P-ISSN: 1907-9419 E-ISSN: 2685-9075 Juni 2023
Jurnal Kepariwisataan Indonesia 17 (1) (2023) 99-118

## ANALISIS STAKEHOLDERS DALAM PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA KABUPATEN WONOSOBO

## Stakeholders Analysis in the Development of A Strategic Tourism Area in Wonosobo Regency
Zam Zam Masrurun 1* , Dyah Meutia Nastiti 2
1 Tourism and Rural Development
2 Urban and Regional Planning Shirvano Consulting Blunyah Rejo TR II No. 805, Jetis, Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta 55241
Indonesia zamzammasrurun@gmail.com
Diterima: 18 Juli 2022. Disetujui: 20 Januari 2023. Dipublikasikan: 12 Juni 2023

## Abstrak
Dalam upaya pengelolaan destinasi pariwisata, stakeholders merupakan salah satu unsur penting  dalam  mempertahankan  daya  saing.  Hal  ini  merupakan  faktor  utama  untuk bertahan  dalam  dinamika  dan  perkembangan  pasar  pariwisata.  Penelitian  ini  bertujuan untuk mengidentifikasi, mengelompokkan, serta mendeskripsikan hubungan antarpemangku  kepentingan  yang  terlibat  dalam  pembangunan  kawasan  strategis pariwisata pada Kabupaten Wonosobo. Teknik pengumpulan data dan informasi dilakukan melalui observasi lapangan, wawancara mendalam, dan studi pustaka. Teknik analisis pada penelitian ini menggunakan pendekatan metode analisis stakeholders . Jumlah sampel yang diteliti adalah empat puluh delapan stakeholders dengan teknik penentuan sampel secara purposive . Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat dua puluh delapan stakeholders yang  berkepentingan  erat  dengan  pembangunan  kawasan.  Terdapat  tiga key  player atau stakeholders dengan peranan dan keterlibatan paling penting pada Kawasan; dua pemangku kepentingan, diantaranya merupakan kelompok subject ; lima stakeholders termasuk dalam context  setter ;  serta  delapan  belas  lainnya  adalah  kelompok crowd .  Selain  itu,  hasil penelitian mengungkap lima skema model dan hubungan antarpemangku kepentingan baik dari  kelompok  pemerintah,  swasta,  maupun  masyarakat.  Keberhasilan  pembangunan kawasan strategis pariwisata pada Kabupaten Wonosobo sangat ditentukan oleh efektivitas dan  kolaborasi  antarpemangku  kepentingannya  sehingga  diperlukan  komitmen  dan sinergitas  antarlembaga  dalam  melakukan  komunikasi,  koordinasi,  dan  kerjasama antarinstansi/lembaga.
Kata Kunci: aspek manajemen, kawasan strategis pariwisata, stakeholders

## Abstract
Stakeholders are one of the essential elements in maintaining competitiveness in efforts to manage tourism destinations. They are the main factor in the dynamics and development of  the  current  tourism  market.  This  study  aimed  to  identify,  classify,  and  describe  the relationship between the stakeholders involved in the development of the Tourism Strategic Area  in  Wonosobo  Regency.  Data  and  information  through  field  observations,  in-depth interviews, and literature studies. The analysis technique in this study used a stakeholder mapping  method  approach.  The  sample  in  this  study  was  forty-eight  stakeholders determined based on the purposive sampling technique. The study result is an indication that twenty-eight stakeholders had a high interest in the development of the area. There were three key players or stakeholders with the most crucial roles and involvement in the area, i.e., two stakeholders in subject groups, five stakeholders in the context setters, and eighteen others in crowd groups. In addition, the research revealed five model schemes and relationships between stakeholders from government, private, and community groups. The  success  of  the  development  of  the  Tourism  Strategic  Area  in  Wonosobo  Regency determines the effectiveness and collaboration between the stakeholders. So, therefore, it would require commitment and synergy between institutions in conducting communication, coordination, and cooperation between agencies/institutions.
Keywords: management aspect, stakeholders, tourism-strategic area
©2023 Direktorat Kajian Strategis

## PENDAHULUAN
Pariwisata merupakan salah satu sektor yang terus tumbuh dan diperhitungkan di provinsi  Jawa  Tengah.  Dampak  dari  peningkatan  kunjungan  wisatawan  provinsi  Jawa Tengah pada triwulan I 2019 tercatat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,14% ( year of year ), lebih tinggi dari level nasional yang tercatat sebesar 5,07% ( year of year ) (Bank Indonesia, 2019).  Data  kunjungan  wisatawan  nusantara  ke  Jawa  Tengah  sebanyak  29.852.095 perjalanan pada tahun 2014, 33.030.843 perjalanan pada tahun 2015, dan terus meningkat hingga  48.943.607  perjalanan  pada  tahun  2018.  Pada  sisi  lain,  kunjungan  wisatawan mancanegara  ke  Jawa  Tengah  tercatat  sebanyak  419.584  perjalanan  pada  tahun  2014, 421.191 perjalanan pada tahun 2015, dan terus meningkat hingga 677.168 perjalanan pada tahun 2018 (Badan Pusat Statistik, 2018).
Kabupaten  Wonosobo  merupakan  salah  satu  kabupaten  di  Jawa  Tengah  dengan berbagai potensi besar pengembangan pariwisata serta memiliki beberapa bagian wilayah yang  termasuk  dalam  salah  satu  Kawasan  Strategis  Pariwisata  Nasional  (KSPN). Pemerintah  Kabupaten  Wonosobo  turut  merespon  dan  mendorong  berbagai  destinasi wisata  untuk  berkembang.  Melalui  Peraturan  Daerah  Pemerintah  Kabupaten  Wonosobo Nomor  8  Tahun  2017  tentang  Rencana  Induk  Pembangunan  Pariwisata  Daerah (RIPPARDA)  mengenai  Pembangunan  Destinasi  Pariwisata,  obyek  daya  tarik  wisata  di
Kabupaten  Wonosobo  dikelompokkan  menjadi  Destinasi  Pariwisata  Kabupaten  (DPK) yang  di  dalamnya  terbagi  atas  kawasan-kawasan  strategis  pariwisata,  yakni  Kawasan Strategis  Pariwisata  Kabupaten  (KSPK)  dengan  tujuan  pengembangan  dan  pengelolaan yang lebih terarah.
Salah satu KSPK yang paling awal direncanakan untuk dikembangkan pemerintah daerah  kabupaten  Wonosobo  adalah  KSPK  Kejajar–Garung  dan  sekitarnya.  KSPK Kejajar–Garung dan sekitarnya ini merupakan bagian dari DPK Dieng dan sekitarnya yang merupakan magnet bagi tujuan wisata Dataran Tinggi Dieng. Banyaknya stakeholders yang ada  pada  kawasan  ini,  baik  tingkat  masyarakat  lokal,  antarpemerintah  daerah,  maupun pemerintah pusat merupakan tantangan terbesar pengembangan pariwisata.
Sebagai bagian dari kawasan dataran tinggi Dieng, pengembangan KSPK Kejajar– Garung  dan  sekitarnya  menjadi  penting  dalam  mendukung  pembangunan  pariwisata  di zona  inti  pariwisata  kawasan  dataran  tinggi  Dieng  (KSPN  Dieng  dan  sekitarnya). Pengembangan kawasan strategis pariwisata kabupaten di Kejajar–Garung dan sekitarnya tidak cukup hanya dengan memetakan potensi dan menawarkan obyek daya tarik wisata yang  ada.  Banyaknya stakeholders yang  ada  menjadikan  pengelolaan  KSPK  Kejajar– Garung dan sekitarnya menjadi suatu usaha yang kompleks.
Beberapa  kajian  memperlihatkan,  masing-masing stakeholders pada  Kawasan belum  sinergis  sehingga  benturan  konflik  kepentingan  menjadi  kendala  yang  sering dihadapi (Nurlaila, 2014; Setyawan, 2012; Wahyudi, 2010). Peranan stakeholders dalam upaya  pengelolaan  destinasi  pariwisata  merupakan  salah  satu  unsur  penting  demi mempertahankan daya saing dan merupakan faktor utama untuk bertahan dalam dinamika dan  perkembangan  pasar  pariwisata  saat  ini.  Destinasi  yang  mampu  mempertahankan keunggulan  kompetitifnya  akan  cenderung  ke  arah  praktik  inovatif  dalam  strategi kompetitif serta menarik kunjungan wisatawan (Fernando, 2015; Zainuddin et al., 2016).
Stakeholders merupakan  aktor-aktor  kunci  yang  dapat  terlibat  secara  langsung maupun  tidak  langsung. Stakeholders ini  dapat  berupa  organisasi,  komunitas,  kelompok sosial ekonomi, pemerintah, atau lembaga yang berasal dari berbagai dimensi pada setiap tingkat  golongan masyarakat sehingga  sangat  dimungkinkan  terjadinya  benturan  konflik kepentingan antar stakeholders. Selain itu, stakeholders memiliki berbagai tantangan serta kemungkinan  untuk  terjadinya  disfungsi  peran.  Disfungsi  peran  tersebut  tentunya  akan membawa dampak negatif yang dapat menjadi hambatan dalam kolaborasi antarpemangku kepentingan ( Iqbal, 2007; Kusumatantya, 2013; Race & Millar, 2008 ) .
Oleh  sebab  itu,  diperlukan  tinjauan  khusus  mengenai stakeholders atau  pihak- pihak yang berkepentingan pada pengembangan pariwisata di KSPK Kejajar–Garung dan sekitarnya.  Berdasarkan  uraian  tersebut  diatas,  masalah  penelitian  dapat  dirumuskan sebagai berikut: (1) siapa saja pihak-pihak yang terlibat atau memiliki kepentingan pada pengembangan  pariwisata  di  KSPK  Kejajar–Garung  dan  sekitarnya,  dan  (2)  bagaimana pengaruh  dan  kepentingan  dari  para  aktor  yang  ada,  serta  (3)  bagaimana  hubungan antar stakeholders pariwisata di KSPK Kejajar–Garung dan sekitarnya sesuai dengan peran dan  fungsi  yang  dimilikinya.  Penelitan  ini  bertujuan  untuk  mengidentifikasi  dan mengklasifikasikan serta menggambarkan hubungan antar stakeholders yang terlibat dalam pengembangan KSPK Kejajar–Garung dan sekitarnya.

## METODE
Lokasi Penelitian
Lokasi  penelitian  ini  berada  pada  Kawasan  Strategis  Pariwisata  Kabupaten (KSPK) Kejajar–Garung dan sekitarnya, kawasan ini merupakan bagian dari dataran tinggi Dieng  yang  secara  administratif  terletak  di  Kecamatan  Kejajar  dan  Kecamatan  Garung, Kabupaten  Wonosobo.  Kawasan  ini  merupakan  bagian  dari  dataran  tinggi  Dieng  yang memiliki daya tarik wisata cukup beragam. Kawasan ini merupakan jalur utama pariwisata dataran  tinggi  Dieng  yang  relatif  baik  kondisinya,  serta  merupakan  pintu  gerbang pariwisata  dataran  tinggi  Dieng  dari  arah  Borobudur,  Yogyakarta,  Semarang,  dan sekitarnya.  Amenitas  atau  sarana-prasarana  pariwisata,  seperti  usaha homestay ,  usaha warung makan, serta sarana usaha penunjang pariwisata lainnya relatif sudah tersedia. Pada kawasan  ini  terdapat  pengelolaan  pariwisata  yang  dijalankan  pemerintah  kabupaten ataupun  oleh  masyarakat  setempat  melalui  Kelompok  Sadar  Wisata  atau  Pokdarwis (DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah, 2019; Kartiningsih, 2005).

## Metode Pengumpulan Data
Penelitian ini  menggunakan  jenis  penelitian  deskriptif  dengan metode  kualitatif. Teknik  pengumpulan  data  dan  informasi  dilakukan  dengan  pengamatan  langsung  di lapangan,  wawancara  mendalam,  dan  studi  pustaka.  Dalam  penelitian  kualitatif, pengumpulan  data  dilakukan  pada natural  setting (kondisi  yang  alamiah),  teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta ( participant observation ), wawancara  mendalam  ( in  depth  interview ),  dan  dokumentasi  (Sugiyono,  2017).  Jumlah sampel  dalam  penelitian  ini  adalah  empat  puluh  delapan stakeholders yang  ditentukan secara purposive.
Jenis dan Sumber Data
Jenis  data  dalam  penelitian  kualitatif  adalah  jenis  data  yang  berasal  bukan  dari angka-angka  dan  terdiri  atas  deskripsi  dalam  bentuk  kata-kata  dan  bahasa  perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain sebagainya, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan  memanfaatkan  berbagai  metode  alamiah  (Moleong,  2017).  Sumber  data  dalam penelitian  ini  adalah  data  primer  yang  diperoleh  secara  langsung  melalui  pengamatan langsung  di  lapangan  dan wawancara  mendalam.  Data  sekunder  diperoleh  melalui  studi pustaka berupa dokumen yang berkaitan dengan lokasi penelitian.

## Teknik Analisis Data
Penelitian ini menggunakan pendekatan metode analisis pemangku kepentingan. Metode ini menurut Reed et al. (2009), meliputi tahapan:
1. Identifikasi stakeholders ,  dilakukan  untuk  mengetahui  dan  menjelaskan stakeholders yang  terlibat  dalam  pengembangan  KSPK  Kejajar–Garung  dan sekitarnya;
2. Klasifikasi stakeholders ,  dilakukan  dengan  penafsiran  matriks  kepentingan  dan pengaruh stakeholders terhadap  pengembangan  KSPK  Kejajar–Garung  dan sekitarnya;
3. Hubungan  antar stakeholders ,  dipetakan  berdasarkan  dokumen  dan  hasil wawancara  dengan  informan  kunci.  Pemetaan  ini  merupakan  gambaran  dari hubungan  antar stakeholders, baik  yang  tertulis  di  dalam  dokumen  (tugas  pokok dan fungsi) maupun yang terlaksana di lapangan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Identifikasi Stakeholders
Berdasarkan hasil identifikasi pemangku kepentingan, diperoleh dua puluh delapan stakeholders yang terlibat atau memiliki kepentingan dalam pariwisata di kawasan strategis pariwisata  kabupaten  Kejajar–Garung  dan  sekitarnya.  Keberhasilan  dalam  organisasi pariwisata,  baik  publik  maupun  swasta,  dapat  disebabkan  oleh  organisasi  yang  dapat menjamin  kepuasan stakeholders yang  menyangkut  semua  pihak  dengan  pengaruh  dan kepentingan yang berbeda-beda (Damanik, 2013). Ini dapat terbentuk melalui kemitraan antarpemangku kepentingan serta hasil dari kebijakan yang efisien (Kort et al., 2016).
Keberhasilan suatu destinasi pariwisata ditentukan dari efektivitas dan kemitraan antarpemangku  kepentingannya.  Penelitian  telah  menemukan  bahwa  terdapat  tingkat kompleksitas dan tantangan yang tinggi dalam melibatkan pemangku kepentingan dalam pariwisata,  terlebih  dalam  proses  perencanaan  pengembangan  (Hatipoglu  et  al.,  2016; Lemmetyinen  &  Go,  2005;  Ruhanen,  2009 ) .  Selain  itu,  kemitraan  antarpemangku kepentingan sangat penting untuk memberi manfaat jangka panjang bagi destinasi. Banyak pembuat  kebijakan  dan  praktisi  yang  perlu  terlibat  erat  di  bidang  kepariwisataan, mengingat pentingnya daya saing destinasi terhadap pengembangan destinasi (Shariffuddin et al., 2020).
Tabel 1. Identifikasi Stakeholders KSPK Kejajar – Garung dan sekitarnya Tingkatan Pemangku Kepentingan Peran Normatif Peran Eksisting Sumber Daya Nasional 1. Kementerian Pariwisata a. Pembuatan kebijakan b. Penetapan kawasan strategis pariwisata nasional Menetapkan kawasan strategis pariwisata nasional Dieng Kebijakan 2. Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) a. Penyidikan benda cagar budaya b. Pemeliharaan, pengelolaan dan pemanfaatan cagar budaya c. Perlindungan dan pemugaran benda cagar budaya a. Memiliki situs cagar budaya b. Perlindungan dan pemugaran cagar budaya a. Kebijakan b. Situs cagar budaya 3. Perusahaan (Perhutani, BI, PLN, Tirta a. Pendanaan CSR b. Pendampingan program
c. Pemilik lahan a. Pendanaan di Kecamatan Kejajar dan Garung b. Mengelola dan a. Lahan b. Kewenanga n
c. Anggaran
Tingkatan Pemangku Kepentingan Peran Normatif Peran Eksisting Sumber Daya Investama, Geodipa, Indonesia Power, PTPN XII – Tambi)
memberikan perizinan pemanfaatan pada LMDH selaku mitra Perhutani dalam mengelola destinasi c. Mendapatkan pemasukan bagi hasil pendapatan sebagai pemilik kawasan/ hutan Provinsi 4. Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata (Disporapar) Provinsi Jawa Tengah a. Pembuat kebijakan b. Pembuat perencanaan KSPN Dieng a. Membuat detail perencanaan KSPN Dieng dan Sekitarnya
b. Membuat kebijakan
tiket terusan Kawasan dataran tinggi Dieng tahun 2010 Kebijakan 5. Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) a. Pemilik kawasan objek wisata Telaga Warna & Pengilon b. Pembina dan pengawas pihak ketiga (perusahaan) dalam pengusahaan wisata termasuk ticketing c. Kewajiban BKSDA: menyetor PNPB ke pusat sehingga TWTP harus ditarik tiket sebesar 2.000 (harga lama) c. Mengelola Telaga Warna melalui pihak ketiga sesuai amanat PP 12 Tahun 2014 a. Memiliki objek wisata TWTP. b. Membina dan mengawasi pihak ketiga (PT AIBL) dalam pengusahaan wisata TWTP sesuai amanat PP 12 tahun 2014 ( ticketing ). a. Lahan, kawasan b. Kewenanga n (untuk pengelolaan lahan konservasi tersebut) 6. PT. Alam Indah Bonbin Lestari (AIBL) Pengelola kawasan wisata Telaga Warna dan Telaga Pengilon Mengelola kawasan wisata Telaga Warna dan Telaga Pengilon a. Investasi/ pendanaan b. Sumber Daya Manusia (SDM) Kabupaten 7. Sekretariat Daerah Pengkoordinasian perumusan kebijakan Koordinasi perencanaan desa wisata lintas OPD Kebijakan
Tingkatan Pemangku Kepentingan Peran Normatif Peran Eksisting Sumber Daya Kabupaten Wonosobo 8. Badan Perencanaan Pembanguna n Daerah Kabupaten Wonosobo (Bappeda) a. Pembuat kebijakan b. Menetapkan kawasan strategis pariwisata kabupaten c. Pengawal perencanaan pariwisata dari Disparbud a. Menetapkan kawasan strategis pariwisata kabupaten. b. Mengawal perencanaan pariwisata dari Disparbud. a. Peraturan, kebijakan b. Kajian 9. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kabupaten Wonosobo a. Pembuat kebijakan destinasi pariwisata b. Pembuat perencanaan KSPK c. Pelaksana pengelolaan objek daya tarik, pajak, dan retribusi untuk penerimaan pendapatan daerah a. Mengelola, mengembangkan, dan memanfaatkan destinasi wisata
Dieng Plateau
Teater, Telaga Menjer. b. Mengelola dan/atau
Penarikan ticketing mulai dari Tol
Garung, Dieng, dan objek wisata. c. Membuat perencanaan KSPK. a. Peraturan destinasi pariwisata (atraksi dan amenitas) b. Pengelolaan kelembagaa n pariwisata c. Pemasaran produk pariwisata d. Pengelolaan aset pariwisata 10. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Wonosobo a. Pelaksana teknis b. Pembuat kebijakan Pembangunan jalur alternatif Jalan Rakai Panangkaran dan Kreo. a. Peraturan b. Kewenanga n (terkait pembangun an jalan dan sarpras) 11. Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan (Dispapertan) Kabupaten Wonosobo a. Pelaksana teknis b. Pembuat kebijakan Sosialisasi, penyuluhan dan pelatihan pertanian a. Peraturan terkait pertanian b. Kewenanga n (terkait pengelolaan pertanian di kawasan Kejajar– Garung) 12. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Wonosobo a. Pembuat kebijakan b. Pelaksana teknis Menyusun kebijakan kebersihan, penanganan sampah dan limbah B3,
serta kehutanan di kawasan pariwisata Kecamatan Kejajar dan Garung. Peraturan
Tingkatan Pemangku Kepentingan Peran Normatif Peran Eksisting Sumber Daya 13. Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UMKM (Disperindag kop) Kabupaten Wonosobo a. Pelaksana teknis b. Pembuat kebijakan Sosialisasi dan pelatihan pelaku usaha pariwisata (UMKM produk lokal Kejajar–Garung) a. Peraturan b. Kewenanga n (terkait pengemban gan UMKM) 14. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan (Disperkimhu b) Kabupaten Wonosobo a. Pembuat kebijakan b. Pelaksana teknis (sosialisasi keselamatan berlalu-lintas dsb) Pemasangan dan peringatan plang larangan/tanda bahaya jalur alternatif Jalan Rakai Panangkaran a. Peraturan b. Kewenanga n (terkait pengemban gan shuttle dan moda transportasi ) 15. Dinas Sosial, Pemberdayaa n Masyarakat dan Desa (Dinsospmd) Kabupaten Wonosobo a. Pelaksana teknis b. Pembuat kebijakan Penerapan program inovasi desa a. Peraturan b. Kewenanga n (terkait pembangun an desa/progra m inovasi desa) 16. Badan Penanggulan gan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Wonosobo a. Pembuat kebijakan b. Pelaksana teknis (edukasi, mitigasi) Pemberian peringatan titik rawan bencana dan edukasi mitigasi bencana kepada masyarakat. Kebijakan 17. Forum Komunikasi (FK) Pokdarwis Wonosobo a. Koordinator Kelompok Sadar Wisata Kabupaten Wonosobo b. Membantu Disparbud Wonosobo melakukan penguatan kelembagaan pariwisata di masyarakat melalui konsep pengembangan desa wisata. Menyusun dan melaksanakan pengembangan pariwisata jangka panjang dan jangka pendek bersama dinas terkait melalui forum diskusi rutin bulanan.
a. SDM b. Jaringan ke dinas terkait 18. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) a. Pembuat kebijakan b. Mengelola dan/atau menarik ticketing objek a. Mengelola dan/atau menarik ticketing objek wisata pada wilayah
administrasi Kab.
a. Peraturan/ kebijakan
b. Kewenanga n
Tingkatan Pemangku Kepentingan Peran Normatif Peran Eksisting Sumber Daya Kabupaten Banjarnegara Wisata pada wilayah administrasi Kab. Banjarnegara Banjarnegara. b. Mengembangkan pariwisata berdasarkan pada RIPARDA Kab. Banjarnegara. Lainnya 19. Lembaga Swadaya Masyarakat (APPEL, Pammbos, Koling, dll) Wadah organisasi untuk menampung, memproses, mengelola dan melaksanakan semua aspirasi masyarakat Upaya menggerakkan dan melaksanakan aspirasi masyarakat a. SDM b. Jaringan ke dinas terkait 20. Pemerintahan Kecamatan a. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat b. Pembinaan penyelenggaraan pemerintah desa/kelurahan c. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum - - 21. Penyedia Fasilitas Kesehatan Menyediakan layanan dan fasilitas kesehatan Layanan kesehatan masyarakat Kejajar-- Garung Fasilitas kesehatan 22. Pemerintahan Desa a. Menyelenggaraka n pemerintahan desa b. Membina masyarakat dan perekonomian desa a. Pengelolaan desa b. Pengelolaan kelembagaan objek wisata a. Pendanaan (dana desa) b. SDM 23. Pokdarwis / BUMDes / LMDH (Wonosobo) a. Pengelola, mengembangkan dan mendapatkan manfaat dari industri pariwisata di kawasan Kejajar b. Pengelolaan objek daya tarik wisata untuk penerimaan desa, pengelola dan/atau Mitra (Seperti : Perhutani sebagai pemilik kawasan/hutan) a. Mengelola, mengembangkan dan mendapatkan manfaat dari
industri pariwisata di Kecamatan Kejajar. b. Mengelola objek daya tarik wisata
sesuai peraturan
dan kebijakan yang berlaku.
SDM
Tingkatan Pemangku Kepentingan Peran Normatif Peran Eksisting Sumber Daya 24. Pokdarwis Dieng Pandhawa (Banjarnegar a) Pengelola & pendorong pengembangan industri pariwisata di kawasan Dieng a. Mengelola, mengembangkan dan mendapatkan manfaat dari industri pariwisata di kawasan Dieng. c. Mengelola objek daya tarik wisata sesuai peraturan dan kebijakan yang berlaku. SDM 25. Lembaga Pendidikan / Universitas / Pusat Studi Melakukan penelitian dan program pengabdian kepada masyarakat a. Kajian Penelitian b. Program pengabdian masyarakat a. SDM b. pendanaan 26. Biro Wisata, Pengusaha Amenitas dan DTW swasta di Kecamatan Kejajar dan Garung, Wonosobo Mengelola usaha bidang pariwisata dan memberikan layanan kepada wisatawan a. Pengelola usaha bidang pariwisata b. Ujung tombak layanan wisatawan a. SDM b. Investasi / pendanaan usaha 27. Himpunan Pramuwisata Indonesia / (HPI) Kabupaten Wonosobo Wadah tunggal pramuwisata untuk pembinaan dan berkomunikasi antarpramuwisata, maupun dengan pemerintah atau swasta Peningkatan kapasitas pramuwisata SDM 28. Media cetak dan elektronik (Genpi, Wonosobozo ne, dan lain sebagainya) Sebagai pusat informasi / penyedia dan penyampai informasi mengenai berbagai macam peristiwa, kejadian, realitas dan banyak hal lain yang terjadi di tengah masyarakat. Pengarusutamaan informasi kepariwisataan ( branding , promosi, ulasan wisata) SDM Sumber:  Hasil observasi, 2020; BPCB Jawa Tengah, 2015; Permen LKH No.
P.8/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016, 2016; PP No. 50 Tahun 2011, 2011; Perbup Kab. Wonosobo No.
6 Tahun 2018, 2018; Perda Prov. Jawa Tengah No. 10 Tahun 2012, 2012
Berdasarkan  tabel  1  di  atas  dapat  diketahui  bahwa stakeholders pariwisata  di KSPK  Kejajar–Garung  dan  sekitarnya  terdiri  atas  lembaga  tingkat  nasional,  provinsi, kabupaten,  kecamatan,  desa,  hingga  lainnya,  seperti  pengusaha  bidang  pariwisata, akademisi,  dan  media  dengan  berbagai  kepentingan,  baik  pada  kategori  pemerintah, masyarakat atau civil society organization , maupun swasta melalui pengelolaan destinasi maupun dana tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.
Berdasarkan  identifikasi  di  atas,  klasifikasi  pemangku  kepentingan  kemudian dirumuskan  melalui  analisis  keterlibatan  pemangku  kepentingan.  Analisis  ini  didapat melalui hasil identifikasi pada tabel di atas berdasarkan wawancara mendalam kepada para pemangku  kepentingan  serta  observasi  lapangan  dan  studi  Pustaka;  hasilnya diklasifikasikan ke dalam: (1) formasi penerbitan atau penetapan kebijakan, (2) pemberian dukungan  pendanaan,  (3)  pelaksanaan  penelitian,  (4)  fasilitasi  berupa  teknologi  atau pelatihan,  dan  (5)  pelaksanaan  konservasi  serta  pemeliharaan  infrastruktur  pariwisata. Penomoran pada tabel 2 berikut merujuk pada tabel 1 yang sudah diurutkan berdasarkan tingkat pengaruh dan kepentingannya.
Tabel 2. Identifikasi Stakeholders KSPK Kejajar – Garung dan Sekitarnya Pemangku Kepentingan Kebijakan Pariwisata Dukungan Pendanaan Penelitian /Advokasi Fasilitasi Teknologi /Pelatihan Konservasi / Pemeliharaan Infrastruktur Pengaruh Kepentingan Disparbud (9) vv vv vv vv vv Disporapar Jateng (4) vv vv v v v BAPPEDA (8) vv v vv - v Kemenpar (1) vv v v v - BKSDA Jateng (5) vv - - - vv Pokdarwis (17) v v v - vv BPCB (2) v v - - vv Perusahaan (Perhutani, BI, PLN, Tirta Investama, Geodipa, Indonesia Power, PTPN XII – Tambi) (3) - v v v v DPUPR (10) - v - - vv Lembaga Pendidikan (25) - - vv v - Disperkimhub (14) v - - - v PT AIBL (6) - v - - v Disperindagkop (13) - v - v - Pemerintah Desa (22) - v - - v Sekretariat Daerah (7) v - - - - LSM (19) - - v v - Dinsospmd (15) - - - v - Dispapertan (11) - - - v - DLH (12) - - - v BPBD (16) - - - v - HPI (27) - - - v - Pemerintah Kecamatan (20) - - - - - Disparbud Banjarnegara (18) - - - - - Pokdarwis Dieng Pandhawa (24) - - - - - Pengusaha Pariwisata (26) - - - - - Media (28) - - - - -
Pemangku Kepentingan Kebijakan Pariwisata Dukungan Pendanaan Penelitian /Advokasi Fasilitasi Teknologi /Pelatihan Konservasi / Pemeliharaan Infrastruktur Pengaruh Kepentingan Penyedia Fasilitas Kesehatan (21) - - - - - Paguyuban Pengemudi Bus - - - - - KETERLIBATAN vv : sangat terlibat v   : sedikit terlibat -    : tidak terlibat
⬛ : keterlibatan tinggi
⬛ : keterlibatan sedang
⬛ : keterlibatan rendah
⬛ : tidak terlibat Sumber: Peneliti, 2020
Berdasarkan  tabel  2  terlihat  peran stakeholders pada  pariwisata  KSPK  Kejajar– Garung  dan  sekitarnya.  Yang  sangat  intensif  terlibat  adalah  Dinas  Pariwisata  dan Kebudayaan (Disparbud) Kabupaten Wonosobo. Disamping itu, Disporapar Provinsi Jawa Tengah, Balai Konservasi Sumberdaya Alam (BKSDA) Provinsi Jawa Tengah, dan Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Provinsi Jawa Tengah, Kementerian Pariwisata, Badan Perencanaan  Pembangunan  Daerah  (Bappeda)  Kabupaten  Wonosobo,  dan  Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis).
Menurut  Shariffuddin  et al.  (2020),  keberhasilan suatu  destinasi pariwisata akan sangat  ditentukan  dari  efektifitas  dan  kolaborasi  antarpemangku  kepentingannya. Berdasarkan  pengaruh  dan  kepentingan  yang  ada,  para  pemangku  kepentingan  kawasan perlu komitmen yang lebih kuat dalam upaya pembangunan kawasan. Hal ini dikarenakan secara formal, birokratis, dan prosedural, Dinas Pariwisata Kabupaten Wonosobo berada pada posisi yang tidak strategis dalam melakukan komunikasi, koordinasi, dan kerja sama antarinstansi/lembaga  di  atasnya,  seperti  Kementerian  Pariwisata,  Dinas  Pariwisata Provinsi Jawa Tengah, Balai Konservasi Sumberdaya Alam, dan Balai Pelestarian Cagar Budaya.  Keterlibatan  lembaga-lembaga  ini  berperan  penting  untuk  memberi  formulasi kebijakan,  mendukung  pendanaan,  melakukan  penelitian/advokasi,  dan  memfasilitasi teknologi/pelatihan, serta menjalankan konservasi serta pemeliharaan infrastruktur.
Pada  tingkat  kabupaten,  yang  memiliki  keterlibatan  tinggi  ialah  Badan Perencanaan  Pembangunan  Daerah.  Pada  level  komunitas,  Kelompok  Sadar  Wisata (Pokdarwis)  memiliki  peran  strategis.  Kelompok  ini  bertanggung  jawab  dalam  upaya peningkatan sadar wisata bagi masyarakat pada destinasi wisata sekaligus menjadi pihak, yang  secara  struktural  ataupun  nonstruktural  dengan  lembaga  lainnya  dalam  melakukan komunikasi, koordinasi, dan kerjasama.
Klasifikasi Stakeholders
Klasifikasi stakeholders dilakukan  dengan  penafsiran  matriks  kepentingan  dan pengaruh stakeholders terhadap  pengembangan  KSPK  Kejajar–Garung  dan  sekitarnya; Klasifikasi dijabarkan sesuai dengan matriks kepentingan dan pengaruh dalam pengelolaan pariwisata di KSPK Kejajar–Garung dan Sekitarnya.  Kategorisasi stakeholders menurut Bryson (2016) dapat dibagi menjadi:
1. Key  player, yaitu  aktor  yang  paling  aktif  dalam  pengelolaan  pariwisata.  Hal  ini dapat dilihat dari keikutsertaan stakeholders, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, hingga pemanfaatan sistem pariwisata.
2. Subject, yaitu  aktor  yang  memiliki  kepentingan  yang  besar  tetapi  pengaruhnya kecil.  Hal  tersebut  dikarenakan stakeholders ini  memiliki  kapasitas  yang  kecil untuk  mengubah  keadaan  karena  tidak  diikutsertakan  dalam  perencanaan, pelaksanaan,  pengelolaan,  hingga  pemanfaatan  sistem  pariwisata  secara menyeluruh. Aktor ini dapat memiliki pengaruh yang lebih besar jika bekerjasama dengan stakeholders lain.
3. Context  setter, yaitu  aktor  yang  memberikan  pengaruh  yang  besar  tetapi kepentingannya kecil.
4. Crowd, yaitu aktor dengan kepentingan dan pengaruh yang kecil.
Dalam  penelitian  ini,  klasifikasi stakeholders KSPK  Kejajar–Garung  dan sekitarnya tampak seperti pada gambar 1 berikut.
Gambar 1 . Kategorisasi Stakeholders KSPK Kejajar–Garung dan sekitarnya Sumber: Peneliti, 2020

## Keyplayer
Berdasarkan analisis kategorisasi di atas diketahui terdapat tiga stakeholders kunci atau keyplayer (kuadran 2) dalam pembangunan pariwisata KSPK Kejajar–Garung, yaitu Dinas  Pariwisata  dan  Kebudayaan  Wonosobo,  Dinas  Pemuda  Olahraga  dan  Pariwisata Jawa Tengah, dan Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Wonosobo.
PenelitianRaharjana  et  al.  (2019)  mengenai  analisis  pemangku  kepentingan destinasi pariwisata Dieng Plateau, dengan batas wilayah penelitian yang lebih luas, yakni kawasan dataran tinggi Dieng secara keseluruhan (lintas batas administrasi wilayah/daerah) menyebutkan  bahwa  dalam  konteks  Dieng  Plateau,  Kementerian  Pendidikan  dan Kebudayaan, c.q. Dirjen Kebudayaan juga merupakan salah satu key player . Hal ini dapat
dipahami  dikarenakan  Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan  memiliki  kepentingan tinggi terhadap kawasan percandian Dieng yang secara administratif berada di Kabupaten Banjarnegara.
Penelitian  yang  mengkaji  kelembagaan  dari  sisi  Kabupaten  Wonosobo menunjukkan  bahwa  Dinas  Pariwisata  dan  Kebudayaan  Wonosobo,  Dinas  Pemuda Olahraga  dan  Pariwisata  Jawa  Tengah,  serta  Badan  Perencanaan  Daerah  Kabupaten Wonosobo  merupakan  aktor  dengan  pengaruh  yang  tinggi  dalam  pariwisata  karena memiliki  kewenangan  untuk  memutuskan  kebijakan  pariwisata  yang  mengakomodasi seluruh  kepentingan  dari  aktor  dalam  pengembangan  pariwisata.  Dalam  merancang kebijakan  pembangunan  pariwisata,  ketiga  aktor  tersebut  mengambil  pertimbangan  dari Pokdarwis  sebagai  aktor  dengan  kepentingan  pariwisata tinggi,  pelaku  pengelolaan,  dan pemanfaatan pariwisata secara langsung.

## Subject
Berdasarkan  hasil  kategorisasi,  terdapat  dua stakeholders yang  masuk  ke  dalam kuadran subject (kuadran I) yaitu Pokdarwis Dieng Pandhawa dan perusahaan. Kelompok ini  memiliki  kepentingan  tinggi  tetapi  pengaruhnya  rendah  dalam  pengembangan pariwisata di KSPK Kejajar–Garung dan sekitarnya.
Perusahaan-perusahaan di KSPK Kejajar–Garung dan sekitarnya seperti BI, PLN, Tirta Investama, PT Geodipa, Indonesia Power, dan PTPN XII – Tambi merupakan aktor dalam pembangunan pariwisata melalui pengaruh dan kepentingannya dalam memberikan dukungan dana bagi desa-desa di sekitar perusahaan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan (CSR). Perusahaan-perusahaan ini juga memiliki keterlibatan pada kegiatan penelitian/advokasi, fasilitasi teknologi/pelatihan dan konservasi/pemeliharaan infrastruktur.
Sementara  itu,  Pokdarwis  Dieng  Pandhawa  memiliki  kepentingan  tinggi dikarenakan secara daya tarik wisata di dataran tinggi Dieng wilayah ini merupakan satu kesatuan  pola  atau  rute  perjalanan  wisatawan  kawasan.  Jika  ditinjau  dari  penelitian terdahulu  mengenai  pola  perjalanan  wisatawan,  jalur  wisata  yang  menjadi  pilihan wisatawan adalah melalui kawasan ini, yakni akses dari Kabupaten Wonosobo (Masrurun &  Nastiti,  2021 ). Akan  tetapi,  pengaruh  Pokdarwis  Dieng  Pandhawa  rendah  dalam koordinasi  pengelolaan  dan  pengembangan  kawasan.  Selain  itu,  Pokdarwis  Dieng Pandhawa secara administratif merupakan bagian dari Kabupaten Banjarnegara sehingga memerlukan kerjasama dengan dukungan pemangku kepentingan antardaerah.
Penelitian  Raharjana  et  al.  (2019)  menyebutkan  bahwa  dalam  konteks  Dieng Plateau kelompok subject merupakan Kementerian ESDM, dalam hal ini melalui kantor PVMBG berlokasi di desa Karangtengah, Kec. Batur Banjarnegara. Pusat Studi Pariwisata UGM,  Pengelola  Keuangan  dan  Asset  Daerah  (BPKAD).  Pihak  swasta  yang  masuk kuadran subjects adalah pelaku usaha wisata mencakup masyarakat Dieng yang bergerak di bidang usaha homestay , warung makan, pelaku kuliner, serta pengusaha kolam air panas dan pengusaha wisata alam yang bermitra dengan BKSDA mengelola wisata alam Telaga Warna. Temuan tersebut menunjukkan adanya inequal kolaboratif pada lembaga-lembaga yang ada meskipun terdapat kolaborasi yang menarik bersifat informal- equal kolaboratif yang terjalin oleh pengusaha objek wisata dengan BKSDA.

## Context setter
Berdasarkan  analisis  kategorisasi  hasil  pemetaan  tingkat  pengaruh  dan  tingkat kepentingan,  didapatkan stakeholders dengan  kategori context  setter (kuadran  III),  yaitu Kementerian Pariwisata pada tingkat Pemerintah Pusat, BKSDA Jawa Tengah dan BPCB Jawa Tengah pada tingkat Pemerintah Provinsi, dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  pada  tingkat  Kabupaten.  Semua  lembaga  ini  memiliki  pengaruh  tinggi  namun kepentingan  atau  keterlibatannya  rendah  dalam  pariwisata  KSPK  Kejajar–Garung  dan sekitarnya.
Kementerian  Pariwisata memiliki  pengaruh  dalam  kebijakan pariwisata  nasional yang berkaitan dengan KSPN Dieng dan sekitarnya. Selain itu, BKSDA Jateng dan BPCB Jateng  memiliki  kepentingan  pada  pelestarian  sumber  daya  alam  maupun  sumber  daya budaya  pada  beberapa  titik  di  kawasan.  Sementara  itu,  Dinas  Pekerjaan  Umum  dan Penataan Ruang memiliki kepentingan dalam pengembangan infrastruktur kawasan.
Apabila  disandingkan  dengan  hasil  penelitian  Raharjana  et  al.  (2019),dalam konteks Dieng Plateau, context setter terdapat Kementerian Pariwisata dan Kementerian Lingkungan  Hidup  untuk  level  pusat,  di  level  provinsi  Dinas  Pemuda  Olah  Raga  dan Pariwisata, dan level kabupaten terdiri Dinas Perhubungan, dan Dinas Pekerjaan Umum. Berdasarkan  segi  tipe  atau  jenis  kelembagaan  tersebut,  temuan  pada  kelompok  ini tergolong cukup mirip. Dicontohkan pula pada penelitian tersebut bahwa pengaruh context setter, dalam  hal  ini  Kementerian  Pariwisata,  pada event  Dieng  Culture  Festival yang digagas  Pokdarwis  Dieng  Pandhawa  mendapat  apresiasi  dan  menjadi  festival  yang difasilitasi hingga berkembang secara baik. Ini menunjukkan bahwa kelompok ini memiliki pengaruh yang tinggi dan perlu didorong untuk terus meningkatkan keterlibatan satu sama lain.

## Crowd
Stakeholders dengan peran sebagai crowd (kuadran IV) ialah yang memiliki sedikit kepentingan  dan  sedikit  pengaruh  terhadap  hasil  yang  diinginkan,  baik  dalam  pengaruh kebijakan  pariwisata,  dukungan  pendanaan,  kepentingan  dalam  penelitian/advokasi, fasilitasi teknologi/pelatihan, maupun konservasi/pemeliharaan infrastruktur. Pihak-pihak tersebut  ialah  Pemerintah Kecamatan,  Dispaperkan Wonosobo,  DLH  Wonosobo,  BPBD Wonosobo,  PT  AIBL,  Disperindagkop  Wonosobo,  Dinsospmd  Wonosobo,  Disparbud Banjarnegara,  Pengusaha  Pariwisata,  Media,  Lembaga  Pendidikan,  LSM,  Penyedia Fasilitas Kesehatan, dan paguyuban pengemudi bus.
Penelitian  Raharjana  et  al.  (2019)  menyebutkan  bahwa  kelompok crowd pada analisis pemangku kepentingan destinasi pariwisata Dieng Plateau terdapat Kementerian BUMN, Dinas Peternakan, BPBD, FEDEP, lembaga perbankan, kecamatan, LSM, LMDH, kelompok  tani,  penghayat,  puskesmas,  tanker,  dan  media.  Meskipun  masing-masing stakeholder dalam  kelompok  ini  memberikan  kepentingan  dan  pengaruh  yang  belum optimal  dalam  proses  pengelolaan,  lembaga-lembaga  ini  diperlukan  untuk  mendukung sistem  pariwisata  yang  berjalan  di  dataran  tinggi  Dieng,  tidak  terlepas juga  pada  KSPK Kejajar–Garung yang merupakan bagian dari Kawasan dataran tinggi Dieng.

## Hubungan Stakeholders
Pada KSPK Kejajar–Garung dan sekitarnya terdapat tiga pembagian aktor, yaitu aktor dalam pemerintah, baik pemerintah pusat, provinsi, atau kabupaten/kota, antara lain BKSDA,  Disporapar,  Disparbud  Wonosobo,  Bappeda  Wonosobo,  Sekretariat  Daerah, BPBD  Wonosobo,  Disperkimhub,  Disperindagkop,  Dispapertan,  Dinsospmd,  DLH,  dan Disparbud  Banjarnegara.  Aktor  swasta  dengan  perannya  sebagai  pendamping  program tanggung jawab sosial  dan  lingkungan  dan  lain  sebagainya  untuk masyarakat  di Kejajar dan  Garung  ialah,  PT  Perkebunan  Tambi,  PT  Alam  Indah  Bonbin  Lestari  (pengelola destinasi  wisata),  Geo  Dipa  Energy,  dan  Perum  Perhutani  (pemilik  lahan),  PLN,  Bank Indonesia, dan PT Tirta Investama.
Terakhir, masyarakat sebagai subjek dalam pengembangan sistem kepariwisataan adalah pokdarwis, pemilik usaha lokal, lembaga swadaya masyarakat, hingga pelaku usaha dan  paguyuban  pengemudi  angkutan  bus.  Hubungan  antar stakeholders ini  digambarkan dalam skema-skema berikut.
Gambar 2. Skema Hubungan Stakeholders KSPK Kejajar–Garung dan sekitarnya Sumber: Peneliti, 2020
Berdasarkan  gambar  2,  masing-masing  aktor,  baik  pemerintah,  swasta,  maupun masyarakat, memiliki hubungan yang beragam. Pada skema I ditemukan kerjasama antara dua  atau  lebih stakeholders yang  berperan  dalam  pengembangan  destinasi  wisata.  Salah satu  yang  menggunakan  skema  tersebut  adalah  kelompok  masyarakat  yang  mengelola objek daya tarik wisata Batu Ratapan Angin dalam kawasan Dieng Plateau Theater yang
merupakan  destinasi  yang  dikelola  oleh  Dinas  Pariwisata  dan  Kebudayaan  Kabupaten Wonosobo.
Sama seperti sebelumnya, Skema II juga merupakan kerjasama bagi hasil antara masyarakat  melalui  Lembaga  Masyarakat  Desa  Hutan  (LMDH)  dan  Perum  Perhutani Kabupaten Wonosobo. Pada Skema III, sistem pengelolaan wisata oleh Badan Usaha Milik Desa  (BUMDes)  difokuskan  untuk  kemajuan  desa  melalui  beberapa  unit  usaha  di  desa tersebut, termasuk pengembangan destinasi wisata, seperti di Bukit Cinta dan Bukit Seroja Menjer.
Hubungan kerja sama tidak hanya melalui bagi hasil; Terdapat Skema IV dengan sistem  pengelolaan  aset  destinasi  wisata  yang  dilakukan  oleh  pihak  ketiga  atau  swasta. Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Jawa Tengah mengelola seluruh kawasan Telaga Warna dan Telaga Pengilon bersama dengan PT Alam Indah Bonbin Lestari (AIBL) sejak  tahun  2015.  Sebagai  fasilitas  tambahan,  Disparbud  Wonosobo  berkoordinasi membangun  kawasan  parkir  khusus  untuk  wisatawan  yang  akan  berwisata  ke  Telaga Warna dan Telaga Pengilon dengan kepemilikan aset terpisah dari BKSDA Jawa Tengah dan PT Alam Indah Bonbin Lestari.
Terakhir, Skema V merupakan skema pengelolaan destinasi wisata oleh kelompok- kelompok masyarakat di Desa Sembungan dengan destinasi wisata unggulan sunrise Bukit Sikunir. Jumlah kunjungan wisatawan ke daya tarik wisata tersebut yang cukup besar.

## KESIMPULAN
Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian, terdapat dua puluh delapan pemangku kepentingan yang  terdiri  atas  pemerintah,  baik  kategori  lembaga  di  tingkat  nasional,  provinsi, kabupaten,  kecamatan,  desa,  masyarakat,  maupun  swasta  melalui  pengelolaan  destinasi, dana  tanggung  jawab  sosial  dan  lingkungan  perusahaan,  hingga  hak  lainnya  seperti pengusaha bidang pariwisata, lembaga pendidikan, dan media.
Analisis stakeholders menghasilkan  empat  klasifikasi  pemangku  kepentingan kawasan,  meliputi  (a) key  player, yaitu  Dinas  Pariwisata  dan  Kebudayaan  Wonosobo, Dinas  Pemuda  Olahraga  dan  Pariwisata  Jawa  Tengah,  serta  Badan  Perencanaan  Daerah Kabupaten  Wonosobo,  (b) subject ,  terdiri  atas  Pokdarwis  Dieng  Pandhawa  dan perusahaan-perusahaan,  yakni  Perum  Perhutani,  BI,  PLN,  Tirta  Investama,  Geodipa, Indonesia  Power,  PTPN  XII  dan  PT  Tambi,  (c) context  setter ,  meliputi  Kementerian Pariwisata pada tingkat Pemerintah Pusat, BKSDA Jawa Tengah dan BPCB Jawa Tengah pada tingkat Pemerintah Provinsi, dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, (d) crowd , meliputi pemerintah kecamatan, Dispaperkan Wonosobo, DLH Wonosobo, BPBD Wonosobo,  PT  AIBL,  Disperindagkop  Wonosobo,  Dinsospmd  Wonosobo,  Disparbud Banjarnegara, pengusaha pariwisata, media, lembaga pendidikan, LSM, penyedia fasilitas kesehatan hingga paguyuban pengemudi bus Dieng.
Selain itu, hasil analisis menggambarkan lima skema hubungan antar stakeholders pada  kawasan.  Skema  I  merupakan  kerjasama  pengelolaan  destinasi  antara  Pemerintah dengan masyarakat dalam pengembangan dan pengelolaan destinasi pariwisata. Skema II merupakan  kerjasama  bagi  hasil  antara  masyarakat  dengan  perusahaan  dalam
pengembangan dan pengelolaan destinasi pariwisata. Selain itu, terdapat skema III yang merupakan  skema  pengembangan  dan  pengelolaan  pariwisata  oleh  desa  melalui  Badan Usaha  Milik  Desa.  Terdapat  pula  skema  IV,  yakni  kerjasama  melalui  pengelolaan  aset destinasi  wisata  yang  dilakukan  oleh  pihak  ketiga  atau  swasta.  Terakhir,  skema  V merupakan skema pengelolaan destinasi wisata oleh kelompok masyarakat.

## Saran untuk Penelitian Selanjutnya
Diperlukan  penelitian  lebih  lanjut  untuk  memberikan  alternatif  strategi  bagi pengembangan  tata  kelola  pariwisata  di  KSPK  Kejajar–Garung  dan  sekitarnya  yang inovatif sehingga mampu mendorong dan menghasilkan keunggulan kompetitif pariwisata kawasan. Keberhasilan pembangunan pariwisata di KSPK Kejajar–Garung dan sekitarnya akan sangat ditentukan dari efektivitas dan kolaborasi antarpemangku kepentingan. Selain itu, diperlukan komitmen yang kuat dan sinergi yang harmonis antarpemangku kepentingan dalam upaya pembangunan pariwisata di KSPK Kejajar–Garung dan sekitarnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Badan  Pusat  Statistik.  (2018). Statistik  Wisatawan  Nusantara  2018 (Subdirektorat  Statistik Pariwisata, Ed.). BPS RI.
Balai  Pelestarian  Cagar  Budaya  Jawa  Tengah.  (2015). Rencana  Strategis  Tahun  2015-2019 . http://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbjateng/wp- content/uploads/sites/31/2018/01/RENSTRA_BPCB_JATENG_2015-2019.pdf
Bank  Indonesia.  (2019). Laporan  Perekonomian  Provinsi  Jawa  Tengah  Mei  2019 . https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/lpp/Documents/Laporan%20Perekonomian%20Pr ovinsi%20Jawa%20Tengah%20Mei%202019.pdf
Bryson,  J.  M.  (2016). Perencanaan  Strategis  Bagi  Organisasi  Sosial (M.  Miftahuddin,  Ed.; Reguler). Pustaka Pelajar. Damanik, J. (2013). Pariwisata Indonesia: Antara Peluang dan Tantangan . Pustaka Pelajar.
DPMPTSP  Provinsi  Jawa  Tengah.  (2019). Profil  Potensi  dan  Peluang  Investasi  di  sektor Pariwisata .
Fernando, I. N. (2015). What Competitive Strategies Way forward the Regional Competitiveness?
A Comparative Economic Approach to Sri Lankan Tourism. International Journal of Business and Management , 10 (4), 178–186. https://doi.org/10.5539/IJBM.V10N4P178 Hatipoglu,  B.,  Alvarez,  M.  D.,  &  Ertuna,  B.  (2016).  Barriers  to  Stakeholder  Involvement  in  the Planning  of  Sustainable  Tourism:  The  Case  of  the  Thrace  Region  in  Turkey. Journal  of Cleaner Production , 111 , 306–317. https://doi.org/10.1016/J.JCLEPRO.2014.11.059 Iqbal, M. (2007). Analisis Peran Pemangku Kepentingan dan Implementasinya dalam Pembangunan Pertanian. Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Pertanian , 26 (3), 89–99. Kartiningsih, D. E. (2005). Penentuan Posisi Obyek Wisata dan Prasarana Wisata Dataran Tinggi Dieng  di  Kecamatan  Batur  Kabupaten  Banjarnegara  Menggunakan  GPS  Berbasis  Sistem Informasi Geografis [Undergraduate Thesis, Universitas Negeri Semarang].
http://lib.unnes.ac.id/id/eprint/451 Peraturan  Menteri  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  Nomor  P.8/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanan Teknis Konservasi Sumber Daya Alam, Pub.  L.  No.  P.8/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016,  Berita  Negara  2016  No.  205  (2016). http://ksdae.menlhk.go.id/assets/news/peraturan/P.8_ORGANISASI_DAN_TATA_KERJA_ UPT_KSDA_.pdf
Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional  Tahun  2010-2025,  Pub.  L.  No.  50,  Lembaran  Negara  2011  No.  125  (2011). https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/35692/PP%2050%20Tahun%202011.pdf Kort, Ir. M., Verweij, S., & Klijn, E.-H. (2016). In search for effective public-private partnerships:
An  assessment  of  the  impact  of  organizational  form  and  managerial  strategies  in  urban regeneration  partnerships  using  fsQCA. Environment  and  Planning  C:  Government  and Policy, 34 (5), 777–794. https://doi.org/10.1177/0263774X15614674 Kusumatantya,  I.  (2013).  Peran  Pemangku  Kepentingan  Dalam  Pembentukan  Komunitas  Guna Mencapai Ketahanan Sosial Ekonomi Masyarakat. Jurnal Wilayah Dan Lingkungan , 1 (1), 33– 48. https://doi.org/10.14710/JWL.1.1.33-48
Lemmetyinen, A. I., & Go, F. M. (2005). The Challenge of Coordinating Connectedness Amongst Different Stakeholders in Dispersed Networks: The Case of Finnish Tourism Enterprises. IMP Conference , 1–20. https://www.impgroup.org/uploads/papers/4718.pdf Masrurun, Z. Z., & Nastiti, D. M. (2021). Pola Perjalanan Wisata di Kawasan Dataran Tinggi Dieng.
Journal of Tourism and Creativity , 5 (1), 28–35. https://doi.org/10.19184/JTC.V5I1.22063
Moleong, L. J. (2017). Metodologi Penelitian Kualitatif (Revisi) . PT Remaja Rosdakarya.
Nurlaila.  (2014).  Tinjauan  Terhadap  Konflik  Kepentingan  Pada:  Destinasi  Wisata  Dieng  Plateu.
Jurnal Destinasi Pariwisata , 4 (1), 67–71.
Peraturan  Bupati  Kabupaten  Wonosobo  Nomor  6  Tahun  2018  tentang  Pembentukan,  Susunan,
Organisasi,  Tugas  Dan  Fungsi  Serta  Tata  Kerja  Unit  Pelaksana  Teknis  Daerah  Kabupaten Wonosobo, Pub. L. No. 6, Berita Daerah 2018 No. 6 (2018). https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/241066/PERBUP%20NO.%206%20TH%2020 18.pdf
Peraturan  Daerah  Provinsi  Jawa  Tengah  Nomor  10  Tahun  2012  tentang  Rencana  Induk
Pembangunan  Kepariwisataan  Provinsi  Jawa  Tengah  Tahun  2012-2027,  Pub.  L.  No.  10, Lembaran Daerah 2012 No. 10 (2012). https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/222100/perda-prov-jawa-tengah-no-10-tahun-2012
Race,  D.,  &  Millar,  J.  (2008). Social  and  Community  Dimensions  to  ACIAR  Projects:  ACIAR Training Manual (M. Errington, Ed.). Australian.
Raharjana, D. T., Ahimsa-Putra, H. S., Wijono, D., & Kusworo, H. A. (2019). Analisis Pemangku Kepentingan  Destinasi  Pariwisata  Dieng  Plateau  Jawa  Tengah. Jurnal  Hospitaliti  Dan Pariwisata , 2 (2). https://doi.org/10.35729/JHP.V2I2.30 Reed, M. S., Graves, A., Dandy, N., Posthumus, H., Hubacek, K., Morris, J., Prell, C., Quinn, C. H.,
& Stringer, L. C. (2009). Who’s in and Why? A Typology of Stakeholder Analysis Methods for  Natural  Resource  Management. Journal  of  Environmental  Management , 90 (5),  1933– 1949. https://doi.org/10.1016/J.JENVMAN.2009.01.001
Ruhanen,  L.  (2009).  Stakeholder  Participation  in  Tourism  Destination  Planning  Another  Case  of
Missing the Point? Ruhanen, Lisa , 34 (3), 283–294.
https://doi.org/10.1080/02508281.2009.11081603
Setyawan,  A.  D.  (2012).  Konflik  Kepentingan  Berkaitan  Permasalahan  Ekologi,  Ekonomi  dan Sosio-Budaya di Tanah Tinggi Dieng, Jawa Tengah, Indonesia. Geografia: Malaysian Journal of  Society  and  Space , 8 (4),  88–104.  http://journalarticle.ukm.my/5506/1/9a.geografia- jul_2012-Setyawan-uns-melayu-ed%2520kat.pdf
Shariffuddin, N. S. M., Zain, W. M. A. W. M., & Azinuddin, M. (2020). Collaborative Challenges among  Stakeholders  on  Tourism  Destination  Competitiveness. International  Journal  of Innovation, Creativity and Change , 13 (1), 454–466.
https://www.ijicc.net/images/vol_13/13138_Shariffuddin_2020_E_R.pdf Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D . CV Alfabeta.
Wahyudi. (2010). Kajian Kerja Sama Daerah Dalam Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan Wisata Dataran Tinggi Dieng [Master Thesis]. Universitas Diponegoro.
Zainuddin, Z., Radzi, S. M., & Zahari, M. S. M. (2016). Perceived Destination Competitiveness of Langkawi  Island,  Malaysia. Procedia:  Social  and  Behavioral  Sciences , 222 ,  390–397. https://doi.org/10.1016/J.SBSPRO.2016.05.190