## POPULISME DI INDONESIA: ANCAMAN BAGI INTEGRITAS MASYARAKAT DAN REAKTUALISASI PANCASILA

## Feridus Welak
Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana Email: welakferidus@gmail.com

## Abstract
This paper focuses on the theme of populism in Indonesia that threatens the integrity of society. The  phenomenon  of  populism  in  Indonesia  affiliated  with  certain  identity  politics  (religions- cultures) has the potential to accompany the society and or the state to divide with each other. Actualizing Pancasila as a basic foundation to overcome the occurrence of divisions in society in particular  and  Indonesia  at  large.  Populism  movements  that  facilitate  religious-culture-based identity propositions for their political strategies and maneuvers have an effect on the integrity of society.  Religious-cultural  issues  are  able  to  burn  sentimental  societies  and  mobilize  political forces.  Based  on  Pancasila  as  the  basis  of  the  state,  Indonesia  has  committed  to  overcoming identity-based politics. Pancasila as the basis of the state is believed to be born and formed by the existence of the same life values among the Indonesian people. Pancasila wraps and established the plurality of Indonesia without any discrediting and discriminating behavior against each other. The  reactualization  of  Pancasila  is  an  inevitability  and  a  fundamental  step  to  re-crystallize pancasila values and stem the identity politics movement that divides society. This critical study is  intended  to  investigate  the  impact  of  populism  on  the  integrity  of  society.    Pancasila  was appointed as a basis for overcoming identity politics and maintaining community unity. As for the findings in this paper that the identity politics of populism is contrary to the spirit of Pancasilais and Indonesianness. Actualizing Pancasila is very urgently needed to stem the phenomenon of populism for the integrity of society.
Keywords : Populism in Indonesia; Identity Politics; Disintegrity; Reactualization of Pancasila; Integrity.

## Abstrak
Tulisan  ini  meletakkan  fokus  pada  tema  populisme  di  Indonesia  yang  mengancam  integritas masyarakat. Fenomena populisme di Indonesia yang berafiliasi dengan politik identitas (agama- budaya) tertentu berpotensi menggiring masyarakat dan atau negara pada perpecahan satu sama lain. Mereaktualisasikan Pancasila sebagai landasan dasar mengatasi terjadinya perpecahan dalam masyarakat secara khusus dan keindonesiaan secara luas. Gerakan populisme yang memfasilitasi dalil-dalil  identitas  berbasis  agama-budaya  untuk  strategi  dan  manuver  politiknya  sungguh berpengaruh  terhadap  integritas  masyarakat.  Isu  agama-budaya  mampu  membakar  sentimental masyarakat  dan  memobilisasi  kekuatan  politik.  Berlandaskan  Pancasila  sebagai  dasar  negara, Indonesia telah berkomitmen untuk mengatasi politik berbasis identitas. Pancasila sebagai dasar negara diyakini lahir dan dibentuk oleh adanya nilai-nilai hidup yang sama di antara suku bangsa Indonesia. Pancasila membungkus dan mendaulatkan pluralitas Indonesia tanpa adanya perilaku saling  mendiskreditkan  dan  mendiskriminasi  satu  dengan  yang  lain.  Reaktualisasi  Pancasila merupakan keniscayaan dan langkah fundamen untuk mengkristalkan kembali nilai-nilai Pancasila dan membendung gerakan politik identitas yang memecahbelahkan masyarakat. Studi kritis ini dimaksudkan untuk menyelidiki dampak dari populisme terhadap integritas masyarakat.  Pancasila
diangkat sebagai dasar untuk mengatasi politik identitas dan tetap menjaga kesatuan masyarakat. Adapun  temuan  dalam  tulisan  ini  bahwa  politik  identitas  populisme  bertolak  belakang  dengan semangat pancasilais dan keindonesiaan. Mereaktualisasikan Pancasila sangat urgen diperlukan untuk membendung fenomena populisme untuk menjaga integritas masyarakat.
Kata Kunci : Populisme di Indonesia; Politik Identitas; Disintegritas; Reaktualisasi Pancasila; Integritas.

## A. Pendahuluan
Akhir-akhir  ini  fenomena  populisme menyedot  perhatian  publik  dan  banyak diperbincangkan  di  negara  tercinta  ini “Indonesia”  tentu  tidak  tanpa  alasan. Alasannya  sederhana:  negara  sedang  dalam ancaman.  Populisme  di  Indonesia  yang berafiliasi  dengan  politik  identitas  (agama dan budaya) mengancam integritas masyarakat  yang  mampu  menggiring masyarakat dan atau negara pada perpecahan. Politik  identitas  dibungkus  agama  dan budaya memilki andil besar untuk memantik sentimental  dan  menarik  simpati  militan pengikut  kelompok  identitas  tertentu. Populisme berbasis politik identitas memobilisasi kekuatan masa dan bertendensi mengabaikan  keberadaan  individu  atau kelompok  di  luar  dirinya.  Terjadi  gejala saling mengEksklusivisme berdasarkan agama dan budaya. Fenomena demikian jelas menyerang  dan  menggoyahkan  integritas bangsa.
Indonesia sebagai suatu bangsa-negara merangkul  dan  mendaulatkan  pluralitas (budaya,  agama,  dan  ras)  tanpa  ada diskriminasi satu dengan yang lain. Terdapat kesedian  mengakui  dan  menerima  masing- masing  nilai  dari  golongan  atau  kelompok. Dalam  usaha  mengayomi  pluralitas,  para pendiri bangsa ( founding fathers ) merumuskan  dan  menetapkan  satu  asas fundamen  dimana  di  atas  itulah  negara berdiri.  Pancasila  difondasikan  sebagai  asas mendasar  bagi  Indonesia.  Di  atas  dan  di dalam  Pancasila  Indonesia  berdiri  tegak. Demikianlah
Pancasila merangkul,
menyatukan dan mendaulatkan keberagaman yang tersebar di seluruh penjuru Indonesia.
Kemunculan populisme berbasis politik  identitas  di  Indonesia  dapat  ditelaah dari  dunia  peristiwa  besar.  “Pertama,  pada kontestasi  pemilihan  Gubernur  Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta (DKI) 2017 silam. Manuver politik Anies Baswedan
memfasilitasi  dan  berafiliasi  bersama kelompok politik sayap kanan Islam. Kedua,
terungkap pada kontestasi pemilihan Presiden  2019  mempertemukan  Jokowi  dan Prabowo.  Kedua  tokoh  mementaskan pendekatan  berbeda,  Jokowi  tampil  sebagai aktor  populis  dengan  selogan  ‘reformasi birokrasi’  untuk  memfasilitasi  masyarakat berpartisipasi  akibat  terkungkung  dalam sistem  demokrasi  itu  sendiri.  Sedangkan Prabowo  merepresentasikan  diri  sebagai suara  rakyat  terpinggir  akibat  sistem pemerintahan  yang  kotor.  Dalam  manuver politiknya  Prabowo  memfasilitasi  dan berafiliasi  bersama  gerakan  Muslim  sayap kanan  yang  telah  muncul  pada  pemilihan Gubernur  DKI  sebelumnya  untuk  meraup dukungan  dan  simpati  Muslim  tradisional, konservatif,  fundamental  dan  radikal. Prabowo bersenyawa bersama Muslim sayap kanan  nampak  dari  pengukuhan  dukungan Ijtima  Ulama  jilid  II  versi  GNPF  dengan menetapkan dan mendukung penuh Prabowo dalam pemilihan Presiden”. (Adon, 2021: 82) Manuver politik Anies dan Prabowo bertalian dan bersenyawa dalam politik identitas yang dibungkus dalam agama.
Politik sektarian sungguh bertentangan dengan semangat Pancasila. Politik identitas tidak  menampilkan  nilai  Pancasila  yang mendaulatkan  keberagaman  tanpa  saling mendiskreditkan.  Politik  identitas  “kerap mengafirmasi ke dalam, lahir dari semangat individu,  kelompok  sosial,  komunitas  atau
agama  tertentu-bertujuan  mengukuhkan  dan mempertegas  keberadaan  dan  otonomi  diri dalam  wujud  agama,  budaya  dan  gerakan lainnya”. (Baghi, 2012: 251) Politik identitas melakoni pada isu sentral sebagai kelompok yang  dimarginalkan.  Politik  identitas berbasis agama yang mewabah di Indonesia merupakan  “kemunduran  politik  Indonesia sendiri  dimana  mengkristalkan  sentimental sektarian  (identitas)  tertentu”.  (Wijanarko, 2021:  1)  Gerakan  politik  identitas  dalam kontestasi  dan  manuver  politik  sangat mempengaruhi  dan  berpotensi  menggiring masyarakat pada perpecahan bahkan konflik satu dangan yang lain.
Mengingat  kondisi  di  atas,  tulisan  ini menitipberatkan  pada  dampak  populisme yang  bersenyawa  dalam  politik  identitas terhadap  polarisasi  masyarakat.  Keadaan chaos tersebut  jika  tidak  dibenahi  dan diminimalisir sedini mungkin akan menggiring pada perpecahan bahkan konflik di  antara  masyarakat.  Mereaktualisasi Pancasila  adalah  langkah  urgen  dan fundamen  untuk  menangkal  fenomena populisme  identitas.  Mereaktualisasikan Pancaila  merupakan  suatu  keharusan  untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila itu sendiri dan  pada  akhirnya  tetap  menjadi  wadah kokoh untuk mengintegrasikan masyarakat.

## B. Pembahasan
1. Apa itu Populisme?
Populisme  secara  luas  dipandang sebagai dinamika alamiah sistem demokrasi; memaksudkan  bangkit  dan  bertumbuhnya gerakan  populisme  merupakan  reaksi langsung rakyat berkaitan dengan sistem dan model demokrasi yang berjalan tidak normal ‘disfungsional’”.  (Budiman,  2021:  236) Populisme  pertama-tama  merupakan  respon “perlawanan”  terhadap  pemerintah  dan institusi  demokrasi.    Populisme  dapat mengarahkan pada multitafsir.
Para  pemikir  dan  teoritikus  tidak mencapai  kata  final  dalam  mendefenisikan apa itu populisme.  Cas Mudde dan Cristobal Rovira Kaltwaser dalam buku yang berjudul
Populisme:  A  Very  Short  Introduction mengartikan  “populisme  sebagai  ideologi politik”  sedangkan  pemikir  yang  lain mengartikan  populisme  sebagai  doktrin, strategi dan atau gerakan politik seperti yang dikemukakan  oleh  Ernesto  Laclau,  Chantal Mouffe dan Kaltwasser”. (Wijanarko, 2021: 2)  Para  pemikir  mendefinisikan  populisme sebagai  ideologi,  strategi,  gerakan  dan semuanya  bermuara  atau  berpangkal  pada politik.  Sulit  untuk  membahas  dan mendefinisikan populisme di luar politik. Hal ini  menegaskan  bahwa  populisme  tumbuh dan  berkembang  dalam  ranah  politik. Populisme tidak dapat dil ihat di luar politik; populisme hanya ada dalam politik. Singkat kata  dalam  tulisan  ini  dapat  disimpulkan bahwa  populisme  merupakan  suatu  gerakan politik.
Sebagai suatu gerakan politik populisme kerap bersenyawa dengan gerakan lain  untuk  membentuk  kekuatan  dan mengartikulasikannya  sebagai  kekuatan populum ‘rakyat’.  Populisme  merupakan bangkitnya gerakan politik rakyat ‘ populum , yang  berafiliasi  dengan  orintasi  politik tertentu.  Secara  umum  gerakan  populisme dimotori  atau  digerakan  oleh  seorang  aktor dan  atau  kelompok  yang  memilki  pengaruh cukup  kuat  dan  kharismatik.  Kedigdayaan aktor  populis  dalam  mengonstruksi  suatu gerakan  atau  strategi  politik  mampu mempengaruhi  emosi  bahkan  meradikal kekauatan masa.
Populisme  merupakan  suatau  gerakan politik yang dalam pelaksanaannya acapkali bergandengan  dengan  pelbagai  ideologi lainnya.  Populisme  selalu  menampilkan wajahnya  dalam  perhelatan  dan  percaturan politik.  Populisme  senantiasa  berbicara  dan ada dalam ranah politik. Populisme mendapat medan dan bergaung dalam percaturan dunia politik.
2. Fenomena Populisme dan Demokrasi di Indonesia
Berbicara  mengenai  populisme  sangat erat kaitannya dengan demokrasi. Umumnya,
habitus populisme tumbuh dan berkembang di  negara-negara  yang  menerapkan  sistem demokrasi. Sejarah perkembangan populisme  selalu  lahir  dalam  negara  sistem demokrasi  yang  selalu  bersenyawa  dengan paham lainnya bergantung negara
bersangkutan  seperti  liberalisme  (mayoritas negara  Eropa),  Sosialisme  (Venezuela), nasionalisme (Amerika Utara), dan kelompok  agama  tertentu  (Amerika  dan Indonesia)”.  (Wijanarko,  2021:  3)  Gerakan populisme  selalu  bertalian  dengan  ideologi lainnya untuk mampu memantik sentimental dan  membentuk  kekuatan  politik.  Konteks Indonesia  populisme  agama  sangat  kuat pengaruhnya  terutama  gerakan  agama mayoritas seperti Muslim yang terlihat jelas pada  aksi  212  (bela  Islam)  dengan  sasaran Ahok  sebagai  tersangka  penistaan  agama; mengindikasi  bangkitnya  gerakan  sosial berbasis  agama  yang  bersenyawa  untuk mengkristalkan  suatu  fenomena  baru  yakni populisme”. (Sholikin, 2018: 14-16) Gerakan dan aktor populis selalu melakoni isu sentral dan sensitif terutama isu agama.
Sistem Demokrasi ‘demokratis’ diklaim dapat memfasilitasi lahirnya populisme politik. Memaksudkan demokrasi pada  satu  sisi  membuka  pintu  untuk  setiap orang berserikat, berpendapat, berpolitik, dan berasosiasi.  Tetapi  pada  sisi  lain,  tujuan demokrasi yakni menciptakan kesejahteraan, keadilan,  dan  kebaikan  bersama  jauh  dari harapan”. (Wijanarko, 2021: 3)
Ketidakmampuan  demokrasi  berdasarkan prinsip  dan  tujuannya  merupakan  suatu kelemahan ‘kegagalan’ demokrasi itu sendiri. Hal mendasar juga terjadi bahwa  “kuantitas wacana  demokrasi  selalu  bertolak  belakang dengan kualitas demokrasi sendiri”. (Baghi, 2012:  283)  Situasi  demikian  dimanfaatkan kaum  populis  untuk  memproduksi  ideologi, gerakan  dan  strategi  dalam  maneuver politiknya. Isu-isu kegagalan dan kebobrokan demokrasi dimanfatkan kaum populis untuk mengkristalkan dalil-dalil gerakannya.
Secara  umum  fenomena  populisme  di Indonesia menguak di publik menjelang dan saat perhelatan politik berlangsung baik pada
pemilihan  legistlatif  maupun  eksekutif. Kiblat  demokrasi  Indonesia  kerap  bertalian dengan gerakan  populisme  dengan berbagai wajah ‘politik identitas’. Sebab target utama populis untuk berkuasa dalam bidang politik. Populisme  di  Indonesia  secara  umum memainkan  politik  identitas  (agama  dan budaya,)  sebagai  pisau  politik.  Politik identitas memilki pengaruh yang kuat dalam perpolitik  Indonesia.  Politik  identitas berbasis agama di Indonesia umumnya pada umat  Islam.  Vedi  R.  Hadis  dalam  karyanya berjudul Islamic  Populism  in  Asia  and  the Middle East (2016) melihat dan mengaitkan aksi  bela  Islam  (aksi  bela  Al  Qur’an)  atau familiar  dikenal  aksi  411  dan  212  dengan sasaran  Ahok  sebagai  terdakwa  penistaan agama-juga bersamaan perhelataan pemilihan Gubernur DKI Jakarta merupakan fenomena  dan  momentum  kebangkitan populisme Identitas berbasis Agama “Islam”. (Arifin,  2019:  17)  Populisme  identitas  di Indonesia  lebih  mengarah  pada  identitas berbasis agama-budaya.
Secara  luas  demokrasi  merupakan “paham  yang  berlaku  umum  dan  bersifat universalitas,  tetapi  dalam  implementasinya selalu  berkenan  dengan  konteks  negara- negara  bersangkutan.  Konteks  Indonesia sebagai salah satu negara sistem demokrasi, prinsip pengaktualisasiannya yakni demokrasi  Pancasila, memaksudkan seluruh sistem, prinsip, nilai berujung dan berpangkal pada  Pancasila”.  (Tjarsono,  2013:  882) Landasan demokrasi pada Pencasila mengungkapkan  seluruh  dimensinya  yang termuat  pengalaman  serta  mencerminkan nilai  Pancasila  itu  sendiri.  Demokrasi Pancasila tidak sekadar konsep belaka tetapi semangat  keseluruhan  dalam  dinamika demokrasi yang mengasalkan pada Pancasila. Kecenderungan  Indonesia  dalam  dinamika demokrasinya  kerap  jatuh  dalam  demokrasi Pancasila prinsipil yakni demokrasi Pancasila sebatas gagasan, teori dan ideologi tanpa diaktualisasikan.
Tujuan  utama  demokrasi  membuka ruang  partisipasi  aktif  seluruh  elemen masyarakat dalam seluruh roda pemerintahan
dan menciptakan keadilan-kebaikan bersama justru  bertolak  belakang  dengan  realitas. Kesenjangan  terus  tercipta  baik  dalam politik,  sosial,  ekonomi  dan  pendidikan. Fenomena  ini  dilihat  dan  diklaim  kaum populis  sebagai  disfungsional  demokrasi. Dalam  artian  demokrasi  yang  sedang  dan berjalan  tidak  sesuai  dengan  cita-cita “demokrasi  sebatas  prosedural”.  Wajah demokrasi sekarang tidak menampilkan cita- cita  awali dan keluhuran dari demokrasi  itu sendiri.  Situasi  tersebut  digunakan  kaum populis  untuk  menyerang  pemerintah  dan institusi demokrasi yang dinilai tidak mampu memenuhi tugasnya.
Gerakan populisme Indonesia
seringkali  bertalian  dengan  politik  identitas (agama-kultur).  Politik  identitas  berarti menegasikan  atau  anti  terhadap  realitas pluralitas;  mengabaikan civil  society . Fenomena  politik  identitas  (agama-kultur) dalam  demokrasi  Indonesia  merupakan regresi dari demokrasi Pancasila. Populisme di Indonesia yang bersenyawa dalam politik dan  agama  mampu  memobilisasi  dan memfasilitasi  untuk  membentuk  sistem ekslusivisme dalam
masyarakat.
Konsekuensi  lebih  jauhnya  ialah  terjadinya perpecahan  dalam  masyarakat.  Agama  dan budaya  mendoktrinkan  faham  dan  ajaran yang  bersifat  eksklusif.  Konteks  Indonesia, “populisme  agama  sangat  kuat  untuk memantik  sentimental  masyarakat  dan mampu memobilisasi masa untuk kepentingan atau manuver politik”.
(Wijanarko,  2021:  5)  Gerakan  populisme Indonesia sangaat dipengaruhi dan diperkuat oleh agama dan politik identitas.
3. Pancasila: Asas Fundamen

## Keindonesiaan
Asas  fundamen  merupakan  hal  yang mengikat,  menjadi  pegangan  setiap  orang. Nilai,  norma  dan  pandangan  yang  mampu menyatukan  semua.  Dengan  kata  lain,  asas fundamen  merupakan  roh  pengikat  dan perekat  kehidupan  suatu  bangsa-negara. Setiap  lembaga  dan  negara  memilki  dasar atau  tolak  ukur  sebagai  dasar  dari  segala
prinsip  baik  itu  hukum,  norma,  ideologi, pandangan  hidup  maupun  kontrak  sosial yang mampu mengintegerasikan masyarakat.
