Revised: 20-8-2023 Accepted: 3-12-2023
Perlindungan Hukum Masyarakat Adat terhadap Asas Domain Verklaring dalam Peraturan Perundang-Undangan tentang Bank Tanah Muhamad Rafly, Abdul Halim

## Perlindungan Hukum Masyarakat Adat terhadap Asas Domain Verklaring dalam
Peraturan Perundang-Undangan tentang Bank Tanah
Muhamad Rafly 1 , Abdul Halim 2
1 Fakultas Hukum, Universitas Pembangun Veteran Jakarta, Jakarta, Indonesia
2 Fakultas Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia raflymuhamad424@gmail.com

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan asas domein verklaring dalam peraturan perundang-undangan  tentang  bank  tanah  terhadap  masyarakat  hukum  adat  dan  mengkaji perlindungan hukum bagi  masyarakat  hukum  adat atas lahirnya  bank tanah. Lahirnya bank tanah yang bertujuan untuk menyediakan tanah untuk kepentingan umum, justru hanya akan menambah konflik  agrarian.  Asas domein  verklaring yang  terdapat  dalam  konsep  bank  tanah  mengartikan bahwa tanah yang tidak dapat dibuktikan kepemilikannya akan menjadi milik negara. Hal tersebut jelas  akan  membahayakan  masyarakat  hukum  adat  dan  konsep  bank  tanah  menafsirkan  negara memiliki  tanah  bertentangan  dengan  Pasal  33  ayat  (3)  UU  NRI  1945,  di  mana  Negara  bertugas untuk mengatur untuk SDA dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk rakyat. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode normatif.  Hasil dari penelitian ini menunjukan adanya unsur-unsur asas domein  verklaring dalam peraturan perundang-undangan  bank  tanah.  Sehingga,  bank  tanah  perlu dibatalkan  melalui  permohonan  uji  materi  kepada  Mahkamah  Konstitusi.  Adapun  kebaharuan dalam  penelitian  ini  yaitu  perlindungan  hukum  bagi  masyarakat  adat  dengan  pembentukan undang-undang  masyarakat  hukum  adat  dan  mengajukan  permohonan  uji  materi  kepada Mahkamah Konstitusi.
Kata kunci: Asas Domein Verklaring; Bank Tanah; Masyarakat Hukum Adat

## Abstract
This  research  aims  to  analyze  the  fundamental  issues  of  domein  verklaring  in  the  legislation regarding  land  banks  concerning  communities  and  to  examine  the  legal  protection  for communities regarding the establishment of land banks. The creation of the Land Bank intended to provide land for public purposes may ironically escalate agrarian conflicts instead. The verklaring domain  principle  which  contained  in  the  land  bank  concept  defined  that  land  whose  ownership cannot  be  proven  will  become  the  state’s  property.  This  will  certainly  endanger  customary  law communities and the concept of a land bank interpreting the state as owning land is contrary to Article 33 paragraph (3) of the 1945 NRI Law, where the State is tasked with regulating natural resources.  The  results  of  this  research  show  that  there  are  elements  of  the  domein  verklaring principle  in  the  land  bank  legislation.  Thus,  the  land  bank  needs  to  be  canceled  through  an application  for  judicial  review  to  the  Constitutional  Court.  The  novelty  in  this  research  is  legal protection for indigenous peoples by the establishment of indigenous people laws and submitting judicial review applications to the Constitutional Court.
Keywords: Bank of Land; Customary Law Community; Principle Domein Verklaring
Revised: 20-8-2023 Accepted: 3-12-2023
Perlindungan Hukum Masyarakat Adat terhadap Asas Domain Verklaring dalam Peraturan Perundang-Undangan tentang Bank Tanah
Muhamad Rafly, Abdul Halim

## 1. PENDAHUUAN
Tanah  merupakan  salah  satu  kekayaan  sumber  daya  alam  (SDA)  yang dimiliki  Indonesia,  mengharuskan  negara  untuk  melindungi  dan  mengatur kekayaan tersebut untuk kesejahteraan rakyat sebagaimana telah diatur oleh Pasal 33  ayat  (3)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  1945  (UUD  NRI  1945). 1 Lebih  lanjut,  Pasal  2  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960  tentang Pokok  Agraria  (UUPA)  mempertegas  yang  pada  intinya  untuk  mencukupi kemakmuran  dan  kesejahteraan  rakyat,  seluruh  SDA  yang  terkandung  di  dalam bumi, air, dan luar angkasa, termasuk kekayaan yang harus dilindungi dan diatur oleh negara untuk kesejahteraan rakyat. 2
Saat ini, pemerintah berupaya untuk membangun infrastruktur secara masif untuk  meningkatkan  perekonomian  di  Indonesia.  Bahkan,  Presiden  Jokowi menyatakan fokus daripada kepemimpinannya saat ini dengan membuka investasi asing masuk ke Indonesia. 3 Namun, sulitnya proses pembebasan penguasaan lahan dan  tingginya  pembiayaan  ganti  kerugian  menyebabkan  terhambatnya  proses pembangunan. 4 Dibentuknya  badan  bank  tanah  sesuai  Lampiran Pasal  125 U ndang-Undang  Nomor  6  Tahun  2023  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah Pengganti  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2022  tentang  Cipta  Kerja  menjadi Undang-Undang  (UU  Nomor  6  Tahun  2023)  yang berfungsi  untuk mempersiapkan  segala  kebutuhan  terkait  penyediaan  tanah  untuk  pembangunan tersebut.
Walaupun  bank  tanah  memiliki  beberapa  manfaat  dalam  meningkatkan perekonomian melalui masuknya investasi, menurut Sumardjono dengan hadirnya bank  tanah  hanya  akan  menambahkan  ketimpangan  ekonomi  dan  ketidakadilan bagi  masyarakat  ekonomi  lemah  khususnya  masyarakat  adat.  Terdapat permasalahan  fundamental  pada  peraturan  perundang-undangan  terkait  bank tanah.  Di mana UU Nomor 6 Tahun 2023 maupun Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2021 tentang Bank Tanah (PP Bank Tanah) secara implisit mengadopsi asas domein  verklaring .  Asas domein  verklaring merupakan  suatu  asas peninggalan  pemerintah  kolonial  belanda  yang  digunakan  sebagai  senjata  untuk memiliki  tanah  masyarakat  yang  tidak  bisa  dibuktikan  kepemilikannya.  Lebih luas,  pengertian  asas domein  verklaring menggambarkan  semangat  negara  untuk memiliki dan mencari keuntungan dengan praktik negarasiasi atas tanah. 5
1 Supriyadi  Supriyadi,  Diah  Sulistyani  Ratna  Sediati,  and  Nafis  Dardiri,  “Implementasi  Pengaturan Pendaftaran  Tanah  Dalam  Pembatalan  Peralihan  Hak,” Jurnal  USM  Law  Review 6,  no.  2  (2023):  554, https://doi.org/10.26623/julr.v6i2.7223.
2 H.M. Arba, Hukum Agraria Indonesia , ed. Tarimizi, 6th ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2019).
3 Dani Prabowo, “Ingin Tingkatkan Kemudahan Investasi, Presiden Fokuskan Perizinan Di BKPM,” kompas, 2021, https://nasional.kompas.com/read/2019/11/22/06210491/ingin-tingkatkan-kemudahan- investasi-presiden-fokuskan-perizinan-di-bkpm?page=all.
4 Hairani Mochtar, “Keberadaan Bank Tanah Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan,” Jurnal Cakrawala Hukum 18, no. 2 (2013): 129–30.
5 M A Basri, “Praktik Negaraisasi Tanah Melalui Pembentukan Badan Bank Tanah: Studi Konstruktif Teori Negara Kesejahteraan,” Legislatif , 2022, 27–39,
Revised: 20-8-2023 Accepted: 3-12-2023
Perlindungan Hukum Masyarakat Adat terhadap Asas Domain Verklaring dalam Peraturan Perundang-Undangan tentang Bank Tanah Muhamad Rafly, Abdul Halim
e-ISSN : 2621-4105
Praktik  asas domein  verklaring dapat  dilihat  di  antaranya  dalam  PP  Bank Tanah  yang  menjelaskan  bahwa  bank  tanah  dapat  memperoleh  tanah  melalui  9 kriteria di mana salah satunya adalah bagi tanah yang tidak ada penguasanya. Hal tersebut  akan  berbahaya  untuk  tanah  adat  karena  banyak  dari  tanah  adat  yang tidak memiliki sertifikat kepemilikan serta lingkup tanah adat bukan hanya tanah yang  dihuni  oleh  masyarakat  hukum adat  (MHA).  Melainkan,  tanah  adat  yang tidak dihuni juga memiliki arti penting untuk kehidupan masyarakat hukum adat. 6 MHA  adalah  sekolompok  masyarakat  yang  tinggal  pada  daerah  tertentu secara  turun  temurun  dan  memiliki  hubungan  lahir  batin  dengan  tanah  dan  SDA daerah tersebut serta memiliki peraturan tersendiri. Mengacu penjelasan tersebut, menjelaskan bahwa MHA memiliki hak-hak tradisional yaitu hak ulayat, di mana hak  ulayat  merupakan  wewenang  dan  kewajiban  MHA  terkait  hubungan  dengan tanah  yang  berada  dalam  lingkungan  wilayahnya. 7 Berdasarkan  data  Aliansi Masyarakat  Adat  Nusantara,  telah  terjadi  perampasan  wilayah  adat  dengan  luas keseluruhan  251  ribu  hektar  yang  berdampak  terhadap  103  ribu  jiwa  MHA. 8 Adanya bank tanah, justru hanya  akan menambah konflik struktural.  Prinsip  hak menguasai  negara  pada  Pasal  33  ayat  (3)  UUD  NRI  1945  yang  salah  diartikan oleh bank banah sehingga adanya asas domein verklaring dalam peraturan tentang bank  tanah,  baik  itu  UU  Nomor  6  Tahun  2023  maupun  PP  Bank  Tanah bertentangan  dengan  UUD  NRI  1945.  Adanya  perubahan  paradigma  sosialis menjadi  liberalis  dalam  prinsip  program  bank  tanah  mengakibatkan  tanah  hanya menjadi barang komoditas ekonomi sehingga menghilangkan fungsi sosial. 9
Perlindungan  hukum  terhadap  MHA  pun  menjadi  penting,  mengingat Indonesia merupakan negara hukum yang memiliki konsekuensi logis untuk dapat memberikan perlindungan hukum terhadap warga negaranya. 10 Pasal 18B ayat (2) UUD  NRI  1945  menjelaskan  bahwa  negara  mengakui  dan  menghormati  MHA beserta  hak-hak  tradisionalnya. 11 Hal  tersebut,  sebagai  landasan  penelitian  ini untuk  memberikan  perlindungan  hukum  terhadap  MHA  yang  terdampak  dari adanya bank tanah ini.
Adapun  beberapa  penelitian  yang  berkaitan,  pertama  Anantha  (2021),  di mana  penelitian  ini  mengkaji  kepastian  hukum  Undang-Undang  Cipta  Kerja
http://journal.unhas.ac.id/index.php/jhl/article/view/23448%0Ahttps://journal.unhas.ac.id/index.php/jhl/articl e/view/23448/9240.
6 Ady  Thea,  “8  Ancaman  PP  Bank  Tanah  Terhadap  Reforma  Agraria,”  hukum  online,  2021, https://www.hukumonline.com/berita/a/8-ancaman-pp-bank-tanah-terhadap-reforma-agraria- lt60abb177a188a/.
7 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan UUPA, Isi Dan Pelaksanaannya , revisi (Jakarta: djambatan, 2003).
8 Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, “Catatan Akhir Tahun AMAN 2021 Aliansi Masyarakat Adat Nusantara: Tangguh Di Tengah Krisis,” Aliansi Masyarakat Adat Nusantara , 2022, https://aman.or.id/organization-document/catatan-akhir-tahun-aman-2021:-tangguh-di-tengah-krisis.
9 Desy Nurkristia Tejawati, “Penerapan Bank Tanah Di Indonesia Yang Berlandaskan Teori Keadilan Bermanfaat,” Perspektif 27, no. 3 (2022): 139–46.
10 Imam  Akbar  et  al.,  “Pengakuan  Dan  Penguatan  Hak  Ulayat  Masyarakat  Adat  Di  Kecamatan Lambitu Kabupaten Bima” 10, no. 1 (2022): 526–34.
11 Wahyu Beny Mukti Setiyawan Et Al., “Politik Hukum Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia,” Ius Constituendum 4, No. 1 (2019): 30, Https://Doi.Org/Http://Dx.Doi.Org/10.26623/Jic.V4i1.1532.
Revised: 20-8-2023 Accepted: 3-12-2023
Perlindungan Hukum Masyarakat Adat terhadap Asas Domain Verklaring dalam Peraturan Perundang-Undangan tentang Bank Tanah Muhamad Rafly, Abdul Halim
terhadap UUPA pada bagian pertanahan. 12 Pasal 137 dalam UU Nomor 6 Tahun 2023 bertentangan dengan Pasal 2 ayat (4) UUPA. Kelebihan penelitian ini yaitu mengkaji  perbedaan  tujuan  UUPA  dengan  UU  Cipta  Kerja  pada  klaster pertanahan.  Kelemahan  penulisan  ini  yaitu  masih  menggunakan  peraturan perundang-undangan yang lama.
Penelitian  kedua  oleh  Basri  (2022),  mengakaji  bank  tanah  di  mana pendistribusian tanah tidak diberikan kepada para petani, masyarakat hukum adat, dan  masyarakat  ekonomi  lemah  dan  keberadaan  bank  tanah  bertujuan  untuk menjamin ketersediaan tanah hanya untuk pelaku usaha. Kelebihan penelitian ini yaitu  menganalisi  bank  tanah  bertentangan  dengan  teori  kesejahteraan. 13 Kelemahan  penelitian  ini  tidak  memberikan  perlindungan  terhadap  masyarakat terdampak.    Penelitan  ketiga  oleh  Sari  (2021),  mengkaji  hak  menguasai  negara yang  terdapat  dalam  UUPA  dan  UUD  NRI  1945  berbeda  dengan  asas domein verklaring yang  terdapat  dalam  pengaturan  tanah  zaman  Kolonial  Belanda. 14 Kelebihan  penelitian  ini,  mengkaji  asas domein  verklaring bertentangan  dengan Pasal 33 (3) UUD 1945 dan dinilai bersebrangan dengan kesadaran hukum rakyat Indonesia.  Kelemahan  penulisan  ini  yaitu  tidak  komperhensif  menjelaskan dampak dari asas domein verklaring.
Kelebihan  penelitian  ini  adalah  menjelaskan  bentuk  perlindungan  hukum secara  implementatif  dan  menggunakan  peraturan  terkini.  Kekurangan  penelitian sebelumnya  tidak  memberikan  solusi  bagi  masasrakat  terdampak  adanya  bank tanah.  Tujuan  dari  penelitian  ini  dalah  mengkaji  problematika  asas domein verklaring dalam  peraturan  perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan  bank tanah  dan  menganalisis  perlindungan  hukum  bagi  masyarakat  hukum  adat  yang terdampak atas bank tanah.

## 2. METODE
Penulisan  ini  menggunakan  jenis  penelitian  normatif,  di  mana  dengan mengkaji  substansi  peraturan  perundang-undangan  sebagai  suatu  norma  atas permasalahan  pada  ppenelitian  ini. 15 Lebih  lanjut,  penelitian  yuridis  normatif  ini fokus pada peraturan terkait bank tanah seperti UU Nomor 6 Tahun 2023 dan PP Bank Tanah dengan UUD NRI 1945 dan UUPA. Penulisan ini pun memakai tiga jenis  pendekatan  di  antaranya  pendekatan  konseptual,  perbandingan,  dan perundang-undangan  di  mana  berguna  untuk  mengkaji  harmonisasi  antara  UUD NRI  1945  dengan  peraturan-peraturan  terkait  bank  tanah.  Sumber  data  dalam penelitian  ini  menggunakan  sumber  data  sekunder  berupa  kepustakaan.
12 Putu Satria Satwika Anantha, “Kepastian Hukum Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Undang- Undang Pokok Agraria Mengenai Domein Verklaring,” Udayana Master Law Journal 10, no. 2 (2021): 857– 68, https://doi.org/10.24843/JMHU.2021.v10.i04.p14.
13 Basri,  “Praktik  Negaraisasi  Tanah  Melalui  Pembentukan  Badan  Bank  Tanah:  Studi  Konstruktif Teori Negara Kesejahteraan.”
14 Ni  Luh  Ariningsih  Sari,  “Konsep  Hak  Menguasai  Negara  Terhadap  Tanah  Dalam  Hukum  Tanah (Uupa) Dan Konstitusi,” Ganec Swara 15, no. 1 (2021): 991, https://doi.org/10.35327/gara.v15i1.202.
15 H.  Ishaq, Metode  Penelitian  Hukum  Penulisan  Skripsi,  Tesis,  Serta  Disertasi ,  1st  ed.  (bandung: alfabeta, 2017).
Revised: 20-8-2023 Accepted: 3-12-2023
Perlindungan Hukum Masyarakat Adat terhadap Asas Domain Verklaring dalam Peraturan Perundang-Undangan tentang Bank Tanah Muhamad Rafly, Abdul Halim
Kemudian,  penelitian  ini  menggunakan  bahan  hukum  primer  yang  berupa peraturan  perundang-undangan  dan  bahan  hukum  sekunder  yaitu  jurnal  hukum, buku,  dan  artikel  hukum.  Serta,  teknik  analisis  data  dalam  penulisan  ini menggunakan analisis kualitatif.
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1  Problematika  asas  Domein  Verklaring  dalam  peraturan  perundang- undangan mengenai Bank Tanah terhadap masyarakat adat?
Asas domein  verklaring yang  terdapat  dalam  konsep  bank  tanah  akan menjadi  momok bagi  masyarakat  hukum  adat. Sejatinya, asas domein  verklaring yang  digunakan  pada  masa  pemerintahan  kolonial  Belanda  telah  dihapuskan setelah berlakunya UUPA yang menandakan segala peraturan pemerintah kolonial belanda  tidak  lagi  belaku.  Maka,  terjadilah  perubahan  besar  terakait  konsep, struktur  perangkat  hukum,  dan  substansinya.  Namun,  asas domein  verklaring kembali  lahir  pada  UU  Nomor  6  Tahun  2023  pada  lampiran  bagian  keempat pertanahan, maupun peraturan turunannya yaitu PP Bank Tanah.
Unsur-unsur  asas domein  verklaring ini  memang  tercantum  secara  implisit dalam  peraturan-peraturan  terkait  bank  tanah  seperti  UU  Nomor  6  Tahun  2023 dan PP Bank Tanah. Berdasarkan Pasal 6 huruf a PP Bank Tanah, perolehan tanah oleh  bank  tanah  dilakukan  melalui  penetapan  pemerintah.  Selanjutnya,  dalam Pasal  7 huruf  i PP Bank Tanah menjelaskan bahwa salah satu  fungsi  bank tanah adalah memperoleh tanah, di mana salah satu sumber perolehan tanah bank tanah adalah  tanah  yang  tidak  ada  penguasannya.  Hal  demikian  bertentangan  terhadap Pasal 33 Ayat (3) UUD NRI 1945, di mana negara bukan berarti memiliki tanah secara mutlak, tetapi hanya sebatas menguasai tanah. Penetapan pemerintah pada tanah  yang  tidak  memiliki  sertifikat  atau  tidak  dapat  dibuktikan  kepemilikannya merupakan  sebuah  praktik  bank  tanah  yang  terbukti  mengadopsi  asas domein verklaring. 16
Target  dari  dihidupkan  kembali  asas domein  verklaring dalam  peraturan bank  tanah  adalah  mengambil  alih  kepemilikan  tanah  atau  lahan  yang  nantinya akan digunakan untuk investasi atau pembangunan. 17 Fakta tersebut tergambarkan dalam  Pasal  19  PP  Bank  Tanah  yang  menjelaskan  bahwa  penyediaan  tanah  oleh bank  tanah  merupakan  salah  satu  cara  pemerintah  untuk  meningkatkan perekonomian  dan  mendukung  masuknya  investasi.  Terlihat  jelas,  bank  tanah sebagai  suatu  instrumen  pemerintah  hanya  bertujuan  untuk  melayani  para pengusaha.  Menurut  asas  hukum potentia  debet  sequi  justitiam,  non  antecedere menjelaskan  bahwa  kekuasaan  mengikut  hukum,  bukan  sebaliknya  hukum
16 Iwan  Permadi,  “Konstitusionalitas  Keberadaan  Bank  Tanah  Dalam  Pengelolaan  Dan  Penguasaan Atas Tanah Oleh Negara,” Jurnal USM Law Review 6, no. 1 (2023): 291, https://doi.org/10.26623/julr.v6i1.6678.
17 F F Puspita, F N Latifah, and ..., “Urgensi Kehadiran Bank Tanah Sebagai Alternatif Memulihkan Perekonomian Di Indonesia,” Jurnal Ilmiah Ekonomi … 7, no. 03 (2021): 1761–73, https://www.jurnal.stie- aas.ac.id/index.php/jei/article/view/3599.
Revised: 20-8-2023 Accepted: 3-12-2023
Perlindungan Hukum Masyarakat Adat terhadap Asas Domain Verklaring dalam Peraturan Perundang-Undangan tentang Bank Tanah Muhamad Rafly, Abdul Halim
e-ISSN : 2621-4105
mengikuti  kekuasaan. 18 Jika  terjadi  seperti  demikian,  maka  hukum  sebagai  roda jalannya sebuah negara, hanya melayani dan memuaskan para penguasa saja.
Menurut  Maria  Sumardjono,  adanya  sumber  perolehan  tanah  atas  tanah yang tidak ada penguasaan diatasnya berdasarkan Pasal 7 huruf i PP Bank Tanah, serta  semangat  penyediaan  oleh  bank  tanah  untuk  meningkatkan  perekonomian dengan  masuknya  investasi  berdasarkan  Pasal  19  PP  Bank  Tanah,  sangat memungkinkan  bank  tanah  untuk  mengambil  tanah  masyarakat  hukum  adat karena sejatinya wilayah masyarakat  hukum  adat bukan hanya mencakup tempat tinggal  mereka  saja.  Melainkan,  wilayah  yang  tidak  dihuni  pun  memiliki  arti penting  sebagai  sumber  kehidupan  bersama.  Selain  itu,  masih  banyak  sekali masyarakat  hukum  adat  yang  belum  memiliki  pengetahuan  yang  cukup  terkait kepemilikan  hak  masyarakat  hukum  adat  atas  tanah  ulayatnya.  Hal  demikian, tentunya  merujuk  pada  sistem  kepemilikan  tanah  pada  masa  Kolonial  Belanda sebagaimana yang dimaksud pada permasalahan asas domein verklaring diatas.
Hakikat  dari  hak  menguasai  negara  atas  tanah  adalah  rakyatlah  yang memiliki  hak  milik  atas  tanah  dan  negara  berfungsi  sebagai  alat  yang  mengatur dan  memanfaatkan  tanah  semata-mata  untuk  kesejahteraan  rakyat. 19 Pada dasarnya,  konstitusi  mengamanatkan  tanah  sebagai  hak  menguasai  negara  bukan hak  milik  negara.  Moh.  Mahfud  MD  mempertegas  dengan  menjelaskan  bahwa tugas negara berdasarkan Pasal 33 Ayat (3) UUD NRI 1945 adalah “negara untuk mengatur”  bukan  diartikan  dengan  “negara  sebagai  pemilik  mutlak”. 20 Hak menguasai negara pun sejatinya dibatasi dengan 2 hal fundamental, yaitu dibatasi oleh  undang-undang  di  mana  perwujudan  hak  menguasai  negara  tidak  boleh bertentangan dengan hak-hak dasar dan tujuan dari hak menguasai negara tersebut harus ditujukan untuk kesejahteraan rakyat.
Berdasarkan  Pasal  2  UUPA,  hak  menguasai  negara  hanya  memberikan kewenangan  kepada  negara  untuk  mengatur,  memperutukan,  dan  menentukan hubungan  antara  orang  dengan  sumber  daya  alam.  Namun,  berdasarkan  UU Nomor  6  Tahun  2023  dan  PP  Bank  Tanah,  tanah  yang  tidak  dapat  dibuktikan kepemilikan  dengan  hak  penguasaannya,  akan  mutlak  menjadi  milik  negara. 21 Alih-alih  menyediakan  tanah  untuk  kepentingan  umum,  hadirnya  bank  tanah justru  menimbulkan  kekhawatiran  dengan  penyalahgunaan  kewenangan  bank tanah untuk mengambil tanah masyarakat dengan dalih untuk kepentingan umum. Hakikat  dari  kepentingan  umum  adalah  kepentingan  dari  sebagaian  besar
18 Zainal Arifin Mochtar, Dasar-Dasar Ilmu Hukum (Jakarta: Red and White Publishing, 2021).
19 Vania  Digna  Anggita,  Mohamad  Fajri,  and  Mekka  Putra,  “Implikasi  Hak  Atas  Tanah  Yang Diperoleh  Secara  Melawan  Hukum  Hampir  Dapat  Disamakan  Sebagai  Kebutuhan  Pokok  Yaitu  Sebagai Tempat Untuk” 5, no. 2 (n.d.): 782–95.
20 Moh Mafud M.D, Membangun Politik Hukum, Menegakan Konstitusi (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007).
21 Sari,  “Konsep  Hak  Menguasai  Negara  Terhadap  Tanah  Dalam  Hukum  Tanah  (Uupa)  Dan Konstitusi.”
Revised: 20-8-2023 Accepted: 3-12-2023
Perlindungan Hukum Masyarakat Adat terhadap Asas Domain Verklaring dalam Peraturan Perundang-Undangan tentang Bank Tanah Muhamad Rafly, Abdul Halim
masyarakat,  termasuk  kepentingan  para  korban  yang  terdampak.  Prinsip kepentingan umum bukan merupakan suatu kepentingan satu golongan. 22
Pengertian  kepentingan  umum  sejatinya  telah  diperluas  dalam  Undang- undang  Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja  (UU  Cipta  Kerja)  dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 (UU Pengadaan Tanah) yang saat ini telah dicabut dan digantikan dengan UU Nomor 6 Tahun 2023. Penambahan penjelasan yang  dikategorikan  sebagai  pembangunan  kepentingan  umum  adalah  kawasan ekonomi  khusus,  industri,  pariwisata,  ketahanan,  dan  kawasan  pengembangan teknologi.  Artinya,  adanya  bank  tanah  dengan  tujuan-tujuan  tersebut  hanya menjadi karpet merah untuk para penguasa. Selain itu, menurut organisasi peduli lingkungan hidup terbesar di Indonesia yaitu Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), menjelaskan  bahwa  UU  Nomor  6  tahun  2023  dengan  badan  bank  tanah  yang dimiliki oleh negara, akan menjadikan ancaman serius bagi lingkungan hidup dan konflik  agrarian  investor  dengan  masyarakat  terdampak  khususnya  masyarakat hukum adat yang memiliki hak ulayat. 23
Problematika  asas domein  verklaring yang  terdapat  dalam  peraturan perundang-undangan  tentang  bank  tanah  dianggap  telah  menyimpang  dengan UUD NRI 1945 dan UUPA. Contoh  lain konflik norma dalam peraturan tentang Bank  Tanah  adalah  Lampiran  Pasal  137  UU  Nomor  6  Tahun  2023  yang bertentangan  dengan  Pasal  2  Ayat  (4)  UUPA.  Pasal  2  Ayat  (4)  UUPA menjelaskan  hak  menguasai  dari  negara  dapat  diberikan  pada  daerah-daerah swantantra  dan  masyarakat  hukum  adat.  Namun,  dalam  Lampiran  Pasal  137  UU Nomor  6  Tahun  2023  tidak  ditemukan  bahwa  masyarakat  hukum  adat  berhak menguasai  tanah  negara.  Hak  pengelolaan  yang  diberikan  oleh  bank  tanah  atau hak  menguasari  dari  negara,  hanya  diberikan  kepada  Pemerintah  Pusat, Pemerintah  Daerah,  Badan  Bank  Tanah,  BUMN/BUMD,  Badan  Hukum  Milik Negara,  Badan  Hukum  yang  ditunjuk  oleh  pemerintah  pusat.  Maka  dengan  ini, pembentukan  bank  tanah  dinilai  hanya  menambah  dan  memperkeruh  konflik struktural yang ada selama ini.
Konflik  struktural  yang  dimaksud  adalah  pertetangan  atas  tanah  atau wilayah  adat  yang  disebabkan  karena  pemberian  izin  oleh  pemerintah  kepada investor untuk tujuan eksploitasi, ekstraksi, atau industrialisasi sumber daya alam yang  terdapat  pada  daerah  masyarakat  hukum  adat  tersebut. 24 Berdasarkan  data dari Aliansi Masyarakat Hukum Adat (AMAN), terdapat konsesi tambang seluas 19.224.576  Ha  dan  77%  dari  luasan  tersebut  merupakan  konsesi  tambang  yang
22 Mudakir. I. Syah, Pembebasan Tanah Untuk Pembangunan Kepentingan Umum , Edisi pert (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2010)..
23 Arief  Rahman,  “Jurnal  Private  Law  Fakultas  Hukum  Universitas  Mataram  Kajian  Yuridis Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum” 1, No. 2 (2021).
24 Eko Cahyono, Sulistyanto, and Sarah Azzahwa, “Resolusi Konflik Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam: Lintasan Gagasan, Praktik, Dan Bentang Masalah,” Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS 5, no. 2 (2019): 75–92.
Revised: 20-8-2023 Accepted: 3-12-2023
Perlindungan Hukum Masyarakat Adat terhadap Asas Domain Verklaring dalam Peraturan Perundang-Undangan tentang Bank Tanah Muhamad Rafly, Abdul Halim
meliputi  kawasan  hutan  masyarakat  hukum  adat. 25 Kesalahan  penafsiran  “hak menguasai  negara”  menjadi  “hak  miliki  negara”,  berdampak  pada  kesalahan pemerintah  dalam  merealisasikan  kebijakan  terhadap  tanah  adat.  Sempitnya pendefenisian  peran  negara  tersebut,  berdampak  pada  banyaknya  konflik struktural yang terjadi.
Saat ini kebebasan berpendapat masyarakat hukum adat pun dibatasi setelah berlakunya  UU  Nomor  6  Tahun  2023.  Keberatan  dan  penolakan  yang  dilakukan oleh masyarakat hukum adat yang terdampak dengan adanya program bank tanah, memungkinkan  masyarakat  adat  tersebut  dapat  dikenakan  pidana  berdasarkan Lampiran  Pasal  162  UU  Nomor  6  Tahun  2023.  Penolakan  masyarakat  adat  atas pembukaan  lahan  untuk  kepentingan-kepentingan  tujuan  dari  bank  tanah,  dapat menjadikan  Lampiran  Pasal  162  UU  Nomor  6  Tahun  2023  sebagai  upaya kriminalisasi oleh pemerintah kepada MHA.
Penggunaan tanah adat untuk kepentingan umum yang dilakukan oleh bank tanah  harus  dilandaskan  secara  musyawarah  mufakat  dengan  melibatkan masyarakat  hukum  adat  yang  terdampak  dengan  mengedepankan  prinsip keadilan. 26 Adanya  prinsip  keadilan,  maka  pembangunan  untuk  kepentingan umum  pun  akan  selaras  dan  tidak  mengalahkan  kepentingan  individu.  Kalaupun dengan  terpaksa,  mengharuskan  kepentingan  umum  mendahui  kepentingan pribadi,  maka  negara  wajib  memberikan  perlindungan  terhadap  kepentingan individu. 27 Dalam  merealisasikan  kebijakan  pun,  pemerintah  harus  berlandaskan fungsi  sosial  dan  bukan  hanya  mengatasnamakan  fungsi  ekonomi  semata. 28 Namun,  penerapan  asas domein  verklaring tidak  mengenal  istilah  musyawarah mufakat.  Pengambilan  tanah  secara  mutlak  melalui  penetapan  pemerintah  bagi tanah-tanah  yang  tidak  ada  penguasaan  di  atasnya,  dapat  menjadi  potensi pelanggaran nilai-nilai keadilan bagi masyarakat hukum adat.
3.2 Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Hukum Adat atas Bank Tanah.
Indonesia  sebagai  negara  hukum  sebagaimana  dalam  Pasal  1  Ayat  3  UUD NRI  1945,  memiliki  konsekuensi  logis  untuk  membentuk  perlindungan  hukum bagi  rakyat.  Negara  wajib  menjamin  segala  hak  warga  negaranya  karena perlindungan  hukum  adalah  bentuk  pengakuan  negara  terhadap  hak-hak  warga negara  sebagai  manusia. 29 Yang  dimaksud  perlindungan  hukum  dalam  penulisan
25 Ria  Maya  Sari,  “Potensi  Perampasan  Wilayah  Masyarakat  Hukum  Adat  Dalam  Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2020  Tentang  Cipta  Kerja,” Mulawarman  Law  Review 6,  no.  1  (2021):  1–14, https://doi.org/10.30872/mulrev.v6i1.506.
26 Muhammad  Marizal  et  al.,  “Pemanfaatan  Tanah  Ulayat  Masyarakat  Hukum  Adat  Untuk Kepentingan Umum Di Indonesia Abstrak Latar Belakang Hukum Adat Merupakan Sebuah Hukum Adalah Yang Tingkah Dilatarbelakangi Laku Yang Oleh Semula Kebiasaan . Kebiasaan Yang Dimaksud Dilakukan Oleh Seseo” 4, no. 2 (2022): 191–205.
27 Nila  Erdiana,  Budi  Santoso,  and  Mujiono  Hafidh  Prasetyo,  “Eksistensi  Bank  Tanah  Terkait Pengadaan  Tanah  Berdasarkan  Undang-Undang  Cipta  Kerja,” Notarius 14,  no.  2  (2021):  930–42, https://doi.org/10.14710/nts.v14i2.43784.
28 Marulak  Pardede,  “Hak  Menguasai  Negara  Dalam  Jaminan  Kepastian  Hukum  Kepemilikan  Hak Atas  Tanah  Dan  Peruntukannya,” Jurnal  Penelitian  Hukum  De  Jure 19,  no.  4  (2019):  405, https://doi.org/10.30641/dejure.2019.v19.405-420.
29 A Nmp, “209740-Perlindungan-Hukum-Atas-Tanah-Adat-Dalam,” 2017, 1–26.
Revised: 20-8-2023 Accepted: 3-12-2023
Perlindungan Hukum Masyarakat Adat terhadap Asas Domain Verklaring dalam Peraturan Perundang-Undangan tentang Bank Tanah Muhamad Rafly, Abdul Halim
ini adalah perlindungan hukum terhadap hak-hak ulayat yang melekat pada MHA yang  terdampak  dari  adanya  program  bank  tanah.  Maka,  penulisan  ini menjelaskan  perlindungan  hukum  terhadap  MHA  dengan  mekanisme  penguatan pengakuan  hak  ulayat  MHA  melalui  percepatan  pengesahan  RUU  MHA  dan mengajukan  permohonan uji materil  ke Mahkamah Konstitusi atas UU Nomor 6 Tahun  2023  untuk  membatalkan  pembentukan  bank  tanah  yang  dinilai kewenangan bank tanah bertentangan dengan UUD NRI 1945.
Perlindungan  hukum  terhadap  hak  ulayat  yang  melekat  MHA  telah  diatur pada  Pasal  18b  Ayat  (2)  UUD  NRI  1945  yang  pada  intinya  menjelaskan  negara mengakui  keberadaan  MHA  dan  seluruh  hak-hak  tradisionalnya  selama masyarakat  adat  tersebut  masih  ada  dan  tidak  bertentangan  dengan  konsitusi. Artinya, konstitusi telah mengakui dan menjamin adanya hak ulayat yang dimiliki oleh  MHA.  Jaminan  adanya  perlindungan  hukum  bagi  hak  ulayat  lebih  lanjut dipertegas  melalui  Pasal  1  dan  Pasal  2  UUPA  yang  pada  intinya  menjelaskan MHA  sebagai  subjek  hak  menguasai  dari  negara  berhak  untuk  mendapatkan penguasaan atas kekayaan sumber daya alam. Pengakuan hak ulayat akan hak atas kekayaan  sumber  daya  alam  juga  telah  diakui  oleh  ILO  ( International  Labour Organization ) di mana pemerintah wajib menghormati dan melindungi nilai-nilai spritual  dalam  hubungan  masyarakat  adat  dengan  tanah  yang  mereka  tempati. 30 Dalam ilmu hukum internasional, pengakuan merujuk pada istilah de facto dan de jure. Sebagai  negara hukum, pengakuan hak ulayat  lebih memiliki kekuatan jika hak  ulayat  dilindungi  dan  diatur  melalui  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku. 31
Pengaturan  hak-hak  ulayat  saat  ini  hanya  sebatas  tingkat  UUD  NRI  1945 dan  undang-undang  lainnya.  Namun,  dalam  lingkup  yang  lebih  konkret  masih belum  ditemukan  undang-undang  perlindungan  hukum  bagi  masyarakat  hukum adat.  Dengan  hadirnya  bank  tanah,  mendorong  pemerintah  agar  mempercepat pengesahan  rancangan  undang-undang  (RUU)  MHA  yang  bertujuan  untuk melindungi  dan  sebagai  bentuk  pemenuhan  hak-hak  tradisionalnya.  Menurut Satjipto  Rahardjo,  perlu  adanya  pengakuan  yang  bersifat  konkret  dengan rekonstruksi  berupa  penegasan  serta  melegitimasi  yang  sudah  ada  sebelumnya. Pengaturan  yang  ada  saat  ini  hanya  bersifat  konseptual  sebagaimana  terdapat dalam UUD NRI 1945 yang menjadikan pengaturan tersebut bersifat abstrak dan tidak implementatif serta tidak absolut . Saat  ini, pengakuan terhadap masyarakat hukum adat dalam Pasal 3 UUPA dinilai mempersulit dan memperkuat dominasi negara  terhadap  hak  ulayat  MHA.  Hak  ulayat  masyarakat  adat  justru  bersifat
30 Project to Promote ILO Policy on Indigenous and Tribal Peoples. and International Labour Office. International  Labour  Standards  Department., Konvensi  ILO  No.  169  Tahun  1989  Mengenai  Masyarakat Hukum Adat : Sebuah Panduan , 2003.
31 Jurnal  Crepido,  “Pembangunan  Hukum  Nasional  Dalam  Rancangan  Undang-Undang  Masyarakat Hukum Adat” 04, no. November (2022): 171–83.
Revised: 20-8-2023 Accepted: 3-12-2023
Perlindungan Hukum Masyarakat Adat terhadap Asas Domain Verklaring dalam Peraturan Perundang-Undangan tentang Bank Tanah Muhamad Rafly, Abdul Halim
bersyarat sebagaimana dalam Pasal 3 UUPA. 32 Keleluasaan peran negara terhadap pengakuan MHA dengan standar normatif bertentangan dengan sifat Hukum Adat yang tidak tertulis. 33
Kodifikasi  Undang-Undang  MHA  bertujuan  untuk  mengumpulkan peraturan-peraturan  yang  terpencar  dengan  menjadikan  undang-undang  tersebut bersifat  logis,  jelas,  dan  mudah  dikendalikan. 34 Maka,  sudah  tepat  Pengesahan RUU  MHA  sebagai  payung  hukum  karena  sesuai  dengan  amanat  konstitusi sebagai  bentuk  perlindungan  bagi  MHA. 35 Substansi  RUU  MHA  harus  bersifat mudah  dan  tidak  bersifat  rumit  serta  mengatur  penjelasan  hak-hak  dasar  seperti hak  mendapatkan  lingkungan  hidup  yang  baik,  hak  atas  pendidikan  yang  layak, hak  pembangunan  berkelanjutan,  hak  spiritualitas,  dan  hak  atas  wilayah  adat mereka. Sebagai bentuk perlindungan dari adanya bank tanah, RUU tersebut juga harus  mengatur  hak  untuk  setuju  atau  tidak  terhadap  pembangunan  yang berdampak  pada  wilayah  mereka,  mengatur  hak  rehabilitasi,  dan  hak  untuk mendapatkan restitusi.
Rancangan  Undang-Undang  MHA  harus  menganut  prinsip  partisipasi, misalnya  seperti  Aliansi  Masyarakat  Adat  Nusantara  dan  masyarakat  adat  itu sendiri.  Idealnya  partisipasi  tersebut  harus  bersifat  “partsipasi  penuh”  di  mana masyarakat yang terdampak baik secara langsung ataupun tidak langsung terlibat dalam  pembangun  tersebut  yang  dalam  hal  ini  adalah  program  bank  tanah. Menurut Jimly Asshiddiqie, pilar penting dalam berjalannya sistem negara hukum adalah  bersifat  demokratis.  Dengan  mengedepankan  partisipasi  masyarakat  adat dalam  pembentukan  peraturan,  nantinya  peraturan  tersebut  akan  mencerminkan rasa  keadilan  bagi  masyarakat  adat.  Maka  dari  itu,  pembentukan  hukum  dan peraturan perundang-undangan tidak boleh dibuat sepihak oleh pemerintah karena hal tersebut bertentangan dengan prinsip demokrasi. 36
Kemudian,  perlindungan  hukum  bagi  masyarakat  adat  dengan  adanya pertentangan  norma  dapat  dilakukan  dengan  mengajukan  uji  materil  kepada Mahkamah Konstitusi . 37 Di mana untuk menyelesaikan pertentangan norma antara UU  Nomor  6  Tahun  2023  dengan  UUD  NRI  1945  adalah  dengan  melihat  asas- asas  penyelesain konflik, yaitu lex superiori  derogate legi inferiori . Pada intinya asas hukum tersebut menjelaskan bahwa peraturan yang lebih rendah, tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Dalam hal ini, kewenangan bank tanah  dalam  UU  Nomor  6  Tahun  2023  bertentangan  dengan  Pasal  33  Ayat  (3)
32 Laturette I. Adonia, Pengakuan Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat , pertama (Jakarta: kencana, 2022).
33 Reli  Jevon  Laike,  “Problematika  Pengakuan  Hukum  Terhadap  Hak  Ulayat  Masyarakat  Hukum Adat,” Hibualamo : Seri Ilmu-Ilmu Sosial Dan Kependidikan 3, no. 1 (2019): 23–30.
34 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum (bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1991).
35 Warga Adat and Suladesi Utara, “As- Syar ’ I : Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Urgensi Rancangan  Undang-Undang  Masyarakat  Adat  Ditinjau  As-  Syar  ’  I :  Jurnal  Bimbingan  &  Konseling Keluarga” 4 (2022): 185–95, https://doi.org/10.47476/assyari.v4i3.1384.
36 Kotan  Y  Stefanus,  “Aspek-Aspek  Hukum  Partisipasi  Masyarakat  Dalam  Pembentukan  Peraturan Daerah Dan Peraturan Desa Kotan Y. Stefanus” 3, no. 1 (2021): 239–51.
37 Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum: Suatu Pengantar (yogyakarta: liberty, 2009).
Revised: 20-8-2023 Accepted: 3-12-2023
Perlindungan Hukum Masyarakat Adat terhadap Asas Domain Verklaring dalam Peraturan Perundang-Undangan tentang Bank Tanah Muhamad Rafly, Abdul Halim
UUD  NRI  1945.  Lebih  lanjut,  dalam  teori stuffenbau atau grund  norm menjelaskan bahwa hukum harus memiliki tingkatan seperti puncak piramid yang semakin  kebawah  semakin  melebar  sehingga  terbentuklah  suatu  hierarki  norma hukum. Pada dasarnya puncak norma atau grund norm adalah bersifat abstrak dan hanya  sebagai  landasan  peraturan  yang  ada  di  bawahnya.  Sehingga,  semakin kebawah peraturan maka peraturan tersebut semakin bersifat konkret.
Maka, disharmonisasi antara UU Nomor 6 Tahun 2023 dalam pembentukan dan  kewenangan  bank  tanah  yang  bertentangan  dengan  Pasal  33  Ayat  (3)  UUD NRI  merupakan  sebuah  konflik  norma  yang  harus  diselesaikan  guna  sebagai perlindungan hukum bagi masyarakat adat yang akan dirugikan atas ketidakadilan dari  adanya  bank  tanah  tersebut.  Dasar  pembentukan  bank  tanah,  tujuan  bank tanah,  serta  kewenangan  yang  dimiliki  bank  tanah  jelas  lebih  berpihak  pada penguasa dan tidak mencerminkan semangat agrarian.
Perlindungan  hukum  atas  adanya  konflik  norma  tersebut  dengan mengajukan  uji  materiil  terhadap  UU  Nomor  6  Tahun  2023  atas  pembentukan bank  tanah.  Kewenangan  bank  tanah  untuk  memperoleh  tanah  atas  tanah-tanah yang  tidak  ada  penguasaan  di  atasnya  melalui  penetapan  pemerintah  merupakan bentuk adanya asas domein verklaring yang diadopsi dalam cara kerja bank tanah. Perolehan tanah bank tanah tersebut diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 7  huruf i PP Bank  Tanah.  Sebagai  bentuk  perlindungan  hukum  atas  tanah  adat  dari  adanya unsur  asas domein  verklaring dalam  kewenangan  bank  tanah,  maka  mengajukan permohonan uji materil UU Nomor 6 Tahun 2023 yang bertentangan dengan nilai- nilai  yang  diatur  Pasal  33  Ayat  (3)  UUD  NRI  1945  di  mana  terdapat  perbedaan prinsip pada kedua peraturan tersebut.
Salah  satu  fungsi  konstitusi  adalah  untuk  perlindungan  terhadap  hak-hak fundamental  atau  sebagai guardian  of  fundamental yang  dalam  hal  ini  adalah melindungi  hak-hak  ulayat  yang  dimiliki  masyarakat  adat. 38 Mahkamah Konstitusi  sebagai  lembaga  kehakiman,  mengemban  tugas  penting  di  mana bertanggung  jawab  untuk  menguji  materil  adanya  keselarasan  antaran  Undang- Undang  Dasar  1945  dengan  undang-undang.  Mahkamah  Konstitusi  berwenang untuk  menentukan  apakah  sebuah  UU,  terdapat  kalimat,  isi,  atau  frasa  yang bertentangan  dengan  UUD  NRI  1945  atau  tidak. 39 Mahkamah  Konstitusi  harus menjamin  kepentingan  minoritas  yang  dalam  hal  ini  adalah  kepentingan  MHA sebagai  bentuk  perlindungan  terhadap  nilai-nilai  konstitusi. 40 Di  mana  dalam  hal ini,  kewenangan  Mahkamah  Konstitusi  untuk  menyelesaikan  konflik  norma  atau pertentangan norma antara Pasal 33 Ayat (3) UUD NRI 1945 dengan UU Nomor
38 Susi  Dwi  Harijanti,  Bagir  Manan,  “Artikel  Kehormatan:  Konstitusi  Dan  Hak  Asasi  Manusia,” Padjadjaran Journal of Law 3, no. 3 (2016), https://doi.org/https://doi.org/10.22304/pjih.v3.n3.a1.
39 Galih Fajar Wiharmono And Purwono Sungkono Raharjo, “Membatalkan Norma Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang- Undang Dasar 1945 Abstract” 1, No. 1 (2022): 265–76.
40 Radian  Salman  Rosa  ristawati, Populiame  Dan  Pengakuan  Hak  Ulayat  Masyarakat  Adat  Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi , ed. Oemar Moechthar, pertama (jakarta: kencana, 2020).
Revised: 20-8-2023 Accepted: 3-12-2023
Perlindungan Hukum Masyarakat Adat terhadap Asas Domain Verklaring dalam Peraturan Perundang-Undangan tentang Bank Tanah Muhamad Rafly, Abdul Halim
6  Tahun  2023  pada  lampiran  Bab  Pertanahan  yang  mengatur  tentang pembentukan bank tanah.

## 4. PENUTUP
Asas domein verklaring jelas terdapat dalam peraturan perundang-undangan bank  tanah,  yaitu  UU  Nomor  6  Tahun  2023  dan  PP  Bank  Tanah.  Akibat  dari adanya bank tanah tersebut, sangat memungkinkan wilayah MHA meliputi tanah, tempat  tinggal,  kawasan  hutan  adat,  sungai,  dan  danau,  dapat  diambil  alih  oleh bank  tanah.  Kesalahan  penafsiran  Pasal  33  ayat  (3)  UUD  NRI  1945  dalam peraturan  perundang-undangan  bank  tanah  mengakibatkan  bank  tanah  menjadi ancaman  bagi  MHA.  Maka,  perlindungan  hukum  bagi  MHA  atas  adanya  asas domein  verklaring dalam  peraturan  perundang-undangan  bank  tanah  dengan mengajukan  permohonan uji materi  dan pengesahan RUU MHA sebagai  payung hukum.

## DAFTAR PUSTAKA
Adat, Warga, and Suladesi Utara. “As- Syar ’ I : Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga  Urgensi  Rancangan  Undang-Undang  Masyarakat  Adat  Ditinjau As- Syar ’  I :  Jurnal  Bimbingan &  Konseling Keluarga” 4 (2022): 185–95. https://doi.org/10.47476/assyari.v4i3.1384.
Adonia,  Laturette  I. Pengakuan  Terhadap  Hak  Ulayat  Masyarakat  Hukum  Adat . Pertama. Jakarta: kencana, 2022.
Akbar,  Imam,  Magister  Ilmu,  Hukum  Fakultas,  Hukum  Universitas,  Pembagian Urusan,  Pemerintahan  Antara,  Pemerintah  Daerah  Provinsi,  Pemerintah Daerah,  and  Jurnal  Education.  “Pengakuan  Dan  Penguatan  Hak  Ulayat Masyarakat  Adat  Di  Kecamatan  Lambitu  Kabupaten  Bima”  10,  no.  1 (2022): 526–34.
Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. “Catatan Akhir Tahun AMAN 2021 Aliansi Masyarakat  Adat  Nusantara:  Tangguh  Di  Tengah  Krisis.” Aliansi Masyarakat Adat Nusantara , 2022. https://aman.or.id/organization- document/catatan-akhir-tahun-aman-2021:-tangguh-di-tengah-krisis.
Anggita,  Vania  Digna,  Mohamad  Fajri,  and  Mekka  Putra.  “Implikasi  Hak  Atas Tanah Yang Diperoleh  Secara Melawan Hukum Hampir Dapat  Disamakan Sebagai  Kebutuhan  Pokok  Yaitu  Sebagai  Tempat  Untuk”  5,  no.  2  (n.d.): 782–95.
Arba, H.M. Hukum Agraria Indonesia . Edited by Tarimizi. 6th ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
Bagir  Manan,  Susi  Dwi  Harijanti.  “Artikel  Kehormatan:  Konstitusi  Dan  Hak Asasi  Manusia.” Padjadjaran  Journal  of  Law 3,  no.  3  (2016). https://doi.org/https://doi.org/10.22304/pjih.v3.n3.a1.
Basri,  M  A.  “Praktik  Negaraisasi  Tanah  Melalui  Pembentukan  Badan  Bank Tanah: Studi Konstruktif Teori Negara Kesejahteraan.” Legislatif , 2022, 27– 39.
http://journal.unhas.ac.id/index.php/jhl/article/view/23448%0Ahttps://journ al.unhas.ac.id/index.php/jhl/article/view/23448/9240.
Cahyono,  Eko,  Sulistyanto,  and  Sarah  Azzahwa.  “Resolusi  Konflik  Gerakan Nasional  Penyelamatan  Sumber  Daya  Alam:  Lintasan  Gagasan,  Praktik,
Revised: 20-8-2023 Accepted: 3-12-2023
Perlindungan Hukum Masyarakat Adat terhadap Asas Domain Verklaring dalam Peraturan Perundang-Undangan tentang Bank Tanah Muhamad Rafly, Abdul Halim
e-ISSN : 2621-4105
Dan  Bentang  Masalah.” Jurnal  Antikorupsi  INTEGRITAS 5,  no.  2  (2019):
75–92.
Crepido,  Jurnal.  “Pembangunan  Hukum  Nasional  Dalam  Rancangan  Undang- Undang Masyarakat Hukum Adat” 04, no. November (2022): 171–83.
Desy  Nurkristia  Tejawati.  “Penerapan  Bank  Tanah  Di  Indonesia  Yang Berlandaskan  Teori  Keadilan  Bermanfaat.” Perspektif 27,  no.  3  (2022): 139–46.
Erdiana,  Nila,  Budi  Santoso,  and  Mujiono  Hafidh  Prasetyo.  “Eksistensi  Bank
Tanah Terkait Pengadaan Tanah Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja.” Notarius 14, no. 2 (2021): 930–42. https://doi.org/10.14710/nts.v14i2.43784.
Harsono, Boedi. Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan UUPA, Isi Dan Pelaksanaannya . Revisi. Jakarta: djambatan, 2003. Ishaq, H. Metode Penelitian Hukum Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi . 1st ed. bandung: alfabeta, 2017.
Laike,  Reli  Jevon.  “Problematika  Pengakuan  Hukum  Terhadap  Hak  Ulayat Masyarakat  Hukum  Adat.” Hibualamo :  Seri  Ilmu-Ilmu  Sosial  Dan Kependidikan 3, no. 1 (2019): 23–30.
M.D,  Moh  Mafud. Membangun  Politik  Hukum,  Menegakan  Konstitusi .  Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007.
Marizal, Muhammad, Aulia Pravasta Indrianingrum, Hilman Rigel Nugroho, and A  Pendahuluan.  “Pemanfaatan  Tanah  Ulayat  Masyarakat  Hukum  Adat Untuk  Kepentingan  Umum  Di  Indonesia  Abstrak  Latar  Belakang  Hukum Adat  Merupakan  Sebuah  Hukum  Adalah  Yang  Tingkah  Dilatarbelakangi Laku Yang Oleh Semula Kebiasaan . Kebiasaan Yang Dimaksud Dilakukan Oleh Seseo” 4, no. 2 (2022): 191–205.
Mertokusumo, Sudikno. Penemuan Hukum: Suatu Pengantar . yogyakarta: liberty, 2009.
Mochtar,  Hairani.  “Keberadaan  Bank  Tanah  Dalam  Pengadaan  Tanah  Untuk Pembangunan.” Jurnal Cakrawala Hukum 18, no. 2 (2013): 129–30. Mochtar,  Zainal  Arifin. Dasar-Dasar  Ilmu  Hukum .  Jakarta:  Red  and  White Publishing, 2021.
Nmp, A. “209740-Perlindungan-Hukum-Atas-Tanah-Adat-Dalam,” 2017, 1–26. Pardede,  Marulak.  “Hak  Menguasai  Negara  Dalam  Jaminan  Kepastian  Hukum
Kepemilikan  Hak  Atas  Tanah  Dan  Peruntukannya.” Jurnal  Penelitian Hukum De Jure 19, no. 4 (2019): 405.
https://doi.org/10.30641/dejure.2019.v19.405-420.
Permadi,  Iwan.  “Konstitusionalitas  Keberadaan  Bank  Tanah  Dalam  Pengelolaan Dan Penguasaan Atas Tanah Oleh Negara.” Jurnal USM Law Review 6, no.
1 (2023): 291. https://doi.org/10.26623/julr.v6i1.6678. Prabowo,  Dani.  “Ingin  Tingkatkan  Kemudahan  Investasi,  Presiden  Fokuskan Perizinan Di BKPM.” kompas, 2021. https://nasional.kompas.com/read/2019/11/22/06210491/ingin-tingkatkan- kemudahan-investasi-presiden-fokuskan-perizinan-di-bkpm?page=all.
Project  to  Promote  ILO  Policy  on  Indigenous  and  Tribal  Peoples.,  and International  Labour  Office.  International  Labour  Standards  Department. Konvensi  ILO  No.  169  Tahun  1989  Mengenai  Masyarakat  Hukum  Adat : Sebuah Panduan , 2003.
Revised: 20-8-2023 Accepted: 3-12-2023
Perlindungan Hukum Masyarakat Adat terhadap Asas Domain Verklaring dalam Peraturan Perundang-Undangan tentang Bank Tanah Muhamad Rafly, Abdul Halim
Puspita,  F  F,  F  N  Latifah,  and  ...  “Urgensi  Kehadiran  Bank  Tanah  Sebagai Alternatif  Memulihkan  Perekonomian  Di  Indonesia.” Jurnal  Ilmiah Ekonomi  … 7,  no.  03  (2021):  1761–73.  https://www.jurnal.stie- aas.ac.id/index.php/jei/article/view/3599.
Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum . bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1991.
Rahman, Arief. “Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram Kajian Yuridis Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum” 1, no. 2 (2021).
Rosa  Ristawati,  Radian  Salman. Populiame  Dan  Pengakuan  Hak  Ulayat Masyarakat  Adat  Dalam  Putusan  Mahkamah  Konstitusi .  Edited  by  Oemar Moechthar. Pertama. jakarta: kencana, 2020.
Sari, Ni Luh Ariningsih. “Konsep Hak Menguasai Negara Terhadap Tanah Dalam Hukum Tanah (Uupa) Dan Konstitusi.” Ganec Swara 15, no. 1 (2021): 991. https://doi.org/10.35327/gara.v15i1.202.
Sari,  Ria  Maya.  “Potensi  Perampasan  Wilayah  Masyarakat  Hukum  Adat  Dalam Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020  Tentang  Cipta  Kerja.” Mulawarman Law Review 6, no. 1 (2021): 1–14. https://doi.org/10.30872/mulrev.v6i1.506. Satria  Satwika  Anantha,  Putu.  “Kepastian  Hukum  Undang-Undang  Cipta  Kerja Terhadap  Undang-Undang  Pokok  Agraria  Mengenai  Domein  Verklaring.” Udayana Master Law Journal 10, no. 2 (2021): 857–68.
https://doi.org/10.24843/JMHU.2021.v10.i04.p14. Setiyawan,  Wahyu  Beny  Mukti,  Prijo  Dwi  Atmanto,  and  Hana  Hanifia  Yusrima Latifa Hanum. “Politik Hukum Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia.” Ius Constituendum 4, no. 1 (2019): 30. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v4i1.1532.
Stefanus,  Kotan  Y.  “Aspek-Aspek  Hukum  Partisipasi  Masyarakat  Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Dan Peraturan Desa Kotan Y. Stefanus” 3, no. 1 (2021): 239–51.
Supriyadi,  Supriyadi,  Diah  Sulistyani  Ratna  Sediati,  and  Nafis  Dardiri.
“Implementasi Pengaturan Pendaftaran Tanah Dalam Pembatalan Peralihan Hak.” Jurnal USM Law Review 6, no. 2 (2023): 554. https://doi.org/10.26623/julr.v6i2.7223.
Syah, Mudakir. I. Pembebasan Tanah Untuk Pembangunan Kepentingan Umum . Edisi pert. Jakarta: Jala Permata Aksara, 2010.
Thea,  Ady.  “8  Ancaman  PP  Bank  Tanah  Terhadap  Reforma  Agraria.”  hukum online,  2021.  https://www.hukumonline.com/berita/a/8-ancaman-pp-bank- tanah-terhadap-reforma-agraria-lt60abb177a188a/.
Wiharmono, Galih Fajar, and Purwono Sungkono Raharjo. “Membatalkan Norma Dalam  Pengujian  Undang-Undang  Terhadap  Undang-  Undang  Dasar  1945 Abstract” 1, no. 1 (2022): 265–76.