• KGPH.  Haryomataram Masalah "Kejahatan Perang",  "Penjahat Perang" dan Penanganan "Penjahat Perang"
• Fadillah Agus Mengintegrasikan Hukum Humaniter dan HAM ke Dalam Doktrin,  Pendidikan,  Latihan dan Operasi Militer
• Bhatara lbnu Reza Analisis terhadap  Kejahatan
di Aceh
(Kasus Penyilangan Rumah
• Rudi M . Rizki
Beberapa Catalan tentang  Pengadilan  Pidana lnternasional Ad Hoc untuk Yugoslavia dan  Rwanda serta Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Negara dalam Pelanggaran  Berat HAM
• Konven � tentang Larangan atau  Pembatasan
PenQgunaan Senjata Konvensional yang Dianggap Dapat Memmbulkan Luka yang  Berlebihan atau Menimbulkan Akibat yang Membabi-buta (10 Oktober 1980) dan Amandemen Pasal 1 (21 Desember 2001)
• Sekilas  Darfur
• Kasus Darfur
• Mahkamah  Pidana  lnternasional (International Criminal Court)
oleh:
s  u UKUM HUMANITER DAN HAM (terlSJ
UM UNIVERSIIJ>.S TRISA�T.
Diterbitkan atas kerja sama dengan:
ICRC Komite lnternasional  Palang  Merah (International Committee of the Red Cross)

## JURNAL  HUKUM  HUMANITER
Diterbitkan  oleh  Pusat  Studi Hukum Humaniter  dan HAM (terAs) Fakultas Hukum  Universitas  Trisakti  Jakarta
Penanggung-jawab: Rektor  Universitas  Trisakti Prof  Dr.  Thoby  Mutis
Dewan Redaksi  Kehormatan: Prof  KGPH.  Haryomataram,  S.H. Prof  Timothy  L.  H.  McCormack Prof  Dr. F. Sugeng Istanto,  S.H.
Prof  Dr. Andi  Hamzah,  S. H. Michael  Cottier,  LL.M. Brigjen.  TNI (Purn)  PL T.  Sihombing,  S.H.,  LL.M. Kol.  Chk.  Natsri Anshari,  S.H.,  LL.M. Rudi  M.  Rizki,  S.H.,  LL.M.
Pemimpin Redaksi Arlina  Permanasari,  S.H.,  M.H.
Anggota  Redaksi: Andrey  Sujatmoko,  S.H.,  M.H. Aji  Wibowo,  S.H.,  M.H. Kushartoyo Budisantosa,  S.H.,  M.H. Amalia Zuhra,  S.H.,  LL.M. Jun Justinar,  S.H.,  M.H.
Sekretariat: Ade A/fay Alfinur,  S.Sos. Supriyadi,  S.E.

## Alamat Redaksi:
Pusat  Studi  Hukum Humaniter  dan HAM (terAs) FH-USAKTI
JI.  Kyai  Tapa  No. 1 Gedung H  Lt. 5 Kampus  A  Grogol  Jakarta
11440
Tlp./Faks.: (021) 563-7747
E-mail:  terAs_fhusakti@yahoo.com
Jurnal  Hukum  Humaniter terbit setiap enam  bulan  pada  bulan  April dan  Oktober

## EDITORIAL

## Para  pembaca yang terhormat,
Segala  puji  hanya  ditujukan  kepada Allah  Subhanahu  Wata'ala yang selalu memberikan  rahmatNya  sehingga JURNAL HUKUM HUMANITER ini  pada akhirnya dapat diterbitkan.
Pada edisi ini, topik utama masih membahas mengenai kejahatan perang sebagai  bagian  dari  praktek  negara,  khususnya  di  mana  mahkamah m i l iter  i nternasional  pernah  d ig e l a r.  Melengkapi  h a l   tersebut, dikemukakan aturan mengenai kejahatan perang di dalam tiga ordonansi pada zaman Hindia Belanda sebagai suatu perbandingan. Adapun, pada tataran  implementasi  di  Indonesia,  dikemukakan  mengenai  integrasi hukum  humaniter  yang  dilakukan  oleh jajaran  TNI,  serta  prakteknya ketika  terjadi  konflik di  Nanggroe Aceh  Darrussalam.
Pada  bagian  "Kolom"  dikemukakan  terjemahan  Konvensi  mengenai Senjata-senjata Konvensional Tertentu ( 1980) beserta amandemennya (200 1) yang  kedudukannya  cukup penting sebagai salah  satu  sumber hukum humaniter. Di samping itu, telah menjadi komitmen redaksi pula bahwa,  mulai  edisi  ini,  akan  dipaparkan  tentang  Mahkamah  Pidana Internasional (International Criminal Court). Kali ini memuat mengenai struktur organisasi,  kronologis  perjalanan dan  kasus  Darfur yang  kini sedang diperiksa  oleh  Mahkamah tersebut.
Sebagai  informasi,  perlu  kami  sampaikan  bahwa  JU RNAL  HUKUM HUMANITER akan terbit setiap bulan April dan Oktober. Tidak lupa pula kami ucapkan terima kasih kepada International Committee of the Red Cross ( ICRC)  ya ng  tetap  berkom itmen  penuh  untu k  mendukung penerbitan  edisi  ke  dua  ini.  Akhirnya,  kami  mengharapkan  masukan dari  segenap  pembaca,  ba ik  berupa  naskah,  kritik  maupun  sara n konstruktif lainnya.  Selamat membaca.

## Redaksl

## DAFTARISI

## ARTIKEL
1 .   KGPH  .  Haryomataram Masa l a h   " Keja hata n  Pera ng",  " Penjahat  Perang"  d a n
Penanganan "Penjahat Perang" . ...... . . ........ . . .............. . ..............  212
2.  Fadillah Agus
Mengintegrasikan  Hukum  Humaniter  dan  HAM  ke  dalam
Doktrin, Pendidikan, Latihan dan Operasi  Mi liter .. .... .. .. .. .. ....  241

## 3.  Bhatara  Ibnu Reza
Analisis terhadap Kejahatan  Perang di Aceh (Kasus Penyi­ langan Rumah Warga) ..... . . . . ... . . . . . ....... . . . . . . .. . . . . . ... . . . . . . . . .... . . . . . . . .   264
4.  Rudi M. Rizki Beberapa Catatan tentang Pengadilan Pidana  Internasional
Ad Hoc untuk Yugoslavia dan Rwanda serta Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Negara  dalam  Pelanggaran Berat HAM . . . . . .   277

## KOLOM
1 .   Konvensi  tentang  Larangan  atau  Pembatasan  penggunaan
Senjata  Konvensional  yang  Dianggap  Dapat  Menimbulkan
Luka  ya ng  Berlebihan  ata u  Menimbulkan  Akibat  ya ng Membabi-buta  (20 Oktober  1980) dan Amandemen  Pasal  1 (21 Desember 2001) . ...... ........... ............. . . . . . . ........... . . ....... . . . . . .   285 2.  Seki las Darfur . .. . . ... .. .... . . .... .............. .  ..... .... ... ... ..... .  .. ... . .. . . .. .. . . ...  306 3.  Kasus Darfur . . ....... .......... ... . .......... . ... . . . . . . ........ ............ . . ... . . .....  317 4.  Mahkamah Pidana Intemasional (International Criminal Court) 369

## 369 Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court)
M a h kamah  Pidana  Internasional (In tern a tion a l Criminal  Court)

## A.  Susunan Organisasi Mahkamah Pidana Intemasional1
M a h ka m a h   P i d a n a   I nter n a s i o n a l   (se l a nj utnya  d i sebut Mahkamah)  dapat  dilihat  dari  badan  legislatif  dan  yudikatifnya. Badan legislatif yang  bertugas berdasarkan mandatnya seperti diatur dalam  l?asal  1 12  Statuta  untuk  merumuskan  aturan-aturan  bagi pelaksanaan  peradilan  pada  Mahkamah,  disebut  dengan  Majelis Negara  Peserta (Assembly  of State  Parties; selanjutnya  disebut Majelis); sedangkan badan yudikatif sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 34 Statuta, terdiri dari Kepresidenan (Presidency), Divisi­ divisi [terdiri dari  Divisi Banding (Appeals Division), Divisi Peradilan ( Trial Division), dan Divisi Pra-Peradilan ( Pre-Trial Division)], Kantor Kejaksaan ( Office  of the Prosecutor) yang  merupakan  organ  yang berdiri  terpisah  dari  Mahkamah  dan  mandiri,  serta  Kepaniteraan ( Registry).
Majelis  Negara  Peserta (Assembly  of States  Parties)
Majelis  terd i ri  dari  perwakilan  negara-negara  ya ng  telah meratifikasi  atau  mengaksesi  Statuta  Roma.  Setiap  Negara  Pihak diwakili oleh seorang  perwakilan yang diajukan kepada Credential Committee (Komite  yang  bertugas  memeriksa  surat-surat  tugas resmi  perwa kilan  nega ra )   oleh  Kepala  Negara  ata u   Kepala Pemerinta h a n   atau  M e nteri  Luar  Negri  d a r i   neg a ra  ya ng bersangkutan (Bab IV Hukum Acara  Majelis).
Majelis mempunyai  sebuah  Biro,  yang dipimpin oleh  seorang Ketua (Presiden), dua  orang Wakil Ketua (Wakil Presiden) serta  18 orang anggota yang dipilih oleh Majelis untuk masa  kerja 3 tahun, dengan  mempertimbangkan  prinsip  pembagian  geografis  secara merata serta mewakili sistem hukum yang berlaku di dunia. Ketua Majelis yang  pertama adalah Duta  Besar Pangeran Zeid  Ra'ad Zeid Al Hussein (Yordania); sedangkan Ketua  Majelis yang  baru adalah
1 Sumber-sumber berdasarkan pada Statuta Roma 1998, Hukum Acara dan Pembuktian untuk  Mahkamah, serta situs
dan situs
JURNAL HUKUM HUMANITER, Vol.  1,  No. 2
Duta  Besar  Bruno  Stagno  Ugarte  (Costa  Rica).  Ketua  Majelis bertanggungjawab  dalam  hal  berjalannya  Biro;  menyatakan pembukaan  dan  penutupan  setiap  pertemuan  atau  persidangan pada sesi-sesi di Majelis; mengadakan diskusi-diskusi dalam sidang pleno; menjamin ditaatinya hukum acara Majelis; memberikan hak bertanya;  mengajuka n   isu-isu  serta  mengumumkan  berbagai macam keputusan Majelis.
Sedangkan,  mandat  yang  dibebankan  kepada  Majelis  tercantum Statuta, antara  lain, adalah  :
1 .   Sebagai badan legislatif Mahkamah, Majelis memutos�an ( dengan mayoritas  2/3  suara)  atas  masalah  yang  berkenaan  dengan instrumen-instrumen  hukum  [misalnya  menyetujui  Hukum Acara dan  Pembuktian (Rules  of Procedure  and Evidence); dan  Unsur­ unsur Tindak Pidana (Elements of Crimes); maupun masing-masing amandemennya]; sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 9 ayat
(1,2) dan  Pasal  5 1  ayat ( 1 )  Statuta;
2.  Menerima  atau  menolak  ketentuan-ketentuan  tambahan  yang diusulkan oleh mayoritas suara para Hakim, jika hal tersebut tidak diatur di dalam Hukum Acara dan Pembuktian;
3.  Memutuskan pemilihan para Hakim, Jaksa dan Wakil Jaksa; demikian pula  dengan  mengubah  atau  mempertimbangkan  permohonan penambahan jumlah  Hakim  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  36; serta mempertimbangkan dan rnemutuskan pemberhentian jabatan Hakim, Jaksa,  dan  Wakil Jaksa  (Pasal 46 ayat l};
4. Memutuskan  memberikan  rekomendasi  dalam  pemilihan  Panitera (Pasal 43 ayat 4);
5. Mempertimbangkan dan memutuskan rancangan pengeluaran dan anggaran Mahkamah; gaji dan tunjangan para Hakim, Jaksa, Wakil Jaksa,  Panitera dan Wakil Panitera  (Pasal 49);
6.  Membuat hukum acara sendiri bila diperlukan;
7. Mendirikan  badan-badan  tam bahan jika  diperlukan,  termasuk mekanisme yang bersifat independen dalam hal inspeksi,  evaluasi dan investigasi Mahkamah dalam rangka memperkuat efisiensi dan keuangannya  (Pasal 1 1 2  ayat 4).
·
Berkaitan  dengan  hal  ini, maka  Majelis telah  membentuk : a.  Sekretariat Tetap (Permanent Secretariat), yang dibentuk pada sidang sesi ke dua bulan September 2003. Saat ini Sekretariat Tetap diketuai oleh Dr. Medarcl  Rwelamira (Afrika Selatan);
lURNAL HUKUM HUMANITER, Vol. 1, No. 2
371 Mahkamah Pidana lntemasional (International Criminal Court)
b.  Komite  Anggaran dan  Keuangan ( Committee  on  Budget  and Finance), yang  bertugas  u ntu k  menentukan  mekanisme pengeluaran dan keuangan serta  mengawasi sumber-sumber dana  M a h kamah,  melaku ka n   review  terhad a p   p rogram anggaran yang diusulkan serta membuat rekomendasi kepada Majelis.

## Kepresidenan (Presidency)2
Kepresidenan adalah salah satu dari empat organ Mahkamah yang terdiri dari seorang Presiden dan dua orang Wakil Presiden yang dipilih dengan suara  terbanyak dari  18 orang  Hakim  Mahkamah  untuk masa jabatan tiga tahun dan setelah itu  dapat dipilih  kembali [Pasal 38 ayat ( 1 )] .
Kepresidenan  bertanggung  jawab  atas  administrasi  Mahkamah, dengan  perkecualian  dalam  hal  pelaksanaan  administrasi  Kantor Kejaksaa n.  Walaupun  dem ikian,  Kepresidenan  akan  berkoordinasi dengan Jaksa Penuntut dalam setiap masalah yang menjadi kepentingan bersama  ([Pasal 38 ayat (3) dan (4)].

## Para  Hakim
Untuk pertama kalinya dipilih sebanyak 18 orang Hakim Mahkamah. Mereka  adalah  :  Claude Jorda,  Mauro  Politi, Anita  Usacka,  Sang-hyun Song,  Karl  T.  Hudson-Phi l l i ps,  Fatou mata  Dembele  Dia rra,  Akua Kuenyehia,  Maureen  Harding  Clark,  Sylvia  H.  de  Figueiredo  Steiner, Elizabeth Odio Benito, Philippe Kirsch, Gheorghios M.  Pikis, Erkki  Kourula, Adrian  Fulford,  Navanethem  Pillay,  Hans-Peter  Kaul,  Rene  Blattmann dan Tuiloma Neroni Slade.
Para  hakim  tersebut  diambil  sumpahnya  pada  tanggal  1 1   Maret 2003 .  Pada  wa ktu  ya ng  s a m a ,   p a ra  h a k i m   m e m i l i h   a n g g ota Kepresidenan, sesuai dengan ketentuan Statuta, dan menunjuk Philippe Kirsch dari Kanada sebagai Presiden, Akua Kuenyehia dari Ghana sebagai Wakil Presiden pertama dan Elizabeth Odio Benito dari Costa Rica sebagai Wakil  Presiden  ke dua.
Setelah tiga tahun masa jabatan pertama, maka berdasarkan Pasal 38  Statuta,  18  orang  Hakim  Mahkamah  kemudian  kembali  memilih anggota  Kepresidenan  yang  dilakukan  pada  tanggal  11  Maret  2006. Mereka  yang terpilih adalah  :
2 Lihat pada Statuta Roma  1998 dan situs
1 . Hakim Philippe  Kirsch  (Kanada) sebagai  Presiden.
2.  Hakim  Akua  Kuenyehia  (Ghana)  sebagai  Wa kil  Presiden  I . Dipilih untuk masa jabatan 3 tahun dari Kelompok Negara-negara Afrika;  dan  bertugas  pada  Divisi  Pra-Peradilan.
3.  Hakim  Rene  BLATTMANN  (Bolivia)  sebagai  Wakil  Presiden II.
Dipilih untuk masa jabatan 6 tahun dari Amerika Latin dan Kelompok Negara-negara  Karibia;  dan  bertugas pada  Divisi  Peradilan.

## Jaksa Penuntut (Prosecutofj
Kantor  Kejaksaan  merupakan  organ  yang  berdiri  terpisah  dari Mahkamah,  dan  dikepalai  oleh  seorang  Kepala  Jaksa  Penuntut,  yang memiliki  kewenangan  penuh  dalam  hal  pengelolaan  dan  administrasi Kantor Kejaksaan, termasuk para staf-nya, fasilitas serta sumber-sumber lainnya. Kepala Jaksa Penuntut dibantu oleh satu orang atau lebih Wakil Jaksa  Penuntut yang  masing-masing  harus  berbeda  kebangsaannya. [Pasal 42 ayat (1) dan (2)].
Jaksa Penuntut dipilih dengan suara terbanyak melalui pemungutan suara rahasia oleh anggota Majelis, untuk masa jabatan sembilan tahun dan tidak dapat dipilih kembali. [Pasal 42 ayat (4)].
Pada tanggal 21-23 April 2003 dilakukan  persidangan Majelis dan dengan suara bulat terpilihlah Luis Moreno-Ocampo dari Argentina. Pada tanggal 16 Juni 2003, Jaksa Penuntut diambil sumpahnya sebagai Jaksa Penuntut Mahkamah (Pasal 45).

## Tanggung Jawab Utama Jaksa Penuntut
1 . Jaksa  Penu ntut  mem i l i ki  tangg u ng  jawa b  untuk  menerima pelimpahan perkara dan setiap informasi atas tindak pidana yang berada  di  dalam  yurisdiksi  Mahkamah,  termasuk:  mempelajari informasi  serta  menganalisis  pengaduan-pengaduan  yang  serius yang diterima Mahkamah dan melakukan investigasi dan penuntutan jika diperlukan [Pasal 42 ayat (1)].
2.  Jaksa  Penuntut  juga  bertanggung  jawab  atas  pengelolaan  dan administrasi Kantor Kejaksaan termasuk antara lain kepengurusan dan pengeluaran Kantor,  penugasan anggota staf dan personilnya, penunjukan para penasehat dengan keahlian atas masalah-masalah khusus;  penyimpanan  dan  keamanan  informasi  serta  bukti-bukti fisik;  pengesahan perjalanan dinas; dan  lain sebagainya  [Pasal 42
373  Mahkamah Pidafla Intemasional (1ntematjonal Criminal c.outt)
ayat (2)].
1.  Yurisdiksi Jaksa Penuntut :
Kewenangan  Jaksa  Penuntut  d ibatasi  oleh  ruang  lingkup yurisdiksi Mahkamah; yakni hanya  melakukan investigasi dan penuntutan  atas  terjadinya  tindak  pidana  sesuai  dengan yurisdiksi Mahkamah, terhadap wilayah teritorial suatu negara atau  terhadap seorang  warga  negara  dari  negara  yang  telah meratifi kasi  ata u  melakuka n   a ksesi  terhadap  Statuta . Perkecualian dari ketentuan ini adalah jika terdapat pelimpahan perkara  atas suatu situasi dari  Dewan  Keamanan  PBB, yang diserahkan kepada Jaksa  Penuntut.
2.  Penerapan Prinsip Komplementaritas :
Kewenangan  Mahkamah  u ntuk  bertindak juga  tergantung kepada  kemampuan  pengadilan-pengadilan  nasional  untuk melakukan investigasi dan penuntutan terhadap tindak pidana yang  berada  di  dalam  yurisdiksi  Mahkamah,  sesuai  dengan yurisdi ksi  hukum  nasional  masing-masing.  Sesuai  dengan prinsip  komplementaritas,  Mahkamah  hanya  dapat  memulai melakukan  investigasi jika  pengadilan  nasional suatu  negara tidak  mampu ( unable) atau  tidak  mau (unwilling) bertindak untuk melakukan penuntutan.
3.  Investigasi proprio motu
Jaksa  Penuntut  dapat  berinisiatif melakukan  investigasi  atas adanya  pelimpahan  perkara  dari  Dewan  Keamanan  PBB, Negara-negara  Peserta  Statuta,  Lembaga-lembaga  Swadaya Masyarakat,  atau  bertindak  atas  inisiatifnya  sendiri (proprio motu). Namun, apabila Jaksa  Penuntut melakukan investigasi proprio  motu, maka  hal  tersebut  terlebih  dahulu  ha rus mendapatkan  persetujuan dari Divisi Pra-Peradilan.
4. Selanjutnya, kewenangan Jaksa Penuntut atas pengelolaan dan administrasi  Kantor  Kejaksaan  harus  sesuai  dengan  regulasi maupun aturan-aturan keuangan Mahkamah, serta harus sesuai dengan regulasi staf yang dihasilkan oleh Majelis. Statuta juga menentukan bahwa pejabat senior Kantor Kejaksaan tidak boleh memiliki pekerjaan profesional atau kegiatan lainnya yang dapat mengganggu  fu ngsi  Ka ntor  Kej a ksa a n .   J i ka  terd a pat
pelanggaran  serius  atas  kewajibannya  berdasarkan  Statuta, maka  Majelis dapat memberhentikan Jaksa  Penuntut.
5.  Akhirnya,  Dewan  Keamanan  PBB  dapat  menunda  proses persidangan Mahkamah dalam hal investigasi dan penuntutan jika suatu perkara dinyatakan sebagai  kasus yang merupakan a nca man  atau  pelanggaran  terhadap  perdamaian  dunia berdasarkan  Bab VII  Piagam PBB.

## Waldl Jaksa Penuntut (Deputy Prosecutor)
Wakil  Jaksa  melakukan  setiap  tugas  yang  diminta  oleh  Jaksa Penuntut berdasarkan Statuta.
Wakil Jaksa dipilih berdasarkan suara terbanyak melalui pemilihan suara secara rahasia oleh anggota Majelis, dari suatu daftar calon Wakil Jaksa  yang  disediakan  oleh  Jaksa  Penuntut.  Jaksa  Penuntut  harus mencalonkan tiga orang calon untuk setiap jabatan Wakil Jaksa; yang akan menduduki masa jabatan selama sembilan tahun dan setelahnya tidak dapat dipilih kembali, kecuali ditentukan masa jabatan yang lebih pendek saat pemilihan [Pasal 42 ayat (4)].
Sebagai  konsekuensi  dari  mandat  yang  disandangnya,  Kantor Kejaksaan terdiri  dari tiga divisi yaitu  :
1.  Divisi Investigasi (Investigation  Division)
Divisi  ini diketuai oleh seorang Wakil Jaksa  bidang  investigasi dan bertanggungjawab  untuk melaksanakan investigasi;  misalnya mengumpulkan dan mempelajari  bukti-bukti,  mewawancarai  para tersangka,  korban  maupun para saksi.
Pada tanggal 1 1 Agustus 2003, Jaksa Penuntut menyampaikan kepada  Presiden  Majelis mengenai daftar calon  Wakil  Jaksa,  dan baru  pada tanggal 9 September  2003,  dalam  sidang sesi  kedua, anggota  Majelis memilih Serge Brammertz dari Belgia sebagai Wakil Jaksa untuk bidang Investigasi, yang kemudian diambil sumpahnya pada tanggal 3  November 2003.
2.  Divisi Penuntutan ( Prosecution  Division)
Divisi  ini  diketuai  oleh  seorang  Wakil  Jaksa  untuk  bidang penuntutan dan bertanggung jawab terutama dalam bidang litigasi atas kasus-kasus yang disidangkan di berbagai Kamar Mahkamah .
375  Mahkamah Pidana lnternasional (International Criminal Court)
Pada  tanggal 15 Juli  2004,  Jaksa  Penuntut  menyampaikan kepada  Presiden  Majelis  mengenai  daftar tiga  orang  calon  Wakil Jaksa.  Pemilihan kemudian dilaksanakan  pada  sesi  ketiga  Majelis, dan  anggota  Majelis  dengan  suara  terbanyak,  mem i l i h   Fatou Bensouda  dari  Ga m bia  seba g a i   Wa kil  Ja ksa  u nt u k   b i d a n g Penuntutan.
3.  Divisi  bidang  Yurisd i ks i ,   Kom plementa ritas  d a n   Kerjasa m a

## (Jurisdiction,  Complementarity and Cooperation  Division)
Divisi ini bertanggung jawab untuk melakukan analisis terhadap pelimpahan  perkara  dan  komunikasi  dengan  bantuan  dari  Divisi I nvestigasi  serta  memba ntu  mengama nkan  kerjasama  yang diperlukan bagi aktivitas-aktivitas Kantor Kejaksaan. Pada saat ini, divisi yurisdiksi, komplementaritas dan kerjasama diketuai oleh Silvia Fernandez de Gurmendi.

## Dlvisl-clfvlsi Mahkamah3
Pada sidang sesi pertama sejak 3 Februari - 7 Februari 2003, Majelis memilih  sebanyak 18 orang  Hakim  Mahkamah  yang  diusulka n   dari Negara  Peserta  Statuta,  yang  bertugas  untuk  masa  jabatan  selama tiga, enam dan sem bilan tahun.
Kemudian, selama sidang pleno yang diadakan sejak 16 Juni - 27 Juni  2003,  para  Hakim  tersebut  akhirnya  membentuk  Divisi-divisi Mahkamah, yaitu Divisi Pra-Peradilan (Pre-Trial Division), Divisi Peradilan ( Trial Division), Divisi Banding (Appeals Division). Divisi-divisi tersebut terbagi  ke  dalam  Kamar-kamar  yang  melaksanakan  fungsi  yudisial Mahkamah; yaitu terdiri dari Kamar Pra-Peradilan (Pre-Trial Chamber), Kamar Peradilan ( Trial Chamber) dan Kamar Banding (Appeals Chamber).
Adapun,  Divisi-divisi  Mahkamah terdi ri dari  :
1.  Dlvisl Pra-Peradllan (Pre-Trial  Division)
Divisi  ini terdiri  dari tidak  kurang  dari  enam orang  hakim dengan pengalaman  mengadili  persidangan  pidana.  Para  hakim  tersebut
3 Lihat pada Statuta Roma 1998 dan situs
JURNAL HUKUM HUMANITER, Vol.  1, No.  2
bertugas untuk masa jabatan tiga tahun, dan setelah selesainya setiap kasus jika telah dimulai diadili.
Para  hakim  tersebut  adalah  :  Hakim  Akua  Kuenyehia  (juga merupakan Wakil  Presiden I  Mahkamah),  Hakim Claude Jorda,  Hakim Tuiloma Neroni Slade . Hakim Hans-Peter Kaul, Hakim Mauro Politi, Hakim Fatoumata  Diarra, dan Hakim Sylvia Steiner.
Selanjutnya,  Divisi  Pra-Peradilan  ini terbagi  lagi  ke  dalam  Kamar­ kamar Pra-Peradilan (Pre-Trial Chambers).4
Berdasarkan  Pasal  39 ayat  (2  b,  iii) Statuta,  Kamar  Pra-Peradilan terdiri dari tiga orang hakim dari divisi pra-peradilan atau seorang hakim tunggal dari divisi tersebut.
Kamar Pra-Peradilan ini menguatkan atau menolak otorisasi untuk memulai  suatu  i nvestigasi  dan  membuat  keputusan  bahwa  kasus tersebut  masuk  di  dalam  yurisdiksi  Mahkamah,  tanpa  mengurangi keputusan selanjutnya yang dilakukan oleh Mahkamah baik berdasarkan yurisdiksi maupun berdasarkan dapat tidaknya suatu kasus diadili pada Mahkamah.
Jaksa  Penuntut harus menyampaikan kepada Kamar Pra-Peradilan suatu  permintaan  untuk otorisasi  dimulainya  suatu  investigasi,  dalam hal  Jaksa  Penuntut  menyimpulkan  bahwa  telah  terdapat alasan yang masuk akal  untuk melakukan suatu  investigasi.
Apabila Kamar Pra-Peradilan menentukan bahwa kriteria untuk suatu dasar  yang  masuk  akal  tidak terpenuhi,  maka  Jaksa  Penuntut  dapat memutuskan untuk tidak melakukan investigasi atau memutuskan untuk menyampaikan suatu  permintaan  lebih  lanjut berdasarkan fakta-fakta baru  atau  bukti-bukti atas situasi yang sama.
Statuta  menentukan  bahwa  Kamar  Pra-Peradilan  dapat  pula mengkaji  kembal i   suatu  keputusan  Jaksa  Penu ntut  untuk  tidak melakukan  investigasi  baik  berdasarkan  inisiatifnya  sendiri,  maupun atas  permintaan  suatu  negara  yang  mengajukan  suatu  pelimpahan perkara  berdasarkan Pasal 14, maupun atas pelimpahan perkara yang disampaikan oleh Dewan Keamanan PBB berdasarkan Pasal 13 ayat (b).
• Istilah  pra-peradilan yang  dimaksud  dalam  Mahkamah  ini berbeda  dengan  pra-peradilan sebagaimana diatur dalam KUHAP Indonesia; lihat Statuta Roma tentang Mahkamah Pidana Internasional (terjemahan LKHAM- FH  UI) 2001, him. 16.
JURNAL HUKUM  HUMANITER, Vol. 1, No. 2
Kamar Pra-Peradilan dapat mengeluarkan surat perintah penahanan dan surat panggilan untuk hadir pada Mahkamah atas permintaan Jaksa Penuntut, mengeluarkan perintah untuk memberikan hak-hak para pihak yang  berperkara,  dan  apabila  diperlukan,  memberikan  perlindungan dan  privasi  bagi  para  korban  dan  saksi,  penjagaan  barang  bukti, perlindungan orang-orang yang ditahan atau yang hadir di Mahkamah, serta  perlindungan terhadap informasi  keamanan nasional.
Kamar Pra-Peradilan menentukan prosedur yang harus dilaksanakan selama  masa  persidangan  dan  dapat  memberikan  otorisasi  untuk memulai  dilaksanakannya  suatu  kasus  di  Negara  Pihak  berdasarkan Aturan  1 15 dari Hukum Acara dan Pembuktian (Rules of Procedure and Evidence).
Selanjutnya, Kamar Pra-Peradilan melaksanakan suatu pemeriksaan yang dihadiri oleh Jaksa Penuntut, orang yang didakwa dan pembelanya, untuk menerima ataukah  menolak tuduhan-tuduhan tersebut.
Pada saat pemeriksaan, Jaksa Penuntut harus mendukung tuduhan­ tuduhan tersebut dengan dokumentasi yang cukup dan/atau bukti-bukti untuk  mengungkapkan  dasar-dasar  yang  substansial  bahwa  orang tersebut  melakukan  tindak  pidana  yang  didakwakan.  Orang  yang didakwa  tersebut  memiliki  hak  untuk  menolak  tuduhan,  membantah bukti-bukti yang dikemukakan oleh Jaksa Penuntut dan mengemukakan buktinya.
Pada  tanggal  23  J u n i   2004,  Kepresidenan  men g u m u m ka n keputusannya mengenai komposisi Divisi Pra-Peradilan, yang terdiri dari hakim-hakim Divisi Pra-Peradilan yang kemudian ditunjuk untuk kasus­ kasus  khusus  yang  diajukan  ke  depan  Mahkamah.  Divisi  ini  terdiri dari :

## Kamar Pra-Peradilan I
Memeriksa  situasi  di  Kongo  dan  Darfur,  Sudan;  dengan  para hakim  :  Hakim Claude Jorda (Ketua), Hakim Akua Kuenyehia dan Hakim Sylvia  Steiner.

## Kamar Pra-Peradilan II
Memeriksa situasi di Uganda; dengan para hakim :  Hakim Tuiloma Neroni Slade (Ketua), Hakim Mauro Politi, dan Hakim Fatoumata Dembele Diarra.
Kamar Pra-Peradilan III
Mahkamah Pidana Intemasional (IntematkJnal Criminal Court) 378
Memeriksa situasi di Rep. Afrika Tengah; dengan para hakim : Hakim Tuiloma Neroni Slade, Hakim Hans-Peter Kaul, dan Hakim Sylvia Steiner.

## 2.  Dlvtsl  Peradllan { Trial  Division}
Terdiri  dari  tidak  kurang  dari  enam  orang  Hakim  yang  terutama memiliki pengalaman mengadili kasus-kasus pidana. Para hakim tersebut bertugas untuk masa jabatan tiga tahun, dan setelah selesainya setia p kasus jika  telah dimulai diadili.
Para  hakim tersebut adalah  :  Hakim Rene Blattmann (juga merupakan Wakil Presiden II Mahkamah), Hakim Elizabeth Odio Benito, Hakim Karl Hudson-Phillips,  Hakim  Maureen  Harding  Clark,  Hakim  Anita  Usacka, dan  Hakim Adrian  Fulford.
Selanjutnya Divisi Peradilan terbagi menjadi Kamar-kamar Peradilan ( Trial Chambers).
Tiga  orang  hakim  pada  Kamar  Peradilan  melaksanakan  fungsi yudisial Mahkamah sebagaimana tercatum dalam Pasal 39 ayat 2 (b,ii).
Peran  utama  Ka mar  Peradilan,  berdasa rkan  Pasal  64,  adalah menentuka n   semua  mekanisme  yang  d iperlukan  guna  menjamin persidangan yang adil dan cepat dengan memberikan jaminan-jaminan hukum  kepada  tersangka  serta  jaminan  perlindungan  kepada  para korban  dan saksi.
Atas  adanya  keputusan  mengenai  diterimanya  suatu  kasus  dan setelah  didapatkannya  penegasan  dari  Kamar  Pra-Peradilan,  maka Kepresidenan  da pat  m e m bentuk  suatu  Ka m a r   Pe ra d i l a n   yang bertanggung jawab  untuk  melakukan  persidangan  selanjutnya  (Pasal 61 ayat 1 1).
Kepresidenan  juga  dapat  memutuskan  untuk  sementara  agar seorang hakim dari Kamar Pra-Peradilan ditugaskan pada Divisi Peradilan (atau sebaliknya) dalam rangka keefisienan Mahkamah. Namun, seorang hakim yang telah ikut memeriksa dalam tahap Pra-peradilan, tidak dapat ikut memeriksa lagi pada Kamar Peradilan untuk kasus yang sama (Pasal 39 ayat 4).
Kamar Peradilan memutuskan atas bersalah atau tidak bersalahnya seseorang  yang  didakwa.  Jika  terdakwa  diputuskan  bersala h,  maka
sesuai dengan Pasal 77, ia dapat dijatuhi hukuman yang tidak melebihi dari maksimum hukuman selama tiga puluh tahun penjara atau hukuman seu m u r   hidup;  serta  da pat  pula  dijatu hi  h u k u m a n   denda  atau kompensasi (ganti  rugi).

## 3.  Divisi Banding (Appeals  Division)
Memiliki  kompetensi  di  bidang  yang  berkaitan  dengan  hukum internasional misalnya  hukum humaniter internasional dan hukum hak asasi  manusia  internasional.
Terdiri  dari  :  Hakim  Philippe  Kirsch  (yang  merupakan  Presiden Mahkamah), Hakim Georghios M. Pikis, Hakim Navanethem Pillay, Hakim Sang-hyun Song, dan Hakim Erkki Kourula .
Dalam  divisi  ini  terdapat  pula  Kamar-kamar  Ba nding (Appeals Chambers), yang  terdiri  dari  para  hakim  yang  ditunjuk  pada  Divisi Banding  (Pasal  39 ayat (2b, i) Statuta).
Jaksa Penuntut atau orang yang didakwa dapat mengajukan banding terhadap  keputusan  dari  Kamar  Pra-Peradilan  dan  atau  Kamar-kamar Peradilan,  kepada  Kamar-kamar Banding .
Suatu  hukuman yang dapat dilakukan banding  atas  dasar adanya kesalahan prosedural (procedural error), kesalahan fakta (error of fact), kesalahan  hukum ( error  of  law), atau  atas  dasar  alasan  lain  yang mempengaruhi  keadilan  dan  reliabilitas  persidangan  atau  keputusan seperti  ketidakseimbangan  antara  tindak  pidana  yang  dilakukan  dan hukuman yang dijatuhkan oleh  Kamar-kamar yang  lebih  rendah.
Kamar-kamar  Banding  dapat  memutuskan  untuk  merubah  atau mena mbah  keputusan,  hukuman  atau  mengusu l kan  diadakannya pengadilan  baru  pada  Kamar Peradilan yang  berbeda.
Revisi atas  hukuman dapat diminta  apabila  bukti-bukti  baru telah ditemukan  dan  dianggap  cukup  penting  bagi  Kamar-kamar  Banding untuk  merevisi  atau  menambah  hukuman  sesuai  dengan  Pasal  84 Statuta .

## Kepaniteraan (Registry)
Berdasarkan  Pasal  43  Statuta,  Kepaniteraan  bertanggung  jawab atas  aspek-aspek  non-judisial  dari  pelaksanaan  (administratif)  dan pelayanan dari Mahkamah.
Kepaniteraan  dikepalai  oleh  seorang  Panitera,  yang  merupakan pejabat  administratif  uta m a   M a h kamah  dan  akan  melaksanakan fungsinya  di  bawah  kekuasaan  Presiden  Mahkamah.
Panitera  dipilih  oleh  para  hakim dengan  suara  terbanyak  melalui pem u n g uta n  suara  ra hasia,  dengan  mem perti m ba n g ka n   setiap rekomendasi dari  Majelis.
Masa jabatan Panitera adalah lima tahun, dan dapat diajukan untuk satu kali pemilihan kembali.
Pada  tanggal  24 Juni  2003,  dalam  persidangan  Majelis  ditunjuk Bruno Cathala dari Perancis sebagai  Panitera  Mahkamah .

## Wakil Panitera
Apabila dianggap perlu dan berdasarkan rekomendasi dari Panitera, maka  para  hakim dapat memilih seorang Wakil  Panitera dengan suara terba nya k   mela l u i   pe m u n g u ta n   suara  secara  ra hasia,  dengan mempertimbangan  rekomendasi  dari  Majelis.  Wakil  Panitera  memiliki masa  jabatan  lima  tahun  atau  kurang  sebagaimana  jika  diputuskan dengan suara terbanyak suara  hakim.

## Fungsl Kepaniteraan antara laln adalah :
Secara  garis  besar,  Kepaniteraan  berfungsi  menjalankan  tugas­ tugasnya yang meliputi memberikan pelayanan umum dan administrasi, memberikan  pelayanan  yang  berkenaan  dengan  Mahkamah,  serta pelayanan yang  berkaitan dengan  para saksi,  korban dan pembelaan.
Adapun fungsi  Kepaniteraan tersebut adalah :
a .   Bertanggung jawab atas pelaksanaan administrasi masalah bantuan hukum, pengelolaan Mahka mah, persoalan yang menyangkut para korban dan bukti-bukti, pembela, unit penahanan
b.  Bertanggung jawab atas pelayanan yang pada umumnya dilakukan oleh  sebuah  organisasi  internasional  seperti  masalah  keuangan, penterjemahan,  pengelolaan gedung, dan sumber daya  manusia.
c.  Bertanggung jawab untuk menerima dan mempersiapkan informasi, membangun komunikasi dan  bertindak sebagai penghubung antara M a h k a m a h ,   P B B ,   M aj e l i s,  n e g a ra - n e g a r a ,   o rg a n i sa s i antarpemerintah dan lembaga-lembaga swadaya  masyarakat.
JURNAL HUKUM HUMANITER, _ Vol. 1, No. 2
381  Mahkamah Pidana Intemasional (International Criminal Court)
d.  Panitera  harus membangun suatu  Data  Dasar (database) tentang semua masalah-masalah yang terutama ditujukan pada Mahkamah serta melindungi data-data perorangan yang bersifat sensitif.  Data ini harus dapat diakses oleh  publik.
e.  Panitera juga harus menyimpan catatan-catatan Mahkamah lainnya.
f. Panitera  harus  melaku kan  konsu ltasi  dengan  Jaksa  Penuntut mengenai masalah-masalah yang menjadi kepentingan bersama.
g.  Panitera  memiliki  tanggung  jawab  atas  pelaksanaan  keuangan Mahkamah serta fungsi-fungsi pengelolaan lainnya. Di samping itu, Panitera  juga  memiliki  tanggung  jawab  atas  keamanan  gedung­ gedung Mahkamah.
h.  Panitera harus pula membentuk suatu unit para  korban dan saksi­ saksi  di  dalam  Kepaniteraan,  dalam  rangka  untuk  melakukan konsultasi  dengan  Kantor  Kejaksaan,  membentuk  persetujuan mengenai langkah-langkah perlindungan dan keamanan, masalah pembelaan  dan  bantuan  lainnya  bagi  para  korban  dan saksi atas kehadiran  mereka  di depan Mahkamah.
Unit para korban dan saksi ( Victims and Witnesses  Unit)5 yang ada dalam  kepaniteraan tersebut merupakan suatu perkembangan baru di dalam  sejarah  sistem  hukum  pidana  internasional,  d i   mana  untuk pertama kalinya Statuta dan Hukum Acara dan Pembuktian Mahkamah menjamin hak-hak bagi para korban .  Para  korban  dapat mengirimkan informasi  kepada  Jaksa  Penuntut  yang  memungkinkannya  untuk mengumpulkan bukti-bukti guna melaksanakan investigasi;  serta  ikut serta  dalam  setiap  ta hap  persidangan,  untuk  mengem ukakan pendapatnya.
Di  samping  itu,  para  korban  berhak  pula  atas  ganti  rugi  yang dideritanya.  Berdasarkan  Pasal  75,  Mahkamah  dapat  menerapkan prinsip-prinsip ganti  rugi yang dapat terdiri  dari  restitusi (restitution),
5 • Lembaga  Penjamin dibentuk oleh  Mahkamah dan  dikelola di  dalam  Kepaniteraan, serta diawasi oleh Sadan  Pengurus (Board of Directors) yang bersifat independen.  Pengurus terdiri dari  lima orang anggota yang dipilih oleh  Majelis untuk masa kerja tiga tahun  dan dapat dipilih  kembali untuk satu  kali masa kerja berikutnya. Saat ini Sadan Pengurus dari Lembaga  Penjamin terdiri dari :  Ratu  Rania Al-Abdullah (Yordania), Dr. Oscar Arias Sanchez (Costa Rica), Tadeuz Mazowiecki (Polandia), Simone Veil (Perancis) dan Desmond Tutu (Afrika Selatan)sjssues.htm!
ganti  rugi (indemnification)  /  (compensation) maupun  rehabilitasi (rehabilitation); dan meminta kepada Lembaga Penjamin ( Victims Trust Fund)6 yang telah dibentuk oleh Majelis di tahun 2002, untuk membayar ganti  rugi  tersebut kepada  para  korban.
Agar para korban tersebut dapat diberikan ganti rugi, mereka harus mengajukan permohonan kepada Kepaniteraan, sesuai dengan formulir yang  disediakan  oleh  Unit  Partisipasi  dan  Ganti  Rugi  untuk  Karban ( Victims' Participation and Reparation Unit). Unit ini bertanggung jawab untuk memberikan semua  informasi yang diperlukan bagi pelaksanaan ganti rugi sehingga  memudahkan  korban  dalam  membuat pengajuan ganti  rugi  mereka;  yang  pelaksanaannya  dilakukan  setelah  terdakwa dinyatakan  bersalah.
Dibentuknya unit-unit yang berfungsi untuk menjamin perlindungan dan ganti rugi kepada para korban dimaksudkan demi tercapainya suatu keseimbangan  antara  keadilan  yang  bersifat  retributif  dan  restoratif yang memungkinkan Mahkamah tidak saja dapat menghukum si-pelaku; akan tetapi juga sekaligus memberikan  keadilan kepada para korban .

## Bagalmana Kerja  Mahkamah
Negara  Peserta,  demikian  juga  Dewan  Keamanan  PBB  dapat mengajukan kasus kepada Kantor Kejaksaan untuk dilakukan investigasi. Dengan memperhatikan prinsip komplementaritas, Jaksa juga memiliki kewenangan  untuk  melakukan  investigasi  atas  inisiatifnya  sendi ri (proprio  motu), berdasarkan  informasi  yang  diterima  dari  sumber­ sumber yang terpercaya dengan syarat harus ada otorisasi dari  Kamar Pra-peradilan.
Bila  otorisasi  telah  didapatka n ,   maka  suatu  surat  perintah penangkapan  dapat  dikeluarkan oleh  Kamar  Pra-Peradilan jika  Jaksa Penuntut menyatakan telah ada suatu alasan yang  masuk akal bahwa tersangka telah  melakukan  salah  satu dari tindak pidana yang  berada datam  yurisdiksi  Mahkamah.  Bagi  tersangka,  ia  memiliki  serangkaian hak-hak hukumnya serta dapat mengkonfirmasikan atas dakwaan yang dituduhkan kepadanya.
Jika  suatu  investigasi  telah  dimulai,  maka  Negara-negara  pihak berkewajiban untuk bekerjasama secara penuh dengan Mahkamah baik ketika dilakukan  investigasi maupun persidangan. Negara  pihak harus
menentukan jalur komunikasi yang tepat dengan  Mahkamah, dengan menjamin  bahwa  mekanisme  perundang-undangan  nasional  mereka menjamin  diakomodirnya  semua  bentuk  kerjasama  dan  konsultasi dengan  Mahkamah.

## Yurtsdlksl Mahkamah
1 .   Yurisdiksi yang berkaitan dengan pokok perkara ( ratione materiae) :
Dalam  Pasal  5  ayat  ( 1 )   Statuta  ,  disebutkan  bahwa  yurisdiksi Mahkamah  menunjuk  pada  kejahatan  yang  sangat  berat  yang menyangkut masyarakat internasional secara  keseluruhan, yaitu  : a.  Genosida
b.  Kejahatan  terhadap  kemanusiaan
c.  Kejahatan  perang
d.  Agresi
Khusus  u ntuk  tindak  pidana  Ag resi,  Mahkamah  ha nya  a kan menerapkan yurisdiksinya atas tindak pidana tersebut setelah terjadi kesepakatan  terhadap definisi tindak pidana agresi sesuai dengan Pasal  121 dan  123 Statuta (Pasal 5 ayat2 Statuta).
2.  Yurisdiksi  yang berkaitan dengan waktu (ratione  temporis)
Mahkamah memiliki yurisdiksi atas  :
a.  Berbeda  dengan  mahkamah-mahkamah  ad-hoc sebelumnya, maka  ICC  menera pkan  asas  legalitas  dengan  menerapkan prinsip non-retroaktif (Pasal  1 1  ayat (1) dan Pasal 24).
b.  Adapun Mahkamah hanya akan mengadili perkara-perkara yang berada dalam yurisdiksinya setelah berlakunya Statuta ini; yakni setelah tanggal  1  Juli 2002.
3 .   Yurisdiksi yang berkaitan dengan teritorial ( ratione /oCt)
Mahkamah memiliki yurisdiksi terhadap  :
a.  Tindak pidana yang dilakukan di dalam wilayah suatu  negara peserta Statuta, tanpa  mempertimbangkan kewarganegaraan si  pelaku.
b.  Tindak pidana yang dilakukan di dalam wilayah negara-negara yang  menerima  yurisdiksi  Mahkamah  atas  dasar  pernyataan ad hoc (ad-hoc declaration).
c.  Tindak pidana yang  dilakukan di dalam wilayah suatu  negara, atas  dasar  pelimpahan  perkara  yang  dilakukan  oleh  Dewan Keamanan PBB.
4.  Yurisdiksi yang berkaitan dengan individu (ratione personae)
Berdasarkan  Statuta  d itentukan  bahwa  Mahkamah  memi l i ki yurisdiksi terhadap  :
a .   Warga  negara  dari  negara  peserta  yang  didakwa  melakukan suatu tindak pidana dalam yurisdiksi Mahkamah (Pasal 12 ayat 2b);
b.  Warga negara dari negara bukan peserta yang telah menerima yurisdiksi  Mahkamah  berdasarkan  pernyataan ad-hoc (Pasal 12 ayat 3);  atau berdasarkan Resolusi dari Dewan Keamanan PBB;
c.  Berkenaan dengan tanggung jawab pidana perorangan, maka Mahkamah dapat melaksanakan yurisdiksinya terhadap siapa saja  dengan  tanpa  membedakan  kapasitasnya  baik  sebagai pejabat pemerintah, kepala negara, anggota parlemen ataukah bukan;
d.  Berkenaan dengan tanggung jawab pidana perorangan, maka Mahkamah dapat melaksanakan yurisdiksinya terhadap setiap atasan  (baik komandan  militer  maupun atasan sipil  lainnya), yang  memiliki  komando  dan  pengawasan  efektif  terhadap bawahannya, atas tindak pidana yang dilakukan bawahannya khususnya  apabila  atasan  tersebut  gagal  u ntuk  melakukan tindakan yang diperlukan guna mencegah atau menghukum si pelaku  tindak  pidana  ya ng  bersan g kuta n ,   ata u   gagal mengajukan si pelaku  ke depan pengadilan yang berwenang, padahal ia tahu atau seharusnya mengetahui bahwa si pelaku sedang atau telah  melakukan suatu tindak pidana (Pasal 28).
Seba l i knya,  seca ra  tegas  d inyatakan  dalam  Statuta  ba hwa Mahkamah tidak memiliki yurisdiksi terhadap seseorang yang berumur kurang dari delapan  belas tahun pada saat dilakukannya  suatu tindak pidana (Pasal 26).

