## IMPLEMENTASI FUNGSI PENGAWASAN PADA PELAKSANAAN PEMILU

## (Studi Penelitian Pada Badan Pengawas Pemilu Kota Prabumulih)
Achmad Taufik Hidayat 1 , Arbi Jaka Dewantara 2 , Husin 3
1),2),3) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Prabumulih Email Correspondence: ovixkeren@gmail.com

## ABSTRACT
This research is a type of field research using a qualitative approach. The formulation of the problem is  how  is  the  implementation  of  the  supervising  function  in  the  implementation  of  elections  by  The General Election Supervisory Agency (Bawaslu) in Prabumulih? Determination of informants using a purposive  technique,  where  only  certain  people  or  parties  will  be  used  as  a  source  of  information. There  are  2  kinds  of  data  sources  for  this  research,  namely  primary  data  and  secondary  data.  To obtain  the  data  needed  in  this  study,  researchers  used  several  procedures,  namely  library  research and field research. The data analysis technique in this study was carried out in an interactive form on 3 (three) main components namely; Data reduction, data presentation and conclusion. The research location is the Bawaslu Office in Prabumulih. The results in this study are 1) Prabumulih Bawaslu is the parties that oversee the election, Prabumulih Bawaslu has supervised every stage of the election. In  its  implementation,  the  Prabumulih  Bawaslu  has  experienced  improvements  by  carrying  out  its duties,  obligations  and  functions  properly,  safely,  smoothly,  systematically  and  professionally.  Has carried  out  his  duties  in  accordance  with  Law  No.  7  of  2017  starting  from  the  implementation  of supervision  of  the  election  stages  carried  out  by  Bawaslu,  verification  of  data  and  voter  lists, campaign  stages  of  the  procurement  and  distribution  of  equipment,  voting,  counting  and  vote recapitulation, although there are still some technical problems in the field which is against the rules but can still be resolved properly; 2) In preventing fraud from occurring, the Prabumulih Bawaslu has made  efforts  including  Inter-Agency  Coordination,  socialization  of  community  participation, Socialization of Legal Products, Cooperation Memorandum of Understanding (MoU), Supervision of Election Stages.

## Keywords: Implementation, elections, supervising function

## ABSTRAK
Penelitian  ini  merupakan  jenis  penelitian  lapangan  yang  menggunakan  pendekatan  kualitatif. Rumusan  masalahnya  adalah  bagaimanakah  implementasi  fungsi  pengawasan  pada  pelaksanaan pemilu oleh Bawaslu Kota Prabumulih?. Penentuan informan menggunakan teknik purposive, dimana hanya  orang-orang  atau  pihak-pihak  tertentu  saja  yang  akan  dijadikan  sebagai  sumber  informasi. Sumber data penelitian ini ada 2 macam yaitu data primer dan data sekunder. Untuk memperoleh data yang  diperlukan  dalam  penelitian  ini  peneliti  menggunakan  beberapa  prosedur  yaitu  penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Teknik analisis data pada penelitian ini dilakukan dalam bentuk interaktif  pada  3 (tiga)  komponen  utama  yaitu;  Reduksi  data, sajian  data  dan  penarikan kesimpulan. Lokasi  penelitian  di  Kantor  Bawaslu  Kota  Prabumulih.  Hasil  dalam  penelitian  ini  yaitu  1) Bawaslu/Panwaslu  Prabumulih  adalah  pihak  yang  mengawasi  pemilu,  Bawaslu  Prabumulih  sudah mengawasi  setiap  tahapan  pemilu.  Dalam  pengimplementasiannya  Bawaslu  Prabumulih  telah mengalami  peningkatan  dengan  melakukan  tugas,  kewajiban,  dan  fungsinya  dengan  baik,  aman, lancar,  sistematis,  dan  profesional.  Sudah melakukan tugasnya  sesuai  dengan  UU  No  7  Tahun  2017 mulai dari pelaksanaan pengawasan tahapan pemilihan yang dilakukan oleh Panwaslu, verifikasi data
dan  daftar  pemilih,  tahapan  kampanye  tahapan  pengadaan  dan  pendistribusian  perlengkapan, pemungutan,  perhitungan  dan  rekapitulasi  suara,  walaupun  masih  terdapat  beberapa  permasalahan teknis  di  lapangan  yang  bertentangan  dengan aturan namun masih bisa  diselesaikan  dengan  baik;  2) Dalam  mencegah  supaya  tidak  terjadinya  kecurangan-kecurangan,  Bawaslu  Prabumulih  telah melakukan  upaya-upaya  diantaranya  dengan  Koordinasi  Antar  Lembaga,  sosialisasi  partisipasi masyarakat,  Sosialisasi  Produk  Hukum,  Kerjasama  Memorandum  of  Understanding  (MoU), Pengawasan Tahapan Pemilihan.
Kata Kunci: Implementasi, Pemilu, Fungsi Pengawasan

## A. PENDAHULUAN
Sebagaimana kita ketahui,
Indonesia  adalah  negara  yang  menganut sistem  demokratis,  yang  mana  kepala pemerintahan  dipimpin  oleh  presiden  dan wakil  presiden  melalui  pemilihan  umum yang  dilakukan  oleh  rakyat,  setiap  rakyat berhak  menentukan  pilihannya  dan  satu suara  rakyat  menjadi  sangat  berharga. Rakyat memiliki kesempatan dan kedaulatan  untuk  menentukan  secara langsung,  bebas,  rahasia,  dan  otonom. Pengawasan  dalam  pelaksanaan  pemilu dilakukan  didalam  seluruh  tahapan,  baik perencanaan,  persiapan,  pelaksanaan,  dan evaluasi.  Semuanya  merupakan  bagian penting  yang  tidak  terpisahkan  untuk memastikan  terciptanya  pemilu  yang  fair. Sedangkan pengawasan dari penyelenggaraan  pemilu  menjadi  tugas sebuah  badan  untuk  membuat  pemilu  ini berjalan  dengan  lancar,  yaitu  adalah Bawaslu  (Badan  Pengawas  Pemilu),  yang mengawasi  dan  menegakkan  pelaksanaan tahapan  pemilu,  menerima  pengaduan, serta  menangani  kasus-kasus  pelanggaran
administrasi,  pelanggaran  pidana  pemilu, serta kode etik.
Badan Pengawas Pemilihan Umum atau  Bawaslu  diatur  dalam  Pasal  1  ayat  1 Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum,yang  berbunyi  bahwa  “Badan Pengawas  Pemilu,  selanjutnya  disingkat Bawaslu,  adalah  lembaga  penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor  11/PUU-VIII/2010  yang  telah menempatkan  Bawaslu  sebagai  lembaga mandiri sebagaimana KPU. Dengan putusan  ini,  secara  kelembagaan  Bawaslu bukan  lagi  sebagai  bagian  dari  KPU, Bawaslu  juga  tidak  lagi  dibentuk  oleh KPU.  Posisi  Bawaslu  adalah  lembaga mandiri,  kedudukannya  sejajar  dengan KPU, sama-sama sebagai lembaga penyelenggara pemilu, yang bersifat nasional,  tetap  dan  mandiri,  seperti  diatur oleh  Pasal  22E  Ayat  5  Undang-Undang Dasar 1945 (Supriyanto, 2007: 2).
Lembaga  pengawas  pemilu  terdiri  atas Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Bawaslu tingkat provinsi, Panitia Pengawas  Pemilu  (Panwaslu)  tingkat Kabupaten/Kota,  Panwaslu  Kecamatan, Pengawas  Pemilu  Lapangan  (PPL),  dan Pengawas  Pemilu  Luar  Negeri  (PPLN) (Sirajuddin, 2015: 326).
Pada  masa  sekarang  kewenangan Bawaslu  menurut  Undang-Undang  Nomor 15  tahun  2011  tentang  penyelenggara pemilihan umum yakni: pertama, mengawasi  pelaksanaan  seluruh  tahapan proses  penyelenggaraan  pemilu;  kedua, menampung,  mengkaji  dan  meneruskan laporan  mengenai  dugaan  pelanggaran ketentuan  administrasi  pemilu  kepada KPU/  KPU  Provinsi/  KPU  Kabupaten- Kota;  ketiga,  menampung,  mengkaji  dan meneruskan  laporan  mengenai  dugaan pelanggaran  ketentuan  pidana  pemilu kepada Kepolisian RI; keempat, menampung gugatan peserta pemilu terhadap putusan KPU, dan menyelesaikan sengketa  pemilu  baik  yang  bersifat  final mengikat maupun yang tidak bersifat final mengikat; kelima, merekrut dan mengangkat  sendiri  jajaran  Bawaslu  dari tingkat Provinsi sampai tingkat Kecamatan.
Menurut Yulianto (2011)
Keberadaan  lembaga  pengawas  Pemilu  di
Indonesia seperti Bawaslu masih diperlukan,  karena  sebagai  bagian  dari penyelenggara Pemilu yang bersama-sama menjalankan tugasnya dengan KPU, keberadaan Bawaslu dinilai akan memperkuat  legitimasi  hasil  Pemilu  yang diselenggarakan  dengan  asas  langsung, umum,  bebas,  rahasia,  jujur,  dan  adil  atau luberjurdil.  Dalam  meningkatkan  kualitas penyelenggaraan  pemilihan  umum  dan menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat,  dibutuhkan  penyelenggara pemilihan  umum  yang  profesional  serta mempunyai  integritas,  kapabilitas,  dan akuntabilitas, sebagaiman dimaksud dalam huruf  b  dalam  pertimbangan  Undang Undang  Nomor  15  Tahun  2011  tentang Penyelenggara  Pemilihan  Umum.  Jimmy Asshidiqie  (2014),  berpendapat  bahwa tidak  ada  alasan  untuk  tidak  bisa menghasilkan proses dan hasil penyelenggaraan  Pemilihan  Umum  yang tidak  hanya  demokratis  tetapi  betul-betul berintegritas.  Integritas  penyelenggaraan pada  semua  tahapan  pemilu  menjadi  hal penting  yang  harus  diperhatikan  oleh penyelenggara  pemilu  yakni  KPU  dan Bawaslu.
Kehadiran Bawaslu dengan
kelengkapan perangkatnya dibebani harapan  agar  fungsi  pengawasan  menjadi lebih  berkualitas,  efektif  dan  efisien. Pengawasan  berarti  sebagai  suatu  proses untuk  menetapkan  pekerjaan  apa  yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksi, dengan maksud supaya pelaksanaan  pekerjaan  sesuai  dengan rencana  semula.  Pengawasan  merupakan suatu follow  up dari  perintah  yang  sudah ditentukan,  agar  perintah  tersebut  benar- benar dilaksanakan. Dengan adanya badan tersebut  diharapkan  dapat  mencegah  dan mengatasi  pelanggaran  -  pelanggaran pemilu, dan kecurangan - kecurangan yang terjadi  dengan  mencari  pencegahan  yang optimal.
Fenomena  yang  disaksikan  di lapangan masih terjadi pelanggaran- pelanggaran  yang  dapat  merusak  citra pemilu.  Peluang  terjadinya  pelanggaran pemilu tetap saja terjadi, hal ini dikarenakan penyelenggara maupun peserta  pemilu  selalu  mencari  celah  agar calon maupun calon itu sendiri memenangkan pemilihan meskipun dengan  cara-cara  yang  tidak  fair  dan elegan, ditambah lagi dengan sikap kurang peduli  dari  masyarakat  yang  enggan melaporkan terjadinya pelanggaran pemilu. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi timbulnya kecurangan-
kecurangan pemilu perlu dilakukan tindakan-tindakan antisipatif dalam pengawasan pemilu.
Kurangnya pengawasan ekstra sehingga  menimbulkan  kecurangan  dan pelanggaran  yang  terjadi,  kecurangan- kecurangan  yang  terjadi  dapat  berupa money  politik  (politik  uang),  intimidasi, gangguan-gangguan sehingga menciptakan situasi yang tidak kondusif dalam pemungutan  suara, missinformation atau dengan  menyebarkan  informasi-informasi yang  tidak  benar  kepada  masyarakat, registration fraud atau penipuan pendaftaran,  pembelian  suara,  dan black campaign (kampanye  hitam)  dengan menghina,  memfitnah,  mengadu  domba, menghasut atau menyebarkan berita bohong  yang  dilakukan  oleh  seorang calon/  sekelompok  orang/  partai  politik/ pendukung  seorang  calon,  terhadap  lawan mereka.  Sudah  menjadi  tugas  Bawaslu untuk  mengawasi  dengan  efektif  dan efisien  agar  tidak  terjadi  kecurangan maupun pelanggaran dan mencari pencegahan-pencegahan  yang  optimal  dan membuat  Pemilu  berjalan  dengan  lancar, namun kenyataannya masih adanya kecurangan - kecurangan maupun pelanggaran  -  pelanggaran  yang  terjadi diberbagai  daerah,  baik  itu  money  politik, black campaign (kampanye hitam), memfitnah, penggelembungan surat
suaramaupun  berbagai  kecurangan  atau pelanggaran  lainnya  yang  menunjukkan bahwasannya  kinerja  Bawaslu  kurang efektif  dan  perlu  ditingkatkan  pada  tiap tahapan pengawasan yang dilakukan.
Berdasarkan  permasalahan  yang telah  diuraikan,  maka  diperlukan  suatu penelitian terhadap implementasi pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu. Dengan  demikian  penulis  tertarik  untuk melakukan  penelitian  lebih  lanjut  dengan judul  “Implementasi  Fungsi  Pengawasan Pada  Pelaksanaan  Pemilu  Oleh  Bawaslu Kota Prabumulih’’

## Rumusan Masalah
Berkaitan  dengan  latar  belakang  dan identifikasi masalah tersebut maka dirumuskan  masalah (problem  questions) utama  sebagai  landasan  penelitian  adalah bagaimanakah implementasi fungsi pengawasan pada pelaksanaan pemilu oleh Bawaslu Kota Prabumulih?

## B. KAJIAN PUSTAKA

## Pengertian Implementasi
Implementasi  berasal  dari  bahasa inggris  yakni  “ implementation ”.  Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, implementasi  adalah  pelaksanaan  atau penerapan. Implementasi merupakan penyediaan  sarana  untuk  melaksanakan
sesuatu  yang  menimbulkan  dampak  atau akibat  terhadap  sesuatu.  Dari  pengertian diatas dapat diketahui bahwa implementasi menyangkut  tiga  hal,  yaitu:  adanya  tujuan atau  sasaran  kebijakan,  adanya  aktivitas atau  kegiatan  pencapaian  kegiatan  atau adanya hasil tujuan.
Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan  suatu  proses  yang  dinamis, dimana  pelaksana  kebijakan  melakukan suatu aktivitas atau kegiatan sehingga pada akhirnya  akan  mendapatkan  suatu  hasil yang  seseuai  dengan  tujuan  atau  sasaran kebijakan  itu  sendiri  dan  kegiatan  yang terencana  dilakukan  secara  sungguh- sungguh berdasarkan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.Jadi berdasarkan pengertian  diatas  implementasi  secara sederhana dapat diartikan sebagai penerapan  terhadap  apa  yang  telah direncanakan.

## Pengertian Pengawasan
Pengawasan  adalah  suatu  usaha sistematik  untuk  menetapkan  standar pelaksanaan dengan tujuantujuan perencanaan,  merancang  sistem  informasi umpan  balik,  membandingkan  kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya,  menentukan  dan  mengukur
penyimpangan-penyimpangan, serta mengambil kegiatan koreksi yang diperlihatkan  untuk  menjamin  bahwa semua sumber daya perusahaan digunakan dan  cara  efektif  dan  efisien  dalam mencapai tujuan-tujuan perusahaan (Handoko, 2000:12).
Menurut (Winardi, 2000:585) pengawasan  adalah  semua  aktivitas  yang dilaksanakan  oleh  pihak  manajer  dalam upaya  memastikan  bahwa  hasil  actual sesuai  dengan  hasil  yang  direncanakan. Menurut Saiful Anwar(2004:127) pengawasan atau control terhadap tindakan aparatur pemerintah diperlukan agar pelaksanaan  tugas  yang  telah  ditetapkan dapat  mencapai  tujuan  dan  terhindar  dari penyimpangan-penyimpangan.
Menurut Farland
dalam
(Manullang,  2005:143)  mengemukakan bahwa  pengawasan  adalah  proses  dimana pimpinan mengetahui apakah hasil pelaksanaan  pekerjaan  dilakukan  oleh karyawan sesuai dengan rencana, perintah, kebijaksanaan  atau  tujuan  yang  telah ditentukan. Menurut (Griffin, 2000) menjelaskan  bahwa  terdapat  empat  tujuan dari fungsi pengawasan antara lain :
1.  Adaptasi  lingkungan  tujuan  utama  dari fungsi pengawasan adalah agar perusahaan  dapat  terus  beradaptasi dengan  perubahan  yang  terjadi  di lingkungan yang bersifat internal
maupun  lingkungan  eksternal  sehingga fungsi pengawasan tidak saja di lakukan untuk memastikan agar kegiatan perusahaan berjalan sebagaimana rencana  yang  telah  ditetapkan,  akan tetapi  juga  agar  yang  dijalankan  sesuai dengan  perubahan  lingkungan,  karena sangat  memungkinkan  perusahaan  juga mengubah  rencana  perusahaan  yang disebabkan terjadinya berbagai perubahan  dilingkungan  yang  dihadapi perusahaan.
2.  Meminimalkan  kegagalan  tujuan  ini dapat dilihat ketika melakukan kegiatan produksi  misalnya,  perusahaan  tetap berharap  agar  kegagalan  yang  terjadi seminimal  mungkin.  Sehingga  fungsi pengawasan  agar  kegagalan-kegagalan tersebut dapat diminimumkan.
3.  Meminimumkan biaya fungsi pengawasan  melalui  penetapan  standar tertentu  dapat  diminimumkan  biaya dalam melakukan produksi yang dikeluarkan  oleh  perusahaan,  begitu juga dengan pengawasan yang dilakukan  terhadap  tenaga  kerja  yaitu adanya  kasus  korupsi.  Korupsi  disini dapat  berupa  korupsi  jam  kerja, penggunaan  fasilitas  yang  bukan  untuk kepentingan perusahaan dan penggelapan uang
4.  Mengantisipasi kompleksitas dari organisasi  fungsi  pengawasan  dapat
juga  mengantisipasi  berbagai  kegiatan organisasi yang kompleks, kompleksitas tersebut dari mulai pengelolaan terhadap  produk,  tenaga  kerja,  hingga berbagai  prosedur  yang  terkait  dengan manajemen organisasi.
Agar keempat dari fungsi pengawasan tersebut dapat lebih dipahami, maka  berikut  ini  diuraikan  langkah- langkah  dari  proses  pengawasan  sehingga berkaitan  antara  apa  yang  dikerjakan  oleh perusahaan  dengan  fungsi  pengawasan akan lebih dipahami.
1. Menetapkan Alat Pengukur (Standar)
2. Menilai (Evaluasi)
3. Mengadakan Tindakan Perbaikan ( Corrective Action ).

## Pengertian Pemilu
Menurut  Ali Murtopo (1974) pemilu  adalah  sarana  yang  tersedia  bagi rakyat  untuk  menjalankan  kedaulatannya sesuai  dengan  azas  yang  tercantum  dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
Menurut Morissan (2005:17),
Pemilihan  umum  adalah  cara  atau  sarana untuk mengetahui keinginan rakyat mengenai  arah  dan  kebijakan  negara kedepan.  Paling  tidak  ada  tiga  macam tujuan pemilihan umum, yaitu memungkinkan  peralihan  pemerintahan
secara aman dan tertib untuk melaksanakan  kedaualatan  rakyat  dalam rangka  melaksanakan  hak  asasi  warga Negara.
Pelaksanaan  Pemilu  di  Indonesia menganut  asas  “Luber”  yang  merupakan singkatan  dari  “Langsung,  Umum,  Bebas dan  Rahasia”.  Asas  “Luber”  sudah  ada sejak  zaman  Orde  Baru.  Kemudian  di  era reformasi  berkembang  pula  asas  “Jurdil” yang merupakan singkatan dari “Jujur dan Adil”. Adapun yang dimaksud dengan asas “Luber dan Jurdil” dalam Pemilu menurut Undang-Undang  Nomor  8  tahun  2012 tentang  Pemilihan  Umum  anggota  DPR, DPD dan DPRD, asas Pemilu meliputi:
a. Langsung, Masyarakat sebagai pemilih  memiliki  hak  untuk  memilih secara  langsung  dalam  pemilihan umum  sesuai  dengan  keinginan  diri sendiri tanpa ada perantara.
b. Umum,  Pemilihan  umum  berlaku untuk  seluruh  warga  negara  yang memenuhi persyaratan, tanpa membeda-bedakan  agama,  suku,  ras, jenis  kelamin,  golongan,  pekerjaan, kedaerahan,  dan  status  sosial  yang lain.
c. Bebas,  Seluruh  warga  negara  yang memenuhi  persyaratan  pemilih  pada pemilihan  umum,  bebas  menentukan
siapa  saja  yang  akan  dicoblos  untuk membawa  aspirasinya  tanpa  ada tekanan dan paksaan dari siapapun.
d. Rahasia, Dalam menentukan pilihannya, pemilih dijamin kerahasiaan pilihannya. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan  tidak  dapat  diketahui  oleh orang  lain  kepada  siapapun  suaranya diberikan.

## Pengertian Bawaslu
Menurut Peraturan Bawaslu Nomor 8  Tahun  2018  Tentang  Pengawasan kampanye  Pemilihan  Umum  Pasal  1  Ayat 10  yang  berbunyi:  Badan  Pengawas Pemilu  yang  selanjutnya  disebut  Bawaslu adalah  lembaga  Penyelenggara  Pemilu yang  mengawasi  penyelenggaraan  Pemilu di  seluruh  wilayah  Negara  Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud  dalam  Undang-Undang  tentang Pemilihan  Umum.  Menurut  Undang- Undang  Nomor  7  Tahun  2017  tentang Pemilihan  Umum  Pasal  1  Ayat  7 menyebutkan bahwa:
Penyelenggara
Pemilu adalah lembaga yang
menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum,
Badan
Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan
Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan  fungsi  Penyelenggaraan  Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat  Daerah  secara  langsung  oleh rakyat.  Badan  Pengawas  Pemilu  yang disingkat Bawaslu adalah lembaga penyelenggara  pemilu  yang  bertugas mengawasi penyelenggara pemilu.Bawaslu mempunyai kewenangan yang unik karena mengagabungkan  tiga  fungsi  yang  ada pada  umumnya  dijalankan  secara  terpisah oleh lembaga-lembaga negara, yaitu:
1. Mempunyai fungsi legislasi, dalam hal ini  memuat  peraturan  yang  berlaku secara  internal  maupun  eksternal, seperti  peraturan  Bawaslu  tentang penyelesaian sengketa.
2. Mempunyai  fungsi  eksekutif,  yaitu melaksanakan tugas pengawasan
3. Mempunyai kewenanangan yang mendekati  fungsi  yudikatif  dalam menindak  beberapa  kasus,  terutama yang terkait penyelesaian sengketa.
Adapun tugas Bawaslu adalah:
1. Mengawasi  tahapan  penyelenggaraan pemilihan
2. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan.
3. Menyelesaikan  temuan  dan  laporan sengketa  penyelenggaraan  pemilihan
yang  tidak  mengandung  unsur  tindak pidana
4. Menyampaikan  temuan  dan  laporan kepada  KPU  Provinsi  dan  KPU Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti
5. Meneruskan temuan dan laporan yang bukan kewenangannya kepada instansi yang berwenang
6. Menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan  rekomendasi  Bawaslu yang berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan oleh Penyelenggara di Provinsi,
Kabupaten, dan Kota.
7. Mengawasi  pelaksanaan  tindak  lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan  sanksi  kepada  anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota
yang terbukti melakukan tindakan
yang mengakibatkan  terganggunya  tahapan penyelenggaraan pemilihan yang sedang berlangsung.
8. Mengawasi  pelaksanaan  sosialisasi penyelenggaraan pemilihan.
9. Melaksanakan  tugas  dan  wewenang lain  yang  diberikan  oleh  peraturan perundang-undangan.

## C.   METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  jenis penelitian  lapangan  yang  menggunakan pendekatan  kualitatif.  Penelitian  kualitatif adalah  suatu  penelitian  yang  ditunjukkan untuk  menganalisis  fenomena,  peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi,  pemikiran  secara  individual  atau kelompok.  Penelitian  kualitatif  adalah prosedur  penelitian  yang  menghasilkan data  deskriptif  berupa  kata-kata  tertulis atau  lisan  dari  orang-orang  dan  perilaku yang  dapat  diamati,  selain  itu  penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental  bergantung  pada  pengamatan terhadap  manusia  dalam  kawasannya sendiri  dan  berhubungan  dengan  orang- orang  tersebut  dalam  bahasanya  dan peristiwanya.  Fokus  penelitian  dalam usulan  penelitian  ini  adalah  (1)Fungsi pengawasan  yang  dilakukan  oleh  Bawaslu Kota Prabumulih pada pelaksanaan pemilu,  (2)Implementasi  langkah  kerja Bawaslu  Kota  Prabumulih,  (3)Peluang yang  di  miliki  oleh  Bawaslu  Kota Prabumulih,  (4)Tantangan  Bawaslu  Kota Prabumulih.
Penentuan  informan  menggunakan teknik purposive ,  dimana  hanya  orang- orang  atau  pihak-pihak  tertentu  saja  yang
akan  dijadikan  sebagai  sumber  informasi.
Seperti:
1. Komisioner Bawaslu Kota Prabumulih 1 (satu) orang
2. Sub bagian administrasi 1 (satu) orang
3. Sub  bagian  teknis  penyelenggara pengawasan pemilu 3(tiga) orang
4. Sub  bagian  hukum,  humas  dan  antar lembaga 1 (satu) orang
Sumber  data  penelitian  ini  ada  2 macam  yaitu  data  primer  dan  data sekunder.  Data  Primer  adalah    data    yang diambil  dari  sumber  pertama  di  lapangan yang diperoleh melalui wawancara terhadap informan yang ditemui dilapangan,  sedangkan  data  sekunder adalah  data  yang  diperoleh  berupa  surat keputusan  dan  dokumen  yang  berkaitan dengan  masalah  penelitian  ini.  Untuk memperoleh  data  yang  diperlukan  dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa prosedur sebagai berikut:
a)library research(penelitian kepustakaan) b)field research(penelitian lapangan)
Teknik analisis data pada penelitian ini dilakukan dalam bentuk interaktif pada 3  (tiga)  komponen  utama  yaitu;  Reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan.  Lokasi  penelitian  di  Kantor Bawaslu  Kota  Prabumulih  dengan  waktu penelitian selama 6 bulan

## D.  HASIL DAN PEMBAHASAN
Implementasi  Fungsi  Pengawasan  pada Pelaksanaan Pemilu oleh Bawaslu Prabumulih
Penyelengaraan  pemilu  DPR  RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/  Kota  tahun    2019  di  Kota Prabumulih  diikuti  oleh  16  (Enam  Belas) Partai  Politik  Nasional.  Pada  tahapan pencalonan  dilaksanakan  sebagai  bentuk implementasi mekanisme elektorat tahapan persyaratan  sanggup  menjalankan  syariat islam  bagi  bakal  calon  anggota  legislatif, sesuai  UU  Nomor  11  tahun  2016  tentang Pemerintahan  prabumulih  dan  pasal  13 huruf  c  Prabumulih  nomor  3  tahun  tahun 2008  tentang  partai  politik  lokal  Peserta Pemilu  DPR  Prabumulih  dan  DPR Kabupaten/Kota  di  Prabumulih,  yaitu: “sanggup menjalankan syariat islam secara kaffah  serta  dapat  membaca  Al-Qur’an bagi yang islam.
Berdasarkan hasil wawancara dengan  anggota  Bawaslu  Prabumulih mengenai implementasi fungsi pengawasan  pada  pelaksanaaan  pemilu  di Kota  Prabumulih  dapat  dikatakan  sebagai berikut,  Implementasi  fungsi  pengawasan yang  dilakukan  oleh  Bawaslu  dalam menjalankan  tugasnya  berjalan  dengan lancar  dan  semestinya  sesuai  dengan undang-undang no 7 tahun 2017. Panwaslu Kota Prabumulih melakukan tugas
pengawasan secara berjenjang pada seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019, dimulai dari tahap  penyusunan  dan  penetapan  daftar pemilih tetap, tahap masa kampanye, tahap pengadaan  dan  distribusi  logistik,  tahap pemungutan dan perhitungan suara, hingga tahap  rekapitulasi  perhitungan  perolahan suara.
Dalam  melaksanakan  tugas  dan fungsinya,  Bawaslu  Kota  prabumulih berupaya melibatkan pihak-pihak pemangku  kepentingan  dan  masyarakat untuk  mendorong  adanya  pengawasan partisipatif. Untuk meningkatkan pelibatan dan partisipasi para pihak dan masyarakat, Panwaslu  Kota  Prabumulih  melakukan kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif dengan stakeholders.
Berdasarkan hasil wawancara memberikan penegasan bahwa implementasi  fungsi  pengawasan  pada pelaksanaan  pemilu  yang  dilakukan  oleh Bawaslu  Prabumulih  sudah  terlaksana dengan baik. Selain itu Bawaslu Prabumulih  dalam  menjalankan  tugas  dan fungsinya  juga  melibatkan  pihak-pihak tertentu untuk mendukung dalam menjalankan  tugas  dan  fungsinya  dengan baik.
Panwaslu  Prabumulih  juga  telah menggelar  apel  siaga  patroli  pengawasan di  Taman  Kota  Prabumulih,  pada  hari Jumat  tanggal  12  april  2019,  tepatnya  dua hari  jelang  masa  tenang.  Apel  siaga  ini juga dilakukan oleh 23 Panwaslu kabupaten/kota  dalam  Kota  Prabumulih. Patroli pengawasan dimasa tenang dimaksudkan  untuk  mencegah,  menekan, dan  menolak  terjadinya  politik  uang,  dan pelanggaran lainnya seperti propaganda isu SARA.
Adapun  beberapa  tahapan  yang dilakukan  dalam  impementasi  fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu/Panwaslu Kota Prabumulih:
1. Pengawasan  Pemuktahiran  Data  dan Daftar Pemilih
a. Menghadiri rapat pleno DPS, DPSHP, DPT,  DPTHP  1,  DPTHP  2  dan penyempurnaan DPTHP 3.
b. Meminta  BA  rapat  pleno  terkait rekapitulasi  DPS,  DPSHP  (daftar pemilih  sementara  tahap  perbaikan), DPT/daftar  pemilih  tetap,  DPTHP  1, DPTHP 2 dan penyempurnaan DPTHP  3  di  tingkat  kabupaten  kota via  email,  Mensikronisasikan  data yang didapatkan dari seluruh Panwaslu kabupaten kota dengan data yang  dimiliki  KIP  Prabumulih  di
dalam  setiap  rapat  pleno  terbuka  dan
Panwaslu Prabumulih
menginstruksikan  untuk  Melakukan pengawasan  langsung  daftar  pemilih secara  berjenjang  ke  bawah  dengan berkoordinasi dengan KIP.
2. Pelaksanaan  Pengawasan  Tahapan
Verifikasi Partai Politik Pada tahap ini Panwaslu
Prabumulih  melakukan  bimbingan  teknis terkait  kegiatan  verifikasi  partai  politik yaitu melakukan pengawasan terkait verifikasi  faktual  parpol  di  tingkat  kota, Pelaksanaan
Pengawasan Tahapan Pencalonan Calon DPRD Kota/ Kabupaten, Kegiatan Pengawasan Tahapan dan  Sub  Tahapan  Pencalonan  Calon DPRD Kota/Kabupaten dengan
Melakukan Pengawasan
Penelitian
Administrasi Perbaikan Penyerahan Perbaikan  Dukungan  Calon  DPRD  Kota prabumulih,  Mengawasi  Proses  Penelitian Perbaikan  Administrasi  dilakukan  sesuai prosedur.
3. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pencalonan DPRD Kota Prabumulih
Adapun
pengawasan yang dilakukan yaitu pengawasan secara langsung kekantor sektariat KIP PRABUMULIH  terkait  persyaratan  Calon DPRD  untuk  memastikan  semua  syarat sesuai  dengan  PKPU,  memastikan  semua calon  DPRD  menyerahkan  berkas  syarat
calon  sesuai  dengan  batas  waktu  yang ditetapkan  dalam  PKPU  pencalonan, melakukan  pengawasan  kepada  staf  KIP Prabumulih yang menerima berkas pencalonan  DPRD  untuk  memastikan semua  data  yang  di  verifikasi  benar  dan sesuai dengan identitas calon.
4. Pelaksanaan  Pengawasan  Tahapan Kampanye
Dalam  pasal  1  angka  35  UU Nomor  7  Tahun  2017  disebutkan  bahwa Kampanye  pemilu  adalah  kegiatan  peserta pemilu  atau  pihak  lain  yang  ditunjuk  oleh peserta  pemilu  untuk  meyakinkan  pemilih dengan  menawarkan  visi,  misi,  program dana tau citra diri peserta pemilu.
Pengawasan  yang  dilakukan  oleh  tim pengawas  di  tingkat  Kota  Prabumulih adalah pengawasan langsung dengan turun ke  lapangan  yang  dihadiri  oleh  calon presiden  nomor  urut  2  dengan  tujuan Untuk memastikan tidak adanya kampanye secara  terbuka  yang  di  sampaikan  oleh TIM sukses calon urut no 02 atau langsung dari Calon Presiden dari no urut 02 secara terbuka di depan para tamu atau masyarakat  yang  hadir  dalam  kegiatan tersebut.  Selain  itu,  tim  pengawas  kota juga melakukan pengawasan terkait dengan  tujuan  Mengawasi  Beredarnya Tabloit Indonesia Barokah yang terindikasi adanya  Pelanggaran  Kampanye  yang  ada di kantor Pos Prabumulih.
5. Pelaksanaan  Tahapan  Pengadaan  dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Adapun
pengawasan yang dilakukan  Pengawasan  secara  langsung pada  saat  percetakan  surat  suara  hingga sampai  ke  kantor  KIP  kabupaten/  kota masing-masing.
Ketua Bawaslu Prabumulih beserta Staf Divisi
pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga  (PHL)  melakukan  pengawasan dalam  produksi  dan  pendistribusian  surat suara  pemilu  Presiden/Wakil  Presiden, DPR  RI,  DPD  tahun  2019  di  PT  Gudang Jawa Pos Group.
6. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Dana
Kampanye
Dalam hal ini, Bawaslu Prabumulih melakukan antara lain:
a. Mengawasi  KIP  dalam  melakukan verifikasi  kelengkapan  berkas  berkas terkait  LPPDK  (laporan  penerimaan dan  pengeluaran  dana  kampanye) yang diserahkan oleh calon DPD
b. Mengawasi  petugas  Kantor  Akuntan
Publik    yang    diberikan  kewenangan oleh  KIP  untuk  melakukan  verifikasi kelengkapan  berkas  terkait  LPPDK yang diserahkan oleh partai politik.
7. Pelaksanaan  Pengawasan  Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Suara
Berdasarkan    hasil    wawancara, Dalam melaksanakan pengawasan Panwaslu  kota  prabumulih  melakukan pengawasan  secara  langsung  dari  awal proses rekapitulasi sampai selesai ditetapkan  perolehan  suara  pada  tingkat kota.  Adapun  kegiatan  pengawasan  yang dilakukan adalah :
a. Mencatat  seluruh  sanggahan  dari  Saksi dan  Pengawas  Pemilihan  Kota  serta mencatat  jalannya  Rekapitulasi  Hasil Penghitungan  Perolehan  Suara  Tingkat Kota prabumulih.
b. Mendengar dan mesinkronkan pembacaan  DB-1  oleh  KIP  Kabupaten/ Kota dengan memperbandingkan dengan  Salinan  DB-1  dan  DC-1  yang dibuat  oleh  Panwaslu  Kota  Prabumulih sesuai  dengan  format  dalam  PKPU  4 Tahun  2019  dalam  bentuk  Microsoft Excel  yang  sudah  dibuat  system penjumlahan  dengan  rumus  tertentu oleh  Panwaslu  Kota  Prabumulih,  dan Memberikan  rekomendasi-rekomendasi terkait permasalahan yang terjadi termasuk dengan klarifikasi
permasalahan  di  dalam  rapat  pleno terbuka tersebut.
8. Pelaksanaan Non
Tahapan

## Pengawasan ASN
Pengawasan terhadap Aparatur Sipil  Negara  dilakukan  untuk  menjaga agar  ASN  tetap  netral  dan  tidak  terlibat dalam kegiatan pemilu termasuk kampanye  politik.  Dalam  pasal  280  ayat (2) dan ayat (3) Undang – Undang Nomor 7  Tahun  2017  tentang  Pemilihan  Umum telah disebutkan bahwa ASN dilarang ikut serta  dalam  pelaksanaan  dan  kegiatan kampanye Pemilu. Jika ditemukan keterlibatan ASN dalam kegiatan kampanye,  maka  akan  dikenakan  sanksi pidana  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal 494  UU  tersebut  dengan  pidana  kurungan paling  lama  1  tahun  dan  denda  paling banyak Rp 12.000.000. Bawaslu Prabumulih  mengajak  seluruh  ASN/  PNS, seluruh  stakeholder  dan  masyarakat  untuk secara  bersama  ikut  memastikan  proses transfer  kekuasaan  oleh  elit-elit  politik berjalan secara demokratis.
Terkait  dengan  posisi  ASN  yang diwajibkan  untuk  netral  dalam  pemilu Bawaslu  RI  telah  dikeluarkan  Nomor: 1692/K.Bawaslu/PM.00.00/X/2018  perihal Himbauan  Netralitas  Pegawai  Aparatur Sipil  Negara  (ASN),  Kampanye  oleh Pejabat  Negara  Lainnya  serta  Larangan Penggunaan  Fasilitas  Negara.  Maka, Panwaslu Prabumulih melakukan pengawasan  terhadap  ASN  guna  menjaga
Netralitas para ASN terhadap pemilu 2019 berdasarkan ketentuan perundang- undangan selama berlangsungnya Pemilihan  Umum  Tahun  2019,  dengan tidak terlibat dalam politik yang mengarah pada  keberpihakan  atau  berafiliasi  dengan partai  politik,  serta  membuat  keputusan atau  tindakan  yang  dapat  menguntungkan atau merugikan peserta pemilu baik dalam pemilihan  presiden  maupun  pemilihan anggota legislatif.
9. Pelaksanaan Non Tahapan
Pengawasan Politik Uang
Berdasarkan hasil wawancara terkait  dengan  pengawasan  politik  uang telah dibentuk gugus tugas yang melakukan  pengawasan  anti  politik  uang. Hal  ini  demi  menjamin  terlaksananya pemilu  yang  bersih  dari  segala  tindakan kecurangan.  Pengawasan  yang  dilakukan dengan melalukan patroli pada malam hari dan  hari  pencoblosan.  Dalam  mengawasi politik uang, Bawaslu RI telah menginstruksikan  kepada  Bawaslu  Kota melakukan patroli pengawasan anti politik uang  pada  masa  tenang.  Hal  tersebut sesuai  dengan  SE  Surat  Edaran  (SE) Nomor 0711/K.Bawaslu/PM.01.00/3/2019. Tujuannya  tentu  saja  untuk  mencegah terjadinya politik uang yang mungkin bisa terjadi.  Kegiatan  tersebut  juga  dilakukan oleh Panwaslu kabupaten/kota yang ada di Prabumulih.  Setelah  dilakukan  himbauan
dan  pengawasan  patroli  langsung  yang dilakukan  oleh  pengawas  tidak  ditemukan adanya  politik  uang  oleh  tim  pengawas Bawaslu Prabumulih, namun ada beberapa daerah  yang  menerima  laporan  akan adanya  politik  uang  seperti  Bener  Meriah dan Prabumulih Selatan.
10. Pelaksanaan Non
Tahapan

## Pengawasan Politisasi SARA
Berdasarkan hasil wawancara dengan  staf  penyelenggara  pengawasan pemilu,  dalam hal  melakukan pengawasan pencegahan  untuk  mengatasi  isu  SARA, Bawaslu  Prabumulih  melakukan  beberapa kegiatan yaitu dengan memberikan sosialiasi  untuk  mencegah  hal  tersebut  ke unsur masyarakat, LSM, dan partai politik. Selain  itu,  membuat  billboard  yang  berisi himbauan  untuk  menolak  unsur  SARA dalam pemilu  tahun 2019 dan melaporkan jika  adanya  SARA  ke  nomor  kontak Panwaslu  Prabumulih  yang  tertera  di billboard.
Adapun kerawanan terkait isu SARA yang mungkin  timbul  adalah  adanya  ujaran kebencian  terkait  kelompok  tertentu  dan terpecahnya  kelompok  berdasarkan  etnis dan golongan masing masing.
11. Pengawasan penetapan perolehan kursi  dan  calon  terpilih  pasca  putusan Mahkamah Konstitusi
Dalam  proses  pengawasan  ini Bawaslu  Prabumulih  telah  melakukan pengawasan  pada  penetapan  perolehan kursi dan calon terpilih pasca putusan MA, dimana telah terpilih 25 Dewan Perwakilan  Rakyat  Prabumulih  Periode 2019-2024.  Dari  jumlah  tersebut,  Partai politik  yang  memiliki  kursi  terbanyak adalah  Partai  Golongan  karya  sebanyak  4 kursi, diikuti oleh partai PDIP, Partai PPP, partai PAN dan partai Hanura.
Bawaslu  Prabumulih  telah  melaksanakan fungsi  dari  pengawasan  dengan  baik diantaranya:
a. Adaptasi lingkungan, dalam menjalankan  fungsi  pengawasan  ini, Bawaslu  Prabumulih  telah  melakukan pengawasan  dan  menyesuaikan  dengan meninjau lokasi-lokasi yang akan mengikuti  pemilu  untuk  terwujudnya pemilu  yang  berkualitas  langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
b. Meminimumkan  kegagalan,  dalam  hal ini Bawaslu Prabumulih telah melakukan  upaya-upaya  pencegahan untuk  meminimumkan  kegagalan  agar terwujudnya  pemilu  yang  langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
c. Meminimumkan Biaya,
Bawaslu Prabumulih melakukan fungsi pengawasan meminimumkan biaya terkait pemilu dengan melakukan pengawasan yang efektif dan melalukan langkah - langkah pengawasan pencegahan dengan melakukan sosialisasi  -  sosialisasi  dan  partisipasi dari  pihak-pihak  untuk  meminimumkan kegagalan dan biaya.
Berdasarkan hasil wawancara adapun kendala dalam melakukan implementasi  fungsi  pengawasan  berbeda beda  disetiap  tahapannya,  diantaranya tahapan pada saat verifikasi faktual parpol adalah  tidak  dapat  menemui  pengurus parpol  di  tingkat  kota,  akibat  padatnya jadwal pengurus parpol ditingkat daerah di tingkat  kota  yang  melakukan  pertemuan dengan pengurus didaerah sehingga terjadi kendala  dari  jadwal  yang  telah  ditetapkan harus  diundur  dan  penjadwalan  ulang untuk  melakukan  verifikasi  ulang,  Pada tahapan  pengawasan  pendistribusian  surat suara  pemilu  tahun  2019,  banyak  hal-hal yang  tidak  sesuai  peraturan/prosedur  yang terjadi,  mulai  dari  proses  bongkar  muat, proses  bongkar  dari  mobil  kontainer kedalam  mobil  truk  pengangkutan,  proses penerangan  yang  kurang  pada  malam  hari disaat  dilakukan  proses  bongkar  muat, mobil  truk  pengangkutan  pendistribusian surat  suara  ke  kab/kota  yang  tidak  layak,
dan  mengakibatkan  mogok  diperjalanan, dan  adanya  kerusakan  kardus/box  surat suara  yang  diakibatkan  oleh  masuk  air hujan  dalam  satu  kontainer  sehingga menyebabkan  banyak  surat  suara  yang rusak  dan  surat  suara  yang  tidak  cukup untuk kab/kota.
Berdasarkan  hasil  observasi  atau pengamatan  yang  dilakukan  bahwasannya Bawaslu Prabumulih memang  sudah melaksanakan  tugas  pengawasan,  baik pengadaan dan
pendistribusian perlengkapan pemungutan dan
penghitungan  suara,  pengawasan  politik uang, pelaksanaan pengawasan pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi  suara  hingga  pada  tahap Pengawasan penetapan perolehan kursi.
Berdasarkan hasil wawancara bahwasannya  Bawaslu  Prabumulih  sudah melakukan implementasi fungsi pengawasan  dengan  baik  namun  terdapat berbagai  kendala  Bawaslu  Prabumulih dalam  menjalankan  implementasi  fungsi pengawasan dan tugasnya, dimana kendala tersebut bermacam-macam dan mengakibatkan  banyak  hal  yang  tidak sesuai  prosedur  terjadi  dilapangan  yang tidak  sesuai  dengan  peraturan.  Bawaslu Prabumulih  juga  telah  menjalankan  tugas pengawasan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan. Adapun SOP untuk
pengawasan  yang  dilakukan  oleh  Bawaslu Prabumulih adalah sebagai berikut:
a. Hadir ketika acara, untuk setiap tahapan pengawasan.
b. Menyiapkan  dan  mengisi  data  Form  A pengawasan,  untuk  setiap  tahapan pengawasan.
c. Mengisi  alat  kerja  pengawasan  yang didapatkan dari Bawaslu RI, pada setiap tahapan tertentu.
d. Membuat  laporan  cepat  pada  setiap tahapan.
e. Membuat laporan akhir.

## Pembahasan Hasil Penelitian
Berdasarkan  data  diatas  tentang implementasi  fungsi  pengawasan  pada pelaksanaan pemilu oleh Bawaslu Prabumulih, implementasi fungsi pengawasan yang dilakukan pada pelaksanaan pemilu berjalan dengan lancar sesuai  dan  menjalankan  tugasnya  sesuai dengan  Undang-Undang  No  7  Tahun 2017. Bawaslu Prabumulih telah melaksanakan tugas dan wewenang pengawasan  secara  berjenjang  pada  setiap tahapan pelaksanaan pemilu, baik dibidang pencegahan, penindakan pelanggaran, baik itu  pelanggaran  administratif,  pelanggaran pidana,  maupun  pelanggran  kode  etik dalam  pelaksanaan  pemilihan  Umum.
Adapun  wewenang  Bawaslu  Prabumulih adalah sebagai berikut:
a. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan  perundang-undangan  yang mengatur mengenai pemilu.
b. memeriksa  dan  mengkaji  pelanggaran Pemilu di wilayah kota serta merekomendasikan  hasil  pemeriksaan dan  pengkajiannya  kepada  pihak- pihak  yang  diatur  dalam  Undang- Undang.
c. menerima, memeriksa, memediasi dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kota.
d. merekomendasikan  hasil  pengawasan di  wilayah  kota  terhadap  pelanggaran netralitas  semua  pihak  yang  dilarang ikut  serta  dalam  kegiatan  kampanye sebagaimana  diatur  dalam  Undang- Undang.
e. mengambil alih sementara atas wewenang  dan  kewajiban  Bawaslu Kabupaten/Kota  setelah  mendapatkan pertimbangan Bawaslu apabila Bawaslu  Kabupaten/Kota berhalangan sementara  akibat  dikenai  sanksi  atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
f. meminta  bahan  keterangan  yang dibutuhkan kepada pihak yang berkaitan  dalam  rangka  pencegatan dan  penindakan  pelanggaran  Pemilu dan sengketa proses pemilu di wilayah kota.
g. mengoreksi rekomendasi Bawaslu kabupaten/Kota  setelah  mendapatkan pertimbangan  Bawaslu  RI  apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
Dalam menjalankan tugasnya Bawaslu Prabumulih juga berkewajiban :
a. bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.
b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawasan Pemilu pada tingkatan di bawahnya.
c. menyampaikan laporan hasil pengawasan  kepada  Bawaslu  RI sesuai  dengan  tahapan  Pemilu  secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan.
d. menyampaikan  temuan  dan  laporan kepada  Bawaslu  berkaitan  dengan dugaan  pelanggaran  yang  dilakukan oleh  KPU  Kota  yang  mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat kota. e. mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan  data  pemilih  secara
berkelanjutan  yang  dilakukan  oleh KPU  Kota  dengan  memperhatikan data  kependudukan  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
f. melaksanakan  kewajiban  lain  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bawaslu  Prabumulih  juga  telah melakukan  pengawasan  pada  seluruh tahapan  pelaksanaan  Pemilu  tahun  2019, mulai  dari  tahapan  penyusunan  dan penetapan  daftar  pemilih  Tetap,  tahap masa  kampanye,  tahap  pengadaan  dan distribusi  logistik,  tahap  pemungutan  dan perhitungan suara, hingga tahap rekapitulsai  perhitungan  perolehan  suara. Hal  ini  dapat  dilihat  dari  penyelenggaraan pemilu  2019  yang  sudah  berlalu.  Dalam menjalankan  tugasnya  dalam  melakukan pengawasan pada pelaksanaan pemilu agar berjalan dengan efektif, Bawaslu mengupayakan  dukungan  optimal  dari lembaga  pemeritahan  dan  komisi/Badan Negara independen sebagai mitra. Hubungan  kerjasama  yang  baik  antar semua  lembaga  penyelenggaraan  pemilu akan  menciptakan  pemilu  yang  sehat. Pengawasan yang dilakukan Bawaslu tidak akan maksimal jika tanpa adanya kerjasama  dan  relasi  dengan  berbagai lembaga  yang  berkaitan,  seperti  KPU, peserta  pemilih,  partai  politik,  organisasi
pemantauan, dan keikutsertaan masyarakat dalam  pengawasan  agar  tidak  terjadi penyelewengan  atau  pelanggaran  dalam pemilihan seperti money politik.
Keberhasialan  dalam  implementasi  fungsi pengawasan sangat ditentukan oleh kualitas  penyelenggara  serta  partisipasi masyarakat.  Ironisnya  potensi  dan  sumber daya  yang  menjadi  penunjang  proses pengawasan  belum  sebanding  dengan hambatan ataupun tantangan yang dihadapi dilapangan,  mulai  dari  akurasi  daftar pemilih  tetap  (DPT),  jual  beli  suara  atau money  politic,  mobilisasasi  dan  pelibatan aparatur  sipil  negara  (ASN),  penggunaan fasilitas-fasilitas  yang  dilarang  dalam undang-undang  pemilu,  kampanye  hitam ( black campaign ), bentrokan antar pendukung saat kampanye, adanya intimidasi,  fanatisme  pendukung  serta masih serta masih banyak lagi pelanggaran, kondisi ini menjadikan imlementasi  fungsi  pengawasan  serta partisipasi  masyarakat  sangat  vital  dan penting  untuk  menimalisir  pelanggaran dan kecurangan agar terciptanya pelaksanaan  pemilu  yang  bermartabat. Untuk  mendukung  hal  tersebut  harus adanya sumber daya yang baik, kompeten, dan bertanggung jawab.
Berdasarkan hasil diatas bahwasannya implementasi fungsi pengawasan  pada  pelaksanaan  pemilu yang  dilakukan  oleh  Bawaslu  Prabumulih sudah  mengalami  peningkatan,  Bawaslu Prabumulih  sudah  melakukan  tugasnya dengan  baik,  Strategi  yang  dilakukan  oleh Bawaslu  Prabumulih  dalam  implementasi fungsi  pengawasan  pada  pelaksanaan pemilu  sudah  cukup  baik,  hal  tersebut dapat  dilihat  secara  internal  kelembagaan Bawaslu
Prabumulih
untuk mengoptimalkan tugasnya dengan melakukan
Penguatan kapasitas kelembagaan  jajaran  pengawas  pemilu ditingkat  kabupaten/  kota,  kecamatan, Desa,  yang  dilakukan  secara  berjenjang melalui kegiatan, Bimbingan teknis (Bimtek) tentang
kelembagaan,
pengelolaan
keuangan, strategi pengawasan,  serta  tata  cara  penanganan pelanggaran  dan  penyelesaian  sengketa, Rapat-rapat  koordinasi  pengawasan  pada setiap tahapan pemilihan umum, Pembinaan  jajaran  pengawas  pemilu ditingkat kab/kota, kecamatan, dan desa Secara  eksternal,  Bawaslu  Prabumulih juga  telah  melakukan  langkah-langkah strategis untuk mengoptimalkan implementasi  fungsi  pengawasan  yang dilakukan yaitu dengan menjalin hubungan
dan  komunikasi  dengan  lembaga  penegak hukum  pemilu  seperti  dengan  komisi pemilihan  umum  (KPU)  dalam  hal penanganan pelanggaran administrasi, dengan  pihak  kepolisian  daerah,  dan kejaksaan  tinggi  yang  menjadi  mitra  kerja dalam  penanganan  dugaan  pelanggaran pemilu.  Selain  itu,  Bawaslu  Prabumulih juga telah menjalin hubungan dan komunikasi  yang  baik  dengan  stekholder pemilu  seperti  Partai  politik,  akademisi dan  perguruan  tinggi,  media  massa,  dan lainnya  dalam  membantu  memberikan informasi dan menjalankan tugas pengawasan dengan optimal. Namun tidak bisa  dipungkiri  bahwasannya  pelanggaran pelanggaran  maupun  kecurangan  masih terjadi hal itu dikarenakan lemahnya SDM ditingkat  kabupaten  maupun  kecamatan dan  desa,  dengan  adanya  SDM  yang  baik maka  akan  terlaksananya  pengawasan yang  baik  dan  berkualitas  pula  dan  akan menimalisir  terjadinya  pelanggaran  dan kecurangan  dalam  pelaksanaan  pemilu, sehingga  perlu  peningkatan  SDM,  dan pelanggaran  yang  terjadi  juga  karena  ulah dari  pejabat  yang  mencari  celah  untuk melakukan  kecurangan  untuk  memperoleh kemenangan,  banyak  sekali  kecurangan yang  terjadi  salah  satunya  yaitu  money politic,  demi  memenangkan  pemilihan tidak  jarang  para  calon  dan  tim  sukses menghabiskan  anggaran  yang  besar  untuk
memberi sembako maupun barang lainnya, dan uang kepada para pemilih dimana cara ini  bisa  mudah  dan  sangat  membantu untuk  memenangkan  perolehan  suara dalam pemilihan, oleh karena itu diperlukan  pengawasan  yang  lebih  efektif lagi yang dilakukan oleh Bawaslu Prabumulih  dan  tentunya  ditambahnya kesadaran dari masyarakat untuk membuat politik  uang  ini  tidak  ada  lagi  karna percuma pengawasan optimal yang dilakukan oleh Bawaslu namun kalau tidak dibarengi  kesadaran  masyarakat  maka susah untuk menghilangkan money politik maupun  berbagi  pelanggaran  lainnya, sehingga Bawaslu diharapkan dapat mendorong  dan  memperkuat  pengawasan masyarakat dengan memberikan penguatan berupa regulasi, kewenangan, SDM, anggaran, sarana dan prasarana, dan setiap laporan pengawasan dapat lebih tajam dan menjadi  fakta  hukum  yang  dapat  ditindak lanjuti  sesuai  mekanisme  regulasi  yang ada,  serta  mampu  memberikan  efek  jera bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran, termasuk kepada penyelenggara pemilu karna potensi pelanggaran  pemilu  dapat  dilakukan  oleh siapa pun, sehingga diperlukan pengawasan  yang  optimal  dan  penindakan tegas atas berbagi pelanggaran.

## E. KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
1. Bawaslu/  Panwaslu  Prabumulih  adalah pihak yang mengawasi pemilu, Bawaslu Prabumulih  sudah  mengawasi  setiap tahapan pemilu. Dalam pengimplementasiannya Bawaslu Prabumulih telah
mengalami peningkatan  dengan  melakukan  tugas, kewajiban,  dan  fungsinya  dengan  baik, aman, lancar, sistematis, dan profesional.  Sudah melakukan tugasnya sesuai  dengan  UU  No  7  Tahun  2017 mulai  dari  pelaksanaan  pengawasan tahapan  pemilihan  yang  dilakukan  oleh Panwaslu,  verifikasi  data  dan  daftar pemilih,  tahapan  kampanye  tahapan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan, pemungutan, perhitungan dan  rekapitulasi  suara,  walaupun  masih terdapat  beberapa  permasalahan  teknis di  lapangan  yang  bertentangan  dengan aturan  namun  masih  bisa  diselesaikan dengan baik.
2. Dalam mencegah supaya tidak terjadinya kecurangan-kecurangan,
Bawaslu  Prabumulih  telah  melakukan upaya-upaya diantaranya dengan
Koordinasi  Antar  Lembaga,  sosialisasi partisipasi masyarakat, Sosialisasi Produk Hukum, Kerjasama
Memorandum of Understanding (MoU),
Pengawasan Tahapan Pemilihan.

## Saran
Bawaslu/  Panwaslu  Prabumulih harus  bekerja  lebih  baik  lagi  kedepannya dan  menjalin  kerjasama  yang  baik  dengan berbagai  pihak  yang  diperlukan  dalam  hal implementasi  pengawasan  pemilu  untuk terwujudnya pemilu yang bersih dan tanpa adanya  lagi  kecurangan-kecurangan,  dan masyarakat  bisa  lebih  ikut  berpartisipasi aktif supaya terwujudnya pemilu yang adil, bersih  dan  jujur.  Dan  untuk  kemajuan penyelenggaraan pemilu dimasa yang akan datang maka diperlukan beberapa perubahan  baik  dengan  adanya  perubahan undang-undang untuk memperkuat kelembagaan  dan  kewenangan  pengawas pemilu  dalam  penegakan  hukum  pemilu, serta  dengan  kemajuan  zaman  yang semakin  canggih  tidak  bisa  dipungkiri perlu adanya alat dukung kerja pengawasan  yang  berkonsep  e-digital untuk  membuat  implementasi  pengawasan yang  lebih  efektif,  efisien,  transparan  dan akuntabilitas dalam melakukan pengawasan.

## DAFTAR PUSTAKA
Griffin. 2000. Manajemen. Jakarta: Penerbit Erlangga.
Handoko,  T.  Hani.  2001.  Manajemen.
Jakarta: Raja Grafindo.
Moertopo,  Ali.  1974.  Pengertian  pemilu, https://www.silontong.com/2018/0 7/07/pengertian-pemilu/, diakses pada hari Jum’at 1 mei 2020 pukul 15:35
Manullang. 2005. Dasar-dasar Manajemen. Gajah  Mada  University  Press.
Yogyakarta. Morissan.  2005.  Hukum  Tata  Negara  Era Reformasi. Jakarta: Ramdina Prakarsa
Peraturan  Bawaslu  Nomor  8  Tahun  2018
Tentang  Pengawasan  kampanye
Pemilihan Umum Pasal 1 Ayat 10
Sirajuddin  dan  Winardi.  2015.  Dasar-
Dasar Hukum tata Negara Indonesia. Malang: SetaraPress. Undang-Undang  Nomor  8  tahun  2012 tentang  Pemilihan  Umum  anggota DPR, DPD dan DPRD.
Winardi,  J.  2000.  Asas-asas  Manajemen. Bandung : Penerbit Alumni