Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 1, 2023

## EFEKTIVITAS PELAKSANAAN SISTEM INFORMASI DAN MANAJEMEN PERTANAHAN NASIONAL (SIMTANAS) SEBAGAI UPAYA PREVENTIF SERTIPIKAT GANDA (OVERLAPPING)
Suhartati, Abd. Basir, Mira Nila Kusuma Dewi
Universitas Indonesia Timur abdbasir788@gmail.com

## Abstract
Research  Objectives  To  determine  the  readiness  of  electronic  data  in  implementing  the  National  Land Information and Management System and to determine the implementation of the National Land Information and  Management  System  as  a  preventive  measure  for  ownership  of  multiple  certificates  (overlapping).  This research is empirical juridical. The results of this study indicate that: (1). The preparation of electronic data for the implementation  of  SIMTANAS at BPN Makassar City is carried out  based on manual data  based on textual and spatial data found in the field. The KKP Web application data can be used as a reference for any land  activities  in  a  region/city.  Because,  this  application  includes  all  information  about  the  ownership  of  a parcel of land in a comprehensive manner. (2). KKP web which has been implemented as a form of SIMTANAS application at BPN Makassar City since 2014 until now. This KKP Geo Spatial function prevents overlapping certificates. Overall this application is not maximized because its accuracy can reach an error of 100 meters radius.
Keywords: Dual Certificate, SIMTANAS.

## Abstrak
Tujuan Penelitian Untuk mengetahui kesiapan data elektronik dalam mengimplementasikan Sistem Informasi dan Manajemen Pertanahan Nasional dan Untuk mengetahui implementasi Sistem Informasi dan Manajemen Pertanahan Nasional sebagai upaya preventif kepemilikan sertifikat ganda (overlapping). Penelitian ini adalah yuridis empiris. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa : (1). Penyiapan data elektronik dalam implementasi SIMTANAS di BPN Kota Makassar dilakukan berdasarkan data manual yang didasarkan pada data tektual dan spasial yang didapati di lapangan. Data  aplikasi KKP Web ini dapat dijadikan rujukan untuk setiap kegiatan pertanahan di suatu wilayah/kota. Karena, aplikasi ini mencakup semua informasi tentang kepemilikan suatu bidang  tanah  secara  komprehensif.  (2).  KKP  web  yang  dijalankan  sebagai  bentuk  dari  pengaplikasian SIMTANAS  pada  BPN  Kota  Makassar  sejak  tahun  2014  sampai  sekarang.  Geo  Spasial  KKP  ini  berfungsi mencegah  terjadinya  sertifikat  ganda  (overlapping).  Secara  keseluruhan  aplikasi  ini  belum  maksimal dikarenakan akurasinya bisa mencapai kesalahan radius 100 meter.
Kata Kunci: Sertipikat Ganda, SIMTANAS..
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 1, 2023

## PENDAHULUAN
Indonesia merupakan negara yang jumlah penduduknya besar, hal tersebut berkembang seiring pertumbuhan yang sangat pesat, berdasarkan data Badan Pusat Statistik  sensus tahun 2010 diketahui bahwa pertumbuhan penduduk melebihi proyeksi nasional yaitu sebesar 237,6 juta jiwa dengan indeks pertumbuhan  penduduk  pada  tahun  2010  mencapai  1,49  %.  Dengan  berkembangnya  jumlah pertumbuhan penduduk tentunya akan berdampak pada pola kehidupan masyarakat, salah satunya yaitu mengenai ketersediaan lahan 1 .
Bertambahnya  populasi  ini  ternyata  tidak  sejalan  dengan  jumlah  lahan  untuk  membangun pemukiman yang semakin minim. Tidak sedikit lahan-lahan produktif kemudian ditimbun dan dijadikan perumahan dan kawasan perkantoran. Sehingga dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari  masyarakat perkotaan  kemudian  memasok dari  daerah  pedesaan.  Dengan populasi  yang  semakin meningkat dan kebutuhan akan tanah yang terbatas, maka diperlukan adanya pengaturan dari negara. Pengaturan yang dimaksud dalam hal ini meliputi pemilikan, penguasaan,serta pemeliharaannya secara sistematis.
Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960  Tentang  Peraturan  Pokok  Agraria  yang  kemudian dikenal dengan UUPA pada pasal 19 ayat (1) dikemukakan bahwa untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan yang diatur  dengan  peraturan  pemerintah.  Pendaftaran  tanah  ini  menjadi  kewajiban  bagi Pemerintah maupun pemegang hak atas tanah 2 . Dengan adanya ketentuan ini, maka undang-undang memberikan hak  bagi  masyarakat  untuk  mendaftarkan  tanahnya  tidak  hanya  sekadar  memberikan  jaminan  dan kepastian  hukum.  Pendaftaran  tanah  kemudian  dikonversi  dalam  bentuk  sertifikat  sebagai  bukti authentik kepemilikanyang memiliki nilai ekonomis dalam kehidupan masyarakat, hal itu dikarenakan sertifikat ini merupakan bagian dari surat-surat berharga. Sertifikat merupakan wujud pemberian hak atas tanah. Pemberian hak atas tanahnya itu adalah pemberian hak atas tanah yang dikuasai langsung oleh negara kepada seseorang ataupun beberapa orang yang bersama-sama atau sesuatu badan hukum. Pemberian hak atas tanah di Indonesia dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota yang diselenggarakan  oleh  Badan  Pertanahan  Nasional  (selanjutnya  disingkat  BPN-RI)  dalam  rangka memberikan jamin dan kepastian hukum yang dapat mencakup secara keseluruhan di seluruh wilayah Republik Indonesia.
Untuk mencakup basis data pertanahan secara keseluruhan di Indonesia maka BPN-RI sudah seharusnya menerapkan teknologi informasi. Teknologi informasi tersebut harus dikelola dalam sistem informasi  pertanahan  yang  bersifat  nasional.  Sistem  yang  kemudian  hadir  ini  tidak  hanya  memberi informasi pada masyarakat namun juga memiliki sifat manajerial yang dapat mengelola data pertanahan secara nasional. Sistem ini juga merupakan bentuk perubahan pola pelayanan kepada masyarakat.
Badan  Pertanahan  Nasional  dalam  upaya  mengubah  pola  pelayan  kepada  masyarakat sebenarnya  telah  melakukan  pelayanan  berbasis  komputer  sejak  1997.  Komputerisasi  Kantor Pertanahan  (KKP)  atau  Land  Office  Computerization  (LOC)  dengan  tujuan  menciptakan  tertib administrasi  pertanahan,  meningkatkan  kualitas  informasi  pertanahan  BPN,  untuk  mempermudah pemeliharaan  data  pertanahan,  menghemat  space  /  storage  untuk  penyimpanan  data-data  pertanahan dalam bentuk digital (paperless), meningkatkan kemampuan SDM pegawai BPN di bidang teknologi
1 Purba, Bonaraja, et al. Ekonomi Demografi . Yayasan Kita Menulis, 2021.
2 Ramadhani,  Rahmat.  "Pendaftaran  Tanah  Sebagai  Langkah  Untuk  Mendapatkan  Kepastian  Hukum Terhadap Hak Atas Tanah." SOSEK: Jurnal Sosial dan Ekonomi 2.1 (2021): 31-40.
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 1, 2023
informatika/komputer, melakukan standarisasi data dan sistem informasi dalam rangka mempermudah pertukaran informasi pertanahan serta menciptakan suatu sistem informasi pertanahan yang handal.
Sistem ini juga tentunya diharapkan dapat meminimalisirpermasalahan dalam pendaftaran hak atas tanah. Permasalahan pendaftaran hak atas tanah kerap menimbulkan masalah dalam kepemilikan sertifikat hak atas tanah. Dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA dinyatakan bahwa pendaftaran tanah yang diadakan Pemerintah adalah pemberian surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat bukti yang kuat. Namun pada kenyataannya sering kali kita mendapatkan kepemilikan sertifikat hak milik ganda (overlapping)  atas  tanah.  Dengan  adanya  sertifikat  ganda  atas  status  kepemilikan  tanah,  maka menimbulkan ketidakpastian hukum, sebab tujuan didaftarkannya tanah untuk memperoleh sertifikat sebagai  alat  pembuktian  yang  sempurna.  Hal  tersebut  tentunya  tidak  lepas  dari  human  error  atau kesalahan  yang  dilakukan oleh  petugas  pertanahan.  Selain  itu  hal  ini  juga  dapat  terjadi  karena  tidak adanya basis data mengenai bidang  –bidang tanah yang telah terdaftar maupun belum terdaftar serta masih  adanya  unsure  kesengajaan  dari  pemilik  tanah  untuk  mendaftakan  kembali  sertifikat  yang sebenarnya sudah ada di BPN, hal ini bertujuan untuk memanfaatkan kelemahan lembaga BPN ini.
Selain itu, Kurangnya transparansi dalam hal penguasaan dan pemilikan tanah disebabkan oleh terbatasnya data dan informasi penguasaan dan pemilikan tanah, serta kurang transparannya informasi yang tersedia di masyarakat merupakan salah satu penyebab timbulnya sengketa-sengketa tanah 3 . Hal ini  menyebabkan  terkonsentrasinya  penguasasan  dan  pemilikan  tanah  dalam  hal  luasan  di  pedesaan dan/atau  jumlah  bidang  tanah  di  perkotaan,  hanya  pada  sebagian  kecil  masyarakat.  Di  sisi  lain persertifikatan tanah tampaknya masih cenderung kepada akses permintaan, yang jauh melampaui sisi penawaran, meskipun proyek-proyek administrasi pertanahan seperti prona dan proyek adjukasi relatif berhasil mencapai tujuannya. Kesalahan yang kerap dilakukan oleh petugas pertanahan dan minimnya akses  informasi  pertanahan  diharapkan  dapat  diminimalisir  dengan  adanya  penertiban  administrasi pertanahan  melalui  sistem  elektronik  dalam  penggunaan  komputer,  sebagaimana  diatur  dalam Keputusan Presiden  Nomor.  34 Tahun 2003 tentang  Kebijakan  Nasional  di Bidang  Pertanahan  pada pasal  1  huruf  b  menugaskan  Badan  Pertanahan  Nasional  untuk  melakukan  pembangunan  sistem informasi pertanahan dan manajemen pertanahan, yang meliputi penyiapan aplikasi data tekstual dan spasial dalam pelayanan pendaftaran tanah dan penyusunan basis data penguasaan dan pemilikan tanah, yang dihubungkan e-government, e-commerce dan e-payment.

## METODE
Jenis  penelitian  dalam  penelitian  ini  adalah  yuridis  empiris  dengan  kata  lain  adalah  jenis penelitian  hukum  sosiologis  dan  dapat  disebut  pula  dengan  penelitian  lapangan  di  Kantor  Badan Pertanahan Nasional, yaitu yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat 4 . Dan penelitian perpustakaan merupakan penelitian yang mengkaji stadi dokumen,  yakni  menggunakan  berbagai  data  skunder  seperti  Undang-Undang  No.  5  Tahun  1960 tentang  Peraturan  Pokok  Agraria,  Kepolisian,  teori  hukum,  dan  dapat  berupa  pendapat  para  sarjana. Dan data lain yang diperoleh dilapangan untuk membantu penulis menyelesaikan penelitian.
3 Anatami,  Darwis.  "Tanggung  jawab  siapa,  bila  terjadi  sertifikat  ganda  atas  sebidang  tanah." Jurnal  Hukum Samudra Keadilan 12.1 (2017): 1-17.
4 Syuib, M., and Sarah Diana Aulia. "Implementasi PTSL Sebagai Upaya Pencegahan Konflik Pertanahan Di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar." Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial 6.2 (2021): 217-234.
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 1, 2023
Agar data yang diperoleh dapat dijadikan sebagai bahan yang akurat, maka penulis menggunaan metode pengololaan dan analisis data dengan cara kualitatif yaitu dengan mengambil data hasil teknik pengumpulan  data  kemudian  dilakukan  klarifikasi  dan  pengelompokkan  data  yang  sesuai  dengan permasalahan yang ingin dikaji

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Penyiapan  Data  Elektronik  Dalam  Implementasi  Sistem  Informasi  dan  Manajemen  Pertanahan Nasional (SIMTANAS)

## Presiden
Badan Pertanahan Nasional sebagaimana dalam Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional Badan Pertanahan pada Pasal 1 huruf b, ditugaskan untuk membangun dan  mengembangkan  Sistem  Informasi  Pertanahan  Dan  Manajemen  Pertanahan  Nasional (SIMTANAS) yang meliputi:
a. Penyusunan  basis  data  tanah-tanah  asset  negara  pemerintah/  pemerintah  daerah  di  seluruh Indonesia. Kegiatan ini meliputi:
1) Inventarisasi asset Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Perwakilan Negara Asing.
2) Pembangunan Database Asset yang memuat informasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan  tanah,  alamat  persil,  identitas  bidang,  luas,  jenis  hak,  NOP,  NJOP,  IMB,  foto bangunan, perubahan data pemilikan.
3) Pemetaan  kadastral  dalam  rangka  inventarisasi  dan  registrasi  penguasaan,  pemilikan, penggunaan  dan  pemanfaatan  tanah  (P4T)  dengan  menggunakan  teknologi  citra  satelit  dan teknologi  informasi  untuk  menunjang  kebijakan  pelaksanaan  landreform  dan  pemberian  hak atas  tanah.  Kegiatan  ini  berupa  Pemetaan  Kadastral  Digital  dengan  menggunakan  teknologi Pemotretan Udara dan Citra Satelit, dengan cakupan data:
a) Titik ground control dengan menggunakan Global Positioning System (GPS)
b) Peta pendaftaran yang memuat informasi bidangbidang tanah dan nomor identifikasinya.
c) Batas administrasi pemerintah (Desa/ Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/ Kota).
d) Batas  kawasan  penggunaan  tanah  (industri,  perumahan,  perkebunan,  kehutanan, persawahan).  Peta  kadastral  tersebut  dapat  memberikan  manfaat  untuk  kegiatan inventarisasi  dan  registrasi,  perencanaan  dan  implementasi  kebijakan  nasional  di  bidang landreform,  percepatan  pemberian  Hak  Atas  Tanah  dan  pembebasan  tanah  untuk kepentingan  umum  dan  masyarakat,  dan  mendukung  terciptanya  Sistem  Informasi Pertanahan Nasional berbasis tanah (multipurpose kadastral).
4) Pembangunan  dan  pengembangan  pengelolaan  penggunaan  dan  pemanfaatan  tanah  melalui system informasi geografi, dengan mengutamakan penetapan zona sawah beririgasi dan tanah- tanah produktif lainnya, dalam rangka memelihara ketahanan pangan nasional.
Hal  ini  juga  tentunya  sesuai  dengan  Undang-undang  keterbukaan  informasi  publik  yang mengatakan bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan  lingkungan  sosialnya  serta  merupakan  bagian  penting  bagi  ketahanan  nasional.  Dalam implementasinya,  kebijakan  SIMTANAS  ini  direalisasikan  dalam  bentuk  bank  data  kegiatan
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 1, 2023
pertanahan yang terpusat dan berbasis komputerisasi. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sub Seksi Pendaftaran Hak Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar, Bapak Achmad yang mengemukakan  bahwa  SIMTANAS  dalam  implementasinya  adalah  Komputerisasi  Kegiatan Pertanahan  (KKP).  Yang dimaksud  dengan Komputerisasi  Kegiatan  Pertanahan  ini  adalah  segala kegiatan  pertanahan  yang  berbaris  komputerisasi  atau  dengan  kata  lain  tidak  ada  lagi  kegiatan manual. Dari awal pendaftaran hingga terbitnya sertifikat atau berita acara.
Komputerisasi Kegiatan Pertanahan atau selanjutnya disebut KKP sebenarnya merupakan program  yang  telah  dioperasikan  oleh  BPN.  KKP  ini  biasanya  disebut  dengan  Land  Office Computerization  yang  telah  dijalankan  BPN  sejak  tahun  1997.  Land  Office  Computerization (Komputerisasi  Kantor  Pertanahan)  adalah  kegiatan  kerjasama  Pemerintah  Republik  Indonesia dengan  Pemerintah  Kerajaan  Spanyol  di  bidang  teknologi  informatika  di  lingkungan  Badan Pertanahan Nasional yang pada tahun 1997. Sejak tahun 1999 Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia  (BPN  RI)  telah  mulai  melakukan pembangunan  database  pertanahan  secara  elektronik, melalui  kegiatan  Komputerisasi  Kantor  Pertanahan  (KKP/LOC)  untuk  menjamin  bahwa  data pertanahan  elektronik  menjadi  informasi  yang  terkini  dengan  menggunakan  aplikasi  pelayanan pertanahan yang tersedia dengan peralatan teknologi.
Pada  akhir  tahun  2008  yang  lalu,  Badan  Pertanahan  Nasional  sudah  ditargetkan  untuk memberikan layanan informasi pertanahan dan layanan pendaftaran tanah secara online di seluruh Kantor  Pertanahan  yang  dimulai  pada  Provinsi  DKI  Jakarta.  Hal  ini  berkaitan  dengan  rencana Pemerintah  Indonesia  untuk  meningkatkan  iklim  investasi  dan  penyiapan  infrastruktur  dan  telah disetujuai  oleh  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional.  Layanan  online  yang  dimaksudkan  adalah layanan online antara masingmasing Kantor Pertanahan dengan Kantor BPN Pusat, antara Kantor Pertanahan dengan Publik (masyarakat dan PPAT) dan antara Kantor Pertanahan dengan Instansi Lain (Dirjen Pajak dan Tata Kota). Untuk itu sedang didefinisikan jenis layanan yang akan diberikan secara online dengan memenuhi ketentuan-ketentuan yang disebutkan dalam Undang-undang No 18 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.
Beberapa layanan informasi telah disiapkan dalam BPN web http://www.bpn.go.id seperti peta  online,  dan  informasi  status  berkas  permohonan.  Layanan-layanan  lainnya  yang  sedang disiapkan  adalah  layanan  PPAT  untuk  pengecekan  sertipikat  dan  untuk  pendaftaran  pelayanan secara online dan sedang disiapkan juga layanan online untuk masyarakat yaitu dengan menyiapkan layanan  e-form  sebagai  sarana  pengisian  form  pendaftaran  pertanahan  secara  online.  Pada  tahun 2008 juga sedang dibangun data centre di BPN Pusat untuk membangun database pertanahan secara nasional  dan  sebagai  backup  data  untuk  semua  Kantor  Pertanahan  menggunakan  teknologi komputer.  Informasi yang terdapat dalam KKP hampir sama dengan data yang didapati pada sistem manual. Sumber datanya pun sama yakni didapatkan secara manual. Perbedaannya hanyalah pada sistem  penyimpanan  yang  memanfaatkan  komputer,  sehingga  tidak  memerlukan  banyak  tempat penyimpanan. Data yang tersimpan dalam aplikasi KKP web ini merupakan data yang diperoleh dan diolah melalui proses yang rumit dan panjang mengikuti aturan yang tertuang pada Peraturan Kepala BPN  nomor  1  tahun  2005  tentang  Standar  Prosedur  Opersional  Pelayanan  Pertanahan  (SPOPP). Pembaruan data selalu dilakukan apabila terjadi perubahan pada subyek atau obyek hak atas tanah. Karena yang sifatnya yang sangat dinamis, maka data pertanahan mempunyai tingkat pengambilan (  retrievel  )  dan  pembaruan  (  up dated  )  yang  cukup  tinggi. Di  satu  sisi  membutuhkan  kecepatan dengan  standar  yang  sudah  ditetapkan  dalam  mengambil  data.  Di  sisi  lain  akan  membutuhkan persyaratan  dalam  penyimpanan  data  (storage)  yang  dapat  mendukung  proses  pengambilan  data
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 1, 2023
tersebut.
Namun,  terdapat  sejumlah  faktor  yang  mempengaruhi  penyiapan  data  yang  ada  pada aplikasi KKP web ini. Sejumlah faktor ini berkorelasi langsung terhadap proses pengambilan data.
Pertama,  proses  pendaftaran  tanah  yang  masih  dilakukan  secara  manual.  Hal  ini memungkinkan  terjadinya  kekeliruan  data  baik  yang  disebabkan  oleh  unsur  ketidaksengajaan ataupun manipulasi data yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tak bertanggung jawab. Hal tersebut dijelaskan oleh staff admin KKP-web Bapak Yoga, SH yang menyebutkan bahwa meskipun KKP web telah memiliki data Geo spasial, tidak dapat dipungkiri jika masih terdapat  beberapa masalah pertanahan.  Baik  sertifikat  ganda  maupun  masalah  tumpang  tindih  saja.  Hal  itu  disebabkan  salah satunya karena adanya kesengajaan dari beberapa pihak yang ingin melemahkan lembaga BPN ini sendiri, baik pihak dalam maupun dari luar Penjelasan tersebut di atas menunjukkan bahwa dalam proses pendaftaran tanah yang masih dilakukan secara manual memberikan peluang bagi pihak yang tidak bertanggung jawab untuk memanipulasi data pertanahan yang dimasukkan ke dalam aplikasi KKP web. Tindakan itu pun tentunya mempengaruhi data yang dihasilkan.
Kedua, proses penyiapan data ini juga dipengaruhi oleh sarana dan prasarana yang tersedia di kantor pertanahan. Sarana yang kurang memadai dapat berakibat terhadap keakurasian data akan suatu  bidang  tanah.  Ketersediaan  sarana  dan  prasarana  di  kantor  pertanahan  ini  juga  berbeda  di masing-masing wilayah.
Ketiga,  kualitas  sumber  daya  manusia  pada  kantor  pertanahan  tersebut.  Sebagai  user (pelaku), sumber daya manusia sangat menentukan proses penyiapan data yang akan dimasukkan dalam basis data aplikasi KKP web, baik dari segi kualitas keterampilan maupun sikap sumber daya manusia  yang  berada  pada  kantor  pertanahan  tersebut.  Jika  kualitas  sumber  daya  manusia  yang dimiliki mumpuni maka penyiapan data pertanahan dapat berjalan dengan mudah dan menghasilkan data yang akurat. Begitu pun sebaliknya, kualitas sumber daya manusia yang rendah membuatnya rentan melakukan kesalahan saat proses penyiapan data hingga berdampak pada kualitas data yang dihasilkan.
Data  yang  terdapat  dalam  KKP  tersimpan  dan  dikelola  oleh  BPN  di  masing-masing wilayah/kota di Indonesia. Namun, seiring perkembangan waktu seluruh data kegiatan pertanahan dikelola secara terintegrasi oleh Badan Pertanahan Nasional Pusat. Hal itu berdasarkan penjelasan Kepala  Sub  Seksi  Pendaftaran  Hak  Badan  Pertanahan  Nasional  (BPN)  Kota  Makassar  Bapak Achmad, yang mengatakan bahwa pada awalnya, BPN Kota Makassar menyimpan dan mengelola semua data kegiatan pertanahan di Kota Makassar dalam aplikasi yang disebut KKP dekstop. Akan tetapi, sejak April 2014 BPN Makassar mulai menggunakan sistem aplikasi yang disebut KKP Web yang  merupakan  sistem  informasi  kegiatan  pertanahan  secara  nasional  yang  dikembangkan  oleh Pusat Data dan Infomasi Pertanahan Badan Pertanahan Nasional Pusat.    KKP Web ini berisi data tekstual  dan  data  spasial  mengenai  Kepemilikan  dan  penguasaan  suatu  bidang  tanah  yang  telah terdaftar di Kota Makassar. Data tekstual tanah yang telah terdaftar, kemudian dikonversi ke dalam data elektronik yang disajikan dalam aplikasi tersebut.
Dengan demikian, penyiapan data yang terdapat dalam aplikasi KKP Web itu diperolah dari, antara lain:
a. Buku Tanah
Adalah  dokumen dalam  bentuk daftar  yang memuat  data  yuridis  suatu objek  pendaftaran
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 1, 2023
tanah yang sudah ada haknya (Pasal 1 butir 19 PP No. 24 Tahun 1997). Dokumen ini menegaskan data  keabsahan  penguasaan/kepemilikan  hak  pemegang  sertifikat  dan  data  keabsahan  obyektif bidang tanah yang dikuasai/dimiliki oleh pemegang sertifikat.
b. Gambar Situasi / Surat Ukur
Adalah dokumen yang memuat data fisik suatu bidang tanah dalam bentuk peta dan uraian (Pasal  1  butir  17  PP  No.  24  Tahun  1997).  Dokumen  ini  menyatakan  kepastian  lokasi  dan besaranbesaran obyektif  (lokasi, batas dan luas) dari bidang tanah yang digambarkan yang dikuasai/ dimiliki oleh pemegang sertifikat. Surat Ukur pada sertifikat hak milik atas tanah merupakan hasil salinan dari Peta Pendaftaran Tanah (biasanya pada cara pendaftaran tanah sistematik) atau dari hasil pengukuran bidang tanah (biasanya pada cara pendaftaran tanah sporadik).
Surat Ukur berisi dua jenis data. Pertama, data berupa uraian mengenai: Nomor Surat Ukur, lokasi  (Desa/Kelurahan,  Kabupaten/Kota,  dan  Propinsi);  Nomor  Peta  Pendaftaran  (yang  menjadi sumber kutipan Surat Ukur), keadaan tanah, tanda-tanda batas, luas bidang tanah, penunjukan dan penetapan  batas,  pengesahan  Kepala  Kantor  Pertanahan  atau  Ketua  Panitia  Ajudikasi  atas  nama Kepala Kantor Pertanahan dan keterangan pemisahan / pengggabungan / penggantian sertifikat.
Kedua,  peta  bidang  tanah  (lengkap  dengan  penunjuk  arah  Utara  sebagai  orientasi)  yang disertifikatkan  dan  bidangbidang  tanah  lain  sekitarnya  yang  berbatasan,  yang  dibubuhi  nomor- nomor  bidang  tanah  (dalam  lima  dijit)  dalam  wilayah  Desa/Kelurahan  lokasi  bidang  tanah bersangkutan.
c. Peta Pendaftaran
Peta pendaftaran adalah peta yang menggambarkan bidang atau bidang-bidang tanah untuk keperluan  pembukuan  tanah.  Peta  Pendaftaran  merupakan  peta  tematik,  adalah  peta  yang menginformasikan  mengenai  bentuk,  batas,  letak,  nomor  bidang  dari  setiap  bidang  tanah  dan digunakan  untuk  keperluan  pembukuan  bidang.  Hal  ini  sesuai  dengan  bunyi  pasal  1  ayat  15 PP24/1997 dan pasal 141 PMNA/KBPN No. 3/ 1997.
Peta  pendaftaran  dibuat  dengan  skala  1:  1.000,  1:  2.500,  dan  1:  10.000,  sesuai  dengan fungsinya  sebagai  pembukuan  bidang-bidang  tanah  dan  mencegah  terjadinya  pendaftaran  ganda, maka  peta  pendaftaran  harus  digunakan  sebagai  peta  yang  berkembang  (tumbuh/  up-to  date). Dengan  demikian  setiap  perubahan,  penambahan  bidang-bidang  tanah  yang  tercakup  pada  suatu lembar peta pendaftaran harus digambar pada peta tersebut.
Unsur bangunan pada peta pendaftaran tidak merupakan keharusan untuk dipetakan, kecuali unsur tersebut merupakan bagian data yang penting atau dapat digunakan untuk rekonstruksi batas bidang  tanah  jika  diperlukan  (pasal  141)  .  Nomor  identifikasi  bidang  (NIB)  digunakan  sebagai identifier untuk dapat berhubungan atau korelasi dengan data lain yang menyangkut satu bidang atau bidang-bidang  tanah  (pasal  21  PP24/1997  dan  pasal  142  ayat  3).  Dalam  peta  pendaftaran  hanya ditulis 5 (lima) digit terakhir mengingat batas wilayah administrasi telah dicantumkan.
Peta pendaftaran yang digunakan untuk kegiatan sehari-hari di Kantor Pertanahan haruslah peta dalam satu sistim Koordinat tertentu dan format peta tertentu. Sistim koordinat tertentu artinya untuk  suatu  peta  pendaftaran  hanya  menggunakan  sistim  koordinat  lokal  atau  nasional.  Semua bidang  tanah  yang  tercakup  pada  lembar  peta  harus  dapat  dipetakan  sesuai  keadaan  dilapangan. Sehingga pada suatu lokasi administrasi desa/ kelurahan tidak perlu lagi menggunakan banyak peta dengan banyak sistim koordinat, tetapi hanya ada satu sistim koordinat yaitu lokal/ nasional. Apabila
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 1, 2023
menggunakan sistim lokal, maka harus ditransformasi ke sistem nasional.
Ketiga sumber data pertanahan di atas memastikan aplikasi KKP web yang digunakan oleh BPN Kota Makassar menghimpun segala informasi mengenai bidang-bidang tanah di suatu wilayah. Informasi mengenai pemilik suatu bidang tanah, luas bidang tanah, lokasi, hingga batas bidang tanah yang dikuasai oleh pemegang sertifikat terangkum dalam aplikasi tersebut. Aplikasi KKP web ini juga menggambarkan peta seluruh bidang tanah. Gambaran mengenai bentuk, batas, letak, nomor bidang dari setiap bidang tanah dapat dilihat dalam aplikasi yang telah dijalankan oleh BPN Kota Makassar.
Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat jika penyiapan data elektronik dalam aplikasi KKP web ini dimulai menghimpun semua data pertanahan yang telah terdaftar di kantor pertanahan. Data pertanahan  itu  diambil  berdasarkan  buku  tanah,  gambar  situasi/surat,  dan  peta  pendaftaran  suatu bidang tanah yang didaftarkan oleh masyarakat. Seluruh data pertanahan yang masuk dihimpun dan kemudian  dikelola  oleh  kantor  Badan  Pertanahan  Nasional  tingkat  kota/kabupaten.    Data  yang masuk terdiri dari dua jenis, yakni data tekstual dan data grafik. Data diklasifikasikan berdasarkan jenis yang dihimpun dan dikelola oleh BPN tingkat kota/kabupaten. Data pertanahan yang terhimpun kemudian dimasukkan ke dalam basis data milik kantor BPN di tingkat provinsi di wilayah tersebut. Aktivitas  penghimpunan  data  ini  dilakukan  di  setiap  proses  pendaftaran  tanah  pada  kantor  BPN tingkat kabupaten/kota di setiap harinya. Dengan begitu, data yang diperoleh dari setiap pendaftaran tanah langsung terhimpun dalam basis data milik BPN provinsi.
Setiap data pertanahan yang masuk otomatis terangkum ke dalam pusat data atau bank data milik  BPN  pusat.  Pusat  Data  dan  Informasi  BPN  pusat  kemudian  mengelola  data  tersebut  dan memasukkannya  ke  dalam  aplikasi  KKP  web.  Dengan  demikian  setiap  data  yang  terhimpun dari berbagai wilayah di Indonesia bisa langsung dilihat dalam aplikasi yang digunakan di seluruh kantor BPN itu. Hanya saja aplikasi KKP web ini hanya bisa diakses oleh internal BPN saja. Dalam artian, data yang terangkum dalam aplikasi ini tidak bisa diakses oleh publik.
Aplikasi KKP Web juga menampilkan segala aktivitas pendaftaran tanah sejak awal hingga
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 1, 2023
terbitnya  sertifikat  ataupun  berita  acara.  Hal  ini  memungkinkan  segala  kegiatan  pertanahan  yang terdapat  di  kantor  BPN  Kota  Makassar  tidak  lagi  dilakukan  secara  manual.  Pengecekan perkembangan proses pendaftaran tanah hingga pengumuman sertifikat hilang dapat dilihat melalui aplikasi tersebut. Begitu pun dengan proses pembayaran bahkan hingga pengambilan nomor antrian permohonan pendaftaran dapat dilakukan secara digital.
Secara  umum  penerapan  Sistem  Informasi  dan  Manajemen  Pertanahan  Nasional  melalui aplikasi  KKP  web  memiliki  keunggulan  antara  lain;  pertama,  transparansi  pelayanan  terhadap masyarakat  dimana  masyarakat  dapat  memperoleh  informasi  secara  langsung  dalam  hal  biaya, waktu pelaksanaan dan kepastian penyelesaian pendaftaran tanah. Kedua, efesiensi waktu dimana prinsip one captured multi used merupakan kunci utama dalam optimalisasi pemanfaatan database elektronik. Ketiga, kualitas data yang berada dalam aplikasi yang digunakan dapat diandalkan sebab pemberian  nomor-nomor  daftar  isian  dilakukan  oleh  sistem  secara  otomatis.  Keempat;  sistem informasi  eksekutif  memungkinkan  para  pengambil  keputusan  untuk  dapat  memperoleh  dan menganalisa  data  sehingga  menghasilkan  informasi  yang  terintegrasi.  Kelima,  SIMTANAS mendukung adanya pertukaran data dalam rangka membangun pelayanan pemerintah secara terpadu (one stop services) dan mengembangkan perencanaan pembangunan berbasis data spasial (spatial planning).
Meskipun  demikian  tidak  dapat  dipungkiri  penerapan  Sistem  Informasi  dan  Manajemen Pertanahan  masih  memiliki  kelemahan  dibeberapa  aspek.  Hal  ini  dikarenakan  pada  prakteknya kegiatan  pendaftaran  tanah  masih  dominan  dilaksanakan  secara  manual.  Kendati  sistem  ini  telah diberlakukan. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa aplikasi KKP Web ini dapat dijadikan  rujukan  untuk  setiap  kegiatan  pertanahan  di  suatu  wilayah/kota.  Karena,  aplikasi  ini mencakup semua informasi tentang kepemilikan suatu bidang tanah secara komprehensif dan akurat. Mengingat penyiapan datanya didasarkan pada data tektual dan spasial yang didapati di lapangan.
Aplikasi ini juga menjadi pusat informasi digital tentang segala bentuk aktivitas yang terjadi di  kantor  Badan  Pertanahan  Nasional.  Sehingga  hal  tersebut  membantu  terjadinya  transparansi dalam  kepengurusan  pendaftaran  tanah.  Hal  ini  juga  dapat  memudahkan  masyarakat  untuk mengawasi dan memantau langsung proses pendaftaran tanahnya. Hanya saja, proses pendaftaran tanah  masih  dilakukan  secara.  Hingga  dapat dikatakan  bahwa  implementasi  SIMTANAS di  BPN Kota  Makassar  sendiri  belum  dilaksanakan  secara  maksimal.  Meskipun  telah  ada  beberapa pembenahan dalam hal pelayanan dan informasi, seperti yang disebutkan di atas. Bentuk pelayanan yang masih dalam sistem KKP, seharusnya lebih diperbaharui lagi berdasarkan Keputusan Presiden No.  34  Tahun  2003  tentang  Kebijakan  Nasional  di  Bidang  Pertanahan  Pasal  1  huruf  b  BPN ditugaskan untuk membangun dan mengembangkan Sistem Informasi Pertanahan Dan Manajemen Pertanahan Nasional (SIMTANAS).
2. Efektivitas  Sistem  Informasi  Dan Manajemen  Pertanahan  Nasional  (SIMTANAS) Sebagai Upaya Preventif Kepemilikan Sertifikat Ganda (Overlapping)

## Perusahaan
Sertifikat ganda adalah dua buah sertifikat atau lebih dimana obyek tanahnya sebagian atau seluruhnya sama tetapi data subyeknya bisa sama ataupun berbeda. Fenomena kasus sertifikat ganda secara  garis  besar  lebih  banyak  disebabkan  oleh  kurangnya  transparansi  informasi  mengenai kepemilikan tanah.
Masyarakat kerap kesulitan dalam mengakses informasi mengenai kepemilikan suatu luasan tanah di pedesaan dan atau suatu bidang tanah di wilayah perkotaan. Di samping itu, nilai ekonomis
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 1, 2023
tanah  mendorong  seseorang  untuk  menguasai,  menjaga  dan  mengamankan  tanah  miliknya  dari penguasaan orang lain.
Faktor  lainnya  yang  tak  kalah  berperan  menyebabkan  terjadinya  sertifikat  ganda  adalah produk  keputusan  yang  dikeluarkan  oleh  stakeholder  yang  berkaitan  dengan  pertanahan  yang tumpang tindih. Hal ini menimbulkan kesan kurangnya koordinasi antar instansi yang berhubungan langsung dengan pertanahan dalam mengeluarkan produk kebijakan atau putusan atas suatu luasan atau bidang tanah. Belum lagi ketidaktelitian dan „permainan‟ oknum aparat yang berwenang dalam menerbitkan bukti-bukti kepemilikan hak atas suatu bidang tanah.
Berbagai  upaya  telah  dilakukan  oleh  Badan  Pertanahan  Nasional  (BPN)  untuk menyelesaikan  maupun  mencegah  terjadinya  kepemilikan  sertifikat  ganda.  Dalam  menyelesaikan kasus sertifikat ganda, BPN membuka layanan pengaduan dan informasi kasus sengketa pertanahan kepada masyarakat.
BPN juga telah memprogramkan pengadaan Peta Pendaftaran Tanah dan mengembangkan Sistem Informasi dan Manajemen Pertanahan Nasional (SIMTANAS) yang berisi tentang basis data kepemilikan  tanah  baik  yang  dimiliki  oleh  pemerintah  maupun  perseorangan  untuk  mencegah munculnya  sertifikat  ganda.  Sistem  informasi  dan  manajemen pertanahan  nasional  (SIMTANAS) dalam implementasinya di BPN Kota Makassar masih di aplikasikan dalam Komputerisasi Kantor Pertanahan Website (KKP Web), seperti yang diuraikan sebelumnya. Aplikasi tersebut membantu proses manajemen terhadap aktifitas dalam kegiatan pertanahan. Adanya KKP web ini memberikan semangat  baru  terhadap  reforma  agraria  Indonesia.  Mengingat,  banyaknya  permasalahan  agraria yang  ada  di  Indonesia  memerlukan  penanganan  yang  serius.  Segala  bentuk  pelayanan  yang dikeluarkan BPN untuk dilaksanakan oleh Kantor pertanahan merupakan implementasi dari salah satu  sapta  tertib  pertanahan  yaitu  tertib  administrasi  pertanahan.  Tertib  administrasi  pertanahan merupakan usaha ataupun kegiatan manajemen pertanahan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kebijakan-kebijakan Pemerintah dibidang pertanahan. Berdasarkan Keputusan Kepala BPN RI No. 277 tahun 2012 tentang Sapta Tertib Pertanahan indikator pelaksanaan tertib administrasi pertanahan adalah  menjalankan  Komputerisasi  Kantor  Pertanahan  (KKP)  secara  konsisten  serta mengembangkan KKP ini.
Tentunya dengan dijalankannya KKP ini dapat meningkat pola pelayanan pertanahan serta dapat mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Pola pelayanan yang berbasi komputerisasi dengan KKP ini tentunya memiliki tingkat akuntabilitas yang lebih tinggi, misalnya saja dalam hal pemetaan tanah.
Sistem komputerisasi ini dapat menyimpan peta tanah dalam jumlah yang lebih banyak dan juga mengurangi penyimpanan secara manual atau paperless. Selain itu, menjalankan sistem KKP ini juga memberikan transparansi terhadap masyarakat umum. Hal ini dikarekanan pelayanan publik harus  bersifat  terbuka,  mudah,  dan  dapat  diakses  oleh  semua  pihak  yang  membutuhkan  dan disediakan secara memadai serta mudah mengerti. Seperti halnya dalam implementasinya mencegah sertifikat  ganda  (overlapping)  KKP  ini  berfungsi  untuk  memberikan  data  mengenai  suatu  bidang tanah yang telah bersertifikat ataupun belum bersertifikat.
Dokumen yang akan diserahkan sebagai kelengkapan data untuk pendaftaran diserahkan ke server  untuk  dicek  keabsahan  datanya.  Dalam  pengecekan  inilah  digunakan  aplikasi  turunan  dari KKP Web yang disebut Geospasial KKP.
Geospasial KKP adalah aplikasi KKP web yang digunakan untuk pengecekan data spasial pertanahan  atau  bidang-bidang  tanah  yang  sudah  terdaftar  maupun  yang  belum  terdaftar.  Hal tersebut berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sub Seksi Tematik dan Potensi Tanah BPN Kota Makassar Bapak Susan Suharjana yang mengatakan bahwa permohonan yang masuk kemudian dicek dalam Geo KKP web, hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, salah satunya seperti sertifikat ganda. Geo KKP Web ini kemudian memberikan gambaran bidang-bidang tanah yang telah bersertifikat dan belum memiliki sertifikat.
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 1, 2023
Pengecekan  ini  berfungsi  untuk  mencegah  terjadinya  sertifikat  ganda.  Terlebih,  kasus sertifikat ganda dapat terjadi karena beberapa kemungkinan yaitu 5 :
a. Lebih sertifikat aslinya tapi salah satunya asli atau palsu. Artinya keduanya mempunyai salinan/ arsip di Kantor BPN. Hal ini terjadi karena suatu bidang tanah yang telah bersertifikat akan tetapi didaftarkan lagi pada kantor BPN, jika keduanya memang asli produk BPN akan tetapi obyek/ bidang tanahnya sama baik letak, posisi maupun luasnya.
b. Sertifikat palsu, artinya data dalam sertifikat tersebut tidak terdapat salinannya di Kantor BPN.
c. Salah satu atau lebih, dari sertifikat tersebut merupakan bagian dari sertifikat yang lain. Hal ini dapat  terjadi  karena  bidang  tanah  yang  didaftarkan  seharusnya  melalui  proses  pemecahan sertifikat  induknya  atau  sebaliknya  penerbitan  sertifikat  yang  satu  harusnya  merupakan pengganbungan dari beberapa sertfikat yang lain.
d. Overlapping (tumpang tindih) yaitu ada dua atau lebih sertifikat yang tumpang tindih satu dengan yang  lainnya  sehingga  bagian  yang  tumpang  tindih  tersebut  merupakan  bagian  dari  sertifikat ganda. Karena sebagian tanahnya masuk dalam sertifikat yang lain.
Hal-hal di atas tentunya dapat terjadi dikarenakan tidak adanya basis data mengenai bidang- bidang  tanah  baik  yang  sudah  terdaftar  maupun  belum  terdaftar.  Sehingga,  aplikasi  Geospasial sangat  penting  untuk  menghindari  terjadinya  sertifikat  ganda.  Aplikasi  ini  menyajikan  gambaran seluruh  areal  tanah  dalam  suatu  wilayah  baik  yang  sudah  bersertifikat  maupun  yang  belum bersertifikat.
Meski  begitu,  informasi  yang  disajikan  dalam  aplikasi  Geospasial  KKP  ini  dinilai  masih kurang mendukung. Hal itu disebabkan oleh cara memperoleh koordinat nasional dengan GPS Hand Out yang masih kurang akurat. Tingkat kesalahan akurasinya bisa mencapai kesalahan radius 100 meter. Selain itu, masih kerap terjadi kesalahan penunjukan batas bidang tanah pada saat pengukuran bidang tanah dilakukan di lapangan. Kesalahan ini seringkali menimbulkan tumpang tindih antara sertifikat satu dan sertifikat lainnya. Dimana bidang tanah dari suatu sertifikat kerap menjadi bagian dari sertifikat yang lainnya.
Berdasarkan penjelasan Admin Geo KKP BPN Kota Makassar Bapak Yoga, aplikasi KKP Web sangat penting dalam upaya mencegah terjadinya sertifikat ganda. Aplikasi ini menyuguhkan informasi tentang kegiatan pertanahan secara transparan dan dalam waktu yang singkat. Sehingga, selain menghemat waktu aplikasi ini pula menghemat biaya dan tentunya sebagai bentuk reforma agrarian menurut Bapak Yoga, KKP Web ini memiliki peranan penting dalam pencegahan sertifikat ganda.  KKP  Web  mampu  memberikan  informasi  menyeluruh  tentang  suatu  bidang  data  tanpa memerlukan  waktu yang  lama.  Hal  ini  tentunya  memberikan  efisiensi  dari  segi  biaya  dan  waktu. Selain itu, tentunya hal ini sangat membantu masyarakat.
Memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat  merupakan  tugas  paling  penting  dari  setiap instansi  pemerintahan.  Bahkan,  pembentukan  instansi  Instansi  pemerintahan  pada  hakikatnya dimaksudkan untuk menjadi perangkat utama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Olehnya  itu,  BPN  sebagai  salah  satu  instansi  pemerintahan  mesti  memfokuskan pelayanannya  pada  pemenuhan  kebutuhan  masyarakat.  Perhatian  akan  pemberian  kepuasan masyarakat  ini  sangatlah  penting,  mengingat  kepuasan  masyarakat  merupakan  tolak  ukur  dan keberhasilan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah.
Pelayanan publik sebagai salah satu fungsi utama pemerintah adalah sebagai upaya untuk pemenuhan  kebutuhan  masyarakat  atas  pengadaan  jasa  yang  diperlukan  masyarakat.  Pemenuhan kepentingan dan kebutuhan masyarakat sangat menentukan bagi kelangsungan dan tegaknya sistem
5 Nurjannah, T. (2016). Penyelesaian Sengketa Sertifikat Ganda Hak Atas Tanah (Study Kasus Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar) (Doctoral dissertation, Fak. Ilmu Sosial).
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 1, 2023
pemerintahan. Disadari bahwa kondisi aparatur negara masih dihadapkan pada sistem manajemen pemerintahan  yang  belum  efisien  dan  lemah  yang  antara  lain  menghasilkan  kualitas  pelayanan publik yang rendah dan terjadi berbagai praktek korupsi, kolusi dan nepotisme serta mengakibatkan inefisiensi  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan.  Upaya  perbaikan  dan  peningkatan  kinerja aparatur,  diharapkan  dapat  mewujudkan  pelayanan  yang  cepat,  murah,  mudah,  berkeadilan, berkepastian  hukum,  transparan  dan  dapat  dipertanggungjawabkan  sesuai  dengan  perkembangan dinamika  masyarakat.  Pelayanan  publik  yang  banyak  dikenal  dengan  sifat  birokratis  dan  banyak mendapat  keluhan  dari  masyarakat  pelanggannya,  antara  lain  disebabkan  masih  belum memperhatikan kepentingan masyarakat penggunanya.
Paradigma  yang  dipergunakan  para  pengelola  pelayanan  publik  cenderung  lebih  bersifat direktif  yang  hanya  memperhatikan  /  mengutamakan  kepentingan  pimpinan  organisasinya  saja. Masyarakat  sebagai  pengguna  seperti  tidak  memiliki  kemampuan  apapun  wujud  berkreasi,  suka tidak  suka,  mau  tidak  mau,  mereka  harus  tunduk  kepada  pengelolanya.  Seharusnya,  pelayanan publik dikelola dengan paradigma yang bersifat supportif dimana lebih memfokuskan diri kepada kepentingan  masyarakatnya,  pengelola  pelayanan  harus  mampu  bersikap  menjadi  pelayan  yang sadar untuk melayani dan bukan dilayani.
Diberlakukannya  kebijakan  SIMTANAS  ini  diharapkan  membawa  angin  segar  terhadap proses pelayanan publik di lingkup Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar. Proses pendaftaran tanah yang selama ini memakan biaya, waktu, tenaga dan prosedur yang berbelit diharapkan bisa menjadi lebih mudah dan efisien.  Sehingga SIMTANAS dapat membantu memudahkan masyarakat dalam proses mendapatkan informasi dari sisi waktu, biaya, tenaga, dan prosedur. Di samping itu, SIMTANAS juga turut membantu pejabat struktural dalam memperoleh informasi tentang kinerja kantor berupa laporan secara cepat, akurat, dan aktual karena dikerjakan oleh sistem (bukan SDM) dan  membangun kedisiplinan  seluruh  pegawai  untuk memelihara  dan  konsisten  terhadap  aplikasi KKP web yang sudah dibangun BPN pusat sehingga kualitas informasi pada SIMTANAS terjaga tetap cepat, akurat, dan aktual.
Selain  membantu  masyarakat  untuk  mengakses  informasi  yang  komprehensif  mengenai kegiatan  pertanahan,  keberadaan  sistem  informasi  sangat  penting  untuk  mendukung  BPN  dalam melaksanakan  tugasnya.  BPN  nampaknya  menyadari  bahwa  unit  organisasi  yang  ingin  berhasil, memerlukan sistem manajemen informasi dalam melaksanakan tugas. Kriteria tugas yang pasti akan mendorong  pencapaian  tugas  secara  tepat,  sehingga  berfungsi  dalam  pengambilan  keputusan. Selanjutnya,  PPAT  sebagai  mitra  Kantor  Pertanahan  menganggap  perubahan  sistem  pelayanan pertanahan ini sebagai bentuk reforma agraria.
Namun,  dengan  berubahnya  sistem  pelayanan  yang  terjadi  pada  Kantor  Pertanahan  ini tidaklah  efetif  dan  cenderung  menyulitkan  masyarakat  terlebih  ppat  sebagai  bpn  dalam  hal pengurusan  tanah  masyarakat.  Hal  tersebut  diungkapkan  staff  Notaris  Harapan  Kanna,  Ibu Musdalifah yang mengatakan dengan adanya sistem pelayanan yang berbasis komputerisasi ini tidak memberikan solusi bagi kita (masyarakat), sebab yang menjalankan sistem komputerisasi itu hanya pegawai bpn saja, tidak dpt diakses oleh ppat, yang dapat kami akases hanya yag bersifat informasi saja, sehingga segala proses pendaftaran ataupun balik nama yang dilakukan masih dilakukan secara manual.
Hal yang terpenting yang kemudian perlu diingat adalah aplikasi KKP Web ini juga dapat mencegah terjadinya manipulasi data oleh pihakpihak tertentu. Sebab, seluruh informasi pertanahan yang  dimasukkan  ke  dalam  aplikasi  ini  berdasar  pada  data  tekstual  dan  fakta  yang  didapati  di lapangan.  Semua  data  yang  diajukan  oleh  masyarakat  yang  melakukan  permohonan  pendaftaran tanah diinput ke dalam aplikasi ini dan dapat diawasi secara langsung melalui internet.
Namun, admin Geo KKP web BPN Kota Makassar Bapak Yoga menyadari bahwa aplikasi KKP  web  ini  masih  belum  mampu  sepenuhnya  mencegah  terjadinya  sertifikat  ganda.  Salah  satu penyebabnya adalah adanya pihak-pihak tertentu yang ingin melemahkan lembaga BPN dengan cara
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 1, 2023
sengaja  memasukkan  data  fiktif  tentang  suatu  bidang  tanah.  Hal  tersebut  pada  akhirnya menimbulkan permasalahan sertifikat ganda di masyarakat. Meskipun KKP web telah memiliki data Geo spasial, tidak dapat dipungkiri jika masih terdapat beberapa masalah pertanahan. Baik sertifikat ganda  maupun  masalah  tumpang  tindih  saja.  Salah  satu  pihak  yang  kerap  menimbulkan permasalahan  tanah  adalah  mafia  tanah.  Mafia  tanah  ini  kerap  berupaya  mendapatkan  tanah seseorang  dengan  berbagi  cara.  Salah  satunya  dengan  memalsukan  dokumen  pertanahan.  Untuk meminimalisir  hal  itu,  Kementerian  Agraria  dan  Tata  Ruang  telah  meluncurkan  sebuah  program yang disebut sertifikat digital pada Juli 2015. Sertifikat digital ini berupa sertifikat tanah dalam versi digital  yang  dilengkapi  dengan  fasilitas  pengamanan  berupa  password  dan  identifikasi  pemilik sertifikat.  Program  sertifikat  tanah  digital  ini  sebenarnya  merupakan  program  lanjutan  dari penguatan database yang telah dilakukan sebelumnya.
Salah  satu  keuntungan dalam  program  sertifikat  tanah  digital  adalah  bisa  menghindarkan masyarakat dari praktik mafia tanah. Untuk mengetahui sertifikat yang asli dan palsu pun dapat dicek dalam  waktu  lima  menit.  Sertifikat  tanah  digital  ini  juga  diklaim  sangat  aman.  Sebab,  selain menggunakan  password,  pengguna  juga  diharuskan  untuk  mengisi  data  selengkapnya  dan mencantumkan foto.
Di samping itu, program sertifikat tanah digital ini diklaim dapat memudahkan masyarakat untuk mengakses data mengenai bukti kepemilikan tanah. Jadi jika sertifikat tanah yang asli (cetak) hilang,  masyarakat  dapat  mengakses  sertifikat  tanah  digital  miliknya  dengan  hanya  memasukkan password. Sertifikat tanah digital itu pun bisa langsung dicetak seperti sertifikat sebelumnya.
Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa BPN Kota Makassar telah menjalankan kebijakan  SIMTANAS.  Hal  itu  diimplementasikan  dalam  pengelolaan  data  pertanahan menggunakan aplikasi KKP web. Aplikasi ini menghimpun seluruh data pertanahan dan menyajikan informasi  mengenai  suatu  bidang  tanah  baik  yang  sudah  bersertifikat  maupun  yang  belum bersertifikat.
Informasi  yang  terdapat  di  dalamnya  diambil  berdasarkan  data  yang  diajukan  oleh masyarakat saat mendaftarkan suatu bidang tanah. Akan tetapi, data yang diajukan oleh masyarakat masih dilakukan pengecekan dengan menggunakan aplikasi yang disebut Geospasial KKP. Aplikasi turunan dari KKP web ini memberikan gambaran suatu bidang tanah yang terdaftar maupun yang belum  terdaftar.  Dengan  adanya  aplikasi  ini  permasalahan  sertifikat  ganda  (overlapping)  di masyarakat mampu diminimalisir.
Hanya  saja  aplikasi  ini  dinilai  masih  memiliki  sejumlah  kelamahan.  Akurasi  pengukuran suatu  bidang  tanah  masih  kurang  akurat.  Rentang  kesalahannya  mencapai  radius  100  meter. Sehingga  informasi  data  pertanahan  yang  dikelola  oleh  BPN  kerap  mengalami  beberapa permasalahan, seperti terjadi tumpang tindih pada suatu bidang tanah dengan bidang tanah lainnya, dan berujung pada permasalah yang ditemui oleh PPAT sebagai mitra Kantor Pertanahan dan juga pada masyarakat sebagai pengguna pelayanan publik.

## KESIMPULAN
Penyiapan data elektronik dalam implementasi SIMTANAS di BPN Kota Makassar dilakukan berdasarkan data manual yang didasarkan pada data tektual dan spasial yang didapati di lapangan. Data aplikasi KKP Web ini dapat dijadikan rujukan untuk setiap kegiatan pertanahan di suatu wilayah/kota. Karena,  aplikasi  ini  mencakup  semua  informasi  tentang  kepemilikan  suatu  bidang  tanah  secara komprehensif. KKP web yang dijalankan sebagai bentuk dari pengaplikasian SIMTANAS pada BPN Kota Makassar sejak tahun 2014 sampai sekarang. Geo Spasial KKP ini berfungsi mencegah terjadinya sertifikat  ganda  (overlapping).  Seiring  berjalannya  waktu  dimana  aplikasi  tersebut  belum  maksimal memberikan data spasial bidang tanah yang terdaftar dan belum terdaftar karena tidak sinkron atau tidak sejalan dengan apikasi. Secara keseluruhan aplikasi ini belum maksimal dikarenakan akurasinya bisa
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 1, 2023
mencapai  kesalahan  radius  100  meter.  Sehingga  informasi  data  pertanahan  yang  dikelola  oleh  BPN kerap  mengalami  beberapa  permasalahan,  seperti  terjadi  tumpang  tindih  pada  suatu  bidang  tanah dengan  bidang  tanah  lainnya, dan berujung pada  permasalah  yang ditemui  oleh  PPAT  sebagai  mitra Kantor Pertanahan dan juga pada masyarakat sebagai pengguna pelayanan publik.

## DAFTAR REFERENSI
Anatami,  Darwis.  "Tanggung  jawab  siapa,  bila  terjadi  sertifikat  ganda  atas  sebidang  tanah."  Jurnal Hukum Samudra Keadilan 12.1 (2017): 1-17.
Nurjannah,  T.  (2016).  Penyelesaian  Sengketa  Sertifikat  Ganda  Hak  Atas  Tanah  (Study  Kasus  Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar) (Doctoral dissertation, Fak. Ilmu Sosial).
Purba, Bonaraja, et al. Ekonomi Demografi. Yayasan Kita Menulis, 2021.
Ramadhani,  Rahmat.  "Pendaftaran  Tanah  Sebagai  Langkah  Untuk  Mendapatkan  Kepastian  Hukum Terhadap Hak Atas Tanah." SOSEK: Jurnal Sosial dan Ekonomi 2.1 (2021): 31-40.
Ramdhan, Muhammad. Metode Penelitian. Cipta Media Nusantara, 2021.
Syuib,  M.,  and  Sarah  Diana  Aulia.  "Implementasi  PTSL  Sebagai  Upaya  Pencegahan  Konflik Pertanahan Di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar." Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial 6.2 (2021): 217-234.