Upaya  Sterilisasi  Diri  Pengguna  Narkotika  dari Lingkungan  Narkoba  sebagai  Bentuk  Perlindungan Hukum
Fitri Yanni Dewi Siregar 1 *
Muhammad Yusrizal Adi Syaputra 2
Tengku Nuranasmita 3
Rismada Anggun Syafitri 4
Mhd. Hidayatul Qolbi 5
Tegar Fransiskus Silalahi 6

## Abstrak:
Penyalahgunaan  narkotika  di  Indonesia  banyak  terjadi  di  kalangan  remaja  usia  produktif,  hal  ini dikarenakan faktor lingkungan pergaulan di kalangan remaja. Undangundang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dibentuk untuk menekan angka penyalahgunaan narkotika dan peredaran gelap narkotika di Indonesia.  Metode  pelaksanaan  terdiri  dari  dua  tahap  yaitu  tahap  persiapan  serta  tahap  pelaksanaan sosialisasi. Keseluruhan rangkaian berjalan dengan baik dengan meningkatnya pemahaman masyarakat adalah guna mengetahui perlindungan hukum terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika dan  upaya  mempertahankan  diri  agar  tetap  steril  dari  lingkungan  narkoba  terutama  bagi  masyarakan binaan di Panti Rehabilitasi Amelia Sumatera Utara. Lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis, dan rehabilitasi sosial. Sifat wajib untuk rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial ini seharusnya menjadi landasan yang penting bagi hakim untuk mengambil tindakan dalam memutus perkara terhadap korban dan penyalahgunaan narkotika. Namun sifat wajib dari rehabilitasi ini Pasal 54 dengan pasal 127 UU Narkotika sangatlah berhubungan. Dapat dilihat dalam pasal 127 ayat (2) disebutkan bahwa hakim wajib memperhatikan ketentuan pasal 54, pasal 55, dan pasal 103 dalam menjatuhkan putusan. Namun meskipun bersifat wajib, dalam pelaksanaannya tetap bergantung pada penyidik dan penuntut umum. Kata kunci : Perlindungan Hukum; Narkotika; Lingkungan Narkoba.
1 Program  Studi  Ilmu  Hukum,  Fakultas  Hukum  Universitas  Medan  Area.  Medan,  Indonesia. *Correspondence e-mail: fitriyanni@staff.uma.ac.id
2 Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Medan, Indonesia 3 Program Studi Psikologi, Fakultas Psikologi Universitas Medan Area. Medan, Indonesia.
4 Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Medan, Indonesia 5 Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Medan, Indonesia 6 Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Medan, Indonesia

## Efforts to Self-Sterilize Drug Users from the Drug Circle as a Form of Legal Protection

## Abstract:
Abuse of narcotics in Indonesia occurs a lot among teenagers of productive age; this is due to environmental factors among adolescents. Law No. 35 of 2009 concerning narcotics was formed to reduce the number of narcotic abuses and illicit trafficking of narcotics in Indonesia. The implementation method consists of two stages, namely, the preparation stage and the implementation stage of socialization. The whole series went well with increasing public understanding about legal protection for people with addiction and victims of narcotics abuse and efforts to maintain themselves to remain sterile from the narcotics environment, especially for the people assisted at the Amelia Rehabilitation Center, North  Sumatra.  The  government  appoints  medical  rehabilitation  and  social  rehabilitation  institutions  to  receive treatment  and  care  through  medical  rehabilitation  and  social  rehabilitation.  The  mandatory  nature  of  medical rehabilitation and social rehabilitation should be an essential basis for judges to take action in deciding cases against victims of narcotics abuse. However, the mandatory nature of this rehabilitation, Article 54 and Article 127 of the Narcotics Law, are closely related. It can be seen in Article 127 paragraph (2) that the judge must pay attention to the provisions of Article 54, Article 55, and Article 103 in making a decision. However, even though it is mandatory, its implementation still depends on investigators and public prosecutors.
Keywords : Legal Protection; Narcotics; Drug circle.
How to cite ( Chicago Style):
Siregar,  Fitri  Yanni  Dewi.,  Syaputra,  Muhammad  Yusrizal  Adi.,  Nuranasmita,  Tengku.,  Syafitri,  Rismada  Anggun.,  Qolbi,  Mhd. Hidayatul., Silalahi, Tegar Fransiskus. 2024. " Upaya Sterilisasi Diri Pengguna Narkotika dari Lingkungan Narkoba sebagai Bentuk Perlindungan Hukum." DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum & Humaniora 4 (1): 1-17
©  2024  –  Siregar,  Fitri  Yanni  Dewi.,  Syaputra, Muhammad  Yusrizal  Adi.,  Nuranasmita,  Tengku., Syafitri,  Rismada  Anggun.,  Qolbi,  Mhd.  Hidayatul., Silalahi, Tegar Fransiskus., Under the license CC BY-SA 4.0

## Pendahuluan
Penyalahgunaan Narkotika memberikan dampak yang buruk bagi Kesehatan dan tentunya  sosial,  maka  setiap  Pecandu  dan  Korban  penyalahguna  Narkotika  wajib menjalani Rehabilitasi (Simangunsong 2014). Hal tersebut selaras dengan Pasal 54 UU No 35  tahun  2009  tentang  Narkotika  yang  menjelaskan  bahwa  Pecandu  Narkotika  dan Korban  Penyalahguna  Narkotika  wajib  menjalani  rehabilitasi  medis  dan  rehabilitasi sosial. Rehabilitasi merupakan sanksi yang wajib diberikan kepada pecandu dan korban penyalahgunaan  narkotika,  namun  hal  tersebut  banyak  tidak  dapat  secara  maksimal dilakukan,  hal  ini  terjadi  karena  dalam  menangani  kasus  narkotika,  hakim  yang menangani  kasus  narkotika  jarang  sekali  melakukan  terobosan  hukum  yang  lebih mengedepankan pada nilai sosial dan kemanusiaan, Hakim di Indonesia lebih melihat sisi pidana dari UU Narkotika.
http://ejurnal.ung.ac.id/index.php/dassein /
Pasal  4  UU  Narkotika,  menjelaskan  bahwa  tujuan  utama  dibentuknya  UU Narkotika  ini  adalah  untuk  melaksanakan  dan  memberikan  rehabilitasi  bagi penyalahguna dan pecandu narkotika, sedangkan pada pasal 54 UU No 35 tahun 2009 hanya menjelaskan bahwa hanya pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika yang wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Apabila mengacu pada makna dari pasal 54 UU No 35 tahun 2009 ini maka penyalah guna Narkotika tidak dapat digolongkan sebagai seseorang yang dapat diberikan perlindungan hukum berupa rehabilitasi medis dan sosial. Hal ini dikarenakan dalam UU Narkotika sendiri Pecandu, Penyalah guna, dan  Korban  Penyalahgunaan  narkotika  memiliki  pengertian  yang  berbeda.  Pecandu narkotika merupakan salah satu tindakan yang dimana pelakunya adalah korban karena kejahatan  yang  dilakukannya  sendiri,  atau  Self  Victimizing  Victims  hal  tersebut dikarenakan  Pecandu  narkotika  merupakan  orang  yang  sakit,  dan  menderita ketergantungan  akibat  dari  tindakan  yang  dia  lakukan  sendiri  yaitu  mengkonsumsi narkotika.  Sesuai  dengan  tujuan  dibentuknya  UU  No  35  tahun  2009,  seharusnya pemberian  sanksi  berupa  rehabilitasi  medis  dan  sosial  kepada  pecandu  dan  korban penyalahgunaan  narkotika  merupakan  hal  wajib  yang  harus  ditegakan  oleh  aparat penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum.
Bantuan Rehabilitasi bagi para pecandu Nakotiku dan korban penyalahgunaan Narkoba di Indonesia merujuk pada Peraturan Bersama Tentang Penanganan Pecandu Nakotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi yang diterbitkan pada Tahun 2014. Bantuan Rehabilitasi juga merujuk pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Peraturan Pemerintah Nomr 25 Tahun 2011. Kedua Peraturan ini memastikan para pengguna Narkoba mendapatkan layanan rehabilitasi yang diperlukan dan tidak lagi ditempatkan sebagai pelaku tindak pidana atau kriminal Mereka dapat meaporkan diri pada Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) resmi yang tersebar diseluruh wilayah republik Indonesia, yang terdiri dari Rumah Sakit, Puskesmas,  serta  lembaga  Rehabilitas  Medis,  baik  milik  Pemerintah  atau  Swasta (Shahary 2021).
Penegakan  hukum  dalam  Undang-undang  narkotika  mengklasifikasikan  2 golongan tindak pidana, yaitu Pengedar Narkotika dan Pengguna Narkotika, golongan pengedar narkotika yang didalamnya terdapat, 1) pihak yang memproduksi, 2) pihak yang melakukan ekspor dan/atau impor, 3) pihak yang melakukan pengangkutan, dan 4) pihak yang melakukan peredaran gelap narkotika dan preskusor Narkotika, untuk
http://ejurnal.ung.ac.id/index.php/dassein /
golongan pengedar narkotika ini sudah jelas melanggar UU Narkotika, dan sanksi yang diberikan menurut UU Narkotika adalah sanksi pidana, sedangkan golongan yang kedua yaitu golongan pengguna narkotika, yang didalamnya terdapat, 1) Pecandu narkotika, dan  2)  Korban  Penyalahgunaan  Narkotika.  Pecandu  narkotika  dan  Korban Penyalahgunaan Narkotika memiliki pengertian yang berbeda menurut UU Narkotika. Pecandu  narkotika  sendiri  merupakan  orang  yang  menggunakan  narkotika  atau mengkonsumsi  narkotika  dengan  dalam  keadaan  ketergantungan  terhadap  narkotika yang ia konsumsi. Sedangkan untuk Korban Penyalahgunaan Narkotika dapat diartikan sebagai seseorang yang tidak disengaja menggunakan narkotika, karena dipaksa, ditipu atau diancam untuk menyalahgunakan narkotika.
Implementasi  Perlindungan  hukum  terhadap  pecandu  dan  korban penyalahgunaan  narkotika  saat  ini  masih  belum  dapat  terlaksana  dengan  maksimal, semakin  bertambahnya  pengguna  dan  korban  penyalahguna  narkotika,  yang  setiap tahunnya  banyak  membutuhkan  rehabilitasi,  belum  maksimalnya  pelaksanaan rehabilitasi tentunya terdapat beberapa hal yang menghambat pelaksanaannya. Sama hal nya dengan penerapan rehabilitasi yang terbagi menjadi 2 bagian, yaitu, 1) Penerapan rehabilitasi melalui proses peradilan, dan 2) Penerapan rehabilitasi melalui proses non peradilan  (asesmen).  Pelaksanaan  wajib  lapor  ini  juga  merupakan  salah  satu  bentuk perlindungan hukum bagi pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika, hal ini  dikarenakan  apabila  pecandu  narkotika  melakukan  pelaporan  akan  membantu mengurangi penyalahgunaan dari narkotika itu sendiri serta pidana penjaranya. Selain itu apabila pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika melaporkan dirinya sendiri ke lembaga rehabilitasi yang ditunjuk pemerintah, maka mereka tidak akan dipenjara, melainkan  mendapatkan  perlindungan  berupa  rehabilitasi  (Syam  2017).  Rehabilitasi yang  diberikan  kepada  pecandu  narkotika  haruslah  melalui  beberapa  tahap  sesuai dengan  tingkat  ketergantungan  narkotika  yang  dialami  oleh  pecandu  narkotika,  dan biasanya  penggolongan  terhadap  pecandu  Narkotika  dan  korban  penyalahgunaan narkotika akan dites melalui proses Asesmen.
Melihat  uraian  diatas  maka  tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Narkotika Dan Upaya Mempertahankan Diri Agar  Tetap  Steril  Dari  Lingkungan  Narkoba  di  Lembaga  Panti  Rehabilitasi  Amelia Sumatera  Utara,  Dusun  IX  Jln.  Serdang  No  57  Kecamatan  Beringin,  Kabupaten  Deli Serdang.
http://ejurnal.ung.ac.id/index.php/dassein /

## Luaran
Tujuan  dilaksanakannya  kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat  adalah  guna mengetahui  perlindungan  hukum  terhadap  pecandu  dan  korban  penyalahgunaan narkotika  dan  upaya  mempertahankan  diri  agar  tetap  steril  dari  lingkungan  narkoba terutama bagi masyarakan binaan di Panti Rehabilitasi Amelia Sumatera Utara, Dusun IX Jln. Serdang No 57 Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang.

## Metode Pelaksanaan
Proses pelaksanaan pengabdian dibagi menjadi dua tahap, yaitu:

## 1. Pembukaan
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini merupakan bentuk implementasi kerjasama antara Universitas Medan Area dengan pihak Panti Rehabilitasi Amelia Sumatera Utara. Tahapan pertama yang dilakukan dalam pengabdian ini ialah pembukaan oleh Dekan Fakultas  Hukum  Universitas  Medan  Area  dengan  Pembina  Panti  Rehabilitasi  Amelia Sumatera  Utara,  Dusun  IX  Jln.  Serdang  No  57  Kecamatan  Beringin,  Kabupaten  Deli Serdang.

## 2. Kegiatan Diskusi
Kegiatan diskusi dilaksanakan dengan mengidentifikasi terlebih dahulu permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat binaan Panti Rehabilitasi Amelia Sumatera Utara. Setelah dilakukan identifikasi permasalahan yang di hadapi, selanjutnya diberikan penyuluhan terkait  persoalan  terkait  penyalahgunaan  narkotika  dan  sosialisasi  agar  terhidar  dari bahaya narkoba dan terhindar dari lingkungan narkoba.

## Hasil dan Pembahasan

## 1. Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pecandu  dan  Korban  Penyalahgunaan Narkotika
Nama  Narkotika  dapat  diartikan  sebagai  narcosis  yang  berarti  membius.  Kata Narkotika sendiri pada awalnya berasal dari Bahasa Yunani, yaitu “Narke” yang dapat diartikan sebagai terbius, atau tidak bisa merasakan apapun. Pada dasarnya narkotika merupakan obat-obatan yang dilarang oleh undang-undang dan dibagi menjadi
http://ejurnal.ung.ac.id/index.php/dassein /
beberapa  golongan  narkotika,  yang  dibedakan  berdasarkan  ukuran  potensi ketergantungan yang disebabkan oleh narkotika tersebut, dalam pasal 6 ayat (1) Undang- undang No 35 tahun 2009 menggolongkan narkotika menjadi 3 golongan, yaitu (Harefa 2018)
1) “Narkotika  golongan  I,  yaitu  narkotika  yang  tidak  dapat  digunakan  untuk apapun selain pengembangan ilmu pengetahuan, serta memiliki potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
2) Narkotika  golongan  II,  yaitu  narkotika  yang  dapat  digunakan  untuk pengobatan, dan digunakan sebagai pilihan terakhir, atau untuk pengembangan ilmu  pengetahuan,  serta  memiliki  potensi  yang  tinggi  mengakibatkan ketergantungan.
3) Narkotika  golongan  III,  yaitu  narkotika  bermanfaat  untuk  pengobatan  dan banyak  digunakan  dalam  terapi  dan/atau  untuk  tujuan  pengembangan  ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.”
Pecandu  narkotika  dan  Korban  Penyalahgunaan  Narkotika  memiliki  pengertian yang berbeda menurut UU Narkotika. Pecandu narkotika sendiri merupakan orang yang menggunakan  narkotika  atau  mengkonsumsi  narkotika  dengan  dalam  keadaan ketergantungan  terhadap  narkotika  yang  ia  konsumsi.  Sedangkan  untuk  Korban Penyalahgunaan  Narkotika  dapat  diartikan  sebagai  seseorang  yang  tidak  disengaja menggunakan narkotika, karena dipaksa, ditipu atau diancam untuk menyalahgunakan narkotika. Menurut pengertian dari Pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika ini jelas bahwa Undang-undang mengklasifikasikan pecandu dan korban penyalahgunaan sebagai  korban  dari  kejahatan  yang  dilakukannya  sendiri,  dan  berhak  untuk mendapatkan perlindungan hukum.
UU Narkotika memberikan perlindungan hukum bagi mereka yang masuk dalam golongan  pecandu  dan  korban  penyalahgunaan  Narkotika.  Rehabilitasi  medis  dan rehabilitasi  sosial  menjadi  tujuan  utama  diundangkannya  UU  Narkotika,  namun meskipun  rehabilitasi  menjadi  hal  yang  wajib  untuk  dilaksanakan,  perlu  pembuktian yang menyeluruh untuk menggolongkan seseorang termasuk dalam klasifikasi pecandu atau  korban  penyalahgunaan  narkotika,  jadi  dapat  disimpulkan  bahwa  hakim  harus bersikap  adil  dan  tidak  dapat  sewenang-wenang  dalam  memberikan  sanksi  kepada terdakwa, dan tentunya harus dengan bukti yang kuat, untuk menyatakan bersalang atau tidak bersalah. Sifat wajib untuk rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial ini seharusnya menjadi landasan yang penting bagi hakim untuk mengambil tindakan dalam memutus
http://ejurnal.ung.ac.id/index.php/dassein /
perkara  terhadap  korban  dan  penyalahgunaan  narkotika.  Namun  sifat  wajib  dari rehabilitasi ini Pasal 54 dengan pasal 127 UU Narkotika sangatlah berhubungan. Dapat dilihat  dalam  pasal  127  ayat  (2)  disebutkan  bahwa  hakim  wajib  memperhatikan ketentuan  pasal  54,  pasal  55,  dan  pasal  103  dalam  menjatuhkan  putusan.  Namun meskipun  bersifat  wajib,  dalam  pelaksanaannya  tetap  bergantung  pada  penyidik  dan penuntut  umum.  Apabila  penuntut  umum  dalam  tuntutannya  tidak  menggunakan ketentuan  pasal  127,  maka  kecil  kemungkinan  pengguna  narkotika  ditempatkan  di Lembaga  rehabilitasi.  kondisi  yang  paling  fatal  adalah  apabila  hakim  memutus menggunakan  pasal  127,  namun  tidak  mempertimbangkan  ketentuan  rehabilitasi. Kebiasaan yang telah lama dilakukan oleh penuntut umum dan hakim yang lebih melihat sisi kejahatan dari pengguna narkotika sangatlah tidak beralasan, karena pada dasarnya pengguna narkotika merupakan orang yang sakit dan mereka juga termasuk kedalam korban  dari  kejahatan  yang  mereka  lakukan  sendiri,  namun  karena  memang  dalam melakukan  penyalahgunaan  narkotika,  seseorang  tidak  mungkin  tidak  melakukan transaksi dan memiliki serta menyimpan narkotika, hal inilah yang justru dilihat oleh penuntut umum dan menjadi dasar bahwa pengguna narkotika merupakan    kejahatan, dengan melihat dari sisi tersebut maka secara tidak langsung penerapan rehabilitasi akan sangat sulit diterapkan. Penerapan rehabilitasi sendiri terbagi menjadi    2 bagian, yaitu, 1) Penerapan rehabilitasi melalui proses peradilan, dan 2) Penerapan rehabilitasi melalui proses non peradilan (asesmen).
Penyalahgunaan  narkotika  merupakan  suatu  perbuatan  pidana  yang  melanggar ketentuan dari UU Narkotika, dalam pasal 127 ayat (3) UU Narkotika menjelaskan bahwa dalam hal penyalahguna yang terjerat pasal 127 ayat (1) UU Narkotika wajib menjalani rehabilitasi, dengan begitu jelas bahwa penyalah guna narkotika juga wajib mendapatkan akses rehabilitasi baik medis maupun social (Novitasari 2017a).
Penerapan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial melalui proses Non peradilan menurut pasal 55 ayat (1) dan (2) UU Narkotika menjelaskan bahwa, pecandu narkotika wajib  melaporkan  dirinya  sendiri  apabila  telah  cukup  umur,  dan  apabila  pecandu narkotika belum cukup umur maka, orang tua atau wali dari pecandu narkotika yang cukup  umur  tersebut  wajib  melaporkan  kepada  pusat  Kesehatan  masyarakat,  rumah sakit,  dan/atau  Lembaga  rehabilitasi  medis  dan  rehabilitasi  sosial  yang  ditunjuk  oleh pemerintah  untuk  mendapatkan  pengobatan  dan/atau  perawatan  melalui  rehabilitasi medis, dan rehabilitasi sosial. Pelaksanaan wajib lapor ini juga merupakan salah satu
http://ejurnal.ung.ac.id/index.php/dassein
bentuk  perlindungan  hukum  bagi  pecandu  narkotika  dan  korban  penyalahgunaan narkotika,  hal  ini  dikarenakan  apabila  pecandu  narkotika  melakukan  pelaporan  akan membantu  mengurangi  penyalahgunaan  dari  narkotika  itu  sendiri  serta  pidana penjaranya.  Selain  itu  apabila  pecandu  dan  korban  penyalahgunaan  narkotika melaporkan  dirinya  sendiri  ke  lembaga  rehabilitasi  yang  ditunjuk  pemerintah,  maka mereka tidak akan dipenjara, melainkan mendapatkan perlindungan berupa rehabilitasi. Rehabilitasi yang diberikan kepada pecandu narkotika haruslah melalui beberapa tahap sesuai dengan tingkat ketergantungan narkotika yang dialami oleh pecandu narkotika, dan biasanya penggolongan terhadap pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika akan dites melalui proses Asesmen.
Adapun perawatan Rehabilitasi Medis dan sosial terdapat beberapa tahapan yang harus  dilaksanakan  bagi  pecandu  narkotika  dan  Korban  Penyalahgunaan  Narkotika, yaitu (Novitasari 2017):
a. Tahap Penerimaan Awal Pada tahap awal ini akan dilakukan pemeriksaan untuk menentukan  diagnosa  dan  perawatan,  dalam  tahap  awal  ini  akan  dilakukan: Wawancara (dapat dilakukan kepada keluarga), pemeriksaan fisik, pemeriksaan psikis, dan pemeriksaan laboratorium.
b. Tahap Detoktifikasi Pada tahap ini merupakan usaha untuk menghilangkan racun yang ada didalam tubuh akibat dari penggunaan narkotika, dalam tahap ini terapi medis yang diberikan berupa : cold turkey, tradisional, spiritual.
c. Tahap Pra-Rehabilitasi Pada tahap ini merupakan tahap untuk persiapan untuk melanjutkan  rehabilitasi  ke  tahap  berikutnya,  dalam  tahap  ini  akan  dilakukan pengujian berupa psikotes, anamnesa, dan konseling individual.
d. Tahap  Pembinaan  dan  Bimbingan  Pada  Tahap  Pembinaan  dan  Bimbingan  ini merupakan salah satu tahap rehabilitasi sosial, untuk menghilangkan kebiasaan yang tidak sesuai dengan masyarakat, sehingga dapat mengembalikan kebiasaan yang sesuai dengan masyarakat (Tidak Menyimpang).
e. Tahap  Reintegrasi  Pada  tahap  ini  akan  dilakukan  persiapan  untuk mengembalikan  klien  ke  masyarakat,  dalam  taha  mini  juga  klien  akan diikutsertakan  kedalam  kegiatankegiatan  sosial  yang  terlibat  langsung  dengan masyarakat.
http://ejurnal.ung.ac.id/index.php/dassein /
f. Tahap Bimbingan Lanjut Pada tahap ini klien telah dikembalikan ke masyarakat namun  tetap  harus  melakukan  kontak  dengan  pembimbing  terkait,  untuk memantau perkembangan pemulihan dari klien.
g. Tahap Integrasi ke Masyarakat Merupakan tahap akhir bagi klien, dimana klien sudah sepenuhnya Kembali ke masyarakat, karena dianggap sudah mampu untuk menyesuaikan  diri  kepada  kebiasaan-kebiasaan  yang  berkembang  dalam masyarakat.
Tahapan-tahapan  ini  merupakan  tahapan  yang  harus  dijalani  oleh  seseorang apabila  mendapat  rehabilitasi  baik  medis  maupun  sosial,  tahapan  rehabilitasi  ini dirancang  dengan  tujuan  agar  seorang  pecandu  narkotika  maupun  korban penyalahgunaan  narkotika  dapat  sembuh  dari  penyakit  yang  dideritanya  akibat  dari ketergantungan narkotika, serta dapat dikembalikan ke dalam masyarakat dengan tidak menyandang ketergantungan narkotika, dengan begitu diharapkan seseorang pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika dapat diterima Kembali di dalam masyarakat.

## 2. Upaya Mempertahankan Diri Agar Tetap Steril Dari Lingkungan Narkoba
Berdasarkan ketentuan Pasal 153 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tersebut, dapat diketahui bahwa Undang-undang No. 35 Tahun 2009 mencabut UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, dan tidak mencabut Undang-Undang No. 5 Tahun 1997. Akan tetapi, Lampiran Undang-Undang No 5 Tahun 1997 mengenai jenis Psikotropika Golongan I dan Golongan II telah dicabut, karena telah ditetapkan sebagai Narkotika Golongan I dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Dalam penjelasan umum Undang-Undang No 5  Tahun  1997  disebutkan  bahwa  psikotropika  terbagi  menjadi  4  golongan.  Dengan berlakunya  Undang-Undang  No  35  Tahun  2009,  Undang-Undang  No  5  Tahun  1997 beserta  Lampirannya  masih  berlaku,  kecuali  Lampiran  mengenai  jenis  Psikotropika Golongan I dan II.
Pada perkembangan saat ini, narkotika tidak hanya digunakan dalam bidang farmasi saja, tetapi sudah terjadi penyalahgunaan narkotika. Hal ini sering kali ditemukan pada kalangan remaja hingga masyarakat usia dewasa. Remaja adalah masa di mana seorang individu  mengalami  peralihan  dari  masa  anak-anak  menuju  ke  dewasa.  Masa  remaja disebut  masa  yang  paling  rawan  dihadapi  individu  sebagai  anak.  Dari  yang  tadinya anak-anak mereka mengalami perkembangan secara fisik maupun psikis dengan
http://ejurnal.ung.ac.id/index.php/dassein /
beberapa perubahan. Orang tua yang memiliki anak tentu akan menghadapi hal ini di kala membesarkan anak mereka, anak yang beranjak remaja akan mengalami perubahan sesuai dengan pertumbuhan moral seorang anak. Jika kontrol dari orang tua dan orang terdekat  anak  kurang,  maka  seringkali  terjadi  penyimpangan  pada  anak  tersebut. Penyimpangan  ini  cenderung  kearah  negatif  yang  sering  disebut  dengan  kenakalan remaja. Ada banyak jenis kenakalan remaja, seperti perkelahian dan minum-minuman keras,  pencurian,  perampokan,  perusakan/pembakaran,  seks  bebas  bahkan  narkoba. Salah satu bentuk kenakalan remaja yang saat ini dapat dikategorikan mengkhawatirkan adalah penyalahgunaan narkoba.
Peredaran  dan  penyalahgunaan  Narkoba  merupakan  salah  satu  permasalahan nasional yang dipandang serius oleh pemerintah, karena dapat menyebabkan rusaknya moral  bangsa.  Karena  itu  pemerintah  sangat  memberikan  perhatian  terhadap penanganan  atas  penyalahgunaan  Narkoba.  Di  negara  kita,  masalah merebaknya penyalahgunaan  narkoba  semakin  lama  semakin  meningkat.  Efek  domino  akibat  dari penyalahgunaan  narkoba  juga  semakin  beragam,  serta  usaha  untuk  mengatasi penyalahgunaan Narkoba merupakan langkah yang tidak mudah untuk dilaksanakan. Penyalah  guna  adalah  orang  yang  menggunakan  Narkotika  tanpa  hak  atau  melawan hukum. Ketika seseorang melakukan penyalagunaan Narkotika secara terus-menerus, maka orang tersebut akan berada pada keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan  untuk  menggunakan  Narkotika  secara  terus-menerus  dengan  takaran  yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.
Untuk penanggulangan penyalahgunaan narkoba diperlukan upaya yang terpadu dan  komprenhensif  yang  meliputi  upaya  preventif,  represif,  terapi  dan  rehabilitasi Penyebab  terjadinya  penyalahgunaan  narkoba  disebabkan  oleh  beberapa  faktor  yang saling mempengaruhi satu sama lain, yaitu:
1. Faktor letak geografi Indonesia;
2. Faktor ekonomi;
3. Faktor kemudahan memperoleh obat;
4. Faktor keluarga dan masyarakat;
http://ejurnal.ung.ac.id/index.php/dassein /
5. Faktor kepribadian;
6. Faktor fisik dari individu yang menyalahgunakannya.
Metode  pencegahan  dan  pemberantasan  penyalahgunaan  narkoba  yang  paling efektif dan mendasar adalah metode promotif dan preventif. Upaya yang paling praktis dan nyata adalah represif dan upaya yang manusiawi adalah kuratif serta rehabilitatif.

## 1) Promotif
Program  promotif  ini  kerap  disebut  juga  sebagai  program  preemtif  atau  program pembinaan. Pada program ini yang menjadi sasaran pembinaanya adalah para anggota masyarakat yang belum memakai atau bahkan belum mengenal narkoba sama sekali. Prinsip  yang  dijalani  oleh  program  ini  adalah  dengan  meningkatkan  peranan  dan kegitanan masyarakat agar kelompok ini menjadi lebih sejahtera secara nyata sehingga mereka sama sekali tidak akan pernah berpikir untuk memperoleh kebahagiaan dengan cara  menggunakan  narkoba.  Bentuk  program  yang  ditawrkan  antara  lain  pelatihan, dialog interaktif dan lainnya pada kelompok belajar, kelompok olah raga, seni budaya, atau kelompok  usaha.  Pelaku  program  yang  sebenarnya  paling  tepat  adalah  lembaga-lembaga masyarakat yang difasilitasi dan diawasi oleh pemerintah.

## 2) Preventif
Program promotif ini disebut juga sebagai program pencegahan dimana program ini ditujukan kepada masyarakat sehat yang sama sekali belum pernah mengenal narkoba agar mereka mengetahui tentang seluk beluk narkoba sehingga mereka menjadi tidak tertarik untuk menyalahgunakannya. Program ini selain dilakukan oleh pemerintah, juga sangat efektif apabila dibantu oleh sebuah instansi dan institusi lain termasuk lembaga- lembaga  profesional  terkait,  lembaga  swadaya  masyarakat,  perkumpulan,  organisasi masyarakat dan lainnya. Bentuk dan agenda kegiatan dalam program preventif ini:

## a. Kampanye anti penyalahgunaan narkoba
Program  pemberian  informasi  satu  arah  dari  pembicara  kepada  pendengar tentang  bahaya  penyalahgunaan  narkoba.  Kampanye  ini  hanya  memberikan informasi saja kepada para pendengarnya, tanpa disertai sesi tanya jawab.
http://ejurnal.ung.ac.id/index.php/dassein /
Biasanya  yang  dipaparkan  oleh  pembicara  hanyalah  garis  besarnya  saja  dan bersifat  informasi  umum.  Informasi  ini  biasa  disampaikan  oleh  para  tokoh asyarakat.  Kampanye  ini  juga  dapat  dilakukan  melalui  spanduk  poster  atau baliho.  Pesan  yang  ingin  disampaikan  hanyalah  sebatas  arahan  agar  menjauhi penyalahgunan narkoba tanpa merinci lebih dala mengenai narkoba.
b. Penyuluhan seluk beluk narkoba
Berbeda  dengan  kampanye  yang  hanya  bersifat  memberikan  informasi,  pada penyuluhan  ini  lebih  bersifat  dialog  yang  disertai  dengan  sesi  tanya  jawab. Bentuknya  bisa  berupa  seminar  atau  ceramah.  Tujuan  penyuluhan  ini  adalah untuk  mendalami  pelbagai  masalah  tentang  narkoba  sehingga  masyarakat menjadi lebih tahu karenanya dan menjadi tidak tertarik enggunakannya selepas mengikuti program ini. Materi dalam program ini biasa disampaikan oleh tenaga profesional seperti dokter, psikolog, polisi, ahli hukum ataupun sosiolog sesuai dengan tema penyuluhannya.
c. Pendidikan dan pelatihan kelompok sebaya
Perlu  dilakukan  pendidikan  dan  pelatihan  didalam  kelompok  masyarakat  agar upaya menanggulangi penyalahgunaan narkoba didalam masyarakat ini menjadi lebih efektif. Pada program ini pengenalan narkoba akan dibahas lebih mendalam yang nantinya akan disertai dengan simulasi penanggulangan, termasuk latihan pidato,  latihan  diskusi  dan  latihan  menolong  penderita.  Program  ini  biasa dilakukan  dilebaga  pendidikan  seperti  sekolah  atau  kampus  dan  melibatkan narasumber dan pelatih yang bersifat tenaga profesional.
d. Upaya mengawasi dan mengendalikan produksi dan upaya distribusi narkoba di masyarakat.
Pada  program  ini  sudah  menjadi  tugas  bagi  para  aparat  terkait  seperti  polisi, Departemen Kesehatan, Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), Imigrasi, Bea  Cukai,  Kejaksaan,  Pengadilan  dan  sebagainya.  Tujuannya  adalah  agar narkoba dan bahan pembuatnya tidak beredar sembarangan didalam masyarakat namun melihat keterbatasan jumlah dan kemampuan petugas, program ini masih belum dapat berjalan optimal.

## 3) Kuratif
Program  ini  juga  dikenal  dengan  program  pengobatan  dimana  program  ini ditujukan kepada para peakai narkoba. Tujuan dari program ini adalah mebantu
http://ejurnal.ung.ac.id/index.php/dassein /
mengobati  ketergantungan  dan  menyembuhkan  penyakit  sebagai  akibat  dari pemakaian narkoba, sekaligus menghentikan peakaian narkoba. Tidak sembarang pihak dapat mengobati pemakai narkoba ini, hanya dokter yang telah mempelajari narkoba  secara  khususlah  yang  diperbolehkan  mengobati  dan  menyembuhkan pemakai narkoba ini. Pengobatan ini sangat rumit dan dibutuhkan kesabaran dala menjalaninya.  Kunci  keberhasilan  pengobatan  ini  adalah  kerjasama  yang  baik antara dokter, pasien dan keluarganya.
Bentuk kegiatan yang yang dilakukan dalam program pengobat ini adalah:
1. Penghentian secara langsung;
2. Pengobatan gangguan kesehatan akibat dari penghentian dan pemakaian narkoba (detoksifikasi);
3. Pengobatan terhadap kerusakan organ tubuh akibat pemakaian narkoba;
4. Pengobatan  terhadap  penyakit  lain  yang  dapat  masuk  bersama  narkoba seperti HIV/AIDS, Hepatitis B/C, sifilis dan lainnya. Pengobatan ini sangat kompleks  dan  memerlukan  biaya  yang  sangat  mahal.  Selain  itu  tingkat kesembuhan  dari  pengobatan  ini  tidaklah  besar  karena  keberhasilan penghentian  penyalahgunaan  narkoba  ini  tergantung  ada  jenis  narkoba yang dipakai, kurun waktu yang dipakai sewaktu menggunakan narkoba, dosis  yang  dipakai,  kesadaran  penderita,  sikap  keluarga  penderita  dan hubungan penderita dengan sindikat pengedar.
4) Rehabilitatif
Program ini disebut juga sebagai upaya pemulihan kesehatan jiwa dan raga yang ditujukan  kepada  penderita  narkoba  yang  telah  lama  menjalani  program  kuratif. Tujuannya  agar  ia  tidak  memakai  dan  bisa  bebas  dari  penyakit  yang  ikut menggerogotinya  karena  bekas  pemakaian  narkoba.  Kerusakan  fisik,  kerusakan mental  dan  penyakit  bawaan  macam  HIV/AIDS  biasanya  ikut  menghampiri  para pemakai  narkoba.  Itulah  sebabnya  mengapa  pengobatan  narkoba  tanpa  program rehabilitasi tidaklah bermanfaat. Setelah sembuh masih banyak masalah yang harus dihadapi oleh bekas pemakai tersebut, yang terburuk adalah para penderita akan merasa putus asa setelah dirinya tahu telah terjangit penyakit macam HIV/AIDS dan lebih memilih untuk mengakhiri dirinya sendiri. Cara yang paling banyak dilakukan dalam  upaya  bunuh  diri  ini  adalah  dengan  cara  menyuntikkan  dosis  obat  dalam jumlah berlebihan yang mengakibatkan pemakai mengalami Over Dosis (OD). Cara lain yang biasa digunakan untuk bunuh diri dalah dengan melompat dari ketinggian,
http://ejurnal.ung.ac.id/index.php/dassein /
membenturkan kepala ke tembok atau sengaja melempar dirinya untuk ditbrakkan pada  kendaraaan  yang  sedang  lewat.  Banyak  upaya  pemulihan  namun keberhasilannya  sendiri  sangat  bergantung  pada  sikap  profesionalisme  lembaga yang  menangani  program  rehabilitasi  ini,  kesadaran  dan  kesungguhan  penderita untuk sembuh serta dukungan kerja sama antara penderita, keluarga dan lembaga.
Masalah  yang  paling  sering  timbul  dan  sulit  sekali  untuk  dihilangkan  adalah mencegah  datingnya  kembali  kambuh  (relaps)  setelah  penderita  menjalani pengobatan.  Relaps  ini  disebabkan  oleh  keinginan  kuat  akibat  salah  satu  sifat narkoba yang bernama habitual. Cara yang paling efektif untuk menangani hal ini adalah  dengan  melakukan  rehabilitasi  secara  mental  dan  fisik.  Untuk  pemakai psikotropika  biaanya  tingkat  keberhasilan  setlah  pengobatan  terbilang  sering berhasil, bahkan ada yang bisa sembuh 100 persen.
5) Represif
Ini merupakan program yang ditujukan untuk menindak para produsen, bandar, pengedar  dan  pemakai  narkoba  secara  hukum.  Program  ini  merupakan  instansi peerintah  yang  berkewajiban  mengawasi  dan  mengendalikan  produksi  aupun distribusi  narkoba.  Selain  itu  juga  berupa  penindakan  terhadap  pemakai  yang melanggar undang-undang tentang narkoba. Instansi yang terkain dengan program ini antara lain polisi, Departemen Kesehatan, Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM),  Imigrasi,  Bea  Cukai,  Kejaksaan,  Pengadilan.  Begitu  luasnya  jangkauan peredaran  gelap  narkoba  ini  tentu  diharapkan  peran  serta  masyarakat,  termasuk LSM dan lembaga kemasyarakatan lain untuk berpartisipasi membantu para aparat terkait tersebut Masyarakat juga harus berpartisipasi, paling tidak melaporkan segala hal  yang  berhubungan  dengan  kegiatan  yang  terkait  dengan  penyalahgunaan narkoba  dilingkungannya.  Untuk  memudahkan  partisipasi  masyarakat  tersebut, polisi harus ikut aktif menggalakkan pesan dan ajakan untuk melapor ke polisi bila melihat kegiatan penyalahgunaan narkoba.
Melaporkan  kegiatan  pelanggaran  narkoba  seperti  ini  tentu  saja  secara  tidak langsung ikut mebahayakan keselamatan si pelapor, karena sindikat narkoba tentu tak ingin kegiatan mereka terlacak dan diketahui oleh aparat. Karena itu sudah jadi tugas  polisi  untuk  melindungi  keselamatan  jiwa  si  pelapor  dan  merahasiakan identitasnya.  Masalah  penyalahgunaan  narkoba  adalah  masalah  yang  kompleks yang  pada  umumnya  disebabkan  oleh  tiga  faktor  yaitu:  faktor  individu,  faktor lingkungan/sosial  dan  faktor  ketersediaan,    menunjukkan  bahwa  pencegahan penyalahgunaan narkoba yang efektif memerlukan pendekatan secara terpadu dan
http://ejurnal.ung.ac.id/index.php/dassein /
komprehensi (HIDAYAT,  n.d.) .  Pendekatan  apa  pun  yang  dilakukan  tanpa mempertimbangkan ketiga faktor tersebut akan mubazir. Oleh karena itu peranan semua sektor terkait termasuk para orangtua, guru, tokoh masyarakat, tokoh agama, kelompok  remaja  dan  LSM  di  masyarakat,  dalam  pencegahan  narkoba  sangat penting (Rosidi 2021) .
Masyarakat  mempunyai  peran  penting  didalam  usaha  pencegahan  dan penanggulangan  penyalahgunaan  narkoba.  Untuk  itu  tokoh  masyarakat  dapat melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
a. Pahami masalah penyalahgunaan narkoba, pencegahan dan penanggulangannya.
b. Amati situasi dan kondisi lingkungan.
c. Galang  potensi  masyarakat  yang  dapat  membantu  pelaksanaan penanggulangannya,  terutama  orangtua,  para  remaja,  sekolah,  organisasi- organisasi sosial dalam masyarakat di sekitar lingkungan.
d. Arahkan, dorong dan kendalikan gerakan masyarakat tersebut.
Cara menggerakkan masyarakat dengan tahap-tahap sebagai berikut:
a. Melakukan pertemuan secara langsung dan berbicara secara terbuka maksud gerakan tersebut.
b. Adakan rapat untuk menyusun program kerja.
c. Libatkan  tokoh-tokoh  masyarakat,  organisasi  sosial,  tokoh  agama  dan potensi-potensi masyarakat yang ada.
d. Beri pengertian tentang masalah penyalahgunaan narkoba dimana masalah tersebut  bukan  hanya  menjadi  tanggungjawab  pemerintah  tapi  juga masyarakat.
Upaya lain yang harus dilakukan guna menghindari diri dari lingkungan narkoba memerlukan peranan aktif dari segenap lapisan masyarakat termasuk para orang tua, tokoh  masyarakat  dan  agama,  kelompok  remaja  dan  kelompok  masyarakat  lainnya. Partisipasi dan kolaborasi oleh segenap lapisan masyarakat adalah strategi yang sangat diperlukan untuk merespon secara multi disiplin pada permasalahan penyalahgunaan narkoba yang sangat kompleks. Kita menyadari bahwa permasalahan penyalahgunaan narkoba  merupakan  hasil  interaksi  berbagai  faktor  seperti  tersedianyanarkoba  sendiri aspek kepribadian dan perilaku individu. Dengan kenyataan ini, sepertinya tidak ada satu  sistem  atau  kelompok  pun  yang  bisa  memberantas  dan  mencegah  sendiri penyalahgunaan narkoba dilingkungannya. Pemerintah saja tidak dapat mengatasi
http://ejurnal.ung.ac.id/index.php/dassein /
masalah narkoba tersendiri. Masalah penyalahgunaan narkoba yang sangat kompleksi ini  tetap  menuntut  penanganan  secara  komprehensif  dan  terpadu,  dengan  partisipasi aktif dari masyarakat baik secara individu maupun kelompok yang mempunyai potensi membantu generasi muda mencegah penyalahgunaan narkoba.

## Kesimpulan
Penyalahgunaan narkotika merupakan suatu perbuatan pidana yang melanggar ketentuan dari UU Narkotika, dalam pasal 127 ayat (3) UU Narkotika menjelaskan bahwa dalam hal penyalahguna yang terjerat pasal 127 ayat (1) UU Narkotika wajib menjalani rehabilitasi, dengan begitu jelas bahwa penyalah guna narkotika juga wajib mendapatkan akses rehabilitasi baik medis maupun sosial. Berdasarkan ketentuan Pasal 153 Undang- Undang  No.  35  Tahun  2009  tersebut,  dapat  diketahui  bahwa  Undang-undang  No.  35 Tahun 2009 mencabut UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, dan tidak mencabut Undang-Undang No. 5 Tahun 1997. Akan tetapi, Lampiran Undang-Undang No 5 Tahun 1997 mengenai jenis Psikotropika Golongan I dan Golongan II telah dicabut, karena telah ditetapkan  sebagai  Narkotika  Golongan  I  dalam  UndangUndang  No  35  Tahun  2009. Dalam  penjelasan  umum  Undang-Undang  No  5  Tahun  1997  disebutkan  bahwa psikotropika terbagi menjadi 4 golongan. Dengan berlakunya Undang-Undang No 35 Tahun  2009,  Undang-Undang  No  5  Tahun  1997  beserta  lampirannya  masih  berlaku, kecuali Lampiran mengenai jenis Psikotropika Golongan I dan II.
Pada perkembangan saat ini, narkotika tidak hanya digunakan dalam bidang farmasi saja, tetapi sudah terjadi penyalahgunaan narkotika. Hal ini sering kali ditemukan pada kalangan remaja hingga masyarakat usia dewasa. Remaja adalah masa di mana seorang individu  mengalami  peralihan  dari  masa  anak-anak  menuju  ke  dewasa.  Masa  remaja disebut  masa  yang  paling  rawan  dihadapi  individu  sebagai  anak.  Dari  yang  tadinya anak-anak  mereka  mengalami  perkembangan  secara  fisik  maupun  psikis  dengan beberapa perubahan. Orang tua yang memiliki anak tentu akan menghadapi hal ini di kala membesarkan anak mereka, anak yang beranjak remaja akan mengalami perubahan sesuai dengan pertumbuhan moral seorang anak. Jika kontrol dari orang tua dan orang terdekat  anak  kurang,  maka  seringkali  terjadi  penyimpangan  pada  anak  tersebut. Penyimpangan ini cenderung kearah negatif yang sering disebut dengan kenakalan
http://ejurnal.ung.ac.id/index.php/dassein /
remaja. Ada banyak jenis kenakalan remaja, seperti perkelahian dan minum-minuman keras,  pencurian,  perampokan,  perusakan/pembakaran,  seks  bebas  bahkan  narkoba. Salah satu bentuk kenakalan remaja yang saat ini dapat dikategorikan mengkhawatirkan adalah penyalahgunaan narkoba.
Adapun penanggulangan  penyalahgunaan  narkoba  diperlukan  upaya  yang terpadu  dan  komprenhensif  yang  meliputi  upaya  preventif,  represif,  terapi  dan rehabilitasi  Penyebab  terjadinya  penyalahgunaan  narkoba  disebabkan  oleh  beberapa faktor yang saling mempengaruhi satu sama lain, yaitu; Faktor letak geografi Indonesia; Faktor ekonomi; Faktor kemudahan memperoleh obat; Faktor keluarga dan masyarakat; Faktor kepribadian; dan Faktor fisik dari individu yang menyalahgunakannya.

## Referensi
Harefa, Arianus. 2018. “Kewenangan Penyidik Dalam Penanganan Tindak Pidana Narkoba Di Wilayah Hukum Kota Gunungsitoli.” Jurnal Education and Development 4 (1): 37–37. HIDAYAT, FARID. n.d. “DAMPAK SOSIAL PENYALAHGUNAAN NARKOBA PADA REMAJA DI KELURAHAN KALABBIRANG KECAMATAN.” Novitasari, Dina. 2017a. “Rehabilitasi Terhadap Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkoba.” Jurnal Hukum Khaira Ummah 12 (4): 917–26.
———. 2017b. “Rehabilitasi Terhadap Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkoba.” Jurnal Hukum Khaira Ummah 12 (4): 917–26. Rosidi, Fahrur. 2021. “PERANAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DALAM PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (STUDI KASUS POLISI RESORT DEMAK).” Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
Shahary, Robby. 2021. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Kasus Putusan No. 2325/Pid. Sus/2019/PN. Mdn).”
Simangunsong, Frans. 2014. “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika.” RECHTSTAAT 8 (1).
Syam, Munzulhajar. 2017. “Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Pecandu Dan Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Balai Rehabilitasi Bnn Baddoka Makassar).” Makassar: UIN Alauddin Makassar .