Kajian Good Governance: Studi di Pemerintah Nagari Simarasok Kecamatan Baso Kabupaten Agam Sumatera Barat Tahun 2011
Oleh:

## Auradian Marta dan Raja Muhammad Amin

## Abstract
This research backgrounded by achievement Nagari Simarasok government to role model village in  Indonesia  at  2011.  This  study  describes  implementation  Nagari  Simarasok  government  so succesfull  to  get  predicate  the  best  village  in  national  level.  It  used  qualitative  method  with information  and  date  were  obtained  indepth  interview  key  persons  likes  wali  nagari,  kepala jorong,  socialite,  local  government,  private  sector,  and  civil  society  and  from  the  documents available in the village office. The results form research show that Nagari Simarasok government has  been  practiced  the  principle  of  good  governance  and  coordination  with  private  sector  and civil society. Synergi of the governance actor is the key Nagari Simarasok government succesfull at 2011.

## Keywords: Nagari Simarosok, good governance, governance

## Abstrak
Penelitian  ini  dilatarbelakangi  oleh  prestasi  pemerintah  nagari  Simarasok  menjadi  desa teladan  tingkat  nasional  pada  tahun  2011.  Penelitian  ini  berusaha  untuk  mendeskripsikan praktek  penyelenggaraan  pemerintahan  nagari  Simarasok  sehingga  berhasil  meperoleh prediket  desa  berprestasi  tingakat  nasional  tersebut.  Penelitian  ini  digunkan  dengan pendekatan  kualitatif  dengan  teknik  pengumpulan  data  wawancara  mendalam  dan  studi dokumentasi.  Adapun  informan  penelitian  ini  yaitu  wali  nagari,  kepala  jorong,  tokoh masyarakat,  unsur  pemerintah  daerah  dan  masyarakat  serta  sector  swasta.  Dalam  penelitian ini diperoleh hasil bahwa pemerintah nagari Simarasok telah mempraktekkan prinsip-prinsip good  governance  dan  bersinergi  dengan  pihak  swasta  dan  masyarakat  sipil  dalam penyelenggaraan  pemerintahan.  Sinergitas  elemen  governance  menjadi  dasar  suksesnya program-program pemerintah nagari pada tahun 2011.
Kata kunci: pemerintah nagari, good governance, sinergitas governance

## A. Latar Belakang Masalah
Pemerintahan  desa  merupakan  level  pemerintahan  yang  paling  dekat  dengan masyarakat  sehingga  berimplikasi  langsung  terhadap  kehidupan  masyarakat  di  suatu daerah. Dinamika pemerintahan desa khususnya aspek demokratisasi di Indonesia dalam perkembangannya  mengalami  “pasang  surut”.  Dinamika  ini  menurut  hemat  penulis
adalah  dilatarbelakangi  oleh  peraturan  perundang-undangan  yang  diberlakukan  oleh rezim yang berkuasa pada saat itu.
Pada era Orde Baru, perkembangan pemerintahan daerah umumnya pemerintahan desa  pada  khususnya  mengalami  stagnasi  dan  terbelenggu  akibat  pemberlakuan    UU
Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Permintahan di Daerah
dan  UU  Nomor  5  Tahun  1979  tentang  Pemerintahan  Desa.  Berdasarkan  UU  Nomor  5 Tahun  1979  pada  intinya  membuat  demokrasi  tidak  berjalan  dalam  pemerintahan  desa dengan adanya penyeragaman istilah “desa” sehingga menghilangkan nilai-nilai asli yang berada  di  desa  bersangkutan.  Nilai-nilai  asli  yang  berupa  adat  istiadat  dan  budaya setempat  menjadi  termarginalkan  akibat  pemberlakuan  peraturan  perundang-undangan ini.
Namun  seiring  perkembangan  politik  dan  pemerintahan  secara  nasional  dengan arus  demokrasi  yang  semakin  gencar  mengakibatkan  tumbangnya  rezim  Orde  Baru  dan berganti dengan era reformasi membuat UU Nomor 5 Tahun 1975 ini dicabut dan diganti UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan adanya desentralisasi dan  demokratisasi  yang  menjadi  roh  dari  UU  Nomor  22  Tahun  1999  jo  UU  Nomor  32 Tahun  2004,  pemerintahan  desa  kembali  menjadi  jati  dirinya  dengan  hak  asal  usul  dan adat  istiadat  yang  berlaku  di  daerah  tersebut.  Tidak  terkecuali  pemerintahan  desa  yang ada di Provinsi Sumatera Barat yang dikenal dengan istilah “Pemerintahan Nagari”.
Pemerintahan  nagari  menarik  untuk  dikaji  karena  keunikannya  dalam penyelengaraan  pemerintahan  yang  masih  tetap  berpedoman  kepada  nilai-nilai  adat istiadat. Kajian ini difokuskan kepada penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Simarasok Kecamatan  Baso  Kabupaten  Agam  Sumatera  Barat.  Pemilihan  Pemerintahan  Nagari
Simarasok ini berdasarkan atas prestasinya sebagai pemerintahan desa berprestasi tingkat nasional tahun 2011.

