COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 2, DESEMBER 2023

## PERTANGGUNG JAWABAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PROSTITUSI ANAK DI PENGADILAN NEGERI PADANG PARIAMAN
Wiranda Nugraha Sabri 1 , Lola Yustrisia 2 , Riki Zulfiko 3 1,2,3 Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Bukittinggi, Indonesia wirandanada06@gmail.com 1 , lolayustrisia@yahoo.com 2 , rikizulfiko@gmail.com 3
Article Info Abstract Article History Received: November 17, 2023 Accepted: December 27, 2023 The  purpose  of  this  research  is  to  find  out  about  law  enforcement  against children who are victims of prostitution and to find out the efforts so that users of  prostitution  services  can  be  given  criminal  sanctions.  The  nature  of  the research used is descriptive, namely research that aims to provide data that is  as  precise  as  possible  about  the  circumstances  that  are  the  object  of research. Then the problem approach used is a normative juridical approach, namely research that is only aimed at written regulations so that this writing is closely related to libraries because it will require secondary data from the library. Sources of data and legal materials used are secondary data, namely data obtained through literature studies, including books, supporting literature with the subject matter discussed and laws and regulations. The results of this study are that law enforcement in this case does not yet reflect justice for the victims and does not yet reflect a massive enforcement and the efforts that are being made are imposing sanctions in accordance with the context of laws and regulations.
Keywords: child protection, prostitution, law enforcement

## Abstrak
Prostitusi  merupakan  suatu  tindakan  yang  mengeksploitasi  perempuan  guna  memenuhi hasrat  laki-laki  tindakan  tersebut  dilandasi  tentunya  dengan  adanya  kurang  pengawasan terhadap  anak  yang  menjadi  eksploitasi  anak  tersebut.Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk mengetahui  penegakan  hukum  terhadap  anak  yang  menjadi  korban  prostitusi  dan  untuk mengetahui  upaya  agar  pengguna  layanan  prostitusi  dapat  di  berikan  sanksi  pidana  .Sifat penelitian  yang  di  gunakan  adalah  deskriptif  yaitu  penelitian  yang  bertujuan  untuk memberikan  data  yang  seteliti  mungkin  tentang  keadaan  yang  menjadi  objek  penelitian. Kemudian pendekatan masalah yang di gunakan adalah pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang hanya di tujukan pada peraturan tertulis sehingga penulisan ini erat kaitanya dengan  perpustakaan  karena  akan  membutuhkan  data-data  yang  bersifat  sekunder  dari perpustakaan serta dokumen perundang-undangan nomor Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak. Sumber data dan bahan hukum yang di gunakan adalah data  sekunder  yaitu  data  yang  di  peroleh  melalui  studi  kepustakaan,  meliputi  buku-buku, literatur  yang  mendukung  dengan  pokok  masalah  yang  di  bahas  dan  peraturan  Undang- Undang.  Hasil  penelitian  ini  adalah  bahwa  penegakan  hukum  dalam  kasus  ini  belu perlindungan  anak,  prostitusi,  penegakan  hukum mlah  mencerminkan  suatu  keadilan  bagi sikorban serta belum mencerminkan suatu penegakan yang bersiat masif dan upaya yang di lakukan adalah meberikan sanksi sesuai dengan konteks peraturan perundangan.
Kata Kunci: Pembebanan Fidusia, Surat Kuasa Jaminan Fidusia di Bawah Tangan

## I. PENDAHULUAN
Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan makhluk sosial mempunyai hak atas  hidup  dan  merdeka  serta  mendapatkan  perlindungan  baik  dari  orang  tua,  keluarga, masyarakat, bangsa dan negara sejak dalam kandungan. Anak wajib dilindungi dari segala
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 2, DESEMBER 2023
bentuk  kejahatan  yang  sering  terjadi  di  masyarakat  karena  anak  adalah  generasi  penerus bangsa dan negara.Pada dasarnya suatu kejahatan atau tindak pidana itu dapat terjadi pada siapapun baik wanita, laki-laki, maupun pada anak-anak. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kejahatan terhadap anak sangat rentan terjadi karena anak masih  berada  dalam  masa  dimana  belum  bisa  membedakan  mana  yang  benar  dan  salah serta kelemahan baik secara fisik maupun mental. Sehingga anak mudah menjadi sasaran kejahatan.  Perlindungan  terhadap  anak  juga  termasuk  bagian  dari  Hak  Asasi  Manusia (selanjutnya disebut HAM).
HAM  merupakan  hak-hak  yang  melekat  pada  manusia  yang  mencerminkan martabatnya,  yang  harus  memperoleh  jaminan  hukum,  sebab  hak-hak  hanya  dapat  efektif apabila  hak-hak  itu  dapat  dilindungi  hukum.  Hukum  mempunyai  tiga  fungsi  yaitu  terkait dengan kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan. Tiga poin tersebut merupakan hal yang sangat penting dalam konstruksi ilmu hukum itu sendiri. Berbicara dengan keadilan maka aspek yang palingpenting adalah aspek yang berkaitan bagaimaan suatu objek dilihat secara objektif bukan subjektif. Kepastian hukum juga merupakan  aspek yang paling penting yang berkaitan bagaimana hukum itu bisa ditegakan dengan benar karena ranah hukum kita merupakan  positivisme  maka  setiap  peratruan  hukum  yang  tertulis  harus  berbunya  dan  di kodifikasi dan melalui proases legislasi sebagai syarat suatu produk hukum bisa di lahirkan dan kemudian mengikat masyarakat itu sendiri. Kemudian perihal dengan kemanfaatan maka dapat dikatakan bahwa manfaat dari produk legislasi merupakan hal yang harus di perhatikan juga.  Kemanfaatan  juga  bisa  dikatakan  bahwa  adanya impact yang  dirasakan  oleh masyarakat  ada  atau  tidaknya  dampak  postif  tersebut  terhadap  kehidupan  masyarakat  di sekitarnya akibat dari penerbitan suatu produk.
Perlindungan  anak  terkait  erat  dengan  lima  pilar  yakni,  orang  tua,  keluarga, masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah dan negara. Kelimanya memiliki keterkaitan satu sama  lain  sebagai  penyelenggara  perlindungan  anak.  Dalam  bentuknya  yang  paling sederhana,  perlindungan  anak  mengupayakan  agar  setiap  hak  anak  tidak  dirugikan. Perlindungan  anak  bersifat  melengkapi  hak-hak  lainnya  menjamin  bahwa  anak-anak  akan menerima apa yang mereka butuhkan agar mereka dapat bertahan hidup, berkembang dan tumbuh.  Akan  tetapi  pada  kenyataannva  kondisi  anak-anak  di  Indonesia  masih  sangat memprihatinkan terutama yang menyangkut masalah pekerja anak, anak jalanan, dan anak- anak korban kekerasan seksual, eksploitasi seksual, dan eksploitasi seksual komersial.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak dapat diketahui bahwa sistem peradilan anak tersebut merupakan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum. Anak yang berhadapan dengan hukum tersebut yang di maksud adalah  dalam  ketentuan  Undang-Undang  tersebut  terdiri  atas  adalah  anak  yang  berkonflik dengan  hukum  tetapi  belum  berumur  delapan  belas  tahun  yang  diduga  melakukan  tindak pidana kemudian anak yang menjadi korban tindak pidana yang belum berusia delapan belas tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan kerugian ekonomi yang di sebabkan oleh tindak pidana. Jika dikaitkan dengan putusan Nomor 97/Pid.Sus/2020/PN Pmn maka jelas anak yang berada di bawah delapan belas tahun merupakan anak yang berhadapan dengan hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak yang  mana  cika  merupakan  korban  prostitusi  yang  berusia  13  tahun  yang  menjadi  korban prostitusi.
Kemudian terkait dengan prostitusi merupakan hal yang sangat bertentangan dengan masyarakat.  Perbuatan  tersebut  di  sisi  lain  merupakan  eksploitasi  yang  cukup memperhatinkan.  Seiring  perkembangan  zaman  terjadinya  prostitusi    dikaeranakan kurangnya kepeduliaan lingkungan sekitar dan juga faktor ekonomi yang membuat protitusi menjadi langgeng. Di sisi lain korban dari prostitusi adalah sering kali adalah wanita. Wanita dalam kehidupan sosial sering memiliki stereotipe yang dimana wanita lebih lemah, wanita di jadikan  sebagai  objek  yang  hanya  bisa  dinikmati,  pada  dasarnya  perkembangan  teknologi juga mempercepat aktivitas prostitusi tersebut seperti halnya media sosial yang merupakan akses yang paling penting percepatan pertumbuhan protitusi di indonesia. Anak yang pada
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 2, DESEMBER 2023
dasarnya  merupakan  titipan  tuhan  yang  harusnya  di  jaga  agar  menjadi  estafet  generarsi bangsa akan tetapi pada kasus yang terjadi di pariaman seorang anak perempuan menjadi bahan eksploitasi dari orang terdekatnya ini menyebabkan suatu degradasi dalam kehidupan moral  bangsas  kita.  Selain  itu,  kegiatan  prostitusi  anak  merupakan  kejahatan  terhadap kemanusiaan yang harus diberantas dan pelaku tindak pidana prostitusi anak harus dihukum.
Berdasarkan  hasil  pemantuan  pemberitaan  di  media online Ketua  Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) memaparkan data bahwa selama bulan Januari sampai bulan April  2021  KPAI  menemukan  35  kasus  eksploitasi  anak  yang  tersebar  di  berbagai wilayah di Indonesia. Jenis kasus eksploitasi anak yang mendominasi ialah prostitusi anak dengan  persentase  hingga  83%,  lalu  perdagangan  anak  yang  dimanfaatkan  untuk  tujuan seksual sebesar 11%, dan 6% perdagangan anak. Dari kasus-kasus tersebut jumlah korban mencapai 234 anak. Selanjutnya, berdasarkan laporan yang diterima Polresta Padang, kasus kejahatan seksual terhadap anak sejak Januari-November 2021 mencapai 82 tahun. Jumlah kasus kejahatan seksual di tahun 2021 meningkat 100 persen dibanding tahun sebelumnya. Pada tahun 2020, hanya terdapat 48 kasus atau laporan. Artinya data yang disajikan oleh KPAI prostitusi yang dimakasud dengan aktivitas demi mendapatkan imbalan dari kegiatan seksual  maka  mayoritasnya  adalah  terkait  dengan  eksploitasi  anak.  Jika  ditelisik  lebih mendalam  artinya  ada  beberapa  hal  yang  sebenarnya  tidak  bekerja  dengan  baik  terkait dengan permasalahan prostitusi tersebut.
Putusan  nomor  97/Pid.Sus/2020/Pn  Pmn  dan  dalam  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. perlindungan anak seharusnya pengguna layanan prostitusi  anak  juga  di  tegakan  keadilan  tetapi  dalam  putusan  tersebut  pengguna  tersebut tidak dijatuhi hukuman pidana. Awal mula kasus ini terungkap adalah karena penggerebekan yang dilakukan oleh pemuda setempat dan kemudian di bawa ke satuan polisi pamong praja kota  pariaman  indetifikasi  awal  memang  terlihat  sebagai  pelanggaran  norma  masyarakat stelah di telisik lebih mendalam bahwa akhirnya terdapat peristiwa prostitusi anak itu sendiri. Pelaku yang melakukan eksploitasi secara ekonomi tersebut adalah ismail berusia 22 tahun jenis  kelamin  lai-laki  dan Annisa  Julianda  berusia  20  tahun  jenis  kelamin  perempuan.  Jika melihat putusan hakim bahwa saksi yang sebenarnnya telah menikmati korban dengan hasil transaksi  oleh  terdakwa  sudah  seharusnya  saksi  juga  di  pidana  karena  turut  serta  dalam eksploitasi anak. Padahal saksi korban chika telah mengatakan bahwa umur anak tersebut 16 tahun walaupun dalam keterangan 13 tahun tapi setidaknya ini merupakan suatu objek parsial yang harus diperhatikan dan juga menjadi catatan bahwa saksi seharusnya dikenakan pidana.
Para saksi yang menikmati eksploitasi secara seksual ini adalah Zainudin dan juga Saddam Hussen  Dalam pertimbangan hakim fokus kepada saksi yang melakukan tindakan ekploitasi  tersebut  tersebut.  dalam  rumusan  masalah  ini    terdapat  dua  rumusan  masalah adalah Penegakan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Prostitusi Dalam Putusan Nomor  97/Pid.Sus/2020/Pn  Pmn  dan  Upaya Agar  Pengguna  Layanan  Prostitusi  Dapat  Di Berikan Sanksi.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  normatif  dengan  pendekatan  peraturan perundangan-undangan,  kasus  dan  konseptual  yang  dianalisis  secara  deskriptif  kualitatif. Data  yang  digunakan  adalah  data  sekunder  yang  terdiri  atas  bahan  hukum  primer,  bahan hukum sekunder dan tesier.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Penegakan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Prostitusi Dalam Putusan
Nomor 97/Pid.Sus/2020/Pn Pmn
Menurut Soejono Soekanto prostitusi dapat diartikan sebagai suatu pekerjaan yang bersifat  menyerahkan  diri  kepada  umum  untuk  melakukan  perbuatan-perbuatan  seksual dengan  mendapat  upah.  Perbuatan-perbuatan  tersebut  tentunya  bertentangan  dengan norma-norma  yang  ada  dalam  masyarakat,  agama,  dan  kesusilaan.  Prostitusi  mempunyai
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 2, DESEMBER 2023
keterlibatan  pihak-pihak  yang  sedikit  berbeda  dengan  kegiatan  prostitusi  lainnya,  hal  ini karena memang media yang digunakannya pun berbeda. Para pihak dalam praktek prostitusi: Mucikari,  Pekerja  Seks  Komersial  (PSK),  Pihak  Penyedia  Layanan  Online (Server/User/Perantara Online) dan Pihak pengguna jasa PSK.
Kemudian  putusan  hakim  menjatuhkan  hukuman  kepada  terdakwa  dengan menggunakan  Undang-Undang  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan Anak. Akan tetapi untuk penggunan jasa layanan prostitusi tersebut terutama kepada  prostitusi  anak  Dalam  pasal  287  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  dalalam frasanya  menyatakan  bahaw  “ Barang  siapa  bersetubuh  dengan  seorang  wanita  di  luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umumya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bawa belum waktunya untuk dikawin , ...” maka jelas upaya yang dapat dilakukan dalam hal ini keapda pengguna jasa prostitusi sudah sepantasnya mendapatkan sanksi pidana tersebut. dalam hal ini persetubuhan dengan anak dibawah  umur  mempunyai  akibat  yang  cukup  fatal  maka  suatu  hukum  yang  berbasiskan kepada keadilan harus ditegakan.
Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum  mencapai  sasarannya  dalam  membimbing  ataupun  merubah  perilaku.  manusia sehingga  menjadi  perilaku  hukum.  Membicarakan  tentang  efektivitas  hukum  berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif jikalau faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Ukuran efektif atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku masyarakat. Suatu hukum atau peraturan  perundang-undangan  akan  efektif  apabila  warga  masyarakat  berperilaku  sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh atau peraturan perundang-undangan tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki. Penegakan hukum sendiri menurut Barda Nawawi Arief adalah  Keseluruhan  kegiatan  dari  pelaksana  penegak  hukum  ke  arah  tegaknya  hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman dan  kepastian  hukum  sesuai  dengan  Undang-Undang  Dasar  1945.    Proses  penegakan hukum tidak terlepas dari sistem pembentuk hukum itu sendiri. Menurut lawrence M Friedman unsur-unsur  sistem  itu  terdiri  dari  struktur  hukum  ( legal  structure ),  substansi  hukum  ( legal substance ), dan Budaya Hukum.
Menurut  Joseph  Golstein penegakan  hukum  pidana dapat  dibedakan  menjadi  tiga bagian  yaitu: Pertama, Total Enforcement yaitu  dimana  ruang  lingkup  penegakan  hukum pidana  sebagaimana  yang dirumuskan  oleh  hukum  pidana  substantif (subst antive  law  of crimes ). Penegakan  hukum  pidana  secara  total  ini  tidak mungkin  dilakukan,  sebab para penegak  hukum  termasuk  Polri  dibatasi  secara  ketat  oleh  hukum  acara  pidana,    seperti adanya  aturan-aturan  tentang  penangkapan,  penahanan, penggeledahan,   penyitaan   dan pemeriksaan   pendahuluan.   Selain   itu mungkin  terjadi  hukum  pidana  substantif  sendiri memberikan    batasan-batasan,    misalnya    dibutuhkannya    aduan (klacht    delicten )sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan.
Setelah ruang lingkup penegakan hukum yang bersifat total tersebut dikurangi area of no enforcement , maka muncullah suatu bentuk penegakan hukum  pidana  yang keduayaitu: Full  Enforcement .  Namun  dalam  ruang lingkup  ini-pun  para  penegak  hukum  termasuk Polri  tidak  bisa  diharapkan menegakkan hukum secara maksimal karena adanya berbagai keterbatasan,  baik  dalam  bentuk  waktu,  sarana-prasarana,  kualitas  sumberdaya  manusia, perundang  undangan  dan  sebagainya  sehingga  mengakibatkan  dilakukannya discretions . Sehingga  menurut  Joseph  Golstein,  yang  tersisa  adalah Actual Enforcement . Namun, pelaksanaan Actual      Enforcemen  t ini-pun      tidak      tertutup  kemungkinan  untuk  terjadinya berbagai  penyimpangan  yang  dilakukan  oleh  aparat    penegak    hukum.  Sebagai    contoh misalnya  penyimpangan  terhadap hak-hak  tersangka  dalam  penangkapan  dan  penahanan sebagaimana  yang telah  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor 8  tahun  1981  tentang Kitab Hukum   Acara   Pidana   (KUHAP). Penyimpangan   ini   dapat   dicontohkan dengan memperlakukan   tersangka   tidak   sabagai   subyek   tetapi   sebagai obyek, sehingga dalam proses penyidikan seringkali diterapkannya apa yang disebut oleh Herbert L. Packer dengan
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 2, DESEMBER 2023
Crime Control Model (CCM) Hal  ini  dikarenakan Crime  Control  Model didasarkan  atas anggapan  bahwa      penyelenggaraan      peradilan      pidana      adalah      semata-mata      untuk menindas    prilaku    kriminal  ( criminal    conduct )dan    ini    merupakan    tujuan  utama  proses peradilan dalam CCM.  Dengan demikianmaka berlakulah apa yang disebut dengan “sarana cepat”  dalam  rangka  pemberantasan  kejahatan  Sebagaimana    yang    dikemukakan    oleh Lawrence  M.Friedman  yang bahwa   penegakan   hukum   itu   sangat dipengaruhi  oleh adanya   tiga   aspek: struktural,   kultural/budya dan subtantif.
Efektiv atau tidaknya berlakunya suatu aturan hukum sangat tergantung dari beberapa faktor yang mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Soerjono Soekanto menyebutkan ada 5 (lima) faktor yang menentukan efektiv atau tidaknya suatu hukum, yaitu:
1.  Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
2.   Faktor  penegak  hukum,  yakni  pihak-pihak  yang  membentuk  maupun  menerapkan hukum.
3.  Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4.  Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5.  Faktor  kebudayaan,  yakni  sebagai  hasil  karya,  cipta  dan  rasa  yang  didasarkan  pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.
Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolok ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Pemberian  status  terhadap  seseorang  di  dalam  masyarakat  akan sangat   dipengaruhi pula   dengan   nilai   dan   sikap   dari   orang   tersebut. Seseorang  yang  memiliki status sebagai  majikan  tentu  akan mempengaruhi sikap  dan  nilai  terhadap  buruhnya.    Begitu juga  seseorang  yang  berstatus Penegak  hukum  tentu  akan  mempengaruhi  sikapnya terhadap  masyarakat apalagi  terhadap  tersangka  pelaku  tindak  pidana.
Semakin  marak  dan  meluas  pelanggaran  yang  terjadi  dalam  proses penegakan hukum   pidana   oleh   aparatur   penegak   hukum,   seolah-olah membuat masyarakat hilang kepercayaan  akan  fungsi  hukum  pidana  dalam  menyelesaikan  persoalan  di  tengah masyarakat. Di tabraknya asas equality before  the  law dan presumption ofinnocence yang berusaha    membentengi  aparatur    penegakan    hukum    dalam    melakukan    aktivitasnya menjadi  hal yang   biasa   terjadi. Bahkan   tak   jarang   dalam   beberapa   kesempatan bekerjanya  hukum  pidana  di  tengah  masyarakat  memunculkan  apa  yang disebut dengan faktor kriminogendan viktimogen . Kondisi    ini    semakin    diperparah    dengan    ketidak mampuan bekerjannya hukum pidana secara sub-stantif (baik materiil maupun formil) dalam mengimbangi perkembangan   masyarakat   yang   semakin  beragam corak  dan  warnannya. Kritik  terhadap  hukum  pidana  selalu  ditujukan kepada  tidak  memadainya  hukum  pidana sebagai  alat  untuk  mencapai keadilan substantif.      Penggalian  dan  pencarian  hukum responsif telah menjadi  kegiatan  dalam  teori  hukum  modern,  yang  dipelopori  oleh  gerakan realisme hukum. Penegakan  hukum  (law  enforcement)  menjadi  upaya  yang  masih  dicita- citakan  untuk dilaksanakan  secara  optimal  di  negara  hukum  Indonesia. Ungkapan bahwa, “hukum tajam ke atas, tapi tumpul ke bawah” menjadi citra buruk yang membayang-bayangi penegakan hukum di  Indonesia.  Menjadi  bahaya  ketika  masyarakat  memiliki  pandangan pesimistis  terhadap hukum   dan   penegakannya,   apa   yang  kemudian   menjadi  amanat Undang-Undang  Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni pada Pasal 1 ayat (3)konstitusi  Indonesia  yang  menegaskan  bahwa  Indonesia  adalah  negara  hukummenjadi sangat sulit untuk diwujudkan.
Atas  dasar  ketiga  komponen  sistem  hukum  yang  mempengaruhi  penegakan hukum, dalam hal ini meskipun saling terkait satu sama lain, budaya hukum dapat dikatakan menjadi komponen   penentupendukung   optimalisasi   penegakan   hukum   di   Indonesia, mengingat kompleksitas  budaya  hukum. Substansi  hukum  hanya  berkaitan  dengan  isi substansi  dari peraturan  perundang-undangan  atau norma  hukum,  lain  dari  itu,  struktur hukum    hanya  berbicara  tentang  penegak    hukum,    sedangkan  budaya  hukum  menurut Friedman merupakan  pencerminan  dari  sistem  hukum,  oleh  karena  itu  ia  mengandung potensi untuk   dipakaai   sebagai   sumber   informasi   guna   menjelaskan   sistem   hukum, jadi   harus memahami  dan  mengerti  budaya  hukum  untuk  dapat  mengerti  bagaimana
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 2, DESEMBER 2023
bekerja  sistem hukum   dalam   masyarakat. Dapat   disimpulkan   pada   hipotesa   awal, bahwa      memperbaiki  budaya  hukum  dapat    memperbaiki    subsistem  yang    lain,  yakni substansi  hukum, dan struktur hukum.
Struktur    hukum  berhubungan    erat    dengansistem    yudisial  yang    berarti    berkaita dengan penegak  hukum  seperti  hal  nya  hakim,  jaksa,  penasihat  hukum  sampai  dengan kepolisian.  Sehingga    dapat    dikatakan    bahwastruktur    hukum    merupakan    keseluruhan institusi-institusi  hukum  yang  ada  beserta  aparatnya,  misalnya  pengadilan  dengan  para hakim, kejaksaan  dengan  para  jaksa  dan  lain  sebagainya. Bahkan  dapat  pula  diperluas struktur  hukum  di  sini  termasuk  pihak-pihak  yang  membentuk  hukum,  baik  berupa putusan maupun membentuk hukum dalam bentuk norma peraturan perundang-undangan. Substansi  hukum  kemudian  diartikan  sebagai apa  yang  dikerjakan  dan  dihasilkan  oleh struktur  hukum  tersebut.Dengan  kata  lain,setiap  peraturan  perundang-undangan yang dihasilkan  atau  seluruh  peraturan  perundang-undangan/hukum  baik  tertulis  maupun tidak tertulis   (termasuk   putusan   pengadilan)   yang   digunakan   penegak   hukum   untuk menegakkan hukum merupakan  substansi  hukum.
Kultur  hukum  atau  acapkali  disebut  pula  sebagai  budaya  hukum  termasuk  di dalamnya, pandangan, opini-opini,  kepercayaan/keyakinan,  kebiasaan,  cara  berpikir  dan cara  bertindak baik  dari  penegak  hukum  maupun  dari  warga  masyarakat  tentang  hukum dan  berbagai fenomena  yang  berkaitan  dengan  hukum. Budaya  hukum  yang  dimaksud di    sini  adalah  budaya  hukum  yang  terbentuk  karena  keterkaitan  struktur    hukum  dalam menegakkan atau   membentuk   substansi   hukum,   dan   sebaliknya   budaya   hukum justru      juga      dapat  membentuk  perilaku      struktur      hukum,      sekaligus      membantu pelaksanaan   atau   penegakan substansi hukum.
Struktur  hukum apabila  yang  dimaksud  adalah pembuat  atau pembentuk  peraturan perundang-undangan   baik   di   pusat   maupun   daerah,   memiliki   peranan   penting dalam  menyusun    hukum    yang    ideal.    Sebelum,    peraturan    perundang-undangan diimplementasikan, peraturan  perundang-undangan  disusun  atas  dasar  landasan  filosofis, yuridis,  dan  sosiologis. Produk  hukum  yakni  khususnya  peraturan  perundang-undangan dibentuk  dengan  tidak diperkenankan  bertentangan  dengan  Pancasila  sebagai  landasan ideal  bangsa.  Secara  yuridis, tidak   diperkenankan   pula   bertentangan   dengan   peraturan perundang-undangan   lainnya, utamanya dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Yang tidak kalah penting, bahwa    suatu    peraturan    perundang-undangan    harus dibentuk    dengan    menyesuaikan kebutuhan   masyarakat   sosial   atas   dasar   pemenuhan landasan sosiologis. Semua syarat landasan pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut  harus dipenuhi oleh  struktur pembentuk hukum. Kendati demikian penegakan terkait kasus  cika  tersebut  tidaklah  melihat  aspek  secara  holisitik  jika  di  lihat  dari  saksi  yang menggunakan fisik dari cika untuk memuaskan birahinya maka dapat dikatakan bahwa saksi tersebut merupakan bagian dari eksploitiasi anak tersebut.hal tersebut sangat disayangkan mengingat  jika  dihubungkan  dengan  suatu  keadaan  subtansi  hukum  dan  kultur  ini  identik bahwa hukum tersebut tidak lah berjalan. Yang dimaksud tidak berjalan justru penulis melihat prinsip-prinsip dasar menadi acuan sangat penting dan fundamental artinya putusan tersebut tidaklah membuahkan suatu keadilan bagi korban cika yang dibawah umur tersebut.

## Upaya Agar Pengguna Layanan Prostitusi Dapat Di Berikan Sanksi
Prostitusi  merupakan  sebuah  permasalahan  struktural  yang  mendasar  yang  terjadi dalam masyarakat karena masih dipahami sebagai sebuah permasalahan moral. Prostitusi atau pelacuran sebagai masalah sosial sementara ini dilihat dari hubungan sebabakibat dan asal mulanya tidak dapat diketahui dengan pasti, namun sampai sekarang prostitusi masih banyak dijumpai dalam kehidupan sehari-hari dan ada di hampir setiap wilayah di Indonesia, baik yang dilakukan secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Secara etimologis kata prostitusi berasal dari kata prostitutio yang meliliki artian menawarkan, menempatkan, dihadapkan.  Pengertian  lainnya  yaitu  menjajakan  atau  menjual,  yang  secara  umum  juga dapat  diartikan  secara  sukarela  memberikan  tubuhnya  untuk  dinikmati  banyak  orang  demi mendapatkan  imbal  jasa  atas  kepuasan  seksual  orang-orang  tersebut.  Dalam  kehidupan
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 2, DESEMBER 2023
bermasyarakat  ini  memang  selalu  terjadi  masalah-masalah  sosial  yang  terus  berkembang sejalan dengan perkembangan zaman, terutama yang berkaitan dengan masalah pelacuran . Membicarakan  pelacuran  sama  artinya  membicarakan  persoalan  klasik  dan  kuno  tetapi karena  kebutuhan  untuk  menyelesaikannya,  maka  selalu  menjadi  relevan  dengan  setiap perkembangan manusia dimanapun. Menurut Kartono, pelacuran atau yang sering disebut dengan  prostitusi  atau  pemuas  nafsu  seks,  merupakan  jenis  pekerjaan  yang  setua  umur manusia itu sendiri.
Prostitusi atau pelacuran sebagai masalah sosial sementara ini dilihat dari hubungan sebab-akibat dan asal mulanya tidak dapat diketahui dengan pasti, namun sampai sekarang pelacuran  masih  banyak  dijumpai  dalam  kehidupan  sehari-hari  dan  ada  di  hampir  setiap wilayah  di  Indonesia,  baik  yang  dilakukan  secara  terang-terangan  maupun  sembunyi- sembunyi.  Masalah  prostitusi  adalah  masalah  struktural,  permasalahan  mendasar  yang terjadi  dalam  masyarakat  adalah  masih  memahami  masalah  prostitusi  sebagai  masalah moral. Tidak menyadari persepsi moral ini akan mengakibatkan sikap "menyalahkan korban" yang ujungnya menjadikan korban semakin tertindas. Konsep negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dapat dilihat secara material dan yuridis formal. Secara material negara hukum Pancasila didasarkan pada paradigma bangsa Indonesia  dalam  bernegara  yang  bersifat  integralistik  khas  Indonesia,  yaitu  berasas kekeluargaan  yang  bermakna  keutamaan  bagi  rakyat,  penghargaan  terhadap  harkat  dan martabat manusia dan keberlakuan hukum yang berfungsi memberikan pengayoman untuk tegaknya  demokrasi,  keadilan  sosial  dan  peri  kemanusiaan.  Berdasarkan  Pasal  296  dan Pasal 506 bahwa dapat diketahui hukum pidana saat ini dalam KUHP hanya mengkategorikan prostitusi sebagai tindak pidana terhadap pihak perantaranya saja yaitu kepada pemilik rumah bordil,  mucikari  dan  makelar  atau  calo  dari  perbuatan  pelacuran  tersebut  saja,  tidak  untuk pengguna  jasa  prostitusinya.  Hal  ini  kepolisian  hanya  dapat  melakukan  tindakan  hukum terhadap mucikarinya saja, ketika perbuatan tersebut terdapat mucikarinya, namun apabila perbuatan  prostitusi  tersebut  secara  individu  dan  tidak  ada  mucikarinya,  maka  tidak  dapat mempidana pihak-pihak prostitusi tersebut.
Jika  merujuk  kepada  Sesuai  Pasal  76  I  Undang-Undang  35  tahun  2014  tentang Perlindungan Anak, setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan,  bahkan  turut  serta  melakukan  eksploitasi  secara  ekonomi  dan  atau  seksual terhadap Anak. Artinya dalam kasus tersbut para saksi merupakan aktor yang dalam kerangka kontekstual maka jelas ini berarti saski merupakan aspek yang ikut dalam turut serta. Frasa kata turut serta tentu bukan dua orang terdakwa saja yang di kenakan tetapi di luar perihal tersebut  ini  menandakan  bahwa  aparat  penegak  hukum  seyogyanya  tidak  melihat  suatu kerangka peritiwa holistik. Adapun beberapa hal yang terkait upaya tersbut haruslah menjadi perhatian  dalam  pengakan  hukum  tersebut.  Dalam  menjalankan  dan  memberikan perlindungan hukum dibagi menjadi dua macam yakni sebagai berikut :
1.  Perlindungan Hukum Represif Perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 98-101 KUHAP, diperlukan pemberian restitusi dan kompensasi terhadap korban, yang tujuannya untuk mengembalikan kerugian yang telah dialami oleh korban baik secara psikis maupun fisik. Khususnya untuk bentuk kerugian secara psikis diberikan  juga  bentuk  perlindungan  berupa  bantuan  konseling,  karena  untuk mengembalikan rasa trauma dan rasa takut yang berlebihan. Selain itu, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 5 Ayat (1) dijelaskan bahwa:
a Memperoleh  perlindungan  atas  keamanan  pribadi,  keluarga,  dan  harta  bendanya, serta  bebas  dari  ancaman  yangberkenaan  dengan  kesaksian  yang  akan,  sedang, atau telah diberikannya;
b Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
c Memberikan keterangan tanpa tekanan;
d Mendapat penerjemah;
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 2, DESEMBER 2023
e Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
f Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
g Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
h Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;’
i Dirahasiakan identitasnya;
j Mendapatkan tempat kediaman sementara;
k Mendapatkan tempat kediaman baru;
l Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
m Mendapat nasihat hukum; dan/atau
n Memperoleh  bantuan  biaya  hidup  sementara  sampai  batas  waktu  perlindungan berakhir;
o Mendapat pendampingan.

## KESIMPULAN
Penegakan  hukum  terhadap  kasus  tersebut  jika  dilihat  dari  prespektif  hukum  postif memang benar bahwa putusan hakim dianggap benar sebelum ada putusan diatasnya yang membantahnya.  Tetapi  dalam  hal  ini  penegakan  tersebut  seolah  bersfat  imparsial  hanya kepada mucikari saja bukan kepada pengguna layanan. Pada ketentuannya seharusnya saksi yang  menikmati  birahi  seksual  anak  dibawah  umur  sudah  seharusnya  di  kenakan  pidana karena secara konteksual turut serta tersebut masuk dalam subjek saksi.
Upaya Agar Pengguna Layanan Prostitusi Dapat Di Berikan Sanksi Bahwa upaya yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum adalah menanamkan rasa keadilan yang masif maka dalam hal ini penegakan secara holistik dapat di lihat untuk mencapai suatu keadilan yang kuat dan berimbang. Disisi lain aparat penegak hukum juga  harus mengerti konteks tuak terhadap pasal demi pasal.

## REFERENSI
Amiruddin  dan  Zainal  Asikin. Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum .  (Jakarta  :    PT  Raja Grafindo, 2004).
Antoni,  Antoni.  "Menuju  Budaya  Hukum  (Legal  Culture)  Penegak  Hukum  Yang Progresif." Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat 19.2 (2019). Barda  Nawawi Masalah  Penegakan  Hukum  dan  Kebijakan  Penanggulangan  Kejahatan . Bandung: Prenada Media Group, . (2001).
Fitriani, Rini. "Peranan penyelenggara perlindungan anak dalam melindungi dan memenuhi hak-hak anak." Jurnal Hukum Samudra Keadilan 11.2 (2016).
Hidayatullah,  Syarif,  and  Siti  Aisyah.  "penerapan  sanksi  bagi  santri  bermasalah  di  pondok pesantren  nurul  jadid  perspektif  teori  penegakan  hukum  lawrence  m.  Friedman." At- Turost: Journal of Islamic Studies 8.2 (2021).
Ismail, Hafizh Maulana, Lola Yustrisia, and Riki Zulfiko. "Perbandingan Tindak Pidana Cabul Terhadap  Anak  Dalam  Hukum  Pidana  Indonesia  Dan  Hukum  Pidana Islam." Sumbang12 Law Journal 1.2 (2023): 183-190.
John-Godwin,  Pekerjaan-Seks  dan  Hukum-di  Asia-Pasifik:  Hukum,  HIV,  dan-Hak  Asasi- Manusia dalam Konteks.Pekerjaan Seks, Oktober, Vol. 1, No. 3, Tahun 2012.
Karunia, Ana Aniza. "penegakan hukum tindak pidana korupsi di indonesia dalam perspektif teori lawrence m. Friedman." Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi . Mahanani,  Anajeng  Esri  Edhi.  "Rekonstruksi  budaya  hukum  berdimensi  Pancasila  dalam upaya  penegakan  hukum  di  Indonesia." Jurnal  Yustika:  Media  Hukum  dan Keadilan 22.01 (2019). Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak: Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia , (Bandung: PT. Refika Aditama, 2010. MaPPI  FHUI.  (2016). “Asesmen  Konsistensi  Putusan  Pengadilan  Kasus-Kasus  Kekerasan Terhadap Perempuan” . Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 2, DESEMBER 2023
Mustajab,  Wahyu.  "Tinjauan  Yuridis  Implementasi  Pemidanaan  Terhadap  Pelaku  Tindak Pidana  Pengguna  Jasa  Prostitusi  Ditinjau  dari  Aspek  Keadilan." Jurnal Kewarganegaraan 6.2 (2022). R Wiyono, S. H. Sistem peradilan pidana anak di Indonesia . (Jakarta: Sinar Grafika, 2022). utje Tampi, “Kejahatan Kesusilaan dan Pelecehan Seksual Dalam Hukum Pidana Indonesia”,
Karya Ilmiah Universitas Sam Ratulangi Fakultas Hukum Manado, Vol. 1 No. 4, Tahun 2010.