Analisis  Juridis  Penanganan  Pelanggaran  Kode  Etik  Badan Adhoc Penyelenggara  Pemilu  Oleh  Komisi  Pemilihan  Umum  Kabupaten/Kota Di Sulawesi Utara
Febry James Langkun 1 , Dani R. Pinasang 2 ,Jemmy Sondakh 3 1,2,3 Universitas Sam Ratulangi,Manado, Indonesia
j ameswazeng@gmail.com

## Abstrak
Tujuan  Penelitian  Untuk  mengetahui  aspek  teknis  Penegakan  Hukum  dalam Penanganan Pelanggaran Kode Etik Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu berdasarkan Peraturan  Perundang-undangan,  Untuk  Mengetahui  Penanganan  Pelanggaran  Kode Etik  Badan Adhoc Penyelenggara  Pemilu  berdasarkan  Peraturan  Perundang- undangan  khususnya  Komisi  Pemilihan  Umum  Kabupaten/Kota  di  Sulawesi  Utara. Hasil  Penelitian  menunjukkan  KPU  Kabupaten/Kota  terkendala  dengan  Geografis, contohnya  di  KPU  Kabupaten  Kepulauan  dimana  cuaca  sering  berubah-ubah menyebabkan  kendala  dalam  penanganan  pelanggaran  kode  etik  Badan  Ad  Hoc Penyelenggara  Pemilu  juga  Tahapan,  Program  dan  Jadwal  yang  menyebabkan keterbatasan  waktu  bagi KPU  Kabupaten/Kota  untuk  memeriksa  Teradu;Penegakan kode etik badan penyelenggara dalam hal ini KPU Kabupaten/Kota telah memberikan jaminan keadilan terhadap pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Badan Adhoc Penyelenggara  Pemilu,  sehingga  jika  terbukti  melakukan  pelanggaran,  maka  akan mendapat  sanksi  yang  tegas  dan  jika  tidak  terbukti  melakukan  pelanggaran  akan direhabilitasi nama baiknya.
Kata Kunci : Analisis Juridis, Pelanggaran Kode Etik, Penyelanggara Pemilu Diterbitkan oleh Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar ISSN 2622-5212 Website https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/ Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

## PENDAHULUAN
Pelaksanaan  Pemilihan  Umum  di  Indonesia  merupakan  Implementasi  dari  prinsip kedaulatan  oleh  Rakyat  khususnya  di  Indonesia  dengan  salah  satu  tujuan  untuk  memilih wakil rakyat dalam Jabatan Politik dalam Pemerintahan.
“Pemilu adalah salah satu hak asasi warga negara yang sangat prinsipil, karena dalam pelaksanaan  hak  asasi  adalah  suatu  keharusan  pemerintah  untuk  melaksanakan  pemilu. Sesuai  asas  bahwa  rakyatlah  yang  berdaulat,  maka  semua  itu  dikembalikan  kepada  rakyat untuk menentukannya. Oleh karena itu pemilu adalah suatu syarat yang mutlak bagi negara demokrasi untuk melaksanakan kedaulatan rakyat” (Ibrahim,2019).
Awal Pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia hanya untuk memilih Anggota DPR, Anggota  DPRD  Provinsi  dan  Anggota  DPRD  Kabupaten/Kota,  tapi  pada  tahun  2002  terjadi perubahan  pada  UUD  1945  setelah  amandemen  keempat  diantaranya  Pemilihan  Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh Warga Negara Indonesia.

## Jurnal Tana Mana
Vol. 4 No. 1, June 2023 https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/
Indonesia  telah  melaksanakan  Pemilu  sebanyak  8  (delapan)  kali,  Pemilihan  Umum anggota DPR, anggota DPRD Provinsi dan anggota DPRD Kabupaten/Kota, pada tahun 1955 dilakukan 2 (dua) kali yaitu tanggal 29 September 1955 memilih anggota DPR dan tanggal 15 Desember  1955  memilih  Anggota  Dewan  Konstituante;  tanggal  5  Juli  1971;  tanggal  2  Mei 1977;  tanggal  4  Mei  1982;  tanggal  23  April  1987;  9  juni  1992;  29  Mei  1997,  7  Juni  1999. Sedangkan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebanyak  4  kali  sejak  Pemilu  2004  sampai  sekarang  yaitu  tanggal  5  April 2004;  tanggal  9 April 2009; tanggal 9 April 2014, dan tanggal 17 April 2019.
Pasal 22 E ayat 1 Undang-undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) menyatakan bahwa “Pemilihan Umum dilaksanakan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali” (UUD,1945). Namun pada kenyataannya beberapa pemilu dilaksanakan bukan pada hitungan 5 (lima) tahun diantaranya Pemilu Tahun 1955 kemudian pemilu berikutnya pada  tanggal  05  Juli  1971,  selanjutnya  tanggal  02  Mei  1977  dan  29  Mei  1997  dan  07  Juni 1999.  Keterlambatan  pelaksanaan  pemilu  bukan  tanpa  sebab,  keterlambatan  dikarenakan keadaan  politik  yang  sangat  kacau  juga  serta  turunnya  Soeharto  dari  Jabatan  Presiden Republik Indonesia.
Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017  tentang  Pemilihan  Umum,  dijelaskan  bahwa Pemilu dilaksanakan 5 tahun sekali. Tahun 2019 Pemungutan Suara dilaksanakan serentak untuk memilih Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Presiden dan Wakil Presiden, dihari yang sama sesuai dengan keputusan KPU.
Pemilihan  Umum  diselenggarakan  secara  berkala  dengan  maksud  sebagai  berikut: Pertama,  rakyat  atau  kumpulan  orang  yang  terhimpun  dalam  satu  kelompok  mempunyai pendapat,  gagasan  atau  aspirasi  dalam  aspek  kehidupan  bermasyarakat  bersifat  dinamis yang  terus  bertumbuh  dan  berkembang  dari  masa  ke  masa  dan  bisa  saja  pendapatnya bertentangan  dengan  kebijakan  negara.  Kedua,  factor  dinamika  dunia  internasional  atau dalam negeri yang mengubah kondisi kehidupan rakyat untuk memberikan pendapat secara langsung.  Ketiga  pertumbuhan  jumlah  penduduk  yang  meningkat  memungkinkan  untuk memberikan peluang bagi pemilih pemula atau pemilih baru ( new voters ) berbeda pendapat atau aspirasi dengan orang yang sudah dewasa baik dalam umur maupun dalam berpolitik. Keempat, Pemilihan Umum yang dilaksanakan secara teratur serta jangka waktunya untuk menjamin pergantian pemimpin baik legislatif maupun eksekutif.
KPU sebagai lembaga komisi pemilihan umum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22E  ayat  5  disebutkan: “Pemilihan Umum  diselenggarakan  oleh  suatu  Komisi  Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.
Komisi  Pemilihan  Umum  mempunyai  cakupan  wilayah  kerja  di  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia  dengan  melaksanakan  tugasnya  secara  berkesinambungan,  juga  dalam melaksanakan  serta  menyelenggarakan  Pemilihan  Umum  harus  trasparansi,  bertanggungg jawab,  bebas sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Komisi  Pemilihan  Umum  melaksanakan  tugasnya  dalam  Pemilihan  umum  yaitu melaksanakan  pemilihan  anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat,  anggota  Dewan  Perwakilan Daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat  Daerah  Kabupaten/Kota,  juga  pemilu  presiden  dan  wakil  presiden,  serta  pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
Memperkuat Kemandirian Penyelenggara Pemilu; rekomendasi Revisi Undang-Undang Penyelenggara  Pemilu,  Konsorsium  Reformasi  Hukum  Nasional  menyampaikan  bahwa Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga negara yang bersifat nasional, tetap dan mandiri harus  dapat  melaksanakan  tugasnya  dengan  memenuhi  tujuh  prinsip  penyelenggara Pemilihan  Umum  (Pemilu)  sebagaimana  ditetapkan  oleh  Lembaga  Internasional  untuk Demokrasi  dan  Pendampingan  Pemilu  ( International IDEA )  (Yulianto,2010).  Pertama,  KPU diharuskan mempunyai kemandirian yang mana tanpa benturan kepentingan dan pengaruh dari  pihak  manapun.  Kedua,  KPU  dituntut  untuk  memberikan  perlakuan  sama  serta  tidak memihak,  dan  adil  sehingga  tidak  memberikan  keuntungan  pihak  lain.  Ketiga,  KPU mempunyai integritas yang diartikan sebagai kesesuaian antara tindakan dan perilaku
seorang atau lembaga penyelenggara Pemilu. Keempat, menawarkan penyediaan fakta yang cukup, akurat, dan tepat waktu terkait dengan liputan publik dan pembentukannya. Kelima, efisiensi dan efektifitas guna menghindari kekacauan dan kerusakan hukum dan tata tertib. Keenam,  KPU  dikelola  dengan  prinsip  profesionalitas.  Sebab  diperlukan  orang  yang mempunyai  keahlian,  terlatih,  dan  berdedikasi.  Ketujuh,  memberikan  pelayanan  kepada masyarakat maupun peserta Pemilu. Pelayanan ini merupakan tolak ukur untuk menilai KPU sebagai penyelenggara pemilu.
Sebagaimana  diatur  dalam  Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum  Republik  Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi,  dan  Komisi  Pemilihan  Umum  Kabupaten/Kota,  menyatakan  bahwa:  1.  KPU bertempat di ibukota Negara Republik Indonesia dengan jumlah anggota 7 (tujuh) orang, 2. KPU Provinsi/KIP Aceh bertempat di Ibukota Provinsi dengan jumlah anggota 5 (lima) atau 7 (tujuh)  orang,  dan  3.  KPU/KIP  Kabupaten/Kota  beralamat  di  Ibukota  Kabupaten/Kota dengan  jumlah  anggota  5  (lima)  orang.Untuk  menjalankan  tugas,  wewenang  dan kewajibannya,  KPU  dibantu  oleh  Sekretariat  KPU  terdiri  dari  Sekretariat  Jenderal  KPU dipimpin  oleh  Sekretaris  Jenderal  KPU  secara  adminsitratif  dan  fungsional bertanggungjawab kepada Ketua KPU (Perpres,2019).
Sekretaris Jenderal KPU dibantu Deputi Bidang Administrasi, Deputi Bidang Dukungan Teknis,  dan  Inspektorat  Utama.  Masing-masing  Deputi  membawahi  Biro,  Bagian  dan  Sub Bagian. Sekretaris Jenderal KPU juga membawahi Pusat Data dan Teknologi Informasi serta Pusat Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan.
Sekretariat  KPU  Provinsi  dipimpin  oleh  Sekretaris  KPU  Provinsi  yang  bertanggung jawab  secara  administratif  dan  fungsional  bertanggung  jawab  kepada  Ketua  KPU  Provinsi. Sekretariat KPU Provinsi dibagi dalam 2 (dua) tipe yaitu KPU Provinsi tipe A untuk wilayah kerja besar dan tipe B untuk wilayah kerja yang kecil.
Sekretariat  KPU  Provinsi  Tipe  A  membawahi  Bagian  Keuangan,  Umum  dan  Logistik dengan  Subbagian  Keuangan  dan  Subbagian  Umum  dan  Logistik;  Bagian  Teknis Penyelenggaraan  Pemilu,  Partisipasi,  dan  Hubungan  Masyarakat  dengan  Subbagian  Teknis Penyelenggaraan  Pemilu  dan  Subbagian  Partisipasi  dan  Hubungan  Masyarakat;  Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi dengan Subbagian Perencanaan dan Subbagian Data  dan Informasi;  Bagian  Hukum  dan  Sumber  Daya  Manusia  dengan  Subbagian  Hukum  dan Subbagian Sumber Daya Manusia, serta Kelompok Jabatan Fungsional.
Sekretariat  KPU  Provinsi  Tipe  B  membawahi  Bagian  Keuangan,  Umum  dan  Logistik dengan  Subbagian  Keuangan  serta  Subbagian  Umum  dan  Logistik;  Bagian  Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Sumber Daya Manusia  dengan  Subbagian  Teknis  Penyelenggaraan  Pemilu,  Partisipasi  dan  Hubungan Masyarakat serta Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia; Bagian Perencanaan, Data, dan  Informasi  dengan  Subbagian  Perencanaan  serta  Subbagian  Data  dan  Informasi;  juga Kelompok Jabatan Fungsional.
Sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh Sekretaris KPU Kabupaten/Kota secara adminsitratif dan fungsional bertanggung jawab kepada Ketua KPU Kabupaten/Kota. Sekretaris  KPU  Kabupaten/Kota  membawahi  Subbagian  Keuangan,  Umum,  dan  Logistik; Subbagian  Teknis  Penyelenggaraan  Pemilu,  Partisipasi  dan  Hubungan  Masyarakat; Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi; Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia; serta Kelompok Jabatan Fungsional.
KPU  bertempat  di  Jl.  Imam  Bonjol  No.  29,  Menteng,  Jakarta  Pusat  beranggotaan  7 (tujuh) orang, dengan komposisi yaitu Ketua merangkap Anggota dan Anggota. Anggota KPU RI  mempunyai  tugas  sebagai  Ketua  Divisi  serta  memiliki  Wilayah  Koordinator,  masing- masing:1.  Ketua,  Hasyim  Asy'ari;  2.  Anggota,  Betty  Epsilon  Idroos,  Ketua  Divisi  Data  dan Informasi, dengan Kordinator Wilayah yaitu: Provinsi DKI Jakarta, Maluku, Sumatera Barat, Sulawesi  Tengah,  D.I.  Yogyakarta,  dan  Kalimantan  Utara;  3.  Anggota,  Mochamad  Afifuddin, Ketua  Divisi  Hukum  dan  Pengawasan,  dengan  Kordinator  Wilayah  yaitu:  Provinsi  Papua, Sulawesi Selatan, Kalimantan Barat, Lampung, Banten, dan Kepulauan Riau; 4. Anggota,
Parsadaan  Harahap,  Ketua  Divisi  Sumber  Daya  Manusia,  Organisasi,  Pendidikan  dan Pelatihan  dan  Penelitian  dan  Pengembangan,  dengan  Kordinator  Wilayah  yaitu:  Provinsi Sumatera Utara, Kalimantan Timur, Bengkulu, Sulawesi Tenggara, dan Nusa Tenggara Barat; 5.  Anggota  Yulianto  Sudrajat,  Ketua  Divisi  Perencanaan,  Keuangan,  Umum,  Rumah  Tangga dan  Logistik,  dengan  Kordinator  Wilayah  yaitu:  Provinsi  Jawa  Tengah,  Gorontalo,  Bali, Kalimantan Tengah, Maluku Utara dan Kepulauan Bangka Belitung; 6. Anggota, Idham Holik, Ketua  Divisi  Teknis  Penyelenggaraan,  dengan  Kordinator  Wilayah  yaitu:  Provinsi  Sulawesi Barat,  Jawa  Barat,  Aceh,  Kalimantan  Selatan,  Sumatera  Selatan  dan  Papua  Barat;  dan;  7. Anggota,  August  Mellaz,  Ketua  Divisi  Sosialisasi,  Pendidikan  Pemilih,  dan  Partisipasi Masyarakat, dengan Kordinator Wilayah yaitu: Provinsi Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Riau, Sulawesi Utara, dan Jambi. Sedangkan Bernad Dermawan Sutrisno sebagai Sekretariat Jenderal KPU.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara bertempat di Jalan Diponegoro Nomor 25 Manado, beranggotakan 5 (lima) orang dengan komposisi yaitu Ketua merangkap Anggota  dan  Anggota  mempunyai  tugas  sebagai  Ketua  Divisi  serta  memiliki  Wilayah Koordinator,  masing-masing:  1.  Ketua,  Ardiles  Mario  Revelino  Mewoh,  selalu  Ketua  Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik dengan Kordinator Wilayah yaitu Kabupaten Minahasa  Tenggara,  Kabupaten  Kepulauan  Talaud  dan  Kabupaten  Bolaang  Mongondow Utara.  Ardiles  Mewoh  mengundurkan  diri  dari  Ketua  KPU  Provinsi  Sulawesi  Utara  setelah dilantik pada tanggal 21 September 2022 menjadi Anggota sekaligus Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi  Utara  Periode  2022-2027  dan  digantikan  oleh  Meidy  Tinangon;  sedangkan Keanggotaannya  digantikan  oleh  Amrain  Razak.  2.  Anggota,  Meidy Yafeth  Tinangon,  selaku Ketua  Divisi  Hukum  dan  Pengawasan  dengan  Koordinator  Wilayah  yaitu:  Kabupaten Minahasa, Kota Manado, dan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, 3. Anggota, Yessy Yatty Momongan, selaku Ketua Divisi Penyelenggara, dengan Koordinator Wilayah Kota yaitu Kota Kotamobagu, Kabupaten Kepulauan Sitaro dan Kota Tomohon; 4. Anggota, Lanny Anggriany Ointu,  selaku  Ketua  Divisi  Perencanaan,  Data,  dan  Informasi  dengan  Koordinator  Wilayah, Kabupaten Minahasa Utara, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan Kota Bitung; serta 5.  Anggota,  Salman  Saelangi,  selaku  Ketua  Divisi  Sumber  Daya  Manusia  dan  Partisipasi Masyarakat  dengan  Koordinator  Wilayah  Kabupaten  Kepulauan  Sangihe,  Kabupaten Minahasa Selatan dan Kabupaten Bolaang Mongondow. Sekretaris, Lucky Firnandy Majanto.
Selain  KPU  Provinsi  dan  KPU  Kabupaten/Kota,  KPU  juga  dibantu  oleh  Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu yaitu Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).
Pasal  1  angka  11,  angka  12  dan  angka  15,  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017 tentang  Pemilihan  Umum  menyebutkan  Panitia  Pemilihan  Kecamatan  yang  selanjutnya disingkat PPK adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu  ditingkat  Kecamatan  atau  nama  lain,  Panitia  Pemungutan  Suara  yang  selanjutnya disingkat PPS adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu  ditingkat  Kelurahan/Desa  atau  nama  lain.  Kelompok  Penyelenggara  Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan Pemungutan suara ditempat pemungutan  suara.  Semua  unsur  Badan Adhoc Penyelenggara  Pemilu  tersebut  merupakan “ujung tombak” KPU dalam penyelenggaraan pemilu dan pilkada. Pasal  52  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017  menyebutkan  bahwa:
“ Anggota PPK sebanyak 3 (tiga) orang berasal dari tokoh masyarakat yang memenuhi syarat berdasarkan Undang-undang. ”
Pasal  55  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017  menyebutkan  bahwa: “ Anggota PPS sebanyak 3 (tiga) orang berasal dari tokoh masyarakat yang memenuhi syarat berdasarkan undang-undang. ” KPPS  disebutkan  dalam  Pasal  59  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017 menyebutkan  bahwa “ Anggota  KPPS  sebanyak  7  (tujuh)  orang  berasal  dari  anggota masyarakat di sekitar TPS yang memenuhi syarat berdasarkan undang-undang ini .”
Sebagaimana  uraian  tugas  dan  tata  kerja  badan Adhoc ,  Komisi  Pemilihan  Umum mengeluarkan  Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum  Nomor  3  Tahun  2018  tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
Dalam  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  31/PUU-XVI/2018  menyatakan  bahwa frasa ”3 (tiga) atau 5 (lima) orang” dalam pasal 10 ayat (1) huruf c dan frasa ”3 (tiga) orang” dalam  Pasal  52  ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  7  Tahun  2017  tentang  Pemilihan  Umum bertentangan  dengan  Undang-undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai ”5 (lima)  orang”,  perlu  melakukan  perubahan  ketentuan  jumlah  penyelenggaraan  Pemilihan Umum Tahun 2019 yang awalnya berjumlah 3 (tiga) orang menjadi 5 (lima) orang;
Maka  menindaklanjuti  Putusan  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  31/PUU- XVI/2018,  Komisi  Pemilihan  Umum  mengeluarkan  Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun  2018  tentang  Pembentukan  dan  Tata  Kerja  Panitia  Pemilihan  Kecamatan,  Panitia Pemungutan  Suara,  dan  Kelompok  Penyelenggara  Pemungutan  Suara  dalam Penyelenggaraan  Pemilihan  Umum,  Sehingga  dalam  pasal  7  ayat  (1)  Peraturan  Komisi Pemilihan  Umum  Nomor  36  Tahun  2018  menyebutkan  Anggota  PPK  berjumlah  5  (lima) orang  berasal  dari  tokoh  masyarakat  yang  memenuhi  syarat  berdasarkan  peraturan perundang-undangan  (PKPU  No  36  Tahun  2018),  sedangkan  Panitia  Pemungutan  Suara (PPS)  dan  Kelompok  Penyelenggara  Pemungutan  Suara  (KPPS)  keanggotaanya  tidak berubah.
Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum  (PKPU)  ini  telah  dicabut  serta  dinyatakan  tidak berlaku  dan  digantikan  dengan  Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum  Nomor  8  Tahun  2022 tentang  Pembentukan  dan  Tata  Kerja  Badan Adhoc Penyelenggara  Pemilihan  Umum  dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota
Pasal  1  angka  6,  Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum  (PKPU)  Nomor  8  Tahun  2022, menyatakan  bahwa “ Badan  Adhoc  adalah  anggota  dan  sekretariat  Panitia  Pemilihan Kecamatan,  anggota  dan  sekretariat  Panitia  Pemungutan  Suara,  Kelompok  Penyelenggara Pemungutan  Suara,  Panitia  Pemilihan  Luar  Negeri,  Kelompok  Penyelenggara  Pemungutan Suara Luar Negeri, Panitia Pemutakhiran Data Pemilih/Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, Panitia Pemutakhiran Data Pemilih Luar Negeri dan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan .”
Pasal  3,  UU  Nomor  17  menjelaskan  bahwa: “Dalam menyelenggarakan  pemilu, penyelenggara pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas dimaksud dalam Pasal  2  dan  penyelenggaraannya  harus  sebagaimana  memenuhi  prinsip:  a).  mandiri;  b). jujur;  c).  adil;  d).  kepastian  hukum;  e).  tertib;  f).  kepentingan  umum;  g).  terbuka;  h). proporsional; i). profesional; j). akuntabel; k). efektif; l). efisien; dan m). aksesibilitas.” Hal ini mengisyaratkan adanya aspek-aspek kode etik harus ditaati oleh Penyelenggara Pemilu.
Di  setiap  pelaksanaan  tahapan  Pemilu,  KPU  Kabupaten/Kota  melaksanakan  seleksi petugas pemilihan ditingkat kecamatan dan desa. Seringkali dalam pelaksanaan pemilu dan pilkada,  perekrutan  Badan Adhoc Penyelenggara  Pemilu  tidak  banyak  menarik  perhatian masyarakat  umum  atau  publik.  Minimnya  partisipasi  masyarakat  atau  kurangnya  jumlah pendaftar  calon  anggota  Badan Adhoc Penyelenggara  Pemilu  sehingga  dalam  perekrutan tidak  terjadi  kompetisi  dalam  seleksi  anggota  Badan Adhoc Penyelenggara  Pemilu,  karena kurangnya pilihan terhadap calon anggota Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu, bahkan dapat dikatakan tidak terseleksi. Dengan tidak adanya pilihan lain, seleksi hanya berupa formalitas, karena dengan nilai hasil seleksi tertinggi pun kadang masih dalam kategori nilai rendah dan berpengetahuan minim.
Hampir  tidak  adanya  tanggapan  masyarakat  terhadap  calon  Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu sebagai fungsi kontrol, karena sebagian besar tanggapan masyarakat datang dari pesaing atau calon anggota Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu yang lain; Karena
kurangnya minat masyarakat dalam berpartisipasi sebagai calon Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu, maka untuk memenuhi kuota pendaftar atau pemenuhan kursi anggota Badan Adhoc Penyelenggara  Pemilu,  dilakukan  dengan  cara  persuasif.  Tentu  cara  persuasif  juga berdampak tidak baik, hal  ini menyebabkan KPU Kabupaten/Kota  tidak memiliki kekuatan dalam  menindak  anggota  Badan Adhoc Penyelenggara  Pemilu  yang  tidak  bekerja  dengan maksimal,  “kelemahan  ditemukan  dalam  mekanisme  seleksi,  sebagian  di  antaranya  seperti para  petugas  pelaksana  pemilu  PPK,  PPS,  dan  KPPS  hasil  seleksi  tidak  melaksanakan tugasnya  dengan  baik”  (Syamsul  Khan,2022),  sehingga  menjadi  peluang  untuk  dipolitisasi oleh  kelompok  partai  tertentu  atau  calon  kandidat  petahana  yang  mampu  melakukan mobilisasi  sampai  ke  tingkat  bawah.  Kondisi  ini  sangat  berpotensi  menyebabkan  Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu melanggar kode etik.
Dilansir  dari  Wikipedia,  Etik  berasal  dari  Bahasa  Inggris  yaitu “Ethic” sedangkan Bahasa  Latin  Yunani  Kuno,  Etik  disebukan “Ethikos”. Etik  dalam  Kamus  Besar  Bahasa Indonesia (KBBI) adalah Kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, etik juga diartikan  kumpulan  asas/nilai  yang  berhubungan  dengan  akhlak  serta  norma  yang  dianut masyarakat  atau  golongan  tentang  benar  atau salah  dalam  menjalankan  kehidupan  sehari- hari.
Untuk  menentukan  apakah  Kode  Etik  itu  termasuk  jenis  Peraturan  Perundang- undangan,  maka  dalam  Pasal  1  angka  2,  Undang-undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan,  menjelaskan  Peraturan  Perundang- undangan  adalah  peraturan  tertulis  yang  memuat  norma  hukum  yang  mengikat  secara umum  dan  dibentuk  atau  ditetapkan  oleh  lembaga  negara  atau  pejabat  yang  berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
Mengenai  batasan  peraturan  perundang-undangan  terdapat  beberapa  pendapat, menurut A Hamid S Attamimi “memberikan batasan peraturan perundang -undangan adalah peraturan  negara,  ditingkat  pusat  dan  ditingkat  daerah,  yang  dibentuk  berdasarkan kewenangan perundang-undangan, baik bersifat atribusi maupun bersifat delegasi, biasanya disertai sanksi  dan  berlaku  umum  serta  mengikat  rakyat”  Kemudian,  TJ  Buys  mengartikan ”peraturan perundang -undangan sebagai peraturan-peraturan yang mengikat secara umum”. Pendapat  tersebut  oleh  Prof.  JHA  Logemann  ditambah  dengan “naar buiten  werkende voorschriften” , sehingga menurutnya peraturan perundang-undangan adalah peraturan yang mengikat secara umum dan berdayalaku keluar “ algemeenbindende en naar buiten werkende voorschriften ”.  Berdayalaku keluar  adalah  bahwa  peraturan  tersebut  ditujukan  kepada masyarakat (umum) tidak ditujukan kepada (kedalam) pembentukannya.
Dari  penjelasan  diatas,  Kode  Etik  tidak  dapat  dikatergorikan/termasuk  dalam peraturan Perundang-undangan karena aturan dibuat untuk suatu kelompok atau golongan tertentu.  Kode  Etik  adalah  bagian  dari  hukum  positif  tertulis,  tapi  kode  etik  profesi  tidak sama  dengan  undang-undang  karena  pemberlakuan  kode  etik  profesi  semata-mata berdasarkan  kesadaran  moral  anggota  profesi  dan  bagi  anggota  yang  melanggar  akan menerima  sanksi  atau  denda  dari  organisasi  profesi  tersebut,  sedangkan  undang-undang bersifat  memaksa  dan  dibekali  dengan  sanksi  berat,  pelanggaran  terhadap  hukum  atau undang-undang akan dihukum/diadili oleh lembaga peradilan yang berwenang.
Pelanggaran kode etik Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu diatur dalam Pasal 136 dan Pasal  137  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2015  tentang  Penetapan  Peraturan Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2014  tentang  Pemilihan  Gubernur, Bupati  dan  Walikota  menjadi  Undang-Undang  sebagaimana  telah  beberapa  kali  diubah terakhir  dengan  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2020  tentang  Penetapan  Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah  Pengganti Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2014  tentang  Pemilihan  Gubernur,  Bupati  dan  Walikota menjadi  Undang-Undang  menjadi  Undang-Undang  (UU  Pilkada),  adalah  pelanggaran  kode etik  penyelenggaraan  pemilihan  terhadap  sumpah  dan/atau  janji  saat  menjalankan  tugas sebagai penyelenggara pemilihan. Ketentuan tersebut juga diatur dalam Pasal 456 Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Penanganan  terhadap  pelanggaran  kode  etik  penyelenggara  pemilu  dalam  Undang- Undang  Pemilu  dan  Undang-Undang  Pilkada  ditangani  oleh  Dewan  Kehormatan Penyelenggaraa  Pemilu  (DKPP).  Berdasarkan  ketentuan  Pasal  1  angka  24  Undang-Undang Pemilu  menyatakan  bahwa  DKPP  adalah  lembaga  yang  bertugas  menangani  pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. Juga ditegaskan pada Pasal 457 ayat (1) bahwa pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan diselesaikan oleh DKPP.
Untuk  menyelesaikan  dugaan  pelanggaran  kode  etik  penyelenggara  pemilu,  selain membentuk Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara  Pemilu,  DKPP  juga  mengeluarkan  Peraturan  DKPP  Nomor  3  Tahun  2017 tentang  Pedoman  beracara  Kode  Etik  Penyelenggara  Pemilihan  Umum,  dimana  dalam ketentuan Pasal  10 dan Pasal  42 mengatur bahwa penanganan pelanggaran kode etik oleh PPK, PPS dan KPPS pengaduannya disampaikan kepada DKPP atau Bawaslu Kabupaten/Kota dan  penyelesaiannya  hingga  tingkat  putusan  oleh  DKPP  setelah  melalui  verifikasi  KPU Kabupaten/Kota.
Tugas  tersebut  sangat  berat  untuk  dilaksanakan,  karena  hanya  dengan  personil  7 (tujuh)  orang  harus  menangani  pelanggaran  kode  etik  Badan Adhoc Penyelenggara  Pemilu dalam  jumlah  yang  besar.  Berdasarkan  data  DKPP,  pada  tahun  2017  jumlah  Teradu pelanggaran  kode  etik  oleh  Badan Adhoc Penyelenggara  Pemilu  masing-masing:  PPK berjumlah  27  orang,  PPS  berjumlah  12  orang,  dan  KPPS  1  orang  (DKPP,2017).  Jumlah tersebut  meningkat  pada  Tahun  2018,  dimana  jumlah  Teradu  untuk  PPK  berjumlah  82 orang, PPS berjumlah 472 orang, dan KPPS berjumlah 6 orang (DKPP,2018).
Persoalan  yang  sangat  berat  ini  tentu  tidak  mampu  dilakukan,  berdasarkan  evaluasi prosedur pemberhentian Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu, maka Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019. Dalam Peraturan DKPP perubahan  tersebut,  ketentuan  Pasal  10  dihapus  dan  ditambahkan  Pasal  10A,  yang menyatakan  bahwa  dalam  hal  teradu  dan/atau  terlapor  yaitu  penyelenggara  pemilu  yang menjabat  sebagai  anggota:  a.  PPPK;  b.  PPPS;  atau  c.  KPPS.  Pengaduan  dan/atau  laporan diajukan  langsung  pada  KPU  atau  KIP  Kabupaten/Kota  atau  Bawaslu  Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada Peraturan KPU atau Bawaslu.
Dalam implementasi penanganan pelanggaran kode etik PPK,PPS dan KPPS di Sulawesi Utara, pada tahun 2020, KPU Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara telah menangani 74 dugaan  pelanggaran  kode  etik  penyelenggara  pemilu,  khususnya  Badan Ad  Hoc .  Dari  74 orang  yang  diproses,  40  orang  dinyata  terbukti  melakukan  pelanggaran  serta  diberikan sanksi, sedangkan 26 orang diberhentikan dan 14 orang diberikan peringatan secara tertulis, sedangkan  4  orang  tidak  terbukti  melakukan  pelanggaran  dan  dilakukan  rehabilitasi .(Semen,2021)
74 orang yang ditangani, KPU Kabupaten Minahasa Selatan paling banyak menangani dugaan pelanggaran, yaitu 36 orang. Jumlah tersebut terdiri dari 35 kasus ditangani dengan mekanisme pengawasan internal dan 1 kasus diproses berdasarkan laporan pelapor. Selain KPU Kabupaten Minahasa Selatan, KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe, menangani 1 Kasus, KPU  Kabupaten Bolaang Mongondow menangani 4 Kasus dan KPU  Kota Tomohon masing- masing 8 kasus.
Dalam  penanganan  pelanggaran  Badan Adhoc Penyelenggara  Pemilu,  KPU Kabupaten/Kota mengacu pada Pasal 145 ayat (2) PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja  Komisi  Pemilihan  Umum,  Komisi  Pemilihan  Umum  Provinsi,  dan  Komisi  Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturann Komisi  Pemilihan  Umum  Nomor  3  Tahun  2020  tentang  Perubahann  atas  PKPU  Nomor  8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
Untuk  menjabarkan  Pasal  145  ayat  (2)  PKPU  Nomor  8  Tahun  2019,  KPU menindaklanjuti  dengan  Keputusan  KPU  Nomor  337/HK.06-2-Kpt/01/KPU/VII/2020 tentang Pedoman Teknis Penanganan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji,
dan/atau  Pakta  Intergritas  Anggota  Panitia  Kecamatan,  Panitia  Pemungutan  Suara,  dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara.
Penanganan  pelanggaran  kode  etik  Badan Ad  Hoc oleh  KPU  kabupaten/kota  dalam tahapan  pemilihan  di  tahun  2020  tentu  saja  merupakan  pengalaman  pertama  bagi  KPU  di tingkat  Kabupaten/kota.  Sebagai  pengalaman  dan  pembelajaran  pertama  perlu  dipelajari berbagai  kendala,  baik  dari  aspek  regulasi/peraturan  maupun  kendala-kendala  teknis  di lapangan. Sampai saat ini, belum ada penelitian yang meneliti evaluasi regulasi dan kendala teknis  dalam  penanganan  pelanggaran  kode  etik  Badan Ad Hoc oleh  KPU  kabupaten/kota. Latar belakang berpikir seperti diuraikan di atas, maka Penulis tertarik melakukan penelitian dalam bentuk tesis sebagai tugas akhir dan persyaratan dalam menempuh program Magister Ilmu Hukum dengan judul “Analisis Juridis Penanganan Pelanggaran Kode Etik Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Di Sulawesi Utara”

## METODE
Dalam  penelitian  ini  menggunakan  metode  deskriptif  kualitatif,  dengan menyederhanakan  bahan  hukum  primer,  sekunder  dan  tersier  serta  data-data  yang  ada terkait  dengan  penelitian  ini  menjadi  beberapa  bagian  yang  diperlukan  menjadi  metode deskriptif  kualitatif.  Para  peneliti  merangkum  penyederhanaan  tersebut  yang  berasal  dari bahan  hukum  atau  data  hukum.Analisis  Data  menurut  (Miles  &  Hubberman,2009)  adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data mengorganisasikan data, memilah- milahnya  menjadi  satuan  yang  dapat  dikelola mensistesiskannya  mencari  dan  menemukan pola,  menemukan  apa  yang  penting  dan  apa  yang  dipelajari  serta  memutuskan  apa  yang dapat  diceritakan  kepada  orang  lain.  Adapun  Analisis  Data  yang  digunakan  untuk memperoleh  atau  menjawab  permasalahan  juga  mengidentifikasi  dalam  permasalahan penelitian  tesis,  bahan  hukum  yang  dikumpulkan  selanjutnya  diiventarisasi,  klasifikasi  dan dianalisis serta disimpulkan untuk dipertangunggjawabkan secara ilmiah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Perkembanganan  Dinamika  Demokrasi  di  Indonesia  semakin  pesat,  maka Kelembagaan  Penyelenggaraan  Pemilu  juga  ikut  berkembang  ke  arah  lembaga Penyelenggara  Pemilu  yang  professional,  berintegritas  dan  lebih  baik  dari  sebelummya. Pemilu  merupakan  salah  satu  sarana  rakyat  dalam  menyampaikan  aspirasi,  sehingga demokrasi menolak adanya kepemimpinan yang turun-temurun, dan dapat menghindarkan negara dari kepemimpinan dinasti. Pemilu merupakan pengejewantahan dari diterapkannya demokrasi  dalam  sebuah  negara,  dimana  rakyat  dapat  dengan  langsung  memilih  wakilnya untuk duduk dalam parlemen dan struktur Pemerintahan (Budiman,2013).
Berdasarkan Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan, Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang  terdiri  atas  Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU),  Badan  Pengawas  Pemilu  (Bawaslu),  dan Dewan  Kehormatan  Penyelenggara  Pemilu  (DKPP)  sebagai  satu  kesatuan  fungsi Penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan  Daerah,  Presiden  dan  Wakil  Presiden,  dan  untuk  memilih  anggota  Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah  secara  langsung  oleh  rakyat.  Selanjutnya,  Pasal  1  ayat  (24) menyebutkan, “Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang selanjutnya disingkat DKPP adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu”. Dewan  Kehormatan  Penyelenggara  Pemilu  (DKPP)  dibentuk  untuk  memeriksa  dan memutuskan  pengaduan  dan/atau  Laporan  adanya  Dugaan  Pelanggaran  Kode  Etik  yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Kelurahan/Desa dan Pengawas Luar Negeri.
Penjelasan  tentang  DKPP  diatur  secara  rinci  dalam  BAB  III,  Pasal  155-Pasal  166, Undang-undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum diantaranya yaitu:
Tugas DKPP diatur dalam Pasal 159 ayat (1) DKPP yakni:
a. menerima aduan dan/atau  laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu; dan
b. melakukan penyelidikan dan verifikasi serta pemeriksaan atas aduan dan/atau laporan  dugaan  adanya  pelanggaran  kode  etik  yang  dilakukan  oleh penyelenggara pemilu
Kewenangan DKPP diatur dalam Pasal 159 ayat (2):
a. memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;
b. memanggil pelapor, saksi, dan/atau pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain;
c. memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik; dan
d. memutus pelanggaran kode etik
Kewajiban DKPP diatur dalam Pasal 159 ayat (3):
a. menerapkan  prinsip  menjaga  keadilan,  kemandirian,  imparsialitas,  dan transparansi;
b. menegakkan kaidah atau norma etika yang berlaku bagi Penyelenggara Pemilu;
c. bersikap  netral,  pasif,  dan  tidak  memanfaatkan  kasus  yang  timbul  untuk popularitas pribadi; dan
d. menyampaikan putusan kepada pihak terkait untuk ditindaklanjuti.
Yang menjadi Subjek penanganan perkara oleh DKPP terdiri dari Pengadu dan Teradu. Dalam  Pasal  458  ayat  (1)  menyebutkan  Pengadu  yaitu:  Penyelenggara  Pemilu,  Peserta Pemilu,  Tim  Kampanye,  Masyarakat,  dan/atau  Pemilih  yang  dilengkapi  dengan  identitas pengadu kepada DKPP, sedangkan Teradu terdiri dari:
1. Unsur KPU masing-masing Anggota KPU, KPU Provinsi, Anggota KPU Kabupaten/Kota, Anggota  KIP  Aceh,  Anggota  KIP  Kabupaten/Kota,  Anggota  Panitia  Pemilihan Kecamatan  (PPK),  Anggota  Panitia  Pemungutan  Suara  (PPS),  Anggota  Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN), Anggota  Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)  dan  Anggota  Kelompok  Penyelenggara  Pemungutan  Suara  Luar  Negeri (KPPSLN);
2. Unsur  Bawaslu;  Anggota  Bawaslu,  Anggota  Bawaslu  Provinsi,  Anggota  Bawaslu Kab/Kota,  Panwaslu  Kecamatan,  Panwaslu  Desa/Kelurahan,  dan  Pengawas  TPS,  dan Anggota Panwaslu Luar Negeri;
3. Jajaran  Sekretariat  Penyelenggara  Pemilu  yang  terdiri  dari:  KPU  beserta  jajarannya dan Bawaslu serta jajarannya.
Dalam hal pelimpahan kewenangan DKPP ke KPU sesuai dengan Pasal 10A Peraturan DKPP  Nomor  3  Tahun  2017  diubah  dengan  Peraturan  DKPP  Nomor  2  Tahun  2019,  maka berdasarkan  Pasal  101  dan  Pasal  102  Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum  Nomor  8  Tahun 2019  tentang  Tata  Kerja  Komisi  Pemilihan  Umum,  Komisi  Pemilihan  Umum  Provinsi  dan Komisi  Pemilihan  Umum  Kabupaten/Kota,  serta  tindak  lanjut  pasal  145  PKPU  8  Tahun 2019yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 337/HK.06.2-Kpt/01/KPU/VII/2020 tentang pedoman Teknis Penanganan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan/atau Pakta Integritas Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutann Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara menyatakan bahwa KPU Kabupaten/Kota menangani dugaan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, sumpah/janji, dan pakta integritas yang  dilakukan  oleh  PPK,  PPS,  dan  KPPS  yaitu:  a.  Pengawasan  Internal;  b.  Pengaduan dan/atau Laporan; c. Verifikasi dan Klarifikasi; dan d. Pemeriksaan dan Putusan.

## 1. Kode Etik Penyelenggara Pemilu
Kode Etik Penyelenggara Pemilu adalah suatu kesatuan asas moral, etika, dan filosofi yang menjadi pedoman perilaku bagi Penyelenggara Pemilu berupa kewajiban atau larangan, tindakan dan/atau ucapan yang patut atau tidak patut dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu. Kode  Perilaku  adalah  tata  nilai  dan  standar  perilaku  yang  diharapkan  semua  orang  dalam bekerja  bagi  anggota  KPU,  KPU  Provinsi,  dan  KPU  Kabupaten/Kota  selaku  Penyelenggara Pemilu  dan  Pemilihan.  Setiap  penyelenggara  Pemilu  wajib  bekerja,  bertindak,  menjalankan tugas,  wewenang  dan  kewajiban  sebagai  penyelenggara  Pemilu  dengan  berdasarkan  Kode Etik dan pedoman perilaku Penyelenggara Pemilu, serta sumpah/janji jabatan. Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan/atau Pakta Integritas.
Badan Adhoc Penyelenggara  Pemilu  merupakan  penyelenggara  pemilihan  yang langsung  bersentuhan  dengan  peserta  Pemilu  karena  bekerja  di  level  bawah,  bersifat sementara,  sekaligus  sebagai  garda  terdepan  dalam  melayani  pemilih  dan  peserta.  Badan Adhoc Penyelenggara  Pemilu  juga  disebut  merupakan  tulang  punggung  demokrasi, mengingat  perannya  yang  sangat  krusial  dalam  beberapa  tahapan  Pemilu.  Mulai  tahapan, pemutakhiran  data  dan  penyusunan  daftar  pemilih,  distribusi  logistik,  pemungutan  dan penghitungan  suara  hingga  rekapitulasi  hasil  penghitungan  suara.  Badan Adhoc Penyelenggara  Pemilu  menjadi  bagian  yang  penting  lagi  ujung  tombak  dalam penyelenggaraan  Pemilu.  Sehingga  dalam  menjalankan  tugas  dan  tanggung  jawab  Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu terlebih dahulu di Sumpah/Janji (UUD,2017)  yaitu:
"Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji: Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota  Panitia Pemilihan Kecamatan/Panitia Pemungutan Suara/Kelompok Penyelenggara
Pemungutan  Suara/Panitia  Pemilihan  Luar  Negeri/Kelompok  Penyelenggara Pemungutan  Suara  Luar  Negeri  dengan  sebaik-baiknya  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada pancasila dan undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh- sungguh,  jujur,  adil,  dan  cermat  demi  suksesnya  Pemilihan  Umum  anggota  Dewan Perwakilan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Daerah,  Presiden  dan  Wakil  Presiden  serta Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah,  tegaknya  demokrasi  dan  keadilan,  serta mengutamakan  kepentingan  Negera  Kesatuan  Republik  Indonesia  daripada kepentingan pribadi atau golongan."
Maka dapat disimpulkan bahwa Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan/atau  Pakta  Integritas  adalah  ucapan,  tulisan,  atau  perbuatan  yang  melanggar  aturan tentang  Kode  Etik,  Kode  Perilaku,  Sumpah/Janji,  dan/atau  Pakta  Integritas  Penyelenggara Pemilu.
2. Mekanisme Penanganan Pelanggaran Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu Sebagai  Landasan  hukum  KPU  Kabupaten/Kota  dalam  melaksanakan  Penanganan Pelanggaran Kode Etik Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu KPU Kabupaten/Kota, yaitu:
a) Undang-undang  Nomor  1  Tahun  2015  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015  Nomor  23,  Tambahan  Lembaran  Negara  republik  Indonesia  Nomor  5656), sebagaimana  telah  beberapa  kali  diubah,  terakhir  dengan  Undang-Undang  Nomor  6 Tahun  2020  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  2014  tentang  Pemilihan  Gubernur,  Bupati  dan  Walikota  Menjadi  Undang- Undang Menjadi Undang-Undang  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2020 Nomor 193,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
b) Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum  Nomor  3 Tahun  2015  tentang Tata  Kerja  Komisi Pemilihan  Umum,  Komisi  Pemilihan  Umum  Provinsi/Komisi  Independen  Pemilihan Aceh,  dan  Komisi  Pemilihan  Umum/Komisi  Independen  Pemilihan  Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan  Kelompok  Penyelenggara  Pemungutan  Suara  dalam  Penyelenggaraan  Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota  (Berita  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2015  Nomor  818)  sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13  Tahun  2017  tentang  Perubahan  Kedua  atas  Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum  Provinsi/Komisi  Independen  Pemilihan  Aceh,  dan  Komisi  Pemilihan Umum/Komisi  Independen  Pemilihan  Kabupaten/Kota,  Pembentukan  dan  Tata Kerja Panitia  Pemilihan  Kecamatan,  Panitia  Pemungutan  Suara,  dan  Kelompok Penyelenggara  Pemungutan  Suara  dalam  Penyelenggaraan  Pemilihan  Gubernur  dan Wakil  Gubernur,  Bupati  dan  Wakil  Bupati  dan/atau  Walikota  dan  Wakil  Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
c) Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang  Kode  Etik  dan  Pedoman  Perilaku  Penyelenggara  Pemilihan  Umum  (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1338);
d) Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik  Indonesia  Tahun  2017  Nomor  1404)  sebagaimana  telah  diubah  dengan Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2019 tentang  Perubahan  atas  Peraturan  Dewan  Kehormatan  Penyelenggara  Pemilihan Umum  Nomor  3  Tahun  2017  tentang  Pedoman  Beracara  Kode  Etik  Penyelenggara Pemilihan Umum;
e) Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum  Nomor  8  Tahun  2019  tentang  Tata  Kerja  Komisi Pemilihan  Umum,  Komisi  Pemilihan  Umum  Provinsi  Dan  Komisi  Pemilihan  Umum Kabupaten/Kota  (Berita  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2019  Nomor  320) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum  Nomor  8  Tahun  2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
f) Keputusan  Komisi  Pemilihan  Umum  Nomor  :  66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang  Pedoman  Teknis  Pembentukan  Panitia  Pemilihan  Kecamatan,  Panitia Pemungutan  Suara,  Petugas  Pemutakhiran  Data  Pemilih,  dan  Kelompok Penyelenggara  Pemungutan  Suara  dalam  Pemilihan  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah  dengan  Keputusan  Komisi  Pemilihan  Umum  Nomor:476/PP.04.2- Kpt/01/KPU/X/2020  tentang  Perubahan  Kedua  atas  Keputusan  Komisi  Pemilihan
Umum Nomor:66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis
Pembentukan  Panitia  Pemilihan  Kecamatan,  Panitia  Pemungutan  Suara,  Petugas Pemutakhiran  Data  Pemilih,  dan  Kelompok  Penyelenggara  Pemungutan  Suara  dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
g) Keputusan  Komisi  Pemilihan  Umum  Nomor  337/HK.06.2-Kpt/01/KPU/VII/2020 tentang  Pedoman  Teknis  Penanganan  Pelanggaran  Kode  Etik,  Kode  Perilaku, Sumpah/Janji, dan/atau Pakta Integritas Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara.
Dalam konteks Pemilu, KPU memiliki kepentingan dan kewenangan dalam menyusun tahapan penyelenggara pemilu, sementara Bawaslu hadir sebagai lembaga yang mengawasi setiap proses tahapan KPU dalam penyelenggaraan tersebut (Andi Setiawan,2020).
Sehingga selain Pengawasan Internal dan Laporan dan/atau Pengaduan yang diterima, KPU  Kabupaten/Kota  juga  berkewajiban  menindaklanjuti  Rekomendasi  Bawaslu
Kabupaten/Kota  sekaligus  memiliki  kewenangan  memeriksa  dan  memutus  pelanggaran Administrasi  Pemilihan berdasarkan  ketentuan  Pasal  139  dan  Pasal  140  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah  Pengganti Undang-Undang Nomor  1 Tahun  2014  tentang  Pemilihan  Gubernur,  Bupati,  dan  Walikota menjadi Undang- Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang  Penetapan Peraturan Pemerintah  Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah  Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-undang (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2020  Nomor  128,  Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512).
Pasal 139:
(1) Bawaslu  Provinsi  dan/atau  Panwaslu  Kabupaten/Kota  membuat  rekomendasi atas  hasil  kajiannya  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  134  ayat  (5)  terkait pelanggaran administrasi Pemilihan.
(2) KPU  Provinsi  dan/atau  KPU  Kabupaten/Kota  wajib  menindaklanjuti rekomendasi  Bawaslu  Provinsi  dan/atau  Panwaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) KPU  Provinsi  dan/atau  KPU  Kabupaten/Kota  menyelesaikan  pelanggaran administrasi  Pemilihan  berdasarkan  rekomendasi  Bawaslu  Provinsi  dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.
Pasal 140:
(1) KPU  Provinsi  dan/atau  KPU  Kabupaten/Kota  memeriksa  dan  memutus pelanggaran  administrasi  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  139  ayat  (2) paling  lama  7  (tujuh)  hari  sejak  rekomendasi  Bawaslu  Provinsi  dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota diterima.
(2) Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  tata  cara  penyelesaian  pelanggaran administrasi Pemilihan diatur dalam Peraturan KPU.
Setelah  menerima  hasil  Pengawasan  Internal,  Laporan,  Pengaduan  dan/atau Rekomendasi  Bawaslu  Kabupaten/Kota,  maka  KPU  Kabupaten/Kota  Pembentukan  Tim Pemeriksa  yang  ditetapkan  pada  saat  atau  pada  hari  yang  sama  ketika  Rapat  Pleno dilaksanakan. Tim Pemeriksa berjumlah 3 (tiga) orang, terdiri dari : 1) Ketua Divisi Hukum dan  Pengawasan  KPU  Kabupaten/Kota;  2)  Ketua  Divisi  Sumber  Daya  Manusia  KPU Kabupaten/Kota;  dan  3)  1  (satu)  orang  Anggota  KPU  Kabupaten/Kota  yang  dipilih berdasarkan Rapat Pleno.
Tim Pemeriksa bertugas untuk:
1) Melakukan Pemeriksaan terhadap Laporan/Pengaduan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan/atau Pakta Intergitas;
2) Melaksanakan  Sidang  Pemeriksaan  terhadap  Laporan/Pengaduan  Pelanggaran  Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan/atau Pakta Intergitas;
3) Meneliti dan mengkaji berdasarkan hasil pemeriksaan yang sudah dilakukan
4) Mengkaji  berdasarkan  fakta  pemeriksaan  dan  peraturan  perundang-undangan  yang mengatur  Pelanggaran  Kode  Etik,  Kode  Perilaku,  Sumpah/Janji,  dan/atau  Pakta Intergitas serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan lainnya;
5) Membuat  Kesimpulan  dan  rekomendasi  hasil  Pemeriksaan  Pelanggaran  Kode  Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan/atau Pakta Intergitas;
6) Kajian yang dibuat oleh masing-masing Tim Pemeriksa bersifat rahasia dan tidak boleh dipublikasikan;
7) Tim  Pemeriksa  menyamaikan  risalah  Pemeriksaan,  Kajian,  berserta  Rekomendasi sanksi kepada Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota.
Keputusan Rapat  Pleno  KPU  Kabupaten/Kota  berdasarkan  hasil  pemeriksaan  yang
disampaikan  oleh Tim  Pemeriksa sebagaimana  dituangkan  dalam  berita  acara  Rapat  Pleno dengan  menggunakan  formulir  Model  PE-4.  berupa:  1)  dugaan  pelanggaran  tidak  terbukti; atau  2)  dugaan  pelanggaran  terbukti.  Dalam  hal  dugaan  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh PPK, PPS, dan KPPS dinyatakan tidak terbukti, yang bersangkutan diaktifkan kembali sebagai anggota  PPK,  PPS,  dan  KPPS,  untuk  dilakukan  rehabilitasi  sedangkan  dugaan  pelanggaran oleh PPK, PPS, dan KPPS dinyatakan terbukti, yang bersangkutan diaktifkan kembali sebagai anggota  PPK,  PPS,  dan  KPPS,  untuk  dijatuhi  sanksi  oleh  KPU  Kabupaten,  sanksi  yang diberikan berupa: 1) peringatan tertulis; atau 2) pemberhentian tetap.

## 3. Pelanggaran yang dilakukan oleh Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu
Integritas  Penyelenggara  Pemilihan  Umum  (Pemilu)  adalah  sebuah  kewajiban  yang mutlak harus dijalankan, tidak boleh  melakukan pelanggaran hukum dan Kode  Etik, ketika menjalankan semua tahapan Pemilihan Serentak 2020 khususnya di Provinsi Sulawesi Utara. Ardiles  Mewoh  selaku  Ketua  KPU  Provinsi  Sulawesi  Utara  menyampaikan  bahwa  Wajib Hukumnya bagi setiap Penyelenggara Pemilu menjalankan tugas berpedoman pada regulasi dan pedoman kode etik serta perilaku (Ardiles,2020) akan tetapi saat menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu Serentak 2020. Terjadinya  pelanggaran  kode  etik  oleh  Badan Adhoc Penyelenggara  Pemilu dikarenakan: a). Proses rekrutmen tidak dilakukan secara terbuka dengan tahapan-tahapan yang  jelas,  sebagaimana  tahapan  rekrutmen  KPU  Kabupaten/Kota  ataupun  Badan Adhoc Penyelenggara  Pemilu.  Proses  rekrutmen  Badan Adhoc Penyelenggara  Pemilu  justru memberikan  ruang  terjadinya  nepotisme  dan  kemungkinan  ketidakmandirian  para anggotanya dalam bertugas karena masih sangat bergantung dengan Kepala Desa/Kelurahan dan  Badan  Perwakilan  Desa/Dewan  Kelurahan  untuk  PPS  dan  tergantung  pada  Ketua RT/RW  untuk  pemilihan  KPPS.  Padahal,  sebagaimana  diketahui,  ketika  terdapat  petahana yang  mencalonkan  diri,  maka  persoalan  utama  adalah  ketidaknetralan  birokrasi  termasuk Kepala Desa/Kelurahan sampai RT/ RW. b). Kurangnya sosialisasi tentang proses rekrutmen Badan Adhoc Penyelenggara  Pemilu  kepada  masyarakat  luas,  sehingga  informasi  tentang proses  ini  hanya  sampai  pada  lingkaran  elite  di  tingkat  desa/kelurahan.  c).  Terbatasnya waktu  rekrutmen  dan  masa  rekrutmen  karena  berhimpitan  dengan  tahapan penyelenggaraan.  Hal  ini  menjadikan  KPU  Kabupaten/  Kota  tidak  memiliki  waktu  yang cukup  untuk  menjaring  dan  menyaring  masyarakat  yang  mampu  dan  potensial  untuk menjadi  anggota  Badan Adhoc Penyelenggara  Pemilu.  d).  Persyaratan  calon  Badan Adhoc Penyelenggara  Pemilu  yang  terlalu  memberatkan.  Dalam  UU  dan  aturan  pelaksananya (PKPU),  persyaratan  calon  hampir  sama  dengan  persyaratan  calon  anggota  KPU Kabupaten/Kota yang sifatnya permanen. Persyaratan usia minimal 25 tahun untuk PPS dan KPPS  tidak  mudah  dipenuhi  karena  masyarakat  pada  usia  tersebut  sebagian  besar  telah bekerja.  Demikian  juga  dengan  persyaratan  tingkat  pendidikan,  surat  pengadilan  negeri maupun surat kesehatan jasmani rohani dari Rumah Sakit. Persyaratan yang cukup panjang telah  mengecilkan  semangat  masyarakat  yang  ingin  turut  berpartisipasi  sebagai  calon.  e). Adanya  intervensi  pemerintah  dan  parpol  dalam  proses  rekrutmen.  Intervensi  dimaksud terjadi  karena  ketergantungan  proses  rekrutmen  pada  aparat  Kelurahan/Desa  yang dianggap  mengetahui  SDM  yang  ada  di  kelurahan/  Desa  dan  juga  ketergantungan  fasilitas sarana/prasarana  perkantoran  bagi  PPS.  Hal  ini  memberikan  ruang  terjadinya  negosiasi dalam pemberian fasilitas dimaksud (Ending Sulastri,2017).
Pelanggaran  Kode  Etik  Badan Adhoc penyelenggara  pemilu  merupakan  pelanggaran terhadap  etika  penyelenggara  pemilu  yang  berpedoman  pada  sumpah/janji  sebelum melaksanakan  tugasnya  sedangkan  subjek  pelanggarannya  adalah  para  penyelenggara pemilu baik tingkat pusat sampai tingkat tempat pemungutan suara (TPS).
Ada  3  Konflik  yang  terjadi  dalam  Politik  yaitu:  Pertama  Konflik  Politik  karena memperebutkan  jabatan-jabatan  politik  atau  kekuasaan;  kedua  konflik  politik  karena kebijakan-kebijakan politik; dan ketiga konflik politik muncul karena perbedaan pandangan terhadap lembaga-lembaga Politik (Rauf, 200).
Konflik  pertama  merupakan  pelanggaran  yang  terjadi  secara  terstruktur  sistematis, dan  masif  (TSM).  Pelanggaran  Sistematis  yaitu  memang  direncanakan  ( by  design )  bukan insidental.  Pelanggaran  terstruktur  yaitu  pelanggaran  tersebut  dilakukan  oleh  aparat stuktural, baik aparat pemerintah maupun aparat penyelenggara pemilu, jadi bukan bersifat individual.  Pelanggaran  masif  yakni  pelanggaran  tersebut  bersifat  meluas  ( masif ),  bukan sporadic (Ending Sulastri,2017).
Pelanggaran  TSM  intinya  yaitu  pelanggaran  tersebut  memang  direncanakan  atau didesain  sejak  semula  (baik  oleh  negara,  penyelenggara  pemilu  atau  peserta  pemilu), dilakukan  oleh  aparat  struktural  negara/  penyelenggara  pemilu,  dan  bersifat  meluas,  yang benar benar merusak sendi sendi pemilu yang “Luber dan Jurdil (Fadjar,2013) Praktek  seperti  ini  banyak  dilakukan  oleh  Partai  Politik  kepada  Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu, sehingga Badan Penyelenggara Pemilu terjebak dengan kemauan dari Pimpinan Partai Politik tersebut.
Beberapa  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  Badan Adhoc Penyelenggara  Pemilu, diantaranya:
a) Menjadi Ketua Pimpinan Ranting Partai Politik;
Setiap  Partai  Politik  dibentuk  mendasarkan  diri  pada  ideologi  yang  menjadi  cita- citanya, Ideologi Partai adalah ciri khas dari sebuah partai politik sehingga asas dan tujuan partai politik merupakan cerminan dari Ideologi yang dianutnya (Romli,2021).
Dalam Sistem Politik Demokrasi, Partai Politik sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 10  dan  Pasal  11  Undang-undang  Nomor  2  Tahun  2011  tentang  Perubahan  atas  Undang- undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, mempunyai tujuan fungsi yaitu:
Pasal 10:
(1) Tujuan umum Partai Politik adalah:
a. mewujudkan  cita-cita  nasional  bangsa  Indonesia  sebagaimana  dimaksud dalam  Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945;
b. menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
c. mengembangkan  kehidupan  demokrasi  berdasarkan  Pancasila  dengan menjunjung  tinggi  kedaulatan  rakyat  dalam  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia; dan
d. mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
(2) Tujuan khusus Partai Politik adalah:
a. meningkatkan  partisipasi  politik  anggota  dan  masyarakat  dalam  rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan;
b. memperjuangkan cita-cita partai politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan
c. membangun  etika  dan  budaya  politik  dalam  kehidupan  bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
(3) Tujuan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diwujudkan secara konstitusional. Pasal 11:
(1) Partai Politik berfungsi sebagai sarana:
a. pendidikan  politik  bagi  anggota  dan  masyarakat  luas  agar  menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; b. penciptaan  iklim  yang  kondusif  bagi  persatuan  dan  kesatuan  bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat;
c. penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan  dan  menetapkan  kebijakan  negara;  partisipasi  politik warga negara Indonesia; dan
d. rekrutmen  politik  dalam  proses  pengisian  jabatan  politik  melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.
(2) Fungsi  Partai  Politik  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  diwujudkan  secara konstitusional.
Munculnya  Partai  Politik  disimpulkan  dalam  3  teori,  yaitu:  1)  Teori  Kelembagaan. Teori  ini  menyatakan  bahwa  munculnya  Partai  Politik  dibentuk  oleh  kalangan  legislative untuk  mengadakan  kontak  dengan  Masyarakat;  2)  Teori  Situasi  Historik,  Teori  ini menyatakan  bahwa  timbulnya  partai  politik  sebagai  upaya  untuk  mengatasi  krisis  yang ditimbulkan  oleh  perubahan  masyarakat secara  luas  berupa  krisis  legitimasi,  integrasi  dan partisipasi;  dan  3)  Teori  Pembangunan,  Munculnya  Partai  Politik  sebagai  Produk Modernisasi sosial ekonomi (Surbakti,1992).
Ada  tiga  variasi  Ideologi  oleh  Partai  Politik  yaitu  Pertama  Ideologi  Pancasila,  Partai yang berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945 merupakan partai dengan garis Ideologis Nasionalis Sekuler, partai tersebut antara lain: PDI Perjuangan, Gerindra, Nasdem dan PKPI; Kedua Partai yang berideologi atau  berasaskan Islam, yaitu Partai PKS, PBB, PPP, PKB dan PAN;  dan  Ketiga  Partai  yang  mengkombinasikan  antara  keduanya  (Pancasila  dan  Islam) dengan  istilah  Nasionalis  Religius,  yaitu  Partai  Demokrat,  Partai  Golkar  dan  Partai  Hanura (Mayruddin,2014).
Setiap penyelenggaraan Pemilu baik Pemilihan Legislatif, Pemilihan Kepala Gubernur dan  Wakil  Gubernur,  Pemilihan  Wali  Kota  dan  Wakil  Wali  Kota  maupun  Pemilihan  Bupati dan Wakil Bupati, maka partai politik melaksanakan rekrutmen dan kaderisasi anggotanya baik  tingkat  Pusat,  Provinsi,  Kabupaten/Kota,  Kecamatan  maupun  Kelurahan/Desa  dengan tujuan memenangkan kontes setiap penyelenggaraan.
Mengenai teori rekrutmen dan kaderisasi, rekrutmen diartikan sebagai proses di mana individu  atau  kelompok-kelompok  individu  dilibatkan  dalam  peran-peran  politik  aktif. Pengertian rekrutmen seperti itu relatif bersifat umum. Secara khusus dalam konteks politik rekrutmen politik sering merujuk pada seleksi kandidat (kandidasi), rekrutmen legislatif dan eksekutif (Pamungkas,2011).
Dalam  sistem  politik  dan  sistem  pemilu  khususnya  dalam  pengisian  jabatan  sebagai anggota  legislatif  dan  eksekutif,  Partai  politik  mempunyai  cara  masing-masing.  Seleksi kandidat merupakan kunci dan penentuan, mengapa menentukan? Karena proses rekrutmen itulah  akan  menentukan  orang-orang  yang  mewakili  rakyat  dan  siapa  yang  akan memerintah. Seleksi yang terdiri dari Sertifikasi, nominasi dan tahap pemilihan.
Tahapan  rekrutmen  juga  ditentukan  oleh  siapa  yang  akan  menyeleksi,  bagaimana seleksi  harus  dilakukan  (metode  seleksi)  dan  bagaimana  cara  memutuskannya.  Proses rekrutmen  adalah  hal  yang  paling  penting  dari  fungsi  pemilu,  karena  hasilnya  akan berdampak  secara  signfikan  secara  politik,  misalnya:  1)  dapat  mempengaruhi  dinamika internal  partai  politik,  termasuk  menciptakan  konflik  internal  partai;  2)  dapat mempengaruhi  komposisi  anggota  calon  menentukan  di  dalam  lembaga  eksekutif  dan legislatif; dan (3) akuntabilitas anggota terpilih di dalam lembaga eksekutif dan legislatif.
Terdapat  dua  pola  rekrutmen  partai  politik,  yaitu,  Pertama,  pola  vertikal,  yakni rekrutmen  partai  dilakukan  secara hirarki  dengan  jalur  struktural  dalam  organisasi  partai. Organisasi  partai  memiliki  kekuasaan  untuk  menentukan  siapa  kandidat  yang  tepat  dalam mengisi  jabatan  politik.  Pada  umumnya  partai  akan  memilih  kader  partai  yang  terbukti bekerja  untuk  partai  sejak  lama  yang  menyebabkan  politik  kemampuan  politik  seseorang akan menjadi faktor yang menentukan. Selain itu, rekrutmen juga terhubung dengan jenjang karir organisasi, yang biasanya tidak mudah karena jenjang ini butuh waktu yang lama dan terkadang  sulit  dicapai.  Pola  ini  disebut  sebagai  Merit  system  artinya  sebuah  proses rekrutmen yang didasarkan pada jenjang kaderisasi yang telah baku diterapkan pada suatu organisasi  partai.  Proses  rekrutmen  didasarkan  pada  keahlian,  kemampuan,  dan  prestasi. Jenjang karier politik ditentukan atas dasar prestasi atau kinerja kader (Haris,2014).
