Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 6 (2) (2021), 107-115

## Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik
https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/public-inspiration
Evaluasi Kebijakan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Sekolah Menengah Pertama Negeri
(SMPN) 1 Abiansemal
I Kadek Dede Junaedy*, I Made Mardika, dan I Made Yudhiantara
Program Magister Administrasi Publik, Program Pascasarjana, Universitas Warmadewa
Email-corespondence: dedejunaedy55@gmail.com

## Abstract
Evaluation of the Zoning System Policy in the Admission of New Students (PPDB) at State Junior High School (SMPN) 1 AbiansemalThe zoning system policy in its implementation at SMPN 1 Abiansemal has problems, web is difficult to open during  the  school  selection  process  by  students  and  since  the  implementation  of  the  school  zoning  system  it  has  been difficult to find students who have different academic achievements from when admitting students through the TPA route. This shows that it is necessary to evaluate the zoning system policy. The purpose of this study was to evaluate the zoning system policy in the Admission of New Students at SMPN 1 Abiansemal in terms of equal access and quality of education, as  well  as  to  find  supporting  factors  and  obstacles  to  the  implementation  of  zoning  system  policies  at  SMPN  1 Abiansemal.The research method used is qualitative research methods. The results showed that the zoning system policy was not implemented effectively and efficiently. And it has not been able to create equal access and equal quality in the Admission of New Students at SMPN 1 Abiansemal, because the zoning has not been carried out evenly and there has been a decline in the quality of schools. Supporting factors of the implementation of the zoning system policy in the Admission of New Students at SMPN 1 Abiansemal, including coordination of the office and the school principal, and having SOPs and technical  guidelines  for  implementing  zoning  system  policies  in  new  student  admissions  at  SMPN  1  Abiansemal.  The inhibiting factors for the implementation of the Zoning system policy at SMPN 1 Abiansemal include lack of facilities and infrastructure, lack of human resources, limiting the number of quotas and zoning based on the address of the banjar, and pressure from school external parties.
Keywords: evaluation; zoning system

## Abstrak
Evaluasi  Kebijakan  Sistem  Zonasi  Dalam  Penerimaan  Siswa  Baru  (PPDB)  di  Sekolah  Menengah  Pertama Negeri  (SMPN)  1  AbiansemalKebijakan  sistem  zonasi  dalam  penerapannya  di  SMPN  1  Abiansemal bermasalah,  web  sulit  dibuka  saat  proses  seleksi  sekolah  oleh  siswa  dan  sejak  diterapkannya  sistem  zonasi sekolah sulit menemukan siswa yang memiliki prestasi akademik berbeda dari saat penerimaan siswa melalui jalur  TPA.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  perlu  dilakukan  evaluasi  terhadap  kebijakan  sistem  zonasi.  Tujuan penelitian  ini  adalah  untuk  mengevaluasi  kebijakan  sistem  zonasi  pada  Penerimaan  Siswa  Baru  di  SMPN  1 Abiansemal  ditinjau  dari  pemerataan  akses  dan  mutu  pendidikan,  serta  untuk  mengetahui  faktor  pendukung dan  penghambat  penerapan  kebijakan  sistem  zonasi  di  SMPN  1  Abiansemal.Metode  penelitian  yang digunakan adalah  metode  penelitian  kualitatif. Hasil penelitian  menunjukkan bahwa  kebijakan sistem zonasi belum  dilaksanakan  secara  efektif  dan  efisien.  Dan  itu  belum  mampu  menciptakan  pemerataan  akses  dan pemerataan kualitas dalam Penerimaan Siswa  Baru di SMPN 1 Abiansemal, karena  zonasi belum dilakukan secara  merata  dan  telah  terjadi  penurunan  kualitas  sekolah.  Faktor  pendukung  penerapan  kebijakan  sistem zonasi  dalam  Penerimaan  Siswa  Baru  di  SMPN  1  Abiansemal,  antara  lain  koordinasi  kantor  dan  kepala sekolah, serta memiliki SOP dan petunjuk teknis pelaksanaan kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan siswa baru  di  SMPN  1  Abiansemal  .  Adapun  faktor  penghambat  penerapan  kebijakan  sistem  zonasi  di  SMPN  1 Abiansemal antara lain kurangnya sarana dan prasarana, kurangnya sumber daya manusia, pembatasan jumlah kuota dan zonasi berdasarkan alamat banjar, dan tekanan dari pihak eksternal sekolah.
Kata kunci: evaluasi; sistem zonasi
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2021, Public Inspiration, ISSN 2581-2378, E-ISSN 2580-5975
How  to  Cite : Junaedy, I, K, D., Mardika, I, M., Yudhiantara, I, M. (2021). Evaluasi Kebijakan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Abiansemal . Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 6 (2): 107-115. DOI: https://doi.org/10.22225/pi.6.2.2021.107 -115
Evaluasi Kebijakan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Abiansemal

## 1.  Pendahuluan
Kesenjangan  kualitas  pendidikan  menjadi  permasalahan  pembangunan  pendidi- kan,untuk dapat mengatasi permasalahan kesenjangan ini Pemerintah Indonesia mengeluar- kan  kebijakan  sistem  zonasi  didalam  proses  Penerimaan  Peserta  Didik  Baru  (PPDB). Mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44  Tahun  2019  Tentang  Penerimaan  Peserta  Didik  Baru  Pada  Taman  Kanak-Kanak, Sekolah  Dasar,Sekolah  Menengah  Pertama,  Sekolah  Menengah  Atas  dan  Sekolah  Menen- gah Kejuruan.
Sistem  Zonasi  bertujuan untuk  (1) menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan secara obyektif, transparan, akuntabel, nondiskriminatif, dan berkeadilan dalam rangka men- dorong  peningkatan  akses  layanan  pendidikan;  (2)  menjamin  ketersediaan  dan  kesiapan satuan pendidikan (Sekolah Negeri Khususnya) untuk dapat memberikan layanan pendidi- kan  yang  berkualitas;  (3)  menjamin  adanya  pemerataan  akses  dan  mutu  pendidikan  yang berkeadilan  pada  setiap  zona/wilayah  yang  ditetapkan  mendekati  tempat  tinggal  peserta didik;  (4)  memastikan  terpenuhinya  tenaga  pendidik  dan  kependidikan  yang  kompeten didukung oleh prasarana dan sarana  yang memadai,  serta dapat disediakan dan digunakan bersama oleh setiap satuan pendidikan di wilayah/zona yang telah ditetapkan; (5) mengen- dalikan dan menjamin mutu lulusan serta melakukan pengawasan proses dan hasil pembela- jaran  secara  komparatif  dan  kompetitif  pada  wilayah/zona  layanan  pendidikan  secara terukur  dan  berkesinambungan  (Setjen  Kemendikbud,  2018:  4).  Namun  terjadi  beberapa permasalahan terhadap penerapan sistem zonasi yaitu:
“ Permasalahan  pertama,  teknis  pelaksanaan  PPDB  menimbulkan  kericuhan  di  ka- langan masyarakat. Permasalahan kedua adalah ketersediaan sekolah negeri belum merata di semua  daerah,  sementara  aturan  zonasi  mewajibkan  anak  mendaftar  ke  sekolah  terdekat dengan rumahnya. Permasalahan ketiga, sistem zonasi dengan prioritas jarak menyebabkan motivasi  belajar  peserta  didik  menurun,  karena  nilai  atau  prestasi  menjadi  dianggap  tidak penting.  Permasalahan  keempat,  dikotomi  sekolah  unggulan  dan  nonunggulan  masih berkembang  di  masyarakat.  Permasalahan  kelima,  koordinasi  antar  instansi  terkait  belum efektif  sehingga  kebijakan  pendidikan  yang  berlaku  tidak  berkesinambungan ”. (Dinar, 2019:14)
Permasalahan di  atas merupakan permasalahan pelaksanaan  kebijakan  yang dialami oleh  beberapa  sekolah  di  Indonesia  baik  dari  jenjang  pendidikan  tingkat  Taman  Kanak- Kanak  (TK), Sekolah Dasar (SD) , Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menen- gah  Atas  (SMA)  khususnya  sekolah  negeri.  Setiap  daerah  di  Indonesia  melaksanakan  ke- bijakan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru. Bali merupakan salah satu dae- rah  di  Indonesia  yang  melaksanakan  kebijakan  sistem  zonasi  dalam  Penerimaan  Peserta Didik Baru (PPDB), pada tahun 2019 Bali masuk kedalam 10 besar wilayah  yang banyak mengadukan  masalah  dalam  pelaksanaan  sistem  zonasi,  pengaduan  yang  disampaikan mengenai  masalah  sosialisasi  yang  minim,  petunjuk  teknis  yang  tidak  jelas,  pembagian zonasi  yang  dianggap  tidak  adil  dan  sekolah  negeri  yang  tidak  merata  penyebarannya (balicitizen.com, 2020). Untuk dapat melaksanakan tujuan sistem zonasi, yaitu pemerataan kualitas  pendidikan  masih  menjadi  permasalahan  di  Bali  khususnya  di  tingkat  Sekolah Menengah  Pertama,  dimana  berdasarkan  pada  data  Podes  2018  mencatat  terdapat  311 Sekolah SMP yang masih aktif di Bali serta dari total 716 total desa/kelurahan yang ada di Bali sebanyak 405 (56,5%) desa atau kelurahan yang belum memiliki sarana pendidikan di tingkat SMP (Balipost,2019).
Kabupaten  Badung  merupakan  salah  satu  Kabupaten  yang  ada  di  Bali  yang  telah melaksanakan  kebijakan  sistem  zonasi  dengan  dikeluarkannya  Peraturan  Bupati  Badung Nomor  17  Tahun  2020  Tentang  Penerimaan  Peserta  Didik  Baru  Tingkat  Taman  Kanak- Kanak,  Sekolah  Dasar  dan  Sekolah  Menengah  Pertama,.  Termasuk  Kabupaten  yang  men- galami permasalahan utama, yaitu kesenjangan jumlah Sekolah Dasar Negeri (SDN) dengan
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2021, Public Inspiration, ISSN 2581-2378, E-ISSN 2580-5975
