## Kekuatan Hukum Gugatan Ahli Waris Pemilik Sertifikat Ganda dan Akta Jual Beli Tanah
Ade Irma Octarianti, Sekar Pramesti Negara, Farel Aditya Maksum Adeirma.brena@gmail.com

## Universitas Airlangga

## Abstract
Land registration by a notary is necessary so that the land owner has legal protection for the land ownership rights. However, a notarial deed needs to be questioned if multiple certificates appear on a piece of land being traded. This study aims to determine the factors that cause the issuance of multiple certificates, and determine the legal force of the notary deed of sale and purchase of land against the claim of the heirs as the owner of the dual certificate. The method used is qualitative, with a descriptive normative approach. The phenomenon is taken from the decision of the Supreme Court and then legally analyzed in terms of the legal status of a notary deed. The results of this study were 1) the factors that led to the issuance of multiple certificates were the ignorance of the public, the notary negligence did not analyze the status of the land in depth by all the heirs. Then the weak rules regarding land registration so that the land registration process can be carried out even though the land is already certified. Furthermore, there is a land mafia, the land mafia concerned is by registering land illegally with a notary which is also illegal. 2) The legal force of the notary deed of sale and purchase of land against is not legally enforceable because the certificate that is valid and has legal force is the certificate that was issued first.
Keywords: Heirs; Notaries; Land Registration; Multiple Certificates.

## Abstrak
Pendaftaran tanah oleh notaris diperlukan agar pemilik tanah memiliki perlindungan hukum atas hak milik tanah tersebut. Namun, akta jual beli tanah perlu dipertanyakan jika  muncul  sertifikat  ganda  pada  sebidang  tanah  yang  dijual  belikan.  Penelitian  ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang menyebabkab terbitnya sertifikat ganda, dan mengetahui kekuatan hukum akta jual beli tanah terhadap gugatan ahli waris sebagai pemilik sertifikat Ganda. Metode yang dilakukan adalah kualitatif, dengan pendekatan normatif  deskriptif.  Fenomena  diambil  dari  putusan  pengadilan  MA  kemudian  di analisis secara hukum perundangan mengenai status hukum akta jual beli tersebut. Hasil  penelitian  ini  adalah  1)  faktor-faktor  yang  menyebabkan  terbitnya  sertifikat ganda adalah ketidaktahuan masyarakat pihak notaris atau PPAT melakukan kelalaian tidak menganalis status atas tanah tersebut secara mendalam oleh semua ahli waris. Kemudian lemahnya aturan tentang pendaftaran tanah sehingga mengakibatkan proses pendaftaran tanah dapat di lakukan meskipun tanah sudah berseertifikat. Selanjutnya, adanya pendaftaran tanah secara ilegal. 2) Kekuatan hukum akta jual beli tanah  terhadap kepemilikan  tanah  menjadi  tidak  memiliki  kekuatan  hukum  karena  adanya  sertifikat yang terlebih dahulu diterbitkan.
Kata Kunci: Ahli Waris; Notaris; Pendaftaran Tanah; Sertifikat Ganda.

## Notaire
Article history: Submitted 23 August 2023; Accepted 1 December 2023; Available online 5 December 2023.
e-ISSN:  2655-9404                    p-ISSN:  2721-8376 DOI: 10.20473/ntr.v6i3.48060
Vol. 6 No. 3, October 2023
Copyright © 2023 Ade Irma Octarianti, Sekar Pramesti Negara, Farel Aditya Maksum. Published in Notaire. Published by Universitas Airlangga,  Magister Kenotariatan.
326
Ade Irma, et.al : Kekuatan Hukum Gugatan...

## Pendahuluan
Sengketa  jual  beli  tanah  memang  merupakan  fenomena  yang  umum  di masyarakat.  Sengketa  tanah  merupakan  salah  satu  bentuk  permasalahan  yang bersifat kompleks dan multidimensional. Kebutuhan dan keserakahan adalah faktor yang melatarbelakangi terjadinya sengketa, ditambah lagi kelangkaan dan peningkatan nilai tanah dapat memperburuk keadaan. 1 Sengketa  jual beli  tanah  terutama  pada  hak  kepemilikan  pada  ahli  waris.  Manusia  bersaing untuk menguasai dan memiliki tanah karena kebutuhan manusia akan tanah untuk  perumahan  dan  keperluan  bisnis  selalu  bertambah.  Melihat  pentingnya keberadaan tanah dalam kehidupan manusia, para pendahulu negara Indonesia telah lama mengilustrasikan pengaturan mengenai pengaturan pertanahan dalam peraturan perundang-undangan di setiap daerah. 2
Indonesia adalah rechtsstaat kesejahteraan tentang UUD 1945 alinea keempat Republik Indonesia (selanjutnya mengacu pada UUD 1945) yang menyatakan “melindungi segenap rakyat Indonesia dan seluruh tanah air Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, untuk membangun bangsa kehidupan intelektual, dan untuk berkontribusi pada implementasi tatanan dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. 3 Didukung Undang-Undang Resmi Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang  hak  Pengurus,  pengelolaan  Atas  Tanah,  Satuan  Rumah  Susun,  Dan Pendaftaran Tanah Pasal 1 menyatakan bahwa Hak atas tanah adalah hak istimewa yang diperoleh dari hubungan yang sah antara pemegang hak dengan tanahnya, mengingat ruang untuk Tanah, atau memelihara Tanah. Agar pemilik hak atas tanah mempunyai perlindungan hukum, maka pemilikannya harus disahkan melalui pendaftaran tanah.
1 B Wehrmann, Panduan Praktik Untuk Menangani Sengketa Tanah (2008).
2 R Manurung, ‘Proses Peninjauan Jual Beli Aspek Hukum Sengketa Tanah Warisan Tinggi (Analisis Putusan Nomor: 11/Pdt.G/2015/Pn.Bsk)’ (2022) 3 Jurnal Internasional Penelitian Pendi - dikan dan Ilmu Sosial (IJERSC).[140].
3 BD Wahanisa, R., Hidayat, A., Riyanto, R.B., & Anggono, ‘Permasalahan Sengketa/Konflik Pengadaan  Tanah  Terhadap  Pembangunan  Untuk  Kepentingan  Umum  Di  Indonesia’  (2010)  10 Jurnal Internasional.[321].
Pendaftaran tanah merupakan amanat dari Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, secara jelas disebutkan dalam Pasal 19 ayat (1) UUPA bahwa untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. 4 Namun, pada kenyataanya hak kepemilikan atas tanah bersetifikat tidak lah cukup untuk menghindari sengketa. Sengketa tanah dapat berupa sengketa administrasi, sengketa perdata, dan sengketa pidana yang berkaitan dengan kepemilikan, transaksi, pendaftaran, penjaminan, pemanfaatan, penguasaan, dan sengketa hak ulayat. 5
Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, yang bertujuan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada mereka yang memiliki hak atas sebidang tanah, rumah susun, atau hak lainnya yang tercantum secara kronologis dan dapat dengan mudah dibuktikan sebagai pemegangnya.  Sertifikat  hak  atas  tanah  diberikan  kepada  pemegang  hak  yang bersangkutan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum. 6
Dalam  pembuatan  sertifikat,  peran  notaris  dan  PPAT  sangat  penting untuk proses ini.  Notaris adalah orang yang diperbolehkan membuat akta jual beli tanah yang kemudian PPAT menandatangani akta-akta otentik sepanjang penandatanganan itu pasti dan tidak terbatas pada pejabat umum lainnya. 7 Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PP 24/2016) dijelaskan bahwa PPAT berwenang untuk membuat akta otentik perbuatan hukum yang berkaitan dengan tanah. Pembuatan akta otentik tidak hanya diperlukan oleh peraturan perundang-undangan dalam
4 RA Dilanga, ‘Certificate of Ownership of Land Rights Is Authentic Evidence According to the Basic Agrarian Law No. 5 of 1960’ (2017) 6 Lex Crimen.[138].
5 M Sakai, ‘Solutions to Land Disputes in the Era of Political Reform and Decentralization in Indonesia’ [2014] Indonesian Anthropology.
6 Lubis and ABD Rahim Lubis Mhd Yamin, Land Registration Law (Mandar Maju 2008).
7 M Ghansham Anand, S. H., & Kn, Characteristics of Notary Office in Indonesia (Prenada Media 2018).
328
Ade Irma, et.al : Kekuatan Hukum Gugatan...
rangka mewujudkan ketertiban, kepastian hukum, dan perlindungan hukum, serta karena pihak yang berkepentingan ingin menjamin hak dan kewajiban para pihak demi hukum. Perlindungan dan kepastian bagi semua pihak yang terlibat dan masyarakat secara keseluruhan. 8 Sebuah  perbuatan  dibuat  oleh  notaris adalah akta otentik, jika memenuhi persyaratan akta yang tercantum dalam Pasal 38  Undang  Undang  Jabatan  Notaris  (UUJN).  Sebagai  pejabat  yang  berwenang membuat akta otentik, notaris telah diberikan kewenangan dalam hal tersebut Hukum Jabatan Notaris (UUJN). Kewenangan notaris diatur dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN dan Pasal 15 ayat (2) UUJN menjelaskan tentang macam-macam akta otentik yang dapat dibuat oleh notaris. Yang berwenang antara lain.
Jabatan  Notaris  merupakan  suatu  jabatan  kepercayaan  yang  diberikan oleh  masyarakat  dan  negara  berdasarkan  tentang  hukum  dan  peraturan.  Sebagai pemegang amanah, Notaris harus melaksanakan amanah ini dengan penuh tanggung jawab dan berpegang pada aturan hukum yang mengaturnya, kode etik, dan norma- norma di masyarakat. 9 Harapan ini karena peran Notaris dalam memberikan legalitas kepastian dan perlindungan hukum kepada masyarakat melalui produk hukum yang berkedudukan sebagai akta otentik dengan kekuatan pembuktian yang sempurna. Notaris dan PPAT meletakkan nama pembeli tanah langsung terdaftar sebagai nama baru pemegang tanah hak. 10 Perbuatan hukum pemindahan hak harus didaftarkan pada kantor pertanahan untuk dicatat dalam buku tanah dan yang bersangkutan sertifikat. Termasuk sertifikat asli hak atas tanah yang dialihkan. Menurut penjelasan dari Pasal 32 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, menjelaskan bahwa:
“Sertifikat adalah surat bukti hak yang berlaku sebagai alat yang kuat pembuktian mengenai  data  fisik  dan  data  yuridis  sesuai  dengan  data  yang  tercantum  dalam surat ukur dan buku hak atas tanah di pertanyaan”. 11
8 B Pratiwi, S.H., Fendri, A., & Benni, ‘Kewenangan Dan Kedudukan Akta Notaris Di Bidang Pertanahan’ (2019) 6 International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding.[393].
9 SH Supriadi, Ethics and Responsibilities of the Legal Profession in Indonesia (Graphics Light 2023).
10 H Hermit, How  to  Obtain  Land  Certificates:  Freehold  Land,  State  Land,  Regional  Government Land, and Transfer of Names (CV Mander Forward 2009).
11 M. Aryani, V.F., & Pulungan, ‘Pertanggungjawaban Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah  Atas  Penyalahgunaan  Amanah  Terkait  Penggelapan  Sertipikat’  (2021)  24  Al-Ishlah:  Jurnal Ilmiah Hukum.[256].
