas. Pada umumnya suatu konstruk atau variabel dikatakan reliable  jika memberikan  nilai  cronbach  alpa  lebih  besar dari 0.60 (Ghozali,  2006).

## Uji Asumsi Klasik
Uji Normalitas Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui  apakah  dalam  model  regresi, variabel-variabel  memiliki  distribusi  normal. Probability Plot merupakan metode yang  handal  untuk  menguji  apakah  dalam
sebuah  model  regresi,  variabel  independen atau  keduanya  mempunyai  distribusi  normal atau  tidak  . Probability  Plot adalah  sebagai berikut. (Ghozali, 2006)
1. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
2. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.
b.

## Multikolonieritas
Uji multikolonieritas dilakukan dengan menganalisis  matriks  korelasi  variabel- variabel  independen,  nilai Tolerance ,  dan nilai Variance  Inflation  Factor (VIF).  Suatu model regresi menunjukkan adanya multikolinearitas  jika:  x  Tingkat  korelasi  > 95% x  Nilai  Tolerance  <  0.05,  atau x  Nilai VIF  >  10. Model  regresi  yang  baik seharusnya  tidak  terjadi  korelasi  antar variabel independen (Ghozali, 2006).

## Heterokedastisitas
Model  regresi  yang  baik  adalah  yang homoskedastisitas  (Ghozali,  2006).  Cara mendeteksi Heteroskedastisitas adalah dengan  melihat  grafik  plot  antara  nilai prediksi variabel dependen dengan residualnya  dan  melihat  ada  tidaknya  pola tertentu pada grafik scatterplot. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk suatu pola yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit),  maka  mengindikasikan  telah terjadi heteroskedastisitas.

## Analisis Regresi Linier berganda
Model regresi yang  digunakan untuk menguji hipotesis adalah sebagai berikut: Y = a + b 1X1 + b2X2 + e Keterangan:
Y = self assessment system a =  Konstanta b1, b2 =  Koefisien regresi X1 =  Pelayanan pajak X2 = Kepatuhan pajak e =  Error

## Pengujian Hipotesis
Uji Parsial (Uji t)
Uji  t  dilakukan  untuk  mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen  secara  partial  (individu)  tehadap variabel  dependen.  Tingkat  kepercayaan yang  digunakan  adalah  95%  atau  taraf signifikansi 5% ( a  =  0,05)  dengan kriteria penilaian sebagai berikut: t hitung > t tabel,    maka  Ho  ditolak  dan  Ha  diterima yang  berarti  bahwa  ada  pengaruh  yang signifikan dari masing-masing  variabel independen  terhadap  variabel  dependen secara  parsial.  t  hitung  <  t  tabel,    maka  Ho diterima  dan  Ha  ditolak  yang  berarti  bahwa tidak  ada  pengaruh  yang  signifikan  dari masing-masing variabel independen terhadap  variabel  dependen  secara  parsial.  x Uji Signifikansi

## Simultan (Uji Statistik F)
Tingkat  kepercayaan  yang  digunakan adalah  95%  atau  taraf  signifikansi  5%  (a  = 0,05)  dengan  kriteria  penilaian  sebagai
berikut:  Jika  F  hitung  >  F  tabel,  maka  Ho ditolak  dan  Ha  diterima  yang  berarti  bahwa variabel independen secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap  variabel  dependen;  Jika  F  hitung  < F  tabel,  maka  Ho  diterima  dan  Ha  ditolak yang  berarti  bahwa  variabel  independen secara  simultan  tidak  mempunyai  pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

## Koefisien Determinasi
Koefisien  determinasi  (R²)    pada intinya mengukur  seberapa jauh  kemampuan model  dalam  menerangkan  variasi  variabel independen.  Nilai  R  yang  kecil  berarti kemampuan  variabel-variabel  independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Menurut Gujarati dalam Ghozali (2006), jika dalam uji empiris didapat  nilai  adjusted  R²  negatif,  maka  nilai adjusted R  ² dianggap nol. Secara matematis jika nilai R² = 1, maka R² =1,
sedangkan jika nilai R ² = 0, maka adjusted R ²  =  (1-k)/(n-k). Jika k > 1, maka adjusted R² akan bernilai negatif.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN Gambaran Umum Objek Penelitian
Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian ini  dilakukan terhadap wajib pajak orang  pribadi yang terdaftar  di  Kantor Pajak  Pratama  Pratama  Bantul.  Penyebaran
kuisioner  dilaksanakan  mulai  tanggal  12 September 2013 sampai dengan 26
September 2013. Peneliti mengambil sampel  sebanyak 70 responden (wajib  pajak) dengan peta distribusi sebagai berikut.