Evaluasi Kebijakan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Abiansemal
jumlah Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN)  yang terdapat di beberapa kecamatan, hal  ini  akan  mempersulit  untuk  menciptakan  pemerataan  pendidikan  sesuai  dengan  tujuan kebijakan sistem zonasi, jumlah sekolah ditunjukkan pada tabel 1di bawah ini:
Tabel 1. Jumlah SD dan SMP Negeri Berdasarkan Kecamatan Kabupaten Badung Ta-
hun 2019 NO. Kecamatan SD SMP 1. Kuta Selatan 40 5 2. Kuta 19 3 3. Kuta Utara 25 4 4. Mengwi 71 7 5. Abiansemal 64 5 6. Petang 27 4 Jumlah 264 28
Sumber:https://referensi.data.kemdikbud.go.id/, 2020
Tabel 1 menunjukkan bahwa terdapat 6 kecamatan di Kabupaten Badung dan semua kecamatan  mengalami  permasalahan  kesenjangan  jumlah  SDN  dengan  jumlah  SMPN  di mana  total  keseluruhan  jumlah  Sekolah  Dasar  Negeri  (SDN)  sebanyak  264  sekolah  se- dangkan  jumlah  Sekolah  Menengah  Pertama  Negeri  (SMPN)  sebanyak  28  sekolah.  Salah satu  kecamatan  yang  mengalami  permasalahan  ini  yaitu  Kecamatan  Abiansemal,  jumlah SDN di Kecamatan Abiansemal sebanyak 64 sekolah sedangkan SMPN sebanyak 5 sekolah. Dari  5  SMP  Negeri  yang  ada  di  Kecamatan  Abiansemal  terdapat  SMP  Negeri  unggulan, yaitu SMPN 1 Abiansemal. SMPN 1 Abiansemal menjadi sekolah unggulan karena prestasi yang dimiliki oleh Sekolah ini baik prestasi akademik maupun non akademik, serta merupa- kan sekolah yang terakreditasi A. Setelah penerapan kebijakan zonasi sekolah unggulan te- lah dihapuskan.
Dalam pelaksanaan kebijakan sistem zonasi di SMPN 1 Abiansemal terdapat permasa- lahan,  yaitu  web  PPDB  sulit  dibuka  saat  proses  pemilihan  sekolah  oleh  siswa.  Semenjak pelaksanaan  sistem  zonasi  sekolah  mengalami  kesulitan  untuk  mendapatkan  anak  yang memiliki prestasi akademik berbeda dengan saat penerimaan siswa melalui jalur TPA. Saat ini di SMPN 1 Abiansemal terdapat beberapa anak yang tidak bisa membaca. Permasalahan lainnya  yang  dihadapi  oleh  SMP  N  1  Abiansemal  dalam  pelaksanaan  Penerimaan  Peserta Didik  Baru  (PPDB)  dengan  sistem  zonasi,  yaitu  masalah  koordinasi  dengan  pihak  Dinas Pendidikan Kabupaten Badung mengenai siswa yang diterima di SMPN 1 Abiansemal, sep- erti yang disampaikan oleh Waka Kurikulum bahwa :
“ setiap  tahun  pelaksanaan  sistem  zonasi  terdapat  anak  titipan  yang  sebenarnya zonasinya  tidak  masuk  di  sekolah  ini,    tetapi  pihak  sekolah  tetap  harus  menerima  karena mereka membawa memo dari pihak dinas. Pihak Sekolah tidak bisa menolak sesuai dengan aturan  sehingga  terjadi  pembekakan  jumlah  siswa  yang  diterima  di  sekolah  ini.  Dimana yang  seharusnya  mereka  bersekolah  di  SMPN  5  Abiansemal,  maka  terjadi  kesenjangan jumlah  siswa  antara  SMPN  5  Abiansemal  dengan  SMPN  1  Abiansemal,  SMPN  5  keku- rangan siswa dan SMPN 1 kelebihan siswa. Kami dari pihak sekolah merasa mendapatkan tekanan dari pihak dinas, sebenarnya disini kami hanya ingin membuka 7 kelas tetapi dari pihak dinas protes dan meminta untuk membuka kelas menjadi 8 kelas. Hal ini terjadi kare- na SMPN 1 Abiansemal tetap dianggap menjadi sekolah unggulan oleh masyarakat sehing- ga masyarakat tetap menuntut untuk bersekolah di SMPN 1 Abiansemal terutama yang be- rada di luar zona ”
Sesuai  dengan  permasalahan-permasalahan  yang  terjadi  dilapangan  dalam  pelaksa-
Evaluasi Kebijakan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Abiansemal
naan kebijakan sistem zonasi di SMPN 1 Abiansemal, maka perlu untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan sistem zonasi. Evaluasi kebijakan adalah kegiatan yang menyangkut esti- masi  atau  penilaian  kebijakan  yang  mencakup  substansi,  implementasi  dan  dampak (Anderson,1975:168).  Pada  penelitian  ini  evaluasi  yang  akan  dilakukan  yaitu  pada  upaya pemerataan  akses  dan  mutu  pendidikan  ditinjau dari  kriteria  evaluasi  menurut  William  N. Dunn  (1999:610)  terdiri  dari  efektivitas,  efisiensi,  kecukupan,  perataan,  responsivitas  dan ketepatan.  Sehingga  berdasarkan  pemaparan  permasalahan  diatas  penulis  tertarik  untuk melakukan penelitian dengan judul “ Evaluasi Kebijakan Sistem  Zonasi  dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Abiansemal ”.

## 2.  Konsep

## Evaluasi Kebijakan Publik
Menurut Lester dan Stewart (Winarno, 2008:166) evaluasi kebijakan dapat dibedakan kedalam  dua  tugas  berbeda,  tugas  pertama  adalah  untuk  menentukan  konsekuensi- konsekuensi yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan dengan cara menggambarkan dampak- nya.  Sedangkan  tugas  kedua  adalah  untuk  menilai  keberhasilan  atau  kegagalan  dari  suatu kebijakan berdasarkan standar atau kriteria yang ditetapkan sebelumnya.

## Sistem Zonasi
Sistem zonasi yang mengatur mengenai zona wilayah bagi calon siswa dimuat dalam Sistem PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) yang baru melalui Permendikbud No.44 Ta- hun 2019. Sistem zonasi terbaru ini prinsipnya hampir sama dengan sistem bina lingkungan, hanya saja pada jumlah kuota sistem zonasi ini jauh lebih banyak dibandingkan bina ling- kungan yaitu mencapai 90%.

## Mutu Pendidikan
Mutu Pendidikan menurut Permendiknas Nomor 63 Tahun 2009 adalah tingkat kecer- dasan kehidupan bangsa yang dapat diraih dari penerapan Sistem Pendidikan Nasional. Ber- dasarkan  pada  beberapa  definisi  mutu  pendidikan,  jadi  mutu  pendidikan  adalah  pengem- bangan sumber daya manusia melalui sistem pendidikan.

## Pemerataan Akses
Pengertian  pemerataan  di  dalam  dunia  pendidikan,  yaitu  menurut  Tilaar  (1993:31) secara konsepsional tedapat dua konsep pemerataan, yaitu pemerataan aktif dan pemerataan pasif.  Pemerataan  pasif  adalah  pemerataan  yang  lebih  menekankan  pada  kesamaan  mem- peroleh  kesempatan  untuk  mendaftar  di  sekolah,  sedangkan  pemerataan  aktif  bermakna kesamaan dalam memberi kesempatan kepada murid-murid terdaftar agar memperoleh hasil belajar setinggi-tingginya.

## Evaluasi Kebijakan Publik
Evaluasi  adalah  menilai  manfaat  dari  proses  serta  program  pemerintah (Jones,1996:365).  Selanjutnya,  secara  umum  evaluasi  kebijakan  dapat  dikatakan  sebagai kegiatan  yang  menyangkut  estimasi  atau  penilaian  kebijakan  mencakup  substansi,  imple- mentasi  dan  dampak  pelaksanaan  kebijakan  tersebut  (Winarno,2008:166).  Teori  yang digunakan  pada  penelitian  ini,  yaitu  kriteria  evaluasi  kebijakan  menurut  William  N.Dunn, dimana dalam evaluasi suatu program atau kebijakan publik diperlukan adanya suatu krite- ria.  Kriteria  evaluasi  kebijakan  yang  dikembangkan  oleh  William  N.  Dunn  (1999;610) terdiri dari beberapa indikator yaitu:
Efektivitas ( effectiveness ).
Berkenaan dengan suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau men- capai tujuan dari diadakannya tindakan. Efektivitas, yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan serta nilai moneter.
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2021, Public Inspiration, ISSN 2581-2378, E-ISSN 2580-5975
Evaluasi Kebijakan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Abiansemal
Efisiensi ( efficiency ).
Berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivi- tas  tertentu.  Efisiensi  biasanya  ditentukan  melalui  perhitungan  biaya  per  unit  produk  atau layanan.  Kebijakan  yang  mencapai  efektivitas  tertinggi  dengan  biaya  terkecil  dinamakan efisien.
Kecukupan ( adequacy ).
Kecukupan  dalam  kebijakan  publik  dapat  dikatakan  tujuan  yang  telah  dicapai  sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal. Kecukupan berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat  efektivitas  serta  alternatif  kebijakan  dapat  memuaskan  kebutuhan,  nilai  dan  me- nyelesaikan masalah yang terjadi.
Pemerataan ( Equity ).
Pemerataan dalam kebijakan publik dapat dikatakan mempunyai arti dengan keadilan yang  diberikan  dan  diperoleh  sasaran  kebijakan  publik.  Kriteria  pemerataan  ( equity )  erat hubungannya  dengan  rasionalitas  legal  dan  sosial.  Serta  kesesuaian  pada  distribusi  akibat dan  usaha  antara  kelompok-kelompok  yang  berbeda  dalam  masyarakat.  Kebijakan  yang berorientasi  pada  perataan  adalah  kebijakan  yang  akibat  dan  usaha  secara  adil  didistri- busikan.
Responsivitas ( Responsiveness ).
Responsivitas dalam kebijakan publik dapat diartikan sebagai respon dari suatu aktivi- tas, berarti tanggapan sasaran kebijakan publik atas penerapan suatu kebijakan. Responsiv- itas  berkenaan  dengan  seberapa  jauh  kebijakan  dapat  memuaskan  kebutuhan,  preferensi, atau  nilai  kelompok-kelompok  masyarakat  tertentu.  Keberhasilan  kebijakan  dapat  dilihat melalui  tanggapan  masyarakat  dalam  bentuk  dukungan  atau  berupa  penolakan  untuk  me- nanggapi  pelaksanaan  kebijakan,  setelah  dampak  kebijakan  sudah  mulai  dapat  dirasakan. Kriteria responsivitas penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya (efektivitas,  efisiensi,  kecukupan,  kesamaan),  kebijakan  dianggap  masih  gagal  jika  belum menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya ke- bijakan.  Oleh  karena  itu,  kriteria  responsivitas  cerminan  nyata  kebutuhan,  preferensi,  dan nilai  dari  kelompok  tertentu  terhadap  kriteria  efektivitas,  efisiensi,  kecukupan  dan  kesa- maan.
Ketepatan ( Appropriateness ).
Ketetapan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan pada kuatnya asum- si yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. Kriteria yang dipakai untuk menseleksi sejumlah alternatif untuk dijadikan rekomendasi dengan menilai hasil dari alternatif tersebut merupa- kan  pilihan  tujuan  yang  layak.  Kriteria  kelayakan  dihubungkan  dengan  substansi  tujuan, bukan cara atau instrumen untuk merealisasikan tujuan tersebut.

## 3.  Metode
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  penelitian  kualitatif dengan  pendekatan  deskriptif,  dimana  metode  penelitian  deskriptif  adalah  penelitian  yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat ini. Penelitian deskriptif memusatkan pada permasalahan aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung.  Sedangakan  metode  penelitian  kualitatif  digunakan  untuk  menganalisis  dan medeskripsikan fenomena  yang terjadi  pada objek penelitian,  yaitu evaluasi  kebijakan sis- tem zonasi di SMPN 1 Abiansemal.
Instrumen  penelitian  pada  penelitian  ini  adalah  penulis  berperan  sebagai  instrumen utama dalam menjaring data dan informasi yang diperlukan. Untuk mengumpulkan informa- si  maka  diperlukan  instrumen  pendukung  lainnya,  yaitu  wawancara  dengan  menggunakan pedoman  wawancara.  Wawancara  merupakan  alat  yang  andal  untuk  mengungkapkan  ken-
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2021, Public Inspiration, ISSN 2581-2378, E-ISSN 2580-5975
Evaluasi Kebijakan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Abiansemal
yataan hidup serta yang dipikirkan atau dirasakan orang tentang berbagai aspek kehidupan melalui tanya jawab menurut Nasution (200:114). Jenis  wawancara  yang peneliti gunakan pada penelitian ini adalah wawancara tak terstruktur.

## 4.  Hasil Penelitian dan Pembahasan

## Evaluasi Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMPN 1 Abiansemal
Evaluasi kebijakan sistem zonasi yang ditinjau dari kriteria evaluasi menurut William N. Dunn,  yaitu terdiri dari efektivitas, efisiensi,  kecukupan, pemerataan,  responsivitas dan ketepatan. Pelaksanaan kebijakan sistem zonasi di SMPN 1 Abiansemal belum dilaksanakan secara efektif dan efisien. Selain itu pemerataan akses dan pemerataan mutu dalam pelaksa- naan kebijakan sistem zonasi di SMPN 1 Abiansemal belum tercapai. Pemerataan akses da- lam dunia pendidikan menurut Tilaar (1993:31) secara konsepsional terdiri dari dua konsep pemerataan,  pemerataan  pasif  dan  pemerataan  aktif.  Pemerataan  pasif  adalah  pemerataan yang  lebih  menekankan  pada  kesamaan  memperoleh  kesempatan  untuk  mendaftar  di sekolah,  sedangkan  pemerataan  aktif  bermakna  kesamaan  dalam  membecari  kesempatan kepada murid-murid terdaftar agar memperoleh hasil belajar setinggi-tingginya.
Sesuai  dengan  definisi  dari  pemerataan  akses  tersebut,  maka  pelaksanaan  kebijakan sistem  zonasi  di  SMPN  1  Abiansemal  belum  dilaksanakan  dengan  baik,  hal  ini  karena pemerataan secara pasif belum berjalan dengan baik meskipun telah memberikan kesamaan dalam memperoleh kesempatan untuk mendaftar sekolah tetapi kuota yang ditetapkan tidak terpenuhi,  terjadi kesenjangan, dan penerimaan siswa tidak sesuai  dengan zona  yang telah ditentukan. Selain itu sesuai dengan definisi dari pemerataan aktif,  yaitu memberikan kes- empatan kepada murid-murid terdaftar agar memperoleh hasil belajar setinggi-tingginya na- mun  kenyataan  yang  terjadi  setelah  kebijakan  ini  dilaksanakan  terjadinya  penurunan  hasil belajar siswa sehigga prestasi sekolah SMPN 1 Abiansemal menggalami penurunan.
Pemerataan  mutu  pendidikan  belum  dilaksanakan  dengan  baik  di  SMPN  1  Abi- ansemal. Karena terjadinya penurunan mutu pendidikan, menurut Permendikbud Nomor 63 Tahun 2009  mutu pendidikan adalah tingkat kecerdasan kehidupan bangsa yang dapat di- raih  dari  penerapan  Sistem  Pendidikan  Nasional,  yaitu  sistem  zonasi  yang  seharusnya dengan adanya sistem ini dapat meningkatkan kecerdasan tetapi yang terjadinya penurunan kecerdasan dengan dibuktikannya pihak sekolah SMPN 1 Abiansemal sampai saat ini meng- galami  kesulitan  dalam  mencari  siswa  beprestasi.  Serta  dari  respon  yang  diberikan  oleh guru, orang tua siswa dan siswa SMPN 1 Abiansemal menginginkan agar sistem zonasi di hapuskan dan kembali seperti dulu menggunakan tes dan NEM. Kecukupan dan ketepatan kebijakan sistem zonasi dalam pelaksanaan di SMPN 1 Abiansemal belum tercapai terutama ketepatan dalam penentuan zona.
Permasalahan  utama  yang  ditemukan  di  lapangan  yang  menyebabkan  belum tercapainya  tujuan  pemerataan  akses  dan  pemerataan  mutu  pendidikan  dalam  pelaksanaan kebijakan sistem zonasi di SMPN 1 Abiansemal, yaitu karena ketidak jelasan aturan untuk penetapan zona yang hanya berdasarkan alamat Banjar dan tidak dijelaskan lagi radius atau jarak banjar  yang bisa masuk ke dalam zona SMPN 1 Abiansemal serta ke tegasan dalam penetapan jalur penerimaan peserta didik baru, karena terdapat jalur penerimaan yang tidak sesuai dengan aturan serta menerima peserta didik di luar zona yang ditentukan. Jadi, tidak berhasilnya pelaksanaan kebijakan sistem zonasi sangat ditentukan dengan letak geografis, ketersediaan infrastruktur lembaga pendidikan terutama  sekolah negeri yang belum merata di setiap kecamatan/desa, ketegasan seorang pemimpin dalam menegakan aturan, dan komu- nikasi  mengenai  kebijakan  serta  wewenang  antara  lembaga  pemerintahan,  dalam  hal  ini pihak Sekolah SMPN 1 Abiansemal dengan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olaharaga Ka- bupaten Badung.

## Faktor Pendukung dan Penghambat
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2021, Public Inspiration, ISSN 2581-2378, E-ISSN 2580-5975
Evaluasi Kebijakan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Sekolah Menengah Pertama

## Negeri (SMPN) 1 Abiansemal
Adapun faktor pendukung dari pelaksanaan kebijakan sistem zonasi di SMPN 1 Abi- ansemal  yaitu  informasi  tentang  PPDB  mudah  di  akses,  adanya  pelatihan  yang  diberikan oleh pihak dinas kepada tim PPDB di SMPN 1 Abiansemal, adanya koordinasi pihak dinas dan Kepala Sekolah sebelum serta setelah PPDB di laksanakan di SMPN 1 Abiansemal, ser- ta  telah  memiliki  SOP  dan  Juknis  pelaksanaan  kebijakan  sistem  zonasi  dalam  PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) di SMPN 1 Abiansemal.
Sedangkan  faktor-faktor  penghambat  dari  pelaksanaan  kebijakan  sistem  zonasi  di SMPN  1  Abiansemal,  yaitu  kurangnya  sarana  dan  prasarana,  masih  minimnya  SDM (Sumber Daya Manusia). Dimana yang menjadi operator PPDB dari pihak guru sedangkan seharusnya sesuai aturan pihak TU yang memiliki wewenang untuk menjadi operator, tetapi disini ada 4 guru yang menjadi operator dan hanya satu guru yang memiliki SK sebagai op- erator  sisanya  membantu  saat  verifikasi  dan  penerimaan  sehingga  guru-guru  ini  tidak mendapatkan tunjangan kerja sebagai operator karena tidak sesuai dengan aturan.
Pembatasan jumlah kuota yang ditentukan dari pihak sekolah tidak sebanding dengan jumlah calon peserta didik yang masuk didalam zona SMPN 1 Abiansemal, penetapan zona berdasarkan  alamat  banjar  dan  jarak  menjadi  penghambat  untuk  menciptakan  pemerataan akses  pendidikan,  tekanan  dari  pihak  eksternal  sekolah,  kurang  tegasnya  pemimpin  dalam menegakkan  aturan,  kurangnya  komunikasi  mengenai  aturan  yang  mengatur  pelaksanaan kebijakan sistem zonasi di Kabupaten Badung antara pihak Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dengan pihak sekolah SMPN 1 Abiansemal, sehingga menimbulkan dua perspektif yang berbeda, kurangnya sosialisasi mengenai aturan pelaksanaan kebijakan sistem zonasi.

## 5.  Simpulan
Pelaksanaan kebijakan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru di SMPN 1 Abiansemal untuk upaya pemerataan akses dan mutu pendidikan belum optimal. Hal ini dilihat dari dimensi efektivitas, kecukupan, ketepatan dan pemerataan kebijakan zonasi be- lum  tercapai.  Selain  itu  pemerataan  akses  dan  pemerataan  mutu  yang  belum  dapat  di- wujudkan dalam pelaksanaan kebijakan sistem Zonasi di SMPN 1 Abiansemal, disebabkan karena pemetaan zona belum ditetapkan secara merata, serta penerimaan siswa tidak sesuai dengan zona yang ditetapkan dan terjadi penurunan mutu pendidikan.
Pelaksanaan kebijakan sistem Zonasi  dalam Penerimaan Peserta Didik  Baru (PPDB) di  SMPN  1  Abiansemal,  terdapat  faktor  pendukung  dan  faktor  penghambat.  Faktor  pen- dukung  dari  pelaksanaan  kebijakan  sistem  zonasi  dalam  Penerimaan  Peserta  Didik  Baru (PPDB)  di  SMPN  1  Abiansemal,  meliputi  adanya  koordinasi  pihak  dinas  dan  Kepala Sekolah sebelum dan setelah PPDB di laksanakan di SMPN 1 Abiansemal, serta telah mem- iliki SOP dan Juknis pelaksanaan kebijakan sistem zonasi dalam PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) di SMPN 1 Abiansemal. Adapun faktor penghambat pelaksanaan kebijakan sis- tem Zonasi di SMPN 1 Abiansemal, meliputi kurangnya sarana dan prasarana, masih min- imnya SDM (Sumber Daya Manusia). Dimana yang menjadi operator PPDB dari pihak guru sedangkan seharusnya sesuai aturan pihak TU yang memiliki wewenang untuk menjadi op- erator, tetapi disini ada 4 guru yang menjadi operator dan hanya satu guru yang memiliki SK sebagai  operator sisanya membantu  saat  verifikasi  dan penerimaan sehingga  guru-guru ini tidak  mendapatkan  tunjangan  kerja  sebagai  operator  karena  tidak  sesuai  dengan  aturan. Pembatasan  jumlah  kuota  yang  ditentukan  dari  pihak  sekolah  tidak  sebanding  dengan jumlah  calon  peserta  didik,  penetapan  zona  berdasarkan  alamat  banjar  dan  jarak  menjadi penghambat untuk menciptakan pemerataan akses pendidikan, tekanan dari pihak eksternal sekolah,  kurang  tegasnya  pemimpin  dalam  menegakkan  aturan,  kurangnya  komunikasi mengenai aturan yang mengatur pelaksanaan kebijakan sistem zonasi di Kabupaten Badung.

## Daftar Pustaka
Abdul Hadis dan Nurhayati B. (2010). Manajemen Mutu Pendidikan . Bandung: Alfabeta.
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2021, Public Inspiration, ISSN 2581-2378, E-ISSN 2580-5975
Evaluasi Kebijakan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Sekolah Menengah Pertama

## Negeri (SMPN) 1 Abiansemal
Adiwisastra, Irawati & Purwanti. 2018Efektivitas Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Zonasi Bagi Siswa Rawan Menlanjutkan, Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara, Universi- tas Galuh, Vol 5, No 4. Diakses dari https: //jurnal .unigal.ac.id/ index. php/ dinamika/ arti- cle/ view/1737/1409, pada 23 Juli 2020.
Anam, Hasbullah. 2019. Evaluasi Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)  Di  Tingkat  Sekolah  Menengah  Pertama  Negeri  (SMPN)  di  Kabupaten  Pamekasan. Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tribhuwana Tunggadewi, Vol 9 No.2. Diakses  darihttps://jurnal.  unitri.  ac.id/index.php/reformasi/  article/view/1413/pdf,  pada  23 Juli 2020.
Arikunto, Suharsimi;. (2006). Prosedur Penelitian. Jakarta: Rineka Cipta.
Bambang Sunggono. (1994). Hukum dan Kebijakan Publik. Jakarta:PT Karya Unipress.
Creswell, J. W. (2014). Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Desi Wulandari, 2018. Pengaruh Penerimaan Peserta Didik Baru Melalui Sistem Zonasi Terhadap Prestasi Belajar Siswa Kelas VII Di SMPN 1 Labuhan Ratu Lampung Timur Tahun Pelajaran 2017/2018. Diaksesdarihttp://digilib.unila.ac.id/30935/20/SKRIPSI%  20TANPA  %20BAB% 20PEMBAHASAN.pdf, pada 26 November 2019.
Desrijayanti,  R.  (2019).  Pengaruh  Penerapan  Manajemen  Berbasis  Sekolah  Terhadap  Peningkatan Mutu Pendidikan Di Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Batang Peranap.
Desrijayanti, 2019. Pengaruh Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah Terhadap Peningkatan Mutu Pendidikan  di  Sekolah  Menengah  Pertama  Negeri  2  Batang  Peranap. Diakses  dari  http:// repository.uin-suska.ac.id/20910/, pada 4 Februari 2020.
Dunn. (1999). Pengantar Analisis Kebijakan Publik . Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Ghozali, Imam;. (2006). Aplikasi Analisis Multivare Dengan Program SPSS. Semarang: Badan Pen- erbit Universitas Diponegoro.
Hoerudin,  2019 .  Implementation  Of  Admission  Policy  For  New  Studentswith  Zonation  System  In Indonesia.  International  Journal  Of  Humanities,  International  Academy  Of  Scinence,  Engi- neering  and  Technology,  Vol.8  No.5. Diakses  dari  http://digilib.uinsgd.ac.id,  pada  23  Juli 2020.
https://e-ppid.kemdikbud.go.id https://www.bps.go.id/
https://balicitizen.com/bali-masuk-10-besar-wilayah-yang-banyak-adukan-masalah-PPDB/ https://www.balipost.com/
Jones. (1996). Pengantar Kebijakan Publik. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Kencana, Inu;. (2003). Sistem Administrasi Negara. Bandung: Bumi Aksara.
Marzuqi,2017. Mutu Pendidikan . Diakses dari http://etheses. iainkediri.ac.id /109/3/BAB%20II.pdf, pada 22 Desember 2019.
Miles,  Matthew  B;  Huberman,  Michael;.  (2007). Analisis  Data  Kualitatif  Buku  Sumber  Tentang Metode-Metode Baru. Jakarta: Universitas Indonesia.
Nurlailiyah.  2019. Analisis  Kebijakan  Sistem  Zonasi  Terhadap  Perilaku  Siswa SMP  di  Yogyakar- ta . Jurnal  Universitas  Islam  Negeri  Kalijaga  Yogyakarta,  Vol.17  No.1. Diaksesdari  https:// jurnal.iainkediri.ac.id /index. Php /realita /article /view /1381 /735, pada 23 Juli 2020.
Noor, J. (2014). Metodologi Penelitian. Jakarta: Kencana.
Nugroho, R. (2014). Public Policy. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
Nugroho, Riant. (2009). Public Policy. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2021, Public Inspiration, ISSN 2581-2378, E-ISSN 2580-5975
Evaluasi Kebijakan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Abiansemal
Pasolong, H. (2008). Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta.
Pasolong, Harbani. (2012). Metode Penelitian Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta.
Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Penerimaan Peserta Didik   Baru
Peraturan Menteri Pendidilkan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024
Pada Taman Kanak-Kanak,  Sekolah  Dasar,  Sekolah Menengah  Pertama,  Sekolah  Menengah  Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Atau Bentuk Lain yang Sederajat.
Rukiyati, Pradewi. 2019. Kebijakan Sistem Zonasi dalam Perspektif Pendidikan. Jurnal Manajemen dan  Supervisi  Pendidikan, Vol.4  No.1. Diakses dari  http://journal2.um.ac.id/index.php/jmsp, pada 16 Juli 2020.
Subarsono, A. (2005). Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Sugesti, Tutik; Purba, Sukarman;. (2017). Strategi Peningkatan Mutu Pendidikan Di Madrasah Ali- yah Persiapan Negeri 4 Medan. Jurnal Manajemen Pendidikan, 9 , 56.
Sugiyono. (2009). Metode Penelitian Administrasi. Bandung: Alfabeta.
Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Administrasi. Bandung: Alfabeta.
Usman, Husaini. (2009). Manajemen: Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara. wibawa, Samodra. (1994). Evaluasi Kebijakan Publik. Yogyakarta: PT Rajagrafindo Persada. Winarno, B. (2008). Kebijakan Publik Teori, Proses, Dan Studi Kasus. Yogyakarta: CAPS.
Wirawan. (2011). Evaluasi Teori, Model, Standar, Aplikasi, Dan Profesi. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
Made, Yudhiantara. (2008). Metode Penelitian Kualitatif. Denpasar: Graha Media Saraswati.