1 | SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya, Vol.26, No.1 Mart 2024: 01-26

## STUDI PARTISIPASI PEMILIH PADA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DI KABUPATEN BIMA TAHUN 2020
Alfisahrin 1)* , Yasser Arafat 2) ABSTRAK
Kata Kunci: partisipasi, pemilihan kepala daerah

## ABSTRACT
Elections are an important indicator for strengthening the consolidation of political democracy at the local level. The higher the level of voter participation in local elections, the better the quality of citizens'  political  education.  Public  participation  is  very  important  in  maintaining  the  quality  of democracy as well as determining the quality of regional heads produced through honest and fair direct elections. through honest and fair direct elections. This study aims to determine the level of voter participation in the 2020 Bima Regency Regional Head General Election (PILKADA). This research is a library research using a statute approach, concept approach, and historical approach. The  data  collection  technique  used  is  through  literature  study.  Reviewing  and  studying  various literature that discusses the concept of voter participation from various sources such as the General Election Law, books, General Election Commission (KPU) regulations, general election documents at the Regional General Election Commission (KPUD) of Bima Regency. The analysis used used a descriptive qualitative approach. The results of this study are then narrated based on existing data, that voter participation in the 2015 and 2020 Bima Regency PILKADA has increased significantly, the 2015 PILKADA was 70.18% in 2020 at 82%, this shows that the 2020 PILKADA has a high level of voter awareness and political education is quite good.
Keywords: participation, regional head election
Pemilihan  merupakan  indikator  penting  bagi  penguatan  konsolidasi  demokrasi  politik  di  tingkat daerah.  Semakin  tinggi  tingkat  partisipasi  pemilih  dalam  pemiihan  kepala daerah,  maka  semakin baik kualitas pendidikan politik warga negara. Partisipasi masyarakat sangat penting dalam menjaga kualitas demokrasi sekaligus menentukan kualitas kepala daerah yang dihasilkan melalui pemilihan langsung yang jujur dan adil. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat partisipasi pemilih pada  Pemilihan  Umum  Kepala  Daerah  (PILKADA)  Kabupaten  Bima  tahun  2020.  Penelitian  ini merupakan  penelitian library  research dengan  menggunakan  pendekatan undang-undang  ( statute approach ), pendekatan konsep ( concept approach ), dan pendekatan historis ( historical approach ). Adapun  tehnk  pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  melalui  studi  literatur.  Mengkaji  dan mempelajari  berbagai  lieratur  yang  membahas  mengenai  konsep  prtisipasi  pemilih  dari  berbagai sumber seperti Undang-Undang Pemilihan Umum, buku-buku, peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU), dokumen pemilihan umum di Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Bima. Analisis  yang  digunakan  menggunakan  pendekatan  kualitatif  deskiptif.  Hasil  penelitian  ini kemudian dinarasikan berdasarkan data-data yang ada, bahwa partisipasi pemilih pada PILKADA Kabupaten Bima tahun 2015 dan tahun 2020 mengalami peningkatan secara signifikan, PILKADA tahun 2015 yaitu sebesar 70,18% pada tahun 2020 sebesar 82%, ini menunjukkan PILKADA tahun 2020 tingkat kesadaran pemilih tinggi dan pendidikan politik cukup bagus.
* Corresponding authors: alvinsa084@gmail.com
1) Program Studi Pengelolaan Arsip dan Rekaman Informasi, Politeknik Medica Farma Husada
Mataram, Indoneisa
2) Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bima, Indonesia

## PENDAHULUAN
Reformasi  pemilu  diperkenalkan  untuk  memastikan  keadilan  dan transparansi dalam proses pemilu, dengan dibentuknya Komisi Pemilihan Umum (KPU)  untuk  mengawasi  pemilu  dan  penerapan  perwakilan  proporsional  untuk mempromosikan  inklusivitas  dan  representasi  dari  suara  yang  beragam.  Hal tersebut  dimaksud  dalam  rangka  penguatan  konsolidasi  demokrasi  akibat kekuasaan  yang  sentralistik,  sehingga  berdampak  pada  lemahnya  kontrol  kepada kekuasaan. Selain itu, akibatnya kekuasaan menjadi absolut dan korup, semangat inilah  yang  mendorong  reformasi  birokrasi    di  bidang  hukum,  sosial,  ekonomi, politik, dan hankam agar kekuasaan yang selama ini tertutup menjadi lebih terbuka dan demokkratis (Prasisko, 2016).
Tuntutan  yang  paling  mengemuka  di  era  reformasi  adalah  demokratisasi pemerintahan di daerah supaya daerah bisa tumbuh berkembang mempertahankan corak.  Selain  itu,  karakteristik  kekayaan  masing-masing  di  setiap  daerah  sesuai dengan spirit Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan  Undang-Undang  Dasar  1945  (UUD  1945)  (Pekuwaly,  2012).  Demokratisasi pemerintahan di daerah direspon positif oleh pemerintah pusat sebagai jalan keluar memajukan  pemerintahan  di  daerah.  Selama  ini  daerah  sulit  berkembang mengalami  kemajuan  dampak  dari  distribusi  kekuasaan  yang  tidak  berimbang. Urusan  kepentingan  pemerintah  pusat  yang  dominan  kuat  dibandingkan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang sangat terbatas (Noviati, 2016).
Kebijakan otonomi daerah yang diberikan oleh pemerintah kepada daerah bertujuan  bagaimana  daerah  bisa  cepat  berkembang  dan  menagalami  kemajuan diberbagai  sektor.  Daerah  diberi  kewenangan  yang  luas,  nyata  dan  bertanggung jawab untuk mengelola potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia. Hal tersebut  bertujuan  agar  daerah-daerah  tertinggal,  berkembang  berubah  statusnya menjadi daerah  yang  maju  dan  mandiri  (Lambelanova,  2017).  Sejak  otonomi digulirkan  sejak  tahun  1999  sudah  beberapa  kali  dilakukan  perubahan  undang- undang yang mengatur urusan pemerintahan di daerah mulai Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 1999, UU Nomor 32 Tahun 2004, UU Nomor 23 Tahun 2014 dan UU Nomor 9 tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Aritonang, 2016).
2 | SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya, Vol.26, No.1 Mart 2024:
01-26
3 | SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya, Vol.26, No.1 Mart 2024:
01-26
Perubahan  UU  tersebut  berdampak  perubahan  pada  pola  rekruitmen kepemimpinan  di  daerah.  Sebelumnya  pemilihan  kepala  daerah  dilakukan pemilihan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setelah berlakunya UU 32  Tahun  2004.  Pemilihan  Kepala  Daerah  (PILKADA)  dilakukan  melalui pemilihan secara langsung oleh rakyat  sebagai  manisfestasi  proses demokratisasi pemerintahan  di  daerah  (Kusnadi,  2015).  Pemilihan  langsung  kepala  daerah merupakan  wadah  penyaluran  hak  politik  warga  Negara  secara  langsung.  Untuk memilih  dan  menentukan  pemimpin  yang  layak  memimpin  daerah  berdasarkan kriteria  khusus  yang  mensyaratkan  keahlian  dan  kompetensi  yang  dimiliki  oleh calon pemimpin (Isnaeni, 2018).
PILKADA secara langsung juga merupakan arena terbuka bagi terwujudnya kontestasi politik lokal di tingkat daerah. Selain itu juga untuk mendorong tingkat partisipasi politik masyarakat sipil dalam PILKADA. Hal tersebut akan berdampak pada kualitas demokrasi politik lokal memiliki legitimasi dukungan dari masyarakat sipil apabila persentase pemilih lebih tinggi. Partisipasi pemilih dalam demokrasi sangat  penting  untuk  menentukan  kualitas  pemilihan  umum  yang  jujur,  adil  dan demokratis (Hutapea, 2015).
Daerah  Kabupaten Bima adalah salah satu  daerah otonom yang diberikan kewenangan  untuk  menyelenggarakan  urusan  pemerintah  daerah  secara  mandiri. Kewenangan  tersebut  berdampak  pada  pola  rekrutmen  kepemimpinan  kepala daerah  setelah  berlakunya  UU  Nomor  32  tahun  2004,  dan  UU  Nomor  23  tahun 2014. Rekrutmen kepala daerah dilakukan melalui pemilihan langsung oleh rakyat secara  demokratis.  Demokratisasi  pemilihan  langsung  kepala  daerah  sangat ditentukan oleh tingkat partisipasi pemilih dari tahun ketahun (Respationo, 2013).
Partisipasi pemilih dalam PILKADA merupakan aspek penting dalam tata kelola pemerintahan yang demokratis. Partisipasi pemilih mencerminkan tingkat keterlibatan warga negara dalam suatu komunitas dan secara langsung berdampak pada legitimasi dan keterwakilan pejabat terpilih. Khaldun (2017) mengeksplorasikan hasil studinya yang mengungkapkan bahwa salah satu faktor utama  yang  memengaruhi  partisipasi  pemilih  dalam  PILKADA  adalah  persepsi relevansi  PILKADA  bagi  pemilih.  Pemilihan  umum  daerah  biasanya  kurang mendapat  liputan  media  dan  perhatian  publik  dibandingkan  dengan  pemilihan
4 | SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya, Vol.26, No.1 Mart 2024: 01-26
umum  nasional,  yang  dapat  menyebabkan  apatisme  pemilih  atau  kurangnya kesadaran  tentang  kandidat  dan  isu-isu  yang  dipertaruhkan.  Akibatnya,  banyak pemilih  yang  memenuhi  syarat  dapat  memilih  untuk  tidak  berpartisipasi  dalam pemilihan umum daerah karena dianggap tidak memiliki dampak pada kehidupan sehari-hari mereka (Khaldun, 2017).
