ISTIKHLAF Vol 3 No 1, Maret 2021                                                                  ISSN : 2774-2466 (Online) DOI :  doi.org/10.51311/istikhlaf.v3i1.257                                                   ISSN : 2775-1341 (Print)

## Pengelolaan Dana Desa Dalam Perspektif Ekonomi Syariah  (Studi Kasus Dusun Empelu Kecamatan Tanah Sepenggal)
Sopriyanto 1
Institut Agama Islam(IAI) Yasni Bungo E- mail : sopriyantomunez93@gmail.com /WA: 085266481206

## Abstract
This  research  is  motivated  by  government  policies  regarding  village  fund  management,  this study aims to determine how village fund management is in accordance with sharia rules. This research  is  a  field  research  that  takes  place  in  the  Empelu  Hamlet,  Tanah  Sepenggal  District, using  a  descriptive  qualitative  research  approach.  The  results  of  this  study  indicate  that  the management of village funds carried out in Empelu Hamlet, Tanah Sepenggal District uses the principles  of  transparency,  accountability  and  participation.  This  shows  conformity  with  the Sharia Economic system.
Keywords : Village Fund Management, Sharia Economy.

## Abstrak
Penelitian ini di  latar belakangi oleh kebijakan pemerintah mengenai pengelolaan dana desa, penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana  pengelolaan  dana  desa  sesuai  dengan aturan  syariah.  Penelitian  ini  adalah  penelitian  lapangan  yang  mengambil  lokasi  di  Dusun Empelu  Kecamatan  Tanah  Sepenggal,  dengan  menggunakan  pendekatan  penelitian  kualitatif deskriptif.Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  pengelolaan  dana  desa  yang  dilakukan  di Dusun  Empelu  Kecamatan  Tanah  Sepenggal  memakai  prinsip  Transparansi,  Akuntabilitas sertapartisipasif. Hal ini menunjukkan kesesuaian dengan sitem Ekonomi Syariah.
Kata kunci : Pengelolaan Dana Desa, Ekonomi Syariah.

## A. Pendahuluan
Pentingnya  peranan  desa  sebagai  langkah  awal  terbentuknya  kemandirian masyarakat  membuat  Pemerintah  mengeluarkan  Peraturan  Pemerintahan  Republik Indonesia  No.  43  Tahun  2014  tentang  Peraturan  Pelaksanaan  Undang-Undang  No.6 Tahun  2014  tentang  desa,  yang  didalamnya  menjelaskan  perubahan  formula pengalokasian  Dana  Desa  juga  dimaksudkan  untuk  menjaga  agar  tidak  terdapat kesenjangan  yang  tinggi  antar  Desa  atas  besaran  Dana  Desa  yang  akan  diterima  oleh setiap Desa sehingga menjadi lebih merata dan berkeadilan.
Salah  satu  bentuk  kepedulian  pemerintah  terhadap  pengembangan  wilayah pedesaan adalah dengan memberikan anggaran pendapatan dan belanja negara untuk setiap  tahun  anggaran  yang  tujuanya  diperuntukkan  bagi  desa,  dari  bentuk  bantuan inilah  yang  kemudian  melahirkan  progam  dana  desa  yang  tercetus  di  tahun  2015, sementara  pengertian  dan  tujuan  tata  kelola  keuangan  desa  sendiri  sesuai  dengan Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No.113  tahun  2014  menjelaskan  bahwa  pengelolaan
1 Dosen Institut Agama Islam Yasni Bungo
keuangan desa adalah keseluruhaan dari semua kegiataan pemerintahan yang meliputi perencanaan,  pelaksanaan,  penatausahaan,  pelaporan  dan  pertangungjawaban keuangan desa.
Proses pengelolaan tersebut dikuatkan lagi dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, yang didalamnya di  jelaskan  bahwa  dalam  pelaksanaan  dan  pengelolaan  Keuangan  desa  harus  dikelola berdasarkan  azas-azas  transparan,  akuntabel  serta  mampu  menerapkan  pelayanan dengan tertib dan disiplin anggaran, dan dikelola dalam masa 1(satu) tahun  anggaran yakni  mulai  1  Januari  sampai  dengan  tangga1  31  Desember  dalam  tahun  berjalan tersebut. Sedangkan  menurut  pandangan  para  ahli,  pengelolaan  keuangan  diartikan sebag ai proses kegiatan administratif.
Sementara alokasi dana desa sendiri sesuai peraturan Menteri dalam Negeri No.113 Tahun 2014 alenia 8 diartikan sebagai dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan  belanja  Negara  yang  diperuntukkan  bagi  desa  melalui  anggaran  pendapatan  dan belanja  daerah  Kabupaten/Kota  yang  digunakan  untuk  membiayai  penyelenggaraan pemerintahan,  pelaksanaan  pembangunan,  pembinaan  kemasyarakatan  dan pemberdayaan  masyarakat.  Permasalahan  terletak  pada  tata  kelola  organisasi pemerintahan yang sampai saat ini belum mampu menerapkan konsep ekonomi syariah yang  kuat  dalam  implementasi  menjaga  penggeloaan  kegiatan  yang  akan  dilakukan. Sedangkan  untuk  dapat  menerapkan  prinsip  pengelolaan  organisasi  yang  baik diperlukan  konsep  yang  mampu  membantu  untuk  memperbaiki  salah  satunya  adalah konsep akuntabilitas, transparansi, partisipasif dan konsep ekonomi syariah.
Sedangkan  akuntabilitas  adalah  sebuah  konsep  etika  yang  dekat  dengan administrasi  publik  pemerintahan.  Sedangkan  transparansi  adalah  seperti  yang digunakan  dalan  istilah  politik  berarti  ketrbukaan  dan  pertanggung  jawaban.Dan partisipasif adalah suatu keterlibatan mental dan emosi seseorang kepada pencapaian tujuan dan ikut bertanggung jawab di dalamnya.
Dari  beberapa  pandangan,  pemikiran  dan  asumsi-asumsi  yang  telah  terbangun dalam uraian diatas, masih banyak beberapa persoalan yang sangat perlu untuk dikaji lebih mendalam. Karena pelaksanaan kebijakan pengelolaan dana desa yang  dilakukan di seluruh desa di Indonesia, nantinya akan memberikan hasil yang berbeda antara satu desa dengan Desa yang lain.
Untuk pemilihan objek penelitian ini dilakukan di Dusun Empelu Kecamatan Tanah
Sepenggal, dengan sumber alasan yang didapat dari hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti  pada  tanggal  06  -  07  Agustus  2019  dengan  memfokuskan  untuk  mencari informasi  yang  berhubungan  dengan  proses  pengelolaan  dana  desa  serta  melihat kondisi desa dalam bentuk infrastruktur dan kondisi masyarakat didalamnya.

## B. LandasanTeori

## 1. Pengertian Pengelolaan Dana Desa
Pengalokasian  dana  desa  merupakan  progam  yang  dibuat  oleh  Pemerintah  Pusat dengan memberikan dana ke Pemerintah Kabupaten yang bersumber dari bagian dana keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten atau Kota.  Dana desa yang bersumber dari APBN adalah wujud kepedulian Negara kepada Desa. Bagian dana yang dialokasikan  pusat  yang  selanjutnya  akan  diterima  daerah  paling  sedikit  10%  dari distribusi  proposional  untuk  setiap  desa  yang  aturannya  sesuai  dengan  persyaratan yang telah dibuat oleh pemerintah.

## 2. Prioritas Alokasi Dana Desa
Dana  desa  digunakan  untuk  membiayai  penyelengaraan  pemerintahan, pembangunan,  pemberdayaan  masyarakat  dan  kemasyarakatan.  Dana  desa  harus diprioritaskan  sebagai  media  untuk  meningkatkan  infrastukrtur  dan  pemberdayaan masyarakat  desa  melalui  progam-progam  yang  telah  dibuat  Sedangkan  maksud  dari pembangunan  desa  adalah  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  desa  dan kualitas  hidup  manusia  serta  untuk  menekan  kemiskinan  yang  ada  dalam  lingkungan masyarakat.
Prinsip  prioritas  pengunaan  dana  desa  yang  terdapat  pada  (Kemendesa,  2016) menjelaskan  beberapa  poin  yang  harus  ditekankan  dalam  pengoptimalan  dana  desa yaitu:
a. Keadilan  dengan  mengutamaka  haka  tau  kepentingan  seluruh  masyarakat  desa tanpa sedikit pun membeda-bedakan;
b. Kebutuhan  Prioritas,  dengan  mendahulukan  kepentingan  desa  yang  jauh  lebih urgent yang dampaknya jauh sangat dibutuhkan secara langsung untuk masyarakat desa.
c. Tipologi  Desa,  dengan  mempertimbangkan  keadaan  dan  kenyataan  karakteristik geografis,  sosiologis,  antropologis,  ekonomi  dan  ekologi  desa  serta  beberapa perubahan atau perkembangan kemajuan desa.
Faktor  yang  harus  diperhatikan  dalam  pembangunan  Desa  menurut  Tipologi  Desa
adalah:
a. Desa  Tertingal  dan/atau  Sangat  Tertinggal  adalah  tentang  sarana  dan  prasarana pemenuhan kebutuhan dan akses kehidupan masyarakat desa.
b. Desa Berkembang adalah tentang sarana dan prasarana pelayanan umum dan sosial serta kesehatan.
c. Desa Maju dan/atau Mandiri adalah tentang sarana dan prasarana yang berdampak pada ekonomi desa dan Investasi desa, prakarsa desa membuka lapangan kerja dan investasi melalui BUMDesa.
d. Desa  Tertingal  dan/atau  Sangat  Tertingal,  mengutamakan  kegiatan  pemberdayaan masyrakat yang berorientasi pada pembukaan lapangan kerja dan sebuah usah baru, serta  beberapa  bantuan  untuk  meningkatkan  infrastruktur  demi  terselengaranya kerja  dan  usaha  bagi  warga  masyarakat  baik  dari  prosess  produksi  sampai pemasaran  produk,  serta  pemenuhan  kebutuhan  atau  aksen  untuk  meningkatkan kehidupan masyarakat desa.
e. Desa  Berkembang,  mempriroritaskan  pembedayaan  masyarakat  yang  tujuannya untuk meningkatkan kauantitas dan kualitas kerja dan proses.

## 3. Penyaluran Dana Desa
Kuangan  Desa  menurut  UU  No.  6  Tahun  2014  menjelaskan  bahwa  semua  hak  dan kewajiban desa dapat dinilai dengan  materi / uang, serta segala susuatu berupa uang dan  barang  yang  berhubungan  dengan  pelaksanaan  hak  dan  kewajiban  dalam pengelolaan  dana  desa.  Hak  dan  kewajiban  dapat  menimbulkan  pendapatan,  belanja, pembiyaan  dan  pengelolaan  keuangan  desa.Asas  pengelolaan  keuangan  desa  yaitu Tranparansi, Akuntabilitas, Responsif, Tertib dan Disiplin Anggaran.
Tranparansi berarti terbuka dan tidak ada yang ditutupi. Akuntabilitas berarti dapat dipertangungjawabkan secara adaministrasi, moral dan hukum yang berlaku. Responsif berarti mengutamakan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan terkait pengelolaan dana desa. Kemudian Tertib dan Disiplin Anggaran berarti konsisten, tepat waktu serta tepat  jumlah  dan  taat  asas.  Serta  untuk  dapat  mengoptimalkan  penyaluran  dana  desa trasnparansi  informasi  perencanaan  dan  pelaksaan  kegaiatan  harus  melalui  jalan komunikasi bersama masyarakat.
Supaya  mampu  menciptakaan  akses  yang  tepat  dalam  penyaluran  dana  desa Penyaluran dana desa pada tahun 2016 yang sudah diatur pada PMK49/PMK.07/2016 memiliki  dua  tahapan  yaitu  Tahap  I  sebesar  60%  pada  bulan  Maret  dan  Tahap  II
sebesar  40%  pada  bulan  Agustus.  Penyaluran  dana  desa  ini  disalurkan  dengan perhitungan  yaitu  90%  berdasarkan  pemerataan  (Alokasi  Dasar)  dan  sebesar  20% (Alokasi Formula) berdasrkan variable jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas  wilayah  desa,  dan  tingkat  kesulitan  geografis  desa,  dengan  bobot  masing-masing variable sebesar 25%;35%;10% dan 30%.
Untuk  bisa  mendapatkan  Alokasi  Dana  Desa,  pemerintahan  desa  harus  mampu menjalankan  mekanisme  dan  Persyaratan  Penyaluran  Alokasi  Dana  Desa.  Mekanisme yang  pertama  adalah  pemerintah  desa  membuka  Rekening  Desa  yang  nantinya Rekening  tersebut  digunakan  sebagai  Rekening  Kas  Desa  yang  akan  menjadi  media untuk  menyimpan  penyaluran  dana  desa  dari  pemerintah  pusat.  Persyaratan penyaluran dana desa yaitu, pada Tahap I Pemerintah Desa harus menyerahkan laporan realisassi  penggunaan  dana  desa  tahun  sebelumnya  dan  menunjukan  Peraturan  Desa mengenai  APBDesa.  Kemudia  untuk  tahap  II,  Pemerintah  Desa  harus  menyerahkan laporan pengunaan dana desa Tahap I dan paling kurang 50% dari dana desa Tahap I yang telah digunakan.

## 4. Pencairan Dana Desa
Besarnya anggaran dana desa yang dialokasikan oleh Pemerintah Pusat dari tahun 2016–2017 mengalami kenaikan yang cukup signifikan di tahun 2018 tercatat anggaran dana desa mencapai 20,7 Triliun, sedangkan untuk tahun 2019 Alokasi Dana Desa yang dapat dicairkan oleh Pemerintah Desa mencapai 91.9% dengan rincian tahap pertama untuk  433  daerah  sebesar  28,1  Triliiun  selanjutnya  untuk  tahap  kedua  sebesar  18,7 Triliun untuk 341 daerah. Kedua tahap tersebut menembus angka 46,9 Triliun di tahun 2016.  Sedangkan  untuk  dana  desa  pada  tahun  2017  anggaran  dinaikan  mencapai  60 Triliun.
Hal tersebut menyebabkan alokasi dana pada setiap desa ikut mengalami kenaikan yang cukup signifikan, apabila dilihat dari 2015 alokasi dana yang didapat di setiap desa sebesar 280 Juta, pada tahun 2016 alokasi ke setiap desa meningkat lagi menjadi 628 Juta. Sedangkan untuk tahun 2019 besaran alokasi dana yang dapat diterima tiap desa mampu mencapai 720 Juta.
Pada  setiap  langkah  pencairan,  team  pelaksana  wajib  untuk  menyusun  Rancangan Penggunaan  Dana  (RPD)  dari  alokasi  dana  Desa,  dimana  Rencana  Penggunaan  Dana Desa  terdiri  dari  rekapitulasi  RPD  dan  Rincian  RPD  setiap  kegiatan.  Rekapitulasi  RPD kemudian  harus  diverivikasi  atau  diketahui  oleh  Kepala  Desa  dan  Ketua  BPD  (Badan
Permusyawaratan Desa). Sedangkan untuk setiap Rincian RPD ditandangani oleh Ketua Pelaksana Teknis yang diketahui oleh Kepala Desa.

## C. Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  penelitian  kualitatif  dengan  metode  penelitian  yang bersifat  deskriftif.  Dan  hasil  penelitian  kualitatif  tidak  ditekan  kan  pada  generalisasi, tetapi lebih ditekan kan pada makna. Kalau dilihat dari tingkat kealamiahnya, penelitian ini termasuk pada penelitian survey artinya penelitian digunakan untuk mendapatkan data  dari  tempat  tertentu  alamiah.  Akan  tetapi  peneliti  melakukan  perlakuan  dalam pengumpulan data seperti wawancara dan sebagainya.
Penelitian  ini  digunakan  untuk  mengetahui  bagaimana  pengelolaan  dana  Desa dalam  persfektif  ekonomi  syariah  Studi  kasus  Dusun  Empelu  Kecamatan  Tanah Sepenggal Kabupaten Bungo.
Jenis Data yang dipakai dalam penulisan proposal ini adalah data  primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang langsung di ambil dan dikumpulkan oleh peneliti (atau  petugas-petugasnya)  dari  sumber  pertamanya,  tanpa  adanya  perantara.  Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diambil dari peneliti dalam buku yang berkaitan  dengan  penelitian  dan  dokumen-dokumen  yang  merupakan  hasil  penelitian dan data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah di olah dan di publikasikan.
Pada  penelitian  ini,  penulis  mengumpulkan  data  yang  dibutuhkan  dengan menggunakan  beberapa  metode  yaitu  metode  observasi  (pengamatan),  wawancara ( interview ) dan metode dokumentasi.

## D. Hasil dan Pembahasan
1. Hasil Penelitian

## Pengelolaan Dana Desa pada proses akuntabilitas
Dalam  proses  pertanggungjawaban  program  dana  desa  tentunya  setiap  pelaksana tugas  harus  mampu  mengetahui  terkait  aturan  dan  tatacara  dalam  membuat pertanggungjawaban  dari  awal  pencairan  sampai  tahap  pembuatan  hasil  laporan kegiataan.
Pelaksana kegiatan memiliki peran yang  sangat fatal dalam proses berlangsungnya kegiatan dan proses keuangan yang akan dipergunakan, hal ini menjadi penting  dan  harus  dimengerti  oleh  setiap  pelaksana  tugas  karena  mencakup  amanah yang    telah    dibebankan    untuk    memenuhi    kebutuhan    masyarakat.    Dari  tingkat kepentingan tersebut, sesuai dengan informasi yang diberikan oleh informan
“Untuk dapat mengelola amanah yang telah diberikan oleh pemerintah pusat, Setiap pimpinan  perlu  memiliki  kesiapaan  dan  pemahaman  dalam  menanggung tanggungjawab tersebut, sedangkan seingat saya untuk aturan yang mengikatnya itu ada  dalam  aturan  113  terbitan  dari  pemerinatah  pusat  dan  didalamnya  nanti  ada arahan terkait proses kegitan dan tujuan yang diprioritaskan” 2
Sesuai  dengan  apa  yang  telah  di  informasikan  oleh  informan,  dalam menjalankan setiap  amanah  yang  diberikan  perlu  adanya  kesiapaan  yang  matang  sert  proses pemahaman dalam mengambil keputusan, sedangkan  dalam  menerapkan  aturan dasar yang digunakaan  pemerintah desa menggunakan aturan dari PP No 113 Tahun 2014 tahun 2014 yang menjelaskan pengelolaan keuangan desa  adalah  keseluruhaan dari  semua  kegiataan  pemerintahan yang    meliputi  perencanaan,  pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan  dan pertangungjawaban keuangan desa.
Setelah  mampu  mengetahui  aturan  yang  digunakan,  tentunya  akan  ada  tahap selanjutnya    yaitu    terkait    proses    pencairan.    Tentunya  dalam    proses    pencairan tersebut  setiap  pelaksana  tugas  harus  mampu  untuk  memberikan  informasi administrasi  keuangan  serta  perencanaan  yang  akan  dikerjakan.  Dalam  topik  ini informan  memberikan  informasi  berupa  proses  awal  pencairan  untuk  membiayai kegiataan desa
“Kepala  Desa  dan  Bendahara  Desa  mengajukan  proposal  atau  dokumen perencanaan  yang  ditujukan  kepada  pemerintah  daerah,  apabila  dananya  sudah tersedia  nanti  akan  ada  informasi  pemberitahuan  yang  diberikan  dari  pemerintah daerah  terkait  jadwal  pencairan.  Kemudian  setelah  ada  pemberitauan  tersebut nantinya  pemerintah  daerah  akan  melakukan  transfer  kesetiap  rekening  desa. Setelah proses transfer selesai maka selanjutnya Kepala Desa dan Bendahara Desa dapat  mengambil  dana  tersebut  yang  nantinya  akan  digunakan  untuk  membiayai kegiatan desa” 3

## Pengelolaan dana desa pada proses transparansi (transparan)
Dalam proses mewujudkan sebuah tata   kelolapemerintah yang  baik tentunya ada beberapa  hal  yang  harus  dicapai  oleh  setiap  lembaga  pemerintahaan  salah  satunya adalah prinsip trasnparansi atau keterbukaan. Prinsip keterbukaan yang  ada  di  dalam governane tentunya    memiliki    maksud    dan    tujuan    untuk  memberikan  efek  yang positif  dalam  setiap  proses  kegiataan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah.  Sedangkan dalam  proses mencapai trasnparansi yang baik,  tentunya membutuhkan proses dan usaha yang tidak mudah.
Perlu  adanya  dukungan  yang  mampu  digunakan  sebagai  dasar  keputusan  untuk memberikan  informasi  yang  baik.Untuk    mendukung    proses    keterbukaan    tersebut
2 Wawancara 12 Nopember 2019
3 Wawancara 13 Nopember 2019
tentunya    membutuhkan    kebijakan–kebijakanyang  tepat  dan  sesuai  dengan  apa  yang diharapkan masyarakat.
Menurut informan Bapak Marzuki selaku Rio Dusun Empelu, dalam melaksanakan proses transparansi yang baik tentunya harus diawali dengan sebuah perencanaan yang tujuannya untuk membuat dan mengarahkan dana desa supaya dapat terarah dengan baik bagi kepentingan masyarakat
“Proses  perencanaan  dana  desa,  Kita  menggunakan  system  yang  bernama Musrenbangdes,  system  tersebut  itu  adalah  sebuah  forum  musyawarah  secara terbuka  yang  membahas  usulan-usulan  perencanaan  atau  program  pembangunan desa  yang  dasarnya  berpedoman  pada  prinsip-prinsip  Perencanaan  Pembangunan Masyarakat  Desa  (P3MD)  dari  forum  tersebut  kita  sekalian  menawarkan  kepada perwakilan tiap desa atau masyarakat untuk memberikan ususlan terkait program yang akan dilaksanakan ”. 4
Melalui  informasi  yang  telah  diberikan  oleh  informan  prinsip  perencanaan  yang dilakukan  pemeintah  dusun Empelu  diketahui  menggunakan keterlibatan masyarakat dalam  pengambilan  keputusan  dalam  menentukan  pembangunan  yang  akan dilaksanakan, sehingga benar-benar dapat merespon kebutuhan/aspirasi desa.Sedangkan  dalam  proses  pelaksanaan  kegiataannya  pemerintah  melakukan kerjasama  dengan  melibatkan  beberapa  golongan  yang  tujuannya  untuk  mendukung jalannya proses keterbukaan kegiataan sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat.
“Melalui  forum  musyawarah  tersebut,  nantinya  dalam  proses  pelaksaan  akan melibatkan  beberapa  perangkat  desa,  BPD,  LPM.  Dengan  adanya  sinergi  tersebut diharapkan  nanti  setiap  kagitan  pelaksaan  alokasi  dana  desa  di  masyarakat  dapat berjalan  dengan  baik  dan  tentunya  akan  membuat  mayarakat  menjadi  antusias dalam membantu setiap kegiatan yang berjalan, entah nanti membantu secara fisik ataupun  fikiran  tentu  saja  nantinya  tetap  akan  bermanfaat  untuk  kemajuan  desa sepanjang dananya tidak lebih dari apa yang telah ditentukan” 5
Dalam upaya  untuk mendukung proses keterbukaan aktivitas  kegiatan ataupun perencanaan yang tujuan akhirnya  merujuk  ke  proses  trasnparansi.  Pemerintah  desa menggunakan  atau memanfaatkan tempat-tempat yang sekiranya mampu memberikan informasi yang jelas dan mampu dilihat oleh semua masyarakat desa
“Dalam proses publikasi kegiataan, kita menggunakan papan pengumuman yang di dalamnya  nanti  ada  terkait  pelaksanaan  dan  programprogram  yang  sudah  kita laksnakan, disitu kita juga akan menyampaikan beberapa program yang telah kami laksanaakan dalam beberapa waktu supaya masyakarat mampu mengetahui.” 6 Dari  wawancara  perangkat  Dusun,  bahwasanya  dia  telah  berusaha  dengan sungghuh-sungguh  dalam  mengelola  keuangan  desa,  bahkan  dia  sudah  menempel  di
4 Wawancara dengan perangkat Desa pada tanggal 4 Nopember 2019
5 Wawancara dengan perangkat desa pada tanggal 2 nopoember 2019
6 Wawancara bersama perangkat desa tanggal 2 nopember 2019
papan pengumuan semua laporan keuangan, tetapi laporan keuangan yang di tempel di papan pengumuman itu tiak sesuai dengan kenyataan, sesuai dengan hasil wawancara saya dengan seorang informan yang bukan sebagai perangkat Dusun Empelu yaitu :
“Jika  kami  simak  sesuai  dengan  hasil  di  lapangan,  atau  pun  sesuai  dengan  bukti dilapangan  bahwasanya  belum  dinamakan  keterbukaan  kalau  baleho  tentang kepergian dana akhir-akhir ini tidak ada lagi di pasang di tempat biasanya, kata nya ada  di  papan  pengumuman,  tapi  saya  tidak  pernah  melihatnya,  maklum  lah  saya jarang datang kekantor Dusun Empelu, karena setiap hari saya kekebun” 7
Dari  uraian  di  atas  jelas  bahwasanya  masih  minim  keterbukaan  perangkat  Desa Empelu  tentang  keuangan  Dusun  yang  di  kelola  pada  saat  ini,  karena  pada kenyataannya memang betul ada nya baliho sudah tidak di tempel lagi di pinggir jalan, sebagaimana aturan seperti biasanya.

## Pengelolaan dana desa pada proses partisifasi (tanggung jawab)
Dalam  proses  untuk  mencapai  sebuah  demokrasi  yang  baik  tentunya  setiap organisasi ataupun lembaga pemerintah  perlu  melakukan  usaha-usaha  yang  tujuannya digunakan untuk meningkatkan kinerja organisasi, dalam kasus ini salah satu hal yang perlu  dipahami  adalah  proses  peningkatan  daya  tangap  dan  pelayanan  organisasi terhadap  kebutuhan  maysarakat  yang  posisinya  kini  adalah  sebagai  pihak  yang merasakan.  Ketentuan  tersebut  sesuai  dengan  informasi  yang  disampaikan  oleh informan  yang  menunjukkan  bahwa  proses  pelayanan  pemerintah  terhadap masyarakat  adalah  bentuk  komitmen  dari  pengambilan  keputusan  untuk  memenuhi prinsip  Ekonomi  Syariah  dalam  pengelolaan  dana  desa  dan  nantinya  akan meningkatkan  partisipasi  masyarakat  seiring  dengan  dijalankannya    komitmen    yang kuat dari Pemerintah.
Dari  informasi  yang  disampaikan  informan  diketahui  bahwa  dalam  proses melakukan partisipasi dan pelayanan terhadap masyarakat, pemerintah telah berusaha dan membuka pintu selebar lebarnya untuk setiap usulan yang masuk yang tujuan demi kebaikan  desa.  Dari  bentuk  komitmen  yang  telah  disampaikan  tentunya  harus dimanfatkan  pemerintah  sebagai  sarana  bagi  masyarakat  untuk  melakukan  usulan terkait  apa  hal  apa saja yang paling dibutuhkan untuk desa, sementara sesuai dengan informasi  yang  diberikan  oleh  informan.  Pihak  pemerintah  mewujudkan  itu  semua dengan membuat sebuah program yang bernama musranbangdes.
“komitmen kami dalam memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat, kami wujudkan  dengan  membuat  sebuah  musyawarah  bersama  yang  kami  berinama
7 Wawancara dengan salah satu tokoh pemuda pada tanggal 2 Nopember 2019
musranbangdes  didalamnya  kita  akan  membahasa  semua  tentang  kebutuhan  desa dan menerima semua usualan yang diberikan oleh masyarakat” 8
Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh informan, musranbangdes adalah sarana yang  dibuat  pemerintah  dalam  upaya  memberikan  pelayanan  dan  daya  tangap  untuk kebaikan  dan  kemajuan  desa  sesuai  dengan  apa  yang  diharapkan  oleh masyarakat.Namun  dalam  sebuah  pemerintahan  tentunya  sangatlah  kurang  apabila hanya  bergantung  pada  satu  kegiataan  saja,  musyawarah  desa  tidak  akan  mungkin efekti  karena  tidak  memungkinkan  untuk  setiap  hari  di  adakan  oleh  pengampu kepentingan.  Sedangkan dalam menanggapi konteks tersebut informan menjelaskan  bahwa,  proses  menampung  aspirasi  ataupun  saran  dapat  dilaksanakan setiap hari di balai desa
“Kalau semisal warga mau memberikan saran atau kritikkan, iya mudah saja mereka tinggal  langsung  saja  datang  ke  balai  desa.  Disitu  saya  dan  setiap  perangkat  desa akan selalu loyal dalam melayani kebutuhan yang mereka inginkan” 9
Dari  informasi  yang  disampaikan  oleh  informan  didapati  bahwa  dalam  proses menampung aspirasi yang dibutuhkan masyarakat, pemerintah desa telahmengizinkan masyarakat    untuk    datang    langsung    supaya    dapat    menyampaikan  secara  jelas keinginan dan kebutuhan yang perlu dibantu oleh pemerintah desa. Sedangkan dalam proses menerima usulan serta memberikan daya tanggap kepada masyarakat tentunya tim pelaksana desa harus memiliki kemampuan yang baik  dalam  menampung  semua kebutuhan    yang    diingginkan    masyarakat    serta  mampu  untuk  memahami  setiap laporan  yang  diberikan  masyarakat  dalam  setiap  aktivitas  kegiataan  yang  melibatkan dana desa.
“Jadi begini Dik, kalau terkait proses menampung laporan dari warga setiap jajaran saya  itu  sudah  jelas  kemampuannya  dan  sudah  terjamin  kualitasnya.  Bahkan laporan  terkait  hal  yang  kecil  saja  akan  kami  tanggapi  karena  itu  semua  adalah bentuk komitmen kami”
Dari  informasi  yang  disampaikan  oleh  informan  dalam  proses  menerima  dan mewadahi semua usulan  yang diberikan oleh masyarakat, setiap perangkat  desa yang bertugas telah memiliki kecakapan dan kemampuan untuk dapat melayani kebutuhan yang  diinginkan  masyarakat  Namun  dalam  proses  komitmen  yang  dilakukan pemerintah desa, setiap desaatau pun daerah harus memakai acuana turan yang  telah dibuat oleh pemerintah, acuan tersebut digunakan untuk memantau jalannya kegiataan yang telah dilakukan oleh pemerintah desa baik kegiatan yang melibatkan fisik dalam
8 Wawancara bersama perangkat desa pada tanggal 12 Nopember 2019
9 Wawancara bersama perangkat Desa pada tanggal 11 nopember 2019
bentuk nonfisik yang digunakan untuk kesejahteraan masyarakat desa
“Sedangkan dalam proses melakukan pengawasan penggunaan dana desa di Dusun Empelu,  kebanyakan  masayarakat  disitu  masih  tergolong  pasif,  mayoritas  hanya mencari  makan,  hanya  orang  tertentu  itu  yang  larinya  ke  politik  desa,  masyarakat juga  masih  terlalu  sibuk  mencari  nafkah,,  seperti  bertani,  tidak  akan  sampai memikirkan  pemerintahan  desa,  hanya  orang-orang  tertentu  saja,  masyarakat  sini tidak terlalu berkecimpung dalam dana desa. Pikirannya tidak bisa sambung, besok yang dimakan saja terkadang tidak punya kok disuruh mikir dana desa. Sekali lagi hanya  orang  tertentu.orang  sini  besok  ada  yang  dimasak  itu  sudah  cukup,  jarang terlintas  di  pikiran  untuk  memikirkan  jalannya  keuangan.  Jadi  kalau  missal  ada laporan  yang  terlambat  dan  trasnparansi  yang  tidak  dipublikasikan.  Masyarakat desa itu cuma akan pasrah” 10
Sesuai  dengan  informasi  yang  disampaikan  oleh  informan  partisipasi  masyarakat sangat  diperlukan  dalam  pembangunan  desa,  karena  dalam  pembangunan  desa dibutuhkan kerjasama dari semua stakeholders, baik dari perangkat desa, tokoh agama, dan masyarakat. Temuan dilapangan menyatakan tingkat partisipasi masyarakat sangat rendah dan masyarakat tergolong acuh terkait alokasi dana desa, masyarakat terkesan percaya saja dengan Kepala Desa (Rio) dan Perangkat Desa.

## 2. Pembahasan
Proses  pengelolaan  dana  Desa  atas  alokasi  dana  Desa  jika  dilihat  dari  konsep Ekonomi Syariah
Berasarkan  hasil  observasi  dan  wawancara  selama  penelitian  di  dusun  empelu bahwasanya  apa  yang  mereka  lakukan  belum  sesuai  dengan  konsep  ekonomi  islam, atau  pun  belum  sesuai  dengan  prisip  ekonomi  islam,  karena  masih  jauhnya  cara pengelolaan dana dana desa dengan firman Allah surah al-anfal ayat 27 yang berbunyi :
نىُمَلْعَتْمُتْنَأَىْمُكِتاَناَمَأاىُنىُخَتَىَلىُسَّرلاَىَهَّللااىُنىُخَت َلَاىُنَمآَنيِزَّلااَهُّيَأاَي
Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghianati Allah dan Rasul (Muhammad)  dan  (juga)  janganlah  kamu  menghianati  amanat-amanat  yang dipercayakan kepada mu, sedang kamu mengetahui.
Dari ayat di atas sudah dengan jelas di perintahkan oleh Allah kepada umat nya, agar mengemban  tugas  harus  sesuai  dengan  amant-amanat  yang  telah  di  percayakan  oleh masyarakat kepada kita, karena apa bila masyarakat telah memberi amanah kepada kita berarti  kita  mampu  untuk  menjaga  amanah  nya,  dan  apa  bila  masyarakat  telah memberikan kepercayaan kepada kita maka kepercayaan itu jangan di hiananti.
10 Wawancara bersama tokoh pemuda pada tanggal 11 nopember 2019
Amanah  dan  kepercayaan  yang  di  embankan  oleh  kita,  kita  harus  menyampaikan kepada yang berhak menerima dan layak untuk memberikannya sesuai dengan firman Allah sebagaimana yang tercantum dalam surah Annisa’ ayat 58
ََىْمُتْمَكَحَنْيَبِساَّنلاْنَأاىُمُك ْحَت َّنِئَهَّللاْمُكُرُمْؤَيْنَأاوُّدَؤُتَ ْلْاِتاَناَمٰىَلِإاَهِلْهَأاَرِإ َِلْذَعْلاِب ََّّۚنِئَهَّللااَّمِعِنْمُكُظِعَيِهِبََّّۗنِئَهَّللاَناَكاًعيِمَساًريِصَب Artinya  :  sesungguhnya  Allah  menyuruh  kamu  menyampaikan  amanat  kepada  yang berhak  menerimanya  dan(menyuruh  kamu)  apa  bila  menetapkan  hukum  diantara manusia,  supaya  kamu  menetapkan  dengan  adil,  sesungguhnya  Allah  memberi pengajaran  yang  sebaik-baiknya  kepada  mu.  Sesungguhnya  Allah  adalah  maha mendengar lagi maha melihat.
Dari  ayat  di  atas  telah  di  jelaskan  bahwa  apa  bila  kita  di  beri  amanat  untuk menegakkan keadilan maka tegakkan  lah keadilan itu seadil-adilnya apa bila  keadilan sudah  ditegakkan  dengan  sebaik-baiknya,  tetapi  masih  ada  juga  masyarakat  berkata lain  itu  bukan  kesalahan  pemimpin  lagi  tetapi  itu  adalah  masalah  rusaknya  hati manusia,dan jika kamu diberi amanah maka sampaikan lah amanah itu kepada rakyat mu,  dan  jika  amanah  sudah  di  lakukan  dengan  baik  atau  pun  dikerjakan  dengan  baik namun masih ada juga kesalahan rakyat atas kepemimpinan nya berati hatinya lah yang kurang  baik  jika  di  pandang  dari  segi  keburukannya  ada  pun  masyarakat  yang dijelaskan  disini yaitu masyarakat dusun empelu dan yang diberi amanah adalah datuk Rio  beserta  perangkat-perangkat  jajaran  di  bawahnya,  seharusnya  dia  memberi  atau menata bantuan sesuai dengan keadaan nyata dan sesuai dengan yang membutuhkan, bukan  sesuai  dengan  pangkat  dan  jabatan.  Seperti  pendataan  yang  30%  dana  desa untuk  bantuan  sosial,  seharusnya  diberi  kepada  yang  berhak  dan  layak  untuk menerimanya,  bukan  kepada  yang  dekat  dan  kepada  yang  berbudi  dengannya  yang harus diberi bantuan atau pun uluran tangannya.dan itu pun sudah dikatakan jauh dari prinsip Dan konsep islam.
Allah  Azza  Wajalla  memerintahkan  ulil  amri  untuk  menunaikan  amanat  kepada pemiliknya  dan  itu  dengan  memilih  pemimpin  yang  terbaik;  karena  ketidaktepatan dalam  perkara  ini  termasuk  tanda-tanda  kiamat,  sebagaimana  sabda  Rasûlullâh Shallallahu alaihi wa sallam yang berbunyi :
ََلاَقَةَعاَّسلاِرِظَتْ ناَفُةَناَمَلأاِتَعِّ يُضاَذِإ: ََلاَق؟ِهَّلل َلَوُسَراَياَهُ تَعاَضِإَفْ يَك: ََلِإُرْمَلأاَدِنْسُأاَذِإ
ةَعاَّسلاِرِظَتْ ناَفِهِلْهَأِْيَْغ

## َََ
Artinya : Apabila amanah diterlantarkan maka nantikanlah kiamat. Ada yang bertanya: Bagaimana menterlantarkannya wahai Rasûlullâh ? Beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam menjawab: Apabila urusan diserahkan kepada bukan ahlinya maka tunggulah kiamat. [HR. Al-Bukhâri).
Dari penjelasan Hadis di atas sudah jelas lah bahwa menelantarkan amanah sungguh sangat  fatal  bagi  seorang  pemimpin  dan  sangat  rugilah  nnasyarakatnya  yang  di pimpinnya,  karena  semua  itu  adalah  sama-sama  mendayung  ke  arah  kehancurannya, karena  apabila  urusan  diserahkan  kepada  yang  bukan  ahlinya  maka  tunggulah kehancurannya. Maka dari itu janganlah kamu memilih seorang pemimpin mu hanya di ukur  dengan  serangan  fajarnya  atau  pun  di  ukur  dengan  pemberian  malam pemilihannya,  tetapi  lihat  lah  kriteria-kriteria  yang  harus  kita  jadi  kan  seorang pemimpin.
Kriteria  yang  pertama  adalah  ia  adalah  seorang  mukminin  Sebab  bagaimana mungkin  seorang  pemimpin  akan  membela  agama  Islam  kalau  ia  adalah  orang  yang kafir  yang  tidak  percaya  kepada  aturan  Allah?  Bagaimana  mungkin  ia  akan memperhatikan ajaran-ajaran Rasulullah, jika ia adalah orang yang tidak percaya akan kenabian Muhammad SAW? .
Kriteria pemimpinan menurut islam yang kedua adalah adil Selain ia adalah seorang mukmin, ia juga adalah seorang yang adil. Adil dalam bersikap dan menerapkan hukum dan  peraturan  kepada  siapa  saja.  Tidak  membeda-bedakan  apakah  ia  berasal  dari kelompok  atau  kalangan  manapun.  Tidak  mengistimewakan  kalangan  tertentu  dan mengucilkan  yang  lainnya.   Inilah  yang  dicontohkan  oleh  Rasulullah  SAW  dan  para khulafaur  rasyidin.  Bahkan  Rasulullah  SAW  pernah  menegur  keras  Usamah  bin  Zaid yang  ingin  membela  salah  satu  kaum  karena  telah  melakukan  pencurian.  Ia  ingin meminta keringanan hukuman kepada Rasulullah SAW. Namun, Rasulullah mengecam keras sikap tersebut dengan berkata, “Sesungguhnya kehancuran umat-umat terdahulu disebabkan  karena  mereka  menegakkan  hukuman  bagi  kalangan  yang  lemah  saja, namun  ia  tidak  menerapkannya  kepada  orang-orang  dari  kalangan  atas.  Demi  Allah, seandainya Fatimah mencuri, pasti aku akan potong tangannya.”
Kriteria  yang  ketiga  adalah  seseorang  yang  memegang  amanah  terhadap  janji- janjinya.Amanah  untuk  menjaga  dan  mengatur  kekuasaan,  hak  dan  kewajibannya sebagai  seorang  pemimpin.  Sebab,  kekuasaan  yang  telah  diserahkan  kepadanya merupakan tanggung jawab yang harus ia jalankan secara benar. Allah SWT berfirman:
“Sesungguhnya  Allah  memerintahkan  kalian  untuk  menyerahkan  amanah  kepada  yang berhak.”  (QS.  an-Nisa’:  58).  Dalam  ayat  yang  lain  Ia  juga  berfirman,  “Sesungguhnya sebaik-baik  orang  yang  kau  pilih  ialah orang  yang  kuat  dan amanah.”  (QS.  al-Qashash: 26).
Kriteria  kepemimpinan  Yang  keempat  ialah kuat,  baik  secara  fisik,  mental,  dan pikiran .  Hal  ini  penting  agar  kekuasaan  tersebut  berjalan  dengan  lancar.  Ia  tidak mudah  jatuh  sakit  dan  lemah,  sebab  hal  ini  akan  menjadikannya  tidak  fokus  dalam menjalankan  kekuasaan.  Ia  juga  tegas  dalam  bersikap,  agar  tidak  dipermainkan  oleh rakyatnya. Tentu tegas bukan berarti bersikap kasar dan serampangan, tetapi ketegasan yang  disertai  dengan  sikap  yang  bijak  dan  santun.  Ia  juga  kuat  dalam  pikiran  dalam artian memiliki wawasan yang luas serta kecermatan menentukan kebijakan. Pemimpin seperti inilah yang diinginkan oleh Allah SWT, sebagai tertera dalam surat Al-Qashash diatas  dan  juga  sebagaimana  perkataannya  Nabi  Yusuf  a.s. “Jadikanlah  aku  sebagai penjaga  kas  negara,  sebab  aku  adalah  orang  yang  memegang  amanah  dan  juga berpengetahuan.” (QS. Yusuf: 55).
Mukmin,  adil,  amanah  dan  kuat  adalah  beberapa  kriteria  pemimpin  yang  dapat menjadi  ukuran  bagi  setiap  mukmin  dalam  memilih  pemimpinnya.  Sebab,  ini  adalah perkara  penting  dalam  kehidupan  beragama  kita.  Kepemimpinan  dalam  Islam merupakan bagian dari ibadah, yang akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah SWT. Semoga Allah memberikan kita para pemimpin yang berkhidmat untuk Islam dan membawa kemashlahatan bagi umat Islam. Amiin.
Memilih  pemimpin  yang  terbagus  dan  terbaik  adalah  dengan  memperhatikan agamanya terlebih dahulu, setelah itu baru melihat kepada kemampuannya mengemban tanggung jawab tugas tersebut, sebagaimana firman Allâh Azza wa Jalla :
َُيِمَْلأاُّيِوَقْلاَتْرَجْأَتْساِنَمَرْ يََّنَِّإ Artinya  :Sesungguhnya  orang  yang  paling  baik  yang  kamu  ambil  untuk  bekerja  (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. (Al-Qashâsh/28:26)
dari uraian-uraian di atas telah jelaslah bahwa pemerintahan Dusun empelu kecamatan tanah sepenggal memang sudah jauh dari konsep islam atau pun prinsip-prinsip islam, karena  kepemimpinan  yang  kurang  keterbukaannya  terhadap  masyarakatnya  yang dapat membawa mereka terjerumus kedalam dosa yang sangat besar. Karena uang dia
lupa dengan semua ajaran Allah SWT.
Pandangan  ekonomi  syariah  jika  dilihat  dari  akuntabilitas,  transparansi  dan partisipasif.  Pembahasan  tentang  bagaimana  pandangan  ekonomi  syariah  di  dalam alqur’an surah albaqarah ayat 282 yang artinya :
“Hai  orang-orang  yang  beriman,  apabila  kamu  bermu'amalah  tidak  secara  tunai untuk  waktu  yang  ditentukan,  hendaklah  kamu  menuliskannya.Dan  hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan  menuliskannya  sebagaimana  Allah  mengajarkannya,  maka  hendaklah  ia menulis,  dan  hendaklah  orang  yang  berhutang  itu  mengimlakkan  (apa  yang  akan ditulis  itu),  dan  hendaklah  ia  bertakwa  kepada  Allah  Tuhannya,  dan  janganlah  ia mengurangi  sedikitpun  daripada  hutangnya.  Jika  yang  berhutang  itu  orang  yang lemah  akalnya  atau  lemah  (keadaannya)  atau  dia  sendiri  tidak  mampu mengimlakkan,  maka  hendaklah  walinya  mengimlakkan  dengan  jujur.Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu).Jika tak ada  dua  oang  lelaki,  maka  (boleh)  seorang  lelaki  dan  dua  orang  perempuan  dari saksi-saksi  yang  kamu  ridhai,  supaya  jika  seorang  lupa  maka  yang  seorang mengingatkannya.Janganlah  saksi-saksi  itu  enggan  (memberi  keterangan)  apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu,  baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya.Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih  menguatkan  persaksian  dan  lebih  dekat  kepada  tidak  (menimbulkan) keraguanmu.  (Tulislah  mu'amalahmu  itu),  kecuali  jika  mu'amalah  itu  perdagangan tunai  yang  kamu  jalankan  di  antara  kamu,  maka  tidak  ada  dosa  bagi  kamu,  (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan.Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya  hal  itu  adalah  suatu  kefasikan  pada  dirimu.Dan  bertakwalah  kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” 11
Dari  ayat  pengertian  ayat  di  atas  telah  jelaslah  bahwa  dalam  melakukan  aktifitas apapun  harus  disaksikan  beberapa  orang,  dan  persaksian  itu  digunakan  untuk pertanggung jawaban tentang apa yang di perbuat. Jika dikaitkan dengan pembahasan peneliti tentang permasalahan  ketransparansi dan keakuntabilitasan  nya maka sangat lah  jauh  perbedaannya  dengan  keberadaan  yang  ada  di  dusun  Empelu,  mengapa dikatakan  demikian  karena  di  dusun  empelu  masih  belum  dikatakan  transparansi, akuntabilitas serta partisipasifnya belum sesuai dengan konsep dasar Ekonomi syariah. Dari  ayat  di  atas,  tidak  diperbolehkan  saling  menyulitkan  urusan-urusan  orang  lain mengenai keakuntabilitasnya sesuatu desa, maka telah dikatakan kepada kita jangan lah kamu saling sulit menyulit kan sesama, jika masih menyulitkan sesungguhnya balasan Allah itu nyata.
Dalam membuat laporan keungan suatu desa itu harus sesuai dengan pengeluaran
11 Referensi: https://tafsirweb.com/1048-surat-al-baqarah-ayat-282.html
yang  sebenarnya,  tetapiu  di  lapangan  ditemukan  bahwa  laporan  banyak  di  rekayasa,. Dari  hasil  penelitian  saya  tersebut  bahwasanya  dusun  Empelu  belum  bisa  dikatakan syariah dalam pengelolaan dana desa.

## E. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti dapat dari beberapa informan yang telah peneliti temui, peneliti akhirnya dapat menarik kesimpulan akhir dari penelitian Pengelolaan  Dana  Desa  dalam  Perspektif  Ekonomi  SyariahStudi  kasus  pada  Desa Empelu Kecamatan Tanah Sepenggal yaitu, dalam prosespelaksanaan pengelolaan dana desa atas alokasi dananya disini pemerintah dusun Empelu telah menerapkan beberapa prinsip  pengelolaan  yang  ada  di  dalam  Ekonomi  Syariahyang  meliputi  Transparansi, Akuntabilitas sertapartisipasif.
Hal  ini  dibuktikan  dengan  adanya  proses  kegitaan  yang  telah  tersusun  dengan melibatkan  masyarakat  dan  bentuk  pertangungjawabkan  yang  sesuai  dengan  aturan yang  berlaku  serta  beberapa  bentuk  media  informasi  untuk  menunjang  trasnparansi yang  sesuai  kebutuhan  masyarakat.  Namun  dalam  proses  berjalannya  pelaksanaan masih  ditemui  beberapa  kendala  yang  mempengaruhi  proses  pertanggungjawaban seperti    beberpa  laporan  yang  terlambat,  bentuk  kegiatan  yang  tidak  sesuai,  serta kurangnya transaparansi yang masih belum maksmimal.

## Daftar Pustaka
Ade Irma, Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Selatan Kabupaten Sigi, e-Jurnal Katalogis, 2015
Sunaji. Refleksi  Satu  Tahun  Undang-Undang  Desa:  Mudah  Mengesahkan,  Rumit Mempersiapkan ,Jakarta : 2015
Badan  pengawasan  keuangan  dan  pembangunan, Aplikasi  sistem  tata  kelola  keuangan Desa 8 Januari 2018
Sutedi Adrian, Good Corporate Governance . Jakarta: Sinar Grafika.2012 Astuti, Governance dalam pengelolaan keuangan Desa menyonsong berlakunya Undang- uandang, (berkala akuntansi dan keuangan Indonesia
Arif Efendi, The Fower of good Corparate Governance, teori dan implementasi, (jakarta : Salemba empat, 2009
Peraturan mendagri no. 111 tahun 2014 tentang pedoman teknis peraturan di Desa Peraturan  pemerintah  no.  43  tahun  2014  tentang  peraturan  pelaksanaan  undang- undang no. 6 tahun 2014