## PAMPAS: Journal of Criminal Law

## Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online
Ernita Kudadiri, Andi Najemi, Erwin Fakultas Hukum, Universitas Jambi Author’s Email Correspondence: ernitakudadiri04@gmail.com

## ABSTRAK
Artikel  ini  menganalisis  bagaimana  penegakan  hukum  terhadap kejahatan  perjudian  online  di  Indonesia.  Dengan  merujuk  pada putusan hakim Nomor 148/Pid.Sus/2022/Pn Jmb dan
149/Pid.Sus/2022/Pn  Jmb,  penulis  meneliti  dan  menganalisis dengan membandingkan dua putusan hakim untuk melihat dasar putusan  keduanya.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  kedua putusan  hakim  terkait  perjudian  online  tersebut,  secara  yuridis, masih menggunakan Pasal 303 ayat (1) KUHP yang berlaku untuk perjudian  konvensional.  Sejatinya,  hakim  juga  memperhatikan ketentuan  Pasal  27  ayat  (2)  Undang-Undang  Informasi  dan Transaksi  Elektronik,  mengingat  bahwa  para  penegak  hukum harus  berpegang  teguh  pada  asas Lex  Specialis  Derogat  Lex Generalis. Selain  pendekatan  yuridis,  pendekatan  sosiologis sebagai hal-hal yang meringankan terdakwa.
Kata Kunci: Penegakan Hukum; Perjudian Online; Pertanggungjawaban
Pidana KEYWORDS: Criminal Liability; Law Enforcement; Online Gambling

## ABSTRACT
This  article  analyzes  how  law  enforcement  deals  with  online gambling  crimes  in  Indonesia.  Referring  to  the  judge's  decision Number  148/Pid.Sus/2022/Pn  Jmb  and  149/Pid.Sus/2022/Pn Jmb,  the  author  examines  and  analyzes  by  comparing  the  two judge's decisions to see the basis for their decisions. The results of  the  study  show  that  both  judges'  decisions  related  to  online gambling,  legally  speaking,  still  use  Article  303  paragraph  (1)  of the  Criminal  Code  which  applies  to  conventional  gambling.  In fact, the judge also pays attention to the provisions of Article 27 paragraph (2) of the Electronic Information and Transaction Law, bearing  in mind that  law enforcers must adhere  to the principle of  Lex  Specialis  Derogat  Lex  Generalis.  Apart  from  the  juridical approach, the sociological approach is also a mitigating factor for the defendant.

## A. PENDAHULUAN
Perkembangan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  terus  berkembang pesat, kini dimungkinkan untuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi melalui perangkat mobile. Pengaruh globalisasi yang dihasilkan oleh perkembangan teknologi  informasi  dan  komunikasi  telah  mengubah  pola  hidup  masyarakat  ke dalam  suatu  bentuk  kehidupan  baru  yang  memacu  terjadinya  transformasi  dalam bidang  sosial,  ekonomi,  budaya,  pertahanan,  keamanan,  serta  penegakan  hukum. Kegiatan  yang  umumnya  dilakukan  di  dunia  nyata  kini  banyak  diperdagangkan melalui gadget, contohnya yaitu belanja online dan aplikasi transfer uang melalui m- banking .  Selain  itu,  dengan  pesatnya  perkembangan  teknologi  informasi  dan komunikasi,  penyalahgunaan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  pun  semakin
sering terjadi khususnya kejahatan di dunia maya atau yang biasa dikenal dengan istilah cybercrime .  Salah satu contohnya yaitu tindak pidana perjudian online . 1 Judi yang  dahulu  hanya  dilakukan  oleh  kalangan  dewasa  sekarang sudah  menyebar  ke berbagai  kalangan  masyarakat  baik  dari  kalangan  anak-anak,  para  remaja  yang tidak memandang itu pria atau wanita.
Tindak pidana berjudi atau turut serta berjudi pada mulanya telah dilarang dalam  ketentuan  pidana  Pasal  542  KUHP  namun,  berdasarkan  ketentuan  yang diatur  dalam  Pasal  2  ayat  (4)  Undang  Undang  Nomor  7  Tahun  1974  tentang Penertiban  Perjudian,  telah  diubah  sebutannya  menjadi  ketentuan  pidana  yang diatur dalam Pasal 303 bis KUHP. 2 Meskipun hukumannya diperberat, masyarakat seolah tidak peduli. Hal tersebut terjadi karena adanya keinginan masyarakat untuk memperoleh uang dalam jumlah besar secara efektif dan efisien dari segi waktu dan caranya. 3 Pelaku  perjudian online memanfaatkan  teknologi  informasi  dan komunikasi sebagai sarana perjudian modern. 4
Dengan  adanya  komputer  dalam  jaringan  skala  yang  luas  tentunya  akan menjadikan  keuntungan  yang  besar  daripada  judi  konvensional. 5 Inilah  yang menyebabkan  perjudian  sangat  sulit  untuk  diberantas,  mengingat  perjudian  togel bisa  dilakukan  dimana  saja  baik  sistem  pengiriman  nomornya  ataupun pembayarannya. Tindak pidana perjudian secara konvensional diatur secara umum berdasarkan Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP, sedangkan tindak pidana perjudian dalam  jaringan  ( online )  diatur  khusus  dalam  ketentuan  Pasal  45  ayat  (2) juncto Pasal  27  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor 19  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam  hal  ini,  dengan  adanya  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan Transaksi  Elektronik  maka,  penegak  hukum  dalam  menangani  perkara  perjudian dalam jaringan online . seharusnya juga memperhatikan ketentuan Pasal 27 ayat (2) karena  ada  suatu pengaturan khusus  dalam  pasal tersebut  yang  berkaitan  dengan perjudian, mengingat bahwa para penegak hukum harus berpegang teguh pada asas Lex  Specialis  Derogate  Lex  Generalis sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  63  ayat  (2) KUHP  (Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana)  yang  merupakan  asas  penafsiran hukum bahwa hukum yang bersifat khusus ( lex specialis ) mengesampingkan hukum yang bersifat umum ( lex generalis ).
1 Miftakhur  Rokhman  dan  Habibi-Isnatul  Liviani.  “Kejahatan  Teknologi  Informasi  (Cyber Crime)  dan  Penanggulangannya  dalam  Sistem  Hukum  Indonesia”, Al- Qānūn:  Jurnal  Pemikiran  dan Pembaharuan Hukum Islam, Vol. 23 No. 2, Hlm.401.http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.id.php/qanun /article/download/1132/825.
2 P.A.F.  Lamintang, Delik-Delik  Khusus  Tindak  Pidana-Tindak  Pidana  Melanggar  Norma- Norma Kesusilaan dan Norma-Norma Kepatutan , CV Mandar Maju, Bandung, 1990, Hlm. 3 3 Poerwadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia , Balai Pustaka, Jakarta, 1995, Hlm. 410 4 Putri Ayu Trisnawati, Abintoro Prakoso, Sapti Prihatmini, “Kekuatan Pembuktian Transaksi Elektronik  dalam  Tindak  Pidana  Perjudian  Online  dari  Perspektif  Undang-Undang  Nomor  11  tahun 2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  (Putusan  Nomor  140/Pid.B/2013/PN-TB)”, Jurnal Ilmu  Hukum  Universitas  Jember,  Volume  1  No.  1 (2015)  Hlm.  2.  http://weloje.id/wp- content/uploads/2016/11/JURNAL-PUTRI-1.pdf.
5 Marcy Marlando, “Tinjauan Yuridis Pembuktian Kasus Perjudian Sepak Bola Via Internet”, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 No. 14 . Hlm. 96. http://jurnal.untagsby.ac.id/index.php/dih/article/vie w/272.
Adapun bentuk perjudian online yang terdapat di dalam putusan Pengadilan Negeri  Jambi  dalam kurun  waktu  3  tahun  terakhir  ini  (2020-2022)  yaitu  terdapat dalam  Putusan  Nomor  148/Pid.Sus/Pn  Jmb  dan  149/Pid.Sus/Pn  Jmb  dimana terdakwa bertindak sebagai bandar perjudian  togel online melalui salah satu situs perjudian online yang  dapat  diakses  melalui  internet.  Bahwa  dalam  putusan  ini menunjukkan terhadap pelaku tindak pidana perjudian online masih diberlakukan pengaturan yang sama dengan perbuatan perjudian pada umumnya (konvensional), yakni  pada  Pasal  303  dan  Pasal  303  bis  KUHP  dengan  alasan  karena  penyidik Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  kesulitan  menerapkan  Pasal  43  ayat  (6) Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor  11  tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  yaitu  adanya ketentuan  penyidik  dalam  melakukan  penangkapan  dan  penahanan  melalui penuntut  umum  meminta  penetapan  Ketua  Pengadilan  Negeri  setempat  dalam waktu  satu  kali  dua  puluh  empat  jam,  maka  sudah  sepatutnya  diperlukan pembuatan Undang-Undang atau penyempurnaan ketentuan yang telah ada.
Berdasarkan  permasalahan  tersebut  di  atas,  maka  penulis  tertarik  untuk melakukan  penelitian  dengan  Judul  “Analisis  Putusan  Pengadilan  Negeri  Jambi (Nomor148/Pid.Sus/2022/Pn Jmb dan Nomor 149/Pid.Sus/2022/Pn Jmb) Tentang Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online .”

## B. METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  penelitian  hukum normatif  yang  berfokus  pada  norma-norma  hukum  yang  terdapat  dalam  peraturan perundang-undangan  dan  keputusan  pengadilan.  Penulis  berfokus  pada  melakukan analisis terhadap norma-norma hukum yang terdapat pada bahan hukum primer dan sekunder. Fokus tersebut menjadi hal utama dalam penelitian penulis guna melakukan studi mendalam mengenai norma-norma hukum tersebut.

## C. PEMBAHASAN
1. Pengaturan Tindak Pidana Perjudian Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Istilah  " strafbaarfeit "  digunakan  untuk  mengacu  pada  tindak  pidana dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP).  Tindak  pidana  sendiri merupakan  konsep  fundamental  dalam  ilmu  hukum  yang  memberikan karakteristik  khusus  pada  peristiwa  hukum  pidana  dan  dibuat  dengan kesadaran. Amir Ilyas menyatakan bahwa dalam ilmu hukum, terdapat sebuah konsep dasar yang dikenal sebagai tindak pidana, yang merupakan istilah yang diciptakan  dengan  sengaja  untuk  memberikan  karakteristik  tertentu  pada peristiwa hukum pidana. 6
Seseorang  yang  melakukan  tindakan  yang  melanggar  hukum  dapat disebut  sebagai  pelaku  tindak  pidana  atau  pelaku  perbuatan  pidana.  Perlu diingat  bahwa  adanya  larangan  dan  ancaman  dalam  suatu  peraturan  memiliki hubungan yang erat dengan tindakan yang dilakukan dan juga pelakunya. Oleh karena  itu,  tindak  pidana  harus  dipertanggungjawabkan  secara  pidana.  Ini berbeda  dari  konsep  " strafbaar  feit "  yang  meliputi  pemahaman  tentang
6 Amir Ilyas, Asas-asas Hukum Pidana, Rangkang Education: Yogyakarta, 2012, hlm. 20
tindakan  dan  kesalahan.  Dalam  lapangan  hukum  pidana,  peristiwa-peristiwa konkret  dapat  disebut  sebagai  tindak  pidana  yang  memiliki  arti  abstrak  yang harus dijelaskan secara ilmiah dan jelas.
Dasar  keberlakuan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  di Indonesia adalah aturan peralihan Pasal II dari Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  merupakan dasar  hukum  pidana  yang digunakan  di  Indonesia.  Selain  memenuhi  kebutuhan  hukum  mereka, masyarakat mengharapkan kepastian dalam interaksi mereka yang dijamin oleh peraturan-peraturan. Walaupun kepastian hukum penting, namun tujuan utama adalah  mencapai  keadilan  dan  kepastian  hukum  hanya  merupakan  alat  untuk mencapainya.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur tentang pertanggungjawaban  pidana  perjudian  melalui  Pasal  303  dan  Pasal  303  bis.
Namun,  ketentuan  tersebut  telah  mengalami  perubahan  melalui  Undang- Undang  Nomor  7  Tahun  1974  tentang  Penertiban  Perjudian.  Dalam  Pasal  303 dan  Pasal  303  bis  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  telah  mengalami perubahan,  sehingga  ancaman  pidananya  menjadi  lebih  berat.  Hal  ini  terlihat dari  pidana  penjara  maksimal  sepuluh  tahun  atau  denda  paling  banyak  dua puluh lima juta rupiah yang ditingkatkan menjadi ancaman pidana dalam Pasal 303 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 303 bis KUHP memberikan ketentuan  mengenai  hukuman  pidana  untuk  pelaku  tindak  pidana  perjudian. Dalam ayat (1), pidana yang diberikan adalah penjara selama empat tahun atau denda  sebesar  sepuluh  juta  rupiah  sebagai  hukuman.  Sementara  itu,  ayat  (2) menyatakan bahwa pelaku dapat dihukum dengan pidana penjara selama enam tahun  atau  denda  paling  banyak  lima  belas  juta  rupiah.    Dari  penjelasan mengenai  regulasi  hukum  pidana,  terlihat  jelas  bahwa  perjudian  merupakan kegiatan  yang  diatur  dan  dilarang  oleh  undang-undang,  dan  bagi  pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana.
