licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/yuridika/
Investasi Asing Di Kota Batam: Sebuah Kemudahan dan Aspek Hukumnya erlawanan Pihak Ketiga Pemegang Sertifikat Hak Pakai Atas Sita Eksekusi Tanah Sriwedari The Significanity of Academic Manuscripts Dignity on Legal Products Shally Mahdayatul Hasanah 1 , Busyra Azheri 2 Azmi Hawari Sunny 1 , Artaji 2 , Betty Rubiati 3 Muhammad Ramadhana Alfaris 1 , Sulthon Miladiyanto 2
1 Fakultas Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Andalas, shallymahdayatulhlaw@gmail.com 2 Universitas Andalas 1 Fakultas Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Padjadjaran, azmi18004@mail.unpad.ac.id 2 Fakultas Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Padjadjaran, Indonesia 3 Fakultas Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Padjadjaran, Indonesia 1 Faculty of Law, Universitas Widya Gama, Malang, Indonesia, ramadhanaalfaris@yahoo.com 2 Faculty of Law, Universitas Widya Gama, Malang, Indonesia

## ABSTRACT
MANUSCRIPT INFO
Investment  is  an  activity  in  the  form  of  capital  investment  that  has  a  long period  of  time  and  is  intended  to  get  a  profit  in  the  future.  Batam  City  is identified with the investment climate, because of its strategic location Batam City becomes a gathering place for investors from abroad to invest. Clear legal certainty  regarding  investment  is  also  one  of  the  factors  investors  want  to invest  in  Indonesia.  Therefore,  the  government  made  several  changes regarding investment with the issuance of Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation in 2020. However, the government replaced it with Law No. 6 of 2023 on the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 on Job Creation. With the Job Creation Law, it is expected that there will be legal certainty and no overlapping regulations both in the licensing and post- licensing  process  (when  operating).  With  the  issuance  of  regulations containing rules on investment, there are certainly various changes that are felt and raise questions, especially how the Batam City government responds to these changes. This research is conducted with the aim of finding answers to  these  questions.  This  research  is  conducted  by  using  empirical  juridical approach method, which is an approach that sees and examines the laws and regulations related to the problem and then connects it with the reality in the field. The results of the research show that the Batam City government  has implemented various facilities for investors through the regulation of the Job Creation  Law,  where  the  output  of  the  Job  Creation  Law,  the  Batam  City government  made  a  Regional  Regulation  of  the  Riau  Islands  Province  on Providing Incentives and Ease of Investment. In order to make legal certainty regarding investment incentives in Batam City clearer.
Manuscript History:
Received: 2023-05-25
Accepted: 2024-03-12
Corresponding Author: Shally Mahdayatul Hasanah, shallymahdayatulhlaw@gma il.com Keywords : Investment Facility; Foreign Investment; The Job Creation Act
Widya Yuridika: Jurnal Hukum is L icensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License
Layout Version: v.7.2024 Cite this paper Hasanah, S. M., & Azheri, B. (2024). Investasi Asing Di Kota Batam: Sebuah Kemudahan dan Aspek Hukumnya. Widya Yuridika: Jurnal Hukum, 7 (1).

## PENDAHULUAN
Investasi    merupakan  suatu    kegiatan    berupa    penanaman    modal    yang    biasanya memiliki  periode  waktu  yang  panjang  serta  dimaksudkan  untuk  mendapatkan  sebuah keuntungan  di  masa  mendatang.  Investasi  dapat  digunakan  sebagai  langkah  awal  untuk menggerakkan  roda  perekonomian  suatu  negara.  Dengan  adanya  investasi,  kegiatan produksi  dapat  dilakukan  secara  masif  dan  terarah  dalam  rangka  memajukan  tingkat perkembangan  ekonomi  nasional. 1 Pada  dasarnya,  investasi  juga  merupakan  salah  satu upaya  untuk  membangun  perekonomian  negara  secara  berkelanjutan  dan  menyeluruh.
1 Kartikasari, D. (2017). The Effect of Export, Import and Investment to Economic Growth of Riau Island Indonesia. International Journal of Economics and Financial Issues ,7 (4), hlm. 663-667.
Tingkat perkembangan ekonomi sangat dipengaruhi oleh dinamika penanaman modal serta dapat mempercepat laju pembangunan. 2
Kota  Batam  sendiri  diidentikkan  dengan  iklim  berinvestasi.  Dengan  lokasinya  yang strategis, Kota Batam terletak bersebelahan dengan negara tetangganya yaitu Singapura dan Malaysia membuat Kota Batam berada pada jalur pelayaran internasional. Sehingga banyak para  investor  tidak  segan-segan  mengeluarkan  dananya  di  kota  ini  untuk  mendirikan perusahaan-perusahaan asing yang bergerak di berbagai macam sektor. Badan Pengusahaan Kawasan  Perdagangan  Bebas  dan  Pelabuhan  Bebas  Batam  (disingkat  BP  Batam)  adalah lembaga atau instansi pemerintah pusat yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik  Indonesia  Nomor  46  Tahun  2007  dengan  tugas  dan  wewenang  melaksanakan pengelolaan,  pengembangan  dan  pembangunan  kawasan  di  Kota  Batam,  Kepulauan  Riau sesuai dengan fungsi-fungsi kawasan.
Beberapa  bulan  sebelum  akhir  tahun  2020,  Pemerintah  mengeluarkan  Undang- Undang  No  11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja  (selanjutnya  disingkat  UUCK).  Undang- undang  ini  lahir  sebagai  upaya  merespon  kebutuhan  kepastian  hukum  dalam  bidang investasi  di  Indonesia.  UUCK  yang  disahkan  pada  tanggal  5  Oktober  2020  oleh  Dewan Perwakilan  Rakyat  (DPR),  kemudian  di  setujui  oleh  Presiden  dan  diundangkan  pada  2 November  2020.  Namun,  Pemerintah  Presiden  Joko  Widodo,  menerbitkan  Peraturan Pemerintah  Pengganti  Undang-undang  Nomor  2  tahun  2022  Tentang  Cipta  Kerja menggantikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, yang menurut Mahkamah Konstitusi sebagaimana terdapat dalam putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dalam amar  putusan tersebut menyatakan  bahwa pembentukan UUCK bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai  kekuatan  hukum  mengikat  secara  bersyarat  sepanjang  tidak  dimaknai,  tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan. Apabila dalam tenggang  waktu  tersebut  tidak  dilakukan  perbaikan,  maka  UUCK  dinyatakan inkonstitusional secara permanen.
