## Gorontalo Accounting Journal
https://jurnal.unigo.ac.id/index.php/gaj Vol. 5, No. 1, April 2022 P-ISSN: 2614-2074, E-ISSN: 2614-2066 Nationally Accredited Journal, Decree No.36/E/KPT/2019 Sinta 4

## Analisis Kontribusi Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah
Regina Trisnasari 1 , Suci Nasehati Sunaningsih 2
1,2 Universitas Tidar/Jalan Kapten Suparman No.39, Tuguran, Potrobangsan, Magelang Utara, Kota Magelang 56116/Indonesia trisnasriregina.rt@gmail.com 1 , sucinasehati@untidar.ac.id 2
Citation: Trisnasari, R. & Sunaningsih, S. N. (2022). Analisis Kontribusi Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah. Gorontalo Accounting Journal , 5(1), 18 – 28. DOI: 10.32662/gaj.v5i1.1744
Artikel info
Artikel history: Received: 26-08-2021
Revised: 14-03-2022
Accepted: 28-03-2022
Abstract . This study describes the contribution of the local taxes and  levies  on  revenue . The  research  objectives  are:  (1)  to determine the growth rate of Regional Taxes and Regional Levies; (2) to determine the contribution of Regional Tax revenue; and (3) to  determine  the  contribution  of  Regional  Levies  revenue.  The method  used  in  this  research  is  descriptive  research.  The  data that used in this research is secondary data or data that has been published  in  the  form  of  Realization  of  Revenue  from Magelang Regency  in  2015-2020  obtained  from  the  Regional  Revenue, Financial and Asset Management Agency of Magelang Regency. In this research, the researcher uses the analysis of growth and contribution. The results showed that local taxes and levies have a contribution to local revenue with an average growth of taxes and levies in Magelang Regency during 2015-2020 which is quite potential.  Meanwhile,  the  average  tax  contribution  in  Magelang Regency  in  2015-2020  was  34.4%  including  the  sufficient category and the average contribution of regional levies in 2015- 2020 was 6.56%. categorized as very low.
Abstrak. Penelitian  ini  menjelaskan  tentang  kontribusi  pajak daerah  dan  retribusi  darah  terhadap  pendapatan  asli  daerah. Tujuan  penelitian  adalah:  (1)  untuk  mengetahui  tingkat pertumbuhan  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah;  (2)  untuk menentukan  besarnya  kontribusi  penerimaan  Pajak  Daerah; dan  (3)  untuk  menentukan  besarnya  kontribusi  penerimaan Retribusi Daerah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Sumber data dalam penelitian ini adalah  data  sekunder  atau  data  yang  sudah  dipublikasikan berupa  data  Realisasi  Pendapatan  Penerimaan  Kabupaten Magelang  pada  tahun  2015-2020  yang  diperoleh  dari  Badan Pendapatan,  Pengelolaan  Keuangan  Dan  Aset  Daerah Kabupaten  Magelang.  Dalam  penelitian  ini  menggunakan analisis  pertumbuhan  dan  kontribusi.  Hasil  dari  penelitian menunjukkan  bahwa  pajak  daerah  dan  retribusi  daerah mempunyai  kontribusi  dalam  pendapatan  asli  daerah  dengan rata-rata  pertumbuhan  pajak  dan  retribusi  di  Kabupaten Magelang selama 2015-2020 yang cukup potensial. Sedangkan
untuk rata-rata kontribusi pajak di Kabupaten Magelang tahun 2015-2020 sebesar 34,4% termasuk kategori cukup dan rata- rata  kontribusi  retribusi  daerah  tahun  2015-2020  sebesar 6,56%. yang dikategorikan sangat kurang.
Keywords:
Pajak Daerah ; Retribusi
Daerah;
Pendapatan Asli Daerah Coresponden author:
Email: trisnasriregina.rt@gmail.com

## Pendahuluan
Pajak daerah dan retribusi daerah menurut Undang-undang No 34 Tahun 2000, pemerintah  memiliki  peran  yang  lebih  besar  untuk  mengelola  anggaran pembangunan,  sehingga  pemerintah  pusat  dapat  menjadi transfer  fisca l  ke pemerintah  daerah.  Peraturan  perundang-undangan  ini  memiliki  pengaruh  yang besar  untuk  penerimaan  serta  pembangunan  daerah.  Pendapatan  Daerah merupakan  pendapatan  yang  bersumber  dari  daerahnya  sendiri  berdasarkan peraturan  yang  berlaku,  yang  termuat  dalam  UU  No  34  Tahun  2004  terdiri  dari Pendapatan  Asli  Daerah,  Dana  Perimbangan,  Pinjaman  Daerah,  dan  Penerimaan Daerah Lain yang sah. Sedangkan berdasar UU No 33 Tahun 2004 yang merupakan Pendapatan  Asli  Daerah  yaitu  Hasil  Pajak  Daerah,  Hasil  Retribusi  Daerah,  Hasil Perusahaan Milik Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
Pajak daerah dan retribusi daerah ini harus bisa  dikelola dengan baik karena merupakan komponen yang memiliki prospek bagus bila dikembangkan, sehingga harus  bisa  mengelola  dengan  transparan,  professional,  dan sebaik mungkin  guna mengoptimalkan peningkatan kontribusi Pendapatan Asli Daerah. Oleh karena itu, pemerintah  Kabupaten  Magelang  memiliki  kewajiban  memanfaatkan  sumber keuangan daerahnya guna melaksanakan pembangunan serta memberi pelayanan yang baik untuk masyarakatnya.
Pajak  Daerah  merupakan  suatu  iuran  dari  orang  pribadi  atau  badan  yang bersifat  wajib  dan  memaksa  kepada  daerah  dan  tidak  ada  imbalan  langsung seimbangnya untuk digunakan sebagai sumber pembiayaan. Fungsi Pajak Daerah menurut Mardiasmo (2002) pemungutannya menjadi 2 macam, Fungsi pendanaan yaitu  sumber  untuk  membiayai  pemerintah,  dan  Fungsi  mengatur  yang  artinya sebagai alat ukur pemerintah dalam bidang sosial ekonomi.
Jenis Pajak Daerah untuk Pajak Kabupaten/Kota berdasarkan UU No 28 Tahun 2009 yaitu: (1) Pajak Hotel; (2) Pajak Restoran; (3) Pajak Hiburan; (4) Pajak Reklame; (5) Pajak Penerangan Jalan; (6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; (7) Pajak Parkir; (8) Pajak Air Tanah; (9) Pajak Bumi dan Bangunan; (10) Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
Pemungutan Pajak Daerah sudah diatur pada UUD No 18 Tahun 1997 tentang pajak  daerah  dan  retribusi  daerah. Penetapan  tarif  pajak  daerah  sendiri  berbeda- beda tergantung dari peraturan daerah dan kondisi masing-masing daerah karena terdapat pertimbangan tarif yang berbeda tersebut tidak mempengaruhi lokasi wajib pajak dalam melakukan kegiatan yang dikenai pajak.
Retribusi  Daerah berdasarkan  Undang-undang  Nomor  34  Tahun  2000 merupakan  suatu  pungutan  atas  jasa  atau  izin  yang  sudah  diberikan  oleh Pemerintah  Daerah  kepada  orang  pribadi  maupun  badan.  Akan  tetapi,  biasanya retribusi  daerah  ini  dilakukan  oleh  pihak  tertentu  yang  mendapatkan  fasilitas tertentu  seperti  ijin  atas  suatu  usaha  tertentu.  Sehingga  retribusi  daerah  tidak
bersifat  wajib  dan  memaksa  seperti  pajak  daerah,  pemaksaan  pada  pungutan retribusi ini lebih mengarah pada hal ekonomis (Prakosa, 2005).
Berdasarkan  Undang-undang  No  34  Tahun  2000  tentang  Pajak  Daerah  dan Retribusi  Daerah,  retribusi  daerah  dibagi  menjadi  tiga  golongan  yaitu  :  Retribusi Jasa  Umum,  Retribusi  Jasa  Usaha,  Retribusi  Perizinan  Tertentu.  Jenis  Retribusi Jasa  Umum  dan  Retribusi  Perizinan  Tertentu  untuk  Daerah  Kabupaten/Kota ditetapkan sesuai dengan kewenangan masing-masing Daerah sebagaimana diatur dengan  peraturan  perundangundangan  yang  berlaku.  Jenis  Retribusi  Jasa  Usaha untuk  Daerah  Propinsi  dan  Daerah  Kabupaten/Kota  ditetapkan  sesuai  dengan jasa/pelayanan yang diberikan oleh masing-masing Daerah.
Objek  Retribusi  Daerah  terdiri  dari :  (1)  Jasa  Umum,  yaitu  berupa  pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan; (2) Jasa Usaha,  yaitu  berupa  pelayanan  yang  disediakan  oleh  Pemerintah  Daerah  dengan menganut  prinsip  komersial;  dan  (3)  Perizinan  Tertentu,  yaitu  kegiatan  tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas  kegiatan  pemanfaatan  ruang,  penggunaan  sumber  daya  alam,  barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan  (Mardiasmo, 2002).
Pemerintah Daerah dapat meninjau ulang tarif retribusi daerah secara berkala untuk  antisipasi  dari  perkembangan  ekonomi  daerahnya.  Berdasarkan  Undang- undang No 34 Tahun 2000, tarif retribusi daerah ditentukan sesuai subjek pajaknya. Retribusi  Jasa  Umum  diatur  dengan  pertimbangan  biaya  dari  jasa  yang bersangkutan.  Retribusi  Jasa  Usaha  diatur  guna  mendapat  laba  yang  layak. Retribusi  Perizinan  Tertentu  diatur  berdasarkan  tujuannya  dalam  biaya penyelenggaraan izin bersangkutan.
Pendapatan Asli Daerah dalam Otonomi Daerah, berdasarkan Undang-undang Nomor  33  Tahun  2004,  Pendapatan  Asli  Daerah  merupakan  pendapatan  yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. PAD sendiri memiliki tujuan  memberi  ruang  pada  daerah  dalam  mendapatkan  pendanaan  dalam melaksanakan  otonomi  daerah.  Yang  merupakan  Pendapatan  Asli  Daerah  yaitu Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah, Hasil Pengelolaan  Kekayaan  Daerah  yang  dipisahkan,  dan  Lain-lain  Pendapatan  Asli Daerah yang sah (di luar pajak dan retribusi daerah; jasa giro; pendapatan bunga; keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing)
Penelitian terdahulu yang pernah dilakukan Puspitasari & Rohman, (2014) yang meneliti  tentang  Analisis  Efektivitas,  Efisiensi,  Dan  Kontribusi  Pajak  Daerah  Dan Retribusi  Daerah  Terhadap  Peningkatan  Pad  Kabupaten  Blora  Tahun  2009-2013. Hasil  penelitiannya  tingkat  efektivitas  pajak  daerah  dan  retribusi  daerah  sangat efektif  dan efisien,  tetapi  kontribusi pajak  daerah  terhadap  PAD  Kabupaten  Blora tahun 2009-2013 tidak ada kontribusinya.
Horota, Parson, et al. (2017) dengan penelitiannya “Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Rangka Otonomi Daerah Melalui Potensi Pajak dan Retribusi Daerah di  Kabupaten  Jayapura”  hasil  penelitiannya  menunjukkan  bahwa  pemungutan pajak  dan  retribusi  daerah  di  Kabupaten  Jayapura  belum  optimal  sehingga kontribusi terhadap PAD masih tergolong rendah.
Hafandi & Romandhon, (2020) dalam penelitian “Pengaruh Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan  Kekayaan  Daerah  yang  Dipisahkan,  Retribusi  Daerah,  dan  Lain-lain Pendapatan  Daerah  yang  Sah  Terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  Kabupaten Wonosobo”. Hasil penelitiannya pajak daerah dan lain -lain pendapatan daerah yang
sah  berpengaruh  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah,  sedangkan  pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.
Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Magelang yang menanggapi tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang berbeda dengan penelitian terdahulu. Kabupaten Magelang  termasuk  daerah  yang  berkembang  dengan  pertumbuhannya  berupa pembangunan  pariwisata,  perbelanjaan,  dan  tempat  hiburan,  serta  badan  usaha yang  bersifat  swasta  maupun  pemerintah  yang  sudah  ikut  berkontribusi  dalam Pendapatan Asli Daerah.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk:  (1)  Mengetahui  tingkat  pertumbuhan  Pajak Daerah  dan  Retribusi  Daerah  di  Kabupaten  Magelang;  (2)  Mengetahui  kontribusi Pajak Daerah terhadap total Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Magelang; dan (3) Mengetahui  kontribusi  Retribusi  Daerah  terhadap  total  Pendapatan  Asli  Daerah Kabupaten Magelang.

## Metode Penelitian
Jenis penelitian yang dilakukan ini adalah penelitian deskriptif, yaitu penilitian yang berupa memberi suatu gambaran atas kondisi daerah atau objek yang diteliti secara jelas dengan jenis data yang digunakan merupakan data kuantitatif berupa data rincian Pendapatan Penerimaan Kabupaten Magelang pada tahun 2015-2020. Sumber data pada penelitian ini merupakan data sekunder atau data yang sudah dipublikasikan, berupa data Realisasi Pendapatan Penerimaan Kabupaten Magelang pada tahun 2015-2020 yang diperoleh dari kantor BPPKAD Kabupaten Magelang.

## Analisis Data Laju Pertumbuhan Sektor Pajak Daerah
Metode yang digunakan untuk menganalisis data yaitu perhitungan analisis laju pertumbuhan  dari  Sektor  Pajak  Daerah.  Analisis ini  bertujuan  untuk  mengetahui bagaimana perkembangan pajak di Kabupaten Magelang pada tahun 2015 sampai tahun 2020. Dasar pertumbuhan positif merupakan potensial yang berarti bahwa suatu  pajak  harus  memperlihatkan  perkembangan  yang  positif,  mengalami kenaikan dari tahun ke tahun dengan rumus sebagai berikut :
𝐺𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ = 𝑋 𝑡 − (𝑋 𝑡−1 ) 𝑋 𝑡−1 𝑥 100%
(Sumber : Halim, 2001)
Keterangan : Growth   : Tingkat pertumbuhan pajak X t : Besar pajak pada tahun t X t-1
: Besar pajak pada tahun sebelumnya (t-1)

## Analisis Laju Pertumbuhan Sektor Retribusi Daerah
Analisis ini berguna untuk melihat bagaimana perkembangan retribusi daerah Kabupaten  Magelang  mulai  tahun  2015  sampai  tahun  2020.  Penelitian  ini menggunakan indeks tahun dasar 2015 dengan rumus sebagai berikut :
𝐺𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ = 𝑋 𝑡 − (𝑋 𝑡−1 ) 𝑋 𝑡−1 𝑥 100%
(Sumber : Halim, 2004)
Keterangan : Growth   : Tingkat pertumbuhan pajak
X t : Besar retribusi pada tahun t X t-1 : Besar retribusi pada tahun sebelumnya (t-1)
Pokok  analisis  laju  pertumbuhan  ini  jika  pertumbuhan  pajak  negative  maka pajak tersebut tidak potensial, tetapi jika pertumbuhan pajak positif maka dikatakan potensial.

## Analisis Kontribusi Sektor Pajak Daerah
Analisis  ini  untuk  mengukur  kontribusi  dari  masing-masing  Pajak  Daerah terhadap Pajak Asli Daerah dengan rumus sebagai berikut :
𝐾𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑠𝑖 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ = 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑃𝐴𝐷 𝑥 100% (Sumber : Mulyanto, 2002) Keterangan : Kontribusi : besar sumbangan pajak daerah pada PAD Pajak Daerah   : jumlah realisasi penerimaan pajak daerah PAD : total PAD di Kabupaten Magelang

## Analisis Kontribusi Sektor Retribusi Daerah
Analisis  ini  untuk  mengetahui  berapa  besarnya  kontribusi  Pendapatan  Asli Daerah yang berasal dari sector Retribusi Daerah dengan rumus sebagai berikut :
𝐾𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑠𝑖 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ = 𝑅𝑒𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑠𝑖 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ
𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑃𝐴𝐷 𝑥 100% (Sumber : Mulyanto, 2002) Keterangan : Kontribusi : besar sumbangan Retribusi daerah pada PAD Pajak Daerah   : jumlah realisasi penerimaan Retribusi Daerah PAD : total PAD di Kabupaten Magelang
Berdasarkan  Kepmendagri  No.690.900.327.  Tahun  1994  mengenai  Pedoman Penilaian  dan  Kinerja  Keuangan  Daerah  (Candra,  2001),  untuk  mengetahui kontribusi Pajak daerah dan Retribusi Daerah terhadap PAD yaitu :
Sangat kurang  : < 10%
Kurang : 10,1% - 20% Sedang : 20,1% - 30% Cukup : 30,1% - 40% Baik : 40,1% - 50% Sangat Baik : > 50%

## Hasil Dan Pembahasan

## Hasil Penelitian
Rasio  pertumbuhan  dapat  digunakan  untuk  mengukur  tingkat  kemampuan Pemerintah  Daerah  dalam  meningkatkan  prestasinya  dari  tiap  periode.  Dalam penelitian ini menggunakan indeks tahun dasar 2015 untuk tiap Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dasar analisis rasio pertumbuhan ini jika pertumbuhan Pajak dan Retribusi Daerah positif maka dapat dikatakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tersebut potensial. Namun apabila pertumbuhannya negative maka dikatakan tidak potensial.

## Analisis Pertumbuhan Pajak Daerah
Dari  analisis  yang  sudah  dilakukan  pada  data  penerimaaan  Pajak  Daerah Kabupaten Magelang mulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 dapat dilihat pertumbuhan jumlah penerimaan Pajak Daerahnya sebagai berikut :
Tabel 1 Pertumbuhan Pajak Daerah Kabupaten Magelang Tahun Realisasi Penerimaan Pajak Daerah (Rp) Growth (%) 2015 88.960.021.815 0 2016 97.101.522.117 9 2017 112.344.030.430 15,69 2018 124.444.072.963 10,77 2019 156.886.789.644 26 2020 115.530.759.532 -26,3 Rata-rata 5,89
Sumber : BPPKAD Kabupaten Magelang (data diolah tahun 2021)
Berdasarkan tabel 1, tingkat pertumbuhan Pajak Daerah Kabupaten Magelang tiap  tahunnya  mengalami  pertumbuhan  yang  tidak  menentu.  Dari  tahun  2015 penerimaan  Pajak  Daerah  sebesar  Rp.  88.960.021.815,  kemudian  di  tahun  2016 mengalami pertumbuhan yang meningkat sebesar 9% menjadi Rp. 97.101.522.117. Di tahun 2020 penerimaan Pajak Daerah menurun sebanyak Rp. 41.356.030.112 atau sebesar 26,2%. Disamping itu secara keseluruhan pencapaian target yang telah ditetapkan dapat terealisasi dengan baik, dalam arti penerimaan pajak daerah secara keseluruhan melebihi target yang telah dicanangkan, yaitu dari target penerimaan pajak  daerah  untuk  tahun  2020  sebesar  Rp.  91.323.655.000  terealisasi  sebesar Rp.115.530.759.532. Untuk penerimaan pajak di tahun 2020 ini penerimaan pajak daerah terbesar berasal dari PBB yaitu sebesar Rp. 31.520.982.924.
Berdasarkan hasil analisis pertumbuhan dari pajak daerah seperti pada tabel 1, nampak bahwa penerimaan pajak daerah di Kabupaten Magelang setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan hanya saja di tahun 2020 dalam pandemic Covid-19 mengakibatkan  penurunan  penerimaan  pajak  daerah,  sedangkan  untuk pertumbuhan  pajak  daerahnya  selalu  mengalami  pertumbuhan  kurang  stabil sehingga dapat dikatakan bahwa pertumbuhan pajak daerah Kabupaten Magelang cukup  potensial  dalam  memberikan  pemasukan  bagi  daerahnya  dan  juga  sangat berpotesi atau memiliki nilai tambah bagi pemerintah daerah untuk dikembangkan lebih lanjut.

## Analisis Pertumbuhan Retribusi Daerah
Dari  analisis  yang  sudah  dilakukan pada  data  penerimaaan  Retribusi  Daerah Kabupaten  Magelang mulai tahun  2016  sampai  dengan  tahun  2020  dapat  dilihat pertumbuhan jumlah penerimaan Retribusi Daerahnya sebagai berikut :
Tabel 2 Pertumbuhan Retribusi Daerah Kabupaten Magelang Tahun Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah (Rp) Growth (%) 2015 15.939.015.341 0 2016 15.587.692.390 -2 2017 20.445.297.126 31,16 2018 18.186.191.392 -11,04 2019 22.934.190.849 26 2020 27.049.700.014 17,94 Rata-rata 10,32
Sumber : BPPKAD Kabupaten Magelang (data diolah tahun 2021)
Dari  tabel  2  dapat  dilihat  bahwa  pertumbuhan  Retribusi  Daerah  Kabupaten Magelang setiap tahunnya mengalami tingkat pertumbuhan yang kurang baik. Hal ini  dibuktikan  dengan  adanya  penerimaan  Retribusi  Daerah  pada  tahun  2015
sebesar  Rp.  15.939.015.341,  dan  data  pada  tahun  2016  menunjukkan  adanya penurunan  2%  menjadi  sebesar  Rp.  15.587.692.390.  dilihat  di  tahun  berikutnya terjadi  peningkatan  yang  cukup  besar  sebanyak  31,16%  menjadi  sebesar  Rp. 20.445.297.126, tetapi di tahun 2018 kembali menurun. Hal ini disebabkan karena adanya penerimaan dari beberapa pos retribusi yang belum terpungut atau belum diterima secara keseluruhan diantarnya yaitu retribusi kebersihan, retribusi parkir, retribusi pasar, dan retribusi izin mendirikan bangunan (IMB).
Dari data  pada tabel 2 jelas bahwa dari tahun ke tahun penerimaan retribusi daerah  di  Kabupaten  Magelang  cenderung  mengalami  peningkatan.  Pertumbuhan retribusi daerah yang rata-ratanya adalah 10,32% memperlihatkan bahwa retribusi daerah cukup nyata dalam memberikan pemasukan terhadap Kabupaten Magelang, sehingga retribusi ini cukup potensial untuk dikembangkan lebih lanjut.

## Analisis Kontribusi
Analisis  Kontribusi  merupakan  rasio  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  dalam t tahun  dengan  penerimaan  daerah  pada  tahun  yang  sama.  Analisis  kontribusi digunakan untuk mengetahui seberapa besar peranan seluruh penerimaan daerah (pajak daerah dan retribusi daerah) dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, sehingga  dengan  adanya  data  tersebut  dapat  memberikan  gambaran  yang  jelas mengenai  tindakan  atau  kebijakan  yang  harus  dilakukan  Pemerintah  Daerah Kabupaten Magelang dalam usaha meningkatkan peran seluruh penerimaan daerah tersebut.

## Analisis Kontribusi Pajak Daerah
Analisis  kontribusi  Pajak  Daerah  digunakan  untuk  mengetahui  tingkat kontribusi  pajak  daerah  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  Kabupaten  Magelang. Hasil  analisis  data  tentang  analisis  kontribusi  pajak  daerah  Kabupaten  Magelang dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

## Tabel 3 Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD Kabupaten Magelang
Tahun Realisasi Penerimaan Pajak Daerah (Rp) PAD Kontribusi Pajak Daerah (%) 2015 88.960.021.815 261.569.091.783 34,01 2016 97.101.522.117 288.485.678.128 33,65 2017 112.344.030.430 403.561.238.310 27,83 2018 124.444.072.963 325.089.093.092 38,27 2019 156.886.789.644 417.178.099.961 37,6 2020 115.530.759.532 329.769.193.224 35,03 Rata-rata 34,4 Sumber : BPPKAD Kabupaten Magelang (data diolah tahun 2021)
Dari  data  tabel  3  menunjukkan  bahwa  kontribusi  Pajak  Daerah  terhadap Pendapatan  Asli  Daerah  Kabupaten  Magelang  untuk  periode  tahun  2015 – 2020 cenderung tidak stabil. Di tahun 2015 sampai tahun 2017 kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap PAD Kabupaten Magelang mengalami penurunan, setelah itu di tahun berikutnya kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah  mengalami  peningkatan.  Disamping  itu  secara  keseluruhan  pencapaian target yang telah ditetapkan dapat  terealisasi dengan baik, dalam arti penerimaan pajak daerah secara keseluruhan melebihi target yang telah dicanangkan, yaitu dari target penerimaan pajak daerah untuk tahun 2020 sebesar Rp. 91.323.655.000,00 terealisasi sebesar Rp.115.530.759.532,00.
Jika dilihat dari hasil analisis pada tabel 3 kontribusi pajak daerah Kabupaten Magelang cenderung mengalami penurunan, dengan rata-rata kontribusi pertahun sebesar 34,4% yang bisa diartikan bahwa memiliki kontribusi yang cukup terhadap
Pendapatan  Asli  Daerahnya.  Hal  ini  lebih  disebabkan  karena  kenaikan  realisasi penerimaan  pajak  daerah  dan  realisasi  penerimaan  Pendapatan  Asli  Daerah Kabupaten Magelang tidak sama untuk setiap tahunnya. Tetapi untuk tahun 2018 kontribusi pajak daerah terhadap PAD naik hingga  38,27% yang dapat dikatakan sangat baik dan merupakan kontribusi terbesar terhadap Pendapatan Asli Daerah selama tahun 2015 sampai tahun 2020.

## Analisis Kontribusi Retribusi Daerah
Kontribusi retribusi dearah merupakan rasio antara  realisasi  penerimaan dari retribusi daerah dalam t tahun dengan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun yang sama. Analisis Kontribusi Retribusi Daerah digunakan untuk mengetahui  seberapa  besar  peranan  dari  penerimaan  retribusi  daerah  dalam meningkatkan PAD, sehingga dengan adanya data tersebut dapat digunakan sebagai materi  untuk  menentukan  tindakan  atau  kebijakan  yang  harus  dilakukan Pemerintah  Daerah  dalam  usaha  meningkatkan  seluruh  penerimaan  daerah tersebut.  Hasil  analisis  data  tentang  kontribusi  retribusi  daerah  Kabupaten Magelang mulai dari tahun 2015 sampai dengan tahu 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini :
Tabel 4 Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap PAD Kabupaten Magelang
Tahun Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah (Rp) PAD Kontribusi Retribusi Daerah (%) 2015 15.939.015.341 261.569.091.783 6,09 2016 15.587.692.390 288.485.678.128 5,4 2017 20.445.297.126 403.561.238.310 5,06 2018 18.186.191.392 325.089.093.092 6,4 2019 22.934.190.849 417.178.099.961 8,1 2020 27.049.700.014 329.769.193.224 8,2 Rata-rata 6,56
Sumber : BPPKAD Kabupaten Magelang (data diolah ytahun 2021)
Dari  data  tabel  4  dapat  dilihat  bahwa  kontribusi  retribusi  daerah  terhadap Pendapatan  Asli  Daerah  Kabupaten  Magelang  untuk  tahun  2015  sampai  2020 adalah sangat kurang karena rata-rata Kontribusi Retribusi Daerah sebesar 6,56%. Pada tahun 2015 kontribusi retribusi daerah terhadap PAD sebesar 6,09% dari total PAD  sebesar  Rp.  261.569.091.783  kemudian  pada  tahun  2016  mengalami penurunan yaitu sebesar 5,4% dari total PAD sebesar Rp. 288.485.678.128. Tetapi sejak  tahun  2018  mengalami  peningkatan  menjadi  sebesar  6,4%  dari  total  PAD sebesar  Rp.  325.089.093.092,  kemudian  di  tahun  2019  terdapat  peningkatan menjadi 8,1% dan di tahun 2020 kontribusi retribusi daerah menjadi 8,2% dari total PAD sebesar Rp. 329.769.193.224.

## Pembahasan
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  secara  garis  besar  pajak  daerah  dan retribusi  daerah  Kabupaten  Magelang  pada  tahun  anggaran  2015  sampai  tahun 2020  mengalami  pertumbuhan  yang  cukup  dengan  tingkat  pertumbuhan  yang berfluktuatif.  Hal  ini  ditunjukkan  dengan  adanya  tingkat  pertumbuhan  tertinggi untuk pajak daerah pada tahun 2017 sebesar 15,69% dan pada tahun 2019 sebesar 26%. Sedangkan untuk retribusi daerah pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2017  sebesar  31,16%  dan  pada  tahun  2019  sebesar  26%.  Pertumbuhan  tersebut akan mempengaruhi kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Magelang.
Leong dan Soemitro (2000) menjelaskan bahwa pajak adalah sebuah iuran dari rakyat yang dikumpukan untuk menjadi kas negara berdasarkan undang – undang dengan tidak mendapatkan jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan guna pembayaran  pengeluaran  umum.  Pengertian  dan  definisi  tersebut  kemudian diberikan sebuah koreksi ya ng berbuyi “pajak merupakan peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk melakukan pembiayaan pengeluaran rutin dan surplus digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama dalam pembiayaan publik. Pendapatan daerah berasal dari pendapatan asi dari daerah itu sendiri,  pendapatan  asli  daerah  yang  berasal  dari  pembagian  pendapatan  asli daerah,  dan  perimbangan  keuangan  antara  pemerintah  pusat  dan  pemerintah daerah, pinjaman daerah, pendapatan daerah lainnya yang sah.
Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut dengan  pajak  atau tax merupakan  kontribusi  yang  wajib  kepada  daerah  yang terutang  oleh  pribadi  atau  badan  yang  bersifat  memaksa  berdasarkan  Undang – Undang  No.28  Tahun  2009  pajak  Kabupaten/Kota  dibagi  menjadi  beberapa klasifikasi.  Seperti  halnya  dengan  pajak  pada  umumnya,  pajak  daerah  memiliki peranan  ganda  sebagai  pendapatan  daerah  atau budegtary dan  sebagai  alat pengatur regulatory . Melihat atau menilai potensi pajak sebagai penerimaan daerah diperlukan  beberapa  kriteria  yang  kecukupan  serta  elastis,  pemerataan, kemampuan secara admnistratif, dan penerimaan politis (Darwin, 2010).
Sumber  pendapatan  lain  yang  dikategorikan  dalam  Pendapatan  Asli  Daerah adalah retribusi daerah. Retribusi daerah adalah sebuah pengutan daerah sebagai pembayaran atas jasa  atau pemberian izin tertentu  yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah dalam kepentingan pribadi maupun badan (Prakoso, 2003).
Menurut  Undang – Undang  Nomor  33  Tahun  2004,  PAD  adalah  sumber penerimaan  daerah  yang  dipergunakan  sebagai  modal  dasar  pembeda  dalam melakukan  pembiayaan  pembangunan  dan  usaha  daerah  untuk  memperkecil ketergantungan  dana  dari  pemerintah  pusat.  Kemampuan  suatu  daerah  dalam menggali PAD akan memberikan pengaruh pada perkembangan dan pembangunan daerah tersebut.
Kontribusi berasal dari bahasa Inggris  yaitu contribution , yang berarti partisipasi atau  sumbangan.  Masyarakat  umum  mengartikan  postingan  tersebut  sebagai berikut:  Kontribusi  atau  peran  atau  partisipasi  individu  dalam  aktivitas  tertentu. Menurut  para  ahli  Kontribusi  adalah  apa  yang  dilakukan  secara  kolektif  untuk menciptakan  atau  mencapai  sesuatu.  Untuk  membantu  orang  lain  atau  sesuatu berhasil. Posting juga bisa berarti sesuatu nilai yang kita berikan kepada orang lain berupa uang, harta benda, ketekunan, atau waktu (Mitalangi dan Latjandu, 2019).
Hasil  penelitian  ini  tidak  sejalan  dengan  beberapa  penelitian  sebelumnya mengenai kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Idaman (2018), hasil dari penelitian menunjukkan bahwa kontribusi setiap  pajak  daerah  dan  retribusi  daerah  selama  2013 – 2017  berfluktuasi. Kontribusi tertinggi komponen pajak daerah adalah pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Kontribusi tertinggi komponen retribusi daerah berasal dari retribusi  jasa  usaha.  Pajak  daerah  memberikan  kontribusi  yang  cukup  besar terhadap  PAD  dan  retribusi  daerah  memberikan  kontribusi  yang  kecil  pada  PAD. Selanjutnya terdapat penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati (2013) dengan hasil penelitian menunjukkan kontribusi yang diberikan oleh retribusi daerah lebih besar dibandingan dengan pajak daerah. Berdasarkan hasil analisis efektivitas pajak dan retibusi daerah Kabupaten Kediri sudah mencapai efektif.
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Hikmah  (2017)  mengungkapkan  bahwa  pajak daerah memberikan kontribusi yang signifikan pada PAD dengan rata – rata 70,69%,
sedangkan retribusi memberikan kontribusi yang rendah bagi PAD sebesar 11,21%. Efektivitas penerimaan retibusi dan pajak dapat dikategorikan sagat efektif.
Penelitian yang dilakukan oleh Mintalangi & Latjandu (2019) menunjukkan hasil penelitiannya  bahwa  kontribusi  pakal  terhadap  PAD  pada  tahun  2016  dan  2018 dengan  kriteria  kontribusi  sedang  dan  pada  2017  cukup  baik. Growth pajak  dan retribusi daerah Kabupaten Kepulauan Talaud tidak berhasil dikarenakan kurang dari 30%.
Berdasarkan  riset  yang  dilakukan  oleh  peneliti,  kontribusi  Pajak  Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Magelang selama periode tahun 2015- 2020  cenderung  fluktuatif.  Kontribusi  tertinggi  terjadi  pada  tahun  2018  yaitu 38,27% dan terendah pada tahun 2017 yaitu 27,83% dengan rata-rata hanya 34,4% setiap tahunnya, sehingga perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak  daerah  sesuai  dengan  Undang-undang  yang  berlaku,  agar  kontribusi  pajak daerah  terhadap  total  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  bisa  lebih  besar.  Kontribusi Retribusi Daerah terhadap total Pendapatan Asli Darah (PAD) Kabupaten Magelang cenderung sangat kurang. Tingkat kontribusi tertinggi terjadi pada tahun 2020 yaitu mencapai 8,2%, dan terendah pada tahun 2015 yaitu 6,09% dengan rata-rata setiap tahunnya 6,56%, hal ini menunjukan bahwa Kontribusi Retribusi Daerah terhadap total Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Magelang dapat dikatakan sangat kurang, sehingga  perlu  terus  dilakukan  perbaikan-perbaikan  dalam  penarikan  retribusi daerah sesuai dengan Undang-undang yang berlaku agar kontribusi dari retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan meningkat. Berdasarkan hasil penelitian,  pertumbuhan  pajak  dan  retribusi  daerah  terhadap  Pendapatan  Asli Daerah cukup potensial. Akan tetapi, besar kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  Kabupaten  Magelang  ini  masih tergolong  sangat  kurang.  Hasil  dari  penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  yang dilakukan oleh Prasetya dan Priyono (2021) yang menyatakan dalam mewujudkan Pendapatan Asli Daerah pada periode 2015 – 2019 dinilai sangat efektif dikarenakan hasil  perhitungan  rata – rata  sebesar  109,56%.  Sedangkan  PAD  terhadap  belanja daerah masih kurang dengan rata – rata tingkat sumbangan hanya 15,05%.

## Kesimpulan Dan Saran

## Kesimpulan
Berdasarkan  analisis  dan  pembahasan  maka  dapat  disimpulkan  bahwa Pendapatan  Asli  Daerah  Kabupaten  Magelang  pada  tahun  2015-2020  mengalami pertumbuhan  yang  fluktuatif.  Hal  ini  dapat  disebabkan  karena  pengaruh  dari kontribusi  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah  setiap  tahunnya.  Komposisi  dari masing-masing  sumber  pendapatan  asli  daerah  Kabupaten  Magelang  pada  tahun 2015-2020  mengalai  pertumbuhan  yang  berbeda-beda.  Penerimaan  Retribusi Daerah  Kabupaten Magelang  yang  tidak  stabil  dan  mulai mengalami  peningkatan pada  tiga  tahun  terakhir  yaitu  tahun  2018  sampai  tahun  2020.  Sedangkan penerimaan  Pajak  Daerah  setiap  tahunnya  selalu  mengalami  peningkatan  hanya saja  di  tahun  2020  dalam  pandemic Covid-19 mengakibatkan  penurunan penerimaan pajak daerah, tetapi masih dapat dikatakan bahwa pertumbuhan pajak daerah  Kabupaten  Magelang  cukup  potensial.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa pemerintah daerah dapat melakukan perbaikan atau evaluasi terhadap pemungutan Pajak  Daerah  maupun  Retribusi  Daerahnya  karena  sangat  berpengaruh kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah.

## Saran
Berdasarkan  penjelasan  dan  uraian  dari  kesimpulan  maka  peneliti memberikan  saran  upaya  tegas  yang  harus  dilakukan  bahwa  Pemerintah  daerah dapat  meningkatkan  kerja  sama  dengan  instansi  dan  lembaga  lain  yang  terkait
dalam  mengelola  pajak  daerah  dan  retribusi  daerah  sehingga  selain  dapat mengoptimalkan pengoperasian dan pengendalian terhadap wajib pajak juga terjadi koordinasi dan juga dapat memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak daerah dan retribusi  daerah.  Penerimaan  dari  sektor  pajak  dan  retribusi  daerah  yang  setiap tahunnya terus mengalami peningkatan. Sebaiknya lebih ditingkatkan lagi dengan cara  lebih  menggali  sumber-sumber  pendapatan/penerimaan  dari  sektor  pajak dengan melaksanakan: Pertama melakukan intensifikasi, misalnya adanya penataan kembali sistem pelayanan administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah dan himbauan kepada wajib pajak untuk segera membayar pajak sebelum jatuh tempo, sehingga setiap wajib pajak dapat membayar pajak dengan mudah dan tepat waktu. Kedua melalui Ekstensifikasi, yaitu menambah sumber-sumber penerimaan daerah yang baru dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan peraturan pemerintah,  contohnya  membangun  sarana  jalan  desa  untuk  memberikan kemudahan  akses  ekonomi  dan  ijin  usaha  kepada  masyarakat  dalam  membuka lahan usaha baru. Cara ini menambah sumber pendapatan bagi sektor pajak dan retribusi daerah.

## Daftar Pustaka
Hafandi,  Y.,  &  Romandhon.  (2020).  Pengaruh  Pajak  Daerah,  Hasil  Pengelolaan Kekayaan  Daerah  yang  Dipisahkan,  Retribusi  Daerah,  dan  Lain  -  Lain Pendapatan Daerah yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Wonosobo. Journal  of  Economic,  Management,  Accounting  and  Technology (JEMATech) , Vol. 3, No. 2. Halim, A. (2004). Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.
Hikmah. (2017). Analisis Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batam. Jurnal Of Government , Vol 2, No 2.
Horota, P., Riani, P., Ayu, I., & Marbun, R. M. (2017). Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Rangka Otonomi Daerah melalui Potensi Pajak dan  Retribusi Daerah  di  Kabupaten  Jayapura. Jurnal  Kajian  Ekonomi  dan  Keuangan Daerah , vol. 2, no. 1.
Idaman,  A.  I.  (2018).  Analisis  Kontribusi  Pajak  Dan  Retribusi  Daerah  Terhadap Pendapatan  Asli  Daerah  Bantul  Tahun  2013-2017. (Doctoral  dissertation, Universitas Teknologi Yogyakarta) . Mardiasmo. (2002). Akuntansi Sektor Publik. Andi Yogyakarta.
Mintalangi, S. S., & Latjandu, L. D. (2019). Analisis Kontribusi Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap PAD Di Kabupaten Kepulauan Talaud. Jurnal EMBA , Vol 7, No 4.
Prakosa, K. B. (2005). Pajak dan Retribusi Daerah. Yogyakarta: UII Press.
Puspitasari,  E.  R.,  &  Rohman,  A.  (2014).  Analisis  Efektivitas,  Efisiensi,  Dan Kontribusi  Pajak  Daerah  Dan  Retribusi  Daerah  Terhadap  Peningkatan  Pad Kabupaten Blora Tahun 2009-2013. Diponegoro Journal of Accounting , 133- 147.
Rahmawati,  N.  (2013).  Analisis  Efektivitas  Kontribusi  Pajak  dan  Retribusi  Daerah Terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  (Studi  Kasus  pada  Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri). Jurnal Ilmiah Cendekia Akuntansi , Vol 1, No 1 .