## Budaya Maritim dan Diplomasi Maritim untuk Kepentingan Nasional
Peni Hanggarini M. Adnan Madjid Anak Agung Banyu Perwita Surya Wiranto Universitas Pertahanan

## Abstract
This  paper  discusses  how  pillars  in  Indonesia’s  vision  of  Global  Maritime  Fulcrum  (GMF)  are interrelated, particularly maritime culture and maritime diplomacy. These two pillars need to be implemented as an entity concept. Previous literatures have mainly discussed how each of the pillars contribute to the realization of GMF vision. Based on the perspectives of International Relations theory,  this  paper  explains  how  maritime  culture  can  influence  the  formulation  of  strategy  and implementation of Indonesia’s maritime diplomacy. The authors argue that the pillars of maritime culture and maritime diplomacy are reflection of the national interests supporting the GMF vision. Additionally, the embedded maritime culture in Indonesian society can have positive implications for the inputs, processes, outputs, and outcomes of maritime diplomacy. If maritime culture can be managed, it would serve as an instrument of soft power, it would construct the national identity and it would drive the creation of regional security governance, maritime norms and regime that could  serve  as  facilitating  factors  for  the  achievement  of  national  interests  through  Indonesia’s maritime diplomacy. The pillar of maritime culture is the root of maritime diplomacy for achieving national interests.
Keywords:  maritime  culture;  maritime  diplomacy;  Global  Maritime  Fulcrum  (GMF); Indonesia

## Abstrak
Tulisan ini membahas bagaimana pilar-pilar dalam visi Poros Maritim Dunia (PMD) saling terkait, terutama  budaya  maritim  dengan  diplomasi  maritim.  Kedua  pilar  ini  perlu  diwujudkan  sebagai suatu konsep kesatuan. Penelitian terdahulu telah membahas bagaimana setiap pilar memberikan kontribusi terhadap perwujudan visi PMD. Berdasarkan perspektif teori Hubungan Internasional, tulisan ini menguraikan bagaimana budaya maritim dapat mempengaruhi perumusan strategi dan pelaksanaan diplomasi maritim Indonesia. Penulis beranggapan bahwa pilar budaya maritim dan diplomasi  maritim  sama-sama  merupakan  refleksi  dari  kepentingan  nasional  yang  dapat mendukung visi PMD. Selain itu, melekatnya budaya maritim pada masyarakat Indonesia dapat memberikan implikasi positif bagi input, proses, output dan outcome diplomasi maritim. Apabila dikelola dengan terarah, budaya maritim dapat dipandang sebagai instrumen soft power, pembentuk identitas nasional dan pendorong norma tata kelola keamanan kawasan yang menjadi facilitating factor  bagi  pencapaian  kepentingan  nasional  melalui  diplomasi  maritim  Indonesia.  Pilar  budaya maritim merupakan akar bagi diplomasi maritim untuk mencapai kepentingan nasional.
Kata-kata  kunci:  budaya  maritim;  diplomasi  maritim;  Poros  Maritim  Dunia  (PMD); Indonesia

## Pendahuluan
Indonesia merupakan negara kepulauan dengan kekuatan maritim yang  kuat.  Dengan  demikian,  keberadaan  strategi  atau  visi  yang mengupayakan pengelolaan kekuatan maritim merupakan hal yang perlu dimiliki  dan  dikembangkan  oleh  Indonesia.  Visi  Poros  Maritim  Dunia (PMD) yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam debat pemilihan Calon Presiden 21014 dan pada pertemuan East Asian Summit 13 November 2014 di Myanmar telah mendorong ide konektivitas antar pulau melalui  pembangunan  infrastruktur  dan  perlindungan  sumber  daya maritim  untuk  mendukung  perekonomian  Indonesia.  Berdasarkan Kebijakan  Kelautan  Indonesia  2017,  Poros  Maritim  Dunia  adalah:  “suatu visi Indonesia untuk menjadi sebuah negara maritim yang berdaulat, maju, mandiri, kuat, serta mampu memberikan kontribusi positif bagi keamanan dan  perdamaian  kawasan  dan  dunia  sesuai  dengan  kepentingan nasional”(Kemenko  Bidang  Kemaritiman  RI,  2017) . Visi  PMD  juga mengarahkan  Indonesia  untuk  memiliki  kapabilitas  pertahanan  maritim untuk  menciptakan  kekuatan  maritim  kawasan  yang  dapat  melindungi kedaulatan dan kemakmuran, serta keselamatan jalur pelayaran, keamanan maritim  dan  diplomasi  maritim  (Marzuki,  2018).  Bahkan  terkait  dengan lingkungan  internasional,  visi  PMD  dapat  menjadi  kebijakan  Indonesia yang  tepat  dalam  menanggapi  kompetisi  geopolitik  serta  dinamika ancaman yang ada (Perwita, 2020).
Sejak  Visi  PMD  dicanangkan,  pemerintah  mulai  mengeluarkan berbagai kebijakan yang terkait dengan aspek maritim. Perpres No. 16/2017 tentang  Kebijakan  Kelautan  Indonesia  serta  Kepmenkes  No.  128/2019 tentang Buku Putih Diplomasi Maritim merupakan contoh kebijakan yang diturunkan dari visi tersebut. Tindak lanjut dari visi PMD juga dilakukan pemerintah  melalui  pendirian  Kementerian  Koordinator  Bidang  Maritim mencakup  Kementerian  Energi  dan  Sumber  Daya  Mineral,  Kementerian Perhubungan,  Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan,  dan  Kementerian Pariwisata.  Selain  itu  diterbitkan  pula  Buku  Putih  Kebijakan  Kelautan Indonesia: Menuju Poros Maritim Dunia tahun 2017 (Pusat P2K-OI Kemlu dan  CSIS,  2017).  Terdapat  lima  pilar  yang menjadi  bagian  dari  visi  PMD yang  kemudian  berubah  menjadi  tujuh  pilar  seperti  tertuang  pada  Buku Putih  Kebijakan  Kelautan  Indonesia  yang  ditetapkan  pada  2017.  Kelima pilar dalam visi PMD adalah: budaya maritim yang berkaitan dengan cara pandang  dan  jati  diri  bangsa,  ekonomi  maritim  yang  berkaitan  dengan kedaulatan  pangan  dan  pengembangan  industri,  infrastruktur  maritim yang berkenaan dengan pembangunan konektivitas wilayah di Indonesia, diplomasi  maritim  yang  berkaitan  dengan  tata  laksana  hubungan  luar negeri  yang  berbasis  kerjasama,  dan  pertahanan  maritim  yang  berkaitan
dengan  pembangunan  kekuatan  maritim  dalam  rangka  menjaga kedaulatan,  sumber  daya,  keselamatan  dan  keamanan  di  wilayah  laut Indonesia (Pusat P2K-OI Kemlu dan CSIS, 2017).
Kelima pilar visi PMD kemudian dikembangkan menjadi tujuh pilar dalam Kebijakan Kelautan Indonesia  2017 yang mencakup: 1) pengelolaan sumber  daya  kelautan  dan  sumber  daya  manusia,  2)  pertahanan, keamanan,  penegakan  hukum  dan  keselamatan  laut,  3)  tata  kelola  dan kelembagaan  laut,  4)  ekonomi,  infrastruktur  dan  peningkatan kesejahteraan,  5)  pengelolaan  ruang  laut  dan  perlindungan  lingkungan laut,  6)  budaya  bahari,  dan  7)  diplomasi  maritim  (Kemenko  Bidang Kemaritiman RI, 2017).
Seluruh  pilar  sebagai  penopang  visi  PMD  tersebut  terlihat berorientasi inward  looking dan outward  looking. Misalnya,  pilar  pertama yaitu  budaya  maritim  yang  merupakan  pilar  yang  berorientasi  ke  dalam negeri  atau  kepada  bangsa  Indonesia  ( inward  looking )  karena  pilar  ini berkaitan  dengan  cara  pandang  dan  jati  diri  bangsa.  Sedangkan  pilar diplomasi maritim merupakan pilar yang cenderung berorientasi kepada aspek  yang  berada  di  luar  Indonesia  atau  dikenal outward  looking karena terkait  dengan  kerjasama  internasional.  Pilar-pilar  penunjang  visi  PMD merupakan  pilar  yang  penting  namun  pengembangan  pilar-pilar  ini berjalan  sendiri-sendiri.    Misalnya,  pilar  budaya  maritim  yang inward looking kurang  dioperasionalisasikan  dengan  konsep  diplomasi  maritim yang forward  looking .  Bahkan,  upaya  pencapaian  visi  PMD  ini  mulai menurun  pada  masa  pemerintahan  kedua  Jokowi  padahal  visi  ini semestinya diperjuangkan secara berkelanjutan dalam periode waktu yang panjang (Agastia, 2021).
Salah satu penyebab penurunan upaya pencapaian PMD ini adalah minimnya  pengalaman  Presiden  Jokowi  dalam  hal  perumusan  kebijakan luar negeri terkait maritim sehingga pendekatan yang dilakukan terkesan ‘lepas  tangan’  terhadap  visi  PMD.  Selain  itu,  kebijakan  utama  PMD terhambat karena adanya keputusan-keputusan ad-hoc akibat cara pandang teknokratis.  Dalam  tiga  isu  area  penerapan  visi  PMD  yaitu  perumusan kebijakan  maritim,  pengembangan  infrastruktur  dan  diplomasi, pemerintah  terlihat  menerapkan  visi  PMD  secara  tidak  terarah  dan cenderung  menghindari  keterlibatan  pada  area  tersebut  (Agastia,  2021). Selain  itu,  faktor  birokrasi,  kurangnya  budget  untuk  modernisasi kapabilitas angkatan laut dan juga udara dapat menjadi faktor kendala bagi penerapan  visi  PMD  (Gindarsah  and  Priamarizki,  2021).  Visi  PMD  juga masih dipandang sebagai gagasan yang sifatnya terlalu umum dan abstrak untuk menjadi landasan kebijakan strategis. Unsur dimensi eksternal dari doktrin tersebut masih belum kuat dimana masih ditekankan penggunaan
instrumen-instrumen  damai  dan  tidak  mengarah  kepada  pembangunan sistem manajemen krisis (Laksmana, Gindarsah and Mantong, 2018).
Meskipun  kebijakan  Kelautan  Indonesia  2017  menyatakan  bahwa pilar-pilar visi PMD saling terkait, namun masih belum ada pembahasan literatur  yang  fokus  membahas  keterkaitan  antar  pilar.  Padahal,  kajian antar pilar dapat mempermudah pemahaman terhadap visi PMD sebagai suatu  bangunan  gagasan  yang  utuh.  Literatur  pada  penelitian  terdahulu juga  sifatnya  terbatas  pada  pembahasan  terhadap  studi  kasus  tertentu, lingkungan  tertentu  atau  konteks  tertentu.  Contoh  penelitian  terdahulu mengenai  budaya  maritim  adalah  penelitian  untuk  mengetahui pemahaman  budaya  maritim  masyarakat  di  Pantai  Depok,  Kecamatan Kretek,  Kabupaten  Bantul.  Hasil  penelitian  mengungkapkan  bahwa budaya  maritim  masyarakat  Pantai  Depok  masih  dipengaruhi  oleh  pola pikir  agraris  sehingga  identitas  mereka  sebagai  petani-nelayan (Chairunnisa,  Rijanta  and  Baiquni,  2019).  Contoh  penelitian  terdahulu mengenai diplomasi maritim adalah penelitian mengetahui analisa sejauh mana diplomasi maritim Indonesia telah dilaksanakan dalam bingkai visi PMD.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  enam  dari  tujuh  prioritas diplomasi  maritim  telah  terlaksana  sepanjang  periode  2014-2019 (Hadiningrat,  2020).  Penelitian-penelitian  terdahulu  tidak  berupaya mengaitkan pilar-pilar visi PMD yang ada padahal kajian budaya maritim dengan diplomasi maritim secara konseptual perlu juga dilakukan.
Tulisan  ini  berupaya  melihat  keterkaitan  dua  pilar  yaitu  pilar budaya  maritim  yang  menjadi  landasan  bangsa  maritim  dengan  pilar diplomasi maritim yang dapat menjadi alat bagi pencapaian kepentingan nasional  yang  dimiliki  bangsa  maritim.  Dengan  memahami  keterkaitan kedua  pilar  ini  maka  implementasi  kebijakan  pada  salah  satu  pilar  yaitu budaya  maritim  akan  dilengkapi  oleh  kebijakan  pilar  lainnya  yaitu diplomasi  maritim,  atau  sebaliknya.  Strategi  atau  kebijakan  yang  terkait dengan  kedua  pilar  ini  tentu  akan  mempercepat  proses  pencapaian  visi PMD.  Dalam  menjelaskan  keterkaitan  simpul  budaya  maritim  dengan diplomasi maritim Indonesia, tulisan ini mengacu kepada dua pertanyaan utama,  yaitu:  bagaimana  budaya  maritim  dapat  mempengaruhi perumusan  strategi  dan  pelaksanaan  diplomasi  maritim  Indonesia? bagaimana  implikasi  positif  penerapan  budaya  maritim  terhadap diplomasi maritim Indonesia?
