## MENUJU HUKUM YANG PROGRESIF DI INDONESIA

## ENDANG  YULIANA  SUSILAWATI, SH.MH. Dosen Fakultas Hukum  UNISRI
Abstract  :  The  formulating  and  the  issuing  of  judicial  outcome  are  frequently  inviting  polemic within the society. Conflicts, controversies, and dilemmas must be tackled in careful manner.
Keywords: judicial reform, progressive regulation.

## PENDAHULUAN
Poligami  menjadi  masalah  yang  heboh  diperbincangkan  oleh  banyak  kalangan  .  Dua  hal yang  menjadi  titik  perhatian  masyarakat,  yaitu  masalah  poligami  yang  baru  saja  (terkuak) dilakukan  oleh  seorang  tokoh  agama  yaitu  AA  Gym,  dan  masalah  satunya  yaitu  keinginan pemerintah untuk  merevisi  Peraturan  Pemerintah  PP No.45  Tahun 1990 sebgai penyempurnaan PP No. 10 tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan Dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil.
Pro dan kontra dalam mensikapi kedua masalah tersebut  tak bisa dihindari. Masing-masing memiliki  alasan.  Salah  satu  alasannya  adalah  untuk  melindungi  kepentingan  perempuan disamping  ada  alasan  lain  yaitu  adanya  keresahan  dalam  masyarakat.  Sedangkan  bagi  yang kontra  menganggap  bahwa  urusan  poligami  adalah  urusan  privasi  seseorang,  sehingga  tidak layak  jika  harus  diurusi  oleh  pemerintah.  Ketua  umum  PP  Muhammadiyah,  Din  Syamsudin mengatakan  bahwa  poligami  adalah  masalah  khilafiyah  (perbedaan  pendapat)  dalam  Islam, terkait  interpretasi  terhadap  ayat  Al-Quran  sehingga  “  jangan  terjebak  pada  dua  titik  ekstrim, baik menyetujui atau menolaknya secara mutlak”.
Pro dan kontra sering mewarnai terhadap rencana pembuatan maupun pemberlakuan suatu produk peraturan oleh pemerintah.  Misalnya RUU Sisdiknas, RUU APP, RUU Kerukunan Umat Beragama,  Aturan-aturan Kepemiluan dan  yang terbaru adalah rencana revisi  PP No 45 Tahun 1990  yang  akan  memperketat  syarat  poligami  khususnya  bagi  PNS,  POLRI,  TNI,  dan  pejabat Negara.

## PERMASALAHAN
M engapa di era reformasi ini hampir selalu muncul sikap pro dan kontra terhadap setiap rencana pembuatan maupun pemberlakuan produk perundang-undangan di Indonesia ?

## PEMBAHASAN
Belum hilang dari ingatan kita bagaimana pada jaman orde baru kita mempromosikan diri sebagai  bangsa  yang  bercirikan  ramah  tamah,  tenggang  rasa,  gotong  royong,  kekeluargaan, bertoleransi  tinggi,  suka  damai,  dan  sebagainya.    Meskipun  kita  terdiri  dari  berbagai  macam suku, agama, bahasa, namun kita mampu hidup rukun, karena dipersatukan sebagai satu bangsa dengan  semboyan  Bhineka  Tunggal  Ika.    Bahkan  beberapa  bangsa  pernah  menyatakan kekagumannya  dan  salut  atas  kehidupan  bangsa  yang  majemuk  tetapi  hidup  tertib,  teratur  dan patuh pada aturan.
Mungkin  tepat  apa  yang  digambarkan  oleh  penganut  teori  keos Charles  Sampford dalam bukunya The Disorder of Law; a Critique of Legal Theory yang terbit pada akhir 1980-an yang menyatakan  bahwa  masyarakat  sesungguhnya  (realitasnya)  selalu  berada  dalam  kondisi  atau situasi keos, bahwa masyarakat selalu berada pada jalinan hubungan-hubungan yang tidak dapat dipredeksi  dan  tidak  sistematis.  Masyarakat  terus  bergerak  secara  dinamis,  hal  demikian  itu terjadi karena dalam  masyarakat banyak sekali  faktor yang  mempengaruhi,  misalnya  kekuatan- kekuatan kekuasaan)  yang saling tarik-menarik dan  benturan didalamnya.  (Otje Salman, 2005: 104). Dengan demikian apa yang dipermukaan tampak sebagai tertib dan teratur, jelas dan pasti, sebenarnya penuh ketidak pastian.
Hal  ini  terbukti  saat  sekarang,  hampir  d  iseluruh  penjuru  Indonesia  timbul  gejolak  dari masyarakat  yang  tidak  puas  atas  jalannya  pemerintahan,  jalannya  penegakan  hukum,  menolak rencana kebijakan pemerintah pusat maupun daerah dan  lain-lain.  Keadaan  yang demikian  bisa juga  terjadi  karena  ketidak  selarasan  antara  hukum  positif  dengan  hukum  yang  hidup  dalam masyarakat  ( Living  Law )  sebagaimana  ajaran Eugen  Ehrlich dari  aliran Sociological Jurisprudence yang  menyatakan  bahwa  “Hukum  Positif  hanya  akan  efektif  apabila  selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat”.
Jika  dikaji  dari  sudut  pandang  penganut teori  Postmodernis yang Critical  Legal  Studies (CLS), keadaan  masyarakat  yang cenderung  selalu  menunjukkan  sikap pro dan kontra terhadap rencana  pembuatan  dan  pemberlakuan  suatu  produk  aturan  hukum,  merupakan  suatu  hal  yang sangat lumrah dan bisa dikatakan akan selalu terjadi.   Menurut pendapat  pendukung paham atau aliran  kritis,  suatu  masyarakat  lebih  tepat  bercirikan  konflik  daripada  konsensus.    Suatu
masyarakat tersusun dari  banyak kelompok, yang apabila dibuat pembedaan tegas bahwa dalam masyarakat  terdapat  dua  kelas  yang  saling  berlomba  untuk  mendominasi  (Made  Darma  Weda, 1996:45).  Sedangkan  hukum  berisi  nilai-nilai  yang  tidak  mencerminkan  keinginan  seluruh masyarakat,  tetapi  hanya  sekelompok  warga  masyarakat  yang  pada  waktu  itu  memiliki kekuasaan dalam bidang politik, ekonomi dan social. (Bambang Ali K, 2001:28).
Ide dasar dari gerakan kaum kritis (CLS) ini, bertumpu pada pemikiran bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari politik dan hukum tidak bebas nilai atau netral (FX. Adji Samekto, 2003: 68).  Jadi  dari  mulai  proses  pembuatan  sampai  dengan  pemberlakuannya  selalu  mengandung pemihakan (Otje Salman, 2005:126).
Menurut  hemat  penulis  banyak  benarnya  apabila  ajaran  atau  teori  dari  paham  kritis  ini apabila  kita  cocokkan  dengan  kondisi  di  Indonesia.    Dari  sekian  banyak  produk  perundang- undangan/hukum  yang  menim,bulkan  pro  dan  kontra  di  masyarakat  direncanakan  untuk  dibuat maupun  diberlakukan,  menunjukkan  bahwa  dalam  masyarakat  telah  terjadi  pengelompokan, yaitu  kelompok  yang  pro  dengan  kelompok  yang  kontra,  yang  masing-masing  saling  bersaing untuk  menunjukkan  dominasinya  atau  keunggulannya  dibanding  kelompok  yang  lain. Pengelompokan  yang  terjadi  saat  ini  menurut  pengamatan  penulis  yang  paling  menonjol didasarkan pada :
1. Faktor agama/ keyakinan.
2. Faktor keanggotaan partai politik.
3. Faktor kesetaraan Gender.
Misalnya  Rencana Undang Undang Sistim Pendidikan Nasional, diwarnai dengan pro dan kontra  hal      kebebasan  menjalankan  agama  masing-masing  siswa  (dalam  hal  ini  kelompok masyarakat Islam  menghendaki atau menuntut agar siswa yang beragama Islam namun sekolah di  Yayasan  non-Islam  harus  disediakan  fasilitas  untuk  menunaikan  aktifitas  keagamaannya). Tentu saja hal ini menjadi “keberatan” bagi Yayasan penyelenggara pendidikan non Islam.
