DOI: https://doi.org/10.31933/jemsi.v5i4 Received: 03 Februari 2024, Revised: 13 Februari 2024, Publish: 20 Maret 2024 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

## Analisis Implementasi Kebijakan  Penyetaraan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Di Lingkungan Kemendikbudristek
Puti Mutiara Azhari 1* , Franky 2 , Zahera Mega Utama 3
1 Universitas Prof. Dr. Moestopo, Jakarta, Indonesia
2 Universitas Prof. Dr. Moestopo, Jakarta, Indonesia
3 Universitas Prof. Dr. Moestopo, Jakarta, Indonesia
* Corresponding Author: puti281187@gmail.com
Abstract: This  research  aims  to  look  at  the  implementation  of  the  policy  of  changing Administrative  Positions  to  Functional  Positions  of  Goods  and  Services  Procurement Managers  in  the  Ministry  of  Education  and  Culture  and  Research  and  Technology  and  to analyze  the  impact  of  changes  in  the  policy  of  equalizing  Administrative  Positions  to Functional  Positions  of  Goods  and  Services  Procurement  Managers  in  the  Ministry  of Education and Culture and Research and Technology on the Human Resource Management Function.  This  is  motivated  by  the  president's  policy  regarding  the  equalization  of administrative  positions  to  functional  positions.  This  research  design  uses  qualitative methods.  Data  collection  techniques  in  this  research  used  interviews,  observation  and documentation.  The  subjects  in  this  research  are  the  Substance  Coordinator  of  Mentoring, Consultation  and/Bintek  PBJ,  the  Substance  Coordinator  of  Human  Resources  and Institutional Development, the Functional Position of Goods/Services Procurement Manager, and the Human Resources Bureau of the Secretary General of the Ministry of Education and Culture. The research results show that functional officials who are affected by the position equalization policy are in practice entrusted with the role of coordinator or sub-coordinator, which  in  other  words,  they  are  still  given  authority  and  responsibility  in  certain  fields  as attached  to  their  previous  position.  So  that  "structural  sense  functional  officials"  emerge. This  condition  increases  the  burden  on  officials  affected  by  equalization.  On  the  one  hand, the person concerned must follow the work climate of a functional position which is based on individual performance with proof of collecting credit scores, on the other hand he is given the burdens, responsibilities and roles as in the structural position previously held.

## Keywords: Human Resources Management, Implementation, Equalization of Positions
Abstrak: Penelitian  ini  bertujuan  untuk  melihat  Implementasi  kebijakan  perubahan  Jabatan Administrasi  ke  Jabatan  Fungsional  Pengelola  Pengadaan  Barang  dan  Jasa  di  Lingkungan Kemendikbudristek dan untuk menganalisa dampak adanya perubahan kebijakan Penyetaraan Jabatan  Administrasi  ke  Jabatan  Fungsional  Pengelola  Pengadaan  Barang  dan  Jasa  di Lingkungan Kemendikbudristek terhadap Fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia. Hal ini
dilatarbelakangi  oleh  kebijakan  presiden  terkati  penyetaraan  jabatan  administrasi  ke  jabatan fungsional. Desain penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam  peneliitian  ini  menggunakan  wawancara,  observasi  dan  dokumentasi.  Subjek  dalam penelitian  ini  adalah  Koordinator  Subtansi  Pendampingan,  Konsultasi  Dan/Bintek  PBJ, Koordinator  Substansi  Pembinaan  Sumber  Daya  Manusai  dan  Kelembagaan,  Jabatan Fungsional  Pengelola  Pengadaan  Barang/Jasa,  dan  Biro  Sumber  Daya  Manusia  Sekretaris Jenderal  Kemendikbudristek.  Hasil  penelitian  menunjukkan    Pejabat  fungsional  yang terdampak  kebijakan  penyetaraan  jabatan,  pada  prakteknya  diamanahi  sebagai  koordinator atau  sub  koordinator,  yang  dengan  kata  lain,  mereka  masih  diberikan  kewenangan  dan tanggung jawab dalam bidang tertentu sebagaimana yang melekat pada jabatan sebelumnya. Sehingga muncul “pejabat fungsional rasa struktural”. Kondisi ini menambah beban pejabat yang  terdampak  penyetaraan.  Di  satu  sisi,  yang  bersangkutan  harus  mengikuti  iklim  kerja jabatan fungsional yang berbasis kinerja perorangan dengan bukti pengumpulan angka kredit, di  sisi  lain  diberi  beban,  tanggung  jawab  serta  peran  sebagaimana  jabatan  struktural  yang sebelumnya dijabat.
Kata Kunci: Manajemen Sumber Daya Manusia, Implementasi, Penyetaraan Jabatan

## PENDAHULUAN
Kebijakan  peralihan  jabatan  administrasi  ke  jabatan  fungsional  menimbulkan  banyak implikasi terhadap implementasi teknis dan kesiapan Sumber Daya Manusia khususnya bagi pejabat yang menjalani peralihan jabatan tersebut. Menurut Thabib al-Asyhar dalam opininya di  kemenag.go.id  (2020)  mengungkapkan  bahwa  peralihan  jabatan  administrasi  berdampak psikologis  bagi  orang  yang  mengalaminya,  karena  pada  logikanya  dengan  adanya  sebuah perubahan  tersebut  menimbulkan  hal-hal  baru  dan  berlawan  dengan  kemapanan. Penyederhanaan birokrasi yang salah satunya dilakukan melalui pengalihan jabatan struktural menjadi  fungsional  akan  mengubah  struktur  organisasi  serta  pergeseran  fungsi  manajemen Sumber  Daya  Manusia  (SDM).  Restrukturisasi  akan  mengakibatkan  pergeseran  penting terhadap fungsi manajemen SDM terutama terkait perencanaan dan manajemen karir karena akan  menimbulkan  berbagai  persepsi  PNS  terkait  pengembangan  karir  dan  akan mempengaruhi  kehidupan  kerja  PNS  (Djatmiko  et  al.,  2002).  Disamping  itu,  banyak  orang yang  tidak  mau  mengahadapi  perubahan  khususnya  bagi  mereka  yang  merasa  berada  pada zona nyaman, dan salah satunya adalah jabatan administrasi.
Jabatan administrasi atau jabatan struktural adalah sekelompok  jabatan yang meliputi fungsi dan tugas yang berkaitan dengan pelayanan public serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.  Jabatan  administrasi  atau  structural  terdiri  atas  jabatan  administrator  (eselon 3),  jabatan pengawas  (eselon  4),  dan jabatan pelaksana.  Jabatan  administrasi dinilai sebagai zona nyaman baik dari sisi pekerjaan, sosial maupun kesejahteraan. Bagi para pegawai yang sudah merasakan zona kenyamanan ini tentu akan merasa berat untuk meninggalkannya. Hal inilah  yang  dialami  oleh  sebagian  pejabat  administrasi  yang  dialihkan  terhadap  jabatan fungsional,  karena  mereka  khawatir  kenyamanan  dan  prestise  tidak  lagi  diperolehnya begitupun  dengan  sistem  kerja  instruksional  yang  selama  ini  melekat  bagi  pejabat administrasi,  dimana  terjadinya  perubahan  180  derajat  dengan  model  kerja  fungsional  yang ada.
Kebijakan peralihan jabatan administrasi ke jabatan fungsional juga berimplikasi pada sistem  kerja  dan  kinerja  suatu  organisasi.  Hal  ini  jabatan  fungsional  mengisyaratkan pelaksanaan  tugas  berdasarkan  keahlian  dan  keterampilannya,  dimana  setiap  pejabat fungsional  harus  memiliki  keahlian  dan  keterampilan  (kompetensi)  terkait  dengan penugasannya. Seorang pejabat fungsional tanpa adanya kompetensi tersebut dapat dipastikan tidak akan mampu melaksanakan tugasnya dengan baik.
Peneliti menemukan sebuah kasus dimana pada praktiknya ditemukan bahwa kebijakan teknis  pelaksanaan  peralihan  jabatan  administrasi  ke  jabatan  fungsional  ini  mengakibatkan para  pejabat  fungsional  baru  tidak  mengenal  dan  bingung  terhadap  apa  yang  harus  mereka kerjakan.  Sebagian  dari  mereka  banyak  yang  merasa  tidak  memiliki  pengetahuan,  keahlian atau  keterampilan  yang  berkaitan  dengan  jabatan  baru  tersebut  dan  mereka  lebih  merasa cocok berkarir pada jabatan administrasi.
Implikasi  dari  banyaknya  pejabat  fungsional  akan  berdampak  pada  sistem  koordinasi dan  konsolidasi  organisasi.  Jabatan  fungsional  ini  lebih  mengedepankan  keprofesionalan, fokus  pekerjaaan  dan  mandiri  yang  menjadikan  mereka  lebih  individualistik,  dan  pada akhirnya  banyak  dari  mereka  yang  tidak  peduli  dengan  lingkungan  kerja  dan  menjadi masalah yang baru bagi sebuah lembaga.
Implikasi  peralihan  jabatan  yang  sudah  dijelaskan  rupanya  sudah  dirasakan Kementrerian Menpan-Rb  dengan  mengeluarkan  moratorium  atau pemberhentian  sementara dalam  peralihan  ke  jabatan  fungsional  baru  melalui  surat  nomer  B-639/M.SM.02.00/2021 tertanggal 3 November 2021.
Menurut  Andriani  (2016:  25-26),  Jabatan  Fungsional  adalah  jabatan  profesionalis dimana  seseorang  dituntut  terampil  dalam  melaksanakan  tugas-tugas  dan  pekerjaannya. Seseorang  professional  adalah  seorang  yang  mampu  membuat  konsep  dan  menyelesaikan pekerjaannya dalam mendukung pelaksanaan visi dan misi organisasinya. Jabatan fungsional pada  hakikatnya  tidak  tercantum  dalam  struktur  organisasi  namun  sangat  diperlukan  pada tugas pokok dalam organisasi pemerintahan yang terdiri atas jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan.
Jabatan fungsional  cenderung  kurang diminati dibandingkan  dengan  jabatan struktural atau  administrasi  karena  perbedaan  besarnya  kompensasi  dan  tunjangan  yang  diterima.  Hal tersebut  dikemukakan  oleh  Rahkam,  et  al.,  (2020)  dan  Irfan,  Muhlis,  (2013)  dalam penelitiannya yang mengemukakan bahwa penghasilan yang diterima oleh pegawai struktural eselon 3 lebih banyak dibandingkan dengan pegawai dalam jabatan fungsional tertentu yang setara. Salah satu faktor yang mendorong kesejahteraan ialah dengan tercukupinya kebutuhan sehari-hari  dari  masing-masing  anggota  keluarga.  Faktor  kesejahteraan  yang  didapat  dari jabatan struktural jauh berbeda dengan yang didapatkan dari jabatan fungsional. Hal tersebut dikemukan oleh Rakhmawanto (2016) bahwa dalam birokasi pemerintahan jabatan struktural dianggap  lebih  menarik  karena  memperoleh  banyak  dampak  positif  atas  jabatannya, sebaliknya  dengan  jabatan  fungsional  yang  terkadang  tidak  diperhatikan  dalam pengembangan karir dan kesejahteraannya.
Hal  lain  diungkapkan  oleh  Teguh  Sulistiyani  &  Sukmayeti  (2007)  bahwa  kelompok jabatan  fungsional  sering  menerima  pegawai  yang  tidak  dapat  berkembang  pada  jabatan struktural.  Adanya  pengalihan  jabatan  struktural  ke  fungsional  ini  memunculkan  perilaku kerja  kontraproduktif  terlihat  dari  indikator  kegagalan  para  pegawai  dalam  melaksanakan proses  kerja  dalam  jabatan  fungsional  (Daniarsyah,  Dida,  2020).  Hal  ini,  ia  juga mengungkapkan  bahwa  kebijakan  pengalihan  jabatan  administrasi  atau  struktural  menjadi jabatan  fungsional  berpotensi  menimbulkan  perilaku  kerja  kontra  produktif  yang  tinggi apabila Sumber Daya Manusia tidak dikelola dengan komprehensif, oleh karena itu kebijakan ini  menarik  untuk  dicermati  khususnya  pada  bagaimana  implementasi  penyetaraan  jabatan fungsional pengelola pengadaan dan barang dan jasa di lingkungan kemendikbudristek.