Untuk  menguraikan  penjelasan  terkait  kedua  pertanyaan tersebut, tulisan ini terbagi menjadi lima bagian. Bagian pertama menguraikan pilar pertama visi PMD yaitu budaya maritim dan pilar kelima visi PMD yaitu diplomasi maritim. Dalam bagian ini diuraikan pula dimensi kepentingan nasional yang terkandung dalam pilar budaya maritim dan pilar diplomasi
maritim.  Bagian  kedua  menjelaskan  bagaimana  simpul  budaya  maritim berpengaruh  terhadap  strategi  dan  pelaksanaan  diplomasi  maritim Indonesia. Bagian ketiga menjelaskan implikasi positif penerapan budaya maritim terhadap diplomasi maritim Indonesia. Bagian akhir merupakan bagian  penutup  sekaligus  menjelaskan  beberapa  rekomendasi  kebijakan luar negeri yang terkait dengan budaya maritim.

## Pilar  budaya  maritim  dan  pilar  diplomasi  maritim  dalam  visi  Poros Maritim Dunia
Kata  ‘maritim  dan  ‘bahari’  seringkali  dianggap  mengacu  kepada makna  yang  sama  namun  keduanya  memiliki  pengertian  yang  berbeda. Kata  maritim  mengacu  kepada  aktivitas  terkait  laut  yaitu  urusan perdagangan (pelayaran) dan kegiatan lainnya yang dilakukan di atas laut dimana  laut  adalah  sebagai  sarana  atau  objek  atau  tempat  kegiatan. Sedangkan,  bahari  cenderung  diasumsikan  sebagai  manusia  atau  orang yang  melakukan  kegiatan  kemaritiman  di  atas  laut  atau  sekitarnya. Seringkali bahari dikaitkan dengan kebudayaan masa lalu yang mengarah kepada orang, masa lampau, dan masa dahulu kala (Purnomo, 2020).
Berdasarkan  perspektif  pertahanan  negara,  budaya  maritim merupakan dasar dalam pembentukan elemen-elemen pertahanan maritim di  Indonesia.    Pertahanan  maritim  yang  kuat  ditentukan  oleh  budaya maritim  yang  kuat  (Wiranto,  2020).  Sementara  budaya  dalam  perspektif sosiologi,  dapat  dipahami  sebagai  kebiasaan  yang  berlangsung  selama beberapa  tahun  yang  melekat  dalam  suatu  struktur  sosial  masyarakat. Budaya  dapat  lahir  karena  adanya  pola  hubungan  terus  menerus  antara manusia  dengan  manusia,  manusia  dengan  masyarakat  dan  manusia dengan  lingkungannya.  Tumbuh,  kembang  dan  runtuhnya  budaya maritim Indonesia seringkali juga dikaitkan dengan budaya daratan. Salah satu  contoh  adalah  pada  masa  Kerajaan  Banten,  aktivitas  melaut merupakan  aktivitas  utama  masyarakat  sehingga  keberadaan  laut  dan pelabuhan  merupakan  sarana  efektif  bagi  kegiatan  melaut.  Namun, keberadaan laut dan pelabuhan juga memberikan sarana efektif bagi lalu lintas  komoditas  perkebunan  Banten  terutama  pala,  lada  dan  kelapa (Octavian dan Yulianto, 2014).
Budaya  maritim  seringkali  dipandang  sebagai  suatu  simpul  atau ikatan yang terdiri dari berbagai komponen. Salah satu komponen utama pembentuk  budaya  maritim  adalah  kondisi  alam  maritim.  Berdasarkan kondisi alamiah, kehidupan di laut dianggap manusia sebagai kehidupan yang penuh dengan tantangan dibandingkan kehidupan yang ada di darat. Oleh  karena  adanya  tantangan  ini  maka  terbentuklah  karakter  individu tertentu.    Karakter  individu  yang  berorientasi  maritim  harus  mampu
menghadapi  tantangan  kehidupan  di  laut  yang  sangat  berbeda  dengan kehidupan  di  darat.  Kondisi  alam  di  laut  yang  begitu  fluktuatif  dan cenderung  tidak  bersahabat  mengarahkan  manusia  untuk  memiliki orientasi  hidup  atau  karakter  tertentu.  Simpul  budaya  maritim  dibentuk oleh  karakter  manusia  yang  mengutamakan  pola  pikir  dan  pola  kerja berdasarkan  keberanian,  percaya  diri,  kerja  keras  yang  dilandasi  oleh kecerdasan dan kebersamaan (Purnomo, 2020).
Budaya  maritim  juga  memungkinkan  masyarakat  memiliki  sikap ulet, kerja keras, wirausaha ( entrepreneurship ), gotong royong, menghargai perbedaan,  dan  cinta  akan  lingkungan.  Simpul  budaya  maritim menjadikan laut sebagai ruang dengan banyak fungsi yaitu ruang hidup, ruang juang, tempat belajar, berkarya, bekerja, berolahraga dan berkreasi dan ruang mendidik masyarakat. Oleh karena laut memiliki ruang fungsi yang  luas  dan  menentukan  budaya  maritim,  maka  dalam  Kebijakan Kelautan  Indonesia,  Pemerintah  menetapkan  program  strategi  kebijakan budaya  maritim  yaitu:  meningkatkan  pendidikan  dan  penyadaran masyarakat tentang kelautan, mengidentifikasi dan menginventarisasi nilai budaya  dan  sistem  sosial  kelautan  di  wilayah  NKRI,  membangkitkan pemahaman  wawasan  dan  budaya  bahari,  melakukan  harmonisasi  dan pengembangan  unsur  kearifan  lokal  ke  dalam  sistem  pengelolaan  dan pemanfaatan  sumber  daya  kelautan  yang  lestari,  dan  mempertahankan, mengembangkan dan meningkatkan peran kota-kota pelabuhan bersejarah (Kemenko Bidang Kemaritiman RI, 2017).
Pengelolaan  potensi  kelautan  yang  kita  miliki  terkait  pula  dengan hubungan  Indonesia  dengan  negara  lain  yang  tercakup  dalam  pilar diplomasi  maritim.  Definisi  diplomasi  maritim  yang  tercantum  dalam Kebijakan  Kelautan  2017  didefinisikan  sebagai  berikut:  “…pelaksanaan politik luar negeri yang bertujuan untuk mengoptimalkan potensi kelautan guna  memenuhi  kepentingan  nasional  sesuai  dengan  ketentuan  nasional dan  hukum  internasional..”  (Kemenko  Bidang  Kemaritiman  RI,  2017). Program-program utama untuk melaksanakan strategi kebijakan diplomasi maritim adalah: peningkatan kepemimpinan di dalam berbagai kerja sama di  bidang  kelautan  pada  tingkat  bilateral  regional,  dan  multilateral; peningkatan  peran  aktor  dalam  upaya  menciptakan  dan  menjaga perdamaian dan keamanan dunia di bidang kelautan; kepemimpinan atau peran  aktif  dalam  penyusunan  berbagai  norma  internasional  bidang kelautan;  percepatan  perundingan  penetapan  batas  maritim  Indonesia dengan  negara  tetangga;  percepatan  submisi  penetapan  ekstensi  landas kontinen  sesuai  dengan  hukum  internasional;  peningkatan  penempatan warga negara Indonesia di dalam berbagai organisasi internasional bidang kelautan; dan pembakuan nama pulau (Kemenko Bidang Kemaritiman RI,
2017).  Sebagai  salah  satu  pilar  pencapaian  visi  PMD,  diplomasi  maritim Indonesia  telah  berhasil  menyepakati  perjanjian  batas  maritim  Indonesia dengan  negara-negara  tertentu  terkait  garis  batas  laut  wilayah,  Zona Ekonomi  Eksklusif  dan  Landas  Kontinen  (Kusumawardhani  and  Arie Afriansyah, 2019). Dengan adanya visi PMD, diplomasi maritim semakin mengarah kepada percepatan proses penyelesaian masalah perbatasan laut Indonesia  dengan  10  negara  tetangga:  Malaysia,  Singapura,  Thailand, Filipina, Vietnam, India, Palau, Papua Nugini, Australia dan Timor Leste.
Visi PMD berhasil menjadi strategi diplomasi maritim bukan saja di tingkat nasional, bilateral, atau regional tetapi juga di tingkat global. Visi PMD juga dapat berfungsi sebagai strategi Indonesia selaku middle  power dalam menghadapi rivalitas global geopolitik negara besar atau dinamika tatanan  internasional.  Dalam  menghadapi Belt  and  Road  initiatives (BRI) maupun Free-Open Indo Pacific (FOIP), Indonesia menggunakan visi PMD guna  meningkatkan prestige,  role (peran)  dan influence (pengarah)  dalam tatanan  regional  dan  internasional.  Indonesia  menggunakan  visi  PMD dalam  menanggapi  BRI  melalui  maksimalisasi  sumber  dayanya  dan implementasi niche  diplomacy yaitu  diplomasi  yang  fokus  terhadap  isu spesifik.  Misalnya  fokus  diplomasi  dengan  China  adalah  pada  upaya pengembangan infrastruktur untuk konektivitas laut Indonesia (Pratiwi et al, 2021).
Praktek  budaya  maritim  dan  praktek  diplomasi  maritim menggunakan  instrumen  yang  berbeda.  Budaya  maritim  dipraktekkan melalui sekumpulan nilai yang dianut, cara pandang, sikap, tingkah laku, karakteristik,  kebiasaan,  gaya  hidup  yang  dimiliki  oleh  sekelompok masyarakat/bangsa/aktor  non-negara.  Sedangkan,  diplomasi  maritim dipraktekkan melalui cara negosiasi, publikasi, forum interaksi resmi baik antar aktor pemerintah/negara atau melibatkan interaksi dengan aktor non- negara.  Meskipun  keduanya  memiliki  perbedaan,  budaya  maritim  dan diplomasi  maritim  saling  terkait  karena  keduanya  dapat  terbentuk  atau terlaksana karena didasari oleh kepentingan nasional. Pilar budaya maritim dan pilar diplomasi maritim merupakan alat yang dapat digunakan untuk mencapai  tujuan-tujuan  nasional,  bukan  untuk  mengejar  tujuan sekelompok  masyarakat  tertentu  saja.  Dalam  hal  ini  yang  dimaksud dengan  kepentingan  nasional  adalah  upaya  pencapaian  tujuan  nasional sebagaimana tercantum pada Pembuka an UUD 1945 yaitu “… melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan  kesejahteraan  umum,  mencerdaskan  kehidupan  bangsa  dan ikut  melaksanakan  ketertiban  dunia  yang  berdasarkan  kemerdekaan, perdamaian abadi, dan ke adilan sosial.”
Baik budaya maritim maupun diplomasi maritim juga mengandung unsur sikap bela negara dan perwujudan dari rasa nasionalisme. Budaya maritim ditumbuhkembangkan di lingkungan internal atau kepada warga negara  Indonesia  sedangkan  diplomasi  maritim  ditujukan  ke  arah pencapaian  kepentingan  nasional  yang  berada  di  lingkungan  eksternal. Budaya  maritim  dan  diplomasi  maritim  memiliki  persamaan  yaitu berperan sebagai pilar-pilar pendukung terwujudnya visi PMD. Keduanya dipraktekkan  untuk  tujuan  menciptakan  rasa  aman  melalui  jalan  damai demi  kepentingan  nasional  dan  keamanan  di  wilayah  maritim.  Dengan adanya kesadaran budaya maritim, bangsa Indonesia memiliki sikap dan jati diri yang tangguh dalam pengelolaan sumber daya maritim yang luas dan berlimpah untuk seluruh masyarakat termasuk masyarakat di daerah pesisir. Kesadaran budaya maritim ini juga merupakan modal bagi tugas dan  tanggungjawab  penjagaan  dan  pengamanan  perairan  serta  pulau- pulau  terdepan  yang  bukan  saja  merupakan  kewajiban  TNI  tetapi  juga seluruh warga negara seperti tertuang dalam UU No. 3 Tahun 2002 Pasal 9 Ayat 1 tentang Pertahanan Negara yang berbunyi, “ Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara”(Madjid, 2018).