Tepat pada tanggal 31 Maret 2023, Peraturan Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sudah diganti dengan pemerintah resmi mengundang-undangkan UU No.6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
Iklim    investasi    suatu    negara    sangat    tergantung    dari    peraturan    perundang- undangan yang berlaku di negara yang bersangkutan.  Rumitnya  regulasi  perizinan  dan peraturan  perizinan  yang  tidak  konsisten menyebabkan  hambatan  para  investor  untuk mendirikan  usaha  di  Indonesia  dan menyebabkan  terhambatnya  perkembangan  ekonomi di    Indonesia.  Dari  tujuan  adanya  UUCK  yaitu  untuk  menciptakan  iklim  investasi  yang bersahabat  dan  menghilangkan  administrasi  yang  berbelit-belit,  dengan  adanya  UUCK pemerintah berharap dapat memberikan kemudahan-kemudahan bagi para investor baik dalam  negeri  maupun  luar  negeri  agar  dapat  dengan  mudah  berinvestasi  di  Indonesia. pemerintah hadir untuk mendorong investasi melalui kemudahan perizinan berusaha bagi para  investor.  Selama  ini,  persoalan  tumpang  tindih  dalam  perizinan  usaha  antara kewenangan  Pusat  dan  Daerah  serta  Kementerian/Lembaga  (K/L)  telah  menyebabkan sulitnya  proses  perizinan  bagi  investor.  Tak  hanya  memakan  waktu  lama,  tetapi  calon investor juga harus melalui proses yang berlarut-larut.
Penulis  tertarik  untuk  melakukan  penelitian  dengan  tujuan  menjawab  pertanyaan; Pertama,  bagaimana  Badan  Pengusahaan  Batam  (disingkat  BP  Batam)  menyikapi kemudahan investasi asing pasca dikeluarkannya Undang-Undang No.6 Tahun 2023 tentang
2 Sari,  M.,  Syechalad,  M.  N.,  &  Majid,  S.  A.  (2016).  Pengaruh  investasi,  tenaga  kerja  dan  pengeluaran pemerintah  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  di  Indonesia.Jurnal  Ekonomi  Dan  Kebijakan  Publik Indonesia,3(2), hlm. 109-115.
Cipta Kerja. Kedua, bagaimana bentuk insentif yang diberikan kepada investor asing yang berinvestasi di Kota Batam.

## METODE
Metode  pendekatan  yang  dilakukan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  yuridis empiris, 3 yaitu  pendekatan  yang  melihat  dan  mengkaji  peraturan  perundang-undangan terkait  permasalahan  kemudian  menghubungkannya  dengan  kenyataan  yang  ada  di lapangan.  Pendekatan  yuridis  empiris  adalah  pendekatan  dengan  meneliti  data  sekunder melalui penelusuran kepustakaan, baik berupa regulasi, kebijakan, teori maupun pendapat para  ahli.  Selain  itu  juga  dilakuan  penelusuran  data  primer  yang  didapatkan  melalui wawancara. 4

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Badan  Pengusahaan  Batam  Menyikapi  Kemudahan  Investasi  Asing  Pasca Dikeluarkannya Undang-Undang No.6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja
Sejak pemerintah mengeluarkan dan mengesahkan UU No. 11 Tahun 2020  yang kini menjadi  UU  No.  6  Tahun  2023  tentang  Cipta  Kerja,  Pemerintah  Kota  Batam  tentu  ikut mengimplementasikan UUCK tersebut di Kota Batam, agar penerapan dari UUCK dan tujuan dari  UUCK  dapat  terealisasikan  dengan  baik.  Sehingga  dapat  merubah  perekonomian Indonesia khususnya Kota Batam yang mana dapat membuka banyak lapangan pekerjaan dan memajukan UMKM. Beberapa hal yang diatur dalam UUCK, seperti memangkas birokrasi dan  aturan  yang  rumit  dalam  pembuatan  perizinan,  akan  mempermudah  berbagai  jenis investasi di kota tersebut. Selain itu, kota Batam sendiri telah memiliki sejumlah fasilitas yang  mendukung  investasi,  seperti  wilayah  dengan  status Free  Trade  Zone ,  banyaknya pelabuhan dan dermaga yang mempermudah pengiriman barang, serta terdapat sejumlah pusat  bisnis  dan  teknologi.  Diharapkan  dengan  kemudahan  investasi  dan  fasilitas  yang memadai,  akan  semakin  banyak  investor  yang  tertarik  untuk  membangun  bisnis  di  kota Batam, sehingga akan menciptakan lapangan kerja yang baru dan berdampak positif pada perekonomian lokal.

## Analisa Perkembangan Realisasi Investasi PMA Berdasarkan Sektor Di Kota Batam Tahun 2020-2022
Berdasarkan hasil penelitian pada Badan Pengusahaan Batam (Disingkat BP Batam), terlihat  realisasi  investasi  berdasarkan  sektor  pada  tahun  2020-2022  di  Kota  Batam terdapat 3 sektor yaitu : sektor primer, sektor sekunder,  dan sektor tersier.
Tabel.1.1
Data Perkembangan Realisasi Investasi PMA Berdasarkan Sektor di Kota Batam Tahun 2020 S/D
2022 SEKTOR 2020 2021 2022 Pro yek Investasi (US$. Ribu) Pro yek Investasi (US$. Ribu) Pro yek Investasi (US$. Ribu) Sektor Primer Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan 5 0,0 2 0,0 1 0,0 Kehutanan 11 11,9 4 19,0 3 219,4 Perikanan 17 446,5 10 1.660,5 4 76,7 Pertambangan 58 74,6 16 30.250,2 14 424,3 Total(Sektor) 91 533,0 32 31.929,7 22 720,4
3 Soerjono Soekanto dan  Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat,  (Jakarta:CV. Rajawali,1990), hlm.15
4 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 31.
Sektor Sekunder Industri Makanan
67 160.826,5 28 21.688,8 35 137.795,9 Industri Tekstil
33 1.071,2 14 675,1 9 303,3 Industri Barang dari Kulit dan Alas Kaki 12 0,0 5 13.210,5 3 0,0 Industri Kayu 1 0,0 Industri Kertas dan Percetakan 52 7.017,8 22 6.617,7 24 3.714,4 Industri Kimia Dan Farmasi 73 52.213,9 31 6.323,2 22 140.421,0 Industri Karet dan Plastik 117 30.404,7 60 10.553,4 55 13.625,5 Industri Mineral Non Logam 9 9.436,0 3 4.276,3 8 199,1 Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya 174 18.470,2 99 23.401,3 87 60.817,2 Industri Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran, Peralatan Listrik, Presisi, Optik dan Jam 303 285.217,9 139 267.909,2 143 276.778,5 Industri Kendaraan Bermotor dan Alat Transportasi Lain 101 15.664,4 46 12.579,8 51 18.367,5 Industri Lainnya 58 6.664,2 32 22.991,8 43 16.016,9 Total(Sektor)
999 586.986,8 480 390.227,1 480 668.039,3 Sektor Tersier Listrik, Gas dan Air 16 12.721,7 10 6.016,2 13 820,8 Konstruksi 21 4,7 18 1.347,3 18 9.424,7 Perdagangan dan Reparasi 229 4.167,8 150 10.484,9 129 21.025,4 Hotel dan Restoran 54 1.904,8 17 968,1 31 861,9 Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi 43 4.092,6 28 10.326,4 35 8.217,9 Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran 59 28.390,6 35 50.134,8 36 29.762,8 Jasa Lainnya 156 4.229,3 57 2.735,6 88 7.979,3 Total(Sektor) 578 55.511,5 315 82.013,3 350 78.092,8 Total 1.668 643.031,3 827 504.170,1 852 746.852,5

## Sumber Data : Hasil Penelitian 2023
Berdasarkan  tabel  tersebut, 5 mengenai  data  perkembangan  realisasi  Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) berdasarkan sektor di Kota Batam dari tahun 2020 hingga tahun  2022.  Dapat  disimpulkan  bahwa  kita  dapat  melihat  bagaimana  perkembangan Investasi  Penanaman  Modal  Asing  berkembang  di  Kota  Batam  selama  3  tahun  terakhir, dapat dilihat pada data diatas perkembangan investasi PMA di Kota Batam pada tahun 2020 sebanyak  1.668  proyek,  pada  tahun  2021  yaitu  tahun  dimana  kondisi  investasi  sempat menurun akibat seluruh dunia sedang dilanda pandemi COVID-19 perkembangan investasi di Kota Batam pada tahun  2021 yaitu sebanyak 827 proyek, dan perkembangan investasi pada  tahun  2022  sudah  mulai  meningkat  menjadi  852  proyek,  hal  tersebut  merupakan awalan  yang  baik  bagi  Kota  Batam  sendiri  karena  sudah  berhasil  melewati  masa-masa pandemi  COVID-19  dan  sekarang  sudah  mulai  kembali  meningkatkan  sektor  Investasi  di Kota  Batam  yang  ditandai  dengan  telah  meningkatnya  jumlah  proyek  Investasi dibandingkan  dengan  tahun  sebelumnya  yaitu  tahun  2021.  Memang  kondisi  Investasi  di Kota  Batam  belum  sepenuhnya  kembali  seperti  sebelum  dilandanya  pandemi  COVID-19 Namun,  jika  dibandingkan  dengan  daerah-daerah  lain  di  Indonesia,  kota  Batam  sudah berhasil  menunjukan perubahan dan peningkatan peningkatan kecil dalam perkembangan investasi.
5 Olahan Data Kementerian Investasi/BKPM RI tentang Perkembangan Realisasi Investasi PMA Berdasarkan Sektor di Batam Tahun 2020 s/d 2022 oleh Ibu Elfi Koordinator Subdit Penanaman Modal BP Batam Pada tanggal 27 Februari 2023 pukul 09.00 WIB
Menurut  BP  Batam,    kemajuan  investasi  yang  terjadi  di  Kota  Batam  saat  ini berdasarkan  tabel  diatas    salah  satu  faktornya  adalah  dengan  dikeluarkannya  UUCK. Dimana, pengimplementasian dari UUCK di  Kota Batam tersebut sudah berjalan cukup baik. Ditandai  dengan  Pelayanan  PTSP  pada  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah disempurnakan  menjadi  lebih  efisien dan  modern.  Salah  satunya  yang paling   signifikan adalah   penyediaan   sistem   Pelayanan   Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik ( Online Single    Submission /OSS) yang  saat ini pada  UUCK berubah menjadi Online Single Submission Berbasis Resiko.
Pemerintah Kota Batam mengeluarkan Peraturan Pemerintah yang mengatur terkait Penyelenggaraan  Kawasan  Perdagangan  Bebas  dan  Pelabuhan  Bebas  yang  diatur  dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 Tahun 2021  yang juga berkaitan erat dengan PP turunan UUCK  yaitu PP No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. Peraturan  Pemerintah  ini  salah  satunya  membahas  mengenai  pelayanan  dan  perizinan. Sebab, jika ingin investasi berkembang disuatu wilayah maka pemerintah juga harus mampu memberikan  pelayanan  yang  terbaik  sehingga  ketika  investor  asing  berkeputusan  untuk menanamkan modalnya, pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah tersebut sudah bagus  dan  dapat  menghadirkan  investor-investor  asing  di  daerah  tersebut.  Karena,  jika pelayanannya  bagus  disuatu  daerah  maka  investor  semakin  tertarik  untuk  melakukan penanaman modal terlebih lagi Kota Batam sendiri memang berada di posisi strategis yang terletak di Jalur Pelayaran Internasional. Dengan kehadiran Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2021 tersebut salah satunya terdapat pengaturan mengenai online single submission dalam hal perizinan, dimana pemerintah membentuk suatu system baru yaitu Online Single Submission berbasis resiko dengan harapan dapat memberikan kemudahan kepada investor asing dalam mengurus perizinan ketika akan menanamkan modal nya atau izin berusaha di Indonesia khususnya di Kota Batam.
Berikut merupakan perbedaan yang didapati terhadap kemudahan berinvestasi salah satunya  dalam  hal  perizinan  berusaha.  Melalui  pengimplementasian Online  Single Submission dengan sistem offline sebelum adanya OSS. 6
a. Sebelumnya sebuah    perusahaan    berbentuk    PT    untuk    bisa    melakukan    kegiatan usaha  perdagangan    misalnya,    proses    yang    berjalan    sebelum    adanya    OSS    adalah dengan menyelesaikan  proses  pendiriannya  mulai  dari  akta  dan  SK  Kemenkumham dan selanjutnya  mengurus  dokumen  legalitas  dan  perizinan  usaha  di  tempat  yang berbeda.   Misalnya   SKDP   diurus   di   kelurahan,   NPWP   perusahaan   di   Kantor Pelayanan   Pajak   (KPP)   setempat,   SIUP   dan  TDP   di   kantor    kecamatan   atau walikota.
b. Dengan  adanya  OSS  sebagai  aturan  terbaru  pendirian  perusahaan  dan  izin usaha, setelah  proses  pendirian  perusahaan  berbentuk  PT  selesai  maka  proses pengajuan izin  usaha  dilakukan  secara  terintegrasi  melalui  portal  OSS.  Ditambah lagi, platform OSS ini sudah terhubung dengan sistem Administrasi Hukum Umum (AHU).  Jadi,  pada saat  pengisian  informasi  di  OSS,  data-data  yang  terkait  dengan pendirian  PT  yang ada  di  AHU  bisa  ditarik  ke  portal  OSS.  Melalui  OSS  tersebut, Pelaku  Usaha  melakukan Pendaftaran  dan  mengurus  penerbitan  Izin  Usaha  dan penerbitan  Izin  Komersial dan/atau  Operasional  secara  terintegrasi.  Melalui  OSS itu pula, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menerbitkan Perizinan Berusaha yang diajukan oleh Pelaku Usaha.
c. Kecepatan  proses  penerbitan  perizinan  juga  dapat  dipangkas,    oleh    karena    sebelum adanya    OSS    untuk    pengajuan    izin    usaha    bisa  memakan  waktu  berminggu  bahkan berbulan-bulan. Sebab, standar persyaratan dan aturan  yang  dijadikan  rujukan  antar daerah  berbeda  satu  dengan  yang  lain.  Namun OSS memiliki tantangan sendiri, karena OSS ini tidak bisa  langsung  merubah atau menjadi  norma  standar  prosedur  dan  kriteria
6 Mukhammad, Bahir, 2021. Pelaksanaan Perizinan Berbasis Risiko Pasca Undang-Undang Cipta Kerja . Jurnal Nalar Keadilan, Vol 1 No 2
(NSPK)    bagi    penyelenggaran    di  seluruh  sektor  baik  di  pemerintah  pusat  maupun pemerintah daerah.
Menurut Pasal 7 ayat (1) dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pada   perizinan   bebasis   risiko   terdapat   beberapa   penetapan   risiko   dan peringkat  skala  usaha  kegiatan  usaha,  yang  ditetapkan  menjadi,  kegiatan  usaha berisiko rendah,  kegiatan  usaha berisiko  menegah,  atau  kegiatan  usaha  berisiko tinggi. Pada  risiko rendah,  proses  pelayanan  perizinan  sangat  sederhana,  cukup dengan  pernyataan,  pelaku usaha  sudah  dapat  mendapatkan  legalitas  langsung berupa   NIB.  Selain  itu  terdapat risiko  menengah  ada  dua  yaitu  menengah  rendah dan  menengah  tinggi.  Untuk  menengah rendah  cukup  dengan  pernyataan  yang kemudian  diberikan  perizinan  berusaha  berupa NIB  dengan  Sertifikat  Standar, sedangkan   menengah   tinggi   dengan   risiko   tinggi   harus memenuhi   verifikasi, dimana  pelaku  usaha  harus  memenuhi  syarat  perizinan  kemudian barulah  dapat diterbitkan  legalitas  perizinan  berusahanya  berupa  NIB  dengan  Sertifikat Standar  dengan    status    belum    terverifikasi.    Untuk    yang    tinggi    perizinan    berusaha diberikan berupa NIB dengan Izin.
Perbedaan Online  Single  Submission dengan  perubahan  menjadi Online  Single Submission Berbasis  Resiko.  Yang  dimaksud  dengan Online  Single  Submission Berbasis Resiko adalah proses  perizinan  didasarkan  pada  tingkat  resiko  dari  skala  usaha  kegiatan usaha.  UU  Cipta  kerja memiliki  konsep  dasar  resiko trust  but  verified ,  pada perizinan trust memberikan kepercayaan kepada  pelaku usaha di Indonesia. Untuk memulai  kegiatan berusaha,  pelaku  usaha  harus  mengetahui  KBLI.  KBLI  sudah lama    diterapkan,    yang merujuk    pada Internasional Standard Industrial Classification  of  All  Economic  Activities . KBLI  merupakan  pengelompokkan  dan deskripsi  bidang  usaha  yang  digunakan  untuk penapisan    tingkat    risiko.    Pelaku  usaha    harus    mengetahui    sektor    mana    kegiatan usahanya,  setiap  kegiatan  usaha pelaku usaha harus sesuai dengan KBLI yang tercatat pada akta pendirian usaha. 7
OSS  berbasis  risiko  sudah  mengalami  beberapa  pemuktahiran.    Pemuktahiran tersebut  mencakup  validasi  dalam  OSS  berbasis  resiko,  pada  validasi  KTP    (dukcapil), Paspor  (imigrasi),  Akta  (AHU),  NPWP  (DJP).  KKPR  Darat (ATR/BPN)   dan   KKPR   Laut kemudian   dilakukan   penilaian   resiko   melalui pendekatan smart  engine. Sistem smart engine digunakan  untuk  memberikan persetujuan   secara   elektronik   yang   kemudian mengeluarkan   output   berupa perizinan berusaha.
