Jurnal Administrasi Negara Volume 27 Nomor 3, Edisi Desember 2021 p-ISSN: 1410-8399, e-ISSN: 2615-3424

## PERAN FUNGSI MANAJERIAL DALAM MENDUKUNG PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN MODERN

## THE ROLE OF MANAGERIAL FUNCTIONS IN SUPPORTING MODERN OFFICE ADMINISTRATION SERVICES
Jumalia Mannayong 1 dan Rudi Salam 2
1 Politeknik STIA LAN Makassar, Makassar, Indonesia email: sheilaputri0903@gmail.com
2 Universitas Negeri Makassar, Makassar, Indonesia email: rudisalam@unm.ac.id

## Abstrak
Pelayanan  yang  membahagiakan  merupakan impian dari semua penerima  layanan.  Oleh  karena  itu, upaya dalam mewujudkannya dibutuhkan peran manajerial organisasi yang stabil. Tujuan penelitian adalah  untuk  mengetahui  peran  fungsi  manajerial  dalam  mendukung  pelayanan  administrasi perkantoran modern pada kantor Kecamatan Barombong di Kabupaten Gowa. Responden penelitian sebanyak 100 masyarakat yang telah menerima pelayanan. Teknik pengumpulan data melalui observasi, angket,  wawancara  terhadap  pemberi  layanan  (pegawai)  dan  penerima  layanan  (masyarakat), dokumentasi. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai pegawai pada Kantor Kecamatan Barombong di Kabupaten Gowa telah menunjukkan keseriusan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.  Hal  ini  dapat  terlihat  komitmen  pegawai  dalam  memberikan  service  excelent  kepada masyarakat penerima layanan. dari beberapa kriteria pelayanan yang disampaikan yaitu: 1) frekuensi pemberian  petugas  terhadap  persyaratan,  biaya  dan  waktu  penyelesaian  administrasi,  2)  Ketepatan Waktu Petugas Administrasi dalam Pemberian Layanan, dan 3) Petugas memanfaatkan waktu layanan dengan sebaik-baiknya.
Kata  Kunci :  Fungsi  Manajerial,  pelayanan  administrasi,  administrasi  perkantoran  modern, service excellence .

## Abstract
Service excellence is the dream of all service recipients. Therefore, efforts to make it happen requires a  stable  managerial  role  in  the  organization.  The  research  objective  was  to  determine  the  role  of managerial functions in supporting modern office administration services at the Barombong District office  in  Gowa  Regency.  Research  respondents  were  100  people  who  had  received  services.  Data collection  techniques  through  observation,  questionnaires,  interviews  with  service  providers (employees) and service recipients (community), documentation. In carrying out their main duties and functions  as  an  employee  at  the  Barombong  District  Office  in  Gowa  Regency,  they  have  shown seriousness in providing services to the community. This can be seen from the commitment of employees in providing excellent service to the community receiving services. of several service criteria delivered, namely: 1) frequency of assignment of officers to the requirements, costs and time of administrative completion, 2) Timeliness of Administrative Officers in Providing Services, and 3) Officers make the best use of service time.
Keywords : Managerial  functions,  administrative  services,  modern  office  administration,  service excellence.

## PENDAHULUAN
Dalam wacana akademis dan praktis tentang administrasi publik, layanan publik dulu  menjadi  perhatian  bersama,  terutama yang  berkaitan  dengan  realisasi  dan representasi  kepentingan  publik  dan kepemilikan  kualitas  publik  yang  unik dibandingkan  dengan  bisnis.  pengelolaan. Muncul  juga  pengamatan  kritis  mengenai hambatan  tertentu  yang  melekat  pada publisitas  layanan  publik  ini,  termasuk akumulasi  kekuasaan  yang  berlebihan, kurangnya  akuntabilitas  dan  representasi, ketidakpedulian  terhadap  kebutuhan  dan tuntutan publik, kerahasiaan dan ketidakmampuan  akses,  dan  peran  dalam mendepolitisasi  pemerintah.  ranah  publik (Garnham 1990; Haque 1994).
Menyadari  keterbatasan  layanan publik  seperti  itu  menjadi  kepentingan publik  yang  sejati,  beberapa  sarjana menjadi  tertarik  untuk  mengeksplorasi alternatif
untuk meningkatkan publisitasnya  (Thomas  1999;  Ventriss 1989). Coursey dan Bozeman (1990, 532) melangkah  lebih  jauh  dengan  membuat komentar berikut: "tidak ada perhatian yang lebih penting untuk teori organisasi publik daripada  sifat"  publik  "dalam  organisasi publik."
Namun,  dalam  beberapa  tahun terakhir, perhatian untuk memastikan status layanan publik sebagai domain publik yang
otentik  tampaknya  telah  berkurang  di seluruh dunia di bawah mode pemerintahan yang  didorong  oleh  pasar  yang  sedang berkembang. Pelayanan publik sendiri telah mengalami transformasi bisnis, terutama di bawah  pengaruh  konteks  global  saat  ini yang ditandai dengan kemenangan kekuatan  pasar  dan  reorientasi  kebijakan negara  menuju  deregulasi, privatisasi,  dan liberalisasi (Haque 1996). Contoh reformasi  seperti  bisnis  dalam  layanan publik  termasuk  inisiatif  seperti  Layanan Publik  2000  di  Kanada,  Langkah Berikutnya di Inggris, Pembaruan Layanan Publik di Prancis,
Program  Peningkatan  Manajemen Keuangan di Australia, Proyek Manajemen
Administratif di Austria. Program
Modernisasi  untuk  Sektor  Publik  di Denmark,  dan  Rencana  Pilihan  Utama  di Portugal  (OECD  1993).  Genre  baru reformasi administrasi ini, sering digeneralisasikan  sebagai  Manajemen Publik  Baru,  juga  dapat  ditemukan  di bawah  berbagai  judul  di  negara-negara seperti  Belgia,  Brasil,  Finlandia,  Jerman, Italia, Jamaika, Jepang, Malaysia, Meksiko, Belanda,  Selandia  Baru,  Norwegia  , Filipina, Singapura, Swedia, Swiss, Turki, dan Zambia  (lihat  Haque  1998a; Nunberg 1997; OECD 1993, 1995).
Penyebab utama dan tujuan reformasi sektor  publik  ini  di  negara  maju  dan
berkembang  adalah  untuk  mengatasi inefisiensi  sektor  publik,  mengurangi monopoli, meminimalkan defisit anggaran, melonggarkan  perlindungan  perdagangan, merampingkan pengeluaran publik, menarik subsidi, menghasilkan pendapatan, memper-luas persaingan, mendorong investasi  asing,  meningkatkan  kualitas layanan,  dan  meningkatkan  kepuasan pelanggan (lihat Clements 1994; Kelegama 1995).  Tetapi  para  kritikus  menunjukkan bahwa tren sosial ekonomi baru-baru ini di berbagai  daerah  tidak  serta  merta memastikan  bahwa  tujuan  reformasi  ini telah  terwujud.  Menurut  beberapa  studi baru-baru ini, pengurangan tenaga kerja di sektor  publik  telah  gagal  mengurangi tagihan gaji di negara-negara Afrika; situasi pengangguran  pasca  reformasi  memburuk di  sebagian  besar  negara  Eropa  dan Amerika  Latin;  dan  krisis  keuangan menjadi lebih mengkhawatirkan di negara- negara  Asia  setelah  mereka  melakukan reformasi promarket (lihat Atkinson 1999; Das 1998; Kagami 1999).
Di  luar  dampak  luar  dari  reformasi yang  dipimpin  pasar  saat  ini  terhadap ekonomi,  masyarakat,  dan  masyarakat, reformasi tersebut juga memiliki implikasi serius  terhadap  sifat  pelayanan  publik  itu sendiri,  terutama  dalam  hal  kualitasnya sebagai lembaga publik. Semakin disadari bahwa  asumsi,  prinsip,  dan  hasil  dari
reformasi  pemerintah  baru-baru  ini  dapat menjadi tantangan yang signifikan terhadap fitur dan standar layanan publik yang unik (Rouban  1993a,  1993b).  Artikel  ini mencoba  untuk  menjelaskan  bagaimana reformasi seperti bisnis kontemporer dalam pemerintahan  mungkin  telah  mengurangi publik  layanan  publik  dalam  hal  identitas kelembagaan  dan  normatif,  komposisi penerima  layanan,  pola  peran  sosial ekonomi, tingkat akuntabilitas, dan tingkat. kepercayaan publik.
Ia juga
merekomendasikan beberapa langkah akademis  dan  praktis  yang  diperlukan untuk menghadapi tantangan yang muncul ini  terhadap  sifat  publik  dari  layanan publik.
