## PENGEMBANG PENGEMBANG PENGEMBANG PENGEMBANG PENGEMBANGAN KUALIT AN KUALIT AN KUALIT AN KUALIT AN KUALITAS AS AS AS AS

## SDM (GURU) DI  MADRASAH SDM (GURU) DI  MADRASAH SDM (GURU) DI  MADRASAH SDM (GURU) DI  MADRASAH SDM (GURU) DI  MADRASAH
Oleh: Waldopo *

## Abstrak
Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, maka keberadaan Madrasah diakui sama dengan sekolah-sekolah yang selama ini dikelola Depdiknas yaitu sebagai salah satu subsistem pendidikan nasional. Dengan demikian,  MI sama dengan SD, MTs.dengan SMP dan  MA dengan SMA. Sehubungan dengan hal tersebut Madrasahpun juga  harus didesentralisasikan sebagaimana SD, SMP maupun SMA yang selama ini dikelola secara terpusat oleh Depdiknas. Untuk mengantisipasi masalah ini, Departemen Agama melalui MESA (Madrasah Education Sub Sector Assesment) melakukan studi menyeluruh tentang pengelolaan Madrasah untuk melihat kesiapan Madrasah jika pengelolaannya diserahkan ke daerah. Studi dilakukan dengan melihat dokumentasi, mewawancarai pakar, pejabat, praktisi lapangan dan lain-lain.   Sebagai sampel dikunjungi 6 lokasi guna melihat kondisi riil Madrasah, mewawancarai para guru dan kepala Madrasah, serta melakukan diskusi terfokus (Focus Group Discussion) dengan pejabat daerah seperti para Ka Kanwil Depag dan Kepala Kantor Departemen Agama, para pejabat Propinsi dan Kabupaten/Kota yang membidangi masalah anggaran dan perencanaan. Selain itu dilakukan observasi dan wawancara dengan para pengelola  MDC (Madrasah Development Center) CLRC (Common Learning Resources Center) dan pengelola Madrasah Model. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
*) Drs. Waldopo, M.Pd., adalah tim konsultan untuk MESA Depag Tahun 2003 bidang pengembangan SDM,  peneliti pada bidang Teknologi Pembelajaran, Pustekkom Depdiknas.
pertama, para pejabat di daerah cenderung merasa “belum siap” jika Madrasah didesentralisaikan dan kedua,  kondisi SDM (lhususnya Guru) yang ada di Madrasah belum seperti yang diharapkan.
Kata Kunci: Common Learning Resources Center (CLRC) , Madrasah Development Center (MDC), Madrasah Model, M E S A,

## I. PENDAHULUAN
Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam kaitannya dengan usaha untuk memperoleh  hasil pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas, tidak terlepas dari peran Guru ( teacher s ) dan Kepala Sekolah ( school principals ) di samping komponen-komponen pendidikan lainnya.
Mengingat besarnya peranan guru dan kepala sekolah dalam proses terjadinya kegiatan pendidikan/pembelajaran, dari dua jenis SDM inil guru dipilih untuk dijadikan fokus  dalam kajian ini.
Peranan guru dianggap sangat dominan dalam menentukan hasil pendidikan/pembelajaran, karena merekalah sebagai pelaksana sekaligus sumber belajar yang sehari-harinya berinteraksi langsung dengan siswa (peserta didik).  Kalau diinginginkan adanya  hasil pendidikan/ pembelajaran  yang berkualitas dari Madrasah, maka sumber belajar yang berupa guru juga harus yang berkualitas dalam arti disamping memiliki sertifikasi mereka juga perlu memenuhi kompetensi sebagai guru di Madrasah.
Dalam kaitannya dengan pendidikan di Madrasah, sesuai dengan Keppres No.34/1972, Inpres No.15/1974 dan Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri yaitu  Mendikbud (pada waktu itu), Menag dan Mendagri Nomor 0371 U/1975 dan No 16 tahun 1975 tanggal 24 Maret 1975, Madrasah merupakan bagian integral dari sistem
Waldopo: Pengembangan Kualitas SDM (Guru) di Madrasah
pendidikan nasional. Hal ini ditegaskan kembali dalam Undang Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 2 tahun 1989. Dalam Undang-Undang tersebut kedudukan Madrasah sama dengan sekolah umum dengan tambahan yang berciri khas Islam . Dengan demikian, Madrasah Ibtida’iyah (MI) kedudukannya sama dengan Sekolah Dasar, Madrasah Tsanawiyah (M.Ts) sama dengan SLTP dan Madrasah ‘Aliyah (MA) sama dengan Sekolah Menengah Atas (SMA).  Dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bab VI pasal 17 ayat 2 ditegaskan bahwa Pendidikan Dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtida’iyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (M.Ts) atau bentuk lain yang sederajat. Selanjutnya pada bab yang sama pasal 13 ayat 3 disebutkan Pendidikan Menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah ‘Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Madrasah ‘Aliyah Kejuruan (MAK) atau bentuk lain yang sederajat. Dengan demikian pada saat ini Madrasah kedudukannya benar-benar diakui sama dengan sekolah Umum (MI sederajat dengan SD, MTs sederajat dengan SMP, dan MA sederajat dengan SMA).  Madrasah merupakan salah satu Subsistem Pendidikan Nasional. Sebagai salah satu subsistem pendidikan nasional Madrasah dituntut untuk menyampaikan materi pendidikan (kurikulum) yang sama dengan sekolah-sekolah umum yang selama ini dikelola Depdiknas. Oleh karena itu, kurikulum yang digunakan Madrasah pada saat ini haruslah sama dengan kurikulum yang digunakan oleh sekolah-sekolah umum yaitu kurikulum tahun 1994 atau kurikulum 2004 yang berbasis kompetensi (KBK).dan selanjutnya akan disesuaikan dengan kurikulum 2006.   Meski demikian Madrasah juga tidak boleh melupakan ciri khasnya sebagai lembaga pendidikan yang mengajarkan materi-materi keagamaan Islam. Ciri khas inilah sebenarnya yang merupakan nilai plus dari Madrasah pada saat ini. Berdasarkan ciri khasnya tersebut, maka secara substansial dapat dikatakan bahwa tujuan pendidikan Madrasah selain sama dengan sekolah umum melainkan juga mempunyai tujuan tambahan yaitu untuk menghasilkan insan-insan intelek yang bukan hanya
sekedar menguasai pengetahuan umum, namun juga menguasai materi-materi keagamaan Islam. Madrasah ingin mendidik siswa- siswanya menjadi manusia-manusia pandai (dalam bidang pengetahuan umum) yang berwawasan Islam (Islami). Keislaman mereka diharapkan bukan hanya tercermin dalam pola fikirnya namun juga dalam tingkah lakunya sehari-hari. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa  beban kurikulum yang harus disampaikan oleh Madrasah jauh lebih berat jika dibandingkan dengan sekolah umum.
Sehubungan dengan beban kurikulum yang jauh lebih berat tersebut, sudah sewajarnya jika Madrasah harus didukung oleh tenaga-tenaga guru dalam jumlah yang mencukupi serta kualifikasi yang handal , artinya memiliki sertifikasi dan  kompetensi yang memenuhi persyaratan akademis dan dapat menjadi teladan yang baik bagi siswa-siswanya. Itulah gambaran riil guru-guru yang seharusnya dimiliki oleh Madrasah. Mengingat beratnya beban tersebut, maka sudah sewajarnya jika Guru Madrasah memperoleh penghargaan yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan Guru Sekolah umum.

## II.  KAJIAN TEORI
Berbicara tentang perjalanan Madrasah hingga menjadi bagian dari subsistem pendidikan nasional tidak bisa terlepas dari sejarah masukknya Islam ke Indonesia. Islam masuk ke Indonesia diperkirakan sudah dimulai pada abad ke 7 Masehi melalui interaksi antara penduduk pribumi dengan para pedagang muslim dari kawasan Gujarat (India) yang sengaja datang ke Indonesia untuk berda’wah sambil berdagang. Disamping itu, masuknya Islam ke Indonesia juga dibawa oleh para sufi yang sengaja melakukan perjalanan dengan tujuan untuk berda’wah (menyebarkan Agama Islam). Islam masuk ke Indonesia secara pesat dimulai pada abad ke 12 Masehi (Journal Madrasah, 1996 : 10). Perkembangan selanjutnya para tokoh muslim (yang rata-rata juga sebagai da’i) melakukan penyebaran agama Islam disamping secara langsung kepada masyarakat juga melalui pendirian pesantren-pesantren dan sekolah-sekolah  yang disebut Madrasah. Pada awalnya Madrasah didirikan khusus untuk mengajarkan bebagai
Waldopo: Pengembangan Kualitas SDM (Guru) di Madrasah
pengetahuan tentang agama Islam serta ilmu ‘alat  yang diperlukan untuk memahaminya seperti bahasa Arab dan lain-lain.   Hampir seluruh Madrasah ketika itu dikelola secara swasta oleh masyarakat. Pemerintah mulai ikut terlibat dalam pengelolaan pendidikan Madrasah semenjak didirikan Departemen Agama 3 Januari 1946, meskipun departemen ini embrionya sudah ada sejak zaman Belanda dengan berdirinya kantor Voor Inlandcshe en Mohammadensche Zaken (Journal Madrasah, 1996 : 11). Dengan keterlibatannya tersebut pemerintah secara berangsur-angsur memasukkan kurikulum umum ke dalam pendidikan Madrasah. Dengan demikian lulusan pendidikan Madrasah diharapkan disamping memiliiki  pengetahuan di bidang agama Islam juga memiliiki  pengetahuan di bidang  ilmu pengetahuan dan teknologi secara umum. Selanjutnya Pendidikan Madrasah diharapkan akan menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional yang menghasilkan SDM-SDM yang berkualitas.  Seiring dengan perjalanan waktu, perkembangan dan kemajuan-kemajuan yang dicapai oleh pendidikan Madrasah, maka pada era tahun tujuhpuluhan pemerintah memeberikan appresiasi.
Berkenaan dengan hal tersebut sesuai dengan Keppres No.34/1972, Inpres No.15/1974 dan Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (pada waktu itu), Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 0371 U/1975 dan No 16 tahun 1975 tanggal 24 Maret 1975, Madrasah merupakan bagian integral dari sistem pendidikan nasional. Hal ini ditegaskan kembali dalam Undang Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 2 tahun 1989. Dalam Undang-Undang tersebut kedudukan Madrasah sama dengan sekolah umum dengan tambahan yang berciri khas Islam . Dengan demikian, Madrasah Ibtida’iyah (MI) kedudukannya sama dengan Sekolah Dasar (SD), Madrasah Tsanawiyah (M.Ts) sama dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah ‘Aliyah (MA) sama dengan Sekolah Menengah Atas (SMA).  Dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bab VI pasal 17 ayat 2 ditegaskan bahwa Pendidikan Dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtida’iyah (MI) atau bentuk lain
yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (M.Ts) atau bentuk lain yang sederajat. Selanjutnya pada bab yang sama pasal 13 ayat 3 disebutkan Pendidikan Menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah ‘Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Madrasah ‘Aliyah Kejuruan (MAK) atau bentuk lain yang sederajat. Dengan demikian pada saat ini Madrasah kedudukannya benar-benar diakui sama dengan sekolah Umum (MI sederajat dengan SD, MTs sederajat dengan SMP, MA sederajat dengan SMA dan MAK sederajat dengan SMK).  Madrasah benar-benar merupakan salah satu Subsistem Pendidikan Nasional. Sebagai salah satu subsistem pendidikan nasional Madrasah dituntut untuk menyampaikan materi pendidikan (kurikulum) yang sama dengan sekolah-sekolah umum yang selama ini dikelola Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas). Oleh karena itu, kurikulum yang digunakan Madrasah pada saat ini juga harus sama dengan kurikulum yang digunakan oleh sekolah-sekolah umum yaitu kurikulum tahun 1994 atau kurikulum 2004 yang berbasis kompetensi (KBK).  Meski demikian Madrasah juga tidak boleh melupakan ciri khasnya sebagai lembaga pendidikan yang mengajarkan materi-materi keagamaan Islam. Ciri khas inilah sebenarnya yang merupakan nilai plus dari Madrasah pada saat ini. Berdasarkan ciri khasnya tersebut, maka secara substansial dapat dikatakan bahwa tujuan pendidikan Madrasah selain sama dengan sekolah umum melainkan juga mempunyai tujuan tambahan yaitu untuk menghasilkan insan-insan intelek yang bukan hanya sekedar menguasai pengetahuan umum, namun juga menguasai materi-materi keagamaan Islam. Madrasah ingin mendidik siswa-siswanya menjadi manusia-manusia pandai (dalam bidang pengetahuan umum) yang berwawasan Islam (Islami). Keislaman mereka diharapkan bukan hanya tercermin dalam pola fikirnya namun juga dalam tingkah lakunya sehari-hari. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa  beban kurikulum yang harus disampaikan oleh Madrasah jauh lebih berat jika dibandingkan dengan sekolah umum.
Waldopo: Pengembangan Kualitas SDM (Guru) di Madrasah
Sehubungan dengan beban kurikulum yang jauh lebih berat tersebut, sudah sewajarnya jika Madrasah harus didukung oleh tenaga-tenaga guru dalam jumlah yang mencukupi serta kualifikasi yang handal , artinya memiliki sertifikasi dan kompetensi, memenuhi persyaratan akademis dan dapat menjadi teladan yang baik bagi siswa-siswanya. Itulah gambaran riil guru-guru yang seharusnya dimiliki oleh Madrasah. Mengingat beratnya beban tersebut, maka sudah sewajarnya jika Guru memperoleh penghargaan yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan Guru dan Kepala Sekolah umum.
Mengenai penerapan sistem pendidikan terbuka dan jarak jauh untuk kegiatan pendidikan/pembelajaran dinilai memiliki beberapa kelebihan antara lain: murah, memiliki daya jangkau yang luas serta peserta didik dapat mengikuti kegiatan pembelajaran dengan tanpa harus meninggalkan tempat tugasnya.
Pustekkom sebagai salah satu lembaga di bawah Depdiknas yang salah satu tugas dan fungsinya mengembangkan dan merintis pelaksanaan kegiatan pembelajaran /pendidikan melalui  sistem Pendidikan Terbuka dan Jarak Jauh, telah mencobakan sistem tersebut dalam kegiatan pendidikan/pembelajaran, misalnya: SMP Terbuka, SMA Terbuka, Siaran radio  untuk pendidikan luar sekolah, Pendidikan dan Pelatihan Bahasa Inggris untuk guru-guru SD, Siaran Televisi Edukasi dan layanan pendidikan yang berbasis on line (internet). Hasilnya dapat dikatakan tidak mengecewakan. Sebagai contoh hasil Ujian Nasional untuk SMP dan SMA Terbuka rata-rata diatas 75%. Demikian pula Diklat Bahasa Inggris untuk guru SD lulusannya juga rata-rata di atas 75%.

## III. HASIL KAJIAN DAN PEMBAHASAN: GAMBARAN GURU MADRASAH

## 1. Jumlah Guru
Secara keseluruhan jumlah Guru Madrasah di seluruh Indonesia untuk tahun pelajaran 2001/2002 ada 456.281 orang yang terdiri dari guru Madrasah
Waldopo: Pengembangan Kualitas SDM (Guru) di Madrasah
Rasio Siswa Guru Jenis Madrasah J u m l a h Keterangan Sekolah Siswa G u r u
M I
M Ts.
M A
J u m l a h
22.799 10.791
3.772 37.362 3.075.528 1.961.511 661.104 5.698.143 196.374 192.279 67.628 456.281 16,05 12,7 12,05 -
Tahun Pelajaran
2001/2002 -
Ibtida’iyah (MI) 196.374 orang,, guru Madrasah Tsanawiyah (M.Ts.) 192.279 orang dan guru Madrasah ‘Aliyah (MA) sebanyak 67.628.
Jumlah siswa yang diasuh oleh guru-guru tersebut untuk tahun pelajaran yang sama ada 5.698.143 anak. Mereka ditampung dalam 37.362 lembaga pendidikan Madrasah Negeri dan Swasta. Untuk Madrasah Ibtida’iyah (MI) jumlahnya ada 22.799 sekolah dengan jumlah siswa 3.075.528 anak, Madrasah Tsanawiyah (M.Ts.) ada 10.791 sekolah dengan jumlah siswa 1.961.511 anak dan Madrasah ‘Aliyah (MA) ada 3772 sekolah dengan jumlah siswa sebanyak 661.104 anak (EMIS-DEPAG, “Statistik Pendidikan Islam MI, MTs dan MA” Tahun Pelajaran 2001/2002 : 1, 9, 50-51).
Untuk lebih jelasnya perhatikan tabel berikut : Tabel 1. Sekolah, Siswa, Guru dan Rasio Siswa Guru Madrasah
Khusus untuk guru disajikan data sebagai berikut :
Walaupun jumlah guru Madrasah pada saat ini ada 456.281, namun pada kenyataannya jumlah tersebut menurut EMIS masih belum mencukupi. Secara keseluruhan Madrasah-Madrasah di seluruh Indonesia masih memerlukan tambahan guru sekitar 50.691 orang (Ibid :  59-63) dengan rincian tambahan 31.806 orang guru untuk Madrasah Ibtida’iyah, 10.198 orang guru untuk Madrasah Tsanawiyah dan 8.687 orang guru untuk Madrasah ‘Aliyah.
Waldopo: Pengembangan Kualitas SDM (Guru) di Madrasah
Madrasah Ibtida’iyah 75% 25% Madrasah Tsanawiyah 67% 33% Madrasah ‘Aliyah 15,5% 84,5% Jenis Madrasah K a t e g o r i Qualified Unqualified
Menurut hasil temuan lapangan (dari 6 lokasi yang dikunjungi sebagai sampel (Jambi, Sumatera Barat, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Bali dan Sulawesi Tenggara) diperoleh informasi bahwa kekurangan guru tersebut terutama  untuk guru-guru mata pelajaran umum seperti Fisika, Matematika, Biologi dan Bahasa Inggris. Perlu diketahui bahwa bukan hanya Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah ‘Aliyah saja yang menerapkan sistem guru mata pelajaran, namun Madrasah  Ibtida’iyah mulai klas III juga sudah menerapkan  sistem guru mata pelajaran.

## 2. Kualifikasi (Kecukupan) Pendidikan Guru
Dari segi kualifikasi, diketahui bahwa 75 % guru Madrasah Ibtida’iyah (MI) dan 67% guru Madrasah Tsanawiyah (M.Ts.) terkategori tidak qualified (INSEP dan Direktorat Pembinaan Perguruan Agama Islam-Depag, Final Report Inservice Training BP3 Madrasah Ibtida’iyah dan Madrasah Tsanawiyah , Jakarta, 2001 : 1).
Sedangkan untuk Madrasah ‘Aliyah (MA) masih terdapat 2.096 orang guru atau sekitar 15,5% yang belum memiliki kualifikasi pendidikan setingkat S 1 atau yang sederajat seperti Akta IV (Depag : Leaflet Statistik Pendidikan Madrasah ‘Aliyah tahun 2001-2002).
Data selengkapnya tentang kualifikasi guru adalah sebagai berikut :

## Tabel 2.
Kualifikasi Guru Madrasah pada Tahun Pelajaran 2001/2002
Waldopo: Pengembangan Kualitas SDM (Guru) di Madrasah
Dari data di atas, dapat dikatakan bahwa masih ada pekerjaan besar yang menjadi tanggung jawab pemerintah (Depag) untuk segera  diselesaikan agar amanah yang tertuang dalam Undang- Undang  Sistem Pendidikan Nasional yang memposisikan Madrasah sejajar dengan sekolah-sekolah umum dengan tambahan nilai plusnya dapat terwujud. Pekerjaan pemerintah yang harus segera diselesaikan adalah menjadikan guru-guru Madrasah yang berkategori unqualified menjadi qualified .
3. Kesesuaian Latar Belakang Pendidikan Guru (Spesialisasi) dengan Tugas Mengajarnya
Dari segi kesesuaian antara latar belakang pendidikan (spesialisasi) yang ditekuni guru di Perguruan Tinggi dengan mata pelajaran yang menjadi tanggung jawab mengajarnya, diperoleh informasi bahwa lebih dari 80% guru MI dan M.Ts. untuk bidang studi pengetahuan umum seperti Biologi, Fisika, Ekonomi dan Matematika berlatar belakang pendidikan Agama ((INSEP dan Direktorat Pembinaan Perguruan Agama Islam-Depag, Final Report Inservice Training BP3 Madrasah Ibtida’iyah dan Madrasah Tsanawiyah : 1-2).
Sedangkan untuk Madrasah ‘Aliyah, 35.624  orang guru atau sekitar 52,7 % nya memiliki spesialisai yang tidak sesuai ( mismatched ).  Mereka ini terdiri dari IPS : 12.205 orang guru, IPA : 6.291 orang guru, Bahasa :  6283 orang guru dan 10.845 orang guru dalam kategori lainnya. Hanya jurusan keagamaan yang memiliki persediaan guru yang cukup dengan spesialisasi yang tepat (Depag : Leaflet Statistik Pendidikan Madrasah ‘Aliyah tahun 2001-2002).
Waldopo: Pengembangan Kualitas SDM (Guru) di Madrasah
Madrasah Ibtida’iyah 20% 80% Madrasah Tsanawiyah 20% 80% Madrasah ‘Aliyah 47,3% 52,7% Jenis Madrasah
K a t e g o r i
Matched (sesuai) Mismatched (tidak sesuai) Keterangan Mismatched terjadi untuk bidang studi umum Tabel  3. Keseuaian Spesialisasi Pendidikan Guru Madrasah
Mismatched terjadi untuk bidang studi umum seperti biologi, fisika, matematika, kimia, ekonomi, geografi dan lain-lain. Bidang studi tersebut mestinya diajarkan oleh guru-guru yang memiliki kompetensi yaitu yang memiliki latar belakang pendidikan yang sama, namun diajarkan oleh guru-guru yang latar belakang pendidikannya di bidang keagamaan. Kejadian ini dimulai ketika Madrasah lebih banyak menerima lulusan PGA (Pendidikan Guru Agama) dan IAI (Institut Agama Islam) sebagai guru. Hal ini lama- lama tentunya terakumulasi sehingga Madrasah mengalami kelebihan guru untuk bidang studi keagamaan dan kekurangan guru untuk bidang studi umum.

## 4. Jumlah Guru Berdasarkan Jenis Kelamin
Berdasarkan data yang dikeluarkan EMIS, pada tahun pelajaran 2001/2002 keadaan guru Madrasah (MI, M.Ts dan MA) baik negeri maupun swasta berdasarkan jenis kelaminnya adalah sebagai berikut :
Dari 196.374 orang guru Madrasah Ibtidai’yah, 54,73%nya berjenis kelamin pria, sedangkan 45,27% sisanya berjenis kelamin wanita.
Untuk Madrasah Tsanawiyah, dari 192.279 orang guru Madrasah Tsanawi’yah, 66,81%nya berjenis kelamin pria, dan 33,19% sisanya berjenis kelamin wanita. Sedangkan untuk Madrasah ‘Aliyah, dari 67.628 orang guru Madrasah ‘Aliyah, 66,24%nya
Waldopo: Pengembangan Kualitas SDM (Guru) di Madrasah
M I M. Ts M A Jumlah Jenis
Madrasah
J u m l a h  G u r u
Laki-Laki Perempuan Jumlah Total 107.476 (54,73%) 128.467 (66,81%) 46.150 (66,24%) 282.093 (61,82%) 88.898 (45,27%) 63.812 (33,19%) 21.478 (31,78%) 174.188 (38,18%) 196.374 (100%) 192.279 (100%) 67.628 (100%) 456.281 (100%)
berjenis kelamin pria, dan 31,78% sisanya berjenis kelamin wanita (EMIS-Depag, Statistik Pendidikan Islam Tahun Pelajaran 1998/ 1999 – 2001/2002 : 50-51). Data tersebut dapat disajikan  dalam bentuk tabel sebagai berikut :
Tabel 4. Data  Guru Madrasah (Berdasarkan jenis kelamin)
Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa dari segi kesetaraan gender, untuk guru-guru Madrasah sudah tidak ada masalah, karena hampir 40% guru-guru Madrasah (tepatnya 38,18%) terdiri dari kaum wanita.  Hal ini juga tidak mengejutkan karena meskipun menurut tradisi Islam wanita dianjurkan untuk lebih banyak tinggal di rumah mendidik anak-anaknya, namun untuk profesi-profesi tertentu seperti profesi di bidang pendidikan dan kesehatan wanita dibolehkan turut berpartisipasi di dalamnya.

## 5. Rasio Siswa terhadap Guru
Rasio siswa terhadap guru pada tahun pelajaran 2001/2002 adalah sebagai berikut (ibid : 58)
a. Madrasah Ibtida’iyah Negeri (MIN) rasio siswa terhadap guru 16,5 dan Madrasah Ibtida’iyah Swasta (MIS) 15,6.  Artinya, setiap 1 orang guru MIN mengajar 16,5 siswa dan setiap 1 orang guru MIS mengajar 15,6 siswa.
b. Madrasah Tsanawiyah Negeri (M.Ts. N) rasio siswa terhadap guru adalah 16,5 dan Madrasah Tsanawiyah Swasta (M.Ts.
Waldopo: Pengembangan Kualitas SDM (Guru) di Madrasah
Madrasah Ibtida’iyah
16,5
Negeri (MIN) Madrasah Ibtida’iyah 15,6 Swasta (MIS) Madrasah Tsanawiyah 16,5 Negeri (M Ts. N) Madrasah Tsanawiyah 9,0 Swasta (M Ts. S) Madrasah ‘Aliyah 16,7 Negeri (MAN) Madrasah ‘Aliyah
7,4
Swasta (MAS) Jenis Madrasah Rasio Siswa Guru
S) 9,0.  Artinya, setiap 1 orang guru M.Ts. N mengajar 16,5 siswa dan setiap 1 orang guru M.Ts. S mengajar 9,0 orang siswa.
c. Madrasah ‘Aliyah Negeri (MAN) rasio siswa terhadap guru adalah 16,7 dan Madrasah ‘Aliyah Swasta (MAS) 7,4. Artinya, setiap 1 orang guru MAN mengajar 16,7 siswa dan setiap 1 orang guru MAS mengajar 7,4 orang siswa.
Tabel 5. Rasio  Siswa dan Guru Madrasah
Dari segi rasio siswa guru, ternyata Madrasah-Madrasah swasta rata-rata kondisinya lebih bagus dibandingkan dengan Madrasah- Madrasah Negeri, namun karena keterbatasan faktor-faktor lain yang ada pada Madrasah swasta seperti faktor SDMnya, maka hasilnya juga belum seperti yang diharapkan.

## 6. Status Kepegawaian Guru
Berdasarkan status kepegawaiannya, untuk tahun pelajaran 2001/
2002 status para Guru Madrasah adalah sebagai berikut (ibid :
52-53) :
Waldopo: Pengembangan Kualitas SDM (Guru) di Madrasah
100% 100% 100% 100% 100% 100% Jenis
Madrasah
Status Kepegawaian Pegawai
Negeri Non Pegawai Negeri Jumlah Total Madrasah Ibtida’iyah Negeri (MIN) Madrasah Ibtida’iyah Swasta (MIS) Madrasah Tsanawiyah Negeri (M Ts. N) Madrasah Tsanawiyah Swasta (M Ts. S) Madrasah ‘Aliyah Negeri (MAN) Madrasah ‘Aliyah Swasta (MAS) 65,2% 14,5% 60,4% 6% 56,1% 4,4% 34,8% 85,5% 39,6% 94% 33,9% 95,6%
a. 65,2% guru MIN berstatus sebagai pegawai negeri sipil (PNS) dan 34,8% sisanya berstatus non PNS.
b. 14,5% Guru MIS berstatus sebagai pegawai negeri sipil (PNS) dan 85,5% sisanya non PNS.
c. 60,4% guru MTs. N berstatus sebagai pegawai negeri sipil (PNS) dan 39,6% sisanya berstatus non PNS.
d. 6 % guru MTs. S berstatus sebagai pegawai negeri sipil (PNS) dan 94% sisanya berstatus non PNS.
e. 56,1% guru MAN berstatus sebagai pegawai negeri sipil (PNS) dan 33,9% sisanya berstatus non PNS.
f. 4,4% guru MAS berstatus sebagai pegawai negeri sipil (PNS) dan 95,6% sisanya berstatus non PNS.
Untuk lebih jelasnya perhatikan tabel berikut : Tabel  6. Status Kepegawaian  Guru Madrasah
Dari data di atas nampak bahwa masih banyak guru Madrasah yang statusnya belum pegawai negeri. Di Madrasah-Madrasah negeri sekalipun, masih terdapat lebih dari 30% guru-gurunya
Waldopo: Pengembangan Kualitas SDM (Guru) di Madrasah
belum berstatus sebagai pegawai negeri. Sedangkan untuk Madrasah swasta  lebih dari 90% guru M Ts  dan MA berstatus non pegawai negeri sipil. Sedangkan untuk MI jumlahnya 85,5%.
Mengingat masih banyaknya jumlah guru Madrasah yang berstatus non pegewai negeri sipil, hal ini tentu akan mempengaruhi kinerja guru, karena berkaitan dengan masalah rendahnya penghasilan yang mereka terima. Penghasilan mereka rata-rata sepenuhnya bergantung pada  SPP murid. Hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah, karena bagaimana para guru dapat mengajar dengan baik bila penghasilan mereka rata-rata masih berada di bawah standar kebutuhan minimal. Sebagai contoh sebuah MAS yang cukup terkenal di Kota Jambi hanya mampu menggaji tenaga-tenaga pengajar honorernya sebanyak Rp7000;/ jam yang dihitung untuk satu bulan. Dengan demikian jika seorang guru mengajar secara full di MAS tersebut, maka penghasilan yang ia terima tiap bulannya adalah : 6 jam x 6 hari x Rp7000; =  Rp252.000; (dua ratus lima puluh dua ribu rupiah), suatu jumlah yang sangat kecil untuk memenuhi kebutuhan hidup di kota Propinsi. Jumlah ini tidak jauh berbeda bahkan lebih kecil lagi bagi guru-guru honorer dari sekolah – sekolah negeri dan swasta lainnya.

## 7. Usia  Guru
Pada tahun 2002 terdapat 12.516 orang guru MI yang berstatus PNS yang telah berusia 55 tahun. Sedangkan guru non PNS yang telah berusia lebih dari 55 tahun ada 11.844 orang (Depag : Leaflet Statistik Pendidikan Madrasah Ibtida’iyah tahun 2001- 2002). Pada Madrasah Tsanawiyah terdapat 4.798 guru PNS yang telah berusia lebih dari 55 tahun dan guru yang berstatus non PNS yang telah berusia lebih dari 55 tahun ada 12.864 orang (Depag : Leaflet Statistik Pendidikan Madrasah Tsanawiyah tahun 2001-2002). Sedangkan pada Madrasah ‘Aliyah terdapat 1.494 guru PNS yang memasuki usia pensiun (Depag : Leaflet Statistik Pendidikan Madrasah ‘Aliyah tahun 2001-2002).
Jenis Madrasah P N S Non P N S Jumlah  Guru Madrasah yang
Th. 2002 Memasuki Usia 55 tahun Madrasah Ibtida’iyah 12.516 11.844 Madrasah Tsanawiyah 4.798 12.864 Madrasah ‘Aliyah 1.494 -
Tabel 7. Usia Guru Madrasah
Dengan melihat tabel tentang usia guru tersebut, maka dalam rentang waktu lima tahun ke depan (tahun 2007) pemerintah dan masyarakat setidaknya perlu mempersiapkan guru-guru baru untuk mengganti mereka karena pensiun. Gambaran kasar guru- guru baru yang perlu dipersiapkan untuk pengganti pada tahun 2007 mendatang adalah :
- Guru Madrasah Ibtida’iyah 24.360 orang,
- Guru Madrasah Tsanawiyah 17.662 orang, dan
- Guru Madrasah  ‘Aliiyah 17.662 orang 1494 orang.
Jumlah tersebut belum termasuk mereka yang dalam kurun waktu yang sama mengundurkan diri atau meninggal dunia.

## 8. Partisipasi Masyarakat Terhadap Guru
Dengan melihat data pada status kepegawaian para guru, maka dapat dikatakan bahwa partisipasi masyarakat terhadap Guru Madrasah masih cukup besar terutama kepada para guru yang berstatus non PNS. Bahkan pada Madrasah Negeri sekalipun, 34,8% guru MIN, 39,6% guru M.Ts dan  33,9% guru MAN berstatus non PNS. Artinya honorarium yang mereka peroleh sebagai guru berasal dari partisipasi masyarakat. Prosentase guru yang memperoleh honorarium yang bersumber dari partisipasi masyarakat tersebut  jumlahnya lebih besar lagi pada Madrasah-Madrasah swasta. Bahkan secara keseluruhan 67,7% sumber keuangan MA berasal dari partisipasi masyarakat melalui iuran BP3 dan bentuk-bentuk partisipasi lainnya (Depag : Leaflet Statistik Pendidikan Madrasah ‘Aliyah tahun 2001-2002).
Waldopo: Pengembangan Kualitas SDM (Guru) di Madrasah

## 9. Berbagai Masalah yang Dihadapi  Guru Sehubungan
dengan Masalah Desentralisasi
Dengan diberlakukannya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, dimana antara Madrasah dengan Sekolah Umum dianggap sama sebagai subsistem pendidikan nasional, maka mau tidak mau, cepat atau lambat Madrasah harus didesentralisasikan sebagaimana sekolah umum yang telah terlebih dahulu didesentralisaikan.  Dari hasil kunjungan lapangan di 6 Propinsi sebagai sample (Sumatera Barat, Jambi, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Selatan dan Sulawesi tenggara) menunjukkan bahwa  secara umum para guru maupun pihak sekolah merasa tidak ada masalah jika Madrasah didesentralisasikan. Oleh karena itu pihak pengelola daerah (pihak Kanwil dan Kandeppag) perlu disiapkan dan disosialisaikan tentang kebijakan. Jika tidak mereka cenderung berpendapat bahwa “belum saatnya Madrasah didesentralisasikan”. Dengan demikian pihak daerah akan mempersiapkan berbagai kebijakan (Perda, SK Ka Kanwil Depag dan lain-lain) untuk mempersiapkan kebijakan desentralisasi Madrasah. Hal ini disebabkan  dengan telah diberlakukannya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, maka cepat atau lambat pendidikan Madrasah harus didesentralisasikan.  Dengan didesentralisasikannya Madrasah, maka berbagai permasalahan guru  Madrasah yang selama ini dirasakan akan dapat diatasi. Diantara berbagai permasalahan guru Madrasah misalnya yang berhubungnan dengan kualifikasi, rmismatch, distribution, low paid, attendence dan lain-lain dapat diatasi.  Masalah kualifikasi guru misalnya, karena berada di bawah pengelolaan Dinas pendidikan, maka seluruh guru Madrasah akan memperoleh perlakuan dan pelayanan yang sama dengan guru sekolah-sekolah umum yang selama ini dikelola oleh Depdiknas. Dengan demikian guru-guru Madrasah yang belum memenuhi syarat kualifikasi akan memperoleh layanan pendidikan tambahan baik melalui inservice, preservice maupun studi lanjutan sampai mereka memperoleh kualifikasi pendidikan yang diperlukan sebagaimana yang diberikan oleh guru-guru sekolah umum. Hal demikian juga
akan diperlakukan bagi guru-guru yang mismatch baik melalui pelatihan-pelatihan penyetaraan maupun melalui studi lanjutan pada jurussan yang sesuai dengan mata pelajaran yang menjadi tugas mengajarnya. Masalah rekruitmen dan seleksi guru-guru Madrasah juga menjadi satu paket dengan rekruitmen dan seleksi untuk guru-guru sekolah yang dikelola Depdiknas.

## 10. Kebijakan dan sumbangan pihak Depdiknas, ADB dan
Depag terhadap SDM Madrasah
Sumbangan yang diberikan oleh Depdiknas kepada Madrasah berupa sumbangan guru kontrak untuk jangka waktu 3 tahun. Sedangkan dari pihak Depag ada bantuan yang berupa tenaga guru yang diperbantukan (Guru DPK). Bantuan dalam bentuk finansial diberikan pada tahun 2001 dengan nama  BKG (Bantuan khusus Guru). Jumlahnya Rp900.000; (sembilan ratus ribu rupiah) untuk setiap orang guru per tahun sebanyak 4 orang guru tiap sekolah. Meskipun bantuan tidak diberikan kepada seluruh Madrasah, namun bagi Madrasah yang menerima bantuan tersebut merasa sangat terbantu dalam meringankan bebannya. Sedangkan bantuan dari Asian Development Bank (ADB) terhadap guru Madrasah, pernah dilakukan melalui proyek ASTI ( Assistence Scheme for Teachers Improvement ). Kepada para guru Madrasah diberi kesempatan untuk melanjutkan studinya, memperoleh pelatihan-pelatihan, kursus dan lain-lain guna mengatasi masalah kurangnya jumlah guru dan ketidak sesuaian antara latar belakang bidang studi guru dengan tugas mengajarnya ( mismatch ).

## 11. Berbagai Intervensi Kebijakan
Berbagai intervensi yang berupa kebijakan untuk membantu guru- guru Madrasah antara lain dibentuknya : CLRC (Common Learning Resource Centre) atau Pusat Sumber Belajar Bersama, Madrasah Model dan MDC (Madrasah Development Center) atau Pusat Pengembangan Madrasah.
Waldopo: Pengembangan Kualitas SDM (Guru) di Madrasah
Melalui  CLRC para guru Madrasah memperoleh kesempatan untuk memperoleh berbagai pelatihan guna meningkatkan kemampuannya. Di tempat itu pula sesama guru Madrasah bisa saling bertemu dan saling  berdiskusi untuk memecahkan berbagai hal serta  mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi sehubungan dengan tugasnya sehari-hari. CLRC ditempatkan di MAN-MAN model.
Kebijakan lainnya dalam bentuk pendirian Madrasah-Madrasah Model. Setiap Madrasah Model dilengkapi dengan berbagai fasilitas pembelajaran yang mencukupi, tenaga guru yang qualified dan match serta kepala sekolah yang memenuhi persyaratan akademis. Madrasah-Madrasah model mempunyai kewajiban untuk menularkan keberhasilan-keberhasilannya kepada Madrasah-Madrasah lain di sekitarnya yang bukan model. Dengan kata lain madrassah-madrasah yang bukan model diharapkan dapat belajar atau meniru berbagai hal yang terdapat di Madrasah Model.
Intervensi lainnya melalui pembangunan MDC (Madrasah Development Center) atau Pusat Pengembangan Madrasah. Dalam lembaga ini terdapat para pakar  bidang pendidikan dari perguruan tinggi, para praktisi pendidikan, pakar yang ada di Kanwil Depag dan lain-lain. Tugas mereka adalah  memikirkan berbagai strategi untuk pembangunan Madrasah, sehingga Madrasah memperoleh kemajuan seperti yang diharapkan .

## 12. Hubungan Guru dengan siswa dan orang tua siswa
Hubungan kekeluargaan antara  guru dengan siswa serta guru dengan orang tua siswa sangat terasa di Madrasah. Hubungan antara mereka nuansanya lebih terasa sebagai hubungan kekeluargaan dari pada hubungan formal. Sebagai contoh dari beberapa Madrasah yang dikunjungi menunjukkan bahwa bila ada siswa yang tidak mampu untuk membayar SPP atau iuran- iuran wajib lainnya, maka tidak serta merta anak tersebut ditolak
atau dikeluarkan dari sekolah tersebut, namun dicarikan jalan keluar agar anak tetap dapat bersekolah. Demikian pula bila ada anak yang ingin keluar, maka pihak sekolah akan berusaha sedemikian rupa agar anak tidak jadi keluar.  Contoh lainnya lainnya ada sebuah Madrasah Ibtida’iyah yang hanya dengan memungut SPP Rp4000; setiap anak per bulannya, namun pihak sekolah  melalui UKS menyediakan pelayanan kesehatan secara cuma-cuma, tambahan les membaca Al qur’an dan bidang keagamaan Islam secara cuma-cuma serta mengikuti kegiatan ekstra kurikuler yang berupa Pramuka dan Drum band juga secara cuma-cuma.
Di Kabupaten Padang Pariaman Sumatera Barat ada sebuah Madrasah Ibtida’iyah Swasta yang setiap bulannya hanya mampu memberikan honor arium Rp25.000; (dua puluh lima ribu rupiah) pada setiap guru, namun karena para Guru menganggap murid- muridnya sebagai keluarga sendiri, maka mereka tidak memasalahkan dengan kecilnya honor, mereka tetap mengajar dengan tekun sehingga tingkat kelulusannya pada tahun 2003 mencapai 90%.
13.  Peran MDC ( Madrasah Educations Center ) Madrasah Model, CLRC (Common Learning Resource Center) dan Departemen Pendidikan Nasional Dalam Peningkatan Kualitas Kepala Madrasah Dengan memperhatikan data tentang kondisi SDM Madrasah (khususnya guru) seperti yang telah dikemukakan, maka perlu adanya intervensi dari berbagai pihak  untuk mengatasi berbagai persoalan tersebut. Berbagai lembaga telah didirikan  dan diharapkan dapat berperan dalam mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi dalam pengembangan SDM Madrasah (khususnya Guru dan Kepala Sekolah) serta meningkatkan kualitas mereka, sehingga tujuan Madrasah yang ingin mendidik anak-anak bangsa menjadi manusia yang berkwalitas, islami dan mampu bersaing di pasar global dapat tercapai. Berbagai lembaga tersebut antara
Waldopo: Pengembangan Kualitas SDM (Guru) di Madrasah
lain didirikannya lembaga yang berupa MDC ( Madrasah Educations Center ), CLRC (Common Learning Resource Center), dan Madrasah Model. Tak  lupa Departemen Pendidikan Nasional tentunya juga diharapkan peran sertanya dalam mengatasi persoalan tersebut.
a. Peran MDC ( Madrasah Educations Center ) MDC atau Pusat Pengembangan Madrasah merupakan lembaga non struktural  dan semi otonon yang berada langsung di bawah Ka Kanwil Depag merupakan lembaga yang tugas dan fungsinya menelorkan pemikiran-pemikiran innovatif untuk pengembangan Madrasah, MDC diharapkan dapat menyumbangkan  berbagai pemikiran dan strategi untuk mengatasi persoalan-persoalan SDM di Madrasah khususnya guru dan kepala Madrasah. Namun kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa lembaga yang menjadi tempat berkumpulnya para pemikir Madrasah tersebut kebanyakan belum memulai aktivitasnya, meskipun  fasilitas yang berupa gedung, mebelair dan peralatan kantor telah disediakan.  Ada 2 MDC yang telah memulai aktivitasnya  yaitu MDC untuk Propinsi Jawa Timur dan Sumatera Barat ; namun di kedua MDC tersebut aktivitasnya belum menyentuh langsung pada persoalan Kepala Madrasah.
b. Peran CLRC ( Common Learning Resource Center ) CLRC atau pusat sumber belajar bersama merupakan suatu lembaga yang dibentuk sebagai wadah bagi para guru Madrasah (termasuk  kepala Madrasah) untuk meningkatkan kemampuan dan ketrampilannya. CLRC ini ditempatkan di Madrasah-Madrasah Model. Oleh karena itu pengelolaannya langsung berada di bawah Kepala Madrasah Model. Hampir seluruh CLRC telah melaksanakan program-programmnya, dan program-program yang mereka laksanakan sudah terfokus pada peningkatan kualitas Guru. Dengan demikian penataran-penataran, workshop maupun diskusi-diskusi yang mereka laksanakan pesertanya adalah guru-guru Madrasah.
Waldopo: Pengembangan Kualitas SDM (Guru) di Madrasah
c. Peran Madrasah Model Dari temuan di lapangan menunjukkan bahwa Kepala-Kepala
Madrasah yang berhasil membawa Madrasahnya meraih sukses karena mereka belajar dari teman-teman sesama kepala Madrasah yang telah berhasil meraih sukses terlebih dahulu.
Madrasah Model dibentuk untuk dijadikan model bagi madrasah-madrasah lain  di sekitarnya guna ditiru keberhasilannya. Dengan kata lain keberhasilan Madrasah Model diharapkan dapat mengimbas ke Madrasah-Madrasah lain.
Meskipun keberhasilan seorang kepala Madrasah tidak harus dari Madrasah Model, akan tetapi penciptaan Madrasah Model lebih mengarah ke sana.
Yang menjadi persoalan buat Madrasah Model adalah ketika proyek sudah berakhir dan bantuan untuk Madrasah Model sudah tidak ada lagi, apakah Madrasah Model masih mampu mempertahankan predikatnya sebagai sekolah  yang bisa dicontoh oleh Madrasah-Madrasah lain.
d. Peran Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Guru Madrasah Melalui Sistem Pendidikan Terbuka dan Jarak Jauh
Peran Depdiknas dalam meningkatkan kemampuan guru- guru Madrasah berupa pemberian pelatihan-pelatihan, Diklat dan pendidikan lanjutan guna memperoleh sertifikasi dan kualifikasi yang  dituntut. Namun karena masih cenderung menggunakan sistem yang konvensional, maka pelatihan maupun pendidikan tersebut belum mampu menjangkau seluruh Madrasah, terutama Madrasah-Madrasah swasta yang berada di pelosok-pelosok dan daerah-daerah terpencil. Di samping itu, karena berbagai hal, pelatihan-pelatihan yang selama ini diberikan oleh Depdiknas sifatnya masih  sporadis
Waldopo: Pengembangan Kualitas SDM (Guru) di Madrasah
dan tidak berkelanjutan.  Untuk ini Depdiknas dapat mengambil iterobosan-terobosan yang sifatnya innovatif, misalnya memberikan pelatihan dengan menggunakan sistem pendidikan terbuka dan jarak-jauh.
Ada beberapa keuntungan jika sistem ini yang dipilih. Keuntungan-keuntungan tersebut antara lain :
- Biayanya relatif murah,
- Depdiknas telah memiliki infrastruktur (Pustekkom, UT, PPPG Tertulis dan lain-lain)
- Pelatihan bersifat menyeluruh dan berkesinambungan, dan
- Para Guru Madrasah dapat mengikuti pelatihan dengan tanpa harus meninggalkan tempat tugasnya.

## IV. KESIMPULAN DAN SARAN

## 1. Kesimpulan
Dari hasil kajian dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:
a.  Baik dari segi kuantitas maupun dari segi kualitas , kondisi guru-guru
di Madrasah masih perlu ditingkatkan.
b. Hubungan antara guru Madrasah dengan siswa-siswanya dan juga dengan para orang siswa relatif bagus, kondusif dan mendukung perkembangan Madrasah.
c. Partisipasi Masyarakat terhadap perkembangan Madrasah juga relatif bagus, sehingga Madrasah swasta yang biaya operasionalnya ditanggung oleh masyarakat melalui dana infak, zakat dan sodaqoh.

## 2. Saran
a. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan akan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional
Waldopo: Pengembangan Kualitas SDM (Guru) di Madrasah
Pendidikan mak Baik kuantitas maupun kualitas Guru Madrasah perlu ditingkatkan.
b. Mengingat Madrasah sudah menjadi satu kesatuan dari sistem pendidikan Nasional, maka pihak Departemen Pendidikan Nasional perlu meningkatkan perannya dalam ikut serta meningkatkan kecukupan kuantitas maupun kualitas guru-guru Madrasah. Untuk kepentingan ini Depdiknas bekerja sama dengan Departemen Agama.
c. Mengingat lembaga pendidikan yang menerapkan sistem pendidikan secara konvensional masih memiliki keterbatasan daya jangkau, artinya belum mampu menjangkau guru-guru Madrasah yang tersebar ke segala penjuru pelosok tanah air, maka pemerintah perlu memikirkan sistem lain yang bersifat innovatif yang dapat mengatasi kendala waktu dan tempat yaitu sistem pendidikan terbuka dan jarak jauh bagi pengembangan guru-guru di Madrasah.

## DAFTAR PUSTAKA
Departemen Pendidikan Nasional RI, “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional , Jakarta, 2005 _______________, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2003 tentang Sistm Pendidikan Nasional, Jakarta, 2003 _______________, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen , Jakarta, 2005 Education Management Information System (EMIS), Statistik Pendidikan Islam MI , MTs.dan MA Tahun Pelajaran 1998/1999 sampai dengan tahun Pelajaran 2001/2002, Ditjen Baga Islam Departemen Agama , Jakarta,  2002.
______________ Leaflet Pendidikan Islam Madrasah ‘Aliyah tahun 2001/2002 , Ditjen Baga Islam Departemen Agama, Jakarta,  2002. ______________, Leaflet Pendidikan Islam Madrasah ‘Ibtida’iyah tahun 2001/2002 , Ditjen Baga Islam Departemen Agama, Jakarta, 2002.
Waldopo: Pengembangan Kualitas SDM (Guru) di Madrasah
______________, Leaflet Pendidikan Islam Madrasah Tsanawiyah 2001/2002 , Ditjen Baga Islam Departemen Agama , Jakarta,  2002. Indradjati Sidi , Tenaga Kependidikan dan Permasalahannya , Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah, Jakarta,  1999. Kelompok Kerja Tenaga Kependidikan, Rekomendasi-Rekomendasi Untuk Pemberdayaan Guru dan tenaga Kependidikan ,  Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Biro Agama, Pendidikan, Kebudayaan, dan Olahraga, Jakarta,  1999. Pusat Studi Pengembangan Islam dan Masyarakat UIN Syarif Hidayatullah: “ Journal Madrasah 1996" , Jakarta 1996. Saiful Umam dan Arief Subhan, Bekerja Bersama Madrasah Membangun Model Pendidikan Indonesia ,  Basic Education Project (BEP) Departemen Agama RI dan Indonesian Institute For Society Epowerment (INSEP), Jakarta, 2001 Waldopo, Potensi Televisi Sebagai Media Pendidikan dan Pembelajaran ” , Journal Teknodik Nomor 8/IV/Teknodik/Mei/2000, Jakarta : Pustekkom Depdiknas, 2000.

## uuuuuuuuuuuuuuuuuu
Waldopo: Pengembangan Kualitas SDM (Guru) di Madrasah