## EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PASURUAN
Sri Hariyani Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Islam Malang Email : rienhusein@gmail.com

## Abstrak
Pengadilan  Agama  Pasuruan  telah  melakukan  beberapa  upaya  dalam mengefektifkan  mediasi  mulai  dari  ditetapkannya  beberapa  hakim  mediator dengan  dikeluarkannya  Surat  Keputusan  oleh  Ketua  Pengadilan,  serta mengupayakan dengan menyediakan ruang khusus mediasi dan papan nama-nama mediator  yang  memudahkan  para  pihak  yang  bersengketa  dalam  memilih mediator. Bahwasanya mediasi masih kurang begitu efektif dalam menyelesaikan masalah  perceraian.  Penyebab  paling  utama  dalam  hal  ini  adalah  kelemahan kesadaran, egoisme dan tidak adanya kemauan kuat untuk damai. Dualisme fungsi mediator yang  juga  berperan  sebagai  Hakim  memberikan pengaruh  bagi  mediasi yang  dilakukannya.  Diperlukan  adanya  mediator  non  Hakim  ataupun  mediator bersertifikat  yang  lebih  berpengalaman  untuk  dapat  lebih  meningkatkan keberhasilan  proses  mediasi.  Keberhasilan  mediasi  yang  hanya  sepuluh  persen tersebut  dikarenakan  beberapa  hal,  yaitu  kemampuan  membawa  suasana  saat mediasi yang terkadang di selingi dengan gurauan kecil agar suasana tidak kaku. Selanjutnya  yaitu  kesabaran  mediator  yang  mana  hal  ini  merupakan  poin  utama dalam  mediasi,  sebab  pihak  berperkara  dengan  keadaan  psikologi  mereka  yang berselisih tentunya akan membuat suasana menjadi kurang nyaman
Kata kunci: Mediasi, perkara, perceraian

## Abstract
The  Pasuruan  religious  court  has  made  several  efforts  in  effective  mediation ranging from the establishment of several judges to the mediator with the issuance of decree by the Chairman of the Court, and sought by providing a special space of mediation and the name Board of the mediator that facilitates the parties who dispute  in  selecting  a  mediator.  The  mediation  is  still  less  effective  in  resolving divorce problems. The main cause in this case is the  weakness of consciousness, selfishness and lack of strong will for peace. Dualism functions of mediators who also  act  as  judges  influence  the  mediation  he  does.  It  is  necessary  for  a  non- professional  mediator  or  a  more  experienced  certified  mediator  to  further enhance the success of the mediation process. The success of mediation is only ten percent  due to several  things,  which is the ability to  bring  the atmosphere  when mediation is sometimes interspersed with small jokes so that the atmosphere is not stiff. Furthermore, the patience mediator which is the main point in the mediation,
because  the  parties  litigated  with  the  psychological  state  of  the  dispute  will certainly make the atmosphere becomes less comfortable Keywords: mediation, matters, divorce

## PENDAHULUAN
Mediasi  merupakan  salah  satu  instrumen  efektif  penyelesaian  sengketa non-litigasi  yang  memiliki  banyak  manfaat  dan  keuntungan.  Manfaat  dan keuntungan  menggunakan  jalur  mediasi antara  lain adalah  bahwa sengketa dapat diselesaikan dengan win-win solution , waktu yang digunakan tidak berkepanjangan,  biaya  lebih  ringan,  tetap  terpeliharanya  hubungan  antara  dua orang  yang  bersengketa  dan  terhindarkannya  persoalan  mereka  dari  publikasi yang berlebihan.
Istilah  hukum  Islam  terdiri  dari  dua  buah  kata  yang  berasal  dari  bahasa Arab  yaitu  kata  Hukum  dan  kata  Islam.  Kata  Hukum  berarti  ketentuan  atau ketetapan,  sedangkan  kata  Islam  berasal  dari  kata “aslama” menjadi “salama ” selanjutnya  menjadi  Islam  yang  artinya,  selamat,  damai,  sejahtera,  atau penyerahan diri  sepenuhnya kepada Tuhan. Dari  kedua pengertian tersebut  maka dapatlah  ditarik  kesimpulan  bahwa  yang  diartikan  dengan  hukum  Islam  secara etimologis  ialah  segala  macam  ketentuan  atau  ketetapan  mengenai  suatu  hal dimana ketentuan itu telah diatur dan ditetapkan oleh agama Islam. 1

## METODE PENELITIAN
Setiap penelitian ada jenis, kategori, dan pendekatannya. Oleh karean iau, sebagaimana uraian dari permasalahan dan tujuan dari penulisan karya ilmiah ini, penulis  menggunakan  jenis penelitian  bersifat  yuridis  normatif,  yang  dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan data tentang norma-norma hukum yang seteliti mungkin yang mengatur tentang perilaku manusia atau  keadaan yang ditimbulkannya.  Adapun pendekatan  yang digunakan dalam penelitian  ini adalah pendekatan perundang-undangan dan konsepsional serta perbandingan.
Pada  penelitian  hukum  yuridis  normatif  atau  penelitian  hukum kepustakaan,  bahan  pustaka  merupakan  data  dasar  yang  dalam  (ilmu)  penelitian digolongkan sebagai data sekunder.
Dalam  penelitian  ini,  teknik content  analisis yang  digunakan  secara deskriptif, artinya dengan menggunakan teknik analisa data deskriptif diharapkan dapat  memperoleh  paparan  informasi  tentang  suatu  gejala,  peristiwa,  kejadian sebagaimana adanya.

## PEMBAHASAN
Berdasarkan  teori  efektivitas  hukum  yang  dikemukakan  oleh  Soejono Soekanto 2 , efektif tidaknya suatu hukum ditentukan oleh  5 (lima)  faktor. Faktor- faktor  tersebut  mempunyai  arti  netral,  sehingga  damapak  positif  atau  negatifnya terletak  pada  isi  faktor-faktor  tersebut.  Faktor  pertama  adalah  faktor  hukumnya
1 M.Arfin Hamid, Hukum Islam Perspektif Keindonesiaan (Sebuah Pengantar dalam Memahami
Relaitasdi Indonesia) , (Makassar: PT.Umitoha Ukhuwah Grafika, 2011),hlm41.
2 Soerjono  Soekanto, Faktor-faktor  yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum ,
(Jakarta: RajaGrafindo), 2007. hlm.7.
sendiri,  yakni  Undang-undang  yang  dalam  penelitian  ini  adalah  Undang-undang Nomor 1 tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Yang kedua adalah faktor  penegak  hukum  yakni  para  pegawai  hukum  pengadilan  di  lingkungan Pengadilan Agama Pasuruan.
Ketiga  adalah  faktor  sarana  atau  fasilitas  yang  mendukung  penegakan hukum,  karena  tanpa  adanya  sarana  atau  fasilitas  tertentu,  maka  tidak  mungkin penegakan  hukum  akan  berlangsung  dengan  lancar.  Yang  keempat  adalah masyarakat,  yakni  lingkungan  dimana  hukum  tersebut  berlaku  atau  diterapkan. Dan  yang kelima adalah  faktor kebudayaan  yang  pada dasarnya  mencakup  nilai- nilai  yang  mendasari  hukum  yang  berlaku,  nilai-nilai  yang  merupakan  konsepsi- konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga ditaati dan apa yang dianggap buruk sehingga  tidak ditaati.
Demikianlah  5  (lima)  faktor  keberhasilan  mediasi  yang  dijadikan  sebagai  alat ukur  penelitian  ini,  dan  berikut  adalah  penguraian  mengenai  analisa  efektivitas mediasi:
1. Tinjauan Yuridis Perma Nomor 1 Tahun2008
Perma  Nomor  1  tahun  2008  tentang  Prosedur  Mediasi  di  Pengadilan memiliki  kekuatan  mengikat  dan  daya  paksa  bagi  para  pihak  yang  berperkara  di pengadilan,  karena  bila  tidak  melaksanakan  mediasi,  maka  putusan  pengadilan menjadi batal demi hukum.
Setiap  pemeriksaan  perkara  perdata  di  pengadilan  harus  diupayakan  perdamaian dan  mediasi  sendiri  merupakan  kepanjangan  upaya  perdamaian.  Mediasi  akan menjembatani  para  pihak  dalam  menyelesaikan  masalah  yang  buntu  agar mencapai/memperoleh solusi terbaik bagi mereka.
Berdasarkan    teori  efektivitas  hukum  yang  penulis  gunakan  sebagai  alat  ukur penelitian  ini,  Perma  Nomor  1  Tahun  2008  tentang  Prosedur  Mediasi  di Pengadilan  memiliki  kekuatan  hukum  yang  mengikat  dan  ada  daya  paksa  bagi masyarakat. Oleh karenanya, penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:
1. Landasan yuridis Perma Nomor 1 tahun 2008 adalah peraturan perundang- undangan,  sehingga  diakui  keberadaannya  dan  mempunyai  kekuatan hukum  mengikat.  Perma  merupakan  pelengkap  peraturan  perundang- undangan yang telah ada sehingga bertujuan mengisi kekosongan hukum.
2. Mahkamah Agung memiliki kewenangan membuat peraturan sebagaimana diatur  dalam  Undang-undang  Nomor  48  Tahun  2009  Perubahan  atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung. Oleh karena itu, penerbitan Perma tidak bertentangan dengan hukum dan aturan perundang undangan.

## 2. Kualifikasi Mediator
Mediator memiliki peran sangat penting akan keberhasilan  mediasi. Oleh karena  itu,  mereka  harus  memiliki  kemampuan  yang  baik  agar  proses  mediasi dapat berjalan  lancar dan sesuai dengan prosedur  yang telah diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
Pasal 9 Perma Nomor 1 tahun 2008 mengatur tentang daftar mediator pada Ayat (1),  bahwa  untuk  memudahkan  para  pihak  memilih  mediator,  Ketua  Pengadilan menyediakan  daftar  mediator  yang  memuat  sekurang-kurangnya  5  (lima)  nama mediator  dan  disertai  dengan  latar  belakang  pendidikan  atau  pengalaman  para mediator.
Penulis  sendiri  telah  melihat  bahwa  ketua  Pengadilan  Agama  Pasuruan  telah menentukan  daftar  mediator.  Dalam  daftar  tersebut  tertulislatar  belakang pendidikan masing-masing mediator sesuai dengan Pasal 9 Ayat (1) tersebut. Kemudian  penulis  mencoba  melihat  kualifikasi  mediator  pada  Pasal  9  Ayat  (2) sampai dengan Ayat (6) sebagai berikut :
1. Ketua  pengadilan  menempatkan  nama-nama  hakim  yang  telah  memiliki sertifikat dalam daftar mediator.
2. Jika dalam wilayah pengadilan yang bersangkutan tidak ada mediator yang bersertifikat,  semua  hakim  pada  pengadilan  yang  bersangkutan  dapat ditempatkan dalam daftar mediator.
3. Mediator  bukan  hakim  yang  bersertifikat  dapat  mengajukan  permohonan kepada  Ketua  Pengadilan  agar  namanya  ditempatkan  dalam  daftar, mediator pada pengadilan yang bersangkutan.
4. Setelah  memeriksa  dan  memastikan  keabsahan  sertifikat,  Ketua Pengadilan menempatkan nama pemohon dalam daftar mediator.
5. Ketua  Pengadilan  setiap  tahun  mengevaluasi  dan  memperbarui  daftar mediator.
Pada  Pasal-Pasal  di  atas  mengenai  kualifikasi  mediator  di  pengadilan,
Hakim  di  Pengadilan  Agama  Pasuruan  belum  ada  yang  memiliki  sertifikat mediator  sehingga  yang  dimasukkan  dalam  daftar  mediator  adalah  hakim pengadilan yang telah ditetapkan oleh ketua Pengadilan.
Mengenai  pembaruan  daftar  mediator,  Pengadilan  Agama  memperbarui  dan mengevaluasinya setiap tahun, namun sejak tahun 2012 tidak ada perubahan untuk daftar-daftar nama mediator.
Seluruh  hakim  mediator  belum  memiliki  sertifikat  mediator  dikarenakan  belum mengikuti  pelatihan  yang  diselenggarakan  Mahkamah  Agung  RI 3 .  Pelatihan mediator sangat terbatas jumlahnya karena diselenggarakan Mahkamah Agung RI secara  nasional  sehingga  pesertanya  sangat terbatas.  Idealnya  Mahkamah  Agung RI  perlu  memberikan  pelatihan  mediator  kepada  seluruh  hakim  di  pengadilan agar:
1. Para hakim mediator bisa bekerja maksimal sewaktu melakukan mediasi. Bila telah  mendapatkan  pelatihan,  mereka  telah  memiliki  kemampuan  sesuai dengan fungsi dan peranmediator.
2. Mediasi  berjalan  efektif.  Mediator  yang  terlatih  akan  mampu  mengorganisir proses mediasi denganbaik.
3. Menambah  keterampilan  hakim  dalam  melakukan  mediasi.  Mereka  akan memiliki  teknik-teknik  yang  terprogram.  Tugas  mediator  berbeda  dengan hakim saat di persidangan. Bila di persidangan hakim sangat menjaga wibawa pengadilan,  sedangkan  saat  menjadi  mediator  harus  lebih  komunikatif  dan tidak kaku, karena berfungsi sebagai penengah konflik antara para pihak.
Setelah  melakukan  penelitian,  penulis  merasa  bahwa    efektivitas  mediasi memang  dipengaruhi  oleh  kualitas  mediator,  maka  penulis  memberikan kesimpulan  bahwasanya  ada  beberapa  hal  yang  harus  diperbaiki  dalam  hal kualifikasi  mediator.  Yang  pertama  adalah  bahwa  sumber  daya  mediator  harus
3 Wawancara dengan Drs. H. Urip, M.H, Hakim Mediator di Pengadilan Agama Pausuruan pada tanggal 31 Desember 2018
diperbaiki  dengan  cara  memberikan  pelatihan  kepada  hakim-hakim  mediator. Mediasi  adalah  salah  satu  bentuk  dari  alternatif  penyelesaian  sengketa  yang berbeda  dengan  litigasi  sehingga  para  hakim  yang  ditetapkan  menjadi  mediator wajib mendapatkan pelatihan yang baik. Dalam hal ini Mahkamah Agung RI yang harus mengambil inisiatif agar pelatihan mediator dapat segera dilaksanakan lebih meluas lagi.
Hal  lainnya  adalah  mengenai  pemberian  insentif  bagi  hakim  bagi  hakim yang berhasil menjalankan fungsi mediator. Sampai saat ini Mahkamah Agung RI belum  menerbitkan  Perma  tentang  kriteria  keberhasilan  hakim  dan  insentif  bagi hakim  yang  menjalankan  fungsi  mediator,  padahal  sudah  diamanatkan  dalam Pasal 25 Ayat (2) Perma Nomor 1 tahun 2008.

## 3. Fasilitas dan Sarana
Ruang  mediasi  di  Pengadilan  Agama  Pasuruan  hanya  ada  1  (satu)  ruang yang berukuran sekitar 4 meter x 6 meter, di dalamnya hanya ada 1 meja panjang dan  3  kursi.  Dalam  ruang  tersebut  dapat  dilakukan  3  (tiga)  proses  mediasi sekaligus.
Fasilitas  ruang  mediasi  masih  kurang  ideal  bagi  proses  mediasi.  Faktor-faktor yang menyebabkan tidak idealnya ruang mediasi adalah:
1. Ruang yang sempit sehingga membuat tidak nyaman para pihak dan mediator sendiri.
2. Tidak  tersedianya  ruang  untuk  kaukus.  Padahal  proses  kaukus  adalah  sebagai alternatif  yang  dapat  diupayakan  oleh  mediator  untuk  proses  perdamaian parapihak.
3. Fasilitas  pendukung  yang  kurang,  seperti  proyektor,  ketersediaan  air  minum, dan  baiknya  diupayakan  tersedianya  Air  Conditioner  (AC)  yang  dapat menjadikan ruangan mediasi terasa sejuk.

## 4. Kepatuhan Masyarakat
Mengenai  kepatuhan  masyarakat,  penulis  memberikan  catatan  mengenai perilaku  dan  sikap  para  pihak  selama  proses  mediasi  yang  mempengaruhi kepatuhan mereka dalam menjalani proses mediasi, yakni sebagai berikut:
1. Seringkali  salah  satu  pihak  atau  keduanya  merasa  paling  benar.  Mediator kesulitan mendalami masalah karena sikapmereka yang tidak kooperatif selama proses mediasi. Sikap egois sering muncul pula pada diri para pihak 4 .
2. Sebelum para pihak memasuki pemeriksaan perkara di persidangan, sering kali mereka  sudah  bersepakat  untuk  memutuskan  ikatan  perkawinan 5 .  Sehingga saat dilakukan mediasi, sangat sulit bahkan gagal untuk didamaikan.
3. Komunikasi para pihak  sudah  lama terputus. Konflik  yang telah berlarut-larut menyebabkan kedua belah pihak sudah tidak ada iktikad untuk damai.
4. Para  pihak  ada  juga  yang  kooperatif,  namun  sikap  tersebut  mereka  lakukan agar  proses  mediasi  cepat  selesai  hingga  dapat  dilanjutkan  ke  proses persidangan selanjutnya. Mereka mengikuti mediasi hanya sebagai formalitas.
4 Wawan  caradengan  Drs.  H.  Urip,  M.H,Hakim  Mediator  di  Pengadilan  Agama  Pasuruan pada tanggal 31 Desember 2019
5 Wawancara dengan, Drs. H. Urip, M.H,Hakim Mediator di Pengadilan Agama Pasuruan pada tanggal 31 Desember 2019
5. Kebudayaan
Banyak  hal  yang  menyebabkan  terjadinya  perceraian  pada  Peradilan Agama  di  tingkat  pertama.  Pertama  adalah  moral.  Persoalan  moral  pun memberikan andil untuk memantik krisis keharmonisan rumah tangga. Modusnya mengambil  tiga  bentuk,  yakni  suami  melakukan  poligami  tidak  sesuai  dengan aturan,  krisis  akhlak,  dan  cemburu  yang  berlebihan.  Kedua,  meninggalkan kewajiban.  Ini  disebabkan  salah  satu  pihak  tidak  bertanggung  jawab  akan kewajibannya  selama  menjalani  ikatan  perkawinan,  seperti  nafkah  baik  lahir maupun batin.
Ketiga,  kawin  dibawah  umur.  Biasanya  terjadi  pada  pihak  istri  yang  sejarah perkawinannya  dipaksa  oleh  kedua  orang  tuanya  yang  kemudian  hari  banyak menimbukan  ketidakharmonisan  diantara  pasangan  suami  istri.  Keempat, dihukum. Salah satu pihak dijatuhi hukum pidana oleh pengadilan. Kelima, cacat biologis.  Salah  satu  pihak  memiliki  cacat  fisik  yang  tidak  dapat  disembuhkan, sehingga  menyebabkan  tidak  dapat  melaksanakan  kewajiban.  Keenam,  terus menerus berselisih. Perselisihan dalam perkawinan yang berujung pada peristiwa perceraian  ini  dapat  disebabkan  ketidakharmonisan  pribadi,  gangguan  pihak ketiga. Ketujuh, adalah faktor-faktor lainnya.

## PENUTUP
Berdasarkan  hasil  analisa  efektivitas  mediasi  perkara  perceraian  di Pengadilan Agama Pasuruan, penulis menyimpulkan bahwa:
1. Mediasi di Pengadilan Agama Pasuruan belum berjalan efektif dengan faktor- faktor penyebabnya adalah sebagai berikut:
a. Tingkat kepatuhan masyarakat yang menjalani proses mediasi sangat rendah.
b. Budaya masyarakat yang beranggapan bahwa perceraian bukanlah sebuah aib bagi  pribadi  maupun  keluarga,  serta  persepsi  bahwa  perceraian  bukanlah masalah dalam menjalani kehidupan.
c. Fasilitas  dan  sarana  mediasi  di  Pengadilan  Agama  Pasuruan  masih  kurang memadai  baik  dari  segi  ruang  mediasi  maupun  fasilitas  penunjang didalamnya.
d. Hakim  yang  ditunjuk  menjadi  mediator  seluruhnya  belum  mengikuti pelatihan mediasi yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung RI.
2. Dalam  mengefektifkan  mediasi, Pengadilan  Agama telah  melakukan beberapa upaya yakni sebagai berikut:
a. Setiap  melaksanakan  mediasi,  Hakim  mediator  terlbeih  dahulu  menjelaskan maksud diadakannya mediasi kepada para pihak yang berperkara.
b. Ketua Pengadilan  Agama telah  mengeluarkan Surat Keputusan daftar nama- nama yang menjadi Hakim  mediator.
c. Menyediakan  fasilitas  dan  sarana  dalam  melaksanakan  mediasi  yakni  ruang mediasi serta papan nama Hakim mediator.
d. Membuat laporan hasil pelaksanaan mediasi tiap bulan ke Pengadilan Tinggi Agama  sebagai  hasil  evaluasi  untuk  mengetahui  seberapa  jauh  mediasi berjalan efektif.

## DAFTAR PUSTAKA Buku
A.  Syukur,  Fatahillah, Mediasi  Yudisial  Di  Indonesia ,  Bandung:  Mandar  Maju, 2012.
Abbas,  Syahrizal,  Mediasi  dalam  Hukum  Syariah,  Hukum  Adat,  dan  Hukum Nasional, Cet. Ke. 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
Marlang,  Abdullah  dan  Irwansyah,  Kaisaruddin  Kamaruddin.  Pengantar  Hukum Indonesia. Makassar: A.S. Center, 2009.
MA-RI,  Pedoman  Kerja  Hakim,  Panitera,  dan  Jurusita  SewilayahPengadilan Tinggi Agama Makassar. Edisi Revisi. Makassar: PTA Makassar, 2011.
Mustofa,  dan  Abdul  Wahid,  Hukum  Islam  Kontemporer.  Jakarta:  Sinar  Grafika, 2009.
Pengadilan  Agama  Pasuruan,  Laporan  Tahunan  Pengadilan  Agama  Pasuruan, 2012.