## Wacana Komunikasi Politik Bagi Politisi Dalam Mempertahankan Eksistensinya Melalui Perspektif Forensik Komunikasi
Fidya Faza Faraid 1* , Ibnu Hamad 2 , Yunita Sari 3
1,3 Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama), Jakarta, Indonesia
2 Universitas Indonesia, Depok, Indonesia
* fidyafaraid@gmail.com

## Artikel
Submitted: 29-10-2023 Reviewed: 11-11-2023 Accepted: 21-12- 2023 Published: 30-12-2023

## DOI:
10.32509/wacana.v22i2.3523
This work is licensed under a Creative Commons Attribution- NonCommercial-ShareAlike 4.0.
Volume : 22 No. : 2 Bulan : December Tahun : 2023 Halaman  : 380-391

## Abstract
This research aims to analyze the political communication discourse of the politician "Fahri Hamzah" in maintaining his existence. The paradigm used in this research is the  constructivist  paradigm.  Using  a  qualitative  approach,  Teun  Van  Dijk's communication forensic discourse analysis method. The subject of this research is Fahri Hamzah as deputy general chairman of the Gelora party. The object of his research is his political statements. The data used in this research uses two types of data  sources,  namely  primary  and  secondary  data  sources.  Data  collection techniques  are  carried  out  by  observation,  interviews,  questionnaires, documentation and a combination of the four. Meanwhile, data analysis techniques use data reduction, data display and data conclusion. The data validity technique uses  source  triangulation.  Meanwhile,  the  theories  used  in  this  research  are discourse analysis theory, forensic communication theory and social construction theory.  Based  on  the  research  results,  a  conclusion  was  obtained  about  Fahri Hamzah's political discourse which is Philosophische Grondslag as a reference for politics. The characteristics of political communication are carried out up and down as well as vertically and horizontally. Fahri Hamzah manages politics with minimal motives of science-based pragmatism. In the future, with a consistent political tone, Fahri Hamzah can maintain his existence thereby providing many very good and positive political lessons for the people.
Keywords : Political discourse, Politician, Communication Forensics

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis wacana komunikasi politik dari tokoh politisi  ”Fahri  Hamzah”  dalam  mempertahankan  eksistensinya. Paradigma  yang digunakan  di dalam  penelitian ini adalah  paradigma konstruktivis.  Menggunakan pendekatan kualitatif metode analisis wacana forensik komunikasi Teun Van Dijk. Subjek penelitian ini adalah Fahri Hamzah sebagai wakil ketua umum partai Gelora. Objek  penelitiannya  adalah  pernyataan-pernyataan  politiknya.  Data  yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu sumber data  primer  dan  skunder.  teknik  pengumpulan  data  dilakukan  dengan  observasi (pengamatan),  wawancara  (interview),  kuisioner  (angket),  dokumentasi  dan gabungan keempatnya. Sedangkan teknik analisis data menggunakan, reduksi data, display data dan konsklusi data. Teknik keabsahan data menggunakan triangulasi sumber. Sedangkan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori analisis wacana,  teori  komunikasi  forensik  dan  teori  konstruksi  sosial.  Berdasarkan  hasil penelitian,  diperoleh  kesimpulan  wacana  politik  Fahri  Hamzah  yang  merupakan Philosophische Grondslag sebagai acuan berpolitik. Karakteristik komunikasi politik dilakukan  secara  up  dan  down  juga  vertical  dan  horizontal.  Fahri  Hamzah mengelola  politik  dengan  minim  motif  pragmatisme  berbasis  ilmu  pengetahuan kedepannya    dengan  tone  politik  yang  konsisten  maka,  Fahri  Hamzah  dapat mempertahankan  eksistensinya  sehingga  memberikan  banyak  pelajaran  politik yang sangat baik dan positif bagi rakyat.
Kata Kunci : Wacana politik, Politisi, Forensik Komunikasi

## PENDAHULUAN
Dewasa ini pilihan masyarakat terhadap partai politik tidak hanya ditentukan oleh kebesaran suatu partai, atau nama besar politisi yang mungkin sebelumnya di rekrut dari berbagai bidang yang memberikan nama besar didalamnya namun, masyarakat juga akan lebih menilai kepada citra positif partai tersebut, eksistensi partai politik juga akan ditentukan dengan hubungan yang terus dibangun dengan  masyarakat,  sehingga  kedekatan  tersebut  akan  menumbuhkan  kepercayaan  konstituen. Kepercayaan  masyarakat  terhadap  suatu  partai  politik  akan  terbentuk  manakala  partai  tersebut memiliki  kemauan  dan  konsisten  dalam  menyuarakan  aspirasi  konstituen,  yaitu  membela kepentingan-kepentingan  dasar  dan  kebutuhan  dasar  masyarakat.  Bila  upaya-upaya  itu  terus dilakukan, maka simpatisan akan terus mengalir juga mendapatkan bonus electoral vote dan tentu saja citra suatu partai politik akan meningkat (Susanto, 2017).
Komunikasi politik salah satu tujuannya adalah membangun citra positif bagi khalayak. Citra politik terbentuk berdasarkan informasi yang diterima, baik secara langsung maupun melalui media politik,  termasuk  media  massa  yang  bekerja  untuk  menyampaikan  pesan  politik  yang  umum  dan aktual. Juga dewasa ini media yang dilakukan semakin luas sehingga para politisi dapat membangun citra politik berkaitan juga dengan pembentukan pendapat umum, karena pada dasarnya pendapat umum terbangun melalui citra politik, sedangkan citra politik terwujud sebagai konsekuensi kognitif dari komunikasi politik (Rahmi, 2019).
Citra  politik  akan  selalu  berubah  sesuai  dengan  berubahnya  pengetahuan  dan  pengalaman politik  seseorang,  serta  situasi  politik  yang  selalu  berkembang.  Sosialisasi  politik  terbangun  melalui proses  belajar  secara  terus-menerus,  melalui  pengalaman  sosialisasi  politik,  seseorang mengembangkan  kepercayaan  dan  harapan  sesuai  dengan  cita-cita  politik  yang  relevan.  Sosialisasi politik  dapat  mendorong  terbentuknya  citra  politik  pada  individu,  sehingga  dapat  mendorong seseorang  melakukan  peran-peran  partisipasi  politik  seperti,  kampanye,  pemilu,  kegiatan  partai ataupun diskusi politik (Prastowo, 2020).
Wacana  komunikasi  politik    dalam  kajian  ini  mengambil  kasus  pada  peristiwa  komunikasi politik  yang  dilakukan  Fahri  Hamzah  sebagai  anggota  DPR-RI  dan  sekarang  menjabat  sebagai  Wakil Ketua Umum Partai Gelora, dibawah kepemimpinan Anies Matta sebagai ketua umum partai. Partai Gelora  sedang  semangat-semangatnya  untuk  memperlihatkan  eksistensinya  dan  membentuk  citra sebagai partai baru dan reformis yang setara dengan partai lainnya.
Berkaitan dengan bahasan tentang wacana komunikasi politik,Yulmi Hartinah, Filia Maya Kindi, “Analisis  Wacana  Politik  Capres  Joko  Widodo  Dan  Prabowo  Subianto  Dalam  Debat  Pilpres  2019”. Penggunaan diksi dalam debat pilpres 2019 berdasarkan ketepatan hasil pilihan kata atau diksi yang ditemukan, yaitu pemakaian kata pengindraan, pemakaian kata khusus, pemakaian kata istilah asing, pemakaian kata antonim atau lawan kata, pemakaian kata sinonim atau persamaan kata pemakaian diksi  kedaerahan,  diksi  konotatif,  dan  diksi  konkret. Penggunaan  gaya  bahasa yang  terdapat  dalam debat pilpres 2019 adalah gaya bahasa yang berdasarkan persamaan makna berupa pleonasme dan repetisi, berdasarkan oposisi makna berupa majas paradoks, dan penggunaan gaya bahasa penegasan pertentangan  berupa  antithesis.  Kemudian  penggunaan  gaya  bahasa  yang  lebih  dominan  dalam pelaksanaan debat pilpres 2019 adalah pemakaian gaya bahasa sindiran berupa ironi dan sinisme dan gaya bahasa perbandingan berupa asosiasi, perumpamaan dan litotes. (Hartinah & Kindi, 2020).
Penelitian selanjutnya yang ke dua yaitu ” Analisis Wacana Politik Debat Publik Calon Presiden Dan Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden Republik Indonesia .” komunikasi dalam debat senantiasa penuh dengan argumen dan pernyataan. Salah satu dari kelemahan yang nampak dalam penampilan debat Pilpres ini juga terletak pada kelemahan membuat pernyataan dan ketika sedang berargumen. Dilihat  dari  analisis  diatas  bahwa  ada  3  hal  yang  mendasar  yang  kurang  dan  belum  muncul  dalam pengelolaan argumen dalam debat Pilpres 2019 diantaranya adalah sedikitnya penyataan argument yang kuat serta kurang mampunya memberikan bukti pada setiap argumen yang dikemukakan dan kurangnya memanfaatkan waktu dalam debat untuk mengelola pesan politik yang diusung (Iskandar, 2020).
Berdasarkan beberapa literatur penelitian sebelumnya sama konteks pada wacana komunikasi politik,  namun  belum  ada  yang  menganalisis  dari  perspektif  forensic  komunikasi  Motley  dalam (Prajarto,  2010)  mengisyaratkan  ilmu  komunikasi  tidak  hanya  digunakan  sebagai  metode  dalam pembuktian  di  dalam  persidangan,  namun  lebih  luas  lagi,  metode  dan  ilmu  komunikasi  digunakan sebagai konsultan bagi jaksa penuntut ataupun pengacara. Secara utuh forensik memang diasosiasikan dengan pembuktian atau hadirnya saksi ahli ( expert witness ) dari disiplin ilmu tertentu. Sebagai gejala yang positif, setiap upaya komunikasi dan setiap proses penyampaian pesan adalah memiliki material yang juga dapat dikaji sebagaimana yang dikaji oleh cabang-cabang forensik yang terdahulu. S. Kunto Adi  Wibowo  dalam  (Jannatania  et  al.,  2022),  Komunikasi  forensik    merupakan  bagian  dari  definisi forensik dalam kaitannya dengan penggunaan teknik dan metode ilmiah dari disiplin ilmu komunikasi (Hamad, 2004), komunikasi forensik, teknik analisis wacana untuk menemukan motif dan tujuannya.
Merujuk pada fenomena tersebut maka dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dari perspektif  forensik  komunikasi,  tentang  wacana  komunikasi  politik  Fahri  Hamzah  untuk mempertahankan eksistensi dan citra partai baru yang dinamis dan modern serta memperkenalkan Gelora  sebagai  partai  yang  membawa  arah  baru  bagi  Indonesia.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk menganalisis wacana komunikasi politik dari tokoh politisi ”Fahri Hamzah” dalam mempertahankan eksistensinya.

## METODOLOGI
Paradigma yang digunakan di dalam penelitian ini adalah paradigma konstruktivis. Paradigma konstruktivis,  yaitu  paradigma  yang  hampir  merupakan  antitesis  dari  paham  yang  meletakkan pengamatan  dan  objektivitas  dalam  menemukan  suatu  realitas  atau  ilmu  pengetahuan  (Mulyana, 2018).  Pendekatan  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  kualitatif (Sugiono, 2013). Subjek penelitian ini adalah Fahri Hamzah sebagai wakil ketua umum partai Gelora. Objek penelitiannya adalah pernyataan-pernyataan politiknya. Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu sumber data pertama adalah data primer yang langsung memberikan  data  kepada  pengumpul  data.  Data  dikumpulkan  sendiri  oleh  peneliti  langsung  dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Peneliti menggunakan hasil wawancara yang didapatkan dari informan mengenai topik penelitian sebagai data primer. Data primer yang diperoleh dengan cara observasi dan wawancara dengan Fahri Hamzah. Kedua, data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah  Data sekunder merupakan data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen
Selanjutnya  Teknik  pengumpulan  data,  bila  dilihat  dari  segi  cara  atau  teknik  pengumpulan data,  maka  teknik  pengumpulan data  dapat dilakukan dengan observasi (pengamatan), wawancara (interview),  kuisioner  (angket),  dokumentasi  dan  gabungan  keempatnya.  Sedangkan  teknik  analisis data menggunakan, reduksi data, display data dan konsklusi data (Mulyana, 2018). Teknik keabsahan data menggunakan triangulasi sumber. Sedangkan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori analisis wacana, teori komunikasi forensik dan teori konstruksi sosial.
Analisis  wacana  untuk  komunikasi  forensik  harus  mengacu  pada  teori  dan  manual  etika forensik  untuk menjaga  hasil  analisis komunikasi  forensik  yang  bias  subjektif. Kedua, mendapatkan Wacana (huruf D) terkait dengan kejahatan yang sedang diselidiki dalam satu atau berbagai bentuk wacana.  Ketiga,  menerapkan  satu  atau  lebih  metode  analisis  wacana  untuk  menafsirkan  Wacana (huruf D). Ketika analisis wacana linguistik dengan pendekatan sintaksis digunakan, mengkaji Wacana yang terkait dengan kejahatan dengan satu atau kombinasi metode analisis wacana sintaksis. Seperti disebutkan, setidaknya ada lima metode (Hamad, 2007).

## Gambar 1. Kerangka Ilmiah Analisis Wacana untuk Komunikasi Forensik
Sumber : (Hamad, 2007)
Penulis  menggunakan  analisis  wacana  kritis  yang  dikembangkan  oleh  Teun  A  Van  Dijk, mengkategorikan wacana terpenuhi jika terdapat tiga dimensi diantaranya adalah:  A). Teks, dalam dimensi  teks  yang  diteliti  adalah  struktur  teks  dan  strategi  wacana  yang  digunakan  untuk  tema tertentu. Teks dapat diperoleh dari hasil menganalisis bagaimana proses wacana yang dipakai untuk menggambarkan seseorang atau peristiwa tertentu. Dengan melihat dan membaca sebuah teks, kita dapat menemukan makna secara umum. Pada analisis teks, Van Dijk membagi menjadi tiga tingkatan: (1) Struktur Makro, adalah pemaknaan secara global pada suatu teks yang hanya dapat dilihat melalui suatu tema. (2) Superstruktur, ialah struktur wacana yang berhubungan dengan kerangka teori teks serta bagian yang tersusun dalam teks tersebut.  (3) Struktur Mikro, yaitu makna wacana yang diamati melalui bagian terkecil dari suatu teks yakni berupa kata, kalimat, proposisi, anak kalimat, parafrase, serta  gambar.  B).  Kognisi  Sosial  Teun  A  Van  Dijk  beranggapan  bahwa  analisis  wacana  tidak  hanya dibatasi  oleh  struktur  teks  menandakan  pemaknaan,  pendapat  dan  ideologi  yang  diperoleh  dari struktur  wacana.  Bagi  Van  Dijk  tahapan  kognisi  sosial  inilah  yang  paling  penting,  dimana  penulis memaparkan  sebuah  wacana  melalui  latar  belakang  kehidupannya.  Lebih  mudahnya  kognisi  sosial dikatakan sebagai alasan penulis membuat wacana teks tersebut. Tahapan inilah yang membedakan model  analisis  wacana  kritis  Teun  A.  Van  Dijk  dengan  tokoh  analisis  wacana  yang  lain.  4).  Konteks Dimensi yang terakhir adalah konteks sosial. Pada level ini kita dapat menganalisis bagaimana sebuah wacana  yang  sedang  berkembang  di  masyarakat.  Lebih  mudahnya  kita  memahami  konteks  sosial berhubungan dengan bangunan wacana yang berkembang di masyarakat terhadap wacana tersebut. Memahami sebuah wacana tid ak hanya melalui persepsi diri sendiri, namun diperlukan adanya respon atau  tanggapan  masyarakat  mengenai  suatu  wacana.  Analisis  komunikasi  forensik  pada  prinsipnya dapat diterapkan pada semua pesan terutama bila mengandung kepentingan tertentu dari pencipta dalam Wacana (huruf besar D) (Haryatmoko, 2017).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Gambar 2. Model Analisis Politik Fahri Hamzah dalam Forensik Ilmu Komunikasi dan Politk (Sumber: Olahan data penelitian, 2023)

## Wacana Politik Fahri Hamzah Sebagai Kerangka Pikir Dasar Kenegaraan (Philosopische Grondslag) Dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Terapan Ilmu Politik
Wacana  Wacana  Politik  Fahri  Hamzah  (sebagai  Philosopische  Grondslag),  terdiri  dari:  1, Konsep Negara (negara kesatuan berbentuk republic), 2.Sistem dan mekanisme Prosedur Bernegara (berciri demokrasi), 3.Landasan Konstitusi (Teori Politik, Hukum dan Konstitusi), 4.Instrument Politik Keterwakilan (wewenang kelembagaan negara), 5.Komunikasi Politik sebagai media aktualisasi ilmu pengetahuan.  Dalam  praktiknya,  komunikasi  politik  (political  communication)  merupakan  aksioma komunikasi  (yaitu  bahwa  tidak  satu  pun  manusia  tidak  berkomunikasi)  sehingga  komunikasi  politik
merupakan konsep komunikasi kontekstual dimana memerlukan analisis dan kajian komunikasi politik. “Komunikasi  politik  akan  berkaitan  dengan:  (i).Pengaruh;  (ii).Kekuasaan; (iii).Kewenangan;  (iv).Nilai; (v).Ideologi; (vi).Kebijakan Umum; (vii).Distribusi kek uasaan” yang dikelolah dan dirampung menjadi pesan  yang  disampaikan  secara  sirkular  dari  pengirim  (komunikator  politik)  kepada  penerima (komunikan), audiens dan/atau khayalak sehingga membentuk gagasan/idea yang merupakan sumber wacana politik yang mempengaruhi opini publik dan/dalam berbagai peristiwa lainnya pada nuansa politik komunikasi (Kustiawan et al., 2022).
Pada  aspek  gagasan/idea/kerangka  pikir  yang  membentuk  wacana,  konteks  wacana  politik yang dikemukakan oleh Fahri Hamzah sebagai upaya mempertahankan eksistensi perpolitikan nasional sebagaimana dikemukakan sebagai berikut, bahwa :
“Memimpin  negara  ini  (Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia)  haruslah  kembali  ke  sistem bernegara yang berlandaskan Konstitusi dan UUD 1945,  dimana dalam menjalankan fungsi kenegaraan harus menggunakan ilmu pengetahuan”.
Wacana politik tersebut tentu berbeda dengan ilmu komunikasi reguler, dimana penempatan kata  yang  dipindahkan/digunakan  akan  sangat  berbeda  cara  memahaminya  demikian  pula  literasi pemaknaannya.  Dengan  demikian  “wacana”  dalam  dimensi  komunikasi  politik  adalah  sebagai instrument komunikasi yang pesannya adalah politik sebagai bentuk aspirasi kedaulatan rakyat yang terwakilkan;  baik  dari  partai  politik,  kelembagaan  politik  negara  (fungsi  kelembagaan  legislatif) maupun  seorang  tokoh  politik  (dimana  Fahri  Hamzah  merupakan  tokoh  politik).  Dimana  eksistensi wacana politik itu sendiri adalah merupakan prinsip dasar yang lahir dan timbul dari: 1) Pemikiran; 2) Ujaran; dan 3) Tindakan; yang lahir dari gagasan politik kenegaraan seorang tokoh politik (berdasarkan rumusan Martin Buber, 1878 – 1965)  dalam  (Bahri, 2009)  sehingga menjadi pengertian utama dari implementasi  komunikasi  politik  yang  melibatkan  aktor-aktor  politik,  atau  berkaitan  dengan kekuasaan, pemerintahan, dan kebijakan pemerintah (Kurniawati, 2021).
Kaitan dengan wacana politik Fahri Hamzah, berdasarkan pendekatan analisis naratif kualitatif maka secara psikologi teks wacana ini membentuk projektif konten politik (ditelaah dari karya Emile Durkheim  yang  berjudul  Suicider  yang  mendekatkan  penalaran  ilmu  sosial  pada  metode  penelitian positivistic yaitu konsep pemikiran berdasarkan aspek validitas dan aspek prediksi) (Rizal Syahputra & Xaverius  Sri  Sadewo,  2021),  bahwa  wacana  politik  seorang  tokoh  publik/politik  Fahri  Hamzah merupakan pengembangan konsep pikir/idea/gagasan atau disebut predictive validity , yaitu derajat kemampuan  berpikir  dari  pengukuran  dengan  peristiwa  yang  akan  datang  dalam  hal  ini  adalah peristiwa  dari  dimensi  politik  kenegaraan  dan  reformasi  pemerintahan.  Dengan  demikian  pokok piker/idea/gagasan  ini  membentuk  “wacana”  sebagai construct  validity atau  disebut  derajat kemampuan  berpikir  akan  pengukuran  dari  kesinambungan  gagasan  politik  komunikasi  dengan peristiwa yang diprediksi pada masa yang akan datang (Firmansyah et al., 2023).
Berdasarkan  konten  wacana  politik  Fahri  Hamzah  dengan  metode  pendekatan  naratif kualitatif analitis maka adapun makna filosofi (pokok pikir Philosopische Grondslag) yang terkandung dalam serapan konten wacana dari bentuk komunikasi politik tersebut, hemat penulis sebagai berikut: Konsep  Negara  (Negara  Kesatuan  Berbentuk  Republik),  Sistem  Kenegaraan  (Negara  Hukum  Berciri Democracy  System),  Landasan  Konstitusi  (Hukum  dan  Konstitusi  berkembang  berdasarkan  alur reformasi dan tuntunan Politik sebgai dasar teori konstruksi sosial), Instrument Politik Keterwakilan (Wewenang  Kelembagaan  Negara)  dan  Komunikasi  Politik  Sebagai  Media  Aktualisasi  llmu Pengetahuan (Rahmayani et al., 2022).
Fahri Hamzah pada akhirnya mengambil langkah dalam membuat partai baru untuk menjawab keresahan yang  terjadi  sebagai  contoh  untuk  pertanyaan  tentang  konflik  ideologi  yang  sebenarnya tidak diperlukan lagi karena Indonesia telah lahir secara sempurna karena dalam kelahirannya sudah ada pemimpin, negara dan birokrasinya juga mengandung nilai-nilai dan falsafahnya. Bahkan falsafah pancasila itu telah ada sejak lahir. Proklamasi 17 Agustus 1945 dan 18 Agustus 1945 para founding fathers menyepakati undang-undang dasar dan batang tubuh pembukaannya dan terdapat pancasila
lalu,  dalam  batang  tubuhnya  termaktub  konstitusi  negara  yang  berlaku.  Seharusnya  dalam kesempurnaan kelahiran setiap rakyat di negara ini tidak perlu lagi adanya konflik karena Philosopische grondslag-nya (Monitasari et al., 2021). Jadi sebenarnya, hal yang paling elementer yang harus disadari setiap  rakyat  adalah  terlahir  sebagai  warga  di  negara  ini  secara  sempurna  jika  masih  ada  lagi pertanyaan  maka  yang  di  perlukan  adalah  menawarkan  thesis  tentang  bagaimana  menjadikan Indonesia ini sebagai kekuatan dunia dan kekuatan besar yang tidak saja menciptakan kesejahteran dan perdamaian didalam negeri tetapi ikut serta dalam perdamaian dunia yang berdasarkan kepada perdamaian abadi dan keadilan sosial seperti yang tercantum dalam tujuan negara pembukaan UUD 1945 sehingga negara ini punya sesuatu yang baru yang sesuai dengan aspirasi rakyat.
Maka  wacana  dalam  Komunikasi  politik  dapat  dipahami  sebagai  komunikasi  konstekstual formal  karena  sifatnya  adalah  merupakan  komunikasi  yang  terjadi  di  lembaga  resmi  atau  formal dengan diantaranya melibatkan elit tokoh politik kenegaraan, sehingga wacana politik sebagai bentuk upaya komunikasi verifikasi/validity issue akan idea/gagasan/pokok pikir kenageraan secara vertical dan  horizontal.  Dimana  komunikasi  politik  merupakan/dan/atau  melibatkan  lapangan  wewenang kelembagaan  publik,  sebagai  bentuk  sarana  kewenangan  mengontrol  kebijakan  umum  ( basic democracy system dalam mekanisme sistem perpolitikan), melibatkan khayalak umum (diantaranya seperti  media  massa)  karena  tuntutan  politik  sebagai  bentuk  kedaulatan  rakyat,  badan  informasi pemerintah  (karena  sumber  informasi  dan  issue  dikuasai  lebih  banyak  oleh  pemerintah  secara impelementasi), tokoh politik dan/atau partai politik (sebagai bentuk tanggung jawab kenegaraan dari sarana  para  pemikir  akan  statute  kenegaraan  dalam politic  system ).  Secara  analogi  wacana  dalam perpeksitf komunikasi politik merupakan design urgensif dari komunikasi formal; karena memerlukan dasar filosofi kerangka berpikir dalam issue yang perlu dikritisi bersifat “a postereore” dan tuntutan akan langkah konkrit dari si kap politik kenegaran disisi lain bersifat “a priore”. Hal ini sejalan dengan ilmu komunikasi dan politik sebagai bentuk dari cabang ilmu terapan (Rusmulyadi & Hafiar, 2018).

## Analisa  Gagasan  Wacana  Politik  Fahri  Hamzah  Dalam  Forensik  Ilmu  Komunikasi  Terhadap Implementasi Sistem Perpolitikan Indonesia
Pada  Ilmu  Komunikasi  dan  Sistem  Politik,  oleh  David  Easton  menjelaskan  bahwa  politik menitikberatkan  pada  aspek  proses  dimana  dalam  perkembangan  proses  tersebut  seseorang menerima orientasi politik tertentu dan pola tingkah laku (sikap politik) yang mempengaruhi alur/seni komunikasi, sehingga “authoritative allocation of values – alokasi nilai-nilai secara otoritatif/sah/sesuai dengan kewenangan” yang secara dimensi politik pada hakekatnya melekat dengan “kekuasaan dan upaya  memegang/menjalankan  kekuasaan  tersebut”.  Dengan  demikian,  ilmu  komunikasi  adalah bentuk  seni  ilmu  dalam  upaya  mengontrol  dan/juga/turut  serta  dalam  pengelolaan tanggungjawab kekuasaan  tersebut  dalam  rangka  pengambilan  kebijakan  publik  (dimana  kebijakan  publik  sebagai produk  kajian  dari  studi  ilmu  komunikasi  dan  politik).  Sehingga  diperlukan  seni komunikasi/ketrampilan  komunikasi  baik  secara predictive  validity (kualitias  prediksi  dari  orientasi kebijakan  publik  sebagai  hasil  produk  politik)  maupun construct  validity (konstruksi  berpikir  dalam gagasan  penyelenggaraan  pemerintahan  sehingga  diperlukan  “wacana”  sebagai  alat  ilmiah  untuk membedah  konstruksi  penyelenggaraan  kekuasaan  dalam  rangka  mengambil/membuat  kebijakan publik sebagai bagian dari produk dan proses politik) yang dibahas secara “forensik ilmu komunikasi analitis” (Adi Wibowo, 2013).
Dengan  demikian  untuk  menggali  dan  menganilisa  pokok  pikir/Idea/gagasan  dari  wacana politik Fahri Hamzah kedalam interpertasi prinsip ilmu komunikasi dan politik, yaitu bahwa wacana politik:
“Memimpin  negara  ini  (Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia)  haruslah  kembali  ke  sistem bernegara yang berlandaskan Konstitusi dan UUD 1945, dimana dalam menjalankan fungsi kenegaraan harus menggunakan ilmu pengetahuan”
Maka  peneliti menggunakan  penalaran  forensik  ilmu  komunikasi  analitis  dalam membedah wacana dikmaksud kedalam sumber ilmu pengetahuan yaitu sebagai kerangka pikir filosofi komunikasi politik  (bahwa  wacana  politik  tersebut  sebagai  kerangka  Philosopische  Grondslag)  dalam  upaya mempertahankan eksistensi Sistem Perpolitikan Indonesia.
Dengan menggunakan forensik komunikasi Dilihat dari ilmu forensik komunikasi baik tulisan, verbal maupun non verbal ada pesan dibalik makna interpretasi kebenaran wacana politiknya Fahri Hamzah. Fahri Hamzah menggunakan bahasa sebagai suatu tindakan pada dunia politik dan khususnya sebagai bentuk representasi ketika melihat realitas tentang negara. Khalayak dapat menilai wacana Fahri  Hamzah  sebagai  bentuk  dari  tindakan.  Fahri  Hamzah  menggunakan  bahasa  sebagai  suatu tindakan  pada  dunia  dan  khususnya  sebagai  bentuk  representasi  ketika  melihat  realitas  tentang negara. Media sosial, seperti YouTube banyak digunakan pejabat sebagai media untuk menyampaikan pesan  dan  pendapat  kepada  khalayak.  khalayak  pun  bisa  menilai  persepsi  seorang  pejabat  melalui tampilannya di media sosial, seperti YouTube.
Fahri Hamzah memberikan edukasi politik yang baik kepada masyarakat dengan mendidik juga menekankan  bahwa  kita  sebagai  manusia  politik  pasti  punya  tujuan  pragmatis  tetapi  jangan  juga menggunakan  itu  sebagai  alat  sehingga  kita  mengabaikan  hal-hal  yang  sangat  elementer  sebagai seorang  politisi  yang  menggunakan  suara  rakyat  (Firmansyah  et  al.,  2023).  Karena  bangsa  ini memerlukan pikiran Dengan cara-cara yang baik tanpa perlu melakukan effort luar biasa automatically ingatan  yang  baik  akan  tinggal  dalam  benak  rakyat  tanpa  perlu  mengupayakan  eksistensi  yang berlebihan apalagi dewasa ini media akan dengan senang hati mempromosikan apa yang dianggap baik dan hal itu berlaku sebaliknya. Justru pencitraan diri yang berlebihan akan mengakibatkan pem- bullly-an dan menjadi tidak efektif. Ilmu pengetahuanlah yang akan menjadi sumber dari popularitas karena ilmu itu akan abadi kita sendiri tau berapa banya ilmuwan bahkan ribuan tahun lalu namanya abadi  karena  yang  ditinggalkan  adalah  ilmu  pengetahuan  yang  mempunyai  kekuatan  naratif.  Dan mengabaikan pendapat penerimaan orang lain terhadap wacana yang dibuat karena Fahri Hamzah. Karena Fahri Hamzah merasa bahwa problem negara ini adalah yang sudah selesai dianggap belum selesai  dan  berkutat  pada  masalah-masalah  yang  tidak  penting  karena  sebenarnya  masalah  kita sebagai bangsa ini sudah selesai dan tertuang dalam UUD 1945 dan mengabaikan hal-hal lainnya atau yang lebih buruk membuat masalah baru yang tidak konstruktif (Kurniawati, 2021).
Demokrasi sendiri dimaknai dengan alam pikiran. Dengan menyatakan diri pindah ke negara demokrasi, bangsa demokrasi, masyarakat demokrasi, dan pemerintahan demokrasi itu artinya kita mengisi hari-hari dengan meng-exercise pikiran-pikiran. Sedangkan masyarakat otoriter dan totaliter rakyat  tidak  diperbolehkan  berbicara  tentang  politik  karena  politik  adalah  adalah  urusan  segelintir orang  (Rahman  et  al.,  2019).  Sayangnya,  sekarang  ini  masyarakat  atau  Lembaga    banyak mempertanyakan apa yang terjadi dengan dengan demokrasi, apa yang terjadi dengan bangsa dan apa yang terjadi dengan pemilu karena tidak mendapatkan porsi yang memadai sehingga terlihat seperti it goes  by  itself tanpa  proses  dialektika  yang  mempertanyakan  keadaan  (negara)  ini.  Inilah  yang menyebabkan proses politik menjadi kurang bermakna dan tawar. Inilah basic problem yang hilang di negara ini. Juga matinya oposisi parlemen dan kurang dilacak dari sebab-sebab yang secara sistemik memang  diciptakan  situasi  ini.  Sehingga  parlemen  tidak  bicara  tentang  alternative  kebijakan, alternative narrative, dan lain sebagainya termasuk dalam pemilu proses tersebut tidak diperdulikan soal  bagaimana  menciptakan  iklim  orang-orang  terbaik  yang  masuk  dalam  kontestasi  bahkan  tidak menjawab jebakan tentang money politic secara massif  juga diperparah dengan keyakinan di negara ini  bahwa  manusia  politik  tidak  dipilih  karena  pikiran  tetapi  karena  logistic  dan  rakyat  menikmati suguhan ini.
Sebab-sebab secara sistemik yang disebabkan oleh para pemimpin maka krisis yang dihadapi menjd 3 bagian: Pertama krisis global, kedua Krisis kelembagaan institut termasuk partai politik dan ada kegalauan narative di tingkat elite dan, ketiga Krisis manusia. Teori dalam negara demokrasi partai politik  adalah  lembaga  intelektual  pendirinya  adalah  pemilik  ideologi  /pemikir  kelasnya  Marxisme, Leninisme. Di indonesia tokoh nasionalis besar bung Karno mendirikan partai nasionalis, Natsir seorang
idiolog islam mendirikan masyumi, Syahrir seorang sosialis mendirikan PSI dan  bung Hatta mendirikan Partai  Demokrasi  Islam.  Dalam  kurun  waktu  25  tahun  belakangan  ini  Partai  politik  yang  harusnya menjadi the business of great intellectual  tetapi dalam negara ini, pedagang yang mendirikan partai atau partai yang ada, tergerus nilainya oleh pedagang. Tidak meng-address persoalan secara rasional dan  hanya  menjadi  simbolik.  Persoalan  negara  banyak  di  operate  di  belakang  layar.  Dari  cara-cara seperti itu, maka cita-cita bangsa sampai kapanpun tidak akan terwujud dan rakyat  tidak akan melihat bangsa  besar  yg  kuat,  maju  dan  modern  kalau  tidak  ada  keberanian  memimpin  bangsa  ini  secara rasional.  Akhirnya  pemikiran  menjadi  tidak  penting.  Dan  kalau  voters  menganggap  pikiran  tidak penting negara akan kembali ke sistem kerajaan dimana kepemimpinan itu it’s not a pure product dari pikiran  tetapi  product  dari  hal-hal  yang  paling  kasar,  contoh;  darah  dan  keturunan  atau  senjata  di tangan  tiran  dan  harus  segera  dihentikan  karena  dengan  sadar  jika  segenap  stockholder  berupaya, bangsa  ini  diatur  oleh  pikiran  namun,  para  elite-nya  tidak  mau  meng-entertain  pikiran  dan  meng- entertain gimmick-gimick sehingga minim produksi ide juga gagasan.
Konsep  ilmu  pengetahuan  dalam  kepemimpinan  sudah  sebenarnya  dikembangkan  pada zaman Yunani kuno, Plato mengajukan pemikiran Filsuf raja yaitu seorang penguasa yang merupakan ahli filsafat. Ia mengajukan konsep ini di buku Republik-nya, dan menurut Plato, pemerintahan yang ideal  seharusnya  dipegang  seorang  filsuf  raja.  Dengan  ilmu  filsafatnya,  filsuf  raja  ini  diharapkan memiliki  moral  yang  baik  dan  tidak  mudah  terkena  godaan,  serta  dengan  pengetahuannya  dapat membantu  dan  memperbaiki  kehidupan  masyarakat  yang  ia  perintah.  Setelah  dibawakan  Plato, konsep ini mempengaruhi cara pemerintahan Kekaisaran Romawi dan beberapa monarki Eropa yang dikenal dengan istilah absolutisme tercerahkan. Ide ini juga dikembangkan oleh Al-Farabi yang menulis bahwa filsuf raja ini juga haruslah orang yang saleh dan taat beragama. Konsep ini juga mempengaruhi Ayatollah Khomeini dan konsep pemerintahan yang ia pelopori di Republik Islam Iran.
Mengajukan  ilmu  pengetahuan  dan  pemikiran  sebagai  dasar  maka  3  rute  dalam  pemilihan seorang pemimpin bisa di urai sebagai berikut: Pertama, Rute perbincangan atau debat naratif, Dalam 3  proses  pemilihan  Legislatif,  Presiden  dan  Kepala  Daerah,  calon  Legislatif,  calon  Presiden,  calon Gubernur, calon Bupati harusnya diberi waktu yang agak lama untuk mendiskusikan apa yang terjadi, apa masalahnya dan memberikan solusi sebagai visi misi pada pencalonannya. Kedua, memaparkan program  Berkaitan  dengan  penyelesaian  masalah  yang  dihadapi  di  tiap-tiap  daerah.  Dan  Ketiga, Memilih Pemimpin Dengan diskusi, debat akan terpilih siapa orangnya dan siapa yang tepat mampu memikul narasi dan program yang diusung dan dipilih secara lebih rasional.
Dengan  mengijinkan  politisi  yang  salah  berkuasa  tanpa  rasionalitas  dan  pemikiran  maka, rakyat  akan  menjadi  korban  setiap  proses  politik  karena  pikiran  tidak  sempat  di  elaborasi  sebagai bentuk memamerkan yang tajam dari runcingnya perpecahan dan perbedaan diantara rakyat sehingga pilihannya juga tidak rasional. Dengan menggunakan rasionalitas yang didalamnya ada pertarungan ide,  ilmu,  gagasan  bisa  memberi  kesempatan  banyak  orang  untuk  mengurai  tajam  dan  runcingnya perbedaan  sehingga  meminimalisir  pertengkaran  didalam  masyarakat  karena  pemilihnya  tidak rasional. Semakin pikiran tidak dipakai maka yang dipakai adalah interaksi dan label-label identitas dan ujungnya adalah kalau kebosanan itu memuncak yang bisa memimpin negara bukan pikiran lagi tetapi adalah alat kekerasan yang dapat dibuktikan dengan sejarah kudeta di mana-mana. Begitulah contoh jika tidak ada pikiran yang bertemu sehingga yang digunakan adalah kekerasan dan  kekuatan karena dirasa kekuatan itu yang paling efektif dan bukan Logika atau logika kekuatan.

## Realitas sosial dan dunia politik adalah Pencitraan
Certain  crisis mencakup  tiga  hal  Pertama,  Interpretasi  terhadap  narasi-narasi  ideal  kita melemah  karena  kebebasan  yang  semakin  menurun.  Indeks  demokrasi  dimata  dunia  mengalami penurunan  sehingga  interpretasi  terhadap  nilai-nilai  ideal  dalam  konstitusi  tidak  bebas.  Kedua, Kapasitas negara yang kurang memadai banyak faktor sehingga menghadapi masalah korupsi,masalah terorisme  dan  narkoba  yang  merajalela  dan  banyak  lagi  soal-soal  lain  yang  berulang-ulang  dari lemahnya  kapasitas  negara.  Ketiga,  Lemahnya  kualitas  kepemimpinan  akibat  partai  politik  tidak
memproduksi pemikir. Partai politik  tidak mau memproduksi pemimpin-pemimpin yang idealis dan semakin memproduksi orang orang pragmatis dan pedagang (Yuanita, 2021).
Negara  memberikan  seluas-luasnya  pemikiran  demokrasi  yang  secara  terbuka  dan mengembangkannya. Kapasitas negara bisa juga tidak berkembang karena faktor ketiga yaitu; orang- orang  yang  memimpin  kelasnya  menurun  jadi  seharusnya,  dalam  memandang  hasil  reformasi  98 setelah    masuk  seperempat  abad  reformasi  maka  transformasi  narasinya  ada  dalam  amandemen konsitusi  empat  kali  yang  menghasilkan  lahirnya  pemerintahan  yang  semakin  otonom,  semakin terbuka  dengan  undang-undang  keterbukaan  informasi  publik  dan  lahir  pemimpin  dari  berbagai kalangan banyak orang yang berasal dari latar yang begitu beragam.
Reform yang harus lakukan yang terjadi di negara ini ada jarak antara rakyat dan para pejabat dengan masalah yang terjadi disekitar. Demokrasi menciptakan orang yang masuk ke dalam negara, tetapi elite-nya meninggalkan rakyat dan rakyat semakin tidak punya akses untuk mengintervensi apa yang terjadi dan para pejabatnya bersembunyi di dalam struktur negara/tidak turun kepada rakyat. Dokumen Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Bhinneka tunggal Ika dan naskah-naskah dasar tidak  ada  salahnya  dan  tidak  ada  argue  tentang  Pancasila  karena  sudah  final.  Berbeda  dengan Konsitusi, layak untuk diamandemen dan independensi peradilan, memperkuat kamar legislatif yaitu DPD  sehingga  fungsinya  sama  dengan  DPR  dan  menyempurnakan  presidensialisme  agar pertanggungjawaban presiden lebih riil. Dewasa ini, ada kesan presiden seperti tidak dipaksa untuk bertanggung  jawab,  seolah-olah  menjadi  tugas  dari  kementerian  saja  padahal  leadership  harus diutamakan dan belum terciptanya mekanisme penyempurnaan terhadap presidensialisme.
Dalam Negara memang dipandang Konsitusi, konsep negara dan struktur negara susah dirubah tetapi ada solusi yang secara reguler bisa diubah yaitu kepemimpinan figur-figur politisi yang berkuasa. Demokrasi di ijinkan untuk setiap 5 tahun bisa mengkudeta politisi atau diganti dengan orang lain dan itulah  harapan  bagi  rakyat.  Ada  hope  maka  menyiapkan  proses  regenerasi  atau  proses  pergantian kepemimpinan secara damai juga rutin dilakukan. Itulah bisnis dari suatu negara yang paling penting karena ada harapan untuk sirkulasi elite. Sebelum Indonesia merdeka yang dengan feodalisme system pemimpin tidak bisa diganti sampai raja tersebut mangkat tetapi sekarang ada proses Pemilu yang baik sehingga  dibentuk  partai  politik  bukan  legion  pertempuran  karena  satu-satunya  cara  mengganti kepemimpinan adalah melalui Pemilu.
Realitas  sosial  banyak  diabaikan  bahkan  menganggap  masalah-masalah  yang  cukup  sepele menjadi besar. Kita  adalah bangsa hebat jika pemimpin kita memiliki ilmu pengetahuan yang men- drive bangsa ini. Karena jika kemampuan pemimpin rendah maka Ia akan melayani dengan cara-cara rendah tetapi jika pemimpin punya ilmu pengetahuan yang cukup maka Ia akan menganggapi ide-ide demokrasi  dan  ide-ide  konstitualisme  yang  ideal.  Karena  cita  rasa  pemimpin  kita  sedang  tawar- tawarnya.
Hal penting dalam dunia politik adalah pencitraan. Tentu hal ini kemudian menjadi hal yang lumrah, bukan suatu dosa dalam dunia politik. Immanuel Kant, seorang tokoh filsafat idealisme pernah memberikan masukan bahwa jika seseorang telah terjun ke dalam dunia politik, maka berpolitiklah secara cerdas seperti seekor ular, namun juga mesti tulus dari hati dalam menjalankan roda politik setulus burung merpati. Sehingga kemudian, niat untuk terjun ke dunia politik bukan semata-mata karena mengejar kekuasaan dan prestige namun juga karena ada niat tulus untuk bisa maju Bersama- sama.

## SIMPULAN
Penyampaian wacana politik tak pernah lepas dari adanya maksud tertentu dari penyampai wacana. Selalu ada makna yang tersimpan dalam setiap kalimat yang disampaikan. Pada kajian sisi superstruktur  teks,  dapat  disimpulkan  bahwa  wacana  politik  Fahri  hamzah  tersusun  baik  dengan memberikan latar belakang terciptanya wacana. Elemen terakhir dari kajian analisa wacana kritis oleh van Dijk adalah struktur mikro atau semantik. Wacana politik Fahri Hamzah terdiri dari elemen latar, detail,  praanggapan  dan  nominalisasi  pada  bagian  semantik.  Penggunaan  kata  ganti,  dan  bentuk
kalimat yang  digunakan  lebih  banyak  menggunakan kalimat aktif,  beberapa  kalimat  persuasif  serta cendrung menggunakan aspek koherensi kondisional. Fahri Hamzah juga cendrung menggunakan diksi dengan stilistik/ style yang mengarah kepada penggunaan bahasa untuk memberikan pandangan atas negara dan terakhir penggunaan elemen retoris dengan memberikan majas sindiran.
Motif dibalik tindakan-tindakan politik yang dilakukan oleh Fahri Hamzah kita bisa mengujinya melalui  forensik  komunikasi  dengan  pengaplikasian  teori  makna  dapat  diambil kesimpulan  wacana politik  Fahri hamzah adalah murni untuk pembelajaran politik demi kesehatan demokrasi kedepan. Sehingga  orientasi  politiknya  dari  seorang  politisi  menuju  kepada  seorang  negarawan  yang  murni hanya  mementingkan  kepentingan  bangsa  dan  negara  sehingga  tidak  terjadi social  distrust kepada pemimpin yang akan datang yang sedang bergejolak di beberapa negara belakangan ini. Masyarakat dapat menilai wacana tuturan dalam berbagai media Fahri Hamzah sebagai bentuk dari tindakan.

## DAFTAR PUSTAKA
Adi  Wibowo,  S.  K.  (2013).  Komunikasi  Forensik :  Keahlian  Yang  Asing  Dalam  Pengadilan. Jurnal Sosioteknologi , 12 (29), 377 – 383. https://doi.org/10.5614/sostek.itbj.2013.12.29.2 Bahri, S. (2009). Eufemisme Dalam
Wacana Politik. Jurnal Bahas , 18 (02). http://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/bahas/article/view/2476%0Ahttp://digilib.unimed.a c.id/490/1/Eufemisme dalam wacana politik.pdf%0Ahttp://digilib.unimed.ac.id/490/
Firmansyah, J., Apriansyah, A., & Leriska, N. T. (2023). KOMUNIKASI POLITIK DAN CITRA PARTAI ( STUDI PADA  PARTAI  GELOMBANG  RAKYAT  INDONESIA  KABUPATEN  SUMBAWA  )  PENDAHULUAN Kehadiran  partai  politik  merupakan  perwujudan  dari  hadirnya  sarana  komunikasi  antara masyarakat dan negara . Partai politik menjadi wadah as. Jurnal Trias Politika , 7 (1), 61 – 75. Hamad,  I.  (2004). Konstruksi  realitas  politik  dalam  media  massa :  sebuah  studi  critical  discourse analysis terhadap berita-berita politik . granit. Hamad, I. (2007). Lebih Dekat dengan Analisis Wacana. Mediator: Jurnal Komunikasi , 8 (2), 325 – 344. https://doi.org/10.29313/mediator.v8i2.1252
Hartinah, Y., & Kindi, F. M. (2020). Analisis Wacana Politik Capres Joko Widodo Dan Prabowo Subianto
Dalam Debat Pilpres 2019. PRASASTI:
Journal of Linguistics , 5 (1), 105. https://doi.org/10.20961/prasasti.v5i1.39387
Haryatmoko. (2017). Critical Discourse Analysis (Analisis Wacana Kritis) : Landasan Teori, Metodologi, dan Penerapan . Rajagrafindo Persada.
Iskandar,  F.  (2020).  Analisis  Wacana  Politik  Debat  Publik  Calon  Presiden  dan  Calon  Wakil  Presiden Republik  Indonesia. Journal of Education, Humaniora and Social Sciences  (JEHSS) , 3 (1), 31 – 38. https://doi.org/10.34007/jehss.v3i1.177
Jannatania, J., Wibowo, S. K. A., Rohayati, H. S. M., Hidayat, D. R., & Indriani, S. S. (2022). Pengaruh Penggunaan  Media  Sosial  Twitter  Terhadap  Partisipasi  Online  Budaya  Pengenyahan  (Cancel Culture)  Di  Indonesia. Jurnal  Mutakallimin :  Jurnal  Ilmu  Komunikasi , 5 (2),  125 – 133. https://doi.org/10.31602/jm.v5i2.7690
Kurniawati, A. (2021). Communication and Political Conflict Resolution of the Prosperous Justice Party in Handling the Case of Fahri
Hamzah.
Propaganda , 1 (1), 23 – 34. https://doi.org/10.37010/prop.v1i1.253
Kustiawan,  W.,  Fauzi,  A.,  Haqqi,  D.,  Saripuddin,  M.,  Imam,  R.  K.,  &  Puspita,  R.  (2022).  Karakteristik dalam  Komunikasi  Politik  Mengemas  Pesan  Politik. Jurnal  Ilmu  Komputer,  Ekonomi  Dan Manajemen (JIKEM) , 2 (1), 2017 – 2024. https://ummaspul.e-
journal.id/JKM/article/download/3778/1347
Monitasari, R. G., Furqon, E., & Khaerunnisa, E. (2021). Demokrasi dalam Dimensi Nilai-nilai Pancasila berdasarkan Paradigma Philosophosche Grondslag. Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum , 1 (2), 232 – 245. Mulyana, D. (2018). Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya (9th  ed.).  PT  Remaja  Rosdakarya.  https://rosda.co.id/pendidikan-keguruan/713-
metodologi-penelitian-kualitatif-paradigma-baru-ilmu-komunikasi-dan-ilmu-sosial-lainnya.html Prajarto,  N.  (2010). Komunikasi  Politik  dalam  Perspektif  Ilmu  Komunikasi .  1 – 69.  chrome- extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://pustaka.ut.ac.id/lib/wp- content/uploads/pdfmk/SKOM431903-M1.pdf
Prastowo, F. A. A. (2020). Pelaksanaan fungsi pokok humas pemerintah pada lembaga pemerintah.
PRofesi Humas: Jurnal Ilmiah Ilmu Hubungan Masyarakat , 5 . https://doi.org/https://doi.org/10.24198/prh.v5i1.23721 Rahman, F. A., Rouf, M. F., Asyahidda, F. N., & Hufad, A. (2019). Bias Politik Dibalik Sebuah Media : Relevansi Sosialisasi Politik Di Indonesia. Sosietas , 8 (2), 553 – 561.
https://doi.org/10.17509/sosietas.v8i2.14599
Rahmayani, D., Aifha, N., Nulfadli, I., & Santoso, G. (2022). Prinsip-Prinsip Filsafati Pancasila Sebagai Dasar Negara (Philosofische Grondslag, Weltanschauung) Republik Indonesia. Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra) , 01 (02), 51 – 67.
Rahmi. (2019). Kebebasan Pers Dan Demokrasi di Indonesia. Jurnal Komunikasi Dan Kebudayaan , 6 (1),
41 – 57. http://komunikasistisip.ejournal.web.id/index.php/komunikasistisip/article/view/194 Rizal Syahputra, M., & Xaverius Sri Sadewo, F. (2021). Konstruksi Diri Pelaku Bunuh Diri Yang Gagal, Dalam Memaknai Kehidupan Dan Kematian. E-Journal UNESA .
Rusmulyadi,  R.,  &  Hafiar,  H.  (2018).  Dekonstruksi  Citra  Politik  Jokowi  Dalam  Media  Sosial. PRofesi Humas : Jurnal Ilmiah Ilmu Hubungan Masyarakat , 3 (1), 120.
https://doi.org/10.24198/prh.v3i1.16729 Sugiono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan . Susanto, E. H. (2017). Media Sosial Sebagai Pendukung Jaringan Komunikasi Politik. Jurnal ASPIKOM ,
3 (3), 379 – 398. https://doi.org/10.24329/aspikom.v3i3.123
Yuanita,  D.  (2021).  Peran  key  opinion  leader  dalam  strategi  public  relations  pada  komunikasi  krisis perusahaan. PRofesi  Humas  Jurnal  Ilmiah  Ilmu  Hubungan  Masyarakat , 6 (1),  23. https://doi.org/10.24198/prh.v6i1.29693