Wacana Hukum: Vol.XXIV, No.2, Desember 2018 [ WACANA HUKUM: JURNAL FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SLAMET RIYADI ]

## MEKANISME PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH BERDASARKAN PASAL 83 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
Siti Aminah ** ** Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak,  E-mail:  siti_fh10@yahoo.com
Info Artikel Abstract Masuk: 19/9/2018.
Revisi: 25/9/2018. Diterima: 30/9/2018. Terbit: 15/12/2018.

## Keywords:
Removing  of  Head  Local Goverment,  Legal  Consequence and Local Goverment. The mechanism for removing The Head of local goverment from the Office based on  Article  83  Subsection  (1)  of  Law  Number  23  Year  2014  on  local Government  begins  with  the  status  of  a  head  of  local  goverment  being  charged with criminal offense, followed by temporary removal from his/her office based on a  register  at  a Court.  It  is  also  found  that  the  officer  in  charge  of  removing  a Head  of  local  goverment  is  the  President  for  an  offending  Governor  and  a Minister for an offending Regent or Mayor, without the need for a consultation with the local House of Representatives. Meanwhile, the legal consequences of a removal  of  a  Head  of  local  goverment    that  the  offender’s  rights  and responsibilities  are  assumed  by  Vice  Head  of  local  goverment,  until  a  legally binding verdict on the matter has been issued by the Court. Whenever a Head of local  goverment  being  indicted  is  not  removed  from  his/her  office,  then  the President  or  the  Minister  concerned  may  be  charged  of  unlawful  conduct  that cause  legal  uncertainties  within  the  bureaucracy  of  the  regional  government involved. Abstrak Kata Kunci: Pemberhentian, Konsekuensi Hukum  dan  Pemerintahan
Daerah.
P-ISSN: 1412-310x E-ISSN: xxxxxxx Mekanisme  pemberhentian  sementara  Kepala  Daerah  berdasarkan Pasal  83  Ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan  Daerah  harus  diawali  dengan  adanya  status  seorang Kepala Daerah yang telah ditetapkan sebagai terdakwa dalam tindak pidana  kejahatan,  selanjutnya  proses  dilakukan  pemberhentian sementara  Kepala  Daerah  harus  berdasarkan  register  perkara  di Pengadilan  dan  yang  berwenang  untuk  memberhentikan  Kepala Daerah yang telah ditetapkan sebagai terdakwa ialah Presiden untuk gubernur,  dan  Menteri  untuk  Bupati  atau  Walikota  tanpa  melalui usulan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah.  Konsekuensi  hukum diberhentikannya Kepala Daerah yang berstatus terdakwa ialah tugas, dan  wewenang  Kepala  Daerah  dilaksanakan  oleh  Wakil  Kepala
Daerah  sampai  dengan  adanya  putusan  pengadilan  yang  telah memperoleh  kekuatan  hukum  tetap,  namun  apabila  Kepala  Daerah yang telah ditetapkan sebagai terdakwa dalam tindak pidana tersebut tidak  diberhentikan  dari  jabatannya  maka  Presiden  dan  Menteri dapat  dianggap  tidak  patuh  terhadap  perintah  undang-undang  dan menyebabkan ketidakpastian hukum dalam birokrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah di daerah tersebut.

