…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN 2798-3471 (Cetak)
Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3641 (Online)

## FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Oleh
Witra Maison 1 , Indro Nofta Sugestio 2 , Siska Yulia Defitri 3 *, Wahyu Indah Mursalini 4 1,2,3 Jurusan Akuntansi, Universitas Mahaputra Muhammad Yamin Sumatra Barat 4 Jurusan Manajemen, Universitas Mahaputra Muhammad Yamin Sumatera Barat Jl. Jend. Sudirman No 6 Kota Solok, Tlp (0755) 324264 Email: 1 witramaison.02@gmil.com , 2 indronofta@gmail.com , 3 siskayd023@gmail.com , 4 wahyuindah771@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  Pengaruh  Kontribusi  Masyarakat  dan  Keterbukaan Pengelolaan  Dana  Desa  terhadap  Pemberdayaan  Masyarakat.  Penelitian  ini  memakai  metode kuantitatif dengan menggunakan pendekatan yang bersifat sebab-akibat (kausal) atau penelitian asosiatif,  yang  bertujuan  untuk  mengetahui  hubungan  antar  variabel  baik  mempengaruhi  atau dipengaruhi.Hasil  penelitian  menunjukkan  terdapat  pengaruh  atau  hubungan  antara  variabel bebas Kontribusi Masyarakat (X1) dengan variabel terikat Pemberdayaan Masyarakat (Y).Untuk Keterbukaan  Pengelolaan  Dana  Desa  (X2)  terdapat  pengaruh  atau  hubungan  terhadap Pemberdayaan  Masyarakat  (Y).  Berdasarkan  uji  F  secara  simultan  terdapat  pengaruh  atau hubungan  yang  signifikan  antara  Kontribusi  Masyarakat  (X1)  dan  Keterbukaan  Pengelolaan Dana Desa (X2) terhadap Pemberdayaan Masyarakat (Y)
Kata Kunci: Kontribusi Masyarakat, Pengelolaan Dana Desa, Pemberdayaan Masyarakat .

## PENDAHULUAN
Desa merupakan wilayah yang memiliki hak otonom untuk mengatur dan meningkatkatkan pembangunannya sendiri dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sesuai  dengan  otonomi  yang  dimiliki  desa, maka  dapat  diketahui  bahwa  desa  memiliki pengakuan  hak  asal-usul,  adat-istiadat  serta kesenangan  mengatur  urusan  rumah  tangga dan  pemerintahan.  Hal  tersebut  menunjukan bahwa  secara  legalitas,  memiliki  format kebijakan  desentralisasi  dan  otonomi  daerah yang telah menyentuh pada tingkat pemerintahan yang paling bawah yaitu tingkat Desa (Tahir, 2018).
Desa  mempunyai  sumber  pendapatan. Berdasarkan  Undang-undang  No  6  Tahun 2014,  yang  termasuk  sumber  pendapatan  desa yaitu  berupa  pendapatan  asli  desa,  bagi  hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota, alokasi anggaran dari Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara,
bantuan  keuangan  dari  Anggaran  Pendapatan dan  Belanja  Daerah  provinsi  dan  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota,  serta  hibah  dan  sumbangan yang  tidak  mengikat  pihak  ketiga.  Sumber pendapatan  desa  tersebut  secara  keseluruhan digunakan  untuk  mendanai  penyelenggaraan kewenangan desa yang mencakup penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan
kemasyarakatan.
Salah satu strategi
pemerintah  untuk  membantu  agar  desa menjadi mandiri dan otonom dengan memberikan dana desa (Hikmah, 2020).
Dana  desa  merupakan  dana  yang diberikan  oleh  pemerintah  pusat  kepada  desa untuk digunakan oleh desa secara mandiri.Penggunaan  dana  desa  diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan  masyarakat  yang  ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan  kemiskinan  dan  dituangkan dalam  Rencana  Kerja  Pemerintah  Desa

## …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)
(RKPDesa). Dana desa dapat digunakan untuk membiayai  kegiatan  yang  tidak  termasuk dalam  prioritas  penggunaan  dana  desa  setelah mendapat persetujuan Bupati/Walikota dengan memastikan  pengalokasian  dana  desa  untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.
Pemberdayaan masyarakat menjadi tugas utama pemerintahan desa. Pemberdayaan masyarakat dimaksudkan sebagai proses pengembangan, memandirikan, menswadayakan,  dan  memperkuat  posisi tawar  menawar  masyarakat  lapisan  bawah terhadap  kekuatan-kekuatan  yang  menekan  di segala bidang dan sektor kehidupan. Pemberdayaan  masyarakat  penting  dilakukan agar  masyarakat  lebih  proaktif  dan  tanggap terhadap potensi yang dimiliki daerah dan/atau desa  tersebut.  Sehingga,  alokasi  anggaran dapat  terserap  dengan  optimal  dan  lebih bermanfaat dalam pengembangan desa, bahkan  daerah  dan  Negara  (Budiningsih, 2019).  Dengan  pemberdayaan  masyarakat, diharapkan  akan  meningkatkan  pendapatan desa yang secara otomatis akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dalam  Permendesa  No.  19  Tahun  2017, Pasal  18,  pengawasan  masyarakat  dalam  dana desa  dapat  berupa  menyampaikan  pengaduan masalah  penetapan  prioritas  penggunaan  dana desa,  melakukan  pendampingan  kepada  desa dalam  menetapkan  prioritas  penggunaan  dana desa  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan; dan/atau melakukan studi  dan  publikasi  penerapan  prioritas penggunaan dana desa.
Pengetahuan  tentang  anggaran  sangat diperlukan dalam pengawasan keuangan daerah  (APBD).  Anggota  DPRD  harus memiliki  pengetahuan  mengenai  anggaran yang  banyak  mengenai  APBD.  Selain  itu anggota DPRD juga harus memiliki pengetahuan  mengenai  pengawasan  keuangan daerah  (APBD).  Penelitian  yang  dilakukan oleh(Pramita and Andriyani 2010),
mengungkapkan  bahwa  pengetahuan  dewan tentang  anggaran  pada  keuangan  daerah (APBD)  menunjukkan  hubungan  yang  positif signifikan.  Ini  membuktikan  anggota  dewan sadar bahwasanya pengetahuan tentang anggaran  harus  mutlak  mereka  kuasai  dalam rangka pengawasan keuangan daerah (APBD). Penelitian  serupa  mengungkapkan  bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh terhadap pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD) (Utami 2015).
Keterbukaan    adalah  prinsip  untuk membuka  diri  kepada  hak  masyarakat  sebagai upaya  untuk  perolehan  akses  informasi  yang benar,  jujur,  dan  tidak  diskriminatif  mengenai penyelenggaraan organisasi dengan memperhatikan  perlindungan  atas  hak  asasi pribadi,  golongan,  dan  rahasia  Negara  (Putri, Sudiana, Putra 2021). Dalam pengelolaan dana desa, keterbukaan ini dimaksudkan agar aparat desa  bertindak  dan/atau  berperilaku  sesuai dengan  aturan  hukum  dan  etika  yang  berlaku, dan juga sesuai  dengan amanat  yang diberikan masyarakat  dalam  pengelolaan  dana  desa. Dengan  kata  lain,  keterbukaan  ini  dilakukan untuk memberikan penjelasan maupun pertanggungjawaban kepada masyarakat mengenai  program  dan  kebijakan  yang  telah dilakukan  dan/atau  sedang  dilakukan  beserta sumber  daya  yang  digunakan.  Sedangkan akuntabilitas  merupakan  pertanggungjawaban kepada  publik  yang  dalam  hal  ini  adalah masyarakat  atas  setiap  aktivitas  yang  telah dilakukan.
Selain keterbukaan, kontribusi masyarakat  merupakan  salah  satu  faktor  yang mempengaruhi  keberhasilan  dari  program pembangunan maupun pengembangan masyarakat  pedesaan.  Partisipasi  masyarakat diperlukan  untuk  mewujudkan  pembangunan desa  yang  sesuai  dengan  kebutuhan  desa  itu sendiri.  Partisipasi  masyarakat  bukan  hanya melibatkan  masyarakat  dalam  pembuatan keputusan  di  setiap  program  pembangunan, namun  masyarakat  juga  dilibatkan  dalam mengidentifikasi  masalah  dan  pontesi  yang
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)
ada di masyarakat. Tanpa kontribusi masyarakat setiap kegiatan pembangunan akan gagal.  Demikian  juga  halnya  terkait  dengan kontribusi  masyarakat  terhadap  penggunaan dan  pengelolaan  dana  desa,  keterlibatan  ini penting  agar  penggunaan  dan  pengelolaannya bisa  lebih  tepat  sasaran  dan  manfaatnya  akan lebih  mengena  dengan  kepentingan  riil  dari masyarakat.
Berdasarkan hasil penelitian dari Partisipasi masyarakat dan transparansi pengelolan  dana  desa  berpengaruh  positif  dan signifikan  terhadap  pengelolaan  dana  desa (Putri,  Sudiana,  Putra,  2021).  Selain  itu  hasil penelitian lain mengungkapkan bahwa Tingkat partisipasi  masyarakat  Desa  Mulyo  Agung Terbukti  adanya  peningkatan  Pembangunan Infrastruktur  Dan  Pemberdayaan  Masyarakat yang tergolong sangat baik (Bili & Ra’is, 2019).

## LANDASAN TEORI

## 1. Desa
Berdasarkan  Pasal  1  Ayat  1  Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik
Indonesia  Nomor  6  Tahun  2020,  desa  adalah desa  kesatuan  masyarakat  hukum  yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus  urusan pemerintahan, kepentingan  masyarakat  setempat  berdasarkan prakarsa  masyarakat,  hak  asal  usul,  dan/atau hak  tradisional  yang  diakui  dan  dihormati dalam  sistem  pemerintahan  negara  kesatuan republik  indonesia.  Salah  satu  kewenangan yang  dimiliki  desa  bersama  Kepala  desa adalah  memegang  kekuasaan  pengelolaan keuangan  dan  aset  desa.  Sehingga,  desa diberikan  amanah  secara  mandiri  untuk mengelola keuangannya
2. Dana Desa
Berdasarkan  Pasal  1  Ayat  2  Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik
Indonesia  Nomor  6  Tahun  2020,  Dana  Desa adalah  dana  yang  bersumber  dari  Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan  bagi  Desa  yang  ditransfer
melalui  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerah  kabupaten/kota  dan  digunakan  untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.  Dana  desa  diadakan  sebagai wujud  pengakuan  negara  terhadap  kesatuan masyarakat  hukum  yang  berwenang  mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan  masyarakat,  dan  hak  asal  usul atau hak tradisionalserta meningkatkan kesejahteraan  dan  pemerataan  pembangunan desa (Bili dan Ra’is, 2019)
3. Pengelolaan Dana Desa Pengelolaan Dana Desa adalah keseluruhan  proses  kegiatan,  yang  meliputi perencanaan  dan  penganggaran,  pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan keuangan desa (Sriani, 2021). Asas pengelolaan  keuangan  desa  ini  dijelaskan dalam  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Bab II Pasal 2.Dalam pasal  tersebut  dijelaskan  bahwa  pengelolaan keuangan  desa  dilaksanakan  dalam  masa  satu tahun  anggaran,  yaitu  mulai  tanggal  1  Januari sampai dengan 31 Desember.

## 4. Pemberdayaan Masyarakat
Pemberdayaan adalah suatu proses untuk memberikan  daya  atau  kekuasaan  ( power ) kepada  pihak  yang  lemah  ( powerless ),  dan mengurangi  kekuasaan  ( disempowerd )  kepada pihak  yang  terlalu  berkuasa  ( powerfull ) sehingga  terjadi  keseimbangan  (Budiningsih, 2019).  Pemberdayaan  Masyarakat  adalah Upaya untuk memampukan dan memandirikan masyarakat sebagai upaya untuk mensejahterakan  masyarakat.  Pemberdayaan masyarakat adalah upaya meningkatkan kemampuan  dan  potensi  yang  dimiliki masyarakat, sehingga masyarakat dapat mewujudkan  jati  diri,  harkat  dan  martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan  diri  secara  mandiri,  baik  di bidang  ekonomi,  sosial,  agama  dan  budaya (Budiningsih, 2019).

## …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)
5. Transparansi Pengelolaan Dana Desa Keterbukaan adalah prinsip untuk membuka  diri  kepada  hak  masyarakat  untuk memperoleh akses informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif mengenai penyelenggaraan
organisasi dengan memperhatikan  perlindungan  atas  hak  asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara (Hikmah, 2020).
6. Partisipasi Masyarakat
Kontribusi  adalah  seseorang  dengan sadarnya  terlibat  berinteraksi  sosial  dalam situasi tertentu. Sedangkan partisipasi masyarakat  adalah  masyarakat  terlibat  ikut serta pada prosen pengindentifikasian permasalahan  dan  potensi  yang  ada  pada masyarakat, memilih, serta mengambil mengenai  solusi  paling  alternatif  dalam menangani permasalahan, melaksanakan upaya memecahkan permasalahan serta terlibat dalam  proses  evaluasi  perubahan  yang  terjadi (Putri, Sudiana, Putra, 2021).
Berdasarkan  uraian  tersebut  diatas,  maka hipotesis adalah:
H1 = Kontribusi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa berpengaruh terhadap Pemberdayaan Masyarakat. H2  =  Keterbukaaan  dalam  Pengelolaan  Dana Desa berpengaruh terhadap Pemberdayaan Masyarakat. H3 = Kontribusi Masyarakat dan Keterbukaan
Pengelolaan  Dana  Desa  berpengaruh secara simultan terhadap Pemberdayaan Masyarakat.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian kuantitatif.  Populasi  dari  penelitian  ini  adalah penduduk  yang  bertempat  tinggal  di  lima Jorong Nagari Dilam, Kecamatan Bukit Sundi, Kabupaten Solok.Penentuan sampelnya menggunakan  teknik purposive  sampling . Kriteria  dari  sampel  penelitian  ini  adalah masyarakat  yang  mengikuti  musyawarah rencana pembangunan nagari, pengurus Kegiatan  PKK,  Sebagai  Kader  KB/Posyandu,
Ikut Sebagai Anggota dan Pengurus Kelompok Tani,
Pengurus/Tenaga
Pendidik TPQ,
Pengurus/Tenaga  Pendidik  PAUD,  Ketua Pemuda. Dalam penelitian ini, sampel ditentukan  berdasarkan  masyarakat  yang memenuhi  kriteria  tersebut.  Dalam  penelitian ini  data  yang  digunakan  merupakan  data primer. Data primer adalah data yang diperoleh  dari  tangan  pertama  untuk  analisis berikutnya  untuk  menemukan  solusi  atau masalah yang diteliti (Sekaran, 2011;242).Data primer  ini  diperoleh  dari angket  yang  dibagikan  kepada  responden, kemudian responden akan menjawab pertanyaan sistematis.
Teknik analisis data menggunakan uji kualitas data,  uji  asumsi  klasik,  analisis  regresi sederhana,  analisis  regresi  moderasi,  uji hipotesis, serta koefisien determinasi.
Y = a + b 1 X 1 + b 2 X 2 + e Keterangan: Y    =   Pemberdayaan Masyarakat X 1 =   Kontribusi Masyarakat X 2 =   Keterbukaan Pengelolaan Dana Desa a     =   Konstanta b 1 b 2 =   Koefisien regresi e     =   Error

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengumpulan  data  dengen  menyebarkan kuisioner  kepada  masyarakat  Nagari  Dilam. Berdasarkan  kuesioner  yang  disebarkan  oleh peneliti  kepada  masyarakat  Nagari  Dilam, dengan respond rate 100%. Berikut pengujian analisis :
Tabel 1 Hasil Uji t Uji H 1 :  Kontribusi Masyarakat dalam
Pengelolaan Dana Desa berpengaruh terhadap
Pemberdayaan Masyarakat.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)
Berdasarkan  hasil  analisis  hipotesis pertama  (H1),  mengungkapkan  bahwa  adanya pengaruh kontribusi masyarakat dalam
pengelolaan dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat.  Hasil  penelitian  ini  dibuktikan dengan nilai  signifikasi  uji t  0,005 < 0,05 dan nilai 2,858 > 1,660.  Hasil
penelitian  ini  sejalan  dengan  Hasil  penelitian dari  (Saputri,  2020)  yang  mengungkapkan bahwa  partisipasi  masyarakat  berpengaruh terhadap  pengelolaan  dana  desa.  Berdasarkan hasil  penelitian  tersebut,  dapat  disimpulkan bahwa semakin meningkat keterlibatan masyarakat  dalam  perencanaan  pengelolaan dana  desa,  pelaksanaan  pengelolaan  dana desa,  pengawasan  pengelolaan  dana  desa, penerimaan  manfaat  dari  pengelolaan  dana desa, maka semakin meningkat pemberdayaan masyarakat di Nagari Dilam.
Uji H 2 :  Keterbukaan Pengelolaan Dana Desa berpengaruh terhadap Pemberdayaan Masyarakat.
Berdasarkan  hasil  analisis  hipotesis kedua  (H2),  mengungkapkan  bahwa  adanya pengaruh keterbukaan dalam pengelolaan dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat.Hasil penelitian ini dibuktikan dengan nilai signifikan  uji  t  0,000  <  0,05  dan  nilai 66,439  > 1,660.  Hasil  penelitian
ini sejalan dengan Hasil penelitian dari (Tahir, 2018)yang mengungkapkan bahwa
transparansi  dalam  pengelolaan  dana  desa berpengaruh terhadap
pemberdayaan masyarakat.  Berdasarkan  hasil  penelitian tersebut, dapat disimpulkan, semakin meningkat musyawarah dalam pengalokasikan dana  desa,  keterbukaan  informasi  dalam perencanaan  dan  pelaksanaan  dana  desa,
keterbukaan
informasi
dalam
pertanggungjawaban dana desa, maka semakin meningkat  pula  pemberdayaan  masyarakat  di Nagari Dilam.

## Tabel 2
Hasil Uji F Uji H3 :  Kontribusi  Masyarakat  dan Keterbukaan    Pengelolaan Dana Desa berpengaruh secara simultan terhadap Pemberdayaan Masyarakat. Berdasarkan  hasil  analisis  hipotesis ketiga  (H3),  mengungkapkan  bahwa  adanya pengaruh secara simultan kontribusi masyarakat dan keterbukaan pengelolaan dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat.Hasil penelitian ini dibuktikan dengan nilai signifikan  uji  F  0,005  <  0,05  dan  nilai 5.493 >
2,31. Hasil penelitian ini
sejalan dengan hasil penelitian dari (Ardiyanti, 2019),  mengungkapkan  bahwa  partisipasi masyarakat dan transparansi dalam pengelolaan  dana  desa  berpengaruh  secara simultan  terhadap  pemberdayaan  masyarakat. Berdasarkan  hasil  penelitian  ini,  Hal  ini  dapat disimpulkan,  semakin  meningkat  keterlibatan masyarakat  dalam  perencanaan  pengelolaan dana  desa,  pelaksanaan  pengelolaan  dana desa,  pengawasan  pengelolaan  dana  desa, penerimaan  manfaat  dari  pengelolaan  dana desa, musyawarah dalam pengalokasikan dana desa, keterbukaan informasi dalam perencanaan  dan  pelaksanaan  dana  desa, keterbukaan  informasi  dana  desa,  maka semakin meningkat pula pemberdayaan masyarakat di Nagari Dilam.
Tabel 3 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

## …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)
Berdasarkan  nilai-nilai  yang  diperoleh dari  hasil  SPSS  tersebut,  maka  model  regresi linear  sederhana  dapat  diketahui  dengan persamaan sebagai berikut:
Y = 23,621 + 0,342 X1+ 0,168 X2 + e

## Tabel 4
Koefisien Determinasi
Koefisien  determinasi  (R²)  merupakan alat untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model regresi dalam menerangkan  variasi  variabel  dependen.  Dari tabel  4  diatas  diketahui  bahwa  R  square sebesar  0,102  atau  10,2  %.  Hal  ini  berarti variabel dependen yaitu Pemberdayaan Masyarakat berkontribusi oleh variabel independen yaitu Partisipasi Masyarakat (X1), dan  Transparansi  Dalam  Pengelolaan  Dana Desa  (X2)  sebesar  0,102,  sedangkan  89,8% dipengaruhi oleh variabel lain seperti Akuntabilitas  (Ardiyanti,  2019),  Responsif (Hikmah, 2020), dan lain-lain.

## PENUTUP
Berdasarkan  hasil  pengujian  hipotesis dapat  disimpulkan  bahwa  hipotesis  pertama (H1)  diungkapkan  bahwa  terdapat  Pengaruh Kontribusi
Masyarakat (X1) terhadap Pemberdayaan Masyarakat (Y).
Hasil penelitian ini dibuktikan dengan nilai signifikasi  uji  t  0,005  <  0,05  dan  nilai
2,858  >
1,660.  Hal  ini  dapat disimpulkan bahwa semakin meningkat kontribusi masyarakat, maka semakin meningkat pula pemberdayaan masyarakat.
Berdasarkan  hasil  pengujian  hipotesis kedua  (H2)  diungkapkan  bahwa  terdapat Pengaruh Keterbukaan Pengelolaan Dana Desa (X2)  terhadap  Pemberdayaan  Masyarakat  (Y). Hasil  penelitian  ini  dibuktikan  dengan  nilai signifikan  uji  t  0,000  <  0,05  dan  nilai
66,439  >
1,660.  Hal  ini  dapat disimpulkan, semakin meningkatnya keterbukaan  pengelolaan  dana  desa,  maka semakin meningkat pula pemberdayaan masyarakat.
Berdasarkan  hasil  pengujian  hipotesis ketiga (H3) diungkapkan bahwa ada pengaruh secara  simultan  Kontribusi  Masyarakat  (X1) dan Keterbukaan Pengelolaan Dana Desa (X2) terhadap Pemberdayaan Masyarakat (Y). Hasil penelitian ini dibuktikan dengan nilai signifikan  uji  F  0,005  <  0,05  dan  nilai
5.493 > 2,31.  Hal  ini  dapat disimpulkan, semakin meningkatnya kontribusi masyarakat dan keterbukaan pengelolaan dana desa, maka semakin meningkat pemberdayaan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Anwar, Sanusi. (2011). Metode Penelitian Bisnis . Jakarta: Salemba
Empat.
[2] Ardiyanti, R. (2019). Pengaruh transparansi,  akuntabilitas,  partisipasi masyarakat  dalam  pengelolaan  dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat pada  Desa  Woro  Kecamatan  Kragan Kabupaten Rembang . UIN Walisongo.
[3] Bili,  S.  R.,  &  Ra’is,  D.  U.  (2019).
Dampak Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat. JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, 6(3).
[4] Budiningsih, W. (2019). Strategi Pemberdayaan Masyarakat Melalui
Dana  Desa  Sebagai  Upaya  Pengentasan Kemiskinan  (Studi  Kasus  Pada  Desa Melung Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas) . IAIN
Purwokerto.
[5] Ghozali, Imam. (2011). “ Aplikasi Analisis Multivariate  Dengan  Program  SPSS ”. Semarang:  Badan  Penerbit  Universitas Diponegoro.
[6] Ghozali, Imam. (2012). “ Aplikasi Analisis Multivariate  Dengan  Program  SPSS ”.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)
Semarang:  Badan  Penerbit  Universitas Diponegoro.
[7] Ghozali,  Imam.  (2018). Aplikasi  Analisis Multivariate  dengan  Program  IBM  SPSS 25  (Edisi  9) .  Semarang:  Universitas Diponogoro.
[8] Herianto,  B.,  Fadhil,  M.,  &  Kusnadi,  D. (2018). Pengaruh  Alokasi  Dana  Desa (ADD) Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Desa Raden Anom Kecamatan  Batang  Asai  Kabupaten Sarolangun . UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. [9] Hikmah,
L. (2020). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas Dan Responsif Terhadap Pengelolaan Keuangan  Desa  Di  Desa  Kedungringin Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi. Skripsi.
[10] Indrianto,  Nur  dan  Bambang  Supomo. (2014). Metodologi  Penelitian  Bisnis Untuk  Akuntansi  &  Manajemen.  Edisi  1. Cetakan ke-12 . Yogyakarta: BPFE.
[11] Kuswanti, A. P. E., & Kurnia, K. (2020). Pengaruh  Akuntabilitas,  Transparansi ADD,  Kebijakan  Desa,  Dan  Partisipasi Masyarakat  Terhadap  Pemberdayaan Masyarakat .  Jurnal  Ilmu  Dan  Riset Akuntansi (JIRA), 9(2).
[12] Notoatmodjo,  S.  (2010). Metodologi Penelitian  Kesehatan .  Jakarta  :  Rineka Cipta.
[13] Putri, A. A. A., Sudiana, I. W., & Putra, I. P.  D.  S.  (2021). Pengaruh  Akuntabilitas, Transparansi,  Partisipasi  Masyarakat Terhadap  Pemberdayaan  Masyarakat Dalam  Pengelolaan  Dana  Desa  Pada Desa  Songan  B  Kecamatan  Kintamani Kabupaten  Bangli .  Hita  Akuntansi  Dan Keuangan, 2(2), 258–280.
[14] Peraturan  PemerintahNomor  60  Tahun 2014 Tentang Dana Desa.
[15] Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor 113  tahun  2014,  Tentang  Pengelolaan Keuangan Desa.
[16] Peraturan  Menteri  Desa,  Pembangunan Daerah  Tertinggal,  Dan  Transmigrasi
Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015.
[17] Peraturan  Menteri  Desa,  Pembangunan Daerah  Tertinggal,  Dan  Transmigrasi
Republik  Indonesia  Nomor  19  Tahun 2017, Tentang Penetapan Prioritas
Penggunaan Dana Desa Tahun 2018.
[18] Peraturan  Menteri  Desa,  Pembangunan Daerah  Tertinggal,  Dan  Transmigrasi Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
[19] Peraturan  Menteri  Desa,  Pembangunan Daerah  Tertinggal,  Dan  Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri  Desa,  Pembangunan  Daerah Tertinggal,  Dan  Transmigrasi  Nomor  11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
[20] Poerbakawatja  dan  Efendi  Harahap. (2014). Partisipasi  Masyarakat  Dalam Pembangunan. Penerbit  PT  Gramedia Jakarta.
[21] Republik  Indonesia.  2014.  Undang- Undang No.6Tahun 2014, Tentang Desa.
[22] Saputri,  S.  M.  A.  (2020). Partisipasi Masyarakat,  Pemahaman,  Dan  Peran Perangkat  Desa  Terhadap  Pengelolaan Dana  Desa  Di  Kecamatan  Sentolo, Kulon Progo. Skripsi.
[23] Sekaran, Uma. (2011). Research Methods For  Business  (Metode  Penelitian  Untuk Bisnis) . Jakarta: Salemba Empat.
[24] Sekaran,  Uma.  (2013). Edisi  5,  Research Methods  for  Business:  A  skill  Building Approach . New York: John wiley@Sons.
[25] Sekaran, Uma .(2017). Metode Penelitian untuk Bisnis: Pendekatan Pengembangan-Keahlian,  Edisi  6,  Buku 2 . Jakarta: Salemba Empat. [26] Sriani, N. M. (2021). Pengaruh Akuntabilitas, Kepemimpinan, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa .  Hita
Akuntansi Dan Keuangan, 2(1), 618–636.

## …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)
[27] Tahir, E. (2018). Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat dan Peningkatan Kesejahteraan  Masyarakat  (Studi  kasus pada  desa  Jaya  Makmur,  Kecamatan
Binongko, Kabupaten Wakatobi) . Skripsi.
[28] Widiyanto,  Joko.  (2010). SPSS  For Windows  Untuk  Analisis  Data  Statistik Dan  Penelitian .  Surakarta:  BP-FKIP UMS