## Akibat Hukum Pengesahan Perdamaian (Homologasi) Terhadap Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dalam Hal Debitornya Perseroan Terbatas

## Cholifatun Nisa’

## Cholifatunnisa82@gmail.com Universitas Airlangga

## Abstract
Postponement of Obligations of Debt Payment and Ratification of the Peace Plan is a legal step taken by the debtor to avoid bankruptcy decisions and to save the good name of the debtor and to save the debtor’s assets in the form of a Limited Liability Company from bankruptcy. The condition of a Limited Liability Company that is in a period of postponement of Debt Payment Obligations, remains in a state of legal competence and all legal actions carried out by a Limited Liability Company remain valid, because when the Company is declared a postponement of Obligation to Pay Debt, the board of directors and representatives of the company may take all legal actions during the action to obtain permission from the Management of Postponement of Debt Payment Obligations appointed by the Supervisory Judge. Management of Delaying Debt Payment Obligations is appointed by the supervisory judge to help the debtor supervise the debtor’s assets and assist the debtor to carry out the company’s activities together with the debtor. Rewards for administrators or curators are paid from debtor assets.
Keywords: Delaying Debt Payment Obligations; Homologation; Peace Plan

## Abstrak
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Pengesahan Rencana Perdamaian merupakan langkah hukum yang dilakukan oleh debitor untuk menghindari putusan pailit dan untuk menyelamatkan nama baik debitor serta untuk menyelamatkan harta debitor yang berbentuk Perseroan Terbatas dari kepailitan. Kondisi Perseroan Terbatas yang sedang berada dalam masa Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, tetap berada dalam keadaan cakap hukum dan segala tindakan hukum yang dilakukan oleh Perseroan Terbatas tetap sah, karena pada saat Perseroan dinyatakan dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, direksi sebagai pengurus dan perwakilan perseroan tetap dapat melakukan segala tindakan hukum selama tindakan tersebut memperoleh izin dari Pengurus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diangkat oleh Hakim Pengawas. Pengurus pada Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diangkat oleh hakim pengawas untuk membantu debitor melakukan pengawasan terhadap harta debitor dan membantu debitor untuk melakukan kegiatan perseroan bersama-sama dengan debitor. Imbalan bagi pengurus atau kurator dibayarkan dari harta debitor.
Kata Kunci: Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; Homologasi; Rencana Perdamaian.

## Pendahuluan
Perseroan Terbatas merupakan suatu badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), bahwa “Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan
Jurist-Diction: Vol. 2 No. 2, Maret 2019

## Jurist-Diction
Volume 2 No. 2, Maret 2019
Histori artikel: Submit 1 Februari 2019; Diterima 15 Februari 2019; Diterbitkan online 1 Maret 2019.

## 416 Cholifatun Nisa’: Akibat Hukum Pengesahan
persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksananya.” PT merupakan badan hukum yang terdiri dari subjek hukum orang pribadi maupun badan hukum yang bergerak dalam bidang usaha tertentu dengan modal yang terdiri atas saham-saham. 1 Saham-saham pada suatu perseroan yang harus ada yaitu jenis saham biasa atau saham mutlak yang berpengaruh pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). 2 Harta kekayaan pada suatu badan hukum atau PT merupakan harta kekayaan yang terpisah dari harta kekayaan pribadi anggotanya, apabila anggota dari perseroan mengakibatkan kerugian yang disebabkan oleh kesalahan anggota badan hukum atau PT, maka tanggung jawab atas kerugian yang terjadi ditanggung oleh anggota tersebut, dengan tujuan untuk membedakan hak atau kewenangan menuntut dalam setiap tindakan. 3 Kepengurusan dalam PT dijalankan oleh direksi, sebagaimana dalam Pasal 92 Ayat (1) UUPT bahwa “ Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan ”. Dalam hal ini direksi hanya boleh menjalankan kepengurusan untuk kepentingan perseroan dan bukan untuk kepentingan yang bersifat pribadi atau orang lain dan pemegang saham.
PT dalam mengembangkan dan menjalankan perusahaannya yang dalam hal ini berbentuk PT pasti melakukan berbagai kerjasama dalam berbagai hal dengan perusahaan lain, PT dengan perorangan maupun PT dengan Bank untuk mengembangkan perusahaan dan permodalan. Perusahaan terbatas dalam melakukan kerjasama bisa berbentuk perjanjian utang piutang terkait dengan dana pada bank dan perjanjian usaha lainnya yang dilakukan oleh PT untuk menjalankan kegiatan usaha Perseroan Terbatas yang telah disepakati dalam RUPS. Perseroan Terbatas dalam melakukan kerjasama atau utang piutang didalam surat perjanjian kerjasama
1 Andrian Sutedi, Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas (Raih Asa Sukses 2015).[6].
2 Munir Fuady, Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis, Berdasarkan Un - dang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (Citra Aditya Bakti 2009).[29].
3 Handri Raharjo, Hukum Perusahaan (Penerbit Pustaka Yustisia 2009). [23].
yang dibuat terdapat substansi atau isi yang mengatur mengenai pembayaran hingga terdapat jaminan yang dijaminkan atau tanpa jaminan oleh Perseroan Terbatas untuk kelancaran dan berjalannya kerjasama yang dilakukan.
Perseroan Terbatas yang telah melakukan perjanjian utang piutang namun dalam kurun waktu tertentu ternyata perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas tersebut mengalami krisis keuangan atau kredit macet yang menyebabkan perusahaan tersebut juga mengalami kerugian dan tidak bisa melakukan pelunasan pembayaran utang kepada pihak kreditor tepat waktu sehingga menyebabkan begitu banyaknya tagihan dan teguran terkait pembayaran utang dari para kreditor.
Kreditor yang telah memberikan waktu untuk debitor melakukan pelunasan pembayaran utang namun sampai dalam batas waktu tertentu debitor tidak juga melunasi pembayaran, maka kreditor dapat melakukan tindakan yang tegas dalam memperjuangkan haknya yaitu melakukan permohonan pailit. Jika pihak kreditor melakukan permohonan pailit, maka debitor berhak untuk mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) untuk menyelamatkan aset dan nama baik perusahaan dari status pailit dan menghindari penagihan utang selama perusahaan dalam status PKPU. Kondisi perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas tersebut jika permohonan PKPU diterima dan diputus oleh Pengadilan Niaga setempat, maka demi hukum perusahaan tersebut telah berada dalam masa PKPU.
Pengaturan mengenai status kecakapan kepengurusan perseroan terbatas dalam menjalankan kegiatan usahannya dengan normal, kewenangan direksi dalam melakukan kepengurusan perseroan terbatas setelah putusan PKPU dan kewenangan direksi setelah putusan pengesahan perdamaian (homologasi) serta status harta debitor selama PKPU dan terikat dalam perdamaian, yang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang selanjutnya disebut  UUK-PKPU, tidak diatur secara rinci sehingga dalam menyelesaikan masalah ini penulis akan membahasnya dalam skripsi ini untuk mencari kepastian hukum.
Pailit merupakan suatu kondisi perorangan maupun perusahaan yang sedang mengalami penurunan dalam sektor perekonomian yang menyebabkan

## 418 Cholifatun Nisa’: Akibat Hukum Pengesahan
terhambatnya pembayaran utang maupun bisnis. Menurut Pasal 1 angka 1 UUK- PKPU adalah :  “ sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim, pengawas sebagaimana diatur dalam undang- undang ini ”. Sebagai bentuk ketidakmampuan debitur membayar utang kepada kreditur sehingga dinyatakan pailit oleh pengadilan setempat yang dimohonkan oleh debitur maupun kreditur. “Pailit merupakan suatu keadaan dimana debitor tidak mampu untuk melakukan pembayaran- pembayaran terhadap utang- utang dari para kreditornya”. 4 Kepailitan bertujuan untuk melakukan percepatan pemberesan terhadap harta debitor pailit dalam rangka melakukan pembayaran terhadap utang-utangnya, secara cepat, efisien, dan adil. 5
Debitor dalam menghadapi proses pailit serta melindungi harta dan posisinya supaya tidak dinyatakan sebagai debitor pailit maka debitor dapat melakukan langkah PKPU. PKPU merupakan upaya hukum yang dilakukan oleh debitor untuk melindungi dan mempertahankan posisi debitur agar tidak dinyatakan pailit oleh pengadilan dengan mengajukan rencana perdamaian kepada kreditor dan PKPU dalam pembahasan pembayaran utang. “Pada prinsipnya terdapat dua pola PKPU yaitu pertama, PKPU yang diajukan oleh debitur merupakan tangkisan bagi debitor terhadap permohonan kepailitan yang diajukan oleh kreditornya, yang kedua yaitu Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atas inisiatif sendiri debitor yang memperkirakan ia tidak mampu membayar utang-utangnya kepada kreditor”. 6
Proses dalam PKPU terdapat 2 proses yaitu pertama PKPU sementara yang berjangka waktu paling lama 45 hari sejak setelah putusan PKPU sementara diucapkan dengan tujuan agar kreditor tidak dapat menagih utang-utangnya selama PKPU sementara karena debitor tidak diwajibkan untuk membayar utang-utangnya, Sedangkan akibat hukum adanya PKPU sementara bagi debitor yaitu seluruh kekayaan debitor berada di bawah pengawasan pengurus sehingga
4 M. Hadi Subhan, Hukum Kepailitan (Kencana Prenada Media Group 2015).[186].
5 ibid .[304].
6 ibid .[147].
debitor tidak lagi berwenang terhadap harta kekayaannya untuk melakukan tindakan pengurusan maupun tindakan pengalihan tanpa persetujuan pengurus. 7
Kedua, yaitu terkait PKPU tetap yang telah disetujui oleh majelis hakim dan tidak ada upaya hukum apapun sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 235 ayat (1) UUK-PKPU.
Perdamaian dalam PKPU merupakan langkah yang ditunggu oleh debitor karena dengan adanya upaya perdamaian dalam PKPU tersebut debitor dapat mengajukan rencana perdamaiannya kepada kreditor terkait pengelolahan utang debitor. Sebagaimana dalam Pasal 144 UUK-PKPU yang menyatakan bahwa “ Debitor  pailit  berhak  untuk  menawarkan  suatu  perdamaian  kepada  semua kreditornya ”. Perdamaian dalam PKPU yang telah diajukan kepada debitor dan telah disetujui harus disahkan (homologasi) di pengadilan. Hal tersebut harus dilakukan karena putusan pengesahan perdamaian (homologasi) pada rencana perdamaian yang diajukan oleh debitor akan mengikat para pihak yang terikat didalamnya. Pengakhiran PKPU dapat diajukan oleh hakim pengawas, atas permohonan pengurus, permintaan kreditor atau atas prakarsa Pengadilan Niaga. 8 Akibat hukum adanya putusan PKPU diatur dalam Pasal 240 Ayat (1), Pasal 242 ayat (1) dan (3), Pasal 243 ayat (1), Pasal 246 junto 244, Pasal 247 ayat (1), Pasal 249 ayat (1), Pasal 250 ayat (1), Pasal 252 ayat (1) UUK-PKPU.
Berdasarkan penjelasan mengenai PKPU dan rencana perdamaian serta tentang perseroan terbatas, maka penulis melakukan analisa mengenai akibat hukum rencana perdamaian dalam PKPU, serta kedudukan harta kekayaan debitor setelah putusan rencana perdamaian mendapat pengesahan perdamaian (homologasi) dan berkekuatan hukum tetap, yang bertujuan sebagai pengetahuan terkait dengan akibat hukum rencana perdamaian dalam PKPU dan kepengurusan mengenai harta debitor setelah putusan rencana perdamaian dalam PKPU telah mendapat pengesahan perdamaiaan (homologasi) oleh majelis hakim Pengadilan Niaga setempat.
7 ibid .[149].
8 ibid .[150].

## 420 Cholifatun Nisa’: Akibat Hukum Pengesahan

## Metode Penelitian
Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah yuridis normatif yang menekankan pada dokumen-dokumen tertulis sebagai sumber hukum utamanya, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori  hukum  dan  pendapat  sarjana  serta  untuk  mengidentifikasi  masalah  hukum dan untuk menganalisa masalah hukum untuk dapat memecahkan isu hukum atau permasalahan hukum. 9

## Kedudukan Perseroan Terbatas Setelah Putusan PKPU
Suatu perusahaan yang dalam hal ini berbentuk PT ketika menjalankan perusahaan atau PT pasti melakukan berbagai kegiatan kerjasama dengan perusahaan lain maupun perseorangan untuk menunjang perkembangan kegiatan usaha PT. Dalam sebuah perjanjian yang dilakukan oleh PT dengan para kreditornya, sebuah PT tidak jarang memberikan jaminan untuk meyakinkan kreditor untuk menjalin kerjasama dengan tenang tanpa rasa khawatir kerjasama yang dilakukan mengalami kredit macet atau kejadian lainnya yang tidak diinginkan oleh kedua belah pihak. Namun dalam prakteknya suatu kerjasama yang dilakukan oleh antar perusahaan maupun dengan perorangan tidak bisa diprediksi terkait dengan kelancaran dan keberlangsungan suatu kerjasama karena suatu PT pasti mengalami berbagai kendala pada saat melakukan kegiatan usahaanya, termasuk adanya kredit macet yang dapat menyebabkan suatu PT berada dalam kondisi yang sangat rumit yaitu kesulitan perekonomian PT. Kesulitan perekonomian yang dialami oleh PT mengakibatkan pembayaran pada kreditornya juga mengalami kendala, sehingga membuat kreditor merasa dirugikan atas tindakan PT tersebut. Ketika kreditor dari suatu PT mengalami kerugian akibat tindakan debitornya, maka kreditor dapat melakukan tindakan hukum yaitu mengajukan permohonan pailit bagi debitor atas keterlambatan pembayaran utang yang telah jatuh waktu untuk mendapatkan haknya menerima pelunasan pembayaran utang oleh debitor. Pada saat debitor dimohonkan
9 Peter Mahmud Marzuki , Penelitian Hukum (Kencana 2017).[60].
pailit maka debitor berhak untuk mengajukan permohonan PKPU, dengan tujuan untuk memberikan waktu bagi debitor melakukan pelunasan pembayaran utang dan untuk menyelamatkan harta kekayaan PT serta untuk menjaga nama baik PT supaya tidak diputus pailit oleh Pengadilan Niaga setempat.
PT yang melakukan dan mengajukan permohonan PKPU kepada Pengadilan Niaga, kemudian permohonannya diterima dan mendapat putusan PKPU, menyebabkan kondisi PT berada dalam kondisi PKPU, yang berarti PT terikat dengan segala putusan yang dinyatakan dalam putusan Pengadilan Niaga. Kedudukan PT yang sedang berada dalam masa PKPU menyebabkan PT dalam menjalankan kegiatan perseroan tidak lagi independen, atau dalam hal ini PT kehilangan independensinya dalam melakukan seluruh kegiatan usahanya sendirian, kondisi tersebut diakibatkan karena ketika PT berada dalam masa PKPU, seluruh kegiatan PT berada dalam pengawasan Pengurus PKPU yang ditunjuk oleh Pengadilan Niaga.
Dengan merujuk pada Pasal 225 (2) dan Pasal 240 Ayat (1) UUK-PKPU menunjukkan bahwa setelah putusan PKPU sementara dilakukan, maka sejak dinyatakannya putusan PKPU di Pengadilan, dengan demikian PT dalam melakukan segala kegiatan yang berkaitan dengan harta kekayaan PT harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Pengurus yang telah ditunjuk oleh Pengadilan Niaga setempat untuk menjalankan kegiatan perseroan.
Pada Pasal 240 Ayat (1) UUK-PKPU mempengaruhi independensi atau kemandirian suatu PT dalam menjalankan kegiatan perseroan yang dalam hal ini PT kehilangan independensinya atau kemandiriannya dalam melakukan kegiatan perseroan. Meskipun PT kehilangan independensinya atau kemandiriannya dalam mengurus dan melakukan kegiatan yang terkait dengan harta perseroan secara mandiri sebagaimana mestinya seperti sebelum putusan PKPU diputus, namun bukan berarti kegiatan perseroan yang dilakukan oleh PT tersebut menjadi tidak sah atau tidak cakap dalam melakukan kegiatannya, tetapi kegiatan yang dilakukan oleh PT tetaplah sah dan PT tetap dianggap cakap dalam melakukan segala kegiatan perseroan, karena sebagaimana dalam Pasal 240 Ayat (1) UUK-PKPU bahwa

## 422 Cholifatun Nisa’: Akibat Hukum Pengesahan
Pengurus hanya mengawasi seluruh kegiatan yang dilakukan oleh debitor yang terkait dengan kekayaan debitor sesuai dengan persetujuan Pengurus dan tidak melakukan pengalihan atas kepengurusan debitor PT.
Dengan demikian, untuk tindakan yang tidak berkaitan dengan harta kekayaan, maka tindakan tersebut merupakan tindakan PT yang sah, seperti dalam PKPU, debitor tidak kehilangan haknya dalam mengurus harta kekayaannya dan melakukan perbuatan hukum terkait dengan perseroan, namun debitor didampingi oleh Pengurus dalam kepengurusan harta kekayaannya secara bersama-sama dengan syarat mendapat persetujuan dari Pengurus, sehingga debitor tetap dianggap dapat menjalankan kegiatannya dengan normal namun tidak lagi independen atau kehilangan kemandirian dalam kepengurusan perseroan karena dilakukan dalam pengawasan Pengurus dan tetap cakap dalam melakukan kegiatan perseroan. 10
Namun sebaliknya jika debitor perseroan tidak mendapatkan ijin dari Pengurus untuk melakukan kegiatan perseroan terkait dengan harta kekayaannya maka debitor tidak dapat melakukan kegiatan kepengurusan atau kepemilikan yang terkait dengan harta perseroan selama dalam masa PKPU. 11
Dengan demikian secara garis besar akibat dari adanya putusan PKPU, terhadap kedudukan dan kondisi PT dalam kecakapannya melakukan perbuatan hukum selama dalam masa PKPU yaitu bahwa dengan merujuk pada Pasal 240 Ayat (1) UUK-PKPU, maka PT tetap sah dan dianggap cakap dalam melakukan segala perbuatan hukum terkait dengan harta kekayaannya secara normal ketika telah mendapat persetujuan dari Pengurus PKPU, karena putusan PKPU tidak menghalangi perusahaan dalam melakukan kegiatan perseroan atau perbuatan hukum yang dilakukan oleh organ- organ pada perseroan. Namun hanya saja debitor kehilangan kemandiriannya dalam melakukan segala perbuatan hukum terkait dengan harta kekayaannya, karena segala kegiatan dan perbuatan hukum yang dilakukan debitor harus mendapat persetujuan pengurus PKPU dan berada dalam pengawasan pengurus PKPU, serta dilakukan
10 M. Hadi Subhan. Op.Cit. [186].
11 Sutan Remy Sjahdeini, Hukum Kepailitan Memahami Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan (Pustaka Utama Grafiti 2010).[356].
secara bersama-sama dengan pengurus PKPU, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 240 Ayat (1) dan Ayat (2) UUK-PKPU, untuk melindungi kepentingan para pihak dan mengantisipasi adanya pelanggaran atau perbuatan-perbuatan yang dianggap melanggar aturan atau kecurangan yang dilakukan debitor dari harta kekayaan debitor yang dapat merugikan kreditor.
Pada saat debitor yang berbentuk PT dalam masa PKPU, debitor memiliki hak untuk mengajukan rencana perdamaian kepada seluruh kreditornya, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 265 UUK-PKPU, dengan tujuan sebagai langkah untuk menyelamatkan status perusahaan atau perseroan dari putusan pailit, sehinggan dengan adanya rencana perdamaian yang dilakukan oleh debitor memberikan kesempatan bagi debitor untuk menyelesaikan permasalahan dalam pelunasan pembayaran utang dengan perdamaian tanpa putusan pailit. Rencana perdamaian yang dibuat dan diajukan kepada kreditor jika telah disetujui oleh para kreditor dan telah  memenuhi persyaratan pada Pasal 281 UUK-PKPU harus didaftarkan permohonan pengesahan perdamaian di Pengadilan Niaga setempat, agar bisa diterima oleh pengadilan untuk mendapat pengesahan (homologasi) dengan tujuan agar rencana perdamaian yang dilakukan  oleh debitor dapat memperoleh kekuatan hukum tetap dan dapat dilaksanakan serta untuk mengakhiri status PKPU yang melekat pada debitot perseroan. Rencana perdamaian yang telah mendapat pengesahan (homologasi) dari Pengadilan Niaga memiliki akibat hukum yang harus dilaksanakan dan ditaati oleh debitor sebagai dasar untuk debitor melakukan perbuatan hukum.

## Kewenangan Direksi Setelah Putusan PKPU
PT dalam menjalankan dan mengembangkan kegiatan pada perseroannya, terlebih dahulu mengatur segala aspek yang diperlukan dan yang diperjanjikan sebagai dasar dalam pengaturan dalam kegiatan perseroan dengan mengadakan RUPS. Pada pembahasan ini yang menjadi fokus utama yaitu mengenai kewenangan direksi ketika perusahaan atau PT yang selama ini dalam kondisi normal, tapi dikemudian hari PT diputus oleh Pengadilan Niaga berada dalam kondisi atau berkedudukan dalam masa PKPU.

## 424 Cholifatun Nisa’: Akibat Hukum Pengesahan
Berdasarkan Pasal 1 ayat (5) UUPT diatur bahwa direksi merupakan organ perseroan terbatas yang bertugas dan bertanggungjawab secara penuh atas segala kerugian dan segala kegiatan kepengurusan perseroan termasuk juga mewakili PT dalam berbagai kegiatan perseroan. Direksi merupakan organ yang sangat penting dalam seluruh kepengurusan dalam menjalankan kegiatan perseroan karena direksi memiliki tugas yang sangat penting yaitu menandatangani saham-saham bersama dengan komisaris, menyusun laporan neraca untung rugi perseroan dan melakukan pemanggilan RUPS serta memimpin RUPS. 12
Kewenangan direksi ketika suatu PT yang berada dalam kepengurusannya sedang mengalami permasalahan perekonomian dalam kegiatan kepengurusan, hingga menyebabkan PT diajukan permohonan pailit oleh kreditorrnya karena kondisi perseroan yang tidak bisa melakukan pelunasan pembayaran utang yang telah jatuh waktu kepada kreditornya, sehingga membuat debitor melakukan tindakan untuk menyelamatkan harta kekayaan dan nama baik perseroan yaitu dengan melakukan pengajuan permohonan PKPU kepada Pengadilan Niaga di wilayah daerah hukum PT tersebut berada. Ketika permohonan PKPU yang telah diterima kemudian diputus oleh Pengadilan Niaga menyebabkan kedudukan PT menjadi berada dalam keadaan PKPU beserta akibat hukumnya. Dalam hal PT berada dalam kondisi PKPU, maka tugas dan tanggungjawab direksi dalam hal kepengurusan perseroan berada dalam pengawasan pengurus PKPU, sehingga direksi dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengurus dalam perseroan terbatas tidak lagi bertindak secara mandiri atau dalam hal ini perseroan terbatas kehilangan independensinya atau kemandiriannya. 13
Direksi PT dalam melaksanakan kegiatan perseroan tetap berjalan seperti biasa dan bertanggungjawab seperti sebelum PT dinyatakan dalam kondisi PKPU, karena putusan PKPU tidak menghalangi segala kegiatan perseroan dalam mengurus harta pailitnya, melainkan pengurus PKPU mengawasi segala kegiatan perseroan untuk mencegah terjadinya kegiatan yang dapat merugikan para
12 ibid .[226].
13 Munir Fuady, Hukum Pailit 1998 dalam Teori dan Praktek (Citra Aditya Bakti 1999).[186].
kreditornya. Sehingga direksi tetap berwenang melakukan tanggungjawabnya sebagai pengurus perseroan dan melakukan segala kegiatan kepengurusan secara normal untuk mengurus harta pailitnya. 14 Direksi juga tetap bertanggungjawab sesuai dengan yang diatur pada UUPT dan sesuai pada RUPS seperti sebelum putusan PKPU diputus oleh Pengadilan Niaga Setempat. Direksi memiliki kewajiban yang terkait dengan segala tindakan perseroan dan kepentingan kreditor seperti membuat daftar pemegang saham, hasil RUPS, hasil rapat Direksi, serta membuat laporan keuangan dan dokumen tahunan. 15
Berdasarkan Pasal 104 Ayat (2) UUPT diatur bahwa direksi berwenang dan bertanggungjawab renteng apabila harta perseroan tidak mencukupi untuk melunasi utang-utangnya pada kreditor jika kesalahan diakibatkan karena adanya kesalahan yang dilakukan oleh direksi pada saat menjabat dan melakukan kegiatan kepengurusan perseroan.

## Status Harta Kekayaan Perseroan Terbatas Selama Dalam Perdamaian
Debitor yang dalam hal ini berbentuk PT yang telah berada dalam keadaan PKPU atas pernyataan putusan PKPU oleh Pengadilan Niaga mengakibatkan harta kekayaan perseroan berada dalam pengawasan pengurus, karena debitor telah kehilangan kemandiriannya dan tidak diperbolehkan untuk melakukan kegiatan kepengurusan yang terkait dengan harta kekayaan debitor tanpa persetujuan dari pengurus. 16 Dengan demikian, berarti kekayaan Perseroan yang selama ini dilakukan penguasaan dan kepengurusan sendiri oleh perseroan sebelum PT berada dalam PKPU, menjadi berada dalam pengawasan Pengurus PKPU setelah adanya putusasn PKPU, Harta kekayaan debitor selama dalam keadaan PKPU tidak dapat dilakukan pengalihan harta kekayaan atau memindahkan hak atas suatu bagian dari harta kekayaan debitor yang bertujuan untuk menghindari terjadinya kerugian bagi
14 ibid .
15 Neni Vesna Madjid, Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Direksi Atas Kepailitan Per- seroan Terbatas, (1 Jurnal Hukum Doctrinal 2016).[18].
16 Sutan Remy Sjahdeini. Op.Cit .[344].

## 426 Cholifatun Nisa’: Akibat Hukum Pengesahan
kreditor selama belum terdapat pelunasan pembayaran utang kepada kreditor oleh debitor. Harta kekayaan debitor yang berada dalam pengawasan pengurus PKPU dan diurus oleh pengurus PKPU bersama-sama dengan debitor, akan dilaporkan oleh pengurus PKPU kepada hakim pengawas setiap 3 (tiga) bulan sekali, dan dapat diperpanjang apabila harta kekayaan debitor perseroan terbatas memerlukan waktu yang cukup lama untuk pengurusannya yaitu lebih dari 3 (tiga) bulan sehingga dapat dimohonkan untuk perpanjangan waktu dalam menyusun laporan harta kekayaan debitor. 17 Selama debitor yang berbentuk perseroan terbatas tersebut berada dalam keadaan PKPU, maka debitor tidak dapat dipaksa untuk melakukan pembayaran utang dan seluruh kegiatan eksekusi jaminan baik terhadap utang atau tagihan yang dilandasi oleh hak istimewa maupun jaminan kebendaan lainnya dan eksekusi jaminan terhadap harta kekayaan debitor baik yang telah terjadi maka harus ditangguhkan atau diakhiri sita eksekusi jaminan tersebut sebagaimana telah diatur dalam Pasal 242 UUK-PKPU. 18
Perjanjian perdamaian yang telah disahkan (homologasi) oleh Pengadilan juga mengikat para pihak antara debitor dengan kreditor. Dalam perjanjian perdamaian terdapat perjanjian menyangkut tentang harta kekayaan debitor maupun restrukturisasi utang oleh debitor kepada kreditor sebagai langkah untuk melakukan pelunasan pembayaran utang. Perjanjian perdamaian yang telah disahkan oleh Pengadilan Niaga berkekuatan hukum tetap harus dilaksanakan oleh debitor agar supaya debitor terhindar dari putusan pailit, sebagaimana yang telah diatur dalam UUK-PKPU. Status Harta kekayaan debitor setelah putusan pengesahan perdamaian (homologasi) oleh pengadilan menjadi kembali berada dalam keadaan normal, hal ini disebabkan karena pengurus yang selama ini bersama-sama dengan debitor melakukan kepengurusan harta kekayaan debitor wajib melakukan pengembalian seluruh harta kekayaan debitor termasuk benda, uang, buku bahkan dokumen penting yang dimiliki oleh debitor sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 167 ayat (2) UUK-PKPU, sehingga dengan adanya pengembalian harta kekayaan
17 ibid .[347]. 18 ibid .[358].
debitor tersebut debitor dapat melanjutkan usaha atau bisnisnya dan kepengurusan perseroan mengenai harta kekayaan perseroan seperti halnya tidak pernah terjadi PKPU, karena pengesahan perdamaian mengakibatkan berakhirnya PKPU. 19
Namun harta kekayaan debitor dalam hal ini mengenai jumlah uang yang telah masuk dalam pencocokan piutang berdasarkan hak istimewa dan biaya kepailitan jika belum dilakukan pelunasan, maka segala barang yang telah masuk dalam harta pailit tetap berada dalam kuasa atau ditahan pengurus karena untuk menjamin pelunasan pembayaran utang oleh debitor kepada kreditor dan pelunasan biaya kepailitan kecuali apabila debitor memberikan jaminan lainnya untuk melakukan pelunasan tersebut. 20 Selama perdamaian maka debitor wajib menjalankan kewajibannya untuk melakukan pelunasasn pembayaran utang kepada kreditor selama masa waktu atau jadwal yang telah ditentukan pada isi perdamaian. Jika setelah pengesahan perdamaian (homologasi) oleh Pengadilan Niaga tetapi debitor lalai dalam melaksanakan kewajibannaya sesuai dengan isi perdamaian, maka debitor secara mutatis mutandis dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 177 UUK-PKPU. 21
Perdamaian dalam kepailitan berbeda dengan perdamaian yang ada pada acara perdata pada umumnya hal ini disebabkan karena perdamaian pada kepailitan merupakan perdamaian khusus yang memiliki akibat hukum dan pengaturan mengenai persyaratan mengajukan perdamaian yang berbeda dengan acara perdata pada umumnya. Perbedaan tersebut terlihat dari beberapa ketentuan mengenai persyaratan dalam mengajukan perdamaian pada kepailitan atau dalam PKPU, antara lain :
1.  Perdamaian diajukan oleh debitor kepada kreditor, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 144 UUK-PKPU;
2.  Melakukan rapat kreditor dalam pembuatan rencana perdamaian dengan ketentuan sesuai quorum, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 151 dan 152 UUK-PKPU;
3.  Tidak diperlukan kesepakatan bersama kepada seluruh kreditor melainkan
19 ibid. [416].
20 ibid .[416].
21 M. Hadi Shubhan. Op.Cit .[152].

## 428 Cholifatun Nisa’: Akibat Hukum Pengesahan
hanya diambil dari 1/2 (satu per dua) dari kreditor yang hadir dan 2/3 (dua per tiga) yang mewakili;
4.  Tata cara dan aturan terkait dalam pembuatan rencana perdamaian lebih prosedural dengan mengacu pada aturan yang ada pada UUK-PKPU;
5.  Rencana perdamaian yang telah dibuat dan  disepakati harus dilakukan pengesahan (homologasi) kepada Pengadilan Niaga untuk memperoleh kekuatan hukum tetap;
6.  Akibat hukum dari rencana perdamaian yang disahkan oleh pengadilan mengikat seluruh kreditor kecuali kreditor separatis dan kreditor yang diistimewakan, sesuai yang berlaku pada UUK-PKPU;
7.  Akibat hukum jika perdamaian tidak dilaksanakan sebagaimana sesuai dengan isi perdamaian maka akan mengakibatkan batalnya perjanjian perdamaian yang berujung dengan pailitnya suatu debitor;
8.  Dalam rencana perdamaian terdapat pengurus/ kurator dan hakim pengawas yang mengawasi berjalannya proses perdamaian dalam kepailitan atau PKPU;
9.  Perdamaian dalam Kepailitan dan PKPU bertujuan untuk pemberesan harta kekayaan atau restrukturisasi utang dalam melakukan upaya pelunasan pembayaran utang secara damai. 22
Sedangkan perdamaian dalam hukum acara perdata mengacu Pasal 130 HIR dan 154 RBg. 23 Pasal 130 HIR bahwa jika pada hari yang ditentukan itu, kedua belah pihak datang, Maka pengadilan negeri dengan pertolongan ketua mencoba akan mendamaiakan mereka.
Berdasarkan Pasal 130 HIR, maka perdamaian dalam hal ini dilakukan pada saat persidangan dan perdamaian pada hukum acara perdata dapat dilakukan upaya hukum banding, yang sangat berbeda dengan perdamaian pada kepailitan yang dilakukan dalam rapat kreditor dan tidak ada upaya hukum melainkan hanya kasasi. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur mengenai perikatan yang dalam hal ini suatu perjanjian, sebagaimana dalam kepailitan bahwa rencana perdamaian yang telah mendapat pengesahan maka akan menjadi perjanjian perdamaian, namun perjanjian perdamaian yang terdapat pada hukum kepailitan mengakibatkan kepailitan jika perdamaian tersebut tidak dilaksanakan. Sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) bahwa suatu
22 Aspian  Nur, Perdamaian  dalam  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran Utang (PKPU) , Tesis Program Studi Magister Kenoktariatan (Fakultas Hukum Universitas Airlang- ga 2006).[38].
perikatan atau perjanjian yang jika tidak dilaksanakan mengakibatkan batalnya perjanjian tersebut dan pihak yang tidak melaksanakan perjanjian tersebut dianggap wanprestasi dan harus dilakukan ganti rugi sebagaimana yang telah diatur sesuai dengan Pasal 1243 dan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW), sehingga dengan demikian terdapat perbedaan yang sangat jelas jika dibandingkan dengan UUK-PKPU.
Pengawasan selama dalam perdamaian tetap dilakukan oleh pengurus dan hakim pengawas, dengan dasar bahwa karena setelah pernyataan putusan pengesahan perdamaian (homologasi) berlaku, maka pengurus wajib melakukan pengembalian harta, uang dan dokumen penting milik debitor dan melakukan penahanan terhadap benda dan uang serta melakukan pelunasan jika debitor lalai dalam melaksanakan kewajibannya untuk memenuhi isi dari perjanjian perdamaian tersebut, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sebenarnya meskipun perdamaian telah disahkan namun masih terdapat pengawasan oleh pengurus dan hakim pengawas yang tugasnya lebih diutamakan untuk mengawasi terlaksananya suatu isi perdamaian bukan untuk melakukan kepengurusan bersama-sama lagi dengan debitor dalam hal kepengurusan suatu perseroan atau bisnisnya, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 168 ayat (2) dan Ayat (3) UUK-PKPU.
Tugas dan kewenangan pengurus yang telah dijelaskan sebelumnya berbeda dengan tugas dan kewenangan hakim pengawas. Sedangkan tanggungjawab dan tugas hakim pengawas yaitu sebagai berikut:
1.  Menerima permohonan dari kreditor preferen atau pihak ketiga untuk mengangkat penangguhan atas hak eksekusi;
2.  Memberikan pendapat kepada pengadilan niaga sebelum pengadilan memutus sesuatu yang berkaitan dengan pengurusan atau pemberesan harta pailit;
3.  Mendengarkan keterangan saksi atau memerintahkan penyelidikan oleh para ahli;
4.  Melimpahkan kewenangan untuk pemeriksaan kepada pengadilan lain jika dalam hal saksi bertempat tinggal diluar daerah hukum yang memutus pailit untuk dapat diperiksa di pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal saksi;
5.  Memberikan persetujuan bagi kurator untuk melakukan pinjaman dari pihak ketiga;
6.  Memberikan izin bagi kurator untuk hadir dalam di muka Pengadilan selama
tidak menyangkut pencocokan piutang;
7.  Menerima laporan yang dibuat oleh kurator atau pengurus mengenai status harta debitor per tiga bulan sekali;
8.  Menerima keberatan yang diajukan oleh debitor, kreditor dan panitia kreditor terhadap perbuatan yang dilakukan pengurus/ kurator;
9.  Serta beberapa tugas dan tanggung jawab lainnya seperti menjadi ketua dalam rapat kreditor, menentukan hari, tanggal, waktu dan tempat rapat kreditor, meminta agar debitor hadir pada saat rapat pencocokan piutang, membacakan daftar piutang yang diakui sementara dan daftar piutang yang dibantah oleh kreditor. 24
Dengan berdasarkan penjelasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan kedudukan mengenai tugas dan kewenangan pengurus PKPU dengan hakim Pengawas. Bahwa pengurus PKPU berada di bawah Pengawasan Hakim Pengawas. Sedangkan hakim pengawas yang akan melakukan segala tindakan terkait dengan harta debitor berdasarkan laporan yang telah diberikan oleh pengurus PKPU.

## Kesimpulan
Kedudukan dan segala tindakan kepengurusan PT mengenai tindakan kepengurusan selama dalam masa PKPU dan selama terikat dalam perjanjian perdamaian yaitu tetap dilakukan oleh direksi sebagai perwakilan perseroan untuk melakukan kepengurusan, status perseroan dan segala tindakan perseroan tetap berjalan normal atau sah dalam melakukan pengurusan perseroan dan cakap dalam melakukan segala perbuatan hukum. Namun direksi selama PKPU, dalam melakukan kepengurusan perseroan kehilangan independensinya atau kemandiriannya dalam melakukan segala perbuatan hukum, karena perseroan dalam melakukan perbuatan hukum dan kepengurusan berada dalam pengawasan Pengurus PKPU, serta debitor dalam menjalankan kepengurusan dilakukan bersama-sama dengan pengurus dalam PKPU sebagaimana penelaahan terhadap pada Pasal 240 ayat (1) UUK-PKPU. Dengan demikian akibat hukum dari Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU) hanya membatasi tindakan debitor dalam melakukan kepengurusan

## Cholifatun Nisa’: Akibat Hukum Pengesahan
Jurist-Diction: Vol. 2 No. 2, Maret 2019
terutama dalam menjalankan kewenangannya yang terikat dengan harta kekayaan debitor. Kedudukan direksi setelah pengesahan perdamaian, maka direksi tetap melakukan tugas dan tanggungjawabnya untuk menjalankan kepengurusan PT yang telah diatur dalam RUPS serta perjanjian perdamaian yang telah mendapat pengesahan perdamaian (homologasi) dari Pengadilan Niaga setempat.
Status harta kekayaan debitor setelah putusan PKPU yaitu berada dalam dalam pengawasan pengurus dan segala eksekusi terhadap harta kekayaan berada dalam penangguhan dan harus diakhiri sita eksekusi tersebut. Sedangkan status harta kekayaan debitor selama perdamaian berlaku, maka segala harta kekayaan debitor yaitu benda, uang dan dokumen penting milik debitor dikembalikan oleh pengurus, kecuali jika pembayaran terhadap hak kreditor yang diistimewakan dan segala biaya terkait dengan PKPU setelah 30 (tiga puluh hari) hari putusan pengesahan perdamaain dan berlakunya putusan perdamaian tidak dibayarkan, maka pengurus berhak menahan harta debitor hingga melakukan pelunasan pembayaran utang dari harta debitor yang telah masuk dalam pencocokan utang.
Perdamaian dalam kepailitan berbeda dengan perdamaian yang ada pada acara perdata pada umumnya hal ini disebabkan karena perdamaian pada kepailitan merupakan perdamaian khusus yang memiliki akibat hukum dan pengaturan mengenai persyaratan mengajukan perdamaian yang berbeda dengan acara perdata pada umumnya. Perbedaan tersebut terlihat dari beberapa ketentuan mengenai persyaratan dalam mengajukan perdamaian pada kepailitan atau dalam PKPU.

## Daftar Bacaan

## Buku
Andrian Sutedi, Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas (Raih Asa Sukses 2015).
Munir Fuady, Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisni Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (Citra Aditya Bakti 2009).
Handri Raharjo, Hukum Perusahaan (Penerbit Pustaka Yustisia 2009).
M. Hadi Shubhan, Hukum Kepilitan (Kencana 2015).
Peter Mahmud Marzuki , Penelitian Hukum (Kencana 2017).
Munir Fuady, Hukum  Pailit  1998  dalam  Teori  dan  Praktek (Citra Aditya Bakti 1999).
Sutan Remy Sjahdeini, Hukum Kepailitan Memahami Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan (Pustaka Utama Grafiti 2010).
Gunawan Widjaja, dan Kartini Muljadi, Pedoman Menangani Perkara Kepailitan , (RajaGrafindo Persada 2003).

## Jurnal
Neni Vesna Madjid, ‘ Kedudukan  Hukum  dan  Tanggung  Jawab  Direksi  Atas Kepailitan Perseroan Terbatas ’, (2016), 1 Jurnal Hukum Doktrinal.

## Skripsi dan Tesis
Aspian Nur, Perdamaian dalam Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang  (PKPU) , Tesis (Program Studi Magister Kenoktariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga 2006).
Wanda Meirdania Fitriasari, ‘ Tanggung Jawab Pengurus Dalam Penyelenggaraan Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  (PKPU)  Yang  Berdampak Ketidakmampuan Pembayaran Oleh Debitor’ , Skripsi (Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia 2018).

## Perundang-undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443).
Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756).
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pedoman Imbalan Jasa Bagi Kurator dan Pengurus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 371).
Peraturan Menteri Hukum dan hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang

## 432 Cholifatun Nisa’: Akibat Hukum Pengesahan
Jurist-Diction: Vol. 2 No. 2, Maret 2019
Perubahan Peraturan Menteri Hukum dan hak Asasi manusia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pedoman Imbalan Jasa Bagi Kurator dan Pengurus (Berita Negara Republik Indonesia  Tahun 2017 Nomor 513).
HOW TO CITE : Cholifatun Nisa, ‘Akibat Hukum Pengesahan Perdamaian (Homologasi) Terhadap Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dalam Hal Debitornya Perseroan Terbatas’ (2019) Vol. 2 No. 2 Jurist-Diction
--halaman ini sengaja dibiarkan kosong--