## KEWAJIBAN MEDIASI SEBELUM GUGATAN GANTI RUGI PERDATA ATAS PELANGGARAN HAK CIPTA DI INDONESIA
Mayesha Andriana Yasmine a, U. Sudjana b, Muhamad Amirulloh c a Magister Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran, Email: mayesha16001@mail.unpad.ac.id
b Fakultas Hukum Unpad, Email: sdjana67@gmail.com
c Fakultas Hukum Unpad, Email: muhamad.amirulloh@unpad.ac.id
Naskah diterima: 20 Juli; revisi: 5 November disetujui: 13 November 2021 DOI: 10.28946/rpt.v10i2.1432

## Abstrak:
Hak  cipta  merupakan  hak  eksklusif  pencipta  yang  timbul  secara  otomatis  berdasarkan  prinsip deklaratif.  Sebagai  salah  satu  bagian  dari  Hak  Kekayaan  Intelektual  yang  memiliki  ruang  lingkup objek yang dilindungi paling luas, hak cipta berperan besar dalam perkembangan ekonomi kreatif di Indonesia.  Akan  tetapi,  terdapat  permasalahan  dalam  peraturan  hak  cipta  di  Indonesia,  yaitu  pada Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014  Tentang  Hak  Cipta.  Permasalahan  yang  dimaksud  terdapat pada  Pasal  95  ayat  1,  norma  pada  pasal  tersebut  tidak  tepat  karena  bersifat  “mengatur”  ( aanfullen ) dengan ditandai kata “dapat”, sementara norma pada Pasal 95 ayat 4 bersifat “memaksa” ( dwingen ) dengan  ditandai  kata  “harus”,  ketidakseimbangan  tersebut  mengakibatkan  belum  mengikatnya Alternatif  Dispute  Resolution (ADR)  atau  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  dan  menjadi  penyebab timbulnya  ketidakpastian  hukum  penyelesaian  sengketa  pelanggaran  hak  cipta.  Berangkat  dari  hal tersebut,  maka  penelitian  ini  memiliki  tujuan  untuk  menentukan  upaya  yang  tepat  untuk  mengatasi permasalahan dan dasar atau faktor pendukung dilakukannya upaya tersebut. Selain tujuan penelitian, penelitian ini juga memiliki kegunaan yang terdiri atas kegunaan teoritis dan praktis. Terkait metode penelitian,  metode  pendekatan  yang  diterapkan  adalah  yuridis  normative.  Kemudian  spesifikasi penelitian  ini  bersifat  deskriptif  analitis.  Terkait  data,  teknik  pengumpulan  yang  diterapkan  adalah studi  dokumen  dan  metode  analisis  yang  diterapkan  adalah  normatif  kualitatif.  Hasil  dari  penelitian adalah berdasarkan asas kepastian hukum, asas peradilan sederhana, cepat, biaya ringan, teori hukum pembangunan,  teori  negara  kesejahteraan  dan  teori economic  analysis  of  law, upaya  yang  tepat dilakukan  untuk  mengatasi  permasalahan  dalam  penelitian  ini  adalah  mengubah  sifat  norma  pada Pasal  95  Ayat  1,  dengan  mewajibkan  melakukan  mediasi  sebelum  melakukan  gugatan  ganti  rugi perdata dalam sengketa hak cipta.
Kata Kunci: Gugatan Ganti Rugi Perdata; Hak Cipta; Hak Kekayaan Intelektual; Mediasi

## Abstract :
Copyright  is  the  exclusive  right  of  the  creator  that  appears  automatically  based  on  declarative principles. As one part of Intellectual Property Rights which has the widest scope of protected objects, copyright plays a major role in the development of the creative economy in Indonesia. However, there are  problems  with  copyright  regulations  in  Indonesia,  namely  Law  Number  28  of  2014  concerning Copyright. The problem in question is contained in  Article 95 paragraph 1, the norm in that article is not  appropriate  because  it  is  "regulating"  (aanfullen)  marked  by  the  word  "can"  (dapay),  while the norm  in  Article  95  paragraph  4  is  "forced"  (dwingen)  marked  by  the  word  "must"  (harus),  the imbalance  results  in  the  non-binding  of  Alternative  Dispute  Resolution  (ADR)  and  creates  legal uncertainty  for  resolution  of  copyright  disputes.  Departing  from  this,  this  research  purpose  to determine  appropriate  efforts  to  solve  the  problem  and  the  basis  or  supporting  factors  for  these
efforts.  In  addition  to  research  purposes,  this  research  also  has  uses  consisting  of  theoretical  and practical uses. Regarding the research method, the approach applied is normative juridical. Then the specification  of  this  research  is  descriptive  analytical.  Regarding  data,  the  collection  technique applied is document study and the analytical method applied is normative qualitative. The results of this  research,  based  on  the  principle  of  legal  certainty,  simple,  quick,  low-cost  court  principle,  the legal theory of development, theories of the welfare state and the theory of economic analysis of law, the appropriate effort to overcome the problems in this research is to change the nature of norms in Article  95  Paragraph  1,  by  requiring  mediation  before  filing  a  lawsuit  for  civil  compensation  in copyright disputes.
Keywords : civil damages claim; Copy Rights; intellectual property right;Mediattion

## LATAR BELAKANG
Pembangunan  perekonomian  secara  nasional  merupakan  salah  satu  cara  atau  langkah  yang dilakukan oleh Indonesia dalam menggapai tujuan negara  Indonesia yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana tercantum pada alinea ke-IV pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Dalam pelaksanaan pembangunan  perekonomian  di  Indonesia,  salah  satu  hal  yang  menjadi  perhatian  ialah ekonomi  kreatif  atau  industri  kreatif.  Ekonomi  kreatif  adalah  suatu  konsep  untuk merealisasikan  pembangunan  ekonomi  yang  berkelanjutan  berbasis  kreativitas. 1 Secara praktis,  perlindungan  terhadap  ekonomi  kreatif  diberikan  oleh  rezim  Hak  Kekayaan Intelektual  (HKI).  Sebagaimana  dijelaskan  bahwa  KI  adalah  hak  yang  berasal  dari  kegiatan kreatif  melalui  kemampuan  olah  pikir  manusia  yang  diekspresikan  secara  nyata  dalam berbagai  bentuk,  yang  memiliki  nilai  ekonomi  sehingga  dapat  meningkatkan  taraf  hidup masyarakat. 2
Pendapat  lain  menyatakan  definisi  Hak  Kekayaan  Intelektual  adalah  hak  eksklusif yang timbul dan/atau diberikan oleh Negara kepada seseorang atau sekelompok  orang  yang menjadi  pencipta,  inventor,  pendesain,  perancang,  pemangku  atau  pemulia  di  bidang  karya seni, sastra atau ilmu pengetahuan, invensi-invensi di bidang teknologi  yang aplikatif dalam industri, merek, indikasi  geografis atau indikasi asal, rahasia dagang, desain industri, desain tata-letak sirkuit terpadu, dan varietas baru tanaman. 3
KI  sendiri  digolongkan  ke  dalam  dua  bagian,  pertama  adalah  hak  cipta  dan  hak-hak yang terkait dengan hak cipta ( neighboring rights ), dan kedua adalah kekayaan perindustrian ( industrial  property  rights )  yang  khusus  berkaitan  dengan  industri. 4 Mengingat  luasnya lingkup  KI,  maka  pembahasan  akan  difokuskan  pada  salah  satu  KI  yaitu  hak  cipta. Berdasarkan  Pasal  1  Angka  1  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014  Tentang  Hak  Cipta, hak  cipta  adalah  hak  eksklusif  pencipta  yang  timbul  secara  otomatis  berdasarkan  prinsip deklaratif  setelah  suatu  ciptaan  diwujudkan  dalam  bentuk  nyata  tanpa  mengurangi pembatasan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan.  Pengaturan  mengenai hak  cipta  termuat  dalam  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014  Tentang  Hak  Cipta  yang selanjutnya akan disebut UUHC.
1 Rochmat Aldy Purnomo, Ekonomi Kreatif Pilar Pembangunan Indonesia (Surakarta: Ziyad Visi Media, 2016), 8.
2 Sudjana, “Pembatasan Perlindungan Kekayaan Intelektual (Hak Cipta) Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia,” Jurnal Penelitian HAM 10, no. 1 (July 2019): 73, doi: http://dx.doi.org/10.30641/ham.2019.10.69-83.
3 Muhamad  Amirulloh  and  Helitha  Novianty  Muchtar, Buku  Ajar  Hukum  Kekayaan  Intelektual (Bandung: UNPAD Pres, 2016), 7.
4 Henry  Sulistyo  Budi, Perlindungan  Hak-Hak  Yang  Berkaitan  Dengan  Hak  Cipta  dan  Permasalahannya (Jakarta, 1997), 2.
Dalam  hak  cipta  sendiri  terkandung  hak  moral  dan  hak  ekonomi.  Hak  moral  adalah hak yang erat kaitannya dengan penghormatan terhadap integritas dan identitas pencipta atas ciptaannya. 5 Misalnya  dalam  hal  penggunaan  dicantumkan  nama  atau  nama  samarannya  di dalam  ciptaannya  ataupun  salinannya. 6 Sedangkan  hak  ekonomi  adalah  hak  untuk memperoleh  keuntungan  ekonomi  atas  HKI.  Dikatakan  sebagai  hak  ekonomi  karena  HKI termasuk sebuah benda yang dapat dinilai dengan uang. Hak cipta sebagai hak ekonomi dapat dilihat  dari  penerapan  hak  eksklusif.  Seorang  pencipta/pemegang  hak  cipta  melakukan perbanyakan  ciptaan  kemudian  dijual  di  pasaran,  maka  ia  memperoleh  keuntungan  materi dari perbanyakan cipta tersebut. 7
Kecenderungan  manusia  tidak  hanya  memiliki  keinginan  untuk  melahirkan  suatu karya  cipta,  melainkan  juga  meniru  dan  menguasai  ciptaan  orang  lain 8 terlebih  apabila ciptaan  tersebut  memiliki  nilai  ekonomi,  sehingga  hal  tersebutlah  yang  mengakibatkan terjadinya  perbuatan  pelanggaran  hak  cipta.  Adapun  upaya  hukum  yang  dilakukan  oleh pencipta  apabila  terjadi  pelanggaran  terhadap  suatu  karya  ciptanya  adalah  melalui  upaya hukum  preventif  yaitu  usaha  untuk  menghindari  atau  mencegah  perbuatan-perbuatan pelanggaran atas suatu karya cipta dan pencipta selaku pemilik hak cipta adalah pihak  yang paling  berperan  dalam  mengupayakan  perlindungan  terhadap  hak  cipta  sebagai  tindakan pencegahan pelanggaran. 9
Selain  upaya  hukum  preventif,  perlindungan  hukum  secara  represif  juga  dapat ditempuh  yaitu  dengan  mengajukan  gugatan  ke  Pengadilan  Niaga.  Berdasarkan  perspektif hukum perdata, penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta dapat mengacu pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang berbunyi,
“Tiap  perbuatan  melanggar  hukum,  yang  membawa  kerugian  bagi  orang  lain, mewajibkan  orang  yang  karena  salahnya  menerbitkan  kerugian  itu,  mengganti kerugian tersebut”.
Pasal  tersebut  menunjukan  bahwa  guna  mencapai  suatu  andil  yang  baik  dalam melakukan  gugatan  berdasarkan  perbuatan  melanggar  hukum  terdapat  beberapa  syarat maupun  unsur  yang  harus  terpenuhi. 10 Terhadap  pelanggaran  hak  cipta  yang  terjadi, sebagaimana  Pasal  1365  KUHPer,  terdapat  beberapa  sanksi  yang  dapat  diterapkan,  yakni sebagai berikut: 11
1. Penentuan ganti rugi kepada pihak yang dianggap telah melanggar;
2. Penghentian  kegiatan  perbuatan,  perbanyakan,  pengedaram,  dan  penjualan  ciptaan illegal (bajakan) yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta;
3. Perampasan  dan  pemusnahan  barang illegal yang  merupakan  hasil  pelanggaran  hak cipta.
Penyelesaian  sengketa  terhadap  pelanggaran  hak  cipta  dapat  dilakukan  secara konvensional  yang  dilakukan  melalui  pengadilan  (jalur  litigasi),  tetapi  seiring
5 Faiza Tiara Hapsari, “Eksistensi Hak Moral dalam Hak Cipta di Indonesia,” Masalah-Masalah Hukum (MMH) 41, no. 3 (July 2012): 464, doi: 10.14710/mmh.41.3.2012.460-464.
6 Ibid, 463.
7 Gatot Supramono, Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 45.
8 Ade Hendra Yasa and  A.  A. Ketut  Sukranatha,  “Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa  Karya Cipta Musik,” Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Kertha Semaya 4, no. 3 (February 2016): 3.
9 Ibid.
10 Ibid, 3-4.
11 Ibid, 4.
perkembangannya  timbul  penyelesaian  sengketa  di  luar  pengadilan. 12 Yang  dimaksud  jalur litigasi  dalam  hal  ini  hanya  Pengadilan  Niaga  sebagaimana  tercantum  pada  Pasal  95  ayat  2 dan 3 UUHC yang berbunyi,
“(2)  Pengadilan  yang  berwenang  sebagaimana  dimaksud  ayat  (1)  adalah  Pengadilan Niaga.
(3) Pengadilan lainnya selain Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak berwenang menangani penyelesaian sengketa Hak Cipta.”
Umumnya penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi dapat ditempuh secara perdata maupun pidana, namun  dalam hak cipta hampir seluruh penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi berujung pada ranah perdata dan tidak hanya terhadap hak ekonomi pencipta namun juga hak moral sebagaimana diatur pada Undang-Undang yang berlaku saat ini. Akan tetapi, dalam  pelaksanaannya  ternyata  penyelesaian  sengketa  jalur  litigasi  atau  melalui  pengadilan menimbulkan  konfrontatif, zwaarwichtig (bertele-tele)  dan  ketidakpuasan  ( dissatisfaction ) 13 sehingga  melahirkan  penyelesaian  sengketa  di  luar  pengadilan 14 selain  itu  juga  karena  pada saat  ini  sudah  mendesak  dilakukannya  pengembangan  PnLg  (penyelesaian  sengketa  non litigasi)  dalam  rangka  mendayagunakan  alternatif  penyelesaian  sengketa 15 sebagaimana tercantum pada Pasal 95 ayat 1 UUHC yang berbunyi,
“(1) Penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan”.
Alternatif Penyelesaian Sengketa sendiri dapat merujuk pada mediasi, yaitu salah satu bentuk  dari  penyelesaian  sengketa  di  luar  pengadilan. 16 Pengaturan  terkait  mediasi  di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU AAPS) dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016  tentang  Prosedur  Mediasi.  Seiring  perkembangannya,  mediasi  dalam  hak  cipta  terbagi menjadi dua jenis yaitu mediasi biasa untuk penyelesaian pelanggaran hak cipta dalam ranah perdata dan mediasi penal untuk penyelesaian pelanggaran hak cipta dalam ranah pidana.
Mengacu  pada  Pasal  95  ayat  (1)  UUHC  dapat  diketahui  bahwa  ketentuan  tersebut memuat  norma  yang bersifat  “mengatur” ( aanfullen ) dengan ditandai  kata “dapat”, padahal guna menjamin adanya kepastian hukum norma pada ketentuan Pasal 95 ayat (1) seharusnya bersifat memaksa ( dwingen ) sebagaimana terkandung pada Pasal 95 ayat (4) UUHC di bawah ini yang telah mewajibkan mediasi penal sebelum melakukan tuntutan pidana:
“(4) Selain pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam bentuk  Pembajakan, sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya dan/atau berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana.”
12 Sudjana,  “Efektivitas  dan  Efisiensi  Penyelesaian  Sengketa  Kekayaan  Intelektual  Melalui  Arbitrase  dan Mediasi  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999,” Ajudikasi  :  Jurnal  Ilmu Hukum 2,  no.  1  (July 2018):  82, doi: https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v2i1.598.
13 Sholih  Mu’adi, Penyelesaian  Sengketa  Hak  Atas  Tanah  Perkebunan  Dengan  cara  Litigasi  Dan  Nonlitigasi (Jakarta:  Prestasi      Pustakarya,  2010),  66.      Lihat      juga      Yuniar  Kurniawaty,  “Efektivitas  Alternatif Penyelesaian  Sengketa  Dalam  Sengketa  Kekayaan  Intelektual  ( Alternative  Dispute  Resolution  On  Intellectual Property Dispute ),” Jurnal Legislasi 14, no. 02 (June 2017): 163 –170.
14 Ibid.
15 Ivan Renaldi and Adi Sulistyono, “Optimalisasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual Bidang Desain Industri (Studi Industri Mebel dan Kerajinan Kabupaten Jepara),” Privat Law 6, no. 1 (January- June 2018): 156, doi: https://doi.org/10.20961/privat.v6i1.19254.
16 I Wayan Wiryawan and I Ketut Artadi, Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan: Keterampilan Nonlitigasi Aparat Hukum (Denpasar: Udayana Press, 2017), 104.
Berdasarkan substansi pada Pasal 95 ayat (1) dan (4) di atas dapat disimpulkan bahwa keduanya  memuat  sifat  norma  yang  berbeda  sehingga  menimbulkan  ketidakseimbangan. Kemudian  pada  Pasal  95  ayat  (4)  itu  sendiri  apabila  diperhatikan  lebih  seksama,  ketentuan tersebut  di  satu  sisi  mencerminkan  bahwa  UUHC  melindungi  hak  eksklusif  pencipta  atau pemegang  hak  cipta  serta  pemilik  hak  terkait,  namun  di  sisi  lain  pengecualian  penyelesaian kasus  secara  mediasi  terhadap  pembajakan  hak  cipta  mengakibatkan  tidak  terakomodirnya pemulihan  hak  ekonomi  yang  telah  dilanggar  oleh  pelaku  pembajakan  hak  cipta 17 ,  juga penyelesaian  perkara  memakan  waktu  yang  lama  dan  tidak  sederhana,  sehingga  belum memenuhi asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. 18
Sementara apabila mengacu pada Pasal 96 ayat (2) UUHC, bunyi asal mensyaratkan bahwa  ganti  rugi  diberikan  dan  dicantumkan  sekaligus  dalam  amar  putusan  pengadilan 19 dengan  kata  lain  hal  tersebut  merupakan  bentuk  simplikasi  atau  penyederhanaan  dan pelaksanaan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dari kedua ketentuan tersebut, dapat diketahui bahwa terjadi disharmonisasi dan inkonsistensi.
Keganjilan  lain  terkait  pengaturan  mediasi  juga  dapat  ditemukan  dalam  Pasal  4  ayat (2) huruf a angka 1 PERMAI No. 1 Tahun 2016 yang mengecualikan dilakukannya mediasi bagi sengketa yang diproses di Pengadilan Niaga:
“(2)  Sengketa  yang  dikecualikan  dari  kewajiban  penyelesaian  melalui  mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Sengketa  yang  pemeriksaannya  di  persidangan  ditentukan  tenggang  waktu penyelesaiannya meliputi antara lain :
1. Sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Niaga”
Pasal  di  atas  menimbulkan  pertanyaan  mengapa  dalam  penegakan  hukum  perkara biasa  mediasi  menjadi  kewajiban,  padahal  prinsip  peradilan  sederhana,  cepat,  dan  biaya ringan sudah menjadi sebuah asas yang sifatnya umum, sehingga mencerminkan seolah-olah Pasal  di  atas  merupakan lex  specialis karena  bagi  Pengadilan  Niaga  tidak  diwajibkan melakukan mediasi, padahal pembentukan Pengadilan Niaga adalah mengefisiensikan proses peradilan  yang  dicerminkan  dengan  dipangkasnya  salah  satu  jenjang  yaitu  banding  dalam Pengadilan  Tinggi,  kemudian  tidak  diperbolehkannya  sita  jaminan  melainkan  langsung kepada sita umum, juga proses sengketa  yang ditetapkan 60 hari dan hakim  yang mengadili pun  khusus  karena  sudah  menempuh  pendidikan.  Antara  substansi  pasal  dan  filosofi penyelenggaraan  Pengadilan  Niaga  yang  tidak  selaras  tersebut  mencerminkan  usaha perwujudan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan tidak maksimal atau tanggung serta  terkesan  tidak  konsisten,  padahal  mengacu  pada  Pasal  2  ayat  4  Undang-Undang Kekuasaan  Kehakiman  peradilan  apapun  di  Indonesia  harus  diselenggarakan  secara sederhana, cepat, dan biaya ringan.
Ketentuan-ketentuan  demikian  yang  mengakibatkan  belum  mengikatnya Alternatif Dispute  Resolution (ADR)  atau  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  juga  menjadi  penyebab timbulnya  ketidakpastian  hukum  penyelesaian  sengketa  pelanggaran  hak  cipta.  Akan  tetapi, dari  berbagai  ketentuan  tersebut,  penulis  hendak  memfokuskan  pembahasan  pada  ketentuan mediasi hak cipta dalam Undang-Undang Hak Cipta.
17 Hendri  Sita  Ambar  Kumalawati,  “Mediasi  Sebagai  Penyelesaian  Sengketa  Untuk  Pembajakan  Hak  Cipta  di Indonesia,” Jurnal Ilmiah Galuh Justisi 9, No. 2 (September 2021): 188, doi: http://dx.doi.org/10.25157/justisi.v9i2.5551.
18 Ibid, 193.
19 Ibid, 198.
Dari  uraian  latar  belakang  di  atas  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  perumusan masalah dari penelitian ini adalah pertama , asas hukum apakah yang dapat diterapkan dalam pembaharuan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terkait pengaturan yang mewajibkan mediasi sebelum melakukan gugatan ganti rugi perdata? Kedua , teori hukum apa yang  tepat  atau  sebaiknya  diterapkan  dalam  pembaharuan  Undang-Undang  No.  28  Tahun 2014  tentang  Hak  Cipta  terkait  kewajiban  mediasi  sebelum  melakukan  gugatan  ganti  rugi perdata  mengingat  perkembangan  yang  terjadi  di  dalam  masyarakat?  Kemudian  tujuan penelitian  ini  adalah  mengetahui  asas  dan  teori  hukum  apa  yang  paling  tepat  dijadikan sebagai  faktor  pendorong  dalam  melakukan  pembaharuan  terhadap  ketentuan-ketentuan terkait mediasi dalam hak cipta sehingga tercipta kepastian hukum.

## METODE
Penelitian  memiliki  spesifikasi  deskriptif  analitis,  yaitu  mengambarkan  secara  keseluruhan obyek  yang  diteliti  secara  sistematis  dengan  menganalisis  data  yang  diperoleh.  Oleh  karena itu penelitian mengkaji  dan menganalisis asas dan teori  hukum  apa  yang paling tepat  untuk melakukan  pembaharuan  terhadap  ketentuan  mediasi  dalam  Undang-Undang  Hak  Cipta  di Indonesia.
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  pendekatan  yuridis  normatif, melalui      penulisan      kepustakaan      yang      dilakukan      dengan      mencari      data      sekunder menggunakan    bahan    hukum    primer,    sekunder,    dan    tersier.    Data    yang    diperoleh dianalisis      secara      normatif      kualitatif      yaitu      menjabarkan      dan      menafsirkan      data berdasarkan   asas-asas,    norma-norma,   teori/doktrin  ilmu   hukum   khususnya   hukum  hak cipta.

## ANALISIS DAN DISKUSI

## 1. Teori Negara Kesejahteraan
Menurut  Judith  Bessant,  Rob  Watts,  Tony  Dalton  dan  Paul  Smith  (2006),  ide  dasar  negara kesejahteraan  beranjak  dari  abad  ke-18,  yaitu  ketika  Jeremy  Bentham  (1748-1832) mempromosikan  gagasan  bahwa  pemerintah  memiliki  tanggung  jawab  untuk  menjamin the greatest  happiness (atau welfare ) of  the  greatest  number  of  their  citizens. Menurutnya, pemerintah  harus  selalu  diarahkan  untuk  meningkatkan  kebahagiaan  orang  sebanyak mungkin.  Bentham  menggagas  beberapa  hal  dalam  perjalanan  hidupnya,  seperti  reformasi hukum,  peranan  konstitusi,  dan  penelitian  sosial  bagi  pengembangan  kebijakan  sosial.  Hal tersebutlah yang membuat ia dikenal sebagai “bapak negara kesejahteraan” ( father of welfare states ). 20
Welfare  state adalah  sebuah  gagasan  negara  yang  menggunakan  sistem pemerintahan  yang  demokratis  dan  bertanggungjawab  terhadap  kesejahteraan  rakyatnya. Konsep  ini  bertujuan  untuk  mengurangi  penderitaan  masyarakat. 21 Welfare  state bukan sekedar  memelihara  ketertiban  umum,  melainkan  juga  aktif  mengupayakan  kesejahteraan warganya.  Kesejahteraan  meliputi  berbagai  bidang  yang  luas  cakupannya,  sehingga
20 Judith Besant et al., Talking Policy: How Social Policy in Made (Crows Nest: Allen and Unwin, 2006). Lihat juga  Agus  Riwanto, Politik  Hukum  Negara  Kesejahteraan  Infonesia  Pasca  Reformasi (Sukoharjo:  Oase Pustaka, 2018), 10.
