## EKONOMI SYARIAH SEBAGAI FONDASI EKONOMI KERAKYATAN UNTUK MENCAPAI INDONESIA YANG SEJAHTERA

## Zakaria BatuBara, MA.
The  article  below  tries  to  subscribe  the  potential  of  Islamic  sharia  economics  to  solve Indonesian  cases  in  economic  aspect.  One  of  its  cases  was  the  poorness  of  people  in  Indonesia more than half of its population, then in this article tries to find system of economic in Indonesian country first, so describes the value of Islamic sharia economics and internalized it in Indonesia system of economic.
Islam as  the last religion  revealed by Allah SWT has many tools to  anticipate and solve contemporary problems occurring in the global era. Al-Quran and al-Sunnah as the main sources of  Islamic  law  provide  tools  to  make  Islamic  teachings  always  suitable  for  all  time,  namely  by Islamic sharia economic can solve any economic problem in Indonesia, as As-Shidiqy said, that “Islamic economic is the muslim thinkers response to the economic challenges of their time. In this  endeavourers  they  were  aided  by  the  Quran  and  the  Sunnah  as  well  as  by  reason  and experience”.

## Kata kunci: ekonomi   Kerakyatan, dan Ekonomi Islam

## A. Pendahuluan
Sebenarnya Islam memiliki sistem ekonomi yang mengungguli sistem ekonomi lainnya yang hanya  merupakan  “buah  tangan”  manusia.  Sistem  ekonomi  Islam  adalah  sebuah  sistem  yang berlandaskan  ajaran  Ilahi,  yang  kesesuaiannya  dengan  umat  dapat  dipastikan.  Hanya  ekonomi Islamlah yang dapat membantu masyarakat mencapai kesejahteraannya.
Ekonomi  Islam  bukan  sekedar  etika  dan  nilai  yang  bersifat  normatif,  tetapi  juga  bersifat positif sekaligus. Karena ia mengkaji aktivitas aktual manusia, problem-problem ekonomi masyarakat dalam perspektif Islam.
Kesalahan sistem ekonomi Indonesia, yakni ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada sistem ekonomi kapitalis yang justru lebih memihak individu manusia, sehingga berdampak timbulnya rasa egoisme  yang  tinggi  dari  individu  manusia  itu  sendiri  tanpa  memperhatikan  mayoritas  rakyat Indonesia yang kurang mampu.

## B. Perekonomian Indonesia
Sejak  reformasi,  terutama  sejak  SI-MPR  1998,  istilah Ekonomi  Kerakyatan menjadi populer sebagai sistem ekonomi yang harus diterapkan di  Indonesia,  yaitu sistem ekonomi yang
demokratis  yang  melibatkan  seluruh  kekuatan  ekonomi  rakyat.  Mengapa  ekonomi  kerakyatan, bukan  ekonomi  rakyat  atau  ekonomi  Pancasila?  Sebabnya  adalah  karena  kata  ekonomi  rakyat dianggap  berkonotasi  komunis  seperti  di  RRC  (Republik  Rakyat  Cina),  sedangkan  ekonomi Pancasila dianggap telah dilaksanakan selama Orde Baru yang terbukti gagal. 1
Bung  Hatta  sebagai founding  father (Bapak  Pendiri)  negeri  ini  telah  meletakkan  dasar- dasar  sistem  ekonomi  Syariah  dalam  dasar  negara  Indonesia  yang  dikenal  sekarang  menjadi ekonomi kerakyatan  yang dulu dengan nama ekonomi perkoperasian kemudian ekonomi Rakyat dan ekonomi Pancasila yang terletak pada landasan Negara Indonesia, yakni Pancasila. Di dalam Pancasila telah disebutkan lima ciri dasar, yakni ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah dan keadilan sosial. Semua itu bersumber dari ajaran Islam, 2
Karenanya,  istilah  ekonomi  kerakyatan  sebagai  bangun  usaha  rakyat,  dianggap  paling sesuai  dengan  konsep  pemberdayaan  umat  Islam  yang  mengedepankan  prinsip  keadilan, kejujuran,  keterbukaan  (transparansi),  bertanggungjawab  dan  musyawarah.  Sistem  ini  masih sangat  berguna  bagi  pembangunan,  khususnya  bagi  bangsa  Indonesia  yang  sebagian  besar rakyatnya masih serba kekurangan” 3 . Sistem ekonomi kerakyatan yang mengedepankan berbagai prinsip  kemaslahatan  umat,  dianggap  paling  relevan.  Sebab,  selain  keberpihakannya  dengan rakyat, juga memiliki misi kebersamaan, kebebasan, keadilan, dan kemanusiaan.
Ada  lima platform ekonomi  pancasila  dalam  istilah  Mubyarto  menurut  Awan  Santosa, yang  dapat  merelevansikan  kekuatan  ekonomi  pancasila  terhadap  penguatan  ekonomi kerakyatan 4 , platform tersebut adalah :
1. Moral agama,  yang mengandung prinsip “roda kegiatan ekonomi bangsa digerakkan oleh rangsangan ekonomi, sosial, dan moral.
2.  Kemerataan  sosial,  yaitu  ada  kehendak  kuat  warga  masyarakat  untuk  mewujudkan kemerataan  sosial,  tidak  membiarkan  terjadi  dan  berkembangnya  ketimpangan  ekonomi dan kesenjangan sosial.
1 Mubyarto,  2003, Pelaksanaan  sistem  ekonomi  Pancasila  di  tengah  praktek  liberalisasi  ekonomi  di Indonesia , [Artikel - Th. I - No. 11 - Januari] jurnal ekonomi rakyat. Diakses pada 08 januari 2008 2 Syahruddin  el-fikri , 2008, Kembali  ke  Khittah  UUD  1945 , Senin,  08  Agustus  2005  republika  online , Diakses pada 08 januari 2008 3 Syahruddin el-fikri, ibid.
4 Awan Santosa, 2004, Relevansi Platform Ekonomi Pancasila Menuju Penguatan Peran Ekonomi Rakyat , [Artikel - Ekonomi Rakyat dan Reformasi Kebijakan  - Maret 2004], jurnal ekonomi rakyat, Diakses pada 08 januari 2008
3.  Nasionalisme  ekonomi;  bahwa  dalam  era  globalisasi  makin  jelas  adanya  urgensi terwujudnya perekonomian nasional yang kuat, tangguh, dan mandiri.
4.  Demokrasi  ekonomi  berdasar  kerakyatan  dan  kekeluargaan;  koperasi  dan  usaha-usaha kooperatif menjiwai perilaku ekonomi perorangan dan masyarakat.
5.  Keseimbangan  yang  harmonis,  efisien,  dan  adil  antara  perencanaan  nasional  dengan desentralisasi  ekonomi  dan  otonomi  yang  luas,  bebas,  dan  bertanggungjawab,  menuju pewujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Apabila  pancasila  dengan  kelima  silanya  (bermoral,  manusiawi,  nasionalis,  demokratis, dan  berkeadilan  sosial)  merupakan  dasar  dari  ekonomi  kerakayatan  maka  ekonomi  kerakyatan menekankan  pada  sila  ke-4. 5 sehingga  memang  dari  dasar  tersebut  dapat  diketahui  karakteristik dari ekonomi kerakyatan itu sendiri.

## C. Ekonomi Syariah

## 1. Definisi Ekonomi Syariah dan Karakteristiknya
Ekonomi  Syariah  menurut  ash-Shidiqy  adalah  respons  pemikir  muslim  terhadap  tantangan ekonomi pada masa tertentu.  Dalam usaha kreasi  ini dibantu oleh al-Quran dan  as-Sunnah,  akal ( ijtihad ) dan pengalaman.
Menurut M. A. Mannan ekonomi syariah adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai syariah.
Sehingga  dalam  perjalanannya  Mannan  berpendapat  bahwa  ekonomi  syariah  merupakan ilmu  ekonomi  positif  dan  normatif  Karena  keduanya  saling  berhubungan  dalam  membentuk perekonomian yang baik dalam evaluasinya nanti. 6
Ada beberapa ciri-ciri dalam ekonomi syariah yang dapat digunakan sebagai identifikasi 7 : a) Ekonomi syariah merupakan bagian dari sistem syariah yang menyeluruh.
5 Waryanto,  2003, Alternatif  Pembangunan  Untuk  Indonesia:  Menerapkan  Sistem  Ekonomi  Pancasila 12/02/2003 (21:00) . Diakses pada 08 januari 2008.
6 Mustafa  Edwin  Nasution,  Dkk.  2006,  Pengenalan  Eksklusif  ekonomi  Syariah,  kencana  perdana  media group, Jakarta, h. 17
7 Ahmad  Muhammad  al-assal  dan  fathi  ahmad  abdul  hakim,  1999, Sistem,  prinsip  dan  tujuan  ekonomi Syariah (terj), CV Pustaka Setia, Bandung, h. 32
b)  Ekonomi  syariah  merealisasikan  keseimbangan  antara  kepentingan  individu  dan kepentingan umum.

## 2. Prinsip Dasar Sistem Ekonomi Syariah 8

## a) Kebebasan Individu
Manusia  mempunyai  kebebasan  untuk  membuat  suatu  keputusan  yang berhubungan  dengan  pemenuhan  kebutuhan  hidupnya. 9 Dengan  kebebasan  ini  manusia dapat bebas mengoptimalkan potensinya. 10 Kebebasan manusia dalam syariah didasarkan atas nilai-nilai tauhid suatu nilai yang membebaskan dari segala sesuatu, kecuali Allah. 11 Dengan landasan tersebut manusia dapat semaksimal mungkin melakukan inovasi yang baik, karena dalam nilai-nilai tauhid dan ajaran Islam justru manusia adalah khalifah (wakil) Allah dalam memelihara dunia seisinya,  sehingga secara tidak langsung manusia juga diberikan secara penuh untuk memanfaatkan segala potensi sumberdaya alam dengan konsekuensi selalu memelihara alam itu sendiri.
Hal  ini  tentunya  berbeda  dengan  keadaan  sekarang  ini,  bahwa  manusia  selalu menggunakan potensi SDA tanpa memperhatikan kelangsungan dan kelestarian dari SDA tersebut, sehingga mengakibatkan bencana seperti yang terjadi pada akhir-akhir dekade ini.

## b) Hak Terhadap Harta
Syariah mengakui hak individu untuk memiliki harta. 12 Hak pemilikan harta hanya diperoleh dengan cara-cara sesuai dengan ketentuan Islam. Syariah mengatur kepemilikan harta  didasarkan  atas  kemaslahatan  bersama,  sehingga  keberadaan  harta  akan menimbulkan  sikap  saling  menghargai  dan  menghormatinya.  Hal  ini  terjadi  karena  bagi seorang muslim harta sekedar titipan Allah. 13
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-
8 Heri sudarsono, 2004, cet. Ke4, Konsep Ekonomi Syariah: Suatu Pengantar , Ekonisia, Yogyakarta, h. 105
9 Afzalur Rahman, 1995, Doktrin Ekonomi Syariah, (terj), jilid 1, Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, h. 8
10 Mahmud syauqi al-Fanjari, 1985, Ekonomi Syariah Masa Kini, (terj), Husaini, bandung, h. 54 11 Abul  ala  maududi,  1984, Economic  System  of  Shariah ,  Syariahic  publications  (PVT)  Limited,  shah  alam market, Lahore, h. 83
12 Afzalur Rahman, 1995, Op. Cit. , h. 8
13 Muhammad Nejatullah Siddiqi, (1991) Aspek-aspek ekonomi Syariah (terj), Ramadhani, solo. H. 42.
suka  di  antara  kamu.  Dan  janganlah  kamu  membunuh  dirimu 14 ;  Sesungguhnya  Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. 15
Bagi  seorang  muslim  harta  merupakan  amanah  Allah,  yang  dipercayakan  kepada Manusia untuk dijaga dan dipertanggungjawabkan nantinya.
“Dia-lah  Allah,  yang  menjadikan  segala  yang  ada  di  bumi  untuk  kamu  dan  Dia berkehendak  (menciptakan)  langit,  lalu  dijadikan-Nya  tujuh  langit.  Dan  Dia  Maha Mengetahui segala sesuatu.” 16
Seorang muslim tidak akan menyia-nyiakan amanah tersebut, karena bagi seorang muslim pemberian Allah kepada manusia diyakini mempunyai manfaat. 17

## c) Ketidaksamaan Ekonomi dalam Batas yang Wajar
Syariah  mengakui  adanya  ketidaksamaan  ekonomi  antar  orang  perorangan. 18 Karena dapat disadari di dunia ini ada orang yang mampu dan yang kurang mampu dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari, sehingga konsekuensi adanya dana untuk digunakan bersama haruslah ada sebagai penyeimbang dari ketidaksamaan ekonomi tersebut.
Zakat  merupakan  salah  satu  instrumen  yang  digunakan  dalam  menyeimbangkan perekonomian  suatu  negara.  Dalam  zakat  telah  diatur  beberapa  ketentuan  yang  harus dibayarkan meliputi :
a. Zakat harta
i. Zakat barang niaga ii. Zakat barang tambang iii. Zakat profesi iv. Zakat binatang ternak v. Zakat pertanian
b.  Zakat  fitrah,  yang  merupakan  kewajiban  membayar  zakat  yang  dilakukan  ketika bulan suci Ramadhan.
14 Maksud dari membunuh diri sendiri adalah : larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, Karena umat merupakan suatu kesatuan.
15 QS. An-Nisa : 29 16 QS. Al-Baqarah : 29 17 Taqiyuddin an-Nabhani, 1995, Membangun Sistem Ekonomi Alternatif; Perspektif  Syariah, (terj), Tisalah Gusti, Surabaya, h. 118-119
18 Afzalur Rahman, 1995, Op. Cit ., h. 8
Ketentutan  zakat  tersebut  di  atas  semuanya  ditujukan  bagi  orang-orang  yang  sudah memiliki harta lebih sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam fiqh.
Realisasi  dari  pernyataan  bahwa  zakat  dan  bentuk  sedekah  sunnah  yang  lain  sebagai penyeimbang  ekonomi  dapat  dilihat  dari  penggunaan  dana-dana  dari  zakat,  infaq  dan sedekah  tersebut,  yang  pada  umumnya  digunakan  menyantuni  orang-orang  yang  kurang mampu  dalam  memenuhi  kebutuhan  sehari-harinya,  sehingga  ketidaksamaan  ekonomi dari masyarakat tersebut masih dapat diatasi.

## d) Jaminan Sosial
Setiap  individu  mempunyai  hak  untuk  hidup  dalam  sebuah  negara  dan  setiap warga negara dijamin untuk memperoleh kebutuhan pokoknya masing-masing. 19 Memang menjadi tugas dan tanggungjawab utama bagi sebuah negara untuk menjamin setiap warga negara, dalam memenuhi kebutuhan sesuai dengan prinsip “hak untuk hidup”. 20
Dalam  sistem  ekonomi  syariah,  negara  mempunyai  tanggungjawab  untuk mengalokasikan sumberdaya alam guna meningkatkan kesejahteraan rakyat secara umum. Maka  syariah  memperhatikan  pula  masalah  pengelolaan  harta  melalui  pengaturan  zakat, infaq, sedekah dan sebagainya sebagai  sarana  untuk  mendapatkan kehidupan masyarakat yang lebih sejatera. 21
Pengaruh-pengaruh  sosial  dari  zakat  tampak  dari  dua  segi,  yaitu  segi pengambilannya dari orang-orang kaya dan segi  pemberiannya kepada orang-orang fakir (membutuhkan). 22
Dari segi pengambilannya dari orang-orang kaya, otomatis membersihkan mereka dari  sifat-sifat  kikir  dan  mendrong  mereka  membiasakan  berkorban  dan  memberikan kepada  saudaranya  yang  tiada  mampu.  Sedangkan  dari  segi  pemberian  zakat  kepada mereka  yang  fakir  (membutuhkan),  tentu  membersihkan  jiwa  mereka  dari  rasa  dendam dan hasud , dan menyelamatkan mereka dari berbagai kegoncangan.
19 M. Faruq an-Nabahan, 2000, Sistem Ekonomi Syariah, (terj), UII Press, Yogyakarta, h. 55
20 Afzalur Rahman, 1995, Op. Cit ., h. 141-143 21 Syed Nawab Haider Naqvi, 1981, Ethics and Economics an Syariah Perspective Synthesis , The Syariahic Foundation, London, h. 151
22 Ahmad Muhammad al-Assal dan Fathi Ahmad Abdul Hakim, 1999, Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Syariah, (terj), CV Pustaka Setia, Bandung, h. 125
Dengan demikian, semakin amanlah orang-orang kaya dari kejahatan-kejahatan si fakir serta terciptanya keamanan dan rasa saling cinta pada seluruh masyarakat.

## e) Larangan Menumpuk Kekayaan
Secara langsung sistem ekonomi syariah ( sharia ) melarang setiap individu dengan alasan  apapun  menumpuk  kekayaan  dan  tidak  mendistribusikannya.  Karena  akan menghambat jalannya perekonomian suatu negara. Sehingga seorang muslim mempunyai keharusan  untuk  mencegah  dirinya  supaya  tidak  berlebihan  dalam  segala  hal,  dan diantaranya adalah harta.
“Hai  orang-orang  yang  beriman  janganlah  kamu  haramkan  yang  baik  yang  telah Allah  halalkan  bagi  kamu  dan  janganlah  melampaui  batas.  Sesungguhnya  Allah  tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.” 23

## f) Distribusi Kekayaan
Karena  syariah  mencegah  terhadap  penumpukan  harta,  maka  syariah  sangat mengajurkan kepada para pemeluknya untuk mendistribusikan kekayaan mereka. Sumber daya  alam  adalah  hak  manusia  yang  digunakan  manusia  untuk  kemaslahatan  kehidupan mereka, upaya ini akan menjadi masalah, bila tidak ada usaha untuk mengoptimalkannya melalui  ketentuan-  ketentuan  syariah.  Antara  satu  orang  dengan  orang  lain  sudah ditentukan  rezekinya  oleh  Allah,  maka  usaha  untuk  melakukan  tindakan  di  luar  jalan syariah merupakan perbuatan yang zalim. 24

## g) Kesejahteraan Individu dan Masyarakat
Pengakuan  akan  hak  individu  dan  masyarakat  sangat  diperhatikan  dalam  syariah. Masyarakat  akan  menjadi  faktor  yang  dominan  dan  penting  dalam  pembentukan  sikap individu (cari rujukan tarbiyah) sehinga karakter individu bana dipengaruhi oleh karakter masarakat.  Demikian  pula  sebaliknya,  masyarakat  akan  ada  ketika  individu-individu  itu eksistensinya  ada. 25 Maka  keterlibatan  individu  dan  masyarakat  sangat  diperlukan  guna
23 QS. Al-Maidah: 87
24 Heri sudarsono, 2004, (cet. Ke-4), Konsep Ekonomi Syariah : Suatu Pengantar, Ekonisia, Jogjakarta, h. 110
25 Ibid ., h. 111
membentuk  suatu  peradaban  yang  maju,  yang  di  dalamnya  terdapat  faktor  ekonomi  itu sendiri.
Dan  tolong-menolonglah  kamu  dalam  (mengerjakan)  kebajikan  dan  takwa,  dan jangan  tolong-menolong  dalam  berbuat  dosa  dan  pelanggaran.  Dan  bertakwalah  kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. 26

## D.  Transformasi  Kesamaan  Nilai  Ekonomi  Kerakyatan  Yang  Terdapat  Pada  Sistem Ekonomi Syariah
Sebelum  membahas  bentuk  konkret  dari economic  welfare (kesejahteraan  ekonomi) dengan  ekonomi  syariah,  perlu  diketahui  terlebih  dahulu  persamaan  karakteristik  dari  ekonomi Indonesia yaitu ekonomi kerakyatan dengan ekonomi syariah. karakteristik ekonomi kerakyatan yang berlaku di Indonesia 27 :
1. Ketuhanan,
2. Kemanusiaan,
3. Persatuan,
4. Musyawarah dan
5. Keadilan sosial
Karakteristik ekonomi syariah: 28
1. Bersumber dari Tuhan dan agama
2. Ekonomi pertengahan dan berimbang
3. Ekonomi berkecukupan dan berkeadilan
4. Ekonomi pertumbuhan dan berkah
Dari  indentifikasi  kedua  karakteristik  di  atas  dapat  diketahui  bahwa  tujuan  dari  bentuk ekonomi  kerakyatan  dan  ekonomi  syariah  pada  dasarnya  adalah  sama,  akan  tetapi  dalam  realita yang  ada  terdapat  banyak  sekali  ketimpangan  sosio-ekonomi  dalam  ekonomi  kerakyatan  yang selama  ini  mengadopsi  sistem  ekonomi  Sosialis  dan  Kapitalis.  Oleh  karena  itu  dasar  sistem ekonomi  syariah  perlu  diperhatikan  secara  seksama  guna  mencapai  tujuan  kesejahteraan  rakyat
26 QS. Al-Maidah : 2
27 Syaharuddin el-Fikri, 2008, Kembali ke Khittah UUD 1945 , diakses pada 08 januari 2008
28 Abdullah abdul Husain at-Thariqi (2004) Ekonomi Syariah; Prinsip, Dasar, dan Tujuan (terj), Magistra Insania Press, Jogjakarta, h. 15
Indonesia.  Adapun  beberapa  instrumen  penggerak  ekonomi  dalam  sistem  ekonomi  syariah adalah: 29
1. Bagi hasil ( mudharabah )
2. Pemesanan ( salam )
3. Gadai ( rahn )
4. Deposito ( wadiah )
5. Pinjaman
Yang  kesemua  itu  dapat  diaplikasikan  dalam  berbagai  transaksi  ekonomi  mikro  ataupun makro, baik di perbankan maupun pada lembaga keuangan yang lain.
Selain  beberapa  instrumen  penggerak  ekonomi  negara  tersebut,  ada  beberapa  instrumen penyeimbang perekonomian yang dapat diringkas sebagai berikut: 30
1. Landasan dasar Profit and Lost Sharing
2. Manifestasi zakat, infaq dan sedekah
3. Produktivitas wakaf
4.   Intervensi perekonomian dari pemerintah dalam pengadaan sarana dan prasarana umum.

## E. Cara Efektif Internalisasi Sistem Ekonomi Syariah di Indonesia
Melihat  potensi  yang  ada  dalam  sistem  ekonomi  syariah,  maka  aplikasi  secara menyeluruh dalam tataran sosio-politik dan sosio-ekonomi Indonesia harus segera dilakukan, ada beberapa tahapan jalur alternatif untuk memulai akselerasi penginternalisasian dan pengaplikasian sistem ekonomi syariah yang dapat digunakan, yakni:
1.    Jalur  lembaga  pendidikan,  melalui  jalur  ini  dapat  ditanam  mulai  sejak  dini mainstream kebijakan yang terdapat dalam ekonomi syariah, sehingga potensi out put sumber  daya  manusia  (SDM)  akan  lebih  unggul  lagi  dalam  persaingan ekonomi, intelek yang bertakwa.
2.    Jalur  lembaga  keuangan,  setelah  penanaman mainstream kebijakan  ekonomi syariah melalui jalur pendidikan sudah tertata dengan baik, melalui jalur ini, secara aplikatif  dari  prinsip  dasar  ekonomi  syariah  akan  diterapkan,  sehingga pengembangan sektor riil akan lebih terdukung dengan baik karena pada dasarnya
29 Abdullah abdul Husain at-Thariqi (2004), ibid – ringkasan , h. 250-272
30 Nur Kholis, Kompilasi Makalah Untuk Mata Kuliah Pemikiran Dan Sistem Ekonomi Syariah , FIAI UII Jogjakarta
sektor  keuangan  adalah  sektor  pendukung  bagi  sektor  riil.  Ada  beberapa  aplikasi yang dapat diterapkan dalam lembaga keuangan Indonesia dengan memperhatikan prinsip syariah yang sudah ada, yaitu:
a. Aplikasi perbankan
b. Aplikasi pasar modal dan pasar uang
c.  Aplikasi pilantrophy Islam;  sentralisasi  pengumpulan  dan  penyaluran  dana zakat,  infak, sedekah, dan produktivitas wakaf
3.  Jalur lembaga pemerintahan/hukum
Pengesahan  regulasi  yang  berkaitan  dengan  ekonomi  syariah;  RUU  perbankan syariah,  RUU sukuk dan  tindak  lanjut  beberapa  fatwa  DSN-MUI  yang  dapat diaplikasikan dalam kebijakan negara.

## F. Kesimpulan
Kesamaan  karakteristik  dalam  ekonomi  kerakyatan  dan  ekonomi  syariah  memberikan suatu  indikasi  baru  bahwa  selain  ekonomi  Sosialis  dan  Kapitalis  yang  telah  lama  digunakan sebagai  dasar  dari  ekonomi  kerakyatan  yang  secara  nyata  tidak  membuahkan  hasil  justru menurunnya perekonomian Indonesia sampai sekarang, ada sistem ekonomi yang baru dikenalkan di Indonesia, yakni ekonomi syariah.
Instrumen penggerak dan penyeimbang perekonomian negara dari sistem ekonomi syariah apabila  diaplikasikan  dalam  ekonomi  kerakyatan  di  Indonesia,  sudah  dapat  dipastikan  akan terbentuk suatu negara yang tegak dan kokoh dengan rakyatnya yang sejahtera, tentunya dengan beberapa  tahapan  jalur  internalisasi  ekonomi  syariah,  yaitu  jalur  lembaga  pendidikan,  lembaga keuangan, dan penguatan dengan jalur hukum.

## G. Daftar Pustaka
Abdul Hakim, Ahmad Muhammad al-Assal dan Fathi Ahmad, 1999, Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Syariah, (terj). CV. Pustaka Setia, Bandung
Al-Fanjari, Mahmud Syauqi, 1985, Ekonomi Syariah Masa Kini , (terj), Husaini, Bandung An-Nabahan, M. Faruq, 2000, Sistem Ekonomi Syariah , (terj), UII press, Jogjakarta
An-Nabhani, Taqiyuddin, 1995, Membangun Sistem Ekonomi Alternatif ; Perspektif Syariah (terj), Risalah gusti, Surabaya
At-Thariqil, Abdullah Abdul Husain, 2004, Ekonomi Syariah ; Prinsip, Dasar, dan Tujuan , (terj),
Magistra insania press, Jogjakarta
Awan, Santoso, 2004, Relevansi Platform Ekonomi Pancasila Menuju Penguatan Peran Ekonomi Rakyat, [artikel  -  ekonomi  rakyat  dan  reformasi  kebijakan  -  maret  2004].  www.jurnal ekonomi rakyat,com
Departemen Agama, al-Quran al-Karim dan Terjemahannya, Jakarta
Heri  Sudarsono,  2004,  (cet.  Ke-4), Konsep  ekonomi  Syariah : Suatu  Pengantar, Ekonisia, Jogjakarta
Maududi,  Abul  Ala,  1984, Economic  System  of  Shariah ,  Syariahic  publications  (pvt)  limited,
Shah alam market, Lahore
Mubyarto,  2003, Pelaksanaan  Sistem  Ekonomi  Pancasila  Di  Tengah  Praktek  Liberalisasi Ekonomi  di  Indonesia, [artikel  -  th.  I  -  no.  11  -  januari  2003]  www.jurnal  ekonomi rakyat.com.
Mustafa  Edwin,  dkk.,  2006, Pengenalan  eksklusif  ekonomi  Syariah, Kencana  Perdana  Media Group, Jakarta
Naqvi, Syed Nawab Haider, 1981, Ethics and Economics an Shariah Perspektive Synthesis . The Syariahic foundation, London
Nur  Kholis, Kompilasi  Makalah  Untuk  Mata  Kuliah  Pemikiran  Dan  Sistem  Ekonomi  Syariah, FIAI UII, Jogjakarta
Rahman, Afzalur, 1995, Doktrin Ekonomi Syariah, (terj), jilid 1, Dana Bhakti Wakaf, Jogjakarta Siddiqi, Muhammad Nejatullah, 1991, Aspek-aspek Ekonomi Syariah (terj), Ramadhani, Solo
Syahrudin  El-Fikri, Kembali  ke  khittah  UUD  1945, Senin,  08  agustus  2005  republika  online. www.republika.co.id
Waryanto, Alternatif  Pembangunan  untuk  Indonesia : Menerapkan  Sistem  Ekonomi  Pancasila,
12/02/2003 (21:00)