JURNAL AUDIENS VOL. 5, NO. 1 (2024)                                                                                                                           https://doi.org/10.18196/jas.v5i1.341

## Fenomena Buzzer dan Pengaruhnya dalam Proses Pesta Demokrasi di Indonesia Tahun 2024

## Khoerunnisa
Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Psikologi dan Humaniora, Universitas Muhammadiyah Magelang, Indonesia khoerunnisaa456@gmail.com

## Diserahkan: 6 Januari; Direvisi: 15 Maret 2024; Diterima: 19 Maret 2024

## Abstract
The fuction of buzzers in shaping public opinion during political campaigns has received much attention around the world. Many political parties use buzzer to generate public opinion and support for potential leaders. Indonesian buzzers have a tendency to publish false content and disinformation by using fake accounts operated by large numbers of people and robots. Messages issued by buzzers can cause an opiniom or topic to trend on social media. This article will eloborate on the role of buzzers in shaping public opinion on social media with the theory of political economy and its influence on communication conditions. The author uses data with previous research to be a reference source and also uses social network analytic SNA from Netlyc.rg in analyzing the buzzer phenomenom and its impact on the Indonesian Political scene.
Keyword: Buuzer, Politics, Campaign

## Abstrak
Fungsi buzzer dalam membentuk opini publik selama kampanye politik telah mendapat banyak perhatian di seluruh dunia. Banyak  para  politisi  sampai  ke  partai  politik  menggunakan  buzzer  menghasilkan  opini  publik  dan  dukungan  bagi  calon pemimpin. Buzzer di Indonesia memiliki kecenderungan untuk mempublikasikan konten yang salah dan disinformasi dengan menggunakan akun palsu yang diperasikan oleh orang – orang dan robot dalam jumlah besar. Pesan dikeluarkan oleh buzzer dapat menyebabkan sebuah opini atau topik menjadi tren di media sosial. Artikel ini akan mengelaborasikan peran buzzer dalam pembentukan opini publik di media sosial dengan teori ekonomi politik kemudian pengaruhnya terhadap kondisi komunikasi. Penulis menggunakan data dengan penelitian terdahulu untuk menjadi sumber referensi dan juga menggunakan social  network  analytic  SNA  dari  Netlytc.rg  dalamanalisis  fenomena  buzzer  dan  dampaknya  terhadap  kancah  politik Indonesia.
Kata Kunci: Buzzer, Politik, Kampanye

## PENDAHULUAN
Di era internet, Indonesia tercatat sebanyak 50% dari 265, 4 juta adalah pengguna internet, data yang dikeluarkan oleh google consumer behavior dan hasil survey pada tahun 2019 terjadi peningkatan 56% penduduk  Indonesia  menggunakan  internet.  Meningkatnya  jumlah  pengguna  internet  di  Indonesia disebabkan karena masyarakat dimudahkan dalam segala bentuk interaksi tanpa dibatasi jarak dan waktu. Masyarakat  digital  akan  memanfaatkan  digital  dana  kses  internet  dalam  melakukan  komunikasi, berinteraksi, bekerja, belajar, mencari hiburan, dan mendapat informasi.
Hal ini dapat dikatakan adanya transformasi paradigma dlam digital native. Fenomena meningkatnya jumlah masyarakat yang mengakses internet juga berkaitan dengan penggunaan media sosial. Sehingga mengakibatkan  munculnya  pihak  –  pihak  komunikator  yang  membentuk  sebuah  gambaran  dan  citra pada suatu hal. Pihak komunikator ini disebut sebagai Buzzer dan Influencer . Buzzer dan Influencer ini memiliki  peran  penting  dalam  sebuah  pemasaran  atau  komunikasi  digital.  Strategi  pemasaran  digital menggunakan kontem – konten yang kreatif, inovatif dan menarik. Strategi seperti ini dapat menarik pengguna internet untuk melihat atau mengakses informasi yang disampaikan.
Buzzer ini biasanya dilihat oleh aktor seperti untuk memenangkan pemilu pilihan legislatif dan pilihan presiden tergantung permintaan. Profesi buzer dibagi menjadi dua kategori, yaitu: pemilihan umum yang dilakukan  secara  sukarela  (pemilu).  Kampanye  mencakup  semua  kegiatan  berbasis  persuasi.  Intinya, dalam kampanye, ada serangkaian tindakan komunikasi. Kata lain adalah bahwa perlu untuk menggali budaya  penonton  untuk  dibujuk.  Dalam  hasil  penelitian  (Faulina  et  al.,  2020),  media  baru:  buzzer memiliki  peran  penting  dalam  membentuk  opini  publik.  Sedangkan  dalam  pengelolaan  isu,  opini, konten buzzer bekerja dengan tim. Dalam fenomena politik di Indonesia menjelang pilpres, berbagai kegiatan di media sosial, khususnya di platform Twitter, deklarasi berbagai kandidat telah mendapatkan dukungan tidak hanya di kalangan masyarakat, tetapi juga di komunitas virtual di media sosial.
Buzzers digunakan oleh aktor politik di seluruh dunia untuk mengukur opini publik selama kampanye politik. Temuan studi yang dilakukan terhadap buzzer politik di berbagai negara telah dipublikasikan oleh (Bradshaw & Howard, 2019). Mereka melihat 70 negara dan menemukan bahwa 89% dari mereka menggunakan  buzzers  politik  untuk  mengkritik  saingan  mereka  di  pemerintahan.  Buzzers  sering digunakan dalam setting Indonesia oleh aktor politik untuk meningkatkan opini publik dan dukungan untuk aktor politik tertentu (Anugerah, 2021). Dalam konteks pemilu yang akan datang, yaitu Pemilu 2024,  fenomena  buzzer  memiliki  potensi  besar  untuk  mempengaruhi  hasil  dan  dinamika  kompetisi politik.  Buzzer  dapat  memainkan  peran  kunci  dalam  membentuk  persepsi  publik  terhadap  kandidat, memanipulasi informasi, dan menciptakan tren opini yang dapat memengaruhi keputusan pemilih.

## KAJIAN PUSTAKA

## PENGERTIAN BUZZER
Fenomena munculnya buzzer politik perlu mendapatkan perhatian khusus dalam dunia akademik. Buzzer politik telah menajdi bagian dari pengguna media sosial dan digunakan sebagai propaganda politik di berbagai  negara  (Bradshaw  &  Howard,  2019).  Dalam  konteks  Indonesia  Buzzer  politik  dinilai  telah mencederai proses demokrasi, karena konten-kontennya mampu memecah belah masyarakat (Syahputra, 2017). Selain itu, terdapat isu bahwa buzzer pro-pemerintah telah kebal terhadap jeratan hukum (Abbiyyu &  Nindyaswari,  2022).  Dibalik  kemampuannya  dalam  mengamplifikasi  pesan  secara  masif,  buzzer cenderung menyampaikan kampanye politik negatif (Rudi Trianto, 2023).
Buzzer memiliki peran penting untuk memfasilitasi elit politik dalam melakukan kampanye (Saraswati, 2018).  Berdasarkan  beberapa  gagasan  tersebut  maka  sudah  seharusnya  fenomena  munculnya  industri buzzer tidak hanya dilihat dari perspektif positivistik yang melihat bahwa mereka adalah dampak dari
kemajuan  teknologi  komunikasi,  namun  perlu  ada  kajian  yang  membongkar  suatu  alasan  mengapa mereka  terus  dibiarkan  bertumbuh  dan  tetap  menyuarakan  pesan-pesan  yang  negatif.  Istilah  Buzzer sendiri berasal dari ranah pemasaran (marketing) yang awalnya berupa istilah buzz marketing atau teknik pemasaran barang atau jasa untuk menghasilkan bisnis dengan pergerakan informasi dari mulut ke mulut (Mustika, 2019).
Istilah Buzzer sendiri mulai populer ketika berkembangnya teknologi media sosial. Dalam ranah media sosial, buzzer tidak hanya bertugas untuk mengunggah cuitan saja namun menjalankan kampanye kepada follower.  Buzzer  dianggap  memiliki  kekuatan  untuk  mempengaruhi  karena  kemampuanya  untuk menjangkau  dan  mendistribusikan  konten  kepada  berbagai  pengguna  media  sosial  (Saraswati,  2018). Tren buzzer mulai hadir di Indonesia pada tahun 2009 dimana media sosial twitter mulai secara luas diterima dan digunakan oleh masyarakat (Akmaliah, 2018).
Bahkan hingga saat ini buzzer sendiri adalah suatu industri yang turut bergerak dengan agensi atau biro komunikasi (Mustika, 2019). Tidak hanya di twitter, berbagai media sosial telah menjadi lingkup kerja buzzer. Buzzer ini dinilai sebagai implikasi dari tumbuhnya media sosial dan memiliki peran penting dalam membentuk suatu topik percakapan di media sosial.
Saat ini objek dari promosi buzzer mengalami pergeseran, yang pada awalnya memasarkan produk komersil  dari  suatu  perusahaan  menjadi  tokoh  publik  yang  mencalonkan  diri  menjadi  pemimpin  di lembaga  pemerintahan.  Buzzer  bertugas  untuk  membangun  dukungan  rakyat  terhadap  suatu  calon pemimpin  yang  sedang  berkampanye.  Kontestasi  politik  di  Indonesia  telah  menjadikan  media  sosial sebagai salah satu media yang memegang peranan penting dalam menyampaikan kampanye politik.
Dalam penelitian ini, buzzer politik adalah akun media sosial baik yang dikelola individu maupun perusahaan  dimana  akun  tersebut  memiliki  follower  dalam  jumlah  banyak  dan  turut  melakukan kampanye politik dengan menyebar berbagai berita hoax serta ujaran kebencian (Syahputra, 2017).
Peran buzzer dalam membangun persepsi publik saat kampanye politik telah menjadi sorotan dunia. (Bradshaw & Howard, 2019) telah merilis hasil penelitiannya mengenai penggunaan buzzer di berbagai negara.  Penggunaan  buzzer  dalam  konteks  berpolitik  sudah  hampir  dilakukan  pada  seluruh  belahan dunia.  Sebanyak  89%  dari  70  negara  yang  menjadi  subjek  penelitiannya  menggunakan  buzzer  untuk menyerang lawan politiknya. Di Indonesia sendiri, buzzer digunakan oleh politisi dan partai politik dalam membangun  opini  dan  dukungan  publik  terhadap  suatu  calon  pemimpin.  Kecenderungan  buzzer Indonesia adalah membangun topik menggunakan akun-akun palsu yang dikendalikan baik oleh manusia maupun  robot  dalam  jumlah  besar  untuk  menciptakan  konten  yang  bersifat  minsinformasi  dan disinformasi.  Masifnya  pesan  yang  diproduksi  oleh  buzzer  menyebabkan  topik  pembicaraannya  akan menjadi trending topic di media sosial.
Dalam  konteks  Indonesia,  buzzer  telah  digunakan  oleh  tokoh  publik  yang  berkuasa  untuk melanggengkan  kekuasaannya.  Regulasi  disusun  untuk  menjadi  senjata  pertahanan  dari  gempuran pencemaran  nama  baik.  Undang-Undang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  (UU  ITE)  dinilai  telah menjadi alat pertahanan diri pemerintah dalam melumpuhkan buzzer lawan politiknya. Bahkan aparat negara dinilai cukup sering menggunakan pasal UU ITE mengenai pencemaran nama baik. Bila dilihat dari perspektif kritis, kondisi ini tidak dipandang hanya sebagai dampak dari munculnya media sosial saja, namun ada aktor-aktor yang saling berhubungan untuk mempertahankan kepentingannya.

## TEORI EKONOMI POLITIK DALAM KOMUNIKASI
Tulisan  ini  akan  menunjukan  bagaimana  peran  pemerintahan,  elit  politik  serta  tokoh  publik  dalam menggunakan kuasanya untuk menggerakan buzzer melalui teori ekonomi politik media. Kajian ekonomi politik dalam arti sempit berusaha untuk menjelaskan relasi kuasa antara berbagai aktor yang mampu
mempengaruhi alur produksi, distribusi hingga konsumsi suatu pesan media. Sedangkan dalam arti yang luas adalah kajian yang mempelajari kontrol dan kelangsungan hidup dalam kehidupan sosial (Sugiono, 2020).
Pengertian mengenai ekonomi politik secara sederhana adalah hubungan yang melibatkan kekuasaan (politik) dan berbagai sumber ekonomi di masyarakat. Sudut pandang Mosco mengenai penguasa lebih menekankan pada orang-orang yang mengendalikan kehidupan bermasyarakat, adapun dasar kehidupan sosial  adalah  ekonomi.  Sehingga  pendekatan  ekonomi  politik  ialah  suatu  cara  pandang  untuk membongkar permasalahan yang tampak pada permukaan (Teguh Priyo Sadono, 2015).
Implementasi  teori  ekonomi  politik  dalam  kajian  komunikasi  akan  mengaplikasikan  konsep komodifikasi,  spasialisasi  dan  strukturasi  (Sugiono,  2020).  Komodifikasi  dalam  kajian  komunikasi melibatkan transformasi pesan menjadi produk yang menarik sehingga dapat dijual di pasaran (Ariska et al., 2021). Strukturasi adalah suatu proses dimana struktur sosial saling dijaga oleh agen sosial dan masing- masing  bagian  dapat  bertindak  untuk  melayani  bagian  lainnya.  Isu  mengenai  kelas  sosial,  pergerakan sosial dan hegemoni merupakan bagian dari bahasan strukturasi.
Seiring dengan berkembangnya teknologi media, teori ekonomi politik saat ini telah memasuki ranah media online, dalam hal ini spasialisasi adalah suatu upaya untuk mengatasi hambatan ruang dan waktu dengan memanfaatkan teknologi komunikasi sehingga memberikan kemudahan bagi pengguna media sosial untuk mendapatkan konten kampanye politik.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode penelitian pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan agar dapat mengumpulkan  berbagai  informasi  mengenai  apa  yang  sedang  terjadi.  Penelitian  deskriptif  kualitatif merupakan  metode  pemeriksaan  kondisi  sekelompok  orang  atau  objek,  dengan  tujuan  untuk menggambarkan fakta atau fenomena secara sistematis, akurat, deskriptif, dan benar. Penelitian ini juga menggunakan strategi literature review yang dapat mendukung teknik analisis tekstual.
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis data dengan menarik hubungan antara objek penelitian teoretis, empiris, dan non-empiris untuk memberikan penjelasan tentang rumusan masalah. Analisis temuan studi dalam kaitannya dengan studi lain, serta potensi implikasi dan kemajuannya di masa depan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Setiap tahun, semakin banyak orang Indonesia yang bergabung dengan jajaran yang terkoneksi internet. Akan ada 210,03 juta pengguna internet di Indonesia pada 2021-2022, demikian temuan studi Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII). Angka tersebut naik dari season sebelumnya sebesar 6,78 persen  atau  196,7  juta  penonton.  Artinya,  77,02  persen  masyarakat  Indonesia  kini  memiliki  akses internet. Persentase orang berusia 13 hingga 18 tahun yang memiliki akses internet adalah 99,16 persen, menjadikan mereka kelompok usia dengan penetrasi internet tertinggi secara keseluruhan. Kelompok usia 19-34 tahun memiliki penetrasi tertinggi kedua, yakni 98,64 persen.

## Gambar 1. Jumlah pengguna Internet Indonesia tahun 2023 Sumber: Olahan Peneliti di Netlyic.org
Identifikasi ini membuktikan bahwa di era digital saat ini, lebih mudah untuk berbagi informasi apa pun dengan siapa pun karena perkembangan koneksi internet berkecepatan tinggi. Setiap tahun, semakin banyak  orang  di  Indonesia  yang  bergabung  dalam  jajaran  pengguna  media  sosial.  Di  seluruh  dunia, jumlah orang yang menggunakan media sosial diperkirakan mencapai sekitar 4,2 miliar pada awal 2021, meningkat  lebih  dari  13  persen  dari  tahun  sebelumnya.  Pertumbuhan  harian  pengguna  media  sosial diperkirakan  akan  melebihi  1,3  juta  pada  tahun  2020.  Hal  ini  menyebabkan  begitu  banyak  kejadian penyebaran  berita  bohong  atau  yang  biasa  disebut  dengan  hoax  di  Indonesia.  Adanya  hoax  tersebut membuat masyarakat Indonesia sangat resah, dikarenakan banyaknya pihak yang merasa telah dirugikan dalam  hal  ini.  Dengan  berkembangnya  teknologi,  masyarakat  Indonesia  akan  lebih  mudah  dalam mendapatkan informasi apapun yang berasal dari berbagai aplikasi sosial media, contohnya Whatsapp, Instagram, Line, Twitter, dan lain sebagainya (Istiani & Islamy, 2020). Namun juga semakin mudahnya bagi orang yang tidak bertanggung jawab dalam penyebaran pesan hoax.
Dari  bagian  inovasi  pada  bidang  teknologi  informasi,  sosial  gagasan  dan  pendapat  yang  mungkin sebelumnya  tidak  dapat  mereka  ungkapkan  karena  terbatasnya  ruang  agar  dapat  berpendapat.  Dalam beberapa tahun terakhir, sosial media ini juga dapat menjadikan ruang agar masyarakat berekspresi di komunitas internasional.
Buzzer  banyak  terlibat  dalam  peristiwa  politik  di  Indonesia.  Sebagai  contohnya  pada  pemilihan Gubernur DKI Jakarta. Buzzer telah digunakan dalam dunia politik sejak tahun 2012 dan media bisnis pencitraan politik telah menyadari potensi buzzer dalam dunia politik. Buzzer kemudian digunakan secara luas untuk tujuan politik selama pemilihan Presiden 2014. Pada tahun 2017, buzzer kembali digunakan untuk  kepentingan  politik  pada  saat  pemilihan  Gubernur  DKI  di  Jakarta.  Bel  perusahaan  digunakan untuk berperan dalam periklanan sebelum pensiun. Reputasi dan bisnis Buzzer di Indonesia terpuruk akibat  keterlibatan  perusahaan  dalam  peristiwa  politik  di  sana.  Sejak  saat  itu,  istilah  buzzer  mulai diartikan sebagai seseorang yang dibayar untuk membuat postingan yang merendahkan di media sosial. Center for Influence and Online Reputation (CIPG) mendefinisikan buzzer sebagai “individu atau akun yang  memiliki  kemampuan  untuk  memperkuat  pesan  dengan  menarik  perhatian,  membangun percakapan, atau bertindak dengan motif tertentu.”
Beberpa penelitian terdahulu mengenai buzzer juga sudah banyak dibahas. Dalam beberapa kasus, seperti  pemilihan  Presiden  pada  tahun  2019,  buzzer  menggunakan  bot  untuk  membuat  dan memenangkan surat suara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Penggunaan buzzer pada pemilihan presiden  Amerika  memberikan  dampak  yang  signifikan  terhadap  perkembangan  sektor  buzzer  di Indonesia. Ini adalah contoh pemberian buzzers agency dalam kampanye politik.
Seperti  yang  dijelaskan  sebelumnya  bahwa,  dalam  menjalankan  fungsi  pemasarannya,  buzzer mengatur strategi penyebaran pesan-pesan politik. Strategi tersebut meliputi positioning, segmentasi, dan target  pasar.  Setelah  itu,  mereka  juga  memutuskan  mana  saja  yang  memiliki  peluang  terbesar  untuk menjadikan suatu target pasar. Mereka kemudian mengembangkan penawaran pasar dan melaksanakan positioning,  seperti  memilih  pasangan  mereka  sebagai  pemimpin  masa  depan  yang  peduli  terhadap rakyat, petani, nelayan, dll.
Hal terpenting yang harus dilakukan oleh seorang buzzer adalah mengembangkan nilai, membiarkan audience  memilih  penawaran  yang  diyakini  memberi  sebuah  nilai  serta  manfaat  terbesar,  baik  yang berwujud ataupun tidak. Karena menjalankan fungsi pemasaran yang penting tersebut, tidaklah heran apabila  banyak  sekali  buzzer  yang  berhasil  mendapatkan  pasangan  calon  yang  diusungnya  menjadi pemenang Pemilihan Umum di Indonesia.
Berdasarkan hasil survei Kompas R&D Institute, Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo memiliki persentase  elektabilitas  yang  sama  dalam  survei  pilpres  2024,  sedangkan  Anies  Baswedan  berada  di peringkat  ketiga  dengan  persentase  9,6  persen  responden.  Pengertian  komodifikasi,  spasialisasi,  dan penataan akan digunakan dalam penerapan teori ekonomi politik dalam kajian komunikasi (Maualana & Hastuti, 2022). Dalam studi komunikasi, komodifikasi mengacu pada proses mengubah pesan menjadi produk menarik yang mungkin dijual di pasar (Perdana, 2017).
Penataan adalah struktur sosial dipertahankan oleh agen sosial, dan setiap bagian dapat bekerja untuk menguntungkan  yang  lain,  dikenal  sebagai  pengaturan.  Kelas  sosial,  gerakan  sosial,  dan  hegemoni semuanya  dibahas  dalam  kaitannya  dengan  struktur.  Sistem  politik  menyoroti  hubungan  antara manajemen  kekuasaan  dan  mekanisme  kontrol  dalam  kehidupan  masyarakat,  dan  itu  membentuk template untuk bagaimana media mereka harus diatur. Demi keberadaan yang lebih manusiawi, sistem ekonomi semakin peduli dengan penataan dan optimalisasi proses penciptaan, distribusi, dan konsumsi sumber daya ekonomi dan sosial manusia. (Maualana & Hastuti, 2022).
Secara khusus, ia juga menjelaskan, dalam mengamati realitas media sebagai lembaga sosial sekaligus lembaga bisnis, bagaimana hal itu dihadapkan pada tiga prinsip utama, yaitu komodifikasi, spasialisasi, dan organisasi. Komodifikasi mengacu pada proses perubahan nilai yang dapat digunakan menjadi nilai berdasarkan  kemampuan  untuk  memenuhi  kebutuhan  nilai  tukar  berdasarkan  minat  pasar.  Karena proses tersebut akan berkontribusi pada proses komodifikasi ekonomi yang lebih luas, komodifikasi ini
akan menjadi signifikan dalam komunikasi. Dalam praktiknya, komodifikasi dapat dipecah menjadi tiga kelompok: komodifikasi konten, komodifikasi audiens, dan komodifikasi sibernetik (Saraswati, 2018).
Komodifikasi  intrinsik  dan  ekstrinsik  keduanya  dipertimbangkan  ketika  membahas  komodifikasi cybernetic bersama. Komodifikasi intrinsik adalah review layanan rating audiens oleh media, sehingga yang ditransfer bukanlah pesan atau audiens melainkan nilai rating yang dihasilkan. Berbagai lembaga riset media melakukan, mengolah, dan menjual temuan studi pemeringkatan sebagai komoditas yang dibutuhkan oleh media untuk selalu ditampilkan secara optimal di mata audiensnya.
Dalam  media  penyiaran  seperti  TV,  prosedur  ini  sering  diupayakan,  sehingga  pentingnya  rating sebagai  panglima  tertinggi  untuk  manajemen  media  secara  umum  diakui.  Namun,  di  media  cetak, pemeringkatan masih dianggap sebagai hasil survei, seperti SRI atau MediaStage, yang merupakan acuan signifikan dalam memutuskan ragam materi di masa depan (Maualana & Hastuti, 2022). Komodifikasi kampanye media sosial terjadi di media sosial, di mana barang-barang tersebut mungkin tidak terlihat. Inilah sebabnya mengapa kampanye media sosial sangat berharga.
Gambar 3. Kata yang paling sering digunakan oleh Buzzer di sepanjang akhir tahun 2023

## Sumber: Olahan peneliti di Netlyic.org
Media sosial yang disebutkan diatas dinilai cukup efektif oleh buzzer politik. Buzzer politik menjadi salah  satu  pihak  yang  memiliki  peran  dalam  pemasaran  politik  di  media  sosial.  Peran  buzzer  sangat penting  dengan  membuat  tokoh  menjadi  banyak  pendukung  dan  pihak  lainnya  dapat  dikalahkan  Di Indonesia, buzzer politik terdapat dua jenis. Pertama adalah buzzer relawan bergerak tanpa ada reward atau  imbalan  khusus,  lebih  sering  buzzer  relawan  terpublis  dengan  melihat  timeline  yang  ada.  Buzzer relawan  politik  ini  mengimplifikasi  pesan  atas  inisiatif  sendiri  atau  hasil  dari  pemahaman  personal. Sedangkan buzzer politik profesional, ada bentuk perekrutan atau kerjasama dari pihak elit politi dengan buzzer.  Buzzer  politik  profesional  akan  lebih  terstruktur  atas  implifikasi  pesan  pada  publik.  Buzzer profesional politik akan membuat sebuah ulasan atau konten agar viral dan menjadi tranding. Langkah selanjutnya buzzer dapat mengimplifikasi pesan yang dapat menyerang atau menurunkan citra pesaing atau  lawan.  Hal-hal  tersebut  yang  menjadikan  buzzer  tidak  hanya  bentuk  pemasaran  digital  untuk mengenalkaan tokoh atau golongan tapi juga untuk menjatuhkan atau merusak citra pesaing atau lawan. Terkadang informasi yang disampaikan berkaitan dengan berita palsu atau hoax, ujaran kebencian, fitnah dan black campign atau kampanye hitam semakin gencar.
Pada satu sisi dampak positif buzzer adalah bentuk demokrasi dalam menyampaikan informasi atau pendapat dan penggunaan media teknologi. Buzzer juga menggambarkan bentuk peran aktif masyarakat pada  politik.  Tapi  di  satu  sisi  lainnya  memberikan  dampak  negatif  teknik  kampanye  yang  dilakukan cenderung  pada  teknik  salah  dengan  adanya  hoax,  fitnah,  ujaran  kebencian,  dan  kampanye  hitam. Terlebih di Indonesia belum adanya aturan atau regulasi yang sesuai untuk melakukan pengaturan pada cara kerja buzzer. Diperlukan aturan dan regulasi jelas agar buzzer tidak melakukan kampanye yang negatif dan  memperkeruh  kestabilan  politik  di  Indonesia.  Kondisi  ini  semakin  rumit  saat  buzzer  tersebut menggunakan  akun  yang  tidak  jelas  atau  akun  anonim.  Beberapa  buzzer  sengaja  dengan  menutup identitas asli pemegang akun. Hal ini akan membuat aparat penegak hukum terkendala dalam mengusut buzzer yang melanggar hukum. Menurut pemaparan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD terdapat tiga faktor yang saat ini terjadi di Indonesia dan merupakan ciri-ciri kemuduran demokrasi di Indonesia.
Faktor pertama adalah penguatan dari bentuk sentimen moralitas yang ada pada dinamika hubungan elite  oligarki  dan  kaum  konservatif.  Faktor  kedua  adalah  negara  yang  mengarah  pada  bentuk  idiom, hipernasionalistis,  dengan  karakteristik  berlakunya  pembenaran  terhadap  pelanggaran  sipil  dengan mengandalkan  alasan  tertentu  Faktor  ketiga  adalah  semakin  rendahnya  intervensi  dan  kontrol  dalam membentuk dan mengorganisir gerakan sipil atau gerakan sosial di Indonesia. Melihat faktor-faktor yang disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, terutama pada faktor ke tiga.  Indonesia  mengalami  krisis  terhadap  intervensi  dan  kontrol  pada  gerakan  yang  dilakukan  oleh masyarakat.
Seperti  gerakan  buzzer  yang  menggerakkan  dan  dapat  memberikan  opini  pada  masyarakat  dengan teknik-teknik amplifikasi pesan di media sosial. Bahkan gerakan buzzer justru mengarah pada amplifikasi pesan yang mengandung unsur berita palsu atau hoax, ujaran kebencian, dan kampanye hitam yang dapat menjatuhkan  pihak  atau  golongan  tertentu  dan  memperkeruh  suasana  dengan  memberikan  asumsi- asumsi yamg tidak akurat atas kebijakan politik dan pelaksanaan politik.

## KESIMPULAN
Proses Keterlibatan Buzzer Politik di Media Sosial merupakan hal yang fenomenal dikarenakan kehadiran buzzer  yang  tak  lepas  keterlibatan  di  media  sosial.  Media  sosial  kini  sangat  berkembang  dan  semakin canggih hal ini dikarenakan media sosial dilengkapi dengan berbagai fitur0fitur yang memudahkan buzzer untuk melakukan berbagai aktivitas yang mendukung dalam menyampaikan apa yang mereka inginkan.
Temuan penelitian ini menunjukan bahwa terdapat relasi antara berbagai aktor yang ingin mencapai tujuan politiknya dengan menggunakan buzzer politik. Dalam konteks mempertahankan kekuatannya, Pemerintah  diindikasikan  telah  menggunakan  buzzer  politik  untuk  melakukan  perlawanan  terhadap serangan  konten-konten  dari  pihak  oposisi.  Bahkan  aktor  pengelola  buzzer  pemerintah  tersebut diindikasikan  mendapat  imbalan  dalam  bentuk  kursi  jabatan  dalam  suatu  institusi.  Adapun  dalam konteks kontestasi politik, berbagai aktor dari pihak oposisi diindikasikan turut menjadi buzzer politik dengan menyampaikan berbagai isu SARA. Pada akhirnya, seluruh aktor yang terlibat dalam fenomena industri buzzer dinilai telah menciptakan suatu hegemoni bahwa cara berpolitik dengan mekanisme saling serang atau memprovokasi adalah cara berpolitik yang benar.
Regulasi  merupakan  salah  satu  alat  yang  digunakan  oleh  pihak  pengeuasa  untuk  teteap mempertahankan kekuasaannya. UU ITE yang awalnya dirancang untuk memberikan keamanan dan kenyamanan  dalam  bertransaksi  maupun  berkomunikasi  melalui  internet,  dalam  implementasinya menjadi  alat  bagi  suatu  pihak  untuk  mempertahankan  kekuasaannya.  Dalam  hal  ini,  UU  ITE  yang
bertugas sebagai landasan hukum bagi ujaran kebencian tidak bekerja pada buzzer-buzzer politik di pihak yang berkuasa.
Selain itu, UU ITE tetap digunakan oleh pihak yang berkuasa untuk menjerat pihak-pihak oposisi yang melontarkan ujaran kebencian. Pihak yang berkuasa dinilai secara sengaja membiarkan fenomena ini terjadi sehingga mereka tetap mampu mempertahankan kekuasaannya. Berdasarkan teori ekonomi politik, buzzer telah melakukan praktik spasialisasi, komodifikasi serta telah melanggengkan strukturasi dalam  industri  buzzer  itu  sendiri.  Pelaku  Industri  buzzer  telah  memanfaatkan  momentum  kontestasi politik  di  Indonesia  untuk  mendapatkan  profit  finansial.  Isu  mengenai  identitas  ataupun  kehidupan pribadi seseorang telah diubah menjadi suatu komoditas untuk menciptakan pesan-pesan politik yang kurang berkualitas. Buzzer politik telah menggunakan segala lini media sosial untuk melancarkan aksinya sehingga  dapat  memperluas  jangkauan  khalayak.  Industri  buzzer  pada  akhirnya  dinilai  sebagai kemunduran  dalam  menggunakan  media  komunikasi  karena  turut  menyampaikan  pesan-pesan  yang dinilai tidak mengindahkan berbagai etika.

## REFERENSI
Abbiyyu, M. D., & Nindyaswari, D. A. (2022). Penggunaan Buzzer dalam Hegemoni Pemerintahan Joko Widodo. Langgas: Jurnal Studi Pembangunan , 1 (2), 70–81. https://doi.org/10.32734/ljsp.v1i2.9136 Akmaliah, W. (2018). Bukan Sekedar Penggaung (Buzzers): Media Sosial dan Transformasi Arena Politik. Maarif , 13 (1), 9–25. https://doi.org/10.47651/mrf.v13i1.9
Anugerah,  B.  (2021).  Urgensi  Pengelolaan  Pendengung  (Buzzer)  Melalui  Kebijakan  Publik  Guna Mendukung Stabilitas Politik di Indonesia The Urgency of Buzzer Management through a Public Policy in Order to Support the Political Stability in Indonesia. Jurnal Kajian Lembaga Ketahanan Nasional Indonesia , 8 (3), 391–407.
Ariska, Y., Syaefudin, & Rosmaniah. (2021). Komodifikasi ODGJ pada Kanal Youtube dalam Perspektif Ekonomi Politik di Media Baru. Jurnal Ilmu Komuikasi , 8 (1), 65–76.
Bradshaw, S., & Howard, P. N. (2019). The Global Disinformation Disorder: 2019 Global Inventory of Organised Social Media Manipulation. Working Paper 2019.2. Oxford, UK: Project on Computational Propaganda .
Faulina,  A.,  Chatra,  E.,  &  Sarmiati,  S.  (2020).  Peran  buzzer  dan  konstruksi  pesan  viral  dalam  proses pembentukan  opini  publik  di  new  media. JRTI  (Jurnal  Riset  Tindakan  Indonesia) , 7 (1),  1. https://doi.org/10.29210/30031390000
Istiani, N., & Islamy, A. (2020). Fikih Media Sosial Di Indonesia. Asy Syar’Iyyah: Jurnal Ilmu Syari’Ah Dan Perbankan Islam , 5 (2), 202–225. https://doi.org/10.32923/asy.v5i2.1586
Maualana, H. F., & Hastuti, H. (2022). Peran Buzzer Politik Dalam Pembentukan Opini Publik Dukung Anies Baswedan Di Sosial Media Twitter. Perspektif Komunikasi: Jurnal Ilmu Komunikasi Politik Dan Komunikasi Bisnis , 6 (1), 111. https://doi.org/10.24853/pk.6.1.111-122
Mustika, R. (2019). Pergeseran Peran Buzzer Ke Dunia Politik Di Media Sosial. Diakom : Jurnal Media Dan Komunikasi , 2 (2), 144–151. https://doi.org/10.17933/diakom.v2i2.60
Perdana, D. D. (2017). KOMODIFIKASI DALAM TAYANGAN TELEVISI (Kajian Terhadap Program Indonesian  Idol  2014). Profesional:  Jurnal  Komunikasi  Dan  Administrasi  Publik , 4 (1). https://doi.org/10.37676/professional.v4i1.446
Rudi Trianto. (2023). Buzzer sebagai Komunikator Politik. An-Nida’ : Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam , 11 (2), 74–97. https://doi.org/10.61088/annida.v11i2.562
Saraswati, M. S. (2018). Social Media and the Political Campaign Industry in Indonesia. Jurnal Komunikasi Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia , 3 (1). https://doi.org/10.25008/jkiski.v3i1.124
Sugiono,  S.  (2020).  Fenomena  Industri  Buzzer  Di  Indonesia:  Sebuah  Kajian  Ekonomi  Politik  Media. Communicatus: Jurnal Ilmu Komunikasi , 4 (1), 47–66. https://doi.org/10.15575/cjik.v4i1.7250
Syahputra, I. (2017). Demokrasi Virtual Dan Perang Siber Di Media Sosial: Perspektif Netizen Indonesia [Virtual Democracy and Cyber War on Social Media: The Perspective of Indonesian Netizens]. Jurnal ASPIKOM , 3 (3), 457.
Teguh Priyo Sadono, F. F. (2015). Pemberitaan Bergabungnya Hary Tanoesoedibjo Ke Partai Hanura (Analisis  Ekonomi  Politik  Media  Dalam  Framing  Portal  Online  Okezone.com  dan Metrotvnews.com).
Jurnal Magister Ilmu Komunikasi , vol 1 , No .
https://journal.ubm.ac.id/index.php/bricolage/article/view/1635