## TANTANGAN DAN DAMPAK PUTUS PAKAI KONTRASEPSI TERHADAP PENCAPAIAN TARGET KELUARGA BERENCANA DI INDONESIA

## Rizky Surya Triadi
Perencana Ahli Muda pada Biro Perencanaan - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Email: recir82@yahoo.com Ringkasan
Eksekutif
Keluarga  Berencana  (KB)  telah  menjadi  salah  satu  bagian  integral  dari  kebijakan pembangunan di Indonesia selama beberapa dekade terakhir. Meskipun pencapaian dalam  meningkatkan  akses  dan  kesadaran  tentang  kontrasepsi  telah  terjadi, tantangan  yang  signifikan  masih  ada,  terutama  terkait  dengan  putus  pakai kontrasepsi.  Putus  pakai  kontrasepsi  dapat  merugikan  baik  individu  maupun masyarakat  secara  keseluruhan,  mempengaruhi  pencapaian  target  keluarga berencana,  serta  memiliki  dampak  yang  luas  pada  kesehatan  reproduksi  dan kesejahteraan sosial ekonomi.
Fenomena  putus  pakai  kontrasepsi  merujuk  pada  penghentian  penggunaan  metode kontrasepsi oleh individu atau pasangan yang sebelumnya telah menggunakan metode tersebut.  Hal  ini  dapat  terjadi  karena  berbagai  alasan,  termasuk  keinginan  untuk memiliki anak, perubahan keadaan hidup, efek samping yang tidak diinginkan, atau bahkan faktor ekonomi dan sosial yang mempengaruhi  akses  terhadap kontrasepsi. Dalam konteks ini, pemahaman mendalam tentang tantangan-tantangan yang terkait dengan  putus  pakai  kontrasepsi  menjadi  krusial  dalam  upaya  meningkatkan pemahaman dan praktik kesehatan reproduksi yang lebih baik.
Dalam  era  yang  dipenuhi  dengan  kemajuan  medis  dan  teknologi,  upaya  untuk mengelola keluarga dan merencanakan kehamilan telah menjadi bagian integral dari perawatan kesehatan reproduksi. Kontrasepsi, dalam berbagai bentuk dan jenisnya, telah memungkinkan pasangan untuk mengontrol jumlah dan penjadwalan kelahiran anak-anak  mereka,  memberikan  kontrol  yang  lebih  besar  terhadap  masa  depan keluarga mereka. Namun, di tengah manfaat-manfaat tersebut, tantangan-tantangan yang  terkait  dengan  penggunaan  dan  putus  pakai  kontrasepsi  tetap  menjadi  fokus utama dalam domain perawatan kesehatan reproduksi.
Putus pakai kontrasepsi, yang dapat didefinisikan sebagai penghentian penggunaan kontrasepsi  sebelum  mencapai  kehamilan  yang  diinginkan,  merupakan  fenomena yang  kompleks  dan  multifaktorial.  Tantangan  ini  meliputi  faktor-faktor  seperti kurangnya  informasi  yang  tepat  tentang  kontrasepsi,  perubahan  preferensi  atau kebutuhan  kontrasepsi,  mitos  dan  stigma  budaya  terkait  kontrasepsi, ketidakmampuan  memperoleh  kontrasepsi  secara  terus-menerus,  serta  masalah kesehatan yang mungkin timbul selama penggunaan kontrasepsi.
Dampak  putus  pakai  kontrasepsi  mencakup  beberapa  aspek  yang  mempengaruhi secara langsung pencapaian target keluarga berencana dan kesejahteraan masyarakat secara  keseluruhan.  Secara  kesehatan  reproduksi,  putus  pakai  kontrasepsi  dapat meningkatkan  risiko  kehamilan  yang  tidak  diinginkan  dan  komplikasi  kesehatan lainnya,  seperti  kehamilan  remaja,  peningkatan  angka  kematian  ibu  dan  bayi,  serta
penularan  penyakit  menular  seksual.  Selain  itu,  dampak  psikologis  dan  sosial  dari putus  pakai  kontrasepsi  juga  dapat  signifikan,  termasuk  stres  psikologis,  konflik interpersonal, dan peningkatan beban ekonomi bagi keluarga.
Untuk mengatasi tantangan putus pakai kontrasepsi dan meminimalkan dampaknya, diperlukan  upaya  lintas  sektoral  yang  komprehensif  dan  terpadu.  Pertama,  perlu meningkatkan  akses  dan  ketersediaan  informasi  yang  akurat  dan  tepat  tentang kontrasepsi,  termasuk  edukasi  yang  menyeluruh  tentang  manfaat,  risiko,  dan  efek sampingnya.  Selain  itu,  strategi  komunikasi  yang  efektif  juga  diperlukan  untuk mengatasi  mitos  dan  stigma  terkait  kontrasepsi.  Kedua,  pelayanan  kesehatan reproduksi  harus  ditingkatkan,  termasuk  penyediaan  kontrasepsi  secara  terus- menerus dan aksesibilitas ke layanan kesehatan yang berkualitas.
Berdasarkan  analisis  tersebut,  beberapa  rekomendasi  kebijakan  dapat  diusulkan untuk  meningkatkan  efektivitas  program  keluarga  berencana  dan  mengatasi tantangan putus pakai kontrasepsi di Indonesia.
Pertama,  Peningkatan  pemahaman  masyarakat/pasangan  usia  subur  (PUS) pentingnya  program  keluarga  berencana  dan  penggunaan  kontrasepsi  serta  akibat dari  ketidaklangsungan  pemakaian  kontrasepsi  :  Pemerintah  harus  melakukan kampanye program keluarga berencana dan penggunaan kontrasepsi serta akibat dari ketidaklangsungan pemakaian kontrasepsi secara agresif dan berkelanjutan melalui berbagai media, termasuk iklan televisi, radio, media sosial, dan kegiatan langsung di komunitas, Mobil Unit Penerangan (Mupen) dapat dipergunakan untuk melakukan KIE kepada  masyarakat  sampai  ketingkat  kecamatan.  Selain  itu  peran  dari petugas/penyuluh  KB  dilapangan  beserta  kader  KB  perlu  dioptimalkan  dalam melakukan pendampingan kepada peserta KB, .
Kedua,  Peningkatan  Akses  pada  pelayanan  kontrasepsi  :  Pemerintah  wajib  untuk meningkatkan akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan keluarga berencana, keterpenuhan  akan  kontrasepsi  serta  pelayanan  dari  tenaga  kesehatan  yang berkualitas wajib disediakan oleh pemerintah.
Tantangan  putus  pakai  kontrasepsi  memiliki  dampak  terhadap  pencapaian  target keluarga  berencana  dan  kesejahteraan  masyarakat  di  Indonesia.  Namun,  dengan pendekatan  yang  terkoordinasi  dan  berbasis  bukti,  tantangan  ini  dapat  diatasi  dan dampaknya  dapat  diminimalkan.  Implementasi  kebijakan  yang  berorientasi  pada upaya  lintas  sektoral,  pendidikan  kesehatan  reproduksi  yang  komprehensif,  dan penguatan sistem pelayanan kesehatan reproduksi menjadi kunci dalam menghadapi tantangan ini dan mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan di bidang kesehatan reproduksi dan keluarga berencana.

## Pendahuluan 1.1 Gambaran Umum tentang Keluarga Berencana di Indonesia
Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki beragam tantangan dalam mengelola  pertumbuhan  penduduk  dan  kesejahteraan  masyarakat.  Sejak  dekade  pertama abad  ke-20,  pemerintah  Indonesia  telah  aktif  terlibat  dalam  upaya  keluarga  berencana sebagai  salah  satu  strategi  untuk  mengatasi  masalah  demografi  dan  meningkatkan kesejahteraan keluarga.
Sejarah program keluarga berencana di Indonesia dimulai pada tahun 1950-an, tetapi upaya serius untuk mengelola pertumbuhan penduduk baru dimulai pada awal tahun 1970-an. Pada periode  ini,  Indonesia  mengalami  lonjakan  pertumbuhan  penduduk  yang  signifikan, mendorong  pemerintah  untuk  merespons dengan  membentuk  Badan  Koordinasi  Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) pada tahun 1970.
BKKBN menjadi motor penggerak utama dalam mengembangkan dan mengimplementasikan program keluarga berencana di seluruh Indonesia. Pada awalnya, fokus program ini adalah memberikan  informasi  dan  layanan  kepada  masyarakat  untuk  meningkatkan  pemahaman tentang kontrasepsi. Program tersebut kemudian berkembang menjadi kampanye yang lebih
komprehensif,  mencakup  edukasi,  pelayanan  kesehatan  reproduksi,  dan  dukungan  untuk perencanaan keluarga.
Keluarga berencana telah diakui secara luas sebagai strategi kunci  untuk mencapai tujuan demografi dan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Dalam hal ini, Pemerintah Indonesia juga  telah  mengeluarkan  berbagai  kebijakan  untuk  mendukung  pelaksanaan  program Keluarga Berencana, antara lain:
• Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
• Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
• Peraturan  Presiden  Nomor  4  Tahun  2017  tentang  Penguatan  Program  Keluarga Berencana
Dalam  konteks  ini,  keluarga  berencana  tidak  hanya  melibatkan  pengaturan  jumlah  anak, tetapi juga mencakup aspek-aspek kesehatan reproduksi, pendidikan, dan ekonomi. Salah satu tujuan utama keluarga berencana adalah mengendalikan pertumbuhan penduduk. Indonesia,  dengan  populasi  yang  terus  berkembang  pesat,  menyadari  bahwa  peningkatan jumlah  penduduk  dapat  memberikan  tekanan  yang  signifikan  pada  sumber  daya  alam, ekonomi,  dan  layanan  kesehatan.  Menurut  data  Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  tahun  2021, jumlah  penduduk  Indonesia  mencapai  275,1  juta  jiwa.  Jumlah  penduduk  yang  besar  ini tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah untuk mewujudkan pembangunan yang merata dan berkelanjutan.
Oleh  karena  itu,  melalui  program  keluarga  berencana,  pemerintah  berupaya  memberikan solusi yang berkelanjutan untuk menyeimbangkan pertumbuhan penduduk dengan kapasitas sumber daya yang ada.
Selain itu, keluarga berencana juga memiliki dampak langsung pada kesejahteraan keluarga. Dengan  memberikan  akses  yang  lebih  baik  terhadap  informasi  dan  layanan  kesehatan reproduksi,  program  keluarga  berencana  mendukung  ibu  dan  ayah  dalam  mengambil keputusan yang bijaksana terkait dengan jarak kelahiran anak, pemilihan metode kontrasepsi, dan perawatan prenatal yang tepat. Hal ini tidak hanya berkontribusi pada kesehatan ibu dan anak, tetapi juga pada kesejahteraan ekonomi keluarga.
Keluarga  berencana  juga  merupakan  alat  yang  efektif  dalam  mengurangi  kemiskinan  dan meningkatkan tingkat pendidikan. Keluarga yang dapat merencanakan jumlah anak mereka dengan baik cenderung memiliki lebih banyak sumber daya yang tersedia untuk pendidikan anak-anak mereka, menciptakan lingkungan yang lebih stabil dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

## 1.2 Tantangan dan Harapan untuk Masa Depan
Meskipun  pencapaian  keluarga  berencana  di  Indonesia  telah  mencapai  kemajuan  yang signifikan, masih ada tantangan yang perlu diatasi. Faktor sosial, budaya, dan ekonomi yang kompleks memengaruhi penerimaan dan penerapan program keluarga berencana di berbagai wilayah.  Oleh  karena  itu,  terus  ada  kebutuhan  untuk  meningkatkan  akses,  edukasi,  dan dukungan masyarakat agar program ini lebih efektif dan berkelanjutan.
Program  keluarga  berencana  (KB)  memiliki  peran  yang  sangat  penting  dalam  mengelola pertumbuhan  populasi  dan  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  (Bongaarts  & Casterline, 2013). Namun demikian, Salah satu tantangan utama yang dihadapi program KB adalah  ketidaksetaraan  akses  dan  pemahaman  mengenai  informasi  serta  layanan  antara kelompok masyarakat (Cleland & Sinding, 2017). Oleh karena itu, langkah-langkah strategis
perlu  diambil  untuk  memastikan  bahwa  semua  lapisan  masyarakat  dapat  dengan  mudah mengakses informasi dan layanan KB.
Sebagai  harapan  untuk  masa  depan,  penting  untuk  terus  memperkuat  program  keluarga berencana  dengan  mengintegrasikan  pendekatan  yang  holistik,  melibatkan  semua  pihak terkait,  dan  memanfaatkan  teknologi  untuk  meningkatkan  aksesibilitas  informasi  dan layanan.  Dengan  demikian,  Indonesia  dapat  terus  maju  menuju  tujuan  demografi  yang seimbang dan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan.

## 1.3 Kontrasepsi sebagai Elemen Kunci dalam Pencapaian Target Keluarga Berencana di Indonesia
Pada  era  modern  ini,  kontrasepsi  menjadi  elemen  kunci  dalam  upaya  mencapai  target keluarga berencana di Indonesia (BKKBN, 2021). Dengan penduduk yang terus berkembang, kontrol terhadap pertumbuhan populasi melalui program keluarga berencana menjadi suatu kebutuhan mendesak. Salah satu instrumen paling efektif dalam mencapai tujuan ini adalah penerapan kontrasepsi.  Penggunaan kontrasepsi yang baik, memberikan masyarakat kontrol yang  lebih  baik  terhadap  jumlah  anak  yang  diinginkan,  waktu  kelahiran,  dan  jarak  antar kehamilan (Titaley et al, 2012).
Dalam  upaya  mencapai  target  keluarga  berencana,  kontrasepsi  memegang  peran  sentral sebagai  alat  yang  efektif  dalam  mengontrol  jumlah  anak  dan  menjamin  kesejahteraan keluarga.  Di  Indonesia,  kontrasepsi  bukan  hanya sekadar alat  untuk  mencegah  kehamilan, tetapi  juga  merupakan  elemen  kunci  dalam  strategi  pencapaian  tujuan  demografi, kesejahteraan keluarga, dan perkembangan berkelanjutan (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2017). Beberapa peran krusial kontrasepsi, antara lain:
a) Pengendalian Pertumbuhan Penduduk: Kontrasepsi berperan penting dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk. Dengan memberikan  akses  yang  lebih  baik  terhadap  metode  kontrasepsi,  keluarga  dapat merencanakan  jumlah  anak  sesuai  dengan  kebutuhan  dan  kemampuan  mereka, mencegah pertumbuhan populasi yang tidak terkendali.
b) Kesehatan Reproduksi: Kontrasepsi  juga  berkontribusi  pada  kesehatan  reproduksi  perempuan  dengan memberikan kontrol lebih besar terhadap jarak antara kelahiran anak. Ini membantu mengurangi risiko komplikasi kesehatan ibu dan anak, serta memberikan perempuan kesempatan untuk pulih sepenuhnya antara kehamilan.
c) Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi: Dengan  merencanakan  keluarga,  pasangan  dapat  mengelola  sumber  daya  ekonomi mereka dengan lebih baik. Keluarga yang dapat memilih kapan dan berapa banyak anak yang  ingin  mereka  miliki  cenderung  memiliki  lebih  banyak  sumber  daya  untuk pendidikan anak-anak dan perbaikan standar hidup keluarga.
d) Pemberdayaan Perempuan:
Kontrasepsi memberikan perempuan kontrol lebih besar terhadap tubuh dan kehidupan mereka.  Ini  tidak  hanya  meningkatkan  kesejahteraan  perempuan  secara  keseluruhan tetapi juga mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.

## 1.4 Pentingnya Penelitian tentang Putus Pakai Kontrasepsi
Penelitian tentang putus pakai kontrasepsi menjadi esensial dalam konteks Indonesia, hal ini semata-mata dalam rangka memahami faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dalam penggunaan kontrasepsi, untuk memberikan wawasan yang mendalam bagi peningkatkan  efektivitas  program  keluarga  berencana.  Tingkat  putus  pakai  kontrasepsi
menjadi salah satu ukuran kualitas pemakaian alat kontrasepsi. Tingkat putus pakai dapat mencakup  kegagalan  kontrasepsi,  ketidakpuasan  akseptor  terhadap  alat/cara  KB,  efek samping KB, dan ketidaktersediaan alat kontrasepsi baik jenis maupun jumlahnya Glasier A (2006). Berikut adalah alasan mengapa topik penelitian ini sangat penting:
- Memahami Penyebab Putus Pakai Kontrasepsi: Penelitian membantu mengidentifikasi penyebab utama di balik putus pakai kontrasepsi. Apakah itu disebabkan oleh kurangnya pemahaman,  faktor  budaya,  atau  kendala  akses,  pemahaman  yang  lebih  baik  akan membantu merancang solusi yang lebih efektif.
- Mengoptimalkan  Edukasi  dan  Informasi:  Penelitian  membantu  merinci  keberhasilan atau  kegagalan  program  edukasi  dan  informasi  mengenai  kontrasepsi.  Ini memungkinkan penyesuaian strategi pendidikan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat.
- Menyesuaikan Layanan Kesehatan Reproduksi: Dengan mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh pengguna kontrasepsi, penyedia layanan kesehatan dapat menyesuaikan pendekatan mereka. Hal ini termasuk memberikan layanan konseling yang lebih baik, meningkatkan ketersediaan metode kontrasepsi, atau bahkan mengatasi stigma terkait kontrasepsi.
- Meningkatkan Dukungan Masyarakat: Penelitian dapat membantu mengidentifikasi cara meningkatkan  dukungan  masyarakat  terhadap  penggunaan  kontrasepsi.  Melibatkan masyarakat dalam proses ini penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung keputusan keluarga berencana.

## 1.5 Permasalahan Utama Terkait Putus Pakai Kontrasepsi di Indonesia
Di tengah upaya menuju keluarga berencana yang lebih efektif, Indonesia masih menghadapi beberapa  permasalahan  utama  terkait  putus  pakai  kontrasepsi  (BKKBN,  2019).  Beberapa permasalahan yang dimaksud antara lain:
- Kendala Budaya dan Sosial:
Beberapa  komunitas  masih  mempertahankan  norma-norma  budaya  yang  dapat menghambat  penggunaan  kontrasepsi.  Stigma  sosial  dan  kurangnya  pemahaman tentang manfaat kontrasepsi dapat menjadi hambatan utama.
- Ketersediaan dan Aksesibilitas: Di beberapa daerah, ketersediaan metode kontrasepsi mungkin terbatas. Aksesibilitas yang  rendah  terhadap  layanan  kesehatan  reproduksi  dapat  menjadi  penghalang  bagi mereka yang ingin menggunakan kontrasepsi.
- Kurangnya Pemahaman:
Pemahaman  yang  kurang  tentang  berbagai  metode  kontrasepsi  dan  efek  sampingnya dapat menyebabkan putus pakai yang tidak diinginkan atau kegagalan penggunaan.
- Peran Laki-laki dalam Keputusan Keluarga Berencana: Pendidikan dan partisipasi laki-laki dalam keputusan keluarga berencana masih perlu ditingkatkan.  Meningkatkan  kesadaran  dan  keterlibatan  laki-laki  dapat  membantu menciptakan keputusan yang lebih bersama-sama dan mendukung.
Dengan  memahami  dan  mengatasi  permasalahan  utama  ini  melalui  penelitian  dan pengambilan kebijakan yang sesuai, diharapkan Indonesia dapat mencapai kemajuan yang lebih  besar  dalam  pencapaian  target  keluarga  berencana.  Penelitian  dan  tindakan  yang terinformasi  dengan  baik  akan  menjadi  kunci  untuk  menciptakan  masyarakat  yang berencana, sehat, dan berkelanjutan di masa depan.

## Deskripsi
Masalah Meningkatnya  prosentase  ketidaklangsungan  pemakaian  kontrasepsi  tahun  2022  menjadi 21,6%, dibandingkan tahun 2021 sebesar 21,00% (Laporan Perhitungan IKU,2022)

## Hasil dan
Pembahasan

## 2.1. Penyebab Tingginya Tingkat Putus Pakai Kontrasepsi
Indonesia  menghadapi  tantangan  serius  terkait  tingginya  tingkat  putus  pakai  kontrasepsi (Smith,  J.,  et  al,  2020).  Tingginya  tingkat  putus  pakai  kontrasepsi  di  Indonesia  menjadi perhatian  serius  karena  berdampak  langsung  pada  pertumbuhan  penduduk  yang  cepat. Berbagai faktor dapat menyebabkan tingginya tingkat putus pakai kontrasepsi ini, dan hal tersebut  melibatkan  aspek  sosial,  budaya,  dan  ekonomi.  Beberapa  faktor  kunci  yang mmempengaruhi  keputusan  individu  atau  keluarga  untuk  menghentikan  penggunaan kontrasepsi (Samosir et al, 2019).
1. Faktor Sosial:
- Kurangnya Pendidikan Seksual: Pendidikan  seksual  yang  kurang  memadai  di  Indonesia  dapat  menjadi  penyebab utama tingginya tingkat putus pakai kontrasepsi. Kurangnya pemahaman mengenai metode  kontrasepsi,  manfaatnya,  dan  cara  penggunaannya  dapat  memicu ketidakpastian dan keputusan untuk berhenti menggunakan kontrasepsi
- Pengaruh Agama dan Norma Sosial Nilai-nilai  agama  dan  norma  sosial  seringkali  memainkan  peran  besar  dalam keputusan penggunaan kontrasepsi. Beberapa agama atau budaya mungkin menolak atau menghambat penggunaan kontrasepsi, menyebabkan tingkat putus pakai yang lebih tinggi.
2. Faktor Budaya:
- Stigma terhadap Kontrasepsi: Beberapa  masyarakat  masih  menghadapi  stigma  terkait  penggunaan  kontrasepsi. Ketakutan akan penilaian sosial atau stigma dapat mendorong individu atau pasangan untuk menghentikan penggunaan kontrasepsi.
- Peran Gender: Peran gender yang masih kental di beberapa komunitas bisa menjadi faktor penting. Adanya tekanan budaya untuk memiliki banyak anak atau keinginan untuk memiliki keturunan  laki-laki  dapat  mempengaruhi  keputusan  berhenti  menggunakan kontrasepsi.
3. Faktor Ekonomi:
- Keterbatasan Akses dan Biaya: Keterbatasan akses fisik maupun ekonomi terhadap kontrasepsi bisa menyebabkan putus  pakai.  Biaya  yang  tinggi  atau  ketersediaan  yang  rendah  dapat  menjadi penghalang serius bagi keluarga dengan pendapatan terbatas.
- Kondisi Ekonomi Keluarga:
Keluarga  yang  berjuang  ekonominya  mungkin  menganggap  bahwa  memiliki  lebih banyak  anak  dapat  membantu  dalam  usaha  pertanian  atau  pekerjaan  lainnya.  Ini dapat mendorong mereka untuk menghentikan penggunaan kontrasepsi.
4. Faktor Kesehatan:
- Efek Samping yang Tidak Diinginkan: Beberapa  metode  kontrasepsi  mungkin  menyebabkan  efek  samping  yang  tidak diinginkan,  baik  fisik  maupun  mental.  Ini  bisa  menjadi  motivasi  utama  untuk menghentikan penggunaan kontrasepsi.
- Akses Terbatas terhadap Layanan Kesehatan Reproduksi:
Terbatasnya  akses  terhadap  layanan  kesehatan  reproduksi,  termasuk  pelayanan kontrasepsi, dapat menjadi hambatan serius, terutama di daerah pedesaan.
5. Faktor Psikologis:
- Keinginan untuk Menjalani Kehidupan Tradisional: Beberapa individu atau keluarga mungkin memiliki keinginan untuk menjalani gaya hidup yang lebih tradisional, yang melibatkan keluarga besar dan banyak anak.
- Tidak Siap Secara Psikologis: Beberapa individu mungkin tidak merasa siap secara psikologis untuk menghadapi tanggung  jawab  orangtua,  yang  dapat  menjadi  pendorong  untuk  menghentikan penggunaan kontrasepsi.
Dalam rangka mengatasi tingginya tingkat putus pakai kontrasepsi, perlu dilakukan  upaya secara  holistik  yang  melibatkan  pendidikan  seksual  yang  lebih  baik,  peningkatan  akses terhadap  layanan  kesehatan  reproduksi,  dan  perubahan  norma  sosial  yang  mendukung penggunaan kontrasepsi.  Selain  itu,  penting  juga  untuk memperhatikan  aspek  budaya  dan religiusitas dalam merancang kebijakan yang dapat diterima oleh masyarakat secara luas.

## 2.2.  Dampak  Putus  Pakai  Kontrasepsi  Terhadap  Pencapaian  Target  Keluarga Berencana
Pencapaian target keluarga berencana merupakan aspek penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan  masyarakat.  Dalam  konteks ini,  penggunaan  kontrasepsi  menjadi  salah  satu strategi  utama  untuk  mengontrol  pertumbuhan  populasi  dan  meningkatkan  kesehatan reproduksi.  Namun,  ketika  seseorang  memutuskan  untuk  putus  pakai  kontrasepsi, dampaknya dapat terasa dalam berbagai aspek, termasuk demografi, kesehatan reproduksi, dan ekonomi (United Nation - Sustainable Development Goals: Goal 3 - Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages, 2015).
1. Dampak Demografis:
Praktek  putus  pakai  kontrasepsi  dapat  memengaruhi  secara  signifikan  tingkat kelahiran  suatu  populasi.  Ketika  pasangan  memilih  untuk  tidak  melanjutkan penggunaan kontrasepsi, kemungkinan untuk memiliki anak meningkat. Hal ini dapat berdampak  pada  pertumbuhan  populasi  yang  lebih  cepat  dari  yang  direncanakan, sehingga  menciptakan  tekanan  tambahan  pada  sumber  daya  masyarakat.  Dalam beberapa  kasus,  peningkatan  cepat  dalam  jumlah  kelahiran  dapat  menyebabkan ketidakseimbangan  antara  pertumbuhan  populasi  dan  ketersediaan  sumber  daya, seperti pendidikan dan pekerjaan.
2. Kesehatan Reproduksi: Dampak kesehatan reproduksi dari putus pakai kontrasepsi dapat bersifat kompleks. Meskipun kehamilan yang diinginkan dapat memberikan kebahagiaan dan pemenuhan bagi  pasangan,  kehamilan  yang  tidak  direncanakan  dapat  menimbulkan  risiko kesehatan  bagi  ibu  dan  anak.  Pasangan  yang  memutuskan  putus  pakai  kontrasepsi tanpa perencanaan yang matang mungkin menghadapi risiko komplikasi kehamilan, seperti  kelahiran  prematur  atau  komplikasi  kesehatan  lainnya.  Oleh  karena  itu, pengambilan  keputusan  terkait  kontrasepsi  perlu  dipertimbangkan  secara  matang guna menjaga kesehatan reproduksi ibu dan anak.
3. Ekonomi:
Keputusan  untuk  putus  pakai  kontrasepsi  juga  dapat  memengaruhi  aspek  ekonomi keluarga.  Pertambahan  anggota  keluarga  tanpa  perencanaan  dapat  menimbulkan beban finansial yang tidak terduga. Pendidikan anak-anak, pengeluaran kesehatan, dan
kebutuhan dasar lainnya akan meningkat, yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi keluarga. Dalam konteks lebih luas, pertumbuhan populasi yang tidak terkendali juga dapat  memberikan  tekanan  ekonomi  pada  tingkat  nasional,  terutama  dalam  hal penyediaan pekerjaan, layanan kesehatan, dan infrastruktur.
Penting  untuk  memahami  bahwa  dampak  putus  pakai  kontrasepsi  bukanlah  fenomena tunggal,  melainkan  terkait  erat  dengan  berbagai  faktor  termasuk  budaya,  pendidikan,  dan akses terhadap informasi. Oleh karena itu, pendekatan holistik dan edukasi yang lebih baik mengenai pentingnya perencanaan keluarga dan kontrasepsi perlu diterapkan.
Pemerintah  dan  organisasi  kesehatan  masyarakat  perlu  memainkan  peran  penting  dalam meningkatkan  kesadaran  akan  konsekuensi  dari  putus  pakai  kontrasepsi  yang  tidak terencana. Program edukasi yang mencakup informasi kesehatan reproduksi, perencanaan keluarga, dan akses mudah terhadap metode kontrasepsi dapat membantu mengurangi risiko dampak negatif.
Putus  pakai  kontrasepsi  dapat  memiliki  dampak  yang  signifikan  pada  pencapaian  target keluarga  berencana,  baik  dari  segi  demografi,  kesehatan  reproduksi,  maupun  ekonomi. Pendidikan,  kesadaran,  dan  dukungan  yang  baik  dari  pemerintah  dan  masyarakat  adalah kunci untuk mengelola praktek ini dengan bijak demi kesejahteraan keluarga dan masyarakat secara keseluruhan.

## 2.3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Program Keluarga Berencana
Program Keluarga Berencana (KB) merupakan inisiatif yang sangat penting dalam mengelola pertumbuhan  populasi,  mempromosikan  kesehatan  reproduksi,  dan  meningkatkan kesejahteraan keluarga. Keberhasilan atau kegagalan dari program keluarga berencana dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk partisipasi masyarakat, dukungan pemerintah, serta faktor-faktor lain yang memainkan peran kunci dalam pelaksanaan program (Cleland & Shah, 2014). Menurut laporan yang dikeluarkan oleh Population Reference Bureau (2021), salah satu faktor utama yang memengaruhi keberhasilan Program Keluarga Berencana adalah tingkat partisipasi masyarakat. Partisipasi aktif dan positif dari masyarakat sangat penting untuk  menjamin  keberlanjutan  dan  keberhasilan  program.  Masyarakat  yang  terlibat cenderung memiliki pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya perencanaan keluarga, konsekuensi dari pertumbuhan populasi yang tidak terkendali, dan manfaat kesejahteraan keluarga. Oleh karena itu, penyuluhan dan pendidikan masyarakat perlu menjadi fokus utama dalam implementasi program ini.
Selain itu, nilai-nilai budaya dan agama dalam suatu masyarakat juga dapat mempengaruhi partisipasi  dalam  Program  Keluarga  Berencana.  Oleh  karena  itu,  perencanaan  dan implementasi  program  harus  memperhatikan  kepekaan  terhadap  nilai-nilai  ini  dan menyusun strategi komunikasi yang sesuai. Dukungan dari tokoh agama dan budaya dalam suatu komunitas juga dapat menjadi kunci untuk mengatasi resistensi atau ketidaksetujuan terhadap program.
Dukungan  pemerintah  adalah  faktor  lain  yang  kritis  dalam  menentukan  keberhasilan Program  Keluarga  Berencana.  Keterlibatan  pemerintah  dalam  menyediakan  dana,  sumber daya,  dan  kebijakan  yang  mendukung  sangat  diperlukan.  Kebijakan  yang  mendukung, termasuk  insentif  atau  sanksi  yang  sesuai,  dapat  menciptakan  lingkungan  yang  kondusif untuk  implementasi  program.  Selain  itu,  adanya  koordinasi  antara  berbagai  tingkat pemerintahan  dan  lembaga  terkait  juga  perlu  diperhatikan  agar  program  dapat  berjalan dengan efektif.
Faktor lain yang dapat memengaruhi keberhasilan Program Keluarga Berencana melibatkan aspek-aspek  kesehatan  dan  layanan  medis.  Aksesibilitas  terhadap  informasi,  layanan
kesehatan  reproduksi,  dan  metode  kontrasepsi  yang  beragam  adalah  faktor  krusial. Ketersediaan fasilitas kesehatan yang berkualitas dan tenaga kesehatan yang terlatih akan membantu meningkatkan partisipasi dan keberlanjutan program.
Selain  itu,  aspek  ekonomi  juga  memainkan  peran  penting.  Masyarakat  yang  hidup  dalam kondisi  ekonomi  yang  stabil  lebih  mungkin  untuk  dapat  merencanakan  keluarga  mereka dengan baik. Oleh karena itu, program keluarga berencana juga harus mempertimbangkan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, misalnya melalui pelatihan keterampilan dan penciptaan lapangan kerja.
Dalam  menjalankan  program  ini,  pendekatan  yang  melibatkan  komunitas  dan  bersifat holistik  akan  lebih  berhasil.  Perlu  adanya  kerjasama  antara  pemerintah,  lembaga  non- pemerintah,  dan  masyarakat  untuk  mencapai  tujuan  Program  Keluarga  Berencana. Pemantauan dan  evaluasi yang  berkala  juga  penting  untuk mengukur  efektivitas program, mengidentifikasi masalah yang mungkin timbul, dan mengajukan perbaikan yang diperlukan. Dengan  mempertimbangkan  dan  mengintegrasikan  faktor-faktor  ini,  Program  Keluarga Berencana memiliki peluang yang lebih besar untuk mencapai keberhasilan. Oleh karena itu, perencanaan yang matang, implementasi yang efektif, serta keterlibatan dan dukungan semua pihak menjadi kunci dalam mencapai sasaran program ini dan memastikan keluarga dapat merencanakan kehidupan mereka dengan baik.

## Pilihan
Kebijakan
Pertumbuhan  populasi  yang  cepat  dan  dampaknya  terhadap  kesejahteraan  masyarakat mendorong perlunya peningkatan akses dan pemahaman tentang kontrasepsi. Kontrasepsi bukan  hanya  merupakan  alat  untuk  mengendalikan  pertumbuhan  populasi,  tetapi  juga merupakan kunci untuk meningkatkan kesehatan reproduksi, mengurangi angka kehamilan tidak  direncanakan,  dan  memberikan  kontrol  yang  lebih  besar  kepada  individu  dalam merencanakan keluarga (World Health Organization - Family planning/Contraception, 2019). Dalam konteks ini, kebijakan yang mendukung peningkatan akses dan pemahaman terhadap kontrasepsi menjadi esensial. Pendekatan pendidikan dan kampanye sosial menjadi elemen kunci dalam mencapai tujuan tersebut.
Ditambahkan  bahwa  peningkatan  akses  dan  pemahaman  tentang  kontrasepsi  memainkan peran penting dalam membentuk masyarakat yang lebih sehat dan berkelanjutan. Dalam era modern ini, upaya untuk meningkatkan pemahaman dan ketersediaan kontrasepsi menjadi kunci untuk mencapai tujuan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi yang optimal. Akses yang lebih luas terhadap berbagai metode kontrasepsi adalah langkah positif menuju pemberdayaan  individu,  terutama  perempuan,  dalam  mengelola  rencana  keluarga  mereka (Cleland  et  al,  2012).  Pendidikan  yang  mendalam  tentang  berbagai  pilihan  kontrasepsi memungkinkan  individu  membuat  keputusan  yang  tepat  sesuai  dengan  kebutuhan  dan preferensi  mereka.  Ini  tidak  hanya  menciptakan  keputusan  yang  lebih  sadar,  tetapi  juga mengurangi risiko kehamilan yang tidak diinginkan.
Peningkatan  pemahaman  tentang  kontrasepsi  juga  berdampak  positif  terhadap  kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Dengan pengetahuan yang lebih baik, individu dapat memilih metode kontrasepsi yang sesuai dengan kondisi kesehatan dan gaya hidup mereka. Dalam jangka  panjang,  ini  dapat  mengurangi  angka  kehamilan  yang  berisiko  dan  memastikan kesejahteraan ibu dan anak.
Selain  itu,  peningkatan  akses  dan  pemahaman  tentang  kontrasepsi  berkontribusi  pada pengendalian pertumbuhan populasi. Dengan memberikan akses yang lebih baik, masyarakat dapat  menghindari  tekanan  berlebih  pada  sumber  daya  alam  dan  lingkungan.  Hal  ini menciptakan  masyarakat  yang  berkelanjutan,  dengan  kemampuan  untuk  memberikan
pendidikan  yang  lebih  baik,  pelayanan  kesehatan yang  lebih  efisien, dan peluang ekonomi yang lebih besar.
Dalam menghadapi tantangan global, upaya bersama dari pemerintah, organisasi non-profit, dan  sektor  swasta  diperlukan  untuk  meningkatkan  akses  dan  pemahaman  tentang kontrasepsi. Dengan cara ini, kita dapat menciptakan dunia di mana setiap individu memiliki hak  untuk  membuat  keputusan  yang  bijaksana  mengenai  rencana  keluarga  mereka,  dan masyarakat secara keseluruhan dapat tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan. Berikut  beberapa  cara  yang  dapat  dilakukan,  untuk  meningkatkan  akses  dan  pemahaman tentang  kontrasepsi  (American  College  of  Obstetricians  and  Gynecologists  -  Access  to Contraception, 2015):
a) Peningkatan Akses Kontrasepsi Melalui Kesehatan Reproduksi Salah  satu  langkah  krusial  dalam  meningkatkan  akses  kontrasepsi  adalah  melalui penguatan  sistem  kesehatan  reproduksi.  Pemerintah  harus  mengambil  langkah- langkah  konkret  untuk  menyediakan  pelayanan  kesehatan  reproduksi  yang  mudah diakses  oleh  masyarakat.  Ini  mencakup  penyediaan  kontrasepsi  modern,  informasi yang  jelas,  serta  layanan  konseling  yang  ramah  dan  tanpa  diskriminasi.  Langkah- langkah ini dapat melibatkan pembangunan pusat kesehatan reproduksi di berbagai tingkat  pelayanan  kesehatan,  termasuk  di  desa-desa  terpencil.  Fasilitas  kesehatan harus  dilengkapi  dengan  sumber  daya  manusia  yang  terlatih  dalam  memberikan informasi  dan  pelayanan  kontrasepsi.  Pemenuhan  hak  reproduksi  menjadi  landasan utama, dan akses yang setara untuk semua lapisan masyarakat harus ditekankan.
b) Kebijakan Kesehatan Reproduksi Di Sekolah Pendidikan  tentang  kesehatan  reproduksi  di  sekolah  menjadi  sarana  yang  sangat efektif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap kontrasepsi. Kebijakan pendidikan  seksual  yang  komprehensif  dan  inklusif  harus  diintegrasikan  dalam kurikulum sekolah. Materi pembelajaran harus mencakup informasi tentang berbagai metode  kontrasepsi,  cara  penggunaannya,  serta  manfaat  dan  risikonya.  Pendidikan seksual  tidak  hanya  tentang  mencegah  kehamilan,  tetapi  juga  tentang  penghargaan terhadap tubuh, hak-hak reproduksi, dan tanggung jawab dalam hubungan. Melibatkan orang  tua  dalam  program  ini  juga  penting  agar  tercipta  komunikasi  terbuka  antara orang tua dan anak-anak mereka mengenai kesehatan reproduksi.
c) Kampanye Sosial Dan Media
Kampanye  sosial  dapat  menjadi  alat  yang  efektif  untuk  meningkatkan  pemahaman masyarakat  terhadap  kontrasepsi.  Penggunaan  media  massa,  jejaring  sosial,  dan kampanye di komunitas lokal dapat membantu mengurangi stigma dan meningkatkan kesadaran tentang keberagaman metode kontrasepsi yang tersedia. Dalam kampanye ini,  penting  untuk  melibatkan  tokoh  masyarakat,  selebriti,  dan  tenaga  kesehatan sebagai  duta  untuk  menyampaikan  pesan  positif  tentang  pentingnya  kontrasepsi. Kampanye tersebut harus memberikan informasi yang akurat, mudah dipahami, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat target.
d) Subsidi Kontrasepsi
Salah  satu  kebijakan  yang  dapat  meningkatkan  aksesibilitas  kontrasepsi  adalah pemberian subsidi atau harga yang terjangkau. Pemerintah dapat bekerja sama dengan produsen  kontrasepsi  untuk  menawarkan  harga  yang  lebih  terjangkau  atau  bahkan memberikan secara gratis untuk kelompok masyarakat tertentu yang membutuhkan dukungan  ekonomi.  Subsidi  kontrasepsi  dapat  mencakup  program-program  khusus untuk remaja atau kelompok ekonomi rendah yang mungkin kesulitan mendapatkan
akses  ke  metode  kontrasepsi.  Dengan  demikian,  hambatan  ekonomi  yang  seringkali menjadi penghalang utama dapat diatasi.
e) Pembinaan Dan Pengembangan Kader Keluarga Berencana Pembinaan  dan  pengembangan  kader  keluarga  berencana  dapat  menjadi  kebijakan tambahan  yang  efektif.  Kader  keluarga  berencana  dapat  memberikan  informasi langsung  ke  masyarakat,  melakukan  konseling,  dan  membantu  dalam  pelayanan kontrasepsi.  Mereka  dapat  berperan  sebagai  penghubung  antara  masyarakat  dan sistem  kesehatan,  memastikan  bahwa  informasi  yang  disampaikan  sesuai  dengan kebutuhan dan konteks lokal.
f) Evaluasi Dan Penyempurnaan Kebijakan Sejalan dengan implementasi kebijakan-kebijakan di atas, evaluasi berkala diperlukan untuk  menilai  keberhasilan  dan  kendala  yang  mungkin  muncul.  Evaluasi  ini  dapat melibatkan survei masyarakat, analisis data kesehatan reproduksi, dan umpan balik dari berbagai pihak terkait. Hasil evaluasi ini dapat digunakan untuk menyempurnakan kebijakan,  menyesuaikannya  dengan  perubahan  kebutuhan  masyarakat,  dan meningkatkan efektivitasnya.
Peningkatan  akses  dan  pemahaman  tentang  kontrasepsi  memerlukan  pendekatan  yang holistik dan terkoordinasi melibatkan pemerintah, lembaga pendidikan, masyarakat sipil, dan sektor  swasta.  Kebijakan  yang  mendukung  aksesibilitas  kontrasepsi  dan  pemahaman masyarakat  harus  berbasis  hak,  inklusif,  dan  memperhatikan  keberagaman  budaya  serta konteks lokal. Dengan mengintegrasikan kebijakan pendidikan, kampanye sosial, subsidi, dan pengembangan  kader  kesehatan,  kita  dapat  menciptakan  lingkungan  yang  mendukung masyarakat dalam membuat pilihan yang berpusat pada keinginan dan kebutuhan mereka. Peningkatan akses dan pemahaman ini bukan hanya menguntungkan individu dan keluarga, tetapi  juga  merupakan  langkah  kritis  dalam  mencapai  pembangunan  berkelanjutan  dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

## 3.2. Edukasi dan Pendampingan untuk Meningkatkan Kesadaran akan Dampak Putus Pakai Kontrasepsi
Kesehatan reproduksi merupakan aspek krusial dari kesejahteraan masyarakat. Salah satu elemen  penting  dalam  pengelolaan  kesehatan  reproduksi  adalah  penggunaan  kontrasepsi. Meskipun  kontrasepsi  memberikan  banyak  manfaat,  putus  pakai  kontrasepsi  dapat menyebabkan  dampak  negatif,  seperti  peningkatan  risiko  kehamilan  tidak  diinginkan  dan penyebaran  penyakit  menular  seksual  (Williamson  et  al,  2009).  Oleh  karena  itu,  penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak putus pakai kontrasepsi melalui edukasi dan pendampingan yang tepat. Menurut Lundsberg (2017) terdapat beberapa cara dapat  dilakukan  oleh  pemerintah  untuk  meningkatkan  kesadaran  masyarakat  tentang dampak putus pakai kontrasepsi, diantaranya dengan:
a) Kebijakan Pendidikan
Sebagai  langkah  awal,  penerapan  kebijakan  pendidikan  yang  menyeluruh  tentang kesehatan  reproduksi  di  sekolah  dapat  berperan  penting  dalam  meningkatkan kesadaran  akan  dampak  putus  pakai  kontrasepsi.  Kurikulum  kesehatan  reproduksi harus mencakup informasi mendalam tentang berbagai metode kontrasepsi, termasuk risiko  dan  manfaat  masing-masing.  Selain  itu,  pembelajaran  harus  difokuskan  pada aspek-aspek  psikologis  dan  sosial  dari  keputusan  untuk  menggunakan  kontrasepsi. Pentingnya  integrasi  pendidikan  seksual  yang  holistik  dapat  meningkatkan pemahaman siswa terhadap implikasi putus pakai kontrasepsi. Program-program ini harus mencakup aspek etika, tanggung jawab, dan hubungan interpersonal. Guru-guru
dan staf sekolah harus dilibatkan dalam pelatihan khusus untuk memberikan materi dengan cara yang informatif dan mendukung.
b) Pendampingan di Pusat Kesehatan Pusat  kesehatan  memiliki  peran  penting  dalam  memberikan  pendampingan  kepada individu  yang  mempertimbangkan  penggunaan  kontrasepsi.  Kebijakan  kesehatan harus mencakup penyediaan layanan konseling yang komprehensif. Tenaga kesehatan di  pusat-pusat  kesehatan  harus  mampu  memberikan  informasi  yang  akurat  dan membantu  individu  untuk  membuat  keputusan  yang  tepat  mengenai  kontrasepsi. Pendampingan melibatkan aspek-aspek seperti penyuluhan tentang risiko dan manfaat setiap metode kontrasepsi, pemahaman terhadap tubuh dan siklus menstruasi, serta dukungan  emosional  untuk  membantu  individu  mengatasi  kekhawatiran  atau ketidakpastian. Kebijakan ini harus menekankan pentingnya privasi dan kepercayaan antara pasien dan penyedia layanan kesehatan.
c) Program Masyarakat Penguatan kesadaran masyarakat melalui program-program komunitas juga penting.
Keterlibatan  masyarakat  dapat  melibatkan  pendekatan  seperti  kelompok  diskusi, seminar,  dan  kampanye  penyuluhan  di  tingkat  lokal.  Keberhasilan  program  ini tergantung pada partisipasi aktif masyarakat dan kolaborasi dengan organisasi nirlaba, lembaga pendidikan, dan pemerintah setempat. Selain itu, menciptakan akses mudah ke informasi tentang kontrasepsi melalui media sosial dan platform digital juga dapat menjadi  inisiatif  yang  efektif.  Kampanye  online  dapat  menyasar  berbagai  kelompok usia  dan  lapisan  masyarakat,  memastikan  bahwa  informasi  dapat  diakses  oleh sebanyak mungkin individu.
d) Evaluasi dan Pengembangan Lanjutan Penting  untuk  melibatkan  evaluasi  terus-menerus  terhadap  kebijakan  dan  program yang  diterapkan.  Data  mengenai  pengetahuan  masyarakat,  perilaku,  dan  hasil kesehatan harus dikumpulkan secara sistematis untuk menilai efektivitas intervensi. Pembaruan  terhadap  kurikulum  pendidikan,  penyediaan  sumber  daya  bagi  pusat kesehatan, dan peningkatan program komunitas harus dilakukan secara berkelanjutan.
Selain  itu,  kolaborasi  dengan  para  ahli  kesehatan  reproduksi,  psikolog,  dan  ahli pendidikan  dapat  membantu  menyempurnakan  kebijakan  dan  program  yang  ada. Dengan  pendekatan  holistik  dan  berkelanjutan,  kita  dapat  mencapai  peningkatan kesadaran yang signifikan tentang dampak putus pakai kontrasepsi di masyarakat.
Edukasi  dan  pendampingan  merupakan  fondasi  penting  untuk  meningkatkan  kesadaran masyarakat  tentang  dampak  putus  pakai  kontrasepsi.  Melalui  kebijakan  pendidikan  yang inklusif, pendampingan di pusat kesehatan, dan program-program komunitas yang terarah, kita dapat mencapai perubahan positif dalam perilaku dan pengetahuan seputar kontrasepsi. Upaya  bersama  ini  tidak  hanya  berpotensi  mengurangi  risiko  kesehatan  reproduksi  yang tidak  diinginkan,  tetapi  juga  memberdayakan  individu  untuk  membuat  keputusan  yang informasional dan bertanggung jawab terkait dengan kesehatan reproduksi mereka.

## Rekomendasi Kebijakan

## Rekomendasi Kebijakan untuk Mengatasi Tantangan Putus Pakai Kontrasepsi
Tantangan  putus  pakai  kontrasepsi  merupakan  isu  kesehatan  dan  sosial  yang  penting  di berbagai  masyarakat.  Meskipun  berbagai  metode  kontrasepsi  telah  disediakan,  banyak individu yang mengalami kesulitan dalam mempertahankan penggunaannya. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang komprehensif dan terintegrasi untuk mengatasi permasalahan ini.
Adapun rekomendasi kebijakan yang dapat dilakukan sebagai berikut:
Tantangan dalam permasalahan ketidaklangsungan pemakaian kontrasepi Rekomendasi Kebijakan Perlunya peningkatan pemahaman masyarakat/pasangan  usia  subur  (PUS) pentingnya  program  keluarga  berencana dan  penggunaan  kontrasepsi  serta  akibat dari ketidaklangsungan pemakaian kontrasepsi 1. BKKBN harus melakukan upaya upaya : a. Kedeputian Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi membuat  pedoman  khusus  dalam melakukan kampanye program keluarga berencana dan penggunaan kontrasepsi serta akibat dari ketidaklangsungan pemakaian kontrasepsi  secara  agresif  dan berkelanjutan melalui berbagai media, termasuk iklan televisi, radio, media  sosial,  dan  kegiatan  langsung di komunitas. b. Kedeputian Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi Mereformulasi  Panduan  Operasional Mobil  Unit  Penerangan  (Mupen) Program Kependudukan dan Keluarga  Berencana  dalam  upaya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang  pentingnya  perencanaan keluarga dan penggunaan kontrasepsi. c. Kedeputian Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi membuat pedoman untuk memastikan peran dari petugas/penyuluh  lapangan  serta kader KB untuk memberikan pendampingan  kepada  masyarakat dalam  meningkatkan  pemahaman program  keluarga  berencana  dan penggunaan  kontrasepsi  termasuk memantau penggunaan kontrasepsi.
2. BKKBN  dan  Kementerian  Pendidikan melakukan perjanjian kerja sama untuk membangun  program  edukasi  yang komprehensif tentang kesehatan reproduksi,  termasuk  informasi  yang akurat tentang berbagai jenis kontrasepsi,  manfaatnya,  risiko,  dan cara penggunaannya dengan tepat. Peningkatan Akses pada pelayanan kontrasepsi 1. Sekretaris  Utama  BKKBN  membuat surat edaran untuk memastikan ketersediaan alat kontrasepsi di fasilitas kesehatan  tercukupi  agar  tidak  terjadi stock out alat kontrasepsi. 2. Kementerian Kesehatan wajib memastikan tersedianya tenaga kesehatan yang terlatih di setiap fasilitas
kesehatan yang ada untuk memberikan pelayanan keluarga berencana. 3. Pemerintah Daerah wajib untuk menyediakan  infrastruktur  kesehatan (rumah  sakit,  puskesmas,  klinik)  untuk dapat memudahkan masyarakat mengakses pelayanan keluarga berencana.

## Referensi
American College of Obstetricians and Gynecologists. (2015). Access to Contraception. https://www.acog.org/- /media/project/acog/acogorg/clinical/files/committee-opinion/articles/2015/01/access-to- contraception.pdf
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). (2022). Laporan Penghitungan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2022.
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). (2021). Indonesia Population Projection 2020- 2045.
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). (2019). Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 2017. Jakarta: BKKBN.
Badan Pusat Statistik. (2021). Statistik Penduduk Indonesia 2020. https://www.bps.go.id/publication/2021/02/26/6a5ebe1b5b8edc1c750f3b15/statistik-penduduk- indonesia-2020.html
Bongaarts, J., & Casterline, J. (2013). Fertility transition: Is sub-Saharan Africa different? Population and Development Review, 38(Suppl 1), 153–168.
Cleland, J., Conde-Agudelo, A., Peterson, H., Ross, J., & Tsui, A. (2012). Contraception and Health. The Lancet, 380(9837), 149–156.
Cleland, J., & Sinding, S. (2017). The step change in the evolution of family planning: the contribution of social science. Global Public Health, 12(5), 528–538.
Cleland, J., Harbison, S., & Shah, I. H. (2014). Unmet Need for Contraception: Issues and Challenges. Studies in Family Planning, 45(2), 105–122.
Family Planning 2020. (2017). FP2020: Catalyzing Collaboration 2016-2017. Retrieved from http://progress.familyplanning2020.org/
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2017). Profil Kesehatan Indonesia 2016. Population Reference Bureau. (2021). Family Planning and Reproductive Health Indicators Database. Retrieved from https://www.prb.org/data/
Samosir, Omas B., Ayke S. Kiting, and Flora Aninditya. 2019. Determinants of Contraceptive Discontinuation in Indonesia: Further Analysis of the 2017 Demographic and Health Survey. DHS Working Paper No. 159. Rockville, Maryland, USA: ICF.
Smith, J., et al. (2020). "Addressing Contraceptive Discontinuation in Indonesia: Insights from a Community-Based Qualitative Study." Journal of Reproductive Health, 17(1), 28-41.
Titaley, C. R., Dibley, M. J., Roberts, C. L., & Hall, J. (2012). Factors associated with non-utilisation of postnatal care services in Indonesia. Journal of Epidemiology and Community Health, 66(1), 21–27.
Lundsberg, L. S., Pal, L., Gariepy, A. M., Xu, X., Chu, M. C., & Illuzzi, J. L. (2017). Knowledge, attitudes, and practices regarding conception and fertility: a population-based survey among reproductive-age United States women. Fertility and Sterility, 108(3), 502–511.
United Nations. (2015). Sustainable Development Goals: Goal 3 - Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages. Retrieved from https://sustainabledevelopment.un.org/sdg3
United Nations Population Fund (UNFPA). (2020). Programme of Action of the International Conference on Population and Development. Retrieved from https://www.unfpa.org/sites/default/files/event- pdf/PoA_en.pdf
Williamson, L. M., Parkes, A., Wight, D., Petticrew, M., & Hart, G. J. (2009). Limits to modern contraceptive use among young women in developing countries: a systematic review of qualitative research. Reproductive Health, 6(1),
3.
World Health Organization. (2019). Family planning/Contraception. Retrieved from https://www.who.int/news- room/questions-and-answers/item/family-planning-contraception

## Lampiran

## Tabel 1.

## Target Persentase tingkat putus pakai pemakaian kontrasepsi (Drop Out/DO)
Tahun Target 2020 25,79 2021 24,50 2022 23,10 2023 21,59 2024 20,00 Sumber: Renstra BKKBN Tahun 2020-2024 Gambar 1
Trend Tingkat Putus Pakai Pemakaian Kontrasepsi 2016–2021
Sumber: Laporan Perhitungan IKU BKKBN tahun 2022

## Gambar 2 Tingkat Putus Pakai Menurut Metode Kontrasepsi Tahun 2022
Sumber : Laporan Perhitungan IKU BKKBN tahun 2022