JFPPBJ  (Jabatan  Fungsional  Pengelola  Pengadaan  Barang/Jasa)  merupakan  suatu jabatan  yang  mempunyai  ruang  lingkup  tugas,  tanggungjawab,  wewenang,  dan  hak  untuk melakukan  kegiatan  pengadaan  barang/jasa  pemerintah  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan.  Jabatan  Fungsional  PPBJ  bertugas  dalam  melaksanakan  kegiatan perencanaan  pengadaan  barang/jasa  pemerintah  yang  meliputi  pemilihan  penyedia barang/jasa  pemerintah,  pengelolaan  kontrak  pengadaan  barang/jasa  pemerintah,  dan
pengelolaan  pengadaan  barang/jasa  pemerintah  secara  swakelola  (Peraturan  Badan Kepegawaian  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2020  Tentang  Pembinaan Kepegawaian  Jabatan  Fungsional  Pengelola  Pengadaan  Barang/Jasa  Bagian  Kedua  Tentang Tugas Jabatan Pasal 3).
Awal  mula  dalam  memasuki  JFPPBJ  harus  melakukan  pengajuan  terhadap  LKPP (Lembaga  Kebijakan  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah)  dengan  meengadakan  inpasing atau  penyesuaian.  Adanya  Perman-RB  No.  29  Tahun  2020  hal  tersebut  tidak  berlaku  lagi dengan  muncul  sebuah  kebijakan  baru  bahwa  jabatan  struktural  atau  administrasi  eselon  3 dan 4  yang akan  menduduki JFPPBJ  tidak perlu  melakukan  inpasing atau penyesuaian.  Hal tersebut  dikemukakan  langsung  oleh  Presiden  Joko  Widodo  pada  pidato  pelantikan  periode kedua yang semakin perhatian terhadap penguatan Jabatan Fungsional dalam birokrasi. Salah satu filosofi dari lima agenda kerja kabinet yaitu penyederhanaan birokrasi yang panjang dan menyederhanakan  sistem  eselon  birokrasi.  Dalam  hal  ini  Presiden  Joko  Widodo  meminta penyederhanaan eselon menjadi dua level dan menggantinya dengan jabatan fungsional yang menghargai  keahlian  dan  kompetensi.  Menteri  Pendayagunaaan  Aparatur  Negara  dan Reformasi  Birokrasi  Republik  Indonesia  (MenPAN-RB)  telah  merespon  arahan  Presiden tersebut  dengan  menerbitkan  PermenPAN-RB  Nomor  28  Tahun  2019  tentang  Penyetaraan Jabatan  Administrasi  Ke  Dalam  Jabatan  Fungsional.  Berdasarkan  kebijakan  ini,  seseorang yang  saat  ini  duduk  dalam  jabatan  administrasi  (administrator/eselon  III,  pengawas/  eselon IV,  dan  pelaksana/eselon  V)  yang  masuk  dalam  kriteria  penyederhanaan  dapat  dialihkan  ke dalam jabatan fungsional yang relevan. Seseorang yang sudah mempunyai jabatan sturuktural dapat langsung menduduki jabatan di JFPPBJ. (Adi Suryanto, 2021; 5).
Berdasarkan  temuan  peneliti  menunjukkan  bahwa,  orang-orang  yang  menduduki JFPPBJ  ini  belum  memiliki  sertifikat  dan  kemampuan  apapun  dalam  bidangnya.  Adapun pada hakikatnya, orang-orang yang menduduki di JFPPBJ bukanlah mereka yang menduduki jabatan struktural  eselon  melainkan  mereka  yang dibentuk  dan diangkat sendiri  oleh LKPP. Fakta  yang  terjadi  saat  ini,  JFPPBJ  seakan-seakan  diintrevensi  oleh  Jabatan  Struktural, bahkan dengan munculnya Perman-RB No. 29 Tahun 2020 ini, eselon 3 dan 4 ditiadakan dan dipindahkan ke JFPPBJ, sedangkan untuk eselon 1 dan 2 masih tetap diadakan.
Penghapusan  pejabat  eselon  3  dan  4  yang  dialih  fungsikan  ke  jabatan  fungsional tersebut  menimbulkan  adanya  kesenjangan  kompetensi  dengan  kualifikasi  jabatan  yang  ada sehingga menimbulkan kesenjangan kemampuan dalam melakukan tugas dan tanggungjawab jabatan  yang  telah  ditetapkan.  Hakikatnya,  rencana  penghapusan  jabatan  eselon  3  dan  4 sebenarnya  sudah  pernah  dibahas  oleh  Kementrian  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan Reformasi  Birokrasi  (KemenPAN-RB)  sejak  tahun  2020.  Penghapusan  Jabatan  tersebut merupakan  salah  satu  bagian  dari  penyederhanaan  birokrasi  dan  prioritas  kerja  lima  tahun kedepan Presiden dan Wakil Presiden yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun  2020  tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Nasional  Tahun  2020-2024. Penyederhanaan  birokrasi  tersebut  mencakup  dua  hal  diantaranya  penyederhanaan  birokrasi menjadi dua level eselon dan pengalihan jabatan struktural menjadi jabatan fungsional (Buku Statistik PNS, Badan Kepegawaian Negara, 2020).
Tujuan dari pengalihan jabatan tersebut adalah untuk memindahkan fokus pegawai dari posisi  jabatan  administrasi  atau  lebih  dikenal  dengan  jabatan  struktural  ke  posisi  jabatan fungsional.  Penghapusan  tersebut  merupakan  salah  satu  upaya  dalam  penyederhanaan birokrasi  pemerintah  dan  diharapkan  dapat  mengurangi  biaya  yang  tidak  diperlukan. Penyederhanaan birokrasi juga bertujuan dalam meningkatkan efektivitas pemerintahan serta mempercepat  dalam  pengambilan  keputusan  sebagai  upaya  peningkatan  pelayanan  publik (Glassie,  2018).  Pengalihan  jabatan  struktural  tersebut  dapat  mengurangi  jumlah  jabatan struktural atau admisitrasi dan akan memperkaya jabatan fungsional (keahlian).
Perman-RB No. 29 Tahun 2020 ini berbeda dengan LKPP dimana mereka melakukan verifikasi  terhadap  standarisasi  masuk  JFPPBJ  sebagai  tolak  ukur  atau  uji  kompetensi mengingat  adanya  kefungsionalan  atau  keahlian  dalam  kepegawaian.  Adapun  realita  yang ada  seseorang  yang  berkedudukan  di  eselon  1,  2,  3  dan  4  belum  sesuai  dengan  bidangnya, karena  keberadaan  mereka  di  JFPPBJ  ini  diangkat  secara  tiba-tiba  yang  disebabkan  oleh adanya  Perman-RB  No.  29  Tahun  2020  ini  dengan  kata  lain  tanpa  adanya  pengalaman sebelumnya dalam hal pengadaan barang dan jasa.
Jabatan Fungsional itu terdiri atas lima macam, adapun yang akan peneliti bahas dalam penelitian  ini  terfokus  pada  JFPPB,  dimana  bagaimana  mungkin  orang  yang  sebelumnya belum tentu lulus kompetensi dalam JFPBJ yang ditetapkan oleh LKPP ternyata secara tiba- tiba diangkat jadi JFPBJ sedangkan dirinya belum memenuhi beberapa standarisasi yang ada atau mungkin  tidak  secara maksimal  menguasai  apa  yang ada di  lapangan  yakni  di  wilayah JFPBJ.
Berdasarkan  observasi  awal  yang  peneliti  temukan  di  lapangan  kerja,  dari  sekitar  55 orang  yang  menduduki  JFPPB  masih  belum  tersertifikasi,  masih  meraba-raba  dan  masih sibuk  dengan  pekerjaan  lainnya.  Berdasarkan  400  orang  yang  telah  menduduki  JFPPBJ terdapat  120  orang  yang  memilih  mundur  dari  jabatan  tersebut  disebabkan  oleh ketidakpahaman mereka perihal JFPPBJ.
Landasan  yang  dijadikan  dasar  ialah  Permen  PANRB  No.  28  tahun  2019  tentang Penyataraan  Jabatan  Administrasi  ke  dalam  Pengalihan  Jabatan  Fungsional  terdapat simplifikasi  dalam  pengalihan  jabatan  administrasi  ke  dalam  jabatan  fungsional  dengan diberikannya surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh Menteri PANRB salah satunya tanpa adanya  uji  kompetensi  dalam  pengalihan  jabatan  administrasi  ke  jabatan  fungsional, sedangkan  jika  melalui  inpassing  atau  perpindahan  jabatan,  terdapat  syarat  dan  ketentuan yang harus dipenuhi oleh masing-masing individu yang ingin beralih jabatan menjadi pejabat fungsional.
Berdasarkan  uraian  diatas,  permasalahan  yang  akan  dibatasi  peneliti  dalam  penelitian ini adalah kelayakan kualitas terkait  implementasi penyetaraan jabatan fungsional pengelola pengadaan  dan  barang  dan  dan  meninjau  bahwasanya  fakta  yang  ada  di  lapangan  masih belum  terlalu  efektif  dan belum  layak. Hal  ini dilihat dari  mereka  yang  menduduki  JFPPBJ harus  terus  berusaha  dalam  berkompeten  dilihat  dari  mereka  yang  masih  belum  menguasai pekerjaan  mereka.  Hal  ini  tentu  berbeda  dengan  lembaga  LKPP  sebelumnya  yang  harus melakukan  standarisasi  dan  verifikasi  sebagai  tolak  ukur  dan  uji  kompetensi  mengingat adanya  kefungsionalan  (keahlian)  dalam  kepegawaian.  Beberapa  penjelasan  yang  telah diuraikan  peneliti  hendak  mengangkan  tema  penelitian  tentang  kaitannya  JFPPBJ  terhadap suatu kemajuan atau sirnejitas yang ada di lingkungan kemendikbudristek karena mengingat JFPPBJ  yang  harusnya  dari  LKPP  ternyata  malah  diambilkan  dari  penyetaraan  jabatan struktural yang mana tidak memenuhi standarisasi atau tolak ukur yang sudah ditetapkan oleh LKPP.

## METODE
Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan paradigma penelitian kualitatif yang menurut Moleong (2012, hlm. 50-51), merupakan paradigma kontruktivisme. Subjek dalam penelitian ini  adalah:  1)  Koordinator  Subtansi  Pendampingan,  Konsultasi  Dan/Bintek  PBJ,  2) Koordinator  Substansi  Pembinaan  Sumber  Daya  Manusai  dan  Kelembagaan,  3)  Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, dan 4) Biro Sumber Daya Manusia Sekretaris Jenderal  Kemendikbudristek.  Adapun  yang  merupakan  objek  dalam  penelitian  ini  adalah, implementasi  perubahan  kebijakan  jabatan  dari  jabatan  administrasi  ke  jabatan  fungsional, dan  dampak  adanya  perubahan  kebijakan    jabatan  administrasi  ke  jabatan  fungsional  di Lingkungan  Kemendikbudristek.  Adapun  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah
data  primer  dan  sekunder.  Data  primer  diperoleh  dengan  menggunakan  metode  wawancara yang  mendalam  (indepth  interview)  terhadap  narasumber.  Sementara  data  sekunder  dalam penelitian ini yaitu segala hal yang berhubungan dengan konsep, teori dan referensi-referensi yang berkaitan dengan penanganan keluhan baik yang bersumber dari buku, jurnal, undang- undang, peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan pemerintah, yang dalam hal ini peneliti menggunakan  aplikasi  sistem  informasi  pengelola  barang  dan  jasa  dan  dokumen-dokumen yang  berhubungan  dengan  Perubahan  Kebijakan  Penyetaraan    Jabatan  Administrasi  Ke Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Di Lingkungan Kemendikbudristek baik yang berupa buku, artikel dan lain sebagainya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kebijakan  Perubahan  Jabatan  Administrasi  ke  Jabatan  Fungsional  Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Kemendikbudristek
Adanya  Perman-RB  No.  29  Tahun  2020  menybabkan  .JFPPBJ  harus  melakukan pengajuan terhadap LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) dengan meengadakan  inpasing  atau  penyesuaia  tidak  berlaku  lagi  dengan  muncul  sebuah  kebijakan baru bahwa jabatan struktural atau administrasi eselon 3 dan 4 yang akan menduduki JFPPBJ tidak  perlu  melakukan  inpasing  atau  penyesuaian.  Hal  tersebut  dikemukakan  langsung  oleh Presiden  Joko  Widodo  pada  pidato  pelantikan  periode  kedua  yang  semakin  perhatian terhadap penguatan Jabatan Fungsional dalam birokrasi. Salah satu filosofi dari lima agenda kerja  kabinet  yaitu  penyederhanaan  birokrasi  yang  panjang  dan  menyederhanakan  sistem eselon  birokrasi.  Dalam  hal  ini  Presiden  Joko  Widodo  meminta  penyederhanaan  eselon menjadi  dua  level  dan  menggantinya  dengan  jabatan  fungsional  yang  menghargai  keahlian dan  kompetensi.  Menteri  Pendayagunaaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi Republik  Indonesia  (MenPAN-RB)  telah  merespon  arahan  Presiden  tersebut  dengan menerbitkan  PermenPAN-RB  Nomor  28  Tahun  2019  tentang  Penyetaraan  Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional. Berdasarkan kebijakan ini, seseorang yang saat ini  duduk  dalam  jabatan  administrasi  (administrator/eselon  III,  pengawas/  eselon  IV,  dan pelaksana/eselon  V)  yang  masuk  dalam  kriteria  penyederhanaan  dapat  dialihkan  ke  dalam jabatan fungsional yang relevan.
Penghapusan  pejabat  eselon  3  dan  4  yang  dialih  fungsikan  ke  jabatan  fungsional tersebut  menimbulkan  adanya  kesenjangan  kompetensi  dengan  kualifikasi  jabatan  yang  ada sehingga menimbulkan kesenjangan kemampuan dalam melakukan tugas dan tanggungjawab jabatan  yang  telah  ditetapkan.  Hakikatnya,  rencana  penghapusan  jabatan  eselon  3  dan  4 sebenarnya  sudah  pernah  dibahas  oleh  Kementrian  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan Reformasi  Birokrasi  (KemenPAN-RB)  sejak  tahun  2020.  Penghapusan  Jabatan  tersebut merupakan  salah  satu  bagian  dari  penyederhanaan  birokrasi  dan  prioritas  kerja  lima  tahun kedepan Presiden dan Wakil Presiden yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun  2020  tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Nasional  Tahun  2020-2024. Penyederhanaan  birokrasi  tersebut  mencakup  dua  hal  diantaranya  penyederhanaan  birokrasi menjadi dua level eselon dan pengalihan jabatan struktural menjadi jabatan fungsional (Buku Statistik PNS, Badan Kepegawaian Negara, 2020).
Berdasarkan  temuan  penelitian  di  atas  mengenai  kebijakan  penyetaraan  jabatan administrasi ke jabatan fungsional  Pengelola  Pengadaan Barang  dan   Jasa sangat mendadak dan tidak didisukusikan oleh penerima kebijakan sehingga perlu dilakukan penyesuaian pola kerja di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Perencanaan terkait  kebijakan  tersebut  menyebabkan  penempatan  pegawai  pengelola  pengadaan  barang dan jasa belum optimal karena pada awalnya tugas pejabat struktural  berbeda dengan pejabat fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa. Tidak ada solusi yang diberikan sehingga para  pejabat  struktural  harus  menerima  perpindahan  penyetaraan  tersebut  dengan  terpaksa,
namun  pada  pertengahan  jalan  menpan  memberikan  kebijakan  diberikan  berupa  solusi perpindahan ke JF Lain. Info mengenai pengembangan karir Jabatan Fungsional masih sangat minim dikarenakan kebijakan yang cepat berubah-ubah.
Hasil  penelitian  terdahulu  oleh    Widya  Timur  Panca  R.N.  Amin  Fauzi  Yakup  Tara Satyawati  (2022)  Implementasi  penyetaraan  di  Universitas  Negeri  Surabaya  telah dilaksanakan  dengan  baik  sesuai  ketentuan,  namun  masih  ditemukan  ketidaksesuaian  latar belakang  pendidikan  dengan  jabatan  fungsionalnya,  terdapat  ketidakcocokan  dari  jabatan fungsional dengan penempatan unit kerja yang menyebabkan kurangnya dampak positif bagi catatan kerja mereka dan penurunan dukungan keuangan.
Temuan  penting  pertama  yang  ditemukan  oleh  penulis  ialah  terdapat  perbedaan mendasar  yang  menunjukan  kebaharuan  penelitian  penulis  dibandingkan  dengan  penelitian yang dilakukan oleh Widya Timur Panca dkk (2022) dengan judul Implementasi Penyetaraan Jabatan  Administrasi  telah  dilaksanakan  dengan  baik  sesuai  ketentuan,  namun  masih ditemukan ketidaksesuaian latar belakang pendidikan dengan jabatan fungsionalnya, terdapat ketidakcocokan  dari  jabatan  fungsional  dengan  penempatan  unit  kerja.  Sementara  penulis menemukan bahwa walupun penyesuaian sudah dilakukan namun   pada  pertengahan  jalan menpan  memberikan  kebijakan  diberikan  berupa  solusi  perpindahan  ke  Jabatan  Fungsional lain sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi.

## Implementasi  Kebijakan    perubahan  Jabatan  Administrasi  ke  Jabatan  Fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Fungsional di Lingkungan Kemendikbudristek
Berdasarkan  temuan  penelitian  di  atas  mengenai  implementasi  perubahan  Jabatan Administrasi  ke  Jabatan  Fungsional  Pengelola  Pengadaan  Barang  dan  Jasa  Fungsional  di Lingkungan  Kemendikbudristek,  menunjukkan  bahwa  Pada  awal  penyetaraan  jabatan administrasi  ke  jabatan  fungsional  pada  awalnya  pegawai  sangat  bingung  terhadap  sistem kerja. Kurangnya komunikasi antara pemberi kebijakan dan penerima kebijakan karena pada saat  pelaksanaan  tugas  masih  disesuaikan  dengan  tugas  dan  fungsi  eselon  sebelumnya menyebabkan implementasi kebijakan  belum berjalan baik. Dengan adanya kelompok kerja atau  tim  kerja  tersebut  penerapan  dalam  pekerjaan  sehari-hari  sangat  membingungkan sehingga ada sebutan “fungsional rasa struktural” Implementasi kebijakan perubahan  jabatan struktural  menjadi  jabatan  fungsional  di  Kemendikbudristek  terlalu  cepat  dan  terburu- buru.Seharusnya  dipetakan  dulu  jabatan  fungsional  apa  yang  diperlukan  dan  jabatan struktural  apa  yang  tetap  harus  ada  di  kementerian  dengan  memperhatikan  pengembangan karir  pegawai.  Kebijakan  di  kemdikbud  lebih  banyak  pimpinan  melihat  jabatan  terakhirnya sehingga pejabat yang jabatan administratif terakhirnya adalah kasubbag kepegawaian, maka diangkat  menjadi  JF  analis  kepegawaian.  Sehingga  background  pejabat  administratif  di kemendikbudristek  ini  sebagian  belum  memiliki  kemampuan  di  susbtansi  pekerjaan  yang diperlukan  dalam  tugas  sebagai  JF.  Seharusnya  pegawai  yang  berminat  ke  JF  tertentu  dan kebutuhan  sertifikasi  kompetensinya.  Misalnya,  pejabat  struktural  yang  berminat  ke  JF  PBJ ditugaskan  mengikuti  uji  kompetensi  PBJ  level  1,  pejabat  yang  berminat  ke  Arsiparis ditugaskan  mengikuti  uji  kompetensi  arsiparis,  dst,  sehingga  pejabat  yang  akan  menjadi fungsional  memiliki  kompetensi  sesuai  dengan  kebutuhan  jabatan  fungsionalnya  meskipun pada  akhirnya  menpan  memberikan  kebijakan    berupa  solusi  perpindahan  ke  Jabatan Fungsional  lain  sesuai  dengan  kualifikasi  dan  kompetensi  tetapi  hal  tersebut  membutuhkan waktu  yang  relatif  lama  dan  tidak  instan  untuk  memetakan  kualifikasi  dan  kompetensi  di lingkungan Kemendikbudristek.
