Analisis Ketergantungan China-Sri Lanka dalam Proyek Pembangunan Pelabuhan Hambantota Tahun 2007-2017

## Vivi Ariesta Nurjayanti
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Malang, Jawa Timur – Indonesia Email: viviariestaaa@gmail.com Diserahkan: 16 Juni 2020 | Diterima: 30 Juni 2020

## Abtract
The purpose of this research is that the reader can find out the problem of Sri Lanka's dependence on China in the Hambantota Port development project which ultimately ended up as a debt trap. In this research authors used qualitative research methods. And from the results of research that has been done, it is found that basically the cooperation carried out by China and Sri Lanka is a collaboration between hegemon countries and third world countries. Debt trap diplomacy itself has close links with other Chinese policies, namely the Belt and Road Initiative, this policy focuses on  infrastructure  development  which  includes  the  construction  of  railroad  networks,  the construction  of  roads  to  ports  located  in  the  territories  of  other  countries  and  has  a  strategic position and will good impact for the achievement of Chinese interests in realizing the "new Silk Road". Sri Lanka proposed cooperation to build the port of Hambantota with the aim of helping to improve Sri Lanka's economy. Cooperation that is expected to have a positive impact on Sri Lanka actually brings disaster, because it leads to a debt trap that makes Sri Lanka must hand over the port of Hambantota to the China’s government.
Keywords : Debt, Trap, Belt, Road, Initiative, Hambantota, China-Sri Lanka.

## Abstrak
Tujuan  dari  dibuatnya  artikel  ini  adalah  agar  pembaca  bisa  mengetahui  permasalahan ketergantungan Sri Lanka terhadap China dalam proyek pembangunan Pelabuhan Hambantota di Sri  Lanka  yang  pada  akhirnya  berujung  sebagai  debt  trap.  Dalam  penelitian  ini  penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian yang telah dilakukan didapati bahwa pada dasarnya kerjasama yang dilakukan oleh China dan Sri Lanka merupakan kerjasama antara negara hegemon dengan negara dunia ketiga. Debt trap diplomacy sendiri memiliki kaitan yang cukup  erat  dengan  kebijakan  Tiongkok  lainnya  yakni  Belt  and  Road  Initiative,  kebijakan  ini berfokus  pada  pembangunan  infrastruktur  yang  meliputi  pembangunan  jaringan  rel perkeretaapian, pembangunan jalan hingga pelabuhan yang berlokasi di teritorial negara lain serta memiliki posisi strategis dan akan berdampak baik bagi pencapaian kepentingan Tiongkok dalam mewujudkan “Jalur Sutra baru”. Sri Lanka mengajukan kerjasama untuk membangun pelabuhan Hambantota dengan tujuan untuk membantu meningkatkan perekonomian Sri Lanka. Kerjasama yang diharapkan bisa membawa dampak positif bagi Sri Lanka justru membawa petaka, karena berujung  pada  terjadinya  debt  trap  yang  membuat  Sri  Lanka  harus  menyerahkan  pelabuhan Hambantota kepada pemerintah China.
Kata Kunci: Hutang, Perangkap, Belt, Road, Inisiatif, Hambantota, Cina-Sri Lanka.

## PENDAHULUAN
Sri  Lanka,  memiliki  nama  resmi Republik  Sosialis  Demokratik  Sri
Lanka.  Negara  ini  terletak  di  pesisir tenggara  India.  Sampai  pada  tahun

## 1972, Sri Lanka dikenal dengan nama
Ceylon,  nama  ini  diberikan  oleh kolonialisme Inggris. Pada 4 Februari 1948 Sri Lanka mendapatkan kemerdekaannya  dan  juga  negara  ini anggota dari negara-negara persemakmuran. Ekspor sektor pertanian  menjadi  tulang  punggung dari negara ini. Sektor lainnya berupa produk  garmen,  rempah-rempah, tekstil, hasil laut, karet, kelapa dan juga produk  olahan  dari  laut  dan  kelapa. Terdapat juga berbagai jenis batu mulia seperti,  berlian,  zamrud,  giok,  biduri laut, akik, safir, mirah delima, opal dan sebagainya. Industri utama dari negara ini  ialah  grafit  yang  di  mana sebagian besar diekspor ke Jepang. Serta adanya industri  keramik  dan  juga  porselen yang berkembang di negara ini (Profil Sri Lanka, 2020).
Negara  ini  juga  mempunyai banyak pantai yang indah, sehingga di kembangkan  oleh  pihak  lokal  atau internasional  yang  mengelolanya. Selain  itu  juga  terdapat  adanya perkebunan teh ataupun situs bersejarah  dan  objek  wisata.  Namun potensi yang dimiliki negara ini, belum dikembangkan  secara  optimal,  hal  ini dikarenakan  keterbatasan  berbagai sumber-sumber.  Sehingga  negara  ini dapat bekerjasama dengan negara lain, atapun negara lain dapat  memberikan bantuannya terhadap Sri Lanka (Profil Sri Lanka, 2020).
Hubungan  China  dengan  Sri Lanka tidak berbeda dengan hubungan yang  dilakukan  China  kepada  negara lain.  Khususnya  kerjasama  kepada negara  dunia  ketiga  atau  negara berkembang  lainnya.  Secara  umum negara  berkembang  membutuhkan bantuan  dan  pinjaman  dana  dari negara  maju  dalam  mendukung pembangunan di dalam negaranya. Hal ini membuat Sri Lanka sebagai negara dengan berbagai masalah kesejahteraan  sosial  dan  perdagangan memilih  untuk  melakukan  kerjasama ekonomi  perdagangan  dengan  China (Amalia, 2017).
Salah  satu  kebijakan  kerjasama China  dalam Belt  Road Initiativenya ialah  mengenai  aspek  pembangunan pelabuhan.  Sri  Lanka  membutuhkan pelabuhan  sebagai  bentuk  dari penggerak  ekonomi  negara  itu. Dengan  adanya  pelabuhan  tersebut, maka secara otomatis akan memudahkan  Sri  Lanka  dalam melakukan ekspor dan impor. Namun perlu  dipahami  pula  bahwa  China memberikan  inisiasi  seperti  itu dikarenakan pelabuhan yang dibuat di Sri  Lanka  merupakan  modal  China dalam mengembangan dan memajukan perekonomian negara itu. Adanya  pelabuhan  tersebut  tidak hanya  mewakili  komoditi  Sri  Lanka namun  juga  sebagai  jalur  singgah kapal-kapal  untuk  mengangkut  dan meyalurkan komoditi ekspor-impor ke
China  ditambah  dengan  fakta  bahwa pelabuhan  tersebut  juga  merupakan bagian dari Jalur maritim perdagangan China dalam One Belt One Road Initiative . Bentuk kerjasama seperti ini merupakan bentuk penguatan kepentingan  nasional  sebuah  negara yang  lebih  kaya  yang  bersanding dengan  negara-negara  berkembang dibawahnya (Putera et.al).
Perlu diketahui pula bahwasanya Sri Lanka tidak berhasil mendapatkan manfaat yang seharusnya dari kebijakan  inisiasi  dari  China  tersebut. Sebab kerjasama seharunya memberikan  manfaat  lebih  kepada negara  penerima  bukan  melebihi negara donor. Pembangunan pelabuhan tersebut malah menimbulkan  ketergantungan  kepada Sri Lanka berdasarkan perjanjian yang mereka  sepakati.  Maka  dari  itu pembuatan pelabuhan tersebut menjadi  utang  dan  masalah  baru negara  di  Asia  Selatan  tersebut. Mengenai  China  sebagai  negara donatur  diberbagai  negara,  bahwa dalam  bantuan  yang  dilakukan  oleh China  terdapat  adanya  kepentingan kebijakan  yang besar bagi kepentingan nasional China. Terutama pada saat ini perekonomian  China  berkembang dengan sangat pesat, dan juga hal inilah yang menjadi negara lain ingin bekerja sama dengan China, untuk meningkatkan  perekonomian  masing-
masing  negara  yang  bekerja  sama (Amalia R, 2017).
Namun  mengenai  bantuan  yang diberikan China terhadap Sri Lanka ini, dalam  berita  CNN  kebijakan Belt  and Road yang  dicetuskan  oleh  China menyebabkan  banyaknya  utang  di berbagai  negara.  Berita  tersebut tertulis, proyek infrastruktur perdagangan  yang  menjadi  kebijakan dari the belt  and  road ini  berupa pembangunan rel kereta api, pelabuhan  maupun  jalan  yang  berada di  seluruh  dunia.  Untuk  melakukan pembangunan tersebut, maka dananya berasal  dari  Beijing  bernilai  miliaran dolar. Kebijakan dari China ini dengan berbagai  negara  di  dunia  melebihi US$5  triliun,  dalam  hal  perdagangan dan  investasi  melebihi  US$60  miliar (Kebijakan Belt and Road China).
Pertumbuhan  ekonominya  juga yang  menjadikan  China  memiliki kekuatan  di  dunia  internasional. Melihat besarnya perkembangan China dalam perekonomiannya, maka semakin banyaknya negara yang ingin bekerja  sama  dengan  China  atau meminta  bantuannya.  Salah  satu contohnya  ialah  China  memberikan pinjam tanpa syarat kepada Sri Lanka, namun  pastinya  adanya  kepentingan nasional yang dijalankan. Mengenai hal ini disebabkan oleh ketidak mampuan Sri  Lanka  untuk  mengembalikan pinjaman  sehingga  diserahkannya pelabuhan  Sri  Lanka  kepada  China.
Hal ini menimbulkan banyak kekhawatiran dari negara-negara tetangga,  dikarenakan  dengan  China memegang  pelabuhan  di  Sri  Lanka maka kekuatan angkatan laut China di Samudera  Hindia  akan  semakin menguat.  Hal  inilah  yang  menjadi strategi  China  untuk  meningkatkan kekuatan negara di level internasional.

