## A.  PENDAHULUAN
Negara  adalah  organisasi  terbesar  yang  memiliki  kekuasaan  dan  kedaulatan, serta memiliki tatanan pemerintahan yang tersusun rapi dalam menjalankan tata tertib dan  peraturan  yang  dibuat  oleh  negara  tersebut.  Negara  membutuhkan  komponen pembentuk  dan  pelaksana  untuk  menentukan  berjalannya  sebuah  negara, pemerintah  yang  sah  pasti  memiliki  sistem  dan  arti  yang  sangat  luas  yang memfokuskan hubungan antara negara dengan rakyatnya (Nabilah dkk, 2022). Dalam menjalankan sistem pemerintahannya, setiap negara memiliki perbedaan mengenai sistem  pemerintahan yang  dianutnya.  Sistem  pemerintahan  yang  dianut  oleh  suatu

## JAP

## Jurnal Administrasi Publik
Volume 14 | Nomor 2 | Desember 2023
PERBANDINGAN SISTEM PEMILIHAN PRESIDEN INDONESIA DAN TURKI
1 Naufal Rizky Albarkah, 2 Wildzar Al Ghifari, 3 Rendy Ramadhan, 4 Rudiana Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran
1 naufal20003@mail.unpad.ac.id, 2 wildzar20001@mail.unpad.ac.id,
3 rendy20004@mail.unpad.ac.id, 4 rudiana2017@mail.unpad.ac.id

## ABSTRACT
Indonesia and Turkey are countries that have the same system of government, namely a presidential system of government. Even though they are the same, Indonesia and Turkey have historical differences that have an impact on the implementation of their government systems,  especially  in  terms  of  holding  elections.  This  study  aims  to  determine  the comparison of the presidential election system between Indonesia and Turkey regarding the similarities and differences of the electoral system as well as the election winning strategy of each president in the two countries. This study uses two theories, namely the theory of presidential  government  systems  according  to  Jimly  Ashiddiqie  and  the  comparative government theory put forward by Mariana, Yuningsih, and Paskarina. The method used in this research is normative legal research of a qualitative nature proposed by Johnny Ibrahim using  statutory  and  comparative  approaches.  The  results  of  this  research  show  that presidential elections in Indonesia and Turkey are carried out directly and must be carried out  by  political  parties  who  have  a  five-year  term  of  office  with  a  certain  minimum  age requirement.  Apart  from  that,  Indonesia  and  Turkey  have  a  threshold  for  nominating president, namely Turkey and Indonesia, of 5% versus 20% of the vote in parliament. The strategies for winning the presidential election in both countries have something in common, namely the existence of Islamic populism which contributed greatly to vote acquisition in the presidential election.
Keywords; Presidential Election, Comparative Government
negara  akan  berdampak  pada  bagaimana  negara  tersebut  menjalankan  kehidupan berbangsa dan bernegaranya.
Berbicara  mengenai  sistem  pemerintahan,  Indonesia  dan  Turki  memiliki kesamaan yaitu menganut sistem pemerintahan presidensial. Dalam hal ini, Indonesia dan  Turki  menempatkan  posisi  presiden  sebagai  kepala  negara  dan  pemegang kekuasan  pemerintahan  dan  cara  kedua  negara  ini  untuk  menentukan  orang  yang akan  menduduki  jabatan  presiden  diraih  melalui  pemilihan  umum  atau  yang  lebih lanjut disebut pemilu.
Jimly Ashiddiqie  dalam Mahmuzar (2013:  134) mengemukakan bahwa terdapat dua dari beberapa prinsip yang harus ada dalam sistem pemerintahan presidensial, antara lain:
1.  Presiden dan Wakil Presiden adalah satu institusi penyelenggara kekuasaan eksekutif negara yang tertinggi di bawah UUD.
2.  Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh rakyat secara langsung, dan karena itu  secara  politik  tidak  bertanggung  jawab  kepada  parlemen,  melainkan bertanggung jawab langsung kepada pemilihnya.
3.  Untuk  membatasi  kekuasaan  Presiden  yang  kedudukannya  sangat  kuat, sesuai  dengan  kebutuhan,  untuk  menjamin  stabilitas  pemerintahan, ditentukan pula masa jabatan Presiden, tidak boleh dijabat oleh orang yang sama lebih dari dua masa jabatan
Dalam  perkembangannya,  Indonesia  dan  Turki  memiliki  ciri  khas  dalam  sistem pemerintahan  yang  dijalankan.  Terdapat  landasan  konstitusi  dalam  rangka menjalankan  sistem  pemerintahan  agar  dapat  mewujudkan  cita-cita  negara  yaitu negara yang demokratis sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, baik atau buruknya sistem pemerintahan pada suatu negara dapat terlihat dari sistem pemilihan umum di negara  tersebut,  yang  mana  dapat  dilihat  dari  segi  historis  dan  yuridis penyelenggaraan  pemilu  di  negara  Indonesia  dan  Turki  setiap  tahun  pemilu diselenggarakan (Ramadhan dan Putri, 2019).
Pemilihan umum merupakan sebuah proses seleksi terhadap lahirnya pemimpin untuk  mewujudkan  demokrasi  yang  diharapkan  menjadi  representasi  dari  rakyat, karena  pemilu  merupakan  serangkaian  kegiatan  politik  untuk  menampung kepentingan masyarakat yang tertuang dalam perumusan berbagai bentuk kebijakan (Febriyanti dan Pratama, 2017). Pemilihan umum menjadi faktor yang membedakan negara demokrasi dengan negara otokrasi. Pemilihan umum seringkali menjadi tolak
ukur bagi negara dalam menerapkan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan bernegara karena  pemilihan  umum  dapat  menjadi  sarana  bagi  rakyat  untuk  ikut  berpartisipasi dalam  menentukan  arah  pemerintahan  dan  negaranya.  Pemilihan  umum  menjadi salah satu cara dalam suatu negara untuk memilih  pemimpin negara baik itu untuk mengisi jabatan legislatif maupun jabatan eksekutif.
Di Indonesia, pemilihan umum presiden telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 6A angka 1 yang menyatakan bahwa Presiden  dan  Wakil  Presiden  dipilih  dalam  satu  pasangan  secara  langsung  oleh rakyat. Peraturan tentang pemilu kemudian diatur lebih lanjut melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pemilu dijelaskan pada Pasal 1 angka 1 UU No. 7 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa pemilu merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota  DPRD  yang  dilaksanakan  secara  langsung,  umum,  bersih,  jujur,  dan  adil dalam  negara  Republik  Indonesia  berdasarkan  Pancasila  dan  UUD  NRI  1945. Sementara  itu,  pemilu  di  Turki  telah  diatur  dalam  Konstitusi  Republik  Turki  Turki ( Türkiye Cumhuriyeti Anayasası) pada Pasal 101.
Dalam  sejarah  ketatanegaraan  Indonesia,  telah  terjadi  beberapa  perubahan dalam  sistem  pemerintahan.  Pada  awal  kemerdekaan,  Indonesia  menganut  sistem pemerintahan  presidensial.  Kemudian  pada  tahun  1949  Indonesia  menggunakan sistem pemerintahan parlementer. Semenjak dikeluarkan dekrit Presiden tahun 1959, Indonesia  kembali  menggunakan  sistem  pemerintahan  presidensial.  Sejarah mencatat  bahwa  Indonesia  telah  melaksanakan  pemilu  sebanyak  12  kali  dengan pemilu  pertama  pada  tahun  1955.  Akan  tetapi,  Pemilu  2004  merupakan  pemilu pertama di mana rakyat dapat memilih langsung presiden dan wakil presiden pilihan mereka.
Turki sebelum menjadi negara republik seperti saat ini, pada awalnya merupakan negara  yang  menerapkan  sistem  pemerintahan  kekhalifahan  yang  berlangsung selama  berabad-abad  lamanya.  Barulah  pada  tahun  1924,  Turki  menjadi  negara republik yang berawal dari maraknya kemunduran dalam berbagai bidang kehidupan sehingga  terjadi  gerakan  separatisme  dan  ditambah  dengan  munculnya  gerakan modernisasi  di  pusat  pemerintahan  (Munzir,  dkk:  2022).  Pada  awal  Republik  Turki didirikan, Turki menerapkan sistem pemerintahan parlementer. Kemudian pada tahun 2017, Erdogan selaku presiden Republik Turki pada tahun itu menggelar referendum
yang hasilnya adalah mayoritas warga negara Turki memilih untuk mengubah sistem pemerintahan yang semula adalah parlementer berganti menjadi sistem presidensial.
Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa Indonesia dan Turki memiliki persamaan  dalam  sistem  pemerintahan  yang  digunakan  yaitu  sistem  presidensial. Akan  tetapi,  terdapat  perbedaan  sejarah  di  antara  kedua  negara  tersebut  yang berdampak pada penyelenggaraan pemerintahannya terutama pada penyelenggaraan  pemilu  antara  Indonesia  dan  Turki.  Untuk  mengetahui  apa  saja perbedaan  pada  sistem  pemilu  antara  Indonesia  dan  Turki,  maka  diperlukan  suatu studi mengenai perbandingan pemerintahan.
Mariana,  Yuningsih,  dan  Paskarina  (2009:  1.5-1.7)  mengemukakan  bahwa perbandingan  pemerintahan  sebagai  upaya  untuk  mensejajarkan  unsur-unsur pemerintahan,  baik  dalam  arti  luas  maupun  dalam  arti  sempit,  untuk  mendapatkan persamaan-persamaan  dan  perbedaan  dari  objek-objek  tadi  dengan  alat perbandingan.  Perbandingan  pemerintahan  memiliki  fokus  studi  pada  lembaga- lembaga  beserta  fungsinya  dengan  menitikberatkan  pada  lembaga  eksekutif, legislatif, dan yudikatif serta berbagai organisasi lain yang terkait.
Berdasarkan  uraian  tersebut,  jurnal  ini  mengkaji  bagaimana  perbandingan mekanisme  dan  sistem  pemilihan  umum  presiden  berdasarkan  landasan konstitusional  dan  dasar  hukum  atau  undang-undang  dari  Negara  Indonesia  dan Turki.

## B.  METODE
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Saryono (2010)  merupakan  penelitian  yang  digunakan  untuk  menemukan,  menyelidiki, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif. Sedangkan, penelitian hukum/yuridis normatif menurut Johnny Ibrahim (2013) adalah suatu prosedur ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya.
Sisi normatif  yang dimaksud di sini tidak hanya mencakup kepada peraturan perundang-undangan  saja.  Jadi,  Penelitian  yuridis  normatif  yang  bersifat  kualitatif
merupakan  jenis  penelitian  yang  mengkaji  serta  menganalisis  ketentuan  suatu peraturan perundang-undangan atuapun  sumber-sumber  tertulis  lain  seperti,  jurnal, artikel,  buku,  berita,  web,  dan lain sebagainya  Dengan metode  yuridis normatif ini, peneliti  mengkaji  serta  menganalisis  mengenai  perbandingan  sistem  pemilihan presiden  di  Indonesia  dan  Turki  dengan  tujuan  untuk  memperoleh  informasi  serta penjelasan mengenai suatu hal tertentu atau untuk mencari jalan keluar tentang suatu hal tertentu.
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  menggunakan  dua  pendekatan,  yakni pendekatan  perbandingan  dan  pendekatan  melalui  perundang-undangan.  Dengan pendekatan perbandingan, peneliti diarahkan untuk memperoleh informasi mengenai sistem pemerintahan negara yang diperbandingkan serta jalan keluar dari persoalan yang  hampir  sama,  dalam  hal  ini  perbandingan  yang  dilakukan  mengenai  sistem pemilihan presiden antara Indonesia dan Turki. Sedangkan, pada pendekatan melalui perundang-undangan,  peneliti  membahas  peraturan  secara  menyeluruh  yang membahas mengenai sistem pemilihan presiden yang ada di Turki dan Indonesia.
Pada  penelitian  ini  teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  peneliti  yakni, teknik triangulasi sumber. Menurut Sugiyono (2010: 241) triangulasi diartikan sebagai teknik  pengumpulan  data  yang  bersifat  menggabungkan  dari  berbagai  teknik pengumpulan  data  dan  sumber  data  yang  sama  secara  serempak.  Bila  peneliti melakukan  pengumpulan  data  dengan  triangulasi,  maka  sebenarnya  peneliti mengumpulkan  data  yang  sekaligus  menguji  kredibilitas  data,  yaitu  mengecek kredibilitas  data  dengan  berbagai  teknik  pengumpulan  data  dan  berbagai  sumber data.
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sumber data sekunder, yaitu data yang  dikumpulkan,  diolah,  dan  disajikan  oleh  peneliti  sebelumnya,  data  tersebut biasanya  dalam  publikasi  atau  jurnal  yang  meneliti  penelitian  yang  berkaitan  serta peneliti menggunakan sumber berupa buku, berita, web, artikel, dan lain-lain. Selain itu,  peneliti  pun  turut  menggunakan  bahan  primer,  yaitu  bahan-bahan  hukum  yang mengikat melalui dokumen resmi.

## C.  HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1.  Sistem Pemilihan Presiden
a.  Indonesia
Pelaksanaan  pemilihan  presiden  di  Indonesia  secara  langsung  telah  diatur dalam  Undang-Undang  Dasar  1945  yang  termuat  pada  pasal  6,  6A,  dan  7. Pemilihan Presiden di Indonesia dilakukan secara langsung oleh rakyat dengan memilih  Presiden  dan  Wakil  Presiden  dalam  satu  pasangan  yang diselenggarakan  oleh  Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU).  Pemilihan  Presiden  dan Wakil  Presiden  secara  langsung  oleh  rakyat  merupakan  salah  satu  bentuk  dari sistem pemerintahan presidensial. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung  di  Indonesia  dimulai  sejak  tahun  2004,  dimana  pasangan  Susilo Bambang  Yudhoyono  dan  Jusuf  Kalla  menjadi  Presiden  dan  Wakil  Presiden pertama yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Sebelum tahun 2004, Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh parlemen atau DPR RI.
Pasangan  calon  Presiden  dan  Wakil  Presiden  di  Indonesia  diusulkan  oleh partai  politik  maupun  gabungan  partai  politik  peserta  pemilihan  umum  sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Peraturan yang tercantum dalam Pasal 6A ayat 2 UUD NRI Tahun 1945 ini diperluas kembali dengan berlakunya UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada Pasal 222, yaitu Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan  perolehan  kursi  paling  sedikit  20%  (dua  puluh  persen)  dari  jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional pada  pemilu  anggota  DPR  sebelumnya.  Dalam  hal  ini,  Indonesia  menerapkan presidential threshold pada 20% kursi di parlemen atau DPR RI.
Calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh  persen  dari  jumlah  suara  dalam  pemilihan  umum  dengan  sedikitnya  dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden. Apabila tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan lebih dari 50%, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung akan masuk kepada pemilihan putaran kedua. Sistem pemilihan presiden di Indonesia dapat dilakukan
secara  dua  putaran  apabila  tidak  terdapat  satu  calon  pun  yang  mendapatkan suara lebih dari 50% pada pemilu putaran pertama.
Presiden  dan  Wakil  Presiden  memegang  jabatan  selama  lima  tahun  dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan saja. Dalam artian bahwa Presiden hanya dapat memegang jabatan selama dua periode saja. Pembatasan kekuasaan tersebut dilakukan pada masa amandemen pertama UUD NRI 1945. Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden di  Indonesia  berpendidikan  paling  rendah  tamatan  sekolah  menengah  atas, madrasah  aliyah,  sekolah  menengah  kejuruan,  madrasah  aliyah  kejuruan,  atau sekolah lain yang sederajat  dengan usia  minimal 40 tahun atau pernah/sedang menduduki  jabatan  yang  dipilih  melalui  pemilihan  umum  termasuk  pemilihan kepala daerah. Calon Presiden dan Wakil Presiden Indonesia tidak boleh pernah menjadi  anggota  organisasi  terlarang  Partai  Komunis  Indonesia,  termasuk organisasi  massanya,  atau  bukan  orang  yang  terlibat  langsung  dalam G.30.S/PKI.

## b.  Turki
Pelaksanaan  pemilihan  presiden  di  Turki  diatur  dalam  Konstitusi  Turki (Türkiye  Cumhuriyeti  Anayasası) pada  Pasal  101.  Pemilihan  presiden  di  Turki dilakukan  secara  langsung  oleh  rakyat  dari  negaranya  secara  perorangan.  Di Turki,  presiden  mencalonkan  diri  secara  perorangan.  Wakil  Presiden  di  Turki dapat  satu  atau  lebih  yang  dipilih  oleh  Presiden  sendiri.  Pemilihan  Presiden  di Turki dimulai pada Pemilu 2014 yang dimenangkan oleh Recep Tayyip Erdoğan. Sebelumnya,  pemilihan  presiden  dilakukan  oleh  parlemen  hingga  terjadi Referendum 2007 yang mengubah konstitusi dengan mengubah sistem pemilihan presiden langsung oleh rakyat. Referendum tersebut dilakukan untuk menguatkan legitimasi  presiden  karena  adanya  pemilihan  presiden  secara  langsung  oleh rakyat  dapat  menguatkan  legitimasi  presiden  karena  seakan  mendapatkan mandat langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Pemilihan presiden di Turki dilakukan oleh Dewan Pemilihan Tinggi (Yüksek Seçim Kurulu) sebagai lembaga independen  yang  tidak  tergabung  dalam  partai  politik  apapun  dan  berwenang dalam menyelenggarakan pemilu.
Calon Presiden di Turki dapat dicalonkan melalui partai politik atau anggota partai politik yang pada saat pemilihan umum sebelumnya memperoleh minimal 100.000  atau  memperoleh  5%  suara.  Hal  tersebut  telah  diatur  pada  Konstitusi
Turki  dalam  pasal  101.  Dapat  dikatakan  bahwa,  presidential  threshold  di  Turki hanya menetapkan minimal 5% persen suara. Kemudian juga, pemilihan presiden di Turki  dapat  dilakukan  sebanyak  dua  putaran  apabila  dalam  putaran pertama tidak terdapat salah satu calon pun yang mendapat suara lebih dari 50% dalam pemilihan  presiden.  Hal  tersebut  dijelaskan  dalam  Konstitusi  Turki  bahwa pemilihan diselenggarakan dengan hak pilih universal, dimana jika mayoritas tini tidak  tercapai  pada  pemungutan  suara  terbanyak  pada  pemungutan  pertama, pemungutan suara kedua diadakan pada hari minggu kedua setelah pemungutan suara pertama.
Presiden  dan Wakil  Presiden  di Turki hanya dapat  menjabat  sebanyak  dua periode  dengan  setiap  periode  dengan  masa  jabatan  lima  tahun.  Hal  tersebut secara  langsung  tercantum  dalam  Konstitusi  Turki.  Batas  minimum  usia  calon Presiden di Turki yaitu 40 tahun dengan memiliki pendidikan tinggi. Persyaratan pendidikan  tinggi  untuk  menjadi  presiden  di  Turki  ini  berkaitan  dengan  bahwa calon  presiden  perlu  memiliki  pengetahuan  dan  keterampilan  dalam  memimpin suatu  pemerintahan  dengan  berbagai  kompleksitasnya.  Persyaratan  tersebut memastikan bahwa calon presiden memiliki kapasitas intelektual dan persiapan yang memadai untuk memimpin suatu negara. Masyarakat Turki memiliki harapan bahwa melalui pendidikan tinggi dapat memiliki pemimpin yang terdidik, terlatih, dan kompeten dalam melaksanakan tugas serta wewenang sebagai presiden.

## 2.  Strategi Pemenangan Pemilihan Presiden

## a.  Indonesia
Di Indonesia  ikatan populisme islam dengan elit  oligarki sangat  kuat  sekali. Hal  itu  disebabkan  kekuatan  populisme  islam  butuh  panggung  politik  serta dukungan  finansial  dan  elit  oligarki  membutuhkan  dukungan  suara.  Ikatan tersebut  mengakibatkan  bahwa  populisme  pada  aktor  politik  tidak  berpatok kepada  seberapa  kuat  basis  dari  ideologi  islam  dalam  mendukung  aktor  politik tetapi  lebih  kepada  agenda  politik  sebagai  cerminan  politik  yang  dapat diperjuangkan oleh para elit politik. Populisme islam tersebut digunakan sebagai strategi dalam menunggangi populisme islam demi mobilisasi suara.
Jokowi  dalam  pemilu  2019  meningkatkan  karakter  populismenya  dan cenderung menguatkan populisme islam di Indonesia. Jokowi terus menunjukkan keberpihakan  pada  islam  dengan  mengunjungi  banyak  pesantren  serta membangun kedekatan dengan Tuan Guru Bajang yang masuk kedalam bursa
ISSN 2087-8923 e-ISSN 2549-9319
calon Wakil Presiden dan meskipun pada akhirnya memilih Maa’ruf Amin sebagai calon  Wakil  Presiden.  Maa’ruf  Amin  sebagai  ulama  dapat  memberikan  tiga manfaat  bagi  Jokowi.  Mulai  dari  dapat  menarik  suara-suara  dari  kalangan Nahdlatul Ulama yang dapat mencapai 60% dari total pemilih di Indonesia hingga dapat menepis dari berbagai isu mengenai anti ulama yang terus digoreng oleh para lawan politiknya.
Jokowi dengan Maa’ruf Amin lebih berfokus kepada kampanye perihal islam nusantara  yang  dapat  merangkul  pluralisme  serta  islam  moderat  di  Indonesia. Islam  nusantara  ini  dianggap  mampu  merangkul  semangat  kebhinekaan  serta sejalan  dengan  Pancasila  dan  dianggap  mampu  memberikan  perlindungan kepada kaum minoritas. Populisme islam Jokowi ditunjukkan dengan merangkul kelompok  islam  nasionalis  dan  tradisional  serta  memberikan  program-program populis pro islam melalui penguatan ekonomi keumatan melalui produk keuangan syariah dan wisata halal.
Dapat  dikatakan  bahwa  karakter  populisme  islam  Jokowi  dapat  merangkul dan mengubah perilaku politik yang ditunjukkan sehingga dapat memenangkan Pemilu  2019.  Meskipun  tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  populisme  islam  yang dipraktikkan ini hanya bersifat  pragmatis saja untuk mendapatkan kemenangan bukan berdasarkan ideologis.

## b.  Turki
Recep  Tayyip  Erdoğan  memenangkan  pemilu  Turki  2023  dengan  52,3% suara,  mengalahkan  lawan  oposisinya  Kemal  Kilicdaroglu.  Kemenangan  ini secara  tidak  langsung  membuktikan  eksistensi  populisme  Islam  di  Turki. Populisme Islam di Turki telah berlangsung lebih dari dua dekade. Sebagai negara mayoritas Muslim, tidak bisa dipungkiri bahwa populisme Muslim bisa digunakan untuk memenangkan pemilu.
Keberhasilan Recep Tayyip Erdoğan sebagai pemimpin Turki tidak terlepas dari berdirinya Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) yang berideologi Islam. Partai mencoba mengakomodasi keinginan orang-orang yang tidak puas dengan sekularisme. AKP mulai mencari relasi dengan berbagai partai kelas atas, kelas menengah bahkan borjuis kecil. AKP tidak hanya fokus pada umat Islam, tetapi ingin menjadi antitesa dari gerakan sekuler Mustafa Kemal Atatürk.
Recep  Tayyip  Erdoğan  dan  AKP  tetap  berkomitmen  tidak  hanya mengutamakan  umat  Islam,  tetapi  juga  mengakomodir  aspirasi  kelompok
marginal.  AKP  menjadi  partai  sayap  kanan  moderat  yang  mampu  memenuhi berbagai  aspirasi  seluruh  rakyat  Turki.  AKP  juga  berupaya  untuk  terus menanamkan nilai-nilai Islam moderat ke dalam model sistem demokrasi Islam. Kedudukan AKP adalah sebagai bangsa yang terus memperjuangkan berbagai kepentingan rakyat, tanpa memandang kelas, ideologi maupun individu.
Bersama  AKP,  Recep  Tayyip  Erdoğan  membuat  program  reformasi  yang bertujuan  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  rakyat  Turki  dan  membatasi kesenjangan antara Timur dan Barat, namun cenderung bersikap anti Barat. Sikap populisme  Islam  ini  ditunjukkan  kepada  dunia  dengan  menerima  pengungsi Suriah,  mendukung  Palestina  secara  terbuka,  dan  menormalisasi  hubungan politik dengan Iran, Libya, dan Suriah. AKP dan Recep Tayyip Erdoğan mampu mendominasi politik Turki sejak pemilu 2002 dan dianggap sebagai negara Islam yang mampu melawan Barat.
3.  Persamaan dan Perbedaan Sistem Pemerintahan Indonesia dan Turki

## a.  Pemilihan Presiden
Jimly Ashiddiqie dalam Mahmuzar (2013) menyebutkan bahwa salah satu ciri negara yang menerapkan sistem pemerintahan presidensial adalah Presiden dan Wakil  Presiden  dipilih  secara  langsung  oleh  rakyat.  Indonesia  dan  Turki merupakan negara yang menerapkan sistem pemerintahan presidensial sehingga pemilihan presiden di Indonesia dan Turki memiliki kesamaan, yaitu dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilu. Hal tersebut secara jelas tercantum dalam konstitusi  kedua  negara.  Indonesia  dengan  UUD  NRI  1945  pada  pasal  6A berbunyi  “Presiden  dan  Wakil  Presiden  dipilih  dalam  satu  pasangan  secara langsung  oleh  rakyat.”  Kemudian,  Turki  dengan  Konstitusi  Turki (Türkiye Cumhuriyeti Anayasası) disebutkan dalam pasal 101 berbunyi “Presiden Republik adalah  warga  negara  Turki  yang  berusia  di  atas  empat  puluh  tahun,  memiliki pendidikan tinggi, dan memenuhi persyaratan, dipilih langsung oleh masyarakat dari kalangan warganya, dan masa jabatan Presiden adalah lima tahun”
Pelaksanaan  pemilihan  Presiden  dan  Wakil  Presiden  yang  dilaksanakan secara  umum  dapat  dikatakan  lebih  bersifat  demokratis  dibandingkan  dengan pemilihan  melalui  parlemen.  Indonesia  dan  Turki  sama-sama  pernah melaksanakan  pemilihan  presiden  melalui  parlemen  sehingga  tidak  dipilih langsung secara langsung. Indonesia mulai pertama kali melaksanakan pemilihan presiden  secara  langsung  yaitu  pada  tahun  2004  sedangkan  Turki  mulai
melaksanakan pemilihan presiden secara langsung yaitu pada tahun 2014. Jika dilihat  kembali,  bahwa  Indonesia  lebih  dahulu  untuk  melakukan  pemilihan presiden  secara  langsung  dibandingkan  Turki.  Dapat  disimpulkan  bahwa demokrasi  Indonesia  lebih  dahulu  untuk  mengalami  kemajuan  dibandingkan Turki.
Pemilihan  presiden  di  Indonesia  yang  dilakukan  secara  langsung  tidak terlepas  dari  adanya  peristiwa  reformasi  pada  tahun  1998  yang  menghasilkan amandemen  terhadap  UUD  NRI  1945.  Dimana  amandemen  tersebut menghasilkan  pemilihan  presiden  harus  dilaksanakan  secara  langsung  oleh rakyat.  Jika  dilihat  kembali,  memang  pemilihan  presiden  dilakukan  secara langsung  oleh  rakyat  merupakan  salah  satu  bentuk  interaksi  langsung  antara pemilih dan yang dipilih. Selain itu, pemilihan secara langsung lebih memberikan peluang  kepada  Presiden  dan  Wakil  Presiden  untuk  melaksanakan  tugas  dan wewenang  sesuai  dengan  kehendak  rakyat  sehingga  dapat  menjaga  stabilitas pemerintahan agar tidak mudah digulingkan.

## b.  Pengusungan Partai Politik
Pemilihan presiden di Indonesia dan Turki menerapkan suatu syarat mutlak dalam pencalonan presiden yang tercantum secara jelas dalam konstitusi kedua negara  yaitu  calon  presiden  harus  diusung  oleh  partai  politik  atau  tergabung dalam partai politik. Indonesia dengan UUD NRI 1945 pada pasal 6A ayat 2 yang berbunyi  “Pasangan  calon  Presiden  dan  Wakil  Presiden  diusulkan  oleh  partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.” Kemudian, Turki dengan Konstitusi Turki (Türkiye Cumhuriyeti Anayasası) disebutkan  dalam  pasal  101  yang  menyebutkan  bahwa  Calon Presiden  harus  dicalonkan  oleh  partai  politik  serta  tergabung  dalam  anggota politik tersebut pada pemilihan umum sebelumnya.
Partai  politik  menjadi  instrumen  paling  penting  dalam  pemilihan  umum sehingga pemilihan umum dengan partai politik tidak akan terpisah satu sama lain. Maka dari itu, untuk mendapatkan jabatan di kekuasaan eksekutif perlu melalui partai politik. Sistem politik di Indonesia dan Turki telah menempatkan partai politik sebagai pilar utama dalam penyelenggaraan demokrasi sehingga dapat dianggap apabila tidak terdapat partai politik maka tidak ada demokrasi. Kedudukan partai politik ini menjadi pilar demokrasi dalam sistem perpolitikan kedua negara sebagai wadah  seleksi  kepemimpinan  di pemerintahan.  Kedudukan  partai politik  sangat
penting dalam pemilihan umum bahkan telah dilegitimasi melalui konstitusi kedua negara.  Konstitusi  kedua  negara  telah  memberikan  peran  yang  sangat  krusial kepada  partai  politik  sebagai  satu  satunya  sarana  yang  diberikan  hak  untuk mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden.
Di  satu  sisi,  terdapat  usulan  bahwa  Presiden  dan  Wakil  Presiden  dapat dicalonkan melalui independen. Pada tahun 2014, terdapat gugatan dari Komite Pemerintahan Rakyat Independen kepada Mahkamah Konstitusi terhadap UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Gugatan tersebut didasarkan bahwa Presiden dan Wakil Presiden harus bisa dicalonkan secara independen atau perseorangan. Menurut Sudarjo selaku anggota Komite Pemerintahan Rakyat Independen menyebutkan bahwa negara harus mengakui hak  politik  seseorang  untuk  mencalonkan  diri  sebagai  Presiden  dan  Wakil Presiden  melalui  independen.  Aturan  mengenai  calon  Presiden  dan  Wakil Presiden  harus  diusung  oleh partai politik  telah mengurangi  hak  asasi  manusia dan mencederai demokrasi untuk mencalonkan diri dalam pemilihan umum.
Calon Presiden dan Wakil Presiden secara independen ini mampu meredam oligarki  politik.  Saat  ini,  Indonesia  yang  dikuasai  oleh  Koalisi  Pemerintahan Jokowi- Maa’ruf Amin dan Turki yang dikuasai oleh Recep Tayyip Erdoğan dengan AKP. Hal itu, membuat presiden ini sebenarnya tersandera oleh kekuasaan parpol dan  cenderung  dikendalikan  oleh  berbagai  kepentingan  partai  politik.  Adanya calon  independen  ini  memungkinan  sistem  presidensial  dapat  berjalan  dengan efektif serta mencegah adanya oligarki politik dimana pemerintahan dikuasai oleh sekelompok orang. Selain itu, jalur independen ini dapat melebarkan peluang bagi masyarakat  untuk  mencalonkan  diri  tanpa  harus  diusung  oleh  partai  politik. Semakin banyan calon juga dapat memungkinan saling beradu gagasan dan ide sehingga  persaingan semakin  sehat  dan masyarakat  dapat  menilai  siapa  calon presiden yang layak untuk dipilih.

## c.  Presidential Threshold
Pamungkas  (2009:  19), presidential  threshold adalah  pengaturan  tingkat ambang  batas  dukungan  dari  DPR,  baik  dalam  bentuk  jumlah  perolehan  suara (ballot) atau  jumlah  perolehan  kursi (seat) yang  harus  diperoleh  partai  politik peserta pemilu agar dapat mencalonkan Presiden dari partai politik tersebut atau dengan  gabungan  partai  politik.  Indonesia  dan  Turki  menerapkan  presidential threshold sebagai persyaratan untuk mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden.
Indonesia dengan UUD NRI 1945 pada pasal 6A ayat 2 dengan diperluas melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yaitu Pasal 222 yaitu Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta  pemilu  yang memenuhi  persyaratan  perolehan  kursi  paling  sedikit  20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen)  dari  suara  sah  nasional  pada  pemilu  anggota  DPR  sebelumnya. Kemudian,  Turki  dengan  Konstitusi  Turki (Türkiye  Cumhuriyeti  Anayasası) disebutkan  pada  pasal  101  yang  menyebutkan  bahwa  ambang  batas  sebuah partai  untuk  dapat  mengusung  calon  presiden  yaitu  memperoleh  suara  pemilih sebanyak 5% atau minimal 100.000 suara pemilih pada pemilu sebelumnya.
Indonesia dan Turki menerapkan besaran ambang batas yang cukup berbeda yaitu 5% berbanding 20%. Besaran ambang batas yang ditetapkan di Indonesia dapat  dikatakan  terlalu  tinggi  apabila  jika  melihat  hasil  Pemilu  2019  tidak  ada satupun  partai  politik  yang  memenuhi  presidential  threshold  tersebut.  Hal  itu menyebabkan  perlu  adanya  koalisi  untuk  mencalonkan  Presiden  dan  Wakil Presiden sehingga mampu memenuhi presidential threshold . Pada akhirnya, para partai  politik  tidak  mampu  mempertahankan  ideologi  partai  dan  harus berkompromi  karena  harus  menyelaraskan  ideologi  dengan  partai-partai koalisinya sehingga hanya berpikir pragmatis bukan jangka panjang.
Apabila  ditinjau  kembali, presidential  threshold di  Indonesia  ini  dapat diturunkan bahkan dapat menjadi nol persen. Pada dasarnya, pemilihan umum ini harus  memberikan  keterbukaan  bagi  siapapun  yang  ingin  mencalonkan  diri sebagai  Presiden  dan  Wakil  Presiden.  Terlebih  lagi,  bagi  partai  politik  yang memiliki  ideologi  jelas  dan  ingin  memperjuangkan  ideologinya.  Konsep presidential threshold saat ini membuat para calon Presiden dan Wakil Presiden lebih ketergantungan kepada dukungan partai politik ataupun koalisi, terlebih lagi koalisi tersebut hanya bersifat pragmatis dan jangka pendek. Adanya penurunan presidential threshold memungkinkan untuk memperkuat sistem presidensial dan demokrasi di Indonesia. Sebab, presiden akan memiliki posisi yang lebih kuat dan terhindar  dari  transaksi  atau  kontrak  politik  terutama  dalam  pengusulan  calon Presiden atau Wakil Presiden ataupun dalam pengisian kursi menteri.
Melihat  dari  luasnya  Indonesia  yang  terdiri  dari  berbagai  kalangan  dan gagasan,  sudah  seharusnya  penurunan  presidential  threshold  ini  menjadi  opsi. Hal  itu,  membuat  para  partai  politik  akan  berpartisipasi  seluas-luasnya  untuk
mengajukan  calon  Presiden  dan  Wakil  Presiden  dengan  gagasan  dan  ideologi yang dibawanya. Semakin banyak calon, semakin banyak gagasan dan ide yang dapat ditawarkan kepada masyarakat selaku pemilih. Setiap calon Presiden dan Wakil  Presiden  akan  saling  beradu  gagasan  dan  ide  untuk  mematangkan  apa yang ingin mereka bawa ketika terpilih nanti. Gagasan yang dibawa adalah perihal pembangunan Indonesia kedepan dan berorientasi kepada masyarakat sehingga terhindar dari adanya kontrak politik maupun politik praktis. Selain itu, banyaknya calon  dapat  meningkatkan  partisipasi  masyarakat  dan  memperkuat  struktur demokrasi di Indonesia.
Saat  ini,  sistem  yang  sedang  dilaksanakan  di  Indonesia  tidak  mampu mengakomodir  berbagai  gagasan  dan  ideologi  yang  dibawa  oleh  partai  politik. Terlebih lagi, partai politik yang tidak memiliki corak ideologi yang berbeda satu sama  lain  sehingga  menimbulkan  kebingungan  di  masyarakat.  Kemudian  juga, sistem  koalisi  yang  hanya  berpusat  pada  elit-elit  politik  itu  saja  sehingga  tidak akan  memberikan  perubahan  pada  sistem  perpolitikan  di  Indonesia.  Pola-pola lama  masih  dijalankan  terutama  adanya  kontrak  politik  antara  partai  politik  dan calon Presiden dan Wakil Presiden. Pada akhirnya, setiap gagasan atau ide yang ada  hanya  berdasarkan  politik  transaksional  dengan  partai  politik  yang memberikan dukungan. Di satu sisi, pola pemilihan presiden di Indonesia hanya berpusat dan berputar pada partai politik itu saja. Banyak sekali tokoh-tokoh yang berkompeten untuk menjadi Presiden, tetapi terganjal dukungan partai politik dan adanya presidential threshold.
d.  Syarat Calon Presiden
Indonesia dan Turki memiliki perbedaan dalam menerapkan persyaratan bagi calon presiden. Di Turki, minimal usia bagi calon presiden adalah berusia paling rendah  40  tahun.  Sedangkan  di  Indonesia,  berdasarkan  Putusan  Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 minimal usia bagi calon presiden adalah berusia paling rendah  40  tahun  atau  pernah/sedang  menduduki  jabatan  yang  dipilih  melalui pemilihan  umum  termasuk  pemilihan  kepala  daerah.  Selain  itu  juga,  terdapat perbedaan  pada  minimal  pendidikan.  Indonesia  pada  UU  No.  7  Tahun  2017 tentang  Pemilihan  Umum  pada  pasal  169  menerapkan  syarat  bahwa  calon Presiden dan Wakil Presiden harus berpendidikan paling rendah tamat  sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat. Kemudian, di Turki dijelaskan secara
ISSN 2087-8923 e-ISSN 2549-9319
langsung  pada  Konstitusi  Turki (Türkiye  Cumhuriyeti  Anayasası) disebutkan dalam pasal 101 berbunyi “Presiden Republik adalah warga negara Turki yang berusia  diatas  empat  puluh  tahun,  memiliki  pendidikan  tinggi,  dan  memenuhi persyaratan, dipilih langsung oleh masyarakat dari kalangan warganya, dan masa jabatan Presiden adala h lima tahun.”
Batas  minimal  pendidikan  Calon  Presiden  dan  Calon  Wakil  Presiden  di Indonesia  yang  hanya  sekolah  menengah  atas  atau  sederajat  ini  sebenarnya pernah menimbulkan perdebatan. Seperti menjelang Pemilu 2014 bahwa Ketua Badan  Legislasi  DPR  RI  yaitu  Ignatius  Mulyono  menyatakan  bahwa  terdapat partai  yang  ingin  pendidikan  presiden  minimal  sarjana.  Namun,  pada  dasarnya bahwa  minimal  pendidikan  dengan  kepemimpinan  tidak  terdapat  korelasi  yang sangat  kuat.  Seperti  Josefina  Erikson  dan  Cecilia  Josefsson  dalam  penelitian bertajuk “Does  Higher  Education  Matter  for  MPs  in  their  Parliamentary  Work? Evidence  from  the  Swedish  Parliament” (2019)  menyimpulkan  bahwa  tidak terdapat  korelasi  yang  jelas  antara  tingginya  tingkat  pendidikan  dan  efektivitas kerja-kerja  internal  seperti  dalam  kemampuan  legislator  untuk  mempengaruhi partai  dalam  mengambil  kebijakan.  Tetapi  sejak  Reformasi  tidak  ada  Presiden yang terpilih secara langsung dengan latar belakang SMA tidak seperti Amerika Serikat yang memiliki pengalaman Presiden tanpa gelar, seperti Abraham Lincoln, George Washington, dan Harry Truman.
Indonesia  menerapkan  syarat  lainnya  yang  sangat  berbeda  dengan  Turki, yaitu bahwa calon Presiden dan Wakil Presiden buka bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang  yang  terlibat  langsung  dalam  G.30.S/PKI.  Pelarangan  tersebut  berkaitan erat  dengan  kejadian  dimasa  lalu  yaitu  G.30.S/PKI  yang  menjadi  salah  satu peristiwa  paling  mengerikan  dalam  sejarah  Indonesia.  Gerakan  tersebut  telah membunuh  perwira  tinggi  TNI  AD  sehingga  dianggap  sebagai  pengkhianat bangsa  dan  bertujuan  untuk  mengubah  negara  Indonesia  menjadi  negara komunis.  Maka  dari  itu,  Calon  Presiden  dan Wakil  Presiden  tidak boleh  terlibat dalam  gerakan  tersebut  bahkan  tidak  boleh  terkait  dengan  kegiatan  tersebut melalui keluarga mereka.

## e.  Populisme Islam
Indonesia  dan  Turki  merupakan  negara  dengan  mayoritas  pemeluk  agama islam,  tetapi tidak hanya sebagai identitas yang berisikan aturan perihal ibadah
ataupun  simbol  ketaatan.  Populisme  islam  tidak  dapat  dipungkiri  memang diperlukan untuk meraih suara dalam pemilihan presiden di Indonesia dan Turki. Indonesia  dan  Turki  berada  pada  fase  dimana  islam  sangat  mempengaruhi berbagai  agenda  politik  serta  kebijakan  di  ruang  publik.  Iislam  telah  menjadi simbol  bagi  kedua  negara  tersebut  dalam  perjuangan  merebut  kekuasaan. Indonesia  dan  Turki  menggunakan  populisme  islam  untuk  mempengaruhi konfigurasi  politik  serta  politik  elit  di  masyarakat.  Joko  Widodo  menggunakan populisme  islam  untuk  memenangkan  pemilihan  presiden  melawan  Prabowo Subianto yaitu dengan memilih Maa’ruf Amin sebagai calon Wakil Presiden yang mendampinginya.  Kemudian  di  Turki,  Recep  Tayyip  Erdoğan  bersama  AKP mampu memenangkan Pemilu dengan ideologi mereka yaitu Islam atau Kanan. Recep Tayyip Erdoğan mampu memimpin selama dua dekade ini tidak lepas dari dukungan masyarakat Islam yang menjadi mayoritas di Turki.

## D.  SIMPULAN
Setelah  membahas  mengenai  sistem  pemilu  di  Indonesia  dan  Turki,  terdapat beberapa  persamaan  dan  perbedaan  diantara  kedua  negara  tersebut.  Maka  dapat ditarik kesimpulan yang dapat dilihat pada tabel perbandingan di bawah ini.

## Tabel 1. Perbandingan Sistem Pemilihan Presiden
Karakteristik Indonesia Turki Sistem pemilu Indonesia menggunakan sistem dua putaran atau two round system . Turki  menggunakan  sistem  dua putaran atau two round system. Pengusungan Partai Politik Calon presiden harus diusung  oleh  partai  politik atau tergabung dalam partai politik. Calon  presiden  harus  diusung oleh  partai  politik  atau  tergabung dalam partai politik. Pemilihan Presiden Pemilihan presiden dan wakil  presiden  dilakukan secara langsung oleh rakyat. Hanya  pemilihan  presiden  yang dilakukan  secara  langsung  oleh rakyat. Presidential Threshold Indonesia menerapkan presidential  threshold pada 20%  kursi  di  parlemen  atau DPR RI.
Turki  menerapkan presidential threshold pada  100.000  atau memperoleh 5% suara. Syarat Calon Presiden Berusia  paling  rendah  40 tahun  atau  pernah/sedang menduduki  jabatan  yang dipilih melalui pemilihan Berusia paling rendah 40 tahun.
ISSN 2087-8923 e-ISSN 2549-9319 Karakteristik Indonesia Turki umum  termasuk  pemilihan kepala daerah Pendidikan  paling  rendah tamat  sekolah  menengah atas (SMA) atau sederajat. Memiliki pendidikan tinggi. Tidak pernah terlibat kepada G.30.S/PKI - Populisme Islam Mayoritas masyarakat Indonesia  beragama  islam dan  hal  ini  digunakan  untuk mempengaruhi  konfigurasi politik  serta  politik  elit  di masyarakat. Mayoritas masyarakat Turki beragama  islam  dan  hal  ini digunakan  untuk  mempengaruhi konfigurasi  politik  serta  politik  elit di masyarakat.
Dari tabel perbandingan sistem pemilihan presiden antara Indonesia dengan Turki, dapat  dikatakan  bahwa  Indonesia  memiliki  sistem  pemilihan  umum  yang  lebih  baik daripada Turki karena dalam sistem pemilihan umum di Indonesia, masyarakat dapat memilih Presiden dan Wakil Presiden secara langsung. Selain itu, ketentuan pasangan calon  Presiden  dan  Wakil  Presiden  diharuskan  tidak  memiliki  keterlibatan  dalam gerakan  separatisme  atau  pemberontakan  sehingga  meminimalisir  kemungkinan terjadinya  pengkhianatan  kepada  negara.  Di  sisi  lain,  jika  melihat  sejarah  Turki, pemilihan  presiden  secara  langsung  dilaksanakan  pada  tahun  2014.  Artinya  bahwa Indonesia  lebih  dahulu  dalam  melaksanakan  pemilihan  presiden  secara  langsung yang mengindikasikan bahwa demokrasi Indonesia mengalami kemajuan lebih dahulu dibandingkan Turki.

## DAFTAR PUSTAKA
Fajrian, M., & Kurniawan, K. (2021). Perbandingan Pemilihan Umum Presiden Dalam Ketatanegaraan Republik Indonesia Dan Republik Turki. Jurnal Ilmiah Mahasiswa
Bidang Hukum Kenegaraan, 5(1), 18 –25.
http://www.jim.unsyiah.ac.id/kenegaraan/article/view/18694
Febriyanti,  D.,  &  Pratama,  M.  J.  (2017).  Perbandingan  Sistem  Pemilihan  Umum Presiden  Amerika  Serikat  Dengan  Indonesia.  Jurnal  Pemerintahan  Dan  Politik, 2(1), 55-61.
Gobel, R. T. S. (2019). Rekonseptualisasi Ambang Batas Pencalonan Presiden dan Wakil  Presiden  (Presidential  Threshold)  Dalam  Pemilu  Serentak.  Jambura  Law Review, 1(1), 94. https://doi.org/10.33756/jalrev.v1i1.1987
Hadikusuma, H. (1995). Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum . Bandung: Mandar Maju.
Ibrahim,  J.  (2013).  Teori  dan  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif.  Malang: Bayumedia.
Irwansyah.  (2018).  Hak  Konstitusional  Pengusulan  Pasangan  Calon  Presiden  Dan Wakil Presiden Dalam Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia. Al-Qadha, 5(2), 59 – 79. https://doi.org/10.32505/qadha.v5i2.1277

## Konstitusi Republik Turki (Türkiye Cumhuriyeti Anayasası)
Kumparan (2023, 29 Mei). Kemenangan Erdogan dan Kekuatan Populisme Islam di Turki. Diunduh dari: https://kumparan.com/fikri-ahnaf-diaz/kemenangan-erdogan- dan-kekuatan-populisme-islam-di-turki-20Th7aNw3cL/full
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (2023, 12 April). Aturan Pencalonan Calon Presiden  dan  Wakil  Presiden  Jadi  Monopoli  Parpol  Digugat.  Diunduh  dari: https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=10002
Mahkamah  Konstitusi  Republik  Indonesia  (2023,  16  Oktober).  Batas  Usia  Capres-
Cawapres  40  Tahun Atau  Menduduki  Jabatan  yang  Dipilih  dari  Pemilu/Pilkada. Diunduh dari: h https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19660&menu=2
Mahmuzar. (2013). Sistem Pemerintahan Indonesia Menurut UUD 45 Sebelum dan Sesudah Amandemen. Bandung: Nusa Media.
Mariana, Y. P. (2009). Perbandingan Pemerintahan. Jakarta: Universitas Terbuka.
Munzir,  M.,  Artianasari,  N.,  &  Ismail,  M.  (2022).  Sejarah  Kerajaan  Turki  Usmani: Analisis  Kemajuan  dan  Penyebab  Kehancuran  Turki  Usmani.  CARITA:  Jurnal Sejarah dan Budaya, 159-176.
Nabilah,  I.  F.,  Sari,  I. S.,  Siregar, T.  F.,  &  Fikri,  S.  (2022).  Perbandingan  Pemilihan Umum  Presiden  di  Indonesia  Dengan  Korea  Selatan.  Legalitas:  Jurnal  Hukum, 14(1), 78-86.
Pamungkas,  S.  (2009).  Perihal  Pemilu.  Yogyakarta:  Laboratorium  Jurusan  Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada.
Ramadhan,  M.  S.,  &  Putri,  C.  P.  (2019).  Pola  Ideal  Sistem  Pemilihan  Umum  Yang Demokratis  (Studi  Komparatif  Sistem  Pemilihan  Umum  di  Australia  dan Indonesia). Jurnal Tengkhiang, 3(1), 90-105.
Republika  (2023,  26  Mei).  Pertaruhan  Islam  dan  Sekularisme  di  Pemilu  Turki?.
Diunduh dari: https://www.republika.id/posts/41214/pertaruhan-islam-dan- sekulerisme-di-pemilu-turki
Saryono. (2009). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Alfabeta.
Sihidi, I. T., Roziqin, A., & Suhermanto, D. F. (2020). Pertarungan Populisme Islam dalam Pemilihan Presiden 2019. JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 5(2), 174 – 189. https://doi.org/10.14710/jiip.v5i2.8516
Subhi, A. F. (2015). Presiden Dan Wakil Presiden Sebagai Peserta Pemilu. Jurnal Cita Hukum, 2.
Sugiyono.  (2010). Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif,  dan  R&D .  Bandung: Alfabeta.
Sukimin,  S.  (2020).  Pemilihan  Presiden  Dan  Wakil  Residen  Berdasarkan  Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  7  Tahun  2017  Tentang  Pemilihan  Umum. Jurnal Usm Law Review, 3(1), 112. https://doi.org/10.26623/julr.v3i1.2284
Tirto.id (2021, 22 Nov). Kisah PDIP yang Menentang Syarat Capres Harus Sarjana. Diunduh  dari:  https://tirto.id/kisah-pdip-yang-menentang-syarat-capres-harus- sarjana-glvN
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Dasar Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
VOA  (2014,  10  Agustus).  Turki  Lakukan  Pemilihan  Presiden  Langsung  Pertama. Diunduh dari:  https://www.voaindonesia.com/a/turki-lakukan-pemilihan-presiden- langsung-pertama/2408665.html