## PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN OBAT TRADISIONAL ILEGAL
Haerandi, Marilang Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Email : andhyputra1995@gmail.com

## Abstrak
Tulisan  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  bentuk  perlindungan  konsumen  terhadap peredaran obat tradisional ilegal di kota makassar serta peran dan tanggung jawab pemerintah terhadap peredaran obat tradisional ilegal di Kota Makassar. Jenis penelitian yang digunakan dalam  penelitian  ini  yaitu  pendekatan  yuridis  normatif,  yaitu  penelitian  yang  dilakukan mengacu pada norma-norma yang berlaku di masyarakat. Sumber data penelitian ini dari data primer  dan  data  sekunder.  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  peran  badan  pengawas  obat dan  makanan  terkait  peredaran  obat  tradisional  ilegal  di  kota  makassar  kurang  berjalan dengan  baik.  Untuk  mencengah  peredaran  obat  tradisional  ilegal  di  kota  makassar,  maka pihak  BPOM  harus  lebih  meningkatkan  kinerja  dengan  cara  rutin    melakukan  pemeriksaan untuk  mengawasi  peredaran  obat  tradisional  ilegal.  Implikasi  dari  penelitaian  ini  adalah: Hendaknya BPOM  sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam peredaraan obat tradisional ilegal  harus  lebih  telitih  terhadap  peredaran  obat  tradisional  ilegal,  baik  sebelum  diedarkan dan/atau setelah beredar di pasaran.

## Kata Kunci: Obat Tradisional Ilegal; Obat Ilegal; Perlindungan Konsumen

## Abstract
This paper aims to determine the form of consumer protection against the circulation of illegal  traditional  medicines  in  the  city  of  Makassar  and  the  role  and  responsibility  of  the government  for  the  circulation  of  illegal  traditional  medicines  in  Makassar.  This  type  of research used in this study is the normative juridical approach, the research conducted refers to  the  norms  that  apply  in  society.  The  source  of  this  research  data  is  primary  data  and secondary  data.  The  results  showed  that  the  role  of  the  drug  and  food  regulatory  agency related to the circulation of illegal traditional medicines in the city of Makassar was not going well.  To  prevent  the  circulation  of  illegal  traditional  medicines  in  the  city  of  Makassar,  the BPOM  must  further  improve  performance  by  regularly  conducting  checks  to  oversee  the circulation  of  illegal  traditional  medicines.  The  implications  of  this  research  are:  BPOM  as the  party  responsible  for  the  circulation  of  illegal  traditional  medicines  should  be  more careful about the circulation of illegal traditional medicines, both before being circulated and / or after circulating in the market.
Keywords: Illegal Tradisional Medicine; Illegal Medicine; Consumer Protection

## Pendahuluan
Adanya  globalisasi  membuat  perkembangan  perekonomian  sangat  pesat  dan  telah menghasilkan beragam jenis barang dan jasa. Namun disisi lain, globalisasi dan pasar modal cenderung menghasilkan barang atau jasa yang kurang terjamin keamanannya dan kesehatan barang  tersebut.  Fenomena  tersebut  menempatkan  konsumen  terhadap  produsen  menjadi tidak  seimbang,  dimana  konsumen  berada  pada  posisi  yang  terlemah.  Karena  konsumen menjadi objek aktifitas bisnis untuk meraup keuntungan yang besar melalui kiat promosi dan cara penjualannya yang merugikan konsumen. 1
Perlindungan  konsumen  merupakan  konsekuensi  dan  bagian  dari  kemajuan  teknologi dan  industri.  Kemajuan  teknologi  dan  industri  ternyata  telah  memperkuat  perbedaan  antara pola  hidup  masyarakat  tradisional  san  masyarakat  moderen.  Masyarakat  tradisional memproduksi  barang  dengan  cara  sederhana,  dimana  proses  transaksi  dilakukan  secara sederhana yaitu konsumen dan produsen melakukan secara langsung, sedangkan masyarakat moderen memproduksi barang secara massal, sehingga menciptakan konsumen secara massal pula.  Akhirnya  hubungan  antara  konsumen  dan  produsen  menjadi  rumit  dimana  konsumen tidak mengenal produsennya demikian pula sebaliknya. 2
Globalisasi  dan  pasar  modal  juga  berpengaruh  pada  peredaraan  obat  obat  tradisional, seperti  yang  telah  kita  ketahui  bahwa  obat  tradisional  merupakan  ramuan  yang  sudah  ada sejak ratusan yang lalu.
Jamu  sendiri  adalah  obat  tradisional  yang  berisi  seluru  bahan  tanaman  yang  menjadi penysusun jamu tersebut. Jamu disajikan dalam bentuk serbuk seduhan, pil atau cairan. Jamu disebutkan  telah  muncul  untuk  pertama  kalinya  sejak  zaman  kerajaan  mataram  atau  sekitar 1300 tahun yang lalu. Jamu sendiri Ayeverda dari india.
Kepopuleran  jamu  diklayak  warga  asing  memuncak  pad  abad  ke  19  dimana  saat  itu banyak dokter dan peneliti asal Eropa menemukan masalah kesulitan untuk mengatasi banyak gangguan  kesehatan.  Kerna  penemuan  keefektifitasan  jamu,  pada  akhirnya  ditahun  1929, seorang ahli fisika asal Jerman kembali mempublikasikan sebuah buku lain tentang jamu.
Pada era moderen ini obat tradisional kembali digemari oleh masyarakat karena selain harga yang relatif lebih murah obat tradisional juga karna obat tradisional tidak memiliki efek samping yang membahayakan jika digunakan secara benar. Selain itu diera sekarang ini obat tradisional  juga  lebih  gampang  dijumpai  dan  lebih  praktis  karna  sudah  dikemas  secara moderen dengan berbagai jenis parian obat tradisional dan dapat awet sampai ± 2 tahun jika disimpan pada tempat yang sejuk.
Namun,  obat  tradisional  kemasan  yang  diprosos  secara  moderen  juga  sering menimbulkan  masalah  bagi  konsumen,  seperti  penambahan  zat  zat  kimia  tertentu  agar  obat lebih cepat menyembuhkan. Walaupun bukan berarti obat tradisional yang diproduksi secara rumahan juga bebas dari permasalahan ini, tapi kasus tentang penambahan bahan kimia atau zat zat berbahaya lebih banyak pada jenis obat tradisional yang dikemas secara moderen. 3
Menurut  BPOM  sampai  saat  ini  masih  terdapat  beberapa  jenis  obat  tradisional  yang mengandung bahan-bahan kimia. Hal  ini  memungkinkan produsen kurang mengetahui  akan
1 Gunawan Widjaja dan Ahmad yani, Hukum  tentang perlindungan Konsumen (Jakarta: Gramedia,2003) h 12
2 Inosentius samsul, perlidungan konsumen, kemungkinan penerapan tanggung jawab mutlak (Jakarta: Universitas Indonesia, 2004) h 2-3
3 Nurheti yuliarti cantik, sehat,  bugar dengan herbal dan obat tradisional. (Jakarta: Gramedia 2010) h 32
bahaya  dari  bahan  kimia  yang  terkandung  dalam  obat  tradisional  ini  sangat  membahayakan konsumen. 4
Adapun  beberapa  jenis  obat  tradisional  seperti ceng  fui  capsule,  miss  slim  capsule buatan  negara  Brunai  ini  mengandung  bahan  kimia  seperti:  s ildenafil,  cryproheptadine, dan stautusnya dari obat tradisional tersebut tidak terdaftar di BPOM. Addapun efek samping dari obat tersebut ialah menimbulkan angina dimana hal ini dapat menyebabkan serangan jantung. Oleh  sebab  itu  konsep  halal  dan  baik  tersebut,  sejatinya  telah  berkembang  tidak  hanya terhadap  produk  makanan  semata,  akan  tetapi  segala  sesuatu  yang  di  konsumsibaik  secara langsung maupun melalui suatu proses produksi. 5
Dalam  hal  penindakan  pemerintah  harus  tegas  memberikan  sanksi  dalam  menyikapi kasus  obat  tradisional  berbahan  kimia  karna  bila  penerapan  sanksi  belum  tegas  maka kemungkinan besar pemalsuan akan semakin meningkat. Oleh karna itu, BPOM bekerja sama dengan menteri perdangan telah melakukan penertiban obat obat tradisional berbahan kimia yang berbahaya, dengan cara menarik produk produk tersebut dari pasaran.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  bermaksud  mengambarkan  bagaimana  peran  perlindungan  konsumen terhadap  beredarnya  obat  tradisional  yang  mengandung  zat-zat  kimia.  Lokasi  penelitian berlokasi  di  BPOM  kota  Makassar,  dimana  lembaga  tersebut  yang  secara  langsung melakukan  pengawasan  terhadap  produk  produk  kemutuhan  manusia  sehari  hari,  sehingga tidak  adalagi  korban  atas  produk  obat  dan  makanan  berbahaya  yang  dikonsumsi  oleh masyarakat.  Pendekatan  penelitian  ini  berfokus  pada  suatu  penomena  atau  keadaan  pada objek  penelitian  secara  detail  dengan  menghimpun  berbagai  kenyataan  yang  terjadi  serta mengembangkan  konsep  yang  ada.  Adapun  sumber  data  yang  digunakan  ialah  sumber  data riper  dan  sumber  data  sekunder  yang  didapatkan  dari  undang  undang  KUHAP  perdata  dan buku tentang perlindungan konsumen ataupun memalalui wawancara dengan beberapa staf di BPOM makassar.

## Hasil dan Pembahasan
1. Perlindungan  Konsumen  Terhadap  Peredaran  Obat  Tradisional  ilegal  di  Kota Makassar
Permasalahan  konsumen  merupakan  masalah  bagi  semua  orang,  dengan  demikian masalah konsumen juga merupakan masalah nasional yang mesti diperhatiakan serta diawasai oleh  pemerintah. 6 Maraknya  penggunaan  obat  tradisional  dikalangan  masyarakat  membuat beberapa  pelaku  usaha  semakin  kewalan  dalam  memenuhi  kebutuhan  konsumen.  Berbagai usaha dilakukan pelaku usaha agar dapat memenuhi kebutuhan konsumen, salah satunya ialah dengan mencampurkan bahan kimia yang dilarang dalam usaha obat tradisional tersebut.
Bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen melalui suatu peraturan dalam hal ini pemerintah   membuatkan suatu Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen,  gunanya  untuk  melindugi  kegiatan  perdagangan  antara  konsumen  dan  pelaku usaha.  Selain  itu  UUPK  juga  merupakan  jaminan  produsen  apabila  produsen  melanggar ketentuan yang berlaku maka konsumen berhak meminta ganti rugi.
Perlindungan hukum ini dilakukan oleh pemerintah dalam bentuk perlindungan hukum yang  preventif  sekarang  ini  masih  belum  seutuhnya  terlaksana  dengan  baik.  Keseimbangan perlindungan  terhadap  konsumen  dengan  produsen,  dapat  dicapai  dengan  meningkatkan
4 www.pom.go.id ( 08 agustus 2018)
5 Ashabul kahfi, Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Muslim di Indonesia ( jurnalprudentie volume 5 No 1 Juni 2018) h 48.
6 Barkatulah, Abdul Halim, Hukum Perlindungan Konsumen, Bandung:  Nusa Media (Juni 2008) h 13.
perlindungan  terhadap  konsumen,  karna  seperti  yang  telah  terjadi  pada  era  globalisasi  ini posisi produsen sama ini lebih kuat daripada konsumen. 7
Bagian dari upaya perlindungan konsumen di Indonesia didasarkan pada sejumlah asas yang  telah  diyakini  dapat  memberi  arah  dalam  implementasi  ditingkatan  praktis.  Pada dasarnya  perlindungan  konsumen  diselenggarakan  sebagai  upaya  bersama  berdasarkan  lima asas yang relevan dalam pembanguanan nasional yaitu:
1. Asas  manfaat,  dalam  menyelenggarakan  perlindungan  konsumen  harus  memberikan manfaat  sebesar-besarnya  bagi  kepentingan  konsumen  dan  pelaku  usaha  secara keseluruhan.
2. Asas  keadilan,  memberikan  kesempatan  kepada  konsumen  dan  pelaku  usaha  untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
3. Asas keseimbangan, memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil maupun spiritual.
4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen, untuk memberikan jaminan atas keamanan dan  keselamatan  kepada  konsumen  dalam  penggunaan,  pemakaian,  dan  pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
5. Asas  kepastian  hukum,  baik  pelaku  usaha  maupun  konsumen  menaati  hukum  dan memperoleh  keadilan  dalam  penyelenggara  perlindungan  konsumen  serta  negara menjamin kepastian hukum.
6. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen 8 menyebutkan bahwa  pengertian  konsumen  diatur  dalam  ketentuan  pasal  1  butir  2  yang  berbunyi, “konsumen  adalah  setiap  orang  pemakai  barang  dan/atau  jasa  yang  tersedia  dalam masyarakat,  baik  bagi  kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, ataupun makhluk hidup  lain  dan  tidak  diperdagangkan”.  Sebagaimana  disebutkan  dalam  penjelasan dalam pasal 1 butir 2.
Bila  dalam  penggunaan  barang  atau  jasa  dari  pelaku  usaha  tersebut  membahayakan konsumen  maka  konsumen  berhak  memberikkan  ganti  rugi  berupa  Akibat  dari  perbuatan itulah yang menimbulkan adanya suata pertanggung jawaban dari pelaku usaha. Maka bentuk pertanggungjawaban tersebut berasal dari UUPK pasal 19 yaitu :
a. Pelaku  usaha  bertanggung  jawab  memberikan  ganti  rugi  atau  kerusakan,  pencemaran, kerugian  konsumen  akibat  mengkonsumsi  barang  dan  jasa  yang  dihasilkan  atau diperdagangkan.
b. Ganti rugi tersebut dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan jasa yang  sejenisnya  atau  setara  nilainya,  atau  perawatan  kesehatan  dan/atau  pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
c. Pemberian  ganti  rugi  dilaksanakan  dalam  tenggang  waktu  tujuh  hari  setelah  tanggal transaksi.
d. Pemberian  ganti  rugi  tersebut  tidak  menghapuskan  kemungkinan  adanya  tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
e. Ketentuan ayat 1 dan 2 tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

## 2. Peran  Pemerintah  Terhadap Peredaran Obat Tradisional  Berbahan Kimia        di Kota Makassar
Peran  pemerintah  dalam  hal  ini  ialah  pihak  BPOM  kota  makasssar  sebagai  sebuah lembaga  pemerintah  yang  bertugas  untuk  mengawasi  dan  menjaga  semua  produk  yang beredar di Indonesia, khususnya kota Makassar.
7 Happy Susanto, Hak Hak Konsumen Jika Dirugikan , ( Jakarta Selatan: Transmedia Pustaka, 2008) hal 3.
8 Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 tahun 1999.
Undang Undang No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 14 ayat (1) menyebutkan bahwa  “pemerintah  bertanggung  jawab  merencanakan,  mengatur,  menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat”,  hal  ini  berarti  pengawasan  informasi  obat  obat  tradisional  yang  ilegal merupakan wujud tanggung jawab pemerintah melalaui Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).  Adapun  peran  pemerintah  dalam  hal  ini  adalah  pihak  BPOM 9 selaku  pihak  yang berwenang  dalam  melakuakan  pengawasan  Obat  berdasarakan  PP  72  tahun  2009  tentang pengamanan kesedian farmasi.
Menurut  Pasal  2  Pemenkes  tersebut  untuk  mendirikan  usaha  industri  obat  tradisional diperlukan  izin  Menteri  Kesehatan,  sedangkan  untuk  mendirikan  usaha  jamu  racikan  dan usaha jamu gendong tidak memerlukan izin  daeri pemenkes. Ketentuan ini  hendaknya tetap dipertahankan guna memberikan dorongan bagi industri obat tradisional.
Dalam  rangka  melindungi  kesehatan  masyarakat  dan  penerapan  perlu  tindakan  kehati hatian  terhadap    peredaran  Obat  tradisional  yang  berbahan  kimia  maupun  obat  tradisional tanpa izin edar atau ilegal,  yang tidak memenuhi persyaratan, mutu, keamanan, dan khasiat maka  Balai  Besar  Pengawas  Obat  dan  Makanan  Makassar  perlu  memberikan  tindakan sebelum diedarkan.
Industri  Obat  Tradisional  harus  didirikan  di  tempat  yang  bebas  pencemaran  dan  tidak mencemari  lingkungan.  IOT  atau  IKOT  wajib  menyampaikan  informasi  industri  secara berkala mengenai kegiatan usahanya sekali dalam 6 (enam) bulan meliputi jumlah dan nilai produksi  masing-masing  produk  yang  dihasilkan  dan  sekali  dalam  1  (satu)  tahun  meliputi jenis, bentuk, jumlah, dan nilai produksi masing-masing produk yang dihasilkan, pemasaran produk  yang  dihasilkan  baik  untuk  dalam  negeri  maupun  ekspor,  penyerapan  tenaga  kerja, energi  dan  air,  penggunaan  bahan  baku  atau  bahan  tambahan,  kegiatan  pengendalian pencemaran dan masalah yang dihadapi.
Pemusnahan obat tradisional berbahan kimia atau  ilegal, dilakukan setelah melalui uji pemeriksaan  dipusat  pelayanan  dikantor  Badan  Pengawasan  Obat  Makanan.  Apabila  dari hasil  uji  dilaboratorium  terbukti  bahwa  produk  obat  tradisional  tersebut  tidak  memenuhi syarat  maka  Balai  Besar  Pengawas  Obat  dan  Makanan  berwenang  untuk  menarik  produk tersebut dari peredaran, memberi peringatan pada pelaku usaha dan distribusi produk tersebut untuk  tidak  mengulangi  perbuatannya,  serta  peringatan  kepada  masyarakat  tentang  produk yang tidak memenuhi syarat tersebut.
Pemusnahan ini bertujuan agar memberi  efek jera terhadap produsen  yang melakukan penjualan  obat  tradisional  ilegal  dan  berbahan  kimia.  Dalam  melaksankan  tugas  di  bidang pengawasan peredaran produk obat  obatan dan  makanan  Balai  Besar Pengawasan Obat dan Makanan melakukan pengawasan secara rutinitas ke lapangan dengan menurunkan tim PPNS (Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil).  Pihak  Balai  Besar  POM  yang  sudah  menjadi  PPNS  inilah yang berhak melakukan razia setiap opotek, dan toko toko maupun lokasi lokasi pengawasan lainnya.
Muhammad  Faisal  juga  menambahkan  bahwa,  bentuk  perlindungan  hukum  terhadap konsumen dengan adanya pembinaan oleh Dinas Kesehatan yaitu:
a. Menghimbau  kepada  masyarakat  agar  tidak  ke  tempat  pengobatan  tradisional  illegal yang tidak mempunyai izin usaha/praktek;
b. Menyampaikan  kepada  seluruh  pengobat  tradisional  yang  belum  memiliki  izin  untuk segera mengurus izin dan memperlihatkan metode pengobatannya;
c. Pengobat tradisional dilarang mempromosikan diri secara berlebih baik di media cetak ataupun media elektronik karena dapat menyesatkan masyarakat.
9 Hasil  wawancara  dengan  sraf  bidang  penindakan  Bapak  Muhammad  Faisal.,S.Fam.,SH.,  Apt.,HM. Senin 23 september 2019 pukul 10:00.

## Kesimpulan
Dari  hasil  pembahasan  tersebut  dapat  disimpulkan,  di  era  globalisasi  ini  konsumen harus  lebih  berhati  hati  dalam  mengomsumsi  produk  makanan  khususnya  obat  tradisional. Pemerintah  dalam  hal  ini  adalah  pihak  BPOM,  harus  lebih  meningkatkan  kinerja  kerja pemeriksaan rutin terhadap produk produk yang beredar dimasyarakat, agar produk makanan yang beredar dipasaran dapat terjamin kwalitasnya.

## Daftar Pustaka

## Buku
Barkatulah,  Abdul  Halim, Hukum  Perlindungan  Konsumen,  Bandung:    Nusa  Media  Juni 2008 .
Departemen  Kesehatan, Peraturan  Menteri  Kesehatan  Tentang  Izin  Usaha  Industri  Obat tradisional dan Pendaftaran Obat Tradisional, Permenkes
No.246/Menkes/Per/V/1990, pasal 40.
Gunawan  Widjaja  dan  Ahmad  yani. Hukum    tentang  perlindungan  Konsumen. Jakarta: Gramedia, 2003.
Happy Susanto, Hak Hak Konsumen Jika Dirugikan , Jakarta Selatan: Transmedia Pustaka, 2008.
Inosentius  samsul, perlidungan  konsumen,  kemungkinan  penerapan  tanggung  jawab mutlak. Jakarta: Universitas Indonesia, 2004. Nurheti yuliarti cantik, sehat,  bugar dengan herbal dan obat tradisional. Jakarta: Gramedia 2010.
Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen

## Website
www.pom.go.id (08 agustus 2018)

## Sumber Lain
Ashabul  kahfi,  “Aspek  Hukum  Perlindungan  Konsumen  Muslim  di  Indonesia”. jurnalprudentie volume 5 No 1 Juni 2018.
Tic “Balai POM tarik 54 jamu dari pasaran,” Media Indonesia 11 Juni 2018 Hasil wawancara dengan sraf bidang penindakan Bapak Muhammad Faisal.,S.Fam.,SH., Apt.,HM.  Senin 23 september 2019 pukul 10:00