## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 2, Mei 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online)
Submitted 8 Oktober 2022, Reviewed 17 April 2023, Publish 31 Mei 2023
(271-288)

## KEHADIRAN PARTAI GELOMBANG RAKYAT INDONESIA SEBAGAI MANAJEMEN KONFLIK INTERNAL PARTAI POLITIK
Muhammad Sidiq 1 , Robi Cahyadi Kurniawan 2 , Arizka Warganegara 3 , Fitria Barokah 4
Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia 1,2,3,4
E-mail: muhsidiq18@gmail.com

## ABSTRAK
Konflik  di  tubuh  partai  politik  adalah  suatu  hal  yang  tidak  dapat  dihindari,  dan tidak  jarang  konflik  internal  dapat  menciptakan  perpecahan  partai.  Tulisan  ini betujuan  menganalisis  bagaimana  konflik  internal  partai  PKS  dapat  melahirkan partai  baru  (Gelora).  Tulisan  ini  menggunakan  studi  kepustakaan,  dengan  data yang digunakan adalah buku dan laporan ilmiah primer atau asli yang terdapat di dalam artikel atau jurnal yang berkaitan dengan konflik intenal partai politik dan  pelembagaan  partai  politik.  Berdasarkan  hasil  analisis,  tulisan  ini menjelaskan  kelahiran  partai  Gelora  disebabkan  adanya  perbedaan  ideologi politik  antara  Anis  Matta  dan  Hilmi  Aminudin,  dan  pembaharuan  yang  di inginkan Anis Matta mendapat penolakan dari  kader PKS. Melihat pelembagaan Partai  Keadilan  Sejahtera  (PKS)  masih  terbilang  rendah,  karena  partai  tidak dapat  mengatasi  konflik  internalnya  sendiri  sehingga  menciptakan  perpecahan dan  melahirkan  partai  baru  (Partai  Gelora).  Bentuk  manajemen  konflik  yang diambil oleh pihak berkonflik yaitu dengan mendirikan partai baru yaitu gelora. Dengan  kata  lain,  konflik  tidak  akan  berlajut  dalam  internal,  karena  ada  pihak yang memutuskan pecah partai.
Kata Kunci : Partai Politik, Konflik Internal, Pelembagaan

## ABSTRACT
Conflict  within  political  parties  is  something  that  cannot  be  avoided,  and  not infrequently  internal  conflicts  can  create  party  divisions.  This  paper  aims  to analyze how the internal conflict of the PKS party can give birth to a new party (Gelora). This paper uses a literature study, with the data used being books and primary or original scientific reports contained in articles or journals related to internal  conflicts  of  political  parties  and  the  institutionalization  of  political parties. Based on the results of the analysis, this paper explains that the birth of the Gelora party was due to differences in political ideology between Anis Matta and  Hilmi  Aminudin,  and  the  reforms  that  Anis  Matta  wanted  were  rejected  by PKS  cadres.  Seeing  the  institutionalization  of  the  Partai  Keadilan  Sejahtera (PKS)  is  still  relatively  low  because  the  party  cannot  overcome  its  own  internal conflicts, thus creating divisions and giving birth to a new party (Partai Gelora). The  form  of  conflict  management  taken  by  the  conflicting  parties  is  by

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 2, Mei 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 8 Oktober 2022, Reviewed 17 April 2023, Publish 31 Mei 2023 (271-288)
establishing  a  new  party,  namely  Gelora.  In  other  words,  the  conflict  of  action will  continue  internally,  because  there  are  parties  who  decide  to  break  up  the party.
Keywords : Political Party, Internal Conflict, Institutional

## PENDAHULUAN
Dengan  semakin  kuatnya  peran
Parpol dalam kehidupan negara demokrasi,  mulai  timbul  konflik- konflik  dalam  tubuh  Parpol  baik  itu konflik  sosial  maupun  konflik  politik. Konflik  adalah  hubungan  antara  dua belah  pihak  atau  lebih  (individu  atau kelompok)  yang  memiliki  atau  merasa memiliki  sasaran-sasaran  yang  tidak sejalan (Arianto et al., 2021).
Menilik  dinamika  yang  terjadi  di tubuh  partai  politik  di  Indonesia diramaikan dengan konflik, perpecahan,  kepengurusan  ganda  dan sebagainya.  Kader-kader  partai  politik memiliki  persaingan  antara  sesama untuk mendapatkan kekuasaan. Sehingga  konflik  tingkat  nasional maupun  daerah  seperti  partai  nasional maupun  partai  lokal  tidak  lepas  dari konflik internal. Ini diakibatkan ideologi  dan  komunikasi  yang  kurang baik  di  dalam  tubuh  partai.  Konflik internal  partai  politik  khususnya  di Indonesia  bukan  merupakan  hal  yang baru,  bahkan  fenomena  ini  sudah muncul  di  era  sebelum  kemerdekaan Indonesia. Hal itu misalnya bisa dilihat dalam  perjalanan  Partai  Sarekat  Islam Indonesia  (PSII)  yang  berakar  dari
Sarekat Islam. PSII dalam perjalanannya mengalamai beberapakali perseteruan internal.
Permasalahan  yang  seringkali muncul  dalam  perjalanan  partai  politik ialah kemunculan konflik internal yang muncul  dan  bahkan  menyebabkan kemunculan  partai-partai  baru  diluar partai  politik  yang  sudah  ada.  Konflik internal ini tentunya mengganggu peran dari  partai  politik  itu  sendiri.  Hal tersebut  didukung  oleh  penelitian  dari
Nurhasim (2013) menggambarkan adanya perbedaan dan konflik  internal pada  tubuh  partai  politik  memancing anggota  untuk  meninggalkan  dan memilih  keluar  kemudian  membuat partai  baru.  Konflik  internal  parpol disertakan dengan faktor yang dipengaruhi  oleh  kuatnya  tokoh  yang mengambil  peran  penting  sebagai penggerak parpol, sehingga perselisihan internal parpol akan menyebabkan tokoh-tokoh pendiri partai  meninggalkan parpol yang dibentuknya  semula  (Barokah  et  al., 2022).
Pandangan  Harmel  &  Robertson (1985)  bahwa  di  antaranya  dibentuk untuk  menjawab  tantangan  isu-isu baru.  Partai  baru  ini  terkait  dengan pembelahan  dalam  sistem  kepartaian. Kemunculan  partai  baru  bagi  Harmel juga  terkait  dengan  peristiwa  sejarah tertentu  di  masyarakat.  Mair  dan Erlingssson dalam Bolin (2007) melihat interpretasi yang serupa bahwa

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 2, Mei 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 8 Oktober 2022, Reviewed 17 April 2023, Publish 31 Mei 2023
(271-288)
partai  baru  merupakan  partai  yang awalnya  bukan  sebagai  anggota  sistem partai  yang  pernah  terkonsolidasi. Secara  umum  partai-partai  baru  ini muncul  dalam  tiga  cara  yang  berbeda. Pertama ,  partai  baru  muncul  sebagai konsekuensi  penggabungan  dua  atu lebih  partai  yang  didirikan. Kedua , partai-partai  baru  terbentuk  sebagai akibat dari perpecahan internal. Ketiga , partai baru muncul sebagai partai yang benar-benar  baru,  tidak  terkait  dengan partai lain. Bersamaan dengan semakin berperannya  parpol  dalam  kehidupan negara yang demokratis, timbul konflik-konflik  di  dalam  tubuh  parpol. Pelembagaan partai politik juga mengatur  tentang  bagaimana  partai tersebut menjalankan peran dan fungsinya sekaligus dalam menyesaikan  konflik  baik  eksternal maupun internal (Mardaya et al., 2019). Konsep  pelembagaan  partai  politik dikemukakan  oleh  Randall  &  Svåsand (2002)  bahwa  pelembagaan  partai politik merupakan suatu proses pemantapan  partai  politik  baik  secara struktural  dalam  rangka  mempolakan perilaku maupun  secara  kultural  dalam mempolakan  sikap  atau  budaya.  Oleh karena  itu,  jika  pelembagaan  partai politik  masih  rendah,  konflik  internal partai  tidak  terselesaikan,  bahkan berujung  perselisihan  internal  parpol
hingga mengakibatkan parpol bersangkutan pecah. Salah  satu  partai  baru  pada
Pemilu  2024  yang  terbentuk  akibat perpecahan internal ialah Partai Gelora.
Partai  Gelora  mendeklarasikan  diri sebagai  partai  nasionalis  atau  partai tengah,  kelahirannya  tidak  bisa  lepas dari  faksionalisasi  di  salah  satu  partai Islam yaitu PKS (Argenti, 2021). Partai Gelora  didirikan  28  Oktober  2019  dan dideklarasikan pada 10 November 2019 oleh  mantan  tokoh  muda  berpengaruh PKS. Di ketuai oleh Anis Matta. Partai Gelora  Indonesia  terbentuk  karena beberapa  kadernya  terlibat  dalam pusaran  konflik  di  internal  Partai
Keadilan  Sejahtera  (PKS).  Diketahui, banyak petinggi Partai Gelora merupakan  bekas  kader  yang  sudah keluar  dari  PKS  (CNN  Indonesia, 2019).  Hadirnya  Partai  Gelora  tentu mengejutkan  banyak  pihak,  terlebih budaya organisasi di
rumah sebelumnya  terbilang  sangat  rapih dalam  mengelola  konflik  politik  di internal partai (Argenti, 2021).
Singkatnya, kehadiran Partai Gelora  pada  ranah  politik  dan  publik karena  adanya  konflik  yang  menjerat PKS.  Disintegrasi  kedua  partai  ini berawal mulai dari perbedaan pandangan  mengenai  orientasi  partai politik  antara  Anis  Matta  dan  Hilmi Aminudin. Dimana, Anis Matta kurang menyetujui  adanya  partai  politik  yang tertutup  dan  Anis  Matta  menghendaki PKS  sebaiknya  menjadi  partai  yang lebih terbuka agar dapat menyesuaikan diri dengan model demokrasi yang ada di Indonesia (Widyana, 2022).
Partai  Gelora  memilih  jalannya sendiri,  memilih  ideologi  berbeda dengan  partai  induk,  yakni  nasionalis sebagai  pijakan  berpolitik.  Pilihan

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 2, Mei 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 8 Oktober 2022, Reviewed 17 April 2023, Publish 31 Mei 2023
(271-288)
mendirikan  partai  nasionalis  berasas pancasila. Dengan mengusung ideologi yang  berbeda,  partai  ingin memperluas ceruk pemilih, tidak dari satu segmentasi pemilih tertentu, tapi merangkul  semua  entitas  politik  di tengah-tengah masyarakat. Hal tersebut menjadi tantangan, meski mendeklarasikan sebagi partai nasionalis,  sepertinya  stigma  sebagai kelompok Islamis tetap ada, terlebih di media Anis Matta menjelaskan partainya  nasionalis  jati  dirinya  Islam, sebuah  diksi  baru  dalam  panggung politik  nasional,  biasanya  diksinya partai  nasionalis  religius  (Argenti, 2021).
Penelitian  ini  berfokus  pada pembentukan partai politik baru sebagai  pecahan  dari  partai  induknya (Partai  Gelora  dari  Partai  Keadilan Sejahtera)  disebabkan  oleh  konflik internal  partai  politik.  Penelitian  ini berhipotesis bahwa pembentukan partai politik  baru  dapat  dikatakan  sebagai manajemen  konflik,  dengan  alasan pelembagaan  parpol  masih  rendah sehingga memutuskan untuk mendirikan  partai  politik  baru.  Kasus konflik internal partai dianalisis dengan menggunakan metode pemetaan konflik  SIPABIO  menurut Susan (2009) meliputi, source (sumber koflik), issues (isu-isu), parties (pihak- pihak yang berkonflik), attitude/feelings (sikap;  perasaan  dan persepsi), behavior (perilaku/tindakan), intervention (intervensi/campur  tangan pihak  lain),  dan outcome (hasil
akhir/dampak dari konflik).
Terdapat beberapa penelitian yang menjadi rujukan dalam penelitian ini. Penelitian dari Budiatri et al (2017) dengan judul faksi dan konflik internal partai-partai  politik  di  indonesia  era reformasi. Budiartri menjelaskan Ideologi partai, melembaganya kepemimpinan  partai  yang  personal dan  oligarkis  merupakan  penyebab konflik.  Oleh  karena  itu,  upaya  untuk mencegah dan mengatasi konflik adalah  suatu  kepatutan.  Penelitian sejenis  dari  Barokah  et  al  (2022) berjudul  Disrupsi  Politik:  peluang  dan tantangan  partai  politik  baru  jelang pemilu  2024,  menjelaskan  tantangan munculnya  partai  politik  baru  pada pemilu  2024    yaitu  adanya  konflik internal partai dapat mendorong kader- kader partai keluar sehingga mendirikan  partai  baru.  Tantangan lainnya, disrupsi akan membajak peran partai  politik  jika  parpol  enggan mengikuti arus disrupsi. Penelitian dari Hanafi (2018) dengan judul kemunculan  dan  tantangan  partai politik baru pada pemilu 2019. Penelitian Hanafi ini membahas partai- partai  baru  membawa  corak  nasionalis dengan  kecenderungan  program  yang tidak jauh berbeda dari partai baru lain dan  tantangan  partai  baru  adalah  tidak adanya  figur  kuat  yang  populer  dan memiliki basis di akar rumput.
Berdasarkan penjelasan dari beberapa penelitian sebelumnya, penelitian  ini  menganalisis  bagaimana kehadiran Partai Gelora sebagai manajemen  konflik  internal  partai. Rendahnya pelembagaan partai

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 2, Mei 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 8 Oktober 2022, Reviewed 17 April 2023, Publish 31 Mei 2023
(271-288)
ditengarai  sebagai  pemicu  konflik internal  dalam  tubuh  Partai  Keadilan Sejahtera  (PKS),  sehingga  munculnya spesies  partai  baru  yaitu  Partai  Gelora. Fokus  kajian  penelitian  inilah  sebagai bentuk novelty penelitian.

## METODE
Tulisan  ini  menggunakan  studi kepustakaan, menurut Sugiyono (2019) berkaitan  dengan  kajian  teoritis  dan referensi  lain  yang  berkaitan  dengan nilai, budaya dan norma yang berkembang  pada  situasi  sosial  yang diteliti,  selain  itu  studi  kepustakaan sangat penting dalam melakukan penelitian, hal ini dikarenakan penelitian  tidak  akan  lepas  dari literatur-literatur  ilmiah.  Data  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah data sekunder. Data sekunder merupakan  data  yang  diperoleh  bukan dari pengamatan langsung.  Akan tetapi data  tersebut  diperoleh  dari  hasil penelitian  yang  telah  dilakukan  oleh penulis terdahulu. Sumber data sekunder  yang  dimaksud  berupa  buku dan  laporan  ilmiah  primer  atau  asli yang  terdapat  di  dalam  artikel  atau jurnal  (tercetak  dan/atau  non-cetak) berkenaan  dengan  sejarah  matematika dan  peletakannya  dalam  aktivitas pembelajaran  yang  kaitannya  dengan konflik  intenal  partai  politik  dan pelembagaan partai politik..

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Konflik  Internal  Partai  Keadilan Sejahtera Melahirkan Partai Gelora
Tidak  ada  satu  masyarakat  atau organisasi  pun  yang  bisa  lepas  dari konflik.  Konflik  menurut  Winardi (1994)  adalah  adanya  oposisi  atau pertentangan  pendapat  antara  orang- orang,  kelompok-kelompok  atau  pun organisasiorganisasi  Sejalan  dengan pendapat  Winardi,  menurut  Liliweri (1997)  konflik  adalah  bentuk  perasaan yang  tidak  sesuai  yang  melanda hubungan  antara  satu  bagian  dengan bagian  lain,  satu  orang  dengan  orang lain,  satu  kelompok  dengan  kelompok lain.  Makna  konflik  secara  sederhana diartikan  karena  adanya  perbedaan- perbedaan  kepentingan  antara  individu yang  satu  dengan  individu  yang  lain atau  kelompok  yang  satu  dengan kelompok yang lain. Di antara perbedaan  kepentingan  itu  adalah perbedaan kepentingan politik, sehingga  disebut  juga  sebagai  konflik politik.  terdapat  tiga  macam  konflik politik. Pertama , konflik politik karena memperebutkan  jabatan-jabatan  politik atau  kekuasaan. Kedua ,  konflik  politik karena kebijakan-kebijakan politik. Ketiga ,  konflik  politik  muncul  karena perbedaan pandangan terhadap
lembaga-lembaga  politik  (Rauf,  2001) dalam (Romli, 2018).
Di  Indonesia,  konflik  internal partai  politik  sudah  bukan  merupakan hal  yang  baru,  bahkan  fenomena  ini sudah muncul di era sebelum
kemerdekaan Indonesia. Hal itu misalnya  bisa  dilihat  dalam  perjalanan Partai  Sarekat  Islam  Indonesia  (PSII) yang  berakar  dari  Sarekat  Islam. Menurut  Sjamsuddin  et  al  (1988)

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 2, Mei 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 8 Oktober 2022, Reviewed 17 April 2023, Publish 31 Mei 2023
(271-288)
perpecahan dalam parpol bisa disebabkan tiga hal meliputi, perbedaan ideologi dari para anggotanya, perbedaan  pelaksanaan  kebijaksanaan, dan  persaingan  kepemimpinan  dalam partai.  Terdapat  beberapa  macam konflik  internal  dalam  tubuh  parpol, yaitu :
1. Karena partai tidak memeliki platform yang jelas, sehingga mengakibatkan tidak adanya  ikatan  ideologis  di  antara anggota partai. Ketika terjadi perpecahan  yang  bersifat  klik,
personal  atau  kelompok,  dengan mudah  hal  itu  memecah  belah partai.
2. Faktor  kepemimpinan  tunggal  dan manajemen  yang  buruk.  Terlalu kuatnya  figur  pemimpin  parpol berpotensi  mematikan  kaderisasi  di tubuh  partai  politik  bersangkutan. Figur  yang kuat seringkali dianggap mampun  menjadi  perekat  sementara pada  saat  bersamaan  kader  yang memiliki  kualifikasi  sepadan  tidak pernah  dipersiapkan  sebagi  calon pengganti.
3. Dipandang  dari  proses  regenerasi yang  harus  dilakukan,  kegagalan
muncul  tokoh  baru  dalam  parpol menunjukan kegagalan parpol melakukan reformasi internal, terutama  untuk  revitaslisasi  dan regenerasi  terutama  karena  figur petingginya menjadi simbol institusi. Permasalahan  yang  seringkali
muncul  dalam  perjalanan  partai  politik ialah kemunculan konflik internal yang
muncul  dan  bahkan  menyebabkan kemunculan  partai-partai  baru  diluar partai  politik  yang  sudah  ada.  Salah satu  partai  yang  mengalami  gejolak internal adalah Partai Keadilan Sejahtera.  Partai  yang  lahir  dari gerakan  dakwah  Jamaah  Tarbiyah  ini cukup  mengejutkan  ketika  konflik internal  terjadi  di  dalam  partai  yang menampilkan diri sebagai partai dakwah  ini.  Partai  Keadilan  Sejahtera yang  dikenal  sebagai  partai  dengan militansi  kader  serta  kesolidan  antar kader  yang  kuat  mengejutkan  publik ketika konflik internal mereka memanas  hingga  berujung  dengan lahirnya  Partai  Gelora  Indonesia  pada tahun 2019. Partai Keadilan Sejahtera merupakan partai yang memiliki catatan  yang  baik  dari  satu  pemilihan umum  ke  pemilihan  umum  berikutnya. Partai  dakwah  ini  mampu  menorehkan pencapaian  positif  selama  perjalanan politiknya, dapat dilihat pada gambar 1.

## Gambar. 1 Perolehan Suara Partai
Keadilan Sejahtera dalam Pemilu 1999-2019
Sumber: (Databoks.katadata.co.id, 2022)

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 2, Mei 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 8 Oktober 2022, Reviewed 17 April 2023, Publish 31 Mei 2023 (271-288)
Berdasarkan  gambar  1,  dibalik perkembangan positif yang diperlihatkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), mereka juga memiliki permasalahan  berupa  konflik  internal yang  terjadi  di  dalam  tubuh  partai. Akmar  (2019)  menjelaskan  bahwa konflik internal Partai Keadilan Sejahtera berlangsung sejak tahun 2004
(dapat  dlihat  pada  tabel  1).  Bermula dari  perbedaan  pandangan  hingga melahirkan  adanya  faksi  di  dalam tubuh  partai,  yaitu  faksi  keadilan  dan sejahtera. Konflik inilah yang akhirnya memicu  munculnya  GARBI  (Gerakan Arah  Baru  Indonesia)  serta  munculnya fenomena mundurnya kader-kader PKS.

## Tabel 1. Catatan Kasus Faksionalisasi dan Konflik Internal PKS
di Era Reformasi Tahun Faksi Latar Belakang Kecenderungan 2004 Faksi Keadilan dan Faksi Kesejahteraan Perbedaan pandangan hidup kader atas sumber daya finansial atau materi Ideologi 2008- 2010 Kelompok Moderat dan Kelompok Ortodoks Perbedaan pandangan untuk menjadikan partai terbuka bagi non muslim Ideologi 2016 Faksi Sejahtera dan Keadilan PKS mengalami konflik internal setelah Fahri Hamzah yang merupakan loyalis Anis Matta (pimpinan PKS periode sebelumnya) tidak masuk ke dalam struktur pengurus harian Dewan Pengurus Pusat PKS. Ideologi 2018 Faksi Sejahtera dan Keadilan Perpecahan terjadi akibat DPP mewajibkan seluruh Caleg PKS menandatangani surat pengunduran diri bertanggal kosong. Ideologi Sumber: (Budiatri & Putri, 2018) dalam (Akmar, 2019) GARBI merupakan gerakan yang dipimpin  oleh  Anis  Matta  dan  Fahri Hamzah. Gerakan ini juga memunculkan fenomena mengundurkan  diri  yang  dilakukan kader-kader  dari  PKS.  Diantara  kader yang  akhirnya  keluar  dari  PKS diantaranya adalah Anis Matta, Mahfudz  Siddiq  dan  Sita  Sukanto. GARBI mendeklarasikan dirinya sebagai organisasi masyarakat. Deklarasi GARBI sebagai ormas
dilakukan  diberbagai  daerah,  pertama kali di Makassar pada bulan September 2018. GARBI yang awalnya mendeklarasikan diri sebagai organisasi masyarakat akhirnya bertransformasi  menjadi  sebuah  partai politik  yaitu  Partai  Gelora  Indonesia.
Partai  ini  didirikan  pada  tanggal  28 Oktober  2019.  Diketuai  oleh    Anis Matta yang merupakan mantan
Presiden PKS tahun 2013-2015.

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 2, Mei 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 8 Oktober 2022, Reviewed 17 April 2023, Publish 31 Mei 2023
(271-288)
Pemetaan  konflik  merupakan  hal yang  sangat  penting  dalam  upaya penyelesaian  konflik.  Ada  beberapa pendapat  ahli  terkait  pemetaan  konflik seperti Fisher (2001), dan Amr Abdalla (2002),  seperti  yang  dikutip  Susan (2009).  Menurut  Fisher,  pemetaan konflik memberi gambaran awal mengenai  berbagai  sikap,  perilaku  dan situasi yang berkembang dalam dinamika konflik. Pemetaan konflik ini meliputi  pemetaan  pihak  berkonflik dan  berbagai  aspirasi  dari  pihak-pihak yang  ada.  Pemetaan  merupakan  suatu teknik yang digunakan untuk menggambarkan  konflik  secara  grafis,
menghubungkan  pihak-pihak  dengan masalah  dan  dengan  pihak  lainnya. Ketika masyarakat yang memiliki sudut pandang  berbeda  memetakan  situasi mereka  secara  bersama,  mereka  saling memperlajari pengalaman dan pandangan masing-masing. Pendekatan  analisa  konflik  untuk menemukan dan mencapai penyelesaian konflik dilakukan melalui model SIPABIO yaitu:
Dilihat  dari  sumber  konflik ( source ),  konflik  internal  dalam  tubuh PKS  yang  melahirkan  parti  baru  yaitu Gelora  disebabkan  perbedaan  ideologi yang  di  inginkan  masing-masing  elit partai  yaitu  Anis  Matta  dan  Hilmi Aminudin.  Anis  Matta  menginginkan ideologi  pembaharuan,  beberapa  kader PKS  melakukan  penolakan  karena lebih  baik  tetap  konsisten  untuk menjalankan visi dan misi PKS dengan ideologi partai Islam. Akhirnya keputusan  sejumlah  pengurus  PKS
mengundurkan  diri  dan  membentuk Partai Gelora. Pemetaan konflik berdasarkan source ini  dijelaskan  oleh
Abdalla  (2002)  dalam  Susan  (2009), bahwa konflik disebabkan oleh sumber-sumber  yang  berbeda  dengan melahirkan  tipe-tipe  konflik  yang berbeda.
Dilihat dari issues , pemicu munculnya  konflik  ini  atas  dasar pemikiran  Anis  Matta  terkait  dikotomi antara  Islam  dan  nasionalisme.  Secara sederhana,  dengan  adanya  dikotomi- dikotomi tersebut yang sebaiknya harus segera dihapuskan karena menyesatkan yang  dibuat  masa  lalu,  karena  yang Islam  tidak  mau  disebut  sebagai  tidak nasionalis;  yang  nasionalis  tidak  mau disebut  dengan  Islam  atau  tidak religius.  Dengan  demikian,  muncullah pemikiran  yang  dibawa  Partai  Gelora pembangunan bangsa yang satu dengan menjunjung  tinggi  nilai  solidaritas  dan rasa  nasionalisme.  Abdalla  (2002) dalam  Susan  (2009),  menjelaskan  pula bahwa  isu-isu  dalam  pemetaan  konflik menunjuk  pada  saling  keterkaitan tujuan-tujuan yang tidak sejalan diantarapihak  yang  berkonflik,  seperti cara pemikiran Anis Matta memandang Islam dan nasionalisme.
Dilihat  dari  pihak-pihak  yang berkonflik  ( parties ),  pihak  berkonflik adalah  kelompok  yang  berpartisipasi dalam konflik baik pihak konflik utama yang  langsung  berhubungan  dengan kepentingan, pihak sekunder yang tidak secara langsung terkait dengan kepentingan  dan  pihak  tersier  yang tidak berhubungan dengan kepentingan

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 2, Mei 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 8 Oktober 2022, Reviewed 17 April 2023, Publish 31 Mei 2023 (271-288)
konflik.  Pihak  tersier  ini  yang  sering dijadikan pihak netral untuk mengintervensi  konflik.  Konflik  dalam tubuh  partai,  melibatkan  pihak  antara kader-kader partai PKS Anis Matta dan Hilmi  Aminudin  Di  pihak  Anis  Matta, terdapat  beberapa  kader  yang  terlibat dalam  pusaran  konflik  di  internal  PKS dan  ikut  serta  dalam  pembentukan partai  baru,  meliputi:  Fahri  Hamzah yang  menduduki  posisi  wakil  ketua umum  Partai  Gelora.  Fahri  sendiri sempat  berkonflik  dengan  Presiden
PKS Muhammad Sohibul Iman. Konflik  itu  lantas  membuat  Fahri didepak sebagai kader PKS.  Kemudian mantan  kader  PKS  Mahfudz  Siddik yang  menduduki  posisi  sekretaris jenderal Partai Gelora. Mahfudz sendiri sempat menjabat sebagai ketua Komisi I  DPR  dan  Ketua  Fraksi  PKS  DPR
2009-2014. Ahmad Riyaldi yang
menjadi bendahara umum Partai Gelora. Riyaldi pernah menjabat sebagai Anggota Majelis Pertimbangan PKS  periode  2009-2014  dan  anggota DPR RI 2009-2014 dari PKS. Triwisaksana  yang  menjabat  sebagai anggota Majelis Permusyawaratan Nasional  Partai  Gelora.  Sebelumnya, pria  yang  akrab  disapa  Sani  itu  pernah menjabat  sebagai  Anggota  Majelis
Syuro  PKS.  Ada  pula  mantan  kader PKS  Rofi  Munawar  dan  Musyafa Ahmad Rahim (CNN Indonesia, 2020).
Menilik  dari attitudes/feelings (sikap).  Abdalla  (2002)  dalam  Susan (2009)  sikap  adalah  perasaan  dan persepsi  yang  mempengaruhi  pola perilaku  konflik.  Sikap  bisa  muncul
dalam  bentuk  positif  dan  negatif  bagi konflik.  Pada  dasarnya,  sikap  yang mempengaruhi  pola  perilaku  konflik adalah  keinginan  untuk  mendirikan partai baru dikarenakan adanya penolakan  atas  keinginan  Anis  Matta memasukan ideologi pembaharuan dalam  tubuh  partai.  Dapat  disimpulkan bahwa  hal  tersebut  terjadi  karena pemikiran Anis Matta yang mengakibatkan  keinginan  memisahkan diri dari partainya.
Melihat  dari  perilaku/tindakan (behavior) ,  perilaku  adalah  aspek tindak sosial dari pihak berkonflik, baik muncul  dalam  bentuk coercive  action dan noncoercive action . Dalam hal ini, pihak  berkonflik  seperti  Anis  Matta melakukan  tindakan coercive  action atau  bentuk  tindakan  sosial  yang memaksa pihak lawan untuk melakukan  sesuatu  yang  pihak  lawan tidak  ingin  melakukannya  dengan meninggalkan  partainya  dan  membuat partai politik baru yaitu (Partai Gelora). Selanjutnya, intervention atau  campur tangan  pihak  lain.  Intervensi  adalah tindakan  sosial  dari  pihak  netral  yang ditujukan  untuk  membantu  hubungan konflik menemukan penyelesaian. Dalam  penyelesaian  konflik  tidak  ada campur  tangan  pihak  lain. Outcome (hasil  akhir). Outcome merupakan dampak  dari  berbagai  tindakan  pihak- pihak  berkonflik  dalam  bentuk  situasi. Dalam  hal  ini,  hasil  akhir  dari  konflik internal  dalam  tubuh  PKS    melahirkan partai baru yaitu Partai Gelora.
Pelembagaan
Partai Keadilan Sejahtera Masih Lemah

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 2, Mei 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 8 Oktober 2022, Reviewed 17 April 2023, Publish 31 Mei 2023 (271-288)
Konflik  di  tubuh  partai  politik adalah  suatu  hal  yang  tidak  dapat dihindari. Didalam Partai Politik selalu ada  kepentingan  yang  diwakili  oleh kelompok  yang  ada  di  internal  partai tersebut.  Keberadaan  faksi  didalam partai  sesuatu  hal  yang  tidak  dapat dihindari. Partai politik adalah sebagian faksi  yang  berada  didalam  satu  tubuh yaitu partai politik. Gesekan antar faksi tersebut ternyata tidak selamanya dapat di  selesaikan  secara  organisasi.  Hal  ini karena  ketimpangan-ketimpangan  serta mulai melamahnya fungsi pelembagaan partai.
Dalam pelembagaan partai politik juga  mengatur  tentang  bagaimana partai  tersebut  menjalankan  peran  dan fungsinya sekaligus dalam menyesaikan  konflik  baik  eksternal maupun internal. Sehingga pelembagaan  partai  politik  memiliki peran  yang  sangat  penting  untuk dilakukan,  agar  partai  politik  dapat menjalankan  peran  dan  fungsinya dengan  baik  sesuai  dengan  Anggaran Dasar  (AD)  dan  Anggaran  Rumah Tangga  (ART).  Anggaran  Dasar  (AD) merupakan peraturan dasar dalam suatu partai politik. Aspek-aspek yang dijelaskan  di  dalam  Anggaran  Dasar
(AD) yaitu visi misi, kedaulatan, tujuan dan fungsi suatu partai politik, tata cara kerjasama  partai,  kepegurusan,  dan pemberhentian keanggotaan dalam suatu  partai  politik,  serta  aturan  yang mengatur  tentang  pemilu,  pilkada  dan fraksi,  dan  lain-lain  (Mardaya  et  al., 2019).
Kegagalan organisasi konflik internal yang dialami oleh partai-partai politik,  baik  partai  politik  besar maupun  partai  politik  kecil,  secara umum  bersumber  dari  pelanggaran terhadap anggaran dasar/anggaran rumah tangga partai politik bersangkutan. Partai politik yang seharusnya  menjadi  institusi  utama bagi  pembangunan  dan  pematangan pengembangan  demokrasi  seringkali mengalami  konflik  internal  sebagai akibat  tidak  berjalannya  mekanisme demokrasi  di  internal  masing-masing partai  politik.  Tidak  jarang  keputusan politik  ditentukan  secara  sepihak  oleh segelintir  elite  partai  politik.  Partai politik  di  Indonesia  belum  memiliki tradisi kuat untuk menjalankan organisasi secara rasional dan
demokratis.
Menilik kualitas tata kelola partai politik  dari  masa  ke  masa  masih terbilang  rendah,  hal  ini  dikarenakan belum termanisfetasikan empat dimensi pelembagaan  ( institutionalisme )  partai politik.
Sejalan dengan Scott Mainwaring,  Lemahnya  pelembagaan sistem kepartaian, menurut Mainwairing setidaknya akan berdampak  pada  beberapa  hal  sebagai berikut  (Mainwaring,  1998). Pertama, lemahnya
pelembagaan sistem kepartaian menyebabkan lemahnya stabilitas politik karena peta konfigurasi kekuasaan baik di eksekutif dan  legislatif  akan  selalu  berubah  dari satu  periode  ke  periode  selanjutnya. Kedua, lemahnya  pelembagaan  sistem kepartaian  berakibat  pada  lemahnya

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 2, Mei 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 8 Oktober 2022, Reviewed 17 April 2023, Publish 31 Mei 2023 (271-288)
ikatan antara partai politik dengan akar rumput sehingga menyebabkan tingginya electoral  volatility atau kondisi dimana masyakat tidak memiliki  ikatan  partai  politik  atau party  id sehingga  selalu  secara  massif ada  pergantian  pilihan  partai  politik dalam  periodesasi  pemilu. Ketiga, lemahnya sistem kepartaian menyebabkan  krisis  legitimasi  elite politik yang ada didalam pemerintahan, baik dilevel eksekutif maupun legislatif (Fadlurrohman, 2017). Organisasi internal  partai  politik  di  Indonesia belum  dapat  dikatakan  baik  mengingat cukup banyak terdapat kasus perselisihan internal partai politik yang kemudian  berujung  pada  pemisahan kubu  dan  pembentukan  partai  politik baru (Brin.go.id, 2013).
Partai  politik  sendiri  hanya  akan menjadi kuat sejauh ia mampu melembagakan dukungan massa. Kekokohan partai politik mencerminkan wawasan dukungan dan derajat  pelembagaan.  Tanpa  adanya pelembagaan  partai  politik,  mustahil terbangunnya pelembagaan sistem kepartaian yang kokoh sehingga berdampak kepada pelembagaan demokrasi.  Pelembagaan  partai  politik sebagai  upaya  pematangan  demokrasi harus bermuara pada penguatan pemerintah sebagai pelaksana kebijakan dan oposisi sebagai penyeimbang dan pengontrol kekuasaan ( check and balances ). Pelembagaan partai politik menurut  Huntington  (1973)  adalah sebuah  proses  pengorganisasian  dan
prosedur untuk mencapai stabilitas dan nilai  tertentu.  Jika  partai  politik  telah berhasil memformulasikan dan menginternalisasikan nilai-nilai organisasionalnya  serta  dalam  periode waktu tertentu terdapat stabilitas internal,  maka  partai  politik  dapat dikatakan  terlembaga  dengan  baik. Huntington  mengatakan  setidaknya terdapat empat dimensi yang menunjukkan pelembagaan sebuah organisasi termasuk partai politik yaitu penyesuaian diri dan kekakuan,
kompleksitas dan kesederhanaan, otonomi subordinasi serta kesatuan dan perpecahan. Konsep pelembagaan partai politik  dari  Randall  &  Svåsand  (2002) digunakan  dalam  tulisan  ini  untuk melihat  proses  pelembagaan,  Randall membagi dua aspek pelembagaan yaitu aspek  internal-eksternal,  dan  aspek struktural-kultural.  Kedua  aspek  ini kemudian  menghasilkan  4  derajat pelembagaann meliputi: derajat kesisteman ( systemnes ), derajat identitas  nilai  ( value  infusion ),  derajat otonomi  suatu  partai  dalam  pembuatan keputusan  ( decisional  autonomy ),  dan derajat  pengetahuan  atau  citra  publik ( reification ).
Penyebab  pecahnya  PKS  dan melahirkan  parti  baru  yaitu  Gelora disebabkan perbedaan ideologi  yang di inginkan  masing-masing  elit  partai yaitu Anis Matta dan Hilmi Aminudin. Anis  Matta  menginginkan  ideologi pembaharuan,  beberapa  kader  PKS melakukan penolakan karena lebih baik tetap  konsisten  untuk menjalankan  visi

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 2, Mei 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 8 Oktober 2022, Reviewed 17 April 2023, Publish 31 Mei 2023
(271-288)
dan  misi  PKS  dengan  ideologi  partai Islam.  Akhirnya  keputusan  sejumlah pengurus  PKS  mengundurkan  diri  dan membentuk Partai Gelora.
Perdebatan  mengenai  ideologi partai  politik  sehingga  menyebabkan perpecahan partai menunjukan rendahnya  pelembagaan  PKS.  Dalam dimensi  pelembagaan  “ value  infusion ” sebagaimana  yang  diungkapkan  oleh Randal  dan  Svasand  bahwa  partai politik  menjadi  terinfusi  ( infuse )  atau tertanam  sebuah value (nilai)  yang
dijadikan  sebagai  referensi  dalam setiap  pengambilan  keputusan.  Secara sederhana dapat diartikan bahwa partai politik bertindak sesuai dengan ideologinya. Sejalan dengan Budiatri et al  (2017)  bahwa  ideologi  partai merupakan  penyebab  konflik.  Oleh karena  itu,  upaya  untuk  mencegah  dan mengatasi konflik adalah suatu
kepatutan.
Kehadiran  Partai  Gelora  Sebagai Manajemen Konflik
Kemunculan Partai Gelora dalam hitungan  kurang  dari  satu  tahun  sejak dideklarasikan  (2019),  partai  gelora sudah  berdiri  sebagai  institusi  resmi yang  diakui  undang-undang  setahun berikutnya  (2020),  sebuah  capaian spektakuler.  Hal  ini  sebenarnya  tidak aneh  mengingat  para  kader  partai  ini sudah  berpengalaman  di  dunia  politik, ditambah  sikap  militansi  berpolitik hasil  internalisasi  politik  sebelumnya yang  masih  kuat  mengakar.  Kehadiran Gelora  pada  ranah  politik  dan  publik karena  adanya  konflik  yang  menjerat PKS  karena  keretakan  yang  terjadi
pada internal PKS sejak lama, setidaknya  sejak  tahun  2004  hingga 2019.  Disintegrasi  kedua  partai  ini berawal mulai dari perbedaan pandangan  mengenai  orientasi  partai politik  antara  Anis  Matta  dan  Hilmi Aminudin. Dimana, Anis Matta kurang menyetujui  adanya  partai  politik  yang tertutup  dan  Anis  Matta  menghendaki PKS  sebaiknya  menjadi  partai  yang lebih terbuka agar dapat menyesuaikan diri dengan model demokrasi yang ada di Indonesia (Widyana, 2022).  Lihat di gambar 1.

## Gambar 2. Proses Munculnya Partai Gelora
Sumber: (Penulis, 2022)
Selanjutnya,  dari  gambar  1, dijelaskan juga bahwa perbedaan kedua pandangan tersebut, menimbulkan menciptakan  dua  kubu  yang  saling bertentangan,  yaitu  kubu  Keadilan  dan Sejahtera. Kubu Keadilan adalah kelompok  yang  ingin  mempertahankan ideologi  yang  sudah  diterapkan  sejak awal  berdirinya  PKS,  sedangkan  kubu kelompok  adalah  mereka  yang  ingin mengubah  pandangan  PKS  menjadi partai yang sifatnya lebih terbuka. Pada waktu  itu,  Anis  Matta  dan  Fahri Hamzah  mewakili  kubu  sejahtera

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 2, Mei 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 8 Oktober 2022, Reviewed 17 April 2023, Publish 31 Mei 2023 (271-288)
(Widyana,  2022).  Dalam  hal  ini, pembentukan Partai Gelora menginginkan Indonesia sebagai kekuatan  lima  besar  dunia  dalam bidang teknologi, ekonomi, dan militer. Karenanya,  dalam  mencapai  hal  itu perlu ada modernisasi dan keterbukaan untuk  dapat  mencapai  tujuan  tersebut.
Dengan keinginan
pembaharuan tersebut,  pada  dasarnya  mendapatkan penolakan  yang  keras  dari  beberapa kader  PKS  karena  lebih  baik  tetap konsisten  untuk  menjalankan  visi  dan misi  PKS  dengan  ideologi  partai  Islam daripada harus membentuk partai baru. Kemudian,  ketiadaan  wadah  bagi mereka  yang  menginginkan  ideologi perubahan tersebut,  membuat  sejumlah pengurus  PKS  mengundurkan  diri  dan membentuk Partai Gelora tersebut.
PKS merupakan konstinuitas ideologi,  pemikiran,  serta  manhaj perjuangan  PK.  Bahkan  ketika  telah menjadi PKS, tampak terjadi penguatan ideologi dan agenda Islamis yang lebih nyata  dan  artikulatif  (Rahmat,  2008). Dalam  anggaran  dasar  disebutkan bahwa  PKS  adalah  partai  berasaskan Islam  partai  ini  bertujuan  untuk mewujudkan  cita-cita  nasional  bangsa
Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam  pembukaan  UUD  1945  dan mewujudkan  masyarakat  madani  yang adil  dan  sejahtera  yang  diridhai  Allah dalam  Negara  Kesatuan  Republik
Indonesia (Majelis Syura Partai Keadilan  Sejahtera,  2013).    PKS, sebagai  entitas  politik  nasional,  secara subyektif berjuang
dengan dasar/aqidah,  asas  dan  moralitas  Islam
untuk  mencapai  tujuan  terwujudnya.
Masyarakat madani yang adil, sejahtera dan
bermartabat. Bersama-sama dengan  entitas  politik  lainnya  secara eksternal  adalah  bentuk  diferensiasi dan  sekaligus  positioning  PKS  sebagai entitas  politik  nasional  berhadapan dengan  entitas  politik  lainnya.  Di  sisi lain  dengan  menjadikan  Islam  sebagai aqidah,  asas  dan  basis  moral,  maka PKS berkeyakinan dan ingin menegaskan  bahwa  internal  subyektif aktivitas  politik  adalah  “ibadah”,  yang apabila  ikhlas  untuk  mencari  ridha Allah  SWT,  dan  dilaksanakan  dengan cara-cara  yang  baik  dengan  akhlak terpuji,  maka  aktivitas  ini  menjadi ibadah yang bernilai “amal shalih”.
Meskipun demikian, adanya anggapan  bahwasanya  Partai  Gelora hadir  di  tengah-tengah  ketegangan antara PKS, tetapi hal ini bukan berarti Partai  Gelora  memiliki  konflik  dengan PKS.  Salah  satu  pendiri  Partai  Gelora, Fahri  Hamzah  menyatakan  jika  tujuan didirikannya  partai  tersebut  untuk membantah  semua  dikotomi  yang menyesatkan  yang  dibuat  dari  masa lalu,  termasuk  dikotomi  antara  Islam dan  nasionalisme.  Jadi,  dengan  adanya dikotomi-dikotomi tersebut yang sebaiknya  harus  segera  dihapuskan, karena  yang  Islam  tidak  mau  disebut sebagai tidak nasionalis; yang nasionalis  tidak  mau  disebut  dengan Islam atau tidak religius. Atas dasar itu, muncullah  pembangunan  bangsa  yang satu,  sebagaimana  pokok  pemikiran yang  dibawa  Partai  Gelora.  Dalam  hal ini,  tujuan  dari  pendirian  Partai  Gelora

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 2, Mei 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 8 Oktober 2022, Reviewed 17 April 2023, Publish 31 Mei 2023
(271-288)
adalah  partai  yang  hadir  sebagai  jalan bagi  orang-orang  Indonesia  untuk menjunjung  tinggi  nilai  solidaritas  dan rasa nasionalisme untuk memaksimalkan  potensi  sumber  daya manusia  yang  religius,  tetapi  memiliki sikap  nasionalisme  (Harahap,  2020). Dengan  cara  memaksimalkan  potensi yang  ada  pada  sumber  daya  manusia yang  religius  dan  nasionalisme  yang merupakan  tujuan  utama  dari  Partai Gelora (Widyana, 2022).
Anis Matta dikenal publik Indonesia  berkat  karir  politiknya.  Dia adalah  seorang  politikus  dengan  dua talenta  dan  pembicara  yang  luar  biasa yang juga seorang penulis yang brilian. Alhasil,  Partai  Gelora  milik  Matta  tak bisa  dipisahkan  dari  partai  besar namanya.  Publik  pada  tahun  1990-an dan awal 2000-an akrab dengan kolom artikel  Anis  Matta  yang  muncul  di banyak majalah Islam bergengsi: Sabili,  Hidayatullah,  Tarbawi,  dan Saksi.  Pilihan  Matta  untuk  mendirikan Partai nasionalis berdasarkan Pancasila dapat  dipahami  jika  kita  memahami alasan di balik penulisan bukunya yang berjudul  Gelombang  Ketiga  Indonesia pada  tahun  2014.  Anis  melakukan periodesasi perjalanan sejarah Indonesia  dengan  diksi  gelombang pertama,  kedua  dan  ketiga  (Argenti,
2021)..
Gelombang  Indonesia  Pertama mengacu  pada  berdirinya  negara. Gelombang  Indonesia  Kedua  mengacu pada pembentukan negara modern. Dan Gelombang  Ketiga  adalah  penciptaan The  Next Indonesia.  Meskipun  Matta
tidak  secara  eksplisit  menyatakannya dalam teori gelombang ketiganya, Anis Matta  percaya  bahwa  orang-orang gelombang  ketiga  memiliki  tradisi, nilai,  dan  kepercayaan  yang  berbeda dari dua gelombang sebelumnya. Keyakinan  dan  nilai  baru  tumbuh selama  periode  ini.  Gelombang  politik ketiga biasanya tidak mewarisi ideologi politik pemerintahan otoriter masa lalu. Selain  itu,  perjuangan  ideologis  yang memecah  belah  di  masa  lalu  jarang berdampak  lama  pada  kelompok  ini. Demokrasi  parlementer  negara  tahun 1955  dan  era  multi-partai  1999  gagal menghasilkan  identitas  politik  yang dominan.  Dengan  demikian,  pusaran politik  aliran  berbasis  identitas  politik bisa  dikatakan  telah  meredup.  Sebuah kesimpulan yang sangat menarik dalam bukunya  Anis  Matta  mengajurkan kolaborasi  antar  semua  komponen bangsa berlatar identitas-identitas berbeda  dalam  membangun  Indonesia kedepan,  keinginan  untuk  merobohkan sekat-sekat  pembatas.  Wacana  Ke- Islaman, Ke-modernan, dan Ke- indonesiaan menurut Anis Matta bukanlah  entitas  terpisah  atau  saling kontradiksi,  tetapi  harus  hadir  sebagai entitas bersama (Argenti, 2021)..
Pilihan  gelora  untuk  menjadi partai  politik  terbuka  yang  harus  siap menampung  berbagai  keragaman  di masyarakat,  siap  berkolaborasi  dan bekerjasama    dengan  semua  elemen negara  dengan  tidak  memandang  latar belakang  politik  identitas,  mengingat politik  identitas  tumbuh lebih  kuat  dan politis  di  negara  kita.  Partai  yang  lahir

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 2, Mei 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online)
Submitted 8 Oktober 2022, Reviewed 17 April 2023, Publish 31 Mei 2023
(271-288)
dari  konflik  internal  islam,  Gelora memiliki  keberanian  besar  menerima resiko  ketika  memutuskan  berpisah dengan  partai  PKS.  Hal  ini  karena lompatan  perubahan  dari  kelompok Islamis  ke  terbuka.  Sudah  menjadi pilihan  yang  harus  dijalankan  dalam rumah tangga partai  itu sendiri. Gelora harus  mampu  menyakinkan  publik mengenai  keterbukaan,  bukan  sebatas wacana  tetapi  praksis  politik  nyata (Argenti, 2021).
Pemilu  tahun  2024  mendatang, akan  menguji  partai  gelora,  sejauh mana  partai  ini  dapat  meyakinkan pemilih  nasionalis  serta  menyakinkan pemilih  muslim.  Mengingat  pemilih partai  sebelumnya  (PKS)  akan  lebih banyak daripada gelora.
Sebagai manajemen konflik, dalam praktiknya strategi terbaik dalam pemecahan konflik internal partai yaitu negoisasi.  Menurut  McGuire  (2004) negoisasi  diartikan  sebagai  proses  ini melibatkan  dua  orang  atau  lebih  yang memiliki  pandangan  berbeda  tetapi ingin  mencapai  beberapa  resolusi bersama.  Definisi  negoisasi  dalam penyelesaian konflik ini berarti pendekatan yang paling umum digunakan  untuk  membuat  keputusan dan  mengelola  sengketa.  Negoisasi juga  digunakan  partai  politik  sebagai jalan  alernatif  dalam  menyelesaikan konflik internalnya (Debora L, 2015).
Menurut Friedrich Nauman, dalam  melakukan  negoisasi  kedua belah  pihak  harus  dapat  menyetujui suatu cara pemecahan
agar penyelesaian  konflik  dapat  tercapai.
Kemudian,  kedua  belah  pihak  harus bekerjasama  sesuai  dengan  hal  yang disepakati  bersama.  Oleh  karena  itu, dalam  penyelesaian  sebuah  konflik, negoisasi akan berhasil tergantung pada kepentingan posisi dan pilihan penyelesaian  dari  pihak  pihak  yang berkonflik.  Selain  itu,  diperlukan keseimbangan,  dimana  pihak-pihak terkait  saling  menjelaskan  tujuan  dari adanya  negoisasi  dan  keinginan  pihak lain (Debora L, 2015).
Untuk  merespon  gejolak  yang terjadi  di  tubuh  partai  politik  antara PKS  dengan  Partai  Gelora  diakibatkan perbedaan ideologi dengan anggotanya, pelembagaan  partai  politik  yang  buruk serta  manajemen  yang  buruk  dalam tubuh partai terciptanya konflik internal. Tantangan besar yang
dihadapi  oleh  partai  politik  termasuk PKS  banyak  menyangkut  masalah internal.  Sehingga  dengan  adanya manajemen  konflik  yang  baik  partai politik  mampu  melimalisir  konflik  di internal, sehingga partai politik mampu menjaga kepentingan partai dan mengelola negara dengan baik.
Konflik  internal  partai  politik akan  sulit  diselesaikan  dan  sangat  sulit mencari  yang  salah  dan  yang  benar, karena masing-masing memiliki pendapat  yang  berbada  dan  kuat. Konflik  yang  terjadi  dalam  tubuh  PKS terkait  perbedaan  idologi  antara  kedua kader akan terus berlajut jika manajemen  konflik  tidak  dilakukan. Kader  partai  politik  harus  memiliki kedewasaan  dalam  berpolitik  sehingga partai  mendapatkan  solidaritas  yang

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 2, Mei 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 8 Oktober 2022, Reviewed 17 April 2023, Publish 31 Mei 2023
(271-288)
kuat.  Bentuk  manajemen  konflik  yang diambil  oleh  pihak  berkonflik  yaitu dengan  mendirikan  partai  baru  yaitu gelora.  Dengan  kata  lain,  konflik tidakan  akan  berlajutdalam  internal, karena  ada  pihak  yang  memutuskan pecah partai.
Jika  setiap  partai  politik  di Indonesia mampu menjalankan pelembagaan  partai  politiknya  dengan baik,  maka  tentunya  konflik  internal kemungkinannya  akan  kecil  terjadi.
Tulisan ini melihat pelembagaan Partai
Keadilan Sejahtera (PKS) masih terbilang  rendah,  karena  partai  tidak dapat  mengatasi  konflik  internalnya sendiri sehingga menciptakan perpecahan  dan  melahirkan  partai  baru (Partai  Gelora)  .  Kemudian,  jika pelembagaan  partai  politik  sudah  baik, tentu  akan  berdampak  juga  terhadap perbaikan  kualitas  demokrasi  yang  ada di Indonesia.

## KESIMPULAN
Konflik  politik  adalah  suatu  hal yang  tidak  dapat  dihindari.  Konflik internal  Partai  dapat  disimpulkan meliputi: Pertama ,    konflik  internal PKS  disebabkan  keinginan  Anis  Matta untuk  melakukan  perubahan  ideologi partai,  pembaharuan  itupun  penolakan dari  kader  PKS. Kedua ,  pemetaan konflik  dengan  menggunakan  model SIPABIO memberikan gambaran konflik  yang  terjadi  dalam  PKS,  dan menunjukan pihak berkonflik diantaranya  Anis  Matta  dan  Hilmi Aminudin  berserta  para  kader  PKS lainnya.  Tindakan  yang  dilakukan
berkaitan dengan hasil akhir konflik ini yaitu coercive action dengan meninggalkan  PKS  dan  mendirikan Partai  Gelora  dengan  tidak  melibatkan campur  tangan  pihak  lain. Ketiga , pelembagaan Partai Keadilan Sejahtera
(PKS)  masih  terbilang  rendah,  karena partai  tidak  dapat  mengatasi  konflik internalnya sendiri sehingga menciptakan perpecahan dan melahirkan  partai  baru  (Partai  Gelora). Keempat,  mendirikan  partai  baru  yaitu gelora bisa dikatakan sebagai manajemen  konflik  agar  konflik  tidak berkelanjutan dan tidak perlu mengubah visi, misi dan ideologi PKS. Berdasarkan  paparan  tulisan  ini,  partai politik  perlu  membenahi  pelembagaan partai  politik  yaitu  dengan  cara ideologi partai harus diperkuat.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdalla,  A.  (2002). Understanding C.R. SIPABIO A Conflict
Analysis  Model .  Mary  Kishimba.
HYPPERLINK.
Akmar,  Z.  (2019).  Konflik  Internal Partai  Keadilan  Sejahtera  Tahun 2016:  Studi  Kasus  Konflik  Fahri Hamzah  Dengan  Pimpinan  DPP PKS. POLITIKA,  Jurnal  Ilmu Politik , 10 (1), 89.
Argenti, G. (2021). Partai Baru Antara Gelora,  Ummat,  Dan  Masyumi (Reborn)  Oleh :  Gili  Argenti . September .
Arianto,  A.,  Zetra,  A.,  &  Fadhilah,  R.
R.  (2021).  Konflik  Politik  dalam Kepengurusan  Partai  di  Sumatera Barat. Jurnal Terapan

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 2, Mei 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 8 Oktober 2022, Reviewed 17 April 2023, Publish 31 Mei 2023
(271-288)
Pemerintahan Minangkabau , 1 (1), 76–84. https://doi.org/10.33701/jtpm.v1i
1.1871
Barokah, F., Maryanah, T., Darmastuti,
A.,  &  Hertanto,  H.  (2022).
Disrupsi Politik. Nakhoda: Jurnal Ilmu  Pemerintahan , 21 (1),  1–13.
https://doi.org/10.35967/njip.v21i 1.273 Bolin, N. (2007). New Party Entrance- Analyzing  the  Impact  of  Political Institutions. Umeå Working Papers in Political Science , 2 . Brin.go.id.  (2013). Menakar  Kualitas
Institusionalisasi  Partai  Politik dalam  Sistem  Multipartai  Di Indonesia .
Budiatri, A. P., Haris, S., Lili Romli, S. N., Nurhasim, M., Darmawan, D., & Hanafi, R. I. (2017). Faksi Dan Konflik Internal Partai-Partai Politik Di Indonesia Era Reformasi. Jurnal Penelitian Politik , 14 (2).
Budiatri, & Putri, A. (2018). Faksi Dan Konflik Internal Partai Politik Di Era  Reformasi .  Yayasan  Pustaka
Obor Indonesia.
CNN  Indonesia.  (2019). Anis  Matta Akui Gelora Lahir karena Konflik Internal PKS .
CNN  Indonesia.  (2020). Penggawa Partai  Gelora:  “Gerbong”  PKS hingga Deddy Mizwar .
Databoks.katadata.co.id.  (2022). Ini
Perolehan  Suara  PKS  dalam Pemilu 1999-2019 . Fadlurrohman,  A.  Z.  (2017).  Problem Pelembagaan Partai Politik
Dalam  Pilkada  Serentak  di  Jawa
Timur. Jurnal  Transformative ,
3 (2), 16–31.
Hanafi,  R.  I.  (2018).  Kemunculan  Dan Tantangan  Partai  Politik  Baru Pada Pemilu 2019. Jurnal Penelitian Politik , Volume 15 . Harahap,  R.  O.  (2020). Partai  Gelora di Sumatera Utara Asal-Usul dan Perkembangannya. Repositori Institusi  Universitas  Sumatera Utara. Harmel, R., & Robertson, J. D. (1985). Formation  and  Success  of  New Parties: A Cross-National Analysis. International  Political Science Review , 6 (4).
Huntington,  S.  P.  (1973). Political Order  in  Changing  Societies . Yale University Press.
L,  D.  S.  (2015).  Manajemen  konflik partai  politik. Pusat  Pengkajian, Pengolahan  Data  dan  Informasi , VII (07), 17–20.
Liliweri,  A.  (1997). Komunikasi  Antar
Pribadi . Citra Aditya Bakti.
Mainwaring,  S.  (1998).  Party  Systems in  The  Third  Wave. Jurnal  of Democracy , 9 (3). Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera. (2013). Anggaran Dasar  dan  Anggaran  Rumah Tangga Partai Keadilan Sejahtera . 1–39. Mardaya,  Ubaidullah,  &  Ardiansyah. (2019). Pelembagaan Partai Politik  (Studi  Kasus  Dewan Pimpinan  Provinsi  (Dpp)  Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia (PKP Indonesia)

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 2, Mei 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 8 Oktober 2022, Reviewed 17 April 2023, Publish 31 Mei 2023
(271-288)
Aceh). Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa
Fisip Unsyiah , 4 (4), 1–15. McGuire,  R.  (2004).  Negotiation:  an important life skill. Pharmaceutical Journal , 273 (7306), 23–25. Nurhasim,  M.  (2013).  Kegagalan Modernisasi  Partai  Politik  Di Era
Reformasi. Jurnal Penelitian Politik , Volume 10 .
Rahmat,  M.  I.  (2008). Ideologi  politik PKS  (Partai  Keadilan  Sejahtera . Lembaga  Kajian  Islam  dan  Studi (LKiS).
Randall,  V.,  &  Svåsand,  L.  (2002). Party  Institusionalization  in  New Democracies. Jurnal Party Politics , 8 (1), 5–29. Rauf, M. (2001). Konsensus Politik dan Konflik  Politik .  Dirjen  Dikti Depdiknas.
Romli,  L.  (2018).  Koalisi  dan  Konflik Internal  Partai  Politik  pada  Era Reformasi. Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan
Internasional , 8 (2), 95–118. https://doi.org/10.22212/jp.v8i2.1 138 Sjamsuddin,  N.,  Hamid,  Z.,  &  Pribadi, T. (1988). Sistem Politik
Indonesia .  Karunika  (Universitas Terbuka).
Sugiyono.  (2019). Metode  Penelitian Kuantitatif,  Kualitatif,  dan  R&D.
Alpabeta.
Susan,  N.  (2009). Pengantar  Sosiologi Konflik dan Isu-Isu Konflik
Kontemporer .  Kencana  Prenada Media Group. Widyana, M. R. (2022).  Strategi Partai Gelora Sebagai Partai Baru Menuju  Pemilu  2024  Untuk Memenuhi Parliamentary Threshold. Jurnal  PolGov , 4 (1),
125–168. https://doi.org/10.22146/polgov.v 4i1.3861 Winardi.  (1994). Manajemen  Konflik : Konflik Perubahan dan Pengembangan . Mandar Maju