## ASURANSI DAN PENGGADAIAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM
Oleh : Uswatun Khasanah 

## Abstrak
The  question  of  insurance  is  a  major  concern  of contemporary  Islamic  jurisprudence.  Insurance  is  an important  part  of  the  modern  business  environment. Many  scholars criticize  the  system  of  conventional insurance as exploitative and unjust. They point out that paying  money  for  something,  with  no  guarantee  of benefit, involves high ambiguity and risk. One pays into the  program,  but  may  or  may  not  need  to  receive compensation  from  the  program,  which  could  be considered a form of gambling. The insured always seems to  lose  while  the  insurance  companies  get  richer  and charge  higher  premiums.  On  the  other  hand,  there  are scholars who argue that the insurance contract contains a great deal of gharar that makes the contract invalid. These argue  that  this gharar shall  be  forsaken  if  we  change  the structure of the insurance contract in question, making it a cooperative that receives premiums as donations. Based on  this  argument,  Islamic  insurance  companies  are founded. The purpose of this article is to discuss further about this issue.
Kata kunci : Asuransi, Pegadaian, Islam
A. Pendahuluan
 Dosen Fakultas Tarbiyah IAIN Raden Intan Lampung
150
Perkembang perekonomian di Indonesia dan dunia saat ini, nampaknya  selalu  berkaitan  dengan  aktifitas  ekonomi  seperti penggadaian,  asuransi,  jual  beli  dan  lain  lain,  maka  tidak  dapat  di hindari bahwa sebagian besar dari pelaku ekonomi itu adalah orang Islam.  Dengan  demikian  maka  timbulah  pertanyaan  dari masyarakat  Islam,  karena  melihat  badan  perekonomian  seperti bank,  asuransi,  penggadaian  yang  ada  masih  penggadaian konvensional.  Oleh  karena  itu  maka  timbulah  keinginan  dari pemerintah untuk membuat badan perekonomian syariah.
Menurut  Kitab  Undang-undang  Perniagaan  pasal  246 bahwa  asuransi  pada  umumnya  adalah  suatu  persetujuan  dimana pihak yang menjamin berjanji kepada pihak yang menjamin untuk menerima  sejumlah  uang  premi  sebagai  pengganti  kerugian  yang mungkin akan diderita oleh yang dijamin karena akibat dari suatu peristiwa yang belum jelas akan terjadi.
Mengkaji hukum asuransi dan penggadaian menurut syariat
Islam sudah tentu dilakukan dengan metode ijtihad yang lazim oleh ulama mujtahid dahulu. Di antara metode ijtihad yang mempunyai banyak  peranan  di  dalam  meng- istinbat -kan  hukum  terhadap masalah-masalah baru yang tidak ada nashnya dalam al-qur’an dan hadits  adalah maslahah  mursalah dan qiyas. Untuk  dapat  memakai maslahah  mursalah dan qiyas sebagai  landasan  hukum  harus memenuhi syarat dan rukunnya, misalnya maslahah mursalah biasa dipakai sebagai landasan hukum jika kemaslahatannya benar-benar bersifat  umum,  tidak  bertentangan  dengan  qur’an  dan  hadits. Demikian  pula  pemakaian  qiyas  harus  memenuhi  syarat  dan rukunnya  di  antaranya  adalah  persamaan  illat  hukum  antara masalah baru yang sedang dicari hukumnya dengan masalah pokok yang sudah ditetapkan hukum.

## B. Pembahasan
Menurut Hamzah Ya’cub menyebut bahawa asuransi berasal dan  dari  kata  dalam  bahasa  Inggris insurance atau assurance yang berarti  jaminan.  Dalam  pasal  246  Kitab  Undang-Undang  Hukum Dagang (KUHD) dijelaskan bahwa asuransi adalah :
“Suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada  seorang  tertanggung  dengan  suatu  premi  untuk  memberikan
penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu”. 1
Menurut  pasal  1  undang-undang  no.  2  tahun  1992  tentang usaha perasuransian, asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara  dua  pihak  atau  lebih,  dengan  mana  pihak  penanggung mengikat  diri  kepada  tertanggung,  dengan  menerima  premi asuransi,  untuk  memberikan  penggantian  kepada  tertanggung karena  kerugian,  kerusakan  atau  kehilangan  keuntungan  yang diharapkan,  atau  tanggung  jawab  hukum  pada  pihak  ketiga  yang mungkin ada diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang  tidak  pasti,  atau  untuk  memberikan  suatu  pembayaran  yang didasarkan  atas  meninggal  atau  hidupnya  seseorang  yang dipertanggungkan. 2
Sedangkan  yang  dimaksud  dengan  asuransi  syari’ah  dalam Fatwa  DSN  MUI  adalah  usaha  saling  melindungi  dan  tolong- menolong  di  antara  sejumlah  orang  atau  pihak  melalui  investasi dalam  bentuk  aset  dan  atau tabarru’ yang  memberikan  pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syari’ah.