## Tabel 4 Data Sample Penelitian
No. Keterangan Jumlah wajib pajak orang pribadi Persentase 1. Jumlah kuisioner yang disebar 70 buah 100 % 2. Jumlah kuisioner yang kembali 60 buah 85.72 %
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 3. Jumlah kuisioner yang tidak sah 7 buah 10 % 4. Jumlah kuisioner yang tidak kembali 3 buah 4 ,28% 5. Jumlah kuisioner yang diolah 60 buah 100 % Tabel 5

## Hasil Uji Deskripsi Responden Menurut Umur
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid <  30 tahun 27 45.0 45.0 45.0 31 - 40 tahun 21 35.0 35.0 80.0 41 - 50 tahun 12 20.0 20.0 100.0 Total 60 100.0 100.0 Tabel 6

## Hasil Uji Deskripsi Responden Menurut Jenis Kelamin
Frequency  Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid laki-laki 34 56.7 56.7 56.7 perempuan 26 43.3 43.3 100.0 Total 60 100.0 100.0 Tabel 7

## Hasil Uji Deskripsi Responden Menurut Pendidikan Terakhir
Valid   SD                     5         8.3                8.3                   8.3 SMP                  9        15.0              15.0                 23.3 SMA 21 35.0 35.0 58.3 S1 17 28.3 28.3 86.7 Lainnya 8 13.3 13.3 100.0 Total 60 100.0 100.0 Tabel 8 Hasil Uji Deskripsi Responden Menurut Lama Bekerja Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid <  2 tahun 8 13.3 13.3 13.3 2-4 tahun 20 33.3 33.3 46.7 4-6 tahun 16 26.7 26.7 73.3 6-8 tahun 10 16.7 16.7 90.0 > 8 tahun 6 10.0 10.0 100.0 Total 60 100.0 100.0
Frequency  Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid <  Rp  5.000.000 27 45.0 45.0 45.0 Rp 5.000.000 - Rp 10.000.000  18 30.0 30.0 75.0 Rp 10.000.000 - Rp 15.000.000 13 21.7 21.7 96.7 Rp 15.000.000 - Rp 20.000.000 2 3.3 3.3 100.0 Total 60 100.0 100.0 Hasil Uji Instrumen Penelitian Hasil Uji Statistik Deskriptif Tabel 10 Hasil Uji Statistik Deskripsi N Minimum  Maximum Mean Std. Deviation PELAYANAN 60 30.00 43.00 37.0333 3.04189 KEPATUHAN 60 45.00 65.00 59.4500 3.81533 SAS 60 45.00 62.00 51.3667 3.90552 Valid N (listwise) 60
Tabel  10  menjelaskan  bahwa  sistem pelayanan  pajak  dengan  rata-rata  total sebesar  37,  033,  dengan  standar  deviasi sebesar  3.04189.  Ini  berarti  bahwa  sebagian responden cenderung  menjawab setuju untuk pertanyaan  yang  diajukan  berkaitan  dengan masalah  sistem  pelayanan  wajib  pajak. Variabel kepatuhan wajib  pajak dengan rata- rata  total  59,450  dengan  standar  deviasi sebesar 3.81533 menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan  wajib  pajak  menjadi  responden dalam  penelitian  ini  sebesar 59%. Ini  berarti bahwa  sebagian  responden  menjawab  setuju
dalam  hal  kepatuhan  wajib  pajak  orang pribadi.  Variabel  penerapan self  assessment system dengan  rata-rata  total  sebesar  51,367 dengan  standar  deviasi  sebesar  3.90552 menunjukkan  bahwa  tingkat  penerapan self assessment  system dalam  penelitian  ini sebesar  51%.  Ini  berarti  sebagian  responden menjawab  setuju  untuk  pertanyaan  yang diajukan  berkaitan  dengan  penerapan self assessment  system  . Nilai  standar  deviasi masing-masing variabel lebih kecil dari  nilai rata-rata  maka  data  yang  diperoleh  dari lapangan dapat direpresetasikan ke populasi.

## Hasil Uji Kualitas Data
Hasil Uji Validitas Data
Tabel 11 Hasil Pengujian Validitas 1 Pelayanan pajak VAR00001 .393 ** .002 Valid VAR00002 .268 * .038 Valid VAR00003 .419 ** .001 Valid VAR00004 .474 ** .000 Valid VAR00005 .393 ** .002 Valid No Variabel / Butir Pertanyaan Pearson
Sig (2-Tailed)
Keterangan
VAR00006 .268 * .038 Valid VAR00007 .776 ** .000 Valid VAR00008 .474 ** .000 Valid VAR00009 .657 ** .000 Valid 2 Kepatuhan VAR00001 .357 ** .005 Valid VAR00002 .515 ** .000 Valid VAR00003 .290 * .025 Valid VAR00004 .467 ** .000 Valid VAR00005 .357 ** .005 Valid VAR00006 .482 ** .000 Valid VAR00007 .545 ** .000 Valid VAR00008 .485 ** .000 Valid VAR00009 .467 ** .000 Valid VAR00010 .299 * .020 Valid VAR00011 .545 ** .000 Valid VAR00012 .331 ** .010 Valid VAR00013 .543 ** .000 Valid VAR00014 .576 ** .000 Valid 3 Self Assessment System VAR00001 .572 ** .000 Valid VAR00002 .594 ** .000 Valid VAR00003 .423 ** .001 Valid VAR00004 .293 * .023 Valid VAR00005 .745 ** .000 Valid VAR00006 .520 ** .000 Valid VAR00007 .293 * .023 Valid VAR00008 .594 ** .000 Valid VAR00009 .745 ** .000 Valid VAR00010 .520 ** .000 Valid VAR00011 .572 ** .000 Valid VAR00012 .293 * .023 Valid VAR00013 .594 ** .000 Valid
a. Hasil Uji Reliabilitas Data

## Tabel 12 Hasil Pengujian reliabilitas
Variabel                            Cronbach Alpha Keterangan Pelayanan pajak                         .661 Reliabel Kepatuhan .732 Reliabel Self Assessment System .863 Reliabel
Tabel  12  menunjukkan  mengenai  uji reliabilitas  dimana  suatu  instrumen  cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpulan  data  karena  instrumen  sudah baik atau suatu angket dikatakan reliabel jika jawaban responden konsisten.
Pada
umumnya  suatu  konstruk  atau  variabel
dikatakan  reliable  jika  memberikan  nilai cronbach alpa lebih  besar dari 0.60 (Ghozali, 2006). Kolom Cronbach Alpha menunjukkan lebih   besar  dari  0,60,  maka  instrumen  ini dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpulan data.

## Hasil Uji Asumsi Klasik Hasil Uji Normalitas

## Hasil Uji Multikolonieritas
Tabel  4.10  ini  menjelaskan  mengenai  hasil uji  multikolonieritas,  dimana  tidak  terdapat
problem  multikol  pada  model  persamaan regresi dan dapat digunakan dalam penelitian ini.

## Tabel 13 Hasil Uji Multikolonieritas
Model  Collinearity Statistics Tolerance VIF 1     PELAYANAN .975           1.026 KEPATUHAN .975 1.026
a. Dependent Variable: SAS
Berdasarkan  tabel  di  atas  terlihat bahwa  nilai tolerance menunjukkan  angka 1 dan  nilai variance  inflatuion  factor (VIF) disekitar angka 1 untuk setiap variabel, yang ditunjukkan  dengan  nilai tolerance masing- masing  variabel 0,975  serta  VIF  sebesar
1,026  untuk  masing-masing  variabel,  baik variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi maupun  variabel    sistem  pelayanan  pajak. Hal  ini  dapat  disimpulkan  bahwa  tidak terjadi  multikolonieritas  dalam  persamaan regresi berganda.

## Hasil Uji Heteroskedastisitas
Grafik  4.2

## Hasil Uji Heteroskedastisitas
Berdasarkan gambar di atas menunjukkan bahwa data tersebar di atas dan di  bawah  angka  0  (nol)  pada  sumbu  Y  dan tidak  terdapat  suatu  pola  yang  jelas  pada penyebaran  tersebut.  Hal  ini  berarti  tidak terjadi heteroskedastisitas pada model persamaan  regresi,  sehingga  model  regresi
layak digunakan untuk memprediksi penerapan self assessment system berdasarkan variabel yang mempengaruhinya,  yaitu  sistem  pelayanan pajak  dan  kepatuhan  wajib  pajak  orang pribadi.

## Hasil Uji Hipotesis
Uji Koefisien Determinasi
Tabel 14 Hasil Uji Koefisien Determinasi 1 .608 a .370 .           348
3.15327
a. Predictors: (Constant), KEPATUHAN, PELAYANAN
b. Dependent Variable: SAS
Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai Adjusted R Square sebesar 0,348 atau 34,8% menunjukkan bahwa variabel self assessment system dapat dijelaskan oleh sistem pelayanan  pajak  dan  kepatuhan  wajib  pajak
orang    pribadi  sebesar  34,8%  sedangkan sisanya  sebedar  65,2%  dijelaskan  oleh faktor-faktor  lain  yang  tidak  disebutkan dalam penelitian ini.
Hasil Uji t Statistik
Model R
R Square
Adjusted R Square Std. Error of the Estimate

## Tabel 15 Hasil Uji T Statistik
Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients T Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 45.455  7.576 6.000 .000 PELAYANAN .720 .137 .561 5.267 .000 KEPATUHAN -.349 .109 -.341 -3.203 .002 a. Dependent Variable: SAS
Hasil Uji Hipotesis 1: Pengaruh sistem pelayanan pajak terhadap penerapan self assessment system Berdasarkan tabel di  atas, dapat  dilihat bahwa  nilai  t  hitung  untuk  variabel  sistem pelayanan  pajak  (X1)  terhadap  penerapan self  assessment  system (Y)  sebesar  5,267, berarti  t  hitung>  t  tabel  (5,267  >  2,01), memiliki  tingkat  signifikansi  0,000  karena tingkat signifikansi  lebih kecil dari 0,05. Hal ini  membuktikan  bahwa  H0  ditolak  dan  Ha diterima,  ini  menunjukkan  bahwa  variabel sistem  pelayanan  pajak  berpengaruh  positif signifikan terhadap penerapan self assessment system.
Hasil Uji Hipotesis 2: Pengaruh kepatuhan wajib pajak orang pribadi terhadap penerapan self assessment system
Hasil  pengujian  variabel  kepatuhan wajib  pajak  orang  pribadi  (X2)  terhadap penerapan self assessment system (Y) sebesar 3,203,  berarti  t  hitung  <  t  tabel  (-3,203  < 2,01),  memiliki  tingkat  signifikansi  0,000 karena  tingkat  signifikansi  lebih  kecil  dari 0,05,  hal  ini  membuktikan  bahwa  H0
diterima  dan  Ha  ditolak,  ini  menunjukkan bahwa variabel kepatuhan  wajib pajak orang pribadi  berpengaruh  signifikan  terhadap penerapan self assessment system Berdasarkan  tabel  di  atas,  maka  diperoleh persamaan regresi sebagai berikut.
Y = 45.455 + 0,720 X1   0.349 X2 + e
Apabila setiap peningkatan pada sistem pelayanan  pajak  (X1)  satu  satuan  maka penerapan self  assessment  system akan meningkat  sebesar  0,720,  kemudian  setiap peningkatan  pada  kepatuhan  wajib  pajak orang  pribadi  akan  mengurangi  sebesar 0,349.

## Hasil Uji Simultan (Uji F)
Uji simultan digunakan untuk mengetahui pengaruh semua variabel independen  yang  dimasukkan  dalam  model regresi  secara  simultan  terhadap  variabel dependen  yang  diuji  pada  tingkat  signifikan 0,05.  Hasil  uji  statistik  F  dapat  dilihat  pada tabel berikut.

## Tabel 16
Hasil Uji Simultan (uji F) ANOVA b Model Sum of Squares  Df Mean Square F Sig. 1 Regression 333.176 2 166.588 16.754 .000 a Residual 566.757 57 9.943 Total 899.933 59
a. Predictors: (Constant), KEPATUHAN, PELAYANAN, b. Dependent Variable: SAS
Hasil Uji Hipotesis 3: Pengaruh sistem pelayanan pajak dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi terhadap penerapan self assessment system
Hasil uji  hipotesis  3  dapat  dilihat  pada tabel di atas, nilai F diperoleh sebesar 16,754 dengan  tingkat    kesalahan  5%,  dimana  dk penyebut  =  n-k-1  =  60-2-1  =  57,  dk pembilang  =  k  =  2,  maka  F  tabel  =  2,82 tenyata  F  hitung  >  F  tabel  (16,754  >  2,82), dengan demikian F hitung > F tabel sehingga H0  ditolak dan Ha  diterima, ini  meunjukkan bahwa secara simultan antara sistem pelayanan  pajak  dan  kepatuhan  wajib  pajak orang pribadi berpengaruh terhadap penerapan self assessment system.

## Simpulan
Berdasarkan  analisis  data  dan  hasil pengujian  hipotesis  pada  penelitian  ini  dapat disimpulkan  bahwa  sistem  pelayanan  pajak berpengaruh  positif  signifikan  terhadap penerapan Self Assessment System sedangkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi berpengaruh  negatif  signifikan  terhadap penerapan Self Assessment System. Kemampuan persamaan regresi dalam penelitian  ini,  untuk  menjelaskan  besarnya variasi  yang  terjadi  pada  variabel  terikat sebesar  34  ,8%  sementara  65,2%  dijelaskan oleh  variabel lain  yang tidak  dijelaskan oleh peneliti.

## Keterbatasan
Berdasarkan kesimpulan dari hasil penetian ini, peneliti memiliki keterbatasan antara lain:
1. Penelitian  hanya  dilakukan  di  Kantor
Pelayanan Pajak Pratama Bantul,
sehingga  hasil  penelitian  ini  hanya mencerminkan  persepsi wajib pajak pada satu Kantor Pelayanan Pajak.
2. Penelitian ini hanya menggunakan metode pengumpulan data berupa
kuisioner  yang  disebarkan  untuk  diisi oleh  responden.  Sedangkan  respon  dari responden untuk mengisi kuisioner kurang begitu antusias.