Pemerintah yang baik adalah melakukan  pelayanan  publik  kepada masyarakat  dengan  sebaik-baiknya.  Oleh karena  itu,  dibutuhkan  tata  kelola administrasi perkantoran yang mampu yang tertata.  Sehingga  masyarakat  merasakan pelayanan  yang  sesuai  yang  diharapkan. Oleh  karena  itu,  pelayanan  administrasi perkantoran  modern  diharapkan  mampu mengetahui setiap kebutuhan yang diinginkan  oleh  masyarakat  dengan pelayanan sesuai dengan standar dan cepat.
Pelayanan  publik  adalah  kegiatan atau  rangkaian  kegiatan  dalam  rangka pemenuhan  kebutuhan  pelayanan  sesuai dengan  peraturan  perundang-undangan
bagi  setiap  warga  Negara  dan  penduduk atas  barang,  jasa,  dan/atau  pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara  pelayanan  publik  yaitu setiap  institusi  penyelenggara  Negara, korporasi,  lembaga  independen  yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum  lain  yang  dibentuk  semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Kegiatan tersebut  dilaksanakan  oleh  pejabat, pegawai,  petugas,  dan  setiap  orang  yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik.
Ruang  lingkup  pelayanan  publik meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik  serta  pelayanan  administratif  yang diatur  dalam  perundang-undangan.  Untuk menjamin  kelancaran  penyelenggaraan pelayanan  publik  diperlukan  Pembina  dan penanggung  jawab.  Pembina  tersebut terdiri  atas  pimpinan  lembaga  Negara, pimpinan  kementerian,  pimpinan  lembaga pemerintah  non  kementerian,  pimpinan lembaga komisi Negara atau yang sejenis, dan  pimpinan  lembaga  lainnya;  gubernur pada  tingkat  provinsi;  bupati  pada  tingkat kabupaten; dan walikota pada tingkat kota.
Para  Pembina  tersebut  mempunyai tugas melakukan pembinaan, pengawasan, dan  evaluasi  terhadap  pelaksanaan  tugas dari  penanggung  jawab.  Sedangkan
penanggung  jawab  adalah  pimpinan kesekretariatan lembaga atau pejabat yang ditunjuk  Pembina.  Penanggung  jawab mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan kelancaran penyelengga-raan  pelayanan  publik  sesuai dengan  standar  pelayanan  pada  setiap satuan kerja; melakukan evaluasi penyelenggaraan  pelayanan  publik;  dan melaporkan  kepada  Pembina  pelaksanaan penyelenggaraan  pelayanan  publik  di seluruh satuan kerja unit pelayanan publik.
Pelayanan kepada masyarakat merupakan  suatu  bentuk  interaksi  antara penyedia  layanan  dan  penerima  layanan. Dengan  kata  lain  dalam  hubungan pemerintahan  terkandung  makna  adanya organisasi yang memerintah dan masyarakat  yang  diperintah.  Birokrasi merupakan organisasi atau unit kerja publik yang  berfungsi  sebagai  provider  layanan. Konsep  birokrasi  yang  banyak  diterima sampai  sekarang  adalah  teori  yang dikembangkan  oleh  Max  Weber  yang mendefinisikan karakteristik suatu organisasi yang memaksimumkan stabilitas dan untuk mengendalikan anggota organisasi  dalam  rangka  mencapai  tujuan bersama. Tipe ideal
birokrasi yang digambarkan  Weber  tersebut  dirangkum oleh  Martin  Albrow  dalam  Warwick (1975:4) pada empat ciri utama, yaitu, (1)
adanya  suatu  struktur  hirarkis  yang melibatkan  pendelegasian  wewenang  dari atas ke bawah dalam organisasi; (2) Adanya posisi  atau  jabatan  yang  masing-masing memiliki  tugas  dan  tanggung  jawab  yang tegas;  (3)  Adanya  aturan-aturan,  regulasi- regulasi  dan  standar-standar  formal  yang mengatur tata kerja organisasi dan tingkah laku para anggotanya; (4) Adanya personel yang secara teknis memenuhi syarat, yang dipekerjakan  atas  dasar  karir  dengan promosi  yang  didasarkan  pada  kualifikasi dan penampilan;
Sebagai  individu  maupun  sebagai makhluk  sosial  yang  bermasyarakat  dan bernegara,  manusia  berusaha  memenuhi kebutuhan  hidupnya  melalui  aktivitas sendiri  maupun  secara  tidak  langsung melalui  aktivitas  orang  lain.  Proses memenuhi  kebutuhan  melalui  aktivitas orang  lain  inilah  yang  disebut  dengan pelayanan  (Moenir,  17  :  2000).  Masih menurut  Moenir,  layanan yang  diperlukan manusia pada dasarnya terbagi atas 2 jenis, yaitu  layanan  fisik  yang  sifatnya  pribadi dan  layanan  administratif  yang  diberikan orang  lain  selaku  anggota  organisasi— organisasi massa atau organisasi negara.
Layanan yang dibutuhkan masyarakat  menurut  Ndraha  adalah  alat untuk mengakui, memenuhi dan melindungi  hak  asasi  dan  hak-hak  yang diperoleh  dalam  konstelasi  perjalanan
hidup manusia seperti keadilan, keamanan, kepastian hukum, kemerdekaan, kebebasan memilih dan lain-lain.
Lemahnya pelayanan publik menurut Moenir  (40:2000)  dimungkinkan  oleh bebe-rapa  sebab,  di  antaranya  adalah pertama,  kurangnya  kesadaran  terhadap tugas  dan  kewajiban  yang  menjadi tanggungjawabnya.  Akibatnya  mereka bekerja dan melayani sekedarnya, padahal orang yang menunggu hasil kerjanya sudah gelisah.  Akibat  dari  hal  ini  adalah  tidak adanya  disiplin  kerja.  Kedua,  sistem, prosedur  dan  metode  kerja  yang  tidak memadai  sehingga  mekanisme  kerja  tidak berjalan  sebagaimana  yang  diharapkan. Ketiga,  pengorganisasian  tugas  pelayanan yang  belum  serasi,  sehingga  terjadi kesimpang  siuran  penanganan  tugas, tumpang tindih (overlapping) atau tercecernya  tugas  tidak  ada  yang menangani. Keempat, pendapatan pegawai yang tidak mencukupi memenuhi kebutuhan hidup meskipun secara minimal. Akibatnya  pegawai  tidak  tenang  dalam bekerja,  berusaha  mencari  tambahan pendapatan  dalam  jam  kerja  dengan  cara antara  lain  “menjual”  jasa  pelayanan. Kelima,  kemampuan  pegawai  yang  tidak memadai  untuk  tugas  yang  dibebankan kepadanya. Akibatnya hasil pekerjaan tidak memenuhi  standar  yang  telah  ditetapkan. Keenam, tidak tersedianya sarana
pelayanan  yang  memadai.  Akibatnya, pekerjaan  menjadi  lamban  dan  waktu banyak  hilang  dan  penyelesaian  masalah terlambat.
Penyelenggaraan  pelayanan  publik
meliputi pelaksanaan pelayanan; pengelolaan pengaduan masyarakat; pengelolaan informasi; pengawasan
internal;  penyuluhan  kepada  masyarakat; dan pelayanan konsultasi. Apabila terdapat ketidakmampuan, pelanggaran dan
kegagalan  penyelenggaraan  pelayanan yang bertanggung jawab adalah penyelenggara dan seluruh bagian organisasi  penyelenggaran.  Dalam  rangka mempermudah  penyelenggaraan  berbagai bentuk  pelayanan  publik,  dapat  dilakukan penyelenggaraan  sistem  pelayan  terpadu. Selain  itu,  dalam  rangka  meningkatkan efisiensi  dan  efektivitas  pelayanan,  dapat dilakukan  kerja  sama antar  penyelenggara meliputi  kegiatan  yang  berkaitan  dengan teknis  operasional  pelayanan  dan/atau pendukung pelayanan. Dalam hal penyelenggara  yang  memiliki  lingkup kewenangan  dan  tugas  pelayanan  publik tidak  dapat  dilakukan  sendiri  karena keterbatasan  sumber  daya  dan/atau  dalam keadaan  darurat,  penyelenggara  dapat meminta  bantuan  kepada  penyelenggara lain  yang  mempunyai  kapasitas  memadai. Dalam  keadaan  darurat,  permintaan penyelenggara  lain  wajib  dipenuhi  oleh
penyelenggara  pemberi  bantuan  sesuai dengan  tugas  dan  fungsi  organisasi penyelenggara yang bersangkutan berdasarkan peraturan perundang- undangan. Pelayanan prima dalam sektor publik didasarkan pada aksioma bahwa
“pelayanan adalah pemberdayaan”.