## Syarat dilaksanakannya Yurisdiksl Mahkamah
Mahkamah dapat melaksanakan  yurisdiksinya apabila  :
1 .   Tindak pidana yang dilakukan berada di dalam yurisdiksi Mahkamah, yaitu tindak pidana genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang; ketika situasi tersebut dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut  oleh  suatu  negara  pihak  atau  oleh  Dewan  Keamanan, ata u  keti ka  Ja ksa  Pen u ntut  mem utuskan  u ntuk  melakukan investigasi proprio motu berdasarkan informasi yang diterima. Dalam hal yang terakhir, Jaksa Penuntut harus mendapatkan otorisasi dari Kamar Pra-Peradilan sebelum melaksanakan investigasi.
2.  J i ka  situasi  dili mpahkan  kepada  Jaksa  Penuntut  oleh  Dewa n Keamanan,  maka  Mahkamah  dapat  melaksanakan  yurisdiksinya dalam segala  kasus dan tanpa syarat apapun.
3.  Sebaliknya,  jika  situasi  dilimpahkan  kepada  Jaksa  Penuntut  oleh suatu negara pihak, atau jika Jaksa Penuntut melakukan inisiatifnya sendiri,  maka  syarat  berlakunya  yurisdiksi  Mahkamah adalah  bila negara di mana di wilayahnya terjadi tindak pidana yang didakwakan (State  of  teritoriality), atau  negara  di  mana  si  tersangka  yang melakukan  tindak  pidana  tersebut  adalah  seorang  warga  negara (State  of nationality) dari suatu  negara  yang  telah  menjadi  pihak pada Statuta  Roma .
4.  Jika  negara  tersebut bukan merupakan  pihak pada  Statuta,  maka Mahkamah tidak dapat menjalankan yurisdiksinya untuk mengadili kejahatan-kejahatan  yang  didakwakan,  kecuali apabila  negara  di mana di wilayahnya telah terjadi tindak pidana yang berada dalam yurisdiksi  Mahkamah;  atau  negara  di  mana  warga  negaranya didakwa  telah  melakuka n   tindak  pidana  tersebut,  menerima yu risd iksi  Ma hkamah  dengan  mengiri mkan  suatu  pernyataan (deklarasi) kepada Panitera .  Deklarasi tersebut dapat dibuat untuk semua jenis tindak pidana yang berada dalam yurisdiksi Mahkamah setelah 1 Juli  2002.
Jadi, jika  seorang warga  negara  dari negara  pihak Statuta  adalah merupakan korban dari tindak pidana yang didakwakan yang berada di dalam wilayah negara yang bukan peserta pada Statuta di mana tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bukan warga negara dari  negara  peserta,  maka  Mahkamah  tidak  dapat  menjalankan yurisdiksinya kecuali jika negara di mana tindak pidana tersebut terjadi,
atau  negara  di  mana warga  negara nya  merupakan orang-orang yang didakwa  menerima  yurisdiksi  Mahkamah;  atau  jika  situasi  tersebut dilirnpahkan oleh Dewan  Keamanan kepada Jaksa  Penuntut.

## Perkara-perkara yang disampaikan kepada laksa Penuntut
Sampai dengan saat ini, terdapat beberapa  kasus yang telah sampai kepada Mahkamah;  yakni  :
1 .   Tiga  Negara  Peserta  telah  melimpahkan  perkara  kepada  Jaksa Penuntut  Mahkamah  mengenai situasi-situasi di  :
a.  29 Januari  2004 - Republik Uganda
b.  19 April  2004 - Republik Demokratis Kongo
c.  06 Januari  2005 - Republik Afrika Tengah
2.  Dewan Keamanan PBB telah melimpahkan kepada Jaksa  Penuntut Mahkamah  mengenai situasi di Darfur,  Sudan (3 1  Maret 2005)
3.  Jaksa  Pen u ntut  juga  menerima  pengaduan-pengad uan  ya ng disampaikan oleh  publik.
Kemudian,  setelah  melakukan  analisis  yang  mendalam  sesuai dengan  Statuta  serta  Hukum  Acara  dan  Pembuktian,  maka  Jaksa Penuntut, telah memulai rnelakukan investigasi atas tiga situasi, yaitu  :

## 1 .   2 3  J u n i  2004 - Republik Demokratis  Kongo
2.  29 Juli 2004 - Republik Uganda
3.  06 Juni 2005 - Darfur,  Sudan
JURNAL HUKUM HUMANITER, Vol. 1, No. 2

## BAGAN  KESELURUHAN
ASSEMBLY O F STATE PARTIES Majelis Negara Peserta B I R O DMSIONS DlvisHlivisi - ? il!M • SHD •  t i llM ' '°"'*"'*'*'lpnflll l ltl'H 12(l) ) - -
. ...... illlll'llJ� · -d"""'"""
¥.emit' � · �
"""' '
Or . MedardR�
IA/rib """"J
1 111(4)]
· � t»d¥'1 � �. • � perniliNn P¥• HMcrn, Mb&, W.iul JiikW PltliUn & w•� P� · � &. Memutuslo:an MQ9Man �-
• Mendiriltan � umbihan jik.l diprf\Jkan. dl.
a.  - - - - - - lHllllDMi"� Dlt!CQ'19Nbrltft1Ji J��Pe'drl L1JoG  T� Wakil  Panitera [5th-<3(5)) REGISTRY Kepaniteraan R1!9ister Panitera Bruno  Cathala (Perancis) [5th-<13(5)) .......... � Bm'J -... - ...... ,..,., • Bertanggung Jaw•b atas - non- yuc>lcatif I - & pelayanan _,
• Menjalankan  fungsl ct; bawah kewenan9a<1 "'eslden  Mahkama/I • Memboat data base • Meijaci peindung i>og; kort>on &. satsi · -- ljOl!li rugi ­ kepada kort>ao JURNAL HUKUM HUMANITER, Vol. 1 ,  No. 2 Victims Trust  Fund Lembaga Penjamin Victims Participation &. R_.oon Unit Unit portisipasi &. Ganti Rugi u/ Karban

## PRESIDENCY
Kepresldenan  /  Plmplnan
President Presiden  /  Pimpinan Phlllppe  Kirsch (Kanada} [3th - 38(1)) I 1st Vice _  _ 1 _  _ Wakil  Presiden I 2"" Vice President
Wakil  Presiden II Akua Kuenyehla (Ghana) [3Eh - 38(1)) , -
R;-m,- Blattm•nn
(Bollvla) (3th  - 315( 1 ) )
Hakim  (18 orang ) [36(1)) Hakim Tambahan [36 c»J
38(3) Bert.anggung jawab atas adminlstrasi  ICC,  kecuall administrasi Kant:O< Kejaksaan 38( 4) • Ber1<oordinasi  dengan  Jaksa Penuntut atas masalah  yang merupakan  kepentingan  bersama,  dll OFFICE OF THE  PROSECUTOR Kantor Kejaksaan r 011et Prosecutor Kepala  Jaksa  Penuntut - � I Luis ��ti�mpo I Wakll  Jaksa  penuntut
Bk:lanQ  lnv sttgasl
L - - - - - S.rg•  Srumm•rt:z
(9e l g l• ) (9th - 4:2(4}) I I , - Bldang nuntutan _ [2._l:h_- .. 2(4))
•  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •
(9 t:h  �<-:21 _  _  _  _  _  _  _  _ _ Olvlsl lnvestlgasl Oivlsi Penuntutan Serge  Br"ammertz Fatou 8ensouda (Be'9la) (Gambla) - �·�  - �  ........ =-' - �---- �--� 5'Ma  Fernardez  de Gu mend I · - - - �,...
42(1} • Menerlma  p llmpahan  pe.-kar-a &. lnfor-masl  tentang tlndak  pldana  dalam  yur1sdlksl ICC • Merneriksa,  melakukan  lnvesttgasl & penuntutan
JURNAL HUKUM HUMANITER, Vol. 1, No. 2

## B.  Kronologis  Perjalanan  Mahkamah  Pidana  Intemasional (International Criminal  Court /  ICC)7
Sebena rnya,  perjalanan  berd i ri nya  suatu  mahka ma h   u ntu k mengadili  orang-orang  yang  melakukan  tindak  pidana  sebagaimana ditentukan  di  dalam  yurisdiksi  Mahkamah  Pidana  Internasional  telah jauh  dimulai sebelumnya  pada Abad  ke-19.  Pada tahun  1872,  Gustav Moynier,  salah  seorang  pendiri  Komite  Internasional  Palang  Merah, mengajukan  usulan  untuk  membentuk  suatu  pengadilan  permanen untuk  mengadili  orang-orang  yang  berta nggung  jawab  melakukan kejahatan-kejahatan  selama  terjadinya  perang  antara  Prussia  dan Perancis,  yang  terkenal  dengan  nama  'perang  solferino'.  Kemudian, tindak lanjut yang cukup penting bagi dibentuknya sistem internasional untuk  mengadili  para  penjahat  perang, adalah  dengan  dihasilkannya Perjanj ia n   Vers a i l les  ya ng  mengama natka n  u ntuk  m e m bentu k pengadilan  internasional  guna  mengadili  Kaisar  dan  para  penjahat perang  Jerman  selama  masa  Perang  Dunia  I.**
Akan tetapi ternyata upaya-upaya tersebut belum memuaskan dan kejahatan-kejahatan  selama  peperangan  masih  tetap  berlangsung . Paling tidak diperlukan waktu lebih dari 50 tahun setelah Perang Dunia II berakhir, untuk membentuk Mahkamah Pidana Internasional tersebut.
Berikut adalah 'perjalanan' Mahkamah Pidana Internasional secara singkat :
7 Dirangkum  dari  situs (*)  dan Factsheet dari iccnow.org sebagaimana dapat diakses pada situs
(**);  dengan  beberapa  penambahan.
1945
1946
9 Desernber 1948
Mahkamah Pidana  Internasional (Intemational Oiminaf Court)  390
Setelah  Perang  Dunia  II  berakhir,  dibentuklah Mahkamah  Militer  Internasional (International Military  Tribunaf) ya ng  lebih  d i kenal  dengan Mahkamah  Nuremberg  ("Nuremberg  Tribunal"). Mahkamah ini dibentuk berdasarkan mandat yang d iperoleh  dari  "London  Ag reement"  dengan maksud  u ntuk  menyidangkan  para  penjahat perang  Nazi Jerman . *
Pihak pemenang  Perang Dunia II, yakni Amerika Serikat  dan  Negara-negara  Sekutu  selanjutnya menyetuj ui  disa hka nnya  suatu  Piagam  yang m e m be r i k a n   m a n d a t   u ntu k  m e n d i ri ka n Mahkamah Militer Internasional untuk Timur Jauh (International Military Tribunal for the  Far East) yang  lebih  d i kenal  dengan  Mahkamah  Tokyo ("Tokyo Tribunal'') dengan tujuan untuk mengadili para  penjahat perang Jepang. *
Pada  kurun waktu  ini dihasilkan Konvensi  PBB mengenai Pencegahan dan Penghukuman Tindak Pidana  Genosida ( Genocide  Convention  on  the Prevention  and  Punishment  of  the  Crime  of Genocide). Pasal I Konvensi tersebut menyatakan bahwa  genosida  adalah  suatu  'tindak  pidana berdasarkan  hukum  internasional';  sedangka n Pasal  VI  menyatakan  bahwa  orang-orang  yang yang didakwa melakukan tindak pidana genosida ' h a ru s   d i a d i l i   o l e h   s u atu  M a h ka m a h   yang berkompeten  di  wilayah  di  mana  tindak  pidana tersebut  dilakukan  atau  diadili  oleh  mahkamah pidana  internasional  yang  mungkin  mempunyai kewenangan  atas  hal  tersebut. . .'.Majelis  Umum PBB  kem u d i a n   m e m i nta  Ko m i s i   H u k u m Internasional (International  Law  Commission) u ntuk  meng kaji  perlu nya  d a n   kem u ng ki na n terbe n t u k n ya  s u a t u   l e m ba g a   p e ra d i l a n
1949 - 1954 12 Agustus 1949 1974 1977
internasional untuk mengadili orang-orang yang didakwa  melakukan tindak pidana genosida.*
S e l a m a   k u r u n   masa  i n i ,   Kom i s i   H u ku m
Internasional  menyiapkan  sejumlah  rancangan statuta m e n g e n a i   m a h k a m a h p i d a n a internasional,  a kan  tetapi  muncu lnya  perang d i ngin  d a n   banyak  pendapat  ya ng  berbeda menghalangi tindak lanjut kajian-kajian tersebut. Di samping itu, dengan alasan yang sama, Majelis Umum PBB tidak dapat menyelesaikan kajiannya mengenai definisi tindak pidana agresi. *
Di hasi l ka n   Konvensi-konvensi  Jenewa 1 949 mengenai  perlindungan  para  korban  perang. Berdasarkan ketentuan Konvensi, negara peserta Konvensi  berkewajiban  untuk  mengadili  orang­ orang yang melakukan pelanggaran berat (grave breach) atas  Konvensi  ta n p a   m e l i hat keba n g sa a n nya .  N a m u n   pada  u m u m nya ketentuan  ini tidak selalu dilaksanakan.Konvensi Jenewa  hanya  memberikan  aturan  mengenai mekanisme  untuk mengadili  pelanggaran  berat terhadap  Konvensi,  dan  secara  su bsta nsial, kel ema h a n   l a i n   m i s a l nya,  a d a l a h   tid a k memasukkan tindak pidana seperti perkosaan di dalam daftar  pelanggaran berat.
Majelis Umum berhasil menyetujui suatu Resolusi mengenai  definisi tindak pidana agresi.
Dihasilkan  Protokol  Tambahan 1977 terhadap Ko nve n s i - konvensi Jenewa m e n g e n a i perlindungan  para  korban  perang (Additional Protocols). Berdasarkan Protokol ini, maka semua pelanggaran berat terhadap Konvensi Jenewa dan Protokol dikualifikasikan sebagai suatu kejahatan
1989
1991-1992 1993 Mahkamah Pidana Intemasional (International Criminal Court)  392
perang ( war crimes). Walaupun demikian, tindak pidana  tertentu  seperti  perkosaan  pada  waktu situasi sengketa bersenjata misalnya, masih luput dikualifikasikan sebagai suatu kejahatan perang; di  samping  pemberlakuan  ketentuan-ketentuan mengenai  kejahatan  perang  tersebut  hanya berlaku  pada  sengketa  bersenjata yang bersifat internasional saja.
Termotivasi  a ntara  lain  dengan  usaha  u ntuk memerangi perdagangan narkotika, Trinidad dan Tobago  menghid upkan  kembali  upaya-upaya u ntu k  m e m bentu k  M a h ka ma h   P i d a n a Internasional  yang  hampir  terlupakan.  Majelis Umum  PBB  kemudian  meminta  Komisi  Huku m Internasional untuk meninjau ulang kajian-kajian m e reka  m e n g e n a i   m a h k a m a h   p i d a n a internasional  dengan  kewenangan  mahkamah ya n g   m e l i p uti  p u l a   masa l a h   perd ag a n g a n narkotika. *
Terjadi sengketa bersenjata di Bosnia-Herzegovina dan Kroatia. Dalam peperangan tersebut, terdapat pelanggara n-pelanggaran  terhadap  Konvensi Genosida dan Konvensi Jenewa. *
Dewan  Keamanan  PBB  mendirikan  Mahkamah Pidana  I nte rnasional  u ntu k  Negara  Bekas Yugoslavia (International Criminal Tribunal for the Former  Yugoslavia / ICTY)  yang  bersifat ad-hoc (sementara),  guna  mengadili orang-orang  yang bertanggung jawab untuk kejahatan yang dikenal dengan  sebutan  'pembersihan  etnis'  ("ethnic cleansing'').Dewan Keamanan juga menegaskan ke m b a l i   perlu n ya  segera  d i bentuk  suatu Mahkamah yang permanen mengenai kejahatan­ kejahatan seperti  itu. *
1994
& November
1994 1995 Ko m i si  H u ku m   I ntern a s i o n a l   ke m u d i a n melengkapi  hasil  kajian mereka  pada rancangan Statuta  Mahkamah  Pidana  Internasional  da n mengajukannya kepada  Majelis Umum PBB. Guna mempertimbangkan masalah-masalah substansial pokok  yang  m u ncul  dari  ada nya  ra nca ngan Statuta  tersebut,  Majelis  Umum  PBB  kemudian membentuk Komite Ad Hoc untuk Pembentukan
M a h ka m a h   P i d a n a   I nternas i o n a l (Ad  Hoc Committee  on  the  Establishment  of  a n International Criminal Court).*
Terjadinya peperangan di Rwanda mengakibatkan Dewan  Keamanan PBBB membentuk Mahkamah Pidana Internasional untuk Rwanda (International Criminal  Tribunal  for  Rwanda / !CTR)  dengan Resolusi  Dewan  Keamanan  No.  955  tanggal  8 November  1994,  untuk  mengadili  orang-orang yang  berta nggung  jawa b   melakuka n   ti ndak pidana  genosida  dan  pelanggaran-pelanggaran serius hukum humaniter internasional di Rwanda yang dilakukan dari tanggal 1 Januari 1994 sampai tanggal  3 1   Desember  1 994;  dan  juga  u ntuk m e n g a d i l i   wa rga  n e g a ra  Rwa nda  ya n g bertanggung  jawab  atas  kejahatan-kejahatan yang  sama  di  wilayah  Negara-negara  tetangga Rwanda.*
Komite A d  Hoc untuk  Pembentukan  Mahkamah Pidana Internasional kemudian bersidang dua kali. Setelah  Majelis  U m u m   mem perti m ba n g ka n laporan  Komite,  Majelis  kemudian  membentuk Komite Persiapan untuk Pembentukan Mahkamah Pidana Internasional ( Preparatory Committee on the  Establishment  of an  International  Criminal Court / PrepCom),  guna  mempersiapkan  suatu naskah  rancangan  yang  dapat  diterima  secara luas  u nt u k   d iaj ukan  pada  suatu  konferensi diplomatik. *
JURNAL HUKUM  HUMANITER, Vol.  1,  No. 2

## 17 luli 1998
Februari  1999
30 lunl 2000

## 31 Desember
2000
Kom ite  Persiapan  beberapa  ka l i   melakukan persidangan mulai dari bulan Maret 1996 hingga April  1998 sehingga berhasil melengkapi naskah rancangan tersebut. *
D i h a s i l ka n n ya  Sta t u ta  M a h ka m a h   P i d a n a Internasional  di  Roma  yang  memiliki  yurisdiksi u nt u k   m e n g a d i l i   t i n d a k   p i d a n a   g e n o s i d a , kejahatan  pera n g   d a n   keja hatan  terhad a p kema n usiaa n . Da l a m   sidang  tersebut  h a d i r perwa ki l a n   dari  1 60  Negara,  33  Organ isasi a ntarpemerintah, dan Koalisi  Lembaga Swadaya Masyarakat yang  menghimpun tidak kurang dari 236  LSM .   Sebanyak  1 20  Negara  memberika n suara  persetujuannya atas Statuta  ini; 7  Negara m e ne n ta n g   d a n   2 1   N e g a ra  l a i n nya  t i d a k memberikan  suaranya  (abstain).ICC  ini  berdiri b u ka n   sebagai  bagian  atau  organ  dari  PBB; melainka n  sebagai suatu organisasi independen dengan pengelolaan keuangan yang independen pula.*
S e n eg a l   m e nj a d i   n e g a ra  p e rta m a   ya n g meratifikasi Statuta  Roma.
Kom ite  Persiapan  menghasilkan  ra nca n g a n naskah yang  mengatur  mengenai  Hukum Acara dan  Pembuktian  serta  aturan  mengenai  U nsur­ unsur Tindak Pidana. *
Berakhirnya  masa  penandatanganan  ('open  for signature')  atas  Statuta  Roma.  Iran,  Amerika Serikat  dan  Israel  menandata ngani  Statuta sehingga  saat  itu  telah  terkumpul  139  negara penandatangan;  walaupun  kemudian  tanggal  6 Mei  2002  Amerika  Seri kat  menarik  kem ba l i ( withdraw() penandata nganannya. **
16 Januarl Tercapai  suatu  Persetujuan  antara  PBB  dengan 2002 Pemerinta h   Sierra  Leo ne  u ntu k  mendiri kan Mahkamah  Khusus  untuk Sierra  Leone (Special Court  for Sierra  Leone), guna  mengadili  orang- orang yang bertanggung jawab bagi 'mereka yang sangat  bertanggung  jawab  karena  melakukan kejahatan-kejahatan selama terjadinya konflik di negara  tersebut  setelah  tanggal  30  November 1996'. *
11 April 2002 Statuta  Roma  mensyaratkan harus terkumpulnya 6 0   d o k u m e n   ra tifi kasi  u ntu k  m e n d i r i k a n Mahkamah  Pidana  I nternasiona l .   I nstru men ratifikasi  ya ng  ke-60  akhi rnya  disimpan  pada Sekretaris Jendral  PBB  ketika  10  Negara  secara bersama-sama  menyimpan  instrumen  ratifikasi mereka  pada  Sekretaris  Jendral  PBB.  Negara- negara tersebut adalah Bosnia dan Herzegovina, Bulgaria,  Kamboja,  Kongo,  Irlandia,  Jordania, Mongolia, Nigeria,  Romania, dan Slovakia . *
1 luli 2002 Statuta  Roma  mulai berlaku ('enter into force') pada  1  Juli 2002. Dalam  rangka  mempersiapkan operasionalisasi Mahkamah maka suatu Tim yang terd i ri  dari  para  a h l i   harus  segera  memulai pekerjaan mereka di Den Haag, Belanda, sebagai tem pat  ked udukan  Mahkamah.  Tim  tersebut terd i ri  dari  delapan  orang  teknisi  ahli,  yang dia ntaranya  ahli  dalam  bidang  su mber  daya manusia,  keuangan,  pengelolaan bangunan dan fasi litas,  teknologi  informasi,  masalah-masalah hukum, dan masalah keamanan.  Bersama-sama dengan Negara tuan rumah, Tim mempersiapkan pekerjaan-pekerjaan dasar guna memungkinkan Mahkamah memulai melakukan proses rekrutmen d a n   m e l a ksa nakan  tugas-tugas  uta ma nya . Sebagaimana dimandatkan,  suatu  Tim  Lanjutan juga bertindak sebagai  pemberi semua i nformasi yang ditujukan kepada Mahkamah. Tim Lanjutan
Agustus 2002
9 September 15 Oktober 2002 3 - 7 Februart 2002
Mahkamah Pidana Intemasional (Intemational Criminal Court)  396
ini berwenang atas semua informasi tersebut dan menyimpannya  di  tempat  yang  aman  hingga nantinya  diserahkan kepada Jaksa (Prosecutor). Mandat Tim  Lanjutan  ini  berakhir  pada  tanggal 31  Oktober 2002. *
Sidang  Pertama  dari  Majelis  Negara  Peserta (Assembly  of States  Parties) dilaksanakan  dan a k h i rnya  m e n g h a s i l ka n   berbag a i   ma ca m i n stru m e n ,   te r m a s u k   H u ku m   Aca ra  d a n Pembuktian (''Rules of Procedure and Evidence"), serta  Unsur-unsur Tindak  Pidana  (''Elements  of Crimes"). Di samping itu, ditunjuk seorang Direktur u ntuk  Bagian  Pelaya nan  U m u m ( Division  of Common  Services) yang  bertanggung  jawab u ntuk  m e la ksa n a ka n   p roses  berfungsi nya Mahkamah.*
Mulai dibuka masa periode pencalonan Hakim dan Jaksa  untuk  Mahka mah  Pidana  Internasional. Masa  pencalonan  ini  berakhir  pada  tanggal  30 November 2002; dengan tidak ada pengumuman bagi kandidat Jaksa  Penuntut Mahkamah. **
Direktur  Bagian  Pelayanan  Umum  Mahkamah selanjutnya  mengambil  alih  tugas-tugas  yang dilakukan  oleh  Tim  Lanjutan.  Bagian  Pelayanan U m u m   i n i   d i bentuk  dengan  maksud  u ntuk memaksimalkan  efektivitas dan efisiensi  antara pengadilan dan  Kantor Kejaksaan ( Office  of the Prosecutor) . Bag i a n   Pelaya n a n   U m u m   i n i berfungsi  untuk  menyiapkan  peradilan,  Kantor Kejaksaan,  Panitera  dan pelayanan administrasi bantuan  hukum. *
Sidang  lanjutan  pertama  untuk  sesi  pertama Majelis Negara Peserta akhirnya memilih 18 orang Hakim  M a h kama h . Presiden  Majel is  Negara Peserta, Yang  Mulia Pangeran Zeid  Ra'ad Zeid Al
11 Maret 2003 21 - 23 April 2003 16 lunl 2003 24 luni 2003
1 Juli 2003
3 Juli 2003
Hussein (Yordania), juga mengumumkan bahwa periode pencalonan Jaksa Mahkamah akan dibuka mulai tanggal 24 Maret hingga 4 April  2003. * *
Dilaksanakan  sumpah dari jabatan  para  Hakim Mahkamah  di  depan  Presiden  Majelis  Negara Peserta.Selanjutnya, para Hakim memilih Phillipe Kirsch (Kanada) sebagai Presiden ICC, dan terpilih pula wakil Presiden pertama dan ke dua, masing­ masing  Akua  Kuenyehia  (Ghana)  dan  Elizabeth Odio  Benito (Costa  Rica).**
Sidang  lanjutan  kedua dari  sesi  pertama  Majelis Neg a ra  Peserta  d e n g a n   ca ra  ko nsensus, menunjuk  Luis  Moreno-Ocampo  dari  Argentina sebagai Ketua Jaksa Penuntut ( Chief Prosecutor) Mahkamah Pidana Internasional. **
Dilaksanakan pengambilan sumpah jabatan untuk Luis Moreno-Ocampo dalam suatu sidang terbuka yang dipimpin oleh Philippe Kirsch, Presiden ICC, dan  disaksika n   oleh  Presiden  Majelis  Negara Peserta. **
Bruno Cathala (Perancis) terpilih sebagai Panitera pertama  pada  Mahkamah  Pidana  Internasional dengan  suara  terbanyak  dari  pertemuan  para Hakim  pada  Sidang  Pleno. **

## Ulang  Tahun  pertama  atas  berlakunya  Statuta Roma.**
Pengambilan sumpah Bruno Cathala dalam sidang terbuka  Mahkamah  yang  dipimpin  oleh  Hakim Philippe Kirsch, Presiden ICC, dan disaksikan oleh Wakil Presiden Majelis Negara Peserta, yakni Allieu Ibrahim  Kanu. *
16 luli 2003 12 September 2003 3 November 2003 29 lanuari 2004 19 April 2004 22 April 2004
Mahkamah  Pidana Intemasional (International Criminal Court) 398
J a ksa  M a h ka m a h ,   L u i s   M o re n o - O ca m po menyatakan  secara  terbuka  bahwa  Mahkamah telah menerima sekitar 500 buah pengaduan dan menyata ka n  ba hwa  situasi  d i   Kon g o   a ka n mendapatkan  perhatian 'dengan seksama'. **
Dilaksanakan  sidang  sesi  kedua  Majelis  Negara Peserta yang ke-92, yang memilih Dewan  Direksi Lembaga  Penjamin bagi  para  korban  ('  Board  of Directors for Victims Trust Fund') . **
Pengambilan  sumpah jabatan  Serge  Brammertz dari  Belgia,  yang  bertindak sebagai  Wakil  Jaksa ('Deputy  Prosecutor')  bidang Investigasi . **
Kantor Kejaksaan mengumumkan bahwa Uganda (Negara  Pihak pada Statuta) telah  melimpahkan perkara atas situasi yang terjadi di Uganda bagian Uta ra  ke pada  M a h ka m a h .   J a ksa  Pe n u ntut kemudian  mengumumkan  telah  terdapat dasar­ dasar yang  cukup  untuk  dilaksanakannya  suatu investigasi  secara  resmi .  **
Kantor  Kejaksaan  mengumumkan  bahwa  Kongo ( Negara  Pihak pada Statuta) telah  menyerahkan perkara  atas  situasi  yang  terjadi  di  N egara tersebut  kepada  Mahkamah.  Ja ksa  Penu ntut kemudian  melakukan  kajian  a pakah  terdapat dasar-dasar yang kuat untuk memulai melakukan investigasi atas perkara tersebut. **
Pengurus Pusat Dewan Direksi Lembaga Penjamin m e n g a d a k a n   perte m u a n   pe rta m a   u nt u k menghasilkan  pedoman  pelaksanaan  Badan tersebut. **
JURNAL HUKUM HUMANITER, Vol. 1, No. 2
28 November •
3 Desetnber 2005 26 Januarl 2006 11 Maret 2006 14 Maret 2006
Mahkamah Pidana  Intemasional (International Criminal Court) 400
Dilaksanakan  sidang  sesi  ketiga  Majelis  Negara Peserta  guna  memulai  masa  pencalonan  Hakim Mahkamah  untuk  yang  kedua  kalinya;  yang nantinya akan memilih 6 orang Hakim. Di samping itu  akan  dipilih  juga 6 orang  anggota  Komite Pengeluaran dan  Keuangan Mahkamah. **
Diada kan  pemi lihan  pa ra  Hakim  yang  kedua ka l i nya .  Majel is  m e m i l i h 18 ora ng  Hakim Mahkamah  untuk  masa  kerja  sembilan  tahun. Lima  hakim  terpilih  kembali  yakni  :  Hans-Peter Kaul  (Jerman),  Erkki  Kourula  (Finlandia),  Akua Kuenyehia  (Ghana),  Sang-Hyun  Song  (Korea), dan Anita Usacka (Latvia); serta hakim yang baru yakni  Ekaterina  Trendafilova  (Bulgaria)  yang menggantikan Tuiloma  Neroni Slade (Samoa).*
Pengambilan sumpah jabatan para Hakim.Dalam sidang  pleno, dipilih seorang  ketua  Hakim yakni Philippe Kirsch dari Kanada sebagai Presiden serta Akua Kuenyehia dari Ghana dan Rene Blattmann dari  Bolivia,  masi ng-masing  sebagai  Wakil Presiden pertama dan kedua. *
Kepresidenan mengeluarkan keputusan mengenai konstitusi  u ntuk  Kamar  Pra-Peradilan,  serta menetapkan enam orang hakim yang terpilih pada tanggal  26  Januari  2006  untuk  bertugas  pada Kamar Pra-Peradilan I (yakni Hakim Oaude Jorda; Hakim  Akua  Kuenyehia;  d a n   Hakim  Sylvia Steiner),  Kamar  Pra-Peradilan  II  (yakni  Hakim Mauro  Politi;  Hakim Fatoumata  Dembele Diarra; dan Hakim Ekatarina Trendafilova) dan Kamar Pra­ Peradilan III (yakni Hakim Hans-Peter Kaul, Hakim Sylvia Steiner dan Hakim Ekatarina Trendafilova).*
17 Maret 2006 Mahkamah  mengumumkan  bahwa  Kamar  Pra-
Peradilan  I  telah  mengirimkan  surat  perintah penangkapan bagi pemimpin gerakan politik dan militer Kongo (Union of Congolese Patriots / UPC), yakni  Thomas  Lubanga  Dyilo.  Mahkamah  juga mengumumkan  bahwa  Thomas  Lubanga  Dyilo d itangkap  dan  dibawa  ke  Den  Haag .  Hal  ini merupaka n   penangkapan  yang  pertama  kali dilakukan oleh Mahkamah.*
20 Maret 2006 Kamar  Pra-Peradilan  I  menggelar  persidangan terbu ka  d i   m a n a   Thomas  L u ba n g a   Dyilo dihadirkan di depan persidangan. *
(Dlrangkum  oleh  :  Ar/Ina  Permanasari)
JURNAL HUKUM  HUMANITER,  Vol.  1,  No. 2