JURNAL JURISPRUDENCE Vol. 9, No. 1, 2019, pp.102-116 p-ISSN: 1829-5045  ; e-ISSN : 2549-5615 http://journals.ums.ac.id/index.php/jurisprudence/article/view/8294

## Teori Utilitarianisme dan Perlindungan Hukum Lahan Pertanian dari Alih Fungsi

## Arief Budiono
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo ariefbudiono@umpo.ac.id
DOI: 10.23917/jjr.v9i1.8294
Submission Track: Received: 1 Mei 2019
Final Revision: 15 Juni 2019
Available online: 30 Juni 2019
Corresponding Author: Arief Budiono ariefbudiono@umpo.ac.id

## ABSTRACT
Tujuan :  Artikel  ini  bertujuan  untuk  merumuskan  konsep  perlindungan  hukum lahan pertanian ditinjau dari teori utilitarianisme
Metodologi :  Penelitian  ini  merupakan  jenis  penelitian  hukum  sosiologic  ( non- doctrinal )  denyang  bersifat  deskriptif  kualitatif.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian dengan  tujuan  mendeskripsikan  perlindungan  hukum  bagi  lahan  pertanian  produktif dari  alih  fungsi.  Pendekatan  penelitian  ialah  pendekatan  interaksional  atau pendekatan  mikro  dengan  analisis  kualitatif  yang  berikutnya  dianalisa  secara  logis dan sistematis dengan menggunakan metode kualitatif.
Temuan :  Alih  fungsi  lahan  terjadi  karena  kondisi  pertumbuhan  kebutuhan  lahan untuk  pembangunan  pemukiman,  jalan,  maupun  kebutuhan  lain.  Alih  fungsi  lahan yang sangat cepat dapat membawa bencana tersendiri bagi seluruh warga Indonesia.
Kegunaan : Pemerintah melalui instrument hukum yaitu peraturan dengan menindak tegas pelaku alih fungsi lahan serta memberikan insentif yang cukup menguntungkan bagi petani sehingga akan tercipta keseimbangan baru yang lebih layak bagi petani.
Kebaruan/Orisinalitas : Peraturan yang jelas dan tegas yang disertai dengan insentif yang cukup dapat  mencegah alih  fungsi  lahan sehingga kemandirian pangan  bangsa Indonesia dapat terjaga.
Keywords: Alih Lahan, Utilitarianisme, Perlindungan Hukum

## PENDAHULUAN
Pertumbuhan  penduduk  tinggi  yang  dialami  dan  terjadi  di  negara  berkembang  pada umumnya seperti Indonesia. Data statistik Indonesia mencatat bahwa penduduk Indonesia saat ini mencapai jumlah 240 juta jiwa dengan laju pertumbuhan sebesar 1, 34%(Setiadi).
Pertambahan  penduduk  yang  semakin  banyak  dengan  tanpa  diimbangi  ketersediaan lahan yang ada tentu saja akan menimbulkan berbagai masalah baru. Masalah tersebut tercipta karena  tingginya  permintaan  lahan  untuk  dijadikan  tempat  tinggal  tidak  diimbangi  dengan ketersediaan  lahan.  Pertumbuhan  penduduk  yang  tinggi  juga  dapat  mengakibatkan  produksi pangan menurun karena lahan yang asalnya digunakan sebagai lahan sawah dan pertanian kini beralih fungsi sebagai kawasan perumahan.
Alih  fungsi  dari  lahan  pertanian  semacam  ini  bisa  berakibat  pada  kerusakan lingkungan yang di akibatkan oleh perbuatan sekelompok pemangku kepentingan(Soeikromo, 2016).  Pembiaran  terhadap  kelompok  tertentu  untuk  melakukan  alih  fungsi  lahan  pertanian tanpaadanya  pengawasan  atau  pengendalian  pasti  berdampak  kerusakan  pada  ekosistem, terutama  di  bidang  lingkungan  dan  pertanian.Alih  fungsi  lahan  ini  apabila  di  biarkan  maka berarti tidak ada kejelasan tentang perlindungan hukum terhadap lahan produktif.
Alih  Fungsi  ini  akan  memicu  krisis  pangan  dimasa  depan(Setiawan,  2000)  karena menurut  Sahid  Susanto  sebagaimana  dikutip  oleh  Zaenil  Mustofa  dan  Purbayu  bahwa  lahan pertanian khususnya sawah dengan pengairan irigasi memiliki peranan utama dalam menjaga alur  suplai  bahan  pangan  khususnya  beras,  menjaga  fungsi  fungsi  ekologis,  menciptakan aktivitas  sosial  serta  ekonomi  masyarakat  di  pedesaan,  wahana  pembentuk  peradaban masyarakat dengan berbasis agraris(Mustofa & Santosa, 2011).
Pertumbuhan  ekonomi  dapat  merubah  kondisi  social-ekonomi  pada  lahan  non pertanian  sehingga  nilai  ekonomisnya  naik.  Peristiwa  inilah  yang  menyebabkan  konversi lahan pertanian terus bertambah sejalan dengan laju pertumbuhan serta pembangunan bidang ekonomi yang tidak mungkin dapat dihindari(Nursaid, 2011).
Menurut  Mubyarto  bahwa  lahan  adalah  faktor  produksi  yang  tidak  dapat  diproduksi lagi  oleh  manusia  atau  sering  disebut  dengan non  produced  input ,  maka  konversi mengakibatkan terjadinya degradasi(Mubyarto, Pengantar Ekonomi Pembangunan Pertanian, 1996).  Konversi  lahan  pertanian  dan  non  pertanian  juga  menimbulkan  masalah  lingkungan dan ini juga di sebabkan oleh kemajuan teknologi  yang dapat menghasilkan produksi secara massif  dan  efisien,  tetapi  menyebabkan side  effect berupa  pencemaran.  Konversi  lahan
JURNAL JURISPRUDENCE Vol. 9, No. 1, 2019, pp.102-116 p-ISSN: 1829-5045  ; e-ISSN : 2549-5615 http://journals.ums.ac.id/index.php/jurisprudence/article/view/8294
berpengaruh  besar  terhadap  keberlangsungan  hubungan  ekosistemyang  kesemuanya  ini  di akibatkan oleh konversi lahan.
Menurut  Yoshida  dan  Kenkyu  mengingatkan  bahwa  lahan  pertanian  dalam  aspek lingkungan  dapat  memberikan  beberapa  kemanfaatan,  yaitu(Yoshida  &  Kenkyu,  1994)  :  (1) mencegah  banjir,  (2)  Pengendali  keseimbangan  tata  air  wilayah,  (3)  Pencegahan  terjadinya erosi  pada  tanah,  (4)  menurunkan  pencemaran  terhadap  lingkungan  yang  diakibatkan  oleh limbah  hasil  rumah  tangga  dan  (5)  mencegah  atau  mereduksi  polusi  udara  yang  berasal  dari gas buangan kendaraan bermotor.
Konversi  lahan  pertanian  menjadi  lahan  non  pertanian  ini  dibiarkan  terus  maka pastilah luas  lahan  pertanian  akan  menjadi  semakin  sempit,  produksi  komoditas  pangan  dan non pangan pertanian akan menurun. Efek jangka panjang hal tersebut maka Indonesia akan mengalami  minus  atau  defisit  pangan.  Negara  Indonesia  dimasa  depan  memiliki ketergantungan bahan pangan dan butuh impor beras dari negara lain.
Kondisi  ini  akan  berpengaruh  terhadap  penurunan  daya  dukung  lahan  pertanian  dan lingkungan.  Menurut  Gatoet  Sroe  Hardono,  dkk.  Gatot  menjelaskan,  alih  fungsi  lahan pertanian  menjadi  non  pertanian  adalah  ancaman  yang  serius  terhadap  ketahanan  dan kemandirian  keamanan  pangan  Indonesia.  Kemandirian  pangan  adalah  kondisi  dapat terpenuhinya bahan pangan bagi rakyat yang tercermin dari ketersediaan pangan yang cukup baik dari sisi jumlah maupun mutunya secara aman, terjangkau serta merata(Hardono & Dkk, 2004).
Upaya  pengelolaan  lahan  pertanian  dan  upaya  pemantauan  terhadap  konversi  lahan pertanian  adalah  memerlukan  peraturan  dan  proses  pengambilan  keputusan  atau  kebijakan yang  komprehensif  sehingga  dapat  menjadi  efektif  dan  berkelanjutan.  Alih  fungsi  lahan pertanian ke lahan non pertanian memerlukan pengawasan serta kebijakan yang berkelanjutan ( sustainable  policy )  karena  ini  merupakan  kebijakan  yang  ditujukan  bagi  tidak  cuma  buat perlindungan  lahan  belaka,  melainkan  juga  berkait  dengan  lingkungan  dan  suplai  pangan secara berkesinambungan.
Hal  lain  yang  membuat  peneliti  tertarik  adalah  bahwa  sesungguhnya  telah  terdapat beberapa aturan hukum yang terkait pengendalian atau guna menghambat laju konversi atau alih fungsi  lahan  pertanian.  Produk  hukum  berupa  UU  yang  dimaksud  telah  disahkan  ketika negara Indonesia belum lama merdeka, yakni: Undang-Undang yang menyangkut keagrariaan No.5/1960  tentang  Pokok-Pokok  Agraria  ( land  reform ,  lahan eigendom dll)  maupun  untuk
mengelolanya  baik  oleh  Negara  dan  warganya;  UU  No.5  Tahun  1990  Tentang  Konservasi Sumberdaya  Alam  Hayati  dan  Ekosistem;  UU  No.41/2009  Tentang  Perlindungan  Lahan Pertanian Berkelanjutan.
Pencegahan  terhadap  peralih  fungsian  lahan  pertanian  ke  non  pertanian  akan  efektif dengan  perlindungan  hukum  terhadap  lahan  produktif  dari  alih  fungsi  lahan  pertanian. berdasarkan  uraian  diatas  maka  dari  terdapat  rumusan  permasalahan  yaitu  Bagaimana perlindungan hukum lahan pertanian ditinjau dari teori utilitarianisme

## METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian hukum adalahkegiatan ilmiah, yang dilaksanakan berbasis pada sistematika, metode  serta  pemikiran  tertentu,  Penelitian  memiliki tujuan  guna  mempelajari  gejala  hukum tertentu,  dengan  menganalisisnya.  Metode  penelitian  merupakan  cara-cara  berpikir  maupun berbuat  guna  mengadakan  serta  mencapai  tujuan  dari  penelitian.  Penelitian  tidak  akan mungkin  dapat  merumuskan,  menemukan  dan  menganalisis  maupun  memecahkan permasalahan dalam suatu penelitian tanpa metode penelitian(Soekanto, 2006).
Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum sosiologic ( non-doctrinal ), Penelitian ini  sifatnya  termasuk  penelitian  deskriptif  kualitatif.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian dengan tujuan mendeskripsikan perlindungan hukum bagi lahan pertanian produktif dari alih fungsi.  Pendekatan  penelitian  ialah  pendekatan  interaksional  atau  pendekatan  mikro  dengan analisis kualitatif yang berikutnya dianalisa secara logis dan sistematis dengan menggunakan metode kualitatif.
Analisa  kualitatif  ialah  upaya  yang  berlanjut,  berulang  serta  terus  menerus  menurut pendapat  Mills  dan  Huberman(Mills  &  Hubermann).  Metode  kualitatif  adalah  suatu  cara penelitian guna mendapatkan data yang bersifat deskriptif analisis, yaitu data yangdinyatakan oleh responden dengan tertulis atau secara lisan dan juga terwujud melalui perilakunya  yang nyata, yang pelajari dan diteliti sebagai suatu yang utuh(Soekanto, 2006).

## PEMBAHASAN
Aristoteles  merupakan  filosof  pertama  yang  mengkaitkan  antara  kebahagiaan  dan keutamaan  dengan  tegas.  Ia  menjadikan  sarana  guna  meraih  tujuan  yang  lebih  tinggi  yaitu kebahagiaan. Aristoteles membagi keutamaan menjadi 2 yaitu keutamaan akal dan keutamaan
JURNAL JURISPRUDENCE Vol. 9, No. 1, 2019, pp.102-116 p-ISSN: 1829-5045  ; e-ISSN : 2549-5615 http://journals.ums.ac.id/index.php/jurisprudence/article/view/8294
moral.  Keutamaan  moral  dicapai  melalui  tindakan  yang  moderat  (tengah-tengah)  antara  dua sisi dari keutamaan.
Keutamaan  adalah  rasio  dan  itu  adalah  alat  mencapai  kebenaran.  Kebahagiaan manusia  hanya  bias  dicapai  melalui  kehidupan  yang  rasional  dalam  bentuk  yang  sempurna. Kesimpulannya,  Manusia  punya  potensi  istimewa,  berupa  akal,  namun  Cuma  bisa  menjadi sempurna  melalui  2  keutamaan.  Keutamaan  moral  merupakan  tujuan  yang  hendak  dicapai dengan  cara  menjadi  baik  dan  dengan  keutamaan  moral,  jalan  dan  upaya  yang  hendak ditempuh menjadi baik juga(Qabil, 1984).
”Kebahagiaan” sendiri merupakan fraseyang belum jelas. Sebagian telah menyatakan bahwa  kebahagiaan  ialah  menghasilkan  kebermanfaatan  dan  menjauhi  kesengsaraan. Kebermanfaatan  menjadi  alat  ukur  utama  perbuatan.  Perbuatan  diukur  hanya  berdasar kuantitas  kebermanfaatan  yang  dihasilkannya.  Ini  baik  karena  lebih  banyak  menghasilkan kebermanfaatan dan ini buruk karena menimbulkan lebih banyak kesengsaraan.
Kebahagiaan  pribadi  manusia ataukah  kebahagiaan  umum.  Atas  dasar  itu, muncullah dua  teori  kebahagiaan  yaitu  kebahagiaan  pribadi  atau Egoistic  Hedonism ,  yang  bertujuan bahwa  manusia  seharusnya  menghasilkan  kebermanfaatan  terbesar  untuk  dirinya  sendiri. Teori  kedua  adalah  bertujuan  meraih  kebahagiaan  atau  manfaat  umum  atau Universalistic Hedonism atau  dikenal  sebagai  paham Utilitarianism ,  yang  menyatakan  bahwa  manusia seharusnya  mengusahakan  sebesar-besarnya  kenikmatan  atau  kemanfaatan  untuk manusia(Amin, 1991).
Kondisi inilah yang membuat alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian terus menerus bertambah luas seiring dengan laju pembangunan ekonomi(Nursaid, 2011). Semakin bertambahnya penduduk (berketurunan), berarti generasi berikutnya juga memerlukan tempat hidup  (tanah  atau  lahan)  yang  diambil  dari  lahan  dari  lahan  pertanian  dalam  bentuk permukiman. Pertumbuhan ekonomi dan Industri akan menyempitkan/mengurangi luas lahan pertanian. Selain untuk permukiman konversi juga dilakukan untuk kepentingan industry dan infrastruktur lain  merubah  lahan  pertanian  yang  sudah  ada  dan  masing-masing  memiliki  sisi kebermanfaatan (Utilitas)
Factor  sosial  yang  adalah  pendorong  alih  fungsi  lahan,  faktor  itu  adalah:  perubahan perilaku  serta  pemecahan  lahan,  sedangkan  sebagai  penghambat  alih  fungsi  lahan  adalah relasi  antara  pemilik  lahan  dengan  penggarap  lahan.  Faktor  Politik  ditinjau  dengan  adanya dinamika  efek  adanya  otonomi  daerah,  tentunya  daerah  ingin  menuntut  diberikannya  hak
pengelolaan  tanah  yang  lebih  luas  serta  nyata  (mandiri),  sehingga  timbul  keinginan  adanya upaya perubahan tanah pertanian (alih fungsi lahan pertanian) demi investasi(Nursaid, 2011). Kesemua faktor membawa Utilitas bagi pemilik lahan maupun pihak lain yang terkait.
Faktor  yang  berpengaruh  terhadap  alih  fungsi  lahan  pertanian  seperti  di  atas  karena penghasilan  dari  hasil  pertanian  (terutama  padi)  ternyata  lebih  sedikit  sehingga  sangat  jelas bahwa  petani  kurang  merasakan  hasil  dari  lahannya.  Hasil  pertanian  kalah  dari  sisi  jumlah uang untuk bersaing dengan yang lain (terutama usaha non pertanian) seperti industry maupun pembangunan perumahan dll. Rendahnya hasil pertanian dari sisi keuangan inilah pendorong petani dan pemilik lahan pertanian tertarik pada usaha lain di luar pertanian dengan harapan pendapatannya  akan  bertambah  (walaupun  belum  tentu  bertambah  karena  mayoritas ketrampilannya  atau  skill  masih  minim) dengan  mengganti  lahan  pertanian  (sawah)  menjadi lahan non pertanian, artinya utilitas lahan pertanian lebih rendah.