Pelayanan  pada  sektor  bisnis  berorientasi profit,  sedangkan  pelayanan  prima  pada sektor publik bertujuan memenuhi kebutuhan  masyarakat  secara  sangat  baik atau terbaik. Pelayanan sektor publik yang berkualitas  prima  merupakan  kunci keberhasilan reformasi administrasi negara. Pelayanan prima bertujuan memberdayakan  masyarakat,  sehingga akan  meningkatkan  kepercayaan  (trust) terhadap  pemerintah.  Kepercayaan  adalah modal  bagi  kerjasama  dan  partisipasi masyarakat dalam program pembangunan.
Dalam  teori  pelayanan  publik, pelayanan prima dapat diwujudkan jika ada Standar  Pelayanan  Minimal  (SPM).  SPM adalah  tolok  ukur  yang  dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan  dan  acuan  penilaian  kualitas pelayanan sebagai komitmen atau janji dari penyelenggara  negara  kepada  masyarakat untuk memberikan pelayanan yang terbaik dan berkualitas.
Penjaminan  kualitas  pelayanan  pada dasarnya  terkait  dengan  pelayanan  yang
terbaik,  yaitu  suatu  sikap  atau  cara  aparat dalam melayani masyarakat secara memuaskan.  Menurut  Saefullah  (1999:9) bahwa “penilaian tentang kualitas pelayanan  bukan  berdasarkan  pengakuan dari  yang  memberi  pelayanan,  tetapi diberikan  oleh  langganan  atau  pihak  yang menerima pelayanan“. Sedangkan menurut Triguno  (1997:78)  pelayan  terbaik  yaitu melayani  setiap  saat,  secara  cepat  dan memuaskan,  berlaku  sopan,  ramah  dan menolong serta profesional dan mampu.
Untuk  mengetahui  ukuran  yang dipertimbangkan  publik  dalam  menilai kualitas  pelayanan,  Rene  T.  Domingo dalam  Triguno  (1999:77)  mengemukakan bahwa  dimensi  kualitas  pelayanan  dapat diukur melalui waktu, ketepatan, kehormatan, kepekaan, kelengkapan, kesiapan, kenyamanan dan lingkungan. Sedangkan Gaspersz  dalam  Lukman (1998:8)  mengemukakan  dimensi  kualitas pelayanan,  meliputi  (1)  ketepatan  waktu pelayanan,  (2)  akurasi  pelayanan,  (3) kesopanan, keramahan dalam memberikan pelayanan,  (4)  tanggung  jawab,  (5) kelengkapan, (6) kemudahan mendapatkan pelayanan, (7) variasi model pelayanan, (8) pelayanan  pribadi,  (9)  kenyamanan  dalam memperoleh pelayanan dan atribut
pendukung pelayanan lainnya. fungsi  pemerintah  bukan  hanya terbatas pada aktivitas pemberian
pelayanan  kepada  masyarakat,  tetapi  juga wajib  menjamin  ketersediaan  pelayanan dan  layanan  yang  diberikan  kepada masyarakat benar-benar berkualitas prima. Pelayanan  disebut  prima  jika  mampu memuaskan  masyarakat  atau  sesuai harapan  masyarakat.  Instansi  yang  belum memiliki standar pelayanan perlu menyusun  standar  pelayanan  sesuai  tugas dan  fungsinya  agar  tingkat  keprimaan pelayanan dapat diukur. Kepuasan masyarakat  ini  merupakan  salah  satu ukuran berkualitas atau tidaknya pelayanan publik yang diberikan oleh aparat birokrasi pemerintah.
Bersandarkan pada SPM ini, seharusnya pelayanan publik yang diberikan (pelayanan prima) oleh birokrasi pemerintah  memiliki  ciri  sebagaimana dirumuskan  dalam  kebijakan  strategis melalui Keputusan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara (PAN) Nomor 63/Kep/M.PAN/7/2003  (Menpan,  2003:2) tentang Pedoman Umum Penyelenggaraaan Pelayanan Publik yang meliputi kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, akurasi,  keamanan,  tanggung  jawab, kelengkapan sarana dan prasarana, kemudahan akses, kedisiplinan, kesopanan dan keramahan serta kenyamanan.
Bersandar  dari  keputusan  tersebut, diharapkan  memberikan  pelayan  publik yang  berkualitas.  kualitas  merupakan
bahasan  yang  sangat  penting  dalam pelayanan publik, konsep kualitas menjadi ukuran  keberhasilan  organisasi.  Kualitas tidak  hanya untuk lembaga penyelenggara jasa komersial, tetapi juga telah merembes ke lembaga pemerintahan yang selama ini resisten  terhadap  tuntutan  akan  kualitas pelayanan publik. Konsep kualitas bersifat relatif, artinya, penilaian kualitas tergantung pada persepktif yang digunakan.
Dalam  pengetian  populer,  pengertian kualitas  menyiratkan  sesuatu  kehebatan, kelebihan, atau keunggulan bila dibandingkan antara yang satu dengan yang lain (Baungart & Kaluge, 1987). Ada yang menekankan  kualitas  mengandung  unsur superior, juga unsur percontohan (Prakash
& Waks, 1985).
Kualitas/mutu  pelayanan  adalah kesesuaian  antara  harapan  dan  keinginan dengan kenyataan. Dengan demikian untuk pengukuran  kualitas  pelayanan  idealnya dilakukan terhadap dua dimensi yang saling terkait  dalam  proses  pelayanan,  yaitu penilaian kepuasan pada dimensi pelanggan dan  penilaian  yang  dilakukan  pada penyedia  pelayanan.  Indikator  yang digunakan  untuk  mengukur  kepuasan pelanggan, ada lima dimensi, yang disebut dengan  akronim  TERRA.  Pertama,
Tangible ,  yaitu  kualitas  pelayanan  dilihat dari  faktor  yang  kasat  mata  seperti prasarana dan sarana atau fasilitas. Kedua,
Empathy ,  yaitu  sifat  tegas  tetapi  penuh perhatian  terhadap  pelanggan,  atau  dapat merasakan seperti yang dirasakan pelanggan.  Ketiga, Responsiveness ,  yaitu kesanggupan  penyedia  pelayanan  untuk membantu  dan  menyediakan  pelayanan secara  cepat  dan  tepat.  Keempat, Reliability , yaitu kemampuan dan keandalan  untuk  menyediakan  pelayanan yang terpercaya. Kelima, Assurance , yaitu kemampuan  dalam  memberikan  jaminan dan  keramahan,  serta  sopan  santun penyedia pelayanan.
Kendala  utama  dalam  mencapai pelayanan  publik  yang  prima  adalah sumber  daya  aparatur,  yaitu  sikap  dan perilaku  yang  sulit  untuk  menempat  diri sebagai pelayan masyarakat. Sikap kurang simpati,  tidak  responsif,  tidak  adil (membeda-bedakan pelanggan), tidak transparan (terutama dalam persyaratan dan biaya pelayanan) masih mewarnai pelaksanaan pelayanan publik bidang jasa, administrasi/perizinan di daerah, walaupun mekanisme  dan  prosedur  secara  formal sudah  baik,  sederhana dan  mudah,  namun dalam  prakteknya  lebih  sulit.  Ketepatan waktu  penyelesaian  merupakan  salah  satu sendi  pelayanan  yang  masih  sulit  untuk dipenuhi sesuai ketentuan.
Pengembangan  Strategi  Pelayanan publik  melalui  Administrasi  Perkantoran modern dapat dilakukan dengan
meningkatkan  kualitas  pelayanan  dalam lingkungan organisasi.
Peningkatan
kualitas pelayanan, dapat diakukan dengan meningkatkan  kualitas  sumber  daya manusia, dan peningkatan kualitas sumber daya  non  manusia,  seperti  sarana  dan prasarana yang memadai,
dan
pengembangan teknologi informasi
berbasis  administrasi perkantoran modern. Peyanan  Prima  merupakan  meningkatkan kualitas pelayanan yang menimbulkan rasa puas,  aman,  dan  nyaman  bagi  pelangaan Untuk  mencapai  hal  tersebut  maka  perlu dilakukan  dengan  mengembangan  sistem pelayanan  berbasis  teknologi  informasi, yang dapat membuat pelagan mudah untuk mengakses  data  yang  diperlukan.  Untuk mencapai  hal  tersebut,  mka  diperlukan sumber  daya  yang  berkualitas  dan menguasai  teknologi  informasi,  serta mampu
berkomunikasi sesuai perkembangan zaman.
Administrasi  menempati  kedudukan penting  dalam  meningkatkan  pelayanan prima  dilingkungan  organisasi.  Karena pada  era  globalisasi  sekarang  ini pengetahuan  tentang  administrasi  modern merupakan  hal  yang  perlu  dimiliki  oleh sekarang karyawan dilingkungan organisasi. Dalam hal ini setiap orang yang ada  dalam  lingkungan  organisasi  harus berusaha  untuk  mengikuti  perkembangan
administrasi  dalam  dunia  perkantoran dalam wujukan pelayanan prima.
Faktor  dominan  yang  meyebabkan seseorang  berhasil  dalam  bidang  ilmu admintrasi adalah keinginan yang bersunguh-sungguh  dalam  mempelajari ilmu  admnistrasi.  Di  samping  fator administrasi  factor  pelayanan  yang  baik juga  sangat  berperan  untuk  menentukan keberhasilan  suatu  organisasi.  Pelayanan adalah  proses  pemenuhan  kebutuhan melalui aktivitas orang lain secara lansung. Sedangkan  dalam  Kamus  Umum  Bahasa Indonesia  dikatakan  bahwa  pelayanan adalah menolong  menyediakan  segala  apa yang  diperlukan  orang  lain,  seperti  tamu atau pembeli.
Menurut Keputusan Menteri
Pedayagunaan Aparatur  Negara nomor 81 tahun 1993, tantang Pedoman Tata Laksana Pelayanan  Umum,  dinyatakan  bahwa pelayanan  adalah  segala  bentuk  kegiatan pelayanan  umum  yang  dilaksanakan  oleh instansi pemerintah di pusat dan di daerah, dan  di  lingkungan  Badan  Usaha  Milik Negara  atau  daerah  dalam  bentuk  barang atau  jasa,  baik  dalam  rangka  upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat, maupun  dalam  rangka  pelaksanaan ketentuan  peraturan  perundang-undangan. Berdasarkan  pengertian  di  atas  dapat disimpulkan  bahwa  pelayanan  harus dilaksanakan dengan baik dan lancar, tanpa
berbelit-belit,  dan  harus  memberikan kepuasan bagi orang yang dilayani.
Kantor  Kecamatan  Barombong  di Kabupaten Gowa yang merupakan kawasan perpanjangan tangan dari Kabupaten Gowa yang  berfungsi  untuk  menyelenggarakan pelayanan  kepada  masyarakat  dalam pelayanan administrasi (Saggaf et al., 2014; Salam, 2015). Dalam menjalankan pelayanan administrasi perkantoran
diharapkan  semua  fungsi  pelayanan  dapat berjalan sesuai dengan fungsinya. Beberapa peneliti  menegaskan  bahwa  setiap  tugas pekerjaan  pokok  untuk  mencapai  tujuan tertentu  pada  sebuah  instansi  pemerintah harus didukung oleh pelayanan administrasi  perkantoran  ( office  service ) (Mirdawati  et  al.,  2018;  Setyawati  et  al., 2019;  Syamsiar  et  al.,  2018).  Fungsi administrasi  perkantoran  sebagaimana disebutkan oleh Quible (2001:175), terdiri dari:  fungsi  manajerial,  interpersonal, teknis, rutin, dan analisis (fungsi MITRA). Peneliti berpendapat bahwa fungsi MITRA pada  Kecamatan  Barombong  terlaksana, akan  tetapi  belum  optimal  yaitu  belum mampu  memberikan  pelayanan  yang maksimal terhadap masyarakatnya.
Berdasarkan  hasil  pengamatan  di lapangan pelayanan administrasi perkantoran  belum  maksimal.  Hal  ini disebabkan  karena  para  pegawai  belum mampu  terarahkan  dalam  menjalankan
tugas dan fungsinya masing-masing.  Oleh karena itu, salah satu upaya yang dilakukan adalah  bagaimana  pelayanan  administrasi perkantoran dapat terlaksana dengan baik. Berlandaskan permasalahan tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang  peran  fungsi  manajerial  dalam mendukung pelayanan administrasi perkantoran modern di Kecamatan
Barombong Kabupaten Gowa.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan  deskriptif  kualitatif.  Metode deskriptif kualitatif adalah metode penelitian  yang  berdasarkan  pada  filsafat postpositivisme  digunakan  untuk  meneliti pada  kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya  adalah  eksperimen)  dimana peneliti  adalah  sebagai  instrument  kunci teknik pengumpulan data dilakukan secara trigulasi  (gabungan),  analisis  data  bersifat induktif/kualitatif,  dan  hasil  penelitian kualitatif  lebih  menekankan  makna daripada generalisasi. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, melukiskan, menerangkan,menjelaskan dan  menjawab secara  lebih rinci permasalahan  yang  akan  diteliti  dengan mempelajari semaksimal mungkin seorang individu,  suatu  kelompok  atau  suatu kejadian.
Dalam penelitian kualitatifmanusia  merupakan  instrumen penelitian dan hasil penulisannya
berupakata-kata  atau  pernyataan  yang sesuai dengan keadaan sebenarnya.
Instrumen penelitian yang digunakan adalah  peran  pemimpin  dalam  pelayanan administrasi  perkantoran  dengan  melihat dari beberapa kriteria yaitu: Teknik angket ini  merupakan  teknik  utama  yang digunakan untuk memeroleh sebagian besar data  primer  dari  responden.  Jumlah responden  yang  memeroleh  pelayanan adalah  sebanyak  100  responden.  Dimana instrument  penelitian  disusun  berdasarkan kisi-kisi item pertanyaan yang disampaikan kepada  masyarakat  yaitu:  1)  Frekuensi Pemberian  Penjelasan  Petugas  terhadap persyaratan, biaya dan waktu penyelesaian administrasi  secara  lisan/tertulis,  2) Ketepatan  Waktu  Petugas  Administrasi dalam  Pemberian  Layanan,  3)  Petugas memanfaatkan  waktu  layanan  dengan sebaik-baiknya.
Teknik Pengumpulan data
menggunakan: 1) observasi, 2) wawancara,
3) angket, 4) dokumentasi,
Analisis  data  hasil  penelitian  ini menggunakan  teknik  analisis  deskriptif kualitatif  yang  didukung  oleh  data kuantitatif  dengan  persentase  (%)  hasil angket  yang  diskalakan  dan  kategorisasi (Creswell  &  Creswell,  2017).  Daftar pertanyaan  dalam  kuesioner  dari  masing- masing  indikator  yang  telah  diberi  skor
berskala  3,  sebagaimana  tersebut  di  atas, berarti:
Jawaban Tidak Meminta, Tidak
Memenuhi,  Tidak  Memiliki,  Tidak Melakukan  dan  seterusnya  diberi  nilai (skor) : 1.
Jawaban  Kurang  Meminta,  Kurang Memenuhi,  Kurang  Memiliki,  Kurang Melakukan  dan  seterusnya  diberi  nilai (skor) : 2.
Jawaban  Selalu  Meminta,  Sangat Memenuhi,  Sangat  Memiliki,  Selalu Melakukan  dan  seterusnya  diberi  nilai (skor) : 4.

## HASIL PENELITIAN
Pemerintah dewasa ini terus berupaya melakukan  penataan  pelayanan  publik. Namun  hasilnya  dirasakan  masih  belum optimal, penyelenggaraan pelayanan publik yang  dilaksanakan  dalam  berbagai  sektor pelayanan  terutama  yang  menyangkut pemenuhan  hak-hak  sipil  dan  kebutuhan masyarakat dirasakan masih belum seperti yang  diharapkan.  Hal  ini  ditandai  masih adanya berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media massa. Seperti menyangkut  prosedur  dan  mekanisme pelayanan  yang  berbelit-belit,  tidak transparan  masih  melekat  sifat  kolusif, kurang  informatif,  terbatas  fasilitas  dan sarana pelayanan.
Pelayanan  publik  dapat  dipahami sebagai segala bentuk jasa pelayanan baik dalam  bentuk  barang  publik  maupun  jasa publik  yang  pada  prinsipnya  merupakan tugas dan kewajiban pemerintah yang harus dilaksanakan  dan  diwujudkan.Pelayanan Publik  merupakan  tugas  pokok  dan kewajiban pemerintah yang harus dilaksanakan  dan  diwujudkan.  Dalam penyelenggaraan pelayanan publik aparatur pemerintah bertanggung jawab memberikan  pelayanan  yang  terbaik kepada masyarakat dalam rangka menciptakan  kesejahteraan  masyarakat, masyarakat  berhak  untuk  mendapatkan pelayanan  yang  terbaik  dari  pemerintah, karena  masyarakat  telah  memberikan dananya  dalam  bentuk  pembayaran  pajak, retribusi dan pungutan lainnya.
Menurut  Moenir  (88-127  :  2000), agar pelayanan publik berjalan dengan baik maka diperlukan beberapa faktor pendukung,  yaitu  kesadaran,  aturan, organisasi, pendapatan, kemampuan keterampilan,  dan  sarana  pelayanan.
Dengan  demikian,  pada  hakikatnya, lemahnya pelayanan publik bermuara pada dua  faktor  utama,  yaitu  faktor  manusia sebagai  faktor  utama,  dan  faktor  sistem, karena  untuk  perbaikannya  diperlukan perbaikan terhadap kedua unsur tersebut.
Dalam  analisisnya,  Henry  (1988) mengemukakan konklusi bahwa
sesungguh-nya pelayanan publik merupakan jiwa dasar dari
penyelenggaraan administrasi negara. Dalam  hubungan  ini  dapat  dipahami  jika kehidupan manusia diwarnai oleh tuntutan terhadap pemenuhan  kebutuhan  hidupnya. Pemenuhan  kebutuhan  hidup  tersebut  ada yang  diperoleh  melalui  mekanisme  pasar dan ada pula yang diperoleh tidak melalui mekanisme pasar. kebutuhan manusia yang tidak  dapat  diperoleh  melalui  mekanisme pasar antara lain adalah layanan masyarakat yang  hanya  disediakan  oleh  pemerintah. Layanan  masyarakat  tersebut  diberikan oleh pemerintah atas dasar “ civil right ” atau hak yang dimiliki oleh setiap warga negara.
Dalam  situasi  seperti  ini  tentunya menjadi tugas pemerintah untuk mewujudkan pelayanan tersebut. Dalam hal ini,  pemerintah  adalah  lembaga  yang memproduksi, mendistribusikan atau memberikan  alat  pemenuhan  kebutuhan rakyat  yang  berupa  pelayanan  publik. Dengan  demikian  secara  eksplisit  dapat dikatakan  bahwa  pemberian  pelayanan publik  merupakan  jenis  pelayanan  yang dimonopoli oleh pemerintah. Hal ini dapat dipahami mengingat pelayanan masyarakat merupakan  bagian  dari  fungsi  pemerintah yang  memberikan  pelayanan  kepada masyarakat.
Sebagai  fungsi  pemerintah  maka pelayanan  publik  tidak  hanya  semata
bersifat  “ profit  oriented ”  melainkan  lebih beorientasi  sosial,  yaitu  penguatan  dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu penentuan  dari  proses  pelayanan  publik tidak  bisa  dilakukan  dengan  pendekatan bisnis, tetapi pendekatan yang paling tepat adalah pendekatan sosial ( social
approach ),  karena  yang  paling  tahu  akan baiknya  pelayanan  yang  diberikan  adalah masyarakat.
Seiring peningkatan kehidupan manusia,  tuntutan  akan  pelayanan  publik juga  semakin  meningkat.  Masyarakat bukan  hanya  mengharapkan  terpenuhinya kebutuhan pelayanan yang baik, tetapi lebih dari itu, masyarakat
mulai mempertanyakan penja-minan ketersediaan dan  kualitas  pelayanan  publik  yang diberikan oleh pemerintah.
Pentingnya  penjaminan  ketersediaan dan  kualitas  pelayanan  publik  yang diberikan  oleh  pemerintah  memiliki dampak  yang  sangat  signifikan.  Karena sesuai dengan tujuannya, kualitas pelayanan  yang  prima  adalah  upaya memberikan pelayanan yang dapat
memenuhi  dan  memuaskan  masyarakat serta memberikan fokus pelayanan kepada masyarakat. Memberikan
pelayanan yang berkualitas bagi masyarakat merupakan hal
penting yang dapat mempengaruhi kinerja kompetitif  dalam  lingkungan  organisasi.
Jika  harapan  masyarakat  terpenuhi,  maka akan  merasa  puas,  dan  akan  berkomentar yang  menyenangkan  bagi  orang  lain,  atau akan menjadi pelangan yang berulang.
Dalam meningkatkan kualitas pelayanan  prima  dalam  lingkungan organisasi, ada beberapa factor yang sangat berpengaruh,  yaitu  Faktor  manusia,  dan factor yang bukan manusia. Jika kita lihat dari segi faktor manusia, untuk meningkatkan  pelayanan  prima,  tentu  kita harus  meningkatkan  kualitas  sumber  daya manusia dalam bekerja. Dalam hal ini yang perlu  dilakukan  adalah  peningkatan pengetahuan mereka dalam didang teknologi informasi, dan peningkatan pola komunikasi  yang  efektif  dalam  melayani pelangan.  Sedangkan  faktor  lain  yang bukan  manusia  yang  sangat  berpengaruh dalam  meningkatkan  pelayanan  prima adalah  faktor  sarana  dan  prasarana,  serta faktor administrasi yang baik dan benar.
Fungsi  manajerial  dalam  pelayanan administrasi  di  Kecamatan  Barombong Kabupaten Gowa berkaitan dengan  proses pelaksanaan sistem dan prosedur administrasi  yaitu  adanya  usaha  untuk menciptakan iklim kerjasama diantara staf pelaksana pelayanan administrasi, sehingga tujuan  organisasi  dapat  dicapai  secara efektif  dan  efisien  melalui  suatu  standar kinerja atau prosedur yang jelas.
Indikator  fungsi-fungsi  administrasi yang  pertama  dianalisis  adalah  manajerial terhadap persyaratan, biaya, waktu
penyelesaian administrasi, ketepatan waktu
petugas administrasi dan petugas menyediakan  waktu  yang  memuaskan masyarakat.  Fungsi-fungsi  administrasi pada  Kantor  Kecamatan  Barombong Kabupaten Gowa dilihat dari manajerial ini dapat  dilihat  pada  gambar  1,  2  dan  3. Gambar  1  menunjukkan  bahwa  sebagian besar responden yang memberikan jawaban mengenai masyarakat diberikan penjelasan oleh  petugas  atau  pegawai  tentang persyaratan, biaya dan waktu penyelesaian pelayanan administrasi secara lisan/tertulis tergolong  tinggi  dan  tidak  ada  responden yang menilai rendah terhadap petugas atau pegawai  memberikan  penjelasan  tentang persyaratan, biaya dan waktu penyelesaian adminstrasi.
Gambar 1. Pemberian Penjelasan Petugas terhadap persyaratan, biaya dan waktu penyelesaian administrasi secara lisan/tertulis.
Sumber: Olah data 2021
Hal  ini  berarti  bahwa  organisasi sudah memperhatikan  tuntutan  publik dan beranggapan  bahwa  pelayanan  yang diberikan  selama  ini  secara  prinsipil  telah sesuai dengan harapan publik.
Pada kenyataannya, ketika organisasi menyampaikan  prosedur  layanan  yang diberikan  atau  tuntutan  dari  publik  yang dilayani  maka  diterima  dengan  “tangan terbuka”.  Perilaku  tersebut  ditunjukkan dengan  cara  terlebih  duhulu  mencermati setiap  layanan  yang  dibutuhkan  oleh masyarakat.  Setelah  itu,  disampaikan prosedur pelayanan, biaya dan waktu sesuai ketentuan yang berlaku. Hasil pengamatan ini  diperkuat  dengan  hasil  wawancara dengan Sekretaris Camat yang menyatakan:
Hal  yang  paling  utama  yang dilakukan  oleh  pegawai  terhadap layanan  yang  diberikan  kepada masyarakat  adalah  menyampaikan informasi yang jelas kepada masyarakat untuk mengetahui prosedur  layanan  mulai  dari  proses awal  sampai  proses  pengurusan layanan  selesai.  Seperti  halnya dalam  pengurusan  Akte  Hibah maupun jenis layanan yang diberikan oleh petugas atau pegawai di Kantor Camat  Barombong .  (Wawancara, 2021)
Berdasarkan  ungkapan  tersebut, sesuai  dengan  hasil  wawancara  dengan salah satu informan yang mengungkapkan bahwa:
Dalam pelaksanaan pelayanan perizinan pegawai  menyampaikan prosedur  yang  telah  ditentukan
70 30 0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Tinggi Sedang Rendah
berdasarkan  peraturan  yang  anda, meskipun saya masih sering bertanya-tanya  terhadap  prosedur yang telah ditentukan karena jangan sampai  dalam  proses  pengurusan ada  yang  mengalami  kekeliruan dalam proses pengurusan.
(Wawancara, 2021)
Tentunya  dengan  menyampaikan segala  bentuk  persyaratan  pelayanan kepada  masyarakat,  senyatanya  petugas telah  mampu  berperilaku  adil  kepada masyarakat agar tidak ada masyarakat yang tercederai.  Namun,  dari  setiap  prosedur yang  disampaikan  oleh  para  petugas  atau pegawai ternyata belum cukup memberikan kepuasan kepada masyarakat. Hal selanjutnya,  yang  harus  terpenuhi  adalah ketepatan waktu pegawai dalam memberikan  bentuk  layanan  kepada masyarakatnya.  Data  faktual  mengenai pemberian  kepuasan  masyarakat  terhadap ketepatan  waktu  pelayanan  tersebut  dapat dilihat pada gambar 2.
Gambar  2  menunjukkan  bahwa hampir semua responden memberi jawaban bahwa  pegawai  pada  Kantor  Kecamatan Kabupaten  Gowa  memberikan  layanan tepat pada  waktu  yang  telah disampaikan. Data  tersebut  menggambarkan  bahwa organisasi  telah  memberikan  layanan kepada masyarakat dalam segi waktu yang telah ditetapkan. Langkah proaktif lainnya bukan hanya dari prosedur yang disampaikan,  keterpatan  waktu  yang  telah
diberikan  dalam  pemberian  pelayanan melainkan pula  adalah  menyiapkan  waktu pelayanan dengan sebaik-baiknya tanpa ada masyarakat  yang  tidak  terlayani  pada  saat jam kantor yang telah tersedia.
Gambar 2. Ketepatan Waktu Petugas Administrasi dalam Pemberian Layanan
Sumber: Olah data 2021
Kenyataan itu juga terungkap ketika peneliti  melakukan  penelitian  di  kantor Kecamatan  Barombong  Kabupaten  Gowa dengan  melakukan  wawancara  kepada salah satu staf kecamatan yang mengatakan bahwa:
Dalam  melaksanakan  tugas  pokok dan  fungsi  sebagai  pegawai  bahwa kami  selalu  memberikan  pelayanan penuh kepada masyarakat. Demikian pada saat jam kerja kami selalu siap melayani  keluhan  masyarakat  yang membutuhkan pelayanan.
(Wawancara, 2021)
Berdasarkan  ungkapan  tersebut, maka  masyarakat  akan  merasa  terlayani
70 30 0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Tinggi Sedang Rendah
karena  ketersediaan  waktu  sesuai  yang diharapkan.  Demikian  halnya  pendapat
salah satu masyarakat yang mengungkapkan bahwa:
Dengan kesediaan waktu yang telah ditentukan  maka  kami  sebagai masyarakat merasa terbantu, karena dengan waktu yang telah disediakan maka  kami  mengetahui  kapan  kami harus  datang  untuk  mengurus perizinan (Wawancara, 2021) . Berdasarkan  ungkapan  tersebut, bahwa  maka  dapat  disimpulkan  bahwa ternyata  dengan  ketepatan  waktu  yang diberikan oleh pemberi layanan maka akan membantu  masyarakat  atau  penerima layanan  untuk  mengurus  perizinan  yang mereka  butuhkan.  Meskipun  demikian adanya,bukan hanya waktu yang disediakan  oleh  pemberi  layanan  tetapi yang terpenting adalah bagaimana pemberi layanan  mampu  memaksimalkan  waktu layanan  demi  kebutuhkan  pengurusan perizinan pihak penerima layanan.
Pemanfaatan  waktu  yang  dipergunakan petugas tentunya merupakan suatu hal yang sangat berharga kepada masyarakat.
Apalagi  di  saat  masyarakat  sangat membutuhkan  bantuan  petugas  atau pegawai untuk menyelesaian permasalahan yang  dihadapi,  seperti  halnya  pelayanan yang  mendesak  untuk  segera  ditindak lanjuti  terlebih  lagi  apabila  masyarakat terkena musibah kecelakaan serta musibah
lainnya  tentunya  membutuhkan  pelayanan yang serba cepat.
Gambar 3. Ketepatan Waktu Petugas Administrasi dalam Pemberian Layanan
Sumber: Olah data 2021
Oleh  karena  itu,  petugas  atau pemerintah  harus  senantiasa  memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakatnya agar  masyarakat  merasa  terlayani  dengan baik. Demikian pula, terlihat pada gambar 3,  diakui  oleh  semua  informan  bahwa waktu merupakan hal yang sangat berharga, oleh  karena  itu  diharapkannn  n  petugas memanfaatkan  dengan  sebaik-baiknya. Artinya, petugas atau pegawai pada kantor Kecamatan  Barombong  senyatanya  harus tetap berada di kantor pada saat jam kantor belum berlalu.
Pendapat  tersebut  diperkuat  dengan hasil wawancara dengan Sekretaris Camat yang menyatakan bahwa:
Kantor kita bukan hanya menyampaikan  proses  pelayanan kepada  masyarakat,  melainkan  pula para  petugas  tidak  pernah  datang
70 30 0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Tinggi Sedang Rendah
terlambat demi memberikan pelayanan  yang  maksimal  kepada masyarakat.    Dengan  terwujudnya budaya organisasi yang disiplin para pegawai di Kantor Kecamatan, maka masyarakat merasa terbantu terhadap  layanan  yang  diharapkan oleh pemerintah kecamatan.
(Wawancara, 2021)
Demikian halnya pendapat dari salah satu  informan  yang  mengungkapkan bahwa:
Kami  merasa  terlayani  karena selama ini pelayanan yang diberikan oleh  staf/pegawai  sudah  baik. Demikian  pula  halnya  dengan kedisiplinan  staf/pega-wai  sudah tercermin dari setiap saat berkunjung untuk  mengurus  perizinan,  pegawai telah  berada  ditempat  kecamatan tepat waktu demikian pula pada saat pulang  dari  kantor.  Hal  ini  yang menyebabkan  bahwa  kami  sebagai penerima  layanan  merasa  terbantu dan terlayani dari kedisiplinan yang diterapkan  di  Kantor  Kecamatan Barombong. (Wawancara, 2021)
Makna  yang  dapat  diperoleh  dari ungkapan  tersebut,  bahwa  pelayanan petugas  atau  pegawai  bukan  karena masyarakat  telah terlayani melainkan pula ditunjang  oleh  faktor  lain  seperti  petugas yang disiplin dalam memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat di Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa.
Dari  ketiga  item  pertanyaan  yang disampaikan  kepada  responden  maka diketahui  bahwa  fungsi  manajerial  di Kantor Kecamatan Barombong Kabupaten
Gowa  berdasarkan  indikator  fungsi-fungsi administrasi  termasuk  dalam  kategori tinggi.  Artinya,  dalam  penerapan  fungsi manajerial di Kantor Kecamatan
memberikan  respon  positif  dan  mampu memberikan  pelayanan  yang  diharapkan oleh masyarakat.
Pelayanan  yang  diberikan  sesuai dengan  kebutuhan  masyarakat  dan  diatur oleh  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku.  Aparatur  pemerintah  kecamatan sukarapih  memberikan  pelayanan  kepada masyarakat  sesuai  dengan  kebutuhan masyarakat  tersebut.  Pelayanan  tersebut dalam  bentuk  pelayanan  administrasi kependudukan dan administrasi umum.
Dalam menyelenggarakan pelayanan kepada  masyarakat,  harus  menerapkan sikap  dan  pelayanan  yang  baik  kepada masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan  desa  dituntut  memiliki kemampuan,  kredibilitas  dan  akuntabilitas dan  kinerja  aparatur  pemerintah.  Dalam memberikan pelayanan, haruslah menerapkan  sikap  yang  baik  kepada masyarakat  dan  pelayanannya  juga  harus tertib.  Masyarakat    harus  merasa  puas terhadap pelayanan yang diberikan.

## PEMBAHASAN
Hasil  analisis  deskriptif  terhadap indikator manajerial menyangkut pemberian penjelasan oleh petugas
terhadap  persyaratan,  biaya  dan  waktu penyelesaian administrasi secara lisan/tertulis, ketepatan pemberian pelayanan dan pemanfaatan waktu pelayanan termasuk dalam kategori tinggi.
Hasil analisis tersebut, sesuai dengan pengamatan  peneliti  bahwa  dalam  proses pemberian  layanan  kepada  masyarakat, petugas  memberikan  penjelasan  kepada masyarakat mengenai ketersediaan layanan yang  disampaikan.  Malahan  dalam  setiap proses pelaksaanaan pengurusan administratif hampir semua layanan gratis. Akibatnya  masyarakat  merasa  terlayani dengan  baik  terlebih  dalam  menghadapi kendala,  maka  para  petugas  memberikan layanan  maksimal  dalam  pemberian layanan.
Hal ini sesuai beberapa peneliti yang mengungkapan bahwa pelayanan yang baik adalah  mampu  memberikan  kejelasan proses  kegiatan  dan  mampu  tersenyum bahagia  (Daraba  et  al.,  2018a,  2018b; Fraser  &  Olsen,  2002;  Isma  et  al.,  2017; Kelly  &  Faraone,  2013;  Mirdawati  et  al., 2018; Ojha, 2015; Salam & Niswaty, 2020; Tadampali  et  al.,  2016).  Disisi  lain pelayanan tersebut, harus terorganisasi dan sesuai prosedur yang ditentukan oleh suatu organisasi  (Farida,  2017;  Niswaty  et  al., 2016).
Salah  satu  indikator  terpenting  dari layanan publik adalah sejauh mana ia dapat
mengklaim  kepercayaan  atau  kepercayaan publik  yang  memadai.  Bagian  artikel  ini menawarkan  beberapa  temuan  empiris yang menunjukkan tren di berbagai negara menuju  tantangan  yang  lebih  besar terhadap  kepercayaan  publik  ini,  dan menjelaskan  bagaimana  reformasi  yang dipimpin  pasar  baru-baru  ini  di  sektor publik  telah  memperburuk  tantangan tersebut.  Meskipun  kepercayaan  publik dapat  dipengaruhi  oleh  banyak  faktor, fokus utamanya di sini adalah pada dampak reformasi  yang  didorong  oleh  pasar tersebut.  Kepercayaan  publik  terhadap layanan publik tidak hanya mengacu pada kepercayaan  warga  negara,  tetapi  juga mencakup kepercayaan yang dipegang oleh pelayan  publik  itu  sendiri,  karena  mereka merupakan  bagian  penting  dari  warga negara  dan  mewakili  segmen  publik  yang terpelajar dan pandai bicara.
Dalam  kasus  Argentina  pasca- reformasi, survei tahun 1996 menunjukkan bahwa hanya 18,79 persen karyawan yang disurvei  percaya  bahwa  ada  citra  publik yang “baik” dari pegawai negeri, sementara 31,53  persen  dari  mereka  percaya  bahwa citra itu “buruk” (Oszlak 1997). Di Brasil, pegawai  negeri  menunjukkan  penolakan yang kuat terhadap reformasi sektor publik berorientasi  pasar  yang  dikampanyekan selama  pemilu  1994  (Carlos  dan  Pereira 1997).  Ini  adalah  contoh  bagaimana
pegawai  negeri  sendiri  semakin  menjadi skeptis terhadap transisi seperti bisnis saat ini dalam layanan publik. Skeptisisme atau kurangnya  kepercayaan  di  antara  pegawai publik  telah  diperkuat  lebih  lanjut  karena rasa  ketidakamanan  kerja  mereka  yang meningkat yang disebabkan oleh kebijakan penghematan  dan  pekerjaan  jangka-tetap yang  disebutkan  di  atas  yang  diadopsi  di negara  maju  dan  berkembang  (lihat  Gray dan Jenkins 1996; Haque 1998a).
Dalam hal kepercayaan warga negara biasa terhadap layanan publik, ada juga tren negatif dalam banyak kasus. Telah diamati bahwa di negara-negara seperti Norwegia, Inggris,  Belanda,  dan  Amerika  Serikat, terjadi  krisis  yang  sedang  berkembang. kepercayaan  publik  sehubungan  dengan integritas  kelembagaan  dan  keterwakilan dari  pemerintahan  publik  (OECD  1996). Menurut  beberapa  survei  dan  temuan,  di Amerika  Serikat,  antara  tahun  1987  dan 1992, jumlah orang yang mengungkapkan kepercayaan  diri  menurun  sebesar  26 persen  dalam  kasus  pemerintah  federal, sebesar 22 persen di tingkat negara bagian, dan sebesar 13 persen di tingkat pemerintah daerah (Thompson 1993, 11-14).
Menurut Stonecipher
(1998), persentase  orang  Amerika  yang  percaya bahwa  pemerintah  federal  biasanya melakukan hal yang benar menurun dari 75 persen pada tahun 1964 menjadi 20 persen
pada  tahun  1994  menjadi  hanya  6  persen pada akhir tahun 1990-an. Dalam hal sektor publik  yang  lebih  spesifik,  kepercayaan publik  terhadap  masa  depan  program jaminan  sosial  turun  dari  65  persen  pada tahun 1975 menjadi 32 persen pada tahun 1982, yang meningkat kembali menjadi 52 persen  pada  tahun  1990  tetapi  menurun kembali menjadi 40 persen pada tahun 1997 (Munnell 1998). Menurut sebuah penelitian tahun 1998, sebagian besar orang Amerika yang  disurvei  tidak  percaya  pada kredibilitas klaim NPR, dan 61 persen dari mereka  tidak  percaya  bahwa  pemerintah federal  telah  menjadi  lebih  efisien  (lihat Kettl 1998, 36).
Di  Inggris  Raya,  antara  tahun  1986 dan  1988,  persentase  warga  yang  percaya bahwa  mereka  mendapatkan  "nilai  yang baik  untuk  uang"  dari  sektor  publik, menurun dari 57 menjadi 56 persen dalam kasus  layanan  kesehatan  publik,  dari  36 menjadi 29 persen di sistem jalan raya, dan dari  73  menjadi  69  persen  di  dinas kepolisian (Haque 1998b). Baik di Kanada dan Norwegia, tren terkini mengarah pada menurunnya  kepercayaan  publik  pada lembaga  pemerintah,  terutama  pada lembaga  publik  (lihat  Landry  1993; Christensen  1997).  Menurut  berbagai survei yang dilakukan pada tahun 1990-an, di Australia, sekitar 38,1 persen responden menemukan  layanan  sektor  publik  jauh
lebih  buruk  daripada  sebelumnya;  di Belgia,  27,7  persen  memiliki  kepercayaan minimal terhadap sistem administrasi; dan di  Italia,  70–90  persen  menginginkan penghapusan  kementerian  pemerintah tertentu (Halligan 1997; Hondeghem 1997; Millar  dan  McKevitt  1997).  Dalam  kasus Jepang, banyak lulusan universitas sekarang  lebih  memilih  bekerja  di  sektor swasta  daripada  menjadi  pegawai  negeri (Pempel dan Muramatsu 1995, 71). Semua manifestasi  empiris  ini  menyiratkan ketidakpuasan dan ketidakpercayaan publik yang  tumbuh  terhadap  layanan  publik  di negara-negara kapitalis maju.

## KESIMPULAN
Pelaksanaan Fungsi manajerial dalam
mendukung administrasi perkantoran modern pada Kantor Kecamatan
Barombong  Kabupaten  Gowa  termasuk dalam kategori tinggi. Hal ini dapat terlihat dari beberapa  kriteria  pelayanan  yang disampaikan  yaitu:  1)  frekuensi  pemberian petugas terhadap persyaratan, biaya dan waktu penyelesaian administrasi, 2) Ketepatan Waktu Petugas  Administrasi  dalam  Pemberian Layanan, dan 3) Petugas memanfaatkan waktu layanan  dengan  sebaik-baiknya.  Hal  ini  dapat terlihat  dari  kepuasan  yang  ditunjukkan  oleh masyarakat penerima layanan yang
disampaikan bahwa komitmen pegawai dalam
memberikan service excelent kepada penerima layanan.

## REFERENSI
Atkinson,  Rob.  1999.  Citizenship  and  the Struggle Against So- cial Exclusion in the Context of Welfare State Reform. In Citizenship  and  Welfare  State Reform  in  Europe ,  edited  by  Jet Bussemaker. London: Routledge.
Carlos,  Luiz,  and  Bresser  Pereira.  1997. Managerial  Public  Ad-  ministration: Strategy  and  Structure  for  a  New State. Journal  of  Post  Keynesian Economics 20(1): 7–24.
Christensen,  Tom.  1997.  Structure  and Culture Reinforced: The Development and  Current Features  of  the Norwegian  Civil  Service  System. Paper  presented  at  the  Civil  Service Sys- tems in Comparative Perspective,
Indiana University, Indi- ana, April 5– 8. Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2017). Research design: Qualitative,
quantitative,  and  mixed  methods approaches . Sage publications.
Daraba,  D.,  Subianto,  A.  B.,  &  Salam, R.
(2018a).  An  effort  to  Improve  the Quality  of  Workers  at  the  Makassar city  Department  of  Employment
Services. Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik , 8 (1), 21–26.
Daraba,  D.,  Subianto,  A.  B.,  &  Salam, R.
(2018b). Upaya Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja pada Dinas Ketenagakerjaan  Di  Kota  Makassar. Jurnal  Ilmiah  Ilmu  Administrasi Publik:  Jurnal
Pemikiran  dan Penelitian  Administrasi  Publik , 8 (1), 21–26.
Das,  S.K. 1998. Civil Service Reform and Structural  Adjustment .  Delhi:  Oxford University Press.
Farida, U. (2017). Analysis of Empowerment  Program  that  was Implemented in Mamuju Regency East
Sulawesi  Indonesia . 149 (Icest),  19– 21.
Fraser, V. J., & Olsen, M. A. (2002). The business of health care epidemiology: Creating  a  vision  for  service excellence. American  Journal  of Infection  Control , 30 (2),  77–85. https://doi.org/https://doi.org/10.1067 /mic.2002.117041
Garnham, Nicholas. 1990. Capitalism and Communication: Glo- bal Culture and the  Economics  of  Information .
London: Sage Publications. Gray,  Andrew,  and  Bill  Jenkins.  1996. Public Administration and Government  1994–95.  Parliamentary Affairs 49(2): 235–55.
Halligan, John. 1997. The Australian Civil Service  System.  Pa-  per  presented  at the  Civil  Service  Systems  in Comparative  Perspective,  Indiana
University, Indiana, April 5–8. Haque,  M.  Shamsul.  1994. The  Emerging Challenges to Bureau- cratic Accountability: A Critical Perspective. In Handbook of Bureaucracy , edited by Ali Farazmand.  New  York:  Marcel Dekker.
———.  1996.  Public  Service  Under Challenge in the Age of Privatization. Governance 9(2): 186–216.
———.  1998a.  New  Directions  in Bureaucratic  Change  in  South-  east Asia: Selected Experiences. Journal of Political  and  Military  Sociology
26(1): 96–114.
Hondeghem,  Annie.  1997.  The  National Civil  Service  in  Bel-  gium.  Paper presented at the Civil Service Systems in Com- parative Perspective, Indiana University, Indiana, April 5–8.
Isma,  E.  W.,  Darwis,  M.,  Saleh,  S.,  & Salam, R. (2017). Kualitas Pelayanan Administrasi pada Puskesmas Gattareng Kecamatan  Gantarang
Kabupaten  Bulukumba. Jurnal  Ilmu Administrasi Perkantoran (JIAP) , 21–
28.
Kagami, Mitsuhiro. 1999. Privatization and
Deregulation:  The  Case  of  Japan.  In
Privatization, Deregulation, and
Institu-  tional  Framework ,  edited  by Mitsuhiro  Kagami  and  Masatsugu Tsuji. Tokyo: Institute of Developing Economies.
Kelegama,  Saman.  1995.  The  Impact  of Privatization  on  Distri-  butional Equity:  The  Case  of  Sri  Lanka.  In Privatization  and  Equity ,  edited  by V.V. Ramanadham. London: Routledge. Kelly, S., & Faraone, L. (2013). Improving the  ED  Experience  with  Service Excellence Focused on Teamwork and Accountability. Journal of Emergency Nursing , 39 (1), 33–36. https://doi.org/https://doi.org/10.1016 /j.jen.2011.12.015
Kettl,  Donald  F.  1998. Reinventing Government:  A  Fifth-Year  Report Card . Washington, DC: The
Brookings Institution. Landry,  Rejean.  1993.  Administrative Reform  and  Political  Con-  trol  in Canada. International Political Science Review 14(4): 335–49.
Millar,  Michelle,  and  David  McKevitt. 1997.  The  Irish  Civil  Service.  Paper presented at the Civil Service Systems in Com- parative Perspective, Indiana University, Indiana, April 5–8.
Mirdawati, M., Jamaluddin, J., Niswaty, R., Darwis, M., & Salam, R. (2018). The effectiveness  of  IMB  Services  at  the Makassar City Investment Office and One  Door  Integrated  Services  at Makassar  City. Jurnal  Ilmiah  Ilmu Administrasi Publik , 8 (1), 37–44.
Munnell, Alicia M. 1998. Public Supports Social  Security  De-  spite  Lack  of
Confidence. Social Insurance Update 9(1):
Niswaty, R., Darwis, M., Alimuddin, W., & Salam, R. (2016). Pengaruh Penerapan Prinsip  Good  Governance  terhadap Efektivitas  Kerja  Pegawai. Jurnal Ilmiah  Administrasi  Publik  (JIAP) , 95–100. Ojha, S. K. (2015). Operational Excellence for Sustainability of Nepalese
Industries. Procedia  -  Social  and Behavioral  Sciences , 189 ,  458–464. https://doi.org/https://doi.org/10.1016 /j.sbspro.2015.03.196
Organization  for  Economic  Co-operation and  Development  (OECD).  1993. Public  Management  Development Survey 1993 . Paris: OECD.
———.  1995. Public  Management Developments  Update  1995 .  Paris: OECD.
Oszlak,  Oscar.  1997.  The  Argentine  Civil Service:  An  Unfin-  ished  Search  for Identity.  Paper  presented  at  the  Civil Ser-  vice  Systems  in  Comparative Perspective,  Indiana  Univer-  sity, Indiana, April 5–8.
Pempel,  T.J.,  and  Michio  Muramatsu. 1995. The Japanese Bu- reaucracy and Economic  Development.  In The Japanese Civil Service and Economic Development:  Catalyst  of  Change , edited  by  Hyung-Ki  Kim,  Michio Muramatsu,  and  T.J.  Pempel.  New York: Oxford University Press.
Quible, Z. K. (2001). Administrative Office Management,  An  Introduction  7th Edition . Prentice Hall Inc.
Rouban, Luc. 1993a. Public Administration and  Political  Change—Introduction.
International Political Science Review 14(4): 315–8.
———. 1993b. France in Search of a New Administrative  Order. International
Political Science  Review 14(4):  403– 18. Saggaf, S., Salam, R., Kahar, F., & Akib, H. (2014). Pelayanan Fungsi Administrasi  Perkantoran  Modern. Jurnal Ad’ministrare , 1 (1), 20–27.
Salam,  R.  (2015).  Penerapan  Fungsi Administrasi  Perkantoran  Modern berbasis Daya Saing Organisasi dalam menyongsong MEA 2015. SEMINAR NASIONAL  “Revolusi  Mental  dan Kemandirian Bangsa Melalui Pendidikan  Ilmu-Ilmu  Sosial  dalam Menghadapi  MEA  2015”  Himpunan
Sarjana  Pendidikan  Ilmu-Ilmu  Sosial Indonesia , 1 , 186–190. Salam,  R.,  &  Niswaty,  R.  (2020). Pelayanan Publik Efektifitas Pelayanan Publik Kabupaten Soppeng. Jurnal Administrasi Publik ,
16 (1), 11.
Setyawati,  I.,  Nasrullah,  M.,  &  Salam,  R.
(2019). The Effectiveness of the KTP- el Service at the Population and Civil Registry  Office  of  Parepare  City. Jurnal Office , 5 (2), 59–64.
Stonecipher,  Harry  C.  1998.  Restoring Trust in Government.
Executive  Speeches, April  1,  1.Syamsiar, S., Saggaf, M. S., Salam, R., & Ihsan, S.  R.  (2018).  Implementation  Of Supervision On Office Of Community Empowerment  And  Makassar  City Village. The International Conference On  Social  Sciences  And  Humanities 2018 .
Tadampali, A. C. T., Hadi, A., & Salam, R. (2016).  Pengaruh  Iklim  Organisasi terhadap  Turnover  Intention  Melalui Kepuasan  Kerja  sebagai  Variabel Intervening pada PT Bank SulSelBar. Jurnal  Ilmiah  Ilmu  Administrasi Publik , 6 (2), 35–46.
Thomas, John Clayton. 1999. Bringing
Public  into  Public  Ad-  ministration: The  Struggle  Continues. Public Administration Review 59(1): 83–8.
Thompson,  Frank  J.  1993.  Critical Challenges to State and Lo- cal Public Service.  In Revitalizing  State  and Local Public Service , edited by Frank J.  Thompson.  San  Francisco,  CA: Jossey-Bass.
Ventriss,  Curtis.  1989.  Toward  a  Public
Philosophy of Public Administration:
A  Civic  Perspective  of  the  Public.
Public  Administration  Review 49(2): 173–9.