Indonesia  memfondasikan  Pancasila sebagai dasar dari segala prinsip. Para pendiri bangsa ( founding fathers ) telah merumuskan dasar negara Indonesia berdasarkan Pancasila. Soekarno salah satu bapak pendiri bangsa mengasalkan Pancasila sebagai dasar negara  “dalam  pidatonya  1  Juni  1945 mengemukakan  dasar  negara  Indonesia ( weltanschauung ) yang dinamakannya Pancasila”.  (Sekretariat  Negara  Republik Indonesia, 1995: 81) Di atas Pancasila itulah Indonesia berdiri. Fondasi bangsa Indonesia tidak  lain  adalah  Pancasila;  Indonesia berhulu  dan  bermuara  pada  Pancasila. Seluruh  masyarakat  Indonesia  (yang  begitu majemuk:  budaya,  agama,  bahasa,  dan  ras) dipersatukan  dalam  satu  dasar  yakni Pancasila.  Singkat  kata,  Pancasila  mengikat dan  menyatukan  seluruh  pluralitas  bangsa Indonesia tanpa ada pembedaan satu dengan lain.
Kenyataan  Indonesia  sebagai  negara plural  terbesar  di  dunia  bukanlah  hanya kesadaran yang lahir dewasa ini tetapi sejak kemerdekaan.  Soekarno  menyadari  hal pluralitas  Indonesia  tersebut;  baginya Pancasila  mampu  membingkai  pluralitas tanpa  harus  ada  penyekatan  yang  dibalut berdasarkan  identitas  tertentu,  “kita  hendak mendirikan  suatu  negara  ‘semua  buat semua’.  Bukan  buat satu orang,  bukan  buat satu  golongan,  baik  golongan  bangsawan maupun  golongan  kaya,  tetapi  ‘semua  buat semua”.  (Sekretariat  Negara  Republik Indonesia,  1995:  71)  Gagasan  Indonesia berdiri di atas Pancasila bukan untuk digiring pada faham sektarian, golongan tertentu dan memetakan  masyarakat  berdasarkan  politik yang  berujung  pada  disintegritas.  Indonesia memfondasikan negara berdasarkan Pancasila  mengungkapkan  eksistensinya mengarisbawahi  keruntuhan  sekat-sekat dalam masyarakat dan kehidupan bernegara. Masyarakat  dan  negara  tidak  lagi  berada dalam  terminologi  mayoritas-minoritas, kelompok-golongan  tertentu  tetapi  semua
dalam cakupan dan wilayah yang sama yakni Indonesia.
Keindonesiaan  merupakan  kenyataan yang merangkum pluralitas yang
mengungkapkan  kesadaran  untuk  menjaga keutuhan  dan  merawat  nilai  Pancasila sebagai dasar dari segala prinsip. Kesadaran ‘aku  Indonesia-aku  Pancasila’  merupakan langkah konstruktif dan mendesak. Kesadaran  “Aku  Indonesia-aku  Pancasila memaksudkan  kesadaran  mendasar  yang mengungkapkan  seluruh  identitas  historitas, nilai,  pluralitas,  dan  keharmonisan  sebagai satu  bangsa”.  (Riyanto,  2017:  70)  Aku Indonesia-aku  Pancasila  merupakan  dua kesatuan  yang  tak  terpisahkan.  Indonesia- Pancasila  mengatributkan  bahwa  setaip masyarakat  atau  bangsa  Indonesia  benar- banar Indonesia yang berlandaskan Pancasila bukan  Indonesia  KTP  saja;  dalam  artian mengaku  Indonesia  tetapi  menegasikan Pancasila sebagai dasar negara.
Keindonesiaan  juga  mengungkapkan fakta  sejarah  bahwa  “manusia  Indonesia tidak  terbangun  atau  terdiri  dari  satu  suku, budaya,  agama  dan  geografis  yang  sama tetapi lahir dari keanekaragaman”. (Riyanto, 2017:  70)  Fakta  sejarah  negara  plural memaksudkan semua untuk saling menjunjung  tinggi  nilai  masing  masing  dan tetap menjaga keharmonisan. Pluralitas tidak sama  dengan  relativisme  sebagaimana kebanyakan orang mendefinisikannya. Pluralisme menekankan pada kesedian untuk menerima  dan  mengakui  perbedaan  tetapi tetap  satu  yakni  Indonesia.  Sedangkan relativisme bertendensi melihat semua nilai, budaya  dan  ras  sama  saja;  tidak  ada  yang beda.  Sebagai  bangsa  plural  Indonesia membingkaikan semuanya dalam satu wadah kokoh  yakni  Pancasila.  Dalam  Pancasila termuat  sistem  pluralitas  yang  saling menjunjung tinggi dan kesedian untuk saling menerima  perbedaan  tanpa  harus  ada diskriminasi.  Pancasila  menjadi  “dasar eksistensial  bagi  masyarakat  dan  bangsa Indonesia: norma dasar, hukum ( rechtsidee ), filosofis ( philosofische grondslaag) ideologi negara, dan pandangan hidup
( weltanschauung ),  serta  kontrak  sosial mutlak  yang  bersumber  dan  bermuara  pada Pancasila”. (Hasan, 2017: 3) Bagi Indonesia Pancasila  merupakan  syarat  eksistensial untuk membingkai keindonesiaannya.
Indonesia  hanya  dapat  berdiri  kokoh apabila  kenyataan  yang  paling  esensial dihormati  dan  dijamin  yakni  Pancasila diterima  dan  dijalankan  oleh  seluruh masyarakat  Indonesia  baik  dalam  bidang sosial,  pendidikan,  hukum  maupun  politik. Singkat  kata  Pancasila  menjiwai  seluruh bidang kehidupan bangsa-negara Indonesia.

## 4. Reaktualisasi Pancasila
Indonesia telah berkomitmen membangun atau mendirikan negara dengan memfondasikan berdasarkan Pancasila sebagai  dasar  eksistensialnya.  Pemakluman
“Pancasila sebagai dasar negara mengungkapkan
seluruh kebijakan,
pandangan,  nilai,  hukum  berlandaskan  dan mengamalkan  nilai  Pancasila  itu  sendiri. Singkat  kata  Indonesia  adalah  negara Pancasila  yang  mengatributkan  paham Pancasilais: dari, oleh dan untuk Pancasila”. Dalam  hal  ini  Pancasila  merupakan  syarat mutlak-urgen  bagi  negara  Indonesia.  Syarat mutlak menerangkan bahwa Pancasila milik semua  warga  Indonesia  tanpa  harus dipetakan satu dengan yang lain. Sebagimana “Pancasila  ditetapkan  dalam  pembukaan UUD NRI Tahun 1945 menerangkan bahwa Pancasila  menjadi  milik  semua  warga Indonesia tanpa ada diskriminasi berdasarkan identitas  masing-masing”.  (Suseno,  2015: 45) Eksistensi Pancasila sebagai dasar negara membingkai pluralitas dalam kesatuan yakni Indonesia.
Reaktualisasi  Pancasila  memaksudkan mengaktualisasikan  atau  mengaplikasikan kembali  nilai-nilai  Pancasila;  Melihat kembali  Pancasila  sebagai  dasar  fundamen ideologi  dan  dasar  hukum  Indonesia; membumikan Pancasila sebagai asas eksistensial  Indonesia.  Reaktualisasikan Pancasila  tidak  lain  merupakan  menghidupi kembali lima sila yakni (1) Ketuhanan Yang Maha  Esa  ‘toleransi  hidup  beragama’,    (2)
Kemanusiaan  yang  adil  dan  beradab ‘Menjunjung tinggi hak setiap orang sebagai sesama  manusia,  (3)  Persatuan  Indonesia ‘tidak  membeda-bedakan  suku,  agama, budaya dan ras tertentu’(4) Kerakyatan yang dipimpin  oleh  hikmat  kebijaksanaan  dalam permusawaratan/perwakilan ‘mengutamakan  musyawarah  mufakat’,  dan (5)  Keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat Indonesia
‘mengedepankan sikap menghargai  satu  terhadap  yang  lain’. Dengan  kata  lain,  reaktualisasi  Pancasila merupakan  langkah flashback dan  radikal untuk  melihat  Pancasila  sebagai  tolak  ukur dan  nilai  mendasar  dari  segala  prinsip.
Reaktualisasi Pancasila merupakan “aktualisasi dalam ruang keseharian masyarakat  dan  atau  bangsa  Indonesia  baik dalam  politik,  budaya,  sosial,  ekonomi  dan pendidikan. (Sudiarja, 2006: 881)
Pancasila  sebagai  dasar  negara  dan landasan dari segala hukum Indonesia kerap menjadi narasi belaka saja. Sebab pengaktualisasian  “Pancasila  belum  masif dan intensif ke dalam seluruh dinamika hidup bernegara”.  (Manik,  2021:  227)  Cita-cita para founding fathers melandaskan dan untuk mengamalkan  Pancasila  dalam  keseluruhan hidup bernegara Indonesia jauh dari harapan. Tidak  jarang  terdapat  individu,  kelompok dan  pelbagai  gerakan  ingin  mengkerdilkan Pancasila.    Dalam  ruang  keseharian  tidak jarang  ditemui  fenomena  pendangkalan Pancasila berdasarkan klaim sepihak individu,  kelompok  dan  ormas-ormas. Termuat intensi dan niat buruk individu atau kelompok  tertentu  yang  memperalat  atau memfasilitasi  Pancasila  untuk  kepentingan tertentu.
Fenomena  populisme  Indonesia  yang bersenyawa  dalam  agama  dan  politik identitas  menjadi  salah  satu  habitus pereduksian  nilai  Pancasila.  Dogma  agama dan  politik  identitas  diklaim  dan  diterima sebagai  dasar  pembenaran  baru.  Fenomena ini tentunya menggiring masyarakat ke dalam sekat-sekat tertentu dan bertendensi mengeklusifkan  satu  terhadap  yang  lain. Eksklusivisme-eksklusivisme tersebut
merupakan symptom dari  pereduksian Pancasila.  Berhadapan  fenomena  tersebut “Pancasila mesti diamalkan dengan semangat Pancasilais  “satu  untuk  semua  dan  semua untuk  satu”  diredusir  dalam  dogma  agama dan politik identitas populisme.
Menilik  fenomena  tersebut,  maka “reaktualisasi  Pancasila  merupakan  sebuah keharusan, keniscayaan dan kemutlakan bagi Indonesia  untuk  tetap  menjaga  dan melestarikan  keindonesiaannya”.  (Saeng, 2017:  179)  Pancasila  menjadi  penangkal terhadap  gerakan  sektarian  dan  dogmatisasi agama tertentu serta menuntun masyarakat ke dalam  integritas  utuh  sebagai  satu  bangsa ‘Indonesia’.  Reaktualisasi  “Pancasila  mesti bersifat  terstruktur-masif  dengan  upaya akseleratif  dalam  seluruh  sistema  sosial berlandaskan  nilai-nilai  Pancasila  sendiri”. (Manik,  2021:  227)  Pancasila  tidak  akan menjadi  dasar  jika  setiap  individu  tidak menjadikan  dirinya  sebagai  Pancasilais, dalam  artian  seluruh  dinamika  hidup bernegara  bersumber  dan  mengamalkan nilai-nilai  Pancasila”.  (Sudiarja,  2006:  881) Maka,  Pancasila  merupakan  inti  dan  dasar eksistensial  manusia  Indonesia  untuk mengejawantahkan seluruh realitasnya kehidupannya berdasarkan niali-nilai Pancasila.
Pancasila  sebagai  ideologi  nasional yang  definitif;  dalam  artian  kesepakatan semua  elemen  negara  untuk  mengakui kedaulatan  Pancasila  sebagai  dasar,  asas, filosofi dan sumber hukum hidup bernegara”. (Saeng, 2017: 180) Dalam hal ini Pancasila dilihat sungguh-sungguh urgen dalam hidup berbangsa-bernegara.  Maka,  reaktualisasi Pancasila  merupakan  langkah  tepat  dan urgensi untuk mengatasi keterpecahan dalam masyarakat. Nilai-nilai dasar Pancasila yang perlu  diaktualisasikan  tak  lain  adalah kesedian  semua  masyarakat  dan  bangsa untuk  mengamalkan  dan  membumikan kelima sila dalam ruang hidup bernegara.

## C. Simpulan
Populisme di Indonesia yang
bersenyawa  dalam  politik  identitas  berbasis
agama-budaya mengembuskan angin pengap bagi  keutuhan  negara  kesataun  republik Indonesia.  Politik  identitas  yang  diumbar aktor  populis  menggoyangkan  keutuhan masyarakat  dan  atau  negara.  Gerakan populisme  secara  umum  bersifat  anti pluralistik  dan  mengidentifikasikan  diri sebagai  corong  rakyat  yang  mampu mewakili-memenuhi  aspirasi  rakyat.  Untuk memfasilitasi  gerakan  politik  populisme berafiliasi  dengan  ideologi  lainnya  seperti agama.  Dali-dalih  agama  dimanfaatkan sebagai  bahan  bakar  untuk  memobilisasi kekuatan dan membakar sentimental publik. Panorama strategi politik populisme bertentangan  dengan  nilai  dasar  demokrasi Pancasila.
Menghadapi  gelombang  dan  wabah populisme yang berpotensi tumbuh kembangnya  perpecahan  di  masyarakat  dan integritas  negara  goyah,  Reaktualisasi Pancasila  adalah  syarat  mutlak  untuk membendung  dan  meluruskan  kembali praktik politik yang menyimpang. Pancasila sebagai  dasar  dari  segala  prinsip  negara Indonesia  merupakan  realitas  eksistensial bahwa seluruh dinamika baik politik maupun sosial  berlandaskan  dan  mengamalkan  nilai Pancasila  sendiri.  Paham-paham  politik identitas  hanya  mampu  diberantas  atau dihanguskan  jika  Pancasila  betul-betul menjiwai  seluruh  manusia  Indonesia  dalam hayat  hidup  bersamanya.  Penghayatan  nilai Pancasila  tidak  sebatas  pada  penghafalan lima sila tetapi lebih pada pengaktualisasian dalam  ruang  keseharian  hidup  sebagai pribadi aku Indonesia-aku  Pancasila. Sebagaimana  digaungkan  Soekarno  bahwa “di atas Pancasila Indonesia berdiri kekal dan abadi”.  (Sekretariat  Negara  Republik Indonesia, 1995: 81) Hal ini mengungkapkan hakiki  atau  esensi  dari  Pancasila  sebagai dasar  seluruh  hukum,  pandangan hidup dan norma hidup bernegara.
Politik  identitas ala populisme  yang mampu menghadirkan
perpecahan masyarakat  dan  negara  mendapat  jawaban tuntas untuk mengatasinya dalam Pancasila. Maka,  suatu  keharusan  semua  elemen
masyarakat, institusi dan negara mereaktualisasikan  nilai-nilai  Pancasila. Keindonesiaan  akan  tetap  utuh  manakala semuanya sepakat dan berkomitmen menghidupi  semangat  ‘aku  Indonesia-aku Pancasila.  Maka,  jadilah  manusia  dan perpolitikan Indonesia yang Pancasilais.

## DAFTAR PUSTAKA
Adon.  Mathias  Jebaru. Melawan  Populisme dengan  Semangat  Pancasila  Sebagai Dasar  Persatuan  dan  Kesatuan Bangsa .  Jurnal  Politik,  Hukum  dan
Kewarganegaraan. Diakses 4 Desember 2021. https://jurnal.unsur.ac.id/jpphk/article/ view/1775/1378 .
Arifin. Syamsul. Islam, Populisme dan Masa Depan Demokrasi di Indonesia , Jurnal Maarif  Vol.14,  No.  1  -  Juni  2019.
Diakses 7 Desember 2021. http://www.jurnal- maarifinstitute.org/index.php/maarif/ar ticle/view/46/20 .
Baghi. Felix. Alteritas: Pengakuan, Hospitalitas,  Persahabatan:  Etika Politik dan Postmodernisme . Maumere: Ledalero. 2012.
Budiman  Nur.  Bahtiar. Populisme  Di
Indonesia Sebagai Ancaman Polarisasi
Masyarakat . Pancasila: Jurnal Keindonesiaan  Vol.  01,  No.  02, Oktober 202. https://ejurnalpancasila.bpip.go.id/inde x.php/PJK/article/view/53/21. Hasan. Halili. Merawat Kebinekaan, Membumikan Pancasila : Refleksi Data Riset Kondisi Kebebesan Beragama/Berkeyakinan  dan  Potret
Toleransi .  Dlm. Mangabdi Tuhan dan Mencintai  Lyan:  Penghayatan  Agama di  Ruang  Publik  yang  Plural. Alphonsus  Tjatur  Raharso  Dkk  (Eds). Seri  Filsafat  Teologi  Widya  Sasana Vol. 27 No. 26, 2017. Hlm 3-324.
Idjang  Tjarsono, Demokrasi  Pancasila  dan Bhineka Tunggal Ika Solusi Heterogenitas .  Jurnal  Transnasional.
Vol. 4, No. 2,  Februari  2013. Diakses 06  Desember  2021.  Jam  9:9. file:///C:/Users/Owner/AppData/Local/ Temp/1211-2407-1-SM.pdf .
Manik.  Sastrawan  Toba.  Dkk  (Plis),
Revitalisasi  Pancasila  Melalui  Dusun Pancasila . Pancasila: Jurnal Keindonesiaan,  Vol.  01,  No.  02, Oktober  2021.  Diakses    7  Desember 2021. Jam 22: 53. https://ejurnalpancasila.bpip.go.id/inde x.php/PJK/article/view/33/14. Risalah Sidang Badan Penyelidikan Usaha- Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia  (BPUPKI)  &  Panitia Persiapan  Kemerdekaan  Indonesia
(PPKI) .  Jakarta:  Sekretariat  Negara Republik Indonesia. 1995.
Riyanto.  Armada. Aku  Indonesia , Aku
Pancasila: Sebuah Refleksi Kesadaran Konstruktif  Diri Dalam.  Mangabdi Tuhan dan Mencintai Lyan: Penghayatan  Agama  di  Ruang  Publik yang Plural. Alphonsus Tjatur Raharso
Dkk (Eds). Seri Filsafat Teologi Widya Sasana Vol. 27 No. 26, 2017. Hlm. 59- 70.
Saeng.  Valentinus. Revitalisasi  Pancasila Demi  Indonesia  yang  Religius  dan Beradab . Dalam. Mangabdi Tuhan dan Mencintai  Lyan:  Penghayatan  Agama di  Ruang  Publik  yang  Plural. Alphonsus  Tjatur  Raharso  Dkk  (Eds). Seri  Filsafat  Teologi  Widya  Sasana Vol. 27 No. 26, 2017. Hlm.158-184.
Sholikin.  Ahmad. Gerakan  Politik  Islam  di Indonesia Pasca Aksi Bela Islam Jilid I, II dan III . Madani, Jurnal Politik dan
Sosial Kemasyarakatan, Vol. 10 No. 1 2018. http://e- jurnal.unisda.ac.id/index.php/MADAN I/article/view/373/166.
Sudiarja.  A  dkk  (Ed). Karya  Lengkap Driyarkara:  Esai-Esai  Pemikir  Yang Terlibat  Penuh  Dalam  Perjuangan Bangsanya .  Jakarta Gramedia 2006.
Suseno. Magnis Frans. Kebangsaan,
Demokrasi, Pluralisme: Bunga Rampai Etika Politik Aktual . Jakarta: Kompas. 2015. Magnis: Bunga Rampai.
Wijanarko.  Robertus. Religious  Populism and Public Sphere in Indonesia . Jurnal Sosial Humaniora (JSH) 2021. Diakses 17 Juli 2021. https://iptek.its.ac.id/index.php/jsh/arti cle/view/8547 .