## MADANI
Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 15 No 3 (2023) : Desember 2023 (P-ISSN 2085 - 143X) (E-ISSN 2620 - 8857)

## Strategi Biro Pemberitaan Parlemen DPR RI Menghadapi Berita Negatif di Media Massa
Yonarisman Muhammad Akbar 1 , Raesita Rakhmawati Rosadi 2 , Ida Royandiah 3 , Mohamad Fajar Haqi Ismaya 4 , Dina Fadiyah 5
1,2,3,5 Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Politik, Universitas Terbuka; 4 International Relations Department, Institute of Social Sciences, Kocaeli University, Turkiye
yonarismanakbar@ecampus.ut.ac.id , Resitarosadi@ecampus.ut.ac.id , Idaroyandiah@ecampus.ut.ac.id
Received: 04 September 2023; Revised: 30 September 2023; Accepted: 15 Oktober 2023; Published: Desember 2023; Available online: Desember 2023

## Abstract
The House of Representatives of the Republic of Indonesia (DPR RI) plays a vital role and significant contribution in the areas of legislation, budgeting, and oversight. This institution is known as the "house of the people" as it serves as a place for representatives to channel the aspirations of the public. However, various recent data indicates that the image of this representative institution tends to be negative. DPR RI often receives unfavorable media coverage, ranging from performance issues to problems such as members' absence from sessions. There is a significant challenge for this institution to convince the public to have a high and dominant perception of it in a positive light. The Parliament News Bureau holds the role of public relations, being at the forefront of providing information and disseminating positive news about DPR RI's performance. This research focuses on the strategies employed by the Parliament News Bureau in handling negative news about the DPR RI in the mass media. The study is a qualitative research with descriptive analysis. Data is gathered from in-depth interviews with the Head of the Parliament News Bureau, documents, and literature studies. The results of this research show that the Parliament News Bureau focuses on generating positive news and disseminating it through various mass media channels and digital platforms such as television, radio, and social media. Additionally, the Parliament News Bureau continuously monitors the mass media to stay updated on news related to the institution and its members.
Keywords: Reputation/Image Management, Parliamentary Reporting Bureau, Negative News

## Pendahuluan
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) adalah lembaga yang dikenal luas oleh masyarakat Indonesia. Lembaga dengan fungsi legislatif ini menjadi salah satu aktor fundamental selain eksekutif dan yudikatif yang harus dimiliki oleh sebuah negara demokratis berdasarkan Trias Politika Montesquieu. Betapa tidak, apabila tidak ada DPR RI maka akan terjadi ketidakseimbangan bahkan abuse of power dalam pemerintahan demokratis sebuah negara. Khususnya dalam fungsi pembuatan dan pengesahan undang-undang negara. Maka keberadaan institusi DPR RI pada hakikatnya bersifat mutlak.
DPR RI sebagai lembaga negara yang sah yang memiliki 3 fungsi utama yaitu: Pertama, sebagai fungsi legislasi sebagai lembaga yang berfungsi dalam mengusulkan, membuat, dan mengesahkan undang-undang. Kedua sebagai fungsi anggaran, menyusun serta mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ketiga sebagai fungsi pengawasan dimana DPR sebagai lembaga legislatif berfungsi mengawasi kinerja lembaga eksekutif dalam hal ini presiden dan para menterinya. Selain fungsi-fungsi tersebut DPR RI juga
berperan sebagai wakil rakyat di pemerintahan. Para anggota DPR RI lah yang bertugas menyampaikan aspirasi rakyat kepada pemerintah.  Namun yang terjadi saat ini adalah DPR RI sering menjadi perbincangan publik.
Dari beberapa peran dan fungsi inilah yang menjadikan DPR RI sebagai organisasi yang wajib memiliki reputasi baik guna mendapatkan kepercayaan dari masyarakat yang diwakilinya. Keberadaan DPR RI dalam pemerintahan sebagai lembaga politik dituntut adanya reputasi positif dalam lembaga ini. Reputasi positif ini ditujukan agar publik atau masyarakat dapat mempercayai kinerja para wakil rakyatnya dan menciptakan kepercayaan kepada lembaga DPR. Reputasi positif dibutuhkan supaya tugas dan kewajiban para anggota DPR dapat berjalan dengan baik dan masyarakat dapat menerima semua hasil kerja DPR, yaitu pembuat undang-undang, pengawasan terhadap kinerja pemerintah, dan menyusun APBN.
Namun lembaga ini cenderung memiliki citra negatif di kalangan masyarakat Indonesia. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di 34 Provinsi di Indonesia, Litbang Kompas (2022) menemukan bahwa persepsi masyarakat
terhadap DPR hanya 44,4% dari 100% total responden. Terpaut jauh di bawah persepsi lembaga negara lainnya. Sebanyak 78,7% orang yang menjawab mengatakan, lembaga legislatif ini belum mengutamakan kepentingan dan aspirasi publik. Survei Charta Politika (2022) menyebut DPR menjadi satu dari dua lembaga negara yang paling kurang dipercaya publik dibandingkan lembaga lainnya dengan persentase 32,6%.
Menjadi sebuah pertanyaan besar terlebih bagi para akademisi ilmu komunikasi, aspek yang menjadi akar masalah citra DPR RI yang kurang positif. Karena pada hakikatnya fungsi DPR seharusnya memiliki citra positif sebagai kekuatan penyeimbang sebuah pemerintahan. Terlebih umum diketahui, DPR adalah rumah berbagai kepentingan. Kepentingan rakyat, kepentingan kelompok politik, kepentingan individual, maupun kepentingan lainnya. Tantangan yang tidak mudah namun perlu disikapi secara matang dan strategis.
Dalam sebuah lembaga, peran manajemen citra umumnya terletak pada unit kerja Humas. Dalam tubuh DPR RI, terdapat dua biro yang bersinggungan dengan citra lembaga terhadap publik. Yaitu Biro Humas DPR RI dan Biro
Pemberitaan Parlemen. Namun dalam konteks manajemen citra DPR terhadap berita-berita negatif yang dapat bergerak dalam jangka pendek terletak bukan pada Humas DPR RI, melainkan Biro Pemberitaan Parlemen DPR RI (Pahlevi, 2023).