Rencana  Undang  Undang  Anti  Pornografi  dan  Pornoaksi  sangat  didukung  oleh  sebagian besar kelompok masyarakat muslim, tetapi dikontra oleh masyarakat non muslim dan kelompok Kaum  Feminis  atau  penggerak  kesetaraan  gender.  Rencana  Undang  Undang  Kerukunan  Umat Beragama  sangat  diinginkan  oleh  kelompok  umat  muslim,  tetapi  dirasakan  sebagai  hal  yang sangat memberatkan bagi kelompok non muslim.   Revisi  Peraturan  Pemerintah  Tahun  1990,
tentang  Ijin  Perceraian  Dan  Perkawinan  PNS,  yang  pelaksanaan  asas  poligami  akan  diperketat justru  menimbulkan  pro  dan  kontra  dikalangan  kelompok  masyarakat  muslim  sendiri  disatu pihak tetapi sangat didukung oleh kaum Feminis.    Produk  peraturan  hukum  setiap  menjelang pelaksanaan  pemilu  selalu  menimbulkan  tarik  ulur  maupun  sikap  pro  dan  kontra  antar  parpol peserta pemilu, baik pihak  yang  menang  maupun yang kalah.  Hal  hal diatas  merupakan contoh terjadinya  pro  dan  kontra  yang  mewarnai  pembuatan  maupun  pemberlakuan  produk  hukum  di Indonesia, dimana salah satu faktornya adalah masalah kesetaraan gender.
Kesetaraan gender merupakan gerakan yang dipelopori oleh kaum Feminis yang muncul di Amerika Serikat pada akhir 1980-an. Gerakan Feminis ( Feminist Jurisprudence ) mencoba secara fundamental  menentang  beberapa  asumsi  penting  dalam  teori  hukum  konvensional  dan  juga kebijakan  konvensional  dalam  gerakan  hukum  kritis.  (meskipun  sebenarnya  keduanya  sama- sama  dari  aliran Postmodernis ).  Patriarkhi  dianggap  sebagai  ideology  yang  lebih  mengancam terhadap  kehidupan  mereka  daripada  ideologi  hukum,  sehingga  mereka  berupaya  untuk mengurangi  ideology  patriarkhi  tersebut,  bahkan  melalui  ideologi  hukum  (Otje  Salman, 2005:131).  Gerakan  kaum  Feminis  dalam  hukum  sangat  dipengaruhi  oleh  pemikiran  kaum Feminis dibidang lain seperti Filsafat, Psikho-analisis, Semiotik, Sejarah, Antroppologi, dan lain- lain.  Namun yang lebih mendasar pengaruhnya bagi kaum Feminis Hukum, justru ketika mereka melihat dan memperhatikan pengalaman-pengalaman yang dialami kaum wanita.
Gerakan kaum Feminis bisa dikategorikan dalam empat taha, yaitu:
I. Selama abad ke 19. sejumlah usaha dilakukan untuk mendapatkan  hak  memilih,  mendapat akses  ke  property  pribadi  dalam  pernikahan  dan  hak-hak  hukum  untuk  mengontrol kelahiran.
II. Mulai tahun 1960-an sejumlah besar wanita memasuki pendidikan hukum dan juga   praktek hukum.
III. Tahun  1970-an,  gerakan  berfokus  pada  pekerjaan,  hukum  keluarga  dan  definisi  hukum tentang perkosaan. Dalam tahap ini beberapa kasus dan sengketa berhasil diselesaikan.
IV. Akhir tahun 1980-an sampai 1990-an, menyaksikan sejumlah kemunduran antara lain, kalah dalam  memperjuangkan  penetapan  hak-hak  aborsi.  Namun  mendapatkan  dorongan  dari temuan-temuan kritis dibidang lain.
Posisi  Feminis  Jurisprudence  telah  menempatkan  dilemma  bagi  aktifis  di  garis  depan. Disatu  sisi  hukum  mendukung  pemberdayaan,  mempunyai  akses  untuk  melawan  sejumlah penyalahgunaan dan pembatasan realisasi nilai-nilai social yang menghasilkan perubahan, tetapi disisi  lain  bekerjanya dalam kategori  hukum seringkali  memperkuat legitimasi alat-alat hukum, aturan  hukum,  dan  ideologi  sebagai  aturan  laki-laki  ( Phallocentris atau Andrewcentris )  (Otje Salman, 2005:133-134).
Hal  di  atas  merupakan  kondisi  gerakan    kaum  feminis  di  Amerika  Serikat.  Bagi  kaum feminis  di  Indonesia  akhir-akhir  ini  juga  menampakkan  kepeduliannya  terhadap  peristiwa- peristiwa  yang  dianggap  bias  gender,  termasuk  yang  menyangkut  masalah  hukum.  Banyak perempuan  Indonesia  yang  aktif  dalam    perkumpulan-perkumpulan  yang  memperjuangkan persamaan atau  kesetaraan gender  dengan secara langsung turun ke lapangan untuk melakukan berbagai  hal  yang  dianggap  sebagai  bentuk  perjuangan  mereka  untuk  menjadikan  perempuan sebagai  partner  atau  mitra  yang  sebanding  dengan  kaum  laki-laki.  Melakukan  protes-protes terhadap hal-hal  yang  nantinya dianggap  merugikan  bagi kaum perempuan.  Mendampingi dan memberi dukungan bagi perempuan-perempuan  yang  menjadi  korban  kekerasan  fisik ataupun pshikis oleh laki-laki.  Memberi  usulan, pertimbangan maupun masukan  terhadap badan-badan maupun  pemerintah  hal    pemberdayaan  perempuan  untuk  kemajuan  kehidupan.  Bahkan melakukan  protes-protes  yang  berisi  penolakan  terhadap  produk  hukuk  maupun  kebijakan pemerintah  yang  dianggap  bias  gender  atau    memang  merugikan  kaum  permpuan.    Melakukan unjuk  rasa    menekan  pemerintah  untuk  segera  merealisasikan  peraturan-peraturan  maupun kebijakan yang dianggap urgen dan mendesak untuk segera diberlakukan. Bahkan  hampir semua perguruan  tinggi    di  Indonesia  membentuk    biro  atau  lembaga  yang  khusus  melakukan pengkajian  permasalahan  gender,  khususnya    lagi  membentuk  wadah  yang  bisa  menampung permasalahan-permasalahan kaum wanita dalam kehidupan sosialnya.
Kejadian-kejadian diatas sedikit atau banyak, terjadi  karena pengaruh dari  gerakan kaum feminis    yang  sudah  terjadi  di  Amerika  Serikat  khususnya  dan  Eropa  pada  umumnya,    meski secara  sejarah  kita  sudah  mempunyai  Ibu  Kartini  yang  sudah  terlebih  dahulu  mendobrak dominasi kaum laki-laki  dalam mendapatkan kesempatan memperoleh pendidikan dan karir.
Sedangkan  perempuan  Indonesia  yang  saat  ini    berkarir  dalam  bidang  hukum  juga  telah menunjukkan  eksistensinya.  Saat  ini  mereka  cukup  diakui    dan  diperhitungkan  keberadaannya
oleh  sejawat  maupun  masyarakat,  misalnya  Nursyahbani  Katja  sungkana.  Namun  demikian, gerakan    feminis  Hukum  di  Indonesia  ssekarang  ini  memang  belum  terdengar  jelas  gaungnya dalam  memperjuangkan  kondisi  ideologi  hokum  yang  melindungi  kepentingan  dan memperjuangkan keadilan  bagi perempuan Indonesia. Padahal cukup  jelas  bahwa  masih  sangat banyak produk perundang-undangan maupun hukum, termasuk kebijakan-kebijakan yang dibuat dengan  berbasis  patriarkhi,  baik  di  tingkat  pusat  maupun  di  daerah-daerah.  Tidak    dipungkiri juga  tentunya,  bahwa  banyak    hal  yang  kemudian  menjadi  kendala  bagi  gerakan  mereka,    atau malah   mungkin  juga, mereka  justru diperhadapkan pada  dilemma, sama  seperti  halnya  yang ditemui oleh  gerakan kaum feminis di Amerika.
Hukum   kita  saat  ini  memang  tengah  berada pada  posisi  titik  terendah  dari  apa  yang kita    sebut    hilangnya      roh    atau    jiwa    dari    hukum    itu.    Kehidupan    hukum    juga    nampak semrawut  dan  kumuh (Koento  Wibisono, 2000:149), atau  kalau  meminjam  istilah  dari  Julia Kristeva, seorang  pemikir postmodernis , keadaan  ini  disebut  sebagai  kondisi abjek ,    yaitu sebagai      kondisi    kehidupan    yang    kacau,    tidak    menentu    dan    tidak    ada    harapan  (Yasraf Amir  Piliang, 1998), jadi abjek  hukum berarti  suatu  kondisi  atau  keadaan  di  mana  setiap orang  tengah  bermain-main  dan  terlibat  permainan  untuk  mempermainkan  hukum. Hukum berada  pada  titik  keberantakan.
Satjipto  Rahardjo  pada  waktu  menyampaikan  Pidato  Emiritus  Guru  Besar  di   UNDIP pada  tanggal  15  Desember  2000 menyatakan  bahwa  hukum  adalah  sebuah  tatanan  yang utuh  ( holistik )  selalu  bergerak,  baik  secara  evolutif  maupun  revolusioner. Sifat  pergerakan itu    merupakan    sesuatu    yang    tidak    dapat    dihilangkan    atau    ditiadakan,    tetapi    sebagai sesuatu  yang   eksis  dan  prinsipiil. Hukum  bukanlah  sekedar  logika  semata,  lebih  dari   itu hukum    merupakan    ilmu    sebenarnya  ( genuine    science ),    yang    harus    selalu    dimaknai sehingga  selalu up  to  date.
Sebagai salah satu  pemikir  hukum  Indonesia  yang  cukup  produktif,  cirri  pemikirannya sesuai  dengan  perkembangan  saat  ini  dapat  dimasukkan ke   dalam  pemikir  kontemporer dalam    ilmu    hukum postmodernis-kritis (Otje    Salman,    2005:140).  Salah    satu   dari    ide  dari Satjipto  Rahardjo   tentang  hukum  adalah Pemikiran  Hukum Progresif .  Esensi  utama  dari pemikirannya   berangkat  dari  konsep   bahwa  hukum   bukan  sebagai  sebuah  produk  yang selesai  ketika  diundangkan  atau  hukum  tidak  selesai  ketika  tertera  menjadi  kalimat  yang
rapih  dan  bagus,  akan  tetapi    hukum  harus  melalui  proses  pemaknaan   yang  tidak  pernah berhenti    sehingga    hukum    akan    menampilkan    jati    dirinya.  Adapun    yang    disebut    sebagai proses    pemaknaan    di    sini    yaitu    pencarian    kebenaran  ( searching    for    truth )  yang    harus dilakukan    oleh    para    ilmuwan    hukum    dengan    cara    menjelajah    hukum    secara    luas, disamping    tugas    ilmuwan    untuk    mencerahkan    masyarakat.    Hal    inilah    yang    menjadi kesadaran visioner dari  para  ilmuwan  hukum. Sedangkan  sikap  yang  harus  dipunyai  oleh ilmuwan    hukum    adalah    harus    senantiasa    menyikapi    bahwa  ilmu    hukum    adalah    sebagai sesuatu  yang  terus  berubah,  bergerak  dan  mengalir,  sehingga  hal  ini  akan  membantu  kita untuk  tidak  memutlakkan  gagasan  dan  nilai  yang  kita  pegang,  tidak  ada  hal  yang  mutlak di    dunia    ini,    yang    paling    benar    dan    yang    paling      baik    sendiri,    serta    yang    mutlak hanyalah  Allah.
Menurut  Satjipto  Rahardjo,  teori  bukanlah  harga  mati,   hal  itu  telah  terbukti  bahwa sejak jaman  Yunani  hingga  jaman postmodern di  masa  kini  teori  selalu  berganti,  selalu berubah,  demikian  juga  halnya  di  bidang  hukum.  Oleh  karena itu,  para  ilmuwan  hukum mutlak    dan    tidak    bisa    ditawar-tawar    lagi  harus    berpikir    teoritis,    karena    melalui    cara berpikir  demikianlah  yang  akan  bisa  membawa   sampai  kepada  apa  yang  disebut  sebagai The  Formation  of  Theory (membangun  teori).
Konsep    pemikiran    Satjipto    Rahardjo      berupa    kritikan  terhadap    dominasi    hukum modern    yang    muncul    bersamaan    dengan    adanya    negara    modern.  Menurutnya,    hukum modern    telah    mengkerangkeng    kecerdasan    berpikir    kebanyakan    ilmuwan    hukum    di Indonesia. Seluruh  tatanan  sosial   yang  ada   mengalami  perubahan   luar  biasa.  Kekuasaan negara  dalam  menata  kehidupan  masyarakat  menjadi  sangat  hegemonial,  di  mana  hal  ini bagi    hukum    merupakan    sebuah    puncak    perkembangan    yang    ujungnya    berakhir    pada dogmatisme  hukum,  liberalisme,  kapitalisme,  formalisme  dan  kodifikasi.
Memasuki  akhir  abad  20  dan  awal  abad  21,  nampak  sebuah  perubahan   yang  cukup penting,  yaitu    dimulainya    perlawanan    terhadap    dominasi    atau    kekuasaan    negara    yang dipelopori  oleh  kaum  pemikir postmodernis . Sifat  hegemonial  dari   negara  perlahan-lahan mulai    dibatasi,    dan    mulai    muncul    pluralisme    dalam    masyarakat,    yang    kemudian    mulai diakui  adanya  kearifan-kearifan  lokal  dan  negara  ternyata  bukan  satu-satunya  kebenaran.
Konsep pemikiran Satjipto  Rahardjo  ini  disamping  memperkaya  khasanah  pengetahuan hukum, tetapi lebih  dari  itu  memberikan  sebuah  keteladanan  bahwa  kewajiban  bagi  seorang ilmuwan  adalah  selalu  bersikap  rendah  hati  dan  terbuka,  serta  memiliki  semangat  untuk senantiasa  berada  pada  jalur  pencarian,  pembebasan  dan  pencerahan.
Konsep pemikiran  dari Bambang Poernomo (Guru  Besar  pada  Fakultas  Hukum  UGM) mengenai  perkembangan  hukum Indonesia masa  kini   dan  pada  masa  yang  akan   datang, yang dikenal sebagai  konsep  hukum  yang  fungsional.:
a. Konsep    ilmu    hukum    dan    teori    hukum    harus  berasimilasi    dengan    masyarakat    atau berorientasi  pada  masyarakat.
b. Ajaran   hukum  harus  mampu  mempribumi ke  dalam  pengembangan  hukum  Indonesia dan  mengembangkan  hukum  fungsi  sosial.
c. Hukum   Indonesia   harus   mengandung  doktrin   hukum    bersifat  statistika,  control,  dan futuristik.
d. Hukum  Indonesia  harus  diwujudkan  sebagai  demokrasi  hukum,  dinamisasi  hukum,  dan civilisasi  hukum.
e. Hukum  Indonesia  harus  dikembangkan  ke  arah social  welfare.
Di samping  konsep  hukum  yang  fungsional,  Beliau  juga  menawarkan  konsep  hukum yang  kritis,  yaitu   hukum  harus  sesuai  dengan  aspirasi  masyarakat  karena  hukum  sebagai bagian    dari    masyarakat    yang    secara    optimal    melindungi    hak-hak  asasi    manusia    dan mengurangi    kesewenang-wenangan    penguasa.  Pola    pikir    masa    kini    dan    masa    depan tersebut  mengandung  dampak  pemikiran  bahwa  hukum  setidak-tidaknya  mengandung  tiga karakter,  yaitu :
1. Tidak legisme tetapi kritis-rasional-realistis.
2. Anti power – authorities.

## 3. Social  utility- social  policy.
Dengan    demikian    pola    pikir    hukum    mempunyai    batasan-batasan    yang    dapat mengembangkan  hukum modern yang bersendikan/berunsur dinamisasi,  humanisasi,  civilisasi dan    demokratisasi.  Dalil      hukum    yang    harus    diperhatikan    dalam    memenuhi    kebutuhan masyarakat    terdiri    dari    kepastian    hukum,    keadilan    hukum    dan    kemanfaatan/kegunaan
hukum,  di mana  dari  ketiganya  tersebut  yang  lebih  diutamakan  adalah   segi  kemanfaatan hukum.  Dengan    mendasarkan    konsep    pemikiran    di    atas    bisa  disimpulkan    bahwa    Prof. Bambang  Poernomo  merupakan  salah  satu pemikir  aliran positivis-utility.
Berdasarkan  pemikiran  yang  mengutamakan  segi  kemanfaatan  hukum  tersebut,  Beliau mengajukan  sebuah  konsep   pemikiran,  yaitu  hendaknya  hukum  modern itu  komprehensif, dapat    mengembangkan    norma    hukum    yang    dalam      hal    tertentu    berdasarkan    kebijakan hukum social    policy dapat    dimungkinkan    menghasilkan    manfaat    social    bersifat diskresi untuk  membuat  penetapan  hukum contra  legem dan extra  legal (Contohnya:  pemberantasan korupsi  dengan  sanksi  penal  dan  non  penal  yang  sudah  menjadi  rekomendasi  para   ahli hukum    dunia    bahwa    korupsi    tidak    bisa    semata-mata    diberantas    dengan    menjatuhkan hukuman  berdasarkan  undang-undang  saja,  melainkan  dengan  memberikan  sanksi  berupa tindakan  alternative  lainnya).
Dengan    demikian,    mengapa    pembaharuan    hukum  di    Indonesia    selalu    diliputi kontroversial,    boleh    jadi    hal    ini    disebabkan  karena belum    terakomodirnya    aspirasi masyarakat    oleh    pembuat      hukum    maupun    kebijakan,    serta    kemanfaatan/kegunaan    dari hukum  atau  kebijakan  tersebut  diragukan  oleh  masyarakat.
J.E.Sahetapy dari  UNAIR  juga  menawarkan  sebuah  konsep yang  diakronimkan  dengan sobural, yaitu nilai-nilai  sosial,  aspek  budaya  dan  faktor  struktural  dari  suatu  masyarakat tertentu.  Kerangka  dan  perspektif   berpikir  dari  konsep sobural ini  didasarkan  pada  tiga proposisi,    di  mana    ketiganya    tidak    bertumpu    secara    terpisah    dan    tidak    dalam    keadaan kemandirian,    melainkan    saling    terkait,  saling  berinteraksi,    seolah    merupakan    suatu keterpaduan  yang  holistik. Berikut ini tiga proposisi tersebut, yaitu:

## 1. Proposisi  Pertama  Menyangkut  Problematik  Nilai.
Dalam  tiap  masyarakat  atau    pergaulan      hidup    sekelompok    manusia,    selalu    terdapat semacam  tangga  atau  skala  nilai  sosial  yang  menyangkut  nilai-nilai  agama,  moral,  budaya dan    sosial.    Nilai    tertinggi    pada    tangga    atau   skala    nilai    tersebut    bisa    disakralkan    atau tidak,  dalam  arti  bisa  diancam  dengan  sanksi  secara  sekuler  atau  tergantung  dari  dampak dan  implikasinya  bertalian  dengan  agama,  moral,  budaya  dan  sosial.
Masyarakat    yang    kondisinya    heterogen    atau    segmental    tentu    akan    memiliki permasalahan    nilai    yang    sangat      problematis,    dilematis    dan    bahkan    menjurus    ke    arah kontroversi.    Namun,    apabila    ada    aspek    budaya    yang    dominan    berdasarkan    kenyataan sosial  yang  ada,  dan  bila  faktor  struktural  cukup  akomodatif,  maka  pada  akhirnya  dapat juga  dikerjakan  penyusunan  tangga  atau  skala  nilai  tersebut.
Dengan    demikian,    pada    proposisi    pertama    ini  akan    dikembangkan    kerangka    dan perspektif    berpikir    tentang    apa    yang    seharusnya    dirumuskan    sebagai    suatu    kenyataan sosial   dari   adanya  deviasi   atau  penyimpangan    yang   bersifat  pembangkangan.  Selain    itu juga  bisa  dipergunakan  sebagai  pemahaman  atau  pisau  analisis  untuk  mengkaji  problema- problema  yang  berkaitan  dengan “  sobural “  dari  suatu  masyarakat  tertentu.
2. Proposisi  Kedua Bertalian  Dengan  Permasalahan  Kepatuhan.
Kepatuhan  di  sini   kontekstualisasinya  dalam   realitas  sosial atau  bersifat  lahiriah, bukan    ketaatan    yang    menyangkut  atau    bersifat    rohani.  Dalam    proposisi    kedua    ini    akan dikaji    sampai    seberapa    jauh    aspek    budaya    berpengaruh    dan    mendorong    terjadinya kepatuhan    ini,    juga    sampai    seberapa    jauh    aspek    budaya    dapat    berfungsi    dan    berperan sebagai    bantalan    pelampiasan    kekesalan      dan    seberapa    lentur    ia    dapat    mengabsorbir fenomena  disintegrasi  dari  permasalahan  nilai  bertalian   dengan  kenyataan  sosial  yang  ada.
3. Proposisi  Ketiga  Berperspektif  Pergumulan  Secara  Falsafi.
Pada    akhirnya    manusia    harus    kembali    kepada    fitrah.    Dalam    pergumulan kehidupannya    ia    terpaksa    atau    dipaksa    oleh    kekuatan-kekuatan    sosial    yang    ada    untuk merenungi    secara    falsafi    atas    pertanyaan-pertanyaan  yang    timbul    akibat    dari    perbuatan yang  telah  ia  lakukan.  Dari  situ  ia   diharapkan  akan  mulai  berpikir  ulang,  tidak  dalam suatu    lingkaran    yang    tidak    berujung    pangkal,    tidak    pula    berpikir    dalam    semacam lingkaran    yang    berujud    semacam    spiral,    melainkan    berpikir    sebagai    makhluk    ciptaan Tuhan  yang  memiliki  hati  nurani.
Dengan    sadar    akan    fitrahnya    sebagai    insane    kamil      ini,    maka    manusia    ini    akan menemukan  kedamaian  diri  meskipun  harus  hidup  dalam  kenyataan   sosial  yang  penuh problematika,  dilemma  dan  kontroversi.

## PENUTUP
Persoalan  yang  terjadi  saat  ini  bersifat  akumulatif  dan  bervariasi  sehingga    sangat sulit    untuk    menarik    akar    permasalahannya.  Bahwa    kondisi    yang    terjadi    tidak    bisa dibiarkan  begitu  saja. Harus  ada  titik  beranjak  yang  dapat  dijadikan  sebagai  acuan,  karena inilah    hakikat    sebenarnya    kehidupan    manusia  yang    berbudaya.    Sebagaimana    dikatakan Edmund Leach, bahwa manusia   adalah   makhluk   yang   lebih   bersifat  cultural  dari  pada natural,   yang   berarti   selalu   merencanakan   hidupnya  ke  arah   yang   lebih   baik (Edmund Leach,  1987:30).  Berbudaya  berarti  mencintai  perubahan.  Berbudaya  berarti  selalu  berada pada    kehidupan    yang    mengalir.    Pergeseran    dan    perubahan    itulah    yang    menjadi    fokus. Dalam    membangun    dunianya,    manusia    selalu    menggunakan    kemampuan    dirinya    untuk memilih  dan  memilah,  akan  mulai  dari  mana  dan  langkah  apa  yang  dapat  dilakukan.  Ia juga  akan  menetapkan   landasan  sebagai  titik   awal  pijakan  dari   apa  yang  dianggap  baik dan  benar  dalam  realitas    kehidupan.
Menyadari  bahwa  kondisi  kehidupan  hukum  di  Indonesia  berada  pada  posisi   yang sangat      ekstrim    disebut    sebagai    kehancuran,    kekacauan    atau    kesemrawutan,    dengan kesadaran    ini    dapat    kita    jadikan    sebagai    titik    awal    atau    pijakan    untuk    membangun kembali   atau  melakukan  pembaharuan  hukum  dengan  misi  apa  yang  hendak  dilakukan dan  hukum  seperti  apa   yang  didambakan (visi)  sehingga  hasil  yang  dicapai  sesuai  yang diharapkan.
Konflik,    kontroversi    maupun    dilemma    yang    terjadi    dalam    upaya    pembaharuan hukum  harus  disikapi  secara  bijaksana  dengan  berpikir  positif,  bukan  dipahami  sebagai sesuatu  yang  menakutkan  dan  menghalangi.  Demikian  pula  situasi  kacau  harus  disikapi dengan   lebih   arif,  karena  situasi  keos   merupakan    awal   untuk   masuk   pada    masa   yang lebih  baik. S E M O G A.

## DAFTAR PUSTAKA
Bambang  Ali  Kusumo,2001, Kriminologi, Surakarta:  Fakultas  Hukum  UNISRI.
Bambang Poernomo, tt, Teori  Ilmu Hukum , Yogyakarta: Universitas Gajah Mada Edmund Leach, 1987, Dasar- Dasar Teori Strukturalis ,  Jakarta: PT Bina Aksara.
FX.  Adji  Samekto,  2003 ,  Studi  Hukum  Kritis;  Kritik  Terhadap  Hukum  Modern, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
H.R. Otje Salman dan  Anton F. Susanto,  2005, Teori  Hukum ; Mengingat, mengumpulkan dan membuka kembali, Bandung:  PT Refika Aditama.
J.F. Sahetappy,1992, Teori Kriminolog ; Suatu pengantar, Bandung: PT Citra Aditya Bakti. Koento Wibisono Siswohamihardjo, 2000, Supremasi Hukum Dalam Negara Demokrasi Menuju Indonesia Baru ( kajian filosofis), Bandung:  PT Citra Aditya Bakti.
Made Darma Weda,1996, Kriminologi , Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Satjipto  Rahardjo,2004, Ilmu  Hukum;  Pencarian  ,Pembebasan  dan  Pencerahan ,  Surakarta: Universitas Muhamadiyah.
Yasraf Amir Piliang,1998, Sebuah Dunia Yang Dilipat ,  Bandung: Pustaka Mizan.