Jurnal Interpretasi Hukum | ISSN: XXXX | E-ISSN: XXXX Vol. 1, No. 1 – Agustus 2020 Hal. 19-23| Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum

## KEDUDUKAN ANAK LUAR KAWIN YANG DIANGKAT OLEH KAKEKNYA DI DESA BATUKAANG KECAMATAN KINTAMANI KABUPATEN BANGLI
Ni Nyoman Oktaviani, Ketut Sukadana, Ni Made Puspasutari Ujianti Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar – Bali, Indonesia

## Abstrak
Anak  yang  lahir  luar  kawin  adalah  anak  yang  dilahirkan  dari  seorang  perempuan  yang  tidak  memikili  ikatan perkawinan  yang  sah  dengan  laki  laki  yang  sudah  menanamkan  benih  anak  di  rahimnya.  Anak  tersebut  tidak memiliki  kedudukan  yang  sempurna  di  mata  hukum  seperti  anak  sah  pada  umumnya.  Kelahiran  seorang  anak merupakan  hal  yang  penting  dalam  setiap  keluarga.  Dari  sisi  kehidupan  keluarga  anak  merupakan  keturunan generasi  penerus  sehingga  seorang  anak  berhak  atas  kelangsungsan  hidup  dan  identitas  dirinya  sebagai  upaya perlindungan hukum. Permasalahannya adalah bagaimana proses pengangkatan anak luar kawin oleh kakeknya di  Desa  Batukaang  Kecamatan  Kintamani  Kabupaten  Bangli  dan  bagiamana  sistem  waris  terhadap  anak  luar kawin  yang di angkat oleh  kakeknya di Desa Batukaang Kecamatan Kintamani, Kabupaten  Bangli? Anak luar kawin  tersebut  diangkat  oleh  kakek  kandungnya  sendiri  dan  alasan  pengangkatan  anak  luar  kawin  tersebut karena kakek yang mengangkat tidak memiliki anak laki-laki. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berupa studi empiris dengan pendekatan yuridis sisiologis. Sumber data bersumber dari data primer dan data sekunder  teknik  pengumpulan  data  dilakukan  dengan  wawancara  (interview)  dan  juga  kajian  kepustakaan. Prosedur pengangkatan anak ini dilakukan secara adat atau niskala yaitu melakukan upacara pemerasan dimana di  buatkan  banten  secara  keagamaaan  dan  secara  hukum  dimana  anak  tersebut  dibuatkan  akta  secara  sah sebagaimana anak sah pada umumnya. Setelah proses itu anak tersebut sudah sah menjadi anak dari kakek yang mengangkat  baik  secara  adat  dan  sistem  hukum  pewarisan,  anak  tersebut  mewarisi  semua  warisan  dari  kakek tersebut.
Kata Kunci: Anak; Adat Bali; Hak Waris; Lahir di Luar Kawin; Pengangkatan

## Abstract
Children born out of wedlock are children born to a woman who does not have a legal marriage relationship with a man who has made her give birth to the child. The child does not have a perfect position in the standpoint of the law like a legitimate child in general. The birth of a child is crucial in every family. In terms of family life, children are descendants of the next generation so a child has the right to life and identity as an effort to protect the  law.  The  problem  how  the  adoption  of  a  child  born  beyond  official  marriage  by  his  grandfather  in  Desa Batukaang,  the  Sub-district  of  Kintamani,  Bangli  Regency  is  executed  and  what  is  the  inheritance  system  for such an adopted child in Batukaang Village, Kintamani District, Bangli Regency? The child was appointed by his own grandfather and the reason for the appointment was that the adoptive grandfather did not have  a son. The type of research used in this research is an empirical study with a juridical-sociological approach. Types of data are primary data and secondary data, collected through interview and literature review. The procedure for the  adoption  of  the  child  execution  is  through  customary  or  noetic  way,  which  is  to  carry  out  extortion ceremonies where offerings are religiously and legally made and the child is legally made as a legitimate child in general. Ultimately, the child is legitimate to be the child of the adopting grandfather both in a customary and inheritance legal system, the child inherits all inheritance from the grandfather.
Keywords: Child; Balinese customs; Inheritance Rights; Born outside of marriage; Appointment

## I. PENDAHULUAN
Anak merupakan anugerah yang di berikan Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa wajib dirawat dan dijaga. Pada segi kehidupan berkeluarga anak adalah keturunan atau generasi penerus sehingg a setiap anak berhak atas kelangsungan hidup dan identitas dirinya sebagai upaya perlindungan hukum.bisa di lakukan dengan cara memberikan identitas diri anak sejak lahir ( Jamaludin & Amalia, 2016:2 ).
Lahirnya  seorang  anak  ke  dunia  adalah  peristiwa  yang  penting  dan  berharga  bagi  setiap keluarga.  Bayi  yang  baru  lahir  harus  segera  dilaporkan  kekantor  catatan  sipil  agar  tercatat  status kependudukannya  sekalipun  bayi  itu  lahir  tanpa  seorang  ayah  (anak  di  luar  nikah)  karena  status kependudukan itu sangat penting bagi kehidupannya nanti. Seorang  anak  yang  dilahirkan  di luar perkawinan  tidak  mempunyai ikatan kekeluargaan menurut hukum dengan yang menikahinya maka  seorang  anak  tersebut  mewarisi  dari  ibunya  dan  keluarga  ibunya.  Menurut  hukum Islam,  s eorang  anak  yang  lahir  di  luar  perkawinan  tidak  bisa  diakui  ataupun  dipisahkan oleh  ayahnya.  Anak  itu  hanya  mempunyai  hubungan  hukum  dengan  ibunya.  Tetapi  anak tersebut  tetap  mempunyai  seorang  ibu  yaitu  perempuan  yang  melahirkannya  ke  dunia  dengan pengertian antara seorang anak dan ibu itu ada hubungan hukum. Sama halnya dengan seorang anak yang sah yang memiliki seorang ayah (Poespasari, 2006: Surya & Hajati, 2016) .
Menurut Hukum Perdata, seorang anak yang terlahir di luar perkawinan menurut istilah hukum perdata dinamakan anak a lam. Seorang anak yang lahir di luar perkawinan bisa diakui oleh ayah atau ibunya. Menurut suatu sistem yang telah diterapkanpada kitab BW (KUH Perdata) adanya keturunan atau  yang  dapat  disebutsebagai  kelahiran  dari  seorang  anak  di  luar  perkawinan  itu  belum  terjadi hubungan  keluarga  di  antara  anak  dengan  orangtuanya  sebelum  terbitnya  pengakuan  dari  suatu hubungan keluarga dengan segala resiko nya terutama pada hak ahli waris antara anak tersebut dengan orang  tua  yang  telah  mengakuinya.  Jadi  seorang  anak  yang  terlahir  di  luar perkawinan itu  statusnya adalah anak yang sah ( Kuncoro, 2015: 94 ).
Syarat seorang anak yang terlahir di luar perkawinan agar dapat menerima warisan yaitu dengan cara orang tua kandungnya harus mengakui dengan sah seorang anak tersebut sebagai anaknya. Pada KUHPerdata  tertera  disana  prinsip  bahwa  hanya  orang  yang  memiliki  hubungan  hukum  de  ngan pewaris  yang  berhak  menerima  warisan.  Seorang  anak  yang  terlahir  di  luar  perkawinan  dinyatakan memiliki hubungan hukum jika dayah ibunya sudah member i pengakuan yang sah. Hubungan hukum itu sifatnya terbatas yang artinya hubungan hukum tersebut hanya terjadi di antara seorang anak yang terlahir  di  luar  perkawinan  dan  diakui  oleh  ayah  dan  ibunya  yang  mengakuinya  saja  [Pasal  873 KUHPerdata].  Seorang  anak  di  luar  perkawinan  bisa  menerima  warisan  hanya  jika  mempunya hubungan  hukum  dengan  pe  waris.  Hubungan  hukum  tersebut  ada  jika  orang  tua  dari  anak  tersebut membuat pengakuan.
Kajian  tentang  hak  waris  yang  terkait  dengan  anak  sudah  banyak  muncul  dalam  penelitian- penelitian bahkan dalam dua dekade terakhir, seperti penelitian yang dilakukan oleh Purwanto (2008) ; Hendrako  (2017) ; Loho  (2017) ; Deviyanti  &  Salain  (2017) ;  dan Hulzannah  dkk.  (2020) .  Namun, terkait pengaturan hukum tentang kedudukan dan hak waris anak yang lahir di luar pernikahan tetapi diadopsi oleh kakeknya belum pernah dikaji, khususnya di daerah Bali.  Oleh Karena iut, penelitian ini  mengkaji  bagaimana  proses  pengangkatan  anak  luar  kawin  oleh  kakeknya  di  Desa Batukaang  Kecamatan  Kintamani  Kabupaten  Bangli  dan  bagiamana  sistem  waris  terhadap anak bersama kakeknya tersebut.

## II. METODE PENELITIAN
Pada  penulisan  ini,  model  penelitian  yang  dipakai  yaitu  penelitian  yang  berupa  studi  empiris  agar ditemukannya  teori-teori  yang  menyangkut  proses  terjadinya  dan  proses  berjalannya  hukum  di lingkungan masyarakat. Dalam istilah lain yaitu penelitian yang dilaksanakan karena terjadi keadaan sebenarnya  atau  keadaan  nyata  terjadi  di  lingkungan  masyarakat  dengan  tujuan  agar  mendapatkan pengetahuan  dan  mengetahui  fakta  fakta  serta  data  yang  diperlukan  dapat  terkumpul.  Kemudian terkait  pada  identifikasi  masalah  yang pada  nantinya  akan  menuju pada  penyelesaian  masalah.  Pada penelitian ini, pendekatan masalah  yang  digunakan  adalah  pendekatan yuridis  sosiologis  yaitu  suatu pendekatan  penelitian  yang  berdasar  kepada  salah  satu  ketentuan  hukum  atau  peraturan  yang diterapkan  dan  berlaku  pada  suatu  kejadian  yang  terjadi  di  lapangan  dan  dalam  praktiknya  sesuai dengan  yang  dialami  di  lingkungan  masyarakat.  Setelah  data  terkumpul,  dianalisis  dengan  analisis kualitatif yakni diuraikan secara deskriptif dan disajikan secara informal, menggunakan kata-kata.

## III. HASIL P ENELITIAN DAN  PEMBAHASAN
Proses  Pengangkatan  Anak  yang  Lahir  di  Luar  Kawin  oleh  Kakeknya  di  Desa  Batukaang Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli dan Sistem Waris terhadapnya
Pengertian dari anak yang terlahir di luar perkawinan yaitu hubungan antara seorang  pria dan wanita yang  dapat  membuat  keturunan  sedangkan  hubungan  antara  keduanya  bukan  dalam  ikatan perkawinan  yang  sah  menurut  hukum  positif  dan  peraturan  agama  yang  dianutnya.  Dalam  Kitab Undang Undang Hukum Perdata terteraAnak yang terlahir di luar perkawinan yaitu anak yang terlahir dari hubungan antara seorang laki laki dan seorang perempuan di luar perkawinan yang sah menurut hukum.  Predikat  sebagai  anak  yang  terlahirdi  luar  nikah  tentu  akan  terus  melekat  pada  anak  yang dilahirkan  di  luar  perkawinan  tersebut.  Tertera  pada  KUHP  bahwa  pengertian  anak  yang  terlahirdi luar  nikah  dikategorikan  menjadi  2  macam  yakni  dalam  arti  luas  dan  dalam  arti  sempit  ( Hartanto, 2015: 79 ).
Seorang  anak  yang  terlahir  di  luar  perkawinan  bisa  diakui  sebagai  anak  yang  dilahirkan  oleh  seorang  ibu walaupun  pria  yang berada dalam ikatan perkawinan  yang sah dengan ibunya  tersebut  bukan  merupakan ayah kandungnya.  Meski  begitu,  anak  tersebut  bukan  dikategorikan  pada  kelompok  anak  zina  atau  anak  sumbang. Seorang anak yang terlahirdi luar perkawinan dalam arti luas meliputi anak zina atau anak sumbang atau anak luar  kawin  yang lainnya ( Sastroatmodjo & Aulia, 1978: 58 ).  Seorang  anak  yang terlahir  setelah  anak  yang sebelumnya meninggal atau bercerai belum tentu disebut sebgai anak luar kawin karena jika anak itu dibenihkan selama ibu yang mengandungnya terikat pada perkawinan yang sah dan di lahirkan dalam jangka waktu 300 hari sesudah  perceraian  dari  perkawinan  yang  sah  [Pasal  255  KUH  Perdata].  Seorang  anak di  luar  perkawinan yang dimaksud merupakan anak di luar kawin selain anak sumbang dan anak zina. Dalam arti sempit, anak  di  luar  perkawinan  yaitu  berarti  bukan  termasuk  dalam  kategori  anak  zina.  Jadi  anak  yang terlahir  di  luar  kawin  dalam  arti  sempit  ini  dapat  memiliki  hubungan  dengan  pewaris  jika  pewaris mengakui anak luar kawin tersebut.
Pengakuan  anak  yang  dimaksud  di  sini  bukan  pengakuan  secara  diam-diam  akan  tetapi pengakuan yang dilakukan di pencatatan sipil dengan catatan akta kelahiran anak tersebut atau dengan akta perkawinan orang tua dari anak tersebut atau dengan surat akta tersendiri dari pegawai pencatatan sipil  dan  diperbolehkan  juga  dengan  akta  notaris.  Ini  berarti  tersebut  mempunyai  ikatan  hubungan kekeluargaan  dengan  segala  risiko-risikonya  terutama  dengan  hak  mewaris  jadi  mirip  dengan  status ikatan  kekeluargaan  dengan  anak  sahnya  perbedaannya  hanya  seora  ng  anak  di  luar  perkawinan tersebut tidak ada ikatannya dengan ay ahnya sebagai yang membangkitkannya. Lain halnya jika anak yang memiliki ikatan hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya juga memiliki hubungan perdata dengan ayah dan keluarga ayahnya.
Berdasarkan  aturan  hukum,  seorang  anak  yang  dilahirkan  di  luar  perkawinan  tidak  memiliki ikatan  keluarga  yang  sahdengan  yang  menikahinya  jadi  dapat  disimpulkan  bahwa  anak  tersebut mewarisi  dari  seorang  ibu  dan  keluarga  ibunya  ( Afandi,  1984 ).  Status  seorang  anak  di  luar  kawin bisa  jadi  sebuah  masalah  yang  cukup  besar  bagi  seorang  ibu  yang  melahirkan  orangtua  dari perempuan  yang  melahirkan  seorang  anak  di  luar  perkawinan  atau  tanpa  perkawinan  yang  sah. Seorang ibu tersebut juga nantinya akan merasa malu karena perbuatan seorang anak perempuannya di  lingkungan  masyarakat  setempat  sehingga  melahirkan  anak  di  luar  kawin  tersebut.  Selain  itu, seorang anak tersebut juga bisa diejek dan dikucilkan dengan teman-temannya di pergaulannya. Jadi, dengan  terlahirnya  seorang  anak  di  luar  perkawinan  dapat  menciptakan  banyak  pertikaian  dalam keluarga  dan  pada  masyarakat  menyangkut  status  kedudukan  hak  dan  kewajiban  seorang  anak tersebut ( Abdurahman & Syahrini, 1987: 234 ).
Menurut  Pasal  43  UU  Nomor  1  Tahun  1974  dimana  tertera  tentang  pernikahan  seorang  anak yang  dilahirkan  di  luar  perkawinan  hanya  memiliki  hubungan  perdata  dengan  ibunya  dan  keluarga ibunya dan dengan laki laki sebagai ayahnya yakni yang berstatus sah dalam perkawinan dengan ibu dari  anak  tersebut,  yang  bisa  dibuktikan  dengan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  atau  adanya  alat bukti lain berdasarkan hukum memiliki ikatan atau hubungan darah dikategorikan sebagai hubungan perdata deng an keluarga ayahnya.
Oleh sebab itu jika seorang ibu ingin anaknya mem iliki hubungan perdata dengan ayahnya, ada 3 cara yang dapat dilakukan, yakni:
1. Sang  ayah  harus  membuat  pengakuan  yang  sah  secara  hukum  dengan  persetujuan  ibu  dari  anak tersebut untuk anaknya yang dilahirkan di luar ikatan pernikahan yang sah.
2. Membuktikannya  dengan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  atau  tes  DNA.  Hal  ini  jika  ayah  dan ibu dari seorang anak tersebut tidak memiliki hubungan perkawinan yang sah baik secara hukum ataupun  agama.  Tes  DNA  dilakukan  jika  ingin  anak  tersebut  memiliki  ikatan  hubungan  perdata dengan ayahnya atau keluarga ayahnya.
3. Pengesahan  dalam  statushukum  yakni  pengesahan  terhadap  anak  yang  dilahirkan  di  luar perkawinan  yang  sah  menjadi  anak  sah  dari sepasang suami dan istri.
Pada  suatu  kasus  yang  terjadi  di  Desa  Baatukaang  Kecamatan  Kintamani  Kabupaten  Bangli, penulis memberikan hasil wawancara yang menyangkut tentang mengapa alasan mengangkat anak di luar  perkawinan.  Hal  itu  terjadi  karena  keluarga  yang  mengangkat  anak  tersebut  tidak  dapat mempunyai  keturunan  anak  laki-laki  yang  akan  meneruskan  warisan  dan  meneruskan  hak  dan kewajiban di dalam masyarakat.
Alasan  lain  mengapa  mengangkat  anak  di  luar  per  kawinan  itu  agar  terhindar  dari  aib  dalam keluarga  karena  anak  yang  diangkatnya  terlahir  dari  keluarganya  sendiri,  sehingga  sang  kakek mengangkat anak tersebut sebagai anaknya (Wawancara dengan I Putu Buda pada tanggal 25 Januari 2020).
Dengan adanya kasus yang terjadi di Desa Batukaang Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli tersebut  dapat  dijelaskan  bahwa  prosedur  dari  pengangkatan  anak  di  luar  perkawinan  yaitu  pertama dari pihak keluarga yang hendak mengangkat anak harus meminta izin persetujuan dari keluarga yang pada  kasus  ini  yang  hendak  mengangkat  anak  ialah  kakek  kandungnya  sendiri  sehingga  dari  pihak keluarga tentusetuju. Jika sudah disepakati persetujuan tersebut, seorang anak yang hendak diangkat juga harus dimintai persetujuan jika anak ini dewasa. Setelah semua itu, wajib diberitahukan kepada prajuru  adat  daerah  setempat.  Jika  tidak  terjadi  permasalahan  dalam  peng  angkatan  anak  tersebut, langkah  berikutnya  yaitu  mengadakan  upacara  Pemerasan  pada  anak  yang  diangkat  tersebut.  Proses upacara  pemerasan ini  dengan  dibuatkannya  banten  (sesaji)  pada  upacara  keagamaan  ini  yakni  anak yang  diangkat  menarik  benang  dari  banten  hingga  benangnyaterputus.  Upacara  ini  dipimpin  oleh seorang pemangku dan disaksikan oleh keluarga yang bersangkutan.
Setelah  dilakukannya  pengangkatan  anak  dan  pengadaan  upacara  keagamaan  tersebut,  maka telah  sah  secara  hukum  adat  atau  awig-awig  di  desa  Batukaang.  Setelah  itu  akan  diumukan  kepada masyarakat  sekitar  di  pesangkepan  bahwa  telah  terjadi  pengangkatan  anak  dan  pengadaan  upacara Pemerasan  yang  berarti  anak  tersebut  sudah  sah  secara  adat  menjadi  anak  dari  orang  tua  yang mengangkatnya. Nantinya ti dak berstatus sebagai anak di luar perkawinan lagi (Wawancara dengan Bendesa Adat Batukaang pada tanggal 10 Maret 2020) Secara administratif juga anak yang diangkat tersebut sudah sah statusnya sebagai anak dari orang tua angkatnya yakni kakek kandungnya sendiri yang  tertera  di  kartu  keluarga  (Wawancara  dengan  Kepala  Desa  Batukaang  pada  tanggal  1  Januari 2020). Faktor yang paling penting dalam pembagian harta warisan terhadap anak angkat tersebut yaitu pertama  mengenai  pernikahan  sebab  berkaitan  terhadap  ikatan  hubungan  kekerabatan  yang  dimana adanya larangan pernikahan atau menjadi pasangan suami istri yang sah. Kedua, mengenai pembagian warisan atau harta yang ditinggalkan yakni harus memiliki ikatan keluarga. Pada pembagian warisan, antara anak angkat d engan anak kandung berdasarkan pada asas parimirna dengan dasar welas asih dan  kesukarelaan  sehingga  anak  angkat  dan  keluarga  dari  ibu  anak  itu  tidak  mempunyai  hak  untuk menuntut  harta  warisan  dari  bapak  biologinsnya.  Berdasarkan  hukum  adat  yang  berlaku,  besarnya pemberian  warisan  tidak  menggunakan  kalkulasi  tertentu  atau  tidak  ada  hitungan  yang  mengatur melainkan hanya berdasar kerelaan atau keikhlasan dari keluarga bapak biologisnya atau dapat berupa surat wasiat yang berisi apa saja yang ingin diwarisi oleh bapak biologisnya itu.
Jadi secara hukum adat yang diterapkan di Desa Batukaang tersebut, anak itu telah sah menjadi anak  angkat  dari  kakeknya  sendiri.  Sehingga  apabila  anaik  itu  dewasa  nanti,  anak  tersebut  harus menggantikan hak dan kewajiban secara adat kakeknya atau orang tua angkatnya seperti ayah-ayahan dipura atau didesa (wawancara dengan Bendesa Adat Batukaang pada tanggal 17 Maret 2020).

## IV. SIMPULAN DAN SARAN
1. Simpulan
Proses  diangkatnya  seorang  anak  yang  terlahir  di  luar  perkawinan  oleh  kakeknya  sendiri  di  Desa Batukaang  Kecamatan  Kintamani  Kabupaten  Bangli. Pihak  keluarga  yang  hendak  mengangkat  anak harus  meminta  persetujuan  dari  keluarga.  Apabila  disetujui  dan  disepakati,  keluarga  tersebut  harus meminta  persetujuan  dari  anak  yang  hendak  diangkatnya  sebagai  anak.  Hal ini berlaku apabila anak
yang  hendak  diangkat  telah  dewasa.Selanjutnya  harusmelaporkan  kepada  prajuru  adat  setempatdan mengadakan  upacara  keagamaan  yakni  melaksanakan  upacara  pemerasan.  Kemudiandiberitahukan atau diumumkan kepada masyarakat setempat melalui sangkepan bahwa anak tersebut telah diangkat dan secara administrasi anak tersebut masuk ke dalam kartu keluarga orang tua yang mengangkatnya yakni  kakeknya  sendiri.  Pada  sistem  pembagian  harta  warisan  atas  anak  yang  terlahir  di  luar perkawinan yang sudah diangkat oleh kakeknya di Desa Batukaang Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli anak tersebut berhak menerima warisan dari keluarga yang mengangkatnya tersebut.

## 2. Saran
Kepada  seluruh  masyaraka  terkhusus  kepada  orang  tua  agar  tetap  menjaga,  merawat,  memberi perhatian  serta  pengawasan  dan  memberikan  pendidikan  yang  baik  untuk  anak-anaknya  khususnya untuk anak perempuan agar berhati-hati dalam pergaulannya karena pada jaman sekarang jika sedikit saja  salah  pergaulan  dapat  merusak  masa  depan  dari  anak  tersebut.Agar  tidak  menciptakan  hal-hal yang tidak diinginkan seperti hamil di luar nikah sehinggamenyebabkan kelahiran anak di luar adanya pernikahan  yang  sah.  Bagi  pemerintah  disarankan  untuk  mengadakan  sosialisasi  untuk  anak  muda mengenai seberapa pentingnya pendidikan. Sehingga dengan pengetahuan ini anak muda dapat lebih berhati-hati dalam pergaulannya dan menghindari pergaulan bebas agar nantinya tidak ada lagi kasus- kasus anak yang terlahir di luar perkawinan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdurahman, & Syahrini. (1987). Masalah Perkawinan di Indonesia (5th ed.). Alumni. Afandi, A. (1984). Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian . Bina Aksara.
Deviyanti, P. A. S., & Salain, M. S. P. D. (2017). Hak Anak Tiri terhadap Waris dan Hibah Orang Tua Ditinjau dari Hukum Waris Islam. Kertha Semaya , 5 (2), 1–5.
Hartanto,  J.  A.  (2015). Hukum  Waris  Kedudukan  dan  Hak  Waris  Anak  Luar  Kawin  menurut Burgerlijk Wetboek Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi . Laks Bang. Hendrako, E. (2017). Hak Waris Anak Perempuan terhadap Harta Peninggalan (Studi Putusan MA RI No. 4766/Pdt/1998). Lex Privatum , 3 (1), 139–146.
Hulzannah, M., Riduansyah, Putra, J. R., Riski, R. A., & Pohan, I. (2020). Pembagian Hak Ahli Waris pada  Anak  Angkat  di  Kabupaten  Labuhanbatu  Ditinjau  dari  Perspektif  Hukum  Islam. Jurnal Ilmiah Advokasi , 08 (01), 19–28. Jamaludin, & Amalia. (2016). Buku Ajar Hukum Perkawinan (Sulawesi). Unimal Press. Kuncoro, W. (2015). Waris: Permasalahan dan Solusinya . Raih Asa Sukses.
Loho,  S.  (2017).  Hak  Waris  Anak  di  Luar  Perkawinan  Sah  Berdasarkan  Putusan  Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII-2010. Lex Crimen , 4 (3), 169–176.
Poespasari, E. D. (2006). Hak Waris Anak dalam Sistem Hukum Adat Masyarakat Osing Banyuwang. Perspektif Hukum , 6 (2), 114–129.
Purwanto.  (2008).  Analisis  Hak  Mewaris  Anak  Yang  Lahir  Dari  Perkawinan  Beda  Agama [Universitas Diponegoro]. In Al-Ishlah : Jurnal Ilmiah Hukum . Sastroatmodjo, A., & Aulia, W. (1978). Hukum Perkawinan di Indonesia (2nd ed.). Bulan Bintang. Surya,  I.  K.,  &  Hajati,  S.  (2016). Hak  Waris  Sentana  Mulih  Daha  (Pulang  Kembali)  Akibat Perceraian Menurut Hukum Adat Bali . Universitas Erlangga.