## PENERAPAN HUKUM ADAT DALAM MENCAPAI KETERTIBAN UMUM (STUDI PERBANDINGAN ANTARA HUKUM ADAT DAN
HUKUM PIDANA INDONESIA)

## Oleh: Nuruzzaman M.S.

## ABSTRAK
Tujuan penulisan jurnal ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum adat dalam mencapai ketertiban umum, sebagai salah satu opsi pemecahan masalah pelanggaran ketertiban umum yang terjadi pada lingkungan masyarakat di Indonesia. Di samping hukum pidana yang berlaku di Indonesia, hukum adat juga memiliki peradilan untuk mengadili pelanggar ketertiban umum. Peradilan yang dimiliki hukum adat lebih bersifat kekeluargaan, berupa musyawarah untuk tercapainya mufakat, sanksi yang tepat untuk pelanggar ketertiban umum tersebut.
Apabila hukum pidana di Indonesia hanya melakukan sistem peradilan saja maka hukum adat mempunyai sistem yang lebih kompleks. Sistem pencegahan, perundingan, peradilan, dan pemberian sanksi terhadap suatu tindak pidana dalam masyarakat pada hukum adat mempunyai tingkat keefektifan yang lebih baik daripada hukum pidana yang hanya melakukan peradilan. Hukum adat dalam satu daerah dengan daerah yang lain di Indonesia berbeda- beda. Penerapan pencegahan sampai pemberian sanksi pun berbeda-beda, tergantung dari masyarakat yang menerapkannya.
Kata kunci : hukum adat, ketertiban umum, hukum pidana
A. PENDAHULUAN
Sebelum mengetahui apa itu yang dimaksud hukum, mari kita lihat pendapat para tokoh dunia yang berbeda-beda, sebagai berikut:
1)  Aristoteles: “Particular law is that which each community lays down and applies to its own members. Universal law is the law of nature” 1
2)  Grotinus: “Law is a rule of moral action obliging to that which is right” 2 3)  Philip S. James, M.A.: “Law is body of rule for the guidance of human conduct which are imposed upon, and enforced among the members of a given state” 3
4)  Prof. Mr. E.M. Meyers dalam bukunya De Algemene Begrippen van het Burgelijk Recht : “Hukum ialah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditunjukkan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat, dan yang menjadi pedoman bagi penguasa-penguasa negara dalam melakukan tugasnya ” 4
5)  Leon Duguit: “Hukum ialah aturan tingkah laku para anggota masyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan yang jika dilanggar
1   Kansil, C.S.T. dan Christine S.T. Kansil. 2002. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia . Jilid I. Jakarta: Balai Pustaka, Cet. 12, hal. 9.
2 Ibid. 3 Ibid.
4 Ibid.
menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran itu” 5 6)  Immanuel Kant: “Hukum ialah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang yang lain, menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan” 6
Berdasarkan sedikit uraian yang dipaparkan oleh para sarjana hukum terkemuka, dapat diambil kesimpulan bahwa definisi tentang hukum, kata Prof. Van Apeldoorn, adalah sangat sulit dibuat karena tidak mungkin untuk mengadakannya sesuai dengan kenyataan. 7 Dalam kaitannya di Indonesia sendiri terdapat sistem hukum yang berasal dari kebiasaan-kebiasaan atau norma masyarakat Indonesia sendiri, yakni hukum adat. Istilah hukum adat pertama sekali diperkenalkan oleh Snouck Hurgronje pada tahun 1983 dalam bukunya De Atjehnese . 8 Dalam buku itu dia memperkenalkan istilah adatrecht (hukum adat), yaitu hukum yang berlaku bagi bumiputra (orang Indonesia asli) dan orang timur asing pada masa Hindia Belanda.
Hukum adat mempunyai ikatan dan pengaruh yang kuat dalam masyarakat. Kekuatan mengikatnya tergantung pada masyarakat (atau bagian masyarakat) yang mendukung adat istiadat tersebut, terutama berpangkal tolak pada perasaan keadilannya. 9 Dalam penelitian yang pernah diadakan oleh Fakultas Hukum Universitas Andalas pada tahun 1977–1978, dinyatakan antara lain sebagai berikut:
1.  Adat yang sebenarnya adat. Ini merupakan undang-undang alam di mana dan kapan pun dia akan tetap sama, antara lain adat air membasahi, adat api membakar, dan sebagainya.
2.  Adat istiadat. Ini adalah peraturan pedoman hidup di seluruh daerah yang diperturun-naikkan selama ini, waris yang dijawek , pusako nan ditolong , artinya diterima oleh generasi yang sekarang dari generasi yang dahulu supaya dapat kokoh berdirinya.
3.  Adat nan teradat. Ini adalah kebiasaan setempat. Dapat ditambah ataupun dikurangi menurut tempat dan waktu.
4.  Adat yang diadatkan. Ini adalah adat yang dapat dipakai setempat, seperti dalam suatu daerah adat dalam perkawinan mempelai harus memakai pakaian kebesaran, jika tidak maka helat tidak akan menjadi; tetapi pada waktu sekarang karena sukar mencari pakaian kebesaran itu maka pakaian biasa saja dapat dipakai oleh mempelai tadi. 10
Berdasarkan penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa adat adalah suatu kebiasaan yang merekat pada diri suatu golongan atau masyarakat yang tinggal di suatu tempat dan yang diwariskan secara turun-temurun dari nenek moyang hingga anak cucu. Masalah ketertiban umum dewasa ini memang sangat marak terjadi. Bentuk-bentuk pelanggaran ketertiban dalam masyarakat pun kian hari kian beragam. Mulai dari copet di pasar, suara kegaduhan para pemabuk di kampung, perjudian, penculikan, pencurian, pemerkosaan, dan lain sebagainya. Masalah-masalah tersebut yang saat ini tengah
5 Ibid.
6 Ibid.
7 Ibid. , hal. 8. 8   Djuned, T. 1992. Asas-Asas Hukum Adat . Fakultas Hukum Unsyiah, hlm. 8. 9   Soekanto dan Soerjono Soekanto. 1979. Pokok-Pokok Hukum Adat. Bandung: Penerbit Alumni, hal. 15.
10  Fakultas Hukum Universitas Andalas, Peranan Ninik Mamak dalam Pembangunan , 1977– 1978.
menjadi sorotan para ulama dan mayarakat yang menginginkan lingkungan yang tertib dan kondusif dalam bersosialisasi antarsesama manusia.
B. RUMUSAN MASALAH
Dalam berbagai masalah yang ada, timbul pertanyaan, yaitu sebandingkah hukum adat yang tumbuh di masyarakat dengan hukum pidana yang berlaku di Indonesia? Apakah hukum adat dapat menyelesaikan berbagai masalah dalam ketertiban umum?
C. PEMBAHASAN
Secara umum, ketertiban umum adalah suatu keadaan lingkungan masyarakat yang aman, tenteram, serta mengindahkan hak-hak yang satu dengan yang lain. Masyarakat pasti ingin memiliki kondisi lingkungan yang seperti itu ketika mereka bekerja, berkeluarga, bersosialisasi, bermain, dan belajar. Tak dapat dipungkiri suatu keadaan yang seperti itu takkan mudah untuk digapai tanpa peran beberapa komponen pendukung, yakni ulama atau tokoh masyarakat, kepolisian, pemerintah, dan masyarakat itu sendiri. Peran ulama dan tokoh masyarakat adalah yang paling utama. Lewat lisan dan kebijaksanaan ulama dan tokoh masyarakat pencegahan dilakukannya tindak pidana yang melanggar ketertiban umum bisa teratasi karena ulama dan tokoh masyarakat adalah panutan yang dimiliki dan dipatuhi. Bahkan, beberapa daerah di Indonesia ada yang sangat mematuhi ulama dan tokoh masyarakat daripada mematuhi pemerintahnya sendiri. Selain ulama dan tokoh masyarakat, ada pula kepolisian. Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam fungsi demikian, Lypsky mengatakan bahwa polisi sebagai salah satu bagian dari street level bureaucracy atau pelaksana birokrasi pemerintahan di tingkat jalanan yang langsung berhadapan dengan masyarakat. Hal ini karena polisi sesungguhnya menjalankan fungsi pemerintahan, seperti institusi pemerintah yang lain, khususnya untuk mewujudkan keamanan dalam negeri, yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dengan menjunjung tinggi hukum dan hak asasi manusia. 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 (selanjutnya disebut Undang-Undang Kepolisian), Pasal 19 menyebutkan bahwa: 12
(1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Pejabat Kepolisian Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.
(2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana yang dimaksud dalam Ayat (1), Kepolisian Negara Republik Indonesia mengutamakan tindakan pencegahan.
Penegakan hukum amat ditentukan oleh aspek moral dan etika dari aparat penegak hukum itu sendiri. Aspek moral dan etika dalam penegakan hukum pidana merupakan suatu hal yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana dalam sistem peradilan
11   Nurjaya, I Nyoman. “Kewenangan Diskresi dan Diversi Polisi dalam Tugas Penegakan Hukum Pidana)”, makalah dipresentasikan dalam Seminar Kepolisian dengan Tema “Penegakan Hukum Selektif oleh Polri: Keniscayaan yang Tidak Diakui, Legalitas dan Relevansinya dengan Kepastian Hukum”, diselenggarakan dalam rangka Hari Ulang Tahun Bhayangkara Ke-67 Tahun 2013 oleh Kepolisian Resor Blitar Kota, 5 Juni 2013, Gedung Kusuma Wicitra, Kota Blitar, hlm. 1.
12   Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.
pidana. Penegakan hukum terhadap aturan-aturan hukum tidak berbatas pada tindakan dengan menghukum dan memasukkan pelaku pelanggaran ke dalam penjara sebanyak- banyaknya. Namun, yang lebih substansial adalah bagaimana upaya penegak hukum dapat membimbing warga masyarakat agar tidak melakukan perbuatan melanggar hukum. 13 Bekerjanya proses peradilan pidana pada dasarnya merupakan suatu rangkaian keputusan-keputusan mengenai suatu tindak pidana dari petugas yang berwenang dalam kerangka interrelasi antara petugas dan sub-subsistem peradilan pidana. Pendekatan sistemik ini mensyaratkan perlunya upaya-upaya yang mendukung bekerjanya sistem ini, yaitu 14 : a.  meningkatkan efektivitas sistem penanggulangan kejahatan; b.  mengembangkan koordinasi antara berbagai komponen peradilan pidana;
c.  mengawasi atau mengendalikan penggunaan kekuasaan oleh penegak hukum.
Di sisi lain, pemerintah pun turut andil dalam pelaksanaan ketertiban umum. Kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah haruslah bertujuan sebagai pencegah terhadap pelanggaran dalam ketertiban bermasyarakat. Penanggulangan kejahatan mengenai bekerjanya fungsi aparatur penegak hukum sistem peradilan pidana yang terdiri atas kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Penanggulangan lewat jalur “penal” lebih menitikberatkan pada sifat “ repressive ” (penindasan/ pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur “nonpenal” lebih menitikberatkan pada sifat “ preventive ” (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Jalur “nonpenal” merupakan jalur penanggulangan dengan cara peningkatan nilai keagamaan, penyuluhan melalui pemuka masyarakat, dan kegiatan lainnya. Persoalan kejahatan tidak hanya diarahkan pada penyelesaian melalui proses peradilan, tetapi bisa melalui nonperadilan. 15 Patut disadari bahwa penggunaan sanksi pidana sebagai alat penegakan hukum ibarat pedang yang tajam pada kedua sisinya. Sanksi pidana di satu sisi merupakan penjamin utama terhadap hak-hak individu. Akan tetapi, sanksi pidana pada sisi yang lainnya juga merupakan ancaman terbesar terhadap kemerdekaan dan hak-hak asasi manusia. Penggunaan sanksi pidana yang manusiawi dan tidak memihak akan menjamin perlindungan itu, tetapi penggunaan yang diskriminatif dan bersifat paksaan merupakan suatu ancaman tersendiri.
Masyarakat juga merupakan faktor terpenting dalam penertiban ketertiban umum. Keterlibatan masyarakat dalam kebijakan penanggulangan kejahatan sangat penting karena kebijakan penanggulangan kejahatan merupakan usaha yang rasional dari masyarakat sebagai reaksi terhadap kejahatan. Selanjutnya, kebijakan penanggulangan kejahatan merupakan ilmu untuk menanggulangi kejahatan. Oleh karena itu, kebijakan penanggulangan kejahatan dilakukan dengan perencanaan yang rasional dan menyeluruh sebagai respons terhadap kejahatan. Kebijakan yang dilakukan termasuk bagaimana mendesain tingkah laku manusia yang dapat dianggap sebagai kejahatan.
Perbandingan antara Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Adat Jika dilihat dari penyelesaian suatu pelanggaran atau kejahatan akan ketertiban umum melalui kacamata hukum pidana Indonesia maka akan kita dapati sebuah ketidakpuasan dalam penyelesaiannya. Pendekatan hanya melalui penerapan hukum 13   Sunarso, Siswanto 2012. Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana . Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 83.
14  Rahmadi, Takdir. 2010. Mediasi Penyelesaian Sengketa melalui Pendekatan Mufakat . Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 26.
15   Marlina. 2012. Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice . Bandung: Refika Aditama, hlm. 16.
pidana semata-mata tidaklah tepat karena penerapan hukum pidana mempunyai keterbatasan. Berikut beberapa faktor penyebab terjadinya kejahatan: 16
1.  Dari sisi hakikat terjadinya kejahatan. Sebagai masalah sosial dan kemanusiaan, tentu faktor penyebab lahirnya kejahatan cukup kompleks. Banyaknya faktor penyebab kejahatan tidak mampu dijangkau oleh hukum pidana. Ketidakmampuan hukum pidana menganalisis penyebab lahirnya kejahatan menyebabkan hukum pidana membutuhkan bantuan dari disiplin ilmu yang lain. Oleh karena itu, dalam membahas upaya penanggulangan kejahatan, hukum pidana dipadukan dengan pendekatan sosial.
2.  Keterbatasan hukum pidana terlihat dari hakikat berfungsinya hukum pidana itu sendiri. Penggunaan hukum pidana hakikatnya hanya obat sesaat sebagai penanggulangan gejala semata dan bukan alat penyelesaian yang tuntas dengan menghilangkan sumber penyebab penyakitnya. Artinya, hukum pidana tidak memberikan efek pencegahan sebelum kejahatan itu terjadi sehingga hukum pidana tidak mampu menjangkau akar kejahatan yang berada di tengah masyarakat.
Sanksi hukum pidana yang digunakan selama ini bukanlah obat ( remidium ) untuk memberantas sumber penyakit (kejahatan), melainkan hanya sekadar mengatasi gejala atau akibat penyakit. Artinya, sanksi hukum pidana bukanlah suatu pengobatan yang menyeluruh, melainkan hanya sekadar pengobatan yang bersifat sementara. Sedangkan pada penyelesaian kejahatan ketertiban umum bisa dilakukan dengan cara yang lebih menitikberatkan pada penanggulangan kejahatan. Hal ini sependapat dengan G. Pieter Hoefnagels yang secara tidak langsung menunjukkan bahwa jalur penal atau jalur pidana bukan merupakan satu-satunya upaya penanggulangan kejahatan. G. Pieter Hoefnagels mengakui jalur nonpenal dapat dilakukan dalam upaya penanggulangan kejahatan. 17 Diversi dan restorative justice merupakan dua konsep penyelesaian tindak pidana yang memberikan perlindungan terhadap pelaku. Kedua konsep tersebut dalam penyelesaiannya melibatkan persetujuan korban, pelaku, dan masyarakat.
Upaya untuk menurunkan angka kriminalitas, sistem peradilan pidana saja tidak begitu cukup. Tetapi, dengan menggunakan cara-cara tradisional, misalnya hukum adat yang ada pada daerah masing-masing bisa dikatakan mampu menurunkan angka kriminalitas dibandingkan bila dimasukkan dalam sebuah sistem hukum. Hukum adat bercorak tradisional, artinya bersifat turun-temurun, dari zaman nenek moyang hingga ke anak cucu sekarang ini yang keadaannya masih tetap berlaku dan dipertahankan oleh masyarakat adat yang bersangkutan.
Beberapa corak yang melekat dalam hukum adat yang dapat dijadikan sumber pengenalan hukum adat dapat disebutkan, yaitu corak yang tradisional, keagamaan, kebersamaan, konkret dan visual, terbuka dan sederhana, dapat berubah dan menyesuaikan, tidak dikodifikasi, musyawarah dan mufakat. Begitu pula dengan suatu sistem hukum adat, menyebut suatu masyarakat sebagai masyarakat tradisional tidak lain hendak memberikan arti tentang masyarakat yang kuat memegang tradisi atau yang dikenal dengan adat (adat kebiasaan) yang diwariskan dari leluhurnya. 18 Identitas hukumnya tumbuh dengan identitas masyarakat yang membentuknya. Oleh karena itu, hukum adat merupakan suatu sistem hukum yang dibentuk berdasarkan sifat, pandangan hidup, dan cara berpikir masyarakat Indonesia. Kenyataan ini pernah ditegaskan oleh
16 Ibid., hlm. 16–17.
17   Marlina, Loc.cit. , hlm. 16. 18   Atmasasmita, Romli. 2010. Teori dan Kapita Selekta Krominologi . Bandung: Refika Aditama, hlm. 133.
Soediman Kartohadiprodjo 19 dalam Wulansari (2012) yang mengatakan: “hukum adat itu bukan hukum adat karena bentuknya tidak tertulis, melainkan hukum adat adalah hukum adat karena tersusun dengan dasar pikiran yang tertentu, prinsipil, berbeda dari dasar pikiran hukum Barat”.
Masyarakat hukum adat menggunakan penyelesaian secara kekeluargaan. Mediasi di luar pengadilan merupakan proses penyelesaian sengketa secara damai yang biasa digunakan masyarakat sehari-hari ditengahi oleh pihak ketiga, yaitu tetua adat, pemimpin agama, atau tokoh masyarakat lainnya. 20 Oleh karena itu, hukum adat merupakan aspek dari kehidupan dan kebudayaan masyarakat Indonesia yang juga menjadi saripati dari kebutuhan hidup, cara hidup, dan pandangan hidup bangsa Indonesia yang berbeda dengan alam pikir Barat yang melahirkan sistem hukum dengan dasar alam pikiran di atas.
Pendekatan konsensus atau mufakat dalam proses mediasi mengandung pengertian bahwa segala sesuatu yang dihasilkan dalam proses mediasi harus merupakan hasil kesepakatan atau persetujuan para pihak. Mediasi 21 dapat ditempuh oleh para pihak yang terdiri atas dua pihak yang bersengketa maupun lebih dari dua pihak. Permasalahannya dapat diselesaikan apabila semua pihak yang bersengketa dapat menerima penyelesaian itu. 22 Hukum adat Indonesia sebagai wadah dari institusi peradilan adat juga memiliki konsep yang dapat digambarkan sebagai akar keadilan restoratif. Di Indonesia, karakteristik hukum adat di tiap daerah pada umumnya amat mendukung penerapan keadilan restoratif. Hal ini dapat dilihat dari ciri-ciri umum hukum adat Indonesia, pandangan terhadap pelanggaran adat/delik adat, serta model dan cara penyelesaian yang ditawarkan.

## Hukum Adat dalam Menyelesaikan Masalah Ketertiban Umum
Hukum adat pada hakikatnya merupakan hukum kebiasaan, artinya kebiasaan- kebiasaan yang mempunyai akibat hukum. Berbeda dengan kebiasaan belaka, kebiasaan yang merupakan hukum adat adalah perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama. Hukum adat, terutama hukum yang mengatur tingkah laku manusia, dalam hubungannya satu dengan yang lain, baik yang merupakan keseluruhan kelaziman, kebiasaan, dan kesusilaan yang benar-benar hidup di masyarakat adat karena dianut dan dipertahankan oleh anggota-anggota masyarakat itu maupun yang merupakan keseluruhan pengaturan yang mengenai sanksi atas pelanggaran dan yang ditetapkan dalam keputusan- keputusan para penguasa adat atau mereka yang mempunyai kewibawaan dan berkuasa memberi keputusan dalam masyarakat adat itu.
19   Wulansari, Dewi. 2012. Hukum Adat Indonesia, Suatu Pengantar . Bandung: Refika Aditama, hlm. 22.
20  Syukur, Fatahillah. 2012. Mediasi Yudisial di Indonesia . Bandung: Mandar Maju, hlm. 1. 21  Pohan, Agustinus, Topo Santoso, dan Martin Moerings dalam Hukum Pidana dalam Perspektif menyebutkan bahwa mediasi penal sendiri merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan (dikenal dengan istilah ADR atau Alternative Dispute Resolution ). Pendapat lain dari Syukur dalam bukunya juga menyebutkan bahwa mediasi merupakan metode penyelesaian sengketa yang berkembang pesat, penggunaan mediasi tidak hanya dilakukan di luar pengadilan oleh lembaga swasta dan swadaya masyarakat, tetapi juga terintegrasi dalam sistem peradilan, dalam hal ini tidak hanya memediasi perkara perdata, tetapi juga memediasi perkara pidana, mencakup tindak pidana ringan, yaitu pencurian, ataupun tindak pidana berat seperti pembunuhan, sesuai dengan adat istiadat daerah masing- masing.
22 Rahmadi, Takdir, Op.cit. , hlm. 13.
Hukum pidana adat atau hukum pelanggaran adat ialah aturan-aturan hukum adat yang mengatur peristiwa atau perbuatan kesalahan yang berakibat terganggunya keseimbangan masyarakat sehingga perlu diselesaikan (dihukum) agar keseimbangan masyarakat tidak terganggu. Menurut Barend Ter Haar B.Zn, yang dimaksud pelanggaran adat adalah setiap gangguan dari suatu pihak terhadap keseimbangan yang mana setiap pelanggaran itu dari satu pihak atau dari sekelompok orang berwujud atau tidak berwujud berakibat menimbulkan reaksi (yang besar kecilnya menurut ketentuan adat) suatu reaksi adat, dan karena adanya reaksi adat itu maka keseimbangan harus dapat dipulihkan kembali (dengan pembayaran uang atau barang). 23 Fenomena permasalahan lembaga penjara pada dasarnya telah menjadi masalah klasik yang menjadi sorotan sejak lama, bukan hanya di Indonesia, melainkan juga di banyak negara. Penjara pada masa lalu kerap digambarkan sebagai tempat di mana proses dehumanisasi berlangsung. Pada masyarakat adat, sanksi adat yang diberikan hanyalah mengembalikan keseimbangan yang terganggu, dan keluarga ikut menanggung akibat dari perbuatannya tersebut. Sementara dalam sistem peradilan pidana, pertanggungjawaban pidana lebih dititikberatkan pada perseorangan.
Hukum adat memiliki corak yang tradisional, keagamaan, kebersamaan, konkret dan visual, terbuka dan sederhana, dapat berubah dan menyesuaikan, tidak dikodifikasikan, musyawarah dan mufakat. Bentuk corak dari hukum adat adalah tradisional, keagamaan, kebersamaan, konkret dan visual, terbuka dan sederhana, dapat berubah dan menyesuaikan, tidak dikodifikasi, musyawarah dan mufakat. 24
Berkaitan dengan pelanggaran adat dan/atau mekanisme pemecahannya, hukum adat memiliki pandangan tersendiri. Sebagaimana dikemukakan di atas, pengertian pelanggaran adat terkait dengan kondisi ketidakseimbangan kosmos dalam masyarakat. Hal ini mencakup tindakan-tindakan yang mengganggu kedamaian hidup atau pelanggaran terhadap kepatutan dalam masyarakat. Jadi, pelanggaran hukum adat tersebut merupakan: 25 a.  Suatu peristiwa aksi dari para pihak dalam masyarakat.
b.  Aksi itu menimbulkan gangguan keseimbangan.
c.  Gangguan keseimbangan itu menimbulkan reaksi.
d.  Reaksi yang timbul menjadikan terpeliharanya kembali gangguan keseimbangan pada keadaan semula.
Hukum adat tidak mengadakan pemisahan antara pelanggaran hukum yang mewajibkan tuntutan memperbaiki kembali hukum di dalam lapangan hukum pidana dan di lapangan hukum perdata. Oleh karena itu, sistem hukum adat hanya mengenal suatu prosedur dalam hal penuntutan, baik untuk penuntutan secara perdata maupun tuntutan secara pidana (kriminal). Ini berarti bahwa petugas hukum yang berwenang untuk mengambil tindakan-tindakan konkret (reaksi adat) guna membetulkan hukum yang dilanggar itu tidak seperti sistem hukum Barat yang mana hakim pidana menyelesaikan perkara pidana.
Hukum pidana adat adalah hukum yang hidup ( the living law ), diikuti dan ditaati oleh masyarakat adat secara terus-menerus dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pelanggaran terhadap tata tertib tersebut dipandang dapat menimbulkan keguncangan
23 Setiadi, Tolib. 2008. Intisari Hukum Adat Indonesia dalam Kajian Kepustakaan . Bandung: Alfabeta, hlm. 345.
24  Hadikusuma, Hilman. 2003. Pengantar Ilmu Hukum Adat di Indonesia . Bandung: Mandar Maju, hlm. 71.
25  Zulfa, Eva Achjani. 2011. Pergeseran Paradigma Pemidanaan . Bandung: Lubuk Agung, hlm. 68–69.
dalam masyarakat karena dianggap dapat mengganggu keseimbangan kosmis masyarakat. Oleh sebab itu, bagi si pelanggar akan diberikan reaksi adat, koreksi adat, atau sanksi adat oleh masyarakat melalui pengurusnya.
Pengertian hukum pidana adat ini mengandung tiga hal pokok, yaitu: 26
1.  Rangkaian peraturan tata tertib yang dibuat, diikuti, dan ditaati masyarakat adat yang bersangkutan.
2.  Pelanggaran terhadap peraturan tata tertib tersebut dapat menimbulkan keguncangan karena dianggap mengganggu keseimbangan kosmis. Perbuatan melanggar peraturan tata tertib ini dapat disebut sebagai delik adat.
3.  Pelaku yang melakukan pelanggaran tersebut dapat dikenai sanksi oleh masyarakat yang bersangkutan.
Konsep hukum adat sebagai wadah dari institusi peradilan adat juga memiliki konsep yang dapat digambarkan sebagai akar dari keadilan restoratif. Karakteristik hukum adat di setiap daerah pada umumnya amat mendukung penerapan keadilan restoratif. Hal ini dapat dilihat dari ciri-ciri umum hukum adat terhadap pelanggaran adat serta model dan cara penyelesaian yang ditawarkan.
Soepomo mendeskripsikan ciri umum tersebut sebagai berikut: 27
1.  Corak religius yang menempatkan hukum adat sebagai bentuk kesatuan batin masyarakat dalam suatu persekutuan (komunal).
2.  Sifat komunal dari hukum adat menempatkan individu sebagai orang yang terikat dengan masyarakat. Seorang individu bukanlah sosok yang bebas dalam segala tingkah laku karena dibatasi oleh batasan-batasan norma yang telah diterapkan baginya.
3.  Tujuan persekutuan masyarakat adalah memelihara keseimbangan lahir batin antara individu, golongan, dan lingkungan hidupnya ( live milieu ). Tujuan ini pada dasarnya diemban oleh masing-masing individu anggotanya demi mencapai tujuan persekutuan.
4.  Tujuan memelihara keseimbangan lahir batin berangkat dari pandangan atas ketertiban yang ada dalam alam semesta (kosmos), yang mana ketertiban masyarakat merupakan bentuk hubungan harmonis antara segala sesuatu. Gerak dan usaha memenuhi kebutuhan individu merupakan gerak dan usaha yang ditetapkan dalam garis kosmos itu.
5.  Pelanggaran terhadap hukum adat diterjemahkan sebagai pelanggaran terhadap garis ketertiban kosmos tersebut. Bagi setiap orang yang dianggap menjalani hukum adat, garis ketertiban kosmos itu harus dijalani secara serta-merta. Jika garis ini tidak dijalankan, walaupun hanya oleh seorang individu, maka baik masyarakat maupun orang tersebut akan menderita karena berada di luar garis tersebut. Perbuatan ini yang disebut dengan pelanggaran adat.
Tujuan utama keadilan restoratif adalah menciptakan pemulihan hubungan sosial dalam masyarakat. Hal yang mustahil dilaksanakan bila proses penanganan perkara pidana dengan pendekatan keadilan restoratif justru mengancam keselamatan masyarakat, menjadikan masyarakat tidak terlindungi, menimbulkan kerusakan atau menimbulkan disharmonisasi masyarakat akibat tindak pidana yang tengah diselesaikan oleh tindak pidana ini. Oleh karena itu, keamanan masyarakat harus menjadi pertimbangan utama yang diberikan sehingga proses yang terjadi mampu berakibat positif bagi masyarakat,
26  Widnyana, I Made. 1993. Kapita Selekta Hukum Pidana Adat . Bandung: Eresco, hlm. 3.
27  Zulfa, Eva Achjani. Loc.cit. , hlm. 68.
tidak mengancam keamanan, menimbulkan ketakutan, apalagi mengancam keharmonisan hubungan sosial dalam masyarakat.
Pada dasarnya penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif merupakan satu pilihan yang ditawarkan. Bukan berarti bahwa dengan hadirnya pendekatan baru, yaitu keadilan restoratif, sistem peradilan pidana konvensional akan menjadi hilang. Kehadiran sistem peradilan pidana masih dianggap perlu, manakala pendekatan keadilan restoratif tidak dapat mencapai hasil yang diinginkan. Meskipun demikian, pilihan penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan pendekatan restoratif ini dapat juga menjadi bingkai bagi bekerjanya sistem peradilan pidana konvensional. Pada dasarnya proses penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif khususnya dalam hukum adat merupakan suatu proses dalam rangka mencari bentuk terbaik dari suatu penyelesaian atas sengketa yang terjadi dalam masyarakat, apakah dilaksanakan secara mandiri oleh masyarakat atau dengan melibatkan sistem peradilan pidana.
Manusia menurut ajaran adat, wajib mendudukkan rasa malu sebagai basis nilai dalam setiap hubungan sosialnya. Ajaran moral tahu malu inilah yang dalam perspektif hukum adat menjadi semacam mekanisme pertahanan atau pengekangan diri, agar manusia tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan, kerukunan, dan keselarasan dalam hidup bermasyarakat. Ajaran tahu malu yang ditanamkan kepada individu-individu, pada dasarnya memberikan suatu landasan yang fundamental kepada mereka yang terlibat dalam setiap hubungan sosial. Ajaran tahu malu ini berfungsi sebagai basis nilai dalam setiap hubungan sosial, dengan tujuan agar mereka yang melakukan hubungan sosial dapat menempatkan diri secara patut.
Pemeliharaan norma kesusilaan dan kesopanan dalam masyarakat secara bersama- sama melahirkan suatu solidaritas berwujud usaha pencegahan terjadinya pelanggaran. Jika suatu pelanggaran telah nyata-nyata dilakukan oleh individu dan telah memenuhi unsur kausalitasnya maka reaksi yang merupakan koreksi adalah tindakan otomatis yang menjadi keharusan demi keseimbangan masyarakat.
Cakupan perbuatan-perbuatan yang dapat dikatakan sebagai pelanggaran adat sangatlah luas, tetapi suatu pelanggaran hanya berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Suatu pelanggaran yang lahir dan tumbuh dalam suatu masyarakat hanya berlaku di wilayah masyarakat tersebut. Walaupun demikian, hal ini bukan berarti hanya berlaku khusus bagi warga masyarakat yang bersangkutan.
Ada dua hal yang membatasi wilayah berlakunya hukum adat secara teritorial. Pertama, kebudayaan yang ada dalam masyarakat yang bersangkutan. Hal ini karena pada dasarnya pelanggaran adat merupakan sebuah aspek dari kebudayaan. Kedua, masyarakat tempat lahir, tumbuh, berkembang, dan lenyapnya pelanggaran adat. Relevansinya bahwa suatu pelanggaran adat dipandang sebagai pelanggaran atau bukan sangat bergantung pada struktur masyarakatnya. 28 Pelanggaran yang dimaksud adalah perbuatan sepihak yang merongrong integritas manusia maupun benda. Menurut literatur-literatur hukum adat, perbuatan main hakim sendiri dikenal dalam hukum adat. Namun, hanya dapat dilakukan oleh subjek yang menjadi korban atau secara langsung menderita kerugian akibat pelanggaran yang dilakukannya. Itu pun ada syaratnya, yaitu pelakunya tertangkap tangan seketika sedang melakukan suatu pelanggaran. Tetapi, aturan ini hanya berlaku pada zaman dahulu kala. Atas dasar alam pikiran kosmis yang mendasari hukum adat maka yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran adat adalah setiap perbuatan yang mengganggu atau mengakibatkan keguncangan alam semesta, yang selalu terjaga keharmonisannya. Pada
28 Soemaman, Anto. 2003. Hukum Adat Perspektif Sekarang dan Mendatang. Yogyakarta: Mitra Gama Widya, hlm. 11–12.
prinsipnya, harmoni alam semesta ini diwujudkan dalam harmoni manusia. Jika harmoni dalam kehidupan bersama dalam masyarakat terganggu maka harmoni alam semesta juga akan terganggu. Hal ini karena manusia adalah bagian yang tak terpisahkan dari alam semesta.
Manakala muncul gangguan akibat adanya pelanggaran dalam masyarakat, adat memberikan reaksi berupa koreksi. Koreksi ini ditujukan kepada seluruh anggota masyarakat, baik pelaku maupun bukan. Koreksi diperlukan karena pelanggaran dianggap sebagai wujud keluarnya sesuatu dari garis tertib kosmis. Pada dasarnya koreksi ini tidak sama dengan sanksi, sekalipun wujud konkretnya seperti sanksi. Di sinilah ciri khas hukum adat yang dari konseptualnya memberikan koreksi dengan sanksi.
Hukum adat merupakan bagian atau aspek dari adat. Adat adalah pengetahuan hidup yang berupa ajaran-ajaran sosial yang penuh dan sarat akan nilai-nilai. Adat diturunkan dari generasi ke generasi secara faktual, yaitu dengan cara melihat dan melaksanakan perilaku-perilaku terpujinya. Sebagai suatu sistem ajaran, adat menghendaki agar manusia-manusia berpartisipasi dan dapat menyadari eksistensinya sebagai bagian yang tak terpisahkan dari alam semesta, yang tugas pokoknya membuat kebaikan-kebaikan bagi dunia. Dalam peringkat kehidupan masyarakat, adat mengajarkan bagaimana manusia harus berperilaku agar tahu malu. Dengan demikian, hukum adat yang merupakan salah satu aspek adat tidak terlepas dari karakter adat. Koreksi hukum adat sendiri juga tidak terlepas dari basis agar manusia tahu malu sehingga tidak melakukan perbuatan- perbuatan yang memalukan.
D. KESIMPULAN 1.  Sanksi hukum pidana yang digunakan selama ini bukanlah obat ( remidium ) untuk memberantas sumber penyakit (kejahatan), melainkan hanya sekadar mengatasi gejala atau akibat penyakit. Artinya, sanksi hukum pidana bukanlah suatu pengobatan yang menyeluruh, melainkan hanya sekadar pengobatan yang bersifat sementara.
2.  Hukum adat memiliki corak yang tradisional, keagamaan, kebersamaan, konkret dan visual, terbuka dan sederhana, dapat berubah dan menyesuaikan, tidak dikodifikasikan, musyawarah dan mufakat. Bentuk corak dari hukum adat adalah tradisional, keagamaan, kebersamaan, konkret dan visual, terbuka dan sederhana, dapat berubah dan menyesuaikan, tidak dikodifikasi, musyawarah dan mufakat, sesuai dengan penerapan sila ke-4 Pancasila yang menjadi dasar negara di Indonesia.
3.  Upaya untuk menurunkan angka kriminalitas menggunakan sistem peradilan pidana saja tidak cukup. Tetapi, dengan menggunakan cara-cara tradisional, misalnya hukum adat yang ada pada daerah masing-masing bisa dikatakan mampu menurunkan angka kriminalistas dibandingkan bila dimasukkan dalam sebuah sistem hukum. Hukum adat bercorak tradisional, artinya bersifat turun-temurun, dari zaman nenek moyang hingga ke anak cucu sekarang ini yang keadaannya masih tetap berlaku dan dipertahankan oleh masyarakat adat yang bersangkutan.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku Achjani, Eva Zulfa. 2011. Pergeseran Paradigma Pemidanaan. Bandung: Lubuk Agung. Atmasasmita, Romli. 2010. Teori dan Kapita Selekta Kriminologi . Bandung: Refika Aditama.
Djuned, T. 1992. Asas-Asas Hukum Adat . Fakultas Hukum Unsyiah. Fakultas Hukum Universitas Andalas. Peranan Ninik Mamak dalam Pembangunan . 1977–1978.
Hadikusuma, Hilma. 2003. Pengantar Ilmu Hukum Adat di Indonesia . Bandung: Mandar Maju.
Kansil, C.S.T. dan Christine S.T. Kansil. 2002. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia , Jilid I, Cet. 12. Jakarta: Balai Pustaka. Marlina. 2012. Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice . Bandung: Refika Aditama. Rahmadi, Takdir. 2010. Mediasi Penyelesaian Sengketa melalui Pendekatan Mufakat . Jakarta: Raja Grafindo Persada. Setiadi, Tolib. 2008. Intisari Hukum Adat Indonesia dalam Kajian Kepustakaan . Bandung: Alfabeta. Soekanto dan Soerjono Soekanto. 1979. Pokok-Pokok Hukum Adat . Bandung: Penerbit Alumni.
Soemaman, Anto. 2003. Hukum Adat Perspektif Sekarang dan Mendatang . Yogyakarta: Mitra Gama Widya. Sunarso, Siswanto. 2012. Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana . Jakarta: Sinar Grafika.
Syukur, Fatahillah. 2012. Mediasi Yudisial di Indonesia . Bandung: Mandar Maju. Widnyana, I Made. 1993. Kapita Selekta Hukum Pidana Adat . Bandung: Eresco. Wulansari, Dewi. 2012. Hukum Adat Indonesia, Suatu Pengantar . Bandung: Refika Aditama.

## Makalah
Nurjaya, I Nyoman. “Kewenangan Diskresi dan Diversi Polisi dalam Tugas Penegakan Hukum Pidana”. Makalah dipresentasikan dalam Seminar Kepolisian dengan Tema “Penegakan Hukum Selektif oleh Polri: Keniscayaan yang Tidak Diakui, Legalitas dan Relevansinya dengan Kepastian Hukum”. Diselenggarakan dalam rangka Hari Ulang Tahun Bhayangkara Ke-67 Tahun 2013 oleh Kepolisian Resor Blitar Kota, 5 Juni 2013, Gedung Kusuma Wicitra Kota Blitar, hlm. 1.

## Undang-Undang
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.