Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No 21/E/KPT/2018 Vol 17 No 2 Agustus 2019
AKIBAT HUKUM PERJANJIAN FIDUSIA BAWAH TANGAN BAGI MASYARAKAT YANG MENUNGGAK PEMBAYARAN CICILAN HUTANG KENDARAAN
Oleh :
Victor Cahyadi Handojo, Drajat Muhamat Suardi, Muhammad Rakha Manna Naufal Maulana dan Della Arrilia
Universitas Surabaya, Surabaya vc292@yahoo.com

## ABSTRAK
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi  para  debitur  yang  menunggak  pembayaran  cicilan  hutang  kendaraan  yang  seketika itupula  dilakukan  penarikan  terhadap  unit  kendaraan  yang  menjadi  jaminan  kredit  oleh perusahaan  pembiayaan  dan  perlindungan  hukum  bagi  kreditur  untuk  mengeksekusi  objek jaminan fidusia secara langsung bilamana debitur wanprestasi. Dengan menggunakan metode penelitian  yuridis  normatif,  disimpulkan:  perusahaan  pembiayaan  yang  tidak  mendaftarkan perjanjian  jaminan  fidusia,  maka  perusahaan  pembiayaan  tersebut  tidak  dilindungi  hak- haknya oleh UU Fidusia. Ini berarti perusahaan pembiayaan tersebut tidak memiliki hak untuk didahulukan daripada kreditur-kreditur lain untuk  mendapatkan pelunasan utang debitur dari benda  yang  dijadikan  jaminan  fidusia  tersebut  sebagaimana  ditentukan  dalam  Pasal  27 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
Kata Kunci: Akta Notaris, Fidusia, Kredit.
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No 21/E/KPT/2018 Vol 17 No 2 Agustus 2019

## A. PENDAHULUAN

## a. Latar Belakang Masalah
Memiliki  kendaraan  sebagai  alat  transportasi  untuk  berpindah  dari  satu  tempat ketempat  lainnya  lebih  memudahkan  dalam  menjalankan  berbagai urusan,  alternatif membeli  kendaraan  secara  kredit  atau  non-tunai  melalui  perantara  perusahaan  leasing sebagai  salah  satu  solusinya,  dan  tentu  harus  sudah  siap  pula  dengan  segala konsekuensinya.  Membeli  secara  kredit  melalui  leasing  memang  mempermudah  untuk memiliki  kendaraan  secara  cepat,  akan  tetapi  mewajibkan  untuk  membayar  angsuran dan/ataupun cicilan setiap bulannya. Pada saat melakukan pembayaran angsuran ini tidak sedikit kasus dari para debitur yang melakukan keterlambatan dalam pembayaran cicilan. Saat  debitur  terlambat  melakukan  pembayaran,  maka  mereka  harus  konsekuen  untuk menanggung  resiko,  yaitu  :  resiko  denda  hingga  penarikan  kembali  kendaraan  oleh kreditur menjadi ancaman bagi yang terlambat melakukan pembayaran angsuran.
Salah  satu  ancaman  terbesar  bagi  debitur  yang  terlambat  membayar  angsuran adalah  ditariknya  kembali  kendaraan  oleh  pihak  leasing  (kreditur)  melalui  perantaranya yaitu : para tukang penagih hutang ( debt collector ). Para debt collector dapat mengambil secara  paksa  kendaraan  yang  mengalami  kredit  macet  yang  telah  jatuh  tempo  dalam waktu  yang lama, pengambilan secara paksa tersebut  berakibat  pula  pada  kerugian bagi debitur, karena selain kehilangan kendaraan,  dan  angsuran  yang telah  dibayarkan dalam bulan-bulan sebelumnya tidak bisa diminta kembali.
Perjanjian fidusia pada pokoknya adalah perjanjian hutang piutang antara kreditur dengan  debitur  yang  melibatkan  perusahaan  penjaminan.  Terhadap  objek  jaminan tersebut  kedudukannya  masih  dalam  penguasaan  pemilik  jaminan,  yaitu  :  kreditur  dan untuk  menjamin  kepastian  hukum  bagi  kreditur,  maka  dibuat  akta  oleh  Notaris  untuk selanjutnya  didaftarkan  ke  Kantor  Pendaftaran  Fidusia,  dengan  demikian  kreditor  akan memperoleh  sertifikat  jaminan  fidusia  yang  berirah-irah  Demi  Keadilan  Berdasarkan Ketuhanan  Yang  Maha  Esa.  Dengan  demikian,  berarti  memiliki  kekuatan  hak eksekutorial  langsung  dan  diutamakan  sama  seperti  putusan  pengadilan  yang  telah berkekuatan  hukum  tetap  bilamana  debitur  melakukan  pelanggaran  perjanjian  fidusia kepada kreditur (parate eksekusi).
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No 21/E/KPT/2018 Vol 17 No 2 Agustus 2019
Lalu, bagaimana dengan perjanjian fidusia yang tidak dibuatkan akta Notaris (akta otentik)  dan  didaftarkan  di  kantor  pendaftaran  fidusia  alias  dibuat  dibawah  tangan? Pengertian  akta  yang  dibuat  di  bawah  tangan  adalah  sebuah  akta  yang  dibuat  antara pihak-pihak dimana pembuatanya tidak dilakukan dihadapan pejabat pembuat akta  yang sah yang ditetapkan oleh undang-undang (Notaris, PPAT dll).
Akta  yang  dibuat  dibawah  tangan  bukanlah  akta  otentik  yang  memiliki  nilai pembuktian sempurna, sedangkan akta otentik adalah akta yang dibuat oleh atau didepan pejabat  yang  ditunjuk  oleh  Undang-Undang  dan  memiliki  kekuatan  pembuktian sempurna.
Bagi  perusahaan  pembiayaan  (finance)  dan  bank  (bank  umum  maupun perkreditan)  yang  menyelenggarakan  pembiayaan  bagi  konsumen  ( consumer  finance ), berupa  sewa  guna  usaha  ( leasing ),  anjak  piutang  ( factoring ).  Pada  umumnya menggunakan tata cara  perjanjian  yang mengikutkan adanya jaminan  fidusia bagi  objek benda  jaminan  fidusia.  Pada  prakteknya  perusahaan  pembiayaan  menyediakan barang  bergerak  yang  diminta  debitur  (semisal  motor  atau  mesin  industri),  kemudian diatasnamakan  debitur  sebagai  penerima  kredit/pinjaman.  Konsekuensinya  debitur menyerahkan  kepada  kreditur  (pemberi  kredit)  secara  fidusia,  artinya  debitur  tetap sebagai  pemilik  atas  nama  barang  dan  menjadi  pemberi  fidusia  kepada  kreditur  yang dalam  posisi  sebagai  penerima  fidusia,  lalu  kedua  belah  pihak  sepakat  untuk mengunakan  jaminan  fidusia  terhadap  benda  milik  debitur  dan  dibuatkan  akta  Notaris lalu  didaftarkan  ke  Kantor  Pendaftaran  Fidusia.  Kreditur  sebagai  penerima  fidusia  akan mendapat  sertifkat  fidusia,  dan  salinannya  diberikan  kepada  debitur.  Dengan  mendapat sertifikat  jaminan  fidusia  maka  kreditur/penerima  fidusia  serta  merta  mempunyai  hak eksekusi  langsung  (parate  eksekusi),  seperti  terjadi  dalam  pinjam  meminjam  dalam perbankan. Kekuatan hukum sertifikat tersebut sama dengan keputusan pengadilan  yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
Fakta yang terjadi di lapangan menunjukan, bahwa perusahaan pembiayaan dalam melakukan  perjanjian  pembiayaan  mencamtumkan  kata-kata  dijaminkan  secara  fidusia, akan tetapi perjanjiannya tidak dibuat dalam akta Notaris dan tidak didaftarkan di Kantor
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No 21/E/KPT/2018 Vol 17 No 2 Agustus 2019
Pendaftaran  Fidusia  untuk  mendapat  sertifikat  fidusia.  Akta  semacam  itu  dapat  disebut akta jaminan fidusia dibawah tangan.
b. Rumusan Masalah
1. Dapatkah  perusahaan  pembiayaan  melakukan  eksekusi  secara  langsung  terhadap perjanjian fidusia bawah tangan?

## B. METODELOGI PENELITIAN
Dalam  penulisan  ini  digunakan  tipe  penelitian  hukum  yuridis  normatif  yaitu: penelitian  yang  berdasarkan  studi  pustaka  yang  berdasarkan  hukum  positif  yang  berupa undang-undang  dan/atau  hukum  positif  yang  berlaku.  Pada  penelitian  jenis  ini,  seringkali hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis sebagai kaidah atau norma.

## C. PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN
Perusahaan  Jaminan  Fidusia  ditentukan  dalam  Undang-undang  Republik  Indonesia Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, jaminan Fidusia adalah hak agunan/jaminan atas  benda  bergerak  yang  berwujud  maupun  tidak  berwujud,  atau  yang  tidak  dapat  dibebani hak tanggungan menurut Undang-undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang dimiliki  oleh  Penerima  Fidusia  yang  terdaftar  di  Kantor  Pendaftaran  Fidusia,  yaitu  sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu dan yang mempunyai hak untuk didahulukan dari pada para kreditor lainnya.
Perjanjian  jaminan  fidusia  merupakan  perjanjian  tambahan  ( accessoir ).  Hal  ini  sesuai ketentuan Pasal  4 Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  1999  tentang  Jaminan  Fidusia (“UU Fidusia”).  Perjanjian accessoir berarti  bahwa  lahir  dan  hapusnya  perjanjian  jaminan  fidusia bergantung  pada  perjanjian  pokoknya  (perjanjian  utang  piutang  atau  perjanjian  pembiayaan yang dilakukan antara debitur dan kreditur).
Pasal 4 UU Fidusia menentukan :
“Jaminan  Fidusia  merupakan  perjanjian  ikutan  dari  suatu  perjanian  pokok  yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi.”
Pasal 11 jo. Pasal 13 jo. Pasal 15 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 menentukan bahwa  benda  (yang  ada  di  wilayah  negara  RI  atau  di  luar  negara  RI)  yang  dibebani  dengan jaminan  fidusia  wajib  didaftarkan  di  Kantor  Pendaftaran  Fidusia  yang  permohonan pendaftarannya  diajukan  oleh  Penerima  Fidusia  dengan  memperhatikan  syarat-syarat
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No 21/E/KPT/2018 Vol 17 No 2 Agustus 2019
sebagaimana  ditentukan  dalam  Pasal  13  dan  atas  dikabulkannya  permohonan  pendaftaran tersebut,  maka  kepada  penerima  fidusia  diberikan  sertifikat  Jaminan  Fidusia  yang menggunakan  irah-irah  "DEMI  KEADILAN  BERDASARKAN  KETUHANAN  YANG MAHA  ESA"  yang  tanggalnya  sama  dengan  tanggal  diterimanya  permohonan  pendaftaran fidusia ( registration of titles ), maka dengan didaftarkannya objek jaminan fidusia tersebut, di Kantor  Pendaftaran  Fidusia  maka  akan  menerbitkan  dan  menyerahkan  Sertifikat  Jaminan Fidusia  kepada  penerima  jaminan  fidusia  (Pasal  14  ayat  1  UU  Fidusia).  Jaminan  fidusia  ini lahir setelah dilakukan pendaftaran (Pasal 14 ayat 3 UU Fidusia).
Meskipun  perjanjian  fidusia  pada  umumnya  sudah  dibuat  oleh  Notaris  dalam  bentuk akta  otentik,  akan  tetapi  bilamana  tidak  dibacakan  oleh  Notaris  (tidak  sesuai  dengan  akhir akta),  maka  tetap  terhadap  akta  tersebut  tidak  dapat  dianggap  sebagai  akta  otentik  atau terdegradasi sebagai akta bawah tangan, hal tersebut berdasarkan pada Pasal 16 ayat 1 huruf m Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun  2004  Tentang  Jabatan  Notaris yang  menentukan  : “dalam  menjalankan  jabatannya, Notaris wajib: membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2  (dua)  orang  saksi,  atau  4  (empat)  orang  saksi  khusus  untuk  pembuatan  Akta  wasiat  di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris”
Fidusia juga diatur dalam Pasal 1 ayat 1 jo. Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan No. 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan  Pembiayaan  Konsumen  Untuk  Kendaraan  Bermotor  Dengan  Pembebanan Jaminan  Fidusia  (“Permenkeu  No.  130/2012”),  bahwa  perusahaan  pembiayaan  wajib mendaftarkan  jaminan  fidusia  pada  Kantor  Pendaftaran  Fidusia,  paling  lama  30  (tiga  puluh) hari  kalender  terhitung  sejak  tanggal  perjanjian  pembiayaan  konsumen.  Pasal  3  Permenkeu No.  130/2012 menentukan  bahwa  perusahaan  pembiayaan  dilarang  melakukan  penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor apabila Kantor Pendaftaran Fidusia belum menerbitkan sertifikat jaminan fidusia dan menyerahkannya kepada perusahaan pembiayaan.
Terhadap  eksekusi  objek  fidusia  dibawah  tangan  (tanpa  putusan  pengadilan)  masuk dalam  tindak  pidana Pasal  368 KUH  Pidana,  jika  kreditur  melakukan  pemaksaan  dan ancaman perampasan.
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No 21/E/KPT/2018 Vol 17 No 2 Agustus 2019

## D. KESIMPULAN DAN SOLUSI TINDAK LANJUT

## a. Kesimpulan
Bahwa  asas  perjanjian merupakan pacta  sun  servanda yang  menyatakan  bahwa perjanjian  yang  dibuat  oleh  pihak-pihak  yang  bersepakat,  akan  menjadi  undang-undang bagi  keduanya,  tetap  berlaku  dan  menjadi  asas  utama  dalam  hukum  perjanjian,  tetapi terhadap  perjanjian  yang  memberikan  penjaminan  fidusia  di  bawah  tangan  tidak  dapat dilakukan  eksekusi  secara  langsung.  Proses  eksekusi  harus  dilakukan  dengan  cara mengajukan  gugatan  perdata  ke  Pengadilan  Negeri  setempat  (  atau  mengajukan  gugatan sederhana  sebagaimana  diatur  dalam  Peraturan  Mahkamah  Agung  nomor  2  tahun  2015  ) hingga putusan pengadilan  yang berkekuatan hukum tetap. Inilah pilihan yang prosedural hukum  formil  agar dapat menjaga keadilan dan penegakan terhadap hukum  materiil  yang dikandungnya.
b. Solusi Tindak Lanjut
Solusi  lain  bagi  perusahaan  pembiayaan  atau  penerima  fidusia  untuk  dapat melakukan eksekusi langsung adalah :
1. Tidak  lagi  bekerja  sama  dengan debt  collector untuk  melakukan  eksekusi,  tetapi meminta bantuan atau bekerja sama dengan aparat kepolisian sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisisan Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang  Pengamanan  Eksekusi  Jaminan  Fidusia,  agar  perusahaan  pembiayaan  tidak terjebak terhadap masalah yang ditimbulkan oleh debt collector tersebut;
2. Mengajukan permohonan ke pengadilan setempat melalui juru sita untuk membuat surat penetapan  permohonan  bantuan  pengamanan  eksekusi.  Bantuan  pengamanan  eksekusi ini bisa ditujukan kepada aparat kepolisian, pamong praja dan pamong  desa/kelurahan dimana benda objek jaminan fidusia berada ;
3. Mengajukan  laporan  Polisi  berdasarkan  Pasal  372  KUHP  tentang  penggelapan, bilamana  objek  jaminan  fidusia  telah  dipindahtangankan  kepada  orang  lain  tanpa melalui  pemberitahuan  kepada  perusahaan  pembiayaan  atau  secara  sengaja disembunyikan oleh debitur ;
Dengan  demikian  bahwa  pembuatan  sertifikat  jaminan  fidusia  melindungi penerima  fidusia  untuk  didahulukan  atau  melakukan  eksekusi  secara  langsung,  jika
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No 21/E/KPT/2018 Vol 17 No 2 Agustus 2019
pemberi  fidusia  atau  debitur  gagal  untuk  memenuhi  kewajiban  sebagaimana  tertuang dalam  perjanjian  yang  telah  disepakati  oleh  kedua  belah  pihak,  sekaligus  untuk mengantisipasi kesewenang-wenangan debitur.
Kreditur  atau perusahaan pembiayaan  yang tidak mendaftarkan jaminan fidusia sebenarnya rugi sendiri, karena tidak punya hak eksekutorial yang legal. Problem bisnis yang  membutuhkan  kecepatan  dan customer  service yang  prima  selalu  tidak  sejalan dengan logika hukum yang ada. Mungkin karena kekosongan hukum atau hukum yang tidak  selalu  secepat  perkembangan  zaman.  Oleh  karena  jaminan  fidusia  harus  dibuat dihadapan  Notaris  sementara  perusahaan  pembiayaan  melakukan  perjanjian  dan transaksi fidusia di lapangan dalam waktu yang relatif cepat.
Dasar hukum bagi debitur untuk tetap mempertahankan objek jaminan bilamana terjadi eksekusi secara langsung adalah perusahaan pembiayaan tidak lagi memiliki hak untuk mendahului terhadap objek jaminan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 27 UU Fidusia, berarti perusahaan pembiayaan tersebut tidak memiliki hak untuk didahulukan daripada  kreditur-kreditur  lain  untuk  mendapatkan  pelunasan  utang  debitur  dari  benda yang  dijadikan  jaminan  fidusia  tersebut,  oleh  karena  perusahaan  pembiayaan  tersebut tidak  mendaftarkan  perjanjian  fidusia  dan  perjanjian  fidusia  yang  dibuat  tidak  dalam bentuk  akta  notariil  atau  menggunakan  akta  bawah  tangan,  sehingga  perusahaan pembiayaan tersebut tidak dapat dilindungi hak-haknya oleh UU Fidusia.
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No 21/E/KPT/2018 Vol 17 No 2 Agustus 2019

## DAFTAR PUSTAKA

## Undang-Undang
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Undang-undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  30
Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

## Peraturan
Peraturan  Menteri  Keuangan No.  130/PMK.010/2012  tentang  Pendaftaran  Jaminan  Fidusia Bagi  Perusahaan  Pembiayaan  yang  Melakukan  Pembiayaan  Konsumen  Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia.
Peraturan  Kepala  Kepolisisan  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  2011  Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia.
Peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2015.