Berikut bunyi Pasal 303 KUHP yang menjabarkan hal tersebut:
1. Dengan  hukuman  penjara  selama-lamanya  sepuluh  tahun  atau  dengan sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah di hukum barangsiapa dengan tidak berhak:
1. Menuntut  pencaharian  dengan  jalan  sengaja  mengadakan  atau memberi  kesempatan  untuk  judi,  atau  sengaja  turut  campur  dalam perusahaan main judi.
2. Sengaja  mengadakan  atau  memberi  kesempatan  untuk  main  judi kepada  umum,  atau  sengaja turut  campur  dalam  perusahaan  untuk itu, biarpun ada atau tidak ada peerjanjiannya atau caranya apa juga pun untuk memakai kesempatan itu.
3. Turut main judi sebagai pencarian.
2. Kalau  sitersalah  meakukan  kejahatan  itu  dalam  jabatannya,  dapat  ia dipecat dari jabatannya itu.
3. Yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan  buat  menang  pada  umunya  bergantung  kepada  untung- untungan  saja,  dan  juga  kalau  pengharapan  itu  jadi  bertambah  besar karena  kepintaran  dan  kebiasaan  pemain.  Yang  juga  terhitung  masuk
main  judi  ialah  pertaruhan  tentang  keputusan  perlombaan  atau permainan  lain,  yang  tidak  diadakan  olehmereka  yang  turut  berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertaruhan yang lain-lain.
Jenis perjudian yang dimaksud dijelaskan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan diatur dalam Pasal 303 bis KUHP yaitu:
1. Diancam  dengan  pidana  penjara  maksimum  empat  tahun  atau  pidana  denda maksimum sepuluh juta rupiah;
1. Barang  siapa  yang  menggunakan  kesempatan  sebagaimana  tersebut  dalam Pasal 303, untuk bermain judi.
2. Barang siapa yang turut serta bermain judi di jalan umum atau disuatu tempat terbuka untuk umum, kecuali jika untuk permainan judi tersebut telah diberi ijin oleh penguasa yang berwenang.
2. Jika  ketika  melakukan  kejahatan  itu  belum  lewat  dua  tahun  sejak  pemidanaan yang dulu yang sudah menjadi tetap karena salah satu kejahatan ini, ancamannya dapat  menjadi  pidana  penjara  maksimum  enam  tahun,  atau  denda  maksimum lima betas juta rupiah.
Semua jenis kejahatan perjudian yang disebutkan sebelumnya memiliki unsur tanpa izin, yang membuatnya melanggar hukum. Artinya, jika tidak terdapat unsur "tanpa  persetujuan"  atau  jika  suatu  tindakan  telah  mendapat  persetujuan  dari pejabat  atau  lembaga  yang  memiliki  wewenang,  maka  segala  tindakan  yang termasuk dalam ketentuan tersebut dianggap sah secara hukum dan tidak dianggap melanggar  hukum.,  sehingga  tidak  dapat  dikenai  sanksi  atau  hukuman.  Hal  ini karena perjudian harus tetap diawasi dan diatur oleh pemerintah atau pejabat yang berwenang.

## 2. Pengaturan  Tindak  Pidana  Perjudian  Dalam  Undang-Undang  Informasi dan Transaksi Elektronik
Dalam  rangka  mencapai  kehidupan  yang  sejahtera  dalam  masyarakat, seseorang perlu mengikuti peraturan yang berlaku di negara atau masyarakat. Salah  satu  undang-undang  yang  mengatur  tindak  pidana  terkait  perjudian adalah  Undang-Undang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik,  yang  melarang seseorang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  untuk  mendistribusikan, mentransmisikan,  atau  membuat  Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen Elektronik  yang  memuat  perjudian  seperti  yang  tercantum  dalam  Pasal  27 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Untuk  mengatur  tindak  pidana  judi online ,  tidak  terlepas  dari pengaturan tindak pidana judi konvensional yang telah dikenal di masyarakat. Sehingga, peraturan yang sudah ada sebelumnya, seperti Pasal 303 dan 303 bis Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana,  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1974 tentang Penertiban Perjudian, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1974,  memiliki  peran penting dalam mengatur tindak pidana judi online . 7 Undang-Undang Nomor 19 Tahun  2016  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008 tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  mengatur  materi  mengenai
7 William Dwi KP, I Ketut Sudjana, “Tinjauan Yuridis Terhadap Aktivitas Perjudian Online Di Indonesia Serta Pengawasan dan Penerapan Sanksi”, Artikel Universitas Udayana, Hlm. 3
perjudian  yang  dilakukan  melalui  internet  atau  komputer.  Sedangkan  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya mengatur tindak pidana perjudian secara umum,  sehingga  tidak  berlaku  untuk  perjudian  online.  Namun,  dalam praktiknya, penggunaan pasal ini masih tidak jelas di pengadilan. 8
Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi:
1. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan  dan/atau  membuat  dapat  diaksesnya  Informasi Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik  yang  memiliki  muatan  yang melanggar kesusilaan.
2. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan  dan/atau  membuat  dapat  diaksesnya  Informasi Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik  yang  memiliki  muatan perjudian.
3. Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan  dan/atau  membuat  dapat  diaksesnya  Informasi Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik  yang  memiliki  muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
4. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan  dan/atau  membuat  dapat  diaksesnya  Informasi Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik  yang  memiliki  muatan pemerasan dan pengancaman.
Berdasarkan  bunyi  Pasal  27  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2006 tentang Informasi Transaksi dan Elektronik diatas terdapat beberapa poin yang dapat diuraikan antara lain:
1. Istilah  "mendistribusikan"  merujuk  pada  tindakan  mengirimkan  atau menyebarkan Informasi Transaksi Elektronik dan/atau dokumen elektronik melalui  sistem  elektronik  kepada  sejumlah  besar  orang  atau  entitas  yang berbeda-beda.
