## Wajah Hukum

## Efektifitas Pemanfaatan Rumah Isolasi Coronavirus Disease (Covid-19) di Desa Markanding Kabupaten Muaro Jambi
Masriyani 1 , Islah 2
Fakultas Hukum Universitas Batanghari Cofrrespondence email: masriyani@unbari.ac.id; islah@unbari.ac.id
Abstrak. Penelitian  ini  memiliki  tujuan  untuk  mengetahui  dan  menganalisis  efektifitas  pemanfaaatan  rumah isolasi  Covid-19  di  desa  Markanding  Kabupaten  Muaro  Jambi.  Metode  penelitiannya  ialah  yuridis  empiris. Hasil  penelitiannya  berupa  uraian  dari  efektifitas  pemanfaatan  rumah  isolasi,  yang  mana  program  tersebut dianggarkan melalui anggaran desa yang ternyata tidak dimanfaatkan atau tidak berdaya guna secara maksimal bahkan  terkesan  sia-sia.  Adapun  kendala yang  ditemui dalam  penelitian  tersebut  adalah kesadaran  masyarakat yang terpapar covid-19 yang tidak mendukung dimana mereka tertutup sehingga tidak memberitahukan kepada petugas  posko  penanganan  covid-19  kepada  siapa  kontak  terakhir,  dan  tahap  perawatan  isolasi  mandiri  yang beberapa masyarakat tidak semua melakukan isolasi mandiri dan tidak juga memanfaatkan rumah isolasi yang tersedia,  selain  itu  juga  terkait  sarana  prasarana  yang  belum  memadai.  Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa rumah isolasi tersebut dikatakan tidak efektif.
Kata Kunci : efektifitas, pemanfaatan, rumah isolasi.
Abstract. This study aims to determine and analyze the effectiveness of the use of the Covid-19 isolation house in the village of Markanding, Muaro Jambi Regency. The research method is empirical juridical. The results of his  research  are  in  the  form  of  a  description  of  the  effectiveness  of  the  use  of  isolation  houses,  in  which  the program  is  budgeted  for  through  the  village  budget  which  turns  out  to  be  not  utilized  or  is  ineffective  to  the fullest  and  even  seems  in  vain.  The  obstacles  encountered  in  the  study  were  the  awareness  of  the  people  who were exposed to Covid-19 which did not support where they were closed so they did not notify the officers of the Covid-19 handling post who had their last contact, and the self-isolation treatment stage where some people did not all carry out independent isolation and not also taking advantage of the available isolation houses, besides that it is also related to inadequate infrastructure. So it can be concluded that the isolation house is said to be ineffective.
Keywords: effectiveness, utilization, isolation house.

## PENDAHULUAN
Sebagaimana dalam jurnal wajah hukum unbari, dijelaskan bahwa pembangunan nasional yang telah di jelaskan dalam pedoman Pancasila Dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, berupaya mewujudkan  masyarakat  yang  adil  dan  makmur  baik  materiil  maupun  spiritual.  Akibatnya,  sebagai salah satu bentuk pengamalan Pancasila, pembangunan dilakukan dalam segala aspek kehidupan oleh masyarakat bekerja sama dengan pemerintah. Untuk dapat melaksanakan aspek tersebut, masyarakat tentunya harus dipimpin, diarahkan, dan dilindungi agar pembangunan nasional dapat tercapai dengan dukungan masyarakat dan pemerintah. 3
Lebih  lanjut  Totok  Mardikanto  dan  Poerwoko  Soebiato  menyatakan  bahwa:  “usaha  untuk mencapai  kesejahteraan  individu  dan  masyarakat  luas  sering  disebut  sebagai  usaha  “pembangunan” dalam istilah sehari-hari”. Singkatnya, pembangunan adalah usaha terus menerus untuk memperbaiki kehidupan masyarakat dan bangsa yang hidupnya belum baik, atau menjadikan kehidupan yang sudah baik menjadi lebih baik. 4
Dalam  hal  ini,  pemerintah  desa  yang  merupakan  kepanjangan  tangan  pemerintah  pusat diharapkan  mampu  melaksanakan  tanggung  jawabnya  sebagai  pemerintah  desa  dengan  baik.  Desa
1 Dosen Tetap Yayasan Pendidikan Jambi, Universitas Batanghari Jambi, Prodi Ilmu Hukum
2 Dosen Tetap Yayasan Pendidikan Jambi, Universitas Batanghari Jambi, Prodi Ilmu Hukum
3 M.  Muslih,  Masriyani  dan  Ryanda  Putra  Pratama, Pelaksanaan  Program  Badan  Usaha  Milik  Desa (BUMDes)  Di  Kecamatan  Jambi  Luar  Kota  Kabupaten  Muaro  Jambi, Jurnal  Wajah  Hukum,  Universitas Batanghari, Volume 4, Nomor 2, Oktober 2020.
4 Totok  Mardikanto  dan  Poerwoko  Soebiato,  Pemberdayaan  Masyarakat  Dalam  Persfektif  Kebijakan Publik, Albenta, Bandung, 2019, hal. 2
merupakan  suatu  kesatuan  teritorial  yang  di  dalamnya  terdapat  masyarakat  yang  bertempat  tinggal, terdiri  dari  sejumlah  keluarga,  dengan  sistem  pemerintahan  tersendiri  yang  mengupayakan peningkatan kesejahteraan. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah yang dikuasakan. mengatur dan mengurus urusan  pemerintahan,  kepentingan  masyarakat  setempat  berdasarkan  Prakarsa  Masyarakat,  hak  asal usul,  dan/atau  hak  tradisional  yang  diakui  dan  dihormati  dalam  susunan  pemerintahan  Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Menurut peraturan perundang-undangan tersebut, pemerintah desa mempunyai kekuasaan yang sangat  luas  dalam  mengatur  dan  mempertahankan  wilayahnya,  serta  mengurus  rumah  tangganya dalam  rangka  mengusahakan  kesejahteraan  rakyatnya.  Desa  juga  memiliki  dukungan  dana  dan kewenangan  otonomi  asli  desa,  sehingga  pemerintah  desa  dapat  menjalankan  berbagai  perintah  dari pemerintah  daerah  dan  pusat,  seperti  penanganan  pencegahan  Coronavirus  Disease (Covid-19)  yang telah menjadi agenda nasional dan global. masalah dalam beberapa tahun terakhir.

## Menurut publikasi ilmiah Muhammad Jaelani:
Covid-19  menyebar  dengan  cepat,  Indonesia  memiliki  tingkat  infeksi  positif  yang  tinggi  jika dibandingkan  dengan  negara  lain.  Melihat  keadaan  tersebut,  selain  menimbulkan  masalah kesehatan  di  setiap  negara,  penyakit  virus  corona  ini  juga  berdampak  secara  ekonomi  yaitu melemahnya  perekonomian  suatu  negara,  termasuk  Indonesia.  Selain  itu,  Covid-19  menuntut pemerintah Indonesia untuk menerapkan berbagai kebijakan dan peraturan agar kasus Covid-19 tidak meningkat di Indonesia. 5
Ia  mengembangkan  beberapa  program  kebijakan  yang  dapat  segera  membantu  masyarakat selain  menerapkan  kebijakan  pengobatan  berupa  pengobatan.  Salah  satu  kebijakan  tersebut  adalah memberikan  bantuan  kepada  masyarakat  antara  lain  berupa  uang  tunai,  sembako,  atau  pengurangan biaya  listrik.  Tentunya  masyarakat  yang  terdampak  pandemi  Covid-19  membutuhkan  bantuan  ini, yang  disalurkan  dengan  tujuan  untuk  memenuhi  kebutuhan  sehari-hari.  Selanjutnya,  posko penanganan  telah  didirikan  hingga  ke  tingkat  desa,  sebagaimana  diamanatkan  oleh  undang-undang desa. Desa Markanding yang telah membuat Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pendirian Posko  Penanganan  Covid-19  menjadi  salah  satu  desa  yang  berusaha  untuk  mengesahkan  Perdes tersebut.  Sebelumnya,  Desa  Pelempang  di  Kecamatan  Jambi,  Luar  Kota,  Kabupaten  Batanghari dimekarkan  menjadi  Desa  Markanding.  Seiring  berjalannya  waktu,  kecamatan  tersebut  dimekarkan menjadi  22  (dua  puluh  dua)  satuan  dengan  menggabungkan  sebagian  Desa  Markanding,  Desa Tanjung Lebar, dan sebagian Desa Transmigrasi. Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi muncul sebagai akibat dari penggabungan ini. Desa Markanding kini menjadi bagian dari Kecamatan Bahar  Utara,  Kabupaten  Muaro  Jambi,  Provinsi  Jambi.  Menurut  Pasal  3  Peraturan  Desa  Nomor  2 Tahun  2021,  “Posko  Desa  merupakan  bagian  integral  penanganan  COVID-19  di  Desa  yang  terdiri atas: 6
1. Mendistribusikan materi COVID-19 kepada masyarakat Desa;
2. Mendata aksi masyarakat di dalam dan di luar Desa/RT;
3. Koordinasi pemeriksaan perlintasan komunitas;
4. D. Mendeteksi penduduk, yang bepergian dari daerah di luar Desa di Desa baru;
5. Menyediakan  fasilitas  kesehatan  sederhana  yang  tersedia  untuk  membantu  menghindari penyebaran COVID-19;
6. Menetapkan  alur  pengaturan  pemenuhan  logistik  bagi  warga  yang  melakukan  isolasi  mandiri  di rumah dan/atau tempat penampungannya;
7. Mengedukasi warga dalam upaya pencegahan COVID-19; Dan
8. Memastikan bahwa penduduk di wilayah mereka mengikuti aturan yang disepakati bersama.
5 Muhammad  Jaelani,  Peran  Gubernur    Jambi  untuik  mengontrol  kebijakan  pemerintah  Daerah  Dalam Menanggulangi  Covid-19,  Jurnal  Wajah  Hukum,  Universitas  Batanghari,  Volume  5,  Nomor  2,  Oktober  2021, hal. 582
6 Lihat  Peraturan  Desa  Markanding  Nomor  02  tahun  2021  tentang  Pembentukan  Posko  Penanganan Corona Virus Disease 2019 (covid-19).
Dalam pelaksanaannya tugas posko diberikan anggaran desa, dengan tujuan penanganan Covid- 19  di  desa  Markanding  sesuai  dengan  instruksi  pemerintah  kabupaten  yang  disampaikan  melalui Dinas  Pemberdayaan  Masyarakat  dan  Desa,  yang  menyatakan  bahwa  Pos  Desa  merupakan  satu kesatuan. bagian dari implementasi Gugus Tugas Covid-19, serta gelar lainnya di Desa. Akan tetapi ada  beberapa  tugas  yang  belum  bisa  tercapai  secara  maksimal,  sehingga  tujuan  dari  dibentuknya posko  tersebut  yang  telah  dianggarkan  terkesan  sia-sia.  Posko  Desa  Markanding  sudah  melakukan tugas  sesuai  dengan  aturan  tetapi  masih  ada  beberapa  masyarakat  yang  tidak  ingin  memberitahu petugas  jika  memang  terpapar  covid  ,  dan  hanya  sebagian  yang  terdata  terpapar  yaitu  sebanyak  20 warga sementara yang lainnya tidak terdata karena masih banyak warga desa yang tidak melapor ke posko desa sehingga penyebaran terhadap Covid-19 cepat menyebar luas.
Salah  seorang  warga  desa  Markanding  menyatakan  bahwa  “posko  penanganan  covid-19  desa Markanding ini telah menyediakan Rumah Isolasi atau hunian untuk isolasi mandiri bagi masyarakat setempat  yang  terkena  covid-19  dengan  jangka  waktu  sekurang  kurang  nya  14  hari  lamanya  ketika yang  terpapar  covid-19  tidak  mempunyai  penyakit  bawaan  dan  tetap  diawasi  oleh  Tim  Posko Penanganan  Covid-19”. 7 Akan  tetapi  pada  kenyataannya,  masyarakat  desa  yang  terpapar  tersebut sama  sekali  tidak  memanfaatkan  fasilitas  rumah  isolasi  yang  telah  disiapkan  oleh  pemerintah  desa, sehingga  anggaran  yang  diserap  untuk  sarana  prasarana  rumah  isolasi  di  desa  Markanding  menjadi sia-sia. Bahkan sebagian masyarakatnya juga tidak ingin melakukan isolasi mandiri sehingga banyak masyarakat yang terpapat Covid-19.

## METODE
Metode  penelitian  digunakan  dalam  penelitian  dan  penulisan  ini  untuk  membantu  penelitian dalam rangkaian proses penelitian yang peneliti lakukan.
Penelitian  penulis  bersifat  deskriptif,  dan  metode  pendekatan  yang  digunakan  adalah pendekatan  sosiologis,  dimana  penulis  melakukan  studi  lapangan  yang  berkaitan  dengan  judul penelitian ini kemudian menganalisisnya dengan menggunakan Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2021 dan teori efektivitas sebagai landasannya.
Penulis  menggunakan  metode  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  dengan  melakukan kegiatan  seperti  penelitian  lapangan  dan  penelitian  kepustakaan,  dan  temuan  penelitian  tersebut kemudian didokumentasikan untuk menilai bahan hukum yang dikaitkan dengan masalah yang diteliti dan  mengevaluasi  peraturan  perundang-undangan  yang  terkait  dengan  masalah  yang  diteliti,  yang kemudian dikelompokkan ke dalam kelompok data primer penelitian ini.
Selanjutnya,  agar  penelitian  ini  tidak  terlalu  luas,  maka  penulis  membatasi  ruang  lingkup penelitian pada efektivitas pemanfaatan rumah isolasi di Desa Markending. Hasil penelitian disajikan dalam bentuk karya ilmiah deskriptif agar dapat memberikan gambaran yang jelas, komprehensif, dan sistematis tentang permasalahan yang dibahas.
Selanjutnya  dalam  penelitian  ini  penulis  akan  mengumpulkan  data  melalui  dokumentasi  dan wawancara dengan pihak terkait sebagai sampel. Pendekatan atau teknik Metode Purposive Sampling digunakan  untuk  menentukan  sampel.  Selanjutnya,  data  diperiksa  dengan  menggunakan  teknik deduktif.  Teknik  deduktif  ini  menggunakan  logika  untuk  mencapai  satu  atau  lebih  kesimpulan berdasarkan  beberapa  premis.  Peneliti  dapat  mencapai  beberapa  kesimpulan  dengan  menggunakan teknik kesimpulan deduktif.

## Tinjauan Pustaka

## Efektifitas Hukum
Efektivitas mengacu pada dampak dari efek keberhasilan atau khasiat atau khasiat. Pembahasan keefektifan  hukum  tentunya  tidak  terlepas  dari  penelaahan  karakteristik  dua  faktor  yang  berkaitan, yaitu karakteristik atau dimensi objek sasaran yang digunakan. 8
Menurut teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, efektif atau tidaknya suatu undang-undang dapat ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu: 9
7 Bapak Edy, Wawancara dengan warga Desa Markanding pada tanggal 9 Januari  2022 Pukul 09.30 WIB
8 Barda Nawawi Arief, 2013, Kapita Selekta Hukum Pidana , Bandung : Citra Aditya , Hlm. 67
9 Soerjono  Soekanto,  2008, Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum, Jakarta:  PT.  Raja Grafindo Persada, Hlm.
1. Dalam hal ini faktor hukumnya adalah peraturan perundang-undangan (hukum).
2. Faktor penegak hukum adalah pihak-pihak yang menciptakan atau melaksanakan hukum.
3. Faktor sarana atau alat yang membantu penegakan hukum.
4. Faktor  masyarakat,  yaitu  faktor  lingkungan  tempat  berlaku  atau  diterapkannya  peraturan perundang-undangan.
5. Faktor budaya, khususnya kreativitas dan cita rasa yang berhubungan dengan karya yang dibangun atas prakarsa manusia dalam kehidupan bermasyarakat.
Lebih  lanjut  menurut  Felik,  efektifitas  hukum  yang  dikemukakan  oleh  Anthoni  Allot  adalah menjelaskan  keberadaan  dan  implementasi  hukum  dikatakan  efektif  jika  memiliki  khasiat  dalam mencegah perbuatan yang tidak diperbolehkan atau tidak diinginkan serta dapat menghilangkan atau menghilangkan  kekacauan.  Hukum  pada  prinsipnya  berhasil  jika  dapat  mewujudkan  apa  yang  telah diprogramkan  dan  direncanakan  menjadi  kenyataan.  Ada  kemungkinan  koreksi  mudah  jika  ada kegelapan.  Jika  hukum  perlu  diterapkan  atau  diterapkan  dalam  situasi  baru  atau  berbeda,  itu  akan dapat melakukannya. 10
Ketika  membahas  sejauh  mana  hukum  itu  berhasil,  pertama-tama  kita  harus  menilai  sejauh mana  aturan  hukum  dapat  dipahami  atau  tidak  dipahami,  dan  dipatuhi  atau  tidak  dipatuhi.  Jika sebagian  besar  sasaran  kepatuhan  memahami  dan  mentaati  aturan  hukum,  maka  dapat  disimpulkan dan dinyatakan bahwa aturan hukum berhasil.
Menurut  teori  efektivitas  hukum  Soerjono  Soekanto  yang  mengatakan  bahwa  efektif  atau tidaknya suatu undang-undang ditentukan oleh 5 faktor yang dikemukakan di atas, Soerjono Soekanto lebih  lanjut  menjelaskan  ukuran  efektivitas  pada  faktor  pertama  mengenai  undang-undang  atau undang-undang adalah: 11
1. Hukum yang ada di bidang kehidupan tertentu cukup sistematis.
2. Aturan  yang  ada  dalam  bidang  kehidupan  tertentu  cukup  sinkron,  tidak  ada  konflik  baik  secara hirarki maupun horizontal.
3. Peraturan-peraturan  yang  mengatur  aspek-aspek  kehidupan  tertentu  sudah  memadai,  baik  secara kualitatif maupun kuantitatif.
4. Peraturan tertentu dikeluarkan sesuai dengan persyaratan hukum yang berlaku.
Aparat penegak aturan merupakan faktor kedua yang menentukan apakah aturan tertulis efektif atau tidak efektif. Berkaitan dengan hal tersebut, sebaiknya memiliki alat yang dapat diandalkan agar alat  tersebut  dapat  menjalankan  fungsinya  dengan  baik.  Dalam  konteks  ini,  kehandalan  melibatkan keterampilan profesional serta sikap positif.
Menurut  Soerjono  Soekanto,  faktor-faktor  berikut  akan  mempengaruhi  efektivitas  legislasi tertulis di mata pejabat:
1. Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan saat ini?
2. Sejauh mana petugas diizinkan untuk melaksanakan kebijaksanaan.
3. Teladan seperti apa yang harus diberikan oleh pihak berwenang kepada masyarakat?
4. Sampai  sejauh  mana  tingkat  sinkronisasi  tugas  atau  mandat  yang  diberikan  dapat  memberikan batasan tegas pada otoritas mereka?
Penyediaan berbagai sarana dan prasarana kepada pejabat atau pejabat yang berwenang sebagai pelaksana tugas yang diberikan merupakan faktor ketiga. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah sarana yang digunakan untuk mencapai tujuan efektivitas hukum. Infrastruktur ini jelas berkontribusi pada  kelancaran  tugas  aparatur  di  tempat  kerja  atau  di  daerah.  Komponen  tersebut  adalah  ada  atau tidaknya  infrastruktur,  infrastruktur  yang  memadai  atau  tidak  memadai,  dan  infrastruktur  eksisting yang baik atau buruk.
Faktor  keempat  mencakup  beberapa  faktor  yang  menilai  efektivitas  berdasarkan  kondisi masyarakat, yaitu:
1. Mengenali dan memahami aturan yang telah ditetapkan.
2. Alasan individu gagal mengikuti aturan yang ada.
3. Alasan mengapa individu mengikuti aturan yang ada.
10 Salim,H.S  dan  Erlis  Septiana  Nurbani,  2013  , Penerapan  Teori  Hukum  Pada  Tesis  dan Disertasi , Jakarta : Rajawali Press, Hlm 303
11 Soerjono Soekanto, Op.cit. Hlm. 80
Mengenai  komponen  kelima  yaitu  membahas  budaya  yaitu  kebiasaan  yang  dilakukan  oleh masyarakat,  bagaimana  masyarakat  memperlakukan  adanya  suatu  aturan.  Hal  tersebut  dapat  dilihat dari  ada  atau  tidaknya  perlakuan  terhadap  aturan  yang  dijadikan  kebiasaan  oleh  masyarakat,  baik kebiasaan positif maupun kebiasaan buruk.

## Gambaran Desa Markanding
Nama  Desa  Markanding  menurut  bebarapa  tokoh  masyarakat  Desa  Markanding  di  ambil  dari kata  ada  dua  Sungai  yang  bergandeng  tapi  satu  Aliran.  Desa  Markanding  terletak  diPoros  Jalan Lintas-Sungai Bahar Kecamatan Bahar Utara Kabupaten Muaro Jambi.
Desa  Markanding  dulunya  Pemekaran  dari  Desa  Pelempang  Kecamatan  Jambi  Luar  Kota Kabupaten  Batang  Hari  ,  dengan  berjalannya  waktu  terjadinya  pemekaran  Kabupaten  yang menggabungkan sebagian wilayah Desa Markanding, Desa Tanjung Lebar dan sebagian wilayah Desa Transmigrasi  yang  berjumlah  22  (Dua  Puluh  Dua)  Unit,  dari  hasil  penggabungan  ini  timbulah Kabupaten  Muaro  Jambi,  Kecamatan  Sungai  Bahar.  Desa  Markanding  kini  masuk  dalam  wilayah Kecamatan Bahar Utara, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Desa Markanding terdiri dari tiga dusun dan luasnya 4.451,6 Ha. :
1. Dusun I Sumber Mulyo : 2.460 Ha
2. Dusun II Bunut : 1.112,2 Ha
3. Dusun III Talang Merindu : 870,4 Ha
Desa Markanding terletak di Kecamatan Bahar Utara Kabupaten Muaro Jambi. Terletak ± 9 km dari Ibukota Kabupaten, dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah utara berbatasan dengan Desa Nyogan dan Desa Ladang Peris. Desa Berkah dan Desa Pinang Tinggi berdampingan di sebelah selatan. Desa Nyogan berbatasan dengannya di sebelah timur. Desa Talang Datar dan Desa Talang Bukit berbatasan di sebelah barat.
Penduduk  Desa  Markanding  pada  umumnya  berasal  dari  bermacam-macam  keturunan  yaitu Suku  Anak  Dalam,  Jawa,  Medan,  Padang,  Palembang  dan  Nias  sebagian  kecil  pendatang  dari  Desa Lain dan menjadi penduduk tetap Desa Markanding, Sehingga tradisi Kekeluargaan sangat tinggi dan Musyawarah untuk mufakat dan gotong-royong.
Desa  Markanding  memiliki  total  populasi  3.446  jiwa,  termasuk  1.772  laki-laki  dan  1.687 perempuan,  dan  865  kepala  keluarga  yang  terbagi  menjadi  tiga  dusun,  seperti  yang  ditunjukkan  di bawah ini:
Jumlah Penduduk
- Dusun I Sumber Mulyo : 1.033 orang
- Dusun II Bunut : 1.661 orang
- Dusun III Talang Merindu : 752 orang Tingkat Pendidikan :
- Pra sekolah : 778 orang
- SD : 285 orang
- SMP : 265 orang
- SMA : 455 orang
- Sarjana : 20 orang

## HASIL
Efektifitas  dan  Faktor  Penghambat  Dalam  Pemanfaatan  Romah  Isolasi  Coronavirus  Disease (Covid-19) di Desa Markanding Kabupaten Muaro Jambi.
Pos  Desa  Penanggulangan  Covid-19  di  Desa  Markanding  merupakan  anggota  Satgas  yang bertugas  melaksanakan  Instruksi  Presiden  Nomor  6  Tahun  2020  tentang  Peningkatan  Disiplin  dan Penegakan  Hukum  Protokol  Kesehatan  dalam  Pencegahan  dan  Pengendalian  Covid-19,  dengan menggunakan  pra  -  metode  emptive  dan  preventif.  Tindakan  penegakan  protokol  kesehatan  ini merupakan upaya kemanusiaan untuk melindungi masyarakat dari Covid-19.
Jabatan  penanganan  Covid-19  adalah  seseorang  atau  sekelompok  orang  yang  memiliki kemampuan  dan  kepedulian  untuk  bekerja  secara  bebas  dan  jujur  dalam  upaya  penanggulangan wabah Covid-19 di Desa Markanding Kabupaten Muaro Jambi dan tidak menerima imbalan. Karena
para  relawan  ini  akan  berinteraksi  dengan  masyarakat,  Posko  Penanganan  Covid-19  yang  terancam tertular  Covid-19  Orang  yang  terkena  dampak  Covid-19  pun  termasuk.  Oleh  karena  itu,  Posko Penanganan  Covid-19  dituntut  untuk  meningkatkan  pengetahuan,  keterampilan,  dan  kemampuan dalam  pencegahan  penularan  Covid-19.  Peningkatan  pengetahuan  dan  kemampuan  relawan bermanfaat bagi mereka dan proses interaksi dengan lingkungan terkait dengan wabah Covid-19.
Dalam bab III Pasal 2 ayat (2) tertuang Peraturan Kepala Desa Nomor 2 Tahun S2021 tentang Penyelenggaraan  Posko  Corona  Virus  Disease  2019  (Covid-19)  di  Desa  Markanding  Kabupaten Muaro Jambi Tahun Anggaran 2021. Secara teknis, Posko Desa yang merupakan bagian integral dari penanganan COVID-19 di Desa terdiri dari:
1. Pendataan warga yang diduga, terkonfirmasi Covid-19, lansia, dan orang yang masuk dan keluar desa Desa;
2. Melakukan sosialisasi penerapan protokol kesehatan seperti mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak aman di dalam wilayah Desa;
3. Mensterilkan fasilitas umum dan sosial di wilayah Desa secara berkala;
4. Menyediakan fasilitas cuci tangan, hand sanitizer, disinfektan, dan tempat sampah medis dan non medis di setiap Posko Desa; Dan
5. Melaporkan pelaksanaan tim kepada Kepala Desa secara berkala.
Kepala  Desa  dan  jajarannya  serta  Posko  Desa  Penanganan  Covid-19  menyediakan  tempat berupa  Rumah  Isolasi  di  Desa  Markanding,  namun  masyarakat  yang  terpapar  Covid-19  tetap melakukan isolasi mandiri karena warga di Markanding Desa sedikit asing dalam penanganan Covid- 19, sehingga tidak berhasil menyebar ke seluruh masyarakat kecuali disediakan rumah isolasi.
.
Menurut Bapak Edy warga desa markanding menyebutkan bahwa “posko penanganan covid-19 desa  Markanding  ini  telah  menyediakan  Rumah  Isolasi  atau  hunian  untuk  isolasi  mandiri  bagi masyarakat  setempat  yang  terkena  covid-19  dengan  jangka  waktu  sekurang  kurang  nya  14  hari lamanya ketika yang terpapar covid-19 tidak mempunyai penyakit bawaan dan tetap diawasi oleh Tim Posko Penanganan Covid-19”. 12
Isolasi Mandiri ini dimaksudkan untuk meringankan beban rumah sakit dan manajemen pasien Covid-19  yang  menjalani  isolasi  mandiri.  Pemerintah  telah  menyelenggarakan  skema  yang  disebut Isolasi Mandiri Terpantau. Kondisi pasien harus dipantau setiap hari selama menjalani isolasi mandiri di rumah. Jika ada tanda-tanda gejala yang memburuk, tindakan medis dapat dilakukan dengan cepat untuk  menyelamatkan  pasien.  Prosedur  pemantauan  dianalogikan  dengan  mengunjungi  spesialis  di rumah sakit. Petugas Posko Desa Markanding akan menanyakan keluhan pasien dan memastikan obat yang  diresepkan  sudah  diminum.  Petugas  Posko  Desa  Markanding  juga  mencatat  kondisi  pasien seperti suhu tubuh dan saturasi oksigen. Prosedur ini diulangi setiap hari hingga kematian pasien. Era isolasi mandiri telah berakhir.
Berikut  informasi  terkait  individu  yang  terpapar  Covid-19  di  Desa  Markanding  Kabupaten Muaro Jambi.
12 Wawancara dengan masyarakat sekitar pada tanggal 08 Januari 2022  Pukul 09.30 WIB
No Nama NIK Usia Jenis Kelamin Alamat 1 Amir Hamzah 1505090304800001 41 Thn Laki-laki RT. 06/RW. 01 2 Iis Suryani 1505075507900008 30 Thn Perempuan RT. 06/RW. 01 3 Wahid Priyadin 1505092212710001 49 Thn Laki-laki RT. 12/RW. 02 4 Dwi Fuspita Wardani 1505076612990001 21 Thn Perempuan RT. 11/RW. 02 5 Adi Subrata 1505070709690001 50 Thn Laki-laki RT. 11/RW. 02 6 Ramli 1505091507730001 48 Thn Laki-laki RT. 12/RW. 02 7 Samirah 1505094107720004 49 Thn Perempuan RT. 12/RW. 02 8 Fitri Andriyanti 1505096211980001 22 Thn Perempuan RT. 12/RW. 02 9 Sutiah 1505077112710001 47 Thn Perempuan RT. 11/RW. 02 10 Nikmah Dalimunte 1505075909790002 41 Thn Perempuan RT. 11/RW. 02 11 Amiruddin Pulungan 1505072704650001 55 Thn Laki-laki RT. 11/RW. 02 12 Heri Juli H 1505076107670002 53 Thn Perempuan RT. 06/RW. 01 13 Muhammad Amin 1505090205730001 45 Thn Laki-laki RT. 12/RW. 02 14 Samida 1505095303730001 48 Thn Perempuan RT. 12/RW. 02 15 Irwansyah Putra 1505092408040002 17 Thn Laki-laki RT. 12/RW. 02 16 Muhammad Alfarishi 1505093110080001 13 Thn Laki-laki RT. 12/RW. 02 17   Rita Justina Tampubolo  1505076611920001 28 Thn Perempuan RT.07/RW. 02 18 Indri Amelia 1505094702000001 21 Thn Perempuan RT. 16/RW. 03 19 Robiatul Adawiyah 1505096206010001 19 Thn Perempuan RT. 12/RW. 02 20 Iska Br Damanik 1505094709750001 45 Thn Perempuan RT. 16/RW. 03
Sumber : Posko Desa Markanding Kabupaten Muaro Jambi
Ada  20  masyarakat  Desa  Markanding  Kabupaten  Muaro  Jambi  yang  terpapar  virus  corona disease  (Covid-19)  dengan  berbagai  macam  gejala  yang  mana  setiap  masyarakat  itu  beda-beda gejalanya dan penanganan untuk penyembuhan juga berbeda-beda setiap masyarakat.
Dalam Penaganannya warga yang terpapar Covid-19 yang tersebut diatas seperti : 1. Amir Hamzah dalam penanganannya di Isolasi Mandiri dirumah nya sendiri karena tidak mau di Isolasi  dirumah  Isolasi  yang  disediakan  oleh  TIM  Posko  Penanganan  Covid-19  di  Desa Markanding Kabupaten Muaro Jambi, dan yang bersangkutan diberikan Sembako dan Obat-obatan seperti  :  Beras 20  Kg, Mie  Instans  1  Dus, Minyak  Goreng  1  Kg,  Telor  1  Piring  dan  Vitamin  Im Boost.
2. Samida dalam penanganannya di Isolasi Mandiri dirumah nya sendiri yang bersangkutan diberikan Sembako dan Obat-obatan seperti : Beras 20 Kg, Mie Instans 1 Dus, Minyak Goreng 1 Kg, Telor 1 Piring dan Vitamin Im Boost.
Selain  dua  responden  di  atas  menunjukan  bahwa  ketersediaan  rumah  isolasi  yang  di  siapkan dengan  penggunaan  anggaran  desa  tersebut  justru  tidak  memiliki  daya  guna  atau  tidak  bermanfaat sesuai tujuannya. Ini didukung data yang didapat bahwa hanya ada satu pasien terpapar yang dirawat di rumah isolasi tersebut, dengan kategori gejala ringan. Dan setelah satu hari pasien meminta pulang kerumah untuk isolasi mandiri saja.
Menurut  wawancara  Ketua  Posko  Penanganan  Covid-19  Bapak  Muhammad  Adam  Kurang dimanfaatkannya  rumah  isolasi  ini  disebabkan  banyak  hal,  faktor  individu  yang  menyatakan  lebih nyaman  dan  merasa  lebih  tenang  jika  di  isolasi  dirumah  sendiri,  sehingga  petugas  posko  tidak  bisa memaksakan , sebab ini terkait kondisi emosional atau psikis yang juga memilki kaitan erat dengan imunitas tubuh dalam proses penyembuhan. 13
Selanjutnya  menurut  wawancara  Ibu  Renny  Oktavia  selaku  Bidan  Desa  Masyarakat  yang terpapar  covid-19  tidak  terbuka  kepada  petugas  posko  penanganan  Covid-19  terkait  kontak  erat terakhir dengan siapa sehingga cepat melaksanakan penularan kepada masyarakat lainnya, masyarakat cenderung  diam  dan  tidak  memberitahukan  kepada  teman-teman  yang  melakukan  kontak  terakhir dengannya. Posko Desa Penanganan Covid-19 di Desa Markanding terus diedukasi masyarakat agar memiliki pengetahuan yang lebih baik tentang Covid-19 untuk menekan angka penularan. 14
13 Wawancara  dengan  ketua  posko  penanganan  covid-19  bapak  Muhammad  Akbar  pada  tanggal  08 Januari  2022 pukul 13.00 WIB.
14 Wawancara dengan Bidan Ibu Renny Oktavia pada tanggal 08 Pebruari 2022 pukul 11.00 WIB.
Treatment  merupakan  tracing  tingkat  lanjutan  dalam  tahapan  penanganan  pasien  Covid-19. Setelah ditemukan kasus baru hasil pelacakan dan pengetesan di Posko Desa Penanganan Covid-19 di Desa  Markanding,  maka  akan  memberikan  masukan  dan  informasi  kepada  pemerintah  khususnya Desa Markanding agar dapat lebih memberikan pengobatan bagi pasien Covid-19. dengan cepat dan benar, salah satunya adalah isolasi mandiri selama 14 hari. Ketika isolasi diri dilakukan, tidak semua masyarakat mau mengikuti isolasi mandiri selama 14 hari karena dengan alasan pekerjaan menumpuk dan  ada  pekerjaan  yang  tidak  bisa  diwakilkan  itulah  salah  satu  kendala  yang  dihadapi  posko penanganan  covd-19  di  Desa  Markanding  karena  tidak  semua  pasien  bisa  menjalankan  aturan  yang sudah dibuat itu dengan baik.
Dari uraian diatas, dapat di pahami bahwa dari beberapa tugas posko penanganan Covid-19 di Desa Markanding telah dilakukan semaksimal mungkin, namun terkaitan pemanfaatan rumah isolasi yang telah disediakan dapat disimpulkan tidak dimanfaatkan secara efektif.
Ketika membahas sejauh mana negara hukum dipahami atau tidak dipahami, dan dipatuhi atau tidak  dipatuhi,  terlebih  dahulu  kita  harus  dapat  menilai  sejauh  mana  negara  hukum  dipahami  atau tidak dipahami. Jika aturan hukum dipahami dan dipatuhi oleh mayoritas target yang harus dipatuhi, itu dikatakan efektif. Secara teori untuk efektifnya aturan itu ditinjau dari beberapa faktor pendukung, yaitu :
1. Faktor  aturannya,  dilihat  dari  aturan  sebenarnya  aturan  terkait  isolasi  ini  telah  diatur  dalam berbagai  instrument  diawali  dengan  UU  Kesehatan  dan  berkembang  melalui  Peraturan  Menteri Kesehatan, Peraturan Daerah, dan Peraturan Desa seperti Peraturan Desa Markanding. Akan tetapi dari berbagai aturan tersebut masih terbuka ruang untuk melakukan isolasi mandiri di rumah sesuai petunjuk  dan  prosedur  yang  dibenarkan  oleh  yang  berwenang  ,  misalnya  pendapat  dan  analisa tenaga kesehatan yang menyatakan dibolehkan untuk isolasi dirumah.
2. Faktor sarana dan prasarana, dalam kondisi dan keadaan tidak efektifnya rumah isolasi mandiri di desa  Markanding  ini,  juga  disebabkan  sarana  dan  prasarana  yang  kurang  memenuhi  standart penanganan  kasus  Covid-19.  Hal  ini  juga  menimbulkan  ketidakyakinan  pasien  terpapar  dan keluarganya, sehingga mereka enggan untuk mengisolasi diri di rumah isolasi yang disiapkan desa Markanding.
3. Faktor  masyarakat,  khususnya  pengaturan  di  mana  hukum  berlaku  atau  dilaksanakan.  Dalam  hal ini,  patut  di  telusuri  kondisi  adat  dan  kebiasaan  yang  ada  pada  masyarakat  desa  Markanding. Penduduk Desa Markanding pada umumnya berasal dari bermacam-macam keturunan yaitu Suku Anak Dalam, Jawa, Medan, Padang, Palembang dan Nias sebagian kecil pendatang dari Desa Lain dan  menjadi  penduduk  tetap  Desa  Markanding.  Dari  berbagai  suku  ini,  berdampak  pada  budaya dan  kebiasaan  yang  berkembang  di  desa  tersebut,  berakibat  juga  pada  pemikiran  yang  berbeda beda  terhadap  Covid-19  ini.  Sehingga  pada  akhirnya  membentuk  kesadaran  dan  ketaatan  hukum yang berbeda pula. Sehingga ada beberapa aturan dan tindakan posko desa yang tidak bisa berjalan sebagaimana  mestinya.  Masyarakat  yang  taat  juga  sebanding  dengan  masyarakat  yang  tidak  taat protokol kesehatan.
Dalam  hal  ini,  patut  di  telusuri  kondisi  adat  dan  kebiasaan  yang  ada  pada  masyarakat  desa Markanding.  Penduduk  Desa  Markanding  pada  umumnya  berasal  dari  bermacam-macam  keturunan yaitu  Suku  Anak  Dalam,  Jawa,  Medan,  Padang,  Palembang  dan  Nias  sebagian  kecil  pendatang  dari Desa  Lain  dan  menjadi  penduduk  tetap  Desa  Markanding.  Dari  berbagai  suku  ini,  berdampak  pada budaya dan kebiasaan yang berkembang di desa tersebut, berakibat juga pada pemikiran yang berbeda beda terhadap Covid-19 ini. Sehingga pada akhirnya membentuk kesadaran dan ketaatan hukum yang berbeda pula.
Sehingga  ada  beberapa  aturan  dan  tindakan  posko  desa  yang  tidak  bisa  berjalan  sebagaimana mestinya.  Masyarakat  yang  taat  juga  sebanding  dengan  masyarakat  yang  tidak  taat  protokol kesehatan.  Kesadaran  hukum  dan  ketaatan  hukum  merupakan  dua  faktor  yang  secara  signifikan mempengaruhi  efektivitas  legislasi  atau  penegakan  hukum  di  masyarakat.  Kesadaran  hukum, kepatuhan  hukum,  dan  efektivitas  undang-undang  semuanya  saling  berhubungan.  Orang  sering mencampuradukkan  kesadaran  hukum  dan  kepatuhan  hukum;  sementara  keduanya  terkait  erat,
mereka  tidak  sama.  Kedua  faktor  ini  sangat  menentukan  berhasil  atau  tidaknya  implementasi peraturan perundang-undangan di masyarakat. 15
Dari 20 penduduk yang terpapar sebagaimana data diatas merasakan bahwa bagi mereka cukup menjaga diri selama pemulihan sehingga tidak menularkan pada yang lainnya. Dan penduduk lainnya memberikan support untuk penyembuhannya sehingga tidak ada ketakutan sama sekali ketika mereka tidak memanfaatkan rumah isolasi desa.
Artinya ketidak efektifan dari pemanfaatan rumah isolasi di Desa Markanding lebih disebabkan oleh  berbagai  akar  penyebab  atau  faktor  penghambat,  pertama  oleh  karena  aturan  yang  telah  dibuat melalui  peraturan  desa  yang  tidak  memberikan  sanksi,  sehingga  masyarakat  beranggapan  tidak  di isolasi  di  rumah  isolasi  desa  tidak  apa-apa,  ditambah  lagi  sarana  prasarana  yang  disiapkan  tidak memenuhi  standart  yang  seharusnya,  sehingga  ketika  ada  pasien  yang  terpapar  dan  perlu  penangan medis  intensif  lebih  sering  direkomendasikan  dan  dirujuk  ke  rumah  sakit  terdekat  atau  fasilitas kesehatan  dengan  sarana  penunjang.  Selanjutnya  pada  berbagai  instrument  hukum  lainnya  yang membuka  ruang  untuk  isolasi  mandiri.  Sehingga  kesadaran  dan  ketaatan  yang  tidak  berkembang dalam  diri  individu  penduduk  desa  menjadikan  apa  yang  telah  dibuat  dalam  suatu  program  tersebut tidak efektif.
Maka  dapat  disimpulkan  bahwa  upaya  desa  dalam  membuat  dan  menyiapkan  rumah  isolasi mandiri ini terkesan sia-sia , padahal program tersebut juga menggunakan anggaran yang cukup besar dari anggaran desa.
Artinya ketidak efektifan dari pemanfaatan rumah isolasi di Desa Markanding lebih disebabkan oleh berbagai akar penyebab atau faktor penghambat, pertama oleh karena aturan yang telah dibuat melalui  peraturan  desa  yang  tidak  memberikan  sanksi,  sehingga  masyarakat  beranggapan  tidak  di isolasi di rumah isolasi desa tidak apa-apa, Kedua sarana prasarana yang disiapkan tidak memenuhi standart yang seharusnya, sehingga ketika ada pasien yang terpapar dan perlu penangan medis intensif lebih dianjurkan dan dirujuk ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan terdekat dengan sarana prasarana pendukung.
Selanjutnya  selain  diatas  tersebut,  instrument  hukum  lainnya  yang  membuka  ruang  untuk isolasi  mandiri.  Sehingga  apa  yang  telah  dibuat  dalam  suatu  program  tersebut  tidak  efektif.  Maka dapat  dikatakan  bahwa  upaya  desa  dalam  membuat  dan  menyiapkan  rumah  isolasi  mandiri  ini terkesan  sia-sia  ,  padahal  program  tersebut  juga  menggunakan  anggaran  yang  cukup  besar  dari anggaran desa
Kesadaran  hukum  dan  ketaatan  hukum  merupakan  dua  faktor  yang  sangat  mempengaruhi berhasil  atau  tidaknya  peraturan  perundang-undangan  atau  penegakan  hukum  di  masyarakat. Kesadaran hukum, kepatuhan hukum, dan efektivitas undang-undang semuanya saling berhubungan. Orang  sering  mencampuradukkan  kesadaran  hukum  dan  kepatuhan  hukum;  sementara  keduanya terkait  erat,  mereka  tidak  sama.  Kedua  faktor  ini  sangat  menentukan  berhasil  atau  tidaknya implementasi peraturan perundang-undangan di masyarakat. 16
Selain itu, menurut H.C. Sudut pandang Kelman, bentuk ketaatan itu: 17 1. Ketaatan, juga dikenal sebagai kepatuhan, terjadi ketika seseorang mematuhi aturan semata-mata karena takut dihukum oleh aturan tersebut. Ketaatan ini dimotivasi oleh keinginan untuk lepas dari sanksi atau hukuman, bukan oleh kesadaran diri yang utuh. Mempengaruhi adalah bentuk kekuatan yang didasarkan pada "alat kontrol", dan akibatnya, orang yang dipengaruhi hanya beradaptasi di bawah pengawasan.
2. Identifikasi  Ketaatan,  yaitu  ketaatan  seseorang  terhadap  suatu  aturan  karena  takut  hubungan baiknya  dengan  seseorang  disakiti  atau  dihancurkan.  Adanya  penerimaan  terhadap  norma-norma tersebut  bukan  karena  nilainya,  dan  pendekatan  yang  dilakukan  hanyalah  keinginan  seseorang untuk tetap terlibat sebagai anggota suatu kelompok hubungan atau kelompok dengan ketundukan
15 Damang, Efektifitas  Hukum ,  http://eprints.umm.ac.id/37848/3/jiptummpp-gdl-bimoaldhys-48543-3- babii.pdf
16 Damang, Efektifitas  Hukum ,  http://eprints.umm.ac.id/37848/3/jiptummpp-gdl-bimoaldhys-48543-3- babii.pdf
17 Soerjono  Soekanto,  1982,  Kesadaran  Hukum  dan  Kepatuhan  Hukum,  Jakarta  :  Rajawali  Pers, hlm. 49-50
itu.  Sumber  kekuatan  menjadi  daya  pikat  hubungan  orang-orang  yang  menikmati  kebersamaan dengan kelompok, dan kepatuhan kelompok terhadap aturan bergantung pada hubungan utama ini. 3. Kepatuhan yang Konsisten Internalisasi terjadi ketika seseorang menaati suatu peraturan karena ia benar-benar  meyakini  bahwa  peraturan  itu  sesuai  dengan  nilai-nilai  intrinsik  yang  dianutnya. Internalisasi  adalah  penerimaan  aturan  atau  perilaku  individu  karena  menemukan  substansinya bermanfaat. Karena nilai bervariasi dan beradaptasi dengan hal yang tak terelakkan, isinya sesuai dengan nilai setiap individu. Ada kesadaran batin yang memaksanya untuk mengikuti aturan.
Ketiga  bentuk  ketaatan  tersebut,  dengan  dikaitkan  dengan  kondisi  penduduk  masyarakat  desa Markanding, maka dapat dipahami bahwa bentuk ketaatan tersebut tidak dapat teraplikasikan terhadap penduduk desa. Karena dalam peraturan desa dan instrument hukum lainnya tidak menerapkan sanksi yang memaksa. Sehingga masyarakat desa menilai bahwa tidak taatpun terutama taat untuk isolasi di rumah  isolasi  desa  tidak  apa-apa,  tidak  akan  dikenakan  sanksi,  tidak  dijauhi  oleh  penduduk  lainnya dan hal ini diperkuat lagi ketika tenaga kesehatan yang terkait membolehkan untuk isolasi di rumah sendiri.  Bahkan  meskipun  melakukan  isolasi  mandiri  dirumah  ,  mereka  lebih  merasa  nyaman  dan pihak  posko  desa  tetap  memberikan  bantuan  sembako  kerumah  tersebut.  Berbeda  jika  di  tegaskan bagi  yang  melakukan  isolasi  dirumah  tidak  mendapat  pantauan  dan  bantuan  sembako  dan  lainnya. Maka ini dapat menjadi unsur pemaksa bagi yan terpapar menentukan pilihan tempat isolasinya.
Sebagaimana  data  yang  diuraikan  di  atas  ,  ada  20  penduduk  yang  terpapar  covid-19  dan merasakan bahwa bagi mereka cukup menjaga diri selama pemulihan sehingga tidak menularkan pada yang lainnya. Dan penduduk lainnya memberikan support untuk penyembuhannya sehingga tidak ada ketakutan sama sekali ketika mereka tidak memanfaatkan rumah isolasi desa. Mereka berpendapat ada ketenangan bathin yang berbeda ketika isolasi di rumah sendiri, sehingga hal ini juga mempengaruhi lebih  cepatnya  pemulihan  sebab  imunitas  yang  terpapar  lebih  cepat  terbentuk  sebagai  akibat  dari kurangnya kecemasan yang dirasakan.
Artinya ketidak efektifan dari pemanfaatan rumah isolasi di Desa Markanding lebih disebabkan oleh  berbagai  akar  penyebab  atau  faktor  penghambat,  pertama  oleh  karena  aturan  yang  telah  dibuat melalui  peraturan  desa  yang  tidak  memberikan  sanksi,  sehingga  masyarakat  beranggapan  tidak  di isolasi  di  rumah  isolasi  desa  tidak  apa-apa,  ditambah  lagi  sarana  prasarana  yang  disiapkan  tidak memenuhi  standart  yang  seharusnya,  sehingga  ketika  ada  pasien  yang  terpapar  dan  perlu  penangan medis  intensif  lebih  sering  direkomendasikan  dan  dirujuk  ke  rumah  sakit  terdekat  atau  fasilitas kesehatan dengan sarana penunjang.
Selanjutnya  pada  berbagai  instrument  hukum  lainnya  yang  membuka  ruang  untuk  isolasi mandiri. Sehingga kesadaran dan ketaatan yang tidak berkembang dalam diri individu penduduk desa menjadikan  apa  yang  telah  dibuat  dalam  suatu  program  tersebut  tidak  efektif.  Maka  dapat disimpulkan  bahwa  upaya desa  dalam  membuat  dan menyiapkan  rumah  isolasi mandiri  ini  terkesan sia-sia , padahal program tersebut juga menggunakan anggaran yang cukup besar dari anggaran desa.

## SIMPULAN
Rumah  isolasi  merupakan  upaya  desa  untuk  mematuhi  perintah  peraturan  melalui  undang- undang,  peraturan  menteri,  peraturan  daerah,  dan  peraturan  desa  pada  khususnya.  Hal  ini  berupaya untuk mempercepat tindakan pencegahan dan memutus mata rantai penyebaran virus Covid-19. Oleh karena itu,  dianggarkan  dana  untuk  program  –  program  tersebut.  Namun pada  kenyataannya  khusus program rumah isolasi desa ini tidak dimanfaatkan secara efektif dan tidak berdaya guna sama sekali. Adapun penyebabnya lebih kepada beberapa penyebab , mulai dari instrument aturan itu sendiri, yang merupakan  hasil  lebih  kepada  pertimbangan  kepentingan  sesaat,  hingga  pada  tingkat  kesadaran  dan ketaatan  penduduk  desa  Markanding,  yang  merupakan  akibat  dari  ketidaktegasan  penerapan  aturan tanpa sanksi tersebut dan lebih pada pertimbangan hubungan sosial dalam kehidupan masyarakat desa yang lebih mengedepankan musyawarah.

## DAFTAR PUSTAKA
Totok  Mardikanto  dan  Poerwoko  Soebiato,  Pemberdayaan  Masyarakat  Dalam  Persfektif  Kebijakan Publik, Albenta, Bandung, 2019.
Soerjono Soekanto, 1982, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, Jakarta : Rajawali Pers. Salim,H.S  dan  Erlis  Septiana  Nurbani,  2013  , Penerapan  Teori  Hukum  Pada  Tesis  dan  Disertasi , Jakarta : Rajawali Press.
Masriyani  dan  Islah,  Efektifitas  Pemanfaatan  Rumah  Isolasi  Coronavirus  Disease  (Covid-19)  di  Desa Markanding Kabupaten Muaro Jambi
Barda Nawawi Arief, 2013, Kapita Selekta Hukum Pidana , Bandung : Citra Aditya , Hlm. Soerjono  Soekanto,  2008, Faktor-Faktor  yang Mempengaruhi  Penegakan  Hukum, Jakarta:  PT.  Raja Grafindo Persada
Damang, Efektifitas  Hukum ,  http://eprints.umm.ac.id/37848/3/jiptummpp-gdl-bimoaldhys-48543-3- babii.pdf Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung, 2008. Muchsan, Sistem  Pengawasan  Terhadap  Perbuatan  Aparat  Pemerintah  Dan  PTUN  Di  Indonesia , Liberty, Yogyakarta, 2007
Umar  Nain,  Relasi  Pemerintah  Desa  Dan  Supradesa  Dalam  Perencanaan  Dan  Penganggaran  Desa, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017.
Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti , Bandung, 2006.

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009  Tentang  Kesehatan.  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun 2009 Nomor 114
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Keputusan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia,  Nomor  HK.01.07/MENKES/382/2020  Tentang Protokol  Kesehatan  Bagi  Masyarakat  Di  Tempat  Dan  Fasilitas  Umum  Dalam  Rangka Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
Instruksi  Presiden  Nomor  6  Tahun  2020  Tentang  Peningkatan  Disiplin  Dan  Penegakan  Hukum Protokol Kesehatan.
Peraturan  Desa  Nomor  2  Tahun  2021  Tentang  Pembentukan  Posko  Penanganan Corona  Virus Disease 2019 (Covid-19) Desa Markanding

## Jurnal
Muhammad  Jaelani,  Peran  Gubernur  Jambi  untuik  mengontrol  kebijakan  pemerintah  Daerah  Dalam Menanggulangi Covid-19, Jurnal Wajah Hukum, Universitas Batanghari, Volume 5, Nomor 2, Oktober 2021.
M.  Muslih,  Masriyani  dan  Ryanda  Putra  Pratama, Pelaksanaan  Program  Badan  Usaha  Milik  Desa (BUMDes)  Di  Kecamatan  Jambi  Luar  Kota  Kabupaten  Muaro  Jambi, Jurnal  Wajah  Hukum, Universitas Batanghari, Volume 4, Nomor 2, Oktober 2020.