## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 2 (May-July 2024) pp.531-538 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.386

## PENGAPLIKASIAN ASAS SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN DALAM PENGGUNAAN SISTEM PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK

## (E-COURT) OLEH ADVOKAT DAN HAKIM DI PENGADILAN NEGERI PADANG
Suharizal 1 , Suhelmi Helia 2
1,2, Department of Magister Management, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi KBP Correspondet author : suharizal.hukum@gmail.com Padang, 25136, Indonesia

## Abstract
This research aims to find out what factors are taken into consideration by human resources, especially  judges  and  advocates,  when  conducting  electronic  hearings  via  e-court  or conventional  hearings  and  to  find  out  what  the  weaknesses  are  in  holding  electronic hearings.  The  research  was  conducted  at  the  Padang  District  Court  with  the  research population being judges and advocates. The sample was taken using a purposive sampling method,  so  that  4  judges  and  3  advocates  were  obtained  as  research  samples.  Data  was collected through observation and interviews with informants. The research results show that there  are  several  factors  that  are  taken  into  consideration  by  human  resources,  especially judges  and  lawyers,  in  deciding  whether  to  conduct  conventional  trials  or  electronic  trials, namely  in  terms  of  efficiency  and  flexibility  in  time,  costs  and  transparency  of  the  judicial process.  In  applying  the  principle  of  simple,  fast  and  low  cost  in  using  the  electronic  court system  (e-court),  there  are  several  factors  that  are  weaknesses  of  e-court,  namely  Human Resources who are not fully ready and accustomed to using technology and weaknesses of the e-court system itself, such as the existing system. loading is still frequent, case transmission calculations are not correct, and the device is not optimal.
Keywords: E-court; Fast principle; Low cost principle; New Public Service; Simple principle

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja faktor yang menjadi pertimbangan SDM terutama  hakim  dan  advokat  dalam  melakukan  sidang  secara  elektronik  melalui  e-court atau  sidang  konvensional  serta  mengetahui  apa  saja  kelemahan  dari  dilakukannya  sidang secara  elektronik.  Penelitian  dilakukan  di  Pengadilan  Negeri  Padang  dengan  populasi penelitian  adalah  hakim  dan  advokat.  Sampel  diambil  dengan  menggunakan  metode purposive sampling, sehingga diperoleh 4 hakim dan 3 advokat sebagai sampel penelitian. Data  dikumpulkan  melalui  observasi  dan  wawancara  kepada  informan.  Hasil  penelitian menunjukkan  ada  beberpa  faktor  yang  menjadi  pertimbangan  dari  SDM  terutama  Hakim dan  Pengacara  dalam  menentukan  untuk  melakukan  persidangan  secara  konvensional atau  persidangan  secara  elektronik  yaitu  dalam  segi  efisiensi  dan  fleksibilitas  waktu,  biaya dan transparansi proses peradilan. Dalam pengaplikasian asas sederhana, cepat dan biaya ringan  dalam  penggunaan  sistem  persidangan  secara  elektronik  (e-court  terdapat beberapa faktor yang menjadi kelemahan ecourt yaitu Sumber Daya Manusia yang belum sepenuhnya siap dan terbiasa menggunakan teknologi dan kelemahan dari system e-court itu  sendiri  seperti  sistem  yang  masih  sering  loading,  penghitungan  pancar  perkara  yang belum tepat, serta perangkat yang belum maksimal.
Kata Kunci: Asas Berbiaya Ringan; Asas Cepat; Asas Sederhana; E-court; New Public Service
Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index Journal Publicuho is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
PENGAPLIKASIAN ASAS SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN DALAM PENGGUNAAN SISTEM PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK (E-COURT) OLEH ADVOKAT DAN HAKIM DI PENGADILAN NEGERI PADANG ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 7 Number 2 (May-July 2024), pp.531-538                                                      Suharizal, Suhelmi Helia DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.386 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022

## PENDAHULUAN
Sumber  daya  manusia  merupakan  elemen  utama  dalam  sebuah  perusahaan  atau instansi dan merupakan faktor yang memiliki peranan penting dibandingkan dengan faktor lainnya  (Pratama  &  Suhaeni,  2018).  Pada  era  modernisasi  seperti  sekarang ini, sumber daya manusia (SDM)  yang  berkualitas  dan  profesional  merupakan  kunci  utama dalam  tumbuh  kembangnya  sebuah  organisasi.  Karena  dengan  semakin  bekualitas  dan profesional  SDM,  maka  instansi  atau  organisasi  juga  akan  semakin  memiliki  nilai.  SDM diharapkan dapat beradaptasi dengan adanya perubahan-perubahan yang ada (Agustin et  al.,  2023).  Salah  satu  perubahan  yang  terjadi  saat  ini  adalah  perubahan  dibidang teknologi  informasi.  Perkembangan  teknologi  informasi  yang  semakin  pesat  membawa konsekuensi  perubahan  diberbagai  bidang,  termasuk  dalam  tata  kelola  dokumen  hingga muncul  istilah  dokumen  elektronik.  Perkembangan  tersebut  ditandai  dengan  munculnya berbagai  aplikasi  berbasiskan  media  elektronik  dalam  memudahkan  pekerjaan  sehari-hari, khususnya yang berkaitan dengan penggunaan dokumen (Ardianto & Syahuri, 2021).
Moderenisasi  juga  terjadi  dilingkungan  Mahkama  Agung  dan  badan  hukum.  Dalam perkembangannya,  proses  penyelesaian  perkara  di  persidangan  tidak  selalu  dilakukan dengan cara konvensional yakni para pihak secara langsung datang ke persidangan akan tetapi dapat dilakukan secara online (Retnaningsih et al., 2020). Para penegak hukum telah membuat  sebuah  Inovasi  atau  terobosan  dalam  dunia  hukum  salah  satunya  melalui perancangan hukum Persidangan Online atau di kenal sebagai Electronic Court(E-court.) E- court merupakan  salah  satu  bentuk  dari  Implementasi  Sistem  Pemerintahan  Berbasis Elektronik (SPBE) yang telah di atur dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (“Pepres 95/2018”) dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)  Nomor  3  Tahun  2018  dan  Peraturan  Mahkamah  Agung  (PERMA)  Nomor  1  Tahun 2019 tersebut menjadi tonggak awal dalam revolusi administrasi perkara di pengadilan.
Peraturan Mahkamah Agung ini juga merupakan pondasi dari implementasi Aplikasi e - Court di  Dunia  Peradilan  Indonesia,  sehingga  Pengadilan  berwenang  untuk  menerima pendaftaran  perkara  dan  menerima  pembayaran  panjar  biaya  perkara  secara  elektronik (Berutu, 2020). E-court juga telah di atur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020  tentang  Administrasi  dan  Persidangan  Perkara  Pidana  di  Pengadilan  Secara  Elektronik (“PERMA 4/2020”). Pada awalny a E-court ini diluncurkan untuk persidangan secara elektronik dengan jenis perkara perdata, perdata agama, tata usaha militer dan tata usaha negara. Namun  seperti  yang  kita  ketahui  di  Tahun  2020,  tepatnya  pada  bulan  Maret  2020,  seluruh masyarakat  di  berbagai  belahan  dunia  di  kagetkan  oleh  sebuah  virus  yang  bernama virus Covid-19 atau yang biasa di kenal sebagai Corona (Java, 2023).
Berdasarkan survey Bank Dunia, sebuah peradilan dikatakan menjadi modern apabila penggugat  dapat  mendaftarkan  gugatan  secara  elektronik,  melakukan  pembayaran,

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 2 (May-July 2024) pp.531-538 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.386
pemanggilan,  pemberitahuan  dan  somasi  secara  elektronik.  Semua  perubahan  tersebut didasari  pada  adanya  kewajiban  dari  pengadilan  untuk  mempermudah  dan  mengatasi segala  hambatan  para  pihak  dalam  penyelesaian  perkara  secara  cepat,  sederhana  dan berbiaya  ringan,  sebagaimana  diamanatkan  Undang-Undang  Kekuasaan  Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009 (Udi & Sukresno, 2016).
Konsorsium  Internasional  untuk  Pengadilan  yang  Unggul (International  Consortium  for Court  Excellence,  ICCE) menyebutkan  bahwa  penyelenggaraan  peradilan  harus  dilakukan secara  efektif  dan  efisien  sebagai  salah  satu  indikator bagi  sebuah  peradilan  yang  unggul (court excellence). Karena sebagaimana ungkapan politisi Inggris William Gladstone “ Justice delayed is justice denied ” Proses penyelesaian perkara yang berlarut -larut berarti sama saja dengan pengabaian terhadap keadilan itu sendiri (Sultoni, 2022).
E-court memberikan sejumlah kemudahan, diantaranya dapat mendaftarkan sebuah perkara  secara online, mendapatkan  jadwal  sidang  melalui  email  penggunanya  dan memperoleh segala informasi persidangan. Akan tetapi, e-court ini juga memiliki beberapa kendala  diantaranya  masih  banyaknya  masyarakat  yang  belum  memahami  penggunaan email dan bahkan belum mampu mengoperasikan handphonenya dengan optimal. Hal ini dapat  menjadi  sebuah  hambatan  bagi  pemberlakuan e-court yang  mewajibkan penggunanya memahami penggunaan email. Kendala lain yang bisa saja dihadapi adalah ketika E-Court mengalami  gangguan  sistem,  yang  mana  hal  ini  akan  mengganggu kemudahan bagi para advokat untuk mendaftarkan perkaranya.
Pengadilan  Negeri  dalam  melaksanakan  tugasnya  guna  menegakkan  hukum  dan keadilan  harus  memenuhi  harapan  dari  para  pencari  keadilan  yang  selalu  menghendaki peradilan  yang  sederhana,  cepat  dan  biaya  ringan.  Hal  ini  dapat  terwujud  apabila didukung lembaga peradilan itu sendiri dan oleh faktor dari pihak yang berperkara misalnya mengenai proses pemanggilan (Sihotang, 2016). Apabila alamat pihak yang berperkara itu jauh, maka proses pemanggilannya dapat berjalan lambat atau lama (Mertokusumo, 2009).
Sedangkan mengenai murah atau mahalnya biaya suatu perkara, dapat dipengaruhi dari  lama  atau  tidaknya  proses  suatu  perkara.  Semakin  lama  perkara  itu  selesai,  maka semakin  banyak  pula  biaya  yang  harus  dikeluarkan.  Mengenai  sederhana,  hal  ini  dapat dipengaruhi  oleh  pihak  Pengadilan  Negeri.  Adanya  prosedur  yang  berbelit-belit,  sehingga menyebabkan  perkara  tersebut  tidak  berjalan  dengan  sederhana.  Adanya  asumsi  bahwa dengan  memakai  atau  tidak  memakainya  jasa  pengacara  juga  dapat  mempengaruhi proses dalam penyelesaian suatu perkara (Irianti, 2010).
Dengan  adanya  aplikasi e-Court diharapkan  dapat  meningkatkan  pelayanan  dalam fungsinya  menerima  pendaftaran  perkara  secara  online  dimana  masyarakat  akan menghemat  waktu  dan  biaya  saat  melakukan  pendaftaran  perkara  (Agung,  2019).
PENGAPLIKASIAN ASAS SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN DALAM PENGGUNAAN SISTEM PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK (E-COURT) OLEH ADVOKAT DAN HAKIM DI PENGADILAN NEGERI PADANG ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 7 Number 2 (May-July 2024), pp.531-538                                                      Suharizal, Suhelmi Helia DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.386 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
Sehingga juga dibutuhkan adabtability SDM terkait dengan sistem ataupun asas yang ada.
Tujuannya  adalah  supaya  SDM  mampu  melaksanakan  persidangan  secara  elektronik  atau e-court dengan  mengaplikasikan  asas  sederhana,  cepat  dan  biaya  ringan  dalam menyelesaikan  perkara.  Akan  tetapi,  setelah  berlakunya  Perma  Nomor  3  Tahun  2018 tersebut,  ternyata  dalam  prakteknya  belum  semua  pengadilan  membuka  layanan e-court tersebut.  Saat  in  masih  bertahap  pelaksanaannya  di  Pengadilan  Negeri  Kelas  I,  hal  ini dikarenakan  adanya  kendala  pemasangan  sistem  layanan  jaringan  tersebut  di  masing- masing  Pengadilan  Negeri  serta  kemampuan  sumber  daya  manusia  yang  mampu menggoperasionalkan aplikasi tersebut.
Disamping itu, perlu digalakkan lagi sosialisasi penggunaan aplikasi e-court tersebut di kalangan  Pengadilan  Negeri  dan  juga  masyarakat  pengguna  layanan  tersebut,  sehingga dapat  meningkatkan  penggunaan  aplikasi  tersebut  dalam  proses  administrasi  pendaftaran perkara di Pengadilan Negeri. Pengadilan Negeri Padang merupakan salah satu pengadilan Negeri kelas IA yang juga telah mengaplikasikan e-court dalam sistem persidangan namun tentunya dalam memberikan layanan tersebut belum cukup optimal dan yang menjadi poin utama  pada  penelitian  ini  adalah  bagaimana  pengaplikasian  asas  sederhana,  cepat  dan biaya  ringan  dalam  penggunaan  sistem  persidangan  secara  elektronik (e-court) oleh advokat  dan  hakim  di  Pengadilan  Negeri  Padang.  Karena  tentunya  ada  beberapa  faktor yang akan menjadi pertimbangan pilihan bagi sumber daya manusia advokat dan Hakim di Pengadilan  Negeri  Padang  dalam  penggunaan  sistem  persidangan  secara  elektronik (e- court) atau sistem konvensional. Karena memang masing-masing sistem ini tentunya memiliki kekurangan  dalam  pelaksanaan  atau  pengaplikasiannya.    Kemudian  pada  penelitian  ini juga  akan  membahas  manakah  diantara  kedua  sistem  tersebut  yang  lebih  efektif  dalam memberikan  pelayanan  hukum  kepdapa  masyarakat  dengan  berdasarkan  atas  asas sederhana, cepat dan biaya ringan.

## METODE
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif  dengan  tujuan  pendekatan  kualitatif yang  mencoba  memahami  secara  mendalam    suatu  fenomena,  fakta  atau  kenyataan. Pada  penelitian  ini  populasi  yang  dijadikan  objek  penelitian  adalah  hakim  dan  advokat. Dalam  penelitian  ini  sampel  yang  digunakan  dengan  menggunakan  metode purposive sampling .  Dalam  Sugiyono  (2017), Purposive  sampling adalah  teknik  pengambilan  sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi yang dipilih untuk  menjadi  anggota  sampel.  Kriteria  responden  pada  penelitian  ini  adalah  :  Hakim  dan advokat Pengadilan Negeri Padang, Hakim dan advokat yang sudah pernah menggunakan persidangan  sistem  elektronik (e-court) dan  Berprofesi  sebagai  Hakim  atau  Advokat  lebih

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 2 (May-July 2024) pp.531-538 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.386
dari  10  tahun.  Sehingga,  penulis  memutuskan  jumlah  responden  pada  penelitian  ini  yaitu sebanyak 7 orang yang terdiri atas hakim 4 orang dan advokat sebanyak 3 orang.
Data  diobservasi  secara  pasrtispatif,  tidak  terstruktur  dan  terus  terang  melalui wawancara  Focus  Group  Discussion.  Metoda  analisis  data  menggunakan  pendekatan kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan informasi deskriptif berupa kata- kata  tertulis  atau  lisan  dari  orang-orang  dan  partisipan  yang  dapat  diamati(Dr.  H.  Zuchri Abdussamad, S.I.K., n.d.). Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan model interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai datanya jenuh, dimulai dari pengumpulan  data,  reduksi  data,  penyajian  data  dan  kesimpulan  Miles,  Huberman  & Saldaña  (2014)  dalam  (Elwan  et  al.,  2022).  yaitu  data  dianalisis  menggunakan  beberapa langkah,  yaitu  menganalisis  data  dengan  tiga  langkah:  kondensasi  data,  penyajian  data (data  display),  dan  penarikan  kesimpulan  atau  verifikasi  (penarikan  kesimpulan  dan verifikasi). Kondensasi data mengacu pada proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data. (La Ode Muhammad Elwan et al., 2022)

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Setelah dilakukan wawancara, berikut ini adalah hasil wawancara dan observasi yang telah peneliti  lakukan  terhadap  7  (tujuh)  orang  informan.  Peneliti  mengajukan  beberapa pertanyaan  kepada  informan  berdasarkan  pengembangan  rumusan  masalah  dalam penelitian  ini.  Peneliti  mengambil  intisari  wawancara  berdasarkan  kepada  jawaban  yang disampaikan oleh informan.

## Faktor  yang  menjadi  pertimbangan  SDM  (Hakim  dan  Advokat)  dalam  Penggunaan Persidangan Secara Elektronik atau Konvensional
Sesuai  dengan  Peraturan  Mahkamah  Agung  (PERMA)  Nomor  3  Tahun  2018  dan  Peraturan Mahkamah  Agung  (PERMA)  Nomor  1  Tahun  2019  yang  mengatur  tentang  persidangan secara elektronik, Pengadilan Negeri Padang kelas IA sudah menerapkan peraturan tersebut dalam persidangan.
Berdasarkan  hasil  wawancara  yang  peneliti  lakukan,  semua  informan  sependapat  dan mengatakan  faktor  yang  menjadi  pertimbangan  mereka  melakukan  sidang  secara elektronik  adalah:  Efisiensi  dan  fleksibilitas  waktu,  biaya  dan  transparansi  proses  peradilan. Informan  V,  VI  dan  VII  menambahkan  bahwa  aplikasi E-Court memberikan  manfaat  bagi Advokat seperti penghematan waktu dan biaya dalam proses pendaftaran perkara, pada tahap  pembayaran  panjar  perkara  juga  dapat  dilakukan  secara  online  melalaui multi channel pembayaran  seperti  mobile  banking,  internet  banking,  sms  banking  atau  via  ATM mitra  Pengadilan  dan  untuk  dokumen  pendaftaran  gugatan  tersimpan  dengan  baik  serta dapat  diakses  di  tempat  mana  pun  melalui  gawai.  Jika  persidangan  dilakukan  secara
PENGAPLIKASIAN ASAS SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN DALAM PENGGUNAAN SISTEM PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK (E-COURT) OLEH ADVOKAT DAN HAKIM DI PENGADILAN NEGERI PADANG ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 7 Number 2 (May-July 2024), pp.531-538                                                      Suharizal, Suhelmi Helia DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.386 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
konvensional  para  hakim  dapat  langsung  bertemu  dengan  semua  pihak  dan  dapat memeriksa  secara  langsung  sifat  kejiwaan  atau  psikologis  dari  tergugat  dan  penggugat, apakah  perkara  yang  dilaporkan  tergugat  benar  atau  salah  karena  kami  dapat  bertemu dengan  para  pihak  secara face  to  face .  Akan  tetapi  biasanya  akan  memakan  banyak waktu dan biaya.
Faktor  yang  Menjadi  Kelemahan  Sistem E-court dalam  Pengaplikasian  Asas  Sederhana,

## Cepat dan Berbiaya Ringan
Peraturan  Mahkamah  Agung  RI  Nomor  1  Tahun  2019  tentang  Administrasi  Perkara  dan Persidangan  di  Pengadilan  secara  Elektronik  merupakan  kebijakan  yang  diciptakan  untuk mengimplementasikan  asas  sederhana,  cepat  dan  biaya  ringan  yang  dilakukan  dengan menyesuaikan perkembangan zaman.
Informan  I  dan  II  berpendapat  bahwa  dari segi  manfaat E-Court memberikan  kemudahan bagi pencari keadilan. Pendapat ini diperkuat oleh pernyataan dari informan III, IV, V, VI dan VII yang menyampaikan bahwa manfaat e-court lebih dirasakan  masyarakat di kota karena mereka  lebih  terbiasa  dalam  menggunakan  teknologi  informasi  dan  menggunakan  jasa kuasa hukum sehingga kebijakan E-Court lebih terasa manfaatnya.
Informan I menyampaikan bahwa yang menjadi kelemahan dari penerapan e-court dalam pengaplikasian  asas  sederhana,  cepat  dan  berbiaya  ringan  ini  adalah  kesiapan  Sumber Daya Manusia, teknologi dan sarana prasarana yang belum cukup memadai.
Informan III dan IV  berpendapat bahwa dalam system ecourt ini tentunya SDM yang terlibat harus mampu melek terhadap teknologi dan informasi yang digunakan, namun mengingat banyaknya Hakim saat ini yang bertugas di Pengadilan Negeri Padang rata-rata hakim yang sudah  berusia  lanjut  membuat  para  hakim  belum  begitu  menguasai  dan  belum  terbiasa dengam teknologi tersebut.
Informan  II  berpendapat  bahwa  terkadang  didalam  melakukan  upload  berkas  juga  sering adanya kendala jaringan internet yang tidak stabil.
Informan  VI  menambahkan  dari  sudut  pandang  advokat  menyatakan  bahwa  seringkali advokat  mengalami  saat  berkas  yang  diupload  sudah  terkunci  pada  sistem  dan tidak bisa diperbaiki  ketika  ada  kesalahan,  pada  tahapan  panjar  biaya  perkara  secara  elektronik sering  terjadi  penambahan  panjar  biaya  perkara  dikarenakan  aplikasi E-Court belum menghitung secara akurat apabila terjadi pemanggilan yang berulang-ulang kepada para pihak  setelah  perkara  didaftarkan,  kekurangan  tersebut  disampaikan  dari  sisi  internal pengadilan menurut pendapat informan V dan VII.
Dalam pengaplikasian asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam penggunaan sistem persidangan  secara  elektronik (e-court) oleh  advokat  dan  hakim  di  Pengadilan  Negeri Padang  terdapat  beberapa  faktor  yang  menjadi  kelemahannya  yaitu  Sumber  Daya Manusia  yang  belum  sepenuhnya  siap  dan  terbiasa  menggunakan  teknologi,  hal  ini  juga

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 2 (May-July 2024) pp.531-538 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.386
disebabkan  karena hakim  dan  pengacara  yang  sudah  berusia  lanjut  sehingga  mengalami kesulitan untuk beradaptasi dengan system dan teknologi ini. Kelemahan dari system e-court itu sendiri seperti kesalahan pengguna saat upload berkas yang tidak bisa diperbaiki karena system  sudah  terkunci,  pembayaran  panjar  biaya  secara  elektronik  yang  masih  belum akurat, kapasitas server yang belum sepenuhnya memadai sehingga seringkali saat upload berkas loading sangat lama bahkan gagal upload, sarana dan prasarana pengadilan yang juga sering kali memberikan hambatan.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  temuan  dan  pembahasan,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  dalam persidangan, hakim dan pengacara mempertimbangkan efisiensi, fleksibilitas waktu, biaya, dan  transparansi  proses  peradilan.  Persidangan  konvensional  dianggap  kurang  efektif karena memakan waktu lama dan seringkali harus ditunda jika ada pihak yang tidak hadir atau berkas belum lengkap. Sebaliknya, persidangan elektronik melalui e-court lebih efisien, menghemat  waktu  dan  biaya,  serta  meningkatkan  transparansi.  Namun,  ada  kelemahan dalam  penerapan  e-court  seperti  kesiapan  SDM,  terutama  hakim  dan  pengacara  berusia lanjut,  serta  kendala  teknis  seperti  kapasitas  server  yang  tidak  memadai.  Penelitian  ini terbatas pada Pengadilan Negeri Padang dan SDM di sana, dan disarankan agar penelitian selanjutnya  mencakup wilayah  dan  instansi  yang  lebih  luas  serta  berbagai  jenis  responden untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif.

## DAFTAR PUSTAKA
Agung, M. (2019). Buku Panduan e-Court Mahkamah Agung 2019 |1 . 1 – 84.
Agustin, C. S., Desvi, T., Sari, V., Aisyah, P., Anshori, M. I., Madura, U. T., Jl, A., Telang, R., Kamal, P.  O.  B.,  &  Madura,  B.  (2023). Pengembangan  Keterampilan  Adaptabilitas  Karyawan . 1 (4).
Ardianto, R. D., & Syahuri, T. (2021). Pemenuhan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Dalam Penyelesaian Perkara Melalui Aplikasi E-Court dan E-Litigasi. Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I , 8 (5), 1369 – 1390. https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i5.22620
Berutu,  L.  (2020).  Mewujudkan  Peradilan  Sederhana,  Cepat  dan  Biaya  Ringan  Dengan  e- Court. Jurnal Ilmiah Dunia Hukum , 5 (1), 41 – 53.
Daraba,  D.  (2016).  Analisis  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Kualitas  Pelayanan  Terpadu Satu Pintu Dalam Rangka Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik Di Kabupaten Takalar. Jurnal Administrasi Publik , 5 (1).
Denhardt,  J.  V.,  &  Denhardt,  R.  B.  (2015). The  New  Public  Service (4th  Editio).  Routledge. https://doi.org/https://doi.org/10.4324/9781315709765
Hadari,  N.  (2011). Manajemen  Sumber Daya  Manusia:  Untuk Bisnis  Yang  Kompetitif .  Gadjah Mada University Press.
Handoko. (2003). Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia . Yogyakarta: BPFE.
PENGAPLIKASIAN ASAS SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN DALAM PENGGUNAAN SISTEM PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK (E-COURT) OLEH ADVOKAT DAN HAKIM DI PENGADILAN NEGERI PADANG ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 7 Number 2 (May-July 2024), pp.531-538                                                      Suharizal, Suhelmi Helia DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.386 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
Hasibuan, M. (2020). Manajemen Sumber Daya Manusia . Bumi Aksara.
Irianti, W. (2010). Pelaksanaan Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Dalam Pemeriksaan Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Surakarta .
Java,  M.  F.  Van.  (2023).  Analisis  Yuridis  Penerapan  Persidangan  E-Court  Dalam  Sidang
Perkara. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Februari , 2023 (3), 582 – 597.
https://doi.org/10.5281/zenodo.7633357
La Ode Muhammad Elwan, Muhammad Yusuf, & La Ode Herman Halika. (2022). MINING POLICY CONFLICT: Recruitment of Local Workers in Morosi Industrial Estate, Konawe Regency, Southeast Sulawesi. Journal Publicuho , 5 (3), 626 – 642. https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i3.18 Mertokusumo. (2009). Hukum acara perdata Indonesia (8th ed.). Yogyakarta: Liberty. Pratama,  A.  Y.,  &  Suhaeni,  T.  (2018).  Pengaruh  Kecerdasan  Emosional  terhadap  Kinerja Karyawan. Jurnal Riset Bisnis Dan Investasi , 3 (2), 51. https://doi.org/https://doi.org/10.35697/jrbi.v3i2.933
Retnaningsih, S., Nasution, D. L. S., & Velentina, R. A. (2020). Pelaksanaan E-Cour dan E-Court Menurut  Perma  Nomor  3  T  A  Nomor  3  Tahun  2018  Tentang  Administrasi  Perkara  Di Pengadilan  Secara  Elektronik  Dan  E-Litigation  Menurut  Perma  Nomor  1  Tahun  2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara El. Jurnal Hukum & Pembangunan , 50 (1), 124 – 144.
Rimdan.  (2012). Kekuasaan  Kehakiman  Pasca  Amandemen  Konstitusi .  Jakarta:  Kencana Prenada Media Group.
Sekaran,  U.,  &  Bougie,  R.  (2019).  Research  Methods  for  Business. Angewandte  Chemie International Edition, 6(11), 951 – 952. , 4 (1), 1 – 23.
Sihotang,  N.  S.  (2016).  Penerapan  Asas  Sederhana,  Cepat  Dan  Biaya  Ringan  Di  Pengadilan Negeri  Pekanbaru  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  Tentang Kekuasaan Kehakiman. JOM FAKULTAS HUKUM , III , 1 – 15.
Sinaga, O. (2020). Praktek Pelayanan Publik dan Fungsi New Publik Service Dari Teoritis Hingga Implementasi . Aspirasi Publik.Com.
Sudarsono. (1992). Kamus Hukum . Jakarta: PT. Rineka Cipta.
Sultoni,  B.  A.  M.  (2022). Implementasi  Asas  Peradilan  Cepat,  Sederhana,  Dan  Biaya  Ringan Pada Pengadilan Agama Cibinong (Studi Kasus Tahun 2019-2021) .
Udi,  H.,  &  Sukresno.  (2016). Penyelesaian  Perkara  Perdata  Melalui  Persidangan  Secara Elektronik  Di  Pengadilan  Negeri  Kudus  Dalam  Rangka  Mewujudkan  Asas  Sederhana Cepat Dan Biaya Ringan . 22 (2), 1 – 23.
Yudha, E. C. (2021). Implementasi Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Mencapai Visi Lembaga Di Muhammadiyah Boarding School Klaten Tahun Pelajaran 2020/2021 .
Zeithaml,  V.  A.  (1990). Delivering  Quality  Services:  Balancing  Customer  Perceptions  and Expectations . The Free Press, A Division of Macmillan Inc.