## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
Website : http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia

## Akibat Hukum Mou Impor Beras Indonesia - Thailand Berdasarkan Hukum Perdagangan Internasional
Carissa Amanda Siswanto 1 , Dita Birahayu 2
1 Program Studi Hukum, Universitas Pelita Harapan, Jl. A.Yani No.288, Surabaya, 60234 E-mail :  carissa.siswanto@uph.edu
2 Program Studi Hukum, Universitas Hang Tuah, Jl. Arief Rahman Hakim No. 150, Surabaya, 60111 E-mail :  dita.birahayu@hangtuah.ac.id
Abstract --The MoU is often used as a prelude before an agreement is reached between the two countries. To date, there are no regulations that specifically require the MoU to be legally incorporated into law. The research method used is normative juridical, namely through literature studies by reviewing various legal theories and laws and regulations (law in books). It is then  analyzed  by  prioritizing  secondary  data  as  primary  and  secondary  laws.  The  results  of  this  study  show  that,  the Indonesian and Thai MoUs on rice imports in 2021 is an agreement, the MoU is based on the strength of an agreement and the fundamental principle of treaty law as set out in Vienna Convention of 1969. Any agreements made apply legally to their creators. The signing of the MoU on rice imports in 2021 has binding and coercive powers for both countries. If one of the countries violates the MoU, then the aggrieved country may refer to the choice of law.
Keywords: MoU, rice import, international trade law

## I. PENDAHULUAN
Memorandum  of  understanding (selanjutnya  disebut  dengan  MoU)  merupakan  dasar  penyusunan  perjanjian  berjangka berdasarkan  pada  hasil  kesepakatan  baik  secara  tertulis  ataupun  lisan  dari  kedua  negara.  Hukum  positif  di  Indonesia  tidak mengenal  istilah  MoU,  tetapi  hanya  mengenal  kesepakatan-kesepakatan  yang  sudah  diatur  dalam  hukum  yang  ada.  Namun dalam  praktiknya,  MoU  atau  pra-perjanjian  sering  digunakan  sebagai  pendahuluan  sebelum  kedua  belah  negara  mencapai kesepakatan. Saat ini, MoU sering dilaksanakan dengan menerapkan apa yang telah dilakukan secara internasional.
Definisi  dan  interpretasi  umum  dalam  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2000  Tentang  Perjanjian  Internasional (selanjutnya  disingkat  UU  24/2000)  yang  mana  perjanjian  internasional  dapat  dianggap  sebagai:  perjanjian/ treaty; konvensi/ convention ;  pernyataan/ declaration ;  persetujuan/ agreement ; memorandum  of  understanding ;  piagam /charter ;  surat resmi  yang  berisi  hasil  perundingan/ protocol ;  keputusan  final/tindakan  akhir/ final  act ;  pertukaran  nota /exchange  of  notes ; risalah  kesepakatan/notulen  yang  disetujui/ agreed  minutes ;  profil  ringkasan/catatan  pendek/ summary  records ;  berita  acara/ process  verbal ; modus  vivendi; dan  surat  yang  mengungkapkan  suatu  keinginan/ letter  of  intent . 1 Istilah  lain  yang  biasa digunakan  untuk  MoU  terutama  oleh  negara-negara  Eropa,  yaitu:  perjanjian  tunjangan/ Gentlement  Agreement, perjanjian kemitraan /Cooperation  Agreement dan  perjanjian  induk/ Head  Agreement  dan yang  sebenarnya  mempunyai  arti  yang  sama seperti dalam klusul MoU . 2
Seperti  halnya  impor  beras  yang  oleh  negara-negara  berdasarkan  MoU antara  Indonesia  dan  Thailand.  Kebijakan  impor merupakan bagian dari kebijakan perdagangan yang bertujuan untuk membatasi kepentingan nasional yang paling terpengaruh oleh impor barang  yang diimpor dari negara lain. Pada proses pelaksanaannya akan  mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun  1994  tentang  Pengesahan  Persetujuan  Pembentukan  Organisasi  Perdagangan  Dunia/WTO  yang  berisi  pedoman  yang harus  dihormati  oleh  semua  negara  anggota  WTO  dalam  perumusan  dan  implementasi  kebijakan,  kebijakan  perdagangan internasional,  termasuk  mengenai  kebijakan  impor.  WTO juga  memberikan  kesempatan  terbatas  yang  dapat  digunakan  setiap negara  anggota  untuk  keuntungannya.  Peluang  ini  dimanfaatkan  oleh  pemerintah  Indonesia  untuk  melindungi  kepentingan nasional khususnya di sektor pertanian yaitu beras.
Meski Indonesia merupakan produsen beras terbesar ketiga di dunia, namun hampir setiap tahun masih harus mengimpor beras.  Impor  beras  yang  dilakukan  untuk  menjaga  stok  beras  nasional  yang  terdapat  di  Badan  Urusan  Logistik  (Bulog). Kebijakan  impor  beras  di  Indonesia  dimungkinkan  dengan  adanya  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2012  tentang  Pangan (selanjutnya  disebut  sebagai  UU  Pangan).  Mengingat  pentingnya  beras  bagi  masyarakat  di  Indonesia,  kebijakan  impor  ini terkesan  terburu-buru  dan  diperkirakan  tidak  akan  menguntungkan  beberapa  negara.  Pada  Pasal  14  ayat  (2)  UU  Pangan mengatur  bahwa,  “bila  penyediaan  pangan  dalam  negeri  tidak  mampu  dipenuhi  dengan  produksi  maka  dilakukan  kebijakan
1 Sri Redjeki Hartono, Hukum Ekonomi Indonesia, Bayumedia Publishing, Malang, 2007, hal. 119.
2 Munir Fuady, Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal.90.

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
impor  pangan  sesuai  dengan  kebutuhan”.  Kebijakan  tentang  beras  menjadi  hal  yang  cukup  esensial  karena  apabila  salah mengambil suatu keputusan, maka dampaknya bisa berbahaya.
Dasar hukum kebijakan impor pangan telah diatur pada Pasal 36 hingga 40 UU Pangan yang menyatakan bahwa, “impor pangan hanya dapat dilakukan apabila produksi pangan dalam negeri tidak mencukupi dan/atau tidak dapat diproduksi di dalam negeri”. Impor pangan utama dapat dicapai jika produksi dan pangan nasional tidak mencukupi. Khusus tentang impor beras, juga  telah  diatur  pada  Pasal  5  Peraturan  Menteri  Perdagangan  Nomor  01  Tahun  2018  Tentang  Ketentuan  Ekspor  dan  Impor Beras (selanjutnya disebut Permendag 01/2018) bahwa, “Impor beras hanya dapat dilakukan dengan tujuan keperluan umum, hibah, dan keperluan lainnya”.
Rencana kedua negara untuk menandatangani MoU impor beras 1 juta ton hingga akhir Maret 2021. 3 Kesepakatan tersebut menjadi  dasar  bagi  keduanya.  Negara  untuk  saling  memahami  tentang  implementasi  cadangan  beras,  khususnya  untuk Indonesia. Jika sewaktu–waktu produksi beras dalam negeri tidak mampu memenuhi kebutuhan cadangan beras pemerintah di Bulog, maka impor beras dari Thailand akan dilakukan sesuai dengan kesepakatan.
Disisi  lain  pandangan  negara  Thailand  menganggap  bahwa,  MoU  yang  akan  ditandatangani  kedua  negara  bersifat  antar pemerintahan inter-governmental (G2G).  Isi  kesepakatan  mengenai  pasokan  beras  dari  Thailand  ke  Indonesia  tidak  termasuk lebih  dari  1  juta  ton  beras  putih  dengan  kandungan crack 15-25%  (jenis  beras  sedang).  Perjanjian  ini  menetapkan  penjualan beras ke Indonesia sebesar 1 juta ton/tahun untuk jangka waktu empat tahun. Namun, impor beras Indonesia dari Thailand juga tunduk pada kondisi tertentu, yaitu sesuai dengan produksi beras kedua negara dan harga beras dunia.
Keberadaan  kesepakatan  ini,  Indonesia  dipastikan  mendapat  pasokan  beras,  termasuk  kesepakatan  harga.  Produksi  beras lokal diperkirakan cukup tinggi tahun ini, pemerintah melihat ada beberapa hal yang harus diantisipasi. Hal ini terutama terkait dengan minimnya stok beras Bulog. Cadangan beras Bulog saat ini hanya sekitar 800.000 ton. Stok beras sebanyak 275.000 ton stok merupakan beras diimpor pada tahun 2018 dan semuanya dengan kecenderungan penurunan kualitas.
Di sisi lain, Bulog berpendapat daya serap beras pada saat panen raya belum optimal hingga pada bulan Maret tahun 2021 konsumsinya hanya 85.000 ton. Padahal Bulog harus menyerap beras antara 400.000 – 500.000 ton. Terdapat aturan teknis yang harus dipatuhi Bulog saat membeli beras untuk petani, yakni kadar air maksimal 25%. Sementara itu, curah hujan yang tinggi menyebabkan  kualitas  beras  menjadi  buruk.  Pemerintah  harus  mengantisipasi  untuk  memastikan  realisasi  cadangan  beras tersebut. Hal ini dilakukan melalui kebijakan impor dengan membuat kesepakatan dengan mengadakan kesepakatan pemerintah Thailand.  Menurutnya,  kesepakatan  ini  menguntungkan  Indonesia.  Pemerintah  yakin  dengan  pasar  domestik  jika  terjadi fluktuasi harga, maka ada cadangan beras yang bisa diperoleh untuk digunakan intervensi pasar.
Musdhalifah  Machmud,  Deputi  Bidang  Koordinasi  Pangan  dan  Pertanian  di  Kementerian  Koordinator  bidang Perekonomian, menyatakan bahwa, rencana impor beras itu sebagai upaya untuk mengamankan pasokan beras dalam negeri di negara  yang  terdampak  pandemi.  Regulasi  ini  diperlukan  untuk  bantuan  sosial  berupa  beras,  penetapan  pembatasan  kegiatan masyarakat  (PPKM),  prakiraan  banjir,  dan  pandemi.  Musdhalifah  juga  menyinggung  peringatan  dari  Organisasi  Pangan  dan Pertanian Dunia ( Food and Agriculture Organization/ FAO) terkait prakiraan krisis pangan dampak dari situasi pandemi. Adanya permasalahan yang disampaikan di atas, perlu dikaji dan dianalisis sebagai perlu dikaji dan dianalisis dalam rumusan masalah  penulisan  ini  sebagai  berikut:  Apa  akibat  hukum  penandatanganan  MoU  impor  beras  Indonesia  terhadap  Thailand berdasarkan hukum perdagangan internasional?

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  penelitian  yuridis  normatif.  Dalam  kajian  ini,  hukum  sering  dikonseptualisasikan  sebagai  apa yang tertulis dalam hukum yang dikonseptualisasikan sebagai aturan atau norma yang menjadi tolak ukur perilaku masyarakat terhadap  apa  yang  dianggap  menjadi  hukum. 4 Pendekatan  masalah  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  didasarkan  pada pendekatan  perundang-undangan  ( statute  approach), yaitu  pendekatan  peraturan  perundang–undangan  mengenai  masalah hukum yang akan dipecahkan. Sumber bahan hukum primer yang digunakan berupa peraturan perundang–undangan, sedangkan sumber bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal.

## III. ANALISIS DAN PEMBAHASAN
1. Pengertian MoU
Istilah Memorandum  of  Understanding/ MoU terdiri  dari  dua  kata,  yaitu memorandum dan understanding. Istilah Memorandum berdasarkan Black’s  Law  Dictionary adalah,  “dasar  untuk  memulai  penyusunan  perjanjian  secara  formal  pada masa datang ( is to serve as the basis of future formal contract )”. 5 Sedangkan pengertian dari understanding adalah “pernyataan persetujuan secara tidak langsung terhadap hubungannya dengan persetujuan lain, baik secara lisan maupun secara tertulis ( an
3 “ RI-Thailand  to  Sign  MoU  on  Rice  Imports,  Here’s  the  Explanation  of  the  Trade  Minister”, https://netral.news/en/ri- thailand-to-sign-mou-on-rice-imports-heres-the-explanation-of-the-trade-minister.html, diakses pada tanggal 1 November 2021.
4 Jonaedi  Efendi  dan  Johnny  Ibrahim, Metode  Penelitian  Hukum  Normatif  dan  Empiris, Prenada  Media  Group,  Depok, 2018, hal. 124.
5 H.Salim HS, H. Abdullah, Wiwiek Wahyuningsih, Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MoU). Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal. 46.

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
implied agreement resulting from the express term of another agreement, whether written or oral )”. 6 Berdasarkan kedua kata tersebut dapat dirumuskan pengertian MoU adalah dasar untuk penyusunan suatu perjanjian masa depan atas dasar kesepakatan antara kedua negara baik secara tertulis atau lisan.
Kenyataannya MoU identik dengan  kesepakatan lainnya. Bidangnya sangat beragam, bisa terkait dengan perjanjian antar negara,  jual  beli,  perdagangan,  investasi  atau  bidang  lainnya.  Bahkan  setidaknya  secara  teori,  MoU dapat  ditandatangani  di dalam bidang apapun. 7
Menurut  Munir  Fuady  MoU  adalah,  “Perjanjian  pendahuluan,  dalam  arti  nantinya  akan  diikuti  dan  dijabarkan  dalam perjanjian lain  yang  mengaturnya secara detail, karena itu Memorandum of Understanding berisikan hal-hal  yang pokok saja. Adapun  mengeai  lain-lain  aspek  dari Memorandum  of  Understanding relative  sama  dengan  perjanjian-perjanjian  lain”. 8 Menurut  I  Nyoman  Sudana,  MoU  tersebut  merupakan  kesepakaan  awal,  dalam  arti  kesepakatan-kesepakatan  lain  akan menyusul. 9
Berdasarkan definisi tersebut, berikut dapat diambil beberapa unsur dari MoU: 10
1) “Memorandum of Understanding adalah perjanjian pendahuluan;
2) Isi Memorandum of Understanding adalah mengenai hal-hal yang pokok;
3) Isi Memorandum of Understanding akan dimasukkan dalam kontrak”. Menurut William F.Fox, Jr. terdapat enam ciri MoU , yaitu: 11
1) “Bentuk dan isinya terbatas;
2) Untuk  mengikat pihak lainnya terhadap berbagai persoalan, untuk  menemukan dan  mempelajari tentang beberapa persoalan;
3) Sifatnya sementara dengan batas waktu tertentu;
4) Dapat digunakan sebagai dasar untuk mendatangkan keuntungan selama tercapainya kesepakatan;
5) Menghindari timbulnya tanggung jawab dan ganti rugi;
6) Sebagai  dasar  untuk  membuat  perjanjian  untuk  kepentingan  berbagai  pihak,  yaitu  kreditor,  investor,  pemerintah, pemegang saham, dan lainnya”.
MoU terbagi berdasarkan negara yang membuatnya dan kehendak para negara. Jika berdasarkan negara yang membuatnya, maka MoU terbagi jadi dua jenis, yaitu: 12
a) “Memorandum of Understanding yang  bersifat  nasional,  merupakan Memorandum  of  Understanding yang  kedua belah pihaknya adalah warga negara atau badan hukum Indonesia.
b) Memorandum  of  Understanding yang  bersifat  internasional,  merupakan  nota  kesehapaham  yang  dibuat  antara pemerintah  Indonesia  dengan  pemerintah  negara  asing  dan/atau  antara  badan  hukum  Indonesia  dengan  badan hukum asing”.
Pada prinsipnya, menurut Munir Fuady tujuan adanya MoU yang dibuat oleh para pihak adalah sebagai berikut: 13
1) “Untuk menghindar kesulitan pembatalan suatu agreement nantinya, dalam hal prospek bisnisnya belum jelas dan benar,  dalam  arti  belum  bisa  dipastikan  apakah  kesepakatan  kerja  sama  tersebut  akan  ditindaklanjuti,  sehingga dibuatlah Memorandum of Understanding yang mudah dibatalkan;
2) Penandatanganan kontrak masih lama karena masih dilakukan negosiasi yang alot. Karena itu daripada tidak ada ikatan  apa-apa  sebelum  ditandatangani  kontrak  tersebut,  dibuatlah Memorandum  of  Understanding yang  akan berlaku sementara waktu;
3) Adanya  keraguan para pihak  dan  masih perlu  waktu  untuk piker-pikir dalam  hal penandatanganan suatu  kontak, sehingga untuk sementara dibuatlah Memorandum of Understanding;
4) Memorandum  of  Understanding dibuat  dan  ditandatangani  oleh  pihak  eksekutif  dari  suatu  perusahaan,  sehingga untuk  suatu  perjanjian  yang  lebih  rinci  mesti  dirancang  dan  dinegosiasi  khusus  oleh  staf-staf  yang  lebih  rendah tetapi lebih menguasai secara teknis”.
Isi MoU tentang hal-hal yang mendasar yang hanya terbatas hal-hal yang bersifat prinsip, nantinya akan menjadi isi dari suatu perjanjian yang dibuat oleh kedua negara secara lengkap dan terperinci.
Kekuatan mengikat MoU berdasarkan hukum internasional menurut Ray Wijaya:
“Dari sudut pandang Indonesia, tampaknya para ahli hukum Indonesia masih berbeda pendapat tentang makna dari MoU tersebut. Satu pihak berpendapat bahwa MoU hanya merupakan suatu gentlemen agreement yang tidak mempunyai akibat hukum, sedangkan pihak yang lain menganggap bahwa MoU itu merupakan suatu bukti awal telah terjadi atau tercapainya saling  pengertian  mengenai  masalah-masalah  pokok.  Artinya,  telah  terjadi  pemahaman  awal  antara  pihak  yang
6 Ibid . 7 Ibid . 8 Ibid.
9 I. Nyoman Sudana, Teaching Materials Penyusunan Kontrak Dagang, Jakarta, 1998, hal. 9.
10 H. Salim. Op.cit. hal. 47. 11 H. Salim. Op. Cit. hal. 53. 12 Ibid.
13 Munir Fuadi, Op. Cit . hal. 91-92.

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
bernegosiasi  sebagaimana  yang  dituangkan  dalam  MoU  oleh  para  pihak  untuk  melakukan  pendahuluan  untuk  merintis lahirnya suatu kerja sama yang sebenarnya, yang kemudian baru diatur dan dituangkan secara lebih rinci  dalam perjanjian kerja sama atau joint venture dalam bentuk yang lebih formal.” 14
Pandangan ini hanya mendeskripsikan tentang kekuatan mengikat dari MoU dari berbagai pandangan ahli hukum lainnya. Dalam uraian ini, Ray Wijaya memberikan dua pandangan mengenai kekuatan mengikat dari MoU, yaitu (1) bahwa MoU hanya merupakan suatu gentlemen agreement yang tidak memiliki akibat hukum; dan (2) bahwa MoU itu merupakan suatu bukti awal telah tercapai saling sepakat terhadap masalah-masalah pokok.
Hikmahanto  Juwana  mengemukakan  pendapatnya  mengenai  penggunaan  istilah  MoU  dalam  hukum  internasional, bahwa: 15
“penggunaan istilah MoU harus dibedakan dari segi teoritis dan praktis. Secara teoritis, dokumen MoU bukan merupakan hukum  yang  mengikat  para  pihak.  Agar  mengikat  secara  hukum,  harus  ditindaklanjuti  dengan  sebuah  perjanjian. Kesepakatan  dalam  MoU  lebih  bersifat  ikatan  moral.  Secara  praktis,  MoU  disejajarkan  dengan  perjanjian.  Ikatan  yang terjadi tidak hanya bersifat moral, tetapi juga ikatan hukum. Titik terpenting bukan pada istilah yang digunakan, tetapi isi atau materi dari nota kesepahaman tersebut”.
Munir Fuady juga mengemukakan dua pandangan yang membahas tentang kekuatan mengikat dari MoU, yaitu: 16
1. gentlemen agreement
MoU adalah hanya gentlemen agreement lebih bersifat faktual belaka. Maksudnya, kekuatan mengikatnya suatu MoU:
a. sekalipun MoU dibuat bentuk yang paling kuat, seperti dengan akta notaris (meskipun dalam praktiknya, MoU jarang diaktakan),  MoU berbeda dengan perjanjian biasa;
b. sebatas pengikatan moral, dalam arti tidak  memiliki daya paksa / enforceable secara hukum, dan pihak yang  wanprestasi  tidak  dapat  digugat  ke  pengadilan.  Sebagai  ikatan  moral,  apabila  salah  satu  pihak wanprestasi, maka dia dianggap tidak bermoral dan reputasinya di kalangan bisnis menurun.
2. agreement is agreement .
Artinya, sekali suatu perjanjian telah dicapai, apapun bentuknya (panjang atau pendek,  lisan atau tertulis, secara detail atau pada intinya saja), tetap merupakan suatu perjanjian dan oleh karena itu mengikat layaknya perjanjian, sehingga berlaku ketentuan hukum perjanjian. Akibat hukum jika salah satu negara melanggar MoU, negara yang dirugikan dapat merujuk kepada choice of law.

## 2. Akibat Hukum MoU Impor Beras Menurut Hukum Perdagangan Internasional
MoU antara Indonesia dengan Thailand termasuk perjanjian internasional. Pasal 2 ayat (1)a Vienna Convention on the Law of Treaties 1969 (Konvensi Wina 1969) mengatur bahwa, “ treaty means an international agreement concluded between states in written form and governed by international law, wheter embodied in a single instrument or in two or more related instrument and whatever its particular designation.” Dalam Pasal 1 huruf a UU 24/2000 mencantumkan bahwa, “Perjanjian internasional yang dimaksud dalam undang-undang ini adalah setiap perjanjian di bidang hukum publik, diatur oleh hukum internasional, dan dibuat oleh pemerintah dengan negara, organisasi internasional atau subjek hukum internasional lain.”
Unsur – unsur dalam perjanjian internasional meliputi:
1. kesepakatan internasional;
perjanjian  internasional  harus  memiliki  karakteristik  internasional  yaitu  mengatur  aspek  hukum  internasional maupun permasalahan lintas negara, serta mencangkup semua dan segala jenis perjanjian internasional (bilateral, multilateral, regional ataupun universal).
2. dibuat oleh negara-negara (2 negara atau lebih);
perjanjian  internasional  harus  dibuat  oleh  antara  subjek  hukum  internasional  meliputi:  negara,  organisasi internasional, Palang Merah Internasional; Vatikan/Tahta suci; Pemberontak ( Belligerent).
3. bentuknya tertulis; ruang lingkup perjanjian internasional terbatas pada perjanjian yang tertulis. Hal ini dimaksudkan agar tidak ada akibat hukum yang tidak diinginkan oleh kedua negara terkait yang disebabkan oleh oral agreement seperti yang tercantum di pasal 3 Konvensi Wina 1969.
4. diatur oleh hukum internasional;
International  Law  Committee (Komisi  Hukum  Internasional)  menyatakan  suatu  dokumen  dapat  disebut  sebagai governed by international law (diatur oleh hukum internasional) bila sudah memenuhi elemen. 17 Elemen-elemen dari perjanjian internasional yang dimaksud adalah: 18
14 Ray Wijaya, Merancang Suatu Kontrak (Contract Drafting): Teori dan Praktik. Kasaint Blanc, Jakarta. 2003. hal.102.
15 Hikmahanto Juwana, Bunga Rampai Hukum Ekonomi dan Hukum Internasional. Lentera Hati, Jakarta. 2002. hal.123.
16 Munir Fuady, Op. cit. hal. 93-94.
17 Agusman, D. D. Hukum Perjanjian Internasional Kajian Teori dan Praktek Indonesia. Refika Aditama, Bandung, 2010.
18 Michael C. Mahulette, dkk. Status Production Sharing Contract Ditinjau dari Konvensi Wina 1969 dan Undang-Undang Dasar 1945. Diponegoro Law Journal. Vol. 5, No. 3. 2016.

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019

## Website : http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia
a) “dibuat oleh negara, organisasi internasional, dan subjek hukum internasional lain;
b) diatur oleh hukum internasional ( governed by international law);
c) menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik”.
5. dalam satu atau lebih instrumen;
6. untuk kepentingan tertentu. Dalam pembuatan perjanjian internasional harus ada sebab tertentu dan dapat ditentukan.
Secara  umum  perjanjian  internasional  disamakan  dengan: treaty; convention ;  pernyataan/ declaration ; agreement ; memorandum  of  understanding ; charter ;  surat  resmi  yang  berisi  hasil  perundingan/ protocol ;  keputusan  final/tindakan akhir/ final  act ;  pertukaran  nota /exchange  of  notes ;  risalah  kesepakatan/notulen  yang  disetujui/ agreed  minutes ;  profil ringkasan/catatan pendek/ summary records ; berita acara/ process verbal ; modus vivendi; dan surat yang mengungkapkan suatu keinginan/ letter  of  intent. Secara  umum,  nama  dan  format  perjanjian  menunjukkan  bahwa  materi  yang  ditetapkan  oleh perjanjian  memiliki  tingkat  kerjasama  yang  berbeda.  Namun  dari  segi  hukum,  perbedaan  ini  tidak  mengurangi  hak  dan kewajiban  para  kedua  negara  yang  terdapat  dalam  perjanjian  internasional.  Penggunaan  sebutan  perjanjian  internasional  dan bentuk  khusus  pada  dasarnya  menunjukkan  keinginan,  maksud  serta  dampak  politiknya  terhadap  kedua  belah  negara  yang bersangkutan. 19 Jika  diperhatikan,  maka  MoU  yang  ditandatangani  oleh  antar  negara  termasuk  dalam  kategori  perjanjian internasional  dan  pelaksanaannya  tunduk  terhadap  aturan  atau  kaidah  -  kaidah  internasional.  Dalam  penelitian  ini  MoU  yang dilakukan oleh Indonesia dan Thailand mengacu prinsip-prinsip dan ketentuan hukum internasional yang telah disepakati secara global melalui GATT( General Agreement on Tariffs and Trade )/WTO.
Dalam  prakteknya  hukum  perdagangan  internasional  menyertakan  beberapa  prinsip  penting  untuk  menunjang  kegiatan transaksi  berkelanjutan  antar  negara.  Pertama-tama,  prinsip free  consent 20 ,  setiap  sistem  hukum  mengakui  kebebasan  antar negara  untuk  membuat  perjanjian  dagang  internasional  yang  meliputi  jenis-jenis  perjanjian  yang  disepakati,  memilih  forum penyelesaian sengketa dagang, dan memilih hukum yang diterapkan pada perjanjian. Kedua,  prinsip pacta sunt servanda yang mengandung  bahwa  antar  negara  harus  melakukan  sebaik-baiknya  perjanjian  yang  telah  mereka  sepakati  bersama  (dengan itikad  baik).  Ketiga,  penggunaan  prosedur  arbitrase  dalam  penyelesaian  sengketa.  Keempat,  navigasi  /  kebebasan  komunikasi antar negara untuk keperluan dagang. 21
Free consent dalam perjanjian MoU antara kedua negara tentu tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan yang ada, kepentingan para petani, dan persyaratan yang disepakati, mengingat perspektif pemerintah dalam perjanjian ini mengarah ke  perluasan  pasar  investasi  dan  bukan  semata  untuk  ketersediaan  beras  cadangan.  Perwujudan  prinsip free  consent dalam perjanjian internasional memuat 4 hal, yaitu:
1. membuat / tidak membuat perjanjian;
2. mengadakan perjanjian dengan siapapun;
3. menentukan bentuk perjanjian;
4. menentukan isi, persyaratan dan pelaksanaan.
Selain  prinsip free  consent para  pihak  juga  melaksanakan  prinsip good  faith yang  dilaksanakan  mulai  dari  proses  pembuatan sampai dengan pelaksanaan perjanjian internasional. Apabila prinsip free consent dan good faith dilaksanakan oleh para pihak secara  mengikat  dan  mengendalikan,  maka  dapat  disimpulkan  para  pihak  telah  melaksanakan  kesepakatan  yang  dituangkan kedalam  naskah  perjanjian  ( draft perjanjian).  Penuangan  kesepakatan  para  pihak  dalam  naskah  perjanjian  merupakan perwujudan pacta  sunt  servanda sebagaimana  yang  tercantum  dalam preambule Konvensi  Wina  1969. 22 Hal  ini  selaras mengenai  kepatuhan  terhadap  perjanjian  internasional  tercantum  pada  Pasal  26  Konvensi  Wina  1969,  yaitu  “ every  treaty  in force is binding upon the parties to it and must be performed by them in good faith.” Selain itu negara juga tidak boleh mangkir dari kewajibannya dengan alasan bertentangan dengan hukum nasional, namun ada pengecualian pada Pasal 46 Konvensi Wina 1969. Hal ini termaktub di Pasal 27 Konvensi Wina 1969 bahwa, “ A party may not invoke the provisions of its internal law as justification for its failure to perform a treaty. This rule is whithout prejudice to article 46”
Perjanjian  transaksi  beras  medium  Thailand  tersebut  tunduk  terhadap  aturan  hukum  dan  isi  ketentuannya  bergantung terhadap  jenis  transaksi  dengan  kesepakatan  jumlah  1  Ton  pertahun  sesuai  dengan  perjanjian,  mempertimbangkan  situasi  dan kondisi  kebutuhan  di  Indonesia.  Pemerintah  Indonesia  telah  menetapkan  poin  “akan  menghubungi  ketika  membutuhkan”. Sesuai dalam Pasal 14 UU Pangan menyatakan, “sumber penyediaan pangan berasal dari produksi dalam negeri dan cadangan pangan nasional dalam hal sumber penyediaan pangan”. Menurut ketentuan Pasal 36 UU Pangan menyatakan:
(1) “Impor  pangan  hanya  dapat  dilakukan  apabila  produksi  pangan  dalam  negeri  tidak  mencukupi  dan/atau  tidak  dapat diproduksi di dalam negeri.
(2) Impor pangan pokok hanya dilakukan apabila produksi pangan dalam negeri dan cadangan nasional tidak mencukupi.
19 Penjelasan UU 24/2000
20 Free consent merupakan asas / prinsip fundamental dalam pembuatan perjanjian internasional. Asas free consent adalah setiap pihak mempunyai kebebasan untuk melakukan kesepakatan dengan pihak manapun.
21 Huala  Adolf, Hukum  Perdagangan  Internasional:  Prinsip-Prinsip  dan  Konsepsi  Dasar. PT.  RajaGrafindo  Persada, Jakarta,2005, hal.52
22 Huala Adolf, Hukum Ekonomi Internasional: Suatu Pengantar , Rajawali Pers, Jakarta, 2003, hal. 32.

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019

## Website : http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia
(3) Kecukupan  produksi  pangan  pokok  dalam  negeri  dan  cadangan  pangan  pemerintah  ditetapkan  oleh  Menteri  atau Lembaga pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan.”
Tahap  perjanjian  MoU  ini  terlihat  hukum  yang  mengaturnya  adalah  hukum  nasional  Indonesia.  MoU  antara  kedua  negara memiliki kaidah hukum perdagangan internasional sebagai berikut:
1) “liberasi perdagangan;
2) integrasi ekonomi;
3) harmonisasi hukum;
4) unifikasi hukum;
5) model hukum dan legal guide”.
Keterikatan  negara  dalam  perjanjian  internasional  dapat  dilakukan  dengan  cara  tandatangan,  tukar  menukar  dokumen, ratifikasi,  aksesi  maupun  cara  lainnya  yang  dikehendaki  oleh  negara.  Hal  ini  sesuai  dengan  Pasal  1  Konvensi  Wina  1969 mencantumkan bahwa, “ The consent of a State to be bound by a treaty may be expressed by signature, exchange of instruments constituting a treaty, ratification, acceptance, approval or accession, or by any other means if so agreed.”
“ratification is only required when the treaty so specifies or so implies.” Ratifikasi bukanlah merupakan suatu kewajiban. Apabila ratifikasi tidak diminta, maka penandatanganan persetujuan dari para pihak diikat oleh perjanjian internasional. Hal ini sejalan dengan Pasal 12 Konvensi Wina 1969 yang mengatur:
1. “ The consent of State to be bound by a treaty is expressed by the signature of its representative when:
a. the treaty provides that signature shall have that effect;
b. it is otherwise established that the negotiating States were agreed that signature should have that effect; or
c. the  intention  of  the  State  to  give  that  effect  to  the  signature  appears  from  the  full  powers  of  its representative or was expressed during the negotiation.
2. For the purposes of paragraph 1:
a. the  initialing  of  a  text  constitutes  a  signature  of  the  treaty  when  it  is  established  that  the  negotiating States so agreed;
b. the signature ad referendum of a treaty by a representative, if confirmed by his State, constitutes a full signature of the treaty.”
Keberlakukan perjanjian internasional terdapat dalam Pasal 24 Konvensi Wina 1969 mencantumkan bahwa:
1. “a treaty enters into force in such manner and upon such date as it many provide or as the negotiating States may agree;
2. failing any such provision or agreement, a treaty enters into force as soon as consent to be bound by the treaty has been established for all the negotiating States;
3. when the consent of a State to be bound by a treaty is established on a date after the treaty has come into force, the treaty enters into force of that State on that date, unless the treaty otherwise provides;
4. the provisions of a treaty regulating the authentication of its text, the establishment of the consent of States to be bound by the treaty, the manner or date of its entry into force, reservations, the functions of the depositary and other matters arising necessarily before the entry into force of the treaty apply from the time of the adoption of its text.”
Perjanjian internasional dapat dilaksanakan tergantung dari ketentuan perjanjian internasional itu sendiri atau konten yang telah disepakati oleh antar negara. Secara umum, pelaksanaan perjanjian internasional dapat ditemukan di bagian klausula final yang biasanya terletak pada klausa terakhir atau setelah klausa substansial dari suatu perjanjian internasional.

## IV. KESIMPULAN
Penandatanganan  MoU  impor  beras  kedua  negara  telah  dianggap  sah  sesuai  dengan  ketentuan  Konvensi  Wina  1969. Akibat  dari  penandatanganan  MoU  oleh  kedua  negara  ialah  kedudukan  MoU  bagi  kedua  negara  dipersamakan  dengan seperangkat  undang-undang  dengan  kekuatan  mengikat  dan  memaksa.  Hal  ini  dikarenakan  MoU  tersebut  termasuk  dalam kategori  perjanjian  internasional  dan  pelaksanaannya  tunduk  pada  aturan  atau  kaidah  -  kaidah  internasional  yang  telah disepakati  secara  global  melalui  GATT/WTO.  Dalam  penelitian  ini  MoU  bersifat  internasional  dan  berfungsi  sebagai treaty contract (mengikat negara Indonesia dengan Thailand) .

## V. DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
Adolf, Huala. (2003). Hukum Ekonomi Internasional: Suatu Pengantar, cet. 3, Jakarta: Rajawali Pers. ___________. (2005). Hukum Perdagangan Internasional: Prinsip-Prinsip dan Konsepsi Dasar. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. Burhanuddin, (2018). Pedoman Penyusunan Memorandum of Understanding (MoU). Jakarta: Media Pressindo. D., Agusman D. (2010) Hukum Perjanjian Internasional (Kajian Teori dan Praktek Indonesia., Bandung: Refika Aditama. Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim, (2018). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Cetakan ke-2, Depok: Prenada Media Group.

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
Website : http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia
Fuadi, Munir. (2002). Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek. Bandung: Buku Keempat. PT. Citra Aditya Bakti.
H. Salim HS, H. Abdullah, Wiwiek Wahyuningsih, (2014). Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MoU). Jakarta: Sinar Grafika. Hartono, Sri Redjeki. (2007). Hukum Ekonomi Indonesia, Malang: Bayumedia Publishing.
I. Nyoman Sudana, (1998). Teaching Materials Penyusunan Kontrak Dagang, Jakarta. Juwana, Hikmahanto. (2002). Bunga Rampai Hukum Ekonomi dan Hukum Internasional. Jakarta: Lentera Hati. Wijaya, Ray. (2003). Merancang Suatu Kontrak (Contract Drafting): Teori dan Praktik. Jakarta: Kasaint Blanc.

## B. Jurnal
Michael C. Mahulette, dkk. Status Production Sharing Contract Ditinjau dari Konvensi Wina 1969 dan Undang-Undang Dasar 1945. Diponegoro Law Journal. Vol. 5, No. 3. 2016.

## C. Peraturan Perundang-undangan
Konvensi Wina 1969 Tentang the law of treaties.
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.