## B. Perumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  masalah  di  atas  dapat  diidentifikasi  fenomena  masalah penelitian sebagai berikut:
1. Pemerintahan  Nagari  Simarasok  memperoleh  prestasi  level  nasional  yaitu pemerinatah desa berprestasi tahun 2011.
2. Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan di nagari simarasok
3. Kerjasama dengan pihak ketiga dalam memajukan nagari simarasok
(sumber wawancara dengan Wali Nagari Simarasok, 26 Mei 2012)
Dari  identifikasi  masalah  di  atas,  dapat  dirumuskan  permasalahan  penelitian  yaitu bagaimana  pemerintahan  nagari  simarasok  dalam  menjalankan  pemerintahannya  tahun 2011?

## C. Tujuan Penelitian
Adapun  tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  dan  mendeskripsikan penyelenggaraan pemerintahan nagari simarasok tahun 2011.

## D. Tinjauan Pustaka
Dalam  era  reformasi  saat  ini  tuntutan  terhadap  pemerintahan  yang  baik,  bersih dan  berwibawa  menjadi  suatu  keharusan.  Paradigama  ini  dikenal  dengan  konsep  Good Governance yang telah mengemuka sejak dipopulerkan oleh The World Bank pada tahun 1994. Pada awalnya konsep good governance ini hanya terbatas pada pembenahan system penyelenggaraan pemerintahan khususnya dibidang ekonomi. Kondisi yang ada di Afrika
yang  menunjukkan  bahwa  hubungan  clientelism  akan  mengakibatkan  pembangunan menjadi  terhambat  (Robinson  and  Parsons,  2006).  Oleh  karena  itu  The  World  Bank, menilai  bahwa  pentingnya  adanya  aturan  main  dan  proses  yang  bisa  menjamin pemerintahan bekerja dengan baik, melainkan juga menyangkut keterlibatan actor (Peters and  Pierre,  1998).  UNDP  memberikan  defenisi  terhadap  governance  yaitu penyelenggaraan  kewenangan  politik,  ekonomi  dan  administrasi  untuk  mengelola nasional pada semua level. Secara lengkap UNDP memberikan defenisi good governance sebagai  hubungan  yang  sinergis  dan  konstruktif  diantara  Negara,  sector  swasta  dan masyarakat (society).
Oleh karena itu, institusi dari governance meliputi tiga domain yaitu state (Negara atau pemerintah), private sector (pelaku ekonomi/swasta) dan society (masyarakat) yang saling berinteraksi dan menjalankan fungsi masing-masing. Sebagaimana konsep UNDP tentang  good  governance  yang  terdiri  dari  tiga  domain  tersebut  maka  secara  skematis dapat dilihat sebagai berikut:
Good  governance  akan  berjalan  apabila  terjadi  interaksi  yang  harmonis  dan  seimbang diantara  ketiga  domain  ini.  Berdasarkan  hal  ini  kemudian  dapat  diajukan  sembilan karektiristik good governance yaitu sebagai berikut:
State Civil society
Private
sector
1. Participation  yaitu  setiap  warga  Negara  mempunyai  hak  suara  dalam  pengambilan keputrusan baik secara langsung maupun secara intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya.
2. Rule  of  law  yaitu  kerangka  hukum  harus  adil  dan  dilaksanakan  tanpa  pandang  bulu terutama dalam pengekan HAM.
3. Tranparancy yaitu keterbukaan yang dibangun di atas dasar kebebasan arus informasi.
4. Responsiveness  yaitu  penyelenggaraan  pemerintahan  harus  selalu  tanggap  terhadap aspirasi yang berkembang dalam masyarakat.
5. Consensus  orientation  yaitu  para  penyelenggara  pemerintahan  hendaknya  menyadari bahwa  pemerintahan  adalah  milik  masyarakat  sehingga  mengangap  masyarakat sebagai pelanggan maka birokrasi bertugas untuk memenuhi kebutuhan pelanggan.
6. Equity  yaitu semua  warga Negara  mempunyai hak dan  kesempatan  yang  sama untuk mendapatkan pelayanan pemerintah.
7. Effectiveness  dan  efficiency  yaitu  penyelenggaraan  pemerintahan  harus  senantiasa didasarkan atas perhitungan yang logis tentang hasil yang diperoleh dengan anggaran yang dikeluarkan.
8. Accountability  yaitu  setiap  aktivitas  penyelenggaraan  pemerintahan  dan  pengeluaran anggaran  Negara  harus  senantiasa  dapat  dipertanggungjawabkan  kepada  public sebagai stake holders.
9. Strategy  vision  yaitu  pemerintahan  yang  digerakkan  oleh  misi  yang  luas  dan  jauh kedepan yang dapat mengarahkan masyarakat dalam melayani dirinya sendiri. (Hetifah Sj Sumarto, 2004).
Jika  Good  Governance  diposisikan  dalam  ruang  lingkup  desa  maka  ada  beberapa  hal diperhatikan  yaitu  isu  pemerintahan  yang  demokratis  (democratic  governance)  yaitu pemerintahan  desa  yang  berasal  dari  partispasi  masyarakat,  dikelola  “oleh” (akuntabilitas,transparan)  masyarakat  dan  dimanfaatkan  sebaik-baiknya  “untuk” (responsivitas)  masyarakat.  Kedua,  hubungan  antar  elemen  governance  di  desa  yang didasarkan  pada  prinsip  kesejajaran,  keseimbangan  dan  kepercayaan  (AAGN  Ari Dwipaya dkk, 2003).

## E. Metode Penelitian
a. Jenis penelitian
Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Artinya, penelitian ini mencoba mendeskripsikan  penyelenggaraan  pemerintahan  nagari    Simarasok  dengan  pendekatan kualitatif.  Pendekatan  ini  lebih  menekankan  analisisnya  pada  proses  pengambilan keputusan secara induktif dan juga deduktif serta analisis pada fenomena dengan metode ilmiah (Burhan Bungin, 2001).
b. Lokasi Penelitian
Lokus  dalam  penelitian  ini  adalah  nagari  simarasok  kecamatan  baso  kabupaten agam  Sumatera  Barat.  Pemilihan  lokasi  ini  karena  berhubungan  dengan  masalah penelitian tentang penyelenggaraan pemerintahan. Nagari simarasok ini juga merupakan pemerintahan  desa  yang  mendapat  juara  I  dalam  lomba  pemerintahan  desa  tingkat nasional.
c. Jenis dan Sumber Data
1. Data primer
Data  primer  dalam  penelitian  ini  diperoleh  dari  hasil  wawancara  yang  dilakukan kepada informan dan key informan.
2. Data sekunder
Data  sekunder  dalam  penelitian  ini  berupa  data  dokumen  yang  menunjang terjawabnya pertanyaan penelitian seperti profil nagari dan dokumen penyelenggaraan pemerintahan.
d. Informan Penelitian
Adapun  yang  menjadi  informan  penelitian  yang  ditentukan  berdasarkan  kepada  teknik purposive sampling yaitu sebagai berikut: wali nagari, kepala jorong, tokoh masyarakat, unsur pemerintah daerah dan masyarakat serta sector swasta.
e. Teknik Pengumpulan Data
1. Wawancara
2. Studi Dokumentasi