Selain  itu,  Irfan  (2017)  menjelaskan  dalam  studinya  bahwa  hambatan logistik seperti lokasi pemungutan suara yang tidak nyaman, waktu tunggu yang lama,  dan  persyaratan  pendaftaran  pemilih  yang  ketat  juga  dapat  menghalangi seseorang untuk memberikan suara dalam pemilihan umum. Hambatan-hambatan ini  secara  tidak  proporsional  memengaruhi  masyarakat  yang  terpinggirkan, termasuk individu berpenghasilan rendah, minoritas, dan penyandang disabilitas, sehingga semakin memperburuk kesenjangan dalam tingkat partisipasi masyarakat (Irfan, 2017).
Pemilihan kepala daerah Kabupaten Bima pada tahun 2020 menarik untuk diteliti  terkait  partisipasi  masyarakat  mengalami  peningkatan  dibandingkan dengan  pemilihan  sebelumnya.  Apalagi  dilakukan  pada  masa  pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID 19) yang menyita perhatian publik. Menurut Putri  (2022)  mengungkapkan  bahwa  partisipasi  pemilih  di  Kabupaten  Bima menunjukkan tren yang cukup baik. Meskipun telah terjadi peningkatan bertahap dalam jumlah  masyarakat  yang  terdaftar, jumlah  masyarakat yang berpartisipasi dalam pemilihan umum tidak selalu mencerminkan pertumbuhan ini. Kesenjangan antara  jumlah  masyarakat  yang  terdaftar  dan  jumlah  masyarakat  yang menggunakan  hak  pilihnya  mengindikasikan  adanya  kebutuhan  untuk  mengkaji lebih lanjut hambatan-hambatan yang menghalangi seseorang untuk menggunakan hak pilihnya (Putri, 2022).
Situasi tersebut dikhawatirkan partisipasi masyarakat menurun akibat kasus COVID  19  yang  mematikan  dan  pemilih  mengalami  ketakutan  pada  saat memberikan hak suara tertular virus corona. Berdasarkan latar belakang masalah di  atas,  peneliti  tertarik  mengkaji  tingkat  partisipasi  pemilih  pada  PILKADA  di Kabupaten Bima tahun 2020. Adapun tujuan studi ini dilakukan untuk mengkaji tingkat  partisipasi  masyarakat  dalam  menggunakan  hak  pilih  pada  pemilihan umum kepala daerah di Kabupaten Bima tahun 2020.
5 | SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya, Vol.26, No.1 Mart 2024: 01-26

## KAJIAN TEORI

## Konsep Partisipasi
Partisipasi politik adalah aspek fundamental dari masyarakat demokratis, yang mewakili keterlibatan warga negara dalam proses politik. Partisipasi politik mencakup  berbagai  kegiatan,  termasuk  memberikan  suara,  menghadiri  rapat umum  politik,  bergabung  dengan  partai  politik,  dan  mengadvokasi  kebijakan tertentu.  Tingkat  partisipasi  politik  dalam  suatu  masyarakat  memiliki  implikasi yang signifikan terhadap fungsi demokrasi, representasi suara yang beragam, dan stabilitas sistem politik secara keseluruhan (Suharyanto, 2014).
Partisipasi  politik  dapat  dilakukan  dalam  berbagai  bentuk,  mulai  dari metode  konvensional  seperti  memberikan  suara  dalam  pemilihan  umum  hingga pendekatan yang lebih tidak konvensional seperti berpartisipasi dalam protes atau terlibat  dalam  aktivisme  online.  Partisipasi  konvensional,  seperti  pemungutan suara, tetap menjadi landasan keterlibatan demokratis, memberikan warga negara suara langsung dalam memilih perwakilan mereka dan mempengaruhi keputusan kebijakan.  Di  sisi  lain,  partisipasi  non-konvensional,  termasuk  protes  dan aktivisme  media  sosial,  memainkan  peran  penting  dalam  memobilisasi  opini publik dan mengadvokasi perubahan sosial dan politik (Wardhani, 2018).
Pentingnya  partisipasi  politik  terletak  pada  kemampuannya  untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab kewarganegaraan, mendorong kohesi sosial, dan  meminta  pertanggungjawaban  para  pejabat  terpilih.  Ketika  warga  negara secara  aktif  terlibat  dalam  proses  politik,  mereka  berkontribusi  pada  legitimasi pemerintah dan memastikan bahwa suara mereka didengar (Wahyudi et al., 2013). Selain itu, partisipasi politik berfungsi sebagai mekanisme untuk mengekspresikan ketidakpuasan  terhadap  status  quo  dan  mengadvokasi  reformasi  yang mencerminkan kebutuhan dan nilai-nilai masyarakat (Kusmanto, 2013).
Dalam  masyarakat  demokratis,  partisipasi  politik  sangat  penting  bagi legitimasi  dan  fungsi  pemerintah.  Tingkat  partisipasi  yang  tinggi  menunjukkan demokrasi  yang  kuat  dan  inklusif  di  mana  beragam  perspektif  terwakili,  dan keputusan  dibuat  dengan  mempertimbangkan  kepentingan  yang  lebih  luas  dari masyarakat.  Sebaliknya,  tingkat  partisipasi  yang  rendah  dapat  menyebabkan
6 | SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya, Vol.26, No.1 Mart 2024: 01-26
kurangnya  legitimasi  bagi  pemerintah  dan  putusnya  hubungan  antara  penguasa dan yang diperintah, sehingga merusak proses demokrasi (Widiyaningrum, 2020). Partisipasi politik adalah kegiatan warga  yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang  dimaksud  untuk  memengaruhi  pembuatan  keputusan  oleh  pemerintah. Partisipasi  bisa bersifat individual atau kolektif, teroganisir atau spontan, mantap atau  sporadik,  secara  damai atau dengan kekerasan, legal atau illegal, efektif atau tidak efektif (Kiftiyah, 2019).
Partisipasi politik diartikan sebagai kegiatan sesorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik yaitu dengan jalan memilih pimpinan  negara  secara  langsung  atau  tidak  langsung  memengaruhi  kebijakan pemerinah ( public policy ) (Averus & Alfina, 2020). Meskipun penting, partisipasi politik menghadapi berbagai hambatan yang membatasi inklusivitas proses politik. Hambatan-hambatan  ini  dapat  berupa  penindasan  terhadap  pemilih,  akses  yang tidak  setara  terhadap  sumber  daya  politik,  kesenjangan  sosial-ekonomi,  dan kurangnya representasi bagi masyarakat yang terpinggirkan. Mengatasi hambatan- hambatan ini sangat penting untuk menciptakan demokrasi yang lebih inklusif dan representatif  yang  benar-benar  mencerminkan  keragaman  warga  negaranya (Nurcahyo, 2016).
Di  era  digital,  teknologi  telah  mengubah  lanskap  partisipasi  politik, menawarkan jalan baru untuk keterlibatan dan aktivisme. Platform media sosial, petisi  online,  dan  kampanye  advokasi  digital  telah  memberdayakan  warga negara untuk berpartisipasi dalam wacana politik dan memobilisasi berbagai isu. Namun,  kesenjangan  digital  dan  kekhawatiran  akan  misinformasi  menyoroti kompleksitas  yang  terkait  dengan  peran  teknologi  dalam  partisipasi  politik (Nurcahyo,  2016).  Partisipasi  politik  merupakan  landasan  demokrasi,  yang membentuk legitimasi pemerintahan, representasi suara yang beragam, dan daya tanggap  sistem  politik  terhadap  kebutuhan  masyarakat  (Azzuhri,  2022). Memahami  berbagai  bentuk  partisipasi,  signifikansinya,  implikasinya  terhadap demokrasi,  hambatan,  dan  peran  teknologi  sangat  penting  untuk  mendorong sistem politik yang lebih inklusif dan partisipatif (Suharyanto, 2016).
Pengertian  partisipasi  politik  mencakup  keterlibatan  individu  warga negara  secara  langsung  atau  tidak  langsung,  sukarela  atau  manipulasi,
7 | SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya, Vol.26, No.1 Mart 2024: 01-26
individual atau kolektif, mantap atau  sporadik, legal, atau illegal, damai atau kekerasan,  efektif  atau  tidak  efektif  dalam  mempengaruhi  alokasi  dan distribusi  nilai.  Hal  tersebut  dapat  bersifat  secara  otoritatif  melalui  proses politik  yang  terdiri  atas  perumusan,  pelaksanaan,  pengawasan,  dan  evaluasi kebijakan atau keputusan politik (Sastrawati, 2020).
Definisi yang amat luas itu untuk memotret semua kegiatan partisipasi politik warga negara, baik pada masa awal yaitu pada era partai politik maupun pada  masa  kontemporer.  Untuk  merangkum  keterlibatan  individu  warga negara.  Dalam  proses  politik  atas  prakarsa  elit  politik  melalui  tekanan  dan manipulasi,  seperti  paksaan,  intimidasi,  bujukan,  dan  iming-iming  yang banyak  ditemukan  di  negara-negara  berkembang  dan  negara  otoriter, totaliter,dan fasis (Yunus et al., 2017). Dengan demikian, lawan dari partisipasi politik  adalah  apati  ( apathy ).  Apati  adalah  sikap  politik  warga  negara  yang tidak ingin melibatkan diri dalam kegiatan politik yang dapat disebabkan oleh berbagai  faktor  seperti  ketidakpedulian  dan  perasaan  frustasi  dengan  system politik (Mappakalu, 2015).
Keterlibatan  individu  warga  negara  dalam  proses  politik  merupakan kegiatan  politik  yang  bertujuan  untuk  mempengaruhi  kebijakan  umum. Memberikan suara dalam referendum dan pemilihan umum, menghadiri rapat- rapat  umum  (pertemuan  politik  secara  terbuka).  Selain  itu,  menjadi  anggota atau  pengurus  partai  politik  dan interest  group ,  melakukan  kontak-kontak politik (political  contracting/lobbiying) dengan  para  anggota  parlemen  atau lembaga  perwakilan  politik  (legislatif).  Kontak  juga  dapat  dilakukan  dengan penjabat  pemerintah  (eksekutif)  dan  penjabat  kejaksaan,  dan  kehakiman (yudikatif),  serta  melakukan  aksi  protes  atas  dasar moral  force dan  sosial control (Lestari et al., 2020).
Menurut  Arniti  (2020)  faktor  penting  yang  memengaruhi  partisipasi politik adalah tingkat kesadaran dan pengetahuan politik dalam suatu populasi. Individu  yang  memiliki  informasi  yang  cukup  tentang  isu  dan  proses  politik lebih mungkin untuk berpartisipasi dalam berbagai bentuk keterlibatan politik (Arniti,  2020).  Hal  ini  termasuk  mengikuti  perkembangan  peristiwa  terkini, memahami  platform  kandidat  politik  yang  berbeda.  Selain  itu,  memiliki
8 | SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya, Vol.26, No.1 Mart 2024: 01-26
pemahaman  dasar  tentang  bagaimana  sistem  politik  beroperasi.  Sebaliknya, individu dengan kesadaran politik yang terbatas mungkin merasa terputus dari proses politik dan cenderung tidak berpartisipasi (Maksudi, 2018).
Partisipasi politik yang merupakan bagian penyelenggaraan kekuasaan secara  absah  oleh  rakyat  muuncul  dari  sebuah  keyakinan  politik  bahwa kegiatan politik  yang  dilakukan  oleh  warga  negara  memiliki  efek  politik (political  efficacy) .  Pada  tingkat  pertama  partisipasi  politik  warga  negara adalah  kegiatan  pemberian  hak  suara.  Pada  tingkat  kedua  partisipasi  politik adalah kegiatan penggunaan hak menyatakan pendapat. Seorang warga negara yang tidak ingin menggunakan dan/atau kehilangan hak memerintahnya (hak pilih), masyarakat tetap memiliki hak menyatakan pendapat (hak berpendapat) (Astuti et al., 2019).
Tindakan  berpartisipasi  dalam  politik  merupakan  hal  yang  mendasar bagi  berfungsinya  masyarakat  demokratis.  Partisipasi  politik  memberikan warga negara sebuah suara, yang memungkinkan mereka untuk mengekspresikan  preferensi,  keprihatinan,  dan  nilai-nilai  mereka.  Dengan demikian,  individu  berkontribusi  pada  pembentukan  kebijakan  publik  dan pemilihan pemimpin politik yang akan mewakili kepentingan mereka (Fitriah, 2014).  Selain  itu,  partisipasi  politik  menumbuhkan  rasa  kebersamaan  dan tanggung  jawab  bersama,  karena  warga  negara  bersatu  untuk  mengatasi tantangan bersama dan mengejar tujuan bersama (Efendi, 2020).
Mengingat bahwa keyakinan politik lahir dari sebuah kesadaran politik, maka  patrisipasi  politik  warga  negara  berkaitan  erat  dengan  kesadaran politiknya.  Sedangkan  tinggi  rendahnya  kesadran  politik  sangat  di  tentukan oleh  pendidikan  politiknya  (sosialisasi  politik).  Kesadaran  politiknya  akan tinggi bila pendidikan politiknya (sosialisasi politik) juga tinggi. Sebaliknya, kesadaran  politiknya  akan  rendah  bila  pendidikan  politiknya  (sosialisasi politik) juga rendah (Nu’man & Zulaifah, 2003).
Partisipasi  politik  dapat  diwujudkan  dalam  berbagai  cara,  masing - masing menawarkan kesempatan unik bagi warga negara untuk terlibat dalam proses  politik.  Memberikan  suara  adalah  salah  satu  bentuk  partisipasi  yang paling  mendasar,  yang  memungkinkan  individu  untuk  secara  langsung
9 | SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya, Vol.26, No.1 Mart 2024: 01-26
memengaruhi  komposisi  pemerintahan  dan  arah  kebijakan  publik  (Kodiyat MS,  2019).  Bergabung  dengan  organisasi  politik  dan  aktivisme  memberikan jalan  bagi  warga  negara  untuk  memobilisasi  isu-isu  tertentu  dan  bekerja menuju perubahan sosial. Berkampanye untuk kandidat, menghubungi pejabat terpilih, dan berpartisipasi dalam audiensi publik merupakan sarana tambahan yang dapat digunakan individu untuk menyuarakan pendapat mereka (Fadli et al., 2018).
Terlepas dari signifikansinya, partisipasi politik menghadapi beberapa tantangan yang dapat menghambat keterlibatan secara luas. Hambatan dalam memberikan  suara,  seperti  taktik  penekanan  pemilih  dan  persyaratan pendaftaran  yang  ketat,  dapat  mencabut  hak  pilih  kelompok  masyarakat tertentu.  Apatisme  politik  dan  ketidakpercayaan  pada  sistem  politik  juga berkontribusi  pada  rendahnya  tingkat  partisipasi,  karena  beberapa  orang merasa tidak terlibat dalam proses pengambilan keputusan atau percaya bahwa tindakan  mereka  tidak  akan  membuat  perbedaan  yang  berarti.  Mengatasi hambatan-hambatan  ini  sangat  penting  untuk  menciptakan  demokrasi  yang lebih inklusif dan representatif (Kurniati et al., 2021).

## Partisipasi Politik dalam PILKADA
Peran lembaga-lembaga sosial dalam pemilu sangat penting. Lembaga sosial, seperti  media,  institusi  pendidikan,  dan  organisasi  keagamaan,  memainkan  peran penting dalam membentuk opini publik dan mempengaruhi perilaku pemilih. Mereka menyediakan  informasi,  mendidik  masyarakat  tentang  kandidat  dan  isu-isu,  dan membantu menciptakan forum untuk debat dan diskusi. Selain itu, lembaga-lembaga ini  juga  dapat  memobilisasi  pemilih,  mendorong  partisipasi  masyarakat,  dan mempromosikan nilai-nilai demokrasi. Secara keseluruhan, lembaga-lembaga sosial berkontribusi  pada  transparansi,  keadilan,  dan  legitimasi  proses  pemilihan  umum (Arniti, 2020).
Proses  demokrasi  merupakan  hal  yang  mendasar  bagi  berfungsinya masyarakat, dan pemilu berfungsi sebagai landasan proses ini dengan memberikan kesempatan  kepada  warga  negara  untuk  memilih  perwakilan  mereka.  Dalam konteks ini, lembaga-lembaga sosial memainkan peran penting dalam membentuk dan  mempengaruhi  proses  pemilu.  Lembaga-lembaga  ini,  yang  meliputi  media,
10 | SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya, Vol.26, No.1 Mart 2024: 01-26
organisasi  pendidikan,  dan  kelompok  masyarakat  sipil,  memiliki  dampak  yang signifikan  terhadap  bagaimana  individu  memandang,  terlibat,  dan  berpartisipasi dalam pemilu (Arniti, 2020).
Salah satu peran utama lembaga sosial dalam pemilu adalah memfasilitasi penyebaran  informasi  kepada  masyarakat.  Media,  misalnya,  memainkan  peran penting  dalam  membentuk  opini  publik  dan  memberikan  akses  kepada  warga negara  terhadap  beragam  perspektif  dan  sudut  pandang.  Melalui  liputan  berita, laporan  investigasi,  dan  analisis,  media  dapat  menginformasikan  kepada  para pemilih mengenai platform, kebijakan, dan rekam jejak kandidat dan partai politik. Informasi ini sangat penting bagi pemilih untuk membuat keputusan yang tepat di tempat pemungutan suara (Arniti, 2020).
Institusi pendidikan juga memainkan peran penting dalam mempersiapkan warga negara untuk berpartisipasi dalam proses pemilu. Sekolah dan universitas memiliki tanggung jawab untuk mendidik siswa tentang prinsip-prinsip demokrasi, pentingnya  keterlibatan  warga  negara,  dan  sistem  pemilu.  Dengan  memberikan pendidikan  kewarganegaraan,  lembaga-lembaga  ini  membekali  individu  dengan pengetahuan  dan  keterampilan  yang  diperlukan  untuk  memahami  pentingnya pemilu dan dampak partisipasi mereka dalam proses demokrasi (Juliasih, 2019).
Selain  itu,  organisasi  masyarakat  sipil  berkontribusi  pada  proses  pemilu dengan  memobilisasi  dan  melibatkan  warga  negara  dalam  berbagai  kegiatan, seperti  gerakan  pendaftaran  pemilih,  kampanye  berbasis  isu,  dan  pemantauan pemilu. Organisasi-organisasi ini berperan sebagai pengawas, memastikan bahwa proses pemilu berlangsung adil, transparan, dan inklusif. Dengan mempromosikan kesadaran  pemilih  dan  mengadvokasi  integritas  pemilu,  kelompok  masyarakat sipil  memainkan  peran  penting  dalam  menjaga  sifat  demokratis  pemilu (Intyaswati, 2021).

## METODE
Penelitian ini merupakan penelitian library research dengan menggunakan pendekatan  undang-undang  ( statute  approach ),  pendekatan  konsep  ( concept approach ),  dan  pendekatan  historis (historical  approach ).  Adapun  teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui studi literatur yaitu mengkaji dan
11 | SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya, Vol.26, No.1 Mart 2024: 01-26
mempelajari berbagai lieratur yang membahas mengenai konsep partisipasi pemilih dari berbagai sumber. Sumber yang digunakan seperti UU pemilihan umum, buku- buku,  peraturan  KPU,  dokumen  pemilihan  umum  di  KPUD  Kabupaten  Bima. Analisis yang digunakan menggunakan pendekatan kualitatif deskiptif yaitu data- data yang diperoleh kemudian diuraikan secara deskriptif berdasarkan fakta yang ada.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Profil Kabupaten Bima
Kabupaten Bima adalah sebuah kabupaten yang terletak di Pulau Sumbawa, Provinsi  Nusa  Tenggara  Barat  (NTB),  Indonesia.  Pada  tahun  2020  jumlah penduduk kabupaten ini sebanyak 532.677 jiwa, dengan kepadatan penduduk 156 jiwa/km 2 . Batas wilayah Kabupaten Bima sebagai berikut: bagian Utara berbatasan dengan  Laut  Flores,  bagian  Timur  berbatasan  dengan  Selat  Sape,  bagian  Selatan berbatasan  dengan  Samudera  Indonesia  dan  bagian  Barat  berbatasan  dengan Kabupaten  Dompu.  Kabupaten  Bima  merupakan  salah  satu  Daerah  Otonom  di Provinsi NTB, terletak di ujung Timur dari Pulau Sumbawa bersebelahan dengan Kota Bima (BPS, 2020).
Tabel 1. Penduduk Kabupaten Bima menurut Kelompok Umur
No.  Kecamatan Jumlah Penduduk (Jiwa) 2017 2018 2019 1 Monta 36,48 36,86 37.21 2 Parado 9,48 9,58 9.67 3 Bolo 48,21 48,71 49.18 4 Madapangga 29,85 30,16 30.45 5 Woha 47,88 48,37 48.84 6 Belo 27,16 27,44 27.71 7 Palibelo 27,03 27 ,31 27.57 8 Wawo 17,75 17 ,93 18.1 9 Langgudu 28,68 28,98 29.26 10 Lambitu 5,55 5 ,61 5.67 11 Sape 57,81 58,41 58.97 12 Lambu 37,38 37,77 38.13 13 Wera 30,60 30,92 31.21 14 Ambalawi 19,81 20,92 20.22 15 Donggo 18,28 18,47 18.65 16 Soromandi 16,86 17,04 17.2 17 Sanggar 12,90 13,03 13.16
12 | SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya, Vol.26, No.1 Mart
2024: 01-26 18 Tambora 7 ,23 7,30 7.37 Jumlah 478,97 483,90 488.58
Sumber: BPS Kabupaten Bima 2020 (BPS, 2020).
Capaian Partisipasi Pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bima Sesuai  kondisi  Daftar  Pemilih  Tetap  (DPT)  terhadap  PILKADA  di Kabupaten Bima tahun 2020 sebesar 361.957. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan  Bupati  Bima  tahun  2020  mencapai  82%.  Jumlah  tersebut  melampui standar nasional sebesar 77,5%. Sesuai hasil perhitungan suara yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 296.876 orang. Sementara persentase suara tidak sah adalah 0,7% (KPUD, 2020). Tingkat partisipasi pemilih pada PILKADA Kabupaten Bima tahun  2020  juga  melampui  pemilihan  umum  tahun  2019  lalu.  Tahun  2019, partisipasi  pemilih  Kabupaten  Bima  hanya  79%.  Jika  dibandingkan  dengan pemilihan umum 2019 kemarin, peningkatannya sangat bagus.
Selain  meningkatkan  partisipasi  pemilih,  upaya-upaya  harus  dilakukan untuk memperkuat keterlibatan masyarakat secara keseluruhan di Kabupaten Bima. Hal  ini  dapat  dicapai  melalui  inisiatif  yang  mendorong  partisipasi  aktif  dalam pembangunan  masyarakat,  urusan  publik,  dan  tata  kelola  pemerintahan.  Dengan menanamkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab di antara warga negara, lanskap politik dan sosial secara keseluruhan di wilayah tersebut dapat diubah secara positif (Singestecia et al., 2018).
Meningkatkan  partisipasi  pemilih  di  Kabupaten  Bima  membutuhkan pendekatan  multi-segi  yang  dapat  mengatasi  tantangan  dan  hambatan keterlibatan pemilih. Dengan memberdayakan masyarakat, meningkatkan akses terhadap informasi, mengatasi hambatan logistik, mendorong inklusivitas, dan memperkuat  keterlibatan  masyarakat,  proses  demokrasi  dapat  direvitalisasi, dan suara masyarakat dapat terwakili secara efektif dalam pemerintahan daerah mereka.  Melalui  upaya  bersama  ini,  Kabupaten  Bima  dapat  membuka  jalan menuju demokrasi yang lebih hidup dan partisipatif (Mappakalu, 2015). Tabel 2. Daftar Pemilih Tetap PILKADA di Kabupaten Bima Tahun 2020
Pemilih Jumlah Laki-laki 179.066 Perempuan 182.891 PILKADA 2020 361.977
Sumber: Data Primer KPUD Kabupaten Bima (KPUD, 2020)
SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya http://jurnalsosiologi.fisip.unila.ac.id/index.php/jurnal e-ISSN 2549-7235   p-ISSN 1411-0040
13 | SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya, Vol.26, No.1 Mart 2024:
01-26
Adapun tingkat  partisipasi  PILKADA Kabupaten Bima pada tahun 2020 dapat  dilihat  pada  Tabel  3.  Gambaran  peningkatan  partisipasi  mengalami peningkatan  dari  PILKADA  sebelumnya,  tidak  terlepas  dari  peran  semua komponen,  seperti  KPUD,  Badan  Pengawas  Pemilihan  Umum  (BAWASLU), akademisi,  tokoh  masyarakat,  tokoh  pendidikan,  dan  peran  sekolah  dalam mendorong  siswa-siswi  untuk  lebih  peka  dan  peduli  pada  politik.  Pendekatan pendidikan  politik  yang  baik  akan  berpengaruh  pada  peningkatan  partisipasi pemilih  pemula.  KPUD  Kabupaten  Bima  aktif  menggalang  dukungan  pihak sekolah  untuk  mengambil  bagian  melakukan  edukasi  pemilih  pemula  melalui kegiatan sosialisasi, roadshow demokrasi bersama KPUD Kabupaten Bima (Putri, 2022).
Partisipasi pemilih merupakan aspek penting dalam proses demokrasi, yang mencerminkan  keterlibatan  dan  inklusivitas  warga  negara  dalam  pemerintahan. Dalam  konteks  PILKADA  di  Kabupaten  Bima,  peningkatan  partisipasi  pemilih memiliki implikasi yang signifikan terhadap lanskap demokrasi dan representasi penduduk  lokal  (Nurgiansah,  2021).  Menurut  Wardhani  (2018)  menjelaskan bahwa  meningkatnya  partisipasi  pemilih  dalam  pemilihan  umum  baru-baru  ini merupakan  indikasi  yang  jelas  dari  pergeseran  positif  dalam  proses  demokrasi. Lonjakan  jumlah  warga  negara  yang  menggunakan  hak  pilihnya  mencerminkan tumbuhnya kesadaran dan keterlibatan dalam lanskap politik. Tren ini tidak hanya menandakan penguatan nilai-nilai demokrasi, tetapi juga memiliki potensi untuk transformasi sosial dan politik yang signifikan (Wardhani, 2018).
Ada  beberapa  faktor  yang  berkontribusi  terhadap  peningkatan  partisipasi pemilih dalam PILKADA di Kabupaten Bima. Pendidikan pemilih yang efektif dan kampanye  kesadaran  yang  dilakukan  oleh  lembaga  penyelenggara  pemilihan umum,  organisasi  masyarakat  sipil,  dan  media  dapat  memainkan  peran  penting dalam memberikan informasi kepada warga negara tentang pentingnya memilih dan proses  pemilihan  umum.  Meningkatkan  aksesibilitas  tempat  pemungutan  suara, terutama  di  daerah  terpencil  atau  terpinggirkan,  dapat  mendorong  lebih  banyak orang  untuk  berpartisipasi  dalam  proses  pemilihan  umum.  Melibatkan  pemilih muda  melalui  program  dan  inisiatif  penjangkauan  yang  ditargetkan  dapat membantu meningkatkan partisipasi pemilih secara keseluruhan, karena demografi
SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya http://jurnalsosiologi.fisip.unila.ac.id/index.php/jurnal e-ISSN 2549-7235   p-ISSN 1411-0040
14 | SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya, Vol.26, No.1 Mart 2024: 01-26
pemuda mewakili sebagian besar pemilih. Kumpulan kandidat yang beragam yang mewakili berbagai latar belakang dan kepentingan dapat memotivasi lebih banyak orang  untuk  berpartisipasi  dalam  pemilihan  umum,  karena  mereka  merasa  suara mereka terwakili (Sukri, 2020).
Meningkatnya  partisipasi  pemilih  dalam  PILKADA  di  Kabupaten  Bima dapat memberikan beberapa dampak positif. Partisipasi pemilih yang lebih tinggi meningkatkan legitimasi hasil pemilihan umum, karena mencerminkan representasi yang lebih luas dari kehendak rakyat. Partisipasi pemilih yang meningkat membuat para  pejabat  terpilih  lebih  bertanggung  jawab  kepada  konstituen  mereka,  karena mereka  sadar  akan  keterlibatan  aktif  para  pemilih.  Dengan  semakin  banyaknya warga  negara  yang  berpartisipasi  dalam  proses  pemilihan  umum,  semakin  besar kemungkinan  prioritas  kebijakan  yang  selaras  dengan  kebutuhan  dan  aspirasi penduduk setempat (Pulungan et al., 2020).
Tabel 3. Persentase Partisipasi Pemilih di Kabupaten Bima pada PILKADA Tahun 2020
Tahun Tingkat Partisipasi (%) PILKADA tahun Tahun 2015 70,18% Pemilihan umum legislative 2019 79% PILKADA 2020 82%
Sumber: Data Primer KPUD Kabupaten Bima (KPUD, 2020)
Total  partisipasi  pemilih pada  PILKADA di  Kabupaten Bima tahun 2020 mengalami  peningkatan  secara  bermakna  dibandingkan  tahun  2015  sebesar 70.18%.  Dari  jumlah  pemilih  laki-laki  sejumlah  183.424,  pemilih  perempuan sejumlah  190.082,  dan  total  pengguna  hak  pilih  secara  keseluruhan  sejumlah 263.409.  Sementara  jika  dihitung  tingkat  partisipasi  pemilih  pada  PILKADA Kabupaten  Bima  tahun  2015,  laki-laki  sebesar  67,12%  dan  perempuan  sebesar 70.69%. Sementara total partisipasi secara keseluruhan sebesar 70.18%.
Adapun  perolehan  suara  pasangan  calon  pada  PILKADA  di  Kabupaten Bima tahun 2020 dapat dilihat pada table di bawah ini, berdasarkan hasil rapat Pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima digelar KPU Kabupaten Bima. Hasil Pleno dua hari tersebut menetapkan pasangan calon nomor urut 3, Hj. Indah Dhamayanti Putri dan Drs. Dahlan M.Noer, M.Pd unggul  dengan  44,43%  di  14  kecamatan.  Sementara  pasangan  nomor  urut  2  H. Syafaruddin  M.Noer,  M.Pd.  dan  Ady  Mahyudi  disingkat  Syafaad  memperoleh
SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya http://jurnalsosiologi.fisip.unila.ac.id/index.php/jurnal e-ISSN 2549-7235   p-ISSN 1411-0040
15 | SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya, Vol.26, No.1 Mart 2024: 01-26
suara 38,02%. Kemudian pasangan nomor urut 1 dr. H. Irfan dan H. Herman Alfa Edison disingkat IMAN memperoleh suara 17,56%.
Tabel 4. Jumlah Suara Setiap Calon Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2015
Pasangan Calon Perolehan Suara (%) Abdul Khaer, SH., MH dan Drs .H. Abdul Hamid, M.Si 26.771 suara (10,22%) Ady Mahyudi dan Drs. Zubair 56.349 suara (21,50%) Drs. Syafruddin M.Noer dan Drs. H. Masykur HMS 73.814 suara (28,17%) Hj. Indah Dhamayanti Putri dan Drs. Dahlan M.Noer 105.103 suara (40,11%)
Sumber: Data Primer KPUD Kabupaten Bima (KPUD, 2020)
Menurut Wahyudi et al., 2013 menerangkan bahwa salah satu faktor kunci yang  berkontribusi  terhadap  lonjakan  partisipasi  pemilih  adalah  penyebaran informasi dan kampanye kesadaran yang meluas. Melalui berbagai platform seperti media  sosial,  media  tradisional,  dan  program  penjangkauan  masyarakat,  warga negara menjadi lebih terinformasi tentang pentingnya suara mereka dan dampaknya dalam membentuk masa depan negara mereka. Kesadaran yang meningkat ini telah menimbulkan  rasa  pemberdayaan  di  antara  para  pemilih,  sehingga  memotivasi mereka untuk mengambil peran aktif dalam proses pemilihan umum (Wahyudi et al., 2013).
Menurut  Kusmanto  (2013)  mengungkapkan  bahwa  kemunculan  para pemimpin politik yang dinamis dan visioner telah memainkan peran penting dalam menginspirasi partisipasi pemilih yang lebih besar. Para pemimpin karismatik yang selaras dengan aspirasi masyarakat memiliki kemampuan untuk memobilisasi dan menggembleng warga negara untuk berpartisipasi dalam proses pemilihan umum. Kemampuan mereka untuk mengartikulasikan visi yang menarik untuk masa depan dan  berhubungan  dengan  berbagai  segmen  masyarakat  telah  berperan  penting dalam  menghidupkan  kembali  kepercayaan  publik  terhadap  sistem  politik (Kusmanto, 2013).
Tabel  5.  Perolehan  suara  Pasangan  Calon  Bupati  dan  Wakil  Bupati  Bima Tahun 2015
Pasangan Calon Perolehan Suara (%) Hj. Indah Dhamayanti Putri dan Drs. H. Dahlan M.Noer 130.963 (44,43) H. Syafruddin M.Noer, M.Pd dan Ady Mahyudin 112.068 (38,02) Dr. H. Irfan dan H. Herman Alfa Edison 51.775 (17,56)
Sumber: Data Primer KPUD Kabupaten Bima (KPUD, 2020)
Berdasarkan  tabel  perolehan  suara  di  atas,  maka  dapat  dilihat  grafik peningkatan partisipasi pemilih dari PILKADA yang diselenggarakan pada tahun
SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya http://jurnalsosiologi.fisip.unila.ac.id/index.php/jurnal e-ISSN 2549-7235   p-ISSN 1411-0040
16 | SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya, Vol.26, No.1 Mart 2024: 01-26
2015  dan  PILKADA  pada  tahun  2020,  ini  menunjukkan  ada  kesadaran  politik masyarakat  bahwa  terlibat  aktif  dalam  mendukung  penyelenggaraan  PILKADA yang  jujur,  adil  dan  demokratis  merupakan  kewajiban  dan  tanggung  jawab  bagi semua warga Negara, bahwa semakin baik tingkat partisipasi pemilih semakin baik pula kualitas demokrasi politik di tingkat lokal, dengan sendirinya mutu pemimpin yang  dihasilkan  melalui  proses  demokrasi  pemilihan  langsung  akan  bagus kualitasnya.
Menurut Widiyaningrum (2020) menjelaskan bahwa  lonjakan partisipasi pemilih merupakan bukti dari dinamika wacana politik yang terus berkembang, di mana warga negara semakin menyadari kekuatan suara kolektif mereka. Tren ini memiliki  potensi  untuk  mewujudkan  lanskap  politik  yang  lebih  inklusif  dan representatif,  di  mana  beragam  suara  dan  keprihatinan  masyarakat diperhitungkan.  Ketika  segmen  yang  lebih  besar  dari  populasi  terlibat  dalam proses  pemilihan  umum,  hal  ini  menumbuhkan  pemahaman  yang  lebih komprehensif dan bernuansa tentang isu-isu yang penting bagi masyarakat secara keseluruhan (Widiyaningrum, 2020).

## Faktor-faktor  Mempengaruhi  Partisipasi  Politik  pada  PILKADA  di Kabupaten Bima Tahun 2020
Menurut Arniti (2020) mengungkapkan bahwa desain dan fungsi lembaga serta  proses  politik juga  mempengaruhi  partisipasi  politik.  Faktor-faktor  seperti kemudahan  pendaftaran  pemilih,  aksesibilitas  tempat  pemungutan  suara,  dan transparansi proses pemilihan umum dapat memengaruhi tingkat partisipasi dalam pemilihan umum. Demikian pula, adanya hambatan institusional, seperti undang- undang  yang  membatasi  hak  pilih  atau  daerah  pemilihan  yang  bersifat gerrymander,  dapat  membuat  orang  tidak  tertarik  untuk  berpartisipasi  dalam proses politik (Arniti, 2020).
Partisipasi politik dipengaruhi oleh interaksi yang kompleks dari berbagai faktor, termasuk status sosial ekonomi, kesadaran politik, jaringan sosial, desain kelembagaan,  dan  persepsi  tentang  efektivitas  dan  kepercayaan  terhadap pemerintah.  Mengatasi  faktor-faktor  ini  sangat  penting  untuk  mendorong partisipasi politik yang inklusif dan representatif serta memastikan bahwa semua anggota  masyarakat  memiliki  suara  dalam  proses  pengambilan  keputusan  yang
SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya http://jurnalsosiologi.fisip.unila.ac.id/index.php/jurnal e-ISSN 2549-7235   p-ISSN 1411-0040
17 | SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya, Vol.26, No.1 Mart 2024: 01-26
mempengaruhi kehidupan mereka. Dengan memahami dan mengatasi pengaruh- pengaruh  ini,  kita  dapat  bekerja  menuju  demokrasi  yang  lebih  hidup  dan partisipatif (Liando, 2016).
Menurut Kiftiyah (2019) mengungkapkan bahwa  peningkatan partisipasi pemilih  bertindak  sebagai  pengaman  terhadap  ideologi-ideologi  yang  memecah belah  dan  ekstremis,  karena  pemilih  yang  lebih  terlibat  tidak  terlalu  rentan terhadap manipulasi dan informasi yang salah. Ketika warga negara secara aktif terlibat  dalam  proses  pemilihan  umum,  mereka  lebih  siap  untuk  membedakan antara  agenda  politik  yang  tulus  dan  retorika  yang  bertujuan  untuk  menabur perselisihan.  Hal  ini,  pada  gilirannya,  mendorong  wacana  politik  yang  lebih konstruktif  dan  substantif,  yang  mengarah  pada  pengambilan  keputusan  dan perumusan kebijakan yang terinformasi (Kiftiyah, 2019).
Menurut Juliasih (2019) mengungkapkan bahwa tantangan dan krisis global saat  ini  telah  mendorong  masyarakat  untuk  lebih  terlibat  secara  politik.  Isu-isu seperti pandemi COVID-19, kesenjangan ekonomi, dan ketidakadilan sosial telah mendorong masyarakat untuk lebih aktif terlibat dalam pengambilan keputusan dan kebijakan  yang  mempengaruhi  kehidupan  mereka.  Urgensi  dari  tantangan- tantangan ini telah mendorong masyarakat  untuk  mencari suara yang lebih besar dalam membentuk solusi dan tanggapan terhadap isu-isu yang mendesak (Juliasih, 2019).
Menurut Intyaswati (2021) menjelaskan bahwa meningkatnya keterlibatan warga  negara  dalam  proses  politik  sangat  penting  untuk  berfungsinya  demokrasi yang sehat. Hal ini mendorong sistem politik yang lebih inklusif dan representatif, di mana suara dan perspektif yang beragam didengar dan dipertimbangkan. Selain itu,  hal  ini  memiliki  potensi  untuk  membawa  perubahan  yang  berarti  dan  positif dalam  masyarakat  dengan  menangani  masalah-masalah  yang  sudah  berlangsung lama dan memajukan kebijakan progresif (Intyaswati, 2021).
Dari beberapa faktor di atas yang mempengaruhi tingkat partisipasi politik pada PILKADA Kabupaten Bima Tahun 2020, sehingga terjadi peningkatan angka partisipasi  pemilih.  Hal  tersebut  tidak  terlepas  dari  peran  semua  pihak  yang menjadikan  PILKADA  sebagai  agenda  strategis  bersama  untuk  menghasilkan kepala  daerah  yang  berkualitas  yang  memiliki  kompetensi.  Skill  di  bidang  tata
SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya http://jurnalsosiologi.fisip.unila.ac.id/index.php/jurnal e-ISSN 2549-7235   p-ISSN 1411-0040
18 | SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya, Vol.26, No.1 Mart 2024: 01-26
kelola  pemerintahan  daerah  agar  daerah  mampu  bersaing  dan  berkiprah  sejajar dengan daerah lain dalam mewujudkan pemerintah daerah yang maju, mandiri dan modern.
Menurut  Suharyanto  (2016)  mengungkapkan  bahwa  meningkatnya partisipasi pemilih menandakan pergeseran positif menuju demokrasi yang lebih hidup dan partisipatif. Hal ini mencerminkan tumbuhnya rasa tanggung jawab dan kepemilikan di antara warga negara terhadap proses politik. Seiring dengan tren ini yang terus mendapatkan momentum, tren ini menjanjikan lanskap politik yang lebih  inklusif,  terinformasi,  dan  representatif,  yang  pada  akhirnya  membentuk masa depan yang lebih cerah bagi generasi mendatang (Suharyanto, 2016).
Di era keterbukaan informasi dibutuhkan pemimnpin yang memiliki strong character yang mampu beradaptasi dengan tuntutan perubahan dan perkembangan zaman.  Di  era  ditigal  dan  keterbukaan  informasi  dibutuhkan  pemimpin berwawasan  luas  dan  berorientasi  jangka  pangka  panjang  dalam  meletakkan program  pembangunan  demi  terwujudnya  masyarakt  daerah  yang  sejahtera, berkeadilan  dan  berkemajuan,  sehingga  dibutuhkan  birokrasi  pemerintahan modern, profesinal dan syarat kompetensi (Nurgiansah, 2021).
Disisi  lain,  Averus  &  Alfina  (2020)  menjelaskan  rendahnya  partisipasi pemilih adalah kurangnya keterlibatan dan motivasi di antara warga negara. Untuk mengatasi  masalah  ini,  penting  untuk  menerapkan  langkah-langkah  yang  tidak hanya  mendorong  orang  untuk  mendaftar  sebagai  pemilih  tetapi  juga  untuk berpartisipasi  aktif  dalam  proses  pemilihan  umum.  Kampanye  pendidikan  dan penyadaran  memainkan  peran  penting  dalam  hal  ini.  Memberikan  informasi kepada  warga  negara  tentang  pentingnya  suara  mereka  dan  dampaknya  dalam membentuk  masa  depan  komunitas  dan  negara  mereka  dapat  menjadi  motivator yang kuat (Averus & Alfina, 2020).
Sementara itu, Azzuhri (2022) menjelaskan bahwa cara lain yang efektif untuk  meningkatkan  partisipasi  pemilih  adalah  melalui  upaya  pelibatan  dan mobilisasi  masyarakat.  Organisasi  lokal,  tokoh  masyarakat,  dan  gerakan  akar rumput  dapat  memainkan  peran  penting  dalam  menggalang  warga  negara  untuk berpartisipasi  dalam  proses  pemilihan  umum.  Dengan  mengorganisir  gerakan pendaftaran pemilih, menyelenggarakan forum kandidat, dan melakukan program
SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya http://jurnalsosiologi.fisip.unila.ac.id/index.php/jurnal e-ISSN 2549-7235   p-ISSN 1411-0040
19 | SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya, Vol.26, No.1 Mart 2024: 01-26
penjangkauan,  kelompok-kelompok  ini  dapat  membantu  membangun  rasa tanggung jawab kewarganegaraan dan mendorong orang untuk menggunakan hak pilih mereka (Azzuhri, 2022).
Menurut  Sastrawati  (2020)  mengungkapkan  bahwa  memanfaatkan teknologi  dan  platform  media  sosial  juga  dapat  berperan  penting  dalam menjangkau dan melibatkan calon pemilih. Memanfaatkan iklan yang ditargetkan, konten  yang  informatif,  dan  kampanye  online  yang  interaktif  dapat  membantu menarik perhatian audiens  yang lebih luas dan  mendorong mereka untuk  secara aktif terlibat dalam proses pemilihan umum (Sastrawati, 2020).
Menurut  Lestari  et  al.,  2020  menjelaskan  bahwa  meningkatnya keterlibatan  politik  masyarakat  adalah  munculnya  media  sosial.  Platform seperti Twitter, Facebook, dan Instagram telah memberikan kesempatan yang belum  pernah  ada  sebelumnya  kepada  individu  untuk  mengekspresikan pendapat politik mereka, memobilisasi dukungan untuk tujuan-tujuan tertentu, dan  terlibat  dalam  wacana  politik.  Aksesibilitas  dan  jangkauan  media  sosial telah memberdayakan warga negara untuk menyuarakan keprihatinan mereka, terhubung  dengan  individu-individu  yang  berpikiran  sama,  dan  meminta pertanggungjawaban dari para tokoh dan institusi publik (Lestari et al., 2020). Menurut Maksudi (2018) menerangkan bahwa  peningkatan partisipasi politik ini merupakan fenomena signifikan yang telah memicu minat dan perdebatan yang  luas.  Alasan  di  balik  tren  ini  beragam  dan  beraneka  ragam,  mencakup faktor sosial, teknologi, dan ideologi (Maksudi, 2018).
Menurut  Astuti  et  al.  (2019)  mengungkapkan  bahwa  kebangkitan gerakan  masyarakat  telah  memainkan  peran  penting  dalam  membangkitkan partisipasi  publik  dalam  politik.  Isu-isu  seperti  perubahan  iklim,  kesetaraan gender,  dan  keadilan  rasial  telah  mendorong  upaya  mobilisasi  dan  advokasi yang  meluas,  menarik  individu-individu  yang  memiliki  hasrat  untuk melakukan  perubahan  sosial.  Gerakan-gerakan  ini  telah  secara  efektif memanfaatkan media sosial dan alat digital lainnya untuk memperkuat pesan mereka  dan  menarik  pendukung,  sehingga  berkontribusi  pada  peningkatan keterlibatan politik secara keseluruhan (Astuti et al., 2019).
Menurut  Fitriah  (2014)  menjelaskan  bahwa  faktor  penting  lainnya
SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya http://jurnalsosiologi.fisip.unila.ac.id/index.php/jurnal e-ISSN 2549-7235   p-ISSN 1411-0040
20 | SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya, Vol.26, No.1 Mart 2024: 01-26
dalam  peningkatan  keterlibatan  politik  masyarakat  adalah  meningkatnya kesadaran akan isu-isu sosial dan politik. Dengan akses ke banyak informasi melalui  internet  dan  sumber  media  lainnya,  individu-individu  semakin terinformasi tentang masalah-masalah politik yang mendesak. Kesadaran yang meningkat  ini  telah  mendorong  keinginan  untuk  terlibat  dalam  kehidupan bermasyarakat  dan  rasa  tanggung  jawab  untuk  berkontribusi  dalam  proses demokrasi (Fitriah, 2014).
Menurut  Efendi  (2020)  menerangkan  bahwa  kemunculan  tokoh-tokoh politik  yang  karismatik  dan  tidak  konvensional  juga  berperan  penting  dalam mendorong  minat  dan  partisipasi  masyarakat  dalam  politik.  Tokoh -tokoh  ini sering kali menantang status quo dan menarik bagi segmen masyarakat yang secara tradisional merasa terpinggirkan atau kecewa dengan politik arus utama. Kemampuan mereka untuk memobilisasi dukungan dan menggalang pengikut telah  menyegarkan  wacana  politik  dan  membawa  suara-suara  baru  ke  ruang publik (Efendi, 2020).
Menurut Nu’man & Zulaifah (2003) menjelaskan bahwa meningkatnya partisipasi masyarakat dalam politik merupakan fenomena yang kompleks dan beragam, yang didorong oleh berbagai faktor sosial, teknologi, dan ideologi. Meskipun hal ini telah  menghasilkan lanskap politik yang lebih dinamis dan inklusif, hal ini juga menghadirkan tantangan yang memerlukan pertimbangan yang  cermat.  Ketika  kita  menavigasi  lanskap  keterlibatan  politik  yang  terus berkembang  ini,  penting  untuk  secara  kritis  menilai  implikasi  dan  peluang yang  muncul  dari  ruang  publik  yang  lebih  partisipatif  dan  saling  terhubung (Nu’man & Zulaifah, 2003).
Menurut  Kodiyat  MS  (2019)  mengungkapkan  bahwa  munculnya platform media sosial dan alat komunikasi digital, individu sekarang memiliki akses  yang  lebih  mudah  ke  banyak  informasi  dan  dapat  mengekspresikan pendapat mereka dalam skala global. Hal ini telah memberdayakan masyarakat untuk  terlibat  dalam  diskusi  politik,  berbagi  pandangan,  dan  mem obilisasi dukungan  untuk  tujuan  yang  mereka  yakini.  Kemampuan  untuk  terhubung dengan individu dan organisasi yang berpikiran sama telah memainkan peran penting dalam membangkitkan partisipasi politik (Kodiyat MS, 2019).
SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya http://jurnalsosiologi.fisip.unila.ac.id/index.php/jurnal e-ISSN 2549-7235   p-ISSN 1411-0040
21 | SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya, Vol.26, No.1 Mart 2024: 01-26
Menurut  Fadli  et  al.  (2018)  menjelaskan  bahwa  adanya  organisasi masyarakat  telah  berperan  penting  dalam  mendorong  keterlibatan  politik. Orang-orang berkumpul di tingkat lokal untuk mengatasi masalah yang secara langsung  berdampak  pada  kehidupan  mereka,  menunjukkan  keinginan  yang nyata  untuk  perubahan  dan  perbaikan  dalam  komunitas  mereka.  Baik  itu mengadvokasi  kelestarian  lingkungan,  keadilan  sosial,  atau  kesetaraan ekonomi,  upaya-upaya  akar  rumput  ini  menumbuhkan  rasa  tanggung  jawab bersama  dan  menginspirasi  keterlibatan  politik  yang  lebih  luas  (Fadli  et  al., 2018).
Menurut Kurniati  et al. (2021) mengungkapkan bahwa  generasi muda memainkan  peran  penting  dalam  mendorong  lonjakan  partisipasi  politik. Dengan  tumbuhnya  kesadaran  sosial  dan  keinginan  untuk  membentuk  dunia yang  akan  mereka  warisi,  generasi  muda  secara  aktif  berpartisipasi  dalam aktivisme politik dan keterlibatan sipil. Mereka memanfaatkan suara kolektif mereka untuk mempengaruhi keputusan kebijakan dan meminta pertanggungjawaban  pejabat  terpilih.  Semangat  mereka  terhadap  isu -isu seperti perubahan iklim, kesetaraan, dan hak asasi manusia mendorong energi baru dalam lanskap politik (Kurniati et al., 2021).
Berdasarkan  hasil  penelitian  bahwa  peningkatan  partisipasi  pemilih  pada PILKADA  di  Kabupaten  Bima  Tahun  2020  karena  adanya  peran  aktif  dan kesadaran  semua  pihak  menjadikan  pilkada  sebagai  agenda  strategis  bersama untuk  menghasilkan  kepala  daerah  yang  memiliki  skill  dan  kompetensi, berintegritas,  berdedikasi  tinggi  dan  mampu  mewujudkan  daerah  yang  maju, mandiri, sejahtera dan berdaya saing. Partisipasi pemilih dalam pilkada merupakan komponen penting dalam demokrasi yang sehat.
Dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi  pemilih dan menerapkan langkah-langkah untuk meningkatkan keterlibatan warga negara, kita dapat memastikan bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab kepada semua penduduk  dan  mencerminkan  keragaman  komunitas  mereka.  Memberdayakan individu  untuk  berpartisipasi  dalam  proses  pemilihan  umum  akan  memperkuat

## E SIMPULA
K N
SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya http://jurnalsosiologi.fisip.unila.ac.id/index.php/jurnal e-ISSN 2549-7235   p-ISSN 1411-0040
22 | SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya, Vol.26, No.1 Mart 2024: 01-26
fondasi demokrasi masyarakat dan mendorong pemerintahan yang lebih inklusif dan responsif.
Peningkatan  partisipasi  pemilih pada PILKADA Kabupaten Bima Tahun 2020 dipengaruhi oleh tingkat sosialisasi dan pendidikan politik yang baik yang melibatkan  semua  pihak  untuk  ikut  serta  menyukseskan  agenda  PILKADA. Pendidikan politik yang baik akan mendorong kesadaran politik pemilih untuk ikut berpartisipasi  mewujudkan  PILKADA  yang  demokratis,  semakin  meningkat partisipasi  pemilih  semakin  bagus  mutu  PILKADA.  Adapun  Partisipasi  pemilih pada penyelenggaraan pilkada Kabupaten Bima tahun 2020 peningkatannya cukup signifikan yaitu sebesar 82,0 persen.

## DAFTAR PUSTAKA
Aritonang, D. M. (2016). Pola Distribusi Urusan Pemerintah Daerah Pemerintahan Daerah  (  Distribution  Patern  of  Local  Government  Tasks  After. Jurnal Legislasi Indonesia , 13 (01), 41–51.
Arniti,  N.  K.  (2020).  Partisipasi  Politik  Masyarakat  Dalam  Pemilihan  Umum Legislatif  Di  Kota  Denpasar. Jurnal  Ilmiah  Dinamika  Sosial , 4 (2),  329. https://doi.org/10.38043/jids.v4i2.2496
Astuti,  P.,  Afandi,  M.  A.,  &  Listyanti,  H.  (2019).  Kajian  Peran  dan  Partisipasi Politik Perempuan pada Pemilihan Kepala Daerah di Jawa Timur. Cakrawala: Jurnal Litbang Kebijakan , 13 (2), 184–195.
Averus, A., & Alfina, D. (2020). Partisipasi Politik Dalam Pemilihan Kepala Desa. Moderat , 6 (9), 1689–1699.
Azzuhri,  H.  (2022).  Partisipasi  Politik  Pemilih  Pemula  Di  Desa  Sukaraja Kecamatan  Sukamerindu  Kabupaten  Lahat  Sumatera  Selatan. Jurnal  Tapis:
Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam , 18 (1), 66–76. https://doi.org/10.24042/tps.v18i1.12692
BPS, B. P. S. (2020). Kabupaten Bima dalam Angka 2020 (B. K. Bima (ed.); 2020th ed.). BPS Kabupaten Bima.
Efendi,  I.  (2020).  Pendidikan  Kewarganegaraan:  Wahana  Pengembangan Kompetensi  Warganegara  Dalam  Pengenalan  Partisipasi  Politik  Siswa Sekolah  Dasar. DIDAKTIKA  TAUHIDI:  Jurnal  Pendidikan  Guru  Sekolah Dasar , 7 (2), 149. https://doi.org/10.30997/dt.v7i2.2635
SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya http://jurnalsosiologi.fisip.unila.ac.id/index.php/jurnal e-ISSN 2549-7235   p-ISSN 1411-0040
23 | SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya, Vol.26, No.1 Mart 2024: 01-26
Fadli, M., Bailusy, M. K., Nas, J., & Zulfikar, A. (2018). Keterlibatan Elit Lokal dalam Peningkatan Partisipasi Politik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2015. Aristo , 6 (2), 301. https://doi.org/10.24269/ars.v6i2.1025
Fitriah,  E.  A.  (2014).  Personal  values  dan  internal  political  efficacy  terhadap partisipasi politik mahasiswa pemilih pemula. Jurnal Ilmiah Psikologi , 1 (2), 244–254.
Hutapea,  B.  (2015).  Dinamika  Hukum  Pemilihan  Kepala  Daerah  di  Indonesia.
Rechtsvinding , 4 (1),  179.  http://files/1956/Hutapea  -  2015  -  DINAMIKA HUKUM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI INDONESI.pdf
Intyaswati, D. (2021). Peran Media Massa Terhadap Partisipasi Politik Mahasiswa Pada  Pemilihan  Umum  2019. Jurnal  Penelitian  Pers  Dan  Komunikasi Pembangunan , 25 (2), 140–149. https://doi.org/10.46426/jp2kp.v25i2.142
Irfan.  (2017).  Analisis  Praktik  Perjudian  dalam  Pilkades  (Studi  pada  Lima  Desa Dua Kecamatan di Kabupaten Bima). Jurnal Pendidikan IPS , 7 (2), 1–20.
Isnaeni,  D.  (2018).  IMPLIKASI  YURIDIS  KEWENANGAN  PEMERINTAH DAERAH  DALAM  PEMBERIAN  IJIN  USAHA  PERTAMBANGAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014. Yurispruden ,
1 (1), 35–46. https://core.ac.uk/download/pdf/196255896.pdf
Juliasih, L. (2019). Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum (Studi Voter  Turn-Out  dalam  Pemilihan  Umum  Legislatif  dan  Pilpres  Kabupaten Garut Tahun 2009 dan 2014). Jurnal Ilmu Sosial Politik Dan Humaniora , 2 (1), 30–41. https://doi.org/10.36624/jisora.v2i1.24
Khaldun, I. (2017). Demontrasi Dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus Desa Dengan Tipologi Transisional, Tradisional Dan Modern Di Kabupaten Bima.
Jurnal Ilmiah Mandala Education , 3 (1), 326.
https://doi.org/10.58258/jime.v3i1.116
Kiftiyah,  A.  (2019).  Perempuan  Dalam  Partisipasi  Politik  Di  Indonesia. Jurnal Yuridis , 6 (2), 55. https://doi.org/10.35586/jyur.v6i2.874
Kodiyat MS, B. A. (2019). Fungsi Partai Politik Dalam Meningkatkan Partsipasi Pemilih  Pada  Pemilihan  Umum  Kepala  Daerah  di  Kota  Medan. EduTech:
Jurnal Ilmu Pendidikan
Dan Ilmu Sosial , 5 (1), 1–12.
SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya http://jurnalsosiologi.fisip.unila.ac.id/index.php/jurnal e-ISSN 2549-7235   p-ISSN 1411-0040
24 | SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya, Vol.26, No.1 Mart 2024: 01-26
https://doi.org/10.30596/edutech.v5i1.2756
KPUD,  K.  P.  U.  K.  B.  (2020). Keputusan  Komisi  Pemilihan  Umum  Kabupaten Bima Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemlihan  Bupati  Dan  Wakil  Bupati  Bima Tahun 2020 (pp.  1–14).  KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA.
Kurniati,  P.,  Maiza  Putra,  H.,  Sari  Komara,  L.,  Wibianika,  H.,  Setiansyah,  R.,
Arrahmaniyah, S., & Al-Falah Cicalengka, S. (2021). Budaya Kewarganegaraan  Praktik  Kewarganegaraan  dan  Pendidikan  untuk Kewarganegaraan  Demokratis. Jurnal  Ilmiah  UPT  P2M  STKIP  Siliwangi , 8 (2), 107–115.
Kusmanto, H. (2013). Kusmanto, H. (2013). Peran Badan Permusyawaratan Daerah dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat, 1(1), 39–47. Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik , 1 (1), 39–47.
Kusnadi,  A.  (2015).  Perkembangan  Politik  Hukum  Pemerintahan  Desa  Menurut Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah  dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) , 2 (3), 564–580. https://doi.org/10.22304/pjih.v2n3.a8
Lestari, D. S., Azikin, R., & Rahim, S. (2020). Strategi Komisi Pemilihan Umum Dalam  Meningkatkan  Partisipasi  Politik  Pemilih  Pemula  Pada  Pemilihan Bupati  Dan  Wakil  Bupati  Tahun  2018  Di  Kabupaten  Pinrang. Progress  in Retinal and Eye Research , 1 (1), 1–13.
Liando, D. M. (2016). PEMILU DAN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT ( Studi Pada Pemilihan Anggota Legislatif Dan Pemilihan Presiden Dan Calon Wakil Presiden Di Kabupaten Minahasa Tahun 2014 ). Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum , 3 (2), 14–28.
Maksudi, I. A. R. dan B. I. (2018). The role of social media in the improvement of selected participation of students based on students in bogor regency. Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Dan Humaniora , 20 (2), 154–161.
Mappakalu,  H.  A.  M.  (2015).  Partisipasi  Politik  Masyarakat  Memperkokoh Pelaksanaan Pilar Demokrasi. Jurnal Ilmiah Administrasita’ , Vol VI (1), 101– 114.
SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya http://jurnalsosiologi.fisip.unila.ac.id/index.php/jurnal e-ISSN 2549-7235   p-ISSN 1411-0040
25 | SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya, Vol.26, No.1 Mart 2024: 01-26
Nu’man,  T.  M.,  &  Zulaifah,  E.  (2003).  Peran  Jenis  dan  Partisipasi  Politik.
Psikologika :  Jurnal  Pemikiran  Dan  Penelitian  Psikologi , 8 (16). https://doi.org/10.20885/psikologika.vol8.iss16.art3
Nurcahyo, A. (2016). Relevansi Budaya Patriarki Dengan Partisipasi Politik Dan Keterwakilan  Perempuan  Di  Parlemen. Agastya:  Jurnal  Sejarah  Dan Pembelajarannya , 6 (01), 25. https://doi.org/10.25273/ajsp.v6i01.878
Nurgiansah, T. H. (2021). Partisipasi Politik Masyarakat Sleman di Masa Pandemi Covid-19 dalam Konteks Pendidikan Kewarganegaraan. Jurnal Civic Hukum ,
6 (1), 1–9. https://doi.org/https://doi.org/10.22219/jch.v6i1.14994
Pekuwaly, U. L. (2012). Potret Reformasi Hukum Di Indonesia Pasca Reformasi Tahun 1998. Jurnal MMH , 41 (I), 153–159.
Prasisko, Y. G. (2016). Gerakan Sosial Baru Indonesia: Reformasi 1998 dan Proses Demokratisasi Indonesia. Jurnal Pemikiran Sosiologi , 3 (2), 9. https://doi.org/10.22146/jps.v3i2.23532
Pulungan, M. C., Rahmatunnisa, M., & Herdiansah, A. G. (2020). Strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih pada Pemilu Serentak Tahun 2019. POLITEA : Jurnal Politik Islam , 3 (2), 251–272.
Putri,  J.  N.  (2022).  Strategi  Komunikasi  Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU) Kabupaten  Bima  dalam  Mengurangi  Angka  GOLPUT  pada  Pilkada  2020 [Universitas  Islam  Negeri  Mataram].  In Universitas  Islam  Negeri  Mataram (Issue  8.5.2017).  https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/autism- spectrum-disorders
Respationo,  H.  M.  S.  (2013).  Pemilihan  kepala  daerah  dalam  demokrasi. Mmh , 42 (3), 355–361.
Sastrawati, N. (2020). Partisipasi  Politik Dalam Konsepsi  Teori Pilihan Rasional James S Coleman. Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum , 19 (2), 187. https://doi.org/10.24252/al-risalah.v19i2.12730
Singestecia,  R.,  Handoyo,  E.,  &  Isdaryanto,  N.  (2018).  Partisipasi  Politik Masyarakat  Tionghoa  dalam  Pemilihan  Kepala  Daerah  di  Slawi  Kabupaten Tegal. Unnes Political Science Journal , 2 (1), 63–72.
Wardhani,  2018,  A.  (2014).  Partisipasi  Politik  Masyarakat  Tionghoa  dalam Pemilihan Kepala Daerah. Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA ,
SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya http://jurnalsosiologi.fisip.unila.ac.id/index.php/jurnal e-ISSN 2549-7235   p-ISSN 1411-0040
26 | SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya, Vol.26, No.1 Mart 2024: 01-26
2 (2), 151–160.
Suharyanto,  A.  (2016).  Surat  Kabar  Sebagai  Salah  Satu  Media  Penyampaian Informasi  Politik  pada  Partisipasi  Politik  Masyarakat. Jurnal  Administrasi Publik : Public Administration Journal , 6 (2), 123.
https://doi.org/10.31289/jap.v6i2.1051
Sukri, M. A. F. (2020). Dinasti Politik di Banten : Familisme , Strategi Politik dan Rendahnya  Partisipasi  Politik  Masyarakat. Jurnal  Ilmu  Sosial  Dan  Ilmu Politik , 10 (2), 169–190.
Wahyudi,  H.,  Fernando,  T.,  Ahmad,  A.,  Khairani,  A.,  Fatimah,  Agung,  I.  M., & Milla,  M.  N.  (2013).  Peran  Kepercayaan  politik  dan  Kepuasan  Demokrasi terhadap  Partisipasi  Politik  Mahasiswa. Jurnal  Psikologi  UIN  Sultan  Syarif Kasim Riau , 9 (Desember), 94–99.
Wardhani,  P.  S.  N.  (2018).  Partisipasi  Politik  Pemilih  Pemula  dalam  Pemilihan Umum. Jupiis:  Jurnal  Pendidikan  Ilmu-Ilmu  Sosial , 10 (1),  57. https://doi.org/10.24114/jupiis.v10i1.8407
Widiyaningrum, W. Y. (2020). Partisipasi Politik Kader Perempuan dalam Bidang Politik:  Sebuah  Kajian  Teoritis. Jurnal  JISIPOL  Ilmu  Pemerintahan Universitas Bale Bandung , 4 (2), 126–142. http://ejournal.unibba.ac.id/index.php/jisipol/article/view/296
Yunus, N. R., Sholeh, M.,  & Susilowati,  I.  (2017). Rekontruksi  Teori Partisipasi Politik  Dalam  Diskursus  Pemikiran  Politik  Negara. SALAM:  Jurnal  Sosial Dan Budaya Syar-I , 4 (3). https://doi.org/10.15408/sjsbs.v4i3.10289
e-ISSN 2549-7235   p-ISSN 1411-0040