Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 2, 2023

## Implementasi Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung dan Surat Keputusan Bersama 2 Menteri terhadap Pembangunan Rumah Ibadah Non-Muslim di Kabupaten Jeneponto
Andi Muh. Iqrah Rifat 1 , Marilang 2
1,2 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Email Koresponden: iqradmuhammad2133 @gmail.com

## Abstract
Implementation of Regional Regulation No. 3 of 2014 concerning Buildings and the Joint Decree (SKB) of 2 Ministers  on  the  Construction  of  Non-Muslim  Houses  of  Worship  by  describing  some  of  the  results  of  the research while on site. This research in Kec. Binamu Kab. Jeneponto, field research with an empirical approach which is one of the research methods that uses descriptive data in the form of words from related parties which is then supported by various literary sources from books, journals, articles, theses and other written works. The results obtained by the author in this study Implementation of Ministerial Decree No. 2, 8 and 9 of 2006 and Regional Regulation No. 3 of 2014 Regarding Buildings, everything has been clearly regulated and has been running properly. Without exception the construction of houses of worship which often triggers conflicts to this day. Even though it is clear that the provisions in the above rules do not distinguish between the construction of Muslim and non-Muslim houses of worship. Because the administrative requirements are the same. Keywords: Construction; Houses of Worship; Non-Muslim.

## Abstrak
Implementasi  Perda  No.3  Tahun  2014  tentang  Bangunan  Gedung  dan  SKB  (Surat  Keputusan  Bersama)  2 Menteri  Terhadap  Pembangunan  Rumah  Ibadah  Non-Muslim  dengan  menguraikan  beberapa  hasil  dari penelitian  selama  di  lokasi.  Penelitian  ini  di  Kec.  Binamu  Kab.  Jeneponto,  penelitian  lapangan  dengan pendekatan  empiris  yang  merupakan  salah  satu  metode  penelitian  yang  menggunakan  data  deskriftif  berupa perkataan  dari  pihak  terkait  yang  kemudian  dalam  penyusunannya  ini  di  dukung  dengan  berbagai  sumber literatur dari  buku-buku, jurnal, artikel, skripsi  serta karya tulis lainnya. Hasil yang diperoleh penulis dalam penelitian  ini  Implementasi  Peraturan SKB  2  Mentri  No,  8  dan  9  Tahun  2006  dan  Perda  No.  3 Tahun  2014 Tentang  Bangunan  Gedung  sudah  jelas  mengatur  semuanya  dan  sudah  berjalan  dengan  semestinya.  Tanpa terkecuali pembangunan rumah ibadah yang sering menjadi pemicu konflik sampai hari ini. Padahal sudah jelas ketentuan pada aturan di  atas bahwa tidak membedakan antara pembangunan rumah ibadah muslim  maupun non muslim. Karena syarat-syarat administrasinya sama.
Kata Kunci: Pembangunan; Rumah Ibadah; Non-Muslim.
This is an open access article under the CC BY-SA license.
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 2, 2023

## PENDAHULUAN
Perbedaan  agama  ini  menjadi  sebuah  fenomena  sosial  yang  menimbulkan  sebuah  ketidak harmonisan didalam hubungan bermasyarakat, karena masing masing dari agama ini mengklaim bahwa agama merekalah yang paling tepat dan benar, sudah sejak dahulu persoalan tekait peebedaan agama ini terjadi dan membudidayahingga sekarang, tentunya masalah ini harus mendapatkan perhatian yang khusus dan dari pemerintah agar dapat membuat suatu kebijakan melalui peraturan.
Seperti halnya dalam pembangunan rumah ibadah juga merupakan suatu permasalahan yang kita  sering  temui,  seperti  masalah  pendirian  rumah  ibadah  non-muslim  yang  Kecamatan  Binamu Kabupaten Jeneponto.
Sebagaimana  yang  telah  berhasil  dirumuskan  dalam  naskah  perubahan  kedua  UUD  1945, ketentuan  mengenai  HAM  telah  mendapatkan  jaminan  Konstitusional  yang  sangat  kuat  dalam  UUD 1945. Materi Undang-Undang ini sebagian berasal dari rumusan Undang- Undang yang telah di sahkan sebelumnya, yaitu tentang HAM Dalam UUD 1945 mencakup 27 Materi 1 , salah satunya berisi seperti Bab XA Pasal 28E ayat (1) dan (2) 2
Dalam  hal  mengatur  prosedur  pendirian  rumah  ibadah,  pada  masa  lalu  pemerintah  telah menerbitkan kebijakan yang tertuang di dalam surat keputusan bersama mentri agama dan mentri dalam negeri nomer 01 tahun 1969 pasal 4 menyebutkan: 3
1.  Setiap  pendirian  Rumah  Ibadah  perlu  mendapat  izin  darikepala  daerah  atau  pejabat Pemerintahan di bawahnya yang dikuasakan untuk itu;
2.    Kepala  daerah  yang  dimaksud  dalam  ayat  (1),Pasal  ini  memberikan  izin  yang  dimaksud setelah mempertimbangkan:
a. Pendapat kepala Perwakilan Departemen Agama setempat;
b. Planologi (Perencanaan Kota);
c. Kondisi dan keadaan setempat;
3.  Apabila  dianggap  perlu,  kepala  daerah  atau  pejabat  yang  ditunjuknya  itu  dapat  meminta pendapat dari organisasi-organisasi keagamaan dan ulama atau rohaniawan setempat.
Namun keberadaan SKB Tahun 1969 tersebut ternyata masih dirasa memojokkan bagi kaum Agama Budha sebagai minoritas, karena peraturan itu sangat membatasi. Sebagai ganti SKB 2 Menteri 1969  diubah  dalam  Peraturan  Bersama  Menteri  Agama  dan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  9  dan  8 Tahun 2006 bab IV Tentang Pendirian Rumah Ibadah pada Pasal 14 menyebutkan yaitu: 4
a.  Pendirian  Rumah  Ibadah harus  memenuhi persyaratan  administratif  danpersyaratan  teknis pembangunan gedung;
1 Jimly Asshidiqie, Konstitusi& Indonesia , (Jakarta: Sinar Grafika,2010), h. 84.
2 Lihat dalam  MPR RI 2012 UUD Tahun 1945 Bab XA Tentang  HAM Pasal 28 E ayat(1) dan (2).
3 Ditjen Bimas Islam Departemen Agama RI 1973, Peraturan Menteri Agama Tentang Pedoman Penyiaran Agama di Indonesia , (Reprint: DDII, Jakarta 1985).
4 Lihat Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Jakarta, 2012, hlm. 30.
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 2, 2023
b. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana yang disebutkan pada ayat (1) pendirian Rumah Ibadah harus memenuhi persyaratan khusus meliputi:
1)  Daftar kartu nama dan kartu penduduk pengguna Rumah Ibadah paling sedikit 90 (Sembilan puluh)  orang  yang  disahkan  oleh  pejabat  setempat  sesuai  dengan  tingkat  batas  wilayah sebagaimana di maksud dalam Pasal 13 ayat (3);
2) Dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh Lurah atau Kepala Desa;
3) Rekomendasi tertulis kepala kantor Departemen Agama Kabupatenatau Kota;
4) Rekomendasi tertulis FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama)Kabupaten atau Kota.
c.  Dalam  hal  persyaratan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  2  huruf  (a)  terpenuhi  sedangkan persyaratan huruf (b) belum terpenuhi, Pemerintah daerah berkewajiban menfasilitasi tersedinya lokasi pembangunan  Rumah  Ibadah.  Kemudian  Dalam  peraturan  daerah  nomer  03  tahun  2014  tentang bangunan gedung pasal 6 ayat (2) 5 ,di jelaskan gedung sebagai fungsi keagamaan.
Pembangunan  rumah  ibadah  gereja  menjadi  sebuah  konflik  yang  dikarenakan  adanya penolakan dari  masyarakat  di  aerah  tersebut  karena  berbagai  faktor,  dalam  pendiriannya  tentu  harus mengacu pada hukum atau peraturan yang berlaku dan di tetapkan oleh pemerintah..