## PENDAHULUAN
Mekanisme pemberhentian Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah yang tanpa melalui usulan DPRD diatur di dalam Pasal 83 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,  yaitu  Kepala  Daerah  dan/atau  Wakil  Kepala  Daerah  diberhentikan  sementara  tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan
Wacana Hukum: Vol.XXIV, No.2, Desember 2018 [ WACANA HUKUM: JURNAL FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SLAMET RIYADI ]
pidana  penjara  paling  singkat  5  (lima)  tahun,  tindak  pidana  korupsi,  tindak  pidana  terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau perbuatan  lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terkait dengan bunyi Pasal 83 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah disebutkan pada uraian di atas, hingga saat  ini  sudah  ada  beberapa  Kepala  Daerah  dan/atau  Wakil  Kepala  Daerah  yang  langsung diberhentikan  sementara  dari  jabatannya  ketika  Kepala  Daerah  dan/atau  Wakil  Kepala  Daerah tersebut  ditetapkan  sebagai  terdakwa,  diantaranya  yaitu  Gubernur  Banten  Ratu  Atut  Chosiyah , Bupati Bogor Rachmat Yasin, Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho , Wakil Wali Kota Probolinggo H.M. Suhadak dan Bupati Klaten Sri Hartini. Terkait dengan contoh tersebut, ada juga contoh lain mengenai Kepala Daerah yang telah ditetapkan sebagai terdakwa namun tidak diberhentikan sementara dari jabatannya yaitu Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Di samping itu, ada juga Kepala Daerah yang baru ditetapkan sebagai tersangka dalam suatu tindak pidana, namun langsung diberhentikan sementara dari jabatannya yaitu Bupati Ogan Ilir Ahmad Wazir Nofiadi Mawardi. 1
Berdasarkan contoh di atas, terlihat jelas bahwa adanya penerapan hukum yang berbeda yang dilakukan  oleh  Pemerintah  terhadap  status  hukum  seorang  Kepala  Daerah  atas  jabatannya, padahal  berdasarkan  ketentuan  Pasal  83  ayat  (1)  UU  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan  Daerah,  bahwa  Kepala  Daerah  dan/atau  Wakil  Kepala  Daerah  yang  telah ditetapkan sebagai terdakwa maka harus diberhentikan sementara dari jabatannya. Terkait dengan penggunaan  dasar  hukum  yang  sama  namun  penerapan  hukumnya  berbeda  terhadap  suatu peristiwa  konkrit,  maka  suatu  perundangan-undangan  yang  tidak  jelas  harus  dijelaskan  terlebih dahulu,  sedangkan  peraturan  perundang-undangan  yang  tidak  lengkap  maka  tidak  dapat  secara langsung  diterapkan  terhadap  peristiwanya,  demikian  pula  jika  peraturan  perundang-undangan tidak  ada,  maka  harus  dibentuk  atau  diciptakan  aturan  hukumnya.  Terkait  hal  tersebut,  maka dalam menghadapi suatu peristiwa konkrit harus ditemukan hukumnya yaitu dengan menjelaskan, melengkapi, dan menciptakan aturan hukumnya. 2
Cara untuk menemukan makna hukum terhadap  suatu peraturan perundang-undangan yang mungkin isinya ada yang masih belum jelas atau tidak lengkap maka diperlukan suatu ilmu bantu yaitu  metode  penemuan  hukum. 3 Beberapa  metode  penemuan  hukum  yang  selama  ini  sudah dikenal yaitu Interpretasi (penafsiran), argumentasi (penalaran) dan eksposisi (konstruksi hukum). Suatu  peraturan  perundang-undangannya  tidak  jelas  digunakanlah  metode  Interpretasi,  apabila peraturan perundang-undangan tidak lengkap maka digunakan metode argumentasi, dan apabila peraturan perundang-undangannya tidak ada maka digunakan metode konstruksi hukum. 4
Terkait  dianutnya  konsep  negara  hukum  di  Indonesia,  Pemerintah  sudah  semestinya  harus cermat sebelum atau ketika akan mengambil keputusan ataupun tindakan yang mendasarkan pada peraturan  perundang-undangan,  agar  Pemerintah  tidak  dianggap  melakukan  tindakan  yang inkonstitusional,  termasuk  ketika  akan  memberhentikan  ataupun  mempertahankan  seorang Kepala Daerah yang telah ditetapkan sebagai terdakwa dalam suatu tindak pidana. Pemberhentian Kepala  Daerah  yang  dikarenakan  Kepala  Daerah  tersebut  telah  ditetapkan  sebagai  terdakwa, pemberhentiannya kiranya harus sesuai dengan mekanisme yang telah diatur di dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Terkait hal tersebut, apabila ada seorang Kepala Daerah  yang  telah  ditetapkan  sebagai  terdakwa  dalam  suatu  tindak  pidana  yang  kemudian
1 Kaloh, 2010, Kepemimpinan Kepala Daerah: Pola Kegiatan,  Kekuasaan dan Perilaku  Kepala Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah , Jakarta: Sinar Grafika, p. 4.
2 Sudikno Mertokusumo, 2008, Mengenal Hukum: Suatu Pengantar , Edisi Kelima, Yogyakarta: Liberty, p. 68.
3 Ibid .
4 Ibid, p. 70.
Wacana Hukum: Vol.XXIV, No.2, Desember 2018 [ WACANA HUKUM: JURNAL FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SLAMET RIYADI ]
diberhentikan  ataupun  tidak  diberhentikan  dari  jabatannya  maka  kiranya  perlu  mengetahui konsekuensi hukum yang akan ditimbulkan. 5
Berdasarkan  latar  belakang  permasalahan  yang  telah  Peneliti  munculkan  pada  uraian  singkat diatas,  maka  rumusan  permasalahan  dalam  penelitian  ini  adalah  mengapa  Pasal  83  ayat  (1) Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  dapat  dilakukan pemberhentian  sementara  terhadap  Kepala  Daerah  tanpa  melalui  usulan  DPRD  dan  apa konsekuensi  hukum  apabila  Kepala  Daerah  yang  berstatus  terdakwa  diberhentikan  atau  tidak diberhentikan dari jabatannya sebagai Kepala Daerah.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  bersifat  deskriptif  analisis  yang  bertujuan  untuk  memperoleh  gambaran  secara normatif  mengenai  bagaimana  mekanisme  pemberhentian  Kepala  Daerah  berdasarkan  Pasal  83 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan bagaimana konsekuensi  hukum  apabila  Kepala  Daerah  yang  berstatus  terdakwa  diberhentikan  atau  tidak diberhentikan  dari  jabatannya  sebagai  Kepala  Daerah.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan hukum  normatif  yang  bertujuan  untuk  mengetahui  norma  hukum,  yang  dilakukan  dengan penelitian  kepustakaan.  Sarana  yang  digunakan  dalam  pengumpulan  bahan  hukum  primer  ialah dengan  berpedoman  pada  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan Daerah,  sedangkan  bahan  hukum  sekunder  dengan  studi  dokumen  yang  berupa  buku,  jurnal, artikel dan pendapat ahli hukum tata negara di internet yang relevan. 6
Penelitian  ini,  Peneliti  juga  menggunakan  dua  pendekatan  yaitu  pendekatan  perundang- undangan  ( Statutory  Approach )  dan  pendekatan  kasus  ( The  Case  Approach ).  Pendekatan perundangan-undangan ialah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah undang-undang. Hasil analisis  data  kemudian  disimpulkan  sehingga  menghasilkan  gambaran  secara  jelas  dan memperoleh  jawaban  dari  permasalahan  yang  dirumuskan.  Logika  penarikan  kesimpulan  dalam penelitian  ini  menggunakan  teknik  analisis  data  dengan  logika  deduktif.  Logika  deduktif  atau pengolahan bahan hukum dengan cara deduktif yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus. 7

## PEMBAHASAN
Analisis Pasal 83 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Dapat Dilakukan Pemberhentian Kepala  Daerah Tanpa Melalui Usulan DPRD.
Didakwa Melakukan Tindak Pidana Kejahatan yang Diancam Pidana Penjara Paling Singkat 5 (Lima) Tahun.
Menurut Refly Harun, terkait bunyi Pasal 83 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan  Daerah,  apabila  ditinjau  dari  ancaman  hukumannya  maka  makna  kalimat diancam  dengan  pidana  penjara  paling  singkat  5  (lima)  tahun  berbeda  maknanya  dengan kalimat  diancam  dengan pidana  penjara  paling  lama,  maksimal  atau  selama-lamanya  5  (lima) tahun. Terkait dengan hal tersebut, makna paling singkat 5 (lima) tahun tetap paling singkat 5 (lima)  tahun,  tidak  kurang  dan  tidak  lebih. 8 Ditinjau  dari  metode  penemuan  hukum,  maka pendapat Refly Harun tersebut dapat dibenarkan. Cara menafsirkannya dengan menggunakan metode penemuan hukum yaitu menggunakan interpretasi gramatikal atau disebut juga dengan interpretasi menurut bahasa, yaitu cara penafsiran atau penjelasan yang paling sederhana untuk
5 Lihat UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
6 Soerjono Soekanto, 2018, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat , Jakarta: Rajawali Press, p. 51.
7 Maria SW. Sumardjono, 2014, Metodologi Penelitian Ilmu Hukum, Yogyakarta: Gadjah Mada Press, p. 16-25.
8 Refly Harun, “Lagi Pemberhentian Sementara Ahok”, https://kumparan.com/reflyharun/ lagi-pemberhentian-sementara- ahok?ref=body diakses pada tanggal 20 agustus 2017 pukul 9.26 WIB.