Kedua,  pola  lateral,  yakni  rekrutmen  dibuka  kepada  semua  individu,  baik  di  dalam partai maupun di luar partai. Kader baru dapat masuk menjadi kandidat untuk menantang para  petahana  atau  kader-kader  senior  yang  telah  lama  berkecimpung  di  partai.  Pola  ini menekankan pada bekerjanya sistem organisasi partai secara demokratis, yang salah satunya dicirikan  oleh  kekuasaan  yang  terdesentralisasi.  Proses  rekrutmen  dilakukan  secara terdesentralisasi  mulai  dari  pemilihan  kandidat  potensial  di  kepengurusan  partai  tingkat lokal yang terendah, hingga tingkat yang  tertinggi.
Untuk  menentukan siapa  yang  akan  di  kertas suara,  partai  politik melakukan  seleksi elit  politik  dalam  3  (tiga)  bentuk  yaitu:  1)  Model  Institusional,  bentuk  yang  paling  mudah menjelaskan  bentuk elite  selection ,  adalah  melalui  rekayasa  regulasi  seperti presidential threshold ; 2) Model Kultural, bermakna pada relasi petron-klien dalam partai sehingga relasi ini menjadi sumber legitimasi bagi regenerasi politik dalam partai, baik kursi kepengurusan maupun  proses  Kandidat.  Dalam  hal  seperti  ini  menjelaskan  lahirnya  dinasti  politik  dan menunjukkan  seleksi  berciri  kekeluargaan  atau  kedekatan  dengan  pimpinan  partai  politik tersebut;  dan  3)  Model  seleksi  transaksi  ( transactional selection )  yang  terjadi  dalam  partai dengan  potensi faksionalisasi (fenomena  yang  sering  hadir  di  tubuh  partai  politik)  yang tinggi. Seleksi transaksional akan nampak ketika terdapat faksi yang berkompetisi di dalam internal  partai,  atau  akibat  karena  partai  terlibat  dalam  konflik  yang  berlarut-larut (Budi,2014).
Beberapa hal terkait dengan Kaderisasi, antara lain: Pertama, bagaimana partai politik menyiapkan  kemampuan  atau  kapasitas  bagi  kader-kader  politiknya;  Kedua,  kaderisasi dalam bentuk sistem karier atau jenjang politik yang dibentuk oleh partai politik itu sendiri; Ketiga,  Partai  Politik  memberikan  pendidikan  Politik  kepada  kader-kadernya;  Keempat berhubungan  dengan  regenerasi  kepemimpinan  yang  berkesinambungan  dimana  telah disiapkan  Kelompok  atau  individu  untuk  meneruskan  atau  mempertahankan  visi  dan  misi partai politik itu sendiri.

## KESIMPULAN
Tujuan  kode  etik  adalah  untuk  menjaga  kemandirian,  integritas,  dan  kredibilitas Penyelenggara  Pemilu,  yang  sesuai  dengan  asas  Penyelenggaraan  Pemilu,  maka  KPU Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Sulawesi  Utara  dalam  melaksanakan  Penanganan  Pelanggaran Kode Etik Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilu sebagai berikut:
1. KPU Kabupaten/Kota terkendala dengan Geografis, contohnya di KPU Kabupaten Kepulauan  dimana  cuaca  sering  berubah-ubah  menyebabkan  kendala  dalam penanganan  pelanggaran  kode  etik  Badan  Ad  Hoc  Penyelenggara  Pemilu  juga Tahapan, Program dan Jadwal yang menyebabkan keterbatasan waktu bagi KPU Kabupaten/Kota untuk memeriksa Teradu;
2. Penegakan  kode  etik  badan  penyelenggara  dalam  hal  ini  KPU  Kabupaten/Kota telah  memberikan  jaminan  keadilan  terhadap  pelanggaran  kode  etik  yang dilakukan  oleh  Badan Adhoc Penyelenggara  Pemilu,  sehingga  jika  terbukti melakukan pelanggaran, maka akan mendapat sanksi yang tegas dan jika tidak terbukti melakukan pelanggaran akan direhabilitasi nama baiknya.

## REFERENSI
Arya  Budi. Membongkar Vote Player  dalam  Politik  Kepartaian Indonesia Menuju  Pemilu 2014 ,Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol 17, No 1. Juli 2013, Hal 55 Alfrits Semen dkk, 2021, Bunga Rampai Pewarta, KPU Provinsi Sulawesi Utara, Manado, hlm.
112-113;
Arief  Budiman,  dkk. Umat  Beragama  Cerdas  Berdemokrasi .Penerbit  Komisi  Pemilihan Umum.2013. Jakarta
Andi  Setiawan  dan  Hilmi  Handala. Jejaring  Bawaslu  dalam  Penanganan  Pelanggaran Pemilihan Umum Serentak, Jurnal Academia Praja, Vol 3, No 2. Agustus 2020, Hal 336
Ardiles  Mewoh.2020. Partisipasi  Pemilih  dan  Etika  Penyelenggara .Manado:  Buletin  Gerbang Demokrasi  Sulawesi  Utara  Gerbang  Demokrasi  Indonesia.Edisi  5.  (November 2020).
Ending Sulastri & Nida Handayani.2017.Pola Rekrutmen Penyelenggara Pemilu  tingkat PPS dan  KPPS  untuk  Pemilu  yang  berintegritas.Jurnal  Ilmu-ilmu  Sosial.Vol.28.  No  1 Thn 2017.
Lili  Romli.2021. Partai  Politik,  Dinamika  dan  Problematik  Pelembagan  di  Indonesia .Intrans Publishing.Jawa Timur, hal. 10
Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim.2019.Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia.  Sinar Bakti.Jakarta.hal. 32.
Maswadi  Rauf.2000. Konsensus  dan  Konflik  Politik:  Sebuah  Penjajagan  Teoritis. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.Jakarta Mushafi,  Ragil  Budiarso,  Muhammad  Rofiqi. Keabsahan  Putusan  Hukum  Bawaslu  dalam menangani Pelanggaran Pemilu ,Legal Studies Journal, Vol 2, No 2.2022, Hal 56-57
Mukthie  Fadjar.2013. Pemilu  perselisihan  hasil  Pemilu  dan  Demokrasi  (membangun  Pemilu legislatif,  Presiden,  dan  Kepala  Daerah  &  penyelesaian  perselisihan  hasil  Pemilu secara demokratis) . Setara Press.Malang. hal 117
Matthew  Miles,  dan  Michael  A.  Huberman,  2009. Analisis  Data  Kualitatif  :  Buku  Sumber tentang  Metode-metode  baru ,  Penerjemah,  Tjetjep  Rohendi  Rohidi  dan Pendamping Mulyarto, Universitas Indonesia-Press, Jakarta.
Ramlan Surbakti.1992. Memahami Ilmu Politik .Grasindo.Jakarta. Hal 113-114. Syamsul Khan, Muradi, Idil Akbar.Evalasi Kebijakan KPU tentang Rekrutmen Badan Ad-Hoc (Studi  di  Kabupaten  Banggai).Jurnal  Ilmiah  Muqoddimah:  Jurnal  Ilmu  Sosial, Politik dan Humaniora,Februari 2022,Volume 6, No 1. Hal 5.
Syamsuddin  Haris.dkk.2016. Panduan  Rekrutmen  &  Kaderisasi  Partai  Politik  Ideal  di Indonesia .Direktorat  Pendidikan  dan  Pelayanan  Masyarakat  Kedeputian Pencegahan,  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  Bekerja  sama  dengan  Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.Jakarta. hal 12
Sigit  Pamungkas,2011.Partai  Politik: Teori dan Praktik di Indonesia .Institute  For  Democracy and Welfarism.Yogyakarta. hal 91
Peraturan  DKPP  Nomor  2  Tahun  2019  tentang  Perubahan  atas  Peraturan  Dewan Kehormatan  Penyelenggara  Pemilihan  Umum  Nomor  3  Tahun  2017  tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja  Komisi  Pemilihan  Umum,  Komisi  Pemilihan  Umum  Provinsi,  dan  Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
UUD  Negara  Republik  Indonesia  1945  dalam  Satu  Naskah;  Sekretariat  Jenderal  Majelis Permusyawaratan Rakyat; hal 15.
Yulianto;  Veri.Junaidi;  August  Mellaz;  2010;  Memperkuat  Kemandirian  Penyelenggara Pemilu; rekomendasi Revisi Undang-Undang Penyelenggara Pemilu, Konsorsium Reformasi Hukum Nasional:Jakarta Selatan;November,hlm:11-15.
Yeby Ma’asan Mayrudin. Dinamika  Partai  Politik  dan  Positioning  Ideologi:  Studi  tentang Pergeseran Positioning Ideologi Partai-Partai Politik Peserta Pemilu 2014 .  Journal of Governance, Desember 2017, Volume 2, no.2.Hal 173.
Copyright Holder :
© Febry James Langkun, Dani R. Pinasang,Jemmy Sondakh (2023) First Publication Right : © Jurnal Tana Mana This article is under: