## Volume 7 Issue 1 (2024) Pages 1354 - 1360 SEIKO : Journal of Management & Business
ISSN : 2598-831X (Print) and ISSN : 2598-8301 (Online)
Implementasi Prinsip Kebijakan Pemerintah dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam di Wilayah Nusantara: Studi Kasus pada Industri Perikanan di Indonesia
Samsuddin 1 , H Baharuddin Semmaila 2 , Hj Aryati Arfah 3
1,2,3 Management Science of Muslim University Indonesia

## Abstract
This research explores the implementation of government policy principles in natural resource management in the archipelago, focusing on the fisheries industry in Indonesia. Through careful case studies, this research analyses how government policies are implemented in fisheries management practices in Indonesia, as well as their impact on the sustainability of marine resources and the well- being of local communities. The research methods used involve analysis of government policy documents, interviews with relevant stakeholders, and direct observation of fisheries management practices. Policy document analysis The government is carried out to understand in depth the existing policy framework and the principles mandated by the government in the management of fisheries resources. Interviews with stakeholders, such as government officials, fishermen, fisheries, and non- governmental organizations, were conducted to obtain diverse viewpoints on policy implementation and the challenges faced in practice. In addition, direct observations were made to explore a deeper understanding of fisheries management practices in the field. Through these direct observations, researchers can identify firsthand how policies are applied in daily practice and evaluate their effectiveness. The results show that despite efforts by the government to apply sustainability principles in fisheries policy, its implementation is often faced with various challenges. Complex regulatory issues, limited institutional capacity, and ineffective supervision are some of the many challenges faced in the implementation of fisheries management policies in Indonesia. These challenges affect the government's ability to effectively protect fisheries resources and ensure the well-being of fishing communities. Through this methodological approach, this study succeeded in providing a deeper understanding of the dynamics of government policy implementation in fisheries resource management in the archipelago, especially in Indonesia. This study has important implications for future policy development, especially in an effort to improve the effectiveness of fisheries resource management in the archipelago. From the results of the study, it was concluded that improving coordination between agencies is a key step to ensure harmony in fisheries policy implementation. In addition, institutional capacity building is a priority, including improving the skills and knowledge of personnel related to sustainable management of fisheries resources. Policy recommendations also emphasize the importance of actively involving communities in decision-making processes related to natural resource management. Public participation can enhance policy legitimacy and ensure that local interests and sustainability of fishery resources are well accommodated in decision-making processes. Thus, this research makes a valuable contribution in understanding the dynamics of government policy implementation in natural resource management in the archipelago, especially in the context of the fisheries industry in Indonesia. Through suggested policy recommendations, it is hoped that the management of fishery resources in the Nusantara region can be significantly improved, leading to better ecological, economic, and social sustainability. This study aims to investigate the implementation of government policy principles in natural resource management in the archipelago, with a special focus on the fisheries industry in Indonesia Keywords: Government policy implementation, Natural resource management, Nusantara, Fisheries industry, Case study, Implementation challenges
Copyright (c) 2024 Samsuddin

## Corresponding author : Email Address : syamsamsuddin@gmail.com
PENDAHULUAN Wilayah Nusantara, yang meliputi kepulauan Indonesia yang luas, kaya akan sumber daya alam, termasuk sumber daya perikanan yang melimpah. Industri perikanan di Indonesia tidak hanya memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian negara, tetapi juga menjadi mata pencaharian bagi jutaan nelayan lokal. Namun, pertumbuhan industri ini tidak selalu sejalan dengan prinsip-prinsip keberlanjutan yang mendasari pengelolaan sumber daya alam. Dalam beberapa dekade terakhir, perhatian terhadap keberlanjutan sumber daya alam telah meningkat secara signifikan, terutama di tengah kekhawatiran akan degradasi lingkungan dan penurunan populasi ikan di perairan Indonesia. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan dan regulasi untuk mengelola industri perikanan dengan lebih berkelanjutan, dengan tujuan untuk memastikan bahwa sumber daya perikanan dapat dipertahankan untuk generasi mendatang.  Meskipun adanya upaya dari pemerintah, implementasi kebijakan tersebut sering kali dihadapkan pada berbagai tantangan dan hambatan. Masalah regulasi yang kompleks, kapasitas institusional yang terbatas, dan pengawasan yang kurang efektif telah menjadi beberapa faktor yang menghambat keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan perikanan di Indonesia. Industri perikanan di Indonesia telah menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat lokal dan ekonomi nasional. Pertumbuhan yang cepat dalam industri ini, didorong oleh permintaan pasar yang tinggi, telah memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi negara. Namun, pertumbuhan yang cepat tersebut juga diiringi dengan tantangan yang nyata terkait pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan. Dalam beberapa dekade terakhir, peningkatan intensitas penangkapan ikan, praktik penangkapan yang merusak habitat, dan perubahan iklim telah menyebabkan kekhawatiran akan keberlanjutan sumber daya perikanan di wilayah Nusantara. Terdapat kebutuhan mendesak untuk memastikan bahwa praktik pengelolaan perikanan tidak hanya memenuhi kebutuhan saat ini, tetapi juga memperhatikan keseimbangan ekosistem dan mempertahankan sumber daya perikanan untuk generasi mendatang.  Dalam konteks ini, pemahaman yang mendalam tentang bagaimana kebijakan pemerintah diterapkan dan diimplementasikan dalam praktik pengelolaan perikanan menjadi sangat penting. Kebijakan yang baik dapat menjadi landasan yang kuat untuk pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan, sementara implementasi yang efektif dari kebijakan tersebut adalah kunci untuk mencapai tujuan keberlanjutan tersebut.
Namun, tantangan yang kompleks sering kali menghambat implementasi kebijakan pengelolaan perikanan. Masalah regulasi yang tidak konsisten, kurangnya kapasitas institusional dalam mengawasi dan menegakkan kebijakan, serta resistensi dari pihak-pihak terkait  industri seringkali menjadi hambatan dalam upaya untuk melaksanakan kebijakan yang berkelanjutan. Dengan demikian, penelitian yang menyelidiki dinamika implementasi kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sumber daya perikanan menjadi penting. Melalui pemahaman yang lebih baik tentang tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan, serta evaluasi terhadap efektivitas kebijakan yang ada, kita dapat mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan pengelolaan sumber daya perikanan di wilayah Nusantara. Penelitian ini memiliki relevansi yang signifikan dalam konteks pengelolaan sumber daya perikanan di Indonesia dan wilayah Nusantara secara lebih luas. Dengan memahami dinamika implementasi kebijakan pemerintah, penelitian ini dapat memberikan wawasan yang berharga tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan kebijakan pengelolaan perikanan. Selain itu, dengan mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan, penelitian ini dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif untuk meningkatkan keberlanjutan pengelolaan sumber daya perikanan di masa depan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelajahi secara
mendalam dinamika implementasi kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sumber daya alam di wilayah Nusantara, dengan fokus khusus pada industri perikanan di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan studi kasus, penelitian ini akan menganalisis prinsip- prinsip kebijakan yang diterapkan, tantangan dalam implementasi kebijakan tersebut, dan dampaknya terhadap keberlanjutan sumber daya laut dan kesejahteraan masyarakat lokal. Pemahaman yang mendalam tentang implementasi kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sumber daya alam menjadi krusial dalam konteks saat ini, terutama di tengah kekhawatiran akan kerusakan lingkungan dan penurunan kualitas hidup masyarakat terkait. Industri perikanan, sebagai salah satu sektor yang sangat bergantung pada sumber daya alam, menjadi fokus utama penelitian ini karena dampaknya yang signifikan terhadap keberlanjutan ekosistem laut dan kesejahteraan masyarakat pesisir.  Melalui pendekatan studi kasus, penelitian ini akan menggali secara mendalam bagaimana kebijakan pemerintah di Indonesia telah diterapkan dalam praktik pengelolaan perikanan. Ini mencakup analisis terhadap prinsip-prinsip kebijakan yang diamanatkan oleh pemerintah, seperti pengaturan kuota penangkapan, pembatasan alat tangkap, dan perlindungan habitat laut. Selain itu, penelitian ini akan menyelidiki tantangan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan tersebut, termasuk hambatan regulasi, kapasitas institusional yang terbatas, serta resistensi dari pihak- pihak terkait industri. Dampak dari implementasi kebijakan tersebut juga akan dievaluasi, khususnya terkait dengan keberlanjutan sumber daya laut dan kesejahteraan masyarakat lokal. Ini mencakup analisis terhadap perkembangan populasi ikan, keseimbangan ekosistem laut, serta kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat nelayan. Dengan memahami dampak yang dihasilkan dari kebijakan yang telah diterapkan, kita dapat mengevaluasi sejauh mana kebijakan tersebut berhasil mencapai tujuan keberlanjutan yang diinginkan.  Melalui penelitian ini, diharapkan akan diperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika implementasi kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sumber daya alam di wilayah Nusantara, khususnya dalam konteks industri perikanan di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan wawasan yang berharga bagi pengembangan kebijakan di masa depan, dengan menyoroti tantangan yang dihadapi dan pelajaran yang dapat dipetik dari hasil penelitian ini.

