## JURNAL PENELITIAN DAN PEMIKIRAN KEISLAMAN
Februari 2019. Vol.6. No.1
©2014-2019j.al-ulumall rights reserved
ISSN. 2355-0104 journal.uim.ac.id E-ISSN. 2549-3833

## PERAN DAN FUNGSI LEMBAGA BP4 KECAMATAN KALIANGET KABUPATEN SUMENEP DAPAT DIRASAKAN OLEH MASYARAKAT
Muhammad Kholil Dosen Universitas Islam Madura Pamekasan E-Mail: philosopia12@gmail.com

## Abstrak
Peranan  Lembaga  BP4  Kalianget  Sumenep  berfungsi  sebagai    lembaga  resmi  yang menunjang  tugas-tugas  departemen  agama  dalam  meningkatkan  mutu  perkawinan  serta untuk  mempertinggi  mutu  perkawinan  dan  mewujudkan  rumah  tangga  yang  sakinah,  hal tersebut  terlihat  dari  adanya  susunan  pengurus  beserta  dan  program  kerja  pada  setiap bidang  yang  ada.  Selain  itu,  hal  yang  mendukung  terhadap  BP4  adalah  pengembangan gerakan keluarga sakinah dan ibu teladan dengan penetapan Desa Kalianget Barat sebagai Desa  Binaan  Keluarga  Sakinah  (DBKS),  kemudian  diperkuat  lagi  dengan  dikirimkannya para motivator keluarga sakinah yang diadakan oleh Kanwil Jawa Timur. Ini menunjukkah bahwa BP4 Kalianget Sumenep telah memposisikan perannya secara baik.  Selain itu, BP4 berfungsi  sebagai  wadah  yang  memberikan  penasihatan  serta  membina  ke  arah terwujudnya  pelestarian  perkawinan.  Nasihat  tersebut  diberikan  dengan  maksud  untuk memperluas  wawasan  dan  menjaga  keutuhan  serta  mewujudkan  keluarga  yang  sakinah mawaddah  dan  rahmah.  Semua  itu  didukung  oleh  kondisi  masyarakat  yang  mempunyai tingkat kesadaran masyarakat yang tinggi seperti yang terjadi di Kalianget Sumenep ini.
Kata kunci: Peran dan fungsi, BP4

## Abstract
The Role of the Kalianget BP4 Institute Sumenep functions as an official institution that  supports  the  duties  of  the  religious  department  in  improving  the  quality  of  marriage and to enhance marital quality and realize a healthy household, this can be seen from the composition  of  the  management  and  work  programs  in  each  field.  In  addition,  the  thing that supports BP4 is the development of exemplary sakinah and mother family movements with  the  establishment  of  West  Kalianget  Village  as  the  Village  of  the  Sakinah  Family (DBKS), then reinforced by the sending of sakinah family motivators held by the East Java Regional Office. This shows that Sumenep's Kalianget BP4 has positioned its role well. In addition,  BP4  serves  as  a  forum  that  provides  guidance  and  fostering  towards  the realization  of marital  conservation.  The  advice  is  given  with  the intention to  broaden  the horizons and maintain integrity and realize a family that is sure to be blessed and blessed. All of that is supported by the condition of the community that has a high level of public awareness as happened in Kalianget Sumenep.
Keywords : Roles and functions, BP4

## JURNAL PENELITIAN DAN PEMIKIRAN KEISLAMAN
Februari 2019. Vol.6. No.1
©2014-2019j.al-ulumall rights reserved
ISSN. 2355-0104 journal.uim.ac.id E-ISSN. 2549-3833

## A. Pedahuluan
Islam adalah agama terakhir yang diturunkan  untuk  membawa  rahmat yang  membawa  perdamaian  dan  akan terwujud apabila dimulai dari unit yang terkecil  suatu  bangsa  yaitu  keluarga. Untuk  itu,  Islam  telah  memberikan tuntunan bagaimana membina keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah .
Namun  demikian,  segala  sesuatu yang  diinginkan  tidak  selalu  selaras dengan kenyataan. Adakalanya perjalanan  hidup  dihadapkan  kepada berbagai  macam  cobaan.  Ketiadak kesesuaian antara suami istri yang pada akhirnya  akan  berakibat  pada  sering terjadinya  perselisihan  dalam  sebuah rumah  tangga  akan  menghilangkan tujuan  dibentuknya  sebuah  keluarga yaitu  keluarga  sakinah, 1 yang  di dalamnya  penuh  cinta  kasih  antara anggota  keluarga  serta  hidup  dalam kedamaian  sesuai  dengan  perintah Allah 2 , apalagi sampai terjadi perceraian.
1 Saekan,  Erniati  Efendi, Kompilasi  Hukum  Islam di Indonesia , (Surabaya: Arkola, 1997) hlm. 76
2 Abdurrahman, I.DOI, Perkawinan  Dalam Syariat Islam, (Jakarta:  Rineka  Cipta,  1996)  hlm.  1,  lihat juga  di  Mukhlishi,  Mukhlishi.  "Pemberdayaan Gender  dan  Politik  Perempuan  di  Kecamatan Kalianget." Seminar  Nasional  Hasil  Pengabdian Kepada  Masyarakat .  Vol.  1.  No.  1.  2017.  Ilhat juga  di  Supandi.  "Dinamika  Sosio-Kultural Keagamaan  Masyarakat  Madura  (Kiprah  dan Eksistensi  Khodam Dalam Pesantren di Madura)."
Allah berfirman  dalam  al-Qur’an surat ar-Rum ayat 21.
                                                         
                                                              
                                    
Dan di antara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia
menciptakan  untukmu  istri  dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung  dan  merasa  tentram kepadanya.  Dan  dijadikan  oleh-Nya diantaramu  rasa  cinta  dan  kasih sayang.  Sesungguhnya  pada  yang demikian  itu  terdapat  tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” 3
Sebagai  ajaran  Ilahiyah,  Islam sangat tidak menyukai perceraian. Dari segi  moral  perceraian  adalah  sebuah pengingkaran  terhadap  komitmen  yang telah dijalin dengan  nama Allah.  Akan tetapi  perlu  disadari  juga  bahwa perceraian  tidak  mungkin  sama  sekali dihindari  dalam  kehidupan  yang  nisbi ini.  maka  dengan  penuh  penyesalan dan  alasan  yang  sangat  khusus,  Islam pun  terpaksa  menerima  kemungkinan terjadinya.
Dari  segi  hukum,  perceraian merupakan  suatu  perbuatan  hukum perdata  yang    berakibat  sangat  luas bagi  seseorang  maupun  keluarganya
AL  ULUM:  Jurnal  Penelitian  dan  Pemikiran Keislaman 4.1 (2017): 26-42.
3 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta:  Serajaya  Sentra,  1987), hlm. 644

## JURNAL PENELITIAN DAN PEMIKIRAN KEISLAMAN
Februari 2019. Vol.6. No.1
©2014-2019j.al-ulumall rights reserved
ISSN. 2355-0104 journal.uim.ac.id E-ISSN. 2549-3833
dan  juga  bisa  mengubah  corak  hidup kekeluargaan  menjadi  lebih  baik  atau bahkan sebaliknya.
Konsep ini kemudian diberlakukan  menjadi  aturan  hukum positif di Indonesia dalam kewenangan pengadilan  agama,  yaitu  pasal  76 Undang-undang  No,  7  tahun  1989. 4
Hakim  sebelum  memutuskan  perkara perceraian harus terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk berdamai baik antara suami  istri  atau  dengan  mengutus hakam,  atau  berkonsultasi  dan  datang kepada  lembaga  BP4.  Dalam  pasal  30 ayat  2  Peraturan  Menteri  Agama  no.  3 tahun  1975  dijelaskan  bahwa  “dalam setiap kesempatan berusaha mendamaikan kedua belah pihak dapat meminta bantuan kepada BP4 setempat”.
Tujuan perkawinan baik menurut ajaran  Islam,  UU  No.  1  Tahun  1974 maupun  KHI  adalah  mewujudkan keluarga sakina.Untuk mewujudkannya pemerintah merasa perlu adanya bimbingan  dari  para  korp  Penasihat perkawinan. 5

## Menurut  hasil  Munas  BP4  XI
Tahun  1998  tujuan  BP4  adalah
4 Ahmad  Rofiq, Hukum  Islam  di  Indonesia , (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1989), hlm., 299
5 AD,ART Depag Pamekasan, 1999, hlm., 1
mempertinggi  mutu  perkawinan  guna mewujudkan  keluarga  sakinah  dan kekal  menurut  ajaran  Islam,  untuk mencapai  masyarakat  dan  bangsa Indonesia  yang  maju,  mandiri,  dan spirituil, berdasarkan Pancasila. 6
Berdasarkan  hal  tersebut  di  atas, kami  meneliti  sejauh  mana  peran  dan fungsi lembaga BP4 Kecamatan Kalianget  Kabupaten  Sumenep  dapat dirasakan oleh masyarakat.

## B. Pembahasan
1. PengertianTentang BP4
Pada era globalisasi dan memasuki  era  abad  millenium ketiga,  maka  permasalahan  yang dihadapi  oleh  masyarakat  semakin komplek, sehingga kehidupan rumah  tangga  mendapat  tantangan yang  semakin  komplek  pula.Oleh sebab  itu  untuk  mempertinggi  mutu perkawinan  sehingga  menghindari terjadinya perselisihan, maka diperlukan  adanya  bimbingan  yang terus  menerus  oleh  pihak  ketiga  di mana  fungsinya  sebagai  penengah (hakam). Dalam hal ini di Indonesia telah  dibentuk  suatu  lembaga  yang disebut  Badan  Penasihat  Pembinaan dan  Pelestarian  Perkawinan  (BP4), BP4  bertujuan  mempertinggi  mutu
6 Ibid., 3

## JURNAL PENELITIAN DAN PEMIKIRAN KEISLAMAN
Februari 2019. Vol.6. No.1
©2014-2019j.al-ulumall rights reserved
ISSN. 2355-0104 journal.uim.ac.id E-ISSN. 2549-3833
perkawinan dan mewujudkan keluarga  (rumah  tangga)  bahagia sejahtera  dan  kekal  menurut  ajaran Islam.
Badan  Penasihat  Pembinaan dan  Pelestarian  Perkawinan  (BP4)
adalah  sebagai  lembaga  semi  resmi yang bertugas membantu Departemen Agama dalam
meningkatkan mutu perkawinan dengan  mengembangkan  gerakan keluarga sakinah. 7 Untuk
mempertinggi mutu perkawinan dan mewujudkan  rumah  tangga  sakinah menurut  ajaran  Islam  pemerintah terkait merasa perlu adanya bimbingan  yang  terus  menerus  dari para korp Penasihat yang mempunyai ketinggian akhlaq.
Badan  Penasihat  Pembinaan  dan Pelestarian  Perkawinan  (BP4)  juga merupakan suatu wadah yang berfungsi  memberikan  panasihat serta  membina  ke  arah  terwujudnya pelestarian perkawinan.
Penasihatan  yang  diberikan sebelum  dan  sesudah  pernikahan.
Sebelum
menikah (pranikah)
penasihatan pada catin (calon
pengantin) diberikan untuk
7 Diktat  Keputusan  Munas  XI  BP4  No.  1 (Jakarta: 1998) hlm., 64
membuka dan memperluas wawasan tentang masalah keluarga dan aspek- aspeknya  sehingga  calon  suami  istri memahami hak dan tanggung jawabnya  serta  kewajibannya  dalam rumah tangga yang akan dibentuk.
Sedangkan penasihatan sesudah  menikah  (pasca  nikah) adalah  untuk  menjaga  keutuhan  dan mewujudkan  keluarga  yang  bahagia dan sejahtera serta membantu mengatasi masalah keluarga tersebut.
2. Keluarga  Sakinah  Dalam  Perpektif Agama Islam
Makna serta hakekat perkawinan  sebagaimana  tertuang dalam  Undang-Undang  Nomor  1 tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 1 menyebutkan bahwa: “Perkawinan  ialah  ikatan  lahir bathin  antara  seorang  pria  dan seorang  wanita  sebagai  suami  istri dengan  tujuan  membentuk  keluarga (rumah  tangga)  yang  bahagia  dan kekal  berdasarkan  Ketuhanan  Yang Maha Esa. 8
8 Asywadie  Syukur, Undang-undang  Republik Indonesia  Nomer  1  Tahun  1974  Tentang Perkawinan Dan Penjelasannya Serta PP Nomer 9 Tahun  1975  Tentang  Pelaksanaan  Undang- Undang  Nomer  1  Tahun  1974  Tentang  Dan Penjelasannya, (Surabaya:  PT.  Bina  Ilmu,  1985) hlm., 43

