## KEABSAHAN TRANSAKSI JUAL BELI DARING OLEH ANAK DIBAWAH UMUR DIHUBUNGKAN DENGAN KUHPERDATA DAN UU ITE
Oleh:
Elan Jaelani, Utang Rosidin, N Santi Novia elanjaelani@uinsgd.ac.id , Utangrosidin@uinsgd.ac.id nsantinovia26@gmail.com
UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia.

## ABSTRAK
Transaksi Jual beli sudah berkembang menjadi secara daring serta biasanya dilakukan oleh orang dewasa namun masalahnya sekarang marak dimainkan oleh anak  yang  umurnya  dibawah  ketentuan.  Tujuan  penelitian  ini  guna  mengetahui keabsahan suatu transaksi jual beli secara daring terhadap anak dibawah umur yang dihubungkan dengan KUHPerdata dan Undang-Undang Informasi dan Teknologi Elektronik.  Metode  penelitian  yang  digunakan  yakni  yuridis  normatif  diperoleh melalui  yudisial  kualitatif.  Menggunakan  metode  penelitian  kepustakaan  yaitu meninjau  secara  kritis  pengetahuan,  ide  atau  temuan  yang  terkandung  dalam penelitian  dengan  deskriptif  analitis  lewat  studi  kepustakaan.  Hasil  penelitian menunjukan  bahwa  Implementasi  Transaksi  Jual  Beli  Online  terhadap  Anak dibawah  Umur  dihubungkan  dengan  KUHPerdata  ini  perjanjian  dalam  transaksi jual beli online itu sah yang didasarkan pada Pasal 1320, Pasal 1331 dan Pasal 1446 KUH Perdata dimana walaupun tidak memenuhi unsur kecakapan akan tetapi dapat dibatalkan dan apabila ada sengketa/masalah ditanggung oleh walinya, Demikian pula  dalam  Undang-Undang  Informasi  dan  Teknologi  Elektronik  transaksi elektronik yang dilakukan oleh anak dibawah umur.
Kata Kunci : Transaksi, Jual Beli, Online, Anak.

## PENDAHULUAN
Kehidupan di Zaman serba digital seperti sekarang ini memunculkan pelbagai teknologi  baru  yang  canggih.  Kemajuan zaman  yang  semakin  berkembang  pesat kearah digitalisasi membawa aktivitas transaksi jual belipun tidak lagi dengan tatap muka  melainkan  dapat  melalui  media  massa/elektronik.  Jual  beli  secara  daring (dalam  jaringan)  atau  perdagangan  elektronik  adalah  aktivitas  transaksi  jual  beli yang  hemat  waktu  dan  efisien  melalui  sarana  elektronik,  memungkinkan  Anda
untuk  berbelanja  secara  elektronik  yang  dilakukan  dimanapun,  kapanpun,  dan dengan siapapun. 1
Transaksi jual beli biasanya dilakukan oleh orang sudah baligh yang cukup umurnya namun dengan perkembangan teknologi saat ini transaksi jual beli dapat dimainkan oleh anak dibawah umur. Semuanya berbasis internet yang bisa diakses kapanpun  dan  dimanapun  termasuk  transaksi  penjualan  dan  pembelian  secara online  melalui  e-  commerce  pun  anak  dibawah  umur  sudah  tidak  asing  lagi mengenalnya. Maraknya anak dibawah umur yang sudah mengenal teknologi dan media  sosial  membuat  mereka  pun  turut  serta  dalam  perdagangan  secara  online misalnya  melalui  medias  sosial  seperti  instagram,  facebook  atau  melalui website/aplikasi shopee, Lazada, Toko Pedia, TikTok Shop, Buka Lapak, kaskus, OLX, bukalapak dan lain-lain.
Berdasarkan riset PayPal, pemain e-commerce Indonesia masih didominasi oleh kalangan remaja, dengan 42% pemain e-commerce berusia 21-30 tahun. 38% tenaga penjualan berusia antara 31 dan 40 tahun, dan 11% berusia di atas 41 tahun. Faktanya, penelitian menemukan bahwa sekitar 9% penjual di bawah usia 20 tahun masih berstatus pelajar. 2
Transaksi  jual  beli  online  sangat  rawan  terjadinya  wanprestasi  apalagi yang melakukan transaksi adalah anak kecil. Ini merupakan masalah yang sangat rentan di era digital seperti saat ini, dimana anak yang masih dibawah umur bisa mengetahui serta menggunakan media elektronik setiap waktu dan di mana-mana. Selain  itu,  belum  ada  kepastian  hukum  yang  jelas  dan  tepat  dalam  penyusunan kontrak penjualan elektronik untuk anak umurnya masih dibawah ketentuan, serta tidak ada aturan batasan usia khusus untuk transaksi penjualan online. Selain itu, perlindungan hukum terhadap transaksi penjualan elektronik oleh anak di bawah umur  masih  tergolong  rendah  mengingat  ketentuan  Pasal  1320  KUH  Perdata tentang  syarat-syarat  sahnya  perjanjian.  Dengan  tidak  adanya  kepastian  hukum yang jelas dan ringkas, maka timbul persoalan di kedua sisi keabsahan hukum akad
1 Rizka Adi. Nugroho and Prihati Yuniarlin, “Pelaksanaan Jual Beli Secar Online Berdasarkan Perspektif Hukum Perdata,” Media of Law and Sharia 2 (2020).
2 Moch Amir Hamzah, “Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Tingkat Banding,” 2016, adhaper: Jurnal Hukum Acara Perdatan 2.1.
di masa mendatang, dan hal ini sangat relevan dari sudut pandang penelitian yang matang, karena anak di bawah umur akan terlibat dalam transaksi penjualan online menjadi penting. Lemahnya BW sebab tidak terpenuhinya syarat sahnya perjanjian. Dimana dalam syarat sahnya suatu perjanjian itu ada kecakapan hukum sedangkan anak  yang  dibawah  umur  itu  belum  tergolong  kepada  orang  yang  cakap  hukum karena belum dewasa, dengan tidak terpenuhinya kecakapan hukum tersebut dapat terjadi  pembatalan  perjanjian  kepada  hakim  serta  sebab  jika  tidak  ada  kepastian hukum  yang  jelas  terkait  Transaksi  jual  beli    secara  daring  terhadap  analk  yang masih dibawah umur yang apabila tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya maka harus diwakili oleh walinya untuk memenuhi hak dan kewajibannya.
Maka  dari  itu  penulis  ingin  membahas  lebih  mendalam  terkait implementasi  transaksi  jual  beli  secara  daring  terhadap  oleh  anak-anak  yang umurnya masih di bawah ketentuan. Kemudian didapatkan rumusan masalah yaitu bagaimana keabsahan suatu perjanjian jual beli secara elektronik yang dilakukan oleh anak di bawah umur dikaitkan dengan KUHPerdata dan UU ITE.
Tujuan penelitian ialah guna mengetahui keabsahan perjanjian pada saat terjadinya kegiatan jual beli secara daring terhadap anak-anak yang umurnya masih di bawah ketentuan. Keunggulan penelitian terdiri dari dua manfaat teoritis pertama yang diharapkan dapat diperoleh mahasiswa, peneliti dan masyarakat umum dalam pengembangan  ilmu  khususnya  hukum  perdata,  dan  kedua  manfaat  praktis harapannya dapat bermanfaat bagi masyarakat. yang membeli dan menjual secara online.
Jenis  penelitiannya  ialah  penelitian  yuridisial  normatif  yang  dilakukan dengan  penelaahan  bahan  pustaka.  Pengumpulan  data  dengan  pengumpulan informasi  atau  literatur  research  berbagai  literatur  untuk  menemukan  data-data penting  yang  berkaitan  kemudian  dikumpulkan  untuk  dijadikan  sebuah  jawaban terhadap pemasalahan.

## RUMUSAN MASALAH
Rumusan  Masalahnya  adalah  Bagaimana  keabsahan  transaksi  jual  beli  daring terhadap anak dibawah umur dihubungkan dengan KUHPerdata serta UU ITE?

## PEMBAHASAN

## 1. Gambaran Umum Terkait Transaksi Jual Beli Online Terhadap Anak Dibawah Umur
Kegiatan jual beli merupakan kegiatan yang tak asing sebab sudah menjadi kebiasaan  orang  sehari-hari.  Menurut  pasal  1457  BW,  jual  beli  adalah  suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih dimana salah satu pihak menjual barang dan pihak  lain  membayar  sesuai  dengan  perjanjian  tersebut.  Menurut  Abdulkadir Muhammad,  perjanjian  jual  beli  merupakan  perjanjian  dimana  penjual mengalihkan atau setuju untuk mengalihkan kepemilikan barang kepada pembeli dengan suatu jumlah yang dikenal dengan harga. 3 Transaksi jual beli merupakan akad  penjual  dan  pembeli  yang  saling  mengikat.  Dimana  pembeli  berkewajiban memberikan  barang  yang  diperjanjikan  dan  pembeli  berkewajiban  membayar barang yang diperjanjikan. 4 Pasal 1457 KUH Perdata menyimpulkan bahwa jual beli adalah kesepakatan bersama. 5 Kedua belah pihak memiliki hak dan kewajiban yang  berasal  dari  perjanjian  yang  dibuat.    Sudikno  Mertokusumo  berpendapat bahwa  perjanjian  ini  merupakan  ikatan  hukum  antara  dua  pihak  atau  lebih disesuaikan dengan suatu perjanjian dan mempunyai akibat hukum. Apabila para pihak  dalam  kontrak  menyepakati  hak  dan  kewajibannya,  maka  pelanggaran terhadapnya akan menimbulkan akibat hukum berupa sanksi. 6
Di sisi lain, Hartono Soerjopratikno mengatakan kesepakatan jual beli itu bersifat historis dan logis. merupakan salah satu jenis transaksi pertukaran. Kontrak perdagangan  dan  penjualan  adalah  kontrak  pertukaran  di  mana  salah  satu  pihak menerima sejumlah uang yang sah. 7 Untuk masuk ke dalam kontrak penjualan, kata
3 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perjanjian (Bandung: PT. Alumni, 2010).
4 Ridwan Khairandy, Perjanjian Jual Beli , ed. FH UII Press (Yogyakarta, 2016).
5 Ahmadi Miru dan Sakka Pati, Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW) (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011).
6 Soedikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengatar (Bandung: Liberty, 2001).
7 Hartono Supratikno, Aneka Perjanjian Jual Beli (Yogyakarta: Seksi Notariat Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 1982).
"perjanjian" harus ada dalam kaitannya dengan barang dan harga jika perjanjian itu adalah suatu bentuk kontrak. Konsensus dijelaskan pada Pasal 1458 KUH Perdata. Saat  para  pihak  ingkar  terhadap  kewajibannya  seperti  yang  telah  disepakati sebelumnya  diatur  pada  pasal  1238  KUHP.  Menurut  Abdulkadir,  pemutusan kontrak  jual  beli  mengakibatkan  kepailitan  karena  putusan  pengadilan, kebangkrutan pembeli karena putusan pengadilan, kematian pembeli oleh penjual atau  pembeli.  Asas  umum  hukum  perdata  ialah  barang  siapa  yang  perbuatannya merugikan orang lain maka harus bayar ganti rugi pada pihak yang dirugikan.
Transaksi jual beli secara daring yakni suatu kegiatan antara penjual dengan pembeli secara elektronik dengan bantuan alat alat canggih yakni internet. Dalam transaksi jual beli elektronik, kedua belah pihak memiliki hubungan hukum yang tertuang pada perjanjian secara elektronik dan sesuai dengan Pasal 1 angka 17 UU No. 19 Tahun 2016 jo. UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik  atau  perjanjian  elektronik  ialah  perjanjian  yang  dituangkan  dalam bentuk dokumen elektronik/media elektronik lainnya. 8
Hal-hal elektronik mengacu pada kontrak jual beli yang dibuat di toko, yang lebih  baik  dan  lebih  efisien  dibuat  antara  lebih  dari  dua  pihak  melalui  jaringan komputer atau sarana elektronik lainnya. Konsumen tidak memiliki batasan untuk membeli  dan  menjual  kembali  produk  atau  membeli  produk  untuk  penggunaan pribadi, oleh karena itu konsep komersial KUHP dan KUH Perdata berlaku untuk bisnis  elektronik. 9 Syarat  penting  terjadinya  perjanjian  jual  beli  ialah  wajib  ada kepakatan  terkait  barang  dan  harga.  Yang  merupakan  suatu  persetujuan. Konsensualisme  dijelaskan  dalam  Pasal  1458  KUHPerdata.  Sehingga  dengan adanya kata sepakat maka timbulah hak dan kewajiban.
Teori-Teori Tentang  Transaksi  Jual  Beli Online  Terhadap  Anak  Dibawah  Umur, diantaranya:
8 Zakaria Maynand a, Khalid Afif, and Munawar Akhmad, “Analisis Yuridis Terhadap Kekuatan Perjanjian Jual Beli Online Yang Dilakukan Oleh Orang Belum Dewasa,” Diss. Universitas Islam Kalimantan MAB , 2020.
9 Hasting. Pancasakti, “Syarat Sahnya Perjanjian Jual Beli Melalui Media Internet Yang Dilakukan Ol eh Anak Dibawah Umur,” Skripsi Universitas Islam Indonesia , 2019.

## a. Teori Perlindungan Hukum
Satjipto  Raharjo  mengemukakan  bahwa  teori  Perlindungan  hukum merupakan  cara  mengatur  kepentingan  dalam  masyarakat  sedemikian  rupa sehingga  tidak  timbul  perbedaan  kepentingan  dan  masyarakat  sesaui  dengan hukumnya..  Tujuan  pengaturan  ini  adalah  untuk  membatasi    kepentingan tertentu dan memberdayakan orang lain secara terukur, mengintegrasikan dan mengkoordinasikan  kepentingan    masyarakat,  mengatur  perlindungan  dan pembatasan kepentingan-kepentingan.  M. Hadjon juga mengemukakan istilah paling  pas  itu  “perlindungan  hukum  rakyat”  bukan  “perlindungan  hukum rakyat  terhadap  pemerintah”,  dengan  alasan  bahwa  istilah  “rakyat”  adalah “pemerintah”.  sudah  mengandung  arti  yang  berbeda  dengan  istilahnya,  dan penambahan  kata  “melawan  pemerintah”  menimbulkan  kesan  adanya antagonisme  antara    yang  diperintah  dengan  pemerintah  sebagai  badan pemerintahan.  yang  pandangannya  bertentangan  dengan  Pancasila.  Konsepsi perlindungan hukum di Indonesia harus dimaknai sebagai nilai kesadaran akan perlindungan    harkat  dan  martabat  manusia  yang  timbul  dari  prinsip  negara hukum  pancasila.  Kepustakaan  secara  teoretis  menganalisis  upaya  hukum rakyat  yang  titik  sentralnya  adalah  perbuatan  hukum  pemerintah.  Dengan demikian  ditetapkan  ada  dua  upaya  pemulihan  yakni  Perlindungan  hukum preventif  dan  represif.  Perlindungan  hukum  aktif  merupakan  salah  satu  cara untuk menghindari sengketa." 10 Beberapa asas  dapat dipadukan dengan teori perlindungan hukum, antara lain:
1) Asas keseimbangan, artinya perlindungan hukum  diberikan kepada semua subjek hukum  sama dan bernilai adil di mata hukum
2) Asas keselarasan, artinya peraturan perundang-undangan saling berhubungan dan sejenis sehingga tidak ada perbedaan pengertian terhadap peraturan perundang-undangan yang ada.
10 I Dewa Gede Atmaja and I Nyoman Putu Budiarta, Teori-Teori Hukum (Malang: Setara Press, 2018).
3) Asas  keselarasan  lingkaran  dekat,  artinya  ada  kesinambungan  antara perlindungan  hukum  dengan  subjek  hukum  yang  dituju  sedemikian  rupa sehingga bermuara pada objek yang benar.
b. Teori Pertanggungjawaban Hukum
Menurut  Hans  Kelsen,  teori  tanggung  jawab  itu  erat  hubungannya dengan tugas, tetapi tidak identik. Kewajiban ini bersumber dari norma hukum yang  mengatur  dan  membebankan  kewajiban  kepada  badan  hukum.  Badan hukum  yang  berkewajiban  harus  memenuhi  kewajiban  teknisnya  diatur  oleh peraturan  perundang-undangan.  Pelanggaran  akan  mengakibatkan  sanksi. Sarana  pengaruh  ini  merupakan  tindakan  paksaan  dari  negara  hukum,  agar badan  hukum    dapat  memenuhi  kewajibannya  dengan  baik.  Menurut  Hans dikatakan  bahwa  badan  hukum  yang  dikenai  sanksi  adalah  “bertanggung jawab” atau bertanggungjawab secara hukum  atas pelanggaran yang dilakukan olehnya.  kewajiban  di  bawah  ancaman  sanksi,  jika  kewajiban  tidak  dipenuhi Jenis  tanggung  jawab  ini  juga  dapat  disebut  tanggung  jawab  hukum  karena timbul dari urutan ketentuan undang-undang dan sanksi yang ditentukan juga merupakan sanksi yang ditentukan oleh undang-undang. 11
c. Teori Pernyataan (Uitings Theorie)
Perjanjian  kontrak  sudah  ada/tercipta  ketika  surat  penerimaan  ditulis tentang  suatu  penawaran.  Dengan  kata  lain,  kontrak  terjadi  saat  kedua  belah pihak sama-sama menyatakan setuju. 12
d. Teori Pengiriman (Verzending Theori)
Teori Pengiriman terjadi saat kontrak dibuat. Tanggal stempel tersebut dapat  dijadikan  patokan  tanggal  lahir  akad.  Teori  penawaran  dan  munculnya kesepakatan  terkait  dengan  prinsip  persetujuan.  Teori  pengiriman,  yang mengajarkan  bahwa  kontrak  dibuat  ketika  pihak  yang  menerima  penawaran mengirimkan  surat  wasiat  yang  disajikan.  Artinya,  kontrak  pembelian
11 Delbert Lesmana, “Tinjauan Yuridis Pa sal 1367 KUH-Perdata Terhadap Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur,” Doctoral Dissertation Podomoro University , 2022.
12 R Subekti, Aneka Perjanjian (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1995).
elektronik  dibuat  saat  pembeli  mengirimkan  tanggapan  yang  menerima penawaran dari  penjual.
e. Teori Pengetahuan (Vernemingstheorie)
Kontrak mulai berlaku ketika isi penerimaan pemohon diketahui.
f. Teori penerimaan (Ontvangtheorie)
Perjanjian  dibuat  pada  saat  menerima  jawaban  baik  yang  terbuka ataupun  yang  tidak.  Penting  ketika  surat    sampai  ke  alamat  penerima,  yang menjadi dasar untuk membuat kontrak. 13
g. Teori Kehendak
Suatu  kontrak  menjadi  mengikat  setelah  para  pihak  bertemu  dan mencapai kesepakatan berdasarkan keinginan mereka (para pihak) yang layak untuk dihormati. Prinsip yang dapat ditarik dari teori kehendak adalah bahwa setiap perjanjian yang tidak didasarkan pada kehendak yang sebenarnya adalah perjanjian  atau  kontrak  yang  batal.  Implikasi  hukum  dari  teori  ini  adalah: Pertama,  jika  seseorang  membuat  pernyataan  yang  tidak  dia  inginkan, pernyataan  itu  tidak  mengikatnya.  Kedua,  kami  tidak  membuat  kontrak berdasarkan  pernyataan  sepihak.  Menurut  teori  ini,  sebuah  pernyataan  bisa mengikat jika ada niat nyata di baliknya.
h. Teori Gevaarzetting
Tindakan  orang  atau  pihak  dalam  suatu  kontrak  yang  menurutnya masing-masing harus bertanggung jawab secara pribadi  atas kesalahan dalam bahasa, tulisan, dan tingkah laku atau isyarat. Pihak manapun yang wanprestasi, melakukan kesalahan dan melukai atau menyarankan bahwa orang lain harus bersedia  untuk  jujur.  Implikasi  dari  teori  ini  adalah  bahwa  setiap  orang  atau organisasi harus menerima sesuatu sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilakukannya.  Oleh  karena  itu,  setiap  orang  atau  organisasi  mana  pun  yang mengumumkan  perjanjian  harus  lebih  berhati-hati.  mengungkapkan keinginannya baik secara lisan, tertulis, menggunakan uang, atau menggunakan isyarat dan isyarat sebagai bentuk keinginannya, karena demikianlah halnya.
13 Pancasakti, “Syarat Sahnya Perjanjian Jual Beli Melalui Media Internet Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur.”

## i. Teori Pernyataan
Lahirnya  suatu  kontrak  maka  lahirlah  “kehendak”,  maka  teori proposisional sebaliknya, yaitu bahwa kehendak orang pada saat lahirnya suatu kontrak  tidak  dapat  dianggap  sebagai  norma  dalam  kontrak  karena  kehendak dari  seseorang  tidak  bisa  bersamaan.  Kesaksianlah  yang  hanya  dapat mengkonfirmasi surat wasiatnya.
j. Teori Kemauan
Suatu  perjanjian  terbentuk  ketika  suatu  penawaran  yang  ada  telah membangkitkan  kerelaan  dari  penerima  penawaran.  Jika  suatu  penawaran dibuat,  kehendak  penerima  penawaran  diumumkan  atau  penerima  penawaran mulai menulis pernyataan di mana ia telah menerima penawaran tersebut.
k. Teori Saat Mengirim
Surat penerimaan Ditunjukkan secara tegas bahwa kontrak disimpulkan ketika  penerima  penawaran  telah  menerima  surat  penerimaan.  Teori  ini menyatakan  bahwa  kontrak  terbentuk  ketika  surat  tanggapan  dikirim,  yang isinya adalah penerimaan tawaran yang diterima oleh pihak lain.
Perjanjian  baru  dianggap  telah  terbentuk  ketika  pihak  penerima penawaran  menerima  lalu  membaca  surat  penerimaan  pihak  penerima penawaran
i. Teori Saat Mengetahui Isi Surat Perjanjian
Perjanjian  baru  dianggap  telah  terbentuk  ketika  pihak  penerima penawaran  menerima  lalu  membaca  surat  penerimaan  pihak  penerima penawaran. 14
2. Implementasi Transaksi Jual Beli Online terhadap Anak dibawah Umur dihubungkan dengan KUHPerdata dan UU ITE
Perjanjian  sah  bilamana  syarat-syarat  sahnya  terpenuhi  yang  diatur  dalam Pasal 1320 BW diantaranya: kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu, serta sebab
14 Aulia Fajriani Kamaruddin, “Tinjauan Yuridis Transaksi E -Commerce Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Dihubungkan Dengan Syarat Sah Perjanjian Pada Pasal 1320 KUHPerdata,” Skripsi UIN Alauddin Makasar , 2020.
yang  halal. 15 Kesepakatan  dan  Kecakapan  masuk  dalam  syarat  yang  subjektif dimana jika ada sesuatu yang tidak terpenuhi masih dapat dikatakan sah, tetapi salah satu  pihak  dapat  meminta  pembatalan  jika  ada  yang  tidak  sah.  jika  pihak  yang berkontrak  belum  dewasa,  pihak  yang  tidak  cakap  hukum,  termasuk  wali  atau pengampuan, dapat menuntut pemutusan kontrak (putusan). 16 Sebaliknya, syarat suatu hal tertentu serta sebab yang halal masuk dalam syarat objektif itu jika tidak tepenuhi maka perjanjiannya batal demi hukum. 17
Dalam pelaksanaannya, transaksi jual beli secara daring tanpa batasan usia. Siapa pun dapat membeli dan menjual secara daring. Dalam Praktiknya perjanjian sebelum jual beli tidak hanya dilakukan pada  jual beli secara luring saja tetapi juga dalam jual beli secara daring juga ada perjanjian antara pembeli dan penjual dimana saat  pembeli  dan  penjual  melakukan  transaksi  di  website  dan  aplikasi  untuk membeli dan menjual secara daring, itu berarti mereka telah menyatujui perjanjian tersebut tersebut. Masalahnya, banyak pembeli atau penjual umurnya belum dewasa atau  masih  dibawah  umur.  Terkait  batasan  usia  dalam  aturan  hukum  Indonesia terdapat berbagai ketentuan seperti:  Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 bahwa cakap hukum seseorang itu saat sudah berusia 18 tahun. Pasal 330 KUH Perdata usia cakap hukumnya semenjak berumur 21 tahun atau telah kawin. Jika dikaitkan dengan transaksi jual beli maka aturan yang cocok terkait umur itu kaitannya dengan KUHPer sebab ketentuan terkait perjanjian pun diaturnya  di  dalam  KUHPer.  Akan  tetapi  pasal  1338  ayat  (1)  KUHPer  jual  beli secara daring itu sah tapi tidak sepenuhnya karena ada syarat yang tak terpenuhi. 18
Dalam  transaksi  elektronik  pasti  ada  resiko  yang  diterima  mengingat transaksi elektronik ini dilakukan tanpa bertemu langsung dengan penjual, sehingga kemungkinan  barang  yang  dibayarkan  tidak  sesuai  dengan  yang  dijanjikan  atau
15 Maynanda, Afif, and Akhmad, “Analisis Yuridis Terhadap Kekuatan Perjanjian Jual Beli Online Yang Dilakukan Oleh Orang Belum Dewasa.”
16 Lista Kuspriatni, Hukum Perjanjian (Depok: Universitas Gunadarma, 2005).
17 Maynanda, Afif, and Akhmad, “Analisis Yuridis Terhadap Kekuatan Perjanjian Jual Beli Online Yang Dilakukan Oleh Orang Belum Dewasa.”
18 Ni Kadek Diah Miantari, Ratna Artha Windari, and Ni Putu Rai Yuliartini, ““Perlindungan Hukum Dalam Transaksi Belanja Online (E-Commerce) Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Melalui Media Sosial Di Desa Baktiseraga,” Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha , 2018.
penjual  tidak  pernah  menyerahkan  atau  memberikan  barang  yang  dijanjikan. 19 Selain  kerusakan  barang  yang  dikirim,  tidak  terkirim,  kinerja  buruk  dan  kasus penipuan lainnya terhadap konsumen. Setelah produk dibeli secara daring di situs e-commerce dan kemudian dikirim, konsumen virtual tidak dapat lagi menelitinya secara  langsung.  Oleh  karena  itu,  ketersediaan  informasi  yang  benar  dan  akurat tentang konsumen dan operator e-commerce menjadi syarat mutlak.
Hingga saat ini, implementasi transaksi jual beli secara daring belum ada peraturan  khususnya  mengenai  batasan  usia  pembelian  online.  kegiatan  jual  beli secara  daring  yang  dilakukan  anak  yang  masih  dibawah  umur  mengakibatkan permasalahan  hukum  bagi  anak  di  bawah  umur  ketika  berbelanja  online  sebab kekuatan  hukum  perjanjian  nya  tidak  kuat/tidak  sepenuhnya  memenuhi  syarat sahnya suatu perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPer. Jika transaksi jual beli secara hybrid yakni proses transaksinya online tapi pembayarannya secara offline. Maka pengakuisisi, penerbit, ekspedisi, dan otoritas sertifikasi tidak dilibatkan. Jika dikaitkan dengan fakta bahwa dalam pelaksanaan transaksi jual beli secara daring terhadap  anak  yang  belum  cukup  umurnya/  belum  berumur  21  tahun,  maka perjanjian  transaksi  tersebut  tidak  memenuhi  syarat  subjektif.  Dengan  demikian, perjanjian  itu  tidak  batal  demi  hukum  dimana  pembatalanya  bisa  atas  kehendak salah  satu  pihak  saja.  Kemudian,  perjanjian  berlanjut  apabila  para  pihak  ingin melanjutkannya. 20
Pada hakekatnya, tiap-tiap pembeli dianggap telah menerima, memahami, menerima  dan  setuju  untuk  tunduk  pada  semua  syarat  yang  disampaikan  oleh penjual. Syarat serta Ketentuan bisa diubah dan atau diperpanjang kapanpun oleh salah  satu  pihak  sesuai  kesepakatan  masing-masing  pihak  tapi  biasanya  hal  ini berlaku  pada  potongan  harga  atau  jenis  pengiriman  apabila  calon  pembeli  tidak menyetujui ketentuan yang ditetapkan oleh penjual. 21
19 Iniek Suparni, Masalah Cyberspace: Problematika Hukum Dan Antisipasi Masalahnya (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).
20 Indira Jamal, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Dengan Penerapan Pasal 1320 KUH Perdata,” Skripsi UIN Alaudin Makasar , 2021.
21 Y. Shofie, Perlindungan Konsumen Dan Instrumen- Instrumen Hukumnya (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003).
Dalam  penyelesaian  sengketa  belanja  secara  daring,  upaya  hukum  bagi pembeli  dapat  ditempuh  lewat  dua  cara  yakni  didalam  pengadilan  atau  diluar pengadilan. Di dalam pengadilan ialah Pihak yang dirugikan mampu mengajukan gugatan  secara  langsung  ke  pengadilan  sesuai  Pasal  38  ayat  (1)  UU  ITE. Sebaliknya, apabila  melalu  diluar  pengadilan,  penyelesaian  diluar  pengadilannya dilakukan  dengan  cara  mediasi,  konsiliasi,  negosiasi  atau  dengan  arbitrase  yang diatur  dalam  Pasal  39  ayat  (2)  UU  ITE. 22 Perlindungan  hukum  pada  peristiwa hukum transaksi secara daring yang umurnya masih dibawah ketentuan didasarkan pada KUH Perdata, yaitu Pasal 1331 KUH Perdata  dan Pasal 1446 KUH Perdata. 23

## Kesimpulan
Implementasi Transaksi Jual Beli secara daring terhadap Anak-anak yang masih  dibawah  Umur  dihubungkan  dengan  KUHPerdata  itu  tidak  sah  seutuhnya karena  bisa  dibatalkan  sebab  tidak  memenuhi  syarat  subjektif  sahnya  perjanjian yakni syarat kecakapan. Hal ini didasarkan pada Pasal 1320, Pasal 1331  dan Pasal 1446  KUH  Perdata.  Adapun  dalam  UU  ITE  transaksi  elektronik  terhadap  anak dibawah umur itu dapat dilakukan berdasarkan Pasal 19 UU ITE. Menurut penulis transaksi  jual  beli  secara  daring  yang  digunakan  oleh anak  yang  umurnya  masih dibawah  ketentuan    tidak  sah  seutuhnya  dalam  konteks  syarat  perjanjian  hal  ini tentu perlu adanya pengaturan khusus yang jelas dan tegas terkait dengan transaksi jual beli secara daring terkhusus terkait pengaturan umurnya.
22 Maynanda, Afif, and Akhmad, “Analisis Yuridis Te rhadap Kekuatan Perjanjian Jual Beli Online Yang Dilakukan Oleh Orang Belum Dewasa.”
23 Benny et al., “Tinjauan Yuridis Terhadap Transaksi Online Oleh Anak Di Bawah Umur Berdasarkan Hukum Positif Indonesia,” Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum , 2020.

## DAFTAR PUSTAKA
Atmaja, I Dewa Gede, and I Nyoman Putu Budiarta. Teori-Teori Hukum . Malang: Setara Press, 2018.
Benny, Finley Larissa Wilhelmina Verina Tania Ruandi, Batubara, and Sonya Airini. “Tinjauan Yuridis Terhadap Transaksi Online Oleh Anak Di Bawah Umur Berdasarkan Hukum Positif Indonesia.” Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum , 2020.
Hamzah, Moch Amir. “Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Tingkat Banding,” 2016. adhaper: Jurnal Hukum Acara Perdatan 2.1.
Indira Jamal. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Dengan Penerapan Pasal 1320 KUH Perdata.” Skripsi UIN Alaudin Makasar , 2021.
Kamaruddin, Aulia Fajriani. “Tinjauan Yuridis Transaksi E-Commerce Yang
Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Dihubungkan Dengan Syarat Sah Perjanjian Pada Pasal 1320 KUHPerdata.” Skripsi UIN Alauddin Makasar , 2020.
Khairandy, Ridwan. Perjanjian Jual Beli . Edited by FH UII Press. Yogyakarta, 2016.
Kuspriatni, Lista. Hukum Perjanjian . Depok: Universitas Gunadarma, 2005.
Lesmana, Delbert. “Tinjauan Yuridis Pasal 1367 KUH-Perdata Terhadap
Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur.” Doctoral Dissertation Podomoro University , 2022.
Maynanda, Zakaria, Khalid Afif, and Munawar Akhmad. “Analisis Yuridis
Terhadap Kekuatan Perjanjian Jual Beli Online Yang Dilakukan Oleh Orang Belum Dewasa.” Diss. Universitas Islam Kalimantan MAB , 2020.
Mertokusumo, Soedikno. Mengenal Hukum Suatu Pengatar . Bandung: Liberty, 2001.
Miantari, Ni Kadek Diah, Ratna Artha Windari, and Ni Putu Rai Yuliartini.
““Perlindungan Hukum Dalam Transaksi Belanja Online (E-Commerce)
Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Melalui Media Sosial Di Desa Baktiseraga.” Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha , 2018.
Muhammad, Abdulkadir. Hukum Perjanjian . Bandung: PT. Alumni, 2010.
Nugroho, Rizka Adi., and Prihati Yuniarlin. “Pelaksanaan Jual Beli Secar Online Berdasarkan Perspektif Hukum Perdata.” Media of Law and Sharia 2 (2020). Pancasakti, Hasting. “Syarat Sahnya Perjanjian Jual Beli Melalui Media Internet
Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur.” Skripsi Universitas Islam Indonesia , 2019.
Pati, Ahmadi Miru dan Sakka. Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW) . Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011.
Shofie, Y. Perlindungan Konsumen Dan Instrumen- Instrumen Hukumnya . Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.
Subekti, R. Aneka Perjanjian . Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1995.
Suparni, Iniek. Masalah Cyberspace: Problematika Hukum Dan Antisipasi Masalahnya . Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
Supratikno, Hartono. Aneka Perjanjian Jual Beli . Yogyakarta: Seksi Notariat Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 1982.