## METODOLOGI
Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus untuk menjelajahi implementasi prinsip kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sumber daya alam di wilayah Nusantara, dengan fokus khusus pada industri perikanan di Indonesia. Pendekatan studi kasus dipilih karena memberikan kesempatan untuk menggali secara mendalam dinamika implementasi kebijakan dalam konteks nyata, memungkinkan peneliti untuk memahami proses, tantangan, dan dampak kebijakan dengan lebih komprehensif.  Pendekatan studi kasus memberikan keuntungan dalam mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana kebijakan pemerintah diterapkan dalam situasi nyata. Dengan memilih kasus studi yang representatif dari industri perikanan di Indonesia, penelitian ini dapat mengeksplorasi berbagai variabel yang memengaruhi implementasi kebijakan, seperti geografi, skala operasi, dan jenis penangkapan yang dilakukan. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih holistik tentang kompleksitas implementasi kebijakan dalam konteks yang berbeda. Selain itu, pendekatan studi kasus memungkinkan peneliti untuk memeriksa secara langsung hubungan antara kebijakan yang ditetapkan dan praktik pengelolaan sumber daya perikanan di lapangan. Dengan melakukan wawancara dengan pemangku kepentingan terkait dan  melakukan pengamatan langsung, peneliti dapat memperoleh wawasan yang mendalam tentang bagaimana kebijakan tersebut diterapkan dalam praktik sehari-hari, serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang mungkin timbul dalam proses implementasinya. Selain itu, pendekatan studi kasus memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang lebih kaya tentang dampak kebijakan terhadap keberlanjutan sumber daya perikanan dan kesejahteraan masyarakat lokal. Dengan menganalisis data yang diperoleh dari berbagai
sumber, termasuk analisis dokumen, wawancara, dan pengamatan langsung, penelitian ini dapat menyajikan gambaran yang lebih lengkap tentang efek kebijakan terhadap lingkungan, ekonomi, dan sosial.
2.1 Tahapan Penelitian 1. Pemilihan Kasus Studi: Tahap awal penelitian melibatkan pemilihan kasus studi yang representatif dari industri perikanan di Indonesia. Kasus studi dipilih dengan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk keberagaman geografis, skala operasi, dan jenis penangkapan yang dilakukan.
2. Analisis Dokumen Kebijakan:  Langkah berikutnya melibatkan analisis dokumen kebijakan pemerintah terkait pengelolaan sumber daya perikanan di Indonesia. Dokumen-dokumen tersebut termasuk undang-undang, peraturan pemerintah, dan kebijakan strategis yang relevan dengan industri perikanan.
3. Wawancara dengan Pemangku Kepentingan: Wawancara dengan berbagai pemangku kepentingan terkait industri perikanan dilakukan untuk mendapatkan sudut pandang yang beragam tentang implementasi kebijakan. Pemangku kepentingan yang diwawancarai dapat mencakup perwakilan pemerintah, nelayan, pengusaha perikanan, organisasi non-pemerintah, dan ahli kebijakan.
4. Pengamatan Langsung: Penelitian ini juga melibatkan pengamatan langsung terhadap praktik pengelolaan perikanan di lapangan. Pengamatan langsung ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana kebijakan diterapkan dalam praktik sehari-hari.
2.2 Analisis Data Data yang diperoleh dari analisis dokumen, wawancara, dan pengamatan langsung akan  dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif akan dilakukan dengan pendekatan tematik, di mana data akan dianalisis untuk mengidentifikasi pola-pola, tema-tema, dan konsep-konsep yang muncul dari data yang terkumpul.Analisis ini akan mencakup identifikasi prinsip-prinsip kebijakan yang diterapkan dalam pengelolaan sumber daya perikanan. Hal ini akan melibatkan penelusuran dalam dokumen kebijakan pemerintah untuk mengidentifikasi landasan hukum, tujuan, dan strategi yang diamanatkan oleh kebijakan tersebut.Selain itu, analisis akan mencakup identifikasi tantangan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan tersebut. Data dari wawancara dan pengamatan langsung akan digunakan untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan yang timbul dalam proses implementasi, seperti perbedaan persepsi, kurangnya sumber daya, dan resistensi dari pihak- pihak terkait industri.Dampak dari implementasi kebijakan terhadap keberlanjutan sumber daya perikanan dan kesejahteraan masyarakat lokal juga akan dianalisis. Ini mencakup evaluasi  terhadap perkembangan populasi ikan, keseimbangan ekosistem laut, serta kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat nelayan. Analisis ini akan memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang efek kebijakan terhadap lingkungan, ekonomi, dan sosial, serta mengevaluasi sejauh mana kebijakan tersebut berhasil mencapai tujuan keberlanjutan yang diinginkan.Dengan menggunakan pendekatan analisis kualitatif, penelitian ini akan menghasilkan pemahaman yang mendalam tentang dinamika implementasi kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sumber daya perikanan di Indonesia. Analisis ini juga akan memberikan wawasan yang berharga bagi pengembangan kebijakan di masa depan, dengan menyoroti tantangan yang dihadapi dan pelajaran yang dapat dipetik dari hasil penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam penelitian ini, , berhasil menjelajahi implementasi prinsip kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sumber daya alam di wilayah Nusantara, dengan fokus pada industri perikanan di Indonesia. , menggunakan pendekatan studi kasus untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang dinamika implementasi kebijakan dalam konteks nyata. Berikut adalah hasil temuan , yang disajikan dalam tiga bagian utama: identifikasi prinsip kebijakan, tantangan dalam implementasi kebijakan, dan dampak terhadap keberlanjutan sumber daya perikanan dan kesejahteraan masyarakat lokal.

## 3.1 Identifikasi Prinsip Kebijakan
Melalui analisis dokumen kebijakan pemerintah, , mengidentifikasi beberapa prinsip kebijakan yang diterapkan dalam pengelolaan sumber daya perikanan di Indonesia. Salah satu prinsip utama adalah prinsip keberlanjutan, yang mencakup upaya untuk menjaga keseimbangan ekosistem laut dan memastikan bahwa sumber daya perikanan dapat dipertahankan untuk generasi mendatang. Prinsip lainnya termasuk pengaturan kuota penangkapan untuk mencegah penangkapan berlebihan, pembatasan alat tangkap yang merusak habitat laut, dan perlindungan terhadap area-area konservasi perairan. Kebijakan juga menekankan pentingnya pengelolaan berbasis ekosistem, di mana pengelolaan sumber daya perikanan harus memperhatikan hubungan kompleks antara spesies target, predator, dan habitat. Prinsip-prinsip ini tercermin dalam berbagai instrumen kebijakan, seperti Rencana Pengelolaan Perikanan Terpadu (RP2T) dan penetapan zona-zona konservasi laut.

## 3.2 Tantangan dalam Implementasi Kebijakan
Namun, meskipun ada upaya dari pemerintah untuk menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam kebijakan perikanan, implementasinya sering kali dihadapkan pada berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah masalah regulasi yang kompleks. Industri perikanan di Indonesia terpengaruh oleh banyak undang-undang, peraturan, dan kebijakan yang dikeluarkan oleh berbagai lembaga dan tingkat pemerintahan, yang sering kali bertentangan atau tumpang tindih.  Kapasitas institusional yang terbatas juga menjadi hambatan serius dalam implementasi kebijakan. Beberapa lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya perikanan memiliki sumber daya yang terbatas, baik dalam hal anggaran maupun personel. Hal ini menghambat kemampuan pemerintah untuk memantau dan menegakkan kebijakan dengan efektif.Resistensi dari pihak-pihak terkait industri juga merupakan tantangan yang signifikan. Beberapa pengusaha perikanan mungkin menentang pembatasan kuota penangkapan atau pembatasan alat tangkap yang dapat mengurangi hasil tangkapan mereka. Selain itu, ada juga resistensi terhadap pembentukan area konservasi laut, terutama jika hal itu mengurangi akses terhadap wilayah tangkapan yang produktif.

## 3.3 Dampak terhadap Keberlanjutan Sumber Daya Perikanan dan Kesejahteraan Masyarakat
Dampak implementasi kebijakan terhadap keberlanjutan sumber daya perikanan dan kesejahteraan masyarakat lokal sangatlah kompleks. Di satu sisi, beberapa kebijakan telah berhasil membatasi penangkapan berlebihan dan melindungi habitat laut yang penting, yang berpotensi mendukung pemulihan populasi ikan dan menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan.  Namun, masih ada tantangan dalam mencapai tujuan keberlanjutan tersebut sepenuhnya. Misalnya, beberapa area konservasi laut mungkin tidak diawasi secara efektif karena keterbatasan sumber daya, memungkinkan aktivitas penangkapan ilegal terus berlanjut. Selain itu, pembatasan alat tangkap yang merugikan habitat mungkin belum diterapkan secara konsisten di seluruh wilayah perikanan. Dampak kebijakan juga bervariasi dalam hal kesejahteraan masyarakat lokal. Pembatasan kuota penangkapan atau pembentukan area konservasi laut dapat mengurangi pendapatan nelayan yang bergantung
pada hasil tangkapan tersebut. Namun, di sisi lain, kebijakan yang berkelanjutan dapat memberikan manfaat jangka panjang dengan menjaga populasi ikan yang sehat dan memastikan adanya hasil tangkapan yang berkelanjutan di masa depan.
Temuan , menggambarkan kompleksitas dalam implementasi kebijakan pengelolaan perikanan di Indonesia. Meskipun ada upaya dari pemerintah untuk menerapkan prinsip- prinsip keberlanjutan dalam kebijakan perikanan, masih ada banyak tantangan yang harus diatasi  untuk mencapai tujuan tersebut.  Salah satu solusi potensial adalah peningkatan koordinasi antarinstansi pemerintah yang terlibat dalam pengelolaan sumber daya perikanan. Dengan meningkatkan kolaborasi dan berbagi sumber daya antar lembaga, pemerintah dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas implementasi kebijakan. Koordinasi yang lebih baik antara lembaga-lembaga terkait, seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta lembaga-lembaga daerah, dapat memperkuat perencanaan dan pelaksanaan kebijakan secara keseluruhan. Selain itu, peningkatan kapasitas institusi juga merupakan langkah penting. Investasi dalam pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia dalam bidang pengelolaan perikanan dapat meningkatkan kemampuan lembaga pemerintah untuk memantau, mengevaluasi, dan menegakkan kebijakan dengan lebih efektif. Dengan memperkuat kapasitas institusi, pemerintah dapat lebih responsif terhadap perubahan lingkungan dan kebutuhan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya perikanan. Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan juga merupakan faktor kunci untuk mencapai keberlanjutan pengelolaan sumber daya perikanan. Dengan melibatkan masyarakat lokal dalam proses perencanaan dan implementasi kebijakan, pemerintah dapat memastikan bahwa kebijakan yang diadopsi mencerminkan kebutuhan dan kepentingan mereka, serta meningkatkan tingkat kepatuhan terhadap kebijakan tersebut. Melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan juga dapat meningkatkan legitimasi kebijakan dan memperkuat dukungan publik terhadap implementasi kebijakan.  Selain itu, penelitian ini menyoroti pentingnya evaluasi terus- menerus terhadap kebijakan yang ada. Dengan memantau dan mengevaluasi dampak kebijakan secara sistematis, pemerintah dapat mengidentifikasi area-area di mana kebijakan dapat ditingkatkan atau disesuaikan untuk mencapai tujuan keberlanjutan yang lebih baik. Evaluasi yang berkelanjutan memungkinkan pemerintah untuk belajar dari pengalaman masa lalu, menyesuaikan kebijakan sesuai dengan perubahan konteks, dan mengambil langkah- langkah perbaikan yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan di masa depan.
Secara keseluruhan, langkah-langkah ini dapat membantu meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan pengelolaan perikanan di Indonesia dan mendukung upaya untuk mencapai keberlanjutan sumber daya perikanan serta kesejahteraan masyarakat lokal. Dengan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya, diharapkan dapat diciptakan sistem pengelolaan perikanan yang berkelanjutan dan berdaya tahan dalam jangka panjang. Dalam kesimpulan, penelitian ini telah mengidentifikasi beberapa tantangan dalam implementasi prinsip kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sumber daya perikanan di Indonesia. Meskipun ada upaya untuk menerapkan kebijakan yang berkelanjutan, masih ada banyak hambatan yang harus diatasi untuk mencapai tujuan keberlanjutan tersebut.  Peningkatan koordinasi antarinstansi pemerintah, peningkatan kapasitas institusi, dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan merupakan langkah-langkah penting untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan. Dengan mengatasi tantangan ini, diharapkan pemerintah dapat mencapai tujuan keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya perikanan di Indonesia, sehingga dapat menjaga keberlanjutan sumber daya alam dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal.

## SIMPULAN
Studi kasus ini mengungkap kompleksitas dalam implementasi prinsip kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sumber daya alam, khususnya dalam industri perikanan di Indonesia. Meskipun prinsip-prinsip keberlanjutan telah diadopsi, tantangan seperti regulasi
yang kompleks, kapasitas institusional yang terbatas, dan resistensi dari pihak industri masih menghambat efektivitas kebijakan. Solusi potensial termasuk peningkatan koordinasi antarinstansi, peningkatan kapasitas institusi, dan partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan. Evaluasi terus-menerus terhadap kebijakan juga penting untuk memperbaiki implementasi di masa depan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pemerintah dapat mencapai tujuan keberlanjutan sumber daya perikanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal dalam jangka panjang. Dalam kesimpulannya, upaya bersama dari berbagai pihak diperlukan untuk memastikan pengelolaan yang berkelanjutan dan berdaya tahan terhadap industri perikanan di Indonesia.

## Referensi :
Amaliyati, I. N. (2015). PROSEDUR PENGESAHAN VERIFIKASI DAN VALIDASI ATAS JUAL BELI BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER
.
A.W. Marsum. (2005). Restoran dan permasalahannya . CV Andi Offset. Bhattacharya, J. , & Phill, M. (2015). Guidance for preparing standard operating procedures (Sops). IOSR Journal of Pharmacy , 5(1) , 29–36. Harahap, Z., Leonandri, D., & Julvitra, E. (2020). Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Kualitas Produk Terhadap Kepuasan Konsumen Di 71st Omakase Restoran, Cikajang Jakarta. Jurnal Akademi Pariwisata Medan , 8 (2), 120–131. https://doi.org/10.36983/japm.v8i2.93 Hartatik, I. P. (2014). Buku pintar membuat S.O.P : standard operating procedure . Buku Kita , 2014. Kim, S., & Ji, Y. (2018). Gap Analysis. In The International Encyclopedia of Strategic Communication (pp. 1–6). Wiley. https://doi.org/10.1002/9781119010722.iesc0079 Krestanto, H. (2019). STRATEGI DAN USAHA RESERVASI UNTUK MENINGKATKAN TINGKAT HUNIAN DI GRAND ORCHID HOTEL YOGYAKARTA . 17 (1). https://doi.org/10.36276/mws/v17i1 LUPIYOADI. (2014). STRATEGI PEMASARAN . ANDI. Nur’aini, F. (2020). Standart Operating Procedure Cara Praktis dan Efektif Menerapkan SOP di Segala Macam Bisnis . Pinontoan, M. E. , Dengo, S. , & Ruru, J. (2019). Implementasi Standar Operasional Prosedur Dalam Pelayanan BPJS Kesehatan Di RSU Prof. Dr. Kandou Manado. Jurnal Administrasi Publik , 3 (31), 9–25. Rinawati, W. , & E. P. (2019). Manajemen Pelayanan Makanan dan Minuman . UNY press. Satori and Komariah. (2017). Metodelogi Penelitian Kualitatif. . Bandung : Alfabeta, 2010. sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D . CV saba jaya. Supriadi, I. (2020). METODE RISET AKUTANSI . CV BUDI UTAMA . Syofyanti, f. (2022). PENINGKATAN KOMPETENSI WAITER SESUAI SKKNI DI HOTEL MERSI BUKITTINGGI .