## KEWENANGAN KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN UNJUK RASA ANARKIS DI WILAYAH HUKUM POLDA BALI
Oleh :
I Nyoman Suryana, SH,MH
( Fakultas Hukum Universitas T eknologi Indonesia,Jl. By. Pas I Gusti Ngurah Rai No. 108 Nusa Dua.  Email : nyoman suryana.uti@gmail.com)
Abstract, Differences  in  principles  in  the  state  can  affect  demonstrations.  Article 8 of Law Number 9 of 1998 confirms that the public has the right to participate in a  responsible  manner  to  make  efforts  to  convey  opinions  in  public  in  a  safe, orderly  and  peaceful  manner.  However,  in  reality,  this  regulation  is  often  not obeyed  during  demonstrations,  resulting  in  anarchy.  The  problem  in  the  research is  regarding  the  authority  of  the  police  in  handling  anarchic  demonstrations  and the  obstacles  and  efforts  made  in  handling  anarchic  demonstrations  that  have  an impact  on  security  stability.  This  research  uses  normative  legal  research supported  by  empirical  legal  research,  using  primary,  secondary,  and  tertiary legal materials. With a statutory approach, a fact  approach, and a case approach. The result of the discussion is that the authority of the Bali Regional Police in law enforcement  against  anarchic  demonstrations  refers  to  Law  Number  9  of  1998, whose  handling  is  guided  by  Perkapolri  Number  Pol: 16  of  2006,  as  well  as  its Services, Security, and Handling are guided by Perkapolri No. 9 of 2008. The Bali Regional  Police  constraint  in  dealing  with  anarchic  demonstrations  is  internal constraints  such  as  there  are  members  who  do  not  understand  the  applic ation  of the  rules  and  sometimes  members  cannot  control  their  emotions  as  well  as  the delay  in  information  on  demonstrations.  External  obstacles  include  the  person  in charge  of  the  demonstrators  not  seeking  permission  to  protest,  the  infiltration  of demonstrators  without  the  knowledge  of  the  person  in  charge,  and  demonstrators being  influenced  by  alcohol.  Efforts  to  handle  cases  of  anarchic  demonstrations are  preventive  measures  such  as  socialization  to  the  community  and  repressive efforts, namely law enforcement.
Keywords: Police Authority, Demonstrations, Police
Abstrak, Perbedaan  prinsip  dalam  bernegara  dapat  mempengaruhi  adanya  unjuk  rasa. Pasal 8 Undang-undang Nomor 9 tahun 1998 menegaskan masyarakat berhak berperan serta secara bertanggung jawab untuk berupaya agar penyampaian pendapat di muka umum dapat berlangsung  secara  aman,  tertib,  dan  damai.  Namun  kenyataannya  peraturan  ini  seringkali tidak  ditaati  ketika  unjuk  rasa  berlangsung  sehingga  berujung  anarkis.  Permasalahan  dalam penelitian adalah mengenai  kewenangan kepolisian dalam penanganan aksi unjuk rasa yang anarkis  dan  kendala  serta  upaya  yang  dilakukan  dalam  penanganan  aksi  unjuk  rasa  yang anarkis  yang  berdampak  pada  stabilitas  keamanan. Penelitian  ini  menggunakan  penelitian hukum  normatif  didukung  dengan  penelitian  hukum  empiris,  menggunakan  bahan  hukum primer, skunder, dan tersier. Dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan fakta, dan pendekatan kasus. Hasil pembahasannya adalah  kewenangan Kepolisian  Daerah Bali  dalam penegakan hukum terhadap unjuk rasa yang anarkis mengacu pada Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998, yang penanganannya berpedoman pada Perkapolri Nomor Pol. : 16 Tahun 2006, serta  Pelayanan,  Pengamanan,  dan  Penanganannya  berpedoman  pada  Perkapolri  Nomor  9 Tahun 2008. Kendala Kepolisian Daerah Bali dalam menangani aksi unjuk rasa yang anarkis
adalah  kendala  internal  seperti  terdapat  anggota  yang  kurang  paham  akan  penerapan  aturan dan  terkadang  anggota  tidak  dapat  mengontrol  emosi  serta  adanya  keterlambatan  informasi adanya unjuk rasa. Kendala eksternal meliputi penanggung jawab demonstran tidak mencari izin  unjuk  rasa,  adanya  susupan  pendemo  tanpa  sepengetahuan  penanggungjawab,  dan demonstran  dipengaruhi  minuman  keras.  Upaya  untuk  menangani  kasus  unjuk  rasa  yang anarkis adalah upaya preventif seperti sosialisasi kepada masyarakt dan upaya represif yaitu melakukan penegakan hukum.
Kata kunci : Kewenangan Kepolisian, Unjuk Rasa, Polisi
1. PENDAHULUAN
Sejak lahir manusia sudah berinteraksi dengan manusia lain di dalam suatu wadah yang dinamakan masyarakat. Awalnya,  manusia  berhubungan  dengan orang  tuanya  dan  semakin  meningkat umurnya, semakin luas pula ruang lingkup pergaulannya  dengan  manusia  lain  di dalam  masyarakat  tersebut.  Dalam  setiap masyarakat akan dijumpai suatu perbedaan  antara  pola-pola  perilaku  yang berlaku  dalam  masyarakat  dengan  pola- pola  perilaku  serta  paham-paham  yang dikehendaki  oleh  kaidah-kaidah  hukum. tidak  dapat  terhindarkan  apabila  timbul suatu  ketegangan  sebagai  akibat  dari perbedaan-perbedaan  tersebut. 1 Salah  satu hal yang dapat ditimbulkan dengan adanya perbedaan-perbedaan prinsip dalam bernegara adalah menyampaikan pendapat di  muka  umum  yang  terdiri  dari  berbagai bentuk  diantaranya  unjuk  rasa,  pawai, rapat umum, dan mimbar bebas.
Secara  umum  masalah  unjuk  rasa di  indonesia  telah  diatur  dalam  Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun  1945  dalam  Bab  X  tentang  Warga Negara  dan  Penduduk  pasal  28  yang menegaskan bahwa Kemerdekaan berkumpul dan berserikat dan,
mengeluarkan  pikiran  dengan  lisan  dan tulisan  dan  sebagainya  ditetapkan  dengan
1 M. Ryan Syahbana, 2013, Penerapan  Prosedur  Tetap  Polri  Dalam
Penanggulangan  Unjuk  Rasa  Anarki ,  Jurnal Ilmu  Hukum  Legal  Opinion  Edisi  2,  Volume 1, hal. 1
undang-undang”. 2 Selain  itu  lebih  lanjut dalam  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  Bab  XA tentang Hak Asasi Manusia pasal 28e ayat (3)  menegaskan  bahwa  Setiap  orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul,  dan  mengeluarkan  pendapat. Atas  dasar  tersebut  lebih  lanjut  mengenai unjuk rasa atau demonstrasi secara khusus diatur  dalam  Undang  –  Undang  Nomor  9 tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan  Pendapat  di  muka  umum. Dalam  undang-undang  ini  diatur  bentuk, dan  tata  cara  menyampaikan  pendapat, hak  dan  kewajiban  peserta  serta  sanksi bagi  pengunjuk  rasa.  Undang-undang Nomor 9 tahun 1998 Tentang
Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka  Umum,  secara  tegas  dan jelas  pada Bab III yang mengatur hak dan kewajiban serta tanggung jawab warga negara dalam menyampaikan  pendapat  di  muka  umum dalam pasal 8 ditegaskan bahwa masyarakat  berhak  berperan  serta  secara bertanggung  jawab  untuk  berupaya  agar penyampaian  pendapat  di  muka  umum dapat berlangsung secara aman, tertib, dan damai.
Tetapi  pada  kenyataannya  undang- undang  ini  kurang  di  taati  dalam  setiap pelaksanaan  unjuk  rasa  dimuka  umum termasuk  yang  terjadi  di  wilayah  hukum Kepolisian  Republik  Indonesia  Daerah Bali kerap kali terjadi aksi unjuk rasa yang berujung pada tindakan anarkis. Salah satu aksi  unjuk  rasa  anarkis  yang  terjadi  di
2 Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam  Bab X tentang Warga Negara dan Penduduk
wilayah  hukum  Kepolisian  Republik Indonesia Daerah Bali sebagaimana dilansir  dari  surat  kabar online Bali  Post dengan judul BALI TIDAK DIAM adalah aksi unjuk rasa undang-undang cipta kerja yang  beujung  anarkis  terjadi  pada  hari kamis,  tanggal  8  Oktober  2020  di  Kota denpasar. 3 Berdasarkan  uraian  tersebut  di atas menandakan bahwa adanya
kesenjangan  antara  teori  dengan  realita atau  antara  das  sein  dengan  das  sollen sehubungan  dengan  aksi  unjuk  rasa  di wilayah  hukum  Kepolisian  Republik Indonesia  Daerah  Bali.  Sehingga  peneliti tertarik untuk melakukan penelitian sebagai tugas akhir mahasiswa denganrencana  judul  tesis  “Kewenangan Kepolisian  Dalam  Penanganan  Unjuk
Rasa  Anarkis  Di  Wilayah  Hukum  Polda Bali” .
1.2 Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang tersebut  di  atas  maka  dapat  ditarik permasalahan sebagai berikut antara lain :
1. Bagaimanakah  kewenangan  kepolisian dalam  penanganan  aksi  unjuk  rasa yang anarkis?
2. Bagaimana  kendala  dan  upaya  yang dilakukan  oleh  kepolisian  Republik Indonesia  Daerah  Bali  dalam  proses penanganan  aksi  unjuk  rasa  yang anarkis?
1.3. Tujuan Penelitian
Tujuan Penelitian yang ingin dicapai  dalam  penelitian  ini  dibedakan menjadi  2  diantaranya  adalah  untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis kewenangan kepolisian dalam  penanganan  aksi  unjuk  rasa  yang anarkis  yang  berdampak  pada  stabilitas keamanan  dalam  masyarakat.  Dan  untuk mengetahui, mendeksripsikan,
dan menganalisis kendala  dan  upaya  yang dilakukan oleh kepolisian Republik Indonesia  Daerah  Bali  dalam  proses
3 Kerta Negra, 2020, Bali tidak diam , Bali Post Portal berita, hal. 1
penanganan  aksi  unjuk  rasa  yang  anarkis yang berdampak pada stabilitas keamanan

## 1.4 Metode Penelitian
Jenis  penelitian  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian hukum  normative  yang  ditunjang  dengan penelitian hukum empiris. Metode penelitian  hukum  normatif  ini  juga  biasa disebut dengan penelitian hukum doktriner atau  juga  disebut  dengan  penelitian perpustakaan.  Penelitian  hukum  normatif menurut  Abdulkadir  Muhammad  dalam bukunya  yang  berjudul  hukum  dan penelitian  hukum  menyatakan  bahwa penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang  mengkaji  hukum  yang  dikonsepkan sebagai  norma  atau  kaidah  yang  berlaku dalam  masyarakat,  dan  menjadi  acuan perilaku setiap orang. Norma hukum yang berlaku  itu  berupa  norma  hukum  positif tertulis  bentukan  lembaga  perundang- undangan (Undang-Undang Dasar,
kodifikasi,  Undang-Undang,  Peraturan Pemerintah  dan  seterusnya),  serta  norma hukum tertulis bentukan lembaga peradilan  ( judge  made  law ),  serta  norma hukum  tertulis  buatan  pihak-pihak  yang berkepentingan (kontrak, dokumen hukum,  laporan  hukum,  catatan  hukum, dan  rancangan  Undang-Undang). 4 Dalam pengkajian  permasalahan  ini  peneliti menggunakan  3  (tiga)    pendekatan,  yaitu diantaranya :
1. Pendekatan perundang-undangan ( statute approach ) merupakan
pendekatan  yang  dilakukan  dengan cara menelaah sebuah peraturan perundang-undangan  yang  berkaitan dengan  permasalahan  hukum  yang sedang ditangani. 5 Peraturan perundangan-undangan  yang  terkait dalam  penelitian  inilah  yang  nantinya
4 Abdulkadir  Muhammad,  2004, Hukum  Dan  Penelitian  Hukum, Citra  Aditya Bakti, Bandung, hal. 52
5 Peter  Mahmud  Marzuki,  2005, Penelitian  Hukum  Empiris ,  Kencana  Media, Jakarta, hal. 93.
akan  menjadi  pedoman  dalam  sebuah penyelesaian masalah.
2. Pendekatan  fakta  ( statute  approach ) merupakan  suatu  pendekatan  yang digunakan dengan mengedepankan fakta yang terjadi di lapangan sehubungan  dengan  aksi  unjuk  rasa yang  anarkis  yang  terjadi  di  wilayah hukum  Kepolisian  Republik  Indonesia Daerah Bali.
3. Pendekatan  kasus  ( case  approach ) yaitu  kasus-kasus  yang  berhubungan dengan penelitian yang akan di bahas.
Bahan  hukum  dalam  penelitian  ini adalah  hukum  primer  yang  digunakan dalam penelitian ini terdiri dari : 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( KUHP) 3) Undang-Undang  Nomor  9  Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan  Pendapat  Di  Muka Umum 4) Undang-Undang  Nomor  39  Tahun 1999  Tentang  perlindungan  Hak Asasi Manusia.
5) Undang-Undang  Nomor    2  Tahun 2002  Tentang  Kepolisian  Negara Republik Indonesia.
Bahan  hukum  sekunder  adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai  bahan  hukum  primer.  Adapun yang  dipergunakan  dalam  penelitian  ini adalah  seperti  hasil  penelitian,  dan  hasil karya  dari  para  pakar  dibidang  hukum, baik dalam bentuk buku-buku teks, jurnal, majalah  dan  artikel  yang  ada  di  internet. Selain bahan hukum primer dan sekunder, digunakan  pula  bahan  hukum  tersier, berupa  bahan  yang  memberikan  petunjuk atau  penjelasan  terhadap  bahan  hukum primer  dan  sekunder,  seperti  Kamus Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum. 1.5 Pembahasan
A.  Kewenangan  Kepolisian  Dalam
Penanganan Aksi Unjuk Rasa Anarkis
Dikaji  dari  cara  memperoleh wewenang, kewenangan kepolisian
diperoleh secara atributif, artinya
wewenang tersebut bersumber pada undang-undang, yakni : 1. Undang  Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945 2. Undang  -  Undang  Nomor  2 Tahun  2002  dan  Peraturan Perundang-undangan lainnya. Philipus  M.Hadjon  mengatakan,
bahwa wewenang atributif artinya wewenang yang bersumber kepada undang-undang  dalam  arti  materiil,  hal tersebut  sebagai  konsekuensi  logis  dari negara  hukum,  supremasi  hukum  dan pemerintahan  yang  menganut  sistem presidensiil  yang  harus  menempatkan semua  lembaga  kenegaraan  berada  di bawah  Undang  Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 6
Kedudukan  kepolisian  tidak  diatur secara  jelas  dan  tegas  dalam  Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Akan tetapi ketentuan dalam pasal  30  ayat  (5)  Undang  Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 mensyaratkan adanya tindak lanjut pembentukan undang-undang yang mengatur tentang susunan dan kedudukan,
hubungan kewenangan Polri dalam menjalankan tugasnya. Sehingga
konsekuensi  logis  dari  ketentuan  pasal  30 ayat (5) tersebut dibentuk Undang-undang Nomor  2  Tahun  2002  tentang  Kepolisian Negara  Republik  Indonesia.  Dimana  di dalam Undang-undang dimaksud lembaga kepolisian  diposisikan  di  bawah  Presiden dan bertanggungjawab kepada Presiden.
Di dalam beberapa peraturan perundang-undangan,  yakni  pasal  30  ayat (4)  Undang  Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945,  pasal  6 ayat (1) Ketetapan MPR RI
No.VII/MPR/2000,  dan  pasal  5  ayat  (1) Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002,
6 Philipus M. Hadjon Dalam Papernya Berjudul “ Tentang Wewenang ”,Tanpa Tahun.
bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia  sebagai  alat  negara  yang menjalankan salah satu fungsi pemerintahan terutama dibidang pemeliharaan  keamanan  dan  ketertiban masyarakat melalui pemberian perlindungan,  pengayoman  dan  pelayanan kepada masyarakat serta penegakan hukum. Undang-Undang  Nomor  2  tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia,  tidak  mengatur  kewenangan polisi  dalam  menangani  unjuk  rasa  tetapi dalam  undang-undang  ini  terdapat  pasal- pasal yang dapat dimplementasikan sebagai kewenangan polisi dalam menangani  unjuk  rasa.  Pasal  tersebut adalah  pasal  13  tentang  tugas  dan wewenang  polisi,  dalam  pasal  13  tersebut menyebutkan  tugas  dan  wewenang  polisi yang menegaskan bahwa :
Tugas  pokok  Kepolisian  Negara Republik Indonesia adalah: a.    memelihara  keamanan  dan ketertiban masyarakat b.  menegakkan hukum, dan
c. memberikan perlindungan,
pengayoman,  dan  pelayanan kepada   masyarakat.
Ketiga  tugas  dan  wewenang  polisi tersebut  dapat  dikaitkan  dengan  Undang  - Undang  Nomor  9  tahun  1998  tentang Kemerdekaan  Menyampaikan  Pendapat Di  Muka  Umum.  Tugas  dan  wewenang polisi  dalam  memelihara  keamanan  dan ketertiban  masyarakat  pada  tugas  dan wewenang tersebut dapat dikaitkan dengan Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Nomor  9  tahun  1998  yang  menyatakan bahwa : dalam  penyampaian  pendapat  di muka  umum,  Polri  bertanggung jawab menyelenggarakan pengamanan untuk menjamin keamanan  dan  ketertiban  umum sesuai dengan prosedur yang berlaku.
Di  samping  pasal  13  Undang  – Undang Nomor 2 tahun 2002 terdapat pula
pasal-pasal  lain  yang  terdapat  pada Undang  -  Undang  Nomor  2  tahun  2002 yang  dapat  diimplementasikan  untuk menangani  unjuk  rasa,  pasal  tersebut adalah Pasal 15 ayat (2) Undang - Undang Nomor  2  tahun  2002,  yang  menyebutkan bahwa :
kepolisian Negara republik Indonesia  berwewenang  terhadap peraturan perundang-undangan yang lain
Maka polisi bisa mempunyai wewenang  terhdap  peraturan  perundang- undangan  unjuk  rasa  atau  demonstrasi, pengaturan  unjuk  rasa  diatur  dalam Undang-Undang  Nomor  9  tahun  1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum.  Dalam pasal 15 ayat  (2)  dapat  diartikan  bahwa  setiap kegiatan  yang  menyangkut  keamanan  dan ketertiban  umum,  polisi  berwenang  untuk ikut campur. Pada pasal 15 ayat (2) huruf a, menyebutkan bahwa Kepolisian mempunyai  wewenang  memberikan  izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya
Jika  pasal  tersebut  dikaiitkan  oleh Undang-Undang  Nomor  9  tahun  1998 pasal  10  ayat  (1)  yang  menyebutkan penyampaian  pendapat  dimuka  umum wajib diberitahukan secara tertulis kepada Polri,  disini  dapat  diartikan  bahwa  polisi berwenang  untuk  memberikan  izin  atau tidak terhadap suatu unjuk rasa yang akan dilakukan,  serta  polisi  berwenang  untuk mengawasi jalannya unjuk rasa.
Dari  penjelasan  tersebut  di  atas dapat  disimpulkan  bahwa  sebagai  dasar hukum  kepolisian  dalam  menangani  aksi unjuk  rasa  mengacu  pada  2  dasar  hukum yakni  Undang-Undang  Nomor  2  tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia  dan  Undang-Undang  Nomor  9 tahun 1998 tentang Pelaksanaan Penyampaian Pendapat Dimuka Umum. Secara umum sebagaimana
dijelaskan  dalam  pembahasan  di  atas bahwa  Kepolisian  Menurut  Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun  1945  Di  dalam  Amandemen Undang-Undang  Dasar  1945  bahwa  tugas dan  wewenang  kepolisian  dirumuskan dalam pasal 30 ayat (4) yang rumusannya Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan  dan  ketertiban  masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani  masyarakat,  serta  menegakkan hokum.  Kemudian  pasal  13    Undang- Undang  Nomor  2  tahun  2002  tentang Kepolisian Republik Indonesia menyebutkan  tugas  dan  wewenang  polisi yang  menegaskan  bahwa  tugas  pokok Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,
menegakkan hukum,  dan  memberikan  perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
Ketiga  tugas  dan  wewenang  polisi tersebut  dikaitkan  dengan  Pasal  13  ayat (3)  Undang-Undang  Nomor  9  tahun  1998 yang menyatakan bahwa dalam penyampaian  pendapat  di  muka  umum, Polri bertanggung jawab menyelenggarakan pengamanan untuk menjamin keamanan dan ketertiban umum sesuai dengan prosedur yang berlaku. Berdasarkan penegsan tersebut jelas bahwa Kepolisian mempunyai kewenangan dan bertanggung jawab untuk menjaga  stabilitas  dan  keamanan  dalam unjuk rasa termasuk mempunyai kewenangan  menegakkan  hukum  apabila dalam  melaksanakan  unjuk  rasa  terbukti melakukan tindakan melwan hukum. Pasal  16  Undang-Undang  Nomor  9 tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum menyatakan  bahwa  pelaku  atau  peserta pelaksanaan  penyampaian  pendapat  di muka  umum  yang  melakukan  perbuatan melanggar hukum, dapat dikenakan sanksi hukum  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sanksi hukum tersebut ditegaskan dalam pasal 17
Undang-Undang  Nomor  9  tahun  1998
Tentang  Kemerdekaan  Menyampaikan
Pendapat  Di  Muka  Umum  yang  pada prinsipnya menegaskan bahwa penanggung jawab pelaksanaan penyampaian  pendapat  dimuka  umum yang melakukan tindak pidana maka akan dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pidana yang  berlaku  ditambah  dengan  1/3  (satu pertiga) dari pidana pokok.
B. Kendala Dan Upaya Yang Dilakukan
Oleh  Kepolisian  Republik  Indonesia Daerah Bali Dalam Proses Penanganan Aksi Unjuk Rasa Anarkis Di  Bali  demontrasi  atau  unjuk  rasa sudah menjadi pemberitaan rutin dikalangan  masyarakat.  Demonstrasi  atau unjuk  rasa  yang  hampir  setiap  bulan terajadi dikalangan masyarakat. Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  I Wayan  Pinatih  Direktur  Samapta  Polda Bali  yang  dilakukan  di  Kantor  Polda  Bali ada beberapa kasus unjuk rasa yang terjadi di  wilayah  hukum  kepolisian  Republik Indonesia  Derah  Bali  periode  2019  – januari 2021 antara lain: 7
1) Pada  tahun  2018,  Unjuk  rasa  oleh sejumlah aktivis yang menolak adanya  pertemuan  IMF-WB  ,  namun berjalan dengan tertib tidak ada yang anarkis  yang  terjadi  pada  tanggal  11 Agustus 2018
2) Unjuk rasa oleh sejumlah penggemar bola  di  tanah  air  melakukan  unjuk rasa  karena  tidak  mendapatkan  tiket masuk menonton bola di stadion dipta gianyar , tidak berujung unjuk rasa yg anarkis.  Yang  terjadi  pada  Tanggal 22 oktpber 2018
3) Pada  tahun  2019,  unjuk  rasa  Bali Tolak  Reklamasi  di  depan  kantor Gubernur  Bali  dan  Kantor  DPR Provinsi  Bali  yang  terjadi  pada tanggal 24 Mei 2019.
7 hasil wawancara dengan I Wayan Pinatih Direktur Samapta Polda Bali yang dilakukan di Kantor Polda Bali, Pada tanggal 11 Mei 2021
4) Aksi  unjuk  rasa  Damai  IMMAPA  (
Ikatan  Mahasiswa  Dan  Masyarakat Papua ) di jalan puputan renon , tidak anarkis  yang  terjadi  pada  tanggal  22 Agustus  2019  secara  damai  dan tertib.
5) Aksi unjuk rasa mahasiswa bali tidak diam  ,  menyuarakan  ttg  isu  papua, polemik revisi uu kpk dan rkuhp serta kebakaran  hutan  dan  lahan  di indonesia  bertempat  di  jalan  raya puputan  renon,  yang  terjadi  pada tanggal 24 September 2019.
6) Unjuk  rasa  Bali  tidak  diam  Tentang
Rancangan  Undang-Undang  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU  KUHP)  yang  terjadi  pada tanggal  30  September  2019  yang berjalan dengan kondusif 7) Tahun  2020,  Unjuk  rasa  Aliansi  Bali tidak diam melakukan aksi penolakan terhadap disahkannya Undang- Undang  omnibuslaw  Cipta  Kerja pada  tanggal  22  Oktober  2020.
Bahwa  saat  dilaksanakan  unjuk  rasa oleh  aliansi  tersebut  didepan  gedung
DPR  Provinsi  Bali  tidak  ada  tanda anarkis.  Namun  karena  masyarakat dan mahasiswa menyampaikan aspirasinya tidak didengarkan mengakibatkan sejumlah masa bergerak kedepan universitas Udayana  dan  melakukan  tindakan yang kurang kooperatif dengan melempar  batu,  sampah  dan  merusak beberapa  fasilitas  umum  di  Jalan Raya Sudirman Dan Gedung Kampus Universitas Udayana. Atas dasar tersebut maka berdasarkan hasil wawancara dengan AKP I Nyoman Budiasa, dengan jabatan Dankie
II  Sipasdal  Subdit  Dalmas  Samapta  Polda Bali,  pada  11  Mei  2021  adapun  faktor penghambat  atau  kendala-kendala  dalam penanganan aksi unjuk Rasa oleh Anggota Kepolisian  Polda  Bali,  pada  pelaksanaan kegiatan  unjuk  rasa  di  Bali  terdapat beberapa  kendala  atau  faktor  penghambat penananganan  aksi  unjuk  rasa  oleh
anggota kepolisian Polda Bali, antara lain: 8
1. Faktor  Internal  yang  dimaksud  adalah faktor  yang  asalnya  dari  dalam Lembaga  kepolisian  polda  Bali  itu sendiri.  Faktor  ini  biasanya  berupa sikap  juga  sifat  yang  melekat  pada Lembaga  tersebut.  Adapaun  Faktor internal tersebut adalah :
a) Terdapat  anggota  Dalmas  yang kurang  paham  akan  penerapan aturan  serta  prosedur  penangan unjuk rasa
b) Kadang  kala  anggota  di  lapangan tidak  dapat  mengontrol  emosi terhadap perkataan maupun
perbuatan  yang  dilakukan  oleh massa pengunjuk rasa
c) Kadangkala  terjadi  keterlambatan informasi  yang  didapatkan  saat terjadinya  unjuk  rasa,  sehingga terdapat beberapa penanganan unjuk  rasa  yang  dilakukan  secara tergesa-gesa  tanpa  mempersiapkan alat yang matang
d) Dalam  unjuk  rasa  kerap  kali dilakukan  dengan  berjalan  kaki menuju  titik  satu  ke  titik  yang lainnya  dengan  estimasi  jarak  yang cukup  jauh  sehingga  menyulitkan anggota  memberikan  pengamanan sekaligus  mengatur  lalu  lintas  yang termasuk  melaksanakan  rekayasa lalulintas  sehingga  kegiatan  unjuk rasa  dapat  berjalan  dengan  aman dan lancar tanpa terlalu
memberatkan dan menggangu aktifitas masyarakat lainnya.
2. Faktor Eksternal yang dimaksud adalah faktor  yang  asalnya  dari  luar  organ kelembagaan.  Faktor  ini  meliputi lingkungan di sekitar termasuk kelembagaan  lain.  Adapun  Faktor
8 Hasil  wawancara  dengan  AKP  I Nyoman  Budiasa, Dankie  II  Sipasdal  Subdit Dalmas Samapta, Kepolisian Republik Indonesia Daerah Bali pada hari jumat 11 Mei 2021 di kantor Polda Bali.
penghambat  eksternal  tersebut  antara lain :
e) Penanggung jawab demonstran tidak menyampaiakan pemberitahuan  atau  mencari  izin untuk  melakuakn  aksi  unjuk  rasa. Atau dalam pelaksanana unjuk rasa, kordinasi  pelaksanaan  di  lakukaan secara mendadak.
f) Adanya  susupan  pendemo  di  luar sepengetahuan  penanggung  jawab aksi unjuk rasa.
g) Para demonstran kesadarannya dipengaruhi  oleh  minuman  keras sehingga  susah  untuk  diberikan arahan.
h) Adanya masa bayaran yang di bayar untuk  memperkeruh  suasana  atau memberikan  propokasi  agar  aksi unjuk  rasa  menjadi  ricuh  atau anarkis. i) Perlunya peningkatan terhadap pemahaman serta penerapan hukum oleh  masayarakat  sehingga  dapat meminimalisir  aksi  unjuk  rasa anarkis yang berujung pada pembakaran ban ataupun penangkapan oknum pengunjuk rasa yang menyalahi aturan pelaksanaan unjuk rasa.
j) Dalam penanganan unjuk rasa kerap kali  massa  pengunjuk  rasa  yang menuju  titik  kumpul  pelaksanaan unjuk rasa mengggunakan kendaraannya  secara  ugal-ugalan, tidak  menggunakan helm serta secara  bergerombolan  di  jalan melanggar lalu lintas menuju lokasi titik kumpul tersebut k) Dalam  pelaksanaan  unjuk  rasa beberapa  kali  masa  tidak  bisa mengendalikan  emosinya  sehingga melakukan  tindakan-tindakan  serta ucapan-ucapan yang cenderung menimbulakan  rasa  emosi  bagi anggota  Dalmas  yang  memberikan pengamanan  terhadap  aksi  unjuk rasa.
Di  wilayah  hukum  Kepolisian Republik  Indonesia  Daerah  Bali,  ada beberapa  upaya  preventif  yang  dilakukan diantaranya sebagai berikut : 9
1. Upaya Preventif yang dimaksud adalah tindakan untuk mengantisipasi
terjadinya aksi unjuk rasa yang anarkis.
Tetapi  dengan  kebijakan  preventif  ini bukan  berarti  harus  tidak  diproses dengan  hukum  pidana  melainkan sebagai  tindakan  ke  arah  penghapusan faktor faktor potensial penyebab timbulnya aksi unjuk rasa yang anarkis. Adapun  cara  atau  strategi  sebagai bentuk  antisipasi  tersebut  tersebut berupa :
a. Dalam  persiapannya,  setiap  hari anggota Dalmas Polda Bali melaksanakan kegiatan-kegiatan Dalmas  yang  diperuntukan  untuk peningkatan Teknik dalam menangani  segala  jenis  unjuk  rasa termasuk unjuk rasa tolek reklamasi Teluk Benoa ini.
b. Mempersiapkan  peralatan  Dalmas yang apabila sewaktu-waktu dibutuhkan.  Kesiapan  ini  berupa pembersihan dan pengecekan bahan bakar  yang  dilalukan  setiap  hari serta pengecekan keberfungsian mesin yang dilakukan setiap 1 bulan sekali.  Bila  terjadi  kendala  dalam suatu  kendaraan  agar  segera  di perbaiki sehingga
tidak menimbulkan  permasalahan  ketika digunakan  saat  pengamanan  unjuk rasa.
c. Diselenggarakan  kegiatan  Forum Group  Diskusi  yang  dilakukan  oleh anggota  polri  dengan  kordinator massa pengunjuk rasa tolak reklamasi  serta  mengikut  sertakan berbagai  elemen  masyarakat  agar
9 Hasil  wawancara dengan  Bapak Ida Bagus  Dedi  Januarta,  Kasubid  Dalmas, Kepolisian  Republik  Indonesia  Daerah  Bali, pada hari jumat 11 Mei  2021 di Kantor Polda Bali.
pelaksanana  unjuk  rasa  berjalan sesuai dengan ketentuan, dan apabila  terjadi  unjuk  rasa  yang  di luar  ketentuan,  pihak  kepolisian memberikan larangan langsung agar tindakan  tersebut  tidak  dilakukan kembali.
d. Pimpinan  Dalmas  secara  langsung memberikan  teguran  dan  arahan apabila  terdapat  anggotanya  dalam pelaksanaan pengamanan unjuk rasa tolak  reklamasi  Teluk  Benoa  dan jika  sudah  melakukan  tindakan kepolisian di luar ketentuan.
e. Melakukan  patrol  wilayah  yang disinyalir tempat berkumpulnya demonstrasi.
f. Melakukan  kordinasi  dengan  tokoh masyarakat dan tokoh adat.
g. Memberikan  himbauan  atau  arahan kepada demonstan untuk kembali ke rumah agar situasi tetap kondusif.
h. Melakukan  penyekatan  terhadap demonstran agar tidak mengarah ke tempat aksi unjuk rasa.
i. Menjali  komunikasi  aktif  dengan penanggung jawabatau juru bicara.
2. Upaya  Represif  yang  dimaksud  adalah suatu  tindakan  yang  dilakukan  setelah terjadi penyimpangan dalam aksi unjuk rasa yang bertujuan untuk mengembalikan  kehidupan  sosial  yang terganggu karena adanya penyimpangan  sosial  dengan  cara menjatuhkan sanksi yang sesuai dengan pelanggaran yang telah dilakukan  dalam  aksi  unjuk  rasa. Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan Dewa  Made  Raka  Kasubag  Renmin Polda Bali, adapun upaya represif yang dilakukan dalam upaya penanggulangan  terhadap  aksi  unjuk rasa tersebut adalah : 10
a) Mendesak  domonstran  dengan upaya  mendorong  masa  agar
10 Hasil wawancara dengan Bapak Dewa Made Raka, Kasubag Renmin Polda Bali, pada hari jumat 11 Meei 2021
mundur  dan  tidak  mengarah  ke objek yang dituju.
b) Pembubaran  demonstran  dengan menggunakan water canon . c) Penembakan  gas  air  mata  untuk melumpuhkan  para  demonstran yang anarkis.
d) Melakukan  penangkapan  terhadap para demonstran yang
mempropokasi terjadinya aksi anarkis  untuk  diproses  sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
e) Melakukan penegakan hukum yang  mengacu  pada  ketentuan- ketentuan  dalam  Undang-Undang Nomor  9  tahun  1998  tentang
Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat  yang  penanganannya berpedoman pada Peraturan Kapolri  Nomor  Pol.  :  16  Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian  Massa,  Prosedur Tetap Nomor: PROTAP/1/X/2010 Penanggulangan Anarki serta Perkapolri  Nomor  9  Tahun  2008 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan, Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan
Perkara  Penyampaian  Pendapat  di Muka Umum.

## 1.6 Penutup
Dari  hasil  pembahasan  penelitian tersebut  di  atas,  maka  peneliti  dapat menarik  2  (dua)  simpulan  sesuai  dengan permasalahan yang dianggkat di antaranya :
1. Kewenangan  Kepolisian  Daerah  Bali dalam  penegakan  hukum  terhadap aksi  unjuk  rasa  yang  anarkis  diatur dalam  Undang-Undang  Nomor  9 tahun  1998  tentang  Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat yakni dalam  Pasal  13  ayat  (3)  yakni penyampaian  pendapat  di  muka umum,  Polri  bertanggung  jawab menyelenggarakan pengamanan untuk menjamin keamanan dan
ketertiban  umum  sesuai  dengan prosedur yang berlaku
2. Kendala  yang  dihadapi  oleh  Polda Bali dalam menangani aksi unjuk rasa yang  anarkis  di  wilayah  hukum
Provinsi Bali terbagi menjadi 2 faktor penghambat seperti :
a) Faktor  internal,Meliputi  :  1)
Terdapat  anggota  Dalmas  yang kurang  paham  akan  penerapan aturan  serta  prosedur  penangan unjuk  rasa.  2)  Anggota  di lapangan tidak dapat mengontrol emosi.  3)  Adanya  keterlambatan informasi  yang  didapatkan  saat terjadinya unjuk rasa, b) Faktor  Eksternal,  meliputi  :  1) Penanggung  jawab  demonstran tidak menyampaiakan pemberitahuan atau tidak mencari  izin  untuk  melakuakn aksi unjuk rasa. 2)Para demonstran  dipengaruhi  oleh minuman  keras.  Dan  3)Adanya pihak  yang  memprovokasi  masa untuk memperkeruh suasana. Dari  kendala  tersebut  upaya untuk  menangani  kasus  unjuk  rasa yang  anarkis  yang  dilakukan  oleh Kepolisian Republik Indonesia Daerah  Bali  adalah  upaya  preventif seperti  sosialisasi  kepada  masyarakt dan  upaya  represif  yaitu  melakukan penegakan hukum.
Ada  beberapa  saran  sehubungan dengan  aksi  unjuk  rasa  yang  anarkis diantaranya :
1. Kepada  masyarakat,  Untuk  selalu melakukan  tindakan  sesuai  dengan peraturan  perundang-undangan  dalam hal  menyampaikan  pendapat  melalui unjuk  rasa  agar  terhindar  dari  kasus hokum.
2. Kepada aparat penegak hukum, khususnya kepolisian memberikan pemahaman  dan  Pendidikan  karakter kepada setiap  anggota kepolisian sehingga  bisa  mengontrol  emosi,  dan menidak tegas setiap tindakan
demonstran yang berpotensi menimbulkan  aksi  unjuk  rasa  yang anarkis.
Daftar Pustaka
a) Buku-buku Ali,  Achmad,  2009, Menguak  Teori
Hukum  (Legal  Theory)  dan  Teori Peradilan (JudicialPrudence) Termasuk  Interpretasi  Undang- undang (Legisprudence) , Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
Ali, Lukman, 2002, Kamus Besar Bahasa Indonesia , Pusat Bahasa Departemen  Pendidikan  Nasional,
Jakarta, Balai Pustaka
Alkostar,  Artidjo,    2004. Pengadilan HAM,  Indonesia  dan  Peradaban, PUSHAM-UII, Yogyakarta
Asshiddiqie,  Jimly,    2006, Perihal Undang-Undang ,  Rajawali  Pers, Jakarta Atmosudirjo, Prajudi, 1981, Hukum Administrasi Negara, Cetakan  IV, Ghalia Indonesia, Jakarta
Bonasibu,  2017, Perlindungan  Hukum Menurut Ahli ,
Budiardjo,  Miriam,  1998, Dasar-Dasar Ilmu  Politik,  Gramedia  Pustaka Utama , Jakarta
Daud Busro Abu,  dan Bakar Busro, Abu, 1983, Azas-Azas  Hukum  Tata Negara. Ghalia Indonesia, Jakarta
Fockema,  Andreas,  1983, Kamus  Istilah Hukum Belanda-Indonesia , Penerjemah Saleh Adiwinata, Cet. Pertama,  Bina Cipta, Bandung
Hadjon,  Philipus  M.,  dkk,  2005, Hukum
Administrasi Negara , Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
Husin,  Budi  Rizki, Sistem  Peradilan Pidana di Indonesia , Snar Grafika,  2016,  cet.  Peratama, Jakarta
Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  ( KUHP)
Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan  Pendapat  Di  Muka Umum  Lembaran  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1998  Nomor  181. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3789 Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999 Tentang  perlindungan  Hak  Asasi Manusia. Lembaran Negara Republik  Indonesia  Tahun  1999 Nomor  16,  Tambahan  Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Nomor 3886 Undang-Undang  Nomor    2  Tahun  2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Lembaran Negara  Republik  Indonesia   Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168 b) Jurnal Danendra, Ida Bagus Kade, 2012, Kedudukan  dan  fungsi  kepolisian dalam Struktur Organisasi Negara Republik Indonesia , Jurnal Lex Crimen Vol.I/No.4/Okt- Des/2012
Ningsih,  Retno,  2014, Tugas  Dan  Fungsi Kepolisian  Republik  Indonesia  Di
Polsek  Tanah  Grogot  Kabupaten
Paser  (Studi  Kasus  Perlindungan, Pengayoman, Dan Pelayanan Masyarakat) ,    E-journal  Ilmu Pemerintahan,    Volume  2  Nomor 1
c) Internet
https://www.dosenpendidikan.co.id/penge rtian-organisasi-menurut-para-ahli
Litvack & Seddon Dalam Saduwasistiono, 2003, Kapita  Selekta  Managemen Pemerintahan Daerah , Fokusmedia, Cet. Ke-Empat, Bandung, Makalah Unjuk Rasa (Demonstrasi) http://furotul29.blogspot.com/201 5/04/makalah-unjuk-rasa- demonstrasi.html
Negra,Kerta,  2020, Bali tidak diam , Bali
Post Portal berita
Wikipedia (http://id.wikipedia.org/wiki/anark isme