JURNAL INFORMASI, PERPAJAKAN, AKUNTANSI DAN KEUANGAN PUBLIK Vol. 3, No. 2, Juli 2008 Hal. 83 - 100

## MEKANISME CORPORATE GOVERNANCE DALAM PERUSAHAAN YANG MENGALAMI PERMASALAHAN KEUANGAN
Christina Dwi Astuti  & Fajar Eka Yuniarto Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti Jakarta

## ABSTRACT
The objective of this research is analyzing the influence of Corporate Governance mechanism to the probability of financial distressed firms and the difference influence of Corporate Governance'  structure between financially and non financially distressed firms in  manufacturing  companies  listed  at  Indonesia  Stock  Exchange  in  2004  -  2006.  This research data  obtained 148 companies, in which is  consisted of 55 financially distressed firms and 93 non financially distressed firms using   judgment purposive sampling method. By a = 5%,  this research using  Logistic Test and Mann-Whitney Test and One sample T - test  to analyze the hypothesis.
The  result  shows  that  the  board  of  commisioner,  board  of  directors,  audit committee, independent commissaries, turnover of  directors, institutional ownership, and total asset doesn't have influence to probability of financially distressed firms. Meanwhile to see the difference     Corporate Governance     structure between financially distressed firm and non financially distressed firm shows that only the size of board directors has significant difference between two groups..
Keywords  :  audit  commitee,  independent  commissionery,  institutional  ownership, financially distressed firms.

## 1.  Pendahuluan
Good Corporate Governance (GCG) mulai mengemuka beberapa tahun terakhir diawali  dengan  terjadinya  krisis  ekonomi  pada  pertengahan  tahun  1997  yang  melanda sebagian besar wilayah dunia tidak terkecuali Indonesia. Menurut Harahap (2003), krisis ekonomi  disebabkan  kurangnya  pengawasan  kelembagaan,  praktek  perbankan  yang bersifat tradisional, keputusan investasi yang kurang tepat dan lemahnya penerapan prinsip GCG oleh manajemen dalam praktek bisnis.
Namun  demikian,  krisis  ekonomi  yang  terjadi  telah  meningkatnya  kepedulian masyarakat terhadap pentingnya penerapan GCG yang sekaligus telah menjadi isu sentral dalam  rangka  mendukung  pemulihan  ekonomi  dan  pertumbuhan  perekonomian  yang stabil di masa yang akan datang. Sentralisasi isu corporate governance dilatarbelakangi beberapa permasalahan diantaranya atuntutan akan adanya  transparansi dan independensi. Tuntutan  akan  tranparansi  dan  independensi  ini  terlihat  dari  adanya  tuntutan  agar perusahaan  memiliki  lebih  banyak  komisaris  independen  yang  mengawasi  tindakan- tindakan  para  eksekutif.  Kemampuan  dewan  komisaris  untuk  mengawasi  fungsi  yang positif dari porsi dan independensi dari dewan komisaris eksternal.
GCG  kini  menjadi  isu  penting  bagi  setiap  perusahaan  dalam  menjalankan usahanya. Efek dari penerapan GCG adalah nilai perusahaan naik dan mudah memperoleh pendanaan dari dalam dan luar negeri. Namun menurut hasil survey yang dilakukan oleh Asian Development Bank (ADB) ternyata implementasi GCG di Indonesia masih sangat rendah,  hal  ini  ditunjukkan  dari  masih  sedikitnya  perusahaan  publik  yang  memenuhi standar GCG.
Menurut  Utami    (2005)  terdapat  beberapa  faktor  yang  menyebabkan implementasi GCG masih sangat rendah adalah (1) praktek etika bisnis yang rendah, (2) lemahnya  perlindungan  terhadap  investor,  (3)  rendahnya  independensi  komisaris,  (4) lemahya  penegakan  hukum  dan,  (5)  rendahnya  transparansi.  Sementara  Keasey et  al., dalam  Sunarto  (2003)  menyatakan  bahwa corporate  governance merupakan  struktur, proses, budaya, dan sistem untuk menciptakan kondisi operasional yang sukses bagi suatu organisasi.
Corporate governance menjadi sesuatu yang lebih penting dalam kondisi krisis keuangan karena dua alasan. Pertama, ekspropriasi terhadap pemegang saham minoritas menjadi  lebih  parah  pada  periode  krisis.  Alasan  kedua,  krisis  dapat  mendorong  para investor  untuk  lebih  memperhatikan  pentingnya  keberadaan corporate  governance. Beberapa  penelitian  telah  menunjukkan  bahwa  penerapan corporate  governance bervariasi antar satu negara dengan negara yang lain. Corporate Governance merupakan faktor yang signifikan pada masa krisis karena tidak hanya mampu menjelaskan perbedaan kinerja  antar  negara  selama  periode  krisis,  akan  tetapi  juga  perbedaan  kinerja  antar perusahaan dalam suatu negara.
Daily  dan  Dalton  dalam  Wardhani  (2006)  meneliti  mengenai  adanya kemungkinan  hubungan  dari  dua  aspek  struktur governance, komposisi  direksi  dan struktur  kepemimpinan  dari  direksi,  sebagai  faktor  penjelas  dari  kebangkrutan  suatu perusahaan.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  terdapat  hubungan  yang  signifikan antara komposisi direksi dan struktur kepemimpinan direksi tersebut dengan kemungkinan perusahaan mengalami kebangkrutan. Selain itu, Chaganti, Mahajan, dan Sharma dalam Lastanti  (2004)  juga  meneliti  hubungan  antara  struktur corporate  governance (dalam penelitian ini adalah komposisi direksi) dengan kebangkrutan. Mereka mengatakan bahwa tidak ada bukti yang mendukung hubungan antara komposisi direksi dengan kebangkrutan. Sedangkan  Hambrick  dan  D'Aveni  dalam  Wardhani  (2006)  membuktikan  bahwa  CEO yang  dominan  memiliki  hubungan  yang  lebih  besar  dengan  kebangkrutan  perusahaan dibandingkan dengan CEO yang lemah. Wardhani (2006) dalam penelitiannya menyatakan variabel independen (ukuran dewan direksi dan dewan komisaris, turnover direksi, dan struktur  kepemilikan)  memiliki  pengaruh  signifikan  terhadap  kemungkinan  perusahaan berada pada kondisi tekanan keuangan sedangkan komisaris independen tidak mempunyai pengaruh secara signifikan.
Penelitian  ini  merupakan  replikasi  dari  penelitian  yang  dilakukan  Wardhani (2006) dengan perbedaan pada tahun penelitian dan penambahan   variabel komite audit sebagai  indikator  sturuktur Corporate  Governance .  Selain  itu,  penelitian  ini membandingkan  apakah  terdapat  perbedaan  organ-organ  Corporate  Governance  yang diterapkan pada perusahaan yang mengalami permasalahan keuangan dengan perusahaan yang tidak mengalami permasalahan keuangan. Sehingga permasalahan pada penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:
1. Apakah  ukuran  dewan  direksi  berpengaruh  terhadap  perusahaan  yang  mengalami permasalahan keuangan?
2. Apakah ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap perusahaan yang mengalami permasalahan keuangan?
3. Apakah  ukuran  komite  audit  berpengaruh  terhadap  perusahaan  yang  mengalami permasalahan keuangan?
4. Apakah  jumlah  komisaris  independen  berpengaruh  terhadap  perusahaan  yang mengalami permasalahan keuangan?
5. Apakah  perputaran  ( turnover) dari  direksi  berpengaruh  terhadap  perusahaan  yang mengalami permasalahan keuangan?
6. Apakah  kepemilikan institusional berpengaruh terhadap perusahaan yang mengalami permasalahan keuangan?
7. Apakah terdapat perbedaan struktur Corporate Governance antara perusahaan yang mengalami  permasalahan  keuangan  dan  perusahaan  yang  tidak  mengalami permasalahan keuangan?

## 2. Kerangka Teoritis dan Hipotesis
2.1. Corporate Governance
Perubahan  lingkungan  yang  sangat  cepat  dan turbulent terutama  dalam lingkungan  dunia  usaha  semakin  menuntut  pentingnya  penerapan good  corporate governance dalam  suatu  perusahaan.  Dalam  pengertian  sempit, corporate  governance adalah  sistem  pertanggungjawaban  resmi  direksi  kepada  pemegang  saham.  Sedangkan dalam  pengertian  luas,  meliputi  semua  jaringan  hubungan  formal-informal  sektor korporasi  dan  konsekuensinya  bagi  masyarakat  umum.  Menurut Forum  for  Corporate Governance  in  Indonesia (FCGI)  definisi corporate  governance adalah  seperangkat peraturan  yang  mengatur  hubungan  antara  pemegang  saham,  pengurus  (pengelola) perusahaan,  pihak  kreditur,  pemerintah,  karyawan,  serta  para  pemegang  kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengendalikan perusahaan.
Indrayani dan Nurkholis (2001) memberikan tiga model yang dikenal dalam good corporate gavernance , diantaranya adalah :
1. Principal agent model ( agency theory) , yaitu korporasi dikelola untuk memberikan win-win solution bagi pemegang saham sebagai pemilik di suatu pihak dan manajer sebagai agen di lain pihak. Dalam model ini, diasumsikan bahwa kondisi corporate governance suatu  perusahaan  yang  akan  direfleksikan  secara  baik  dalam  bentuk sentimen pasar (yaitu : pasar modal, pasar produk, pasar input)
2. The  myopic  market  model ,  masih  memfokuskan  perhatian  pada  kepentingan- kepentingan  pemegang  saham  dan  manajer,  yaitu  sentimen  pasar  lebih  banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar corporate governance . 3. Stakeholder  model, yang  memperhatikan  kepentingan  pihak-pihak  yang  terkait dengan  korporasi  secara  luas,  artinya  dalam  mencapai  tingkat  pengembalian  yang menguntungkan  bagi  pemegang  saham,  manajer  harus  memperhatikan  adanya batasan-batasan  yang  timbul  dalam  lingkungan  dimana  mereka  beroperasi, diantaranya  :  masalah  etika  dan  moral,  hukum,  kebijakan  pemerintah,  lingkungan hidup, sosial, budaya, politik, dan ekonomi.
Dalam  rangka  melaksanakan  praktik good  corporate  governance yang  baik terdapat  empat  prinsip  dasar,  yaitu  tranparansi  ( tranparancy ),  akuntabilitas ( accountability ), keadilan ( fairness ), dan responsibilitas ( responsibility ). Keempat prinsip dasar ini harus selalu menjadi acuan dalam penyelenggaraan korporasi. Organization for Economic  Co-operation  and  Development (OECD)  menyatakan  bahwa  dalam  prinsip corporate governance terdapat empat unsur penting yaitu :
Christina Dwi Astuti  & Fajar Eka Yuniarto
a. Fairness (keadilan); menjamin perlindungan hak-hak para pemegang saham termasuk hak-hak pemegang saham minoritas dan para pemegang saham asing, serta menjamin terlaksananya komitmen dengan para investor.
b. Transparency (transparansi);  mewajibkan  adanya  suatu  sistem  informasi  yang terbuka,  tepat  waktu,  jelas  dan  dapat  diperbandingkan  yang  menyangkut  keadaan keuangan, pengeloalaan perusahaan, dan kepemilikan perusahaan.
c. Accountability (akuntabilitas);  menjelaskan  peran  dan  tanggung  jawab,  serta mendukung  usaha  untuk  menjamin  penyeimbangan  kepentingan  manajemen  dan pemegang saham sebagaimana diawasi oleh dewan komisaris.
d. Responsibility (pertanggungjawaban);  memastikan  dipatuhinya  peraturan  serta ketentuan yang berlaku sebagai cerminan dipatuhinya nilai-nilai sosial.

## 2.2. Ukuran Dewan Direksi dan Dewan Komisaris
a. Dewan Direksi
Dewan  direksi  dalam  suatu  perusahaan  akan  menentukan  kebijakan  yang  akan diambil atau strategi perusahaan tersebut secara jangka pendek maupun jangka panjang. Beberapa hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh ukuran dan komposisi dewan direksi dalam kegiatan perusahaan. Ukuran dan komposisi direksi dapat mempengaruhi efektif tidaknya aktivitas monitoring. Peningkatan ukuran dan diversitas dewan direksi akan  memberikan  manfaat  bagi  perusahaan  karena  tercipta network dengan  pihak  luar perusahaan  dan  menjamin  ketersediaan  sumberdaya  Jumlah  dewan  direksi  yang  besar kurang efektif dalam memonitoring manajemen, sebaliknya jumlah dewan direksi yang relative kecil dapat meningkatkan kinerja perusahaan (Faisal, 2004).
Ukuran dewan direksi berpengaruh positif dengan kemungkinan suatu perusahaan akan mengalami tekanan keuangan Penambahan direksi akan menurunkan kemungkinan perusahaan  tersebut  mengalami  kesulitan  keuangan,  sedangkan  keluarnya  direksi  dari jajaran  direksi  maka  perusahaan  akan  kehilangan  keahlian  direksi  sehingga  kinerjanya justru  akan  menurun  dan  kemungkinan  perusahaan  mengalami  tekanan  keuangan  akan meningkat (Wardhani, 2006).
Ha1  :  Ukuran  dewan  direksi  berpengaruh  terhadap  perusahaan  yang  mengalami permasalahan keuangan
b.  Dewan Komisaris
Peran  dewan  komisaris  dalam  suatu  perusahaan  lebih  ditekankan  pada  fungsi monitoring  dari  implementasi  kebijakan  direksi.  Peran  komisaris  ini  diharapkan  akan meminimalkan permasalahan agensi yang timbul antara dewan direksi dengan pemegang saham.  Oleh  karena  itu  dewan  komisaris  seharusnya  dapat  mengawasi  kinerja  dewan direksi  sehingga  kinerja  yang  dihasilkan  sesuai  dengan  kepentingan  pemegang  saham. Fungsi dewan komisaris menurut UU No. 1 tahun 1995 pasal 95-101 tentang Perseroan Terbatas adalah bertugas mengawasi kebijakan Direksi dalam menjalankan perseroan serta memberikan  nasehat  kepada  Direksi.  Dari  ketentuan  tersebut  dapat  dikatakan  bahwa Komisaris memiliki fungsi yang berat yaitu mengawasi jalannya perseroan sehingga dapat mencapai tujuannya dengan sebaik-baiknya.
Dewan  komisaris  merupakan  faktor  sentral  dalam good  corporate  governance karena hukum perseroan menempatkan tanggung jawab legal atas urutan suatu perusahaan kepada dewan komisaris. Board of Directors (dewan komisaris) secara legal bertanggung jawab  untuk  menetapkan  sasaran  korporat,  mengembangkan  kebijakan  yang  luas,  dan
JIPAK, Juli 2008 87
memilih personil tingkat atas untuk melaksanakan sasaran dan kebijakan, serta menelaah kinerja manajemen untuk meyakinkan bahwa perusahaan dijalankan secara baik.
Dikalangan  masyarakat  fungsi  pengawasan  dari  kedua  organ  (Komisaris  dan Direksi) ini belum dapat diuraikan dengan sangat jelas terutama siapa yang bertanggung jawab jika terjadi permasalahan krusial. Di Indonesia Dewan Komisaris merupakan organ terpisah dari Dewan Direksi disebut juga two tier board . Di Indonesia Dewan Komisaris bersifat  pasif  dan  tidak  menjalankan  fungsinya  sebagaimana  diharapkan.  Umumnya keanggotaan dalam Dewan Komisaris dikarenakan kepemilikan saham, anggota keluarga, kedudukannya sebagai pejabat pemerintah, atau dapat membantu operasional/ marketing perusahaan. Penelitian yang dilakukan Wardhani (2006) menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki ukuran dewan yang besar tidak bisa melakukan koordinasi, komunikasi, dan pengambilan keputusan yang lebih baik di bandingkan dengan perusahaan yang memiliki dewan  yang  kecil  sehingga  nilai  perusahaan  yang  memiliki  dewan  yang  banyak  lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki direksi lebih sedikit Ha2  :  Ukuran  dewan  komisaris  berpengaruh  terhadap  perusahaan  yang  mengalami permasalahan keuangan

## 2.3. Komite Audit
Fungsi utama dari keberadaan komite audit dalam perusahaan adalah membantu dewan  komisaris  dalam  melaksanakan  tanggung  jawab  untuk  me- review informasi keuangan  yang  disediakan  untuk  pemegang  saham  maupun  pihak  lain,  menilai  sistem pengendalian  internal  serta  proses  audit  eksternal.  Pada  umumnya  komite  audit beranggotakan wakil dewan komisaris, khususnya komisaris independen. Parker dalam Harahap  (2001)  menilai  komite  audit  sebagai  sebuah  komite  yang  ditunjuk  oleh perusahaan sebagai penghubung antara dewan direksi dan audit ekstrenal, internal auditor serta anggota independen. Komite audit ini bertanggung jawab kepada dewan komisaris.
Collier dan Gregory dalam Harahap (2001) komite audit memberikan manfaat bagi peningkatan sistem pengawasan dan juga pada GCG. Wolnizer dalam Indriani dan Nurkholis  (2002)  mengungkapkan  bahwa  fungsi  komite  audit  secara  spesifik  dapat diidentifikasikan ke dalam tiga aspek yang saling berkaitan, yaitu berhubungan dengan akuntansi dan pelaporan keuangan, auditor dan pengauditan, serta organisasi perusahaan.
Agar penyelenggaraan Corporate Governance berjalan dengan baik di Indonesia, pemerintah   telah mengeluarkan beberapa peraturan antara lain dari Bapepam No. SE- 03/PM/2000  yang    mensyaratkan  bahwa  setiap  perusahaan  publik  di  Indonesia  wajib membentuk komite audit dengan anggota minimal 3 orang yang diketuai oleh salah satu orang komisaris independen perusahaan dengan dua anggota eksternal yang independen terhadap perusahaan serta menguasai dan memiliki latar belakang akuntansi dan keuangan. Sementara bagi perusahaan BUMN/BUMD, sesuai Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: 117/M-MBU/2002 menyatakan bahwa komisaris/dewan pengawas harus membentuk komite yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu pelaksanakan tugasnya  dalam  memastikan  efektivitas  sistem  pengendalian  intern,  efektivitas pelaksanaan tugas auditor eksternal dan auditor internal.
Hubungan  dan  posisi  internal  auditor  dan  komite  audit  dalam  mekanisme Corporate Governance dapat digambarkan pada gambar 1 sebagai berikut :
Christina Dwi Astuti  & Fajar Eka Yuniarto
Sumber : AICPA's Statement on Auditing Standards No. 65 dalam Sunarto (2003)
Gambar 1. Ideal Positioning of Internal Auditing and Audit Committee
Berdasarkan gambar 1 tersebut nampak bahwa komite audit bertugas membantu Board of Directors (dewan  komisaris)  dalam  rangka  melakukan  pengawasan  terhadap  tanggung jawab ( responsibility ) pihak manajemen perusahaan ( executive, midlle, dan operational ) dalam pengelolaan perusahaan ( corporate governance ) melalui informasi yang diperoleh dari internal auditor.
Ha3  :  Ukuran  komite  audit  berpengaruh  terhadap  perusahaan  yang  mengalami permasalahan keuangan

## 2.4. Komisaris Independen
Ketentuan dalam Bursa Efek Indonesia (d/h Bursa Efek Jakarta) mengharuskan dewan  komisaris  memiliki  komisaris  independen  disamping  komite  audit.  Komisaris Independen harus berjumlah proporsional sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki oleh  bukan  pemegang  saham  pengendali,  dan  minimal  30%  dari  jumlah  anggota komisaris. Untuk menjadi komisaris independen pada perusahaan terdaftar adalah :
1) Tidak  mempunyai  hubungan  afiliasi  dengan  pemegang  saham  pengendali perusahaan.
2) Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan direktur atau komisaris lainnya.
3) Tidak bekerja rangkap sebagai direktur diperusahaan lainnya yang terafiliasi dengan perusahaan.
4) Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.
5) Diusulkan  oleh  pemegang  saham  yang  dipilih  oleh  pemegang  saham  yang  bukan merupakan pemegang saham pengendali dalam RUPS.
89
Peranan  dan  keberadaan  Komisaris  Independen  dan  Dewan  Komisaris  selaku supervisory  board pada    struktur  organisasi  menjadi  sangat  vital  dalam  memilah  dan mengawasi  setiap  kebijakan  yang  akan  diambil  oleh  Direksi  selaku executive  board . Sebagai  komisaris  independen,  mereka  memiliki  fungsi  dan  kedudukan  mewakili kepentingan pemegang saham independen. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai  pengawas  perseroan,  mereka  juga  harus  terlibat,  memeriksa  memutuskan  dan mengambil tindakan yang menyangkut kepatuhan, tanggung jawab hukum direksi atas setiap keputusan, informasi dan perilaku yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan dan usaha perseroan.
Salah satu permasalahan dalam penerapan Corporate Governance adalah CEO yang memiliki kekuatan yang lebih besar dibandingkan dengan dewan komisaris. Padahal fungsi  dari  dewan  komisaris  adalah  untuk  mengawasi  kinerja  dari  dewan  direksi  yang dipimpin  oleh  CEO  tersebut.  Efektivitas  dewan  komisaris  dalam  menyeimbangkan kekuatan  CEO  tersebut  sangat  dipengaruhi  oleh  tingkat  independensi  dari  dewan komisaris (Wardhani , 2006).
Hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Barnhart  &  Rosenstein  dalam  Lanstanti (2004) membuktikan bahwa semakin tinggi perwakilan dari outside director (komisaris independen) maka semakin tinggi independensi dan efektifitas corporate board sehingga dapat  meningkatkan  nilai  perusahaan.  Penelitian  mengenai  dampak  dari  independensi dewan terhadap kinerja perusahaan ternyata masih beragam. Wardhani (2006) menyatakan bahwa tingginya proporsi dewan luar berhubungan positif dengan kinerja perusahaan dan bukan merupakan faktor dari kinerja perusahaan) sebaliknya berhubungan negatif dengan kinerja.
Konteks  independensi  ini  menjadi  semakin  kompleks  dalam  perusahaan  yang sedang mengalami kesulitan keuangan. Daily & Dalton (1994) dalam Wardhani (2006) menyatakan  bahwa  apabila  ada  resistensi  dari  CEO  untuk  menerapkan  strategi  yang agresif untuk mengatasi kinerja perusahaan yang terus menurun, maka adanya direksi dari luar  akan  mendorong  pengambilan  keputusan  untuk  melakukan  perubahan.  Hal  ini disebabkan  oleh  kecenderungan  bahwa  semakin  tinggi  representasi  dewan  dari  dalam perusahaan ( insider board ) maka keterlibatan direksi dalam pengambilan keputusan yang strategis akan semakin rendah (Wardhani, 2006). Ha4 : Jumlah komisaris independen berpengaruh terhadap perusahaan yang mengalami permasalahan keuangan.
2.5. Turn Over Dewan Direksi
Penelitian  Wardhani  (2006)  menyatakan  adanya  hubungan  antara  kinerja perusahaan dengan turnover dari karyawan (khusunya CEO dan direksi). Perusahaan yang berada dalam permasalahan biasanya akan melakukan pemecatan termasuk bagi CEOnya. Perusahaan  yang  beroperasi  dalam  kondisi  kebangkrutan  akan  memiliki  tekanan  yang sangat  tinggi  bagi  manajemennya,  sehingga  menghasilkan  perbedaan  yang  signifikan dalam hal tingkat turnover dari manajemen antara yang melakukan reorganisasi karena kebangkrutan  ( bankruptcy  reorganizations )  dengan  perusahaan  restrukturisasi  bukan karena kebangkrutan ( non-bankruptcy restrukturing ). Yang dimaksud dengan turnover dari direksi adalah penggantian dari direksi baik dilakukan dengan pengurangan jumlah direksi maupun penambahan jumlah direksi, tidak termasuk didalamya pergantian posisi dari direksi. Oleh karena itu dalam penelitian ini turnover diklasifikasikan menjadi dua yaitu direksi yang keluar dan direksi yang masuk. Ha5  :  Turnover  dewan  direksi  berpengaruh  terhadap  perusahaan  yang  mengalami permasalahan keuangan
Christina Dwi Astuti  & Fajar Eka Yuniarto

## 2.6. Kepemilikan  Saham Institusional
Kepemilikan saham institusional adalah saham perusahaan yang dipegang oleh institusi lain. Kemungkinan suatu perusahaan berada pada posisi tekanan keuangan juga banyak dipengaruhi oleh struktur kepemilikan perusahaan tersebut. Struktur kepemilikan tersebut  menjelaskan  komitmen  dari  pemiliknya  untuk  menyelamatkan  perusahaan. Dengan adanya institusional ownership , monitoring atas perusahaan akan meningkat. Hal ini diakibatkan karena institusi lain yang menanamkan modalnya pada suatu perusahaan akan  memonitor  lebih  ketat,  yang  didukung  oleh information  channel yang  lebih  baik dibandingkan kepemilikan saham oleh individu.
Perusahaan  dengan  kepemilikan  institusional  yang  besar  (lebih  dari  5%) mengindikasikan  kemampuannya  untuk  memonitor  manajemen.  Semakin  besar kepemilikan institusional maka semakin efisien pemanfaatan aktiva perusahaan. Dengan demikian  proporsi  kepemilikan  institusional  bertindak  sebagai  pencegah  terhadap pemborosan yang dilakukan manajemen.
Penelitian yang dilakukan oleh Chaganti & Damanpour dalam Lastanti (2004) yang meneliti mengenai kepemilikan institusional, struktur modal dan kinerja perusahaan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa besarnya kepemilikan saham oleh institusi dapat mempengaruhi secara positif dan siginifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Ha6:    Kepemilikan  Institusional  berpengaruh  terhadap  perusahaan  yang  mengalami permasalahan keuangan

## 2.7 Financial Distressed Firm dan Non Financial Distressed Firm
Salah satu faktor terjadinya krisis ekonomi dapat disebabkan karena lemahnya penerapan prinsip corporate governance oleh manajemen dalam praktek bisnisnya. Daily dan Dalton dalam Wardhani (2006) menyatakan adanya kemungkinan hubungan dari dua aspek  struktur governance, yaitu  komposisi  direksi  dan  struktur  kepemimpinan  dari direksi, sebagai faktor penjelas dari kebangkrutan ( financial distressed ) suatu perusahaan. Hasil  penelitiannya  menunjukkan  bahwa  terdapat  hubungan  yang  signifikan  antara komposisi  direksi  dan  struktur  kepemimpinan  direksi  tersebut  dengan  kemungkinan perusahaan mengalami kebangkrutan. Sedangkan Chaganti, Mahajan, dan Sharma dalam Lastanti (2004) yang meneliti hubungan antara struktur corporate governance (komposisi direksi)  dengan  kebangkrutan  menyatakan  bahwa  tidak  ada  bukti  yang  mendukung hubungan antara komposisi direksi dengan kebangkrutan. Hambrick dan D'Aveni dalam Wardhani (2006) membuktikan bahwa CEO yang dominan memiliki hubungan yang lebih besar dengan kebangkrutan perusahaan dibandingkan dengan CEO yang lemah. Ha7  :  Terdapat  perbedaan  struktur  Corporate  Governance  antara  perusahaan  yang mengalami permasalahan keuangan dengan perusahaan yang tidak mengalami permasalahan keuangan

## 2.8. Ukuran Perusahaan dan Tahun sebagai Variabel Kontrol
Selain struktur corporate governance diatas, penelitian ini akan menggunakan nilai Total  Asset yang  ditransformasikan  melalui  proses  logaritma  dan  variabel  tahun terjadinya tekanan ( distresses ) keuangan sabagai variabel pengendali dalam melakukan pengujian terhadap pengaruh mekanisme corporate governance terhadap kemungkinan perusahaan  mengalami  kesulitan  keuangan.  Pengaruh  ukuran  perusahaan  terhadap Corporate Governance masih bersifat ambigu.
Pendapat  pertama  menyatakan  bahwa  perusahaan  berukuran  besar  lebih memungkinkan  memiliki  masalah  keagenan  yang  lebih  banyak  pula,  sehingga membutuhkan mekanisme Corporate Governance yang lebih ketat. Alternatif penjelasan lainnya adalah bahwa perusahaan kecil mungkin lebih memiliki kesempatan tumbuh yang
lebih  baik,  sehingga  akan  membutuhkan  dana  eksternal  yang  lebih  besar.  Besarnya kebutuhan akan dana eksternal akan meningkatkan kebutuhan akan mekanisme Corporate Governance yang baik. Durnev dan Kim dalam Darmawati (2006) menjelaskan hubungan perusahaan dan Corporate Governance dari sudut pandang yang berbeda, mereka juga berargumen  bahwa  perusahaan  besar  cenderung  menarik  perhatian  dan  sorotan  dari publik,  sehingga  akan  mendorong  perusahaan  tersebut  untuk  menerapkan  struktur Corporate Governance yang baik.
Skema kerangka pemikiran pada penelitian ini dapat dilihat pada gambar 2 berikut ini.

## Gambar 2. Skema Kerangka Pemikiran

## 3. Metodologi  Penelitian
Berdasarkan  jenis  risetnya,  penelitian  ini  digolongkan  ke  dalam  penelitian deskriptif  kausalitas.  Dilihat  dari  dimensi  waktu  riset,  penelitian  ini  dikelompokkan menjadi panel data / pooling data.  Penelitian ini menggunakan definisi financial distressed yang  digunakan  oleh  Classens  et  al.  dalam  Wardhani  (2006)  yang    mendefinisikan perusahaan  yang  berada  dalam  kesulitan  keuangan  sebagai  perusahaan  yang  memiliki interest coverage ratio (rasio antara biaya bunga terhadap laba opersional) kurang dari satu.  Data  dianalisis  dengan  menggunakan Logistic  Test ,  untuk  melihat  pengaruh mekanisme corporate governance terhadap permasalahan keuangan suatu perusahaan, dan Mann - Whitney Test dan atau One sample T - test untuk melihat apakah ada perbedaan struktur corporate governance pada perusahaan yang mengalami permasalahan keuangan dan perusahaan yang tidak mengalami permasalahan keuangan; dengan terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik (multikolinearitas, autokorelasi dan heteroskedastisitas) dan uji goodness of fit model. Obyek pada penelitian ini adalah  perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan periode laporan keuangan dari tahun 2004 sampai tahun 2006. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode judgment purposive sampling, dengan kriteria sebagai berikut :
Christina Dwi Astuti  & Fajar Eka Yuniarto
1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2004 - 2006
2. Perusahaan  memiliki  data  laporan  keuangan  yang  lengkap  yang  diperlukan  dalam penelitian ini
3. Perusahaan  publik  yang  memiliki  rasio interest  coverage kurang  dari  satu  dan perusahaan pasangannya yang rasio interest coverage tidak kurang dari satu, dengan tingkat asset dan dalam industri yang sama.
Variabel  dalam  penelitian  dibagi  menjadi  2  yaitu  variabel  dependen  dan independen.  Variabel  independen    terdiri  dari  Ukuran  dewan  direksi,  ukuran  dewan komisaris, komite audit, komisaris independen, direksi masuk, direksi keluar, kepemilikan institusional, total assets, dan years . Sedangkan variabel dependen terdiri dari perusahaan yang mengalami permasalahan keuangan. Variabel dalam penelitian ini ditunjukkan oleh tabel 1 berikut ini :
Tabel 1. Variabel dan Pengukuran

## 4.  Hasil dan Pembahasan
Penelitian ini digolongkan ke dalam penelitian deskriptif kausalitas, dimana data di- pooling .   Obyek pada penelitian ini adalah   perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan periode laporan keuangan tahun 2004 - 2006. Pengambilan sampel  dilakukan  dengan  metode judgment purposive  sampling ,  dimana  dari  435 perusahaan  manufaktur  yang  terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesai  tahun  2004  -  2006 diperoleh  148  perusahaan  yang  memiliki  data  laporan  keuangan  yang  lengkap    yang dibutuhkan  dalam  penelitian  ini,    yang  terdiri  dari  55  perusahaan  yang  mengalami permasalahan  keuangan  (rasio  laba  usaha  terhadap  biaya  bunga  kurang  dari  1)  dan  93 perusahaan  yang  tidak  mengalami  permasalahan  keuangan  (rasio  laba  usaha  terhadap biaya bunga lebih dari 1).

## 4.1. Uji Asumsi KlasikUji Multikolinearitas
Uji  multikolinearitas  menunjukkan  bahwa  antara  variabel  independen  saling berkorelasi. Konsekuensi dari multikolinearitas akan menyebabkan koefisien regresi kecil dan  standar  error  regresi  menjadi  besar,  sehingga  pengujian  individu  menjadi  tidak signifikan.  Jika Variance Inflation Factor (VIF) > 10, maka terdapat multikolinearitas  dan jika VIF < 10, maka tidak terdapat multikolinearitas. Hasil uji multikolinearitas disajikan pada tabel 2 berikut ini.
Tabel 2. Hasil Uji Multikolinearitas
Collinearity Statistic Variabel VIF Keputusan Dewan Direksi 2.146 Tidak ada multikolinearitas Dewan Komisaris 3.559 Tidak ada multikolinearitas Komisaris Independen 3.563 Tidak ada multikolinearitas Komite Audit 1.044 Tidak ada multikolinearitas Direksi masuk 2.770 Tidak ada multikolinearitas Direksi keluar 2.512 Tidak ada multikolinearitas Kepemilikan Institusional 1.110 Tidak ada multikolinearitas LOG TA 1.189 Tidak ada multikolinearitas
Dari  tabel  2  dapat  dilihat  bahwa  seluruh  nilai  VIF  untuk  setiap  variabel independen  dari  model  yang  digunakan  dalam  penelitian  tidak  mengandung multikolinearitas (mempunyai < 10). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model logit yang digunakan terhindar dari masalah multikolinearitas.
b.  Uji Autokorelasi
Autokorelasi  menunjukkan  bahwa  ada  korelasi  antara error dengan error periode sebelumnya.  Uji  autokorelasi  ditujukan  untuk  mengidentifikasi  adanya  korelasi  antara kesalahan  pengganggu  yang  terjadi  antar  periode  yang  diujikan.  Hasil  uji  autokorelasi dapat dilihat pada gambar 3 berikut ini.
Christina Dwi Astuti  & Fajar Eka Yuniarto
Gambar 3. Hasil Uji Autokorelasi
Dari  hasil  uji  autokorelasi  menggunakan  model  Durbin  Watson  (DW),  nilai Durbin Watson didapat sebesar 2,009. Nilai ini akan dibandingkan dengan nilai tabel yang menggunakan tingkat signifikan 5%, akan didapatkan batas atas (Du) sebesar 1,862  dan batas bawah (D ) sebesar 1,608. Setelah mendapatkan nilai Du dan D , dapat dicari nilai 4-
L L
Du yaitu 4 - 1,862  = 2, 138  dan   4-D  yaitu 4 - 1,608  = 2,392.  Hasil ini menunjukkan L bahwa tidak terdapat autokorelasi dari model penelitian ini.
c.  Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas ditujukan untuk melihat apakah varians dari setiap error bersifat homogen atau heterogen.  Uji heteroskedatisitas menggunakan uji Glejser dengan ketentuan keputusan :Jika sig < 0.05 maka terdapat heteroskedastisitas; sedangkan jika sig > 0.05 maka tidak terdapat heteroskedastisitas. Hasil uji dapat dilihat pada tabel 3 berikut ini:
Tabel 3. Hasil Uji Heteroskedastisitas menggunakan Uji Glejser
Dari tabel di atas terlihat bahwa semua nilai signifikan variabel independen lebih besar dari 0,05 yang berarti model regresi bebas dari heteroskedatisitas.
d.  Uji Hipotesis
Pengujian  pertama  yang  dilakukan  dalam  penelitian  ini  adalah  dengan menggunakan model logit dimana akan dilihat pengaruh penerapan mekanisme corporate governance pada periode yang sama dengan variabel ukuran perusahaan dan tahun sebagai variabel kontrol terhadap kemungkinan perusahaan akan mengalami tekanan keuangan pada suatu periode yang sama.
1) Omnibus tests of Model Coefficients (Pengujian Simultan) Jika  pengujian Omnibus  of  Model  Coefficients menunjukkan  hasil  yang signifikansi,  maka  secara  keseluruhan  variabel  independen  dimasukkan  ( enter )  dalam
model atau dengan kata lain tidak ada variabel yang dikeluarkan ( remove ) dalam model. Jika probabilita > alpha 0,05, maka H  gagal ditolak (tidak ada pengaruh), sedangkan  jika 0 probabilita < alpha 0,05, maka H  ditolak (ada pengaruh). Hasil Omnibus tests of Model 0 Coefficients (pengujian simultan) ditunjukkan pada tabel 4 berikut :
Tabel 4. Omnibus tests of Model Coefficients
Sumber : Data diolah dengan SPSS
Dari tabel 4, diketahui tingkat signifikansi sebesar 0.640 ( p-value 0.640 < alpha 0,05) yang berarti Ho gagal ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan tingkat signifikan 5%, variabel Ukuran dewan direksi, dewan komisaris, komisaris independen, komite  audit,  direksi  masuk,  direksi  keluar,  kepemilikan  institusional,  LOG  TA  tidak mempunyai  pengaruh  terhadap  kemungkinan  perusahaan  mengalami  permasalahan keuangan.
2) Model Summary (Koefisien Determinasi)
2
Model  summary  dalam  regresi  logistic  sama  dengan  pengujian  R   pada
2 persamaan  regresi  linear.  R menunjukkan  estimasi  variasi  dari  variabel  independen terhadap variabel dependen dapat dilihat pada tabel 5 berikut ini.
Tabel 5. Model Summary
Dari tabel 5 diketahui bahwa uji model menghasilkan -2 Log likelihood sebesar 188.336.  dari  tabel  diatas  juga  dapat  dilihat  bahwa  nilai  Cox  &  Snell  R  Square  dan Nagelkerke  R  Square  menunjukkan  bahwa  mekanisme  Corporate  Governance  dan variabel    pengendali  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  dapat  menjelaskan kemungkinan  perusahaan  mengalami  tekanan  keuangan  hingga  6,3%  (Nagelkerke  R Square) sedangkan sisanya dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak diikut sertakan dalam model.
3) Hosmer and Lemeshow Test ( Goodness-of-fit-test )
Pengujian ini bertujuan untuk menguji ketepatan atau kecukupan data pada model regresi logistic. Jika  probabilita  >  0,05    maka  model  regresi  logistic  tidak  menunjukkan kecukupan  data;  sedangkan  jika  probabilita  <  0,05  maka  model  regresi  menunjukkan kecukupan data.  Hasil uji kecukupan data dapat dilihat pada tabel 6 berikut ini.
Christina Dwi Astuti  & Fajar Eka Yuniarto
Tabel 6. Hasil uji Goodness of Fit ( Hosmer and Lemeshow Test)
Pada tabel 6 terlihat nilai signifikansi sebesar 0,437 ( p-value sebesar 0,437 >  0,05 yang berarti model regresi memenuhi kecukupan data.. 4) Uji t (Pengujian Parsial)
Uji  t  digunakan  untuk  menguji  pengaruh  dari  masing-masing  variabel independen terhadap variable dependen. Dengan menggunakan a =5%, jika signifikansi > 0,05 berarti Ho gagal ditolak (tidak terdapat pengaruh); sedangkan jika signifikasi < 0,05 berarti Ho ditolak (terdapat pengaruh). Hasil uji secara parsial  dapat dilihat pada tabel 7 berikut ini.
Tabel 7.   Hasil Uji t
Dari hasil uji t yang ditunjukkan pada tabel 7, didapat kesimpulan bahwa ukuran dewan  direksi  memiliki  tingkat  signifikan  sebesar  0,147    yang  berarti  ukuran  dewan direksi tidak memiliki pengaruh terhadap kemungkinan perusahaan mengalami kondisi kesulitan keuangan. Penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian Wardhani (2006) yang  menyatakan  adanya  pengaruh  ukuran  dewan  direksi  terhadap  kemungkinan perusahaan  mengalami  kondisi  kesulitan  keuangan    maupun  penelitian  Darmawati, Khomsiyah dan Rika (2005) yang menjelaskan bahwa variabel CG memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. Penjelasan dari hal ini adalah banyaknya dewan direksi yang dimiliki oleh setiap perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian ini, sehingga  terjadi  jalur  yang  panjang  untuk  mekanisme  pengambilan  keputusan  serta mekanisme pendelegasian wewenang dan pada akhirnya terjadi kekurang efektifan dalam memonitoring manajemen.
Ukuran dewan komisaris memiliki tingkat signifikan sebesar 0,888 yang berarti bahwa  Ho2  gagal  ditolak  sehingga  ukuran  dewan  komisaris  tidak  memiliki  pengaruh terhadap kemungkinan perusahaan mengalami kondisi kesulitan keuangan. Hasil ini tidak sejalan dengan penelitian Wardhani (2006) yang menyatakan ada pengaruh ukuran dewan komisaris  terhadap  kemungkinan  perusahaan  mengalami  kondisi  kesulitan  keuangan. Dalam penelitiannya (Wardhani, 2006) menyatakan ukuran dewan komisaris yang kecil memungkinkan  perusahaan  menghadapi  tekanan  keuangan  maupun    penelitian
97
Darmawati, Khomsiyah dan Rika (2005) yang menjelaskan bahwa variabel CG memiliki pengaruh  terhadap  kinerja  keuangan  perusahaan.  Penjelasan  dari  hal  ini  adalah  dewan komisaris yang dimiliki perusahaan memiliki kemampuan dan pengalaman yang seragam, sehingga tidak mendorong terjadinya diskusi yang cukup dalam dan luas dalam mengkaji dan mengevaluasi opsi-opsi strategis perusahaan. Di sisi lain, mungkin masih dijumpai pemilihan  anggota  komisaris  berdasarkan  balas  budi  atau  balas  jasa  sehingga  dewan komisaris bersifat pasif dan tidak dapat menjalankan fungsinya.
Nilai signifikan untuk komite audit sebesar 0,293 yang berarti bahwa Ho3 gagal ditolak. Sehingga komite audit tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kemungkinan perusahaan mengalami kondisi tekanan keuangan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Aryati dan Nindhita (2005) yang menyatakan tidak ada pengaruh antara jumlah komite audit dengan kinerja keuangan perusahaan, namun bertentangan dengan Collier  dan  Gregory  dalam  Harahap  (2001)  yang  menyatakan  bahwa  komite  audit memberikan manfaat bagi peningkatan sistem pengawasan dan juga pada GCG. Hal ini kemungkinan adalah bahwa komite audit hanyalah bersifat formalitas untuk memenuhi beberapa peraturan yang mengharuskan perusahaan publik wajib mempunyai komite audit minimal  3  orang  yang  beranggotakan  satu  orang  komisaris  independen  dengan  dua anggota  eksternal.  Sehingga  keberadaan  komite  audit  tidak  menjalankan  fungsinya sebagai badan pengawas didalam perusahaan dengan baik.
Ukuran proporsi komisaris independen memiliki nilai signifikan sebesar 0,898 yang berarti bahwa Ho4 gagal ditolak, dengan kata lain proporsi komisaris independen tidak  berpengaruh  terhadap  kemungkinan  perusahaan  mengalami  kesulitan  keuangan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Wardhani (2006) yang menyatakan tidak terdapat pengaruh  antara  ukuran  komisaris  independen  dengan  kemungkinan  perusahaan mengalami kesulitan keuangan, dan Aryati dan Nindhita (2005) juga menyatakan tidak terdapat pengaruh antara independensi komisaris dengan kinerja keuangan perusahaan.
Untuk turnover direksi yang terdiri dari direksi masuk dan direksi keluar masing- masing mempunyai nilai signifikan sebesar 0, 446 dan 0,121 yang berarti bahwa Ho5 gagal ditolak,  Dengan  demikian turnover direksi  tidak  memiliki  pengaruh  terhadap kemungkinan  perusahaan  yang  mengalami  kesulitan  keuangan.  Hal  ini  tidak  sejalan dengan penelitian Wardhani (2006) yang menyatakan adanya pengaruh turnover direksi terhadap kemungkinan perusahaan mengalami kesulitan keuangan. Penjelasan akan hal ini adalah pergantian direksi hanya dapat mempengaruhi kinerja perusahaan secara jangka panjang tetapi tidak mempengaruhi secara jangka pendek.
Ukuran struktur kepemilikan institusional memiliki nilai signifikan 0,941 yang berarti bahwa Ho6 gagal ditolak, dengan kata lain kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh terhadap kemungkinan perusahaan mengalami kondisi kesulitan keuangan. Hal ini  sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Aryati  dan  Nindhita  (2005)  yang menyatakan tidak terdapat pengaruh antara persentase kepemilikan institusional dengan kinerja  keuangan  perusahaan,  serta  Lastanti  (2004)  juga  menyatakan  hal  yang  sejalan bahwa  tidak  terdapat  pengaruh  kepemilikan  institusional  dengan  kinerja  keuangan perusahaan.
Untuk  variabel  pengendali  yaitu  ukuran  perusahaan  dan  variabel dummy menunjukkan  berapapun  nilai  LOG  TA  sebagai  proxi  dari  ukuran  perusahaan, kemungkinan  perusahaan  tersebut  mengalami  tekanan  keuangan  adalah  sama.  Hal  ini dapat dari tabel di atas bahwa nilai signifikan untuk LOG TA sebesar 0,809 dan Years sebesar 0,925. Dengan demikian LOG TA dan Years tidak memiliki pengaruh terhadap kemungkinan perusahaan mengalami kesulitan keuangan.
Christina Dwi Astuti  & Fajar Eka Yuniarto
5) Uji Beda Rata-Rata
Pengujian kedua dalam penelitian ini adalah Uji Beda Rata-rata. Dalam Uji Beda Rata-rata  yang  pertama  kali  dilakukan  adalah  melakukan  pengujian  normalitas. Selanjutnya jika data terdistribusi secara normal akan dilakukan menggunakan Uji One Sample  Test  dan  bila  data  tidak  terdistribusi  secara  normal  maka  akan  dilakukan menggunakan Uji Mann-Whitney Test.
Pada tabel 8 disajikan uji normalitas data sedangkan pada tabel 9 disajikan hasil uji beda rata-rata. Tabel 8. Uji Normalitas
Berdasarkan  hasil  tabel  8  dapat  dilihat  secara  keseluruhan  bahwa  data  yang terdistribusi secara normal hanya kepemilikan institusional yang memiliki nilai signifikan 0,145.  Sehingga  kepemilikan  institusional  menggunakan  Uji  One  Sample  Test  untuk melakukan Uji Beda Rata-rata. Untuk Ukuran direksi mempunyai nilai signifikan sebesar 0.000, ukuran direksi sebesar 0.000, komite audit sebesar 0.000, komisaris independen sebesar 0.000,   direksi masuk sebesar 0.000, direksi keluar sebesar 0.000 dan LOG TA (Size) sebesar 0.005, sehingga data terdistribusi secara tidak normal. Dengan demikian, Ukuran direksi, ukuran direksi, komite audit, komisaris independen, direksi masuk, direksi keluar dan LOG TA (Size) menggunakan Uji Mann-Whitney Test untuk dilakukan Uji Beda Rata-rata. Hasil dari Uji Beda Rata-rata di tunjukkan sebagai berikut :
Tabel 9. Hasil Uji Beda Rata- Rata
Jika tingkat signifikan setiap variabel independen < 0,05, maka secara individu variabel mempunyai perbedaan didalam perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan dan  perusahaan  yang  tidak  mengalami  kesulitan  keuangan.  Sebaliknya,  jika  tingkat signifikan  variabel  independen  >  0,05,  maka  secara  individu  variabel  tersebut  tidak
mempunyai  perbedaan  didalam  perusahaan  yang  mengalami  kesulitan  keuangan  dan perusahaan yang tidak mengalami kesulitan keuangan.
Dari hasil Uji Beda Rata-rata yang ditunjukkan pada tabel 9 didapat kesimpulan bahwa  ukuran  dewan  direksi  mempunyai  nilai  signifikan  sebesar  0,042  yang  berarti terdapat  perbedaan  ukuran  dewan  direksi  antara  perusahaan  yang  mengalami  kesulitan keuangan dengan perusahaan yang tidak mengalami kesulitan keuangan. Penjelasan dari hasil ini adalah semakin besar jumlah ukuran dewan direksi semakin besar kemungkinan perusahaan  mengalami  kondisi  kesulitan  keuangan.  Sedangkan  Ukuran  komisaris memiliki nilai signifikan sebesar 0,746, proporsi komisaris independen sebesar 0,679 , komite audit sebesar 0,241, direksi masuk sebesar 0,901 dan direksi keluar sebesar 0,368, dan  kepemilikan  institusional  sebesar  0,630  sehingga  dapat  disimpulkan  tidak  ada perbedaan ukuran komisaris, komisaris independen, komite audit, direksi masuk, direksi keluar  dan  kepemilikan  institusional  antara  perusahaan  yang  mengalami  kesulitan keuangan dengan perusahaan yang tidak mengalami kesulitan keuangan.
Hal  tersebut  bisa  terjadi  di  Indonesia  dikarenakan  faktor  eksternal  (global) dengan  anjloknya  bursa  saham  di  NYSE  ( New  York  Stock  Exchange )  terkait  dengan diindikasikan  banyaknya  kredit  macet  yang  terjadi  di  bidang property dan real  estate . Sehingga  menyebabkan  melemahnya  pasar  bursa  regional  dan  pada  akhirnya menyebabkan jatuhnya pasar bursa di Indonesia.

## 5.  Simpulan dan Saran
Simpulan  dari  penelitian  ini  adalah  bahwa  variabel  mekanisme  corporate governance (ukuran dewan direksi, ukuran dewan komisaris, ukuran komite audit, jumlah komisaris independen, turnover direksi dan kepemilikan institusional) tidak berpengaruh pada perusahaan yang mengalami permasalahan keuangan (financial distressed). Namun pada pengujian beda struktur corporate governance antara perusahaan yang mengalami permasalahan  keuangan  dengan  perusahaan  yang  tidak  mengalami  permasalahan keuangan,  maka  hanya  variabel    ukuran  dewan  direksi  yang  menunjukkan  perbedaan.
Saran  untuk  penelitian  lebih  lanjut  selain  dari  perluasan  jumlah  industri  yang dijadikan  sampel  dan  menambah  periode  pengamatan  adalah  digunakannya  variabel struktur  corporate  governance  lainnya  seperti  kepemilikan  terkonsentrasi,  karakteristik perusahaan dan kepemilikan manajerial sebagai variabel dependen.

## DAFTAR PUSTAKA
Aryati,  Titik.,  Nindhita  G..M,  2005.  Analisis  Hubungan  antara  Struktur  Corporate Governance dengan Nilai Perusahaan dan Kinerja Keuangan. Jurnal Ekonomi STEI (No 3) : 89-103.
Darmawati, Deni., Khomsiyah dan Rika G.R, 2004. Hubungan Corporate Governance dan Kinerja Perusahaan. Simposium Nasional Akuntansi VII, Denpasar Bali.
Darmawati, Deni. 2006. Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan Faktor Regulasi Terhadap Kualitas Implementasi Corporate Governance. Simposium Nasional Akuntansi IX, Padang.
Christina Dwi Astuti  & Fajar Eka Yuniarto
Faisal,  2004. Analisis Agency  Costs,  Struktur  Kepemilikan  dan  Mekanisme Corporate governance. Simposium Nasional Akuntansi VII, Denpasar Bali.
Ghozali, Imam, 2001. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Harahap,  Sofyan  Syafri.  2001.  Berbagai  Fungsi  Organ  Pengawas Good  Corporate Governance. Media Riset Bisnis & Manajemen (Vol 1, No 2): 187-208.
Indrayani, Mei. dan Nurkholis. 2001. Persepsi Manajemen Perusahaan terhadap Prinsip- Prinsip Good Corporate Gavernance . TEMA (Vol II, No 2) :136-156.
Indrayani,  Mei.  dan  Nurkholis.  2002.  Manfaat  dan  Fungsi  Komite  Audit  dalam Mewujudkan Tata Kelola Perusahaan yan Baik. TEMA (Vol III, No 1) : 37-58.
Jogiyanto.  2004.  Metodologi  Penelitian  Bisnis:  Salah  Kaprah  dan  Pengalaman  - Pengalaman . Yogyakarta : BPFE.
Lastanti,  Hexana  Sri.  2004.  Hubungan  Struktur  Corporate  Governance  dengan  Kinerja Keuangan Perusahaan dan Reaksi Pasar. Konferensi Nasional Akuntansi, Jakarta.
Muchayat,  2007.  Manajemen  Risiko  dalam  Kerangka  Corporate  Governance.  (www document) http://www.bisnis.com
Sutawinangun,  M.  Nazmudin.  2004.  Pelaksanaan  GCG  pad  UKM.  (www  document) http:// www.sme-center.com
Sunarto. 2003. Corporate Governance dan Kinerja Saham. Fokus Ekonomi (Vol 2, No 3) :
241-247.
Utami,  Wiwik.  2005.  Manfaat  Pengungkapan  Aspek  Tata  Kelola  Perusahaan  dan Relevansinya bagi Investor. Media Riset Akuntansi, Auditing dan Informasi (Vol 5, No 2) : 153-173.
Wardhani,  Ratna.  2006.  Mekanisme  Corporate  Governance  dalam  Perusahaan  yang mengalami  Permasalahan  Keuangan  ( Financially  Distressed  Firms ).  Simposium Nasional Akuntansi IX, Padang .