JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah, 7(4), 2022, Hal. 371-375 P-ISSN: 2964-7231, E-ISSN: 2614-3658 Doi: https://doi.org/10.24815/jimps.v7i4.22797

## IMPLIKASI KEBIJAKAN PENENGGELAMAN KAPAL OLEH INDONESIA TERHADAP INDUSTRI PERIKANAN THAILAND
Djoesept Harmat Tarigan
Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Satya Negara. Indonesia

## ABSRACT
The main problem discussed in this study is that the rise of illegal fishing in Indonesia has led to the  issuance  of  a  ship  sinking  policy  by  Indonesia. The  research  method  used  is  a  qualitative  research method. Where this research will use data collection techniques, namely  literature research, both structured  and  semi-structured.  The  results  of  this study are that the deep impact was felt by Thailand because it was not only the domestic fishing industry that was affected but also industries from Japan that invested in Thailand. Maritime Affairs and Fisheries Minister Susi Pudjiastuti confirmed that several fish processing  companies  from  Japan  would  relocate their  factories  from  Thailand  to  Indonesia.  Where several fishing companies from Thailand are starting to  want  to  operate  in  Indonesian  territory  due  to difficulties in obtaining fishery raw materials.
Keywords: Illegal  Fishing,  Invesment,  qualitative research

## .

## ABSTRAK
Permasalahan utama yang dibahas di dalam penelitian  ini  yaitu  maraknya  illegal  fishing  di Indonesia  menimbulkan  dikeluarkannya  kebijakan penenggelaman  kapal  oleh  Indonesia.  Metode penelitian  yang  digunakan  yaitu  metode  penelitian kualitatif. Dimana Penelitian ini akan menggunakan teknik  pengumpulan  data  yaitu  studi  kepustakaan ( literature research )  baik terstruktur maupun semi terstruktur. Hasil dari penelitian ini adalah Dampak yang mendalam dirasakan oleh Thailand dikarenakan  bukan  hanya  industri  perikanan dalam negeri yang terkena dampaknya tetapi juga industri asal  jepang  yang  melakukan  investasi  di  Thailand. Menteri  Kelautan  dan  Perikanan  Susi  Pudjiastuti memastikan,  beberapa  perusahaan  pengolahan ikan asal Jepang akan merelokasi pabriknya dari Thailand ke  Indonesia.  Dimana  beberapa  perusahaan perikanan  Asal  Thailand  mulai  ingin  beroperasi  di wilayah  Indonesia  dikarenakan  kesulitan  untuk mendapatkan bahan baku perikanan.
Kata  kunci: Illegal  Fishing,  Investasi,  penelitian kualitatif
Author Correspondence Email: igancester@gmail.com Available online at http://jurnal.unsyiah.ac.id/sejarah/
TAHUN KAPAL IKAN Indonesia Asing Total 2014 - 8 8 2015 10 103 113 2016 4 111 115 2017 4 123 127 Jumlah 18 345 363

## PENDAHULUAN
Penelitian  ini  akan  menjelaskan  implikasi kebijakan  penenggelaman  kapal  oleh  Indonesia terhadap  industry  perikanan  Thailand.  Dimana  hal yang menarik membuat peneliti melakukan penelitian  ini  yaitu kebijakan  penenggelaman  kapal asing yang mencuri ikan di perairan Indonesia adalah bentuk  tegas  pemerintah  Indonesia  yang  sebelum- sebelumnya tidak berani untuk dilakukan. Kebijakan peneneggelaman  kapal  yang  diimplementasikan mempunyai harapan untuk memberi efek jera kepada pelaku tindak pencurian ikan dan juga sebagai pesan keseriusan  Indonesia  dalam  agenda  pemberantasan IUU fishing-nya.
Kebijakan  penenggelaman  kapal  yang diterapkan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor  45  Tahun  2009  tentang  perubahan  atas Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  2004  tentang Perikanan, dimana dalam pasal 69 ayat 4 disebutkan bahwa  dapat  melaksanakan  fungsi  pengawasan  dan penegakan  hukum  di  bidang  perikanan  dalam wilayah  pengelolaan  perikanan  Negara  Republik Indonesia,  penyidik  dan/atau  pengawas  perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing dengan bukti yang cukup.  Pada  masa  pemerintahan  Jokowi  dan  Susi Pudjiastuti sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, bahwa  kebijakan  penenggeleman  kapal  diperbarui menjadi  sebuah  kebijakan  strategis,  yang  dilakukan secara  masif  dan  terstruktur  serta  didukung  oleh instrumen  kebijakan  yang  lengkap,  seperti  pola koordinasi dan alokasi pendanaan yang cukup.
Tabel 1. Data Kapal yang ditenggelamkan sepanjang tahun 2014-2017

## Sumber:Kementerian Perikanan dan Kelautan, 2018
Berdasarkan  data  di  atas  dapat  dilihat  bahwa sejak kebijakan penenggelaman kapal diimplementasikan sebagai  kebijakan  strategis  terjadi  kenaikan  yang
signifikan  jumlah  kapal  pelaku  tindak  IUU  fishing  yang ditenggelamkan.  Peningkatan  terutama  bisa  dilihat  di tahun  2015  dimana  tahun  tersebut  merupakan  tahun pertama  kebijakan  penenggelaman  kapal  sebagai kebijakan  strategis  diimplementasikan  selama  setahun penuh,  dengan  jumlah  kapal  yang  ditenggelamkan berjumlah  113  unit,  dan  terjadi  kenaikan  signifikan  dari tahun  2014  yang  hanya  8  unit.  Kebanyakan  dari  kapal yang ditenggelamkan merupakan Kapal Ikan Asing (KIA) yang  berasal  dari  berbagai  macam  negara,  seperti Vietnam,  Thailand,  Filipina,  Malaysia,  dan  lain sebagainya.
Pemberantasan  pencurian  ikan  di  perairan Indonesia tentunya berdampak secara tidak langsung pada anjloknya  ekspor  perikanan  Thailand  yang  berimbas kepada  produk  domestik  bruto  (PDB)  negara  tersebut. Data National Economic and Social Development Board (NESDB)  Thailand  mengungkapkan  kontribusi  sektor perikanan terhadap PDB Thailand mengalami penurunan drastis.
Kurang  tegasnya  penegakan  hukum  terhadap pencurian  ikan  (illegal  fishing)  pada  masa  lalu membuat perusahaan dan nelayan penangkapan ikan Thailand  dan  Filipina  bebas  menangkap  ikan  di Indonesia  dan  kemudian  membawanya  ke  negara mereka untuk diolah dan diekspor. "Tragisnya ikan yang  mereka  ambil  ada  juga  yang  diekspor  ke Indonesia.  Jadi,  kita  membeli  ikan  yang  mereka ambil  dari  kita,"  kata  Susi  dalam Kompas.com . Menteri  Susi  pun  ingin  merebut  gelar  negara pengekspor  ikan  terbanyak  di  ASEAN  itu  dengan menerapkan  sejumlah  kebijakan,  salah  satunya dengan mengeluarkan kebijakan transhipment yang tujuannya adalah untuk membatasi ruang pencurian yang selama ini terbuka lebar.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Nana Syaodih Sukmadinata (2011: 73), penelitian deskriptif kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena- fenomena  yang  ada,  baik  bersifat  alamiah  maupun rekayasa  manusia,  yang  lebih  memperhatikan  mengenai karakteristik,  kualitas,  keterkaitan  antar  kegiatan.  Selain itu,  Penelitian  deskriptif  tidak  memberikan  perlakuan, manipulasi atau pengubahan pada  variabel-variabel yang diteliti,  melainkan  menggambarkan  suatu  kondisi  yang apa  adanya.  Satu-satunya  perlakuan  yang  diberikan
hanyalah  penelitian  itu  sendiri,  yang  dilakukan  melalui observasi, dan dokumentasi.
Dalam  penelitian  proses  pengumpulan  data  bisa dilakukan  dalam  berbagai  sumber  maupun  cara.  Bila dilihat  dari  sumber  datanya  makan  pengumpulan  data dapat  dibedakan  menjadi  dua  yaitu  sumber  primer  dan sekunder.  Sumber  primer  merupakan  sumber  data  yang langsung  memberikan  data  kepada  pengumpul  data sedangkan  sumber  sekunder  merupakan  sumber  tidak langsung  yang  memberikan data kepada pengumpul data contohnya melalui orang lain atau dokumen.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Thailang  menjadi  salah  satu  negara  yang melakukan ekspor produk perikanan di kawasan ASEAN selain  Indonesia  dan  Vietnam.  Secara  peta  perdagangan dunia, Thailand saat ini (2016) berada pada posisi 16 dari keseluruhan  eksportir  perikanan  (HS03)  dunia.  Secara nilai, ekspor produk perikanan pada periode tahun 2007- 2011  mengalami  trend  peningkatan  rata-rata  USD 156.836,- per tahun. Namun sejak tahun 2012-2016 kinerja ekspor produk perikanan Thailand cenderung  mengalami penurunan  rata-rata  sebesar  USD  205.976,-  per  tahun. Kondisi  ini  berdampak  pada  perhitungan  indeks  RCA yang  terus  mengalami  kecenderungan  menurun  sejak tahun  2007  hingga  2016.  Pada  tahun  2007   indeks  RCA produk perikanan Thailand sebesar 3,23 menjadi 1,36 pada tahun 2016. Jika dilihat dari hasil perhitungan nilai indeks RCA  pada  ketiga  negara  tersebut,  Dimana  data  tersebut didukung  dengan  data  dari  UN  COMTRADE  yang menunjukkan  tingkat  ekspor  perikanan  Thailand  terus mengalami penurunan.
Sumber: ITC Calculation Based on UN COMTRADE
Gambar 1. Nilai Ekspor Perikanan Thailand Dibandingkan Dengan Negara Pesaingnya Periode 2012-2016
Trend  nilai  ekspor  perikanan  Thailand  pada periode tahun 2012-2016 terus mengalami penurunan dan berbanding  terbalik  dengan  Indonesia  yaitu  negara  yang menjadi  wilayah  penangkapan  ikan  kapal-kapal  dari Thailand.  Menurut  Data  diatas  bahwa  nilai  ekspor perikanan  Indonesia  naik  2,31%  per  tahun,  China  naik 2,29% per tahun, Vietnam naik 1,45% per tahun, Philipina naik 0,32% per tahun sebaliknya Singapura turun 0,66% per tahun, Malaysia turun 3,62% per tahun dan Thailand turun  7,73%  per  tahun.  Penurunan  nilai  ekspor  juga sejalan  dengan  penurunan  neraca  perdagangan  di Thailand.  Hal  tersebut  menunjukkan  sektor  perikanan memberikan sumbangan besar dalam neraca perdagangan di Thailand.
Sumber: ITC Calculation Based on UN COMTRADE
Gambar 2. Perbandingan Neraca Perdagangan di Thailand Dengan Negara Pesaingnya Tahun 2012-2016
Sejak awal menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan,  Susi  Pudjiastuti  telah  banyak  mengeluarkan kebijakan.  Salah  satu  kebijakan  yang  dianggap  efektif yaitu penenggelaman kapal asing yang membuat negara- negara  konsumen  ikan  khususnya  tuna  kekurangan pasokan.  Contohnya  saja  salah  satu  kota  di  Filipina General  Santos.  Siapa  sangka  kota  General  Santos merupakan  salah  satu  eksportir  tuna  fresh  terbesar  di dunia.  Padahal  menurut  Susi  tuna fresh di  dapat  dari Perairan Bitung, Sulawesi Utara. Susi juga mengungkapkan  modus  Filipina  bisa  mendapatkan  ikan tuna fresh dari Bitung Sulawesi Utara. Ikan-ikan tuna itu diangkut  oleh  nelayan  Bitung  dan  dikirim  ke  kapal pengangkut atau tramper Filipina yang sudah  menunggu di garis perbatasan. Dari kegiatan itu setidaknya General
Santos mampu mengekspor tuna segar cukup besar setiap tahunnya  yaitu  hingga  US$  2  miliar.  Sementara  sang pemasok yaitu Bitung hanya  mampu  mengekspor produk tuna kaleng per tahun sebesar Rp 16 miliar.
Stok  ikan  kaleng  asal  Thailand  mengalami pengurangan sehingga membuka peluang bagi para pelaku usaha  ikan  kaleng  Indonesia.  Akibat  kejadian  ini  Fury mengatakan harga ikan kaleng Indonesia di Dubai kini bisa bersaing  dengan  produk  Thailand  dan  Filipina.  Saat  ini menurut  Fury  harga  rata-rata  ikan  kaleng  Thailand  dan Filipina di Dubai US$ 17/karton. Sedangkan ikan kaleng Indonesia kini sudah mulai merangkak naik menjadi US$ 16,5-16,75/karton.  Sampai  pada  tahun  2014  industri pengolahan ikan di Asia Tenggara dikuasai oleh Thailand dan  Filipina. Ekspor  ikan  olahan  dan  ikan  mentah  dari kedua negara tersebut lebih besar dibandingkan negara di Asia  Tenggara lainnya   Indonesia sebagai pemilik lautan terluas  dan  garis  panjang  pantai  terpanjang  di  Asia Tenggara  hanya  menduduki  posisi  ketiga.  Tetapi  saat  ini situasinya  mulai  berubah  dan  menurut  Menteri  Kelautan dan  Perikanan  Susi  Pudjiastuti  bahwa  kekuatan  industri perikanan  di  wilayah  Asia  Tenggara  mulai  bergeser  ke Indon esia.
Merosotnya  produksi  perikanan  di  Thailand berkorelasi positif dengan implikasi kebijakan penenggelaman  kapal  asing  oleh  Pemerintahan  Jokowi terkait  sektor  kelautan  dan  perikanan.  Produksi  mereka berkurang dan tentunya berdampak kepada meningkatnya pengangguran  dari  sektor  industri  perikanan  serta terbongkarnya  praktik  perbudakan  yang  melibatkan perusahaan  perikanan mereka. Hal  yang  sangat mengejutkan  terjadi  di  OOC  (Our  Ocean  Conference) 2018 di Nusa Dua Bali, tanggal 29-30 Oktober 2018 yaitu adanya  pernyataan  minta  maaf  yang  disampaikan  oleh H.E.Luck  Wajananawat selaku Deputi Menteri Pertanian dan  Koperasi  Thailand.  Wajar  jika  Wajananawat menyatakan bahwa Pemerintah Thailand mulai menyadari adanya  salah  kaprah  paham  ‘open  access’  di  bidang perikanan.  Dimana  Pemerintah  Thailand  menyadari kurangnya  hukum  yang  efektif  dan  relevan  dengan kebutuhan  dunia,  tidak  adanya  pengelolaan  kapal  serta keterbatasan  upaya  pengendalian,  monitoring  dan penindakan  di  tempat  dan  adanya  produk-produk  illegal termasuk tenaga kerja.
Media Thailand, Bangkok Post dalam editorial-nya memprotes penenggelaman kapal asing pencuri ikan yang dilakukan aparat Indonesia. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian  Luar  Negeri  (Kemlu)  bereaksi  keras  atas protes itu. Media Thailand mengaggap bahwa penenggelaman  kapal  asing  pencuri  ikan  oleh  Indonesia
sebagai langkah salah. Sebab, bisa mengancam keamanan di ASEAN.
Salah  satu  perusahaan  yang  bergerak  di  bidang perikanan  asal  Thailand  ingin  beroperasi  di  Indonesia yaitu Perusahaan Aneka Tuna di Thailand. Perusahaan ini ingin  merelokasi  bisnisnya  kie  Indonesia  dikarenakan sulitnya  pasokan  ikan  yang  dibutuhkan  untuk  produksi pengolahan  ikan.  Disisi  lain  pemerintah  Indonesia memberikan  kebebasan  masuknya  industri  perikanan asing  ke  dalam  negeri  dengan  konsekuensi  dilarang melakukan  penangkapan  di  dalam  negeri  karena  ikan yang diolah adalah ikan yang berasal dari nelayan dalam negeri.  Selanjutnya  perusahaan  dalam  bidang  perikanan selanjutnya  yaitu  IGO  Company  Limited  Thailand  yang ingin  beroperasi  di  Indonesia  terutama  di  wilayah kabupaten Aceh Utara, provinsi Aceh.
Perusahaan perikanan IGO Company Limited asal Thailand  bekerjasama  dengan  Pemkab  Aceh  Utara. Kehadiran investor asal Thailand tersebut diikuti dengan adanya  kunjungan  tim  investor  IGO  Company  Limited Thailand  ke Aceh Utara  dan  penandatanganan kesepakatan  kerjasama  dengan  Pemerintah  Kabupaten Aceh  Utara,  yang  berlangsung  di  Pendopo  Bupati  Aceh Utara.  Diharapkan  sektor  perikanan  yang  akan  digarap dikawasan  PPI  Kuala  Cangkoi  antara  lain,  penangkapan ikan,  pengolahan  ikan  serta  industri  perikanan  lainnya yang memungkinkan untuk dilakukan dan dikembangkan.

## KESIMPULAN
Indonesia mengeluarkan kebijakan penenggelaman  kapal  dan  berdampak  terhadap industri  perikanan  asal  Thailand.  Salah  satunya adalah  Thail  Union  Group  PCL  yang  merupakan perusahaan  pengalengan  tuna  terbesar  dunia  yang bermarkas  di  Thailand.  Hal  ini  terjadi  karena sebagian besar bahan baku ikan diambil dari perairan Indonesia  yaitu  Maluku  dan  Aru.  Pengambilan  ini dilakukan  menggunakan  kapal  Thailand  yang dibawa  oleh  masyarakat  Indonesia.  Selain itu  salah satu  kota  Filipina  yang  merupakan  eksportir  tuna terbesar  di  dunia  juga  mengalam  masalah  akibat kebijakan  penenggelaman kapal  tersebut  yaitu  stok yang  mengalami  penurunan.  Salah  satu  kota  di Filipina yaitu General Santos.
Pasokan bahan baku ikan untuk diolah menjadi ikan tuna kaleng ikut mengalami penurunan. Hal ini disampaikan  oleh  Furyanto,  Kepala  Produksi  CV Sari Laut Jaya Unit Pengolahan Ikan (UPI) Muncar, Banyuwangi  usai  pulang  dari  Dubai,  Uni  Emirate
Arab.  bercerita  stok  ikan  kaleng  asal  Thailand  dan Filipina turun drastis di Dubai. Dengan menurunnya stock  ikan  kaleng  asal  Thailand  dan  Filipinan berdampak  harga  semakin  kompetitif  dengan Indonesia  yang  memiliki  sumber  perikanan  yang banyak.  Saat  ini  menurut  Fury  harga  rata-rata  ikan kaleng  Thailand  dan  Filipina  di  Dubai  US$ 17/karton.  Sedangkan  ikan  kaleng  Indonesia  kini sudah  mulai  merangkak  naik  menjadi  US$  16,5- 16,75/karton.
Sampai  pada  tahun  2014  industri  perikanan  di Asia  Tenggara dikuasai  oleh  Filipina  dan  Thailand. Ekspor  ikan  olahan  dan  ikan  mentah  dari  kedua negara  tersebut  lebih  besar  dibandingkan  negara  di Asia  Tenggara  lainnya.  Sementara  itu,  Indonesia sebagai  pemilik  lautan  terluas  dan  garis  panjang pantai terpanjang di Asia Tenggara hanya menduduki posisi ketiga. Namun, kini situasinya mulai berubah dan  menurut  Menteri  Kelautan  dan  Perikanan  Susi Pudjiastuti  bahwa  kekuatan  industri  perikanan  di wilayah Asia Tenggara mulai bergeser ke Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat terjadi surplus dalam perdagangan sektor perikanan Indonesia. Pada tahun  2013  nilai  ekspor  perikanan  mencapai USD2,86 miliar, kemudian pada 2014 naik menjadi USD3,1  miliar.  Untuk  periode  Januari  sampai September  2015,  Indonesia  adalah  negara  yang paling  unggul  dalam  hal  ekspor  komoditas  tuna, tongkol, dan cakalang (TTC). Berdasarkan data UN Comtrade  periode  Januari-September  2015,  impor TTC  dari  Indonesia  naik  267  persen  atau  16,1  ribu ton.  Kata  Direktur  Jenderal  Penguatan  Daya  Saing Produk KKP, Nilanto Perbowo kepada Liputan6.com, nilainya  mencapai  USD127,4  juta. Sebaliknya, Thailand mengalami penurunan volume sebanyak  13,4  persen  menjadi  70,7  ribu  ton.  Nilai ekspornya turun 13,6 persen menjadi USD313,5 juta. Filipina  turun  21,2  persen  menjadi  14,4  ribu  ton dengan nilai USD79 juta atau turun 21,7 persen.
Dampak  yang  mendalam  dirasakan  oleh Thailand dikarenakan bukan hanya industri perikanan  dalam  negeri  yang  terkena  dampaknya tetapi  juga  industri  asal  jepang  yang  melakukan investasi  di  Thailand.  Menteri  Kelautan  dan Perikanan  Susi  Pudjiastuti  memastikan,  beberapa perusahaan  pengolahan  ikan  asal  Jepang  akan
merelokasi  pabriknya  dari  Thailand  ke  Indonesia. Hal ini dipastikan saat kunjungan Susi Pudjiastuti ke Jepang.  Selain  itu,  pemerintah  sedang  gencar membuka  investasi  di  sektor  hilir  perikanan  pasca penutupan kesempatan investasi asing di sektor hulu yaitu sektor perikanan tangkap. Selain Investor asal Jepang, dari dalam negara Thailand sendiri juga ikut memiliki ketertarikan  untuk  merelokasi industrinya ke  Indonesia.  Salah  satu  perusahaan  Thailand  yang ingin  beroperasi  di  Indonesia  yaitu  Perusahaan Aneka Tuna di Thailand.
Peneliti  menyadari  masih  banyak  kekurangan dalam  penulisan  penelitian  ini.  Penelitian  ini sebenarnya  bisa  lebih  baik  lagi  apabila  langsung meneliti ke negara Thailand. Peneliti juga berharap penelitian  ini  bisa  bermanfaat  bagi  pembaca termasuk  penelitian  yang  selanjutnya  bisa  saja meneliti dari segi diplomasinya karena penelitian ini melihat  dari  segi  kebijakannya  dimana  suatu kebijakan  yang  dikeluarkan  suatu  negara  bisa  saja mempengaruhi industri perikanan negara lain.

## DAFTAR PUSTAKA
Burchill, Scott, Andrew Linklater. (2011). Theories Of  International  Relations,  Fourth  Edition , (New York: Palgrave Macmillan)
Couloumbis,  A.Theodore  dan  Wolfe,  F.James.
(2010). ”Pengantar  Ilmu  Hubungan Internasional,  keadilan  dan  Power”,
Bandung, A.bardin.
Deliarnov. (2016). “Ekonomi politik: Mencakup Berbagai  Teori  dan  Konsep  yang komprehensif”, Erlangga. Jakarta. Hadi,  Hamdy.  (2013. Ekonomi  Internasional: Teori dan kebijakan keuangan
internasional, Penerbit  Ghalia  Indonesia, Jakarta.
Hayenga,  L.  (2017). Cost  Structures  of  Pork
Slaughter and Processing Firms: Behavioral and Performance Implications. Staff Paper 287. Department of Economics , Iowa State University. Hikmayani, Yayan. (2015). Efektivitas
Pemberlakuan  Kebijakan  Moratorium
Kapal  Eks  Asing  dan  Transhipment Terhadap  Kinerja  Usaha  Penangkapan Ikan . DKI Jakarta: Balai Besar  Penelitian Sosial  Ekonomi  Kelautan  dan  Perikanan. Jurnal  Kebijakan  Sosek  KP  Vol,  5  No.  2 Tahun 2015.
Isiksal,  Hüseyin.  (2004). To  What  Extend  Complex Interdependence  Theorists  Challenge  to Structural  Realist  School  of  International Relations? dalam Alternatives: Turkish
Journal  of  International  Relations ,  (Turkey:
Vol.3, No.2&3 Summer&Fall. Jamil,  Ahmad.  (2012). Ekonomi  Internasional, Penerbit Media Midya Mandal, Yogyakarta.
Keohane,  Robert,  Joseph  Nye.  (2011). Chapter  I
Interdependence  in  World  Politics ,  dalam Power and Interdependence 3rd Edition , (New
York: Longman Publishing.
Kholifah,  Siti.  (2018). Metodologi  Penelitian
Kualitatif . Jakarta: Rajagrafindo.
Parthiana,  Iwayan.  (2016). Hukum  Laut
Internasional dan Hukum Laut Indonesia .
Jakarta: Yrama Widya.
Leifer,  Michael.  (2015). Politik  Luar  Negeri  Indonesia, PT.Gramedia, Jakarta. Mahmudah,  Nunung.  (2015). Illegal  Fishing .  Jakarta: Sinar Grafika. Mas’oed, Mohtar. (2010). Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin Dan Metodologi. Jakarta. LP3ES. Nugroho,  Thomas/  (2012). Kebijakan  Pembangunan Kelautan dan Perikanan Indonesia . Jakarta:
Graha Ilmu.
Peraturan  Menteri  Kelautan  dan  Perikanan  Republik
Indonesia Nomor/57/PERMEN-KP/2014 tentang  Perubahan  Kedua  atas  Peraturan Menteri  Kelautan  dan  Perikanan  Nomor Per.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkapdi  Wilayah  Pengelolaan  Perikanan Negara Republik Indonesia.
Peraturan  Menteri  Kelautan  dan  Perikanan  Republik
Indonesia Nomor: Per.30/MEN/2012 tentang  Usaha  Perikanan  Tangkap  di Wilayah  Pengelolaan  Perikanan  Negara Republik Indonesia.
PH,  Victor  Nikijuluw.  (2008). Blue  Water  Crime: Dimensi Sosial Ekonomi Perikanan Illegal . Jakarta: PT.Pustaka Cidesindo. Subroto.  (2015). Kebijakan  ekonomi  di  bidang internasional, ISEI  dan  Penerbit  Kanisius, Yogyakarta.
Sunarno.  (2008). Analisis  Kebijakan  Publik :  Jakarta. Lembaga Administrasi Negara Tambunan,  Tulus.  (2011). Perdagangan  Internasional dan  Neraca  Pembayaran:  Teori  dan Temuan Empiris, LP3ES. Jakarta.