## Penerapan PSAK No. 101 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah Pada Kopontren Al- Barkah Wonodadi Blitar

## Anzilni Sakinah Aprilia
Universitas Islam Negeri Sayyid Ali RahmatullahTulungagung anzilnisakinahaprilia@gmail.com

## Dyah Pravitasari
Universitas Islam Negeri Sayyid Ali RahmatullahTulungagung dyahpravitasariiainta@gmail.com
Abstract. Naturally, any financial institution guided by sharia principles will present its financial statements in accordance with PSAK No. 101. The purpose of this study was  to  evaluate  the  financial  statements  presented  at  Al-Barkah  Islamic  Boarding School Cooperative using PSAK 101. The qualitative descriptive research method was used  in  this  study.  The  data  was  gathered  using  techniques  such  as  observation, interviewing,  documenting,  and  conducting  literature  research.  The  findings concluded  that  Al-Barkah  Islamic  Boarding  School  Cooperative  presented  a statement  of financial  position  and  income  statement, but  did not fully  implement PSAK 101 due to the absence of five additional reports and the inadequacy of several components of the two that were presented. The reason for this is that the Al-Barkah Islamic Boarding School Cooperative only provides two types of financial statements: the  statement  of  financial  position  and  the  income  statement.  The  two  reports presented  are  deemed  to  have  satisfied  the  Al-BarkahKopontren's  information requirements. However, as time passes, Kopontren Al-Barkah continues to improve the quality of existing experts and to leverage technology to aid in the presentation of financial statements in accordance with established standards.
Keywords: Kopontren, Financial Statement, PSAK No. 101
Abstrak. Setiap lembaga keuangan yang berpedoman pada prinsip syariah tentunya berlandaskan  pada  PSAK  No.  101  dalam  penyajiian  laporan  keuangannya.  Tujuan dilakukannya  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  kesesuaian  laporan  keuangan yang tersaji pada Koperasi Pondok Pesantren Al- Barkah dengan PSAK 101. Dalam penelitian  ini  digunakan  metode  penelitian  deskriptif  kualitatif.  Data  yang dikumpulkan  didapatkan  melalui  teknik  pengumpulan  data  berdasarkan  observasi, wawancara,  dokumentasi  dan  penelitian  kepustakaan.  Hasilnya  disimpulkan  bahwa Koperasi Pondok Pesantren Al- Barkah telah menyajikan laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi, namun belum  menerapkan PSAK 101 secara menyeluruh karena terdapat  lima  laporan  lain  yang  belum  disajikan serta  terdapat  beberapa  komponen yang belum lengkap pada dua laporan yang telah disajikan. Penyebab hanya disajikan dua jenis laporan keuangan oleh Koperasi Pondok Pesantren Al- Barkah yaitu karena menurut  pihaknya  hanya  membutuhkan  dua  laporan  keuangan  saja  yakni  laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi. Dua laporan yang telah tersaji dianggap sudah memenuhi  kebutuhan  informasi  pada  Kopontren  Al-  Barkah.  Namun,  seiring berjalannya waktu Kopontren Al- Barkah juga terus meningkatkan kualitas terhadap tenaga  ahli  yang  ada  serta  terus  memanfaatkan  ilmu  teknologi  dalam  membantu penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan pedoman yang ada. Kata kunci: Kopontren, Laporan Keuangan, PSAK No. 101
Received: October 25, 2021 1st Revision: December 15, 2021 Published: January 11, 2022

## Diterima:
25 Oktober 2021 Direvisi: 15 Desember 2021 Dipublikasi: 11 Januari 2022
-

## PENDAHULUAN
Pada  dasarnya  ekonomi  islam  adalah  ekonomi  yang  berdasar  terhadap  moral  dan  akhlak mulia yang tinggi sehingga semua kegiatan dan aktivitas yang dilakukan manusia tidak akan keluar dari ajaran baik al-quran dan hadits (Aedy, 2007). Ekonomi dan keuangan menjadi hal yang penting ditengah-  tengah  masyarakat  saat  ini.  Perkembangannya  akan  selalu  diikuti  dengan  meningkatnya berbagai  aktivitas  ekonomi  yang  tentunya  diiringi  juga  dengan  masyarakat  yang  semakin membutuhkan  modal  atau  uang  dalam  bentuk  tunai  .  Hal  tersebut  yang  memunculkan  adanya lembaga  keuangan  seperti  Koperasi  Pondok  Pesantren  (Kopontren)  Al-Barkah.  Sebagai  koperasi syariah, koperasi Pondok pesantren Al- Barkah menjalankan aktivitas usahanya dengan berpedoman pada sistem syariah yang sudah diatur pada Akuntansi Keuangan Syariah.
Panduan penerapan tentang akuntansi syariah telah diatur dalam perundang - undangan. Di Indonesia, perkembangan Akuntansi Syariah diawali dengan disahkannya PSAK 59 tanggal 1 Mei 2002  mengenai  Akuntansi  Perbankan  Syariah  dan  sejak  tanggal  1  Januari  2003  mulai  berlaku pernyataan ini. Koperasi Pondok Pesantren Al-Barkah, dalam menjalankan usahanya tentunya akan membuat laporan keuangan. Hal tersebut diperlukan untuk menyajikan kondisi mengenai posisi serta perubahan  keuangan  suatu  entitas  terhadap  pihak-  pihak  yang  berkepentingan.  Karena  hal tersebutlah,  penyajian  serta  pelaporan  laporan  keuangan  entitas  dengan  berpedoman  pada  sistem syariah wajib berdasarkan pada Standar Akuntansi Keuangan Syariah yang ada salah satunya adalah PSAK 101, dimana pernyataan ini memuat persyaratan pencatatan serta penyajian laporan keuangan institusi syariah. Pada pernyataan ini dijabarkan mengenai struktur serta komponen isi yang harus ada  dalam  laporan  keuangan  syari’ah  yaitu:  1)  Laporan  posisi  keuangan;  2)  Laporan  perubahan ekuitas; 3) Laporan laba rugi; 4) Laporan arus kas; 5) Laporan sumber dan penggunan dana kebajikan; 6)Laporan sumber dan penggunaan zakat; 7) Catatan atas laporan keuangan.
Pengelolaan keuangan yang berbasis syariah akan tercapai bila standar akuntansi syariah pada suatu entitas diterapkan dengan baik (Desita, 2006). Fokus penelitian ini penulis pusatkan terhadap Pernyataan  Standar  Akuntansi  Keuangan  (PSAK) No.  101  mengenai  penyajian  laporan  keuangan syariah. Laporan keuangan yang dibuat entitas haruslah dikawal agar tidak ditemukan penyimpangan terhadap sistem yang ada (Asmitha, 2011). Beberapa pertanyaan yang muncul yang dapat dijawab yaitu sebagai Koperasi yang berpedoman pada sistem syariah, apakah Koperasi Pondok Pesantren Al-Barkah telah mengacu dan menerapkan standar akuntansi syariah yang berlaku dalam penyajian laporan keuangannya, sedangkan pada kenyataannya standar akuntansi syariah yang diterapkan kerap kali  masih  terkendala  oleh  sedikitnya  tenaga  ahli  yang  benar-  benar  menguasai  dan  berkompeten dalam  akuntansi  keuangan  syariah,  prinsip-  prinsip  syariah  termasuk  prinsip  bagi  hasil  yang membutuhkan kejujuran serta sistem pengawasan yang belum terlaksana secara maksimal.
Penulis memilih untuk mengkaji Koperasi Pondok Pesantren Al – Barkah ini yang terletak di  JL.  Soekarno  Hatta  No.  29  Wonodadi  Blitar  sebagai  objek  penelitian,  lantaran  dalam operasionalnya, Koperasi Pondok Pesantren Al- Barkah yang merupakan jenis koperasi syariah ini sudah  cukup  lama  berdiri  tetapi  jika  dilihat  dari  Laporan  Keuangan  yang  dibuat  masih  belum menunjukkan kesesuaian dengan PSAK 101. Hal ini tentunya bertentangan dengan prinsip PSAK 101, sehingga masih harus banyak diperbaiki dan disesuaikan dengan aturan yang tertera dalam PSAK 101.  Penerapan  yang  sesuai  merupakan  hal  yang  sangat  penting,  mengingat  menjalankan  sebuah usaha syariah merupakan tanggung jawab yang besar. Bagi pihak internal koperasi, laporan keuangan yang tidak sesuai dengan standar yang berlaku, dalam hal ini yaitu PSAK 101 akan menyebabkan sulitnya  pengevaluasian  serta  pengambilan  kebijakan  mengenai  apa  saja  yang  dapat  dilakukan perusahaan di masa yang akan datang. Selain itu, kemungkinan kebocoran aset dan kecurangan lebih besar terjadi saat laporan keuangan tidak tersaji secara lengkap. Bagi pihak eksternal, untuk melihat performa  suatu  perusahaan  diperlukan  laporan  keuangan  yang  lengkap.  Untuk  kreditur  penilaian kemampuan  perusahaan  dalam  mengembalikan  pinjaman  didapat  dari  laporan  keuangan,  lalu pemungutan  pajak  juga  membutuhkan  laporan  keuangan,  selanjutnya  yaitu  para  investor menggunakan  laporan  keuangan  suatu  perusahaan  sebagai  pertimbangan  dalam  menanamkan modalnya.  Hal  lainnya  yakni  lewat  informasi  dari  laporan  keuangan,  masyarakat  dapat  menilik kontribusi  dan  kredibilitas  perusahaan  yang  bisa  dijadikan  pertimbangan  untuk  menabung, meminjam, ataupun dalam melamar kerja.
Prinsip  keuangan  Syariah  yang  ada  berdasarkan  konsep,  teori,  dan  pendapat  para  ahli semuanya mengacu kepada prinsip rela sama rela, tidak ada pihak yang menzalimi dan dizalimi , hasil usaha  muncul  bersama  biaya , dan  untung  muncul  bersama  risiko  (Nurhayati  &  Wasilah, 2019) . Tujuan  dan  landasan  tersebut  diharapkan  mampu  mengarahkan  penyusunan  standar akuntansi dan pelaporan keuangan yang konsisten serta memiliki arah, fungsi, dan batasan yang jelas. Sehingga, hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan dapat membantu Koperasi Pondok Pesantren Al  –  Barkah  dalam  memperbaiki  laporan  keuangannya  sesuai  dengan standart  yang  tertera  dalam PSAK 101. Menurut keadaan yang telah disebutkan diatas, maka penulis akan meneliti Penerapan PSAK No.101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah pada Kopontren Al- Barkah Wonodadi Blitar.

## KAJIAN LITERATUR

## Akuntansi
Akuntansi merupakan suatu kegiatan mencatat, menggolongkan, menyortir dan menyajikan transaksi keuangan dari suatu entitas yang berguna untuk pihak- pihak berkepentingan sebagai dasar pengambilan keputusan.

## Akuntansi Syariah
Akuntansi syariah adalah deskonstruksi dari akuntansi secara umum menjadi tampilan yang humanis  dan  syarat  akan  nilai  dengan  tujuan  dan  fungsi  akuntansi  syariah  sendiri  yakni  untuk melahirkan peradaban bisnis dengan pengetahuan yang humanis, emansipatoris, transcendental, serta teological.  Dalam  akuntansi  syariah  terdapat  3  prinsip  utama  yaitu  keadilan,  kebenaran  dan pertanggungjawaban yang tentunya berdasarkan pada prinsip syariah. Tujuan akuntansi syariah dapat diuraikan sebagai berikut (Kusumawati, 2005)
1. Melindungi harta suatu entitas syariah (Hifzul Maal)
Ini  berarti  akuntansi  syariah  memiliki  tujuan  untuk  menjaga  harta,  menghindari  serta menghilangkan  rasa  keraguan  saat  semua  transaksi  yang  terjadi  dicatat  dan  dilaporkan  sesuai dengan pedoman akuntansi syariah yang berlaku.
2. Pencatatan Meminimalisir Perselisihan
Ketika  suatu  entitas  melakukan  pencatatan  pada  setiap  aktivitas  dan  transaksi  keuangan  yang terjadi, maka hal tersebut nantinya dapat berguna untuk memberikan kesaksian yang nyata dan kuat jika dikemudian hari terjadi perselisihan terhadap harta yang dimiliki.
3. Dasar Pengambilan Keputusan
Keputusan dapat diambil hanya setelah mengetahui data perusahaan yang mencakup informasi keadaan keuangan suatu entitas, maka keberadaan pencatatan transaksi akan memudahkan pihak internal  atau  manajemen  untuk  mengambil  langkah  apa  yang  harus  dilakukan  entitas  untuk meningkatkan kinerja perusahaannya.
4. Penghitungan Hak- Hak Berserikat
Pada  aktivitasnya  entitas  tentunya  terdapat  akad  dengan  jenis  perserikatan  dengan  pihak  lain.
Penghitungan hak- hak dan modal akan lebih mudah jika pencatatan dilakukan dengan baik.

