## Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi
Lembaga Penellitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Vol 23, No 3 (2023): Oktober, 2980-2986 DOI: 10.33087/jiubj.v23i3.4487
Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan Kemasan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang Tidak Bersertifikasi Halal di Kota Jambi

## Evalina Alissa, Faizah Bafadhal, Diana Amir
Fakultas Hukum, Universitas Jambi, Indonesia Correspondence: evalinadasril@yahoo.com; faizahbafadhal@gmail.com; dianaamir68@gmail.com
Abstrak. Sertifikasi  halal  terhadap  produk  makanan  sangat  diperlukan  terutama  konsumen  muslim,  demi terciptanya kenyamanan konsumen dalam memilih produk yang hendak dikonsumsinya. Undang-Undang No 33 Tahun  2014  Tentang  Jaminan  Produk  Halal  (UUJPH)  telah  mengatur  secara  jelas,  bahwa  setiap  produk  yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib memiliki sertifikasi halal. Tujuan  penelitian ini adalah: 1) Untuk menganalisis perlindungan konsumen terhadap produk makanan kemasan Usaha Mikro, Kecil dan  Menengah  (UMKM)  yang  tidak  bersertifikasi halal  di Kota  Jambi;  2)  Untuk menganalisis  kendala  pelaku Usaha Mikro,  Kecil dan Menengah produk makanan kemasan yang tidak bersertifikasi halal di Kota Jambi; 3) Untuk  menganalisis  pengawasan  yang  dilakukan  pemerintah  terhadap  produk  makanan  kemasan  UMKM  di Kota  Jambi.  Jenis  penelitian  ini  adalah  yuridis  empiris  dengan  spesifikasi  penelitian.  Hasil  Penelitian menunjukkan  bahwa:  Perlindungan  Konsumen  terhadap  produk  makanan  kemasan  UMKM  yang  tidak bersertifikat halal di Kota Jambi belum diberikan secara optimal. Hal itu terlihat dari masih banyaknya pelaku usaha  yang  belum  mendaftarkan  produknya  untuk  mendapatkan  sertifikasi  halal  pada  Satgas  Halal  Provinsi Jambi.  Permasalahan  Pelaku  Usaha  UMKM  produk  makanan  kemasan  yang  tidak  bersertifikasi  halal  di  Kota Jambi,  antara  lain  :  1)  kurangnya  pemahaman  pelaku  usaha  terhadap  informasi  mengenai  sertifikasi  halal,  2) dokumen  tidak  lengkap,  3)  produk  usaha  belum  stabil/tidak  dikenal,  4)  biaya  yang  mahal,  5)  belum memperpanjang sertifikasi halal serta 6) tidak memiliki waktu untuk mendaftarkan sertifikasi halal. Pengawasan yang dilakukan pemerintah terhadap produk makanan kemasan UMKM yang tidak bersertifikasi halal di Kota Jambi pada dasarnya merupakan tanggung jawab dari BPJPH. Namun dalam pelaksanaannya, pengawasan yang dilakukan belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga diperlukan kerjasama dengan instansi lainnya, seperti Majelis Ulama Indonesia, BPOM, Dinas Kesehatan, Dinas Peternakan serta masyarakat.
Kata Kunci : perlindungan konsumen, makanan kemasan, UMKM, tidak bersertifikasi halal
Abstract.  Halal  certificati  for  food  and  beverage  products  is  highly  important,  especially  for Muslim consumers,  in  order  to  provide  convenience  options.  Law  No.33  of  2014 Concerning  Halal  Product Guarantees  (UUJPH)  has  clearly  regulated  that  every imported,  distributed,  and  available  products  in  the Indonesian  market  are  required  to be  halal-certified.  This  study  specifically  aims  to:  1)  Analyze  consumer protection toward  packaged  food  products  of  Micro,  Small  and  Medium  Enterprises  (MSMEs) that  are  not halal-certified  in  Jambi  City,  2)  Analyze  the  limitations  toward  the  halal- certified  packaged  food  products  of MSME  players  in  Jambi  City,  3)  Analyze government  supervision  toward  the  packaged  food  products  of MSME  players  in Jambi  City.  This  study  is  using  a  Juridical  Empirical  method,  and  the  specifications are descriptive.  The  result  shows:  Consumer  protection  for  packaged  food  products  of MSMEs  that are not halal certified  in  Jambi  City  has  not  been  optimally  provided.  This is  due  to  many  enterprise  hasn't  register  the product  yet  to  get  halal  certification  on Halal Office of Jambi Province. 2. Limitations to the MSME players of packaged food products  that  are  not  halal-certified  in  Jambi  City  includes:  1)  lack  of  understanding among business  players  regarding  halal  certification,  2)  incomplete  documents,  3) business products are not fully developed/unstable, 4) expensive costs, 5) yet to renew the halal certification and 6) do not have time to register halal  certification.  3. Government  supervision  on  the  packaged  food  products  that  are  not  halal-certified  in Jambi  City  is  in  fact  the  duty  of  BPJPH.  In  fact,  the  supervision  is  not  in  accordance with  the  current regulation,  therefore,  it  is  necessary  to  partner  with  other  institutions, such  as  Indonesian  Ulema  Council (MUI),  Indonesian  Food  and  Drug  Authority (BPOM),  Health  Department,  Animal Husbandry  Service  and the whole population .
Keyword: Consumer Protection, Packaged Food, The MSME, Not Halal-Certified

## PENDAHULUAN
Perlindungan hukum terhadap konsumen
sekarang  ini  mendapatkan  atensi  yang  cukup berarti di berbagai kalangan, karena menyangkut
norma  dan  aturan  yang ditetapkan  dalam  rangka meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat.  Bukan hanya  konsumen  yang  mendapat  perlindungan, namun bagi pelaku usaha juga memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan. Masing- masing memiliki hak dan kewajiban. Pemerintah berperan  dalam  mengatur,  mengawasi,  serta mengontrol,  dalam  rangka  terciptanya  sistem yang  saling  terkait  satu  sama  lain,  sehingga tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas dapat tercapai (Kristiyanti, 2011).
Kewajiban pelaku usaha untuk memberikan  label  halal  pada  kemasan  produk makanan  halal,  sebagaimana  yang  dapat  dilihat dalam  Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1999 Tentang  Perlindungan  Konsumen,  Pasal  8  ayat (1)  point  ke  8  yang  melarang  produksi  atau perdagangan  barang  atau  jasa  yang  tidak  sesuai dengan ketentuan  produksi  halal.  Ini  tentunyas menjadi  dasar  bahwa  pelaku  usaha  wajib memproduksi makanan sesuai prosedur produksi halal  dan  mencantumkan  label  halal  dalam kemasan.  Selain  itu,  Pasal  4  Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal  menyatakan,  bahwa  produk  yang  masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia, harus memiliki sertifikat halal. Inilah sebab  menjadi  dasar  bahwa  produk  yang  dijual merupakan  produk  yang  halal  dan  wajib mengantongi sertifikat halal.
Ketentuan  terkait Jaminan Produk  Halal (JPH)  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  33 Tahun 2014 (yang disebut UU JPH). Atas dasar peraturan  tersebut,  pelaksanaan  JPH  menjadi tanggung  jawab  pemerintah  dan  dilaksanakan oleh  Menteri  Agama.  Maka  oleh  sebab  itu dibentuklah  Badan  Penyelenggara  Jaminan Produk  Halal (BPJPH)  yang  bertanggung  jawab kepada Kementerian Agama. Dalam pelaksanaan  kewenangannya,  BPJPH  dapat bekerja  sama  dengan  kementerian  dan/atau organisasi terkait  sesuai  mandat  dan  fungsinya, dengan  Lembaga  Pemeriksa  Halal  (LPH)  untuk memeriksa  dan/atau  menguji  produk  produk, serta  dengan  ulama  Indonesia.  Majelis  (MUI) merupakan  bagian  dari  sertifikasi  auditor  halal yang mengambil keputusan mengenai identifikasi  produk  halal  dan  pengakuan  LPH. Dalam  undang-undang  Nomor  33  Tahun  2014 Tentang  Jaminan  Produk  Halal,  Pasal  5  (lima) ayat  3  (tiga)  berbunyi  bahwa  yang  memiliki wewenang dan tugas untuk  melakukan penyelenggaraan  jaminan  produk  halal  adalah Badan  Penyelenggara  Jaminan  Produk  Halal
(BPJPH). Badan ini dibantu oleh Majelis Ulama Indonesia  (MUI) dan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Badan ini sekaligus memiliki wewenang dan  otoritas  untuk  mencabut  dan  menerbitkan label dan sertifikat halal. Adapun MUI, memiliki hak  untuk  memberikan  Fatwa  halal  tertulis dalam  rangka  mendapatkan  sertifikasi  dan  label halal.
Pasal  4  Undang-Undang  no  8  tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan  beberapa  hak  konsumen  yang mendapat  jaminan  dan  perlindungan  hukum. Salah  satunya  adalah  hak  atas  kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi  barang  atau  jasa.  Hak  atas kenyamanan, keselamatan dan keamanan mengandung makna bahwa konsumen mempunyai  hak  untuk  menerima  produk  yang aman, nyaman dan memberikan rasa aman. Oleh karena  itu,  konsumen  harus  dilindungi  dari bahaya apa pun terhadap kesehatan, kehidupan,  dan  harta  benda  mereka  akibat penggunaan  atau  konsumsi  produk  (misalnya makanan).  Oleh  karena  itu,  setiap  produk  baik dari  segi  komposisi  bahan,  tekstur  dan kualitasnya harus bertujuan untuk meningkatkan rasa  nyaman,  aman  dan  aman  bagi  konsumen (Dewi, 2015).
Label  adalah  bagian  produk  yang memuat  informasi  produk  pada  kemasannya. Pada  label,  konsumen  dapat  mengetahui informasi  mengenai  nama  produk,  bahan  yang digunakan,  nama  dan  alamat  produsen,  tanggal terakhir penggunaan produk serta status kehalalan produk. Menurut Pasal 2(1) Peraturan Pemerintah  No.  69  Tahun  1999  tentang Pelabelan  dan  Periklanan  Pangan,  setiap  orang yang  memproduksi  atau  memasukkan  pangan kemasan  untuk  diperdagangkan  di  wilayah Indonesia  wajib  mencantumkan  label  pada,  di dalam, atau pada kemasan pangan. Melihat logo Halal  dari  MUI  yang  terdapat  dalam  kemasan sebuah  produk  makanan  atau  minuman  adalah salah  satu  cara  yang  paling  mudah  bagi  orang awam  ketika  memilih  produk  pangan  yang hendak  mereka  konsumsi.  Sistem  jaminan  halal dalam  setiap  produk  makanan  dan/  atau minuman merupakan sistem yang harus diterapkan  pada  suatu  industry  pangan,  untuk menjamin  bahwa  produk  yang  dihasilkan  oleh produsen  tersebut  telah  dilakukan  tindakan preventif  terhadap  bahaya ketidakhalalan  yang mungkin  saja  akan  terjadi  pada  produk  pangan yang  diproduksi  (Dewi,  2015).  Sertifikasi  halal adalah bentuk perlindungan yang diberikan oleh
Badan Penyelenggaraaan Jaminana Produk Halal (BPJPH)  untuk  memberikan  keamanan  dan kenyamanan  dalam  mengkonsumsi  makanan bagi  konsumen  muslim  terhadap  label  pada produk makanan.
Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah merupakan  bidang  usaha  yang  paling  sering dijumpai dalam masyarakat. Pada Negara-negara berkembang, pasar ekonominya digerakkan oleh para  pelaku  UMKM,  yaitu  7  dari  10  pekerjaan adalah  pekerjaan  di  sektor  UMKM  (Uskara, 2021).  Selanjutnya  Uskara  (2021)  menjelaskan bahwa  ketentuan  mengenai  Usaha  Mikro,  Kecil dan  Menengah  (UMKM)  telah  diatur  dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun  2008 tentang Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah  juncto Undang-Undang Nomor 11  Tahun 2020 tentang  Cipta  Kerja.  Keberadaan  UMKM  atas perekonomian  suatu  Negara  bertujuan  untuk meningkatkan  dan  mendorong  pendapatan sehingga  memiliki  bisnis  yang  berkelanjutan. Selain itu keberadaan UMKM juga memperkuat spesialisasi  dan  ketahanan  ekonomi  nasional, serta  menjadi  pendorong  pertumbuhan  ekspor dan  kemajuan  manufaktur.  Dengan  peran  besar UMKM  dalam  masyakarat  tersebut,  dapat dikatakan  bahwa  UMKM  telah  berkembang menjadi  sektor  industry  dengan  kelompok terbesar  di  negara  berkembang,  termasuk Indonesia.
Salah  satu  bidang  UMKM  yang  lazim ditemui  adalah  usaha  makanan  kemasan. Berdasarkan  data  yang  diperoleh  dari  Kantor Dinas  Ketenagakerjaan,  Koperasi  dan  UKM Kota  Jambi  bahwa  jumlah  pelaku  UMKM makanan kemasan di Kota Jambi sampai dengan tahun  2021  berjumlah  1.507.  Jumlah  Pelaku UMKM makanan kemasan terserbut, yang telah bersertifikasi  halal  pada  tahun  2020  berjumlah 35  orang  dan  pada  tahun  2021  berjumlah  10 orang, sedangkan yang belum bersertifikasi halal sampai  dengan  tahun  2021  berjumlah  1.459 orang,  dan  masih  banyak  ditemukan  produk makanan  kemasan  Usaha  Mikro  Kecil  dan Menengah  (UMKM)  yang  tidak  bersertifikat halal.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk mengetahui  perlindungan  konsumen,  kendala pelaku  usaha  dan  pengawasan  yang  dilakukan Pemerintah  terhadap  produk  makanan  kemasan UMKM yang tidak bersertifikasi halal,

## METODE
Jenis  penelitian  ini  adalah  yuridis empiris  dengan  spesifikasi  penelitian  (Marzuki, 2004)

## HASIL
Menurut  Pasal  1  angka  10  UU  JPH, sertifikat halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara  Jaminan  Produk  Halal  (BPJPH) berdasarkan  fatwa  halal  tertulis  Majelis  Ulama Indonesia  (MUI).  Penetapan  sertifikat  Halal sangat  diperlukan  sesuai  dengan  prinsip  agama Islam  bahwa  halal  merupakan  suatu  hal  yang penting dan juga termasuk dalam muatan hukum Islam.  Hal  ini  menuntut  masyarakat  untuk mengetahui  informasi  yang  jelas  tentang  status halal  untuk  menjamin  keamanan  umat  Islam. Demikianlah  apa  yang  dimaksud  dengan sertifikat halal suatu produk.
Perlindungan  Konsumen  Terhadap  Produk Makanan Kemasan UMKM yang Tidak

## Bersertifikasi Halal di Kota Jambi
Menurut  Pasal  1  angka  10  UU  JPH, sertifikat  halal  adalah  merupakan  pengakuan kehalalan  suatu  produk  yang  diterbitkan  oleh Badan  Penyelenggara  Jaminan  Produk  Halal (BPJPH) dengan berdasarkan fatwa halal tertulis oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Penetapan sertifikat  Halal  sangat  diperlukan  sesuai  dengan prinsip  agama  Islam  bahwa  halal  merupakan suatu hal yang penting dan juga termasuk dalam muatan  hukum  Islam.  Hal  ini  menuntut masyarakat  untuk  mengetahui  informasi  yang jelas  tentang  status  halal  untuk  menjamin keamanan  umat  Islam.  Demikianlah  apa  yang dimaksud  dengan  sertifikat  halal  suatu  produk. Berdasarkan  Pasal  4  UU  JPH,  produk  yang masuk, beredar dan diperdagangkan di Indonesia wajib bersertifikat halal. Artinya bahwa sertifikat  halal  bersifat  wajib  ( mandatory )  bagi semua produk yang akan diedarkan di Indonesia. Sehingga  nantinya  akan  ada  pembagian  dua produk  yang  beredar,  yaitu  produk  halal  dan produk non halal. Selanjutnya berdasarkan Pasal 67,  Kewajiban memiliki sertifikat Halal terhadap produk  yang  dijual  mulai  berlaku  setelah  5 (lima)  tahun  sejak  berlakunya  undang-  undang ini.  Tujuan  pelaksanaan  jaminan  produk  Halal berdasarkan  Pasal  3  UU-JPH  adalah:  1. Menjamin kenyamanan, keamanan, dan ketersediaan  produk  Halal  kepada  masyarakat dalam  konsumsi  dan  penggunaan  produk;  2. Meningkatkan nilai tambah bagi para pengusaha dalam  produksi  dan  penjualan  produk  Halal. Adapun  Kementerian  Agama  mempunyai  tugas menyelenggarakan  jaminan  produk  halal. Dalam pelaksanaannya, penyelenggaraan jaminan produk  halal  dilakukan  oleh  BPJPH  yang
berwenang  menerbitkan  sertifikat  halal  pada produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia.
Dalam menjalankan amanahnya, BPJPH bekerja  sama  dengan  kementerian  dan/atau lembaga terkait seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI)  dan  Lembaga  Pemeriksa  Halal  (LPH) untuk  mencapai  tujuan  penerapan  jaminan produk  halal,  yaitu:  memberikan  kesempatan, keselamatan, keamanan dan ketersediaan produk halal kepada masyarakat pada saat mengkonsumsi dan menggunakan produk, serta meningkatkan nilai tambah bagi pengusaha dalam  hal produksi dan penjualan produk  halal. Berdasarkan  hasil  penelitian  dengan  Sekretaris Satgas  Halal  Provinsi  Jambi  bahwa  perbedaan kewenangan  dalam  pendaftaran  sertifikasi  halal antara  BPJPH   Daerah  (Satgas  Halal)  dengan Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  sejak  tahun 2019  yaitu BPJPH  mengurus  administrasi  serta menerbitkan  sertifikat  halal  dengan  berdasarkan fatwa  tertulis  dari  MUI,  sedangkan  pihak  yang mengaudit bahan untuk jaminan produk halal ada 3 (tiga) komponen auditor, antara lain: Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan BPJPH (Shirdata, 2000) Berdasarkan  ketetapan  halal  dari  MUI, maka dikeluarkan sertifikat halalnya oleh BPJPH. Prosedur  Pelaksanaan  Pelayanan  Sertifikasi Halal  BPJPH  dan  Penyusunan  Kelompok  Kerja Pelayanan  Sertifikasi  Halal  Daerah  Tujuan meliputi:  1.  Meningkatkan  mutu  pelayanan sertifikasi  Halal  yang  merupakan  tugas  utama Badan  Penyelenggara  Jaminan  Produk  Halal (BPJPH).  2.  Memimpin  baik  BPJPH  pusat (selanjutnya disebut BPJPH) maupun Kelompok Kerja  Pelayanan  Sertifikasi  Halal  daerah (selanjutnya  disebut  kelompok  kerja  regional) menjadi penyedia layanan yang berorientasi pada kepuasan pelanggan yang memberikan akses dan pelayanan  yang  cepat.  Tujuan  dari  prosedur pelaksanaan ini adalah untuk memastikan bahwa pelayanan  yang  diberikan  oleh  BPJPH  dan Satgas Daerah telah sesuai dengan prosedur, tata cara,  kebijakan  dan  manajemen  pelayanan sehingga  dapat  memberikan  pelayanan  yang terbaik kepada masyarakat. Penahapan pemberian  sertifikat  halal  dibagi  menjadi  dua tahapan  Mulai  17  Oktober  2019  sampai  dengan 17  Oktober  2024, yaitu  Produk  makanan  dan minuman  serta  Produk  jasa  yang  terkait  dengan produk makanan, minuman, obat dan kosmetik.
Guna  mempermudah  pelaku  usaha  pada sektor  UMKM.  melalui  Undang  Undang  Cipta Kerja  Nomor  11  Tahun  2020  dalam  Paragraf  8
Pasal  48  mengenai  perubahan  pada  sektor Jaminan  Produk  Halal,  pemerintah  mengubah ketentuan  Pasal 44  UU  JPH,  dimana  khusus untuk  Pelaku  Usaha  Mikro  dan  Kecil  tidak dikenakan  biaya  sertifikasi  halal.  Memang selama  ini  minat  sektor  ekonomi  terkait sertifikasi  halal  masih  terbatas  pada  perusahaan besar,  sedangkan  usaha  kecil  dan  menengah belum  memprioritaskan  sertifikasi  halal.  Begitu pula  bagi  pelaku  UMKM,  masih  terdapat beberapa  produk  pangan,  termasuk  produk olahan  rumahan,  yang  belum  tersertifikasi  halal dan hanya menggunakan nomor P-IRT (Industri Rumah  Tangga)  yang  dikeluarkan  Kementerian Kesehatan.  Cukup  dengan  menempelkan  label P-IRT pada kemasan produk pangan, konsumen akan  merasa  aman  karena  telah  melalui  proses pemeriksaan kesehatan (Shofie, 2003)
Menurut  Satgas  Halal  Kementerian Agama  Provinsi  Jambi  bahwa  biaya  untuk mendaftarkan  sertifikasi  halal  adalah  Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dengan jangka waktu  1  (satu)  sampai  3  (tiga)  bulan.  Bahkan menurut Sekretaris Satgas Halal tersebut, Untuk UMKM  yang  akan  mendaftarkan  sertifikasi halal  dapat  diberikan  secara  gratis,  akan  tetapi dalam  pengurusannya  harus  dilakukan  secara kolektif  atau  kelompok  UMKM  mikro  secara bersama-sama.  Misalnya  ada  20  UMKM  mikro yang  akan  mendaftarkan  Sertifikasi  Halal. Dalam  hal ini  pelaku  usaha  secara  berkelompok sesuai  dengan  jenis  produksi  melakukan pendaftaran sertifikasi halal.
Selanjutnya  menurut  Sekretaris  Satgas Halal  biaya  untuk  mengurus  sertifikasi  halal untuk  UMKM  Mandiri/berbayar  adalah  Rp. 3.000.000  (tiga  juta  rupiah)  sejak tanggal  17 Oktober  2019  pengurusan  sertifikasi  halal dialihkan  dari  MUI  ke  Kemenag. Perlindungan Konsumen  akan  produk  makanan  kemasan yang diproduksi oleh UMKM yang bersertifikat  halal  pada  dasarnya  telah  diatur dalam peraturan perundang-undangan, khususnya  dalam  Pasal  4  Undang-Undang Jaminan  Produk Halal,  sebagaimana  yang  telah penulis uraikan terdahulu yang mengatur bahwa Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan  di  wilayah  Indonesia  wajib bersertifikat halal.  Namun  dalam  prakteknya, masih banyak ditemukan di swalayan- swalayan makanan  kemasan  UMKM  yang  tidak bersertifikasi  halal.  Berdasarkan  keterangan yang  diberikan  oleh  Sekretaris  Satgas  Halal Provinsi Jambi bahwa
Perlindungan Konsumen akan produk makanan kemasan yang
diproduksi oleh UMKM yang tidak bersertifikasi halal  di  Kota  Jambi  belum  diberikan  secara optimal. Hal tersebut mengingat  produk makanan  kemasan  UMKM  yang  beredar  masih banyak  yang  belum bersertifikasi  halal.  Hal  ini diperkuat  dari  keterangan  yang  diberikan  oleh Sekretaris  Fatwa  MUI  Provinsi  Jambi  yang menyatakan bahwa Konsumen belum mendapatkan  perlindungan  sebagaimana  yang diatur dalam undang-undang. Selanjutnya masyarakat  juga  harus  cerdas  dalam  memilih makanan  kemasan  UMKM  yang  beredar  di beberapa pertokoan, mall-mall, swalayan- swalayan dan sebagainya yang ada sertifikasi/label halalnya, sehingga menimbulkan kenyamanan,  keamanan  dan  keselamatan  dalam mengkonsumsi  makanan  kemasan  tersebut (Sidabalok, 2006)
Kendala-kendala  Pelaku  Usaha  UMKM  Produk Makanan  Kemasan  di  Kota  Jambi  Yang  Tidak Bersertifikasi Halal
Berdasarkan  hasil  penelitian  penulis bahwa  kendala-kendala  para  pelaku  usaha kemasan yang tidak bersertifikasi halal diantaranya sebagai berikut:
1. Kurangnya Pemahaman Pelaku Usaha terhadap  informasi  mengenai  Sertifikasi Halal. Terdapat sebanyak 35% dari responden  yang  tidak  mengetahui  informasi terkait pengurusan sertifikasi halal. Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan Satgas Halal BPJPH Provinsi Jambi,  pada  dasarnya  pemerintah  telah melakukan  sosialisasi  terkait  pendaftaran sertifikasi  halal  pada  pelaku  usaha.  Namun pelaksanaannya  belum  optimal  mengingat Peraturan Pelaksanaan terkait Jaminan Produk  Halal  baru  berlaku  pada  tahun  2019, sementara  pemerintah  masih  dalam  proses perpindahan Pengurusan Administrasi Sertifikasi Halal dari Majelis Ulama Indonesia  (MUI)  ke  BPJPH  melalui  Satgas Halal Provinsi Jambi.
2. Dokumen  tidak  lengkap.  Terdapat  sebanyak 20% dari responden yang tidak menyelesaikan  mengurus  sertifikasi  halal dikarenakan  dokumen  yang  terlalu  banyak dan  ribet.  Responden  yang  mencoba  untuk mengurus  sertifikasi  halal,  namun  pelaku usaha  tersebut  tidak  jadi  (dibatalkan)  untuk mengurusnya karena mengingat syarat terlalu banyak  yang  harus  dipenuhi.  Responden menuturkan  bahwa  persoalan  dokumen  serta biaya  untuk  pendaftaran  sertifikasi  halal  itu
sendiri  masih  belum  banyak  diketahui  oleh pelaku  usaha  dan  kurangnya  disosialisasikan oleh yang berwenang.
3. Produk  usaha  belum  stabil/belum  dikenal. Terdapat  17%  dari  responden  yang  tidak mendaftarkan  sertifikasi  halal  dikarenakan produk  usaha  yang  masih  belum  stabil, belum  dapat  memproduksi  dengan  jumlah banyak,  dan  juga  produk  yang  dijual  belum berkembang  serta  belum  dikenal  orang banyak.
4. Biaya  pendaftaran  yang  mahal.  Sebanyak 14%  dari  responden  tidak  mendaftarkan sertifikasi  halal  karena  biaya  yang  harus dikeluarkan  dengan  omset  yang  ada  masih tidak  sesuai.  Berdasarkan  wawancara  yang peneliti lakukan dengan Satgas Halal BPJPH Provinsi  Jambi,  bahwa  Kemenag  memiliki sebuah program yang dinamakan pelaksanaan Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) yang berpatoka kepada Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk  Halal  Nomor  122  Tahun  2022 tentang  Petunjuk  Teknis  Fasilitasi  Sertifikasi Halal  Gratis  bagi  para  Pelaku  Usaha  Mikro dan Kecil pada Tahun 2022.
5. Belum  memperpanjang  Sertifikasi  Halal. Terdapat 14% dari responden mengaku sudah pernah memiliki sertifikasi halal sebelumnya, namun karena telah melewati masa berlakunya.  Responden  juga  menyatakan bahwa  terlalu  lama  waktu  yang  dibutuhkan untuk perpanjangan sertifikasi halal.
6. Tidak  ada  waktu  untuk  mendaftarkan. Terdapat 10% dari responden yang mengaku kesulitan meluangkan waktu untuk melakukan pendaftaran Sertifikasi Halal. Hal tersebut dikarenakan para pelaku usaha masih memfokuskan  diri  dalam  menjalankan  usaha seperti meningkatkan produksi, mengoptimalkan pemasaran, dan sebagainya.
Beberapa pelaku usaha merasa dokumen yang  dilampirkan  terlalu  banyak  dan  banyak memakan  waktu,  sedangkan  menurut  Kemenag (2021) persyaratan proses permohonan sertifikasi  halal  berdasarkan  ketentuan  proses pelaksanaan  pelayanan  sertifikasi  halal  BPJPH dan  kelompok  kerja  pelayanan  sertifikasi  halal daerah  (melalui  PTSP),  badan  usaha  harus melengkapi dokumen sebagai berikut:
1. Surat  Surat  resmi  permohonan  penerbitan Sertifikat  Halal  dikirimkan  kepada  Kepala Badan  Jaminan  Produk  Halal  (Kepala Departemen BPJPH).
2. Permohonan  Sertifikat  Halal,  ditujukan
kepada Kepala Badan Penyelenggara
Jaminan Produk Halal (Kepala BPJPH).
3. Form  Pendaftaran  Sertifikasi  Halal  (form  ini dapat  diunduh  melalui  website),  dengan melampirkan dokumen:
a. legalitas perusahaan
1) photocopy  Nomor  Induk  Berusaha (NIB).
2) Apabila  belum  mengantongi  NIB, maka dapat diganti dengan SIUP/IUMK/IUI/API/  lainnya.  Dan bagi  Pelaku  Usaha  Mikro  bisa  diganti dengan NPWP dan/atau KTP.
b. Dokumen Penyelia atau pengawas Halal 1) Photocopy  KTP.
2) Photocopy  surat  keputusan  penetapan penyelia atau pengawas halal.
3) Daftar riwayat hidup.
4) Salinan sertifikat penyelia atau pengawas halal (jikaada).
c. Salinan  surat  izin  edar/  sertifikat  layak sehat.
1) Daftar nama produk dan bahan/menu/hidangan. 2) Proses  Pengolahan  Produk  memuat keterangan yang berisi tentang
pembelian,  penerimaan,  penyimpanan bahan  yang  digunakan,  pengolahan, pengemasan, penyimpanan produk jadi, serta distribusi.
d. Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) 1) Sistem  Jaminan  Produk  Halal  (SJPH) adalah  dokumen  sistem  manajemen yang dirancang, diterapkan dan dipelihara  oleh  pelaku  usaha  untuk menjaga kelangsungan proses produksi halal. Sistem Jaminan Produk Halal ini akan  diputuskan  dan  ditetapkan  oleh BPJPH.
2) Terkait dengan pemenuhan persyaratan yang  berlaku,  dokumen  SJPH  yang digunakan  merupakan  sistem  jaminan halal yang berlaku di LPH saat ini.
e. Surat Kuasa
1) Untuk  permohonan  secara  langsung yang  dibuat  oleh  selain  penanggung jawab perusahaan.
2) Salinan sertifikat halal yang dileuarkan oleh  MUI  untuk  produk  yang  telah bersertifikat halal.
Pengawasan yang Dilakukan Pemerintah Terhadap  Produk  Makanan  Kemasan  UMKM yang tidak bersertifikasi halal di Kota Jambi
Sebagaimana  telah  dijelaskan  pada  bab terdahulu  bahwa  Undang-Undang  Jaminan Produk  Halal  (UU  JPH)  memperkuat  adanya kepastian hukum dan pengawasan serta pengendalian  produk  halal  yang  beredar  di Indonesia.  Hal  ini sebagaimana  yang  dimaksud dalam  Pasal  50,  yaitu  Badan  Penyelenggara Jaminan  Produk  Halal  (BPJPH)  melakukan pengawasan  terhadap:  Lembaga  Pemeriksa Halal  (LPH),  masa  berlaku  sertifikat  halal, kehalalan  produk,  termasuk  informasi  tentang pencantuman  keterangan  tidak  halal,  pemisahan lokasi,  tempat  dan  peralatan,  penyimpanan, pengemasan, distribusi, penjualan serta penyajian  antara  produk  halal  dan  produk  non halal,  keberadaan  pengawas  halal,  dan/atau kegiatan lain yang berkaitan dengan JPH.
Selanjutnya berdasarkan wawancara peneliti dengan Sekretaris Satgas Halal Provinsi Jambi,  kegiatan  pengawasan  terhadap  makanan kemasan UMKM yang telah beredar  tidak  hanya dilakukan  oleh  satu  instansi  saja,  dalam  hal  ini BPJPH/Satgas  Halal.  Melainkan  diperlukan Kerjasama  dari  pihak  lainnya,  seperti  Majelis Ulama Indonesia (MUI), BPOM, Dinas
Kesehatan,  Dinas  Peternakan  serta  masyarakat luas. Sehubungan dengan hal tersebut berdasarkan  keterangan  yang  penulis  peroleh dari Sekretaris Fatwa MUI Provinsi Jambi yang menyatakan  bahwa  perlu  adanya  pengawasan bersama  dengan  instansi  pemerintah  lainnya. Pengawasan  antara  pusat  dan  daerah  dan selanjutnya akan dibentuk pengawas fungsional. Selain peran pengawasan oleh BPJPH, masyarakat  juga  berperan  dalam  pelaksanaan produk  halal  serta  melakukan  pengaduan  atau pelaporan  terkait  produk-  produk  ke  BPJPH. Dalam  hal  ini  masyarakat  dituntut  harus  cerdas dalam  memilih  dan memilah  makanan  kemasan UMKM  yang  beredar  di  beberapa  pertokoan, swalayan- dan sebagainya yang ada sertifikasi/label halalnya, sehingga akan Masyarakat  akan  merasa  aman,  aman  dan selamat dalam mengkonsumsi makanan kemasan tersebut.

## SIMPULAN
Penelitian  ini  mengungkapkan  bahwa: perlindungan Konsumen terhadap produk makanan kemasan UMKM yang belum bersertifikat  halal  di  Kota  Jambi  belum diberikan  secara  optimal.  Hal  itu  terlihat  dari masih  banyaknya  pelaku  usaha  yang  tidak mendaftarkan  produknya  untuk  mendapatkan sertifikasi halal pada Satgas Halal. Permasalahan
Pelaku Usaha UMKM produk makanan kemasan yang  tidak  bersertifikasi  halal  di  Kota  Jambi antara  lain  :  1)  kurangnya  pemahaman  pelaku usaha  terhadap  informasi  mengenai  sertifikasi halal, 2) dokumen tidak lengkap, 3) produk usaha belum stabil/tidak dikenal, 4) biaya yang mahal, 5)   belum  memperpanjang  sertifikasi  halal  serta 6)  tidak  memiliki  waktu  untuk  mendaftarkan sertifikasi  halal.  Pengawasan  yang  dilakukan pemerintah  terhadap  produk  makanan  kemasan UMKM  yang  tidak  bersertifikasi  halal  di  Kota Jambi  pada  dasarnya  merupakan  tanggung jawab dari BPJPH. Namun dalam pelaksanaannya,  pengawasan  yang  dilakukan belum  sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku, sehingga  diperlukan  kerjasama  dengan  instansi lainnya,  seperti  Majelis  Ulama  Indonesia, BPOM,  Dinas  Kesehatan,  Dinas  Peternakan serta masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Dewi,  Eli  Wuria,  2015, Hukum  Perlindungan Konsumen ,  Cetakan  Pertama.  Graha Ilmu, Yogyakarta Kristiyanti,  Celina  Tri  Siwi.  2011, Hukum Perlindungan  Konsumen . Sinar  Grafika,
Jakarta
Kementerian  Agama  Republik  Indonesia,  2021,
Panduan Prosedur Pelaksanaan Sertifikasi  Halal ,  Badan  Penyelenggara Jaminan Produk Halal, Jakarta Marzuki,  Piter  Mahmud.  2014, Penelitian Hukum ,  Cetakan  kesembilan.  Prenada Nadia Grup Shirdata, 2000, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia . Grasindo, Jakarta Shofie,  Yusuf.  2003, Perlindungan  Konsumen dan  Instrumen-Instrumen  Hukumnya . Citra Aditya Bakti, Bandung Sidabalok,  Janus.  2006, Hukum  Perlindungan Konsumen  di  Indonesia .  PT.  Citra Aditya Bakti, Bandung Uskara,  Amir,  2021, UMKM  adalah  Kunci Membangkitkan  Sektor  UMKM  untuk kemajuan  ekonomi  Indonesia ,  RM Books, Jakarta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Tentang Perlindungan Konsumen .
Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2012. Tentang Pangan.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal