## DELI DAN SUMATERA TIMUR DALAM PUSARAN POLITIK KAWASAN KOLONIAL BELANDA

## Syaiful Anwar *
Program Studi Sejarah Peradaban Islam, Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek, Indonesia

## PENDAHULUAN
Pada  awal  abad  ke-19,  masyarakat  Eropa  sama  sekali  tidak  mengenal  kawasan  Sumatera  Timur. Namun,  di  saat  yang  sama  nama  “Deli”  menjadi  primadona  bagi  sebagian  masyarakat  Eropa, khususnya para pengusaha. Mereka mengenal Deli bukan sebagai sebuah kawasan di Hindia-Belanda, melainkan  sebagai  suatu  nama  produk  daun  tembakau  yang  memang  dihasilkan  di  daerah  Deli. Tembakau Deli pada awal kemunculannya menjadi primadona sebagai daun pembungkus cerutu yang bermutu tinggi yang harganya 15 gulden per pon, tiga kali lipat dari tembakau Jawa (Darsono, Astiyah, Azhari,  Suryanti,  &  Akbar, 2017 ).  Pada  perkembangannya,  Deli  bukan  hanya  menjadi  kawasan perkebunan tembakau, melainkan berbagai macam tanaman tropika lain yang diminati pasar dunia. Dalam perkembangannya nama Deli menjadi nama yang umum digunakan dalam percakapan sehari- hari untuk merujuk Sumatera Timur (Breman, 1997 ).
Melalui  produk  Tembakau  Deli  tersebut,  maka  perkembangan  kawasan  tanah  Deli  pada akhirnya menjadi incaran para pengusaha Eropa yang berbondong-bondong ikut mendirikan usaha perkebunan.  Perkembangan  yang  signifikan  mengubah  wilayah  yang  dahulunya  hutan  belantara menjadi hamparan perkebunan yang sangat luas. Hal ini juga berdampak pada situasi sosial, budaya, ekonomi,  dan  politik  karena  masifnya  para  pendatang – baik  sebagai  pengusaha,  kuli,  dan  para imigran – ke  wilayah  Deli.  Perkembangan  selanjutnya  bisa  ditebak,  perubahan  signifikan  tersebut mengubah peta administratif semakin melebar; penguasa lokal muncul dan dikenal sebagai pemilik sah wilayah; pengusaha perkebunan meramaikannya dengan berbagai infrastruktur dan membentuk perkotaan  beserta  perangkat  modernisasinya.  Pada  akhirnya  Hindia-Belanda  menancapkan otoritasnya pada wilayah ini, ketika akhirnya ibukota keresidenan dipindahkan ke Kota Medan.
Perubahan yang menurut Pelzer luar biasa sekaligus merusak bentang alam Sumatera Timur itu berlaku singkat. Ketika awal abad ke-19, Sumatera Timur tidak dikenal sama sekali, namun pada akhir abad ke-19, Sumatera Timur justru dikenal sebagai salah satu wilayah penunjang perekonomian utama  Hindia-Belanda  di  luar  Pulau  Jawa.  Pada  masa-masa  itu  pula  dikenal  sultan-sultan  yang

## ABSTRACT

## ARTICLE HISTORY
This paper discusses the regional politics that occurred in the land of Deli and the  Residency  of  East  Sumatra  during  the  Dutch  colonial  period.  The formation of administrative areas is influenced by various conditions such as topography,  culture,  economy,  and  politics.  The  focus  of  the  study  in  this paper lies in the political influence that shaped Deli and East Sumatra as part of the colonial administration in the Dutch East Indies region. The qualitative method  is  the  tendency  to  discuss  this  historical  study  involving  heuristics through  various  kinds  of  literature,  criticisms,  interpretations,  and historiography. The study results show that the area known as North Sumatra today has started from the establishment of Deli as a sovereign territory, the emergence of various sultanates around it, to clustering in the administrative map of East Sumatra as part of the Dutch East Indies region.
Submitted Revised Accepted Published 03 September 2022 10 September 2022 14 September 2022 20 October 2022

## KEYWORDS
Deli; East Sumatra; Regional Politics; Dutch Colonial.
CITATION (APA 6 th Edition)
Anwar, S. (2022). Deli dan Sumatera Timur dalam Pusaran Politik Kawasan Kolonial Belanda. MUKADIMAH: Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-Ilmu Sosial . 6 (2), 466-474.
*CORRESPONDENCE AUTHOR syaifulanwar@iainbukittinggi.ac.id
DOI: https://doi.org/10.30743/mkd.v6i2.6075
menjadi  bagian  Sumatera  Timur.  Dalam  berbagai  sumber  kolonial  disebutkan  bahwa  nama-nama Serdang, Asahan, Langkat dan Deli baru dikenal sebagai sebuah kesultanan (Pelzer, 1985 ). Pada masa- masa sebelumnya para pengelana Eropa lebih mengenal Aceh atau Siak sebagai sebuah kesultanan besar  yang  bahkan  berganti-ganti  dalam  menguasai  wilayah  pesisir  yang  kelak  disebut  sebagai Sumatera  Timur.  Sementara  nama  Serdang,  Asahan,  Langkat,  dan  Deli  muncul  dan  berkembang selaras dengan perkembangan ekonomi perkebunan di Sumatera Timur.
Melalui asumsi bahwa kesultanan dibentuk oleh pihak kolonial sendiri, maka terdapat suatu politik kawasan yang berpengaruh terhadap pembentukan kesultanan. Politik kawasan bisa dikatakan sebagai  kebijakan  politik  dan  kekuasaan  dalam  perbatasan  wilayah  yang  disepakati  oleh  dua  atau lebih pihak. Termasuk pada hak dan kepemilikan segala isinya di dalam suatu wilayah. Oleh sebab itu,  pertanyaan  yang  bisa  diajukan  dalam  artikel  ini  adalah:  bagaimana  Deli  dan  Sumatera  Timur menjadi  suatu  wilayah  otoritatif  dengan  bentuk  kesultanan  dan  keresidenan?  Apakah  tujuan pembentukan kawasan dengan otoritatif seperti itu?
Dalam berbagai sumber menyatakan bahwa Deli menjadi bagian dari Kesultanan Aceh sejak awal  abad  ke-17  M  pada  masa  Ali  Mughayat  Syah.  Menurut  Azhari,  kekuasaan  Aceh  bermula  pada penyerangan  terhadap  Haru  dan  menempatkan  salah  satu  panglimanya,  Gocah  Pahlawan,  sebagai wali/perwakilan  di  wilayah  tersebut  (Azhari,  Pakpahan,  Tanjung,  Faridah,  &  Abdurrahman, 2013 ). Tradisi  lokal merekamnya  dalam  kisah Putri Hijau. Suatu  peninggalan  reruntuhan  benteng  di  Deli Tua  dipercaya  beberapa  sejarawan  sebagai  salah  satu  situs  Benteng  Putri  Hijau  dalam  sisa-sisa penyerangan Aceh. Terlepas dari itu, belum ada menyebutkan bahwa Deli di masa lalu adalah suatu kerajaan  yang  besar,  atau  setidaknya  dikenal  sebagai  wilayah  yang  berdaulat  secara  kawasan.  Jan Breman  menyatakan  bahwa  Deli  adalah  wilayah  yang  rutin  memberikan  upeti  kepada  kesultanan Aceh, termasuk ketika Siak berhasil merebut Deli menjadi wilayahnya. Deli sebagai wilayah menjadi ruang  administratif  yang  terbentuk  melalui  taklukan  oleh  kerajaan  Siak  atau  Aceh  telah  berganti- ganti  menjadi  pemimpin  wilayah  tersebut  (Breman, 1997 ).  Namun,  ketika  Belanda  mulai  melihat pentingnya  wilayah  Deli  sebagai  sumber  ekonomi,  Sumatera  Timur  hadir  sebagai  suatu  wilayah keresidenan  Hindia-Belanda  yang  di  dalamnya  terdapat  berbagai  kesultanan  yang  mengikuti. Perubahan ini dimulai dengan Traktat Siak 1858 M ketika Siak mengakui kedaulatan Hindia-Belanda bersama hak-haknya di Sumatera Timur. Pernyataan historis bahwa negeri tersebut sebagai bentukan kolonial hadir dalam bentuk politik kawasan kolonial untuk penaklukan seluruh Sumatera dengan berbagai alasan khusus dalam ekonomi dan politik di kawasan Selat Malaka.