Mengembangkan budaya maritim bagi bangsa Indonesia yang kaya dengan potensi maritimnya, sesungguhnya merupakan upaya membangun sumber  daya  manusia  yang  unggul  dan  berkarakter  yang  dilandasi  oleh semangat,  cinta  tanah  air,  dan  kesadaran  untuk  bela  negara  dalam menghadapi berbagai ancaman. Ancaman yang dimaksud adalah ancaman yang datang dari luar maupun dari dalam negeri yang dapat mengancam kedaulatan  baik  di  bidang  ideologi,  politik,  ekonomi,  sosial  budaya, pertahanan  dan  keamanan  negara  (Salim,  2021).  Demikian  pula  dengan upaya  meningkatkan  kualitas  diplomasi  Indonesia.  Upaya  ini  juga termasuk ke dalam upaya bela negara walaupun pengejaran kepentingan nasional  dilakukan  di  lingkungan  eksternal  atau  melibatkan  kerjasama dengan pihak eksternal. Diplomasi maritim perlu didasari oleh nilai-nilai budaya maritim sebab kelancaran diplomasi juga ditentukan oleh beberapa hal. Bentuk diplomasi sangat tergantung dengan pejabat pemerintah yang menjalankannya,  kepentingan  atau  sektor  pemerintahan  apa  yang diperjuangkan dalam forum tersebut serta cara atau jenis komunikasi apa yang digunakan. Diplomasi memerlukan tata cara khusus serta kompetensi dari  para  pelaksananya  (Anwar,  2014).  Dengan  demikian,  para  perumus dan pelaksana diplomasi maritim memerlukan kesadaran budaya maritim sehingga  dapat  mengkomunikasikan  secara  akurat  nilai-nilai  budaya maritim serta kepentingan nasional yang sesuai dengan Visi PMD. Simpul budaya  maritim  dapat  mempengaruhi  perumusan  strategi  dan pelaksanaan  diplomasi  maritim  Indonesia  karena  budaya  dapat  menjadi
akar  bagi  diplomasi.  Budaya  maritim  dapat  menjadi  dasar  pengetahuan, landasan bersikap, kerangka berpikir untuk melaksanakan interaksi resmi antar  aktor  pemerintah/negara  maupun  aktor  non-negara  dalam memperjuangkan  kepentingan  nasional  untuk  menciptakan  keamanan maritim.

## Pengaruh  budaya  maritim  terhadap  diplomasi  maritim  dari  perspektif hubungan internasional
Untuk  mengidentifikasi  pengaruh  budaya  maritim  terhadap diplomasi maritim, maka tulisan ini menggunakan perspektif dari tiga teori utama  dalam  HI:  Realisme  dan  Neorealisme,  Liberalisme  dan Neoliberalisme  serta  Konstruktivisme.  Ketiga  perspektif  ini  digunakan sebagai  penghubung  yang  menjelaskan  keterkaitan  antara  budaya  dan diplomasi  karena  unsur  budaya  dan  unsur  diplomasi  tercakup  dalam perspektif HI.
Realisme memiliki asumsi bahwa negara dan kebijakan luar negeri merupakan  unit  analisis  dalam  sistem  internasional.  Salah  satu  tokoh Realisme yaitu Hans J. Morgenthau memiliki asumsi bahwa tindakan aktor negara  dipengaruhi  oleh power. Beberapa  tokoh  Realisme  termasuk misalnya Hans J. Morgenthau, memiliki asumsi bahwa perubahan sistem internasional dapat terjadi karena perubahan norma internasional, aturan dan nilai yang sejalan dengan kepentingan nasional para negara hegemon. Sementara  Neo-Realis  memiliki  asumsi  bahwa  tindakan  aktor  lebih ditentukan oleh adanya dorongan dari struktur atau sistem internasional. Dalam kerjasama yang terjalin antara negara-negara hegemon, kaum Neo- Realis percaya bahwa kepentingan negara-negara hegemon dalam sistem dapat  memberikan  pengaruh  kepada  negara  lain  yang  berada  di  dalam sistem (Dugis, 2016).
Berseberangan  dengan  Realisme,  perspektif  Konstruktivisme  yang dikemukakan  diantaranya  oleh  Alexander  Wendt,  meyakini  bahwa hubungan internasional merupakan hubungan sosial bukanlah hubungan yang  bersifat  material  melainkan ideational .  Dalam  proses communicative action yang  dilakukan  para  aktor  hubungan  internasional  akan  tercipta intersubjective  understanding antara  aktor-aktor  yang  ada  misalnya  antara aktor yang terlibat dalam suatu kerjasama pertahanan antara dua negara. Dengan  demikian,  tindakan  ( behavior )  negara  lain  bukanlah  menjadi penentu  struktur  internasional,  tetapi  identitas  aktor  dan  kepentingan nasional  negara  itulah  yang  menentukan  struktur  internasional  dan  juga mempengaruhi tindakan aktor negara.
Paradigma  Liberalisme  yang  berakar  dari  paradigma  Idealis merupakan  kontrak  dari  Realisme.  Berbeda  dengan  Realis,  Liberalisme
tidak  beranggapan  bahwa  distribusi power menentukan  kebijakan  luar negeri  suatu  negara.  Liberalisme  beranggapan  bahwa  kondisi  sistem internasional  justru  ditentukan  oleh  norma  yang  diadopsi  oleh  negara untuk menjunjung hukum internasional dan nilai yang berlaku di dalam tingkat  domestik  suatu  negara.    Norma  ini  dapat  terwujud  dalam  tata aturan misalnya kerjasama antar negara baik secara bilateral, regional atau multilateral  dalam  pembangunan  area  maritim.    Penegakan  hukum internasional yang didasari oleh pemikiran kaum Liberalis, diadopsi pula oleh Neo-Liberal (Dugis, 2016). Salah satu teori Liberal yang menunjukkan kekuatan  norma  yang  dianut  dapat  menentukan  sistem  internasional secara keseluruhan yaitu Democratic Peace Theory . Teori yang dirumuskan oleh Immanuel Kant ini menyatakan bahwa negara yang memiliki nilai dan norma demokrasi tidak akan berperang dengan negara demokrasi lainnya. Dengan kondisi seperti ini tentu tatanan dunia demokratis dianggap dapat terwujud oleh negara (Shah, 2021).
Terdapat setidaknya tiga nilai dalam simpul budaya maritim yang dapat mempengaruhi kebijakan luar negeri dan diplomasi maritim dalam tahap  input,  proses, output dan  juga outcome. Dengan  memahami  tiga perspektif utama yang berbeda dalam melihat tindakan suatu negara maka kita dapat memahami bahwa setidaknya ada tiga cara pandang utama yang dapat membantu kita  memahami  bagaimana komponen-komponen yang membentuk  simpul  budaya  maritim  dapat  berkaitan  dengan  diplomasi maritim suatu negara.
Pertama,  nilai  budaya  maritim  yang  mencerminkan  karakter  dan sikap  pantang  menyerah  serta  gigih,  ulet  dalam  memperjuangkan kepentingan  nasional  di  tengah  dinamika  struktur  dalam  internasional yang dinamis. Dalam menghadapi tantangan kehidupan alam di laut yang tidak  statis  melainkan  dinamis  misalnya  karena  perubahan  cuaca  yang berubah-ubah  maka  kekuatan  karakter  yang  fleksibel  dan  sanggup menghadapi  perubahan  merupakan  faktor  penting.  Karakter  maritim  ini dapat  menjadi  modal  pelaksanaan  diplomasi  maritim.  Diplomasi merupakan tindakan yang dinamis yang tidak memiliki rumus yang baku untuk  diikuti  sehingga  fleksibilitas  strategi  dan  pelaksanaan  diplomasi cukup lebar. Diplomasi merupakan suatu seni namun tetap perlu didukung oleh  kekuatan  mental  dan  fisik  para  pelaku  diplomasi  melalui  sikap kegigihan dan keuletan menghadapi mitra diplomasi dalam menyelesaikan isu-isu maritim.
Kedua,  nilai  budaya  maritim  terkait  dengan  penciptaan  dan pengembangan  identitas  bangsa.  Identitas  sebagai  negara  maritim  serta bangsa  yang  cinta  akan  maritim  dapat  ditunjukkan  diantaranya  melalui orientasi pengelolaan sumber daya maritim dengan baik. Konstruksi sosial
yang terus berlangsung pada akhirnya dapat menciptakan identitas budaya maritim  Indonesia.  Identitas  ini  akan  meningkatkan  nasionalisme, menegaskan  persamaan  antar  kelompok  masyarakat  di  tingkat  nasional (membentuk  identitas  bersama  yaitu  ‘ Self ’)  serta  menega skan  perbedaan identitas bangsa tersebut dengan bangsa lain (‘ Others ’).
Ketiga,  nilai  budaya  maritim  yang  terkait  dengan  mengutamakan norma kepatuhan terhadap tata aturan yang berlaku yaitu hukum. Budaya maritim  yang  mengutamakan  kebersamaan  dan  kerjasama  memerlukan tata  aturan  dalam  berinteraksi  agar  kepentingan  bersama  tersebut  dapat tercapai.  Karakteristik  budaya  maritim  bertentangan  dengan  sikap semaunya  sendiri  atau  tanpa  aturan.  Dengan  demikian,  nilai  budaya maritim  dapat  menjadi  landasan  bagi  diplomasi  maritim  dalam  hal mendorong pemberlakuan norma, tata aturan bahkan rezim kelautan. Nilai budaya  maritim  ini  dapat  menjadi  landasan  bagi  pelaksanaan  diplomasi maritim.  Misalnya,  diplomasi  terkait  pengaturan  wilayah  yurisdiksi  laut suatu negara berdasarkan aturan yang adil dan dipatuhi pihak-pihak yang terkait.
Ketiga  budaya  maritim  tersebut  berpotensi memberikan  pengaruh bagi  diplomasi  maritim  dalam  wujud  sebagai  akar  atau  landasan perumusan strategi dan pelaksanaan diplomasi. Budaya yang dianut oleh perumus strategi dan pelaksana diplomasi akan mempengaruhi kebijakan yang  dihasilkannya.  Selain  itu,  tingkat  keberhasilan  kebijakan  yang diterapkan  suatu  lingkungan  akan  sangat  ditentukan  oleh  budaya  yang berlaku pada lingkungan tersebut.

## Implikasi positif penerapan budaya maritim terhadap diplomasi maritim Indonesia
Dengan  adanya  kesamaan  praktek  budaya  maritim  dan  diplomasi maritim dalam mencapai kepentingan nasional maka budaya maritim tentu dapat diterapkan pada setiap elemen yang terdapat dalam kebijakan luar negeri  Indonesia.  Adanya  kesesuaian  nilai-nilai  dalam  simpul  budaya maritim  dengan  diplomasi  maritim  melahirkan  potensi  implikasi  positif bagi  diplomasi  maritim  terhadap  input,  proses, output dan outcome diplomasi Indonesia . Tentu saja, budaya maritim dapat berimplikasi positif bagi  diplomasi  maritim  apabila  budaya  maritim  suatu  negara  dapat dikelola oleh aktor negara (pemerintah) dan aktor non-negara dengan baik.
Budaya  maritim  dapat  memberikan  implikasi  positif  terhadap diplomasi maritim berdasarkan tiga perspektif berikut: implikasi pertama dapat  diuraikan  berdasarkan  perspektif power. Budaya  maritim  dapat digunakan  sebagai  instrumen  dalam  berdiplomasi.  Budaya  sebagai instrumen soft  power dapat  digunakan  untuk  mempengaruhi  mitra
diplomasi. Bahkan, sebagai instrument, budaya maritim dapat dipadukan dengan hard power sehingga dapat berperan sebagai instrument smart power diplomacy .  Budaya  maritim  yang  ditandai  sikap  mengutamakan pengelolaan  kekuatan  maritim  dapat  menjadi  landasan  yang  kuat  untuk mengejar  tujuan  keamanan  maritim  baik  dalam  kondisi  konflik  maupun damai.  Budaya  maritim  dapat  digunakan  sebagai  alat  untuk mempertahankan  kedaulatan  negara  khususnya  kedaulatan  laut. Pembinaan    budaya  maritim  pun  dapat  menjadi  alat  untuk  membangun hubungan  baik  dengan  negara  mitra.  Salah  satu  contoh  pemeliharaan budaya  maritim  yang  terkait  dengan  diplomasi  adalah  pelaksanaan kerjasama sister  city di  bidang  pariwisata  antara  kota  Ambon  dan  kota Darwin.  Kedua  kota  ini  telah  beberapa  kali  berhasil  menyelenggarakan yacht race yang dilaksanakan secara rutin.  Pelaksanaan race ini dimulai di Darwin  sebagai  garis start dan  Ambon  sebagai  garis finish. Kegiatan  ini tidak  sekedar  menarik  wisatawan  asing  khususnya  Australia  tetapi membina hubungan yang baik antara aktor non negara di kedua negara.
Dengan dimilikinya pemahaman dan pengembangan gagasan akan potensi  maritim  melalui  pnegembangan  nilai-nilai  budaya  maritim masyarakat Indonesia maka dinamika sengketa maritim di kawasan dapat dicegah.  Karakteristik  budaya  maritim  bersifat non-coercive (tanpa kekerasan) sehingga dapat digunakan untuk mencegah terjadi peperangan dengan menjadi landasan diplomasi maritim. Selain itu karakteristik nilai budaya  maritim  yang  tidak  mudah  menyerah,  juga  dapat  menjadi pendorong  penyelesaian  konflik  agar  dilakukan  secara  damai  serta mencegahnya menjadi perang terbuka. Dalam kondisi konflik, nilai budaya maritim dapat digunakan sebagai solusi bagi penyelesaian konflik maritim. Karakteristik  budaya  maritim  yang  memungkinkan  ketegasan  dan keberanian dalam penyelesaian masalah konflik perlu diterapkan oleh para aktor diplomasi maritim yang terlibat sengketa dan konflik.
Dalam kondisi damai, budaya maritim dapat menjadi penentu bagi identifikasi  ancaman  tradisional  dan  non-tradisional  bagi  keamanan  dan pertahanan maritim. Pengetahuan dan pemahaman mendalam mengenai batasan wilayah maritim, pengelolaan sumber daya alam yang ada di laut dapat membantu upaya identifikasi apa yang tergolong sebagai ancaman ( threat )  atau  sekuritisasi.  Identifikasi  persepsi  ancaman  akan  muncul apabila  nilai  budaya  maritim  dimiliki.  Dalam  kondisi  damai,  budaya maritim juga dirasakan penting untuk dimiliki, dikembangkan dan dikelola untuk kepentingan diplomasi maritim. Budaya maritim dapat digunakan sebagai alat propaganda, pemberi pengaruh dalam diplomasi publik terkait maritim  kepada  pihak  lain.    Sifat  dan  karakteristik  penganut  budaya maritim yang cenderung pantang menyerah dan berani menghadapi segala
tantangan  menjadi  pendorong  bagi  pelaksanaan  diplomasi  maritim Indonesia.
Kedua, berdasarkan perspektif Konstruktivis, budaya maritim dapat menjadi faktor pembentuk identitas nasional kita sebagai bangsa maritim. Identitas  budaya  yang  jelas  terpancar  dapat  menunjukkan  juga  orientasi nasional Indonesia di tingkat internasional dengan tegas. Identitas ini tentu tidak  saja  terlihat  dalam  wujud  material  saja  tetapi  juga  non-material. Identitas ini pun dapat membentuk rasa cinta tanah air dan nasionalisme. Budaya  maritim  dapat  mengarah  kepada  rekayasa  politik  berupa  re- imajinasi  tentang  identitas  bangsa  maritim  yang  memiliki  kedaulatan  di laut.  Perwujudan  nasionalisme  maritim  ini  merupakan  peluang  bagi Indonesia  untuk  bangkit  menjadi  bangsa  yang  maju  kuat  dan  memiliki posisi tawar ( bargaining ) sebagai bangsa maritim (Paskarina, 2016).
Dengan tergambarkannya identitas nasional kita sebagai bangsa dan negara maritim maka strategi dan pelaksanaan diplomasi maritim dengan negara-negara  mitra  dapat  terhindar  dari  prasangka  atau  salah  persepsi. Berbeda apabila identitas kita tidak tergambarkan secara jelas, maka akan terjadi prasangka atas sikap atau kesalahan persepsi dalam bertindak pada langkah diplomasi. Sebagai negara dengan identitas maritim tentu terlihat bahwa  Indonesia  sangat  mengutamakan  penciptaan  keamanan  maritim. Identitas  maritim  dapat  terlihat  dalam  keamanan  nasional,  lingkungan kelautan,  pembangunan  ekonomi  dan  keamanan  individu  (Bueger  and Edmunds, 2017) .
Indonesia akan dengan mudah berhubungan dengan negara-negara tetangga  serta  negara  besar  yang  memiliki  identitas  serupa  yaitu berorientasi  maritim.  Kemudahan  ini  dapat  terjadi  karena  adanya  saling memahami  ( intersubjective  understanding )  di  antara  negara-negara  yang memiliki  karakter  yang  sama.  Budaya  maritim  yang  melekat  pada  para pelaku  diplomasi  maritim,  dapat  memudahkan  aktualisasi  perumusan tujuan dan pelaksanaan diplomasi.  Para diplomat yang berada pada first track maupun second  track  diplomacy ,  perlu  memiliki  visi  yang  sama mengenai identitas mereka agar dapat memudahkan mereka mengaktualisasikan  strategi  serta  tindakan  yang  sesuai  dengan kepentingan nasional dalam bidang maritim.
Ketiga,  berdasarkan  perspektif  Liberalis,  budaya  maritim  dapat menjadi pendorong penciptaan norma atau aturan bersama yang mengarah kepada bentuk kerjasama. Bahkan lebih lanjut, norma tata kelola kerjasama ini  dapat  berpotensi  mengarah  kepada  pembentukan  rezim  hingga penciptaan  perdamaian.  Dengan  melekatnya  nilai-nilai  budaya  maritim pada first maupun second track diplomacy maka dapat menjadi pendorong terciptanya  norma-norma  pada  aspek  maritim.  Budaya  maritim  berupa
karakteristik,  nilai-nilai  dan  cara  pandang  di  antara  masyarakat  mampu memunculkan  konektivitas,  kesepahaman,  antara  investor,  masyarakat pesisir,  pemerintah  dan  berbagai  pihak  lainnya  yang  memudahkan terjadinya  interaksi  bahkan  kerjasama.  Apabila  kerjasama  dapat  terbina dengan baik maka pada akhirnya dapat menciptakan rezim kelautan yang kokoh.
Beberapa  implikasi  positif  dari  nilai  budaya  maritim  terhadap perumusan  strategi  kebijakan  luar  negeri  dan  pelaksanaan  diplomasi maritim  Indonesia  sebagaimana  diuraikan  di  atas,  menunjukkan pentingnya ide atau gagasan mengenai Indonesia sebagai negara maritim. Visi PMD merupakan gagasan awal yang telah lahir dari pemerintah dan perlu  didukung  dengan  konstruksi  pembentukan  budaya  maritim. Konstruksi tersebut dapat dilakukan melalui kebijakan yang disosialisasikan pemerintah secara top to bottom atau bahkan melalui nilai- nilai budaya maritim yang terjaga dan berkembang di antara masyarakat Indonesia.    Untuk  memperkokoh  sumber  daya  maritim  yang  kita  miliki maka nilai-nilai budaya maritim dapat menjadi nilai-nilai yang mendasari diplomasi  maritim  Indonesia  khususnya  dalam  menjalin  kerjasama kemaritiman dengan negara mitra.

## Kesimpulan
Simpul budaya maritim yang mengikat berbagai nilai, cara pandang dan karakteristik yang berlandaskan kondisi maritim, memiliki keterkaitan yang  erat  dengan  diplomasi  maritim.  Keterkaitan  ini  muncul  karena keduanya merupakan pilar bagi perwujudan visi PMD. Sebagai pilar bagi visi  PMD,  baik  budaya  maritim  maupun  diplomasi  maritim  merupakan cerminan dan sasaran untuk pencapaian kepentingan nasional dalam aspek maritim. Budaya maritim memberikan implikasi positif kepada diplomasi maritim dalam tiga hal. Pertama, budaya maritim dapat menjadi instrumen soft  power yang  merupakan  pilihan  strategis dalam  melakukan  diplomasi maritim.  Kedua,  budaya  maritim  dapat  menjadi  pembentuk  identitas nasional  sehingga  dapat  memancarkan  orientasi  kemaritiman  Indonesia dengan  tegas.  Ketiga,  budaya  maritim  dapat  menjadi  pendorong  terlahir dan  terbinanya  norma  tata  kelola  kerjasama  keamanan  kawasan  dalam aspek maritim. Ketiga implikasi positif ini tentu menjadi facilitating factors bagi perumusan strategi dan pelaksanaan diplomasi maritim Indonesia.
Dengan  adanya  keterkaitan  antara  budaya  maritim  dengan diplomasi  maritim  serta  implikasi  positif  yang  muncul,  maka  penulis menyatakan  pentingnya  kedua  pilar  ini  untuk  dikembangkan  secara bersamaan  dalam  suatu  kebijakan.  Langkah  pengembangan  budaya maritim  yang  dapat  dilakukan  diantaranya  melalui  pendidikan  dan
pengajaran  baik  formal  dan  non-normal  mengenai  kemaritiman. Pengkajian ini dapat ditujukan kepada anak usia sekolah dasar hingga para diplomat serta perumus dan pelaksana diplomasi di jalur non pemerintah. Pemerintah  perlu  merumuskan  kebijakan  nasional  terkait  pengayaan materi  atau  diseminasi  informasi  dan  pengetahuan  mengenai  budaya maritim  dan  diplomasi  maritim  kepada  publik  melalui  teknologi  digital yang  mudah  dan  menarik  bagi  generasi  muda.  Kesadaran  mengenai kemaritiman  ini  akan  menumbuhkan  bibit  budaya  maritim  yang  apabila dikelola  dan  dikembangkan  dalam  jangka  panjang  akan  memberikan kontribusi  yang  semakin  besar  bagi  pencapaian  kepentingan  nasional dalam diplomasi maritim. Pilar budaya maritim dengan diplomasi maritim yang  erat  memungkinkan  tercapainya  visi  PMD  yang  dicita-citakan. Budaya  maritim  yang  dikelola  secara  terarah  akan  menjadi  modal  bagi diplomasi maritim dalam wujud instrumen soft power, pembentuk identitas nasional yang kuat serta pendorong norma tata kelola keamanan kawasan. Pilar  budaya  maritim  merupakan  akar  bagi  diplomasi  maritim  untuk mencapai kepentingan nasional.

## Daftar pustaka
Agastia,  I.G.B.D.  (2021).  Joko  Widodo’s  fleeting  maritime  ambitions:  an actor-spe cific analysis of indonesia’s global maritime fulcrum. Journal of Asian Security and International Affairs, 8 (3), pp. 304-23. Anwar, S. ( 2014). Peran diplomasi pertahanan dalam mengatasi tantangan di bidang pertahanan. Jurnal Pertahanan Agustus, 4 (2), pp. 71-93.
Bueger, C., and Edmunds, T. (2017). Beyond sea blindness: a new agenda for maritime security studies. International Affairs, 93 (6), pp. 1293-1311. Chairunnisa,  I.,  Rijanta,  R.,  and  Baiquni,  M.  (2019).  Pemahaman  budaya maritim  masyarakat  Pantai  Depok  Kabupaten  Bantul. Media Komunikasi Geografi, 20 (2), pp. 199-210. Dugis,  V.  (2016). Teori  Hubungan  Internasional:  Perspektif-Perspektif  Klasik . Surabaya: Cakra Studi Global Strategis.
Gindarsah,  I.,  and  Priamarizki,  A.  (2021).  Explaining  Indonesia’s  u nder- balancing: the case of the modernisation of the air force and the navy. Journal of Asian Security and International Affairs, 8 (3), pp. 391-412. Hadiningrat,  J.K.  (2020).  Diplomasi  maritim:  meletakkan  fondasi  poros maritim dunia. Jurnal Maritim Indonesia, 8 (1), pp. 98-109.
Kemenko  Bidang  Kemaritiman  RI.  (2017).  Kebijakan  Kelautan  Indonesia [online]. Tersedia di: <https://jdih.maritim.go.id/en/kebijakan- kelautan-indonesia> (diakses 26 November 2022).
Kusumawardhani,  I.,  and  Afriansyah,  A.  (2019).  Kebijakan  kelautan Indonesia dan diplomasi maritim. Kertha Patrika, 41 (3), pp.  251-282.
Laksmana,  E.,  Gindarsih,  I.,  and  Mantong,  A.  (2018). Visi  Poros  Maritim Global ke dalam Kerangka Diplomasi Pertahanan Maritim dalam Kebijakan Luar Negeri Indonesia di Era Jokowi . Jakarta: CSIS.
Madjid,  A.  (2018).  Membangun  kesadaran  masyarakat  maritim  dalam perspektif bela negara. WiRa Media Informasi Kementerian Pertahanan, 74 (58), pp. 6-11.
Marzuki, K.I. (2018). The mea ning of Indonesia’s global maritime fulcrum.
Pacific Forum, 14 A(February), pp. 1-2.
Paskarina, C. (2016). Wacana negara maritim dan reimajinasi nasionalisme
Indonesia. Jurnal Wacana Publik Jurnal Ilmiah Departemen Ilmu Politik, 1 (1), pp. 1-8.
Perwita,  A.A.B.  (2020). Visi  ‘Poros  Maritim  Dunia’  Joko  Widodo :  Respons Terhadap  Dinamika  Kawasan  Indo-  Pasifik .  Jakarta:  Lembaga  Riset  dan Pengabdian Masyarakat President University.
Pratiwi,  F.I.,  Puspitasari,  I.,  Hikmawati,  I.,  and  Bagus,  H.  (2021).  Global mariti me  fulcrum:  Indonesia’s  middle  power  strategy  between  Belt And Road Initiatives (BRI) and Free-Open Indo Pacific (FOIP). Central European Journal of International and Security Studies, 15 (3), pp. 30-54. Purnomo,  N.H.  (2020). Membangun  Karakter  Berorientasi  Kemaritiman .
Surabaya: Universitas Negeri Surabaya.
Pusat  P2K-OI  Kemlu  dan  CSIS.  (2017). Diplomasi  Pertahanan  Maritim: Strategi,  Tantangan,  Dan  Prospek. Jakarta:  Badan  Pengkajian  dan Pengembangan Kebijakan, Kemlu RI.
Salim, A. (2021). Pengaruh kesadaran budaya maritim masyarakat terhadap semangat bela negara. Jurnal Maritim Indonesia, 9 (3), pp. 263-80.
Shah,  M.A.  (2021).  Theories  of  international  relations:  role  of  values  and power. The IUP Journal of International Relations, 15 (2), pp. 7-20.
Wiranto, S. (2020). Membangun kembali budaya maritim Indonesia melalui kebijakan  kelautan  Indonesia  dengan  strategi  pertahanan  maritim Indonesia: perspektif  pertahanan maritim. Jurnal Maritim Indonesia, 8
(2), pp. 110-26.