## LAND GRABBING DAN POTENSI INTERNAL DISPLACEMENT PERSONS (IDP) DALAM MERAUKE INTEGRATED FOOD AND ENERGY ESTATE (MIFEE) DI PAPUA
Amin Tohari*
Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract: This article discussed the possible impact of land grabbing practice toward the emergence of internal displacement person taken a close look to MIFEE project in papua. employed the concept of acumulation by dispossesion, it was found that the major scale farming development kept a serious impact toward the emergence of internal displacement person. they are ones whose land, forest and other aource of living had been taken away. The MIFEE had cause a socio-cultural gap between farming mechanism and mode of production of the local people, a massice demographical change, economic polarisation, power politics marginalization. with a big number of problems in IDP as a result of dispossesion practice, the IDP is directed toward group that got an effect of development expansion rather than those who suffer from disaster. in the context of human right, the MIFEE was a great potention for the occurance of a violation toward the local people’s right.
Keywords Keywords Keywords Keywords Keywords: Land Grabbing, Internal Displacement Persons, Accumulation, MIFFEE
Intisari Intisari Intisari Intisari Intisari:Tulisan ini mediskusikan kemungkinan dampak praktek land grabbing terhadap munculnya internal displacement person dengan melihat kasus proyek MIFEE di Papua. Dengan menggunakan konsep accumulation by dispossession ditemukan bahwa pembangunan pertanian skala besar tersebut menyimpan dampak serius terhadap kemunculan Internal Displacement Person, yaitu orang-orang yang tercerabut dari tanah, hutan, dan sumber penghidupanya. MIFEE menimbulkan kesenjangan sosial-budaya antara mekanisasi pertanian dan modus produksi masyarakat lokal, perubahan susunan demografi yang massif, polarisasi ekonomi, dan peminggiran politik-kekuasan. Dengan banyaknya problem IDP akibat praktek dispossession ini sudah saatnya IDP diarahkan kepada kelompok masyarakat yang terkena dampak dari ekspansi pembangunan di samping IDP akibat konflik dan bencana alam. Dalam kontek HAM, MIFEE merupakan salah satu potensi besar terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat lokal. Kata Kunci Kata Kunci Kata Kunci Kata Kunci Kata Kunci: Land Grabbing, Internal Displacement Person, Accumulation, MIFEE

## A. Pengantar
Tulisan ini membahas isu land grabbing yang terkait dengan hak asasi manusia terutama hak atas tanah dan sumber penghidupan dari tanah. Land grabbing kini menjadi kecenderungan baru bentuk-bentuk investasi negara-negara kaya ke negara-negara berkembang. Praktek global ini terutama dipicu oleh kecemasan dunia atas krisis pangan dan energi (von Braun & Meinzen-Dick, 2009; Ito at.all, 2011). Terutama negara-negara pengimpor pangan yang memiliki hambatan
pada sumber daya air dan tanah namun memiliki modal berlimpah merupakan aktor terdepan dalam investasi tanah pertanian ini. Target utama mereka adalah negara-negara berkembang yang ongkos produksinya masih rendah dan memiliki sumber daya agraria dan air yang berlimpah. Se- lain mencari lahan baru untuk dapat memenuhi kebutuhan pangan, land grabbing juga menjadi skema banyak negara kaya lainya untuk mencari lahan produksi energi baru terutama energi yang dihasilkan dari tanaman ( agrofuel ). Perbedaan mencolok dari praktek ini adalah jika pada deka- de-dekade sebelumnya land grabbing dilakukan sektor privat dengan motif pencarian keun-
* Alumni Pascasarjana Fisipol Universitas Gadjah Mada, peneliti dan penggiat studi agraria.
tungan, kini praktek ini banyak dilakukan oleh negara dengan tujuan untuk memenuhi kebu- tuhan pangan papulasinya.
Praktek land grabbing ini kemudian memun- culkan dilema. Di satu sisi berurusan dengan isu pembangunan seperti modernisasi pertanian, peningkatan taraf hidup, dan investasi. Semen- tara di sisi lain menimbulkan persoalan yang terkait dengan hak-hak masyarakat adat atau hak masyarakat terhadap ruang hidup yang sejak lama telah menopang kehidupan mereka. Prak- tek land grabbing ini tidak mengakuisisi tanah dalam ukuran kecil melainkan dalam skala besar, yang mencapai ribuan hektar, sehingga hal ini dapat berakibat menyingkirkan masyarakat yang sejak awal mendiami dan hidup di wilayah terse- but. Tidak hanya itu saja, kesepakatan-kesepa- katan akuisisi tanah ini hanya dilakukan antara investor dengan pemegang otoritas suatu negara dan tidak banyak melibatkan kelompok-kelom- pok masyarakat setempat (von Braun & Meinzen- Dick, 2009). Selain terkait dengan isu hak tanah dan masyarakat adat, land grabbing juga dinilai akan memunculkan masalah keberlanjutan ekologis.
Pada prinispnya, tanah dan kekayaan alam sebuah negara diperuntukkan bagi kesejahte- raan warga negaranya. Prinsip dasar ini merupa- kan pijakan utama bagi sebuah negara dalam mengelola sumber daya alamnya. Di Indonesia, Undang-undang Dasar 1945 pasal 33 mengama- nahkan bahwa “Bumi, air, ruang angkasa dan seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Terkait dengan hak kelola masyarakat adat atas tanah dan hak mereka atas tanah juga diakui oleh Undang-undang terutama Undang-un- dang Pokok Agraria tahun 1960 (UUPA/1960). Sebagai pihak yang memiliki hak atas tanah masyarakat lokal pada dasarnya merupakan pihak yang pertama kali harus diajak berunding
mengenai akuisisi yang mencakup wilayah hak kelola mereka sebab jauh sebelum proyek-poryek semacam land grabing ini muncul, mereka ada- lah orang yang pertama kali mendiami wilayah tersebut.
Terkait dengan masalah penghormatan, perlingdungan, dan  pemenuhan Hak Asasi Manusia, pada 16 Mei 2006, di Switzerland dise- lenggarakan seminar internasional bertajuk The Global Land Grab: A Human Right Approach. Seminar di Switzerland ini secara khusus menyo- roti persoalan akuisisi tanah skala besar  (LSLAs) sebagai modus baru negara-negara kaya dalam pemenuhan sumber pangan dan energi biofuel . Seminar tersebut melibatkan beragam aktor termasuk pakar-pakar hak asasi manusia dari PBB, anggota-anggota gerakan sosial di dunia, dan perwakilan NGO-NGO pembangunan inter- nasional. Tujuan utama seminar ini salah satunya adalah mencari metode-motode baru dan cara- cara yang lebih efektif dalam mempromosikan nilai-nilai HAM pada realitas baru berupa land grabbing ( Trand-Human Right-Equitable Econ- omy , 2009). Dari perspektif HAM, seminar terse- but melihat bahwa praktek land grabbing  atau yang mereka sebut dengan LSLAs ( Large-Scala Land Acquisitions ) menyimpan akibat serius pada upaya-upaya perwujudan hak asasi manusia. Kehilangan akses atas tanah dan sumber-sumber agraria lainya akan berdampak pada hak atas standar hidup layak termasuk di dalamnya hak atas pangan, rumah, dan air. Demikian pula hak untuk menentukan diri sendiri ( self-determina- tion ), hak atas pembangunan, dan hak untuk berpatisipasi dalam kehidupan budaya. Hak-hak sipil dan politik seperti misalnya hak berpartisipasi dalam urusan-urusan publik dan hak mem- peroleh informasi yang memadai akan terancam ketika negosiasi dan implementasi LSLAs tersebut dilakukan dengan cara yang tidak partisipatif (Trand-Human Right-Equitable Economy, 2009). Partisipasi sendiri, sebagai gagasan yang
Amin Tohari: Land Grabbing dan Potensi IDP .....: 49-62
melekat dalam ide tentang demokrasi akan sulit bisa dilakukan ketika infrastruktur dan proses- proses demokrasi sebuah negara tidak berjalan atau berjalan tetapi tidak subtantif.
Tulisan ini akan membicarakan beberapa persoalan terkait dengan problem di atas. Perta- ma , tulisan ini mendiskusikan tentang kondisi- kondisi yang memunculkan praktek land grab- bing . Dalam kaitan itu akan juga dibahas menge- nai siapa saja yang menjadi aktor-aktor utama praktek land grabbing ini di berbagi belahan dunia. Dibicarakan juga implikasi potensial praktek ini terutama dampak yang terkait dengan persoalan HAM, namun sorotan dan titik tekanya lebih diarahkan pada persoalan dis- placement person sebagai akibatnya. Kedua , secara teoritik memperbincangan praktek- praktek land grabbing bisa muncul, bukan dalam melihat kondisi pendorong kemunculanya melainkan pada motif-motif apa yang berada dibalik praktek global ini. Misalnya, benarkah hanya karena persoalaan pangan dan energi saja atau sebenarnya praktek land grabbing ini adalah bagian dari gempuran kekuatan kapitalisme. Ketiga , pada bagian ini akan disorot secara spesifik kasus-kasus di mana praktek land grab- bing sudah berlangsung. Untuk itu, yang menjadi bahan kajiannya adalah melihat hu- bungan antara logika akumulasi primitif dengan internal displacement persoan . Keempat , bagian ini secara khusus membahas praktek land grab- bing di Indonesia yang sering disebut dengan proyek MIFEE ( Merauke Integrated Food and Energy Estate ). Pembahasan kasus ini akan dico- ba lebih ditekankan pada melihat implikasinya pada internal displacement person yang mungkin akan ditimbulkanya.
B. Kemunculan Land Grabbing , Aktor- aktor, dan Implikasi Potensialnya
Land Grabbing merupakan bentuk praktek baru hasil campuran beragam faktor yang di
antaranya adalah volasitas harga di pasar global, krisis pangan global, dan tingginya tingkat aktivi- tas spekulasi. Secara sederhana praktek ini sangat terkait dengan tiga hal yaitu meningkatnya ketidakamanan pangan negara-negara yang kemudian mencari cara-cara mengamankan pasokan dan ketersediaan pangan negaranya, melonjaknya permintaan terhadap agrofuel dan bentuk-bentuk energi lainya (yang dianggap alternatif dan ramah lingkungan), dan investasi yang meningkat tajam baik dalam pasar tanah maun komoditas-komoditas lainya yang terkait dengan tanah (Daniel & Mittal 2009: 2).
Sejumlah faktor yang semakin mengancam keamanan pangan sebuah negara mendorong banyak negara, terutama negara-negara di ka- wasan Asia Tengah dan Timur Tengah meme- riksa kembali kebijakan domestik mereka atas keamanan pangan. Peninjauan ulang kebijakan domestik ini didasari oleh faktor-faktor seperti meroketnya harga pangan pada tahun 2008 yang meningkatkan nilai impor dan inflasi, perubahan drastis kondisi iklim dunia, kekurangan lahan, tanah subur, dan air di banyak wilayah bercampur dengan pertumbuhan ekonomi dan tekanan demografi. Persoalan pangan ini, bagi pemerin- tah di negera-negara tersebut, merupakan per- soalan politik yang dapat memicu kerusuhan sosial dan mengganggu stabilitas pemerintahan. Oleh kerana itu, mereka mencari lahan dan tanah di luar negeri untuk memenuhi kebutuhan pangan ini. Negara-negara teluk misalnya, total nilai impor pangan mereka melonjak tajam dalam kurun lima tahun dari $ 8 juta menjadi  $ 20 juta selama kurun waktu 2002 sampai 2007 (Daniel & Mittal 2009, h. 2). Qatar misalnya, negara ini hanya memiliki 1 % dari seluruh luas wilayah negara yang bisa ditanami, selain itu sebagian besarnya merupakan kilang minyak. Qatar telah membeli tanah seluas 40.000 hektar di Kenya untuk produksi pangan dan melakukan hal seru- pa di Cambodia dan Vietnam untuk mempro-
duksi beras. Uni Emirat Arab yang mengimpor sekitar 85 % panganya, kini membeli lahan seluas 324.000 hektar di Punjab dan Sind Pakistan pada tahun 2008 (Daniel & Mittal 2009, h. 3). Jepang, Cina, dan Korea Selatan juga melakukan hal yang sama. Cina misalnya, negara ini telah membeli 101,171 hektar lahan di Zimbabwe. Korea Selatan telah mengakuisisi tanah lebih dari 1 juta hektar di Sudan, Mongolia, Indonesia, dan Argentina.

## Sumber: IFPRI Policy Brief 2009
Faktor pendorong kedua atas praktek global land grabbing ini adalah meningkatnya kebu- tuhan energi dan manufaktur dunia. Permin- taan bahan bakar dari tanaman telah meningkat tajam selama beberapa tahun dan negara-negara pengimpor bahan bakar mentargetkan produksi besar-besaran agrofuel dan juga berambisi meng- gabungkan bahan bakar biofuel dan bioethanol dengan bahan bakar transportasi tradisional. Kebijakan pembaruan standar bahan bakar Ame- rika Serikat misalnya bertujuan untuk mening- katkan penggunaan bahan bakar ethanol dari 3.5 milyar gallon antara 2005-2012, dan Uni Eropa juga meningkatkan penggunaan biofuel pada transportasi darat sampai 10 persen pada 2020 (Mitchell 2008).
Sementara itu, kondisi krisis pangan dan energi dunia ini memberikan peluang baru bagi investor-investor private kelas dunia untuk turut terlibat dalam produksi pangan dan energi yang semata-mata dilatari oleh motif keuntungan eko- nomi. Gerak investor besar ini juga memicu meningkatnya land grabbing di seluruh dunia.
Beberapa investor barat dan orang-orang terkaya
di dunia yang mulai melirik bisnis pangan dan energi menggunakan skema land grabbing ini di antaranya; Morgan Stanley membeli 40.000 hektar tanah pertanian di Ukraina, Goldman Sachs mengakuisi industri unggas dan daging Cina termasuk hak mereka atas tanah perta- nianya pada tahun 2008, BlackRock, inc., dari New York menyediakan $ 200 juta dana pertanian dan sekitar $ 30 juta secara khusus digunakan untuk mengakuisisi lahan pertanian (Daniel & Mittal 2009).
Akan tetapi, tentu saja, praktek land grabbing ini tidak mungkin berjalan secara demikian masifnya tanpa melibatkan aktor-aktor finansial kelas dunia yang berkepentingan untuk melancarkan proyek ini. Setidaknya, beberapa aktor f inansial kelas dunia yang bisa disebut dalam hal ini adalah International Financial Cor- poration (IFA), sektor privat dari World Bank Group yang mendanai investasi-investasi privat di negara berkembang, dan mempromosikan reformasi kebijakan, dengan melenyapkan semua hal yang menghalangi datangnya investasi. Salah satu program penting IFA sekarang ini adalah membangun “hutan tanaman di lahan-lahan yang terdegradasi”, yang berarti program ini memaksudkan pembiayaan dan dukungan atas praktek land grabbing . Aksi ini utamanya didorong oleh keyakinan bahwa tingginya harga pangan dunia akan menciptakan kesempatan-kesempatan baru munculnya pasar pangan. Sebab itu, beberapa prinsip-prinsip utama IFA dalam upayanya ini adalah memperbaiki produktifitas dengan trans- fer teknologi, meningkatkan skala ekonomi produksi dan proses pertanian, dan mendapat- kan tanah lebih banyak lagi untuk produksi pertanian (Daniel & Mittal 2009).
Untuk tujuan tersebut, IFA melakukan beragam upaya membantu investor mengatasi rintangan yang menghalangi investasi dalam pasar tanah. Pertama , IFC menyarankan peme-
Amin Tohari: Land Grabbing dan Potensi IDP .....: 49-62
rintah suatu negara untuk mengurangi batasan- batasan mereka dan membiarkan investor asing masuk dan membeli tanah yang ada di negara tersebut. Kedua , menyiapkan desain implemen- tasi kebijakan yang efektif serta prosedur-prose- dur yang memungkinkan bagi investasi asing, misalnya dilakukan dengan cara merubah aturan-aturan yang bisa meningkatkan jumlah izin kepemilikan tanah oleh orang asing. Ketiga , sementara itu FIAS ( Foreign Investment Advisory Service ) mitra  IFA secara khusus bekerja mem- perbaiki iklim investasi pasar asing dengan cara membangun prosedur yang simpel dan transpa- ran bagi investor untuk memperoleh hak properti yang aman dengan tingkat harga yang rasional (Daniel & Mittal 2009).
Bagi para pendukung praktek land grabbing , semua itu diperlukan karena proyek skala besar ini dinilai merupakan jalan tengah yang saling menguntungkan antara negara-negara kaya teta- pi sedikit memiliki tanah subur, dan negara- negara miskin yang memiliki tanah luas yang subur dan populasi yang bisa menjadi bagian dari bekerjanya land grabbing . Misalnya, land grab- bing dianggap dapat mentransformasikan eko- nomi negara berkembang baik dengan menye- diakan lapangan pekerjaan di sektor pertanian, maupun membuka lapangan pekerjaan melalui penyediaan infrastruktur pendukung lainya seperti transportasi dan perumahan. Praktek ini juga dianggap dapat meningkatkan produksi pertanian, meningkatkan nilai ekspor, dan mem- bawa teknologi baru untuk memperbaiki efisien- si produksi pertanian (Daniel & Mittal 2009). Secara makro retorika ini tampaknya sangat menjanjikan, terutama bagi negara berkembang yang menghadapi persoalan domestik khusus perbaikan ekonomi. Namun demikian, jika tidak melihat lebih dalam akibat yang sejauh ini ditimbulkan maka akan mudah terjebak pada pandangan simplistik. Retorika ini sebenarnya sangat mirip dengan semua argumentasi yang
berdiri dibalik semua kebijakan eksplorasi dan eksploitasi tanah atau alam melalui pemanggilan investor sebanyak-banyak. Asumsi dibaliknya adalah bahwa investasi akan menggerakkan roda perekomian dan memodernisasi masya- rakat.
Dengan melihat praktek land grabbing bekerja di beberapa negara akan segera kelihatan bukti yang berkebalikan dengan retorika optimistik di atas. Pada dasarnya, praktek semacam ini bukan- lah hal baru melainkan—dengan bentuk yang sedikit berbeda—sudah dilakukan pada abad sebelumnya, baik pada masa kolonialisme mau- pun pascakolonial. Pembukaan lahan-lahan luas untuk kepentingan perkebunan produksi ekpor komoditas dunia merupakan awal dari praktek ini. Jika pada masa lalu yang mendorong adalah konsumsi dan perdagangan dunia sedangkan saat ini didorong terutama oleh krisis pangan dan energi dunia. Watak dasar praktek semacam ini beserta akibat yang ditimbulkanya tidak juah berbeda. Beberapa konsekuensi tidak sederhana di antaranya adalah terjadinya displacement petani kecil, merubah bentuk operasi pertanian sehingga para petani yang dahulu memiliki tanah mereka berubah menjadi buruh di tempat itu. Kondisi ini dalam jangka panjang menjadi awal dari kemunculan kekacauan sosial, ketidakadilan sosial-ekonomi, dan bahkan pergolakan politik lokal. Kelompok-kelompok lemah ini menjadi semakin dirugikan manakala investor land grab- bing mendapat dukungan dan proteksi yang kuat dari negara karena klaim-kalim mereka yang telah membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan ( win win solution claim ). Akibat yang kedua adalah minimalisasi akses terhadap sumber-sumber pangan sebab sumber pangan yang dulu adalah kontrol dari masyarakat setempat tetapi sejak land grabbing dilakukan, maka akses terhadap sumber-sumber pangan menjadi di bawah kontrol investor asing (Daniel & Mittal 2009). Pangan kemudian tidak
merupakan sesuatu yang didistribusikan melalui kelembagaan sosial tradisional masyarakat yang mereka praktekkan dari generasi ke generasi tetapi telah berubah menjadi sesuatu yang distri- businya dilakukan dalam mekanisme-mekanis- me pasar. Dengan demikian akan segera tampak bahwa mereka yang tidak memiliki cukup modal untuk memperoleh sumber pangan dari pasar akan menjadi kelompok sosial paling rentan padahal dahulunya mereka adalah pemilik tanah dan pemegang kontrol atas produksi dan distri- busi sumber-sumber pangan karena mereka yang memiliki alat-alat produksinya.
C. Land Grabbing , Perluasan Kapital, dan Masalah Internal Displacement Person’s
Bagaimana sebenarnya praktek land grabbing ini didudukkan secara kritis dan bagaimana prak- tek ini seharusnya dipahami? Apakah faktor pendorong utamanya yaitu krisis pangan dan energi benar-benar merupakan dasar satu-satu- nya bagi kemunculanya? Ataukah praktek ini adalah bagian dari perluasan kapitalisme? Meng- ingat pada dasanya praktek serupa ini dalam sejarah sudah pernah dilakukan meskipun dalam bentuk yang tidak jauh berbeda. Penulis melihat bahwa land grabbing pada dasarnya merupakan perluasan ruang-ruang baru kapi- talisme sebagai bagian dari upaya mengatasi kondisi overaccumulation . Surplus kapital di negara-negara kaya dihasilkan melalui praktik pembangunan kapitalisme yang sampai taraf tertentu surplus itu tidak lagi memadai diputar di dalam negaranya sendiri. Agar surplus itu tidak hilang maka harus dicari wilayah lain yang dianggap memungkinkan dipertahankannya sur- plus dan dilipatgandakanya surplus tersebut. Itulah sebabnya pelaku land grabbing paling ter- depan adalah negara-negara kaya di dunia yang tidak lagi memiliki lahan untuk pertanian. Prak- tek ini, sebagian besar merupakan dorongan
watak kapital yang terus menuntut akumulasi dengan mencari ruang-ruang baru sirkulasinya. Tiga watak utama kapital yang terus mendorong- nya mencari daerah-derah baru adalah akumu- lasi, enclosure , dan dispossession . Oleh sebab itu, praktek ini harus dipahami dalam kerangkan apa yang disebut dengan dinamika modal ( the dynamic of capital ) (Ito, Rachman, dan Savitri, 2011).
Dinamika modal berkaitan dengan sejarah politik kapitalisme yang bertumpu pada kecen- derunganya mengakumulasi dan melakukan perluasaan wilayah jelajah. Kondisi over-akumu- lasi kemudian dipecahkan dengan jalan mencip- takan ruang baru yang belum terjamah oleh relasi produksi kapitalisme. Oleh karena itu, praktek pengurungan atau pemagaran wilayah tertentu, melakukan pencabutan hak, dan meru- bah kondisi-kondisi sosial ekonomi di suatu wilayah menjadi bagian tak terpisahkan dari praktek ini. Menurut de Angelis (2004:72) prak- tek perluasan ini terkait dengan dua hal yaitu kolonisasi wilayah tapal batas dan melakukan rekomposisi politik. Wilayah tapal batas yang dimaksudkan adalah wilayah hidup yang belum tersentuh oleh relasi produksi kapitalisme, sedangkan rekomposisi politik adalah upaya melenyapkan hambatan-hambatan sosial yang menghalangi proses produksi kapitalisme. Kom- binasinya tampak nyata ketika krisis energi dan pangan dunia membuka kesempatan bagi negara, korporasi internasional dan pemerintah di level lokal untuk mentransformasikan tidak hanya ruang geograf is yang mengandung ta- nah-tanah subur dan hutan-hutan alami tetapi juga ruang-ruang sosial dan relasi-relasi produksi yang hadir sebelum land grabbing (Ito, Rachman, Savitri 2011: 6). Dinamika kapital tidak hanya berupa perampasan sumber daya dengan mele- paskan produsen dari alat-alat produksi tetapi ia juga merupakan kekuatan sosial yang bekerja untuk memperdalam relasi kapitalistik yang
Amin Tohari: Land Grabbing dan Potensi IDP .....: 49-62
dibentuk untuk menyerap sebanyak mungkin surplus produksi.
Kondisi-kondisi yang kemudian terbentuk dari proses akumulasi dan ekspansi ini di antaranya adalah apa yang disebut dengan In- ternal Displacement Person (IDP). Orang-orang yang terasingkan dari wilayah tempat sebelum- nya mereka memiliki kontrol terhadapnya. Jika menggunakan term akses Ribot dan Peluso (2003), mereka adalah orang-orang yang tidak lagi memiliki kemampuan untuk memperoleh manfaat atau keuntungan dari sesuatu—yang dulu mereka miliki, bahkan dalam derajat ter- tentu mereka tidak lagi memiliki hak mem- peroleh manfaat dari sesuatu tersebut. Bagi Ribot dan Peluso (2003) kondisi ini berada dalam hubungan-hubungan sosial yang menghambat dari memperoleh manfaat penggunaan sumber daya tertentu. Pengertian ini, dalam konteks land grabbing , lebih tepat dan lebih spesifik daripada pengertian IDP resmi yaitu;
“Persons or groups of persons who have been forced or obliged to flee or to leave their homes or places of habitual residence, in particular as a result of or in order to avoid the effects of armed conflict, situ- ations of generalized violence, violations of human rights or natural or human made disasters, and who have not crossed an internationally recognized State border” (Global Protection Cluster Working Group 2007: 6).
Konsep IDP sebenarnya juga terkait dengan kelompok-kelompok yang tersingkir dari praktek semacam land grabbing . Mereka kehilangan akses terhadap tanah mereka atau properti lainya yang pernah mereka miliki atau mereka terputus dari kehidupan normal mereka dan sumber penghasilan mereka, dan sebagai hasilnya mere- ka mengalami pemiskinan, marjinalisasi, eksploi- tasi, dan obyek kesewenang-wenangan (Global Protection Cluster Working Group 2007).
Namun demikian, tetap akan kesulitan untuk melihat sebaran IDP Indonesia yang didasarkan
pada kondisi yang diakibatkan oleh praktek akumulasi kapital melalui perampasan ruang hidup yang seringkali dilakukan dengan cara yang relatif halus dan sebagian besar dianggap legal. Ini karena kebanyakan laporan tentang IDP hanya merilis IDP yang diakibatkan oleh konflik sosial maupun konflik militer dan bencana alam (lihat Hugo 2002). Pada tahun 2007 misalnya, Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC) dan Norwegian Refugee Council hanya menyebutkan bahwa IDP di Indonesia sekitar 100.000-200.000 orang sebagai akibat konflik sosial dan militer sejak awal tahun 2000. Mereka adalah orang-orang yang menderita akibat konflik di Aceh, Maluku-Ambon, Sampit-Kali- mantan Tengah, Poso-Sulawesi Utara, dan Papua Barat. Sampai laporan itu dirilis kondisi IDP In- donesia yang tersebar di berbagai wilayah itu sangat tidak memadai akibat manajeman dan pengurusan yang diwarani oleh korupsi dan penyalahgunaan bantuan (IDMC & NRC 2007: 91).
Kelompok-kelompok masyarakat yang sebe- narnya masuk dalam kategori IDP sesuai dengan pengertian IDP yang terkait dengan perampasan tanah di atas, di Indonesia sangat banyak jum- lahnya tetapi tidak kelihatan (dalam data IDP). Untuk melihat massifnya gerak ekspansi kapital yang menimbulkan akibat pada banyaknya IDP di Indonesia salah satunya adalah dengan meli- hat kasus konflik pertanahan antara warga, negara, dan kekuatan-kekuatan kapital. Dalam tiga tahun terakhir ini, graf ik kejadian konflik agraria di tanah air terus menunjukkan pening- katan. Jika di tahun 2010 terdapat sedikitnya 106 konflik agraria di berbagai wilayah Indonesia, kemudian di tahun 2011 terjadi peningkatan drastis, yaitu 163 konflik agraria, yang ditandai dengan tewasnya 22 petani/warga tewas di wilayah-wilayah konflik tersebut, maka sepanjang tahun 2012 ini, KPA mencatat terdapat 198 konflik agraria di seluruh Indonesia. Luasan ar-
eal konflik mencapai lebih dari 963.411,2 hektar, serta melibatkan 141.915 kepala keluarga (KK) dalam konflik-konflik yang terjadi.
Sementara catatan kriminalisasi dan keke- rasan terhadap petani sepanjang tahun 2012 adalah; 156 orang petani telah ditahan, 55 orang mengalami luka-luka dan penganiayaan, 25 peta- ni tertembak, dan tercatat 3 orang telah tewas dalam konflik agraria. Dari 198 kasus yang terja- di di tahun 2012, terdapat 90 kasus terjadi di sektor perkebunan (45%); 60 kasus di sektor pem- bangunan infrastruktur (30%); 21 kasus di sektor pertambangan (11 %); 20 kasus di sektor kehu- tanan (4%); 5 kasus di sektor pertanian tambak/ pesisir (3%); dan 2 kasus di sektor kelautan dan wilayah pesisir pantai (1 %).
Sejak 2004 hingga sekarang telah terjadi 618 konflik agraria di seluruh wilayah Republik In- donesia, dengan areal konflik seluas 2.399.314,49 hektar, dimana ada lebih dari 731.342 KK harus menghadapi ketidakadilan agraria dan konflik berkepanjangan. Ketidakberpihakan pemerintah kepada masyarakat yang tengah berkonflik, tin- dakan intimidasi dan kriminalisasi, serta pemi- lihan cara-cara represif oleh aparat kepolisian dan militer dalam penanganan konflik dan sengketa agraria yang melibatkan kelompok masyarakat petani dan komunitas adat telah mengakibatkan 941 orang ditahan, 396 mengalami luka-luka, 63 orang diantaranya mengalami luka serius akibat peluru aparat, serta meninggalnya 44 orang di wilayah-wilayah konflik tersebut selama periode 2004–2012.
Dalam konteks pembangunan dan kebijakan pemerintah, residu dari hal ini yang berbentuk IDP, biasanya tidak masuk dalam pengertian IDP yang diakui secara Internasional. UN OCHA dalam buku Prinsip-prinsip Panduan Untuk IDP menggariskan secara tegas;
“The distinctive feature of internal displacement is coerced or involuntary movement that takes place within national borders. The reasons for flight may
vary and include armed conflict, situations of gen- eralized violence, violations of human rights, and natural or human-made disasters. Persons who move from one place to another voluntarily for eco- nomic, social, or cultural reasons do not fit the description of internally displaced persons to whom the Guiding Principles apply. By contrast, those who are forced to leave their home areas or have to flee because of conflict, human rights violations, and other natural or human-made disas-ters do fit the description of the internally displaced. In some cases, internal displacement may be caused by a combi- nation of coercive and economic factors…” (Brookings Institution, UN OCHA 1999:5).
Tentu saja dengan definisi semacam ini sulit untuk memasukkan orang-orang yang pergi me- ninggalkan rumah secara suka rela tetapi lebih disebabkan oleh kondisi-kondisi yang mamaksa seperti penyitaan tanah, pajak yang memberat- kan, atau kondisi ekonomi yang membuat me- ninggalkan rumah adalah opsi yang paling memungkinkan dan rasional untuk merubah hidup (Bosson, 2007).  Pembangunan yang lebih banyak didorong dan dioperasikan oleh prinsip accumulation by dispossession pada kenyataanya juga memunculkan banyak akibat yang mem- buat penduduk kehilangan tempat hidupnya (Lin, 2008). Namun sayangnya isu pem- bangunan yang membawa displacement tidak menjadi inti atau bagian penting dari wacana dan praktek advokasi bagi orang-orang yang ter- singkir di rumahnya sendiri. Di beberapa negara berkembang Brazil dan Mexico misalnya, pem- bangunan yang membawa displacement tersebut menciptakan atau memperluas ketidaksetaraan di dalam masyarakat, melenyapkan sumber penghidupan tradisional, mencabut orang-orang dari kehidupan komunitasnya dan masuk ke dalam bentuk kehidupan individual yang terpecah-pecah dan saling berhadapan satu sama lain di dalam sistem ekonomi oportunistik. Hal ini juga memunculkan budaya konsumer yang mengakibatkan kehancuran sumber daya alam (Sharma 2003:980). Kasus Merauke Integrated
Amin Tohari: Land Grabbing dan Potensi IDP .....: 49-62
Food and Energy Estate (MIFEE) di Papua pada dasarnya merupakan praktek dari kebijakan pem- bangunan bukan hanya pemerintah nasional- lokal tetapi juga bagian dari keinginan dunia internasional yang membawa akibat-akibtanya sendiri terutama—dalam kasus MIFEE—adalah terkait dengan internally displacment person . Logika pembangunan dan pengembangan yang dibaluti oleh alasan-alasan ekonomi seperti me- ningkatkan taraf hidup masyarakat biasanya menyimpan residu bagi masyarakat lokal karena praktek semacam ini membawa dalam dirinya ukuran-ukuran compatibilatas operasi yang se- ringnya tidak sesuai dengan kondisi-kondisi masyarakat lokal.

## D. MIFEE dan Potensi

## Internal Displacement Persons
MIFEE secara resmi dibuka pada 11 Agustus 2010 oleh Menteri Pertanian Indonesia. Proyek besar ini dimaksudkan sebagai proyek pem- bangunan skala besar yang didesain untuk mem- produksi tanaman pangan dan bahan bakar da- ri tumbuhan. Total target luas penggarapanya adalah 1,282,833 hektar dengan perincian; 423,251.3 hektar pada 2010-2014; 632,504.8 hektar pada 2015-2019; dan 227,076.9 hektar pada 2020- 2030 (GoI 2010: 36; BKTRN 2010: 10). Melalu MIFEE ini diproyeksikan pada 2020 akan meng- hasilkan produksi pangan beras sebesar 1.95 juta ton, jagung 2.02 juta ton, kedelai 167,000 ton, sapi 64,000, gula 2.5 juta ton, minyak kelapa sawit mentah 937,000 tin per tahun. Di Indonesia, proyek besar ini dilandaskan pada Kepres No 05/ 2007 tentang Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat dan Peraturan Pemerintah No. 39/2009 tentang Zona Ekonomi Khusus yang menetapkan Papua sebagai lokasi strategis pem- bangunan nasional. Pada 2010, Peraturan Peme- rintah No. 18/2010 tentang Pertanian Pangan menjadi dasar payung proyek MIFEE (Jasuan, 2011).
Dilihat dari rencana tata ruang, Merauke diba- gi ke dalam IX Kluster Sentra Produksi Pangan. KSSP I adalah Greater Merauke mencakup lahan seluas 9.932 hektar, KSSP II Kalikumb luasnya 214.336 hektar, KSSP III Yeinan 82.966 hektar, KSSP IV Bian 91.754 hektar, KSSP V Okaba 127.271 hektar, KSSP VI Ilwayab 78.036 hektar, KSSP VII Tubang 180.115 hektar, KSSP VIII Tabonji 213.725, dan KSSP IX Nakias dengan luas 139.700. Secara lebih luas persebaran dan lokasi masing-masing KSSP tersebut dapat dilihat pada gambar peta di bawah ini (Gambar.2.). Rencana Koridor Ekonomi Papua-Maluku 2011-2015 yang dicanangkan pemerintah terdiri dari Sorong, Wamena, Manokwari, Jayapura, dan Merauke juga menempatkan Merauke sebagai sentra produksi pertanian selain sebagian wilayah Jaya- pura lainya.
Peta Arahan Kluster Sentra Produksi Pertanian

## Kawasan Merauke

## Sumber: Dirjen Sarana dan Prasarana Pertanian Kementerian Pertanian 2010
Investasi besar produksi pangan dan energi skala besar ini tidak dilakukan oleh perusahaan- perusahaan negara tetapi semua perusahaan yang adalah perusahaan swasta baik dalam nege- ri maupun luar negeri. Jika melihat data Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah dan Perijinan (BKPMDP)Kabupaten Merauke tahun 2009, total area MIFFE lebih besar yaitu 1.616.234,56 hektar. Dari total jumlah tersebut 316.347 Ha untuk perkebunan kelapa sawit di- kuasi 8 perusahaan, 156.812 Ha untuk perke- bunan tebu dan produksi gula dipegang 5
perusahaan, 97.000 Ha untuk perkebunan ja- gung yang dikuasai 4 perusahaan, 973.057,56 Ha untuk hutan tanaman industri yang dipegang 9 perusahaan, 69.000 Ha untuk produksi tanaman pangan dipegang 3 perusahaan, 2.818 Ha untuk produksi kayu dikuasi 2 perusahaan, dan 1.200 Ha untuk pembangunan pelabuhan yang dipe- gang oleh satu perusahaan (lihat Tabel.4.).

## Tabel.4. Daftar Perusahaan, Luas Areal, dan Jenis Tanaman/Usaha
Sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal Da- erah dan Perijinan (BKPMDP), Peme- rintah Kabupaten Merauke, 2009.
Merauke terletak di selatan Papua yang terdiri dari banyak hutan-hutan rawa dengan banyak aliran sungai, bercampur dengan padang rumput luas. Merauke adalah satu tempat penting yang dilimpahi kekayaan biodiversitas. Suku lokal yang hidup di wilayah ini adalah suku Malind, Muyu
dan Mandobo, termasuk suku Mappi dan Auyu. Dalam konteks proyek MIFEE, suku Malind ada- lah suku yang paling terkena dampak proyek pangan dan energi tersebut. Suku Malind saling mengenal satu sama lain melalui simbol klan. Terdapat enam klan besar dalam suku ini dengan simbol mereka masing-masing. Klan gebze disimbibolkan dengan kelapa, Mahuze dengan sagu, Basik dengan babi, Samkakai dengan kanguru, Kaize dengan burung kasuari, dan Balagaise dengan burung elang. Simbol-simbol ini terkait dengan aturan-aturan adat yang mengontrol dan berpangaruh terhadap kehi- dupan mereka. Kehilangan salah satu simbol ini dari alamnya berarti kehilangan identitas mere- ka. Karena itu, hewan dan tumbuhan yang me- lambangkan setiap klan ini harus dijaga dan dilindungi agar setiap klan tidak kehilangan identitas masing-masing. Orang Malin meng- identif ikasi dirinya dengan sesuai dengan lelu- hurnya (Dema). Suku Malin juga percaya bahwa tempat-tempat tertentu adalah keramat yang pasti disinggahi oleh leluhur mereka itu. Mereka juga percaya bahwa leluhur mereka hidup di tempat itu sehingga mereka berkewajiban untuk melindungi tempat-tempat itu dan menghorma- tinya.  Jika mereka tidak melakukanya, mereka percaya bahwa mereka akan mendapat hu- kuman adat yang akan menimbulkan sesuatu yang buruk bagi kehidupan mereka. Keperca- yaan ini terus diturunkan dari generasi ke generasi. Proyek besar MIFEE berada di wilayah teritorial suku ini yang berpotensi mengancam dan memusnahkan kepercayaan, identitas, sim- bol leluhur, dan sumber pangan mereka. Karena itu banyak penolakan dilakukan oleh suku ini terhadap program MIFEE meskipun bupatinya adalah orang Malind sendiri dari klan Gebze, John Gluba Gebze (Moiwend, 2011).
Orang-orang Malind memiliki mekanisme sendiri dalam memanfaatkan sumberdaya alam. Setiap klan memiliki teritori adat sendiri yang
No Nama Perusahaan
Luas Area (Ha) Jenis Tanaman/Usaha 1 PT. Bio Inti Agrindo 39.900 Ha Sawit 2 PT. Ulilin Agro Lestari 30.000 Ha Sawit 3 PT. Dongin Prabhawa 39.800 Ha Sawit 4 PT. Berkat Cipta Abadi 40.000 Ha Sawit 5 PT. Papua Agro Lestari 39.800 Ha Sawit 6 PT. Hardaya Sawit Papua 62.150 Ha Sawit 7 PT. Mega Surya Agung 24.697 Ha Sawit 8 PT. Agrinusa Persada Mulia 40.000 Ha Sawit Total Areal:   316.347 Ha 9 PT. Tebu Nusa Timur 12.000 Ha Gula Tebu 10 PT. Papua Resources Indonesia 20.000 Ha Gula Tebu 11 PT. Agri Surya Agung 40.000 Ha Gula Tebu 12 PT. Nusantara Agri Resources 40.000 Ha Gula Tebu 13 PT. Hardaya Sugar Papua 44.812 Ha Gula Tebu Total Areal: 156.812 Ha 14 PT. Muting Jaya Lestari 40.000 Ha Jagung 15 PT. Digul Agro Lestari 40.000 Ha Jagung 16 PT. Tjipta Bangun Sarana 14.000 Ha Jagung 17 PT. Muting Jaya Lestari 3.000 Ha Jagung Total Areal : 97.000 Ha 18 PT. Energi Hijau Kencana 90.225 Ha Hutan Industri 19 PT. Plasma Nutfah Marind Papua 67.735 Ha Hutan Industri 20 PT. Inocin Abadi 45.000 Ha Hutan Industri 21 PT. Balikpapan Forest Indonesia 40.000 Ha Hutan Industri 22 PT. Wanamulia Suskes Sejati 61.000 Ha Hutan Industri 23 PT. Wanamulia Suskes Sejati 96.553, 560 Ha Hutan Industri 24 PT. Wanamulia Suskes Sejati 116.000 Ha Hutan Industri 25 PT. Kertas Nusantara 154.943 Ha Hutan Industri 26 PT. Selaras Inti Semesta 301.600 Hutan Industri Total Area : 973.057,56 Ha 27 PT. Sumber Alam Sutera 15.000 Ha Tanaman Pangan 28 PT. Bangun Cipta Sarana 14.000 Ha Tanaman Pangan 29 PT. Karisma Agri Pratama 40.000 Ha Tanaman Pangan Total Areal:  69.000 Ha 30 PT. Muting Mekar Hijau 18 Ha Industri Kayu 31 PT. Medco Papua Industri Lestari 2.800 Ha Industri Kayu Total Areal: 2.818 Ha 32 PT. Cupta Beton Sinar Perkasa 1.200 Ha Pembangunan Pelabuhan Total Areal: 1.200 Ha TOTAL AREA : 1.616.234,56 Ha
Amin Tohari: Land Grabbing dan Potensi IDP .....: 49-62
berfungsi untuk tempat berburu, berkebun, tangkapan ikan, dan pemukiman. Setiap tempat mempunyai batas-batas sendiri yang tidak ke- lihatan dalam peta resmi hak tanah pemerintah. Apabila tempat-tempat suci dan batas-batasnya hilang, ini berarti akan terjadi konflik di antara mereka. Dengan total arena okupasi 1.616.234,56 Ha oleh 32 perusahaan dipastikan berpotensi me- lenyapkan basis kehidupan orang-orang Malind dan suku-suku lainya yang masih tergantung pada moda produksi berburu-meramu dan pertanian rumah tangga. Konflik dan sengketa diperkirakan akan terus terjadi antara masya- rakat asli dengan perusahaan dan pemerintah.
Sebuah riset yang dilakukan oleh Greenomic Indonesia pada 2010 menyebutkan bahwa hanya 4.92 % (atau sekitar 235.260,68) dari 4.78 juta hektar luas Merauke yang bukan kawasan hutan. Bagian lain dari total luas areal itu yang men- cakup 4.55 juta hektar atau sekitar 95 % masih merupakan hutan. MIFEE diperkiran akan menghabisi hutan Merauke secara masif, meng- hilangkan kekayaan biodiversitas, dan menying- kirkan orang-orang asli yang mendiami daerah tersebut sejak lama. Data lain menyebutkan seluas 125.485,5 hektar di antaranya adalah bukan kawasan hutan, sisanya seluas 1.157.347,5 hektar adalah kawasan hutan.”Kawasan hutan tersebut merupakan kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK), yang secara tata ruang memang dica- dangkan untuk pembangunan di luar sektor kehutanan,seperti pertanian. Namun, dari total luas 1,45 juta hektar kawasan HPK di Merauke, hanya 366.612,4 hektar yang dalam kondisi tak ber-hutan. Sisanya seluas 1,06 juta hektar masih berupa tegakan hutan alam dengan kondisi baik (Pakage 2010).
Dampak sosial-budaya dan politik MIFEE terhadap orang-orang asli Papua juga dilaporkan oleh tim pencari fakta dan studi lapangan yang dilakukan oleh Zakaria, dkk (2010). Mereka me- laporkan bahwa MIFEE mengabaikan kesen-
jangan budaya sekitar 125 abad antara moda produksi budi daya dan berburu, kemudian marginalisasi orang-orang Papu adalah hasil dari proyek ini dari aspek sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Pendek kata Internal Displacement Per- son akan menjadi akibat paling nyata dari proyek besar ini. Besarnya kemungkinan tersebut se- tidaknya dapat diperkirakan dari beberapa hal; pertama adalah masalah kesenjangan sosial- budaya masyarakat sekitar proyek MIFEE. Ke- senjangan ini terlihat dari rendahnya pendidikan masyarakat Papua yang bercampur dengan moda produksi bukan modern yaitu berburu-meramu, dan mereka masih sangat tergantung pada hu- tan. Moda produksi demikian itu dengan struk- tur sosial dan budaya yang terbentuk di atasnya, bagi masyarakat Papua khususnya Merauke tidak mudah untuk bisa masuk ke sektor perta- nian modern yang termekanisasi karena moder- nisasi moda produksi mensyaratkan keteram- pilan dan kemampuan tertentu yang dibutuhkan oleh logika industri. Dengan tingkat pendidikan yang rendah dan keterampilan yang tidak mema- dai orang-orang Merauke ini akan sulit terserap ke sektor pertanian modern tersebut. Sementara di sisi lain tanah dan hutan yang selama ini menopang dan menjadi basis kehidupan masya- rakat telah hilang. Internal Displacement Person akan menjadi satu dampak nyata yang segera terlihat.
Kedua, terjadinya perubahan komposisi de- mografis besar karena kebutuhan tenaga buruh yang sangat tinggi yang memaksa untuk menda- tangkan tenaga buruh dari luar Papua, tentunya dengan pertimbangan buruh luar Papua memi- liki keahlian, keterampilan, dan kemampuan lebih tinggi dari pada masyarakat lokal. Jika diperkirakan sekitar 4 juta orang akan dida- tangkan dari luar Papua untuk bekerja sebagai buruh-tani dalam proyek MIFEE, artinya akan ada pertambahan penduduk sekitar 4 juta buruh-tani + 4 juta (suami/istri buruh-tani) + 8
juta (2 orang anak mereka sesuai standar KB) + 8 juta (2 orang kerabat buruh-tani) = 24 juta or- ang. Dengan jumlah populasi penduduk pribumi Merauke yang hanya sekitar 52.413 orang atau sekitar 30% dari 174.710 total penduduk Kabu- paten Merauke (Papua dan Non Papua), maka bisa diperkirakan perubahan besar demografi ini dapat men- displacement orang Papua dari akses pada sumber-sumber ekonomi dan sumber penghidupan lainya (Pakage 2010).
Ketiga,  sebagaimana sudah disebutkan di depan bahwa proses dispossession yang meru- pakan bawaan lahir dari akumulasi kapital secara otomatis bekerja melakukan pemagaran dan peminggiran. Hal ini dilakukan untuk memper- dalam relasi moda produksi kapitalistik dai dalam ruang hidup baru. Proses enclosure dan dispossession menempatkan kapital bukan hanya sebagai kekuatan ekonomi tetapi juga kekuatan sosial yang bekerja melampuai batas-batasnya (De Angelis 2004:72). Modernisasi pertanian dalam proyek MIFEE dipastikan akan bekerja dalam logika akumulasi kapital. Proses ini, jika tidak secara positif melibatkan masyarakat lokal dan tidak mempersiapkan jaring pengaman dari resiko sirkulasi kapital yang ekspansif tersebut, besar kemungkinan akan menciptakan pola- risasi  ekonomi baru. Masyarakat lokal Papua yang dulu memiliki kedaulatan hidup akan beru- bah dan menempati tingkat ekonomi paling rendah.
Keempat, perubahan modus produksi, su- sunan demograf i, dan akses sumber-sumber ekonomi akan lebih banyak bisa diraih oleh kelompok migran karena kesempatan ekonomi yang tersedia. Hal ini lebih memungkinkan bagi mereka untuk mendapat akses kepada kekuasa- an, seperti halnya pada bidang pemerintahan. Rekomposisi politik yang ditimbulkan dari proses accumulation by dispossession yang dibawa oleh proyek MIFEE diperkirakan menempatkan masyarakat Papua di luar sumber kekuasaan.
Tabel.5. Aspek dan Dampak Potensial MIFEE
Sumber: Zakari, dkk., 2010.

## E. Kesimpulan
Internal Displacement Person (IDP) yang sejauh ini lebih banyak terfokus pada korban konflik dan korban bencana alam, sudah saatnya digeser lebih luas ke wilayah korban pem- bangunan (Sah 1995, Patkar 1998). Enclosure dan gerak dispossession yang masif membawa dam- pak peminggiran orang-orang dari tanah me- reka. Menurut Li (2009) ciri proses dispossesion di Asia didorong oleh tiga faktor yang merasuk ke masyarakat pedesaan. Pertama, penyitaan tanah oleh negara dan perusahaan-perusahaan yang mendapat dukungan oleh negara. Kedua, piecemeal dispossession pada pertanian skala kecil yang tidak mampu survive ketika masuk dalam gelanggang kompetisi dengan modal skala besar. Ketiga, menutup batas-batas hutan masya- rakat untuk proyek konservasi. Proses-proses ini banyak didorong oleh ekspansi akumulasi pri- mitif yang untuk menjaga keberlanjutan mela- kukan pendalam sistem relasi kapitalisme melalui rekomposisi politik, restrukturasi modus produk- si, dan pemagaran terhadap kelompok-kelompok
No Aspek Dampak 1 Kesenjangan Sosial-Budaya Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat Papua dan moda produksi berburu dan meramu akan melemparkan mereka dalam perubahan besar ini dari pola pertanian rumah tangga ke pertanian perusahaan mekanistik 2 Revolusi Demografi Permintaan buruh pertanian diperkirakan akan mendatangkan sekitar 4.8 juta pendatang baru dari luar Papua yang membuat populasi orang Papua hanya 5 %
dari total penduduk. Perubahan demografi ini akan men- displace orang Papua dari akses terhadap sumber eko nomi, seperti yang dialami masyarakat Papua dari dampak program Transmigrasi pada 1980 - an.
3 Marjinalisasi Ekonomi Modernisasi pertanian yang tidak menyediakan ruang bagi orang-orang Papua dalam prosesnya akan menimbulkan polarisasi sosial-ekonomi, dan akan menempatkan orang-orang papua pada tingkat ekonomi paling rendah. 4 Marjinalisasi Politik Kekuatan ekonomi besar yang lebih bisa diakses oleh migran dari pada orang asli Papua akan melahirkan akses yang lebih luas bagi kekuasaan politik seperti halnya pada kantor pemerintahan, dan bentuk- bentuk kepemimpinan politik lainya.
Kondisi-kondisi ini potensial meningkatkan konflik sosial di Papua.
Amin Tohari: Land Grabbing dan Potensi IDP .....: 49-62
yang tidak mampu masuk dan menyesuaikan diri dengan logika akumulasinya.
Kasus MIFEE di Papua merupakan ciri dari gerak enclosure dan dispossession dengan mela- kukan pencabutan tanah masyarakat oleh negara dan korporasi-korporasi nasional dan interna- sional yang mendapat dukungan negara. Akibat paling nyata di masa depan adalah munculnya Internal Displecement Person karena orang-orang setempat tidak mampu menyesuaikan diri dengan logika industrialisasi pertanian skala besar. Merauke Integrated Food and Energy Es- tate memunculkan empat persoalan yaitu kesen- jangan sosial-budaya, revolusi demograf i, mar- jinalisasi ekonomi, dan marjinalisasi politik. Proses-proses seperti di atas dalam jangka pan- jang memunculkan persoalan yang terkait dengan pemajuan, perlindungan, dan peme- nuhan hak asai manusia. Internal Displacement Person merupakan kelompok yang paling rentan mengalami pelanggaran hak karena hilangnya sumber pendapan dan sumber daya alam yang dalam kasus MIFFE adalah hutan dan tanah yang sejak lama menjadi bagian kehidupan me- reka.
Hak-hak individu yang diakui secaa interna- sional termasuk di dalamnya hak hidup, makanan, kesehatan, bekerja, dan bebas dari diskriminasi dalam dimensi apapun terancam terlanggar dalam kasus MIFFE padahal, norma hukum menuntut pemerintah untuk menghor- mati, melindungi, dan memajukannya. Dalam kaitanya dengan hak makanan misalnya, negara harus mengambil tindakan yang menghalangi seseorang mendapatkan akses pada makananya. Sedangkan kewajiban untuk melindungi adalah terkait dengan langkah-langkah negara untuk meyiapkan kerangka aturan dan melakukan tindakan pencegahan terhadap perbuatan peru- sahaan maupun perorangan yang mungkin akan mencabut akses seseorang atas makananya. Negara juga diwajibkan untuk mengidentifikasi
orang-orang yang paling rentan dan mengelu- arkan kebijakan untuk menjamin akses mereka terhadap sumber makanan termasuk memfasi- litasi kemampuan mereka untuk mencari makan bagi diri mereka sendiri.

## Daftar Pustaka
Anonym. 2007. Handbook for the Protection of Internally Displaced Persons . Global Protec- tion Cluster Working Group: Geneva.
Anonym. 2011. The Global Land Grab: A Human Rights Approach . Diunduh pada situs http:/
/ w w w . 3 d t h r e e . o r g / p d f _ 3 D / 3D_Reportlandgrabseminar.pdf pada 21 April 2011.
Araghi, Farshad. 2009. “Invisible Hand, Visible Foot”, dalam Lodhi-Akram, Harun and Kay, Cristobal. 2009. Peasants and Globalization; Political Economy, Rural Transformastion, and Agrarian Question. London and New York: Rotledge.
Colbran, Nicola. n.d. Human Rights Implications of Land Grabs: Palm Oil in Indonesia. Indo- nesia Programme . Diunduh dari http:// w w w . 3 d t h r e e . o r g / p d f _ 3 D / NicolaColbran_Indonesia.pdf pada 21 Mei 2011.
Daniel, Shepard dan Mittal, Anuradha. 2009. The Great Land Grab Rush For World’s Farm- land  Threatens Food Security For The Poor .
USA: Oaklan Institute. Naskah ini diunduh dari situs http://www.oaklandinstitute.org/ pdfs/LandGrab_final_web.pdf pada 21 April 2011.
De Angelis, Massimo. 2004. “Separating the Do- ing and the Deed: Capital and the Continu- ous Character of Enclosures.” Historical Materialism 12:57-87.
Derek Hall, Philip Hirsch, dan Tania Murray Li.
2011. Powers of Exclusion: Land Dilemmas in Southeast Asia. Singapore and Manoa: NUS Press and University of Hawaii Press.
E. Hedman,Eva-Lotta (edt). 2007. Dynamics of

## Bhumi No. 37 Tahun 12, April 2013
Conflict and Displacement  in Papua, Indo- nesia . Refugee Studies Centre: University of Oxford.
Ginting,Longgena and Pye, Oliver. 2011. Resist- ing Agribusiness Development: The Merauke Integrated Food and Energy Estate in West Papua, Indonesia . Paper presented at the International Conference on  Global Land Grabbing 6-8 April 2011: University of Sussex. Grabska,Katarzyna dan Mehta,Lyla (eds). 2008.
Forced Displacement Why Rights Matter .
New York:Palgrave Macmillan.
Hardianto,B Josie Susilo. MIFEE, Berkah atau Kutuk? Diunduh dari http:// www.batukar.info/komunitas/articles/
mifee-berkah-atau-kutuk pada 21 Mei 2011. IDMC and NRC. 2006. Indonesia: Support needed for return and re-integration of displaced Acehnese following peace agreement .
Geneva: Norwegian Refugee Council Ito, Takeshi at.all,. 2011. Naturalizing Land Dis- possession: A Policy Discourse Analysis of the Merauke Integrated Food and Energy Estate . Paper presented at the International
Conference on Global Land Grabbing 6-8 April 2011, University of Sussex. Jasuan,Yulian Junaidi. 2011. Land Grabbing in Indonesia . Paper presented at the Interna- tional Conference on Global Land Grab- bing: University of Sussex.
Jennings, Edmund. 2007. Internal Displacement . Geneva: Imprimerie Lenzi. Li,Tania Murray. 2009. To Make Live or Let Die?
Rural Dispossession and the Protection of Surplus Populations . Antipode Vol. 41 No. S1.
M. Borras Jr,Saturnino and C. Franco,Jennifer.
2011. Political Dynamics of Land-grabbing in Southeast Asia: Understanding Europe’s Role . Transnational Institute: Amsterdam
The Netherlands.
Malik,Mahnaz. 2011. Foreign investment into ag- riculture: Investment Treaties and the abil- ity of governments to balance rights and obligations between foreign investors and local communities . Paper presented at the International Conference on Global Land
Grabbing:  University of Sussex.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
Masterplan  Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011 – 2025 . Istana Bogor, 11 Februari 2011.
Mitchell, d. 2008. “ A Note on Rising Food Prices .” Policy Research Working Paper 4682. World

## Bank: New York
Moiwend, Rosa. 2010. War Prof iteer of the Month: Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) - A Food Project Invasion in West Papua . Diunduh dari http://www.wri- irg.org/node/12386 pada 19 Mei 2011.
Pakage, John. 2010. MIFEE Di Merauke Ada- lah Genosida . Diunduh dari http://digoel. wordpress.com/2010/07/08/mifee-di- merauke-adalah-genosida/ pada 21 Mei 2011.
Patkar,Medha. 1998. The People’s Policy on De- velopment, Displacement and Resettlement: Need to Link Displacement and Develop- ment . Economic and Political Weekly, Vol.
33, No. 38, pp. 2432-2433.
Ribot, Jesse C. dan Lee Peluso, Nancy. 2003. A Theory of Access . Journal Rural Sociology , Volume 68, Nomor 2. pp 153-181.
Sah, D. C., 1995. Development and Displacement: National Rehabilitation Policy . Economic and Political Weekly, Vol. 30, No. 48, pp. 3055-3058.
Smaller, Carin. 2005. Planting the Rights Seed: A human rights perspective on agriculture trade and the WTO . Swiss Agency for Develop- ment and Cooperation (SDC), 3D, and IATP. von Braun, Joachim and Meinzen-Dick, Ruth.
2009. Land Grabbing by  Foreign Investors in Developing Countries: Risks and Oppor- tunities . FPRI Policy Brief 13 April 2009.
Zakaria, Y., E.O. Kleden, and F. Samperante.
2010. Beyond Malind imagination: Beberapa catatan atas upaya percepatan pem- bangunan cq. Merauke Integrated Food and Estate (MIFEE) di Kabupaten Merauke, Papua, dan kesiapan masyarakat adat setempat dalam menghadapinya . Jakarta: Pusat Studi dan Advokasi Hak-hak Masya- rakat Adat (PUSAKA).