Jurnal Ilmiah Keimigrasian merupakan media ilmiah bidang kebijakan keimigrasian berupa  hasil penelitian dan kajian, tinjauan, wacana ilmiah dan artikel. Terbit dua kali setahun pada bulan Maret dan Oktober
Pelindung :  Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Penasehat :  Direktur Jenderal Imigrasi Pembina :  Kepala BPSDM Hukum dan HAM Penanggung Jawab :  Direktur Politeknik Imigrasi Redaktur :  Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Mitra Bestari :  Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., L.L.M., Ph.D. Prof. Dr. M. Iman Santoso, S.H., M.H., M.A. Prof. Dr. Faisal Santiago, S.H., M.M. Dr. Muhammad Indra, S.H., M.H.
Dr. Taswem Tarib, S.H., M.H. Dr. Asep Kurnia, S.H., M.M. Dr. M. Akbar Adinugroho, S.H., M.H. Dr. Ir. Edy Santoso, S.T., M.ITM., M.H.
Dr. Arisman, S.T., M.M. Agus Majid, M.P.A., Ph.D. Fidelia Fitriani, M.P.A. Akhmad Khumaidi, M.P.A. Editor Pelaksana :  Andry Indrady, M.P.A., Ph.D. M. Alvi Syahrin, S.H., M.H., C.L.A. Ridwan Arifin, S.S., M.Hum. Intan Nurkumalawati, M.P.A. Agung Purnomo S, M.P.A Sri Kuncoro Bawono, M.P.A. Alih Bahasa :  Mila Rosmaya, S.S., M.Hum. Design Grafis :  Wilonotomo, S.Kom., M.Si. Sekretaris Redaksi :  Nurul Vita, S.Sos., M.Si. Rasona Sunara Akbar, S.P.d, M.M. Bobby Briando, S.E., M.S.A.

## Alamat Redaksi
Jalan Raya Gandul Cinere Nomor 4 Kota Depok Telepon / Faximile  :  (021) 753 00001 Email : jurnal.keimigrasian@gmail.com

## DAFTAR ISI
12. Dialektika  Hukum  Migrasi  Pengungsi  di  Indonesia  (M.  Alvi  Syahrin  & Pramella Y Pasaribu) ……………………………………………………….. Hal 150 - 164

## KATA PENGANTAR
Puji  syukur  kehadirat  Allah  Subhanahu  Wa  Ta’ala  atas  segala  nikmat,  rahmat,  karunia  dan perlindungan  yang  telah  diberikan  kepada  Tim  Redaksi  untuk  menyelesaikan  penerbitan  jurnal  ini. Shalawat  serta  salam  semoga  selalu  tercurahkan  kepada  Uswatun  Hasanah,  Nabi  Muhammad Shallallahu  ‘alaihi  Wa  sallam,  beserta  keluarga,  sahabat  yang  telah  menyampaikan  ajaran  tauhid, sehingga membawa umat manusia beranjak dari zaman jahiliyah ke zaman hijriyah.
Untuk  pertama  kalinya,  Politeknik  Imigrasi  menerbitkan  Jurnal  Ilmiah  Kajian  Keimigasian (JIKK)  dalam  Volume  1  Nomor  1  Agustus  2018.  JIKK  merupakan  media  ilmiah  yang  diterbitkan Politeknik  Imigrasi  secara  berkala  yang  bertujuan  sebagai  sarana  pengembangan  kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat bagi dosen, peneliti, maupun praktisi keimigrasian.
Dalam edisi pertama ini, JIKK memuat 15 (lima belas) tulisan yang mengutamakan karya-karya ilmiah  berupa  hasil  penetlitian  /  pemikiran  ilmiah  dari  berbagai  kalangan  keimigrasian.  Tema  yang dibahas  meliputi:  persoalan  di  Tempat  Pemeriksaan  Imigrasi  Laut  dan  Udara,  Pengawasan Keimigrasian, Tindak Pidana Keimigrasian, Kejahatan Transnasional, Anomali Kebijakan Pengungsi Indonesia,  Penerbitan  Paspor  RI,  Izin  Tinggal  dan  Status  Keimigrasian,  serta  Manajemen  dan Pengembangan SDM Keimigrasian.
Diharapkan dari hasil penerbitan JIKK ini dapat bermanfaat bagi pemangku kepentingan sebagai bahan  hukum  regulasi  dan  non  regulasi  berupa  kebijakan  dalam  pengembangan  hukum  dan penyusunan peraturan perundang-undangan keimigrasian.
Kami  menyampaikan  terima  kasih  kepada  para  penulis  yang  telah  memberikan  kepercayaan kepada JIKK untuk menerbitkan hasil karyanya. Akhirnya, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Direktur Politeknik Imigrasi yang telah berkenan membantu dalam penerbitan JIKK ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Mitra Bestari yang telah bersedia membantu memeriksa dan mengoreksi tulisan dari para penulis dalam penerbitan ini.
Salam Takzim,
Depok,  Oktober 2018
Tim Redaksi

## DIALEKTIKA HUKUM DETERMINASI MIGRASI PENGUNGSI INTERNASIONAL DI INDONESIA
(Legal Dialectics of International Refugee Migration Determination in Indonesia)
M. Alvi Syahrin
Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Politeknik Imigrasi ma.syahrin@gmail.com
Pramella Yunidar Pasaribu Program Studi Hukum Keimigrasian Politeknik Imigrasi

## ABSTRACT
Indonesia  is  not  a  state  party  to  the  1951  Convention.  There  are  no  rights  and  obligations  attached  to Indonesia for  the  problem  of  asylum  seekers  and  seekers.  Their  existence  will  be  caused  by  community culture. The research method used is a normative legal approach by analyzing various laws in order to get a clear answer. Based on the results of the discussion, income is referred to as follows. (i) The existence of refugees and asylum seekers in Indonesia has a negative impact on the social conditions of the Indonesian people, in the form of illegal marriages, unclear children's status, children losing civil rights. In addition, refugees often create chaos in the community, due to differences in language and culture. (ii) Legal efforts made  by  the  Directorate  General  of  Immigration  in  matters  and  solutions  by  Government  Regulation Number  IMI-1489.UM.08.05  of  2010  concerning  Handling  of  Illegal  Immigrants  and  continuing  to coordinate with UNHCR for resettlement to third countries.
Keywords: Legal Dialectis, Migration, Refugees

## ABSTRAK
Indonesia  bukan  negara  pihak  Konvensi  Tahun  1951.  Tidak  ada  hak  dan  kewajiban  yang  melekat  pada Indonesia  untuk  menangani  masalah  pengungsi  dan  pencari  suaka.  Keberadaan  mereka  akan mengakibatkan  perubahan  budaya  di  masyarakat.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  pendekatan hukum  normatif  dengan  menganalisis  permasalahan  hukumnya  guna  mendapatkan  jawaban  yang  jelas. Berdasarkan hasil pembahasan, maka diperoleh pernyataan sebagai berikut: (i) Keberadaan pengungsi dan pencari  suaka  di  Indonesia  membawa  dampak  buruk  bagi  kondisi  sosial  masyarakat  Indonesia,  berupa pernikahan yang tidak sah, status anak yang tidak jelas, anak kehilangan hak perdata. Selain itu, pengungsi kerap kali membuat kekacauan di lingkungan masyarakat, disebabkan perbedaan bahasa dan budaya. (ii) Upaya  hukum  yang  dilakukan  Direktorat  Jenderal  Imigrasi  dalam  menangani  masalah  pengungsi  dan pencari suaka dengan cara mengeluarkan Peraturan Dirjen Nomor IMI-1489.UM.08.05 Tahun 2010 tentang Penanganan  Imigran  Ilegal  dan  terus  berkoordinasi  dengan  UNHCR  untuk  resettlement  pengungsi  ke negara ketiga.
Kata Kunci: Dialektika Hukum, Migrasi, Pengungsi

## PENDAHULUAN
Tidak  semua  orang  asing  yang  masuk  ke Indonesia  memenuhi  prosedur  yang  berlaku. Sebagian  besar  memiliki  motif  ekonomi  untuk mencari   perlindungan   dan   penghidupan   yang
layak. 1 Indonesia adalah salah satu negara transit yang  nantinya  akan  menjadi  negara  tujuan  bagi para  pengungsi  dan  pencari  suaka  apabila  tidak dapat diterima oleh negara tujuannya.
Indonesia  sebagai  negara  tujuan  para pengungsi  dan  pencari  suaka  tidak  dapat  tegas menyaring para pengungsi tersebut untuk datang dan  menetap  di  Indonesia  dalam  kurun  waktu yang sangat lama. 2 Mereka disini dapat dikatakan sebagai  imigran  ilegal  karena  menempati  suatu wilayah  tanpa  memiliki  izin  keimigrasian  dan Attestation  Letter dari  UNHCR  (United  Nations High Comissioner for Refugees). Belum adannya prosedur  keimigrasian  membuat  ketidakjelasan status  izin  tinggal  para  pengungsi  dan  pencari suaka  di  Indonesia.  Ini  akan  menyulitkan pengawasan  yang  dilakukan  Direktorat  Jenderal Imigrasi  (Ditjenim)  dalam  mengawasi  para pengungsi tersebut.
Permasalahan pengungsi di Indonesia bukan hanya  peran  dari  (Ditjenim),  melainkan  instansi internasional.  Indonesia  sebagai  negara  transit bagi para pengungsi harus siap  untuk menerima para  imigran  yang  mengaku  sebagai  pengungsi untuk mendapatkan perlindungan ataupun penghidupan yang layak. 3
Pasal  33  ayat  (1)  Konvensi  Tahun  1951 tentang  Status  Pengungsi  menjelaskan  bahwa seorang  pengungsi  dalam  keadaan  apapun  tidak dibenarkan  untuk  dipulangkan  dikarenakan ancaman ras, agama, kebangsaan, dan keanggotannya  dalam  kelompok  sosial  tertentu atau pendapat politiknya.
Keberadaan dan kegiatan pengungsi sebagai individu ataupun  kelompok  mempunyai  dampak positif  maupun  negatif,  yang  mempengarui kondisi       sosial       masyarakat.       Terjadinya
1 M.  Iman  Santoso, Perspektif  Imigrasi  dalam Migrasi  Manusia ,  Bandung:  Pustaka  Reka Cipta, 2014.
2 Syahrin, M.A., 2015. Hak Asasi Bermigrasi. Bhumi Pura , 11 (1), pp.45-48.
3 Every,  D.  and  Augoustinos,  M.,  2007.
Constructions  of  racism  in  the  Australian parliamentary        debates        on        asylum
peningkatan jumlah pengungsi telah mempengaruhi budaya penduduk yang tinggal di sekitar  tempat  penampuangan  pengungsi  dan pencari  suaka.  Dampak  buruk  yang  terjadi  di antaranya  konflik  sosial,  status  anak  hasil perkawinan  campur,  serta  pertikaian  akibat kecemburuan  sosial  suatu  kelompok  kepada kelompok lain. 4
Indonesia  bukan  negara  pihak  Konvensi Tahun  1951.  Sehingga,  tidak  ada  hak  dan kewajiban  yang  melekat  pada  Indonesia  untuk menangani masalah pengungsi dan pencari suaka. Keberadaan mereka akan mengakibatkan perubahan budaya di masyarakat. Kerugian justru ada  di  Indonesia  bila  masalah  ini  tidak  cepat diselesaikan oleh pemerintah. Berdasarkan uraian di  atas,  maka  permasalahan  dalam  tulisan  ini adalah:
1. Bagaimana  dampak  yang  ditimbulkan  dari keberadaan pengungsi dan pencari suaka di Indonesia?
2. Apa  upaya  hukum  Direktorat  Jenderal Imigrasi dalam menangani masalah pengungsi dan pencari suaka di Indonesia?

