Al-Manāhij: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol. 15 No. 2, Desember 2021, 221-232 DOI: https://doi.org/10.24090/mnh.v15i2.4960
Keadilan Waris Islam dalam Kedudukan Anak Perempuan sebagai H ājib Hirmā n terhadap Saudara dalam Putusan Mahkamah Agung
Kamarusdiana 1* , Muhammad Ilham Fuadi 2 , Muhammad Ishar Helmi 3
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Jl. Ir. H. Juanda No. 95, Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Banten Email: 1* kamarusdiana@uinjkt.ac.id; 2 fuadiilham77@gmail.com;
3 izharhelmi@uinjkt.ac.id Submit : 22 Juni 2021 Diterima : 25 Agustus 2021 Revisi : 27 Oktober 2021 Terbit : 1 Desember 2021
Abstract: The inheritance of Islam becomes an interesting discussion when it is associated with the position of the heirs of men and women. Including the discussion of girls can or does not become a barrier to other heirs become a barrier to obtaining inheritance or termed with Hajib Hirman. The purpose of this study is to find out the concept of fiqh in determining the position of girls to be a barrier to inheritance for brothers and their implementation in the decision of religious courts so that it can be read considerations and decisions of judges whether based on a sense of justice so as to equalize the position of male and female heirs. The method used in this study is library research with primary materials in the form of court decisions on inheritance cases and relevant fiqh books. The results of this study found that Ibn ‘Abbas equated the position of the daughter’s inheritance with that of the son so as to prevent the heir brother from obtaining the inheritance and the concept of Ibn Abbas which became the reference of judges in the Court of Religion and the Supreme Court in deciding the case based on the principle of justice.
Keywords: Hajib Hirman, Heir Justice, Supreme Court Decision
Abstrak : Kewarisan Islam menjadi pembahasan yang menarik Ketika dihubungkan dengan kedudukan ahli waris laki dan perempuan. Termasuk pembahasan tentang anak perempuan bisa atau tidak menjadi penghalang ahli waris lain menjadi penghalang memperoleh warisan atau diistilahkan dengan  Hajib  Hirman.  Tujuan  penelitian  ini  untuk  mengetahui  konsep  fiqh  dalam  menentukan kedudukan anak perempuan menjadi penghalang waris bagi saudara laki-laki dan implementasinya di dalam putusan pengadilan agama sehingga dapat terbaca pertimbangan dan putusan hakim apakah berasaskan rasa keadilan sehingga menyamakan kedudukan waris laki-laki dan perempuan. Metode yang digunakan dalam kajian ini library research dengan bahan primer berupa putusan pengadilan kasus waris dan buku-buku fiqh yang relevan. Hasil penelitian ini menemukan bahwa Ibnu Abbas menyamakan kedudukan waris anak perempuan sama dengan anak laki-laki sehingga menghalangi saudara pewaris mendapatkan harta waris dan konsep Ibnu Abbas yang menjadi rujukan hakim di Pengadilan Agama dan Mahkamah Agung dalam memutus perkara dengan didasarkan pada asas keadilan.
Kata kunci : Hajib Hirman, Keadilan Waris, Putusan Mahkamah Agung

## Pendahuluan
Hukum waris merupakan ketentuan syariat yang diatur secara jelas dan terarah, baik tentang orang yang berhak menerima waris dan bagian-bagiannya serta cara membaginya, sebagaimana terdapat dalam ayat-ayat Al-Qur’an dan hadits Nabi. Adapun hal lain yang masih memerlukan penjelasan atau persoalan baru muncul kemudian, karena ditemukan dalam Al-Qur’an dan hadits yang masih bersifat zhanni , maka sudah menjadi tugas ulama berijtihad dalam menjawab persoalannya. 1 Berkaitan dengan hal tersebut pada umumnya Negara-negara Islam dan atau Negara-negara berpenduduk mayoritas muslim, telah memiliki undang-undang yang mengatur hukum kewarisan ( farȃi d ) sebagai bagian dari hukum keluarga secara utuh dan menyeluruh. Namun demikian, tidak sedikit masyarakat muslim yang sampai sekarang belum atau tidak memiliki undang undang kewarisan, terutama di Negara-negara berpenduduk muslim mayoritas. 2
Mengenai hukum kewarisan Islam di Indonesia, adanya sebuah peraturan yaitu Kompilasi Hukum Islam sebagai titik temu serta acuan dalam pelaksanaan hukum untuk masyarakat Islam di Indonesia. Kerenanya untuk permasalahan hukum kewarisan Islam itu sendiri diatur dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) Buku II mengenai Hukum Kewarisan. 3 Adapun hal lain yang masih memerlukan penjelasan atau persoalan baru muncul kemudian, karena ditemukan dalam Al- Qur’an dan hadits yang masih bersifat zhanni , maka sudah menjadi tugas ulama berijtihad dalam menjawab persoalannya. 4 Berkaitan dengan hal tersebut pada umumnya Negara-negara Islam dan atau Negara-negara berpenduduk mayoritas muslim, telah memiliki undang-undang yang mengatur hukum kewarisan ( farȃi d ) sebagai bagian dari hukum keluarga secara utuh dan menyeluruh. Namun demikian, tidak sedikit masyarakat muslim yang sampai sekarang belum atau tidak memiliki undang undang kewarisan, terutama di Negara-negara berpenduduk muslim mayoritas. 5
Salah satu yang nampak diperbarui dalam Kompilasi Hukum Islam adalah aturan terkait dengan bagian saudara yang menurut fiqih hanya dapat bagian jika pewaris tidak meninggalkan anak. Dalam pandangan sebagian para ulama, tentang  anak yang dimaksud dalam Al-Qur’an yang dipahami adalah anak laki-laki. Sehingga pengaruh dari pandangan tersebut adalah bahwa saudara dapat memproleh harta waris jika pewaris tidak meninggalkan anak laki-laki. Sedangkan  pemahaman lainnya yang sejalan adalah bahwa jika pewaris meninggalkan hanya anak perempuan, maka saudara dapat memperoleh kewarisan. Jika pewaris ada meninggalkan anak laki-laki, saudara tertutup dan tidak berhak atas harta waris. Kesimpulannya adalah anak laki-laki mempunyai kedudukan menghijab
1 Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam , Cetakan ke-1,(Jakarta: Kencana, 2007),h.6.
2 Muhammad Amin Suma, Keadilan Hukum Waris Islam; Dalam Pendekatan Teks dan Konteks (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h.17- 18, terkait dengan Negara-negara berpenduduk muslim minoritas yang pernah penulis kunjungi diantaranya Cina, Thailand, dan lain-lain, pembagian hukum waris dilakukan di hadapan ulama-ulama islam yang mereka anggap mengerti tentang hukum far ā id . Ada juga pembagian hukum warisnya tidak berdasarkan kepada hukum far ā id akan tetapi dilakukan menurut teradisi yang mereka waris secara turun temuru,. Informasi demikian penulis peroleh dari beberapa pengurus masjid yang ada di Guang Zu- Cina misalnya: demikian pula dengan yang ada di Hong-Kong dan lain-lain.
3 Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam , Cetakan ke-1,(Jakarta: Kencana, 2007), h. 326.
4 Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam , Cetakan ke-1,(Jakarta: Kencana, 2007),h.6.
5 Muhammad Amin Suma, Keadilan Hukum Waris Islam; Dalam Pendekatan Teks dan Konteks (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h.17- 18, terkait dengan Negara-negara berpenduduk muslim minoritas yang pernah penulis kunjungi diantaranya Cina, Thailand, dan lain-lain, pembagian hukum waris dilakukan di hadapan ulama-ulama islam yang mereka anggap mengerti tentang hukum far ā id . Ada juga pembagian hukum warisnya tidak berdasarkan kepada hukum far ā id akan tetapi dilakukan menurut teradisi yang mereka waris secara turun temuru,. Informasi demikian penulis peroleh dari beberapa pengurus masjid yang ada di Guang Zu- Cina misalnya: demikian pula dengan yang ada di Hong-Kong dan lain-lain.

## Kamarusdiana, Muhammad Ilham Fuadi, Muhammad Ishar Helmi
saudara, sedangkan anak perempuan tidak, dan anak perempuan akibatnya harus berbagi harta warisan dengan saudara. 6
Salah satu contoh kasus permasalahan tersebut yakni seperti diputus oleh Mahkamah Agung terkait sengketa waris dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 86K/AG/1994. Dalam  putusan ini anak perempuan dapat menghijāb kewarisan saudara sekandung, padahal pada putusan di tingkat sebelumnya yakni putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram, sengketa waris ini menjatuhkan putusan bahwa saudara kandung pewaris mendapat bagian harta waris sebagai ashabah bersama anak perempuan. Putusan ini terlihat sejalan dengan pendapat Jumhur ulama dalam menafsirkan Surat Al-Nisâ’ ayat 176 bahwa anak perempuan tidak menjadi penghalang bagi saudara laki-laki si pewaris untuk mendapat harta warisan. Namun pada putusan di tingkat kasasi, hakim di Mahkamah Agung memutuskan bahwa anak perempuan dapat menghijab kewarisan saudara pewaris.. Hakim secara tegas memilih pendapat Ibnu Abbas dalam menafsirkan Surat Al-Nisâ ayat 176 yaitu baik anak laki-laki maupun anak perempuan masing-masing menghalangi saudara kandung si pewaris dari mendapatkan harta warisan. 7
Pandangan Mahkamah Agung RI berbeda dengan pandangan Pengadilan Tinggi Agama. Mahkamah Agung berpendapat, bahwa Pengadilan Tinggi Agama telah salah dalam menerapkan hukum karena mendudukkan saudara laki-laki kandung pewaris sebagai ashabah yang sama dengan anak perempuan pewaris, dalam hal ini kedudukannya tidak dapat disejajarkan dengan pamannya (saudara laki-laki kandung dari pewaris) selaku ahli waris yang sama-sama menerima warisan dari Pewaris. 8
Dari kasus tersebut, dapat dinyatakan bahwa keberadaan hukum kewarisan yang dipandang qath’i itu dapat berubah menjadi zanny pada tingkat penerapan ( aplikasi ) melalui putusan Pengadilan Agama. Hal ini karena Pengadilan Agama di samping sebagai “institusi hukum” juga sebagai “institusi sosial”. Pengadilan merupakan institusi yang dinamis, 9 Sebagai institusi sosial, peran Pengadilan Agama (para hakimnya) harus dapat mengakomodir perkembangan sosial ( teori kausalitas , teori nasakh ). Hukum waris termasuk hukum mu’amalah , maka dapat dikembangkan (terbuka). 10
Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan, terdapat perbedaan kesimpulan putusan antara Pengadilan Tinggi Agama Mataram dan Mahkamah Agung, padahal pada putusan Mahkamah Agung tidak mengemukakan alasan mengapa mengambil pendapat yang satu yaitu Ibnu Abbas dan mengsampingkan pendapat yang lain tanpa menyebutkan alasan pertimbangan tambahan kecuali hanya menyebutkan bahwa keputusan itu sejalan dengan pendapat Ibnu Abbas, lebih tepat lagi MA tidak dapat memperjelas mengapa mengambil pendapat Ibnu Abbas. 11
Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan. 12 Adapun pendekatan
6 Wahbah al-Zuẖailiy, al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh , (Beirut: Dār al-Fikr, t.th), Juz. 6. h.7699.
7 Satria  Effendi  M.  Zein, Problematika  Hukum  Keluarga  Islam  Kontemporer,  Analisis  Yurisprudensi  dengan  Pendekatan Ushuliyah, h.302-304
8 Lihat Putusan Mahkamah Agung RI No. 86K/AG/1994
9 Satjipto Rahardjo, “ Pengadilan Agama sebagai Pengadilan Keluarga ”, dalam Mimbar Hukum No. 10 Thn. IV 1993, h. 23.
10 A. Khisni, Transformasi Hukum Islam ke dalam Hukum Nasional (Studi Ijtihad Hakim Peradilan Agama tentang Pengembangan Hukum Kewaarisan dalam Kompilasi Hukum Islam dan Kontribusinya terhadap Hukum Nasional ), disertasi pada Program Doktor Ilmu Hukum UII, Yogyakarta, 2010, h. 60.