2. Definisi  "mentransmisikan"  adalah  tindakan  mengirimkan  informasi  atau dokumen elektronik dari satu pihak ke pihak lain melalui sistem elektronik.
3. Istilah  "membuat  dapat  diakses"  merujuk  pada  tindakan  selain  distribusi dan  transmisi  melalui  sistem  elektronik  yang  menyebabkan  informasi elektronik  dan/atau  dokumen  elektronik  dapat  dilihat  atau  diketahui  oleh pihak lain atau publik.
Pasal 27 ayat (2) dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  memberikan  aturan  khusus  dalam penanganan  kasus  perjudian  online  yang  harus  diperhatikan  oleh  penegak hukum. Prinsip hukum Lex Specialis Derogate Lex Generalis menunjukkan bahwa hukum  yang  bersifat  khusus  harus  diberlakukan  lebih  diutamakan  daripada hukum  yang  bersifat  umum,  sehingga  penting  bagi  penegak  hukum  untuk memahami  aturan  tersebut  dalam  menangani  kasus  perjudian online .  Oleh
8 Daniel EP Pardede “Efisiensi Penerapan UU ITE Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online” (Studi Kasus Putusan Nomor 277/PID.B/2018/PN.SBR.), Lex Jurnalica, Volume 16 No 3. 2019, hlm. 281. https:ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/download/2927/2550
karena  itu,  para  penegak  hukum  harus  memperhatikan  dan  menerapkan ketentuan hukum yang bersifat khusus dalam kasus perjudian online tersebut. Dari rumusan peraturan hukum pidana tersebut, jelas bahwa perjudian dilarang oleh hukum karena memenuhi kriteria yang ditentukan.
Tidak hanya terfokus pada isi, Undang-Undang Informasi Teknologi dan Elektronik  juga  meliputi  aturan  resmi  tentang  tindak  pidana cybercrime . Menurut  Pasal  42  Undang-Undang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik, penyelidikan atas tindak pidana akan dilakukan sesuai dengan peraturan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan bila tidak  ada  ketentuan  khusus  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Informasi  dan Transaksi Elektronik, maka ketentuan KUHAP akan berlaku. Selain itu Pasal 43 dari  Undang-Undang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  mengatur  beberapa ketentuan khusus terkait penyidikan yang terdiri dari:
1. Pejabat  yang  bertanggung  jawab  dalam  menangani  kasus  tindak  pidana siber  dapat  berasal  dari  dua  lembaga,  yaitu  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia  atau  Pejabat  Pegawai  Negeri  Sipil  (PPNS)  Kementerian Komunikasi dan Informatika.
2. Dalam  tahapan  penyidikan,  harus  memperhatikan  beberapa  aspek  seperti perlindungan  privasi,  kerahasiaan,  kelancaran  layanan  publik,  integritas data, dan keutuhan data.
3. Penggeledahan dan/atau penyitaan terhadap sistem elektronik yang terkait dengan  dugaan  tindak  pidana  harus  dilaksanakan  dengan  mematuhi peraturan hukum acara pidana yang berlaku.
4. Saat  melakukan  penggeledahan  dan/atau  penyitaan  terhadap  sistem elektronik,  penyidik  harus  memperhatikan  kepentingan  layanan  publik elektronik agar tidak terganggu.
Meskipun  pasal-pasal  tersebut  mengandung  unsur  perjudian,  namun dalam  penerapannya  para  penegak  hukum  sering  kali  kesulitan  karena  pasal tersebut tidak mengatur tentang perjudian melalui media elektronik. Perjudian online  yang  menggunakan  teknologi  tidak  diatur  dalam  Kitab  Undang-Undang Hukum Pidana, namun diatur dalam peraturan perundang-undangan lain yang merupakan lex specialis .
3. Pertimbangan  Hakim  Dalam  Perkara  Putusan  No.  148/Pid.Sus/2022/Pn Jmb dan Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2022/Pn Jmb Ratio  decidendi atau  alasan-alasan  yang  digunakan  oleh  hakim  dalam menjatuhkan  putusan  merupakan  pertimbangan  yang  didasarkan  pada  fakta- fakta  yang  diambil  dari  persidangan,  seperti  keterangan  saksi,  terdakwa,  dan barang  bukti,  dan  harus  memenuhi  unsur-unsur  suatu  delik  yang  didakwakan oleh  penuntut  umum/dictum  putusan  hakim. 9 Dalam  praktik  di  pengadilan, setelah  hakim  mengidentifikasi  unsur-unsur  suatu  tindak  pidana,  ia  akan
9 Andi Kumala Sari Tanra, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perjudian (Studi Kasus Putusan  Nomor:  76/Pid.B/2013/Pn.  Pangkajene,  Skripsi  Sarjana  Hukum  Universitas  Hasanuddin, 2017, Hlm. 27.
mempertimbangkan  faktor-faktor  yang  dapat  memperberat  atau  meringankan hukuman terdakwa.
Beberapa  faktor  yang  dipertimbangkan  meliputi  status  terdakwa sebagai  recidivist.  Pertimbangan  hakim  terbagi  menjadi  dua  kategori,  yaitu yuridis dan non-yuridis. Pertimbangan yuridis didasarkan pada fakta-fakta yang diungkap  dalam  persidangan,  seperti  dakwaan  jaksa,  keterangan  terdakwa, saksi,  barang  bukti,  dan  hukum  pidana  yang  berlaku.    Berdasarkan  perkara Nomor  148/Pid.Sus/2022/Pn  Jmb  dan  149/Pid.Sus/2022/Pn  Jmb,  majelis hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
1. Bahwa  cara  permainan  perjudian  jenis  Togel Online tersebut  yang  dimana awalnya  terdakwa  membuka  link  Gerhana  TOTO  setiap  hari  (Sydney, Hongkong,  Macau  dan  Singapura)  dengan  menggunakan  1  (satu)  unit handphonemerk  Xiaomi  type  Redmi  Note  warna  putih  milik  terdakwa, selanjutnya  terdakwa  mendaftar/login  dengan  cara  isi  biodata,  nomor rekening  Bank  Panin  dan  Bank  Mandiri  an.  Terdakwa  dan  memasukkan password setelah itu baru dapat dimulai pemainan judi.
2. Bahwa untuk mengetahui nomor togel yang keluar pada hari itu saksi Meity diberitahukan  atau  diumumkan  melalui  media  sosial  judi  online  tersebut. Dan  untuk  pembayaran  melalui  transfer  uang  ke  nomor  rekening  bandar (deposit)  dan  apabila  kena  maka  saksi  Meity  kena/dapat  maka  berhak mendapatkan  hadiah  berupa  uang  dan  uang  itu  nanti  berada  di account/saldo  yang  ada  di  handphone  milik  saksi  Meity,  setelah  itu  uang yang  ada  di  account/saldo  tersebut  dipindahkan  ke  nomor  rekening  milik saksi Meity dan untuk mencairkan atau mengambil uang secara tunai maka saksi Meity akan menarik langsung lewat ATM atau mentransfer ke sesama nomor rekening melalu M-Banking.
3. Bahwa  terdakwa  melakukan  pembayaran  pemasangan  nomor  dilakukan dengan pembayaran tunai kepada saksi Meity namun apabila terdakwa tidak bertemu  dengan  saksi  Meity  maka  terdakwa  melakukan  pembayaran melalui  transfer  dari  rekening  Bank  Panin  dengan  nomor  rekening:
5822039638  milik  terdakwa  ke  nomor  rekening:  582333333  Bank  Panin milik  saksi  Meity  dan  apabila  terdakwa  kena  atau  dapat  pasangan  nomor maka terdakwa berhak mendapatkan hadiah berupa uang dan uangnya akan dijemput kerumah saksi Meity.
Sementara  itu,  pertimbangan  non-yuridis  melibatkan  latar  belakang terdakwa,  akibat  perbuatan  terdakwa,  kondisi  diri  terdakwa,  dan  agama terdakwa.  Fakta-fakta  persidangan  yang  dipertimbangkan  mencakup  tempat, waktu,  dan  cara  tindak  pidana  dilakukan.  Selain  itu,  barang  bukti  yang digunakan, akibat langsung atau tidak langsung dari perbuatan terdakwa, serta kemampuan  terdakwa  untuk  bertanggung  jawab  atas  perbuatannya  juga menjadi pertimbangan hakim. Untuk mengambil keputusan dalam setiap kasus, seorang  hakim  harus  mempertimbangkan  faktor-faktor  tertentu  yang  terkait dengan  kasus  tersebut.  Faktor-faktor  tersebut  meliputi  apakah  terdakwa dianggap  mampu  bertanggung  jawab  atas  perbuatan  yang  telah  dilakukannya, apakah  dakwaan  yang  dijatuhkan  kepada  terdakwa  telah  terbukti  benar
dilakukan,  dan  apakah  terdakwa  memiliki  pengetahuan  bahwa  perbuatannya melanggar hukum. 10
Agar  putusan  yang  diberikan  oleh  hakim  dapat  menjadi  adil  dan bijaksana, maka penting bagi hakim untuk mempertimbangkan implikasi hukum dan dampak yang dapat terjadi. Hal ini sejalan dengan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwa setiap putusan pengadilan harus mencantumkan dasar dan alasan yang menjadi dasar  untuk  memutuskan  perkara  berdasarkan  perundang-undangan  yang bersangkutan.
a) Pertimbangan Yuridis
Dalam  putusan  Nomor  148/Pid.Sus/2022/PN  Jmb  dan  putusan  Nomor 149/Pid.Sus/2022/PN  Jmb  tentang  tindak  pidana  perjudian  online  yang dilakukan  oleh terdakwa  saudara  Meity  Alias  Ame  Anak  Dari Lim Gan  Wie sebagai bandar dan Sumeidi Alias Ayong Anak Dari Salim sebagai pembeli. Dalam  menentukan  apakah  Terdakwa  harus  dipertanggungjawabkan  atas perbuatannya,  hakim  akan  mempertimbangkan  beberapa  hal  sebagai berikut:
1. Berdasarkan Alat Bukti Yang Sah
Dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP),  Pasal  184 menyebutkan bahwa terdapat lima jenis alat bukti yang dapat dianggap sah dalam suatu perkara, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, keterangan  terdakwa,  dan  petunjuk.  Menurut  Pasal  tersebut,  minimal harus  terdapat  dua  alat  bukti  yang  digunakan  untuk  membuktikan kesalahan  terdakwa  dalam  melakukan  tindak  pidana.  Dalam  perkara tersebut,  sejumlah  bukti  digunakan  sebagai  dasar,  seperti  kesaksian saksi,  keterangan  terdakwa,  dan  barang  bukti.  Barang  bukti  tersebut dapat menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan  putusan terkait kasus  perjudian online :  1  (satu)  unit  handphone  merk/type  Nokia  E63 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk/type Xiaomi Redmi Note 10 warna  putih  Nomor  Imei:  864338055519663/864338055519671,  1 (satu)  unit  handphone  merk/type  Nokia  105  warna  biru,  1  (satu)  buah buku  tabungan  Bank  Mandiri  No.  Rekening:  110-00-  0439641-9  atas nama Meity, 1 (satu) buah buku tabungan Bank Panin KCP Wiltop Nomor Rekening: 5823333332 atas nama Meity.
2. Keterangan Saksi
Dalam  kasus  perjudian  togel online ,  terdapat  seorang  saksi  bernama Abdullah  Febriansyah,  SH  Bin  Syofian  yang  memberikan  keterangan  di bawah  sumpah  yang  dibacakan  di  depan  persidangan.  Keterangan tersebut  kemudian  dianggap  sebagai  fakta  dan  dimasukkan  ke  dalam persidangan oleh hakim.
3. Melihat Dari Hal-hal Yang Meringankan dan Memberatkan
10 Dewi Indawati, S, “Dasar pertimbangan hukum hakim menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum terdakwa dalam perkara penipuan (studi putusan pengadilan tinggi denpasar nomor: 24/PID/2015/PT.DPS)”, Jurnal Verstek, Volume 5 No 2 (2015). Hlm. 268.
https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/download/33500/22096
Untuk  memastikan  keadilan  bagi  semua  pihak,  termasuk  terdakwa, keluarga  terdakwa,  dan  masyarakat,  pertimbangan  harus  dilakukan. Pertimbangan tersebut  mencakup  faktor-faktor  yang  memperberat  atau memperlemah  hukuman,  seperti  perilaku  terdakwa  yang  meresahkan masyarakat,  situasi  keluarga  terdakwa,  sikap  terdakwa  selama persidangan, dan catatan pidana terdakwa sebelumnya.
a. Keadaan Yang Memberatkan Perbuatan Terdakwa
Tidak  mendukung  program  pemerintah  dalam  pemberantasan perjudian.
