DOI : https://doi.org/10.35838/jrap.2022.009.02.23
Memotret Kepatuhan Pajak di Masa Sulit: Lessons Learned and A Way Forward
Ulfa Puspa Wanti Widodo 1 , Mellani Yuliastina 2 , Muhammad Hudaya 3
1 Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”, Surabaya, Jawa Timur 2 Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Kalimantan Selatan
3 Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Kalimantan Selatan

## ARTICLE INFO
JEL Classification: M41, H26
Key words: tax compliance, crisis, SME, compliance.

## ABSTRACT
The Covid-19 affects the economy significantly where Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) struggling to fulfill their tax obligation. The tax incentive is provided  by  the  government  to  relieve  and  raise  MSMEs'  tax  fulfillment  and compliance. This study aims to analyze MSME tax compliance during the Covid- 19 period using the Theory of Planned Behavior (TPB) perspective. This research is explanatory research by combining two types of approaches (quantitative and qualitative)  which  is  an  alternative  research  approach,  namely  mixed-method research.  Technically,  this  research  applies  a  sequential  explanatory  strategy, which is preceded by a quantitative method with a portion of 70% and followed by a qualitative method with a portion of 30%. In this study, a pilot test was conducted to determine the validity and reliability of the questionnaire used. Based on the results of the pilot test, strict procedures were carried out by removing components of the questionnaire that were not valid. The results of this study indicate that tax rates, tax understanding, and tax justice affect MSMEs' tax compliance. This tax compliance is improved when taxpayers understand the benefits of fulfilling tax obligations,  understand  tax  fulfillment  as  positive  behavior,  and  have  enough capacity, possibility, and devotion to tax fulfillment. While tax sanction does not affect tax compliance since taxpayer has a limited understanding of it .

## ABSTRAK
Pandemi Covid-19 berdampak cukup signifikan bagi perekonomian, terlebih para pelaku  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah  (UMKM).  Pemerintah  memberikan insentif  perpajakan  untuk  meringankan  beban  pajak  UMKM  dengan  harapan tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM dapat meningkat. Penelitian ini bertujuan untuk  menganalisis  kepatuhan  pajak  UMKM  di  masa  COVID-19  dengan menggunakan  perspektif  Theory  of  Planned  Behavior  (TPB).  Penelitian  ini merupakan explanatory research dengan mengkombinasikan dua tipe pendekatan (kuantitatif dan kualitatif) yang merupakan pendekatan penelitian alternatif, yaitu mixed-method  research.  Secara  teknis  penelitian  ini  menerapkan  tipe  strategi eksplanatoris sekuensial (sequential explanatory strategy) yang didahului dengan metode  kuantitatif  dengan  porsi  70%  dan  dilanjutkan  dengan  metode  kualitatif dengan  porsi  30%.  Dalam  penelitian  ini,  dilakukan  pilot-test  untuk  mengetahui validitas  dan reliabilitas  kuesioner yang  digunakan.  Berdasarkan hasil  pilot-test, dilakukan  strict  procedures  dengan  mengeluarkan  komponen  kuesioner  yang kurang valid. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tarif pajak, pemahaman perpajakan,  dan  keadilan  pajak  mempengaruhi  kepatuhan  wajib  pajak  UMKM. Adanya  manfaat  dari  pemenuhan  kewajiban  perpajakan,  anggapan  masyarakat bahwa  melaksanakan  kewajiban  perpajakan  merupakan  suatu  perilaku  yang positif,  dan  kemampuan  wajib  pajak  serta  peluang  keberhasilannya  dalam melakukan kewajiban perpajakan dapat mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban  perpajakannya.  Sanksi  perpajakan  tidak  memiliki  pengaruh  terhadap kepatuhan  wajib  pajak  UMKM  karena  wajib  pajak  tidak  memahami  sanksi perpajakan secara detail .
1. PENDAHULUAN Pandemi yang diakibatkan oleh
Coronavirus Disease-19 (Covid-19) berdampak cukup  serius  bagi  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan Menengah  (UMKM)  di  Indonesia.  Sebanyak 81,55%  UMKM  mengalami  penjualan  yang negatif  (Bisnis  Indonesia,  2021).  Meskipun UMKM  sangat  terdampak  oleh  pandemi,  hal tersebut tidak menghilangkan semangat bisnis masyarakat  Indonesia,  terbukti  sebanyak 170.512 UMKM baru yang mendaftar di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) hingga September 2020 (Lokadata, 2020).
Pertumbuhan UMKM baru tersebut sayangnya tidak  diimbangi  dengan  angka  kepatuhan pajak,  Direktorat  Jenderal  Pajak  (DJP)  hanya menerima  14,6  juta  Surat  Pemberitahuan Tahunan  (SPT)  dari  total  19  juta  wajib  pajak. Menurut  Sabar  L.  Tobing,  dosen  perpajakan dan  pelaku  UMKM,  hal  tersebut  disebabkan antara  lain  karena  minimnya  pengetahuan pajak  yang  dimiliki  oleh  UMKM  dan  adanya sanksi  jika  kewajiban  perpajakan  tidak dilakukan  dengan  benar  (Warta  Ekonomi, 2021).
Pemerintah  Indonesia  memberikan  respon untuk  membantu  UMKM  dalam  menghadapi kondisi pandemi melalui pengesahan kebijakan insentif  pajak  yang  tertuang  dalam  PMK Nomor 44/PMK.03/2020 mengenai pembebasan pajak PPh Final DTP bagi UMKM selama  masa  pajak  April – September  2020. Pemerintah  menyediakan  anggaran  untuk pembebasan  pajak  tersebut  sebesar  Rp  28,06 triliun  dengan  harapan  UMKM  yang  ada  di Indonesia
dapat mempertahankan kelangsungan usahanya (Audina, 2020).
Pemerintah  berharap  UMKM  Indonesia dapat  memanfaatkan  insentif  yang  diberikan dan  secara  tidak  langsung  hal  tersebut  akan mendorong UMKM Indonesia untuk melakukan pelaporan
atas bisnisnya (Direktorat Jenderal Pajak, 2020). Pelaku UKM mengapresiasi  kebijakan  insentif  pajak  dan pelaku UKM menyatakan telah memanfaatkan insentif pajak tersebut serta terus meningkatkan kepatuhan kewajiban perpajakan.  Pelaku  UKM  mengharapkan sosialisasi dan pendampingan untuk
mendapatkan  informasi  yang  lebih  detail terkait  peraturan  atau  kebijakan  perpajakan terbaru (Kumala and Junaidi, 2020).
Perkembangan UMKM di kota Banjarmasin pada  masa  pandemik  COVID-19  sampai dengan 2021 cukup pesat yaitu sebanyak 39.049 UMKM  hal  ini  berdasarkan  data  Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin.  UMKM  tersebut  lahir  dari program Wirausaha Baru (WUB) yang digagas oleh  Pemerintah  Kota  Banjarmasin  di  52 kelurahan.  Rincian  jumlah  usaha  menengah sebanyak  1.643,  usaha  kecil  sebanyak  3.724, usaha  mikro  sebanyak  32.167  dan  WUB mandiri  sebanyak  1.515  (Antara  News,  2022). Perkembangan UMKM ini seharusnya diimbangi dengan adanya pertambahan Wajib Pajak  UMKM.  Hal  ini  yang  cukup  menarik untuk  diteliti,  apakah  dengan  pertambahan Wajib  Pajak  ini  akan  berdampak  pada kepatuhan pajak.
Adanya insentif perpajakan dapat mendorong  UMKM  meningkatkan  kepatuhan wajib pajak dalam hal pendaftaran wajib pajak, pembayaran pajak, dan penyampaian pelaporan  pajak  (Putri  and  Iqbal,  2018). Penurunan tarif pajak UMKM dari 1% menjadi 0,5%  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib pajak (Wulan and Kresnawati, 2019). Turunnya tarif  pajak  UMKM  diharapkan  dapat membantu mereka untuk memanfaatkan dana yang ada untuk efisiensi bisnis dan membantu UMKM  bertahan  dalam  kondisi  krisis (Atawodi  and  Ojeka,  2012).  Tarif  pajak  yang tinggi  dan  prosedur  pelaporan  pajak  yang rumit  dapat  mengakibatkan  UMKM  tidak memenuhi kewajiban perpajakannya.
Penelitian yang dilakukan oleh Andrew dan Sari  (2021),  Muhamad,  Asnawi,  &  Pangayow (2019), Cahyani dan Noviari (2019), Wulan dan Kresnawati  (2019),  Lazuardini,  Susyanti,  & Priyono  (2018),  serta  Oktaviani  dan  Adellina (2016)  menyimpulkan  bahwa  tarif  pajak memiliki  pengaruh  positif  dan  signifikan terhadap  ketaatan  wajib  pajak.  Di  sisi  lain, penelitian yang dilakukan oleh Hardianti  dan Setyowati  (2019)  mendapatkan  hasil  yang berkebalikan,  dimana  tarif  pajak  tidak berpengaruh.  Selain  tarif  pajak,  kepatuhan
wajib pajak juga dapat dipengaruhi oleh faktor- faktor  lain  seperti  pemahaman  Wajib  Pajak terhadap peraturan perpajakan, keadilan pajak, dan sanksi pajak.
Berdasarkan  Theory  of  Planned  Behavior, perilaku individu dipengaruhi oleh behavioral belief atau keyakinan perilaku yang dimiliki  individu  tersebut.  Pemahaman  Wajib Pajak  terhadap  peraturan  perpajakan  dapat mempengaruhi  perilaku  individu  dalam mematuhi kewajiban perpajakan yang dilaksanakan.  Menurut  penelitian  yang dilakukan  oleh  Noviyanti  dan  Azam  (2021), Rahmat,  Mus,  dan  Lannai  (2021),  Amalia (2020),  Cahyani  dan  Noviari  (2019),  serta penelitian  Lazuardini  et  al.  (2018)  dimana mereka menyimpulkan bahwa  semakin tinggi tingkat  pemahaman  Wajib  Pajak  terhadap peraturan akan mendorong Wajib Pajak untuk mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku. Hal  tersebut  berkebalikan  dengan  hasil penelitian  yang  dilakukan  oleh  Taing  dan Chang  (2020)  serta  penelitian  Danarsi, Nurlaela, dan Subroto (2017) yang menyebutkan  bahwa  pemahaman  perpajakan tidak  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib pajak.
Keadilan  pendistribusian  pajak  dapat mendorong  wajib  pajak  untuk  memenuhi kewajiban  perpajakannya  (Taing  and  Chang, 2020).  Hal  tersebut  didukung  oleh  penelitian yang  dilakukan  oleh  Damanik  (2021),  Oseni dan Ehimi (2019), Muslichah dan Graha (2018), Faizal  dan  Palil  (2015),  serta  Gberegbe, Idiornigie, Nkanbia-Davies (2015). Di sisi lain, penelitian  yang  dilakukan  oleh  Amalia  (2020) dan Fitria dan Supriyono (2019) membuktikan tidak  adanya  pengaruh  antara  keadilan perpajakan  dengan  kepatuhan  Wajib  Pajak UMKM.  Hal  tersebut  dapat  dikarenakan peraturan  perpajakan  memaksa  Wajib  Pajak untuk tunduk dan patuh tanpa memperhatikan kepentingan  Wajib  Pajak  (Berutu  and  Harto, 2012).
Adanya  sanksi  perpajakan  dapat  memaksa Wajib  Pajak  untuk  memenuhi  kewajiban perpajakannya. Semakin tegas sanksi perpajakan  yang  dikenakan,  maka  akan semakin  patuh  juga  Wajib  Pajak  dalam
memenuhi kewajibannya (Damanik, 2021). Hal tersebut didukung oleh penelitian dari Cahyani dan Novriari (2019), Danarsi et al. (2017), serta Oktaviani  dan  Adellina  (2016).  Sanksi perpajakan  memiliki  pengaruh  signifikan terhadap peningkatan kepatuhan Wajib Pajak, khususnya  bagi  UMKM.  Berbeda  dengan penelitian  yang  dilakukan  oleh  Andrew  dan Sari  (2021),  Muhamad  et  al.  (2019),  dan Lazuardini  et  al.  (2018)  yang  menyebutkan bahwa  sanksi  perpajakan  tidak  memiliki pengaruh  terhadap  Wajib  Pajak  untuk memenuhi  kewajibannya.  Sanksi  perpajakan yang ada dianggap tidak terlalu memberatkan Wajib  Pajak  sehingga  mereka  lebih  bersedia membayar sanksi daripada memenuhi kewajiban perpajakannya (Lazuardini, Susyanti and Priyono, 2018). Berdasarkan kondisi perpajakan di Indonesia dan penelitian terdahulu, penelitian ini ingin membuktikan ada tidaknya pengaruh tarif  pajak,  pemahaman  perpajakan,  keadilan pajak,  dan  sanksi  pajak  terhadap  Wajib  Pajak UMKM.  Penelitian  ini  berbeda  dengan penelitian  sebelumnya,  penelitian  ini  fokus pada  kepatuhan  pajak  pada  saat  pandemic COVID-19 di ulas dengan metode mix method sehingga  hasil  penelitian  yang  didapatkan lebih komprehensif.
2. TELAAH TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 2.1 Theory of Planned Behavior (TPB)
Setiap  individu  pasti  memiliki  tujuan dalam  melakukan  sebuah  perilaku.  Semakin kuat  tujuan  maka  akan  semakin  besar kemungkinan  perilaku  tersebut  direalisasikan (Ulker-Demirel  and  Ciftci,  2020).  Alasan individu melakukan perilaku dapat dijelaskan melalui  Theory  of  Planned  Behavior  (TPB), dimana TPB merupakan perluasan dari Theory of Reasoned Action (TRA) dengan menambahkan  konsep  kontrol  perilaku  yang dirasakan  (perceived  behavioral  control). Dalam  TPB  dijelaskan  bahwa  terdapat komponen  yang  menyusun  suatu  tujuan hingga  menjadi  sebuah  perilaku  yaitu  sikap, norma  subjektif,  dan  kontrol  perilaku  yang dirasakan. Aspek sikap dalam TPB merupakan
penilaian  individu  terhadap  perilaku,  apakah hal tersebut menguntungkan bagi dirinya atau tidak (Ajzen, 1991). Semakin besar kemungkinan
suatu perilaku akan menguntungkan, maka individu tersebut akan cenderung  merealisasikannya  menjadi  suatu perilaku. Semakin tinggi derajat keyakinan WP terhadap ketentuan perpajakan yang dipercaya dapat  menguntungkan  dirinya,  maka  akan semakin  tinggi  pula  perilaku  WP  untuk memenuhi ketentuan perpajakan tersebut.
Aspek  norma  subjektif  merupakan keyakinan masyarakat terhadap suatu perilaku. Norma subjektif berisi tekanan sosial yang  akan  mendorong  individu  untuk melakukan  atau  tidak  melakukan  suatu perilaku (Ajzen, 1991). Jika menurut keyakinan masyarakat  perilaku  untuk  patuh  terhadap ketentuan  perpajakan  merupakan  suatu perilaku  yang  baik,  maka  hal  tersebut  dapat mendorong  WP  untuk  memenuhi  kewajiban perpajakannya.
Aspek  kontrol  perilaku  yang  dirasakan merupakan  tingkat  kemudahan  individu
dalam melakukan suatu perilaku (Ajzen, 1991). Keyakinan  terhadap  kontrol  perilaku  yang dirasakan  merupakan  tingkatan  pengendalian tindakan yang dimiliki oleh individu (Cahyani and  Noviari,  2019).  Berdasarkan  TPB,  kontrol perilaku  yang  dirasakan  bersamaan  dengan niat  perilaku  dapat  digunakan  untuk memprediksi  tingkat  pencapaian  perilaku. Tingkat keakuratan prediksi perilaku individu dapat  dipengaruhi  oleh  seberapa  realistis kontrol  atas  perilaku  yang  dirasakan  (Ajzen, 1991). Dalam aspek ini, individu akan menilai kemampuan sumberdaya dan peluang keberhasilan  dari  suatu  perilaku.  Semakin tinggi  kontrol  perilaku  yang  dirasakan,  maka akan  semakin  besar  usaha  individu  untuk mewujudkan  perilaku  yang  diinginkan. Dengan  kata  lain,  jika  kemampuan  WP memadai  dan  tingkat  keberhasilan  dalam memenuhi kewajiban perpajakan cukup tinggi, maka  WP  akan  cenderung  menjalankan kewajiban perpajakannya.
Gambar 1. Theory of Planned Behavior (TPB) (Ajzen, 1991).
2.2    Tarif Pajak
Tarif  pajak  merupakan  persentase  dasar pengenaan  pajak  terhadap  penghasilan  yang diperoleh Wajib Pajak. Tarif Pajak bagi UMKM diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun  2018  yang  menyebutkan  bahwa  tarif
pajak  bagi  WP  UMKM  adalah  sebesar  0,5% yang  berlaku  selama  7  tahun  sejak  peraturan berlaku (Pemerintah Republik Indonesia, 2018). Akan tetapi, dalam rangka pemulihan ekonomi Indonesia  terutama  di  sektor  usaha  kecil  dan menengah, pemerintah mengeluarkan
kebijakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44  Tahun  2020  yang berisi  bahwa  pemerintah akan menanggung pajak WP UMKM. Dengan adanya  keringanan  tersebut,  keyakinan terhadap  norma  subjektif  menimbulkan harapan  dan  motivasi  agar  WP  UMKM bersedia  memenuhi  kewajiban  perpajakannya (Cahyani and Noviari, 2019).
Berdasarkan  TPB,  tarif  pajak  berkaitan dengan  sikap,  norma  subjektif,  dan  kontrol perilaku  yang  dirasakan.  Dalam  aspek  sikap, WP UMKM akan menilai sejauh mana manfaat yang diperoleh dari perubahan tarif pajak yang dikenakan. WP UMKM memiliki persepsi yang cukup  baik  terhadap  penetapan  tarif  sebesar 0,5%  (Setiawan,  2019).  Dengan  adanya pandangan  positif  yang  dimiliki  WP  UMKM terkait  tarif  pajak,  hal  tersebut  dapat berpengaruh  terhadap  kepatuhan  pajak  WP UMKM.  Penelitian  yang  dilakukan  oleh (Setiawan, 2019) menyebutkan bahwa perubahan  tarif  pajak  berguna  dalam menurunkan beban usaha. Jika tarif pajak yang berlaku  rendah  atau  menurun  dari  tarif sebelumnya,  hal  tersebut  dapat  mengurangi beban  yang  harus  dikeluarkan  WP  UMKM, sehingga  WP  memperoleh  tiga  manfaat  yaitu pengurangan  beban  usaha  dan  WP  dapat memenuhi  kewajiban  perpajakannya  dan terhindar dari sanksi perpajakan.
Adanya potensi manfaat dari insentif pajak UMKM  yang  ditanggung  pemerintah  dan sosialisasi  pemerintah  agar  masyarakat memanfaatkan  kebijakan  tersebut,  berfungsi sebagai  kontrol  perilaku  yang  dirasakan  dan akan  mendorong  UMKM  untuk  membayar pajak  dan  pada  akhirnya  akan  memenuhi kewajiban  perpajakannya.  Hal  tersebut didukung  oleh  penelitian  yang  dilakukan Andrew dan Sari (2021), Muhamad, Asnawi, & Pangayow (2019), Cahyani dan Noviari (2019), Lazuardini,  Susyanti,  &  Priyono  (2018),  serta Oktaviani dan Adellina (2016) yang menyimpulkan  bahwa  semakin  rendah  tarif pajak  yang  ditentukan  pemerintah  maka  WP UMKM  akan  semakin  terdorong  untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Berdasarkan  penjelasan  diatas,  hipotesis pertama penelitian ini adalah:
H1:  Tarif  pajak  mempengaruhi  kepatuhan wajib pajak UMKM.

## 2.3    Pemahaman Perpajakan
Pemahaman perpajakan merupakan seluruh  informasi  yang  dimiliki  oleh  WP  dan merupakan suatu komponen penting bagi WP dalam bertindak, menyimpulkan, dan menyusun strategi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya  (Noviyanti  and  Azam,  2021). Tingkat pemahaman perpajakan yang dimiliki oleh  WP  akan  membantu  WP  untuk mengidentifikasi  apa  saja  hak  dan  kewajiban yang  dimiliki  dalam  memenuhi  kewajiban perpajakan,  manfaat  dari  pajak  yang dibayarkan,  serta  mempermudah  WP  dalam menghitung,  membayar,  dan  melaporkan kewajiban  perpajakannya  (Rahmat,  Mus  and Lannai,  2021). Menurut TPB, tingkat pemahaman perpajakan yang dimiliki oleh WP akan mendorong WP untuk
mempertimbangkan manfaat dari  pemenuhan kewajiban perpajakan dan hal tersebut menjadi pertimbangan  sikap  WP  dalam  menentukan perilakunya terkait kepatuhan perpajakan.
Adanya  sosialisasi  peraturan  insentif perpajakan UMKM yang masif dilakukan oleh pemerintah  dan  DJP,  dapat  mendorong masyarakat untuk berpikiran bahwa pemerintah bekerja dengan baik dengan sudah menyediakan  sarana  bagi  WP  UMKM  untuk memenuhi  kewajiban  perpajakannya  dan sudah  sewajarnya  bila  WP  memanfaatkan  hal tersebut. Selain itu, aspek kontrol perilaku atas pemahaman  perpajakan  yang  mendalam  dan luas diperlukan WP dalam menilai kemampuannya menjalankan kewajiban perpajakan. Semakin
tinggi tingkat pemahaman  perpajakan  maka  semakin  tinggi pula  kepatuhan  WP  dalam  melaksanakan kewajibannya  (Noviyanti  &  Azam,  2021; Rahmat  et  al.,  2021;  Amalia,  2020;  Cahyani  & Noviari, 2019; Lazuardini et al., 2018).
H2:  Pemahaman  perpajakan  mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM.

## 2.4    Keadilan Pajak
Dalam  teori  Four  Maxims  Adam  Smith, ada  empat  prinsip  keadilan,  yaitu  asas
kesetaraan,  asas  kepastian,  asas  tepat  waktu, dan  asas  efisiensi  (Andriani,  Nurmayani,  & Deviani,  2022).  Menurut  asas  kesetaraan,  tarif pajak  harus  disesuaikan  dengan  kemampuan dan penghasilan WP, sehingga semakin banyak aset  WP  maka  semakin  besar  pula  tarif  pajak yang  dikenakan.  Berdasarkan  asas  kepastian, ketentuan  pemungutan  pajak  juga  harus tertuang  dalam  peraturan  perpajakan  agar terhindar  dari  penggelapan  pajak.  Sesuai dengan  asas  tepat  waktu,  pemungutan  pajak juga harus dilakukan secara tepat waktu, yaitu ketika  WP  memperoleh  penghasilan  sehingga pembayaran pajak tidak memberatkan WP.
Sedangkan  berdasarkan  asas  efisiensi, pemungutan  pajak  harus  dilakukan  secara efisien,  dimana  pajak  yang  dipungut  harus lebih  besar  daripada  biaya  yang  ditimbulkan dari  proses  pemungutan  pajak.  Menurut Wenzel  (2002),  ada  tiga  jenis  keadilan,  yaitu keadilan  distribusi,  keadilan  prosedural,  dan keadilan  retribusi.  Keadilan  distribusi  terlihat dari  pendistribusian  pengenaan  pajak  dan manfaat pajak. Keadilan prosedur terlihat dari pengenaan  pajak  terhadap  kelompok  WP. Keadilan  retribusi  terlihat  dari  perilaku  yang diterima  oleh  WP  dalam  hal  terjadinya pemeriksaan dan pelanggaran pajak. Bagi WP, keadilan  dalam  prosedur  perpajakan  lebih penting  dalam  meningkatkan  kepatuhan  WP daripada  keadilan  distribusi  dan  keadilan retribusi (Faizal, Palil, Maelah, & Ramli, 2017).
Sikap dan penilaian WP terhadap keadilan pajak  dapat  mempengaruhi  kepatuhan  WP dalam  memenuhi  kewajibannya.  Jika  WP memiliki  keyakinan  bahwa  ketentuan  dan proses  perpajakan  dilakukan  dengan  adil sesuai dengan ketentuan yang ada dan banyak memberikan  manfaat  yang  positif,  WP  akan terdorong untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Damanik, 2021; Oseni & Ehimi, 2019;  Faizal  et  al.,  2017).  Selain  itu,  keadilan pajak  dapat  dipengaruhi  oleh  adanya  norma subjektif yang ada di masyarakat. Masyarakat akan  menilai  apakah  pajak  yang  dibebankan kepada masyarakat sudah adil, apakah proses pemungutan  dan  pendistribusian  pajak dilakukan secara adil dan efisien. Semakin kuat persepsi  masyarakat  bahwa  perpajakan  telah
dilakukan  secara  adil,  maka  semakin  kuat tuntutan WP untuk patuh terhadap ketentuan perpajakan  (Damanik,  2021;  Oseni  &  Ehimi, 2019; Muslichah & Graha, 2018; Faizal & Palil, 2015; Gberegbe et al., 2015). Adanya penilaian WP  bahwa  proses  perpajakan  yang  ada  di Indonesia sudah memenuhi asas keadilan dan pemerintah sudah mendukung sistem penyelenggaraan  perpajakan  yang  adil,  WP akan  membayar  pajak  secara  sukarela  (Taing and Chang, 2020).
H3: Keadilan pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM.

## 2.5   Sanksi Perpajakan
Berdasarkan  Undang-Undang  Ketentuan Umum  dan  Tata  Cara  Perpajakan  (UU  KUP), sanksi  perpajakan  dikenakan  terhadap  WP yang  tidak  mematuhi  ketentuan  perpajakan, dimana  sanksi  tersebut  berupa  denda,  bunga, kenaikan,  atau  pidana  (Pemerintah  Republik Indonesia,  2007).  Sanksi  perpajakan  akan mendorong  WP  untuk  mematuhi  ketentuan perpajakan (Mardiasmo, 2016). Sanksi perpajakan merupakan suatu upaya pencegahan  dalam  pelanggaran  ketentuan perpajakan  (Danarsi,  Nurlaela  and  Subroto, 2017). Berdasarkan aspek sikap dalam TPB, WP akan  menilai  sejauh  mana  manfaat  ketentuan perpajakan dengan menimbang tingkat sanksi yang diberikan atas ketentuan tersebut. Sanksi perpajakan yang ada di Indonesia masih belum memberatkan  WP  UMKM  dan  hal  tersebut mendorong  WP  dalam  memenuhi  kewajiban perpajakannya  (Setiawan,  2019).  Selain  itu, sanksi  perpajakan  juga  berhubungan  dengan norma  subjektif  yang  ada  di  masyarakat. Adanya  sanksi  dan  tekanan  dari  masyarakat dapat  mempengaruhi  WP  untuk  memenuhi kewajiban  perpajakannya.  Sanksi  perpajakan harus  dijalankan  secara  tegas  agar  kepatuhan WP dapat meningkat (Damanik, 2021).
Sanksi  perpajakan  juga  dapat  dijadikan tolak  ukur  bagi  WP  untuk  menilai  seberapa besar  keberhasilannya  dalam  memenuhi kewajiban perpajakan. Hal tersebut dilakukan sebagai  kontrol  atas  perilaku  kepatuhan  WP. Besarnya  manfaat,  tingginya  tekanan  sosial, dan  adanya  peluang  keberhasilan  memenuhi
perpajakan dengan mempertimbangkan sanksi perpajakan  yang  ada  akan  mendorong  WP untuk  patuh  terhadap  ketentuan  perpajakan yang  berlaku.  Semakin  berat  sanksi  yang diberikan bagi WP yang melanggar ketentuan,
maka  semakin  patuh  WP  dalam  memenuhi kewajibannya (Cahyani and Noviari, 2019).
H4: Sanksi perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM.

## Gambar 2. Kerangka Konseptual
Variabel X1-X4
akan dijelaskan berdasarkan  TPB,  yang  meliputi  aspek  sikap, aspek  norma  subjektif,  dan  aspek  kontrol perilaku  yang  dirasakan.  Hal  tersebut tercermin  dari  kerangka  konseptual  sebagai berikut:
Jenisjenis event organizer menurut Nadzir (2016) antara lain: a) brand activation , pengelola acara yang  secara  spesifik  membantu  klien  untuk meningkatkan  penjualan  ataupun  pengenalan produk  baru  ke  calon  konsumen,  b)  MICE ( meeting , intencive , convention , and exhibition ), penyelenggara  acara  yang  secara  khusus berbentuk  pertemuan,  c)  musik  dan  hiburan, penyelenggaraan  acara  spesifik  berbentuk konser  musik  dan  hiburan-hiburan  lain,  d) acara pribadi, merupakan penyelenggara acara yang mengadakan acara pesta pribadi.
Indikator  kepatuhan  dalam  penelitian  ini (Maxuel dan Primastiwi, 2021) adalah 1. kepatuhan dalam mendaftarkan diri ke kantor perpajakan 2. kepatuhan  dalam  menghitung  pajak dengan benar
3. kepatuhan  dalam  membayar  pajak dengan benar
4. kepatuhan  dalam  melaporkan  pajak dengan benar

## 3. METODE PENELITIAN
3.1   Jenis dan sumber data
Penelitian  ini  merupakan explanatory research dengan  mengkombinasikan  dua  tipe pendekatan  (kuantitatif  dan  kualitatif)  yang merupakan  pendekatan  penelitian  alternatif, yaitu mixed-method  research (Creswell,  2010). Secara  teknis  penelitian  ini  menerapkan  tipe strategi  eksplanatoris  sekuensial  ( sequential explanatory  strategy ).  Strategi  eksplanatoris sekuensial  menerapkan  pengumpulan  dan analisis  data  kuantitatif  pada  tahap  pertama yang  diikuti  oleh  pengumpulan  dan  analisis data  kualitatif  pada  tahap  kedua  yang dibangun  berdasarkan  hasil  awal  kuantitatif (Creswell,  2010).  Dalam  penelitian  ini,
didahului  dengan  metode  kuantitatif  sebesar 70% dan dilanjutkan dengan metode kualitatif sebesar  30%.  Penerapan  metode  campuran seperti  ini  diharapkan  akan  memberikan pemahaman  yang  lebih  luas  dan  lebih mendalam  atas  hubungan-hubungan  teoritis dalam  tarif  pajak,  pemahaman  perpajakan, keadilan  pajak,  sanksi  pajak,  dan  kepatuhan wajib pajak yang dihipotesiskan.

## 3.2   Sampel dan teknik pengambilan sampel
Populasi penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) UMKM yang terdaftar dan  wajib  lapor  di  KPP  Pratama  Banjarmasin Utara  sebesar  8.775  dan  KPP  Pratama Banjarmasin  Selatan  dengan  jumlah  WP terdaftar  wajib  lapor  sebanyak  8.206. Keterbatasan  waktu  dan  biaya  menjadikan tidak semua wajib pajak UMKM yang terdaftar pada KPP Pratama Banjarmasin Utara dan KPP Pratama  Banjarmasin  Selatan  dijadikan  objek penelitian.  Hal  tersebut  menjadikan  perlunya menentukan sampel dalam penelitian ini. Teknik  pengambilan  sampel  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah simple  random sampling yang  memberikan  kesempatan  yang sama  kepada  anggota  populasi  untuk ditetapkan  sebagai  anggota  sampel.  Metode simple  random  sampling termasuk  dalam probability  sampling .  Metode simple  random sampling mengambil  anggota  sampel  dari populasi  yang  dilakukan  secara  acak  tanpa memperhatikan  strata  yang  ada  dalam populasi  (Sugiyono,  2015).  Jumlah  sampel dalam  penelitian  ini  ditentukan  dengan menggunakan rumus Slovin (Sugiyono, 2015), sebagai berikut:
Keterangan: n = Jumlah Sampel N = Jumlah Seluruh Populasi e = Toleransi Error
Jumlah populasi penelitian ini sebanyak 16.891 dan  jumlah  sampel  yang  digunakan  dapat dilihat pada perhitungan dibawah ini:
Sehingga  jumlah  sampel  yang  digunakan sebesar 100 sampel.
Pengumpulan data pada pendekatan kuantitatif dilakukan dengan survei menggunakan  instrumen  berupa  kuesioner melalui  google  form  dan  kuesioner  fisik  yang disebarkan kepada 100 orang wajib pajak orang pribadi  yang  menjalankan  pekerjaan  bebas (memiliki  usaha  UMKM)  yang  teregister (memiliki  NPWP)  pada  KPP  Pratama Banjarmasin  Utara  dan  KPP  Banjarmasin Selatan. Penetapan kriteria tersebut didasarkan pada asumsi kecukupan pemahaman responden  atas  kuesioner  yang  diberikan terkait  dengan  kepatuhan  wajib  pajak. Kuesioner  dirancang  berdasarkan  teori  yang memadai  dan  dilakukan pilot-test untuk mengetahui validitas dan reliabilitas kuesioner yang  digunakan.  Berdasarkan  hasil pilot-test , dilakukan strict procedures dengan mengeluarkan  komponen  kuesioner  yang kurang  valid.  Respon  responden  tergolong sangat  baik  dengan  tingkat  pengembalian sebesar  98%  dan  sebanyak  97  sampel  yang kemudian  layak  untuk  dianalisis  lebih  lanjut. Hipotesis-hipotesis  penelitian  diuji  secara kuantitatif  dengan  menggunakan  teknik analisis regresi berganda.

## 3.3  Variabel  dan  Definisi  Operasional Variabel
Variabel yang digunakan dalam penelitian ini  adalah  tarif  pajak  (X1),  pemahaman perpajakan  (X2),  keadilan  pajak  (X3),  sanksi perpajakan  (X4),  dan  kepatuhan  wajib  pajak (Y). Definisi operasional dari variabel-variabel tersebut adalah:
a. Variabel  tarif  pajak  merupakan  jumlah pengenaan  pajak  terhadap  penghasilan yang diperoleh WP. Variabel ini terdiri dari
3 item pertanyaan. b. Variabel pemahaman perpajakan
merupakan  kedalaman  informasi  yang dimiliki  WP  untuk  memenuhi  kewajiban perpajakannya.  Variabel  ini  terdiri  dari  9 item pertanyaan.
c. Variabel  keadilan  pajak  merupakan kesesuaian  ketentuan,  pelaksanaan,  dan pendistribusian pajak bagi WP. Variabel ini terdiri dari 8 item pertanyaan.
d. Variabel  sanksi  perpajakan  merupakan konsekuensi pelanggaran peraturan perpajakan yang dikenakan terhadap WP. Variabel ini terdiri dari 7 item pertanyaan. e. Variabel kepatuhan wajib pajak merupakan tingkat pelaksanaan kewajiban perpajakan  WP  sesuai  dengan  ketentuan perpajakan  yang  berlaku.  Variabel  ini terdiri dari 8 item pertanyaan.

## 3.4  Metode Analisis
Pendekatan Kuantitatif Hipotesis  penelitian  ini  dianalisis  dengan menggunakan  uji  Regresi  Berganda  dimana akan  dilakukan  tiga  jenis  tahapan  pengujian, yaitu  uji  instrumen,  uji  asumsi  klasik,  dan  uji regresi  linear  berganda.  Uji  instrumen  terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas, sedangkan uji  asumsi  klasik  terdiri  dari  uji  linearitas,  uji normalitas,  uji  heteroskedastisitas,  dan  uji multikolinearitas.  Uji  regresi  linear  berganda terdiri dari uji t parsial, uji f simultan, dan uji r square dan adjusted r square. Persamaan yang digunakan  dalam  pendekatan  kuantitatif  ini adalah sebagai berikut:
𝐾𝐸𝑃𝐴𝑇𝑈𝐻𝐴𝑁 =   𝛽 0 + 𝛽 1 𝑇𝐴𝑅𝐼𝐹 𝐼 + 𝛽 2 𝑃𝐸𝑀𝐴𝐻𝐴𝑀𝐴𝑁 𝐼 + 𝛽 3 𝐴𝐷𝐼𝐿 𝐼 + 𝛽 4 𝑆𝐴𝑁𝐾𝑆𝐼 𝐼 + 𝜀 𝐼
Dimana: KEPATUHAN =   Kepatuhan wajib pajak β 0 =  Konstanta
β 1 , β 2 , β 3 , β 4 =  Koefisien regresi TARIF =  Tarif pajak PEMAHAMAN  =   Pemahaman perpajakan ADIL =  Keadilan pajak SANKSI =  Sanksi perpajakan

## 3.5   Pendekatan Kualitatif
Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan wawancara dengan  beberapa  responden  yang  dipilih secara  acak  mewakili  dari  jenis-jenis  UMKM yang  antaranya  usaha  kuliner  dan  usaha fashion sesuai Keppres RI No. 19 Tahun 1998. Hasil wawancara diharapkan dapat memperkuat dan memperdalam jawaban dari permasalahan  penelitian  ini.  Wawancara dilakukan  dengan  model  diskusi  langsung berdasarkan hasil pengujian kuesioner terhadap  pelaku  UMKM  yang  mana  mereka merupakan  responden  yang  juga  mengisi kuesioner sebelumnya.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN 4.1.  Statistik Deskriptif
Hasil dari analisis deskriptif penelitian ini dapat dilihat pada tabel 1 di bawah ini: Tabel 1  Statistik Deskriptif Minimum Maximum Mean Std. Deviation Tarif 6 15 12.00 1.882 Pemahaman 18 45 34.80 4.793 Adil 12 40 29.72 4.110 Sanksi 15 35 26.82 4.371 Kepatuhan 17 40 31.65 4.260 Valid N (listwise) Sumber: Data diolah penulis (2021)
Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa nilai rata-rata dari variabel Tarif Pajak (X1) dengan tiga butir pertanyaan kuesioner adalah sebesar 12  dengan  nilai  maksimumnya  15,  sehingga disimpulkan bahwa rata-rata responden setuju bahwa tarif pajak yang dikenakan sudah sesuai
dengan  proporsi  penghasilan  yang  dimiliki. Nilai  rata-rata  dari  variabel  Pemahaman Perpajakan  (X2)  dengan  sembilan  butir pertanyaan  adalah  sebesar  34,8  dan  nilai maksimumnya 45, sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata responden memiliki
pemahaman  yang  baik  mengenai  ketentuan perpajakan  yang  berlaku.  Nilai  rata-rata  dari variabel  Keadilan  Pajak  (X3)  dengan  delapan butir pertanyaan adalah sebesar 29,72 dan nilai maksimumnya 40, sehingga dapat disimpulkan bahwa  sistem  perpajakan  di  Indonesia  sudah dilaksanakan dengan cukup adil. Nilai rata-rata dari  variabel  Sanksi  Perpajakan  (X4)  dengan tujuh butir pertanyaan adalah sebesar 26,82 dan nilai  maksimumnya  35,  sehingga  dapat disimpulkan  bahwa  responden  setuju  dengan penerapan  sanksi  yang  berlaku  saat  ini.  Nilai rata-rata dari  variabel Kepatuhan WP UMKM (Y)  dengan  delapan  butir  pertanyaan  adalah sebesar  31,65  dan  nilai  maksimumnya  40, sehingga dapat disimpulkan bahwa responden memiliki tingkat kepatuhan yang cukup tinggi terhadap  peraturan  perpajakan  yang  ada. Sedangkan  untuk  standar  deviasi  masing- masing variabel masih dibawah dari nilai rata- ratanya,  sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa data yang digunakan bersifat homogen (tidak tersebar)  dan  tidak  menyebabkan  hasil  yang bias.

## 4.2   Hasil Regresi
Uji regresi berganda dilakukan dengan tiga tahap yaitu uji instrumen, uji asumsi klasik, dan uji  regresi  linear  berganda.  Uji  instrumen dilakukan  dengan  menggunakan  metode Product  Moment dan  metode Cronbach  Alpha dengan  hasil  semua  variabel  sudah  valid  dan reliable sehingga  dapat  dilanjutkan  ke  tahap berikutnya,  yaitu  uji  asumsi  klasik.  Hasil  uji asumsi klasik menyimpulkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian sudah terdistribusi dengan  normal,  tidak  ada  heteroskedastisitas, tidak  ada  multikolinearitas,  tidak  ada hubungan  linear  antara  Tarif  Pajak  (X1)  dan Pemahaman  Perpajakan  (X2),  serta  ada hubungan  linear  antara  Keadilan  Pajak  (X3) dan Sanksi Perpajakan (X4).
Uji regresi linier berganda terdiri dari uji t parsial,  uji  F  simultan,  dan  uji  R-square  dan adjusted  r  R-square  dengan  hasil  pengujian sebagai berikut:

## Tabel 2 Rangkuman Hasil Pengujian
Hasil uji t parsial yang terdapat di dalam tabel 2 menunjukkan nilai sig. dari Tarif Pajak (X1),  Pemahaman  Perpajakan  (X2),  dan Keadilan  Pajak  (X3)  bernilai  <  0,05  sehingga disimpulkan  bahwa  Tarif  Pajak,  Pemahaman Perpajakan,  dan  Keadilan  Pajak  berpengaruh terhadap Kepatuhan WP UMKM (Y). Variabel Sanksi Perpajakan (X4) memiliki nilai sig. > 0,05 sehingga Sanksi Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan WP UMKM. Hasil dari uji
F  simultan  menunjukkan  bahwa  seluruh variabel terikat yang diteliti memiliki pengaruh secara  simultan  terhadap  variabel  bebas, dimana  nilai  sig.  <  0,05.  Hasil  pengujian  R- square  menunjukkan  nilai  R-square  sebesar 0,595 yang berarti variabel bebas mempengaruhi variabel terikat sebesar 59,5%. Variabel Unstandardized Coefficients B Standardized Coefficients B t sig (Constant) 3.438 2.486 - 1.383 0.170 Total_X1 0.861 0.173 0.380 4.973 0.000 Total_X2 0.294 0.078 0.331 3.762 0.000 Total_X3 0.350 0.089 0.338 3.941 0.000 Total_X4 -0.103 0.087 -0.105 -1.175 0.243 R-square 0.595 Adj-R-square 0.577 F-hitung 33.756 sig 0.000

## 4.3  Tarif  Pajak  Mempengaruhi  Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
Berdasarkan hasil uji regresi, variabel Tarif Pajak  terbukti  memiliki  pengaruh  terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  UMKM  yang  ada  di daerah  Banjarmasin,  sehingga  H1  diterima. Sebanyak  69  dari  97  responden  (71%)  setuju bahwa sistem penerapan tarif pajak yang ada di Indonesia ditentukan oleh besarnya penghasilan  yang  diperoleh  WP  UMKM. Pelaku UMKM di Banjarmasin yang berusaha di  bidang  kuliner  dan  fashion  berpendapat bahwa harus ada penyesuaian tarif pajak bagi UMKM  di  masa  pandemi  ini  karena  omzet yang  mereka  peroleh  turun  secara  signifikan. Berdasarkan  survei  BI,  penjualan  81,55% UMKM  di  Indonesia  bernilai  negatif  selama pandemi  (Bisnis  Indonesia,  2021).  Sesuai dengan prinsip tax avoidance, WP UMKM dapat bertindak  tidak  patuh  jika  beban  pajak  yang harus mereka bayar cukup besar. Terlebih lagi dalam kondisi pandemi dimana keuangan WP UMKM  tidak  cukup  stabil,  kemungkinan adanya tax  avoidance semakin  menguat. Semakin  tinggi  tarif  pajak,  WP  UMKM cenderung  tidak  memenuhi  kewajibannya, seperti pembayaran pajak dan pelaporan pajak, begitu pula sebaliknya.
Pemerintah berupaya untuk meningkatkan kepatuhan  WP  UMKM  di  masa  pandemi dengan  cara  memberikan  insentif  PPh  final (0,5%)  yang  ditanggung  pemerintah.  Insentif tersebut  merupakan  angin  segar  di  masa pandemi  bagi  WP  UMKM  karena  dengan memanfaatkan  insentif  tersebut,  pengeluaran usaha  akan  berkurang,  dana  tersebut  dapat dimanfaatkan  untuk  keperluan  UMKM  yang lainnya,  dan  secara  tidak  langsung  akan membantu UMKM untuk tetap bertahan dalam situasi pandemi. Perubahan dalam besaran tarif pajak  yang  dikenakan  dapat  mempengaruhi WP  UMKM  dalam  memenuhi  kewajiban perpajakannya.  WP  UMKM  setuju  bahwa insentif  PPh  final  yang  diberikan  pemerintah membantu mereka dalam meringankan beban pajak  (Setiawan,  2019).  Menurut  aspek  sikap, banyaknya manfaat yang diterima WP UMKM dengan  adanya  insentif  PPh  final  dapat mendorong  WP  UMKM  untuk  memenuhi
kewajiban  perpajakannya.  Selain  itu,  adanya insentif  PPh  final  menjadi  bentuk  kepedulian pemerintah  terhadap  masyarakat,  khususnya WP UMKM, sehingga masyarakat akan menilai bahwa pemanfaatan insentif pajak merupakan perilaku  yang baik  dan secara  tidak langsung akan mendorong WP UMKM untuk mempergunakan  insentif  dan  memenuhi kewajiban  perpajakannya.  Kemudahan  dalam memanfaatkan insentif perpajakan secara tidak langsung dapat meningkatkan kepatuhan dari WP.

## 4.4  Pemahaman  Perpajakan  Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
Pemahaman perpajakan yang dimiliki WP UMKM  terbukti  mempengaruhi  kepatuhan mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Tingkat pemahaman perpajakan diperlukan WP untuk mempermudah dalam menghitung,
membayar,  dan  melaporkan  kewajiban perpajakannya  (Rahmat  et  al.,  2021).  Akan tetapi, kesadaran terhadap pentingnya pemahaman  perpajakan  masih  belum  merata bagi UMKM di daerah Banjarmasin, sebanyak 53,6% (52 dari 97 responden) WP UMKM belum memiliki  pemahaman  perpajakan  yang mencukupi. Meninjau penelitian yang dilakukan oleh (Setiawan, 2019), masih banyak WP  UMKM  yang  ragu-ragu  bahwa  petugas pajak  telah  melakukan  penyuluhan  dan mengajak  diskusi  dua  arah  terkait  peraturan perpajakan yang berlaku. Partisipasi masyarakat dalam perumusan dan pelaksanaan  sebuah  peraturan  menjadi  suatu kebutuhan.  Dalam  metode Regulatory  Impact Assessment (RIA)  ada  salah  satu  prinsip  yaitu prinsip  partisipasi  transparansi,  dimana masyarakat  dilibatkan  dalam  perumusan peraturan  agar  aspirasi  masyarakat  dapat dipertimbangkan  karena  mereka  yang  akan merasakan  dampak  dari  peraturan  tersebut (Satria,  2020).  Wakil  Menteri  Keuangan, Suahasil Nazara, mengatakan bahwa perumusan  peraturan memerlukan  partisipasi masyarakat agar ketentuan yang disusun tepat sasaran  (DDTC,  2022a).  Terlebih  dalam reformasi  pajak,  partisipasi  masyarakat
menjadi  sebuah  kunci  dalam  kesuksesan pelaksanaan  peraturan  perpajakan  (DDTC, 2022b).
Berdasarkan  TPB,  WP  UMKM  di Banjarmasin bersikap negatif terhadap pemahaman  perpajakan  karena  mereka  tidak menyadari manfaat dari pemenuhan kewajiban perpajakan. Hal ini juga diperkuat berdasarkan hasil  wawancara  dari  informan  WP  UMKM bahwa  mereka  telah  menerima  sosialisasi perpajakan  tetapi  informasi  tersebut  tidak terlalu  lengkap. WP  UMKM  tidak  memahami akibat  dari  ketidakpatuhan  mereka  sebagai wajib  pajak.  Peraturan  perpajakan  yang cenderung berubah-ubah juga menjadi masalah tersendiri  bagi  WP  UMKM.  Keterlambatan informasi relaksasi yang diberikan pemerintah saat  pandemi  Covid-19  juga  mempengaruhi pemahaman perpajakan yang mereka dapatkan. Kurangnya pemahaman perpajakan dapat  mendorong  WP  UMKM  untuk  enggan memenuhi  kewajiban  perpajakannya.  Dari aspek  kontrol  perilaku  yang  dirasakan, kurangnya  pemahaman  perpajakan  dapat membuat  WP  UMKM  memandang  rendah kemampuan  perpajakannya  dan  peluang untuk  memenuhi  kewajiban  perpajakan  juga menjadi rendah. Kedua hal tersebut mengakibatkan  rendahnya  tingkat  kepatuhan perpajakan WP UMKM di daerah Banjarmasin (58,76%)  sehingga  masih  diperlukan  sikap tanggung  jawab  yang  tinggi  dari  WP  UMKM untuk  memenuhi  kewajiban  perpajakannya. WP  UMKM  yang  tidak  memiliki  tingkat kesadaran tinggi akan pentingnya pemahaman peraturan perpajakan secara otomatis memiliki pemahaman  perpajakan  yang  rendah.  Hal tersebut  mengkonfirmasi  H2  penelitian  ini, bahwa  tingkat  pemahaman  perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan WP UMKM.
Perlu  adanya  sosialisasi  atau  pembinaan WP  UMKM  terkait  dengan  ketentuan perpajakan  yang  berlaku.  Sosialisasi  atau pembinaan  tersebut  harus  diimbangi  dengan sikap  peduli  dan ingin  tahu  yang tinggi  yang dimiliki  oleh  WP  UMKM  dalam  memahami kewajiban perpajakannya sehingga WP UMKM dapat  meningkatkan  pemahaman  perpajakan yang  dimiliki.  Adanya  pembatasan  mobilitas
pada situasi pandemi mengakibatkan sosialisasi atau pembinaan UMKM tidak dapat dilakukan  secara  tatap  muka  dan  terpaksa dilakukan  secara online. Pelaksanaan  secara online tentunya  akan  berpengaruh  terhadap tingkat  pemahaman  yang  diterima  oleh UMKM.  WP  UMKM  secara  individual  harus pro-aktif dalam menggali informasi perpajakan terkait hak dan kewajiban yang mereka miliki, baik  melalui website maupun  media  sosial Kementerian  Keuangan  dan  Direktorat Jenderal Perpajakan (DJP).
4.5  Keadilan Pajak Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dalam rangka
meningkatkan kesejahteraan  UMKM  dan  pelaksanaan perpajakan  yang  lebih  adil,  pemerintah memberikan  insentif  perpajakan  bagi  UMKM dalam bentuk PPh final yang ditanggung oleh pemerintah hingga Desember 2021.
Berdasarkan  data  DJP  pada  bulan  Agustus 2021, hanya 15% WP UMKM (9,8 juta UMKM) yang  sudah  memanfaatkan  insentif  tersebut. Pelaksanaan perpajakan di Indonesia  ternyata dianggap  masih  belum  cukup  adil  bagi  WP UMKM  yang  ada  di  Banjarmasin,  terbukti hanya  sebanyak  36%  responden  yang beranggapan  bahwa  sistem  perpajakan  di Indonesia sudah dilakukan secara adil.
Berdasarkan  hasil  kuesioner,  sebanyak 47,5% responden merasa bahwa tarif final yang dikenakan pada mereka masih belum adil jika dibandingkan  dengan  tarif  pajak  badan  yang ada saat ini. Hal  tersebut tidak  sesuai  dengan asas  kesetaraan  dimana  tarif  pajak  yang dikenakan seharusnya sesuai dengan penghasilan  yang  diperoleh  WP.  Sebanyak 56,7%  responden  sepakat  jika  manfaat  yang mereka  peroleh  dari  perpajakan  masih  belum sebanding  dengan  besarnya  pajak  yang harus mereka  bayar.  Kurangnya  manfaat  langsung yang  dirasakan  oleh  WP  mengakibatkan persepsi  negatif  untuk  membayar  pajak, sehingga  WP  cenderung  tidak  memenuhi kewajiban perpajakan karena hal tersebut tidak cukup  menguntungkan  bagi  WP.  Adanya persepsi  negatif  kurangnya  manfaat  dalam pembayaran pajak, secara tidak langsung akan
mempengaruhi  norma  yang  tumbuh  di masyarakat.  Pembayaran  pajak  dianggap sebagai  beban  usaha  dan  merugikan  WP, sehingga  kepatuhan  WP  UMKM  menurun. Oleh karena itu, H3 penelitian ini diterima.
Salah  satu  informan  menyatakan  bahwa dasar  pengenaan  pajak  yang  diterapkan  bagi UMKM masih belum adil bagi mereka karena pajak  yang  dikenakan  berdasarkan  pada penghasilan  bruto.  Hal  itu  tidak  adil  jika dibandingkan dengan perusahan yang dikenakan  pajak  berdasarkan  laba  yang dihasilkan  dimana  laba  tersebut  sudah dikurangi  dengan  beban  perusahaan.  Di  sisi lain,  informan  lainnya  menyatakan  bahwa penurunan  tarif  pajak  UMKM  menjadi  0,5% sudah  cukup  adil  karena  dapat  membantu UMKM untuk survive di masa pandemi seperti ini.

## 4.5  Sanksi
Perpajakan

## Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
Berdasarkan  hasil  regresi  pada  tabel  2, sanksi  perpajakan  terbukti  tidak  memiliki pengaruh  terhadap  kepatuhan  WP  UMKM  di Banjarmasin,  sehingga  H4  penelitian  ini  tidak terbukti.  WP  beranggapan  bahwa  manfaat yang  diterima  melalui  pemenuhan  kewajiban perpajakan  tidak  sebanding  dengan  besarnya pajak  yang  dikeluarkan.  Informan  UMKM  di bidang kuliner dan fashion mengatakan bahwa mereka  lebih  fokus  kepada  pengembangan usaha  dan  tidak  terlalu  mempermasalahkan sanksi perpajakan. Jika usaha mereka semakin berkembang,  maka  omzet  usaha  akan  naik secara  otomatis  sehingga  besaran  sanksi perpajakan  tidak  terlalu  berpengaruh  dan mereka  bersedia  untuk  membayarnya.  Hal tersebut  mengindikasikan  bahwa  besar kecilnya  sanksi  yang  ditetapkan  pemerintah, masih belum cukup untuk membuat WP patuh dan  belum  menimbulkan  efek  jera  bagi  WP yang  melanggar.  Lazuardini  et  al.  (2018)  juga menyimpulkan bahwa WP bersedia membayar sanksi  perpajakan  dibandingkan  memenuhi kewajiban  perpajakannya  karena  sanksi  yang ada  masih tidak memberatkan WP.  Penelitian tersebut  juga  didukung  oleh  penelitian Setiawan (2019) yang meneliti pada WP UMKM
di Salatiga. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pendekatan  hukuman  tidak  berlaku  untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak tertentu (Faizal et al. , 2017).
Berdasarkan  wawancara  yang  telah dilakukan kepada informan dapat disimpulkan bahwa  WP  UMKM  tidak  memahami  sanksi perpajakan  secara  detail.  Mereka  hanya mengetahui sebagian dari sanksi administrasi, yaitu sanksi denda administratif dimana sanksi tersebut jumlahnya tidak terlalu material. Disisi lain, masih ada sanksi perpajakan seperti sanksi bunga,  sanksi  kenaikan,  dan  sanksi  pidana yang  jumlah  pengenaannya  cukup  material, seperti  sanksi  200%  dari  jumlah  pajak  yang kurang  dibayar  atau  bahkan  sanksi  pidana penjara  maksimal  6  tahun.  Kurangnya pemahaman sanksi secara detail mengakibatkan  WP  UMKM  di  Banjarmasin masih  belum  memiliki  kesadaran  untuk menghindari  sanksi  perpajakan,  cenderung menganggap  remeh  dan  pada  akhirnya kewajiban  perpajakannya  belum  dilakukan secara maksimal.
Pelanggaran  perpajakan  juga  masih  belum ditindak  secara  tegas  di  Indonesia.  Separuh responden  setuju  bahwa  masih  ada  toleransi terhadap pelanggaran perpajakan di Indonesia. Sebanyak  77,3%  responden  beranggapan bahwa sanksi yang saat ini berlaku masih bisa dinegosiasikan  dengan  fiskus.  Besaran  sanksi perpajakan yang ada lebih kecil daripada beban pajak yang  harus dikeluarkan dapat mendorong  WP  UMKM  untuk  memilih bernegosiasi  dengan  fiskus  dan  tidak memenuhi  kewajiban  perpajakannya  dengan baik.  Perilaku  WP  UMKM  yang  kurang berintegritas  dan  norma  dalam  masyarakat yang  menormalisasi  perilaku  negosiasi  dalam sanksi perpajakan secara tidak langsung dapat mengakibatkan  WP  UMKM  menyepelekan kewajiban  perpajakannya.  Selain  itu,  WP UMKM masih ragu-ragu terhadap pemberlakuan sanksi perpajakan yang ada saat ini  akibat  dari  minimnya  pemahaman perpajakan yang dimiliki (Setiawan, 2019).

## 5. SIMPULAN
Tarif  pajak,  pemahaman  perpajakan,  dan keadilan  pajak  mempengaruhi  kepatuhan  WP UMKM.  Pengaruh  tersebut  dapat  dilihat melalui perspektif TPB dari aspek sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dirasakan. Adanya  manfaat  dari  pemenuhan  kewajiban perpajakan  menjadi  salah  satu  motivasi  bagi WP untuk
memenuhi kewajiban perpajakannya.  Anggapan  masyarakat  bahwa melaksanakan
kewajiban perpajakan merupakan  suatu  perilaku  yang  positif  juga akan  mendorong WP untuk  patuh.  Selain  itu, dilihat  dari  aspek  kontrol  perilaku  yang dirasakan,  WP  akan  menilai  kemampuan  dan peluang  keberhasilannya  dalam  melakukan kewajiban perpajakan, semakin tinggi kemungkinan  kewajiban  perpajakan  dapat dipenuhi  dengan  mudah  maka  akan  semakin tinggi juga dorongan WP untuk melaksanakannya. Sanksi perpajakan tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan WP UMKM. Hal tersebut diakibatkan karena WP UMKM tidak memahami  sanksi  perpajakan  secara  detail sehingga  WP  cenderung  meremehkan  sanksi perpajakan  dan  menganggap  sanksi  yang diberlakukan  tidak  seberat  beban  pajak  yang harus dikeluarkan. Disamping itu, penindakan pelanggaran  pajak  yang  masih  belum  tegas mengakibatkan praktik negosiasi dengan fiskus menjadi  hal  yang  lumrah  untuk  dilakukan sehingga  WP  cenderung  memilih  membayar sanksi  pajak,  alih-alih  memenuhi  kewajiban perpajakannya.
Edukasi  terkait  sistem  perpajakan  di Indonesia  harus  ditingkatkan.  WP  memiliki pengetahuan  tapi  minim  akan  pemahaman terkait dengan sistem perpajakan di Indonesia. Peninjauan tarif dan keadilan pajak juga perlu selalu  dilakukan  karena  tiga  hal  ini  yang berpengaruh  terhadap  kepatuhan  pajak.  WP juga  minim  informasi  terkait  stimulus  yang diberikan oleh Pemerintah akan relaksasi yang diberikan  kepada  UMKM  selama  masa pandemi  COVID-19.  Pada  saat  pendaftaran NPWP  bisa  jadi  momen  untuk  mulai  dengan mewajibkan  setiap  WP  mengikuti  kelas  pajak bisa diselenggarakan secara online
asynchronous (LMS)  atau synchronous ( online meeting ), sehingga WP benar-benar memahami kewajiban perpajakan secara utuh. Pemerintah juga  perlu  memikirkan  sanksi  yang  benar- benar memiliki efek jera bisa melakukan studi banding dengan negara lain untuk melihat best practices.

## REFERENSI
Ajzen,  I.  (1991)  ‘The  theory  of  planned behavior’, Organizational  Behavior  and Human Decision Processes , 50, pp. 179 – 211. doi: 10.4135/9781446249215.n22.
Amalia, R. F. (2020) ‘Analisis Pemahaman Pajak dan Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib  Pajak  Usaha  Mikro  dan  Kecil  di Kota Palembang’, Owner (Riset dan Jurnal Akuntansi) ,  4(2),  pp.  540 – 550.  doi: 10.33395/owner.v4i2.238.
Andrew, R. and Sari, D. P. (2021 ) ‘Insentif PMK
86 / 2020 Di Tengah Pandemi Covid 19 : Apakah Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Surabaya ?’, Jurnal Akuntansi dan Pajak , 21(2), pp. 349 – 366.
Andriani, F., Nurmayani and Deviani, E. (2022) ‘Hotel  Tax  Imposition  on  Households Review of the Principles of Tax Collection (The  Four  Maxims  Adam  Smith)’, Advances  in  Social  Science,  Education  and Humanities Research , 628, pp. 576 – 578. doi:
10.2991/assehr.k.220102.078. Antara  News  (2022)  Semangat  Tak  Luntur Ciptakan Wira Usaha Baru di
Banjarmasin.
Atawodi, O. W. and Ojeka, S. A. (2012) ‘Factors That Affect Tax Compliance among Small and Medium Enterprises (SMEs) in North Central  Nigeria’, International  Journal  of Business  and  Management ,  7(12).  doi: 10.5539/ijbm.v7n12p87.
Audina, L. (2020) ‘Se penuh Hati Untuk UMKM Di Tengah Pandemi | Direktorat Jenderal Pajak’.
Berutu,  D.  A.  and  Harto,  P.  (2012)  ‘Persepsi Keadilan  Pajak  Terhadap  Perilaku Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi (Wpop)’, Diponegoro Journal of Accounting , 2(2), pp. 1 – 10.
Bisnis  Indonesia  (2021) Survei  BI :  87,5 Persen UMKM  Indonesia  Terdampak  Pandemi Covid-19 - Ekonomi Bisnis.com.
Cahyani,  L.  P.  G.  and  Noviari,  N.  (2019) ‘Pengaruh  Tarif  Pajak,  Pemahaman Perpajakan,  dan  Sanksi  Perpajakan Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak UMKM’, E-Jurnal  Akuntansi  Universitas Udayana ,  26(3),  pp.  1885 – 1911.  doi:
10.24843/eja.2019.v26.i03.p08.
Creswell,  J.  W.  (2010)  Research  Design: Pendekatan  Kualitatif,  Kuantitatif,  dan Mixed. Yogyakarta: PT Pustaka Belajar.
Damanik,  E.  S.  (2021)  ‘Pengaruh  Sistem
Administrasi Modern, Keadilan, Akuntabilitas,  dan  Sanksi  Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kota  Jambi’, Ekonomis:  Journal  of Economics and Business , 5(1), pp. 303 – 313. doi: 10.33087/ekonomis.v5i1.326.
Danarsi,  Nurlaela,  S.  and  Subroto,  H.  (2017) ‘Faktor -Faktor  Yang  Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Mobil Dengan Diberlakukannya Pajak Progresif Di Kota Surakarta’, Jurnal  Akuntansi  Dan  Pajak , 18(01), pp. 45 – 55. doi:
10.29040/jap.v18i01.83.
DDTC (2022a) Belajar dari UU Ciptaker, Publik Perlu Terlibat Saat Penyusunan Aturan.
DDTC  (2022b)  Partisipasi  Publik  Saat Perumusan Aturan Pajak Makin Krusial, Mengapa?
Direktorat Jenderal Pajak (2020) Pajak UMKM Kini  Ditanggung  Pemerintah,  Begini Caranya | Direktorat Jenderal Pajak.
Faizal, S. M. et al. (2017) ‘Perception on Justice, Trust  and  Tax  Compliance  Behavior  in Malaysia’, Kasetsart  Journal  of  Social
Sciences , 38, pp. 226 – 232. doi: 10.1016/j.kjss.2016.10.003.
Faizal, S. M. and Palil, M. R. (2015) ‘Study on Fairness and Individual Tax Compliance in  Malaysia:  Preliminary  Findings’, International Journal of Business, Economics and Law , 8(1), pp. 74 – 79.
Fitria, P. A. and Supriyono, E. (2019) ‘Pengaruh
Pemahaman Peraturan Perpajakan,
Persepsi  Tarif  Pajak,  dan  Keadilan Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak’, Journal  of  Economics  and  Banking , 1(1), pp. 47 – 54. doi:
10.33395/owner.v4i2.238.
Gberegbe, F. B., Idornigie, G. A. and Nkanbia-
Davies,  L.  O.  (2015)  ‘Perception  of  Tax Fairness  and  Personal  Income  Tax Compliance in Ken Saro-Wiwa
Polytechnic,  Bori’, IOSR  Journal  of Economics and Finance , 6(6), pp. 01 – 11. doi:
10.9790/5933-06610111.
Hardianti,  W.  M.  and  Setyowati,  M.  S.  (2019) ‘Implementasi  Kebijakan  Tax  Allowance
Dalam Upaya
Peningkatan Iklim
Investasi  Pada  Sektor  Kelautan  Dan Perikanan’, Jurnal  Manajemen  Pelayanan
Publik , 2(2), pp. 144 – 158. doi: 10.24198/jmpp.v2i2.23001.
Kumala,  R.  and  J unaidi,  A.  (2020)  ‘Strategi Bisnis Dan Pemanfaatan Kebijakan Pajak Di  Masa  Pandemi  COVID-19  Dan  Era New  Normal (Studi  Kasus Pelaku UKM Marketplace)’, Prosiding  Seminar  Stiami , 7(2), pp. 1 – 9.
Lazuardini, E. R., Susyanti, H. J. and Priyono, A.  A.  (2018)  ‘Pen garuh  Pemahaman Peraturan  Perpajakan,  Tarif  Pajak  dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak  UMKM  (Studi  Pada  Wajib  Pajak Orang  Pribadi  Yang  Terdaftar  di  KPP Pratama Malang Selatan)’, e – Jurnal Riset
Manajemen , 7(1), pp. 25 – 34.
Lokadata (2020) 170.000 UMKM baru daftar ke BKPM, tertinggi di masa pandemi.
Mardiasmo  (2016) Perpajakan:  Edisi  Revisi . Yogyakarta: Penerbit Andi.
Muhamad, M. S., Asnawi, M. and Pangayow, B. J.  C.  (2019)  ‘Pengaruh  Sosialisasi
Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi
Perpajakan,  Dan  Kesadaran  Perpajakan Terhadap  Kepatuhan  Pelaporan  SPT
Tahunan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi’, Jurnal  Akuntansi  Dan  Keuangan  Daerah , 14(1), pp. 69 – 86.
Muslichah,  M.  and  Graha,  V.  S.  (2018)  ‘The Effect of Tax Fairness on Tax Compliance with  Trust  as  an  Interve ning  Variable’, Accounting and Financial Review , 1(2), pp. 78 – 85. doi: 10.26905/afr.v1i2.2372.
Noviyanti,  N.  and Azam,  S.  M.  F.  (2021)  ‘The Impact  of  Covid-19  Pandemic  on Taxpayers’  Compliance  of  MSMEs  in Palembang’, Widyakala: Journal of Pembangunan  Jaya  University ,  8(1),  p.  25. doi: 10.36262/widyakala.v8i1.414.
Oktaviani,  R.  M.  and  Adellina,  S.  (2016) ‘Kepatuhan Wajib Pajak UKM’, Dinamika Akuntansi  Keuangan  Dan  Perbankan ,  5(2), pp. 136 – 145.
Oseni, A. I. and Ehimi, C. O. (2019) ‘Effect of Tax Fairness  on  Personal  Income  Tax Compliance  in  Nigeria’, International Journal of Innovative Finance and Economics Research , 7(1), pp. 84 – 95.
Pemerintah Republik Indonesia (2007) Undang- Undang  Nomor  28  Tahun  2007  Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pemerintah Republik Indonesia (2018) ‘Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Atas
Penghasilan  Dari  Usaha  Yang  Diterima Atau  Diperoleh  Wajib  Pajak  Yang Memiliki  Peredaran  Bruto Tertentu’, Peraturan  Pemerintah  No.  23  Tahun  2018 , pp. 1 – 9.
Putri,  N.  J.  P.  and  Iqbal,  S.  (2018)  ‘ANALISIS
KEPATUHAN  WAJIB  PAJAK  UMKM TERKAIT PEMBERIAN

## INSENTIF
PAJAK DALAM PP NOMOR 23 TAHUN
2018’, Journal  Ilmiah  Mahasiswa  FEB Universitas Brawijaya , 8(2).
Rahmat, M. F., Mus, A. R. and Lannai, D. (2021) ‘The  Influence  of  Taxpayer  Knowledge and  Tax  Socialization  on  Taxpayer Compliance  with  the  Firmness  of  Tax Sanctions as Moderation Variables’, Point of View Research Accounting and Auditing , 2(2), pp. 129 – 143.
Setiawan,  T.  (2019)  ‘Analisis  Persepsi  Wajib
Pajak Pelaku UMKM Terhadap Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor
23  Tahun  2018’, International  Journal  of Social Science  and Business , 3(4), pp. 463 – 472. doi: 10.23887/ijssb.v3i4.21637.
Sugiyono  (2015) Metode  Penelitian  Kuantitatif Kualitatif  dan  R&D , Alfabeta .  Jakarta: Penerbit Alfabeta. doi: 10.1017/CBO9781107415324.004.
Taing, H. B. and Chang, Y. (2020) ‘Determinants of  Tax  Compliance  Intention:  Focus  on the  Theory  of  Planned  Behavior’,
International Journal of Public Administration ,  44(1),  pp.  62 – 73.  doi: 10.1080/01900692.2020.1728313.
Ulker- Demirel,  E.  and  Ciftci,  G.  (2020)  ‘A Systematic  Literature  Review  of  The Theory of Planned Behavior in Tourism, Leisure  and  Hospitality  Management Research’, Journal  of  Hospitality  and Tourism Management , 43, pp. 209 – 219. doi:
10.1016/j.jhtm.2020.04.003.
Warta  Ekonomi  (2021)  Pandemi  Covid-19: UMKM  Naik  Tinggi,  Kepatuhan  Pajak

## Melempem.
Wenzel,  M.  (2002)  ‘The  Impact  of  Outcome

## Orientation and Justice Concerns on Tax
Compliance:  The  Role  of  Taxpayers’ Identity’, Journal of Applied Psychology , 87, pp. 629 – 645.
Wulan,  D.  N.  and  Kresnawati,  E.  (2019)  ‘The Influence of Reducing Rates and Methods of  Tax  Calculation  on  Taxpayers
Compliance of Small and Medium Micro Business: Experimental Study in Yogyakarta’, Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia , 4(2), pp. 156 – 165. doi: 10.23917/reaksi.v4i2.8578