Analisis  Strategi  Penyelesaian  Pembiayaan  Bermasalah  Pada  Produk Murabahah  Dalam  Perspektif  Ekonomi  Syariah  (Studi  Kasus  Pada  Ksu Karya Terpadu Syariah Rarang Tahun 2020-2023)
Danang Prio Utomo* 1 , Agus Riswanto 2 , Marlina 3
1,2, Program Studi Pendidikan Ekonomi, Universitas Hamzanwadi
Correspondence: danang@hamzanwadi.ac.id Received: 7 April 2024 | Revised: 10 Mei 2024 | Accepted: 25 Juli 2024

## Keywords:
Murabahah Products;
Problematic Financing; Resolution Strategies; Sharia Economics

## Abstract
This  study  aims  to:  1)  identify  the  factors  causing  problematic  financing  in  murabahah products at  KSU Karya Terpadu Syariah Rarang, 2) determine the strategies for resolving problematic financing in murabahah products at KSU Karya Terpadu Syariah Rarang, and 3) analyze the strategies for resolving problematic financing in murabahah products from the perspective of Islamic economics at KSU Karya Terpadu Syariah Rarang.This research used a qualitative approach with a case study design. The data used included both primary and secondary data. Data collection techniques in this study involved observation, interviews, and documentation. The  data  analysis  procedure  used  qualitative  data  analysis  techniques.The results of this study indicate that: 1) the factors causing problematic financing in murabahah products stem from two sources: internal and external factors. 2) The strategies for resolving problematic financing in murabahah products at KSU Karya Terpadu Syariah Rarang include maintaining communication with customers, rescheduling, reconditioning, and confiscating and  selling  collateral.  3)  Based  on  the  analysis,  the  strategies  for  resolving  problematic financing in murabahah products at KSU Karya Terpadu Syariah Rarang are in accordance with the perspective of Islamic economics, DSN MUI fatwas on murabahah financing, and do not contradict sharia principles

## Kata kunci:
Strategi
Penyelesaian, Pembiayaan, Bermasalah,
Produk Murabahah, Ekonomi Syariah.

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk; 1) mengetahui apa saja yang menjadi faktor penyebab pembiayaan bermasalah pada produk murabahah di KSU Karya Terpadu Syariah Rarang, 2) mengetahui  bagaimana  strategi  penyelesaian  pembiayaan  bermasalah  pada  produk murabahah  di  KSU  Karya  Terpadu  Syariah  Rarang,  3)  mengetahui  bagaimana  analisis strategi  penyelesaian  pembiayaan  bermasalah  pada  produk  murabahah  dalam  prespektif ekonomi  syariah  di  KSU  Karya  Terpadu  Syariah  Rarang.Penelitian  ini  mengunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Adapun jenis data yang digunakan yaitu  data  primer  dan  data  sekunder. Teknik  pengumpulan  data  dalam  penelitian ini  yaitu dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Prodsedur analisis data penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif.Hasil penelitian ini menunjukan bahwa;  1) faktor yang menyebabkan terjadinnya pembiayaan bermasalah pada produk murabahah yaitu berasal  dari  dua  faktor  yaitu  faktor  internal  dan  eksternal.  2)  strategi  penyelesaian pembiayaan  bermasalah  pada  produk  murabahah  di  KSU  Karya  Terpadu  Syariah  Rarang dilakukan dengan langkah silaturahmi dengan nasabah, penjadwalan kembali ( rescheduling ), penyesuaian kembali ( reconditioning ), dan penyitaan dan penjualan jaminan. 3) berdasarkan analis startegi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk murabahah di KSU Karya Terpadu Syariah Rarang sudah sesuai dengan persfektif ekonomi syariah, fatwa-fatwa DSN MUI dalam pembiayaan murabahah dan tidak bertentangan dengan prinsif-prinsif ekonomi syariah.

## PENDAHULUAN
Dalam menghadapi dinamika globalisasi dan perubahan ekonomi yang terus berkembang, Indonesia  menemui  beragam  tantangan  yang  mempengaruhi  kondisi  perekonomiannya. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, pengaruh prinsip-prinsip ekonomi syariah  turut  merambah  dalam  struktur  ekonomi  Indonesia,  menjunjung  tinggi  nilai-nilai keadilan,  keberlanjutan,  dan  kesejahteraan  bersama.  Namun,  dalam  konteks  perekonomian Indonesia, masih terdapat berbagai persoalan yang membutuhkan perhatian khusus, terutama dalam sektor keuangan dan pembiayaan syariah.
Sebagai  bentuk  dukungan  terlaksananya  sektor  keuangan  dan  pembiayaan  syariah  di Indonesia, maka pada tahun 1991 majelis ulama indonesia (MUI) dan dengan dukungan dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) serta beberapa pengusaha muslim mendirikan sebuah  bank  syariah  yang  pertama  di  Indonesia  yaitu  PT.  Bank  Muamalat  Indonesia.  Bank syariah ini mulai beroprasi pada tahun 1992 sejak ditetapkannya UU No 7 tahun 1992 dengan dana awal sebesar Rp. 106.126.382.000,00 (Suryani, 2012).
Pada tahun 1997 Indonesia mengalami krisis ekonomi dan moneter. Krisis ekonomi di Indonesia disebabkan karena adannya stok hutang kepada luar negeri yang sangat besar dan berjangka pendek yang menyebabkan akhirnnya terjadi ketidak stabilan perekonomian. Adapun faktor lain yang menyebabkan terjadinnya krisis ekonomi diindonesia saat itu yaitu  terdapat banyaknya  sistem  perbankan  di  Indonesia  yang  masih  lemah. Terbukti  pada  saat itu  banyak bank yang ada di Indonesia melanggar peraturan khususnya pada kasus peminjaman ke bisnis kelompok sendiri, fokus tujuan peminjaman dan pelanggaran kreteria yang pantas menerima kredit, namun belum adannya penegakan hukum terhadap masalah tersebut serta banyak bank juga yang mengalami kekurangan modal namun tetap beroprasi.
Terjadinnya krisis ekonomi dan moneter di Indonesia menyebabkan terjadinnya likuiditas. Hal ini menyadarkan pemerintah, Bank Indonesia, DPR dan usaha lainnya untuk mencari solusi alternatif  dengan  cara  menggunakan  sistem  ekonomi  syariah.  Dengan  adannya  kebijakan pemerintah mengenai penerapan ekonomi syariah  dan antusias masyarakat dalam memenuhi kebutuhan keuangan yang bebas dari praktik bunga ( Fee Interest Banking ) membuat perbankan syariah semakin berkembang.
Sebagai  bentuk  dorongan  terhadap  semakin  berkembangnya  sistem  perbankan  syariah, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan UU No.10 Tahun 1998 tentang dual  banking  system yang  merupakan  penyempurnaan  atas  UU  No.7  tahun  1992  dan menegaskan  bahwa  terdapat  dua  sistem  perbankan  yang  ada  di  Indonesia  yaitu  sistem perbankan  konvensional  dan  syariah.  Pada  tahun  2008  secara  lebih  jelas  dan  tegas  lagi dikeluarkan UU No.21 Tahun 2008 yang mengatur dasar hukum tentang Perbankan Syariah yang  berisi  tentang  Perizinan  dan  pengaturan,  pembinaan,  pengawasan  pemeriksaan, penyelesaian persengketaan serta pembentukan Komite Perbankan Syariah. Dengan adannya UU  No.21  Tahun  2008  membuka  peluang  bagi  perbankan  di  Indonesia  untuk  melakukan seluruh kegiatan operasionalnya berdasarkan prinsip syariah (Musfiqoh, 2011).
Di Indonesia ekonomi berbasis syariah bukan hanya perbankan syariah saja, tetapi juga ditandai dengan banyaknnya berdiri Lembaga Keuangan Syariah, seperti  Usaha Mikro Kecil dan Menegah Syariah, BMT (Baitul Maal Wat Tamwil), koperasi jasa keuangan syariah, unit
jasa  keuangan  syariah,  asuransi  syariah,  reksadana  syariah,  pegadaian  syariah,  badan  dan lembaga amil zakat, pasar modal syariah (Iswanaji et al., 2021).
Koperasi Jasa Keuangan Syariah  (KJKS) merupakan Koperasi yang aktivitas usahanya bergerak dalam simpanan, investasi dan pembiayaan sesuai dengan pola bagi hasil atau prinsip syariah (Sholihin, 2010). Koperasi syariah di Nusa Tenggara Barat pertama kali diterapkan pada saat TGH. M Zainul Majid menjabat menjadi gubernur Nusa Tenggara Barat yaitu pada tahun 2012.  Program  unggulan  yang  dimiliki  gubernur  Nusa  Tenggara  Barat  yaitu  menanamkan prinsip ekonomi syariah pada sebuah lembaga keuangan terutama koperasi syariah. Mayoritas penduduk Nusa Tenggara Barat yaitu muslim, ini semakin mendukung tercapainnya program unggulan  yang  telah  direncanakan  oleh  gubernur  Nusa  Tenggara  Barat.  Tercatat  pada  masa jabatnnya menjadi gubernur Nusa Tenggara Barat dari tahun 2008 sampai 2013 jumlah koperasi syariah di Nusa Tenggara Barat mencapai 170 koperasi syariah. Kemudian pada masa jabatnnya yang kedua yakni tahun 2014 hingga 2018 tercatat ada 309 koperasi syariah di Nusa Tenggara Barat.
Menurut Kabid Fasilitasi Pembiayaan Simpan Pinjam (FPSP) Dinas Koperasi dan UMKM Nusa Tenggara Barat Baiq Ayu Juwita Mayasari, S.E, MM menyampaikan bahwa pada tahun 2017 sampai Maret 2024 tercatat jumlah koperasi syariah di Nusa Tenggara Barat adalah 464 koperasi  dan  tercatat  pada  tahun  2023  ada  19  koperasi  syariah  yang  sudah  menerapkan Kawasan Bebas Riba (KBR) salah satunnya KSU Karya Terpadu Syariah Rarang(Handayani, 2024).
KSU  Karya Terpadu  Syariah  Rarang  merupakan  salah  satu  koperasi  serba  usaha  yang menerapkan konsep ekonomi syariah di Lombok Timur. KSU Karya Terpadu Syariah Rarang dulunnya  adalah  koperasi  konvesional  yang  didirikan  karena  melihat  kondisi  lapangan pekerjaan yang terbatas sementara penduduk desa rarang cukup padat oleh karna KSU Karya Terpadu  ini  hadir  untuk  memberdayakan  ekonomi  masyarakat  dengan  tujuan  mengentaskan masyarakat dari kemiskinan.
Seiring berjalannya waktu, KSU Karya Terpadu Syariah mendapatkan legalitas sebagai koperasi  syariah  dengan  legalitas  badan  hukum  yang  diterbitkan  oleh  KEMENKUMHAM Republik  Indonesia  denga  nomor  BH.AHU0000519.AH.28.TH.2020  dan  mempunyai  visi untuk mengwudukan koperasi yang mandiri dan profesional sebagai pengerak ekonomi rakyat serta mampu berperan dan berfungsi untuk menghimpun dan menyalurkan modal anggota dan masyarakat untuk meningkatkan sumber daya manusia.