## Saran
Untuk selanjutnya, peneliti mengajukan saran sebagai berikut:
1. Perlunya  sosialiasasi  kepada  masyarakat khususnya  wajib  pajak  tentang  peraturan perpajakan  yang  berlaku  saat  ini  dan pentingnya  pajak  bagi  negara  dalam rangka  meningkatkan  pengetahuan  wajib pajak  dan  meningkatkan  penerimaan pajak negara guna  pembiayaan keperluan negara.
2. Memberikan  kemudahan  bagi  wajib pajak  dalam  sarana  maupun  prasarana dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak.
3. Petugas pajak perlu meningkatkan kualitas pelayanan pajak serta mempunyai  mental  yang  kuat  dalam melayani  wajb  pajak  dengan  sebaik- baiknya.
4. Penelitian  selanjutnya dapat  dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Pengaruh Penerapan Sistem Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Boediono, B. 2003. Pelayanan Prima Perpajakan . PT. Rineka Cipta. Jakarta. Budileksama, Antariksa. 2001.
Pemeriksaan Pajak Sebagai Upaya Untuk Mendorong Kepatuhan Pajak. Jurnal Akuntansi dan Investasi Vol. 2 No. 1. Universitas Trisakti. Jakarta. Chakim, Lutfi. 2011. Optimalisasi Kualitas Pelayanan Sebagai Upaya Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Secara Sukarela (Volunt ary Complianc e).
Damayanti, T.W,. 2004. Pelaksanaan Self Assesment System menurut Persepsi Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak Badan Salatiga ), Jurnal Ekonomi dan Bisnis (Dian Ekonomi) vol. X No. 1, Maret 2004: 109-128.
Devano, Sony dan Siti Kurnia Rahayu. 2006.
Perpajakan . Prenada Media Group. Jakarta.
Erief. 2007. A Multiple Item Scale for Measuring Consumer Perception of Services Quality. Journal of Retailing . Vol. 64, Spring, p. 12- 40. Fitriandi, Primadita. 2007. Kompilasi Undang-Undang Perpajakan Terlengkap Susunan Satu naskah. Salemba Empat. Fuadi, Arrabela Oentari dan Yenni Mangoting. 2013. Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Tax & Accounting Review. Vol 1, No.1. Ghozali, Imam. 2005. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS . Edisi Ketiga. Badan Penerbit UNDIP. Semarang.
Gunadi. 2002. Ketentuan Perhitungan dan Pelunasan Pajak Penghasilan. Cetakan Pertama. Salemba Empat. Jakarta.
______. 2005. Fungsi  Pemeriksaan Terhadap Peningkatan  Kepatuhan Pajak ( Tax  Compliance ).  Jurnal Perpajakan Indonesia Vol. 4 no. 5.
Self Assessment:
. Jurnal Perpajakan Indonesia. LIPI. Jakarta. Ismawan, Indra. 2001. Memahami Reformasi Perpajakan 2000. PT. Elex Media Koputindo. Jakarta.
Kamus Besar Bahasa Indonesia Kartowagiran, Badrun. 2009. Pengembangan Instrumen Kinerja SMK-SBI.   Dosen Pascasarjana dan Fakultas Teknik. Universitas Negeri Yogyakarta. Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur
Negara (KEPMENPAN) Nomor 63
Tahun 2003 tentang Pedoman Umum
Pelayanan Publik.
Kesit, Bambang. 2001. Pajak Penghasilan Teknik Rekonsiliasi
Fiskal. Edisi Kedua. Ekonisia.Yogyakarta. Mardiasmo. 2009. Perpajakan. Yogyakarta: Penerbit Andi.
Nasucha, Chaizi. 2004. Reformasi Administrasi Publik : Teori dan Praktik . Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia. Novianti, L. (1997). Penerapan System Self Assessment Terhadap Pemungutan PPh Orang Pribadi, Suatu Tinjauan
Pelaksanaan Pemungutan PPh Orang
Pribadi Pada Pemilik Rumah Kost . Skripsi Fakultas Hukum UNAIR Surabaya.
Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak dan Jumlah Pemeriksaan terhadap Penerimaan
Pajak Penghasilan di K antor
Pelayanan Pajak M adiun
Sarjana Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Petra,
Surabaya.
Pramastuti,  Ratih.  2003.  Presepsi  Wajib Pajak  Terhadap  Pemeriksaan  Pajak Penghasilan  Perorangan  di  Kantor Pelayanan  Pajak  X.  Skripsi  Fakultas
Ekonomi dan Bisnis. UNAIR. Surabaya.
Rahmatika,  Mufti.  2010.  Analisis  Faktor- Faktor  yang  Berpengaruh  Terhadap Kesadaran  Kewajiban Perpajakan  pada Sektor  Usaha  Kecil  dan  Menengah (UKM).  Skripsi.  Fakultas  Ekonomi. UIN. Jakarta.
Rangkuti,Freddy. 2003. Riset Pemasaran.Gramedia Pustaka Resmi, Siti. 2007. Perpajakan: Teori dan kasus. Salemba Empat. Jakarta Sadhani, D. 2004.
dalam Meningkatkan Kepatuhan wajib
Makalah disampaikan pada Kongres Nasional Ikatan Akuntan Indonesia V. Yogyakarta.
Santi, Anisa Nirmala dan Zulaikhah. 2011.
Analisis Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sikap Rasional, Lingkungan, Sanksi Denda dan Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada WPOP di Wilayah KPP Pratama Semarang). Semarang.
Soemitro, Rochmat. 2004. Asas dan Dasar Perpajakan 2. PT. Repika Aditama. Bandung. Sofyan, S. 2003. Sistem Penetapan Pajak (Dalam Kerangka Mencari Sistem
Yang Kondusif) . Jurnal Perpajakan Indonesia. Vol 3, Hal 28-34.
Suandy, Erly. 2002. Hukum Pajak . Edisi Kedua. Salemba Empat. Jakarta. Sugiyono. 2006. Metode Penelitian Bisnis. Alfabeta. Bandung. Suyatmin. 2004. Pengaruh Sikap Wajib
Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan: Studi Empiris di Wilayah KP  PBB
Surakarta. Tesis Program Pasca Sarjana Magister Sains Akuntansi Universitas Diponegoro. Swandari. Handayani. 2007. Pelaksanaan
Self Assessment System Dalam
Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Kab. Boyolali. UNDIP. Semarang.
Tarjo & Kusumawati, Indra. 2006. Analisis
Perilaku Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Pelaksanaan Self Assessment System: Suatu Studi di Bangkalan. JAAI VOLUME 10 NO. 1. Fakultas Ekonomi Universitas Trunojoyo. Madura. Waluyo dan Wirawan B. Ilyas. 2009.
. Salemba Empat. Jakarta.
Widjaya, Anisa Gama. 2011. Studi Evaluasi Kepatuhan Pajak Sebelum dan Sesudah Reformasi Perpajakan 2008 dan Implementasinya terhadap Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Kota Semarang Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Tengah I. UNDIP. Semarang. Zain, M. 2003. Manajemen Perpajakan. PT. Salemba Empat. Jakarta. http://id.wikipedia.org/wiki/Skala_Likert www.fiskal.depkeu.go.id