JIPMAS : Jurnal Visi Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 05 No 01 Februari 2024 pp 292-308 ISSN     :  2746-766X https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/pengabdian e-ISSN  :  2798-5903 292

## PELATIHAN PELAPORAN SPT TAHUNAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI MELALUI E-FILING
Meilinda Stefani Harefa 1* , Vebry M. Lumban Gaol 2 , Frans Jesens Waruwu 3 , Enjel Verawati 4
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas HKBP Nommensen, Medan, Indonesia meilindastefani@uhn.ac.id 1 , vebry.lumbangaol@uhn.ac.id 2 , frans.jesens@student.uhn.ac.id 3 , enjel.verawati@student.uhn.ac.id 4

## Abstrak
Tujuan dari pengabdian masyarakat ini adalah memberikan pelatihan secara langsung kepada warga/ masyarakat di di Pangururan, Kampung Siallagan, dan Kampung Ulos Kabupaten Samosir  tentang pengisian SPT 1770SS melalui e-filing. Pelatihan ini dilaksanakan di Aula DEKRANASDA Kabupaten Samosir pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023, dimulai pukul 09.00 sampai dengan selesai dan diikuti oleh 32 peserta. Kegiatan ini dimulai dengan doa pembuka, pembukaan kegiatan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Samosir, sambutan dari pimpinan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas HKBP Nommensen, pemaparan materi dan praktek dengan pendekatan Participatory Learning and Action (PLA), diskusi dan penutupan. Pelatihan ini sangat membantu peserta untuk melaporkan pajaknya dengan tepat waktu dan terhindar dari kesalahan penghitungan. Secara teknis masih terdapat kendala pada saat pelatihan ini dilaksanakan karena jaringan internet yang kurang mendukung dan peserta kurang menguasai penggunaan laptop/ smart phone sebagai media dalam melaporkan pajak melalui e-filing . Walaupun demikian, secara keseluruhan para peserta sangat antusias merespon penjelasan dari narasumber dan berdasarkan penjelasan secara bertahap peserta mampu melaporkan pajaknya melalui e-filing. Kata Kunci : kesadaran perpajakan, SPT 1770SS, e-filing

## Abstract
The purpose of this community service is to provide direct training to residents/communities in Pangururan, Siallagan Village, and Ulos Village of Samosir Regency on filling out the 1770SS tax return through e-filing. This training was held at the Samosir Regency DEKRANASDA Hall on Saturday, 04 March 2023, starting at 09.00 until completion and was attended by 32 participants. This activity began with an opening prayer, opening activities by the Dinas Koperasi & UMKM Kabupaten Samosir, remarks from the head of the Faculty of Economics and Business, HKBP Nommensen University, presentation of material and practice with the Participatory Learning and Action (PLA) approach, discussion and closing. This training is very helpful for participants to report their taxes on time and avoid calculation errors. Technically, there were still obstacles during this training because the internet network was less supportive and participants did not master the use of laptops / smart phones as a medium in reporting taxes through e-filing. Nevertheless, over all the participants were very enthusiastic in responding to the explanation from the resource person and based on the explanation gradually the participants were able to report their taxes through e- filing. Keyword: tax awareness, SPT 1770SS, e-filing
JIPMAS : Jurnal Visi Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 05 No 01 Februari 2024 pp 292-308 ISSN     :  2746-766X https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/pengabdian

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang Masalah
Menurut Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi dan badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Rahayu (2020) berpendapat bahwa pajak merupakan iuran yang ditetapkan oleh  pemerintah sebagai sumber penerimaan negara yang bersifat memaksa sesuai dengan undang-undang dan tidak menerima imbalan secara langsung. Menurut Ratnawati (2015) pajak adalah pungutan yang diselenggarakan oleh negara terhadap rakyatnya yang berguna untuk kepentingan umum berdasarkan dengan ketentuan yang diatur oleh undang-undang perpajakan. Berdasarkan beberapa pengertian pajak tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan kontribusi yang harus dilaksanakan wajib pajak yang meliputi orang pribadi atau badan (pembayar pajar, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan).
Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang paling besar jika dibandingkan dengan sumber pendapatan lainnya (Kurniyawati, 2019). Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan. Pajak yang diterima oleh negara diperuntukkan untuk memfasilitasi pembangunan nasional. Penggunaan yang pajak meliputi mulai dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan. Pembangunan sarana umum seperti jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/ puskesmas dibiayai dengan menggunakan uang yang berasal dari pajak (Harefa & Laia, 2023). Menurut Baguna et al (2017), sumber penerimaan terbesar berasal dari sektor pajak, meskipun ada sektor lain seperti sektor migas, penerimaan sektor pajak tetap tumbuh meski negara sedang krisis.
Pajak juga digunakan untuk pembiayaan dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakan. Setiap warga negara mulai saat dilahirkan sampai dengan meninggal dunia, menikmati fasilitas atau pelayanan dari pemerintah yang semuanya dibiayai dengan uang yang berasal dari pajak. Pajak juga digunakan untuk mensubsidi barang-barang/ bahan kebutuhan pokok dan membayar utang negara ke
JIPMAS : Jurnal Visi Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 05 No 01 Februari 2024 pp 292-308 ISSN     :  2746-766X https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/pengabdian
luar negeri. Selain itu pajak diperuntukkan untuk membantu usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) baik dalam hal pembinaan dan modal.
Subjek pajak penghasilan adalah penghasilan dan tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh wajib pajak dari dalam atau luar negeri yang digunakan untuk penghasilan tersebut dimana tambahan kemampuan ekonomi adalah dengan nama dan dalam bentuk apapun dapat berupa gaji, honorarium, tunjangan lainnya sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi di dalam negeri (Sukrisno & Trisnawati, 2017).
Jika ditinjau kembali dalam sistem perpajakan di Indonesia, pada tahun 2007 ke bawah pelaporan SPT dilakukan dengan manual. Wajib pajak sering menghadapi kendala untuk melaporkan SPT tepat waktu karena setelah melakukan pembayaran maka wajib pajak harus mendatangi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk melaporkan SPT secara langsung. Selain keterbatasan waktu kerja di KPP, antrian merupakan hal yang membuat wajib pajak tidak melaporkan tepat waktu. Selain itu, sering terjadi kesalahpahaman bahwa tahap pelaporan pajak merupakan suatu kewajiban yang boleh dilewati karena adanya opini dimana melapor tidak perlu dilakukan jika sudah bayar pajak.
Kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan pajak didasarkan pada kesadaran seorang wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya dengan tetap berlandaskan pada praturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Kesadaran membayar pajak mengandung arti bahwa adanya sikap patuh, taat, disiplin, serta kritis dalam membayar pajak yang merupakan penambah kas negara dan digunakan untuk kepentingan bersama. Rendahnya kesadaran perpajakan masyarakat sering juga menjadi kendala dalam masalah pengumpulan pajak dari masyarakat (Harefa & Gea, 2019).
Pemerintah terus berusaha memodernisasi sistem perpajakan terutama untuk mengatasi kendala pelaporan SPT. Pada tahun 2014 Direktorat Jenderal Pajak resmi membuka sistem pelaporan dan pembayaran pajak menjadi satu sistem yakni DJP Online (djponline.pajak.go.id). Sebelumnya sistem online tersebut terpisah menjadi e-filing ( efiling .pajak) dan e-billing (sse.pajak). Melalui sistem e-filing , wajib pajak orang pribadi dapat melakukan pelaporan SPT hanya melalui sistem online sehingga terjadi efisiensi waktu karena tidak harus datang ke KPP lagi.
JIPMAS : Jurnal Visi Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 05 No 01 Februari 2024 pp 292-308 ISSN     :  2746-766X https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/pengabdian e-ISSN  :  2798-5903 295
E-filing itu sendiri merupakan suatu cara penyampaian SPT Tahunan PPh secara elektronik yang dilakukan secara online dan real time melalui internet pada website Direktorat jenderal Pajak. E-filing diharapkan memberikan kemudahan kepada wajib pajak karena dengan menggunakan aplikasi tersebut, wajib pajak tidak perlu lagi mengantri di Kantor Pelayanan Pajak sehingga dapat dipastikan wajib pajak akan lebih dimudahkan dalam hal pelaporan SPT karena wajib pajak hanya perlu menggunakan personal computer atau smartphone untuk melaporkan SPT mereka tentunya dengan mengakses www.djponline.pajak.go.id dimanapun dan kapanpun.
E-filing pada dasarnya dibangun dan diterapkan untuk memberikan kemudahan bagi wajib pajak khususnya orang pribadi dalam melaporkan SPT. Sistem e-filing telah memfasilitasi wajib pajak untuk mengetahui nilai pajak terutang yang harus dibayar tanpa melalukan penghitungan secara manual. Sekalipun sistem e-filing telah dijalankan, masih terdapat wajib pajak orang pribadi lebih memilikih melaporkan pajak secara manual yang mendatangi KPP. Keterbatasan wajib pajak dalam penguasaan teknologi dan internet serta kurangnya pemahaman wajib pajak akan hak dan kewajiban perpajakannya menjadi salah satu alasan wajib pajak masih melakukan pelaporan SPT secara manual (Avianto et al., 2016).
Memasuki bulan Maret 2023, wajib pajak khususnya orang pribadi mulai disibukkan dengan adanya pengisian dan pelaporan SPT Tahunan mengingat batas akhir pelaporan SPT Tahunan PPh orang pribadi jatuh pada akir bulan Maret setiap tahunnya. Hal ini juga menjadi inisiatif bagi staf pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas HKBP Nommensen Program Studi Administrasi Perpajakan mengajukan diselenggarakannya pelatihan pelaporan SPT wajib pajak orang pribadi dengan e-filing khususnya SPT 1770 SS kepada masyarakat di Pangururan, Kampung Siallagan, dan Kampung Ulos Kabupaten Samosir.
Pelatihan ini juga diajukan sebagai bentuk aksi nyata untuk memenuhi Tri Dharma Perguruan Tinggi. Sebagai salah satu unsur utama dari masyarakat akademik, dosen memiliki peran sangat penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengabdian masyarakat ini pada hakekatnya merupakan suatu hal mengaplikasikan ilmu yang telah disampaikan/ diajarkan selama proses perkuliahan dengan harapan dapat membantu masyarakat khususnya di Pangururan, Kampung Siallagan, dan Kampung Ulos Kabupaten Samosir.
JIPMAS : Jurnal Visi Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 05 No 01 Februari 2024 pp 292-308 ISSN     :  2746-766X https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/pengabdian

## Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan makan rumusan masalah dari pengabdian masyarakat ini adalah:
1. Bagaimana pemahaman masyarakat Pangururan, Kampung Siallagan, dan Kampung Ulos Kabupaten Samosir tentang kesadaran perpajakan?
2. Bagaiman pemahaman masyarakat Pangururan, Kampung Siallagan, dan Kampung Ulos Kabupaten Samosir tentang hak dan kewajiban perpajakan wajib pajak orang pribadi?
3. Bagaimana pemahaman masyarakat Pangururan, Kampung Siallagan, dan Kampung Ulos tentang pengisian dan pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi dengan e-filing ?

## Tujuan Pengabdian Kepada Masyarakat
Bergerak dari rumusan masalah, maka tujuan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah:
1. Memberikan penjelasan dan pemahaman tantang kesadaran perpajakan kepada masyarakat di Pangururan, Kampung Siallagan, dan Kampung Ulos Kabupaten Samosir.
2. Memberikan penjelasan dan pemahaman tantang hak dan kewajiban perpajakan wajib pajak orang pribadi kepada masyarakat di Pangururan, Kampung Siallagan, dan Kampung Ulos Kabupaten Samosir.
3. Memberikan pelatihan dan pemahaman tentang tata cara pengisian dan pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi dengan e-filing secara jelas sebagai upaya melakukan perbaikan administrasi pajak kepada masyarakat di Pangururan, Kampung Siallagan, dan Kampung Ulos Kabupaten Samosir.

## Manfaat Pengabdian Kepada Masyarakat
Adapun manfaat pengabdian masyarakat ini adalah sebagai berikut:
1. Bagi masyarakat di Pangururan, Kampung Siallagan, dan Kampung Ulos pelatihan ini menjadi teladan untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan.
2. Bagi penulis, pelatihan ini membuat terjalinya kerjasama antara civitas akademika dengan masyarakat dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan
JIPMAS : Jurnal Visi Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 05 No 01 Februari 2024 pp 292-308 ISSN     :  2746-766X https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/pengabdian
mensinergian potensi dari semua pihak untuk turut menunjang perkembangan dunia akademisi dan dunia kerja nyata yang berbasis profesionalisme.
3. Bagi pihkan lain sebagai bahan referensi dan sumber informasi yang berkaitan dengan topik-topik kepatuhan wajib pajak dan pelaporan SPT orang pribadi.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Pajak Penghasilan
Pajak menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pemerintah Republik Indonesia, 2007).
Menurut  Resmi  (2019)  menyatakan bahwa pajak  penghasilan merupakan pajak yang dibebankan terhadap Subjek Pajak“atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam masa satu tahun pajak. Pajak penghasilan yang dimaksud adalah pajak yang dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan yang lainnya. Sedangkan definisi pajak penghasilan menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 4 ayat (1) UU PPh yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun (Mardiasmo, 2018).

## Karakteristik Pajak Penghasilan
Dalam hukum pajak, terdapat beberapa karakteristik utama dari pajak penghasilan (PPh) yaitu sebagai pajak subjektif, bersifat langsung, pajak pusat, menganut sistem self assessment dan tarifnya progresif (Pemerintah Republik Indonesia, 2021).
1. Pajak subjektif
Merupakan pajak yang berfokus pada orang pribadi yang telah dikukuhkan sebagai wajib pajak dengan adanya penanda pajak yakni Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP atau sekarang NIK) untuk membayar kewajiban perpajakannya.
JIPMAS : Jurnal Visi Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 05 No 01 Februari 2024 pp 292-308 ISSN     :  2746-766X https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/pengabdian

## 2. Pajak langsung
Merupakan pungutan yang dibebankan kepada wajib pajak dan harus dibayarkan secara pribadi atau langsung oleh wajib pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dibebankan kepada pihak lain. Dilihat dari proses pembayarannya, pajak langsung memiliki sifat pungutan yang teratur dan pembayarannya dilakukan secara berlaka.
3. Pajak pusat
Pajak pusat disebut juga pajak negara yaitu pajak yang dipungut dan dikelola langsung oleh pemerintah melalui DJP.
4. Sistem self assessment
Sistem pemungutan pajak yang memberi kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk berinisiatif dalam mendaftarkan dirinya agar mendapatkan NPWP dan mengurus segala urusan perpajakannya secara mandiri.
5. Tarif progresif
Mulai Januari 2022 sampai dengan saat ini tarif dan lapisan yang berlaku adalah tarif dan lapisan berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan Nomor 7 tahun 2021.
Tabel 1. Lapisan dan Tarif Pajak (UU No. 7 Tahun 2021 UU HPP) Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak 0 s/d Rp.60.000.000 5% Rp60.000.000 s/d Rp250.000.000 15% Rp250.000.000 s/d Rp500.000.000 25% Rp500.000.000 s/d Rp5.000.000.000 30% Diatas Rp5.000.000.000 35%

## Subjek dan Objek Pajak Penghasilan 21
Subjek pajak penghasilan merupakan orang pribadi atau badan yang dikenakan pajak sesuai dengan ketetapan yang telah diatur oleh Undang-Undang. Namun, kewajiban setiap subjek pajak dalam membayar dan melaporkan pajak berbeda-beda, begitu juga dengan hak-hak yang diperolehnya.
Subjek PPh 21 adalah pegawai (aparatur sipil negara, pegawai tetap, pegawai lepas yang memperoleh penghasilan dari pemberi kerja secara berkala), penerima pension, penerima honorarium, penerima upah, dan orang pribadi yang memperoleh penghasilan
JIPMAS : Jurnal Visi Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 05 No 01 Februari 2024 pp 292-308 ISSN     :  2746-766X https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/pengabdian
sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan dari pemotong pajak (Jumaiyah & Wahidullah, 2021).
Objek pajak penghasilan adalah penghasilan yang diterima oleh pegawai tetap, penghasilan teratur dari penerima pension, pembayaran sekaligus uang pesangon, pensiun, tunjangan hari tua (THT), jaminan hari tua (JHT) selesai 2 tahun sejak berhenti bekerja, upah pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas harian, mingguan, satuan, borongan, atau yang dibayarkan secara bulanan, imbalan kepada bukan pegawai yang melakukan pemberian jasa, imbalan kepada peserta kegiatan, penghasilan anggota dewan komisaris atau dewan pengawas non pegawai, pembayaran kepada mantan pegawai, penarikan dana pensiun oleh pegawai.

## Surat Pemberitahunan Tahunan
Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/ atau pembayaran pajak, objek pajak atau bukan objek pajak  dan/ atau harta dan kewajiban sesuai denan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan. SPT Tahunan terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu SPT tahunan pribadi dan SPT tahunan badan.
Laporan SPT tahunan dibuat setiap tahun untuk tahun pajak sebelumnya, contoh periode SPT tahun 2022 dilaporkan pada tahun 2023. Batas waktu yang ditentukan untuk pelaporan SPT bagi wajib pajak orang pribadi atau pegawai paling lama tiga bulan setelah akhir tahun pajak atau pada akhir bulan Maret, sedangkan untuk wajib pajak badan usaha batas waktunya empat bulan setelah akhir tahun pajak yaitu pada akhir bulan April.
Ketentuan mengenai alas an pelaporan pajak tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Syarat dan Ketentuan Umum tertait tata cara perpajakan  (Pemerintah Republik Indonesia, 2007). SPT menjadi sarana bagi warga negara yang sudah ber-NPWP untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak selama setahun terakhir. Sesuai dengan amanat dari perundang-undangan tata cara perpajakan, dampak adanya self assessment dalam SPT ini adalah memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk mendaftarkan, membaca, menyerahkan dan melaporkan pajak secara mandiri. SPT pajak tahunan bukan hanya menjadi wadah untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran
JIPMAS : Jurnal Visi Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 05 No 01 Februari 2024 pp 292-308 ISSN     :  2746-766X https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/pengabdian e-ISSN  :  2798-5903 300
pajak atas penghasilan saja, melainkan juga untuk melaporkan objek pajak dan atau bukan objek pajak, serta harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan UU Perpajakan.
Terdapat hal-hal yang harus dipersiapkan sebelum melaporkan SPT pajak. Contohnya bagi wajib pajak orang pribadi (pegawai tetap, karyawan, pengusaha ataupun pekerja) perlu melengkapi dokumen bukti pemotongan PPh Pasal 21 dari pihak pemberi kerja (biasanya diberikan oleh pimpinan/ HRD perusahaan). Selain itu, wajib pajak orang pribadi juga wajib mempersiapkan EFIN sebelum melakukan pelaporan pajak secara online .
Formulir SPT terbagi menjadi empat yaitu 1770 SS, 1770 S, 1770, dan 1771. Berikut penjelasannya:
1. SPT Tahunan 1770SS untuk wajib pajak dengan penghasilan kotor tidak leboh dari Rp60.000.000, selain itu yang bersangkutan bekerja hanya untuk satu perusahaan atau satu lembaga sepanjang tahun.
2. SPT Tahunan 1770S untuk wajib pajak yang berstatus karyawan yang berpenghasilan kotor lebih dari Rp60.000.000 atau bekerja untuk dua atau lebih perusahaan dalam rentang waktu satu tahun.
3. SPT Tahunan nomor 1770 diperuntukkan bagi pegawai dengan penghasilanlain atu penghasilan tambahan baik yang kurang dari Rp60.000.00 ataupun lebih dari Rp60.000.000 per tahun. Jenis SPT ini juga diperuntukkan bagi wajib pajak non pegawai.
4. SPT Tahunan nomor 1771 bagi wajib pajak badan hanya memiliki satu jenis formulir, yaitu formulir SPT 1771. Hal ini berbeda dengan pelaporan SPT tahunan pribadi yang memiliki lebih dari satu formulir. Badan usaha satu perusahaan yang menggunakan SPT 1771 ini diberlakukan untuk badan usaha seperti Perseroan Terbatas (PT), Commanditer Venture (CV), Usaha Dagang (UD), organisasi,
Yayasan dan perkumpulan.
Setiap tahun SPT dilaporkan menggunakan formulir tertentu tergantung pada jenis pajak yang dilaporkan dan tanggal jatuh temponya. Bagi yang tidak melaporkan SPT atau terlambat melaporkan SPT akan dikenakan sanksi berupa denda. Misalnya, jika yang bersangkutan tidak melaporkan SPT, maka yang bersangkutan akan dikenakan denda berupa biaya sebesar Rp100.000. Sedangkan untuk wajib pajak badan akan
JIPMAS : Jurnal Visi Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 05 No 01 Februari 2024 pp 292-308 ISSN     :  2746-766X https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/pengabdian
dikenakan denda keterlambatan pelaporan SPT senilai Rp1.000.000. Selain itu, jika wajib pajak salah melaporkan nilai pajaknya maka akan dikenakan dendan hingga sanksi.

## E-Filing
Secara sederhana, e-Filing adalah cara pelaporan SPT Pajak yang dilakukan secara elektronik atau online melalui website Direktorat Jenderal Pajak (DJP Online), maupun melalui saluran e-Filing resmi lain yang ditetapkan pemerintah . E-filing dijelaskan oleh Lado & Budiantara  (2018)  sebagai metode  penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik yang dapat  diakses melalui website Direktorat Jendral Pajak atau penyedia jasa aplikasi (ASP) sehingga wajib pajak tidak perlu mencetak formulir dan menunggu tanda terima secara manual. Dapat disimpulkan bahwa e-filing merupakan suatu sistem pelaporan atau penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Masa  dan Tahunan baik bagi wajib pajak orang pribadi atau badan, dilakukan secara online dan diakses melalui website resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atau melalui mitra DJP yaitu Application Service Provider (ASP).
E-filing dan latar belakang diberlakukannya sistem perpajakan digital ini merupakan suatu transformasi terhadap sistem administrasi perpajakan di Indonesia. Sistem e-filing diberlakukan untuk meminimalisir kendala-kendala. Jika sebelumnya proses pelaporan pajak dilakukan dengan cara yang masih terbilang konvensional dengan wajib pajak harus datang ke kantor pajak, maka saat ini wajib pajak dapat melaporkan pajaknya tanpa harus datang ke kantor pajak.
Terdapat 7 (tujuh) keuntungan menggunakan e-filing yaitu:
1. Penyampaian SPT dapat dilakukan secara cepat, aman dan kapan saja.
2. Pelaporan SPT menjadi murah.
3. Penghitungan jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak lebih tepat dan akurat.
4. Pengisian formulir diserta dengan panduan langkah demi langkah sehingga wajib pajak tidak mengalami kebingungan dalam pengisian SPT.
5. Data yang disampaikan wajib pajak selalu lengkap karena ada validasi pengisian SPT.
6. Ramah lingkungan dengan mengurangi penggunakan kertas.
7. Apabila tidak ada permintaan dari Kantor Pelayanan Pajak, dokumen pelengkap tidak perlu dikirim.
JIPMAS : Jurnal Visi Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 05 No 01 Februari 2024 pp 292-308 ISSN     :  2746-766X https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/pengabdian e-ISSN  :  2798-5903 302
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) RI Nomor 9/PMK.03/2018, terdapat jenis SPT Pajak yang diwajibkan e-Filing pajak. Berikut ini daftar SPT tersebut:
1. SPT Masa PPh Pasal 21 / PPh Pasal 26.
2. SPT Masa PPN / PPnBM 1111.
3. SPT Tahunan Badan bagi PKP (Pengusaha Kena Pajak) yang menerbitkan e-Faktur.
Hal berarti pelaporan ketiga jenis SPT di atas tidak dapat lagi dilakukan manual dengan mengantarkan dokumen elektronik ke KPP. Namun, pengecualian ini berlaku untuk SPT Masa PPh Pasal 21 / PPh Pasal 26 dan SPT Masa PPN nihil untuk masa pajak Desember.

## METODE PELAKSANAAN
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berawal dari permintaan Dewan Kerajinan Nasional Daerah (DEKRANASDA) Kabupaten Samosir kepada Dinas Koperasi & UMKM Kabupaten Samosir untuk melakukan pelatihan kepada masyarakat di Kabupaten Samosir khususnya bagi warga yang memiliki pekerjaan sebagai ASN dan pelaku UMKM yang memiliki karyawan/ anggota pada usaha tersebut.
Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan dengan pendekatan metode Participatory Learning and Action (PLA). PLA merupakan pendekatan pemberdayaan yang memiliki keunggulan baik secara filosofis maupun nilai aksi dengan mengutamakan pada proses belajar bersama (Darmawan & Rosmilawati, 2020). Bentuk kegiatan belajar bermasa ini dilakukan diawali dengan ceramah (memberikan penjelasan) dan dilanjutkan dengan praktek pengisian SPT.
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan selama 1 (satu) hari pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 bertempat di Aula DEKRANASDA Kabupaten Samosir. Peserta kegiatan terdiri dari pelaku guru, pegawai pemerintah, dan pegawai honorer, dan pelaku UMKM. Rincian kegiatan yang dilakukan selama proses pengabdian tersebut adalah:
1. Kegiatan pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2023
Pertemuan pertama Dinas Koperas & UMKM Kabupaten Samosir dengan pihak Fakultas Ekonomi dan Bisnis UHN. Pada pertemuan ini dilakukan pembahasan mengenai materi-materi yang akan disampaikan pada kegiatan pengabdian serta
JIPMAS : Jurnal Visi Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 05 No 01 Februari 2024 pp 292-308 ISSN     :  2746-766X https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/pengabdian e-ISSN  :  2798-5903 303
sarana dan prasarana yang dibutuhan untuk mendukung terlaksananya pengabdian kepada masyarakat.
2. Kegiatan pada hari Jumat, tanggal 3 Maret 2023
Pertemuan kedua dilakukan dengan perwakilah Dinas Koperasi & UMKM Kabupaten Samosri untuk menjelaskan gambaran umum materi yang akan disampaikan serta menyepakati tanggal, waktu, tempat pelaksanaan kegiatan pengabdian. Dari kesepatan dengan Dinas Koperasi & UMKM Kabupaten Samosir, kegiatan pengabdian dilaksanakan di Aula DEKRANASDA Kabupaten Samosir pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 pukul 09.00 WIB.
3. Kegiatan pada hari Sabtu, tanggal 4 Maret 2023
Kegiatan ini dimulai dengan doa pembuka, pembukaan dari Dinas Koperasi &
UMKM Kabupaten Samosir, kata sambutan dari pimpinan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas HKBP Nommensen, perkenalan narasumber, pemaparan materi dan praktek, sesi tanya jawab dan diskusi, dan penutupan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pelatihan pengisian SPT orang pribadi melalui e-filing diawali dengan memberikan beberapa penjelasan kepada peserta sebagai wajib pajak orang pribadi. Peserta pelatihan harus memahami bahwa SPT tahunan 1770SS berlaku untuk:
1. Wajib pajak berstatus karyawan pada sebuah perusahaan/ instansi.
2. Penghasilan bruto per tahun ≤ Rp60.000.000.
3. Bekerja pada suatu perusahaan dalam kurun waktu satu tahun.
4. Tidak mempunyai penghasilan lain kecuali bunga bank/ bunga koperasi.
Kepada peserta dijelaskan bahwa SPT tahunan orang pribadi berbeda dengan SPT tahunan badan.
Selain itu beberapa hal yang harus dipersiapkan oleh peserta pelatihan adalah:
1. Bukti potong pajak.
2. Laptop/ tab/ smart phone yang terkoneksi dengan internet sebagai media untuk melakukan pelaporan.
Berikut langkah-langkah yang harus dilakukan dalam melaporan SPT 1770SS
melalui e-filing :
1. Buka sistus www.pajak.go.id kemudian klik login.
JIPMAS : Jurnal Visi Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 05 No 01 Februari 2024 pp 292-308 ISSN     :  2746-766X https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/pengabdian
2. Isi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), password, serta kode keamanan dan klik login.
3. Anda akan diarahkan pada dashboard layanan digital perpajakan kemudian pilih menu lapor.
4. Klik icon e-filing , kemudian klik buat SPT.
5. Anda akan diberikan beberapa pertanyaan yang terkait dengan status anda.
6. Jika data yang anda isi benar maka akan muncul tombol SPT 1770SS.
7. Tahapan pertama pada pengisian SPT adalah isi data formulir, isi tahun pajak, pilih status SPT normal (pembetulan hanya dipilih jika anda menemukan kesalahan pada SPT Tahunan yang sudah anda laporkan sebelumnya).
8. Sistem akan mendeteksi secara otomatis apabila ada pembayaran pajak dari pihak ke tiga. Gunakan data pembayaran tersebut untuk pengisian SPT dengan klik Ya.
9. Pada bagian A isikan data penghasilan bruto, kemudian isiskan jumlah pengurang pada point 2.
10. Pada point 3 pilih status Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
11. Pada point 6 isikan jumlah PPh yang telah dipotong oleh perusahaan tempat anda bekerja. Maka anda akan mengetahui status SPT anda: nihil, kurang bayar, atau lebih bayar.
12. Jika SPT anda nihil makan anda dapat melanjutkan pengisian pada point B.
13. Jika SPT anda kurang bayar anda akan diberikan pertanyaan lanjutan. Jika anda belum membayar maka pilih belum dan anda akan diarahkan untuk membuat e- billing terlebih dahulu.
14. Jika anda telah membayar, isikan data bukti pembayaran berupa jenis pembayaran yaitu nomor transaksi penerimaan negara, atau pemindahbukuan, isi tanggal pembayaran dan jumlah pembayaran.
15. Jika SPT anda lebih bayar, silahkan unggah dokumen pendukung berupa bukti pemotongan pajak dari perusahaan atau bukti pembayaran lainnya.
16. Pada bagian B isikan data penghasilan final maupun penghasilan yang tidak dikenakan pajak sebagaimana ketentuan perundang-undangan perpajakan. Misalnya: jika pemberi kerja anda memberi bukti potong final maka isikan nominal pada point B8 dan isikan nominal pajak penghasilan final yang telah dipotong pada point B9. Atas penghasilan yang tidak dikenakan pajak isikan pada point B10.
JIPMAS : Jurnal Visi Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 05 No 01 Februari 2024 pp 292-308 ISSN     :  2746-766X https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/pengabdian e-ISSN  :  2798-5903 305
17. Pada bagian C isikan nominal harta dan utang.
18. Pada bagian D centang pernyataan anda setuju bila anda yakin bahwa data yang anda isikan sudah benar. Kemudian klik Langkah Selanjutnya.
19. Langkah terakhir adalah ambil kode verifikasi. Secara otomatis kode verifikasi akan dikirimkan melalui email anda.
20. Salin kode tersebut pada kolom yang disediakan.
21. Klik kirim SPT maka SPT anda akan terekam pada sistem DJP.
22. Anda akan mendapatkan bukti penerimaan elektronik sebagai bukti bahwa anda telah melaporkan SPT.
Pada kesempatan tersebut, narasumber bersama dengan peserta pelatihan melakukan praktek langsung cara pelaporan SPT 1770SS dengan konsep belajar bersama sehingga peserta pelatihan dapat melakukan pelaporan SPT dengan tepat waktu dan tidak terjadi kesalahan. Berikut ini adalah foto-foto kegiatan/ dokumentasi pelatihan:
Gambar 1. Narasumber memberikan penjelasan materi pelatihan
Gambar 2. Narasumber melakukan praktek pengisian SPT melalui e-filing bersama peserta
JIPMAS : Jurnal Visi Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 05 No 01 Februari 2024 pp 292-308 ISSN     :  2746-766X https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/pengabdian

## KESIMPULAN
Masyarakat di Kabupaten Samosir khususnya dari Pangururan, Kampung Siallagan, dan Kampung Ulos yang telah mengikuti pelatihan pelaporan SPT 1770SS melalui e-filing di Aula DEKRANASDA pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 masih memiliki pengetahun yang minim tentang hak dan kewajiban perpajakan sebagai wajib pajak orang pribadi. Beberapa kesimpulan yang dapat diambil adalah:
1. Pengetahuan perpajakan peserta pelatihan masih rendah.
2. Pengusaan teknologi untuk melaporkan pajak melalui e-filing masih terbatas.
3. Jaringan internet yang kurang mendukung di beberapa lokasi tertentu membuat wajib pajak orang pribadi tidak melaporkan pajaknya masing-masing.
Berdasarkan pelatihan yang telah dilaksanakan dan dari 3 (tiga) kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya, maka berikut ini saran yang dapat disampaikan oleh narasumber:
1. Untuk meningkatkan pengetahuan perpajakan, Pemerintah setempat dapat menjadwalkan pelatihan khusus bagi warga yang telah terjadwal dengan menggandeng/ bekerjasama dengan pihak Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau akademisi dalam bidang perpajakan.
2. Pada saat bulan pelaporan pajak (Maret) setiap tahun, Pemerintah setempat diharapkan menyediakan waktu asistensi bagi wajib pajak orang pribadi. Asistensi dapat dikukan oleh relawan pajak, dalam arti Pemerintah setempat boleh melakukan kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi atau KPP untuk memanfaatkan tugas relawan pajak dalam memberikan asistensi tentang penggunaan e-filing .
3. Khusus pada bulan pelaporan pajak (Maret), Pemerintah setempat memfasilitasi wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan pajak misalnya dengan menyediakan lokasi/ tempat pelayanan pajak yang jaringan internetnya mendukung sehingga wajib pajak orang pribadi tidak perlu datang ke KPP untuk melaporkan pajaknya.

## DAFTAR PUSTAKA
Avianto, G. D., Rahayu, S. M., & Kaniskha, B. (2016). Analisa Peranan E-Filing Dalam Rangka Meningkatkan Kepatuhan Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan). Jurnal Perpajakan (JEJAK) , 1–8.
JIPMAS : Jurnal Visi Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 05 No 01 Februari 2024 pp 292-308 ISSN     :  2746-766X https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/pengabdian
http://perpajakan.studentjournal.ub.ac.id/index.php/perpajakan/article/downloa d/261/256
Baguna, N. L., Pangemanan, S. S., & RuntuTressje. (2017). Analisis Penghitungan Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap Pada Pt. Bank Rakyat Indonesia Kantor. Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi , 12 (2), 327–335. https://doi.org/https://doi.org/10.32400/gc.12.2.17685.2017
Darmawan, D., & Rosmilawati, I. (2020). PARTICIPATORY LEARNING AND ACTION (PLA) PADA KELOMPOK KELUARGA HARAPAN DI KOTA SERANG. Prosiding Seminar Nasional Pendidikan FKIP , 3 (1), 570–579. https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/psnp/article/viewFile/9986/6494
Harefa, M. S., & Gea, G. E. (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketaatan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan.
Journal of Economics and Business , 1 (1). https://doi.org/https://doi.org/10.36655/jeb.v1i1.48
Harefa, M. S., & Laia, A. Y. (2023). ANALISIS PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN FINAL PASAL 4 AYAT 2 ATAS JASA KONTRUKSI (Studi Kasus Pada CV. Tuberta).
Journal of Economics and Business , 4 (2), 1–12. https://doi.org/https://doi.org/10.36655/jeb.v4i2.768
Jumaiyah, & Wahidullah. (2021). PAJAK PENGHASILAN: Teori, Kasus dan Praktik .
Kurniyawati, I. (2019). nalisis Penerapan, Perhitungan, dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas karyawan tetap pada PT.X di Surabaya. Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Akuntansi , 4 (2).
Lado, Y. O., & Budiantara, M. (2018). PENGARUH PENERAPAN SISTEM E- FILLING TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PEGAWAI NEGERI SIPIL DENGAN PEMAHAMAN INTERNET SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI ( Studi Kasus pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY). Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana , 4 (1).
Mardiasmo. (2018). Perpajakan (Maya (ed.)). Andi.
Pemerintah Republik Indonesia. (2007). Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan . https://peraturan.bpk.go.id/Details/39916/uu-no-28-tahun-2007
JIPMAS : Jurnal Visi Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 05 No 01 Februari 2024 pp 292-308 ISSN     :  2746-766X https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/pengabdian e-ISSN  :  2798-5903 308
Pemerintah Republik Indonesia. (2021). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan .
Rahayu, S. K. (2020). Perpajakan Konsep, Sistem dan Implementasi (Revisi). Rekayasa Sains.
Ratnawati, Juli, & Hernawati, R. I. (2015). Dasar-Dasar Perpajakan . Deepublish.
Resmi, S. (2019). Perpajakan: Teori dan Kasus (11th ed.). Salemba Empat.
Sukrisno, A., & Trisnawati, E. (2017). Akuntansi Perpajakan (3rd ed.). Salemba Empat.