## METODE
Jenis  penelitian  yag  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  penelitian  lapangan.  adapun pendekatan  yang  digunakan  adalah  pendekatan  yuridis  empiris  dan  sosiologis  yuridis.  Data  yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data premier. Adapun metode pengumpulan data yang dilakukan adalah  wawancara  dan  dokumentasi.  Teknik  pengelolaan  data  yang  dilakukan  adalah  dengan identifikasi data, reduksi kata, dan editing data. Dan untuk melakukan pengujian keabsahan data dan materi yang akan disajikan dilakukan dengan cara meningkatkan ketekunan, deskriktif dan komperatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pembangunan Rumah Ibadah Non Muslim Di
Kec. Binamu Kab. Jeneponto
Pemerintah  Indonesia  sejak  dahulu  telah  memiliki  aturan-aturan  tentang  pembangunan rumah ibadah untuk semua masyarakatnya ini sejalan dengan sila pertama pada pancasila. Pancasila sebagai  landasan  filosofi,  seluruh  unsur  kehidupan  bangsa  berakar  dari  nilai-nilai  yang  telah terpelihara. 6 Pancasila  merupakan  ideologi  bangsa  Indonesia. 7 Kebebasan  setiap  individu  dalam memeluk  agama  dan  menjalankan  ibadah menurut  agama yang  dianutnya  merupakan  bagian  dari hak  dasar  setiap  individu  yang  tidak  dapat  dikurangi  dalam  keadaan  apapun  dan  oleh  siapapun. Negara  menjamin  kemerdekaan  setiap  individu  untuk  memeluk  agama,  dan  pemerintah berkewajiban  melindungi  individu  dalam  melaksanakan  ajaran  dan  ibadah  agamanya.  Hak  Asasi Manusia adalah hak yang asasi yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa kepada manusia tanpa
5 Peraturan daerah Kabupaten Jeneponto Nomer 3 Tahun 2014 pada Pasal 6 Ayat 2.
6 Ashabul Kahpi. “ Kedudukan Pancasila Sebagai Dasar Negara Pasca Tap Mpr No.I/Mpr/2003 ”. Jurnal Ilmu Hukum , hlm. 66.
7 Natsif, Fadli Andi. "Pancasila Dalam Perspektif Hukum Konstitusi Indonesia." Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum . hlm. 125.
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 2, 2023
melihat adanya sekat atau perbedaan tersebut. 8 Berbagai instrumen hak asasi manusia secara jelas telah mengaturnya melalui Pasal 18 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), Pasal 18 KIHSP, Komentar Umum Komite HAM PBB No. 22 atas Pasal 18 KIHSP, Pasal 28E dan 29 ayat (2) Undang Undang Dasar 1945, dan Pasal 22 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Hak-hak asasi manusia menjadi jelas bila hak-hak tersebut dipandang sebagai bagian humanusasi 9 Implikasi yuridisnya, Negara wajib menghormati dengan membiarkan dan tidak mengganggu  kebebasan  beragama  dan  berkeyakinan  warganya  serta  menjamin  melalui  hak-hak yang diakui tetap dihormati. Negara wajib melaksanakan pembentukan suatu peraturan perundang- undangan atau kebijakan untuk melindungi hak-hak serta bersikap aktif untuk melindungi apabila ada gangguan.
Sebagai  kewajiban  positif/aktif  negara  untuk  melindungi  dan  bersikap  aktif  apabila  ada gangguan  terhadap  kebebasan  beragama  dan  berkeyakinan,  maka  pemerintah  Indonesia  salah satunya telah membuat suatu peraturan perundang-undangan atau kebijakan yaitu Surat Keputusan Bersama tahun 2006. Mengingat, masalah pendirian rumah ibadah menjadi salah satu sebab yang dapat menggangu hubungan antar umat beragama sehingga perlu diatur. Selain itu SKB 2006 akan menjadi pedoman bagi setiap kepala daerah/wakil kepala daerah dalam memelihara kerukunan umat beragama yang pada dasarnya merupakan bagian penting dari kerukunan nasional.
Menurut  konsideran  dalam  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2002  tentang  Bangunan Gedung, pembangunan nasional (termasuk di dalamnya pembangunan gedung dengan fungsi untuk keagamaan  meliputi  masjid,  gereja,  pura,  wihara  dan  kelenteng  (Pasal  5)  bertujuan  untuk mewujudkan  masyarakat  adil  dan  makmur  sebagai  tempat  masyarakat  dalam  melakukan kegiatannya  dengan  diselenggarakan  secara  tertib  dan  terpenuhi  syarat  administratif  dan  teknis bangunan  gedung  agar  terwujud  sesuai  dengan  fungsinya  dan  diperlukan  peran  masyarakat  dan upaya pembinaan  dari  pemerintah. Kemudian  pengaturan  mengenai  persyaratan  administratif  dan teknis bangunan gedung dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung diatur mulai Pasal 7 sampaidengan Pasal14.
Secara  formal  maksud  dari  pendirian  rumah  ibadah  dalam  Pasal  13  ayat  (1)  SKB  2006 adalah demi keperluan nyata dan komposisi jumlah penduduk dengan agama yang bersangkutan di wilayah kelurahan/desa. Meskipun demikian terdapat persoalan mengenai definisi dan ruang lingkup apa yang disebut keperluan nyata sehingga dapat berakibat pada perbedaan tafsir yang berimplikasi pada pendirian rumah ibadah.
Pendirian  rumah  ibadah  dalam  SKB  2006  tidak  secara  mudah  dilakukan,  akan  tetapi mewajibkan untuk memenuhi 2 (dua) persyaratan pokok, yakni:
8 Natsif, Fadli Andi. "Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Negara Hukum Indonesia (Human Rights Protection In Perspective Indonesian State Law)." Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum . hlm.151 . 9 Erlina, Erlina. "Implementasi Hak Konstitusional Perempuan dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia." Jurnal Konstitusi , hlm. 4.
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 2, 2023
a. Pendirian rumah ibadah dilakukan dengan tetap menjaga kerukunan umat beragama dengan tidak mengganggu  ketentraman  dan  ketertiban  umum  serta  mematuhi  peraturan  perundang-undangan (Pasal13ayat(2)).
b. Dalam  hal  keperluan  nyata  pelayanan  bagi  umat  beragama  di  wilayah  kelurahan/desa  tidak terpenuhi, maka pertimbangan komposisi jumlah penduduk digunakan batas wilayah kecamatan atau kabupaten/kota atau provinsi (Pasal 13 ayat(3)).
Prosedur  atau  mekanisme  tersebut  kemudian  harus  dilengkapi  dengan  kewajiban  untuk memenuhi  2  (dua)  kriteria  kembali  yakni  :  (a)  syarat  administrasi  dan  (b)  syarat  teknis  berkaitan dengan  bangunan  gedung.  Secara  spesifik  melalui  ketentuan  Pasal  14  ayat  (2)  SKB  2006 menetapkan syarat administrasi yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut
1) Daftar  kartu  nama  dan  kartu  penduduk  pengguna  Rumah  Ibadah  paling  sedikit  90  (Sembilan puluh)  orang  yang  disahkan  oleh  pejabat  setempat  sesuai  dengan  tingkat  batas  wilayah sebagaimana di maksud dalam Pasal 13 ayat (3);
2) Dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh Lurah atau Kepala Desa;
3) Rekomendasi tertulis kepala kantor Departemen Agama Kabupaten atau Kota;
4) Rekomendasi tertulis FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) Kabupaten  atau Kota.
Dalam  hal  persyaratan  mengenai  pengguna  rumah  ibadah  yang  disahkan  oleh  pejabat setempat terpenuhi (syarat pertama dalam tabel), akan tetapi dukungan dari masyarakat sekitar lokasi pendirian rumah ibadah yang berjumlah sedikitnya 60 (enam puluh) orang belum terpenuhi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota) memiliki kewajiban dan  tanggung  jawab  untuk  menjamin  tersedianya  lokasi  pembangunan  rumah  ibadah. Konsekuensinya  adalah  menempatkan  keaktifan  dari  pemerintah  daerah  untuk  memastikan  agar dalam pelaksanaan ibadah umat beragama tidak terganggu.
Ketentuan jumlah calon pengguna rumah ibadah minimal 90 orang yang dibuktikan dengan KTP  yang  disahkan  pejabat  sesuai  dengan  KTP  yang  disahkan  pejabat  sesuai  dengan  tingkat wilayah, dan dukungan 60 orang diwilayah setempat merupakan pengganti dari ketentuan SKB 1969 yang mempersyaratkan: “ apabila dianggap perlu, Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuknya itu dapat meminta pendapat dari organisasi-organisasi keagamaan dan ulama/rohani awan setempat” .
Namun  dalam  kasus  ini  jumlah  penduduk  yang  beragama  Kristen  dan  Khatolik  di  Kec. Binamu menurut Kantor Kementrian Agama Kab. Jeneponto sebanyak 48 umat Kristen dan umat Khatolik sebanyak 13 umat, dengan jumlah ini tidak memenuhi  syarat khusus yang tercantum di dalam  SKB  2  Mentri  Tahun  2006,  yang  pada  Pasal  14  ayat  (2)  minimal  jumlah  nama  dan  kartu penduduk itu paling sedikit 90 orang yang disahkan oleh pejabat setempat. Syarat khusus lainnyapun tidak  terpenuhi  sperti  dukungan  60 orang  warga  setempat,  rekomendasi  dari  Departemen  Agama Kabupaten/Kota, dan rekomendasi dari FKUB Kabupaten/Kota, itu dikarenakan pihak tersebut tidak pernah  mengajukan  permohonan  pembangunan  rumah  ibadah  tersebut.  Dari  hasil  wawancara peneliti  dengan  Bapak  Drs.  H.  Malikul  Hakkul  Mubin  selaku  Ketua  Forum  Kerukunan  Umat Beragama  Kab.  Jenepeonto  Mengatakan  “Tidak  pernah  ada  masuk  permohonannya  untuk  minta rekomendasi mendirikan rumah ibadah”.
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 2, 2023
Syarat teknis berkaitan dengan bangunan, secara umum berkaitan dengan kewajiban untuk melengkapi  berbagai persyaratan  yang  ditetapkan  oleh Pemkab/Pemkot,  misalnya  legalitas  tanah, aspek kesesuaian dengan Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB),  misalnya  Provinsi  DKI  Jakarta  mengatur  kegiatan  perizinan  mengenai  pembinaan, pengaturan, pengendalian  dan  pengawasan  atas  kegiatan  pemanfaatan  ruang,  penggunaan sumber daya  alam,  barang, prasarana,  sarana  atau  fasilitas  tertentu  guna kepentingan  umum yang disebut Retribusi  Perizinan  Tertentu  melalui  Peraturan  Daerah  (PERDA)  Nomor  3  Tahun  2012  tentang Retribusi  Daerah.  Dalam  aspek  pengajuan  IMB  oleh  panitia  pembangunan  rumah  ibadah  kepada Bupati/Walikota,  maka  dalam  SKB  2006 melalui  Pasal  16  ayat  (2)  menegaskan kewajiban  untuk memberikan  putusan  paling  lama  dalam  jangka  waktu  90  (sembilanpuluh)  hari.  Namun,  bagi bangunan gedung rumah ibadah yang  telah     memiliki IMB tetapi kemudian dipindahkan karena adanya  perubahan  rencana  tata  ruang  wilayah,  pemerintah  wajib  memfasilitasi  penyediaan  lokasi baru  bagi rumah ibadah tersebut.

## 2. Imlementasi Peraturan Perundang-Undangan Pembangunan Rumah Ibadah Non Muslim Di Kec. Binamu Kab. Jeneponto
Dari  hasil  wawancara  peneliti  dengan  bapak  Mustakbirin,  S.H  selaku  Kepala  Bagian Hukum  Setda  Kab.  Jeneponto  mengatakan  bahwa  “pernah  ada konflik  antar  ummat  beragama  di kecamatan binamu, hal ini dipicu karna umat beragama yang mayoritas itu menolak adanya rumah ibadah agama lain yang cenderung minoritas.”Sejalan dengan hal ini Melalui ketentuan Pasal21 dan Pasal 22 SKB 2006 telah mengatur mekanisme mengenai penyelesaian jika  terjadi konflik dalam pendirian  rumah  ibadah.  Dalam  hal  penyelesaian  perselisihan  pendirianrumah  ibadah,  gubernur melaksanakan  pembinaan  terhadap  bupati/walikota  serta  instansi  terkait  di  daerah  dalam menyelesaikan  perselisihan.  Perselisihan  akibat  pendirian  rumah  ibadah  diselesaikan  secara musyawarah oleh masyarakat setempat. Kemudian jika dalam musyawarah setempat tidak diperoleh kesepakatan,  maka  penyelesaian  perselisihan  dapat  dilakukan  oleh  bupati/wali  kota  dibantu  oleh kantor  departemen  agama  kabupaten/kota  melalui  musyawarah  kembali.  Musyarah  yang dilaksanakan  harus  secara  adil,  tidak  memihak  dengan  mempertimbangkan  pendapat  atau  saran FKUB kabupaten/kota.Dalam  hal  penyelesaian  perselisihan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2) tidak, dicapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan setempat.
Sedangkan  mekanisme  oleh  Kementerian  Agama,  apabila  ada  konflik  sebagaimana tersebut  dalam  pendirian  rumahi  badah  melakukan  5  (lima)  langkah  yakni:  (a)  Mendorong  agar pihak-pihak  terkait  (Pemda,  FKUB,  Kementerian  Agama)  melakukan  musyawarah  untuk menyelesaikan permasalahan sesuai dengan ketentuan PBM 2006 Pasal 21 ayat (1), (2), dan (3) dan Pasal  22;  (b)  mendorong  pihak  yang  mengajukan  pendirian  rumah  ibadah,  agar  melakukan pendekatan  sosio-kultural  sesuai  dengan  kearifan  lokal  serta  dukungan  masyarakat  setempat;  (c) melakukan  koordinasi  dan  verifikasi  ke  lapangan  melibatkan  pihak-pihak  terkait  (Kantor Kementerian Agama, Pemda, FKUB dan masyarakat setempat) terkait persyaratan pendirian rumah ibadah; (d) jika poin 1, 2 dan 3 sudah terpenuhi mendorong Kepala Kantor Kementerian Agama dan Ketua FKUB menerbitkan rekomendasi tertulis untuk kelayakan pendirian rumah ibadah tersebut; dan (e ) jika semua prosedur administrasi sudah terpenuhi, mendorong Pemda untuk menerbitkan IMB  pendirian  rumah  ibadah dan  memastikan  bahwa  pembangunan  rumah  ibadah  tersebut  dapat dilanjutkan, meskipun mendapat tekanan dari pihak manapun.
Melanjutkan  wawancaranya  pak  Mustakbirin  mengatakan  “pernah  ada  usulan  untik pembangunan  rumah  ibadah  non  muslim  yang  di  ajukan  oleh  salah  satu  pemeluk  agama  Kristen yang ingin mengusulkan pembangunan gereja di jeneponto, dan itu difasilitasi tapi perkembangan terakhir yang saya dapat ada beberapa syarat khusus yang tidak terpenuhi makanya pembangunan itu tidak terealisasikan sampe sekarang”. Artinya dalam hal ini Pemerintah Daerah Kab. Jeneponto
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 2, 2023
memberikan keleluasaan dalam pembangunan rumah ibadah tersebut tetapi harus memenuhi syarat yang terdapat dalam SKB 2 Mentri dan Perda no. 3 tahun 2014 tentang Bangunan Gedung Tersebut.
Pada  kesempatan  yang  berbeda  Dari  hasil  wawancara  peneliti  dengan  Bapak  H. Khaeruddin, S.Ag., MM selaku Kepala Seksi Bimas Islam, mengatakan bahwa “kita disini selalu menerima dengan baik kalau ada yang mau mengajukan pembangunan rumah ibadah tersebut, tetapi dalam  hal  ini  pihak  tersebebut  tidak  penah  mengajukan  secara  administrative  artinya  mengikuti semua syarat yang telah di cantumkan dalam SKB 2 Mentri itu, hanya selalu lewat lisan lewat forum- forum pertemuan. Tetapi untuk kerukunan tersebut seperti yang terdapat dalam SKB 2 Mentri itu pemerintah menyediakan tempat ibadah semntara yaitu di aula polres jeneponto atau di kodim.Jadi kerukunan itu tetap terjaga”.
Artinya dalam hal ini rumah ibadah baik itu masjid, gereja, wihara, atau rumah ibadah yang lain  dapat  didirikan  apabila  semua  syarat  administratif,  syarat  teknis,  dan  syarat  khusus  sudah terpenuhi, maka pembangunan rumah ibadah tersebut dapat terealisasikan, tanpa terkecuali rumah ibadah non muslim

## KESIMPULAN
Pembangunan rumah ibadah non muslim di Kec. Binamu Kab. Jeneponto belum bisa diterapkan karena  penduduk  di  Kab.  Jeneponto  yang  mayoritas  muslim  dan  jumlah  penduduk  umat  beragama Kristen belum memenuhi syarat khusus yang terdapat dalam SKB 2 Mentri tersebut, maka sangat tidak masuk akal mengenai pembangunan rumah ibadah non muslim tersebut. Implementasi peraturan SKB 2 mentri No, 8 dan 9 tahun 2006 dan Perda No. 3 Tahun 20014 Tentang Bangunan Gedung sudah jelas mengatur semuanya dan sudah berjalan dengan semestinya. Namun di. Kec. Binamu Kab. Jeneponto struktur itu tidak memungkinkan untuk mendirikan rumah ibadah non muslim tersebut desebabkan oleh komposisi penduduk umat Kristen yang tidak memenuhi syarat SKB 2 Mentri tersebut.
Konflik yang  terjadi  di  masyarakat  terkait  dengan pembanunan  rumah  ibadah  tidak  lain  dan tidak  bukan  disebabkan  oleh  kurangnnya  pemahaman  masyarakat  yang  kemudian  berujung  pada penyelesaian  masalah  yang  keliru.  Oleh  karena  itu  penulis  merasa  perlu  adanya  sosialisasi kemasyarakat terkait dengan isi materi dari SKB 2 Mentri No. 8 dan 9 tahun 2006 agar masalah ataupun konflik yang terjadi selama ini itu bisa terselesaikan. Sebab regulasi yang ada itu sudah mengatur semua aspek  termasuk  penyelesaian  masalah  ketika  ada  konflik  tentang  pembangunan  rumah ibadah.Koordinasi antara pemerintah pusat sampai ke daerah termasuk dengan para tokoh masyarakat sangat  berperan  penting.  Penulis  yakin  ketika  sinergi  antara  pemerintah  dan  masyarakat  itu  berjalan dengan baik maka niscaya konflik itu akan semakin kecil dan kerukunan antar umat beragama itu selalu terjaga

## DAFTAR REFERENSI
Ashabul Kahpi. “Kedudukan Pancasila Sebagai Dasar Negara Pasca Tap Mpr No.I/Mpr/2003”. Jurnal Ilmu Hukum .
Erlina, Erlina. "Implementasi Hak Konstitusional Perempuan dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia." Jurnal Konstitusi .
Jimly Asshidiqie, Konstitusi& Indonesia , (Jakarta: Sinar Grafika,2010)
Natsif, Fadli Andi. "Pancasila Dalam Perspektif Hukum Konstitusi Indonesia." Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum .
Natsif,  Fadli  Andi.  "Perlindungan  Hak  Asasi  Manusia  Dalam  Perspektif  Negara  Hukum  Indonesia (Human  Rights  Protection  In  Perspective  Indonesian  State  Law)." Al-Risalah  Jurnal  Ilmu Syariah dan Hukum .