## Wajah Hukum
Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi ISSN 2598-604X (Online) | DOI 10.33087/wjh.v6i1.706

## Tugas dan Kewenangan Vts Batam dalam Pengawasan Lalu Lintas Pelayaran Di Selat Singapura
Adhitia 1 , Idham 2 , Fadlan 3
Magister Ilmu Hukum Universitas Batam
1,2,3 Department of Law, Faculty of Law, Batam University, Indonesia. Correspondence email: prastyo_pr2@rocketmail.com, idhamnotppat@univbatam.ac.id, fadhlan.amir56@gmail.com
Abstrak. Pemerintah,  serta  kita  semua  sebagai  penguasa,  pengelola,  dan  pengguna  laut,  bertanggung  jawab  mengatur  arus  lalu lintas  untuk  menjamin  kegiatan  maritim  berjalan  dengan  lancar  dan  aman.  Hal  ini  memerlukan  penentuan  fungsi  alur  dan penyeberangan,  yang  dapat  dilakukan  melalui  penggunaan  pelabelan  bahaya  navigasi  dan  pemutakhiran  kondisi  ketinggian  air. Tujuan penelitian ini adalah untuk  mengetahui bagaimana pengaturan tugas dan wewenang hukum VTS dalam pengawasan  lalu lintas  pelayaran  di  selat  Singapura,  bagaimana  pelaksanaan  tugas  dan  wewenang  VTS  Batam,  dan  faktor-faktor  apa  yang menghambat  tugas  dan  wewenang  hukum  VTS  dalam  pengawasan  lalu  lintas  pelayaran  di  selat.  Singapura.  Penelitian  ini mengumpulkan  data  primer  melalui  kerja  lapangan  dengan  menggunakan  pendekatan  penelitian  normatif  dan  sosiologis.  Untuk mengumpulkan  data  primer,  teknik  deskriptif  dipadukan  dengan  pendekatan  normatif  (penelitian  hukum).  Untuk  kegiatan kelautan,  beberapa  lokasi  harus  dilengkapi  dengan  Vessel  Traffic  Information  System  (VTS)  atau  Radar  Beacons  untuk pertimbangan keamanan dan strategis.  Keputusan  tersebut akan diumumkan oleh Menteri segera setelah  semua persyaratan jalur pelayaran  telah dipenuhi,  dan  akan  dikomunikasikan kepada  dunia  maritim  melalui  International  Maritime  Organization (IMO), sesuai dengan konvensi  yang telah  mengadopsi standar penggunaan  jalur pelayaran. sistem pelaporan kapal-kapal di laut kepada operator pada pemantauan lalu lintas darat. Peralatan ini memiliki VTIS yang terpasang padanya, memungkinkannya mendeteksi nama kapal, posisi, kecepatan, dan haluan. Data ini kemudian dimasukkan ke dalam sistem dan terus dipantau.
Kata Kunci: Tugas, Kewenangan, Vessel Traffic Service
Abstract.  The government, as well as all of us as rulers, managers and users of the sea, are responsible for regulating the flow of traffic to  ensure  that  maritime  activities  run  smoothly and  safely.  This requires defining  channel  and crossing functions,  which can be done through the use of navigational hazard labeling and updating of water level conditions. The purpose of this study is to  find out how  the  VTS  legal  duties  and  authorities  are  arranged  in  the  supervision of shipping  traffic in  the Singapore strait, how  the  VTS  Batam  duties  and  authorities  are  carried  out,  and  what  factors  hinder  the  VTS  legal  duties  and  authority  in supervising  shipping  traffic  in  the  strait.  Singapore.  This  study  collects  primary  data  through  fieldwork  using  a  normative  and sociological  research  approach.  To  collect  primary  data,  descriptive  technique  is  combined  with  a  normative  approach  (legal research).  For  marine  activities,  some  locations  must  be  equipped  with  a  Vessel  Traffic  Information  System  (VTS)  or  Radar Beacons for security and strategic considerations. The decision will be announced by the Minister as soon as all the shipping lane requirements have been met, and  will be communicated to the maritime world through the International Maritime Organization (IMO), in accordance with the convention that has adopted the standard for the use of shipping lanes. reporting system of ships at sea  to  operators  on  land  traffic  monitoring.  This  equipment  has  a  VTIS  attached  to  it,  enabling  it  to  detect  the  ship's  name, position, speed and course. This data is then entered into the system and continuously monitored.

## Keywords: Duties, Authorities, Vessel Traffic Service

## PENDAHULUAN
Laut  dimanfaatkan  sebagai  jalur  komunikasi  untuk  kegiatan  pelayaran  antar  pulau,  negara,  dan  benua  (jalur komunikasi  jalur  laut).  Digunakan  untuk  mengangkut  penumpang  dan  barang.  Penting  untuk  membangun  jalur  laut bagi  kepulauan  Indonesia,  serta  fasilitas  keselamatan  maritim  seperti  Fasilitas  Bantuan  Navigasi  Pelayaran  (SBNP), Telekomunikasi Pelayaran, dan Radar dan Sonar Pelayaran (SRT), baik untuk pelayaran lokal maupun internasional.
Pemerintah,  serta  kita  semua  sebagai  penguasa,  pengelola,  dan  pengguna  laut  bertanggung  jawab  atas pengelolaan  arus  lalu  lintas  dan  rambu-rambu  agar  kegiatan  kelautan  dapat  berjalan  dengan  lancar  dan  aman.  Oleh karena itu, perlu diterapkan penandaan bahaya navigasi dan pemutakhiran kondisi perairan melalui survei hidrografi, yang  kemudian  dikomunikasikan  kepada  industri  perkapalan,  agar  kegiatan  pengelolaan  kelautan  yang  dapat berdampak  negatif  terhadap  lingkungan,  seperti  kecelakaan  transportasi  laut,  tidak  mengganggu  dengan  satu  sama lain. 1
Sangat penting untuk mengidentifikasi jalur maritim untuk memastikan transit laut yang lancar dan menghindari kecelakaan.  Tujuan  dari  penunjukan  alur  pelayaran  adalah  untuk  menjaga  keamanan  dan  keselamatan  pelayaran dengan  menciptakan  lorong-lorong  untuk  kapal  yang  melewatinya  dan  mengidentifikasi  potensi  risiko  navigasi.
1 Leden, Marpaung. Tindak Pidana Wilayah Perairan Indonesia ,. Sinar Grafika, Jakarta, 1993, hlm 45.
Penyelenggaraan  alur  pelayaran,  yang  meliputi  kegiatan  program,  penataan,  pembangunan,  pengoperasian,  dan pemeliharaan,  dirancang  untuk  memastikan  bahwa  pelanggan  jasa  angkutan  laut  mengetahui  kapasitas  dan kemampuan  alur  secara  proporsional  dengan  berat  kapal  yang  melintas.  Melewatinya  untuk  memeriksa  apakah  ia dapat dengan aman menavigasi kanal yang bersangkutan. Perjalanan yang mulus dan nyaman.
Aturan  dan  peraturan  kelautan  nasional  dan  internasional  yang  berbeda,  termasuk  hasil  dari  Konvensi  Produk Internasional  Perserikatan  Bangsa-Bangsa,  Organisasi  Kelautan  Internasional,  dan  organisasi  serupa  lainnya, digunakan  untuk  melakukan  berbagai  operasi  maritim  di  laut  dan  di  sepanjang  garis  pantai.  Karena  perkembangan hukum  pelayaran,  setiap  kapal  yang  berlayar  di  laut  lepas  atau  melintasi  alur,  terutama  alur  yang  sempit  atau  di perairan  pelabuhan,  akan  terus  diwaspadai  kemungkinan  bertabrakan  dengan  kapal  lain.  Artinya  kapal  akan melakukan pergerakan yang sesuai dengan  kondisi laut  saat ini untuk mengurangi bahaya kecelakaan dan kerusakan lingkungan.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  beberapa  peraturan  perundang-undangan  internasional  yang  bertujuan  untuk mencegah terjadinya tubrukan di laut guna menjaga tingkat keselamatan maritim yang tinggi di laut lepas.
Singapore  Waterway  adalah  saluran  yang  terletak  di  sebelah  timur  Selat  Malaka  yang  menghubungkan  Selat Malaka dengan Laut Cina Selatan. Selat tersebut memiliki panjang 105 kilometer dan lebar 16 kilometer. Kepulauan Riau berada di belahan bumi selatan,  sedangkan  Singapura berada di belahan bumi  utara. Selat Malaka memisahkan selat  tersebut  dari  Pelabuhan  Keppel,  Selat  Johor,  dan  beberapa  pulau  kecil.  Mengingat  mereka  berfungsi  sebagai pintu  gerbang  melalui  laut  dalam  ke  pelabuhan  Singapura,  volume  perjalanan  di  jalur  air  ini  agak  tinggi.  Selat Singapura terletak pada 1°14′LU 103°59′BT dan membelah Indonesia, Kepulauan Riau, dan Singapura. Koordinatnya adalah 1°14′LU 103°59′BT. Karena diakui sebagai jalur pelayaran yang aman, maka dimanfaatkan untuk keuntungan jalur  pelayaran  internasional,  khususnya  kapal  asing  dengan  berat  lebih  dari  5.000  GT  yang  melewatinya  ( Gross Tonnage ).
Angkutan  laut  yang  disebut  juga  dengan  pelayaran  atau  angkutan  laut  merupakan  suatu  metode  transportasi yang tidak dapat dipisahkan dari moda transportasi lain dan dapat menyesuaikan diri dengan perubahan di masa yang akan  datang  guna  menyediakan  fitur  transportasi  massal.  Air  juga  dapat  digunakan  untuk  menghubungkan  dan menjangkau dari satu lokasi ke lokasi lain. agar dapat dikembangkan lebih lanjut dan berperan penting baik di dalam negeri maupun di luar negeri, mendorong dan mendukung pertumbuhan nasional dan, sebagai hasilnya, meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Menurut  angka pengapalan Kementerian Perhubungan, pengapalan per tahun mencapai 70- 80 ribu.
Direktorat  Navigasi,  atau  DGST,  adalah  pemangku  kepentingan  kelautan  yang  bertanggung  jawab  untuk mengawasi  rute  pelayaran  di  Selat  Singapura.  Menyediakan Vessel  Traffic  Service di  zona  tertentu  dengan  tujuan meningkatkan  keselamatan  kapal,  efisiensi  navigasi,  dan  perlindungan  lingkungan.  Pelayanan  tersebut  saling terintegrasi  dan  dilaksanakan  oleh  instansi  yang  berwenang  (Kementerian  Perhubungan).  Ia  juga  mampu berkomunikasi  dengan  pihak  maritim  lainnya.  Untuk Vessel  Traffic  Service ,  standar  operasi  yang  memadai  harus ditetapkan.
Vessel  Traffic  Service adalah  sistem  pemantauan  lalu  lintas  pelayaran  yang  dilakukan  oleh  pelabuhan  atau pengelolaan armada pelayaran untuk menjamin bahwa pelayaran meliputi angkutan laut, kepelabuhanan, keselamatan dan  keamanan  pelayaran,  serta  perlindungan  lingkungan  maritim,  dan  merupakan  bagian  dari  sistem  transportasi nasional  yang  memiliki  potensi  dan  peran  tersebut.  harus  dikembangkan  dalam  rangka  mewujudkan  sistem transportasi  yang  efektif  dan  efisien  serta  membantu  terciptanya  sistem  distribusi  nasional  yang  stabil  dan  dinamis. Perangkat  untuk  mengumpulkan  dan  mengirimkan  informasi  maritim,  yang  mencakup  visualisasi  kegiatan  di  laut, adalah jenis Vessel Traffic Service yang paling populer. Informasi ini  selanjutnya ditransmisikan  ke kapal lain dalam zona  cakupan Vessel  Traffic  Service ,  memungkinkan  kapten/kapten  kapal  untuk  membuat  keputusan  navigasi  yang lebih  baik.  Keduanya  ada  dalam  rencana  perjalanan  kapal  pesiar. Vessel  Traffic  Service dapat  dibagi  menjadi  dua kategori  untuk  tujuan  memperoleh  dan  mentransmisikan  informasi  ini:  (1)  survei  untuk  mendapatkan  informasi penting  kelautan,  yang  meliputi  sensor  berbasis  darat  seperti  radar  pantai,  dan  (2)  pemisahan  lalu  lintas  kapal.  AIS ( Automatic  Identification  System )  adalah  sistem  pelacakan  yang  secara  otomatis  melacak  kapal  melalui  sinyal  yang dikirim  atau  dipancarkan  oleh  pusat  pemrosesan  data  lokasi  untuk  menganalisis  informasi  dan  memandu  lalu  lintas kapal. (2) Dalam  hal berlayar diperbolehkan, laporan kapal non-surveiled menginformasikan identitas kapal,  haluan, kecepatan, dan data lainnya sehingga posisi dan arah kapal dapat ditampilkan di peta. Jika alur laut berkembang dan menjadi lebih padat, tabrakan antara kapal yang melintasi Selat Malaka, misalnya, mungkin merupakan masalah non- tradisional.
Fungsi Vessel Traffic Service sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2011  pasal  5  huruf  e  adalah  untuk  mengamati,  mendeteksi,  dan  melacak  kapal  dalam  lingkup  wilayah Vessel Traffic Service ,  sehingga  memungkinkan  Kementerian  Perhubungan  dalam  dalam  hal  ini  Direktorat  Jenderal  Perhubungan
Laut  Merak,  untuk  bekerja  sama  mencapai  tujuan  pelayaran  dan  menghindari  keterlibatan  negara  lain  dalam pengoperasian alur pelayaran segregasi. 2

## METODE
Metode  deskriptif  analitik  digunakan  dalam  pekerjaan  ini  untuk  mengkarakterisasi  fakta  dan  kejadian  dunia nyata mengenai perjanjian hukum. Jenis penelitian ini mencapai tujuan tersebut dengan memadukan penelitian hukum normatif  berupa  peraturan  perundang-undangan  dengan  penelitian  hukum  empiris/sosiologis,  yaitu  data  yang dikumpulkan  di  lapangan. Vessel  Traffic  Service Batam  melakukan  penelitian  yang  menghasilkan  temuan  tersebut. Lokasi  Penyelidikan  dilakukan  di  kantor  Dinas  Lalu  Lintas  Kapal  Batam.  Sekelompok  item  dengan  fitur  yang sebanding  disebut  sebagai  "populasi  penelitian. 3 Petugas  pengawasan  pelayaran  dari Vessel  Traffic  Service Batam menjadi target penelitian.
Penelitian  lapangan  dilakukan  untuk  memperoleh  data  primer,  yaitu  data  yang  diperoleh  langsung  dari responden oleh penulis yaitu pengumpulan data melalui tanya jawab langsung berdasarkan pedoman wawancara yang disampaikan kepada narasumber, yaitu suatu proses interaksi dan komunikasi yang berkaitan dengan judul penelitian, dan data sekunder, yang diperoleh melalui pengumpulan data sekunder.
Analisis  data  dalam  penelitian  hukum  yang  menggunakan  metode  kualitatif  dikenal  dengan  penelitian deskriptif, dan lebih cenderung menggunakan analisis. Penekanan dalam penelitian kualitatif adalah pada proses dan maknanya. Dalam pendekatan penelitian deskriptif-analitis, ekspresi tertulis atau lisan responden, serta perilaku aktual yang  diselidiki,  dievaluasi  secara  keseluruhan  dan  kemudian  dinilai  untuk  melihat  apakah  mereka  sesuai  dengan kriteria normatif yang berlaku.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Sebagai bagian dari  upaya pemerintah untuk  mengurangi frekuensi kecelakaan kapal di  Indonesia, pelabuhan- pelabuhan  tertentu  sedang  dimutakhirkan  untuk  menggunakan  sistem  navigasi  berbasis  teknologi  terkini.  Sistem navigasi  maritim  berbasis  peningkatan lvessel  traffic  services  and  safety system (GMDSS)  telah  dikerahkan  di sejumlah pelabuhan di seluruh Indonesia, termasuk Batam di kawasan kepulauan Riau. Alur laut kepulauan Indonesia harus  ditetapkan  untuk  kepentingan  lalu  lintas  maritim  lokal  dan  internasional  yang  menghubungkan  pulau-pulau, bangsa,  dan  benua  baik  untuk  transit  penumpang  maupun  barang  karena  perairan  berfungsi  sebagai  saluran komunikasi (atau " sea lane on communication "). Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP), telepon pelayaran, Kapal Negara  Navigasi,  Bengkel  Navigasi,  studi  hidrografi  untuk  mengidentifikasi  rute  pelayaran  yang  aman,  dan  fasilitas lainnya merupakan bagian dari infrastruktur keselamatan pelayaran.
Pendampingan  Pelayaran,  Pelayaran  Telekomunikasi,  Hidrografi  dan  Meteorologi,  alur  dan  penyeberangan, pengerukan  dan  reklamasi,  kepanduan  dan  penanganan  kapal,  penyelamatan,  dan  operasi  bawah  laut  semuanya tergabung  dalam  gagasan  navigasi  untuk  meningkatkan  keselamatan  navigasi  kapal  (PP  No. 5  Tahun  2010  )  Sarana Penunjang Navigasi Pelayaran (PerMen No. 25 Tahun 2011) adalah peralatan atau sistem yang dipasang di luar kapal yang  dimaksudkan  dan  dioperasikan  untuk  meningkatkan  keselamatan  dan  efisiensi  pelayaran  dan/atau  lalu  lintas kapal  di  lingkungan  laut  yang  mempunyai  suara  dan  dapat  dilihat  dari  jarak  20  mil  laut  atau  lebih,  dan  yang  dapat membantu  navigator  dalam  menentukan  posisi  dan/atau  arah  kapal,  menunjukkan  arah  daratan  dan  keberadaan pelabuhan, dan yang juga dapat digunakan sebagai tanda batas teritorial suatu negara, yang memiliki rambu dan dapat dilihat dari jarak yang sama atau lebih besar dari 20 mil laut.
Vessel  Traffic  Services adalah  pelayanan  lalu  lintas  kapal  di  kawasan  peruntukan  yang  saling  terintegrasi  dan dilaksanakan  oleh  pihak  yang  berwenang  (Menteri  Perhubungan)  dan  dirancang  untuk  meningkatkan  keselamatan kapal,  efisiensi  navigasi,  dan  perlindungan  lingkungan,  serta  memiliki  kemampuan  untuk  berinteraksi  dengan  dan menanggapi situasi perkembangan lalu lintas kapal di wilayah Pelayanan Lalu Lintas Kapal (PerMen Nomor 26 Tahun 2011)
Identifikasi dan pemantauan kapal, perencanaan strategis pergerakan kapal, penyediaan informasi dan bantuan navigasi,  dan  penyediaan  informasi  dan  bantuan  navigasi  adalah  semua  keuntungan  menggunakan Vessel  Traffic Service .  Kapasitas  untuk  menawarkan  informasi  yang  akurat  dan  jelas,  serta  ketergantungan  dan  kesinambungan komunikasi,  akan  sangat  penting  bagi  efisiensi Vessel  Traffic  Service. Kapasitas  sistem  untuk  memprediksi  bahaya yang  berkembang  dan  menawarkan  peringatan  dini  dari  risiko  ini  sangat  penting  untuk  efisiensi  pencegahan kecelakaan di sektor kelautan dan pelabuhan.
Vessel Traffic Service dapat mengidentifikasi skenario yang berhubungan langsung dengan kapal atau situasi di mana  kapal  berada  dalam  posisi  berisiko,  dan Vessel  Traffic  Service kemudian  dapat  memperingatkan  kapal  tentang situasi  yang  mereka  alami.  Situasi  berbahaya  tertentu  dapat  dihindari  dengan  mengikuti  instruksi  atau,  dalam  kasus
2 Agus Setiadji, “ Kekuatan Pertahanan  Indonesia  dalam Bingkai Negara Maritim”,( 2017), hlm 6
3 Bambang Sunggono, Op, Cit , hal. 118.
yang  jarang  terjadi,  memerintahkan  kapal  untuk  mengambil  tindakan.  Setiap  instruksi  atau  saran  yang  dikeluarkan oleh Vessel  Traffic  Service ditujukan  untuk  mencapai  tujuan  akhir  tertentu:  menjamin  keselamatan  pelayaran  pada umumnya dan wilayah Vessel Traffic Service pada khususnya.
Karena faktor manusia telah diidentifikasi sebagai faktor penyumbang hampir 80% dari semua kecelakaan laut hingga  saat  ini,  layanan Vessel  Traffic  Service diharapkan  dapat  memberikan  nilai  tambah  melalui  partisipasi  dan interaksi  dengan Vessel  Traffic  Service ,  yang  dapat  memberikan  perlindungan  tambahan  bagi  kapal  yang  melintasi. wilayah. Selain itu, keamanan pelabuhan lokal telah diperkuat. 4 Vessel Traffic Service menurut SOLAS Tahun 74/78 adalah shore based system yang berfungsi bantuan dalam transfer informasi dan pesan ke kapal, seperti lokasi kapal lain yang melewati lalu lintas atau pesan peringatan tentang kesulitan navigasi dan meteorologi, serta manajemen lalu lintas kapal yang signifikan di pelabuhan atau kanal tertentu. Kapal  yang  memasuki  area  dengan Vessel  Traffic  Service diwajibkan  oleh  hukum  untuk  melapor  kepada  otoritas setempat,  umumnya  melalui  radio,  dan  dapat  diikuti  oleh Vessel  Traffic  Service menggunakan  radar,  Sistem Identifikasi Otomatis (AIS), atau teknologi lainnya.
Kapal dan Vessel Traffic Service (VTS) berkomunikasi dan mengidentifikasi diri mereka menggunakan Sistem Identifikasi  Otomatis  (AIS).  Lokasi  kapal  saat  ini  ditentukan  dengan  menggunakan  Sistem  Identifikasi  Otomatis (AIS),  yang dapat mengirimkan data secara  elektronik dengan kapal lain  yang berdekatan dan stasiun Vessel Traffic Service l,  termasuk  identitas,  posisi,  aktivitas  atau  kondisi  kapal,  dan  kecepatan.  Semua  kapal  internasional  dengan Gross Tonnage (GT) lebih dari 300 GT, serta semua kapal penumpang, terlepas dari ukurannya, diharuskan memiliki sistem  identifikasi  otomatis  (AIS)  di  bawah  Konvensi  Internasional  untuk  Keselamatan  Jiwa  di  Laut  (  SOLAS). Automatic  Identification  System (AIS)  adalah  sistem  komunikasi  antar  kapal  ( Autonomous  Identification  System ). Sistem Identifikasi Otomatis (AIS) beroperasi berdasarkan gagasan bahwa setiap kapal menyiarkan data ke kapal lain dengan AIS yang berada dalam jangkauan VHF yang pertama.
Kapal yang berlayar melalui zona Vessel Traffic Service mendapatkan navigasi dan peringatan lainnya melalui saluran  radio  khusus.  Kapal  yang  melewati  zona Vessel  Traffic  Services dapat  diinformasikan  secara  langsung  oleh operator Vessel  Traffic  Services jika  suatu  kejadian  kemungkinan  akan  terjadi  di  wilayah  yang  diatur  jalur pelayarannya,  dan  mereka  dapat  diberi  tahu  apa  yang  harus  dilakukan  jika  suatu  peristiwa  terjadi.  Vessel  Traffic Services  secara  luas  diakui  sebagai  persyaratan  keselamatan  navigasi  di  bawah  Konvensi  Internasional  tentang Keselamatan Jiwa dilaut (74/78). (SOLAS).
Di  bawah  aturan  Bab  V  Regulasi  12,  negara-negara  anggota  IMO  (Organisasi  Maritim  Internasional)  wajib menawarkan Vessel  Traffic  Service .  Resolusi  A.857  (20)  Organisasi  Maritim  Internasional  (IMO)  tentang  Pedoman Vessel Traffic Service , tertanggal 27 November 1997, mendesak negara-negara anggota dan otoritas yang berwenang agar Vessel Traffic Service dirancang dan dilaksanakan sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Bab  V  Peraturan  SOLAS  ( Safety  of  Navigation )  12  mengatur  layanan  transportasi  kapal  dan  negara,  dan  itu berisi  ketentuan  sebagai  berikut:  layanan  lalu  lintas  kapal  Layanan  lalu  lintas  kapal  membantu  keselamatan  dan efisiensi navigasi, serta perlindungan laut lingkungan, komunitas dekat pantai, tempat kerja, dan instalasi lepas pantai dari potensi efek samping lalu lintas maritim. Pemerintah dapat menciptakan pelayanan lalu lintas kapal jika volume lalu lintas atau bahaya suatu peristiwa membenarkan dan mengizinkannya, dan juga dapat mengadakan Vessel Traffic Service .
Resolusi  Majelis International  Maritime  Organization (IMO)  No.  A.857  (20)  - Guidelines  for  Ship  Traffic Services memberikan pedoman untuk melaksanakan dan mengoperasikan Vessel Traffic Service , termasuk perekrutan, kualifikasi,  dan  pelatihan  Operator Vessel  Traffic  Service ,  dalam  kerangka  SOLAS  (Organisasi  Kelautan Internasional). Sesuai dengan resolusi tersebut, Vessel Traffic Service adalah pelayanan yang berupaya meningkatkan keselamatan dan efisiensi lalu lintas kapal sekaligus menjaga lingkungan. Layanan ini harus dapat berinteraksi dengan domain Vessel Traffic Service dan menanggapi masalah  lalu lintas  yang muncul. Kekuasaan pengambilan  keputusan untuk  navigasi  dan  olah  gerak  kapal  yang  berhasil  tetap  berada  pada  nakhoda  kapal  setiap  saat,  sebagaimana dinyatakan secara langsung dalam aturan-aturan ini.
Pelayaran internasional disimpan dalam wadah Organisasi Maritim Internasional, atau IMO, yang bermarkas di London. 5
Indonesia  telah  meratifikasi  beberapa  perjanjian International  Maritime  Organization ,  dan International Maritime  Organization (IMO)  telah  mengembangkan  sejumlah  besar  undang-undang  pelayaran  internasional  yang wajib  bagi  semua  pemerintah,  termasuk  Indonesia.  Personil/staf  yang  telah  memenuhi  kualifikasi  dan  kemampuan yang  dipersyaratkan,  serta  menerima  pelatihan  yang  diperlukan,  mengoperasikan  stasiun Vessel  Traffic  Service , sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 IMO Resolution A.857 (20) dan dijabarkan lebih lanjut dalam International
4 Bambang  Siswoyo, Study  of  Utilization  Vessel  Traffic  Service  (VTS)  in  Belawan  Port, (Puslitbang  Perhubungan  Laut, 2015), hlm 2.
5 Luh  Putu  Sudini,  “ Penetapan  Alur-Alur  Laut  Kepulauan  Menurut  Konvensi  Hukum  Laut  1982 ”  (Tesis,  Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran: Bandung, 1990), hlm 59.
Maritime  Organization (IMO) Recommendation V-103.  Semua  personel  yang  akan  bekerja  di  stasiun Vessel  Traffic Services harus memiliki sertifikat operator Vessel Traffic Services , yang hanya dapat diperoleh setelah menyelesaikan pelatihan sesuai dengan kriteria tersebut, menurut Rekomendasi IALA. Elemen-elemen berikut membentuk pelatihan: a. Model Course V-103/1 untuk VTS Operator
b. Model Course V-103/2 untuk VTS Supervisor
c. Model Course V-103/3 untuk VTS On-the-Job Training
d. Model Course V-103/4 untuk VTS Instructor.
International Maritime Organization (IMO) Resolution A.857 (20) mengamanatkan bahwa lembaga berwenang yang  bertanggung  jawab  atas Vessel  Traffic  Services menawarkan  operator  dengan  kompetensi  dan  jumlah  yang sesuai, menjalani pelatihan, dan mampu mengelola dan memantau lalu lintas yang dipasok. Setiap saat, sistem Vessel Traffic  Services harus  mampu  memberikan  tampilan  lalu  lintas  yang  lengkap.  Artinya,  fitur-fitur  seperti  informasi kapal dan arah haluan, yang diperlukan dalam sistem manajemen lalu lintas, harus ditampilkan dengan benar.
Karena  data  lalu  lintas  ini  sudah  tersedia,  skenario  pengiriman  dapat  diperkirakan  secara  akurat  dan  tindakan yang  diambil  segera  setelah  berkembang.  Output  dari  data  yang  dihasilkan,  serta  keterampilan  analitis  dari  operator Vessel Traffic Service , menentukan nilai data lalu lintas yang ada. Dengan menggunakan sistem komunikasi yang ada, operator Vessel Traffic Service dapat menyampaikan produk yang dapat membahayakan keselamatan pelayaran kepada kapal  yang lewat, sehingga kapten  kapal dapat mengambil tindakan  yang diperlukan  untuk menghindari  kecelakaan. Ini termasuk kemungkinan kandas, bertabrakan dengan sesuatu, dan peristiwa serupa lainnya.
Dalam Vessel  Traffic  Services Manual  2008, International  Association  of  Lighthouse  Authorities (IALA) menjelaskan  bahwa  partisipasi  wajib  hanya  dapat  diterapkan  di  wilayah  perairan  suatu  negara,  sedangkan  di  jalur pelayaran  internasional,  kekuatan  hukum Vessel  Traffic  Services dibatasi  oleh  ketentuan  UNCLOS  1982,  yang memberikan hak kebebasan kepada kapal yang lewat. Menurut Pasal 8 Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum  Laut  (1982),  perairan  di  dalam  garis  pangkal  dianggap  perairan  teritorial  suatu  negara  pantai  dengan  rezim perairan pedalaman, dengan pengecualian untuk negara-negara kepulauan.
Stasiun Vessel  Traffic  Services dikelola  oleh  personel/staf  yang  memiliki  kemampuan  dan  kompetensi  yang memadai, serta memiliki pelatihan dan sertifikasi yang dipersyaratkan, sesuai dengan IALA Recommendations V-103. Semua personel yang akan bekerja di stasiun Vessel Traffic Services harus memiliki sertifikat operator Vessel Traffic Services , yang hanya dapat diperoleh setelah menyelesaikan pelatihan sesuai dengan kriteria tersebut, menurut IALA Recommendations .
Penetapan  batas  wilayah  cakupan Vessel  Traffic  Service ,  yang  dipengaruhi  oleh  faktor-faktor  seperti  geografi, meteorologi,  dan  hidrografi,  serta  faktor  lain  seperti  jumlah  dan  jenis  kapal  di  wilayah  tersebut,  faktor komersial/usaha,  dan  adanya  kegiatan  lain  seperti  kegiatan  produksi  minyak  dan  gas,  pekerjaan  tanah,  atau  kegiatan rekreasi yang dapat mempengaruhi operasi Vessel Traffic Service . Lihat IALA Recommendations V-125 untuk detail tambahan.
Pelayaran  yang  aman  dan  lalu  lintas  kapal  yang  lancar  di  laut  memerlukan  penetapan  zona  aman,  yang  harus ditetapkan dalam bentuk SBNP sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikomunikasikan oleh stasiun radio pesisir (SROP) dan layanan berita pelaut. tempat-tempat yang terdapat bahaya navigasi atau kegiatan di perairan yang dapat membahayakan keselamatan maritim Indonesia. Penting juga untuk menyadari perubahan kondisi laut dan cuaca, seperti badai yang menghasilkan gelombang tinggi dan arus kuat, serta konsekuensi dari perubahan ini.
Semua  kapal  asing  yang  beroperasi  di  perairan  Indonesia,  serta  semua  kapal  berbendera  Indonesia  yang beroperasi  di  luar  perairan  Indonesia,  diatur  oleh  Undang-Undang  Pelayaran  No.  17  Tahun  2008,  yang  mengatur tentang  transportasi,  kepelabuhanan,  keselamatan  dan  keamanan  pelayaran,  serta  perlindungan  lingkungan  hidup  di Indonesia.  laut  teritorial  Indonesia.  (Pasal  4).  Undang-undang  ini,  seperti  Konvensi  Hukum  Perserikatan  Bangsa- Bangsa 1982, menetapkan bahwa kapal-kapal yang transit melalui wilayah Indonesia tidak dipungut biaya, dan bahwa setiap pungutan yang dikenakan pada kapal adalah semata-mata untuk penggunaan layanan negara pantai atau fasilitas pelabuhan, bukan untuk transit melalui Indonesia. wilayah (Pasal 176).
Menurut Peraturan Pemerintah Republik  Indonesia No. 5 Tahun 2010, alat bantu  navigasi harus disediakan di alur  pelayaran  di  laut,  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  19.  Beberapa  jenis  fasilitas  navigasi  dan  navigasi  yang dapat  dimanfaatkan  untuk  meningkatkan  keselamatan  laut  termasuk  visual,  listrik,  dan  navigasi  aural  dan  fasilitas navigasi.  Penggunaan  alat  bantu  navigasi  seperti  rambu  lalu  lintas  dan  peringatan  meningkatkan  alur  pelayaran  laut. Langkah-langkah  tersebut  bertujuan  agar  kapal-kapal  pelayaran  yang  berlayar  melalui  alur  tersebut  nyaman,  aman, dan efisien.
Vessel Traffic Services menggunakan saluran 84 untuk berinteraksi dengan kapal yang secara khusus berbicara dengan  stasiun Vessel Traffic Services , sedangkan  layanan lalu lintas menggunakan saluran 16 untuk berkomunikasi dengan semua kapal yang melintasi stasiun Selat Singapura dalam skenario siaga dan darurat.
Peraturan  Menteri  Nomor  26  Tahun  2011  tentang  Telekomunikasi  Pelayaran, Vessel  Traffic  Services merupakan  penyediaan  jasa  transportasi  kapal  regional  Sistem  telekomunikasi-layar  meliputi  Global  Maritime Distress  and Safety  System (GMDSS), Vessel  Traffic  System (VTS), Ship  Reporting System (SRS),  dan Long Range Identification  and  Tracking  of  Ships (LRIT).  Stasiun  radio  pesisir,  layanan  lalu  lintas  kapal,  dan  layanan  serupa lainnya adalah contoh fasilitas pelayaran telekomunikasi. Lalu lintas dan arus pelayaran dipantau, dan keamanan lalu lintas  pelayaran,  serta  efisiensi  navigasi  dan  perlindungan  lingkungan,  semuanya  ditingkatkan.  Mengamati, mendeteksi, dan melacak kapal di area cakupan Vessel Traffic Service , serta pengaturan informasi umum dan khusus, dan kapal pendukung yang membutuhkan bantuan khusus, semuanya dilakukan.
Pemasangan Vessel  Traffic  Service dimaksudkan  untuk  meningkatkan  efisiensi  proses  pengarahan  kapal  ke pelabuhan.  Departemen  Pelayanan  Lalu  Lintas  Kapal  juga  bertugas  mengendalikan  atau  mengarahkan  pergerakan kapal  yang  masuk  atau  keluar  suatu  fasilitas  pelabuhan.  Peran Vessel  Traffic  Services sebanding  dengan  ATC  ( Air Traffic Control ) di bandara yang mengatur lalu lintas penerbangan. Untuk menangani Vessel Traffic Service diperlukan keahlian  sebelumnya  dalam  menerbangkan  kapal.  Pramuka  lebih  efisien  bila  digunakan Vessel  Traffic  Service ,  dan keamanan pergerakan kapal terjamin.
Sistem Vessel Traffic Service menggunakan radar, televisi sirkuit tertutup (CCTV), perangkat komunikasi radio VHF,  dan  sistem  identifikasi  otomatis  untuk  memantau  pergerakan  kapal  dan  memberikan  informasi  tentang keselamatan berlayar di sektor pelayaran terbatas (AIS).
Ruang  operator Coastal  Radio  Station (SROP)  dengan  cakupan  emisi  VHF/MF/HF  dan  ruang  operator Maritime Radio Station (MRS) dengan cakupan emisi VHF/MF/HF juga tersedia. Program Armada Navigasi Nasional meliputi stasiun radio ( Port Communication ) dengan jangkauan siaran VHF, stasiun VTS, kategorisasi instalasi kapal negara,  instalasi  menara  suar,  dan  Armada  Navigasi  Nasional.  Sistem  manajemen  lalu  lintas  kapal  (VTS)  sangat penting untuk mengatur lalu lintas kapal di jalur pelayaran dan area pelabuhan. Hal ini terutama berlaku di pelabuhan yang melihat sejumlah besar kapal datang dan berangkat. Fasilitas elektronik secara rutin dipelihara untuk memastikan bahwa  mereka  terus  bekerja  seefektif  mungkin.  Ini  melibatkan  penghapusan  virus  yang  menyebabkan  malfungsi komputer.
Kapal  harus  menjaga  keselamatan  maritim  untuk  melaksanakan  berbagai  tanggung  jawab  di  laut.  Di  antara kegiatan  tersebut  adalah  operasi  kapal,  penemuan  dan  eksploitasi  sumber  daya  alam  dan  hayati,  dan  perlindungan lingkungan.  Oleh  karena  itu,  tata  kelola  maritim  dan  penegakan  hukum  di  laut  sangat  penting  untuk  menjaga keselamatan,  keamanan,  dan  ketertiban  maritim,  serta  pelestarian  lingkungan  laut,  yang  harus  tetap  bersih  dan berkelanjutan  agar  lalu  lintas  komersial  dapat  mengalir  dengan  bebas.  Ketika  memilih  bagaimana  memanfaatkan ruang laut nasional secara optimal, gagasan tentang kriteria dan kesepakatan di sektor maritim memiliki konsekuensi luas yang harus diperiksa.
Berdasarkan  uraian  tersebut  diatas,  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  penulis,  diperoleh  beberapa  kendala yang  ditemui  dilapangan  dimana  pelaksanaan  tugas  dan  kewenangan vessel  traffic  services menjadi  seolah  tidak sempurna, dan harus segera ditanggulangi dengan cepat agar dalam melaksanakan tugas pengawasan pelayaran kapal dapat  berjalan  dengan  baik  demi  keselamatan  pelayaran,  kendala  tersebut  antara  lain.  Ketidakmampuan  Operator Vessel  Traffic  Service untuk  berkomunikasi  secara  efektif  dalam  bahasa  Inggris,  Secara  umum,  komunikasi  dengan sebagian  besar  kapal  yang  transit  melalui  wilayah  operasional  pelayanan  lalu  lintas  kapal  Batam,  serta  kapal  yang masuk  dari  luar  yurisdiksi  Indonesia,  berlangsung  dalam  bahasa  Inggris.  Komunikasi  antara  kapal  di  wilayah pelabuhan dan pihak darat, terutama  layanan lalu lintas kapal, biasanya  terkait dengan  ancaman dan dimulai dengan tanda  langsung  atau  tanda  keselamatan  yang  berkaitan  dengan  keamanan  dan  keselamatan  maritim  dan  kemudian berkembang dari sana. Ada beberapa faktor yang menyebabkan masalah atau batu sandungan ini, salah satunya adalah munculnya  masalah  terkait  keselamatan  dan  keamanan  pelayaran  sebagai  akibat  dari  kurangnya  keterampilan komunikasi atau kesalahpahaman dalam berkomunikasi.
Kurangnya pengetahuan di antara  staf operasi layanan  lalu lintas kapal tentang tanggung jawab mereka dalam melakukan  tugas  jaga  merupakan  sumber  utama  kekhawatiran.  Akibatnya,  operator,  kantor,  dan  kapal-kapal  peserta trayek  akan  dirugikan.  Operator  harus  memahami  bagaimana  melakukan  pekerjaan  yang  menyenangkan  untuk meningkatkan  produktivitas  mereka  di  tempat  kerja,  terutama  karena  kinerja  operator  adalah  ukuran  keberhasilan suatu tugas.
Seorang operator vessel traffic services bertugas melaksanakan komunikasi dengan kapal-kapal sesuai petunjuk untuk  pelayanan  informasi,  pelayanan  bantuan  navigasi,  pelayanan  organisasi  lalu  lintas  yang  disediakan  masing- masing vessel traffic services sesuai dengan yang dituangkan dalam SOP.
Pengumpulan data, analisis data dan penetapan dari suatu gambaran lalu lintas. Wajib melaksanakan pelayanan informasi,  sesuai  permintaan  kapal  ketika  dipandang  perlu,  sebagai  contoh  adanya  perubahan  yang  mendadak  pada kondisi cuaca harus memberikan pelayanan bantuan Navigasi untuk membantu kapal dalam keadaan kesulitan seperti meteorological,  kapal  rusak  dll  Mengkoordinir  lalu  lintas  kapal,  memberi  informasi,  memberi  tanggapan  terhadap situasi  keadaan  darurat  di  selat/terusan.  Melaporkan  kegiatan  yang  sedang  berkembang  kepada  yang  berkompeten
guna penanganan yang lebih cepat sesuai dengan yang dituangkan dalam SOP. Memastikan data-data yang dibutuhkan guna penarikan PNBP VTS
Dalam  operasi  kelautan  internasional  dan  nasional,  teknologi  digital  baru-baru  ini  mulai  menggantikan  sistem navigasi dan  komunikasi analog. Berbicara tentang komunikasi digital, saat ini belum ada standar baku dalam bisnis transportasi. Namun seiring dengan kemajuan teknologi, penggunaan teknologi digital, khususnya di bidang navigasi, mau tidak mau akan berubah. Evolusi komunikasi digital di kapal paralel dengan telepon seluler. Sebelumnya, telepon seluler  banyak  digunakan  untuk  komunikasi  suara  dan  teks;  tetapi,  seiring  kemajuan  teknologi  digital,  penggunaan telepon  seluler  menjadi  lebih  luas.  Teknologi  digital  juga  akan  menghemat  banyak  biaya  dan  waktu  bagi  bisnis pelayaran,  sehingga  menghasilkan  sektor  pelayaran  yang  lebih  efisien.  Saat  ini  dalam  melaksanakan  pengawasan keselamatan pelayaran vessel traffic  services Batam masih belum  seluruhnya menggunakan sistem dengan teknologi baru, didapati juga ada beberapa alat  kerja  yang telah rusak maupun mengalami pecah  kaca, hal ini  juga merupakan satu tugas rumah Direktorat Jenderal perhubungan laut dalam membenahi dan mengganti alat yang sudah tidak layak pakai agar pengawasan semakin maksimal demi keselamatan pelayaran.

## SIMPULAN
Vessel Traffic Services Batam adalah sistem berbasis pantai yang dikendalikan oleh SOLAS Tahun 74/78 yang memfasilitasi penyediaan informasi dan pesan ke kapal, seperti posisi kapal lain yang bergerak melalui lalu lintas atau pesan peringatan tentang risiko. Ini juga mengatur lalu lintas kapal dalam jumlah besar di pelabuhan atau saluran air tertentu.  SOLAS  membutuhkan  automatic  identification  system  (AIS)  untuk  dipasang  di  semua  kapal  internasional dengan gross tonnage (GT) lebih dari 300 GT, serta semua kapal penumpang dalam berbagai ukuran. Sebuah sistem komunikasi  mandiri,  automatic  identification  system  (AIS),  memungkinkan  kapal  untuk  berkomunikasi  satu  sama lain.  Setiap  kapal  mengkomunikasikan  data  ke  sistem  identifikasi  otomatis  kapal  lain  yang  dilengkapi  dengan perangkat  dan  berada  dalam  jangkauan  VHF  dari  kapal  yang  mentransmisikan  data. Vessel  Traffic  Services meningkatkan keselamatan jiwa dilaut, keselamatan dan efisiensi  navigasi, dan perlindungan  lingkungan laut, distrik pesisir sekitar, tempat kerja, dan instalasi lepas pantai dari dampak negatif lalu lintas laut. Sejalan dengan keputusan IMO  ( Organisasi  Maritim  Internasional )  A.857,  instansi  yang  bertanggung  jawab  atas Vessel  Traffic  Service harus membekali operator dengan kompetensi dan jumlah yang sesuai, serta pelatihan dan kemampuan untuk melaksanakan kegiatan pemantauan dan pemantauan lalu lintas yang ditugaskan (20). Ini berarti bahwa komponen sistem manajemen lalu lintas  yang penting, seperti data kapal,  harus selalu dapat memberikan gambaran lalu lintas yang  komprehensif. Dimungkinkan untuk memprediksi peristiwa pengiriman prospektif dengan akurat dan merespons dengan cepat dalam situasi seperti itu.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Leden, Marpaung. Tindak Pidana Wilayah Perairan Indonesia ,. Sinar Grafika, Jakarta, 1993. Agus Setiadji, “ Kekuatan Pertahanan Indonesia dalam Bingkai Negara Maritim” , 2017. Bambang Siswoyo, Study of Utilization Vessel Traffic Service (VTS) in Belawan Port, Puslitbang Perhubungan Laut, 2015.
Luh  Putu  Sudini,  “ Penetapan  Alur-Alur  Laut  Kepulauan  Menurut  Konvensi  Hukum  Laut  1982 ”  Tesis,  Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran Bandung, 1990.

## Konvensi, Undang-Undang dan Peraturan
Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1983  tentang  Zona  Ekonomi  Eksklusif  Indonesia  (Lembaran  Tambahan  Berita Negara No.225)
Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  1985  tentang  Pengesahan  United  Nations  Convention  On  The  Law  Of  Sea/ Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (Lembaran Tambahan Berita Negara No. 76) Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembar Tambahan Berita Negara No. 64) Peraturan Pemerintah No 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian Peraturan Menteri Perhubungan No. KM.30 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Distrik Navigasi Peraturan Menteri Nomor 26 Tahun 2011 tentang Telekomunikasi Pelayaran