## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA
Elias Yulio Kristiadi, Rahayu Subekti, Purwono Sungkowo Raharjo
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret e-mail : rahayusubekti@yahoo.co.id , purwonosraharjo@yahoo.co.id

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  perlindungan  hukum  terhadap  Pekerja  Migran Indonesia yang diberikan oleh BP3TKI. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. . Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.  Bahan  hukum  primer  adalah  perundang-undangan  dan  bahan  hukum  sekunder berupa  publikasi  tentang  hukum.  Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan,  diperoleh kesmpulan  bahwa,   Perlindungan  hukum  atas  hak-hak  pekerja  migran  dalam  bekerja  sudah berjalan  dengan  baik  dan  telah sesuai  dengan  Undang-Undang  No.  18  Tahun 2017  tentang Pelindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  dimana  perlindungan  diberikan  yakni  fase  sebelum bekerja, selama bekerja dan setelah bekerja.
Kata Kunci : BP3TKI, Perlindungan, Pekerja Migran Indonesia

## ABSTRACT
This study determine  the implementation of legal protection for Indonesian Migrant Workers provided  by  BP3TKI.  The  research  method  used  is  normative  or  doctrinal  legal  research conducted  by  researching  library  materials.  The  legal  materials  used  in  this  research  are primary legal materials and secondary legal materials. Primary legal materials are legislation and  secondary  legal  materials  in  the  form  of  publications  on  law.Based  on  the  results  of research  and  discussion,  it  was  concluded  that,  Legal  protection  of  the  rights  of  migrant workers at work has been going well and is in accordance with Law no. 18 of 2017 concerning the Protection of Indonesian Migrant Workers where protection is provided, namely the pre- work phase, during work and after work.

## Keywords : Protection, BP3TKI, Indonesian Migrant Workers

## PENDAHULUAN
Kesejahteraan bangsa dan negara adalah salah satu tujuan utama Negara Indonesia, sebagaimana telah  diamanatkan  dalam  Alinea  Keempat  Pembukaan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) bahwa negara bertujuan “mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat Indonesia.” Salah satu cara untuk menciptakan kesejahteraan bagi  warga  negara  Indonesia  adalah  melalui  pembangunan  nasional.  Pembangunan  nasional  di Indonesia  bisa  melalui  sumber  daya  manusia  dan  sumber  daya  alam  yang  dimiliki.  Sumber  daya manusia yang diidentikan sebagai tenaga kerja di Indonesia jumlahnya sangatlah berlimpah sehingga kuantitas  serta  kualitas  dari  tenaga  kerja  tersebut  memang  akan  berpengaruh  pada  indikator pembangunan  nasional.  Tenaga  kerja  yang  mana  sebagai  pelaku  pembangunan  nasional  dari  segi
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
ekonomi baik secara individu maupun secara kelompok mempunyai peranan yang penting yaitu dalam meningkatkan produktivitas kerja dan kesejahteraan masyarakat.
Mengingat  peran  tenaga  kerja  seperti  yang  telah  disebutkan  diatas,  maka  wajar  apabila pembangunan  ketenagakerjaan  merupakan  bagian  penting  dari  pembangunan  nasional  berdasarkan Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  dan  pembangunan ketenagakerjaan harus diatur sedemikian rupa sehingga akan terpenuhi segala hak-hak dan kewajiban pekerja dan perlindungan mendasar bagi tenaga kerja akan menciptakan kesejahteraan maupun kondisi kondusif bagi pengembanga dunia usaha. Kondisi perekonomian yang kurang stabil di negara Indonesia ini serta penghasilan yang cukup besar dan tampak lebih menarik di luar negeri telah menjadi penyebab lain  yang  memicu  terjadinya  mobilitas  tenaga  kerja  secara  internasional.  Bahkan,  Tenaga  Kerja Indonesia  yang  bekerja  di  luar  negeri    disebut  sebagai  pahlawan  devisa  negara  dikarenakan menghasilkan devisa dikarenakan menghasilkan devisa untuk pendapatan negara per tahun sebesar Rp. 144,95 triliun pada tahun 2015 1 .
Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) atau yang sekarang disebut Pekerja Migran Indonesia ke  luar  negeri  tersebut  adalah  upaya  untuk  mendapatkan  hak  dan  kesempatan  kerja  yang  sama  bagi tenaga kerja untuk mendapatkan kesejahteraan. Setidaknya terdapat tiga alas an yang mempengaruhi semakin banyaknya pekerja migran keluar negeri, yaitu : pertama, pull factor yang diakibatkan oleh perubahan demografi dan kebutuhan tenaga kerja oleh negara-negara industry.Kedua, push factor yang berkaitan dengan persoalan kependudukan, pengangguran dan tekanan krisis. Ketiga adalah eksistensi jaringan  antara  negara  berdasarkan  aspek  keluarga,  budaya  dan  sejarah 2 Akan  tetapi  menurut  Dinar Dwi, pekerja migran bisa kembali ke negara asal dan tidak menjadi pekerja migran lagi karena belum mendapatkan informasi yang sempurna tentang hak dan kewajiban serta kondisi di negara tujuan, yang berarti harapan para pekerja migran tidak terpenuhi di negara tuan rumah. 3 Oleh karena itu, upaya untuk menciptakan TKI yang terampil dan berkualitas  merupakan tanggungjawab kita yaitu calon pekerja migran, pemerintah, maupun pihak swasta yang berwenang mengirim Pekerja Migran Indonesia guna meningkatkan sumber daya manusia terutama pekerja migran yang bekerja ke luar negeri.
Sebelumnya seluruh kegiatan operasional di bidang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia  di  luar  negeri  dilaksanakan  oleh  Ditjen  Pembinaan  dan  Penempatan  Tenaga  Kerja  Luar Negeri (PPTKLN) Depnakertrans akan tetapi sekarang telah dialihkan menjadi tanggung jawab Badan Nasional  Penempatan  dan  Perlindungan  Tenaga  Kerja  Indonesia  (BNP2TKI).  Pada  setiap  daerah, pemerintah telah membentuk Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI), BP3TKI mempunyai tugas dan fungsi yang sama dengan BNP2TKI, yang berkedudukan di provinsi  dengan  wilayah  hukum  provinsi  tersebut  yang  bertanggungjawab  kepada  BNP2TKI.  Hal pokok yang membahas tentang Balai Pelayanan Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia dijabarkan pada Pasal 23, 24 dan Pasal 25, yang hendak memberikan jaminan perlindungan, pelayanan dan  penempatan  tenaga  kerja  Indonesia.  Perlindungan  dari  Balai  Pelayanan  Penempatan  dan Perlindungan  Tenaga  Kerja  Indonesia  (BP3TKI)  bertujuan  untuk  memberikan  perlindungan semaksimal  mungkin  terhadap  Pekerja  Migran  Indonesia  mulai  dari  sebelum,  selama  dan  setelah bekerja yang bertujuan memberikan rasa aman. Perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia di luar negeri juga harus dilakukan sesuai dengan hokum internasional dan juga dengan hukum yang belaku di Negara itu 4
1 http://economy.okezone.com/read/2016/01/12/320/1286255/tki-sumbang-devisa-negara-rp144-95-triliun-di-2015, diakses pada 2 Januari 2018 pukul 10.10 WIB
2 Ferry Adamhar,”Permasalahan WNI Baik TKI maupun Non TKI di Luar Negeri”Jurnal Hukum Internasional Vol 2 no 4 Juli 2005 hal.698-699
3 Dinar Dwi, RETURN MIGRATION and VARIOUS REINTEGRATION PROGRAM FOR LOW-SKILLED
MIGRANT WORKERS IN INDONESIA. SMERU Reseach Institute. 2017:5
4 Arpangi, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA DI LUAR NEGERI Volume 3.No 1, 2016:156
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Berdasarkan penjabaran diatas, artikel ini membahas mengenai perlindungan yang diberikan oleh BP3TKI terhadap Pekerja Migran Indonesia ditinjau dari Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  merupakan  uraian  teknis  yang  digunakan  dalam  penelitain 5 .  Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Jenis penelitian hukum normatif atau dikenal sebagai  penelitian  hukum  doktrinal,  yaitu  penelitian  hukum  yang  dilakukan  dengan  cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder,  dan  bahan  hukum  tersier.  Penelitian  ini  bersifat  normatif  karena  menurut  Peter Mahmud  Marzuki,  kembali  kepada  fungsi  penelitian,  adapun  penelitian  hukum  ( legal research )  berusaha  menemukan  kebenaran  koherensi,  yaitu  apakah  aturan  hukum  sesuai dengan norma hukum dan apakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip  hukum,  serta  apakah  tindakan  ( act )  seseorang  sesuai  dengan  norma  hukum  (bukan hanya  sesuai  dengan  aturan  hukum)  atau  prinsip  hukum. 6 Disebut  juga  sebagai  penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan  yang  tertulis  atau  bahan-bahan  hukum  yang  lain.  Pendekatan  yang digunakan  penulis  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  perundang-undangan  ( statute approach ). Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah bahan hukum  primer  dan  bahan  hukum  sekunder.  Sumber  hukum  primer  terdiri  dari  peraturan perundang-undangan,  catatan-catatan  resmi  atau  risalah-risalah  dalam  pembuatan  peraturan perundang-undangan, dan putusan-putusan hakim. Sedangkan sumber hukum sekunder terdiri dari  semua  publikasi  tentang  hukum  seperti  buku-buku  teks,  kamus-kamus  hukum,  jurnal- jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan 7 .Teknik pengumpulan bahan hukum  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  dengan  cara  studi  kepustakaan  ( library research ).  Teknik  analisis  yang  dilakukan  oleh  penulis  adalah  mempergunakan  metode silogisme deduktif yaitu dengan cara berfikir pada prinsip-prinsip dasar, kemudian penelitian menghadirkan  objek  yang  akan  diteliti  guna  menarik  kesimpulan  terhadap  fakta-fakta  yang bersifat  khusus.  Metode  silogisme  yang  menggunakan  pendekatan  deduktif  menurut  ajaran Aristoteles yaitu berpangkal dari pengajuan premis mayor kemudian diajukan premis minor, dari kedua premis ini kemudian ditarik kesimpulan atau conclusio 8

## Hasil Penelitian dan Pembahasan
Negara  Indonesia  mengalami  krisis  moneter  pada  tahun  1997  sehingga  mengakibatkan perusahaan  baik  asing  maupun  domestik  gulung  tikar.  Dengan  banyaknya  industri  yang berhenti  beroperasi  maka  akan  menyebabkan  banyaknya  PHK  dan  akan  menyebabkan banyaknya pengangguran. Karena untuk mencari pekerjaan sangat sulit, maka mereka banyak yang memutuskan untuk bekerja di luar negeri, hal ini juga disebabkan bekerja diluar negeri akan mendapatkan imbalan atau upah yang besar demi mensejahterakan hidup mereka maupun keluarganya. Tenaga kerja yang bekerja diluar negeri ini disebut dengan pekerja migran yang artinya adalah seseorang yang bekerja di suatu Negara dimana dia bukan merupakan warga Negara di tempat ia bekerja dan dalam berjangka waktu. Akan tetapi semua keinginan serta harapan tenaga kerja migran itu tidak dapat dicapai dengan sempurna, seperti pekerja migran yang dikirm ke Malaysia, Arab Saudi DLL. Di Negara-negara tujuan tersebut ada beberapa
5 Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum.Bandung:Mandar Maju ,2008:3
6 Peter Mahmud Marzuki,Penelitian Hukum edisi revisi.Jakarta: Prenada Media, 2016:47
7 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum. Jakarta : Prenada Media, 2005,181
8 Ibid. 89
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
kasus Pekerja Migran Indonesia seperti tidak diperlakukan secara semestinya oleh pengguna jasa. Sebagai contoh kasus Adelina asal Nusatenggara Timur yang meninggal di rumah sakit Malaysia  karena  dianiaya  oleh  pennguna  jasa.  Sumiati  asal  Sumbawa,  Nusatenggara  Barat yang digunting bibirnya oleh sang majikan. Contoh kasus tersebut hanyalah bagian kecil dari 41.736 kasus pekerja migran yang dicatat oleh BNP2TKI periode 1Januari-1Nopember 2010 9
Upaya untuk menciptakan TKI yang terampil dan berkualitas  merupakan tanggungjawab berbagai banyak pihak guna meningkatkan sumber daya manusia terutama pekerja migran yang bekerja ke luar negeri.Pada  setiap  daerah  provinsi,  pemerintah  telah  membentuk  Balai  Pelayanan  Penempatan  dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI).
Setiap Calon Pekerja Migran Indonesia dan juga Pekerja Migran Indonesia mempunyai hak untuk memperoleh  perlindungan sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan,  yaitu  perlindungan hukum mengenai  hak  dan  kewajiban.  Perlindungan  di  dalam  ilmu  hukum  bermaksud  untuk  memberikan kepastian hukum dari pelaksanaanya dan dalam waktu bersamaan memberikan perlindungan terhadap pekerja.  Oleh  karena  itu,  untuk  menjamin  terlaksananya  secara  baik  sehingga  tercapai  tujuan  untuk melindungi pekerja 10 . Disamping itu menurut Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa tujuan hukum adalah  mengadakan  keselamatan,  kebahagiaan  dan  tata  tertib  dalam  masyarakat.  Jadi  apabila perlindungan  hokum  dilakukan  secara  optimal  akan  menjamin  keselamatan  serta  kesejahteraan pekerja. 11
Hal pokok yang membahas tentang Balai Pelayanan Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia terdapat dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 dijabarkan pada Pasal 23, 24 dan Pasal  25,  yang  hendak  memberikan  jaminan  perlindungan,  pelayanan  dan  penempatan  tenaga  kerja Indonesia. Perlindungan dari Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI)bertujuan  untuk  memberikan  perlindungan  semaksimal  mungkin  terhadap  Pekerja  Migran Indonesia  mulai  dari  sebelum,  selama  dan  setelah  bekerja  yang  bertujuan  memberikan  rasa  aman kepada  Pekerja  Migran  Indonesia  dari  proses  awal  perekrutan,  penempatan  kerja  hingga  selesai kontrak.  Selain itu juga telah terbit Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 untuk mengptimalkan pelaksanaan  kebijakan  pelayanan  dalam  rangka  penempatan  dan  perlindungan  pekerja  migran Indonesia.
Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia  menjabarkan  bahwa  Pelindungan  Calon  Pekerja  Migran  Indonesia  atau  Pekerja  Migran Indonesia meliputi:
a. Pelindungan Sebelum Bekerja;
Calon  pekerja  migran  yang  sebelum  berangkat  terdapat  Pelindungan  administratif  seperti kelengkapan serta keabsahan dokumen perjanjian serta penetapan kondisi dan syarat kerja. Selain itu juga terdapat pelindugan teknis sepertu calon pekerja migran akan mengikuti penyuluhan dan diharuskan memenuhi syarat yang ditetapkan, memiliki ketrampilan atau keahlian yang dibuktikan dengan sertifikat ketrampilan. Pelatihan kerja ini diselenggarakan berdasarkan program pelatihan yang mengacu pada standar kualifikasi ketrampilan atau keahlian. BP3TKI mewajibkanbagi para calonpekerja migran yang akan berangkat mengikuti pelatihan dan memenuhi syarat, BP3TKI juga menyediakan tempat pelatihan dan pendidikan untuk calon pekerja migran yang akan berangkat, pendidikan serta pelatihan ini dilakukan paling lama tiga bulan sebelum keberangkatan.
b. Pelindungan Selama Bekerja;
Hak dan kewajiban setiap calon pekerja migran yang akan bekerja ke luar negeri tercantum di dalam  perjanjian  kerja  yang  sudah  ditandatangani  oleh  3  pihak  yaitu  calon  pekerja  migran, pengguna jasa pekerja migran yang bersangkutan dan pemerintah yaitu BP3TKI.Perlindungan yang dilakukan  BP3TKI  berupa  pengawasan  serta  pendataan  terhadap  para  pekerja  migran  meliputi pemberi  kejra,  pekerjaan  serta  kondis  kerja  di  Negara  tujuan  sampai  kontrak  mereka  berakhir, dengan adanya pengawasan ini tentu juga bisa mengurangi pekerja migran yang illegal dan tidak
9 Kompas 26 november 2010
10 Adrian Sutedi, Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, 2009: 222
11 Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013: 120
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
sesuai dengan prosedur yang ada di dalam Undang-Undang no 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran di Luar negeri. Selain itu para pekerja migran apabila mengalami masalah ketika sedang  bekerja  di  Negara  tujuan  juga  akan  diberikan  pendampingan,  mediasi,  advokasi danpemberian bantuan hokum berupa fasilitasi jasa advokat oleh Pemerintah Pusat serta perwalian sesuai dengan hokum Negara pekerja migran bertugas
c. Pelindungan Setelah Bekerja.
Berakhirnya  perjanjian  kerja  dan  tidak  adanya  perpanjangan  perjanjian  kerja  mengharuskan para pekerja migran kembali ke daerah asal mereka masing-masing, setiap pekerja migran yang akan kembali ke indonesia wajib melaporkan kepulangannya kepada perwakilan republik indonesia di negara tempat pekerja migran bekerja.Ketika dalam masa purna penempatan, pemerintah yang diwakili BP3TKI memberikan bantuan hokum dengan cara memastikan pengawasan kepada mitra usaha  yang  mengirim  pekerja  migran  dan  juga  memberikan  penyuluhan  kepada  pekerja  migran agar bisa kreatif untuk mensejahterakan dirinya maupun keluarganya Dari uraian tersebut, menunjukkan bahwa pemerintah melalui BP3TKI memberikan perlindungan kepada setiap Calon Pekerja Migran Indonesia baik pada saat sebelum, selama, dan sesudah bekerja dan juga memberikan perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia sesuai haknya yang meliputi perlindungan hukum, ekonomi, dan sosial Pekerja Migran Indonesia tersebut dan sudah sesuai yang diatur dalam Undang-Undang nomor. 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran. Pemerintah juga  terus  berupaya  memberikan  jaminan  agar  pekerja  migran  mendapatkan  segala  hak  dan kewajibannya  agar  kasus  kasus  yang  menimpa  pekerja  migran  tidak  terulang  kembali  seperti  terus memperbaharui peraturan tentang pelindungan pekerja migran

## Kesimpulan
Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) atau yang sekarang disebut Pekerja Migran Indonesia ke  luar  negeri  tersebut  adalah  upaya  untuk  mendapatkan  hak  dan  kesempatan  kerja  yang  sama  bagi tenaga kerja untuk mendapatkan kesejahteraan. Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan  martabat,  serta  pengakuan  terhadap  hak-hak  asasi  manusia  yang  dimiliki  oleh  subyek  hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan 12 , jadi perlindungan akan harkat dan martabat serta menjunjung tinggi hak asasi manusia demi mewujudkan keselamatan serta kesejahteraan.
Perlindungan  yang  diberikan  pemerintah  melalui  BP3TKI  terhadap  Pekerja  Migran  Indonesia ditinjau dari Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sudah lengkap dimana pemberian perlindunngan sudah diberikan ketika calon pekerja migran baru mendaftar, ketika  bekerja  di luar  negeri, sampai  dengan  pekerja migran  yang  kembali  ke  Indonesia dan selesai kontrak. Akan tetapi pada realisasinya memang masih banyak kasus yang diterima oleh pekerja migran itu sendiri, dan pemerintah terus berupaya memberikan pelindungan terhadap pekerja migran agar tidak ada masalah ketika bekerja menerima hak-haknya

## Saran
Adapun  saran-saran  yang  ingin  disampaikan  berkaitan  dengan  perlindungan  hukum menurut Undang-Undang nomor. 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran adalah meningkatkan  pelayanan  bagi  calon  pekerja  migran/pekerja  migran  dalam  pra,  masa  atau purna kerja serta semua instansi pemerintah dan juga swasta  yang berkepentingan di dalam pengiriman  pekerja  migran  harus  terlibat  secara  penuh  dan  saling  bahu  membahu  untuk memastikan  pekerja  migran  akan  lebih  baik  dan  optimal  dalam  menjalankan  hak  dan kewajibannya.
12 Philipus M Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, 2003: 33-34

## Daftar Pusaka
Buku:
Adrian Sutedi. 2009. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
Bahder Johan Nasution, 2008. Metode Penelitian Ilmu Hukum.Bandung:Mandar Maju
Peter Mahmud. 2005. Penelitian Hukum. Jakarta : Prenada Media.
Philipus M Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati. 2005. Argumentasi Hukum. Yogyakarta: UGM Press.
Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman. 2013. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Raja   Grafindo Persada.

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
Peraturan  Presiden  RI  Nomor  81  Tahun  2006  tentang  Badan  Nasional  Penempatan  dan Perlindungan
Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019

## Jurnal
Arpangi.  2016.  PERLINDUNGAN  HUKUM  TERHADAP  TENAGA  KERJA  DI LUAR NEGERI Volume 3.No 1
Dinar Dwi Praseyo. 2017. RETURN MIGRATION and VARIOUS

## REINTEGRATION PROGRAM FOR LOW-SKILLED
MIGRANT
WORKERS IN INDONESIA. SMERU Reseach Institute

## Internet
(http://economy.okezone.com/read/2016/01/12/320/1286255/tki-sumbang-devisa-negara-rp144- 95-triliun-di-2015, diakses pada 2 Januari 2018 pukul 10.10 WIB)
Kompas 26 november 2010