## TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP KONSUMEN ATAS KLAUSULA EKSONERASI DALAM PERJANJIAN BAKU
[Kiki Riski Kurniasih] 1
[Fahmi] 2
[Yeni Triana] 3
1 [Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning]
1 [kikiriskikurniasih96@gmail.com]
2 [Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning]
2 [fahmihukum123@gmail.com]
3 [Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning]
3 [yeni.triana@unilak.ac.id]

## Abstract
The  emergence  of  standard  agreements  is  a  necessary  development  in  the  world  of economy which expects all processes to take place quickly and practically. The standard agreement is not prohibited by law, but the use of the Exenation clause is prohibited by law.  This  article  discusses  the  responsibilities  of  business  actors  to  consumers  in  the exoneration clause because business actors transfer responsibility. The aim is to analyze the legal responsibilities and legal consequences of business actors on consumers in the exoneration  clause.  The  research  method  used  is  normative  with  case  and  analytic approaches. The results showed that the business actor was not responsible because the business  actor  transferred  responsibility,  the  legal  consequence  of  the  transfer  of responsibility  was  the  agreement  was  null  and  void,  could  be  punished  with imprisonment or a fine.
Keywords : Liability, Liability Clause, Consumer
Received: 28 Agustus 2021       Revised: 20 Apri 2022 Available Online : 30 April 2022

## 1. PENDAHULUAN
Tanggungjawab  pelaku  usaha  terhadap  penggunaan  klausula  eksonerasi dalam perjanjian baku belum terlaksana secara baik karena pelaku usaha masih menggunakan  klausula  eksonerasi  sehingga  merugikan  konsumen. 1 Klausula
1 Sri  Lestari  Poernomo ,  2019.” Standar  Kontrak  dalam  Perspektif  Hukum  Perlindungan  Konsumen  “, Jurnal Penelitian Hukum DE JURE , Vol.19 No.1, 109-120
P- ISSN : 2614 – 5723 E- ISSN : 2620 – 6617 Jurnal Ius Civile (Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan) Prodi Ilmu Hukum
Universitas Teuku Umar
Volume 6, Nomor  1, Tahun 2022
email: jic@utu.ac.id http://jurnal.utu.ac.id/jcivile
eksonerasi  ( Exemption  Clause )  adalah  klausul  yang  mengandung  kondisi membatasi  atau  bahkan  menghapus  sama  sekali  tanggung  jawab  yang semestinya  dibebankan  kepada  pihak  produsen/penyalur  produk  (penjual). Klausula eksonerasi sebagai klausul yang berisi pembatasan pertanggungjawaban  dari  pelaku  usaha,  terhadap  resiko  dan  kelalaian  yang mesti ditanggungnya. 2
Klausula  eksonerasi  sering  ditemukan  dalam  salah  satu  bentuk perjanjian, yaitu perjanjian baku. 3 Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang  Perlindungan  Konsumen  perjanjian  baku  menggunakan  istilah  klausula baku,  yang  terdapat  dalam  Pasal  1    klausula  baku  adalah  setiap  aturan  atau ketentuan  dan  syarat-syarat  yang  telah  dipersiapkan  dan  ditetapkan  terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau  perjanjian  yang  mengikat  dan  wajib  dipenuhi  oleh  konsumen . 