## JURNAL PENELITIAN DAN PEMIKIRAN KEISLAMAN
Februari 2019. Vol.6. No.1
©2014-2019j.al-ulumall rights reserved
ISSN. 2355-0104 journal.uim.ac.id E-ISSN. 2549-3833
Jadi perkawinan bukanlah
semata-mata sarana untuk memenuhi kebutuhan biologis, bukan  pula  sarana  atau  cara  untuk mendapatkan keturunan. Makna perkawinan yang sesungguhnya mencakup  aspek-aspek  yang  lebih luas  dan  mendalam  perkawinan merupakan  anugerah  Tuhan  bagi manusia.  Sebagai  pria  dan  wanita yang terikat perkawinan akan memiliki perasaan saling membutuhkan, saling mencintai dan saling mengasihi agar tercipta keluarga  bahagia,  sakinah  yang penuh  dengan Mawaddah  dan Rahmah.
Keluarga  yang  bahagia  dan sejahtera, lahir maupun batin merupakan  dambaan  dan  harapan serta  harapan  dari  salah  satu  tujuan pernikahan.Namun dalam hal mencipta dan mewujudkannya bukan suatu hal yang mudah, karena keluarga  terbentuk  dari  dua  pribadi yang berbeda latar belakang masing- masing  suami  istri.Dan  bukanlah suatu  hal  yang  mudah  untuk menyatukan dua orang yang memiliki  kepirbadian,  sifat,  watak, pembawaan,  selera,  dan  suku  yang berbeda.
Sementara  itu,  pada  awal pernikahan yang dirasakan oleh para pasangan suami sitri hanya kebahagiaan, karena semuanya terasa manis, indah dan menyenangkan. Namun setelah pernikahan  agak  lama  semuanya kembali  menjadi  biasa  yang  tadinya terlihat  serba  indah,  serba  manis kembali  menjadi  biasa  pula.  Tegur sapa  yang  awalnya  lemah  gemulai, kembali  normal.  Setapak  demi setapak  perbedaan-perbedaan  dan kekurangan  masing-masing  mulai tampak, yang semula dapat diterima dengan toleransi tinggi, lama kelamaan  mulai  terasa  sebagai “ganjalan”  di  hati  dan  bisa  menjadi bibit perselisihan yang berkepanjangan.
Perbedaan pola berpikir, perbedaan  budaya,  perbedaan  cara bertimbang  rasa  antara  suami  sitri bukanlah  hal  yang  mengherankan, karena  masing-masing  berasal  dari keluarga  yang  berbeda,  bahkan mungkin sekali berbeda suku bangsanya  sehingga  berbeda  pula kebiasaan  hidupnya.  Dalam  sebuah hadits Nabi disebutkan bahwa:
الله  ىلص يبنلا نع هنع الله يضر ةريرهىبأ نع الللهلاال  لللبر  ةأرلللالا عبنلللأ ملالللن  ىللل م هللليىع

## JURNAL PENELITIAN DAN PEMIKIRAN KEISLAMAN
Februari 2019. Vol.6. No.1
©2014-2019j.al-ulumall rights reserved
ISSN. 2355-0104 journal.uim.ac.id E-ISSN. 2549-3833
ني لللا  ا للب را اللب راهني لللم اللهلااالم اهبللسحلم )هيىع قاتم( كا ي تبرأ
Dari  Abu  Hurairah  r.a.  bahwa  Nabi SAW.,  bersabda  seorang  wanita dinikahi  karena  empat  pilihan,  1. Karena  kecantikannya,  2.  Karena hartanya,  3.  Karena  keturunannya,
4.  Karena  agamanya.  Maka  pilihlah yang  taat  beragama  agar  engkau selamat. 9
Dari  hadits  tersebut  penulis ambil pengertian bahwa Nabi memberi  kebebasan  kepada  kita untuk  memilihnya,  tetapi  beliau lebih  menganjurkan  kita  memilih jodoh  yang  taat  beragama.Pilihan Nabi  ini  mengandung  makna  yang amat  luas  dan  mendalam,  karena ketaatan beragama mencakup kebahagiaan  dunia  dan  akhirat. Sedangkan  pilihan  yang  semata- mata  di  dasarkan  pada  kecantikan harta atau keturunan hanya menjanjikan  kebahagiaan  sementara di  dunia,  itupun  kalau  benar-benar dapat tercapai. Selain itu jodoh yang berharta dapat jatuh miskin di timpa musibah atau karena salah ulah, dan jodoh  yang  berasal  dari  keluarga yang “hebat” belum tentu menjamin mutu keturunannya sebagai mana air yang  jernih  dihulu  sungai  tak
9 Al-Habib  Ahmad  Ali  bin  Hajar  Al-Asqolani, Bulughul  Maram, (Bairut:  Dar  Al-Fikr,  tt)  hlm., 201
terjamin akan tetap jernih sesampainya di muara sungai.
Keserasian dalam rumah tangga  hanya  dapat  terjamin  bila dilandasi  oleh  kasih  dan  sayang antara  suami  istri,  seperti  yang disitir  dalam  firman  Allah  surat  al- Rum ayat 21 sebagaimana dipaparkan sebelumnya.
Kebahagiaan  dalam  sebuah perkawinan  dambaan  dan  idaman setiap  pasangan  karena  itu,  setiap orang selalu berusaha untuk meraihnya walaupun ukuran kebahagiaan dan cara untuk meraihnya  relatif  berbeda  banyak pasangan  yang  berarti  mengatakan: lebih  baik  hidup  bahagia  sekalipun sederhana, dari pada hidup berlebihan  tapi  tidak  bahagia. 10
Namun  sekarang  ini,  falsafah- falsafah tersebut bisa saja berubah. 11
Dikarenakan  kebahagiaan  itu  ada sesuatu  yang  abstrak,  yang  sulit digambarkan  secara  inderawi.  Akan tetapi,  pada  dasarnya  bahagia  itu sama  dengan  gejala-gejala  jiwa lainnya  yang  secara  behavioristik dapat  diamati  pada  tingkah  laku manusia.
10 Perkawinan dan Keluarga Falsafah Kebahagiaan Dalam Perkawinan, 347 (Mei, 200), hlm., 39
11 Ibid.

## JURNAL PENELITIAN DAN PEMIKIRAN KEISLAMAN
Februari 2019. Vol.6. No.1
©2014-2019j.al-ulumall rights reserved
ISSN. 2355-0104 journal.uim.ac.id E-ISSN. 2549-3833
Kebahagiaan adalah suatu ekspresi jiwa, dan jiwa yang bahagia adalah  jiwa  yang  tenang,  tentram, jiwa yang mampu merasakan kenikmatan  hidup  yang  hakiki, termasuk  bagaimana  sikap  jiwa  itu dalam  memandang  serta  menikmati materi, dengan kata lain, orang yang bahagia  adalah  orang  yang  dapat menikmati terpenuhnya jasmani dan rohani secara simbang.
3. Hak dan Kewjiban Suami Istri
Masalah  hak  dan  kewajiban suami  istri  dalam  Undang-undang perkawinan  diatur  dalam  bab  VI pasal 30 sampai dengan 34.
Sementara dalam Kompilasi Hukum
Islam  (KHI)  diatur  dalam  bab  XII pasal  77sampai  dengan  pasal  84.
Pasal 30 Undang-undang perkawinan  Nomor  1  tahun  1974 menyatakan:  “Suami  istri  memikul
kewajiban yang luhur untuk menegakkan  rumah  tangga  yang menjadi  sendi  dasar  dari  susunan masyarakat”. 12 Dalam rumusan redaksi  yang  berbeda  Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 77 ayat 1 berbunyi:  “Suami  istri  memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan  rumah  tangga  yang
12 Syukur, Undang-Undang  Republik  Indonesia , hlm., 48
sakinah  mawaddah  dan  rahmah yang  menjadi  sendi  dasar  dari susunan  masyarakat”. 13 Ketentuan tersebut  didasarkan  kepada  firman Allah surat al-Rum ayat 21.
Pasal 31 Undang-undang nomor  1974  tentang  perkawinan menyatakan:
a. Hak  dan  kedudukan  istri  adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan  rumah  tangga  dan pergaulan hidup dalam masyarakat.
b. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
c. Suami  adalah  kepala  keluarga dan istri ibu rumah tangga.
Ketentuan  pasal  31  tersebut, dalam  kompilasi  diatur  bagian kedua tentang kedudukan suami istri pasal  79,  selanjutnya  pasal  32 Undang-undang perkawinan menegaskan:
a. Suami  istri  harus  mempunyai tempat kediaman yang tetap.
b. Rumah  tempat  kediaman  yang dimaksud  dalam  ayat  1  pasal  ini ditentukan oleh suami istri bersama
Dalam  pasal  33  Undang- undang  perkawinan,  “Suami  istri wajib  saling  mencintai,  hormat menghormati,  setia  dan  memberi
13 Effendi, Kompilasi , hlm., 96

## JURNAL PENELITIAN DAN PEMIKIRAN KEISLAMAN
Februari 2019. Vol.6. No.1
©2014-2019j.al-ulumall rights reserved
ISSN. 2355-0104 journal.uim.ac.id E-ISSN. 2549-3833
bantuan  lahir  bathin  yang  satu kepada yang lain”. dalam kompilasi diatur  pasal  77  ayat  2  dengan redaksi yang sama. Selanjutnya ayat 3,  4  dan  5  berturut-turut  dikuti  di bawah ini:
Suami istri memikul kewajiban  untuk  mengasuh  dan memelihara anak-anaknya baik
mengenai pertumbuhan jasmani rohani  maupun  kederdasannya  dan pendidikan  agama.suami  istri  wajib memelihara kehormatan.
Jika suami atau istri melalaikan  kewajibannya  masing- masing  dapat  mengajukan  gugatan kepada pengadilan agama.
Pasal 34 Undang-undang perkawinan:
a. Suami  wajib  melindungi  istrinya dan  memberikan  segala  sesuatu keperluan  hidup  berumah  tangga sesuai dengan kemampuannya.
b. Istri  wajib  mengatur  urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
Adapun ayat 3 isi dan bunyinya  sama  dengan  ayat  5  pasal 77  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI) di  Indonesia.  Pengaturan  ketentuan suami  istri  dalam  Undang-undang perkawinan bersifat umum.
Sedangkan  dalam  kompilasi  hukum Islam menurut penulis lebih sistematis  dan  lebih  rinci.  Hal  ini
tentu  wajar  saja,  karena  kompilasi dirumuskan  jauh  tujuh  belas  tahun setelah  Undang-undang  perkawinan (1974-1991).
Pasal  80  Kompilasi  Hukum Islam  mengatur  kewajiban  suami terhadap istri dan keluarganya. Pasal ini  terdiri  dari  7  ayat,  sebagai berikut:
a. Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya,  akan  tetapi  mengenai hal-hal  urusan  rumah  tangga yang  penting-penting  diputuskan oleh suami istri bersama.
b. Suami  wajib  melindungi  istrinya dan  memberikan  segala  sesuatu keperluan  hidup  berumah  tangga sesuai dengan kemampuannya.
c. Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan  yang  berguna  dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
d. Sesuai  dengan  penghasilannya suami menanggung
e. Nafkah,  kiswah  dan  tempat kediaman bagi isteri
f. Biaya rumah tangga, biaya perawatan  dan  biaya  pengobatan bagi isteri dan anak
g. Biaya pendidikan bagi anak.
Kewajiban  suami  terhadap isterinya  tersebut  tersebut  pada  ayat 4  huruf  (a)  dan  (b)  di  atas  mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna  dari  istrinya.  Isteri  dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya

## JURNAL PENELITIAN DAN PEMIKIRAN KEISLAMAN
Februari 2019. Vol.6. No.1
©2014-2019j.al-ulumall rights reserved
ISSN. 2355-0104 journal.uim.ac.id E-ISSN. 2549-3833
sebagaimana  pada  ayat  4  huruf  (a) dan (b) Kewajiban suami
sebagaimana dimaksud ayat 5 gugur apabila isteri nusyuz.
Dasar  hukum  agama  dari ketentuan pasal 86 kompilasi di atas adalah surat al-Nisa’ ayat 34–40:
                                           
                                               
                                             
                                           
                                     
                                            
                                          
               
Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi  kaum  wanita,  oleh  karena  itu Allah  telah  melebihkan  sebagian mereka  (laki-laki)  atas  sebagian yang  lain  (wanita),  dan  karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan  sebagian  dari  harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh  ialah  yang  taat  kepada  Allah,
lagi  memelihara  diri  di  balik pembelakangan suaminya oleh
karena  Allah  telah  memelihara
(mereka).Wanita-wanita  yang  kamu khawatir nusyuznya, maka
nasehatilah  mereka  dan  pisahkanlah diri  dari  tempat  tidur  mereka  dan pukullah  mereka,  kemudian  jika mereka  menantimu  maka  janganlah kamu mencari jalan untuk
menyusahkannya, sesungguhnya Allah  Maha  Tinggi  lagi  Maha Besar”. 14
Tentang kewajiban suami untuk menyediakan tempat kediaman,  kompilasi  mengaturnya tersendiri  dalam  pasal  81  sebagai berikut:
a. Suami wajib menyediakan tempat kediaman  bagi  isteri  dan  anak- anaknya  atau  bekas  isteri  yang masih dalam iddah.
b. Tempat  kediaman  adalah  tempat tinggal  yang  layak  untuk  isteri selama  dalam  ikatan  perkawinan atau  dalam  iddah  tallak  atau iddah wafat.
c. Tempat kediaman disediakan untuk melindungi isteri dan anak- anaknya  dari  gangguan  pihak lain,  sehingga  mereka  merasa aman dan tentram. Tempat kediaman  juga  berfungsi  sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan  mengatur  alat-alat  rumah tangga.
d. Suami  wajib  melengkapi  tempat kediaman sesuai dengan kemampuan  serta  disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat  tinggalnya,  baik  berupa alat  perlengkapan  rumah  tangga maupun  sarana  dan  penunjang lainnya.

## C. Penutup Kesimpulan
Dari  hasil  uraian  penelitian  di  atas,
maka dapat diambil kesimpulan bahwa :
1. BP4  adalah  lembaga  semi  resmi  yang menunjang  tugas-tugas  departemen
14 Ibid, hlm., 123

## JURNAL PENELITIAN DAN PEMIKIRAN KEISLAMAN
Februari 2019. Vol.6. No.1
©2014-2019j.al-ulumall rights reserved
ISSN. 2355-0104 journal.uim.ac.id E-ISSN. 2549-3833
agama  dalam  hal  meningkatkan  mutu perkawinan  serta  untuk  mempertinggi mutu  perkawinan  dan  mewujudkan rumah  tangga  sakinah  menurut  ajaran Islam. Hal tersebut terlihat dari adanya susunan  pengurus  dan  program  kerja pada  tiap-tiap  bidang  yang  sudah terencana.
2. Pengembangan gerakan keluarga
sakinah  dan  ibu  teladan  dengan penetapan Desa Kalianget Barat sebagai Desa Binaan Keluarga Sakinah (DBKS). Ditambah lagi dengan diutusnya  atau  dikirimkannya  kader- kader  sebagai  motivator  keluarga sakinah  yang  diadakan  oleh  Kanwil Departemen  Agama  Propinsi  Jawa Timur.
3. Lembaga BP4 merupakan suatu wadah yang berfungsi memberikan penasihatan  serta  membina  ke  arah terwujudnya pelestarian perkawinan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdurrahman,  I.DOI, Perkawinan  Dalam Syariat Islam, Jakarta: Rineka Cipta, 1996 AD,ART, Depag Pamekasan, 1999 Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia , Jakarta:  Raja  Grafindo  Persada, 1989
Al-Habib  Ahmad  Ali  bin  Hajar  Al-
Asqolani, Bulughul  Maram, Bairut: Dar Al-Fikr, tt
Asywadie Syukur,
Undang-undang Republik  Indonesia  Nomer  1  Tahun
1974  Tentang  Perkawinan  Dan
Penjelasannya  Serta  PP  Nomer  9
Tahun  1975  Tentang  Pelaksanaan Undang-Undang  Nomer  1  Tahun 1974 Tentang Dan Penjelasannya, Surabaya:  PT.  Bina
Ilmu, 1985
Departemen  Agama  RI, Al-Qur’an  dan Terjemahannya, Jakarta:  Serajaya Sentra, 1987 Diktat Keputusan  Munas  XI  BP4  No.  1 Jakarta: 1998 Mukhlishi,  Mukhlishi.  " Pemberdayaan Gender  dan  Politik  Perempuan  Di Kecamatan  Kalianget. " Seminar Nasional Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat . Vol. 1. No. 1. 2017.
Perkawinan  dan  Keluarga  Falsafah Kebahagiaan  Dalam  Perkawinan,
347 Mei, 2000
Saekan, Erniati Efendi, Kompilasi  Hukum Islam di Indonesia , Surabaya: Arkola, 1997 Supandi. "Dinamika Sosio-Kultural
Keagamaan  Masyarakat  Madura (Kiprah  dan  Eksistensi  Khodam Dalam  Pesantren  di  Madura)." AL ULUM:  Jurnal  Penelitian  dan Pemikiran  Keislaman 4.1  (2017):
26-42. Syukur, Undang-Undang Republik Indonesia