21 V. Hadiyono, “Indonesia dalam Menjawab Konsep Negara Welfare State dan Tantangannya,” Jurnal Hukum Politik dan kekuasaan 1, no. 1 (August 2020): 24, doi: https://doi.org/10.24167/jhpk.v1i1.
selayaknya  tujuan  negara  itu  disebut  secara  plural  yaitu  tujuan-tujuan  negara  dan  upaya pencapaian tujuan-tujuan negara itu dilandasi oleh keadilan secara merata dan seimbang. 22
Bagir  Manan  mengatakan  bahwa  konsep  negara  kesejahteraan  adalah  membebani kepada negara tugas-tugas di samping sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, juga  negara  memikul  tanggung  jawab  mewujudkan  kadilan  sosial,  kesejahteraan  umum  dan sebesar-besar kemakmuran rakyat. 23 Peran negara tidak bisa dipisahkan dengan Welfare State karena  negara  yang  berperan  dalam  mengelola  perekonomian  yang  ada  di  dalamnya mencakup  tanggung  jawab  negara  untuk  menjamin  ketersediaan  pelayanan  kesejahteraan dasar dalam tingkat tertentu. 24 Dari sejumlah definisi yang ada, inti dari istilah welfare state adalah tanggung jawab negara terhadap kesejahteraan warganya. 25

## 2. Teori Hukum Pembangunan
Sejalan  dengan  unsur-unsur  pada  teori  negara  kesejahteraan,  lahir  Teori  Hukum Pembangunan  yang  dikemukakan  oleh  Mochtar  Kusumaatmadja 26 ,  hasil  modifikasi  dan adaptasi  dari  teori  Roscoe  Pound  “ Law  as  a  tool  of  social  engineering ”. 27 Mochtar Kusumaatmadja  secara  cemerlang  mengubah  pengertian  hukum  sebagai  alat  ( tool )  menjadi hukum  sebagai  sarana  ( instrument )  untuk  membangun  masyarakat.  Pokok-pokok  pikiran yang  melandasi  konsep  tersebut  adalah  bahwa  ketertiban  dan  keteraturan  dalam  usaha pembangunan  dan  pembaharuan  memang  diinginkan,  bahkan  mutlak  perlu,  dan  bahwa hukum  dalam  arti  norma  diharapkan  dapat  mengarahkan  kegiatan  manusia  ke  arah  yang dikehendaki  oleh  pembangunan  dan  pembaharuan  itu. 28 Secara  rinci  Mochtar  menyatakan pendapatnya bahwa: 29
“Hukum  merupakan  suatu  alat  untuk  memelihara  ketertiban  dalam  masyarakat. Mengingat  fungsinya  sifat  hukum,  pada  dasarnya  adalah  konservatif,  artinya  hukum bersifat  memelihara  dan  mempertahankan  yang  telah  tercapai.  Fungsi  demikian diperlukan dalam setiap masyarakat, termasuk masyarakat  yang sedang membangun, karena  disini  pun  ada  hasil-hasil  yang  harus  dipelihara,  dilindungi  dan  diamankan. Akan  tetapi,  masyarakat  yang  sedang  membangun,  yang  dalam  definisi  kita  berarti masyarakat yang sedang berubah cepat, hukum tidak cukup memiliki fungsi demikian saja. Ia juga harus dapat membantu proses perubahan masyarakat itu. Pandangan yang kolot tentang hukum yang menitikberatkan fungsi pemeliharaan ketertiban dalam arti statis, dan menekankan sifat konservatif dari hukum, menganggap bahwa hukum tidak dapat memainkan suatu peranan yang berarti dalam proses perubahan”.
22 R. Kranenburg and Tk. B. Sabaroedin, Ilmu Negara Hukum (Jakarta: Pradnya Paramita, 1989).
23 Bagir  Manan, Politik  Perundang-Undangan  Dalam  Rangka  Liberalisasi  Perekonomian (Bandar  Lampung: FH  UNILA,  1996),  19-20.  Lihat  juga  Mustamin  Daeng  Matutu, Selayang  Pandang  (Tentang)  Perkembangan Tipe-Tipe Negara Modern , orasi ilmiah, Ujung Pandang: FH UNHAS, 1972, hlm. 24.
24 Winda Roselina Effendi, “Konsep Welfare State di Indonesia,” Jurnal Trias Politika 1, no. 1 (April 2017): 17, doi: https://doi.org/10.33373/jtp.v1i1.722.
25 Alfitri,  “Ideologi Welfare  State dalam  Dasar  Negara  Indonesia:  Analisis  Putusan  Mahkamah  Konstitusi Terkait  Sistem  Jaminan  Sosial  Nasional,” Jurnal  Konstitusi 9,  no.  3  (September  2012):  454,  doi: https://doi.org/10.31078/jk%25x.
26 Afif  Syarif, Penegakan  Hukum  Lingkungan  Bidang  Usaha  Pertambangan  Batu  Bara  di  Provinsi  Jambi, disertasi, (Padang: Universitas Andalas, 2017), 20.
27 Shidarta, Karakteristik  Penalaran  Hukum  Dalam  Konteks  Ke-Indonesiaan (Jakarta:  Penerbit  CV  Utomo, 2006), 411.
28 Dhaniswara  K.  Harjono, Bahan  Ajar  Peranan  Hukum  Dalam  Pembangunan  Ekonomi (Jakarta:  UKI  Press, 2021), 38.
29 Mochtar Kusumaatmadja, Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan (Kumpulan Karya Tulis) (Bandung: Penerbit Alumni, 2002), 14.
Terdapat dua dimensi sebagai inti dari Teori Hukum Pembangunan, yaitu: 30
1. Ketertiban  atau  keteraturan  dalam  rangka  pembaharuan  atau  pembangunan merupakan sesuatu yang diinginkan, bahkan dipandang mutlak adanya;
2. Hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang dapat berfungsi sebagai alat pengatur atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia yang dikehendaki ke arah pembaharuan.
Pada dasarnya kerangka Teori Hukum Pembangunan mengacu pada pandangan hidup ( way  of  life) masyarakat  Indonesia  dan  berdasarkan  Pancasila  yang  bersifat  kekeluargaan, sehingga sangat dibutuhkan bagi bangsa Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang. Kemudian, inti dari Teori Hukum Pembangunan itu sendiri adalah memberikan dasar fungsi hukum  sebagai  “sarana  pembaharuan  masyarakat”,  yang  mana  hal  tersebut  sesuai  dengan substansi  yang  terkandung  pada  alinea  IV  Pembukaan  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945 31 yang berbunyi,
“Kemudian  daripada  itu  untuk  membentuk  suatu  pemerintahan  Negara  Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk  memajukan  kesejahteraan  umum,  mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  dan  ikut melaksanakan  ketertiban  dunia  yang  berdasarkan  kemerdekaan  abadi  dan  keadilan sosial.”
Pemikiran Mochtar yang menyatakan bahwa hukum merupakan sarana pembaharuan masyarakat  tersebut  didasarkan  atas  anggapan  bahwa  adanya  keteraturan  atau  ketertiban dalam  usaha  pembangunan  atau  pembaharuan. 32 Kesesuain  antara  Teori  Hukum Pembangunan dengan alinea IV Pembukaan UUD 1945 juga ditunjukan dengan muatan dari masing-masing  yang  berkaitan  erat  dengan  Pancasila.  Sebagaimana  dijelaskan  sebelumnya, kerangka  Teori  Hukum  Pembangunan  dibuat  berdasarkan  Pancasila  yang  bersifat kekeluargaan, begitu juga dengan Alinea IV Pembukaan UUD 1945. Jika mencermati tujuan nasional  tersebut  sesungguhnya  dijiwai  oleh  sila-sila  Pancasila  sebagai  dasar  negara, khususnya  sila  kelima  dan  kedua  yaitu  “keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia”  dan “kemanusiaan  yang  adil  dan  beradab”.  Sila  kelima  Pancasila  itu  mencerminkan  bahwa Indonesia  adalah  negara  kesejahteraan  yang  bercita-cita  untuk  mewujudkan  kesejahteraan umum. 33
Perwujudan  hukum  sebagai  “sarana  pembaharuan  masyarakat”  dalam  keadaan masyarakat yang sedang melakukan pembangunan adalah dengan tidak sekedar menjadi alat untuk  memelihara  ketertiban  dalam  masyarakat,  namun  hukum  juga  harus  dapat  membantu proses  perubahan  masyarakat  itu. 34 Peranan  hukum  dalam  pembangunan  adalah  untuk menjamin  bahwa  perubahan  itu  terjadi  dengan  cara  yang  teratur,  karena  baik  perubahan maupun  ketertiban  merupakan  tujuan  kembar  dari  masyarakat  yang  sedang  membangun, hukum  menjadi  suatu  alat  yang  tidak  dapat  diabaikan  dalam  proses  pembangunan. 35 Oleh karena  itu,  dalam  mencapai  tujuan  negara  yaitu  mewujudkan  kesejahteraan  umum,  hukum
30 Muhamad  Rakhmat,  “Refleksi  Terhadap  Teori  Hukum  Satjipto,  Mochtar  Kusumaatmadja  dan  Romli Atmasasmita,” Jurnal Al-Akbar 5, no. 2 (December 2013) : 45.
31 Mochtar Kusumaatmadja, Op.Cit., 89-90.
32 Ibid.
33 Yohanes  Suhardin,  “Peranan  Negara  Dan  Hukum  Dalam  Memberantas  Kemiskinan  Dengan  Mewujudkan Kesejahteraan Umum,” Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-42, no. 3 (July-September 2012): 303, doi: http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol42.no3.274
34 Mochtar Kusumaatmadja, Op.Cit., 20.
35 Ibid.
sebagai sarana pembaharuan masyarakat harus bekerja secara optimal dengan memperhatikan substansi hukum itu sendiri.
Substansi  hukum  menggambarkan  bahwa  faktor  penting  dalam  penegakan  hukum adalah  mengenai  rumusan  dari  peraturan  perundang-undangan.  Aspek  tersebut mempersoalkan  apakah  hukum  yang  sudah  ada  jelas,  mudah  dipahami,  benar-benar memberikan  jawaban  terhadap  persoalan  yang  dihadapi  masyarakat,  dan  sesuai  dengan kebutuhan dalam rangka menunjang pembangunan bidang politik, ekonomi, maupun sosial. 36 Persoalan  utama  terkait  dengan  aspek  substansi  adalah  kekaburan,  disharmonis  antara undang-undang  yang  satu  dan  undang-undang  yang  lainnya,  bahkan  terjadi  inkonsistensi norma  dalam  satu  undang-undang.  Disharmonis  dan  inkonsistensi  norma  hukum  tersebut dapat mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum. 37
Langkah yang dapat dilakukan untuk menghindari persoalan demikian adalah dengan membuat hukum dalam hal ini peraturan yang memuat norma-norma demikian:
1. Dengan  sifat  yang  tepat,  misalnya  hal-hal  yang  kiranya  wajib  untuk  dilakukan maka diatur dengan norma yang bersifat memaksa bukan mengatur.
2. Konsisten, maksudnya adalah suatu ketentuan tidak boleh tumpang tindih dengan ketentuan lain di dalam suatu peraturan.
3. Harmonis,  maksudnya  adalah  suatu  peraturan  tidak  boleh  bertolak  belakang dengan  peraturan  lain,  melainkan  peraturan  satu  dengan  peraturan  lain  harus saling mendukung atau melengkapi.
Salah satu peraturan yang dapat dijadikan contoh adalah Pasal 95 ayat 1 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentan Hak Cipta (UUHC) sebagaimana telah  dijelaskan  sebelumnya  pada  Latar  Belakang  penelitian.  Pasal  95  ayat  1  UUHC  yang berbunyi,  “(1)  Penyelesaian  sengketa  Hak  Cipta  dapat  dilakukan  melalui  alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan” memuat norma yang bersifat “mengatur” ( aanfullen )  dengan  ditandai  kata  “dapat”,  yang  mana  seharusnya  sifat  norma  ialah “memaksa”, sebagaimana pendapat  yang telah dikemukakan oleh Sudjana bahwa keharusan dilakukan  mediasi  dalam  sengketa  KI  kecuali  pembajakan  merupakan  norma  yang  bersifat memaksa. 38 Tidak  tepatnya  norma  pada  Pasal  tersebut  dapat  mengakibatkan  hukum  tidak berperan  dengan  baik.  Padahal  sebagaimana  disebutkan  sebelumnya,  sebagai  sebuah  sarana guna mencapai tujuan negara, hukum harus berperan baik.

## 3. Asas Kepastian Hukum
Menurut  Gustav  Radbruch,  hukum  yang  baik  harus  dapat  mengandung  pengertian  bahwa hukum dapat suatu kepastian hukum, keadilan hukum maupun kemanfaatan hukum. 39 Dalam bukunya yang berjudul “ einführung in die rechtswissenschaften ” ia menuliskan hal tersebut, bahwa hukum terdapat 3 (tiga) nilai dasar, yakni : 40
1. Keadilan ( Gerechttigkeit );
2. Kemanfaatan ( Zweckmassigkeit ); dan
36 Atang Hermawan Usman, “Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum  di  Indonesia,” Jurnal Wawasan Hukum 30, no. 1 (February 2014): 43, doi: http://dx.doi.org/10.25072/jwy.v30i1.74.
37 Ibid.
38 Sudjana,  “Makna  Mediasi  Dalam  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014  Tentang  Hak  Cipta”. Veritas  et Justitia 7, no. 1 (June 2021): 107, doi: https://doi.org/10.25123/vej.v7i1.3716.
39 Kania Dewi Andhika Putri and Ridwan Arifin, “Tinjauan Teoritis Keadilan dan Kepastian dalam Hukum di Indonesia,” MIMBAR YUSTISIA 2, no. 2 (June 2019): 148, doi: https://doi.org/10.52166/mimbar.v2i2.1344.
40 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), 19.

## 3. Kepastian Hukum ( Rechtssicherheit ).
Berkaitan dengan itu, maka dalam pembentukan aturan hukum,  terbangun asas  yang utama  agar  tercipta  kejelasan  terhadap  peraturan  hukum  asas  tersebut  ialah  kepastian hukum. 41 Sejatinya,  keberadaan  asas  ini  dimaknai  sebagai  suatu  keadaan  dimana  telah pastinya  hukum  karena  adanya  kekuatan  yang  konkret  bagi  hukum  yang  bersangkutan. Keberadaan  asas  kepastian  hukum  merupakan  sebuah  bentuk  perlindungan  bagi  yustisiabel (pencari keadilan) terhadap tindakan sewenang-wenang,  yang berarti bahwa seseorang akan dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. 42
Dalam  meluruskan  Pasal  95  ayat  1  UUHC,  maka  upaya  yang  dapat  dilakukan terhadap  Pasal  tersebut  adalah  dengan  mengubah  sifat  norma  pada  pasal.  Selain  asas kepastian hukum, hal lain yang diharapkan dapat diwujudkan dengan mengubah norma pada Pasal tersebut adalah mengimplementasikan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan.

## 4. Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan
Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan yang merupakan amanat Undang-Undang Nomor 48 Tahun  2009  Tentang    Kekuasaan  Kehakiman,  dan  apabila  dijabarkan  akan  dihasilkan penjelasan sebagai berikut :
1. Sederhana adalah acara yang jelas, mudah dipahami, tidak berbelit-belit dan dapat diartikan juga sebagai pemeriksaan dengan cara yang efisien dan efektif. 43
2. Biaya ringan adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat, dengan tetap tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan. Intinya asas ini menjelaskan bahwa proses peradilan tidak memakan biaya  yang  banyak  sehingga  tidak  membebani  orang  yang  menjalani  proses peradilan, sebagaimana tercantum pada penjelasan Pasal 2 ayat 4 UU Kekuasaan Kehakiman. 44
3. Cepat  merujuk  pada  jalannya  peradilan.  Jalannya  persidangan  yang  cepat  akan meningkatkan  kewibawaan  pengadilan  dan  menambah  kepercayaan  masyarakt kepada pengadilan. 45
Selanjutnya  menurut  ahli  hukum  Yahya  Harahap  tentang  makna  dan  arti  peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan adalah sebagai berikut: 46
“…suatu proses pemeriksaan yang relative tidak memakan jangka waktu lama sampai bertahun-tahun  sesuai  dengan  kesederhanaan  hukum  acara  itu  sendiri.  Apa  yang sudah  memang  sederhana,  jangan  sengaja  dipersulit  oleh  hakim  kea  rah  proses
41 Mario  Julyano  and  Aditya  Yuli  Sulistyawan,  “Pemahaman  Terhadap  Asas  Kepastian  Hukum  Melalui Konstruksi  Penalaran  Positivisme  Hukum,” Jurnal  Crepido 01,  no.  01  (July  2019):  14,  doi: https://doi.org/10.14710/crepido.1.1.13-22.
42 Sudikno Mertokusumo, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), 2.
43 Pramono  Sukolegowo,  “Efektifitas  Sistem  Peradilan  Sederhana,  Cepat,  dan  Biaya  Ringan  di  Lingkungan Peradilan Umum,” Dinamika Hukum
8,
no.1 (January 2008):
28, doi: http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2008.8.1.22.
44 Maya  Hildawati  Ilham,  “Kajian  Atas  Asas  Peradilan  Cepat,  Sederhana,  dan  Biaya  Ringan  Terhadap Pemenuhan Hak Pencari Keadilan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 246 K/Pid/2017),” Jurnal Verstek 7, no. 3 (December 2018): 213.
45 Efa Laela Fakhirah, “Mekanisme Small Claims Court dalam Mewujudkan Tercapainya Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan,” MIMBAR HUKUM 25, no. 2 (June 2013): 263, doi: https://doi.org/10.22146/jmh.16096.
46 Mizaj  Iskandar  and  Liza  Agustina,  “Penerapan  Asas  Peradilan  Sederhana,  Cepat  dan  Biaya  Ringan  dalam Kumulasi Cerai Gugat dan Harta Bersama, ” Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam 1, no.1 (January-June 2019): 247, doi: http://dx.doi.org/10.22373/sjhk.v3i1.4403.
pemeriksaan  yang  berbelit-belit  dan  tersendat-sendat.  Jangan  sampai  jalannya pemeriksaan mundur terus untuk sekian puluh kali atas berbagai alasan yang tidak sah menurut hukum.”
Keinginan  untuk  mengimplementasikan  asas  tersebut  tidak  lain  karena  asas  tersebut belum  terimplementasikan  dengan  baik  di  Indonesia,  sebagaimana  penulis  temukan  dalam beberapa hasil penelitian di berbagai daerah Indonesia, yakni diantaranya :
1. Mahkamah Agung (Putusan Nomor 246 K/Pid/2017). 47
2. Pengadilan Negeri Pekanbaru. 48
3. Pengadilan Negeri Purwokerto. 49
4. Pengadilan Negeri Sigli. 50
5. Pengadilan Negeri Pontianak. 51
Di bawah ini merupakan beberapa faktor yang diperkirakan mempengaruhi asas sederhana, cepat, dan biaya ringan tidak terimplementasi dengan baik di Indonesia, yang salah satunya adalah diakibatkan oleh Undang-Undang itu sendiri: 52
1. Jumlah sumber daya manusia
2. Sarana dan prasarana
3. Jumlah perkara
4. Rumitnya perkara
5. Kesiapan alat-alat bukti
6. Komunikasi dalam persidangan
7. Aparat hukum yang menjalankan persidangan
8. Manajemen perkara
9. Undang-Undang
Dengan  demikian,  benar  bahwa  pembaharuan  suatu  Undang-Undang  termasuk  salah satu  upaya  demi  mewujudkan  peradilan  yang  menjunjung  asas  sederhana,  cepat,  dan  biaya ringan. Selain itu, masalah kesejahteraan rakyat dalam ruang lingkup penyelesaian sengketa ini juga dapat dikaji dengan teori economic analyisis of law yang dikemukakan oleh Richard A. Posner. Definisi economic analysis of law sendiri ialah penerapan prinsip-prinsip ekonomi sebagai pilihan-pilihan rasional untuk menganalisis persoalan hukum. 53
Apabila  disederhanakan, economic  analysis  of  law adalah  analisis  ke-ekonomian tentang  hukum.  Permasalahan  hukum  tetap  sebagai  objek  yang  dikonstelasikan  (disusun, dibangun, dikaitkan) dengan konsep-konsep dasar ekonomi, alasan-alasan dan pertimbangan ekonomis.  Tujuannya  adalah  untuk  dapat  mendudukan  hakikat  persoalan  hukum  sehingga keleluasaan analisis hukum menjadi lebih terjabarkan. 54
47 Maya Hildawati Ilham, Loc.Cit.
48 Nia  Sari  Sihotang,  “Penerapan  Asas  Sederhana,  Cepat,  dan  Biaya  Ringan  di  Pengadilan  Negeri  Pekanbaru Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  Tentang  Kekuasaan  Kehakiman,” Jurnal  Online Mahasiswa Fakultas Hukum III, no. 2 (October 2016): 12.
49 Pramono Sukolegowo, Op.Cit., 36.
50 Sayed  Akhyar,  “Efektivitas  Pelaksanaan  Asas  Peradilan  Sederhana,  Cepat,  dan  Biaya  Ringan  Berkaitan dengan  Yurisdiksi  Pengadilan  Negeri  Sigli,” Syiah  Kuala  Law  Journal 3,  no.3  (December  2019):  393,  doi: https://doi.org/10.24815/sklj.v3i3.12583.
51 Sukardi, “Penerapan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana Penipuan di Pengadilan Negeri Pontianak,” Jurnal Hukum Mahasiswa S1 Prodi Ilmu Hukum Untan 1, no. 1 (November 2012): 21.
52 Nia Sari Sihotang, Loc.Cit.
53 Richard Posner, Economics Analysis of Law (Boston: Little, Brown, and Company, 1973), 3.
54 Fajar  Sugianto, Economic  Analysis  of  Law:  Seri  Analisis  Ke-Ekonomian  tentang  Hukum ,  Seri  Kesatu, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), 7.
Teori analisis ekonomi terhadap hukum memiliki fokus terhadap cara bekerja sistem ekonomi berdasarkan perspektif hukum dan perilaku yang didasarkan kepada pilihan rasional karena  adanya  sumber  daya  yang  terbatas  dengan  kebutuhan  manusia  yang  tidak  terbatas 55 dalam  perspektif  ekonomi  tersebut,  ditambah  dengan  hak  ekonomi  yang  berperan  sebagai salah satu aspek khusus pada hak cipta 56 mendasari tindakannya tidak lepas dari rasionalitas perhitungan  nilai  ekonomi,  karenanya  dalam  perspektif  yang  lebih  luas  yaitu  dengan menggunakan  pendekatan  analisis  ekonomi  terhadap  hukum,  asumsi  yang  berlaku  adalah bahwa  individu-individu  yang  rasional  akan  berusaha  untuk  memaksimalkan  keuntungan- keuntungan  ekonominya  dan  enggan  untuk  bertindak  jika  dalam  perhitungan  ekonominya, ternyata  keputusannya  hanya  akan  mendapatkan  keuntungan  ekonomi  lebih  kecil  dibanding dengan resiko yang akan dihadapinya.
Wakil  Ketua  BAMHKI  Cita  Citrawinda  Noerhadi  pada  saat  penandatanganan  Nota Kesepahaman antara  BAMHKI, BANI, dan PMN mengatakan bahwa bila berkaitan dengan persoalan  ekonomi,  kalangan  pebisnis  di  Indonesia  menginginkan  penyelesaian  sengketa yang lebih menguntungkan secara lamanya waktu dan kerahasiaan karena menyangkut nama baik  para  pihak. 57 Mengacu  kepada  inti  pernyataan  dari  paragraf  sebelumnya  bahwa  secara umum  seseorang  akan  mengusahakan  memaksimalkan  keuntungan  dan  menghindari  resiko, apalagi  jika  hal  tersebut  berhubungan  dengan  persoalan  ekonomi.  Oleh  karena  itu,  dalam penyelesaian  sengketa  para  pihak  dianjurkan  bijak  dalam  memilih  proses  yang  hendak ditempuh.
Berdasarkan data yang disebutkan oleh Ketua Pusat Mediasi Nasional (PMN) Fahmi Shahab,  untuk  mediasi  di  luar  pengadilan  di  Indonesia,  angka  kesuksesan  mencapai kesepakatan berada di  level  “sangat  tinggi  sekali”,  yakni  mencapai  83%,  yang mana cukup kompetitif dengan angka kesuksesan mediasi di rata-rata negara di dunia yang berkisar antara 60%  -  80%. 58 Tingginya  angka  tersebut  mengindikasikan  mediasi  sebagai win-win  solution yang  menerapkan economic  analysis  of  law, karena  hasil  yang  diperoleh  lebih  besar keuntungan dibandingkan kerugian, terlebih keuntungan tersebut dirasakan bukan hanya pada satu pihak melainkan kedua belah pihak.
Selain  angka  kesuksesan  mencapai  kesepakatan  yang  tinggi,  hal  yang  membuat mediasi  disarankan  diprioritaskan  terlebih  dahulu  menurut  Ahmad  Ramli  adalah pertimbangan  bahwa  apabila  pada  akhirnya  jalur  litigasi  yang  ditempuh,  dikhawatirkan setelah  proses  penyelesaian  sengketa  berakhir,  objek  hak  cipta  tersebut  akan  sulit  untuk dikomersialisasikan  lagi  mengingat  banyak  pihak  merasa  takut  menggunakannya. 59 Selanjutnya,  sebagaimana  dikemukakan  oleh  Ahmad  Ramli  dalam  webinar  yang  berjudul “ The Rise of Digital Economy Intellectual Property, Telco’s & Cyberlaw ” pada tahun 2020, alasan  mengapa  pihak  pemerintah  selalu  mendorong  penyelesaian  sengketa  dengan  proses
55 Lukman Ilman Nurhakim and Anita Afriana, “Penyelesaian Sengketa E-Insurance Melalui Mekanisme Small Claims  Court Dihubungkan  dengan E-Litigation Demi  Terwujudnya  Peradilan  Sederhana,  Cepat,  dan  Biaya Ringan,” Jurnal  Ilmiah  Hukum  DE’JURE  :  Kajian  Ilmiah  Hukum 5,  no.  1,  (May  2020):  20,  doi: https://doi.org/10.35706/dejure.v5i1.3494.
56 Abdulkadir  Muhammad, Kajian  Hukum  Ekonomi  Hak  Kekayaan  Intelektual (Bandung:  Citra  Aditya  Bakti, 2007),  23.
57 Hamalatul  Qur’ani,  “Kolaborasi  Penanganan  Sengketa  Khusus  HKI  Melalui  Arbitrase  dan  Mediasi,” hukumonline.com,  17  September,  2019,  https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5d8033fee0987/kolaborasi- penanganan-sengketa-khusus-hki-melalui-arbitrase-dan-mediasi/?page=1.
58 Ibid.
59 FMB, “Pak Raden Curhat ke Dirjen HKI’, BERITASATU, 25 April, 2012,
https://www.beritasatu.com/hiburan/44674/pak-raden-curhat-ke-dirjen-haki.
negosiasi  dan  mediasi  adalah  karena  ketika  sengketa  masuk  ke  ranah  litigasi,  kemudian gugatan  pencipta  tidak  diterima  atau  ditolak,  pencipta  tidak  akan  mendapatkan  keuntungan apapun baik materiil maupun imateriil.

## KESIMPULAN
Terdapat  permasalahan  pada  beberapa  ketentuan  terkait  mediasi  dalam  hak  cipta  di Indonesia, salah satunya yaitu pada Pasal 95 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang  Hak  Cipta.  Permasalahan  yang  dimaksud  adalah  norma  yang  termuat  tidak  tepat karena  bersifat  “mengatur”  ( aanfullen )  dengan  ditandai  kata  “dapat”,  sementara  Pasal  95 Ayat 4 memuat  norma  yang bersifat  memaksa  ( dwingen ) dengan ditandai kata “harus”. Hal tersebut  menimbulkan  ketidakseimbangan  dan  ketidakpastian  hukum.  Padahal  hukum berperan  besar  sebagai  sarana  pembaharuan  masyarakat  sebagaimana  termuat  dalam  Teori Hukum  Pembangunan.  Dengan  tidak  optimalnya  peran  hukum  sebagai  sarana  pembaharuan masyarakat  tersebut  maka  dikhawatirkan  tujuan  dan  cita-cita  bangsa  untuk  mewujudkan kesejahteraan negara tidak tercapai,  padahal  sebagaimana kita ketahui  Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut teori negara kesejahteraan.
Hal  yang  dapat  dilakukan  guna  mengatasi  permasalahan  dan  kekhawatiran  tersebut ialah  mengubah  sifat  norma  pada  Pasal  95  Ayat  1  UUHC.  Mewajibkan  melakukan  mediasi sebelum mengajukan gugatan ganti rugi perdata dalam penyelesaian sengketa hak cipta akan menjamin  asas  kepastian  hukum  karena  meniadakan  hal  yang  mengakibatkan ketidakseimbangan dan disharmonisasi hukum.
Selain  itu,  pembaharuan  tersebut  juga  merupakan  bentuk  upaya  mewujudkan  asas peradilan  sederhana,  cepat,  dan  biaya  ringan,  mengingat  tingginya  angka  keberhasilan  dan dampak positif dari pemilihan mediasi sebagai penyelesaian sengketa, sehingga hak ekonomi para  pencipta  akan  tetap  terpenuhi.  Apabila  ditinjau  berdasarkan  teori economic  analysis  of law, dengan  peran  mediasi  yang  dapat  meminimalisir  kerugian  materiil,  bahkan  sebaliknya memberi  lebih  besar  keuntungan  materiil  pada  kedua  belah  pihak,  maka  hal  tersebut  sesuai dengan prinsip pada teori economic analysis of law.
Dengan  demikian,  asas  dan  teori  yang  tepat  diterapkan  atau  dijadikan  sebagai  faktor pendukung dalam pembaharuan Pasal 95 Ayat 1 UUHC ialah asas kepastian hukum dan asas peradilan  sederhana,  cepat,  dan  biaya  ringan  serta  teori  hukum  pembangunan,  teori  negara kesejahteraan, dan teori economic analysis of law.

## DAFTAR PUSTAKA
Alfitri,  A.  “Ideologi Welfare State  Dalam  Dasar  Negara  Indonesia:  Analisis  Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Sistem Jaminan Sosial Nasional.” Jurnal Konstitusi , vol. 9, no. 3 (2012): pp. 449–72. https://doi.org/10.31078/jk%25x
Akhyar, Sayed. “Efektivitas Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Berkaitan dengan Yurisdiksi Pengadilan Negeri Sigli”. Syiah Kuala Law Journal 3, no. 3 (2019) : 393. https://doi.org/10.24815/sklj.v3i3.12583
Amirulloh,  Muhamad  and  Helitha  Novianty  Muchtar.  "Buku  Ajar  Hukum  Kekayaan Intelektual". Bandung: UNPAD Press (2016).
Berita Satu. P ak Raden Curhat ke Dirjen HKI . (2012): Available from: https://www.beritasatu.com/hiburan/44674/pak-raden-curhat-ke-dirjen-haki. [diakses: Juli 31, 2021].
Besant,  Judith  et  al. Talking  Policy:  How  Social  Policy  in  Made.  Crows  Nest :  Allen    and Unwin,
(2016). https://www.researchgate.net/publication/343401491_Talking_Policy_How_social_poli cy_is_made/citation/download
Budi, Sulistio, and V. Henry. "Perlindungan Hak-hak yang berkaitan dengan Hak Cipta dan Permasalahannya." Makalah, Jakarta (1997).
Effendi, Winda Roselina. “Konsep Wellfare State Di Indoneisa.” Jurnal Trias Politika , vol. 1, no. 1 (2017): pp. 171–83. doi:10.33373/jtp.v1i1.722.
Fakhriah,  Efa  Laela.  "Mekanisme Small  Claims  Cortt Dalam  Mewujudkan  Tercapainya Peradilan  Sederhana,  Cepat,  Dan  Biaya  Ringan." Mimbar  Hukum-Fakultas  Hukum Universitas Gadjah Mada 25.2 (2013): 258-270. https://doi.org/10.22146/jmh.16096 Hadiyono, V. “Indonesia Dalam Menjawab Konsep Negara Welfare State Dan Tatangannya.” Jurnal  Hukum,  Politik  Dan  Kekuasaan ,  vol.  1,  no.  1  (2020):  p.  23, https://doi:10.24167/jhpk.v1i1.2672.
Hapsari, Faiza Tiara. “Eksistensi Hak Moral Dalam Hak Cipta Di Indonesia.” Eksistensi Hak Moral  Dalam  Hak  Cipta  Di  Indonesia ,  vol.  41,  no.  3  (2012):  pp.  460–64, https://doi:10.14710/mmh.41.3.2012.460-464.
Harjono,  Dhaniswara  K.  " Bahan  Ajar  Peranan  Hukum  Dalam  Pembangunan  Ekonomi ." Jakarta: UKI Press (2021).
Ilham,  Maya  Hildawati.  “Kajian  Atas  Asas  Peradilan  Cepat,  Sederhana,  dan  Biaya  Ringan Terhadap  Pemenuhan  Hak  Pencari  Keadilan  (Studi  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor 246 K/Pid/2017)”. Jurnal Verstek 7, no. 3 (2018) : 213.
Iskandar, Mizaj and Liza Agustina. “Penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam Kumulasi Cerai Gugat dan Harta Bersama”. Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam 1, no.1 (2019): 247. http://dx.doi.org/10.22373/sjhk.v3i1.4403
Julyano, Mario and Aditya Yuli Sulistyawan. “Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum”. Jurnal  Crepido 01, no.  01  (2019): 14. https://doi.org/10.14710/crepido.1.1.13-22
Kranenburg,  R.  and  Tk.  B.  Sabaroedin.  Ilmu  Negara  Hukum.  Jakarta:  Pradnya  Paramita (1989).
Kumalawati, Hendri Sita Ambar, Muhamad Amirulloh, and Anita Afriana. "Mediasi Sebagai Penyelesaian  Sengketa  Untuk  Pembajakan  Hak  Cipta  di  Indonesia." Jurnal  Ilmiah Galuh Justisi 9.2 (2021): 186-203. https://dx.doi.org/10.25157/justisi.v9i2.5551 Kurniawaty,  Yuniar.  “Efektivitas  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  (  Alternative  Dispute Resolution On Intellectual Property Dispute ).” Jurnal Legislasi Indonesia , vol. 14, no. 2 (2017): pp. 163–70.
Kusumaatmadja, Mochtar. "Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan: Kumpulan Karya Tulis Prof." Mochtar Kusumaatmadja, SH, LL. M, Bandung: Alumni (2002).
Manan,  Bagir.  "Politik  Perundang-undangan  Dalam  Rangka  Mengantisipasi  Liberalisasi Perekonomian." Fakultas Hukum UNILA, Lampung (1996).
Matutu,  Mustamin  Daeng.  "Selayang  Pandang  (Tentang)  Perkembangan  Tipe-Tipe  Negara Modern. Orasi ilmiah." Ujung Pandang: FH UNHAS (1972)
Mertokusumo,  M.  Sudikno,  and  Adriaan  Pitlo.  Bab-bab  tentang  penemuan  hukum.  Citra Aditya Bakti, 1993.
Mu'adi,  Sholih. Penyelesaian  sengketa  hak  atas  tanah  perkebunan  dengan  cara  litigasi  dan non litigasi . Prestasi Pustaka Publisher, 2010.
Muhammad, Abdulkadir. Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.
Nurhakim,  Lukman  Ilman  and  Anita  Afriana.  “Penyelesaian  Sengketa E-Insurance Melalui Mekanisme Small  Claims  Court Dihubungkan  dengan E-Litigation Demi Terwujudnya Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan”. Jurnal Ilmiah  Hukum DE’JURE: Kajian Ilmiah Hukum 5, no. 1 (2020): 20. https://doi.org/10.35706/dejure.v5i1.3494
Posner, Richard A. " Economic Analysis of Law Boston." MA: Little (1972). Purnomo, Rochmat Aldy. Ekonomi Kreatif Pilar Pembangunan Indonesia . Ziyad Visi Media, 2016.
Putri,  K.  D.  A.,  and  R. Arifin.  "Tinjauan  Teoritis  Keadilan  dan  Kepastian  dalam  Hukum  di Indonesia  (The  Theoretical  Review  of  Justice  and  Legal  Certainty  in  Indonesia)." MIMBAR YUSTITIA, 2 (2), 142-58 (2019). https://doi.org/10.52166/mimbar.v2i2.1344 Qur’ani, Hamalatul. 2019. Kolaborasi Penanganan Sengketa Khusus HKI Melalui Arbitrase dan Mediasi. Available from:
https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5d8033fee0987/kolaborasi-penanganan- sengketa-khusus-hki-melalui-arbitrase-dan-mediasi/?page=1. [Diakses Juli 30, 2021] Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum . Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.
Muhamad  Rahkmat,  Muhamad.  "Refleksi  terhadap  Teori  Hukum  Satjipto,  Mochtar Kusumaatmadja,  dan  Romli  Atmasasmita." Al-Akhbar:  Jurnal  Ilmiah  Keislaman 5.2 (2013): 36-61.
Renaldi,  Ivan.  "Optimalisasi  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  Hak  Kekayaan  Intelektual Bidang  Desain  Industri  (Studi  Industri  Mebel  dan  Kerajinan  Kabupaten  Jepara)." Privat Law 6, no. 1 (2018): 156. https://doi.org/10.20961/privat.v6i1.19254
Riwanto,  Agus.  "Politik  Hukum  Negara  Kesejahteraan  Infonesia  Pasca  Reformasi." Sukoharjo: Oase Pusta, 2018.
Shidarta. K arakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Ke-Indonesiaan . Jakarta: Penerbit CV Utomo, 2006.
Sihotang,  Nia  Sari. "Penerapan  Asas  Sederhana,  Cepat  Dan  Biaya  Ringan  Di  Pengadilan Negeri  Pekanbaru  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  Tentang Kekuasaan Kehakiman." Diss. Riau University, 2016.
Sudjana.  "Efektivitas  dan  Efisiensi  Penyelesaian  Sengketa  Kekayaan  Intelektual  melalui Arbitrase dan Mediasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun
1999." Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum 2.1 (2018): 81-96.
https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v2i1.598.
Sudjana.  "Makna  Mediasi  Dalam  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014  Tentang  Hak Cipta." Veritas et Justitia 7.1 (2021): 91-114. https://doi.org/10.25123/vej.v7i1.3716 Sudjana. “Pembatasan Perlindungan Kekayaan Intelektual (Hak Cipta) Dalam Perspektif Hak Asasi  Manusia.” Jurnal  HAM ,  vol.  10,  no.  1  (2019):  p.  69  (2019):  10.69-83.  https:// doi:10.30641/ham
Sugianto,  Fajar. Economic  Analysis  of  Law:  Seri  Analisis  Ke-Ekonomian  tentang  Hukum , Seri Kesatu, Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014.
Suhardin, Yohanes. “Peranan Negara Dan Hukum Dalam Memberantas Kemiskinan Dengan Mewujudkan  Kesejahteraan  Umum.” Jurnal  Hukum  &  Pembangunan ,  vol.  42,  no.  3 (2012): p. 302. https://doi:10.21143/jhp.vol42.no3.274.
Sukardi. “Penerapan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Dalam Pemeriksaan Perkara
Pidana Penipuan di Pengadilan Negeri Pontianak”. Jurnal Hukum Mahasiswa S1 Prodi Ilmu Hukum Untan 1, no. 1 (2012) : 21.
Sukolegowo,  Pramono.  “Efektivitas  Sistem  Peradilan  Sederhana,  Cepat,  Dan  Biaya  Ringan Di  Lingkungan  Peradilan  Umum.” Jurnal  Dinamika  Hukum ,  vol.  8,  no.  1  (2008):  pp. 29–37. https://doi:10.20884/1.jdh.2008.8.1.22.
Supramono, Gatot. "Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya." Jakarta: Rineka Cipta (2010).
Afif,  Syarif. Penegakan  Hukum  Lingkungan  Bidang  Usaha  Pertambangan    Batu  Bara  di Provinsi Jambi . Diss. Universitas Andalas, 2017.
Wiryawan,  I  Wayan  and  I  Ketut  Artadi. Penyelesaian  Sengketa  Di  Luar  Pengadilan: Keterampilan Nonlitigasi Aparat Hukum . Denpasar: Udayana Press, 2017.
Yasa,  Ade  Hendra,  and  A.  K.  Sukranatha.  "Upaya  Hukum  Penyelesaian  Sengketa  Karya Cipta Musik." Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum 4.3 (2016).