## METODE PENELITIAN

## 1. Pendekatan
Jenis  pendekatan  yang  digunakan  adalah penelitian hukum  normatif yang bersifat kualitatif.  Maksudnya  adalah  penelitian  yang menggambarkan,  menjelaskan,  menganalisis, serta mengembangkan konstruksi hukum permasalahan yang diteliti. 5

## 2. Metode Pengumpulan Data
Pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan  mengidentikasi dan
seekers. Discourse  &  Society , 18 (4),  pp.411-
436.
4 Legomsky,  S.H.,  2003.  Secondary  refugee movements  and  the return of  asylum  seekers to  third  countries:  the  meaning  of  effective protection. International  Journal  of  Refugee Law , 15 (4), pp.567-677.
5 Peter  Mahmud  Marzuki, Penelitian  Hukum ,
Jakarta:  Kencana  Prenada  Media  Group, 2015, hlm. 35.
menginventarisasi peraturan perundang- undangan,  meneliti  bahan  pustaka  (tulisan  dan hasil  karya  ilmiah),  dan  sumber-sumber  bahan hukum lainnya yang ada relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian ini.

## 3. Teknik Analisa Data
Teknik  analisa  isu  hukum  ( legal  issue ) dalam  penelitian  ini  menggunakan  logika berpikir campuran. Maksudnya penalaran (hukum)  yang  merupakan  gabungan  dari  pola berpikir  induktif  ( inductive )  dan  deduktf ( deductive ) dalam persoalan hukum faktual yang konkrit. Proses yang terjadi dalam logika berpikir campuran  adalah  abstraksi  (hukum),  nilai-nilai hukum, asas-asas hukum, konsep-konsep hukum, dan  norma-norma  hukum  yang  dirumuskan secara umum dalam aturan-aturan hukum positif, kemudian dikonkritisasi (dijabarkan) dan diterapkan  guna  penyelesaian  persoalan  hukum konkrit  yang  dihadapi,  begitu  juga  seterusnya secara bolak-balik dalam proses campuran. 6

## PEMBAHASAN
I. Dampak yang Ditimbulkan dari
Keberadaan  Pengungsi    dan    Pencari Suaka di Indonesia

## A. Pengaruh dan Dampak Sosial
Indonesia  merupakan  bagian  dari  negara  di dunia. Hal ini menimbulkan konsekuensi bahwa Indonesia harus mengikuti etika intenasional jika tidak ingin dikucilkan dari pergaulan internasional.  Pasal  33  ayat  (1)  Konvensi  1951 tentang Tentang Status Pengungsi telah memberikan  definisi  pengungsi  dan  pelarangan pemulangan secara paksa ( non refoulment )
“ mengusir  atau  mengembalikan  ( refouler ) seorang pengungsi dengan cara apapun, ke
6 Yudha  Bhakti  Ardhiswastra, Penafsiran  dan Konstruksi  Hukum ,  Bandung:  Alumni,  2018, hlm. 9;  Saut  P. Panjaitan, Dasar-Dasar Ilmu Hukum:  Asas,  Pengertian,  dan  Sistematika , Palembang,  Penerbit  Universitas  Sriwijaya, 2014, hlm. 158-159.
dalam  batas  wilayah  negara  di  mana  jiwa atau  kebebasannya  terancam  dikarenakan ras, agama, kewarganegaraan, keanggotaannya  dalam  kelompok  sosial atau pendapat politiknya.”
Pengecualian  dari  prinsip non-refoulement dijabarkan  dengan  sempit.  Pengecualian  hanya boleh  diterapkan  dalam  keadaan  tertentu  seperti tersebut dalam Pasal 33 (2) Konvensi 1951 yang menyatakan,
“ namun  manfaat  dari  Pasal  33  (1)  tidak boleh  diberikan  kepada  pengungsi  yang mempunyai alasan mendasar untuk dianggap sebagai ancaman terhadap keamanan  negara  di  mana  ia  berada,  atau setelah  diputuskan  oleh  pengadilan  bahwa ia  telah  melakukan  kejahatan  yang  serius, sehingga berbahaya  bagi masyarakat negara tersebut.”
Pemberlakuan    prinsip    pnon-refoulement mengakibatkan
Indonesia tidak boleh memperlakukan pengungsi secara tidak manusiawi.  Perlakuan  demikian  merupakan bagian tak terpisah dari larangan untuk menyiksa dan  melakukan  berbagai  perlakuan  buruk  sesuai yang tertulis dalam Pasal 3 Konvensi PBB 1984 tentang  Anti  Penyiksaan,  Pasal  7  Hukum Internasional  1966  mengenai  Hak  Sipil  dan Politik (ICCPR) dan hukum hak asasi regional. 7
Walaupun Indonesia tidak turut meratifikasi, namun  memiliki  tanggung  jawab  moril  untuk menghormati isi konvensi tersebut. Namun tetap mengutamakan  kedaulatan  negara  Indonesia. Setiap  tahun,  keberadaan  pencari  suaka  dan pengungsi  di  Indonesia  semakin  meningkat. 8 Masyarakat Indonesia pada dasarnya merupakan masyarakat  yang  humanitarian  yang  cenderung toleran  terhadap  sesama.  Tidak  ada  perbedaan yang harus
dilakukan dalam
7 UNHCR. the  State  of  the  World’s  Refugees 1997-1998.  A  Humanitarian  Agenda (New York: Oxford University Press, 1998.
8 Nethery,  A.,  Rafferty-Brown,  B.  and  Taylor, S.,  2012.  Exporting  detention:  Australia- funded    immigration      detention      in Indonesia. Journal  of  Refugee  Studies , 26 (1), pp.88-109.
menghadapi  penderitaan  atau  penyalahgunaan atas dasar gender, orientasi seksual, suku, kasta, agama, atau kebangsaan.
Ada beberapa dampak serius yang ditimbulkan dari semakin meningkatnya keberadaan  pencari  suaka  dan  pengungsi  di Indonesia. 9 Dampak  yang  mungkin  tidak dirasakan  sekarang,  tetapi  beberapa  tahun  ke depan.
Dampak secara ideologi. Keberadaan pencari  suaka  dan pengungsi  di  Indonesia, akan berdampak  pada  falsafah  dan  pandangan  hidup negara  Indonesia.  Perbedaan  latar  belakang bangsa,  bahasa,  dan  budaya  tentu  berpotensi merubah cara pandang dam kehidupan masyarakat.  Nilai-nilai  bangsa  yang  selama  ini menjadi  kesepakatan  bersama,  akan  tercancam apabila  pola  dan  perilaku  yang  mereka  bawa tidak sesuai dengan Pancasila sebagai ide bangsa ( staat idee ).
Dampak  secara  politik.  Dengan  semakin banyaknya  manusia  perahu  yang  melintasi perairan Indonesia, lalu semakin maraknya kasus penyelundupan  manusia  dan  perdagangan  orang yang menjadikan Australia sebagai negara tujuan, maka  menyebabkan  hubungan  bilateral  antara Indonesia dan Australia menjadi tidak harmonis. Belum  lagi  adanya  kasus  penyadapan  yang dilakukan  oleh  Australia  terhadap  pemerintahan Indonesia,  akan  membuat  situasi  menjadi memanas. Roll  back  a  boat  policy dan  politik hukum  keimigrasian  yang  tidak  populer  dari Australia  terhadap  para  pencari  suaka  dan pengungsi,  akan  memicu  ketidakharmonisan hubungan  di  antara  kedua  negara,  bahkan  bagi negara pihak ketiga penerima pencari suaka dan pengungsi (Papua Nugini dan Selandia Baru).
Dampak  secara  hukum.  Tidak  sedikit  dari pencari  suaka  dan  pengungsi  yang  melakukan
9 Fernando,  S.,  2014.    Politik    Hukum
Pemerintah  (Direktorat  Jenderal  Imigrasi) Dalam Menanggulangi Masalah Penyelundupan  Manusia. Kumpulan  Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum , 1 (1).
10 Selengkapnya, https://suaka.or.id/2016/09/08/rilis-pers- suaka-kasus-pengungsi-menjadi-gigolo-di-
tindak  pidana  (umum  dan  khusus)  di  Indonesia. Apalagi  mereka  yang  telah  mendapatkan Attestation  Letter ,  berupa  Kartu  Pengungsi  dari UNHCR yang seolah mendapatkan hak imunitas internasional. Perlu dipahami, keberadaan mereka  tidaklah  kebal  hukum.  Penyalahgunaan dokumen suaka terjadi di Batam, dimana terdapat 10  (sepuluh)  pria  pencari  suaka  yang  diduga menjadi gigolo. 10 Kasus tersebut menjadi contoh kecil  bahwa  keberadaan  mereka  di  Indonesia telah menimbulkan keresahan hukum di masyarakat.
Dampak secara ekonomi. Para pencari suaka dan  pengungsi  yang  masuk  wilayah  Indonesia secara tidak sah telah mempengaruhi pendapatan negara  dari  sekor  pemberian  visa.  Dalam  kasus ini  negara  akan  dirugikan,  dimana  setiap  orang asing  yang  masuk  wilayah  Indonesia  harus menggunakan visa (kecuali bagi negara tertentu), sehingga  akan  mengurangi  devisa  negara. Namun, hal ini tidak berlaku bagi pencari suaka dan  pengungsi  dikecualikan  dari  kebijakan keimigrasian.
Dampak   secara   sosial   budaya.   Adanya perbedaan   fisik,   bahasa,   dan   budaya   akan mempengaruhi sistem    sosial   dan  budaya masyarakat  Indonesia.  Mayoritas  pencari  suaka dan pegungsi yang masuk ke wilayah Indonesia adalah berasal dari negara kawasan Asia Selatan, Asia  Tengah,  dan  Asia  Barat,  dan  Afrika  yang merupakan    negara    rawan    konflik.    Perilaku mereka cenderung agresif dan sukar diatur. 11 Hal ini  tentu  akan  meresahkan  warga  sekitar,  yang daerahnya  dijadikan tempat penampungan sementara diluar  Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim).  Belum  lagi   pengaruh  agama  dan kepercayaan   yang   dibawa   dari   negara   asal. Kemudian  kecemburuan  sosial  yang  mungkin akan  timbul  akibat  adanya  perlakuan  berbeda
batam-murni-kriminalitas/ , diakses pada hari Selasa (12/06/2018), pukul 15.20 WIB.
11 https://nasional.kompas.com/read/2015/05/2 1/21503561/Pemerintah.Anitisipasi.Adanya.
Konflik.Sosial.akibat.Pengungsi.Rohingya , diakses pada hari Selasa (12/06/2018), pukul 15.29 WIB.
(baca: eksklusif) yang diberikan oleh pemerintah Indonesia terhadap pencari suaka dan pengungsi.
Dampak keamanan pertahanan dan keamanan  nasional.  Menurut  prinsip  hukum dalam  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2011 tentang  Keimigrasian,  bagi  Orang  asing  yang masuk  wilayah  Indonesia  harus  memiliki dokumen  perjalanan  dan  dokumen  keimigrasian yang  sah  dan  masih  berlaku,  serta  melewati tempat  pemeriksaan  keimigrasian  yang  telah ditentukan  oleh  Keputusan  Menteri.  Pencari suaka  dan  pengungsi  tidak  memenuhi  prinsip hukum  tersebut,  yang  mengakibatkan  mereka masuk ke wilayah Indonesia secara ilegal. Tidak hanya  Indonesia,  dampak  keberadaan  pencari suaka dan pengungsi juga dirasakan oleh negara- negara  di  kawasan  ASEAN. 12 Tidak  sedikit dari mereka yang terlibat dalam kejahatan transnasional  internasional,  seperti  terorisme, narkotika, perdagangan orang, hingga penyelundupan  manusia.  Potensi  kerawanan nasional  kini  telah  menjadi  ancaman  nyata, mengingat eksodus pencari suaka dan pengungsi terus meningkat setiap tahunnya.
Dampak  potensi  keimigrasian.  Pola  dan praktik ekspansi pencari suaka dan pengungsi ke Indonesia  membawa  konsekuensi  keimigrasian tersendiri, terutama pada aspek pelanggaran dan kejahatan keimigrasian, yang meliputi pemalsuan dokumen  perjalanan  (paspor),  pemalsuan  visa, izin tinggal, bahkan penyalahgunaan izin tinggal. Modus-modus demikian harus menjadi perhatian serius bagi Imigrasi
Indonesia, guna mengantisipasi  masuknya  mereka  ke  wilayah Indonesia
Dampak  dampak  tersebut  diatas,  harus menjadi fokus dan perhatian bersama. Indonesia merupakan  negara  strategis  bagi  para  pencari suaka  dan  pengungsi.  Sehingga  menjadi  suatu fakta  tak  terbantahkan,  apabila  Indonesia  kini dijadikan sebagai negara tujuan.
12 https://www.matamatapolitik.com/analisis-
dampak-berbahaya-krisis-rohingya-bagi- asia-tenggara/ ,   diakses   pada   hari   Selasa (12/06/2018), pukul 16.12 WIB.
Selain  daripada  sudut  pandang  pergaulan internasional,  persoalan  pencari  suaka  dan pengunsi dapat mengancam jiwa rakyat Indonesia  yang  tercermin  dalam  sila  kedua Pancasila,  yaitu  kemanusiaan  yang  adil  dan beradab.  Namun,  bila  masalah  ini  tidak  dapat diselesaikan dengan baik, maka dapat menimbulkan pengaruh yang buruk. 13
Dampak buruk tersebut, yaitu:

## 1. Pernikahan yang tidak sah
Pernikahan yang dilakukan di luar aturan hukum  perkawinan  dan  hukum  agama. Berdasarkan  Undang-undang  Nomor  1 Tahun  1974  dinyatakan  syarat  sahnya perkawinan  harus  dilakukan  pendaftaran perkawinan di lembaga pencatatan perkawinan  setempat.  Pernikahan  yang  sah menurut  tidak  dapat  dilaksanakan  terhadap pencari suaka dan pengungsi, karena mereka tidak mendapatkan persetujuan dari perwakilan negaranya di Indonesia.
2. Keturunan yang tidak sah
Perkawinan  yang  tidak  sah  menurut hukum  perkawinan,  akan  menghasilkan keturunan  yang  tidak  sah  pula.  Anak tersebut  disebut  sebagai  anak  di  luar  nikah atau  anak  seorang  ibu  bukan  anak  dari pasangan suami istri.
3. Hilangnya hak hukum perdata.
Hilangnya hak hukum perdata antara istri dan  suami  dan  hak  waris  anak  terhadap bapaknya atau hak perwalian anak terhadap bapaknya.
Contoh kasus:
Seorang  warga  Negara  Sri  Lanka  bernama Arunthavanayakam  Jayantahan  (mualim)  yang masuk ke Indonesia pada tanggal 26 mei 2006. Ia merupakan    seorang    pengungsi    yang    telah
13 Nethery, A. and Gordyn, C., 2014. Australia– Indonesia  cooperation  on  asylum-seekers:  a case of
‘incentivised policy
transfer’. Australian  Journal  of  International Affairs , 68 (2), pp.177-193.
mendapatkan   surat   pengungsi   yang   sah   dari UNHCR pada tanggal 29 januari 2010.
Jeyanthan  menikahi  seoranag  gadis  yang bernama  Kartini  yang  lahir  pada  tanggal  17 agustus 1983 di timbuseng Sulawesi Selatan dari hasil  pernikahan  tersebut  telah  melahirkan seorang  anak.  Pada  saat  ini  Jeyanthan  telah dipindahkan  (resettlement)  ke  Australia  dan meninggalkan anak dan istri nya di Indonesia.
Dari  pernikahan  tersebut  terdapat  surat pernikahan yang dikeluarkan oleh kepala desa. Ia menyampaikan bahwa pernikahan tersebut hanya saha menurut agama, tapi tidak menurut hukum. Karena  tidak  dikeluarkan  oleh  institusi  yang berkompeten, sehingga pernikahan tersebut tidak sah menurut hukum perkawinan Indonesia. Status anaknya  menjadi  tidak  sah.  Anaknya  tersebut tidak  dapat  meminta  hak-hak  secara  perdata kepada  bapaknya  karena  lahir  dari  perkawinan yang tidak sah.
Kasus  tersebut  adalah  sebagian  kecil  dari dampak buruk keberadaan pengungsi dan pencari suaka  di  Indonesia.  Masih  banyak  masyarakat Indonesia yang dirugikan, khususnya perempuan dan  anak.  Akhirnya  merekalah  yang  dirugikan dan  harus  hidup  sendirian  tanpa  keberadaan bapaknya.
Masalah  lain  yang  dihadapi  oleh  Indonesia adalah sejauh mana keterikatan Indonesia dalam memberikan  bantuan berupa  perlindungan, perumahan  dan  fasilitas  kesehatan,  pendidikan kepada  para  pengungsi.  Mengingat  sampai dengan  saat  ini  Indonesia  belum  meratifikasi Konvensi Tahun 1951 dan  Protokol Tahun 1967.
14
UNHCR  memiliki  mandat  menyediakan perlindungan  internasional  untuk  pencari  suaka dan  pengungsi,  serta  untuk  menemukan  solusi berkelanjutan untuk pengungsi. Upaya ini dicapai dengan memastikan dipenuhinya hak asasi para
14 Pickering,  S.,  2001.  Common  sense  and original  deviancy:  News  discourses  and asylum  seekers  in  Australia. Journal  of Refugee Studies , 14 (2), pp.169-186.
15 Syahrin,  M.A.,  2017.  The  Implementation  of
Non-Refoulement  Principle  to  the  Asylum
pencari suaka dan pengungsi, melalui penyediaan bantuan  kemanusiaan  dalam  kondisi-kondisi tertentu,  dan  dengan  memastikan  bahwa  para pencari  suaka  dan  pengungsi  dilindungi  dari upaya  pengembalian  secara  tidak  sukarela  ke sebuah  negara.  Di  Indonesia,  UNHCR  bekerja erat  dengan  pemerintah  Indonesia  dan  IOM (Organisasi  Internasional  untuk  Migrasi)  dalam menjalankan mandatnya. 15
Hal  tersebut  menimbulkan  konflik  internal bagi  bangsa  Indonesia  sendiri  karena  disatu  sisi Indonesia  merupakan  anggota  PBB  dan  di  sisi lain Indonesia harus memperhatikan kepentingan bangsa serta masyarakatnya.

## B. Dialektika   Penanganan   Pencari   Suaka dan Pengungsi di Indonesia
Sudah  sejak  lama,  Indonesia  menghadapi masalah dengan orang-orang asing yang mengaku  sebagai  pencari  suaka,  untuk  diproses statusnya  sebagai  pengungsi.  Meski  bukan sebagai negara tujuan, Indonesia sering dijadikan sebagai  negara  transit  karena  posisi  geografis Indonesia  berada  pada  jalur  menuju  perlintasan negara  tujuan  suaka,  yaitu  Australia.  Dari Indonesia,  mereka  berniat  masuk  ke  negara tujuan  suaka,  rata-rara  mereka  berniat  ke Australia,  baik  secara  legal  ataupun  ilegal, dengan  menggunakan  status  pengungsi  yang dikeluarkan  oleh  UNHCR  mewakili  pemerintah Indonesia. 16
Keberadaan pencari suaka dan pengungsi di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari intervensi lembaga  internasional  dengan  manjadikan  hak asasi   manusia   sebagai   dasar   pembenarannya. Prinsip  yang  terkenal  dalam  hukum  pengungsi adalah prinsip larangan pengusiran ( non- refoulement ) yang diatur dalam Pasal 33 ayat (1) Konvensi Tahun 1951 tentang Pengungsi. Pasal tersebut menetapkan bahwa negara-negara pihak pada  konvensi  ini  tidak  boleh  mengusir  atau mengembalikan seorang pengungsi, dengan cara
Seekers and Refugees in Indonesia. Sriwijaya Law Review , 1 (2), pp.168-178.
16 Syahrin,  M.A.,  2014.  Penyadapan  oleh Australia,  Saatnya  Imigrasi  Bersikap. Bhumi Pura , 1 (1), pp.30-35.
apapun, ke perbatasan wilayah negara pihak yang akan  mengancam  kehidupan  maupun  kebebasan pengungsi karena alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan  pada  kelompok  sosial  tertentu ataupun karena opini politiknya. Pasal 33 ayat (1) Konvensi  Tahun  1951  yang  berisi  prinsip non- refoulement ini termasuk dalam pasal-pasal yang tidak  dapat  direservasi  dan  prinsip  ini  pun mengikat negara-negara bukan peserta Konvensi Tahun 1951. 17
Prinsip non-refoulement sebagaimana tercantum  dalam  Pasal  33  ayat  (1)  Konvensi Tahun  1951  merupakan  dasar  dari  perlindungan internasional terhadap pengungsi. Substansi dari prinsip non-refoulement adalah  jaminan  suatu negara  untuk  tidak  akan  mengusir  atau mengembalikan  seorang  pengungsi  dengan  cara appaun ke negara asalnya dimana kehidupan dan kebebasannya  akan  terancam.  Sesuai  dengan kriteria  yang  ditetapkan  Pasal  31  dan  Pasal  33 ayat (1) Konvensi Tahun 1951, baik kedatangan secara  tidak  sah  maupun  kegagalan  melaporkan kepada  otoritas  yang  berwenang  dalam  batas waktu  yang  telah  ditentukan  tidak  dapat dipertimbangkan  sebagai  alasan  formal  untuk mengesampingkan seseorang dari status pengungsi. 18
Pasal  33  ayat  (1)  Konvensi  Tahun  1951 tentang Status Pengungsi menyatakan bahwa:
“Tidak  ada  Negara  Pihak  yang  akan mengusir  atau  mengembalikan  (” refouler ”) pengungsi  dengan  cara  apa  pun  ke perbatasan  wilayah-wilayah  dimana  hidup dan kebebasannya akan terancam karena ras, agama,  kebangsaan,  keanggotaan  pada kelompok sosial tertentu atau opini politiknya.”
Namun, keberlakuan prinsip non- refoulement bagi  pencari  suaka  dan  pengungsi tidak dapat diterapkan secara masif dan memaksa kepada  suatu   negara.  Prinsip   ini  tidak   dapat
17 Jovan Patrnogic, “ Introduction to International Refugee Law ” (makalah yang dibawakan pada Refugee  Law  Courses,  the  International Institute  of  Humanitarian  Law,  San  Remo, Italy, September 2016), hlm. 19.
berlaku  mutlak.  Walaupun,  normanya  bersifat mem  ( jus  cogens ),  namun  penerapannya  sangat kondional, tergantung pada urgensi dan kebutuhannnya  bagi  negara  peserta.  Apalagi terhadap  Indonesia,  yang  sampai  saat  ini  bukan merupakan negara pihak Konvensi Tahun 1951.
Pembatasan  atau  pengecualian  prinsip non- refoulement diatur  dalam  Pasal  33  ayat  (2) Konvensi Tahun 1951 tentang Status Pengungsi, yang menyatakan bahwa
“Namun,  keuntungan  dari  ketentuan  ini tidak boleh diklaim oleh pengungsi di mana terdapat  alasan-alasan  yang  layak  untuk menganggap  sebagai  bahaya  terhadap keamanan  negara  di  mana  ia  berada,  atau karena telah dijatuhi hukuman oleh putusan hakim yang bersifat final atas tindak pidana sangat  berat  ia  merupakan  bahaya  bagi masyarakat negara itu.”
Prinsip inilah yang sering kali dimanfaatkan oleh  sebagian  pihak  untuk  menyelundupkan pengungsi dan pencari suaka ke Indonesia untuk ke  Australia  sebagai  negara  tujuan.  Namun, Australia yang merupakan negara pihak Konvensi  Tahun  1951  saat  ini  telah  menutup semua  akses  masuk  bagi  para  pengungsi  dan pencari  suaka.  Akibatnya,  Indonesia  yang awalnya  hanya  dijadikan  sebagai  negara  transit kini berubah status menjadi negara tujuan. 19
Diskurus  penanganan  pencari  suaka  dan pengungsi  menjadi  rumit,  ketika  pemerintah mengeluarkan Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi  Nomor:  IMI-0352.GR.02.07  tentang Penanganan  Imigran  Ilegal  yang  Menyatakan Diri sebagai Pencari Suaka dan Pengungsi, yang ditandatangani  pada  tanggal  19  April  2016. Berdasarkan  Pasal  2  ayat  (2)  Konvensi  Tahun 1951, secara tersirat mengakomodir prinsip non- refoulement yang  menjelaskan  bahwa  terhadap orang asing yang menyatakan diri sebagai pencari suaka dan pengungsi pada saat masuk ke wilayah
18 Wayan  Parthiana. Beberapa  Masalah  dalam Hukum  Internasional  dan  Hukum  Nasional Indonesia . Jakarta. 2016, hlm. 25-27.
19 Syahrin,  M.A.,  2015.  Imigran  Ilegal,  Migrasi atau Ekspansi?. Checkpoint , 3 (1), pp.29-31.
Indonesia, dilakukan penanganan pada kesempatan  pertama.  Jelas  ini  bertentangan dengan  prinsip  kebijakan  selektif  keimigrasian, yang dianut oleh Direktorat Jenderal Imigrasi.
Setahun  setelah  ditetapkannya  peraturan tersebut, kini pemerintah mengeluarkan Peraturan  Presiden  Nomor  125  Tahun  2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Dalam  bagian  konsiderans  peraturan  preseiden tersebut, tidak disebutkan sama sekali kepentingan filosofis, yuridis, dan sosiologis dari aspek  keimigrasian.  Bahkan,  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian tidak dimasukkan  dalam  bagian  mengingat.  Alhasil norma yang dirumuskan pun jauh dari semangat penegakan hukum, pengamanan, dan kedaulatan negara. Padahal fungsi keimigrasian adalah untuk memastikan agar setiap orang asing yang masuk dan keluar wilayah Indonesia membawa manfaat dan tidak merugikan Indonesia. 20
Keberadaan  paket  peraturan  pro  pencari suaka dan pengungsi ini menimbulkan polemik di kalangan  akademisi  dan  praktisi  keimigrasian. Betapa tidak, pencari suaka dan pengungsi yang merupakan imigran ilegal dapat dikecualikan dari tindakan administratif keimigrasian (baca:
Deportasi).  Padahal  dalam  Undang-Undang Nomror  6  Tahun  2011  sendiri  tidak  mengenal istilah  pencari  suaka  dan  pengungsi.  Akibatnya, Rumah  Detensi  Imigrasi  yang  fungsi  awalnya hanya  sebagai  tempat  penampungan  sementara bagi  orang  asing  yang  akan  dikenakan  tindakan adminstratif  keimigrasian  ( immigratoir ),  kini telah  berubah  menjadi  tempat  penampungan pencari  suaka  dan  pengungsi.  Faktanya,  hampir semua  Rumah  Detensi  Imigrasi  di  Indonesia mengalami kelebihan kapasitas ( over capacity ) 21 karena terlalu banyak menampung pencari suaka dan pengungsi. 22
20 Syahrin,  M.A.,  2015.  Hak  Asasi  Bermigrasi.
Bhumi Pura , 11 (1), pp.45-48.
21
Selengkapnya, https://nasional.kompas.com/read/2018/01/2 1/11455301/pengungsi-tinggal-di-trotoar- yasonna-akui-daya-tampung-rumah-detensi , diakses pada hari Selasa (12/06/2018), pukul 17.28 WIB.
Diakomodirnya  prinsip non-refoulement dalam kedua peraturan ini, malah akan membuat Indonesia  dalam  posisi  layaknya  sebagai  negara pihak Konvensi Tahun 1951. Padahal sampai saat ini,  Indonesia  belum  meratifikasi  konvensi tersebut.  Tentu,  hadirnya  peraturan  presiden  ini malah  menghilangkan  marwah  imigrasi  sebagai otoritas penjaga pintu gerbang negara.
Batasan yuridis yang harus dipahami dalam konsep  prinsip non-refoulement adalah  sangat bergantung  pada  rezim  hukum  yang  dianut  oleh masing-masing negara. Politik hukum keimigrasian yang dianut oleh Indonesia saat ini adalah  kebijakan  selektif  ( selective  policy )  yang berdasarkan  pada  asas  kemanfaatan.  Kebijakan selektif  keimigrasian  tersebut  ditentukan  dalam Bagian  Kesatu  Penjelasan  Undang-Undang Nomor  6  Tahun  2011  tentang  Keimigrasian. Maksudnya,  hanya  orang  asing  yang  membawa manfaat  bagi  negara  yang  dapat  masuk  dan tinggal di Indonesia.
Berdasarkan prinsip hukum dalam  Pasal 75 dan  Bagian  Kesatu  Penjelasan  Undang-Undang No.  6  Tahun  2011,  kebijakan  keimigrasian Indonesia  untuk  orang  asing  menganut  asas kebijakan  selektif  ( selective  policy )  yang menegaskan bahwa: 23
a. hanya  orang  asing  yang  bermanfaat yang  diperbolehkan  masuk  dan  berada di wilayah Indonesia;
b. hanya orang asing yang tidak membahayakan keamanan dan ketertiban  umum  yang  diperbolehkan masuk dan berada di wilayah Indonesia;
c. orang  asing  harus  tunduk  pada peraturan hukum di Indonesia;
d. orang asing yang  masuk dan berada di wilayah Indonesia harus sesuai dengan maksud dan tujuannya.
22 Syahrin,  M.A.,  2016.  Eksodus  Warga  Negara Tiongkok: Antara Kebijakan
dan Penyelundupan. Checkpoint , 4 (1), pp.29-31.
23 Syahrin,  M.A.,  2017.  The  Implementation  of Non-Refoulement  Principle  to  the  Asylum Seekers and Refugees in Indonesia. Sriwijaya Law Review , 1 (2), pp.168-178.
Berdasarkan  prinsip  ini,  maka  hanya  orang asing  yang  dapat  memberikan  manfaat  bagi kesejahteraan  rakyat,  bangsa,  dan  negara,  tidak membahayakan  keamanan  dan  ketertiban,  serta tidak  bermusuhan  baik  terhadap  rakyat  yang dapat  masuk  dan  keluar  wilayah  Indonesia. 24 Bahkan dalam tafsir lain, pergerakan orang asing tersebut  harus  dapat  sesuai  dengan  ideologi negara dan tidak mengancam keutuhan bangsa.
Secara  normatif,  setiap  orang  asing  yang masuk  ke  wilayah  Indonesia  harus  memiliki dokumen perjalanan dan visa yang sah dan masih berlaku. Sehingga tidak semua pencari suaka atau pengungsi  sekalipun  yang  mendapat  jaminan mutlak  untuk  tinggal  di  Indonesia  dengan  dalih prinsip non-refoulement ,  bila  dikaitkan  dengan asas kebijakan selektif keimigrasian tersebut.
Lebih  lanjut,  kebijakan  selektif  ini  dalam pelaksanaannya harus memperhatikan keseimbangan  antara  pendekatan  keamanan ( security approach ) dan pendekatan kesejahteraan ( prosperity approach ). 25 Maknanya,  dalam  menjalankan  fungsi  tersebut, Imigrasi  harus  mengutamakan  aspek  kedaulatan dan  keamanan  negara,  untuk  mewujudkan kesejahteraan  masyarakat.  Lantas,  bagaimana bisa  diwujudkan  bila  keberadaan  pencari  suaka dan pengungsi pada praktiknya malah diakui dan diakomodir kepentingannya.
Kontraksi  hukum  ini  menjadi  kompleks, ketika  Indonesia  harus  dibebankan  pada  norma hukum  yang  mengikat  pada  Konvensi  Tahun 1951.  Namun  perlu  diketahui,  karena  Indonesia adalah  bagian  dari  negara  Perserikatan  Bangsa- Bangsa  (PBB),  maka  secara  tidak  langsung tunduk pada asas universal bagi pengungsi yaitu, prinsip non-refoulement .  Praktiknya,  prinsip tersebut  bertentangan  dengan  kebijakan  selektif keimigrasian  yang  menghendaki  hanya  orang asing bermanfaat yang dapat masuk ke wilayah
24 Muhammad  Indra. Perspektif  Penegakan
Hukum dalam Hukum Keimigrasian Indonesia . Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi. 2015, hlm. 2.
25 R.  Tinggartomanu, Pengawasan  dan  Intelijen Keimigrasian ,  Bahan  Kuliah,  disampaikan pada perkuliahan Pendidikan Pejabat Imigrasi
Indonesia.  Lagipula,  Indonesia  bukanlah  negara pihak  Konvensi  Tahun  1951  sehingga  tidak  ada kewajiban  untuk  tunduk  pada  kaidah  global dalam konvensi tersebut.
Harus diakui, meningkatnya jumlah pencari suaka dan pengungsi ke wilayah Indonesia, mulai menimbulkan kekhawatiran dan ketidaknyamanan serta berpeluang menimbulkan gangguan  sosial,  kemanan  politik,  bahkan ketertiban  di  masyarakat.  Jumlah  kedatangan mereka tidak sebanding dengan angka penyelesaian  atau  penempatan  ke  negara penerima (Australia), termasuk yang dipulangkan secara  sukarela  dan  dideportasi  dari  wilayah Indonesia. Keberadaan mereka sangat rentan baik dari  sisi  status,  ekonomi,  serta  psikologis sehingga berpeluang dimanfaatkan oleh jaringan penyelundupan  manusia,  perdagangan  orang narkoba,  serta  kegiatan  kriminal  lain  termasuk jaringan  terorisme  internasional.  Hal  ini  bisa menimbulkan  dampak  serta  berbagai  masalah  di Indonesia.
Fenomena  atas  penolakan  sebagian  warga Bogor  terhadap  keberadaan  para  pencari  suaka dan  pengungsi  yang  tinggal  di  sekitar  Cisarua, Bogor,   konon   berawal   dari   ketidaknyamanan warga yang mulai terganggu dengan keberadaan para   imigran   menurut   masyarakat   setempat, perilaku   imigran   semakin   seenaknya,   bahkan mulai mengabaikan masalah hukum di Indonesia.
Keresahan  atas  sikap  dan  perilaku  pencari suaka  dan  pengungsi  juga  terjadi  di  Kupang, Nusa  Tenggara  Timur.  Sebanyak  25  imigran ilegal  asal  Timur  Tengah  ditangkap  aparat Kepolisian  setempat  karena  tidak  membayar sewa Hotel Grenia yang mereka pakai menginap sejak  tanggal  24  Agustus  hingga  9  September 2013.  Akibatnya,  pemilik  hotel  mengalami kerugian sekitar Rp. 42,9 juta. 26
(DIKPIM), pada hari Rabu (17 Juni 2015), di Kampus Akademi Imigrasi, Tangerang. 2015, hlm. 4.
26 Syahrin,   M.A.,   2018.   Indonesia   Darurat Imigran Ilegal. Checkpoint , 5 (1), pp.18-19.
Masalah  pencari  suaka  dan  pengungsi  di Indonesia  tidak  hanya  berhenti  pada  titik  ini. Masalah  biaya  hidup  dan  tempat  tinggal  para imigran ilegal juga menjadi sorotan. Para pencari suaka mendapat tunjangan biaya hidup sekitar 1,2 juta  rupiah  per  orang,  per  bulan.  Bila  satu keluarga terdiri dari sepasang suami-istri dengan dua  orang  anak,  maka  dalam satu  bulan  mereka bisa mendapatkan sekitar 4,8 juta rupiah. 27
Indonesia  merupakan  negara  yang  sangat strategis  bagi  para  pencari suaka  dan  pengungsi yang  hendak  ke  Australia.  Banyak  para  pencari suaka  yang  pada  awalnya  hanya  singgah  ke Indonesia  untuk  melanjutkan  perjalanan  ke Australia,  malah  menetap  tinggal  di  Indonesia. Kondisi ini semakin pelik  ketika Australia telah melakukan  kerja  sama  dengan  Papua  Nugini, untuk  mengalihkan  para  pencari  suaka  yang masuk ke Australia untuk dikirim ke negara pihak ketiga.
Selain kebijakan pemindahan pencari suaka (baca:  manusia  perahu)  ke  negara  ketiga, kebijakan  Australia  lainnya  yang  merugikan Indonesia adalah kebijakan “ turn back the boat ”, penolakan  status  bagi  pencari  suaka  per  1  Juli 2014,  pemberian  visa  sementara  (bukan  izin menetap)  dan  “ operation  sovereign  border policy ”. Kebijakan-kebijakan tersebut tentu akan membuat  posisi  Indonesia  semakin  sulit  dalam mengatasi  arus  gelombang  imigran  illegal  yang masuk  ke  wilayah  Indonesia.  Tren  yang  terjadi saat  ini,  adanya  peningkatan  invansi  pencari suaka  dan  pengungsi  yang  luar  biasa  dari  tahun ke  tahun.  Akibatnya,  semakin  banyak  di  antara mereka yang kemudian mengubah tujuan negara dari Australia ke Indonesia. Itu fakta yang harus disadari saat ini.
Melihat dialektika demikian, ditambah arus globalisasi  yang  semakin  meningkat,  diperlukan lembaga Imigrasi yang fokus dan berkonsentrasi dalam menjaga kedaulatan negara. Tidak sedikit orang asing yang masuk wilayah Indonesia yang membawa  motif  tertentu,  apakah  itu  sebagai agen human  traficking ,  bandar  narkoba,  agen mata-mata     negara     lain     ( spyonase ),     dan
sebagainya.  Hal  ini  apabila  tidak  segera diantisipasi  tentu  akan  menjadi  permasalahan besar  di  kemudian  hari.  Faktanya,  Indonesia cenderung  lemah  dalam  mengawasi  kegiatan orang asing di wilayah Indonesia, bahkan terlalu toleran kepada mereka.
Faktanya,  menjadikan  Indonesia  sebagai negara  transit  untuk  migrasi  ke  Australia sebenarnya  hanya  dalih  dan  modus  belaka. Apalagi Australia saat ini sangat selektif bahkan secara  tegas  sudah  menolak  kehadiran  para imigran, baik itu legal dan ilegal. Oleh karena itu, pencari  suaka  dan  pengungsi  memanfaatkan kelemahan  posisi  Indonesia  tersebut,  agar  dapat masuk  ke  wilayah  Indonesia  atas  dasar  HAM. Inilah yang menjadi tantangan serius yang harus dihadapi,  khususnya  bagi  Imigrasi  Indonesia. Baik  buruknya  wibawa  dan  citra  negara, merupakan tugas utama dalam menjaga kedaulatan negara. Oleh karenanya menjadi suatu keniscayaan  apabila  fungsi  imigrasi  di  bidang penegakan hukum harus lebih dimaksimalkan.
II. Upaya Hukum Direktorat  Jenderal
Imigrasi  dalam  Menangani  Masalah
Pengungsi dan Pencari Suaka di Indonesia
Masalah-masalah yang menyangkut pengungsi  adalah  termasuk  dalam  masalah keimigrasian.  Namun,  peraturan  perundang- undangan  keimigrasian  tidak  mengatur  secara khusus  mengenai  masalah  pencari  suaka  dan pengungsi.  Akibatnya  terjadi  inconsistency  dari aparatur  pemerintah  di  daerah-daerah  ketika harus menghadapi pengungsi dan pencari suaka.
Melihat perkembangan ini, kebijakan keimigrasian  sudah  waktunya  diharmonisasikan dengan  politik  hukum  nasional  yang  berkaitan erat  dengan  HAM.  Termasuk  peraturan  daerah agar  hubungan  kerja  antar  instansi  pemerintah dapat berjalan dengan baik.
Hukum keimigrasian tidak memuat ketentuan  yang  berlaku  secara  khusus (lex specialis) bagi  pencari  suaka  dan  pengungsi.
27 Ibid .
Tidak  adanya  prosedur  keimigrasian yang mengatur bagaiamana penanganan mereka.
Direktur Jenderal
Imigrasi telah mengeluarkan  Surat  Edaran  Direktur  Jenderal
Imigrasi  tahun  2002  No.  F-IL.01.10-1297  yang telah digantikan dengan Peraturan Dirjen Nomor
IMI-1489.UM.08.05 Tahun 2010 tentang
Penanganan Imigran Ilegal.

## Pasal 2
(1) Imigran ilegal yang saat diketahui berada di Indonesia, dikenakan tindakan keimigrasian.
(2) Dalam  hal  imigran  ilegal  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  menyatakan keinginan  untuk  mencari  suaka  dan/atau karena alas an tertentu tidak dapat dikenakan pendeportasian,  dikoordinasikan  dengan organisasi  internasional  yang  menangani masalah  pengungsi  atau  UNHCR  untuk penentuan statusnya.

## Pasal 3
(1) Imigran  ilegal  dapat  tidak  dipermasalahkan status  izin  tinggalnya  selama  berada  di Indonesia dalam hal:
a. telah  memperoleh  Attestation  Letter atau  Surat  Keterangan  sebagai  pencari suaka;
b. berstatus  sebagai  seseorang  yang berada di bawah perlindungan UNHCR;
c. berstatus sebagai pengungsi dari UNHCR.
(2) Terhadap  Imigran  ilegal  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  dapat  ditempatkan ditempat  tertentu  dengan  fasilitas  UNHCR dan  wajib  dilaporkan  keberadaannya  oleh UNHCR kepada Direktur Jenderal Imigrasi:
a. dapat  ditempatkan  ditempat  tertentu dengan  internasional  yang  menangani masalah  pengungsi  atau  UNHCR sambil menunggu penentuan statusnya.
b. wajib dilaporkan oleh UNHCR kepada
Direktur  Penyidikan  dan  Penindakan Keimigrasian.
(3) Penempatan  imigran  ilegal  sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
a. Wajib  mentaati  ketentuan  peraturan perundang-undangan dan mengisi surat pernyataan yang formatnya sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Direktur Jenderal ini. b. Pengawasan  penempatannya  menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Imigrasi setempat.

## Pasal 4
(1) Imigran  ilegal  yang  ditolak  permohonan suakanya  dan  telah  ditutup  kasusnya  oleh UNHCR  wajib  dilaporkan  oleh  UNHCR kepada Direktur Jenderal Imigrasi.
(2) Terhadap  Imigran  Ilegal  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan Tindakan Keimigrasian.

## Pasal 5
(1) Dalam  hal  imigran  ilegal  memperoleh Attestation  Letter  atau  Surat  Keterangan sebagai pencari suaka atau sebagai seseorang yang berada di bawah perlindungan  UNHCR  atau  mendapatkan status  pengungsi  dari  UNHCR  yang  tidak berkedudukan  di  Indonesia,  dikenakan Tindakan Keimigrasian.
(2) Dalam  hal  imigran  ilegal  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  karena  alasan tertentu  tidak  dapat  dikenakan  tindakan keimigrasian, untuk dikoordinasikan dengan organisasi  internasional  yang  menangani masalah pengungsian dan/atau UNHCR.
Peraturan  tersebut  menjadi  dasar  hukum bagi  para  pejabat  imigrasi  di  immigration checkpoint, untuk memberikan perlakuan khusus terhadap  orang  asing  yang  mengaku  sebagai pencari  suaka  atau    pengungsi.  Tindakannya berupa memberikan kesempatan untuk menghubungi protection  officer dari  UNHCR. Mereka  yang  ada  diindikasikan  sebagai  pencari suaka  atau  pengungsi  akan  ditangani  langsung oleh UNHCR.
Proses  penanganan  pencari  suaka  dan pengungsi  dimulai  sejak  masuknya  orang  asing
ke  wilayah  Indonesia  yang  menyatakan  dirinya sebagai  pencari  suaka  atau  pengungsi.  Proses masuknya  dapat  melalui  cara  yang  sah,  yaitu memiliki  dokumen  perjalanan  yang  sah  dan melalui  Tempat  Pemeriksaan  Imigrasi  atau dengan  cara  yang  tidak  sah. 28 Hal  tersebut dilakukan dengan cara masuk wilayah Indonesia tapi tidak memiliki dokumen resmi. Bahkan ada yang  masuk  wilayah  Indonesia  menggunakan perahu.
Pencari  suaka  biasanya  tertangkap  oleh Indonesia  Police and  Navy  atau  ditemukan  oleh masyarakat.  Lalu  diserahkan  kepada  pihak imigrasi. Akan tetapi karena tidak semua wilayah Indonesia  memiliki  immigration  checkpoint, maka para penduduk yang mengetahui kedatangan orang asing tersebut harus melaporkannnya  kepada  polisi  yang  kemudian melaporkannya  secara  langsung  kepada  IOM atau Imigrasi. 29
Selanjutnya IOM akan mengirimkan timnya untuk  melakukan  wawancara  dan  pemeriksaan, lalu menempatkan mereka di suatu tempat. Bagi mereka  yang  ditangani  langsung  oleh  imigrasi, maka  berkoordinasi  dengan  kepolisian  dan pemerintah daerah setempat untuk menempatkan mereka  di  Rumah  Detensi  Imigrasi.  Apabila terdapat  indikasi  bahwa  mereka  adalah  pencari suaka atau pengungsi maka orang asing tersebut diserahkan  kepada  IOM  dan  UNHCR  untuk diproses statusnya. 30
Apabila orang asing tersebut tenyata adalah imigran  gelap  yang  masuk  ke  Indonesia berdasarkan  motif  ekonomi  untuk  mencari kehidupan yang lebih baik tanpa ancaman 31 dan perasaan  takut,  maka  pihak  imigrasi  akan memberikan  tindakan  administratif  berdasarkan
28 Syahrin,  M.    A.  2018.    Menakar  Kedaulatan Negara dalam Perspektif Keimigrasian. Jurnal  Penelitian  Hukum  De Jure , 18 (1), 43-57.
29 Taylor,  S.  and  Rafferty-Brown,  B.,  2010.
Difficult journeys: Accessing refugee protection in Indonesia. Monash UL Rev. , 36 ,
p.138.
30 Syahrin,  M.A.,  et  al.  2018.  Legal  Impacts  of
The  Existence  of  Refugees  and  Asylum Seekers in Indonesia. IJCIET , 9 (5).
Undang-Undang  No.  6  Tahun  2011  tentang Keimigrasian.  Bagi  orang  asing  yang  masuk secara sah ke wilayah Indonesia melalui Tempat Pemeriksaan  Keimigrasian  dengan  keterangan yang  menunjukkan  bahwa  yang  bersangkutan adalah seorang pencari  suaka,  dapat  langsung mengajukan  permohonan  status  pencari  suaka tersebut  ke  Kantor  Perwakilan  UNHCR  di Jakarta.
Proses pengajuan permohonan status pencari suaka  memerlukan  waktu  yang  relatif  lama  dan tanpa  limit  waktu  yang  jelas,  menimbulkan ketidakpastian berapa lama mereka harus berada dalam  Rumah  Detensi  Imigrasi.  Proses  tersebut bisa  mencapai  1,5  tahun  hingga  5  tahun.  Selain mengajukan permohonan secara tertulis, pemohon juga diwajibkan untuk mengisi formulir mengenai  data-data  dan  identitas    dirinya, keadaan  negara  asal  serta  menuliskan  negara yang  menjadi  tujuannya    dan  negara  tujuan alternatif  lain  seandainya  yang  bersangkutan tidak dapat diterima di negara tujuan utama.
Bagi  mereka  yang  telah  mengajukan permohonan  perlindungan  dari  UNHCR  untuk diakui sebagai pencari suaka dan pengungsi akan memperoleh  surat  keterangan  dari  UNHCR (Attestation  Letter). Selanjutnya  UNHCR  akan melakukan penelitian terhadap permohonan yang diajukan  untuk  dapat  menentukan  apakah  orang asing  tersebut  dapat  diberikan  status  pengungsi. Penelitian dilakukan dengan melakukan wawancara  dan  melakukan  penelitian  keadaan negara  asalnya.  Selama  menunggu  keputusan, orang asing tersebut akan tetap berada di wilayah Indonesia.  Dalam  hal  ini  IOM  menyediakan tempat  tinggal,  makan  dan  minum  serta  biaya kesehatan dan kebutuhan hidup lainnya. 32
31 M  Syahrin,  M.A.,  2016.  Eksodus  Warga Negara  Tiongkok:  Antara  Kebijakan  dan Penyelundupan. Checkpoint , 4 (1), pp.29-31.
32 Syahrin,  M.A.,  2017.  Penerapan  Hukum Deteni  Tanpa  Kewarganegaraan  (Stateless) yang Ditahan Lebih Dari 10 (Sepuluh) Tahun di  Rumah  Detensi  Imigrasi  Jakarta. Fiat Justicia , 3 (2).
Bagi  orang  asing  yang  telah  menerima keputusan  dari  UNHCR  dan  telah  diakui statusnya  sebagai  pengungsi  akan  memperoleh surat keterangan sebagai pengungsi yang berlaku selama  6  (enam)  bulan  dan  dapat  diperpanjang sampai  dengan  dilaksanakannya  solusi  dari UNHCR.  Solusi  yang  diberikan  oleh  UNHCR terhadap  orang  asing  yang  telah  diakui  sebagai pengungsi adalah:
a. Repatriasi secara sukarela;
b. Integrasi lokal:
c. Pemukiman ke negara ketiga.
Setelah  memperoleh  status  pengungsi, pengungsi  tersebut  tidak  dapat  secara  langsung ditempatkan  ke  negara  ketiga.  Pihak  UNHCR akan mengajukan  kasus tersebut kepada negara- negara  pihak  Konvensi  dan  Protokol.  Negara- negara  pihak  tersebut  mempunyai  hak  untuk menentukan apakah pengungsi tersebut diterima atau  ditolak  di  wilayahnya.  Seandainya  negara tujuan menolak, maka permohonan tersebut akan diajukan  pada  negara  altematif  kedua.  Apabila tidak  ada  negara  pihak  yang  bersedia  menerima pengungsi tersebut maka UNHCR akan mengupayakan solusi lain.
Bagi  orang  asing  yang  ditolak  status pengungsinya  diberi  kesempatan  mengajukan banding  dalam  waktu  30  hari  setelah  menerima keputusan. Bila dalam penilaian yang kedua kali orang  asing  tersebut  tetap  ditolak  status pengungsinya,  maka  kasusnya  akan  ditutup  dan kembali dan UNHCR tidak akan mengupayakan bantuan lain. Lalu, Indonesia dapat mendeportasi dan memulangkannya ke negara asal kembali atas dasar masuk wilayah Indonesia secara ilegal dan tidak memiliki dokumen yang sah.
Prakteknya,  tidak  ada  jangka  waktu  yang tetap  dalam  menentukan  status  maupun  batasan waktu bagi orang asing tersebut untuk tinggal di Indonesia.  Apabila  harus  dipulangkan  atau dideportasi  sesuai  dengan  hukum  keimigrasian Indonesia, maka kesulitannya adalah
mendapatkan dokumen perjalanan, biaya pendeportasian,  dan  negara  mereka  yang  masih konflik.
Negara  pihak  yang  bersedia  menerima pengungsi     tersebut     ke     negaranya     akan
mengeluarkan surat perjalanan khusus pengungsi yang  berlaku  untuk  satu  kali  perjalanan.  Proses pemberangkatan dilakukan oleh UNHCR dengan biaya yang sepenuhnya ditanggung oleh UNHCR.

## KESIMPULAN
Berdasarkan uraian di atas, maka kesimpulannya sebagai berikut:
1. Keberadaan pengungsi dan pencari suaka di Indonesia  membawa  dampak  buruk  bagi kondisi sosial masyarakat Indonesia, berupa pernikahan yang tidak sah, status anak yang tidak  jelas,  anak  kehilangan  hak  perdata. Selain  itu,  pengungsi  kerap  kali  membuat kekacauan di lingkungan masyarakat, disebabkan perbedaan bahasa dan budaya.
2. Upaya  hukum  yang  dilakukan  DGI  dalam menangani  masalah  pengungsi  dan  pencari suaka  dengan  cara  mengeluarkan  Peraturan Dirjen  Nomor  IMI-1489.UM.08.05  Tahun 2010 tentang Penanganan Imigran Ilegal dan terus  berkoordinasi  dengan  UNHCR  untuk resettlement pengungsi ke negara ketiga.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

## I. Buku
M.  Iman  Santoso, Perspektif  Imigrasi  dalam Migrasi  Manusia ,  Bandung:  Pustaka  Reka Cipta, 2014.
Muhammad Indra. Perspektif Penegakan Hukum dalam  Hukum  Keimigrasian  Indonesia . Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi. 2015.
Peter  Mahmud  Marzuki, Penelitian  Hukum ,
Jakarta:  Kencana  Prenada  Media  Group,
2005.
Saut  P.  Panjaitan, Dasar-Dasar  Ilmu  Hukum: Asas, Pengertian, dan Sistematika , Palembang: Sriwijaya University Publisher, 1998.
UNHCR. the State of the World’s Refugees 1997- 1998. A Humanitarian Agenda (New York: Oxford University Press, 1998.
Wayan  Parthiana. Beberapa  Masalah  dalam Hukum  Internasional  dan  Hukum  Nasional Indonesia . Jakarta. 2016.
Yudha  Bhakti  Ardhiswastra, Penafsiran  dan Konstruksi Hukum , Bandung: Alumni, 2008.

## II. Jurnal Ilmiah
Every,  D.  and  Augoustinos,  M.,  2007. Constructions  of  racism  in  the  Australian parliamentary    debates    on      asylum seekers. Discourse  & Society , 18 (4), pp.411-436.
Fernando,  S.,  2014.  Politik  Hukum  Pemerintah (Direktorat Jenderal Imigrasi) Dalam
Menanggulangi  Masalah  Penyelundupan Manusia. Kumpulan  Jurnal  Mahasiswa Fakultas Hukum , 1 (1).
Jovan  Patrnogic,  “ Introduction  to  International
Refugee  Law ”  (makalah  yang  dibawakan
pada Refugee Law
Courses, the International Institute of Humanitarian Law, San Remo, Italy, September 2016).
Legomsky,  S.H.,  2003.  Secondary  refugee movements and the return of asylum seekers to  third  countries:  the  meaning  of  effective protection. International Journal of Refugee Law , 15 (4), pp.567-677.
Nethery, A., Rafferty-Brown, B. and Taylor, S., 2012. Exporting detention: Australia-funded immigration detention in Indonesia. Journal
of Refugee Studies , 26 (1), pp.88-109.
Nethery,  A.  and  Gordyn,  C.,  2014.  Australia– Indonesia cooperation on asylum-seekers: a case        of          ‘incentivised policy
transfer’. Australian Journal of International Affairs , 68 (2), pp.177-193.
Pickering, S., 2001. Common sense and original deviancy:  News  discourses  and  asylum seekers  in  Australia. Journal  of  Refugee Studies , 14 (2), pp.169-186.
Syahrin,  M.  A.  2018.  Menakar  Kedaulatan
Negara dalam Perspektif
Keimigrasian. Jurnal  Penelitian  Hukum  De
Jure , 18 (1), 43-57.
Syahrin, M.A., et al. 2018. Legal Impacts of The Existence of Refugees and Asylum Seekers in Indonesia. IJCIET , 9 (5).
Syahrin,  M.A.,  2017.  Penerapan  Hukum  Deteni Tanpa  Kewarganegaraan  (Stateless)  yang Ditahan  Lebih  Dari  10  (Sepuluh)  Tahun  di Rumah  Detensi  Imigrasi  Jakarta. Fiat Justicia , 3 (2).
Syahrin,  M.A.,  2017.  The  Implementation  of
Non-Refoulement  Principle  to  the  Asylum Seekers and Refugees in Indonesia. Sriwijaya  Law  Review , 1 (2), pp.168-178.
Taylor,  S.  and  Rafferty-Brown,  B.,  2010. Difficult journeys: Accessing refugee protection    in      Indonesia. Monash      UL Rev. , 36 , p.138.

## III. Karya dan Majalah Ilmiah
R.  Tinggartomanu, Pengawasan  dan  Intelijen Keimigrasian ,  Bahan  Kuliah,  disampaikan
pada perkuliahan Pendidikan Pejabat Imigrasi (DIKPIM), pada hari Rabu (17 Juni 2015),  di  Kampus  Akademi  Imigrasi, Tangerang. 2015.
Syahrin,  M.A.,  2017.  Imigran  Ilegal  dan  HAM
Universal. Bhumi Pura , 5 (1), pp.29-34.
Syahrin, M.A., 2018. Jus Cogens dalam Protokol Penyelundupan Migran Tahun 2000. Bhumi Pura , 2 (1), pp.13-16.
Syahrin,  M.A.,  2015.  Hak  Asasi  Bermigrasi. Bhumi Pura , 11 (1), pp.45-48.
Syahrin,  M.A.,  2016.  Eksodus  Warga  Negara
Tiongkok: Antara Kebijakan dan Penyelundupan. Checkpoint , 4 (1), pp.29-31.
Syahrin, M.A., 2015. Imigran Ilegal, Migrasi atau Ekspansi?. Checkpoint , 3 (1), pp.29-31.
Syahrin, M.A., 2014. Penyadapan oleh Australia, Saatnya  Imigrasi  Bersikap. Bhumi  Pura ,
1 (1), pp.30-35.
Syahrin, M.A., 2018. Indonesia Darurat Imigran
Ilegal. Checkpoint , 5 (1), pp.18-19.
https://suaka.or.id/2016/09/08/rilis-pers-suaka- kasus-pengungsi-menjadi-gigolo-di-batam- murni-kriminalitas/ , diakses pada hari Selasa (12/06/2018), pukul 15.20 WIB.
https://nasional.kompas.com/read/2015/05/21/2 1503561/Pemerintah.Anitisipasi.Adanya.Ko nflik.Sosial.akibat.Pengungsi.Rohingya , diakses pada hari Selasa (12/06/2018), pukul 15.29 WIB.
https://www.matamatapolitik.com/analisis- dampak-berbahaya-krisis-rohingya-bagi- asia-tenggara/ ,   diakses   pada   hari   Selasa
(12/06/2018), pukul 16.12 WIB.
https://nasional.kompas.com/read/2018/01/21/1 1455301/pengungsi-tinggal-di-trotoar- yasonna-akui-daya-tampung-rumah- detensi , diakses pada hari Selasa (12/06/2018), pukul 17.28 WIB.

## IV. Internet

## BIODATA PENULIS
M. Alvi Syahrin, lahir di Palembang, 24 Maret 1990. Menyelesaikan gelar Sarjana Hukum (S.H) di Fakultas  Hukum  Universitas  Sriwijaya  pada  Tahun  2011  dengan  predikat  Summa  Cum  Laude (Dengan Pujian). Selanjutnya gelar Magister Hukum (M.H) diperoleh dari Program Magister Hukum Universitas Sriwijaya pada Tahun 2014 sebagai mahasiswa terbaik. Di Tahun 2017, ia melanjutkan pendidikan  Strata-3  pada  Program  Doktor  Ilmu  Hukum  Universitas  Borobudur  dengan  kosentrasi Kajian  Hukum  Keimigrasian.  Sejak  Tahun  2012  bekerja  sebagai  Aparatur  Sipil  Negara  pada Direktorat  Jenderal  Imigrasi,  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  RI.  Di  Tahun  2016,  ia telah  menyelesaikan  Pendidikan  Pejabat  Imigrasi  (DIKPIM)  sebagai  lulusan  terbaik  dengan memperoleh predikat Adhi Karya Cendikia Utama dan berhak menyandang status Pejabat Imigrasi. Kemudian  di  Tahun  2018,  mendapatkan  sertifikasi  kompetensi  sebagai  Auditor  Hukum  (Certified Legal Auditor). Tempat penugasan yang telah dijalani adalah Kantor Imigrasi Kelas II Muara Enim (Tahun  2012),  Direktorat  Jenderal  Imigrasi  cq.  Direktorat  Intelijen  Keimigrasian  (Tahun  2015), Akademi  Imigrasi  (Tahun  2016),  dan  Politeknik  Imigrasi  (Tahun  2017).  Saat  ini  dipercaya menduduki  jabatan  sebagai  Kepala  Pusat  Penelitian  dan  Pengabdian  Masyarakat  pada  Politeknik Imigrasi.  Telah  menerbitkan  belasan  buku  literatur  dan  beberapa  artikelnya  sudah  tersebar  di berbagai  jurnal  ilmiah,  serta  majalah  keimigrasian.  Hingga  saat  ini  masih  aktif  menulis  di muhammadalvisyahrin.blogspot.com (Petak Norma).
Pramella  Yunidar  Pasaribu ,  lahir  di  Jakarta,  11  Juni  1965.  Menyelesaikan  gelar  Sarjana  Hukum (S.H) di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Tomohon pada Tahun 1990. Selanjutnya gelar Magister  Humaniora  (M.Hum)  diperoleh  dari  Universitas  Tarumanegara  pada  Tahun  2003.  Saat  ini bertugas sebagai Dosen Tetap pada Politeknik Imigrasi. Di Tahun 2017 hingga sekarang, menduduki jabatan sebagai Direktur Politeknik Imigrasi.

## PEDOMAN PENULISAN NASKAH JURNAL ILMIAH KAJIAN KEIMIGRASIAN
Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian merupakan majalah ilmiah yang telah terakreditasi oleh Lembaga Ilmu  Pengetahuan  Indonesia, Jurnal ini memfokuskan  pada bidang  Keimigrasian.  Terbit  sebanyak  2 (dua) nomor dalam setahun (Maret dan Oktober). Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian menerima naskah karya  tulis  Imiah  hasil  Penelitian  di  bidang  dan  tinjauan  keimigrasian  yang  belum  pernah dipublikasikan di media lain dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Redaksi  menerima  naskah/karya  ilmiah  bidang  Keimigrasian  dari  dalam  dan  luar  lingkungan Politeknik Imigrasi;
2. Jurnal Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian mengunakan sistem Peer- Review dan Redaksi. Dewan redaksi  dan  Mitra  Bestari  akan  memeriksa  naskah yang  masuk  ke  Redaksi  dan  berhak menolak naskah yang dianggap tidak memenuhi ketentuan;
3. Naskah  Tulisan  dapat  berupa  :  Artikel  hasil  Penelitian  (penelitian  empiris  maupun  penelitian normatif atau studi dokumenter); Artikel hasil Kajian; Artikel Konseptual (tulisan lepas/Karya tulis pendek)  di  bidang  Kajian  Keimigrasian,  baik  dalam  lingkungan  Kementerian  Hukum  dan  Hak Asasi Manusia maupun dari luar;
4. Naskah  ditulis  dalam   bahasa   Indonesia   atau   bahasa   Inggris,   dikirim   dalam   bentuk soft file melalui e-mail menggunakan   program   aplikasi office MS-Word atau   dalam    bentuk print- out (hard copy) yang dikirimkan ke alamat redaksi dan di sertai Curriculum Vitae;
5. Jumlah halaman naskah minimal 10 halaman dan maksimal 20 halaman, termasuk abstrak gambar, table dan daftar pustaka, bila lebih dari 20 halaman, redaksi berhak menyunting ulang dan apabila dianggap perlu akan berkonsultasi dengan penulis.
6. Sistematika artikel hasil Penelitian / Kajian harus mencakup : Judul; Judul di tulis dalam 2 bahasa, Bahasa  Indonesia  mengunakan  huruf  kapital  12  untuk  bahasa  Indonesia,  judul  bahasa  inggris mengunakan huruf kecil Times New Roman 11.5. Judul ditulis maksimal 14 kata.
7. Nama Penulis (diketik dibawah judul ditulis lengkap tanpa menyebutkan gelar. Jika penulis terdiri lebih dari satu orang maka harus ditambahkan kata penghubung “dan” (bukan lambang ‘&’). Nama Instasi  Penulis  (tanpa  menyebutkan  jabatan  atau  pekerjaan  di  instasi)  ditulis  mengunakan  huruf kecil font Times New Roman 11.5.
Sistematika Penulisan:

## A. NASKAH ARTIKEL HASIL PENELITIAN EMPIRIS:

## ABSTRAK
Abstrak ditulis dalam dua bahasa,  Indonesia dan Inggris disertai kata kunci minimal 3 (tiga) kata dan maksimal 5 (lima) kata. Abstak berisi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan, Kegunaan, Metode, Isi Pembahasan, Analisis, Kesimpulan dan Saran Temuan ditulis dalam satu spasi; 150 kata  (10-30  baris/  satu  (1)  paragraf)  diketik  menggunakan  huruf Times  New  Roman ; font  11.5 italic ; ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

## PENDAHULUAN
Berisi  latar belakang masalah dan rumusan masalah, tujuan,  kegunaan, kerangka Teori/Konsep, Metode  (metode  penelitian  yang  digunakan,  di  antaranya  meliputi  jenis  penelitian,  lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengolahan data dan analisis data).

## PEMBAHASAN
Berisi, pembahasan terhadap masalah yang diteliti.

## ANALISIS
Berisi analisis dari semua pokok pembahasan.

## PENUTUP
Berisi  Kesimpulan  dan  saran.  Kesimpulan  dan  saran  ditulis  dalam  bentuk  uraian  bukan  dalam bentuk angka.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN
Daftar Pustaka  : ditulis berdasarkan abjad, dengan urutan : Nama pengarang. Judul buku. Kota penerbit : nama penerbit, tahun penerbitan.
Contoh..... Hamzah.  Andi,  Bantuan  Hukum  suatu  Tinjauan  Yuridis. Ghalia  Indonesia, Jakarta, 1983 .

## B. NASKAH ARTIKEL ULASAN HASIL PENELITIAN NORMATIF (STUDI DOKUMENTER), PEMIKIRAN DAN INFORMASI LAIN YANG BERSIFAT ILMIAH:

## JUDUL AKTUAL
Menggambarkan isi naskah dan maksimal 14 kata ditulis dalam bahasa Indonesia dan Inggris.

## NAMA PENULIS
Tanpa gelar akademik, jabatan, kepangkatan, alamat lembaga/instansi dan e-mail.

## ABSTRAK
Berisi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan, Kegunaan, Metode, Isi Pembahasan, Analisis, Kesimpulan dan Saran Temuan ditulis dalam satu spasi; 150 kata (10-30 baris/ satu (1) paragraf) diketik menggunakan huruf Times New Roman; font 11 italic; ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

## KATA KUNCI
Mengandung  yang  di  indekskan  ditulis  dalam  bahasa  Indonesia  dan  Inggris  minimal  3  kata maksimal 5 kata.

## PENDAHULUAN
Latar belakang masalah dan rumusan masalah.

## PEMBAHASAN
Berisi, pembahasan terhadap masalah yang dikaji.

## ANALISIS
Berisi analisis dari semua pokok pembahasan.

## PENUTUP
Berisi Kesimpulan dan Saran. Ditulis dalam bentuk uraian bukan dalam bentuk angka.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN
Daftar  Pustaka  :  ditulis  berdasarkan abjad,  dengan urutan :  Nama pengarang.  Judul  buku.  Kota penerbit : nama penerbit, tahun penerbitan. Contoh..... Hamzah. Andi, Bantuan Hukum suatu Tinjauan Yuridis. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983 .

## C. PERSYARATAN LAINNYA:
1. Naskah dilengkapi dengan indeks;
2. Naskah diketik rapi 1.15 spasi di atas kertas A4; menggunakan huruf Times New Roman; Font 11.5 ;  antara  10-20  halaman;  Ukuran  margin  kanan,  kiri,  atas  dan  bawah  2.25  cm;  di print- out atau soft-copy ;
3. Penulisan kutipan sumber rujukan dengan sistem bodynote, yaitu menuliskan nama pengarang (tanpa gelar akademik); tahun penerbitan dan no halaman, yang ditulis dalam kurung; diletakan dibelakang kutipan. Contoh : ........................(Hamzah, 2007: 15);
4. Isi  tulisan  di  luar  tanggungjawab  redaksi.  Dan  redaksi  berhak  mengedit  redaksional  tanpa merubah arti;
5. Naskah  yang  belum  memenuhi  syarat  akan  dikonfirmasikan  atau  dikembalikan  untuk diperbaiki;
6. Naskah yang diusulkan wajib dikirim melalui  email ke: jurnal.keimigrasian@gmail.com ;
7. Komunikasi  terkait  Karya  Tulis  Ilmiah  yang  diusulkan  dapat  menghubungi  redaksi  Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian melalui email : jurnal.keimigrasian@gmail.com ;
Selanjutnya, Naskah yang di print-out dapat dikirim atau diserahkan secara langsung kepada  :

## Redaksi Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian
Politeknik Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jalan Raya Gandul Cinere Nomor 4 Kota Depok Telepon / Faximile  :  (021) 753 00001 Email : jurnal.keimigrasian@gmail.com