KSU  Karya  Terpadu  Syariah  Rarang  ini  mempunyai  banyak  produk  untuk  untuk ditawarkan  kepada  setiap  nasabahnnya,  salah  satunya  yaitu  produk  pembiayaan  murabahah. Murabahah  adalah  akad  jual  beli  suatu  barang  dengan  menegaskan  harga  belinya  kepada pembeli  dan  pembeli  membayarnya  dengan  harga  yang  lebih  sebagai  keuntungan  yang disepakati  (Peraturan  Mentri  Koperasi  Dan  Usaha  Kecil  Menegah  Dan  Menegah  Republik Indonesia  No  8  Tahun  2023  Tentang  Usaha  Simpan  Pinjam  Oleh  Koperasi,  2023).  Jadi pembiayaan  murabahah  adalah  bentuk  pembiayaan  yang  didasarkan  pada  prinsip  jual  beli dengan keuntungan yang diungkapkan secara transparan dan sudah ditetapkan sebelumnya.
Berdasarkan informasi yang diperoleh dari ibu Hj. Bq. Rusmiati, S.E selaku pendiri dan pengurus KSU Karya Terpadu Syariah saat melakukan observasi pada tanggal 26 Januari 2024 mengatakan bahwa dari sejak pendirian sampai saat ini dalam produk pembiayaannya sering
kali  menghadapi  masalah  terutama  pembiayaan  murabahah.  Masalah-masalah  yang  sering muncul yaitu keterlambatan pembayaran oleh peminjam, ketidak mampuan peminjam untuk membayar cicilan sesuai jadwal, ketidak mampuan peminjam untuk membayar kewajibannya secara keseluruhan atau kegagalah pengembalian pinjaman.
Penelitian  ini  sangat  penting  dilakukan  menambah  pemahaman  masyarakat  tentang koperasi  syariah  dan  produk  yang  ada  didalam  koperasi  ini  terutama  produk  murabahah. Sehingga  ketika  ingin  bergabung  menjadi  anggota  koperasi  syariah  tidak  ragu  lagi  dalam mengambil keputusan untuk melakukan pembiayaan syariah dengan produk yang ada terutama pembiayaan murabahah serta masyarakat akan paham dengan strategi yang digunakan untuk mengatasi  pembiayaan  yang  bermasalah.  Dengan  adannya  pemahaman  masyarakat  tentang strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk murabahah dengan prinsip syariah ini  akan  membuat  masyarakat  lebih  percaya  kepada  koperasi  syariah  sehingga  dapat meningkatkan efisiensi operasional dan sumber daya yang ada untuk pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan yang dapat bersaing di pasar global.
Oleh  karna  itu,  penulis  tertarik  untuk  membahas  lebih  dalam  lagi  terkait  dengan pembiayaan murabahah yang ada di KSU Karya Terpadu Syariah Rarang. Agar kita bisa ketahui apakah ketika terjadi pembiayaan murabahah yang bermasalah di KSU Karya Terpadu Syariah Rarang sudah mengatasinya sesuai dengan ekonomi syariah sebagaimana prinsip-prinsip dalam koprasi syariah. Sehingga dalam kesempatan kali ini penulis tertarik untuk mengangkat judul “Analisis  Strategi  Penyelesaian  Pembiayaan  Bermasalah  Pada  Produk  Murabahah  Dalam Perspektif  Ekonomi  Syariah  (Studi  Kasusu  Pada  KSU  Karya  Terpadu  Rarang  Tahun  2020- 2023)”.
Hasil  penelitian  yang  relevan  tentang  strategi  penyelesaian  pembiayaan  bermasalah sebagai berikut: dalam (Amin, 2022) menyatakan bahwa dalam  menyelesaikan pembiayaan murabahah yang  bermasalah dapat dilakukan dengan beberapa tahapan meliputi: rescheduling (penjadwalan kembali), reconitioning (persyaratan kembali), rembuk jaminan dan yang terakhir penyitaan jaminan. Dalam (Fahlevi & Nisa, 2023) menyatakan bahwa dalam menyelesaikan pembiayaan produk murabahah bermasalah menggunakan  tahapan non litegasi yaitu dengan melakukan  penagihan  dengan  menemui dan  menegur  nasabah  yang mengalami  pembiayaan bermasalah  terlebih  dahulu,  menanyakan  masalah  secara  langsung,  melakukan  penagihan secara  menyeluruh,  memberikan  surat  peringatan  1  hingga  3,  penjadwalan  kembali ( reshedulin g),  persyaratan  kembali (reconditing ),  dan restrucuring .  Namun  jika  setelah dilakukan steategi ini tapi   masih terdapat kendala bahwa nasabah tidak sanggup lagi untuk membayar kewajibannya maka akan melakukan penyitaan jaminan. Dalam (Pohan & Nasution, 2023)  menyatakan bahwa  pada  Bank  BSI  KCP  Cemara  Asri  dalam  transaksi  pembiayaan murabahah  mengalami  masalah  yang  disebabkan  oleh  faktor  internal  dan eksternal.  Strategi penyelesaian pembiayaan murabahah yang bermasalah di BSI cabang Cemara sudah sangan baik, meliputi tiga tahapan yaitu tahap preventif, tahap remedial, dan tahap pengadilan serta dukungan  kebijakan  internal  yang  sesuai  dengan  prinsip  ekonomi  Islam.  Pelaksanaan pembiayaan murabahah di BSI cabang Cemara Asri telah mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dari sudut pandang ekonomi syariah.

## METODE PENELITIAN
Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan penelitian yang dimana dalam penelitian ini peneliti akan mendeskripsikan dan menganalisis berbagai peristiwa, fenomena, aktifitas,  sosial,  sikap  atau  pemikiran  dari  subjek  yang  diteliti  baik  itu  individu  maupun kelompok (Mustafidah & Suwarsito, 2020). Studi kasus merupakan suatu metode penelitian untuk menganalisis dan mengumpulkan data yang berhubungan dengan suatu kasus misalnya adanya  masalah,  kesulitan,  hambatan,  penyimpangan  ataupun  karna  keunggulan  ataupun keberhasilan dari yang diteliti (Hardani et al., 2020). Lokasi yang dijadikan tempat peneilitian ini adalah KSU Karya Terpadu Syariah Desa Rarang dan penelitian ini dilakukan pada bulan April sampai bulan Juni 2024. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan  data  sekunder.  Subjek  yang  akan  diwawancarai  dipenelitian  ini  yaitu  anggota  yang mengalami  pembiayaan  bermasalah  pada  produk  murabahah,  manager  umum,  manager KSPPS/USPPS,  manager  operasional,  admin  pembiayaan,  kepala  bagian  keuangan  dan marketing  atau  petugas  lapangan  (PL)  dari  KSU  Karya  Terpadu  Syariah  Rarang.  Dalam (Mahardhani,  2022)  Miles  dan  Humberman  menyebutkan  bahwa  terdapat  empat  prosedur dalam  analisis  data  yaitu  pengumpulan  data  (data  collection),  reduksi  data  (data  reduction) penyajian  data  (data  display)  serta  penarikan  kesimpulan  dan  verfikasi  (  conclusion drawing/verification).

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Pembiayaan murabahah merupakan salah produk yang dimiliki oleh  KSU Karya Terpadu Syariah Rarang. Biasannya anggota yang mengambil pembiayaan murabahah di KSU Karya Terpadu  Syariah  Rarang  ini  digunakan  untuk  keperluan  pembiayaan  modal  usaha,  membeli rumah, renovasi rumah dan pembelian kendaraan yang baru maupun tukar tambah.
Tabel :  1 Laporan Jumlah Anggota Pembiayaan Murabahah Tahun 2020-2023
Berasarkan data dokumentasi pembiayaan murabahah yang disalurkan oleh KSU Karya Terpadu Syariah Rarang mulai dari tahun  2020 sampai 2023 mengalami penurunan. Jumlah anggota  yang  melakukan  pembiayaan  murabahah  terbanyak  hanya  terjadi  pada  tahun  2020 yaitu  sebanyak  1412  anggota  dengan  total  pengeluaran  pembiayaan  murabahah  sebesar  Rp 5.630.520.000,00  dan  paling  sedikit  terjadi  pada  tahun  2023  sebanyak  188  anggota  dengan besaran pembiayaan murabahah yang dikeluarkan sebesar Rp 395.700.000,00.
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  di  KSU  Karya  Terpadu  Syaraiah  Rarang adannya pembiayaan bermasalah pada produk murabahah sangat berpengaruh terhadap kinerja keuangan  yang  ada  di  koperasi  ini.  Apabila  pembiayaan  murabahah  yang  diberikan  tidak
Tahun Jumlah Nasabah Total Pembiayaan 2020 1412 Rp 5.630.520.000,- 2021 443 Rp 1.391.490.000,- 2022 383 Rp    800.540.000,- 2023 188 Rp    395.700.000,-
sepenuhnya  dikembalikan  maka,  KSU  Karya  Terpadu  Syariah  Rarang  dapat  mengalami kerugian.  Seperti  yang  disampaikan  oleh  (Arrahman  et  al.,  2022),  pembiayaan  bermasalah adalah  suatu  keadaan  dimana  nasabah  yang  mengajukkan  pembiayaan  di  suatu  lembaga keuanggan lalai untuk membayar kewajibannya sesuai kesepakatan awal saat akad pembiayaan dilakukan  yang  menyebabkan  terjadinnya  kondisi  kurang  lancar  bahkan  terjadinnya pembiayaan yang macet. Adapun katagori pembiayaan bermasalah pada produk murabahah di KSU Karya Terpadu Syariah Rarang yaitu kurang lancar, diragukan dan macet.
Tabel 2 Jumlah Anggota Pembiayaan Bermasalah pada Produk Murabahah  Tahun  2020-2023
Per Juni 2024 Katagori Tahun 2020 2021 2022 2023 Lancar 1342 389 303 143 Kurang Lancar 0 0 0 0 Diragukan 0 0 0 0 Macet 70 54 80 45 Total 1412 443 383 188
Berdasarkan dokumentasi anggota pembiayaan murabahah KSU Karya Terpadu Syariah Rarang tahun 2020 sampai 2023 terlihat bahwa setiap tahunnya terjadi pembiayaan bermasalah pada  produk  murabahah  meskipun  mengalami  penurunan.  Jumlah  anggota  pembiayaan bermasalah pada produk murabahah di KSU Karya Terpadu Syariah Rarang dari tahun 2020– 2023 per juni 2024 sebanyak 249 orang. Pada tahun 2022 jumlah anggota mengalami macet naik lagi menjadi 80 orang yang semulannya pada tahun 2021 hanya 54 orang. Pada tahun 2023, anggota  yang  macet  kembali  mengalami  penurunan  yaitu  hanya  45  orang.  Adapun  yang menyadi  faktor  terjadinya  pembiayaan  murabahah  bermasalah  yaitu  berasal  dari  dua  faktor yaitu,  faktor  internal  dan  faktor  eksternal.  Faktor  internal  yaitu  faktor  yang  berasal  dari lingkungan dalam KSU Karya Terpadu Syariah Rarang antara lain yaitu :
1. Manajemen  KSU  Karya  Terpadu  Syariah  Rarang  yang  kurang  baik.  Pada  KSU  Karya Terpadu  Syariah  Rarang  tidak  mempunyai  SOP  yang  mengatur  tentang  pembiayaan terutama  pembiayaan  murabahah  dan masih  menggunakan  SOP  pinjaman  secara umum. Selain itu struktur organisasi yang ada di KSU Karya Terpadu Syariah Rarang yang kurang baik, terlihat dari beberapa pengurus yang merangkap jabatan, dan beberapa pengurus juga tidak  tau  tugas  kerjanya  serta  masih  memegang  jabatan  yang  sesui  dengan  struktur lamannya  dan  lingkup  tugas  kerjanya  juga  masih  menggunakan  tugas  kerja  pada  saat koperasi konvensional.
2. Adannya pihak marketing yang menyalahgunakan dana yang seharusnya disalurkan kepada nasabah.
3. Kurangnya pengetahuan marketing mengenai pembiayaan murabahah
4. Kurangnya  kehatia-hatian  dalam  menganalisis  nasabah  terutama  marketing  dalam menganalisis karakter nasabah, usaha dan jaminan yang dimiliki oleh nasabah.
5. Kurangnnya pembinaan dan pendapingan bagi anggota yang sudah melakukan pembiayaan murabahah di KSU Karya Terpadu Syariah Rarang, jadi ketika ada anggota mendapatkan pembiayaan murabahah itu tidak dimonitoring lagi, sehingga banyak anggota yang sudah melakukan  pembiayaan murabahah  ini  semenana  terhadap  dana  atau  barang  yang sudah didapatkan.
Sedangkan  faktor  eksternalnya  berasal  dari  luar  KSU  Karya  Terpadu  Syariah  Rarang terutama berasal dari nasabah itu sendiri, yang diantarannya yaitu :
1. Faktor  kesengajaan  dari  nasabah  yaitu  dengan  sengaja  tidak  mau  membayar  setiap angsurannya kepada koperasi padahal nasabah tersebut sebenarnya  memiliki kemampuan dalam melunasi setiap angsurannya kepada koperasi. Kesengajaan nasabah ini dapat berupa nasabah tersebut susah ditemui karna menghindar dan sembunyi hingga pindah wilayah ke luar  daerah  dan  keluar  negri  serta  sering  terjadi  penyalahgunaan  dana  pembiayaan  yang diberikan  sampai  proses  peminjaman  pembiayaan  ini  tidak  diketahui  oleh  pasangannya ataupun keluargannya.
2. Unsur ketidak sengajaan anggota. Unsur ketika sengajaan ini berupa, Pendapatan nasabah yang  tidak  pasti  dari  hasil  usahannya.  Terutama  nasabah  yang  tidak  mempunyai  usaha sampingan  dan  mempunyai  anak  yang  masih  sekolah.  Kemudian  usaha  nasabah  yang menurun hingga mengalami kebangkrutan dan yang terakhir yaitu kondisi keluarga nasabah yang tidak mendukung terutama kebutuhan keluarganya yang banyak dan tidak terduga.

## Analisis  Setrategi  Penyelesaian  Pembiayaan  Murabahah  Bermasalah  pada  Produk Murabahah di  KSU Karya Terpadu Syariah Rarang
Strategi yang selalu diterapkan oleh Ksu Karya Terpadu Syariah Rarang dalam menyelesaikan pembiayaan  bermasalah  pada  produk  murabahah  selama  ini  yaitu  selalu  menyelesaikannya dengan damai (Al-sulh) berdasarkan asas kekeluargaan dan sesuai dengan SOP yang berlaku.
Secara garis besar, strategi yang dijalankan oleh KSU Karya Terpadu Syariah Rarang dalam menangani  pembiayaan  bermasalah  pada  produk  murabahah  tergantung  pada  kolekatbilitas permasalahan yang dihadapi. Adapun strategi yang digunkan yaitu dengan beberapa cara antara lain :
a. Strategi  Dalam  Penyelesaian  Pembiayaan  Bermasalah  Dengan  Katagori  Kurang Lancar
1) Silaturahmi
Dalam  tahap  silaturahmi  ini,  petugas  marketing  datang  silaturahmi  ke  rumah anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah pada produk murabahah, langkah ini dilakukan  agar  dapat  mengetahui  perkembangan  usaha  dari  nasabah  tersebut  dan mencari  tau  faktor  yang  menyebabkan  nasabah  tersebut  mengalami  kendala  dalam menyetorkan  ansurannya  sesuai  yang  disepakati.  Setelah  mengetahui  penyebab anggota  tersebut  tidak  bisa  membayarkan  ansurannya,  KSU  Karya Terpadu  Syariah Rarang dapat memberikan alternatif solusi kepada nasabah. Seperti yang disebutkan oleh  (Kasmir,  2014), rescheduling merupakan  langkah  penyelamatan  terhadap pembiayaan  bermasalah  dengan  cara  memberikan  perpanjangan  jangka  waktu pembayaran dan jangka waktu angsuran.

## 2) Penjadwalan Kembali (Rescheduling)
Dalam tahap ini, setelah marketing atau petugas lapangan mengetahui kondisi dari  anggota  yang  bermasalah  itu.  Maka,  kemudian marketing  tersebut  memberikan alternatif  solusi  berupa  penjadwalan  kembali,  dimana  marketing  dan  anggota  yang bermasalah ini melakukan perubahan yang berhubungan dengan jadwal pembayaran dan  jangka  waktu  jatuh  temponnya,  termasuk  perubahan  besaran  angsuran  sesuai dengan kemampuan yang di miliki oleh anggota tersebut.
b. Strategi Dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Dengan Katagori Diragukan Dalam  tahapan  ini,  apabila  masih  terjadi  pembiayaan  murabahah  yang  bermasalah setelah  dilakukan resheduling maka  langkah  selanjutnya  yang  dilakukan  adalah  dengan melakukan  penyesuaian  kembali  terhadap  syarat-syarat  pembiayaan murabahah. Adapun cara  yang  dapat  dilakukan  dalam  penyesuaian  ini  meliputi  perubahan  atas  persyaratan pembiayaan  yang  tidak  hanya  terbatas  pada  perubahan  waktu  pembayaran  setoran  dan pelunasan,  perubahan  besaran  angsuran  dan  potongan  pembiayaan  lainnya  sepangan perubahah atas maksimum pembiayaan.
c. Strategi Dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Dengan Katagori Macet Apabila alternatif strategi yang diterapkan sebelummnya tidak berjalan dengan baik hingga  membuat  nasabah  tersebut  mengalami  kemacetan,  maka  marketing  akan menanyakan kembali terhadap masalah yang dihadapi anggota tersebut. Jika dalam kurung 3 bulan dari jatuh tempo belum terselesaikan, maka langkah terakhir yang akan dilakukan yaitu  menyita  jaminan  dan  menjualnnya.  Penyitaan  jaminan  dilakukan  berdasarkan kesepakatan  dengan  anggota  yang  bermasalah  tersebut.  Harga  jual  jaminan  tersebut disesuaikan dengan harga pasaran. Jika harganya lebih dari sisa anggsuran pembiayaannya maka,  sisa  hasil  jual  jaminan  itu  akan  dikembalikan  kepada  anggota  yang  mempunyai angsuran tersebut.
Hasil penelitian ini sesuai dengan teori dari (Pohan & Nasution, 2023) yang menyebutkan startegi yang diterapkan dalam menyelesaiakn pembiayaan murabah bermasalah yaitu dengan melakukan renegosiasi dan restrukturisasi . Dalam tahap ini lembaga keuangan dapat melakukan negosiasi dan restrukturisasi kepada pihak nasabah untuk membantu nasabah dalam memenuhi kewajibannya  pengembalian  pembayaran  secara  lebih  mudah  dan  berkelanjutan.  Bentuk restrukturisasi  ini  bisa  meliputi  perubahan  jangka  waktu,  penundaan  pembayaran,  atau penyesuaian angsuran sesuai kemampuan keuangan nasabah dan penelitian ini diperkuat oleh penelitian  yang  dilakukan  (Amin,  2022)  yang  menyebutkan  bahwa  startegi  yang diterapkan dalam menyelesaiakn pembiayaan murabah bermasalah yaitu dengan melakukan rescheduling (penjadwalan  kembali)  yaitu  dengan  memberikan  perpanjangan  jangka  waktu  pembayaran pembiayaan dan angsuran pembiayaan murabahah, reconitioning (persyaratan kembali) yaitu dengan  menunda  dan  menurunkan  margin  pembiayaan,  rembuk  jaminan  yaitu  dengan menanyakan  kepastian  nasabah  jika  tidak  mampu  membayar  ansuran  kedepan  lagi,  apakah jaminannya akan dijual sendiri atau pihak koperasi yang akan menjualkan dan yang terakhir yaitu penyitaan jaminan sebagai upaya dalam penyelamatan pembiayaan. penyitaan jaminan ini atas dasar persetujuan dari anggota pembiayaan murabahah yang bermasalah serta hasil dari penjualan jaminan ini digunakan untuk melunasi seluruh kewajiban pembayaran angusrannya kepada koperasi.
Berdasarkan pada hasil analisis, diketahu bahwa strategi yang diterapkan oleh KSU Karya Terpadu  Syariah  Rarang  tidak  sepenuhnya  dapat  mengatasi  pembiayaan  bermasalah  pada produk  murabahah.  Hal  ini  terbukti  dari  anlisis  data  dokumentasi  dalam  pembiayaan murabahah  yang  menunjukkan  masih  adannya  pembiayaan  yang  bermasalah  pada  produk murabahah dari tahun ke tahun. Sehingga sampai saat ini pembiayaan yang bermasalah tidak dapat dihindari di KSU Karya Terpadu Syariah Rarang meskipun penerapan startegi ini sudah dilakukan secara maksimal oleh KSU Karya Terpadu Syariah Rarang.

## Analisis Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Murabahah Dalam Perspektif Ekonomi Syariah Di KSU Karya Terpadu Syariah Rarang
Dalam  mengatasi  terjadiinya  pembiayaan  bermasalah  secara  islam  dapat  dilakukan dengan  berlandaskan  pada  prinsip-prinsip  syariah  yaitu  dengan  mekanisme  perdamaian  (al- sulh), arbitrase (tahkim), dan pengadilan (al- qadha) (Cahyadi, 2021). Berdasarkan strategi yang sudah diterapkan oleh KSU Karya Terpadu Syariah Rarang dalam pembiayaan bermasalah pada produk murabahah selalu mengatasinya secarai damai (As-sulh) dan asas kekeluargaan, sesuai dengan dasar-dasar hukum ekonomi syariah. Sebagaimana anjuran dalam Al-Quran surah Al- Hujurat ayat 10  bahwa Allah telah memerintahkan kepada semua manusia harus bisa untuk selalu berdamai menjaga hubungan yang rukun dan damai serta bisa berbuat adil kepada semua saudara karna setiap manusia tentunnya saling membutuhkan satu sama lain.
KSU  Karya  Terpadu  Syariah  Rarang  juga  melakukan  hal  ini  untuk  mencapai  tujuan kemahaslatan  bersama  dan  membantu  dalam  menyelesaikan  setiap  permasalahan  yang  ada. Adapun cara-cara yang dilakukan oleh KSU Karya Terpadu Syariah Rarang dalam menangani pembiayaan bermasalah pada produk murabahah antara lain :

## a. Silaturahmi dengan nasabah
Dalam tahap silaturahmi ini, petugas marketing menggunakan cara damai (as-sulh), dimana KSU Karya Terpadu Syariah Rarang datang silaturahmi ke rumah anggota yang sedang mengalami kendala dalam pembayaran kewajiban setoranya kepada koperasi, hal ini dilakukan dengan cara musyawarah dan mengetahui perkembangan usaha dari nasabah tersebut serta mencari tau faktor yang menyebabkan nasabah tersebut mengalami kendala dalam  menyetorkan  ansurannya  sesuai  yang  disepakati.  Setelah  mengetahui  penyebab anggota  tersebut  tidak  bisa  membayarkan  ansurannya,  KSU  Karya  Terpadu  Syariah Rarang dapat memberikan alternatif solusi kepada anggota tersebut agar anggota tersebut dapat mengangsur sebagian atau seluruh angsurannya kepada KSU Karya Terpadu Syariah Rarang.  Hal  ini  dilakukan  agar  tetap  terjalinnya  silaturahmi  dan  hubungan  baik  antara pihak  KSU  Karya  Terpadu  Syariah  Rarang  dan  pihak  anggota,  serta  dapat mempermudahkan KSU Karya Terpadu Syariah Rarang dalam mengetahui kondisi yang dialami oleh pihak anggota pembiayan murabahah serta dapat bernegosiasi dalam mencari alternatif  solusi  yang  digunakan  dalam  menyelesaiakan  setiap  masalah  yang  dihadapai terutama dengan musyawarah.
b. Penjadwalan Kembali (Rescheduling)
Dalam tahap ini, setelah marketing atau petugas lapangan mengetahui kondisi dari anggota yang bermasalah itu. Maka, kemudian marketing tersebut memberikan alternatif
solusi berupa penjadwalan kembali, dimana marketing dan anggota yang bermasalah ini melakukan perubahan yang berhubungan dengan jadwal pembayaran dan jangka waktu jatuh temponnya, termasuk perubahan besaran angsuran. Memperpanjang jangka waktu ini  bertujuan  agar  nasabah  ini  dapat  mencicil  setiap  kewajibannya  ini  kepada  koperasi tampa  terbebani  dengan  nilai  nominalnnya,  sehingga  dapat  menghindari  resiko pembiayaan tidak tertagih.
Langkah rescheduling yang dilakukan oleh KSU Karya Terpadu Syariah Rarang ini sesuai dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 280 yang menjelaskan bahwa orang yang memberi hutang dapat memberi kesempatan pada orang yang berhutang jika mengalami kesulitan.  Namun  dalam  kontes  penyelesaian  pembiayaan  yang  bermasalah  pemberian kelonggaran dapat diberikan pada orang yang berhak saja, khususnya orang yang sedang menghadapi  kesusahan  atau  musibah,  dan  tidak  dari  faktor  lainnya  seperti  anggota  itu memiliki kemampuan dalam membayar kewajibannya tetapi tidak mempunyai niat dalam membayar.  Hasil  analisis  stategi  sudah  sesuai  dengan  fatwa  Dewan  Syariah  Nasional No.48/DSN-MUI/II/2005  bahwa  lembaga  keuangan  syariah  diperbolehkan  dalam memberikan penjadwalan kembali tagihan murabahah pada anggota yang tidak  mampu untuk menyelesaikan tagihannya sesuai jumlah setoran dan waktu pembayaran yang sudah disetujui bersama.

## c. Penyesuaian Kembali (Reconditioning)
Dalam  tahapan  ini,  apabila  masih  terjadi  pembiayaan  murabahah  yang  bermasalah setelah  dilakukan resheduling maka  langkah  selanjutnya  yaitu  melakukan  penyesuaian kembali  terhadap  syarat-syarat  pembiayaan. Adapun  cara  yang  dapat  dilakukan  dalam reconditioning ini yaitu dengan merubah persyaratan yang tidak terbatas pada perubahan waktu  pembayaran,  perubahan  besaran  setoran  angsuran  dan  potongan  pembiayaan lainnya sepangan perubahah atas maksimum pembiayaan.
Hasil  analisis  startegi  ini  sudah  sesuai  dengan  fatwa  Dewan  Syariah  Nasional No.46/DSN-MUI/II2005  mengenai  bagaimana  potongan  tagihan  murabahah.  Dalam fatwa ini dijelaskan bahwa lembaga keuangan syariah dapat memberi potongan tagihan pembiayaan dari total kewajiban yang seharusnya dibayarkan oleh nasabah.
d. Penyitaan dan Penjualan Jaminan
Lagkah terakhir yang dapat dilakukan jika nasabah tidak mempunyai kemampuan lagi dalam  membayar  semua  kewajiban  angsurannya  kepada  KSU  Karya  Terpadu  Syariah Rarang yaitu dengan melakukan esekusi jaminan dengan langkah penyitaan dan penjualan jaminan.  Penyitaan  jaminan  dilakukan  berdasarkan  kesepakatan  dengan  anggota  yang bermasalah tersebut. Harga jual jaminan tersebut disesuaikan dengan harga pasaran dan dimanfaatkan untuk membayar semua tunggakan yang masih tersisa. Jika harganya lebih dari sisa tungakan pembiayaannya, maka sisa hasil jual jaminan itu akan dikembalikan kepada  anggota  yang  mempunyai  angsuran  tersebut.  Namun,  jika  harga  jaminannya kurang  dari  sisa  tunggakan  angsurannya,  maka  anggota  tersebut  wajib  membayar sisannya.
Hasil  analisis  strategi  ini  sudah  sesuai  dengan  fatwa  Dewan  Syariah  Nasional No.47/DSN-MUI/II2005 mengenai penyelesaian piutang murabahah bagi nasabah yang tidak  mampu  lagi  untuk  membayar.  Dalam  fatwa  ini,  lembaga  keuangan  syariah  dapat
melakukan  penyelesaian  ( sttlement )  murabahah  bagi  nasabah  yang  mengalami  kendala dalam  pembayaran  pembiayaan  sesuai  dengan  jumlah  setoran  dan  waktu  yang  sudah disetujui bersama.

## KESEIMPULAN
Berdasarkan data-data yang didapatkan dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang  dilakukan  peneliti  tentang  strategi  penyelesaian  pembiayaan  bermasalah  pada  produk murabahah dalam perspektif ekonomi syariah di KSU Karya Terpadu Syariah Rarang dari tahun 2020-2023,  maka  dapat  ditarik  keseimpulan  bahwa  faktor  yang  menyebabkan  terjadinnya pembiayaan murabahah bermasalah di KSU Karya Terpadu Syariah Rarang berasal dari dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu faktor yang berasal dari dalam  KSU  Karya  Terpadu  Syariah  Rarang  yaitu  berupa  manajemen  KSU  Karya  Terpadu Syariah Rarang yang buruk, adannya pihak marketing yang menyalahgunakan dana, kurangnya pengetahuan  marketing  mengenai  pembiayaan  murabahah,  kurangnya  kehatia-hatian  dalam menganalisis nasabah dan kurangnnya pembinaan dan pendapingan bagi anggota. Sedangkan faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar KSU Karya Terpadu Syariah Rarang yaitu berupa unsur kesengajaan dan unsur ketidak sengajaan dari nasabah. Unsur kesengajaan nasabah ini dapat berupa nasabah tersebut pindah wilayah, ketidak jujuran nasabah terhadap pengunaan dana pembiayaan dan nasabah tersebut tidak diketahui meminjam pembiayaan di koperasi. Sedangkan unsur ketidak sengajaan ini dapat berupa pendapatan nasabah yang tidak pasti,  usaha  nasabah  yang  menurun  hingga  bangkrut  dan  kondisi  keluarga  yang  tidak mendukung.
Strategi  penyelesaian  pembiayaan  bermasalah  pada  produk  murabahah  di  KSU  Karya Terpadu  Syariah  Rarang  dilakukan  dengan  secara  damai  yaitu  dengan  silaturahmi  dan melakukan  pendekatan  serta  memberikan  altrnatif  solusi,  melakukan  penjadwalan  kembali ( rescheduling ),  penyesuaian  kembali  ( reconditioning )  yaitu  perubahan  atas  syarat-syarat pembiayaan, dan sebagai langkah terakhirnya penyitaan dan penjualan Jaminan.
Berdasarkan  pada  hasil  analisis  dari  strategi  penyelesaian  pembiayaan  bermasalah  pada produk murabahah di KSU Karya Terpadu Syariah Rarang, penerapan strategi ini sudah sesuai dengan persfektif ekonomi syariah, fatwa-fatwa DSN MUI dalam pembiayaan murabahah dan tidak bertentangan dengan prinsif-prinsif syariah.

## DAFTAR RUJUKAN
Amin,  M.  M.  (2022).  Strategi  Penyelesaian  Pembiayaan  Murabahah  Terhadap  Eksistensi Likuiditas (Studi Kasus BMT-UGT Nusantara KCP Kota Probolinggo). JIES : Journal of Islamic Economics Studies , 3 (2), 69–84.
Arrahman,  F.,  Masturoh,  N.,  &  Munawaruzaman,  A.  (2022).  Analisis  SWOT  pada  Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah untuk akad Murabahah di BPRS Al Salaam. Jurnal Manajemen Dakwah , 10 (2), 272–300. Cahyadi, A. (2021). Analisis Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Dalam Persfektif Ekonomi Islam pada BPRS Bandar Lampung .
Fahlevi, M. R., & Nisa, T. (2023). Analisis Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Produk  Murabahah  Dalam  Perspektif  Ekonomi  Islam  (Studi  Kasus  Pada  Bank  Aman
Syari’ah di Sekampung). SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah , 6 (1). Handayani, D. (2024). Manfaat Koperasi Syariah untuk Kembangkan Kawasan Bebas Riba di NTB .  Inside  Lombok.  https://insidelombok.id/ekonomi/manfaatkan-koperasi-syariah- untuk-kembangkan-kawasan-bebas-riba-di-ntb/
Hardani, Andriani, H., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Istiqomah, R. R., Fardani, R. A., Sukamana, D. J., & Auliya, N. H. (2020). Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif (Pertama). CV. Pustaka Ilmu Grup Yogyakarta.
Iswanaji, C., Khotijah,  siti A., & Hasbi, M. Z. N. (2021). LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH (Abdul (ed.); Pertama). Penerbit ADAB.
Kasmir. (2014). Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya (Revisi, 20). RAJAWALI PERS. Mahardhani, A. J. (2022). Penelitian Kualitatif . CV. Pradina Pustaka Grup.
Musfiqoh,  S.  (2011).  Kilas  Balik  Ekonomi  Islam  Di  Indonesia. El-Qist:  Journal  of  Islamic Economics and Business (JIEB) , 1 (1), 1–14. https://doi.org/10.15642/elqist.2011.1.1.1-14 Mustafidah, H., & Suwarsito. (2020). Dasar-Dasar Metodologi Penelitian (T. Haryanto (ed.)). UM Purwokerto Press.
Peraturan Mentri Koperasi Dan Usaha Kecil Menegah Dan Menegah Republik Indonesia No 8 Tahun 2023 Tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi (2023).
Pohan, H., & Nasution, M. L. I. (2023). Analisis Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Terhadap Produk Murabahan dalam Persfektif Ekonomi Islam: Studi Kasus Pada BSI KCP Cemara  Asri. Jurnal  Ilmu  Komputer,  Ekonomi  Dan  Manajemen  (JIKEM) , 3 (2),  5289– 5297.
Sholihin, A. I. (2010). Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah (PT Gramedia Pustaka Utama (ed.); 1st ed.). 2010.
Suryani, S. (2012). Sistem Perbankan Islam di Indonesia: Sejarah dan Prospek Pengembangan.
Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah , 3 (1), 111.
https://doi.org/10.18326/muqtasid.v3i1.111-131