## URGENCY OF RUNNING HANDLING IN DIVORCE CASE
(Study of the Circuit Court Program at the Jantho Syar'iyyah Court)
Misran, Mirza Hazaki Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Banda Aceh
Misran.ramli@ar-raniry.ac.id mizahazakiabd@gmail.com

## Abstract
According to a 2007 study, the poor face major financial barriers to accessing the Religious Courts relating to court fees and transportation costs to come to court. The  Supreme  Court  responded  to  these  findings  by  paying  great  attention  to  the holding  of  circuit  courts  and  waiving  court  fees  with  the  Prodeo  process.  This response is manifested in the Supreme Court Circular (SEMA) Number 10 of 2010 concerning  Guidelines  for  Legal  Aid,  which  is  divided  into  two  attachments, namely  attachment  A  for  the  General  Courts  and  Annex  B  for  the  Religious Courts.  Based  on  data  from  the  Syar'iyah  Jantho  Court,  the  divorce  case  that occurred  in  Aceh  Besar  District  was  classified  as  high.  The  divorce  rate  is  the number  registered with  the Jantho  Syar'iyah Court, not  including  those who are not  registered  or  divorce  in  secret  without  being  registered  with  the  Jantho Syar'iyah  Court.  Because  traditionally,  many  people  divorce  without  registering with  the  Syar'iyah  Court,  especially  those  whose  social,  educational  and economic status is middle to lower, coupled with the long distance between their homes and the Syar'iyah Court. Therefore, the problems in this thesis are how the circuit  court  procedure  in  divorce  cases  at  the  Jantho  Syar'iyah  Court,  how  the community's participation in the implementation of circuit courts in divorce cases at the Jantho Syar'iyah Court and how the influence of circuit courts in the social life of the community. With the method of field research (field research) conducted at the Syar'iyah Jantho Court, the result of the research is that the procedure for conducting  a  circuit  court  consists  of  pre-trial  stages,  namely  case  registration, appointment  of  a panel  of  judges  (PMH), appointment  of  a substitute clerk  (PP) and a substitute bailiff. (JSP), Determination of Session Day (PHS), and Summons of  the parties. The second stage of  the trial is  peace efforts, reading  of  lawsuit / petition, answer-answer, verification, deliberation of the panel of judges, reading of  decisions  /  decisions,  implementing  the  divorce  vow  and  submitting  divorce certificates. Insofar as it is implemented, community participation is very high so that it affects public awareness that the termination of a marriage relationship is very important to obtain legal certainty.
Keywords: Urgency, Circuit Court

## Abstrak
Menurut penelitian tahun 2007, masyarakat miskin menghadapi hambatan utama  dalam  masalah  keuangan    untuk  mengakses  Pengadilan  Agama    yang
berkaitan  dengan  biaya  perkara  dan  biaya  transportasi    untuk  datang  ke pengadilan.  Temuan  tersebut  kemudian  direspon  oleh  Mahkamah  Agung  dengan memberikan  perhatian  besar  untuk  terselenggaranya  sidang  keliling  dan pembebasan    biaya  perkara  dengan  proses  prodeo.  Respon  tersebut  diwujudkan dalam Surat  Edaran Mahkamah Agung (SEMA)  Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Bantuan  Hukum,  yang dibagi menjadi dua lampiran yakni lampiran A untuk  lingkungan  Peradilan  Umum  dan  lampiran  B  untuk  lingkungan  Peradilan Agama. Berdasarkan  data  Mahkamah  Syar’iyah  Jantho  kasus  perceraian  yang terjadi  di  Kabupaten  Aceh  Besar  tergolong  tinggi.  Angka  perceraian  tersebut adalah angka yang terdaftar di Mahkamah Syar’iyah Jantho, belum termasuk yang tidak  terdaftar  atau  perceraian  secara  sembunyi  tanpa  didaftarkan  ke  Mahkamah Syar’iyah  Jantho.  Karena  secara  tradisi,  banyak  masyarakat  yang  melakukan perceraian  tanpa  mendaftar  ke  Mahkamah  Syar’iyah,  terutama  masyarakat  yang status  sosial,  pendidikan  dan  ekonominya  menengah  ke  bawah,  ditambah  lagi dengan jarak tempuh yang jauh antara tempat tinggal mereka dengan Mahkamah Syar’iyah.  Oleh  karena  itu  masalah  dalam  skripsi  adalah  Bagaimana  prosedur sidang  keliling  dalam  perkara  perceraian  di  Mahkamah  Syar’iyah  Jantho, bagaimana  partisipasi  masyarakat  terhadap  pelaksanaan  sidang  keliling  dalam perkara  perceraian  di    Mahkamah  Syar’iyah  Jantho  serta  Bagaimana  pengaruh sidang  keliling  dalam  kehidupan  sosial  masyarakat.  Dengan  metode  penelitian lapangan  ( field research)  yang  dilakukan  di  Mahkamah  Syar’iyah  Jantho,  hasil penelitianya adalah prosedur pelaksanaan sidang keliling adalah terdiri dari tahap pra  persidangan  yaitu  pendaftaran  perkara,  Penetapan  Majelis  Hakim  (PMH), penunjukan Panitera Pengganti (PP) dan Jurusita Pengganti (JSP), Penetapan Hari Sidang (PHS), dan  Pemanggilan para pihak. Yang kedua tahap persidangan yaitu upaya  perdamaian,  pembacaan  surat  gugatan/permohonan,  jawab-menjawab, pembuktian,  musyawarah  majelis  hakim,  pembacaan  penetapan/putusan, pelaksanaan  ikrar  talak  dan  penyerahan  akta  cerai.  Sejauh  pelaksanaannya partisipasi masyarakta sangat tingi sehingga berpengaruh terhadap kesadaran  bagi masyarakat  bahwa  pemutusan  suatu  hubungan  perkawinan  sangat  penting mendapatkan kepastian hukum.
kata kunci : Urgensi, Sidang Keliling

## Pendahuluan
Perkawinan merupakan akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak  dan  kewajiban  antara  seorang  laki-laki    dan  seorang  perempuan  yang  bukan mahram. 1 Tujuan  perkawinan  menurut  agama  Islam  adalah  untuk  memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera  dan
1 Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 9.
bahagia. 2 Sedemikian  mulianya  tujuan  perkawinan  itulah  sehingga  Islam  sangat membenci perceraian (perpisahan).
Di  Indonesia,  perceraian  diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan salah satunya  yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Di  dalamnya  terdapat  ketentuan  bahwa:  “Perceraian  hanya  dapat  dilakukan  di depan  sidang  pengadilan  setelah  pengadilan  yang  bersangkutan    berusaha  dan tidak  berhasil  mendamaikan  kedua  belah  pihak”. 3 Perceraian  di  Pengadilan Agama dibagi menjadi dua macam yakni cerai talak yang diajukan oleh suami dan cerai gugat yang diajukan oleh istri.
Di Provinsi Aceh Pengadilan Agama disebut Mahkamah Syar’iyah, setiap kabupaten  atau  kota  memiliki  kantor  Mahkamah  Syar’iyah  tersendiri  yang berkedudukan  di  kota  kabupaten  atau  kota.  Sebagaimana  yang  termuat  dalam Undang-undang  Nomor    3  Tahun  2006  tentang  perubahan  atas  Undang-undang Nomor  7  Tahun  1989  Tentang  Peradilan  Agama  bahwa:  “Pengadilan  Agama berkedudukan  di  ibukota  kabupaten  atau  kota  dan  daerah  hukumnya  meliputi wilayah kabupaten atau kota”. 4
Setiap  kabupaten  atau  kota  di  Aceh  memiliki  jangkauan  yang  berbeda- beda.  Bagi  daerah  yang  jangkauannya  luas  menjadi  problematika  tersendiri dikarenakan  masyarkat-masyarakat  yang  berada  di  wilayah  terpencil  sulit  untuk menjangkau Mahkamah Syar’iyah  yang berkedudukan di ibukota kabupaten atau kota, mengingat jarak tempuh yang harus  mereka lalui jauh dan sulit.
Menurut penelitian tahun 2007, masyarakat miskin menghadapi hambatan utama  dalam  masalah  keuangan    untuk  mengakses  Pengadilan  Agama    yang berkaitan  dengan  biaya  perkara  dan  biaya  transportasi    untuk  datang  ke pengadilan.  Temuan  tersebut  kemudian  direspon  oleh  Mahkamah  Agung  dengan memberikan  perhatian  besar  untuk  terselenggaranya  sidang  keliling  dan pembebasan    biaya  perkara  dengan  proses  prodeo. 5 Respon  tersebut  diwujudkan
2 Agustin  Hanapi,  Edi  Darmawijaya,  Husni  A.  Djalil, Buku  Daras  Hukum  Keluarga (Banda Aceh,  2014), hlm. 14.
3 Pasal 39 Ayat 1  Kompilasi Hukum Islam
4 Pasal 4 Ayat 1
5 SEMA  No.  10  Tahun  2010  Tentang  Pedoman  Bantuan  Hukum,  Lampiran  B,  Bab  I Pendahuluan.
dalam Surat  Edaran Mahkamah Agung (SEMA)  Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Bantuan  Hukum,  yang dibagi menjadi dua lampiran yakni lampiran A untuk  lingkungan  Peradilan  Umum  dan  lampiran  B  untuk  lingkungan  Peradilan Agama.
Selain  itu,  norma  hukum  lain  yang  mengatur  mengenai  sidang  keliling adalah  Keputusan  Ketua  Muda  Urusan  Lingkungan  Peradilan  Agama  dan Sekretaris  Mahkamah  Agung  RI  Nomor  04/TUADA-AG/II/2011  dan  Nomor 020/SEK/SK/II/2011  Tentang  Petunjuk  Pelaksanaan  Surat  Edaran  Mahkamh Agung RI  Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Bantuan Hukum Lampiran B dan  Keputusan  Ketua  Mahkamah  Agung  RI    Nomor  026/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan Bab IV huruf G. Kemudian pada tanggal 17 Januari  2013,  ditetapkan  Buku  Pedoman  Pelaksanaan  Sidang  Keliling (BUPEDLAKSILING)  melalui  Surat  Keputusan  Ketua  Muda  Mahkamah  Agung RI  Urusan  Lingkungan  Pengadilan  Agama  Nomor  01/SK/TUADA-AG/I/2013 Tentang Pedoman Sidang Keliling di  Lingkungan Peradilan Agama, dan terakhir keluar  PERMA  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2014  Tentang  Pedoman Pemberian Layanan Hukum  Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Dalam  pelaksanaan  sidang  keliling  jenis  perkara  yang  dapat  diajukan diantaranya  itsbat  nikah,  cerai  gugat,  cerai  talak,  gabungan  perkara  itsbat  nikan dan cerai gugat atau cerai talak, hak asuh anak, dan penetapan ahli waris. 6
Berdasarkan  data  Mahkamah  Syar’iyah  Jantho  kasus  perceraian  yang terjadi  di  Kabupaten  Aceh  Besar  tergolong  tinggi,  pada  tahun  2015  kasus perceraian  yang  terdaftar  sebanyak  241  kasus  dan  Pada  tahun  2016  terjadi peninggatakan  angka  perceraian  yaitu  sebanyak  247  kasus. 7 Angka  perceraian tersebut  adalah  angka  yang  terdaftar  di  Mahkamah  Syar’iyah,  belum  termasuk yang  tidak  terdaftar  atau  perceraian  secara  sembunyi  tanpa  didaftarkan  ke Mahkamah Syar’iyah. Karena secara tradisi, banyak masyarakat yang melakukan perceraian  tanpa  mendaftar  ke  Mahkamah  Syar’iyah,  terutama  masyarakat  yang
6 Surat  Keputusan  Ketua  Muda  Mahkamah  Agung  RI  Urusan  Lingkungan  Pengadilan Agama, Buku  Pedoman  Sidang  Keliling  Di  Lingkungan  Peradilan  Agama ,  (Jakarta,  2013),  hlm. 10.
7 Hasil Data dari Pegawai Mahkamah Syar’iyah Jantho
status  sosial,  pendidikan  dan  ekonominya  menengah  ke  bawah,  ditambah  lagi dengan jarak tempuh yang jauh antara tempat tinggal mereka dengan Mahkamah Syar’iyah.  Hal  ini  menjadi  faktor  dan  kendala  utama  bagi  mereka  berkaitan dengan  pengetahuan  prosedur  pengajuan  perkara,  biaya  perkara  dan  biaya transportasi  untuk  mengakses  Mahkamah  Syar’iyah  yang  berada  di  Pusat Kabupaten sehingga dikhawatirkan ini menjadi alasan mereka tidak mendaftarkan kasus  perceraiannya  ke  Mahkamah  Syar’iyah.    Padahal  dalam  hukum  Negara, setiap  masyarakat  yang  melakukan  perceraian  wajib    mendaftar  ke  Pengadilan Agama  atau  Mahkamah  Syar’iyah  tanpa  memandang  status  sosial  dan  alasan lainnya.
Berdasarkan  penjelasan  di  atas  penulis  tertarik  untuk  mengkaji  dan mengetahui  lebih  mendalam  tentang  “Urgensi  Sidang  Keliling  dalam  Perkara Perceraian  (Studi  Terhadap  Program  Sidang  Keliling  di  Mahkamah  Syar’iyah jantho)”.

## PEMBAHASAN

## Pengertian dan Dasar Hukum Sidang Keliling
Sidang  keliling  adalah  sidang  yang  dilaksanakan  secara  tetap  (berkala) atau  sewaktu-waktu  oleh  pengadilan  di  suatu  tempat  yang  ada  di  dalam  wilayah hukumnya  tetapi  di  luar  tempat  kedudukan  pengadilan. 8 Sidang  keliling merupakan  sebuah  upaya  bantuan  hukum  yang  dilaksanakan  oleh  pengadilan, karena  aparat  pengadilan  melaksanakan  sidang  di  luar  gedung  pengadilan  yang pastinya  tempat  tersebut  adalah  tempat  yang  jauh  dari  pengadilan.  Dengan  arti kata, bahwa peradilan memberikan kemudahan jarak tempuh bagi pencari hukum untuk mendapatkan hak mereka di pengadilan.
Sidang keliling ini merupakan salah satu penjabaran dari acces to justice , yang  telah  menjadi  komitmen  masyarakat  hukum  di  banyak  Negara.  Sidang keliling  ini  merupakan  langkah  untuk  mendekatkan  pelayanan  hukum  dan
8 Pasal  1  Angka  8  SEMA  No.  10  Tahun  2010  Tentang  Pedoman  Pemberian  Bantuan Hukum, Lampiran B
keadilan  kepada  ,masyarakat.  Sebagai  program  pengembangan  dari acces  to justice ,  sidang  keliling  mesti  mendapatkan  perhatian  dari  semua  pihak  yang terkait, sehingga keadilan dapat terjangkau oleh semua pihak. 9
Dasar  hukum  sidang  keliling  dalam  buku  pedoman  sidang  keliling  di lingkungan peradilan agama adalah: 10
1. HIR / Rbg
2. Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  pasal 24, 25 dan 28;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2004  Tentang  Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
7. Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  Tentang  Kekuasaan Kehakiman;
8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung;
9. Undang-Undang  No  7  Tahun  1989  Tentang  Peradilan  Agama sebagaimana  diubah  dan  ditambah  dengan  Undang-Undang  Nomor  3 Tahun  2006  dan  perubahan  kedua  dengan  Undang-Undang  Dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
10. Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  Tentang  Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
11. KMA  Nomor  001/SK/I/1991  Tentang  Pola  Pembinaan  dan Pengendalian  Administrasi  Kepaniteraan  Pengadilan  Tinggi  Agama dan Pengadilan Agama;
12. KMA  1-144/2011  Tentang  Standar  Pelayanan  dan  Keterbukaan Informasi;
9 Pedoman  Sidang  Keliling  Pengadilan  Agama ,  Direktorat  Jendral  Badan  Peradilan Agama Tahun 2013, hlm. 3-4.
10 Pedoman Sidang Keliling Pengadilan Agama…, hlm. 4.
13. Permenpan  Nomor  36  Tahun  2012  Tentang  Petunjuk  Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;
14. Peraturan Menteri Keuangan Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
15. KMA 026/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan;
16. SEMA  Nomor  10  Tahun  2010  Tentang  Pemberian  Bantuan  Hukum Lampiran B;
17. Keputusan  Ketua  Muda  Urusan  Lingkungan  Peradilan  Agama  dan Sekretaris  Mahkamah Agung RI Nomor 04/TUADA/-AG/II/2011  dan Nomor  O20/SEK/SK/II/2011    Tentang  Petunnjuk  Pelaksanaan  Surat Edaran  Mahkamah  Agung  R.I.  Nomor  10  Tahun  2010  Tentang Pedoman Bantuan Hukum Lampiran B;
18. PERMA  Nomor  1  Tahun  2008,  Tentang  Prosedur  Mediasi  di Pengadilan;
19. SK Ketua MA RI Nomor 084/KMA/SK/V/2011 Tanggal 25 Mei 2011,
Tentang Izin Sidang Pengesahan Perkawinan di Kantor Perwakilan RI.

## Tujuan dan Target Sidang Keliling
Standar  pelayanan  peradilan  bertujuan  untuk  membangun  kepercayaan masyarakat  terhadap  badan  peradilan  sehingga  perlu  dilakukan  upaya  untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. 11
Menurut  hasil  temuan  tahun  2007,  masyarakat  miskin  menghadapi hambatan  utama  dalam  masalah  keuangan  untuk  mengakses  pengadilan  agama yang  berkaitan  dengan  biaya  perkara  dan  ongkos  transportasi  untuk  pengadilan agama.  Temuan  tersebut  kemudian    direspon  oleh  Mahkamah  Agung  dengan
memberikan  perhatian  besar  untuk  terselenggaranya  sidang  keliling  dan pembebasan biaya perkara dengan proses prodeo. 12
Dalam  konteks  inilah  pedoman  pemberian  bantuan  hukum  khususnya sidang  keliling  diperlukan  sebagai  bentuk  pelaksanaan  undang-undang  dan rujukan  dalam  menjamin  optimalisasi  akses  masyarakat  miskin  terhadap pengadilan agama.
Adapun tujuan lain dari pelaksanaan sidang keliling adalah : 13
1. Memberikan  kemudahan  pelayanan  kepada  masyarakat  pencari  keadilan dalam  mendapatkan  pelayanan  hukum  dan  keadilan  ( justice  for  all  dan justice for the poor )
2. Mewujudkan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan
3. Meningkatkan  kesadaran  hukum  masyarakat  terhadap  hukum  Syari’ah Islam  yang  penegakannya  menjadi  tugas  dan  fungsi  serta  wewenang pengadilan
Target Sidang Keliling
Secara  umum  target  pencapaian  yang  diinginkan  dengan  adanya  sidang keliling  adalah  tujuan-tujuan  diadakannya  sidang  keliling  dapat  tercapai  agar seluruh  masyarakat  Indonesia    dari  segala  kalangan  dan  segala  penjuru  dapat memperoleh keadilan hukum.

## Prosedur Pelaksanaan Sidang Keliling
prosedur pelaksanaan sidang keliling dimuat dalam buku pedoman sidang keliling Peradilan Agama, yaitu: 14
1. Penetapan Pelaksanaan Sidang Keliling
a. Setiap  akan  dilaksanakannya  sidang  keliling  ketua  pengadilan  membuat SK pelaksanaan sidang keliling yang memuat:
1) Lokasi/tempat dilaksanakannya sidang keliling;
2) Waktu pelaksanaannya; serta
12 SEMA No 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum
13 Pedoman Sidang Keliling Pengadilan Agama …, hlm. 4.
14 Pedoman Sidang Keliling Pengadilan Agama …, hlm. 9
3) Menentukan majlis hakim, panitera pengganti, juru sita pengganti, dan petugas administrasi  untuk melaksanakan tugas sidang keliling.
b. Bagi daerah-daerah yang tidak memungkinkan pendaftaran perkara sidang keliling dilakukan di  kantor pengadilan, maka   pendaftaran perkara harus dilakukan  di  tempat  sidang  keliling  akan  dilaksanakan.  Ketua  pengadilan menugaskan  kepada  pegawai  atau  panitera  pengganti  dan  jurusita pengganti melaksankan tugas penerimaan dan pendaftaran tempat perkara di  tempat  sidang  keliling  dilaksanakan.  Pendaftaran  perkara  pada  sidang keliling ini dilakukan secara  terpadu dan menyatu dengan rencana sidang keliling.
c. petugas  tersebut  berangkat  dari  awal  agar  dapat  menampung  pendaftaran perkara dari masyarakat setempat.
d. Radius  pemanggilan  oleh  jurusita  pengganti  dihitung  dari  tempat  sidang keliling ke tempat kediaman para pihak pencari keadilan, yang ditetapkan dengan  keputusan  ketua  pengadilan  berdasarkan  data  atau  realitas setempat.
e. Tenggang  waktu  antara  pendaftaran,  pemanggilan  dengan  sidang  harus diperhitungkan sesuai hukum acara.
f. Administrasi perkara sidang keliling harus dipersiapkan dengan baik agar tertib administrasi  dapat terlaksana sesuai pola bindalmin.
g. Selama  berlangsungnya  sidang  keliling,  pendaftaran  perkara  baru  dapat diterima dan disidangkan pada sidang keliling berikutnya.
2. Pendaftaran Perkara
a. Pendaftaran  perkara  sidang  keliling  dilakukan  di  kepaniteraan  pengadilan setempat sesuai prosedur administrasi perkara
b. Bagi  daerah-daerah  yang  tidak  memungkinkan  pendaftaran  perkara dilakukan  di  kantor  pengadilan,  pendaftaran  perkara  dapat  dilakukan kepada  petugas  yang  telah  berada  di  lokasi  dimana  akan  diselenggarakan sidang keliling, sebelum sidang keliling dilaksanakan.
c. Petugas  penerima  pendaftaran  perkara  yang  berada  dilokasi  sidang keliling,  setiap  menerima  perkara  baru  harus  melaporkan  adanya
pendaftaran perkara baru ke kantor pengadilan yang bersangkutan melalui email atau media komunikasi lainnya untuk mendapat nomor perkara dan diproses kedalam register perkara.
d. Petugas meja I setelah menerima laporan adanya pendaftaran perkara baru dari  petugas  yang  berada  di  tempat  sidang  keliling,  segera  memproses sesuai  dengan  prosedur  penerimaan  perkara  dan  memberitahukan  kepada petugas dilokasi sidang keliling mengenai nomor pendaftaran perkara.
e. Pendaftaran  perkara    dapat  juga  dilakukan  secara  online  dengan memanfaatkan teknologi informasi.
f. Pembayaran panjar biaya perkara harus dilakukan melalui Bank atau dapat juga  ditransfer  melalui  ATM  (Anjungan  Tunai  Mandiri)  atau  Internet Banking.
g. Apabila  di  daerah  sekitar  sidang  keliling  tidak  terdapat  Bank,  maka pembayaran  dapat  dilakukan  kepada  petugas  pengadilan  yang  berada  di lokasi sidang keliling.
h. Pembayaran  panjar  biaya  perkara  dengan  menggunakan  bukti  transfer melalui  ATM  atau  Internet  Banking,  pendaftaran  dilakukan  setelah divertifikasi oleh kasir atau petugas yang ditunjuk.
i. Dalam  hal  ada  permohonan  berperkara  secara  prodeo,  maka  berlaku ketentuan sebagai mana diatur dalam SEMA Nomor 10 Tahun 2010.
j. Pelaksanaan admnistrasi kepaniteraan sidang keliling berpedoman kepada Buku  II  Petunjuk  Teknis  Administrasi  yang  sudah  direvisi  yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung RI.
3. PMH Penunjukan PP dan Jurusita / Jurusita Pengganti, PHS dan Pemanggilan a. Penetapan  Majelis  Hakim  (PMH),  penunjukan  panitera  pengganti    dan jurusita  /  jurusita  pengganti,  dan  Penetapan  Hari  Sidang  masing-masing dibuat sesuai dengan Pola Bindalmin. Format surat-surat tersebut mengacu kepada  Keputusan  Direktur  Jenderal  Badan  Peradilan  Agama  MA-RI Nomor  0156/DJA/HK.05/SK/II/2012  tanggal  21  Maret  2012  Tentang Standarisasi Formulir Kepaniteraan Peradilan Agama.
b. Penetapan hari sidang ditetapkan  oleh ketua majelis hakim sesuai  dengan SK ketua pengadilan tentang penetapan hari sidang keliling.
c. Pemanggilan sidang dilakukan oleh Jurusita/ Jurusita Pengganti yang telah ditunjuk dan dilakukan sesuai tatacara pemanggilan.
4. Persidangan  dan Mediasi
a. Majelis  Hakim  berangkat  menuju  ke  lokasi  sebelum  dilaksanakannya sidang keliling, dan kembali kekantor pengadilan setelah selesai sidang.
b. Ketua  pengadilan  menentukan  hari  keberangkatan  Majelis  Hakim  ke lokasi  Sidang Keliling  yang disesuaikan dengan  jadwal  dan  lokasi sidang yang telah ditetapkan.
c. Pada  hari  sidang  yang  telah  ditetapkan,  Majelis  Hakim  melakukan persidangan dengan tatacara sesuai dengan hukum acara.
d. Panitera  Pengganti  yang  ikut  bersidang,  segera  melaporkan  hasil  sidang setiap perkara kekantor pengadilan yang bersangkutan.
e. Dalam hal upaya  yang mendamaikan harus melalui proses mediasi  maka ditunjukkan  hakim  mediator  yang  telah  disiapkan  atau  apabila  tidak  ada, maka  salah  satu  hakim  dari  anggota  majelis  hakim  di  tunjuk  menjadi mediator.
5. Ikrar Talak Dan Akta Cerai
a. Bagi permohonan ikrar talak yang dikabulkan, maka ikrar talak dilakukan dalam  sidang  keliling  berikutnya  setelah  putusan  izin  ikrar  talak berkekuatan hukum tetap.
b. Apabila  tidak  ada  sidang  keliling  berikutnya,  baik  karena  ketiadaan anggaran  atau  sebab  lain,  maka  ikrar  talak  dilaksanakan  di  kantor pengadilan.
c. Akta  cerai  dapat  diterbitkan  dan  diterimakan  kepada  para  pihak  setelah ikrar talak diucapkan di tempat sidang keliling.
d. Apabila  akta  cerai  tidak  dapat  diterbitkan  dan  diterimakan  pada  saat setelah ikrar talak, maka diberikan pada saat sidang keliling berikutnya.
e. Dalam perkara gugat cerai yang dikabulkan, pengambilan akta cerai dapat dilakukan  di  kantor  pengadilan  setelah  putusan  cerai  berkekuatan  hukum tetap atau di tempat sidang keliling pada jadwal persidangan berikutnya.
f. Apabila  tidak  ada  sidang  keliling  berikutnya,  ketua  pengadilan menugaskan seorang pegawai yang ditunjuk untuk menerimakan akta cerai kepada  para  pihak  di  lokasi  dimana  dahulu  dilaksanakan  sidang  keliling. Biaya  perjalanan  petugas  tersebut  dibebankan  kepada  DIPA  Pengadilan setempat.
g. Apabila  hal  ini  tidak  dimungkinkan,  maka  akta  cerai  diberikan  di  kantor pengadilan .
6. Minutasi
Semua  surat-surat  berkas  perkara  seperti  Penetapan  Majelis  Hakim (PMH), penunjukan panitera pengganti, penunjukkan jurusita / jurusita pengganti dan PHS, penyelesaian minutasinya dilakukan di kantor Pengadilan segera setelah para petugas kembali ke kantor pengailan.
7. Sidang Keliling di Luar Negeri
Pelaksanaan sidang keliling insidentil di luar negeri yang dilaksakan oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat diatur dengan ketentuan tersendiri.

## Dampak Sidang Keliling
Secara  umum  tujuan  pelaksanaan  sidang  keliling  adalah  untuk membangun  kepercayaan  masyarakat  terhadap  badan  pengadilan  dan  untuk meningkatkan  kualitas  pelayanan  publik.  Dalam  hal  ini  Mahakamh  Syar’iyah telah  berupaya  untuk  meningkatkan  pelayanan  dengan  melaksanakan  sidang keliling  agar  memudahkan  masyarakat  dalam  menyelesaikan  perkara-perkara yang terjadi. Pelaksanaan sidang keliling juga memberikan kemudahan pelayanan hukum bagi masyarakat untuk memperoleh keadilan dengan asas sederhana, cepat
dan  biaya  ringan.  sehingga  masyarakat  dapat  menyelesaikan  perkara  mereka  di muka persidangan dengan jarak yang lebih dekat dan mudah di jangkau.

## Prosedur Sidang Keliling dalam Perkara Perceraian
A. Hukum Acara Pra-Persidangan Pada Pelaksanaan Sidang Keliling
1. Pendaftaran Perkara
Untuk mengawali proses beracara di Mahkamah Syar’iyah Jantho diawali dengan  pemeriksaan  kelengakapan  syarat  pendaftaran  perkara,  kemudian mengajukan  surat  gugatan/permohonan,  yang  mana  umumnya  surat  itu  diajukan secara  tertulis  yang  ditandatangani  oleh  penggugat  atau  kuasa  hukumnya,  yang ditujukan  kepada  ketua  Mahkamah  Syar’iyah  Jantho  dengan  menguraikan identitas lengkap, dan tempat kediaman atau tempat tinggal pihak berperkara. 15
Apabila semua persyaratan terpenuhi, pihak kasir membuat SKUM panjar biaya  perkara  dan  memberikan  petunjuk  kepada  penggugat/pemohon/kuasa hukum  untuk  menyetor  biaya  perkara  ke  Bank  yang  ditunjuk.  Kemudian menyerahkan  bukti  setoran  biaya  perkara  kepada  kasir,  kasir  memberi  nomor perkara  pada  SKUM,  menandatangani  dan  memberi  cap  lunas  pada  SKUM, selanjutnya  berkas  diserahkan  kepada  Panitera  untuk  dicatat  pada  buku  register perkara. 16

## 2. PMH (Penetapan Majlis Hakim)
Penetapan  Majelis  Hakim  (PMH)    pada  prakteknya  dibuat  setelah  surat gugatan/permohonan  terdaftar  di  kepaniteraan    Mahkamah  Syar’iyah  Jantho, panitera  wajib  secepatnya  membawa  berkas  perkara  tersebut  kepada  Ketua Mahkamah  Syar’iyah.  Kemudian  Ketua  Mahkamah  Syar’iyah  menunjuk  majelis hakim  yang  akan  memeriksa  dan  mengadili  perkara  tersebut,  dengan  surat penetapan yang disebut Penetapan Majelis Hakim (PMH).
3. Penunjukan panitera pengganti, dan jurusita pengganti
15 Wawancara Dengan Hadi. Wakil Panitera Mahkamah Syar’iyah Jantho, Selasa Tanggal 17 Juli 2018
16 Ibid.
Penunjukan  panitera  pengganti  dan  jurusita  pengganti  dilakukan  oleh panitera  untuk  membantu  majelis  hakim  dalam  persidangan    dan  menyampaikan surat-surat  panggilan  kepada  para  pihak.  Penunjukan  dilakukan  setelah  berkas perkara  telah dilakukan Penetapan Majelis Hakim (PMH) oleh Ketua Mahkamah Syar’iyah  Jantho,  panitera  menunjuk  Panitera  Pengganti  (PP)  dan  Jurusita Pengganti  (JP),  kemudian  menyerahkan  berkas  perkara  ke  ketua  majelis  untuk dipelajari dan menetapkan hari dan jam persidangan. 17

## 4. Penetapan Hari Sidang (PHS)
Dalam menetapkan hari sidang, Ketua Majelis Hakim memperhatikan jauh dekatnya  tempat  tinggal  para  pihak  yang  berperkara  dengan  tempat  sidang keliling.  Hari  sidang  pertama  tidak  lebih  dari  30  (tiga  puluh)  hari  dari  tanggal pendaftaran perkara tersebut 18

## 5. Pemanggilan para pihak
Pemanggilan  dilakukan  oleh  Jurusita  Pengganti  atas  perintah  dari  Ketua Majelis  Hakim.  Pemanggilan  terhadap  para  pihak  atau  kuasa  hukumnya disampaikan  secara  resmi  dan  patut.  Dengan  membuat  berita  acara  pemanggilan (relaas) . 19

## B. Tata Cara Persidangan Pada Pelaksanaan Sidang Keliling
1. Upaya perdamaian
Upaya  perdamaian  dilakukan  sesuai  dengan  PERMA  Nomor  1  Tahun 2008 Tentang Prosedur  Mediasi di  Pengadilan sebagaimana telah diubah dengan PERMA  Nomor  1  Tahun  2016.  Upaya  perdamaian  ini  dilakukan  oleh  Majelis Hakim  apabila  kedua  belah  pihak  yang  berperkara  hadir  dalam  persidangan melalui  proses  mediasi,  dengan  memerintahkan  kedua  belah  pihak  yang berperkara menghadap mediator yang ditunjuk.
Apabila  perkara  tersebut  dihadiri  oleh  kuasa  hukumnya,  ketua  majelis hakim  memerintahkan  untuk  menghadirkan  penggugat/pemohon  asal  ( inperson ), bila inperson tidak dapat hadir, kuasa hukum membuat surat kuasa khusus untuk mediasi.  Namun  apabila  pihak  lawan  (tergugat/termohon)  tidak  hadir,  upaya
17 Ibid.
18 Ibid. 19 Ibid.
perdamaian  dilakukan  oleh  majelis  hakim  dengan  cara  menasehati  pihak penggugat/pemohondalam persidangan. 20
2. Pembacaan surat gugatan/permohonan
Pembacaan  surat  gugatan/permohonan  dilaksanakan  setelah  pihak  lawan telah  dipanggil  secara  sah  dan  patut  tetapi  tidak  hadir.  Apabila  pihak  lawan (tergugat/termohon) pada sidang pertama tidak hadir, maka sidang ditunda untuk untuk memanggil pihak yang tidak hadir sekali lagi. 21
Pembacaan  surat  gugatan/permohonan  dilakukan  oleh  penggugat  atau kuasa  hukumnya,  kecuali  jika    penggugat/pemohon  buta  huruf  menyerahkan  ke panitera sidang. 22
3. Jawab menjawab
Tahapan  pemeriksaan  jawab  menjawab  dilaksanakan  setelah  pembacaan surat  gugatan/permohonan,  dan  pihak  penggugat/pemohon  telah  menyatakan cukup  atas  surat  gugatan/permohonannya.  Jawab  menjawab  dapat  dilakukan secara lisan ataupun tulisan baik berupa pengakuan ataupun bantahan. 23
Jawab-menjawab  meliputi  jawaban,  replik,  duplik  dan  apabila  dalam jawabannya  terdapat  gugatan  balik  ( rekonpensi ),  pihak  tergugat rekonpensi diberikan hak jawab rekonpensinya. 24

## 4. Pembuktian
Untuk  membuktikan  kebenaran  dalil  dan  alasan  dalam  surat gugatan/permohonan,  pihak  penggugat/pemohon  mengajukan  alat-alat  bukti tertulis  maupun  keterangan  saksi-saksi.  Demikian  pula  dengan  pihak
20 Wawancara Dengan Abdullah. Hakim Mahkamah  Syar’iyah Jantho, Senin Tanggal 06 November 2017
21 Ibid.
22 Ibid.
23 Ibid.
24 Ibid.
tergugat/termohon  diberikan hak  yang sama untuk mengajukan kontrabukti guna menguatkan dalil maupun alasan bantahannya. 25
Untuk pemeriksaan bukti perkara perceraian, berbeda dengan pemeriksaan bukti saksi pada perkara biasa. Dalam pasal 145 HIR/127 R.Bg disebutkan pihak keluarga merupakan saksi  yang tidak dapat didengar atau diterima kesaksiannya. Namun  terhadap  perkara  perceraian  (cerai  gugat/cerai  talak),  saksi-saksi dihadirkan  dari  pihak  keluarga  baik  keluarga  penggugat/pemohon  maupun keluarga tergugat/termohon. 26

## 6. Musyawarah Majelis Hakim
Musyawarah  majelis  hakim  dilakukan  setelah  seluruh  tahapan pemeriksaan  dalam  persidangan  selesai  dengan  cara    sidang  dinyatakan  di  skors dan majelis hakim mengadakan musyawarah dalam sidang khusus tertutup untuk umum. 27

## 7. Pembacaan penetapan/putusan
Setelah musyawarah majelis hakim selesai, ketua majelis hakim membuka sidang  kembali,  dengan  menyatakan  sidang  dibuka  dan  terbuka  untuk  umum, kedua  belah  pihak  berperkara  dipanggil  kembali  untuk  masuk  ke  ruang  sidang, kemudian  ketua  majelis  hakim  membacakan  hasil  musyawarahnya  dengan membaca penetapan atau putusan. Apabila pada saat pembacaan penetapan/putusan  tersebut  terdapat  para  pihak  yang  tidak  hadir,  ketua  majelis hakim  memerintahkan  kepada  jurusita/jurusita  pengganti  Mahkamah  Syar’iyah Jantho  untuk  menyampaikan  isi  penetapan/putusan  tersebut  kepada  pihak  yang tidak  hadir,  dengan  memberitahukan  pada  pihak-pihak  bahwa  terhadap penetapan/putusan tersebut dapat mengajukan upaya hukum. 28

## 8. Ikrar talak dan akta cerai
25 Wawancara Dengan Abdullah. Hakim Mahkamah Syar’iyah Jantho, Senin Tanggal 06 November 2017
26 Wawancara Dengan Jamaluddin Harun. Panitera Permohonan Mahkamah Syar’iyah Jantho, Senin Tanggal 17 Juli 2018
27 Wawancara Dengan Abdullah. Hakim Mahkamah Syar’iyah Jantho, Senin Tanggal 06 November 2017
28 Ibid.
Apabila  permohonan  dikabulkan  dan  putusan  telah  memperoleh  hukum tetap,  maka  ikrar  talak  dilakukan  pada  sidang  keliling  berikutnya.  Apabila  tidak ada sidang keliling berikutnya karena beberapa sebab, maka ikrar talak di lakukan di Kantor Mahkamah Syar’iyah Jantho. 29

## Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Sidang Keliling
Partisipasi  masyarakat  dalam  pelaksanaan  sidang  kelililing  khususnya perkara  perceraian  sangat  tinggi.  Hal  ini  dibuktikan  dari  banyaknya  perkara perceraian  yang  disidangkan  dan  diselesaikan  dalam  sidang  keliling  setiap tahunnya.  Bahkan  Hakim  Mahkamah  Syar’iyah  Jantho  mengatakan,  dalam perkara  perceraian  ada  permintaan-permintaan  khusus  oleh  para  pihak  agar persidangan  dilaksanakan  di  sidang  keliling,  hal  ini  dikarenakan  jauhnya  tempat tinggal  mereka  dengan  kantor  Mahkamah  Syar’iyah  Jantho,  sehingga  mereka memilih perkara disidangkan dalam sidang keliling yang jaraknya lebih dekat, dan hemat biaya transportasi. 30
Akan  tetapi,  pelaksanaan  sidang  keliling  setiap  tahunnya  dibatasi  jumlah perkaranya,  tidak  semua  perkara  perceraian  yang  didaftarkan  di  Mahkamah Syar’iyah Jantho akan disidangkan di sidang keliling. Hal ini mengingat anggaran pelaksanaan pada setiap tahunnya berbeda-beda. Karena itu jumlah perkara  yang diterima  untuk  disidangkan  di  sidang  keliling  setiap  tahunnya  dibatasi berdasarkan anggaran pada tahun tersebut. 31

## Pengaruh Sidang Keliling Dalam Kehidupan Sosial Masyarakat
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  salah  seorang  hakim  Mahkamah Syar’iyah  Jantho,  sejauh  ini  yang  terjadi  di  lapangan  pada  pelaksanaan  sidang keliling setiap tahunnya, masyarakat bukannya tidak mau menyelesaikan  perkara
29 Ibid.
30 Wawancara  Dengan  Ridwan.  Hakim  Mahkamah  Syar’iyah  Jantho,  Selasa  Tanggal  17 Juli 2018 31 Ibid.
mereka  di  Mahkamah  Sya’iyah  Jantho,  khususnya  perkara  perceraian. Kebanyakan  masyarakat  kita  terlebih  masyarakat  Kabupaten  Aceh  Besar  dengan wilayah  yang  luas  memiliki  banyak  kendala,  salah  satunya  yaitu  jarak  tempat tinggal  dengan  Mahkamah  Syar’iyah  Jantho  yang  jauh.  dengan  adanya  sidang keliling  maka  dapat  mempermudah  jalan  untuk  menyelesaikan  perkara-perkara mereka khususnya perkara perceraian. 32
Dari  penyataan  hakim  tersebut  kita  dapat  pahami  bahwa  sebenarnya masyarakat  sebagai  warga  Negara  Indonesia  mengetahui  bahwa  setiap  perkara yang  berkaitan  dengan  hukum  perlu  diselesaikan  secara  prosedur  hukum  di Mahkamah  Syar’iyyah  untuk  mendapat  kepastian  hukum  baik  untuk  dirinya sendiri, pasangannya (suami/istri) ataupun anak keturunannya. Akan tetapi karena faktor  masyarakat  desa  yang  tidak  terbiasa  dengan  hal-hal  yang  rumit  ditambah lagi dengan menguras tenaga dan biaya untuk transportasi karena jauhnya tempat tinggal  mereka  dengan  Mahkamah  Syar’iyyah  kebanyakan  masyarakat  tidak menyelesaikan perkara perceraian mereka secara hukum Negara melainkan secara hukum  agama  saja  yaitu  dengan  mengucapkan  kalimat  talak/cerai  pada pasangannya.  Namun  dengan  hadirnya  sidang  keliling  di  tengah-tengah masyarakat  berdampak  positif  bagi  masyarakat  yaitu  bisa  mengubah  budaya masyarakat  dalam  menyelesaikan  perkara  hukum  dari  sedikit  masyarakat  desa yang menyelesaikan perkara perceraian di Mahkamah Syar’iyah menjadi  banyak yang mengikuti prosedur hukum dalam menyelesaikan perkara. Hal ini diketahui sebagaimana hasil wawancara sebelumnya yang menjelaskan tingginya partisipasi dan animo masyarakat dalam mengikuti sidang keliling dari tahun ke tahun untuk menyelesaikan perkara mereka termasuk perkara perceraian.

## PENUTUP

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian,  pengolahan  dan  analisis  data  yang  telah penyusun  lakukan  terkait  dengan  Urgensi  Sidang  Keliling  dalam  Perkara
Perceraian  di  Mahkamah  Syar’iyah  Jantho,  maka  penyusun  dapat  memberi kesimpulan sebagai berikut:
1. Prosedur  Sidang  keliling  perkara  perceraian  di  Mahkamah  Syar,iyah  Jantho terdiri dari beberapa tahap,  pertama tahap pra persidangan  yaitu pendaftaran perkara,  Penetapan  Majelis  Hakim  (PMH),  penunjukan  Panitera  Pengganti (PP)  dan  Jurusita  Pengganti  (JSP),  Penetapan  Hari  Sidang  (PHS),  dan Pemanggilan  para  pihak.  Yang  kedua  tahap  persidangan  yaitu  upaya perdamaian,  pembacaan  surat  gugatan/permohonan,  jawab-menjawab, pembuktian,  musyawarah  majelis  hakim,  pembacaan  penetapan/putusan, pelaksanaan ikrar talak dan penyerahan akta cerai.
2. Sejauh  pelaksanaan  sidang  keliling  yang  dilaksankan  oleh  Mahkamah Syar’iyah Jantho, partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan sidang keliling dalam  perkara  perceraian  sangat  tinggi,  bahkan  ada  permintaan  khusus  dari masyarakat  terhadap  pelaksanaan  sidang  keliling  untuk  beberapa  perkara khususnya perkara perceraian.
3. Pengaruh  pelaksanaan  sidang  keliling  yang  di  laksanakan  oleh  Mahkamah Syar’iyah Jantho terhadap perubahan sosial adalah munculnya kesadaran  bagi masyarakat  bahwa  pemutusan  suatu  hubungan  perkawinan  sangat  penting mendapatkan  kepastian  hukum.  Perubahan  ini  dapat  dilihat  dari  tingginya partisipasi  masyarakat  dalam  pelaksanaan  sidang  keliling  khususnya  perkara perceraian.

## DAFTAR PUSTAKA
Agustin Hanapi, Edi Darmawijaya, Dan Husni A.Djalil, Buku Daras Hukum Keluarga , Banda Aceh: 2014
Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat, Bandung: Pustaka Setia, 2001 Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama Pedoman Sidang Keliling Pengadilan Agama Tahun 2013
Kompilasi Hukum Islam
SK KMA No 26 Tahun 2012, Standar Pelayanan Peradilan Agama
SEMA No 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum Data Pegawai Mahkamah Syar’iyyah Jantho
Wawancara  dengan  Jamaluddin  Harun,  Panitera  Permohonan  Mahkamah Syar’iyah Jantho, Selasa Tanggal 17 Juli 2018
Wawancara  Dengan  Abdullah.  Hakim  Mahkamah  Syar’iyah  Jantho,  Senin Tanggal 06 November 2017
Wawancara  Dengan  Hadi.  Wakil  Panitera  Mahkamah  Syar’iyah  Jantho,  Selasa Tanggal 17 Juli 2018
Wawancara Dengan Ridwan. Hakim Mahkamah Syar’iyah Jantho, Selasa Tanggal 17 Juli 2018