Perbedaan  perizinan  usaha  dahulu  dan  sekarang  meliputi  beberapa  aspek, diantaranya perizinan usaha dahulu, pelaku usaha dapat melakukan kegiatan operasional setelah mendapatkan izin. Hal ini berbeda dengan kebijakan regulasi perizinan usaha yang baru,  melalui  pendekatan  risiko  apabila  risiko  pelaku  usaha  rendah,  pelaku  usaha  dapat memperoleh izin terlebih dahulu untuk melakukan persiapan dan operasional perusahaan. Jika persiapan tidak dilakukan selama 1 tahun, maka izin usaha dapat dicabut. Untuk tingkat risiko  tinggi,  harus  dilakukan  verifikasi.  Persiapan  harus  dipenuhi  terlebih  dahulu  dan persyaratan  perizinan  juga  harus  dipenuhi,  baru  kemudian  perusahaan  akan  diberikan legalitas berupa izin untuk menjalankan operasional perusahaan.
Perubahan yang dirasakan langsung oleh Badan Pengusahaan Batam setelah adanya UU Cipta Kerja, yaitu :
1. Wajib menggunakan instrumen sistem online single submission Berbasis   Resiko (OSS Berbasis Resiko). Sebagaimana yang diatur dalam PP No. 6 Tahun 2021 Pasal 10 ayat 2 yaitu :Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha di daerah wajib menggunakan Sistem OSS  yang  dikelola  oleh  Pemerintah  Pusat  terhitung  sejak  Sistem  OSS  berlaku  efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
7 Op.cit.
2. Segala  bentuk  pengawasan  terkait  investasi  di  daerah-daerah  di  manage  oleh pemerintah pusat. Pemerintah daerah memberikan kontribusi dengan cara penyediaan organ atau aparat untuk mendampingi dalam melakukan pengawasan.
3. Segala bentuk perizinan yang dibutuhkan untuk Investasi menjadi lebih sederhana
4. Pemerintah  daerah  dapat  menggunakan  hasil  dari  pengawasan  yang  dilakukan  oleh pemerintah  pusat  untuk  pengevaluasian  dan  membuat  kebijakan-kebijakan  guna memperbaiki  agar  investasi  di  daerah  dapat  membaik  dan  semakin  memberikan pelayanan yang terbaik untuk para investor.

## Hambatan yang  di rasakan oleh Badan Pengusahaan Batam, terkait perubahan yang muncul setelah dikeluarkannya Undang-Undang Cipta Kerja
Sebagaimana yang diketahui, perizinan merupakan hal terpenting dalam melakukan kegiatan  penanaman  modal.  Dimana,  pemerintah  melakukan  upaya  yang  terbaik  agar perizinan yang berbelit-belit dan  memakan  waktu yang  lama dapat  menjadi suatu  hal yang mudah dan  cepat untuk dilakukan. Hal  tersebut dibuktikan dengan dikeluarkannya System Online Single Submission pada tahun 2018 dalam PP No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik ( Online Single Submission ), dimana pada tahun 2020 terjadi perubahan menjadi Online Single Submission Berbasis Resiko yang diatur didalam UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang saat ini sudah berubah menjadi  UU No.6 Tahun 2023.
Salah satu bentuk komitmen pemerintah dalam meningkatkan peringkat kemudahan berusaha  di  Indonesia  adalah  dengan  menerbitkan  Perpres  No.  91  Tahun  2017  tentang Percepatan  Pelaksanaan  Berusaha,  dilanjutkan  dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24 Tahun  2018  tentang  Pelayanan  Perizinan  Berusaha  Terintegrasi  Secara  Elektronik  atau Online  Single  Submission (OSS).  Pasca  mulai  diimplementasikannya  OSS  sebagai  sarana penunjang ease  of  doing  business (EODB)  ternyata  memberikan  pengaruh  yang  sangat signifikan untuk memberikan kemudahan perizinan di Negara Indonesia. 8 Investasi sebagai salah  satu  kegiatan  ekonomi,  telah  menjadi  komoditas  penting  bagi  perekonomian  suatu negara.  Secara  langsung,  investasi  mampu  menggerakkan  sektor-sektor  ekonomi, penciptaan  lapangan  pekerjaan,  memungkinkan  transfer  teknologi  hingga  mendorong pertumbuhan  ekonomi. 9 Online  Single  Submission (OSS)  merupakan  program  rekontruksi sistem  pelayanan  perizinan  yang  pernah  dilakukan  pada  kantor  Pelayanan  Terpadu  Satu Pintu (PTSP) berdasarkan Pasal 25 ayat (4) Undang-Undang No. 25 Tahun 2007. OSS diatur dalam  Peraturan  Pemerintah  No.  24  Tahun  2018  tentang  pelayanan  perizinan  berusaha terintegrasi  secara  elektronik.  OSS  adalah  pengintegrasian  perizinan  berusaha  secara elektronik pelayanan perizinan dengan tujuan meningkatan dan permodalan dan usaha.
Online Single Submission berbasis resiko (selanjutnya  disebut sebagai  OSS  Berbasis Risiko)  berlaku  di    Indonesia  sejak  tahun  2021.  OSS  Berbasis  Risiko  merupakan implementasi  Peraturan  Pemerintah  Nomor    5    Tahun    2021    tentang    Penyelenggaraan Perizinan  Berusaha Berbasis Risiko (selanjutnya disebut sebagai PP Ijin Berbasis Risiko), yang    merupakan  aturan  turunan  Undang-undang  Nomor  11    Tahun  2020  Tentang Cipta Kerja (Selanjutnya disebut  UUCK). Pemberlakuan sistem ini adalah untuk mempermudah investor untuk   berinvestasi   di   Indonesia   dengan   memangkas   birokrasi sehingga pelaksanaan  perizinan  lebih  mudah  dengan  menggunakan  sistem    elektronik. 10 OSS berbasis risiko  juga  berlaku  pada  kegiatan  usaha  pertambangan,  sehingga investor wajib juga  menggunakannya  untuk  mendapatkan  ijin  usaha.  OSS      berbasis      risiko      yang
8 S Sanjoyo, S Sapriani, A Setiawan (2020). Perizinan Berusaha Melalui Online Single Submission Sebagai Ketaatan Hukum Dalam Rangka Meningkatkan Investasi , Borneo Law Review Volume 4 No.1
9 Aviliani, 2010, Mengurai Problema Investasi di Idonesia, Jurnal Diplomasi, Vol. 2 No. 2, Kementerian Luar Negeri, Jakarta, h. 37
10 Assegaf, M. I. F., Juliani, H. and Sa’adah, N. (2019) ‘Pelaksanaan Online   Single   Submission   (OSS) Dalam   Rangka   Percepatan Perizinan Berusaha Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Tengah’, Jurnal  Hukum Diponegoro, 8(2), pp. 1328– 1342.
sesungguhnya   baru   bisa   mulai digunakan  pada  bulan  Agustus tahun  2021 ini  masih belum  memberikan  gambaran  signifikan  terkait dengan  pelaksanaan  proses  perizinan yang    telah    ada    pada    bidang  pertambangan,    namun    demikian    eksistensinya    perlu mendapatkan perhatian  sehingga  dapat  dipahami  dengan  baik.
Sistem  OSS  ini  juga  memberikan  kemudahan  bisa  diakses  kapanpun  tidak  dibatasi waktu,  pemohon  bisa  melakukannya  24  jam.  Permohonan  sistem  ini  juga  tidak  dipungut biaya sama sekali, sehingga memenuhi azas kemudahan, efisiensi dan murah. Namun, tentu terdapat hambatan yang dirasakan sendiri oleh  BP Batam dalam menjalankan system Online Single Submission , Pertama, dikarenakan hal ini merupakan kemajuan baru tentu ada masa transisi  dimana  yang  sebelumnya  dilakukan  secara offline ,  kini  berubah  menjadi online sehingga pemerintah diberi tantangan baru agar dapat terus mengembangkan system OSS sehingga  system  tersebut  mampu  digunakan  hingga  di    masa  mendatang    dengan memberikan pelayanan yang baik, cepat dan  mudah. Kedua, hambatan yang dirasakan BP Batam  terhadap system  Online  Single  Submission yaitu  saat  ini  OSS    dikendalikan  oleh pemerintah  pusat, sehingga  daerah  tidak  memiliki kewenangan  secara  langsung  untuk mengurusi system di daerah nya masing-masing. Hambatan tersebut sangat dirasakan oleh BP Batam melalui  DPM PTSP  ketika ada  investor yang mengalami kesulitan terhadap OSS, DPM  PTSP  Kota  Batam  tidak  dapat  berbuat  apa-apa  selain  menunggu  penyelesaian  dari pusat.  Sehingga  yang  semulanya  OSS  bertujuan  memudahkan  para  investor  untuk memudahkan para investor dalam hal perizinan namun dikarenakan hal tersebut, investor ketika  terjadi  permasalahan  atau  kesalahan  saat  sedang  mengurus  perizinana  pada  OSS, investor tersebut diharuskan untuk mengurus ke Jakarta langsung sehingga hal tersebut lah yang  akan  memperlama  kepentingan  dari  para  investor  dalam  melakukan  usaha  di  Kota Batam. Yang seharusnya pemerintah daerah dapat diizinkan dalam pengelolan OSS di tiap- tiap daerahnya.

## BENTUK INSENTIF YANG DIBERIKAN KEPADA INVESTOR ASING YANG BERINVESTASI DI KOTA BATAM
a. Insentif berdasarkan Peraturan  BKPM  No  4  Tahun  2021 tentang pedoman dan tata cara pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko dan fasilitas penanaman modal Menurut  Peraturan  BKPM  No.4  Tahun  2021,    yang  dimaksud  dengan fasilitas penanaman modal adalah segala bentuk insentif fiskal dan non fiskal serta kemudahan pelayanan  Penanaman  Modal,  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan. 11 Layanan Fasilitas Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup:
1) layanan fasilitas fiskal; dan
2) layanan fasilitas non fiskal.
Layanan fasilitas fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mencakup:
1) fasilitas pembebasan bea masuk atas impor;
2) fasilitas pajak penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu;
3) fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan;
4) fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan dan fasilitas pajak penghasilan untuk penanaman  modal  di  bidang-bidang  usaha  tertentu  dan/atau  di  daerah-daerah tertentu pada KEK;
5) fasilitas pengurangan penghasilan bruto atas kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu di indonesia;
6) pemberian pengurangan penghasilan bruto atas penyelenggaraan kegiatan praktik kerja,  pemagangan,  dan/atau  pembelajaran  dalam  rangka  pembinaan  dan pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi tertentu; dan
7) pemberian fasilitas pengurangan penghasilan neto atas penanaman modal baru atau perluasan usaha pada bidang usaha tertentu yang merupakan industri padat karya.
Layanan  fasilitas  non  fiskal  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3)  huruf  b  berupa rekomendasi keimigrasian, terdiri atas:
1) rekomendasi alih status izin tinggal kunjungan menjadi izin tinggal terbatas; dan
2) rekomendasi alih status izin tinggal terbatas menjadi izin tinggal tetap.
b. Insentif  Kota Batam sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)
KEK muncul dan diresmikan oleh Presiden Joko widodo pada tanggal 12 Juni 2021 di Kota  Batam.  Presiden  Joko  Widodo  telah  menandatangani  Peraturan  Pemerintah  (PP) Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kawasans Ekonomi Khusus (KEK) Batam Aero Technic, dan PP  Nomor  68  Tahun  2021  tentang  KEK  Nongsa.  menguntungkan  bagi  para  investor. Pemangku  kepentingan  ( stakeholders )  yang  terlibat  dalam  KEK  khususnya  investor  atau pelaku  usaha  mendapatkan  fasilitas  dalam  menanamkan modal.  KEK  sebagai  bagian  dari penanaman  modal  sebagaimana  telah  diterbitkan  peraturan  khusus  tentang  kawasan ekonomi khusus yakni Undang-undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus  tidak  mengatur  secara  rinci  kriteria  yang  harus  dipenuhi  seperti  dalam  undang- undang penanaman modal tetapi untuk fasilitas tertentu diatur kriteria sebagai syarat untuk mendapatkan fasilitas.
