## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Tinjauan Yuridis Pelepasan Terdakwa dari Segala Tuntutan Hukum Dalam Kasus Tindak Pidana Penipuan Menurut Perspedktif Hukum Positif  dan Hukum Islam: Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 1772/Pid.B/2021/PN.Mdn

## Nahda Hasibuan, Budi Sastra Panjaitan, Annisa Sativa
Univeritas Islam Negeri Sumatera Utara Fakultas Syariah Dan Hukum nahdahasibuanh@gmail.com

## ABSTRACT
Fraud  is  someone's  act  of  deception,  a  series  of  lies,  false  names  and  false circumstances  with  the  intention  of  benefiting  oneself  without  rights,  a  series  of  lies  is  an arrangement of false sentences arranged in such a way that is a story of something that seems to  be  true.  The  problem  raised  in  this  study  is  a  case  of  criminal  fraud  which  was  processed before  the court and then decided regardless of all lawsuits by the panel  of judges. Based on this,  the  author  raises  issues  related  to  how  the  provisions  and  basic  considerations  of  the Medan District Court judge Number 1772/Pid.B/2021/PN.Mdn released the defendant from all lawsuits in the criminal case of  fraud and the views of Islamic criminal  law  on criminal acts fraud crime. In this study the authors used normative legal research methods. The purpose of this  study  was  to  find  out  the  provisions  of  positive  law  and  Islamic  criminal  law  against criminal acts of fraud, and the basis for the judges' considerations at the Medan District Court in  case  Number  1772/Pid.B/2021/PN.Mdn  to  release  the  defendant  from  all  lawsuits  in  the criminal case fraud. In this case it can be concluded that the crime of fraud in positive criminal law and Islamic criminal law is an act that is forbidden to do (haram), the punishment for the crime of fraud is in the Criminal Code Article 378; Sanctions according to Islamic Criminal Law for  criminal  acts  of  fraud  are  subject  to  Ta'zir  sanctions,  and  the  basis  for  the  judge's considerations  in  imposing  an  acquittal  decision  in  this  case  is  because  it  does  not  fulfill  the elements of a criminal act of fraud.
Keywords: Fraud;  Islamic  criminal  law;  Medan  district  court  decision  number 1772/Pid.B/2021/PN.Mdn.

## ABSTRAK
Penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama  palsu  dan  keadaan  palsu  dengan  maksud  menguntungkan  diri  sendiri  dengan  tiada hak, rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah kasus tindak pidana penipuan yang diproses dimuka pengadilan kemudian diputus lepas dari segala tuntutan hukum oleh majelis hakim.       Berdasarkan hal tersebut  maka  penulis  mengangkat  permasalahan  terkait  mengenai  bagaimana  ketentuan dan dasar pertimbangan hakim pengadilan negeri Medan Nomor 1772/Pid.B/2021/PN.Mdn melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum dalam kasus tindak pidana penipuan dan pandangan  hukum  pidana  Islam  terhadap  tindak  pidana  penipuan.  Dalam  penelitian  ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui ketentuan hukum positif dan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana penipuan, dan dasar pertimbangan hakim  Pengadilan Negeri Medan dalam perkara Nomor

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
1772/Pid.B/2021/PN.Mdn  melepaskan  terdakwa  dari  segala  tuntutan  hukum  dalam  kasus tindak  pidana  penipuan.  Dalam  hal  ini  dapat  disimpulkan  bahwa  tindak  pidana  penipuan dalam hukum pidana positif dan hukum  pidana Islam merupakan perbuatan yang dilarang untuk  dilakukan  (haram),  hukuman  terhadap  tindak  pidana  penipuan  ada  didalam  KUHP Pasal 378; Sanksi menurut Hukum Pidana Islam terhadap tindak pidana penipuan dikenakan sanksi  Ta‟zir,  dan  dasar  pertimbangan  hakim  dalam  menjatuhkan  Putusan  lepas  dalam perkara ini adalah dikarenakan tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana penipuan.
Kata  Kunci :  Tindak  Pidana  Penipuan;  Hukum  Pidana  Islam;  Putusan  Pengadilan  Negeri Medan Nomor 1772/Pid.B/2021/PN.Mdn.

## PENDAHULUAN
Persoalan kejahatan atau tindak pidana ( rechtsdelict) atau delik huum adalah    atau  yang  dikatakan  juga  sebagai  delik  hukum  yaitu  suatu pelanggaran  hukum  yang  dimana seseorang telah melakukan pelanggaran atas  rasa  keadilan  contoh  dari  perbuatannya  seperti  penipuan,  pemerasan, penggelapan,  pembunuhan,  kejahatan  yang  melukai    orang  lain,  serta mencuri, dan tindak pidana lainnya.
Peraturan  delik  penipuan  telah  ada  diatur  didalam  Pasal  378  Kitab Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  yang  menegaskan:  “Barangsiapa  dengan maksud  untuk  menguntungkan  diri  sendiri  atau  orang  lain  secara  melawan hukum,  dengan  menggunakan  nama  palsu  atau  martabat  palsu (hoedanigheid), dengan tipu daya muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan.orang  lain  untuk  menyerahkan  sesuatu  barang  kepadanya, atau  supaya  memberikan  hutang  ataupun . menghapuskan  piutang,  diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.
Penegakan  pidana  dilakukan  melalui  sistem  peradilan  pidana,  yang penegakannya  terdiri  dari  empat  bagian,  yaitu  kepolisian,  kejaksaan, pengadilan  dan  pemasyarakatan.  Keempat  unsur  tersebut  diatur  dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Nomor 8 Tahun 1981.
W.L.G.  Lemaire juga  menegaskan  bahwa  “hukum  pidana    terdiri  dari norma-norma  yang  memuat  kewajiban  dan  larangan,  yang  dibuat  oleh pembuat  undang-undang  diasosiasikan  dengan  suatu  sanksi  berupa pemidanaan,  yaitu  penderitaan    khusus.    dan  norma-norma  yang menentukan tindakan apa (melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu keharusan  melakukan  sesuatu)  dan  dalam  keadaan  bagaimana  hukum  itu dapat diberikan bagi tindakan yang melanggar tersebut.. 1
1 P.A.F.  Lamintang, Dasar-dasar  Hukum  Pidana  Indonesia ,  (Bandung:  Sinar  Baru, 1984), hlm.1-2

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Dalam  suatu  badan  peradilan,  peran  seorang  hakim  sangatlah  penting, dikarenakan  hakim  memiliki  hak  dalam  memutuskan  sesuatu  perkara  dari pihak-pihak  yang  bersengketa.  Dalam  menjalankan  tugasnya,  salasatunya dalam memutus suatu  perkara, hakim selalu  berpedoman pada  dasar-dasar peradilan yang independen yang tidak memihak kepada siapapun.
Dengan  demikian  pengertian  keadilan  adalah  kehendak  yang  ingin dicapai oleh semua pihak, oleh karena itu semua jalur hukum yang ada harus dapat  mencerminkan  keadilan  bagi  semua  pihak  masyarakat,  keseimbangn hukum  dalam  rangka  untuk  menjaga  keadilan  harus  menjadi  patokan  dan prioritas bagi seluruh rakyat Indonesia demi mewujudkan keadilan sosial. 2
Tetapi  dampak  dari  ketidakadilan  misalnya  penerapan  hukum  yang salah  dalam  putusan  pasti  berakibat  fatal  bagi  pihak  yang  berperkara. Kesalahan penerapan hukum yang fatal dalam putusan hakim menyebabkan hilangnya  nilai-nilai  kepercayaan  masyarakat  terhadap  sistem  peradilan. Selain  itu,  kesalahan  tersebut  juga  menimbulkan  kerugian  material  yang harus  ditanggung  oleh  satu  pihak  yang  berperkara.  Oleh  karena  itu,  asas keadilan sangat diperlukan dalam keseimbangan antara hak, moral dan nilai- nilai yang terkandung dalam masyarakat. 3
Dalam hukum pidana Islam tidak mempunyai istilah khusus penipuan, akan  tetapi  menurut  tindakan  dan  faktor  penipuan,  ada  kesamaan  antara kejahatan penipuan yang diatur oleh hukum positif dan kejahatan penipuan yang diatur dalam Islam, yaitu: ghulul, dusta,  dan khianat. Dengan demikian, tindakan  yang  dapat  merugikan  properti  atau  harta  benda  sangat  dilarang dalam Islam, dan pelakunya akan ditindak tegas. Oleh karena itu, pencurian, penipuan,  penggelapan,  dan  penipuan  berskala  adalah  kegiatan  yang dilarang.  Hukum  pidana  Islam  mengklasifikasikannya  penipuan  sebagai pencurian dan ḥirābah (perampokan) dan jarimah ta'zīr.
Sehingga  putusan  lepas  dari  segala  tututan  hukum  (Onslag  van  recht vervolging),  yang  menunjukkan  adanya  kesalahan  dalam  tahapan  sistem pidana,  mulai  dari  proses  penyidikan,  dari  penyidikan  hingga  penuntutan, yang  mengakibatkan  hakim  melepaskan  terdakwa.  Oleh  karena  itu,  dalam memutus suatu perkara, hakim harus memperhatikan keterangan saksi, alat bukti,  serta  keadaan-keadaan  yang  terungkap  didalam  persidangan,  dan berhati-hati  dalam  memutus  perkara  serta  memahami  hukum  lebih  dalam
2 Budi  Sastra  Panjaitan,  “Perkembangan  Hukum  Acara  Pidana  Indonesia”, Jurnal Keadilan , Volume 5 No. 2 Juli-Desember 2018, hlm. 128.
3 Achmad  Rifai, Menggapai  Keadilan  Dengan  Hukum  Progresif  (Sebuah  Upaya Menyempurnakan Putusan Hakim Pada Keadilan), (Makassar: Nas Media Pustaka, 2020), hlm. 6.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
dalam  memutus  perkara,  sehinga  tujuan  keadilan,  kepastian  dan  manfaat dapat tercapai.
Melalui tulisan ini akan dikaji permasalan mendasar,  yakni: Bagaimana ketentuan  hukum  positif  dan  hukum  pidana  Islam  terhadap  tindak  pidana penipuan,  dan  apa  dasar  pertimbangan  hakim  pengadilan  negeri  Medan Nomor  1772/Pid.B/2021/PN.Mdn  melepaskan  terdakwa  dari  segala tuntutan  hukum  dalam  kasus  tindak  pidana  penipuan,  dan  tujuan  dalam penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  pandangan    hukum  positif  dan hukum  pidana  Islam  terhadap  tindak  pidana  penipuan,  dan  untuk mengetahui  dasar  pertimbangan  hakim  pengadilan  negeri  Medan  Nomor 1772/Pid.B/2021/PN.Mdn  melepaskan  terdakwa  dari  segala  tuntutan hukum dalam kasus tindak pidana penipuan.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang gunakan dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis  normatif.  Penelitian  yuridis  normatif  adalah  penelitian  hukum kepustakaan  ( library  research) ,  yaitu  penelitian  yang  menekankan  sumber informasi  dari  buku-buku,  jurnal,  dan  menelaah  dari  berbagai  macam literatur-literatur dan pendapat yang mempunyai hubungan relevan dengan permasalahan yang akan di teliti. 4 Data yang diperoleh dalam penelitian ini diperoleh dari data primer putusan PN Medan Nomor
1772/Pid.B/2021/Pn.Mdn  dan  data  skunder  yang  ada  dalam  buku,  jurnal, dan sumber lainnya.

## PEMBAHASAN

## TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA PENIPUAN
Istilah  tindak  pidana  digunakan  menjadi    terjemahan  dari  istilah strafbarfeit yang bisa juga disebut sebagai delict . Strafbaarfeit istilah hukum dalam  bahasa  belanda  itu  mencakup  tiga  kata  yaitu straf,  bar,  feit ,  secara harfiah kata s traf berarti pidana, bar berarti boleh, dan feit adalah tindakan dengan demikian secara harfiah strafbarfeit merupakan tindakan  yang boleh dipidana. 5 Contohnya  seperti  tindakkan  penipuan  yang  kerap  muncul dikehidupan masyarakat.
Menurut  konsep  hukum,  pengertian  penipuan  hingga  saat  ini  tidak ada,  terkecuali  yang  dicetuskan  dalam  KUHP.  Kata-kata  penipuan  dalam
4 Muhaimin, Metode  Penelitian  Hukum ,  cet  ke-1,  (Nusa  Tenggara  Barat:  Mataram University Press, 2020), hlm. 59.
5 Adami  Chazawi,  Pelajaran  Hukum  Pidana  Bagian  I,  (Jakarta:  Rajawali  Pers,  2011), hlm.69.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
KUHP  bukanlah  definisi,  akan  tetapi  hanya  unsur-unsur  tindakan  yang demikian  seseorang  dapat  disebut  sebagai  pelaku  penipuan,  dan  pelaku penipuan tersebut dapat di pidana.
Tindak pidana penipuan adalah kejahatan terhadap harta benda yang diatur  dalam  Buku  II  KUHP,  yang  terdapat  dalam  Bab  XXV  KUHP,  yang mengatur  tentang  perbuatan  curang  yakni  dari  Pasal  378-395  KUHP. Menurut  Moeljatno  penipuan  menurut  Pasal  378  KUHP,  sebagai  berikut: “Barangsiapa  dengan  maksud  untuk  memperoleh  keuntungan  secara melawan hukum bagi dirinya sendiri atau orang lain  dengan menggunakan nama palsu atau nilai palsu (hoqdrigheid)  dengan penipuan atau rangkaian kebohongan,    orang  lain  untuk  mentransfer  sesuatu  kepadanya  atau memberinya  hutang  atau  membatalkan  tuntutan,  diancam  dengan  pidana penjara paling lama empat tahun”. 6
Menurut  Moeljatno  seorang  pakar  hukum,  unsur-unsur  yang terkandung dalam tindak pidana penipuan yakni sebagai berikut: 7
1. Seseorang  digerakan  atau  dibujuk  untuk  memberikan  sesuatu  barang kepadanya,  atau  mengambil  hutang  atau  melunsaskan  hutang.  Barang yang  diserahkan  tidak  selalu  harus  milik  sendiri,  tetapi  bisa  juga  milik orang lain;
2. Penipu  berniat untuk  menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan  hukum.  Dari  niat  tersebut  ternyata  bertujuan  untuk membeberatkan serta merugikan pihak yang menyerahkan barang;
3. Korban penipuan  harus digerakkan untuk menyerahkan barang.
Jenis-jenis  dari  tindak pidana  penipuan  telah dirumuskan  dan  diatur  dalam Buku  ke  II  KUHP  bab  XXV  Pasal  378  sampai  dengan    Pasal  395  KUHP. Sehingga  berdasarkan  jenis  jenis  penipuan  yang  telah  dijelaskan  diatas penulis  menyimpulkan  bahwa  Pasal  378  KUHP  sampai  dengan  395  KUHP yang  ada  didalam  KUHP  buku  ke  II  yakni  di  Bab  XXV  memuat  jenis-jenis penipuan dan sansi-sanksi yang dikenakan untuk pelaku tindak pidana. Pasal 378  KUHP  mengatur  tentang  tindak  pidana  penipuan  dalam  arti  sempit ( oplicthting ),  sedangkan  Pasal  379  KUHP  sampai  dengan  395  KUHP mengatur  tentang  tindak  pidana  penipuan  luas  ( bedrog ),  yang  masing- masing memiliki nama spesifiknya pidana sendiri.

## TINJAUAN UMUM SISTEM PRADILAN PIDANA
6 Moeljatno. Kitab  Undang-Udang  Hukum  Pidana, (Jakarta:  Bina  Aksara,  1985),  hlm. 161.
7 Moeljatno, Asas-Asas Humum Pidana , (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), hlm.70

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Sistem  penegakan  hukum  pidana  atau  peradilan  pidana  berasal  dari kata,  “sistem”  dan  “peradilan  pidana”.  Sistem  dapat  diartikan  sebagai rangkaian elemen yang saling berhubungan untuk mencapai tujuan tertentu. Pendapat ahli hukum tentang sistem  hukum pidana adalah sebagai berikut: 8
Menurut  Mardjono  Reksodipoetro,  Sistem  peradilan  pidana  adalah sistem  dalam    masyarakat  untuk  menangani  kejahatan.  Menangani  di  sini berarti  berusaha  mengendalikan  kejahatan  agar  tetap  berada  dalam  batas- batas toleransi sosial. Sistem  dianggap berhasil jika sebagian besar laporan dan  pengaduan  dari    korban  kejahatan  diselesaikan  dengan  membawa pelakunya ke  pengadilan dan memvonis serta menghukumnya; dan
Sementara tujuan dari sistem peradilan pidana tidak lain tidak bukan adalah  untuk  mencapai  kebenaran  dan  menegakkan  keadilan  serta ketertiban  bagi  masyarakat.  Berkaitan  dengan  tujuan  sistem  penegakan hukum pidana, ada beberapa pendapat pakar hukum mengenai tujuan sistem peradilan pidanaan atara lain sebagai berikut: 9 .
Pada  hakikatnya  sistem  peradilan  pidana  itu  dibentuk  dengan  dua tujuan yaitu sistem internal dan sitem eksternal. Tujuan internalnya adalah untuk  menyesuaikan  atau  mengintegrasikan  subsistem  sesuai  dengan persyaratan  dalam  menegakkan  hukum.  Sementara  itu,  tujuan  eksternal adalah  untuk  melindungi  hak  asasi  manusia  tersangka,  terdakwa,  dan terpidana  selama  proses  penyelidikan  sampai  proses  putusan  hakim  atau pemidanaan.
Pengertian  putusan  menurut  ahli  hukum    yakni  Mukti  Arto menegakan  bahwa  putusan  adalah  pernyataan  tertulis  yang  diberikan  oleh hakim  dalam  proses  persidangan,  menjadi  syarat  hasil  dari  pemeriksaan suatu perkara gugatan (kontentius ), yang merupakan pendapat hakim, yang disampaikan secara tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk  umum  sebagai  hasil  dari  pemrosesan  permohonan  (voluntary). 10 Semantera  pengertian  putusan  pengadilan  telah  dijelaskan  didalam  KUHAP Pasal  1    ayat  (11).    Dengan  demikian  Perundang-Undanganlah  yang  akan menjadi  landasan  bagi  hakim  disaat  hakim  akan  membuat  suatu  putusan. Namun,  undang-undang  yang  diusulkan  tidak  selalu  mungkin  atau  berlaku dalam kasus tertentu (asas legalitas). Oleh karena itu, hakim harus membuat
8 R  Sugiharto,  2012, Sistem  Peradilan  Pidana  Indonesia  dan  Sekilas  Sistem  Peradilan Pidana Di Beberapa Negara , Semarang, hlm. 3.
9 Ibid.,hlm.7.
10 Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama , (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 168.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
kesimpulan  hukum  untuk  mengambil  keputusan  dalam  suatu  perkara  yang dihadapinya.
Hakim  merupakan  seorang  pejabat  yang  memimpin  sidang  atau seseorang yang diberikan wewenang oleh pemerintah untuk memeriksa dan memimpin  jalannya  persidangan.  Istilah  "hakim"  sendiri  berasal  dari  kata Arab مكح (hakima) yang berarti "aturan, kekuasaan, peraturan, pemerintah". Hakim  yang memutuskan hukuman bagi pihak yang dituntut.
Selain  itu  hakim  juga  mempunyai  tugas  pokok  untuk  mengadili, memeriksa dan menyelesaikan perkara yang diberikan padanya, seperti yang telah diatur dalam pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang tercantum pada Pasal  1  Undang-Undang  Nomor  48  Tahum  2009.  Sementara  wewenang hakim dalam peradilan adalah menyelenggarakan peradilan dan menegakkan hukum mulai dari menerima, menyelidiki untuk menyelesaikan perkara yang sampai  ke  pengadilan.  Hakim  berwenang  memutus  dan  mengadili  perkara yang    diajukan  ke  Mahkamah  Agung  dan  pengadilan  yang  lebih  rendah (misalnya peradilan umum, agama, tata usaha negara dan militer) hingga di pengadilan khusus.
Jenis  putusan  yang  dibuat  oleh  hakim  di  pengadilan  terbagi  menjadi  dua jenis, yaitu: 11
a. Putusan akhir
Dalam praktiknya, putusan akhir biasanya disebut sebagai eind vonnis dan merupakan jenis putusan materill. Pada dasarnya putusan ini terjadisetelah hakim  memeriksa  terdakwa  yang  hadir  di  persidangan  hingga  persidangan sampai  pokok  perkara  hingga  selesai  diperiksa.  Secara  teoritis  dan  praktik Putusan akhir ini berupa:
1. Putusan  bebas    ( Vrijspraak/Acquittal ),    Pasal  191  ayat  (1)  KUHAP  yang menegaskan “Jika pengadilan menimbang bahwa hasil dari pemeriksaan di sidang, merupakan kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”.
.
2. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau bahasa lainnya onslag van alle  rechtsvervolging ,  KUHAP  Pasal  191  ayat  (2)  yang  menegaskan:  “Jika pengadilan . menimbang  bahwa  hasil  dari  pemeriksaan  di  sidang perbuatan  yang  didakwakan  képada  terdakwa  terbukti,  melainkan
11 Lilik  Mulyadi, Seraut  Wajah  Putusan  Hakim  dalam  Hukum  Acara  Pidana Indonesia, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010) hlm.136.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
perbuatan  tersebut  bukan  merupakan  suatu  delik  atau  tindak  pidana, sehingga  terdakwa  harus  diputus  lepas  dari  segala  tuntutan  hukum”. 12 Dengan demikian persis dengan putusan bebas, yakni putusan lepas dari segala  tuntutan  hukum  mempunyai  syarat-syarat  yang  harus  dipenuhi, salah satu  syaratnya yaitu “terbuktinya perbuatan terdakwa”, dan “tidak merupakan perbuatan pidana”.
Faktor-faktor  yang  dapat  mengakibatkan  terdakwa  dibebaskan  dari semua tuntutan hukum sebagai berikut: 13
(a) Salah satu Pasal yang ada didalam KUHP didakwakan kepada terdakwa akan  tetapi  dakwaan  tersebut    tidak  sesuai  dengan  kejahatan terdakwa. Contohnya seseorang yang dituntut dikarenakan melakukan suatu  perbuatan  penipuan  atau  penggelapan,  akan  tetapi  fakta  yang terungkap bahwa perbuatan siterdakwa tidak termasuk dalam lingkup hukum pidana melainkan hukum perdata, atau unsur-unsur pidananya belum terpenuhi.
(b) Salah  satu  sebutan  hukum  pidana  yang  didakwakan  tidak  cocok dengan tindak pidana. Misalnya seseorang melakukan perbuatan yang dituntut  dengan  tindak  pidana  penipuan  atau  penggelapan  tetapi didapat  fakta  bahwa  perbuatan  tersebut  tidak  masuk  dalam  lingkup hukum  pidana  tetapi  termasuk  lingkup  hukum  perdata  atau  unsur- unsur dari tindak pidana tersebut tidak terpenuhi.
(c) Adanya  kondisi-kondisi  istimewa  yang  membuat  terdakwa  menjadi tidak bisa dihukum  dikarenakan Pasal 44, 48, 49, 50, 51, yang masing- masing dari KUHP.
3. Putusan  pemidanaan  ( veroordelling), Pasal  191  ayat  (3)  KUHAP  yang bunyi  pasalnya  Jika  hakim  telah  mendapat  keyakinan  bahwa  terdakwa melakukan  perbuatan  yang  didakwakan  kepadanya  dan  berkeyakinan bahwa  perbuatan  dan  terdakwa  dapat  dihukum,  maka  pengadilan  akan menjatuhkan  hukuman.  Menurut  KUHAP  Pasal  193  Ayat  (1),  “Jika pengadilan  menanggap  bahwa  terdakwa  bersalah  melakukan  tindak pidana  yang  didakwakan  kepadanya,  maka  pengadilan  menjatuhkan hukuman”. dan ia berkeyakinan bahwa perbuatan itu dan terdakwa dapat dipidana.” KUHAP menentukan dalam Pasal 193 ayat (1) bahwa: “Apabila pengadilan  berpendapat  bahwa  terdakwa  bersalah  melakukan  tindak pidana  yang  didakwakan  kepadanya,  maka  pengadilan  menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut.
12 Pemerintah Indonesia, KUHP (Jakarta: Simplex 1982), hlm. 82.
13 Leden Marpaung, Proses Penanganan Perkara Pidana, (Jakarta:Sinar Grafika, 1992), hlm.41.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 3 (2024)   665-680   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i3.3403
b. Putusan yang bukan Putusan akhir
Ada  kalanya  seorang  hakim  harus  terlebih  dahulu  memutus  suatu  hal yang  berkaitan  dengan  penanganan  pemeriksaan  suatu  perkara  yang  akan atau sedang diperiksa oleh pengadilan sebelum memberikan putusan akhir. Agar  pengadilan  menjatuhkan  putusan  yang  hanya  bersifat  sementara  dan tidak final, atau biasa disebut dengan istilah putusan sela.

## TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA PENIPUAN MENURUT PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM
Islam  telah  mengatur  tentang  sanksi  bagi  pelanggar  perbuatan- perbuatan yang merugikan masyarakat, apalagi agama Islam sebagai agama yang  paling  sempurna  yang  menata  semua  aspek  kehidupan  manusia,  yang melarang segala bentuk kegiatan kriminal, termasuk tindak pidana penipuan. Penipuan  adalah  perbuatan  jahat  yang  dilakukan  seseorang  dengan  cara berbohong, menipu orang atau dengan melihat secara keliru melawan hukum untuk  mendapatkan  kelebihan  yang    besar  bagi  dirinya  sendiri,  seperti barang atau uang.
Dusta  adalah bohong  dan  dusta  adalah perilaku dasar  yang  merugikan diri  sendiri  dan  dapat  mengakibatkan  kejahatan  yang  mengakibatkan perbuatan  dosa  yang  tidak  akan  dilakukan  kecuali  jika  terpaksa.  Dusta, curang,  penipuan,  dan  pemalsuan  adalah  beberapa  teknik  yang  digunakan oleh pembohong untuk  melanggar  kebenaran  mengada-ada  yaitu  cara  yang dilakukan oleh pendusta dalam menyalahi kenyataan yang ada. 14
Sebagaimana  dasar  hukum  tindak  pidana  penipuan  dalam  hukum pidana Islam yang terdapat di dalam Al-Quran antara lain:
Qur’an Surah Al-Baqarah ayat 188 :
َلَ َو
ا َىْيَا  ٍِّْي اًقْي ِرَف ا ْىُهُكْأَتِن ِواَّكُحْنا ىَنِا ْٓاَهِب ا ْىُنْدُت َو ِمِطاَبْناِب ْىُكَُْيَب ْىُكَنا َىْيَا ا ْْٓىُهُكْأَت ِل
ٌَ ْىًَُهْعَت ْىُتََْا َو ِىْثِ ْلَاِب  ِساَُّنا
Artinya:  “Dan    jangan    kamu    memakan    harta    di    antara    kamu dengan  jalan atau cara  yang  batil,  dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta  itu  kepada  para  hakim,  dengan  maksud  agar  kamu  dapat  memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui”.
Ayat ini menjelaskan bahwa prinsip-prinsip Islam tidak membenarkan memakan  barang orang  lain  dengan  cara  yang  batil,  atau,  dengan  kata  lain,
14 Nurmutia, ” Analisis Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif Tentang Sanksi Penipuan Jual Beli Online ”, Fakultas Syari„Ah Dan Hukum, Uinsu, 2020, hlm. 33.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
dengan  cara  ilegal,  dan  melakukan  hal  itu  tidak  diragukan  lagi  tidak bermoral. Keadaan dengan perbuatan curang ini adalah bahwa hukum Islam juga melarang perbuatan curang dengan menyatakan bahwa mengkonsumsi barang  yang  diperoleh  dengan  cara  yang  tidak  diperbolehkan  dalam  Islam adalah haram.
Qur’an Surah Al-Imran ayat 77
َق َلًَخ  َلَ  َكِٕى ٰۤ نوُا  ًلًْيِهَق اًًََُث ْىِهَِاًَْيَاَو ِ هاللّٰ ِدْهَعِب ٌَ ْوُرَتْشَي ٍَْيِذَّنا ٌَِّا َلَ َو ِة َر ِخ  ْلَا ىِف ْىُهَن ٌىْيِنَا  ٌباَذَع ْىُهَن َو ۖ ْىِهْيِّك َزُي  َلَ َو ِتًَ يِقْنا َو ْىَي ْىِهْيَنِا  ُرُظَُْي  َلَ َو ُ هاللّٰ ُىُهًُِّهَكُي
Artinya:  “Sesungguhnya  orang-orang  yang  memperjual  belikan  janji Allah  dan  sumpah-sumpah  mereka  dengan  harga  murah,  mereka  itu  tidak memperoleh bagian di akhirat, Allah tidak akan menyapa mereka, tidak akan memperhatikan  mereka  pada  hari  Kiamat,  dan  tidak  akan  menyucikan mereka. Bagi mereka azab yang pedih”. 15
Ayat diatas menjelaskan bahwa mudahnya manusia menggunakan janji atas nama Allah dan mudah bersumpah untuk membeli harta yang nilainya kecil.  Sekalipun  harta  yang  ingin  dimiliki,  baik  dalam  pembelian  maupun dalam janji-janji lainnya, sedikit dibandingkan dengan harga nama Allah yang diberikan  dalam  janji  atau  sumpah  itu,  dan  harta  yang  dijanjikan  itu  tidak dapat dikembalikan di kemudian hari.
Sanksi  adalah  hukuman  atau  tindakan  paksa  yang  dijatuhkan  karena orang  yang  bersangkutan  gagal  mematuhi  hukum,  aturan,  atau  peraturan. Pengertian  asing  dari  sanksi  dalam  konteks  hukum  adalah  bahwa  sanksi berarti  hukuman  yang  dijatuhkan  oleh  pengadilan  dan  dalam  konteks sosiologis sanksi dapat berarti kontrol sosial. 16
Menurut  hukum  pidana  Islam  sanksi  yang  diberikan  untuk  tindak pidana  penipuan  adalah  sanksi  hukuman  jarimah  ta’zir,  dikarenakan  di dalam  Al-Quran  maupun  As-sunnah  tidak  ada  dijelaskan  dengan  rinci  dan tegas  mengenai  hukuman  bagi  pelaku  tindak  pidana  penipuan,  sehingga hukuman atau sanksi tindak pidana penipuan diberikan kepada ulil amri atau ijtihad manusia atau masyarakat berdasarkan kemaslahatan umat yang harus sesuai dengan waktu, keadaan, dan tempat.
15 Kementrian  Agama  RI,  Al-Qur‟an  dan  Terjemahnya  Di  Lengkapi  Dengan  Asbabun Nuzul, (Bandung : Hilal).hlm.59.
16 Id.m.wikipedia.org diakses pada 12 Oktober  2022 pukul 13:01 WIB.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga

## HASIL PENELITIAN
ANALISIS  YURIDIS  PUTUSAN  PENGADILAN  NEGERI  MEDAN  NOMOR :1772/PID.B/2021/PN. MDN.
Pelepasan  terdakwa  dari  segala  tuntutan  hukum  dalam  kasus  tindak pidana  penipuan  sering  ditemukan  dalam  putusan  peradilan,  salah  satu contoh  kasusnya  yaitu  dalam  perkara  Nomor  1772/Pid.B/2021/PN.Mdn. Kasus ini bermula pada pertengahan Tahun 2019, Alifah Utami, S.Hut selaku anggota  uang  arisan  disebut  sebagai  terdakwa  dan  Fauziana  selaku pemegang uang arisan keluarga disebut sebagai saksi korban, Pada awalnya Terdakwa  Alifah  Utami  mulai  berhutang  kepada  saksi  korban  Fauzia    pada bulan  Juni  2019  sampai  5  November  2019,  yang  mana  pada  setiap  akan mempergunakan uang saksi korban Fauziana , Terdakwa selalu berjanji akan membayarnya  dan  memberikan  fee.  Selanjutnya  pada  tanggal  04  Februari 2020  terdakwa  datang  kerumah  saksi  Fauziana  dengan  mengatakan  belum bisa  mengembalikan  dan  mengatakan  bahwa  tanah  beserta  rumah  sudah dalam proses penjualan dan berjanji akan membayar setelah tanah tersebut terjual  dan  berjanji  pada  tanggal  30  Mei  2020  akan  mengembalikan  uang saksi  Fauziana  yang  dipakai  terdakwa,    pada  kenyataannya  sampai  pada tanggal  yang  dijanjikan  terdakwa  tidak  dapat  mengembalikannya.  Bahwa akibat  dari  perbuatan  terdakwa  Alifah  Utami  ,saksi  Fauziana  mengalami kerugian sebesar Rp 660.000.000.
Dengan  demikian  kasus  ini  dilayangkan  ke  Pengadilan  Negeri  Medan dengan Nomor Register Perkara 1772/Pid.B/2021/PN.Mdn, namun kasus ini telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dengan Putusan lepas  dari  segala  tuntutan  hukum  (Putusan  Nomor:  1772/Pid.B/2021/PN Mdn).
Sebelum  memutuskan  suatu  perkara  pidana,  hakim  harus memperhatikan semua aspek penting dari proses persidangan. Hakim harus memperhatikan  syarat-syarat  dapat  dipidananya  seseorang,  yaitu. persyaratan  subjektif  dan  keadaan  objektif.  Syarat  subyektifnya  adalah adanya  kesalahan,  kemampuan  seseorang  untuk  bertanggung  jawab,  dan  ia tidak  mempunyai  alasan  untuk  membela  diri,  selain  itu  syarat  obyektif adalah  perbuatan  yang  dilakukan  sesuai  dengan  pengertian  kejahatan  atau rumu8san  delik  ,  bersifat  secara  melawan  hukum  dan  tidak  ada  alasan pembenar baginya. 17
17 Denis  Kurniawan . Santoso,  “Analisis  Putusan  Lepas  dari  Segala  Tuntutan  Hukum Dalam Perkara Penipuan Berlanjut ”, Jurnal Verstek Vol.8 No.1, Hlm. 85.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Berkaitan  dengan  Putusan  Pengadilan  Negeri  Medan  Nomor: 1772/Pid.B/2021/PN.Mdn, Jaksa selaku penuntut umum dalam perkara ini, mengajukan perkara kepersidangan dan memberikan dakwaan dalam bentuk dakwaan alternatif. Dakwaan alternatif pertama adalah Pasal 372 KUHP, dan dakwaan alternatif kedua adalah Pasal 378 KUHP.
Berdasarkan  KUHP  tindak  pidana  penipuan  telah  diatur  pada  Pasal 378  KUHP  yang  bunyinya  “Barangsiapa  dengan  maksud    untuk mengntungkan  dirinya  sendiri  atau  orang  lain  secara  mleawan  hukum, dengan  menggunakan  nama  palsu,    martabat  palsu,  dengan  tipu  daya muslihat,  ataupun  serangkaian  kebohongan,  dengan  menggerakkan  orang lain untuk memberikan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang  maupun  menghapuskan  piutang  diancam  karena  penipuan  dengan pidana  penjara  paling  lama  empat  tahun”.  Sedangkan  Pasal  372    bunyinya “Barangsiapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagainya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu  ada  dalam  tangannya  bukan  karena  kejahatan,  dihukum  karena  alasan penggelapan,  dengan  hukuman  penjara  selama-lamanya  empat  tahun.”Oleh karena  itu,  Jaksa  selaku  penuntut  umum  sudah  tepat  dalam  memberikan dakwaan alternatif kepada terdakwa.
Bahwa  hakim  memilih  dakwaan  alternatif  kedua  yang  memiliki potensi  dan  konsisten  dengan  fakta-fakta  dipersiadangan  dengan  demikian dakwaan  alternatif  pertama  tidak perlu  untuk  dipertimbangkan  lagi.  Dalam perkara  ini  penuntut  umum  membacakan  tuntutannya  yang  menyatakan bahwa  terdakwa  Alifah  Utami,  S.    HUT  bersalah  melakukan  tindak  pidana penipuan  yang  melanggar  pasal  378  KUHP,  dan  menjatuhkan  pidana terhadap  terdakwa  Alifah  Utami,  S.    HUT    dengan  pidana  penjara  selama  3 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
Tetapi didalam persidangan hakim tidak mengabulkan tuntutan jaksa dan  justru  mempertimbangkan  alasan-alasan  yang  buat  oleh  penasehat hukum  terdakwa  maka  hakim  mengabulkan  pledoi  dari  penasehat  hukum melalui  pertimbangan-pertimbangannya.  Sehingga  Hakim  menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum ( onslag van alle rechtsvervolging ) kepada  terdakwa,  dengan  alasan  bahwa  unsur  tindak  pidana  yang didakwakan  oleh jaksa  penuntut  umum  terhadap  terdakwa  tidak  terpenuhi sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan.
Hakim dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau onslag  van  alle  rechtsvervolging ,  berpatokan  pada  pasal  191ayat  (2) KUHAP  yang  bunyinya  “  Jika  pengadilan  memberikan  tanggapan  bahwa

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
perbuatan  yang  didakwakan  kepada  terdakwa  terbukti,  akan  tetapi perbuatan  itu  tidak  merupakan  sebuah  tindak  pidana,  maka  terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.
Dengan  demikian  Majelis  Hakim  menimbang  bahwa  sesuai  dengan bentuk  dakwaan  yaitu  dakwaan  alternatif  maka  Majelis  Hakim  bebas memilih  dakwaan  apa    yang  akan  dipertimbangkan  dari  kedua  dakwaaan alternatif  tersebut  sesuai  dengan  fakta-fakta  hukum;  sesuai  dengan  fakta- fakta  diatas  yaitu  adanya  Hutang  Piutang  antara  Terdakwa  dengan  saksi korban maka yang perlu dipertimbangkan adalah apakah pemberian hutang oleh saksi korban kepada Terdakwa mengandung adanya tipu daya.
Majelis  Hakim  yang  mempertimbangkan  dakwaan  Alternatif  Kedua sebagaimana dalam Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya yaitu:
a. Unsur  siapa;  suatu  unsur  yang  dalam  hal  ini  setiap  orang  adalah pendukung  yang  kepadanya  ia  dapat  mempertanggung  jawabkan perbuatannya;
b. Unsur menggunakan nama palsu atau status palsu karena alasan, baik dengan akal tipu muslihat atau karangan kata-kata palsu atau bohong;
c. Unsur ini membuat orang lain untuk memberikan barang, memberikan hutang  atau  menghapuskan  hutang;  Unsur  dengan  maksud menguntungkan diri sendiri secara tidak sah untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain.
Dasar  hakim  melepaskan  terdakwa  dari  segala  tuntutan  hukum  adalah dikarenakan  perbuatan  saksi  korban  dan  terdakwa  membuat  utang  (saksi korban sebagai kreditur dan Terdakwa sebagai debitur atau yang berutang) yakni  dari  uang arisan yang  dikelola  oleh saksi  korban  terbukti  akan tetapi tidak  merupakan  suatu  tindak  pidana  melainkan  adalah  tindakan  perdata yang  dimana  jika  salah  satu  pihak  yang  melakukan  perjanjian  ingkar  janji atau  wanprestasi  maka  yang  dapat  dilakukan  oleh  pihak  yang  dirugikan adalah gugatan perdata sehingga karena itu terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan pidana.
Kasus  dalam  putusan  tindak  pidana  penipuan  yang  diputus  lepas  dari segala  tuntutan  hukum  oleh  hakim    menurut  penulis  tidak  sesuai  dengan penerapan hukum pidananya dikarenkan pada dakwaan pertama unsur kata berbohog  sudah  terpenuhi  dan  unsur  tipu  muslihat  juga  sudah  terpenuhi seperti  terdakwa  yang  mengatakan  memiliki  rumah  di  Lhoksoumawe  yang sedang  dalam  penjualan  guna  membayar  hutangnya  akan  tetapi  rumah tersebut  bukanlah  rumah  siterdakwa,  yang  dimana  itu  sudah  termasuk kedalam unsur tipu muslihat, akan tetapi hakim mengatakan bahwa memang

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
dalam  perkara  ini  terbukti  akan  tetapi  tidak  merupakan  tindak  pidana, namun merupakan tindakan perdata, yang dimana jika salah satu pihak yang melakukan  perjanjian  ingkar  janji  atau  wanprestasi  maka  yang  dapat dilakukan  oleh  pihak  yang  dirugikan  adalah  gugatan  perdata  dengan demikian  terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan pidana.
Selain  itu  dasar  pertimbangan  hakim  dalam  memutus  perkara  di  atas yang  demikian  hakim  melepaskan  terdakwa,  menurut  penulis  hakim melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum kurang tepat, dikarenakan jika  dilihat  dari  unsur-unsur  pasal  penipuannya  telah  terpenuhi  maupan keterangan-keterangan dari saksi-saksi yang hadir dipersidangan telah jelas akan    tetapi  hakim  justru  menjatuhkan  putusan  lepas  dari  segala  tuntutan hukum yang menurut penulis kurang adil.

## PENUTUP
Dalam  hukum  pidana  islam,  penipuan  diklasifikasikan  sebagai  jarimah ta'zir. Ta'zir adalah hukuman ajaran karena melakukan dosa (kemaksiatan), yang  hukumannya  tidak  diputuskan  oleh  syar'a  sehingga  hukuman  bagi pelaku tindak pidana penipuan  ditentukan  oleh ulil  amri,  karena    tidak ada penjelasan  nash  yang  jelas  dan  rinci  didalam  Al-Quran  mauopun  Hadist tentang tindak pidana penipuan. Hakim sebagai ulil amri dapat menentukan jenis  hukuman  yang  sesuai  dengan  ijtihadnya,  sehingga    memberikan  efek pencegahan,  penindakan,  penyembuhan  dan  edukatif  bagi  pelaku  tindak pidana penipuan yang berdasarkan pertimbangan manusia. Sehingga sanksi hukum yang diberikan oleh Ulil Amri (Pemerintah) terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana penipuan yakni  pasal 378 KUHP yang menegaskan:
“Barang  siapa  dengan  maksud  untuk  menguntungkan  dirinya  sendiri  atau orang  lain  dengan  melawan  hukum  dengan  menggunakan  nama  palsu  atau martabat  (hoednigheid)  palsu  dengan  cara  tipu  daya  muslihat,  maupun serangkaian kata-kata bohong, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu  barang  kepadanya,  atau  supaya  memberi  hutang  maupun menghapuskan  piutang,  diancam  karena  penipuan,  dengan  pidana  penjara paling lama empat Tahun”.
Dasar  hakim  melepaskan  terdakwa  dari  segala  tuntutan  hukum  dalam perkara  Nomor  1772/Pid.B/2021/PN  Mdn  terhadap  terdakwa  Alifah  Utami adalah untuk  dakwaan  Pasal  378  KUHP  yaitu  dikarenakan  tidak  memenuhi unsur-unsur  tindak  pidana  penipuan.  Selanjutnya  untuk  Pasal  372  KUHP sudah  memenuhi  unsur  akan  tetapi  perbuatan  terdakwa  bukan  merupakan suatu  tindak  pidana,  melainkan  perbuatan  hukum  perdata,  sehingga  hakim menjatuhkan Putusan lepas dari segala tuntutan hukum.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga

## DAFTAR PUSTAKA
Achmad Rifai, menggapai keadilan dengan hukum . progresif (sebuah upaya menyempurnakan  putusan  hakim  pada  keadilan), (Makassar:  Nas Media Pustaka, 2020), hlm. 6.
Arto,  Mukti.  2004. Praktek  Perkara  Perdata  Pada  Pengadilan Agama .Yogyakarta: Pustaka
Pelajar.
Budi Sastra Panjaitan, Hukum Acara Pidana Sudud Pandang Advokat , hlm. 8. Budi  Sastra  Panjaitan,  “Perkembangan . Hukum  Acara  Pidana  Indonesia”, Jurnal Keadilan ,
Volume 5 No. 2 Juli-Desember 2018, hlm. 128. Chazawi,  Adami.  2011. Pelajaran  Hukum  Pidana  Bagian  I .  Jakarta:  Rajawali Pers.
Denis  Kurniawan  Santoso,  “Analisis  Putusan  Lepas  dari  Segala  Tuntutan Hukum Dalam
Perkara Penipuan Berlanjut ”, Jurnal Verstek Vol.8 No.1, Hlm. 85. Dikutip  dari  halaman    https://sipp.pn-medankota.go.id/list_perkara/search diakses
pada tanggal 1 Oktober  2022, pukul 10.10 Wib.
Dikutip  dari  halaman Https://Kbbi.Web.Id/Tipu ,  (diakses  pada  tanggal  16 Oktober
2022, pukul 14.55 wib.
Hamzah,  Andi.  2019. KUHP&KUHAP ,  Edisi  Revisi.  Jakarta:  Rineka.Indonesia, Pemerintah.  1982. KUHP  (Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara Pidana), Jakarta,
Jakarta: Simplex.
Lamintang, P.A.F. 1984. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia .Bandung: Sinar Baru.  M.Yahya Harahap,  Pembahasan Permasalahan  dan  Penerapan . KUHAP, (Jakarta:Sinar
Grafika, 2003), hlm. 348.
Moeljatno. 2015. Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta. Moeljatno. 1985.  Kitab Undang-Udang Hukum Pidana, Jakarta: Bina Aksara. Nurmutia, ” Analisis Hukum Pidana Islam . Dan Hukum Pidana Positif Tentang Sanksi
Penipuan Jual Beli Online”, Fakultas Syari‘Ah Dan Hukum, Uinsu, 2020, hlm. 33.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Mulyadi. Lilik. 2007. Hukum Acara Pidana. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
Mulyadi,  Lilik.  2010.  Putusan  Hakim  dalam  Hukum  Acara  Pidana:  Teori, Praktik, Teknik
Penyusunan dan Permasalahannya.  Bandung: Citra Aditya Bakti. Mulyadi,  Lilik.  2010.  Seraut  Wajah  Putusan,  Hakim  dalam  Hukum  Acara Pidana.
Rifai Achmad,  Menggapai Keadilan Dengan Hukum Progresif (Sebuah Upaya Menyempurnakan  Putusan  Hakim  Pada  Keadilan),  (Makassar:  Nas Media Pustaka, 2020), hlm. 6.
R  Sugiharto,  2012,  Sistem  Peradilan . Pidana  Indonesia  dan  Sekilas  Sistem Peradilan
Pidana Di Beberapa Negara, Semarang, hlm. 3. Rusli Muhammad. 2007.  Hukum Acara Pidana Kontemporer, Bandung:Citra Aditya Bakti.