E-ISSN:
2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax  Literate:  Jurnal  Ilmiah  Indonesia  p–ISSN:  2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 7, No. 5, Mei 2022

## TINJAUAN  YURIDIS  TERHADAP  HAPUSNYA  HAK  MILIK  ATAS  TANAH AKIBAT  PENELANTARAN  DITINJAU  DARI  PASAL  27  UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA
Blessinta Joice Sinaga, Sani Chablitta Siregar, Yanti Agustina Fakultas Hukum, Universitas Prima Indonesia Medan, Indonesia Email: blessintajoicesinaga@yahoo.com, schabelita12@gmail.com, yantiagustina@unprimdn.ac.id

## Abstrak
Orang-orang  yang  memiliki  hak-hak  Pokok  Agraria  diberikan  tanah  untuk memanfaatkan  dan  memanfaatkan.  Terkait  hukum.  Hak  legal  atas  tanah  meliputi hak milik. Hak milik dapat hilang jikalau tanah itu diperlakukan  dengan tidak baik ataupun dengan sengaja diabaikan sesuai dengan persyaratan, sifat, dan tujuan hak tersebut.  Bagaimana  syarat  tanah  terlantar  Bersumber  dari  UUPA,  apa  akibat hukum  tanah  terlantar  Bersumber  dari  Pasal  27  UUPA,  dan  bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah terlantar? Penelitian ini bersifat normatif hukum. Tanah dianggap terlantar jikalau pemiliknya lalai memeliharanya. Akibat  hukum  dari  tanah  terlantar  termasuk  berakhirnya  hubungan  hukum  antara pemilik  tanah  dan  tanah,  yang  menyebabkan  properti  untuk  kembali  ke  kontrol negara.  Tindakan  represif  ataupun  pencegahan  terhadap  pelanggaran  hukum  yang diberikan  melalui  perlindungan  hukum  terhadap  hak  atas  tanah  terlantar,  serta tindakan preventif jikalau telah terjadi pelanggaran. Menghukum pelanggar hukum ialah  tindakan  preventif.  Oleh  karena  itu,  peraturan  perundang-undangan  harus menjaga hak milik atas tanah.
Kata Kunci: Hapusnya Hak Milik Tanah; Tanah; Ditelantarkan

## Abstract
People  who  have  Basic  Agrarian  Law  rights  are  allocated  land  to  utilize  and exploit. Law-related. Land legal rights include property rights. Property rights may be  lost  if  the  land  is  mistreated  or  purposely  ignored  according  to  the  rights' requirements,  nature,  and  purpose.  What  are  the  conditions  for  abandoned  land based on the Basic Agrarian Law, what are the legal repercussions of abandoned land based on Article 27 of the Basic Agrarian Law, and how is the legal protection for  neglected  land  rights  holders?  This  research  was  normatively  legal.  Land  is deemed  abandoned  if  the  owner  fails  to  maintain  it.  The  legal  repercussions  of abandoned land include the end of the legal link between the land's owner and the land, which leads the property to revert to state control. Repressive or preventative action  against  legal  infractions  provided  by  legal  protection  for  abandoned  land rights,  as  well  as  preventive  measures  if  a  violation  has  occurred.  Punishing lawbreakers is preventative action. Therefore, laws and  regulations must preserve land property rights.

## Keywords: Abolition of Land Ownership; Land; Abandoned

## Pendahuluan
Tanah  ialah  karunia  Tuhan  Yang  Maha  Esa  yang  diberikan  kepada  manusia sebagai  sumber  kehidupan  dan  penghidupan,  untuk  dikelola,  dimanfaatkan,  dan dilestarikan  dengan  seefektif  mungkin.  Tanah  merupakan  salah  satu  aset  utama  dalam rangka pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.
Pasal 4 UU No. 5 Tahun 1960 yang juga dikenal sebagai Undang-Undang Pokok Agraria,  memuat  ketentuan  sebagai  berikut:  “Berlandaskan  hak  menguasai  negara sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  2,  ditentukan  adanya  berbagai  jenis  hak.  ke permukaan  bumi,  yang  disebut  tanah,  yang  dapat  diberikan  dan  dimiliki  oleh  orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain dan badan hukum.” Ketentuan ini termasuk  dalam  Undang-Undang  Pokok  Agraria.” (A.P.  Parlindungan,  2017) Secara hukum, tanah ialah permukaan bumi.
Tanah  memiliki  kegunaan  ekonomi,  budaya,  dan  hukum.  Tanah  dipergunakan untuk mendirikan perusahaan, memperoleh dan menjual, dan kegiatan ekonomi lainnya. Tanah juga dapat dipergunakan sebagai investasi karena nilainya meningkat.
Undang-undang  Pokok  Agraria  memberikan  hak  kepada  warga  negara  untuk memanfaatkan  ataupun  memanfaatkan  tanah.  ( I  Ketut  Oka  Setiawan,  Hukum  Agraria (bandung:pustaka reka ciptacipta, 2020), hal ke 19 .
Secara hukum, ada dua kategori properti: tanah pribadi, dan tanah adat. [Catatan: Yang dimaksud dengan "tanah adat" ialah tanah yang
dikuasai oleh masyarakat hukum adat tertentu di berbagai daerah yang tersebar di Indonesia. Di sisi lain, tanah pribadi ialah tanah yang hak kepemilikannya diturunkan melalui  keluarga.  (https://repository.unair.ac.id/39594/1/gdlhub-gdl-s2-2015-latifahnur- 37393-3.abstr-k.pdf 4 Adrian  Sutedi,  Peralihan  Hak  Atas  Tanah  dan  Pendaftarannya, Cet. 4, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, Hlm. 60-61.)
Karena  pemilik  hak  milik  memiliki  kemampuan  untuk  mewariskan  hak  itu kepada ahli warisnya, maka hak milik dapat disebut sebagai hak turun-temurun. Karena statusnya  sebagai  hak  yang  paling  mendasar  dari  semua  hak,  hak  milik  sangat  sulit untuk dilanggar dan dapat dengan mudah dilindungi dari gangguan pihak lain.
Hak turun-temurun mengandung c pengertian c bahwa hak seseorang dapat c diwarisi secaraturun-temurun c ataupun c diwariskan c kepada c orang c lain tanpa c harus c menurunkan pewaris, c hak c tersebut c batal c demi c hukum, c ataupun ahli c waris c dituntut c untuk c meminta pengembalian c haknya c dalam c peristiwa peralihan c hak. c Kata-kata c yang c paling c kuat c dan komprehensif c dipergunakan untuk c membedakannya c dari c hak-hak c lain, c seperti c hak c untuk mengolah, c hak untuk c membangun, c hak c untuk c memakai, c dan c hak c lainnya. c Hal c ini dilakukan untuk c menunjukkan c bahwa,
c dari c semua c hak c atas c tanah c yang c dapat c dimiliki oleh  masyarakat,  hak  milik  ialah hak yang paling kuat dan menyeluruh. (A.P. Parlindungan, 2017)
Hak kepemilikan properti ialah salah satu dari banyak fitur c yang terkait
c dengan c tanah milik pribadi. c Bersumber c dari c Pasal c 20 c ayat c 1 c UndangUndang
c Pokok c Agraria, c konsep c hak milik c atas c tanah c ialah c sebagai c berikut: “Hak c milik c ialah c hak c yang c diwariskan, c terkuat, dan c seluas-luasnya c yang boleh c dimiliki c oleh c orang c perseorangan c atas c tanah.”.
Tujuan di sini ialah untuk membedakan Hak Milik Tanah dari hakhak lain untuk menunjukkan bahwa, di antara hak-hak atas tanah, Hak  Milik Tanah ialah yang paling kuat. Ungkapan "yang paling kuat dan paling terpenuhi yang dimiliki orang atas tanah" mengacu pada Hak Milik Tanah.
Sebaliknya,  Bersumber  dari  Pasal  27  Undang-Undang  Pokok  Agraria,  yang mengatur  bahwa  hak  milik  atas  tanah  dapat  hilang  jikalau  tanah  yang  bersangkutan ditelantarkan:
Hak milik hapus bila:
a. Tanahnya jatuh kepada negara
1. Akibat hak yang dicabut sesuai dengan Pasal 18.
2. Karena pemiliknya secara sukarela memberikan informasi tersebut.
3. Karena sudah sepi.
4. Karena ketentuan masing-masing pada ayat 3 Pasal 21 dan ayat 2 Pasal 26.
b. Tanahnya musnah
Bersumber c dari c penjelasan c sebelumnya, c hak c milik c atas c tanah c dapat dicabut dan dialihkan kepada negara jikalau barang yang bersangkutan dibiarkan c tidak c diusahakan untuk c waktu c yang c lama.
Tanah c dianggap c terlantar c apabila c tidak c dimanfaatkan c sesuai c dengan keadaannya ataupun c sifat c dan c tujuan c hak-hak c yang c terkait c dengannya c dengan sengaja. Pemilik c hak atas tanah tidak dapat mencari ataupun c mengatur kembali batas-batas tanahnya c sebagai akibat dari hilangnya batas-batas tersebut. c Sesuai c dengan c peraturan c yang c digariskan c dalam c pasal 27 c UUPA, topik c ini c dibagi c jadi c dua c kategori c yang c berbeda:tanah c yang c diambil c alih c oleh negara c dan c tanah c yang c dibongkar. c Penghapusan c segala c perlindungan c hukum c atas milik pribadi c Pasal c 27 Undang-undang Pokok Agraria dapat dikemukakan:
(Sumardjono, 2008)
Penghapusan  hak  milik  sebagai  akibat  dari  pencabutan  hak  ialah  alasan  utama perubahan ini. Bersumber dari ketentuan Pasal 18 Undang-undang Pokok Agraria, hak catas  tanah  dapat  dicabut  dengan  ganti  rugi  yang  layak  untuk  kepentingan  melayani kepentingan  umum.  Ini  mencakup  kepentingan  bangsa,  negara,  dan  rakyat  secara keseluruhan.
Sehubungan  dengan  Keputusan  Presiden  Nomor  55  Tahun  1993  mengenai pengadaan  tanah  untuk  pelaksanaan  pembangunan  untuk  kepentingan  cumum,  yang selanjutnya  dilaksanakan  dengan  Peraturan  Menteri  Agraria  Nomor  1  Tahun  1994, keputusan  ini  sengaja  dibuat  untuk  kepentingan  negara,  yang  dalam  hal  ini  dilakukan oleh  pemerintah.  Penghapusan  hak milik karena  penyerahan  secara  sukarela  dilakukan sesuai  dengan  Keputusan  Presiden  Nomor  55Tahun  1993  mengenai  pengadaan  tanah untuk pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum.
Tanah  terlantar ialah  tanah  yang tidak  dipergunakan  dan  dipelihara  sebagaimana mestinya,  serta  tanah  yang  tidak  dipergunakan  sesuai  dengan  keadaan  sifat  ataupun tujuan pemberian hak. Penghapusan hak milik karena penelantaran diatur dalam PP No. 36 Tahun 1998 mengenai penguasaan dan pemanfaatan tanah terlantar. Bersumber dari undang-undang  ini  yang  dimaksud  dengan  tanah  terlantar  ialah  tanah  yang  tidak dimanfaatkan dan dipelihara sebagaimana mestinya.
Penghapusan hak milik sebagai akibat dari kepemilikannya ataupun peralihannya oleh subyek hukum yang tidakcsecara hukum berkewajiban untuk memiliki tanah yang bersangkutan.  Hak-hak  rakyat  Indonesia  yang  berhak  cmenerima  hak  milik  atas  tanah dituangkan dalam Undang-Undang Pokok Agraria, khususnya dalam Pasal 21 ayat satu. Warga negara tersebut juga dapat memperoleh hak milik atas tanah.
Jikalau  kita  kembali  ke  pemahaman  dasar  mengenai  hak  atas  tanah,  khususnya hak milik, maka sangat jelas bahwa hak milik berawal dari adanya sebidang tanah yang utuh.  Artinya,  penghapusan  hak  milik  karena  tanahnya  musnah  tidak  sesuai  dengan pemahaman mendasar ini. Karena tanah itu tidak dapat lagi diukur ataupun ditegaskan keberadaannya  setelah  dimusnahkan,  maka  hak  hukum  atas  tanah  itu  jadi  batal  demi hukum Bersumber dari undang-undang.
Berlandaskan  latarbelakang  diatas,  maka  penulis  ingin  melakukan  penelitian mengenai “Tinjauan Yuridis Terhadap Hapusnya Hak Milik Tanah Berlandaskan Pasal 27  UU  No  5  Tahun  1960  Mengenai  UndangUndang  Pokok  Agraria  Karna Diterlantarkan.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  akan  mengkaji  masalah  utama  dari  sudut  pandang  normatif  dan hukum,  berdasarkan  luasnya  dan  masalah  yang  diidentifikasi.  Penyelidikan  ini melibatkan  penelitian  buku,  undang-undang,  dan  bahan  lainnya.  Teknik  penelitian yuridis normatif bertumpu pada dokumen hukum primer. Metode ini mengkaji gagasan, konsep, asas hukum, dan peraturan perundang-undangan yang saling terkait.
Penelitian  ini  akan  bersifat  deskriptif  dan  analitis.  Penelitian  deskriptif  analitik menggambarkan dan mengkaji suatu aturan hukum
Studi ini mencakup data sekunder dari berbagai sumber.
Penyelidikan sumber hukum:
1. Bahan Hukum Primer, Undang-Undang Pokok Agraria
2. Bahan hukum sekunder yang dipergunakan meliputi, buku ilmiha dan jurnal ilmiah.
3. Bahan Hukum Tertier, ialah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.
Bahan hukum tersier berupa website yang meliputi kegiatan pertanahan, hak milik atas tanah, dan penghapusan hak milik dipergunakan untuk penelitian ini.
Penelitian ini memakai studi literatur. Bersumber dari Nazir, penelitian kepustakaan ialah metode pengumpulan data melalui telaah buku, literatur, catatan, dan laporan yang berkaitan dengan pokok bahasan. (Nazir, 1998)
Penalaran deduktif dipergunakan untuk menguji data dalam penelitian ini. Metode penelitian deduktif dicirikan oleh pemakaian strategi deduktif ataupun garis penalaran, yang  dapat  didefinisikan  sebagai  cara  berpikir  yang  bergerak  dari  konsep  yang  lebih luas ke konsep yang lebih khusus.

## Hasil dan Pembahasan
1. Kriteria Tanah Terlantar Ditinjau dari Undang-Undang Pokok Agraria Dalam Undang-Undang Pokok Agraria, “Optimalisasi Pemakaian Hak Atas Tanah” mengatur bahwa tanah harus c memberikan manfaat yang sebesar-besarnya, baik dari segi jumlah orang yang boleh memakainya maupun manfaat/hasil yang diperoleh. Hasil pemakaian lahan c Gagasan ini mengatakan m bahwa c tanah c harus c bermanfaat c dalam dua hal. Jadi mereka mendapat hak c atas tanah.
Negara c harus secara efektif c memberikan c hak c atas c tanah c (termasuk kepemilikan, pemakaian bisnis, dan pemakaian bangunan) kepada orang, c individu, c dan c perusahaan hukum. Hak c atas tanah c dirancang c untuk diatur  dan dimanfaatkan  untuk  kepentingan  masyarakat. (Suhariningsih,  2009) Tanah  disebut terlantar c ketika c pemiliknya c tidak c memanfaatkannya. UU 5 Tahun 1960 menyatakan c bahwa c tanah c yang c tidak c digunakan c dianggap c terlantar.
Undang-undang Pertanahan c dan c Pemerintahan (UU) c mengatur bahwa jika hak milik dirampas, negara c akan c merebut c kepemilikan c tanah dan hak atas c tanah. Ungkapan c ini sesuai dengan hukum adat, yang memisahkan c hak c atas c tanah c sebagai c kesempatan c untuk menerima hasil (komoditas) dari c kesempatan untuk memanfaatkan tanah (permukaan bumi), merupakan aspek penting c dari masyarakat manusia yang terorganisir. tradisi, c hukum (terikat dengan lingkungan). Theist c (aset yang berharga). (Muntaqo, 2006)
Bersumber c dari c konsep c ini, c jikalau c hak c atas c tanah c dijamin c sebagai kesempatan untuk memperoleh c keuntungan c dari c sebidang tanah di
permukaan bumi tetapi tidak dipergunakan, c maka hak c atas tanah itu berakhir. Syarat-syarat pengabaian UU Pokok Agraria ialah:
a. Tanah yang pemiliknya tidak melaksanakan kewajiban memelihara c tanah yang c dihaki (Pasal c 6 Undang-Undang c Pokok Agraria).
b. Tanah pertanian yang c pemiliknya tidak mengerjakan ataupun mengusahakannya
c sendiri (Pasal 10 Undang-Undang Pokok c Agraria).
c. Tanah Hak Milik, Tanah Hak Guna Usaha, c dan Tanah Hak Guna bagunan yang c dimiliki oleh perorangan c ataupun c badan c hukum yang ditetapkan c oleh pemerintah untuk c memiliki Hak Milik, namun tidak diusakan sebagaimana mestinya sehingga oleh Pejabat berwenang diberikan putusan baik yang bersifat konstitutif ataupun c bersifat  deklaratoir sebagai tanah terlantar dan c diambil c sebagai c tanah c negara c (berlandaskan c Pasal c 21 c UU Pokok c Agraria).
d. Tanah c milik c orang c asing c yang c diperoleh c sebab c pewarisan c tanpa wasiat c ataupun c tanah pencampuran harta sebab perkawinan yang melepaskan haknya
c atas c tanah c tersebut c (berlandaskan c Pasal c 21 c UU c Pokok c Agraria).
e. Tanah c milik c warga c negara Indonesia yang berpindah kewarganegaraannya ataupun memiliki c kewarganegaraan c lain selain c kewarganegaraan c Indonesia c dan c yang c karena hukum harus melepaskan c hak miliknya atas c tanah tersebut.
2. Akibat  Hukum  Atas  Tanah  yang  Diterlantarkan  Berlandaskan  Pasal  27 UUPA
Tanah c terlantar c merusak c hubungan c hukum c antara c subjek c dan c objek. Pemerintah mengambil c alih. c Kepala c Badan c Pertanahan c Nasional c akan memakai c rencana c kanwil untuk mencari c lahan c terlantar. Penilaian Badan Barang Milik
Negara c atas lahan terlantar berdampak pada lahan pertanian, dimanfaatkan c atau c tidak. c Jika penerima tidak sesuai c standar, barang tersebut menjadi c milik c negara. c Negara c memakai c tanah c bera c untuk masyarakat c dan negara:
1) Reforma Agraria;
2) Program strategis negara; dan
3) Cadangan negara lainnya.
Hak menguasai c negara tersebut, c Bersumber dari Pasal 2 ayat c (2) UUPA,memberikan wewenang kepada negara untuk tiga hal: (Harsono, 2003)
1) Mengatur c dan c menyelenggarakan c peruntukan, c pemakaian, c persediaan dan c pemeliharaan c bumi, c air c dan c ruang c angkasa c tersebut;
2) Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orangorang dengan bumi,air c dan ruang angkasa;
3) Menentukan c dan c mengatur c hubungan-hubungan c hukum c antara c orangorang c dan perbuatan-perbuatan c hukum c yang c mengenai c bumf, c air c dan c ruang c angkasa.
Pelaksanaan c Keppres 34 Tahun c 2003 c mengenai Kebijakan  Nasional  Bidang Pertanahan, yang memberikan misi kepada Badan Pertanahan Nasional c (BPN) untuk memperbaharui c UUPA c 1960, c dimaksudkan c untuk mengatasi c kesulitan c pertanian c yang belum c terselesaikan. c terselesaikan. c UU 32 c Tahun 2004 mengenai c Pemerintah Daerah juga relevan dengan pertanian c (Otda). c UU c ini c tidak c memberikan c pemerintah c federal c kekuasaan tanah. c Hal ini memperumit
c masalah c pertanahan c di c Indonesia. Bersumber dari c ketentuan c UUPA c yang c mengatur c kewajiban c pemegang c hak c atas c tanah (Pasal c 6, c 7, c 10, c 15,19),
c meninggalkan c tanah ialah c ilegal. UUPA memiliki prinsip hak atas c tanah.
Pemegang hak menghadapi hukuman jikalau mereka memakai haknya di luar tujuan ataupun peruntukannya. Hak atas tanah akan berakhir dan berakhir.
3. Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pemegang  Hak  Atas  Tanah  yang Diterlantarkan
Jika c kita c berbicara c tentang c perlindungan c hukum, c kita c akan c berbicara tentang perlindungan c hukum c represif, juga dikenal sebagai c tindakan pencegahan  terhadap pelanggaran c hukum, dan menghukum pelanggar hukum. c Kami c akan c membandingkan kedua hukum c ini.
Pasal c 9 c ayat c 2 c UUPA c mengatakan c setiap c orang c memiliki c tanah. Bagian c ini memungkinkan c sektor c pertanahan c untuk menghasilkan surat-surat hukum yang berkaitan dengan c tanah c untuk c melindungi c masyarakat dari c hak-hak c tanah c yang c ditinggalkan. Sebuah c sertifikat c tanah.
Undang-undang c melarang c pembebasan c tanah. c Hukum c dan c larangan menghindari bahaya. Undang-undang ini mengatur kriteria tanah yang dianggap c terlantar c dan hukuman bagi c pelanggar  hukum yang c memiliki properti
c terlantar. Dengan undang-undang c yang jelas, c pemilik tanah c tidak akan mengabaikan aset atau properti mereka.
Kejelasan hukum menguraikan apa yang orang boleh dan tidak bisa lakukan dan  bagaimana  berperilaku  tanpa  melanggar  hukum.  Kepastian  hukum  berarti pengadilan  tidak  dapat  mengesampingkan  tindakan  kehendak  bebas  yang  tidak melanggar hukum.

## Kesimpulan
1. Bersumber c dari c Undang-Undang Pokok c Agraria, c tanah c dianggap terlantar c apabila pemiliknya c tidak melaksanakan tugasnya c untuk c memelihara c tanah c yang c jadi c haknya.
2. Akibat hukum dari pelaksanaan hak yang c tidak berdasarkan c peruntukannya c ataupun c peruntukannya, ataupun c dalam c hal c ini c terbengkalai tanah, akan menimbulkan c sanksi, termasukpembatalan c hak z atas tanah, c yang berakibat c berakhirnya c hak c atas c tanah. Dalam c skenario c ini, c memakai c hak c yang c tidak  didasarkan c pada c tujuan c ataupun peruntukannya, c ataupun c meninggalkan c properti, c memiliki implikasi c hukum.
3. Perlindungan c hukum c bagi c pemilik c tanah c terlantar c ialah menerbitkan c surat-surat c hukum c terkait c tanah c untuk c melindungi c masyarakat. c Perlindungan c hukum c preventif c berarti c aturan c dan c peraturan c yang c mencegah c terlantarnya c tanah.

## BIBLIOGRAFI
(bandung:mandar maju, 2017), hal 4 .
Harsono,  B.  (2003).  Hukum  Agraria  Indonesia  Sejarah  Pembentukan  Undang-Undang Pokok Agraria. Isi Dan Pelaksanaannya, Jilid , 1 . Google Scholar
Muntaqo,  F.  (2006).  Aspek-Aspek  Hukum  Penelantaran  Tanah  di  Propinsi  Sumatera Selatan  (Studi  di  Kota  Palembang  dan  Kabupaten  Ogan  Komering  Ulu). Jurnal Hukum , 16 (3), 393–406. Google Scholar
Nazir,  M.  (1998).  Metode  Penelitian.  Jakarta:  Ghalia  Indonesia  Nugraha,  I.(2008). Aplikasi  Algoritma  Genetik  untuk  Optimasi  Penjadwalan  Kegiatan  Belajar Mengajar. Jurnal Teknik Informatika, Institut Teknologi Bandung . Google Scholar
Suhariningsih,  T.  T.  (2009).  Asas  dan  Pembaharuan  Konsep  Menuju  Penertiban. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher . Google Scholar
Sumardjono,  M.  S.  (2008). Tanah  dalam  perspektif  hak  ekonomi,  sosial,  dan  budaya . Penerbit Buku Kompas. Google Scholar
Copyright holder:
Jovie Koeshendrawan Putra, Wibawa Prasetya (2022)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: