PaKMas (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat) https://journal.yp3a.org/index.php/PaKMas ISSN Media Elektronik 2808-0920 Vol. 4 No. 1 (Mei 2024) 1-7 DOI: 10.54259/pakmas.v4i1.2469

## Pembaharuan Isu Perpajakan pada Mahasiswa Universitas Widya Dharma Pontianak
Lauw Sun Hiong 1 , Hengky Leon 2 , Dedi Haryadi 3 , Ricky 4
1 Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Widya Dharma Pontianak, Pontianak, Indonesia
2,3,4 Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Widya Dharma Pontianak, Pontianak, Indonesia
Email: 1 hiongsun@gmail.com, 2 hengkyleon11@gmail.com, 3 dedi_haryadi@widyadharma.ac.id,
4 ricky@widyadharma.ac.id

## Abstract
Maintain economic stability and meet the needs of the community, tax revenue is one of the vital sources of revenue  for  the  government.  However,  major  challenges often arise  in ensuring  that all  taxpayers meet their  tax  obligations  correctly.  Tax  is  a  compulsory  contribution  to  the  state  that  must  be  paid  by  an individual or entity, which is coercive in accordance with the provisions of the law, without getting direct compensation,  used  in order  to meet the  needs of  the state in  order to achieve maximum welfare of  the people. Payment of taxes to the state is mandatory for taxpayers, both individuals and entities. Tax payment is  a  form  of  community  cooperation  in  national  financing  and  development,  which  aims  primarily  to improve the welfare and prosperity of the entire community. The target of this community service activity is Widya Dharma University Pontianak students who have registered. This activity is held based on needs and  increases  students'  knowledge  and  abilities  by  providing  socialization.  After  the  socialization  was delivered,  students  understood  and  realized  the  importance  of  accurate  and  responsible  reporting  as taxpayers. Follow-up efforts include re-examination of annual tax returns, awareness raising, conducting further  consultation  processes,  participation  in  voluntary  disclosures  and  reminders  and  further counseling.
Keywords: Updates, Voluntary Disclosure Program, Harmonization Of Tax Regulations.

## Abstrak
Menjaga kestabilan ekonomi dan memenuhi kebutuhan masyarakat, penerimaan pajak menjadi salah satu sumber  pendapatan  yang  vital  bagi  pemerintah.  Namun,  tantangan  besar  seringkali  muncul  dalam memastikan  bahwa  semua  wajib  pajak  memenuhi  kewajiban  perpajakannya  dengan  benar.  Pajak merupakan kontribusi bersifat wajib kepada negara yang harus dibayar oleh orang pribadi atau badan, yang bersifat  memaksa  sesuai  ketentuan  undang-undang,  tanpa  mendapatkan  imbalan  secara  langsung, digunakan  dalam  rangka  memenuhi  kebutuhan  negara  guna  mencapai  kesejahteraan  rakyat  secara maksimal. Pembayaran pajak kepada negara bersifat wajib bagi wajib pajak, baik itu orang pribadi maupun badan. Pembayaran  pajak  adalah  bentuk  sikap  gotong  royong  masyarakat  dalam  pembiayaan  dan pembangunan nasional, yang bertujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh masyarakat. Sasaran dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah mahasiswa Universitas Widya Dharma  Pontianak  yang  telah  mendaftarkan  diri.  Kegiatan  ini  diadakan  berdasarkan  kebutuhan  dan meningkatkan  pengetahuan  serta  kemampuan  mahasiswa  dengan  memberikan  sosialisasi.  Setelah sosialisasi  disampaikan,  mahasiswa  memahami  dan  menyadari  pentingnya  pelaporan  yang  akurat  dan bertanggung jawab sebagai wajib pajak. Tindak lanjut yang diupayakan adalah pemeriksaan kembali SPT tahunan, peningkatan kesadaran, lakukan proses konsultasi lebih lanjut, partisipasi dalam pengungkapan sukarela dan pengingat serta penyuluhan lanjutan.
Kata Kunci: Pembaharuan, Program Pengungkapan Sukarela, Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
PakMas (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat) Vol. 4 No. 1 (2024) 1 – 7
A . PENDAHULUAN
Dalam menjaga kestabilan ekonomi dan memenuhi kebutuhan  masyarakat,  penerimaan  pajak  menjadi salah  satu  sumber  pendapatan  yang  vital  bagi pemerintah.  Namun,  tantangan  besar  seringkali muncul  dalam  memastikan  bahwa  semua  wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar.  Untuk  mengatasi  masalah  kepatuhan perpajakan, Pemerintah telah menerapkan berbagai kebijakan. Pajak adalah sumber utama penerimaan negara,  sebagaimana  diatur  dalam  UU  No.  28 Tahun  2007  Tentang  Perubahan  Ketiga  Atas  UU No.  6  Tahun  1983  Tentang  Ketentuan  Umum  dan Tata Cara Perpajakan. Pajak merupakan kontribusi bersifat  wajib  kepada  negara  yang  harus  dibayar oleh  orang  pribadi  atau  badan,  yang  bersifat memaksa  sesuai  ketentuan  undang-undang,  tanpa mendapatkan  imbalan  secara  langsung,  digunakan dalam  rangka  memenuhi  kebutuhan  negara  guna mencapai  kesejahteraan  rakyat  secara  maksimal. Pembayaran  pajak  kepada  negara  bersifat  wajib bagi  wajib  pajak,  baik  itu  orang  pribadi  maupun badan.  Pembayaran  pajak  adalah  bentuk  sikap gotong royong masyarakat dalam pembiayaan dan pembangunan  nasional,  yang  bertujuan  utama untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh masyarakat.
Pajak  meruapakan  tulang  punggung  keuangan negara.  Pada  rentang  waktu  antara  semester  dua tahun  2016  hingga  semester  satu  tahun  2017, disahkan  UU  No.  11  Tahun  2016  Tentang Pengampunan  Pajak.  Pemerintah  memberikan kesempatan  untuk  wajib  pajak,  baik  orang  pribadi maupun badan, mengungkapkan seluruh aset yang belum  dilaporkan  dalam  Surat  Pemberitahuan Tahunan  (SPT  Tahunan)  per  31  Desember  2015 dengan membayar sejumlah nilai yang ditetapkan.
Tax  amnesty  (Pengampunan  Pajak)  pertama  kali dilakukan  pada  tahun  1964.  Kebijakan  ini diberlakukan  berdasarkan  dasar  hukum  Penpres No.5/1964.  Pelaksanaan  tax  amnesty  dilakukan untuk  kedua  kalinya  oleh  Presiden  Republik Indonesia pada tahun 1984. Pengampunan pajak ini diterapkan setelah Indonesia menerapkan Reformasi Perpajakan pada tahun 1983. Reformasi perpajakan  ditandai  dengan  dikeluarkannya  UU No.6  Tahun  1983  Tentang  Ketentuan  Umum  dan Tata  Cara  Perpajakan  (UU  KUP),  menjadi  dasar hukum  perpajakan  hingga  sekarang.  Selain  itu, diikuti  UU  No.  7  Tahun  1983  Tentang  Pajak Penghasilan  serta  UU  Nomor  8  Tahun  1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa serta  Pajak  Penjualan  Barang  Mewah.  Kemudian dikeluarkan  Keppres  No.  26  Tahun  1984  Tentang Pengampunan Pajak.
Tax amnesty ketiga dilaksanakan pada tahun 2008, dengan nama " Sunset Policy " dan berlangsung dari
1  Januari  2008  hingga  28  Februari  2009.  Dasar hukum ini adalah UU No, 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan  Ketiga  Atas  Undang-Undang  Nomor  6 Tahun  1983  Tentang  Ketentuan  Umum  dan  Tata Cara  Perpajakan  (KUP). Sunset  Policy bukan sepenuhnya  pengampunan  pajak.  Kebijakan  ini meniadakan sanksi/denda administrasi namun tetap menarik  pokok  pajak  secara  penuh,  sesuai  tarif umum yang berlaku berdasarkan UU. Tax amnesty keempat dan kelima kalinya oleh Presiden Republik Indonesia  yang  ketujuh  pada  tahun  2016-2017  dan 2022.  UU  No.  11  Tahun  2016  Tentang Pengampunan Pajak.
Menurut  ketentuan,  wajib  pajak  cukup  hanya mengungkap  kekayaan  yang belum  dilaporkan  dan membayar  tebusan  nominal  pajak  tertentu.  Tujuan dari  pengampunan  pajak  ini  adalah  untuk  menarik dana yang disimpan oleh wajib pajak di luar negeri, terutama  di  negara-negara  yang  memiliki  sistem perpajakan  yang  longgar  atau  bebas  pajak.  Untuk mendorong  partisipasi  wajib  pajak,  pemerintah memberikan  berbagai  kemudahan,  antara  lain: Penghapusan  sanksi  administratif,  Ditiadakannya pemeriksaan pajak untuk penindakan dengan tujuan pidana  serta  penghapusan  segala  pajak  yang terutang, penghentian pemeriksaan pajak bagi yang sedang diperiksa, dan dikenakannya Pajak Penghasilan  Final  untuk  pengalihan  harta  seperti saham, bangunan, atau tanah.
Menurut Haryadi (2017), Undang-Undang ini tentu menuai  dukungan  dan  pertentangan.  Pihak  yang mendukung berpendapat bahwa UU ini merupakan upaya  rekonsiliasi  untuk  upaya  menyelesaikan permasalahan  pajak  yang  telah  terjadi  selama  ini. Program  tax  amnesty  memberikan  kesempatan kepada  wajib  pajak  untuk  mengungkapkan  harta yang belum dilaporkan secara jujur, serta membayar pajak yang seharusnya dibayarkan. Beberapa pihak telah  mengajukan  pengujian  yudisial  terhadap  UU ini ke Mahkamah Konstitusi (MK), dengan harapan bahwa program tax amnesty dapat diperiksa kembali secara hukum.
Kemudian tax  Amnesty Jilid  II  dilaksanakan  untuk mengumpulkan  "iuran"  dari  para  wajib  pajak  yang ternyata  masih  menyimpan  kekayaannya  secara rahasia  di  negara  yang  longgar  akan  aturan  pajak bahkan  bebas  pajak.  Kebijakan  ini  dikenal  sebagai Program Pengungkapan Sukarela (PPS), bagian dari UU  No.  7  Tahun  2021  Tentang  Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang diatur dalam PMK  No.  196/PMK.03/2021  tentang  Tata  Cara Pelaksanaan  Program  Pengungkapan  Sukarela Wajib Pajak pada 23 Desember 2021.
Program  Pengungkapan  Sukarela  merupakan  salah satu  instrumen  yang  digunakan  oleh  pemerintah untuk  mendorong  wajib  pajak  agar  secara  sukarela melaporkan  dan  mengungkapkan  seluruh  transaksi
PakMas (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat) Vol. 4 No. 1 (2024) 1 – 7
dan asetnya yang sebelumnya tidak dilaporkan atau dilaporkan tidak sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.  PPS  memiliki  tujuan  utama  untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan dengan memberikan  insentif  kepada  wajib  pajak  untuk secara  sukarela  memperbaiki  posisinya yang  tidak sesuai  dengan  ketentuan  perpajakan  yang  berlaku. PPS  bukan  hanya  sekadar  instrumen  untuk memperbaiki  kepatuhan  perpajakan,  tetapi  juga merupakan  upaya  pemerintah  untuk  membina hubungan  yang  lebih  baik  antara  pemerintah  dan wajib pajak, serta meningkatkan transparansi dalam penerimaan pajak.
Menurut  Haryadi  (2022),  pemberlakuan  program pengungkapan  sukarela (PPS)  berlangsung  selama enam bulan, dari 1 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2022. Wajib pajak yang dapat mengikuti Tax Amnesty  Jilid  II  ini  adalah  mereka  yang sebelumnya  telah  mengikuti Tax  Amnesty Jilid  I, dengan  catatan  bahwa  perincian  pembayaran  PPh didasarkan  pada  pengungkapan  harta  yang  belum dilaporkan  sepenuhnya  oleh  peserta.  Program  ini juga  terbuka  bagi  wajib  pajak  yang  belum melaporkan hartanya dalam SPT Tahunan.
Pencapaian program repatriasi dalam Tax Amnesty Jilid  I  ini  masih  jauh  dari  target  yang  ditetapkan. Komitmen  repatriasi  pajak  hanya  mencapai  setara dengan  14,7  persen  dari  target  yang  ditetapkan. Nilai  harta  deklarasi  dalam  negeri  mencapai Rp3.676.000.000.000.000,  sedangkan  nilai  harta deklarasi luar
negeri mencapai
Rp1.031.000.000.000.000. Negara hanya menerima uang tebusan sebesar setara dengan 69 persen dari target yang ditetapkan (Jatmiko, 2022).
PPS  memberikan  kesempatan  kepada  wajib  pajak untuk  secara  sukarela  mengungkapkan  kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi melalui pembayaran  Pajak  Penghasilan  (PPh)  berdasarkan pengungkapan harta.
Program ini memberikan manfaat bagi wajib pajak. Wajib pajak dapat terbebas dari sanksi administratif dan  data  harta  yang  diungkapkan  tidak  dapat digunakan  sebagai  dasar  untuk  penyelidikan, penyidikan, atau penuntutan pidana terhadap wajib pajak suatu waktu kedepannya. PPS diselenggarakan  dengan  asas  kesederhanaan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, dengan tujuan meningkatkan kepatuhan yang sukarela oleh wajib pajak  sebelum  tindakan  penegakan  hukum  betul- betul dilakukan.
Dalam konteks sistem perpajakan, kepatuhan wajib pajak  merupakan  fondasi  utama  yang  mendukung stabilitas dan keberlanjutan penerimaan pajak bagi pemerintah. Namun, dalam kenyataannya, tantangan  yang  berkaitan  dengan  kepatuhan perpajakan  seringkali  menjadi  fokus  utama,
terutama  di  tengah  dinamika  ekonomi  dan perubahan  regulasi  yang  terus-menerus.  Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah sering kali mengembangkan  berbagai  strategi,  salah  satunya adalah melalui Program Pengungkapan Sukarela.
Dengan  pemahaman  yang  lebih  mendalam  tentang Program  Pengungkapan  Sukarela,  diharapkan pengabdian kepada masyarakat ini akan memberikan kontribusi yang berarti dalam memperkuat kebijakan perpajakan yang efektif dan berkelanjutan,  serta  memberikan  wawasan  yang berharga  bagi  pihak-pihak  yang  terlibat  dalam pengelolaan sistem perpajakan secara keseluruhan.
Pentingnya  untuk  memahami  secara  mendalam tentang PPS Pajak dan manfaatnya bagi masyarakat serta  pemerintah.  Oleh  karena  itu,  sosialisasi  PPS
Pajak menjadi langkah krusial dalam memperkenalkan,  menjelaskan,  dan  mengajak partisipasi seluruh pemangku kepentingan, termasuk wajib  pajak,  dalam  mengambil  bagian  dalam program ini.

## B. PELAKSANAAN DAN METODE
Objek dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah mahasiswa-mahasiswi Universitas Widya Dharma  Pontianak  beralamat  di  di  Jalan  HOS Cokroaminoto,  Kelurahan  Darat  Sekip,  Kecamatan Pontianak  Kota,  Kota  Pontianak.  Sebagian  besar mahasiswa  masih  kurang  wawasan  pajak  dalam memahami  update  isu  pajak  terkini  khususnya terkait  program  pengungkapan  sukarela  yang dijalankan  pada  saat  itu.  Secara  khusus,  kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diarahkan kepada dan  untuk  seluruh  mahasiswa-mahasiswi,  dihadiri oleh  246  peserta  secara  daring.  Metode  yang dilaksanakan  pada  kegiatan  pengabdian  kepada masyarakat ini adalah melalui sosialisasi dan tanya jawab.  Urutan  kegiatan  diantaranya,  dimulai  dari registrasi  peserta,  kata  sambutan  dari  Dosem Pembimbing  Komunitas  Pajak    Widya  Dharma, kemudian  dilanjutkan  dengan  sosialisasi  dari narasumber  mengenai  Program  Pengungkapan Sukarela  (PPS),  diskusi  pembahasan  dan  tanya jawab dari mahasiswa dengan narasumber, diakhiri dengan  penutup.  Kegiatan  ini  dijalankan  atas kebutuhan  dan  meningkatkan  pengetahuan  serta kemampuan  mahasiswa  dalam  menghadapi  dan bertindak terhadap isu-isu pajak yang ada.
Sosialisasi  merupakan  suatu  kegiatan  bertujuan untuk  meningkatkan  pemahaman  mengenai  objek yang  akan  dilakukan  pelatihan,  sebagaimana dijelaskan  oleh  Affan  et  al  (2022).  Metode  yang digunakan  dalam  kegiatan  ini  dengan  analisis deskriptif  (Effendi,  2018).  Pelaksanaan  kegiatan sosialisasi  dilakukan  dengan  pendekatan  ceramah. Ceramah  merupakan  suatu  metode  penyampaian informasi  yang  mengutamakan  interaksi  antara
PakMas (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat) Vol. 4 No. 1 (2024) 1 – 7
narasumber dan peserta. Dalam ceramah, narasumber  menyampaikan  fakta-fakta  terkait materi pembelajaran melalui proses penerangan dan penuturan  lisan  kepada  peserta.  Metode  ceramah biasanya digunakan untuk menyampaikan informasi  secara  langsung  kepada  audiens  dengan tujuan  memberikan  pemahaman  yang  mendalam tentang subjek tertentu.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
Menurut  Setyawati  et  al.  (2022),  pelatihan merupakan  upaya  untuk  melengkapi  keterampilan pada  individu-individu  dalam  dunia  kerja  atau bisnis, mengingat sering terjadi kesenjangan antara teori antara yang dipelajari dengan praktik yang ada di  lapangan.  Kegiatan  ini  merupakan  bentuk pengabdian  dan  kontribusi  terhadap  masyarakat dalam  bidang  ilmu  Perpajakan,  Keuangan,  dan Akuntansi,  dengan  harapan  dapat  memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada mahasiswa-mahaisiswi Universitas Widya Dharma Pontianak  mengenai  ilmu  dan  wawasan  dalam perpajakan,  tidak  terkecuali  khususnya  terkait program pengungkapan sukarela.
Pengabdian  masyarakat  ini  mendapat  dukungan baik  dari  mahasiswa  dan  pimpinan  khususnya Dosen  Pembimbing  Komunitas  Pajak  Widya Dharma, maupun dari pimpinan Rektorat Universitas  Widya  Dharma  Pontianak  dalam menyampaikan  ilmu  mengenai  aturan  perpajakan saat  ini.  Namun,  hambatan  yang  dihadapi  adalah terbatasnya  waktu  untuk  pemaparan  materi  dan diskusi karena kegiatan dilaksanakan secara daring.
Kegiatan  diawali  dengan  penyampaian  ceramah materi mengenai Program Pengungkapan Sukarela (PPS)  atau  Voluntary  Disclosure  Program  (VDP) sesuai  dengan  PMK  No.196/PMK.03/2021.  Ini merupakan langkah yang penting untuk memberikan  pemahaman  yang  lebih  baik  kepada peserta  mengenai  program  ini  dan  bagaimana mereka  dapat  memanfaatkannya  secara  efektif dalam praktik perpajakan.
Sosialisasi
PPS bukan hanya tentang mempromosikan  program  kepada  masyarakat, tetapi  juga  tentang  membangun  pemahaman  yang kuat  tentang  manfaat,  prosedur,  dan  konsekuensi yang terkait dengan partisipasi dalam program ini. Dengan  pemahaman  yang  lebih  baik  tentang  PPS, diharapkan wajib pajak akan merasa lebih percaya diri  dan  termotivasi  untuk  berpartisipasi  dalam program  tersebut,  yang  pada  gilirannya  akan meningkatkan kepatuhan perpajakan secara keseluruhan.
Program Pengungkapan Sukarela (PPS) merupakan strategi  yang  diterapkan  oleh  pemerintah  untuk mendorong  wajib  pajak  agar  secara  sukarela
mengungkapkan  seluruh  transaksi  dan  aset  yang sebelumnya  tidak  dilaporkan  atau  dilaporkan  tidak sesuai  dengan  ketentuan  perpajakan  yang  berlaku. Konsep  dasar  PPS  mengacu  pada  pendekatan kolaboratif  antara  pemerintah  dan  wajib  pajak,  di mana  pemerintah  memberikan  insentif  tertentu kepada  wajib  pajak  untuk  mengungkapkan  secara jujur  seluruh  informasi  perpajakan  mereka. Tujuan utama  dari  PPS  adalah  untuk  meningkatkan kepatuhan  perpajakan  dengan  memperbaiki  posisi perpajakan  wajib  pajak  yang  sebelumnya  tidak sesuai  dengan  ketentuan  perpajakan  yang  berlaku. Selain itu, PPS juga bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak bagi pemerintah melalui pengungkapan  aset  dan  transaksi  yang  sebelumnya tidak dilaporkan.
Program Pengungkapan Sukarela (PPS) merupakan inisiatif yang memberikan kesempatan kepada wajib pajak  (WP)  untuk  secara  sukarela  mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi melalui pembayaran  pajak  penghasilan  (PPh)  berdasarkan pengungkapan harta. Tujuan utama dari program ini adalah  untuk  meningkatkan  kepatuhan  sukarela wajib  pajak  terhadap  kewajiban  perpajakannya. Pelaksanaan  program  ini  didasarkan  pada  prinsip- prinsip  kesederhanaan,  kepastian  hukum,  dan kemanfaatan.
PPS memberikan berbagai manfaat, baik bagi wajib pajak  maupun  pemerintah.  Bagi  wajib  pajak, manfaat utama dari PPS adalah pengurangan risiko hukum  dan  sanksi  perpajakan  serta  kesempatan untuk  memperbaiki  kepatuhan  perpajakan  mereka tanpa  harus  menghadapi  konsekuensi  hukum  yang serius. Di sisi lain, manfaat bagi pemerintah meliputi peningkatan penerimaan pajak, pengurangan beban penegakan  hukum  perpajakan,  dan  peningkatan kepatuhan perpajakan secara keseluruhan.
Persyaratan  bagi  wajib  pajak  peserta  tax  amnesty yang  ingin  mengikuti  Program  Pengungkapan Sukarela  adalah  sebagai  berikut:  1)  Wajib  pajak dapat mengungkapkan harta bersih yang belum atau kurang diungkapkan dalam surat pernyataan, selama Direktur  Jenderal  Pajak  belum  menemukan  data dan/atau informasi mengenai harta tersebut, dan 2) Harta  yang  diungkapkan  harus  merupakan  harta yang  diperoleh  oleh  wajib  pajak  sejak  tanggal  1 Januari 1985 hingga tanggal 31 Desember 2015.
Persyaratan  bagi  wajib  pajak  orang  pribadi  yang ingin  mengikuti  Program  Pengungkapan  Sukarela adalah sebagai berikut:
1. Wajib pajak orang pribadi yang mengungkapkan harta bersih  atas  perolehan  aset  sejak  tanggal  1 Januari  2016  sampai  dengan  tanggal  31 Desember  2020  harus  menyampaikan  surat pemberitahuan  pengungkapan  harta  dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
PakMas (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat) Vol. 4 No. 1 (2024) 1 – 7
a. Mempunyai  Nomor  Pokok  Wajib  Pajak (NPWP).
b. Telah  membayar  Pajak  Penghasilan  yang bersifat  final  atas  pengungkapan  harta bersih.
c. Sudah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan  Pajak  Penghasilan  Tahun  Pajak 2020.
d. Mencabut  permohonan:  1)  Pengembalian kelebihan pembayaran pajak, 2) Pengurangan  atau  penghapusan  sanksi administratif, 3) Pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar,  4)  Pengurangan  atau  pembatalan Surat  Tagihan  Pajak  yang  tidak  benar,  5) Keberatan,  6)  Pembetulan,  7)  Banding,  8) Gugatan, dan 9) Peninjauan kembali, dalam hal  Wajib  Pajak  sedang  mengajukan permohonan tersebut dan belum diterbitkan surat keputusan atau putusan.
2. Wajib pajak orang pribadi yang
mengungkapkan kekayaan bersih atas kepemilikan  aset  sejak  tanggal  1  Januari  2016 hingga  tanggal  31  Desember  2020  harus memenuhi  ketentuan  sebagai  berikut:  a)  Tidak sedang  dilakukan  pemeriksaan  (termasuk pemeriksaan  bukti  permulaan)  untuk  Tahun Pajak  2016,  Tahun  Pajak  2017,  Tahun  Pajak 2018, Tahun Pajak 2019, dan/atau Tahun Pajak 2020,  dan    b)  Tidak  sedang  dilakukan penyidikan  atas  tindak  pidana  maupun  proses peradilan atas tindak pidana (termasuk menjalani hukuman pidana atas tidak pidana) di bidang perpajakan.

## Gambar 1. Sosialisasi oleh Narasumber
Tarif Program Pengungkapan Sukarela (PPS) untuk peserta tax amnesty adalah sebagai berikut:
1. Tarif sebesar 11 persen berlaku untuk harta yang dideklarasikan dari luar negeri.
2. Tarif sebesar 8 persen berlaku untuk:
• Harta  dari  luar  negeri  (bukan  dari  dal    am negeri) yang direpatriasi (dipulangkan/dikembalikan ke dalam negeri).
• Harta dalam negeri.
3. Tarif sebesar 6 persen berlaku untuk:
• Harta  dari  luar  negeri  (bukan  dari  dalam negeri) yang direpatriasi (dipulangkan/dikembalikan ke dalam negeri).
• Harta  dalam  negeri  yang  diinvestasikan dalam surat berharga negara.
• Harta dalam negeri yang telah diinvestasikan dalam  sektor  hilirisasi  /  energi  terbarukan (renewable energy).
Sedangkat  tarif  Program  Pengungkapan  Sukarela (PPS) yang dipeuntukkan wajib pajak orang pribadi adalah sebagai berikut:
1. Tarif  18  persen  berlaku  untuk  kekayaan/harta yang dideklarasikan dari luar negeri.
2. Tarif 14 persen berlaku untuk:
• Harta/kekayaaan  dari  luar  negeri  yang direpatriasi (dipulangkan ke dalam negeri).
• Harta/kekayaaan dalam negeri.
3. Tarif 12 persen berlaku untuk:
• Harta  dari  luar  negeri  (bukan  dari  dalam negeri)  yang  direpatriasi  (dipulangkan  ke dalam  negeri)  dan  harta  dalam  negeri  yang diinvestasikan  ke  dalam  bentuk  surat berharga  negara,  hilirisasi,  atau  renewable energy (energi yang terbarukan).
Pada  PP  No.36  Tahun  2017,  bagi  peserta  yang mengikuti  Tax  Amnesty  (baik  Orang  Pribadi ataupun Badan) yang pada saat Program Pengungkapan Sukarela (PPS) berakhir pada tanggal 30  Juni  2022  masih  memiliki  harta/kekayaan  yang belum dilaporkan pada Surat Pernyataan Pengungkapan  Harta  (SPPH)  saat  mengikuti  Tax Amnesty  2016,  akan  dikenakan  Pajak  Penghasilan (PPh)  Final  dari  Harta/kekayaan  Bersih  Tambahan dengan tarif:
1. 25 persen, untuk Wajib pajak badan.
2. 30 persen, untuk Wajib pajak pribadi.
3. 12,5 persen, untuk Wajib pajak tertentu.
4. 200  persen,  untuk  Aset  yang  kurang  diungkap, sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat 3 UU Tax Amnesty.
Sejumlah kriteria yang mengacu kepada wajib pajak tertentu adalah sebagai berikut:
1. Wajib  pajak  yang  memperoleh  pendapatan  dari kegiatan  usaha  atau  pekerjaan  bebas,  dengan nilai tidak lebih dari Rp4,8 miliar (bruto).
2. Wajib  pajak  yang  menerima  penghasilan  dari sumber  selain  usaha  atau  pekerjaan  bebas, dengan  jumlah  tidak  melebihi  Rp632  juta (bruto).
3. Wajib  pajak  yang  menerima  pendapatan  bruto dari  kombinasi  di  atas,  dengan  batasan maksimum  Rp632  juta  untuk  pendapatan  yang
PakMas (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat) Vol. 4 No. 1 (2024) 1 – 7
bukan berasal dari usaha dan Rp4,8 miliar untuk total  pendapatan  yang  mencakup  semua  jenis pendapatan  yang  menjadi  subjek  Pajak Penghasilan  (PPh),  baik  yang  bersifat  final maupun yang tidak bersifat final.

## Gambar 2. Diskusi tanya jawab
PPS  memiliki  dampak  yang  signifikan  terhadap sistem  perpajakan  secara  keseluruhan.  Secara langsung,  PPS  dapat  meningkatkan  penerimaan pajak  dan  mengurangi  kesenjangan  perpajakan. Selain  itu,  PPS  juga  memiliki  dampak  jangka panjang  terhadap  kultur  perpajakan,  dengan mendorong  kepatuhan  perpajakan  yang  lebih  baik di  kalangan  wajib  pajak.  Program  Pengungkapan Sukarela  (PPS)  merupakan  instrumen  yang  efektif dalam  meningkatkan  kepatuhan  perpajakan  dan meningkatkan  penerimaan  pajak  bagi  pemerintah. Melalui  pendekatan  kolaboratif  antara  pemerintah dan wajib pajak, PPS memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk memperbaiki posisi perpajakannya tanpa harus menghadapi konsekuensi hukum yang serius. Dengan demikian, PPS  memiliki  potensi  untuk  memberikan  manfaat yang  signifikan  bagi  semua  pihak  yang  terlibat dalam pengelolaan sistem perpajakan.

## D. PENUTUP
Kegiatan
sosialisasi mengenai Program
Pengungkapan  Sukarela  (PPS)  telah  memberikan dampak  positif  kepada  mahasiswa-mahasiswi Universitas  Widya  Dharma.  Mereka  mulai memahami  pentingnya  pelaporan  yang  akurat  dan bertanggung  jawab  sebagai  wajib  pajak.  Berikut adalah  tindakan  lanjutan  yang  diambil  setelah sosialisasi untuk wajib pajak:
• Pemeriksaan Kembali SPT Tahunan: Para wajib pajak memeriksa kembali setiap pelaporan SPT Tahunan  mereka  untuk  memastikan  bahwa semua  harta  telah  dilaporkan  dengan  benar sesuai dengan keadaan sebenarnya.
• Kesadaran  Meningkat:  Wajib  pajak  mulai meningkatkan kesadaran mereka sebagai wajib pajak yang bertanggung jawab terhadap negara.
• Konsultasi Lebih Lanjut: Wajib pajak diberikan kesempatan  untuk  berkonsultasi  lebih  lanjut dengan  narasumber  untuk  memastikan  bahwa pelaporan  mereka  sudah  sesuai  dan  untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang program PPS.
• Partisipasi  dalam  PPS:  Bagi  harta  yang  belum terlaporkan, wajib pajak mulai mendaftarkan diri untuk mengikuti Program Pengungkapan
Sukarela sesuai dengan ketentuan yang berlaku. • Pengingat dan Penyuluhan Lanjutan: Narasumber  menyampaikan  pengingat  dan penyuluhan  lanjutan kepada seluruh  mahasiswa apabila  merupakan  peserta  PPS  yang  memilih repatriasi,  untuk  memastikan  bahwa  mereka melaksanakan  repatriasi  sebelum  batas  waktu yang ditetapkan, yaitu paling lambat tanggal 30 September 2023.
Dengan  adanya  tindakan  lanjutan  ini,  diharapkan partisipasi  dalam  PPS  akan  meningkat  dan pelaporan harta akan menjadi lebih akurat, sehingga dapat memberikan kontribusi positif bagi pembangunan  negara.  Dengan  pemahaman  yang lebih mendalam tentang pentingnya sosialisasi PPS, diharapkan pengabdian kepada masyarakat ini akan memberikan  kontribusi  yang  signifikan  dalam meningkatkan  partisipasi  wajib  pajak  dalam program  ini,  serta  mendukung  pencapaian  tujuan pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan secara keseluruhan.

## E. DAFTAR PUSTAKA
Affan,  M.  W.,  Saputri,  N.  A.,  &  Haryanti,  A.  D.
(2022). Pelatihan dan Pendampingan Pelaporan Keuangan Keuangan SMP Muhammadiyah  8  Kota  Batu. Jurnal Pengabdian dan Peningkatan Mutu Masyarakat. 3 (1), 64-70. https://doi.org/10.22219/janayu.v3i1.20312.
Effendi,  B.  (2018).  Penguatan  Pemahaman  Siswa Kelas  XII  Ak  Melalui  Bimbingan  dan Pelatihan Akuntansi dan Pajak. Internasional Journal  of  Community  Service  Learning,
2 (4), 302-308.
Haryadi, D. (2017). Gray Area Dalam Pelaksanaan Pengampunan  Pajak. Jurnal  MABIS,  7 (2), 54-64.
. (2022). Gray Area dan Hambatan dalam Pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela. Jurnal MABIS, 13 (1), 15-26.
.  (2022).  Analyst  of  the  Impact  of Taxpayer  Compliance  After  Participating  in the  Tax  Amnesty  Program  in  the  Food  and Beverage  Subsector  on  the  Indonesia  Stock Exchange. Journal  of  Asian  Multicultural
Research  for  Economy  and  Management Study, 3 (2), 8-14. https://doi.org/10.47616/jamrems.v3i2.274 Jatmiko, A. (2022). Sejarah Tax Amnesty Indonesia dari Masa ke Masa dari https://katadata.co.id/agungjatmiko/ekonope
PakMas (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat) Vol. 4 No. 1 (2024) 1 – 7
dia/627ce2e462a61/sejarah-tax-amnesty- indonesia-dari-masa-ke-masa, 12 Mei 2022.
Menteri  Keuangan.  (2008). Peraturan  Menteri
Keuangan Nomor 18/PMK.03/2008 Tentang Penghapusan  Sanksi  Administrasi  atas Keterlambatan Pelunasan Kekurangan Pembayaran  Pajak  Sehubungan  dengan Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan  untuk  Tahun  Pajak  2007  dan Sebelumnya Serta Pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan untuk Tahun Pajak
Sebelum  Tahun  2007. Jakarta:  Sekretariat Negara.
.  (2008). Peraturan  Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.03/2008 Tentang Tata  Cara  Penyampaian  atau  Pembetulan Surat  Pemberitahuan,  dan  Persyaratan Wajib  Pajak  yang  Dapat  Diberikan Penghapusan  Sanksi  Administrasi  dalam Rangka  Penerapan  Pasal  37A  Undang-
Undang  Nomor  6  Tahun  1983  tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan  Sebagaimana  Telah  Beberapa
Kali  Diubah  Terakhir  dengan  Undang- Undang  Nomor  28  Tahun  2007. Jakarta: Sekretariat Negara.
.  (2021). Peraturan  Menteri
Keuangan Nomor 196/PMK.03/2021 Tentang  Tata  Cara  Pelaksanaan  Program Pengungkapan  Sukarela  Wajib  Pajak. Jakarta: Sekretariat Negara. Presiden  Republik  Indonesia.  (1964). Penetapan Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  5 Tahun 1964 Tentang Peraturan
Pengampunan  Pajak. Jakarta:  Sekretariat Negara.
.  (1965). Peraturan Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1966 Tentang Penetapan Anggaran Induk Beserta Tambahan dan Perubahan Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Negara  Tahun 1965. Jakarta: Sekretariat Negara.
.  (1983). Peraturan Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  1983
Tentang  Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara Perpajakan. Jakarta: Sekretariat Negara.
.  (1983). Peraturan Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1983 Tentang Pajak Penghasilan. Jakarta: Sekretariat Negara.
.  (1983). Peraturan Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1983 Tentang  Pajak  Pertambahan  Nilai  Barang dan  Jasa  dan  Pajak  Penjualan  Barang Mewah. Jakarta: Sekretariat Negara.
.  (1984). Penetapan Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  26 Tahun  1984  Tentang  Pengampunan  Pajak. Jakarta: Sekretariat Negara.
.  (2007). Peraturan Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2007 Tentang  Perubahan  Ketiga  Atas  Undang-
Undang  Nomor  6  Tahun  1983  Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan. Jakarta: Sekretariat Negara.
.  (2016). Peraturan Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2016 Tentang  Pengampunan  Pajak. Jakarta: Sekretariat Negara.
.  (2017). Peraturan
Pemerintah  Nomor  36  Tahun 2017  Tentang Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan  Tertentu  Berupa  Harta  Bersih Yang Diperlakukan Atau Dianggap Sebagai
Penghasilan. Jakarta: Sekretariat Negara.
.  (2021). Peraturan Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Jakarta: Sekretariat Negara.
Setyawati,  I.,  Meini,  Z.,  Subiyanto,  B.,  & Setioningsih, R. (2022). Pelatihan Pencatatan dan  Penyusunan  Laporan  Keuangan  Bagi Siswa  Al-Falah  Tangerang  Selatan. Jurnal
Pengabdian  Kepada  Masyarakat  Dedikasi,
1( 1), 1-8. https://doi.org/10.53276/dedikasi.v1i1.4