## DDC: 303.6 IMPLIKASI GLOBALISASI DALAM POLA KEKERASAN SEKTARIANISME DI INDONESIA

## THE  IMPLICATION  OF  GLOBALISATION  IN  PATTERN OF SECTARIAN VIOLENCE IN INDONESIA
Bintang Indra Wibisono 1 dan Rommel Utungga Pasopati 2 1 Mahasiswa Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta Email: bintang.iw@gmail.com 2 Mahasiswa Pascasarjana Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Jakarta Email: rommelpasopati@yahoo.com

## ABSTRAK
Dekade terakhir diwarnai kekerasan sektarian di Indonesia. Pada 2008, kekerasan terjadi atas kelompok Ahmadiyah di Cikeusik, Pandeglang dan di Manis Lor, Kuningan pada 2010. Kekerasan juga dialami kelompok Syiah di Bangil dan Sampang pada 2011 dan 2012. Beberapa peristiwa tersebut menunjukkan interaksi antara globalisasi dan identitas yang tidak selalu damai karena mengokohkan identitas dengan mengeksklusi hingga menerapkan kekerasan kepada liyan (other) dalam prosesnya. Terdapat tengara bahwa maraknya eksklusi hingga kekerasan tersebut terfasilitasi oleh globalisasi. Studi ini melihat kaitan tersebut dengan menganalisis bagaimana globalisasi memungkinkan pola kekerasan dalam sektarianisme di Indonesia. Globalisasi menjadi dasar studi ini terutama sebagai kondisi yang mempermudah arus informasi dan komunikasi. Dampaknya, individu menjadi lebih terbuka terhadap kemungkinan atau mencari sisi fundamental yang cenderung pasti. Penulis berargumen bahwa globalisasi juga memungkinkan peningkatan penyebaran kekerasan terhadap liyan daripada memunculkan toleransi dan kebersamaan. Hal ini bisa dilihat dari narasi kebencian yang dibentuk terhadap kelompok Ahmadiyah dan Syiah oleh kelompok konservatif. Dalam kesimpulan, globalisasi cenderung berlaku sebagai kondisi yang memampukan daripada aktor yang membentuk wacana. Terhadap pola kekerasan sektarianisme, globalisasi juga memungkinkan narasi kebencian makin tersebar hingga menjadikan kekerasan sebagai hal yang normal dalam penguatan identitas. Dengan kata lain, jauh dari pengakuan atas liyan, globalisasi nyatanya juga memungkinkan pelanggengan pola kekerasan sektarianisme di Indonesia.
Kata Kunci: globalisasi, kekerasan, liyan, narasi, sektarian

## ABSTRACT
The last decade was marked by sectarian violence in Indonesia. In 2008, violence occurred on Ahmadiyah groups in Cikeusik, Pandeglang and in Manis Lor, Kuningan in 2010. Violence also experienced by Shia groups in Bangil and Sampang in 2011 and 2012. Some of these events indicate the interaction between globalization and identity that is not always peaceful because it affirms identity by exclusion until applying violence to another in the process. There is a landmark that the rampant exclusion to violence is facilitated by globalization. This study looks at this link by analyzing how globalization allows for patterns of violence in sectarianism in Indonesia. Globalization forms the basis of this study primarily as a condition that facilitates the flow of information and communication. As a result, individuals become more open to the possibilities or find the fundamentally inclined side. The authors argue that globalization also enables an increase in the spread of violence against other rather than bringing tolerance and togetherness. This can be seen from the hate narratives formed against Ahmadiyya and Shiite groups by conservative groups. In conclusion, globalization tends to serve as enabling conditions rather than actors who form discourse. Against the pattern of sectarian violence, globalization also allows the narrative of hatred to spread into violence as normal in strengthening identity. In other words, far from acknowledging the truth, globalization in fact also enables subscribers to the pattern of sectarian violence in Indonesia. Keywords : globalisation, violence, other, narration, sectarian

## PENDAHULUAN
Dilihat dari sejarahnya, kekerasan yang mengatasnamakan agama tidak bisa dilepaskan dari konteks politik di Indonesia.Hal ini dikarenakan sisi agama yang ditekankan bukan perkara spiritualitas melainkan urusan orang banyak. Konflik bertema kekerasan yang terjadi di Indonesia bisa dikelompokkan ke dalam pola-pola tertentu. Era pasca-1998 ditandai dengan maraknya konflik antar etnis, seperti yang terjadi di Ambon dan Poso. Konflik horisontal tersebut terjadi secara berlarut-larut dan baru selesai sekitar tahun 2005. Konflik ini pun tidak hanya sekedar antar kelompok etnis, namun juga merambah ke antaragama hingga antarbudaya. Pola konflik selanjutnya mengambil bentuk aksi terorisme yang mengatasnamakan agama. Bom Bali pada tahun 2002 menjadi gambaran besar atas aksi terorisme ini. Tindakan semacam ini marak terjadi di tengah dekade 2000 dan disinyalir makin masif sejak masa pascareformasi. Hingga sekarang, beberapa tindakan terorisme masih terjadi di berbagai daerah di Indonesia, termasuk percobaan pengeboman di Jakarta. Terorisme pun bukan sekadar masalah horisontal, melainkan juga vertikal dengan pemerintah sebagai targetnya.
Pola konflik baru yang muncul adalah kekerasan sektarian yang ditujukan pada kelompok-kelompok minoritas. Ciri khas konflik ini terjadi di dalam satu agama yang sama ditujukan ke pihak lain yang berbeda agama. Konflik ini pun tidak sekadar berupa gesekan, namun juga bermuara ke kekerasan hingga pengusiran dari suatu wilayah. Jauh dari bentuk yang sungguh berbeda, konflik ini terpengaruh oleh aspek struktur yang sudah lama mengakar dalam budaya agama. Aspek budaya agama berbenturan dengan agama budaya yang bersinggungan dengan kebiasaan setempat. Dengan kata lain, konflik sektarian sekaligus adalah tentang masalah struktur daripada sekadar reaktif semata.
Kelompok minoritas yang sering menjadi korban adalah kelompok Syiah dan Ahmadiyah dalam konteks Islam di Indonesia. Tahun 2005 menjadi titik awal eskalasi konflik ini yang ditandai dengan tindakan kekerasan dan intimidasi. Tahun 2011 kemudian menjadi puncak kekerasan sektarian ini. Tiga orang penganut Ahmadiyah terbunuh dalam kerusuhan yang terjadi di Cikeusik, Jawa Barat. Pada tahun yang sama, kelompok Syiah di Sampang Jawa Timur juga diserang oleh massa. Pada tahun 2012,
kelompok Syiah yang sama kembali diserang. Akibatnya, 200 kepala keluarga harus mengungsi, dan tidak ada penyelesaian yang konkret hingga sekarang. Tindakan kekerasan dan pengusiran tersebut disebabkan oleh ajaran Ahmadiyah dan Syiah yang tetap mengaku sebagai bagian dari Islam meskipun tidak diakui sebagai bagian darinya. Kedua pihak tersebut dikatakan sudah banyak didekati oleh Islam dari pihak lain untuk tidak mempraktikkan, apalagi menyebarluaskan ajarannya. Namun mereka menolak hal tersebut.
Secara umum, laporan PBB menunjukkan bahwa kelompok minoritas seperti Ahmadiyah, Bahai, denominasi dari Kristen Protestan, dan Syiah sering mendapatkan tekanan, baik secara psikis maupun fisik, dari kelompok garis keras yang mengatasnamakan agama (United Nation Human Rights Council Report No: A/HRC/26/29. 2014). Kelompok tersebut menyatakan diri sebagai aliran utama dari suatu agama yang berhak menghancurkan aliran lain yang tidak sejalan dengannya. Human Rights Watch (HRW) juga menunjukkan kecenderungan yang sama, yaitu peningkatan jumlah konflik yang mengatasnamakan agama dalam bentuk kesulitan mendirikan tempat ibadah, diskriminasi, hingga kekerasan (Pearson, 2013, 23). Hal-hal semacam ini menandai munculnya pola baru dalam konflik sektarian di Indonesia, yaitu kekerasan berbasis sektarian yang menekan kelompok minoritas secara sporadis di beberapa wilayah di Indonesia. Aspek sporadis tersebut lebih disebabkan karena munculnya pandangan, yang bebas dari hukum atau bahkan didukung oleh hukum, yang memperbolehkan penerapan kekerasan terhadap kelompok lain dalam suatu agama tertentu di Indonesia.
Selain itu, secara umum, kekerasan ini nampaknya tidak banyak mendapatkan tanggapan negatif dari berbagai pihak. Pemerintah mengambil langkah populis dengan memberikan dukungan kepada kelompok mayoritas. Hal ini bisa dilihat dari terbitnya Surat Keputusan Bersama tiga menteri di tahun 2008, pemidanaan terhadap kelompok minoritas dengan menggunakan pasal penodaan agama, dan dengan pembiaran terhadap konflik oleh aparat keamanan dan pemerintah. Di sisi masyarakat, kecaman terhadap tindakan ini beberapa kali muncul, namun jumlah ini juga diimbangi dengan bentuk dukungan yang tidak kalah besar. Hal ini bisa dilihat sebagai upaya normalisasi kekerasan, yaitu dengan mengemas
kekerasan sebagai sebuah tindakan yang wajar untuk diambil untuk mencegah penyimpangan ajaran agama. Kekerasan pun dianggap perlu atau diperbolehkan sejauh hal itu ditujukan demi keutuhan identitas suatu agama tertentu.
Hal tersebut didukung dengan munculnya sejumlah fatwa dari otoritas keagamaan, dalam hal ini MUI, yang menyatakan bahwa Ahmadiyah dan Syiah adalah sesat. Fatwa ini pun  dijadikan dasar untuk menjustifikasi tindakan kekerasan yang telah terjadi. Di sisi masyarakat, kecaman terhadap perkembangan kelompok Syiah dan Ahmadiyah juga muncul dalam bentuk narasi kebencian atau hate speech yang bisa muncul dari bermacam-macam corong media massa, mulai dari media elektronik, media cetak, media sosial berbasis internet, hingga forum keagamaan, seperti pengajian dan khotbah dalam setiap ibadah bersama. Sebagai implikasi, serangkaian upaya ini bisa dilihat sebagai tindakan untuk melanggengkan kekerasan yang sudah terjadi, karena kekerasan tidak terjadi sendiri, tetapi terkonstruksi oleh wacana kebencian yang terus-menerus dibicarakan, diperdengarkan, serta didiskusikan. Wacana itu pun tidak berada di ranah spritual-teologis, melainkan kehidupan sosial sehingga sungguh-sungguh menyentuh kehidupan pribadi dan bersama suatu pihak tertentu.
Di sisi lain, kekerasan yang semakin marak terjadi muncul bersamaan dengan pesatnya perkembangan arus globalisasi di Indonesia. Indikasinya bisa dilihat dari meningkatnya adopsi teknologi informasi oleh masyarakat global yang membuat masyarakat semakin saling terkait satu sama lain dalam sebuah keterhubungan ( interconnectedness ). Akan tetapi, hal ini juga tidak bisa dilihat sebagai sebuah keniscayaan bahwa globalisasi semata-mata akan menimbulkan kekerasan. Studi ini mencoba untuk memandang lebih jauh persinggungan antara globalisasi dan kekerasan sektarian dengan melihat globalisasi sebagai sebuah kondisi yang memungkinkan terciptanya kekerasan tersebut. Caranya ialah dengan melihat bahwa ide mengenai konflik sektarian muncul dari proliferasi narasi kebencian yang dimudahkan oleh perkembangan globalisasi. Pada akhirnya, ide ini termanifestasi bukan hanya secara  pemikiran  melainkan  juga  secara  fisik melalui aksi kekerasan sektarian yang ditujukan pada kelompok minoritas.

## D U A L I S M E   D A N   D U A L I TA S IDENTITAS DALAM GLOBALISASI
Konflik sektarian pada dasarnya adalah perkara identitas tentang tindakan yang mayor terhadap yang minor, antarsekte, maupun antaraliran dalam suatu agama (Panggabean dan Ali-Fauzi, 2011, 62). Identitas ini pun bukan sesuatu yang terberi, melainkan terkonstruksi melalui pemahaman nilai dalam kehidupan sehari-hari. Makna ini lalu dipahami pula sebagai praktik diskursif melalui pengutipan ( citation ) dan pengulangan ( reiteration ) dari berbagai norma dan konvensi (Barker, 2014, 132). Konteks identitas ini pun tidak dapat dilepaskan dari sisi individu, kelompok masyarakat, hingga negara sekalipun karena aspek ini mengandung kompleksitas dari yang kecil hingga yang besar. Dari kompleksitas tersebut, konteks dan konsep identitas bersinggungan dalam realitas nyata daripada konsep dan definisi saja. Apa yang telah dipahami dalam identitas adalah yang menjadi label identik yang tetap maupun yang kontingen dalam setiap pemahaman maknanya dalam bahasa (Barker, 2014, 134). Dengan kata lain, masalah konflik sektarian bukan sekedar tindakan berdasarkan emosi belaka melainkan menemukan kedalamannya dalam dinamika identitas yang dihidupi oleh tiap entitasnya.
Sisi identitas di atas terikat dan terkait dengan kondisi globalisasi saat ini. Baik identitas dan globalisasi sekaligus terpengaruh dan memengaruhi dalam interaksi meskipun tidak pernah setara dalam setiap persinggungannya. Selalu ada dominasi maupun subordinasi yang terjadi di antara interaksi identitas dan globalisasi. Justru dalam sisi ini kebebasan dimaknai dalam relasi tersebut (Barker, 2014, 276). Ketimpangan dalam kelebihan maupun kekurangan dari satu sisi terhadap sisi lain adalah sebuah proses yang selalu ada dalam interaksi tersebut sebagai proses kemenjadian itu sendiri. Proses itu adalah bahasa identitas yang tidak terkait masalah komunikasi, melainkan sisi kultural dari identitas. Selanjutnya, interaksi antara identitas dan globalisasi melibatkan sekaligus entitas individu dan kelompoknya yang lebih besar. Hal ini dikarenakan identitas yang selalu berbahasa dalam implementasi, aktualisasi, dan realisasi dari individu daripada sekedar sebuah label yang cenderung diam dan tetap (Barker, 2014, 133). Sisi ini pula yang akan membentuk identitas menjadi lebih terbuka maupun tertutup sejauh
terpengaruhi oleh pengandaian akan percepatan dalam globalisasi.
Pada sisi globalisasi, proses yang melibatkan percepatan ruang dan waktu nyatanya tidak pernah bergerak untuk dirinya sendiri namun mengajak manusia ikut serta (Herry-Priyono, 2016, 43). Globalisasi yang bercirikan kemajuan teknologi, informasi, dan komunikasi pun lalu berdampak terhadap identitas di ranah publik maupun privat, termasuk agama. Karena globalisasi bukan sekadar alat atau pelaku yang bergerak dengan sendirinya, melainkan juga sebagai sebuah kondisi yang memungkinkan berbagai hal untuk bergerak lebih lanjut (Smith dan Riley, 2009, 136). Globalisasi bukan sebagai alat yang dapat diartikan bahwa proses tersebut bukanlah sebuah peranti yang digunakan oleh manusia. Jika pandangan modern mengartikan manusia sebagai pusat dari segalanya sehingga yang lain dianggap nomor dua atau objek baginya, globalisasi dapat bergerak dengan leluasa karena ia memiliki berbagai peranti maupun perilaku yang memungkinkannya tetap hidup. Hal itu pula yang memungkinkan globalisasi menggerakkan dunia menjadi semakin lepas-berlarian dan tungang- langgang atau runaway world (Herry-Priyono, 2016, 46). Sisi ini diartikan sebagai struktur dalam globalisasi. Pada sisi lain, globalisasi pun bukan sebagai pelaku utama yang dapat bergerak dengan sendirinya karena bagaimanapun juga manusia memegang peranan penting di era ini. Globalisasi tidak dapat hidup tanpa peran manusia karena ia adalah hasil dari tindakan manusia. Ia bukan sebuah sistem yang dapat bergerak sendiri seperti mesin karena ia membutuhkan penggerak yang memampukannya untuk hidup. Sisi ini diartikan sebagai pentingnya pelaku dalam globalisasi.
Satu sisi akan selalu mengarah pada sisi yang lain, baik dalam sisi tindakan maupun nilai termasuk relasi antara struktur dan pelaku. Kecenderungan pada struktur terhadap pelaku dan sebaliknya adalah dualisme yang mengandaikan keberadaan dua hal tersebut, namun melihat satu sisi lebih baik dari yang lain (Barker, 2014, 277). Contoh dari dualisme dalam identitas dan globalisasi adalah perkembangan label nilai baik dan buruk, positif dan negataif, maupun benar dan salah, yang salah satu sisinya dianggap jauh lebih baik dari yang lainnya. Aspek ini adalah cermin dari modernitas yang memandang suatu hal dari hal yang lain dalam fungsinya (Herry-Priyono, 2016, 7). Suatu hal selalu akan
berkaitan dengan hal lain namun keterkaitan tersebut berarti dominasi pula dalam dualisme. Berbeda dengan dualisme, dualitas cenderung lebih plural dengan berusaha memahami segala hal dalam keunikannya masing-masing. Tiap nilai dipandang mampu bergerak tanpa mengharuskan adanya dominasi didalamnya. Pelaku dapat bergerak meskipun sistem telah membentuknya atau sebaliknya pula.
Berbeda dari sekadar condong pada struktur atau pelaku belaka, globalisasi sesungguhnya adalah sebuah kondisi yang memampukan sekaligus memungkinkan berbagai tindakan maupun kondisi lain untuk hidup. Sisi ini adalah dualitas, terutama ketika tindakan dan struktur saling mengandaikan sehingga konsep dan praktik sosial saling berkelindan pula (Herry-Priyono, 2016, 18). Sebagai sebuah kondisi, globalisasi sekaligus digunakan sebagai alat atau sebagai pelaku itu sendiri atau bahkan bukan keduanya sekaligus. Globalisasi adalah enabler yang memampukan, memberdayakan, serta memungkinkan keberadaan praktik sosial (Herry-Priyono, 2016, 22-23). Fasilitas ini lalu lebih cenderung mengarah ke dualitas daripada dualisme. Jika dualisme menghendaki adanya suatu hal yang dipastikan muncul mendominasi yang lain, dualitas memampukan beragam hal untuk muncul ke permukaan (Herry-Priyono, 2016, 7). Globalisasi bukanlah satu hal yang sudah pasti akan mereproduksi hal lain yang sama melainkan adanya kemungkinan menghasilkan beragam hal yang mungkin membentuk beragam hal yang lain pula. Dalam aspek enabler , globalisasi lebih dimaknai sebagai sebuah proses yang lebih dinamis dan terbuka dalam ruang dan waktu daripada hasil yang didefinisikan dalam kecenderungan yang pasti dan tertutup.
Bagaimana identitas bergerak dalam globalisasi pun lalu tidak dapat dipastikan arahnya. Hanya kemungkinan yang pasti ada dalam globalisasi, sedangkan kepastian hanya terletak pada hubungan resiprok antara pelaku dan struktur (Smith dan Riley, 2009, 137). Identitas pun memahami kemungkinan dualisme dan dualitas di dalamnya. Dualisme dalam identitas adalah tentang memahami keseluruhan yang ada dalam sebuah label. Identitas akan selalu mendefinisikan diri berbeda dari yang lain namun mencari kesamaan dalam satu lingkaran layaknya kata dasarnya dalam bahasa Latin yaitu idem yang berarti sama. Definisi ini tidak
hanya mendorong penguatan nilai secara internal namun juga mengeksklusi aspek lain yang tidak sejalan dengannya. Hal ini sangat wajar dilakukan dalam konteks relasi internal dan eksternal terutama ketika yang eksternal disingkirkan demi yang internal. Aspek ini rupanya juga terjadi dalam diri identitas itu sendiri karena tiap label tersebut memiliki kepastian tersendiri yang harus ditegakkan sedemikian rupa (Panggabean dan Ali-Fauzi, 2011,121). Konflik sektarian adalah akibat dari eksklusi identitas terhadap nilai lain dalam internalnya sendiri. Dualisme akan selalu  mengartikan  dirinya  dalam  definisi  dan deskripsi daripada memahami yang lain dalam keberagaman makna. Ahmadiyah dan Syiah adalah korban dari dualisme dalam Islam seperti halnya aliran Protestanisme dalam Kristen atau jalan Sikh dalam Hindu.
Meskipun demikian, dualisme pun dapat mendorong toleransi sejauh itu bermanfaat untuk diri identitas itu sendiri. Ia tetap tidak memandang yang lain sebagai diri mereka sendiri atau others namun memahaminya sejauh terkait dengan identitas sendiri ( self ). Konteks ini tetap mengutamakan kesamaan ( sameness ) dalam persinggungan daripada perbedaan dalam keberlainan ( otherness ) (Barker, 2014, 133). Toleransi dalam dualisme didefinisikan sebagai tindakan memahami pelaku lain sejauh hal itu mampu menguatkan sistem suatu identitas. Hal ini tidak pernah meninggalkan identitas sendiri meskipun perisnggungan dengan identitas lain pasti terjadi. Toleransi yang dibentuk dalam Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) adalah contoh dualitas dalam identitas. Forum ini tidak menciptakan sinkretisme agama baru namun tetap memperhatikan agama-agama yang sudah ada dengan menghargai agama yang lain pula (Mubarok, 2014, 196).
Relasi identitas dan globalisasi adalah tentang dualitas yang memungkinkan dualisme ikut terjadi pula. Giddens menyebut hal ini sebagai pencarian yang sekaligus me-lokal atau downward re-embedding dan meng-global atau upward disembedding (Herry-Priyono, 2016, 64). Globalisasi sebagai kondisi memampukan tiap identitas berinteraksi lebih lanjut dengan struktur atau sistem. Hal ini pun memungkinkan individu untuk bergerak lebih bebas meskipun tiap pilihan sudah terbentuk sedemikian rupa dari sistem yang ada. Struktur sesungguhnya berada memampukan individu untuk bergerak daripada mendiktenya,
menekannya, dan mengekangnya saja. Hal inilah yang disebut dengan strukturasi oleh Giddens yaitu relasi dualitas jauh lebih dimungkinkan untuk ada daripada sekedar realisasi dualisme terus-menerus (Herry-Priyono,2016, 7). Di sisi lain, globalisasi pun memungkinkan identitas untuk bertindak dalam dualisme daripada selalu dalam dualitas. Kekerasan pun dapat terjadi daripada selalu mengarah ke toleransi karena penguatan identitas yang disertai eksklusi atas yang lain adalah kepastian. Jenis kekerasan pun beragam mulai dari inter-identitas hingga intra- identitas layaknya toleransi yang tersebar mulai dari yang negatif hingga yang positif. Demikian pula globalisasi tidak selalu mendorong individu dan kelompoknya untuk terbuka pada setiap pihak yang bersinggungan dengannya namun dapat pula mengarah pada penghindaran dengan mencari apa yang pasti di tingkat fundamental maupun lokal dari identitas (Herry-Priyono, 2016, 64). Globalisasi dapat mendorong glokalisasi, kerukunan beragama, fundamentalisme agama, kekerasan sektarianisme, bahkan termasuk kosmopolitanisme dan terorisme.
Beragam hal terkait identitas di atas pun justru makin bermakna dalam globalisasi daripada makin terpusat dalam ketetapan definisi dan deskripsi semata. Makna tersebut masih terbatas dalam budaya tertentu namun sekaligus kaya dari berbagai perspektif lain (Barker, 2014, 132). Tiap individu dan kelompok sosial makin dimungkinkan untuk membentuk dirinya baik melalui dirinya sendiri maupun perbandingan dengan yang lain. Kemungkinan-kemungkinan dalam fasilitas terkait globalisasi memampukan bahasa untuk bergerak sebagai medium dalam konteks kultural daripada sekedar masalah komunikasi semata. Bahasa identitas makin dipahami dalam interpretasi yang terus-menerus terjadi antara struktur dan pelaku dalam sebuah lingkaran hermeneutis (Barker, 2014, 288). Struktur menjadi sangat sulit untuk menggenggam erat pelaku karena ia bersifat memampukan sedangkan pelaku pun tidak semudah itu memisahkan diri dari sistem karena ia dikonstruksi oleh aspek sosial pula (Barker, 2014, 276). Interaksi yang saling berkelindan inilah yang mencerminkan relasi antara identitas dan globalisasi daripada sekedar dualisme yang mutlak maupun dualitas yang relatif.

## N A R A S I  K E B E N C I A N  D A L A M STIGMA IDENTITAS
Konflik  sektarian  di  Indonesia  memiliki  pola yang berulang. Berangkat dari fundamentalisme, kelompok tersebut mengidentifikasi diri mereka sebagai kelompok yang ingin mengembalikan diri kepada akar ajaran, atau dengan kata lain purifikasi. Hal ini mengeksklusi kelompok mereka dari ajaran yang lain karena menganggap bahwa ajaran mereka adalah satu satunya ajaran yang benar. Hal ini yang membuat banyak kelompok lain menjadi tereksklusi, karena dianggap menyimpang dari ajaran agama.
Dalam kasus Ahmadiyah, akar peliyanan terjadi dalam bentuk pemikiran bahwa Ahmadiyah bukan muslim. Akar dari peliyanan ini berasal dari keyakinan kelompok Ahmadiyah bahwa Mirza Ghulam Ahmad, pendiri Ahmadiyah, adalah seorang nabi, sedangkan akar peliyanan terhadap kelompok Syiah adalah pandangan bahwa Ali (menantu Nabi Muhammad SAW) lebih berhak mempimpin kekhalifahan Islam. Dua hal ini menjadi dasar eksklusi terhadap kedua kelompok tersebut. Eksklusi ini terjadi dalam bentuk, pertama secara hukum berupa pemidanaan berdasarkan pasal penodaan agama, kedua secara sosial yaitu pemisahan antara Sunni ( ahlu sunnah wal jamaah ) dengan Syiah dan Ahmadiyah.
Wendt melihat identitas agama dalam konflik sektarian dalam sebuah struktur kognitif , yaitu sebuah “shared understandings, expectations, and social knowledge” (Wendt, 1994, 389). Struktur kognitif lalu membentuk identitas aktor, caranya dengan memberikan perspektif terhadap realitas, menentukan peran sosial mereka, dan mengatur hubungan dengan aktor lain. Pemikiran fundamentalisme merupakan salah satu bentuk dari identitas ini, yaitu ingin mengembalikan hegemoni agamanya sendiri. Penelitian tidak serta merta melihat bahwa perbedaan identitas selalu bersifat konfliktual, akan tetapi ada faktor sosial dalam bentuk politisasi identitas dan kesempatan yang membuka ruang bagi terciptanya eskalasi konflik. Dalam hal ini, identitas tidak berjalan sendiri, namun dikonstruksikan melalui praktik mobilisasi massa melalui institusi agama. Dengan kata lain, konflik bisa terjadi melalui penguatan identitas melalui mobilisasi massa. Perlu dipahami bahwa identitas agama berada dalam struktur yang sifatnya inter-subjektif, yaitu didasarkan pada kesamaan interpretasi mengenai ajaran agama (Hasenclever and Rittberger, 2000, 666). Konflik
bukan tercipta akibat adanya perbedaan ( clash of civilizations ) akan tetapi muncul akibat adanya perbedaan pemahaman ( clash of interpretations ) (Hasenclever and Rittberger, 2000, 643).
Identitas membuka ruang bagi terciptanya fenomena peliyanan ( othering ), Schwalbe mendefinisikan peliyanan sebagai ‘ …the defining into existence of a group of people who are identifiable, from the standpoint of a group with the capacity to dominate, as inferior ’(Schwalbe, 2000, 777). Konsekuensinya adalah muncul pandangan bahwa pihak yang diliyankan berada dalam posisi ’ morally and/or intellectually inferior ’(Schwalbe et al., 2000, 423)”. Hal ini menunjukkan adanya dualitas dalam pembentukan narasi mengenai liyan, yaitu pihak dominan akan semakin merasa superior ketika dia meliyankan pihak lain.
Dalam kasus penyerangan terhadap kelompok Ahmadiyah di Manis Lor, Kuningan, konflik bereskalasi pasca adanya kesepakatan antara ulama lokal yang difasilitasi oleh Lembaga Pengkajian dan Penelitian Islam (LPPI) dan kesepakatan antara ulama lokal dalam MUI untuk membubarkan jemaat Ahmadiyah (Bruinessen, 2015, 78). Peliyanan terjadi dalam bentuk eksklusi dalam bentuk hate speech yang dikemas dalam bentuk spanduk yang bertemakan “Ahmadiyah kafir/sesat”. Pelakunya adalah organisasi massa (ormas) setempat seperti Remaja Masjid Al-Huda (RUDAL) dan Gabungan Umat Islam Indonesia (GUII) (Panggabean dan Ali-Fauzi, 2011, 30-35). Di Cikeusik, eskalasi konflik terjadi dalam bentuk provokasi yang dilakukan oleh elit politik lokal seperti Lurah dan pemuka agama melalui forum seperti pidato dan pengajian. Tema yang diangkat kurang lebih sama, yaitu dengan melihat bahwa ‘… darah anggota Jemaat Ahmadiyah halal untuk ditumpahkan.’(Panggabean dan Ali-Fauzi, 2011, 60). Eskalasi konflik juga terjadi melalui pengerahan massa oleh para kyai di dalam konflik Syiah Sampang, Madura. Forum seperti BASSRA digunakan sebagai alat untuk mengerahkan massa, tidak hanya dari Sampang saja, namun juga dari seluruh Pulau Madura (Panggabean dan Ali-Fauzi, 2011, 106). Narasi yang diangkat kurang lebih sama, yaitu dengan melihat bahwa Syiah adalah aliran sesat. Karena itu, penyebarannya harus segera dihentikan dengan cara apa pun.
Dari ketiga konflik yang telah dikemukakan di atas, bisa dilihat adanya kecenderungan yang sama. Pertama, konflik terjadi secara lokal
antara ormas setempat dengan komunitas yang diliyankan. Kedua, proses peliyanan terjadi dalam bentuk jargon-jargon dehumanisasi (halal darahnya) dan eksklusi dari Islam (sesat/ bukan Islam). Ketiga, adanya kampanye dengan menggunakan jargon tersebut untuk menggerakkan  massa.  Konflik  kemudian  bisa termanifestasikan dalam bentuk kekerasan karena ormas tersebut melihat bahwa baik Syiah maupun Ahmadiyah bukanlah bagian dari Islam sehingga layak untuk diserang. Justifikasi lain terhadap aksi kekerasan juga muncul dengan mengonsepsikan sebagai “musuh Islam”, “mengembalikan kepada Ahlu Sunnah wal Jamaah ”. Hal ini menunjukkan proses peliyanan. Selanjutnya, dapat disimpulkan bahwa  kekerasan  mendapatkan  justifikasi  dari narasi yang meliyankan kelompok Ahmadiyah dan Syiah. Narasi peliyanan ini tidak hanya berhenti pada jargon saja, tetapi sudah mampu memicu kekerasan dalam skala lokal.
Narasi peliyanan juga dilakukan terhadap pihak yang tidak setuju dengan kekerasan terhadap Syiah dan Ahmadiyah. Salah satunya ditujukan kepada kelompok muslim liberal, yaitu yang menyuarakan pemikiran Islam yang plural dan toleran. Kontestasi narasi identitas yang dibawa oleh kelompok liberal teredam oleh narasi pemikiran Islam yang konservatif, dan cenderung radikal (Bruinessen dalam Assyaukanie, 2013). Kontestasi peliyanan terhadap kelompok liberal oleh kelompok fundamental muncul dalam kerangka takfiri , yaitu dengan mengkafirkan kelompok yang mengecam kekerasan terhadap Syiah dan Ahmadiyah. Hal ini menunjukkan adanya upaya untuk melanggengkan narasi kebencian dengan mengeksklusi pihak yang tidak setuju dengan pemikiran kelompok tersebut. Dampaknya adalah kurangnya pembelaan terhadap kelompok Syiah dan Ahmadiyah dari masyarakat muslim secara umum di Indonesia karena adanya kekhawatiran terhadap pengeksklusian apabila mereka melakukan hal tersebut.
Globalisasi memungkinkan terjadinya peliyanan melalui tiga cara. Pertama, terjadinya pergeseran identitas. Dalam kasus Ahmadiyah di Manis Lor, seminar yang difasilitasi oleh LPPI mendorong terjadinya agitasi. Masuknya pemikiran baru membuat identitas Islam yang ada dikontestasikan dengan pemikiran baru yang lebih konservatif.  Kedua, isu Ahmadiyah dan Syiah tidak lagi dilihat sebagai permasalahan perbedaan ajaran saja, melainkan didorong untuk
dimaknai sebagai sebuah ancaman terhadap identitas muslim yang konservatif. Hal ini bisa dilihat dari narasi yang dibangun terhadap kelompok tersebut, yang cenderung untuk melihat penyebaran ajaran akan berdampak buruk pada masyarakat. Ketiga, isu Ahmadiyah dan Syiah tidak lagi dianggap sebagai isu dalam tingkatan lokal kota atau kabupaten, melainkan jauh lebih luas. Pengerahan massa dari Jawa Barat dan Jakarta untuk menyerang masyarakat Manis Lor dan Cikeusik, serta kesepakatan ulama seluruh Madura untuk mengesklusi Syiah Sampang menunjukkan luasnya cakupan konflik sektarian ini. Singkatnya, globalisasi memungkinkan terjadinya konflik sektarian dalam tingkatan baru yang lebih luas.
Pelanggengan narasi kebencian menunjukkan kepentingan pihak dominan untuk meliyankan kelompok lain, tujuannya adalah untuk menguatkan superioritas, baik secara moral maupun intelektual seperti yang telah dikemukakan oleh Schwable (2000). Lebih jauh lagi, kekerasan ini menguatkan pandangan adanya narasi kebencian dalam bentuk dehumanisasi seperti yang termanifestasi dalam konflik di Cikeusik.Narasi ini tidak hanya berjalan linear, melainkan juga siklikal. Ini artinya antara narasi kebencian dan kekerasan menghasilkan satu sama lain, semakin besar kekerasan yang terjadi  maka  narasi  untuk  menjustifikasi  akan semakin kuat, begitu juga dengan sebaliknya.

## NORMALISASI REPRODUKSI KE- KERASAN SEKTARIANISME INDO- NESIA
Narasi kebencian yang terbentuk melalui peliyanan identitas termanifestasikan dalam aksi nyata berupa kekerasan. Rangkaian narasi ini bisa dilihat sebagai sebuah proses radikalisasi. Qazi mendefiniskan radikalisasi sebagai “… the process through which an individual change from passiveness or activism to become more revolutionary, militant or extremist, especially where there is intention towards, or support for violence. ” (2013, 2). Kekerasan bisa dilihat sebagai sarana untuk menguatkan identitas kelompok, sekaligus meliyankan kelompok lain. Hal ini kurang lebih sama dengan radikalisasi didalam tindakan terorisme, namun terdapat perbedaan mendasar yaitu radikalisasi tidak dilakukan secara diam-diam tetapi secara terbuka untuk khalayak umum. Perbedaan ini dikarenakan adanya kepentingan untuk mendapatkan dukungan dari publik dalam melakukan kekerasan, sehingga
kekerasan bisa dilegitimasi melalui narasi kebencian.
Kasus kekerasan terhadap Ahmadiyah di Manis Lor dan Cikeusik dan Kasus Syiah di Sampang merefleksikan pola radikalisasi. Kasus tersebut menunjukkan perlunya kekerasan sebagai penegas peliyanan. Eskalasi konflik terjadi melalui proses intimidasi yang berlanjut pada konflik terbuka. Laporan Human Rights Watch (HRW) dan International Crisis Group (ICG) menunjukkan adanya serangkaian aksi kekerasan yang cukup serius dalam konflik tersebut (HRW, 2013; ICG, 2008). Kekerasan yang terjadi meliputi aksi intimidasi, baik yang terjadi secara langsung maupun melalui media komunikasi (spanduk dan baliho), penutupan tempat ibadah, diskriminasi, dan puncaknya adalah tindakan penyerangan. Kasus di Cikeusik bisa mewakili keseluruhan tindak kekerasan ini. Aksi provokasi berujung pada kerusuhan yang menewaskan tiga orang pengikut Ahmadiyah ( kompas .com, 2011). Tidak hanya berhenti disini, ekses dari aksi kekerasan serupa menyebabkan 2.035 orang yang terusir dari tempat tinggal mereka seperti yang terjadi di Sampang (BBC Indonesia, 2013). Dirunut dari akar identitas, serangkaian aksi kekerasan ini merupakan konsekuensi dari kepentingan untuk menegaskan identitas. Kekerasan sebagai bentuk narasi di atas dimaknai bukan dalam kerangka yang definitif namun penuh makna dalam kehidupan sehari-hari tentang apa yang dihidupi dan dipahami. Jauh dari sekedar definisi dan deskripsi pemukulan hingga pembunuhan, narasi kekerasan mengandaikan adanya justifikasi kultural atas hal tersebut.
Dalam penanganan terhadap kasus kekerasan tersebut, ada tengara bahwa kekerasan tersebut cenderung untuk dilanggengkan oleh struktur politik, keamanan, dan sosial di masyarakat. Dari segi keamanan, penanganan terhadap konflik terlihat berlarut-larut, dan hanya berfokus pada penyelesaian gejala konflik tanpa mengatasi akar permasalahan. Pada kasus Syiah Sampang, pimpinan kelompok Syiah menjadi tersangka atas terjadinya konflik, dengan tuduhan menistakan agama sehingga meresahkan masyarakat (Putusan PN SAMPANG No. 69/PID.B/2012/PN.Spg Tahun 2012). Dua kasus lainnya juga tidak mendapatkan pengusutan yang menyeluruh dari pihak kepolisian, terlihat dari tidak adanya pengusutan atas pembunuhan yang terjadi. Dari aspek politik, bisa dilihat bahwa pemerintah
lepas tangan dengan melihat bahwa hal ini adalah gesekan sosial yang wajar terjadi di masyarakat. Pemerintah mengeluarkan kebijakan seperti Penerbitan Surat Keputusan Bersama (SKB) anti Ahmadiyah 2008, pemisahan kelompok yang bertikai, dan himbauan yang sifatnya retoris. Kebijakan yang cukup mengundang kontroversi adalah terbitnya SKB anti Ahmadiyah yang menunjukkan adanya kecenderungan untuk menyelesaikan masalah dengan cara menghilangkan identitas salah satu pihak. Alih – alih membela hak beribadah, pemerintah cenderung bersikap kaku dengan tidak mengakui agama kelompok Ahmadiyah. Kebijakan yang kurang lebih sama juga terlihat dalam penanganan kelopok Syiah Sampang, yaitu dengan “mencerahkan” pengungsi Syiah agar bisa kembali diterima kembali oleh masyarakat (Tempo.co, 2016). Dari segi sosial, narasi yang menentang kelompok Syiah dan Ahmadiyah berkembang secara luas di masyarakat hingga tidak sedikit masyarakat yang mendukung aksi kekerasan terhadap kelompok tersebut. Perluasan narasi muncul dari reiterasi terhadap ide-ide tersebut, tidak hanya sekedar menjadi justifikasi atas kekerasan, namun juga sebagai bentuk sudah reproduksi narasi kekerasan tersebut. Perkembangan narasi ini dapat dengan mudah dilihat dari berbagai media sosial (BBC Indonesia, 2016). Hal ini menunjukkan bahwa narasi tersebut tidak selalu berjalan secara hirarkis seperti melalui institusi agama namun narasi tesebut tersebar secara lateral di masyarakat. Akibatnya, setiap individu memiliki kemampuan untuk membuat dan menyebarkan narasi tersebut dan tidak jarang berupa narasi kebencian yang merujuk pada konflik sektarian yang berbau kekerasan.
Uraian diatas menunjukkan bahwa struktur politik, keamanan, dan sosial tidak berbuat banyak dalam mengatasi kekerasan. Tindakan ini bisa dilihat sebagai normalisasi kekerasan melalui pembiaran dan pelanggengan kekerasan. Dengan sendirinya, tindakan pembiaran membangun narasi baru yaitu kekerasan terhadap kelompok seperti Syiah dan Ahmadiyah adalah wajar. Narasi ini membuka ruang untuk terciptanya kekerasan baru akibat dari absennya kontrol dari struktur. Pewajaran terhadap kekerasan ini membalikkan interpretasi yang ada sebelumnya yaitu dengan menempatkan pihak yang ikut membela Syiah dan Ahmadiyah sebagai yang tidak wajar. Hal ini membuat masyarakat luas menjadi ragu untuk
terlibat dalam permasalahan ini dan kekerasan akan semakin dianggap wajar. Rangkaian ini bisa dilihat sebagai sebuah siklus yaitu pewajaran kekerasan akan menimbulkan kekerasan lain.
Globalisasi berperan sebagai kondisi yang memungkinkan perluasan normalisasi kekerasan ini. Kekerasan dibenarkan melalui pembentukan narasi yang sifatnya memojokkan kelompok Syiah dan Ahmadiyah. Narasi ini berjalan secara lateral dari individu ke individu lain yang difasilitasi oleh perkembangan teknologi informasi. Keterserapan teknologi informasi di masyarakat bisa dilihat sebagai indikator globalisasi. Di era sebelumnya, arus informasi terpusat pada para pemegang kekuasaan sehingga mudah untuk dikendalikan. Globalisasi mengubah kondisi ini sehingga semua pihak dapat berkontribusi di dalam arus informasi yaitu dengan menciptakan informasi, ataupun menggaungkan informasi yang sudah ada. Normalisasi kekerasan meliputi pembelaan, dukungan dan justifikasi terhadap kekerasan, pengecaman terhadap kelompok Syiah dan Ahmadiyah, serta ajakan untuk mendukung kekerasan.

## POLA KEKERASAN SEKTARIAN- ISME DI INDONESIA
Kekerasan sektarianisme di Indonesia bukan hal yang terberi melainkan terkonstruksi oleh berbagai peristiwa sebelumnya. Hal ini pun juga bukan sekedar hasil melainkan suatu titik dalam proses pelanggengan kekerasan di globalisasi. Kekerasan sektarianisme pun tidak hanya berkutat pada masalah agama dalam sifatnya yang spiritual dan kultural namun juga pada sisi sosial, politik serta ekonomi yang lebih kompleks terkait urusan orang banyak.
Siklus di atas menunjukkan bagaimana globalisasi memungkinkan adanya kekerasan sektarianisme di Indonesia. Globalisasi tidak semata-mata mengandung kepastian akan adanya toleransi sebagai hasilnya. Kekerasan pun dapat makin masif terjadi karena baik toleransi dan kekerasan bersifat inheren dan imanen dalam globalisasi. Indikasi globalisasi sebagai enabler dapat dilihat dari maraknya kasus kekerasan sektarian di Indonesia selama beberapa tahun ke belakang. Kekerasan ini muncul bersamaan dengan meningkatnya keterserapan teknologi informasi oleh masyarakat Indonesia. Arus informasi semakin menguat antar masyarakat, sehingga ide-ide bisa muncul dan terserap dengan
cepat. Ide mengenai identitas agama memegang peranan penting dalam dalam konflik sektarian. Globalisasi menawarkan banyak opsi dalam identitas agama, mulai dari yang konservatif hingga yang progresif. Penulis melihat kontestasi ide ini yang mendorong siklus kekerasan di Indonesia. Pemikiran konservatif yang terlalu ekstrim mendorong pada penguatan identitas kelompok melalui berbagai cara bahkan tidak jarang melalui kekerasan.
Globalisasi sebagai enabler memungkinkan identitas untuk bergerak dalam dualisme melalui tindakan peliyanan hingga mengarah ke kebencian dan kekerasan. Kemungkinan ini pada dasarnya adalah dualitas dalam berbagai perbedaan proses dan hasil yang dimampukan muncul. Dualitas itu lalu dapat pula mengarah pada dualitas lain atau dualisme tergantung bagaimana aktor memaknai globalisasi sebagai struktur. Aktor dapat menyebarkan nilai-nilai kebaikan atau kebencian tergantung identitas yang bersinggungan dengan mereka. Interpretasi pun makin terbuka bahkan juga mengarah pada penguatan self dan penyingkiran others . Singkatnya, globalisasi memampukan adanya beragam kemungkinan interpretasi atas identitas termasuk toleransi maupun kekerasan itu sendiri.
Lepas dari perkara toleransi, identitas bermain pada aspek penguatan internal dengan melakukan eksklusi atas aliran lain yang dianggap tidak sejalan dengannya. Syiah dan Ahmadiyah adalah dua contoh korban eksklusi tersebut. Dualisme tersebut tidak hanya bergerak dalam konteks mengetahui perbedaan saja namun juga melihat perbedaan sebagai stigma duri dalam daging. Duri itu harus disingkirkan karena ia tidak sesuai dengan keseluruhan identitas. Duri itu adalah yang lain sebagai ekses dari proses labelisasi kita dan mereka. Sisi “kita” harus terus diperkuat dengan meminggirkan “mereka” karena ada perbedaan mendasar yang tidak bisa lagi didamaikan atau diselesaikan. Pemikiran untuk memurnikan ajaran agama menjadi motif dalam penyingkiran ini dengan dalih bahwa mereka yang dianggap menyimpang harus disingkirkan untuk menjaga kemurnian ajaran agama. Proses penyingkiran itu lalu disebut peliyanan dengan pembedaan dari yang asli dan yang utuh. Liyan tersebut lalu dilabeli dengan berbagai macam stigma dalam identitas mulai dari salah, buruk,menyimpang, sesat, jahat, hingga bukan manusia sekalipun layaknya dalam dehumanisasi.
Dehumanisasi tersebut lalu bukan hanya sekedar konsep yang berada di angan-angan melainkan sekaligus menyentuh realitas secara langsung dalam kehidupan sehari-hari. Konsep tersebut telah menyentuh konteks dunia nyata dan menjadikannya satu persepsi bahwa liyan itu jauh berbeda dengan identitas yang asli dan harus disingkirkan. Persepsi itu lalu menjadi semacam ideologi terutama ketika segala peliyanan dilakukan “demi” kesatuan identitas. Ideologi itu terus-menerus dilanggengkan karena kesesuaiannya sudah jelas dan nyata dalam dogma dan doktrin agama. Pelanggengan itu lalu membentuk kebencian bukan hanya sekedar masalah emosi belaka melainkan juga narasi yang sudah dihidupi sehari-hari. Pada sisi ini, narasi adalah diskursus tentang agama terkait kebencian pada liyan daripada sekedar deskripsi dogma agama semata.
Narasi yang dilanjutkan itu adalah kebencian pada liyan karena yang berbeda itu dianggap telah merusak kemurnian suatu agama. Kebencian yang terus-menerus menumpuk itu lalu bercampur dengan emosi sehingga kekerasan menjadi jalan utama pelampiasan kebencian tersebut. Yang mayoritas menganggap bahwa kebencian itu tidak mungkin hilang karena aspek itu ada dalam doktrin agama. Demikian pula yang minoritas tidak dapat berbuat apa-apa karena kitab suci mengatakan
suatu hal yang berbeda dengan keyakinan mereka. Hal yang dapat dilakukan hanyalah meneruskan kebencian itu dan membawanya ke dunia nyata melalui kekerasan. Minoritas pun dianggap harus mau menerima perlakuan seperti itu karena anggapan kegigihan mereka dalam memegang teguh kesalahan dan keburukan.
Globalisasi berperan besar dalam memungkinkan perluasan narasi kebencian ini. Narasi awalnya hanya bersirkulasi didalam kelompok saja, dan terus menerus direproduksi melalui institusi keagamaan. Globalisasi memungkinkan individu untuk menyebarkan narasi ini melalui akses terhadap informasi individu menjadi aktor didalam reproduksi narasi kebencian di masyarakat luas. Individu dapat menyuarakan kebenaran sesuai dengan versi mereka sendiri, termasuk didalamnya narasi kebencian terhadap kelompok Syiah dan Ahmadiyah. Globalisasi juga memungkinkan terciptanya perlawanan terhadap narasi kebencian, akan tetapi narasi perlawanan ini juga ikut diliyankan dengan stigma yang sama dengan Syiah dan Ahmadiyah. Konsekuensinya, muncul keraguan dari masyarakat umum untuk membela kelompok Syiah dan Ahmadiyah, karena terdapat kekhawatiran akan mendapatkan stigma yang sama. Hal ini menjelaskan dominasi narasi kebencian didalam arus informasi di era globalisasi.
Gambar 1. Pola Siklus Kekerasan Sektarianisme di Indonesia
Kekerasan yang dilakukan mulai dari kekerasan verbal berupa ejekan dan hinaan, kekerasan sosial berupa peminggiran hingga pengasingan, kekerasan kultural berupa pembatasan diri dan doktrin kebencian ke semua orang termasuk anak-anak, hingga kekerasan fisik berupa pemukulan, pembakaran rumah, hingga pembunuhan. Semua kekerasan tersebut menemukan bentuk tindakannya dalam emosi sesaat namun menemukan akar masalahnya pada konstruksi sosial. Ketika merasa didukung oleh ajaran agama, kekerasan itu pun terus berlangsung karena pelaku telah merasa berada di jalan dan pihak yang benar.
Selanjutnya, apabila kekerasan itu gagal, maka kekerasan lain akan menyusul sebagai alternatif kekalahan itu. Jika kekerasan itu berhasil, maka hal itu yang akan menjadi alat utama penyingkiran liyan. Hingga saat ini, belum ada kekerasan yang hanya berhenti pada tingkat verbal saja. Tingkat verbal hanya tentang kata-kata yang mudah diabaikan lewat isu toleransi ataupun kebersamaan. Hal ini berbeda dengan kekerasan fisik yang sudah pasti sepihak dan benar-benar menundukkan liyan. Hal ini juga terbukti dengan berbagai kekerasan fisik di beberapa daerah di Indonesia terutama Syiah dan Ahmadiyah. Kedua aliran tersebut tidak hanya diminta untuk pindah ke Islam yang “sesungguhnya” atau pindah dari daerah tersebut namun juga dipaksa dan dipukuli oleh massa yang telah terkoordinasi sebelumnya.
Normalisasi ini juga terlihat dari pembiaran di beberapa aspek, yaitu politik, keamanan, dan sosial. Pembiaran menunjukkan absennya kontrol dari struktur untuk menunjukkan bahwa kekerasan adalah hal yang salah, dengan kata lain kekerasan menjadi dibenarkan. Pelaku makin mampu bergerak di dalam struktur bukan dengan menghidupinya melainkan dengan memanfaatkannya sebagai basis justifikasi. Dari aspek politik terlihat bahwa penanganan terhadap kasus yang terjadi terkesan berlarut-larut dan ada kecenderungan untuk merepresi kelompok Syiah dan Ahmadiyah. Kebijakan seperti SKB Ahmadiyah dapat dipandang sebagai refleksi atas represi yang dialami oleh kelompok Syiah. Aspek keamanan dilihat dari ketidakmampuan aparat kepolisian dalam meredam beberapa kasus  kekerasan  sektarian.  Konflik  dipandang sebagai sebuah solusi untuk menyelesaikan masalah yang mengakar yang dampaknya pun dibiarkan terjadi tanpa campur tangan aparat
kepolisian untuk melindungi mereka yang menjadi korban. Secara sosial, pembiaran juga tercipta dalam bentuk perluasan narasi dukungan kekerasan sektarian tanpa diimbangi gerakan yang sepadan dalam menandingi narasi tersebut. Hal ini menujukkan adanya kecenderungan untuk menganggap kekerasan terhadap kelompok Syiah dan Ahmadiyah dianggap sebagai hal yang wajar, bahkan layak untuk dilakukan.
Kekerasan sektarianisme lalu menemukan justifikasinya  pula  dalam  penguatan  identitas. Identitas selalu mencari kesamaan daripada perbedaan. Maka, yang berbeda itu boleh disingkirkan demi kemurnian identitas. Kekerasan pun menjadi salah satu upaya purifikasi identitas. Kekerasan terus dilanggengkan menjadi cara yang dipandang baik hingga lalu dianggap normal atau wajar dilakukan demi identitas tertentu. Hal itu lazim disebut normalisasi, yaitu sesuatu yang awalnya dianggap ganjil lalu setelah lama dilakukan akan menjadi kebiasaan yang terlihat wajar. Normalisasi ini pun juga bersinggungan dengan internalisasi nilai identitas sehingga setiap tindakan yang dilakukan dapat menemukan pembenarannya dengan mudah sekaligus pasti. Sisi ini penting dilakukan mengingat identitas tidak hanya sekedar terberi atau hanya sekedar ada namun juga terbentuk melalui konstruksi sosial. Hal ini pula yang nanti akan dilanjutkan dalam fase siklus selanjutnya melalui peliyanan dan narasi kebencian yang serta-merta ikut ternormalisasi melalui kekerasan terhadap liyan.

## PENUTUP
Globalisasi memungkinkan pola kekerasan dalam sektarianisme di Indonesia. Pemungkinan ini disebabkan oleh globalisasi yang berperan sebagai enabler yang tidak hanya membentuk toleransi, namun juga konflik dalam identitas. Melalui globalisasi, identitas bergerak melalui peliyanan untuk memperkuat serta memurnikan dirinya dari berbagai aliran yang tidak sesuai dengan esensinya. Peliyanan itu lalu membentuk kebencian tentang aspek “kita” dan “mereka”. Jauh dari hanya sekedar perbedaan belaka, sisi “kita” dan “mereka” diinterpretasi sebagai manifestasi basis yang sungguh berbeda dari esensi suatu identitas. Kekerasan terhadap Syiah dan Ahmadiyah adalah contoh utama dari kekerasan ini di Indonesia. Kedua kelompok tersebut dibenci, dihina, hingga layak untuk dibunuh karena demikianlah dikatakan dalam
interpretasi agama yang dominan. Interpretasi ini makin masif dipahami dalam era globalisasi terutama ketika informasi menjadi media utama penyebarannya.
Sisi agama yang dominan tersebut menggunakan pergerakan informasi yang masif untuk membentuk narasi kebencian bukan hanya tentang penyingkiran melainkan juga pelenyapan liyan melalui narasi yang berujung pada kekerasan. Kekerasan tersebut pun juga makin dianggap perlu bahkan layak untuk dilakukan untuk memurnikan identitas agama. Pemurnian itu makin dibenarkan ketika  mendapat  justifikasinya  dari  kitab  suci sebagai dogma ilahi yang tidak bisa dibantah oleh siapapun dan apapun. Normalisasi kekerasan lalu menjadi aspek penting bagi identitas bukan hanya untuk memperkuat identitas secara internal melainkan juga untuk menyingkirkan pihak lain yang tidak sesuai dengan ajaran utama agama tersebut. Identitas pun makin diperkuat dalam globalisasi bukan hanya melalui toleransi namun juga legitimasi kekerasan yang dilakukan. Oleh karena itu, wajar dikatakan bahwa identitas juga identik dengan kekerasan di era globalisasi saat ini.

## PUSTAKA ACUAN
Assyaukanie, Luthfi. 2013. ‘Contemporary Developments in Indonesian Islam: Explaining the “Conservative Turn”’. Bulletin of Indonesian Economic Studies 49 (3): 394–95. doi:10.1080/00074918.20 13.850644.
Barker, Chris. 2014. Kamus Kajian Budaya
(trans.). Yogyakarta:Kanisius.
BBC Indonesia. 2013. Mungkinkah Rekonsiliasi Di Sampang?. http://www.bbc.com/ indonesia/ laporan_khusus/2013/08/130731_ lapsus_syiah_sidoarjo_rekonsiliasi.diakses 10 Juni 2016.
BBC Indonesia. 2008. SKB Ahmadiyah Diterbitkan . http://www.bbc.co.uk/indonesian/ news/ story/2008/06/080609_ahmadiyah.shtml. diakses 28September 2016.
BBC Indonesia. 2016. #TrenSosial: Menelusuri Jejak Percakapan Anti-Syiah Di Dunia Maya’ . http://www.bbc.com/indonesia/ majalah/2016/01/151127_trensosial_ antisyiah .diakses 28September 2016.
Bruinessen, Martin van. 2015. ‘Ghazwul Fikri or Arabization? Indonesian Muslim Responses to Globalization’.In Southeast Asian Muslims in the Era of Globalization , edited by Ken Miichi and Omar Farouk, 61–85. Palgrave Macmillan UK.
Elaine Pearson, 2013. In Religion’s Name: Abuses Against Religious Minorities in Indonesia. Human Rights Watch Report.
Hasenclever, A., and V. Rittberger. 2000. ‘Does Religion  Make  a  Difference? Theoretical Approaches to the Impact of Faith on Political Conflict’. Millennium - Journal of International Studies 29 (3): 641–74. doi:1 0.1177/03058298000290031401.
Herry-Priyono, B. 2016. Anthony Giddens:Suatu Pengantar. Gramedia:Jakarta
Kompas . 2011. Ahmadiyah: Kenapa Kami Selalu Dipojokkan . http://regional. kompas .com/ read/2011/02/06/18334226/Ahmadiyah. Kenapa.Kami.Selalu .Dipojokkan. diakses28 September 2016.
Mahkamah Agung. 2016. Direktori Putusan- Putusan ’. http://putusan.mahkamahagung. go.id/ putusan/201e8bd93f962ea772a98474 de2f74da.. diakses September 28 2016.
Mubarok, Husni.  2014. “Memperkuat Forum kerukunan Beragama”. Dialog , Vol. 37, No.2 Panggabean, Rizal dan Ali-Fauzi, Ihsan. 2011. Merawat Kebersamaan: Polisi, Kebebasan Beragama dan Perdamaian. Yayasan Wakaf Paramadina:Jakarta.
Schwalbe, Michael. 2000. ‘The Elements of Inequality’. Contemporary Sociology 29 (6): 775. doi:10.2307/2654084.
Schwalbe, Michael, Sandra Godwin, Daphne Holden, Douglas Schrock, Shealy Thompson, and Michele Wolkomir. 2000. ‘Generic Processes in the Reproduction of Inequality: An Interactionist Analysis’. Social Forces 79 (2): 419. doi:10.2307/2675505.
Smith, Philip dan Alexander Riley. 2004. Cultural Theory: An Introduction. Oxford: Blackwell  Publishing.
Tempo. 2016. Wawancara Menteri Agama Soal Syiah Di Sampang. https://m.tempo.co/ read/ news/2013/07/27/173500167/wawancara-
menteri-agama-soal-syiah-di-sampang. diakses28 September 2016.
United Nation Human Rights Council. 2014.
‘Report of the Special Rapporteur on the rights to freedom of peaceful assembly and of association, Maina Kiai’ Human Rights Council. Wendt, Alexander. 1994. ‘Collective Identity Formation and the International State.’
American Political Science Review 88 (2): 384–96. doi:10.2307/2944711.