## Metode
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan mengumpulkan data primer melalui wawancara dengan narasumber terkait dan data sekunder melalui literatur-literatur yang tersedia. Kemudian dilakukan analisis dengan teknik analisa deskriptif.
Bonham menyampaikan definisi public relations sebagai suatu seni menciptakan pengertian publik secara lebih baik, sehingga akan memperdalam kepercayaan publik terhadap suatu organisasi, badan, atau seseorang. Seorang aktor PR harus mampu memiliki seni dalam mengelola strategi komunikasinya kepada publik demi image positif lembaganya (Yulianita, 2007 : 27).
Haedrich (1993 : 83-93) menyoroti pentingnya penelitian manajemen citra untuk public relations. Studi ini menyerukan peningkatan peran dari public relations dalam hal
membangun dan memelihara citra organisasi yang baik, berargumen bahwa citra organisasi "diatur oleh persepsi dan tingkat keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dan subkelompok individu dalam masyarakat," dan bahwa keahlian public relations dalam memahami harapan pemangku kepentingan serta memelihara komunikasi dua arah dengan mereka adalah kunci dalam mengelola citra perusahaan.
Proses ini semakin rumit hari ini dengan proliferasi platform komunikasi sosial, di mana banyak pemangku kepentingan terlibat dalam komunikasi dua arah yang interaktif, sinkron, dan langsung (Kelleher, 2007; Kent & Taylor, 1998 : 321-334) untuk mempengaruhi persepsi publik tentang citra organisasi.
Reputasi terbentuk dari kepercayaan simbolik terkait kapasitas, niat, sejarah, misi dan semua citra ini melekat pada banyak audiens (Carpenter, 2010 : 33). Reputasi sebuah organisasi bergantung kepada persepsi audiens (Maor, 2015 : 17-36). Audiens “publik” tidak mengobservasi realitas organisasi seutuhnya, namun hanya citra parsial dari sebuah efektivitas organisasi (Carpenter and Krause, 2012).
Manajemen reputasi dapat dilihat dari strategi yang diterapkan organisasi
sektor publik untuk mengelola persepsi publik yang membentuk reputasi organisasi (Elsbach, 2006). Manajemen reputasi berkaitan dengan penyajian diri dalam kesehariannya (Goffman, 1959), karena organisasi sektor publik mengelola persepsi audiens mereka.

## Hasil Dan Pembahasan

## Nomenklatur, Tugas, dan Fungsi Humas dan Biro Pemberitaan
Parlemen DPR RI
Pada tahun 2021, Biro Humas DPR RI merupakan satu unit kesatuan dengan Biro Pemberitaan DPR RI dengan nama Biro Humas Pemberitaan (Pahlevi, 2023). Namun setelah dilakukan kajian mendalam ternyata pada praktiknya Humas dan Pemberitaan DPR RI memiliki karakteristik yang berbeda dengan humas di instansi pada umumnya. Kemudian dua unit tersebut dipisahkan. Meskipun tetap masih terdapat sedikit persamaan antara Humas DPR RI dengan Humas pada umumnya instansi. Seperti pengaduan masyarakat ataupun audiensi secara tertulis fisik maupun online pada website, kemudian Humas DPR RI akan menyampaikannya kepada alat kelengkapan DPR RI maupun Anggota DPR RI selaku speaker instansi. Sementara tugas utama Humas DPR RI
hari ini lebih kepada edukasi tentang keparlemenan kepada masyarakat berbagai kalangan (Royandiah, 2022).
Biro Pemberitaan Parlemen DPR RI memiliki tugas yang berbeda dengan Biro Humas DPR RI. Dasar hukum nomenklatur Biro Pemberitaan Parlemen DPR RI adalah Peraturan Sekretariat Jenderal DPR RI No. 6 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Setjen DPR RI sebagaimana diubah dengan Peraturan Setjen DPR RI No. 4 Tahun 2021. Tepatnya pada BAB II, Bagian Ketiga “Deputi Bidang Persidangan”, Pasal 9 ayat e (2021:32). Adapun berdasarkan Paragraf 5 tentang Biro Pemberitaan Parlemen Pasal 150, tugas dari biro ini adalah menyelenggarakan dukungan pemberitaan di media cetak dan media sosial, pengelolalaan televisi dan radio, serta pengelolaan urusan penerbitan (2021:53).
Secara lebih rinci fungsi Biro Pemberitaan Parlemen adalah:
1. Penyusunan dan evaluasi rencana, program, dan
anggaran di lingkungan Biro Pemberitaan Parlemen
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemberitaan di media cetak dan media sosial, televisi, dan
radio parlemen, dan penerbitan
3. Penyelenggaraan televisi dan radio (TVR Parlemen)
4. Penyelenggaraan urusan penerbitan
5. Penyusunan laporan kinerja Biro Pemberitaan Parlemen, dan
6. Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Deputi Bidang Persidangan (pasal

## 151, hal. 64-65)
Tahapan dan Langkah Taktis Biro Parlemen dalam Manajemen Berita
Negatif DPR RI
Hal pertama yang perlu diketahui sebelum tahapan dan langkah adalah komponen bagian yang terdapat dalam Biro Pemberitaan Parlemen DPR RI. Berdasarkan Peraturan Setjen DPR RI pasal 155 (2021:65), Media Biro Pemberitaan Parlemen terdiri atas bagian Media Cetak dan Media Sosial, bagian Televisi dan Radio Parlemen (TVR), dan bagian Penerbitan.
Dalam mengimplementasikan tugasnya, pada bagian media cetak dan media sosial, Biro Pemberitaan Parlemen membuat perencanaan jangka sedang dan pendek seperti agenda setting dan framing serta pembuatan konten berita
termasuk peliputan kegiatan penting DPR RI. Perencanaan tersebut kemudian diaplikasikan dan dipantau hasil efektivitasnya serta dievaluasi.
Sementara itu, isu-isu yang beredar di media nasional, lokal, maupun online turut dipantau oleh tim Biro Pemberitaan Parlemen untuk kemudian dianalisis dan hasilnya dijadikan acuan untuk mengambil langkah respon. Pemantauan tone berita di media dilakukan secara kombinasi yaitu menggunakan kecerdasan buatan Indonesia Monitoring dan manual asesmen oleh tim. Pemantauan dilakukan baik perhari, perpekan, perbulan, maupun perperiode tertentu. Selain sebagai acuan internal rencana kerja tim internal, data dan hasil analisis berita juga kemudian dilaporkan kepada Sekretariat Jenderal DPR RI maupun jajaran Pimpinan Anggota DPR RI seperti Ketua DPR RI.
Selanjutnya pada bagian televisi, Biro Pemberitaan Parlemen membuat dan mengelola Televisi dan Radio Parlemen (TVR Parlemen) yang dapat disaksikan masyarakat di website TVR Parlemen dan di YouTube channel TVR Parlemen. Bagian Televisi juga melakukan peliputan. Sementara Radio, terdapat Radio Parlemen yang tersedia di
berbagai media online modern berbasis suara seperti Spotify dan Noice. Selain itu, Biro Parlemen juga menjalin hubungan baik dan kerjasama dengan berbagai kanal Televisi dan Radio nasional serta lokal. Biro Parlemen dapat menyuplai berita sementara feedback yang didapatkan untuk DPR adalah eksposur pemberitaan (Pahlevi, 2023).
Di bagian penerbitan, Biro Pemberitaan Parlemen memproduksi buletin yang diberi nama Parlementaria. Seiring perkembangannya menurut Pahlevi (2023) terjadi penurunan kuantitas cetak fisik buletin yang sebelumnya menyentuh 12.000 eksemplar, saat ini hanya berkisar 1200- an eksemplar saja. Hal ini terjadi karena shifting minat masyarakat dari media hardcopy menjadi softcopy. Hal ini juga berkontribusi positif pada penghematan anggaran cetak.
Selain itu, secara umum melalui media cetak dan sosial, televisi dan radio, serta penerbitan, Biro Pemberitaan Parlemen juga turut mengkomunikasikan kinerja positif DPR RI yang bersifat insidental. Seperti ketika menghangatnya isu Meikarta dengan masuknya berbagai pengaduan konsumen yang dirugikan, kemudian dengan cepat DPR RI melakukan pemanggilan kepada
Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 15 No 3 (2023) : Desember 2023
developer Meikarta. Biro Pemberitaan Parlemen dengan sigap dan terukur menaikkan berita ini dalam rangka memberitahukan kepada masyarakat aspirasi dan keluhannya didengar dan segera direspon konkret oleh anggota DPR RI. Juga mengenai suksesnya DPR menekan biaya haji tahun 2023 sehingga peningkatan tidak sebesar yang diajukan oleh eksekutif terkait. Disahkannya UU TPKS turut menjadi pencapaian yang mengundang respon positif kalangan perempuan Indonesia.
Di samping itu maraknya berita negatif bahkan hoax membuat Biro Pemberitaan Parlemen berada pada posisi penting dalam melakukan respon yang tepat sasaran dan cepat dalam rangka manajemen citra lembaga. Langkah Biro Pemberitaan Parlemen dalam menghadapi berita negatif atau hoax adalah dengan melakukan reporting kepada Setjen DPR RI maupun Pimpinan DPR terkait, kemudian meminta pimpinan ataupun anggota DPR RI untuk memberikan klarifikasi maupun pendapat yang kemudian akan dibuatkan press release oleh Biro Pemberitaan Parlemen. Hal ini disebabkan Biro Pemberitaan Parlemen sama seperti Humas DPR RI yaitu tidak memiliki kewenangan dalam menyampaikan
pendapatnya mewakili lembaga DPR RI. Dalam hukumnya, anggota DPR RI yang memegang fungsi speaker.
Citra Negatif DPR : Antara Paradoks dan Kesempatan Perbaikan Kinerja
Pahlevi (2023) menyebutkan bahwa dalam upayanya mencari akar permasalahan tingginya persepsi negatif terhadap DPR RI, Biro Pemberitaan Parlemen telah melakukan survey khusus di kalangan milenial dan Gen-Z sebagai mayoritas pemilih DPR di 2024 nanti terkait pengetahuan mereka tentang DPR, nama-nama anggota, Alat Kelengkapan DPR (AKD), tugas dan fungsi, sampai pada tingkat kepercayaan dan sumber informasi mereka selama ini terkait DPR. Dari hasil survey kinerja DPR dari skala 1-10, hasilnya pada angka 5 koma. Menurut Pahlevi ini belum cukup bagus, tetapi tidak cukup buruk.
Namun ada paradoks yang muncul. Ketika ada pertanyaan basic knowledge tentang tupoksi DPR, banyak dari mereka yang tidak tahu. Milenial menjawab benar di angka 35,6 poin, yang tidak mengetahui 64,4 poin. Sementara Gen-Z yang menjawab benar hanya 25,7 poin yang tidak mengetahui 74,3 poin. Artinya sumber informasi mereka adalah berita-berita di media. Dan hal ini menjadi temuan penting untuk mengatur
strategi manajemen citra ke depannya (Pahlevi, 2023).

## Analisis SWOT Biro Pemberitaan Parlemen DPR RI

## Biro Pemberitaan Parlemen DPR
RI memiliki sejumlah kekuatan yang dapat diandalkan untuk memperkuat citra positif lembaga. Akses yang dimiliki ke berbagai media terutama pada media sosial, memberikan kesempatan untuk menyebarkan informasi secara luas. Van Dijk dalam Nasrullah (2015) menyatakan bahwa media sosial adalah platform media yang memfokuskan pada eksistensi pengguna yang memfasilitasi mereka dalam beraktifitas maupun berkolaborasi. Karena itu media social dapat dilihat sebagai medium (fasilitator) online yang menguatkan hubungan antar pengguna sekaligus sebuah ikatan sosial.
Koneksi yang kuat dengan media massa juga menjadi kelebihan, memberikan eksposur yang baik untuk berita positif DPR RI. Tim yang terampil dalam bidang jurnalistik dan humas turut menjadi kekuatan, memungkinkan Biro Pemberitaan Parlemen untuk mengelola pesan dan merancang narasi yang positif dengan baik.
Meskipun demikian, terdapat beberapa kelemahan yang perlu diperhatikan. Keterbatasan kewenangan dalam memberikan tanggapan atau komentar resmi atas isu-isu tertentu dapat menjadi kendala. Ketergantungan yang tinggi pada media tradisional juga dapat membuat Biro Pemberitaan Parlemen kurang responsif terhadap tren dan perubahan perilaku konsumen media, terutama di kalangan milenial dan Gen-Z (Pahlevi, 2023)..
Namun, berbagai peluang dapat dioptimalkan oleh Biro Pemberitaan Parlemen untuk memperkuat eksistensinya. Pemanfaatan media sosial sebagai alat interaksi langsung dengan masyarakat, terutama kalangan muda, adalah peluang yang signifikan, dengan membangun kemitraan yang lebih kuat dengan media nasional dan lokal juga dapat meningkatkan cakupan positif DPR RI. Adopsi teknologi baru, seperti kecerdasan buatan, juga dapat membantu menganalisis sentimen media dan merancang strategi yang lebih efektif.
Tidak dapat diabaikan pula ancaman yang mungkin dihadapi oleh Biro Pemberitaan Parlemen terkait dengan banyaknya berita negatif dan hoax yang dapat dengan cepat menyebar
melalui media sosial dapat merusak citra DPR RI. Perubahan kebijakan media atau algoritma platform media sosial juga dapat mempengaruhi visibilitas berita yang disebarkan oleh Biro Pemberitaan Parlemen. Tingginya tingkat ketidakpercayaan publik terhadap DPR RI secara keseluruhan juga menjadi hambatan utama dalam membangun citra positif.
Dalam menghadapi berbagai ancaman ini, Biro Pemberitaan Parlemen perlu menjalankan peranannya dengan cermat. Respon yang tepat sasaran dan cepat terhadap berita negatif, bahkan hoax, menjadi kunci dalam manajemen citra lembaga. Dalam konteks ini, fokus bukan hanya pada pengiriman berita positif tetapi juga pada aspek pengiriman yang harus dipastikan agar pesan tersebut diterima dengan baik oleh masyarakat.
Oleh karena itu, dengan memahami secara menyeluruh analisis SWOT ini, Biro Pemberitaan Parlemen DPR RI dapat mengidentifikasi langkah- langkah strategis yang perlu diambil untuk memaksimalkan kekuatan, mengatasi kelemahan, memanfaatkan peluang, dan menghadapi ancaman. Dengan pendekatan yang cermat dan adaptabilitas terhadap perubahan, Biro
ini dapat terus berperan sebagai agen penting dalam membentuk opini publik terhadap DPR RI (Pahlevi, 2023).

## Kesimpulan dan Rekomendasi
Carpenter dan Krause (2012) yang pada intinya menekankan bahwa audiens atau publik tidak mengobservasi realitas organisasi seutuhnya, namun hanya citra parsial dari sebuah efektivitas organisasi. Konsepsi ini sebaiknya menjadi kunci pemahaman tim Biro Pemberitaan Parlemen DPR RI. Secara alamiah konsepsi ini justru diperkuat dengan temuan survey Biro Pemberitaan Parlemen mengenai rendahnya pemahaman tupoksi DPR di kalangan milenial dan Gen-Z. Artinya angka kepercayaan mereka terhadap DPR masih terbilang rendah disebabkan oleh informasi yang didapat langsung dari media-media yang ada, bukan dari aktor cover both side DPR RI, yakni Biro Pemberitaan Parlemen.
Meningkatkan optimalisasi berita positif DPR adalah langkah yang sudah tepat dan perlu terus ditingkatkan secara inovatif dan kreatif. Bagaimana berita positif dari Biro Parlemen tidak hanya bertumpu pada delivery namun juga harus dipastikan delivered. Langkah berkolaborasi dengan TV, Radio, serta media alternatif kekinian seperti Spotify
dan Noice merupakan langkah yang tepat namun tertap perlu ditingkatkan secara kuantitas dan kualitasnya. Di era informasi ini, kekuatan kunci terletak pada keberhasilan pemasifan informasi kepada publik sehingga persepsi yang terbentuk sesuai dengan harapan namun tetap harus faktual.
Medium analisis media melalui Indonesia Monitoring dapat terus dikembangkan seiring dengan kecamggihan teknologi kecerdasan buatan, agar mesin dapat lebih efektif dan cerdas dalam membuat dan menganalisis berita.
Hal yang patut diapresiasi dan dipertahankan adalah pengembangan cara-cara kreatif merangkul generasi muda dengan cara-cara dan media-media yang dapat dengan mudah mereka terima. Bagaimanapun jumlah penduduk usia produktif telah mencapai mayoritas di Indonesia. Hal ini korelatif dengan partisipasi politik mereka dalam ranah pemilihan dan pengawalan legislatif.

## Referensi
Buku Saku Peraturan Sekretariat Jenderal DPR RI No. 6 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Setjen DPR RI sebagaimana diubah dengan Peraturan Setjen
DPR RI No. 4 Tahun 2021. Diakses dalam https://www.dpr.go.id/files/BUK U%20STRUKTUR%20SETJEN%20 DPR.pdf dpada 3 Juli 2023 pukul 15.00 WIB.
Carpenter, D. 2010. Reputation and Power: Organisational Image and Pharmaceutical Regulation at the FDA. New Jersey : Princeton University Press. Diakses dalam https://www.degruyter.com/doc ument/doi/10.1515/9781400835 119/html?lang%3Den=&lang=de pada 3 Juli 2023 pukul 21.15 WIB.
Carpenter, D. and Krause, G.A. 2015.
Transactional Authority and Bureaucratic Politics. Journal of Public Administration Research and Theory. Doi: 10.1093/jopart/muu012. Diakses dalam https://academic.oup.com/jpart/ article/25/1/5/887243 pada 3 Juli 2023 pukul 20.00 WIB
Elsbach, Kimberly D. 2003. Organizational Perception Management. Diakses dalam https://www.researchgate.net/pu blication/248563854_Organizatio nal_Perception_Management pada 3 Juli 2023 pukul 21.30 WIB.
Goffman, E. 1959. The Presentation of Self in Everyday Life. New York : Doubleday.
Guritno, Tatang. 2022. Survei Litbang ‘Kompas’ : Citra DPR Kembali Merosot. Diakses dalam https://nasional.kompas.com/rea d/2022/10/17/10091871/survei -litbang-kompas-citra-dpr- kembali-merosot pada 3 Juli 2023 pukul 15.30 WIB.
Haedrich, G. (1993). Images and Strategic Corporate and Marketing Planning. Journal of Public Relations Research.
Kelleher, T. (2007). Public Relations Online: Lasting Concepts for Changing Media. California : Sage.
Kent, M. L., & Taylor, M. 1998. Building Dialogic Relationships through the World Wide Web. Public
Relations Review.
Maor, M. 2015. Theorizing Bureaucratic
Reputation, In A. Waeraas and M. Maor (eds) Organisational Reputation in the Public Sector. Londin Routledge. Diakses dalam https://books.google.co.id/books ?hl=id&lr=&id=YiUhBQAAQBAJ&o i=fnd&pg=PA17&ots=uieTOWWo E2&sig=btARhzOFeJ_kTXC4TsLDy
JmpOwo&redir_esc=y#v=onepage &q&f=false pada 3 Juli 2023 pukul 19.00 WIB.
Royandiah, I., Akbar, Y. M., & Rosadi, R. R.
(2022). Peran Humas Setjen DPR RI Dalam Mengelola Citra Positif. PROMEDIA (PUBLIC RELATION DAN MEDIA KOMUNIKASI), 8(2).
Survey Charta : Polri dan DPR RI Lembaga Paling Tidak Dipercaya Publik. Diakses dalam https://www.cnnindonesia.com/ nasional/20221222155056-32- 890861/survei-charta-polri-dan- dpr-lembaga-paling-tidak- dipercaya-publik pada 3 Juli 2023 pukul 15.55 WIB
Yulianita, Neni. 2007. Dasar-dasar Public Relations. Bandung: Pusat Penerbit Universitas.