## Zakat Atas Hak Kekayaan Intelektual Perspektif Teori an-Nama’ Yusuf Qaradhawi

## Imam Agung Prakoso
Institut Agama Islam Negeri Pontianak Email : imamagungprakz@gmail.com

## Abstrak
Tujuan  artikel  ini  untuk  mengetahui  Hak  Atas  Kekayaan  Intelektual  menurut  teori  an-Nama’ Yusuf Qardhawi dan bagaimana perhitungan zakatnya. Teori yang mendasari dalam penelitian ini yaitu  teori  zakat  an-Nama’,  zakat  profesi,  dan  hak  atas  kekayaan  intelektual  sebagai  harta,  dan harta  tak  berwujud.  Jenis  penelitian  menggunakan  penelitian  isi  dengan  pendakatan  Normatif Yuridis, Metode penelitian menggunakan tinjauan pustaka, sumber data mengambil data primer dan sekunder, teknis analisis data menggunakan model Interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa  Zakat  Hak  atas  kekayaan  intelektual  yang  didasarkan  pada  teori  An-Nama’  Yusuf Qardhawi  merupakan  bagian  zakat  Profesi,  karena  HAKI  memiliki  nilai  ekonomi,  yang dihasilkan  dari  kreatifitas  Intelektual  yang  diwujudkan  dengan  karya-karyanya,  sehingga  HAKI merupakan  kekayaan  yang  tak  berwujud  yang  dapat  berkembang.  Kemudian  perhitungan  zakat HAKI yakni sebesar 2.5% dari penghasilan yang didapat setelah dikeluarkan kewajiban pokok.
Kata Kunci: Zakat, an-Nama’, Hak Kekayaan Intelektual

## Abstract
This  article  aims  to  find  out  the  Intellectual  Property  Rights  according  to  an-Nama’  Yusuf Qardhawi theory Qardhawi' and how the zakat is calculated. The underlying theories used in this study are zakat theory an-Nama’, zakat profession, intellectual property right as a form of wealth, and  intangible  property.  This  study  is  a  content  analysis  using  normative  legal  approach.  The research  method  used  in  this  study  is  library  research  by  collecting  the  data  from  primary  and secondary data. The data is analyzed using interactive model. The findings showed that zakat on Intellectual Property Rights based on an-Nama’ theory by Yusuf Qaradhawi is a part of zakat on profession because IPRs have economic value, obtained from intellectual creativity manifested in the  forms  of  works.  Therefore,  IPRs  are  a  form  of  intangible  property  that  could  develop.  In addition,  the  calculation  of  zakat  on  IPR  is  2.5%  of  the  income  earned  after  deducted  by  tax obligations.
Keywords: Zakat, An-Nama’, Intellectual Property Rights

## Sejarah Artikel
Diterima: 04 Februari 2020; Direview: 28 April 2020;
Diterima: 16 Mei 2020; Diterbitkan: 18 Juni 2020;
Sitasi: V.3.1 volksgeist 2020;

## Volksgeist
Vol. 3 No. 1 Juni 2020 DOI 10.24090/volksgeist.v3i1.3503

## Pendahuluan
Seiring  perkembangan  zaman  dan teknologi  kebutuhan  tentu  berimplikasi  bagi kehidupan  manusia  secara  umum  dan  juga berpengaruh  dalam  kehidupan  beragama. Salah satu wujud perkembangan teknologi di era  globlasisasi  ini  adalah  hadirnya  jenis kepemilikan  harta  baru  yang  kemudian disebut  dengan  istilah  Hak  Kekayaan Intelektual  (HKI).  HKI  pada  hakikatnya merupakan  sebuah  hak  yang  berasal  dari karya,  karsa  dan  daya  cipta  manusia  yang berupa  hasil  intelektulitas  manusia.  Sebagai sebuah hasil karya cipta manusia, HKI tentu memiliki manfaat dan bernilai ekonomi.
Sebagai  sebuah  penemuan  terhadap karya cipta manusia maka wajar jika penemu atas  inovasi  dan  kreasi  tersebut  mendapat keuntungan  secara  ekonomi.  Tidak  berhenti disitu,  bahwa  sebagai  konsekuensi  dari sebuah  penemuan  yang  memiliki  nilai kemanfaatan  ekonomi,  maka  penemuan terhadap  hasil  inovasi  dan  kreasi  tersebut harus  mendapat  perlindungan.  Adanya perlindungan  dan  rasa  aman  dapat  mem- bangkitkan  semangat  dan  minat  dalam melahirkan karya cipta baru.
Pada perkembangannya, HKI dihadapkan  berbagai  persoalan. Pertama,
HKI  termasuk  dalam  masalah  baru  yang baru  dikenal  oleh  masyarakat  modern.
Kedua, sebagian masyarakat Muslim beranggapan bahwa konsep HKI merupakan produk  Barat  yang  bernuansa  kapitalis, bahkan  berbeda  dengan  Islam  karena dianggap sebagai  bentuk  monopoli  terhadap ilmu  pengetahuan. Ketiga, terdapat  teks keagamaan  yang  menyebut  bahwa  ilmu pengetahuan  merupakan  salah  satu  amal
jariyah  yang  dapat  mendatangkan  pahala secara terus menerus. 1
Para  ulama  berbeda  pendapat  terkait keberadaan  HKI  sebagai  salah  satu  hasil karya  cipta  manusia  yang  memiliki  nilai ekonomi.  Dalam  pandangan  fiqh,  ada  yang berpendapat  bahwa  HKI  termasuk  dalam kategori  hak  immaterial  ( al-huqūq  al- ma’nawīyah ).  Terdapat  dua  hal  yang menjadi  sorotan, pertama ,  karya  intelektual yang  sebelum  berwujud  buku  atau  benda setara  lainnya  masih  berupa  deskripsi tentang  pemikiran  yang  bersifat  abstrak. Kedua, karya  intelektual  harus  memenuhi unsur  penciptaan  atau  penemuan  ( al-ibda’ ).
Namun  demikian,  diskursus  ini  terus berkembang sampai pada persoalan hubungan  pemilik  atau  penemu  terhadap hasil  temuan  atau  karya.  Ada  yang mengatakan bahwa hubungan antara keduanya  telah  terpisah  sebagai  perum- pamaan  manfaat  buah-buahan  yang  sudah dipetik  atau  jatuh  dari  pohonnya.  Namun lainnya  berpendapat  bahwa  hal  tersebut berbeda  dengan  hubungan  karya  dengan penemu atau penulisnya.
HKI sebagai fenomena atas perkembangan  globalisasi  ekonomi  saat  ini menarik  untuk  dikaji  dan  dielaborasi  lebih mendalam.  Islam  sebagai  agama  yang menjunjung  tinggi  hak-hak  kemanusiaan berprinsip  untuk  mengorientasikan  kemash- lahatan sebesar-besarnya termasuk merespon perkembangan  konsep  hak  milik.  Oleh karena itu, Islam menghargai ilmu pengetahuan dan mendorong adanya
produktivitas karya inovasi manusia.
Sebagai sebuah unsur yang bermanfaat  dan  bernilai  ekonomi,  maka diskusi  selanjutnya  adalah  HKI  juga
1 Asmuni Mth, “Hak Milik Intelektual dalam Perspektif Fiqh Islam,” Jurnal al-Mawarid Edisi IX (2003): 29.

## Volksgeist
merupakan  bagian  yang  harus  dizakati. Zakat merupakan salah satu perintah  dalam Islam,  dimana  dalam  Al-Quran  disebut- kannya  zakat  setelah  disebutkannya  sholat ini menunjukkan betapa pentingnya masalah zakat  karena  ia  merupakan  tanda  keimanan seseorang  dan  modal  keselamatannya. 2
Selain  itu  juga,  untuk  mengatur  kesejah- teraan  dan  keseimbangan  dalam  kesejah- teraan  sosial,  agama  Islam  juga  telah mengaturnya  secara  khusus  di  dalam  hal zakat.  Zakat  merupakan  hal  sangat  penting dalam  Islam,  karena  dalam  ajaran  agama Islam, Islam sangat memperhatikan kemaslahatan tiap umatnya. Sehingga, untuk menumbuhkan rasa kepedulian antar sesama, maka  agama  Islam  mewajibkan  bagi umatnya yang mempunyai kelebihan hartanya  untuk  diberikan  pada  golongan yang membutuhkan.
Zakat  mempunyai  kekhususan,  yaitu dari  umat  Islam  oleh  umat  Islam  dan  untuk umat  Islam  dengan  sasaran  khusus,  seperti tersebut dalam al-Qur’an surah at-Taubah (9) ayat 60, bahwa yang berhak menerima harta zakat (mustahik) adalah: fakir, miskin, amil, mu’allaf, ghorimin,  riqᾱb,  sabîlillᾱh, dan ibnu sabîl. 3
Zakat  memiliki  peran  penting  dalam menggerakkan  ekonomi.  Karena  seorang Muslim  yang  menyimpan  harta,  memiliki kewajiban  nuntuk  mengeluarkan  zakatnya minimal 2,5% setiap tahunnya. Sehingga ini dapat  memperkecil  kesenjangan  sosial  yang terjadi  di  masyarakat.  Islam  mengakui adanya  perbedaan  rezeki,  ini  diakibatkan adanya  perbedaann  kemampuan,  keahlian,
2 M.  Husein  Falah  Zadeh, Belajar  Fiqih untuk  Tingkat  Pemula (Jakarta:  Raja  Grafindo Persada, 2008), 223.
3 Teungku  Muhammad  Hasbi  ash-Shiddieqy, Pedoman  Zakat ,  Cet.  2  (Semarang:  Pustaka  Rizki Putra, 1999), 19.
dan  potensi  pada  tiap  individu.  Pada  saat yang  bersamaan  Islam  menolak  keadaan sosial  ekonomi  yang  timpang,  dimana  pada satu  sisi  hidup  penuh  dengan  kenikmatan dan pada sisi  yang lain hidup penuh dengan kemelaratan  atau  kemiskinan.  Pada  poin  ini Islam  menginginkan  atau  menghendaki orang-orang  miskin  untuk  dapat  menikmati kesenangan orang kaya dan memberinya apa yang dapat dapat mencukupi atau meng cover hajatnya.  Dan  zakat  menjadi  satu  dari banyak  sarana  yang  dipergunakan  Islam untuk mencapai tujuan tersebut. 4
Islam  telah  mengatur  beberapa  hal yang  wajib  dikeluarkan  zakatnya  sejak zaman awal datangnya Islam. Namun seiring berkembangnya  zaman,  maka  banyak  pula sumber penghasilan yang baru di era modern ini, sehingga perlu adanya kajian yang lebih mendalam tentang pengaturan atau pembagian  zakat  itu  sendiri.  Salah  satunya adalah  harta  atau  kekayaan  yang  bersumber dari kekayaan intelektual  yang  dimiliki oleh tiap orang.
Hal ini menjadi sangat penting untuk dibahas,  mengingat  perkembangan  zaman yang sangat pesat serta memunculkan ide-ide baru yang dapat menjadi sumber penghasilan di  era-modern  seperti  saat  ini.  Dimana muncul  hak-hak  paten,  hak  cipta,  dan  hak- hak  yang  lain  yang  dapat  menambah penghasilan  atau  menjadi  sumber  pengha- silan. Karena pada dasarnya hukum memper- lakukan  hak  atas  kekayaan  intelektual ( intellectual property ) ini sebagai bagian dari kekayaan  yang  tidak  berwujud.  Yang  pada dasarnya  hak  tersebut  merupakan  hak
4 Nurul  Huda  dkk., Zakat  Perspektif  Mikro- Makro:  Pendekatan  Riset ,  Cet.  1  (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 9.

## Volksgeist
Vol. 3 No. 1 Juni 2020 DOI 10.24090/volksgeist.v3i1.3503
kebendaan  dalam  bidang  hukum  kekayaan, hak tersebut memiliki nilai uang tertentu. 5
Beberapa  penelitian  yang  mengkaji mengenai    zakat  dan  hak  atas  kekayaan intelektual:  1)  “Zakat  Profesi  dalam  Panda- ngan  Islam”  karya  Deny  Setiawan.”;  2) Dimas  Fahmi  Fikri  dan  Afif  Noor,  dengan judul  “Reformasi  Hukum  Wakaf  Di Indonesia  Studi  Terhadap  Wakaf  Hak  Atas Kekayaan  Intelektual.”;  3)  Aristoni  dan Junaidi  Abdullah  dalam  jurnal  “Reformasi Harta  Sebagai  Sumber  Zakat  Dalam Perspektif  Ulama  Kontemporer”.  Berdasar- kan  telaah  tersebut  diatas  penulis  belum menemukan  pokok  bahasan  yang  sama dengan yang penulis ajukan dalam karya ini, dimana  penulis  memfokuskan  bahasannya yakni tentang zakat Hak Kekayaan Intelektual  dalam  tinjauan  teori  zakat An- Nama’ Yusuf Qardhawi.

## Pembahasan
1. Tinjaun Umum Zakat Profesi
Abdul  Hasan  al  Wahidi  mengatakan bahwa zakat mensucikan harta dan memperbaikinya,  serta  menyuburkannya. Menurut pendapat yang lebih nyata, zakat itu bermakna  kesuburan  dan  penambahan  serta perbaikan.  Asal  maknanya,  penambahan kebajikan. 6
Sedangkan menurut Hasbullah Bakry,  ia  menyatakan  bahwa  zakat  yang berasal  dari  awal  kata zakka,  tuzakki,  zakat memiliki arti bahwa zakat itu membersihkan atau mensucikan setiap orang yang memiliki harta lebih dari yang bukan haknya. 7 Hal ini
5 Tim Penulis Pusat HKI FH UII, Wakaf Hak Kekayaan Intelektual (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 2016), 7.
6 Asnaini, Zakat  Produktif  dalam  Perspektif Hukum Islam , Cet. 1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
2008),  23.
7 Hasbullah  Bakry, Pedoman  Islam  di Indonesia , cet. 5 (Jakarta: UI Press, 1988), 243.
sesuai  dengan  firman  Allah  Swt  dalam  Al- Qur’an surat At-Taubah ayat [103]:
                                                  
                                                      
             
“Ambilah  zakat  dari  sebagian  harta mereka,  dengan  zakat  itu  kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya  doa  mu  itu  (menum- buhkan)  ketentraman  jiwa  bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar Lagi Maha Mengetahui.”
Makna  zakat  dalam  syariah  terkan- dung dua aspek didalamnya. Pertama, sebab dikeluarkannya  zakat  itu  karena  adanya proses  tumbuh  kembang  pada  aspek  pahala yang semakin banyak dan subur disebabkan mengeluarkan zakat. Atau keterkaitan adanya  zakat  itu  semata-mata  karena memiliki sifat tumbuh kembang seperti zakat tijᾱrah dan zirᾱ’ah. Kedua, pensucian karena zakat  adalah  pensucian  atas  kerakusan, kebakhilan jiwa, dan kotoran-kotoran lainnya,  sekaligus  pensucian  jiwa  manusia dari dosa-dosanya. 8
Zakat  menurut  istilah  fikih  berarti sejumlah  harta  tertentu  yang  diwajibkan Allah  diserahkan  kepada  orang-orang  yang berhak.  Nawawi  juga  mengutip  pendapat Wahidi bahwa jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan  itu  disebut  zakat  karena  yang dikeluarkan itu menambah banyak, membuat lebih  berarti  dan  melindungi  kekayaan  itu dari kebinasan. 9
8 Wawan  Shofwan  Shalehuddin, Risalah Zakat:  Infak  dan  Shadaqah ,  Cet.  1  (Bandung: Tafakur, 2011), 12-13.
9 Yusuf  Qardawi, Hukum  Zakat ,  trans.  oleh Salman Harun, Didin Hafidhuddin, dan

## Volksgeist
Vol. 2 No. 2 Desember 2019 DOI 10.24090/volksgeist.v3i1.3503
Menurut  undang-undang  Nomor  23 Tahun  2013  tentang  Pengelolaan  Zakat, zakat  adalah  harta  yang  wajib  dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada  yang berhak menerimanya sesuai  syariat  Islam. 10 Zakat  merupakan kewajiban bagi setiap  umat  Islam, selain itu zakat merupakan salah satu dari rukun Islam. Perintah mengeluarkan zakat terdapat dalam al-Qur’an  dan  hasits  secara  sejelas  ( Sharih ).
Yakni diantaranya sebagai berikut:
                                                      
               
“Dan  dirikanlah  shalat,  tunaikanlah zakat  dan  ruku'lah  beserta  orang-orang yang ruku’.”(Qs. Al-Baqarah: 43)
Islam  menegaskan  hukum  zakat tidak hanya dengan perintah-perintah seperti yang  tersebut  dalam  beberapa  ayat  diatas, akan  tetapi  dalam  Islam  juga  ada  ancaman- ancaman  bagi  yang  tidak  menunaikan  atau menjalankan zakat sedangkan mereka mampu  atau  berkecukupan. 11 Ini  dapat terlihat  dalam  firman  Allah  SWT  sebagai berikut:
                                             
                                                              
                                 
                                                
                                   
Hasanuddin,  Cet.  10  (Jakarta:  Pustaka  Litera AntarNusantara, 2007),  34-35.
10 Pemerintah  Republik  Indonesia, Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Zakat , 2013.
11 Asnaini, Zakat Produktif ,  31.
”Hai  orang-orang  yang  beriman, sesungguhnya  sebahagian  besar  dari orang-orang  alim  Yahudi  dan  rahib- rahib  Nasrani  benar-benar  memakan harta  orang  dengan  jalan  batil  dan mereka  menghalang-halangi  (manu- sia)  dari  jalan  Allah.  Dan  orang- orang  yang  menyimpan  emas  dan perak  dan  tidak  menafkahkannya pada  jalan  Allah,  maka  beritahu- kanlah  kepada  mereka,  (bahwa mereka  akan  mendapat)  siksa  yang pedih.”(Qs. At. Taubah: 34)
Yusuf al-Qaradhawi membagi peker- jaan  yang  menghasilkan  uang  menjadi  dua macam. Pertama bahwa  pekerjaan  yang didasari dengan kemampuan diri sendiri atau dikerjakan  sendiri  tanpa  tergantung  kepada orang lain, berkat kecekatan tangan maupun otak. Kedua adalah pekerjaan yang dikerjakan  seseorang  buat  pihak  lain,  baik pemerintah,  perusahaan  maupun  perorangan dengan  memperoleh  upah  yang  diberikan berdsarakan  pekerjaaan  yang  dilakukan dengan  anggota  tubuhnya  atau  otaknya (akal),  atau  keduanya.  Penghasilan  dari pekerjaan  itu  seperti  berupa  gaji,  upah, ataupun honorarium. 12
Yusuf  al-Qaradhawi  mengatakan bahwa  harta  kekayaan  yang  diperoleh  dari sumber  mata  pencahaarain  yang  legal  (sah) yang  telah  mencapai  nisabnya  wajib dikeluarkan  zakat.  Termasuk  didalamnya kekayaan  yang  dihasilkan  dari  penghasilan profesi. Hasil pemikirannya didasarkan pada al-Qur’an, sunnah dan logika. 13
Adapun ayat Al-Qur’an yang digunakan  oleh  Yusuf  Al-Qaradhawi  dalam
12 Qardawi, Hukum Zakat , 459.
13 Abdul  Aziz  Dahlan  dkk., Ensiklopedia Hukum Islam , ed. oleh Abdul Aziz Dahlan (Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1997), 1449.

## Volksgeist
Vol. 3 No. 1 Juni 2020 DOI 10.24090/volksgeist.v3i1.3503
mengambil hukum zakat profesi adalah surat Al-Baqarah ayat 267.
                                                      
                                                  
                                                           
                                                      
“Hai  orang-orang  yang  beriman, nafkahkanlah (di jalan allah) sebagian  dari  hasil  usahamu  yang baik-baik dan sebagian dari apa yang
Kami  keluarkan  dari  bumi  untuk kamu.  Dan  janganlah  kamu  memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan  daripadanya,  padahal kamu  sendiri  tidak  mau  mengam- bilnya  melainkan  dengan  memin- cingkan  mata  terhadapnya.  Dan ketahuilah,  bahwa  Allah  Maha  Kaya lagi Maha Terpuji”.
Perintah  mengeluarkan  zakat  harta pada  ayat  tersebut,  menurutnya  mencakup semua  harta  kekayaan  yang  diusahakan dengan  cara  yang  sah  termasuk  penghasilan usaha profesi. 14 Surat At-Taubah ayat 103:
                                                  
                                                      
             
“Ambillah  zakat  dari  sebagian  harta mereka,  dengan  zakat  itu  kamu membersihkan dan mensucikan mereka  dan  mendoalah  untuk  me- reka.  Sesungguhnya  doa  kamu  itu (menjadi)  ketenteraman  jiwa  bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.
14 Dahlan dkk., Ensiklopedia Hukum ,  1449.
Kata amwal (harta) mencakup semua jenis  kekayaan  yang  dimiliki  dan dihasilkan dengan  usaha  yang  halal.  Argumen  hadis yang  digunakan  adalah:  “Sesungguhnya Allah  telah  mewajibkan  umat  Islam  yang kaya  kaya  untuk  mengeluarkan  zakat  dari harta mereka” (HR. Tabrani). Semua oarang kaya wajib mengeluarkan sebagian kekayaannya sebagai zakat termasuk pekerja profesi. 15
Penghasilan yang didapat dari pekerjaan  seperti  pendapatan  pegawai  dan golongan profesi yang didapat dari pekerjaan mereka  maka  besar  zakatnya  yang  wajib dikeluarkan 2.5%. sesuai dengan keumuman nash yang mewajibkan zakat uang sebanyak 2.5%  dan  sesuai  dengan  kaidah  Islam  yang menegaskan bahwa kesulitan atau kesukaran dapat  meringankan  besar  kewajiban,  serta mengikuti  tindakan  Ibnu  Mas’ud  dan Mu’awiyah yang telah memotong penghasilannya sebagai zakat, dari  gaji  para tentara  dan  para  penerima  gaji  lainnya langsung  di  dalam  kantor  pembayaran  gaji, juga sesuai dengan apa yang diterapkan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz. 16
Sehingga berdasarkan  hal itu  Yusuf Qaradhawi berpendapat bahwa zakat profesi wajib  ditunaikan  apa  bila  mencapai  nisab uang,  sedangkan  penghasilan  jika  tidak mencapai  nisab  uang  dalam  setahun  maka tidak wajib untuk ditunaikan zakatnya. 17

## 2. Teori An-Nama’ Yusuf Qaradhawi
Teori  an-Nama  yang  dikemukaan oleh  Yusuf  Qaradhawi,  menurut  penulis sangat relevan untuk menyelesaikan masalah-masalah  zakat  yang  seiringnya waktu memiliki perkembangan. Dan teori ini
15 Dahlan dkk., Ensiklopedia Hukum , 1449.
16 Dahlan dkk., 488.
17 Qardawi, Hukum Zakat , 486.

## Volksgeist
menurut  penulis  dapat  diterapkan  juga  di Indonesia.
Wahbah Zuhaili sebagaimana dikutip oleh  M  Faiz  Mufidi  menegaskan  bahwa berdasarkan istishlah atau maslahah mursalah,  HKI termasuk  harta yang dilindungi  oleh  syara’.  Ditegaskan  pula bahwa  seorang  pengarang  berhak  atas  hak kepemilikan  atas  karyanya  karena  ia  telah banyak  mengeluarkan effort -nya  dalam mempersiapkan ciptaannya. 18 Sehingga dengan  adanya  HKI    tersebut  akan  berdam- pak  pada  perkembangan  harta  (dampak ekonomi) bagi seseorang yang memiliki HKI tersebut.
Secara  umum  Islam  melindungi HKI,  baik  dari  karya  ilmiah,  merek  dagang atau  logo  dagang  karena    merupakan  hak milik yang sah bagi penciptanya. Khususnya dimasa  kini  merupakan  sebuah  " Urf "  atau kebiasaan  yang  diakui  sebagai  jenis  dari suatu  harat kekayaaan, dimana penciptanya (pemiliknya)  berhak  untuk  memperjual- belikan  dan  merupakan  komoditi. 19 Islam memberikan  perlindungan  tujuannya  untuk mejaga  harta  pada  pemiliknya,  karena  HKI memiliki  nilai  ekonomi  maka  akan  riskan untuk  dapat  dikuasai  pihak  lain.  Sehingga dengan demikian Islam secra tidak langsung membenarkan  bahwa  HKI  merupakan  harta yang berkembang.
Al-Qaradhawi dalam teorinya tersebut,  menjelaskan  bahwa  suatu  harta yang  diambil  atau  dikeluarkan  zakatnya dapat berkembang atau dapat dikembangkan.
18 M.  Faiz  Mufidi,  “Aspek  Fiqh  Terhadap Hak  Atas  Kekayaan  Intelektual  (HAKI),” Jurnal Mimbar XXI (2005): 31., https://doi.org/10.29313/mimbar.v21i1.161.
19 abd.  Rochim  Al-Audah,  “Hak  Cipta  Dan Perlindungan  Hak  Kekayaan  Intelektual  Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Perundang- Undangan,” Jurnal al-Maslahah IV (2016):  557.
Dalam  bahasa  modernnya,  harta  kekayaan tersebut dapat mendatangkan keuntungan. 20
Al-Qaradhawi dalam kitabnya Fiqhuz  Zakah mengutip  pendapat  Ibnu Humam,  yang  menyebutkan  bahwa  maksud daridisyariatkannya  zakat  yaitu  pemberian beban  atas  kekayaan,  yakni  memberikan santunan orang-orang miskin, dengan besaran  yang  tidak  akan  membuat  orang yang  mengeluarkan  zakat  tersebut  menjadi miskin  pula,  dengan  cara  memberikan sebagian  kecil  harta  atau  kekayaan  yang banyak tadi. 21
Menurutnya,  bahwa  mewajibkan zakat  atas  kekayaan  yang  tidak  berkem- bangakan  mengakibatkan  kemiskinan  jika terjadi bertahun-tahun khususnya bila diperlukan  untuk  kebutuhan  sehari-hari. Dengan demikian dari sudut materi sungguh benar sabda Rasul yang artinya “Tidak akan berkurang kekayaan karena zakat”. Sehingga zakat  tersebut  hanya  sebagian  kecil  yang wajib dikeluarkan dari suatu  kekayaan  yang banyak,  berkembang,  dan  diinvestasikan yang  berdasakan  hukum  alam  (sunnatullah) tidak  akan  menguranginya,  sesuai  dengan hadis Rasul tersebut. 22
Al-Qaradhawi  menekankan  bahwa kekayaan itu haruslah mempunyai sifat yang berkembang dan adanya potensi untuk dapat berkembang,  bukan  dikembangkan  dengan sengaja, karena syariat Islam tidak mensyaratkan  kemungkinan  dapat  dikem- bangkan  dengan  sengaja,  sebab  hal  itu banyak menimbulkan pertentangan dan sulit diukur.  Adapun  yang  dimaksudkan  disini adalah  bahwa  memungkinan  kekayaan  itu menerima  pengembangan  dengan  memper- dagangkan  atau  membiakannya.  Selain  itu
20 Yusuf  Qaradhawi, Fiqhuz-Zakat (Beirut: Muassasatu Ar-Risᾱlah, 2002), 173.
21 Qaradhawi, 173.
22 Qaradhawi, 173.

## Volksgeist
Vol. 3 No. 1 Juni 2020 DOI 10.24090/volksgeist.v3i1.3503
jika  kekayaan  itu  tidak  dapat  berkembang sendiri,  artinya  merukan  hasil  investasi  dan pendapatan, maka hanya wajib zakat apabila melalui  usaha,  semua  itu  dikembangkan, hasil usaha, dan keuntungan jerih payah. 23
Sehingga  dalam  keadaan  ini  hukum syara’ atau  konsepsi  yang  dihasilkan merupakan upaya enginering, upaya membentuk  masyarakat  ke  arah  yang  lebih sesuai  dengan  tututan  kitab  suci.  Karena  ini berkaitan  dengan  maslahat  dalam  perlin- dungan dan pemenuhan keperluan manusia. 24
Perlindungan  terhadap  hak  cipta dalam  Islam  memiliki  syarat-syarat  yang harus  dipenuhi  agar  suatu  karya  cipta  dapat diakui  sebagai  hak  kepemilikan  atas  harta, yaitu:  a).  Tidak  mengandung  unsur-unsur haram  didalamnya,  b).  Tidak  menimbulkan kerusakan di masyarakat, c). Tidak bertentangan  dengan  syariat  Islam  secara umum). 25
Salah  satu  bagian  dari  hukum perdata  yaitu  hukum  kekayaan.  Dalam hukum  kekayaan  ini  mengatur  mengenai hukum  yang  dapat  dinilai  dengan  uang. Dalam  konteks  sistem Civil  Law ,  bidang hukum ini mencakup hukum benda ( zakenrecht ) dan hukum perikatan ( verbintenissenrecht ).  Dalam  sistem Civil Law  System, hukum  kekayaan  ini  dikenal dengan atau setara law of property . Property sendiri  mempunyai  makna  diderivasi  dari bahasa  latin,  yakni proprius bermakna kepemilikan  hak  atau  seseorang  memiliki. Kemudian secara hukum, property bermakna
23 Qaradhawi, 174.
24 Al-Yasa’  Abubakar, Metode  Istislahiah (Pemanfaatan  Ilmu  Pengetahuan  dalam  Ushul Fiqh) , Cet. I (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016),
77.
25 Agus  Suryana,  “Hak  Cipta  Perspektif Hukum Islam,” Jurnal al-Maslahah V (2015):  247.
sebagai  hak  eksklusif  seseorang  terhadap suatu benda. 26
Satu  pokok    yang    harus    diketahui adalah kekhususan HKI terkait sifatnya yang merupakan benda tidak berwujud akan tetapi terkandung    dalam    benda  yang  berwujud. Kepemilikan    atas    benda  yang  berwujud tidak    berarti    juga    memiliki  benda  yang tidak berwujud yang terkandung didalamnya.    Sehingga,  keberadaan    HKI dalam  suatu  benda membatasi  keleluasaan tindakan  pemilik  benda  berwujud  atas miliknya.  Sebagai    contoh,    seseorang memiliki  benda    berwujud    berupa    buku, bukan  berarti    ia    memiliki    hak    cipta sebagai benda tidak berwujud yang terkandung dalam  buku  tersebut.  Artinya, pemilik  buku    tidak    dapat    menggandakan dan menjual  buku  tersebut  tanpa  ijin  dari pemilik  hak cipta atas buku tersebut. 27

## 3. HKI  sebagai  Harta  dan  Harta  Tak Berwujud
Hak  atas  kekayaan  intelektual  pada pokoknya  merupakan  hak  untuk  menikmati hasil  dari  kreatifitas  intelektual  seseorang secara  ekonomi.  Sehingga  karenanya,  objek yang  diatur  dalam  hak  atas  kekayaan intelektual adalah karya-karya yang dihasilkan atau diwujudkan dari kemampuan intelektual manusia. 28
Hak atas kekayaan intelektual merupakan  benda  dalam  hukum  kekayaan. Istilah  itu  didasarkan  pada  kepemilikan
26 Tim  Penulis  Pusat  HKI  FH  UII, Wakaf Hak Kekayaan , 1-2.
27 Indirani Wauran Wicaksono, “Hak Kekayaan  Intelektual  Sebagai  Benda:Penelusuran Dasar  Perlindungan  Hki  Di  Indonesia,” Jurnal Refeksi Hukum IX (2015): 139.
28 Sudaryat,  Sudjana,  dan  Rika  Ratna Permana, Hak  Kekayaan  Intelektual,(Memahami Prinsip  Dasar,  Cakupan,  dan  Undang-Undang yang  Berlaku) ,  Cet.  1  (Bandung:  Oase  Media, 2010), 15.

## Volksgeist
benda yang tidak berwujud. Meskipun benda tersebut  tidak  berwujud  tetapi  hukum mengakui  bahwa  hak  yang  timbul  dari kekayaan intelektual sebagai bentuk hak atas kekayaan.  Karena  hak  tersebut  sebagai sebuah kekayaan, maka  memiliki  nilai uang tertentu. 29 Sehingga  hak  tersebut    dapat menghasilkan  harta  atau  menjadi  sumber penghasilan  bagi  pemilik  hak  itu  sendiri. Berdasarkan  pengertian  tersebut  penulis berpendapat bahwa HKI adalah Hak berasal dari  kegiatan  olah  pikir  manusia  yang memiliki manfaat ekonomi.
Secara garis besar, HKI dapat dibagi atau  dikelompokkan  dalam  dua  kelompok, yaitu  kelompk  Hak  Cipta  ( copy  right )  dan kelompok Hak Kekayaan Industri ( Industrial Property  Right ).  Kelompok  pertama  terdiri dari  hak  cipta  itu  sendiri  dan  hak  yang berkaitan  dengan  Hak  Cipta  ( Nighbouring Right ).  Sedangkan  kelompok  kedua  dapat diklasifikasikan  menjadi patent (paten), utility  model (model  dan  rancang  bangun), dalam  hukum  Indonesia  dikenal  dengan istilah  paten  sederhana  ( simply  patent ), industrial design (desain industri), trademark (merek), Trade  Names (nama niaga atau dagang), dan Indication of Source Applellation  of  Origin (Sumber  tanda  atau sebutan asal). 30
Pandangan ahli misalnya di kalangan madzhab  Syafi’i,  al-Zarkasyi  mengemuka- kan  bahwa  hak  milik  adalah  sesuatu  yang bermanfaat  bagi  pemiliknya,  baik  berupa pengambilan materi ataupun keman- faatannya. Pendapat ini dikuatkan bahwa hak milik  adalah  suatu  kemashlahatan  yang
29 Tim  Penulis  Pusat  HKI  FH  UII, Wakaf Hak Kekayaan , 6.
30 Eva  Mir’atun  Niswah,  “Problematika Yuridis  Wakaf  Hak  Kekayaan  Intelektual  Di Indonesia,” Volksgeist:  Jurnal  Ilmu  Hukum  Dan Konstitusi 1,  no.  2  (31  Desember  2018):  136, https://doi.org/10.24090/volksgeist.v1i2.1907.
mempunyai  nilai  ekonomi  yang  dilindungi oleh  Undang-Undang,  selain  terpenuhinya unsur  nilai  di  dalamnya.  Dengan  demikian, hak  milik  tidak  selalu  berwujud  materi, tetapi  juga  mencakup  immateri  yang  dapat diambil manfaat dan memiliki nilai ekonomi bagi si pemiliknya. Sama halnya dengan hak cipta,  maka  mengacu  pada  sesuatu  yang dapat diambil manfaat oleh pemiliknya. Hak cipta  memiliki  nilai  ekonomi  yang  tinggi. Wajar bila banyak terjadi kasus pembajakan terhadap hak cipta. Suatu ciptaan ( al-ibtikar ) adalah  buah  karya  yang  muncul  dari kemampuan seorang ilmuan dalam menggali inovasi dan  kreasi  yang belum diketemukan orang  lain.  Karenanya,  negara  sebagai pemegang otoritas dalam mengelola keteraturan  maka  negara  wajib  memberikan perlindungan atas suatu temuan. 31
Sedangkan kalangan madzhab Maliki,  Imam  Syatibi  dalam  kitab  al- Muwafaqat menyatakan bahwa yang dimaksud harta ialah apa pun yang berada di bawah  penguasaannya  yang  menjadikannya terhalang  bagi  orang  lain  untuk  mengua- sainya.  Selain  itu,  ia  menyatakan  bahwa ketentuan  hak  milik  terhadap  sesuatu  yang kemudian  dapat  dikategorisasikan  ke  dalam harta ialah ketika sesuatu tersebut dilegitimasi  atau  diakui  oleh al-‘urf. 32
Berdasarkan  konsep  tersebut,  dapat  diambil sebuah garis besar bahwa harta tersebut tetap
31 Fathi  al-Daraini, Haq  Al-Ibtikar  fi  Al-Fiqh Al-Muqarin (Beirut:  Matba’ah  Muassasah  al- Risalah, ttp), 23.
32 Abu  Ishaq  asy-Syathibi, Al-Muwafawat  fī Ușul Al-Syarī’ah , Juz II (Beirut: Dār Ma’rifah, ttp), hlm. 17.Para ulama menggunakan istilah ‘ urf untuk menjelaskan  adat  kebiasaan  yang  berlaku  di masyarakat  dan  dibenarkan  agama.  Istilah  lainnya disebut ‘Ādah. Term ‘ādah lebih  sering  digunakan daripada ‘urf.  ‘Ādah lebih  general  dibanding  ‘ urf. BacaAyman  Shaban, Custom  in  Islamic  Law  and Legal Theory; The Development of The Concept of ‘Urf  and  ‘Ādah  in  The  Islamic  Legal  Tradition (New York: Palgrave Macmillan, 2010), 50.

## Volksgeist
Vol. 3 No. 1 Juni 2020 DOI 10.24090/volksgeist.v3i1.3503
menjadi  miliki  yang  berhak,  kecuali berpindah tangan karena adanya sebab  yang dilegalkan  oleh  syara’  seperti  jual  beli, wakaf,  hibah,  atau  wasiat.  Poin  selanjutnya, segala  sesuatu  yang  diakui  oleh ‘ādah atau ‘urf baik  barang  tersebut  berupa  material ataupun  immaterial  yang  dapat  digolongkan ke  dalam  harta.  Dengan  demikian,  dalam pandangan  al-Syatibi,  sesuatu  yang  bersifat immaterial  dapat  dikategorisasikan  sebagai hak  milik,  sepanjang  hal  itu  sesuai  dengan akad  dan  tata  nilai  yang  keberadaannya berlaku di masyarakat. Atas dasar itu, bahwa hak  cipta  atau  HAKI  merupakan  hak  milik, karena  keberadannya  telah  diakui  oeh masyarakat sebagai sesuatu yang berharga. 33
Pada  dasarnya  prinsip  utama  pada HKI  adalah  bahwa  hasil  kreasi  dan perkerjaan  dengan  menggunakaan  kemam- puan intelektual seseorang tersebut, sehingga seseorang  yang  menghasilkannya  memiliki kepemilikan  berupa  hak  alamiah.  Sehingga dapat  dikataan  dengan  dasar  prinsip  ini terdapat  sifat  eksklusif  bagi  pencipta. Sebagai cara untuk menyeimbangkan kepen- tingan  antara  peranan  pribadi  individu dengan  kepentingan  masyarakat,  maka  HKI berdasarkan pada prinsip. 34 a. Prinsip  Keadalian  ( the  principle  of natural justice )
Atas  dasar  prinsip  tersebut,  maka pencipta sebuah karya,  atau orang lain  yang bekerja  untuk  mengahsilkan  karya  dari kemampuan intelektualnya b. Prinsip Ekonomi ( the economic
argument )
Berdasarkan prinsip ini suatu kepe
33 Abd. Salam Arief, “Konsep Al-Mal dalam Perspektif  Hukum  Islam  (Studi  terhadap  Ijtihad Fuqaha),” Jurnal al-Mawarid Edisi IX (2003): 50.
34 Muhamad  Djumhana  dan  R  Djubaedillah, Hak  Milik  Interlektual:  Sejarah,  Teori  dan Prakteknya  di  Indonesia (Bandung:  Citra  Aditya Bakti, 1997), 25-26.
milikan  adalah  merupakan  hal  yang  wajar, karena sifat ekonomi manusia yang menjadikan  hal  tersebut  suatu  keharusan untuk  menunjang  kehidupannya  dalam masyarakat.
c. Prinsip Kebudayaan ( the culture argument )
Pada  Hakikatnya  karya  manusia bertujuan untuk meningkatkan hidup. Selanjutnya  karya  itu  akan  timbul  suatu gerak  hidup  yang  harus  menghasilkan  lebih banyak  karya  lagi.  Dengan  demikian pertumbuhan  dan  perkembangan  karya manusia sangat besar artinya bagi peningkatan taraf kehidupan, peradaban, dan martabat manusia.
d. Prinsip Sosial ( the sosial argument )
Pemberian  hak  oleh  hukum  tidak boleh diberikan semata-mata untuk memenuhi  kepentingan  perseorangan,  akan tetapi  harus  memenuhi  kepentingan  seluruh masyarakat.Hal ini sejalan dengan salah satu prinsip  maqasid  syariah  kontemporer  dalam hal menjaga harta. 35
Hak Atas Kekayaan Intelektual pada dasarnya  merupakan  bagian  dari  benda, yakni benda tidak berwujud (bena immateriil ).  Benda  dalam  kerangka  hukum perdata dikategorikan menjadi dua kelompok, yakni: 36
a. Benda berwujud ( materiil )
b. Benda tidak berwujud ( immateriil ).
35 Muhammad  Iqbal  Juliansyahzen,  “Good Governance  Perspektif  Maqaasid  Asy-Syaari’ah Kontemporer,” AKADEMIKA:  Jurnal  Pemikiran Islam 23,  no.  1  (18  Agustus  2018):  69–70, https://doi.org/10.32332/akademika.v23i1.1195.
36 Afrillyanna  Purba,  Gazalba  Saleh,  dan Andriana Krisnawati, Trips-Wto & Hukum HKInIndonesia:  Kajian  Perlindungan  Hak  Cipta Seni  Batik  Tradisional  Indonesia ,  Cet.  1  (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), 14.

## Volksgeist
Vol. 2 No. 2 Desember 2019 DOI 10.24090/volksgeist.v3i1.3503

## 4. Pengembangan  Jenis  Zakat  Hak  Atas Kekayaan Intelektual
Yusuf  al-Qaradhawi  mengatakan bahwa  harta  kekayaan  yang  diperoleh  dari sumber  mata  pencaharian  yang  legal  (sah) yang  telah  mencapai  nisabnya  wajib dikeluarkan  zakat.  Termasuk  didalamnya kekayaan  yang  dihasilkan  dari  penghasilan profesi. Hasil pemikirannya didasarkan pada Al-Qur’an,  sunnah  dan  logika.  Akan  tetapi, sekalipun  bukan  dalam  bentuk  taklid,  al- Qaradhawi  banyak  juga  menukil  dan kadang-kadang menguatkan pendapat ulama fikih  klasik.  Ini  dapat  terlihat  jelas  dalam tulisannya Fiqh az-Zakah (Fikih Zakat). 37
Mengenai  zakat  profesi  para  ulama menyebutkan bahwa nash-nash yang bersifat umum  untuk  dijadikan  hujjah  tentang  zakat profesi  diantaranya  adalah  firman  Allah dalam  surat  at-Taubah  ayat  103,  al-Baqarah ayat  267,  dan  adz-Dzariyat  ayat  19  yang berbunyi:
مورلمحا و لئاّسلل ّقح ملهاومأ في و ( تايراذلا : ١٩
“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk  orang  miskin  yang  meminta, dan orang miskin yang tidak mendapat bagian”.
Al-Qurthubi dalam Tafsir al-Jami’ li Ahkam  Al-Qur’an  menyatakan  bahwa  yang dimaksud  dengan  kata-kata haqqun  ma’lum (hak yang pasti) pada surat adz-Dzariyat ayat 19 adalah zakat yang diwajibkan, bagi semua harta  yang  dimiliki  dan  semua  penghasilan yang didapat dan dicari jika telah memenuhi syarat  nisab  zakat  maka  wajib  zakatnya untuk dikeluarkan. 38
37 Dahlan dkk., Ensiklopedia Hukum ,  1449.
38 Didin Hafidhuddin, Zakat dalam
Perekonomian  Modern ,  Cet.  2  (Jakarta:  Gema Isani, 2002), 94-95.
Yusuf
Al-Qaradhawi dalam mengambil  hukum  zakat  profesi,  ayat  yang digunakan sebagai landasan adalah surat Al- Baqarah ayat 267.
                                                      
                                                  
                                                       
                                                         

## 
Hai  orang-orang  yang  beriman, nafkahkanlah (di jalan allah) sebagian  dari  hasil  usahamu  yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami  keluarkan  dari  bumi  untuk kamu.  Dan  janganlah  kamu  memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan  daripadanya,  padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya  melainkan  dengan memincingkan  mata  terhadapnya.
Dan  ketahuilah,  bahwa  Allah  Maha Kaya lagi Maha Terpuji”
Perintah  mengeluarkan  zakat  harta pada  ayat  tersebut,  menurutnya  mencakup semua  harta  kekayaan  yang  diusahakan dengan  cara  yang  sah  termasuk  penghasilan usaha profesi. 39 Dalam kaitannya dengan hal ini, Hak atas kekayaan intelektual merupakan bagian dari suatu mata pencaharian  yang  sah.  Penetapan  Hak  atas kekayaan  intelektual  banyak  mendorong seseorang  untuk  berkarya  dengan  kemam- puannya  untuk  mengeluarkan  ide-ide  atau perubahan  pada  perkembangan  zaman seperti  sekarang  ini.  Maka  hasil  intelektual yang  telah  dicetuskan  akan  disisikan
39 Dahlan dkk., Ensiklopedia Hukum ,  1449.

## Volksgeist
Vol. 3 No. 1 Juni 2020 DOI 10.24090/volksgeist.v3i1.3503
hartanya  dengan  melalui  yang  namanya zakat.  Sehingga  dalam  penyelesaiannya dalam masalah zakat, lebih tepat di qiyaskan pada  zakat  profesi  yang  didasarkan  pada ijtihad  Yusuf  al-Qaradhawi.  Dimana  profesi dan hak atas kekayaan intelektual merupakan sebuah mata pencaharian atau sumber rezeki untuk tiap masyarakat.
5. Perhitungan Zakat Hak Atas Kekayaan Intelektual Berkaitan permasalahan nisab, Yusuf Qaradhawi  berpendapat  bahwa  penghasilan yang mencapai nisab wajib diambil zakatnya. Hal ini di dasarkan pada pendapat Zuhri  dan  Auza’i,  baik  dengan  menge- luarkan  zakatnya  saat  diterimanya  harta tersebut  ataupun  dengan  mengundurkan pengeluaran  zakatnya  sampai  batas  setahun bila  ia  tidak  khawatir  untuk  membelan- jakannya. Akan tetapi bila ia khawatir untuk membelanjakannya maka ia harus mengeluarkan zakatnya segera. 40
Penghasilan yang didapat dari modal saja  atau  modal  kerja  seperti  penghasilan pabrik,  gedung,  percetakan,  hotel,  mobil, kapal terbang dan sejenisnya, besar zakatnya adalah  sepersepuluh  (10%)  dari  pendapatan bersih  setelah  biaya  kebutuhan-kebutuhan pokok  dan  lain-lainnya  dikeluarkan.  Hal  ini didasarkan  pada  penghasilan  dari  pertanian yang  diairi  tanpa  ongkos  tambahan. 41 Jika ada tambahan ongkos maka zakatnya 5%.
Pendapatan  yang  diperoleh  dari pekerjaan  seperti  pendapatan  pegawai  dan golongan  profesi  yang  mereka  peroleh  dari pekerjaan  mereka  maka  besar  zakat  yang dikeluarkan adalah seperempat puluh
(2.5%).  Ini  sesuai  dengan  keumuman  nash yang  mewajibkan  zakat  uang  sebanyak
40 Qardawi, Hukum Zakat ,  485.
41 Qardawi,  488.
seperempat  puluh,  baik  harta  penghasilan maupun  harta  yang  bermasa  tempo,  dan sesuai dengan kaidah Islam yang menegaskan bahwa kesukaran dapat meringankan besar kewajiban serta mengikuti  tindakan  Ibnu  Mas’ud  dan Mu’awiyah  yang  telah  memotong  besaran tertentu  berupa  zakat  dari  gaji  para  tentara besar langsung dari kantor pembayaran gaji, juga  sesuai  dengan  yang  telah  ditetapkan oleh khalifah Umar bin Abdul Aziz. 42
Untuk  menyelesaikan  masalah  zakat kekayaan  intelektual  ini,  penulis  meng- gunakan  metode  qiyas  atau  analogi  dalam mengategorikan hak atas kekayaan intelektual,  yang  disandarkan  pada  hasil ijtihad  hadits  nabi  yang  mewajibkan  zakat perak sebagai mata uang ( riqqoh ).
مهرد اهمرد ينعبرأ ّلك نم ِةّقِّرلا َةقدص اوتاهف “Datangkanlah (bayarlah) zakat riqqah  (perak  sebagai  mata  uang) yaitu setiap dari 40 dirham (zakatnya)  1  dirham”  (HR.  Abu Dawud I/494 no. 1574). 43
Dimana zakat uang atau nuqud yakni sebesar 2,5%, sejumlah zakat yang dikeluarkan  pada  emas  setelah  mencukupi nisab dan haulnya.  Dan setelah dikeluarkan kebutuhan-kebutuhan  pokoknya.  Sehingga pada  hal  ini  antara  HKI  dan  Uang  memilki kesamaan ‘illat hukum,  yakni  sebagai  harta kekayaan yang dapat berkembang. Sehingga hukumnya untuk mengeluarkan zakat tersebut wajib
Pada sisi yang lain Yusuf Qaradhawi dalam  menetapkan  kadar  zakat  profesi  juga menggunakan qiyas, Qiyas ini menempatkan
42 Qardawi, 488.
43 Imam  Abu  Dawud, Sunan  Abu  Dawud (Beirut: Dᾱrul Kutub Al-Alamiyah, ttp), 494.

## Volksgeist
zakat  profesi  pada  posisi furu’, sehingga haruslah  disandarkan  pada  jenis  zakat  lain ( asal )  yang  ketentuannya  secara qat’i telah diatur  oleh  syari’at  baik  dari  segi  kadar, nisab,  dan  haulnya.  Misalkan  jika  zakat profesi di qiyas kan pada nuqud (emas, perak, dan  uang)  maka  kadarnya  adalah  2,5  % nisabnya  senilai  85  gram  emas  dan  waktu pengeluarannya satu tahun sekali  yang telah dikurangi untuk kebutuhan pokok dan beban hutangnya. 44
Sehingga  dalam  hal  ini,  zakat  hak atas  kekayaan  intelektual  wajib  ditunaikan layaknya zakat profesi, karena perintah zakat pada  dasarnya  wajib,  maka  hal  ini  berlaku pula  terhadap  zakat  hak  atas  kekayaan intelektual.  Selain  itu  pula,  hak  atas kekayaan  baik  dari  hukum  yang  berlaku indonesia  maupun  ulama  fikih,  merupakan bagian  dari  harta  kekayaan,  yakni  dalam kategori  harta  tak  berwujud,  serta  memiliki nilai ekonomi atau qimah.

## Penutup
Berdasarkan uraian dan analisa  yang telah  dipaparkan  di  atas  maka  peneliti akhirnya  dapat  menyimpulkan  hasil  dari penelitian ini, sebagai berikut;
Pertama, respon  fikih  terhadap fenomena  zakat  HKI  diwujudkan  dengan mengakomodir  dua  teori,  yakni  teori  zakat an-nama’ dan  teori  kebendaan.  Karena  hak atas  kekayaan  intelektual  merupakan  harta (benda  tak  berwujud)  yang  memiliki  nilai ekonomi,  yang  dihasilkan  dari  kreatifitas intelektual  manusia  dan  diwujudkan  dengan karya  tertentu  yang  memiliki  daya  guna. Sehingga  hak  atas  kekayaan  intelektual termasuk  harta  yang  berkembang.  Oleh karena  itu,  hak  atas  kekayaan  intelektual
44 Ma’shum  Zein, Menguasai  Ilmu  Ushul Fiqh (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2013), 111.
wajib  dikeluarkan  zakatnya.  Dan  Hak  atas kekayaan  intelektual  merupakan  bagian zakat  Profesi,  karena  HKI  memiliki  nilai ekonomi,  yang  dihasilkan  dari  kreatifitas Intelektual  yang  diwujudkan  dengan  karya- karyanya.
Kedua,  pelaksanaan  zakat  hak  atas kekayaan  intelektual  diberlakukan  perhi- tungan dalam pengeluarannya  yakni  sebesar 2.5 % dari penghasilan  yang didapat setelah dikeluarkannya  kewajiban  pokok  serta  telah tercapai  haul  dan  nisabnya.  Nisab  untuk mengelurakan  zakat  hak  atas  kekayaan intelektual  itu  sendiri  didasarkan  pada  zakat nuqud yakni senilai dengan  nisab uang atau sejumlah 85 gram emas.

## Daftar Pustaka
Abubakar,  Al-Yasa’. Metode  Istislahiah (Pemanfaatan  Ilmu  Pengetahuan dalam  Ushul  Fiqh) .  Cet.  I.  Jakarta:
Prenadamedia Group, 2016. Al-Audah,  Abd.  Rochim.  “Hak  Cipta  dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dalam Perspektif
Hukum  Islam  dan  Perundang- Undangan.” Jurnal al-Maslahah IV (2016): 557–80.
Arief, Abd. Salam. “Konsep Al-Mal dalam Perspektif  Hukum  Islam  (Studi terhadap  Ijtihad  Fuqaha).” Jurnal al-Mawarid Edisi  IX  (2003):  48– 57.
Asnaini. Zakat  Produktif  dalam  Perspektif Hukum  Islam .  Cet.  1.  Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
Bakry,  Hasbullah. Pedoman  Islam  di Indonesia . Cet. 5. Jakarta: UI Press, 1988.
Dahlan,  Abdul  Aziz,  Ritonga,  Ahmad
Thaib Raya, dan Yaswirman.
Ensiklopedia Hukum Islam .
Disunting oleh Abdul Aziz Dahlan. Jakarta:  PT.  Ikhtiar  Baru  Van
Hoeve, 1997.

## Volksgeist
Vol. 3 No. 1 Juni 2020 DOI 10.24090/volksgeist.v3i1.3503
Daraini,  Fathi  al-. Haq  Al-Ibtikar  fi  Al- Fiqh Al-Muqarin . Beirut: Matba’ah Muassasah al-Risalah, ttp.
Dawud,  Imam  Abu. Sunan  Abu  Dawud .
Beirut:  Dᾱrul  Kutub  Al-Alamiyah, ttp.
Departemen  Agama  RI. Al-Qur’an  dan
Terjemahannya . Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema,
2009.
Djumhana, Muhamad, dan R Djubaedillah.
Hak  Milik  Interlektual:  Sejarah,
Teori dan Prakteknya di Indonesia . Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.
Hafidhuddin, Didin. Zakat dalam
Perekonomian  Modern .  Cet.  2.
Jakarta: Gema Isani, 2002. Huda, Nurul, Novarini, Yosi Mardono, dan Citra Permata Sari. Zakat Perspektif Mikro-Makro: Pendekatan  Riset .  Cet.  1.  Jakarta:
Prenadamedia Group, 2015.
Juliansyahzen,  Muhammad  Iqbal.  “Good Governance  Perspektif  Maqaasid Asy-Syaari’ah
Kontemporer.” AKADEMIKA:  Jurnal  Pemikiran
Islam 23, no. 1 (18 Agustus 2018): 57–86. https://doi.org/10.32332/akademika .v23i1.1195.
Mth,  Asmuni.  “Hak  Milik  Intelektual dalam  Perspektif  Fiqh  Islam.”
Jurnal al-Mawarid Edisi IX (2003): 28–47.
Mufidi,  M.  Faiz.  “Aspek  Fiqh  terhadap
Hak  Atas  Kekayaan  Intelektual (HAKI).” Jurnal  Mimbar XXI (2005):
23–35. https://doi.org/10.29313/mimbar.v2 1i1.161. Niswah,  Eva  Mir’atun.  “Problematika Yuridis  Wakaf  Hak  Kekayaan Intelektual Di Indonesia.” Volksgeist:  Jurnal  Ilmu  Hukum Dan  Konstitusi 1,  no.  2  (31 Desember 2018): 123–38. https://doi.org/10.24090/volksgeist. v1i2.1907.
Pemerintah  Republik  Indonesia. Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2013 tentang Pengelolaan Zakat , 2013.
Purba,  Afrillyanna,  Gazalba  Saleh,  dan Andriana  Krisnawati. Trips-Wto  &
Hukum HKInIndonesia: Kajian
Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional  Indonesia .  Cet.  1.
Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
Qaradhawi,  Yusuf. Fiqhuz-Zakat .  Beirut: Muassasatu Ar-Risᾱlah, 2002. Qardawi, Yusuf. Hukum Zakat . Diterjemahkan oleh Salman Harun, Didin Hafidhuddin, dan Hasanuddin.  Cet.  10.  Jakarta: Pustaka Litera AntarNusantara,
2007. Shaban,  Ayman. Custom  in  Islamic  Law and Legal Theory; The Development  of  The  Concept  of ‘Urf  and  ‘Ādah  in  The  Islamic Legal Tradition . New York: Palgrave Macmillan, 2010.
Shalehuddin,  Wawan  Shofwan. Risalah Zakat: Infak dan Shadaqah . Cet. 1. Bandung: Tafakur, 2011.
Shiddieqy,  Teungku  Muhammad  Hasbi ash-. Pedoman  Zakat .  Cet.  2. Semarang:  Pustaka  Rizki  Putra, 1999.
Sudaryat,  Sudjana,  dan  Rika  Ratna Permana. Hak Kekayaan Intelektual,(Memahami Prinsip Dasar,  Cakupan,  dan  Undang- Undang  yang  Berlaku) .  Cet.  1. Bandung: Oase Media, 2010.
Suryana,  Agus.  “Hak  Cipta  Perspektif Hukum Islam.” Jurnal al-Maslahah
V (2015): 247–73.
Syathibi, Abu Ishaq asy-. Al-Muwafawat fī Ușul  Al-Syarī’ah .  Juz  II.  Beirut: Dār Ma’rifah, ttp.
Tim  Penulis  Pusat  HKI  FH  UII. Wakaf Hak Kekayaan
Intelektual .
Yogyakarta:  Fakultas  Hukum  UII, 2016. Wicaksono,  Indirani  Wauran.  “Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Benda: Penelusuran Dasar

## Volksgeist

## Perlindungan  Hki  di  Indonesia.”
Jurnal Refeksi Hukum IX (2015). Zadeh,  M.  Husein  Falah. Belajar  Fiqih untuk  Tingkat  Pemula .  Jakarta:
Raja Grafindo Persada, 2008.
Zein,  Ma’shum. Menguasai  Ilmu  Ushul Fiqh . Yogyakarta: Pustaka
Pesantren, 2013.