Perusahaan  umum  penggadaian  adalah  satu–satunya  badan usaha  di  Indonesia  yang  secara  resmi  mempunyai  izin  untuk melaksanakan  kegiatan  lembaga  keuangan  berupa  pembiayaan dalam  bentuk  penyaluran  dana  ke  masyarakat  atas  dasar  hukum gadai.  Tugas  pokoknya  adalah  memberikan  pinjaman  kepada msyarakat atas dasar hukum gadai agar masyarakat tidak dirugikan oleh  kegiatan  lembaga  keuangan  informal  yang  cenderung memanfaatkan kebutuhan dana mendesak dari masyarakat. 3
Menurut  Kitab  Undang  –  Undang  Hukum  Perdata  pasal 1150,  gadai  adalah  suatu  hak  yang  diperoleh  seorang  yang mempunyai  piutang  atas  suatu  barang  bergerak.  Barang  bergerak tersebut  diserahkan  kepada  orang  yang  berpiutang  oleh  seorang
1 M. Solahudin, Lembaga Ekonomi dan Keuangan Islam , (Surakarta : Muhammadiyah University Press, 200)6, h. 127.
2 Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustras i, cet 2, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), h. 112 3 Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah , (Yogyakarta :
Ekonisia, 2003), h. 156.
152
yang mempunyai utang atau oleh orang lain atas nama orang yang mempunyai  utang.  Seseorang  yang  berpiutang  tersebut memberikan  kekuasaan  yang  telah  diserahkan  untuk  melunasi utang  apabila  pihak  yang  berpiutang  tidak  dapat  memenuhi kewajibannya  pada  saat  jatuh  tempo.  Arti  harfiah  gadai  adalah tetap,  kekal,  dan  jaminan.  Gadai  dalam  istilah  hukum  positif Indonesia  adalah  apa  yang  disebut  dengan  barang  jaminan, anggunan, dan tanggungan”. 4 Gadai dalam fiqh disebut rahn, yang menurut  bahasa  adalah  nama  barang  yang  dijadikan  sebagai jaminan  kepercayaan.  Sedangkan  menurut  syara’  artinya menyandera sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak, tetapi dapat diambil kembali sebagai tebusan”. 5
Jadi rahn adalah  menjamin  utang  dengan  barang,  di  mana utang  dimungkinkan  bisa  dibayar  dengannya,  atau  dari  hasil penjualannya. Rahn juga dapat diartikan menahan salah satu harta milik sipeminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang  yang  ditahan  tersebut  memiliki  nilai  ekonomis.  Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.
Penggadaian  syariah  sebagai  lembaga  keuangan  alternatif bagi  masyarkat  guna  menetapkan  pilihan  dalam  pembiayaan. Biasanya  masyarakat  yang  berhubungan  dengan  pegadaian  adalah masyarakat  menengah  ke  bawah  yang  membutuhkan  pembiayaan jangka  pendek  dengan  margin  yang  rendah.  Oleh  karena  itu, barang  jaminan  pegadaian  dari  masyarakat  ini  memiliki karakteristik barang sehari – hari yang mempunyai nilai.
1. Prinsip Operasionalisasi Asuransi Syariah
Terdapat  sembilan  prinsip  yang  menjadi  karakteristik operasional asuransi syariah, yakni :
a. Tauhid ( Unity )
Prinsip tauhid adalah dasar utama dari setiap bentuk tabungan yang  ada  dalam  syari’ah  Islam.  Setiap  bangunan  dan  aktivitas kehidupan manusia harus didasarkan pada nilai-nilai ketuhanan. Dalam  berasuransi  yang  harus  diperhatikan  adalah  bagaimana
4 Rachmadi Usman, Aspek – Aspek Hukum Perbankan Islam di Indonesia ,
(Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2002), h. 41.
5 Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah , h. 156.
seharusnya  menciptakan  suasana  dan  kondisi  bermuamalah yang  tertuntun  oleh  nilai-nilai  ketuhanan  paling  tidak  dalam setiap  melakukan  aktivitas  berasuransi  ada  semacam  keyakinan dalam  hati  bahwa  Allah  SWT  selalu  mengawasi  seluruh  gerak langkah kita dan selalu berada bersama kita.
b. Keadilan ( Justice )
Prinsip kedua dalam berasuranasi adalah terpenuhinya nilai-nilai keadilan  antara  pihak-pihak  yang  terkait  dengan  akad  asuransi.
Keadilan  dalam  hal  ini  dipahami  sebagai  upaya  dalam menempatkan  hak  dan  kewajiban  antara  peserta  asuransi  dan perusahaan  asuransi.  Di  sisi  lain  keuntungan  yang  dihasilkan oleh perusahaan dari hasil investasi dana nasabah harus dibagai sesuai dengan akad yang disepakati sejak awal. Jika nisbah yang disepakati  antara  kedua  belah  pihak  40:60,  maka  realita pembagian  keuntungan  juga  harus  mengacu  pada  keuntungan tersebut.
c. Tolong menolong ( Ta’awun )
Prinsip  dasar  yang  lain  dalam  melaksanakan  kegiatan  asuransi adalah  harus  didasari  dengan  semangat  tolong-menolong (ta’awun)  antar  anggota.  Seseorang  yang  masuk  asuransi,  sejak awal harus mempunyai niat dan motivasi untuk membantu dan meringankan  beban  temannya  yang  pada  suatu  ketika mendapatkan musibah atau kerugian. Dalam hal ini Allah SWT telah menegaskan dalam firman-Nya dalam surat Al-Maidah ayat 3 yang artinya:                     Artinya :
“...tolong menolongkah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan taqwa, dan  jangan  tolong-menolong  dalam  berbuat  dosa  dan  pelanggaran.  Dan bertaqwalah kamu kepada Allah.”

## Jurnal Pengembangan Masyarakat
154
Praktik  tolong  menolong  dalam  asuransi  adalah  unsur  utama pembentuk bisnis asuransi. Tanpa adanya unsur ini atau semata- mata  untuk  mengejar  bisnis  berarti  perusahaan  asuransi  itu sudah  kehilangan  karakter  utamanya,  dan  seharusnya  sudah wajib  terkena  penalti  untuk  dibekukan  operasionalnyasebagai perusahaan asuransi. 6 d. Kerja sama ( Cooperation )
Prinsip kerja sama merupakan prinsip universal yang selalu ada dalam  literatur  ekonomi  islami.  Kerja  sama  dalam  bisnis asuransi  dapat  berwujud  dalam  bentuk  akad  yang  dijadikan acuan  antara  kedua  belah  pihak  yang  terlibat,  yaitu  antara peserta asuransi dan perusahan asuransi. Dalam operasionalnya, akad yang dipakai dalam bisnis asuransi dapat memakai konsep mudharabah  atau  musyarakah.  Konsep  mudharabah  dan musyarakah  adalah  dua  buah  konsep  dasar  dalam  kajian ekonomika dan mempunyai nilai historis dalam perkembangan keilmuan.
e. Amanah ( Trustworthy / al-Amanah ) Prinsip  amanah  dalam  organisasi  perusahaan  dapat  terwujud dalam  nilai-nilai  akuntabilitas  perusahaan  melalui  penyajian laporan  keuangan  tiap  periode.  Dalam  hal  ini  perusahaan asuransi  harus  memberi  kesempatan  yang  besar  bagi  nasabah untuk  mengakses  laporan  keuangan  perusahaan.  Laporan keuangan  yang  dikeluarkan  oleh  perusahaan  asuransi  harus mencerminkan  nilai-nilai  kebenaran  dan  keadilan  dalam bermuamalah  dan  melalui  auditor  public.  Prinsip  amanah  juga harus  berlaku  pada  diri  peserta  asuransi.  Seseorang  yang menjadi peserta asuransi berkewajiban menyampaikan informasi yang benar berkaitan dengan pembayaran dana iuran dan tidak memanipulasi kerugian yang menimpa dirinya.
f.  Kerelaan ( al-Ridha )
Dalam bisnis asuransi, kerelaan ( al-ridha ) dapat diterapkan pada setiap  peserta  asuransi  agar  mempunyai  motivasi  dari  awal untuk  merelakan  sejumlah  dana  (premi)  yang  disetorkan  ke perusahan  asuransi,  yang  difungsikan  sebagai  dana  sosial (tabarru’). Dana sosial (tabarru’) memang betul-betul digunakan
6 Hasan Ali. Asuransi dalam perspektif hukum Islam, (Jakarta, Prenada Media, 2004), h. 125-127
untuk  tujuan  membantu  anggota  asuransi  yang  lain  jika mengalami bencana kerugian.
g.  Larangan riba
Riba  secara  bahasa  bermakna  ziyadah  “tambahan”.  Dalam pengertian  lain,  secara  linguistik  riba  berarti  tumbuh  dan membesar.  Sedangkan  untuk  istilah  teknis,  riba  berarti pengambilan  tambahan  dari  harta  pokok  atau  modal  secara batil.  Ada  beberapa  pendapat  dalam  menjelaskan  riba,  namun secara umum terdapat benang merah yang menjelaskan baahwa riba  adalah  pengambilan  tambahan,  baik  dalam  transaksi  jual beli  maupun  pinjam-meminjam  secara  batil  yang  bertentangan dengan prinsip muamalat dalam Islam. 7 h.  Larangan judi ( Maisir )
Kata  maisir  dalam  bahasa  Arab  arti  secara  harfiah  adalah memperoleh  sesuatu  dengan  sangat  mudah  tanpa  kerja  keras atau  mendapat  keuntungan  tanpa  bekerja.  Judi  dalam terminologi  agama  diartikan  sebagai  “suatu  transaksi  yang dilakukan  oleh  dua  pihak  untuk  kepemilikan  suatu  benda  atau jasa yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain dengan cara mengaitkan transaksi tersebut dengan kejadian atau tindakan  tertentu.  Dalam  industri  asuransi,  adanya  maisir  atau gambling  disebabkan  adanya  gharar  sistem  dan  mekanisme pembayaran  klaim 8 .  Mohd  Fadli  Yusof,  menjelaskan  bahwa unsur  maisir  dalam  asuransi  konvensional  terjadi  karena  di dalamnya trerdapat faktor gharar. Ia mengatakan, “adanya unsur al-maisir  “perjudian”  akibat  adanya  unsur  gharar,  terutama dalam  kasus  asuransi  jiwa.  Apabila  seorang  pemegang  asuransi meninggal  dunia,  sebelum  akhir  periode  polis  asuransi,  namun telah  telah  membayar  sebagian  preminya,  maka  tertanggung akan  menerima  sejumlah  uang  tertentu.  Bagaimana  cara memperoleh  uang  dan  dari  mana  asalnya  tidak  diberitahukan kepada  pemegang  polis.  Hal  inilah  yang  dipandang  sebagai  al- maisir “perjudian” dalam asuransi konvensional” i.   Larangan gharar
7 M, Syafi’i Antonio. Bank Syariah Wacana Ulama Dan Cendikiawan, (TAZKIA Institute, 1999), h. 59 8 Muhammad Syakir Sula, Asuransi Syariah : life and general , (Jakarta:
Gema Insani, 2004), h. 48
Jurnal Pengembangan Masyarakat
156
Gharar  dalam  pengertian  bahasa  adalah  al-khida’  yaitu  suatu tindakan  yang  di  dalamnya  diperkirakan  tidak  ada  unsur kerelaan.  Wahbah  al-Zuhaili  memberikan  pengertian  tentang gharar sebagai al-khatar dan al-taghrir, yang artinya penampilan yang  menimbulkan  kerusakan  (harta)  atau  sesuatu  yang tampaknya  menyenangkan  tetapi  hakikatnya  menimbulkan kebencian. Oleh karena itu dikatakan: “ al-dunya mata’ul ghuruur” artinya dunia itu adalah kesenangan yang menipu 9 .
2. Prinsip Operasionalisasi Penggadaian syariah Adapun  ketentuan  dari  gadai  syariah  adalah:  (a). Murtahin (penerima  barang)  mempunyai  hak  untuk  menahan  marhun  ( barang ) sampai semua utang rahin ( yang menyerahkan barang ) lunas. (b). Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik rahin. Pada  prinsipnya  marhun  tidak  boleh  dimanfaatkan  oleh murtahin  kecuali  seizin  rahin,  dengan  tidak  mengurangi  nilai marhun  dan  pemanfaatannya  sekedar  pengganti  biaya pemeliharaan perawatannya. (c). Pemeliharaan dan penyimpanan  marhun  pada  dasarnya  menjadi  kewajiban  rahin, namun  dapat  dilakukan  juga  oleh  murtahin,  sedangkan  biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban rahin. (d). Besar  biaya  administrasi  dan  penyimpanan  marhun  tidak boleh  ditentukan  berdasarkan  jumlah  pinjaman.  (e). Penjualan marhun:  (1)  Apabila  jatuh  tempo,  murtahin  harus memperingatkan  rahin  untuk  segera  melunasi  hutangnya.  (b) Apabila  rahin  tetap  tidak  melunasi  utangnya,  maka  marhun dijual paksa / dieksekusi. (c) Hasil penjualan marhun digunakan untuk  melunasi  utang,  biaya  pemeliharaan,  dan  penyimpanan yang  belum  dibayar  serta  biaya  penjualan.  (d)  Kelebihan  hasil penjualan  menjadi  milik  rahin  dan  kekurangannya  menjadi kewajiban rahin. 10
Kewajiban murtahin adalah memelihara barang jaminan yang dipercayakan  kepadanya  sebagai  barang  amanah,  sedang  haknya adalah  menerima  biaya  pemeliharaan  dari  rahin.  Sebaliknya  rahin berkewajiban  membayar  biaya  pemeliharaan  yang  dikeluarkan
9 Hasan Ali, Op Cit, h. 134. 10 Heri Sudarsono, Op Cit , h. 161 – 164.
murtahin,  sedang  haknya  adalah  menerima  barang  yang  menjadi tanggungan  hutang  dalam  keadaan  utuh.  Pemilik  barang  gadai berhak  menikmati  hasilnya  dan  wajib  memikul  bebannya  (  beban pemeliharaannya ). 11
Gadai  diadakan  dengan  persetujuan  dan  hak  itu  hilang  jika gadai itu lepas dari kekuasaan si pemilik utang. Si pemegang gadai berhak menguasai benda yang di gadaikan kepadanya selama utang si  berutang  belum  lunas,  tetapi  ia  tidak  berhak  mempergunakan benda itu. Selanjutnya ia berhak menjual gadai itu, jika si berutang tidak mau membayar utangnya. Jika hasil gadai itu lebih besar dari pada  utang  yang  harus  dibayar,  maka  kelebihan  itu  harus dikembalikan kepada si penggadaian.
Tetapi jika hasil itu tidak mencukupi pembayaran utang, maka si pemiutang tetap berhak menagih piutangnya yang belum dilunasi itu. Penjualan gadai harus dilakukan di depan umum dan sebelum penjualan  dilakukan  biasanya  hal  itu  harus  diberitahukan  terlebih dahulu kepada si penggadai. 12
1. Pandangan Hukum Islam Mengenai Asuransi Ada  4  ulama  Islam  yang  mempunyai  pendapat  berbeda mengenai  hal  ini. Pertama ,  ada  ulama  yang  membolehkan  secara mutlak  melakukan  asuransi.  Jadi,  asuransi  hukumnya  mubah. Ulama-ulama  tersebut  adalah  Mushthafa  Ahmad  Al-Zarqa, Muhammad  Al-Bahy,  Muhammad  Yusuf  Musa,  Abd  Al-Wahab Khalaf,  Abd  Al-Rahman  Isa,  dan  Muhammad  Nezzatullah Shiddiqi. Kedua ,  ada  yang  berpendapat  sebaliknya,  yaitu mengharamkan secara mutlak melakukan asuransi. Jadi, hukumnya haram.  Ulama-ulama  tersebut  adalah  Isa  Abduh,  Sayyid  Sabiq, Abdullah Al-Qalqili, Muhammad Bakhit Ala-Mu’thi dan Yusuf Al- Qardhawi. Ketiga ,  pendapat  yang  membedakan  beberapa  kategori asuransi, sehingga ada asuransi yang dipandang haram dan ada pula yang dipandang boleh. Di antara ulama yang berpendapat demikian adalah  Abdullah  ibn  Zaid  Ali  Mahmud  dan  Muhammad  Abu Zahrah. Keempat , kelompok ulama yang berpendapat bahwa hukum asuransi  termasuk  syubhat  (samar-samar)  karena  tidak  ada  dalil-
11 Ahmad Rodoni dan dan Abdul Hamid, Op Cit , h. 191.
12 M. Ali Hasan, Masail Fiqhiyah, Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan, Jakarta, Rajawali Pers., h. 81.
158
dalil  agama  yang  secara  jelas  mengharamkan  atau  yang menhalalkan  asuransi.  Karena  itu,  sikap  yang  diambil  adalah ihtiyath (berhati-hati) dalam berhubungan dengan asuransi.
Argumentasi yang dijadikan dasar bahwa asuransi itu boleh adalah:  (a). Dalam  Al-Qur’an  dan  Hadis  tidak  didapati  nash  yang secara  tegas  melarang  asuransi.  (b). Dalam  asuransi  terdapat kesepakatan  dan  kerelaan  antara  kedua  belah  pihak:  penanggung dan tertanggung. (c). Asuransi dinilai menguntungkan kedua belah pihak.  (d). Asuransi  merupakan  akad  mudharabah  antara pemegang  polis  dengan  perusahaan  asuransi.  (e). Asuransi termasuk syirkah ta’awuniyyah (semacam koperasi, usaha bersama) yang didasarkan atas prinsip-prinsip saling tolong-menolong. Argumentasi  yang  dikemukakan  oleh  ulama  yang berpendapat  asuransi  itu  haram:  (a).  Asuransi  sama  dengan  judi, karena  tertanggung  akan  mengharapkan  sejumlah  harta  tertentu seperti  halnya  dalam  permainan  judi.  Singkatnya  asuransi  adalah perjanjian  pertaruhan  yang  penuh  spekulasi.  (b).  Asuransi mengandung  ketidakjelasan  dan  ketidakpastian  (jahalah  dan gharar),  karena  si  tertanggung  diwajibkan  membayar  sejumlah premi yang telah ditentukan, sedangkan berapa jumlah tertentu itu akan diberikan kepada pihak tertanggung atau tidak. Hal ini sangat tergantung  pada  kejadian  yang  telah  ditentukan. Mungkin  ia  akan memperoleh  seluruhnya,  tetapi  mungkin  juga  tidak  akan memperolehnya  sama  sekali.  (c)  Asuransi  mengandung  riba. Karena  tertanggung  akan  memperoleh  sejumlah  uang  yang jumlahnya  lebih  besar  dari  premi  yang  dibayarkannya  kepada perusahaan.  (d)  Asuransi  merupakan  suatu  usaha  yang  dirancang untuk meremehkan iradat Allah Swt.
Argumentasi  ulama  yang  menyebut  asuransi  itu  ada  yang boleh  dan  ada  yang  haram:  Muhammad  Abu  Zahrah  misalnya membolehkan  asuransi  yang  bersifat  sosial  dan  mengharamkan asuransi  yang  bersifat  komersil.  Abdullah  ibn Zaid  membolehkan asuransi  kecelakaan  dan  mengharamkan  jiwa.  Alasannya  hampir sama  dengan  kelompok  pertama  dan  kedua  di  atas,  hanya  saja  ia mencari titik temu di antara keduanya.
Pertanyaannya  kemudian  adalah  apakah  Islam  menolak asuransi?  Jawabannya  adalah  bahwa  asuransi  termasuk  persoalan muamalah yang sama sekali baru dan karena itu hukumnya harus dikembalikan  pada  kaidah  ushul  fiqih  sbb:  Artinya:  “ Hukum  asal
dalam  perikatan  dan  muamalah  adalah  sah,  sampai  adanya  dalil  yang menyatakan bahwa tindakan itu adalah batal ”. Dengan  demikian,  hukum  asuransi  menurut  fiqih  Islam pada  dasarnya  adalah  mubah  (boleh),  kecuali  jika  terdapat  unsur- unsur  yang  dilarang  oleh  syariat  Islam,  seperti  riba,  gharar, spekulasi dan kecurangan atau ketidak adilan.

## 2. Pandangan Hukum Islam Mengenai Pegadaian.
Gadai  secara  hukumnya  diperbolehkan  asalkan  tidak terkandung  praktek  ribawi.  Sebagaimana  dijelaskan  dalam  Firman Allah SWT dalam Q.S. An-Nissa: 29                           Artinya:
“Hai  orang-orang  yang  beriman,  janganlah  kamu  saling  memakan  harta sesamamu  dengan  jalan  yang  batil,  kecuali  dengan  jalan  perniagaan  yang Berlaku  dengan  suka  sama-suka  di  antara  kamu.  dan  janganlah  kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.
Selanjutnya, Q.S. Al-Baqarah: 283 :                        

          
Artinya:
160
“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu  tidak  memperoleh  seorang  penulis,  Maka  hendaklah  ada  barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan  amanatnya  (hutangnya)  dan  hendaklah  ia  bertakwa  kepada Allah  Tuhannya;  dan  janganlah  kamu  (para  saksi)  Menyembunyikan persaksian.  dan  Barangsiapa  yang  menyembunyikannya,  Maka Sesungguhnya  ia  adalah  orang  yang  berdosa  hatinya;  dan  Allah  Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
Dari  Aisyah  r.a.,  Nabi  SAW  bersabda  : “Sesungguhnya Rasulullah  SAW  pernah  membeli  makanan  seorang  Yahudi  dan  Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya.” (H.R. Bukhri dan Muslim). Dalam  gadai  secara  syariah,  tidak  ada  pembungaan  uang pinjaman,  melainkan  biaya  penitipan  barang.  Ketika  seseorang menggadaikan  mobilnya,  maka  ia  berkewajiban  untuk  membayar biaya penitipan mobil tersebut. Dan biaya seperti itu wajar terjadi. Maka  ketika  seseorang  menggadaikan  mobil,  ia  pun  pada hakikatnya  harus  membayar  biaya  penitipan  mobil  itu.  Biaya penitipan  itulah  menjadi  keuntungan  bagi  pihak  yang  memberi pinjaman  hutang.  Perbedaan  utama  antara  gadai  syariah  dengan gadai  yang  haram  adalah dalam  hal  pengenaan  bunga.  Pengadaan syariah  bebas  dari  bunga,  yang  ada  hanyalah  biaya  penitipan barang.

## C. Kesimpulan
Asuransi  syariah  dan  penggadaian  termasuk  dalam ta’awaun atau tolong-menolong. Oleh karena itu keduanya dapat dikatakan berprinsip  dasar  pada  syariat  yang  saling  toleran  terhadap  sesama manusia untuk menjalin kebersamaan dalam meringankan bencana yang  di  alami  oleh  peserta.  Kini  masyarakat  telah  banyak  yang beralih  ke  asuransi  syariah  dan  penggadaian,  bukan  karena keduanya  saat  ini  sedang  naik  daun,  tetapi  karena  mereka  sudah mengetahui bahwa yang berdasarkan prinsip syariahlah yang lebih baik. Mengapa syariah dikatakan lebih baik? Karena perasuransian yang  ada  selama  ini  mengandung  unshur  gharar,  maisir  dan  riba, yang  mana  ketiga  unsure  itu  diharamkan  oleh  Islam.  Keunggulan asuransi syariah dan penggadaian telihat dari segi konsep, sumber hukum,  akad  perjanjian,  pengelolaan  dana,  dan  keuntungan,bila dibandingkan dengan asuransi konvensional.
Program Pascasarjana IAIN Raden Intan

## DAFTAR PUSTAKA
Ali,  H.  (2004). Asuransi  dalam  Prespektif  HukumIslam. Jakarta: Prenada Media. Antoni,  M.  (1999). Bank  Syariah  Wacana  ulama  dan  Cendikiawan  .
Jakarta: Tazkia Intitute. Hamid, A. R. (2004). Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta: Rajawali Press. Hasan,  M.  (2005). Masanail  Fiqiyah,Zakat,Pajak,Asuransi  dan Lembaga Keuangan. Jakarta: Rajawali Press. Solahudin,  M.  (2006). Lembaga  Ekonomi  Dan  keuangan  Islam,.
Surakarta: Muhamadiyah University Press. Sudarsono, H. (2004). Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi. Yogyakarta: Ekonisia.
Sula,  M.  S.  (2004). Asuransi  Syariah  :  Life  And  General. Jakarta: Gama Insani.
Usman, r. (2002). Aspek-Aspek hukum Perbankan Islam Di Indonesia. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.