## Integritas: Jurnal Antikorupsi
Vol 9, No. 1, 2023, pp. 31-40
https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas ©Komisi Pemberantasan Korupsi

## Resistensi pemilih mahasiswa terhadap politik uang
Maya Mustika Kartika Sari 1, a *, Mi’rojul Huda 2 b , Warsono Warsono 3 c 1 Universitas Negeri Surabaya,  Kebonsari Manunggal Tirto no 6, Surabaya, 60233, Indonesia 2 Universitas Negeri Surabaya, Desa Pulorejo, Kec. Dawarblandong, Kab. Mojokerto, 61354, Indonesia
3 Universitas Negeri Surabaya, Kampus Ketintang Surabaya, 60231, Indonesia
a mayamustika@unesa.ac.id*; b mirojuhuda@unesa.ac.id; c warsono@unesa.ac.id * Corresponding Author
Abstrak :  Praktik  politik  uang  mencederai  esensi  fairness  dalam  demokrasi.  Hal  itu  dapat  mendorong abnormalitas dalam demokrasi jika praktik politik uang diterima sebagai hal yang tidak keliru oleh para pemilih muda. Persepsi dan reaksi pemilih muda tentang politik uang dapat mewarnai pelaksanaan demo- krasi  dan  politik  negara  yang  berkeadilan.  Studi  ini  mencoba  untuk  mengkaji  praktik  politik  uang  di kalangan mahasiswa pemilih muda di Surabaya dan resistensi mereka terhadap praktik politik uang. Kajian ini mencoba untuk mengisi kekosongan literatur mengenai resistensi politik uang dikalangan pemilih muda. Metode penelitian menggunakan dua tahap. Pertama, menggali respon pemilih muda tentang politik uang melalui diskusi kelompok terfokus. Kedua, secara spesifik menggunakan metode fenomenologi dengan ber- bagai pengalaman empiris serta kesadaran individu terkait berbagai tindakan serta respon terhadap prak- tik politik uang. Penelitian ini menemukan bahwa pemilih muda mahasiswa melakukan tindakan resistensi terhadap politik uang tetapi tidak dengan perlawanan nyata namun melakukan perlawanan diam. Perla- wanan yang dilakukan yaitu dengan melakukan tindakan tidak memilih dalam pemilihan sebagai wujud ketidakpercayaan terhadap kontestan pemilihan dan tindakan yang lain yaitu melakukan tindakan kontra adaptif dengan menerima politik uang yang diberikan tetapi tidak memilih calon yang melakukan politik uang. Rasionalitas pemilih pemula dalam melakukan penolakan terhadap politik uang didorong oleh nilai baik politik namun kurang mampu dalam melakukan perlawanan mendorong terjadinya perlawanan diam. Kata Kunci: Politik Uang, Pemilih Mahasiswa, Resistensi
How to Cite : Sari, M. M. K., Huda, M., & Warsono, W. (2023). University student voters’ resistance to money politics. Integritas : Jurnal Antikorupsi , 9 (1). https://doi.org/10.32697/integritas.v9i1.988

## Pendahuluan
Politik  uang  merupakan  fenomena  yang  lazim  terjadi  dalam  setiap  perhelatan  Pemilu  di Indonesia. Keberadaan politik uang seakan sudah menjadi tradisi dalam iklim demokrasi kita. Ada istilah democracy  for  sale dimana  demokrasi  biasa  dilakukan  dengan  cara-cara  transaksional (Aspinall & Berenschot, 2019). Tentu hal tersebut jauh dari subtansi demokrasi, dimana demokra- si diharapkan bisa melahirkan para pemimpin yang mampu memperjuangkan aspirasi masyara- kat. Praktik politik uang juga menjadikan pemilu di Indonesia menjadi berbiaya tinggi. Kandidat yang  bagus  dan  tidak  memiliki  modal,  maka  kecil  kemungkinan  akan  bisa  terpilih.  Hal  ini kemudian mendorong para calon untuk mencari sumber-sumber lain dari para pemilik modal.
Peralihan  mekanisme  Pilkada  dari  tidak  langsung  menjadi  Pilkada  langsung  memunculkan dampak yaitu maraknya persebaran politik uang. Politik uang menjadi elemen penting kemenang- an calon, baik pada level eksekutif maupun legislatif. Salah satu pertimbangan peralihan mekanis- me Pilkada oleh DPRD menjadi Pilkada langsung adalah untuk memangkas politik uang, logikanya calon tidak punya kemampuan untuk membeli suara rakyat yang jumlahnya banyak. Namun fakta menunjukkan bahwa dalam Pilkada langsung pun politik uang berlangsung meski dengan ongkos yang makin mahal karena melibatkan pemilih dalam satu daerah pemilihan. Sewaktu pemilihan kepala daerah oleh DPRD politik uang juga mengemuka namun dalam Pilkada secara langsung semakin  meluas  (Fitriyah,  2012).  Faktor  lain  yang  menyebabkan  praktik  polilik  uang  tumbuh subur adalah tingkat perekonomian masyarakat yang masih buruk.
Riset  dari  Sindikasi  Pemilu  dan  Demokrasi  (SPD)  menemukan  bahwa  masyarakat  bersifat permisif terhadap politik uang. Hal itu terkait dengan persepsi masyarakat bahwa politik uang
adalah rezeki yang tidak boleh ditolak (Salabi, 2020). Sikap permisif itu juga ditemukan dalam riset yang dilakukan oleh LIPI pada tahun 2019. Menurut LIPI, masyarakat menganggap bahwa politik uang serta pemberian adalah bagian dari kontestasi pemilu (Purnamasari, 2019). Sikap permisif terhadap praktif politik uang ternyata tidak diimbangi dengan komitmen masyarakat dalam memilih kandidat yang memberi. Sebagai contoh survey SPD menyebutkan bahwa 60% masyarakat di Indonesia menerima politik uang. dari 60% yang menerima, hanya 49% yang mem- pertimbangkan memilih calon yang memberi. Bahwa survey dari LIPI menunjukkan 40% masya- rakat yang menerima politik uang tidak mempertimbangkan memilih calon yang memberi. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat lebih pragmatis dalam memandang politik uang.
Ada beberapa cara penyebaran politik uang: (1) Politik uang secara langsung bisa berbentuk pembayaran uang tunai dari “tim sukses” calon tertentu kepada konstituen yang potensial, (2) sumbangan dari para bakal calon kepada parpol yang telah menduku ngnya, atau (3) “sumbangan wajib” yang disyaratkan oleh suatu parpol kepada para kader partai atau bakal calon yang ingin mencalonkan diri sebagai gubernur, bupati, atau walikota. Adapun politik uang secara tidak lang- sung bisa berbentuk pembagian hadiah atau doorprize, pembagian sembako kepada konstituen, pembagian semen di daerah pemilihan tertentu, dan sebagainya. Para calon bahkan tidak bisa menghitung secara persis berapa yang mereka telah habiskan untuk sumbangan, hadiah, span- duk, dan sebagainya, disamping biaya resmi untuk pendaftaran keanggotaan, membayar saksi, dan kebutuhan administratif lainnya (Karim, 2020).
Pada Pilkada Jawa Timur tahun 2018, terdapat berbagai laporan mengenai adanya pengguna- an politik uang selama masa kampanye maupun saat hari-H pemilihan. Diantara laporan tersebut berada di Kabupaten Bangkalan (2 laporan), Bojonegoro (3 laporan), dan Kabupaten Magetan (1 laporan) (Karim, 2020).Sayangnya semua laporan tersebut tidak bisa dilanjutkan atau berhenti di Sentra Gakkumdu karena kurangnya bukti materiil maupun formil. Hal ini menandakan bahwa praktik-praktik  politik  uang  masih  akan  menjadi  salah  satu  strategi  yang  jitu  bagi  para  calon. Disamping sangat efektif untuk menarik minat pemilih, juga tidak ada tindakan yang tegas bagi para pelanggarnya.
Harapan besar untuk mencegah munculnya praktik politik uang dalam pemilihan ada  pada generasi  Mahasiswa.  Generasi  Mahasiswa  idealnya  memiliki  perspektif  yang  berbeda  dalam melihat  politik  uang.  mereka  mungkin  tidak  akan  tergiur  dengan  iming-iming  uang  tunai  Rp. 25.000 – Rp. 50.000. Mereka juga tidak mempunyai banyak tanggungan seperti halnya generasi sebelumnya. Mereka juga tidak menjadi golongan warga miskin karena status mereka yang seba- gian besar masih pelajar, mahasiswa yang bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Sebagai gene- rasi Z yang paham tekonologi dan melek literasi, mereka akan bisa dengan Mahasiswah mengak- ses berbagai sumber informasi termasuk profiling calon pemimpin mereka. Penelitian ini ingin melihat bagaimana pemilih Mahasiswa dalam melihat politik uang. Begitu juga dengan resistensi mereka dalam melihat politik uang. Resistensi tersebut seharusnya muncul pada generasi Maha- siswa sebagai generasi yang dianggap masih cukup idealis.
Gerakan-gerakan  perlawanan  terhadap  politik  uang  dikalangan  mahasiswa  belum  banyak diteliti. Bagaimana pola gerakan mereka, apa efek yang ditimbulkan dari gerakan tersebut, serta bagaimana respon dari sesama mahasiswa dalam melihat gerakan perlawanan politik uang. Salah satu  gerakan  terhadap  politik  uang  adalah  Gerakan  Pemuda  Peduli  Demokrasi  (GPPD)  yang melakukan kampanye serentak tolak hoaks dan politik uang di 19 Pilkada Jatim tahun 2020. Yang dimotori oleh Mahasiswa dari Universitas Airlangga Surabaya (Azmi, 2020).Begitu juga dengan gerakan yang dilakukan oleh Komunitas Kita Arek Surabaya (Karsa) yang melakukan deklarasi tolak  politik  uang  di  Pilwali  Kota  Surabaya  tahun  2020  (Kurniawan,  2020).Meskipun  dalam gerakan yang dilakukan bermuara untuk mendukung salah satu pasangan calon yang maju.
Prakti politik uang memunculkan dua reaksi yang berbeda di masyarakat. Pertama, adanya permisif atau penerimaan terhadap tindakan politik uang. Kedua, adanya penolakan atau resis- tensi yang muncul dari para mahasiswa. Penelitian ini akan fokus pada reaksi yang kedua yaitu resistensi terhadap politik uang dikalangan mahasiswa. Sejauh mana pola perlawanan mereka, seperti apa pola yang dilakukan, serta sejauh mana pemahaman mereka tentang gerakan yang dilakukan. Penelitian ini juga akan melihat bagaimana pergolakan diinternal mahasiswa terkait
tidakan  politik  uang.  Selain  melakukan  perlawanan,  apakah  juga  ada  yang  bersifat  adaptif terhadap gerakan politik uang.

## Metode
Studi ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Dimana Pendekat- an fenomenologi digunakan untuk meneliti, memeriksa, dan juga menganalisis kondisi empris dari objek yang sedang diteliti. Fenomenologi berusaha untuk menggali makna dan konsep hidup seseorang dalam kerangka intersubjektivitas (Strauss, 2013). Pendekatan ini berasal dari kesa- daran individu atas fenomena yang dialami secara langsung. Dalam kasus ini adalah para Maha- siswa  dalam  menghadapi  fenomena  politik  uang  dalam  pilkada  tahun  2020  dan  juga  melihat bagiamana sikap mereka terhadap praktik politik uang yang selama ini terjadi. Pendekatan ini mengharuskan  penelitian  ini  untuk  menyelidiki  lebih  dalam  fenomena  yang  terjadi  dan  juga tingkah laku aktor yang terlibat. Sehingga membentuk suatu penelitian yang empiris dalam kon- teks yang nyata meskipun dalam objek penelitian yang diteliti terdapat batasan antara konteks dan fenomena yang bias.
Upaya  untuk  memotret  fenomena  politik  uang  pada  para  mahasiswa  ini  sangat  penting dilakukan untuk melihat bagaimana pola relasi yang dihasilkan antara kandidat yang maju dengan para pemilih Mahasiswa. Apakah pola yang terbentuk membentuk pola patron-klien yang menja- dikan pemilih Mahasiswa cenderung tunduk terhadap praktik politik uang, atau pola yang terben- tuk adalah resistensi dengan kebedaraan politik uang. Sehingga muncul gerakan penolakan atau tindakan lain sebagai bentuk ekspresi penolakan seperti golput atau kampanye anti politik uang.
Penelitian ini menjaring 115 responden dengan latar belakang pendidikan Mahasiswa di Kota Surabaya  yang  diberi  pertanyaan  terbuka  melalui google  form seputar  politik  uang.  Dari  115 responden tersebut kemudian dipilih 11 orang untuk dilakukang FGD sebagai bentuk pendalaman isu melalui wawancara mendalam.

## Hasil dan Pembahasan

## Patronase dan Politik Uang
Istilah politik uang menjadi pembahasan yang cukup menarik dan cukup luas dalam studi ilmu politik maupun pemerintahan. Politik uang digambarkan dalam berbagai fenomena politik seperti penggunaan uang saat kampanye, suap di dalam pengambilan kebijakan di DPR, serta adanya jual beli nomor urut di partai politik. Hal tersebut menjadikan definisi politik uang menjadi sedikit kabur. Setiap orang bisa menggunakan istilah politik uang menurut definisinya masing-masing. Oleh karena itu tulisan ini menggunakan istilah yang dipakai oleh Aspinall (Aspinall, 2014) yaitu konsep patronase dan klientelisme dalam menggambarkan fenomena politik uang di Indonesia.
Merujuk pandangan Shefter dalam mendefinisikan patronase sebagai pembagian keuntungan di antara politisi untuk mendistribusikan sesuatu secara individual kepada pemilih, para pekerja atau pegiat kampanye, dalam rangka mendapatkan dukungan politik dari mereka. Definisi terse- but sangat jelas pemaknaannya, apapun yang didistribusikan oleh politisi (baik uang, barang, jasa) untuk mendapatkan dukungan suara. hal tesebut berlaku secara individu maupun kelompok. Hal- hal yang sifatnya abstrak seperti janji politik atau kontrak politik serta program yang akan dilaku- kan, tidak termasuk dalam katagori distribusi tersebut. Sedangkan istilah klientelisme merupakan pola relasi yang terbentuk atas dasar elektoral. Merujuk dari penjelasan Aspinall dan Sukmajati (2015) membagi menjadi tiga definisi. Pertama, kontingensi atau timbal balik pemberian barang atau jasa dari satu pihak (patron atau klien) merupakan respon langsung terhadap pemberian keuntungan dari pihak lain. Kedua, hierarkis; ada penekanan pada relasi kekuasaan yang tidak seimbang antara patron dan klien. Ketiga, aspek pengulangan; pertukaran klientelistik berlang- sung  secara  terus  menerus.  Pola  relasi  yang  bersifat  hierarkis  serta  berlangsung  secara  terus menerus tentu menggambarkan adanya kepentingan untuk melakukan upaya timbal balik. Upaya tersebut adalah untuk kepentingan dukungan politik elektoral. Istilah timbal balik tidak berlaku untuk kandidat yang memberi sesuatu kepada orang yang belum pernah dia temui atau tidak akan ditemui kembali (misalkan memberi di wilayah yang bukan menjadi dapil dia) sehingga tidak ada
upaya  timbal  balik  yang  akan  dilakukan.  Serta  tidak  ada  tekanan  dari  klien  karena  mendapat sesuatu dari calon.
Politik uang dan patronase serta klientelisme adalah fenomena yang cukup akrab kita dengar dalam politik Indonesia pasca-reformasi. Hal tersebut dikarenakan adanya kepercayaan bahwa patronase  dan  politik  uang  dapat  mempengaruhi  preferensi  pemilih  sehingga  pada  gilirannya akan menguntungkan calon yang menggunakan strategi ini secara elektoral (Okthariza, 2019). Dalam pandangan Muhtadi menyebutkan bahwa ada dua hal besar yang dibahas dalam politik uang yaitu pertama, politik uang beroperasi pada ranah elit mulai Presiden, DPR RI sampai Bupati Walikota dimana mereka maju dalam pemilihan melalui kendaraan partai politik dan mengeluar- kan banyak biaya untuk dapat maju. Kedua, politik uang di tingkat bawah dimana terdapat praktik jual beli suara dalam pemilihan. Hal ini juga terkait dengan dimensi politik uang dimana uang yang dikeluarkan bisa menghasilkan konversi suara yang efektif, serta berpengaruh signifikan terha- dap kemenangan kandidat (Muhtadi, 2019).
Studi yang dilakukan oleh Aspinall dan Sukmajati menyebut adanya penggunaan materi dalam bentuk  uang maupun  barang.  Aspinall  menyebut  bahwa  praktik  politik  uang  masih  mewarnai penyelenggaraan  pemilihan  umum  di  sejumlah  negara  Asia  Tenggara  termasuk  di  Indonesia (Aspinall & Sukmajati, 2015). Patronase dan klientelisme dianggap sebagai akar merebaknya poli- tik uang di negara-negara berkembang, hal ini dikarenakan patronase serta klientelisme dinilai sebagai  produk  sosial  budaya  dimana  kelompok  tertentu  dan  yang  mempunyai  keistimewaan memberikan uang atau keuntungan sebagai imbalan loyalitas pengikutnya. Patronase menggam- barkan adanya suatu hubungan yang terpersonifikasi didasarkan pada loyalitas bersyarat dan transaksi manfaat timbal balik. Jika patronase lebih menggambarkan praktik transaksional yang bersifat  materi,  klientelisme  lebih  merujuk  pada  pola  relasi  antara  kandidat  dengan  para  elit politik, pemilih  atau  pendukung. Dalam klientelisme yang diandalkan adalah ikatan sosial  dan juga agama (Aspinall & Sukmajati, 2015).
Björkman (2013) menentang pandangan bahwa politik uang untuk “membeli suara”, menun - jukkan perilaku negatif, hal tersebut harus dilihat dulu dalam konteks lokal. Uang pemilu untuk membayar biaya kampanye diibaratkan seperti membayar pekerja  untuk menghadiri aksi unjuk rasa. Tidak hanya untuk mendukung tetapi juga bertujuan untuk menegaskan kembali kepercaya- an dan mengurangi kemungkinan perubahan pilihan. Uang tunai juga bisa menjadi tanda kekuasa- an dan otoritas: digunakan untuk menyimbolkan kemampuan untuk memberikan manfaat kepa- da konstituen.
Dalam penelitian yang ditulis oleh Schafer dan juga Canare (Canare et al., 2018; Schaffer & Schedler, 2007) politik uang sangat Mahasiswah serta sangat efektif untuk menyasar masyarakat dengan penghasilan rendah. Meskipun kandidat tidak secara spesifik menarget masyarakat ber- penghasilan rendah untuk menjadi pemilih mereka. Tetapi efektifitas konversi suara dikalangan masyarakat berpenghasilan rendah dianggap lebih efektif.
Kitschelt dan Wilkinson (2007) berpendapat bahwa kemaslahatan publik ( public goods ) yang diinginkan  oleh  semua  orang  di  masyarakat  dan  dari  yang  kenikmatannya  tidak  seorang  pun dapat dikecualikan. Menurut definisi tersebut maka suara pemilih tidak dapat diperdagangkan melalui  pertukaran  klientelis.  Argumen  seperti  itu,  menunjukkan  pertukaran  dalam  praktik money politics bukanlah barang publik dalam pemahaman ekonomi. Sebagaimana didefinisikan oleh konsumsi non-rival dan non-excludability . Bahkan dalam demokrasi terkonsolidasi, kejujur- an 'publik' dipolitisasi, 'ditargetkan' dan didistribusikan secara tidak merata. Dalam hal ini, 'ke- murnian’  dari  kredensial  kejujuran  politik  sebagai  barang  publik  perlu  dipertahankan  secara cermat’ (Loader & Walker, 2007).

## Karakteristik Kritis dan Pelawanan Pemilih Mahasiswa
Pemilih Mahasiswa menjadi pembicaraan yang sangat menarik dalam konteks elektoral. Tidak hanya besarnya jumlah pemilih Mahasiswa yang mencapai 35-40% dari total pemilih berdasar- kan data LIPI tahun 2019. Atau jumlahkan sekitar 85 juta dari 185 juta pemilih. Dampak partisi- pasi  kaum  Mahasiswa  tentu  menjadi  daya  tarik  bagi  siapapun  yang  berkepentingan  di  dalam pemilu.  LIPI  juga  menyebutkan  bahwa  karakteristik  generasi  milenial  cenderung  rasional  dan sadar akan partisipasinya (Abdi, 2018). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Rahmat dan Esther
(2016) pemilih mahasiswa dikatagorikan menjadi tiga kelompok. Pertama, pemilih rasional, yaitu pemilih yang benar-benar memilih dengan pertimbangan rasional dan analisis mendalam. Kedua, pemilih  kritis  emosional,  yaitu  pemilih  yang  masih  idealis  dan  tidak  kenal  kompromi.  Ketiga, pemilih pemula yaitu pemilih yang baru mempunyai hak untuk memilih berdasarkan usia.
Kata  kritis sangat erat kaitanya dengan reaksi atas hal yang tidak sesuai dengan idealisme. Mahasiswa yang kritis bisa dimaknai sebagai mahasiswa yang melakukan perlawanan terhadap kondisi yang ada. Dalam konteks  penelitian ini, karakter mahasiswa dalam melawan tindakan politik uang dimaknai sebagai politik perlawanan. Tulisan ini akan melihat definisi politik perla- wanan  dari  Lilja  dan  Foucault  yang  dianggap  sangat  cocok  untuk  menggambarkan  kasus perlawanan terhadap politik uang.
Secara umum perlawanan adalah bentuk reaksi dalam kaitannya dengan kekuasaan. Hubung- an  dekat  antara  kekuasaan  dan  perlawanan  kemudian  menyiratkan  bahwa  perlawanan  tidak hanya menantang atau memprovokasi kekuasaan, tetapi terkadang berakhir dengan dukungan terhadap  kekuasaan  (Lilja,  2022).  Umumnya  orang  yang  melakukan  perlawanan  atau  berani berbeda dari yang lain, dicap sebagai orang yang menyimpang karena menyalahi tata aturan atau tata norma yang ada. Mereka akan didefinisikan sebagai orang yang nyeleneh (abnormal). Hal ini berarti  bahwa  bentuk-bentuk  resistensi  tidak  selalu  sesuai  dengan  yang  diharapkan.  Bahkan menurut Lilja, resistensi tersebut bisa menjadikan adanya konsolidasi relasi kekuasaan ( turn out to consolidate the power relation that is at stake ). Secara lebih dalam Foucault menjelaskan relasi kuasa dan juga resistensi dalam sebuah benang panjang yang terhubung satu sama lain, menarik dan menyebarkan satu sama lain, tetapi menemukan basis dukungan mereka di tempat yang lain, serta  membentuk  sistem  yang  komprehensif.  Dimana  ada  kekuatan,  di  sana  ada  perlawanan. Keberadaan kekuasaan tergantung pada seberapa banyak titik-titik perlawanan ini memainkan perannya. Peran disini diartikan sebagai musuh, target, dukungan, atau kunci dalam relasi kuasa (Foucault, 1990).
Pada  kasus  perlawanan  terhadap  tindakan  politik  uang  tersebut,  apakah  para  mahasiswa menyadari arti perlawanannya?, apakah mereka juga berfikir jauh dalam melakukan perlawanan tersebut?,  dan  apa  implikasi  yang  ditimbilkan  dari  perlawanan  yang  mereka  lakukan?.  Dalam pandangan van Klinken (2007) terkait gerakan sosial, gerakan sosial harus menunjukkan sedikit- nya tiga poros dari lima poros agar bisa dianggap sebagai gerakan sosial. Kelima poros tersebut yaitu:  (1)  tindakan  kolektif  atau  gabungan.  (2)  tindakan  atau  klaim  yang  berorientasi  pada perubahan. (3) sesuatu tindakan kolektif yang bersifat ekstra-institusional atau non institusional. (4) organisasi sampai tingkat tertentu. (5) keberlanjutan dalam hal waktu sampai tingkat tertentu (van Klinken, 2007).
Berdasarkan UU No 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum, disebutkan bahwa pemilih ada- lah  warga  negara  Indonesia  yang  telah  genap  berusia  17  tahun  atau  lebih  atau  sudah/belum kawin. Pada pasal 19 disebutkan bahwa pemilih yang mempunyai hak pilih adalah warga negara Indonesia  yang  didaftarkan  oleh  penyelenggara  Pilkada  dalam  daftar  pemilih  dan  pada  hari pemungutan suara sudah genap berusia 17 tahun atau sudah kawin. Sedangkan definisi pemuda dalam UU No 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan menyebutkan bahwa usia dari pemuda adalah antara 16-30 tahun. Dalam hal ini pemuda tidak hanya pemilih pemula saja, tetapi juga pemilih yang sudah menggunakan hak pilihnya sampai usia 30 tahun.
Penguatan “warga kritis” yang seringkali ditemui pada warga yang lebih Mahasiswa dan ber - pendidikan tinggi (Norris, 1999) yang mendukung nilai-nilai demokrasi tetapi sangat kritis terha- dap sistem pemerintahan demokrasi, telah berkontribusi terhadap tumbuhnya sinisme terhadap politik konvensional belakangan ini. Hal ini berkaitan dengan peningkatan kekecewaan terhadap kinerja dan motif pemerintah, partai politik dan politisi pada umumnya(Spannring, 2008). Serta lintasan yang umumnya menurun dalam keanggotaan partai (Norris, 1999), keteri-katan partai dan kepercayaan politik terus melemah di negara demokrasi (Dalton, 2004).
Dalam perspektif ini, pencapaian pendidikan tinggi akan dikaitkan dengan ketidakpercayaan politik, sebagai “warga negara yang kritis” lebih cenderung mengamati kinerja aktor politik dan lebih sensitif terhadap hasil disfungsional yang terkait dengan sistem politik yang lebih luas. Hal ini  menyebabkan  langsung  hubungan  antara  ketidakpercayaan  politik  dan  partisipasi  dalam politik non-pemilihan. Keterasingan dari politik konvensional dan kurangnya kepercayaan pada
institusi politik tradisional telah diidentifikasi sebagai faktor penyumbang potensial dalam ke- bangkitan dan proliferasi protes pemuda di seluruh Eropa pada saat penghematan dan penghe- matan kesejahter (Sloam, 2013). Oleh karena itu, sangat masuk akal untuk mengharapkan bahwa kaum Mahasiswa yang tidak percaya pada politik konvensional dan politisi pada umumnya, akan lebih cenderung mengekspresikan keprihatinan dan keluhan mereka melalui bentuk partisipasi politik non-pemilihan. Memang, Kaase (1999) menemukan bahwa kepercayaan politik yang lebih rendah dikaitkan dengan kemungkinan yang lebih tinggi untuk terlibat dalam tindakan langsung di dalam konteks Eropa.

## Sensivitas Pemilih Mahasiswa terhadap Politik Uang
Praktik politik uang merupakan  fenomena yang seringkali  dipahami  berdasarkan  perspektif individual berdasarkan referensi dan preferensi nilai sosial yang diyakini oleh individu. Referensi dan preferensi nilai tersebut, memberikan dorongan terhadap individu untuk memberikan respon terhadap fenomena praktik politik uang.
Resistensi adalah situasi menunjukan pada posisi sebuah sikap untuk berperilaku bertahan, berusaha melawan, menentang atau upaya oposisi. Untuk menentukan posisi atau reposisi, maka dipengaruhi oleh dua aspek yaitu fenomena politik uang sebgai fenomena eksternal bagi pemilih Mahasiswa dan konstruksi berpikir pemilih Mahasiswa sebagai faktot internal. Selain fator ekster- nal dan internal itu, perlu situasi yang menyelaraskan kedua faktor tersebut. Terdapat pengetahu- an politik biasanya diukur dengan mengajukan pertanyaan kepada subjek tentang pengetahuan politik uang secara faktual. Dalam hal ini, pemilih Mahasiswa mengidentifikasi alternatif pilihan tentang realitas politik mana yang paling sesuai dengan keyakinan dan pendapat mereka sendiri. Untuk menangkap bentuk penting dari resistensi politik politik ini, dapat mengkaji situasi tersebut yang mendorong sensitivitas pemilih Mahasiswa tentang politik.
Diketahui, konteks politik uang yang dikemukakan pemilih Mahasiswa bervariasi dari pemilih- an kepala desa, bupati/walikota, hingga Lembaga legislatif dan Presiden.  Namun hal tersebut tidak bertentangan dengan fokus penelitian. Beberapa informasi justru dapat penguatkan bahwa politik uang justru lebih semarak pada kontestasi di tingkat
Pergeseran bertahap dari politik yang oligarki terbuka merupakan tantangan signifikan bagi demokrasi  di  Indonesia.  Konflik  kepentingan  antara  tuntutan  jabatan  publik  dan  kepentingan pribadi  mereka  tampaknya  sulit  dihindari  bagi  politisi  yang  juga  menjalankan  kerajaan  bisnis besar dan memiliki modal. Di sisi lain, bagi partai politik dan kandidat politik terdorong untuk maju dan membela jabatan publik secara pribadi dan perilaku serta keputusan mereka lebih tunduk pada pengawasan dan akuntabilitas publik. Situasi ini direspon beragam oleh pemilih Mahasiswa, Kerangka  berpikir  pemilih  Mahasiswa  yang  condong  reaktif  non  konfirmatif  mendorong  gaya respon  yang  kurang  taktis  dan  produktif.  Hal  tersebut  tampak  dari  tanggapan  umum  pemilih Mahasiswa tentang politik uang. Dalam hal tersebut dapat digambarkan dalam Tabel 1.
Tabel 1. Pandangan Umum Pemilih Mahasiswa tentang Politik Uang No. Deskripsi tentang Politik Uang Respon Jumlah % 1. Pemberian suap berupa uang kepada seseorang untuk suatu kepentingan tertentu 63 54,78 2. Memberi uang dengan maksud Jual Beli 25 21,74 3. Praktik politik uang merupakan sarana "negatif" untuk menarik simpati publik agar memilih kandidat tertentu menjelang pemilihan. 27 23,48 Total 115 100
Tabel 1 menunjukkan bahwa orientasi pengetahuan pemilih mahasiswa terhadap politik uang mengarah pada persepsi bahwa politik uang adalah tindakan suap. Meskipun demikian persepsi 1  dan  2  bukan  merupakan  deskripsi  politik  uang  yang  dirujuk  dalam  undang-undang  pemilu. Asumsi yang dibangun dalam kerangka umum tersebut dapat dijelaskan dalam kerangka yang lebih  spesifik  berikut  ini.  Uraian  yang mendasar  tentang  penggalan  pemilih  Mahasiswa  dalam merespon peristiwa yang pernah mereka alami.
Dalam kerangka awal pemilih mahasiswa merasa bahwa politik uang adalah merupakan situa- si yang tidak dirasakan nyaman. Karena idealisme mereka mengenai demokrasi yang bersih dan
bebas dari praktik-praktik kecurangan serta tindakan politik uang. Situasi yang terjadi dalam kon- teks kehidupan informan diintepretasi secara normatif logis, dengan mengkerangkakan pendapat dan  pandangan  mereka  dalam  satiran  situasi  yang  mengemukakannya  sebagai  realiatas  yang “lucu” terhadap apa yang mereka lihat. Sebagaimana diungkapkan oleh Nabila berikut:
“Lucu. Bisa -bisanya orang memilih pemimpinnya dengan takaran berapa uang yang diberikan. Kebanyakan semua orang tidak tahu, khususnya masyarakat desa atau orang berpendidikan rendah,  bahwa  dengan money  politic para  pejabat  akan  tidak  segan  untuk  berbuat  korupsi untuk mengganti semua biaya yang telah dikeluarkan dia untuk kampanye kepada masyarakat. Memang seharusnya diperlukan pemahaman kepada masyarakat tentang politik uang. Keba- nyakan dari mereka tidak tahu dari akibat politik uang tersebut”
Hal  tersebut  menunjukkan  adanya  konteks  kegelisahan  terhadap  implikasi  politik  uang, Namun sayangnya, para pemilih mahasiswa jarang dan tidak pernah melakukan diskusi intensif berkaitan dengan isu politik uang karena mereka menganggapnya sebaga sesuatu yang secara factual tidak dapat terjangkau. Sifat apatis dan permisif tersebut menjadikan mahasiswa sadar akan dampak dari politik uang terhadap kualitas demokrasi tetapi cenderung lebih pasif dalam merespon adanya politik uang disekitar mereka.
Pemikiran ketidakterjangkauan para pemilih mahasiswa dalam menggali lebih intens tentang politik uang, didasarkan pada pandangan faktual yang meliputi persepsi dan konstruksi mereka. Sebagian banyak menguraikan pemikiran logis tentang politik uang sebagai realitas yang sulit untuk ditentang. Hal tersebut terungkap dalam narasi berikut ini.
“kondisi praktik politik uang di Indonesia menurut saya masih sangat banyak terjadi dan se - olah menjadi budaya yang dianggap lumrah atau wajar terjadi, terutama di kawasan desa-desa yang dominan warganya dari kalangan masyarakat kebawah secara finansial sehingga dengan adanya politik uang ini menjadi momentum yang disambut dengan baik oleh masyarakat”
Pandangan tersebut disimpulkan hampir oleh seluruh informan. Hal ini selaras dengan ang- gapan umum yang dianut khalayak luas. Bahkan pengalaman bersama keluarga pun mendorong untuk perilaku yang permisif meskipun tidak adaptif. Proses sosialisasi politik uang sudah dialami sejak kanak-kanak. Hal tersebut mendorong terjadinya falsifikasi dalam konstruksi pengetahuan mereka sebagai akibat dari situasi paradok yang dialami.

## Jaringan Broker Keluarga
Para pemilih mahasiswa mengalami sebuah fase kebingungan saat mereka mempunyai hak pilih untuk pertama kali. Pada satu sisi, mereka sangat antusias menyambut datangnya pemilihan baik itu pemilukada, maupun pilkades. Pada sisi yang lain mereka harus menerima kenyataan bahwa gelaran pilkada maupun pilkades dilaksanakan dengan tidak jujur dengan adanya praktik- praktik politik uang. Sebagaian besar dari mereka melihat secara langsung praktik tersebut. Mere- ka melihat dan mendengar di depan mata mereka ada uang atau barang yang dibagikan untuk memenangkan calon tertentu. Beberapa mahasiswa melihat hal tersebut langsung dari keluarga inti  mereka.  Ada  yang  orang  tua  mereka  berperan  sebagai  timses,  atau  saudara  mereka  yang bertugas sebagai broker untuk mencari massa dan digiring ke TPS.
Jaringan broker memang menjadi salah satu faktor kunci dalam menentukan kesuksesan poli- tik uang (vote buying ). Karena mereka adalah ujung tombak dalam menggalang suara di lapangan. Jaringan broker ini berjenjang mulai dari tingkat Kecamatan, tingkat Desa, sampai tingkat TPS. Berdasarkan informasi yang diperoleh di lapangan, satu orang broker pada level TPS bertugas untuk  mencari  10-20  orang  pemilih.  Tugas  broker  ini  adalah  memastikan  bahwa  orang-orang yang menjadi target tersebut menggunakan hak suaranya dan memilih  calon yang menyu-ruh mereka. Para broker pada level TPS direkrut oleh broker pada level desa atau dusun, dan broker level desa dan dusun direkrut oleh broker level Kecamatan. Begitulah jaringan tersebut berjalan.
Loyalitas dan integritas para broker akan menjadi kunci kesuksesan seorang calon. Karena tugas broker selain memetakan calon pemilih, juga sebagai eksekutor di lapangan dalam mem- bagikan uang ke calon pemilih. Nominal pemberian berupa uang yang diterima oleh para maha- siswa rata-rata berkisar antara Rp. 50.000 – Rp. 100. 000, meskipun juga ada yang mengaku mene- rima lebih dari nominal tersebut. tidak hanya berupa uang tunai, beberapa calon juga memberi
dalam  bentuk  barang  seperti  kaos,  sembako,  dan  juga  sarung.  Untuk  kasus  tertentu  nominal politik uang bisa sangat tidak masuk akal. Sebagai contoh di salah satu Kabupaten di Jawa Timur, untuk even pemilihan kepala desa, seorang kades bisa membagi nominal uang yang cukup besar untuk mendapatkan suara. Biasanya hal itu terjadi karena desa tersebut memiliki potensi sumber- daya alam yang cukup besar. Selain itu adanya prestige apabila menjabat sebagai kepala desa. Broker pada level TPS akan lebih Mahasiswah mengajak orang-orang yang sudah dikenal se- perti anak, suami/istri, saudara, atau teman. Beberapa informan mengaku bahwa keluarga mere- ka merupakan timses seorang calon yang bertugas membagi uang (broker). Dan para mahasiswa tersebut diajak oleh keluarga mereka untuk memilih calon yang didukung. Akan sangat sulit me- nolak politik uang apabila ajakan tersebut berasal dari orang tua sendiri atau keluarga dekat. Apa- bila ajakan tersebut dari orang diluar keluarga inti, akan lebih Mahasiswah untuk menolaknya.
Salah satu metode verifikasi pemilih dari para calon adalah mendata calon pemilih dari DPT yang sudah  ditetapkan. Setelah itu melakukan ajakan dengan cara meminta KTP serta KK dan nomor HP/ WA untuk kemudian didata sebagai salah satu pemilih calon tertentu.

## Perlawanan Diam Pemilih Mahasiswa terhadap Politik Uang
Sensitivitas pemilih Mahasiswa dalam merespon fenomena praktik politik uang, mendorong pilihan-pilihan sikap mereka dalam melakukan perlawanan terhadap politik uang bersifat perso- nal dan parsial sesuai dengan keyakinan mereka pada saat itu. Ketidakpercayaan kepada meka- nisme  sistem  politik  mendorong  perilaku  Golput  (tidak  memilih  dalam  kesempatan  memilih/ Memilih tidak sah).
Setting situasi yang terjadi dimana persepsi politik uang diceritakan salah seorang informan, dimana memiliki pengalaman dalam politik uang dimana ia diminta KTP untuk didata tanpa ada kejelasan mengenai tujuan sebenarnya dari pendataan tersebut. baru disadari ketika tim yang mendata  tersebut  memberikan  uang  dengan  sedikit  memaksa  untuk  memilih  calon  tertentu. Pengalaman  tersebut  memupus  apresiasi  pemilih  Mahasiswa  tentang  politik  dan  mekanisme demokrasi.  Hal  tersebut  mendorong  informan  memaknai  fakta-fakta  lainnya  dengan  cara pandang yang cenderung berulang.
Pada  akhirnya  beberapa  pemilih  mahasiswa  memantapkan  pilihan  penolakannya  terhadap politik uang dengan cara menolah memilih dalam ajang kontestasi pemilu. Tentu banyak faktor untuk melihat secara detail perilaku golpot, tetapi melihat tren angka undecided voters serta angka golput  yang  tinggi  pada kalangan muda,  tentu  hal  tersebut sangat  wajar  apabila  melihat  lebih dalam apa yang dialami oleh pemilih muda khususnya pemilih mahasiswa.
Cara  berbeda  dipilih  oleh  mahasiswa  dalam melihat  kandidat  yang melalukan  politik  uang. dimana ia menerima uang dari para kandidat tetapi tidak memilih calon tersebut. hal ini tentu sangat pragmatis dan paradok, namun hal tersebut dilakukan karena terdapat “keyakinan” lain tentang politik yang dipegang sebagai sebuah kebenaran. Saat realitas politik yang ditemui adalah realitas yang paradok, pemilih Mahasiswa mengambil tindalkan sebagai pilihan tindakan yang dipandang rasional.
Refleksi  yang  dilakukan  pemilih  Mahasiswa  dalam  mengejawantahkan  pengetahuan  dan keyakinannya dalam tindakan-tindakan politik selaras dengan pandangan digunakan dalam Gunn (2014); dan Winters (2011) tentang oligarkhi politik. Untuk oligarki didefinisikan sebagai masya- rakat yang menampilkan perpaduan sistematis kekuatan politik dan ekonomi di dalam individu yang sama atau kelompok elit kecil dari individu semacam itu dengan cara yang tidak tersembunyi tetapi terlihat, diterima atau setidaknya. ditoleransi, dan karenanya dianggap kurang lebih sah. Oligarki dapat dan memang memengaruhi tidak hanya politik saja tetapi juga peradilan, militer, dan masyarakat sipil.
Terdapat problem mendasar dalam budaya politik di Indonesia yaitu adanya praktik politik uang.  Problem  tersebut  karena  adanya  relasi  parton-klien  yang  kuat antara  elit  (parpol,  calon eksekutif dan legislatif) dan pemilih. pola relasi tersebut bejalan secara hierarkis dan asimetris sehingga mereduksi nilai-nilai konstituensi dalam proses demokrasi kita.
Sebagaimana diungkapkan oleh Lipset, bahwa demokrasi sangat mungkin berkembang pada masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan serta ekonomi yang merata. Akar masalah utama dari  relasi  patron-clien  yang  kemudian  menimbulkan  efek  politik  uang  adalah  adanya  kesen-
jangan pada bidang pendidikan dan juga ekonomi di masyarakat kita. Hal ini menjadikan literasi politik masyarakat masih sangat kurang. Mahasiswa dengan latar belakang pendidikan yang lebih baik, cenderung akan lebih rasional dalam memandang persoalan politik uang. Mereka idealnya tidak akan tergoda untuk memilih calon dengan embel-embel uang Rp. 25.000 misalnya. Mereka juga melek teknologi sehingga akan dengan Mahasiswa melakukan cek dan juga tracking rekam jejak calon-calon anggota eksekutif dan juga legislatif yang berterbaran di depan mereka. Generasi muda merupakan kelompok strategis yang memiliki idealisme serta pendidikan literasi politik yang tidak dimiliki oleh generasi-generasi sebelumnya. Mereka memiliki pilihan dalam mewarnai proses politik yang selama ini bersifat transaksional. Mereka bisa saja abai dan apatis terhadap kondisi politik saat ini dan memilih untuk golput dalam setiap perhelatan pemilu. Atau mereka juga bisa membuat gerakan-gerakan untuk menolak politik uang dan juga menghilangkan budaya patron-clien  yang  selama  ini  sudah  menjadi  budaya  dalam  sistem  politik  kita.  Atau  mereka menjadi adaptif dengan fenomena politik uang yang terjadi, mereka tidak resisten serta mampu beradaptasi dengan keberadaan politik uang.

## Simpulan
Pemilih  Mahasiswa  masih  mengalami  situasi  yang  ambigu  dalam  mencermati  situasi  yang mereka definisikan sebagai politik uang. Disatu sisi Politik uang dipahami sebagai pengingkaran terhadap norma-norma keadilan, namun jika disetarakan dengan konteks situasi sosial adalah merupakan kelaziman yang dapat ditemui sehari hari. Hal tersebut mendorong pertumbuhan sen- sitivitas terhadap politik uang tidak selaras dengan fenomena aksi yang ditampilkan oleh pemilih Mahasiswa.  Secara  faktual,  kerisauan  yang  yang  dirasakan  oleh  pemilih  Mahasiswa  tentang praktik politik uang tidak ditindaklanjuti dengan konfirmasi tindakan/aksi positif ko-lektif. Res- pon yang ditunjukkan masih pada intepretasi personal-individual tanpa mengafirmasi pandangan dan tindakan rekan lain. Hal tersebut berimplikasi pada mekanisme perlawanan pemilih Mahasis- wa  terhadap  praktik  politik  uang.  Respon  perlawanan  dilaksanan  pemilih  Mahasiswa  berupa tindakan: (1) Tidak memilih kadidasi manapun pada saat ajang kontestasi politik. (2) Menerima politik uang namun menolak mengikuti kesepakatan. Resistensi yang dilakukan pemilih Mahasis- wa dengan melakukan tindakan kontra namun adaptif. Hal tersebut dapat diasosiasikan bahwa pemilih Mahasiswa belum menunjukkan potensi politik uang dalam mendorong praktik korupsi.

## Rekomendasi
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, praktik politik uang di Indonesia memer- lukan  solusi  yang  holistik  serta  berkelanjutan.  Untuk  itu  penelitian  ini  memberikan  beberapa rekomendasi kebijakan sebagai berikut: Pertama, memperkuat peran partai politik sebagai filter utama untuk memilih calon-calon pemimpin yang berintegritas. Serta mendorong partai politik untuk meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dana kampanye dan pengelolaan keuangan partai; Kedua, membuat penyelenggaraan pemilu yang free and fair dengan cara memperkuat integritas lembaga penyelenggara pemilu serta lembaga pengawas pemilu. Ketiga, menjadikan kampus sebagai lembaga independen yang mampu untuk memberikan inovasi kebijakan serta teknologi untuk meminimalisir praktik politik uang serta kecurangan pemilu. Keempat, mendo- rong peran serta aktif masyarakat dengan terus memberikan edukasi mengenai nilai-nilai demo- krasi, partisipasi, serta nilai anti korupsi.

## Referensi
Abdi, A. P. (2018). Hasil survei LIPI: 40 persen suara di Pemilu didominasi milenial . Tirto. https://tirto.id/hasil-survei-lipi-40-persen-suara-di-pemilu-didominasi-milenial-dbGF Aspinall, E. (2014). When brokers betray: Clientelism, social networks, and electoral politics in Indonesia. Critical Asian Studies , 46 (4), 545 – 570. https://doi.org/10.1080/14672715.2014.960706
Aspinall, E., & Berenschot, W. (2019). Democracy for sale: Pemilihan umum, klientelisme, dan negara di Indonesia . Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Aspinall, E., & Sukmajati, M. (2015). Politik uang di Indonesia: Patronase dan klientelisme pada
pemilu legislatif 2014 . Research Centre for Politics and Government. Azmi, F. (2020). Gerakan millenial kompak tolak hoaks dan politik uang di 19 Pilkada Jatim . Detik News. https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5286069/gerakan-millenial-kompak- tolak-hoaks-dan-politik-uang-di-19-pilkada-jatim Björkman, L. (2013). “you can’t buy a vote”: cash and community in a Mumbai election . Canare, T. A., Mendoza, R. U., & Lopez, M. A. (2018). An empirical analysis of vote buying among the poor: Evidence from elections in the Philippines. South East Asia Research , 26 (1), 58 – 84. https://doi.org/An empirical analysis of vote buying among the poor: Evidence from elections in the Philippines Dalton, R. J. (2004). Democratic challenges, democratic choices: The erosion of political support in advanced industrial democracies .
Fitriyah, M. A. (2012). Fenomena politik uang dalam Pilkada. Politika: Jurnal Ilmu Politik , 3 (1), 5 – 14. https://doi.org/10.14710/politika.3.1.2012.5-14 Foucault, M. (1990). The history of sexuality, Vol 1: An introduction (Robert Hurley (trans) (ed.)). Vintage. Gunn, P. (2014). Democracy and epistocracy. Critical Review , 26 (1 – 2), 59 – 79. https://doi.org/10.1080/08913811.2014.907041 Kaase, M. (1999) . Interpersonal trust, political trust and non‐institutionalised political participation in Western Europe. West European Politics , 22 (3), 1 – 21. https://doi.org/10.1080/01402389908425313 Karim, A. G. (2020). Menegosiasi ulang Indonesia . IRCiSoD.
Kitschelt, H., & Wilkinson, S. I. (2007). Citizen-politician linkages: an introduction. Patrons, Clients, and Policies: Patterns of Democratic Accountability and Political Competition , 2007 , 1 – 49. Kurniawan, D. (2020). Komunitas kita Arek Surabaya deklarasi tolak politik uang pada Pilkada Surabaya 2020 . Liputan 6.
https://www.liputan6.com/surabaya/read/4426845/komunitas-kita-arek-surabaya- deklarasi-tolak-politik-uang-pada-pilkada-surabaya-2020 Lilja, M. (2022). The definition of resistance. Journal of Political Power , 15 (2), 202 – 220. https://doi.org/10.1080/2158379X.2022.2061127
Loader, I., & Walker, N. (2007). Civilizing security . Cambridge University Press. Muhtadi, B. (2019). Vote buying in Indonesia: The mechanics of electoral bribery . Springer Nature. Norris, P. (1999). Critical citizens: Global support for democratic government . OUP Oxford. Okthariza, N. (2019). Petahana, patronase, dan politik uang di Jawa. Centre for Strategic and International Studies , 1 – 10. Purnamasari, D. M. (2019). Survei LIPI: Masyarakat Memandang Politik Uang Bagian dari Pemilu,Tidak Dilarang. Kompas.Com.
Rahmat, B., & Esther, E. (2016). Perilaku pemilih pemula dalam pilkada serentak di Kecamatan Ciomas Kabupaten Serang tahun 2015. Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja , 42 (2), 25. https://doi.org/10.33701/jipwp.v42i2.148 Salabi, A. (2020). Orang kuat daerah dan dinasti politik di pilkada paslon tunggal . Rumah Pemilu. Schaffer, F. C., & Schedler, A. (2007). What is vote buying. In Elections for sale: The causes and consequences of vote buying (pp. 17 – 30). Lynne Rienner Boulder, CO.
Sloam, J. (2013). ‘Voice and equality’: Young people’s politics in the European Union. West European Politics , 36 (4), 836 – 858. Strauss, A. (2013). Dasar-dasar penelitian kualitatif: tatalangkah dan teknik-teknik teoriritisasi data . van Klinken, G. A. (2007). Perang kota kecil: kekerasan komunal dan demokratisasi di Indonesia . Yayasan Obor Indonesia. Winters, J. A. (2011). Oligarchy . Cambridge University Press.