Dari  Implementasi  Kebijakan  tersebut  berdasarkan  George  C.  Edward  III  (Nawawi, 2010:138)  belum  berhasil  mempengaruhi  keberhasilan  suatu  implementasi  Coomunication (komunikasi)  disebabkan  Kurangnya  komunikasi  antara  pemberi  kebijakan  dan  penerima kebijakan  karena  pada  saat  pelaksanaan  tugas  masih  disesuaikan  dengan  tugas  dan  fungsi
eselon  sebelumnya  menyebabkan  implementasi  kebijakan    belum  berjalan  baik., Resources (Sumber Daya) pada awal kebijakan tersebut diberlakukan  background pejabat administratif di kemendikbudristek ini sebagian belum memiliki kemampuan di susbtansi pekerjaan yang diperlukan  dalam  tugas  sebagai  Jabatan  Fungsional, Bureaucratic  Structure (Struktur Birokrasi) Dengan adanya kelompok kerja atau tim kerja tersebut penerapan dalam pekerjaan sehari-hari  sangat  membingungkan  sehingga  ada  sebutan  “fungsional  rasa  struktural” Seharusnya dipetakan dulu jabatan fungsional apa yang diperlukan dan jabatan struktural apa yang tetap harus ada di kementerian dengan memperhatikan pengembangan karir pegawai.
Temuan  ini  sejalan  dengan  penelitian    Wilga  Lazul  Nuviandra  dan  Munari  Kustanto (2023), bahwa Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melakukan implementasi penyetaraan jabatan administrasi  ke  jabatan  fungsional  di  Kabupaten  Sidoarjo  masih  belum  optimal.  Masih banyak  ditemukan  kendala  dalam  implementasi  baik  dalam  dimensi  komunikasi,  sumber daya manusia, dan struktur organisasi.
Hasil  penelitian  terdahulu  lainnya  oleh    Saifuddin,  Nelliraharti  (2022)  dengan  judul Implementasi  Kebijakan  Penyetaraan  Jabatan  Administrator  dan  Pengawas  ke  Jabatan Fungsional  (studi  kasus  di  uin  ar-raniry  banda  aceh)  Hasil  analisis  terhadap  faktor-faktor menunjukkan bahwa  secara umum  implementasi kebijakan penyetaraan jabatan  Adminitrasi ke  jabatan  fungsional  masih  belum  optimal  terutama  pada  unsur  komunikasi,  disposisi  dan struktur birokrasi.
Penelitian  tersebut  sejalan  dengan  penelitian  ini  yaitu  Pada  unsur  komunikasi berjenjang  yang  kurang  dan  informasi  yang  tidak  tersampaikan  mengenai  substansi penyetaraan kepada  pejabat pengawas terdampak. Pada unsur struktur birokrasi masih perlu optimalisasi  melalui  desain  organisasi  dan  struktur  organisasi  setelah  penyetaraan  dengan proses bisnis baru dengan berbasis jejaring (networking) kompetensi

## Dampak  Adanya  perubahan  kebijakan  Penyetaraan  Jabatan  Administrasi  ke  Jabatan Fungsional  Pengelola  Pengadaan  Barang  dan  Jasa  di Lingkungan  Kemendikbudristek terhadap Fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia
Berdasarkan  temuan  peneliti  dijelaskan  bahwa  kompensasi  tidak  terlalu  berdampak sangat  singnifikan  pada  kebijakan  penyetaraan  jabatan  admnistrasi  ke  jabatan  fungsional pengelola  pengadaan  barang  dan  jasa.  Pentingnya  Diklat,  Bimbingan  Teknis,  dan  Uji Kompetensi  dalam  menunjang  tugas  pekerjaan  sehari-hari  sebagai  Pengelola  Pengadaan Barang dan Jasa. Pentingnya kompetensi pada jabatan fungsional sebenarnya juga mendapat perhatian serius dalam regulasi penyetaraan jabatan. Permen PAN-RB Nomor 17 Tahun 2021 secara  tegas  menyebutkan  dalam  Pasal  8  Ayat  (2)  bahwa  penyetaraan  jabatan  dilakukan setelah mengikuti dan lulus uji kompetensi. Kinerja dari pegawai dengan penyetaraan jabatan struktural  ke  fungsional    berpotensi  mengalami  penurunan.  Mengingat  dalam  jabatan fungsional  kinerja  diukur  dengan  pemenuhan  Angka  Kredit  Tahunan  (AKT)  sehingga pengembangan karier belum jelas.
Temuan  ini  sejalan  dengan  penelitian    Wilga  Lazul  Nuviandra  dan  Munari  Kustanto (2023),  bahwa  Penyetaraan  jabatan  pada  sisi  lain  juga  masih  menyisakan  banyak permasalahan yang berpotensi mengganggu pola karier pejabat fungsional hasil penyetaraan. Simplifikasi  terhadap  uji  kompetensi  dan  batasan  usia  dalam  proses  penyetaraan  jabatan berpeluang  menghasilkan  paradoks  ASN  profesional.  Manakala  kondisi  ini  tidak  segera ditangani,  maka  harapan  mewujudkan  birokrasi  yang  agile  dan  dinamis  menjadi  sebuah  hal yang mustahil.
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Arie  Pratama  dkk  (2022)  menyebutkan  bahwa  hasil analisis  data  menunjukkan  bahwa  nilai  original  sampel  pengaruh  variabel  penyederhanaan birokrasi  terhadap  kinerja  pegawai  pada  Lingkup  BPS  Se-Provinsi  Maluku  Utara  adalah sebesar 0,662, nilai t statistiknya 6,762 ≥ 1,982 (t tabel), dan nilai P Values nya 0,000 ≤ 0,05,
sehingga terdapat pengaruh yang signifikan positif antara penyederhanaan birokrasi terhadap kinerja  pegawai  pada  Lingkup  BPS  Se-Provinsi  Maluku  Utara  sehingga  dapat  disimpulkan bahwa  penyederhanaan  birokrasi  berpengaruh  terhadap  kinerja  pegawai  Lingkup  BPS  Se- Provinsi  Maluku  Utara.  Hal  ini  juga  dapat  diartikan  bahwa  penyederhanaan  birokrasi berpengaruh  signifikan  positif  terhadap  kinerja,  semakin  diberlakukannya  penyetaraan jabatan.  struktural  ke  jabatan  fungsional  akan  mengakibatkan  peningkatan  kinerja  pegawai, demikian juga sebaliknya.
Pada  penelitian  tersebut  sejalan  dengan  penelitian  ini  bahwa  Pejabat  yang  terdampak kebijakan  penyetaraan  jabatan,  pada  prakteknya  diamanahi  sebagai  koordinator  atau  sub koordinator, yang dengan kata lain, mereka masih diberikan kewenangan dan tanggung jawab dalam bidang tertentu sebagaimana yang melekat pada jabatan sebelumnya. Sehingga muncul “pejabat  fungsional  rasa  struktural”.  Kondisi  ini  menambah  beban  pejabat  yang  terdampak penyetaraan. Di satu sisi, yang bersangkutan harus mengikuti iklim kerja jabatan fungsional yang berbasis kinerja perorangan dengan bukti pengumpulan angka kredit, di sisi lain diberi beban, tanggung jawab serta peran sebagaimana jabatan struktural yang sebelumnya dijabat.

## KESIMPULAN
Berdasarkan pada bab hasil analisa dan pembahasan, penulis akan menarik kesimpulan dari  hasil  penelitian  atau  penulisan  tesis  ini.    Adapun  kesimpulan  dari  hasil  penelitian  ini sebagai berikut:
1. Kebijakan  penyetaraan  jabatan  administrasi  ke  jabatan  fungsional  Pengelola  Pengadaan Barang  dan    Jasa  sangat  mendadak    dan  tidak  didisukusikan  oleh  penerima  kebijakan sehingga perlu dilakukan penyesuaian pola kerja di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,  Riset  dan  Teknologi.  Perencanaan  terkait  kebijakan  tersebut  menyebabkan penempatan  pegawai  pengelola  pengadaan  barang  dan  jasa  belum  optimal  karena  pada awalnya tugas pejabat struktural  berbeda dengan pejabat fungsional Pengelola Pengadaan Barang  dan  Jasa.  Tidak  ada  solusi  yang  diberikan  sehingga  para  pejabat  struktural  harus menerima  perpindahan  penyetaraan  tersebut  dengan  terpaksa,  namun  pada  pertengahan jalan menpan memberikan kebijakan diberikan berupa solusi perpindahan ke JF Lain. Info mengenai  pengembangan  karir  Jabatan  Fungsional  masih  sangat  minim  dikarenakan kebijakan yang cepat berubah-ubah.
2. Kurangnya komunikasi antara pemberi kebijakan dan penerima kebijakan karena pada saat pelaksanaan  tugas  masih  disesuaikan  dengan  tugas  dan  fungsi  eselon  sebelumnya menyebabkan  implementasi  kebijakan    kebijakan  perubahan    jabatan  struktural  menjadi jabatan fungsional di Kemendikbudristek belum berjalan baik.
3. Pejabat  fungsional  yang  terdampak  kebijakan  penyetaraan  jabatan,  pada  prakteknya diamanahi sebagai koordinator atau sub koordinator, yang dengan kata lain, mereka masih diberikan  kewenangan  dan  tanggung  jawab  dalam  bidang  tertentu  sebagaimana  yang melekat pada jabatan sebelumnya. Sehingga muncul “pejabat fungsional rasa struktural”. Kondisi  ini  menambah  beban  pejabat  yang  terdampak  penyetaraan.  Di  satu  sisi,  yang bersangkutan  harus  mengikuti  iklim  kerja  jabatan  fungsional  yang  berbasis  kinerja perorangan  dengan  bukti  pengumpulan  angka  kredit,  di  sisi  lain  diberi  beban,  tanggung jawab serta peran sebagaimana jabatan struktural yang sebelumnya dijabat.

## REFERENSI
Andriani,  Lufi.  (2016).  Tesis.  Analisis  Pengangkatan    Pegawal    Negeri  Sipil  (PNS)  Jabatan Fungsional Tertentu  Dalam Meningkatkan Profesionalisme Pegawai  Pada Pemerintah Kabupaten Bungo. Universitas Terbuka.
Buku Statistik Pegawai Negeri Sipil. 2020. Badan Kepegawaian Negara.
Creswell,  J.  W.  (2016).  Research  Design  Pendekatan  Kualitatif,  Kuantitatif  dan  Campuran. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
Daniarsyah,  Dida.  (2020).  Menghalau  Perilaku  Kontraproduktif:  Transformasi  Jabatan Administrasi Menjadi Jabatan Fungsional. Journal of Indonesian Public Administration and  Governance  Studies  (JIPAGS).  p-issn  :  2549-0435,  e-issn:  2549-1431. https://www.academia.edu/90688421/Menghalau_Perilaku_Kontraproduktif_Transfor masi Jabatan_Administrasi_Menjadi_Jabatan_Fungsional
Direktorat  Pengembangan  Profesi  dan  Kelembagaan  Kedeputian  Pengembangan  dan Pembinaan SDM Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 2020.
Dunn,  N.  William.  (1998).  Pengantar  Analisis  Kebijakan  Publik.  Jakarta:  Gadjah  Mada University Press.
Glassie, N. T. (2018). Public Sector Management and Reform: Cook Islands experience. Asia
Pacific
Journal
of Public Administration, 40(4),
https://doi.org/10.1080/23276665.2018.1543083 diunduh pada 25 Desember 2022. Handoko. (2017) Manajemen Sumber Daya Manusia . (Edisi Revisi) Jakarta: Bumi Aksara. Hasibuan, Malayu Sp. 2012. Manajemen SDM . Edisi Revisi, Cetakan Ke. Tigabelas. Jakarta: Bumi Aksara.
Joko Widodo. (2008). Analisis Kebijakan Publik. Jakarta: Bayumedia.
Kusuma,  Lintang  Indira  dkk.  2020.  Tesis.  Penyetaraan  Jabatan  Administrasi  ke  dalam Jabatan Fungsional Dalam Rangka Reformasi Birokrasi Di Indonesia=Transition From Administrative  Positions  To  Functional  Positions  For  Bureaucratic  Reform  In Indonesia. URI: https://lib.ui.ac.id/detail?id=20514227&lokasi=lokal
Leni Rohida, dkk. 2018. Implementasi Pengalihan Jabatan Struktural ke Jabatan Fungsional melalui  Inpassing/Penyesuaian  (Studi  kasus  di  Universitas  Padjadjaran).  Civil  Service 12(1).
Mahendra,  Raja  Oka.  2021.  Tesis.  Analisis  Pengangkatan  Pegawai  Negeri  Sipil  Dalam Jabatan  Fungsional  Analis  Kepegawaian  Melalui  Jalur  Inpassing  Pada  Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau. https://repository.uir.ac.id/11580/1/177121027.pdf Mangkunegara , A. A. Anwar Prabu. 2016. Manajemen Sumber Daya Manusia . Perusahaan, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
Moleong,  Lexy  J.  (2012).  Metodologi  Penelitian  Kualitatif.  Bandung:  PT  Remaja Rosdakarya.
Muhlis  Irfan. (2013).  Pengalihan Jabatan  Struktural  Ke  Jabatan Fungsional: Suatu  Telaahan Penghapusan Jabatan Eselon Iii Dan Iv Di Badan Kepegawaian Negara (The Reposition Of  Structural  To Functional Position:  Study  Of  Elimination  Of  The  Eselon  Iii  And  Iv Position At Badan Kepegawaian Negara). Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS 7(1).
Nawawi , Hadari. (2010). Perencanaan Sumber Daya Manusia Untuk Organisasi . Profit yang Kompetitif. Yogyakarta: UGM Press.
Neuman, W. L. (2000). Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches Fourth Edition . New York: Allyn and Bacon. Nugroho, Riant. (2011). Public Policy . Jakarta,PT. Elex Media Komputindo. Pasolong, Harbani. (2010). Teori Administrasi Publik . Bandung:Alfabeta.
Peraturan  Badan  Kepegawaian  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2020  Tentang Pembinaan  Kepegawaian  Jabatan  Fungsional  Pengelola  Pengadaan  Barang/Jasa;  Pasal 5 Bagian Pangkat dan golongan ruang Jabatan Fungsional PPBJ.
Peraturan  Badan  Kepegawaian  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2020  Tentang Pembinaan Kepegawaian Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Bagian Kedua Tentang Tugas Jabatan Pasal 3.
PERMAN PANRB Nomor 29 Tahun 2020.
PERPRES  No.  62  Tahun  2021  tentang  Kementerian  Pendidikan,  Kebudayaan,  Riset  dan Teknologi.
R.N.,  Widya  Timur  Panca  dkk.  (2022).  Implementasi  Penyetaraan  Jabatan  Administrasi Tenaga  Kependidikan  Ke  Jabatan  Fungsional  Di  Universitas  Negeri  Surabaya.  Jurnal Dinamika
Manajemen Pendidikan (JDMP) 7(1). DOI : https://doi.org/10.26740/jdmp.v7n1
Rakhman, F. A. (2020). Pengalihan Jabatan Struktural Ke Jabatan Fungsional: Suatu Analisa Kompensasi Atas Penghapusan Jabatan. Jurnal Aparatur 4(2).
Rakhmawanto,  Ajib.  (2016).  Model  Pengangkatan  Jabatan  Pimpinan  Tinggi  Aparatur  Sipil Negara  Dalam  Perspektif  Uu  Nomor  5  Tahun  2014  (A  Model  Of  Position  High Leadership Appointment Of State Civil Apparatus In Perspective Of The Law Number 5 Year 2014). Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 16(4).
Ratih Anggraen, dkk. 2013. Evaluasi Kebijakan Publik (Evaluasi Terhadap Proses Pengadaan Anjungan  Mandiri  Kepegawaian  Berdasarkan  Perpres  No.  54  Tahun  2010  di  Badan Kepegawaian  Daerah  Kota  Malang).  Jurnal  Administrasi  Publik  (JAP),  1(1). http://administrasipublik.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jap/article/view/19
Robbi,  M  Fadli.  (2017).  Skripsi.  Pengisian  Jabatan  Fungsional  di  Inspektorat  Kota  Bandar Lampung. Fakultas Hukum Universitas Lampung.
Rusmini.  Aplikasi  Dan  Evaluasi  Kebijakan  (Analisis  Kebijakan  Walikota  Jambi  Tentang Penghapusan  Pungutan  Sekolah  Dari  Masyarakat).  Proceeding  The  1 st Annual Conference on Islamic Education Management (ACIEM).
Satori. (2009). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta. Sedarmayanti.  (2013).  Manajemen  Sumber  Daya  Manusia:  Reformasi  Birokrasi  dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Bandung. PT Refika Aditama.
Suhadak  dan  Suradji.  (2001).  Administrasi  Kepegawaian  Negara.  Jakarta:  Badan Administrasi Kepegawaian Negara.
Teguh  Sulistiyani,  A.,  &  Sukmayeti,  E.  (2007).  Pengembangan  Jabatan  Fungsional  Di Lingkungan Pemerintah Daerah. Civil Service Journal.pdf. 1(2).
UU NO. 5 Tahun 2014 tentang Kedudukan Jabatan Fungsional
Winarno,  Budi.  (2007).  Kebijakan  Publik:  Teori  dan  Proses,  (Edisi  Revisi),  Yogyakarta:
Media Pressindo, ISBN -979-222-207-3.
Zainuddin, Ali. (2011). Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafik