## IMPLEMENTASI WAKAF PRODUKTIF
(Studi di Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia Cabang
Bandar Lampung)

## Gatot Bintoro Putro Aji
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung gatot@radenintan.ac.id
Darania Anisa Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam Lampung darania.anisa@stebilampung.ac.id

## Abstrak
Waqf paradigm in Indonesia before the enactment of Law No. 41 of 2004 on  waqf,  only  limited  to  dead  and  unproductive  objects.One  form  of institution  that  developed  in  the  Da'wah  Islamiyah  Indonesia  Council  is productive waqf  institutions.This  institution was  founded  in  1967  and was only  developed  in  2006.In  addition  to  endowments  in  the  form  of productive land, the Qur'an endowment service also developed.This paper describes the implementation of productive endowments carried out by the Council  of  Da'wah  Islamiyah  Indonesia  Bandar  Lampung.  The  funds collected  as  a  result  of  the  management  of  waqf  land  which  are  fully productive  are  allocated  for  the  benefit  of  the  people,and  to  finance  the preachers who were sent to the regions on the task of  religious symbols, and also allocated to nadzir.
Paradigma  wakaf  di  Indonesia  sebelum  berlakunya  UU  No.  41  Tahun 2004 tentang wakaf, hanya dipahami sebatas pada benda mati dan tidak produktif. Salah satu bentuk lembaga yang berkembang di Dewan Da’wah Islamiyah  Indonesia  adalah  lembaga  wakaf  produktif.Lembaga  ini  sudah berdiri  dari  tahun  1967  dan  baru  dikembangkan  pada  tahun  2006.Selain wakaf berupa tanah yang diproduktifkan, maka berkembang juga layanan wakaf  Qur’an.Tulisan  ini  mendeskripsikan  implementasi  wakaf  produktif yang  dilaksanakan  oleh  Dewan  Da’wah  Islamiyah  Indonesia  Cabang Bandar  Lampung.Dana  yang  terkumpul  sebagai  hasil  dari  pengelolaan tanah  wakaf  yang  di  produktifkan  sepenuhnya  dialokasikan  untuk kepentingan umat, dan untuk membiayai para da’I yang dikirim ke daerah- daerah dengan tugas Syiar Agama, dan juga dialokasikan untuk Nadzir. Kata  Kunci  :  Implementasi  wakaf produktif,  Dewan  Da’wah  Islamiyah Indonesia

## A. Pendahuluan
Pemulihan  ekonomi  Indonesia belum  banyak  mengalami  kemajuan
seperti pada perbaikan struktur ekonomi yang  mengarah  ke  penyelesaian masalah social,  pengangguran dan
kesempatan  kerja,  kemiskinan,  konflik sosial,  kemerosotan  sumber  daya manusia,  lingkungan  hidup  dan lainnya
Sektor  masyarakat  sesungguhnya memiliki potensi untuk mengentaskan, menciptakan  peluang  masyarakat keluar  dari  lingkaran  kemiskinan. Masyarakat  dan  kalangan  umat Islam  sendiri,  memiliki  tradisi  yang kuat  dalam  menggerakkan  prakarsa- prakrasa  keadilan  sosial  berupa kedermawanan.  Tradisi  berderma melalui  wakaf  misalnya,  diyakini dapat  merealisasikan  peradaban dan  membuktikan  sifat  kedermawanan umat.
Wakaf  adalah  sedekah  khusus dan istimewa. Para wakifnya dijanjikan akan    memperoleh  pahala  abadi, yang  tidak putus karena kematiannya di dunia.  Secara khusus Rasulullah SAW menyatakan  bahwa  ada  tiga hal  yang  tak  terputus  karena kematian  seseorang,  yaitu    “ilmu pengetahuan  yang  diamalkan,  anak- anak  yang  saleh,  dan  sedekah jariah”.
Istilah  wakaf  telah  lama  dikenal di  Indonesia.  Wakaf  memiliki  potensi yang  cukup  besar  sebagai  upaya
pengentasan  kemiskinan.  Namun sejauh  ini  belum  dikelola  dengan maksimal. Hal ini disebabkan minimnya pengetahuan masyarakat mengenai wakaf. Sejauh ini mereka memahami  wakaf  hanya  sebatas benda-benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan yang diperuntukkan untuk tempat ibadah, kuburan, pondok pesantren,  dan  rumah  yatim  piatu dan masyarakat juga  belum mengenal adanya wakaf yang dapat diproduktifkan.
Jika potensi wakaf dikelola dengan baik dan maksimal maka akan membawa dampak  besar  dalam  kehidupan masyarakat.  Permasalahan  ekonomi yang  dihadapi  oleh  bangsa  kita akan terselesaikan dengan pengelolaan dan pendayagunaan harta wakaf di sektor produktif seperti halnya yang dilakukan  oleh Dewan  Da’wah Islamiyah  Indonesia  Cabang  Bandar Lampung,  untuk  itu  perlu  kiranya mengetahui  penerapan  wakaf  produktif yang dilakukan oleh Dewan Da’wah Islamiyah  Indonesia  Cabang  Bandar Lampung,  apakah  sudah  sesuai dengan  aturan  dalam  hukum  Islam maupun hukum Positif Indonesia.
B. Pembahasan
1. Makna  Wakaf
Kata “ Wakaf” atau “ Wacf ” yang berasal dari bahasa Arab “ Waqafa ”.
Asal kata “ Waqafa ” berarti “menahan” atau “berhenti” atau “diam di tempat” atau tetap berdiri”. Kata “ Waqafa Yaqifu Waqfan ” sama artinya dengan “ Habasa Yahbisu tahbisan ”. Adapun secara istilah wakaf menurut Abu Hanifah  yaitu  menahan  suatu benda  yang  menurut  hukum tetap milik si wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Sedangkan menurut  Syafi’I  dan  Ahmad  bin Hambal  bahwa  wakaf  adalah melepaskan  harta  yang diwakafkan dari  kepemilikan  wakif,  setelah sempurna prosedur perwakafan. 1
Dalam  hukum  Islam,  wakaf berarti  menyerahkan  sesuatu  hak milik  yang  tahan  lama  (zatnya) kepada  seseorang  atau nadzir baik berupa perorangan maupun lembaga,  dengan  ketentuan  bahwa hasilnya  digunakan  sesuai  dengan
1 Fikih Wakaf . Direktoral Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal  Bimbingan  Masyarakat  Islam Departemen Agama RI, Jakarta : 2007,
h., 1-3
syariat  Islam.  Harta  yang  telah diwakafkan  keluar  dari  hak  milik nazdir /  lembaga  pengelola  wakaf, tetapi  mejadi  hak  milik  Allah  yang harus  dimanfaatkan  untuk  kesejahteraan masyarakat.  Filsafat  yang  terkandung dari  amalan  wakaf  menghendaki agar  harta  wakaf  itu  tidak  boleh hanya  dipendam  tanpa  hasil yang  dapat  dinikmati  oleh mauquf alaih atau pihak yang berhak menerima hasil  wakaf.  Makin  banyak  harta hasil wakaf yang dapat  dinikmati oleh  yang  berhak,  makin  besar pula  pahala  yang  akan  mengalir kepada wakif . 2
Menurut Imam Nawawi, wakaf adalah  penahanan  harta  yang dapat  dimanfaatkan  dengan  tetap menjaga  keutuhan  barangnya, terlepas  dari  campur  tangan  wakif atau  lainnya,  dan  hasilnya  disalurkan kepada peruntukannya untuk tujuan  kebaikan  yang  semata- mata  untuk  mendekatkan  diri (taqarrub)  kepada  Allah  SWT. Sedangkan  Undang  Nomor  41
2 Pusat Pengkajian dan Pengembangan  Ekonomi  Islam  (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dengan Bank Indonesia, Ekonomi Islam , (Jakarta: PT RajaGrafindo
Persada, 2008), h., 515
tahun 2004 tentang Wakaf Pasal (1)  mendefinisikan  wakaf  adalah perbuatan  hukum  wakif  untuk memisahkan  dan/atau  menyerahkan sebagian  harta  benda  miliknya untuk  dimanfaatkan  selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai  dengan  kepentingannya guna  keperluan  ibadah  dan/atau kesejahteraan  umum  menurut syariah. 3
Dari  definisi  diatas  dapat disimpulkan bahwa wakaf adalah memanfaatkan suatu benda untuk  kebajikan  tetapi  kepemilikan benda  tersebut  ada  ditangan wakif. Terdapat unsur ketakwaan dalam wakaf. Benda yang diwakafkan dalam hal ini adalah benda yang tidak  dapat  habis  atau  musnah setelah  diambil  manfaatnya.  Uang juga  dapat  diwakafkan  selama uang  tersebut  dapat  dimanfaatkan dengan  dibelanjakan  barang- barang yang tidah dapat habis. 2. Landasan Hukum
Pada  masa  Rasulullah  SAW praktek  wakaf  pernah  dilakukan yaitu  ketika  Rasulullah  SAW
3 Swaracinta, 09/Tahun I/September - Oktober 2011, Dompet Dhuafa
mewakafkan  sebidang  tanahnya yang digunakan untuk membangun masjid. Pada masa Khalifah Umah, beliau  juga  mewakafkan  tanahnya yang terletak di Khaibar.