b. Keadaan Yang Meringankan Perbuatan Terdakwa
Terdakwa  sopan  dalam  persidangan;  Terdakwa  mengakui  dan menyesali  perbuatannya  serta  tidak  mempersulit  jalannya persidangan;  Terdakwa  belum  pernah  dihukum;  Terdakwa  berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
4. Keyakinan Hakim
Hakim  memperoleh  keyakinan  dalam  persidangan  melalui  pengamatan terhadap  fakta-fakta  yang  terungkap.  Jika  hakim  yakin  bahwa  terjadi tindak pidana  perjudian  togel online ,  maka  ia  dapat memberikan  sanksi pidana. 5. Memenuhi Unsur-Unsur Pidana Dalam contoh kasus yang disebutkan sebelumnya, hakim mempertimbangkan apakah terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari tindak  pidana  perjudian  togel online ,  baik  secara  sebagian  maupun keseluruhannya.  Hal  ini  terlihat  dalam  putusan  dimana  terdakwa didakwa dengan Pasal 303 ayat (1) KUHP. Unsur tersebut yaitu:
a. Barang siapa
Istilah  'barang  siapa'  merujuk  pada  setiap  individu  yang  dapat bertanggung  jawab  atas  tindakannya  di  hadapan  hukum.  Fakta  yang terungkap  dalam  persidangan  menunjukkan  bahwa  terdakwa  dalam kasus ini adalah MEITY Als AME Anak Dari LIM GAN WIE dan Sumeidi Alias  Ayong  Anak  Dari  Salim,  yang  telah  mengakui  dakwaan  dan identitas mereka di dalam surat dakwaan. Selama persidangan, saksi- saksi  telah  memberikan  keterangan  bahwa  pelaku  tindak  pidana adalah  terdakwa  dengan  semua  identitasnya,  dan  terdakwa  dalam kondisi fisik dan mental yang sehat selama persidangan berlangsung.
b. Tanpa mendapat izin
Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dalam persidangan, ditemukan  fakta  bahwa  pada  tanggal  8  Januari  2022  sekitar  pukul 17.00 Wib di Jl. HMO Bafadal Rt.19/02 No.43 (Kampung Manggis) Kel. Sungai  Asam  Kec.  Pasar  Kota  Jambi,  terdakwa  MEITY  Als  AME  Anak Dari  LIM  GAN  WIE  telah  menjual  kupon  toto  gelap  (Togel)  kepada khalayak umum tanpa izin dari pihak berwenang. Fakta ini didasarkan pada bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan.
c. Dengan sengaja Dari  pernyataan  tersebut  dapat  diartikan  bahwa  keberadaan  unsur  sengaja menunjukkan  bahwa  perbuatan  tersebut  memang  dimaksudkan,  bukan kebetulan  atau  tidak  disengaja.  Berdasarkan  fakta-fakta  yang  terungkap  di
persidangan  dari  keterangan  saksi  dan  terdakwa,  terungkap  bahwa  terdakwa MEITY  Als  AME  Anak  Dari  LIM  GAN  WIE dengan sengaja  menjual  kupon toto gelap  (Togel)  kepada  khalayak  umum  tanpa  izin  dari  pihak  berwenang  pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2022 pukul 17.00 Wib di Jl. HMO Bafadal Rt.19/02 No.43 (Kampung Manggis) Kel. Sungai Asam Kec. Pasar Kota Jambi. Sementara itu,  ditemukan  fakta  hukum  bahwa  terdakwa  SUMEIDI  ALIAS  AYONG  ANAK DARI SALIM pada hari yang sama dan waktu yang sama di tempat yang sama, secara kebetulan membeli kupon toto gelap (Togel) dari saksi Meity Alias Ame Anak  Dari  Lim  Gan  Wie  tanpa  izin  dari  pihak  yang  berwenang.  Dengan demikian,  pembelian  nomor  atau  kupon  toto  gelap  (Togel)  oleh  terdakwa kepada  saksi  Meity  Alias  Ame  Anak  Dari Lim  Gan Wie  memang terjadi secara kebetulan.
d. Menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi Dari  hasil  pemeriksaan  di  persidangan,  fakta  hukum  terungkap  bahwa  pada hari  Rabu  tanggal  8  Januari  2022  sekitar  pukul  17.00  Wib  di  Jl.  HMO  Bafadal Rt.19/02  No.43  (Kampung  Manggis)  Kel.  Sungai  Asam  Kec.  Pasar  Kota  Jambi, terdakwa MEITY Als AME Anak Dari LIM GAN WIE membeli kupon toto gelap (Togel) dari saksi Meity Alias Ame Anak Dari Lim Gan Wie tanpa izin dari pihak yang  berwenang. Terdakwa  ditangkap karena  telah  menjual  kupon toto  gelap (Togel)  yang  didapatkan  hanya  berdasarkan  untung-untungan,  sehingga tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai perjudian.
Dalam  kasus  tersebut,  beberapa  bukti  digunakan  sebagai  dasar,  termasuk kesaksian  saksi,  keterangan  dari  terdakwa,  dan  barang  bukti.  Barang  bukti tersebut  dapat  menjadi  faktor  yang  dipertimbangkan  oleh  hakim  dalam membuat keputusan terkait kasus perjudian online :
1. 1 (satu) unit handphone merk/type Nokia E63 warna hitam
2. 1  (satu)  unit  handphone  merk/type  Xiaomi  Redmi  Note  10  warna  putih Nomor Imei: 864338055519663/864338055519671
3. 1 (satu) unit handphone merk/type Nokia 105 warna biru
4. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri No. Rekening: 110-00- 0439641- 9 atas nama Meity
5. 1  (satu)  buah  buku  tabungan  Bank  Panin  KCP  Wiltop  Nomor  Rekening: 5823333332 atas nama Meity.
Dari  unsur-unsur  yang  telah  dijelaskan,  hakim  kemudian  menentukan hukuman  bagi  terdakwa  yang  sesuai  dengan  hukum  yang  berlaku  dan pertimbangan-pertimbangan  lainnya.  Majelis  Hakim  dalam  persidangan  tidak menemukan alasan yang dapat menghapuskan tanggung jawab pidana terdakwa, baik sebagai pembenar atau pemaaf atas tindakannya. Oleh karena itu, terdakwa dianggap  bertanggung  jawab  atas  perbuatannya  dan  dijatuhi  hukuman  penjara yang  sesuai  dengan  tindakannya.  Dalam  hal  ini,  hakim  memutuskan  untuk memberikan hukuman penjara selama 4 bulan dan 7 hari kepada terdakwa Meity Alias Ame Anak Dari Lim Gan Wie dan Terdakwa Sumeidi Alias Ayong Anak Dari Salim.  Selain  itu,  masa  penangkapan  dan  penahanan  yang  telah  dijalani  oleh terdakwa  akan  dikurangkan  dari  pidana  yang  dijatuhkan.  Terdakwa  juga diwajibkan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-.

## b) Pertimbangan Sosiologis
Pada  tatanan  bahasa  asing,  tanggung  jawab  pidana  disebut teoreenbaarheid,  atau  tanggung  jawab  pidana,  yang  melibatkan  menghukum penjahat  dengan  tujuan  sebagai  penentuan  apakah  seseorang  yang  menjadi terdakwa atau tersangka dapat dianggap bertanggung jawab atas suatu tindak pidana. 11 Roeslan  Saleh  menyatakan  bahwa  berbicara  mengenai pertanggungjawaban  pidana  tidak  dapat  dipisahkan  dari  satu  atau  dua  aspek yang  harus  dilihat  dari  segi  filosofis.  Salah  satunya  adalah  keadilan,  sehingga perdebatan  mengenai  pertanggungjawaban  pidana  menjadi  semakin  jelas. Tanggung jawab pidana sebagai masalah pidana terkait dengan hukum sebagai filosofi. 12
Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 yang berbunyi: “Hakim  harus  melakukan  penggalian,  mengikuti,  dan  memahami  nilai-nilai hukum  dan  rasa  keadilan  yang  dipegang  oleh  masyarakat”.  Maksud  dari ketentuan  ini  adalah  untuk  memastikan  bahwa  putusan  hakim  sesuai  dengan hukum  dan  keadilan  yang  diakui  oleh  masyarakat.  Oleh  karena  itu,  hakim berperan  sebagai  pembentuk  dan  pengeksplorasi  nilai-nilai  hukum  yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. 13 Hakim juga harus mempertimbangkan faktor-faktor sosial dalam menjatuhkan putusan seperti benturan bunyi hukum dengan  rasa  keadilan  masyarakat,  dan  bahwa  kepastian  hukum  tidak  boleh dipaksakan jika itu akan mengorbankan rasa keadilan masyarakat:
1. Berfokus pada  sumber  hukum  yang tidak tertulis dan prinsip-prinsip yang dipegang oleh masyarakat;
2. Dalam  praktiknya,  hakim  harus  mempertimbangkan  sifat  baik  dan  buruk terdakwa,  serta  nilai-nilai  yang  dapat  mengurangi  atau  meningkatkan tingkat kesalahan terdakwa;
3. Dalam  mempertimbangkan  putusan,  penting  bagi  hakim  untuk memperhitungkan  faktor-faktor  seperti  apakah  terjadi  perdamaian, kesalahan, serta peran korban dalam kasus tersebut;
4. Faktor  masyarakat,  yaitu  lingkup  dimana  hukum  tersebut  berlaku  atau diaplikasikan;
5. Faktor  kebudayaan,  yaitu  sebagai  produk  karya  cipta  dan  rasa  yang didasarkan pada karya manusia dalam pergaulan hidup. 14
Hakim harus turun ke masyarakat untuk memahami nilai-nilai hukum dan  rasa  keadilan  yang  hidup  di  dalamnya,  karena  seringkali  praktisi  hukum hanya melihat pranata peradilan sebagai pranata hukum yang normatif. Hakim juga  harus  mempertimbangkan  faktor-faktor  sosial  dalam  menjatuhkan putusan, seperti benturan bunyi hukum dengan rasa keadilan masyarakat, dan bahwa  kepastian  hukum  tidak  boleh  dipaksakan  jika  itu  akan  mengorbankan rasa  keadilan  masyarakat.  Hakim  dalam  menentukan  hukuman  terhadap terdakwa tidak hanya harus memperhatikan sistem pembuktian yang berlaku di  Indonesia,  tetapi  juga  harus  berupaya  untuk  menetapkan  hukuman  yang
11      Amir  Ilyas,  Asas-Asas  Hukum  Pidana,  Rengkang  Education  Yogyakarta,  Yogyakarta, 2012, Hlm. 20.
12  Roeslan  Saleh,  Pikiran-pikiran  Tentang  Pertanggungjawaban  Pidana,  Ghalia  Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 10.
13 Loc.Cit. 14 Loc.Cit.
dianggap  setimpal  dan  adil  oleh  masyarakat  dan  terdakwa.  Untuk  mencapai tujuan ini, hakim perlu memperhatikan beberapa hal, seperti:
a. Sifat  pelanggaran pidana  (apakah  itu  suatu  pelanggaran  pidana  yang  berat atau ringan);
b. Ancaman hukuman terhadap pelanggaran pidana itu;
c. Keadaan  dan  suasana  waktu  melakukan  pelanggaran  pidana  itu  (yang memberatkan dan meringankan);
d. Pribadi  terdakwa  apakah  ia  seorang  penjahat  yang  telah  berulang-  ulang dihukum  atau  seorang  penjahat  untuk  satu  kali  ini  saja,  atau  apakah  ia seorang yang masih muda ataupun seorang yang telah berusia tinggi;
e. faktor penyebab terjadinya pelanggaran;
f. Sebab- sebab untuk melakukan pelanggaran pidana;
g. Sikap terdakwa dalam pemeriksaan perkara itu.
Pertimbangan  hukum  oleh  Hakim  dalam  menjatuhkan  putusan  pada perkara  tindak  pidana  perjudian  ini,  penulis  rasa  belum  mencerminkan keadilan  kepada  semua  pihak  dalam  hal  ini    para  terdakwa,  khususnya terdakwa 2 yaitu Sumeidi Alias Ayong Anak Dari Salim selaku pembeli nomor togel biasa yang mendapatkan ancaman hukuman pidana yang sama besarnya selama 4 (empat) bulan dan 7 (tujuh) hari  dengan bandar judi online maupun konvensional yaitu Terdakwa 1  yang bernama Meity Alias Ame Anak Dari Lim Gan  Wie.  Hakim  harus  memiliki  keyakinan  berdasarkan  pertimbangan sosiologisnya  terhadap  latar  belakang  terjadinya  kejahatan,  dengan menggunakan  alat  bukti  yang  sah  dan  menciptakan  hukum  sendiri  yang didasari  oleh  keadilan  dan  tidak  bertentangan  dengan  Pancasila  sebagai sumber dari segala hukum.
Dengan  cara  ini,  keputusan  yang  dijatuhkan  kepada  terdakwa  dapat didasarkan  pada  tanggung  jawab,  keadilan,  dan  kebijaksanaan.  Para  penegak hukum, khususnya Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim, diharapkan untuk lebih  memahami  kasus  yang  sedang  dihadapi.  Mereka  perlu  memiliki pemahaman  yang fundamental  tentang  perjudian  konvensional  dan  perjudian online .  Kendati  keduanya  memiliki  kesamaan  dalam  hal  perjudian,  keduanya tetap  berbeda  dan  memiliki  peraturan  hukum  yang  berdiri  sendiri,  seperti perjudian  konvensional  yang  diatur  dalam  Pasal  303  Kitab  Undang-Undang Hukum  Pidana  dan  perjudian online yang  diatur  dalam  Pasal  27  ayat  (2)
Undang-Undang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  (ITE).  Namun,  pada putusan  kasus  ini,  Meity  Alias  Ame,  yang  berperan  sebagai  bandar  toto  gelap (togel),  mendapatkan  hukuman yang sama  dengan  Sumeidi  Alias  Ayong,  yang hanya  seorang  pembeli  nomor  toto  gelap  (togel).  Padahal,  keduanya seharusnya  mendapatkan  hukuman  yang  berbeda,  seperti  yang  diatur  dalam peraturan hukum yang berbeda.

## D. SIMPULAN
Beberapa peraturan hukum yang mengatur tentang tindak pidana perjudian di Indonesia antara lain Pasal 303 dan 303 bis KUHP yang digunakan untuk perjudian konvensional serta Pasal 27 ayat 2 Juncto Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk perjudian yang dilakukan secara
online.  Menurut  Penulis,  berdasarkan  putusan  dalam  kasus  Nomor  148/Pid. Sus/2022/Pn  Jmb  dan  149/Pid.Sus/2022/Pn  Jmb  ini  tidak  sesuai  dengan  asas lex specialis  derogat  lex  generalis sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  63  ayat  (2)  Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  yang  seharusnya  menggunakan  Pasal  27 ayat  (2)  Undang-undang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik  (ITE)  yang  mengatur secara khusus tentang judi online . Maka dari itu, ketika ada perjudian online tetapi terdakwa  didakwa  melakukan  perjudian  biasa  atau  menggunakan  Kitab  Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP), maka apabila dalam suatu tindak pidana diatur oleh lebih dari satu ketentuan hukum, maka Majelis hakim harus memberikan kepastian hukum  dan  menggunakan  aturan  yang  bersifat  khusus  tersebut,  mengingat  dalam hukum  pidana  diketahui  berlakunya  asas lex  specialis  derogat  lex  generalis yang berarti bahwa aturan yang bersifat khusus dapat mengenyampingkan aturan yang bersifat umum.

## DAFTAR PUSTAKA

## Dokumen Hukum
Republik Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
___________. Undang-Undang tentang Penertiban Perjudian, Nomor 7 Tahun 1974. LNRI Tahun 1974 Nomor 5. TLNRI Nomor 304.
___________.  Undang-Undang  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik,  Nomor  19 Tahun  2016. LNRI  Tahun  2016  Nomor  251. LNRI  Tahun  2016  Nomor  251.  TLNRI Nomor 5952.
___________.  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1981  tentang  Pelaksanaan Penertiban Perjudian.

## Buku
Ilyas,  Amir. Asas-Asas  Hukum  Pidana .  Yogyakarta:  Rengkang  Education  Yogyakarta, 2012.
Lamintang,  P.A.F. Delik-Delik  Khusus  Tindak  Pidana-Tindak  Pidana  Melanggar  Norma- Norma  Kesusilaan  dan  Norma-Norma  Kepatutan .  Bandung:  CV  Mandar  Maju, 1990.
Saleh,  Roeslan. Pikiran-pikiran  Tentang  Pertanggungjawaban  Pidana .  Jakarta:  Ghalia Indonesia, 2002.
Martha,  Aroma  Elmina. Perempuan  dan  Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga  di  Indonesia dan Malaysia . Yogyakarta: FH UII Press, 2012.
Tanra, Andi Kumala Sari. “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perjudian (Studi Kasus  Putusan  Nomor:  76/Pid.B/2013/Pn.  Pangkajene”.  Skripsi  Sarjana Hukum Universitas Hasanuddin, 2017. http://digilib.unhas.ac.id/uploaded_file s/temporary/DigitalCollection/ZGFhY2RiMWI5MDNhMjc2MGViMGZlOTEyNThl NjZiZDJlMjBmNzhjZg==.pdf
S,  Dewi  Indawati.  “Dasar  Pertimbangan  Hukum  Hakim  Menjatuhkan  Putusan  Lepas Dari  Segala  Tuntutan  Hukum  Terdakwa  Dalam  Perkara  Penipuan  (Studi Putusan  Pengadilan  Tinggi  Denpasar  Nomor:  24/PID/2015/PT.DPS)”. Jurnal Verstek , Vol 5 No. 2, 2015. https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/download/33500/22
096
Marlando,  Marcy.  “Tinjauan  Yuridis  Pembuktian  Kasus  Perjudian  Sepak  Bola  Via Internet”. Jurnal  Ilmu  Hukum ,  Vol  7,  No.  14,  2011. http://jurnal.untag- sby.ac.id/index.php/dih/article/view/272.
Rokhman, Miftakhur dan Habibi-Isnatul Liviani. “Kejahatan Teknologi Informasi (Cyber Crime)  dan  Penanggulangannya  dalam  Sistem  Hukum  Indonesia”.  Al-Qānūn: Jurnal  Pemikiran  dan  Pembaharuan  Hukum  Islam,  Vol  23,  No.  2, 2020. http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.id.php/qanun/article/download/1132 /825.

## Trisnawati, Putri Ayu dan Abintoro Prakoso, Sapti Prihatmini. “Kekuatan Pembuktian
Transaksi  Elektronik  Dalam  Tindak  Pidana  Perjudian  Online  Dari  Perspektif Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang  Informasi  Dan  Transaksi Elektronik  (Putusan  Nomor  140/Pid.B/2013/PN-TB)”. Jurnal  Ilmu  Hukum Universitas Jember , Vol.1 No. 1, 2015. http://weloje.id/wpcontent/uploads/201 6/11/JURNAL-PUTRI-1.pdf.
Marbun,  William  Dwi  K.P.  dan  I  Ketut  Sudjana.  “Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Aktivitas Perjudian  Online  di  Indonesia  Serta  Pengawasan  dan  Penerapan  Sanksi”, Artikel Universitas Udayana . 2017. https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawi cara/article/view/33928/20478.