## POLITIK HUKUM DALAM UPAYA PENGENDALIAN PENCEMARAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN DI WILAYAH LAUT YANG BERADA DIBAWAH KEDAULATAN INDONESIA
Adil Lugianto 1 , Arief Hidayat 2

## Abstrak
Indonesia merupakan negara maritim sekaligus negara kepulauan. Indonesia memiliki sekitar 13. 487 pulau yang tersebar diseluruh nusantara, dimana setiap pulau tersebut dikelilingi perairan/laut. Indonesia terletak diantara dua benua yaitu benua asia dan Australia serta berada diantara dua samudera, yaitu samudera hindia dan samudera pasifik. Sebagian besar wilayah Indonesia terdiri dari wilayah laut/perairan yang mencakupi enam puluh persen (60%) dari seluruh wilayah Indonesia dan  sisanya sebesar empat puluh persen (40%) adalah wilayah daratanKondisi geografis Indonesia yang sangat strategis tersebut berpotensi mendatangkan pencemaran, khususnya pencemaran bahan berbahaya dan beracun sehingga  lingkungan/wilayah laut Indonesia perlu mendapat perlindungan dari pencemaran.
Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini antara lain: (1) Bagaimana kebijakan (policy) yang terdapat dalam instrumen-instrumen hukum internasional dalam upaya pengendalian pencemaran bahan berbahaya dan beracun di wilayah laut? (2) Bagaimana Politik Hukum dalam upaya pengendalian pencemaran bahan berbahaya dan beracun di wilayah laut yang berada dibawah kedaulatan Indonesia? (3) Bagaimana konsistensi dan harmonisasi secara vertikal maupun horizontal antar produk hukum yang mengatur tentang pencemaran bahan berbahaya dan beracun di wilayah laut yang berada dibawah kedaulatan Indonesia?
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisia. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode kualitatif. Kebijakan (policy) dalam instrumen-instrumen hukum internasional mengatur upaya-upaya pencegahan terjadinya pencemaran bahan berbahaya dan beracun di wilayah laut/perairan, Politik hukum dalam perundang-undangan nasional mengatur pencegahan dan penanggulangan pencemaran bahan berbahaya dan beracun di wilayah laut/perairan
1 Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum
2 Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Undip
dari aspek hukum administrasi, hukum perdata dan hukum pidana. Politik hukum yang terdapat dalam produk-produk hukum, baik secara vertikal maupun horizontal mengatur pengendalian pencemaran bahan berbahaya dan beracun di wilayah laut/perairan secara berbeda-beda, sehingga terjadi inkonsistensi dan disharmonisasi antar produk hukum tersebut.
Kata kunci: politik hukum, pencemaran, bahan berbahaya dan beracun, dan wilayah laut yang berada dibawah kedaulatan Indonesia.

## A. PENDAHULUAN

## 1.  Latar belakang
Lingkungan  hidup  merupakan  karunia  dan  rahmat  dari Tuhan Yang  Mahan  Esa  untuk  kesejahteraan  umat  manusia.  Tuhan menciptakan  bumi,  daratan,  lautan  dan  udara  beserta  seluruh isinya  untuk  dapat  dikelola,  dimanfaatkan,  dilestarikan  oleh manusia  demi  kesejahteraan  hidup  bersama.  Oleh  sebab  itu, manusia  dan  lingkungan  hidup  memiliki  hubungan  yang  sangat erat, sebagai hubungan yang saling membutuhkan dan mempengaruhi antar satu sama lainnya.
Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis  dan  terpadu  yang  dilakukan  untuk  melestarikan  fungsi lingkungan  hidup  dan  mencegah  terjadinya  pencemaran  dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan,  pengendalian,  pemeliharaan,  pengawasan,  dan penegakan hukum. 3
Pencemaran  lingkungan  adalah  setiap  pembuangan  bahan atau  energi  ke  dalam  air,  tanah,  atau  udara  yang  menyebabkan atau dapat menyebabkan akut (jangka pendek) atau kronis (jangka panjang)  kerugian  bagi  keseimbangan  ekologi  bumi  atau  yang menurunkan kualitas hidup. Polutan dapat menyebabkan
3 Pasal  1  ayat  (2)  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  32  tahun  2009  tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
kerusakan  primer,  dengan  dampak  yang  dapat  diidentifikasi langsung  terhadap  lingkungan,  atau  kerusakan  sekunder  dalam bentuk  gangguan  kecil  dalam  keseimbangan  rantai  makanan biologis  yang  terdeteksi  hanya  selama  jangka  waktu  lama . Jenis- jenis  pencemaran  lingkungan  hidup  terdiri  dari  pencemaran  air, pencemaran  panas,  pencemaran  tanah,  pencemaran  yang disebabkan  pestisida,  pencemaran  akibat  radiasi,  pencemaran suara dan pencemaran udara.
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  32  tahun  2009  tentang Perlindungan  dan  Pengelolan  Lingkungan  Hidup  (selanjutnya disebut  UULH),  Pencemaran  lingkungan  hidup  adalah masuk  atau dimasukkannya  makhluk  hidup,  zat,  energi,  dan/atau  komponen lain  ke  dalam  lingkungan  hidup  oleh  kegiatan  manusia  sehingga melampaui  baku  mutu  lingkungan  hidup  yang  telah  ditetapkan. 4
Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran yang digunakan untuk menentukan terjadinya pencemaran lingkungan hidup. 5
Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam upaya menanggulangi  pencemaran  dilaksanakan  berdasarkan  asas: tanggungjawab  negara,  kelestarian  dan  keberlanjutan,  keserasian dan  keseimbangan,  keterpaduan,  manfaat, kehati-hatian,  keadilan, ekoregion, keanekaragaman hayati, pencemar membayar, partisipatif,  kearifan  lokal,  tatakelola  pemerintahan  yang  baik  dan otonomi daerah. 6
Indonesia  merupakan  negara  maritim  sekaligus  negara kepulauan,  sebagian  besar  wilayah  Indonesia  terdiri  dari  wilayah laut/perairan  yang  mencakupi  enam  puluh  persen  (60%)  dari seluruh  wilayah  Indonesia  dan    sisanya  sebesar  empat  puluh
4 Pasal  1  ayat  (14)  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  32  tahun  2009  tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
5 Pasal  1  ayat  (13)  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  32  tahun  2009  tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
6 Pasal  2  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  32  tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
persen  (40%)  adalah  wilayah  daratan.  Indonesia  memiliki  sekitar 13.  487  pulau  tersebar  diseluruh  nusantara,  dimana  setiap  pulau tersebut  dikelilingi  perairan/laut.  Indonesia  terletak  diantara  dua benua  yaitu  benua  asia  dan  Australia  serta  berada  diantara  dua samudera,  yaitu  samudera  hindia  dan  samudera  pasifik.  Kondisi geografis  tersebut  menjadikan  Indonesia  sebagai  negara  yang sangat  startegis,  sebagai  jalur  perdagangan  dunia  yang  dilintasi oleh jutaan kapal setiap tahun. Kondisi ini berpotensi mendatangkan  pencemaran,  sehingga    lingkungan/wilayah  laut Indonesia perlu mendapat perlindungan dari pencemaran.
Pencemaran dilingkungan/wilayah laut disebabkan oleh empat sumber yaitu: pencemaran dari kapal, dumping, aktivitas dasar laut dan  aktivitas  dari  daratan. 7 Pencemaran  dari  kapal  berasal  dari operasional  kapal,  pembuangan  sampah/limbah  secara  langsung ke  dalam  laut  dan  pencemaran  yang  berasal  dari  barang/material kargo  yang  dibawa  kapal.  Dumping  menjadi  cara  yang  popular dalam membuang limbah yang bersumber dari aktivitas daratan ke dalam  laut  karena  murah  dan  mudah  dilakukan,  sehingga  tidak diperlukan  pengelolaan  limbah.  Pencemaran  yang  bersumber  dari aktivitas  dasar  laut,  berasal  dari  hasil  kegiatan  eksplorasi  dan eksploitasi  minyak  dan  gas  di  dasar  laut.  Pencemaran  yang bersumber dari aktivitas daratan umumnya berasal dari pembuangan  limbah  industri  ke  dalam  laut  dan  penggunaan pestisida  dan  pupuk  yang  berlebihan  dalam  pertanian  yang mengakibatkan pencemaran air tanah dan air laut.
Salah  satu  pencemaran  di  lingkungan/wilayah  laut  yang sangat  berbahaya  adalah  pencemaran  bahan  berbahaya  dan beracun  (selanjutnya  disebut  Pencemaran  B3).  Pencemaran  B3 adalah  pencemaran  yang  disebabkan  oleh  zat,  energi,  dan/atau
7 R.R. Churcil and A.V. Lowe, The Law of The Sea , Manchester: Manchester University Press, 1999, hlm. 329
komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau  merusak  lingkungan  hidup,  dan/atau  membahayakan lingkungan  hidup,  kesehatan,  serta  kelangsungan  hidup  manusia dan makhluk hidup lain . 8
Usaha  untuk  meraih  kesuksesan  dalam  penanggulangan pencemaran B3 di lingkungan/wilayah laut di Indonesia memerlukan  suatu  politik  hukum  sebagai  kebijakan  dasar  untuk menentukan arah, bentuk, maupun isi hukum dalam menanggulangi  pencemaran  B3  tersebut.  Dalam  melaksanakan politik  hukum,  harus  disadari  bahwa  banyak  faktor  yang mempengaruhinya, tidak hanya faktor masyarakat yang bagaimana akan  kita  bangun  atau  cita-citakan,  atau  hanya  tergantung  pada kehendak  pembentuk  undang-undang  saja,  atau  lembaga  yang diberi  wewenang  menciptakan  undang-undang,  tetapi  juga dipengaruhi  oleh  realitas  social  dan  tradisi-tradisi  yang  terdapat dalam masyarakat Indonesia serta realita yang berkembang didunia internasional,  mengingat  Indonesia  sebagai  salah  satu  anggota masyarakat dari masyarakat dunia.
Politik  hukum  memberikan  penjelasan  bagaimana  sebaiknya hukum dibentuk sesuai dengan tujuan negara dan perkembangan- perkembangan  dunia  internasional. Politik  hukum menitik  beratkan pada  kebijakan  yang  akan  ditempuh  dalam  mengadakan pembaharuan  hukum  serta  perubahan-perubahan  yang  harus dilakukan terhadap lembaga hukum (perundang-undangan dengan segala  aspek  yang  ada)  guna  menyesuaikan  diri  dengan perkembangan dunia di era globalisasin ini. 9
8 Lihat  pengertian  Bahan  Berbahaya  dan  Beracun  dalam  pasal  1  ayat  (21)  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  32  tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan Hidup.
9 Nyoman  Serikat  Putera  Jaya,  Politik  Hukum,  Semarang:  Badan  Penyediaan  Bahan  Kuliah Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, hlm. 10.
Berdasarkan  pandangan  politik  hukum  tersebut  diatas,  maka seyogianya upaya penanggulangan pencemaran B3 di lingkungan/wilayah  laut  Indonesia  disusun  dan  dilakukan  dalam suatu  politik  hukum  yang  memperhatikan  ketentuan-ketentuan internasional  yang  berkaitan  dengan  pencemaran  B3  di lingkungan/wilayah  laut,  selain  cita  hukum  dan  fakta-fakta pencemaran  B3  di  lingkungan/wilayah  laut  Indonesia.  Bertitik  tolak dari  berbagai  landasan  tersebut  diatas,  penulis  tertarik  menulis tesis  dengan  judul  “ Politik  Hukum  Dalam  Upaya  Pengendalian Pencemaran  Bahan  Berbahaya  dan  Beracun  Di  Wilayah  Laut Yang Berada Di bawah Kedaulatan Indonesia ”.

## 2.  Permasalahan
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas,  penulis  merumuskan  permasalahan  yang  akan  dibahas dalam tesis ini sebagai berikut:
1)  Bagaimana  kebijakan  (policy)  yang  terdapat  dalam  instrumen- instrumen  hukum  internasional  dalam  upaya  penanggulangan pencemaran bahan berbahaya dan beracun di wilayah laut?
2)  Bagaimana Politik Hukum dalam upaya pengendalian pencemaran bahan berbahaya dan beracun di wilayah laut yang berada dibawah kedaulatan Indonesia?
3)  Bagaimana konsistensi dan harmonisasi secara vertikal maupun horizontal  antar  produk  hukum  yang  mengatur  tentang pencemaran bahan berbahaya dan beracun di wilayah laut yang berada dibawah kedaulatan Indonesia?
3.  Tujuan Penelitian
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  dan  rumusan  masalah tersebut di atas, adapun tujuan dari penulisan ini yaitu:
1)  Untuk  mengetahui  bagaimana  kebijakan  dalam  instrumen- instrumen  hukum  internasional  dalam  upaya  penanggulangan pencemaran bahan berbahaya dan beracun di wilayah laut.
2)  Untuk  mengetahui  bagaimana  Politik  Hukum  dalam  upaya penanggulangan pencemaran bahan berbahaya dan beracun di laut Indonesia.
3)  Untuk  mengetahui  ada  atau  tidaknya  inkonsistensi  dan disharmonisasi  secara  vertikal  maupun  horizontal  antar  produk hukum  yang  mengatur  tentang  pencemaran  bahan  berbahaya dan beracun di wilayah laut Indonesia.

## 4.  Tinjauan Pustaka
Politik  hukum  sampai  saat  ini  belum  memiliki  satu pengertian/definisi  yang  baku.  Secara  etimologis,  istilah  politik hukum merupakan terjemahan bahasa Indonesia dari istilah hukum Belanda rechtspolitiek yang  merupakan  bentukan  dari  dua  kata recht dan politiek .  Dalam  bahasa  Indonesia recht berarti  hukum. Adapun  dalam  kamus  bahasa  Belanda  yang  ditulis  oleh van  der tas , kata politiek mengandung arti beleid. Kata beleid sendiri dalam bahasa Indonesia berarti kebijakan (policy). Dari penjelasan itu bisa dikatakan  bahwa  politik  hukum  secara  singkat  berarti  kebijakan hukum.  Dengan  kata  lain,  politik  hukum  adalah  rangkaian  konsep dan  asas  yang  menjadi  garis  besar  dan  dasar  rencana  dalam pelaksanaan  suatu  pekerjaan,  kepemimpinan  dan  cara  bertindak dalam bidang hukum. 10
Ciri-ciri  politik  hukum  yang  baik  dapat  dilihat  dari  konsistensi dan  harmonisasi  baik  secara  vertikal  maupun  horizontal  antar produk  hukum  yang  dibentuk,  sehingga  tidak  terjadi  pertentangan
10 Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, Dasar-Dasar Politik Hukum, Jakarta: Rajawali Pers, 2004, halaman 19-22.
antar  produk  hukum  itu  sendiri  baik  secara  vertikal  maupun horizontal. Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas: 11
a.  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b.  Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
c.  Undang/Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang;
d.  Peraturan Pemerintah;
e.  Peraturan Presiden;
f.  Peraturan Daerah provinsi; dan
g.  Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
Politik  hukum  dasar  mengenai  lingkungan  hidup  di  Indonesia dapat  ditemukan  dalam  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945  (Konstitusi  RI).  Politik  hukum  tersebut ditemukan  dalam  Pasal  28  H  ayat  (1)  menyatakan  bahwa  ”Setiap orang  berhak  hidup  sejahtera  lahir  dan  batin,  bertempat  tinggal, dan  mendapatkan  lingkungan  hidup  yang  baik  dan  sehat  serta berhak  memperoleh  pelayanan  kesehatan”,  Pasal  33  ayat  (3) menyatakan  bahwa  “Bumi  dan  air  dan  kekayaan  alam  yang terkandung  didalamnya  dikuasai  oleh  negara  dan  dipergunakan untuk  sebesar- besarnya  kemakmuran  rakyat”,  dan  Pasal  33  ayat (4)  “Perekonomian  nasional  diselenggarakan  berdasar  atas demokrasi  ekonomi  dengan  prinsip  kebersamaan,  efisiensi berkeadilan,  berkelanjutan,  berwawasan  lingkungan,  kemandirian,
11 Pasal  7  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang- undangan.
serta  dengan  menjaga  keseimbangan  kemajuan  dan  kesatuan ekonomi nasional”.
Berdasarkan politik hukum dasar tersebut diatas dapat diambil kesimpulan bahwa lingkungan yang baik merupakan hak asasi bagi setiap manusia yang harus dilestarikan secara terus menurus oleh siapa  saja  baik  negara  yang  diwakili  pemerintah,  sektor  swasta maupun  masyarakat  itu  sendiri.  Lingkungan  hidup  (bumi,  air  dan kekayaan  alam  yang  terkandung  didalamnya)  digunakan  untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan bukan  milik perorangan ataupun golongan/kelompok masyarakat tertentu. Negara (pemerintah)  memiliki  hak  dan  wewenang  menguasai  dan mengelola lingkungan hidup tersebut untuk mewujudkan kemakmuran rakyat. Perekonomian nasional juga harus diselenggarakan  berdasarkan  wawasan  lingkungan,  dalam  arti kegiatan perekonomian ikut berperan meningkatkan dan mempertahankan  kelestarian  fungsi  lingkungan  hidup,  untuk mencapai kesejahteraan/kemakmuran hidup seluruh rakyat.
Bahaya  pencemaran  lingkungan  mengancam  kelestarian fungsi  lingkungan  hidup,  sehingga  usaha  pemanfaatan  lingkungan hidup  untuk  kesejahteraan/kemakmuran  rakyat  menjadi  terhalang, bahkan  negara  dan  rakyat  menderita  kerugian  yang  amat  besar akibat  pencemaran  lingkungan  hidup  tersebut.  Pencemaran lingkungan  hidup  adalah  masuk  atau  dimasukkannya  makhluk hidup,  zat,  energi,  dan/atau  komponen  lain  ke  dalam  lingkungan hidup  oleh  kegiatan  manusia  sehingga  melampaui  baku  mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. 12
Salah  satu  pencemaran  lingkungan  hidup  yang  sangat berbahaya  adalah  pencemaran  yang  diakibatkan  oleh  B3.  Hal  ini
12 Pasal  1  ayat  (14)  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  32  tahun  2009  tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
disebabkan  pencemaran  akibat  B3  mendatangan  dampak  yang lebih  besar  dan  berbahaya  terhadap  lingkungan  hidup  dan masyarakat  dibandingkan  pencemaran  lainnya.  Pencemaran  B3 adalah  pencemaran  yang  disebabkan  oleh  zat,  energi,  dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau  merusak  lingkungan  hidup,  dan/atau  membahayakan lingkungan  hidup,  kesehatan,  serta  kelangsungan  hidup  manusia dan makhluk hidup lain. 13
Indonesia  sebagai  negara  maritim  dan  kepulauan  memiliki wilayah laut yang sangat luas, melebihi luas wilayah daratan. Luas wilayah laut Indonesia ditetapkan dan diakui berdasarkan Konvensi Hukum  Laut  Internasional  Tahun  1982 (United  Nation  Convention on Law of The Sea 1982), sebagaimana telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985.
Perairan  Indonesia  meliputi  laut  teritorial  Indonesia,  perairan kepulauan,  dan  perairan  pedalaman.  Laut  Teritorial  Indonesia adalah  jalur  laut  selebar  12  (dua  belas)  mil  laut  yang  diukur  dari garis  pangkal  kepulauan  Indonesia. Perairan  Kepulauan  Indonesia adalah semua perairan yang terletak pada sisi dalam garis pangkal lurus  kepulauan  tanpa  memperhatikan  kedalaman  atau  jaraknya dari pantai. Perairan Pedalaman Indonesia adalah semua perairan yang terletak pada sisi darat dari garis air rendah dari pantai-pantai Indonesia, termasuk ke dalamnya semua bagian dari perairan yang terletak pada sisi darat dari suatu garis penutup.
Indonesia  sebagai  negara  kepulauan  berhak  menarik  garis pangkal  kepulauan  untuk  menghubungkan  titik-titik  terluar  pulau-
13 Lihat  pengertian  Bahan  Berbahaya  dan  Beracun  dalam  pasal  1  ayat  (21)  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
pulau  dan  karang  kering  terluar  pulau  itu,  dimana  panjang  garis pangkal  demikian  tidak  boleh melebihi  100 mil  laut,  kecuali  bahwa hingga  3%  dari  jumlah  seluruh  garis  pangkal  yang  mengelilingi setiap  kepulauan  dapat  melebihi  kepanjangan  tersebut,  hingga pada  suatu  kepanjangan  maksimum  125  mil  laut.  Garis  pangkal kepulauan  menjadi  patokan  bagi  Indonesia  untuk  mengukur  lebar laut territorial. Perairan yang terletak pada sisi dalam garis pangkal lurus kepulauan adalah perairan kepulauan
Garis pangkal biasa adalah garis air rendah sepanjang pantai. Garis  pangkal  lurus  adalah  garis  lurus  yang  menghubungkan  titik- titik terluar pada garis pantai yang menjorok jauh dan menikung ke daratan  atau  deretan  pulau  yang  terdapat  di  dekat  sepanjang pantai.  Perairan  yang  terletak  pada  sisi  darat  dari  garis  pangkal biasa dan garis pangkal lurus adalah perairan pedalaman.
Kedaulatan  Negara  Republik  Indonesia  di  perairan  Indonesia meliputi laut teritorial, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman serta  ruang  udara  di  atas  laut  teritorial,  perairan  kepulauan,  dan perairan  pedalaman  serta  dasar  laut  dan  tanah  di  bawahnya termasuk sumber kekayaan alam yang terkandung di dalamnya
Wilayah  perairan  Indonesia  yang  begitu  luas  selain  memiliki kekayaan  sumber  daya  alam  laut  yang  sangat  luar  biasa,  baik kekayaan sumber daya alam hayati maupun sumber daya alam non hayati,  juga  sangat  rentan  terhadap  pencemaran,  terutamanya pencemaran  B3.  Oleh  sebab  itu,  politik  hukum  berperan  penting merumuskan  kebijakan-kebijakan  untuk  meraih  kesuksesan  dalam upaya  penanggulangan  pencemaran  bahan  berbahaya  dan beracun di laut Indonesia.
5.  Metode Penelitian

## 1)  Metode Pendekatan
Metode  pendekatan  dalam  rangka  peninjauan  terhadap kebijakan  hukum  ini  dilakukan  dengan  pendekatan  yuridis normatif.  Pusat  perhatian  dalam  penelitian  ini  ialah  kebijakan dalam  instrumen-instrumen  hukum  internasional  dan  politik hukum  nasional  dalam  upaya  penanggulangan  pencemaran bahan berbahaya dan beracun di wilayah laut. Penelitian hukum dengan  metode  pendekatan  yuridis  normatif  dilakukan  dengan cara  meneliti  bahan  pustaka  dan  data  sekunder. 14 Penelitian dengan  menggunakan  pendekatan  yuridis  normatif  dilakukan dengan  meneliti  aspek-aspek  hukum  berupa  peraturan perundang-undangan dan bahan hukum lainnya yang berkaitan dengan politik hukum dalam upaya penanggulangan pencemaran bahan berbahaya dan beracun.
2)  Spesifikasi Penelitian
Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis.  Menurut  Ronny  Hanitijo  Soemitro,  deskriptif  analisis yaitu  menggambarkan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku  dikaitkan  dengan  teori-teori  hukum  dan  praktik pelaksaan  hukum  positif  yang  menyangkut  permasalahan.  Ciri- ciri metode deskriptif analisis yaitu: 15
a.  Memusatkan  diri  pada  pemecahan  masalah  yang  sedang diteliti dan dihubungkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut  permasalahan yang sedang diteliti
14 Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji,  Penelitian  Hukum  Normatif,  (Jakarta:  Rajawali  Pers, 2004), halaman 13.
15 Surachmad Winarno, Dasar  dan Teknik Research Pengantar Metodologi Ilmiah, (Bandung: CV Tarsito, 1970), halaman 135.
b.  Data  yang  dikumpulkan  mula-mula  disusun,  dijelaskan  dan kemudian dianalisa.
3)  Jenis dan Sumber Data
Sehubungan  dengan  metode  pendekatan  dalam  penelitian ini adalah yuridis normatif, maka penelitian ini dilakukan dengan studi  pustaka  yang  bersumber  pada  data  sekunder.  Data sekunder memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 16
a.  Data  sekunder  pada  umumnya  dalam  keadaan  siap  terbuat
( ready made );
b.  Bentuk maupun isi data telah dibentuk dan diisi oleh peneliti terlebih dahulu;
c.  Data  sekunder  dapat  diperoleh  tanpa  terikat  atau  dibatasi oleh waktu dan tempat.
Data  sekunder  yang  dikumpulkan  dalam  penelitian  ini  terdiri dari  bahan  hukum  primer  yaitu:  peraturan  perundang- undangan,  bahan  hukum  sekunder  adalah  bahan  hukum  yang diperoleh  dari  buku  teks,  jurnal,  pendapat  para  sarjana,  bahan seminar/simposium yang dilakukan oleh para pakar terkait dan bahan  hukum  tersier  adalah  bahan  hukum  yang  memberikan petunjuk  atau  penjelasan  bermakna  terhadap  bahan  hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia dan lain-lain.
4)  Metode Pengumpulan data
Data sekunder yang merupakan sumber utama dalam penelitian ini  dikumpulkan  dengan  melakukan  studi  kepustakaan/studi
16 Soerjono Soekanto, Op. cit.,  halaman 28.
dokumenter.  Data  Sekunder  dapat  diperoleh  di  perpustakaan, pusat  dokumentasi,  arsip  dan  museum. 17 Dengan  demikian studi ini untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat- pendapat dan penemuan-penemuan yang berhubungan dengan pokok permasalahan. 18
5)  Metode Analisis Data
Penelitian  ini  bersifat  analisis  kualitatif,  yaitu  menggambarkan, menjelaskan,  serta  menganalisis  sejumlah  data  sekunder  yang telah  diperoleh.  Penjelasan  terhadap  data  dilakukan  dengan menggunakan  teori-teori  dan  norma-norma  hukum  yang  ada, sedangkan  keseluruhan  data  yang  diperoleh  disajikan  secara kealitatif yaitu dalam bentuk uraian yang sistematis. 19

## B.  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## 1.  KEBIJAKAN  (POLICY)  YANG  TERDAPAT  DALAM  INSTRUMEN- INSTRUMEN HUKUM INTERNASIONAL DALAM
UPAYA
17 Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996) halaman 104.
18 Ronny  Hanitijo  Soemitro,  Metode  Penelitian  Hukum  dan  Jumitri  (  Jakarta:  Ghalia  Indonesia, 1990), halaman 98
19 Soerjono Soekanto, Op. cit., halaman 250.

## PENGENDALIAN  PENCEMARAN  BAHAN  BERBAHAYA  DAN
BERACUN DI WILAYAH LAUT.
a.  Konvensi  Internasional  Tentang  Pencegahan  Pencemaran  dari Kapal Tahun 1973
(i)  Lampiran  II  (Pengendalian  pencemaran  oleh  zat  cair berbahaya).
Lampiran  ini  berisi  rincian  kriteria  dan  tindakan  untuk kontrol  pencemaran  oleh  zat  cair  berbahaya  dilakukan  dalam jumlah  besar.  Sekitar  250  zat  dievaluasi  dan  termasuk  dalam daftar  zat  cair  berbahaya.  Pembuangan  mereka  residu diperbolehkan  hanya  untuk  fasilitas  yang  memadai  sampai konsentrasi  dan  kondisi  tertentu  (yang  bervariasi  dengan kategori  zat)  dipenuhi.  Dalam  hal  apapun,  tidak  ada pembuangan residu mengandung zat berbahaya yang diizinkan dalam waktu 12 mil dari terdekat tanah. Pembatasan yang lebih ketat diterapkan ke daerah Laut Baltik dan Hitam.
(ii)  Lampiran  III  (Pencegahan  pencemaran  oleh  zat-zat berbahaya dalam bentuk kemasan).
Lampiran III berisi persyaratan umum untuk dikeluarkannya standar  rinci  tentang  kemasan,  tanda,  label,  dokumentasi, penyimpanan,  keterbatasan  kuantitas,  pengecualian  dan pemberitahuan untuk mencegah polusi berbahaya oleh zat. Hal tersebut  diatur  dalam  Ketentuan  Barang  Berbahaya  Maritim Internasional (IMDG Code) sejak 1991, termasuk polusi laut.
b.  Konvensi Internasional tentang Keselamatan Kehidupan Laut
Tahun 1974.
(i)  Ketentuan Pengangkutan Barang Berbahaya (Bab VII A)
Bagian  ini  berlaku  untuk  pengangkutan  barang berbahaya  dalam  bentuk  kemasan  di  semua  kapal  yang peraturan  ini  berlaku dan  dalam  kapal  kargo  kurang  dari 500  tonase  kotor.  Ketentuan-ketentuan  bagian  ini  tidak berlaku untuk kapal penyimpan dan kapal peralatan.
(ii)  Pengangkutan  barang  berbahaya  dalam  bentuk  kemasan dilarang  kecuali  sesuai  dengan  ketentuan  bab  ini.
Pengangkutan barang berbahaya dalam bentuk kemasan harus  dalam  Pemenuhan  ketentuan  yang  relevan  dalam ketentuan yang ditetapkan organisasi maritim internasional.
(iii) Kapal  harus  membawa  dokumen  lengkap  berkaitan  dengan identitas  bahan  berbahaya  yang  dibawa,  berikut perizinannya.
(iv) Untuk  melengkapi  ketentuan-ketentuan  bagian  ini,  setiap pihak  Pemerintah  menerbitkan,  atau menyebabkan  yang akan dikeluarkan,  petunjuk  rinci  tentang  tanggap  darurat dan  pertolongan  pertama  medis  yang  relevan  untuk insiden yang melibatkan barang berbahaya dalam bentuk kemasan.
(v) Kargo  unit  kargo,  kargo  dan  unit  transportasi  akan  dimuat, disimpan  dan dijamin sepanjang  perjalanan berdasarkan ketentuan keselamatan kargo manual.
(vi) Ketika sebuah insiden terjadi yang melibatkan kerugian atau hilangnya  kemungkinan  kapal  barang  berbahaya  dalam bentuk  kemasan  ke  laut,  kapten  kapal,  atau  orang  lain yang  memiliki  muatan  kapal,  wajib  melaporkan  secara khusus  mengenai  insiden  seperti  itu  tanpa  penundaan dan  ke  semaksimal  mungkin  ke  negara  pantai  terdekat. Laporan  tersebut  harus  disusun  berdasarkan  prinsip- prinsip  umum  dan  pedoman  yang  dikembangkan  oleh Organisasi. Dalam hal kapal ditinggalkan, atau dalam hal laporan  dari  seperti  sebuah  kapal  yang  tidak  lengkap atau  tidak  dapat  diperoleh,  perusahaan  berkewajiban memenuhi tanggungjawab tersebut.
c.  Konvensi  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  tentang  Hukum  Laut Internasional 1982.
Konvensi tentang Hukum Laut Internasional disahkan pada tahun  1982  dalam  siding  umumPerserikatan  Bangsa-Bangsa. Konvensi  ini  mulai  berlaku  tahun  1996  setelah  diratifikasi  60 negara.  Dalam  konvensi  ini  Negara-negara  harus  mengambil tindakan  untuk  mencegah,  mengurangi  dan  mengendalikan pencemaran  lingkungan  laut  menggunakan  cara  yang  paling praktis  sesuai  kemampuannya  masing-masing  dan  menjamin agar  kegiatan-kegiatan  dibawah  yuridiksi  atau  pengawasannya tidak  mengakibatkan  pencemaran  dan  menjamin  pencemaran tersebut  tidak  menyebar  melampaui  daerah-daerah  yang  ada dibawah  pelaksanaan  hak-hak  kedaulatannya.  Tindakan- tindakan  yang  diambil  direncanakan  untuk  mengurangi  sejauh mungkin: 20
20 Pasal 194 Konvensi PBB tentang Hukum laut Internasional.
(i)  Dilepaskannya  bahan-bahan  yang  beracun,  berbahaya  atau mengganggu,  khususnya  bahan-bahan  yang  persisten,  yang berasal  dari  sumber  daratan  atau  melalui  udara  atau  karena dumping.
(ii)  Pencemaran  dari  kendaraan  air,  terutama  tindakan-tindakan untuk  mencegah  kecelakaan  dan  yang  berkenaan  dengan keadaan  darurat,  untuk  menjamin  keselamatan  operasi  di laut, untuk mencegah terjadinya pembuangan yang disengaja atau  tidak  serta  mengatur  desain,  konstruksi,  peralatan, operasi dan tata awak kendaraan air
(iii) Pencemaran  dari  instalasi-instalasi  dan  alat  peralatan  yang digunakan  dalam  eksplorasi  atau  eksploitasi  kekayaan  alam dasar  laut  dan  tanah  dibawahnya  khususnya  tindakan- tindakan  untuk  mencegah  kecelakaan    dan  yang  bertalian dengan  keadaan  darurat  untuk  menjamin  keselamatan operasi  di  laut  serta  mengatur  desain,  konstruksi,  peralatan, operasi  dan  tata  awak  instalasi-instalasi  atau  peralatan termaksud
(iv) Pencemaran  dari  lain-lain  instalasi  dan  peralatan  yang dioperasikan  dalam  lingkungan  laut,  terutama  tindakan- tindakan  untuk  mencegah  kecelakaan    dan  yang  berkenaan dengan  keadaan  darurat,  untuk  menjamin  keselamatan operasi  di  laut,  mengatur  desain,  konstruksi,  peralatan, operasi  dan  tata  awak  instalasi-instalasi  atau  peralatan termaksud.
2.  POLITIK

## HUKUM
DALAM UPAYA PENGENDALIAN PENCEMARAN  BAHAN  BERBAHAYA  DAN  BERACUN  DI

## WILAYAH  LAUT  YANG  BERADA  DIBAWAH  KEDAULATAN INDONESIA
a.  Politik  Hukum  dalam  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009 tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup (UUPPLH) Berkaitan Pengendalian Pencemaran Bahan Berbahaya dan Beracun di Wilayah Laut  yang Berada dibawah Kedaulatan Indonesia.
Aspek  hukum  administrasi  pengendalian  pencemaran  B3 di  Wilayah  Laut  yang  Berada  dibawah  Kedaulatan  Indonesia dalam  UUPPLH  mencakup  ketentuan  mengenai  Pengelolaan B3  dan  Limbah  B3,  Penanggulangan  dan  Pemulihan Pencemaran  B3,  Larangan  Memasukkan  B3  dan  limbah  B3, Pengawasan  B3,  sanksi  administratif  bagi  pemcemar  B3  dan hak  gugat  pemerintah  dan  gugatan  administratif  berkaitan pencemaran B3.
Aspek  hukum  pengendalian  pencemaran  B3  di  Wilayah Laut  yang  Berada  dibawah  Kedaulatan  Indonesia  mencakup penyelesaian  sengketa  diluar  pengadilan,  Ganti  Kerugian Melalui  Putusan  Pengadilan,  Tanggungjawab  Mutlak  dalam Pencemaran  B3,  Hak  Gugat  Masyarakat  dan  Organisasi Lingkungan Hidup.
Tindak Pidana Berkaitan Pencemaran B3 di Wilayah Laut yang Berada dibawah Kedaulatan Indonesia
(i)  Tindak  Pidana  yang  memasukkan  limbah  B3  ke  dalam wilayah  Negara  Kesatuan  Republik,  baik  wilayah  daratan maupun laut (Pasal 106)
(ii)  Tindak  Pidana  memasukkan  B3  yang  dilarang  menurut peraturan  perundang-undangan  ke  dalam  wilayah  Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik wilayah daratan maupun laut (Pasal 107)
(iii) Tindak Pidana melakukan pengelolaan B3 tanpa izin (Pasal 102)
(iv)Tindak  Pidana  menghasilkan  B3  dan  tidak  melakukan pengelolaan (Pasal 103)
b.  Politik  Hukum  Dalam  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2008 tentang  Pelayaran  (UU  Pelayaran)  Berkaitan  Pengendalian Pencemaran  Bahan  Berbahaya  dan  Beracun  di  Wilayah  Laut yang Berada dibawah Kedaulatan Indonesia
Aspek  hukum  administrasi  pengendalian  pencemaran  B3 di  laut  dalam  UU  pelayaran  mencakup  ketentuan  mengenai Pengangkutan  Barang  Berbahaya,  perlindungan  lingkungan maritim,  pencegahan  pencemaran  dari  kapal,  Penanggulangan Pencemaran  Dari  Kapal  dan  Manajemen  Keselamatan  dan pencegahan  pencemaran  dari  Kapal,  dan  sanksi  administratif bagi pelanggar ketentuan tersebut.
UU  Pelayaran  tidak  mengatur  berkaitan  penyelesaian sengketa  perdata  berkaitan  dengan  pencemaran  B3,  seperti: ganti  rugi  dan  gugatan.  Meskipun  demikian,  penyelesaian sengketa  perdata  pencemaran  B3  berkaitan  dengan  pelayaran dapat  menggunakan  mekanisme  penyelesaian  sengketa  dalam UUPPLH  sebagaimana  telah  diuraikan  di  atas  sepanjang  ada kaitannya dengan pelayaran
Mekanisme  hukum  perdata  dalam  Kitab  Undang-Undang Perdata  juga  dapat  digunakan  dalam  hal  menuntut  ganti kerugian  berhubung  dengan  penderitaan  akibat  pencemaran
B3 sesuai dengan ketentuan perbuatan melawan hukum dalam Pasal  1365  KUH  Perdata  yang  menyatakan:  Tiap  perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seseorang atau  orang  lain,  mewajibkan  orang  yang  karena  salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.
Tindak  Pidana  Berkaitan  Pencemaran  B3  di  Wilayah  Laut yang Berada dibawah Kedaulatan Indonesia
(i)  Tindak  pidana  mengangkut  barang  berbahaya  yang  tidak memenuhi persyaratan (Pasal 294)
(ii)Tindak Pidana mengakut barang berbahaya tidak menyampaikan  pemberitahuan  kepada  syahbandar  (Pasal 295)
(iii)Tindak Pidana tidak melakukan pencegahan dan penanggulangan terhadap terjadinya pencemaran
lingkungan yang bersumber dari kapal (Pasal 324)
(iv)  Tindak  pidana  melakukan  pembuangan  limbah  air  balas, kotoran, sampah atau bahan lain ke perairan (Pasal 325)
(v) Tindak  pidana  tidak  mengasuransikan  tanggungjawabnya terhadap  pencemaran  yang  bersumber  dari  kapalnya (Pasal 327)
c.  Politik  Hukum  Dalam  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  1996 tentang Perairan Indonesia
Berkaitan Pengendalian
Pencemaran  Bahan  Berbahaya  dan  Beracun  di  Wilayah  Laut yang Berada dibawah Kedaulatan Indonesia.
Perlindungan dan pelestarian lingkungan perairan Indonesia,  termasuk  perlindungan  dan  pelestarian  lingkungan perairan  dari  pencemaran  B3  dilakukan  berdasarkan  peraturan perundang-undangan  nasional  yang  berlaku  dan  hukum
internasional. 21 Penegakan  kedaulatan  dan  hukum  di  perairan Indonesia,  ruang  udara  di  atasnya,  dasar  laut  dan  tanah  di bawahnya  termasuk  kekayaan  alam  yang  terkandung  di dalamnya  serta  sanksi  atas  pelang-garannya,  dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Konvensi hukum internasional lainnya, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 22
Instrumen-instrumen hukum internasional berkaitan pengendalian  pencemaran  bahan  berbahaya  dan  beracun  di laut  yang  telah  diratifikasi  Indonesia  sebagaimana  diuraikan  di atas  antara  lain:  Konvensi  Internasional  Tentang  Pencegahan Pencemaran  dari  Kapal  Tahun  1973,  Konvensi  Internasional tentang Keselamatan Kehidupan Laut 1974, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Internasional 1982.  Peraturan  perundang-undangan  Indonesia  berkaitan pengendalian  pencemaran  bahan  berbahaya  dan  beracun  di laut  Indonesia  sebagaimana  diuraikan  di  atas  antara  lain Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup dan Undang-Undang Nomor 17  Tahun  2008  tentang  Pelayaran.  Dengan  demikian, perlindungan dan pelestarian lingkungan perairan dari pencemaran  B3,  baik  dari  aspek  hukum  administrasi,  hukum perdata  maupun  hukum  pidana  dilakukan  berdasarkan konvensi-konvensi dan undang-undang tersebut di atas.
d.  Politik  Hukum  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  74  Tahun 2001  tentang  Pengeloaan  Bahan  Berbahaya  dan  Beracun (PPPB3) Berkaitan Pengendalian
Pencemaran Bahan
21 Pasal 23 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia
22 Pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia
Berbahaya dan Beracun di Wilayah Laut  yang Berada dibawah Kedaulatan Indonesia.
Aspek  hukum  administrasi  dalam  pembahasan  ini mencakup  registrasi  B3,  notifikasi  B3,  Pengemasan  B3, penyimpanan  B3,  Pengangkutan  B3    di  wilayah  laut  yang berada  dibawah  kedaulatan  Indonesia,  Penanggulangan Kecelakaan  dan  Tanggap  Darurat,  Pengawasan  B3  beserta sanksi  administratifnya  bagi  pencemar  di  wilayah  laut  yang berada dibawah kedaulatan Indonesia.
Aspek  hukum  perdata  dalam  pembahasan  ini  mencakup ganti  kerugian,  tanggungjawab  mutlak,  dan  pembebasan tanggungjawab  dalam    pencemaran  B3  di  wilayah  laut  yang berada dibawah kedaulatan Indonesia
Setiap orang yang melanggar ketentuan  pengelolaan B3 dalam  PPPB3  yang  mengakibatkan  terjadinya  pencemaran dan  atau  perusakan  lingkungan  hidup  dapat  dijatuhi  pidana berdasarkan  ketentuan  dalam  undang-undang  lingkungan hidup.
e.  Politik  Hukum  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  19  Tahun 1999  tentang  Pengendalian  Pencemaran  dan/atau  Perusakan Laut  (P5L)  Berkaitan  Pengendalian  Pencemaran  Bahan Berbahaya dan Beracun di Wilayah Laut  yang Berada  dibawah Kedaulatan Indonesia.
Aspek  hukum  administrasi  dalam  pembahasan  ini mencakup pencegahan pencemaran, penanggulangan pencemaran  dan  pengawasan  pencemaran  B3  di  wilayah  laut yang berada dibawah kedaulatan Indonesia.
Setiap  orang  atau  penanggung  jawab  usaha  dan/atau kegiatan yang mengakibatkan pencemaran di wilayah laut yang berada dibawah kedaulatan indonesia wajib menanggung biaya penanggulangan  pencemaran  serta  biaya  pemulihannya  atau menimbulkan  kerugian  bagi  pihak  lain,  akibat  terjadinya pencemaran  di  wilayah  laut  yang  berada  dibawah  kedaulatan indonesia  wajib  membayar  ganti  rugi  terhadap  pihak  yang dirugikan 23
3.  KONSISTENSI  DAN  HARMONISASI  SECARA  VERTIKAL  DAN HORIZONTAL  ANTAR  PRODUK  HUKUM  YANG  MENGATUR PENGENDALIAN  PENCEMARAN  BAHAN  BERBAHAYA  DAN BERACUN  DI  WILAYAH  LAUT  YANG  BERADA  DIBAWAH KEDAULATAN INDONESIA
Berdasarkan  uraian  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  terjadi inkonsistensi  antara  politik  hukum  ideal  (pancasila)  dengan  politik hukum  yang  terdapat  dalam  undang-undang  yang  mengatur pengendalian  pencemaran  bahan  berbahaya  dan  beracun  di wilayah  laut  Indonesia  karena  nilai-nilai  pancasila  sila  pertama (ketuhanan),  sila  kedua  (kemanusiaan)  dan sila  ketiga  (persatuan) tidak diterjemahkan ke dalam pengendalian pencemarab B3 di laut Indonesia dan hanya sila keempat (kerakyatan/demokrasi) dan sila ke  lima  (keadilan  sosial)  yang  diterjemahkan  dalam  politik  hukum tersebut,  sehingga  mengakibatkan  terjadinya  ketidaktetapan, ketidakselarasan, ketidaksesuaian, ketidakserasian, ketidakcocokan  dan  ketidakseimbangan  antara  politik  hukum  ideal (pancasila)  dengan  politik  hukum  yang  terdapat  dalam  undang-
23 Pasal  24  Peraturan  pemerintah  Nomor  19  Tahun  1999  tentang  Pengendalian Pencemaran/Perusakan Lingkungan Laut
undang  yang  mengatur  pengendalian  pencemaran  bahan berbahaya dan beracun di wilayah laut Indonesia.
Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Politik  hukum  lingkungan  dalam  UUD  1945  tidak  diterjemahkan oleh  semua  produk  hukum  yang  berkaitan  dengan  dengan pengendalian pencemaran B3 di wilayah laut yang berada dibawah kedaulatan  Indonesia.  Dengan  demikian,  terjadi  inkonsistensi antara  politik  hukum  lingkungan  dalam  UUD  1945  dengan  politik hukum karena terdapat ketidaktetapan, ketidakselarasan, ketidaksesuaian, ketidakserasian, ketidakcocokan dan ketidakseimbangan  antara  politik  hukum  lingkungan  dalam  UUD 1945  dan  politik  hukum  pengendalian  pencemaran  bahan berbahaya dan beracun di wilayah laut Indonesia.
Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa  adanya  disharmonisasi  secara  horizontal  antar  produk nasional  yang  mengatur  tentang  pengendalian  pencemaran  B3  di wilayah  laut  yang  berada  dibawah  kedaulatan  Indonesia  karena kesamaan  pengaturan  hanya  terdapat  dalam  aspek  hukum administrasi,  sedangkan  perbedaan  pengaturan  terdapat  dalam aspek  hukum  perdata  dan  hukum  pidana  sehingga  terjadi ketidakselarasan, ketidaksesuaian, ketidakserasian, ketidakcocokan  dan  ketidakseimbangan  antar  produk  hukum tersebut.

## C.  PENUTUP
1.  Kesimpulan
a.  Kebijakan  (policy)  yang  terdapat  dalam  instrument-instrumen tersebut  yang  mengatur  pengendalian  B3  antara  lain pencegahan  pencemaran  B3  melalui  larangan  membuang
limbah B3 ke dalam perairan, pengelolaan limbah yang berasal dari  operasional  kapal  dan  syarat-syaratnya  serta  tata  cara pengangkutan  B3  di  perairan  (meliputi:  kriteria  dan  spesifikasi kapal  pengangkut,  perijinan,  kuantitas  B3  yang  diangkut, pengemasan  B3,  pemberian  lebel  khusus  B3,  penyimpanan khusus  B3,  peralatan  pendukung  pengangkutan  B3  dan pemberitahuan B3 yang diangkut ke negara tujuan atau transit) dan  ketentuan-ketentuan  pengendalian  pencemaran  B3  yang bersumber dari daratan, dasar laut, dumping dan kendaraan air (kapal).
b.  UUPPLH  dan  PPPB3  mengatur  aspek  hukum  administrasi, perdata dan pidana dalam upaya pengendalian pencemaran B3 di  laut.  UU  Pelayaran  hanya  mengatur  aspek  hukum administrasi dan pidana, sedangkan aspek hukum perdata tidak di  atur.  UU  Perairan menunjuk  berlakunya  hukum  internasional dan  peraturan  perundang-undangan  nasional.  P5l  hanya mengatur  aspek  hukum  administrasi  dan  perdata,  dan  tidak mengatur aspek hukum pidana.
Hubungan  antar  produk  hukum  yang  secara  vertikal mengatur  pengendalian  pencemaran  B3  di  wilayah  laut  yang berada  dibawah  kedaulatan  Indonesia,  yaitu  antara  nilai-nilai pancasila, UUD N RI 1945 dan peraturan perundang-undangan nasional  terjadi  inkosistensi  dan  disharmonisasi  karena  tidak semua nilai pancasila dan pasal-pasal lingkungan dalam UUD N RI  1945  direalisasikan  dalam  peraturan  perundang-undangan yang  mengatur  pencemaran  B3.  Namun  hubungan  antar peraturan  perundang-undangan  secara  horizontal  itu  sendiri terjadi  inskonsistensi  dan  disharmonisasi  karena  tidak  adanya ketidakselarasan, ketidaksesuaian, ketidakserasian,
ketidakcocokan dan ketidakseimbangan antar  peraturan perundang-undangan itu sendiri.
2.  SARAN
a.  Agar  PPPB3  dan  P5L  yang  masih  merujuk  pada  undang- undang  pengelolaan  lingkungan  hidup  yang  lama,  yaitu Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  1997  segera  diganti peraturan pemerintah yang baru dengan merujuk pada undang- undang  perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup  yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999.
b.  Agar  inkonsistensi  dan  disharmonisasi  antar  peraturan perundang-undangan yang mengatur pengendalian pencemaran  B3  di  wilayah  laut  segera  dihilangkan  dengan merevisi peraturan perundang-undangan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah, Razali: Pancasila Sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup
Bangsa, Rajawali Pres, Jakarta, 1983.
Abdurrahman, Pengaantar  Hukum  Lingkungan  Indonesia ,  Alumni,
Bandung, 1983.
A.K.,  Syahmin, Beberapa  Perkembangan  dan  Masalah  Hukum  Laut
Internsional , Binacipta, Jakarta, 1985.
Ashshofa,  Burhan, Metode  Penelitian  Hukum ,  Rineka  Cipta,  Jakarta,
1996.
Azhary, Pancasila dan UUD 1945 , Ghalia Indonesia, Jakarta, 1979.
Busro, Nilai  dan  Berbagai  Aspeknya  dalam  Hukum ,  Bharata,  Jakarta,
1989.
Daman,  Rozikin, Pancasila  Dasar  Falsafah  Negara ,  Rajawali  Pers,
Jakarta, 1992
Danusaputro, Munadjat, Hukum Lingkungan , Binacipta, Bandung, 1983.
Goesniadhie,  Kusnu, Harmonisasi  Hukum  Dalam  Perspektif  Perundang-
Undangan , JP Books, Surabaya, 2006.
Hardjasoemantri,  Koesnadi, Hukum  Tata  Lingkungan ,  Gadjah  Mada
University Press, Yogyakarta, 1990.
Hadjon,  Philipus  M, Penalaran  Hukum  (Legal  Reasoning) ,  Fakultas
Hukum Universitas Airlangga, tanpa tahun.
Hartono,  Sunaryati, Politik  Hukum  Menuju  Satu  SIstem  Hukum  Nasional ,
Alumni, Bandung, 1991.
…………………….., Apakah Rule of Law itu? Bandung, Alumni, 1976.
Husin, Sukanda, Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia , Sinar Grafika,
Jakarta, 2009.
Jaya,  Nyoman  Serikat  Putera, Politik  Hukum ,  Badan  Penyediaan  Bahan
Kuliah Program Studi Magister Kenotariatan Universitas  Diponegoro, Semarang, 2004.
Kantaatmadja, Bunga  Rampai  Hukum  Lingkungan  Laut  Internasional ,
Alumni, Bandung, 1982.
Kusumaatmadja, Bunga Rampai Hukum Laut , Binacipta, Jakarta, 1985.
Koeswadji, Hermien Hadiati, Hukum Pidana lingkungan , Citra Aditya Bakti,
1993.
Latif, Abdul dan Ali, Hasbi, Politik Hukum , Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
L.  Tanya,  Bernard, Politik  Hukum  (Agenda  Kepentingan  Bersama) ,
Yogyakarta, Genta Publishing, 2009.
Mahfud  MD,  Moh, Politik  Hukum  di  Indonesia ,  Rajawali  Pers,  Jakarta,
2010.
Mahmud Marzuki, Peter, Penelitian Hukum , Kencana, Jakarta, 2010,
Parthiana,  Wayan, Pengantar  Hukum  Internasional ,  Mandar  Maju,
Bandung, 1990.
Prodjodikoro,  Wirjono, Asas-Asas  Hukum  Pidana  di  Indonesia ,  Refika
Aditama, Bandung, 2002
Rahardjo, Satjipto , Ilmu Hukum , Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.
Rahmadi, Takdir, Hukum Lingkungan di Indonesia , Rajawali Pers, Jakarta 2011.
………………….., Hukum  Pengelolaan  Bahan  Berbahaya  dan  Beracun ,  ,
Airlangga University Press, Surabaya, 2003.
Rangkuti, Siti Sundari, Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan
Nasional , Airlangga University Press, Surabaya, 1996.
R.R. Churcil and A.V. Lowe, The Law of The Sea , Manchester University Press, Manchester, 1999.
Said  Ali,  As’ad, Negara  Pancasila:  Jalan  Kemaslahatan  Bangsa ,  LP3ES,
Jakarta, 2009,
Setiardja,  Gunawan, Filsafat  pancasila  Bagian  I ,  BP  Undip,  Semarang,
2007.
………………………, Filsafat  pancasila  Bagian  II ,  BP  Undip,  Semarang,
2007.
Siahaan,  N.H.T., Ekologi  Pembangunan  dan  Hukum  Tata  Lingkungan,
Erlangga , Jakarta, 1987.
Soedarto, Hukum dan Hukum Pidana , Alumni, Bandung, 1986 .
Soekanto,  Soerjono, Pengantar  Penelitian  Hukum ,  UI  Press,  Jakarta,
1984.
Soekanto,  Soerjono  dan  Mamudji,  Sri, Penelitian  Hukum  Normatif ,
Rajawali Pers,  Jakarta, 2004.
Soemitro,  Ronny  Hanitijo, Metode  Penelitian  Hukum  dan  Jumitri ,  Ghalia
Indonesia, Jakarta, 1990.
Suparni,  Niniek, Pelestarian,  Pengelolaan  dan  Penegakan  Hukum
Lingkungan , Sinar Grafika, Jakarta, 1994.
Syaukani, Imam dan Thohari, Ahsin, Dasar-Dasar Politik Hukum , Rajawali
Pers, Jakarta, 2004.
Widjaja,  H.A.W, Penerapan  Nilai-Nilai  Pancasila  dan  Hak  Asasi  Manusia di Indonesia , Rineka Cipta, Jakarta, 2000.
Winarno,  Surachmad, Dasar dan Teknik Research Pengantar Metodologi
Ilmiah , CV Tarsito, Bandung, 1970.
Konvensi Internasional dan Peraturan Perundang-Undangan Nasional
Konvensi  Internasional  Tentang  Pencegahan  Pencemaran  dari  Kapal Tahun 1973
Konvensi Internasional tentang Keselamatan Kehidupan Laut Tahun 1974
Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Internasional Tahun 1982
Undang-Undang  Nomor  12 Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan
IndonesiaPeraturan  Pemerintah  Nomor  74  Tahun  2001  tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun
Peraturan  Pemerintah  Nomor  19  Tahun  1999  tentang  pengendalian
Pencemaran dan Perusakan Lingkungan laut