Sengketa  jual  beli  tanah  merupakan  fakta  sosial  yang  melibatkan sekurang-kurangnya dua pihak yang saling bersaing kepentingan hak milik atas tanah: hak untuk mengalihkan tanah, hak untuk menggantinya, hak untuk menggunakan tanah, hak untuk mengelola itu, hak untuk menghasilkan uang darinya, dan hak untuk mengeluarkan orang lain darinya. Oleh karena itu, dapat dipahami sebagai penyalahgunaan, pembatasan atau perselisihan hak milik atas tanah. Sengketa jual beli tanah terjadi dalam berbagai bentuk. Ada sengketa antara beberapa pihak (seperti misalnya sengketa batas antara tetangga), pewarisan sengketa antara saudara kandung dan perselisihan tentang penggunaan yang diberikan sebidang tanah, dan sengketa tanah atas kepemilikan sertifikat ganda.
Notaris harus mencantumkan dalam surat keterangan waris semua rek- ahli waris yang diakui yang menerima warisan. notaris dapat menerbitkan surat keterangan ahli waris kepada pewaris, yang menerima warisan, untuk melegalkan posisinya dalam hubungan dengan pihak ketiga Para Pihak. Sertifikat ahli waris tidak menggantikan sertifikat warisan. Saat mengeluarkan surat keterangan waris, surat keterangan ahli waris dicabut oleh notaris dan dikembalikan kepada dia oleh ahli waris. Ketentuan ini men- tercantum dalam surat keterangan ahli waris. 12
Pada faktanya, terdapat sengketa jual beli tanah, bahkan setelah pemilik tanah  memimiliki  sertifikat  yang  sah  akta  dari  notaris.  Sengekta  bermula  dari ahliwaris tanah yang dijual tersebut datang dengan membawa sertifikat serupa yang di terbitkan lebih dulu atas nama ahliwaris tersebut. Sengketa jual beli tanah seperti ini  merupakan sengketa dengan sertifikat ganda.  Sertifikat ganda di atas tanah dapat didefinisikan secara luas sebagai sertifikat kepemilikan ganda yang dikeluarkan oleh badan hukum yang mengakibatkan pendudukan yang tumpang tindih  dengan  bagian  lain  dari  tanah.  Akibatnya,  beberapa  sertifikat  yang berdampak pada pendudukan tanah secara keseluruhan atau sebagai tanah milik
12 Mariya Mykhayliv, ‘Pendaftaran Hak Atas Warisan Menurut Hukum Perdata Internasional’ (2021) 8 Kewirausahaan, Ekonomi dan Hukum.[11].
330
Ade Irma, et.al : Kekuatan Hukum Gugatan...
orang lain diterbitkan. 13 Sebidang tanah dengan hak ganda dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak pemegang hak atas tanah—sesuatu yang pasti tidak diharapkan dalam pendaftaran tanah di Indonesia. 14
Sesuai  peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala  BPN  Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Perkara Tanah, Pasal 1 ayat 2 menyatakan bahwa: “Sengketa Tanah yang selanjutnya disebut Sengketa adalah sengketa tanah antara orang-perseorangan, sah menurut hukum badan atau lembaga yang tidak berdampak luas”.  Salah satu masalah yang terjadi yang diambil dari website mahkamah agung adalah masalah sertifikat ganda yang dialami oleh Lim Teddy dan khodam III di Banten Jawa barat, ditemukan bahwa daerah militer 3 tersebut memang sudah dihuni dan dioperasikan sebagai daerah militer di daerah Banten. 15 Namun muncul salah satu ahli waris bernama Liem Teddy yang mengaku salah satu ahli waris dan mempunyai sertifikat atas sebidang tanah tersebut.  Maka,  dalam  hal  ini,  langkah  pertama  yang  dilakukan  adalah  menguji keotentikan dari kedua sertifikat tersebut yang dilakukan oleh pihak pertahanan dan pengadilan kemudian memberikan putusan atas salah satu sertifikat.
Dalam  kasus  sertifikat  ganda  di  atas  tanah,  terdapat  ketegangan  antara norma hukum dan realitas situasi di lapangan. Hal ini telah dijelaskan dalam PP No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, khususnya dalam Pasal 11 dan Pasal 12 Perda tersebut, yang menjelaskan tentang tata cara pelaksanaan pendaftaran tanah. Dimana dalam proses penerbitan sertifikat terdapat proses yang rumit yang salah satu-satunya pembuktian hak milik, kenyataan di lapangan bertentangan dengan apa yang telah dijelaskan dalam peraturan yang telah ditetapkan. 16
13 SN  Erfamiati,  A.  D.,  Dantes,  K.  F.,  &  Ardhya,  ‘Efforts  to  Resolve  Land  Rights  Disputes Against  Ownership  of  Multiple  Certificates  at  the  Karangasem  Regency  National  Land  Agency’ (2022) 5 Journal of the Yustisia Community.[431].
14 P. Dewandaru, ‘Land Dispute Resolution Against Multiple Certificates at the National Land Agency’ (2020) 13 Notary.[2].
15 ‘Direktori  Putusan  Mahkamah  Agung,  Pada  Putusan  No.  976  K/Pdt/2015’  <https:// putusan3.mahkamahagung.go.id/yurisprudensi/detail/11e93a5e7f0f404eb246313430383334.html>.
16 NPR  Ardiansyah,  G.  M.,  Mangku,  D.  G.  S.,  &  Yuliartini,  ‘Settlement  of  Dual  Certificate Ownership Disputes Based on Government Regulation Number 24 of 1997 in Banyuwangi Regency (Case  Study  of  Land  Disputes  in  Klatak  Village,  Banyuwangi  Regency)’’  (2022)  5  Journal  of  the Yustisia Community.[223].
Semakin  maraknya  kasus  sengketa  jual  beli  tanah  ini,  maka  beberapa peneliti tertir melakukan analisis tentang sertifikan ganda yang dijelskan melalui penelitian terdahulu sebagai berikut: pertama, penelitian oleh Nuraulia, Sugiarta, & Djauhari 17 menjelaskan hasil penelitian bahwa kemunculannya ganda sertifikat dapat terjadi karena faktor eksternal dan faktor internal. Untuk hal tersebut, BPN berusaha mencari jalan keluar dengan mediasi. Tapi jika tidak menerima titik temu, para pihak dapat mengajukan gugatan di pengadilan. Kemudian Iswantoro 18 menjelaskan bahwa sertifikat ganda perlu dilakukan tindakan untuk mencari keadilan, perlindungan hukum, dan penegak hukum, yaitu peradilan. Selain itu, penyelesaian sengketa tanah dapat mengalir melalui jalur administrasi yaitu  BPN,  Mediasi,  Rekonsiliasi,  dan  ADR,  yang    tindakannya  memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penyelesaian sengketa tanah. Oleh karena itu, yang diperlukan pemangku kepentingan agar cita-cita tersebut dapat terwujud. Selanjutnya, Supriyono 19 melakukan penelitian dengan hasil menunjukan bahwa permasalahan  sertifikat  ganda  menimbulkan  banyak  permasalahan  sehingga terdapat suatu sertifikat dimana objek yang tercantum dalam sertifikat tersebut tidak sesuai dengan yang seharusnya, melainkan tanahnya dimiliki oleh orang lain  maka  ada  juga  bukti  kepemilikan  yang  sama  antara  dua  sertifikat  dengan satu objek yang disebut sertifikat ganda. Sertifikat ganda adalah sertifikat dengan bidang  tanah  yang  sama.  Jadi,  satu  bidang  tanah  dengan  dua  atau  lebih  data sertifikat  yang  berbeda.  Sertifikat  ganda  mengakibatkan  ketidakpastian  hukum bagi  pemegang  hak  atas  tanah.  Penyelesaian  sertifikat  ganda  dapat  dilakukan dengan cara musyawarah yang ditempuh oleh para pihak, yaitu pemegang hak sebagai penggugat dan Kantor Pertanahan Kota Administrasi sebagai tergugat. Apabila tidak dapat dicapai secara musyawarah, maka Kantor Pertanahan Tata
17 D Nuraulia, B., Sugiarta, I.N., & Djauhari, ‘Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Sertipikat Ganda Di Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon’ (2019) 6 Jurnal Akta.
18 I  Iswantoro,  ‘Strategi  Dan  Penanganan  Penyelesaian  Sengketa,  Konflik  Pertanahan  Di Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Sleman’  (2021)  1  Jurnal  Hak  Asasi  Manusia,  Budaya  dan  Sistem Hukum.[1].
19 S  Supriyono,  ‘Kajian  Hukum  Sertifikat  Ganda  Dalam  Kepemilikan  Hak  Atas  Tanah’, Prosiding Konferensi Internasional ke-2 tentang Hukum, Ilmu Sosial, Ekonomi, dan Pendidikan’, ICLSSEE (2022).
332

## Ade Irma, et.al : Kekuatan Hukum Gugatan...
Kota dapat melakukan penyelesaian secara sepihak dengan meninjau kembali penerbitan sertifikat ganda yang telah diterbitkan.
Penelitian terdahulu disajikan bertujuan membuktikan keaslian atau novelty padapenelitian ini. Maksudnya penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian lain yaitu, penelitian ini berfokus pasa analisa masalah kekuatan atau status hukum akta yang di terbitkan notaris di Kodam III Banten, setelah muncul sertifikan terdahulu dari ahli waris.
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat disusun rumusan masalah sebagai berikut:
1. Apakah faktor yang menyebabkab terbitnya sertifikat ganda?
2.  Bagaimana kekuatan hukum akta  jual beli tanah terhadap gugatan ahli waris sebagai pemilik sertifikat Ganda?

## Metode Penelitian
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  yuridis normatif, yaitu penelitian berdasarkan fenomena sosial untuk mendapatkan data primer  di  bidang  hukum.  Spesifikasi  penelitian  ini  bersifat  deskriptif  analisis, karena penelitian ini diharapkan dapat memperoleh data yang menggambarkan dengan jelas apa yang dibahas dalam penelitian ini yakni bagaimana kekuatan hukum akta notaris jika ada ahli waris membawa sertifikat ganda. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, dimana data sekunder terdiri dari Bahan Hukum Primer, Sekunder dan Tersier.
a. Hukum Primer
1) UUD 1945 alinea keempat Republik Indonesia  tentang perlindungan hukum;
2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2021 tentang hak pengelolaan;
3) Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria  UUPA tentang Pendaftaran tanah Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang, kepastian hukum;
4) UUPA  Pasal  3  Peraturan  Pemerintah  No.  24  Tahun  1997,  tentang  hak kepemilikan tanah;
5) Undang  Undang  Jabatan  Notaris  (UUJN)  Pasal  38  tentang    pembuatan akta otentik;
Notaire, 6 (3) 2023: 325-344 333
6) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Perkara Tanah;
7) PP No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, khususnya dalam Pasal 11 dan Pasal 12 Perda;
8) Pada putusan No. 976 K/Pdt/2015 (Liem Teddy vs Kodam III/Siliwangi TNI Angkatan Darat.
b. Sekunder
1) Artikel;
2) Proceeding;
3) Seminar;
4) Jurnal;
5) Kamus hukum, perundang undangan.
c. Tersier
1) Ensikl opedia;
2) Kamus bahasa inggris, dan indonesia.
Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk penelitian ini adalah observasi, dan dokumentasi. Sedangkan data diperoleh dari penelitian ini akan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif yaitu analisis data tanpa menggunakan rumus statistic karena data yang digunakan tidak berbentuk angka. Dengan demikian yang digunakan hanya dengan penjelasan logis saja kalimat berdasarkan kaidah hukum  dan pendapat para ahli.

## Faktor Yang Menyebabkab Terbitnya Sertifikat Ganda
Faktor penyebab sengketa sertifikat tanah ganda ini antara lain ketidaktahuan masyarakat, lemahnya aturan tentang pendaftaran tanah, kelalaian, dan adanya mafia tanah.

## a.  Ketidaktahuan masyarakat
Menururt  Mahardika,  Suwitra,  &  Dharsana, 20 Sertifikat  hak  atas  tanah sebagai hasil akhir dari proses pendaftaran tanah berisi data fisik (informasi tentang letak, batas, luas bidang tanah, serta bagian gedung atau bangunan di
20 IM. Mahardika, i. N.R., suwitra, i. M., & dharsana, ‘Penerbitan Surat Tumpang Tindih Hak Atas Tanah Di Indonesia’ (2022) 23 Jurnal Administrasi Publik.[262].
334
Ade Irma, et.al : Kekuatan Hukum Gugatan...
atasnya bila dipandang perlu dan data yuridis (informasi tentang status tanah dan bangunan yang terdaftar, pemegang hak atas tanah dan hak pihak lain, serta beban mereka). 21 Pendaftaran tanah proses yang menghasilkan sertifikat hak atas tanah terdiri dari salinan buku tanah yang berisi data yuridis, kemudian dilampirkan surat. Ukuran yang berisi data fisik, kemudian diikat menjadi satu dan diberi sampul berwarna hijau dengan gambar burung garuda.
Hal ini berhubungan dengan ketidaktahuan masyarakat tentang pentingnya  sertifikat  secara  autentik  yang  harus  dimiliki,  agar  terhindar dari sengketa tanah seperti ini. Pada kasus ini sertifikat ganda terjadi karena masyarakat tidak atau kurang mengetahui bahwa sebelum melakukan pendaftaran tanah perlu mencari atau menganalisis apakah tanah tersebut sudah  terdaftar  atas  sertifikat  atau  belum.  kewajiban  untuk  melakukan penyelidikan  atau  penelitian  mengenai  status  sertifikat  tanah  biasanya menjadi tanggung jawab pihak pembeli. Pembeli memiliki kepentingan untuk memastikan bahwa tanah yang akan dibeli memiliki sertifikat yang sah dan telah didaftarkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun, dalam praktiknya, baik pembeli maupun penjual dapat melakukan penyelidikan atau  penelitian  mengenai  status  sertifikat  tanah  tersebut.  Hal  ini  bertujuan untuk memastikan kejelasan dan keabsahan kepemilikan tanah sebelum melakukan transaksi jual beli. Dalam konteks ini, notaris juga dapat berperan dalam melakukan verifikasi dan pengecekan terhadap status sertifikat tanah. Notaris dapat memeriksa keabsahan sertifikat tanah yang ada dan memastikan bahwa sertifikat tersebut telah didaftarkan dengan benar. 22 Oleh karena itu pada kesimpulannya adalah masalah sertifikat ganda yang terjadi di sini dari ketidaktahuan pembeli atau masyarakat tentang prosedur pendaftaran tanah secara autentik dan secara benar berdasarkan undang-undang pendaftaran
21 A. Parlindungan, Registration of Land in Indonesia (Mandar Maju 2009).
22 E  Makarim,  ‘Modernisasi  Hukum  Notaris  Masa  Depan:  Kajian  Hukum  Terhadap Kemungkinan Cyber Notary Di Indonesia’ (2011) 41 Jurnal Hukum dan Pembangunan.[466].
tanah.  Berdasarkan  penjelsan  Sugiarti 23 Tahapan penerbitan akta jual beli tanah dapat berbeda-beda tergantung pada persyaratan dan prosedur hukum tertentu di yurisdiksi tertentu. Akta yang ditandatangani kemudian diserahkan kepada kantor pendaftaran tanah terkait notaris /PPAT. Akta tersebut didaftarkan untuk secara resmi mengalihkan kepemilikan dari penjual kepada pembeli. Langkah ini penting untuk membangun kepemilikan sah dan melindungi hak pembeli. Selanjutnya, pembayaran dan Transfer yang disepakati kepada penjual, dan penjual menyerahkan kepemilikan properti kepada pembeli. Pada tahap ini melibatkan pertukaran kunci, dokumen, dan barang-barang lain yang diperlukan. Penting untuk diingat bahwa tahapan ini dapat bervariasi tergantung pada hukum dan peraturan setempat.
Sumanto 24 menjelaskan hasil penelitian bahwa  sertifikat Hak milik adalah catatan hak atas tanah seseorang yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional orang yang berhak atasnya. Sertifikat hak atas tanah memiliki bukti yang kuat mengenai fisiknya dan data yuridis yang terkandung di dalamnya, sepanjang data itu sesuai dengan data yang terkandung di dalamnya dalam surat ukur dan buku tanah (register) didalamnya, yang tidak dapat dibuktikan sebaliknya oleh pihak lain. Akibatnya, terjadi sengketa tanah karena ada dua sertifikat di atas sebidang tanah yang sama karena beberapa alasan. Penelitian ini dibatasi pada sengketa tanah pada sertifika judul untuk didiskusikan. Saya berpendapat bahwa ke depan Badan Pertanahan Nasional harus bertanggung jawab mengubah sistem manajemen administrasinya. Penelitian ini terbatas pada  sengketa  tanah  sampai  dengan  judul  sertifikat  untuk  diskusi,  dan disadari bahwa itu dapat diperbaiki di masa mendatang. Ini penelitian mengandung keunikan penelitian.
23 I  Sugiarti,  ‘Akibat  Hukum  Pembatalan  Akta  Jual  Beli  Hak  Atas  Tanah  Yang  Dibuat Berdasarkan Surat Kuasa Menjual Dibawah Tangan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 92/Pdt. G/2016/Pn Smn)’.
24 L Sumanto, ‘Sengketa Tanah Akibat Dua Sertifikat Hak Milik Sebidang Tanah Di Indonesia’, International Conference of Science Management Art Research Technology (2020).
336
Ade Irma, et.al : Kekuatan Hukum Gugatan...

## b. Lemahnya aturan tentang pendaftaran tanah atau kelalaian
Aturan pendaftaran tanah sudah dijelaskan pada peraturan pendaftaran tanah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun  1997  Tentang  Pendaftaran  Tanah  Presiden  Republik  Indonesia nomor 18 Daftar nama adalah dokumen dalam bentuk daftar yang memuat keterangan mengenai penguasaan tanah dengan sesuatu hak atas tanah, atau hak pengelolaan dan mengenai pemilikan hak milik atas satuan rumah susun oleh orang perseorangan atau badan hukum tertentu.
Namun, ada beberapa notaris yang tidak menggunakan tahap- tahapan sesuai dengan perundang-undangan, sehingga terjadilah kelalaian seperti masalah sertifikat ganda tersebut. Pada masalah sertifikat ganda pihak notaris kurang adanya penelitian dan menganalisa lebih dalam tentang status dari tanah tersebut. Tanah yang statusnya adalah tanah adat itu perlu untuk menganalisis dari seluruh ahli waris apakah benar-benar tanah tersebut sudah siap dijual atau belum.
Hasil penelitian Mahardika, Suwitra & Dharsana 25 menunjukkan bahwa perlindungan hukum kepemilikan hak atas tanah terhadap tumpang tindih sertifikat adalah pemilik Sertifikat dapat mengajukan gugatan karena adanya Sertifikat yang sama dalam bidang yang sama dan memberikan pembuktian di pengadilan bagi para pihak yang bersengketa. Kewenangan BPN adalah melakukan kegiatan administrasi pertanahan mulai dari pengumpulan tanah sampai dengan penerbitan sertifikat. Selain itu, BPN juga berperan sebagai penengah atau saksi ketika terjadi sengketa tumpang tindih sertifikat karena BPN  hanya  menerbitkan  3  sertifikat  setelah  data  benar-benar  valid.  BPN akan menunggu putusan pengadilan fara yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrah) untuk selanjutnya membatalkan penerbitan akta sengketa di
25 IM. Mahardika, I.N.R., Suwitra, I.M., & Dharsana, ‘Pertanggungjawaban Badan Pertanahan Nasional  Atas  Penerbitan  Sertipikat  Hak  Atas  Tanah  Yang  Tumpang  Tindih’  (2022)  11  Jurnal Penelitian Internasional dalam Bisnis dan Ilmu Sosial.[248].
pengadilan. Dari salah satu kasus  sertifikat ganda yang dikemukakan oleh Tra, 26 terlihat hakim Pengadilan Negeri dan kasasi telah salah menerapkan hukum yaitu penggugat menggunakan bukti lama berupa Eigendom Number 9703 yang merupakan bekas tanah Eigendom milik Raden Harsa Nata Sastra Nagara sejak 27 Desember 1907 dan tidak suatu bukti yang sah. Pentingnya fungsi penyuluhan hukum bagi Notaris sebagaimana dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a e UUJN. Kegiatan pendidikan hukum merupakan salah satu sosialisasi untuk menggambarkan bagaimana keadilan itu. Hukum nasional tidak bisa menjamin terwujudnya keadilan ini. Fungsi penyuluhan hukum juga bersifat preventif, korektif, presevatif dan ukuran perkembangan

## c.  Adanya pendaftran tanah illegal
Seseorang yang memperjualbelikan tanah yang statusnya hanya sebagai perantara, namun melakukan pendaftaran tanah secara illegal yang bertujuan agar para pembeli yakin bahwa tanah tersebut sudah sah legal sesuai dengan pendaftaran tanah. Dalam hal ini yang menjadi tersangka adalah mafia tanah dan notaris illegal memberikan sertifikat tanah padahal tanah tersebut sudah bersertifikat terlebih dahulu. Untuk menghindari hal-hal yang seperti ini, maka masyarakat perlu adanya kesigapan atau tindakan sendiri untuk mengecek apakah sertifikat yang ditunjukkan pada tanah yang akan dibeli tersebut sudah benar-benar otentik dan asli berdasarkan undang-undang pendaftaran tanah, masyarakat perlu mengeceknya sendiri di akta notaris terdekat.

## Kekuatan hukum akta notaris jual beli tanah terhadap gugatan ahli waris sebagai pemilik sertifikat ganda
Pada  putusan  No.  976  K/Pdt/2015  (Liem  Teddy  vs  Kodam  III/Siliwangi TNI Angkatan Darat) tanggal 27 November 2015. Dalam putusan itu, Mahkamah Agung berpendapat bahwa  dalam menilai keabsahan salahsatu dari 2 (dua)
26 AEA  Tr,  ‘Hakikat  Penawaran  Umum  Notaris  Dalam  Sengketa  Hak  Atas  Tanah  Barat (Eigendom Verklaring)’ (2021) 2 Jurnal Internasional Sosial, Kebijakan Dan Hukum.[1].
338

## Ade Irma, et.al : Kekuatan Hukum Gugatan...
bukti hak yang bersifat outentik maka berlaku kaedah bahwa sertifikat hak yang terbit lebih awal adalah yang sah dan berkekuatan hukum. Pendapat tersebut ditegaskan  lagi  dalamputusan  No.  290  K/Pdt/2016  (Lisnawati  vs  Ivo  La  Bara, dkk.) tanggal 17 Mei2016, dan putusan No. 143 PK/Pdt/2016(Nyonya Rochadini, dkk. Vs Pintardjo Soeltan Sepoetro dan Nyonya JandaMumahhaimawati) tanggal 19 Mei 2016. Dalam putusan tersebut MA menyatakan bahwa:
“Bahwa jika timbul sertifikat hak ganda maka bukti hak yang paling kuat adalah sertifikat hak yang terbit lebih dahulu”
Pada tahun 2017, MA tetap konsisten denganpendapat tersebut di atas. Hal ini terlihat dalam putusan MA No. 170 K/Pdt/2017(Hamzah vs Harjanto Jasin, dkk.) tanggal 10 April 2017; Putusan No. 734PK/Pdt/2017 (Menteri Keuangan Republik  Indonesia  dan  Kodam  III/Siliwangi  TNIAngkatan  Darat)  tanggal  19 Desember 2017; dan Putusan No. 1318 K/Pdt/2017 (Drs Anak Agung Ngurah Jaya  vs  Anak  Agung  Putri  dan  A.A.  Ngurah  Made  Narottama)tanggal  26 September 2017.
Pertimbangan  hukum  putusan  No.  734PK/Pdt/2017  menyatakan  bahwa jika ditemukan adanya 2 akta otentik maka berlaku kaedah sertifikat yang terbit lebih dahulu adalah sah dan berkekuatan hukum Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB)  Nomor  1458  yang  kemudiandiperpanjang  dengan  Sertifikat  Hak  Guna Bangunan  (SHGB)  Nomor  46/KelurahanBabakan  Ciamis  atas  nama  Turut Tergugat I (PT Propelat) yang kemudian oleh PTPropelat dijual kepada Termohon Peninjauan Kembali tanggal 11 Februari 1993,lebih dulu dapat Sertifikat Hak Pakai Nomor 18 yang terbit tanggal 11 November 1998. Selain itu gugatan atas adanya sertifikatganda  tersebut  juga  harus  menjadikan  Kantor  Pertanahan  setempat sebagai pihak tergugat atau turut tergugat. Tidak ditariknya pihak Kantor Pertanahan sebagaipihak mengakibatkan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karenaapabila gugatan dikabulkan dapat berakibat putusan tidak dapat dilaksanakan.Hal ini ditegaskan dalam putusan MA No. 3029 K/Pdt/2016 tanggal 26 Januari 2017yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sekayu No. 14/Pdt.G/2015/PN.Sky tanggal 29 Desember 2015.
Pasal 1 (1) dari UU No. 2 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 30 Tahun 2004 tentang Notaris (selanjutnya disebut UUJN 2014) menyatakan bahwa notaris adalah pejabat umum yang adalah autentikasi dibuat untuk membuat akta otentik dan memiliki otoritas lain yang dirujuk dalam hal ini undang-undang atau undang-undang lainnya. Notaris publik jabatannya dikatakan karena notaris diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah. Sehubungan dengan notaris sebagai pejabat umum,  sesuai Pasal 15 (1) UUJN 2014 mengatakan sebagai berikut:
“Notaris berwenang membuat akta otentik dari segala akta, perjanjian, dan menyatakan  membutuhkan  peraturan  perundang-undangan  dan/atau  diwajibkan oleh pemangku kepentingan untuk dituangkan dalam dokumen otentik, memastikan penciptaan date dari tindakan tersebut, simpan tindakan tersebut, berikan grosse, salin dan tanda kutip perjanjian, itu selama pembuatannya tidak juga ditugaskan atau dikecualikan ke pejabat atau orang lain yang ditunjuk oleh undang-undang Langkah  penting  menuju  pengurangan  konflik  adalah  pemahaman  yang  lebih baik tuntutan dan kepentingan yang tampak dan - meskipun mereka tidak dapat mengharuskan sarily dapat disembuhkan jika sebelumnya terluka – perasaan yang mendasarinya dan emosi juga. Informasi penting untuk menemukan solusi yang memadai  setiap  konflik  (tanah)  diperoleh  dengan  meningkatkan  pemahaman  ini posisi dan sikap pihak-pihak yang berkonflik”.
Berdasarkan  analisis  putusan  dari  masalah  sengketa  tanah  yang  bersertifikat ganda tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa akta notaris yang diterbitkan pada Kodam III militer di Banten tidak mempunyai kekuatan hukum. Berdasarkan putusan MA berpendapat:
“...bahwa dalam menilai keabsahan salahsatu dari 2 (dua) bukti hak yang bersifat outentik maka berlaku kaedah bahwasertifikat hak yang terbit lebih awal adalah yang sah dan berkekuatan hukum”. 27
Oleh  karena  itu  sertifikat  dengan  penerbitan  terlebih  dahulu  yaitu  ahli waris adalah yang sah dan memiliki kekuatan hukum. Untuk penyelesaian selanjutnya adalah dengan cara negoisasi dan mediasi antara kedua belah pihak, apakah ukuran tanah yang dimiliki oleh ahli waris tersebut diberikan atau dalam bentuk kompensasi ataupun dengan kesepakatan lainnya. Konsolidasi dan mediasi dipimpin juga oleh pengadilan di lain waktu agar mendapatkan
27 ‘Direktori Putusan Mahkamah Agung, Pada Putusan No. 976 K/Pdt/2015’ (n 15).
340
Ade Irma, et.al : Kekuatan Hukum Gugatan...
kesepakatan dan tidak ada kedua belah pihak yang dirugikan dalam hal ini dengan tujuan akhir perdamaian.
Hal ini sesuai penjelasan dari Harnum, Karjoko, & Purwadi 28 menambahkan bahwa Kurangnya kepastian hukum bagi pemilik tanah/harta menjadi alasan digunakannya sistem publikasi negatif dalam pendaftaran tanah di Indonesia, dalam Pasal 64 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan,Hak  Atas  Tanah,  Satuan  Rumah  Susun,  dan  Pendaftaran  Tanah terkait publikasi  tanah  negatif  yang  menempatkan  pemerintah  sebagai  sebatas fasilitator  pendaftaran tanah  yang  dipadukan  dengan  katalisator  yaitu  masyarakat, rawan  menjadi  sumber  kekeliruan dalam  prosesnya  dikarenakan  menghadapi berbagai  permasalahan  yang berbeda  beda pada setiap lokusnyakarena bagi pejabat pendaftaran tanah tidak ada keharusan untuk memeriksaatas nama siapa pendaftaran  haknya. 29 Menurut temuan, karena meskipun pemilik terdaftar sebagai pemilik tanah pada sertifikat, pemilik dapat masih menghadapi gugatan dari mereka yang merasa memiliki kepentingan atas tanah tersebut. Dampak negatif dari sistem publikasi  terhadap  penerbitan  sertifikat  ganda  di  Bandar  Lampung  adalah  tidak mendapat perlindungan hukum karena tidak berdasarkan asas keadilan, karena sertifikat hak atas tanah dapat digugat oleh pihak lain yang mempunyai hak atas tanah. kepentingan di tanah dan percaya mereka telah dirugikan.
Hasil  penelitian  Resmiyanti,  Khisni,  &  Sulchan 30 juga menambhakan bahwa  1).  Penyelesaian  perselisihan  atas  sertifikat  ganda  di  Badan  Pertanahan Nasional Kabupaten Indramayu yang memanggil para pihak yang bersengketa untuk mediasi. Jika mediasi tidak berhasil dan kasus dilanjutkan dengan proses. Proses penyelesaiannya dengan persidangan. Aspek yang mempengaruhi hakim menentukan pilihan tindakan dalam penyelesaian suatu sengketa yaitu ganda
28 H Harnum, A.A.S., Karjoko, L., & Purwadi, ‘Implikasi Sistem Publikasi Negatif Terhadap Penerbitan  Sertifikat  Ganda  Di  Kota  Bandar  Lampung’’  (2021)  12  Penyelidikan  Kualitatif  Online Turki.
29 LA  Gunawan,  G.,  Anggraeni,  H.  Y.,  &  Pramesty,  ‘Perlindungan  Hukum  Dan  Kepastian Hukum  Kepemilikan  Tanah  Melalui  Pendaftaran  Tanah  Berdasarkan  Sistem  Publikasi  Negatif Bertendensi Positif’ (2023) 5 UNES Law Review.[1962].
30 A Resmiyanti, T., Khisni, A., & Sulchan, ‘Sengketa Sertifikat Ganda Pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Indramayu’ (2021) 6 Jurnal Akta.
sertifikat  dalam  hal  pembuktian,  karena  fakta  dan  peristiwa  s  sebagai  kasus utama akan hakim yang diketahui dari bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa 2). Hambatan dalam penyelesaian akta ganda di Kabupaten Indramayu yang dilakukan pihak yang bersengketa tidak datang dalam mediasi, data yang disampaikan di tanah pertanyaan tidak jelas, masing-masing pihak ingin memenangkan  kasus  dan  pentingnya  kepentingan  mereka  sendiri.  Solusi  yang bisa dilakukan adalah mediator memberikan saran kepada para pihak agar lebih banyak yang dapat bekerjasama mengikuti proses hukum, sehingga prosesnya dapat diselesaikan Keadilan dan dibutuhkan waktu yang lama.

## Kesimpulan
Berdasarkan hasil temuan dan analisis yang ada di pembahasan, dapat disimpulkan  bahwa  faktor-faktor  yang  menyebabkan  terbitnya  sertifikat  ganda adalah ketidaktahuan masyarakat yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat tentang proses pendaftaran tanah sesuai dengan perundang-undangan.
Masyarakat  atau  pihak  notaris  melakukan  kelalaian  tidak  menganalis  status atas tanah tersebut secara mendalam oleh semua ahli waris. Ketidaktahuan atas tanah yang sudah memiliki sertifikat terlebih dahulu itu akhirnya menimbulkkian masalah pada pembeli atau pemilik kedua.  Kemudian lemahnya aturan tentang pendaftaran tanah yaitu aturan pendaftaran tanah yang disepakati notaris terdekat idak detail sehingga penyelidikan tidak dilakukan secara mendalam terhadap para ahli waris  hal ini mengakibatkan proses pendaftaran tanah dapat di  lakukan  meskipun  tanah  sudah  bersertifikat.  Selanjutnya,  seorang  perantara mendaftarkan tanah secara ilegal pada notaris yang ilegal juga. Sehingga prosedur pendaftaran tanah tidak dilakukan sesuai dengan undang-undang dan pada akibatnya munculnya sertifikat ganda seperti ini. Kekuatan hukum akta notaris jual beli tanah terhadap adalah tidak memiliki kekuatan hukum karena apabila terjadi sertifikat ganda di mana setelah dianalisis keduanya memiliki keotentikan yang sama, maka sertifikat yang berlaku dan memiliki kekuatan hukum adalah sertifikat yang terlebih dahulu diterbitkan.
342
Ade Irma, et.al : Kekuatan Hukum Gugatan...

## Daftar Bacaan

## Buku
Ghansham  Anand,  S.  H.,  &  Kn  M, Characteristics  of  Notary  Office  in  Indonesia (Prenada Media 2018).
Hermit H, How  to  Obtain  Land  Certificates:  Freehold  Land,  State  Land,  Regional Government Land, and Transfer of Names (CV Mander Forward 2009).
Parlindungan A., Registration of Land in Indonesia (Mandar Maju 2009).
Supriadi S, Ethics and Responsibilities of the Legal Profession in Indonesia (Graphics Light 2023).
Wehrmann B, Panduan Praktik Untuk Menangani Sengketa Tanah (2008).
Yamin L and ARLM, Land Registration Law (Mandar Maju 2008).

## Jurnal
Ard iansyah,  G.  M.,  Mangku,  D.  G.  S.,  &  Yuliartini  NPR,  ‘Settlement  of  Dual Certificate Ownership Disputes Based on Government Regulation Number 24 of 1997 in Banyuwangi Regency (Case Study of Land Disputes in Klatak Village, Banyuwangi Regency)’’ (2022) 5 Journal of the Yustisia Community 223.
Aryani,  V.F.,  &  Pulungan  M.,  ‘Pertanggungjawaban  Notaris  Sebagai  Pejabat Pembuat Akta Tanah Atas Penyalahgunaan Amanah Terkait Penggelapan Sertipikat’ (2021) 24 Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum 256.
Dewandaru  P.,  ‘Land  Dispute  Resolution  Against  Multiple  Certificates  at  the National Land Agency’ (2020) 13 Notary 2.
Dilanga  RA,  ‘Certificate  of  Ownership  of  Land  Rights  Is  Authentic  Evidence According to the Basic Agrarian Law No. 5 of 1960’ (2017) 6 Lex Crimen 138 ‘Direktori  Putusan  Mahkamah  Agung,  Pada  Putusan  No.  976  K/Pdt/2015’ < h t t p s : / / p u t u s a n 3 . m a h k a m a h a g u n g . g o . i d / y u r i s p r u d e n s i / detail/11e93a5e7f0f404eb246313430383334.html>.
Erfamiati,  A.  D.,  Dantes,  K.  F.,  &  Ardhya  SN,  ‘Efforts  to  Resolve  Land  Rights Disputes  Against  Ownership  of  Multiple  Certificates  at  the  Karangasem Regency National Land Agency’ (2022) 5 Journal of the Yustisia Community 431.
Ghansham  Anand,  S.  H.,  &  Kn  M, Characteristics  of  Notary  Office  in  Indonesia
(Prenada Media 2018).
Gunawan,  G.,  Anggraeni,  H.  Y.,  &  Pramesty  LA,  ‘Perlindungan  Hukum  Dan Kepastian  Hukum  Kepemilikan  Tanah  Melalui  Pendaftaran  Tanah Berdasarkan  Sistem  Publikasi  Negatif  Bertendensi  Positif’  (2023)  5  UNES Law Review 1962.
Harnum, A.A.S., Karjoko, L., & Purwadi H, ‘Implikasi Sistem Publikasi Negatif Terhadap Penerbitan Sertifikat Ganda Di Kota Bandar Lampung’’ (2021) 12 Penyelidikan Kualitatif Online Turki.
Hermit H, How  to  Obtain  Land  Certificates:  Freehold  Land,  State  Land,  Regional Government Land, and Transfer of Names (CV Mander Forward 2009).
Iswantoro I, ‘Strategi Dan Penanganan Penyelesaian Sengketa, Konflik Pertanahan Di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman’ (2021) 1 Jurnal Hak Asasi Manusia, Budaya dan Sistem Hukum 1.
Mahardika, i. N.R., suwitra, i. M., & dharsana IM., ‘Penerbitan Surat Tumpang Tindih Hak Atas Tanah Di Indonesia’ (2022) 23 Jurnal Administrasi Publik 262.
Mahardika, I.N.R., Suwitra, I.M., & Dharsana IM., ‘Pertanggungjawaban Badan Pertanahan  Nasional  Atas  Penerbitan  Sertipikat  Hak  Atas  Tanah  Yang Tumpang Tindih’ (2022) 11 Jurnal Penelitian Internasional dalam Bisnis dan Ilmu Sosial 248.
Makarim E, ‘Modernisasi Hukum Notaris Masa Depan: Kajian Hukum Terhadap Kemungkinan  Cyber  Notary  Di  Indonesia’  (2011)  41  Jurnal  Hukum  dan Pembangunan 466.
Manurung R, ‘Proses Peninjauan Jual Beli Aspek Hukum Sengketa Tanah Warisan Tinggi  (Analisis  Putusan  Nomor:  11/Pdt.G/2015/Pn.Bsk)’  (2022)  3  Jurnal Internasional Penelitian Pendidikan dan Ilmu Sosial (IJERSC) 140.
Mykhayliv  M,  ‘Pendaftaran  Hak  Atas  Warisan  Menurut  Hukum  Perdata Internasional’ (2021) 8 Kewirausahaan, Ekonomi dan Hukum 11.
Nuraulia, B., Sugiarta, I.N., & Djauhari D, ‘Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Sertipikat Ganda Di Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon’ (2019) 6 Jurnal Akta.
Parlindungan A., Registration of Land in Indonesia (Mandar Maju 2009).
Pratiwi, S.H., Fendri, A., & Benni B, ‘Kewenangan Dan Kedudukan Akta Notaris
344
Ade Irma, et.al : Kekuatan Hukum Gugatan...
How to cite: Ade Irma Octarianti, Sekar Pramesti Negara, Farel Aditya Maksum, ‘Kekuatan Hukum Gugatan Ahli Waris Pemilik Sertifikat Ganda dan Akta Jual Beli Tanah’ (2023) 6 Notaire.
Di Bidang Pertanahan’ (2019) 6 International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding 393.
Resmiyanti, T., Khisni, A., & Sulchan A, ‘Sengketa Sertifikat Ganda Pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Indramayu’ (2021) 6 Jurnal Akta.
Sakai  M,  ‘Solutions  to  Land  Disputes  in  the  Era  of  Political  Reform  and Decentralization in Indonesia’ [2014] Indonesian Anthropology.
Sugiarti I, ‘Akibat Hukum Pembatalan Akta Jual Beli Hak Atas Tanah Yang Dibuat Berdasarkan Surat Kuasa Menjual Dibawah Tangan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 92/Pdt. G/2016/Pn Smn)’.
Sumanto  L,  ‘Sengketa  Tanah  Akibat  Dua  Sertifikat  Hak  Milik  Sebidang  Tanah Di  Indonesia’, International  Conference  of  Science  Management  Art  Research Technology (2020).
Supriadi S, Ethics and Responsibilities of the Legal Profession in Indonesia (Graphics Light 2023).
Supriyono  S,  ‘Kajian  Hukum  Sertifikat  Ganda  Dalam  Kepemilikan  Hak  Atas Tanah’, Prosiding  Konferensi  Internasional  ke-2  tentang  Hukum,  Ilmu  Sosial, Ekonomi, dan Pendidikan’, ICLSSEE (2022).
Tr AEA, ‘Hakikat Penawaran Umum Notaris Dalam Sengketa Hak Atas Tanah Barat (Eigendom Verklaring)’ (2021) 2 Jurnal Internasional Sosial, Kebijakan Dan Hukum 1.
Wahanisa, R., Hidayat, A., Riyanto, R.B., & Anggono BD, ‘Permasalahan Sengketa/ Konflik  Pengadaan  Tanah  Terhadap  Pembangunan  Untuk  Kepentingan Umum Di Indonesia’ (2010) 10 Jurnal Internasional 321.
Wehrmann B, Panduan Praktik Untuk Menangani Sengketa Tanah (2008).
Yamin L and ARLM, Land Registration Law (Mandar Maju 2008).

## Laman
Dire ktori  Putusan  Mahkamah  Agung,  Pada  Putusan  No.  976  K/Pdt/2015’ < h t t p s : / / p u t u s a n 3 . m a h k a m a h a g u n g . g o . i d / y u r i s p r u d e n s i / detail/11e93a5e7f0f404eb246313430383334.html>.