4 Sebenarnya  perjanjian  klausula  baku  sangat  memudahkan  para  pihak  dalam bertransaksi,  perjanjian  ini  dalam  prinsipnya  tidaklah  dilarang  namun,  klausul baku  Ini  akan  menjadi  tidak  tepat  ketika  posisi  para  pihak  menjadi  tidak seimbang  karena  pada  dasarnya,  suatu  perjanjian  yang  sah  apabila  menganut asas  konsensualisme  yaitu  disepakati  oleh  kedua  belah  pihak  dan  mengikat kedua belah pihak yang membuat perjanjian tersebut sebagai undang-undang. 5 Oleh karena itu, klausul baku yang mengandung klausul eksonerasi dilarang oleh hukum,  larangan  penggunaan  klausul  eksonerasi  dapat  dilihat  dari  ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Kasus-kasus penggunaan klausula eksonerasi dalam perjanjian baku yang merugikan  konsumen  banyak  terjadi  di  Indonesia,  seperti  kasus  terhadap putusan  Pengadilan  Negeri  Sleman  Nomor  :  255/pdt.G/2019/PN  smn, 6 yaitu antara  para  penggugat  Ridwan  dan  Basriyati  dan  tergugat  yaitu  PT  Malioboro Ensu  Sejahtera  (Tergugat  I),  PT  Binare  Indonesia  Group  (Tergugat  II)  Kepala Kantor  Badan  Pertanahan  Nasional  Kabupaten  Sleman  (Tergugat  III),  Bupati Sleman Cq. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu (tergugat IV) mengenai Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun / Apartemen “Malioboro Parkview” yang mana tergugat dan turut tergugat I telah membuat klausul baku dan bersifat eksonerasi yaitu angka 3, 4, 6, 7, 8, 11,  dan 16 dalam perjanjian  pengikatan  jual  beli  satuan  rumah  susun  /  apartemen  “malioboro park view” klausul-klausul tersebut menunjukkan tergugat ingin melepaskan diri dari tanggung jawab atas risiko yang mungkin timbul dalam perjanjian tersebut. Kasus berikutnya seperti kasus pada putusan No 1391 K/PDT/2011. Putusan ini merupakan putusan tingkat kasasi dalam sengketa antara pihak PT Indonesia Air
2 Celina  Tri  Siwi  Kristiyanti,  2011. Hukum  Perlindungan  Konsumen ,  cetakan-III,  Sinar  Grafika.  Jakarta.  hlm. 141
3 Mariam Darus Badrulzaman, 1994. Aneka Hukum Bisnis . Alumni. Bandung. hlm.107
4 Pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen
5 Salim H.S, 2003. Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak , Sinar Grafika. Jakarta. hlm. 11
6 Putusan  Pengadilan  Negeri  Sleman  dalam Ridwan  dan  Basriyati  v.  PT  Malioboro  Ensu  Sejahtera,  PT  Binare Indonesia  Group.  Kepala  Kantor  Badan  Pertanahan  Nasional  Kabupaten  sleman.  Bupati  Sleman  Cq.  Dinas  Penanaman Modal Danpelayanan Perizinan Terpadu , Nomor : 255/pdt.G/2019/PN smn., hlm.1
Asia  sebagai  pemohon  kasasi  dahulu  sebagai  Tergugaat/pembanding  melawan Hastjarjo  Boedi  Wibowo  sebagai  Termohon  kasasi  dahulu  sebagai Penggugat/Terbanding. 7 Dalam  kasus  ini  pemohon  kasasi  yang  dahulu  sebagai tergugat mencantumkan klausula eksonerasi di dalam tiket pesawat yang dalam hal  ini  berbentuk  klausula  baku,  yang  mana  klausula  berisi  mengalihkan tanggungjawab yang seharusnya menjadi tanggungjawab dari pihak maskapai.
Dari  beberapa  kasus  diatas  merupakan  gambaran  dari  persoalan pelanggaran  Pasal  18  Undang-Undang  No  8  tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen  yang  dapat  menyebabkan  kerugian  bagi  konsumen.  Oleh  sebab  itu pembahasan ini dianggap penting, karena jika pelaku usaha masih menggunakan klausula  baku  maka  akan  sangat  merugikan  konsumen.  Dengan  demikian  dari latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana tanggung jawab dan akibat hukum pelaku usaha terhadap konsumen dalam klausula eksonerasi.

## 2. METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif. Hukum  normatif  merupakan  suatu  proses  menemukan  aturan  hukum,  prinsip- prinsip  hukum,  ataupun  doktrin-doktrin  hukum,  untuk  menjawab  isu  hukum yang  di  hadapi.  Penelitian  hukum  normatif  ini  dilakukan  untuk  menghasilkan argumentasi,  teori  atau  konsep  baru  sebagai  preskripsi  dalam  menyelesaikan masalah yang dihadapi. 8 Pendekatan yang digunakan adalah, pendekatan kasus dan pendekatan analitis. Pendekatan kasus adalah pendekatan yang digunakan untuk  menelaah  kasus-kasus  yang  berkaitan  dengan  isu  hukum  yang  dihadapi. Kasus-kasus  yang  ditelaah  merupakan  kasus  dari  putusan  Pengadilan berkekuatan  hukum  tetap  terkait  dengan  permasalahan  penelitian.  Penelitian hukum  normatif  bertujuan  untuk  mempelajari  penerapan  norma-norma  dalam prkatik hukum terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang terdapat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang mejadi fokus penelitian.  Pendekatan  analitis  adalah  pendekatan  yang  digunakan  untuk menjelaskan  makna  yang  dikandung  oleh  istilah-istilah  yang  digunakan  dalam aturan perundang-undangan secara konsepsional dan menjelaskan penerapannya  dalam  praktik  dan  putusan-putusan  hukum.  Peneliti  berusaha memperoleh  makna  baru  yang  terkandung  dalam  aturan  hukum  dan  menguji istilah  istilah  hukum  dalam  praktik  melalui  analisis  terhadap  putusan-putusan hukum.  Dari  berbagai  macam  pendekatan  penelitian tersebut,  seorang  peneliti tidak  harus  mengambil  semua  pendekatan  penelitian,  akan  tetapi  seorang peneliti  hanya  memilih  beberapa  pendekatan  penelitian  yang  bersesuaian dengan permasalahan penelitiannya. Penelitian ini dilakukan secara orisinil yang terdapat  perbedaan  dari  penelitian  sebelumnya  yaitu  adanya  perbedaan  kasus
7 Putusan  Mahmkamah  Agung  Republik  Indonesia  pada  tingkat  kasasi    dalam  PT  Indonesia  Air  Asia  v. Hastjarjo Boedi Wibowo, Nomor 1391 K/PDT/2011., hlm.28.
8 Pedoman Penulisan Tesis Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru 2019, hlm. 16
yang  dibahas  serta  penelitian  ini  lebih  mengfokus  kan  kepada  akibat  hukum yang  di  terima  pelaku  usaha  jika  menggunakan  klausula  pengalihan  tanggung jawab.
Sumber data dalam penelitian ini adalah berasal dari data sekunder. Data sekunder  adalah  data  yang  diperoleh  dari  hasil  penelaahan  kepustakaan  atau penelaahan terhdap berbagai literatur atau bahan pustaka yang. Data sekunder dalam  penelitian  ini  terbagi  menjadi  tiga  jenis  data,  yaitu  (1)  bahan  hukum primer, yang terdiri dari Kuhperdata dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang  perlindungan  konsumen,  (2)  bahan  hukum  sekunder,  yakni  bahan- bahan  hukum  yang  memberikan  penjelasan  bahan  hukum  primer  yang  berupa hasil-hasil  penelitian  dan  putusan-putusan hakim  dan  (3) bahan hukum  tersier, yakni bahan-bahan hukum yang memberika petunjuk atau penjelasan terhadap bahan  hukum  primer  dan  sekunder,  yakni  kamus.  Teknik  Pengumpulan  data dalam  penelitian  ini  kajian  kepustakaan.  Analisis  Data  dalam  penelitian  ini dianalisis  secara  deskriptif  kualitatif,  yaitu  data  yang  dianalisis  dan dideskripsikan  selanjutnya  disimpulkan  dengan  metode  deduktif,  yakni menyimpulkan dari pernyataan yang bersifat umum ke dalam pernyataan yang bersifat khusus.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
3.1 Tanggungjawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Dalam Klausula

## Eksonerasi
Tanggungjawab  pelaku  usaha  dalam  penggunaan  klausula  ekseorasi  yang merugikan  konsumen  merupakan  hal  yang  sangat  penting  dalam  perlindungan konsumen.  Dalam  kasus-kasus  penggunaan  klausula  eksonerasi  yang  dilakukan oleh  pelaku  usaha  perlu  perhatian  yang  cukup  untuk  menganalisis  kasus,  siapa yang  harus  bertanggungjawab.  Dari  kebanyakan  kasus,  konsumen  menjadi paling dirugikan yang disebabkan oleh tindakan pelaku usaha.
Tanggungjawab  pelaku  usaha  pada  umumnya  dibagi  menjadi  beberapa prinsip, sebagai berikut: 9
1) Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan Prinsip  tanggung  jawab  berdasarkan  unsur  kesalahan  ( fault  liabiity ) adalah  prinsip  yang  cukup  umum  berlaku  dalam  hukum  pidana  dan perdata.  Prinsip  ini  menyatakan,  seseorang  baru  dapat  dimintakan pertanggungjawabkan secara hukum apabila ada unsur kesalahan yang dilakukannya.  Pasal  1365  KUHPerdata,  yang  lazim  dikenal  tentang perbuatan  melawan  hukum,  mengharukan  terpenuhinya  empat  unsur pokok, yaitu :
a. Adanya perbuatan;
b. Adanya unsur kesalahan;
c. Ada kerugian yang diderita;
d. Adanya hubungan kaulitas antara kesalahan dengan kerugian.
9 Shidarta, 2006. Hukum Perlindungan Konsumen , Grasindo. Jakarta. hlm. 79
2) Prinsip Praduga untuk Selalu Bertanggung Jawab Prinsip ini menyatakan, tergugat dianggap selalu bertanggung jawab ( presumption  of  liability  principle ),  sampai  ia  dapat  membuktikan  ia tidak  bersalah.  Jadi  beban  pembuktian  ada  pada  si  tergugat.  Hal  ini sering  dikenal  dengan  teori  pembalikan  beban  pembuktian,  yang menyatakan  bahwa  seseorang  dianggap  bersalah,  sampai  yang bersangkutan dapat membuktikan sebaliknya, walaupun terlihat seperti bertentangan  dengan  asas  praduga  tidak  bersalah  yang  telah  lazim dikenal  hukum.  Namun  teori  pembalikan  beban  pembuktian  ini  cukup relevan  diterapkan  dalam  kasus  konsumen.  Dengan  itu  kewajiban tergugat  membuktikan  bahwa  ia  tidak  bersalah  dengan  menghadirkan bukti-bukti dirinya tidak bersalah.
3) Prinsip Praduga untuk Tidak Selalu Bertanggung jawab, Prinsip ini adalah kebalikan dari prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab.
4) Prinsip Tanggung Jawab Mutlak Prinsip ini sering diidentikan dengan prinsip tanggung jawab absolut, tetapi  ada  beberapa  para  ahli  yang  membedakan  kedua  terminologi  di atas.  Ada  pendapat  yang  mengatakan strict  liability adalah  prinsip tanggung  jawab  yang  menerapkan  kesalahan  tidak  sebagai  faktor  yang menentukan. Terdapat pengecualian-pengecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggung jawab, misalnya keadaan force majeur . Sebaliknya, absolute  liability adalah  prinsip  tanggung  jawab  tanpa adanya  kesalahan  dan  tidak  ada  pengecualian  prinsip  ini  diterapkan karena alasan sebagai berikut :
a. Konsumen tidak dalam posisi menguntungkan untuk membukikan adanya kesalahan dalam suatu proses produksi dan distribusi yang kompleks; b. Diasumsikan  pelaku  usaha  lebih  dapat  mengantisipasi  jika sewaktu–  sewaktu  ada  gugatan  atas  kesalahannya,    misalnya menambah komponen biaya tertentu pada harga produknya;
c. Prinsip ini dapat memaksa pelaku usaha lebih berhati – hati. Pencantuman  klausula  eksonerasi  dalam  sebuah  perjanjian  baku merupakan  hak  pelaku  usaha  yang  merugikan  konsumen  karena  terdapat pengalihan  tanggungjawab  pelaku  usaha  terhadap  konsumen.  Seperti  yang terdapat  dalam  kasus  Putusan  Pengadilan  Negeri  Sleman  Nomor  : 255/pdt.G/2019/PN  smn,  dalam  putusan  ini  pelaku  usaha  di  di  nilai  tidak bertanggungjawab  karena  mencantumkan  klausula  eksonerasi  didalam Perjanjian  Pengikatan  Jual  Beli  Satuan  Rumah  Susun  /  Apartemen  “Malioboro Parkview”,  yang  mana  pada  klausula  tersebut  terlihat  adanya  pengalihan tanggung  jawab  atas  risiko  yang  mungkin  akan  timbul  dikemudian  hari,  hal  ini tentunya tidak sesuai dengan asas konsensualisme dimana secara hukum pihak- pihak  pembuat  perjanjian  memiliki  hak  yang  sama  dalam  kedudukannya  dalam membuat  kesepakatan  termasuk  mengubah  kesepakatan.  Klausula  eksonerasi
yang  terdapat  dalam  Perjanjian  Pengikatan  Jual  Beli  Satuan  Rumah  Susun  / Apartemen  “Malioboro  Parkview”  tersebut  telah  memberikan  posisi  yang  lebih kuat kepada pelaku usaha dalam hal ini tergugat, sehingga dalam hal seperti ini sebagaimana  kaidah  yurisprudensi  Mahkamah  Agung  Nomor  1904K/Sip/1982 tanggal  19  Januari  1984  yang  menyatakan  “Hakim  memiliki  kekuasaan  untuk mencampuri isi suatu perjanjian”, bahwa untuk itu Majelis menilai klausul baku yang  dibuat  merupakan  suatu  keadaan misbruik  van  omstandigheden atau penyalahgunaan  keadaan  oleh  salah  satu  pihak,  dimana  Penggugat  memiliki posisi  yang  sulit  karena  hanya  bisa  menerima  klausula  yang  sebenarnya memberatkan.  Dari  kasus  Putusan  Pengadilan  Negeri  Sleman  Nomor  : 255/pdt.G/2019/PN  smn,  dapat  dijelaskan  bahwa  pelaku  usaha  dalam  hal  ini Tergugat tidak bertanggungjawab karena melakukan pengalihan tanggung jawab yang seharusnya menjadi tanggung jawab pelaku usaha yaitu pelaku usaha dapat sewaktu-waktu membatalkan persetujuan pembelian, menyatakan pembeli tidak dapat  menuntut  perbedaan  luas  unit  yang  tercantum  dalam  sertifikat  sarusun, menentukan  pembayaran  yang  telah  dilakukan  tidak  dapat  dikembalikan, membebaskan Tergugat dari segalam macam kewajiban pembayaran ganti rugi, bunga  ataupun  biaya-biaya  lain,  mengesampingkan  Pasal  1266  dan  Pasal  1267 KUHPerdata, membebaskan pelaku usaha dari segala macam tuntutan dan atau gugatan  dalam  bentuk  apapun  di  kemudian  hari  berkaitan  dengan penandatanganan  Surat  Pemesanan  Unit  tersebut.  Menurut  prinsip  tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan ( fault liabiity ), menyatakan, seseorang baru dapat  dimintakan  pertanggungjawabkan  secara  hukum  apabila  ada  unsur kesalahan  yang  dilakukannya. 10 Dalam  kasus  ini  sudah  jelas  adanya  Unsur kesalahan  yang  dilakukan,  perbuatan  melawan  hukum  yang  dilakukan  pelaku usaha  sesuai  Pasal  1365  KUHPerdata.    Sedangkan  yang  terdapat  dalam  kasus Putusan  305/Pdt.G/2009/PN.TNG,  dimana  pelaku  usaha  dalam  hal  ini  tergugat tidak  bertanggungjawab,  karena  mencantumkan  klausula  eksonerasi  dalam perjanjian  baku  dalam  bentuk  sebuah  tiket  pesawat,  didalam  tiket  pesawat tersebut  terdapat  syarat  dan  ketentuan  yang  menunjukkan  pengalihan tanggungjawab  yang  bertentangan  dan  dilarang  dalam  Undang-Undang Perlindungan  Konsumen.  Namun  kasus  ini  tidak  berhenti  sampai  disini  saja pelaku  usaha  dalam  hal  ini  pihak  tergugat  mengajukan  permohanan  kasasi dengan  Putusan  No  1391  K/PDT/2011,  dalam  hal  ini  pemohon  kasasi  merasa tidak  terima  dengan  putusan  yang  dikeluarkan  Pengadilan  Tanggerang,  karena menurut  pemohon  kasasi  hakim  Pengadilan  Tanggerang  telah  melakukan kesalahan  berat  dalam  menerapkan  hukum  acara,  karena  Pengadilan  Negeri Tangerang  telah  melanggar  Pasal  184  HIR  dan  Pasal  5  Undang-Undang  Pokok Kekuasaan  Kehakiman,  salah  menerapkan  hukum  sehubungan  dengan  Undang- Undang  No.  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen  dan  salah menerapkan hukum pembuktian tentang ganti rugi materil dan immaterial.
10 Inosentius Samsul, Perlindungan Konsumen...Op.Cit.
Dari  uraian  kasus  diatas  terlihat  bahwa  pelaku  usaha  tidak bertanggungjawab  karena  mencantumkan klausula  eksonerasi  dalam  perjanjian baku  yang  membuat  konsumen  dirugikan,  meskipun  pencantuman  klausula eksonerasi  tersebut  dilarang  didalam  Undang-Undang  Perlindungan  konsumen. Adapun  larangan  pencantuman  klasula  eksonerasi/pengalihan  tanggungjawab terdapat  dalam  Pasal  18  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan  Konsumen  ialah  :  (1)  Pelaku  usaha  dalam  menawarkan  barang dan/atau  jasa  yang  ditujukan  untuk  diperdagangkan  dilarang  membuat  atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:
a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
c. Menyatakan bahwa pelaku usaha  berhak menolak penyerahan kembali uang  yang  dibayarkan  atas  barangdan/atau  jasa  yang  dibeli  oleh konsumen;
d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepadapelaku usaha baik secara  langsung  maupun  tidak  langsung  untuk  melakukan  segala tindakan  sepihak  yang  berkaitan  dengan  barang  yang  dibeli  oleh konsumen secara angsuran;
e. Mengatur  perihal  pembuktian  atas  hilangnya  kegunaan  barang  atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi  harta  kekayaan  konsumen  yang  menjadi  obyek  jual  beli jasa;
g. Menyatakan  tunduknya  konsumen  kepada  peraturanyang  berupa aturan  baru,  tambahan,  lanjutan  dan/atau  pengubahan  lanjutan  yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
h. Menyatakan  bahwa  konsumen  memberi  kuasa  kepada  pelaku  usaha untuk  pembebanan  hak  tanggungan,  hakgadai,  atau  hak  jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
Pencantuman  klausula  eksonerasi  sangat  mengenyampingkan  asas keseimbangan  karena  adanya  klausula  eksonerasi  tersebut  membuat  tidak adanya keseimbangan antara konsumen dan pelaku usaha, karena pelaku usaha memiliki  kedudukan  yang  kuat  dari  pada  konsumen. 11 Dalam  hal  pelaku  usaha tidak bertanggungjawab karena sudah mencantumkan klausula  eksonerasi yang merugikan  konsumen,  maka  dari  itu  pelaku  usaha  harus  bertanggungjawab dengan  memberikan  ganti  rugi  atau  pengembalian  uang  yang  setara  nilainya dengan kerugian yang telah diderita konsumen.
11 Cindawati,  2016.”Perkembangan  Perjanjian  Baku  Dalam  Praktik  Perdagangan  (Perspektif  Hukum  Islam Danperspektif Hukum Positif)”, Jurisdictie: Jurnal Hukum Dan Syariah Vol. 7 No.2.

## 3.2 Akibat Hukum Tanggungjawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Dalam Klausula Eksonerasi
Akibat hukum dari penggunaan klausula eksonerasi dalam suatu perjanjian baku  adalah  batal  demi  hukum  karena  merupakan  bentuk  pengalihan tanggungjawab  terhadap  konsumen  yang  akan  menimbulkan  kerugian  bagi konsumen. 12 Cara  penyelesaian  sengketa  karena  pencantuman  klausula eksonerasi  terdapat  dalam  Pasal  45  Undang-Undang  tentang  Perlindungan Konsumen,  dalam  hal  ini  dapat  melalui  lembaga  yang  bertugas  menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau melalui peradilan yang berada  di lingkungan peradilan umum. 13 Penyelesaian  sengketa    konsumen  dapat  dilakukan  di  luar  Pengadilan  sesuai dengan  pilihan  sukarela  para  pihak  yang  bersengketa,  penyelesaian  sengketa konsumen  di  luar  Pengadilan  di  selenggarakan  untuk  mencapai  sebuah kesepakatan  dan  besarnya  ganti  untuk  menjamin  tidak  akan  terjadi  kembali kerugian yang diderita konsumen. 14
Dalam  penelitian  ini,  kasus-kasus  yang  di  ambil  ialah  kasus  yang penyelesaian  sengketanya  di  lakukan  di  luar  Pengadilan.  Akibat  hukum tanggungjawab  pelaku  usaha  terhadap  konsumen  dalam  klausula  eksonerasi dalam  kasus  Putusan  Pengadilan  Negeri  Sleman  Nomor  :  255/pdt.G/2019/PN smn, hakim memutuskan  menyatakan batal demi hukum seluruh dokumen dan perjanjian  yang  mengandung  klausula  baku  dan  bertentangan  dengan  undang- undang  terutama  Surat  Pesanan  Unit  Nomor  1602005864,  Perjanjian  Perikatan Jual  Beli  tanggal  14  Maret  2018  telah  ditandatangani  sebuah  Perjanjian Pengikatan  Jual  Beli  Satuan  Rumah  Susun/Apartemen  Malioboro  Park  View antara  Penggugat    I  dan  Tergugat  yang  diwakili  oleh  Ir.  Hidayat  selaku  Direktur dan  telah  dicatatkan  dalam  Buku  Daftar  Surat  di  bawah  tangan  pada  Notaris Sugiharto, S.H., Notaris di Sleman, Surat Pesanan Unit Nomor 170200111104 dan Surat Pesanan Unit Nomor 170200111123 dan Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat  I  untuk  mengembalikan  seluruh  uang  yang  telah  dibayarkan  oleh Penggugat  I  dan  Penggugat  IIsecara  tanggung  renteng  kepada  Para  Penggugat, Menghukum  Tergugat  dan  Turut  Tergugat  I  untuk  membayar  biaya  perkara secara  tanggung  renteng  yang  hingga  saat  ini  diperhitungkan  sejumlah Rp2.566.000  (dua  juta  lima  ratus  enam  puluh  enam  ribu  rupiah).  Selanjutnya dalam  kasus  putusan  Nomor  305/Pdt.G/2009/PN.TNG,  hakim  Mengabulkan gugatanpenggugat  untuk  Seluruhnya;  Menyatakan  Klausula  baku  pengalihan tanggung  jawab  pada  tiket  pesawat  yang  berisi  :  "9.  Indonesia  Air  Asia  akan
12 Ahmadi  Miru ,  2011.  Prinsip-prinsip  Perlindungan  Konsumen  di  Indonesia ,  PT  Raja  Grafindo  Persada. Jakarta. hlm. 237
13 Pasal 45 Undang-Undang Nomor  8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
14 Pasal 47 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
mengangkut  penumpang  dan  bagasinya  sesuai  dengan  tanggal  dan  waktu penerbangan  yang  telah  dipesan  oleh  penumpang  tetapi  tidak  menjamin ketepatan  sepenuhnya.  Indonesia  Air  Asia  dapat  melakukan  perubahan  tanpa pemberitahuan  sebelumnya;  10.  Apabila  terjadi  keadaan  di  luar  kemampuan yang  menyebabkan  terjadinya  penundaan  ataupun  pembatalan  penerbangan Indonesia  Air  Asia  akan  berusaha  memindahkan  penumpang  ke  penerbangan lainnya  dan  biaya-biaya  tambahan  yang  timbul  menjadi  tanggung  jawab penumpang  sepenuhnya;  18.  Setiap  tarif,  jadwal  dan  rute  penerbangan  adalah yang berlaku pada saat diumumkan, Indonesia Air Asia berhak untuk melakukan perubahan  syarat-syarat  dan  ketentuan  umum,  tarif  dan  jadwal  penerbangan tanpa  pemberitahuan  sebelumnya."  Batal  demi  hukum  dan  tidak  mempunyai kekuatan  mengikat;  menghukum  Tergugat  untuk  membayar  ganti  rugi  materiil kepada  Penggugat  sebesar  Rp961.900,00  (sembilan  ratus  enam  puluh  satu  ribu sembilan  ratus  rupiah);  Menghukum  Tergugat  untuk  membayar  ganti  rugi immateril  kepada  Penggugat  sebesar  Rp100.000.000,00  (seratus  juta  rupiah); Putusan  kasasi  dari  kasus  ini  ialah  hakim  Menolak  permohonan  kasasi  dari pemohon  kasasi:  PT  Indonesia  Air  Asia  tersebut;  menghukum  pemohon kasasi/tergugat  untuk  membayar  biaya  perkara  dalam  tingkat  kasasi  sebesar  rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
Dari  kasus-kasus  yang  dijabarkan  terlihat  bahwa  putusan  hakim  sudah sesuai  dengan  ketentuan  dalam  Undang-Undang  Nomor 8  Tahun 1999 Tentang perlindungan  konsumen  yaitu  dalam  ketentuan  Pasal  18  ayat  (3)  yang menyatakan setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen  atau  perjanjian  yang  memenuhi  ketentuan  sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum. 15

## 4. KESIMPULAN
Adapun  kesimpulan  yang  dapat  diambil  dari  penelitian  yang  dilakukan adalah  bahwa  pelaku  usaha  tidak  bertanggungjawab  karena  mencantumkan klausula  eksonerasi  dalam  sebuah  dokumen  atau  perjanjian  baku  yang  mana pada  ketentuannya  pencantuman  klausula  eksonerasi  dalam  perjanjian  baku tersebut dilarang yaitu terdapat dalam pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999  tentang  Perlindungan  Konsumen,  dalam  hal  ini  dapat  terbukti  dengan adanya kasus pencantuman klausula eksonerasi yang merugikan konsumen yaitu terdapat  dalam  kasus  Putusan  Pengadilan  Negeri  Sleman  Nomor  : 255/pdt.G/2019/PN  smn  dan  kasus  putusan  pengadlan  Negeri  tanggerang Nomor:305/Pdt.G/2009/PN.TNG.
Akibat hukum dari penggunaan klausula eksonerasi dalam suatu perjanjian baku  adalah  batal  demi  hukum  karena  merupakan  bentuk  pengalihan tanggungjawab  terhadap  konsumen  yang  akan  menibulkan  kerugian  bagi konsumen,  hal  ini  sesuai  dengan  ketatapan  Pasal  18  ayat  (3)  yang  menyatakan setiap  klausula  baku  yang  telah  ditetapkan  oleh  pelaku  usaha  pada  dokumen
15 Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen
atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.

## 5. REFERENSI
Buku:
Kristiyanti,  C,  T,  S.  2011. Hukum  Perlindungan  Konsumen .  cetakan-III.  Sinar Grafika. Jakarta.
Badrulzaman, M, D. 1994. Aneka Hukum Bisnis . Alumni. Bandung.
Salim,  H,  S.  2003. Hukum  Kontrak  Teori  dan  Teknik  Penyusunan  Kontrak .  Sinar Grafika. Jakarta.
Shidarta. 2006. Hukum Perlindungan Konsumen . Grasindo. Jakarta. Miru,  A. 2011.  Prinsip-prinsip  Perlindungan  Konsumen  di  Indonesia .  PT  Raja Grafindo Persada. Jakarta.

## Jurnal:
Cindawati.  2016.  Perkembangan  Perjanjian  Baku  Dalam  Praktik  Perdagangan (Perspektif  Hukum  Islam  Danperspektif  Hukum  Positif). Jurisdictie:  Jurnal Hukum Dan Syariah. Vol. 7 No.2. Poernomo,  S,  L. 2019. Standar  Kontrak  dalam  Perspektif  Hukum  Perlindungan Konsumen. Jurnal Penelitian Hukum DE JURE . Vol.19 No.1. 109-120.

## Peraturan Perundang-Undangan:
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen

## Putusan Pengadilan:
Putusan Pengadilan Negeri Sleman dalam Ridwan dan Basriyati v.  PT Malioboro Ensu  Sejahtera,  PT  Binare  Indonesia  Group.  Kepala  Kantor  Badan Pertanahan  Nasional  Kabupaten  sleman.  Bupati  Sleman  Cq.  Dinas Penanaman  Modal  Danpelayanan  Perizinan  Terpadu  ,  Nomor  : 255/pdt.G/2019/PN smn.
Putusan  Mahmkamah  Agung  Republik  Indonesia  pada  tingkat  kasasi    dalam  PT Indonesia Air Asia v.  Hastjarjo Boedi Wibowo, Nomor 1391 K/PDT/2011.