Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik Volume 3 No 1, 2018

## Implementasi Kebijakan Program Rumah Bersubsidi Di Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng
A.A. Ngr Agung Gd Parmadi Pascasarjana Universitas Warmadewa Denpasar turahparmadi@gmail.com

## Abstrak
Kebijakan  publik  melalui  program  rumah  bersubsidi,  pemerintah  berharap  mampu  mengejar  kebutuhan perumahan  yang  terus  naik.  Berdasarkan  hal  di  atas,  penulis  dapat  merumuskan  masalah  penelitian  ini yaitu: Bagaimanakah implementasi kebijakan program rumah bersubsidi di Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng dan Faktor-faktor apakah yang menyebabkan implementasi kebijakan program rumah bersubsidi di  Kecamatan  Banjar  Kabupaten  Buleleng.  Dalam  penelitian  pelaksanaan  rumah  bersubsidi  dianalisis dengan menggunakan teori Donald Van Meter dan Van Horn (Suharsono, 2005:99) dengan enam variabel yang  mempengaruhi  kinerja  implementasi  yaitu:  1)  Standar  dan  sasaran  kebijakan,  2)  Sumber  daya,  3) Komunikasi  antar  organisasi  dan  penguatan  aktivitas,  4)  Karakteristik  agen  pelaksana,  5)  Lingkungan ekonomi,  sosial  dan  politik  6)  Sikap  para  pelaksana.  Pendekatan  penelitian  yang  penulis  gunakan deskriptif  kualitatif,  mempergunakan  informan  kunci  (key  informan).  Berdasarkan  hasil  penelitian  dan pembahasan  dapat  disimpulkan  antara  lain  belum  adanya  standar  dan  sasaran,  kurangnya  kemampuan sumber  daya,  komunikasi  dan  pemahaman  rumah  bersubsidi  kurang  dipahami,  perbedaan  karakteristik dan sikap para pelaksana dalam proses memperoleh subsidi.
Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Subsidi Rumah.

## PENDAHULUAN
Pemberian  subsidi  bagi  masyarakat  pada  dasarnya  bertujuan  untuk  meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sebaliknya apabila pemberian atau penyaluran subsidi tidak sesuai dengan peraturan  yang  telah  ditetapkan,  hal  tersebut  dapat  memberi  peluang  terjadinya  penyimpangan penyaluran  dana.  Penyaluran  dana  yang  tidak  maksimal  dapat  menghambat  pertumbuhan ekonomi  dan  kesejahteraan  masyarakatnya.  Pemberian  subsidi  bagi  pengembang  perumahan apabila tidak dibantu dengan pembangunan infrastruktur yang menghubungkan akses perkotaan dengan daerah-daerah pengembangan, maka target pemerintah dalam program rumah bersubsidi tidak  akan  tercapai.  Program  Rumah  bersubsidi  yang  bertujuan  untuk  memenuhi  kebutuhan rumah  bagi  masyarakat  berpenghasilan  rendah  (MBR)  dimana  subsidi/bantuan  pembiayaan perumahan  termasuk  dalam  bentuk  subsidi  barang  yang  diberikan  kepada  golongan  yang berpendapatan  rendah  dalam  hal  pemenuhan  kebutuhan  rumah,  yaitu  berupa  rumah  dengan harga dibawah harga pasar.
Untuk  memenuhi  kebutuhan  permukiman  bagi  masyarakat  berpenghasilan  rendah  (MBR) yang dilakukan oleh Pemerintah melalui undang- undang, peraturan pemerintah dan  keputusan menteri  serta  pelaksanaannya  melalui  Departemen  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat (PUPERA)  dengan  skema  Fasilitas  Likuiditas  Pembiayaan  Perumahan  (FLPP).  Fasilitas tersebut  diberikan  kepada  Masyarakat  sebagai  kelompok  sasaran  dan  Pengembang  Perumahan sebagai  penyedia  unit  Rumah  bersubsidi.  Dalam  implementasinya  ternyata  ditemukan  banyak rumah bersubsidi yang terjual bukan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebagai target  sasaran  sehingga  kebutuhan  untuk  masyarakat  berpenghasilan  rendah  tetap  belum  dapat dipenuhi.
Nilai  realisasi  penyaluran  Rumah  bersubsidi  sesuai  data  dari  Pusat  Pengelolaan  Dana Perumahan,  Dinas  PUPERA  selama  tahun  2014  hingga  tahun  2017  (Bulan  berjalan)  adalah sebagai berikut :

## Tabel 1
Memperhatikan  tabel  1  tersebut  di  atas,  realisasi  npenyaluran  dana  subsidi  selama  empat tahun berturut-turut terus mengalami peningkatan.
Pemerintah  dalam  melaksanakan  pembinaan  mempunyai  tugas  untuk  mengalokasikan  dana dan  atau  biaya  pembangunan  untuk  mendukung  terwujudnya  perumahan  bagi  Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan memfasilitasi penyediaan perumahan dan permukiman bagi masyarakat,  terutama  bagi  Masyarakat  Berpenghasilan  Rendah  (MBR).  Berdasarkan  Peraturan Menteri  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat  Nomor  20/PRT/M/2014.  Berdasar  uraian tersebut  implementasi  merupakan  suatu  proses  yang  dinamis,  dimana  pelaksana  kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.
Kebijakan  Program  Sejuta  Rumah  yang  dicanangkan  oleh  Presiden  Joko  Widodo  yang bertujuan  untuk  memenuhi  kebutuhan  permukiman  bagi  masyarakat  berpenghasilan  rendah (MBR)  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  melalui  undang-  undang,  peraturan  pemerintah  dan keputusan menteri serta pelaksanaannya melalui Departemen Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPERA) dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Fasilitas tersebut  diberikan  kepada  Masyarakat  sebagai  kelompok  sasaran  dan  Pengembang  Perumahan sebagai  penyedia  unit  Rumah  bersubsidi.  Dalam  implementasinya  ternyata  ditemukan  banyak rumah bersubsidi yang terjual bukan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebagai target  sasaran  sehingga  kebutuhan  untuk  masyarakat  berpenghasilan  rendah  tetap  belum  dapat dipenuhi.
Kinerja  implementasi  program  rumah  bersubsidi  merupakan  suatu  proses  yang  dinamis dimana  pembuat  kebijakan  berkepentingan  untuk  mendapatkan  suatu  hasil  yang  sesuai  dengan tujuan yang dipengaruhi oleh enam variabel yang dikemukakan oleh Donald Van Meter dan Van Horn (Suharsono, 2005:99).
Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah  yang di bahas pada penelitian ini adalah implementasi kebijakan program rumah bersubsidi dan Faktor-faktor apakah  yang  menyebabkan  implementasi  kebijakan  program  rumah  bersubsidi  di  Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng.

## KAJIAN PUSTAKA Konsep Kebijakan.
Kebijakan  dapat  didefinisikan  sebagai  serangkaian  rencana  program,  aktivitas,  aksi, keputusan,  sikap,  untuk  bertindak  maupun  tidak  bertindak  yang  dilakukan  oleh  para  pihak (aktor-aktor), sebagai tahapan untuk penyelesaian masalah yang dihadapi. Penetapan kebijakan merupakan  suatu  faktor  penting  bagi  organisasi  untuk  mencapai  tujuannya  (Iskandar,  2012). Lebih lanjut, kebijakan memiliki dua aspek (Thoha, 2012), yakni:
a. Kebijakan  merupakan  praktika  sosial,  kebijakan  bukan  event  yang  tunggal  atau  terisolir. Dengan  demikian,  kebijakan  merupakan  sesuatu  yang  dihasilkan  pemerintah  yang dirumuskan  berdasarkan  dari  segala  kejadian  yang  terjadi  di  masyarakat.  Kejadian  tersebut ini tumbuh dalam praktika kehidupan kemasyarakatan, dan bukan merupakan peristiwa yang berdiri sendiri, terisolasi, dan asing bagi masyarakat.

## Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik Volume 3 No 1, 2018
b. Kebijakan adalah suatu respon atas peristiwa yang terjadi, baik untuk menciptakan harmoni dari pihak-pihak  yang berkonflik, maupun menciptakan  insentif atas tindakan bersama bagi para pihak yang mendapatkan perlakuan yang tidak rasional atas usaha bersama tersebut.
Kebijakan dapat dinyatakan sebagai usaha  untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, sekaligus sebagai  upaya  pemecahan  masalah  dengan  menggunakan  sarana-sarana  tertentu,  dan  dalam tahapan waktu tertentu.

## Konsep Implementasi Kebijakan
Pelaksanaan  kebijakan  merupakan  kegiatan  lanjutan  dari  proses  perumusan  dan  penetapan kebijakan.  Sehingga  pelaksanaan  kebijakan  dapat  dimaknai  sebagai  tindakan-tindakan  yang dilakukan,  baik  oleh  individu  maupun  kelompok  pemerintah,  yang  diorientasikan  pada pencapaian tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.
Mengenai keberhasilan kebijakan publik, Islamy (2010) menyatakan bahwa suatu kebijakan negara  akan  efektif  apabila  dilaksanakan  dan  memberikan  dampak  positif  bagi masyarakat,dengan  kata  lain,  tindakan  atau  perbuatan  manusia  yang  menjadi  anggota-anggota masyarakat bersesuaian dengan yang diinginkan oleh pemerintah atau negara.

## Konsep Rumah Bersubsidi
Pemerintah  dalam  melaksanakan  pembinaan  mempunyai  tugas  untuk  mengalokasikan  dana dan  atau  biaya  pembangunan  untuk  mendukung  terwujudnya  perumahan  bagi  Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan memfasilitasi penyediaan perumahan dan permukiman bagi masyarakat,  terutama  bagi  Masyarakat  Berpenghasilan  Rendah  (MBR).  Berdasarkan  Peraturan Menteri  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat  Nomor  20/PRT/M/2014  tentang  Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan Dalam Rangka Perolehan Rumah Sejahtera Bagi Masyarakat Berpenghasilan  Rendah  pada  Pasal  2  ayat  (1)  bahwa  FLPP  bertujuan  untuk  mendukung kredit/pembiayaan  pemilikan  rumah  sederhana  sehat  (KPR  RSH)  bagi  Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Subsidi  menurut  Rudi  Handoko  dan  Pandu  Patriadi  (2005:43),  adalah  pembayaran  yang dilakukan  pemerintah  kepada  perusahaan  atau  rumah  tangga  untuk  mencapai  tujuan  tertentu yang  membuat  mereka  dapat  memproduksi  atau  mengkonsumsi  suatu  produk  dalam  kuantitas yang  lebih  besar  atau  pada  harga  yang  lebih  murah.  Dengan  harga  yang  lebih  murah  maka barang  yang  dihasilkan  akan  semakin  tinggi  karena  tingginya  konsumsi  masyarakat.  Secara ekonomi,  tujuan  subsidi  adalah  untuk  mengurangi  harga  atau  menambah  keluaran  (output). Pemberian  subsidi  bagi  konsumen  atau  masyarakat  pada  dasarnya  bertujuan  untuk meningkatkan  kesejahteraan  rakyat  yang  akan  berdampak  pada  pertumbuhan  ekonomi  disuatu negara.
Dalam penelitian ini subsidi/bantuan pembiayaan perumahan termasuk dalam bentuk subsidi barang  yang  diberikan  kepada  golongan  yang  berpendapatan  rendah  dalam  hal  pemenuhan kebutuhan  rumah,  yaitu  berupa  rumah  dengan  harga  dibawah  harga  pasar.  Pemerintah memberikan  bantuan  pembiayaan  perumahan  dalam  bentuk  program  Fasilitas  Likuiditas Pembiayaan  Perumahan  (FLPP)  dan  dana  tersebut  digabungkan  dengan  dana  bank  pelaksana dengan proporsi tertentu.

## Teori Kebijakan Publik
Kebijakan menurut Thomas R. Dye (dalam Pasolong, 2014 :39) adalah sesuatu yang dipilih pemerintah  untuk  dilakukan  atau  tidak  dilakukan.  Pilihan  yang  diambil  harus  ada  tujuannya. Kebijakan publik dibuat pemerintah berupa tindakan pemerintah, berorientasi pada kepentingan publik, tindakan pemilihan alternatif-alternatif untuk dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah  demi  kepentingan  publik.  Kebijakan  dalam  praktik  mempunyai  2  (dua)  arti,  yaitu sebagai berikut :
1. Kebijakan  dalam  arti  kebebasan,  yang  ada  pada  subjek  tertentu  (atau  yang  disamakan dengan subjek), untuk memiliki alternatif yang diterima sebagai yang terbaik berdasarkan nilai-nilai hidup bersama atau negara tertentu dalam penggunaan kekuasaan tertentu yang
ada pada subjek tersebut dalam mengatasi problematik manusia dalam hubungan dengan hidup bersama dalam negara tersebut.
2. Kebijakan dalam arti jalan keluar, untuk mengatasi problematik manusia dalam hubungan dengan hidup bersama atau negara tertentu, sebagai hasil penggunaan kebebasan memilih yang  diterima  sebagai  yang  terbaik  berdasarkan  nilai-nilai  hidup  bersama  atau  negara tertentu.
Untuk  mengeluarkan  sebuah  kebijakan,  seorang  pejabat  bisa  menggunakan  kewenangan diskresinya.  Menurut  Kamus  Hukum,  Diskresi  berarti  kebebasan  mengambil  keputusan  dalam setiap  situasi  yang  dihadapi  menurut  pendapatnya  sendiri.  Kebijakan  ialah  pedoman  untuk bertindak.  Pedoman  itu  bisa  saja  amat  sederhana  atau  kompleks,  bersifat  umum  atau  khusus, luas  atau  sempit,  kabur  atau  jelas,  longgar  atau  terperinci,  bersifat  kualitatif  atau  kuantitaif, publik atau privat. Kebijakan dalam maknanya seperti ini berupa suatu deklarasi mengenai suatu dasar  pedoman  bertindak,  suatu  arah  tindakan  tertentu,  suatu  program  mengenai  aktivitas- aktivitas tertentu, atau suatu rencana.

## Implementasi Kebijakan
Pengimplementasian  suatu  kebijakan  merupakan  puncak  dari  suatu  peraturan  ataupun kebijakan  tersebut  dibuat.  Tahap  pengimplementasian  secara  umum  merupakan  bagaimana suatu  kebijakan  yang  dikeluarkan  yang  menjadi  suatu  jawaban  dari  masalah  yang  dialami masyarakat diterapkan agar maksimal dan dapat menjawab permasalahan tersebut.
Untuk  mengkaji  lebih  baik  suatu  implementasi  kebijakan  publik  maka  perlu  diketahui variabel  dan  faktor-faktor  yang  mempengaruhinya.  Terdapat  banyak  model  yang  dapat  dipakai untuk menganalisis sebuah implementasi kebijakan.
Menurut teori Donald Van Meter dan Van Horn (dalam Agostino, 2006:139) mendefinisikan implementasi  kebijakan  sebagai  tindakan-tindakan  yang  dilakukan  baik  oleh  individu-individu atau  pejabat-pejabat  atau  kelompok-kelompok  pemerintah  atau  swasta  yang  diarahkan  pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.
Selanjutnya  Donald  Van  Meter  dan  Van  Horn  (Suharsono,  2005:99)  mengemukakan  ada enam  variabel  yang  mempengaruhi  kinerja  implementasi  yaitu:  1)  Standar  dan  sasaran kebijakan,  2)  Sumber  daya,  3)  Komunikasi  antar  organisasi  dan  penguatan  aktivitas,  4) Karakteristik  agen  pelaksana,  5)  Lingkungan  ekonomi,  sosial  dan  politik  6)  Sikap  para pelaksana.
Hal lain yang dikemukakan oleh kedua ahli di atas bahwa jalan yang menghubungkan antara kebijakan  dan  prestasi  kerja  dipisahkan  oleh  sejumlah  variable  bebas  (independent  variable) yang  saling  berkaitan.  Variabel-variabel  bebas  itu  adalah  :  1)  Ukuran  dan  tujuan  kebijakan,  2) Sumber-sumber  kebijakan,  3)  Ciri-ciri  atau  sifat  badan/  instansi  pelaksana,  4)  Komunikasi antara  organisasi  terkait  dan  kegiatan-kegiatan  pelaksanaan,  5)  Sikap  para  pelaksana  dan  6) Lingkungan ekonomi, social dan politik.
Dari  pendapat  diatas,  dapat  disimpulkan  bahwa  konsep  implementasi  kebijakan  mengarah pada  suatu  aktivitas  atau  suatu  kegiatan  yang  dinamis  dan  bertanggung  jawab  dalam melaksanakan program serta menetapkan tujuan dari kebijakan tersebut sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

## METODE
Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini, adalah metode penelitian  kualitatif yaitu usaha  untuk  mendapatkan  keterangan-keterangan  yang  jelas  terhadap  suatu  masalah  tertentu dalam  suatu  penelitian,  dimana  peneliti  lebih  spesifik  memusatkan  perhatian  kepada  aspek- aspek  tertentu  dan  sering  menunjukkan  hubungan  antara  berbagai  variabel  atau  memberi gambaran  yang  lebih  jelas.  Pendekatan  penelitian  kualitatif  deskriptif,  yaitu  penelitian  yang memberi  gambaran  secara  cermat  mengenai  individu  atau  kelompok  tertentu  tentang  keadaan dan gejala yang terjadi (Koentjaraningrat, 1993:89).
Pada  penelitian  ini  penulis  berupaya  untuk  mengetahui  bagaimanakah  implementasi kebijakan program rumah bersubsidi di Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng dan mengetahui
faktor-faktor  apakah  yang  menyebabkan  terpenuhi  atau  tidaknya  implementasi  kebijakan program rumah bersubsidi di Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng.

## Jenis dan Sumber Data.
Dalam penelitian ini adapun teknik yang digunakan untuk menentukan jenis dan sumber data yaitu  dengan  purposive  sampling.  Purposive  sampling  adalah  menggunakan  data  dari  sumber yang  relevan  dengan  permasalahan  yang  diangkat,  sehingga  menghasilkan  data  yang  dapat menggambarkan dan dipercaya untuk menentukan ketepatan hasil penelitian.
Sumber data yang relevan tersebut adalah para informan yaitu  : Kepala Bank BTN Cabang Utama  Denpasar,  Dewan  Pengurus  Daerah  Real  Estate  Indonesia  (DPD  REI)  Bali,  Pimpinan Perusahaan Pengembang Perumahan (Developer) PT. Wira Mitra Utama, PT. Satya Graha Mulia, dan Masyarakat pengguna program rumah bersubsidi di Kecamatan Banjar.

## Teknik Pengumpulan Data
Adapun tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

## Wawancara
Wawancara  dilakukan  dengan  para  pihak  yang  terkait  dengan  pembahasan  masalah penelitian  dan  dilakukan  secara  mendalam  (in-depth  Interview)  untuk  mendapatkan  informasi. Wawancara  dilakukan  dengan  pedoman  wawancara  yang  telah  disiapkan  peneliti,  namun  tidak menutup  kemungkinan  peneliti  mengajukan  pertanyaan  diluar  pedoman  wawancara.  Hal  ini dilakukan untuk menggali informasi lebih dalam mengenai pembahasan penelitian.

## Dokumentasi.
Pengertian  dokumentasi  menurut  Sugiyono  (2009:82)  adalah  sebagai  berikut  :  “Catatan peristiwa  yang  sudah  berlalu.”  Menurut  Sugiyono  (2013:240)  dokumen  merupakan  catatan peristiwa  yang  sudah  berlalu.  Dokumen  bisa  berbentuk  tulisan,  gambar,  atau  karya-karya monumental  dari  seorang.  Dokumen  yang  berbentuk  tulisan  misalnya  catatan  harian,  sejarah kehidupan  (life  histories),  cerita,  biografi,  peraturan,  kebijakan.  Dokumen  yang  berbentuk gambar  misalnya  foto,  gambar  hidup,  sketsa  dan  lain-lain.  Dari  pengertian  di  atas  penulis menyimpulkan  bahwa  dokumentasi  adalah  teknik  pengumpulan  data  yang  dilakukan  dengan cara mengadakan pencatatan dan mengumpulkan data, yang diidentifikasikan dari dokumentasi yang  ada  kaitannya  dengan  masalah  yang  diteliti  penulis  tentang  program  rumah  bersubsidi  di Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng.

## Studi Kepustakaan
Studi  kepustakaan  adalah  data  sekunder  yang  diperoleh  dengan  cara  membaca,  mengutip literatur-literatur,  mengkaji  peraturan  perundang-undangan,  dokumen  dokumen  yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

## Teknik Analisis Data
Data-data  yang  telaj  penulis  dapatkan,  dikumpulkan  kemudian  dipilah-pilah  sesuai  dengan pertanyaan penelitian yang peneliti ajukan. Analisis penelitian kualitatif (Bogdan&Biklen:1982) dalam  Moleong  (2007:248)  yaitu  upaya  yang  dilakukan  dengan  jalan  bekerja  dengan  data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

## Teknik Pengujian Data
Dalam  penelitian  ini,  di  gunakan  gabungan  atau  kombinasi  berbagai  metode  yang  dipakai untuk  mengkaji  fenomena  yang  saling  terkait  dari  sudut  pandang  dan  perspektif  yang  berbeda dengan harapan mendapatkan hasil yang lebih baik apabila dibandingkan dengan menggunakan satu metode saja dalam suatu penelitian. Pendekatan multimetode yang dilakukan peneliti pada saat mengumpulkan dan menganalisis data merupakan hakikat dari metode pengujian triangulasi.

## Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik Volume 3 No 1, 2018
Triangulasi  adalah  istilah  yang  merujuk  pada  penggabungan  berbagai  metode  dalam  suatu kajian  tentang  satu  gejala  tertentu.  Keandalan  dan  kesahihan  data  dijamin  dengan membandingkan data yang diperoleh dari satu sumber atau metode tertentu dengan data yang di dapat  dari  sumber  atau  metode  lain.  Triangulasi  dikenal  sebagai  penggabungan  antara  metode kualitatif dan metode kuantitatif yang digunakan secara bersama-sama dalam suatu penelitian.

## Gambaran Umum Kecamatan Banjar

## Keadaan Geografis.
Kabupaten Buleleng terletak di bagian utara Pulau Bali dengan wilayah seluas 1.365,88 km2 dan  pantai  sepanjang  157,05  km,  dimana  Kecamatan  Gerokgak  memiliki  pantai  terpanjang  di Provinsi  Bali  yaitu  76,89  km.  Kabupaten  Buleleng  memiliki  daratan  di  3  pulau  yang  berbeda yaitu Pulau Bali, Pulau Tabuhan dan Pulau Menjangan yang terpisahkan oleh Selat Menjangan. Sebagian  besar  wilayah  Kabupaten  Buleleng  merupakan  daerah  berbukit  yang  membentang  di bagian selatan, sedangkan di bagian utara yakni sepanjang pantai merupakan dataran rendah.
Kabupaten  Buleleng  dengan  ibukota  Singaraja  terbagi  menjadi  9  Kecamatan.  Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng sebagai lokasi obyek penelitian memiliki luas wilayah 172,60 M2,, terbagi  menjadi  17  Desa  yaitu  :  Banjar,  Kaliasem,  Tegeha,  Tigawasa,  Cempaga,  Pedawa, Banyuseri,  Kayuputih,  Munduk,  Gesing,  Gobleg,  Tampekan,  Dencarik,  Temukus,  Sidatapa, Tirtasari dan Banyuatis, dan penelitian ini di Desa Kaliasem, Dencarik dan  Temukus. Berjarak 15 km dari ibukota Singaraja, memiliki potensi wisata alam Pantai Lovina membuat Kecamatan banjar  sebagai  pilihan  ideal  dalam  pengembangan  perumahan  karena  kemudahan  pengenalan dan pemasaran lokasi proyek.

## Jumlah Penduduk
Kabupaten Buleleng dengan 216.000 Kepala Keluarga dari penduduk sejumlah 650.000 jiwa terdapat  Masyarakat  Berpenghasilan  Rendah  (MBR)  yang  belum  memiliki  rumah  sejumlah 37.641.  dengan  jumlah  penduduk  71.440  jiwa  (25.237  kepala  keluarga).  Hingga  tahun  2017 jumlah  yang  terealisasi  di  Kecamatan  Banjar  baru  1.231  unit  dengan  tambahan  yang  sedang proses pembangunan sejumlah 1.337 unit.

## Mata Pencaharian
Mata Pencaharian Penduduk Kecamatan Banjar Terdiri Dari: Petani, Buruh Tani, PNS, Polri, TNI,  Karyawan  Swasta  terutama  di  bidang  parawisata  di  daerah  Lovina.  Jumlah  kunjungan wisatawan  ke  Buleleng  tahun  2016  mengalami  peningkatan  lebih  dari  12  persen.  Wisatawan yang  berkunjung  bukan  hanya  wisatawan  nusantara  melainkan  juga  wisatawan  mancanegara. Lima  negara  asal  wisatawan  mancanegara  yang  paling  banyak  berkunjung  ke  Kabupaten Buleleng  di  tahun  2016  yaitu  Perancis  sebanyak  51.557  orang,  Belanda  38.768  orang,  Jerman 35.627 orang, Australia sebanyak 4.512 orang dan wisatawan Rusia sebanyak 6.511 orang serta sebanyak 154.338 orang wisatawan berasal dari beberapa negara lain.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Implementasi  kebijakan  program  rumah  bersubsidi  di  Kecamatan  Banjar  Kabupaten Buleleng
Implementasi  kebijaksaan  sesungguhnya  tidak  hanya  menyangkut  perilaku  badan-badan administrasi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada  diri  kelompok  sasaran,  melainkan  pula  menyangkut  jaringan  kekuatan-kekuatan  politik, ekonomi dan sosial yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari semua yang  terlibat,  dan  yang  pada  akhirnya  berpengaruh  terhadap  dampak  baik  yang  diharapkan maupun yang tidak diharapkan. Van meter dan Van Horn (dalam Wahab, 2008: 65) merumuskan implementasi  sebagai  tindakan-tindakan  yang  dilakukan  baik  oleh  individu–individu  pejabat atau  kelompok-kelompok  pemerintah  atau  swasta  yang  diarahkan  pada  tercapainya  tujuan- tujuan  yang  telah  digariskan  dalam  keputusan  kebijaksanaan.  Untuk  melihat  implementasi kebijakan  rumah  bersubsidi  di  Kecamatan  Banjar  Kabupaten  Buleleng  berdasarkan  indikator

## Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik Volume 3 No 1, 2018
analisis implementasi teori Van Meter dan Van Horn, yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa kinerja  kebijakan  dipengaruhi  oleh  beberapa  variabel  yang  saling  berkaitan,  variable-variabel tersebut yaitu standar dan sasaran kebijakan,  sumber daya, komunikasi antar organisasi terkait, karakteristik  organisasi  pelaksana,  lingkungan  sosial,  ekonomi  dan  politik  serta  sikap  para pelaksana.
1. Standar dan sasaran kebijakan.
Standar dan sasaran kebijakan yang berjalan dalam program rumah bersubsidi di Kecamatan banjar  tertuang  dalam  Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat  Republik Indonesia  Nomor  20/PRT/M/2014  Pada  Pasal  7  dijelaskan  bahwa  Kelompok  Sasaran  KPR Sejahtera harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
a. Tidak memiliki rumah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah Setempat/Instansi tempat bekerja;
b. Belum pernah menerima subsidi Pemerintah untuk pemilikan rumah;
c. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
d. Menyerahkan  fotokopi  (SPT)  Tahun  PPh  orang  pribadi  atau  surat  pernyataan  bahwa penghasilan  yang  bersangkutan  tidak  melebihi  batas  penghasilan  yang  dipersyaratkan dalam Peraturan Menteri ini.
Subsidi KPR-RSH merupakan subsidi dalam penyediaan perumahan baik dalam bentuk uang muka  maupun  selisih  bunga  yang  diperuntukkan  untuk  kelompok  sasaran  rumah tangga/keluarga  yang  belum  memiliki  rumah  dan  memiliki  penghasilan  sesuai  dengan  yang ditetapkan yaitu penghasilan paling banyak per bulan sebesar Rp.4.000.000,-
Pengembang  perumahan  ( real  estate  developer )  atau  biasa  juga  disingkat  pengembang ( developer )  adalah  orang-perorangan  atau  perusahaan  yang  bekerja  mengembangkan  suatu kawasan  permukiman  menjadi  perumahan  yang  layak  huni  dan  memiliki  nilai  ekonomis sehingga  dapat  dijual  kepada  masyarakat.  Pengembang  rumah  bersubsidi  menjadi  menarik karena  berbagai  fasilitas  yang  disediakan  oleh  pemerintah  apabila  pengembang  membangun rumah  bersubsidi.  Fasilitas-fasilitas  yang  didapat  sebagai  pengembang  rumah  bersubsidi diantaranya:  Bebas  PPn,  Bantuan  PSU  (Prasarana  Sarana  Utilitas)  hingga  Kredit  pembebasan lahan  senilai  maksimal  Rp.  7,5  Milyar.  Ditengah  kelesuan  dunia  perumahan,  pembangunan rumah bersubsidi merupakan pilihan terbaik yang memberikan keuntungan dan perputaran yang cepat bagi pihak pengembang. Kendala yang umum dialami oleh pengembang perumahan saat ini  adalah  tingginya  harga  lahan  serta  naiknya  harga  lahan  sekitar  proyek  yang  dibangun, sehingga pengembangan terpaksa berpindah ke lokasi lainnya.
Adapun  standar  rumah  bersubsidi  yang  telah  dilakukan  oleh  pengembang  di  Kecamatan Banjar sesuai aturan rumah bersubsidi Type 36 dengan luas tanah 80 m2 dan harga jual sesuai standar yang telah ditentukan oleh pemerintah Rp. 141.000.000 ( Seratus Empat Puluh Satu Juta Rupiah) untuk tahun 2017. Syarat lainnya bagi pengembang untuk mendapatkan bantuan subsidi dari  pemerintah  yang  disalurkan  melalui  Bank  BTN  adalah  menjadi  anggota  REI  (Real  Estat Indonesia)  atau  APERSI  (Asosiasi  Pengembang  Perumahan  dan  Permukiman  Seluruh Indonesia).
2. Sumber Daya
Dana  pembangunan  rumah  bersubsidi  yang  disiapkan  pemerintah  dikelola  oleh  PPDPP  dan penyalurannya  melalui  bank  yang  telah  berkerja  sama.  Pemerintah  sendiri  setiap  tahun  selalu menyesuaikan anggaran untuk rumah bersubsidi, anggaran tersebut a nggaran  yang disiapkan oleh pemerintah pun cukup besar dan terus meningkat tiap tahun anggaran.
Pentingnya  peningkatan  sumber  daya  manusia  para  pengembang  di  Kecamatan  Banjar diperlukan  agar  pengembang  membangun  rumah  dan  lingkungan  layak  huni  bagi  Masyarakat Berpenghasilan  Rendah  (MBR)  serta  ikut  melakukan  seleksi  kelayakan  calon  pembeli  tidak semata-mata mengejar keuntungan saja.
3. Komunikasi antar organisasi terkait.
Agar  kebijakan  publik  bisa  dilaksanakan  dengan  efektif,  apa  yang  menjadi  standar  tujuan harus  dipahami  oleh  para  individu  (implementors).  Yang  bertanggung  jawab  atas  pencapaian

## Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik Volume 3 No 1, 2018
standar dan tujuan kebijakan, karena itu standar dan tujuan harus dikomunikasikan kepada para pelaksana.  Komunikasi  dalam  kerangka  penyampaian  informasi  kepada  para  pelaksana kebijakan tentang standar dan tujuan harus konsisten dan seragam (consistency and uniformity) dari berbagai sumber informasi.
Pada  program  rumah  bersubsidi  di  Kecamatan  Banjar,  komunikasi  dan  koordinasi  telah berjalan  dengan  baik  antar  stakeholder,  terbukti  selama  proses  berjalan  sesuai  dengan perencanan  masing-masing  pemangku  kepentingan.  Komunikasi  antara  Bank  BTN  selaku penyedia  kredit  pemilikan  rumah  (KPR)  subsidi  dengan  masyarakat  dapat  dilihat  dengan berbagai  informasi  berbentuk  reklame,  brosur  maupun  informasi  secara  langsung  melalui  staff bank yang telah ditunjuk khusus.
Dalam  mengkomunikasikan  produk  rumah  bersubsidi  di  Kecamatan  Banjar,  para pengembang  menyampaikan  ke  masyarakat  dengan  media  periklanan  yang  mudah  diakses dimana-mana.  Beberapa  sarana  informasi  rumah  bersubsidi  dapat  dilihat  dalam  bentuk pemasangan papan reklame di tempat keramaian serta penyebaran brosur.
4. Karakteristik Agen Pelaksana.
Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan. Hal ini penting karena kinerja implementasi kebijakan  akan  sangat  dipengaruhi  oleh  ciri  yang  tepat  serta  cocok  dengan  para  agen pelaksananya.  Standard  Operating  Procedure  (SOP)  dikembangkan  sebagai  pedoman  internal terhadap keterbatasan waktu dan sumber daya dari pelaksana dan keinginan untuk keseragaman dalam bekerjanya organisasi-organisasi yang kompleks dan tersebar luas.
Tidak  adanya  SOP  antar  aparat  pemerintahan  menyebabkan  tumpang  tindihnya  program rumah  bersubsidi.  Dalam  RUTR  Kabupaten  Buleleng  Kecamatan  Banjar  adalah  kawasan pengembangan  parawisata,  pertanian  dan  perkebunan  akan  tetapi  saat  ini  pembangunan  rumah bersubsidi terbanyak malah berada di Kecamatan Banjar. Tidak tegasnya penerapan Tata Ruang Kabupaten  Buleleng  membuat  proses  pembangunan  rumah  bersubsidi  kedepannya  tidak memiliki  kepastian  dalam  penentuan  lokasi  pembangunan.  Kalau  sistem  ini  hanya  terpadu secara  longgar, maka  kemungkinan akan terjadi perbedaan-perbedaan perilaku  kepatuhan  yang cukup  mendasar  di  antara  pejabat-pejabat  pelaksana  dan  kelompok-kelompok  sasaran,  sebab mereka  akan  berusaha  untuk  melakukan  modifikasi/perubahan-perubahan  tertentu  sejalan dengan rangsangan atau intensif yang muncul dilapangan.
5. Lingkungan Sosial Ekonomi dan Politik.
Keadaan  perumahan  dan  lingkungan  hidup  dapat  dijadikan  indikator  tingkat  kesejahteraan masyarakat, khususnya kesehatan masyarakat. Fasilitas rumah yang tidak memadai dan kondisi lingkungan  yang  tidak  sehat  sangat  berpengaruh  terhadap  kesehatan  dari  penghuni  rumah tersebut.  Fasilitas  rumah  disini  tidak  sepenuhnya  diartikan  dengan  kelengkapan  perabot  rumah tangga,  tapi  lebih  menitik  beratkan  pada  standar  kualitas  perumahan  dalam  hubungannya dengan luas lantai, jenis lantai, jenis dinding,atap dan penerangan. Lingkungan sosial, ekonomi dan  politik  yang  tidak  kondusif  dapat  menjadi  sumber  masalah  dari  kegagalan  kinerja implementasi  kebijakan.  Karena  itu,  upaya  implementasi  kebijakan  mensyaratkan  kondisi lingkungan eksternal yang kondusif.
Lingkungan  sosial  yang  juga  mempengaruhi  keberhasilan  program  rumah  bersubsidi  di Kecamatan  Banjar  adalah  budaya  Hindu  yang  mewajibkan  tiap  keluarga  memiliki  areal  suci untuk  aktifitas  ritual  mereka.  Dengan  luasan  tanah  hanya  80  m2  yang  disiapkan  oleh  pihak pengembang  pada  masing-masing  rumah  bersubsidi,  tentunya  tidak  memungkinkan  untuk membangun  areal  suci.  Beberapa  pembeli  rumah  sederhana,  merenovasi  rumah  mereka  dan menempatkan  tempat  sucinya  di  lantai  2  (dua),  tentunya  membutuhkan  biaya  konstruksi  yang tidak  sedikit  dan  setelah  dilakukan  renovasi  tidak  mencerminkan  rumah  untuk  Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Terdapat kaitan antara kondisi ekonomi dengan tingkat prioritas kebutuhan perumahan pada setiap  manusia.  Bagi  masyarakat  golongan  berpenghasilan  rendah,  terdapat  3  tingkat  prioritas kebutuhan perumahan yaitu:
a. Faktor jarak menjadi prioritas utama.

## Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik Volume 3 No 1, 2018
Prioritas  utama  dalam  memilih  rumah  adalah  lokasi  yang  menentukan  jarak  tempat  tinggal dengan  aktifitas  penghuninya.  Pembangunan  rumah  bersubsidi  yang  dilakukan  oleh pengembang  di  lokasi  yang  jauh  dari  pusat  kota  dan  untuk  menuju  tempat  kerja  serta  sekolah menjadi kendala utama bagi masyarakat berpenghasilan rendah karena menimbulkan tambahan biaya transportasi terutama BBM dan waktu yang disiapkan untuk perjalanan.
b. Faktor status lahan dan rumah menjadi prioritas kedua.
Kepemilikan  rumah  bersubsidi  yang  dijual  oleh  pihak  pengembang  saat  ini  adalah  Sertifikat Hak  Guna  Bangunan  (SHGB)  yang  kurang  dapat  diterima  oleh  masyarakat.  Meski  demikian dapat dilakukan peningkatan menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) setelah jangka waktu tertentu.
c. Faktor bentuk dan kualitas rumah menjadi prioritas ketiga. Rumah  subsidi  yang  ditawarkan  oleh  pihak  pengembang  memiliki  bentuk  dan  kualitas  yang hampir  sama.  Dengan  luasan  bangunan  36  m2  non  finishing  tidak  banyak  pilihan  yang  bisa dilakukan oleh masyarakat berpenghasilan rendah sehingga menjadi prioritas terakhir 6. Sikap para pelaksana.
Sikap para pelaksana dalam program rumah  bersubsidi ini mencakup tiga hal  yang penting, yakni:  (a)  respons  implementor  terhadap  kebijakan,  yang  akan  mempengaruhi  kemauannya untuk  melaksanakan  kebijakan,  (b)  kognisi,  yakni  pemahamannya  terhadap  kebijakan,  dan  (c) preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor.
Pemahaman  para  stakeholder  terutama  pengembang  dalam  mengartikan  program  rumah bersubsidi  di  Kecamatan  Banjar  amat  kurang.  Pada  saat  penelitian  dilakukan  tidak  ada  rumah subsidi yang ditawarkan oleh Pengembang dibawah harga patokan pemerintah melainkan terus mengikuti  patokan  maksimal  yang  ditentukan  pemerintah.  Bahkan  ada  pengembang  yang menawarkan rumah non subsidi dengan bungkusan promosi rumah bersubsidi.
Modus yang digunakan ketika rumah tersebut di beli, konsumen dikenakan biaya tambahan yang  jumlahnya  bervariasi  mulai  dari  belasan  juta  hingga  puluhan  juta.  Program  rumah bersubsidi  yang  bertujuan  untuk  membantu  Masyarakat  Berpenghasilan  Rendah  (MBR) akhirnya menjadi sarana mencari keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pihak pengembang.
Pihak  pengembang  dalam  menawarkan  unit  rumah  bersubsidi  pun  tidak  ada  yang menonjolkan  bahwa  rumah  yang  dibangun  adalah  untuk  Masyarakat  Berpenghasilan  Rendah (MBR),  akan  tetapi  lebih  kepada  harga  dan  kemudahan  kepemilikan  tanpa  mencantumkan kelompok konsumen sasaran.

## Faktor-faktor  yang  Menyebabkan  Implementasi  Kebijakan  Rumah  Bersubsidi  di Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng
Faktor-faktor  yang  menyebabkan  implementasi  kebijakan  program  rumah  bersubsidi  di Kecamatan  Banjar  Kabupaten  Buleleng  belum  terpenuhi  dan  mesti  mendapat  perbaikan  dalam pelaksanaanya adalah :
1) Faktor tidak adanya standar harga jual lahan.
Tidak  adanya  standarisasi  harga  jual  lahan  dan  wilayah  yang  peruntukannya  untuk  rumah bersubsidi oleh pemerintah daerah membuat rumah bersubsidi tidak bisa dibangun berkelanjutan oleh pihak pengembang di Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng.
2) Faktor sumber daya
Pelaksana  program  rumah  bersubsidi  yang  tidak  pernah  diberikan  training  dan  pemberian informasi oleh pemerintah pusat membuat kurangnya pemahaman pelaksanaan dan pengawasan pemberian subsidi.
3) Faktor Ketepatan Sasaran.
Ketepatan  sasaran  diukur  dengan  menilai  ketepatan  KPR-RSH  dengan  kelompok  sasaran yang ditetapkan. Selain itu ketepatan sasaran juga dapat diukur berdasarkan status kepemilikan setelah  mengajukan  KPR-RSH  rumah  tersebut  dihuni;  tidak  ditempati/kosong;  atau disewakan/dikontrakkan.  Kelemahan  pada  proses  penerimaan  pembeli  rumah  bersubsidi dikarenakan  pihak  developer  membantu  konsumen  dalam  proses  pengajuan  subsidi  melalui KPR  dengan  tujuan  perumahannya  lebih  cepat  terjual.  Dengan  keterjangkauan  masyarakat berpenghasilan rendah yang sangat terbatas, pihak developer lebih cenderung memihak kepada

## Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik Volume 3 No 1, 2018
masyarakat  yang  mempunyai  penghasilan  lebih  yang  merupakan  masyarakat  berpenghasilan menengah  ke  atas  dengan  alasan  keuntungan  dan  kecepatan  dalam  penjualan.  Hal  ini menyebabkan  konsumen  RSH  menjadi  tidak  jujur  dalam  memberikan  informasi  mengenai kondisi  sebenarnya  baik  mengenai  kepemilikan  rumah  sebelumnya,  total  penghasilan  maupun informasi yang lain terhadap bank. Bank sebenarnya telah melakukan seleksi dalam penyaluran KPR,  tetapi  sama  hal  dengan  pihak  developer  pihak  bank  pun  tidak  ingin  menanggung  resiko tinggi terhadap konsumen RSh yang tidak dapat mengembalikan angsuran perumahan nantinya. Sehingga  penyaluran  subsidi  KPR-RSH  masih  sangat  sulit  dijangkau  oleh  masyarakat berpenghasilan  rendah,  apalagi  masyarakat  yang  tidak  memiliki  penghasilan  yang  tetap  dalam setiap bulannya.
4) Faktor tidak adanya badan pengawas.
Pelaksanaan program rumah bersubsidi tanpa adanya badan pengawas membuat pelanggaran pemanfaatan rumah bersubsidi terjadi di hampir semua lokasi di Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng. Secara administratif dapat dikatakan tepat sasaran, namun kondisi dilapangan banyak ditemui  RSH  yang  tidak  ditempati  atau  disewakan/dikontrakkan.  Dari  hal  tersebut  memberi indikasi  bahwa  sebenarnya  pemilik  RSH  telah  memiliki  tempat  tinggal  sebelumnya  dan kemungkinan  bukan  Masyarakat  Berpenghasilan  Rendah  (MBR).  Badan  Pemeriksa  Keuangan (BPK)  diungkapkan  dalam  Ikhtisar  Hasil  Pemeriksaan  Semester  (IHPS)  I  Tahun  2017  kinerja pada  BUMN,  menemukan  sebanyak  5.108  unit  rumah  KPR  bersubsidi  belum  dimanfaatkan debitur. Hal tersebut menunjukkan masih belum tepatnya Program Rumah Bersubsidi termasuk di Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng.

## SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan antara lain: Implementasi  kebijakan  program  rumah  bersubsidi  di  Kecamatan  Banjar  Kabupaten Buleleng.
1. Standar  dan  sasaran  berdasarkan  ketentuan  yang  ditentukan  pemerintah  ternyata  belum dapat  memenuhi  target  dan  sasaran  program  rumah  bersubsidi  di  Kecamatan  Banjar Kabupaten  Buleleng.  Banyaknya  lokasi  rumah  bersubsidi  yang  dibangun  dengan pemberian  fasilitas  lingkungan  dan  perubahan  bentuk  bangunan  menunjukkan penghuninya bukan dari masyarakat berpenghasilan rendah.
2. Kurangnya  kemampuan  sumber  daya  yang  memahami  pelaksanaan  program  rumah bersubsidi  di  Kecamatan  Banjar  Kabupaten  Buleleng,  membuat  informasi,  pelaksanaan dan  pengawasan  rumah  bersubsidi  berjalan  lambat  dan  tidak  seluruhnya  tepat  sasaran untuk masyarakat berpenghasilan rendah.
3. Tidak  adanya  kantor  perwakilan  pemerintah  untuk  program  rumah  bersubsidi  di Kecamatan  Banjar  Kabupaten  Buleleng  menjadikan  komunikasi  dan  pemahaman  rumah bersubsidi  kurang  dipahami  oleh  para stakeholder sehingga  rumah  bersubsidi  sering dipahami  sebagai  rumah  murah  bukan  rumah  yang  ditujukan  untuk  masyarakat berpenghasilan rendah.
4. Perbedaan karakteristik agen pelaksana dengan latar belakang instansi berbeda membuat pelaksanaan  program  rumah  bersubsidi  banyak  yang  tidak  tepat  sasaran.  Kurangnya proteksi  untuk  pengembang  dalam  program  rumah  bersubsidi  membuat  pengembang hanya membangun di kawasan tertentu saja.
5. Lingkungan  sosial,  ekonomi  dan  politik  hingga  saat  ini  belum  menjadi  kendala  dalam pengembangan  rumah  bersubsidi,  namun  diperlukan  aturan  pemerintah  daerah  yang menentukan  lokasi-lokasi  dapat  dibangun  rumah  bersubsidi  agar  tidak  menimbulkan konflik dengan warga lokal yang telah tinggal di lokasi pengembangan rumah bersubsidi.
6. Sikap  para  pelaksana  dalam  proses  memperoleh  subsidi  terutama  oleh  bank  yang bersangkutan dapat lebih teliti melakukan seleksi kepada calon penerima subsidi dengan menseleksi  data  lebih  selektif  dengan  melakukan  survei  agar  data  yang  ada  benar-benar sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.
Faktor-faktor  yang  menghambat  implementasi  kebijakan  program  rumah  bersubsidi  di Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng.
Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang menghambat program rumah bersubsidi di Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng terbagi menjadi:
1. Faktor  internal  adalah  belum  dibentuknya  badan  pengawas  untuk  pelaksanaan pemberian  subsidi  serta  tidak  ada  aturan  pemerintah  daerah  yang  menentukan  lokasi- lokasi dapat dibangun rumah.
2. Faktor  eksternal  adalah  perilaku  pengembang  yang  memberikan  fasilitas  ingkungan berlebihan serta kurangnya pemahaman masyarakat terhadap rumah bersubsidi tersebut.

## Daftar Pustaka

## Buku
Abdul,  Solichin  Wahab.  2014. Analisis  Kebijakan  Dari  Formulasi  ke  Penyusunan  Model-Model Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta : Bumi Aksara. Abidin, Zainal. 2002. Kebijakan Publik (Edisi Revisi). Jakarta : Pancur Suwah. Blaang, C. Djemabut. 1986. Perumahan dan Pemukiman. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press. Hamidah, Upik. 2005. Hukum Perumahan. Bandar Lampung : Universitas Lampung. Hamzah,  Andi.,  I  Wayan  Suandra  dan  B.A.  Manalu.  2006. Dasar-  Dasar  Hukum  Perumahan. Jakarta  : Rineka Cipta. HR, Ridwan. 2013. Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. Muhammad, Abdulkadir. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung : Citra Aditya Bakti. Musthofa, Bisri. 2008. Kamus Kependudukan. Yogyakarta : Panji Pustaka. Rahardjo, Satjipto. 1996. Ilmu Hukum. Bandung : Alumni. Safi’I.  2007. Strategi  dan  Kebijakan  Pembangunan  Ekonomi  Daerah  Perspektif  Teoritik .  Malang  : Averroes Press. Sastra M., Suparno. 2006. Perencanaan dan Pengembangan Perumahan. Jakarta : Rajawali Press. Siagian, P. Sondang. 1985. Filsafat Administrasi. Jakarta : Gunung Agung. Subagyo,  Ahmad  Wito.  2000. Efektivitas  Program  Penanggulangan  Kemiskinan  dalam  Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan . Yogyakarta : UGM.
Sumardi, Mulyanto. 1982. Kemiskinan dan Kebutuhan Pokok . Jakarta : CV.Rajawali. Todaro,  Michael  P  dan  Smith,  Stephen  C,  2000, Pembangunan  Ekonomi  di  DuniaKetiga,  jilid  1,  Edisi Kedelapan, diterjemahkan oleh Haris Munandar, Jakarta : Penerbit Erlangga. Usman, Nurdin. 2002. Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. Voll, Willy D.S. 2014. Dasar-Dasar Ilmu Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Sinar Grafika. Yuwono, Budi. 2009. Perumahan bagi Kaum Miskin di Kota-Kota Asia . Thailand : UNESCAP. Yamin, Muhammad Lubis dan Abdul Rahim Lubis. 2013. Kepemilikan Properti di Indonesia. Bandung : CV. Mandar Maju. Yudhohusodo, Siswono. 1991. Rumah Untuk Rakyat. Jakarta : Yayasan Padamu Negeri.

## Jurnal
AD  Putranto  .2014  -    “Pembangunan  Rumah,  tentang  perencanaan  Rumah  Sederhana  Sehat  (RSH)”. Jurnal RUAS, Volume 11 N0 2, Desember 2013, ISSN 1693-3702. 60. Soesilowati,  Etty.  2007.  “Kebijakan  Perumahan  dan  Permukiman  Bagi  Masyarakat  Urban”. Jurnal Ekonomi dan Manajemen , Volume 16 No.1. Halaman 105-124 Semarang : Ekonomi UNNES. W.A. Sari, 2016. “. Analisis sistem dan prosedur pemberian kredit pemilikan rumah BTN Bersubsidi pada PT.  Bank.  Tabungan  Negara  (Persero)  Tbk.” Jurnal  Administrasi  Bisnis  (JAB) Vol.  41  No.1 Desember 2016| administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id.

## Undang – Undang Dan Peraturan Pemerintah
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2011  tentang  Perumahan  dan  Kawasan Permukiman.
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.03/2014 Tentang Perubahan Keempat atas  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  36/PMK.03/2007  Tentang  Batasan  Rumah  Sederhana, Rumah  Sangat  Sederhana,  Rumah  Susun  Sederhana,  Pondok  Boro,  Asrama  Mahasiswa  dan Pelajar,  Serta  Perumahan  Lainnya,  Yang  Atas  Penyerahannya  Dibebaskan  Dari  Pengenaan  Pajak
Pertambahan Nilai. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 20/PRT/M/2014 tentang  Fasilitas  Likuiditas  Pembiayaan  Perumahan  Dalam  Rangka  Perolehan  Rumah  Melalui Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia. Nomor 21/PRT/M/2014 tentang  Petunjuk  Pelaksanaan  Fasilitas  Likuiditas  Pembiayaan  Perumahan  Dalam  Rangka Perolehan  Rumah  Melalui  Kredit/Pembiayaan  Pemilikan  Rumah  Sejahtera  Bagi  Masyarakat Berpenghasilan Rendah.
Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat  Nomor  26/  PRT/  2016  tentang  Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 21/ PRT/ 2016 Tentang Kemudahan Dan/ Atau Bantuan Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.