## EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM SEKOLAH GRATIS DI KOTA PALEMBANG
PROVINSI SUMATERA SELATAN
(Studi di SMA Negeri 16 Lebak Murni Kota Palembang)

## Emmy Deseri
Badan Pengembangan SDM Daerah Email: emmydeseri@yahoo.com

## ABSTRAK
Tujuan  penelitian  adalah  untuk  Mendiskripsikan  serta  mengkaji  peran  pemerintah  kota  Palembang dalam  melaksanakan  program  sekolah  gratis  di  SMA  Negeri  16  Lebak  Murni  Kota  Palembang, Mendiskripsikan  serta  mengkaji  kendala  kendala  yang  dihadapi  pemerintah  kota  palembang  dalam melaksanakan  program  sekolah  gratis  di  SMA  Negeri  16  Lebak  Murni  Kota  Palembang.  Dalam rangka memperolehilmu,khususnya Ilmu Administrasi Publik.
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif.  Adapun  tempat  penelitian  ini  dilakukan  di  sekolah- sekolah  yang  terdapat  di  kota  Palembang  khususya  di  SMA  Negeri  16  Lebak  Murni.  Penelitian  ini membahas  tentang  efektivitas  pelaksanaan  sekolah  gratis  dikota  Palembang.  Hasil  penelitian    ini antara  lain  Belum  efektifnya  pelaksanaan  Permedagri  nomor  13  Tahun  2006  yang  dirasakan mekanismenya  berbelit.  Belum  efektifnya  Standar  Pelayanan  Minimum  di  SMA  Negeri  16 Palembang.  Belum  efektifnya  Penyediaan  sarana  dan  prasarana  pendidikan  di  SMA  Negeri  16 Palembang.  Belum  efektifnya  pengembangan  dan  pembinaan  berkala  dari  Tim  Provinsi  ke kabupaten/Kota  serta  Tim  Kabupaten/Kota  ke  tim  Manajemen  Sekolah  ke  sekolah  SMANegeri  16 Palembang.  Belum  efektifnya  pengawasan  ke  SMA  Negeri  16  Palembang  tentang  penggunaan sekolah  gratis.  Belum  efektifnya  sangsi  yang  tegas  pada  kabupaten  Kota  yang  tidak  melaksanakan MOU dana Sharing dengan Kabupaten dan belum satu formnya sekolah sekolah sehingga masih ada sekola yang menolak program sekolah gratis yang di programkan pemerintah provinsi.
Kata Kunci : Efektivitas, Sekolah Gratis

## PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang
Sejak  Maret  2009  pendidikan  di Sumatera  Selatan  Gratis.Artinya,  ada beberapa  komponen  biaya  pendidikan Sesuai  dengan  PP  nomor  48  tahun  2008 tentang  pendanaan  pendidikan  menjadi tanggungjawabbersama  antara  pemerintah, pemerintah  daerah  dan  masyarakat.  Biaya satuan pendidikan adalah biaya penyelenggaraan  pendidikan  pada  tingkat satuan pendidikan yang meliputi: 1.,Biaya investasi, 2.Biaya Operasional. 3. Biaya pribadi.
Unit  cost  Program  Sekolah  Gratis per siswa pertahun yang berasal dari dana
APBD  Provinsi  dan  Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:
1. SD/MI persiswa/tahun = Rp. 120.000.-
2. SMP/MTS persiswa/tahun = Rp. 180.000.-
3. SMA/MA persiswa/tahun = Rp.1.200.000,-
4. SMK Tehnik persiswa/tahun =
Rp.2.400.00,-
5. SMK Non Tehnik persiswa/tahun = Rp. 1.836.000
Dengan demikian, sebenarnya Program  Sekolah  Gratis  secara  nyata merupakan  implementasi  Program  Wajib Belajar  12  tahun  sebagai  lanjutan  dari program nasional wajib belajar 9 tahun.
Adapun penggunaan dana Program sekolah  Gratis.  Sehingga  orang  tua  hanya menyediakan  biaya  yang  semestinya  dia keluarkan.  Sumatera  Selatan  adalah  salah satu  provinsiyang  berani  melaksanakan
Program Sekolah Gratis
dan menambahkannya  untuk  Program  Kuliah Gratis  ke  Perguruan  Tinggi  Negeri  dan Swasta  baik  jenjang  S  1  S  2  .Seperti  kita ketahui  bahwa  Program  Sekolah  Gratis pada tahun 2010mendapat anugerah Museum  Rekor  Indonesia  (MURI).  Pola keberhasilan  Program  Sekolah  Gratis  di Sumatera Selatan ini
dalam menghantarkan
kecerdasan anak bangsa,telah  banyak  dipelajari untuk dijadikan pedoman oleh Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia.
Kita  sadari  bahwa  program  sekolah gratis  di  Sumatera  Selatan  lahir  dari sebuah  proses  politik  yang  mahal  yang tentunya  berpihak  kepada  rakyat  banyak, merupakan  program  unggulan  atau  lebih tepat  dikatakan  janji  kampanye  calon gubernur  yang  telah  dimasukkan  dalam agenda  kerja  gubernur  2008-2013.  Karena itu  pelaksanaan  program  sekolah  gratis Harus  didukung  sampai  Kabupaten/  Kota di  lingkungan  Provinsi  Sumatera  Selatan, Meskipun  dalam  pelaksanaannya  masih belum sempurna.
Sementara  itu  Tim  Monitoring  dan Evaluasi  Program  sekolah  Gratis  Provinsi Sumsel  tahun  2013  dengan  keputusan
Gubernur Sumsel nomor 483/KPTS/Disdik/2013  tanggal  12  Juni 2013  yang  tugas  fungsinya  melaksanakan
Monitoring dan Evaluasi Program Sekolah Gratis ,melakukan Verifikasi setiap pengaduan  masyarakat  terkait  penyaluran dan  penggunaan  dana  Program  Sekolah Gratis yang pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada Gubernur melalui kepala Dinas Pendidikan  Provinsi
Sumsel  belum  maksimal  memberikan kontribusi  terhadap  pelaksanaan  Program
Sekolah Gratis dikota metropolitan Palembang.
Dari 22 jumlah sekolah SMA  yang tersebar dikotaPalembang ,maka salah satu yang menjadi lokus penelitian adalah SMA Negeri  16  Jalan  Lebak  Murni  Sako Palembang,  adapun  alasan  pemilihan lokasi  penelitian  dikarenakan  wilayah sekolah berada dipinggiran kota Palembang dengan penduduk yang tergolong  pendapatannya  rendah  serta siswa  yang  ada  di  SMA  Negeri  16 Palembang  berjumlah  635  siswa  yang berdomisili  diwilayah  kecamatan  sako sebagai kecamatan yang mulai berkembang.alasan  lainnya  SMA  Negeri 16 Lebak Murni terakreditasi B Plus. Berangkat dari pemikiran diatas,Makapeneliti melakukan
penelitianlebih  lanjut tetntang  pelaksanaan Program Sekolah Gratis di SMA negeri 16
Lebak  Murni  Kota  palembang,peneliti akan memotret fenomenapelaksanaan program sekolah gratis yang ada dilingkungan  sekolah  yang  berpedoman dengan  Perda  No.  3  tahun  2009  dan Pergub     No.     31     tahun     2009     dan pelaksanaan Perwali Nomor 22 tahun 2011 tentang besaran /satuan biaya dana bantuan /Komite  sekolah.  yang  menurut  peneliti belum  efektif  pelaksanaannya.  Hal  ini dapat  dilihat  dari  besaran  dana  yang diterima  persiswa  sebesar  Rp.  87.000 persiswa  perbulan,  jumlah  ini  jauh  lebih kecil  dari  seharusnya  sebagaimana  diatur dalam  Pergub  nomor  31  tahun  2009 sebesar  Rp.  1.200.000.  sedangkan  dana sharing  kota  Palembang  yang  telah disepakati  bersama  pemerintah  Provinsi dan  Kota  untuk  Program  Sekolah  Gratis tidak  berjalan.  Melalui  tulisan  ini  peneliti berharap   akan   membuka   suatu   wacana
baru yang menarik untuk mengembangkan Program Sekolah Gratis
di kota Palembang.

## 1.2. Rumusan Masalah
Berdasarkanuraian latarbelakangmasalahdan sebelum peneliti mengemukakan research question , terlebih dahulu   akan  mengemukakan   “ problem statement ”,   yaitu:Bagaimana  Efektivitas pelaksanaan Program Sekolah Gratis di SMA  Negeri   16  Lebak  Murni  Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan?
1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian
Dengan mengacu pada latar belakang  dan  perumusan  masalah  diatas, makamaksud  dan  tujuan  dalam  penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Mendiskripsikan  serta  mengkaji  peran pemerintah  kota  Palembang  dalam melaksanakan program sekolah gratis di SMA  Negeri  16  Lebak  Murni  Kota Palembang
2. Mendiskripsikan serta mengkaji kendala kendala yang dihadapi pemerintah  kota  palembang  dalam melaksanakan program sekolah gratis di SMA  Negeri  16  Lebak  Murni  Kota Palembang
3. Dalam rangka memperoleh konsep baru bagi  perkembangan  ilmu  ,khususnya Ilmu Administrasi Publik.
1.4. ManfaatPenelitian Adapun manfaat dalam penelitian
ini adalah sebagai berikut:
1. Manfaat  penelitian  dari  Aspek  teoritis adalah  memberikan  masukan  pada dunia pendidikankhususnya jurusan administrasi publik untuk
mengembangkan  lebih  lanjut  Program Sekolah Gratis sebagai salah satu fungsi hakiki  pemerintah  serta  mendorong peneliti lain untuk melakukan penelitian
tentang  kelanjutan  program  sekolah gratis.
2. Manfaat  penelitian  dari  Aspek  praktis, hasil  penelitian  ini  dapat  dimanfaatkan dan  dijadikan  referensi  oleh  para pejabat  birokrasi  dan  politisi  untuk pembuat  kebijakan  dan  pengambilan keputusan  pemerintah  daerahkhususnya efektivitas pelaksanaan program sekolah  gratis  di  Kota  Palembang Provinsi Sumatera Selatan.

## TEORI

## 2.1. Efektivitas
Efektivitas merupakan unsur pokok untuk  mencapai  tujuan  dan  sasaran  yang telah ditentukan didalam setiap organisasi ,kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila  tercapai  tujuan  ataupun  sasaran seperti  yang  telah  ditentukan.  Hal  ini menurut pendapat H. Emerson yang dikutif Handayaningrat (1994:16) yang menyatakan  bahwam”efektivitas  adalah pengukuran  dalam  arti  tercapainya  tujuan yang telah ditentukan sebelumnya .
Penelitian  kepustakaan  yang  ada mengenai  teoriefektivitas  memperlihatkan keanekaragaman  dalam  hal  indikator penilaian tingkat  efektivitas  suatu  hal.  Hal ini  terkadang  mempersulit  penelaahan terhadap  suatu  penelitian  yang  melibatkan teori  efektivitas,  namun  secara  umum, efektivitas  suatu  hal  diartikan  sebagai keberhasilan  dalam  pencapaian  target  atau tujuan yang telah ditetapkan.
Efektivitas  memiliki  beragam  jenis, salah satunya adalah efektivitas organisasi.  Sama  halnya  dengan  teori efektivitas secara umum, para ahli pun memiliki  beragam  pandangan  terkait dengan konsep efektivitas organisasi.Ndraha  (dalam  Makmur,
2008:124).“
Kelangsungan Hidup Persaingan Pengembangan Produksi Mutu Efisiensi Fleksibilitas Kepuasan Jangka panjang Jangka menengah Jangka pendek

## Model Dimensi Waktu dari Efektivitas
Gibson (1996 : 51)
Dari pendapat yang dikemukakan oleh para ahli tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi penekanan dari pengertian efektivitas ini pada pencapaian tujuan atau sasaran yang dikehendaki dapat tercapai sesuai dengan rencana semula dan menimbulkan dampak terhadap apa yang diinginkan atau diharapkan.
2.2. Pengertian Program Sekolah Gratis Program      adalah serangkaian
tindakan    atau    aktivitas    untuk     dapat melaksanakan    sesuai dengan     target rencana  yang   telah  ditetapkan.   Untuk melaksanakan  suatu  pekerjaan  tertentu diperlukan   penyusunan   program     yang mantap agar pekerjaan  yang  dilakukan lebih terarah, efektif dan efisien  dalam memanfaatkan semua sumber daya yang dibutuhkan.
Sasaran  program  sekolah  gratis adalah  setiap  Siswa  mulai  dari  jenjang SD/SDLB/MI,SMP/SMPLB/MTs,SMA/S MALB/MA/SMK  baik  negeri  maupun swasta,  termasuk  SSN,RSBI  dan  SBI kecuali kelompok belajar paket (Paket A,B dan C) serta Pendidikan Diniyah.
Program  Sekolah  Gratis  yang dibiayai  dengan  sharing  dana  dari  APBD Provinsi
dan Kabupaten/Kota
dimaksudkan  untuk  membiayai  biaya operasi non personalia. Dengan demikian
masyarakat berkewajiban untuk menanggung  biaya  pribadi  peserta  didik, seperti seragam,buku dan alat tulis,sepatu,tas sekolah serta biaya transport  peserta  didik  dari  rumah  ke sekolah.
Dana Program Sekolah Gratis yang bersumber  dari  APBD  Provinsi  disalurkan langsung  kerekening  sekolah  sekolah swasta, madrasah Negeri/ Swasta. Sedangkan  untuk  sekolah  negeri  non madrasah  dananya  ditransfer  ke  Kas daerah  Kabupaten/Kota  masing  masing. Sedangkan  Dana  Program  Sekolah  Gratis yang bersumber dari APBD Kabupaten/Kota disalurkan oleh
Pemerintah Kabupaten/Kota kepada masing  masing  sekolah  baik  negeri maupun  swasta  dan  madrasah  negeri maupun  swasta  Dana  Program  Sekolah Gratis diutamakan digunan untuk :
1) Pembiayaan  seluruh  kegiatan  dalam rangka penerimaan siswa baru
2) Pembelian  buku  referensidan  buku teks pelajaran untuk dikoleksi diperpustakaan  pembiayaan  kegiatan pembelajaran  remedial,pembelajaran pengayaan, ekskul.
3) Pembiayaan  ulangan  harian  ,ulangan umum,ujian  sekolah  dan  laporan  hasil belajar siswa
4) Pembelian  bahan  bahan  habis  pakai seperti  buku  tulis,kapur  tulis,pensil bahan praktikum,buku induk siswa,buku investaris.
5) Pembiayaan  langganan  daya  dan  jasa seperti listrik,air,telpon,internet,dan
biaya pengelolaan
lingkungan,termasuk  untuk  pemangan baru  jika  sudah  ada  jaringan  disekitar sekolah.
6) Pembiayaan  perawatan  sekolah  yaitu pengecatan, perbaikan atap bocor,perbaikan  pintu  dan  jendela, perbaikan meubeler.
7) Pembayaran honorarium bulanan guru honor dan tenaga kependidikan honorer.
8) Pembayaran honorarium tenaga honorer  yang  membantu  administrasi program sekolah gratis pada SD/MI
2.3. Kerangka pikir
9) Pengembangan  profesi  guru  seperti pelatihan, kelompok kerja guru/musyawarah guru mata pelajaran dan kelompok kerja kepala
sekolah/musyawarah kerja kepala sekolah.
10) Pemberian  bantuan  biaya  transportasi bagi  siswa  miskin  yang  menghadapi masalah  biaya  transport  dari  dan kesekolah
11) Pembiayaan pengelolaan     program sekolah   gratis    seperti  alat   tulis kantor,penggandaan,surat menyurat,insentif    bagi bendahara dalam  rangka   penyusunan    laporan program sekolah gratis dan biaya transportasi dalam rangka pengambilan dana program sekolah gratis di Bank/Kantor pos.
12) Pembelian  komputer  untuk  kegiatan belajar  siswa,maksimum  2  set  untuk SMA/SMK/MA
13) Pembayaran  honorarium    walikelas dan  wakil  kepala  sekolah  serta kelebihan  mengajar  (lebih  dari  24 Jam)  secara  nyata  berdiri  di  depan kelas  yang  belum  dialokasikan  dari sumber dan lain.

## Gambar 2.3. Skema Kerangka Pemikiran

## Pelaksanaan Program
a.Isi kebijakan mencakup 1) Kepentingan yang dipengaruhi oleh kebijakan 2) Jenis manfaat yang akan dihasilkan 3) Derajat perubahan yang diinginkan 4) Kedudukan pembuat kebijakan 5) Siapa pelaksana program 6) Sumber daya yang dikerahkan
b.Konteks implementasi 1) Kekuasaan ,kepentingan dan strategi actor yang terlibat
2) Karakteristik lembaga dan penguasa 3) Kepatuhan dan daya tanggap PERDA No. 3 Tahun 2009 dan PERGUB No.
31 Tahun 2009 Tentang Program Sekolah Gratis
Efektivitas Pelaksanaan Program 1. Produktivitas 2. Kualitas, 3. Efisiensi,
4. Fleksibilitas, 5. Kepuasan, 6. Sifatkeunggulan 7. Pengembangan Gibson et al., 1996:28).

## PEMBAHASAN
3.1. Kualitas  pada  efektivitas  Program

## Sekolah Gratis
Tahun  2009  ini  pemerintah  telah memutuskan  untuk  memenuhi  ketentuan UUD 1945 pasal 31 tentang alokasi APBN untuk  pendidikan  sebesar  20%.  Sehingga akan tersedianya anggaran untuk menaikkan  pendapatan  guru,  terutama guru pegawai negeri sipil  (PNS) .Pemerintah daerah wajib untuk memenuhi kekurangannya dari dana APBD yang ada. Agar  proses  belajar-mengajar  pun  tetap terlaksana tanpa kekurangan biaya.
Salah  satu  ukuran  kualitas  pendidikan yang  sering  digunakan  adalah  Indeks Pembangunan  Pendidikan  Untuk  Semua atau education  for  all (EFA).  Data  tahun 2011 menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan  Pendidikan  di  Indonesia berada  di  peringkat  69  dari  127  negara, merosot  dibandingkan  tahun  2010  yang berada  pada  posisi  65.  Indeks  yang dikeluarkan  oleh  UNESCO  ini  lebih rendah  dibandingkan  Brunei  Darussalam (34),  serta  terpaut  empat  peringkat  dari Malaysia (65).
Ada  banyak  penyebab  rendahnya indeks pembangunan pendidikan di Indonesia. Salah satunya adalah rendahnya
tingkat  partisipasi  penduduk  usia  sekolah di  semua  jenjang  pendidikan.  Indikator yang  paling  sederhana  untuk  mengukur tingkat  partisipasi  tersebut  adalah  angka partisipasi  kasar  (APK)  atau  rasio  jumlah siswa  berapa  pun  usianya  yang  sedang sekolah  di  tingkat  pendidikan  tertentu terhadap jumlah penduduk dengan kelompok  usia  yang  berkaitan  dengan jenjang pendidikan tertentu.
3.2. Efisiensi  pada  efektivitas  Program

## Sekolah Gratis
Pada pelaksanaan Program Sekolah
Gratis  secara  umum  sangat  membantu masyarakat  miskin,  seperti  perkembangan jumlah  lembaga  pendidikan  yang  terus bertambah, pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, menurunnya angka  putus  sekoah,  Buta  aksara  setiap tahun  semakin  menurun.Seiring  dengan perkembangan  pembangunan  pendidikan di  Provinsi  Sumatera  Selatan  jumlah lembaga  pendidikan  terus  bertambahan setiap  tahunnya  hal  tersebut  karena pemerintah secara terus menerus melaksanakan pembangunan gedung sekolah  baik  unit  sekolah  baru  maupun penambahan  ruang  kelas  untuk  sekolah negeri maupun swasta berikut dapat dilihat

## Program sekolah gratis
- 223 167 139 167 877 649 1.000 1.146 1.091 Th. 2009 Th. 2010 Th. 2011 Th. 2012 952 870 1.373 1.730 1.377 1.401 1.137 1.127 4.000 3.000 2.000 4.749 5.000 4.886 5.422 4.785 6.000 pada data perkembangan lembaga
pendidikan di Sumatera Selatan

## Grafik 1 Perkembangan Sekolah
3.3. Fleksibilitas pada efektivitas

## Program Sekolah Gratis
Dalam  penyelenggaraan  Program Sekolah  Gratis  telah  dibentuk  organisasi baik  ditingkat  provinsi  maupun  ditingkat kabupaten/kota yang disebut TIM Manajemen Provinsi, TIM manajemen dan Tim  Pelaksana.  Masing  masing  memiliki tanggungjawabnya.  Pada  Tim  Manajemen Provinsi  yang  telah  menentapkan  bantuan tiap Kabupaten/Kota.
Namun
fleksibelitasnya dalam sosialisasi, pendataan,  koordinasi,  monitoring  dan evaluasi belum maksimal . Sedangkan Tim manajemen kabupaten/Kota yang menetapkan alokasi bantuan tiap sekolah/madrasah  belum  secara  berkala melakukan  pembinaan  atau  sosialisasi. Tidak fleksibel Tim kabupaten/Kota berkomunikasi  baik  secara  lisan  maupun secara  tertulis  kepada  Tim  Manajemen Provinsi yang menyangkut masalah masalah pada pelaksanaan program
sekolah  gratis  di  SMA  Negeri  16 Palembang  maupun  pertanggungjawaban.
Tidak  fleksibel  pula  pada  perencanaan seperti  keluhan  Tim  Pelaksana  pada sekolah sekolah tentang format pertanggungjawaban  yang  tidak  beragam dan  belum  adanya  SOP  pelaksanaan program  yang  seharusnya  sudah  ada karena  program  ini  sudah  masuk  pada tahun  ke  enam  pelaksanaannya.  Pada pelaksaan  Pengelolaan  dana  di  SMA negeri  16  Palembang,  pengelolaan  dana dipisahkan  yaitu  dana  program  sekolah gratis  sudah  dijalankan  sejak  tahun  2009 dan  yang  mengelolanya  sudah  lima  tahun tidak berganti. Ini menunjukkan fleksibilitas  tidak  berjalan  seperti  yang dikehendaki karena tidak adanya penyengaran  pengelolaan  dana  Program Sekolah  Gratis  atau  perubahan  perubahan yang berarti lainnya.
3.4. Kepuasan pada efektivitas Program

## Sekolah Gratis
Ada   beberapa   factor mengukur tingkat   kepuasan   masyarakat    terhadap pelaksanaan program sekolah gratis yaitu : tangibles, realibility,     responsiveness, assurance, emphty. Yang dimaksud: Tanggibles :Pada  kondisi    tangibles masyarakat   perkotaan  dipungut  biaya cukup besar dalam proses pembelajaran, Sedangkan pelaksanaan program Sekolah Gratis  sangat   besar    manfaatnya     bagi sekolah     sekolah  negeri    yang    berada dipinggiran kota seperti SMA negeri 16 Palembang. Dimana siswa tidak dipungut biaya mulai dari proses penerimaan sampai proses belajar.Namun bagi siswa SMA negeri 16 dengan fasilitas sarana dan prasarana yang dimiliki sekolah masih dirasakan belum           memberikan kenyamanan.
Reliability  (Keandalan) :  suatu pelayanan  dengan  cepat  dan  tepat  tanpa membeda  bedakan  dalam  menanamkan kepercayaan  pada  masyarakat.  Pada  tahun 2010  dan  tahun  2011  Tim  Provinsi Sumatera  Selatan  telah  melaksanakan evaluasi  Program  Sekolah  Gratis.  Banyak permasalahan yang perlu mendapat perhatian  utamanya  Tim  Manajemen Kabupaten/Kota  tidak  tepat  waktu  dalam administrasi
pelaporan,
akibatnya pencairan  dana  kerekening  penampungan terlambat  sehingga  keperluan  pendidikan tidak dilaksanakan secara maksimal.
Responsiveness :  merupakan  penilaian tentang  sikap  Tanggap  pemerintah  daerah terhadap keluhan stakeholder ,kritikan dan saran masyarakat melalui beberapa cara ke media pengaduan. Selama ini tim monitoring dan evaluasi hanya mengambil sampling pemeriksaaan ke sekolah sekolah yang  ada  dikabupaten/Kota.  Hal  ini menurut penulis belum optimal karena
sampai saat ini belum ada Surat Keputusan Walikota Palembang yang berhubungan dengan  alokasi  anggaran  pendamping Program Sekolah Gratis. Artinya Tim Manajemen Kota    Palembang   dalam melaksanakan tugasnya belum berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
Assurance : merupakan penilaian masyarakat terhadap jaminan    atas pelayanan yang dilaksanakan pemerintah terhadap program sekolah gratis. Image yang baik akan menghasilkan penilaian masyarakat yang baik .
Emphaty :  merupakan  penilaian  atas kesungguhan  dan  ketegasan  Tim  dalam usaha memenuhi kepuasan masyarakat
3.5. Sifat  Keunggulan  pada  efektivitas
Program Sekolah Gratis Program Sekolah Gratis di Sumatera  Selatan  memiliki  keunikan (Unique Service), karena mampu mengcaver  pelaksanaan  pendidikan  dari semua  tingkat  dan  berlaku  pada  17 Kabupaten/Kota  yang  ada  dengan  dana APBD yang sangat besar sejak tahun 2009 s/d  tahun  2013  telah  mengeluarkan  dana sebesar  Rp.  1.676.707.525.382.Program Sekolah
Gratis juga memiliki harga/nilai(Price/Value). Pengalaman konsumen  (Customer  Experience)  selama ini  atas  kondisi  pendidikan  di  Sumatera Selatan menjadi lebih baik

## KESIMPULAN
Ada  beberapa  hal  yang  menjadi perhatian bersama yaitu :
1. Belum efektifnya pelaksanaan Permedagri nomor 13 Tahun 2006 yang dirasakan mekanismenya berbelit..
2. Belum  efektifnya  Standar  Pelayanan Minimum di SMA Negeri 16
Palembang.
3. Belum  efektifnya  Penyediaan  sarana dan  prasarana  pendidikan  di  SMA Negeri 16 Palembang .
4. Belum  efektifnya  pengembangan  dan pembinaan berkala dari Tim Provinsi ke
kabupaten/Kota serta Tim Kabupaten/Kota  ke  tim  Manajemen Sekolah  ke  sekolah  SMA  Negeri  16 Palembang 5. Belum  efektifnya  pengawasan  ke  SMA Negeri 16 Palembang tentang penggunaan sekolah gratis.
6. Belum  efektifnya  sangsi  yang  tegas pada  kabupaten  Kota  yang  tidak melaksanakan  MOU  dana  Sharing dengan  Kabupaten  dan  belum  satu formnya  sekolah  sekolah  sehingga masih  ada  sekola  yang  menolak program sekolah gratis yang di programkan pemerintah Provinsi.
Saran a. Praktis
1. Perlu  adanya  penerlaahan  terhadap Perda  Nomor  16 tahun  2011  tentang perubahan  atas  peraturan  daerah Nomor3 tahun 2009.
2. Perlunya melakukan sosialisasi lanjutan  Program  Sekolah  Gratis sehingga  adanya  pemahaman  yang sama  mengenai  penggunaan  dan pertanggungjawaban keuangan
3. Pemerintah  Sumatera  Selatan  untuk lebih intensif melakukan pengawasan  terhadap  SMA  Negeri 16 Palembang dan sekolah yang lain terhadap pelaksanaan atau
pengeolaan Program sekolah Gratis.
b. Saran Akademik
1. Disarankan  dalam  penelitian  ini dilakukan  pendataan  ulang  jumlah siswa  dan  terbentuknya  wadah  yang permanen dalam  mengelolaprogram
program  unggulan di sumatera Selatan. Bukan dalam bentuk tim.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali,  Faried  dan  Alam,Andi  Syamsu,  2012,
Studi Kebijakan Pemerintah , Bandung, Refika Aditama.
Ali,  Faried  dan  Alam,  Muhidin,  Nurlina, 2012, Hukum  Tata  Pemerintahan,
Bandung, Refika Aditama
Grindle  ,Marille,S.  1980. Polities  and Policy Implementation in The Third World .New York : Princeton
University Press
Gibson,J.L.Ivancevich,J.M.and Donnely,J.H,1989, Organisasi dan Manajemen
(alih  bahasa  :  Adiarni,  Nunuk),
Edisi  ke empat,Jakarta,Penerbit Erlangga
Harold  G.  Shane,  2002. Arti  Pendidikan
Bagi  Masa  Depan ,  Bumi  Aksara 2002 Handayani ningrat, Suwarno,1994, Pengantar ilmu Administrasi  dan  manajemen ,
Jakarta ,CV.Haji Masagung
Irawan,  Prasetya,  2000. Logika  dan prosedur  Penelitian ,  Jakarta,  CV. Infomedia
,Yeremias  T  ,2008  Enam  Dimensi Strategis Administrasi publik
Yogjakarta , Gava Media
Indrawijaya, Adam Ibrahim, 2010, Teori Prilaku  dan  Budaya  Organisasi , Bandung, Refika Aditama Indrawijaya, Adam Ibrahim, dan Pronoto . Juni 2011, Revitalisasi Administrasi Pembangunan (berbasis  Jatidiri  dan  Karakter Bangsa Dalam Pembangunan
Nasional ) , Bandung. Alfabeta
Islamy  ,M.  Irfan  2002  , Sery  Policy Analysis ,Program  Pascasarjana Universitas Brawijaya , Malang Keban,Yeremias T , 2008, Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik . Yogjakarta : Gava Media Jones,Charles O,1991, Pengantar kebijakan  publik  (publik  Policy) , dalam Natsir Budiman ed, Rajawali,Jakarta Nugroho  Riant,  2003. Kebijakan  Publik
Formulasi ,Implementasi dan
Evaluasi. Jakarta  PT.  Alex  Media Komputindo
Nugroho  Riant,  2006. Kebijakan  Publik untuk  negara  Negara  berkembang , Jakarta :Pt,. Elex Media Komputindo Neo,SiongBoon and Chen,Geraldine,2007,Dynamic Governance,Singapore,World Scientific Publishing Co.Pte.Ltd. Moenir H.A.S.2010, Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia , PT. Bumi Aksara : Jakarta
Miles, Mathew B dan Huberman AMichael  2009. Analisis  Data Kualitatif (alih  bahasa  :tjetjep
Rohendi  Rohidi),Jakarta,Indonesia
University Press.
Makmur,2009, Teori Manajemen Strategik
Dalam pemerintahan dan Pembangunan ,Bandung ,Refika Aditama Mudyahardjo  Redja,  2001. Pengantar Pendidikan . PT.Raja Grafindo; Jakarta
Mazmanian,  Daniel  A  and  Paul  Sabatier, 1983, Implemantion  And  Public Policy,
Foresman  and  Company,  USA
Ndraha,  Taliziduhu,  .  2003. Kybernology jilid I dan II . Jakarta : Rineka Cipta
. 2004.
PemberdayaanMasyarakat dilihatda ripresfektifKybernolofi,  Unpad  IIP , Jakarta.
. 2005. Kybernologi,
Beberapa Konstruksi Utama, Tangerang: Cirao Credentia Centre. Neo,  Siong  Guan  Lim  dan  Chen, Geraldine,2007 , Dynamic Governance, Singapure,World Scientific Publishing Co.PTe.Ltd. Nugroho  Riant,  2003, Kebijakan  publik Formulasi,Implementasi dan Evaluasi .Jakarta .PT. Elex Media Komputindo Nugroho Riant, 2006, Kebijakan Publik untuk Negara Negara Berkembang. Jakarta .PT. Elex Media Komputindo
Ripley,Randall.B.  And  Franklyn,Grace
A.1986. Policy Implementation
Bureaucratic. Chichago : the Dorcey Press
Rusli  Budiman.2013. Kebijakan  Publik Membangun Pelayanan Publik
Yang Responsif, All  Riights  reserved, Pasolong,Harbani. 2007. Tiori Administrasi Publik ,Alfabeta, Bandung Parson, Wayne 2005, Public Policy ,Jakarta,Prenada Media Pamudji, S,1993, Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia , Jakarta,Bumi Aksara
Priyono, Edi. 2008. ” Perangkap Pendidikan Gratis ”. Harian Suara Pembaruan, 11
Februari 2008.
Pranaka,A.M.W.dan Prijono,S.Onny,1996, Pemberdayaa n :Konsep Kebijakan
Dan implementasi , Jakarta ,Centtre For Strategic and Internasional
Studies.
Sardjunani, Nina. 2008. ” Tinjauan Umum Wajar Dikdas 9 Tahun : Hasil Studi Bappenas dan Bonus Demografi”.
Di dalam Fajarini, 2008. Prosiding
Seminar Wajib Belajar 9Tahun Gratis, Mungkinkah? Jakarta,30 April
2008 . Jakarta: Balitbang Depdiknas didukung oleh Kemitraan Australia Indonesia.
Streers Richard, 1985, Efektivitas Organisasi (Kaidah Perilaku) Cetakan Kedua , Jakarta. Erlangga Siagian Sondang P 1997 .Organisasi ,kepemimpinan dan prilaku administrasi CV.Haji  Mas  Agung : Jakarta
Siagian  Sondang  P  2006 .  Manajemen
Modern , Gunung Agung : Jakarta
Subarsono,AG.2008. Analisis kebijakan
Publik :Konsep,Teori dan Aplikasi,Pustaka Pelajar,Yogjakarta. Soharto ,Edi,2010, Membangun masyarakat Memberdayakan Rakyat (kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan pekerjaan  Sosial) Bandung ,Refika Aditama. Wibawa,Samodra.1994,
Kebijakan Publik,Proses  dan  Analisis, Jakarta. Intermedia
Wibawa,Samodra  DKK.1997. Evaluasi Kebijakan Publik , Jakarta :PT. Raja
Grafiindo Persada Wahab,Solihin Abdul,2005. Analisis Kebijaksanaan dari Analisis ke Implementasi Kebijaksanaan negara , PT. Bumi Aksara,Jakarta Winarno ,Budi,2008. Kebijakan Publik Teori dan Proses . Edisi Revisi.Penerbit
Med Press.Yogjakarta.
Tjokroamidjojo, Bintoro, 1995. Perencanaan  Pembangunan :CV Haji Mas
Agung,  Jakarta
John  W  Creswell,  (2010),    Research
Design Yogjakarta : Pustaka Pelajar Lain lain : Pariata Westra, http://respository.unhas.Ac.id/bitstr eam/handle/pdf?sequence Saifuddin Anhari,http://carapedia.com/penger tian-defenisi-program-info
2048
html :Diakses 21/Feb/2012
Shindhunanta.http://carapedia.cam/pengert ian-defenisi-program- info2048.hhtml;Diakses 21/Feb/2012

## Dokumen-Dokumen
Undang Undang Dasar 45
Undang Undang RI Nomor 32 tahun 2004 Tentang PemerintahanDaerah
Undang Undang Republik Indonesia nomor  20  tahun  2003  tentang
Sistem Pendidikan Nasional
BadanPusatStatistik  Indonesia,  Data  dan
InformasiKemiskinanTahun 2011
Centre for Political Studies, Otonomi
Potensi Masa Depan  Republik
Indonesia ,Jakarta  :  PT.  Gramedia
Pustaka Utama, 2001
Dinas  Pendidikan  Provinsi  Sumatera Selatan, Data  pokok  Provinsi Sumatera
Selatan tahun  2009/2010    ,Palembang 2010
KomitePenanggulanganKemiskinan Indonesia, DokumenInterimStrategi PenanggulanganKemiskinanSebuahKeran gkaProsespenyusunan

## StrategiPenanggulanganjangkaPanjang
PemerintahProvinsiSumateraSelatan, 2009-2014, Rencanapembangunan

## JangkaPanjangProvinsiSumateraSelatan
Profil    Pendidikan  Provinsi  Sumatera Selatan tahun 2010
Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional 2005 – 2009.
Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional 2008-2013.
Rencana Strategis Dinas Dispora Kota Palembang Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan  Nomor  3  Tahun  2009 tentang  Penyelenggaraan  Program Sekolah Gratis
di Provinsi SumateraSelatan.
Peraturan  Gubernur  Provinsi  Sumatera Selatan  Nomor  31  Tahun2009 tentang  Pedoman  Penyelenggaraan Sekolah Gratis
di Provinsi
Sumatera Selatan.
Peraturan Walikota Palembang Nomor 796 Tahun  2009  tentang  Penetapan besaran/satuan  biaya  dana  bantuan operasional sekolah. Peraturan  Daerah  Kota  Palembang  No.  9 Tahun 2008 tentang Pembentukan,  Susunan  Organisasi dan  Tata  Kerja    Dinas    Daerah
Kota Palembang.
Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2006tentang Gerakan NasionalPercepatan Penuntasan WajibBelajar Pendidikan Dasar 9 Tahun danPemberantasan Buta Aksara.Jakarta: Sekretariat Negara RI.
Balitbangda  Provinsi  Sumatera  Selatan. 2011. Laporan  PenelitianKajian Program  Sekolah  Gratis  Sumatera Selatan Tahun 2011 .Palembang.
Lakip Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera  Selatan  tahun  anggaran
2012.
Lakip  Dinas  Dispora  Kota  Palembang Profil Sekolah SMA Negeri 16 Lebak Murni Kota Palembang