11 Satria Effendi M. Zein, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah, h.306
12 Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum. Zainuddin Ali,
yang digunakan pertama adalah pendekatan normatif  yaitu berupa penelitian dengan pendekatan perundang-undangan ( statute approach ). 13 yang beranjak dari aturan hukum, baik hukum Islam, hukum nasional maupun hukum internasional. 14 Selain menggunakan pendekatan di atas, penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus ( case approach ), dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi dan telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Kategori data primer adalah sumber utamanya diambil dari Objek Penelitian, 15 Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah beberapa putusan Mahkamah Agung RI yaitu putusan No. 86 K/AG/1994, No. 122 K/AG/1995 dan No. 241 K/AG/2002, tentang kewarisan anak perempuan sebagai hȃjib hirmȃn terhadap saudara. Sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berbentuk laporan, tesis, disertasi, dan peraturan perundang- undangan yang dinilai berkaitan dengan objek penelitian. 16

## Konsep Hijab dalam Hukum Waris Islam
Hijȃb menurut bahasa berarti tabir, dinding, halangan, dalam pengertian lainnya secara bahasa hijȃb juga dapat di artikan al-man’u (larangan) dan as-satr (menutupi). Hijȃb menurut syara’ yaitu halangan warisan baik keseluruhan atau sebagian. Menurut istilah, hijȃb ialah mencegah atau menghalangi orang tertentu menjadi tidak berhak menerima bagian dari harta warisan atau menjadi berkurang penerimaan bagiannya, karena adanya pewaris lain. 17 Dalam fiqh mawaris, istilah hijȃb digunakan untuk menjelaskan ahli waris yang jauh hubungan kerabatnya yang kadang-kadang atau seterusnya terhalang oleh ahli waris yang lebih dekat. Orang yang menghalangi disebut h ȃjib, dan orang yang terhalang disebut mah jȗb. Keadaan menghalangi disebut hijȃb. 18
Pengertian al-hijab menurut kalangan ulama farȃid adalah menggugurkan hak ahli waris untuk menerima waris, baik secara keseluruhannya atau sebagian saja disebabkan adanya orang yang lebih berhak untuk menerimanya. al-hajb terbagi dua macam, yaitu pertama al-Hajb bil washfi berarti orang yang terkena hajb tersebut terhalang dari mendapatkan hak waris secara keseluruhan, atau hak waris mereka menjadi gugur dan al-hajb bi al-Syakhsyi yaitu gugurnya hak waris seseorang dikarenakan adanya orang lain yang lebih berhak untuk menerimanya. Al-hajb bi al-Syakhsyi terbagi dua: pertama adalah hajb hirman , dan kedua adalah hajb nuqsȃn .
Mengenai Hajib Hirmȃn terdapat beberapa ahli waris yang tidak dapat tertutup ( hijȃb ) haknya (kecuali jika ada penghalang) yaitu di antaranya suami atau istri merupakan ahli waris yang
Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h.24 dan 105.
13 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , (Jakarta: Kencana, 2005), ed. I, Cet. 4, h. 97.
14 Hukum  nasional diantaranya Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, dan Kompilasi Hukum Islam. Sementara hukum internasional yang dirujuk diantaranya adalah Konvensi CEDAW yang diratifikasi dengan Undang-Undang No 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Ini merupakan studi hukum Islam normatif dengan menggunakan literatur non konvensional. Atho Mudzhar, Esai-Esai Sejarah Sosial Hukum Islam (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), h.20
15 Yayan Sopyan, “ Metode Penelitian untuk Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum ”, (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009), h. 57
16 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum , (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 106.
17 Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah , jld. III, (Beirut: Dar al-kitab al-Arabi. 1984), h. 202
18 Ahmad Rofiq, Fiqh Mawaris (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 1993), h. 71

## Kamarusdiana, Muhammad Ilham Fuadi, Muhammad Ishar Helmi
tidak pernah terhalang mendapat warisan, dan tidak akan menghalangi siapapun. Suami selalu memperoleh bagian dari harta warisan istrinya, tidak mungkin terhalang ( mahjȗb ) oleh siapa pun, dan tidak pernah menghalangi ahli waris lain. Hanya saja bagian suami bisa berbeda antara ada anak dari isteri atau tidak ada anak. Isteri tidak pernah terhalang mendapat harta warisan dan tidak pernah menghalangi orang lain untuk mendapatkan harta warisan, hanya saja bagian warisan isteri bisa berkurang karena ada anak dari suaminya.
Maka dari itu, menurut Ibnu Abbas bahwa anak perempuan dapat menghijab kewarisan saudara perempuan. Beliau tidak menjadikan saudara-saudara perempuan sebagai as ābah bagi anak-anak perempuan. Pendapat ini yang dipegang oleh Daud dan sekelompok ulama lainnya. 19 Argumentasi mereka adalah firman Allah Ta’ala berdasarkan Q.s. Al-Nisâ’ ayat 176  yang artinya “Jika seorang meninggal  dunia,  dan  ia  tidak  mempunyai  anak  dan mempunyai  saudara  perempuan,  maka  bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya.” Dalam hal ini, saudara perempuan tidak dapat mewarisi kecuali jika orang yang meninggal dunia itu tidak mempunyai anak. Mereka berkata, “Sebagaimana yang diketahui bahwa cucu perempuan dari anak laki-laki (itu ada). Oleh karena itu saudara perempuan tidak dapat mewarisi jika ada anak perempuan . 20 Riwayat hadis lain yang diterima Ibnu Abbas menyampaikan tentang sabda  Rasulullah SAW. mengenai sisa harta setelah diambil bagian untuk mereka yang  menerima hak-hak mereka berdasar furudun muqaddarah-Nya, sisa tersebut menurut  beliau untuk ahli a s ābah yaitu mereka yang berjenis lelaki, terbatas lelaki saja. 21 yaitu Dari Ibn ‘Abbâs ia berkata, Rasulullah Saw. Bersabda:
) يراخبلا هاور ( ركذ لجر لىولاو ف�  ي ق�ب ا ف� اهلهأب� ضئرفلا اوقلحا م ص الله لوسر لاق :لاق سابع  ف ب�ا نع Artinya: “ Berikan bagian farâidh (warisan) kepada yang berhak, dan sisanya untuk kerabat laki-laki yang terdekat . (H.R. Al-Bukhari). 22
Mengenai makna al-walad Ibnu Abbas menafsirkannya mencakup anak laki-laki dan perempuan, yaitu dalam tafsir yang dinisbatkan kepadanya sebagai berikut:
تييلما ) ك ق� ام فصن اهلف( هيبا نم وا هماو هيبا نم )تخأ لهو( دلاو لاو )دلو له سيل( تام )كلهؤرما نا ( 23 ث�نأ وا ركذ )دلو اله نكي لم نا( تتام نا )ا ث� ي� وهو ( لالما نم Penafsiran Ibnu Abbas tersebut berpengaruh pada hak kewarisan saudara perempuan. Sebuah riwayat menyebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir.
