## ANALISIS KASUS MAMA MUDA (MAMAK MENYELESAIKAN URUSAN DALAM HARTA PUSAKA) MINANGKABAU
Ocy Ananda Erica 1) , Wahyu Okta Prasetyo 2) , Alfikri 3) , Ulfia Hasanah (4)
1 Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Riau, Indonesia ochyanandhaercka@yahoo.co.id
2 Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Riau, Indonesia wahyuokta.prasetyo@gmail.com
3 Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Riau, Indonesia, alfikri_juniorreturn@yahoo.com
4 Dosen Fakultas Hukum, Universitas Riau, Indonesia, ulfiadzaky@gmail.com
Abstrak
Indonesia,  dikenal  dengan  semboyan  atau  moto  bangsa  “bhinneka  tunggal  ika”  yang  berarti bahwa  “berbeda-beda  tetapi  tetap  satu”  dari  Sabang  sampai  Merauke  negara  Indonesia  memiliki  adat ataupun kebudayaan yang berbeda-beda dengan cara dan perilaku yang menjadi ciri khas masing-masing daerah,  adat  Minangkabau  pada  dasarnya  sama  seperti  adat  pada  suku-suku  lain  kekhasan  budaya Minangkabau  dengan  budaya  lain  di  Indonesia  disebabkan  karena  masyarakat  Minangkabau  menganut sistem garis keturunan menurut Ibu atau dikenal dengan istilah matrilinial. Selain itu, hukum adat budaya Minangkabau  mengatur  tentang  pembagian  harta  warisan  yang  diselaraskan  dengan  sistem  matrilinial sehingga harta warisan diserahkan kepada pihak perempuan. Dalam menyelesaikan suatu sengketa terkait harta  pusaka  Mamak  merupakan  salah  satu  tokoh  adat  yang  ikut  andil  didalamnya,  Mamak  yang diharapkan  sebagai  tokoh  sentral  dengan  peran  mengatasi  persoalan  pembagian  warisan  secara  adil, namun malah melakukan hak sebaliknya  dengan cara menggadai dan menjual harta warisan kaum  yang disebut harto pusako tinggi (harta pusaka tinggi) di Minangkabau.
Penelitian ini merupakan penelitian dengan jenis  deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Oleh  karena  itu,  penelitian  ini  dapat  dijadikan  sebagai  salah  satu  saran  bagi  stakeholder  terkait  untuk pembagian harta pusaka
Kata Kunci : Analisis, Mama Muda, Harta Pusaka, Minangkabau

## Abstract
Indonesia, known as the slogan or motto of the nation "Bhinneka Tunggal Ika" which means that "we are different but still one" from Sabang to Merauke, the country of Indonesia has different customs or cultures in ways and behavior that characterize each region , the Minangkabau custom is basically the same as custom in other tribes, the peculiarities of Minangkabau culture with other cultures in Indonesia are  due  to  the  Minangkabau  people  adhering  to  the  lineage  system  according  to  Mother  or  known  as matrilineal.  In  addition,  the  customary  law  of  Minangkabau  culture  regulates  the  distribution  of inheritance which is harmonized with the matrilineal system so that inheritance is handed over to women. In resolving a dispute related to Mamak inheritance is one of the traditional leaders who participated in it, Mamak is expected as a central figure with the role of overcoming the problem of equitable distribution of  inheritance,  but  instead  doing  the  opposite  rights  by  pawning  and  selling  inheritance  of  the  people called "high harto pusako" (high inheritance) in Minangkabau.
This research is a descriptive type study with a qualitative approach. Therefore, this research can be used as one of the suggestions for relevant stakeholders for the division of inheritance Keywords : Analysis, Mama Muda, High Inheritance, Minangkabau

## PENDAHULUAN
A. Latar Belakang .
Karakteristik  Minang  adalah  sistem kekerabatan  yang  matrilineal,  yaitu  garis keturunan  dan  penguasaan  harta  kekayaan menurut  garis  ibu.  Seperti  dinyatakan  oleh Nurdin  Yakub  (1995:14)  bahwa  menganut matrilineal artinya perempuan yang melahirkan titik sentral dalam silsilah kekerabatan  dan  pemegang  hak  pakai  atas harta pusaka.
Mamak  sebagai  tokoh  sentral  dalam budaya  Minangkabau  berfungsi  sebagai hulu atau  pangkal  dalam  menyelesaikan  persoalan adat Minangkabau. Berdasarkan fungsi tersebut,  mamak  diberi  hak  prerogatif  untuk mengatur  dan  menyelesaikan  persoalan  yang mengakibatkan  sengketa  terkait  pembagian harta  di  Minangkabau.  Dalam  hukum  adat pembagian  harta  warisan,  Mamak  berperan sebagai  pengelola  dan  orang  yang  dipercaya mengurus  harta  pusaka  suatu  kaum  atau  suku. Harta  pusaka  merupakan  harta  milik  suatu kaum  yang tidak dapat diperjualbelikan. Harta ini dikenal dengan istilah harta pusaka tinggi.
Budaya Minangkabau yang telah bersendikan  dari  syarak  juga  tidak  luput  dari kasus  pergeseran  budaya.  Hal  ini  membuat samarnya  fungsi  Mamak  dalam  masyarakat adat Minangkabau. Kemewahan mengakibatkan  bergesernya  pola  pikir  dan gaya  hidup  Mamak  dalam  masyarakat. Berdasarkan informasi dari LKAAM (Lembaga         Kerapatan         Adat        Alam Minangkabau)   Kota   Solok,   didapatkan data
mengenai  kasus-kasus  sengketa  pembagian harta  warisan  yang  melibatkan  Mamak.  Data lengkap mengenai kasus tersebut, dapat dilihat dari tabel di bawah ini.
Tabel 1. Data Kasus Pembagian Harta Warisan
No. Nama Suku Kasus Jumlah Kasus Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 1. Chaniago 2 4 4 10 2. Piliang 2 2 3 7 3. Koto 3 3 3 9 4. Melayu 1 3 5 9 5. Tanjung 2 3 3 8
(Diadopsi dari wawancara dengan LKAAM Kota

## Solok: Tahun 2017)
Berdasarkan    tabel di     atas,    dapat dipahami bahwa kasus  sengketa  pembagian warisan yang melibatkan Mamak  dari tahun 2015 sampai 2017 (tiga tahun terakhir)  di Kota Solok mengalami    peningkatan.   Hal     ini menunjukkan     bahwa   kasus   tersebut    perlu mendapat       perhatian serius       untuk merevitalisasikan dan mengoptimalkan peran mamak    sebagai     pemuka      adat     yang bertanggungjawab mengelola  harta pusaka. Selain itu, pada suku-suku yang  terdapat di Kota Solok, seperti: chaniago, piliang, koto, melayu, dan tanjung sering bersengketa  dalam proses pembagian warisan.  Suku  chaniago merupakan    suku    yang   paling     banyak bersengketa terkait pembagian warisan  di Kota Solok dengan jumlah kasus sebanyak 10 kasus. Mamak yang diharapkan sebagai  tokoh sentral dengan  peran    mengatasi  persoalan pembagian warisan secara adil, namun  malah melakukan   hak   sebaliknya    dengan     cara
menggadai  dan  menjual  harta  warisan  kaum yang disebut harto pusako tinggi (harta pusaka tinggi)  di  Minangkabau  (khususnya  Kota Solok).  Bahkan,  banyak  beberapa  kasus Mamak terlibat persoalan hukum pidana terkait sengketa  pembagian  harta  sehingga  banyak  di antara  mereka  yang  menghuni  lembaga pemasyarakatan.  Dalam  kerangka  pelaksanaan Hukum  Tanah  Nasional  dan  dikarenakan tuntutan masyarakat adat maka pada tanggal 24 Juni  1999,  telah  diterbitkan  Peraturan  Menteri Negara  Agraria/Kepala  Badan  Pertanahan Nasional  No.5  Tahun  1999  tentang  Pedoman Penyelesaian  Masalah  Hak  Ulayat  Masyarakat Hukum Adat. Peraturan ini dimaksudkan untuk menyediakan  pedoman  dalam  pengaturan  dan pengambilan kebijaksanaan operasional bidang pertanahan serta langkah-langkah penyelesaian masalah  yang  menyangkut  tanah  ulayat.  Oleh sebab  itu,  penting  untuk  melihat  optimalisasi peran  Mamak  dalam  penegakkan  hukum  adat Minangkabau pada sengketa pembagaian harta warisan di Kota Solok, Sumatera Barat.

## B. Rumusan Masalah
Perumusan  dalam  proposal  penelitian  ini adalah:
1. Apakah  penyebab  terjadinya  pergeseran peran  Mamak  dalam  pembagian  harta warisan hukum adat Minangkabau, khususnya di Kota Solok?
2. Bagaimanakah  seharusnya  peran  Mamak dalam  mengatasi  sengketa  pembagian  harta warisan hukum adat Minangkabau, khususnya di Kota Solok?
C. Tujuan Khusus
Tujuan dari penelitian adalah:
a. Dapat mengidentifikasi penyebab terjadinya  pergeseran  peran  Mamak dalam  pembagian  harta  warisan  hukum adat  Minangkabau,  khususnya  di  Kota Solok.
b. Dapat  memberikan  konstribusi  dalam upaya  mengembalikan  integritas  peran ideal  Mamak  dalam  pembagian  harta warisan  hukum  adat  Minangkabau, khususnya di Kota Solok.

## D. Urgensi Penelitian
Adapun  keutamaan  dari  penelitian  ini adalah:
a. Penelitian  ini  dapat  menjadi  indikator penilaian terhadap efektifitas dari pelaksanaan  hukum  adat  Minangkabau terkait  pembagian  harta  warisan  di  Kota Solok.
b. Penelitian  ini  dapat  menjadi  sumber dalam mencari solusi terhadap maraknya kasus  ketidakadilan  dalam  pembagian harta warisan di Kota Solok
c. Penelitian ini dapat menegaskan kedudukan Mamak sebagai tokoh sentral dalam menjalanakan hukum adat Minangkabau di Kota Solok.
E. Kontribusi Temuan yang ditargetkan
Adapun Kontribusi Temuan yang ditargetkan adalah:
1. Menjadi  bahan  masukan  untuk  Lembaga Kerapatan  Adat  Minangkabau  dalam menyelesaikan permasalahan akan kecurangan  Mamak  dalam  pembagian harta warisan.
2. Menjadikan  penegasan  akan  kedudukan Mamak  sebagai  tokoh  sentral  yang  harus sesuai  dengan  integritas  peran  ideal Mamak  dalam  menjalankan  hukum  adat Minangkabau.

## F. Luaran Kegiatan
Adapun  luaran yang  diharapakan  dari penelitian ini adalah:
1. Diharapkan agar nantinya tulisan ini dapat dimuat  di  Jurnal  Ilmiah  Nasional  yang terakreditasi.
2. Diharapkan  tulisan  ini  juga  dapat  di presentasikan  pada  seminar  ditingkat Nasional.
3. Diharapkan  agar  dari  tulisan  ini  dapat menjadi  suatu  dasar  pembentukan  suatu Peraturan Daerah terkait dengan Penelitian.

## G. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Penelitian  ini  akan  menggunakan metode  penelitian  deskriptif  kualitatif  ( Hadari;1993),  metode  penelitian  deskriptif adalah  suatu  metode  penelitian  yang menggambarkan  keadaan  yang  sebenarnya pada saat berlangsungnya penelitian melalui
pengumpulan data yang kemudian diinterprestasikan  satu  sama  lain  sehingga diperoleh  perumusan  dan  analisa  terhadap masalah  yang  ada.  Berdasarkan  uraian tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  metode penelitian  deskriptif  adalah  suatu  bentuk penuangan  pikiran  yang  memaparkan, menggambarkan  dan  melaporkan  suatu keadaan  atau  objek  dari  apa  yang  diteliti beradasarkan  fakta-fakta  dan  keterangan yang diperoleh. Penelitian ini akan dilaksanakan  di  Provinsi  Sumatera  Barat  di daerah  Kota  Solok  dalam  waktu  4  bulan kedepan  sejak  proposal  diterima.  Adapun tahapan-tahapan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah:
1. Melakukan pra-penelitian lapangan melalui penelitian kepustakaan dan pengumpulan  informasi  mengenai  Niniak Mamak  orang  Minangkabau  yang  tinggal di  Kota  Solok  melalui  lembaga  resmi LKAAM Kota Solok.
2. Meninjau  langsung  dan  membuat  jadwal wawancara  dengan  Niniak  Mamak  orang Minangkabau yang tinggal di Kota Solok.
3. Melakukan pengambilan dan pengumpulan  data-data  yang  diperlukan untuk  keperluan  penelitian  dengan  cara mewawancarai  Niniak  Mamak  orang Minangkabau  yang  tinggal  di  Kota  Solok secara tidak terstruktur.
4. Mencatat  dan  mentranskripsikan  hasil wawancara Niniak Mamak orang
Minangkabau  yang  tinggal  di  Kota  Solok secara tidak terstruktur terkait pemahaman
dan  peran  mereka  dalam  hukum  adat pewarisan  di  Minangkabau,  khususnya  di Kota Solok.
5. Melakukan dokumentasi secara menyeluruh, teratur, dan runtut.
6. Melakukan  analisis  dan  verifikasi  data- data  serta  menarik  kesimpulan  dari  hasil penelitian.
7. Membuat  laporan  ilmiah  berupa  artikel ilmiah.
8. Mempublikasikan  atau  menyeminarkan artikel  ilmiah  tentang  pemahaman  dan peran mamak dalam hukum adat pewarisan  di  Minangkabau,  khususnya  di Kota Solok.
2. Luaran
Luaran dari penelitian ini adalah:
1. Terciptanya harmonisasi hukum di
Indonesia  yang  mampu  memberikan jaminan kepastian, keadilan dan kemanfaatan  hukum  bagi  masyarakat,
bangsa dan negara.
2. Harmonisasi  hukum  di  Indonesia  dalam hal  optimalisasi  peran  Mamak  dalam hukum adat Minangkabau terkait sengketa pembagian harta warisan di Kota Solok.
3. Langkah  efektif  untuk  membantu  dalam menyelesaikan  masalah  pembagian  harta warisan  dan  merevitalisasikan  peran Mamak dalam permasalahan tersebut.
a. Teknik Pengumpulan Data dan
Analisis Data
Teknik  pengumpulan  data  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  sebagai berikut:
a. Penelitian  Kepustakaan  ( library research ) yaitu memanfaatkan perpustakaan sebagai sarana dalam mengumpulkan data.
b. Penelitian  lapangan  ( Field  Work Research )  yaitu  kegiatan  yang penulis  lakukan  dengan  jalan berhadapan langsung dengan objek yang diteliti dilapangan meliputi:
1) Observasi, yaitu mengadakan
pengamatan  langsung  dilapangan mengenai  keadaan  dan  kondisi objek penelitian untuk
mendapatkan data yang diperlukan untuk menyusun penelitian ini.
2) Wawancara,  yaitu  mengadakan Tanya  jawab  dengan  responden guna mendapatkan keterangan secara langsung.
3) Dokumentasi,  yaitu  pengambilan sebuah  data  melalui  dokumen- dokumen,  foto-foto,  arsip  atau surat-surat yang diperlukan.
Dari  pengumpulan  data  tersebut dilakukan  analisis  berupa  analisis  data secara  kualitatif  yang  mana  merupakan uraian-uraian  yang  dilakukan  terhadap data-data yang terkumpul dan dikarenakan data tersebut tidak berbentuk angka-angka yang  akan disusun secara logis dan sistematis serta tanpa menggunakan rumus statistik.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  melalui  metode wawancara  didapat  dari  berbagai  informasi, menurut  pandangan  H.M.  Rusli  dengan  gelar Khatib  Suleman  selaku  Ketua  LKAAM  Kota Solok,  Dodi  Irawan, SE  dengan  gelar Tn. Pakiah Mandaro  selaku  Ninik  Mamak  3  Korong  dan Safira  dengan  gelar  Pakiah  Bandaro  selaku masyarakat  adat  Kota Solok.  Menjelaskan bahwa Minangkabau mempunyai  filsafat tersendiri  yaitu Adat  basandi  syarak,  syarak  basandi  kakitab kitabullah,  badingin  di  tangah  koto,  ureknyo bajumbai-jumbai,  syarak  nan  mangato,  adat  nan mamakai. Mamak  di  Minangkabau  disebut sebagai Ampek  Jinik yaitu  terbagi  atas  Penghulu, Manti, Dubalang dan Malin dalam hal ini mereka sebagai  pemayung  dalam  suku  yang  masing- masing  Mamak  ini  mempunyai  tugas  serta tanggungjawab  yang  dimilikinya,  namun  sebagai pedoman ditengah masyarakat di era sekarang ini Mamak tidak dapat memberikan contoh yang baik kepada  masyarakat  karena  dalam  hal  ini pengangkatan  menjadi  Mamak,  bukan  Mamak yang  berilmu  melainkan  karena  keturunan  dan tidak  mempunyai  ilmu  adat  sehingga  menjadi perusak  ditengah  masyarakat.  Mengenai  tanah ulayat  di  Minangkabau  tanah  ulayat  milik  tanah nagari  (Soemadiningkrat;2002) yaitu  ulayat kaum,  ulayat  suku,  ulayat  nagari  dan  pada  tanah ulayat  tersebut  Mamak  berfungsi  sebagai  kepala kaum,  kepala  waris  dan  kepala  nagari  dengan ulayat kaum dibawah Mamak kepala waris, ulayat suku  dibawah  penghulu  dan  ulayat  nagari  yaitu melainkan milik nagari itu sendiri. Mengenai
ulayat  nagari  seperti  contoh tanah  rimbo  payo walaupun dia di huni dengan ratusan KK tapi dia penghuni  bukan  pemilik  menurut  adat  di Minangkabau  khususnya  di  Kota  Solok,  ulayat nagari  ini  merupakan  tanah  nagari  yang diperuntukkan  untuk  kesejahteraan  nagari  namun dalam  hal  ini  banyaknya  penyimpangan  yang justru  terjadi  diantaranya  tanah  ulayat  tersebut bukan diperuntukkan kepada kesejahteraan nagari melainkan  untuk  keuntungan  pribadi  dengan pihak  investor  asing  (Lukito;2008).  Tanah  ulayat merupakan milik dari Bundo kanduang sedangkan  Mamak  hanyalah  bertugas  mengawasi dan  memelihara  harta  tersebut  tetap  utuh,  begitu pula dengan harta di Minangkabau yang tidak lain hanyalah milik dari Bundo kanduang karena yang sifatnya  yang  matrilineal  dengan  demikian peranan  Mamak  terhadap  harta  di  Minangkabau hanyalah menyetujui atas harta yang di sertifikatkan  atas  nama  kaum  dan  bukan  pemilik dari  harta  tersebut  atas  nama  pribadinya  karena dalam  hal  ini  pemilik  dari  harta  tersebut (Adimihardja;1999).  Dengan  demikian  harta  di Minangkabau  tidak  boleh  digadaikan  ataupun diperjualbelikan,  diberikan  ataupun  dihibahkan dan  diwakafkan  kepada  pihak  lain  kecuali mempunyai 5 sebab unsur berikut ini :
1. Rumah  gadang  katirisan yang  berarti bahwa rumah adat telah tiris/rusak
2. Gadih  gadang  alum  balaki yang  berarti anak gadis belum bersuami
3. Maiak  tabujua  ditangah  rumah yang berarti  bahwa  ada  adanya  mayat  yang berbaring di tengah rumah dalam hal ini
belum diurus pemakamannya yang dikarenakan tidak adanya biaya
4. Arang  tacoreang  di  kaniang yang  berarti bahwa  ponakan  gadis  dilarikan  ke  tempat lain maksudnya dalam hal ini yaitu  kawin lari  ataupun  melarikan  diri  dengan kekasihnya  yang  dikarenakan  hubungan mereka  yang  tidak  direstui  dan  membuat malu keluarga
5. Pambangkik batang tarandam yang berarti sebagai  membangun  ekonomi,  pendidikan yang ada kembali Penyebab  terjadinya  pergeseran  peran Mamak ataupun penyebab terjadinya penyimpangan  dari  peran  Mamak  tersebut  antara lain  dikarenakan  disebabkan  oleh  desakan pengaruh ekonomi dan globalisasi serta kurangnya  musyawarah  antara  Mamak  dengan kemenakan  dalam  pengambilan  suatu  keputusan yang  diambil  oleh  Mamak  sehingga  lahirnya suatu  istilah Aia  gadang,  tapian  baraliah,  musim batuka, adat dan suasana akan barobah sehingga harta  tersebut  tidak  diberikan  untuk  kepentingan kemenakan melainkan demi kepentingan keluarganya  yang  pada  dasarnya  milik  Bundo kanduang  justru  malah  beralih  menjadi  milik Mamak  itu  sendiri.  Dalam  hal  pembagian  harta warisan tersebut Minangkabau mempunyai motto Salah  batimbang,  hutang  babayia sebagai  sanksi yang  dilakukan  oleh  Mamak  apabila  melakukan penyimpangan,  namun  era  sekarang  banyaknya masyarakat  yang  apatis  dan  tidak  ingin  ikut campur  atas  apa  yang  dilakukan  oleh  Mamak sehingga  sanksi  tersebut  tidak  lagi  kental  untuk diterapkan, melainkan apabila adanya  kemenakan
yang menuntut haknya maka Mamak permasalahan  tersebut  diselesaikan  dengan  pihak lembaga  pemasyarakatan  dengan  kata  lain  telah lunturnya  penyelesaian  secara  adat  itu  sendiri. Dengan demikian, untuk mengatasi penyimpangan  yang  dilakukan  Mamak  dalam sengketa  pembagian  harta  warisan  hukum  adat Minang  kabau  diperlukannya  suatu  bentuk kegiatan  sosialisasi  mengenai  pentingnya  nilai- nilai  adat  kepada  Mamak  serta  anak  kemenakan, dan  menanamkan  sikap  adil  dan  bijaksana  dalam peran  sebagai  Mamak  dan  pentingnya  suatu muasyawarah  yang  dilakukan  oleh  Mamak  dan kemenakan  sehingga  dapat  meminimalisir  suatu penyimpangan  terhadap  sengketa  pembagian harta warisan.

## KESIMPULAN
Adat  Minangkabau  pada  dasarnya  sama seperti adat pada suku-suku lain kekhasan budaya Minangkabau  dengan  budaya  lain  di  Indonesia disebabkan  karena  masyarakat  Minangkabau menganut  sistem  garis  keturunan  menurut  Ibu atau  dikenal  dengan  istilah  matrilinial.  Mamak yang  diharapkan  sebagai  tokoh  sentral  dengan peran  mengatasi  persoalan  pembagian  warisan secara  adil,  namun  malah  melakukan  hak sebaliknya  dengan  cara  menggadai  dan  menjual harta  warisan  kaum  yang  disebut harto  pusako tinggi (harta  pusaka  tinggi)  di  Minangkabau Mamak  yang  diharapkan  sebagai  tokoh  sentral dengan  peran  mengatasi  persoalan  pembagian warisan secara adil, namun malah melakukan hak sebaliknya  dengan  cara  menggadai  dan  menjual harta warisan kaum yang disebut harto  pusako
tinggi (harta pusaka tinggi) di Minangkabau (khususnya Kota Solok).
Penyebab  terjadinya  pergeseran  peran Mamak  ataupun  penyimpangan  dari  peran Mamak  antara  lain  dikarenakan  disebabkan  oleh desakan  pengaruh  ekonomi  dan  globalisasi  serta kurangnya  musyawarah  antara  Mamak  dengan kemenakan  dalam  pengambilan  suatu  keputusan yang  diambil  oleh  Mamak  sehingga  lahirnya suatu  istilah Aia  gadang,  tapian  baraliah,  musim batuka, adat dan suasana akan barobah sehingga harta  tersebut  tidak  diberikan  untuk  kepentingan kemenakan melainkan demi kepentingan keluarganya  yang  pada  dasarnya  milik  Bundo kanduang  justru  malah  beralih  menjadi  milik Mamak itu sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA
Dt. B. Nurdin
Yakub,(1995), Hukum Kekerabatan Minangkabau, Pustaka
indonesia, Jakarta.
Nawawi  Hadari,  (1993),  Metode  Penelitian
Bidang  Sosial.  Cet.  6,  Gadjah  Mada
University Press, Jogjakarta.
Soemadiningkrat
H.R.Otje Salman,(2002), Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontempor.P.T alumni Bandung. Adimiharja  Kusnaka,  (1999),  Hak  Sosial  Budaya
Masyarakat Adat, Makalah Sarasehan
Masyarakat Adat Nusantara, Jakarta.
Lukito  Ratno,  (2008),  Tradisi  Hukum  Indonesia,
Penerbit  TERAS  Komplek  POLRI  Blok  D  2 No186 GOWOK, Cet-1, Febuari, Yogyakarta.