## METODE
Dalam  menulis  Artikel  ini, penulis  menggunakan  jenis  penelitian eksplanatif.  Artikel  ini  membatasi fokus penelitian pada kasus “Kerjasama  China -Sri  Lanka  dalam Proyek  Pembangunan  Pelabuhan Hambantota di Sri Lanka” yang terjadi pada tahun 2007-2017. Karena dalam rentang tahun tersebut, kasus tentang pelabuhan  Hambantota  dari  awal terjalinnya  kerjasama  hingga  akhirnya berakhir menjadi debt trap mencuat ke publik.
Dalam  artikel  ini  pula  penulis menggunakan  teknik internet  searching dan teknik analisa data kualitatif, yaitu menggambarkan isi dari isu atau topic yang diangkat berdasarkan pada fakta yang  ada  kemudian  disusun  menjadi sebuah  hasil  penelitian,  tetapi  tidak berdasarkan  akurasi  statistik  yang mengandung  angka-angka  (Ulber,  S. (2012).

## TEORI

## Teori Ketergantungan
Ketergantungan merupakan keadaan di mana kondisi perekonomian  suatu  negara  tertentu (negara berkembang) dipengaruhi oleh perkembangan  dan  ekspansi  yang dilakukan  oleh  negara  lain  (negara pusat).  Di  mana  ada  negara  yang berperan  sebagai  penerima  pengaruh dan  negara  yang  berperan  untuk mempengaruhi kondisi perekonomian negara lain. Dikatakan ketergantungan apabila  negara  yang  dominan  bisa memperluas pengaruh ekonominya di negara lain, sedangkan negara penerima hanya bisa menerima akibat dari  pengaruh  tersebut.  Negara penerima  bantuan  disebut  sebagai negara  satelit  sedangkan  negara  yang berperan  sebagai  pemberi  bantuan disebut sebagai negara pusat.
Dari  teori  yang  dikemukakan oleh  Andre  Gunder  Frank  kerjasama yang  bersifat  ketergantungan  ini memiliki  hubungan  erat  dengan  hal politik  dan  ekonomi.  Khususnya hubungan antara pemilik modal asing dengan  golongan  tertentu  di  negara satelit.  Dalam  menganalisa  kasus China-Sri Lanka ini penulis menggunakan pendekatan ketergantungan  finansial-industrial  di mana dalam pendekatan ini ketergantungan  bisa  terjadi  karena negara  satelit  memiliki  sumberdaya
yang terbatas, dan kerjasama ini terjadi tanpa  ada  paksaan  dari  pihak  negara pusat.  Negara  yang  menjadi  pemberi bantuan  bisa  menanamkan  modal  ke negara  satelit,  bantuan  tersebut  bisa berupa  bantuan  langsung,  kerjasama dengan  pemerintah  negara  satelit (Budiman, 1995).
China’s  debt  trap  diplomacy dapat dikategorikan ke dalam kosakata baru dalam lingkup hubungan internasional, hal  ini  dikemukakan  oleh  seorang berkebangsaan India yang merupakan seorang  akademisi  bernama  Brahma Chelanney  yang  merujuk  kepada sebuah  strategi  yang  menempatkan suatu negara pada kondisi  yang cukup rumit, suatu negara akan memberikan pinjaman  secara  berlebih  kepada negara  lain  dengan  tujuan  agar  dapat memperoleh  konsesi  ekonomi  atau politik.  Ketika  negara  bersangkutan mengalami  kegagalan  dalam  proses pengembalian utang. Ditambah faktor lain yakni pada awal tahun 2017 ketika China sedang mendapat sorotan akan perekonomiannya  oleh  beberapa negara  lain  (Setyanti  &  Mugasejati, 2018). Debt trap diplomacy yang ada saat ini  memiliki  kaitan  yang  cukup  erat dengan  kebijakan  Tiongkok  lainnya yakni Belt and Road Initiative, kebijakan ini  berfokus  pada  pembangunan infrastruktur-infrastruktur yang meliputi  pembangunan  jaringan  rel perkeretaapian,  pembangunan  jalan hingga  pelabuhan  yang  berlokasi  di
teritorial  negara  lain  serta  memiliki posisi  strategis  dan  akan  berdampak baik  bagi  pencapaian  kepentingan Tiongkok  dalam  mewujudkan  “Jalur Sutra baru.”
Gambar 1. Rute China’s Belt & Road

## Initiative
Kebijakan  “Jalur  Sutra  Baru” sendiri  muncul  pada  saat  masa kepemimpinan  Presiden  Xi  Jinping pada tahun 2013, lalu pada lima tahun kemudian  tepatnya  pada  tahun  2017, Xi Jinping sebagai penggagas dari ide kebijakan  ini  harus  mempertahankan apa  yang  telah  beliau  kemukakan karena  seiring  berjalannya  waktu banyak  pula  muncul  spekulasi- spekulasi  dari  pihak  lain  yang menganggap bahwa kebijakan ini akan menimbulkan kekhawatiran Tiongkok akan  menggiring  negara-negara  yang tidak  memiliki  kemampuan  dalam membayar  utang  akan  terjebak  di dalamnya.  Tiongkokpun  akhirnya bereaksi  dalam  menanggapi  hal tersebut,  dalam  sebuah  jumpa  pers yang  diadakan  harian, Hua  Chungyi selaku  juru  bicara  Kementrian  Luar
Negeri China menyatakan bahwa tidak benar  bahwa  mereka  (China)  dengan sengaja  memberikan  tekanan  atau beban  kepada  negara  yang  menjadi mitranya.  Ditambah  lagi  dalam pertemuan  itu  juga  terlontar  sebuah statement yang  mengatakan  bahwa “Sangat tidak masuk akal memuji dana dari  negara  Barat  sebagai  langkah bagus  dan  apik,  sementara  dana  dari China  disebut  jahat  dan  suatu jebakan”.  Pinjaman  yang  China berikan  memiliki  nilai  yang  setara dengan kendaraan konstruksi layaknya traktor,  pengapalan  batu  bara,  jasa rekayasa dan hal-hal serupa.
Kemudian  mereka  meminta bayaran  pengambalian  berupa  uang. Dari  pihak  IMF,  mereka  juga  merasa khawatir  akan  masalah  utang  yang terjadi nantinya serta mereka mengharapkan transparansi yang lebih baik  dari  pihak  kreditur,  terlebih Standard & Poor’s mengatakan bahwa apa  yang  dilakukan  Tiongkok  ini merupakan  konsesi  jangka  panjang yang  mana  akan  melibatkan  satu perusahaan Tiongkok dalam menjalankan  fasilitas  ini  hingga  20 sampai  30  tahun  ke  depan  kemudian membagi  keuntungnya  dengan  mitra mereka atau pemerintah local (Setyanti & Mugasejati, 2018).
Sebenarnya debt  trap ini  tidaklah hadir  sendiri  dalam  model  ekonomi yang dapat dikatakan sebagai trap atau jebakan  itu  sendiri,  ia  memiliki  dua
teman  lainnya  yakni consumption  trap dan liquidity  trap ,  namun  pada pembahasan  ini  kita  akan  berfokus kepada debt  trap itu  sendiri. Debt  trap lebih  merujuk  kepada  bentuk  utang yang  memiliki  konsekuensi  sistematis dan berkembang dalam konteks utang. Pihak  kreditur  sebagai  pemberi pinjaman  dapat  berasal  dari  pihak swasta  maupun non swasta.  Hal  yang acap  kali  melatar-belakangi  seseorang atau  sebuah  negara  melakukan peminjaman  uang  atau  berhutang adalah  faktor  kebutuhan  ataupun ketidaksetaraan, ketidaksetaraan dalam hal  apa?    Ketidaksetaraan  di  sini mungkin berasal dari kurang meratanya  kesejahteraan  masyarakat sehingga  negara  menjadikan  utang sebagai  instrumen  pendukung  yang dilakukan  karena  negara  hendak melakukan  belanja  guna  mendukung pembangunan  dan  pengembangan yang  nantinya  akan  berdampak  luas pada kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain  faktor  kebutuhan  lain  dan  juga tingginya nilai konsumtif suatu entitas juga dapat mempengaruhi (Sanchez & Roelants, 2011).
Berhutang adalah suatu hal yang lumrah, berhutang juga akan menutupi kekurangan  yang  ada  pada  suatu rencana  pembangunan  yang  mungkin tersendat karena permasalahan pendanaan  yang  kurang  memadai. Pertanyaan  yang  muncul  kemudian adalah apakah kekayaan sebuah negara
tidak  dapat  menutupi  kebutuhannya? Kita dapat mengambil contoh sebuah negara  seperti  Indonesia,  dengan kekayaan  sumber  daya  alam  yang melimpah lalu letak geografisnya yang cukup baik dalam konteks perekonomian.  Indonesia  tercatat memiliki utang luar negeri yang cukup tinggi  sehingga  menimbulkan  rasa khawatir  pada  masyarakatnya  tentang kemampuan Indonesia dalam melunasi utang tersebut. Jumlah utang luar  negeri  Indonesia  sebenarnya meskipun  tinggi,  masih  masuk  ke dalam kategori wajar karena Indonesia menempati posisi no 2 setelah Brunei ditambah  lagi  apabila  melihat  rasio antara  PDB  dan  jumlah  utang  luar negeri  Indonesia,  PDB  Indonesia sendiri masih mengalami pertumbuhan. Rasio utang luar negeri yang wajar adalah tidak boleh melebihi 60%  dari  PDB  negaranya,  semakin kecil  presentasenya  maka  berarti semakin  baik  kemampuan  negara dalam  melunasi  hutang  tersebut (Clarica,  2020).  Adapun  dampak negatif  yang  dimunculkan  adalah ketika suatu negara memiliki rasio yang tidak  sesuai  dengan  batas  aman presentase  dari  jumlah  utangnya melebihi dari 60 % persen PDB negara itu sendiri.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
China debt trap merupakan sebuah pandangan skeptik dari bangsa-bangsa
barat yang berniat memojokkan China dalam perang dagang. Pandangan yang diberikan  oleh  bangsa  barat  yang berniat  untuk  memojokkan  China dalam  perang  dagang  ini  merupakan suatu upaya untuk mengalahkan China dalam perang dagang tersebut. Dalam hal perang dagang sendiri China sudah memiliki  upaya  untuk  membuat caranya  sendiri  yaitu  dengan  cara membangun  proyek  OBOR  ( One  Belt One  Road )  yang  merupakan  salah satu upaya  untuk  membangun  jalur  sutra baru  di  dunia  ini.  Proyek  OBOR merupakan  salah  satu  proyek  yang jalur  perlintasannya  melewati  wilayah Indonesia  dan  juga  melewati  wilayah Sri  Lanka.  Sri  Lanka  adalah  sebuah negara  di  Benua  Asia  Selatan  yang berada tepat di selatan Republik India. Dengan penempatan daerah yang tepat yaitu  berada  di  Selatan  India  maka posisi tersebut sangat strategis karena India  merupakan  salah  satu  negara yang memiliki tingkat konsumtif yang sangat  tinggi.  Hal  ini  juga  berlaku dengan  penempatan  salah  satu  titik transit dari proyek OBOR di Singapura yang  merupakan  salah  satu  daerah yang  kiranya  berada  di  3  negara sekaligus  yaitu  Indonesia,  Singapura, dan  juga  Malaysia.  Ketiga  negara  ini pun merupakan negara yang memiliki tingkat  konsumtif  yang  tinggi  (Var  & Po, 2017).

## Awal Mula Sri Lanka Masuk China Debt Trap
Bila  merujuk  kepada  kata diplomacy yang ada di dalam kata “ China debt  trap  diplomacy ”  maka  kita  akan menemukan  bahwa  Hubungan  yang terjalin  di  antara  Tiongkok  dengan negara  peminjam  seperti  negara- negara  di  Afrika  maupun  negara- negara  di  Asia  sudah  terjalin  jauh sebelum Xi Jinping memiliki keinginan un tuk mengaktifkan “Jalur Sutra Baru” dengan negara yang berada di Kawasan Asia,  Khususnya  Sri  Lanka  sudah terjadi  sejak  adanya  Jalur  Sutra  pada abad 200 SM. Hal ini dapat dibuktikan dengan beberapa kajian serta penggalian  arkeologis  di  beberapa daerah di Sri Lanka yang menemukan beberapa barang mulai dari koin China hingga  potongan  kain  Romawi sehingga terlihat bahwa Sri Lanka pada masa  itu  telah  menjadi  tempat pertukaran  komoditas  yang  sangat strategis  dan  menimbulkan  upaya untuk  menghidupkan  Kembali  Jalur Sutra Kuno (Perera, 2016).
Hubungan diplomatik yang terjalin pada masa selanjutnya di antara China  dan  Sri  Lanka  dimulai  ketika kehadiran kedutaan besar China di Sri Lanka pada tahun 1957 yang tepatnya berlokasi  di  Kolombo  dan  juga kedutaan  besar  Sri  Lanka  yang berlokasi di Beijing.
Pada dasarnya memang hubungan  antar  negara  pada  umunya akan menuntun pada bentuk Kerjasama. Kerjasama tersebut bertujuan  agar  tercapainya  tujuan bersama,  hal  tersebut  berlaku  pula pada  kondisi  yang  terjadi  pada  China dan Sri Lanka. China menjadi investor besar  bagi  Sri  Lanka,  sejalan  dengan pengembangan  serta  pembangunan infrastruktur yang bertujuan agar dapat memajukan  Sri  Lanka,  dibutuhkan sokongan  ekonomi  yang  besar  dan kuat.  Oleh  karena  itu  China  lah  yang memiliki  hal  tersebut,  namun  di  sisi lain  sebagai  sebuah  negara,  tentunya China  memiliki  tujuan  pribadinya sendiri.  Seperti  yang  telah  dipaparkan di atas bahwa China ingin menghidupkan  kembali  Jalur  Sutra Kuno serta menciptakan Maritime Silk Road  Initiative maka  hal  inilah  yang menjadikan  kehadiran  Sri  Lanka menjadi penting hal tersebut dikarenakan  letak  pelabuhan  yang dimilikinya sangat strategis dan bernilai ekonomis  yang  cukup  tinggi  (Perera, 2016).
Awalnya  jalur  Hambantonta  ini merupakan  salah  satu  jalur  yang lumayan sibuk di wilayahnya. Kemudian Mr. Rajapaksa terpilih pada pemilu  tahun  2015,  dan  berkeinginan untuk  membentuk  sebuah  pelabuhan di jalur ini, untuk membangun sebuah pelabuhan  dibutuhkan  uang  yang cukup  besar  untuk  membangunnya.
Oleh  karena  itu  China  menawarkan bantuan untuk membangun pelabuhan yang  diinginkan  oleh  Mr.  Rajapaksa dengan  cara  China  menawarkan pinjaman.  Kemudian  Sri  Lanka  tidak dapat  membayarkan  pinjaman  dari China ini.
Pinjaman  yang  tidak  bisa dibayarkan-pun  akhirnya  mencapai ujungnya,  pada  hal  ini  adalah  masa- masa  tenggat  atau  pembayaran  dari hutang  Sri  Lanka  ke  China  tersebut. Tenggat  itu  pun  memaksa  Sri  Lanka untuk membayarkan hutangnya. Akan tetapi, Sri Lanka tidak dapat membayar hutangnya.  Pada  akhirnya  China mengambil alih pelabuhan Hambantonta  ini  untuk  99  Tahun lamanya  pada  desember  tahun  2015. Hal ini juga disebabkan karena ketidak- mampuan  Mr.  Rajapaksa  sebagai perdana  menteri  untuk  membuat kebijakan  yang  dapat  mengurangi beban dari hutang pelabuhan ini. Tidak hanya Pelabuhannya saja yang diambil alih  oleh  China,  tetapi  juga  area Pelabuhan  tersebut.  Area  yang lumayan  luas  untuk  dijadikan  sebagai sumber atau tempat untuk berinvestasi sebesar mungkin (Behuria, 2018).
Keuntungan  yang  didapat  dari China dalam pengambilalihan Pelabuhan Hambantota ini juga cukup banyak dan cukup baik dalam investasi mereka. Pelabuhan Hambantota merupakan  sebuah  pelabuhan  yang terletak di kota Hambantota, Srilanka.
Dibuka  pada  tahun  2010.  Pelabuhan yang  sekarang  disewakan  oleh  China ini akan menjadi salah satu dari banyak investasi  China  yang  akan  sukses nantinya, karena pelabuhan ini terletak di  tempat  yang  strategis  yang  terletak berhadapan langsung dengan samudra Hindia.

## Tujuan dan Latar Belakang Srilanka Melakukan Kerjasama Untuk Membangun Hambantota
Sri  Lanka  sebagai  salah  satu negara  yang  pertama  kali  mengakui Republik  Rakyat  China  merupakan salah  satu  negara  yang  memiliki hubungan  yang  sangat  baik  dan  juga memiliki  hubungan  ramah  dengan China. Tujuan dari pembangunan dari pelabuhan  Hambantota  ini  sendiri karena  kota  Hambantota  memiliki sumber daya alam yang cukup banyak dan  nantinya  akan  bisa  membuat pertumbuhan  investasi  kedua  negara ini  akan  berkembang  dengan  sangat baik pada awalnya. Akan tetapi karena hutang dari Sri Lanka yang sudah ada sebelum  dan  sesudah  pelabuhan Hambantota di bangun, Srilanka tidak dapat  mencukupi  total  hutang  yang diberikan  oleh  China.  Latar  belakang dari kerjasama kedua negara ini adalah dikarenakan  kedua  negara  memiliki hubungan  yang  sangat  baik  jadi  tidak heran  lagi  kalau  China  dan  Sri  Lanka sangat yakin untuk menjalani
kerjasama  di  Hambantota  (Perera, 2016).
Gambar 2. Sri Lankan Debt Stock
Sumber: https://thediplomat.com/2019/05/is-sri- lanka-really-a-victim-of-chinas-debt-trap/

## Analisis Kerjasama Antara Sri
Lanka dan China di Pelabuhan Hambantota
Berdasarkan teori ketergantungan  menjelaskan  tentang hubungan  erat  dalam  hal  politik  dan ekonomi. Khusunya hubungan antara pemilik modal asing dengan golongan tertentu di negara satelit. Menurut Dos Santos  teori  ketergantungan  memiliki tiga bentuk ketergantungan (Kasnawi, M. T., & Ramli, A. T. 2015), yaitu, (1) ketergantungan Kolonial; (2) ketergantungan  finansial – industrial; dan  (3)  ketergantungan  teknologis – industrial.
Dalam konteks ini menggunakan bentuk yang kedua yaitu ketergantungan Finansial – Industrial. Ketergantungan Finansial – Industrial adalah ketergantungan tetapi tidak ada
unsur politik di dalamnya, ketergantungan  mereka  hanya  berada dalam  sektor  finansial.  Contohnya hanya  seperti  kerjasama  ekonomi antara  negara  yang  bekerja  sama. Kerjasama  antar  Sri  Lanka  dengan China.
Kerjasama yang dilakukan oleh Sri  Lanka – China  merupakan kerjasama  yang  hanya  ada  di  sektor ekonomi saja. Kedua negara ini sudah mulai  melakukan  kerjasama  ekonomi sejak  lama  seperti  yang  ada  di  kota- kota  lain  di  Kolombo.  Mereka melakukan  kerjasama  mulai  dari pembangunan  jalan  sampai  dengan pembangunan  Bandar  udara.  Kali  ini kedua  negara  ini  membuat  kerjasama di kota Hambantota untuk membangun sebuah Pelabuhan (Moramudali, 2019).
Kerjasama pembangunan pelabuhan  di  kota  hambantota  sudah dimulai  sejak  tahun  2007.  Kerjasama yang dilakukan dengan China ini masih dibiayai  sebagian  proyeknya  oleh Hong  Kong – Based  China  Merchants Ports dan Otoritas Pelabuhan Srilanka.
Pembayaran  pokok  dan  Bunga untuk  pinjaman  saat  itu  hanya  1,5% dari  kewajiban  pembayaran  hutang luar negeri Sri Lanka (Sautman, B., & Hairong,  Y.  2019).  Dan pada  saat  itu juga China memegang sekitar 9 – 15% dari hutang luar negeri Sri Lanka.
Hal  ini  tentu  berdampak  sangat luas  terhadap  ekonomi  Sri  Lanka terhadap penyewaan Pelabuhan Hambantota.  Srilanka  terpaksa  harus menyewakan  pelabuhan  Hambantota ini kepada China selama 99 tahun dan juga kurang lebih 130.000 hektar lahan di sekitar wilayah pelabuhan Hambantota ini.

## Analisis Ketergantungan Srilanka Kepada China dalam Pembangunan Pelabuhan Hambantonta
Seperti  yang  sudah  dijelaskan dalam analisis kerjasama Sri Lanka dan China dalam pembangunan pelabuhan Hambantonta, Sri Lanka jelas memiliki ketergantungan  kepada  China  yaitu dalam  sector  keuangan.  Hal  ini  juga disebabkan  oleh  keterlibatan  China dalam meredakan konflik yang ada di Sri Lanka, yaitu konflik etnis. Konflik yang terjadi di Sri Lanka ini membuat Sri  L anka  menjadi  seperti  “memiliki hutang  budi”  kepada  China.  Oleh sebab itu Sri  Lanka memperbolehkan China  untuk  menanamkan  Investasi yang lebih banyak.
Kerjasama  yang  dilakukan  oleh Sri  Lanka  dan  China  inipun  akhirnya menghasilkan  ketergantungan  Sri Lanka  terhadap  China  yang  pada akhirnya  membuat  Sri  Lanka  harus terpaksa  menyewakan  pelabuhan Hambantota selama 99 tahun.
Ketergantungan Sri Lanka terhadap  China  dalam  hal  keuangan disebabkan  oleh  kekurangan  dalam segi  moneter  terhadap  pembangunan fasilitas-fasilitas  ekonomi  seperti  jalan raya,  bandar  udara,  dan  pelabuhan untuk  menambahkan  pemasukkan bagi  Sri  Lanka.  Maka  dari  hal  ini  Sri Lanka  perlu  untuk  meminjam  dalam segi  finansial  kepada  negara  yang mereka  anggap  baik  dari  awal  yaitu China. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, China sudah membantu Sri lanka dalam  pembangunan  fasilitas-fasilitas seperti ini sebelumnya. Akan tetapi Sri Lanka  memerlukan  bantuan  finansial lagi  untuk  membangun  pelabuhan Hambantota.

## KESIMPULAN
China membangun sebuah proyek yaitu  OBOR  ( One  Belt  One  Road ) merupakan  salah  satu  upaya  untuk membangun Jalur Sutra Baru di dunia ini.  Tujuan  dari  adanya  proyek  ini adalah bagaimana caranya agar wilayah China  dapat  terkoneksi  dengan wilayah-wilayah  di  luar  China  yang strategis,  entah  itu  melalui  darat maupun  lautan.  Proyek  OBOR  ini sendiri salah satunya melewati wilayah Sri  Lanka.  Sri  Lanka  adalah  sebuah negara di benua  Asia Selatan  menjadi sangat  strategis  dalam  pandangan China untuk membangun posisi China sebagai  mitra  dagang  terbesar. Hubungan kedua negara ini juga telah
berlangsung  sejak  beberapa  abad silam,  dalam  bidang  perdagangan. Perjanjian  Bilateral  yang  Sri  Lanka lakukan  dengan  negara  tetangganya juga  melahirkan  penawaran  suatu peluang  untuk  terjalinnya  kerjasama perdagangan dan investasi dalam pasar industrialisasi.
Sri Lanka awalnya membutuhkan uang  untuk  pembangunan  pelabuhan Hambantota  yang  awalnya  untuk membangun  ekonominya  yang  mulai pasang  surut.  Hambantota  sendiri memiliki  sumber  daya  alam  yang cukup banyak dan nantinya akan bisa membuat  pertumbuhan  investasi kedua  negara  ini  akan  berkembang dengan  sangat  baik.  Pelabuhan Hambantota telah mendapatkan investasi  dari  Cina  sebesar  2  miliar dollar  Amerika  Serikat  dalam  rangka pengembangan  pembangunan  proyek Pelabuhan  tersebut.  Pinjaman  yang diberikan  oleh  pihak  China  tersebut nampaknya  tidak  melalui  studi  serta pertimbangan  yang  cukup  layak  serta mendalam  terkait  opsi  dan  langkah pembayaran ke depannya. Ketidakmampuan  Sri  Lanka  dalam mengatasi  hal  ini  dapat  terlihat  dari kendala yang terdapat dalam pembiayaan  perawatan  pelabuhan yang terbilang besar serta kemampuan mereka dalam pembayaran bunga yang berujung  pada  terciptanya  peluang mereka  masuk kedalam  “Perangkap Hutang”  yang sangat  serius.  Pada
akhirnya  China  mengambil  alih pelabuhan Hambantonta ini untuk 99 tahun  lamanya  pada  Desember  tahun 2015.

## REFERENSI
Amalia, R. (2016). Kebijakan Politik Luar Negeri Republik Rakyat China di Kawasan Asia Selatan Dan Dampaknya Dibidang Politik Dan Militer . Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik: Universitas Hassanuddin.
Bajo, C.Z. & Roelants, B. (2011) Capital and The Debt Trap-Learning From Cooperatives In The Global Crisis . United Kingdom: Palgrave Macmillan.
BBC Asia. (2019) Mahinda Rajapaksa: Sri Lanka’s Long -Time Leader Back in Seat of Power (Online). Available at: https://www.bbc.com/news/world- asia-24918281 (Accessed: 1 May 2020).
Behuria, A. K. (2018) “How Sri Lanka Walked into a Debt Trap, and the Way Out.” Strategic Analysis , 42(2), pp. 168- 178. Available at: https://www.tandfonline.com/doi/abs /10.1080/09700161.2018.1439327?jour nalCode=rsan20 (Accessed: 1 May 2020).
Brautigam, D. (2019) “Is China' s Development Diplomacy in Horn of Africa Transforming into Debt-Trap Diplomacy? An Evaluation”, Area Development and Policy, 5(1). Available at: https://www.researchgate.net/publicati on/337816614_A_critical_look_at_Chi nese_'debt- trap_diplomacy'_the_rise_of_a_meme. (Accessed: 1 May 2020).
Budiman, A. (1995). Teori Pembangunan Dunia Ketiga . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Chatzky, A. & McBridge, J. (2020) Massive Belt and Road Initiative (Online). Available at:
https://www.cfr.org/backgrounder/chi nas-massive-belt-and-road-initiative (Accessed: 26 April 2020).
CNN Indonesia. (2018) Kebijakan Belt and Road China Sebabkan Utang (Online). Available at: https://www.cnnindonesia.com/ekono mi/20180902164934-92- 326974/kebijakan-belt-and-road-china- sebabkan-utang-besar (Accessed: 26 April 2020).
Fernanda, C. (2018) Kenapa Pemerintah Membutuhkan Utang Luar Negeri? (Online). Available at: https://www.kompasiana.com/claricaf /5cf0e93b18ffee7f2b10987b/kenapa- pemerintah-membutuhkan-utang-luar- negeri (Accessed: 1 May 2020).
Kasnawi, M. T., & Ramli, A. T. (2015) Pembangunan Masyarakat Desa dan Kota (Online). Available at: http://repository.ut.ac.id/4281/1/IPE M4542-M1.pdf (Accessed: 6 May 2020).
KEMLU RI. (t.t) Profil Sri Lanka (Online).
Available at: https://kemlu.go.id/colombo/id/pa ges/sri-lanka/1913/etc-menu (Accessed: 26 April 2020).
Moramudali, U. (2019) Is Srilanka Really a Victim of China’s ‘Debt Trap’? (Online). Available at: https://thediplomat.com/2019/05/is- sri-lanka-really-a-victim-of-chinas-debt- trap/ (Accessed: 6 May 2020).
Nurjannah. (2020) Kerja Sama Pembangunan Infrastruktur Sri Langka dengan Tiongkok (Online). Available at: https://www.kompasiana.com/nurjann ah789/5e290a89d541df2b983ae5b2/ke rjasama-pembangunan-infrastruktur-sri- langka-dengan-tiongkok-studi-kasus- lepasnya-pelabuhan- hambatota?page=all (Accessed: 1 May 2020).
Perera, N. (2016) “China’s One Belt One Road Initiative: Implications for Sri Lanka ”, Education , 8( 28 ). Available at: http://www.ips.lk/images/docs/news/ ips_media_pdf/2016/June%202016/T he%20Island_23June2016.pdf. (Accessed: 29 April 2020).
Putera, I.G.N.A.P., Fasisaka, I., & Prameswari, A. A. A. I. (2019) “Kepentingan Tiongkok Dalam Akuisisi Pelabuhan Hambantota Sri Lanka”, Jurnal Hubungan Internasional, 1(1). Available at: https://ojs.unud.ac.id/index.php/hi /article/view/47631 (Accessed: 26 April 2020).
Sautman, B., & Hairong, Y. (2019) The Truth About Sri Lanka’s Hambantota Port, Chinese ‘Debt Traps’ and ‘Asset Seizures (Online). Available at: https://www.scmp.com/comment/insi ght-opinion/article/3008799/truth- about-sri-lankas-hambantota-port- chinese-debt-traps (Accessed: 6 May 2020).
Setyanti, W. & Mugasejati, N. P. (2018) China's Debt-Trap Diplomacy" Di Era Xi Jinping Studi Kasus:'Kekalahan'sri Lanka Dalam Proyek Hambantota . Disertasi. Yogyakarta: Fisipol Universitas Gadjah Mada.
Ulber, S. (2012) Metode Penelitian Sosial . Bandung: Refika Aditama.
Var, V., & Po, S. (2017) Cambodia, Sri Lanka and the China Debt Trap (Online). Available at: https://bandapost.org/wp- content/uploads/pdf/Dec%20Cambod ia%20and%20Sri%20Lanka%20on%20 China's%20debt%20trap.pdf (Accessed: 1 May 2020).