Menurut  Hazairin  mengenai  arti kalȃlah oleh  Hazairin  yaitu  seseorang  mati  dengan  tidak ada baginya walad. Dalam surat Al-Nisâ’ ayat 11 dijumpai bentuk jamak dari walad yaitu awlad dan disana tegas dinyatakan bahwa walad itu mungkin anak laki-laki, mungkin anak perempuan, mungkin keduanya bersama-sama, atau mungkin pula tidak seperti dalam bagian kalimat “ fa‟in kunna nisȃ’an ”. 24
Maka jelaslah bahwa arti walad ialah setiap anak, boleh anak laki-laki dan boleh juga anak
19 Syaikh Imam Al-Qurthubi, Tafsîr Al-Qurthubi, Penerjemah: Ahmad Khotib, (Jakarta: Pustaka , 2008), Jilid. 6, h. 68.
20 Syaikh Imam Al-Qurthubi, Tafsîr Al-Qurthubi, Jilid. 6, h. 69.
21 Achmad Kuzari, Sistem A s ā bah: Dasar Pemindahan Hak Milik Atas Harta Tinggalan , (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996), h. 89
22 Muhammad Ibn Isma’il Shahih Al-Bukhari (Damaskus: Dar Thuqi An-Najat, 2001), Nomor Hadits 6735,  jilid 8, h. 151.
23 Ali bin Abi Thalhah, Tanwirul Miqbas min Tafsir Ibnu Abbas , (Beirut: Dar al-Kutub, 1992), h. 114
24 Hazairin, Hukum Kewarisan Bilateral , cet. VI, (Jakarta: PT. Tintamas Indonesia, 1982),h. 50.
perempuan. Sehingga pengertian arti kalȃlah dalam ayat 12 dan 176 surat Al-Nisâ’ adalah keadaan seseorang yang mati dengan tidak ada baginya seorang anak pun, baik anak laki-laki maupun anak perempuan.
Perdebatan tersebut muncul dan dilakukan karena KHI bersifat umum. Seperti kata walad dalam Al-Qur’an ditafsirkan secara berbeda dalam konteks ini, masih menggunakan terjemahan yang umum. Yang menjadi pertanyaan mengapa KHI (Pasal 181 dan 182) tidak menggunakan kata- kata yang jelas dan tertentu anak perempuan dan anak lelaki sekaligus ketika memaksudkan bahwa keduanya menghalangi saudara kandung, dan menggunakan kata anak laki-laki saja ketika tujuannya adalah untuk menyatakan bahwa anak laki-laki saja menghalangi saudara kandung dari pewaris. 25 Beberapa kalangan menjelaskan bahwa anak yang dimaksud adalah baik laki-laki maupun perempuan. Artinya bahwa kompilasi melakukan terobosan dan perubahan terhadap aturan yang dibuat oleh para ulama klasik. Aturan ini memberikan pemahaman bahwa seorang perempuan mempunyai kedudukan yang sama dengan anak laki-laki dalam hijab-menghijab terutama ketika mereka berada bersama saudara. 26
Mengenai kewarisan anak perempuan menghijab saudara bahwa para ulama berbeda pendapat dalam memahami makna walad yang terdapat dalam ayat-ayat warisan yang khususnya terdapat dalam surat Al-Nisâ’ ayat 176, sehingga menyebabkan mereka mempunyai aturan yang berbeda tentang warisan anak perempuan. Pendapat-pendapat tersebut antara lain: Pendapat Jumhur Ulama dengan pendapat Ibnu Abbas, menurut Jumhur Ulama dalam memahami kata Walad dimaksud hanya anak laki-laki saja tidak dengan anak perempuan sementara menurut pendapat Ibnu Abbas kata Walad dimaksud anak laki-laki dan anak perempuan disamping itu pendapat yang sama mazhab Zahiri, ulama Syiah dan Prof Hazairin.
Mengenai kewarisan anak perempuan menghijab saudara bahwa para ulama berbeda pendapat dalam memahami makna walad yang terdapat dalam ayat-ayat warisan yang khususnya terdapat dalam surat Al-Nisâ’ ayat 176, sehingga menyebabkan mereka mempunyai aturan yang berbeda tentang warisan anak perempuan. Pendapat-pendapat tersebut antara lain: Pendapat Jumhur Ulama dengan pendapat Ibnu Abbas, menurut Jumhur Ulama dalam memahami kata Walad dimaksud hanya anak laki-laki saja tidak dengan anak perempuan sementara menurut pendapat Ibnu Abbas kata Walad dimaksud anak laki-laki dan anak perempuan disamping itu pendapat yang sama mazhab Zahiri, ulama Syiah dan Prof Hazairin.

## Putusan Mahkamah Agung No. 86K/ AG/ 1994  terkait Hijab Hirman Anak Perempuan
Di dusun Malimbu Desa Pemenang Barat Kecamatan Tanjung, terdapat 2 saudara (kakak dan adik) yaitu Amaq Itrawan dan Amaq Nawiyah. Kemudian Amaq Nawiyah telah meninggal dunia, dan meninggalkan seorang anak perempuan bernama Le Putrahimah binti Amaq Nawiyah, selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta warisan berupa 2 bidang tanah kebun seluas 6
25 Euis Nurlaelawati, Problematika Hukum Kewarisan Islam , h. 224-225.
26 Euis Nurlaelawati, Menuju Kesetaraan dalam Aturan Kewarisan Islam Indonesia: Kedudukan Anak Perempuan versus Saudara Kandung, Jurnal Indo-Islamika, Volume 2, Nomor 1, 2012/1433,h.82. Dalam jurnal tersebut penulis telah  mewawancarai dengan beberapa hakim Pengadilan Agama Cianjur, Jakarta Selatan dan Jakarta Timur, 2006. Dan pada tesis ini penulis mewawancarai beberapa Hakim dilingkungan peradilan Agama yaitu Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat. Pengadilan Tianggi Agama Jakarta, Mahkamah Agung RI

## Kamarusdiana, Muhammad Ilham Fuadi, Muhammad Ishar Helmi
(enam) hektar yang ketika almarhum Amaq Nawiah meninggal dunia, tanah kebun tersebut belum dibagi waris tetapi langsung dikuasai dan dikelola oleh Amaq Itrawan, karena pada waktu itu anak almarhum Amaq Nawiyah (Le Putrahimah) masih kecil. Pada tahun 1930 Amaq Itrawan meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris 1 (satu) orang istri beserta 3 laki-laki dan 4 perempuan yang masing-masing telah meninggal dunia.