## 5. Penentuan Zakat yang Dikeluarkan
Saat akan menentukan zakat yang akan dikeluarkan, sebuah entitas sebelumnya tentunya harus mengetahui total hasil yang diperoleh. Dasar pencatatan keuangan yang baik akan memudahkan entitas  untuk  melakukan  perhitungan  jumlah  zakat  yang  harus  dikeluarkan  atas  harta  yang dimiliki.
6. Penentuan Pemberian Imbalan, Sanksi, Dan Balasan
Akuntansi syariah tentunya harus mempresentasikan akuntansi berdasarkan dengan tujuan dari aktivitas transaksi tersebut yaitu dijadikan penentuan imbalan, sanksi, dan balasan.

## Laporan Keuangan
Tujuan  dari  penerapan  akuntansi  itu  sendiri  adalah  laporan  keuangan.  Laporan  keuangan ialah sebuah catatan informasi atas semua transaksi dan aktivitas yang telah dilakukan yang berisi keadaan serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan . Setiap entitas tentunya wajib melakukan pencatatan  serta  penyajian  laporan  keuangan  sebagai  pertanggung-jawaban  atas  segala  aktivitas keuangan yang dilakukan.

## Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 101
Pernyataan  Standar  Akuntansi  Keuangan  101:  Laporan  keuangan  syariah  atau  yang sering disingkat dengan PSAK 101 mencantumkan tujuan serta dasar laporan keuangan yang tersaji bagi suatu institusi syariah. Panduan mengenai penyajian, struktur, serta persyaratan minimal isi laporan keuangan pada perusahaan syariah sehubungan aktivitas dan transaksi yang dilakukan telah diuraikan dalam pernyataan ini (Ikatan Akuntan Indonesia, 2009).
1. Sejarah dan Perkembangan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 101
Setiap  perusahaan  yang  menyajikan  laporan  keuangan  mengandung  tujuan  agar  dapat mengetahui  apa  yang  terjadi  pada  perusahaannya.PSAK  101  dicetuskan  dan  disahkan  Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) pertama kali tanggal 27 Juni  2007.  Panduan  ini  dikeluarkan  untuk  mengganti  pedoman  penyajian  laporan  keuangan institusi  syariah  yang  sebelumnya  diatur  pada  PSAK  59:  Akuntansi  Perbankan  Syariah  yang muncul tanggal 1 Mei 2002. Pedoman Standar Akuntansi Syariah menjadi krusial serta pondasi untuk  keberhasilan  suatu  lembaga  keuangan  syariah  untuk  memberikan  pelayanan  kepada masyarakat  luas,  informasi  yang  disajikan  oleh  bank  harus  relatif  akurat,  dapat dipertanggungjawabkan, serta relevan untuk pemakainya, tapi masih dalam konteks syariah islam. Dewan  Pengurus  Nasional  (DPN)  IAI  mengeluarkan  surat  dengan  No.  0823- B/DPN/IAI/X1/2013,  berdasarkan  surat  tersebut  otomatis  kewenangan  atas  semua  yang berkaitan dengan akuntansi syariah yang semula diterbitkan DSAK IAI diambil alih oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia (DSAS IAI), Sesudah disahkan pada awal 2007, PSAK 101 melewati perubahan serta revisi mengenai beberapa hal antara lain:
a. Akibat  direvisinya  PSAK  1  mengenai  Penyajian  Laporan  Keuangan  pada  tanggal  16 Desember 2011
b. Akibat  direvisinya  PSAK  1  yang  berisi  Penyajian  Laporan  Laba  Rugi  dan  Penghasilan Komprehensif Lainnya pada tanggal 15 Oktober 2014
c. Dan  revisi  selanjutnya  mengenai  penyajian  laporan  keuangan  entitas  asuransi  syariah.  Ini akibat dari direvisinya PSAK 108 mengenai Akuntansi Transaksi Syariah, kemudian mulai diterapkan pada tanggal 1 Januari 2017.
2. Ketentuan Penyajian Laporan Keuangan Syariah Berdasarkan PSAK 101
Seluruh lembaga keuangan yang menjalankan aktivitasnya menggunakan prinsip Syariah mempunyai pedoman serta aturan khusus yang berbeda satu sama lainnya. Terdapat perbedaan pada lembaga keuangan yang berpedoman pada prinsip syariah yaitu dapat menjalankan aktivitas dan kegiatannya yang relatif memiliki persamaan sebab pemakaian instrumen akad yang sama mengacu pada prinsip Syariah. Pada PSAK 101 telah diuraikan mengenai persyaratan umum yang ada  dalam  laporan  keuangan  organisasi  Syariah,  persyaratan  dan  muatan  tersebut  mencakup: penyajian wajar serta kepatuhan  pada  Standar Akuntansi  Keuangan,  dasar akrual,  materialistis serta penggabungan, saling hapus, frekuensi pelaporan, informasi komparatif dan yang terakhir konsistensi  penyajian  laporan  keuangan.  Ketentuan  akuntansi  syariah  untuk  entitas  syariah dimuat  pada  PSAK  101  sampai  dengan  107.  PSAK  tersebut  dijadikan  pedoman  secara komprehensif untuk semua entitas syariah dalam melakukan aktivitas dan transaksi. Tetapi di lain sisi  ada  PSAK  yang  hanya  digunakan  untuk  industri  khusus,  sebab  mempunyai  aspek  khusus yang tidak bisa disamaratakan dengan entitas lain (Dewan Standar Akuntansi Syariah - IAI, 2016). Pernyataan ini telah menguraikan penjelasan mengenai struktur dan komponen isi pada laporan keuangan Syariah yang meliputi beberapa hal seperti:
a. Laporan Posisi Keuangan
Laporan  posisi  keuangan  atau  neraca  berisi  informasi  yang  memuat  keadaan keuangan  suatu  entitas  terkait  dengan  keadaan  keuangan,  likuiditas,  solvabilitas  dan keberhasilan entitas menyesuaikan dengan lingkungan yang berubah- ubah (Sri Nurhayati, 2011).  Laporan  posisi  keuangan  yang  tersaji  pada  suatu  entitas  syariah  minimal  memiliki cakupan komponen sebagai berikut: kas dan setara kas, piutang usaha beserta piutang lainnya, persediaan, investasi dengan metode ekuitas, aset keuangan, total aset, properti‘investasi, aset tetap, aset tidak berwujud, kewajiban usaha maupun terutang lainnya, kewajiban keuangan, liabilitas  dan  aset  untuk  pajak  kini,  liabilitas  dan  aset  pajak  tangguhan,  kewajiban  yang termasuk didalam kelompok lepasan milik untuk dijual, provisi, kepentingan non pengendali, serta modal saham dan cadangan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk.
Laporan  ini  tersaji  sebagai  neraca.  Laporan  posisi  keuangan  berfungsi  sebagai  alat prediksi kemampuan entitas pada masa depan. Informasi yang tersaji pada laporan ini yaitu sebagai berikut:(Ikatan Akuntan Indonesia, 2009)
1) Informasi pertama yang termuat dalam laporan posisi keuangan merupakan aset. Aset berarti segala sesuatu yang dikuasai oleh entitas yang didapatkan dari penghasilan atau pendapatan dari transaksi dan aktivitas lain yang dilakukan entitas di masa lampau.
2) Informasi selanjutnya yaitu mengenai kewajiban atau liabilitas suatu entitas. Kewajiban atau  liabilitas  ialah  seluruh  pengorbanan  yang  dibuat  entitas  untuk  mendapatkan  atau memperoleh  sesuatu  di  masa  depan  dan  memberikan  ganti  berupa  penyerahan  aset ataupun  jasa  untuk  entitas  lain  sebagai  ganti  atas  transaksi  atau  perjanjian  yang  telah dilakukan.
3) Informasi  ketiga  yaitu  Dana  Syirkah Temporer.  Dana ini  diperoleh dari  sesorang atau sumber  lainnya  untuk  digunakan  sebagai  investasi  dengan  kurun  waktu  yang  telah disepakati.  Entitas  syariah  selanjutnya  bisa  mengolah  dana  yang  didapatkan  serta menjalankan  bagi  hasil  sesuai  kesepakatan  antar  kedua  belah  pihak.  Dana  syirkah temporer tidak tergolong dalam kewajiban sebab saat mengalami kerugian, entitas syariah tidak wajib mengembalikan dana kecuali jika disebabkan oleh kelalaian entitas syariah itu sendiri.  Tetapi,  dana  syirkah  temporer  ini  juga  tidak  tergolong  sebagai  ekuitas.  Hal tersebut dikarenakan dana ini memiliki kurun waktu hak kepemilikan tidak dimiliki sama seperti pada pemegang saham.
4) Informasi terakhir yang termuat pada laporan posisi keuangan adalah Ekuitas. Ekuitas merupakan  suatu  sumber  daya  yang  dimiliki  dalam  aset  yang  masih  tersisa  sesudah dikurangi oleh liabilitas serta dana syirkah temporer.
b. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain
Laporan laba rugi ialah penggambaran dalam bentuk sajian kinerja maupun aktivitas pada suatu periode yang memuat penghasilan serta beban yang muncul akibat aktivitas primer serta  aktivitas  operasi  lainnya  pada  entitas  syariah  (Muljono,  2015). Dalam  suatu  periode laporan keuangan tertentu seluruh pos penghasilan ataupun beban diakui jika memuat aspek laba  rugi  serta  aspek  komprehensif  lainnya.    Laporan  ini  memuat  komponen-  komponen yang tersaji kedalam pos- pos sebagai berikut yaitu: penghasilan yang diperoleh, kemudian bagi hasil yang ditujukan untuk pemilik modal/dana, laba rugi dari entitas asosiasi social serta ventura bersama yang telah dicatat dengan metode ekuitas, beban pajak, dan yang terakhir jumlah tunggal bagi operasi yang dihentikan (Ikatan Akuntan Indonesia, 2009)
c. Laporan Perubahan Ekuitas
Hal ini berisi informasi mengenai penambahan maupun pengurangan suatu ekuitas yang dikuasai oleh entitas syariah yang memuat gambaran kenaikan dan penurunan kekayaan atau aktiva bersih entitas syariah (Muljono, 2015). Pos- pos tersebut tersaji dalam laporan
perubahan  ekuitas yang mencakup: jumlah  penghasilan  komprehensif  pada  suatu  periode, dampak penerapan retrospektif atau penyajian kembali setiap komponen ekuitas yang telah diakui, rekonsiliasi atas setiap unsur ekuitas, secara terpisah menyajikan perubahan laba rugi, pendapatan komprehensif lain serta transaksi pemilik dalam kemampuannya sebagai pemilik (Ikatan Akuntan Indonesia, 2009).
d. Laporan Arus Kas
Dapat  diartikan  sebagai  laporan  yang  berisikan  kegiatan  sehubungan  dengan  kas masuk maupun kas keluar entitas yang terjadi selama periode tertentu. Didalamnya memuat beberapa  pos-  pos  antara  lain:  sumber  dan  penggunaan  kas  operasional,  investasi,  serta pendanaan (Muljono, 2015).
e. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat
Pos- pos yang dimuat pada laporan ini mencakup: dana zakat yang berasal dari wajib zakat pada entitas syariah maupun luar entitas syariah, penyaluran dana zakat melalui entitas pengelola  zakat,  penurunan  maupun  kenaikan  dana  zakat  serta saldo awal dana zakat  dan saldo akhir dana zakat.
f. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan
Laporan  ini  memuat  komponen  sebagai  berikut:  sumber  dana  kebajikan  entitas syariah, penggunaan dana kebajikan, penurunan maupun kenaikan sumber dana kebajikan, serta saldo awal dana kebajikan dan saldo akhir dana kebajikan.
g. Catatan atas Laporan Keuangan
Informasi tambahan mengenai seluruh komponen yang telah tersaji pada bagian lain pada  laporan  keuangan  dimuat  dalam  catatan  atas  laporan  keuangan.  Catatan  ataslaporan keuangan ini menyajikan pos – pos antara lain: informasi umum dan kebijakan penyusunan laporan  yang  diterapkan  suatu  entitas  syariah,  informasi  yang  diungkapkan  yang  tidak terdapat pada SAK serta tidak tersaji dilaporan keuangan lainnya, dan yang terakhir informasi yang tidak tersaji dalam laporan keuangan (Ikatan Akuntan Indonesia, 2009).
Selanjutnya  laporan  keuangan  yang  tersaji  akan  digunakan  sebagai  perbandingan  dengan laporan keuangan ditahun lalu atau dengan laporan keuangan syariah organisasi lainnya. PSAK terkait telah mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian serta pengungkapan atas kegiatan atau aktivitas tertentu yang terjadi pada entitas syariah.
Kerangka berpikir pada penelitian ini adalah peneliti melakukan penelitian pada Koperasi Pondok  Pesantren  Al-  Barkah  dengan  cara  observasi,  wawancara  dan  dokumentasi  kemudian didapat Laporan Keuangan Tahunan yang selanjutnya dibandingkan dengan PSAK 101. Data yang diperoleh kemudian dianalisis untuk menarik kesimpulan kesesuaian Laporan Keuangan Koperasi Pondok  Pesantren  Al-  Barkah  dengan  PSAK  101.  Dan  yang  terakhir  yaitu  peneliti  memberikan
rekomendasi pada pihak Koperasi Pondok Pesantren Al- Barkah agar penyajian laporan keuangan yang dibuat sesuai dengan PSAK 101.

## METODE PENELITIAN
Pendekatan kualitatif dipilih peneliti dalam penelitian ini, yang dapat diartikan penelitian yang mencermati  data  yang  diperoleh  baik  berbentuk  kata-  kata  lisan  atau  tulisan.  Data  dikumpulkan secara triangulasi, lalu analisis data dianalisis dengan pendekatan kualitatif  yang akan didapat hasil penelitian lebih menegaskan arti daripada generalisasi (Sugiyono, 2016). Tujuan penelitian deskriptif kualitatif ini yaitu berguna sebagai gambaran, uraian serta jawaban secara rinci terhadap permasalahan yang  diteliti  dengan  mempelajari  semaksimal  mungkin  terhadap  suatu  individu,  kelompok,  atau kejadian. instrument penelitian adalah manusia dan hasil penelitian yang dihasilkan berbentuk kata- kata penjelasan atau pernyataan yang sesuai dengan keadaan sebenarnya di lapangan.
Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini,  yakni  berupa  data  primer  dan  data  sekunder. Metode perolehan datanya, salah satunya dilakukan melalui Wawancara secara langsung dengan pihak Koperasi Pondok Pesantren Al- Barkah nantinya digunakan sebagai data primer. Data kedua yaitu data sekunder yang didapatkan dari sumber lain yaitu jurnal, buku, atau artikel serta sumber lain yang sejalan dengan penelitian ini.
Analisis data memiliki proses antara lain data- data dikumpulkan, yang dimulai dari berbagai sumber  yakni  berasal  dari  wawancara  bersama  informan,  serta  tinjauan  langsung  yang  telah dituangkan  pada  catatan  lapangan,  hasil  wawancara,  serta  dokumentasi,  selanjutnya  data  yang dikumpulkan  dan  didapatkan  melalui  proses  analisis.  Analisis  data  dengan  menggunakan  teknik analisis deksriptif memiliki tujuan untuk mengumpulkan data dengan mereduksi data, mendisplay data serta menyimpulkan dan yang terakhir melakukan verifikasi(Ali, 2014)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil
Petunjuk dasar dalam penyajian laporan keuangan entitas syariah termasuk koperasi syariah yaitu  menggunakan  kerangka  laporan  keuangan  berdasarkan  PSAK  101.  Sedangkan  pencatatan transaksi keuangannya mengacu pada PSAK Syariah 102 sampai 110 serta transaksi yang tidak diatur dalam PSAK Syariah mengacu pada SAK ETAP. Namun, penyajian laporan keuangan yang ada pada Koperasi  Pondok  Pesantren  Al-  Barkah  mengacu  pada  PSAK  101  tetapi  hanya  menerapkan  2 laporan keuangan saja (Kopontren Al- Barkah, 2020).
Koperasi  Pondok  Pesantren  Al-  Barkah  yang  menjalankan  sistem  syariah  tentunya berlandaskan  pada  PSAK  101  dalam  melakukan  pencatatan  dan  penyajian  laporan  keuangannya. Berdasarkan  PSAK  101  Paragraf  9,  laporan  keuangan  entitas  syariah  yang  lengkap  terdiri  atas:  1)
Laporan  Posisi  Keuangan;  2)  Laporan  Laba  Rugi;3)  Laporan  Arus  Kas;  4)  Laporan  Perubahan Ekuitas; 5) Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat; 6) Laporan Sumber dan Penggunan Dana Kebajikan; serta 7) Catatan atas Laporan Keuangan (Ikatan Akuntan Indonesia, 2009).
Berdasarkan  hasil  dan  temuan  penelitian  terhadap  dokumen  laporan  keuangan  Koperasi Pondok  Pesantren  Al-  Barkah  maupun  wawancara  dengan  informan  ditemukan  bahwa  pada Koperasi  Pondok  Pesantren  Al-  Barkah Wonodadi  Blitar  menunjukkan  bahwa  penyajian  laporan keuangan  syariah  baru  dibuat  dan  disajikan  dalam  2  jenis  saja  yaitu  laporan  posisi  keuangan  dan laporan laba rugi. Namun, pelaporannya pun belum seutuhnya sama dengan aspek dan komponen yang ada pada PSAK 101. Dari wawancara dengan pihak Koperasi Pondok Pesantren Al- Barkah yang  telah  dilaksanakan  penulis,  ketidaksesuaian  penyajian  laporan  keuangan  Koperasi  Pondok Pesantren Al- Barkah dengan PSAK 101 disebabkan karena pihaknya hanya membutuhkan 2 jenis laporan keuangan yakni laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi. 2 jenis Laporan keuangan yang  disajikan  dan  dilaporkan  dirasa  telah  memenuhi  kebutuhan  informasi  Koperasi  Pondok pesantren Al- Barkah (Nurrafli, 2021) . Namun, hal ini sangat tidak relevan dengan prinsip PSAK 101, yang dimana kejelasan aliran dana yang terjadi dalam sebuah lembaga khususnya lembaga syariah memiliki tanggung jawab penuh terhadap nasabah, dan tanggung jawab rohani kepada Allah SWT, maka  dengan  demikian  Koperasi  Pesantren  Al  –  Barkah  harus  membenahi  struktur  laporan keuangannya  sesuai  dengan  ketentuan  syariah  dan  PSAK  101,  guna  pertanggungjawaban  kepada nasabah  dan  Allah  SWT.  Padahal  sebagai  entitas  syariah  harusnya  berpedoman  pada  PSAK  101 dalam penyajian laporan keuangannya. Semua laporan yang tertuang pada PSAK 101 nantinya akan bermanfaat untuk pihak koperasi pondok pesantren Al- Barkah sendiri dan pihak- pihak lain yang terkait seperti investor, pemilik dana titipan, karyawan, pemerintah, masyarakat, dsb (Prasetyo, 2019).

## Pembahasan

## Analisis terhadap laporan posisi keuangan
Penyajian neraca atau neraca Lembaga Syariah memiliki persyaratan minimum yang meliputi: kas  dan  setara  kas,  piutang  usaha  beserta  piutang  lainnya,  persediaan,  investasi  dengan  metode ekuitas, aset keuangan, total aset, properti‘investasi, aset tetap, aset tidak berwujud, kewajiban usaha maupun terutang lainnya, kewajiban keuangan, liabilitas dan aset untuk pajak kini, liabilitas dan aset pajak  tangguhan,  kewajiban yang  termasuk  didalam  kelompok lepasan  milik  untuk  dijual,  provisi, kepentingan non pengendali, serta modal saham dan cadangan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk (Ikatan Akuntan Indonesia, 2009).
Unsur-  Unsur  komponen  dan  isi  dalam  laporan  posisi  keuangan  Kopontren  Al-  Barkah  yakni (Kopontren Al- Barkah, 2020):
Penerapan PSAK No. 101 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah Pada Kopontren Al- Barkah Wonodadi Blitar
a. Pada  pos  aktiva  lancar  berisi  kas,  bank,  deposito  berjangka,  piutang  segera  diterima,  piutang anggota, piutang calon anggota, penyusutan piutang tak tertagih dan persediaan barang dagang
b. Aktiva tetap yang terdiri dari aktiva tetap serta akumulasi penyusutan aktiva tetap
c. Bagian Passiva
Pada bagian ini, terdapat pos- pos antara lain: kewajiban berjangka yang terdiri dari simpanan sukarela,  hutang  simpanan  khusus,  hutang  segera  dibayar,  hutang  dana  sosial,  hutang  dana pendidikan, hutang bagi hasil anggota, hutang bagi hasil calon, dan hutang lain-lain
d. Hutang berjangka terdiri dari hutang bank
e. Modal  yang  terdiri  dari  dana  cadangan,  simpanan  pokok,  simpanan  wajib,  penyertaan  modal, kemudian SHU yang dibagi menjadi SHU tahun lalu dan SHU tahun berjalan.
Laporan  posisi  keuangan  Koperasi  Pondok  Pesantren  Al-  Barkah  disusun  dalam  bentuk skontro  yang  disajikan  dalam  dua  sisi  yaitu  passiva  disisi  kanan  dan  aktiva  disisi  kiri.  Aset  dalam Koperasi Pondok Pesantren Al- Barkah disajikan dengan nama aktiva, cadangan kerugian piutang dicatat dengan nama akun penyisihan piutang tak tertagih. Aktiva tetap tidak dijelaskan secara rinci namun hanya terdiri dari aktiva tetap dan akumulasi penyusutan aktiva tetap. Pada akun aktiva lain- lain di neraca bernominal nol. Liabilitas (kewajiban hutang yang harus dibayarkan) Koperasi Pondok Pesantren Al- Barkah disajikan dengan nama akun kewajiban. Ekuitas terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, penyertaan modal, SHU yang dibagi menjadi SHU tahun lalu, dan SHU tahun berjalan (Kopontren Al- Barkah, 2020).
Mengacu pada hasil analisis penulis terhadap laporan keuangan yang tersaji pada dokumen Koperasi Pondok Pesanten Al- Barkah diketahui bahwa Koperasi Pondok Pesantren Al- Barkah menyajikan Laporan Posisi Keuangan. Namun dalam penyajiannya masih belum ditemukan kesesuaian dengan PSAK 101 dikarenakan hal- hal berikut yaitu:
1. Dana  syirkah  temporer  yang  tidak  tersaji  pada  laporan  posisi  keuangan  Koperasi  Pondok Pesantren Al- Barkah.
2. Terdapat ketidaksesuaian aspek dalam laporan posisi keuangan Koperasi Pondok pesanten Al- Barkah. Merujuk pada PSAK 101 aspek laporan posisi keuangan pada institusi syariah mencakup pos-  pos  yakni:  aset,  liabilitas,  dana  syirkah  temporer  serta  ekuitas.  Sedangkan  laporan  posisi keuangan Koperasi Pondok Pesantren Al- Barkah hanya menyajikan unsur yang terdiri dari aset, liabilitas dan ekuitas.

## Analisis terhadap Laporan Laba rugi
Laporan kedua yang dibuat oleh Kopontren Al- barkah yaitu Laporan Laba Rugi. Laporan ini sedikitnya memiliki cakupan komponen antara lain sebagai berikut: pendapatan usaha, bagian laba rugi dari entitas asosiasi serta ventura bersama dan dicatat dengan metode ekuitas, bagi hasil untuk
pemilik  dana,  beban  pajak,  dan  jumlah  tunggal  untuk  operasi  yang  dihentikan  (Ikatan  Akuntan Indonesia, 2009).
Sedangkan  Laporan  laba  rugi  yang  disajikan  oleh  Koperasi  Pondok  Pesantren  Al  Barkah terdiri  pendapatan  dari pembiayaan. Kemudian  biaya  atau  beban  kerja  yang  terdiri  dari  bagi  hasil simpanan,  gaji,  ATK,  belanja  inventaris,beban  penyusutan,  dan  biaya  lain-  lain.  Juga  disajikan mengenai laba setelah pajak, biaya RAT dan SHU dibagikan (Kopontren Al- Barkah, 2020). Laporan laba rugi yang disajikan oleh Koperasi Pondok Pesantren Al- Barkah, berdasarkan temuan penulis, tidak sesuai dengan PSAK 101 karena tidak merinci pembagian pendapatan dan keuntungan kepada pemilik dana, sehingga dapat disimpulkan jika diukur terhadap dua jenis laporan keuangan tahunan yang disajikan, yaitu neraca dan laporan laba rugi, hal ini tentu saja tidak memenuhi standar akuntansi untuk penyajian laporan keuangan berdasarkan PSAK 101 yang harusnya terdiri atas 1) Laporan laba rugi, 2) Neraca, 3) Laporan arus kas, 4) Melaporkan sumber dan penggunaan kebajikan. 5) Laporan sumber dan penggunaan dana Zakat. Dan terakhir 7) catatan atas laporan keuangan (Ikatan Akuntan Indonesia, 2009).
Terdapat  beberapa  penelitian  yang  menunjukkan  kesamaan,  berdasarkan  penelitian- penelitian sebelumnya yang dijadikan acuan. Artinya, penelitian PSAK 101, metode penelitian yang digunakan,  dan  teknik  pengolahan  data  adalah  sama.  Penelitian  sebelumnya  menunjukkan  bahwa perusahaan belum sepenuhnya menerapkan PSAK 101. Penelitian ini dilakukan oleh Amrul Ikhsan dan Musfiari Haridhi (2017), dengan judul “Implementasi Standar Akuntansi Keuangan Syariah Pada Koperasi  Jasa  Keuangan  Syariah  (Studi  tentang  baitul  qiradh  di  kota).  BQ  Banda  Aceh  belum menerapkan  PSAK  101  secara  keseluruhan  karena  sumber  daya  manusia  yang  belum  mengikuti ketentuan yang berlaku(Ikhsan & Haridhi, 2017). Penelitian lanjutan oleh Naurah Nadzifah (2020) dengan  judul  “Analisis  Penerapan  PSAK  101  dalam  Laporan  Keuangan  KSPPS  BMT  Al  Bina Tasikmalaya”.  Laporan  keuangan  tahunan  yang  disajikan  oleh  BMT  Al  Bina  tidak  sesuai  dengan PSAK 101 karena beberapa faktor, seperti BMT Al Bina, tidak sepenuhnya memahami penyajian laporan keuangan tahunan PSAK 101 serta menurut pihaknya laporan yang dibuat sudah mencukupi kebutuhan  (Nazhifah  et  al.,  2020)  .  Penelitian  lain  yang  berjudul  “Akuntabilitas  BMT:  Analisis Berdasarkan  Penerapan  PSAK  101  Dalam  Penyajian  Laporan  Keuangan”  dilakukan  oleh Putriningtyas (2019). Didapat hasil bahwa BMT Wanita Mandiri tidak menyajikan semua aspek sesuai dengan standar akuntansi syariah PSAK 101, karena didasarkan pada penyajian laporan keuangan tahunan sesuai dengan standar Kementerian Koperasi yang ada (Putriningtyas, 2019). Penelitian yang selaras dengan penelitian ini kebanyakan ditemukan dengan hasil tidak memenuhi standar PSAK 101 dikarenakan banyak faktor yaitu dari faktor internal dan eksternal entitas itu sendiri seperti kurang mahirnya tenaga akuntan dalam memahami akuntansi syariah, atau pemahaman mengenai penyajian laporan keuangan untuk institusi atau lembaga syariah yang masih kurang.
Seperti  yang  telah  disampaikan  sebelumnya,  bahwa  aliran  dana  yang  terjadi  pada  lembaga keuangan,  khususnya  lembaga  syariah  sangatlah  penting . Tujuan  dan  landasan  pada  PSAK  101 diharapkan  mampu  mengarahkan  penyusunan  standar  akuntansi  dan  pelaporan  keuangan  yang konsisten serta memiliki arah, fungsi, dan batasan yang jelas. Dewan Standar Akuntansi Keuangan dalam  merumuskan  Standar  Akuntansi  Keuangan,  yang  dimana  hal  ini  akan  berkaitan  kembali dengan laporan – laporan keuangan yang harus dijelaskan dan disajikan secara detail kepada nasabah, dan  pihak  –  pihak  yang  terkait  dengan  lembaga  keuangan  khususnya  lembaga  keuangan  syariah tersebut.  Ketidaksesuaian  laporan  keuangan  dengan  pedoman  PSAK  101  dapat  mengakibatkan pengambilan keputusan yang salah dikemudian hari, memberikan citra buruk bagi perusahaan, serta kemungkinan kecurangan yang dapat terjadi.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Dari  deskripsi  pada  bagian  pembahasan  maka  dalam  penerapan  Pernyataan  Standar Akuntansi Keuangan No. 101 yang dilakukan di Koperasi Pondok Pesantren Al Barkah diperoleh hasil bahwa belum sesuai dengan PSAK 101 karena pada penyajian laporan keuangan baru terdapat 2 laporan yaitu laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi seharusnya terdapat 7 laporan keuangan yang harus disajikan oleh entitas syariah .Selain itu, kedua laporan keuangan yang telah disajikan oleh Koperasi Pondok pesantren Al- Barkah belum memenuhi komponen penyajian sesuai yang tertuang pada PSAK 101. Terdapat beberapa perbedaan mengenai penulisan nama akun, pada laporan posisi keuangan  tidak  terdapat  dana  syirkah  temporer,  tidak  adanya  bagi  hasil  pemilik dana  serta  belum terperincinya  pembuatan  laporan  laba  rugi.  Penyebab  hanya  disajikan  2  laporan  keuangan  oleh Koperasi Pondok Pesantren Al- Barkah yaitu karena menurut pihaknya hanya membutuhkan  2 jenis laporan keuangan yaitu laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi. 2 laporan yang telah disajikan dianggap sudah memenuhi kebutuhan informasi pada Kopontren Al- Barkah.

## Saran
Menurut pembahasan serta kesimpulan yang sudah diuraikan sebelumnya, maka saran yang penulis bisa berikan yaitu:
1. Bagi Pihak Lembaga
Kesesuaian penyajian laporan keuangan dengan pedoman PSAK 101 akan memberikan kemudahan dalam penyampaian informasi perusahan pada pihak internal dan eksternal. Selain itu  kesesuaian  penyajian  laporan  keuangan  dapat  meminimalisir  tingkat  kecurangan  dalam pembuatan  laporan  keuangan  sebabnya  diperlukan  peningkatan  kualitas  tenaga  akuntan  serta pemahaman dalam penyajian laporan keuangan agar laporan keuangan bisa tersaji dengan baik sesuai dengan PSAK 101 sebagai entitas yang menganut sistem syariah dalam setiap kegiatan dan
transaksinya.  Untuk  memudahkan  tenaga  akuntan  untuk  menyusun  laporan  keuangan,  dapat digunakan software accounting misalnya Smartcoop. Selain itu, format laporan keuangan yang dibuat sebaiknya  merujuk  pada standar  PSAK  101.  Penelitian  ini  dapat dijadikan evaluasi  bagi  pihak internal  Koperasi  Pondok  pesantren  Al-  Barkah  khususnya  akuntan  dalam  penyajian  laporan keuangan, serta laporan keuangan yang sudah ada diperbaiki dengan menggolongkan nama akun secara lebih terperinci agar informasi keuangan dapat tersampaikan dengan baik.
2. Bagi peneliti selanjutnya
Kedepannya, diharapkan untuk para peneliti selanjutnya untuk bisa meneliti aspek- aspek lain  dari  laporan  keuangan  ataupun  penerapan  terhadap  SAK  yang  lain.  Selain  itu  juga  dapat dilakukan penelitian untuk membandingkan dengan entitas syariah yang lain.

## DAFTAR REFERENSI
Aedy, H. (2007). Indahnya Ekonomi Islam . Alfabeta. Ali, M. (2014). Memahami Riset dan Sosial . Bumi Aksara.
Asmitha.  (2011). Analisis  Perlakuan  Akuntansi  pembiayaan  Gadai  Syariah  PT.  Pengadaian  Syariah . Universitas Hasanuddin.
Desita, D. (2006). Peranan Standar Akuntansi Syariah dalam Pengelolaan Transaksi Keuangan pada Bank Syariah. Jurnal Ekonomi Dan Perbankan . https//repository.Widyatama.ac.id
Dewan Standar Akuntansi Syariah - IAI. (2016). PSAK 101 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah. Standar Akuntansi Keuangan Syariah , 1 , 101.41.
Ikatan Akuntan Indonesia. (2009). PSAK Syariah No. 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah (Cetakan Ke). Dewan Standar Akuntansi Keuangan.
Ikhsan, A., & Haridhi, M. (2017). Penerapan standar akuntansi keuangan Syariah pada koperasi jasa keuangan Syariah (studi pada baitul qiradh di kota Banda Aceh). Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi , 2 (3),  100–110.  https://www.neliti.com/publications/202132/penerapan-standar- akuntansi-keuangan-syariah-pada-koperasi-jasa-keuangan-syariah
Kopontren Al- Barkah. (2020). Pedoman RAT Kopontren Al- Barkah .
Kusumawati, Z. (2005). Menghitung Laba Perusahaan: Aplikasi Akuntansi Syariah (Cetakan I). Magistra Insani Press.
Muljono, D. (2015). Buku Pintar Akuntansi Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah . Penerbit Andi. Nazhifah, N., Wisandani, I., & Marlina, L. (2020). Analisis Implementasi Psak 101 Pada Laporan Keuangan    Di  Kspps  Bmt  Al-Bina  Tasikmalaya. Jurnal  Ekonomi  Syariah , 5 (1),  42–58. http://jurnal.unsil.ac.id/index.php/jes/article/view/1577
Nurhayati, S., & Wasilah. (2019). Akuntansi Syariah di Indonesia . Salemba Empat.
Prasetyo, A. (2019). Akuntansi Keuangan Syariah: Teori, Kasus, dan Pengantar Menuju Praktik (M. Kika (ed.); 1st ed.). Penerbit Andi.
Putriningtyas, U. (2019). Akuntabilitas BMT: Analisis Berdasarkan Implementasi PSAK 101 Pada Penyajian Laporan Keuangan. Jurnal Ekonomi Dan Keislaman , 7 , 17–36.
Sri Nurhayati, W. (2011). Akuntansi Syariah di Indonesia . Salemba Empat.
Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D . Alfabeta.