## F. Hasil Penelitian dan Pembahasan
Istilah Simarasok berasal dari Sei Marasok, sei artinya sungai dan marasok artinya meresap  atau  merembes.  Sei  Marasok  artinya  sungai  yang  meresap  atau  merembes memasuki  tanah  atau  bukit,  bukan  sungai  yang  muncul  dari  dalam  tanah.  Nagari Simarasok  sesuai  dengan  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Agam  Nomor  31  tahun  2001 tentang  Pemerintahan  nagari  yang  dimulai  tahun  2002,  dan  sekarang  diganti  dengan Peraturan  Daerah  Kabupaten  Agam  nomor  12  tahun  2007  tentang  Pemerintahan  Nagari yang  berlaku,  maka  Pemerintahan  Nagari  Simarasok  telah  menyelenggarakan  urusan
rumah tangga nagari berdasarkan otonomi  yang  dimiliki dengan mengembangkan peran serta seluruh masyarakat secara demokratis.
Sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahannya, Pemerintahan Nagari Simarasok  membuat  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Nagari  (RPJMN)  2011- 2016.  Adapaun  visi  Pemerintahan  Nagari  Simarasok  adalah  “Terwujudnya  Nagari Simarasok  sebagai  Nagari  Mandiri  untuk  Kesejahteraan”.  Dengan  adanya  visi  tersebut maka pembangunan di nagari akan lebih terarah.
Perlombaan  desa  berprestasi  tingkat  nasional  tahun  2011  menghasilkan  Nagari Simarasok menjadi desa terbaik di Indonesia. Ada beberapa indikator yang dijadikan oleh pemerintah pusat dalam menilai pemerintahan desa yaitu:
a. penyelenggaraan pemerintahan desa
b. pembangunan dan partisipasi masyarakat
c. pembinaan kelembagaan masyarakat desa.
Indikator  inilah  yang  menjadi  dasar  Pemerintahan  Nagari  Simarasok  menjadi  desa berprestasi tingkat nasional.
Namun dalam kajian ini penulis menggunakan kerangka konsep good governance dalam  menganalisis  penyelenggaraan  Pemerintahan  Nagari  Simarasok  tahun  2011. Dalam  konsep  good  governance  terdeskripsi  bahwa  ada  sinergitas  antara  actor governance  seperti  pemerintah,  pihak  swasta  dan  masyarakat  sipil  dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini yang penulis temui di lapangan penelitian bahwa dalam  penyelenggaraan  pemerintahan,  Pemerintahan  Nagari  Simarasok  telah mempraktekkan  prinsip-prinsip  good  governance.  Salah  satu  yang  menonjol  dalam
praktek  penyelenggaraan  pemerintahan  nagari  yaitu  partisipasi  masyarakat  nagari  yang sangat tinggi.
Dalam  penyelenggaran  pemerintahan  maupun  kehidupan  kemasyarakatan, Pemerintahan  Nagari  Simarasok  selalu  melibatkan  masyarakat  dalam  setiap  kegiatan. Seperti contoh dalam perencanaan pembangunan nagari yang melibatkan seluruh elemen masyarakat  baik  dari  pemerintahan  nagari  itu  sendiri,  tokoh  adat,  tokoh  agama  yang dikenal  dengan  istilah  “tigo  tungku  sajarangan”  kemudian  masyarakat  secara keseluruhan.  Pepatah  ini  menjadi  dasar  filosofi  pemerintahan  nagari  dan  masyarakat dalam  mengeluarkan  sebuah  kebijakan.  Selain  daripada  perencanaan  pembangunan masyarakat  juga  dilibatkan  dalam  pelaksanaan  pembangunan  seperti  kegiatan  gotong royong  yang  dilakukan  ibu  PKK  secara  rutin  setiap  bulan  disalah  satu  jorong  di  nagari Simarasok yaitu jorang Sungai Angek.
Bentuk partisipasi masyarakat Nagari Simarasok terlihat jelas dari bangunan balai nagari yang sumber dananya berasal dari swadaya masyarakat itu sendiri. Tidak hanya itu swadaya  masyarakat  nagari  Simarasok  lebih  besar  2  (dua)  kali  lipat  dari  dana  yang diberikan oleh pemerintah kepada nagari. Tahun 2009-2010, swadaya masyarakat nagari Rp.6.543.007.000,-  sedangkan  dari  pemerintah  daerah  Rp.3.233.000.000,-  (wawancara dengan  wali  nagari,  Juli  2012).  Swadaya  masyarakat  nagari  Simarasok  ini mengindikasikan partispasi masyarakat sangat tinggi terhadap kesuksesan pemerintahannya.
Sinergitas antar aktor governance dalam penyelenggaraan pemerintahan di Nagari Simarasok terdeskripsi dalam berbagai kegiatan. Adapun aktor yang terlibat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dapat dilihat dari bagan di bawah ini:

## Sumber: Data olahan peneliti, 2012
Sinergitas  antar  aktor  governance  di  atas,  terdeskripsi  dalama  salah  satu  program unggulan  nagari  Simarasok  yaitu  mendesain  basis  data  dan  foto  udara  nagari  sehingga potensi  yang  ada  dapat  diidentifikasi  dalam  rangka  pengembangan  daerah.  Dalam program  ini  pemerintah  nagari  Simarasok  bekerjasama  dengan  Pemerintah  Daerah Kabupaten  Agam  serta  pihak  perguruan  tinggi  seperti  Universitas  Andalas  dan  Institut Pemerintahan  Dalam  Negeri  (IPDN),  staff  ahli,  PLN,  perusahaan,  perantau  dan  seluruh komponen kelembagaan nagari serta masyarakat.
Partisipasi  yang  berbeda  diberikan  setiap  aktor  sesuai  dengan  kompetensi  dan sumber  daya  yang  dimiliki.  Seperti  yang  dilalkukan  oleh  pihak  Perguruan  Tinggi  ialah dengan  melakukan  pendampingan  kepada  pemerintah  Nagari  dalam  program  kerja tersebut.  Perguruan  Tinggi  berkewajiban  melaksanakan  Tri  Dharma  yang  salah  satunya mengabdi  kepada  masyarakat.  Bekal  ilmu  pengetahuan  yang  dimiliki  oleh  kaum akademisi  di  sekitar  nagari  Simarasok  sangat  membantu  pemerintah  Nagari  dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan.
Pemerintah Nagari Simarasok, lembaga-lembaga nagari, Pemerintah Daerah Kabupaten
Agam, BUMN ( PLN),
Perguruan Tinggi perantau yang berasal dari Nagari Simarasok, perusahaan Masyarakat Nagari Simarasok, Ninik mamak, tokoh adat dan masyarakat, Staf ahli, Organisasi Kemasyarakatan
Pemerintah  Nagari  Simarasok  juga  dibantu  oleh  5  (lima)  orang  staff  ahli  yang focus  kepada  beberapa  bidang  yaitu  bidang  infrastruktur  dan  sistem  informasi, perencanaan  wilayah,  agribisnis  terpadu,  industry  kerakyatan  dan  bidang  pemberdayaan masyarakat.  Staff  ahli  ini  berasal  dari  nagari  Simarasok,  perantau  dan  anak  nagari  dari nagari Simarasok. Tujuan dibentuknya staff ahli ini dengan maksud meningkatkan proses pembangunan nagari yang berkelanjutan dengan menggabungkan IPTEK beserta inovasi- inovasi    dengan  kondisi  daerah  sesuai  potensi  yang  ada  dan  bagaimana  memanfaatkan pemberdayaan  masyarakat  dalam  mendukung  pembangunan.  Hal  ini  memperlihatkan responsivitas dari komponen yang ada dalam membangun daerahnya lebih baik lagi.
Tidak hanya kontribusi yang berbentuk immaterialseperti pemikiran yang tertuang dalam  ide-ide  kreatif,  pemerintah  nagari  Simarasok  juga  mendapat  kontribusi  berupa dana  atau  sumbangan  yang  diperoleh  dari  perusahaan  yang  berada  dilingkungan  sekitar nagari  dan  perantau  yang  berasal  dari  nagari  itu  sendiri.  Peran  serta  private  sector  ini sangat  membantu  pemerintahan  nagari  Simarasok  dalam  mensukseskan  program  yang telah direncanakan.
Hampir  setiap  kegiatan  yang  direncanakan  oleh  pemerintahan  nagari  Simarasok melibatkan  kelembagaan  nagari  dan  masyarakat,  Masyarakat  tidak  lagi  dipandang sebagai  objek  pembangunan  melainkan  sebagai  subjek  atau  pelaku  dari  pembangunan tersebut. Transparansi penyelenggaraan pemerintahan tersebut membawa dampak positif bagi  keberlanjutan  pembangunan  karena  masyarakat  diajak  merasa  memiliki  nagari dengan  demikian  masyarakat  mempunyai  tanggungjawab  yang  sama  dalam  pencapaian visi nagari.
Kerjasama  yang  berkesinambungan  dibangun  dengan  begitu  baik  dalam  upaya percepatan  pencapaian  tujuan  bersama.  Penyelenggaraan  pemerintahan  di  nagari Simarasok  ini  merupakan  cerminan  dari  perwujudan  Good  Governance  baik  dari pemaknaan  nilai  atau  prinsip  maupun  dari  sisi  sinergitas  dan  keterlibatan  antar  aktor governance. Wajar kiranya jika pemerintahan nagari Simarasok menjadi desa berprestasi tingkat nasional yang perlu dicontoh oleh pemerintah desa lainnya di Indonesia.
Banyak  yang bisa  membangun daerahnya dengan dukungan  kekuatan dana  yang melimpah dari pemerintah daerahnya, tetapi pemerintah nagari Simarasok membuktikan bahwa kekuatan  yang perlu dilestarikan adalah keterlibatan seluruh komponen baik dari unsur  pemerintah,  private  sector  atau  pihak  swasta  dan  masyarakat  sipil  dalam pembangunan.  Relasi  yang  terbentuk  adalah  sebagai  mitra  sejajar  yang  saling  bahu membahu  untuk  mewujudkan  visi  bersama,  bukan  hubungan  yang  mendominasi  satu dengan  yang  lainnya  yang  mengakibatkan  pertentangan  yang  mengarah  kepada terciptanya konflik.

## G. Simpulan
Dari eksplanasi di atas, dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan nagari  Simarasok  Tahun  2011  dilaksanakan  dengan  memenuhi  prinsip-prinsip  good governance.  Pemerintahan  Nagari  Simarasok  bersinergi  dengan  pihak  swasta  dan masyarakat  sipil  dalam  praktek  penyelenggaraan  pemerintahan.  Sinergitas  yang terbangun  dari  elemen  governance  tersebut  mengakibatkan  program  kerja  yang  telah dirancang  dapat  diselesaikan  dengan  baik  sehingga  menjadi  sebuah  nagari  atau  desa percontohan di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Bungin, Burhan.2001. Metode Penelitian Sosial. Surabaya: Airlangga University Perss.
Dwipaya,  Ari  AAGN.2003.  Membangun  Good  Governance  di  Desa.  Yogyakarta:  Institute  for
Research and Empowerment (IRE).
Sumarto, Hetifah Sj. 2004. Inovasi, Partisipasi dan Good Governance 20 Prakarsa Inovatif dan Partisipatif Indonesia. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

## Jurnal
Robinson,  JA  &  Parsons  QN,  2006,  State  Formation  and  Governance  in  Bostwana,  Journal  of

## African of Economies
Peters  BG  &  Pierre  J,  1998,  Governance  Without  Government?  Rethingking  Public
Administration, Journal of Public Administration Research and Theory