Fasilitas  tertentu  sebagaimana  dimaksud  di  atas  adalah  berupa  pajak  penghasilan (PPh)  yang  diberikan  apabila  memenuhi  kriteria  seperti:  merupakan  industri  pionir, mempunyai  rencana  penanaman  modal  baru  paling  sedikit  Rp  1.000.000.000.000.-  (satu triliun  rupiah),  dana  ditempatkan  di  perbankan  Indonesia  paling  sedikit  10  %  (sepuluh persen) dari total rencana penanaman modal dan harus berstatus badan hukum Indonesia. 12 Bentuk fasilitas yang terdapat di KEK berdasarkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus diberikan dengan ketentuan batas waktu seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Kepabeanan dan Cukai, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta kemudahan lain untuk berinvestasi di KEK seperti dalam bidang pertanahan (hak atas tanah), keimigrasian dan perizinan.
BP  Batam  sedang  Menyusun  Peraturan  tentang  KEK  Batam  untuk  menjamin kemudahan serta Kepastian Hukum dalam berinvestasi di Kawasan Ekonomi Khusus Batam. Kepala  BP  Batam,  Muhammad  Rudi,  mengatakan  akan  terus  berupaya  memberikan  daya dukung untuk terciptanya situasi investasi yang kondusif. Hal ini sangatlah penting untuk semakin  meyakinkan  dan  memperoleh  kepercayaan  dari  calon  investor  yang  akan menanamkan modalnya di Batam. Diharapkan Pembentukan Peraturan Kepala BP Batam tentang Fasilitas KEK dapat segera selesai agar dengan adanya peraturan mengenai Fasilitas KEK Batam, para Investor dapat berinvestasi dengan mudah, aman dan nyaman dan dapat menarik lebih banyak lagi Investor Asing agar dapat menanamkan modalnya di Kota Batam. Rencananya regulasi mengenai fasilitas KEK serta  kemudahan-kemudahan tersebut akan berlaku di tahun 2023. 13
c. Insentif  berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan
Peran pemerintah pusat dan daerah dalam rangka pemberian fasilitas kepada investor terdiri  atas  pemberian  fasilitas  fiskal  berupa  perpajakan,  kepabeanan  dan  cukai,  pajak daerah  dan  retribusi  daerah  dan  fasilitas  nonfiskal  berupa  hak  atas  tanah,  perizinan  dan keimigrasian. Untuk menarik investasi, pemerintah biasanya menyediakan insentif investasi yang beragam seperti pemberian hibah ( grants ), fasilitas pajak seperti pembebasan pajak ( tax  holiday ),  atau  keringanan/pengurangan  pajak  atau  preferensi  pajak    lainnya  ( tax preference ),  subsidi  langsung,      hak  atas  tanah,  kebijakan  konsesi  ( regulatory  policy  of
12 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.011/2011 Tentang Pemberian Fasilitas Pembebasan Atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan
13 Pusbang.bpbatam.go.id
concession ),  penyelesaiaan  sengketa  investasi  melalui  arbitrase,  jaminan  pemerintah memberikan  pinjaman  untuk  proyek tertentu,  hak  prioritas  untuk  menggunakan  fasilitas pemerintah seperti jalur kereta api dan pelabuhan. 14
Untuk menarik modal asing pemerintah melalui kebijakan investasinya memberikan beberapa  insentif  dan  fasilitas  antara  lain  terdapat  dalam  Pasal  14  UU  25/2007  yang mengatur bahwa setiap penanam modal berhak mendapat :
1. Kepastian hak, hukum, dan perlindungan;
2. Informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya;
3. Hak pelayanan; dan
4. Berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan   peraturan perundang- undangan.
d. Insentif yang diberikan Badan Pengusahaan Batam kepada investor yang menanamkan modalnya di Kota Batam
Badan  Pengusahaan Batam sebagai lembaga yang menaungi urusan investasi di Kota Batam, insentif yang diberikan oleh Kota Batam kepada penanam modal asing yaitu sebagai berikut :
1. Pemberian Insentif dapat berupa bentuk :
a. Pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah.
b. Pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah.
c. Pemberian dana stimulan dan/atau
d. Pemberian bantuan modal.
2. Pemberian kemudahan dapat berbentuk :
a. Penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
b. Penyediaan sarana dan prasarana;
c. Penyediaan lokasi atau lahan;
d. Pemberian bantuan teknis dan/atau
e. Percepatan pemberian perizinan.
Fasilitas dan insentif yang diberikan BP Batam terhadap investor asing, yaitu sebagai berikut :
Fasilitas Investasi terbagi menjadi 2 (dua) :
1. Fasilitas Fiskal
a. PPh
1) Tax Holiday (Pembebasan Pajak), Tax holiday adalah suatu bentuk insentif pajak yang paling sering disediakan dalam upaya menarik penanaman modal asing. Tax holiday sendiri  mengambil  wujud  pembebasan  pajak  penghasilan  perusahaan  atau  juga dalam  wujud  pengurangan  tarif  pajak  penghasilan  perusahaan  yang  menanamkan modal  baru  dalam  negara  untuk  periode  tertentu.  Insentif  ini  dimaksudkan  untuk menstimulasi investasi asing. Modifikasi lainnya juga dapat dalam bentuk kombinasi keduanya,  yaitu  memperoleh  pembebasan  pajak  penghasilan  perusahaan  diikuti dengan pengurangan dalam periode tertentu.
2) Tax  allowance untuk  selain  kegiatan  utama  dan  untuk  kegiatan  utama  yang  tidak mendapatkan fasilitas tax holiday .
b. PPN
PPN tidak dipungut atas :
1) Penyerahan barang kena pajak berwujud dari TLDDP, FTZ, TPB
2) Impor barang kena pajak berwujud
3) Impor Barang Komsumsi ke KEK Pariwisata
4) Penyerahan JKP atau BKP di KEK yang sama atau KEK yang lainnya.
c. Kepabeanan dan Cukai
1) Pembebasan  Bea  Masuk  dan  tidak  dipungut  Pajak  Dalam  Rangka  Impor  (PDRI) untuk impor barang modal serta Barang Konsumsi di KEK Pariwisata.
2) Pembebasan cukuai untuk bahan baku atau penolong dalam pembuatan barang hasil akhir yang merupakan barang kena cukai.
d. Pajak Barang Mewah, Penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang berasal dari pemeliharaan, perbaikan dan overhaul, (MRO) tidak dipungut.
e. Penangguhan Bea Masuk
1) Penangguhan Bea Masuk dan tidak dipungut PDRI bagi pelaku usaha yang telah menyelesaikan pembangunan dan pengembangan.
2) Diberlakukannya  tarif  bea  masuk  0%  atas  hasil  produksi  yang  menggunakan TKDN 40%
f. Pajak Daerah, Pengurangan Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah  50%-100%
g. Lalu  Lintas  Barang,  Ketentuan  pembatasan  dan  tata  niaga  di  bidang  impor  belum berlaku
h. Fasilitas tambahan  di KEK Pariwisata
1) Toko di KEK Pariwisata dapat berpartisipasi dalam skema dalam pengembalian PPN bagi pemegang Paspor Luar Negeri
2) Pembebasan PPnBM dan PPH untuk pembelian rumah tinggal atau hunian di KEK Pariwisata.
2. Fasilitas Non Fiskal
a. Kemudahan Perizinan
b. Kepemilikan Barang Asing di KEK Pariwisata
c. Peraturan Khusus Ketenagakerjaan
d. Keimigrasian
e. Pertanahan dan Tata Ruang
f. Dukungan Infrastruktur Terpadu dari Pemerintah
g. Kenyamanan Lingkungan
h. Intensif dan Fasilitas Lainnya
Dengan  berbagai  insentif  ini,  pemerintah  Kota  Batam  berharap  mampu  menarik minat  investor  untuk  menanamkan  modalnya  di  wilayah  tersebut  dan  mengembangkan perekonomian Kota Batam.

## PENUTUP
BP  Batam  menyikapi  kemudahan  yang  diatur  dalam  UUCK,  yaitu pengimplementasian  UUCK  di  Kota  Batam  sudah  berjalan  cukup  baik.  Ditandai  dengan Pelayanan PTSP pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disempurnakan  menjadi lebih  efisien dan modern.  Salah  satunya  yang paling   signifikan   adalah   penyediaan sistem      Pelayanan      Perizinan  Berusaha  Terintegrasi  Secara  Elektronik Online  Single Submission Berbasis  Resiko.  Sistem  ini    memberikan  kemudahan  bisa  diakses  kapanpun tidak dibatasi waktu, pemohon bisa melakukannya dalam waktu 24 jam. Permohonan sistem ini juga tidak dipungut biaya sama sekali, sehingga memenuhi azas kemudahan, efisiensi dan murah. Kecepatan proses penerbitan perizinan juga dapat dipangkas,  oleh  karena  sebelum adanya  OSS  Berbasis Resiko untuk  pengajuan  izin  usaha  bisa memakan waktu berminggu bahkan berbulan-bulan. Sebab, standar persyaratan dan aturan  yang  dijadikan  rujukan antar daerah  berbeda  satu  dengan  yang  lain.
Bentuk insentif yang diberikan Badan Pengusahaan Batam (yang disingkat BP Batam) kepada  para  investor  yang  menanamkan  modalnya  di    Kota  Batam    adalah  dengan memberikan  beberapa    fasilitas  atau  insentif,  yaitu  berdasarkan  Peraturan  BKPM  No.4 Tahun 2021, insentif investasi dapat berbentuk insentif fiskal  dan non fiskal. Yang kedua, Insentif  yang  diberikan  langsung    oleh  Badan  Pengusahaan  Batam  seperti  pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah,  pengurangan, keringanan, atau pembebasan
retribusi daerah, pemberian dana stimulan dan/atau, pemberian bantuan modal. Sedangkan bentuk kemudahan  yang diberikan BP Batam  kepada investor berupa penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal, penyediaan sarana dan prasarana, penyediaan lokasi atau lahan, pemberian bantuan teknis dan/atau, percepatan pemberian perizinan
DAFTAR PUSTAKA
Buku
Rahmah Mas, 2022. Hukum Investasi . Jakarta : Kencana Media Grup.
Soerjono Soekanto dan  Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat,
(Jakarta:CV.  Rajawali,1990).
Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).

## Jurnal
Aviliani,  2010, Mengurai  Problema  Investasi  di  Idonesia ,  Jurnal  Diplomasi,  Vol.  2  No.  2, Kementerian Luar Negeri, Jakarta.
Kartikasari, D. (2017). The Effect of Export, Import and Investment to Economic Growth of Riau Island Indonesia. International Journal of Economics and Financial Issues ,7 (4).
S  Sanjoyo,  S  Sapriani,  A  Setiawan  (2020). Perizinan  Berusaha  Melalui  Online  Single Submission Sebagai Ketaatan Hukum Dalam Rangka Meningkatkan Investasi , Borneo Law Review Volume 4 No.1
Sari,  M.,  Syechalad,  M.  N.,  &  Majid,  S.  A.  (2016). Pengaruh  investasi,  tenaga  kerja  dan pengeluaran  pemerintah  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  di  Indonesia.Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik Indonesia ,3(2).
Mukhammad,  Bahir,  2021. Pelaksanaan  Perizinan  Berbasis  Risiko  Pasca  Undang-Undang Cipta Kerja . Jurnal Nalar Keadilan, Vol 1 No 2

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja
Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  130/PMK.011/2011  Tentang  Pemberian  Fasilitas Pembebasan Atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan
Peraturan  BKPM  No.4  Tahun  2021  tentang  Pedoman  dan  Tata  Cara  Pelayanan  Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal