Vol. 03 No. 01 (2024): 52-62
Available online at: https://ejournal.uiidalwa.ac.id/index.php/jimpi/index

## Jejak Historis Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia dalam Lintasan Sejarah
Sinta Bella 1* , M. Ferry Irawan 2 , Shaleh 3 1,2,3 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia Email: 22204082025@student.uin-suka.ac.id 1 , 22204082018@student.uin-suka.ac.id 2 , shaleh@uin-suka.ac.id 3 , DOI: 10.38073/jimpi.v3i1.1599 Received: January 2024 Accepted: January 2024 Published: January 2024
Abstract :
Education in Indonesia has experienced various changes, in the form of policies or laws. Islamic education is an important part of indonesia’s journey to independence. Issues regarding  the  legality and  role  of  religion  in  the  national  education  system  are  then rexognized  and  can  be  applied  at  every  level  of  education.  This  article  aims  to understand the history and system of Islamic education since independence, the new order and the reform era. This article is library education in Indonesia has experienced various  changes,  in  the  form  of  policies  or  laws,  Islamic  research  where  the  author collects  data  from  various  references.  The  results  of  this  research  state  the  role  and position of Islamic education and make the position of relegius education ( including Islamic education) an intergral part of the national education system. This law as the starting  point  for  the  revival  of  Islamic  education  within  the  framework  of  equal education policies.
Keywords: Islamic Education Policy, Historical Traces, History of Islamic Education
Abstrak :
Pendidikan  diindonesia  telah  mengalami  berbagai  macam  perubahan,  yang  berupa kebijakan ataupun undang-undang. Pendidikan islam menjadi bagian penting dalam perjalanan  kemerdekaan  Indonesia.  Permasalahan  mengenai  legalitas  dan  peran pagama  dalam  system  pendidikan  nasional  yang  kemudian  diakui  dan  dapat diterapkan  pada  setiap  jenjang  pendidikan.  Tulisan  ini  bertujuan  untuk  mengetahui historis dan system pendidikan islam sejak kemrdekaan, orde baru, dan era reformasi. Tulisan  ini  merupakan  penelitian  kepustakaan  (library  research)  dimana  penulis mengumpulkan  data  dari  berbagai  referensi.  Hasil  dari  penelitian  ini  menyebutkan peran  dan  kedudukan  pendidikan  Islam  serta  menjadikan  posisi  pendidikan  agama (termasuk pendidikan Islam) sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional. Undang-undang  tersebut  dinilai  sebagai  titik  awal  kebangkitan  pendidikan  Islam dalam bingkai kebijakan pendidikan yang berkesetaraan.
Kata Kunci : Kebijakan Pendidikan Islam, Jejak Historis, Sejarah Pendidikan Islam

## PENDAHULUAN
Pendidikan  memiliki  peran  yang  sangat  penting  dalam  kehidupan manusia  karena  melaluinya  manusia  dapat  selamat  dari  kebodohan. Mengembangkan  seluruh  aspek  kepribadian  manusia  adalah  usaha  yang berlangsung sepanjang hidup.  Dengan kata lain, pendidikan adalah belajar di mana saja, tidak hanya di sekolah. Pendidikan dapat didefinisikan secara umum sebagai  upaya  manusia  untuk  membangun  kepribadian  yang  sesuai  dengan nilai-nilai  masyarakat  dan  kebudayaan  mereka.  Akibatnya,  suatu  proses pendidikan  terjadi  atau  berlangsung  dalam  peradaban  suatu  masyarakat.  Ini adalah cara yang sering digunakan untuk menyatakan bahwa pendidikan telah ada  sepanjang  peradaban  manusia.  Pendidikan  pada  dasarnya  adalah  upaya manusia  untuk  mempertahankan  hidup.  Oleh  karena  itu,  perkembangan manusia akan sejalan dengan perkembangan pendidikan. 1
Sebagai agama mayoritas dari Masyarakat Indonesia, pendidikan  islam harus  selalu  dikembangkan  setiap  saat.  Pendidikan  Islam  merupakan  proses pembentukan  individu  berdasarkan  ajaran  yang  di  wahyukan  Allah  SWT kepada Nabi Muhammad SAW. 2 Perkembangan pendidikan islam di Indonesia harus  dikaitkan  dengan  perkembangan  sejarah  negara  dari  masa  penjajahan hingga Reformasi. Pesantren, madrasah, surau, dan lembaga pendidikan islam lainnya  sangat  berperan  dalam  proses  pembebasan  negara  dari  belenggu penjajah. Lembaga-lembaga ini menjadi tempat dan simbol perlawanan terhadap penjajah.
Lembaga  pendidikan  Islam  telah  memainkan  peran  penting  dalam kemajuan  negara,  meningkatkan  kehidupan  umat  manusia,  dan  memberikan dasar pendidikan moral-keagamaan untuk kehidupan berbangsa dan bernegara sejak  kemerdekaan  hingga  reformasi.  Meskipun  peran  dan  kontribusi pendidikan  Islam  sangat  penting  bagi  kelangsungan  hidup  bangsa  Indonesia, ada  beberapa  orang  yang  berpendapat  bahwa  kebijakan  pemerintah  yang berkaitan dengan pendidikan Islam tidak sebanding dengan nilainya.
Perkembangan  Pendidikan  Islam  di  Indonesia  sejatinya  sudah  dimulai sejak agama Islam masuk di Indonesia, yaitu sekitar abad ke-12 Masehi. Sebagian besar  ahli  sejarah  setuju  bahwa  daerah  Aceh  di  pulau  Sumatera bagian  Utara adalah tempat agama islam pertama kali masuk. Tidak ada jawaban pasti untuk pertanyaan  tentang  sejarah  masuknya  Islam  ke  Indonesia,  seperti  kapan  dan tahun  berapa  agama  itu  masuk  ke  Indonesia,  dan  siapa  orang  pertama  yang
1 Dainuri Dainuri, “Integrasi Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional,” Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman 8, no. 1 (24 November 2018): 1 – 8, https://doi.org/10.36835/hjsk.v8i1.3297.
2 Rina Priar ni dkk., “Kebijakan Pendidikan Islam Masa Orde Lama Hingga Orde Baru; Perspektif Sejarah Pendidikan Islam Dan Implikasinya Pada Pendidikan Islam Era Reformasi Di Indonesia,” An-Nafah: Jurnal Pendidikan Dan Keislaman 2, no. 2 (7 November 2022): 100 – 109.
membawa  agama  itu  ke  Indonesia. 3 Namun  pada  saat  itu  wilayah  Indonesia tidak sama seperti yang sekarang ini, begitupun dengan sosok yang berwenang dalam menentukan kebijakan terkait Pendidikan Islam. Oleh karena itu, pada tulisan ini dibahas mengenai perkembangan historis dari kebijakan Pendidikan Islam  di  Indonesia  yang  dimulai  sejak  awal  Indonesia  merdeka  dari  penjajah hingga saat ini, yakni masa reformasi.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif dengan metode yang digunakan  dalam  mengumpulkan  datanya  ada  metode  studi  kepustakaan ( library  research ).  Pengumpulan  data  menggunakan  metode  studi  kepustakaan dilakukan  dengan  melakukan  pencarian  data  dan  informasi  yang  diperlukan terkait  dengan  penelitian  dimana  pada  tulisan  ini  yaitu  mengenai  kebijakan pendidikan  Islam  di  Indonesia  dari  berbagai  sumber  seperti  buku,  artikel, prosiding, serta karya tulis dan sumber lainnya. 4 Harapan penulis adalah tulisan hasil penelitian ini akan bermanfaat bagi orang-orang yang membacanya karena mereka  mengolah  data  melalui  empat  langkah,  yaitu  pengumpulan  data, pengurangan data, pemindahan data, dan verifikasi data.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pendidikan Islam di Indonesia Pada Zaman Kemerdekaan
Ketika  Proklamasi  Kemerdekaan  diucapkan  pada  17  Agustus  1945, revolusi  nasional  dimulai.  Hal  ini  menghasilkan  kemerdekaan  yang  sangat diinginkan  oleh  orang  Indonesia.  Proklamasi  ini  membebaskan  negara  dari penjajahan  dan  menghasilkan  banyak  perubahan,  terutama  dalam  bidang pendidikan, yang perlu menyesuaikan diri dengan keadaan baru.
Tujuan pendidikan telah berubah pada era ini. Tujuan pendidikan pada satu waktu di bawah pemerintahan Belanda adalah untuk menciptakan kelas elit dan  memobilisasi  tenaga  kerja  murah.  Kemudian  di  bawah  pemerintahan Jepang,  tujuan  pendidikan  adalah  untuk  menciptakan  tenaga  kerja  dan memobilisasi militer. Namun, setelah kemerdekaan pada tahun 1946, SK Menteri PP  dan  Kebijakan  mengarahkan  pendidikan  untuk  memupuk  patriotisme. Instruksi  umum  dari  Menteri  Pengajaran  pertama,  Ki  Hajar  Dewantara, mengarahkan semua sekolah dan guru untuk:
1. Mengibarkan “Sang Merah Putih” setiap hari di halaman sekolah.
2. Menyanyikan lagu kebangsaan “Indonesia Raya”
3. Menghentikan pengibaran bendera Jepang dan nyanyian “Kimigayo”
3 Priarni dkk.
4 Khatibah Khatibah, “Penelitian kepustakaan,” Iqra’: Jurnal Perpustakaan dan Informasi 5, no. 01
(2011): 36 – 39; Hardani Hardani dkk., Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif (Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu, 2020).
4. Menghapuskan pelajaran bahasa Jepang dan segala upacara yang berasal dari Balatentara Jepang.
5. Memberikan semangat nasionalisme kepada semua murid. 5
Pendidikan  Islam  telah  mengalami  perjalanan  yang  panjang  sebagai bagian  dari  sistem  pendidikan  nasional,  meskipun  telah  ada  sejak  sebelum Indonesia  merdeka.  Pada  awal  kemerdekaan,  pentingnya  pendidikan  Islam semakin  terlihat  karena  pemerintah  mengakui,  melindungi,  dan mengembangkannya,  sesuai  dengan  ketentuan  UUD  1945  Pasal  31  yang menegaskan  hak  setiap  warga  negara  untuk  mendapat  pendidikan  dan tanggung  jawab  pemerintah  dalam  menyelenggarakan  sistem  pendidikan nasional. 6
Pendidikan  Islam  dianggap  sebagai  bagian  integral  dari  sistem pendidikan  nasional.  Dalam  rapat  BPKNIP  pada  tanggal  22  Desember  1945, disepakati  untuk  mendorong  perkembangan  pendidikan  dengan  mendorong pertumbuhan  pesantren  dan  madrasah.  Keputusan  tersebut  kemudian  diikuti oleh  keputusan  BPKNIP  untuk  memberikan  dukungan  dan  perhatian pemerintah kepada madrasah-madrasah tersebut. 7
Perkembangan pendidikan Islam pada masa ini erat-terkait dengan peran Departemen  Agama  yang  secara  intensif  memperjuangkan  politik pendidikan Islam.  Orientasi  Departemen  Agama  dalam  bidang  pendidikan  Islam berdasarkan  aspirasi  umat  Islam  adalah  agar  pendidikan  agama  diajarkan  di sekolah-sekolah  di  samping  pengembangan  madrasah  itu  sendiri.  Kebijakan pendidikan  Islam  semakin  signifikan  sejak  Departemen  Agama  mendapat tanggung jawab membina dan pengembangan pendidikan agama di lembaga- lembaga pendidikan. 8
Ki  Hadjar  Dewantara,  sebagai  Menteri  Pendidikan  Pengajaran  dan Kebudayaan  (PP&K)  pertama,  menyatakan  bahwa  pendidikan  agama  harus dilaksanakan  di  sekolah-sekolah  negeri.  Namun,  pada  rapat  tanggal  27 Desember  1945,  Badan  Pekerja  Komite  Nasional  Indonesia  Pusat  (BP-KNIP) mengusulkan kepada Kementerian PP&K, yang saat itu dipimpin oleh Ki Hadjar Dewantara, untuk melakukan pembaharuan dalam pendidikan dan pengajaran di Indonesia sesuai dengan rencana pokok usaha pendidikan dan pengajaran. Usulan tersebut mencakup masalah pengajaran agama, madrasah, dan pondok pesantren. Namun, implementasi usulan BP-KNIP ini baru bisa dilakukan pada masa  kepemimpinan  MR.  Suwandi  di  Kementerian  PP&K  sekitar  tahun  1946
5 Abdul  Miud  Aris  Shofa,  “Sejarah  Panjang  Pendidikan  Karakter  di  Indonesia  Pada  Era Proklamasi  Kemerdekaan  Sampai  Era  Reformasi,” Jurnal  Rontal  Keilmuan  Pancasila  dan Kewarganegaraan 6, no. 1 (23 April 2020): 73 – 90, https://doi.org/10.29100/jr.v6i1.1660.
6 Sejarah  Peradaban  Islam,  “Sejarah  Pendidikan  Islam,” Inovasi.  Diakses  dari  https://raulina. wordpress. com/2009/12/30/m , 1984.
7 Machnun Husein, Pendidikan Islam dalam lintasan sejarah (Nur Cahaya, 1983).
8 Islam, “Sejarah Pendidikan Islam.”
hingga  1947  karena  adanya  ketidakstabilan  pemerintahan  yang  baru  dan pergantian kabinet yang sering terjadi.
Dalam upaya reformasi, pemerintah membentuk panitia dan menerbitkan Surat Keputusan Menteri PP&K, No. 104, pada tanggal 1 Maret 1946. Salah satu tugasnya  yang  terkait  dengan  pendidikan  agama  (Islam)  adalah:  (a) Menyediakan pelajaran agama di semua sekolah dalam jam pelajaran dan mulai diajarkan di Sekolah Rakyat (SR) dari kelas IV, (b) Mengatur guru agama yang disediakan  oleh  Kementerian  Agama  dan  dibayar  oleh  Pemerintah,  (c) Menyatakan  bahwa  guru  agama  harus  memiliki  pengetahuan  umum,  (d) Menekankan pentingnya peningkatan pesantren dan madrasah.
Selanjutnya,  pendidikan  Islam  mulai  diakui  keberadaannya  ketika  Tap MPRS No. 2 tahun 1960 menegaskan perlunya memberikan pelajaran agama di semua jenjang pendidikan, dari Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi Negeri, serta mengakui Pesantren dan Madrasah sebagai lembaga pendidikan otonom di bawah pembinaan Departemen Agama.

## Pendidikan Islam Pada Era Orde Baru
Perkembangan  Islam  pada  masa  Orde  Baru  berkembang  dengan  pesat, begitu  juga  dengan  perkembangan  agama  lain.  Saking  bebasnya,  muncullah kristenisasi  dengan  bentuk  bakti  sosial  terhadap  umat  muslim  yang membutuhkan  bantuan.  Dibalik  itu,  para  misionaris  mengajak  umat  Muslim untuk  masuk  agama  mereka.  Akibat  dari  sikap  tersebut,  timbul  beberapa pemberontakan dengan memusnahkan gereja-gereja yang dibangun di tengah pemukiman  umat  Islam.  Pengajaran  Islam  berkembang  dengan  munculnya beberapa  program  pendidikan  Islam,  antara  lain  adanya  program  pelatihan bahasa Arab yang disiarkan di TVRI, didirikannya MUI, didirikannya MAN PK, program penyebaran da’i, dan lain -lain. 9
Beberapa  kebijakan  pendidikan  Islam  era  Orde  Baru  mengakibatkan perubahan dalam pendidikan Islam. Misalnya, lahirnya SKB Tiga Menteri yang memungkinkan  lulusan  madrasah  untuk  melanjutkan  pendidikan  ke  sekolah umum, menyebabkan perlunya keseimbangan antara kurikulum madrasah dan kurikulum sekolah umum. Pada masa tersebut, pendidikan agama menjadi mata pelajaran  yang  wajib  diajarkan  mulai  dari  Sekolah  Dasar  (SD)  hingga universitas. 10
Pada era pemerintahan Orde Baru, pendidikan dipengaruhi oleh politik sentralistik, fokusnya adalah pada pembangunan ekonomi yang didukung oleh stabilitas  politik  dan  keamanan,  serta  dukungan  dari  birokrasi  pemerintah, angkatan  bersenjata,  dan  konglomerat.  Secara  ideologis,  pendidikan  telah
9 Heni Yuningsih, “Kebijakan Pendidikan Islam Masa Orde Baru,” Tasyri’ 22, no. 2 (1 Oktober 2015): 175 – 94.
ditekankan oleh para pendiri bangsa, seperti yang tercermin dalam Pembukaan UUD 1945 yang mengutamakan pendidikan sebagai prioritas utama. Sebelum masa pemerintahan Presiden Suharto, elit politik juga memberi perhatian pada masalah  pendidikan  nasional,  dengan  tokoh  seperti  proklamator  Bung  Hatta yang  aktif  memperjuangkan  kemajuan  pendidikan  sejak  zaman  kolonialisme. Namun, kebijakan pendidikan pada masa Orde Baru cenderung menuju sistem doktrinasi, yang memaksakan paham-paham rezim tersebut pada masyarakat, mulai  dari  tingkat  Sekolah  Dasar  hingga  Perguruan  Tinggi  melalui  program penataran P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila). Pendekatan ini bukan hanya menanamkan ideologi Orde Baru, tetapi juga menolak pengaruh budaya  asing  baik  yang  dianggap  positif  maupun  negatif.  Dengan  demikian, pendidikan  pada  masa  itu  lebih  mengedepankan  orientasi  politik  untuk memastikan ketaatan rakyat pada pemerintah daripada meningkatkan kualitas kehidupan  atau  sumber  daya  manusia  Indonesia.  Sistem  pendidikan  ini  juga menekankan militerisme sesuai dengan suasana perang dingin pada masanya, dengan pendekatan yang otoriter dan kurang memberikan kebebasan berpikir. 11 Pendidikan  merupakan  fondasi  utama  bagi  kemajuan  suatu  bangsa, dengan  tujuan  merancang  masa  depan  manusia  sebagai  generasi  yang memajukan  negara.  Dalam  implementasinya,  pendidikan  di  Indonesia dipengaruhi oleh faktor politik dan kebijakan pemerintah. Semangat pada masa Orde Baru awalnya adalah semangat perlawanan, namun kemudian melemah secara  bertahap  dan  menjadi  tidak  aktif  sama  sekali.  Generasi  baru,  terutama mahasiswa,  menolak  pandangan  rezim  Orde  Baru  dan  mengambil  sikap melawan, meneruskan semangat para perintis kemerdekaan dalam menentang segala bentuk ketidakadilan. 12
Pemerintah  mulai  menyadari  reaksi  keras  umat  Islam  dan  mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di madrasah. Sebagai tanggapan  terhadap  kekhawatiran  umat  Islam  akan  kehilangan  sistem pendidikan madrasah, pada tanggal 24 Maret 1975, dikeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri. 13
SKB tersebut menciptakan solusi yang mengakui keberadaan madrasah dan memastikan kelangsungan upaya menuju pembentukan sistem pendidikan nasional  yang  menyeluruh.  Dalam  kebijakan  tersebut,  diakui  bahwa  terdapat
11 Evi Fatimatur Rusydiyah, “Analisis Historis Kebijakan Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Masa KH. A. Wahid Hasyim,” Al-Ibrah : Jurnal Pendidikan Dan Keilmuan Islam 2, no. 1 (30 Juni 2017): 1 – 31. 12 M.  Syahran  Jailani  dan  Muhammad  Muhammad,  “Kilas  Balik  Kebijakan  Pendidikan  Islam Indonesia  Pada  Masa  Orde  Baru  (1967- 1997),” INNOVATIO:  Journal  for  Religious  Innovations Studies 19, no. 1 (30 Juni 2019): 15 – 26, https://doi.org/10.30631/innovatio.v19i1.75.
13 Heru  Prasetyo  dan  A fifah  Zulfa  Destiyanti,  “Analisis  Historis  Pendidikan  Islam  Sejak Kemerdekaan, Orde Baru, Era Reformasi Hingga Sekarang (Zonasi & Full Day School),” Jurnal Pendidikan  Indonesia :  Teori,  Penelitian,  Dan  Inovasi 3,  no.  5  (10  Januari  2023), https://doi.org/10.59818/jpi.v3i1.411.
tiga  tingkatan  madrasah,  yaitu  Ibtidaiyah,  Tsanawiyah,  dan  Aliyah,  yang ijazahnya setara dengan tingkat SD, SMP, dan SMA. Selain itu, lulusan madrasah dapat melanjutkan ke sekolah umum yang lebih tinggi, dan siswa juga memiliki opsi untuk pindah ke sekolah umum dengan tingkat yang setara.
Makna dari Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri bagi komunitas Islam mencakup dua aspek penting. Pertama, meningkatnya kesempatan bagi siswa-siswa  madrasah  untuk  meraih  mobilitas  sosial  dan  vertikal  yang sebelumnya terbatas di institusi tradisional. Kedua, membuka pintu bagi para santri untuk memasuki sektor pekerjaan modern. Meskipun demikian, SKB Tiga Menteri  tidaklah  tanpa  tantangan.  Dengan  menyamakan  status  madrasah dengan sekolah lain, kurikulum madrasah kini mengalami perubahan dengan 70%  materi  pelajaran  umum  dan  30%  materi  pelajaran  agama.  Hal  ini menimbulkan  beban  tambahan  bagi  madrasah,  dimana  mereka  harus meningkatkan  mutu  pendidikan  umum  sesuai  standar  sekolah  sambil  tetap menjaga kualitas pendidikan agama yang baik. 14

## Pendidikan Islam Pada Era Reformasi
Adapun  keadaan  pendidikan  islam  dizaman  era  reformasi  dapat dikemukakan sebagai berikut: 15
Pertama, kebijakan untuk memperkuat pendidikan Islam sebagai bagian integral  dari  sistem  pendidikan  nasional  diimplementasikan  dengan menyempurnakan  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  1989  menjadi  Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Perubahan tersebut  melibatkan  inklusi  pesantren,  ma`had  Ali,  Raudhatul  Athfal  (Taman Kanak-Kanak), dan majelis taklim ke dalam sistem pendidikan nasional, bukan hanya madrasah seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang sebelumnya. Hal ini tidak hanya mengakui pentingnya peran pendidikan Islam, tetapi juga mengurangi kesan diskriminasi dan pemisahan. Selain itu, berbagai peraturan turunan  seperti  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  2005  tentang  Guru  dan Dosen, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional, dan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Sertifikasi Guru  dan  Dosen,  tidak  hanya  mengatur  aspek  pendidikan  di  bawah Kementerian Pendidikan Nasional, tetapi juga di bawah Kementerian Agama. 16 Kedua,  Kebijakan  meningkatkan  alokasi  dana  untuk  pendidikan  Islam
14 Eva  T ri  Cahyanti,  “Kebijakan  Pendidikan  Islam  Di  Indonesia:  Masa  Kolonial  Hingga  Masa Reformasi,” EDUKASIA: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran 2, no. 2 (11 Agustus 2021): 181 – 97, https://doi.org/10.62775/edukasia.v2i2.47.
15 Afiful Ikhwan, “Kajian Sosio -Historis Pendidikan Islam Indonesia Era Reformasi ,” EDUKASI : Jurnal Pendidikan Islam (e-Journal) 5, no. 1 (2 Juni 2017): 14 – 32.
16 Sarno Hanipudin, “Pendidikan Islam di Indonesia dari Masa ke Masa,” Matan: Journal of Islam and Muslim Society 1, no. 1 (26 Oktober 2019): 39 – 53,
https://doi.org/10.20884/1.matan.2019.1.1.2037.
terlihat  dari  alokasi  20%  dari  APBN  untuk  berbagai  keperluan  pendidikan seperti  gaji  guru,  operasional,  beasiswa,  buku  gratis,  infrastruktur,  dan pengembangan SDM, yang telah menghasilkan kemajuan yang signifikan dalam dunia pendidikan, termasuk pendidikan Islam.
Ketiga, wajib bagi setiap anak Indonesia untuk mengenyam pendidikan selama sembilan tahun, minimal sampai menyelesaikan SMP atau Tsanawiyah. Pemerintah  menerapkan  kebijakan  sekolah  gratis  untuk  mendukung pelaksanaan wajib belajar bagi anak-anak dari keluarga yang kurang mampu. Ini berarti  mereka  tidak  dikenakan  biaya  operasional  pendidikan  karena  sekolah yang  menyediakan  pendidikan  gratis  tersebut  telah  mendapat  bantuan operasional sekolah yang disebut BOS.
Keempat,  implementasi  sekolah  dengan  standar  nasional  (SBN)  dan internasional  (SBI)  mencakup  seluruh  aspek  pendidikan,  termasuk  visi,  misi, tujuan,  kurikulum,  metode  pengajaran,  fasilitas,  manajemen,  evaluasi,  dan lainnya,  yang  harus  memenuhi  kriteria  nasional  dan  internasional.  Untuk memastikan  hal  ini,  pemerintah  melakukan  evaluasi  terhadap  lembaga pendidikan yang layak untuk mendapatkan status SBN dan SBI. Dalam upaya ini,  Kementerian  Pendidikan  Nasional  menugaskan  direktorat  peningkatan mutu pendidikan.
Kelima, kebijakan sertifikasi guru dan dosen berlaku bagi seluruh tenaga pengajar, termasuk yang bekerja di lembaga pendidikan negeri dan swasta, serta termasuk guru umum dan agama di bawah naungan Kementerian Pendidikan Nasional  dan  Kementerian  Agama.  Tujuan  program  ini  adalah  meningkatkan kualitas tenaga pengajar sebagai profesional dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan.  Peraturan  Pemerintah  Nomor  74  Tahun  2005  tentang  Sertifikasi Guru dan Dosen diterbitkan untuk mendukung implementasi kebijakan ini.
Keenam,  pengembangan  kurikulum  berbasis  kompetensi  (KBK/tahun 2004)  dan  Kurikulum  Tingkat  Satuan  Pendidikan  (KTSP/tahun  2006) memperkenalkan pendekatan di mana peserta didik tidak hanya diminta untuk menguasai materi pelajaran seperti pada kurikulum 1999, tetapi juga diharapkan memiliki pengalaman langsung dalam proses pembelajaran, seperti membaca, memahami,  menyimpulkan,  mengumpulkan  data,  mendiskusikan,  menjawab pertanyaan,  melaksanakan  tugas,  memecahkan  masalah,  dan  melakukan analisis.
Ketujuh,  Pengembangan  pendekatan  pembelajaran  yang  menekankan peran murid dalam belajar dan meneliti, serta mengadopsi suasana partisipatif, inovatif, aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan.
Kedelapan,  Penerapan  manajemen  yang  berfokus  pada  pemberian pelayanan yang baik dan memuaskan kepada semua pelanggan, sesuai dengan konsep Total Quality Management (TQM), menjadi penting. Dalam konteks ini, di
era  Reformasi  telah  diterbitkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  19  Tahun  2005 tentang  Standar  Nasional  Pendidikan  (SNP),  yang  mencakup:  (a)  Standar  isi (kurikulum),  (b)  Standar  mutu  lulusan  ,  (c)  Standar  proses  pembelajaran,  (d) Standar  pendidikan  dan  tenaga  kependidikan,  (e)  Standar  pengelolaan,  (f) Standar sarana prasarana, (g) Standar pembiayaan, (h) Standar penilaian 17
Kesembilan,  kebijakan  mengubah  nama  dan  karakteristik  madrasah menjadi  sekolah  umum  dengan  orientasi  keagamaan  yang  khas.  Dengan karakteristik ini, madrasah menjadi lebih dari sekadar sekolah umum, karena di dalamnya siswa tidak hanya mendapatkan pelajaran umum seperti di SD, SMP, dan SMA, tetapi juga pendidikan keagamaan. Meskipun demikian, perlu diakui bahwa banyak madrasah yang masih memiliki kekurangan dan masalah, seperti halnya  sekolah  umum.  Dengan  diterapkannya  kebijakan  ini,  tidaklah  tidak mungkin  bahwa  suatu  hari  nanti  madrasah  akan  menjadi  pilihan  utama masyarakat.
Sepanjang masa awal kemerdekaan hingga masa reformasi sekarang ini, pendidikan Islam merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional, sehingga kebijakan  pendidikan  Islam  sangat  bergantung  pada  kebijakan  pendidikan nasional.  Oleh  karena  itu,  ahli  pendidikan  Islam  harus  berpartisipasi  dalam proses  pengambilan  kebijakan.  Pendidikan  Islam  selalu  mengalami perkembangan  dari  zaman  ke  zaman.  Corak  pendidikan  Islam  pada  masa  itu sangat  dipengaruhi  oleh  kebutuhan  masyarakat  dan  kondisi  negara. Pada masa kemerdekaan, pendidikan Indonesia mengalami transformasi besar setelah  Proklamasi  Kemerdekaan  pada  17  Agustus  1945.  Di  masa  lalu,  tujuan pendidikan adalah untuk menciptakan kelas elit atau tenaga kerja, tetapi setelah kemerdekaan,  tujuan  pendidikan  beralih  untuk  memupuk  patriotisme  dan mengakui  pentingnya  pendidikan  Islam  sebagai  bagian  penting  dari  sistem pendidikan  nasional.  Perkembangan  pendidikan  Islam  dipengaruhi  oleh kebijakan pemerintah yang semakin mengakui pesantren dan madrasah sebagai institusi pendidikan otonom dan peran Departemen Agama yang semakin kuat dalam mendukung kebijakan pendidikan Islam.
Di zaman orde baru pendidikan yang semakin berkembang pesat, banyak konten  pendidikan  ditampilkan  di  media,  termasuk  televisi.  Pada  saat  yang sama, pada tanggal 24 Maret 1975, Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor 03 Tahun  1975  antara  Tiga  Menteri  (Menteri  Agama,  Menteri  Pendidikan  dan Kebudayaan,  dan  Menteri  Dalam  Negeri)  dikeluarkan.Namun,  politik sentralistik  sekarang  memengaruhi  pendidikan,  dengan  fokus  pada pertumbuhan  ekonomi  yang  didukung  oleh  stabilitas  politik  dan  keamanan yang  didukung  oleh  birokrasi  pemerintah,  angkatan  bersenjata,  dan
17 Presiden  Republik  Indonesia,  “Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  19  Tahun 2005 Te ntang Standar Nasional Pendidikan” (2005).
konglomerat.  Semangat  zaman  masih  mengabdi  kepada  penguasa. Pendidikan  Islam  mendapatkan  perhatian  yang  sangat  besar  dari  pemerintah hingga  akhirnya  di  masa  reformasi.  Di  era  reformasi,  pendidikan  Islam  telah berintegrasi dengan dunia internasional untuk membantu pembangunan bangsa dan negara.

## KESIMPULAN
Pendidikan  Islam  menjadi  bagian  dari  dari  pendidikan  nasional  maka kebijakan  pendidikan  Islam  sangat  tergantung  kepada  kebijakan  pendidikan nasional  sehingga  para  pakar  pendidikan  Islam  hendaknya  turut  serta  dalam proses  pengambilan  kebijakan  pendidikan.  Dari  zaman  ke  zaman  pendidikan Islam  selalu  mengalami  perkembangan.  Kebutuhan  masyarakat  dan  situasi kenegaraan sangat mempengaruhi corak pendidikan islam pada zaman tersebut.
Pada zaman kemerdekaan bahwa setelah Proklamasi Kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, terjadi perubahan signifikan dalam pendidikan di Indonesia. Dulu,  pendidikan  ditujukan  untuk  membentuk  kelas  elit  atau  menciptakan tenaga  buruh,  tetapi  setelah  kemerdekaan,  tujuan  pendidikan  beralih  untuk menanamkan semangat patriotisme dan mengakui pentingnya pendidikan Islam sebagai  bagian  integral  dari  sistem  pendidikan  nasional.  Perkembangan pendidikan  Islam  dipengaruhi  oleh  peran  Departemen  Agama  yang  intensif dalam  memperjuangkan  politik  pendidikan Islam,  serta  kebijakan pemerintah yang semakin mengakui keberadaan pesantren dan madrasah sebagai lembaga pendidikan otonom.
Di  zaman  orde  baru  pendidikan  semakin  berkembang  pesat,  banyak konten-konten  pendidikan  yang  termuat  di  media-media  termasuk  media televise.  Di  zaman  ini  pula,  pada  tanggal  24  Maret  1975  dikeluarkan  Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri (Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan  Kebudayaan,  dan  Menteri  Dalam  Negeri)  No.  03  Tahun  1975.Namun  di masa ini pendidikan diwarnai oleh politik yang bersifat sentralistik, dengan titik tekan  pada  pembangunan  ekonomi  yang  ditopang  oleh  stabilitas  politik  dan keamanan  yang  didukung  oleh  kekuatan  birokrasi  pemerintah,  angkatan bersenjata,  dan  konglomerat.  Bahkan  semangat  zaman  di  masa  ini  adalah semangat zaman untuk mengabdi penguasa.
Hingga  akhirnya  di  masa  reformasi  pendidikan  Islam  mendapatkan perhatian  yang  sangat  dari  pemerintahan.  Pendidikan  sudah  tidak  berkutit keranah  nasional  saja  namun  pendidikan  Islam  di  era  reformasi  sudah berintegrasi denga dunia internasional guna untuk pembangunan bangsa dan Negara.

## DAFTAR PUSTAKA
Cahyanti,  Eva  Tri.  “Kebijakan  Pendidikan  Islam  Di  Indonesia:  Masa  Kolonial
Hingga Masa Reformasi.” EDUKASIA: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran 2, no. 2 (11 Agustus 2021): 181 – 97.
https://doi.org/10.62775/edukasia.v2i2.47.
Dainuri,  Dainuri.  “Integrasi  Pendidikan  Islam  Dalam  Sistem  Pendidikan Nasional.” Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman 8, no. 1 (24 November 2018):
1 – 8. https://doi.org/10.36835/hjsk.v8i1.3297.
Hanipudin, Sarno. “Pendidikan Islam di Indonesia dari Masa ke Masa.” Matan: Journal  of  Islam  and  Muslim  Society 1,  no.  1  (26  Oktober  2019):  39 – 53. https://doi.org/10.20884/1.matan.2019.1.1.2037.
Hardani,  Hardani,  Jumari  Ustiawaty,  Helmina  Andriani,  ria  istiqomah,  Dhika Sukmana, Roushandy  Fardani, nur auliya, dan Evi Utami. Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif . Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu, 2020.
Husein, Machnun. Pendidikan Islam dalam lintasan sejarah . Nur Cahaya, 1983. Ikhwan,  Afiful.  “Kajian  Sosio -Historis  Pendidikan  Islam  Indonesia  Era Reformasi.” EDUKASI : Jurnal Pendidikan Islam (e-Journal) 5, no. 1 (2 Juni 2017): 14 – 32.
Islam,  Sejarah  Peradaban.  “Sejarah  Pendidikan  Islam.” Inovasi.  Diakses  dari https://raulina. wordpress. com/2009/12/30/m , 1984.
Jailani,  M.  Syahran,  dan  Muhammad  Muhammad.  “Kilas  Balik  Kebijakan Pendidikan  Islam  Indonesia  Pada  Masa  Orde  Baru  (1967- 1997).” INNOVATIO:  Journal  for  Religious  Innovations  Studies 19,  no.  1  (30  Juni 2019): 15 – 26. https://doi.org/10.30631/innovatio.v19i1.75. Khatibah,  Khatibah.  “Penelitian  kepustakaan.” Iqra’:  Jurnal  Perpustakaan  dan Informasi 5, no. 01 (2011): 36 – 39.
Prasetyo, Heru, dan Afifah Zulfa Destiyanti. “Analisis Historis Pendidikan Islam Sejak Kemerdekaan, Orde Baru, Era Reformasi Hingga Sekarang (Zonasi &  Full  Day  School).” Jurnal  Pendidikan  Indonesia :  Teori,  Penelitian,  Dan Inovasi 3, no. 5 (10 Januari 2023). https://doi.org/10.59818/jpi.v3i1.411.
Presiden Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (2005).
Priarni, Rina, Ainul Yaqin, Ali Imron, dan Rangga Sa’adillah S.a.p. “Kebijakan Pendidikan Islam Masa Orde Lama Hingga Orde Baru; Perspektif Sejarah Pendidikan  Islam  Dan  Implikasinya  Pada  Pendidikan  Islam  Era Reformasi Di Indonesia.” An-Nafah: Jurnal Pendidikan Dan Keislaman 2, no. 2 (7 November 2022): 100 – 109.
Rusydiyah,  Evi  Fatimatur.  “Analisis  Historis  Kebijakan  Pendidikan  Islam Kementerian  Agama  RI  Masa  KH.  A.  Wahid  Hasyim.” Al-Ibrah :  Jurnal Pendidikan Dan Keilmuan Islam 2, no. 1 (30 Juni 2017): 1 – 31.
Shofa,  Abdul  Miud  Aris.  “Sejarah  Panjang  Pendidikan  Karakter  di  Indonesia Pada Era Proklamasi Kemerdekaan Sampai Era Reformasi.” Jurnal Rontal Keilmuan  Pancasila  dan  Kewarganegaraan 6,  no.  1  (23  April  2020):  73 – 90. https://doi.org/10.29100/jr.v6i1.1660.
Yuningsih, Heni. “Kebijakan Pendidikan Islam Masa Orde Baru.” Tasyri’ 22, no. 2 (1 Oktober 2015): 175 – 94.