Jurnal Hukum POSITUM Vol. 8, No.2, Desember 2023, Hal. 276 - 298 E-ISSN  : 2541-7193 P-ISSN  : 2541-7185

## KESEIMBANGAN PARA PIHAK DALAM KONTRAK ELEKTRONIK
(E-CONTRACT)
Fathya Aprilianti, Amoury Adi Sudiro Universitas Al Azhar Indonesia Email: fathya04aprilianti@gmail.com

## ABSTRAK
Berkembangnya  informasi  dan  teknologi  membawa  perubahan dalam  dunia perjanjian,  yaitu  dengan adanya kontrak elektronik, yang disebut sebagai kontrak baku karena isinya mengandung klausula baku yang telah ditentukan secara sepihak oleh pelaku usaha bermaksud memberikan kemudahan bagi para pihak membuat kontrak. Penggunaan aplikasi digital oleh konsumen mengandung syarat dan ketentuan yang berbentuk kontrak elektronik, dimana konsumen tidak mempunyai pilihan selain menyetujui atau menolak isi kontrak ( take it or leave it ). Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu meneliti bahan  kepustakaan  atau  data  sekunder  dengan  pendekatan statute  approach (pendekatan  undang- undang). Hasil penelitian menunjukkan, berdasarkan contoh yang diambil dari klausula yang tercantum dalam  lima  kontrak  elektronik  (Tokopedia,  Gojek,  Instagram, WhatsApp ,  dan  Bibit)  bahwa keseimbangan para pihak dalam kontrak elektronik belum dapat terwujud, terlebih dari sisi konsumen karena  isi  kontrak  lebih  memuat  preferensi  penyedia  layanan  dan  dalam  hal  penyedia  layanan melepaskan  tanggung  jawabnya  atas  hal-hal  yang  menjadi  kewajibannya.  Upaya  untuk menyeimbangkan  kedudukan  para  pihak  adalah  dengan  penyedia  layanan  memberikan  akses pengaturan  pilihan  (personalisasi  aplikasi)  untuk  pengguna  mengatur  penggunaan  aplikasi  sesuai preferensinya.
Kata kunci : Klausula Baku, Kontrak Elektronik, Keseimbangan Para Pihak

## ABSTRACT
The  development  of  information  and  technology  has  brought  changes  in  the  world  of  agreements, namely the existence of electronic contracts referred to as standard contracts because their contents contain  standard  clauses  that  have  been  determined  unilaterally  by  business  actors  who  intend  to provide  convenience  for  contracting  parties.  The  use  of  digital  applications  by  consumers  includes terms and conditions in the form of electronic contracts, consumers have no choice but to fully agree or reject the contents of the contract (take it or leave it). This research used a normative juridical, which examines library materials or secondary data with a statute approach. The results, based on examples taken from the clauses listed in five electronic contracts (Tokopedia, Gojek, Instagram, WhatsApp, and Bibit) the balance of the parties in the electronic contract cannot be realized, especially from the user’s side, because the contents of the contract contain more preferences of service providers, especially in the event that service providers release their responsibilities for matters that become their obligations. An  effort  to  balance  the  position  of  the  parties  are  by  service  providers  providing  access  to  setting options (application personalization) for users to regulate the use of the application according to their preferences.
Keywords: Standard Clause, Electronic Contract, Balance of Parties

## POSITUM, Vol. 8, No. 2, Desember 2023
Fathya Aprilianti, Amoury Adi  Sudiro : Keseimbangan Para Pihak Dalam Kontrak Elektronik ( E- Contract )

## A. PENDAHULUAN
Era digital saat ini telah membawa teknologi terus mengalami perubahan yang pesat  setiap  harinya  yang  secara  tidak  langsung  meningkatkan  jumlah  penggunaan teknologi.  Perkembangan  teknologi  tersebut  memunculkan  perantara  digital  yang memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi manusia dalam menjalankan pekerjaan dan  aktivitas  sehari-harinya. 1 Perubahan  budaya  menjadi  digital  tersebut  dikenal sebagai  digitalisasi  yang  memunculkan  berbagai  macam  aplikasi  digital  dalam membantu  manusia  dengan  memberikan  kemudahan,  fleksibilitas,  dan  efisiensi mengerjakan pekerjaan dan aktivitas sehari-harinya. Aplikasi digital tersebut terdapat dalam  berbagai  sektor,  seperti  sosial  media, social  commerce,  e-commerce , transportasi, perbankan, dan lain sebagainya. Di dalam aplikasi digital terdapat suatu dokumen elektronik yang harus disetujui oleh mereka selaku pengguna sebelum dapat menggunakan  dan  mengoperasikan  aplikasi  digital  tersebut.  Sebagai  contoh,  saat seseorang  mendownload  atau  mengakses  suatu  aplikasi  digital  akan  diminta  untuk menyetujui  beberapa permintaan akses yang berdasarkan pada syarat  dan  ketentuan penggunaan (terms  and  condition) yang  harus  disetujui.  Apabila  mereka  tidak menyetujuinya,  maka  mereka  tidak  bisa  menggunakan  layanan  dari  fitur  aplikasi tersebut. Syarat dan ketentuan penggunaan tersebut yang menjadi landasan perjanjian antara  pengguna  dan  penyedia  aplikasi,  atau  dikenal  sebagai  kontrak  elektronik  ( e- contract ). 2
Kontrak disebut sebagai perjanjian yang mengikat antara dua orang atau lebih yang mengatur kesepakatan dan ikatan para pihaknya dan selanjutnya menimbulkan hak  dan  kewajiban  sesuai  dengan  undang-undang.  Keberadaan  kontrak  elektronik merupakan dampak dari adanya perkembangan teknologi. Awalnya kontrak dilakukan
1 Dadang Priatna et al., “Pengaruh Efektivitas Platform Digital Terhadap Kinerja Pegawai Dinas Arsip Dan Perpustakaan Kabupaten Sumedang,” JRPA - Journal of Regional Public Administration 7, no. 2 (2022): 96, https://ejournal.unsap.ac.id/index.php/jrpa/article/view/577.
2 Rosdiana Dewi P, “Apakah Terms and Conditions Termasuk Perjanjian Elektronik?,” Hukumonline, 2023, accessed Oct 20, 2023, https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-iterms-and-conditions-i- termasuk-perjanjian-elektronik-lt6508188318f88.

## POSITUM, Vol. 8, No. 2, Desember 2023
Fathya Aprilianti, Amoury Adi  Sudiro : Keseimbangan Para Pihak Dalam Kontrak Elektronik ( E- Contract )
secara tradisional, tetapi sekarang dapat dilakukan secara digital, yaitu melalui sarana komunikasi digital menggunakan jaringan internet untuk memberikan kemudahan dan efisiensi  para  pihak  dalam  membuat  perjanjian. 3 Pihak-pihak  yang  ikut  serta  di dalamnya  menjadi  terikat  dan  menyetujui  segala  ketentuan  yang  ada  tanpa memerlukan dokumen fisik atau tanda tangan manual. Kontrak elektronik sendiri telah diakui  kekuatan  hukumnya  dalam  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik. 4
Dalam hukum perjanjian para pihak telah dimungkinkan untuk bisa menetapkan isi perjanjian yang akan mereka buat sebagaimana  dijelaskan dalam asas kebebasan berkontrak.  Namun,  dalam  praktiknya  terdapat  beberapa  masalah  yang  timbul  pada saat pelaksanaan perjanjian tersebut. Salah satunya adalah keberadaan kontrak baku atau  klausula  baku. 5 Kontrak  elektronik  sering  disusun  dalam  format  berbentuk kontrak  baku,  karena  klausula  yang  ada  di  dalamnya  telah  terlebih  dahulu  dibuat sepihak oleh pelaku usaha dan seringnya hanya memuat sesuai preferensi pelaku usaha yang  mencakup  ketentuan-ketentuan  yang  mengatur  batasan  kewajiban  dan  lingkup dari kuasa kedua belah pihak tanpa mempertimbangkan pihak konsumen. Penggunaan klausula baku tersebut  mempunyai  tujuan untuk  memberikan efisiensi dalam waktu dan  biaya.  Sehingga  para  pihak  tidak  harus  terlebih  dahulu  bernegosiasi  untuk menentukan isi kontrak yang membutuhkan waktu lebih lama, selain itu bagi pelaku tidak  memungkinkan  untuk  menyusun  perjanjian  yang  berbeda-beda  untuk  setiap konsumen yang akan menggunakan aplikasi. Namun, penggunaan klausula baku yang awalnya  untuk  efisiensi  berubah  dan  menjadi  disalahgunakan  oleh  pelaku  usaha
3 Saparyanto Saparyanto, “Perkembangan Keabsahan Kontrak Elektronik Di Indonesia,” Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi 9, no. 1 (2021): 138–139, https://doi.org/10.20961/hpe.v9i1.51589.
4 Indah Parmitasari, “Eksistensi Smart Contract Menurut Hukum Kontrak Di Indonesia,” in Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat (https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/39951, 2020), 93–100.
5 Melisa Aquaria Putri, “Klausula Baku Dalam Suatu Perjanjian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,” Jurnal Gagasan Hukum 02, no. 02 (2020): 141–143, https://doi.org/https://doi.org/10.31849/jgh.v2i02.8553.

## POSITUM, Vol. 8, No. 2, Desember 2023
Fathya Aprilianti, Amoury Adi  Sudiro : Keseimbangan Para Pihak Dalam Kontrak Elektronik ( E- Contract )
menjadi untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan tanggung jawab tertentu yang seharusnya menjadi kewajiban pelaku usaha. Ini jelas melemahkan posisi konsumen, karena  disini  kedudukan  pelaku  usaha  menjadi  lebih  kuat  dibandingkan  konsumen. Kepentingan  konsumen  disini  seakan  akan  menjadi  terabaikan  dan  konsumen  jadi hanya  memiliki  dua  opsi,  yaitu  menerima  keseluruhan  isi  kontrak  atau  menolak sepenuhnya  ( take  it  or  leave  it ).  Situasi  tersebut  diketahui  sebagai  penyalahgunaan posisi  karena  menjadi  terciptanya  ketidakseimbangan  antara  pelaku  usaha  dan konsumen dalam sebuah kontrak elektronik.
Indonesia  harus  dapat  memberikan  perlindungan  hukum  kepada  setiap  warga negaranya. untuk memberikan keseimbangan dan kepastian hukum bagi masyarakat, karena Indonesia merupakan negara hukum. 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di Indonesia mencakup hal-hal berhubungan dengan konsumen dan pelaku usaha, termasuk hak-hak, kewajiban, dan tanggung jawabnya. Perlindungan  konsumen  disini  berupaya  mewujudkan  masyarakat  yang  adil  dan makmur sesuai Pancasila dan UUD 1945. 7 Dalam kaitannya dengan perjanjian baku, UUPK telah mengatur secara rinci mengenai apa yang harus pelaku usaha ikuti serta batasan-batasan  menawarkan  barang  dan/atau  jasa  mereka  melalui  perjanjian  baku. Batasan-batasan dalam perjanjian baku tersebut telah diatur pada Pasal 18 UUPK yang berisi  tentang  larangan-larangan  bentuk  klausula  baku,  yang  bertujuan  untuk melindungi konsumen dari hal yang dapat merugikan konsumen yang dapat muncul sebagai  imbas  dari  penerapan  perjanjian  baku  oleh  pelaku  usaha  serta  mencapai keseimbangan dalam keadaan di mana konsumen yang terlibat memiliki posisi tawar yang tidak seimbang.
6 Muhammad Dimas Hidayatullah Wildan, “Konsep Negara Dan Demokrasi Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia,” Ahkam Jurnal Hukum Islam Dan Humaniora 1, no. 1 (2022): 212–213, https://doi.org/10.58578/ahkam.v1i1.
7 Yanci Libria Fista, Aris Machmud, and Suartini Suartini, “Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen,” Binamulia Hukum 12, no. 1 (2023): 127–131, https://doi.org/10.37893/jbh.v12i1.599.

## POSITUM, Vol. 8, No. 2, Desember 2023
Fathya Aprilianti, Amoury Adi  Sudiro : Keseimbangan Para Pihak Dalam Kontrak Elektronik ( E- Contract )
Pada  dasarnya,  pencantuman  klausula  baku  dalam  kontrak  tidak  dilarang, asalkan  klausula  baku  tersebut  tidak  mengandung  ketetapan  yang  dilarang sebagaimana dalam Pasal 18 UUPK. Namun, dalam praktiknya pencantuman klausula baku  dalam  kontrak  elektronik  saat  ini  memberikan  ketidakseimbangan  kedudukan antara  para  pihak,  yang  dimana  kedudukan  konsumen  menjadi  lebih  lemah dibandingkan pelaku usaha karena pembuatan kontrak elektronik tersebut dilakukan secara sepihak saja oleh pelaku usaha tanpa mempertimbangkan hak-hak konsumen, sehingga isinya lebih menguntungkan pihak pelaku usaha. Seharusnya, pelaku usaha yang  memegang  kekuatan  lebih  tinggi  bisa  membagi  porsi  kekuasaannya  terhadap pihak konsumen guna terciptanya kesetaraan dan keadilan antara para pihak dan untuk melindungi hak-hak konsumen. Melihat  penjabaran diatas, penulis ingin melakukan riset dengan judul: “Keseimbangan Para Pihak dalam Kontrak Elektronik ( E-Contract ) Pada  Aplikasi  Digital”  dengan  rumusan  masalah,  yakni  apakah  asas  keseimbangan berkontrak  dalam  kontrak  elektronik  telah  tercapai?  Lalu  upaya  apa  yang  dapat dilakukan untuk menyeimbangkan kedudukan para pihak dalam kontrak elektronik?

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian menggunakan yuridis normatif yang disebut sebagai riset dokumen, karena banyak menggunakan data bersifat sekunder yang meneliti bahan kepustakaan yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan, pendapat sarjana, teori hukum dan serta literatur lainnya berkaitan persoalan yang diteliti. 8 Mekanisme pengumpulan data  dengan  studi  kepustakaan  dengan  mengumpulkan  data  melalui  dokumen- dokumen resmi, literatur dan peraturan pemerintah, serta buku-buku berkaitan secara langsung  dengan  objek  permasalahan  melalui  bahan  hukum  primer  dan  sekunder. Bahan hukum primer yang mengikat berupa UU No.8/1999, UU No.19/2016 tentang perubahan  atas  UU  No.11/2008,  UU  No.  27/2022,  PP  No.71/2019,  dan  peraturan
8 Muhammad Siddiq Armia, Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum (Aceh : Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2022), 8-13.

## POSITUM, Vol. 8, No. 2, Desember 2023
Fathya Aprilianti, Amoury Adi  Sudiro : Keseimbangan Para Pihak Dalam Kontrak Elektronik ( E- Contract )
lainya.  Penggunaan  bahan  hukum  sekunder,  seperti  undang-undang,  buku,  jurnal, pendapat  para  pakar  hukum,  hasil  penelitian  terkait  objek  permasalahan  ini,  dan lainnya yang akan memberikan pengertian lebih lanjut atas bahan hukum primer. 9

## C. PEMBAHASAN DAN ANALISIS

## 1. Asas Keseimbangan Berkontrak dalam Kontrak Elektronik
Perjanjian  atau  disebut  juga  sebagai  kontrak  secara  umum  diartikan  sebagai kesepakatan yang dibuat antara para pihak dan selanjutnya melahirkan suatu hubungan hukum serta hak dan kewajiban antara para pihak. Sebagaimana dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata,  bahwa  perjanjian merupakan kesepakatan  antara para pihak  yang mempunyai  kekuatan  mengikat  sebagaimana  undang-undang.  Terdapat  beberapa aspek  penting  yang  harus  diperhatikan  saat  membuat  perjanjian,  seperti  hak  dan kewajiban para pihak, asas perjanjian, syarat sah perjanjian, penyelesaian sengketa dan bagaimana  berakhirnya  perjanjian. 10 Sebagai  bagian  dari  aspek  penting  di  atas, sebelum para pihak membuat kontrak, sebagaimana dalam Pasal 1320 KUH Perdata, bahwa sebelum para pihak membuat perjanjian mereka harus memperhatikan syarat sah  perjanjian,  yaitu  adanya  kata  sepakat  antara  pihak  yang  mengikatkan  dirinya; kecakapan  membuat  perikatan;  suatu  hal  tertentu;  dan  sebab  yang  halal  atau  tidak dilarang  hukum.  Syarat  subjektif  merupakan  syarat  pertama  dan  kedua,  karena berkaitan dengan para pihak dalam pembuatan perjanjian. Sedangkan, syarat objektif merupakan  syarat  ketiga  dan  keempat,  karena  kedua  syarat  tersebut  terkait  dengan objek  yang  tertuang  dalam  suatu  perjanjian.  Akibat  hukum  apabila  syarat  subjektif tidak terwujud, salah satu pihak dapat meminta pembatalan secara hukum. Sedangkan, apabila syarat objektif tidak terwujud, perjanjian dapat batal demi hukum. 11
9 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum (Mataram: Mataram University Press, 2020), 45-47
10 Niru  Anita  Sinaga  and  Dan  Tiberius  Zaluchu,  “Peranan  Asas  Keseimbangan  Dalam  Mewujudkan Tujuan  Perjanjian,” Jurnal Ilmu Hukum Dirgantara 8, no. 1 (2017): 44–43, https://doi.org/10.35968/jh.v8i1.137.
11 RR Dewi Anggraeni, Hukum Kontrak Bisnis (Tangerang Selatan: Unpam Press, 2021), 18-26.

## POSITUM, Vol. 8, No. 2, Desember 2023
Fathya Aprilianti, Amoury Adi  Sudiro : Keseimbangan Para Pihak Dalam Kontrak Elektronik ( E- Contract )
Sejak  dahulu  perjanjian  atau  kontrak  bersifat  tradisional,  yang  terbentuk  dari kata-kata  atau  tulisan  yang  diungkapkan  sehingga  berbentuk  perjanjian  tertulis  atau mengkombinasikan  keduanya,  secara  lisan  dan  tertulis.  Namun,  berkembangnya teknologi informasi telah membawa perubahan dalam aspek hukum perjanjian, yaitu dengan  munculnya  kontrak  elektronik  untuk  tujuan  kemudahan  dan  efisiensi  para pihak dalam membuat perjanjian. Pengaturan kontrak elektronik termuat di dalam UU Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan  Transaksi  Elektronik  (ITE),  sebagaimana  dalam  Pasal  1  angka  17  UU  ITE “Kontrak  Elektronik  adalah  perjanjian  para  pihak  yang  dibuat  melalui  Sistem Elektronik.”  Sistem  elektronik  sendiri  berdasarkan  Pasal  1  angka  5  UU  ITE “serangkaian  perangkat  dan  prosedur  elektronik  yang  berfungsi  mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan,  dan/atau  menyebarkan  Informasi  Elektronik.”  Sehingga,  kontrak elektronik  memiliki  perbedaan  dengan  kontrak  biasa,  karena  pembuatan  kontrak elektronik  dilakukan  melalui  sistem  elektronik  (digital),  sedangkan  kontrak  biasa dibuat  secara  manual  (tertulis). 12 Kontrak  elektronik  keabsahannya  tertuang  dalam Pasal 18 ayat (1) UU ITE yang menyatakan “transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik mengikat para pihak.” 13 Pada Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 UU ITE menyatakan bahwa sebagai perluasan alat bukti sesuai dengan hukum acara di Indonesia, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik adalah alat bukti sah. Berdasarkan Pasal 46 ayat (2) PP No. 71/2019 sah atau tidaknya kontrak elektronik terlihat  dari  apakah  kontrak  elektronik  telah  mengandung  syarat  sah  perjanjian
12 Ditiya  Salsabila  and  Budi  Ispriyarso,  “Efektivitas  Keabsahan  Kontrak  Elektronik  Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia,” AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam 5, no. 2 (2023): 1343–1354, https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.3085.
13 Dyah Ayu Artanti and Men Wih Widiatno, “Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam Pasal 18 Ayat 1 UU  I.T.E  Ditinjau  Dari  Hukum  Perdata  Di  Indonesia,” JCA  of  Law 1,  no.  1  (2020):  92–93, https://jca.esaunggul.ac.id/index.php/law/article/view/10.

## POSITUM, Vol. 8, No. 2, Desember 2023
Fathya Aprilianti, Amoury Adi  Sudiro : Keseimbangan Para Pihak Dalam Kontrak Elektronik ( E- Contract )
sebagaimana Pasal 1320 KUH Perdata. Jika kontrak elektronik memenuhi syarat sah tersebut, maka kontrak elektronik akan dianggap sah secara hukum. 14
Kontrak elektronik disebut sebagai kontrak baku, karena hanya satu pihak saja, yakni  pelaku  usaha  yang  dapat  menyiapkan  dan  menentukan  isi  kontrak  dalam pembuatannya. Sehingga, seringkali isinya memuat preferensi dari pelaku usaha tanpa mempertimbangkan hak-hak dari pihak konsumen. Konsumen disini dihadapkan pada dua pilihan, menyetujui keseluruhan isi kontrak atau tidak sama sekali setuju ( take it or leave it ). Bentuk  kontrak baku pada dasarnya  tidak dilarang, selama isinya tidak mencantumkan bentuk klausula baku yang dilarang dalam Pasal 18 UUPK. Apabila memuat  bentuk  klausula  baku  yang  dilarang  dalam  Pasal  18  UUPK,  maka  kontrak dapat batal demi hukum. Karena kontrak elektronik itu berbentuk kontrak baku, lalu apakah  posisi  para  pihak  dalam  kontrak  elektronik  ini  seimbang  atau  tidak.  Hal tersebut masih menjadi perbincangan, karena ada keadaan dimana sebagian konsumen telah mengetahui syarat-syarat dalam perjanjian, tetapi mereka tidak peduli akibat dari isi  perjanjian  tersebut,  atau  terkadang  konsumen  terdesak  akan  kebutuhan  dan  mau tidak mau menyetujui isi kontrak elektronik tersebut walaupun konsumen tahu bahwa isinya merugikan mereka. 15
Keberadaan asas hukum dalam membuat perjanjian merupakan hal penting yang wajib  diperhatikan  untuk  menciptakan  keseimbangan  dan  menjaga  hak-hak  para pihak,  yaitu  salah  satunya  adalah  memperhatikan  asas  keseimbangan. 16 Asas keseimbangan adalah keadaan dimana dalam perjanjian hak dan kewajiban para pihak harus dilaksanakan sesuai perjanjian yang telah dibuat. Apabila pelaksanaan prestasi
14 Yuli Heriyanti and Ahmad Zikri, “Klausula Baku Dan Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Rangka Perlindungan Konsumen Pada Perdagangan Secara Elektronik,” Jurnal Pahlawan 6, no. 1 (2023): 14, http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jp/article/view/18608.
15 Muhammad Tommy Setiawan, Achmad Busro, and Mujiono Hafidh Prasetyo, “Asas Keseimbangan Sebagai  Indikator  Keadilan  Di  Dalam  Perjanjian  Baku,” Notarius 14,  no.  2  (2021):  905–15, https://doi.org/10.14710/nts.v14i2.43782.
16 Nasaruddin  Nasaruddin  and  Yulias  Erwin,  “Implementasi  Asas  Keseimbangan  Dalam  Perjanjian Baku Untuk Mewujudkan Keadilan Bagi Para Pihak,” Journal Law and Government 1, no. 1 (2023): 18, https://journal.ummat.ac.id/index.php/lago/article/view/12989.

## POSITUM, Vol. 8, No. 2, Desember 2023
Fathya Aprilianti, Amoury Adi  Sudiro : Keseimbangan Para Pihak Dalam Kontrak Elektronik ( E- Contract )
tidak  dilakukan  oleh  salah  satu  pihak,  maka  pihak  yang  merasa  dirugikan  dapat mengajukan  tuntutan  atas  prestasi  yang  tidak  terpenuhi  sesuai  perjanjian. 17 Maksud keseimbangan dari berbagai aturan diartikan sebagai keadaan dimana para pihak dalam perjanjian  memiliki  kedudukan  yang  setara  atau  memiliki  hak  dan  kewajiban  yang sama  sehingga  salah  satu  pihak  tidak  ada  yang  lebih  mengontrol  atau  memberikan tekanan kepada pihak lainnya. Kekuatan hukum suatu perjanjian akan dipertanyakan apabila  tidak  terwujudnya  keseimbangan  di  dalamnya. 18 Untuk  mencapai keseimbangan dalam kontrak, terdapat tiga aspek yang harus diperhatikan. Pertama, tindakan  yang  para  pihak  lakukan  berhubungan  dengan  subjek  perjanjian,  karena perjanjian akan tercapai ketika para pihak saling mengikat yang merupakan kehendak mereka untuk melakukan perbuatan hukum. Kedua, terkait isi perjanjian. Kesadaran dan persetujuan para pihak dalam mencapai keseimbangan saling terkait erat dengan isi  perjanjian  karena  keadaan  isi  perjanjian  yang  ditentukan  sepihak  oleh  salah  satu pihaknya,  adanya  ketentuan  yang  tidak  fleksibel  (kaku),  dan  salah  satu  pihak  yang kekuatan daya tawarnya lebih lemah dibandingkan pihak lainnya dapat membuat salah satu pihak tersebut tidak dapat menentukan atau mengubah isi perjanjian dan hanya bisa menyetujuinya saja. Ketiga, pelaksanaan perjanjian yang dimana diharapkan para pihak dapat menjalankan isi perjanjian dengan itikad baik sebagai bentuk kepatuhan terhadap isi perjanjian. 19 Pada praktiknya, untuk mengetahui seimbang atau tidaknya kedudukan  para  pihak  dalam  suatu  kontrak  elektronik  dapat  dilihat  dari  klausul- klausul yang mengaturnya, yang biasanya terlihat bahwa kedudukan para pihak tidak seimbang karena biasanya klausul-klausul tersebut memberikan batasan-batasan bagi pihak konsumen. Sehingga, saya selaku penulis mencoba mengambil contoh klausul
17 Joko Sriwidodo and Kristiawanto, Memahami Hukum Perikatan (Yogyakarta: Penerbit Kepel Press, 2020), 23.
18 Muhammad Irayadi, “Asas Keseimbangan Dalam Hukum,” HERMENEUTIKA 5, no. 1 (2021): 101– 102, https://doi.org/10.33603/hermeneutika.v3i2.
19 Aryo Dwi Prasnowo and Siti Malikhatun Badriyah, “Implementasi Asas Keseimbangan Bagi Para Pihak  Dalam  Perjanjian  Baku,” Jurnal  Magister  Hukum  Udayana 8,  no.  1  (2019):  71–72, https://doi.org/10.24843/JMHU.2019.v08.i01.

## POSITUM, Vol. 8, No. 2, Desember 2023
Fathya Aprilianti, Amoury Adi  Sudiro : Keseimbangan Para Pihak Dalam Kontrak Elektronik ( E- Contract )
yang  tertera  dari  masing-masing  lima  kontrak  elektronik  pada  aplikasi  digital Tokopedia, Gojek, Instagram, WhatsApp, dan Bibit.
1) Tokopedia
a. Pada  bagian  “Pemberitahuan  Privasi”  yang  telah  diubah  pada  tanggal  28
November  2023  dan  baru  akan  berlaku  tanggal  30  Desember  2023  pada  poin “Melindungi Data Pribadi Anda” tentang “Penyimpanan Data” salah satu isinya menyatakan  bahwa  Tokopedia  hanya  akan  menyimpan  data  pribadi  pengguna selama diperlukan dan diperbolehkan UU dan akan berhenti menyimpan jika data pribadi  sudah  tidak  diperlukan.  Namun,  Tokopedia  dapat  membagikan  data pribadi pengguna kepada pihak lain termasuk lembaga pemerintah berwenang dan masih ada kemungkinan data pribadi disimpan dan dikuasai lembaga pemerintah, lembaga yang ditunjuk  pemerintah atau bekerja sama dengan Tokopedia,  maka pengguna  setuju  untuk  patuh  terhadap  peraturan  penyimpanan  data  masing- masing  lembaga  karena  data  pribadi  sudah  bukan  di  tangan  Tokopedia. Pernyataan  ini  secara  tersirat  menyatakan  Tokopedia  melepaskan  tanggung jawabnya  dalam  melindungi  keamanan  dan  kerahasiaan  data  pribadi  pengguna yang diprosesnya kepada pihak ketiga, karena tidak menjamin penyimpanan data oleh pihak lain yang didapatkan dari Tokopedia. Padahal dalam Pasal 18 ayat (1) huruf  a  UUPK  jo  Pasal  35  UU  Perlindungan  Data  Pribadi  telah  menyatakan melarang  mencantumkan  klausul  pelepasan  tanggung  jawab  dan  menyatakan bahwa  wajib  bagi  pengendali  data  pribadi  (disini  Tokopedia)  memberikan perlindungan atas data pribadi yang diprosesnya dengan menerapkan berbagai hal, seperti menyusun langkah teknis dan memperhatikan tingkatan risiko data pribadi yang dilindunginya.
b. Pada bagian “Syarat dan Ketentuan” poin V tentang “Pembaharuan” menyatakan sewaktu-waktu  syarat  dan  ketentuan  dapat  diubah  dan/atau  diperbarui  tanpa pemberitahuan  sebelumnya  dan  pengguna  akan  dianggap  setuju  atas  segala perubahan  yang  ada  tersebut  apabila  pengguna  tetap  mengakses  layanan  dari

## POSITUM, Vol. 8, No. 2, Desember 2023
Fathya Aprilianti, Amoury Adi  Sudiro : Keseimbangan Para Pihak Dalam Kontrak Elektronik ( E- Contract )
Tokopedia.  Ketentuan  tersebut  membuat  pengguna  tidak  punya  pilihan  selain menyetujui  apabila  tetap  ingin  terus  mengakses  layanan  Tokopedia.  Lalu bagaimana  jika  ada  ketentuan  baru  yang  malah  merugikan  pengguna,  terlebih perubahannya tidak diberitahu sebelumnya. Sehingga, jelas melanggar Pasal 18 ayat  (1)  huruf  g  yang  melarang  pernyataan  apabila  ada  pengaturan  baru, tambahan, dan/atau ada modifikasi yang diberlakukan atas prosedur pelaku usaha, maka konsumen harus tunduk kepadanya.
2) Gojek
a. Pada bagian “Apa Saja Tanggung Jawab Anda Sebagai Pengguna Gojek?” tentang  “Pernyataan  Anda”  salah  satu  isinya  menyatakan  pengguna menyetujui  bertanggung  jawab  sepenuhnya  atas  segala  risiko  penggunaan layanan, aplikasi, konten pihak ketiga, penawaran, dan metode pembayaran. Pengguna juga setuju melepaskan Gojek dari tuntutan, kerusakan, gangguan sistem karena akses tidak resmi oleh pihak lain. Padahal dalam Pasal 21 ayat (3)  UU  ITE  menyatakan  adanya  kegagalan  agen  elektronik  karena  pihak ketiga yang menyebabkan kerugian terhadap transaksi elektronik merupakan tanggung jawab agen elektronik (disini Gojek). Sehingga, seharusnya Gojek bertanggung  jawab  dan  dapat  dituntut  atas  risiko  tersebut,  karena penggunaannya dilakukan melalui aplikasi Gojek.
b. Pada  bagian  “Penyelesaian  Masalah  dan  Sengketa”  tentang  “Batasan Tanggung  Jawab  Kami”  salah  satu  isinya  menyatakan  jika  pengguna mempunyai sengketa dengan penyedia layanan, konten, dan penawaran, serta pihak  ketiga,  atau  metode  pembayaran,  maka  pihak  Gojek  tidak  punya kewajiban  mengambil  tindakan  apapun  (termasuk  tindakan  hukum)  untuk menyelesaikan sengketa antara pengguna dan para pihak tersebut dan Gojek hanya memfasilitasi penyelesaian sengketa tersebut. Pernyataan tersebut jelas membatasi  tanggung  jawab  Gojek  akan  masalah  pengguna  layanan  alami dalam bertransaksi melalui aplikasinya. Padahal, Gojek selaku penyelenggara

## POSITUM, Vol. 8, No. 2, Desember 2023
Fathya Aprilianti, Amoury Adi  Sudiro : Keseimbangan Para Pihak Dalam Kontrak Elektronik ( E- Contract )
layanan dapat memberikan bantuan penyelesaian sengketa.

## 3) Instagram
Melihat dari syarat dan ketentuan yang tertera dalam kontrak elektronik pada aplikasi  Instagram  telah  menggunakan  bahasa  yang  aman,  yaitu    dengan  selalu menggunakan  kalimat  “Sejauh  diizinkan  oleh  hukum”.  Kalimat  tersebut menekankan, apabila terdapat klausul dari kontrak yang merugikan pengguna dan ada peraturan perundang-undangan yang mengatur bahwa klausul tersebut benar merugikan pengguna maka pihak Instagram akan bertanggung jawab.

## 4) WhatsApp
Melihat dari syarat dan ketentuan yang tertera dalam kontrak elektronik pada aplikasi  WhatsApp  telah  menggunakan  bahasa  yang  aman,  yaitu  dengan  selalu menggunakan  kalimat  “Sejauh  diizinkan  oleh  hukum”  kalimat  tersebut menekankan, apabila terdapat klausul dari kontrak yang merugikan pengguna dan ada peraturan perundang-undangan yang mengatur bahwa klausul tersebut benar merugikan pengguna maka pihak WhatsApp akan bertanggung jawab.
5) Bibit
a. Pada  bagian  “Syarat  dan  Ketentuan  Penggunaan”  tentang  “Penggunaan  Data” menyatakan  pemberian  data  pribadi  oleh  Bibit  kepada  pihak  ketiga  dapat dilakukan dengan izin kepada pengguna terlebih dahulu. Pengguna harus setuju tidak  menuntut  pertanggungjawab  kepada  Bibit  apabila  timbul  kerugian  karena data pribadi digunakan oleh pihak ketiga tersebut. Karena data pribadi pengguna yang  digunakan  oleh  pihak  ketiga  tidak  diatur  dalam  Kebijakan  Privasi  Bibit. Pernyataan  tersebut  seakan  akan  Bibit  melepaskan  tanggung  jawab  dalam menjaga data pribadi pengguna, yang pada Pasal 18 ayat (1) huruf a UUPK telah jelas dilarang pemuatan klausul pelepasan tanggung jawab. Lalu dalam Pasal 35 UU Perlindungan Data Pribadi telah menyatakan menyatakan bahwa keamanan data  pribadi  pengguna  yang  diprosesnya  wajib  dilindungi  oleh  pengendali  data

## POSITUM, Vol. 8, No. 2, Desember 2023
Fathya Aprilianti, Amoury Adi  Sudiro : Keseimbangan Para Pihak Dalam Kontrak Elektronik ( E- Contract )
pribadi (disini Bibit) dengan menerapkan berbagai hal, seperti menyusun langkah teknis dan memperhatikan tingkatan risiko data pribadi yang dilindunginya.
b. Pada  bagian  “Syarat  dan  Ketentuan  Penggunaan”  tentang  “Penggunaan  Robo Adviser”  menyatakan  Bibit  menyediakan  Robo  Advisor  untuk  membantu pengguna menentukan alokasi aset Reksa Dana yang optimal bagi setiap nasabah. Namun,  jika  ada  kehilangan,  kerugian,  atau  gugatan  karena  penggunaan  Robo Advisor  Bibit,  Bibit  tidak  bertanggung  jawab.  Terlihat  bahwa  Bibit  disini melepaskan  tanggung  jawabnya  dalam  memberikan  layanan  kepada  pengguna. Padahal dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a jo Pasal 19 UUPK menyatakan telah jelas dilarang  pemuatan  terkait  klausul  pelepasan  tanggung  jawab  dan  pelaku  usaha bertanggung jawab memberi kompensasi kepada konsumen karena dampak dari konsumen mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dibuatnya.
Dari  uraian  diatas  dapat  terlihat  bahwa  di  dalam  beberapa  kontrak  elektronik masih banyak mengandung klausa-klausa baku yang tidak memberikan keseimbangan terhadap pihak pengguna selaku konsumen, terlebih  dalam hal  pertanggungjawaban pelaku usaha, yang dimana pelaku usaha seakan akan melepaskan tanggung jawabnya atas  hal-hal  yang  menjadi  kewajibannya  dan  membebankannya  kepada  konsumen. Sehingga,  kontrak  elektronik  tersebut  tidak  memberikan  adanya  asas  keseimbangan para pihak dalam kontrak karena bargaining position yang tidak sama dimiliki para pihak  hingga  akhirnya  menimbulkan unreal  bargaing .  Sehingga,  konsumen dihadapkan  pada  dua  pilihan,  yaitu  menerima  atau  menolak  sepenuhnya  isi  kontrak ( take  it  or  leave  it ).  Terlebih  saat  konsumen  dihadapkan  pada  kontrak  terkait kebutuhan mendasar, seperti sandang, pangan, dan papan.

## 2. Upaya  Memberikan  Keseimbangan  Terhadap  Para  Pihak  dalam  Kontrak Elektronik
Syarat dan ketentuan yang terkandung dalam aplikasi digital merupakan sebuah kontrak  yang  mengikat  pelaku  usaha  dan  pengguna  aplikasi.  Di  dalam  syarat  dan

## POSITUM, Vol. 8, No. 2, Desember 2023
Fathya Aprilianti, Amoury Adi  Sudiro : Keseimbangan Para Pihak Dalam Kontrak Elektronik ( E- Contract )
ketentuan tersebut mengandung klausul-klausul baku yang seluruh isinya pelaku usaha buat sepihak terlebih dahulu yang membuat kedudukan para pihaknya menjadi tidak seimbang. Hal tersebut tentu menjadi tidak selaras dengan keadilan yang merupakan tujuan  hukum,  Karena  pembentukan  suatu  kontrak  itu  pada  dasarnya  untuk menggabungkan  kepentingan  para  pihak  guna  mencapai  adilnya  kepentingan kepentingan  antara  para  pihak  dalam  hal  pertukaran. 20 Namun,  jika  diperhatikan  di dalam  syarat  dan  ketentuan  tersebut  mengandung  klausul  yang  mengatur  tentang penyediaan  fitur-fitur  kepada  pengguna  sebagai  akses  pengguna  untuk  mengatur penggunaan  aplikasinya,  atau  dikenal  sebagai  personalisasi  aplikasi,  yaitu  berfokus pada  pengguna  untuk  dapat  memahami  apa  yang  diinginkan  pengguna  dan memberikan  pengalaman  yang  disesuaikan  dengan  kebutuhan  spesifik  pengguna dalam  hal  pengguna  menggunakan  layanan  aplikasi.  Seperti  adanya  akses  untuk mengontrol  konten  yang  dapat  diakses,  mengontrol  privasi  pengguna,  mengontrol pihak-pihak yang dapat berinteraksi dengan pengguna, dan lain sebagainya. 21
Akses  pengaturan  oleh  pengguna  tersebut  dilakukan  untuk  meningkatkan pengalaman  konsumen  dalam  penggunaan  aplikasi  dan  mendapatkan  kepercayaan pengguna. Akses pengaturan oleh pengguna juga menjadi memungkinkan pengguna memiliki  lebih  banyak  akses  dan  mendapatkan  pengalaman  lebih  baik  dalam menggunakan layanan aplikasi serta pemberian layanan aplikasi dapat sesuai dengan keinginan pengguna dan dapat  melindungi data pengguna dari akses yang tidak sah atau  berbahaya. 22 Sehingga,  dengan  adanya  fitur  personalisasi  aplikasi  ini,  dapat
20 Johannes Gunawan et al., Perjanjian Baku Masalah Dan Solusi (Germany: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, 2021), 30.
21 Nayden Tafradzhiysk, “App Personalization - Business of Apps,” Business of Apps, 2023, accessed Dec 9, 2023, https://www.businessofapps.com/marketplace/app-engagement/research/app- personalization/.
22 Younis  A.  Younis,  Kashif  Kifayat,  and  Madjid  Merabti,  “An  Access  Control  Model  for  Cloud Computing,” Journal  of  Information  Security  and  Applications 19,  no.  1  (2014):  45, https://doi.org/10.1016/j.jisa.2014.04.003.

## POSITUM, Vol. 8, No. 2, Desember 2023
Fathya Aprilianti, Amoury Adi  Sudiro : Keseimbangan Para Pihak Dalam Kontrak Elektronik ( E- Contract )
membantu  penyedia  layanan  memberikan  layanan  secara  akurat  dan  efisien  dari informasi yang telah didapatkan dari pengguna yang diberikan secara sukarela. 23
Pemberian  akses  pengaturan  oleh  penyedia  layanan  untuk  pengguna  dapat mengontrol penggunaan aplikasinya merupakan niat baik dari penyedia layanan guna memberikan  pengalaman  penggunaan  aplikasi  yang  lebih  baik  dan  kenyamanan terhadap pengguna, mengarahkan pada lebih banyaknya penggunaan sebuah aplikasi oleh  pengguna,  memungkinkan  untuk  akses  yang  lebih  cepat  dalam  penggunaan aplikasi.  Sehingga,  pemberian  akses  pengaturan  tersebut  merupakan  sebuah  upaya yang  dilakukan  untuk  memberikan  keseimbangan  para  pihak  dalam  kontrak elektronik.  Dalam  hal  ini  pelaku  usaha  mencoba  memberikan  sebagian kewenangannya  dengan  memberikan  hak  kepada  pengguna  terkait  akses  pilihan pengaturan dalam mengontrol penggunaan aplikasi oleh pengguna guna memberikan kemudahan dan kenyamanan pengguna dalam menggunakan suatu aplikasi. 24 Untuk mengetahui  apakah  penyedia  layanan  memberikan  kewenangan  kepada  pengguna dalam  kontrak  elektronik  dapat  dilihat  dari  klausul-klausul  yang  mengaturnya. Sehingga,  saya  kembali  mencoba  mengambil  contoh  dari  klausul  yang  tertera  dari masing-masing  lima  kontrak  elektronik  untuk  mengetahui  apakah  ada  klausul  yang mengatur  terkait  pemberian  kewenangan  tersebut  pada  aplikasi  Tokopedia,  Gojek, Instagram, WhatsApp, dan Bibit.
1) Tokopedia
a. Pada  bagian  “Pemberitahuan  Privasi”  yang  telah  diubah  pada  tanggal  28 November 2023 dan baru akan berlaku tanggal 30 Desember 2023 tentang “Data Pribadi yang Kami Kumpulkan” poin “Data yang dikumpulkan setiap kali Anda menggunakan  Aplikasi”  salah  satu  isinya  menyatakan  bahwa  fitur Google
23 Zongda Wu et al., “The Protection of User Preference Privacy in Personalized Information Retrieval: Challenges and Overviews,” Libri 71, no. 3 (2021): 2, https://doi.org/10.1515/libri-2019-0140.
24 Yong Whi (Greg) Song, Hayoung Sally Lim, and Jeeyun Oh, “‘We Think You May like This’: An Investigation of Electronic Commerce Personalization for Privacy‐conscious Consumers,” Psychology & Marketing 38, no. 10 (2021): 2–4, https://doi.org/10.1002/mar.21501.

## POSITUM, Vol. 8, No. 2, Desember 2023
Fathya Aprilianti, Amoury Adi  Sudiro : Keseimbangan Para Pihak Dalam Kontrak Elektronik ( E- Contract )
Analytics Demographics and Interest merupakan suatu fitur yang digunakan oleh Tokopedia  dalam  hal  memperoleh  data  pribadi  pengguna,  jika  pengguna  tidak ingin  datanya  terlacak  maka  pengguna  dapat  memilih  opsi  pengaturan Add-On Google  Analytics  Opt-Out  Browser supaya  data  pribadi  pengguna,  seperti  jenis kelamin, kesukaan pengguna, dan informasi-informasi lainnya tidak dapat dilacak oleh Google Analytics .
b. Pada  bagian  “Pemberitahuan  Privasi”  yang  telah  diubah  pada  tanggal  28 November 2023 dan baru akan berlaku tanggal 30 Desember 2023 pada poin “Hak Anda  Sebagai  Pengguna”  menyatakan  bahwa  berdasarkan  UU,  pengguna memiliki  hak-hak  tertentu  terkait  aksesnya  dalam  Tokopedia  untuk  pengguna dapat  melakukan koreksi, dan/atau menghapus data pribadi  pengguna yang ada dalam penguasaan Tokopedia.
2) Gojek
a. Pada  bagian  Pemberitahuan  Privasi”  tentang  “Materi  Pemasaran  dan  Promosi” menyatakan  bahwa  pengguna  kapan  saja  dapat  memilih  mengklik  pengaturan ‘berhenti berlangganan’ untuk tidak menerima materi pemasaran yang ada dalam pesan bersangkutan atau dengan metode lain yang ada pada media promosi atau menghubungi pihak Gojek sesuai kontak tercantum.
b. Pada bagian “Apa saja tanggung jawab anda sebagai pengguna Gojek?” tentang “Akun Anda” poin “Deaktivasi Akun dan Unlinking Akun” menyatakan bahwa pengguna dapat melakukan deaktivasi akun Gojek melalui settings aplikasi Gojek dengan unlink akun  Gojek  pengguna  dan  platform  pihak  ketiga  atau  dengan mengirim permintaan ke customer service Gojek.
3) Instagram
a. Pada bagian “Kebijakan Privasi Instagram” tentang “Take Control” menyatakan bahwa pengguna dapat mengelola informasi yang Instagram kumpulkan tentang pengguna  pada Privacy  Center .  Sehingga  pengguna  dapat  mengontrol  terkait informasi yang pengguna berikan kepada Instagram, seperti pengguna mengatur

## POSITUM, Vol. 8, No. 2, Desember 2023
Fathya Aprilianti, Amoury Adi  Sudiro : Keseimbangan Para Pihak Dalam Kontrak Elektronik ( E- Contract )
log-in yang  terhubung  dengan  facebook;  mengontrol  privasi  akun;  mengontrol status aktivitas ( online/offline ); mengontrol terkait instagram story dan komennya; mengontrol  orang  yang  dapat  di  mention  pengguna  pada  instagram story ; mengontrol  jumlah likes ;  mengontrol  siapa  saja  yang  bisa  pengguna tag di postingan  pengguna  dan  siapa  saja  yang  bisa tag pengguna  di  postingannya; mengontrol  jumlah likes untuk  dapat  ditunjukkan  atau  tidak  ditunjukkan;
mengontrol  terkait  autentikasi  dua  faktor  (sistem  keamanan  yang  perlu  dua identifikasi  terpisah  untuk  mengakses  sesuatu),  mengontrol hidden  words ; mengontrol  penggunaan  mikrofon  oleh  pengguna,  jadi  Instagram  hanya  akan menggunakan  mikrofon  pengguna  apabila  pengguna  telah  memberi  izin  dan secara aktif menggunakan fitur yang memerlukan mikrofon.
b. Pada bagian “Kebijakan Privasi” tentang “Informasi yang Kami Kumpulkan” poin “apa yang Anda lakukan para produk kami” salah satu isinya menyatakan bahwa pengguna  dapat  memilih  pengaturan  Enkripsi end-to-end ,  sehingga  konten  dan pesan yang pengguna kirim dan terima tidak dapat dilihat dan dibaca oleh pihak Instagram.
4) WhatsApp
a. Pada  bagian  “Kebijakan  Privasi  dan  Data  Pengguna”  tentang  “Mengelola  dan Menyimpan  Informasi  Anda”  menyatakan  bahwa  pengguna  dapat  mengakses, mengelola,  dan  menghapus  informasi  pengguna.  WhatsApp  menyediakan  fitur untuk:  setelan  layanan  untuk  pengguna  mengubah  setelan  layanannya  seperti mengelola  kontak,  group,  dan  daftar  siaran  pengguna  atau  menggunakan  fitur blokir untuk mengelola pengguna yang melakukan komunikasi dengan pengguna; mengubah nomer telepon, nama, foto profil, dan keterangan info pengguna; dan menghapus akun WhatsApp pengguna dengan fitur hapus akun saya yang dapat dilakukan kapan saja.
b. Pada bagian “Kebijakan Privasi dan Data Pengguna” tentang “Informasi Lokasi” menyatakan  bahwa  pihak  WhatsApp  dalam  mengumpulkan  dan  menggunakan

## POSITUM, Vol. 8, No. 2, Desember 2023
Fathya Aprilianti, Amoury Adi  Sudiro : Keseimbangan Para Pihak Dalam Kontrak Elektronik ( E- Contract )
informasi  lokasi  pengguna dari perangkat  pengguna dilakukan dengan izin  dari pengguna  terlebih  dahulu  Ketika  pengguna  memilih  untuk  menggunakan  fitur lokasi.  Jadi  Pengguna  dapat  memilih  memberikan  atau  tidak  memberikan  izin kepada pihak WhatsApp menggunakan informasi lokasi pengguna
5) Bibit
a. Pada bagian “Syarat dan Ketentuan Umum” tentang “Informasi Keamanan” poin g  menyatakan  bahwa  pengguna  dapat  menggunakan  dan  mengaktifkan  fitur fingerprint pada saat  login dan dalam kapan saja pengguna juga dapat  memilih untuk menonaktifkan fitur tersebut melalui settings dalam aplikasi Bibit
b. Pada  bagian  “Kebijakan  Privasi”  tentang  “Pengaturan  Layanan”  menyatakan bahwa  pengguna  dapat  mengatur  untuk  memilih  tidak  menerima  layanan pemasaran, iklan, aktivitas lain terkait pengolahan data pribadi pengguna dengan pengguna menghubungi pihak Bibit.
Dari  uraian  diatas  dapat  terlihat  bahwa  di  dalam  kontrak  elektronik  masih terdapat  upaya  yang  dapat  dilakukan  untuk  memberikan  keseimbangan  kedudukan para  pihaknya.  Penyedia  layanan  disini  terlihat  mempunyai  niat  baik  dengan memberikan  sedikit  kewenangannya  kepada  pengguna  dengan  memberikan  akses fitur-fitur  personalisasi  aplikasi  terhadap  pengguna  dalam  menggunakan  layanan aplikasi. Fitur-fitur tersebut dapat memberikan kenyamanan terhadap pengguna dalam menggunakan  sebuah  aplikasi.  Selain  itu,  dengan  penyedia  layanan  memahami  dan memberikan  layanan  sesuai  preferensi  pengguna,  maka  hal  tersebut  merupakan sebagai elemen kunci bagi penyedia layanan untuk meningkatkan penggunaan layanan aplikasi oleh pengguna dan dapat menghasilkan keuntungan yang lebih besar. 25
25 Paola  Mavriki  and  Maria  Karyda,  “Using  Personalization  Technologies  for  Political  Purposes: Privacy  Implications,”  in E-Democracy  –  Privacy-Preserving,  Secure,  Intelligent  E-Government Services ,  ed.  Sokratis  K  Katsikas  and  Vasilios  Zorkadis  (Cham:  Springer  International  Publishing, 2017), 41, https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-3-319-71117-1_3.

## POSITUM, Vol. 8, No. 2, Desember 2023
Fathya Aprilianti, Amoury Adi  Sudiro : Keseimbangan Para Pihak Dalam Kontrak Elektronik ( E- Contract )
Adanya  fitur  pengaturan  atau  personalisasi  aplikasi  ini  memang  memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi  pengguna  aplikasi.  Namun,  personalisasi  aplikasi ini memberikan dampak terhadap data pribadi pengguna. Sehingga, pengguna harus secara  sukarela  memberikan  data  pribadinya  kepada  aplikasi  supaya  bisa menggunakan  fitur-fitur  personalisasi  ini,  karena  penyedia  layanan  aplikasi membutuhkan  data  pribadi  pengguna  untuk  pengguna  dapat  menggunakan  fitur personalisasi  aplikasi  tersebut.  Hal  tersebut  dianggap  wajar  dilakukan  ketika konsumen diberikan izin untuk mengontrol akses fitur personalisasi aplikasi ini. Tetapi hal  tersebut  menimbulkan  kekhawatiran  akan  bagaimana  keamanan  data  pribadi pengguna  yang  digunakan  dalam  fitur  personalisasi  aplikasi  tersebut.  Di  satu  sisi pengguna  mendapat  kemudahan  dalam  menggunakan  aplikasi  denagn  adanya  fitur personalisasi  ini,  namun  di  waktu  yang  sama  menimbulkan  kekhawatiran  akan keamanan  data  pribadi  pengguna  yang  mereka  berikan  secara  sukarela  untuk digunakan.

## D. PENUTUP
Kontrak  elektronik  merupakan  sebuah  kontrak  yang  berbentuk  kontrak  baku yang  cenderung  tidak  memberikan  keseimbangan  kepada  para  pihaknya  karena pembuatannya dilakukan sendiri oleh pelaku usaha untuk memberikan kemudahan dan efisiensi  kepada  para  pihak  dalam  membuat  perjanjian.  Namun,  berjalannya  waktu kemudahan  dan  efisiensi  tersebut  berubah  dan  disalahgunakan  oleh  pelaku  usaha. Melihat  dari  contoh  5  aplikasi  digital  yang  telah  dijabarkan  diatas  dapat  diketahui bahwa di dalam beberapa kontrak elektronik masih banyak mengandung klausa-klausa baku yang tidak memberikan keseimbangan terhadap pihak pengguna, terlebih dalam hal  pertanggungjawaban  pelaku  usaha.  Pelaku  usaha  seakan  akan  melepaskan tanggung  jawabnya  atas  hal-hal  yang  menjadi  kewajibannya  lalu  membebankannya kepada  konsumen.  Disini  pelaku  usaha  memiliki  posisi  yang  lebih  tinggi  dengan  ia dapat  menentukan  isi  kontrak  secara  sepihak  tanpa  terlebih  dahulu  bernegosiasi

## POSITUM, Vol. 8, No. 2, Desember 2023
Fathya Aprilianti, Amoury Adi  Sudiro : Keseimbangan Para Pihak Dalam Kontrak Elektronik ( E- Contract )
dengan konsumen, sementara konsumen semata-mata hanya dihadapkan pada dua hal, apakah  menerima  atau  menolak  isi  kontrak  ( take  it  or  leave  it ),  terlebih  dalam  hal konsumen  membutuhkan  layanan  dari  sebuah  aplikasi,  maka  konsumen  harus menyetujui  keseluruhan  isi  kontrak  tanpa  terkecuali.  Sehingga,  jika  dibandingkan dengan posisi pelaku usaha maka posisi konsumen disini jauh lebih lemah  daripada pelaku  usaha.  Hal  tersebut  menimbulkan  ketidakseimbangan  kedudukan  para pihaknya.
Adanya fitur personalisasi aplikasi merupakan bentuk upaya pelaku usaha dalam memberikan  keseimbangan  para  pihak  dalam  kontrak  elektronik.  Disini  penyedia layanan  mempunyai  niat  baik  dengan  memberikan  sedikit  kewenangannya  kepada pengguna  dengan  memberikan  akses  fitur-fitur  personalisasi  aplikasi  terhadap pengguna dalam menggunakan layanan aplikasi untuk memberikan kenyamanan dan layanan  yang  sesuai  dengan  preferensi  pengguna.  Namun,  perlu  diketahui  bahwa adanya  fitur  tersebut  menimbulkan  kekhawatiran  oleh  pengguna  akan  perlindungan keamanan data pribadi  yang digunakan untuk  pengguna dapat  mengakses fitur-fitur personalisasi  aplikasi  tersebut,  karena  penggunaan  fitur  personalisasi  aplikasi memerlukan data pribadi pengguna untuk dapat dijlankan.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Anggraeni, RR Dewi. Hukum Kontrak Bisnis . Tangerang Selatan: Unpam Press, 2021. Armia,  Muhammad  Siddiq. Penentuan  Metode  Dan  Pendekatan  Penelitian  Hukum . Aceh : Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2022.
Gunawan, Johannes, Bernadette M Waluyo, Perjanjian Baku Masalah, Phil Budiono Kusumohamidjojo, David  Tobing, Megawati Simanjuntak, and J Widijantoro. Perjanjian  Baku  Masalah  Dan  Solusi .  Germany:  Deutsche  Gesellschaft  für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, 2021.
Muhaimin. Metode Penelitian Hukum . Mataram: Mataram University Press, 2020.

## POSITUM, Vol. 8, No. 2, Desember 2023
Fathya Aprilianti, Amoury Adi  Sudiro : Keseimbangan Para Pihak Dalam Kontrak Elektronik ( E- Contract )
Sriwidodo,  Joko,  and  Kristiawanto. Memahami  Hukum  Perikatan .  Yogyakarta:
Penerbit Kepel Press, 2020.

## Jurnal
A. Younis, Younis, Kashif Kifayat, and Madjid Merabti. “An Access Control Model for Cloud Computing.” Journal of Information Security and Applications 19, no. 1 (2014): 45. https://doi.org/10.1016/j.jisa.2014.04.003.
Artanti, Dyah Ayu, and Men Wih Widiatno. “Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam Pasal 18 Ayat 1 UU I.T.E Ditinjau Dari Hukum Perdata Di Indonesia.” JCA of Law 1, no. 1 (2020): 92–93.
https://jca.esaunggul.ac.id/index.php/law/article/view/10.
Dadang Priatna, Arif Syabani, Dinda Ridho Permana, Muhammad Nahdiatu Solihin, Neng  Wangsih,  and  Ressa  Novianti.  “Pengaruh  Efektivitas  Platform  Digital Terhadap  Kinerja  Pegawai  Dinas  Arsip  Dan  Perpustakaan  Kabupaten Sumedang.” JRPA - Journal of Regional Public Administration 7, no. 2 (2022): 96. https://ejournal.unsap.ac.id/index.php/jrpa/article/view/577.
Fista,  Yanci  Libria,  Aris  Machmud,  and  Suartini  Suartini.  “Perlindungan  Hukum Konsumen  Dalam  Transaksi  E-Commerce  Ditinjau  Dari  Perspektif  Undang- Undang Perlindungan Konsumen.” Binamulia Hukum 12, no. 1 (2023): 127–31. https://doi.org/10.37893/jbh.v12i1.599.
Heriyanti, Yuli, and Ahmad Zikri. “Klausula Baku Dan Tanggung Jawab Pemerintah
Dalam Rangka Perlindungan Konsumen Pada Perdagangan Secara Elektronik.” Jurnal Pahlawan 6, no. 1 (2023): 14.
http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jp/article/view/18608.
Indah  Parmitasari.  “Eksistensi  Smart  Contract  Menurut  Hukum  Kontrak  Di Indonesia.” In Prosiding Seminar Nasional  Hasil Penelitian Dan  Pengabdian Masyarakat , 93–100. https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/39951, 2020. Irayadi, Muhammad. “Asas Keseimbangan Dalam Hukum.” HERMENEUTIKA 5, no. 1 (2021): 101–102. https://doi.org/10.33603/hermeneutika.v3i2.
Mavriki, Paola, and Maria Karyda. “Using Personalization Technologies for Political Purposes: Privacy Implications.” In E-Democracy – Privacy-Preserving, Secure, Intelligent E-Government Services , edited by Sokratis K Katsikas and Vasilios Zorkadis, 41. Cham: Springer International Publishing, 2017. https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-3-319-71117-1_3.
Nasaruddin,  Nasaruddin,  and  Yulias  Erwin.  “Implementasi  Asas  Keseimbangan Dalam Perjanjian Baku Untuk Mewujudkan Keadilan Bagi Para Pihak.” Journal

## POSITUM, Vol. 8, No. 2, Desember 2023
Fathya Aprilianti, Amoury Adi  Sudiro : Keseimbangan Para Pihak Dalam Kontrak Elektronik ( E- Contract )
Law and Government 1, no. 1 (2023): 18.
https://journal.ummat.ac.id/index.php/lago/article/view/12989.
Prasnowo,  Aryo  Dwi,  and  Siti  Malikhatun  Badriyah.  “Implementasi  Asas Keseimbangan  Bagi  Para  Pihak  Dalam  Perjanjian  Baku.” Jurnal  Magister Hukum Udayana 8, no. 1 (2019): 71–72.
https://doi.org/10.24843/JMHU.2019.v08.i01.
Putri, Melisa Aquaria. “Klausula Baku Dalam Suatu Perjanjian Berdasarkan Undang-
Undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan  Konsumen.” Jurnal Gagasan Hukum 02, no. 02 (2020): 141–143.
https://doi.org/https://doi.org/10.31849/jgh.v2i02.8553.
Salsabila,  Ditiya,  and  Budi  Ispriyarso.  “Efektivitas  Keabsahan  Kontrak  Elektronik
Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia.” AL-MANHAJ:  Jurnal Hukum  Dan Pranata Sosial Islam 5, no. 2 (2023): 1343–1354.
https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.3085.
Saparyanto,  Saparyanto.  “Perkembangan  Keabsahan  Kontrak  Elektronik  Di Indonesia.” Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi 9, no. 1 (2021): 138– 139. https://doi.org/10.20961/hpe.v9i1.51589.
Setiawan, Muhammad Tommy, Achmad Busro, and Mujiono Hafidh Prasetyo. “Asas Keseimbangan  Sebagai  Indikator  Keadilan  Di  Dalam  Perjanjian  Baku.” Notarius 14, no. 2 (2021): 905–15. https://doi.org/10.14710/nts.v14i2.43782. Sinaga, Niru Anita, and Dan Tiberius Zaluchu. “Peranan Asas Keseimbangan Dalam Mewujudkan  Tujuan  Perjanjian.” Jurnal  Ilmu  Hukum  Dirgantara 8,  no.  1 (2017): 44–43. https://doi.org/10.35968/jh.v8i1.137.
Song, Yong Whi (Greg), Hayoung Sally Lim, and Jeeyun Oh. “‘We Think You May like  This’:  An  Investigation  of  Electronic  Commerce  Personalization  for Privacy‐conscious Consumers.” Psychology & Marketing 38, no. 10 (2021): 2– 4. https://doi.org/10.1002/mar.21501.
Wildan,  Muhammad  Dimas  Hidayatullah.  “Konsep  Negara  Dan  Demokrasi  Dalam Perspektif  Hukum  Islam  Dan  Hukum  Positif  Di  Indonesia.” Ahkam  Jurnal Hukum Islam Dan Humaniora 1, no. 1 (2022): 212–13. https://doi.org/10.58578/ahkam.v1i1.
Wu, Zongda, Chenglang Lu, Youlin Zhao, Jian Xie, Dongdong Zou, and Xinning Su. “The  Protection  of  User  Preference  Privacy  in  Personalized  Information Retrieval:  Challenges  and  Overviews.” Libri 71,  no.  3  (2021):  2. https://doi.org/10.1515/libri-2019-0140.

## POSITUM, Vol. 8, No. 2, Desember 2023
Fathya Aprilianti, Amoury Adi  Sudiro : Keseimbangan Para Pihak Dalam Kontrak Elektronik ( E- Contract )

## Website
Rosdiana Dewi P. “Apakah Terms and Conditions Termasuk Perjanjian Elektronik?” Hukumonline,  2023.  https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-iterms- and-conditions-i-termasuk-perjanjian-elektronik-lt6508188318f88.
Tafradzhiysk, Nayden. “App Personalization - Business of Apps.” Business of Apps,
2023. https://www.businessofapps.com/marketplace/app- engagement/research/app-personalization/.