Wacana Hukum: Vol.XXIV, No.2, Desember 2018 [ WACANA HUKUM: JURNAL FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SLAMET RIYADI ]
mengetahui makna ketentuan undang-undang dengan menguraikannya menurut bahasa, susun atau kata bunyinya. 9
Di  lain  pihak,  Denny  Indrayana,  berpendapat  bahwa  seorang  Kepala  Daerah  dan/atau Wakil  Kepala  Daerah  yang  didakwa  melakukan  tindak  pidana  kejahatan  dengan  ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun, paling singkat 5 (lima) tahun, atau selama-lamanya 5 (lima) tahun, ketiga-tiganya memenuhi unsur dari bunyi Pasal 83 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014  tentang  Pemerintahan  Daerah,  dan  tidak  ada  kaitannya  dengan  konsep  apakah  yang dilakukannya itu tindak pidana berat atau ringan. 10
Terkait dengan dua pendapat ahli Hukum Tata Negara yang telah Peneliti uraikan di atas, apabila ditinjau dari metode penemuan hukum maka Peneliti cenderung lebih setuju dengan pendapat Refly Harun, bahwa alasan pertama seorang Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah  diberhentikan  sementara  tanpa  melalui  usulan  DPRD  sesuai  dengan  bunyi  Pasal  83 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ialah karena Kepala Daerah dan/atau  Wakil  Kepala  Daerah  tersebut  didakwa  melakukan  tindak  pidana  kejahatan  yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, yang dalam hal ini bukan paling lama 5 (lima) tahun, bukan maksimal 5 (lima) tahun, dan juga bukan selama-lamanya 5 (lima) tahun.
Karena Didakwa Melakukan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan  Kamus  Umum  Bahasa  Indonesia,  pengertian  tindak  pidana  korupsi merupakan tindak pidana berat dan perbuatan yang tidak terpuji, karena tindak pidana korupsi adalah  perbuatan  yang  buruk  seperti  penggelapan  uang,  penerimaan  uang  sogok  dan sebagainya. 11 Menurut  Refly  Harun, 12 alasan  pemberhentian  sementara  Kepala  Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah tanpa melalui usulan DPRD karena Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah didakwa melakukan tindak pidana korupsi merupakan bentuk perluasan kewenangan Presiden terhadap pejabat penyelenggara negara yang korupsi.
Menurut  Peneliti,  pencantuman  tindak  pidana  korupsi  sebagai  alasan  pemberhentian sementara Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah sangat tepat untuk diterapkan saat ini,  karena  hal  tersebut  sejalan  dengan  semangat  pemberantasan  korupsi  yang  terjadi  selama ini, dan mengingat korupsi di daerah sangat luar biasa besarnya/nilainya dan skala kejadiannya pun yang meluas pada daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah serta sebagai salah satu akibat yang sangat serius untuk ditangani dengan tegas.
Karena Didakwa Melakukan Tindak Pidana Terorisme Pasal  1  UU  Nomor  15  Tahun  2003  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Terorisme, mendefinisikan terorisme sebagai perbuatan melawan hukum secara sistematis dengan maksud untuk menghancurkan kedaulatan bangsa dan negara dengan membahayakan terhadap badan, nyawa,  moral,  harta  benda  dan  kemerdekaan  orang,  menimbulkan  kerusakan  umum  atau suasana  teror,  menimbulkan  rasa  takut  terhadap  orang  secara  meluas  sehingga  terjadi kehancuran  terhadap  obyek-obyek  vital  yang  strategis.  Tindak  pidana  terorisme  merupakan suatu tindak pidana yang unik, karena terdapat banyak elemen yang membedakannya dengan tindak  pidana  yang  lain,  diantarannya  ialah  khusus  pada  tindak  pidana  terorisme  seringkali terdapat  elemen  yang  ekstrim,  adanya  tujuan  tertentu,  terselubung  namun  terstruktural,
9 Sudikno Mertokusumo, Op.Cit , p. 171.
10 Denny Indrayana, “Sulitnya Memberhentikan Sementara Ahok” https: //kumparan.com /denny-indrayana/sulitnya- memberhentikan-sementara-ahok diakses pada tanggal 20 agustus 2017 pukul 9.34 WIB.
11 W.J.S Poerwadarminta, 1990, Kamus Umum Bahasa Indonesia , Jakarta: Balai Pustaka, p. 573.
12 Refly Harun, Op.Cit .
Wacana Hukum: Vol.XXIV, No.2, Desember 2018 [ WACANA HUKUM: JURNAL FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SLAMET RIYADI ]
penggunaan  teknologi  baik  di  bidang  persenjataan  maupun  teknologi  lain  misalnya komunikasi, dan gerakannya tertutup. 13
Menurut Refly Harun, alasan pemberhentian sementara terhadap Kepala Daerah dan/atau Wakil  Kepala  Daerah  yang  didakwa  melakukan  tindak  pidana  terorisme  ialah  telah  tepat, 14 begitu  pula  dengan  Denny  Indrayana  juga  sependapat  dengan  pendapat  tersebut.  Alasan karena didakwa melakukan tindak pidana terorisme, sejauh ini tidak ada perdebatan baik itu di kalangan akademisi maupun praktisi.
Didakwa Melakukan Makar Menurut  Andi  Hamzah, 15 yang  dimaksud  dengan  Makar  ialah  akal  busuk,  tipu  muslihat, perbuatan  dengan  maksud  untuk  menyerang  atau  membunuh  orang,  perbuatan  untuk menjatuhkan  pemerintah  yang  sah.  Makar  di  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana (KUHP)  didefinisikan  sebagai  tindakan  seseorang  yang  melakukan  penyerangan  dengan maksud hendak membunuh, merampas kemerdekaan dan menjadikan tidak cakap memerintah atas diri Presiden atau Wakil Presiden. Menurut Refly Harun, alasan pemberhentian sementara terhadap Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah yang didakwa melakukan Makar telah tepat, 16 begitu pula dengan Denny Indrayana sependapat dengan pendapat tersebut. 17 Alasan pemberhentian  sementara  Kepala  Daerah  dan/atau  Wakil  Kepala  Daerah  karena  didakwa melakukan Makar, sejauh ini juga tidak ada perdebatan di kalangan akademisi maupun praktisi.

## Didakwa Melakukan Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara
Tindak  Pidana  terhadap  keamanan  negara  adalah  suatu  tindak  pidana  yang  bersifat mengganggu  keamanan  negara  sebagai  suatu  kesatuan  yang  berdiri  di  tengah-tengah masyarakat internasional yang terdiri dari berbagai negara yang merdeka dan berdaulat. 18 Ada beberapa jenis tindak pidana terhadap keamanan negara, yaitu makar terhadap Kepala Negara, makar  untuk  memasukan  Indonesia  di  bawah  penguasaan  asing  dan  makar  untuk menggulingkan pemerintah. 19 Sejauh ini, tidak ada perdebatan diantara para akademisi maupun praktisi  mengenai  alasan  tindak  pidana  terhadap  keamanan  negara  sebagai  alasan pemberhentian sementara Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Dearah.
Karena  Didakwa  Melakukan  Perbuatan  Lain  Yang  Dapat  Memecah  Belah  Negara Kesatuan Republik Indonesia
Menurut  Refly  Harun, 20 alasan  pemberhentian  sementara  Kepala  Daerah  dan/atau  Wakil Kepala  Daerah  tanpa  melalui  usulan  DPRD  karena  didakwa  melakukan  perbuatan  lain  yang dapat memecah belah NKRI, sebenarnya sangat cocok untuk diijadikan alasan pemberhentian sementara  terhadap  Kepala  Daerah  dan/atau  Wakil  Kepala  Daerah,  namun  menimbulkan masalah pada frasanya yaitu frasa perbuatan yang dapat memecah belah NKRI. Hal tersebut dikarenakan tidak ada ukuran yang pasti karena tidak mensyaratkan putusan pengadilan, yang dalam  hal  ini  pemberhentian  harus  dilakukan  pada  saat  yang  bersangkutan  telah  ditetapkan sebagai terdakwa. 21
Di  lain  pihak,  Denny  Indrayana, 22 berpendapat  bahwa  frasa  perbuatan  lain  yang  dapat memecah  belah  NKRI,  membuka  interpretasi  yang  lebih  longgar.  Menurutnya,  terhadap
13 Andi Hamzah, 2008, Penanggulangan Kejahatan Terorisme, Jakarta: Rineka Cipta, p. 86.
14 Ibid.
15 Andi Hamzah, 2009, Terminologi Hukum Pidana , Jakarta: Sinar Harapan, p. 103
16 Refly Harun, Op.Cit.
17 Denny Indrayana, Op.Cit .
18 Wirjono Prodjodikoro, 2003, Tindak-Tindak Pidana Tertua Di Indonesia , Jakarta: PT. Refika Aditama, p. 195.
19 Ibid , p. 196.
20 Ibid.
21 Ibid.
22 Denny Indrayana, Op.Cit .
Wacana Hukum: Vol.XXIV, No.2, Desember 2018 [ WACANA HUKUM: JURNAL FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SLAMET RIYADI ]
perbuatan  lain  yang  dapat  memecah  belah  NKRI,  sebagai  contoh ialah  Kepala  Daerah yang didakwa  melakukan  tindak  pidana  kejahatan  penodaan  agama  yang  pada  akhirnya  tentu menimbulkan reaksi kemarahan umat beragama, maka secara hukum hampir mustahil untuk mengatakan  bahwa  terdakwa  yang  melakukan  penodaan  agama  tidak  dianggap  melakukan perbuatan yang dapat memecah belah NKRI.
Terkait dengan dua pendapat ahli hukum Tata Negara tersebut di atas, Peneliti cenderung lebih setuju dengan pendapat Denny Indrayana, bahwa Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah  yang  didakwa  melakukan  perbuatan  lain  yang  dapat  memecah  belah  NKRI,  Kepala Daerah  dan/atau  Wakil  Kepala  Daerah  tersebut  harus  diberhentikan  sementara  dari jabatannya.
Konsekuensi  Hukum  Pemberhentian  Sementara  Kepala  Daerah  yang  Berstatus Terdakwa dan Diberhentikan Memenuhi Unsur dan Diberhentikan UU  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah,  memberikan  kewenangan sepenuhnya  kepada  Presiden  untuk  memberhentikan  sementara  Kepala  Daerah  yang  berstatus terdakwa, dan mekanisme pemberhentiannya tanpa melalui usulan DPRD. Kewenangan tersebut wajib  dilaksanakan  oleh  Presiden  untuk  memberhentikan  Gubernur  dan/atau  Wakil  Gubernur, dan  kewenangan  juga  diberikan  kepada  Menteri  untuk  memberhentikan  Bupati  dan/atau  Wakil Bupati  atau  Wali  Kota  dan/atau  Wakil  Wali  Kota  apabila  Kepala  Daerah  tersebut  didakwa melakukan tindak pidana kejahatan sesuai dengan Pasal 83 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Berdasarkan  UU  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah,  apabila  terjadi kekosongan  Kepala  Daerah  yang  disebabkan  oleh  adanya  pemberhentian  sementara  Kepala Daerah  maka  konsekuensi  hukumnya  ialah  Wakil  Kepala  Daerah  melaksanakan  tugas  dan kewenangan  Kepala  Daerah  sampai  dengan  adanya  putusan  pengadilan yang  telah  memperoleh kekuatan hukum tetap. 23 Konsekuensi hukum tersebut murni perintah dari undang-undang. Di  lain  hal,  apabila  Gubernur  diberhentikan  sementara  dan  tidak  ada  Wakil  Gubernur,  UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada Presiden untuk  menetapkan  penjabat  Gubernur  atas  usul  Menteri, 24 sedangkan  apabila  Bupati  atau  Wali Kota  yang  diberhentikan  sementara  dan  tidak  ada  Wakil  Bupati  atau  Wakil  Wali  Kota,  UU Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  juga  memberikan  kewenangan  kepada Menteri untuk menetapkan Penjabat Bupati atau Penjabat Wali Kota atas usul Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat. 25
Jika  tidak  memenuhi  unsur  dan  diberhentikan,  Bupati  Ogan  Ilir,  Ahmad  Wazir  Nofiadi Mawardi  adalah  contoh  Kepala  Daerah  yang  diberhentikan  sementara  dari  jabatannya  oleh Menteri  Dalam  Negeri  Tjahjo  Kumolo  setelah  yang  bersangkutan  ditetapkan  sebagai  tersangka dalam kasus penyalahgunaan narkoba pada tanggal 30 November 2016. Pemberhentian terhadap Bupati  Ogan  Ilir  Ahmad  Wazir  Nofiadi  Mawardi  yang  dilakukan  oleh  Menteri  Dalam  Negeri Tjahjo  Kumolo  dapat  disimpulkan  bahwa  Menteri  Dalam  Negeri  terlalu  terburu-buru  dalam meng-ambil  keputusan  dan  keputusan  tersebut  tidak  tepat  karena  tidak  sesuai  dengan  perintah Pasal 83 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Indonesia adalah negara yang menganut konsep negara hukum. Terkait dengan hal tersebut, maka untuk setiap tindakan pemerintah harus selalu berdasarkan peraturan peru-ndang-undangan
23 Pasal  86  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).
24 Pasal  86  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).
25 Pasal  86  ayat  (3)  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).
Wacana Hukum: Vol.XXIV, No.2, Desember 2018 [ WACANA HUKUM: JURNAL FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SLAMET RIYADI ]
yang  berlaku  atau  berdasarkan  pada  kewenangan  yang  disebut  dengan  asas  legalitas. 26 Secara hukum, apa yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo tidak dibenarkan karena melanggar  asas  legalitas,  yang  pada  akhirnya  dapat  digugat  ke  Peradilan  Tata  Usaha  Negara, karena tindakannya tidak tepat berdasarkan Pasal 83 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, meskipun sebenarnya maksud dari Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo itu baik.

## Kepala Daerah yang Berstatus Terdakwa dan Tidak Diberhentikan
Undang-undang  secara  tegas  memerintahkan  kepada  Presiden  dan  Menteri  untuk memberhentikan Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah yang berstatus terdakwa dalam tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, tindak pidana  korupsi,  tindak  pidana  terorisme,  makar,  tindak  pidana  terhadap  keamanan  negara, dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah NKRI, namun apabila ada seorang Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah yang berstatus ter-dakwa dan didakwa sesuai dengan pasal tersebut dan yang bersangkutan tidak diberhentikan dari jabatannya, maka dalam hal ini Presiden dan Menteri dapat dianggap tidak patuh terhadap perintah dari hukum yang dalam hal ini adalah perintah  dari  UU  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah.  Terkait  tidak diberhentikannya  Kepala  Daerah  dan/atau  Wakil  Kepala  Daerah  yang  berstatus  terdakwa  juga akan berdampak buruk terhadap citra Presiden dan Menteri, karena undang-undang memberikan perintah  dan  kewenangan  sepenuhnya  kepada  Presiden  dan  Menteri  untuk  memberhen-tikan Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah yang berstatus terdakwa.
Seorang  Presiden  harus  dapat  menjunjung  tinggi  sikap  kepatuhan  ter-hadap  hukum  yang dalam  hal  ini  ialah  terhadap  peraturan  perundang-undangan  yang  telah  disebutkannya  ketika Presiden mengucapkan sumpah jabatan, karena kepatuhan terhadap hukum adalah sendi utama dalam  ber-negara,  sedangkan  pengabaikan  hukum  akan  merusak  tatanan  kehidupan  berbangsa dan  bernegara  yang  kemudian  dapat  berimplikasi  pada  runtuhnya  negara. 27 Terkait  dengan sumpah  jabatan  dan  janji  Presiden,  tercantum  di  dalam  Pasal  9  UUD  NRI  Tahun  1945  yang bunyinya sebagai berikut:
“Demi  Allah,  saya  bersumpah  akan  memenuhi  kewajiban  Presiden  Republik Indonesia  dengan  sebaik-baiknya  dan  seadil-adilnya,  memegang  teguh  Undang- Undang  Dasar,  dan  menjalankan  segala  undang-undang  dan  peraturannya  dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa”
Terkait  dengan  kepatuhan  hukum,  apabila  Presiden  tidak  mematuhi  hukum  dan memberlakukan  hukum  secara  berbeda  dalam  suatu  kasus,  maka  hal  tersebut  merupakan pelanggaran sumpah jabatan, dan itu sama halnya Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa  pengkhianatan  terhadap  negara,  yang  kemudian  dapat  mengakibatkan  terjadinya  proses pemakzulan  ( impeachment) sebagai  proses  hukum  tata  negara.  Dasar  hukum  dapat  dilakukannya Proses pemakzulan ( impeachment ) terhadap Presiden ialah Pasal 7A UUD NRI Tahun 1945 setelah Amandemen, adapun bunyinya sebagai berikut:
“Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  atas  usul  Dewan  Perwakilan  Rakyat,  baik  apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi,  penyuapan,  tindak  pidana  berat  lainnya,  atau  perbuatan  tercela  maupun terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden”.
Di  posisi  lain,  tidak  dilaksanakannya  kewenangan  Presiden  atau  Menteri  yang  diperintahkan oleh undang-undang untuk memberhentikan Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah yang
26 SF. Marbun dan Moh. Mahmud MD, 2011, Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara , Yogyakarta: Liberty, p.
78.
27 Tempo, Op.Cit.
Wacana Hukum:
berstatus  terdakwa,  maka  terhadap  segala  tugas,  wewenang  dan  tanggung  jawab  yang  dilakukan oleh  Kepala  Daerah  yang  semestinya  Kepala  Daerah  tersebut  diberhentikan  namun  tidak diberhentikan, maka apapun yang dikerjakan oleh Kepala Daerah tersebut secara hukum dianggap tidak  sah,  yang  pada  akhirnya  akan  menyebabkan  ketidakpastian  hukum  dalam  birokrasi  di pemerintahan daerah tersebut, atau dengan kata lain kalau Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah  tersebut  dipaksanakan  tetap  aktif  maka  semua  kebijakan  kepala  daerah  tersebut  nanti menjadi ilegal.
Jika  tidak  memenuhi  unsur  dan  tidak  diberhentikan  Kepala  Daerah yang  berstatus  terdakwa namun  dakwaannya  tidak  memenuhi  unsur  dari  Pasal  83  ayat  (1)  UU  Nomor  23  Tahun  2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka konsekuensi hukumnya ialah Kepala Daerah tersebut tidak boleh diberhentikan tanpa melalui usulan DPRD. Kepala Daerah yang berstatus terdakwa namun dakwaannya  tidak  memeuhi  unsur  dari  Pasal  83  ayat  (1)  UU  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan  Daerah  dan  ternyata  yang  bersangkutan  itu  menjalani  masa  tahanan,  maka berdasarkan Pasal 65 ayat (3) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah tersebut hanya dilarang menjalankan tugas dan kewenangannya sebagai Kepala Daerah, yang selanjutnya segala tugas dan kewenangannya dilaksanakan oleh Wakil Kepala Daerah sampai adanya  putusan  Pengadilan  yang  telah  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap.  Contoh  Kepala Daerah  yang  berstatus  terdakwa  dan  tidak  diberhentikan  dari  jabatannya  ialah  Gubernur  DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang pada waktu itu telah ditetapkan sebagai terdakwa dalam kasus penodaan agama dengan ancaman hukuman paling lama 5 (lima) tahun penjara. Menurut  Peneliti,  sebenarnya  tidak  elok  apabila  ada  seorang  Kepala  Daerah  dan/atau  Wakil Kepala  Daerah  yang  didakwa  melakukan  tindak  pidana  kejahatan,  baik  itu  tindak  pidana  yang tergolong ringan ataupun tindak pidana yang tergolong berat, baik tindak pidana itu memenuhi unsur  atau  tidak  memenuhi  unsur  dari  Pasal  83  ayat  (1)  UU  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan Daerah, karena Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah semestinya menjadi contoh dan panutan yang baik untuk rakyat di daerahnya.

## PENUTUP
Berdasarkan pembahasan di atas, maka kesimpulan penelitian ini adalah pertama, Pasal 83 ayat (1)  UU  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  dapat  dilakukan  pemberhentian Kepala  Daerah  tanpa  melalui  usulan  DPRD    dikarenakan  secara  yuridis  jenis  tindak  pidananya tergolong  tindak  pidana  yang  berat  dan  secara  sosiologis  tidak  elok  apabila  seorang  Kepala Daerah  yang  semestinya  menjadi  panutan  oleh  rakyatnya  malah  melakukan  tindak  pidana kejahatan tersebut, dan mekanisme pemberhentiannya tanpa melalui usulan DPRD dilakukan agar apabila  ada  seorang  Kepala  Daerah  yang  didakwa  melakukan  tindak  pidana  kejahatan  tersebut dapat fokus dengan kasusnya sehingga tidak mengganggu berjalannya roda pemerintahan daerah.
Kedua,  konsekuensi  hukum  diberhentikannya  Kepala  Daerah  yang  telah  ditetapkan  sebagai terdakwa dan dakwaannya memenuhi unsur Pasal 83 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan  ialah  tugas  dan  kewenangan  Kepala  Daerah  dilaksanakan  oleh  Wakil  Kepala Daerah sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, namun  apabila  Kepala  Daerah  yang  telah  ditetapkan  sebagai  terdakwa  dalam  tindak  pidana tersebut  tidak  diberhentikan  dari  jabatannya  maka  Presiden  dan  Menteri  dapat  dianggap  tidak patuh terhadap perintah undang-undang.
Wacana Hukum:

## REFERENCES
Asshiddiqie, Jimly, 1994, Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia , Ichtiar Van Hoeve, Jakarta.
_____, 2006, Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara , Konpress, Jakarta. Kadir, Muhammad Abdul, 1990, Hukum Acara Pidana Indonesia, Citra Aditya Bhakti, Bandung. Marbun, S.F., dan Moh. Mahmud M.D., 2011, Pokok-Pokok Hukum Admnistrasi Negara , Liberty, Yogyakarta.
Mertokusumo, Sudikno, 2008, Mengenal Hukum: Suatu Pengantar , Edisi Kelima , Liberty, Yogyakarta. Poerwadarminta, W.J.S., 1990, Kamus Umum Bahasa Indonesia , Balai Pustaka, Jakarta. Sunaryo, Sidik, 2005, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana , UMM Press, Malang. Setiawan, Dian Bakti, 2012, Pemberhentian Kepala Daerah: Mekanisme Pemberhentiannya Menurut Sistem Pemerintahan Di Indonesia , PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta. Soekanto, Soerjono, dan Sri Mahmudji, 2001, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat , PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta. Sumardjono,  Maria  S.W.,  2014, Metode  Penelitian  Ilmu  Hukum ,  Universitas  Gadjah  Mada, Yogyakarta.
Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Tahun  2014  Nomor  244  dan  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia Nomor 5587).