## J-HES
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Volume 3 | Nomor 2 | Juli-Desember 2019 p-ISSN: 2549- 4872 │ e-ISSN: 2654-4970

## KONSEP IHTIKAR DALAM PRESPEKTIF FUQAHA
DAN
PERBANDINGANNYA  DENGAN  KONSEP  MONOPOLI  PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DALAM UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1999
Rahmat Firdaus
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (IAIN Batusangkar │firdausrahmat157@gmail.com
Abstrak: Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  dan  menjelaskan  konsep ihtikar dalam  prespektif fuqaha dan  konsep  monopoli  dalam  UU  No.  5  Tahun  1999 serta perbandingan ihtikar dan monopoli. Penelitian  ini bercorak library research salah satu jenis penelitian kepustakaan metode yang digunakan adalah metode komparatif dan studi literatur sedangkan analisis data menggunakan teknik analisis isi ( content analisis ). Hasil penelitian  mengungkapkan ihtikar dalam prespektif fuqaha adalah pelaku  ihtikar ( muhtakir ) menimbun dan menyimpan barang-barang kebutuhan pokok masyarakat baik berupa makanan, pakaian dan segala bentuk yang merusak mekanisme pasar. Monopoli dalam UU No. 5 Tahun 1999 adalah pelaku  monopoli  menguasai produksi atas barang dan  jasa  tertentu  oleh  satu  pelaku  usaha  atau  kelompok  pelaku  usaha.  Sedangkan perbandingannya  adalah Muhtakir membeli  makanan,  menimbun    dan  menahannya untuk  dijual  kembali  sehingga  menyusahkan  manusia  mendapatkan  barang  tersebut, muhtakir menjual  barang-barang  makanan  yang  ditimbunnya  pada  waktu  harga-harga naik  sedangkan  monopoli  adalah  pemusatan  kekuatan  ekonomi  oleh  satu  atau  lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu.  Monopoli  merupakan pemusatan kekuatan ekonomi  yang  nyata oleh satu atau lebih pelaku usaha sehingga dapat menentukan harga barang dan jasa tertentu.
Kata Kunci: Ihtikar, Monopoli Persaingan Usaha Tidak Sehat
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah p-ISSN: 2549-4872 │ e-ISSN: 2654-4970
Abstract: The purpose of this study is to find  out and explain the concept  of ihtikar in the  perspective  of fuqaha  and the  concept  of  monopoly  in  Law  No.  5  of  1999  and  the comparison of ihtikar and monopoly. This research is characterized by library research as one of the types of library research. The method used is the comparative method and literature study, while data analysis uses content analysis techniques. The results of the study  revealed  that  ihtikar  in  the  perspective  of fuqaha  is  the  ihtikar  (muhtakir)  actor stockpiling  and  storing  goods  of  basic  needs  of  the  community  in  the  form  of  food, clothing  and all forms that damage the market  mechanism. Monopoly in Law No. 5 of 1999  is  a  monopolist  controlling  production  of  certain  goods  and  services  by  one business actor or group of business actors. Whereas the comparison is Muhtakir buying food,  stockpiling  and  holding  it  for  resale  so  that  it  is  difficult  for  people  to  get  the goods, muhtakir sells food items which he hoard when prices rise while monopoly is the concentration  of  economic  power  by  one  or  more  business  actors  resulting  in  the control  of  production  marketing  of  certain  goods  and  or  services.  Monopoly  is  a concentration of real economic power by one or more business actors so that they can determine the price of certain goods and services.
Keywords: Ihtikar, Monopoly on unfair business competition

## PENDAHULUAN
Di dalam aspek ekonomi penimbunan  barang  merupakan  salah satu  aktivitas  jual  beli  yang  hanya dikenal dalam sistem ekonomi kontemporer  yang  dianut  oleh  kaum kapitalis  dalam  sistem  pasar  bebas. Penumpukan  barang  bertujuan  untuk mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda  bila  didistribusikan  pada  saat harga  naik,  dan  para  konsumen membutuhkannya. Transaksi seperti ini memberi  keuntungan  bagi  penimbun dan merugikan pihak konsumen. Konsumen  yang  membutuhkan  barang tersebut terpaksa membelinya, meskipun  dengan  harga  yang  tinggi  di luar  jangkauannya.  Dalam  ekonomi kapitalis  cara  seperti  ini  tidaklah
dilarang  dan  merupakan  hak  asasi setiap  pengusaha  untuk  mendapatkan keuntungan  dari  aktivitas  jual  beli. Dalam  Islam,  penimbunan  barang terutama kebutuhan pokok tidak diperbolehkan sebab merugikan konsumen dan menghancurkan stabilitas  ekonomi  umat.  Islam  sebagai agama  universal  mengatur  dan  menata semua  sektor  kehidupan  dan  aktivitas manusia (Qaradhawi, 1995: 123)
Di  dalam  Islam  yang  dimaksud dengan ihtikar atau penimbunan barang ( رَكَح )  adalah  membeli  barang  dengan jumlah  besar  agar  barang  tersebut berkurang  di  pasar  sehingga  harganya naik,  dan  pada  waktu  harganya  naik kemudian  dilepas  (dijual)  ke  pasar sehingga ( muhtakir ) mendapatkan

## J-HES
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah p-ISSN: 2549-4872 │ e-ISSN: 2654-4970
keuntungan yang berlipat ganda. Penimbunan dalam hukum Islam dilarang, sebab akan dapat menimbulkan kesulitan bagi masyarakat banyak, serta menyusahkan
bahkan dapat merusak struktur perekonomian  suatu  masyarakat  dan negara (Lubis, 2014:151).
Di  dalam  Kamus  Bahasa  Arab secara  bahasa  penimbunan ( ihtikar ) berasal dari kata: َرَكَح )َرَكَتْحِا( - ا ًرْكَح  ُرِكْحَي yang    artinya  menimbun,  memborong dan meyimpan (Yunus, 2007: 108).
Menurut  Imam  Ibn  Mandzur sebagaimana  yang  dikutip  oleh  Mahdy Syamsuddin  dari Kitab  Lisanul  Arab
bahwa ihtikar adalah:
,لك  ءاي  امم  هوحنو  ماعطلا  عمج  :راكتح  لاا
.هب ءلاغلا تقو راظتنا هسابتحاو
Artinya:
Menimbun: mengumpulkan makanan sebagai contoh memakannya, dan menahan, menunggu  ketika  harga-harga naik (Syamsuddin, 1998: 21).
Dari  definisi  yang  dikemukakan oleh  ulama  fiqh  di  atas  menjelaskan bahwasannya ihtikar adalah  membeli dan  menimbun  barang  kebutuhan pokok  dan  menyimpannya  agar  barang tersebut  berkurang  ditengah  tengah masyarakat sehingga harganya meningkat dan dengan demikian
masyarakat
akan kesulitan mendapatkannya sehingga akan berdampak dengan rusaknya mekanisme pasar.
Di  dalam  sistem  ekonomi  Islam sangat mengutamakan persamaan, kesempatan  dan  pemerataan  distribusi pendapatan.
Untuk mencapai persamaan  itu,  Islam  melarang  adanya praktek  penimbunan  barang  dagangan dalam  aktifitas  ekonomi,  sebab  hal  itu adalah  suatu  kezaliman.  Penimbunan semacam ini dilarang sebab ia merupakan bukti keburukan moral serta mempersusah  manusia  (Ghazali,  2002: 224).

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan ( library research ).  Suatu  jenis  penelitian  yang membatasi kegiatan hanya pada bahan- bahan  koleksi  perpustakaan  dan  studi dokumen saja  tanpa memerlukan penelitian  lapangan  ( field  research ) (IAIN Imam Bonjol Padang, 2014: 48). Sedangkan  motode  yang  digunakan adalah metode komparatif yaitu membandingkan  konsep ihtikar dalam prespektif fuqaha dan konsep monopoli
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah p-ISSN: 2549-4872 │ e-ISSN: 2654-4970
yang  terdapat  di  dalam  UU  No.  5 Tahun 1999.
Secara  umum,  sumber  data  yang menjadi  bahan  kajian  dalam  penelitian ini  meliputi  data  yang  terdiri  atas  data primer  dan  data  sekunder.  Data  primer adalah  data  yang  dikumpulkan  dari sumber  asli  dan  diolah  sendiri  oleh peneliti  langsung  dari  objeknya.  Jadi, data  primer  yang  penulis  kumpulkan dalam  penelitian  ini  adalah  kitab-kitab fiqh klasik ulama Hanafiyah, Malikiyah,  Syafi’iyah  dan  Hanabilah serta kitab-kitab fiqh kontemporer yang menjelaskan tentang konsep ihtikar dan UU No. 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak  sehat.  Data  sekunder  adalah  data yang  diperoleh  dalam  bentuk  yang sudah  jadi  sudah  dikumpulkan  dan diolah  oleh  pihak  lain.  Data  sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah literatur dan buku-buku yang ditulis  dari  cendikiawan  muslim  yang memberikan pembahasan tentang ihtikar dan monopoli
Di dalam pengolahan dan penganalisaan semua data dari literatur serta  teks,  maka  penulis  menggunakan metode content  analisis (Emzir,  2012: 283). Metode content analisis di dalam
mengukur  tingkat  akurasi  dan  proses penarikan  kesimpulan  terhadap  pesan, setidaknya  memiliki  tiga  langkah  yang dilakukan,  yaitu  deskriptif,  analisis  isi secara  kritis,  dan  korelatif.  Secara umum  dapat  digambarkan  bahwa proses  pengolahan  data  dalam  sebuah penelitian  dapat  juga  dikelompokkan kepada  tiga    tahapan  yang  meliputi: pertama,  aktifitas  pengumpulan  data dari  referensi-referensi  kajian  ilmiah yang  kemudian  mengelompokkannya dan mendeskripsikannya; kedua,
kegiatan analisis data setelah mendeskripsikan konsep-konsep pemikiran,  dan  ide-ide,  kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis  pola  berfikir  analitik  induktif, deduktif  dan  interaktif  (paduan  dari induktif  dengan  deduktif);  dan  ketiga memberikan penafsiran dan pemaknaan terhadap  hasil  analisis  yang  bertujuan untuk mengambil kesimpulan- kesimpulan.
Dari kesimpulan interpretatif  ini  dibangun  gagasan  dan ide-ide tentang objek penelitian.
Dalam  penelitian  ini  analisis ditekankan  pada  konsep ihtikar dalam perspektif fuqaha yang  penulis  rujuk dari kitab-kitab fiqh Hanafiyah,
Malikiyah,  Syafi’iyah  dan  Hanabilah

## J-HES
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah p-ISSN: 2549-4872 │ e-ISSN: 2654-4970
dan  kemudian  dicermati  bagaimana perbandingannya dengan konsep monopoli  di  dalam  UU  No.  5  Tahun 1999.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Konsep ihtikar menurut fuqaha dan konsep  monopoli  dalam  UU  No.  5 Tahun 1999
Untuk menganalisa konsep ihtikar yang  dikemukakan  oleh fuqaha dengan  konsep  monopoli  di  dalam  UU No. 5 Tahun 199 terlebih dahulu harus dilihat  bagaimana  konsep ihtikar yang dikemukakan  oleh  Ulama  Hanafiyah, Malikiyah, Syafi’yah dan Hanabilah di bawah ini:
1. Ulama Hanafiyah
Menurut  Alauddin  Abu  Bakar Ibn Mas’ud Kasani (Ulama Hanafiyah) ihtikar adalah:
هعيب  نع  عنتميو  هرصم  ىف  اماعط  يرتشي  نا  وه
سانلا اب رضي امم
Artinya: “Membeli makanan dan menahannya untuk dijual sehingga  menyusahkan  manusia.” (Kasani, 1998: 308).
Ihtikar hukumnya makruh, apabila  membeli  makanan  di  kota  dan menahannya,  dan  melarang  dari  yang menjual dan dia tidak mau menjualnya maka perbuatan seperti itu menyusahkan  manusia  dan  makruh
kuhumnya.
Menimbun barang kebutuhan manusia sama dengan membatalkan  keinginan  manusia  oleh sebab  itu  menimbun  barang  kebutuhan pokok  manusia  dilarang  oleh  agama. Jika  ia  membeli  makanan  dari  tempat yang  dekat  dari  kota,  dan  menahan makanan  tersebut    maka  perbuatan tersebut memudharatkan kepada masyarakat  kota  maka  hukumnya makruh.  Apabila  makanan  di  dalam kota  tersebut  berlebih  maka  itu  adalah hak  masyarakat  kota  tersebut.  Oleh sebab itu, janganlah melakukan perbuatan  menimbun  dengan  tujuan membatalkan  keinginan  manusia  akan barang (Ma’ali, 2004: 378).
Berkata  Abu  Hanifah,  apabila seseorang  membeli  makanan  dari  luar kota  dekat  ataupun  jauh    jaraknya  dari kota  lalu  mengimpor  barang  yang dibelinya  itu  ke  dalam  kota    maka barang  tersebut  adalah  hak  masyarakat kota. Di dalam sebuah riwayat disebutkan bahwasannya apabila seseorang  membeli  makanan    di  luar kota    dan  mengimpor  ke  kota  dengan maksud  tidak  menimbunnya  maka perbuatannya  itu  tidaklah  dilarang,
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah p-ISSN: 2549-4872 │ e-ISSN: 2654-4970
sebagaimana pernyataan
dari
Rasulullah SAW.
نوعلم ركتحملاو قوزرم بلاجلا
Terjemahnya: “Para pengimpor diberi rizki dan para penimbun dilaknat.”
Para  pengimpor  bertujuan  untuk memakmurkan  penduduk  kota  dan pengimpor  itu  bersih  haknya  karena tidak  ada  hubungannya  dengan  orang lain.  Oleh  sebab  itu    janganlah  kamu menimbun makanan untuk membatalkan  hak  orang  lain.  Karena pengimpor  itu  sangat  disukai  oleh manusia dan sangat disenangi. 2. Ulama Malikiyah
Menurut Sulaiman bin Khalaf bin Said bin Ayyub Baji (Ulama Malikiyah) ihtikar adalah:
عيبملل راخدلإا ايشلأا عيمج نم
ء قوسلاب رضأ ام لكو سابللا و ماعطلا نم
Artinya: “Penyimpanan barang oleh produsen  baik  makanan,  pakaian dan  segala  bentuk  yang  merusak mekanisme  pasar”  (Baji,  1999: 346).
Menurut  Shadiq  Abdurrahman Al-Garyanisalah  satu  ulama  Malikiyah juga menurutnya ihtikar adalah membeli  barang-barang  di  pasar  dan menahannya  sehingga  harga  barang tersebut  langka  dan  harganya  naik
dengan tujuan mendapatkan keuntungan dari penjualannya sehingga manusia  sulit  mendapatkan  barang yang  ditimbun  tersebut.  Para  Ulama sepakat  bahwa  dilarang  menimbun makanan dan barang-barang kebutuhan pokok  manusia.  Akan  tetapi  ulama berbeda  pendapat  tentang  larangan menimbun  selain  dari  barang-barang kebutuhan  manusia  seperti,  pakaian, perabot rumah tangga, obat-obatan dan buah-buahan. Imam Malik berpendapat bahwasannya dilarang menimbun semua barang-barang kebutuhan manusia  karena  akan  memudharatkan kehidupan (Gharyani, 2002: 446).
Bersumber  dari  Imam  Malik, sesungguhnya  dia  mendengar  bahwa Umar  bin  Khattab  pernah  mengatakan: “Tidak  boleh  ada  penimbun  di  pasar kami.  Tidak  dibiarkan  orang-orang yang  diberi  rizki  oleh  Allah  berupa kelebihan  emas  berjualbeli  di  sekitar kamu  lalu  mengadakan  penimbunan yang  dapat  merugikan  kami.  Tetapi setiap  orang  yang  membawa  segenap kepayahannya  di  musim  hujan  dan  di musim  kemarau,  maka  dia  itulah tamunya Umar. Hendaklah dia menahan barang dagangannya sebagaimana yang dikehendaki Allah.”

## J-HES
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah p-ISSN: 2549-4872 │ e-ISSN: 2654-4970
Imam Malik menceritakan
bahwasannya  dia  pernah  mendengar Usman  bin  Affan  melarang  melakukan penimbunan (Malik, 1993: 233).
3. Ulama Syafi’iyah
a. Abu Ishaq As-Syirazi
Menurut  Abu  Ishaq  As-syirasi (Ulama Syafi’iyah) ihtikar adalah:
ماعطلا يرتشي نا يه راكتحلاا

## ءلاغلا تقو
Terjemahnya: “Ihtikar adalah menjual makanan pada waktu harga-harga melonjak naik.”
Menurut  Abu  Ishaq  As-syirazi salah  satu  ulama  syafi’iyah  beliau menyatakan ihtikar adalah  menjual makanan  pada  waktu  harga-harga  naik dan menahannya dengan tujuan harganya  akan  naik.    Menurutnya, penimbunan  haram  pada  setiap  bahan makanan kebutuhan pokok. Akan tetapi, makruh hukumnya  menimbun  selain dari  makanan  pokok  manusia.  Beliau berbegang  kepada  hadits  Rasulullah SAW.
لاق هنع هللا يضر بطخلا نب رمع نع ,قزرم بلجلا : م ص هللا لوسر )هجام نبا هاور( نوعلم ركتحملاو
Terjemahnya: “Dari  Umar  bin  Khatab  RA. berkata  Nabi  Muhammad  SAW. Jalib (importir) mendapatkan rizki sedangkan penimbun
mendapatkan  laknat . ”  (H.R.  Ibn Majah).
هللا يضر يودعلا ِهَّللا ِدْبَع  ِنْب  ِرَمْعَم ْنَع لسو هيلع هللا ىلص ِهَّللا ِلوُسَر ْنَع هنع م )ملسم هاور( ئطاخلاإ ركتحي لا لاق
Terjemahnya: “Dari  Ma’mar  bin  Abdillah  Al- adawy  dari  Rasulullah  SAW. “Tidak ada orang yang menimbun  barang  kecuali  orang yang  bersalah  (dosa).”  (H.R.
Muslim).
Oleh  sebab  itu  orang-orang  yang melakukan penimbunan ( muhtakir )
wajib  bertaubat  karena  akibat  dari perbuatannya tersebut telah menyusahkan manusia dalam memenuhi  kebutuhan  hidup.  Barang- barang  yang  ditimbun  tersebut  wajib dikeluarkan agar manusia dapa membeli sesuai dengan harga pasar.
b. Imam Al-Ghazali
Menurut Imam al-Ghazali ihtikar adalah membeli sesuatu dan menyimpannya  agar  barang  tersebut berkurang dimasyarakat sehingga harganya meningkat dan dengan demikian manusia akan terkena kesulitan.
1) Jenis barang
Al-Ghazali  menyatakan  dilarang melakukan ihtikar hanya  bahan  makan pokok  pangan  saja  dan  bahan-bahan
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah p-ISSN: 2549-4872 │ e-ISSN: 2654-4970
yang  bisa  menguatkan  badan  manusia seperti  obat-obatan.  Sedangkan  segala sesuatu  yang  tidak  termasuk  dalam produk  komoditi  bahan  makanan  dan tidak  juga  sebagai  penunjang  makan pokok  itu  sendiri  tidak  termasuk larangan  meskipun  termasuk  bahan makanan.  Menurut  al-Ghazali  yang termasuk  ke  dalam  bahan  yang  haram di ihtikar adalah  bahan  makan  pokok seperti: gandum, terigu, jagung beras.
2) Jangka waktu ihtikar
Menurut  Al-Ghazali  waktu  yang diharamkan  melakukan ihtikar adalah pada waktu kekurangan bahan makanan    pokok  atau  di  masa panceklik.  Pada  saat  itu,  manusia sangat  membutuhkan    makanan    yang apabila mereka tidak segera mendapatkannya karena kesulitan disebabkan  penimbunan  maka  akan menimbulkan
mudharat bagi masyarakat. Akan tetapi, apabila disuatu  daerah  dalam  kondisi  stabil, dimana  pasokan  bahan  makanan  dari pihak produsen ( suplayer ) sesuai dengan  hukum demand  and  supply , sementara  masyarakat  tidak  begitu membutuhkannya,  maka  penimbunan ( ihtikar )  tidak  akan  menimbulkan gangguan.  Beberapa  hadits  Rasulullah
SAW.  yang  dijadikannya  sebagai hujjah atas larangan melakukan penimbunan adalah:
ُلوُس َر َلاَق : َلاَق ، ِباَّطَخْلا ِنْب َرَمُع ْنَع و ُز ْرَم  ُبِلاَجْلا : َمَّلَسو ِهْيلَع هللا ىَّلَص ِهللا ٌق
، )هجام نبإ هاور (.ٌنوُعْلَم  ُرِكَتْحُمْلا َو
Terjemahnya:
“Dari  Umar  bin  Khattab  ra. berkata:
Rasulullah SAW. bersabda:  Pedagang  mendapat rizki dan penimbun mendapatkan laknat”. (H.R. Ibnu Majah).
c. Ulama Hanabilah
Menurut  Ahmad  bin  Muhammad Ibn Qudamah Al-Maqdisi beliau adalah salah satu ulama Hanabilah ia menyatakan bahwasannya ihtikar adalah seseorang dengan sengaja membeli  dan  menimbun    makanan kebutuhan  manusia  dengan  maksud menunggu naiknya harga-harga.
Ia menyatakan bahwasannya ihtikar haram apabila terkumpul
padanya tiga syarat: 1) Membeli barang jika mengumpulkan atau menambahkannya sekidit demi
sedikit  dan  menyimpannya,  maka tidak  dinamakan muhtakir .  Hal  ini diriwayatkan  dari  Hasan  dan  Malik. Al-Auza’i berkata, “Importir bukanlah  penimbun  berdasarkan sabda Rasulullah SAW.

## J-HES
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah p-ISSN: 2549-4872 │ e-ISSN: 2654-4970
لاق هنع هللا يضر بطخلا نب رمع نع ,قزرم بلجلا : م ص هللا لوسر )هجام نبا هاور( نوعلم ركتحملاو
Terjemahnya:
“Dari  Umar  bin  Khatab  RA. berkata  Nabi  Muhammad  Saw.
Jalib (importir mendapatkan rezki sedangkan penimbun mendapatkan  laknat.”  (H.R.  Ibn Majah) Maksudnya  adalah  bahwa  para
pengimpor tidak menyusahkan siapapun,  bahkan  sebaliknya  memberi manfaat  bagi  orang  banyak.  Ini disebabkan  masyarakat tidak perlu lagi pergi  membeli  barang  kebutuhannya keluar  daerah  atau  negerinya  karena telah  diimpor  oleh  para  pengimpor ( jalib ).
2) Barang  yang  ditimbun  haruslah berbentuk  makanan  pokok.  Adapun lauk  pauk,  manisan,  madu,  minyak, lemak  hewan,  tidak  mengapa  bila ditimbun.  Al-Astram  berkata,  aku mendengar  Abu  Abdullah  ditanya tentang  apa  saja  yang  termasuk menimbun?  Dia  menjawab,  “  Jika merupakan barang kebutuhan pokok manusia,  itulah  yang  dibenci.”  Ini adalah pendapat Abdullah bin Amr.
3) Orang-orang
mudah mendapatkannya.
Menurut  Ibn  Qudamah ihtikar
akan terealisasi dengan dua hal:
1) Berada di negeri yang penduduknya akan kesulitan membeli dan mencari  alternatif  barang  bila ditimbun  seperti  Makkah,  Madinah dan Tsagur. Ahmad berkata:
“ ihtikar berlaku pada negeri Makkah,  Madinah  dan  Tsagur.” Secara  tekstual  dapat  dipahami bahwa negeri yang luas dan banyak sumber  ekonominya  serta  banyak importirnya seperti Baghadad,
Basrah,  Mesir  tidak  diharamkan ihtikar disana, karena tidak berdampak negatif pada penduduknya. 2) Dalam  kondisi  panceklik  atau kesulitan mendapatkan barang
kebutuhan pokok masyarakat. Dimana  ada  rombongan  pedagang masuk  dan  membawa  makanan bersangkutan kemudian orang- orang datang membeli dan menimbunnya,  sehingga  membuat orang lain kesulitan mencari barang tersebut.  Tetapi  jika  dia  membeli dan  menimbun  pada  kondisi  aman dan  tidak  menyulitkan  siapapun maka tidak diharamkan .
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah p-ISSN: 2549-4872 │ e-ISSN: 2654-4970
Dari penjelasan yang
dikemukakan  oleh  para fuqaha di  atas meskipun  terdapat  perbedaan  di  antara mereka  baik  dari  segi  konsep  dan objeknya akan tetapi maknanya
memiliki maksud yang sama bahwasannya ihtikar adalah menimbun dan  menahan  makanan  kebutuhan pokok  manusia  oleh  seseorang  atau sekelompok orang dengan tujuan harga barang    kebutuhan  pokok  tersebut langka  di  pasaran  sehingga  harganya naik  dengan  begitu  para  penimbun dapat menjual dengan harga yang lebih tinggi.
Para fuqaha
sepakat bahwasannya ihtikar adalah menimbun dan  menahan  bahan  kebutuhan  pokok manusia  menunggu  harganya  naik  dan menjual  dengan  harga  yang  tinggi. Oleh  sebab  itu,  perbuatan  menimbun barang  kebutuhan  pokok  masyarakat sehingga  berkurang  di  pasaran,  dapat memudharatkan  kehidupan  manusia dan    termasuk  tindakan  yang  dilarang oleh Islam. Sebagaimana hadits
Rasulullah SAW.
دح : بنعق نب ةملسم نب هللادبع انثدح انث وهو  يحي نع  للاب نبا ينغي  ناميلس بيسم نب ديعس ناك : لاق ديعس نبا هللا لوسر لاق : لاق ارمعم ّنا , ثدحي
وهف ركتحا نم : ملسو هيلع هللا ىلص خ ا )ملسم هاور( ئط
Terjemahnya:
“ Abdullah  bin  Musalamah  bin Qa’nab  mengkabarkan  kepada kami, mengkabarkan kepada kami  Sulaiman,  dari  Yahya  dan dianya  Ibn  Sa’id  berkata,  telah mengkabarkan kepada kami Sa’id bin Musayyab, bahwasannya ma’mar berkata: Nabi Muhammad SAW. bersabda: “Barangsiapa  yang  menimbun
maka dia bersalah” (H.R. Muslim) (Naisabury, 2006: 624).
Para fuqaha berpendapat,  bahwa yang  dimaksud  dengan  penimbunan dilarang  adalah  yang  terdapat  syarat- syarat sebagai berikut:
1) Bahwa  barang  yang  ditimbun adalah kelebihan dari kebutuhannya berikut tanggungan untuk persediaan  setahun  penuh.  Karena seseorang boleh menimbun
persediaan  nafkah  untuk  dirinya dan  keluarganya  untuk  persiapan selama ini (satu tahun).
2) Bahwa  orang  tersebut  menunggu saat  memuncaknya  harga  barang agar  ia  dapat  menjualnya  dengan harga  yang  tinggi  karena  orang sangat membutuhkan barang
tersebut kepadanya.
3) Bahwa penimbunan dilakukan pada saat dimana manusia sangat membutuhkan barang yang

## J-HES
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah p-ISSN: 2549-4872 │ e-ISSN: 2654-4970
ditimbun, seperti makanan, pakaian dan  lain-lain.  Jika  barang-barang yang  ada  di  tangan  pedagang  tidak dibutuhkan  manusia,  maka  hal  itu tidak dianggap sebagai penimbunan, karena tidak menyebabkan kesulitan bagi manusia.
Konsep Monopoli di Dalam UU No. 5 Tahun  1999  dan  Perbandingannya dengan Ihtikar dalam  Prespektif

## Fuqaha
Di  dalam  Bab  I  ketentuan  umum pasal  1  UU  No.  5  tahun  1999 menyebutkan bahwa:
1. Monopoli  adalah  penguasaan  atas produksi  dan  atau  pemasaran barang  dan  atau  atas  penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau  satu  kelompok  pelaku  usaha (UU No. 5 Tahun 1999 Bab I Pasal
I)
2. Praktek monopoli adalah pemusatan  kekuatan  ekonomi  oleh satu  atau  lebih  pelaku  usaha  yang mengakibatkan dikuasainya produksi  dan  atau  pemasaran  atas barang  dan  atau  jasa  tertentu sehingga  menimbulkan  persaingan usaha  tidak  sehat  dan  dapat merugikan kepentingan umum.
3. Pemusatan kekuatan ekonomi adalah penguasaan yang nyata atas suatu pasar bersangkutan oleh satu atau  lebih  pelaku  usaha  sehingga dapat  menentukan  harga  barang dan atau jasa.
4. Posisi  dominan  adalah  keadaan  di mana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar  bersangkutan  dalam  kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi diantara pesaingnya di pasar bersangkutan  dalam  kaitan  dengan kemampuan keuangan, kemampuan  akses  pada  pasokan atau  penjualan,  serta  kemampuan untuk  menyesuaikan  pasokan  atau permintaan barang atau jasa tertentu.
5. Pelaku  usaha  adalah  setiap  orang perorangan  atau  badan  usaha,  baik yang  berbentuk  badan  hukum  atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan  dalam  wilayah  hukum negara  Republik  Indonesia,  baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian,
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah p-ISSN: 2549-4872 │ e-ISSN: 2654-4970
menyelenggarakan
berbagai kegiatan  usaha  dalam  bidang ekonomi.
6. Persaingan  usaha  tidak  sehat adalah  persaingan  antar  pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi  dan  atau  pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan  dengan  cara  tidak  jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.
Di  dalam  pasal  1  UU  No.  5 Tahun 1999 di atas ada  5 ciri-ciri yang terdapat  dalam  konsep  dan  objek monopoli sebagai berikut:
a. Monopoli  merupakan  penguasaan produksi  barang  dan  jasa  tertentu oleh  sekelompok  pelaku  usaha  atau lebih.
b. Penguasaan  produksi  barang  dan jasa  tertentu  yang  tidak  mempunyai barang  pengganti  yang  serupa  di produsen lain.
c. Pemusatan  kekuatan  ekonomi  yang nyata  oleh  satu  pelaku  usaha  atau lebih  sehingga  dapat  menentukan atau menetapkan harga.
d. Promosi iklan kurang diperlukan
Dari  ciri-ciri  monopoli  di  atas terdapat juga faktor yang menimbulkan adanya monopoli, yaitu:
1. Perusahaan  monopoli  mempunyai suatu  sumber  daya  tertentu  yang tidak  dimiliki  oleh  perusahaan  lain (sumber daya kunci).
2. Perusahaan monopoli pada
umumnya  dapat  menikmati  skala ekonomi  ke  tingkat  produksi  yang sangat  tinggi  dan  menjadi  lebih efisien jika hanya ada satu produsen tunggal.
3. Perusahaan  monopoli  berkembang melalui undang-undang, yaitu pemerintah  memberi  hak  monopoli kepada perusahaan tersebut.
Pasal 17 menyatakan bahwa:
(1) Pelaku  usaha  dilarang  melakukan penguasaan  atas  produksi  dan  atau pemasaran  barang  dan  atau  jasa yang dapat
mengakibatkan terjadinya  praktek  monopoli  dan atau persaingan usaha tidak sehat.
(2) Pelaku  usaha  patut  diduga  atau dianggap  melakukan  penguasaan atas  produksi  dan  atau  pemasaran barang  dan  atau  jasa  sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila:

## J-HES
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah p-ISSN: 2549-4872 │ e-ISSN: 2654-4970
a. Barang  dan  atau  jasa  yang bersangkutan  belum  ada  sub- stitusinya; atau b. Mengakibatkan pelaku usaha lain tidak  dapat  masuk  ke  dalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama; atau Satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha  menguasai  lebih  dari  50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu  jenis  barang  atau  jasa tertentu.
Di  dalam  pasal  17  di  atas  dapat diketahui  bahwasannya  ada  4  hal terpenting yang terdapat dalam monopoli yaitu:
a. Adanya pemusatan ekonomi;
b. Pemusatan kekuatan ekonomi berada  pada  satu  atau  lebih  pelaku usaha ekonomi;
c. Pemusatan kekuatan ekonomi tersebut  menimbulkan  persaingan usaha tidak sehat;
d. Pemusatan kekuatan ekonomi
tersebut merugikan kepentingan umum.
Dari  beberapa  ciri  khusus  yang terdapat  di  dalam  monopoli  dan  faktor yang  menyebabkannya  maka  dapat dipahami bahwasannya monopoli
merupakan  salah  satu  usaha  yang dilakukan  oleh  sekelompok  pelaku usaha atau lebih yang dapat menetapkan  harga  yang  tinggi  bagi produk  yang  mereka  pasarkan.  Para konsumen  tidak  memiliki  pilihan  lain kecuali  membeli  dengan  harga  yang ditetapkan  oleh  perusahaan  monopoli. Oleh    sebab  itu,  terkadang  produsen monopoli cendrung tidak meningkatkan kualitas produknya yang terbaik  bagi  mayarakat,  produsen monopoli lebih mementingkan memaksimalkan  laba  dari  produk  yang mereka pasarkan, inilah bedanya dengan  perusahaan  kompetitif  yang mana setiap perusahaan bersaing dengan  memberikan  kualitas  yang terbaik  dari  produk  yang  mereka tawarkan kepada masyarakat.
Berdasarkan  penjelasan  konsep ihtikar dalam  pandangan  para fuqaha dan  konsep  monopoli  yang  terdapat  di dalam  UU  No.  5  Tahun  1999  di  atas maka penulis membandingkan bahwasannya  para  pelaku ihtikar dan produsen    monopoli  sama-sama  ingin mendapatkan  keuntungan  yang  besar dari  usaha  yang  dilakukannya,  pelaku ihtikar dengan  menimbun  barang
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah p-ISSN: 2549-4872 │ e-ISSN: 2654-4970
sehingga  barang  tersebut  langka  di pasaran  dan  menjual  dengan  harga yang tinggi. Sedangkan podusen monopoli  seseorang  atau  sekelompok pelaku usaha yang memproduksi sauatu jenis  barang  dan  jasa  yang  tidak  ada barang penggantinya di pasaran. Dengan  demikian  pelaku  monopoli dapat  menetapkan  harga  dari  barang yang diproduksinya tersebut. Analisis  Ekonomi  Islam  tentang
Ihtikar dan Monopoli serta pengaruhnya terhadap perekonomian masyarakat Menurut prespektif ekonomi Islam  suatu  pasar  dapat  berperan efektif  dalam  kehidupan  ekonomi  bila prinsip  persaingan  bebas  dapat  berlaku secara normal.
Pasar
tidak membutuhkan  suatu  intervensi  dari pihak  manapun  tidak  terkecuali  negara dengan otoritas penentuan harga dengan  kegiatan  monopolistik  atau yang  lainnya.  Persaingan  bebas  dalam hal  ini  adalah  bahwa  umat  Islam menentukan  sendiri  tentang  apa  yang harus  dikonsumsi  dan  diproduksi  serta dibebaskan  untuk  memilih  sendiri apa- apa  yang  dibutuhkan  dan  bagaimana cara  memenuhinya.  Imam  al-Ghazali berpendapat  bahwa  persaingan  bebas
ini  sebagai  ketentuan  alami  atau  pola pasar normal (Hilal, 2014: 18).
Yusuf  Qaradhawi  menyatakan bahwa,  Islam  memberikan  kebebasan kepada  pelaku  pasar.  Dalam  artian, bahwa terbentuknya harga murni berdasarkan atas permintaan dan penawaran.  Akan  tetapi,  kebebasan  itu tidak berlaku secara mutlak maksudnya jika  harga  naik  disebabkan  oleh sekelompok  orang  maka  ini  dilarang. Bahkan Islam mengharamkan perbuatan  yang  merugikan  orang  lain atas  keuntungan  sepihak  (Qaradhawi, 2003: 357).
Salah satu contoh pasar persaingan  sempurna  dalam  pasar Islam  adalah  yang  terjadi  pada  masa Khalifah Umar bin Khattab
radhiyallahu anhu. Pada saat itu Umar berjalan  di  pasar  kurma,  ketika  itu Umar mendapati salah seorang pedagang  yang menjual dibawah harga yang  ada  di  pasar  tersebut.  Umar memberikan  dua  pilihan  pada  penjual tersebut,  yang  pertama  naikkan  harga sampai sama dengan harga yang ada di pasar  yang  kedua  tinggalkan  pasar. Umar berkata kepadanya:
ْنِب ُدْيِعَسلا ْنَع  ْفُس ْوُي ْنِب  ْسُن ْوُي ْنَع ْنَأ اَّمِإ : َلاَقَف بَّطَخلا  ْنِب رَمُع َّنَا بَّيَسملا

## J-HES
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah p-ISSN: 2549-4872 │ e-ISSN: 2654-4970

## ْن ِم َعَفرَت  ْنَأ اَّمِاو  ِرْعِّسلا ىِف َدْي ِزَت
)كلم ماما هاور(اَنِق ْوُس
Terjemahnya:
“Dari Yunus bin Yusuf dari Sa’id
bin Musayyab bahwasannya Umar Ibn Khattab berkata: Naikkan  harga  (daganganmu) atau  engkau  tinggalkan  pasar kami.” H.R.  Imam  Malik  (Aki, 1993: 181).
Dari  apa  yang  dijelaskan  oleh beberapa  ekonom  Muslim  di  atas bahwasannya  dalam  prinsip  ekonomi Islam  harga  suatu  barang  yang  ada  di tengah-tengah masyarakat murni terbentuk  atas  kuatnya  permintaan  dan penawaran.  Oleh  sebab  itu  penulis melihat  bahwasannya  pelaku ihtikar atau penimbun bermaksud untuk mempengaruhi  dan  merusak  harga pasar karena dari latarbelakang mengapa  mereka  menimbun  adalah karena  ingin  memperoleh  keuntungan yang tinggi dari permintaan masyarakat disebabkan barang tersebut langka  di  pasaran.  Inilah  dalam  teori ekonomi  menyatakan  bahwa  ketika suatu  barang  langka  di  pasaran  maka permintaan akan barang tersebut meningkat  dan  tentunya  harganya  pun akan naik.
Oleh  sebab  itu  ada  lima  prinsip yang  mendasari  etika  bisnis  dalam Islam yaitu :
1. Unity (Kesatuan)
Merupakan refleksi konsep tauhid  yang  memadukan  seluruh  aspek kehidupan baik ekonomi, sosial, politik budaya  menjadi  keseluruhan  yang homogen, konsisten dan teratur. Adanya  dimensi  vertikal  (manusia dengan  penciptanya)  dan  horizontal (sesama  manusia).    Prakteknya  dalam bisnis:
a. Tidak  ada  diskriminasi  baik terhadap pekerja, penjual, pembeli, serta mitra kerja lainnya.
b. Perintah  untuk  menaati  Allah SWT.
c. Meninggalkan  perbuatan  yang tidak  beretika  dan  mendorong setiap  individu  untuk  bersikap amanah  karena  kekayaan  yang ada  merupakan  amanah  dari Allah SWT (Nawatmi, 2010: 57).
2. Equilibrium (Keseimbangan)
Keseimbangan, kebersamaan, dan  kemoderatan  merupakan  prinsip etis  yang  harus  diterapkan  dalam
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah p-ISSN: 2549-4872 │ e-ISSN: 2654-4970
aktivitas maupun entitas bisnis. Prakteknya dalam bisnis adalah:
a. Tidak  ada  kecurangan  dalam takaran dan timbangan;
b. Penentuan  harga  berdasarkan mekanis me pasar yang normal.
3. Free Will ( Kebebasan Berkehendak)
Aplikasinya dalam bisnis adalah:
a. Konsep  kebebasan  dalam  Islam lebih  mengarah  pada  kerja sama, bukan persaingan apalagi sampai  mematikan  usaha  satu sama lain. Kalaupun ada persaingan  dalam  usaha  maka, itu  berarti  persaingan  dalam berbuat  kebaikan  atau fastabiq al-khairat (berlomba-lomba dalam kebajikan).
b. Menepati  kontrak,  baik  kontrak kerja  sesama  pebisnis  maupun kontrak kerja dengan pekerja.
4. Responsibility (Tanggung jawab)
Merupakan bentuk pertanggungjawaban atas
setiap tindakan.  Prinsip  pertanggungjawaban menurut Sayid Quthub adalah tanggung jawab  yang  seimbang  dalam  segala bentuk  dan  ruang  lingkupnya,  antara jiwa  dan  raga,  antara  orang  dan keluarga, antara individu dan
masyarakat  serta  antara  masyarakat satu dengan masyarakat lainnya.
Aplikasinya dalam bisnis adalah: a. Upah  harus  disesuaikan  dengan UMR (upah minimum regional).
b. Economic  return bagi  pemberi pinjam  modal  harus  dihitung berdasarkan perolehan keuntungan  yang  tidak  dapat dipastikan  jumlahnya  dan  tidak bisa  ditetapkan  terlebih  dahulu seperti dalam sistem bunga.
c. Islam melarang semua transaksi yang merugikan seperti: gharar,
sistem ijon, dan sebagainya.
5. Benevolence (Kebenaran)
Kebenaran  disini  juga  meliputi kebajikan  dan  kejujuran.  Maksud  dari kebenaran  adalah  niat,  sikap  dan perilaku benar dalam melakukan berbagai  proses  baik  itu  proses transaksi, proses memperoleh
komoditas, proses pengembangan produk  maupun  proses  perolehan keuntungan.
Aplikasinya dalam bisnis adalah:
a. Memberikan zakat dan sedekah.
b. Memberikan
kelonggaran
waktu  pada  pihak  terutang  dan

## J-HES
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah p-ISSN: 2549-4872 │ e-ISSN: 2654-4970
bila  perlu  mengurangi  beban utangnya.
c. Menerima pengembalian barang yang telah dibeli.
d. Membayar utang sebelum penagihan datang.
e. Adanya sikap kesukarelaan antara  kedua  belah  pihak  yang melakukan transaksi, kerja sama atau perjanjian bisnis.
f. Adanya  sikap  ramah,  toleran, baik  dalam  menjual,  membeli dan menagih utang.
g. Jujur dalam setiap proses transaksi bisnis.
h. Memenuhi perjanjian atau transaksi bisnis.
Sebagaimana diketahui bahwasannya  monopoli  adalah  suatu keadaan di mana di dalam pasar hanya ada  satu  penjual  sehingga  tidak  ada pihak  lain  yang  menyainginya.  Dalam kenyataan  sulit  untuk  mendapatkan suatu kasus monopoli yang murni tanpa adanya  unsur  persaingan  sama  sekali. Sebab sering kali terjadi ada persaingan yang  bersifat  tidak  langsung,  misalnya jasa  transportasi  kereta  api  yang dikelola  oleh  PT  KAI,  meskipun mereka  mempunyai  monopoli  dalam
jasa  transportasi  kereta  api,  namun mereka  mempunyai  jasa  pesaing  dari jasa  transportasi  yang  lain  seperti pesawat udara dan bus. Suatu perusahaan  tidak  memiliki  pesaing karena  adanya  hambatan  ( barriers  to entry )  bagi  perusahaan  lain  untuk memasuki  industri  yang  bersangkutan (Qaradhawi, 1997: 321).
Penjelasan  di  atas  terlihat  bahwa tindakan  monopoli  dilakukan  atas dorongan  untuk  mendapatkan  laba maksimal.  Seorang  yang  melakukan monopoli,  akan  menetapkan  harga sedemikian rupa sehingga dapat dilakukan  penjualan  dengan  kuantitas kecil,  namun  dapat  memperoleh  laba bersih  yang lebih besar. Pada dasarnya Islam  menghendaki  harga  pasar  timbul sebagai  akibat  keseimbangan  harga yang terjadi di pasar.

## KESIMPULAN
Adapun kesimpulan yang penulis kemukakan dalam penelitian ini adalah: 1. Menurut  Ulama  Hanafiyah  dan Malikiyah ihtikar adalah  membeli makanan  dan  menahannya  untuk dijual sehingga menyusahkan
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah p-ISSN: 2549-4872 │ e-ISSN: 2654-4970
manusia, dan dapat merusak mekanisme pasar.
2. Menurut  Ulama  Syafi’iyah  dan
Hanabilah ihtikar adalah  seseorang dengan sengaja membeli dan menimbun makanan kebutuhan manusia  dengan  maksud  menunggu naiknya harga-harga.
3. Konsep  monopoli  di  dalam  UU  No. 5  Tahun  1999  adalah  penguasaan produksi  atas  barang  dan  jasa tertentu  oleh  satu  pelaku  usaha atau kelompok pelaku usaha.
Sedangkan  perbandingan ihtikar dan  monopoli  yang  terdapat  di  dalam UU No. 5 Tahun 1999 adalah Pertama, Muhtakir membeli makanan menimbun dan  menahannya  untuk  dijual  kembali sehingga menyusahkan
manusia mendapatkan
barang
tersebut sedangkan monopoli adalah pemusatan kekuatan  ekonomi  oleh  satu  atau  lebih pelaku  usaha  yang  mengakibatkan dikuasainya  produksi  pemasaran  atas
barang  dan  atau  jasa  tertentu,  Kedua, Muhtakir menjual barang-barang
makanan yang ditimbunnya pada waktu harga-harga  melonjak  naik  sedangkan monopoli pemusatan kekuatan ekonomi  yang  nyata  oleh  satu  atau lebih  pelaku  usaha  sehingga  dapat menentukan  harga  barang  dan  jasa, Ketiga, Muhtakir dengan  sengaja membeli dan menahan makanan kebutuhan  manusia  dengan  maksud menunggu naiknya harga-harga sedangkan  monopoli  terjadi  oleh  satu pelaku  usaha  atau  lebih  dengan  modal atau  akses  keuangan  yang  cukup  besar sehingga dapat menguasai pasar Keempat, Muhtakir membeli  makanan dan  menahannya  untuk  dijual  kembali sehingga menyusahkan masyarakat mendapatkan  barang-barang  tersebut sedangkan monopoli dikuasainya produksi  barang  dan  jasa  tertentu  yang mana  barang  dan  jasa  tersebut  belum ada substitusinya.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN
Abdul  Mannan,  Muhammad,  1997. Islamic  Economics,  Theory  and  Practice , penj. M. Nastangin, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa.
Abdurrahman  Aki,  Khalid , 1993. Mausu’ah  Fiqh  Maliki, Beirut,  Dar-Al- Hakamah.
Abi  Ma’ali,  Imam  Burhanuddin,  2004. Muhitul  Burhan,  Fiqh  Hanafi ,  Beirut- Libanon, Maktabah Ruyd.

## J-HES
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah p-ISSN: 2549-4872 │ e-ISSN: 2654-4970
Al-Gharyani,  Shadiq  Abdurrahman,  2002. Fiqh  Maliki  Waadillatuhu ,  Beirut- Libanon, Maktabah Hataf wafakas.
Al-Ghazali, 2002. Benang Tipis Antara Halal dan Haram , Surabaya: Putra Pelajar.
Asyirazi, Abi Ishaq. Mazhab Fiqh Imam Asyafi’i , Beirut: Dar-Samiyah, ttp.
Birusman  Nuryadin,  Muhammad,  2007.  Jurnal  Mazahib,  “ Harga  Dalam Perspektif Islam ”, Vol. IV, No. 1, Juni.
Emzir,  2012.  Analisis  Data: Metodologi  Penelitian  Kualitatif ,  Jakarta:  Rajawali Pers.
Firdaus, Rahmat, Konsep Ihtikar dalam Prespektif Fuqaha dan Perbandingannya dengan Konsep Monopoli Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam UU No. 5 Tahun  1999 (  Tesis  pada  IAIN  Imam  Bonjol  Padang  2016)  naskah  tidak diterbitkan.
Hilal, Syamsul, 2014. Konsep Harga Dalam Ekonomi Islam Telah Pemikiran Ibn Taimiyah Jurnal ASAS, Vol.6, No.2, Juli.
IAIN  Imam  Bonjol  Padang, Pedoman  Penulisan  Karya  Ilmiah  (Tugas  Akhir, Skripsi, Tesis, Dan Disertasi) , Padang: 2014.
Ibn  Qudamah  Al-Maqdisi,  Ahmad  bin  Muhammad,  620H. Al-Mughni : Fiqh Imam Hambaly Riyad: Dar -Alim Kutub.
Imam  Abi  Husain  Muslim  bin  Hajjaj  Qusairi  An-Naisabury,  2006. Shahih Muslim , Kitab Musaqqah , Beirut- Libanon, Dar Al-Katab Al-Ilmiyah.
Imam  Syekh  Muhammad  Mahdy  Syamsuddin,  1998. Al-Ihtikar  fi  Syari’ah Islamiyah, ( Beirut: Dauliyah Mu’asasah.
Iqbal,  Ichsan,  2012. Pemikiran  Ekonomi  Islam  tentang  uang,  harga  dan  pasar , Jurnal Khatulistiwa Journal Of Islamic Studies, Vol. 2 No. 1 Maret.
Lubis, Suhrawardi . 2014, Hukum Ekonomi Islam , Jakarta: Sinar Grafika.
Marthon, Sa’id Sa’ad, 2004. Al-Madkhal  Li  al-fikri Al-Iqtishad  fi  al-Islam ,  penj. Ahmad Ikhrom Dimyauddin,  Jakarta: Zikrul Hakim.
Nawatmi,  Sri,  2010. Etika  Bisnis  Perspektif  Ekonomi  Islam ,  Jurnal  Fokus Ekonomi FE, April.
Qaradhawi, Yusuf, 1995, Al-khasa’I al-‘Ammah li al-Islam . penj. Rafi Munawar, Surabaya: Risalah Gusti.
Qaradhawi, Yusuf, 2003. Al-Halal wal Haram fil Islam , penj. Wahid Ahmadi, ed al .Surakarta: Era Intermedia.
Qaradhawi,  Yusuf,  1997. Daurul  Qiyam  wal  Akhlaq  fil  Iqtishodl  Islami, penj. Didin Hafidhuddin (Jakarta: Robbani press.
Rianse,  Usman,  2009. Metodologi  Peneliti  Sosial  dan  Ekonomi:  Teori  dan Aplikasi , Bandung: Alfabeta.
Sukirno, Sadono. 2011. Mikro Ekonomi Teori Pengantar , Jakarta: Rajawali Pers. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  5  Tahun  1999  tentang  Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat.
Yunus, Mahmud. 2007, Kamus Arab Indonesia , PT. Mahmud Yunus.