Setelah Amaq Itrawan meninggal dunia, tanah kebun seluas 6 (enam) Ha tersebut dikuasai oleh isteri dan anak-anaknya Amaq Itrawan, bukan diberikan kepada Le Putrinah sebagai ahli waris Amaq Nawiyah.    kemudian  setelah  Isteri  dan  anak-anak  Amaq  Itrawan  meninggal  dunia,  tanah  kebun tersebut di ambil alih dan dikuasai oleh Le Putrahimah (Tergugat) dan menguasai tanah kebun warisan ayahnya (Amaq Nawiyah), oleh karena itu Cucu-cucu dari Amaq Itrawan tidak rela jika tanah kebun tersebut dikuasai oleh Le Putrahimah. Mereka merasa berhak atas sebagian tanah dan kebun tersebut. Maka dari itu, cucu-cucu dari Amaq Itrawan dan anak Amaq Itrawan yaitu Nursaid bin Amaq Mu’minah, Muslim bin Inaq Kadariah, Ma’rif bin Inaq Kadariah, dan Mas’ud bin Amaq Itrawan mengajukan gugatan tentang pembagian waris ke Pengadilan Agama Mataram. 27
Pada Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Agama Mataram) Penggugat mengajukan gugatan pembagian waris. Lalu jawaban dari Tergugat (Le Putrahimah) atas gugatan Penggugat yaitu bahwa setelah Amaq Nawiyah meninggal dunia, tanah kebun tersebut dikuasai dan dinikmati oleh Amaq Itrawan dan anak anaknya karena waktu itu Le Putrahimah belum dewasa. Setelah Le Putrahimah dewasa dan telah menjadi janda tiga kali, dalam masa itu kehidupan Le Putrahimah sangat sengsara. Maka Le Putrahimah mengambil alih tanah kebun tersebut, akan tetapi sebagian tanah tersebut belum dikembalikan oleh Penggugat. Penggugat tidak dapat membuktikan tentang luas objek sengketa yang disanggah Tergugat. Sedangkan Tergugat (Le Putrahimah) memberikan bukti-bukti berupa Pipil Garuda atas kepemilikan tanah sengketa tersebut. Lalu Pengugat pun dalam gugatannya berisikan data yang kabur baik mengenai objek sengketa maupun identitas Penggugat, sehingga gugatan anak-anak Amaq Itrawan dan istrinya ditolak oleh Pengadilan Agama Mataram 28
Tidak puas atas putusan PA Mataram, kedua belah pihak mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Mataram. Pada tingkat banding ini, yang mengajukan memori banding hanya pihak Penggugat, sedangkan pihak Tergugat tidak mengajukan memori banding maupun kontra memori banding. Di dalam memori banding dari Penggugat asal, memuat putusan PA Mataram terdapat kelemahan yakni mengandung makna ganda, yang mana bisa menolak seluruhnya atau menolak sebagian. Kemudian menganggap bahwa putusan PA Mataram tidak lengkap karena tidak ditetapkannya ahli waris, status tanah sengketa serta pelaksanaan pembagiannya. Selain itu alat bukti Pipil Garuda yang diberikan oleh Tergugat asal adalah bukti yang lemah karena bukan alat bukti otentik dan bukan alat bukti pemilikan menurut hukum, namun hanyalah mempunyai nilai sebagai bukti permulaan yang harus didukung dengan alat bukti lainnya. 29 Pada tingkat banding, PTA Mataram menjatuhkan putusan No. 19/Pdt.G/1993/PTA.Mtr, yakni membatalkan putusan PA Mataram, dengan mengadili sendiri yaitu menolak eksepsi para Tergugat, mengabulkan gugatan para  Penggugat  untuk  seluruhnya,  menetapkan  ahli  waris  Amaq  Nawiyah  adalah  Amaq  Itrawan (saudara laki-laki sekandung) dan Le Putrahimah (anak perempuan), dengan bagian waris ½ untuk Amaq Itrawan dan ½ untuk Le Putrahimah.
27 Lihat Putusan No. 85/Pdt.G/92/PA.Mtr.h. 2-4
28 Lihat Putusan No. 85/Pdt.G/92/PA.Mtr.h.5-9
29 Lihat Putusan  No. 19/Pdt.G/1993/PTA.Mtr.h.3-4
Selanjutnya  Le  Putrahimah  selaku  anak  Amaq  Nawiyah  almarhum  mengajukan  kasasi  ke Mahkamah Agung. Le Putrahimah sebagai Pemohon Kasasi memberikan alasan-alasan kasasi bahwa pertimbangan hukum PTA Mataram mengenai tanah kebun (objek sengketa) merupakan harta peninggalan Amaq Nawiyah yang belum dibagi wariskan kepada ahli warisnya adalah pertimbangan yang kabur, karena tanah kebun tersebut terbukti telah terdaftar sebagai tanah milik Le Putrahimah sejak tahun 1957. Alasan kasasi berikutnya bahwa tanah kebun (objek sengketa) adalah syarikat antara ahli waris hal tersebut tidak didukung bukti-bukti yang kuat. Alasan kasasi terakhir bahwa PTA  Mataram  telah  salah  menerapkan  hukum  karena  telah  mendudukan  Amaq  Itrawan  sebagai Ashabah,  Le  Putrahimah  selaku  anak  Amaq  Nawiyah  tidak  dapat  disejajarkan  kedudukannya dengan pamannya dalam pembagian warisan. 30 Mahkamah Agung kemudian memutuskan perkara ini dengan membatalkan putusan PTA Mataram, dengan menguatkan putusan PA MataramDengan pertimbangan di atas, dengan tanpa mempertimbangkan keberatan-keberatan lainnya, permohonan kasasi yang diajukan Pemohon kasasi (Le Putrahimah) dikabulkan dan membatalkan putusan PTA Mataram sehingga Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara di atas dengan menguatkan putusan PA Mataram yaitu memberikan harta waris kepada anak perempuan Amaq Nawiyah yaitu Le Putrinah, sehingga Le Putrinah sebagai ahli waris anak perempuan menghijab kedudukan saudara dari ibunya.
Mahkamah Agung menetapkan dalam putusannya bahwa anak perempuan dapat menghalangi saudara laki-laki dan saudara tidak memperoleh bagian harta waris, Mahkamah Agung menyatakan bahwa selagi pewaris meninggalkan anak, baik laki-laki maupun perempuan, maka hak waris dari hubungan darah dengan pewaris itu terhijab, kecuali orang tua dan pasangan (istri atau suami). Dalam hal ini mereka merujuk pada pendapat Ibnu Abbas, salah seorang Sahabat Nabi, Ibnu Abbas menafsirkan kata walad dalam  surat  Al-Nisā’  ayat  176  tersebut  sebagai  anak  laki-laki  dan  anak perempuan. Oleh karena itu dalam perkara waris tersebut dengan adanya si Pemohon Kasasi (anak perempuan), maka Termohon Kasasi (pamannya) menjadi terhijab untuk mendapat warisan. 31
Dalam hal ini pertimbangan dipilih oleh MA yang menjadi dalil pokok untuk menunjang putusan yang berkeadilan yaitu anak perempuan menghijab saudara yang diikuti adalah pendapat Ibnu Abbas, 32 untuk masyarakat Indonesia khususnya yang menganut sistem kewarisan bilateral, lebih tepat diterapkan, sebagaimana teori hukum kewarisan Islam bilateral yang dikemukakan Hazairin, di mana anak baik laki-laki maupun perempuan merupakan kelompok keutamaan pertama yang menghijab kelompok keutamaan kedua, yaitu saudara, dengan memahami Q.S. Al-Nisā’ ayat 176 di mana kata walad adalah mencakup anak laki-laki dan perempuan. 33 Putusan MA tersebut terlihat menyesuaikan pada masa sekarang sebagai hukum yang hidup ditengah masyarakat, kerena hakim dalam memutuskan hukum berdasarkan Undang-undang kekuasaan kehakiman Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 5 ayat (1) Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai- nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dan rasa keadilan itu ialah pendapat Ibnu Abbas yang digunakan. 34
30 Lihat Putusan MA No. 86K/AG/1994. h.14-15
31 Lihat putusan MA No. 86 K/AG/1994
32 Edi Riadi, Dinamika  Putusan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Dalam  Bidang  Perdata  Islam (Depok: Gramata Publishing, 2011).h.237 dengan meliihat al-Qurt ubi, al-Jami‘li Ahkām al-Qur’an , vol. 4, 29; dan Ibn Katsîr, Tafsîr Ibn Katsîr (Riyad: Maktabah al-Riyad al-Hadithah, t.th.), 594.
33 Edi Riadi, Dinamika Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Dalam Bidang Perdata Islam .h.237 dengan melihat Hazairin, Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur’an dan Hadis (Jakarta: Tintamas, 1981), h.37
34 Wawancara pribadi dengan Hakim Mahkamah Agung  RI, Dr. Edi Riadi S.H.,M.H, Jakarta, Mahkamah Agung RI,

## Kamarusdiana, Muhammad Ilham Fuadi, Muhammad Ishar Helmi
Jika melihat dari pertimbangan kebutuhan sekarang, bahwa kebutuhan anak perempuan itu lebih cenderung sama, dan pada dasarnya pelanjutan tanggung jawab pewaris kepada ahli waris yaitu anak, karena sewaktu hidup status anak tidak dapat dibedakan, maka ketika sudah meninggal juga tidak dibedakan, dengan demikian harus disamakan. 35 Begitu juga dalam hal peran kontribusi anak misalnya bagaimana masing-masing anak laki-laki dan anak perempuan dalam merawat peawis selama sakit. Konteks pengubahan pembagian waris yang kasuistis seperti ini, keteladanan para hakim pengadilan Agama tentu akan lebih tepat dibandingkan dengan misalnya ketika hakim justru mendasarkan alasannya pada pemikiran para teoritisi yang semata-mata mengandalkan kekuatan nalar ilmiahnya tanpa berurusan dengan kasus-kasus nyata yang terjadi di masyarakat. Kecuali semata-mata sebagai bahan pengayaan dan penguatan atas ijtihad hakim itu sendiri yang kemudian diperkuat dengan argumentasi tambahan yang diperoleh dari para ahli. 36
Hal ini merupakan ijtihad dengan melihat keadilan sosial, meskipun tidak mutlak, jadi tidak menerapkan teks tetapi lebih mengutamakan keadilan.Oleh karenanya ketika melihat rumusan yang memaknai kata walad yaitu hanya anak laki-laki tidak dengan perempuan, dalam menerapkan hukum secara sosiologi tidak relevan dengan masyarakat Indonesia, karena ketika memahami kata walad dalam surat al-Nisā’ ayat 176 yaitu laki-laki saja, para ulama waktu merumuskan memakai kaidah : 37
ببسلا صوصف ب�لا ظفللا مومعب ة ب�علا
Maksud dari kaidah tersebut adalah ‘ ibr ā h (pelajaran) atau hukum dari suatu ayat Al-Quran diambil dari redaksi teksnya yang bersifat umum, bukan dari sebab turunnya yang bersifat khusus, karena perkembangan dalam memahami kaidah tersebut dalam rangka merespon isu keadilan, dalam hal ini harus juga memahami asbabu nuzulnya , sehingga dengan demikian Mahkamah Agung berpegang kepada kaidah:
ظفللا مومعب لا ببسلا صوصف ب� ة ب�علا
Penetapan makna suatu ayat didasarkan pada penyebabnya yang khusus (sebab nuzul), bukan pada bentuk lafazhnya yang umum”. oleh karenanya dalam hal tersebut juga dipertanyakan dan dipertahankan illat hukumnya, karena sesuai dalam kaidah ushul fiqih-nya ialah:
ا مدعو ادوجو قلعلا عم رودي كملحا
“keberadaan hukum itu berkutat pada keberadaan illat (sebab)-nya. Ada illat ada hukum, tak ada illat tak ada hukum.”
Hal tersebut menjadi point penting dalam menetapakan dan mempertahankan keadilan di masyarakat, sehingga dalam penerapannya bukan format hukum tetapi lebih kepada keadilan dan
Tanggal 12 Desember 2019, dengan berlandaskan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 5 ayat 1
35 Wawancara pribadi dengan Hakim Mahkamah Agung  RI, Dr. Mukti Arto S.H.,M.Hum, Jakarta, Mahkamah Agung RI, Tanggal 12 Desember 2019.
36 Muhammad Amin Suma, Keadilan Hukum Waris Islam; Dalam Pendekatan Teks dan Konteks (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h.133- 134
37 Wawancara pribadi dengan Hakim Mahkamah Agung  RI, Dr. Mukti Arto S.H.,M.Hum, Jakarta, Mahkamah Agung RI, Tanggal 12 Desember 2019.
kemaslahatnya. Dengan demikian ada perbedaan metode penafsiran antara yang dipakai Jumhur ulama dengan pendapat hakim pada MA dalam konteks sekarang ketika menjatuhkan putusan dalam mempertahankan keadilan. 38
Sebagaimana mengenai Keadilan yang diberikan Islam M. Quraisy Shihab mengatakan dalam Islam, keadilan disebutkan bahwa keadilan yang berarti kesamaan memberi kesan adanya dua pihak atau lebih, karena kalau hanya satu pihak, tidak akan terjadi adanya persamaan, Oleh karena itu kata adil diungkapkan oleh Al-Qur`an antara lain dengan kata al-Adl , al-qis t , dan al-mîzan . 39 Oleh karena itu putusan MA seperti pada kasus kewarisan anak perempuan menghijab hirman saudara pewaris tersebut, hakim dalam menegakan keadilan ketika dikaitkan pemahaman keadilan dalam perspektif Islam, dapat diartikan menggunakan keadilan disebut al-qis t , yang berarti membagi secara proporsional sesuai dengan kontribusi yang dilakukan oleh para pihak. Dalam hal ini yaitu anak perempuan mempunyai kontribusi lebih utama yaitu sebagai seorang anak yang merupakan ahli waris inti yaitu pelanjutan pewaris terhadap ahli waris, lain halnya saudara yang tidak mempunya kewajiban terhadap pewaris.
Putusan tersebut merupakan reaktualisasi dalam KHI, apabila ada putusan berbeda tidak menjadi masalah karena melihat faktor sosiologi dan rasa keadilan masyarakat, sehingga tidak memaksakan dalam suatu putusan dalam menegakan keadilan jika ada kultur yang berbeda, 40 Pendapat ini juga tidak menghapus pendapat yang telah ada dalam fiqih karena sama-sama dari hasil berijtihad, serta tidak mengikat atau memaksa melihat dari makna keadilan itu sendiri, sehingga persoalan keadilan dapat mengenyampingkan aturan yang sudah berlaku, Dari hasil ijtihad dalam putusan MA ini lebih tepat lagi bukan mengikuti pendapat Ibnu Abbas, akan tetapi lebih mengutamakan rasa keadilan yang ada terlebih dahulu, baru kemudian pendapatnya Ibnu Abbas menyesesuaikan dengan rasa keadilan pada saat itu dan masalah ini sifatnya kondisional dengan masyarakat yang ada. 41
Fikih dalam bentuk masa kini tidak terlepas dari bentuk ijtihad kontemporer yang dipopulerkan oleh ulama besar Mesir Yûsuf Qardlâwî. Setidaknya terdapat 3 model ijtihad saat ini. Pertama, ijtihad intiqa’i yaitu ijtihad dengan memilih pendapat para ulama terdahulu yang relevan dengan zaman dan kebutuhan masa kini. Kedua, adalah ijtihad insya’i yaitu bentuk ijtihad dengan menetapkan sebuah hukum baru yang belum pernah ditetapkan sebelumnya. Permasalahan hukum yang belum jelas atau permasalahan yang tidak pernah ditemukan pada masa ulama terdahulu menjadi latar belakang medel ijtihad ini. Bentuk ijtihad yang Ketiga adalah memadukan ijtihad intiqā’i dan insy ā’i, yakni memilih pendapat terdahulu yang relevan dengan menambahkan unsur norma hukum yang baru. 42 Menurut pendapat M. Atho Mudzhar, selain kitab fikih dan peraturan perundang-undangan, terdapat bentuk hukum Islam lainnya yang pada dasarnya merupakan hasil ijtihad yaitu fatwa para
38 Wawancara pribadi dengan Hakim Mahkamah Agung  RI, Dr. Mukti Arto S.H.,M.Hum, dan Hakim Mahkamah Agung  RI, Dr. Edi Riadi S.H.,M.H, Jakarta, Mahkamah Agung RI, Tanggal 12 Desember 2019
39 M. Quraisy Shihab,, Wawasan Islam , (Bandung :Mizan,1996),h.111
40 Wawancara pribadi dengan Hakim Mahkamah Agung  RI, Dr. Mukti Arto S.H.,M.Hum, Jakarta, Mahkamah Agung RI, Tanggal 12 Desember 2019. Wawancara pribadi dengan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, Drs. Ahmad Hanifah S.H.,M.E.S, Jakarta. Tanggal 30 Desember 2019
41 Wawancara pribadi dengan Hakim Mahkamah Agung  RI, Dr. Edi Riadi S.H.,M.H, Jakarta, Mahkamah Agung RI, Tanggal 12 Desember 2019. Wawancara pribadi dengan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, Drs. Ahmad Hanifah S.H.,M.E.S, Jakarta. Tanggal 30 Desember 2019
42 Yûsuf Qardlâwî, a l-Ijtihâd al-Mu‘ashshirah bayna al-Indibâth wa al-Infirâth (Kairo: Dâr al-Tawzi‘ wa al-Nashr al-Islâmiyyah. 1994),
h. 19-32.
Kamarusdiana, Muhammad Ilham Fuadi, Muhammad Ishar Helmi
mufti dan putusan pengadilan, 43 Karena dalam menetapkan hukum hakim mempunyai kebebasan dalam mengambil pendapat yang berbeda, dalam kebebasan dimaksud  hakim tidak sebebas bebasnya ada ratio decidendi , harus murni dengan perkara yang dihadapi dengan dasar harus menjungjung tinggi keadilan yang ada dengan kasus yang ada, sesuai kepada Undang-undang No 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama pasal 62 ayat 1 dan Undang-undang No 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman pasal 50 ayat 1, yaitu  Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. 44
Mengenai putusan MA yang menentukan anak perempuan sebagai H ā jib Hirm ā n terhadap saudara dalam analisa penulis terdapat beberapa pendapat dari para hakim bahwa dalam putusan tersebut terlihat alasan atau pertimbangan MA dalam memutus perkara lebih mengutamakan rasa keadilan masyarakat, dan sejalan dengan pendapat Ibnu Abbas, dalam memaknai kata walad yaitu baik anak laki-laki dan perempuan, sehingga MA berpendapat anak perempuan itu menghijab hirman saudara itu lebih relevan di masyarakat Indonesia, meskipun tidak mutlak dan sewaktu waktu dapat berubah, sehingga hukum tersebut dengan sendirinya mengikuti apa yang ada pada keadilan di masyarakat dan hukum tersebut harus dianggap benar sesuai dalam asas hukum yaitu “ Res Judicata Pro Veritate Habetur” memiliki arti bahwa putusan hakim harus dianggap benar. sampai memperoleh kekuatan hukum yang tetap atau diputus lain oleh pengadilan yang lebih tinggi.
Dengan kata lain putusan MA tersebut tidak menghapus pendapat Jumhur Ulama, jika terdapat putusan yang berbeda harus dianggap benar dan dinyatakan sah. Putusan tersebut sudah menjadi yurisprudensi, melihat Indonesia yang menganut sistem hukum civil law yaitu hukum yang berorientasi kepada undang undang dan menjadikan yursiprudensi sebagai salah satu sumber hukum atau instrumen hukum dalam rangka menjaga kepastian hukum. Putusan MA tersebut boleh diikuti dan juga boleh tidak oleh para hakim karena hakim diberi kebebasan dalam memutus perkara demi menegakan keadilan sesuai dengan rasa keadilan yang hidup di masyarakat.

## Penutup
Para ulama berbeda pendapat dalam memahami makna walad yang terdapat dalam surat Al- Nisâ’ ayat 176. Di antara pendapat ulama tersebut yaitu  pendapat jumhur ulama dalam memahami kata Walad dimaksud hanya anak laki-laki saja tidak dengan anak perempuan, sementara menurut pendapat Ibnu Abbas kata Walad dimaksud adalah anak laki-laki dan anak perempuan. Hakim pada Mahkamah Agung dalam memutus perkara mengenai kewarisan anak perempuan menghijab hirman terhadap saudara pewaris menghasilkan temuan bahwa secara umum tidak keluar dari ketentuan hukum materil yaitu Undang-undang dan Kompilasi Hukum Islam.

## Daftar Pustaka
Ali bin Abi Thalhah. Tanwirul Miqbas min Tafsir Ibnu Abbas , Beirut: Dar al-Kutub, 1992.
Ali, Zainuddin. Metode Penelitian Hukum , Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
43 M. Atho Mudzhar, Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi (Yogyakarta: Titian Ilahi Press. 2000), h. 91
44 Wawancara pribadi dengan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, Sulhan ,S.H., M.Hum. Jakarta, Tanggal 30 Desember 2019 dengan melihat dasar kepada Undang-undang No 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-undang No 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.
Amin Suma, Muhammad. Keadilan Hukum Waris Islam; Dalam Pendekatan Teks dan Konteks (Jakarta: Rajawali Pers, 2013
Husein Nasution, Amin. Hukum Kewarisan . Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2012.
Isma’il, Muhammad Ibn. Shahih Al-Bukhari . Damaskus: Dar Thuqi An-Najat, 2001.
Kastir  al-Qurasyi  ad-Dimasyqi,  Ibnu. Tafsir al-Qur’an al-Azim ,  juz  2,  (Bairut  Lebanon:  Dar  al-Kutub Ilmiyah thn. 1998.
Khisni, A. Transformasi  Hukum  Islam  ke  dalam  Hukum  Nasional  (Studi  Ijtihad  Hakim  Peradilan  Agama tentang Pengembangan Hukum Kewaarisan dalam Kompilasi Hukum Islam dan Kontribusinya terhadap Hukum Nasional ), disertasi pada Program Doktor Ilmu Hukum UII, Yogyakarta, 2010.
Kuzari, Achmad. Sistem As ā bah: Dasar Pemindahan Hak Milik Atas Harta Tinggalan , Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996.
Mahmud Marzuki, Peter. Penelitian Hukum , Jakarta: Kencana, 2005.Syarifuddin, Amir. Hukum Kewarisan Islam , Cetakan ke-1,Jakarta: Kencana, 2007.
Mudzhar, Muhammad Atho. Esai-Esai Sejarah Sosial Hukum Islam .Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014. Nurlaelawati, Euis. “Menuju Kesetaraan dalam Aturan Kewarisan Islam Indonesia: Kedudukan Anak Perempuan versus Saudara Kandung”. Jurnal Indo-Islamika , Volume 2, Nomor 1, 2012/1433. Qurthubi, Syaikh Imam al-. Tafsîr Al-Qurthubi, Penerjemah: Ahmad Khotib, Jakarta: Pustaka , 2008.
Rahardjo, Satjipto. “ Pengadilan Agama sebagai Pengadilan Keluarga ”, dalam Mimbar Hukum No. 10 Thn.
IV 1993.
Riadi, Edi. Dinamika Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Dalam Bidang Perdata Islam. Depok: Gramata Publishing, 2011.
Rofiq, Ahmad. Fiqh Mawaris. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 1993. Sabiq, Sayyid. Fiqh al-Sunnah , jld. III, Beirut: Dar al-kitab al-Arabi. 1984.
Shihab, M. Quraisy. Wawasan Islam , Bandung :Mizan, 1996.
Sopyan, Yayan. “ Metode Penelitian untuk Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum ”.  Jakarta:  Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, 2009.
Zein, Satria Effendi M. Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah, cet. 3. Jakarta: Kencana, 2010.
Zuẖailiy, Wahbah al-. Al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh , Beirut: Dâr al-Fikr, t.th.