Diriwayatkan  dalan  sebuah hadits  Nabi  yang  berbunyi  :  dari Ibnu  Umar  ia  berkata  :  “  Umar mempunyai  tanah  di  Khaibar, kemudian  Ia  datang  kepada Rasulullah  SAW  meminta  untuk mengolahnya  sambil  berkata  :  “ Ya  Rasulallah,  saya  mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, suatu harta  yang  belum  pernah  aku dapat  sama  sekali  yang  lebih baik  selain  tanah  itu,  lalu  apa yang engkau perintahkan kepadaku?” Nab i SAW menjawab : “ jika engkau suka,  tahanlah  pangkalnya  dan sedekahkanlah  hasilnya.  Kemudian Umar  menyedekahkan  dengan syarat tidak boleh dijual, dihibahkan, atau  diwarisi  yaitu  untuk  orang- orang  fakir,  keluarga  dekat, memerdekakan  hamba  sahaya, menjamu tamu,  dan untuk orang yang  kehabisan  bekal  dalam perjalanan ( ibnu sabil) ; dan tidak berdosa  orang  yang  mengurusinya untuk memakan sebagiannya dengan
cara  wajar  dan  untuk  memberi makan (kepada keluarganya) dengan syarat  jangan  dijadikan  hak  milik.” (HR. Muslim). 4
Hadits  diatas  menunjukkan hukum  mewakafkan  harta  sebagai bentuk  ibadah  kepada  Allah SWT. Ayat Al- Qur’an yang mendasari hukum  mengeluarkan  harta  di jalan  Allah  dalam  hal  ini  yaitu wakaf  dijelaskan dalam surat Al- Hajj ayat 77 :
اَهُّ ي َ أ َٰٓ َي ٱ َ ل َنيِذ ْاوُّنَماَء ٱ ْاوُّعَكۡر َو ٱسۡجُدُواْۤ َوٱ ْاوُّدُّبۡع َو  ۡمُّكَ بَر ٱ ْاوُّلَعۡف ٱ َرۡيَخۡل ۩َنوُّحِلۡفُّت ۡمُّك َ لَعَل ٧٧
“Hai orang-orang yang beriman, rukuklah  kamu,  sujudlah  kamu,
sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah  kebajikan,  supaya kamu  mendapat  kemenangan ”.(QS: Al-Hajj: 77).
Dalam surat Ali-Imran ayat 92 : نَل ْاوُّلاَنَت ٱ َ رِب ۡل اَ مِم ْاوُّقِفنُّت   ىَ تَح َ نِإَف ٖء ۡىَش نِم ْاوُّقِفنُّت اَمَو ََۚنوُّ بِحُّت ٱ َ َ لل ِهِب ۦ ٞميِلَع ٢٩
“  Kamu  sekali-kali  tidak  sampai kepada  kebajikan  (yang  sempurna) sebelum kamu menafkahkan
4 Nurul Huda dan Mohamad Heykal, Lembaga  Keuangan  Islam:  Tinjauan Teoretis  dan  Praktis, Jakarta:  Kencana, 2010, h. 310.
sebagian harta yang kamu cintai. Dan  apa  saja  yang  kamu  nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahui”.
(QS: Ali Imran: 92)
Dari  Abu  Hurairah  r.a  Nabi bersabda  “ Apabila  manusia menginggal,  maka  terputuslah amalnya  kecuali  tiga  hal  yaitu sedekah  amal  jariyah,  ilmu  yang bermanfaat,  dan  anak  saleh  yang mendo’akannya”. (HR. Bukhari dan Muslim)
3. Rukun Wakaf
Dalam wakaf terdapat empat rukun, yaitu: 5
a. Al-  Wakif atau  orang  yang melakukan  perbuatan  wakaf, hendaklah dalam  keadaan sehat  rohaninya  dan  tidak dalam  keadaan  terpaksa  atau dalam  keadaan  dimana  jiwanya tertekan.
b. Al-  Mawquf atau  harta  yang akan  diwakafkan,  harus  jelas wujudnya  atau  zatnya  dan bersifat  abadi.  Artinya  bahwa harta  wakaf  itu  tidak  habis sekali pakai dan dapat diambil
5 Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga  Keuangan  Syariah,Deskripsi dan  Ilustrasi  edisi  2, (Yogyakarta: EKONISIA, 2004), h., 263
manfaatnya untuk jangka
waktu yang lama.
c. Al- Mawquf  ‘alaih atau  sasaran yang  berhak  menerima  hasil atau  manfaat  wakaf,  dapat  dibagi menjadi  dua  macam,  wakaf khairy  dan  wakaf  dzurry.  Wakaf khairy  adalah  wakaf  dimana wakifnya tidak membatasi sasaran wakafnya untuk pihak tertentu  tetapi  untuk  kepentingan umum. Sedangkan wakaf dzurry adalah  wakaf  dimana  wakifnya membatasi  sasaran  wakafnya untuk  pihak  tertentu  yaitu  keluarga keturunannya.
d. Sighat atau pernyataan pemberian wakaf, baik dengan lafadz, tulisan, maupun isyarat. Selanjutnya  persoalan  yang menyangkut  siapa  yang  akan melakukan perawatan, pengurusan dan  pengelolaan  aset  wakaf  yang dalam istilah fikih dikenal dengan nadzir wakaf, atau mutawalli wakaf termasuk  hal  yang  sangat  krusial. Hal itu karena aset wakaf adalah amanah  Allah  yang  terletak  di tangan  nadzir.  Oleh  sebab  itu, nadzir  adalah  orang yang  paling bertanggungjawab  terhadap  harta
wakaf  yang  dipegangnya,  baik terhadap  harta wakaf  itu  sendiri maupun terhadap hasil dan upaya- upaya  pengembangannya.  Setiap kegiatan  nadzir  terhadap  harta wakaf  harus  dalam  pertimbangan kesinambungan  harta  wakaf untuk mengalirkan  manfaatnya  untuk kepentingan mawquf ‘alaih. Manfaat yang  akan dinikmati  oleh  wakif sangat  tergantung  kepada  nadzir, karena  di  tangan  nadzirlah  harta wakaf dapat terjamin kesinambungannya. Oleh  karena  begitu  pentingnya kedudukan  nadzir  dalam perwakafan, maka pada diri nadzir perlu terdapat beberapa  persyaratan  yang  harus dipenuhi yaitu : telah baligh/berakal, mempunyai  kepribadian  yang dapat  dipercaya  (amanah),  serta mempunyai keahlian dan kemampuan  untuk  memelihara dan mengelola harta wakaf. 6

## 4.  Perbedaan  wakaf  dengan shadaqah atau hibah
Terkadang makna wakaf disamakan dengan  makna  shadaqah  atau hibah. Padahal antara wakaf dan shadaqah  atau  hibah  terdapat
6 Dr. Setiawan Budi Utomo,
Manajemen Efektif Dana Wakaf Produktif, Rumah Zakat Indonesia, h., 4
berbedaan-perbedaan penting.
Adapun perbedaan antara wakaf dan shadaqah atau hibah antara
lain: 7 Wakaf Shadaqah/ hibah Menyerahkan kepemilikian suatu  barang kepada orang lain Menyerahkan kepemilikian suatu barang kepada pihak lain Hak milik atas  barang dikembalikan kepada Allah Hak  milik  atas barang  diberikan kepada penerima shadaqah dan hibah Objek  wakaf tidak boleh diberikan atau dijual kepada  pihak lain Objek  shadaqah hibah boleh diberikan atau dijual kepada pihak lain Manfaat barang biasanya dinikmati untuk kepentingan sosial Manfaat  barang dinikmati oleh penerima shadaqah/hibah Objek  wakaf biasanya kekal zatnya Objek shadaqah/hibah tidak  harus  kekal zatnya Pengelola objek  wakaf diserahkan kepada administratur yang  disebut nadzir/mutaw alli Pengelola  objek shadaqah/hibah diserahkan kepada si penerima 7 Heri Sudarsono, Opcit, h., 265

## 5. Paradigma Wakaf di Indonesia
Paradigma wakaf di Indonesia dipahami  bahwa  wakaf  hanya sebatas  pada  benda  mati  dan tidak  produktif.  Wakaf  dalam pemahaman mayoritas umat muslim Indonesia hanyalah seputar kuburan,  Masjid  yang  tidak  bernilai ekonomi.  Hal  ini  tercermin  dari asset wakaf yang ada, peraturan perundang-undangan tentang wakaf,  peruntukan  tanah  wakaf, dan nazhir wakaf di Indonesia.
Wakaf sebagai instrument peradaban  dapat  dilihat  dari peruntukan  wakaf  dan  penunjukan nazhir sebagai pengelola. Sebab skill  nazhir  akan  mencerminkan harta benda wakaf yang dikelolanya. Ironisnya,  di  Indonesia  yang berpenduduk  besar  dan  mayoritas umat muslim belum merealisasikan perwakafan  secara  maksimal. Hasil  penelitian  Pusat  Bahasa dan  Budaya  (PBB)  UIN  Syarif Hidayatullah  Jakarta,  tahun  2006, terhadap  500  responden  nazhir di  11  Propinsi,  menunjukkan bahwa  harta  wakaf  lebih  banyak bersifat  diam  (77%)  daripada
yang  menghasilkan  atau  produktif (23%).  Temuan  umum  lainnya juga  menunjukkan  pemanfaatan terbesar  harta  wakaf  adalah masjid (79%) daripada peruntukkan lainnya, dan lebih banyak berada di wilayah pedesaan (59%) daripada perkotaan  (41%).  Sedangkan para  nazhir  pun  tidak  terfokus dalam  mengelola,  mereka  mayoritas bekerja sambilan dan tidak diberi upah  (84%),  dan  yang  bekerja secara penuh dan terfokus ternyata amatlah minim (16 %). Selain itu, wakaf  di  Indonesia  lebih  banyak dikelola  oleh  perseorangan  (66%) alias  tradisional,  daripada  organisasi professional  (16%)  dan  berbadan hukum (18%). 8
Paradigma  baru  tentang  wakaf dapat  dilihat  pada  Undang- undang  nomor  41  tahun  2004 tentang  Wakaf  yang  mengatur macam-macam harta benda wakaf,  institusionalisasi  wakaf dan  manajemen  pengembangan wakaf.  Harta  benda  wakaf  terdiri dari  benda  tidak  bergerak  dan benda  bergerak.  Benda  tidak bergerak  bisa  berupa  tanah,
8 Swaracinta, Opcit, h., 7
bangunan  dan  tanaman  yang semuanya  berhubungan  dengan tanah.  Sedangkan  benda  wakaf bergerak  adalah  harta  benda yang  tidak  boleh  habis  karena dikonsumsi,  meliputi  uang,  logam mulia  dan  surat  berharga,  kendaraan, hak  atas  kekayaan  intelektual, hak  sewa  dan  harta  bergerak lain  sesuai  dengan  ketentuan syari’ah  dan  peraturan  perundang- undangan yang berlaku. 9
Institusionalisasi  Nazhir  wakaf dapat  dilihat  pada  pengaturan nazhir  menjadi  nazhir  badan hukum,  nazhir  organisasi  dan nazhir  perorangan  yang  akan dibina  oleh  Badan  Wakaf  Indonesia. Maka  pengembangan  harta  wakaf di  Indonesia  didaftar  dan  diatur oleh suatu lembaga yang khusus menangani wakaf. Persepsi tentang wakaf yang dikelola oleh individu dan  tradisional  akan  bergeser kepada  lembaga  atau organisasi yang  modern  dan  dijamin  oleh undang-undang.  Institusi  wakaf nantinya akan menjawab kebekuan komunikasi  dan  kerjasama  dengan
9 Ibid, h., 7
pihak  lain  guna  pengembangan harta wakaf. 10
6. Pengelolaan Wakaf Produktif a. Regulasi  Peraturan  Perundang- undangan Selama  ini  peraturan  perundangan hanya mengatur wakaf benda- benda  tidak  bergerak  yang digunakan  hanya  untuk  kepentingan ibadah.  Karena  keterbatasan cakupannya,  peraturan  perundangan perwakafan  diregulasi  agar perwakafan  dapat  diperdayakan dan  dikembangkan  secara  lebih produktif.  Regulasi  peraturan perundangan  perwakafan  tersebut berupa  UU  No.  41  Tahun  2004 tentang  wakaf  dan  peraturan pemerintah  No.  42  Tahun  2006 tentang  pelaksanaannya.  kedua peraturan perundangan tersebut memiliki urgensi yaitu selain untuk kepentingan ibadah mahdhah, juga  menekankan  perlunya pemberdayaan  wakaf  secara produktif  untuk  kepentingan social (kesejahteraan umat). 11
10 Ibid, h., 8 11 Achmad Djunaidi dan Thobieb Al- Asyhar, Menuju  Era  Wakaf  Produktif , Jakarta:  Mumtaz  Publiching,  2005,  h., 90
b. Pembentukan  Badan  Wakaf Indonesia Penerimaan  wakaf  berdasarkan literature  sejarah  dilakukan  oleh Institusi  Bantul  Maal.  Baitul Maal  berperan  secara  konkrit menjalankan program-program pembangunan  melalui  divisi- divisi  kerja  yang  ada  dalam lembaga  ini,  disamping  tugas utamanya  sebagai  bendahara Negara. 12
Agar wakaf dapat memberikan kemanfaat secara optimal kepada masyarakat  maka  perlu  dibentuk suatu  lembaga  atau  institusi yang  mengatur  system  pengelolaan wakaf produktif secara profesional. Di  Indonesia  lembaga  wakaf yang  khusus  mengelola  dana wakaf  dan  beroperasi  secara nasional  adalah  Badan Wakaf Indonesia  (BWI)  yang  bertugas mengkoordinir nadzir-nadzir yang  sudah  ada  atau mengelola secara mandiri terhadap harta wakaf yang dipercayakan kepadanya,  khususnya  wakaf tunai.
7. Penyajian Data Hasil Penelitian a. Sejarah  Dewan  Da’wah  Islamiyah Indonesia 13 Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia didirikan  oleh  para  pemimpin  umat dan  sekaligus  sebagai  pendiri Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia, antara lain DR. Muhammad Natsir, Mantan  Perdana  Menteri  Pertama NKRI, Prof. DR. HM. Rasjidi, Mantan Menteri  Agama  RI  Pertama,  Buya HMD.  Dt.  Palimo  Kayo,  Mantam Dubes  RI  di  Iraq  dan  lain-lain. Dewan  Da’wah  didirikan  melalui Musyawarah  Alim  Ulama  se- Jakarta  yang  terdiri  dari  DR. Mohammad Natsir,  Prop.  DR.  H.
Mohammad Rasyidi,  H. Mansyur Daud  Datuk  Palimo  Kayo,  K.H. Tafiqurrahman,  H.  Hasan  Basri, Prawoto  Mangkusasmito,  Nawawy Duski,  Abdul  Hamid,  H.  Abdul Malik  Ahmad  dan  H.  Bukhari
Tamam, pada tanggal 17
Dzulqa’idah  1386  H  bertepatan dengan  tanggal  26  Bali,  Tanah Abang  Jakarta  Pusat,  untuk memecahkan  kelesuan  da’wah
13 Anggaran  Dasar  &  Anggaran
Rumah Tangga Dewan Da’wah Islamiyah  Indonesia, (Jakarta:Dewan Da’wah  Islamiyah  Indonesia,  2007),  h.,
akibat  adanya  tekanan  politik orde  lama,  yang  berpengaruh terhadap berbagai bidang kehidupan.
Kondisi  inilah  yang  mendorong para  ulama  dan  pejuang  muslim saat  ini  untuk  membentuk  satu wadah tempat berhimpunnya para  ulama  dan  cekdikiawan muslim  dari  berbagai  profesi untuk  meningkatkan  mutu  da’wah. Gagasan  dan  pemikiran  para tokoh  tersebut  kemudian  membentuk karakter  da’wah  Dewan  Da’wah yang  peduli  terhadap  persoalan- persoalan umat dan bangsa.
b. Ciri Organisasi
1). Dewan Da’wah adalah organisasi keagamaan,  bergerak  di  bidang da’wah ila  ‘l-Laah dengan melaksanakan amr bi ‘l-ma’ruf wa nahi ‘ani ‘l-munkar.
2). Dewan  Da’wah  bersifat  social, keagamaan dan kemanusiaan dalam kegiatan pembangunan umat,  bangsa,  dan  Negara, khususnya  dalam  membina aqidah,  menegakkan  syariat, membina persatuan umat, mendukung  keutuhan  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia
serta  membangun  solidaritas umat sedunia.
3). Dewan Da’wah bersifat independen, terbuka bagi seluruh masyarakat, tanpa membedakan aliran dan golongan  sepanjang  memilki kesamaan  aqidah,  visi,  dan misi  dalam  menegakkan  dan memperjuangkan Dinu’i-Islam.
4). Dewan Da’wah bersifat mandiri yang dicerminkan dalam sikap organisasi,  pemikiran,  pengambilan keputusan,  penyelenggaraan kegiatan  dengan  bertumpu pada kemampuan sendiri.
5). Dewan Da’wah bersifat koordinatif, mengutamakan  kebersamaan secara  sinergis  dengan  sesama lembaga-lembaga  Islam,  baik secara Nasional maupun Internasional.
c. Program Dewan Da’wah
Sesuai  dengan  tujuan  yang dimaksud  pada  pasal  5  Anggaran Rumah  Tangga Dewan  Da’wah mempunyai tugas melaksanakan program-program yang dikelompokkan dalam  bidang-bidang  sebagai berikut:
1). Bidang Sosial Budaya a).  Mengusahakan  terbentuknya Pusat  Pengkajian  Budaya,
yang  memantau  (memonitor), mengkaji  dan  mengolah masalah-masalah social budaya di lingkungan social atau daerah masing-masing b).  Mengusahakan  kesadaran pimpinan  organisasi  dan umat  Islam  akan  pentingnya pelestarian dan pemeliharaan seni  budaya  lokal  dan  nasional yang  tidak  bertentangan dengan  ajaran  Islam  untuk kepentingan da’wah.
c).  Mendorong  cendikiawan dan budayawan muslim untuk mengembangkan  tradisi  ilmiah untuk  menjawab  tantangan intelektual  yang  semakin bebas nilai.
2). Bidang Pendidikan
a).  Mengusahakan terbentuknya Pusat Pengkajian Pendidikan, dengan  tugas  melakukan penelaahan  kembali  fislafat Islam  tentang  ilmu  dan pendidikan  dalam  rangka mengembangkan system pendidikan Islam di Indonesia.
b).  Menciptakan dan mengembangkan model-model  pendidikan  yang dapat menghilangkan kebodohan,
meningkatkan  ketrampilan, dan  menumbuhkan  sikap yang  mandiri  bagi  umat Islam,  serta  mengembalikan kepeloporan  umat  Islam  di bidang pendidikan. c).  Menumbuhkan  kesadaran akan  kedudukan  keluarga sebagai  lembaga  pendidikan yang  paling  bertanggung jawab  dalam  menghasilkan generasi muda yang berakidah shahihah  dan  berakhlak mulia.
3). Bidang Da’wah dan Informasi a).  Mengusahakan  berdirinya
labolatorium  da’wah  di  daerah- daerah,  sebagai  pusat-pusat informasi, pengkajian, monitoring, latihan,  perencanaan  dan pengembangan kegiatan da’wah.  Dengan  kegiatan tersebut,  labolatorium  da’wah bertugas  membantu  dan menginovasi  lembaga  dan organisasi- organisasi  da’wah yang  ada  sehingga  pendekatan dan  kegiatan  da’wah  yang dilakukan lebih proporsional dan efektif.
b).  Menumbuhkan  dan  membina pusat-pusat pembinaan dan da’wah Islamiyah  di  kampus- kampus sebagai ajang pembinaan intelektual muslim, dan mengupayakan jalur komunikasi dan  koordinasinya  secara lebih efektif.
4). Bidang Kejamaahan dan Ukhuwah
a).  Mengusahakan  terselenggaranya
forum-forum ukhuwah antar komponen  organisasi-organisasi Islam,  seperti  latihan  bersama, penanganan proyek bersama, kegiatan  profesi,  serta  kegiatan seni  dan  rekreasi  (pentas seni,  camping,  olahraga,  dan sebagainya).
b). Menumbuhkan dan membina pola  kejamaahan  pada  lapis bawah  umat  secara  lebih nyata,  terutama  dengan mengembangkan forum komunikasi  dan  kerjasama antar pesantren dan masjid.
c).  Membina  dan  menggalang potensi  buruh,  tani,  nelayan, dan  yang  sejenis  sebagai basis kekuatan jamaah dan ummat.
5). Bidang Sosial Politik
a).  Mengusahakan  terbentu Pusat Pengkajian Strategik, yang  memonitor,  mengkaji dan  mengolah  permasalahan dan  isu-isu  politik,  baik yang  berkembang  di  dalam maupun di luar umat Islam. b).  Melakukan  pendekatan  dan kerja  sama  terhadap  pimpinan organisasi  serta  lembaga Islam untuk lebih memperhatikan dan memperjuangkan nasib dan  kepentingan  kaum  dhuafa (buruh, petani, nelayan, pedagang kaki  lima  dan  sebagainya) secara  langsung  atau  melalui aparat  organisasi  yang  ada (Hadits: “Kamu  dimenangkan dan  diberi  rezeki  hanya karena  dukungan  orang- orang  yang  lemah  diantara kamu”).
c). Mengusahakan terbentuknya badan  khusus  yang  secara aktif  membina  hubungan dengan  lembaga-lembaga Islam  di  luar  negeri,  dan mengembangkan serta mengefektifkan  hubungan organisasi-organisasi  Islam
yang  telah  ada  dengan lembaga tersebut.
6). Bidang Ekonomi
a).  Mengadakan  terbentuknya Pusat Pengkajian Ekonomi, yang bertugas mempelajari, mengkaji  dan  mengembangkan model-model  pengelolaan ekonomi Islam (zakat, infak, bank,  dsb),  serta  memonitor dan  mengkaji  masalah  ekonomi yang berkembang terutama yang  menyangkut  ekonomi Umat/bangsa.
b). Mengadakan  pendekatan kepada  pimpinan  organisasi Islam  dan  lembaga-lembaga yang  bergerak  di  bidang ekonomi untuk memperhatikan dan  mengembangkan  kegiatan ekonomi  non-formal  dalam rangka pembinaan ekonomi Umat.
c). Memperkuat  posisi  ekonomi umat  dengan  cara  menumbuhkan kembali keppeloporan umat dibidnag kewiraswastaan. 6). Bidang Ilmu dan Teknologi
a).  Mengusahakan agar cendikiawan muslim dan lembaga keilmuan Islam yang merumuskan etika
(akhlaq)  Islami  mengenai pengembangan  serta  penerapan ilmu  dan  teknologi  dalam dunia pendidikan di Indonesia.
b). Mengusahakan agar cendikiawan muslim dan lembaga keilmuan Islam  melakukan  “  Islamisasi Ilmu  Pengetahuan”,  dalam arti  “  memberikan  nuansa keislaman”  dalam  memahami ilmu pengetahuan dan teknologi serta  menyebarluaskannya melalui  media  pendidikan
dan forum-forum kajian akademik.
c). Mengusahakan agar pihak- pihak  yang  berkompeten  di bidang  alih  teknologi  menyusun dan  melaksanakan  kebijakan alih  teknologi  yang  bersandar pada  “  acuan  etik”  (memperhatikan nilai- nilai etika Islam) serta “ acuan  problematika”  (sesuai
dengan kebutuhan dan permasalahan  utama  yang dihadapi bangsa Indonesia).
8. ANnalisis
a. Jenis Wakaf Produktif
Salah satu bentuk lembaga yang  berkembang  di  Dewan Da’wah  Islamiyah  Indonesia
adalah  lembaga  wakaf  produktif. Lembaga ini sudah berdiri dari tahun  1967  dan  baru  dikembangkan pada tahun 2006. Pada mulanya bentuk  wakaf  yang  berkembang di  Dewan  Da’wah  Islamiyah Indonesia  baru  berupa  wakaf tanah  produktif.  Tanah  wakaf yang  diproduktifkan  mulanya seluas  20  Ha.  Tanah  wakaf tersebut  kemudian  dikelola dengan  ditanami  beberapa jenis  tanaman  seperti  Karet dan Kepala Sawit.
Selain  wakaf  berupa  tanah yang diproduktifkan, maka berkembang juga layanan wakaf  qur’an.  Layanan  wakaf ini  menerima  permintaan  Al- Qur’an  dari  daerah-daerah yang  membutuhkan  bantuan Al- Qur’an.  Al-qur’an-al-qur’an ini dicetak oleh Dewan
Da’wah  Islamiyah  Indonesia dan  kemudia  dikirimkan  ke daerah-daerah tersebut.
Dalam  upaya  untuk  mengelola tanah  wakaf  dibutuhkan  biaya yang  tidak  sedikit.  Maka  Dewan da’wah  Islamiyah  Indonesia menerima  wakaf  berupa  surat
berharga  untuk  membiayai pengelolaan tanah wakaf. b. Alokasi Hasil Wakaf Produktif
Setelah  dipaparkan  jenis-jenis wakaf  yang  dikembangkan  di Dewan  Da’wah  Islamiyah  Indonesia kemudian  yang  akan  menjadi pertanyaan  adalah  “  Bagaimana alokasi  hasil  dari  wakaf  produktif? ”.
Hasil  pengelolaan  tanah  wakaf digunakan  untuk  membiayai  Da’i- da’i  yang  dikirim  oleh  Dewan Da’wah  Islamiyah  Indonesia  ke daerah-daerah  dengan  tujuan syiar Islam.
Dana-dana  yang  terkumpul sebagai  hasil  dari  pengelolaan tanah-tanah  wakaf  yang  diproduktifkan sepenuhnya  dialokasikan  murni untuk  kepentingan  umat.  Selain itu,  hasil  dari  pengelolaan  wakaf tersebut  juga  dialokasikan  untuk pengelola atau nadzir. c. Kendala-kendala
Dalam pengelolaan wakaf terdapat  kendala-kendala  yang harus dihadapi, diantaranya:
1).  Ketika  tanah  diwakafkan  dan belum  dikelola  sering  timbul masalah ahli waris mengambil alih waris.
2).  Minimnya  sumber  dana  awal untuk  membiayai  pengelolaan tanah wakaf.

## C. Kesimpulan
1. Dewan  Da’wah    merupakan wadah pembinaan dan peningkatan aqidah  umat  Islam  serta  wadah pembentukan kader- kader da’I yang  terampil  dan  mampun/sanggup melaksanakan  tugas  da’wah di berbagai lapisan masyarakat.
2.  Untuk membiayai proses da’wah
para  da’I  yang  dikirim  oleh
Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia  maka  terbentuklah lembaga  wakaf  yang  mengelola wakaf  berupa  tanah  yang diproduktifkan pada sektor pertanian dan perkebunan.
3.  Dana  yang  terkumpul  dari hasil pengelolaan tanah wakaf sepenuhnya dialolakasikan untuk kepentingan umat.

## D. Daftar Pustaka
Achmad  Djunaidi  dan  Thobieb  Al- Asyhar, Menuju  Era  Wakaf Produktif ,  (Jakarta:  Mumtaz Publiching, 2005).
Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga Dewan Da’wah  Islamiyah  Indonesia,
(Jakarta:Dewan

## Da’wah
Islamiyah Indonesia, 2007). Dr. Setiawan Budi Utomo, Manajemen Efektif Dana Wakaf Produktif, Rumah Zakat Indonesia. Fikih Wakaf . Direktoral Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, Jakarta : 2007. Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah,Deskripsi dan Ilustrasi edisi 2, (Yogyakarta: EKONISIA, 2004). Nurul  Huda  dan  Mohamad  Heykal, Lembaga  Keuangan  Islam: Tinjauan Teoretis dan Praktis, (Jakarta: Kencana, 2010). Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia  Yogyakarta  dengan Bank Indonesia, Ekonomi Islam , (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008). Swaracinta,  09/Tahun  I/September - Oktober 2011, Dompet
Dhuafa