## METODE
Dalam  penulisannya  penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  sejarah.  Menurut  Gottchalk, metode  penelitian  sejarah  adalah  proses  menguji  dan  menganalisis  kesaksian  sejarah  guna menemukan  data  yang  otentik  dan  dapat  dipercaya,  serta  usaha  sintetis  atas  data  semacam  itu menjadi  kisah  sejarah  yang  dapat  dipercaya  (Gottschalk, 1986 ).  Sementara  menurut  Kuntowijoyo, terdapat lima tahapan dalam penelitian sejarah, yaitu: pemilihan topik, pengumpulan sumber, kritik sumber,  interpretasi,  dan  historiografi  (Kuntowijoyo, 1994 ).  Penelitian  ini  berfokus  kepada pembahasan  seputar  bagaimana  pengaruh  pemerintah  Hindia-Belanda  dalam  memainkan  politik kawasan  di  kawasan  Sumatera  Timur,  khususnya  Deli.  Penelitian  ini  sepenuhnya  menggunakan pendekatan studi literatur dengan menganalisis sumber-sumber sekunder berupa buku dan artikel ilmiah terkait wacana yang menjadi fokus masalah. Jadi, tidak ada sumber primer berupa manuskrip dan  arsip-arsip  sezaman  yang  digali  lebih  dalam.  Oleh  karena  itu,  penelitian  ini  cenderung mengelaborasi wacana politik kawasan yang tergambar dalam literatur-literatur yang dalam setengah abad ini lazim digunakan sejarawan sebagai rujukan untuk merekonstruksi sejarah Deli dan Sumatera Timur,  misalnya  John  Anderson  ( 1825 ),  Anthony  Reid  ( 2010 ; 2012 ),  Jan  Breman  ( 1997 ),  William Marsden  ( 2008 ),  Daniel  Perret  ( 2010 ),  Karl  J.  Pelzer  ( 1985 ),  W.H.M.  Schadee  ( 1918 ),  dan  Tengku Luckman Sinar ( 1991 ; 2006 ).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Sumatera Timur sebagai Wilayah Administratif
Pada  pertengahan  abad  ke-19,  Belanda  memulai  cara-cara  politik  dalam  menanamkan pengaruhnya  di  Sumatera  Timur.  Menurut  Schadee,  penguasaan  Sumatera  Timur  bertujuan  untuk menghambat  pengaruh  Inggris  di  Malaka  yang  terus  meluas.  Pada  awal  abad  ke-19,  Inggris  telah menaruh  minat  terhadap  Sumatera  Timur  dengan  diutusnya  naturalis  Anderson  (1822-1823)  untuk meneliti wilayah tersebut. Akan tetapi ketika pecah perang Inggris dengan Perancis, hal itu terkubur sampai munculnya traktat Siak 1858. Traktat ini adalah fondasi awal politik kawasan Hindia-Belanda dalam menanamkan berbagai pengaruh dan kepentingan di Sumatera Timur (Schadee, 1918 ).
Hubungan  Sumatera  Timur  dengan  Inggris  bisa  dikatakan  hanya  sebatas  pada  ikatan komersial. Inggris membutuhkan lada dan beberapa tanaman pangan yang diusahakan pada wilayah- wilayah  Serdang,  Asahan,  Deli  dan  Langkat  yang  dikirim  ke  Penang.  Hubungan  ini  juga  melalui perantara  oleh  orang-orang  Cina  yang  dianggap  bagian  dari  Inggris.  Setelah  Traktat  Siak,  Belanda menganggap bahwa pengaruh Inggris akan mengganggu jalannya pemerintahannya di wilayah Siak sehingga  perlu  untuk  menegaskan  kembali  pengaruh  Belanda  di  Sumatera  Timur  (Breman, 1997 ). Terlebih ketika orang-orang Cina menjadi tulang punggung perkebunan awal di Sumatera Timur.
Dasar yang digunakan oleh Belanda berkuasa di Sumatera Timur adalah pengaruh Siak pada wilayah  Sumatera  Timur  di  masa  silam.  Pada  awal  abad  ke-19,  wilayah  Sumatera  Timur  sempat menjadi negeri taklukan Kesultanan Siak (Sinar, 2006 ). Belanda menganggap bahwa sebagai negeri taklukan  Siak,  Sumatera  Timur  juga  menjadi  bagian  dari  Hindia-Belanda.  Sebab,  Kesultanan  Siak pernah  menjadi  bagian  dari  kekuasaan  “Belanda”  atas  nama  Vereenigde  Oost -Indische  Compagnie (VOC)  pada  1745.  Meskipun  pada  masa-masa  VOC  tersebut  wilayah  Sumatera  Timur  nyaris  tidak diperhatikan, pada akhirnya berubah menjadi wilayah terpenting di luar Pulau Jawa dalam fondasi ekonomi Hindia-Belanda (Reid, 2010 ).
Belanda  memulainya  dengan  kunjungan  Netscher  pada  1862.  Kunjungan  tersebut  lebih tepatnya  sebagai  pameran  militer  angkatan  laut  Belanda  dalam  rangka  mengintimidasi  penguasa setempat. Deli langsung takluk karena statusnya yang tidak seberapa berarti dibandingkan wilayah- wilayah lain (Breman, 1997 ). Sikap yang seperti itu membuat Belanda menaikkan derajat Deli setaraf dengan  Siak  sehingga  keduanya  tidak  memiliki  hubungan  atasan  dan  bawahan.  Berbeda  dengan negeri-negeri lain seperti Serdang, Asahan, dan Langkat yang memerlukan pameran militer beberapa kali. Langkat misalnya, masih merasa kuat dengan dukungan dari Kesultanan Aceh yang menyokong di  belakang.  Pada  akhirnya,  dalam  tahun  1865,  negeri-negeri  di  Sumatera  Timur  takluk  melalui beberapa  kali  pameran  militer.  Setelah  penaklukan  secara  intimidatif  tersebut  status  negeri-negeri turut  dipersamakan  dengan  berbagai  kesultanan  yang  ada  di  Sumatera.  Sejak  itu  kolonisasi  mulai mencengkeram seluruh Sumatera Timur. Khususnya ketika tembakau yang dibawa Jacob Nienhuys menunjukkan prospek cerah ekonomi perkebunan.
Keberhasilan  tembakau  di  pasar  dunia  dalam  percobaan  pertama  melahirkan  Deli Maatschappij sebagai perusahaan rintisan pada 1869. Perusahaan tersebut mengelola secara intensif pembukaan  baru  di  wilayah-wilayah  kesultanan  yang  telah  dipersamakan  tersebut.  Hutan-hutan purba yang misterius mulai berganti pada hamparan perkebunan tembakau (Takari, B.S., & Dja’far, 2012 ). Pengangkatan status Deli setaraf dengan Kesultanan Siak pada 1862 rupanya menguntungkan perusahaan dalam mendapatkan tanah perkebunan. Pada awal pendiriannya di 1864, Jacob Nienhuys sang pionir mampu melakukan perjanjian cerdik pada penguasa Deli dengan menyewa tanah seluas 2400 hektar (4000 bau) selama 20 tahun, dengan pola 10 tahun bebas sewa dan 10 tahun berikutnya dikenakan biaya 200 dolar per tahun (Darsono et al., 2017 ). Di kemudian hari perusahaan-perusahaan lain dengan mudah melakukan konsesi tanah pada “sultan - sultan” yang berkuasa melalui pola -pola serupa Jacob Nienhuys.
Pengangkatan sultan pada daerah lain seperti Langkat, Serdang, Asahan, dan wilayah lainnya telah menjadi instrumen penting bagi lahirnya sistem perkebunan berikut sistem politik kolonial di Sumatera  Timur  (Anwar, 2016 ).  Secara  ekonomi,  Sumatera  Timur  terbuka  kepada  para  investor- investor lainnya. Namun secara politis, Sumatera Timur adalah bagian dari kawasan Hindia-Belanda. Hal  ini  diperjelas  melalui  Traktat  Sumatera  ( Sumatra  tractaat )  pada  1871.  Isinya  adalah  Belanda melepaskan tuntutan apa pun yang dimilikinya di Malaka, sementara pemerintahan Inggris di Malaka (Straits  Settlements)  tidak  punya  campur  tangan  di  Sumatera  Timur  kecuali  operasi  kepentingan ekonomi Inggris yang tidak dihalang-halangi (Breman, 1997 ).
Tekad Hindia-Belanda untuk berkuasa penuh secara politis di Sumatera Timur adalah karena posisinya  yang  sedang  membutuhkan  pengisian  kas  negara  akibat  Perang  Jawa  yang  merugikan. Sebab, Sumatera Timur memiliki tanah yang berpotensi besar secara ekonomi. Selain itu, Sumatera Timur  juga  menjadi  titik  penting  dalam  penaklukan  Aceh.  Keinginan  Belanda  adalah  menguasai seluruh  daratan  Sumatera  menjadi  bagian  kawasan  Hindia-Belanda.  Pengangkatan  sultan-sultan sebagai  penguasa  Deli,  Serdang,  Langkat,  dan  Asahan  bertujuan  membentuk  struktur  politik  atas dasar  “asas  teritorial”  dan  “asas  hierarki”  agar  wilayah -wilayah  tersebut  tidak  memiliki  keinginan untuk kembali pada kesultanan induk atau bahkan untuk bergabung dalam menentang kekuasaan kolonial  (Marsden, 2008 ) .  Selain  itu  pembentukan  konsep  “asas  teritorial”  dan  “asas  hierarki”  juga menjaga kekuasaan Belanda dari niat Inggris atau negara-negara Eropa lainnya atas Sumatera Timur. Padahal  asas  tersebut  bukanlah  sebagai  ciri  khas  struktur  sosial  masyarakat  di  Sumatera  Timur. Namun,  yang  paling  penting  adalah  penyederhanaan  konsesi  tanah,  yang  mana  Belanda  cukup mengadakan  perjanjian  dengan  pihak  kesultanan  daripada  seluruh  warga  Deli  dalam  kepemilikan tanah secara adat dan komunal.
Fondasi  ekonomi  Hindia-Belanda  di  Sumatera  Timur  terletak  pada  perusahaan  Deli Maatschappij. Meskipun kelihatan sebagai perusahaan swasta, namun setengah saham negara ada di perusahaan  tersebut.  Nederlandsche  Handels  Maatschappij  (NHM)  adalah  perusahaan  kerajaan Belanda  yang  beroperasi  di  Hindia-Belanda  sebagai  pemegang  mayoritas  saham  dari  Deli Maatschappij. Karena itu tidak heran apabila Deli Maatschappij cukup leluasa melakukan berbagai kebijakan.  Seperti  konsesi  tanah  antara  perusahaan  dengan  kesultanan  yang  difasilitasi  oleh pemerintah  kolonial.  Termasuk  pada  membuat  aturan-aturan  tenaga  kerja Poenali  Sanctie yang sebenarnya  dianggap  lebih  ke  arah  kebijakan  “perbudakan”  atau  dengan  membuat  kebijakan mata uang  perkebunan  meskipun  di  saat  yang  sama  Hindia-Belanda  mencoba  menanamkan  pengaruh melalui mata uang gulden (Sinaga, 2018 ).

## Kawasan Perkebunan Deli
Wilayah  Deli  adalah  tonggak  kebangkitan  sistem  kapitalis  perkebunan  di  Sumatera  Timur. Dalam jangka waktu tidak sampai setengah abad sejak Deli Maatschappij berdiri pada 1865, jumlah perkebunan meningkat hingga 153 pada 1889. Sejumlah 47 perusahaan ada di Deli dan sisanya tersebar pada  wilayah  lain  seperti  Serdang,  Langkat,  Asahan,  Batubara,  hingga  Siak.  Sistem  perjanjian  dan pengelolaan  tanah  perkebunan  hampir  meniru  apa  yang  dilakukan  perusahaan  di  Deli,  khususnya Deli Maatschappij.
Wilayah Deli pada awal kedatangan Jacob Nienhuys masih didominasi oleh hutan dan semak belukar.  Memang  ada  juga  berbagai  ladang  dan  perkebunan  milik  pribumi  yang  konon  menurut Anderson, dalam Mission to the East Coast of Sumatra in 1824 memiliki berbagai komoditas pertanian dengan  produk  unggulannya  lada  (Anderson, 1826 ).  Akan  tetapi  perkebunan  pribumi  tidak mempengaruhi  secara  signifikan  bentang  alam  yang  masih  liar,  sebab  sejak  kedatangan  Anderson sampai  kedatangan  Jacob  Nienhuys  kondisi  dan  jumlah  penduduk  pribumi  tidak  banyak  berubah (Leushuis, 2014 ).  Sebagai  catatan  penting  tapi  sering  terlewatkan  adalah  gambaran  struktur  sosial Deli.  Orang  Melayu  sebagai  penduduk  asli  berjumlah  sekitar  2000  jiwa  yang  tersebar  di  seluruh
kawasan.  Sekitar  200  orang  menempati  daerah  Labuhan  Deli  sebagai  pusat  wilayah  Deli  dengan pemimpinnya yang tidak jauh berbeda dari kawulanya (rakyatnya). Hal ini dibuktikan oleh Nienhuys sendiri  dalam  penggambaran  rumahnya  yang  hanya  sedikit  lebih  tinggi  dari  rumah  kebanyakan. Setiap orang memang menghormati sang pemimpin, namun tidak seperti hubungan penghormatan kerajaan di Jawa antara raja dengan rakyat. Penghormatan pemimpin di Deli hanya sebagai pemangku adat tanpa kekuatan ( state domain ).
Gambar 1. Pengangkatan Tengkoe Besar sebagai Sultan Deli ke-X

## Sumber: KITLV
Menurut  Purwanto,  tingkatan  elite  lokal  di  Sumatera  Timur  setidaknya  paling  tinggi  setara dengan bupati. Bukan sebagai raja atau pemimpin negara dalam suatu kawasan yang berdaulat, baik secara politis maupun batas-batas wilayah yang tegas (Purwanto, 2009 ). Oleh sebab itu, pada dasarnya elite  lokal  tersebut  lebih  tepat  disebut  sebagai chiefdom daripada  sebagai kingdom .  Elite  lokal  di Sumatera  Timur  memiliki  sistem  kepemimpinan  lebih  ke  arah  sistem  adat  dengan  keputusan dilakukan secara bersama-sama melalui rapat adat yang lebih kelihatan seperti musyawarah di suatu desa.  Dalam  studi  komparatif  oleh  antropolog  E.  M.  Bruner  (1959-1963)  menunjukkan  bahwa kecenderungan  masyarakat  pendatang,  dalam  hal  ini  masyarakat  Batak,  di  Deli  (Medan) mengorientasikan  dan  mengintensifkan  adat-istiadat  tradisionalnya  sendiri  dibandingkan  di kampung  halamannya.  Berbeda  misalnya  masyarakat  Batak  sebagai  pendatang  di  Bandung  yang meskipun  tidak  larut,  berbaur  dengan  sistem  adat  setempat.  Begitu  juga  dengan  suku  bangsa  lain yang  sejak  awal  pembukaan  perkebunan  di  tanah  Deli  datang  atau  didatangkan  kolonial  menjadi masyarakat  dominan.  Adat  istiadat  Melayu  tidak  mempengaruhi  para  pendatang  tersebut,  kecuali label Islam di belakang kata ‘Melayu’ , itu pun tidak bertahan pada masa kini.
Barangkali perlu juga menelisik bukti dari bangunan heritage yang berkaitan pada kekuasaan Kesultanan Deli. Namun, konsep bangunan justru mempertegas bahwa kekuasaan elite lokal tidak hadir  sama  sekali.  Istana  kesultanan,  kantor  kesultanan,  hingga  mesjid  megah  yang  ada  dibangun berdasarkan konsep Barat tanpa unsur lokal. Pada era kekinian warisan tersebut diperparah dengan pengabaian,  pembongkaran,  atau  penambahan  bangunan  modern  yang  sangat  melanggar  estetika. Berbeda  misalnya  jika  membandingkannya  pada  istana  Kesultanan  Siak  atau  Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Paling tidak unsur lokal terlihat sebagai bukti kekuasaan elite lokalnya dalam  dua  kutub  antara  kolonial  dan  tanah  jajahan.  Tidak  heran  jika  terasa  sulit  untuk menyelamatkan situs-situs sejarah di Kota Medan pada masa sekarang.
Sementara itu, dalam membayangkan pusat kekuasaan Kesultanan Deli, baik secara historis maupun  kekinian  masih  membingungkan.  Meskipun  dalam  catatan  historis  kekuasaan  kesultanan berada  di  Labuhan  Deli,  namun  penjelasan  para  pionir  memiliki  nuansa  berbeda  dari  sebuah kesultanan  yang  berdaulat.  Konsep  wilayahnya  centang  perenang  yang  sepertinya  terbiasa  dengan keadaan banjir dan tanah yang berlumpur. Nienhuys yang awalnya bertempat tinggal di Labuhan Deli
tidak tahan dengan kondisi tersebut sehingga ia memindahkan kantornya lebih ke pedalaman, yakni ke wilayah Medan sekitar 20 km dari Labuhan Deli. Dalam jangka 10 tahun, kantor keresidenan juga pindah  ke  sana  yang  pada  akhirnya  diikuti  oleh  elite  lokal  bersama  hadiah  sebuah  istana  untuk Kesultanan Deli.
Gambar 2. Kantor Sultan Deli, Medan
Sumber: Leiden University Libraries, KITLV Collection Shelf Location 1402004.
Persoalan Medan sebagai pusat administrasi adalah contoh polemik dalam historiografi politik di  Sumatera  Timur.  Sebagai  kota  yang  maju  dan  berkembang  pesat  diklaim  para  sejarawan  lokal sebagai kota yang telah berusia +400 tahun. Luckman Sinar menyebut bahwa Medan pada awalnya sebagai kampung. Ada pula yang menyebut Medan sebagai wilayah percobaan tanaman perkebunan kolonial.  Namun  yang  masih  menjadi  kontroversi  adalah  bahwa  Medan  dibangun  oleh  Guru Patimpus, seorang Karo yang datang dari pegunungan untuk bermukim di sana (Sinar, 1991 ). Sosok Guru  Patimpus  sendiri  masih  diragukan  keberadaannya  dalam  tradisi  lokal,  sebab  memang  tidak ditemukan sama sekali, siapa dan untuk apa penciptaan sosok itu, barangkali berkaitan dengan saling klaim otoritas wilayah antara Batak dan Melayu. Namun yang jelas adalah bahwa banyak hal yang menandai tidak adanya konsep state domain atas elite lokal. Baik di Deli (Medan) sendiri ataupun di seluruh wilayah Sumatera Timur.
Gambar 3. Masjid Raya Medan
Sumber: Leiden University Libraries, KITLV Collection Shelf Location 1403374.
Status tanah di Deli tidak bisa disetarakan sebagai bovenladen maupun vorstenlanden seperti di Jawa. Justru yang ada adalah bentuk afdeling (setingkat kewedanaan) yang disematkan pada Deli,
Serdang,  Langkat,  dan  Bedagai.  Sementara  kepemilikan  tanah  dikuasai  secara  komunal  oleh masyarakat  sebelum  adanya  perkebunan.  Elite  lokal  pra-kolonial  hanya  berstatus  ketua  adat  yang memutuskan kepemilikan tanah secara adat pula. Ketika kolonial datang, maka status tanah tersebut cenderung  berubah  menjadi  milik  penguasa  lokal  atau  tanah  tak  terpakai  sebelum  dilimpahkan kepada  perusahaan  perkebunan  yang  mendapat  hak  konsesi  (Purwanto, 2009 ).  Maka  Deli Maatschappij sebagai perusahaan perkebunan yang baru berdiri pada 1869 langsung dapat menguasai tanah  seluas  200.000  hektar  hanya  dalam  jangka  waktu  20  tahun.  Belum  ada  sebelumnya  dalam sejarah kolonial suatu perusahaan atau bahkan negara yang dapat melakukan konsesi semacam itu. Dasar-dasar  hak  dan  kepemilikan  tanah  telah  disusun  secara  cermat  untuk  menguasainya  melalu sistem politik kawasan yang dilakukan oleh pihak kolonial. Hal ini sangat mempengaruhi sistem sosial dan budaya yang terbentuk setelahnya.
Perhitungan secara kasar jumlah penduduk Deli pra-kolonial berkisar 2000 orang. Bisa lebih atau kurang, namun wilayah tersebut masih didominasi oleh hutan-hutan purba yang penuh ancaman binatang buas. Berapa pun jumlah pastinya, wilayah Deli bukanlah wilayah terbuka. Masyarakat bisa berladang reba (ladang berpindah) karena kawasan yang masih luas. Akan tetapi ketika perkebunan datang,  sistem  sosial  dan  budaya  langsung  berubah  secara  signifikan. Berladang reba dilarang  dan diganti  dengan  tanah  jaluran.  Kantong-kantong  perkebunan  dijalankan  bersama  tumbuhnya emplasemen-emplasemen yang diisi para kuli dan controleur . Pribumi setempat bersentuhan dengan pribumi  pendatang  yang  semakin  lama  semakin  dominan.  Pada  akhirnya  serbuan  pendatang mempengaruhi  kebiasaan  setempat  dalam  memandang  tanah  sebagai  hak  kepemilikan.  Tentunya pengaruh tersebut terjadi karena sistem perkebunan yang berkembang dan diprakarsai oleh elite lokal dan  kolonial.  Dampaknya  adalah  kekacauan  kepemilikan  tanah,  baik  pada  masa  kolonial  dan berkembang secara luas di masa kemerdekaan (Reid, 2012 ).
Gambar 4. Istana Maimun, Medan
Sumber: Tropen Museum Royal Tropical Institute.
Konsekuensi atas kepemilikan tanah tersebut telah dimulai pada masa kolonial ketika pecah Perang Sunggal pada 1872. Sebab pecahnya Perang Sunggal bermula dari konsesi antara Kesultanan Deli  dengan  perkebunan  Eropa.  Pihak  Barat  merasa  bahwa  setelah  penguasa  Deli  diangkat  setaraf dengan Sultan Siak, maka mereka bebas untuk melakukan berbagai perjanjian konsesi (Perret, 2010 ). Tetapi, ternyata tidak semua wilayah yang masuk ke dalam teritorial Deli “menjadi” milik sultan dapat dilakukan konsesi. Menurut Erman konsesi di wilayah Sunggal terjadi secara sepihak antara kolonial dengan kesultanan. Sunggal menolak sistem tersebut karena pemimpin lokal masih menganggap hak atas tanah dan usaha mempertahankan sebuah sistem tradisional yang tentunya berhadapan dengan sultan  (Erman, 1985 ).  Sikap  seperti  itu  justru  memperlihatkan  rapuhnya  kekuasaan  sultan  Deli  di wilayahnya sendiri, khususnya Sunggal.

## Gambar 5. Istana Tengkoe Besar, Kota Maksum, Medan
Sumber: Tropen Museum Royal Tropical Institute.
Peristiwa Perang Sunggal menunjukkan awal dari suatu persoalan kepemilikan atas tanah di Sumatera  Timur.  Pada  perkembangan  selanjutnya  masalah  kepemilikan  tanah  tidak  berhenti,  dan terus  meningkat  dengan  berbagai  persoalan  lain  yang  mengikuti.  Setelah  kemerdekaan,  persoalan tanah tidak lagi sebatas perusahaan dengan pribumi setempat, melainkan dengan pribumi pendatang, bangsa  asing,  kapitalis,  hingga  negara  yang  mengambil  alih  perkebunan  asing.  Konsesi  yang semestinya kembali pada pemilik tanah setelah jangka waktu tertentu malah menjadi ajang perebutan yang biasanya dimenangkan oleh para kapitalis. Hal ini disebabkan wujud patron client tidak terjadi pada wilayah kesultanan.
Deli pada dasarnya dimiliki secara komunal oleh masyarakat pribumi yang bukan pendatang. Tetapi  pengelolaannya  menjadi  bersifat  pribadi  ketika  pemangku  adat  diangkat  sebagai  sultan. Terlebih ketika sultan dibuatkan istana di Medan, mengikuti perusahaan perkebunan yang telah lebih dulu menempati wilayah tersebut, termasuk juga Residen Sumatera Timur yang juga ikut pindah ke Medan, menegaskan bahwa sistem pemerintahan memiliki dasar hukum global dalam tanah jajahan. Hibah tanah ataupun konsesi mewarnai kepemilikan tanah koloni. Sistem ini yang juga digunakan pada wilayah-wilayah lainnya di seluruh Sumatera Timur. Kepala adat yang naik derajat sebagai sultan adalah ciri umum dalam pembentukan Keresidenan Sumatera Timur sebagai politik kawasan dalam jajahan  kolonial  Belanda.  Ketika industri  perkebunan  mempengaruhi  perubahan-perubahan  sosial, kesultanan tidak memiliki daya apa pun untuk menancapkan pengaruh vorstenlanden di wilayahnya, sebab memang pada dasarnya kesultanan tidak memiliki tanah secara pribadi. Keadaan ini bisa dilihat pada  situasi  kekinian,  di  mana  perebutan  hak  kepemilikan  bekas  perkebunan  terjadi  pada  negara, masyarakat dan pengusaha.

## SIMPULAN
Deli sebagai kesultanan memiliki batasan periodik historis yang hanya berlaku pada masa kolonial. Pembentukan Kesultanan Deli diangkat statusnya sebagai kingdom oleh pihak kolonial menggantikan sifat  awalnya  sebagai chiefdom karena  berbagai  kepentingan  politik.  Pertama , pihak  kolonial  ingin memantapkan kekuasaan secara politik di Sumatera Timur dalam mengimbangi kekuasaan Inggris di Malaka. Kedua , pihak kolonial membentuk wilayah strategis secara militer untuk tujuan penguasaan wilayah Sumatera yang saat itu hanya Aceh yang masih belum tertaklukkan. Ketiga , melegalisasikan penguasaan  tanah  melalui  berbagai  bentuk  perjanjian  dan  konsesi  antara  dua  penguasa,  yakni penguasa lokal dengan pihak kolonial tanpa memperhatikan bentuk kepemilikan tanah di Sumatera Timur yang bersifat secara komunal. Pada akhirnya politik kawasan ini dibangun melalui asas hierarki
dan asas teritorial yang berlaku pada daerah-daerah di Sumatera Timur. Secara meyakinkan, wilayah Sumatera  Timur  terbentuk  sebagai  daerah  administrasi  baru  Hindia-Belanda  yang  terbentuk  pada pertengahan  abad  ke-19,  sampai  pada  akhirnya  wilayah  tersebut  melebur  sebagai  kawasan  baru Sumatera Utara ketika Indonesia merdeka.

## REFERENSI
Anderson, J. (1826). Mission to The East Coast of Sumatra . Edinburgh: Blackwood. Anwar, S. (2016). Transportasi Perkotaan di Medan pada Paruh Pertama Abad ke-20 M . Unvesitas Gadjah Mada.
Azhari, I., Pakpahan, R., Tanjung, M., Faridah, & Abdurrahman, M. K. (2013). Kesultanan Serdang: Perkembangan Islam pada Masa Pemerintahan Shariful Alamsyah . Jakarta: Puslitbang Lektur dan Khazanah Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. Breman, J. (1997). Menjinakkan Sang Kuli: Politik Kolonial Tuan Kebun dan Kuli di Sumatera Timur pada Awal Abad ke-20 (K. S. Toer, Trans.). Jakarta: Pustaka Utama Grafiti. Darsono, Astiyah, S., Azhari, I., Suryanti, E. T., & Akbar, A. (2017). Berjuang dengan Uang Mempertahankan dan Memajukan Republik Indonesia: Semangat Juang Otoritas dan Masyarakat Sumatera Utara (cetakan pe). Jakarta: Bank Indonesia Institute.
Erman, E. (1985, April). Pemberontakan Sunggal di Deli. Majalah Ilmu-Ilmu Sosial . Gottschalk, L. (1986). Mengerti Sejarah . Jakarta: UI Press. Kuntowijoyo. (1994). Metodologi Sejarah . Yogyakarta: Tiara Wacana. Leushuis, E. (2014). Panduan Jelajah Kota-kota di Indonesia . Yogyakarta: Ombak.
Marsden, W. (2008). Sejarah Sumatra . Jakarta: Komunitas Bambu. Pelzer, K. J. (1985). Toean Keboen dan Petani: Politik Kolonial dan Perjuangan Agraria 1863-1947 (J. Rumbo, Trans.). Jakarta: Sinar Harapan.
Perret, D. (2010). Kolonialisme dan Etnisitas: Batak dan Melayu di Sumatera Timur Laut . Jakarta: KPG. Purwanto, B. (2009). Menelusuri Akar Ketimpangan dan Kesempatan Baru: Catatan Tentang Sejarah Perkebunan Indonesia. Retrieved October 17, 2022, from sejarah.fib.ugm.ac.id website: http://wisatadanbudaya.blogspot.com/2009/11/menelusuri-akar-ketimpangan-dan.html
Reid, A. (Ed.). (2010). Sumatera Tempo Doeloe, dari Marco Polo sampai Tan Malaka . Jakarta: Komunitas Bambu. Reid, A. (2012). Sumatera: Revolusi dan Elite Tradisional . Jakarta: Komunitas Bambu. Schadee, W. H. M. (1918). Kroniek 1917 Samengesteld Voor De Jaarvergadering . Amsterdam: Druk van J. H. de Bussy.
Sinaga, D. M. (2018). Aktivitas Perdagangan Deli Maatschappij Di Sumatera Timur Tahun 1870-1930. Avatara ,
6 (1). Sinar, T. L. (1991). Sejarah Medan Tempo Doeloe . Medan: Majlis Adat Budaya Melayu Indonesia. Sinar, T. L. (2006). Bangun dan Runtuhnya Kerajaan Melayu di Sumatera Timur . Medan: Yayasan Kesultanan Serdang.
Takari, M., B.S., A. Z., & Dja’far, F. M. (2012). Sejarah Kesultanan Deli dan Peradaban Masyarakatnya . Medan: Universitas Sumatera Utara Press.