Demokrasi Islam dalam Pandangan Muhammad Natsir dan Muhammad Abid Al-Jabiri
Tomi Agustian Dosen Institut Agama Islam Negeri Curup Tomiagustian48@iaincurup.ac.id
Abstrak
Article History Received :17-02-2020 Revised   :19-02-2020 Accepted :28-02-2020
Muhammad  Natsir  is  an  Indonesian  thinker  and politician,  including  those  who  take  note.  He  prefers  to combine the concept of Western democracy with Islamic values,  thus  bringing  up  the  concept  of  theistic democracy. While on the other hand there is Muhammad Abid  al-Jabiri  who  feels  that  democracy  is  a  'necessity' for every nation. The argument he built was not because of  the  compatibility  between  democracy  and  Islam,  but rather  because  of  the  reality  faced  by  the  Arabs.  Natsir and  al-Jabiri  were  religious  nationalists  who  fought  for democracy.  Because  this  research  is  a  study  of  the history  of  thought,  the  approach  used  is  a  socio- historical  approach,  which  is  an  approach  used  to determine the socio-cultural and socio-political background  of  a  character,  because  the  thought  of  a character  is  the  result  of  interaction  with  the environment.  Natsir  uses  the  reconstruction  method while al-Jabiri uses the deconstruction method. Both are included in the category of reformistic typology thinkers, namely  those  who  believe  that  turâŝ  and  modernity  are both  good.  Therefore,  trying  to  harmonize  tour  and modernity  by  not  violating  common  sense  and  rational standards .
Keywords :
Islamic Democracy Muhammad Natsir's View and Muhammad Abid al-Jabiri

## Pendahuluan
Demokrasi adalah sebuah sitem pemerintahan yang hampir sebagian negara dibelahan  dunia  menggunakan  sistem  tersebut,  demokrasi  dalam  dalam  istilah modern,  telah  dipercaya  dan  memperoleh  kepercayaan  sebagai  sitem  yang terabaik hampir dan universal sebagai ide dalam politik dan telah menjadi  sebagai sebuah  ideologi.(Franz  Magnis  Suseno,  1996:122),Hal  ini  menunjukkan  bahwa demokrasi  sebagai  bagian  dari  modernitas  merupakan  sistem  perpolitikan  yang diidealkan  oleh  setiap  penduduk  negeri  di  seluruh  belahan  dunia.  Modernitas  ini direspon  berbeda  oleh  setiap  negara  Muslim  di  dunia.  Paling  tidak,  Ada  dua kecenderungan  besar  ( mainstream sikap  di  antara  cendikiawan  Muslim  dalam melihat  modernitas,  yaitu  pertama,  yang  menentang  mentah-mentah  (disebut fundametalis dan kedua, yang menerima mentah-mentah tanpa pertimbagan tradisi (disebut  apologetis.(  Sikap  tersebut  secara  jelas  telah  ditunjukkan  oleh  beberapa belahan  negara  Muslim  seperti  Iran,  Pakistan,  dan  Saudi  Arabia  yang  megklaim sebagai  negara  Islam.  Sementara  di  sisi  lain  ada  Mesir  dan  Turki  yang  telah berubah menjadi negara sekuler.
Turki  menjadi  negara  sekuler  setelah  keruntuhan  dinasti  Ottoman. Sekulerisasi  yang  terjadi  di  Turki  dimotori  oleh  Mustafa  Kemal  dengan melakukan perubahan radikal ( revolusi terhadap negaranya  yang meliputi bentuk negara,  sistem  pemerintahan,  politik,  budaya  sampai  kepada  bahasa  yang digunakan.Demikian pula halnya dengan Mesir yang telah menjadi negara liberal (sekuler  yang  memisahkan  agama  dan  negara.  Tokoh  intelektualnya  yang  paling terkemuka  dalam  masalah  ini  adalah  Syaikh  Ali  Abd  ar-Raziq.  Raziq  memiliki pandangan  bahwa  Islam  dimaknai  sebagai  sebuah  agama  sebagaimana  dalam pandangan politik Barat yang memisahkan agama dan negara.(Munawir Syadzali, 1993:1-3)  Berbeda  dengan  negara-negara  di  atas  adalah  Indonesia  dan  Maroko yang  malu-malu  untuk  menyatakan  diri  sebagai  negara  Islam  maupun  negara sekuler.  Keduanya  adalah  negara  berpenduduk  mayoritas  Muslim  dan  pernah menjadi  jajahan  bangsa  Eropa,  yang  satu  bekas  jajahan  Belanda  dan  yang  lain jajahan  Perancis.  Pengaruh  Eropa  Belanda  dan  Perancis  cukup  meninggalkan bekas  di  kedua  negara  itu  terutama  budaya  dan  sistem  pemerintahannya. Begitupun dengan demokrasi yang muncul di belahan bumi Eropa itu. Demokrasi menjadi “barang laku” di berbagai negara, meskipun kelahirannya tidak sekaligus membawa suatu bangsa menjadi lebih baik.
Di  Indonesia  demokrasi  telah  menjadi  pilihan  sistem  kenegaraannya, meskipun dengan modifikasi lain dan beberapa catatan. Polemik tersebut dimulai oleh  Sukarno  yang  menulis  artikel  “mengapa  Turki  Memisahkan  Agama  dari Negara?”  Artikel  itu  menunjukkan  keberpihakannya  terhadap  gagasan  sekuler yang  di  gencarkan  Mustafa  Kemal  dan  Ali  Abd  ar-Raziq.  Tulisan  tersebut direspon  oleh banyak tokoh politik  Islam saat itu, seperti  H. Agus salim,  H.O.S. Cokroaminoto  dan  Muhammad  Natsir.(Ahmad  Suhelmi,  2002:5-6)  Natsir memiliki  pandangan  para  reformasi  Muslim  berkeyakinan  bahwa  Islam  tidak dapat  dipisahkan dari negara  islam  ituadalah ajaran-ajaran  yang meliputi  kaidah- kaidah muamalah (hubungan manusia dengan sesamamanusia dan ibadah khusus (hubungan  manusia  dengan  Tuhan.  Negara  menurut  pendapat  Natsir  hanyalah merupakan  alat  untuk  merealisasikan  syari‟at  Islam  dan  bukan  merupakan tujuan.(Muhammad Natsir, 2001:83)
Oleh karena itu, menurut Natsir, untuk mengatur negara dan masyarakatnya, maka  Islam  harus  menjadi  ideologi  negara.  Ideologi  dalam  pengertiannya  bukan hanya  suatu  ide,  tetapi  merupakan  suati  aliran  tertentu.    Berangkat  dari pandangannya itu bahwa agama dan negara harus bersatu, secara rinci prosedural, ia  memilih  demokrasi  sebagai  sebuah  sistem  politik  yang  mempunyai  nilai-nilai yang hampir sama dengan Islam. Karenanya, dia mengusulkan bagi bentuk negara dan  sistem  pemerintahan  Indonesia  adalah  “Negara  Demokrasi  Berdasarkan Islam”.Natsir  pernah  mengemukakan  bahwa  sejauh  menyangkut  dengan  umat Islam,  demokrasi  adalah  hal  yang  paling  pertama  dan  terabaik,  karenaIslamakan berhasil  jika  menggunakan  sebuah  sistem  yang  demokratis.(Ahmad  Suhelmi, 2002:128).  Natsir  adalah  seorang  demokrat.  Ia  bersikap  kritis  dan  tidak  senang dengan  tindakan  politik  diktatorial.  Perjalanan  politiknya  sebagai  seorang politikus  dan  negarawan,  terutama  ketika  menjadi  perdana  menteri  (1950-1951, telah membuktikan hal  tersebut.  Dengan pemikiran dan perjuangannya itu, dapat dikatakan bahwa  Natsir adalah seorang nasionalis religius Islami.yang mayoritas
Negara yang hampir sama dengan Indonesia adalah Maroko, yang merdeka tahun 1965. Di sana demokrasi masih menjadi perdebatan serius sampai saat ini. Tokoh  kontemporer  yang  namanya  cukup  dikenal  adalah  seorang  M.  „Abid  al- Jabiri,  seorang  intelek  Muslim  asal  negeri  itu  yang  sedang  gigih  berjuang  dalam proyek  besarnya  dalam  sebuah  bukunya  yang  berjudul  “Kritik  Nalar  Arab”.  Al- Jabiri  berbeda  dengan  Natsir.  Menurutnya,  bahwa  pertanyaan  “apakah  Islam  itu adalah  sebuah,  agama  atau  sebuah  negara?”  tidak  ada  persamaannya  maknanya dalam  Islam,  karena  memisahkan  agama  dari  negara  sama  sekali  tidak  sejalan dengan kerangka rujukan pemikiran Islam.(Muhammad „Abid al-Jâbirî, 1994: 62- 63)    Artinya  tema  antara  agama  dan  negara  tidak  pernah  dibahas  pada  zaman Rosulullah  dan al-Khulafâ‟  al-Râsyidûn .  Ia  tidak  menganggap  bahwa  konsep syûrâ dalam  sistem  Islam  tersebut  sama  dengan  sistem  demokrasi.  secara  a- historis,  sistem syûrâ pada  awalnya  hanya  seabagai  konsultasi  yang  tidak mengikat  seorang  pemimpin  untuk  menjalankan  hasil  konsultasi  tersebut.(Al- Jâbirî,  1994:42)sedangkan  berbeda  dengan  sistem  demokrasi  yang  menganggap bahwa keputusan dari wakil rakyat yang dipilih bersifat mengikat.
Al-Jabiri  menggunakan  tiga  kerangka  konseptual  dalam  penafsirkan  teks dalam al-Qur‟an dan dalam hadits, Pertama adalah yang dipikirkan ( al-mufakkar fîh , kedua adalah yang tak terpikirkan ( allâ mufakkar fîh , dan yang ketiga adalah yang  terbuka  untuk  dipikirkan  ( qâbil  li  at-tafkîr  fîh .  Dalam  konsep  sistem syûrâ apa  yang  dipikirkan  itu  pada  awalnya  adalah  sebuah  konsultasi  yang  tidak mengikat  yang  diwakili  oleh  bebrapa  orang,  sedangkan  dalam  sistem  demokrasi melalui  sistem  pemilihan  umum  merupakan  sesuatu  yang    tidak  terpikirkan dimasa itu. Dalam hal lain sistem konsep syûrâ itu terbuka untuk dapat dipikirkan, dan  dapat  juga  ditafsirannya  menjadi  sebuah  konsep  dalam  sistem  demokrasi seperti  sekarang, sesuai  dengan perkembangan masyarakat  Muslim kontemporer. Karenanya,  ia  juga  mendekonstruksi  konsep  demokrasi  yang  telah  ada  dengan mengatakan  bahwa  definisi  demokrasi  sebagai  pemerintahan  rakyat  atas  dirinya sendiri  merupakan  definisi  yang  tidak  mungkin  dapat  diterapkan.  Al-Jabiri meyakini  bahwa  demokrasi  akan  bisa  menyelesaikan  persoalan  krisis  di  negara- negara  Arab,  sehingga  ia  menginginkan  adanya  persatuan  bangsa-bangsa  Arab. Persatuan  bangsa-bangsa  Arab  bukan  dalam  artian  harus  adanya  satu kepemimpinan  untuk  seluruh  negara,  melainkan  adanya  kepentingan  yang  sama dalam  rangka  keluar  dari  berbagai  kungkungan  krisis  dan  tirani  kapitalisme  dan untuk  mensejahterakan  rakyat.  Dengan  demikian,  ia  dapat  dikatakan  sebagai seorang nasionalis Arab.(Ahmad Baso, 1999 :9) Natsir dan al-Jabiri adalah sosok pemikir  Muslim  yang  menyetuji  sistem  demokrasi  dan  nilai  yang  dikandungnya, agar  tercapai  sebuah  masyarakat  yang  berkeadilan.  Dari  sisi  ini  sepertinya pemikiran  politik  Natsir  dan  al-Jabiri  sama-sama  berjuang  untuk  negaranya masing,  situasi  dan  waktu  pada  zamannya  yang  berberda.  Sehingga  memberikan kesempatan  kepada  penulis  untuk  menganalisis  pemikiran  para  tokoh  intelektual tersebut.
Masalah  demokrasi  merupakan  hal  yang  sudah  sejak  lama  disukai  untuk dbiahas baik secara teori, konseptual historis hinggaempiris kedekatan sosiologis. tetapi, karya tulis tentang demokrasi yang mengenai pemikiran M. Natsir dan M. al-Jabiri,  sejauh  yang  penulis  baca,  belum  samasekali  ditemukan.  walaupun,  ada beberapa  karya  tulis  yang  membahas  pandanganM.  Natsir  mengenai  politik dengan  tokoh  lain,  di  salasatunya:  Prof.  Yusril  Ihza  Mahendra,  dalam  sebuah
disertasi doktormembahas Modernis dan Fundamental didalam sebuah pemikiran Politik dalam Islam, dalam dikursus Partai Masyumi (Indonesia) dengan Jamaat- i  Islam  (Pakistan). (Yusril  Ihza  Mahendra,  1999:48)dalam  sebuah  karya  tulis disertasi  Yusril  Iza  Magendra  ini  lebih  membahas  pada  gerakan  kedua  partai tersebut, partai Masyumi, Jamaat-i Islami ideologi yang  perjuangannya langkah- langkah  yang  ditempuh  oleh  kedua  partai  yang  masing-masing  dimotori  oleh Natsir  (modernis)  dan  al-Maududi  (fundamentalis).    (Kamaruzzaman  Bustaman., 2002;34)
Adapun  sebuah  skripsi  Ahmad  Suhelmi.  Yang  menjelaskan  pandangan- pandangan politik Natsir di Indonesia  dan membandingkan Sukarno pada sebuah konsep  dasar  negara  Indonesia  terhadap  sebuah  agama  (Islam).  Sedangkan beberapa skripsi antara lain: Pemikiran Muhammad Natsir tentang sebuah konsep Negara  Negara  Berdasarkan  Ideologi  Islam),( Fauzan  Rofiqun, Pemikiran Muhammad  Natsir  tentang  Negara  (Telaah  Negara  Berdasarkan  Ideologi Islam Yogyakarta (2000:49)membahas dengan cukup singkat dan global pemikiran Natsir  tentang  negara.Lalu Muhammad  Natsir  dan  Gagasannya  tentang  Ideologi Negara  Islam. Ummu  Salamah, Muhammad  Natsir  dan  Gagasannya  tentang Ideologi Negara Islam, skripsi tidak diterbitkan , (Ummu Salamah, 1995;65)Ummu  Salamah, M  Natsir  dan  Gagasannya  tentang  Ideologi  Negara Islam, skripsi , (Yogyakart  pada  Fakultas  Adab  UIN  Sunan  Kalijaga,  1995)dan Gagasan Tentang Islam sebagai Dasar Negara dalam Majlis Konstituante: Studi Perjuangan  Politik  Muhammad  Natsir  1957-1959,( aenal  Arifin,  2002:15).Yang dibahas  dalam  dua  skripsi  tersebuthanya  terbatas  pada  masalah  ideologi  kedua tokoh  tersebut.Melihatyang  telah  Natsir  perjuangkan  dalam  kontribusiuntuk bangsa  Indonesia  melalui  parlemen  dibahas  dalam Mosi  IntegralistikM.  Natsir dalam  Kembali  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia. Ahmad  Bawaki, Mosi Integral Natsir dalam Pembentukan sebuah Negara Kesatuan Republik Indonesia, skripsi  (pada  Fakultas  Syari‟ah  IAIN  Sunan  Kalijaga,  1999: 25) dalam  skripsi tersebut  tidak  membahas  mengenai  Natsir  dan  konsep  demokrasinya  dan monoton. Ahmad Bawaki,
Menulis  mengenaiM.  al-Jabiri  dalam  sebuah  artikel,oleh  A.  Luthfi Assyaukanie, Tipologi  dan  Wacana  Pemikiran  Arab  Kontemporer menempatkan M.  al-Jabiri  sebagai  tipologi  reformistik  bersama-sama  M.  Arkoun  yang  dalam metode  dekonstruktif.  Syafiq  Hasyim  menulis  artikel  “Problematika  Islam  dan Politik:  Perspektif  Kritik  Nalar  Politik  M.  Abid  al-Jabiri,  “Problem  Islam  dan Politik: Perspektif Kritik Nalar Politik Muhammad Abid al-Jabiri,” dalam Jurnal Tashwirul Afkar , No. 4, (1999; 29-39).

## Metode Penelitian
Dalam Penelitian tersebut adalah penelitian pustaka ( library research ), yang mendapatkanbuku-buku sebagai sumber tulisannya.(Sutrisno Hadi, 1990:9).Penelitian ini bersifat penelitian ini adalah deskriptif  analisis komparatif. (Sudarto,  1996:  47).Metode  Pengumpulan  Data-data  ini  adalah  kajian kepustakaan,  sehingga  sumber  datanya  ialah  sebuah  karya-karya  yang diperjuangkan  oleh  kedua  tokoh  tersebut,  atau  disebut  juga  dengan  data  utama ( primer ).  Sedangkan  sumber  bantuan  atau  tambahan  ( sekunder )  adalah  kajian- kajian  yang  membahas  tentang  demokrasi,  dan  yang  membahas  kedua  tokoh tersebut.Analisis  DataJika  data  telah  terkumpul,  dilakukan  analisis  data  secara
kualitatif dengan menggunakan instrumen analisis deduktif dan interpretataif.(Sudarto,  2001 : 42).  Pendekatan  dalam  penelitian  ini  menggunakan Pendekatan sosio-historis, yang digunakan untuk mengetahui latar belakang sosio- kultural  dan  sosio-politik  seorang  tokoh,  karena  pemikiran  seorang  tokoh merupakan hasil interaksi dengan lingkungannya itu.(Atho‟ Mudzhar, 1998: 105).

## Pembahasan

## Teori Demokrasi
Demokrasi    dalam  pengertian  rakyat  berkuasa  atau government  or  rule  by the  people (dalam  bahasa  Yunani, demos berarti  rakyat cratos/cratein berarti kekuasaan/berkuasa).(Miriam  Budiarjo,  1999:  50)  demokrasi  liberal  demokrasi ialah memiliki keputusan politik dalam setiap individu memiliki kekuasaan untuk memutuskan  dengan  dengan  cara  yang  perjuangan  suara  rakyat.  Hook,    Philippe C.  Schmitter  dan  Terry  Lynn  Karl  menganggap  demokrasi  menjadi  sistem pemerintahan  yang  mana  pemerintah  diminta  bertanggung  tanggung  jawab  atas apa yang  mereka lakukan di hadapan publik untuk warga negara yang kerjasama dengan  wakil  dari  yang  dipilih.(Masykuri  Abdillah,1999:  72)  Deliar  Noer, menganggap demokrasi sebagai dasar hidup untuk  bernegara memberi pengertian bahwa  pada  tingkat  terakhir  rakyat  memberikan  ketentuan  dalam  masalah- masalah  pokok  yang  mengenai  kehidupannya,  termasuk  dalam  menilai kebijaksanaan  negara,  oleh  karena  kebijaksanaan  itu  menentukan  kehidupan rakyat.(Deliar  Noer,  1983:  207)  Sementara  itu,  Henry  B.  Mayo  memberikan pengertian    sistem  politik  demokrasi  yang  menunjukkan  mengenai  kebijakan umum  ditentukan  mayoritas  wakil-wakil  yang  diawasi  s(Moh.  Mahfud  MD, 1993:19).
Beberapa definisi di atas mengimplikasikan bahwa demokrasi mengandung beberapa unsur, antara lain: 1)rakyat terlibat langsung dalam pengambil kebijakan politik,  2)  adanyan  penyamaanantara  hak    warga  negara,  3)  kebebasan  dalam kemerdekaan  diberikan  dan  dipertahankan  oleh  setiap  warga  negara,  4) menggunakan  perwakilan  5)  menggunakan  konsep  pemilihan  ketentuan mayoritas.(Lyman  Tower,  1987:  29)  Keterlibatan  rakyat  sebagai  unsur  pertama mengimplikasikan  adanya  dua  model  demokrasi:  a)    yaitu  demokrasi  secara langsung,  rakyat  dilibatkan  dalammengambilkeputusan  secara  pribadi  dalam keputusan politik dan ikut serta membahas dan mensahkan undang-undang, dan b) demokrasi perwakilan,  yaitu rakyat memilih warga lainnya untuk membahas dan mensahkan  undang-undang.  Di  samping  pembagian  tersebut  (langsung  dan perwakilan),  ada  dua  pendekatan  lain  yaitu  teori  elitis  dan  teori  partisipasi mengenai  keterlibatan  rakyat.  Teori  partisipasi  menyatakan  bahwa  diperlukan tingkat  partisipasi  rakyat  yang  tinggi,  menciptakan  kembali  demokrasi  langsung. Sebaliknya, teori  elitis  mengatakan bahwa demokrasi  adalah suatu  metode untuk mengambil  keputusan  yang  akan  menjamin  efisiensi  dalam  pemerintahan  dan pengambilan  keputusan  dan  karena  itu  membutuhkan  ketanggapan  dari  elit penguasa  terhadap  opini  masyarakat.  Menurut  pendekatan  ini  keterlibatan  rakyat berfungsi  sebagai  suatu  pengendalian  terhadap  tindakan  para  elit  dan  juga  untuk mempertahankan persaingan di antara elit-elit yang bersaing.
Unsur kedua dari demokrasi adalah persamaan hak ( equality ) yang meliputi kesamaan  hak  dalam  politik,  adanya  kesamaan  dihadapan  hukum,  dan  sekaligus mendapatkan  kesempatan  dalam  ekonomi,  sosial.  Mengenai  kebebasan  dan kemerdekaan sebagai unsur yang ketiga dari demokrasi, secara spesifik meliputi: 1)  hak  untuk  memilih,  2)  kebebasan  mengeluarkan  pendapat,  3)  kebebasan  pers,
4)  kebebasan  beragama,  5)  kebebasan  dari  perlakuan  semena-mena  oleh  sistem politik dan hukum, 6) kebebasan bergerak, berkumpul dan berserikat.  Sedangkan unsur  keempat  demokrasi  adalah    sistem  perwakilan.  Salah  satu  masalah  pokok dalam  demokrasi  perwakilan  adalah  keinginan  beberapa  ahli  teori  untuk menyamakan  demokrasi  perwakilan  dengan  demokrasi  langsung.  Di  Amerika Serikat sistem seperti inisiatif, referendum dan recall telah dikembangkan sebagai alat  untuk  memungkinkan  seluruh  rakyat  memainkan  peranan  langsung  dalam pengambilan  keputusan  politik.  Menurut  Jean-Jacques  Rousseau,  wakil  atau utusan  rakyat  bukanlah  dan  tidak  dapat  menjadi  wakil  rakyat.  Mereka,  kata Rousseau,  hanyalah  agen  rakyat  dan  tidak  dapat  mengambil  keputusan  final. Setiap  hukum  yang  yang  belum  diratifikasi  oleh  rakyat  sendiri  adalah  batal,  dan sama sekali bukan hukum.(Sumardjo, 1986:85).
Terakhir, unsur yang kelima dari demokrasi adalah sistem pemilihan. Sistem pemilu,  walaupun  kelihatannya  hanya  merupakan  suatu  mekanisme  untuk menentukan komposisi pemerintah beberapa tahun yang akan datang, sebenarnya merupakan  sarana  partisipasi  politik  yang  utama  dan  kadang  satu-satunya  cara, maka  ia  merupakan  kunci  bagi  apakah  pemilunya  demokratis  atau  tidak. Pembahasan  tersebut  di  atas  dapat  dikatakan  dalam  kontemporer  demokrasi diartikan pragmatis dibanding filosofis.(Masykuri, 1999: 73)
Membahas  demokrasi,  M.  Natsir  memiliki  berpandangan  prinsip  Islam mengenai sistem syûrâ yang dikenal dalam islam sangat mendekati dalam dengan sistemdemokrasi  dalam  pengertian  modern  saat  ini,  demikian  Natsir  juga berpendapat  teori  dalam  kedaulatan  rakyat  dan  kedaulatan  Tuhan.  Natsir berpendapat bahwa Islam menganut suatu paham theistic democracy ,atau disebut demokrasi  dalam  pengertian  memiliki  nilai  ketuhanan.  Karena  dipilih  oleh Sebagian mayoritas rakyat tersebutlah tidak lepas dari campur tangan ketuhanan, pandangan  Natsir  tersebut,  disebut  sebagai ijma' kaum  Muslimin  yang  dapat mengikat  seorang  pemimpinyang  akan  datang  yang  terpilih  melalui  pemilihan tersebut.(Thohir  Luth,  1999:  22).  Sama  halnya  dengan  al-Jabiri  yang  mengakui bahwa  demokrasi  tidak  sama  sekali  berarti  suatu  pengabaian  terhadap  Islam. Sesungguhnya  pertimbangan  obyektiflah  yang  mendorongnya  untuk  berpendapat bahwa  jika  orang-orang  Arab  adalah  materi  maka  Islam  adalah  ruhnya  orang- orang  Arab.  Dari  sini  muncul  satu  keniscayaan  untuk  menjadikan  Islam  sebagai fondasi  bagi  eksistensi  Arab:  Islam  secara  spiritual  bagi  Arab  yang  Muslim  dan Islam  sebagai  peradaban  bagi  Arab  yang  Muslim  dan  non-Muslim.  Namun demikian  M.  al-Jabiri  juga  mengingatkan  kita  untuk  tidak  menggunakan  agama untuk  tujuan  politik  tidak  benar  karena  agama  tersebut  bersifat  permanen sedangkan  politik  berubah-ubah,:  karena politik  digunakan  untukkepentingan beberapa  individu  maupun  kelompok  yang  memiliki  kepentingan,  sedangkan agama adalah kepentingan dunia dan akherat. .  hal tersebutla ditakutkan oleh M. al-Jabiri jika agama dicampur adukan dengan negara. (Imam Khoiri, 1999: 234)
Akan  tetapi,  bagi  M.  Natsir  negara  yang  menyatu  dengan  Islam  bukan sebuah  negara  teokrasi,  dapat  disebut  negara  demokrasi  dan  bukan  pula  sekuler. Singkatnya, dapat disebut sebagai negara demokrasi dalam pandangan Islam atau disebut theistic  democracy .Bagi  M.  Natsir,  demokratis  dalam  pengertian  Islam adalah anti alistimbat(despotisme) , anti absolitisme anti penyalagunaan sewenang- wenangan.  Artinya,  demokrasi  diartikan  dapat  pula  diartikan    secara  substansial dan  bukan  bukan  demokrasi  secara  formal  yang  ada  pada  tradisi  Barat.(Ichlasul Amal,  2018:61)  Dalam  hal  tersebut  al-Jabiri  juga  tidak  sepakat  terhadap demokrasi  dalam  pengertian  Barat  saat  ini,  yang  berarti  kebebasan  politik  dan kebebasan  ekonomi (liberalisme) tanpa  adanya  pembatasan  terhadap  kebebasan dan  perilakunya,  dan  tanpa  adanya control dari  sisi  manapun  terhadap  kegiatan ekonomi  tersebut.  Menurutnya,  hal  itu  akan  meniadakan  demokrasi  itu  sendiri, karena  kebebasan  politik  dan  kebebasan  ekonomi  hanyalah  kebebasan  bagi mereka  yang  mempunyai  modal,  rakyatpundalam  memahami  demokrasi mengakibatkan  rakyat  tidak  begitu  memberikan  perhatian  terhadap  demokrasi politik  tersebut.  Menurut  al-Jabiri  demokrasi  melalui  pemilihan  yang    dapat digunakan  pemerintah  untuk  tujuan  mencapai  keadaan  yang  disebut  tirani, ketidakadilan, dan pemihakan itu hilang sehingga terwujudlah persamaan. Untuk mewujudkan ini bergantung pada kadar kemampuan rakyat untuk memilih.(Muhammad Abid al-Jabiri, 2000: 28)
M.  Natsir  berpandangan  bahwa,  sistem  demokrasi  tidak  sama  dengan sistemkomunisme, karena Islam dalam islam mengakui hak-hak yang dimilikioleh individu-individu  dan  sistem  demokrasi  memiliki  kebebasan,  sehingga  wajib kepada  setiap  orang  untuk  dapat  bekerja  keras.  Dan  demokrasi  juga  tidak  sama dengan  sistem  kapitalisme,  karena  harta  kekayaan  yang  dimiliki  itu  tidak diperbolehkan  untuk  kepentingan  individu  saja,  melainkan  digunakan  dan disberikan sebagian untuk tolong menolong sesamanya, untuk dapat mendapatkan tujuan yaitu keadilan dan kemakmuran sesama manusia.
Natsir berpandangan bahwa  sistem demokrasi itu baik, namun dalam sistem negara  dalam  Islam  tidak  semua  urusannya  dapat  melalui  sistem  demokrasi, karena  demokrasi  tidak  selaludapat  diterapkan  dalam  berbagai  hal  dan  masalah. Dengan    melihat  sejarah  demokrasi  dari  beberapa  abad  sudah  menunjukan beberapa  hal  yang  baik.  Namun,  dalam    sistem  demokrasi  yang  sudah  sangat bebas  juga  dapat    membahayakan  bagi  sebuah  negara.  Bahaya  itu  dalam pandangan  M.  al-Jabiri,    karena  demokrasi  untuk  kepentingan  politik  dapat dimampaatkan  para penguasa atau orang-orang yang kaya kapitalis pemilik modal yang  berkuasa . Dan  bila  hal  tersebut  terjadi  maka  hal  tersebut  harus  diperangi. Demokrasi  politik  dapat  memberikan  peluang  bagi  banyak  otrang  untuk mendapatkan  simpati  rakyat  terhadap  hakikat  konflik  sosial.  Dalam  sebuah lembaga  parlemen,  yang  dimiliki  partai  politik  dan  kebebasan    dan  mengikuti pemilu,  hal  tersebut  merupakan  peluang  yang  dapat  dimungkinan-  demokrasi untuk  menyadarkan  massa  pemilu  yaitu  rakyat  dalam  memperjuangkan  hak-hak mereka  tersebut.(Mujiburrahman,  2003:  212),  Berbeda  dengan  al-Jabiri,  menurut Natsir  sistem  dan  struktur  yang  ada  dalam  negara  demokrasi  tidak  menjamin bahwa sebuah negara akan demokratis namun, terletak pada tegaknya “keadilan” dalam hidup bermasyarakat rasa keadilan adalah hal  yang diharapkan oleh setiap manusia.  Jadi,  demokrasi    membuat  seseorang  merasa  dihargai  karena  dapat menentukan pilihannya dalam Pemilu. (Yusril Ihza Mahendra, 1999: 13)
Di  samping  itu,  Natsir  menegaskan  bahwa  meskipun  demokrasi menganggap  tidak  mungkin  pengambilan  keputusan  secara  mayoritas  atau musyawarah,tidak semua hal melalui sistem pemerintahan dapat diputuskan dalam musyawarah  majlis  syura.  Begitun  dalam  parlemen  dinegara  Islam,  yang  hanya dapat  dimusyawarahkan  abagaimana  tata  cara  melaksanakan    hukum  Islam dimasyarakat.

## Argumentasi Pemikiran
Natsir  berpendapat  bahwa  interpretasi  yang  paling  modern  tentang demokrasi hanya bisa didapat dalam Islam dan tidak begitu banyak terdapat dalam praktekpada jaman saat ini, baik di politik di Barat, dan juga di Timur. M. Natsir berpendapat  bahwa  agama  bukan  hal  yang  membahayakan  untuk  dihindarkan karena  agama  dapatmerupakan  hal  terpenting  untuk  mempererat  hubungan manusia  dengan  manusia  lainnya.  Hal  tersebut  didasakan  pada  konsepnya mengenai  relasi  Islam  dan  negara.  Islam  tidak  dapat  dilepaskan  dari  negara. Karena urusan negara merupakan hal yang integral dalam risalah ajaran Islam. M. Natsir  mengutip  ayat  al-Qur‟an  beberapa  ayat  al-qur‟an  sebagai  dasar  idiologi dalam  Islam:  “ tidak  aku  ciptakan  mahkluk  jin  dan  manusia  melainkan  untuk beribadah kepadaKu”. Dalam ayat tersebut maka dijadikan dasar ideologi dalam Islam,  ksimpulan  bahwa  seorang  Muslim  ini  hanyalah  untuk  mengabdi  kepda Allah, untuk mencapai  kebahagian di  dunia dan kebahagian di akherat.  Sehingga Allah tersebut, Allah memberikan aturan yang berupa hukum   itu untuk  manusia agar melaksanakan apa yang dioperintahkan dan menjauhi apa yang dilarangnya. M.Natsir  memandangbahwa  sistem  demokrasi  yang  diinginkan  Islam tersebut  sama  hampirsama  dengan  demokrasi  liberal,  yang  berbeda  hanya  dalam mengambil  keputusan  politik,  atas  konsep iIjtihad,  syuro maupun melalui ijma‟ .Konsep ijtihâd dan ijmâ‟ jika  dihubungkan  dengan  konsep syûrâ yang disebutkan  dalam  al-Qur‟an,  menurut  Natsir,  dapat  diwujudkan  ke  dalam  bentuk parlemen  yang  anggota-anggotanya  dipilih  oleh  seluruh  rakyat.  Mereka  yang menerima amânah dari  seluruh  rakyat  itu,  dengan  berpandu  kepada  asas-asas doktrin,  dapat  membuat  berbagai  kebijaksanaan  politik,  hukum  dan  keputusan politik lainnya berdasarkan kepada suara mayoritas. Landasan pandangannya ialah salah satu hadits Nabi, “umatku selamanya tidak akan pernah bersepakat  di dalam kesalahan”. Al-Jabiri berpendapat  bahwa penyatuan agama  dalam sebuah  negara itu tidak pernah disampaikandi zaman rosul/nabi dan tidak perna juga pada zaman al-Khulafa  ar-Rasyidin. ) Ia  juga  tidak  dengan  mudah  mengatakan  bahwa demokrasi  sama  atau  ada  dalam  tradisi  Islam.  Menurutnya  sistem  demokrasi menentukan  dua  hal  yang  berbeda  di  antara  kedua-nya  yang  mengungkapkan realitas  kekinian  masyarakat  Arab,  itu  merupakan  tradisi  dan  dari  zaman renaissans.  yang  menganggap  demokrasi  sama  dengansistem syuro (musyawarah) dalam  demokrasi  islam  dan  selanjutnyaunsur  demokrasi  sangat  perjuangan  di Eropa.
Menurut  al-Jabiri,  keengganan  menggunakan  kata-kata  asing  merupakan pantulan  dari  sikap  ideologis  populer,  yang  semakin  mengarah  pada  pemutusan hubungan dengan otoritas renaissans Eropa. Gejala inilah yang kita temukan pada generasi  kedua  gerakan  salafiyah.  Sedangkan  dalam  diri  para  pionir  gerakan  ini, seperti  al-Afgani  dan  „Abduh,  kita  temukan  keinginan  yang  kuat  untuk menjembatani  antara  kedua  otoritas  itu:  tradisi  Arab  Islam  dan  tradisi  renaissans
Eropa.

## Metode Pendekatan
Metode  pemikiran  Natsir  dan  al-Jabiri  sebetulnya  memiliki  kecenderungan yang  sama,  yakni  lebih  menekankan  kepada  hal-hal  yang  substansial  daripada bentuk  atau  formalitas  belaka.    Pemikiran  Natsir  dalam  hal  pengaturan  negara tidak rigid sebagaimana  kaum  fundamentalis.  Ia  tidak  memperjuangkan  Negara Islam  secara  formal  dengan  nama  Islam  dan  hukum  Islam  secara  ketat.  Yang diperjuangkannya  ialah    bagaimana  negara  diatur  dengan  prinsip-prinsip  ajaran agama  Islam.  Hal  ini  harus  dibedakan  antara  yang  prinsip  ajaran  dengan  yang bukan  prinsip  (hukum  formal  Islam).  Demikian  pula  halnya  dengan  al-Jabiri, meskipun  ia  tidak  membahas  hubungan  agama  dan  negara,  akan  tetapi  ia  juga mengatakan bahwa Islam adalah ruh bagi orang Arab Muslim, dan peradaban bagi semua  orang  Arab.  (Ahmad  Baso,  2000:  35)  Namun  demikian,  metode  berpikir yang sama tersebut,  pada kenyataannya mempunyai  perbedaan dalam hal  metode pendekatan  yang  digunakan  dalam  memahami  nas  teks  dalam  alqur‟an  dan  teks dalam assunnah. Metode  pendekatan  yang  digunakan  oleh  M.  Natsir  konsep rekonstruktif,  dengan  memperhatikan  tradisi  secara  untuk  pembangunan.  Yaitu supaya  tradisi  dalam  sebuah  masyarakat  yang  beragam  tetap  bertahan  hidup  dan tetap dapat bisa diterima di masyarakat,  hharusnya membangun dengan cara baru (iadah  bunyah  min  jadid) dalam  kerangka  yang  modern  dan  sebagai  syarat rasional. Pandangan ini berbeda dengan tradisi tradisional  yang  menjadi  prioritas metode  tradisi  yang  digunakan  di  masa  lalu.  Yang  berpendapat  seluruhmasalah umat  Islam  menjadi  hal  yang  harus  ditentukan  oleh  para  ulama  yang  terdahulu. sehingga,  kaum  Muslim  sekarang  hanya  mengikuti    apa  yang  dilakukan  oleh pendahulu mereka.(Ali Mudhofir, 1996: 192).
Persoalan pengaturan kenegaraan, menurut Natsir adalah termasuk masalah ijtihâdî, artinya  tidak  ada  nash  yang  mengharuskan  sebuah  negara  menggunakan suatu sistem poltik tertentu. Jika sekelompok Muslim masa lalu memilih khilafah sebagai satu alternatif sistem politik yang kemudian menjadi mapan, dalam bahasa Imarah,  bukanlah  pilihan  teologis.  Dengan  kata  lain  masalah  itu  hanya  didorong unsur-unsur  kebutuhan  kaum  Muslim  masa  itu  yang  basis  teologisnya  -paling kuat-  cuma  penafsiran.  Islam  tidak  pernah  menganjurkan  teokrasi.  Persoalannya bukan pada persatuan atau pemisahan agama dan negara, melainkan kedua hal itu sangat  kompleks,  sementara    Islam  hanya  memberikan  garis-garis  besarnya saja.(Toprak, Binnaz,1999: 110) Dengan penjelasan ini, Natsir ingin menegaskan bahwa persoalan politik dalam Islam harus ditangani secara serius. Keseriusan ini tercermin  dalam  perjuangannya  merumuskan  dan  menerapkan  konsep theistic democracy- nya.    Dalam  pandangannya  ini,  Natsir  sesungguhnya  ingin menafsirkan  kembali  soal-soal  yang  bersangkutan  dengan  sistem  kenegaraan Islam tanpa harus membuang tradisi yang ada.
Berbeda  dengan  Natsir,  al-Jabiri  menggunakan  metode  dekonstruktif.  Para pemikir  dekonstruksionis  Arab  kebanyakan  datang  dari  daerah  Arab  Maghribi (Maroko,  al-Jazair,  Tunis  dan  Libia).  Tampaknya  unsur  bahasa  Perancis  warisan kolonialisme  yang  tersisa  di  negeri-negeri  tersebut  menyebabkan  kalangan akademisnya  lebih  menyerap  literatur  berbahasa  Perancis,  ketimbang  bahasa Eropa  lainnya.  Keterikatan  intelektual  para  pemikir  Arab  maghribi  dengan Perancis  bukan hanya sebatas bahasanya, mereka juga terpengaruh oleh  gerakan-
gerakan  pemikiran  dan  filsafat  Perancis  kontemporer,  khususnya  gerakan  post strukturalisme.  Bahkan,  menurut  Luthfi  Assyaukanie,  hampir  seluruh  pemikir Muslim  Maghribi    yang concern terhadap  keislaman  dan  kearaban  adalah penganut paham strukturalisme; itu karena problem yang mereka hadapi kebetulan sama yaitu masalah bacaan atas tradisi, baik yang berbentuk teks maupun realitas. Dan  menurut  mereka  metode  yang  paling  modern  dan  paling  ampuh  untuk membaca tradisi adalah dekonstruksi.
Selama warisan ilmiah menjadi unsur yang terpenting, dan warisan tersebut tertulis  dalam  bentuk  teks,  pertanyaan  yang  diajukan  oleh  al-Jabiri  adalah, bagaimana membaca teks-teks tersebut.? Menurut al-Jabiri masalah tersebut pada akhirnya  terbentur  pada  persoalan  otoritas  (sul‏ah),  yaitu  siapakah  yang  memiliki otoritas dalam menentukan bacaan; pembaca atau bacaan, kita atau turâŝ? Di sini, jelas  al-Jabiri, turâŝ harus  dilihat  sebagai  satu  struktur  mapan,  yaitu  sebagai sistem  dari  hubungan  tetap  dalam  kerangka  seluruh  perubahan  dan  transformasi. Karenanya, tambah al-Jabiri, dalam dialektika pembaca dan bacaan, dan soal siapa pemegang  otoritas,  ada  tiga  model  bagaimana turâŝ itu  harus  disikapi;  pertama membaca turâŝ dengan  kerangka  modernitas;  kedua  membaca turâŝ dengan kerangka turâŝ; dan ketiga membaca modernitas dengan kerangka turâŝ. Di antara ketiga pilihan itu al-Jabiri  mengambil  yang pertama, dengan alasan jika ini  tidak cepat dipilihnya, maka otoritas akan berpindah kepada kedua dan ketiga, dan itu - terutama  yang  ketiga-  sangat  berbahaya.  Dengan  kata  lain,  masalah  otoritas  ini bukan  hanya  sebatas turâŝ membaca turâŝ, tetapi  yang  lebih  berbahaaya  adalah mengukur  segala  sesuatu  termasuk  modernitas  dengan  kerangka turâŝ. Menurut al-Jabiri tradisi dan modernitas datang begitu saja di hadapan kita tanpa ada kuasa kita untuk  memilihnya. Keduanya  datang dengan  kekuatan diskursusnya  masing- masing,  sebagai  tawaran  idealis  yang  otoriter. Turâŝ datang  dari  masa  lalu  lewat pewarisan turun temurun, tak seorangpun mampu menolak warisan dan masa lalu yang  tumbuh  bersama  dalam  dirinya.  Begitu  juga  modernitas,  ia  datang dipaksakan tanpa bisa kita menolaknya. Kita tidak pernah diberi kebebasan untuk memilih  salah  satu  keduanya  atau  meninggalkannya.  karenanya  kita  harus bersikap  kritis  terhadap  keduanya,  kepada  turâŝ  dan  modernitas    dengan  seluruh makna kritik.

## Tipologi Pemikiran
Dalam  penelitian  ini,  yang  diproyeksikan  kepada  seorang  tokoh,  penyusun akan  melihatnya  dalam  kerangka  yang  ditawarkan  oleh  A.  Luthfi  Assyaukanie. Menurutnya,  dalam  pandangan  beberapa  pemikiran  Islam  konteporer  mengenai kebiasaan dan doktrin agama islam dan politik, ada tiga hal teori  yang membahas pemikiran    dalam  Islam  saat  ini.    antara  lain: Pertama, tipologi  transformatik, kedua tipologi  reformisstik,  dan  yang  terakhirtipologi  idealtotalistik.  Adapun maksud  tipologi  pertama  adalah  gerakan  pembaruan  pemikiran  Islam  yang menganjurkan  dilakukannya  proses  tranfiormar  perubahan  dalam  masyarakat sebuah  Muslim  dari  budaya  yang  tradisional  patriarkal  menjadi  budayayang rasional dan cenderung ilmiah. cara pandang agama yang masih mistis yang tidak sesuai dengan nalar logika dan anggapan agama dan tradisi tersebut adalah budaya masa  lalu  yang  tidak  lagi  sesuai  dengan  kondisi  saat  ini,  hal  tersebut  mesti ditinggalkan.(Mujiburrahman, 2003: 8)
Tipologi  reformistik.  Pada  jenis  ini  adalah  yang  yang  ingin  dibahas  adalah reformasi  amalalui  penafsiran  hal-hal  yang    baru  ( reinterpretasi ),  yang  cocok dengan  kondisi  perkembangan  zaman  saat  ini  .pehaman  ini  lebih  cenderung keduanya:,yang memakai metode pendekatan dengan menggunakan rekonstruktf, dengan  menggunakan  tradisi  dalam  pembangunan  perkembangan  zaman.  supaya tradisi dalam masyarakat yang berbau agama  tetap berjalan dan agar terus dapat diterima,  sehingga  harus  dibangun  suatu  hal  secara  baru  ( i‟âdah  bunyah  min jadîd )  dengan  kerangka  modern  dan  prasyarat  rasional.tipologi  reformistik  ini ialah  menggunakan  cara  dekonstruktif  dan  dipakai  pada  awalnya  ialah  analisa. menganalisameneruskan  sesuatu  yang  sudah  baik  dan  belajarmenghubungkan beberapaelemen  guna  penyatuan  sebuah  bangunan  tersebut.  (Ahmad  Baso,  , 2000:35)  Dalam  kerangka  tipologi  ini,  nampaknya  M.  Natsir  dan  M.  al-Jabiri dapat  dikategorikan  sebagai  pemikir  reformasi.  tipologi  reformistik  ialah cenderung    yakin  bahwa turas dan  modern  kedua  hal  tersebut  adalah  baik.  Yang menjadi  sebuah problem ini mencari cara menyelesaikan kedua hal   dengan  cara yang  adil dan bijak.  Tidak salah mengutakan  satu hal  dtidak sesuai dengan  yang lain,  karena  kalau  mau  jujur,  kedua-duanya  bukan  milik  kita, turâŝ  yang di milikioleh  orang  pada  masa  lalu  dan  modernirtas  yang  dimiliki  orang  Barat. Seorang  reformistik  harus  bisa  mengharmonisasikan  keduanya  dengan  tidak menyalahi  akal  sehat  dan  standar  rasional,  inilah  inti  dari  reformasi  Pemikiran Natsir  dapat  dikatakan  banyak  mempengaruhi  generasi  pembaharu  Islam Indonesia  berikutnya  seperti  Amien  Rais  dan  Syafi‟i  Ma‟arif,  yang  keduanya adalah  tokoh  Muhammadiyah.  Di  sisi  lain  ada  Nurcholish  Madjid  yang  pernah dijuluki  sebagai  “Natsir  Muda”  namun  belakangan  berbalik  arah  dan  berbeda dengan  Natsir  terutama  mengenai  konsep  ideologi.  Tokoh  lainnya  adalah  Deliar Noer,  Endang  Saefudin  Anshari,  dan  Yusril  Ihza  Mahendra  yang  pemikirannya juga  dipengaruhi  oleh  pemikiran  Natsir.  Mungkin  ada  banyak  lagi  tokoh  yang pemikirannya dipengaruhi  oleh Natsir, namun,  karena keterbatasan penyusun hal tersebut  belum  sempat  ditemukan.  Berikut  ini  adalah  sekilas  mengenai  tokoh- tokoh tersebut dan pemikiran politiknya. (Ahmad Baso, , 2000:65)
Amien Rais sudah sangat akrab dengan pemikiran pembaharuan Islam. Hal ini  sejalan  dengan  pemikiran  pembaharuan  Natsir  yang  mengedepankan  akal pikiran  manusia  sebagai  fasilitas  untuk  berijtihad  dan  menggabungkan kemoderenan  (Barat)  dengan  nilai-nilai  Islam.  Bagi  Amien,  Natsir  adalah  sosok guru  yang  patut  ditiru  dan  sosok  politikus  yang  harus  dicontoh.  Hidupnya  yang bersahaja,  keluhuran  pribadinya  dan  permainan  politik  yang  bersih  membuat Amien menganggapnya sebagai guru.
Sedangkan  pemikiran  politik  Amien  tampaknya  agak  sejalan  pula  dengan Natsir,  meskipun  tidak  sebagaimana  Natsir  yang  memperjuangkan  Islam  sebagai dasar  negara  secara  formal.  bagi  Amien  ialah  negara  dapat  berjalan  dengan  etos Islam,  guna  untuk  menegakkan  keadilan  sosial  bagi  masyarakat  banyak  dan menginginkan sebuah masyarakat yang berjuang egaliter, menurut Islam ialahbisa disebut  negara  yang  baik.  Perdebatan  pemikiran  Amien  rais  berdasarkan  pada tauhid menurut pendapatnya semua umat Islam harus berpegang pada dasar tauhid sehingga  dari  hal  tersebut  berasal  dari  ajaran  Islam.  Hanya  menyeluruh    aktiv dalam  hidup  yang  berpegang  pada  tauhid,  sehingga  umat  Islammencapai monoteistime (monotheistic  unity) yang  meliputi  semua  bidang  dan  kegiatan hidup,  termasuk  di  dalamnya  kehidupan  bernegara  dan  berpemerintahan.  Amien
yakin  betul  terhadap  demokrasi  dan  ia  tidak  melihat  adanya  pertentangan  antara proses  demokratisasi  dengan  ajaran  Islam.  Katanya,  “Setiap  kali  saya  bicara demokrasi,  tak  sedikitpun  ada  pretensi  untuk  berpura-pura  dalam  diri  saya.  (M. Amirudin, 2000:65)
Tokoh  lain  yang  hampir  sama  pemikirannya  dengan  Amien  adalah  Syafi‟i Ma‟arif.  Berpendapat  al-Qur‟an  maupun  rosultidak  mengajarkan  penetapan terhadap suatu teori mengenai suatu negara yang mutlak mesti diikuti oleh seluruh ummat  Islam  di  belahan  dunia,  dan  asalkan  dalam  sistem syura dijalankan  dan dihargai  sepenuhnya.  Dalam  pelaksanaannya  harus  pula  dijelaskan  secara  tegas posisi  syari‟ah  dalam  konstitusi  negara.  Ma‟arif  mengaku  dengan  sistem demokrasi memiliki kelemahan dancenderung lamban samapai saat ini demokrasi dapat  dipandang  sebagai  konsep  terbaik  yang  pernah  digunakan  manusia  dalam sistem  bernegara.  Sementara  di  sisi  lain  Nurcholish  Madjid  nampaknya dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran Natsir, meskipun ada beberapa perbedaan. Perbedaan  itu  terletak  terutama  Islam  dan  ideologi.  Islam  adalah  agama, sedangkan  ideologi  adalah  ilmu  tentang  ide  yang  dibuat  manusia.  Sehingga menjadikan  Islam  sebagai  ideologi  adalah  mereduksi  terhadap  Islam  itu  sendiri. Akan tetapi, Islam bisa dijadikan sebagai sumber ideologi dan bukan ideologi itu sendiri.  Dengan  pandangannya  ini,  Nurcholis  mengajukan  sekulerisasi.  Yaitu untuk  membedakan  menegani  yang sakral dan  dengan  yang profan ,  yang  bersifat dunia  dan  yang  ukhrat,  yang  urusan  agama  secara  mutlak  dan  urusan  politik. Namun  demikian  ia  tetap  menghormati  Natsir  dan  menganggapnya  sebagai seorang yang universalis. Ia melihat Natsir sebagai seorang nasionalis yang bebas dari ativisme dan nativisme . Ativisme adalah  segala  sesuatu  dari  masa  lalu  yang selalu otentik baik. Pak Natsir, kata Nurcholish, tidak melihat bahwa apapun yang diwariskan  masa  lalu  itu  selalu  baik.  Dan  tidak  juga  beranggapan  paham  yang berasal dari negeri sendiri adalah baik (nativisme) .
Tokoh  lain  adalah  Deliar  Noer,  yang  tetap  meyakini  dan  memperjuangkan sistem  politik  Islam.  Menurutnya,  Islam  tidak  hanya  mengajarkan  nilai-nilai kehidupan dalam diri pribadi dan masyarakat, tapi juga memilih tegak sebuah cara yang  termasuk  dalam  sistem  cara  umum.  Yang  dilakukan  pada  masa  nabi Muhammad  sehingga  bagi  orang  Islam  mestinya  menjadikan  contoh.  antara  lain nilai  suatu  kebenaran,  nilai  keadilan,  dan  nilai  kejujuran,  amanah danbertaqnggung  jawab,  baik  kata  maupun  dalam  perbuatan,  sikap istiqamah (konsisten). Hal  Ini menuntut aturan dalam sistem kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang telah sesuai dengan tersebut. Sistem tersebut bukanlah kapitalisme maupun komunisme, tapi demokrasi.
Tokoh  lain  yang  dipengaruhi  Natsir  adalah  Yusril  Ihza  Mahendra.  Bagi Yusril,  Natsir  adalah  seorang  guru,  baik  dalam  hal  keagamaan  maupun  politik. Penobatannya  sebagai  ketua  Partai  Bulan  Bintanganak  kandung  Masyumi- barangkali didukung  akan  kemampuannya  memahami  pemikiran  Natsir  dan logika Masyumi,. Hal tersebut dapat diketahui melalui karya-karya tulisnya, yang terkesan sebagai pembela terhadap Natsir maupun Masyumi.
Sementara  itu,  pemikiran  Muhammad  Abid  al-Jabiri  dalam  konteks
Indonesia  banyak  mempengaruhi  kaum  muda  Nahdlatul  Ulama  (NU).  Hal  ini disebabkan  budaya  pesantren  Ŕyang  kebanyakan- taken  for  granted terhadap pemikiran  ulama  dahulu.  Kekuatan  doktrin  yang  membatasi  pemikirannya  itu, kemudian  berbalik  arah  dengan  bertanya  bagaimanakah  menyikapi  tradisi
sebaiknya?  Petanyaan  inilah  yang  kemudian  ingin  dijawab  oleh  mereka  yang terusik  pemikirannya. Dalam proses pencarian tersebut  ia menemukan salah satu rujukannya dalam pemikiran al-Jabiri. Termasuk kategori kaum muda NU adalah mereka  yang  tergabung  dalam  sebuah  Lembaga  Kajian  Islam  dan  Sosialdi  UIN Yogyakarta.  Di  sisi  lain,  ada  Ahmad  Baso  yang getol menyebarkan  pemikiran- pemikiran  al-Jabiri.  Ia  juga  termasuk  kaum  muda  NU  karena  ia  sendiri  adalah anggota  NU  dan  seorang  santri  NU.  Selain  itu  ada  Mujiburrahman  dan  Syafiq Hasyim yang juga rajin menerjemahkan karya al-Jabiri.
Dalam  kalangan  Nahdatul  Ulama  sendiri,  Lembaga  Kajian  dan Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia  (LAKPESDAM  NU)  menerbitkan  jurnal Tashwirul  Afkar yang frame pemikirannya  dapat  dikatakan  ala  al-Jabiri.  Bahkan sempat terbit dengan tema Post Tradisionalisme Islam yang tidak lain rujukannya kebanyakan dari al-Jabiri. Sementara kaum muda Muhammadiyah pun mengalami hal  yang  sama,  yaitu  menjadikan  pemikiran  al-Jabiri  sebagai  bahan  rujukan penting dalam diskusi-diskusi rutinnya. Tapi tidak dijadikan frame pemikirannya. Barangkali  secara  perorangan  itu  telah  dilakukan.  Saat  ini  pemikiran  al-Jabiri banyak dikaji pula dalam forum-forum diskusi mahasiswa, terutama Mahasiswa di lingkungan  Universitas  Islam  Negeri  (UIN)  Suka  Yogyakarta.  Meskipun  belum bisa  dikatakan  seseorang  yang concern dan  sangat  dipengaruhi  al-Jabiri,  akan tetapi ada beberapa artikel atau buku yang banyak mengutip al-Jabiri atau bahkan menggunakan  pendekatan  dekonstruksi ala al-Jabiri.  Amin  Abdullah,  misalnya, tidak  jarang  dalam  tulisannya  mengutip  al-Jabiri.dalam  tulisannya  ini  ia menyimpulkan  dalam  budaya  ilmu (hadârah  al-„ilm) berdiri  atas  pondasi  nalar burhani ,  sedangkan  budaya  fikih (hadârah  al-fiqh) terbangun  dengan  teks  oleh qiyas dengan cara kerja yang utama, sedang kebudayaan ilmu Filsafat (hadârah al- falsafah) terbangun atas sebuah argumen logika. Nampaknya, pemetaan seperti ini merupakan pemetaan yang telah dibahas al-Jabiri sebelumnya. Dengan demikian, pemikiran al-Jabiri  bukanlah pemikiran  yang muncul  lalu tenggelam, akan tetapi direspon oleh banyak kalangan yang ingin memenuhi „ambisi‟ intelektualnya.

## Simpulan
Penyusun  menyampaikan  beberapa  kesimpulan  yang  berpijak  pada  pokok persoalan yang telah dirumuskan dalam pemabahasan, yaitu:
Demokrasi  dalam  pandangan  Muhammad  Natsir  bahwa  demokrasi  harus sesuaidengan  nilai-nilai  dasar  ketuhanan.  Dan  M.  Natsir  menyepakati  demokrasi dalam  Islam  itu  adalah  seperti theistic  democracy ,  yaitu  konsep  demokrasi  yang dilandaskan  dengan  nilai-nilai  ketuhanan.  Keputusan  oleh  mayoritas  rakyat  yang selaras  dengan  nilai-nilai  ketuhanan  tersebut,  menurut  Natsir,  dan  demoktrasi adalah  hasil ijma' para  ulama  yang  mengikat  dan  telah  sesuai  dengan perkembangan  zaman  tertentu.  Sedangkan  menurut  al-Jabiri,  konsep  demokrasi dapat ditentukan oleh dua hal yang berbeda, Pertama otoritas dari tradisi dan yang Kedua otoritas  renaissans  yang  telah  ada.  M.  Abid  Aljabirri    membaca  konsep demokrasi  dan  konsep syûrâ (musyawarah)  dalam  Islam  dan    dengan membatasidari  unsur-unsur  demokrasi  dalam  perkembanagndalam  perjuangan konsep  demokrasi  di  negara-negara  Eropa,  yang  sudah  berlangsung  lebih  dari  3 abad.Faktor-faktor  yang  melatarbelangi  Natsir  dan  al-Jabiri  dalam  membangun konsepnya  antara  lain:  faktor  yaitu  dari  latar  belakang  pendidikan  ,  guru  tempat mereka belajar, dan pengaruh  kondisi  politik di Indonesia M. Natsir dan Kondisi
Politik  di  Maroko  M.  Abid  Al-Jabirri,    dan  faktor    ekonomi  keduanya  ,  dan metode  penafsiran    pendekatan  mereka.  Persamaan  dan  Perbedaan  antara  Natsir dan  al-Jabiri. Persamaan,  Pertama Keduanya  sama-sama  berkecenderungan substansial  dalam  berupaya    menafsirkan  Al-Qur‟an  dan  Hadits  ajaran-ajaran Islam. Kedua Keduanya  sama-sama  menyetujui  sistem  pemerintahan  demokrasi yang medahulukanmementingkan,ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan bersamabagi  masyarakat  dengan  tidak  membedakan  agama,  ras  maupun  suku bangsa. Ketiga Keduanya  sama-sama  berada  dalam  kondisi  dalam  negara  yang tidak  stabil  baik  secara  politik  maupun  secara  ekonomi,  karenadalam  tekanan jajahan kolonialisme. Di negara Indonesia dijajah Belanda  dan di negara Maroko dijajah  Perancis. Keempat Keduanya  sama-sama  dapat  dikategorikan  sebagai pemikir reformistik. Yaitu yakin bahwa turâŝ dengan modernitas sama-sama baik. dan menyatakan turâŝ dan modernitas telah sesuai denganakal sehat dan  rasional. Perbedaaan ; Pertama ,  Latar  belakang  pendidikan.  Natsir  tumbuh  dalam lingkungan  pendidikan  yang  bergerak  dalam  pembaharuan  Islam,  sedangkan  al- Jabiri  tumbuh  dalam  lingkungan  pendidikan  milik  nasionalis. Kedua Guru- guru/tokoh-tokoh yang mempengaruhi. Pemikiran Natsir banyak dipengaruhi oleh kaum  modernis,  semntara  al-Jabiri  banyak  dipengaruhi  oleh  gerakan  post- strukturalisme Perancis. Ketiga Metode pendekatan yang digunakan Natsir adalah rekonstruksi,  yang  menafsirkan  kembali turâŝ agar  sesuai  dengan  keinginan zaman.  Sementara al-Jabiri menggunakan  metode dekonstruksi, yang membongkar  struktur  bangunan turâŝ dan  modernitas. Keempat Natsir menekankan  persatuan  agama  dan  negara,  dan  mengatakan  bahwa  demokrasi sesuai  dengan  tradisi  dan  ajaran  Islam,  sedangkan  al-Jabiri  mengatakan  bahwa agama dan negara bukanlah harus dipisah atau disatukan, akan tetapi memang hal ini  tidak  pernah  dilontarkan  pada  zaman  Nabi  dan al-Khulafâ‟  ar-Râsyidûn. Kelima , Natsir membangun konsep demokrasinya atas dasar konsep ijtihâd, syûrâ dan ijmâ‟. dalamsistem ijtihâd dan ijmâ‟ apabila dihubungkan  dengan sistem syûrâ yang  telah  terdapat  dalam  al-Qur‟an,  menurut  Natsir,  dapat  dicapai  apabila dibentuk  sebuahparlemen  yang  dipilih  langsung  oleh  seluruh  rakyat.  Dan  M. Natsir  berpendapat  bahwa  demokrasi  telah  sesuai  dengan  kondisi  masyarakat Indonesia  yang  benganut  kedaulatan  rakyat.  Sementara  al-Jabiri  melihat demokrasi atas dasar realitas kontemporer Arab yang menuntut keadilan, tiadanya tirani, dan adanya persamaan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdillah,  Masykuri, Demokrasi  di  Persimpangan  Makna:  Respons  Intelektual Muslim  Indonesia  Terhadap  Konsep  Demokrasi  (1966-1993), alih  bahasa Wahib Wahab, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999.
Afandi,  Arif  (ed.), Islam  Demokrasi  Atas  Bawah:  Polemik  Strategi  Perjuangan Umat Model Gusdur dan Amin Rais, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
el-Affendi,  Abdelwahab, Masyarakat  Tak  Bernegara,  Kritik  Teori  Politik  Islam , alih bahasa Nuruddin Arraniri, Cet. II, Yogyakarta: LKiS, 2001.
Ahmad,  Mumtaz  (ed.), Masalah-masalah  Teori  Politik  Islam, alih  bahasa:  Ena Hadi, Bandung: Mizan, 1993.
Amir, Zainal Abidin, Peta Politik Islam Pasca Soeharto, Jakarta: LP3ES, 2003.
Amirudin, M. Hasbi, Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahman , Yogyakarta: UII Press, 2000.
Azra, Azyumardi, Pergolakan Politik Islam, dari Fundamentalisme, Modernisme Hingga Post-Modernisme, Jakarta: Paramadina, 1996.
Baso,  Ahmad,  “Pengantar  Penerjemah:  Posmodernisme  Sebagai  Kritik  Islam, Kontribudsi  Metodologis  “Kritik  Nalar”  Muhammad  Abid  Al-Jabiri, dalam    Muhammad  abid  Al-Jabiri, Post  Tradisionalisme  Islam, Yogyakarta: LKiS, 2000.
------,  “Problem  Islam  dan  Politik:  Perspektif  Kritik  Nalar  Politik  Muhammad Abid al-Jabiri,” dalam Jurnal Tashwirul Afkar , No. 4, 1999.
Hidayat,  Komaruddin,  “Tiga  model  Hubungan  Agama  dan  Demokrasi“,  dalam Elza  Peldi  Taher, Demokratisasi  Politik,  Ekonomi  dan  Budaya, Pengalaman Indonesia Masa Orde Baru , Jakarta: Paramadina, 1994.
Huwaydi,  Fahmi, Demokrasi,  Oposisi  dan  Masyarakat  Madani,  Isu-Isu  Besar Politik Islam , alih bahasa M. Abdul Ghafar E.M., Bandung: Mizan, 1996.
al-Jâbirî,  Muhammad  „Abid ,  Ad-Dimuqrâ ‏ iyyah  wa  Huqûq  al-Insân, Beirût: Markaz Dirâsât al-Wihdah al-„Arabiyyah, 1994.
------, Ad-Dîn wa ad-Daulah wa Tathbîq asy-Syarî‟ah, Beirût: Markaz Dirâsât al- Wihdah al-„Arabiyyah, 1994.
------, Post-Tradisionalisme  Islam ,  alih  bahasa  Ahmad  Baso,Yogyakarta:  LKIS, 2000.
Mahendra,  Yusril  Ihza, Modernisme  dan  Fundamentalisme  dalam  Politik  Islam, Perbandingan  Partai  Masyumi  (Indonesia)  dan  Jamaat-i  Islami
(Pakistan), Jakarta: Paramadina, 1999.
------,  “Modernisme  Islam  dan  Demokrasi:  Pandangan  Politik  M.  Natsir”,  dalam Islamika Jurnal Dialog Pemikiran Islam, No. 3, Januari-Maret, 1994.
------,  "Muhammad  Natsir  dan  Sayid  Abul  A'la  al-Maududi,  Telaah  tentang Dinamik  Islam  dan  Transformasinya  ke  dalam  Ideologi  Sosial  dan Politik",  dalam  Anwar  Harjono,  dkk., Pemikiran  dan  Perjuangan Mohammad Natsir, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001. Natsir, M., Agama dan Negara dalam perspektif Islam, Endang Saefudin Anshari (penyunting) , Jakarta: Media Da‟wah, 2001.
Nur,  Muhammad,  “Islam  Berbicara  tentang  Cita-cita  Politik  Indonesia  Baru”, dalam Jurnal Asy-Syir‟ah, Vol. 36, No. I, 2002.
Pulungan,  J.  Suyuthi, Prinsip-prinsip  dalam  Piagam  Madinah  Ditinjau  dari Pandangan al-Qur‟an , Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.
Raharjo,  Dawam,  “Agama,  Islam  dan  Negara”  dalam  Mukti  Ali  dkk., Agama dalam  Pergumulan  Masyarakat  Kontemporer ,  Imron  Rasyidi  (ed.), Yogyakarta: Tiara Wacana,1998.
Rahman, Fazlur, Islam , Cet. IV,  Bandung: Pustaka, 2000.
----, Islam  dan  Modernitas ,  alih  bahasa  Ahsin  Muhammad,  Bandung:  Pustaka, 1995.
Rahmat,  Jalaluddin,  “Islam  dan  Demokrasi”,  dalam  Frans  Magnis-Suseno,  dkk., Agama  dan  Demokrasi, Jakarta:  Perhimpunan  Pengembangan  Pesantren dan Masyarakat, 1992.
Rais,  M.  Amien, Membangun  Politik  Adiluhung:  Membumikan  Tauhid  Sosial, Menegakkan  Amar  Ma‟ruf  Nahi  Munkar, Idi  Subandi  Ibrahim  (ed.), Jakarta: Zaman Wacana Mulia, 1998.
------, Moralitas Politik Muhammadiyah, Yogyakarta: Dinamika, 1995.
Syamsudin,  M.  Din, “ Usaha  Pencarian  Konsep  Negara  dalam  Sejarah  Islam” , dalam Abu Zahra (ed.) , Politik Demi Tuhan, Bandung: Pustaka Hidayah, 1999.
asy-Syawi, Taufiq, Syura Bukan Demokrasi , alih bahasa Jamaludin ZS.,  Jakarta:
Gema Insani Press, 1997.
Taisir,  Muhammad, Konsep  Kenegaraan  dalam  Islam  Menurut  Natsir, skripsi tidak  diterbitkan,  Yogyakarta:  Fakultas  Syari‟ah  IAIN  Sunan  Kalijaga, 2002.
Toprak,  Binnaz, Islam  dan  Perkembangan  Politik  di  Turki ,  alih  bahasa  Karsidi Diningrat, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999.
Arifin,  Zaenal, Gagasan  Tentang  Islam  sebagai  Dasar  Negara  dalam  Majlis Konstituante:  Studi  Perjuangan  Politik  Muhammad  Natsir  1957-1959, skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas Adab IAIN Sunan Kalijaga, 2002.
Assyaukanie,  A.  Luthfi,  ”Tipologi  dan  Wacana  Pemikiran  Arab  Kontemporer”, dalam Jurnal Pemikiran Islam Paramadina , Vol. 1, No. 1, Juli-Desemder 1998.
Aziz, M. Imam, dkk. (ed.), Agama, Demokrasi, dan Keadilan, Jakarta: Gramedia, 1993.
Bekker,  Anton  dan  Ahmad  Haris  Zubair, Metode  Penelitian  Filsafat ,  Cet.  I,
Yogyakarta: Kanisius, 1990.
Bertens, K., Filsafat Barat Abad XX, Perancis, 2 Jilid, Jakarta: Gramedia,1996.
al-Brebesy,  Ma‟mun  Murod, Menyingkap  Pemikiran  Politik  Gusdur  dan  Amin Rais tentang Negara , Jakarta: Raja Grafindo, 1999.
Budiarjo, Miriam, Dasar-dasar Ilmu Politik , Cet. XX, Jakarta: Gramedia, 1999.
------ , (ed.), Masalah Kenegaraan, Jakarta: Gramedia, 1975.
------, Partisipasi dan Parpol, Jakarta: Gramedia,1980.
al-Jâbirî , Muhammad „Abid , Naqd al-„Aql al-„Arabi (1) Takwîn al-„Aql al-„Arabi,
Cet. V, Beirût: Markaz Dirâsât al-Wihdah al-„Arabiyah, 1991.
------, Naqd  al-„Aql  al-„Arabi  (2)  Bunyah  al-„Aql  al-„Arabi Cet.  IV,  Beirût: Markaz Dirâsât al-Wihdah al-„Arabiyah, 1992.
------, At-Turâœ  wa  al-Hadaœah:  Dirâsah  wa  Munâqosyah, Beirût:  Al-Markaz aœ-Œaqafi al-„Arabi, 1991.
Madjid,  Nurcholish,  ”Demokrasi  Dinamis”  dalam  Tekad,  edisi  Th.I,  No.2,  9-16 November 1998.
------,  ”Demokrasi  dan  Demokratisasi  di  Indonesia,  Beberapa  Pandangan  Dasar dan  Prospek  Pelaksanaannya  sebagai  Kelanjutan  Logis  Pembangunan Nasional”,    dalam  Elza  Peldi  Taher  (ed.), Demokratisasi  Politik,  Budaya dan  Ekonomi;  Pengalaman  Indonesia  Masa  Orde  Baru, Jakarta: Paramadina, 1994.
------,  “Kebebasan  Nurani  (Freedom  of  Conscience)  dan  Kemanusiaan  Universal sebagai  Pangkal  Demokrasi,  Hak  Asasi  dan  Keadilan”,  dalam  Elza  Peldi Taher, Demokratisasi Politik, Budaya dan Ekonomi , Jakarta:  Paramadina, 1994,
------,  “Pendahuluan”  dalam  Anwar  Harjono  dkk., Pemikiran  dan  Perjuangan Mohammad Natsir, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001.
Mansfield, Peter, The Arabs, New York: Penguin Books, 1990.
M.D.,  Moh.  Mahfud, Demokrasi  dan  Konstitusi  di  Indonesia, Yogyakarta: Liberty, 1993.
Mudhofir, Ali, Kamus Teori dan Aliran dalam Filsafat dan Teologi, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996.
Mujiburrahman,  “Pengantar  Penerjemah:  Memadukan  Ibnu  Rusyd  dan  Ibnu Khaldun”,  dalam  al-Jabiri, Syura:  Tradisi,  Partikularitas,  Universalitas, Yogyakarta: LKiS, 2003.
Munawwir, Ahmad Warson, Al-Munawwir, Kamus Arab-Indonesia, penelaah dan pengoreksi  KH.  Ali  Maksum  dan  KH.  Zainal  Abidin  Munawwir,  Cet. XXV, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 2002.
Nasution,  Harun  et.al., Perkembangan  Modern  dalam  Islam, Jakarta:  Yayasan Obor Indonesia, 1985.
Natsir, M., Capita Selecta ,  Jakarta: Bulan Bintang, 1973)
------, Kebudayaan  Islam  dalam  Perspektif  Sejarah, Cet.  I,  Jakarta:  Girimukti Pasaka, 1988.
------, "Memulihkan Kepercayaan terhadap Demokrasi", dalam Herberth Feith dan Lanch  Castle, Pemikiran  Politik  Indonesia  1945-1965 ,  Cet.  I,  Jakarta: LP3ES, 1988.
------, Membangun  di  antara  Tumpukan  Puing , Jakarta:  Kementrian  Penerangan, 1951.
Noer,  Deliar, Gerakan Moderen Islam di Indonesia, 1900-1942 , Cet. VII, Jakarta: LP3ES, 1996.
------, Partai Islam di Pentas Nasional, Kisah dan Analisis Perkembangan Politik Indonesia 1945-1965, Bandung: Mizan, 2000 .