e-ISSN: 2686-5238, p-ISSN 2686-4916 DOI: https://doi.org/10.31933/jemsi.v4i2 Received: 26 Oktober 2022, Revised: 18 November 2022, Publish: 28 November 2022 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengendalian Intern Akuntansi dan Pengawasan Keuangan Daerah terhadap KetepatanWaktu Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Suatu Kajian Studi Literatur Manajemen Keuangan Daerah)
Ratnadilla Ukkas 1* , Henny A Manafe 2 , M. E. Perseveranda 3
1) Program  Pascasarjana  Magister  Manajemen,  Universitas  Katolik  Widya  Mandira  Kupang, email: ratnadillaukkas29@gmail.com
2) Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, email: hennyunwira@gmail.com
3) Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, email: perseverandaerse@gmail.com
* Corresponding Author: Ratnadilla 1
Abstract :  Penelitian  terdahulu  maupun  penelitian  yang  relevan  sangat  berguna  terhadap suatu  penelitian  maupun  kajian  pustaka  suatu  karya  ilmiah  baik  mengkaji  tentang  pengaruh antar variabel maupun Faktor lain yang turut mempengaruhi suatu variabel itu sendiri. Artikel ini membahas perihal suatu kajian pustaka faktor yang mempengaruhi ketepatanwaktu dalam melaporkan  keuangan  pemerintah  daerah,  yakni  memanfaatkan  teknologi  informasi, pengendalian  internal  akuntansi,  serta  pengawasan  keuangan  daerah.  Penulisan  riset  ini bermaksud  untuk  menentukan  hipotesis  yang  berdampak  pada  masing-masing  variabel supaya  riset  berikutnya  bisa  memanfaatkannya.  Hasil  yang  didapat  mempertegas  bila:  1) Pemanfaatan  teknologi  informasi  berdampak  positif  maupun  krusial  bagi  ketepatan  waktu dalam  menyampaikan  laporan  keuangan  pemerintah  daerah;  2)  Pengendalian  internal akuntansi  berdampak  positif  maupun  krusial  bagi  ketepatanwaktu  dalam  menyampaikan laporan  keuangan  pemerintah  daerah;  3)  Pengawasan  keuangan  daerah  berdampak  positif maupun  krusial  bagi  ketepatanwaktu  melaporkan  keuangan  pemerintah  daerah;  4) Penggunaan  teknologi  informasi,  pengendalian  intern  akuntansi,  dan  pengawasan  keuangan daerah  berdampak  positif  maupun  krusial  secara  simultan  bagi  ketepatan  waktu  dalam menyampaikan laporan keuangan pemerintah daerah.
Kata  Kunci: Ketepatanwaktu  Pelaporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah,  Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengendalian Intern Akuntansi, Pengawasan Keuangan Daerah .

## PENDAHULUAN
Perkembangan  zaman  menjadi  hal  yang  kerap  bersinggungan  dengan  masyarakat  di seluruh  negara.  Masyarakat  Indonesia  selaku  bagian  dari  masyarakat  dunia  mempunyai keharusan untuk terlibat aktif untuk menerapkan pemerintahan yang baik. Pemerintahan yang
baik  diperjelas  sebagai  pelaksanaan  tata  kelola  manajemen  pembangunan  berprinsipkan demikrasi,  menghindari  dalam  kesalahan  dalam  mengalokasikan  dana,  mencegah  tindakan korupsi  secara  politik  atau  administratif,  mendisiplinkan  anggaran,  dan  menciptakan kerangka hukum politik untuk menumbuhkan kegiatan usaha (Mardiasmo, 2004:18).
Pemerintahan  yang  baik  paling  tidak  memiliki  tiga  unsur,  seperti  keterbukaan, keterlibatan,  dan  pertanggungjawaban.  Keterbukaan  berdasar  pada  kebebasan  untuk mendapat  informasi.  Keterlibatan  diperjelas  sebagai  partisipasi  masyarakat  untuk  membuat keputusan  secara  langsung  ataupun  tidak  langsung  dari  lembaga  perwakilan  yang  mampu menyampaikan  aspirasi.  Lalu,  pertanggungjawaban  ialah  tanggung  jawab/akuntabilitas terhadap  publik  atas  masing-masing  kegiatan  yang  terlaksanakan (Mardiasmo,  2004:  18). Penerapan  pemerintahan  yang  baik  membutuhkan  arketipe  sebagai  dasar  bagi  sistem  lama yang  cenderung  sentralistis,  yakni  pemerintah  pusat  cukup  kuat  selama  menetapkan kebijakannya.  Arketipe  baru  itu  mengarahkan  sistem  yang  bisa  meminimalkan kebergantungan  pemerintah  daerah  terhadap  pemerintah  pusat,  termasuk  mendayagunakan daerah supaya bisa berdaya saing secara regional, nasional atau internasional.
Penyelenggaraan  pemerintahan  yang  baik  itu  berkaitan  dengan  penerapan  otonomi daerah  membutuhkan  pembaruan  terkait  tata  kelola  keuangan  daerah  maupun  pembaruan keuangan negara. Ketentuan terkait tata kelola keuangan daerah, yakni UU Nomor 22 Tahun 1999 mengenai Pemerintahan Daerah yang berubah menjadi UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No.  25  Tahun  1999  mengenai  Perimbangan  Keuangan  antara  Pemeirntah  Pusat  dan  Daerah yang  mengalami  perbaikan  menjadi  UU  No.  33  Tahun  2004.  Bahwa  pelaporan  keuangan sebagai unsur terpenting untuk menerapkan pertanggungjawaban dalam mengelola keuangan ke  masyarakat.  Keberadaan  tuntutan  yang  kian  membesar  atas  penyelenggaraan pertanggungjawaban  publik  memunculkan  imbas  bagi  manajemen  pemerintah  dalam menginformasikan  ke  masyarakat,  terkhusus  mengenai  informasi  pelaporan  keuangan (Mardiasmo, 2004:159). Peran informasi pada laporan keuangan tidak bermanfaat bila dalam menyampaikan/menyajikan  informasi  keuangan  tidak  terpercaya.  Kredibilitas  laporan keuangan  sebagai  perwujudan  dari  tanggung  jawab  dalam  mengelola  keuangan  publik  dan berdasar pada  PP No. 24 Tahun 2005, yaitu komponen nilai  informasi mengenai  penentuan keputusan bermacam pihak .
Mutu  informasi  selama  membuat  laporan  keuangan  kerap  terpengaruh  oleh  mutu sumber  daya  manusia  (SDM)  yang  bekerja  secara  maksimal  terkait  perancangan  laporan keuangan.  SDM  bermutu  dan  mendapat  dukungan  dari  penggunaan  teknologi  informasi secara  tepat,  maka  bisa  melancarkan  tahap  melaporkan  keuangan  daerah  secara  kredibel. Tidak  hanya  itu,  pengendalian  internal  secara  efektif  maupun  efisien  pun  dibutuhkan. Teknologi  informasi  pun  berperan  untuk  menunjang  komunikasi,  terkhusus  dalam penyampaikan  informasi  (Indriasari  dan  Nahartyo,  2008).  Seluruh  kegiatan  organisasi pemerintah  hendak  dilaksanakan  secara  menyeluruh  dengan  pengendalian  berdasar ketentuan.  Berdasar  Peraturan  Pemerintah  Nomor  60/2008  perihal  Sistem  Pengendalian Intern  Pemerintah  (SPIP),  sistem  pengendalian  internal  pemerintah  perlu  terlaksana  di lingkungan pemerintah pusat/daerah supaya maksud dari organisasi bisa diperoleh.
Perihal  lainnya  yang  berpotensi  memengaruhi  kredibilitas  dalam  laporan  keuangan pemerintah  daerah  ialah  pengawasan  keuangan  daerah.  Pengawasan  ialah  usaha  terstruktur guna  menentukan  capaian  kerja  dan  standar  terkait  perencanaan,  guna  menentukan  sistem umpan balik informasi, perbandingan kinerja aktual dengan standar yang sudah direncanakan, penentuan  apakah  terdapat  penyelewengan  ataukah  tidak,  dan  guna  menentukan  tindakan evaluasi  demi  memberi  jaminan  bila  sumber  daya  organisasi  sudah  dimanfaatkan  secara efektif.  Teori  keagenan  turut  memperjelas  bila  agen  menyampaikan  sikap  oportunisnya  dan terkesan tidak suka dengan risiko.  pertanggungjawaban yang pemerintah  daerah perlihatkan selaku  pihak  eksekutif  bukan  sekadar  menyajikan  laporan  keuangan  secara  lengkap, melainkan  kemampuan  pemerintah  dalam  menyediakan  akses  bagi  pengguna  laporan

## keuangan itu .
Sesuai uraian yang sudah tersampaikan, rumusan permasalahan dalam penulisan artikel ini guna menentukan hipotesis, seperti:
1) Apakah  pemanfaatan  teknologi  informasi  berdampak  positif  maupun  krusial  bagi ketepatan waktu dalam melaporkan keuangan pemerintah daerah?
2) Apakah  pengendalian  internal  akuntansi  memengaruhi  positif  maupun  krusial  bagi ketepatanwaktu pelaporan keuangan pemerintah daerah?
3) Apakah  pengawasan  keuangan  daerah memengaruhi  positif  maupun  krusial  bagi ketepatanwaktu pelaporan keuangan pemerintah daerah?
4) Apakah penggunaan teknologi informasi, pengendalian intern akuntansi dan pengawasan keuangan  daerah  memengaruhi  positif  maupun  krusial  secara  simultan  bagi  ketepatan waktu dalam melaporkan keuangan pemerintah daerah?

## KAJIAN PUSTAKA

## Tepat Waktu dalam Melaporkan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)
Standar  akuntansi  pemerintah  (SAP)  menuturkan  bila  laporan  keuangan  di  sektor pemerintahan  berperanan  untuk  memfasilitasi  informasi  sesuai  terkait  kedudukan  keuangan dan  semua  transaksi  yang  terlaksana  oleh  entitas  laporan  selama  satu  periode.  Laporan keuangan  berguna  agar  bisa  menjalankan  aktivitas  pemerintah  dan  membantu  dalam penentuan  kepatuhan  terhadap  undang-undang.  Maksud  laporan  keuangan  pemerintah  yang termuat  pada  standar  akuntansi  pemerintah  memperjelas  bila  sepatutnya  laporan  keuangan menyampaikan  informasi  yang  berguna  terkait  penilaian  pertanggungjawaban  dan menentukan  keputusan  di  sektor  perekonomian,  pokitik,  dan  sosial.  Sama  seperti  laporan keuangan  pada  perusahaan  publik,  laporan  keuangan  pemerintah  pun  perlu  terpublikasikan secara  tepat  waktu.  Pelaporan  dianggap  tepat  waktu  bila  laporan  itu  tersampaikan  maupun terpublikasikan ketika memberi peluang bagi penentu keputusan untuk merancang keputusan (Romney dan Steinbart, 2009: 28).
Menyelesaikan  pengawasan  LKPD  tertunda  sebagai  dampak  dari  pemerintah  daerah yang mengalami keterlambatan dalam menyampaikan laporan LKPD ke BPK. Sesuai dengan ikhtisar hasil pemeriksaan (IHPS) pada 2011, sejumlah 158 LKPD (provinsi, kabupaten/kota) dengan pengawasan oleh BPK pada semester kedua. Tahun selanjutnya menurun menjadi 94 LKPD dan tahun 2013 berada di kisaran 108 LKPD dengan pengawasan yang terselesaikan pada semester kedua.  Tahun 2014, BPK memeriksa  68 jumlah LKPD pada semester  kedua. Di sektor pemerintah, tepat waktu selama melaporkan keuangan ditentukan pada UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004 maupun UU No. 15 Tahun 2004. Tidak hanya undang- undang,  tepat  waktu  dalam  menyerahkan  laporan  keuangan  pemerintah  daerah  pun  tertera pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006. Aturan ini mempertegas bila maksimal tiga bulan setelah tahun anggaran selesai, kepala daerah berkewajiban melaporkan LKPD ke BPK untuk diperiksa, serta paling lambat dua bulan sesudah laporan itu diserahkan ke pemerintah daerah, BPK  berkewajiban  melaporkan  hasil  pengawasan  terhadap  LKPD  itu  ke  DPRD.  Dengan begitu,  waktu  maksimal  guna  menciptakan  LKPD audited ialah  lima  bulan  semenjak  tahun anggaran selesai (Lase dan Sutaryo, 2014).
Informasi  keuangan  daerah  diserahkan  ke  Menteri  Keuangan  dan  Menteri  Dalam Negeri maksimal 31 Agustus tahun berjalan. Bila pemerintah daerah tanpa menginformasikan keuangan daerahnya, maka hendak mendapat peringatan tertulis dari menteri keuangan. Bila selama rentang waktu tiga puluh haru pascapenerbitan peringatan tertulis pemerintah daerah tidak menginformasikan keuangannya, menteri keuangan menetukan sanksi berupa menunda penyerahan  dana  perimbangan  sesudah  menjalin  koordinasi  dengan  Menteri  Dalam  Negeri. Pemaparan ini berdasar pada Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2010 mengenai Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005.
Tepat  waktu  dalam  melaporkan  keuangan  merupakan  periode  pengumuman  laporan
keuangan  tahunan  yang  sudah  teraudit  ke  masyarakat  semenjak  tanggal  tutup  buku perusahaan  (31  Desember)  hingga  tanggal  menyerahkan  ke  Bapepam-LK  (Rachmawati, 2008:5). Sesudah informasi yang sesuah disediakan secara cepat, maka bisa memaksimalkan kapasitas  dalam  memengaruhi  keputusan,  serta  kekurangan  dalam  hal  ketepatan  waktu  bisa berimbas pada pengurangan informasi dari kebermanfaatannya  (Kieso et.al, 2011). Ada tiga ketentuan  terkait  keterlambatan  dalam  mencermati  ketepatan  waktu,  (Dyer  dan  Mc  Hugh, 1975)  seperti:  (1) Preliminary  lag : jeda  jumlah  hari  pelaporan  keuangan  hingga  menerima laporan  akhir  pendahuluan  oleh  bursa;  (2) Auditor’s  report  lag :  jeda  jumlah  hari  antara tanggal  pelaporan  keuangan  hingga  tanggal  pelaporan  auditor  yang  mendapat  tanda  tangan; (3) Total lag : jeda jumlah hari antara pelaporan keuangan hingga tanggal menerima laporan yang terpublikasikan oleh bursa.

## Pemanfaatan Teknologi Informasi (X 1 )
Lestari  dan  Zulaikha  (2007)  menuturkan  bila  teknologi  informasi  yang  berkembang seperti  sekarang  kerap  mempermudah  untuk  siapa  saja,  termasuk  di  sektor  aktivitas  bisnis. Teknologi  informasi  menjadi  unsur  penting  dari  sistem  informasi  dan  teknologi  informasi yang  mengarah  ke  penyampaian  atau  pengolahan  informasi.  Teknologi  informasi  sudah mengubah  organisasi  swasta  atau  organisasi  publik.  Atas  dasar  itulah,  teknologi  informasi sebagai  sesuatu  yang  berperan  vital  sebagai  penentu  persaingan  dan  kapabilitas  perusahaan dalam  memaksimalkan  capaian  kerja  bisnis  untuk  periode  selanjutnya.  Sumber  daya teknologi  kerap  dipertimbangkan  manajer  dan  konsultan  untuk  menetapkan  kesuksesan perusahaan di periode berikutnya.
Handayani  (2007)  menuturkan  bila  informasi  bermutu  dibentuk  melalui  keberadaan sistem informasi  yang terancang secara terstruktur. Keberadaan sistem informasi bermaksud guna mendukung kegiatan usaha di seluruh organisasi. pemanfaatan sistem informasi meliputi tingkat  operasional  dalam  memaksimalkan  mutu  produk  maupun  produktivitas  operasiona. Dengan  begitu,  para  pegawai  perlu  menerima  dan  memanfaatkan  sistem  informasi  agar investasi  besar  dalam  mengadakan  sistem  informasi  disertai  oleh  produktivitas  tinggi. Seseorang  hendak  mempergunakan  sistem  informasi  bila  ia  menganggap  bila  sistem informasi itu bisa memberikan kebermanfaat baginya.
Teknologi informasi yang dimaksud ialah seluruh aspek terkait perubahan metode kerja yang  awalnya  terlaksana  secara  konvensional  mengarah  ke  sistem  komputerisasi.  Teknologi informasi  seperti  komputer,  perangkat  lunak,  terminal  data,  jaringan,  dan  beberapa  macam lain terkait teknologi informasi. Teknologi informasi bukan sekadar teknologi komputer yang bertugas  memproses  maupun  menyimpan  informasi,  tetapi  berperan  guna  menyebarkan informasi.  Komputer  merupakan  perangkat  untuk  menggandakan  kompetensi  manusia,  serta mampu  mengerjakan  segala  sesuatu  yang  tidak  bisa  manusia  lakukan  (Wilkinson et.  al. , 2000).
Tata  kelola  teknologi  informasi  tidak  sekadar  melakukan  pengelolaan  perangkat  keras maupun perangkat lunak, tetapi perlu mengatur surat elektronik, pesan suara, sistem grupware yang  memberi  peluang  bagi  karyawan  maupun  pihak  lainnya.  Tata  kelola  informasi  pun mempertegas bila pengelolaan jaringan pemasok dan pelanggan dalam jaringan internet atau jaringan dari internet (Indriasari dan Ertambang, 2007). Hussein et. Al., (2005) mempertegas bila mengembangkan e-government sebagai tahap perubahan dari konvensional ke elektronik sehingga memerlukan usaha terstruktur terkait subjek, objek maupun metode mengenai tahap perubahan  itu.  Tahap  perubahan  ini  beracuan  ke  tiga  aspek,  yakni  undang-undang  terkait teknologi  informasi  maupun  komunikasi,  situasi  sekarang  ini  maupun  dampak  lingkungan terhadap  tuntutan  pelayanan  publik,  dan  perkembangan  teknologi  informasi  maupun komunikasi.
Wilkinson et.  al., (2000)  menambahkan  bila  aspek  yang  cukup  vital  dari  seluruh transformasi kerja dari konvensional ke komputerisasi ialah meningkatkan:
1) Memproses transaksi maupun data lain secara efektif-efisien.
2) Ketepatan pada hitungan dan perbandingan.
3) Biaya dalam memproses dari setiap transaksi lebih murah.
4) Mempersiapkan laporan dan keluaran lain sesuai dengan jadwal.
5) Lokasi untuk menyimpan data lebih sederhana dengan kemudahan akses  lebih tinggi saat diperlukan.
6) Alternatif masukan data dan ketersediaan keluaran lebih bervariasi.
7) Produktivitas  cenderung  tinggi  pada pegawai  dan manajer yang memanfaatkan komputer secara efektif terkait penentuan keputusan dan pertanggungjawaban tugas.

## Pengendalian Internal Akuntansi (X 2 )
Pengendalian  internal  sesuai  pemaparan  Tuanakotta  (2014:352),  yaitu  tahapan, kebijakan, dan tata cara atas rancangan manajemen agar bisa memperjelas laporan keuangan yang  kredibel,  serta  membuat  laporan  keuangan  berdasar  pada  kerangka  akuntansi. Pengendalian  internal  ini  mengulas  segala  sesuatu,  seperti  tingkah  laku  tata  kelola  dalam mengendalikan,  kemampuan  utama,  menilai  risiko,  akuntansi,  sistem  keuangan  lain,  serta aktivitas  pengendalian  tradisional.  Pengendalian  internal  bermaksud  guna  melaporkan keuangan  agar  terbebas  dari  kesalahan  dalam  menyajikan  isi  akibat  tindakan  curang  atau kesalahan.
Pengendalian  internal  (Supriyono,  2016:147)  pada  1949,  pembentukan  komite  oleh American  Institute  of  Accountants  (AIA)  memperjelas  bila  pengendalian  internal  ialah perencanaan  organisasi  dan  semua  prosedur  maupun  ukuran  yang  direncanakan,  yang bermanfaat  untuk  bisnis  tertentu  dalam  memberi  perlindungan  bagi  kekayaannya, pemeriksaan  ketepatan  dan  kredibilitas  data  akuntansi,  memperkenalkan  efisiensi  aktivitas bisnis,  serta  mengarahkan  kepatuhan  terhadap  kebijakan  manajerial.  Pengertian  itu mempertegas  bila  sistem  pengendalian  internal  bercakupan  lebih  luas  dibanding  peranan departemen akuntansi maupun keuangan. Sistem pengendalian internal pun meliputi konsepsi terkait kegiatan di sektor lainnya, seperti kajian  ruang dan waktu yang sifatnya teknis, serta pemanfaatan pengendalian kualitas dengan pengawasan sebagai peran produksi.
Pada  1958,  Institut  Akuntan  Publik  Amerika  (AICPA)  sesuao  penuturan  Supriyono (2016:148), mempertegas pengertian maupun cakupan pengendalian internal, seperti:
1) Pengendalian  akuntansi  meliputi  perencanaan  organisasi,  seluruh  tata  cara,  terkhusus terkait upaya mengamankan aktiva dan kredibilitas catatan keuangan.
2) Pengendalian  administratif  meliputi  perencanaan  organisasi,  seluruh  tata  cara,  terkhusus terkait  efisiensi  operasional  maupun  ketaatan  terhadap  kebijakan  manajerial,  serta  kerap terkait catatan keuangan.
International  Federation  of  Accountants (IFAC)  melalui  Supriyono  (2016:149), mempertegas  bila  sistem  pengendalian  internal  merupakan  perencanaan  organisasi  dan seluruh  sistem  yang  terstruktur,  termasuk  terkait  finansial  maupun  sistem  lain,  yang terancang guna mempermudah dalam mendapat tujuan manajemen, selagi sistem itu praktis, mudah  digunakan,  dan  efisien  dalam  menjalankan  bisnis,  termasuk  ketaatan  kepada kewenangan  manajemen,  mengamankan  aktiva,  mencegah  maupun  mendeteksi  tindakan penyelewengan,  kredibilitas  atau  kelengkapan  dari  persiapan  ketepatan  waktu  informasi keuangan.
COSO  (2013:3)  dalam  Supriyono  (2016:156)  mempertegas  bila  pengendalian  internal sebagai tahapan yang terpengaruh oleh dewan direksi, manajemen maupun anggota lainnya di suatu unsur, yang terencana guna memberi rasa yakin secara layak terkait upaya memperoleh tujuan  mengenai  operasional,  laporan  maupun  ketaatan.  COSO  menambahkan  bila pengendalian internal merupakan bentuk dari operasional organisasi dan sebagai unsur yang menyatu  dengan  aktivitas  manajemen  dasar.  Kesuksesan  suatu  pengendalian  internal
beracuan ke kemampuan maupun hambatan selama melaksanakannya yang berkaitan dengan bermacam batasan. Konsepsi pengendalian internal, seperti:
1) Pengendalian  internal  tidak  berperan  menjadi  tujuan,  tetapi  tahap  untuk  memperoleh tujuan dan sebagai serangkaian tindakan yang terkait satu sama lain, bukan sekadar unsur penambah dari infrastruktur suatu unsur.
2) Pengendalian  internal  terlaksana  oleh  orang,  serta  tidak  sekadar  memuat  kebijakan  saja, melainkan dilaksanakan oleh seluruh entitas di suatu organisasi.
3) Pengendalian  internal  bisa  memberi  rasa  yakin  secara  layak,  bukan  rasa  yakin  mutlak terhadap manajemen dan dewan komisaris.
4) Pengendalian  internal  bermaksud  guna  mencapai  tujuan  yang  terkait  satu  sama  lain, terutama dengan laporan keuangan, kepatuhan maupun efektivitas operasional.

## Pengawasan Keuangan Daerah (X 3 )
Haryani (2011) memaparkan bila pengawasan sebagai serangkaian aktivitas memantau, memeriksa,  dan  mengevaluasi  terkait  penyelenggaraan  kebijakan  publik.  Pengawasan terlaksana  guna  memberi  jaminan  bila  seluruh  kebijakan  program  maupun  aktivitas terlaksana berdasar pada peraturan. Effendi (2003) menuturkan jika pengawasan merupakan bermacam  tindakan  atau  kegiatan  dalam  memberi  jaminan  supaya  penyelenggaraan  suatu kegiatan sesuai rencana dan berdasar pada tujuan utama, serta terselenggara secara maksimal.
Adisasmita  (2011)  menambahkan  jika  pengawasan,  yaitu  tahap  memantau  kinerja, tindakan untuk memperbaiki ketika kinerja tidak sesuai rencana. Dengan begitu, pengawasan bermaksud guna:
1) Memberi jaminan bila pekerjaan sesuai perencanaan/peraturan
2) Mengantisipasi kesalahan.
3) Perbaikan secara mudah dan cepat.
4) Menerapkan tata tertib.
5) Perbaikan terhadap kesalahan secara layak dan meyakinkan.
6) Mengidentifikasikan maupun menjabarkan kinerja secara optimal.
7) Perbaikan mutu tata kelola secara menyeluruh.
Halim  (2002)  memaparkan  bila  pengawasan  keuangan  daerah  sebagai  upaya  dalam memberi jaminan supaya tata kelola keuangan terlaksana berdasar pada peraturan dan tujuan. Kuswandi  (2016)  menambahkan  bila  pengawasan  keuangan  daerah,  yaitu  bermaksud  guna mengawasi segala pengeluaran daerah sudah sesuai dengan rencana awal, penerimaan daerah itu pun bisa diserahkan ke kas daerah sesuai jadwal yang ditentukan, dan supaya jumlah yang sudah ditentukan bisa terwujud sebagai bentuk penutupan atas pengeluaran daerah.
Pada  PP  Nomor  58  Tahun  2005,  tata  kelola  keuangan  daerah  ialah  seluruh  aktivitas, seperti  merencanakan,  melaksanakan,  mengatur,  melaporkan,  mempertanggungjawabkan, dan  mengawasi  keuangan  daerah.  DPRD  menjalankan  tugas  untnuk  mengawasi  keuangan daerah  yang  terfokus  ke  pengawasan  penyelenggaraan  anggaran  belanja  daerah  sesuai penjelasan  di  UU  No.  32  Tahun  2004  Pasal  42  Ayat  1C,  memperjelas  bila  DPRD  bertugas dan  berkewenangan  mengawasi  penyelenggaraan  peraturan  daerah  maupun  aturan  lain, peraturan kepala daerah, APBD, serta kebijakan menjalankan program pembangunan daerah maupun kerja sama internasional di daerah.
Coryanata  (2007)  memaparkan  bila  pengawasan  atas  pelaksanaan  dewan  berwujud pengawasan  langsung  maupun  tidak  langsung  dan  preventif  maupun  represif.  Pengawasan langsung terlaksana secara personal dengan melakukan pengamatan, penelitian, pemeriksaan, dan pengecekan ke tempat kerja, serta meminta langsung dari pelaksana dengan mnginspeksi. Pengawasan tidak langsung terlaksana dengan mengkaji laporan yang didapat dari pelaksana. Kemudian,  pengawasan  preventif  terlaksana  dengan  preaudit,  yakni  sebelum  memulai pekerjaan.  Pengawasan  represif  terlaksana  dengan  postaudit  dengan  memeriksa  ke  tempat kerja.
Sari (2010) menuturkan bila supaya peran pengawasan bisa terlaksana secara cepat dan mudah, maka memerlukan perancangan proses yang terstruktur, secara bertahap pengawasan tertuang ke bentuk  rencana kerja dan diikuti oleh penentuan jadwal maupun partisipasi  dari pihak  dalam  atau  luar.  Sederhananya,  pengawasan  anggaran  sebagai  tahap  mengawasi relevansi anggaran dan pelaksanaan pembangunan.
Tabel 1: Penelitian Terdahulu No Peneliti (Tahun) Judul Penelitian Hasil Penelitian 1 SP  Sari,  B Witono (2014) Keterandalan  dan  Ketepatwaktuan Pelaporan Keuangan Daerah, Ditinjau dari Sumber Daya Manusia, Pegendalian Internal dan Pemanfaaatan Teknologi Informasi SDM, pegendalian internal, dan pemanfaaatan teknologi informasi berdampak positif maupun  krusial bagi kredibilitas  dan  tepat  waktu  dalam melaporkan keuangan daerah. 2 F Ariesta (2013) Pengaruh  Kualitas  Sumber  Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Informasi terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Mutu  SDM,  penggunaan  teknologi informasi maupun pengendalian informasi berdampak positif dan krusial bagi laporan keuangan pemerintah daerah 3 A  Niahayah, R  Trisnawati (2015) Pengaruh  Sumber  Daya  Manusia, Pemanfaatan  Teknologi  Informasi, Pengendalian Internal terhadap Ketepatwaktuan  dan  Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Variabel  SDM , penggunaan  teknologi informasi, pengendalian internal berdampak positif maupun krusial bagi ketepatan waktu dan kredibilitas laporan keuangan pemerintah daerah. 4 MA  Anshori (2018) Pengaruh Pengawasan keuangan Daerah,  Sumber  Daya  Manusia,  Dan Pemanfaatan  Teknologi  Informasi terhadap  Ketepatwaktuan  Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. Variabel pengawasan keuangan daerah, SDM, dan penggunaan teknologi informasi berdampak positif dan krusial bagi ketepatan dalam melaporkan keuangan pemerintah daerah. 5 A Rachmawati, YT Cahyono (2014) Pengaruh  Kapasitas  Sumber  Daya Manusia, Pemanfaatan teknologi Informasi, Komitmen Organisasi, dan Pengendalian Intern Akuntansi terhadap Keterandalan dan Ketepawaktuan    Pelaporan  Keuangan Pemerintah Daerah. Ketersediaan SDM, penggunaan teknologi informasi, komitmen organisasi maupun pengendalian internal  akuntansi  berdampak  positif dan  krusial  bagi  kredibilitas  dan ketepatan  waktu  dalam  melaporkan keuangan pemerintah daerah.. 6 A  Noviani,  D Hendrasyah (2020) Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan: Sistem pengendalian Internal Dan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Sistem  pengendalian  internal  dan informasi  tata  kelola  keuangan  daerah berdampak positif maupun krusial bagi ketepatan waktu melaporkan keuangan 7 KP Astrawan, MA  Wahyuni (2016) Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi, Kapasitas SDM, Pengendalian  Intern  dan  Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah terhadap  Ketepatwaktuan  Pelaporan Keuangan Pemrintah Daerah. Sistem  informasi  akuntansi,  kapasitas SDM,  pengendalian  internal  maupun pengawasan keuangan pemerintah daerah  berdampak  positif  dan  krusial bagi ketepatan waktu dalam melaporkan keuangan pemerintah daerah. 8 T Vidyasari (2012) Pengaruh  Pemanfaatan  Teknologi Informasi,  da  Pengendalian  Intern Akuntansi terhadap Keterandalan dan Ketepatwaktuan  Pelaporan  Keuangan Pemerintah Daerah Penggunaan teknologi informasi maupun pengendalian internal berdampak  positif  dan  krusial  bagi kredibilitas dan ketepatan waktu melaporkan keuangan pemerintah daerah. 9 A Roshanti, SE Edy Sujana (2014) Pengaruh Kualitas SDM, Pemanfaatan TI, dan system Pengendalian  Intern  terhadap  Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Kualitas  SDM,  pemanfaatan  TI,  dan sistem pengendalian internal berdampak positif maupun krusial bagi nilai  informasi  pelaporan  keuangan
No Peneliti (Tahun) Judul Penelitian Hasil Penelitian Pemerintah Daerah pemerintah daerah 10 D Firmasnyah, TH Dewi (2020) Pengaruh Sistem Pengendalian Internal,    terhadap  Ketepatan  waktu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada Kantor Badan Pengelola Keuangan  Pendapaatan  Dan  asset Kabupaten Bener Meriah. Sistem pengendalian internal berdampak  positif  dan  krusial  bagi tepat waktu dalam melaporkan keuangan  pemerintah  daerah  di  Kantor Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Kab. Bener Meriah. 11 A  Trisaputra (2013) Pengaruh  Pemanfaatan  Teknologi Informasi  dan  pengawasan  Keuangan Daerah terhadap Ketepatwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah . Penggunaan teknologi informasi maupun  pengawasan  keuangan  daerah berdampak  positif  dan  krusial  bagi ketepatan  waktu  dalam  melaporkan keuangan pemerintah daerah 12 BDA Ersianti, INNA  Putra (2018) Faktor-faktor  yang  mempengaruhi Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. Secara  parsial  variabel  pengendalian internal    berdampak  krusial  bagi ketepatan  waktu  melaporkan  keuangan pemerintah daerah.

## METODE PENELITIAN
Prosedur  menuliskan  artikel  ini  ialah  mempergunakan  prosedur  kualitatif  dan  kajian pustaka . Menganalisis teori dan keterkaitan antarvariabel melalui buku maupun jurnal secara luring  di  perpustakaan  maupun  daring  yang  diperoleh  melalui  Mendeley,  Scholar  Google maupun  media  daring  lain.  Pada  kajian  kualitatif,  maka  kajian  pustaka  perlu  dipergunakan secara konsisten dengan hipotesis metodologis. Dengan kata lain, perlu dipergunakan secara induktif  agar  tidak  mengarahkan  pertanyaan  yang  peneliti  ajukan.  Dasar  penting  dalam melangsungkan  kajian  kualitatif,  yakni  kajian  itu  sifatnya  eksploratif,  (Ali  &  Limakrisna, 2013).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pemanfaatan  Teknologi  Informasi  Memengaruhi  Ketepatanwaktu  Melaporkan Keuangan Pemerintah Daerah
Terkait  sistem  informasi  akuntansi,  komputer  berpotensi  besar  memaksimalkan kemampuan  sistem.  Saat  komputer  dan  elemen  pendukung  berkaitan  dengan  teknologi informasi disatukan ke sistem akuntansi, maka tidak bisa menambahkan maupun mengurangi kegiatan  umum.  Sistem  informasi  akuntansi  sejauh  ini  akan  bertugas  sebagai  pengumpul, pemroses,  dan  penyimpan  data.  Sistem  tetap  memuat  pengendalian  terhadap  ketepatan  atau kesesuaian data. Sistem pun bakal menciptakan laporan maupun informasi lain.
Namun,  pengomputerisasian  sistem  informasi  akuntansi  kerap  memicu  perubahan terhadap  karakteristik  kegiatan.  Data  bisa  saja  terkumpul  dengan  alat  khusus.  Catatan akuntansi mempergunakan beberapa kertas. Mayoritas bila tidak secara keseluruhan, prosedur dalam  memperoses  terlaksana  secara  otomatis.  Hasil  yang  didapat  terlihat  rapi,  dengan beragam bentuk, serta bisa mendistribusikan ke banyak pihak. Melalui pemanfaatan teknologi informasi  ini,  paling  tidak  aparatur  pemerintah  akan  bekerja  secara  mudah  dan  cepat. Partisipasi  teknologi  informasi  selama  menyusun  laporan  keuangan  daerah  setidaknya  bisa mengantisipasi  kekeliruan  dan  memaksimalkan  mutu  laporan  keuangan  (Indriasari  dan Ertambang, 2007).
Jurnali  dan  Supomo  (2002)  menuturkan  jika  pemanfaatan  komputer  bisa  bermanfaat besar  untuk  perusahaan,  terkhusus  mengenai  kecepatan  maupun  kemudahan.  Perubahan metode  kerja  dari  konvensional  ke  sistem  komputerisasi  setidaknya  memberi  harapan  bila pekerjaan  mampu  terlaksana  secara  cepat  dan  tepat,  maka  kinerja  organisasi  secara menyeluruh bakal mengalami peningkatan .
Lestari  dan  Zulaikha  (2007)  mempertegas  bila  teknologi  informasi  bisa  menjadi sistematika  dalam  berkoordinasi  lintas  unit  dan  memengaruhi  proses  di  organisasi.  Melalui pemanfaatan teknologi,  paling tidak koordinasi antarunit di organisasi bisa terlaksana secara efektif dan efisien. Dewi dan Gudono (2007) turut menyampaikan pendapat bila pemanfaatan teknologi  informasi  pada  akuntansi  bisa  memaksimalkan  capaian  kerja  akuntan  selama penyusunan laporan keuangan, maka bisa merancang laporan dengan menghemat waktu dan hasil yang didapat pun lebih akurat.
Penggunaan  teknologi  informasi  berdampak  positif  maupun  krusial  bagi  ketepatan dalam melaporkan keuangan pemerintah daerah. Sama seperti hasil riset A Trisaputra (2013) dan  FL  Sembiring  yang  menyebut  bila  penggunaan  teknologi  informasi  berdampak  secara signifikan bagi ketepatan waktu dalam melaporkan keuangan pemerintah daerah.

## Pengendalian  Intern  Akuntansi  Memengaruhi Ketepatanwaktu  Laporan  Keuangan Pemerintah Daerah
Suharli  (2006:174)  memaparkan  bila  pengendalian  internal  merupakan  semua  sistem dan tata cara atas penetapan manajemen sebagai upaya melindungi kekayaan perusahaan dari kesalahan/lalai,  tindakan  curang  maupun  kejahatan.  Memisahkan  kewenangan  dan  tugas maupun  arus,  formal  maupun  metode  pendokumentasian  formulir  sebagai  kekuatan  utama sistem  pengendalian  internal . Hery  (2014:127)  memaparkan  soal  pengendalian  internal sebagai  kebijakan  dan  tata  cara  dalam  menjaga  aktiva  perusahaan  dari  bermacam  tindakan penyelewengan,  memberi  kepastian  bila  informasi  akuntansi  benar-benar  tepat,  serta memberi  jaminan  bila  seluruh  hukum  atau  perundang-undangan  dan  kebijakan  manajemen sudah  dilaksanakan  oleh  seluruh  pegawai.  Pengendalian  internal  pun  terlaksana  guna mengawasi aktivitas ataupun keuangan perusahaan sudah terlaksana berdasar apda ketentuan atau kebijakan yang sudah direncanakan manajemen.
Sistem  pengendalian  internal  meliputi  kewenangan  dan  tata  cara  yang  dirancang  agar bisa meyakinkan manajemen bila perusahaan telah memperoleh target dan tujuan. Kebijakan maupun  tata  cara  ini  kerap  dikenal  sebagai  pengendalian,  selanjutnya  secara  kolektif merancang  pengendalian  internal  tersebut.  Arens  (2014:  340),  manajemen  mempunyai  tiga tujuan terkait perancangan sistem pengendalian secara efektif, yakni:
1) Kredibilitas  laporan  keuangan.  Manajemen  mempertanggungjawabkan  diri  untuk menyiapkan  laporan  untuk  pemodal,  kreditur  maupun  pengguna  lain.  Pengendalian internal  bermaksud  untuk  mempermudah  dalam  melaporkan  keuangan,  tepatnya  sebagai pelengkap atas pertanggungjawaban dalam melaporkan keuangan tersebut.
2) Kemudahan dan kecepatan operasional . Pengendalian  yang  perusahaan  lakukan bermaksud  untuk  mengarahkan  pemanfaatan  sumber  daya  secara  cepat  dan  tepat  agar mampu  mengoptimalkan  tujuan  perusahaan.  Pengendalian  ini  bermaksud  agar  bisa memperoleh  informasi  keuangan  maupun  nonkeuangan  terkait  operasional  perusahaan untuk menentukan keputusan.
3) Patuh terhadap hukum. Akuntansi pun tidak berkaitan tidak langsung, misal perlindungan hukum  maupun  hak  sipil,  sedangkan  aspek  lain  pun  berkaitan  dengan  akuntansi,  misal peraturan pajak maupun provisi legal antikecurangan.
Pengendalian intern akuntansi berdampak positif maupun krusial bagi ketepatanwaktu pelaporan  keuangan  pemerintah  daerah  sudah  dikaji  beberapa  pihak,  seperti  SP  Sari,  B Witono (2014)  yang  memperlihatkan  bila  pengendalian  internal  akuntansi  memengaruhi bermakna  bagi  ketepatanwaktu  dalam  melaporkan  keuangan  pemerintah  daerah.  Kajian milik  I  Sukri  (2017)  mengemukakan  bila  pengendalian  internal  akuntansi  secara  simultan memengaruhi signifikan bagi ketepatanwaktu melaporkan keuangan pemerintah daerah.

## Pengawasan  keuangan  Daerah  Berdampak  pada  Ketepatanwaktu  dalam  Melaporkan Keuangan Pemerintah Daerah
Halim dan Kusufi (2012) menyampaikan gagasan soal sistem pengukuran sektor publik sebagai  sistem  dengan  maksud  memberi  bantuan  bagi  manajer  dalam  penilaian  perolehan strategi dengan indikator kinerja keuangan maupun nonkeuangan. Pengukuran kinerja sektor publik sejauh ini sudah mengalami perkembangan pesat semenjak diperkenalkan pada medio 1940-an  di  Amerika  Serikat.  Perkembangan  itu  tersebar  ke  semua  negara  melalui  program organisasi internasional, misal PBB, IMF maupun World Bank (Bawono, 2015)
Di negara berkembang, termasuk Indonesia, kebutuhan pengukuran maupun informasi kinerja meningkat. Hanya saja, kemampuan suatu lembaga yang tergolong rendah dan tingkat korupsi  yang  tinggi  memicu  peningkatan  kebutuhan  itu  tidak  disertai  oleh  ketersediaan informasi kinerja yang menghadikan kebutuhan yang tidak memuaskan (Mimba, et al, 2007).
Di  Indonesia,  berkembangnya  pengukuran  kinerja  dirintis  sejak  memberlakukan Instruksi  Presiden  Nomor  7  Tahun  1999  terkait  LAKIP  (Laporan  Akuntabilitas  Kinerja Instansi  Pemerintahan).  Melalui  perkembangan  yang  terjadi,  menghadirkan  LPPD  (Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah) dan LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban). Berkembangnya  pengukuran  ini  memberi  kesempatan  bagi  daerah  guna  memperlihatkan sebagai daerah terbaik di Indonesia (Bawono, 2015).
Fontanelle dan Rossieta (2014), sesuai kajian Lin (2010), menyebut kinerja pemerintah daerah  berhubungan  positif  dengan  pertanggungjawaban  laporan  keuangan.  Kian  baik  opini kinerja,  maka  kian  besar  peluang  daerah  itu  mempunyai  pertanggungjawaban  laporan keuangan. Pengawasan keuangan daerah positif maupun krusial bagi ketepatan waktu dalam melaporkan  keuangan  pemerintah  daerah  atau  sesuai  dengan  kajian  milik  MA  Anshori (2018), dan KP Astrawan, MA Wahyuni (2016).

## Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengendalian Akuntansi Intern maupun Pengawasan Keuangan  Daerah  Berdampak  pada  Ketepatanwaktu  dalam  Melaporkan  Keuangan Pemerintah Daerah
Jurnali  dan  Supomo  (2002)  mempertegas  bila  dalam  memanfaatkan  teknologi  bakal memengaruhi  perilaku  terkait  pemakaian  teknologi  untuk  menuntaskan  suatu  pekerjaan. Komputer  merupakan  elemen  dari  teknologi  informasi  yang  mengubah  organisasi  selama melaksanakan  kegiatannya.  Pemanfaatan  komputer  bermanfaat  signifikan  terhadap perusahaan, terkhusus mengenai kemudahan, kecepatan, dan ketepatan. Perubahan prosedur kerja  dari  manual  ke  sistem  komputerisasi  paling  tidak  mampu  memicu  pekerjaan  bisa terlaksana  secara  tepat  dan  cepat,  maka  kinerja  organisasi  pun  mengalami  peningkatan secara menyeluruh.
Teknologi  informasi  yang  berkembang  bukan  sekadar  dipergunakan  ke  organisasi yang berkecimpung di sektor bisnis, melainkan ke organisasi sektor publik. Sesuai uraian PP Nomor  56  Tahun  2005,  menyebut  bila  guna  merespons  penyelenggaraan  pembangunan sesuai  prinsip  pengelolaan  pemerintah  yang  baik,  pemerintah  pusat/daerah  memiliki kewajiban meningkatkan maupun mempergunakan teknologi informasi demi mengoptimalkan  tata  kelola  keuangan,  serta  penyaluran  informasi  keuangan  daerah  ke layanan  publik.  Pemerintah  harus  mengoptimalkan  pemakaian  teknologi  informasi  dalam pembangunan jaringan sistem  informasi manajemen maupun prosedur kerja yang memberi peluang agar pemerintah bekerja secara terintegrasi dan mempermudah akses antarunit.
Hussein et.  al., (2005)  menguraikan  bila  pemanfaatan  teknologi  informasi  mampu mengubah  kinerja  pemerintah.  Pemanfaatan  sarana  terkait  teknologi  informasi  bisa memengaruhi  mutu  sistem  maupun  mutu  informasi.  Mutu  sistem  terkait kapabilitas  sistem selama  menciptakan  informasi  yang  berguna  untuk  pengguna  laporan  keuangan.  Mutu informasi  masih  bersinggungan  dengan  mutu  isi  yang  dianggap  penting  bagi  laporan keuangan.  Memanfaatkan  teknologi  informasi  setidaknya  bisa  memaksimalkan  mutu
informasi  pada  laporan  keuangan  publik.  Kehadiran  internet  memicu  perubahan  terhadap prosedur  layanan  publik  yang  mengarah  ke e-eovernment yang  bisa  memberi  layanan secara daring. Penggunaan teknologi ini pun memengaruhi keandalan dalam menyampaikan informasi terkait pemanfaatan dana publik  (Hussein et. al., 2005).
Supriyono (2016: 149) memaparkan bila pengendalian internal memberi manfaat bagi organisasi  karena  kapabilitasnya  dalam  mengantisipasi  atau  paling  tidak  meminimalkan tindakan  yang  tidak  diinginkan  atau  menyingkirkan  tingkah  laku  yang  terjadi;  dan mengurangi  anggaran  dana  yang  tidak  direncanakan  atau  membuang  anggaran  dana. Permasalahan  pada  pengendalian  internal,  yaitu  permasalahan  perilaku.  Manajer  perlu bersikap  hati-hati  selama  merancang  pengendalian  internal  supaya  sistem  pengendalian berjalan  efektif.  Penerapan  pengendalian  internal  bermaksud  supaya  manajemen  mendapat kepastian secara layak bila perusahaan memperoleh target maupun tujuan. COSO (2013:3) melalui  kerangka  kerja  terbaru  memaparkan  perihal  maksud  pengendalian  internal,  yaitu kerangka  kerja  memfasilitasi  tiga  tujuan  agar  organisasi  terfokus  ke  aspek  pengendalian internal, seperti:
1) Tujuan operasi terkait efektivitas maupun efisiensi operasional entitas, termasuk maksud kinerja operasional maupun keuangan, serta melindungi aktiva kerugian
2) Tujuan  pelaporan  mengenai  pelaporan  keuangan  maupun  nonkeuangan  internal  atau eksternal, serta meliputi kredibilitas, ketepatan waktu, keterbukaan, atau syarat lain yang ditentukan oleh pembuat standar atau kebijakan entitas.
3) Tujuan kepatuhan perihal ketaatan kepada hukum atau ketetapan sebagai subjek entitas. Hery  (2014:128)  memberi  simpulan  jika  pengendalian  internal  bermaksud  guna menjamin secara layak jika:
1) Aktiva  perusahaan  telah  mendapat  perlindungan  dan  bermanfaat  untuk  kepentingan perusahaan.  implementasi  pengendalian  internal  agar  bermacam  kekayaan  perusahaan dilindungi secara tepat dari penyimpangan yang berlawanan dengan wewenang.
2) Informasi  akuntansi  perusahaan  secara  tepat  bermaksud  guna  meminimalkan  risiko kesalahan dalam pelaporan keuangan secara sengaja atau tidak sengaja.
3) Pegawai patuh terhadap hukum. Poin ini cukup rentan pada pengendalian internal, yakni kecurangan pegawai sebagai tindakan tersengaja untuk mendapat keuntungan pribadi.
Pengawasan  ialah  tahap  guna  mencari  tahu  hasil  penyelenggaraan  tgas  kerja  yang dilaksanakan  pimpinan  ke  pegawai  berdasar  pada  perintah,  rencana,  dan  tujuan  (Dedi Ismatullah, 2012:  96). T. Hani Handoko (2014:358) menguraikan perihal pengawasan, yaitu usaha terstruktur dalam menentukan kinerja standar dalam merencanakan sistem umpan balik informasi,  sebagai  perbandingan  kinerja  aktual  dengan  standar  yang  ditetapkan,  sebagai penetuan  apakah  sudah  mengalami  penyimbangan,  dan  penentuan  tindakan  perbaikan  guna memastikan  bila  sumber  daya  organisasi  sudah  berguna  secara  efektif/efisien  dalam memperoleh tujuan.
Angger  Sigit  Pramukti  (2016:  15)  menyebut  bila  pengawasan  merupakan  aktivitas penilaian  dari  penyelenggaraan  aktivitas  apakah  telah  berdasar  pada  perencanaan. Berikutnya,  diprioritaskan  ke  tindakan  pengevaluasian  kepada  hasil  yang  didapat.  Hendra Karinaga  (2017:  54)  memaparkan  soal  keuangan  daerah  ialah  seluruh  kewajiban  dan  hak yang bisa ternilai menggunakan uang atau beragam hal berwujud uang atau barang yang bisa menjadi  aset  daerah  selagi  tidak  beralih  hak  berdasar  undang-undang.  Halim  dan  Iqbal (2012:37)  mengatakan  bila  pengawasan  keuangan  daerah  ialah  tahap  aktivitas  yang terlaksana secara berkelanjutan sebagai tindakan pengamatan, pemahaman, dan penilaian tiap penyelenggaraan aktivitas agar bisa mengantisipasi maupun memperbaiki kekeliruan.
Sesuai  pemaparan  tersebut,  memperjelas  bila  penggunaan  teknologi  informasi, pengendalian  internal  maupun  pengawasan  keuangan  daerah  berdampak  positif  maupun krusial  bagi  ketepatanwaktu  dalam  melaporkan  keuangan  pemerintah  daerah.  Sesuai  riset milik  S.  Rachmawati,  Rini,  Y.  Fitri  (2016)  yang  memperjelas  bila  variabel  secara  simultan
Pengendalian Intern
Akuntansi   (X 2 ) Ketepatanwaktu Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y) Pemanfataan Teknologi Informasi  (X 1 )
penggunaan  teknologi  informasi,  pengendalian  internal  akuntansi  maupun  pengawasan keuangan  daerah  berpengaruh  signifikan  bagi  ketepatanwaktu  melaporkan  keuangan pemerintah  daerah.  Kajian  Estanti  (2019)  memberikan  kesimpulan  jika  variabel  secara simultan  penggunaan  teknologi  informasi,  pengendalian  internal  akuntansi  maupun pengawasan  keuangan  daerah  memengaruhi  bermakna  bagi  ketepatanwaktu  dalam melaporkan keuangan.

## Kerangka Pemikiran Teoretis
Sesuai uraian yang sudah tersampaikan, maka didapat kerangka berpikir seperti:
Berdasar  kerangka  pemikiran  di  atas,  penggunaan  teknologi  informasi,  pengendalian internal  maupun  pengawasan  keuangan  daerah  memengaruhi  ketepatanwaktu  dalam melaporkan  keuangan  pemerintah  daerah  secara  parsial  maupun  simultan.  Selain  variabel penggunaan  teknologi  informasi,  pengendalian  internal,  dan  pengawasan  keuangan  daerah yang berdampak pada ketepatanwaktu dalam melaporkan keuangan pemerintah daerah, masih terdapat  variabel  yang  turut  memengaruhinya,  seperti  transparansi  (X 4 ),  akuntabilitas  (X 5 ), kualitas sumber daya manusia (X 6 ).

## Kesimpulan
Sesuai uraian yang sudah dilaksanakan, maka rumusan hipotesisnya ialah:
1) Pemanfaatan teknologi informasi berdampak positif maupun krusial pada ketepatanwaktu melaporkan keuangan pemerintah daerah.
2) Pengendalian internal berdampak positif maupun krusial pada ketepatanwaktu melaporkan keuangan pemerintah daerah
3) Pengawasan  keuangan  daerah  berdampak  positif  maupun  krusial  pada  ketepatanwaktu melaporkan keuangan pemerintah daerah
4) Penggunaan  teknologi  informasi,  pengendalian  internal  akuntansi,  dan  pengawasan keuangan  daerah  berdampak  positif  maupun  krusial  pada  ketepatanwaktu  dalam melaporkan keuangan pemerintah daerah

## Saran
Sesuai  kesimpulan  yang  tersampaikan,  saran  pada  kajian  ini  ialah  masih  ada  faktor lainnya  yang  berdampak  pada  ketepatanwaktu  melaporkan  keuangan  daerah,  memanfaatkan teknologi  informasi,  pengendalian  internal,  dan  pengawasan  keuangan  daerah.  Atas  dasar
Pengawasan Keuangan Daerah  (X 3 )
itulah,  perlu  analisis  lanjutan  demi  memperoleh  faktor  lainnya  yang  berpotensi    bisa berdampak  pada ketepatanwaktu pelaporan keuangan pemerintah daerah.

## DAFTAR PUSTAKA
Andry. 2013. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap  Ketepatwaktuan  Pelaporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  (Studi  Empiris Pada SKPD Pemerintah Provinsi Sumatera Barat). Universitas Negri Padang).
Drama,  H.  (2014).  Pengaruh  Penerapan  Sistem  Akuntansi  Keuangan  Daerah  Terhadap Kualitas  Informasi  Laporan  Keuangan  Dengan  Sistem  Pengendalian  Intern  Sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris Pada Skpd Kota Solok).
Eristanti,  Baiq  Dwi  Apryana,  Hermanto,  &  Putra,  I.  N.  N.  A.  (2019).  Sistem  Pengendalian Intern  Memoderasi  Pengaruh  Komitmen  Organisasi,  Sistem  Akuntansi  Keuangan Daerah  Pada  Ketepatanwaktu  Pelaporan  Keuangan.  E-  Jurnal  Akuntansi,  26(1),  622– 650,
Fajrin,  Ferawati.  (2014)  Pengaruh  Sistem  Pengendalian  Intern  Pemerintah  dan  Pengawasan Keuangan  Daerah  Terhadap  Nilai  Informasi  Laporan  Keuangan  Pemerintah  (Studi Empiris Kabupaten Padang Pariamman). Universitas Negri Padang
Fransiska,  Nur  Azlina,  &  Susilatri.  (2015).  Pengaruh  Sumber  Daya  Manusia,  Pengawasan Keuangan  Daerah,  Pemanfaatan  Teknologi  Informasi  Dan  Komitmen  Organisasi Terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat  Daerah  Kabupaten  Labuhan  Batu).  Journal  of  Chemical  Information  and Modeling, 53(9), 1689–1699.
Ghozali,  I.,  &  Latan,  H.  (2015).  Partial  Least  Square  Konsep  Teknik  Dan  Aplikasi Menggunakan Program Smartpls 3.0 (Kedua). Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Haza, Ikwanu. 2013. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengawasan Keuangan Daerah  Terhadap  Kuallitas  Laporan  Keuangan  Daerah  (Studi  Empiris  pada  SKPD Pemerintah Kota Padang. Jurnal, Vol. 2. No. 1.
Herniyasa,  H.  (2014).  Pengaruh  Penerapan  Gaya  Kepemimpinan  Dan  Good  University Governance  terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  (Survey  Pada  Politeknik  Negeri Bandung). 174–182.
Kosegeran,  A.  I.,  Kalangi,  L.,  &  Wokas,  H.  (2016).  Analisis  Faktor-Faktor  Yang Memengaruhi  Keandalan  Dan  Ketepatan  Laporan  Keuangan  Satuan  Kerja  Perangkat Daerah  Pada  Pemerintah  Kabupaten  Minahasa  Tenggara.  Accountability,  5(2),  178. Https://Doi.Org/10,32400/Ja.14434.5.2.2016.178- 190
Mardiasmo,  2006.  Perwujudan  Transparansi  dan  Akuntabiitas  Publik  Melalui  Akuntansi Sektor  Publik:  Suatu  Sarana  Good  Governance.  Jurnal  Akuntansi  Pemerintah.  Vol.  2 No.1.
Marinawati,  2018.  Pengaruh  Kuaitas  Sumber  Daya  Manusia,  Pemanfaatan  Teknologi Informasi,  dan  Sistem  Pengendaian  Intern  terhadap  Ketepatwaktuan  Pelaporan Keuangan  Pemerintah  Desa,  Skripsi.  Universitas  Sarjanawiyata  Tamansiswa Yogyakarta.
Nihayah,  Anisatin.  2015.  Pengaruh  Sumber  Daya  Manuasia,  Pemanfaatan  Teknologi Informasi, Pengendalian internal Terhadap Ketepatwaktuandan Keterandalan Pelaporan Keuangan  Pemerintah  Daerah  (Studi  Empiris  pada  DPPKAD  Eks  Karesidenan  Pati). Jurnal, Universitas Muhammadiyah.