Nasution. S.R., Sundari Sarwinda, Calvin Yohannes & Sonya Airini Batubara (2021) Analisis Hukum Pertanggungjawaban  Pidana  Dokter  Terhadap  Tindakan  Pelayanan  Kesehatan  Secara  Online. Syntax
Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, 6 (11). http://dx.doi.org/10.36418/ Syntax-Literate.v6i11.4655
E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN : 2548-1398

## Vol. 6, No. 11, November 2021 ANALISIS HUKUM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DOKTER TERHADAP TINDAKAN PELAYANAN KESEHATAN SECARA ONLINE
Shopyya  Rachman  Nasution,  Sundari  Sarwinda,  Calvin  Yohannes,  Sonya  Airini Batubara
Universitas Prima Indonesia, Medan Sumatera Utara, Indonesia Email: shopyyar@gmail.com, Sundarisarwinda5@gmail.com, annesjuntak01@gmail.com, sonyaairinibatubara@unprimdn.ac.id

## Abstrak
Pidana  Dokter  Terhadap  Pelayanan  Kesehatan  Online  merupakan  Tindakan  yang harus  dilihat  dari  aspek  hukum  untuk  mengetahui  Tindakan  seorang  dokter melakukan  kesalahan  atau  malpraktik.  Seorang  dokter  yang  melakukan  kesalahan dapat  dijerat  pasal  tertentu  karena  merugikan  pasiennya.  Dalam  penelitian  ini menggunakan  metode  yuridis  normatif  yang  membahas  tentang  permasalahan tanggung  jawab  hukum  dokter  terhadap  Tindakan  layanan  aplikasi  online.  Dari hasil  penelitian  menjabarkan  bahwa  seorang  dokter  dinyatakan  bersalah  karena pemberian  resep  obat  secara  general  tidak  secara  khusus  sehingga  kewenangan seorang dokter disalah gunakan pada pelayanan Kesehatan online.
Kata Kunci :  tindak pidana; pelayanan kesehatan online; dokter

## Abstract
Criminal  Doctors  Against  Online  Health  Services  is  an  action  that  must  be  seen from  the  legal  aspect  to  know  the  actions  of  a  doctor  making  mistakes  or malpractice. A doctor who makes a mistake can be charged with certain articles for harming  his  patients.  In  this  thesis  uses  normative  juridical  methods  that  discuss the  issue  of  doctors'  legal  responsibility  to  the  actions  of  online  application services.  From  the  results  of  the  study  explained  that  a  doctor  was  found  guilty because  the  administration  of  drugs  in  general  is  not  specifically  so  that  the authority of a doctor is misused in online healthservices.
Keywords: criminal acts; online health services; doctors
Received: 2021-09-20; Accepted: 2021-10-05; Published: 2021-10-20

## Pendahuluan
Kesehatan  adalah  dimana  keadaan  serta  kondisi  dikatakan  sehat  baik  secara mental,  fisik,  spiritual  maupun  lingkungan  sosial  agar  memungkinkan  individu  untuk hidup  secara  produktif,  sosial  serta  ekonomis (Undang-Undang  36AD) .  Hubungan
pelayanan  medis  dengan  hukum  berdasarkan  perjanjian  bertujuan  untuk  mencapai kesembuhan pasien serta pelayanan pengobatan pasien.
Suatu  Jaminan  bahwa  suatu  hukum  harus  dijalankan  dengan  cara  yang  baik  dan tepat  adalah  Adanya  Kepastian  Hukum  dalam  Pelayanan  Kesehatan  Online menyebabkan  adanya  upaya  pengaturan  hukum  dalam  suatu  pengaturan  perundang- undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah. Pemberian pelayanan kesehatan jarak jauh oleh  profesional  kesehatan  dengan  menggunakan  teknologi  informasi  diagnosis, pengobatan,  pencegahan  penyakit  dan  cedera,penelitian  dan  evaluasi  dan  pendidikan berkelanjutan  penyedia  layanan  kesehatan  untuk  kepentingan  peningkatan  kesehatan individu  dan  masyarakat.  Di  Indonesia  aplikasi  kesehatan  sendiri  wajib  dibuatkan perlindungan hukum  agar dapat  melindungi  konsumen pengguna pelayanan Kesehatan online.  Beberapa  perlindungan  hukum  meliputi  regulasi  yang  menjamin  adanya keamanan pengguna berupa data pasien serta regulasi yang dapat menjamin kesetaraan dan  keberlangsungan  infrastruktur  pelayanan  aplikasi  Kesehatan (Trisnantoro  2021) . Tujuannya mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi mengenai kesehatan dalam pelayanan aplikasi online secara cepat dan tepat.
Fasilitas  yang  di  sediakan  aplikasi  pelayanan  kesehatan  online  membuat masyarakat  tertarik  yaitu  masyarakat  lebih  cepat  mendapatkan  pelayanan  informasi dibidang  kesehatan  secara  praktis  dan  hemat  waktu  memberikan  konsultasi  penyakit serta rumah sakit yang dapat menangani penyakit oleh dokter-dokter profesional terdiri dari  peraturan  undang-undang  serta  pedoman  nasional  pelayanan  kedokteran (Calundu 2018) .
Pelayanan kesehatan merupakan hak warga negara Indonesia yang di jamin dalam undang  undang  dasar  1945  guna  meningkatkan  kesehatan  masyarakat  secara perseorangan  maupun  umum (Isriawaty  2015) .  Pelayanan  kesehatan  merupakan  cara yang  digunakan  untuk  memberi  layanan  kesehatan  pada  masyarakat  luas.  Pelayanan kesehatan  diartikan  sebagai  suatu  konsep  agar  masyarakat  mendapatkan  pelayanan kesehatan  dalam  jangka  waktu  lama  serta  tetap  dilakukan  terhadap  publik.  Pelayanan kesehatan  merupakan  upaya  meningkatkan  kesehatan  masyarakat  yang  dilakukan perseorangan  atau  bersama-sama  menurut  Depkes  RI (DepKes  2008) .  Pelayanan kesehatan  memiliki  tujuan  sebagai  prommotif  dibidang  kesehatan  serta  meningkatkan perkembangan kesehatan hal ini sangat penting dibutuhkan pada perkembangan gizi.
Kegiatan  pelayanan  kesehatan  secara  paripurna  diatur  sebagaimana  dimaksud yaitu:
a. Pelayanan  kesehatan  promtif,yaitu  kegiatan  kesehatan  yang  lebih  mengutamakan promosi kesehatan berupa penanganan langkah awal suatu penyakit.
b. Pelayanan  kesehatan  preventif  yaitu  kegiatan  kesehatan  yang  mempelajari pencegahan suatu penyakit.
c. Pelayanan  kesehatan  kuratif,  kegiatan  kesehatan  yang  mempelajari  penyembuhan suatu penyakit.
d. Pelayanan  kesehatan  rehabilitatif  yaitu  kegiatan  kesehatan  yang  memperbaiki keadaan penderita agar dapat menjalani fungsi kembali dalam masyarakat
Hubungan  antara  pihak  pelayanan  kesehatan  dan  penyelenggara  dengan  pasien adalah  melakukan  hubungan  pelayanan  kesehatan  agar  tercapainya  kesembuhan  yang diawasi oleh kaidah-kaidah medis dan aturan aturan kesehatan (Panggabean 2018) .
Tujuan  penelitian  guna  mengetahui  kedudukan  Hukum  Pelayanan  Kesehatan Online  berdasarkan  UU  No.36  Tahun  2009.  Penelitian  kami  diharapkan  berguna dibidang  hukum  khususnya  “Pelayanan  Kesehatan  Online  diikutsertakan tanggungjawab dokter”

## Metode Penelitian
Menggunakan metode hukum yuridis normatif atau doctrinal yaitu penelitian yang memakai  atau  menggunakan  sumber-sumber  data  sekunder  yang  akurat.  Dilakukan dengan cara memperjelas dan berpegang pada bagian-bagian yuridis. Hukum normative penelitian  yaitu  kepustakaan  penelitian,  yang  mana  data  terhadap  penelitian  sekunder. Data  sekunder  memiliki  dokumen  pribadi,  surat-surat  sampai  pada  buku-buku  resmi yang pemerintah keluarkan (Fafentry 2016) .
Sifat  penelitian  yang  diterapkan  adalah  deskriptif  analitis  yaitu  memiliki  sifat menggambarkan,  menjelaskan  serta  menganalisis  suatu  kaidah  hukum  terhadap pelayanan Kesehatan online yang diikut sertakan tanggung jawab dokter.
Menggunakan  pengumpulan  data  sekunder  yaitu  studi  pustaka  dengan  cara mengumpulkan  data  dengan  penelusuran  bahan  pustaka  yaitu  buku,  karya  ilmiah, literatur,  catatan  yang  ada  berhubungan  dengan  permasalahan  pelayanan  kesehatan online. Penelitian hukum normatif melakukan pengumpulan data adalah penelitian yang berguna untuk meneliti bahan pustaka dan sekunder (Benuf and Azhar 2020) .

## Hasil dan Pembahasan
1. Kedudukan hukum Pelayanan Kesehatan Online berdasarkan UU No.36 Tahun 2009
Dalam  Undang-undang  No.36  tahun  2009  yang  akan  dibahas  secara  khusus dengan  hal  baru  yang  lebih  sempurna  dibandingkan  UU  No.23  Tahun  1992 (Khasanah 2009) .
1) Perbekalan Kesehatan
Pemerintah berupaya menjamin pembekalan Kesehatan meliputi ketersediaan  serta  pemerataan,  terutama  obat  esensial.  Dalam  upaya  pemerintah yang  menjamin  ketersediaan  obat  untuk  seluruh  pasien  yang  dalam  keadaan darurat.  Pemerintah  berwenang  membuat  aturan  khusus  untuk  pemanfaatan  obat serta pengadaan yang berkhasiat sebagai obat.
Kesehatan merupakan keadaan dimana baik dari alam yaitu mental serta dari luar  yaitu  fisik  bebas  dari  suatu  penyakit  sehingga  dimana  seseorang  dapat melakukan  kegiatannya  secara  produktif  merupakan  pengertian  kesehatan  secara prinsip,Kesehatan adalah keadaan atau kondisi bebas dari segala macam penyakit baik secara mental dan fisik, kesehatan sering di definisikan sehat secara fisik saja tetapi  secara  harafiah  kesehatan  tersebut  merupakan  sehat  secara  fisik  maupun
mental  jiwa serta sehat  secara spiritual  akan tetapi  dalam undang undang sendiri tidak membahas lebih luas sehat secara spiritual .
Dalam UU No.36 terdapat bab baru yang mengatur hak dan kewajiban pihak pihak  terkait,  informasi  kesehatan,  penyakit  menular  tidak  menular,  kesehatan kerja, badan pertimbangan kesehatan dan penyidikan serta pembiayaan kesehatan.
2) Asas dan Tujuan
Keseimbangan,  perikemanusiaan,  perlindungan,  manfaat,  keadilan  dan norma-norma agama merupakan asas dan tujuan dari pembangunan kesehatan
Pembangunan  kesehatan  dalam  memberikan  pelayanan  kesehatan mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesehatan bagi setiap orang agar memiliki kesadaran  serta  kemauan  hidup  sehat  demi  terwujudnya  kesehatan  yang  sebaik baiknya,  serta  bermanfaat  sebagai  pembangunan  kesehatan  dalam  lingkungan masyarakat  produktif (Sudrajat  2011) .  Investasi  adalah  penyempurnaan  tujuan terjuwudnya pembangunan kesehatan.
Teori  tujuan  dan  asas  dari  pengelolaan  pelayanan  kesehatan  ini  yaitu kesehatan  merupakan  hak  manusia  yang  harus  diberikan  dan  sebagai  investasi kesehatan  agar  manusia  dapat  hidup  secara  ekonomis,  produktif  serta  sosial, apabila seseorang memiliki kesehatan yang baik tentu bisa mencadi ekonomi yang baik  serta  mendapat  hasil  yang  baik  seperti  pendidikan  yang  baik  tentu menghasilkan  ekonomi  yang  sehat  dan  memiliki  kesehatan  yang  terbebas  dari penyakit.
3) Hak
a. Hak:
1) Mempunyai  pelayanan  yang  sehat  yaitu  berkualitas,  aman  serta  memiliki harga yang tidak relative mahal
2) Setiap  manusia  memiliki  hak  individualis  bersifat  tanggungjawab  dalam menggunakan pelayanan yang di berguna bagi kesehatannya
3) Semua manusia memiliki hak untuk mempunyai lingkungan sehat.
Hak  kesehatan  setiap  orang  tidak  memiliki  batasan  karena  hak kesehatan mencakup atas kesehatan yang baik tentunya berkualitas serta berhak atas informasi yang didapat secara sebenar-benarnya oleh tenaga kesehatan, ini merupakan  bukti  pasien  mendapat  tempat  yang  layak  dalam  undang-undang. pasien  jugak  dapat  menolak  tindakan-tindakan  yang  dilakukan  oleh  tenaga medis apabila tidak sesuai prosedur pelayanan kesehatan.
Saat  ini  untuk  PNS  sudah  dijamin  oleh  Askes  sosial,  dan  untuk masyarakat  miskin  sudah  dijamin  oleh  pemerintah  melalui  Jamkesmas  dan untuk yang tidak termasuk Jamkesmas dijamin dengan Jamkesda. Bahkan ada beberapa  kab/kota  yang  menjamin  kesehatan  masyarakatnya  tanpa  kecuali. Untuk  masyarakat  mampu,  diluar  diatas  sebenarnya  dapat  mengikuti  Jaminan Pemeliharaan  Kesehatan  Swasta  yang  ada  di  beberapa  perusahaan/bapel asuransi.  Ini  sesuai  dengan  Peraturan  undang-undang  sistem  jaminan  sosial
No.40 tahun 2004, sedangkan indikator ini masuk sebagai indikator hidup sehat serta bersih.
4) Upaya dalam Pembangunan Kesehatan
Dalam  undang-undang  baru  terdapat  upaya  kesehatan  baru  yaitu  17  upaya kesehatan  yaitu  salah  satunya  bedah  mayat,kesehatan  gigi  dan  mulut,kesehatan reproduksi,  Pelayanan  kesehatan  bencana,  gangguan  penglihatan  dan  gangguan pendengaran, Keluarga Berencana (KB).
Investasi kesehatan merupakan aturan pembiayaan kesehatan  yang mesti di alokasikan  oleh  pemerintah  provinsi  baik  bersumber  APBN  maupun  APBD sehingga dapat mewujudkan kesehatan yg lebih optimal.
Di  dalam  UU  yang  baru  tidak  mengatur  upaya  penyuluhan  kesehatan masyarakat,upaya  kesejahteraan  keluarga,  pemberantasan  penyakit  akan  tetapi  di atur dalam substansi lainnya.
5) Pengendalian Kesehatan
a) Dibuat dan  diatur oleh pemerintah,pemerintah daerah serta masyarakat.
b) Melalui proses dari administrasi,informasi,sumber daya,upaya kesehatan.
c) Penyediaan  Dana,  serta  proses  pemberdayaan  masyarakat,  ilmu  pengetahuan teknologi dibidang kesehatan yang di awasi oleh pengaturan hukum.
d) Dibentuk oleh sistem Kesehatan Nasional
6) Informasi Kesehatan
a) Mengupayakan  kesehatan  yang  berkualitas  dan  bermutu  memerlukan  sumber informasi Kesehatan yang akurat.
b) Informasi  kesehatan  diupayakan  secara  Lintas  Sektor  Informasi  yang berhubungan dengan kesehatan.
c) Dalam  upaya  meningkatkan  kesehatan  pemerintah  memberi  fasilitas  untuk masyarakat  yaitu  berupa  akses  terhadap  informasi  kesehatan  melalui  aplikasi online.
7) Peran Masyarakat
a) Masyarakat  ikut  membantu,baik  individu  maupun  organisasi  dengan  semua bentuk  dan  proses  perbaikan  dalam  mempermudah  terwujudnya  kesehatan masyarakat yang baik.
b) Peran  masyarakat  mempermudah  membantu  pemerintah  dalam  bidang kesehatan secara aktif.
8) Badan Pertimbangan Kesehatan Baik Nasional Maupun Daerah
a) Menginvestarisasi persoalan melalui penelusuran terhadap informasi dan data;
b) Memberikan  pendapat  atau  kritik  terhadap  kinerja  kerja  pemerintah  dalam perkembangan dalam bidang kesehatan selama 5 tahun sekali
c) Memperbaiki prioritas kerja terhadap perkembangan kesehatan;
d) Mengadakan  ajakan  tentang  pemakaian  dana  kesehatan  dari  beberapa  sumber agar fungsinya lebih jelas dan efesien;
e) Meninjau  kembali  pelaksanaan  kesehatan  dan  menganalisis  tindakan  yang lebih korektif;
9) Pembinaan dan Pengawasan
a) Dilakukan oleh menteri dengan mengikutkan masyarakat
b) Pengawasan terhadap sumber daya dan upaya kesehatan
c) Pengawasan perizinan
d) Sanksi/tindakan administratif (peringatan atau pencabutan izin sementara)
e) Dapat mendelegasikan ke jajaran didaerah
10) Penyidikan
a) Melaksanakan penyidikan atas keterangan laporan tindak pidana kesehatan;
b) Melaksanakan penyidikan terhadap seseorang  yang di duga melakukan tindak pidana kesehatan;
c) Meminta keterangan dan barang bukti;
d) Melaksanakan penyidikan atas dokumen tentang tindak pidana;
e) Melaksanakan penyelidikan serta penyitaan terhadap barang bukti;
f) Meminta bantuan ahli hukum untuk dapat mempermudah penyidikan;
g) Menghentikan penyidikan karena tidak cukupnya barang bukti.
2. Pertanggungjawaban  Hukum  Terhadap  Perbuatan  Pidana  Pelayanan Kesehatan Online diikutsertakan oleh tanggung jawab Dokter
1) Pengertian Tanggung Jawab Hukum
Menurut  Hukum  Tanggung  jawab  merupakan  akibat  atas  konsekuensi perilaku  kebebasan  seseorang  terhadap  perbuatannya  yang  berhubungan  dengan moral dan etika pada perubahan yang dilakukannya (Notoatmodjo 2010) .
Menurut Ridawan Halim Tanggung jawab hukum yaitu hak,kewajiban serta kekuasaan penuh suatu persoalan dari pelaksanaan tindakan. secara luas tanggung jawab hukum adalah kewajiban untuk melakukan sesuai aturan yang telah ada dan tidak menyimpang (Khairunnisa 2008) .
Berikut unsur unsur yang harus di miliki tanggung jawab hukum:
a. Kecakapan hukum adalah orang atau badan hukum yang dinyatakan tidak pailit dalam putusan pengadilan serta dewasa
b. Beban  kewajiban  yaitu  unsur  kewajiban  yang  mesti  dilakukan  dan dipertanggung jawabkan oleh pihak terkait.
c. Perbuatan  unsur  yaitu  segala  sesuatu  yang  harus  dilaksanakan.Berdasarkan Pemaparan  diatas  tanggung  jawab  hukum  dilakukan  oleh  orang  dewasa  yang mampu bertanggung jawab atas tindakannya (Jayanti 2009) .
Titik  Triwulan  berpendapat  dalam  hal  pertanggungjawabanr  harus adanya  dasar  untuk  dapat  seseorang  menuntut  orang  lain  serta  melahirkan kewajiban hukum untuk dapat bertanggungjawab.
Dengan demikian pertanggungjawaban terjadi akibat adanya kesalahan atau  kelalaian  dari  tenaga  medis  yang  harus  mempertanggungjawabkan kelalaian tersebut beserta pihak rumah sakit yang mempekerjakan tenaga medis ikut bertanggung jawab.

## 3. Dasar Hukum Tanggung Jawab Dokter
L.D  Vorstam  dan  C.  Berkhouwer  menyimpulkan  kesalahan  dalam  melakukan tindakan profesi terjadi adanya faktor:
a. Tidak memiliki pengetahuan yang lebih luas
b. Tidak memiliki pengalaman yang lebih lama dalam pekerjaan
c. Tidak memiliki pengertian dari hal hal yang menyangkut profesi
Aspek hukum pidana, perdata, dan administrasi merupakan aspek hukum yang menjadi  dasar  nilai  seseorang  dokter  melakukan  kesalahan,demikian  untuk menyatakan seorang dokter melakukan kesalahan harus didasari pada terapeutik dan dilakukan penilaian dari aspek hukum diatas (Triwulan, Febrian, and Pustaka 2012) . Timbulnya  risiko-risiko  baru  dalam  penggunaan  teknologi  layanan  medis online,  memerlukan  ketelitian  dan  sikap  integritas  moral,  intelektual,  dan profesionalisme  dalam  meberikan  pelyanan  medisnya.  mengingat  karena  pada layanan  ini  menyediakan  layanan  interaksi  pasien  secara  jarak  jauh  maka  tidak menutup  kemungkinan  seorang  dokter  melanggar  kewajiban  etik.Kode  etik kedokteran  Indonesia  harus  melaksanakan  kewajiaban  terhadap  kewajiban umum,kewajiban pasien serta kewajiban diri sendiri.
a) Pertanggung jawaban Dokter dalam Undang-Undang praktik kedokteran menyebutkan:
1. Tindakan  disiplin  merupakan  sanksi  terhadap  seluruh  tenaga  Kesehatan  atau tenaga medis apabila terjadi kesalahan dalam menjalani profesinya.
2. Majelis  disiplin  tenaga  Kesehatan  mempunyai  wewenang  untuk  memutuskan ada tidaknya tenaga medis.
3. Aturan tentang pembuatan kewajiban kerja Majelis Disiplin.
Rapat  pleno  anggota  bertujuan  menentukan  pemimpin  Majelis  Kehormatan Disiplin  Kedokteran  Indonesia  yang  diatur  dalam  undang-undang  praktik kedokteran.  Presiden  berwenang  atas  Tenaga  Kesehatan.Undang-Undang  Nomor 29 Tahun 2004 mengatur Tugas Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran yaitu :
1. Menerima  aduan,memeriksa,serta  memutuskan  perkara  disiplin  dokter  yang diajukan.
2. Menyusun Tatacara penanganan perkara disiplin dokter.
b) Tanggung Jawab Dokter dalam UU Perlindungan Konsumen
Pasien  merupakan  seseorang  yang  menggunakan  jasa  tenaga  medis  saat berkonsultasi  yang  dapat  dikatakan  sebagai  konsumen  dalam  bidang  ini  karena pengguna  jasa  yang  memakai  jasa  dari  pelaku  usaha  dibidang  jasa,  Dokter  yang ditunjuk pemilik usaha dalam bidang jasa pelayanan kesehatan.
Ganti  kerugian  pada  pasien  semua  pengobatan  pasien  diganti  berupa  uang yang  senilai  dengan  pengobatannya  serta  dapat  juga  digantikan  berupa  jasa  yang senilai  serta  perawatan  pengobatan  pasien  dengan  ketentuan  undang-undang (Ohoiwutun 2007) .
c) Tanggung Jawab Dokter pada kelalaian Informasi Medis kepada pasien
Upaya  meningkatkan  kualitas  hidup  dalam  bidang  kesehatan  merupakan suatu  usaha  yang  luas  dan  menyeluruh.  Pemerintah  melalui  sistem  kesehatan nasional,  berupaya  menyelenggarakan  kesehatan  yang  bersifat  menyeluruh, terpadu,  merata,  dan  dapat  diterima  serta  terjangkau  oleh  seluruh  lapisan masyarakat luas, guna mencapai derajat kesehatan yang optimal.
Dokter  yang  membuka  praktik  kesehatan  online  untuk  mempermudah masyarakat  luas  berkonsultasi  dalam  bentuk  telfon  atau  melalui  aplikasi  resmi dengan kata lain dokter  tidak boleh lalai  dalam  memberikan informasi  kesehatan yang  dapat  merugikan  pasien.  Dan  pasien  diwajibkan  memberikan  keterangan yang  sebenar-benarnya  tentang  gejala-gejala  yang  sedang  dialami,  dengan  begitu memudahkan para dokter untuk mendiagnosa penyakit yang sedang di alami oleh pasien.
Seorang  dokter  harus  berhati-hati  dalam  memberikan  informasi  atau mendiagnosa  suatu  penyakit  karena  apabila  tidak  sesuai  dengan  penyakit  pasien yang  dikeluhkan  pasien  dapat  meminta  ganti  rugi  baik  secara  perdata  ataupun pidana.
Contoh malpraktik pelayanan Kesehatan online yang terjadi akibat kelalaian yaitu:
1. Melakukan  Tindakan  tanpa  Persetujuan  Tindakan  Medis  setelah  menyetujui melakukan tindakan perjanjian pada aplikasi pelayanan kesehatan online.
2. Di  Indonesia,  perihal informed  consent ada  beberapa  prinsip  yang  berkaitan dengan persetujuan tindakan medis tersebut. Hal prinsip tersebut di antaranya meliputi:
a) Setiap tindakan medis harus disetujui oleh pasien.
b) Persetujuan  diberikan  setelah  pasien  mendapatkan  penjelasan  secara lengkap.
c) Penjelasan tersebut sekurang-kurangnya meliputi:
a. Diagnosis dan tata cara tindakan medis
b. Tujuan  tindakan medis yang dilakukan
c. Alternatif tindakan lain dan resikonya
d. Resiko dan komplikasi yang mungkin terjadi
e. Prognosis terhadap tindakan yang dilakukan
d) Persetujuan dapat diberikan secara lisan atau tertulis
e) Tindakan  medis  dengan  resiko  tinggi  harus  tertulis  dan  ditanda  tangani oleh pihak yang memberi persetujuan.
4. Tidak  membuat  catatan  rekam  medis  setelah  menyetujui  melakukan  tindakan perjanjian pada aplikasi pelayanan kesehatan online
Masalah rekam medis:
Contoh malpraktik pelayanan kesehatan online yang terjadi karena kealpaan yaitu:
1. Kecerobohan tidak memberi informasi secara jelas dan lengkap.
2. Kelalaian memberi resep obat.
Kelalaian  atau  tidak  hati-hati  dalam  melakukan  praktik  kedokteraan, menunjukkan  adanya  perilaku  yang  tidak  sesuai  dengan  standar  ketentuan  yang dietapkan oleh undang-undang. Meskipun pada layanan medis online hanya melayani konsultasi  kesehatan.  Akan  tetapi,  sangat  penting  penerapannya  dilakukan  dengan prinsip  kehati-hatian  karena  layanan  ini  dalam  meberikan  pelayanan  medisnya dilakukan  secara  online  maka  dalam  pelaksanaannya  seorang  dokter  berpotensi melakukan kesalahan berupa kelaian atau sikap tidak berhati-hati.
Kelalaian  di  atas  sangat  jelas  bertentangan  dengan  UUPK  Pasal  51  huruf  (a), yaitu  dokter  berkewajiban  memberikan  pelayanan  kesehetan  medis  sesuai  standar profesi  dan  standar  prosedur  operasional  serta  kebutuhan  medis  pasien.Apabila dalam pembuktian perkara terdapat kesalahan berat atau “ culpa lata ”,seseorang dapat dipidana sesuai dengan UUPK Pasal 79 huruf (c).
5. PertanggungJawaban Administrasi
Menerima  masyarakat  atas  pengaduan  yang  dikeluhkan,  memeriksa  serta memutuskan  jika  seseorang  dokter  melakukan  kesalahan  atau  kelalaian  merupakan tugas  dari  Majelis  Kehormatan  Disiplin  Kedokteran  Indonesia.  Apabila  terjadi kesalahan  atau  kelalaian  yang  dilakukan  oleh  seorang  dokter  MKDKI  melaporkan kepada  ikatan  kedokteran  Indonesia  (IDI)  mereka  melakukan  penindakan  terhadap dokter tersebut, seperti sanksi administrasi yaitu:
1. Teguran tertulis
2. Pencabutan surat tanda izin
3. Penarikan izin membuka praktik dan melakukan praktik secara tetap
4. Diharuskan  Kembali  melakukan  Pendidikan  serta  pelatihan  Pendidikan kedokteran.
Negara-negara  mempunyai  standar  sendiri  dalam  memberlakukan  aturan- aturan terhadap praktik kedokteran. Apabila negara memiliki regulasi yang benar dan jelas  dalam  bidang  praktik  kedokteran  masalah  yang  terjadi  akan  berkurang kesalahan serta kelalaian yang dilakukan oleh seorang dokter.

## 1) Contoh Kasus
Adanya  pelanggaran  tidak  memiliki  keahlian  untuk  melakukan  praktik yaitu  suatu  hal  yang  berpotensi  menjadi  masalah  hukum  karena  pada pelaksanaannya,  beberapa  aplikasi  layanan  medis  online  hanya  mendiagnosa penyakit secara general tidak secara khusus yang menyebabkan pasien mengikuti saran  dari  dokter  tersebut  tanpa  melakukan pemeriksaan secara langsung  dengan menggunakan alat-alat medis tersebut”.
Melihat ketentuan di atas, sudah seharusnya layanan medis berbasis online perlu  dijalankan  secara  aman  dan  handal,  dengan  meperhatikan  ketentuan mengenai proteksi terhadap riwayat penyakit pasien tersebut. Mengingat karena di dalam  layanan  tersebut  dijalankan  oleh  tenaga  profesional  yaitu  dokter,  yang dimana  dalam  profesinya  tersebut  melakat  suatu  kewajiban  terhadap  pasiennya untuk  melakukan  praktik  secara  aman.  UU  No.36  Tahun  2009  Pasal  7  berbunyi
“setiap orang berhak untuk mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab”.

## 2) Hasil Penelitian
Dari Teori dan Contoh kasus diatas Adanya Pelanggaran Orang  yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik dalam mendiagnosa suatu penyakit dari pasien tersebut  sesuai kentuan pada UU No. 36 Tahun 2009 maka akan dikenakan ketentuan Pidana Dalam Pasal 198 yaitu:
Seseorang  yang  tidak  mempunyai  kewenangan  serta  keahlian  dalam melakukan  Tindakan  praktik  kefarmasian  yang  dimaksud  pasal  108  dikenakan pidana denda sebanyak-banyaknya Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
Dalam  Kasus  ini  Dokter  yang  tidak  memiliki  keahlian  melakukan pemberian  resep  farmasi  dapat  dikenakan  juga  ketentuan  Pidana  Pada  Pasal  196 yaitu  setiap  orang  yang  sengaja  mengedarkan  dan  memproduksi  sediaan  farmasi serta  alat  Kesehatan  yang  tidak  sesuai  dengan  persyaratan  keamanan  dan  tidak memenuhi  standar  keamanan  dimaksud  pada  pasal  98  ayat  (2)  dan  (3)  dipidana penjara  paling  lama  sepuluh  tahun  dan  dipidana  denda  paling  banyak  Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Dalam pasal 197 seseorang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan  farmasi  atau  alat  Kesehatan  tidak  memiliki  izin  edar  dimaksud  dalam pasal 106 ayat 1 dipidana penjara paling lama 15 tahun serta denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

## Kesimpulan
Kedudukan hukum pelayanan kesehatan online adalah memberikan manfaat besar yaitu dalam pelayanan kesehatan dimudahkan untuk rujukan rumah sakit secara praktis dan  efesien.  Pasien  sebagai  pengguna  jasa  pelayanan  kesehatan  online  dapat  dengan mudah  melakukan  akses  rujukan  rumah  sakit    menggunakan  platform  yang  dikelola oleh  pihak  tersebut, serta  membantu  pengguna  layanan  kesehatan  online  untuk berkonsultasi  terkait  kesehatan  oleh  dokter  secara  digital  dan  praktis  tanpa  harus  tatap muka  secara  langsung,  dengan  kemudahan  akses  platform  tersebut. Pihak  pengelola dalam  hal  ini  sebagai  penyelenggara  sistem  elektronik  adalah  orang,  badan  usaha, penyelenggara  negara  membuat  platform  layanan  kesehatan  online  secara  perseorang maupun  bersama-sama  bermanfaat  bagi  pengguna  layanan  kesehatan  online  untuk meningkatkan kesehatan serta akses yang lebih praktis dan mudah.
Tanggung  jawab  hukum  yang  diikut  sertakan  tanggung  jawab  dokter  dilandasi oleh  aturan  profesi  kedokteran,  perkembangan  profesi  kedokteran  untuk  dilaksanakan serta dipatuhi oleh pihak terkait berisi 3 tujuan yaitu, kode etik profesi berguna sebagai pengambilan  suara  atau  keputusan  secara  efektif  dan  efisien,  para  profesi  ini memerlukan  petunjuk  serta  arahan  agar  membentuk  perilaku  profesional  yang  lebih baik,  etik  profesi  banyak  menciptakan  perilaku  atau  perbuatan  yang  diharapkan  oleh para  konsumennya  secara  efektif  dan  profesional.  Dengan  demikian,  dalam  dunia pelayanan  Kesehatan,  setiap  tindakan  yang  diambil  oleh  tenaga  medis  terlebih  dokter
yang  merugikan  konsumen  yaitu  pasien  karena  kurangnya  kehati-hatian  atau  kelalaian dapat diminta ganti rugi serta pertanggungjawaban.

## BIBLIOGRAFI
Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar. 2020. “Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen  Mengurai  Permasalahan  Hukum  Kontemporer.” Gema  Keadilan 7(1):20–33. Google Scholar
Calundu, Rasidin. 2018. Manajemen Kesehatan . Vol. 1. SAH MEDIA. Google Scholar
DepKes,  R.  I.  2008.  “Farmakope  Herbal  Indonesia.” Jakarta:  Departemen  Kesehatan Republik Indonesia . Google Scholar
Fafentry,  Fanny  Meutia.  2016.  “Pembuktian  Kebenaran  Dasar  Penguasaan  Tanah Dalam  Pendaftaran  Konversi  Hak  Atas  Tanah  Pada  Kantor  Pertanahan  Kota Medan.” Google Scholar
Isriawaty,  Fheriyal  Sri.  2015.  “Tanggung  Jawab  Negara  Dalam  Pemenuhan  Hak  Atas Kesehatan  Masyarakat  Berdasarkan  Undang  Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945.” Google Scholar
Jayanti,  Nusye  K.  I.  2009. Penyelesaian  Hukum  Dalam  Malapraktik  Kedokteran . Pustaka Yustisia. Google Scholar
Khairunnisa, Kedudukan. 2008. “Peran Dan Tanggung Jawab Hukum Direksi.” Pasca Sarjana, Medan . Google Scholar
Khasanah,  Niswatul.  2009.  “Euthanasia  Di  Indonesia  Dalam  Perspektif  Syariah.” Google Scholar
Notoatmodjo, Soekidjo. 2010. “Ilmu Perilaku Kesehatan.” Google Scholar
Ohoiwutun,  Y.  A.  Triana.  2007. Bunga  Rampai  Hukum  Kedokteran:  Tinjauan  Dari Berbagai  Peraturan  Perundangan  Dan  UU  Praktik  Kedokteran .  Bayumedia  Pub. Google Scholar
Panggabean, Hetty. 2018. Perlindungan Hukum Praktik Klinik Kebidanan . Deepublish. Google Scholar
Sudrajat,  Tedy.  2011.  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Hak  Anak  Sebagai  Hak  Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga Di Indonesia.” Kanun Jurnal Ilmu Hukum 13(2):111–32. Google Scholar
Trisnantoro,  Laksono.  2021. Kebijakan  Pembiayaan  Dan  Fragmentasi  Sistem Kesehatan . UGM PRESS. Google Scholar
Triwulan,  Titik,  Shinta  Febrian,  and  Prestasi  Pustaka.  2012.  “A.  Perihal Pertanggungjawaban Dokter Pada Umumnya.” Google Scholar
Undang-Undang. 36AD. “Tahun 2009 Tentang Kesehatan.” Google Scholar
Copyright holder:
Shopyya Rachman Nasution, Sundari Sarwinda, Calvin Yohannes, Sonya Airini Batubara (2021)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: