TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN PRINSIP RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM RANGKA PENYELAMATAN KEUANGAN NEGARA
Helena Hestaria, Made Sugi Hartono, Muhamad Jodi Setianto
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia e-mail: {helena@undiksha.ac.ic , sugi.hartono@undiksha.ac.id , Jodi.setianto@undiksha.ac.id }

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  (1)  Menganalisa  bagaimana  penerapan  konsep restorative  justice dalam hukum pemberantasan korupsi guna menguatkan tujuan pengembalian kerugian negara oleh pelaku tindak pidana korupsi yang akhir-akhir ini semakin meningkat (2) Mengetahui apakah konsep restorative justice dalam  tindak  pidana  korupsi  dapat  diterapkan  dalam  hukum  Indonesia.  Adapun  jenis  penelitian  yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian hukum yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka  ( library  research ),  dengan  pendekatan  peraturan perundang undangan, pendekatan konsep dan pendekatan analisis.  Hasil penelitian menunjukan bahwa (1)  Penerapan  konsep restorative  justice dalam  tindak  pidana  korupsi  guna  menguatkan  tujuan pengembalian kerugian negara oleh pelaku tindak pidana korupsi dapat dilihat melalui Surat Edaran Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Nomor: B113/F/Fd.1/05/2010 tanggal 18 Mei 2010 dan Surat Kapolri No. Pol. B/3022/XII/2009/sdeops tentang konsep Alternatif Dispute Resolution (ADR) (2) Secara teroritis dan secara yuridis konsep restorative justice dalam tindak pidan korupsi dapat di terapkan dalam hukum Indonesia.
Kata Kunci: Restorative Justice, Tindak Pidana Korupsi, Pengembalian Kerugian Negara.
This  study  aims  to  (1)  Analyze  how  the  application  of  the  concept  of  restorative  justice  in  the  law  on eradicating corruption in order to strengthen the purpose of returning state losses by perpetrators of criminal acts  of corruption  which  has  recently  increased  (2)  find  out  whether  the  concept  of restorative  justice  in corruption can be applied in Indonesian law. The type of research used is normative legal research or library law research, namely legal research carried out by researching library materials (library research), using laws and regulations approach, concept approach and analysis approach.  The results of the study show that (1) The application of the concept of restorative justice in corruption in order to strengthen the purpose of returning state losses by perpetrators of criminal acts of corruption can be seen in the circular letter of the deputy attorney general for special crimes number: B113/F/Fd/1/05/2010 dated 18 May 2010 and the National Police Chief’s letter No. Pol. B/3022/XII/2009/sdeops regarding the concept of Alternative Dispute Resolution (ADR) (2) Analytical and juridical the concept of restorative justice in criminal acts of corruption can be applied to Indonesian law.
Keywords: Restorative Justice, Corruption Crime, Refund Of State Losses.

## PENDAHULUAN
Kasus  korupsi  yang  terjadi  di Indonesia  saat  ini  cukup  serius  dan  telah mengakar  di  setiap  lapisan  masyarakat. Praktik korupsi semakin sistematis, canggih, dan meluas dari tahun ke tahun, baik dari sisi
kuantitas maupun jumlah kerugian keuangan negara  dari  sisi  kualitas,  yang  semakin metodis, canggih, dan semakin berkembang cakupannya  di  semua  bagian  masyarakat. Meningkatnya  korupsi  yang  tidak  terkendali akan  menimbulkan  kesengsaraan  tidak hanya dalam perekonomian nasional, tetapi
juga  dalam  kehidupan  berbangsa  dan bernegara  secara  keseluruhan.  Maraknya pertumbuhan  tindak  pidana  korupsi  di Indonesia  telah  mengaburkan  batas  antara siapa,  mengapa,  dan  bagaimana.  Korupsi tidak  lagi  sebatas  pada  pemegang  jabatan dan  kepentingan  khusus,  tetapi  telah menjadi  isu  baik  di  sektor  publik  maupun komersial.  (Departemen  Hukum  dan  HAM Republik Indonesia, 2008:1).
Berdasarkan data lembaga swadaya masyarakat anti-korupsi Indonesia Corruption  Watch (ICW)  merilis  Laporan Tren  Penindakan  Kasus  Korupsi  Semester 1 tahun 2021. Melalui data yang dikumpulkan ICW, jumlah penindakan kasus  korupsi  selama  enam  bulan  awal tahun  2021  mencapai  angka  209  kasus. Jumlah kasus naik dibanding periode yang sama  di  tahun  sebelumnya,  yaitu  169 kasus. ICW juga menyatakan nilai kerugian negara  akibat  korupsi  terus  meningkat. Pada  semester  1  2020,  nilai  kerugian negara  akibat  kasus  korupsi  sebesar  Rp 18,173 triliun, kemudian di semester 1 2021 nilainya naik mencapai Rp 26,83 triliun. Jika dihitung secara persentase, terjadi kenaikan  nilai  kerugian  negara  akibat korupsi sebesar 47,6 persen. Dalam empat tahun terakhir, nilai kerugian negara selalu menunjukkan  tren  yang  terus  meningkat, sedangkan angka penindakan kasus korupsi cenderung fluktuatif (ICW, 2021).
Salah satu  tujuan dari tindak pidana korupsi  di  Indonesia  adalah  memulihkan kerugian keuangan negara untuk kepentingan rakyat dan memprediksi berbagai  masalah  di  berbagai  bidang. Optimalisasi pengembalian kerugian keuangan  negara  juga  menjadi  landasan bagi  perumusan  pemidanaan  bagi  pelaku korupsi,  namun  dalam  pelaksanaannya terdapat kendala berupa substansi, struktur, dan  budaya  dalam  upaya  pemulihan kerugian keuangan negara melalui
pemidanaan pelaku korupsi. (Budi
Suhariyanto, 2016: 423).
Norma  pemberantasan  korupsi  di
Indonesia yang berlaku saat ini, sebagaimana  tertuang  dalam  Undang- Undang  Nomor  31  Tahun  1999  yang  telah diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana  Korupsi,  serta  Undang-Undang Nomor  15  Tahun  2002  diubah  dengan Undang-Undang  25  Tahun  2003  tentang Tindak  Pidana  Pencucian  Uang,  secara sistematis  belum  mencerminkan  besarnya pemberantasan  korupsi  dalam  melindungi aset  negara  melalui  kerugian  negara  oleh pelaku  korupsi.  Dalam  pemidanaan  pelaku korupsi,  undang-undang  tindak  pidana korupsi  di  Indonesia  masih  menganut paradigma  keadilan retributive .  Akibatnya, pelaku  tindak  pidana  korupsi  tidak  dapat dipidana  dengan  alasan  apapun  selain retribusi.
Penerapan konsep retributive justice saat  ini  tidak  mampu  mengembalikan kerugian  negara  oleh  karena  itu  timbul pemikiran untuk menerapkan konsep restorative  justice dalam  tindak  pidana korupsi.  Konsep restorative  justice melalui
United Nations Convention
Against Corruption (UNCAC) telah diratifikasi dalam Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2006 tentang  konteks  pengembalian  aset  negara ( asset  recovery )  dan  beberapa  kasus korupsi    yang  memenuhi  persyaratan  telah diselesaikan  dengan restorative  justice melalui  surat  edaran  jaksa  agung  muda pidana khusus (Jampidsus) (Budi Suharianto,  2016).  Namun  masih  banyak kejaksaan tinggi yang menolak menerapkan surat  edaran  ini  dikarenakan  konsep restorative  justice biasanya  digunakan dalam  menyelesaikan  kasus  tindak  pidana ringan  selain  itu  surat  edaran  jaksa  agung muda  pidana  khusus  yang  berlaku  saat  ini belum  memiliki  kekuatan  hukum  yang mengikat sehingga banyak kejaksaan tinggi masih menerapkan konsep retributive justice . Untuk mengetahui bagaimana sistem penerapan  prinsip restorative  justice dalam tindak pidana korupsi dalam rangka penyelamatan  keuangan  negara  maka mendorong penulis untu melakukan
penelitian  serta  menuangkan  dalam  bentuk skripsi  dengan  judul “TINJAUAN  YURIDIS

## PENERAPAN  PRINSIP  RESTORATIVE
JUSTICE  TERHADAP  TINDAK  PIDANA
KORUPSI DALAM

## RANGKA PENYELAMATAN KEUANGAN NEGARA”

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah  penelitian  hukum  yang  meletakan hukum  sebagai  sebuah  bangunan  sistem norma.  Sistem  norma  yang  dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran) (soekanto, 1986).
Metode pendekatan yang digunakan dalam  penulisan  ini  ialah  pendekatan perundang-undangan  ( statute  approach ). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan  menelaah  semua  undang-undang dan  regulasi  yang  bersangkutan  dengan pokok bahasan. Pendekatan undang- undang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan permasalahan  (isu  hukum)  yang  sedang dihadapi  (Amirrudin  dan  Asikin  2016:164). Pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dengan  menggunakan  studi  kepustakaan ( library  reseacrh )  yaitu  menelusuri  dan mempelajari literatur yang berkaitan dengan materi  penelitian  ini.  Studi  kepustakaan dilakukan  dengan  cara  menginventarisir, mempelajari bahan hukum terkait permasalahan dalam penelitian ini (Windari, Jurnal  Komunikasi  Hukum,  No.  1  Februari 2015:108-118).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Konsep  Penerapan  Prinsip  Restorative
Justice  Dalam  Hukum  Pemberantasan Korupsi
Masalah tindak pidana korupsi adalah extra-ordinary  crime atau  sering dianggap  kejahatan  luar  biasa.  Dalam mengatasi  kasus  korupsi  negara  memiliki anggaran  dana  yang  dialokasikan  untuk
penindakan  masalah  tindak  pidana  korupsi (penyelidikan/penyidikan) oleh Aparatur Penegak  Hukum  yaitu    sebanyak  Rp  382,8 miliar.  Namun  usaha  yang  dilakukan  dalam pemberantasan  korupsi  oleh  pemerintah saat  ini  masih  belum  dilakukan  secara sungguh-sungguh  hal  ini  bisa  dicermati melalui  laporan  tren  penindakan  kasus korupsi  yang  terus  meningkat  dengan  total kerugian negara yang diakibatkan praktik korupsi sepanjang tahun 2020 mencapai  Rp  56,7  triliun.  Berdasarkan kerugian  yang  cenderung  fluaktif  Indonesia mulai menerapkan konsep restorative justice sebagai  solusi  untuk  mengatasi  kerugian negara. Konsep restorative justice diratifikasi melalui  UNCAC  yang  terdapat  dalam undang-undang No 7 Tahun 2006.
Beberapa  pendapat  para  ahli  seperti Braithwaite, Umbreit, Richardson mendefinisikan  keadilan restorative  as  a philosophy, a process, an idea, a theory and an  intervention .  Keadilan restorative adalah peradilan yang menekankan perbaikan atas kerugian yang disebabkan atau terkait tindak pidana  dengan  melibatkan  semua  pihak ( stakeholders ). Dignan mengemukakan definisi keadilan restorative sebagai Restorative  Justice  is  a  valued  based approach  to  responding  to  wrongdoing  and conflict, with a balanced focus on the person harmed,  the  person  causing  the  harm,  and the affected community . Keadilan restorative merupakan  alternatif  penyelesaian  perkara pidana dengan mengedepankan pendekatan integrasi pelaku di satu sisi dan korban  di  lain  sisi  sebagai  satu  kesatuan untuk mencari solusi perbaikan (Purwokerto, 2012: 409).
Keadilan restorative merupakan  salah satu  bentuk  pertanggungjawaban  pidana yang berorientasi pada pengembalian kerugian dan mengembalikan seperti sediakala sebelum terjadinya tindak pidana, konsep ini merupakan pemikiran yang harus ditanamkan pada penegak hukum khususnya tindak pidana korupsi. Welgrave mengemukakan bahwa teori keadilan restorative adalah  setiap  perbuatan  yang
berorientasi  pada  penegakan  keadilan dengan memperbaiki kerugian yang diakibatkan dari tindak pidana (Purwaning M. Yanuar, 2007: 90). Apabila dikaitkan dengan pengembalian  aset  dalam  tindak  pidana korupsi, dalam rangkaian tindakan penelusuran, pembekuan, penyitaan, perampasan dan akhinya tahap pengembalian  aset  negara  yang  dikorupsi adalah  sejalan  dengan  konsep  keadilan restorative yang  mengutamakan  perbaikan dan pengembalian kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana.
Pada  tahun  2016  Mahkamah  Konstitusi mengeluarkan  Putusan  Nomor  25/PUU- XIV/2016  yang  isi  putusannya  mengubah delik formil pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3  UU  Nomor  20  Tahun  2001  Tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi menjadi delik materiil. C.S.T. Kansil menyatakan  bahwa  delik  materiil  adalah delik  yang  perumusannya  menitikberatkan pada  akibat  yang  dilarang  dan  diancam dengan pidana oleh undang-undang, sedangkan  delik  formil  adalah  delik  yang perumusannya menitikberatkan pada perbuatan  yang  dilarang  dan  diancam dengan pidana oleh undang-undang (C.S.T. Kansil, 2007: 40). Dengan adanya perubahan  delik  formil  ke  delik  materiil tersebut  memiliki  makna  bahwa  unsur merugikan  keuangan  negara  tidak  lagi dipahami  sebagai  perkiraan ( potential  loss ), tetapi  juga  harus  dipahami  benar-benar bahwa sudah terjadi atau nyata ( actual loss ) dalam tindak pidana korupsi (Agus Sahbani, 2017).  Sehingga  dengan  demikian  dapat ditelaah  bahwa  seseorang  dapat  dikatakan telah  melakukan  tindak  pidana  korupsi  dan dapat  dikenai  sanksi  pidana  apabila  dari perbuatan  orang  tersebut  telah  jelas menimbulkan  kerugian  keuangan  negara atau perekonomian negara secara nyata.
Konsep restorative  justice dalam hukum pemberantasan korupsi telah diberlakukan di Indonesia yang dapat dilihat melalui  Surat  Kapolri  dan  Surat  Edaran Jaksa  Agung  Muda  yang  penjelasannya sebagai berikut:
1) Surat Kapolri No. Pol. B/3022/XII/2009/sdeops  tentang  konsep
Alternatif  Dispute  Resolution (ADR), dalam  poin  yang  pertama  tertulis  bahwa penanganan kasus pidana yang mempunyai kerugian materi kecil, penyelesaiannya dapat diarahkan melalui konsep  ADR  yang  sebenarnya  memiliki kesamaan  dengan Restorative  Justice yang mengedapankan musyawarah antara pihak yang terlibat;
2) Surat Edaran Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Nomor: B113/F/Fd.1/05/2010 tanggal  18  Mei  2010,  salah  satu  poin dalam  isinya  adalah  menginstruksikan kepada  seluruh  Kejaksaan  Tinggi  yang isinya  himbauan  agar  dalam  kasus dugaan tindak pidana korupsi,
masyarakat yang dengan kesadaran telah mengembalikan  kerugian  Negara  perlu dipertimbangkan untuk tidak ditindaklanjuti atas berlaku asas restorative justice . Untuk
menyempurnakan konsep restorative justice dalam tindak pidana korupsi Surat Edaran  Jaksa  Agung  Muda  kembali dilakukan  oleh  Kejaksaan  RI  dengan diterbitkannya  SE  Jampidsus  Nomor: B765/F/Fd.1/04/2018  pada  tanggal  20 April  2018  perihal  Petunjuk  Teknis Penanganan  Perkara  Tindak  Pidana Korupsi  Tahap  Penyelidikan,  yang  pada dasarnya Penyelidikan tidak hanya sebatas  pada  menemukan  peristiwa Tindak Pidana Korupsi berupa perbuatan melawan  hukum,  namun  juga  harus diusahakan menemukan besaran Kerugian  Keuangan  Negara  (Habib  Ali, 6:2020).
Surat  edaran  yang  dikeluarkan Kejaksaan  Agung  Muda  Pidana  Khusus Nomor: B113/F/Fd.1/05/2010 perihal prioritas dan pencapaian dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi tanggal 18 Mei 2010.  Surat  Edaran tersebut  berisi  perintah kepada  Kepala  Kejaksaan  di  seluruh Indonesia  agar  memprioritaskan  perkara tipikor yang bersifat big fish (berskala besar, dilihat dari pelaku nilai kerugian) dan perkara tipikor  yang  dilakukan  terus  menerus  ( still
going  on ).  Surat  Edaran  ini  menekankan bagi  masyarakat  yang  melakukan  tindak pidana  korupsi  dengan  kerugian  kecil  (di bawah Rp. 100.000.000) dan telah mengembalikan  kerugiannya,  maka  dapat digunakan  konsep  keadilan restorative . Perlunya perkara tindak pidana korupsi yang nilai  kerugiannya  sebesar  Rp.  100.000.000 ke  bawah  diselesaikan  di  luar  pengadilan melalui  pendekatan  keadilan restorative , didasari pertimbangan bahwa upaya penanganan  perkara korupsi  membutuhkan waktu, biaya dan tenaga yang cukup besar, seiring dengan proses pemeriksaan persidangan yang harus dilakukan di Ibukota Provinsi  (Pengadilan  IA).  Pertimbangan yang  digunakan  untuk  menerapkan  konsep restorative justice dalam tindak pidan korupsi terdiri dari:
1.  Dengan di kesampingkannya penuntutan perkara  korupsi  yang  nilai  kerugiannya Rp.  100.000.000  ke  bawah,  maka aparatur  penegak  hukum  (khususnya jaksa)  dapat  lebih  berkonsentrasi  dalam menangani  kasus  kasus  korupsi  yang besar.
2.  Biaya  penanganan  perkara korupsi  yang dikeluarkan tidak sebanding dengan nilai kerugian negara.
3.  Prinsip  fundamental  UNCAC  2003  pada dasarnya memprioritaskan pengembalian kerugian keuangan negara ( asset recovery ),  bukan  pembalasan  terhadap pelaku.
Melalui  Surat  Edaran  Jaksa  Agung Muda yang kembali diterbitkan oleh Kejaksaan RI yaitu Surat Edaran Jampidsus Nomor:  B765/F/Fd.1/04/2018  pada  tanggal 20  April  2018  tentang  Petunjuk  Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi menjadi pelengkap dari Surat Edaran Jaksa Agung  Muda  Pidana  Khusus  Nomor: B113/F/Fd.1/05/2010  tanggal  18  Mei  2010 dalam  hal  penggunaan  konsep restorative justice dalam  tindak  pidana  korupsi  dalam rangka menyelamatkan keuangan negara.
Surat  Edaran  Jaksa  Agung  Muda Pidana Khusus Nomor: B765/F/Fd.1/04/2018  pada  tanggal  20  April 2018  tentang  Petunjuk  Teknis  Penanganan
Perkara  Tindak  Pidana  Korupsi  (Habib  Ali,
6:2020) mempunyai  makna  bahwa  besaran kerugian keuangan Negara dilakukan dengan perhitungan sendiri atau bekerjasama  dengan  Aparat  Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)/BPK/BPKP/Akuntan Publik
dikeluarkan,  selanjutnya  dijadikan  dasar apabila ada sikap kooperatif dari pihak yang terlibat dalam upaya mengembalikan kerugian keuangan Negara, maka dijadikan suatu pertimbangan terkait kelanjutan proses hukumnya.
Batasan-batasan kebijakan SE Jampidsus Nomor:
B765/F/Fd.1/04/2018  antara  lain  (Habib  Ali, 6:2020) :
1. Tidak  merupakan  perkara big  fish yaitu pelakunya adalah penyelenggara Negara sebagaimana  yang  dimaksud  dalam Undang-Undang  RI  Nomor  28  Tahun 1999 tentang penyelenggaraan pemerintah  yang  bersih  dan  bebas  dari KKN,  melibatkan  pelaku  dari  satu dan/atau  lebih  kementrian/  lembaga lainnya  bersama  dengan  pelaku  di lembaga  legislatif  dan/atau  lembaga yudikatif, baik dari pusat maupun daerah dengan  pelaku  swasta,  pelanggaran terhadap  satu  atau  lebih  peraturan perundang-undangan yang berbeda, penggunaan alat bukti konvensional yang dalam  hal  sesuai  dengan  Pasal  184 KUHAP  (Nabil  Atta  Samandari,  dkk, 2016). Penambahan digital evidence dan dilakukan pada saat terjadi bencana atau menimbulkan kerugian keruangan Negara diatas Rp. 10 Milyar rupiah untuk delik  Pasal  2  ayat  (1)  dan  Pasal  3 Undang-Undang  RI  Nomor  31  Tahun 1999  dan  delik  di  luar  itu  senilai  Rp.  1 Milyar  rupiah  (Surat  Edaran  Jampidsus Kejaksaan RI Nomor: B- 345/F/Fjp/05/2018  pada  tanggal    04  Mei 2018  tentang  petunjuk  teknis  pola penanganan perkara tindak pidana khusus yang berkualitas).
2. Timbulnya  rasa  kesadaran  dari  pihak yang  terlibat  dan  mau  bersikap  proaktif untuk mengembalikan kerugian keuangan negara.
3. Perkara tindak pidana korupsi yang tidak bersifat berkelanjutan.
4. Akibat yang ditimbulkan oleh penyelesaian tindak pidana korupsi tetap memperhatikan stabilitas
roda pemerintahan  daerah  setempat  dan kelancaran pembangunan Nasional.
Besaran  kerugian  keuangan  negara merupakan  salah  satu  faktor  yang  menjadi pertimbangan Kejaksaan RI dalam memutuskan  untuk  mengambil  tindakan dalam  menerapkan  konsep restorative justice .  Kerugian  negara  yang  kecil  tentu saja tidak akan sebanding dengan anggaran negara  yang  dikeluarkan  untuk  proses penuntutan,  inilah  yang  mendukung  sistem keadilan restorative yang berusaha menawarkan  keadilan  bagi  pelaku  dan korban. Hal ini sesuai dengan perintah Jaksa Agung  Muda  Republik  Indonesia  dalam  hal prioritas dan penanganan dalam menangani kasus  korupsi,  dan  sangat  tepat  jika  dinilai dari kerugian yang diderita.
Pengertian restorative  justice dalam pemidanaan  tindak  pidana  korupsi  tidak sepenuhnya  meniadakan  tindak  pidana, melainkan  lebih  mengutamakan  pemberian sanksi  yang  menitikberatkan  pada  pidana sebagai  solusi  penyelesaian  tindak  pidana korupsi  berupa  pemulihan.  Penyelesaian perkara  korupsi  melalui restorative  justice tetap  sesuai  dengan  Standar  Operasional Prosedur  (SOP)  yang  mana  penanganan tindak  pidananya  mulai  dari  jangka  waktu dan lain-lain mengacu pada Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: PERJA-039/A/JA/10/2010 (Muhammad  Gempa  Awaljon  Putra,  2018: 176),  penanganan  tersebut  meliputi  (Habib Ali, 7:2020):
a.  Pengumpulan  data  dan  bahan  informasi dikumpulkan  sebagai  bagian  dari  proses penyelidikan.
b.  Dalam  proses  tersebut,  Juga  harus ditentukan  bahwa  besarnya  kerugian keuangan  negara  ditentukan  semata- mata  dengan  perhitungan  yang  baik, berkoordinasi dengan Aparat Pengawasan  Internal  (APIP)/BPK/BPKP/ Akuntan Publik.
c.  Jika  pihak-pihak  yang  terlibat  telah mengembalikan keuangan  negara,  maka
harus  ditunjukkan  melalui  bukti  setoran pada  Kas  Negara/daerah/desa/pekon, dengan memperhatikan batasan-batasan yang telah ditentukan sebelumnya. d.  Dilakukan aktivitas ekspose guna menentukan  sikap  dan  disini  peran  dari pimpinan, dalam hal ini yaitu Jaksa Agung RI/Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri/Kepala Cabang
Kejaksaan  Negeri  sangat  dibutuhkan karena  tidak  diatur  dengan  Undang- Undang  melainkan  hanya  salah  satu bentuk diskresi.
Sistem restorative justice tidak berlaku  untuk  semua  jenis  korupsi,  karena korupsi  yang  dapat  diselesaikan  adalah kasus  korupsi  yang  tidak  masuk  dalam batasan  dan  kategori  pidana  dan  undang- undang    yang  tercantum  sebelumnya  yaitu Undang-Undang  RI  Nomor  20  Tahun  2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi, dengan  memperhatikan  nilai  kerugian  serta bentuk  tindak  pidana  korupsinya,  yakni  di bawah  Rp.  300.000.000,-  (tiga  ratus  juta rupiah)  (B.D. Sri Marsita, Sri Humana, 2015: 21).
Sesuai  dengan  pendapat  Didik  Endro Purwoleksono  bahwa  konsep  penerapan restorative  justice berupa  pengembalian seluruh  hasil  tindak  pidana  korupsi  dapat dilakukan pada waktu:
1.  sebelum dilakukannya penyelidikan;
2.  saat dilakukannya penyelidikan;
3.  pada saat dilakukan penyidikan; dan
4.  pada saat pemeriksaan di depan persidangan.
Melalui  pengembalian  seluruh  hasil tindak  pidana  korupsi  yang  diperoleh  oleh pelaku  dapat  menghapuskan  unsur mens rea atau  niat  jahat  dalam  diri  pelaku, sehingga  apabila  pelaku  mengembalikan seluruh  hasil  tindak  pidana  korupsi  pada tingkat  penyelidikan  maka  penyelidik  dapat menyatakan  bahwa  perkara  tidak  dapat ditingkatkan  ke  dalam  tahap  penyidikan, sedangkan dalam tingkat penyidikan
penyidik dapat mengeluarkan Surat Perintah Penghentian  Penyidikan  (SP3).  Salah  satu alasan  dikeluarkannya  SP3  berdasarkan Pasal 109 KUHAP adalah bukan merupakan tindak  pidana.  Dikembalikannya  seluruh hasil  tindak  pidana  korupsi  serta  kekayaan yang  dihasilkan  oleh  pelaku  menimbulkan konsekuensi hilangnya sifat melawan hukum pelaku  tindak  pidana  korupsi  dan  dengan demikian  dapat  dikatakan  bahwa  perkara tersebut menjadi bukan merupakan perkara tindak pidana korupsi.
Didik  Endro  Purwoleksono  juga memberikan  pernyataan  bahwa  apabila seluruh hasil tindak pidana korupsi dikembalikan  oleh tersangka  atau terdakwa pada hakikatnya dapat dipergunakan sebagai  faktor  yang  menghapus  sifat melawan hukum  pidana yaitu tindak pidana korupsi  sehingga  tersangka  atau  terdakwa tidak perlu dipidana. (Didik Endro Purwoleksono,  2016:  188).  Ada  3  (tiga) elemen  atau  kondisi  yang  menyebabkan hilangnya  sifat  melawan  hukum  dari  suatu tindak pidana korupsi yaitu:
1.  tersangka atau terdakwa tidak diuntungkan;
2.  negara tidak dirugikan; 3.  masyarakat dilayani.
Berdasarkan  penjelasan  tersebut dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  apabila pelaku tindak pidana korupsi telah mengembalikan  seluruh  hasil  tindak  pidana korupsi beserta dengan seluruh keuntungan yang  diperoleh  dari  hasil  tindak  pidana korupsi  oleh  pelaku  maka  pada  dasarnya pelaku  tersebut  tidak  diuntungkan,  negara tidak  menderita  kerugian  keuangan  serta masyarakat dapat dilayani melalui pengembalian  seluruh  hasil  tindak  pidana korupsi  beserta  seluruh  keuntungannya tersebut.  Maksud  dari  masyarakat  dilayani adalah negara dapat melakukan
pembangunan
fasilitas-fasilitas yang berguna  bagi  masyarakat  luas  dengan dikembalikannya seluruh hasil korupsi beserta  seluruh  keuntungannya,  melalui konsep  ini  terjadi  perubahan  yang  tadinya follow the suspect menjadi follow the money and follow the asset .
Hubungan Antara Hukum Pidana Internasional Dan Hukum Pidana

## Nasional
Secara mutatis mutandis  hubungan antara  hukum  pidana  internasional  dan hukum  pidana  nasional  tidak  terlepas  dari hubungan  antar  hukum  internasional  dan hukum  nasional  yang  akan  mengarah kepada  dua  teori.  Pertama,  ada  pengertian monisme,  yang  menjelaskan  bagaimana hukum  internasional  dan  hukum  domestik adalah  dua  sisi  dari  sistem  hukum  yang sama. Kedua, teori dualisme yang menyatakan bahwa hukum internasional dan hukum  nasional  adalah  dua  sistem  hukum yang berbeda.
Kaitan antara hukum pidana internasional  dan  nasional  bersifat  saling melengkapi  satu  sama  lain,  dan  memiliki implikasi  yang  krusial  dalam  konteks pelaksanaan  hukum  pidana.  Hal  ini  dapat dilihat dari banyaknya konsep hukum pidana nasional  yang  dianut  sebagai  asas-asas hukum pidana internasional. Dalam ketentuan KUHP di semua negara, khususnya berkaitan dengan prinsip berlakunya  hukum  pidana  menurut  tempat, tidak hanya meliputi teritorial negara tersebut namun juga meliputi tempat-tempat tertentu yang dianggap perluasan teritorial, meskipun berada di wilayah negara lain. Demikian pula sebaliknya, Perbuatan yang tergolong kejahatan  internasional  di  implementasikan ke dalam ketentuan hukum pidana nasional dengan tujuan agar kejahatan tersebut tidak terjadi di setiap negara.

## Pengaruh  Prinsip-Prinsip  Hukum  Pidana Internasional
Asas-asas hukum pidana internasional
berasal dari hukum internasional  dan  hukum  pidana.  Konsep dasar  secara  umum  dan  secara  khusus hukum pidana internasional yang dikembangkan  dari  hukum  internasional seringkali  dipisahkan  menjadi  dua  kategori. Prinsip  hukum  pidana  internasional  yang berasal  dari  hukum  internasional  secara
umum  terdiri  dari  (Eddy  O.S  Hiariej,  2020: 116).
1.  Gagasan pacta sunt servanda merupakan  asas  hukum  tertua  dan terpenting, mengandung pengertian bahwa kesepakatan yang dicapai adalah wajib  bagi  semua  pihak  yang  memiliki kewenangan hukum, seperti pengadilan.
2.  Asas itikad baik adalah salah satu asas terpenting  dalam  hukum  internasional, yang menyatakan bahwa semua kewajiban yang dibebankan oleh hukum internasional harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
3.  Prinsip civitas  maxima sebagai  prinsip hukum pidana internasional yang
bersumber dari prinsip hukum internasional umum.
4.  Prinsip  timbal  balik  atau  dikenal  prinsip resiprokal. Asas timbal balik menyatakan bahwa jika suatu negara mengharapkan perlakuan  yang  baik  dari  negara  lain, negara tersebut harus membalas dengan perlakuan yang baik pula.
Prinsip  hukum  pidana  internasional yang bersumber dari prinsip hukum internasional yang khusus terdiri dari:
1. Aut  dedere  aut  punere dan  prinsip aut dedere aut judicare .
2.  Prinsip  legalitas,  prinsip  teritorial  dan prinsip nebis in idem .
3.  Prinsip territorial

## Dasar  Penerapan  Konsep  Restorative
Justice  Dalam  Tindak  Pidana  Korupsi  di

## Indonesia
Pada  dasarnya  konsep restorative justice dapat diterapkan di Indonesia selama tidak  bertantangan  dengan  peraturan  yang telah ada sebelumnya yaitu undang-undang Nomor  20 Tahun  2001 Tentang  Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi. Berdasarkan penjelasan yang telah disajikan  dapat  dilihat  bahwa  konsep restorative justice tidak bertantangan dengan  peraturan  yang  telah  ada  sehingga konsep  ini  jelas  dapat  diterapkan  di
Indonesia.  Selain  itu  alasan  lain  dapat diterapkannya  konsep restorative  justice di Indonesia  dapat  dilihat  secara  teoritis  dan secara yuridis.
Secara teoritis konsep restorative justice melalui UNCAC dapat diterapkan di
Indonesia dengan beberapa alasan diantaranya ialah:
1.  Merujuk  pada  UNCAC,  korupsi  adalah kejahatan  internasional.  Artinya,  berlaku prinsip  universal  dalam  hukum  pidana bahwa  setiap  negara  wajib  melakukan penuntutan  dan  penghukuman  terhadap pelaku kejahatan internasional.
2.  Ratifikasi UNCAC oleh Pemerintah Indonesia  tentunya  sudah  didasarkan pada  pertimbangan  yang  matang  bahwa isi  konvensi  tersebut  sesuai  dengan situasi  dan  kondisi  negara  yang  sedang aktif-aktiv melakukan pemberantasan korupsi.
3.  Ratifikasi yang dilakukan terhadap UNCAC  berlaku  sebagai self  executing treaty . Artinya, dapat serta merta diberlakukan sebagai hukum positif.
4.  Ratifikasi  suatu  konvensi  internasional tunduk  pada  prinsip  umum  hukum internasional  yakni pacta  sunt  servanda yang berarti bahwa perjanjian yang dibuat oleh  para  pihak  mengikat  ibarat  undang- undang. Menurut
Oppenheim,
sebagaiman  yang  dikutip  oleh  Anthony Aust,  di  dalam  prinsip pacta  sunt servanda tercakup  prinsip  keadilan  dan itikat  baik  untuk  melaksanakan  isi  suatu perjanjian  atau  konvensi  yang  telah diratifikasi.
5.  Dalam  konteks  hubungan  antara  hukum pindana  internasional  dengan  hukum pidana nasional, hukum pidana internasional berfungsi sebagai
pelengkap terhadap hukum pidana nasional,  bilamana  aturan-aturan  yang berada  dalam  konvensi  internasional yang telah diratifikasi belum diatur dalam undang-undang nasional.
6.  Berdasarkan prinsip hukum pidana internasional yakni prinsip civitas maxima secara  tegas  menyatakan  bahwa  hanya ada  satu  sistem  hukum  universal  yang
dianut  oleh  semua  bangsa  di  dunia  dan harus dihargai serta dilaksanakan.
7.  Korupsi  sebagai  kejahatan  internasional yang  merupakan  substansi  dari  hukum pidana  internasional  dalam  hubungan dengan  paham  monisme  dan  paham dualisme,  hukum  pidana  internasional lebih menitikberatkan pada paham monisme bahwa hukum internasional dan hukum nasional merupakan satu kesatuan  sistem  hukum  berupa  kaidah- kaidah  yang  mengikat  individu,  negara maupun  kesatuan  lainnya  yang  bukan negara.
Secara  yuridis  konsep restorative justice dapat diterapkan di Indonesia dengan beberapa alasan diantaranya adalah:
1.  Berdasarkan  rapat  kerja  nasional  pada tahun 2011 yang diadakan oleh
Mahkamah
Agung menghasilkan putusan  penting  yang  kemudian  dapat menjadi  yurisprudensi  dalam  putusan Mahkamah  Agung,  yang  didasarkan pada  Putusan  No.1600  K/Pid/2009 tentang pertimbangan restorative justice (Selanjutnya  disebut  sebagai  kasus Putusan  No.1600  tahun  2009) . Pada prinsipnya  yurisprudensi  tersebut  dapat dikatakan  sebagai  benih  kelahiran  dari restorative justice, sebab menurut Mahkamah Agung salah satu dari tujuan hukum pidana adalah  memulihkan keseimbangan  yang  terjadi  karena adanya tindak pidana. Salah satu tujuan “Pemulihan  keseimbangan”  pada  tindak pidana korupsi adalah dengan pengembalian kerugian keuangan negara  demi  kepentingan  masyarakat banyak  dan  mengantisipasi  terjadinya krisis  di  berbagai  bidang  pembangunan negara.
2. Restorative  justice dapat  diterapkan  di Indonesia berdasarkan ratifikasi UNCAC dalam  UU  No  7  tahun  2006.  Ratifikasi UNCAC  oleh  Pemerintah  Indonesia tentunya sudah didasarkan pada pertimbangan  yang  matang  bahwa  isi konvensi tersebut sesuai dengan situasi dan  kondisi  negara  yang  sedang  giat-
giatnya melakukan pemberantasan korupsi.
3. Restorative justice dapat diberlakukan di Indonesia  dikarenakan  adanya  Surat Edaran  Jaksa  Agung  Muda  Pidana Khusus  Nomor:  B113/F/Fd.1/05/2010 tanggal  18  Mei  2010  dan  Surat  Kapolri No. Pol. B/3022/XII/2009/sdeops tentang konsep Alternatif  Dispute  Resolution (ADR).
Merujuk pada ketentuan
diberlakukannya  konsep restorative  justice dalam tindak pidana korupsi beberapa kasus telah  diselesaikan  melalui  Surat  Edaran Jampidsus  Nomor:  B-765/F/Fd.1/04/2018 tertanggal  20  April  2018  perihal  Petunjuk Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi  Tahap  Penyelidikan  beberapa wilayah  kejaksaan  telah  memberlakukan restorative  justice dalam  mengatasi  tindak pidana korupsi diantaranya ialah Kejaksaan Negeri  Pringsewu  juga  di  Tahun  2018  juga sudah melaksanakan metode tersebut untuk 3  (tiga)  perkara  yang  apabila  ditotal  adalah sebesar + Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang telah disetorkan ke kas Negara. Sedangkan bentuk penerapan SE Jampidsus  Nomor  :  B-1113/F/Fd.1/05/2010 ialah  kasus  tindak  pidana  korupsi  dibawah Rp.  100  juta  yang  diselesaikan  melalui keadilan restorative  justice yaitu  kasus Penghulu  Kampung  Empang  Pandan  yang melakukan  penyelewengan  Alokasi  Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 15.000.000. Kasus tersebut  dalam  tahap  penyidikan,  namun tersangka sudah mengembalikan seluruhnya  kerugian  negara.  Sehingga kejaksaan  menerbitkan  Surat  Perintah Penghentian  Penyidikan  (SP3)  terhadap kasus tersebut.

## Simpulan
Berdasarkan uraian dari hasil penelitian  dan  pembahasan  diatas  dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. UU  PTPK  masih  menerapkan  konsep keadilan retributive dalam  kaitannya dengan perampasan harta kekayaan hasil tindak pidana korupsi, sedangkan bentuk
pertanggungjawaban pidana perampasan harta  kekayaan  pelaku  tindak  pidana korupsi  hanya  sebagai  pidana  tambahan yang bersifat alternatif dan komplementer serta  tidak mendukung upaya  pemulihan kerugian negara. Adanya kesulitan dalam mengatasi kerugian  negara  akibat  tindak pidana  korupsi  melahirkan  solusi  untuk menyelesaikannya, salah satunya adalah dengan  menerapkan  konsep  keadilan restorative  justice dalam  menyelesaikan perkara-perkara  tindak  pidana  korupsi tertentu  dengan  memperhatikan  nilai kerugian  serta  bentuk  tindak  pidana korupsinya.
2. Secara teoritis dan secara yuridis konsep restorative  justice dalam  tindak  pidana korupsi  dapat  di  terapkan  dalam  hukum Indonesia. Perubahan konsep dari retributive  justice menjadi restorative justice tidak  menghambat  penerapan konsep  ini  selama  tidak  bertantangan dengan  peraturan  yang  telah  ada. Penerapan  konsep restorative  justice dalam  tindak  pidana  korupsi  guna menguatkan tujuan pengembalian kerugian  negara  oleh  pelaku  tindak pidana korupsi dapat dilihat melalui Surat Edaran  Jaksa  Agung  Muda  Pidana Khusus Nomor: B113/F/Fd.1/05/2010 tanggal  18  Mei  2010  dan  Surat  Kapolri No.  Pol.  B/3022/XII/2009/sdeops  tentang konsep Alternatif  Dispute  Resolution (ADR). Keadilan restorative justice dalam tindak  pidana  korupsi  lebih  menekankan pada  perbaikan  atas  kerugian  yang disebabkan.  Konsep restorative  justice dalam  pemidanaan  pelaku  tindak  pidana korupsi  dapat  diterapkan  dalam  bentuk penguatan  aturan-aturan  pengembalian kerugian  negara  dari  pidana  tambahan menjadi pidana pokok, melalui konsep ini terjadi perubahan yang tadinya follow the suspect menjadi follow  the  money  and follow  the  asset yang  secara  tidak langsung  akan  memiskinkan  pelaku tindak  pidana  korupsi  dan  negara  akan diuntungkan.

## Saran
Berdasarkan  kesimpulan  di  atas,  maka disarankan
1. Perubahan  harus  dilaksanakan  secepat mungkin,  terutama  yang  melibatkan terobosan hukum yang lebih tepat waktu, proporsional, dan efektif, serta kepastian hukum  yang  lebih  besar.  Metode restorative justice merupakan salah satu terobosan  yang  penting  dalam  hal pemulihan keuangan Negara serta tidak menjadi  pemborosan  keuangan  Negara teristimewa  dalam  penanganan  perkara sampai dengan tahapan eksekusi ataupun dalam pembiayaan di Lembaga Pemasyarakatan yaitu selama terpidana menjalani pidana badannya. Perubahan/amandemen peraturan
perundang-undangan sudah harus
menjadi suatu kewajiban sebagai syarat bagi  pemulihan  keuangan  negara  dan jenis pencegahan lainnya guna menurunkan  jumlah  kasus  korupsi  di Indonesia, yang diharapkan dapat menjadi  solusi  dari  berbagai  kesulitan ekonomi negara.
2. Mengingat besarnya manfaat penyelesaian  tindak  pidana  korupsi melalui restorative  justice dalam  rangka pemulihan kerugian negara ( aset recovery ) yang bermanfaat untuk pembangunan ekonomi Negara Republik Indonesia ada baiknya badan legislative memuat  materi  tentang  penyelesaian tindak pidana korupsi melalui pendekatan restorative  justice dalam perubahan UU KUHAP dan UU PemberantasanTindak  Pidana  Korupsi. Saat  ini  Indonesia  telah  meratifikasi UNCAC  2003,  maka  sudah  menjadi keharusan bagi negara untuk
menyesuaikan UU PTPK dengan
ketentuan dalam UNCAC dan
selanjutnya  menyusun  UU  tentang perampasan  aset  hasil  tindak  pidana sebagai landasan penerapan
perampasan  aset  hasil  tindak  pidana.
Penerapan  metode restorative  justice saat ini hanya berupa surat edaran jaksa agung  muda  pidana  khusus  sehingga
perlu  di  imbangi  dengan  adanya  suatu payung  hukum  yang  kuat  dan  bukan hanya dalam surat edaran yang bersifat internal, sehingga seluruh aparat penegak  hukum  dapat  melaksanakan terobosan yang sama. Selain itu diperlukan  bentuk  sanksi  tambahan sesuai  dengan  sanksi  administrasi  bagi pelaku  tindak  pidana  korupsi  yang dikenakan  oleh  daerah/instansi  kepada pihak  yang  terlibat  guna  penambahan efek  jera  kepada  pihak  lain  misalnya dapat  diterapkan  pemberhentian  dari jabatan aktif, penundaan pangkat/kenaikan gaji berkala (administratif),  tidak  dilibatkan  dalam kegiatan-kegiatan pembangunan fisik/penyediaan jasa yang
menggunakan  anggaran  Negara  ke depannya.

## DAFTAR PUSTAKA
B.D.  Sri  Marsita,  Sri  Humana,  2015.
Penyelesaian Perkara Tindak Pidana korupsi Yang Nilai Kerugian Keuangan  Negaranya  Kecil,  Pusat Penelitian dan Pengembangan Kejaksaan Agung R.I . Jakarta
Selatan: PT. Raja Grafindo Persada.
Budi Suhariyanto, 2016. Restorative Justice dalam Pemidanaan Korporasi Pelaku Korupsi demi Optimalisasi Pengembalian  Kerugian  Keuangan
Negara .  Jakarta,  Kemenkumham,
Volume 5, Nomor 3, Desember 2016, hlm. 423.
Departemen  Hukum  dan  HAM  Republik
Indonesia,  2008. Penelitian  Hukum tentang Aspek Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia, Jakarta: PT. Grasindo.
ICW, 2021, Kasus Korupsi Sepanjang Tahun 2021, https://www.antikorupsi.org/id/s earch/node?keys=KASUS+KORUP SI ,dilihat 10 Oktober 2021. Indriyanto  Seno  Adji.  2012. Korupsi  Dan Permasalahannya . 2012: Diedit Media Press. hlm. 27. Purwokerto: Jurnal Dinamika Hukum Vol. 12 No. 3 September 2012, hal. 409. Soekanto, Soerjono, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas
Indonesia. RI. Jakarta: Sinar Grafika. Undang-Undang    Nomor  11  Tahun  2012 tentang  Sistem  Peradilan  Pidana Anak.  (Lembaran  Negara  RI  Tahun 2012 Nomor 1530).
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945  (Lembaran
Negara Nomor 75 Tahun 1959).
Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2004
tentang Kejaksaan Republik
Indonesia.  (Lembaran  Negara  RI Tahun  2004  Nomor  76,  tambahan Lembaran RI Nomor 3209).
Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001 Tentang  Perubahan  atas  Undang- Undang  Nomor  31  Tahun  1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana  Korupsi.  (Lembaran  Negara RI Tahun 1999 Nomor 75. Tambahan  Lembaran  RI  Nomor 3851). Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam  (Lembaran  Negara  RI  Tahun 2009 Nomor 157).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7  Tahun  2006 Tentang Pengesahan United  Nations  Convention  Againts Corruption, 2003. (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 32. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4620).