Lahan  adalah  sumberdaya  alam  dengan  fungsi  sangat  penting  dalam  pembangunan suatu  negara.  Proses  pembangunan  di  semua  sektor  memerlukan  lahan  seperti  sektor pertanian,  Infrastruktur,  industri,  perdagangan.  Di  sektor  pertanian,  lahan  merupakan sumberdaya yang sangat penting, Lahan merupakan sumberdaya yang krusial baik bagi petani maupun  bagi  pembangunan  pertanian,  ini  karena  lahan  memiliki  peran  dalam  kegiatan produksi  yang  dapat  menghasilkan  kebutuhan  pangan  yang  dibutuhkan  oleh  setiap manusia(Putri, 2015).
Menurut Mubyarto bahwa lahan adalah faktor produksi yang tidak bisa diproduksi lagi atau  dikenal  dengan non  produced  input ,  maka  konversi  jelas  mengakibatkan  terjadinya degradasi.  Upaya  untuk  mengurangi  dampak  berupa  produksi  beras  yang  terjadi  karena perubahan fungsi lahan pertanian tanaman padi menjadi penting demi mengimbangi stagnasi pertumbuhan  produksi  beras(Mubyarto,  Pengantar  Ekonomi  Pembangunan  Pertanian,  Edisi Ke 3, 1996).
Konversi  lahan  pertanian  dan  non  pertanian  juga  menimbulkan  masalah  lingkungan dan ini juga di sebabkan oleh side effect industri berupa pencemaran. Konversi lahan pertanian berpengaruh  besar  terhadap  keberlangsungan  hubungan  ekosistem  yang  kesemuanya  ini  di akibatkan oleh konversi lahan.
Disamping  masalah  suplai  dan  hasil  pertanian  berupa  tanaman  pangan  makakonversi lahan  pertanian  ke  non  lahan  pertanian  dapat  mengakibatkan  dampak  negatif  secara  sosial
JURNAL JURISPRUDENCE Vol. 9, No. 1, 2019, pp.102-116 p-ISSN: 1829-5045  ; e-ISSN : 2549-5615 http://journals.ums.ac.id/index.php/jurisprudence/article/view/8294
akibat  berkurangnya  serapan  tenaga  kerja  di  sektor  pertanian.  Selain  aspek  sosial  maka  alih fungsi lahan pertanian juga memiliki aspek lingkungan yang eksistensial.
Menurut pendapat Bentham sesungguhnya kemanfaatan itu beraneka. Kadang-kadang 2  kemanfaatan  saling  bertentangan  Antara  satu  sama  lain  pada  suatu  waktu  atau  beberapa waktu. Keutamaan diperoleh hanyalah dengan meninggalkan manfaat yang kecil dalam upaya guna  memperoleh  manfaat  yang  besar  atau  meninggalkan  manfaat  sementara  guna memperoleh manfaat yang lebih permanen.
Utilitarianisme merupakan bentuk filsafat moral dan politik yang dibidani oleh Jeremy Bentham  (1748-1832).  Paham  ini  hadir  sebagai  alternatif  mengkritisi  tradisi  hukum  kodrat ( natural law ) yang berkibar di Inggris Raya pada saat itu(Shapiro, 2006).
Bentham berpendapat, manusia pada dasarnya memiliki dua orientasi yang berdaulat: kemanfaatan  ( pleasure )  dan  penderitaan  ( pain )(Bentham,  2000).  Manusia  akan  selalu berusaha  menghindari  penderitaan  namun  disisi  lain  terus  mengejar  kemanfaatan.  Moralitas dan hukum harus disandarkan pada kenyataan tersebut.
Jika  konversi  lahan  pertanian  menjadi  lahan  non  pertanian  ini  dibiarkan  begitu  saja maka  terjadi  kondisi  bahwa  lahan  pertanian  menjadi  semakin  sempit,  produksi  komoditas pertanian  akan  menurun  dan  sehingga  dalam  jangka  panjang  Indonesia  mengalami  keadaan defisit  pangan.  Defisit  pangan  membuat  negara  Indonesia  akan  memiliki  ketergantungan terhadap impor beras dari negara lain.
Produk  hukum  secara  moral  haruslah  memiliki  tujuan  memaksimalkan  kemanfaatan serta  kebahagiaan  manusia  secara  lebih  luas.  Filsafat  politik  dan  moral  utilitarianisme menempatkan kebutuhan manusialah yang yang seharusnya menjadi pusat pertimbangan dari hukum serta moralitas. Hal ini bagi Kymlicka, adalah satu dari 2 macam daya tarik dari ajaran utilitarianisme(Kymlicka, 1990).
Terkait  dengan  alih  fungsi  lahan  maka  tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  iu  akan memberikan  kebermanfaatan  yang  banyak  bagi  para  pemilik  lahan.  Kebermanfaatan  aau utilias  juga  dirasakan  oleh  pembeli  atau  pelaku  alih  fungsi  namun  membawa  kerugian  bagi bangsa  dan  negara  dengan  runtuhnya  kemandirian  bangsa  dalam  penyediaan  pangan  yang berkelanjutan.
John  Stuart  Mill  (1806-1873)  yang  merupakan  murid  Bentham,  menyetujui  pendapat Bentham bahwa manusia pada dasarnya mengejar kebahagiaan. Mill, ia mengkritisi pendapat Bentham  yang  bercenderungan  menilai  kemanfaatan  atau  kebahagiaan  manusia  dengan  cara
kuantitatif(K,  2000).  Menurut  Mill,  kualitas  kebahagiaan  dan  kemanfaatan  seharusnya  juga diperhatikan, karena kebahagian memiliki nilai dengan kualitasnya yang lebih tinggi dan lebih rendah(Mill, 2009).
Mill  walaupun  mengkritik  Bentham,  terdapat  kesamaan  prinsip-prinsip  ajaran  hukum dan moral bagi keduanya yang bersifat hedonistic , walaupun tentu saja bukan hedonistik yang egoistis. Menurut kedua orang tersebut prinsip utilitarinisme adalah the greatest happinest of the  greatest  number .  Individu  dalam  meraih  kemanfaatan  perlu  melihat  maupun mempertimbangkan  kondisi  masyarakat  luas.  Bentham  dan  Mill,  mereka  menjadikan  tolak ukur kemanfaatan ( happiness ) bagi sesame sebagai puncak moral, adapun kebaikan-kebaikan lain juga dapat menjadi sarana untuk mencapai kemanfaatan tersebut.
Sekalipun  bahwa  alih  fungsi  lahan  memang  membawa  utilitas  atau  kebermanfaatan bagi  pemilik  lahan  tetapi  hal  tersebut  itu  seharusnya  dilakukan  dengan  bertanggung  jawab. Alih  fungsi  lahan  dalam  tataran  utilitarianisme  haruslah  dilandasi  dengan  prinsip  moral  dan dilindungi dengan serangkaian aturan-aturan hukum bagi yang melanggarnya.
Tindakan  sebagaimana  diatas  yang  termasuk  dalam  hal  ini  alih  fungsi  lahan  menurut teori  utilitarianisme,  dianggap  benar  jika perbuatan  tersebut  ternyata  menghasilkan  kuantitas kebahagiaan yang semakin besar serta yang menikmati kebahagiaan tersebut semakin banyak. Menurut paham ini bentuk Norma, produk hukum dantindakan, apabila menghasilkan manfaat atau  kebahagiaan  bagi  sebagian  besar  orang,  akan  dinilai  benar,  dan  dinilai  buruk jika  tidak mencapai  kaidah  tersebut.  Kymlicka  sebagai  mana  dikutip  oleh  Peter  Singer  menilai  bahwa utilitarianisme  sebagai  ajaran  konsekuensialisme  dan  menjadi  daya  tarik  kedua  dari  dua macam daya tarik ajaran utilitarianisme(Kymlicka, 1990).
Kemandirian  pangan  merupakan  hak  negara  dan  bangsa,  yang  secara  mandiri  dapat menentukan  bagaimana  kebijakan  pangannya.  Sebuah  negara  wajib  untuk  menjamin  hak memperoleh pangan bagi rakyatnya dan mengusahakan memberikan hak bagi masyarakatnya untuk  memenuhinya  yang  sesuai  dengan  potensi  sumber  daya  lokal.  Inilah  utilitas  lahan pertanian yang menyangkut lebih banyak penduduk sehingga alih fungsi secara serampangan dapat membawa bencana dalam skala bangsa dan negara sedangkan kemanfaatannya hanya di tataran individu maupun korporasi.
Penyediaan, penggunaan, peningkatan kemampuan sumber daya tanah untuk pertanian dalam  tujuan  peningkatan  taraf  ekonomi  secara  bebas  tanpa  perlindungan  hukum  terhadap lahan  pertanian  dapat  menyebabkan  terjadinya  bencana  dimasa  depan.  Perlu  disadari
JURNAL JURISPRUDENCE Vol. 9, No. 1, 2019, pp.102-116 p-ISSN: 1829-5045  ; e-ISSN : 2549-5615 http://journals.ums.ac.id/index.php/jurisprudence/article/view/8294
pentingnya pelestarian fungsi tanah sebagai lahan pertanian merupakan hal yang fundamental dan esensial bagi kita semua sehingga tidak akan terjadi bencana pada masa mendatang.
Diperlukan  konsep  pembangunan  yang  direncanakan  akan  membawa  kemanfaatan bagi  banyak  orang  dan  tidak  menegasikan  faktor  faktor  yang  berpengaruh  terhadap keberlanjutan  lahan  lahan  pertanian.  Konsep  keberlanjutan  lahan  pertanian  tersebut  telah dilakukan di banyak negara maju yang mencapai berbagai kemajuan di berbagai bidang, baik bidang  teknologi,  informasi,  produksi,  pendidikan  dan  sosial.  Konsep  tersebut  telah meningkatkan  kualitas  hidup  manusia  dinegara  tersebut  namun  tidak  melupakan  esensi  dari produktifitas pangan yang dibutuhkan semua warga negara.
Utilitaritarianisme  dalam  hal  alih  fingsi  lahan  pertanian  memiliki  daya  tarik konsekuensialisme.  Utilitarianisme  dalam  pendapat  Amartya  Sen  mempunyai  ciri  lain  yang penting,  yakni  welfarisme.  Welfarisme  dalam  teori  utilitarian  ini  membatasi  kebijakan- kebijakan  terkait  permasalahan  negara  guna  menghasilkan  kemanfaatan  atau  kebaikan  bagi negara  secara  umum.  Utilitarianisme  mempunyai  ciri-ciri  penting  lain,  yakni  ‘ sum-ranking ’ (pemeringkatan  penjumlahan). Sum-Rangking menurut  utilitarianisme  berarti  penjumlahan derajat utility (kebermanfaatan) bagi masyarakat yang berbeda-beda demi memperoleh tingkat kebahagiaan yang tertinggi(Sen, 2001).
Utilitarianisme  mempunyai  beberapa  daya  tarik  berupa  sumbangan  penting  untuk filsafat  moral.  Utilitarianisme  merupakan  filsafat  politik  yang  menjadi  fondasi  bagi pengambilan  keputusan-keputusan  individualistis  yang  bersifat  politis  ataupun  menjadi fondasi untuk institusi negara atau social untuk memformulasikan hukum dan regulasi. Aliran utilitarianisme  terkesan  sangat  populis  karena  memiliki  tujuan  kebermanfaatan  bagi masyarakat luas.
Dua  perkara  penting  dalam  pembahasan  utilitarianisme  sebagai  jalan  masuk  adalah keadilan  dan  hak  merupakan  makna utility yang  terkandung  dalam  utilitarianisme.  Kedua, adalah bagaimana kaum utilitarian mengimplementasikan ajaran-ajaran utilitarianisme dalam ranah hukum maupun ranah politis guna mencapai atau meraih kebermanfaatan(Bhattacharjee & Mogilner, 2003).
Perspektif  kaum  utilitarian  bahwa  Hukum  ada  bukan  hanya  buat  dirinya  sendiri melainkan  demi  tujuan  sesuatu  yang  lebih  besar  dan  lebih  luas.  Sehingga,  setiap  kali terdapatpermasalahan  terkait  dengan  hukum,  hukumlah  yang  ditinjau  serta  diperbaiki.  itu
harus pro rakyat dalam artian membawa kemanfaaatan bagi rakyat. Hukum itu harus berpihak kepada rakyat dan semakin banyak bermanfaat bagi rakyat maka hukum akan semakin baik.
Perspektif  transcendental  dari  utilitarianisme  alih  lahan  adalah  bahwa  segala  sesuatu yang  berlebihan  akan  membawa  bencana.  Alih  fungsi  lahan  yang  sewenang-wenang  tanpa menghiraukan  keberlanjutan  dari  lahan  sebenarnya  adalah  sesuatu  yang  tidak  baik.  Hukum harus ada untuk mencegahnya sebagai bagian upaya menjaga keberlangsungan lingkungan.
Hukum  seharusnya  responsif.  Hukum  Responsif  berarti,  hukum  akan  selalu  terkait pada  tujuan-tujuan  yang  berada  pada  narasi  tekstual  dari  hukum  itu  sendiri.  Hukum responsive  menolak  ideologi  hukum  yang  bersifat  final  serta  tidak  dapat  digugat.  Kesemua proses ini adalah bagian dari hukum yang utilitas, karena kondisi masyarakat selalu berubah dan berkembang maka hukum tidak boleh statis.
Mengingat  hukum  memiliki  kemampuan  dan  jangkauan  yang  terbatas,  maka memberikan  kepercayaan  penyelesaian  segala  sesuatu  melalui  hukum  adalah  sikap  yang keliru  dan  tidak  realistis.  Hukum  sepakat  memobilisasi  kekuatan  otonom  masyarakat (mendorong peran publik).
Hukum  adalah  sarana  yang  efektif  dalam  menanggulangi  konversi  lahan.  Memakai instrument  hukum  guna  mencegah  atau  mengatur  konversi  lahan  dapat  berarti  memberikan keuntungan  atau  memberi  utilisasi  atau  Utilitarian  bagi  masyarakat.  Hukum  dapat  efektif secara  progresif  mengatur  dan  mencegah  konversi  hanyalah  jika  instrument  hukum  juga disertai  instrument  lain  guna  menopangnya  seperti  kebijakan  yang  mensejahterakan  petani. Insentif,  dissentif  dan  kompensasi  menyertai  pula  instrument  hukum.Secara  substantif terdapat tiga instrumen utama hukum yang digunakan dalam menerapkan kebijakan konversi lahan selama ini yaitu:
Pertama ,  Rencana  Tata  Ruang  dan  Wilayah  (RT/RW).  RT/RW  disahkan  di  setiap kota/kabupaten.  RT/RW  berfungsi  sebagai  acuan  guna  menetapkan  lokasi  serta  luas  lahan yang  dapat  digunakan  untuk  setiap  jenis pembangunan  dengan  prinsip  memberikan  manfaat sebanyak-banyaknya  bagi  publik  dengan  tetap  mempertimbangkan  keseimbangan  dalam aspek  lingkungan  dan  ketahanan  nasional.  RT/RW  berfungsi  pula  untuk  mempetakan wilayah-wilayah  yang diperuntukkan atau  yang dapat dimanfaatkan untuk guna beragam hal mulai dari pertanian dan nonpertanian.
Kedua ,  Instrumen  ijin  lokasi,  ijin  lokasi  adalah  instrumen  dengan  tujuan  mengatur lokasi kegiatan dan upaya pengendalian besarnya setiap upaya pembangunan yang seharusnya
JURNAL JURISPRUDENCE Vol. 9, No. 1, 2019, pp.102-116 p-ISSN: 1829-5045  ; e-ISSN : 2549-5615 http://journals.ums.ac.id/index.php/jurisprudence/article/view/8294
dilaksanakan sesuai dengan RTRW. Secara legal kewenangan atasijin lokasi dibawah Badan Pertanahan Nasional (BPN) di tingkat kabupaten/kota.
Ketiga ,  Beragam  peraturan  tentang  konversi  lahan.  Peraturan-peraturan  yang  ada  itu adalah  instrumen  hukum  untuk  mengendalikan  luas  dan  lokasi  lahan  pertanian  yang  dapat dikonversi  untuk  di  gunakan  nonpertanian.Instrumen  berupa  peraturan-peraturan  tersebut seharusnya dapat dipertimbangkan ketika meminta atau mengurus ijin lokasi.
Tingkat kabupaten/kota memiliki mekanisme bahwa keputusan terkait ijin suatu lahan pertanian dialih fungsi/dikonversi ke pengusahaan nonpertanian ditangani oleh suatu struktur tim  pengendali  konversi  lahan  yang  bersifat  lintas  sektoral  yang  terdiri  dinas-dinas  terkait dengan pemanfaatan lahan.
Secara  konseptual  instrumen  hukum  di atas  seharusnya  sudah  sangat  memadai  untuk mereduksi konversi lahan dalam pengertian: (1) memiliki roadmap yang jelas tentang wilayah dan  jenis  lahan  yang  dapat  dimanfaatkan  untuk  kegiatan  pertanian  dan  nonpertanian sebagaimana  yang  dirumuskan  melalui  RTRW,  (2)  Punya  instrumen  pengaturan  yang  jelas untuk mempertimbangkan lokasi kegiatan pertanian dan nonpertanian yang berupa pemberian ijin lokasi, dan (3) memiliki roadmapyang jelas tentang jenis-jenis lahan pertanian yang dapat dikonversi  menjadi  penggunaan  nonpertanian,  yang  berupa  berbagai  peraturan  tentang konversi  lahan.  Kenyataan  pahit  yang  ada  ternyata  ketiga  instrumen  kebijakan  itu  berkesan belum  cukup efektif  dalam mereduksi  konversi  lahan  yang  dapat  diamati  melalui  luas  lahan sawah yang terus mengalami berkurang karena dialihfungsikanke penggunaan nonpertanian.
Penyempurnaan  instrumen-instrumen  hukum  yang  konsisten  dengan  kebijakan konversi  lahan  pertanian  utama  yang  berhubungan  dengan  permasalahan  sanksi  terhadap penyalahgunaanhukum  atas  konversi  lahan.  Sanksi  tersebut  harus  dirumuskan  dengan  tegas tentang  jenis  dan  beratnya  sanksi  terhadap  pihak-pihak  yang  hendak  dijatuhi  sanksi  jika terjadi kejahatan atau pelanggaran.
Sanksi  yang  telah  dirumuskan  harus  diberlakukan  tegas  untuk  kedua  pihak  yang melanggar  yaitu pelaksana kebijakan ataupun pelaku alih fungsi lahan. Pengambil kebijakan yang  melanggar  justru  harus  di  sanksi  karena  pelanggaran  konversi  lahan  telah  berulangkali melibatkan  birokrasi  dalam  pemerintahan  yang  ternyata  berperan  bertindak  untuk meraih personal  interst atau organizational  interst mereka(Irfanislamy,  2004).  Sanksi  yang dijatuhkan  perlu  dirinci  berbasis  atas  tahapan  proses  alih  fungsi  lahan  mulai  dari pemberian
ijin konversi lahan, ijin lokasi, hingga pelaksanaan sebagai upaya reduksi atas dampak negatif konversi lahan.
Konsep perlindungan lahan pertanian dari alih fungsi lahan dengan instrumen hukum perlu  pula  memperhatikan  aspek  aspek  non  hukum  sehingga  akan  lebih  optimal.  Selama  ini ilmu  hukum  dan  juga  hukum  tidaklah  hidup  diruangan  yang  hampa  tetapi  juga  berinteraksi, bersentuhan dan bersinggungan dengan ilmu, faktor maupun hal lain
Sanksi  sanksi  yang  jelas  diatur  dalam  instrument-instrument  hukum  dapat  menjadi faktor  deterrent  atau  pencegah  yang  signifikan  jika  dijalankan  dengan  benar.  Harus  di  akui selama  ini  terdapat  personal  interest  dan  organizational  interest  seperti  dikalangan pemerintahan  desa  yang  mendapatkan  uang  kas  tertentu  secara  resmi  jika  terjadi  penjualan lahan  tanah  di  wilayah  desa  sehingga  birokrasi  justru  berfungsi  sebagai  agen  dari  konversi lahan. Instrumen hukum yang ada sebenarnya sudah cukup banyak namun minim konsekuensi yuridis berupa sanksi sehingga pelanggaran pun sukar ditindak(Kansil)
Sehubungan  dengan  pencegahan  alih  fungsi  lahan  pertanian  di  atas,  Pearce  and Turner(Peace & Kerryturner, 1989)merekomendasikan tiga upaya yang dapat di tempuh guna pengendalian  alih  fungsi  lahan  pertanian  ( wetland ),  yaitu  melalui  :  1) regulation ;  2) acquisition  and  management ;  dan  3) incentive  and  charge .  Selain  aturan  diperlukan  juga insentif  yang  cukup  bagi  petani  dan  pemilik  lahan  pertanian  sehingga  harga  komoditas menguntungkan.  Insentif  pertanian  sangat  diperlukan  sehingga  pertanian  menjadi  bergairah dan tidak tergiur melakukan alih fungsi lahan.

## PENUTUP
Alih  fungsi  lahan  pertanian  menurut  perspektif  teori  utilitarianisme  memang membawa benefit yang mungkin sangat perlukan oleh pemilik lahan maupun pihak lain yang berkepentingan seperi pengembang maupun pihak lain yang berkepentingan. Sisi lain dari alih fungsi  lahan  adalah  berkurangnya  kemandirian  bangsa  dalam  menghasilkan  bahan  pangan serta  berpotensi  untuk  menimbulkan  bencana.  Turunnya  kemampuan  menghasilkan  pangan akan  membuat  bangsa  Indonesia  tergantung  pada  impor.  Teori  utilitarianisme  ini  memiliki prinsip comprehensive  moral  utilitarianism ,  prinsip  ini  berarti  bahwabahwa  semua  manusia dalam  bertindak  berkewajiban  berdasarkan  prinsip-prinsip  moral  utitilitarian  yang komprehensif  bahkan  hingga  dalam  tingkat  personal,  semua  orang  berperan  sebagai utilitarian.  Pihak  pihak  yang  hendak  melakukan  alih  fungsi  lahan  sebaiknya
JURNAL JURISPRUDENCE Vol. 9, No. 1, 2019, pp.102-116 p-ISSN: 1829-5045  ; e-ISSN : 2549-5615 http://journals.ums.ac.id/index.php/jurisprudence/article/view/8294
mempertimbangkannya  berdasarkan  comprehensive  moral  utilitarianism  sehingga  dapat membawa kebermanfaatan bagi mayoritas masyarakat.
Teori  utilitarianisme  berpendapat  bahwa  setiap  orang  ketika  memutuskan  atau bertindak atau berbuat mempunyai kewajiban melakukan pertimbangan-pertimbangan apakah perbuatannya  meningkatkan  utility  yang  cukup  luas  dan  besar,  atau  sebaliknya.  Pendapat kedua  disampaikan  oleh  golongan  utilitarianisme  aturan  ( rule  utilitarianism )  dengan prinsip political  utilitarianism .  Prinsip  ini  adalah  hanya  lembaga  sosial  dan  pemerintahlah yang  wajib  bertindak  berdasarkan  prinsip-prinsip  utilitarianisme  dan  bukan  personal. Pemerintah  seharusnnya  mampu  menggunakan  instrument  hukum  untuk  mencegah  hal tersebut  terjadi.  Hukum  menurut  aliran  political  utilitarianism  harus  menjadi  sarana  yang membawa manfaat bagi bangsa. Pemerintah melalui instrument hukum yaitu peraturan dengan menindak  tegas  pelaku  alih  fungsi  lahan  serta  memberikan  insentif  yang  cukup menguntungkan bagi petani sehingga akan tercipta keseimbangan baru yang lebih layak bagi petani.

## REFERENCES
Absori. (2017). Pemikiran Hukum Transendental dalam Konteks Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia. Transendensi Hukum Prospek dan Implementasi , 14.
al-Syatibi, A. I. (2003). Al-Muwafaqat fi Usủl al-Syarỉ’ah (Cet III ed.). Bayrut: Dar Kutub al- ‘Ilmiyyah.
Amin, A. (1991). Kitab Akhlaq. Kairo: Darul Kutub Mishriyyah.
Asshiddiqie, J. (2010). Konstitusi Ekonomi. Jakarta: Kompas Gramedia.
Bentham, J. (2000). An Introduction to The Morals and Legislation. Batoche: Kitchener Book.
Bhattacharjee, A., & Mogilner, C. (2003). Happiness from Ordinary and Extraordinary Experiences. 7 (4).
Hadi, S. (2016). Hak Dan Keadilan Dalam Utilitarianisme. Jakarta: Institut Demokrasi dan kesetaraan.
Hardono, G. S., & Dkk. (2004). Prospek Ketahanan Pangan Nasional. Bogor: Pusat Analisa Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian.
Irfanislamy, M. (2004). Perumusan kebijakan Negara. Jakarta: Pt. Bumiaksara.
K, B. (2000). Etika. Jakarta: Gramedia.
Kansil, C. (n.d.). Pengantar ilmu hukum Dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Balai pustaka.
Kymlicka, W. (1990). Contemporary Political Philosophy An Introduction. oxford: Oxford University Press.
Mill, J. S. (2009). Utilitarianism (From a 1879 edition). London: The Floating Press.
Mills, & Hubermann. (n.d.). Analisis dan Kualitatif (terjemahan). Jakarta: UI Press.
Mubyarto. (1996). Pengantar Ekonomi Pembangunan Pertanian. Jakarta: LP3ES.
Mubyarto. (1996). Pengantar Ekonomi Pembangunan Pertanian, Edisi Ke 3. Jakarta: LP3ES.
Mubyarto. (2014). Ekonomi Kerakyatan Dalam Era Globalisasi. Jakarta: Lembaga Suluh Nusantara bekerjasama dengan American Institute for Indonesian Studies.
Mustofa, Z., & Santosa, P. B. (2011). Analisis Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Alih Fungsi Lahan Pertanian di Kabupaten Demak, Tesis. Purwantoro: Universitas Diponegoro.
Nursaid. (2011). Kebijakan Alih Fungsi Lahan Sawah Ke Penggunaan Non Pertanian. 12 (3), 1.
Peace, D. W., & Kerryturner. (1989). Economics Of Natural Resource And The Environment. Baltimore: John Hopkins University.
Pudyastungkoro, D. (2010). Wawasan Kebangsaan, Pancasila dan Persatuan Bangsa. Jakarta: Kompas Gramedia.
Putri, Z. R. (2015). Analisis Penyebab Alih Fungsi Lahan Pertanian Ke Lahan Non Pertanian Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003-2013. 10 (1).
Qabil, M. (1984). Al-Madhahib al-Akhlqiyyah fi al-Isla: al-Wajib wa al- Sa’adah. Kairo: Darul Tsaqofah.
Ramli, R. (2014). Telaah Wacana Ekonomi Kerakyatan. Jakarta: Lembaga Suluh Nusantara.
Rustamaji, M. (2017). Menggali Akar Transendensi Pancasila Menuju Ilmu Hukum Berketuhanan Yang Maha Esa. 384.
Sagir, S. (2009). Kapita Selekta Ekonomi Indonesia. Jakarta: Prenada Media Group.
Sen, A. (2001). Development as Freedom. Oxford: Oxford University Press.
Setiadi, C. G. (n.d.). Tinjauan Hukum Mengenai Alih Fungsi Lahan Pertanian Dihubungkan Dengan Undang Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Bekelanjutan Juncto Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007
Tentang Penataan Ruang, S. Bandung: Unikom.
JURNAL JURISPRUDENCE Vol. 9, No. 1, 2019, pp.102-116 p-ISSN: 1829-5045  ; e-ISSN : 2549-5615 http://journals.ums.ac.id/index.php/jurisprudence/article/view/8294
Setiawan, H. P. (2000). Alih Fungsi (Konversi) Lahan Pertanian Ke Non Pertanian Kasus Di Kelurahan Simpang Pasir Kecamatan Palaran Kota Samarinda. 4 (2), 4.
Shapiro, I. (2006). Asas Moral Politik dalamPolitik, diterjemahkan oleh Theresia Wuryantari dan Trisno Sutanto. Jakarta: YoI.
Soeikromo, D. (2016). Ketentuan Hukum Pidana Terhadap Praktik Illegal Logging Dan Upaya Kelestarian Lingkungan Hidup Di Indonesia. 21 (5), 2.
Soekanto, S. (2006). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia.
Syarifuddin, A. (1999). Fiqh, Ushul (Cetakan I ed.). Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu.
Yoshida, & Kenkyu. ( 1994). An Economic Evaluation Of Multifunctional Roles of of Agricultural and rural Areas in Japan. . Tokyo: Ministry of Agricultural And Fisheries.