## PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA -MENYEWA KEBUN DI DESA POMPENGAN KECAMATAN LAMASI TIMUR TINJAUAN EKONOMI ISLAM

## H. Muammar Arafat Yusmad
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo Email : muammar_arafat@iainpalopo.ac.id

## Puspa
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo

## Abstract
It  is  undeniable  that  leasing  transactions  are  common  in  the  community.  Renting  is basically permissible in Islam, because basically human beings are always constrained by  limitations  and  shortcomings.  Therefore,  humans  between  one  and  the  other  are always bound and need each other, and renting is one of the applications of limitations that  are  needed  by  humans  in  social  life.  However,  if  viewed  from  the  nature  of speculative renting a garden, it means that there is no certainty whether the plantation will  succeed  or  not  at  all  produce  in  large  or  small  quantities,  then  this  element  of uncertainty cannot be justified in Islamic law.
Keywords : Leasing

## Abstrak
Tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  transaksi  sewa  menyewa  sudah  lazim  dilakukan  di masyarakat.  Sewa menyewa pada dasarnya diperbolehkan dalam  Islam, karena pada dasarnya manusia senantiasa terbentur pada keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, manusia antara yang satu dengan yang lainnya selalu terikat dan saling membutuh- kan,  dan  sewa  menyewa  adalah  salah  satu  aplikasi  keterbatasan  yang  dibutuhkan manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Namun jika dilihat dari sifat sewa-menyewa kebun  yang  spekulatif,  artinya  tidak  adanya  kepastian  apakah  kebun  tersebut  akan berhasil  atau tidak sama sekali menghasilkan dengan jumlah yang banyak atau sedikit, maka unsur ketidakpastian seperti ini tidak dapat dibenarkan dalam hukum Islam.
Kata Kunci: Perjanjian sewa menyewa

## PENDAHULUAN
Sebagai makhluk sosial, manusia menerima dan memberikan andilnya kepada orang lain, saling berinteraksi untuk meme-nuhi kebutuhannya dan mencapai kemajuan dalam hidupnya. Setiap manusia  yang ber-ada dimuka bumi ini perlu bantuan orang lain khususnya untuk memenuhi kebutuhan-nya yang setiap hari semakin bertambah. Oleh karena itu, ekonomi  Islam meng-adakan aturan-aturan bagi keperluan manu-sia
dan  membatasi  keinginannya  hingga  memungkinkan  manusia  memperoleh  kebu- tuhannya tanpa memberi mudharat kepada orang lain dan mengadakan hukum tukar menukar keperluan antara anggota masya-rakat dengan jalan yang adil, agar manusia dapat melepaskan dirinya dari kesempitan dan memperoleh keinginannya tanpa meru- sak kehormatan. 1
Ada  banyak  bentuk  kegiatan  manusia  yang  telah  diatur  oleh  agama,  salah satunya  adalah  sewa-menyewa.  Sewa  menyewa  pada  dasarnya  adalah  penukaran manfaat  sesuatu  dengan  jalan  memberikan  imbalan  atau  jasa  dalam  jumlah  tertentu. Pada dasarnya sewa-menyewa merupakan penukaran manfaat barang yang telah jelas wujudnya tanpa menjual 'ain dari benda itu sendiri.
Menurut ulama Hanafiyah, sewa-menyewa adalah akad atau transaksi ter-hadap manfaat dengan imbalan. Menurut ulama Syafi'iyah, sewa-menyewa adalah transaksi terhadap manfaat yang dikehen-daki secara jelas harta yang bersifat mubah dan dapat dipertukarkan dengan imbalan tertentu.
Menurut  ulama  Malikiyah  dan  Hana-bilah,  sewa-menyewa  adalah  pemilikan manfaat suatu harta benda yang bersifat mubah selama periode waktu tertentu dengan suatu imbalan. 2
Sewa-menyewa  merupakan  suatu  kegiatan  untuk  mendapatkan  manfaat  atas suatu barang tanpa mengurangi zat atas suatu barang. Definisi yang hampir sama juga disampaikan Abdul Aziz Dahlan, sewa-menyewa merupakan suatu transaksi atas suatu manfaat barang yang disewakan. Sehingga dalam akad sewa-menyewa yang menjadi milik penyewa adalah manfaat atas suatu barang. 3 Bentuk transaksi sewa menyewa ini dapat  menjadi  solusi  bagi  pemenuhan  kebutuhan  manusia,  karena  keterbatasan keuangan  yang  dimilikinya  manusia  tetap  dapat  memenuhi  kebutuhan-nya  tanpa melalui proses pembelian atau penjualan. Selain sebagai kegiatan mua-malah , sewa-
1 Nazar  Bakry, Problematika  Pelaksanaan  Fiqh  Islam ,  Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo  Persada, 1994, h. 57.
2 Ghufron A. Mas'adi, Fiqh Muamalah Kontekstual , Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, h. 182.
3 Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam , Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve,1996, h. 660.
menyewa  juga  mempunyai  fungsi  tolong-menolong  dalam  pemenuhan  kebutuhan manusia yang tidak terbatas sifatnya. Namun demikian, tidak semua harta benda boleh diakadkan sewa-me-nyewa, kecuali yang memenuhi persyaratan berikut ini 4 :
1. Manfaat benda dapat dipahami dan dikenal.
2. Obyek  sewa-menyewa  dapat  diserahkan  sebagaimana  penyerahan  harga (ada serahterima).
3. Obyek sewa-menyewa dapat dimanfaat-kan sampai kepada masa yang di- sepakati.
4. Penyerahan  manfaat  obyek  sewa  harus  sempurna  yakni  adanya  jaminan kese-lamatan obyek sewa sampai kepada masa yang disepakati.
Akad  sewa-menyewa  merupakan  akad  pengambilan  manfaat  sesuatu  benda, maka syarat kemanfaatan obyek sewa harus menjadi perhatian oleh kedua belah pihak. Manfaat  barang  yang  disewakan  harus  jelas  dan  dapat  dimanfaatkan  oleh  penyewa ( musta'jir ) sesuai dengan kegunaan barang tersebut, seandainya barang tersebut tidak dapat digunakan sebagaimana yang diper-janjian maka perjanjian sewa-menyewa itu dapat  dibatalkan.  Manfaat  obyek  sewa  juga  harus  manfaat  langsung  dari  benda tersebut,  tidak  dibenarkan  sewa-menyewa  manfaat  suatu  benda  yang  bersifat  tidak langsung (turunan). Kemanfaatan obyek sewa harus-lah barang yang dibolehkan dalam agama, perjanjian sewa-menyewa barang yang ke-manfaatannya tidak dibolehkan oleh keten-tuan hukum agama adalah tidak sah dan wajib untuk ditinggalkan, misalnya per- janjian  sewa-menyewa  rumah  untuk  diguna-kan  sebagai  tempat  prostitusi,  atau menjual  minuman  keras  serta  tempat  perjudian,  demikian  juga  memberikan  uang kepada tukang ramal. 5
Sewa-menyewa  dalam  kehidupan  masyarakat  bukan  lagi  menjadi  hal  yang baru,  akan  tetapi  sudah  hal  yang  lazim  dilakukan  oleh  masyarakat,  khususnya
4 Abi Abbdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi’I, Al-Umm, Beirut: Daar Al-Kutub Al-Ilmiah, Juz IV, h. 30-32.
5 Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, Hukum Perjanjian Dalam Islam , Jakarta: Sinar Grafindo, 1996, Cet. II, h. 54.
masyarakat Petani. Hal ini menjadi salah satu fenomena khususnya pada masyarakat di Desa Pompengan Kecamatan Lamasi Timur Kab. Luwu. Desa pompengan suatu Desa yang cukup potensial untuk dikembangkan karena didukung oleh luas areal perkebunan sekitar 120 Ha dengan berbagai produksi seperti coklat, jagung, dll hasil per-kebunan sedangkan  luas  areal  pertanian  atau  tambak  sekitar  772  Ha.  memiliki  luas  wila-yah 12.950  km 2 ,  dengan  jumlah  penduduk  sekitar  1.241  jiwa  dari  244  KK,  termasuk  di antaranya penduduk miskin sekitar 212 KK.
Seperti halnya masyarakat Desa lainnya bahwa nilai sosial dan rasa solidaritas masyarakat  pompengan  masih  sangat  tinggi  dan  masih  membudaya  ditengah-tengah perilaku kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai kebersamaan dalam masyarakat ini tercer- min  seperti  halnya  dalam  kegiatan  per-nikahan,  aqiqahan,  kebersihan  lingkungan, membangun, memperbaiki sarana dan pra-sarana umum. Seperti mesjid, pembangunan jalan,  dan  kegiatan-kegiatan  lainnya  secara  gotong  royong.  Dengan  demikian penduduk  desa  pompengan  masih  memiliki  nilai-nilai  kemasyarakatan  yang mencerminkan  masya-rakat  yang  berbudaya  dari  dimensi  kegotong  royongan  dan kebersamaan dalam menegak-kan kehidupan beragama, ekonomi, sosial, dan budaya.
Meskipun di Desa Pompengan masih ada kelas-kelas sosial, yang membedakan lapisan satu dengan yang lainnya. Lapisan tersebut di antaranya: lapisan masyarakat, buruh  perusahaan,  petani,  pedagang,  peng-usaha  dan  lapisan  tokoh  agama.  Namun tidak ada garis pembatas yang jelas antara kelas sosial sebagai suatu penghalang atau jarak komunikasi, justru sebaliknya meru-pakan mata rantai kebutuhan yang sinergis dan mutualis.
Praktik sewa menyewa telah menjadi sebuah solusi bagi mereka ketika mereka membutuhkan  dana.  Praktik  sewa  menyewa  yang  dimaksud  adalah  sewa-menyewa kebun  dimana  pemilik  kebun  menyewakan  kebunnya  untuk  keperluan  modal  dan penyewa menyerahkan uang sewanya pada saat terjadinya akad. Adapun harga sewa disesuaikan dengan harga beli pada saat ter-jadinya akad. Sehingga tidak ada pengu- rangan  maupun  penambahan  harga  jika  ter-jadi  sesuatu  baik  itu  kerusakan  kebun maupun jika kebun tidak medapatkan hasil  yang  banyak. Dalam jangka waktu  sewa
me-nyewa,  pemilik  tidak  bertanggung  jawab  atas  kerugian  yang  terjadi,  misalnya kebun tidak mendapatkan hasil yang banyak atau terjadi kerusakan pada kebun. Dalam jangka waktu tersebut pemilik atau orang yang menyewakan hanya bertanggung jawab me-melihara kebun.
Motivasi menyewakan kebun menurut para “pelaku” umumnya sebagai modal untuk  membuka  usaha  serta  untuk  memenuhi  kebutuhan  sehari-hari,  ada  juga  yang menyewakan kebunnya sebagai modal mem-perbaiki rumahnya. Menurut para pelaku, mereka  berani  untuk  berspekulasi  menyewakan  kebunnya  karena  hanya  itu  yang mereka miliki untuk bisa diandalkan mendapatkan uang. Sedangkan bagi para penyewa kebun motivasi mereka selain untuk mencari keuntungan juga karena dorongan untuk menolong para petani karena rata-rata para penyewa adalah petani.
Di  dalam  Al-Qur'an  maupun  Al-hadis  tidak  terdapat  larangan  maupun kebolehan  melakukan  sewa-menyewa  kebun  untuk  diambil  hasilnya,  semusim  atau beberapa musim. Dengan tiga dasar hukum  yaitu Al-Qur'an, Hadis,  dan  Ijma’ maka hukum  diperbolehkannya  sewa  menyewa  sangat  kuat  karena  ketiga  dasar  hukum tersebut merupakan sumber penggalian hukum Islam yang utama.
Dari beberapa dasar di atas, kiranya dapat dipahami bahwa sewa menyewa itu diperbolehkan dalam Islam, karena pada dasarnya manusia senantiasa terbentur pada keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, manusia antara yang satu dengan yang lainnya selalu terikat dan saling membutuhkan, dan sewa menyewa adalah salah satu aplikasi keterbatasan yang dibutuhkan manusia dalam kehidupan bermasyarakat.
Namun  jika  dilihat  dari  sifat  sewa-menyewa  kebun  yang  spekulatif,  artinya tidak  adanya  kepastian  apakah  kebun  tersebut  akan  berhasil    atau  tidak  sama  sekali menghasilkan  dengan  jumlah  yang  banyak  atau  sedikit,  maka  unsur  ketidakpastian seperti ini tidak dapat dibenarkan dalam hukum Islam. Tidak dapat dipungkiri bahwa transaksi sewa menyewa sudah lazim dilakukan di masyarakat. Seperti yang terjadi di Desa  Pompengan  Kec.  Lamasi  Timur  Kab.  Luwu  yang  mana  sebagian  besar masyarakatnya  adalah  petani  dan  mereka  mempraktikkan  sewa  menyewa  dengan
kebun  sebagai  obyeknya.  Karena  disana  kebun  merupakan  komoditas  utama    yang menjadi ladang masyarakat mencari rezeki.
Namun  ternyata  dalam  prakteknya  sewa  menyewa  belum  dapat  terlepas  dari berbagai persoalan. Apalagi ditinjau dari Syariat Islam, dalam aktivitas perjanjian sewa menyewa  masih  terdapat  unsur-unsur  yang  dilarang  oleh syara’ ,  di  antaranya  yaitu masih terdapatnya unsur spekulasi ( maisir ), ketidakpastian ( gharar )  yang cenderung merugikan  salah  satu  pihak.  Adanya  unsur-unsur  tersebut  dalam  aktifitas  perjanjian sewa menyewa, akan banyak mendatangkan kemadharatan dari pada kemaslahatannya. Hal  ini  juga  akan  berakibat  timbulnya  praktik-praktik  ketidakadilan  serta  berakibat munculnya praktik-praktik kedzaliman yang lain. Oleh karena itu, perlu adanya rekons- truksi sistem operasionalnya. Merekons-truksi sistem operasional sewa menyewa yang ada pada saat ini, dengan menjadikan mekanisme operasionalnya sesuai dengan Syariat Islam maka diharapkan sewa me-nyewa yang selama ini telah berlaku di masyarakat di Desa  Pompengan  Kecamatan  Lamasi  Timur  Kabupaten  Luwu  dapat  berjalan  sesuai dengan tujuan pokoknya.

## KONSEPSI SEWA MENYEWA
Sewa  menyewa  dalam  bahasa  Arab  diistilahkan  dengan  " Al-Ijarah", berasal dari kata "Al-Ajru" menurut bahasa artinya ialah "Al-Iwadh". Secara terminologi, para Ulama mendefinisikan secara berbeda-beda. Namun pada prinsipnya sewa menyewa ialah  akad  yang  diadakan  oleh  pihak  penyewa  dan  orang  yang  menyewakan  untuk memiliki dan mengambil manfaat obyek sewa yang diketahui dengan jelas dan mubah dengan  pembayaran  imbalan  atau  harga  dengan  syarat-syarat  tertentu  dan  dalam periode yang ditentukan. Dengan demikian sewa menyewa mengandung unsur-unsur sebagai berikut : 1) Adanya pihak penyewa dan yang menyewakan, 2) Adanya akad antara kedua belah pihak  3) Adanya obyek sewa yang dapat dipergunakan manfaatnya, 4) Adanya imbalan atau harga terhadap pemanfaatan obyek sewa tersebut, 5)  manfaat obyek sewa diketahui dengan jelas dan 6) Dilaksanakan dalam periode tertentu.
Dalam  pelaksanaan  sewa  menyewa  yang  diterapkan  berdasarkan  dari  dasar hukum yang  ada, menurut para pakar, dasar hukum diperbolehkannya sewa menyewa adalah al-Qur'an, Hadits dan Ijma'.
1. Dasar  hukum  sewa  menyewa  dalam  Al-Qur'an  diantaranya  terdapat  pada QS. Al-Baqarah (2 : 233) Dan Q. S. Al-Qashash (28 : 26-27 )
2. Dasar  hukum  sewa  menyewa  dalam  Hadis  yaitu  terdapat  pada  Hadis Rasulul-lah  saw  yang  diriwayatkan  oleh  Ibnu  Majah,” Berikanlah  upah kepada  orang  yang  kamu  pakai  tangannya  sebelum  keringatnya  kering. 6
Hadist riwayat  Ahmad, Abu Daud, dan Nasaiy  dari Sa’d bin  Abi Waqas menyebutkan:  “ Dahulu  kita  menyewa  tanah  dengan  jalan  membayar dengan hasil tanaman yang tumbuh disana. Rasulullah lalu melarng cara yang demikian dan memerintahkan kami agar membayarnya dengan uang mas atau perak”. 7
3. Landasan Ijma' sewa menyewa
Mengenai diperbolehkannya sewa menyewa, semua ummat bersepakat, bahwa sewa  menyewa  diperbolehkan.  Tidak  se-orang  ulama  pun  yang  membantah  kesepa- katan  (ijma’)  ini,  sekalipun  ada  beberapa  orang  diantara  mereka  yang  berbeda  pen- dapat akan tetapi hal itu tidak dianggap. 8 Dengan tiga dasar hukum  yaitu Al-Qur'an, Hadis, dan Ijma' maka hukum diperboleh-kannya sewa menyewa sangat kuat karena ketiga dasar hukum tersebut merupakan sumber penggalian hukum Islam yang utama.
Dari beberapa dasar di atas, kiranya dapat dipahami bahwa sewa menyewa itu diperbolehkan dalam Islam, karena pada dasarnya manusia senantiasa terbentur pada keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, manusia antara yang satu dengan yang
6 Sayid Sabiq, Fiqhus Sunnah, jilid III, Beirut: Al-Fath Lil I'lam al-'arabi, tt. h. 10.
7 Ibid.
8 Hendi Suhendi, op. cit, h. 117.
lainnya selalu terikat dan saling membutuh-kan, dan sewa menyewa adalah salah satu aplikasi keterbatasan yang dibutuhkan manusia dalam kehidupan bermasyarakat.
Sebagai  sebuah  transaksi  umum,  sewa  menyewa  baru  dianggap  sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya, sebagai-mana yang berlaku secara umum dalam transaksi lainnya. Menurut ulama Hana-fiyah, rukun sewa menyewa hanya satu yaitu ijab (ungkapan  menyewakan)  dan qabul (persetujuan  terhadap  sewa  menyewa). 9
Jumhur ulama berpendapat, rukun sewa menyewa ada empat :
1. Dua pihak yang melakukan akad
Dalam  hukum  Islam  orang  yang  menyewakan  disebut  dengan  " Mu'ajjir" , Sedangkan orang yang menyewa disebut dengan " Musta'jir". Kedua belah pihak yang melakukan  akad  merupakan  orang  yang  cakap  bertindak  dalam  hukum  yaitu  mem- punyai  kemampuan  untuk  dapat  membeda-kan  yang  baik  dan  yang  buruk  (berakal) serta dewasa (balig). 10
2. Adanya akad ( Ijab dan Qabul )
Akad menurut bahasa berasal dari bahasa Arab “Al-‘Aqdu” yang berarti per- ikatan, perjanjian dan pemufakatan. Sedang-kan menurut istilah, akad adalah per-talian ijab (pernyataan  melakukan  ikatan)  dan qabul (pernyataan  menerima  ikatan),  sesuai dengan kehendak syari’at yang ber-pengaruh pada obyek perikatan. 11
Sewa  menyewa  itu  terjadi  dan  sah  apabila  ada  akad,  baik  dalam bentuk  per- kataan maupun dalam bentuk  pernyataan lainnya  yang menunjuKKan adanya perse- tujuan antara kedua belah pihak dalam melakukan sewa menyewa, akad tersebut berisi ijab dan qabul.  Ijab dan qabul adalah suatu  ungkapan antara dua pihak  dalam sewa menyewa suatu barang atau benda. Ijab adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad dengan menggambarkan kemauannya dalam mengadakan
9 Abdul Azis Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996, h. 660.
10 Suhrawardi K.Lubis, Hukum Ekonomi Islam, Jakarta:Sinar Grafika, 2000, Cet I, h. 145.
11 M. Ali Hasan , Berbagai Macam Transaksi dalam Islam , Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003, h. 101.
akad. Qabul adalah kata yang keluar dari pihak yang lain sesudah adanya ijab untuk menerangkan persetujuannya. 12
3. Sewa atau Imbalan
Uang  sewa  atau  imbalan  atas  pema-kaian  manfaat  barang  tersebut disebut dengan  " ujrah ".  Pihak  penyewa  dan  pihak  yang  menyewakan mengadakan kesepakatan mengenai harga sewa dimana antara kedua-nya terjadi penawaran. Pada dasarnya ujrah diberikan pada saat terjadinya akad sebagai-mana dalam transaksi jual beli.  Tetapi  pada  waktu  akad  para  pihak  dapat  mengadakan  kesepakatan  seperti pembayaran  boleh  di-adakan  dengan  mendahulukan  imbalan  atau mengakhirkan imbalan.
4. Obyek sewa
Imam Taqiyuddin menjelaskan bahwa tidak boleh menyewakan barang-barang yang tidak bermanfaat atau barang-barang yang dilarang sebab termasuk barang yang batal. 13
Selain rukun rukun sewa menyewa yang harus terpenuhi dan jelas, syarat sewa menyewa  juga  harus  di  perhatikan  bagi  masyarakat  yang  ingin  melakukan  sewa menyewa, adapun syarat sewa menyewa yaitu:
1. Bagi penyewa dan yang menyewakan .
Syarat  bagi  para  pihak  yang  mela-kukan  akad  adalah  telah  baligh dan berakal  (menurut mazhab Syafi'I dan Hanbali).  Dengan demikian apabila pihak yang ber akad belum atau tidak berakal, seperti anak kecil atau orang gila menyewakan hartanya atau diri mereka sebagai buruh maka akad-nya tidak sah. Berbeda dengan pendapat dari mazhab Hanafi dan Maliki yang menyatakan bahwa orang yang melakukan akad tidak harus mencapai usia
12 Hasbi Ash-Shiddieqy, Pengantar Fiqh Muamalah , Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra,1999. h. 27.
13 Imam  Taqiyuddin  Abi  Bakr  bin  Muhammad  Al-  Husaini, Kifayah  Al-Akhyar ,  Beirut:  Daar  Al- Kutub Al-Ilmiyah, tt., h. 400.
baligh, tetapi anak yang telah mumayyiz pun boleh melakukan akad sewa menyewa dengan ketentuan telah mendapat persetujuan walinya. 14
2. Adanya kerelaan kedua belah pihak.
Masing-masing  pihak  menyatakan  ke-relaannya  untuk  melakukan perjanjian  sewa  menyewa,  kalau  di  dalam  perjanjian  sewa  menyewa terdapat unsur pemaksaan maka sewa menyewa itu tidak sah. 15 Ketentuan ini sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 29.
3. Upah atau  imbalan
Upah  atau  imbalan  dalam  akad  sewa  menyewa  harus  jelas,  tertentu  dan sesuatu  yang  bernilai  harta,  hal  ini  dimaksudkan  untuk  menghindari terjadinya perselisihan dikemudian hari. Imbalan itu harus ber-bentuk harta yang mempunyai nilai yang jelas di-ketahui, baik dengan menyaksikan atau dengan  menginformasikan  ciri-cirinya  karena  merupakan  pembayaran harga manfaat. 16
4. Obyek sewa
Dalam kitab Al-Umm disebutkan bahwa syarat obyek sewa meliputi :
a. Obyek  sewa  menyewa  dapat  diserah-kan  sebagaimana  penyerahan  harga (ada serah terima).
b. Obyek  sewa  menyewa  dapat  diman-faatkan  sampai  kepada  masa  yang disepakati.
c. Manfaat benda dapat dipahami dan dikenal.
d. Penyerahan  manfaat  obyek  sewa  harus  sempurna  yakni  adanya  jaminan keselamatan obyek sewa sampai ke-pada masa yang disepakati. 17
14 M. Ali Hasan, op. cit, h. 231.
15 Chairuman Pasaribu, op. cit, h. 53.
16 Sayyid Sabiq, op. cit . , h 204.
17 Abi Abdullah Muhammad Bin idris Asy-Syafe’I, Al-umm , Beirut: Darr Al-kutub Al-Ilmiah, Juz IV, h. 30-32.
Hal ini dimaksudkan untuk menghin-dari perselisihan dikemudian hari yang di- karenakan  ketidakjelasan  dari  obyek  sewa.  Yang  dimaksud  barang  tersebut  dapat diserahkan adalah bahwa barang tersebut secara wujud dapat dipindahkan. Maka tidak sah penyewaan binatang yang lari (terlepas), karena tidak dapat diserahkan. Begitu juga tanah pertanian  yang tandus dan binatang untuk  pengangkutan  yang lumpuh, karena tidak mendatangkan kegunaan yang menjadi obyek dari akad ini.
Ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa akad sewa menyewa bersifat meng ikat kedua belah pihak, tetapi dapat dibatal-kan secara sepihak apabila terdapat udzur seperti meninggal dunia atau tidak dapat bertindak secara hukum seperti gila. Jumhur ulama berpendapat bahwa akad sewa menyewa bersifat mengikat kecuali ada cacat atau obyek sewa tidak dapat diman-faatkan. Menurut mazhab Hanafi apabila salah seorang yang  berakad meninggal  dunia  maka  akad  sewa  menyewa  menjadi  batal  karena manfaat tidak  dapat  diwariskan  kepada  ahli  waris.  Menurut  Jumhur  ulama,  akad  itu tidak  menjadi  batal,  manfaat  menurut  mereka  dapat  diwariskan  kepada  ahli waris karena manfaat juga termasuk harta.

## ANALISIS  EKONOMI  ISLAM  TERHADAP  PELAKSANAAN  PERJANJIAN SEWA MENYEWA KEBUN DI DESA POMPENGAN KEC. LAMASI TIMUR KAB. LUWU
Agama  Islam  adalah  agama  yang  diturunkan  oleh  allah  sebagai  rahmat  bagi alam  semesta.  Islam  sangat  menghargai  dan  melindungi  kepentingan  manusia. Pemben-tukan dan pembinaan hukum Islam itu se-jalan dengan kemaslahatan ummat manusia, memberikan manfaat dan memanimalisir kemafsadatan bagi manusia. Oleh karena  itu  Islam  memberikan  batasan-batasan  dan  pola  prilaku  manusia  agar  dalam setiap  tinda-kannya  tidak  menimbulkan  kemudharatan  baik  bagi  dirinya  sendiri maupun  bagi  pihak  yang  lain.  Dengan  demikian  diharapkan  setiap  manusia  dapat mengambil manfaat antara satu dan yang lain dengan jalan yang lurus sesuai dengan norma-norma agama tanpa kecurangan dan kebatilan sebagai mana firman Allah swt dalam surat An-nisa’(4:29)
Muamalah dalam Islam menyatakan bahwa segala sesuatu pada dasarnya boleh untuk dilakukan dengan tujuan untuk kemas-lahatan bersama. Akan tetapi kebolehan ter-sebut dapat juga berubah menjadi sesuatu yang dilarang atau bentuk hukum lainnya apabila terdapat alasan  yang mendukung-nya. Ada beberapa alasan yang dapat meng- akibatkan  perdagangan  atau  sewa  menyewa  menjadi  suatu  yang  terlarang  jika seandainya  hal  itu  hanya  akan  menyebabkan  dampak  yg  tidak  baik  bagi  manusia. Kesepakatan dan kerelaan (adanya unsur suka sama suka)  sangat di tekankan dalam setiap bentuk per-dagangan (sewa menyewa). Namun hanya dengan kesepakatan dan kerelaan  yang  ber-mula  suka  sama  suka  tidak  menjamin  suatu  transaksi  dapat dinyatakan  sah  dalam  Islam  yang  mengatur  adanya  transaksi  yang  di-bolehkan  dan tidak dibolehkan.
Dalam  agama  Islam  sewa  menyewa  merupakan  salah  satu  bentuk  kegiatan ekonomi  yang  berhakikat  saling  tolong  menolong  yang  ketentuan  hukumnya  telah diatur. Sebagai suatu  akad, sewa menyewa mempunyai  rukun dan syarat  yang harus dipenuhi sehingga sewa menyewa dapat dikatakan sah oleh syara’. Dalam melakukan kegiatan muamalah , banyak hal  yang harus diperhatikan berkaitan sah dan tidaknya akad muamalah yang dilakukan.
Akad  yang sah dapat  dilihat dari ter-penuhinya  rukun dan syarat-syarat  akad tersebut. Dalam tahapan transaksi ini dapat dilihat pemenuhan rukun dan syarat sewa menyewa sesuai hukum atau ekonomi Islam, oleh karena itu melalui tahapan ini penulis akan  menganalisis  beberapa  hal  termasuk  dalam  pemenuhan  rukun  dan  syarat  sewa menyewa.
1. Orang yang melakukan akad (aqid)
Orang  yang  melakukan  akad  disyarat-kan  harus  berakal  dan  mumayyiz (minimal 7 tahun), serta tidak di syaratkan harus baligh. Akan tetapi, jika bukan barang miliknya  sendiri,  akad  ijarah  anak  mumayyiz,  di  pandang  sah  bila  telah  di  isinkan walinya. 18 Syarat lain bagi orang yang melakukan akad adalah adanya kerelaan bagi
18 Rachmad Syafe’i,, Fiqh Muamalah , Bandung: Pustaka Setia, 2000, h. 125.
masing-masing, pihak, jika terdapat unsur paksaan maka akad sewa menyewa tersebut tidak sah.
Dalam praktek sewa menyewa kebun di  Desa Pompengan Kec.  Lamasi Timur Kab. Luwu, rukun diatas telah terpenuhi. Masing-masing pihak yang melakukan akad sewa menyewa adalah orang-orang yang telah baligh dan berakal sehat. Mereka juga mengadakan  akad  berdasarkan  inisiatif  mereka  sendiri  dengan  kerelaan  dan  tanpa paksaan dari pihak lain.

## 2. Penetapan upah atau harga
Harga  ditetapkan  setelah  melalui  pro-ses  tawar  menawar  antara  kedua  belah pihak. Upah atau harga  sewa dalam  sewa menyewa disyaratkan harus jelas, tertentu dan bernilai harta. Jelas dan tertentu dalam hal ini adalah jelas nilai dari harga sewa tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk meng-hindari perselisihan dikemudian hari.
3. Sighat (ijab dan qabul)
Ijab dan qabul dilaksanakan oleh kedua belah pihak dengan kata-kata maupun tanpa kata-kata dalam  kebiasaan telah diang-gap sebagai  persetujuan. Praktek sewa- menyewa kebun di Desa Pompengan Kec. Lamasi Timur Kab. Luwu, ijab dan qabul dinyatakan oleh kedua belah pihak dengan kata-kata yang jelas menunjuKKan kesepa- katan atau persetujuan diantara mereka. Dalam pemenuhan rukun dan syarat ijab dan qabul  dalam  pelaksanaan  sewa  menyewa  kebun  di  Desa  Pompengan  Kec.  Lamasi Timur Kab. Luwu tidak bertentangan ekonomi Islam.
4. Obyek sewa
Dari persyaratan tentang obyek sewa di atas, menurut penulis terdapat beberapa syarat yang terpenuhi dalam praktek sewa menyewa kebun di Desa Pompengan Kec. Lamasi Timur Kab. Luwu, dalam praktek sewa menyewa kebun di Desa Pompengan Kec. Lamasi Timur Kab. Luwu, manfaat benda memang dapat di pahami dengan jelas yaitu hasil dari kebun yang menjadi obyek sewa, demikian juga dapat dikenal jenis dan ciri-cirinya.ketiga syarat yang lain menurut penulis tidak terpenuhi pada pelaksanaan akad sewa menyewa kebun di Desa Pom-pengan Kec. Lamasi Timur Kab. Luwu.
Obyek  sewa  menyewa  yang  diisyarat-kan  dapat  diserahkan  sebagaimana penye-rahan  harga  tidak  terpenuhi  dalam  akad  sewa  menyewa  kebun  di  Desa Pompengan  Kec.  Lamasi  Timur  Kab.  Luwu.  Penyerahan  obyek  sewa  atau  kebun ditangguhkan  sampai  kebun  tersebut  berhasil.  Selama  belum  ada  penyerahan  maka pemeliharaan kebun menjadi tanggungjawab pemilik kebun (orang yang menyewakan kebun), jika kebun tidak berhasil maka tidak ada penyerahan karena pada dasanya yang di ambil dari kebun tersebut adalah hasil dari kebun.
Obyek  sewa  juga  disyaratkan  dapat  dimanfaatkan  dengan  sempurna  sampai kepada masa yang diseapakati, serta dengan adanya jaminan keselamatan obyek sewa. Syarat  ini  sangat  rentan  tidak  terpenuhi  karena  manfaat  dari  kebun  yang  disepakati adalah hasilnya. Dalam pelaksaan akad sewa menyewa kebun di Desa Pompengan Kec. Lamasi Timur Kab. Luwu terjadinya akad atau kesepakatan adalah di musim pertama transaksi dimana biasanya sewa menyewa dilaksanakan dua sampai empat kali hasil panen kebun. Penyewa dengan pasti dapat memanfaatkan kebun di hasil panen akad, sedangkan  untuk  selanjutnya  penyewa  harus  menunggu  hasil  paenen  berikutnya, dimana hasil dari kebun tersebut belum nampak sama sekali dan tidak dapat dipastikan apa yang akan terjadi dengan kebun tersebut di hasil panen kebun mendatang. Apakah kebun  tersebut  akan  mendapatkan  hasil  ber-ikutnya  atau  bahkan  ada  bencana  yang dapat merusak tanaman kebun tersebut. Oleh karena itu, terlihat jelas bahwa tidak ada jaminan keselamtan obyek sewa dalam pemenuhan kemanfaatannya. Jika hal ini terjadi maka pihak penyewa akan meng-alami kerugian.
Perjanjian sewa-menyewa kebun di Desa Pompengan Kec. Lamasi Timur Kab. Luwu  menunjukkan  tingginya  unsur  ketidakpastian  dan  spekulasi  hasil  baik  boleh orang  yang  menyewakan  maupun  oleh  penyewa.  Apabila  dalam  jangka  waktu  sewa ternyata  kebu tidak berhasil, maka pihak penyewa akan menanggung kerugian karena uang sewa telah dibayarkan saat akad. Namun jika dalam jangka waktu sewa tersebut ternyata  hasil  kebun  mengalami  kenaikan,  maka  orang  yang  menyewakan  yang dirugikan.  Menurut  penulis  ada  judi  dan  penipuan,  dalam  pelaksanaan  perjanjian
sewamenyewa  kebun  di  Desa  Pompengan  Kec.  Lamasi  Kab.  Luwu.  Dalam  hal  ini mempertaruhkan hasil kebun yang menjadi obyek sewa.
Prinsip  bermuamalah  adalah  member-kan  kemanfaatan  dan  menghindarkan kemu-dharatan sebagaiman kaidah fiqh berikut ini :
را َر ِضَلا َو َرا َرَضَلا ا
“tidak boleh membuat madharat pada diri sendiri dan tidak boleh membuat madharat pada orang lain.”
عِفاَنَملْا ِبْلَج ىَلَع مَّدَق م ِ راَضَمْلا

## عْفَد

## "Menghindari madharat didahulukan daripada mendatangkan Manfaat."
Dari kedua kaidah fiqh diatas dapat disimpulkan bahwa dalam setiap tindakan manusia harus dihindarkan dari mudharat baik itu diri sendiri maupun kepada orang lain.  Unsur  ketidakpastian,  spekulasi  dan  indikasi  judi  dan  penipuan  yang  terdapat dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa kebun di Desa Pompengan Kec. Lamasi Timur  Kab.  Luwu  dapat  dipastikan  akan  menimbulkan  mudharat  kepada  para pelakunya, terutama para pihak pelakunya yang sangat rentan mengalami kerugian.
Dalam  mengakadkan  kebun  yang  dalam  hal  ini  adalah  hasil  kebunnya,  ada beberapa  ketentuan  yang  harus  di  perhatikan.  Sesuai  dengan  hadis-hadis  yang  jelas melarang  menjual  hasil  dari  tanaman  kebun  yang  belum  sampai  sempurna,  tampak jelas jadinya, dan dapat dipastikan keselamatannya sampai panen. Jika kebun yang di akadkan  belum  tampak  atau  ber-masalah,  maka  akad  tersebut  mutlak  batal.  Dalam praktek  sewa  menyewa  kebun  di  Desa  Pompengan  Kec.  Lamasi  Timur  Kab.  Luwu, manfaat kebun belum tampak sama sekali dan belum bisa diprediksikan kuan-titas dan kualitasnya, selain pembayarannya dilakukan pada saat akad.
Dalam jual beli ijon, buah yang di-akadkan sudah tampak atau minimal sudah muncul buah yang dapat diprediksikan kuantitas dan kualitasnya, pembayarannya juga bisa menggunakan panjar dan sisanya dibayar setelah panen sehingga jika gagal panen masih bisa di musyawarakan lagi untuk mengurangi kerugian pembeli.
Berdasarkan  pendapat  madzhab  maliki  dan  hambali  yang  mengtakan  bahwa buah merupakan materi tersendiri dari tanaman hasil kebun, bukan merupakan manfaat kebun yang dapat diakadkan sewa menyewa kebun di Desa Pompengan Kec. Lamasi Timur Kab. Luwu hanyalah pengalihan akad dari jual beli dengan cara mu’awamah yang sudah pasti haramnya.
5. Berakhirnya sewa menyewa
Akad sewa menyewa menjadi batal atau berakhir disebabkan berakhirnya masa sewa menyewa yang telah disepakati kedua belah pihak. Apabila terjadi hal-hal yang tidak di inginkan, seperti terjadi bencana,  yang menyebabkan kerusakan kebun yang menjadi obyek sewa tidak berhasil sehingga penyewa tidak dapat mengambil manfaat obyek sewa menyewa sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
Menurut ulama madzhab empat, apabila barang  yang  yang disewakan meng- alami kerusakan sehingga penyewa tidak dapat mengambil manfaat dari obyek sewa, maka akad sewa menyewa berakhir dan batal. Dengan demikian, penyewa tidak wajib membayar uang sewa. 19 Hemat penulis berakhirnya akad sewa menyewa kebun di Desa Pompengan Kec. Lamasi Timur Kab. Luwu tidak sesuai dengan hukum atau ekonomi Islam  karena  apapun  yang  terjadi  dengan  obyek  sewa,  akad  tidak  dapat  dibatalkan meskipun manfaat obyek sewa tidak dapat terpenuhi.
Dalam  pelaksanaan  sewa  menyewa  kebun  di  Desa  Pompengan  Kec.  Lamasi Timur  Kab.  Luwu,  bila  terjadi  bencana,  kerusakan  atau  kebun  tidak  berhasil,  maka sesuai kesepakatan pada saat akad kerugian ditanggung oleh pihak penyewa tanpa ber- hak meminta ganti rugi kepada orang menyewakan. Hal ini tidak sesuai ajaran islam, sebagaimana  sabda  Nabi  Muhammad  Saw  “ Dari  Jabir  bin  Abdillah  ra,  berkata  : Rasulullah  Saw  bersabda  :  "jika  kamu  menjual  buah-buahan  kepada  temanmu kemudian  terkena  hama,  maka  tidak  halal  bagimu  memungut  pembayaran  dari  dia.
19 Abdurrahman Al-Jazairy, Al-Fiqh Ala Madzahib Al-Arba’ah, Terj. Moh. Zuhri et. Al., “Fiqh Madzhab Empat Jilid IV”, Semarang:CV. Adhi Grafika, 1994, 263-281.
Bagaimana  engkau  akan  mengambil  harta  saudaramu  itu  dengan  jalan  yang  tidak benar ?" ( H.R. Muslim ).
Hadis tersebut menunjuKKan bahwa tidak halal uang pembayaran akad sewa kebun  dimana  ada  pihak  yang  dirugikan  karena  akibat  kerusakan  hasil  panen  kebun tersebut dan selayaknya pihak yang dirugi-kan mendapat ganti rugi. Hadis diatas juga melarang mengambil harta orang lain dengan jalan bathil, hal ini sesuai dengan Q.S An-nisa’ (4) ayat 29 yang telah diurai-kan penulis sebelumnya.
Sesuai  dengan  konsep  kepemilikan,  diantara  sebab-sebab  timbulnya kepemilikan  dari  benda  yang  dimiliki,  maka  kebun  yang  dihasilkan  dari  tanaman- tanaman kebun yang disewakan adalah milik pemilik kebun dan pemilik kebun tersebut memiliki  hak  sepenuhnya  untuk mentasharrufkan hasil  kebun  tersebut  termasuk mengakadkan sewa menyewa kebun atasnya. Dengan demikian hak sepenuhnya atas hasil kebun tersebut adalah milik dari pemilik kebun yang berhak melakukan apa saja terhadap hasil kebun ter-sebut berdasarkan kerelaannya. Jika dilihat dari sisi ini maka akad  sewa  menyewa  kebun  diperbolehkan  sepanjang  pemilik  kebun  ter-sebut menyewakan kebunnya berdasarkan kerelaannya. Namun ketika melihat praktek sewa menyewa  kebun  yang  telah  dipaparkan  diatas  mengandung  unsur-unsur  yang  dapat merugikan  salah  satu  pihak,  maka  meskipun  didasarkan  kerelaan  pemilik  kebun ataupun  penyewa  kebun  hendaknya  dapat  dihindari  karena  terdapat  hal-hal  yang bertentangan dengan syara’.
Berdasarkan ketentuan Saddu Adz-Dzari'ah , maka apa saja yang bisa membawa kita kepada mafsadah wajib ditutup. Karena itu, untuk kepentingan preventif , sesuatu yang semula mubah bisa menjadi haram dan dilarang jika sesuatu tadi bisa membawa kepada  kerusakan.  Melihat  praktek  sewa  menyewa  kebun  di  Desa  Pompengan Kec.
Lamasi  Timur  Kab.  Luwu  yang  mengan-dung  unsur  ketidakpastian,  judi  dan  peni- puan, maka untuk mencegah adanya dampak kerugian bagi masyarakat, praktek sewa menyewa kebun di Desa Pompengan Kec. Lamasi Timur Kab. Luwu harus dihindari karena tidak sesuai dengan aturan syara'.
Pelaksanaan  sewa  menyewa  kebun  di  Desa  Pompengan  Kec.  Lamasi  Timur Kab. Luwu pada tahapan penawaran dan tahapan peninjauan tidak bertentangan dengan keten-tuan  hukum  atau  ekonomi  Islam.  Dilihat  dari  motivasi  para  pelaku  dan pelaksanaan  tran-saksinya  yang  dalam  tahap  ini  bisa  dilihat  pemenuhan rukun  dan syaratnya,  pada  dasarnya  praktek  sewa  menyewa  kebun  di Desa  Pompengan  Kec. Lamasi Timur Kab. Luwu tidak sesuai dengan ketentuan syara' . Sebab praktek sewa menyewa  kebun  di  Desa  Pompengan  Kec.  Lamasi  Timur Kab.  Luwu  lebih  banyak mengandung unsur mafsadah daripada maslahahnya , sehingga alangkah baiknya jika praktik sewa menyewa tersebut tidak dilaksanakan.

## KESIMPULAN
Pelaksanaan  sewa  menyewa  kebun  di  Desa  Pompengan  Kec.  Lamasi  Timur Kab. Luwu diawali dengan kesepakatan antara orang yang menyewakan kebun dengan penyewa  kebun,  dimana  pihak  pertama  menyewakan  kebunnya  kepada  pihak  kedua untuk diambil hasilnya dalam waktu jangka tertentu. Pihak kedua menyerahkan uang sewa  kepada  pihak  pertama  di  musim  terjadinya  akad  meskipun  hasil  kebun  yang menjadi  manfaat  obyek  sewa  belum  tampak.  Dalam  waktu  sewa  menyewa,  pihak pertama hanya bertanggung jawab untuk memelihara kebunnya, sedangkan jika terjadi kerugian  dikarenakan  kebun  terkena  bencana  atau  tidak  berhasil    maka  pihak  kedua tidak  ber-hak  meminta  ganti  rugi  atau  membatalkan  akad  sewa.  Jika  hasil  kebun berlimpah  menyebabkan  pihak  kedua  memperoleh  keuntungan  banyak,  maka  pihak pertama tidak berhak meminta tambahan harga sewa atau bagi untung.
Pelaksanaa sewa menyewa kebun di Desa Pompengan Kec. Lamasi Timur Kab. Luwu  tidak  memenuhi  beberapa  syarat  dalam  akad  sewa  menyewa.  Aspek  manfaat obyek sewa yang menjadi inti dari sewa menyewa yaitu hasilnya. Sangat rentan tidak terpenuhi karena tidak dapat dipastikan apakah kebun akan mendapatkan hasil panen yang baik atau tidak. Sewa menyewa kebun di Desa Pompengan Kec. Lamasi Timur Kab. Luwu tampaknya mengandung unsur ketidakpastian (gharar), judi , dan penipuan
yang  dalam  hukum  atau  ekonomi  Islam  dilarang  keberadaannya  karena  dapat  me- rugikan salah satu pihak. Praktik sewa menyewa kebun merupakan pengalihan nama akad dari jual beli mu’awamah karena pada dasarnya yang diambil dari sewa menyewa kebun  adalah  hasil  dan  materi  tersendiri  dari  kebun    bukan  manfaat  seperti  sewa menyewa  pada  umumnya.  Sedangkan  pada  saat  melakukan  akad  tidak  ada  surat perjanjian  sewa  menyewa  antara  kedua  belapihak.  Praktik  sewa  menyewa  Kebun  di Desa Pompengan Kec. Lamasi Timur Kab. Luwu lebih banyak mengandung mafsadah dari pada maslahahnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Wahhab  Kallaf,  1994. Ilmu  Ushul  Fiqh ,  Terj.  Moh.  Zuhri  Ahmad  Qarib, Semarang: Dina Utama.
Abdurrahman Al-Jazairy, 1994. Al-Fiqh Ala Madzahib Al-Arba’ah, Terj. Moh. Zuhri et. Al., “Fiqh Madzhab Empat Jilid IV”, Semarang:CV. Adhi Grafika.
Abi Abbdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi’I, Al-Umm, Beirut: Daar Al-Kutub Al- Ilmiah, Juz IV, h. 30-32.
Asnawi,  Haris  Faulidi.  2004. Transaksi  Bisnis  E-Commerce  Perspektif  Islam , Yogyakarta: Magistra Insania Press..
Chairuman  Pasaribu,  Suhrawardi  K.  Lubis.  1996. Hukum  Perjanjian  Dalam  Islam , Jakarta: Sinar Grafindo.
Dahlan,  Abdul  Aziz.  1996 Ensiklopedi  Hukum  Islam ,  Jakarta:  PT.  Ichtiar  Baru  Van Hoeve.
Departemen Agama, 2005. Al-Qur’an dan terjemahnya, Bandung: CV. Diponegoro.
Ghufron A. Mas'adi. 2002. Fiqh Muamalah Kontekstual , Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Hasan,  M.  Ali.    2003. Berbagai  Macam  Transaksi  dalam  Islam ,  Jakarta:PT.  Raja Grafindo Persada.
Hasbi Ash-Shiddieqy, 1999. Pengantar Fiqh Muamalah , Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra,
Bakry,  Nazar. 1994. Problematika  Pelaksanaan  Fiqh  Islam ,  Jakarta:  PT.  Raja Grafindo Persada.
Imam Taqiyuddin Abi Bakr bin Muhammad Al- Husaini, Kifayah Al-Akhyar , Beirut: Daar Al-Kutub Al-Ilmiyah, tt
Muhammad  Ibn  Isma’il  as-Shun’aniy, tt. Subulus  Salam, Beirut:  Daar  Al-Kitab  Al- ‘Arabi.
Suhendi, Hendi. 2002. Fiqh Muamalah, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Suhrawardi K.Lubis. 2000. Hukum Ekonomi Islam, Jakarta:Sinar Grafika.
Syafe’i, Rachmad. 2000. Fiqh Muamalah , Bandung: Pustaka Setia