## ANALISIS MANFAAT PENYERTAAN MODAL NEGARA PADA PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR LISTRIK DESA PROVINSI BALI
Muhammad Heru Akhmadi 1, Putu Nanda Priastawan 2

## 1,2 Politeknik Keuangan Negara STAN Indonesia

## ABSTRACT
Electricity  infrastructure  needs  to  be  developed  following  economic  growth.  Fulfilling  electricity infrastructure in Indonesia, the government targets an increase in the electrification ratio of 100 percent  through  the  village  electricity  infrastructure  development  program.  To  achieve  this,  the government invests through State Equity Participation in PT. PLN as a State-Owned Enterprise that manages state electricity. This study aims to see how the implementation of government investment through PMN in the village electricity infrastructure program in Bali Province for the period 2013- 2020. This study also wants to see how the benefits generated from government investment. This study  uses  a  qualitative  method  using  Atlas.ti  software  to  analyze  the  results  of  interviews  by providing the most relevant codes to answer research questions. The results show that the village electricity  infrastructure  program  in  Bali  Province  has  encouraged  the  achievement  of  an electrification ratio of 100%. Other results show that government investment generated economic and  social  benefits.  The  economic  benefits  such  as  got  dividends  as  state  revenue  and  reduced household  operating  costs.  The  social  benefits  such  as  improved  the  quality  of  life,  increased productivity,  added  insight  and  information,  and  facilitated  the  growth  of  small  and  medium enterprises in the province of Bali.
Keywords: public investment; village electricity; infrastructure; project benefit; public finance

## ABSTRAK
Infrastruktur  tenaga  listrik  perlu  dikembangkan  mengikuti  pertumbuhan  ekonomi.  Untuk memenuhi  infrastruktur  kelistrikan  di  Indonesia,  pemerintah  menargetkan  peningkatan  rasio elektrifikasi sebesar 100 persen melalui program pembangunan infrastruktur kelistrikan desa. Untuk mencapai hal tersebut, pemerintah melakukan investasi melalui Penyertaan Modal Negara pada PT. PLN sebagai Badan Usaha Milik Negara yang mengelola kelistrikan negara. Penelitian ini bertujuan  untuk  melihat  bagaimana  implementasi  investasi  pemerintah  melalui  PMN  pada program infrastruktur  kelistrikan  desa  di  Provinsi  Bali  periode  2013-2020.  Penelitian ini  juga ingin  melihat  bagaimana  manfaat  yang  dihasilkan  dari  investasi  pemerintah.  Penelitian  ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan software Atlas.ti untuk menganalisis hasil wawancara  dengan  memberikan  kode-kode  yang  paling  relevan  untuk  menjawab  pertanyaan penelitian.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  program  infrastruktur  kelistrikan  desa  di Provinsi  Bali  telah  mendorong  tercapainya  rasio  elektrifikasi  sebesar  100%.  Hasil  lain menunjukkan bahwa investasi pemerintah menghasilkan manfaat ekonomi dan sosial. Manfaat ekonomi  seperti  mendapat  dividen  sebagai  penerimaan  negara  dan  mengurangi  biaya operasional  rumah  tangga.  Manfaat  sosial  seperti  peningkatan  kualitas  hidup,  peningkatan produktivitas,  penambahan  wawasan  dan  informasi,  serta  memperlancar  pertumbuhan  usaha kecil dan menengah di Provinsi Bali.
Kata kunci: investasi publik; listrik desa; infrastruktur; manfaat proyek; keuangan publik
Klasifikasi JEL: E61; O18; O22

## 9 | Bina Ekonomi

## 1. PENDAHULUAN
Penyediaan  infrastruktur  berpengaruh  positif  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  wilayah dan menurunkan kemiskinan (Sumardjoko, 2019). Kebutuhan energi, khususnya energi listrik, semakin  berkembang  menjadi  bagian  yang  tak  terpisahkan  dari  kebutuhan  hidup  masyarakat sehari-hari  di  berbagai  belahan  dunia  seiring  dengan  pesatnya  peningkatan  pembangunan  di bidang  industri,  informasi,  dan  teknologi.  Ketersediaan  pasokan  listrik  di  Indonesia  dikuasa- usahakan kepada PT PLN berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1990.
Sektor kelistrikan digolongkan sebagai infrastruktur dasar sangat berpengaruh terhadap perkembangan  investasi  di  Indonesia  (Riastuti,  2008).  Aktivitas  sehari-hari  masyarakat  yang memerlukan  listrik  non-stop  24  jam  dalam  seminggu,  mengharuskan  PLN  Distribusi  dan Transmisi selalu memastikan ketersediaan pasokan listrik dengan cara antisipasi kerusakan dan kapasitas  listrik,  khususnya  di  tiap-tiap  daerah.  Kapasitas  listrik  yang  kurang  dapat  dipenuhi dengan penambahan transmisi.
Pelaksanaan  Pembangunan  pada  sektor  tenaga  listrik  ini  mulanya  digagas  pemerintah untuk  mendorong  kegiatan  ekonomi  yang  juga  berujung  pada  kesejahteraan  masyarakat sekaligus memacu kecerdasan masyarakat khususnya di daerah pedesaan. Program listrik desa mulanya  di  gagas  dalam  uraian  Hartono  Kadri  (1960)  dimana  didalamnya  dinyatakan  bahwa tujuan dari program Listrik Desa ini adalah “pemberian dan pemakaian listrik di desa -desa untuk meninggikan  produktivitas  desa-desa  dalam  lapangan  pertanian  maupun  industri  kerajinan rakyat”.
Dalam memenuhi kebutuhan tersebut  PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) melaksanakan pengembangan saluran transmisi dan Gardu Induk (GI) yang diarahkan kepada keseimbangan antara kapasitas pembangkitan di sisi hulu dan permintaan daya di sisi hilir secara efisien dengan memenuhi  kriteria  keandalan  tertentu.  PT  PLN  kerap  kali  melakukan power  wheeling . Power wheeling ini bertujuan agar aset jaringan transmisi dan distribusi sebagai salah satu aset bangsa dapat dimanfaatkan dengan optimal sehingga mempercepat peningkatan kapasitas pembangkit nasional untuk menunjang pertumbuhan ekonomi nasional.
Pada pembangunan transmisi dan GI area Jawa - Bali dibangun Transmisi dan GI 500 KV (Kilo Volt) pada periode 2015-2024, PT.PLN mendapatkan pembiayaan melalui Penyertaan Modal Negara (PMN)  kepada  BUMN)  kepada  PLN  sebanyak  Rp40,06  Triliun  selama  tahun  2015-2020.  Proyek pembangunan ini tak jarang mendapat kritikan dari berbagai pihak yang menilai kebijakan PLN tidak efektif,  khususnya  dalam  mengelola  dana  pemerintah.  Hal  ini  disebabkan  karena  kebijakan  dan pembangunan PLN yang dananya bersumber dari PMN tersebut tidak dapat dirasakan manfaatnya oleh beberapa pihak.
Berkaitan dengan hal tersebut, penelitian ini akan menelaah pelaksanaan dan manfaat dari investasi  pemerintah  melalui  PMN  dengan  kasus  pada  program  pembangunan  listrik  desa  yang dilaksanakan  di  provinsi  Bali.  Secara  detail  terdapat  dua  permasalahan  yang  akan  dibahas,  yaitu bagaimana  pelaksanaan  Investasi  Pemerintah  melalui  PMN  pada  pembangunan  listrik  desa  di Provinsi  Bali  dan  bagaimana  manfaat  Investasi  Pemerintah  yang  dihasilkan  sehubungan pembangunan listrik desa di Provinsi Bali.
Hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan  pengetahuan  kepada  masyarakat  dan
pengambil kebijakan terkait efektifitas implementasi proyek  pembangunan transmisi dan GI area Jawa-Bali serta manfaat yang dihasilkan dari pembangunan tersebut secara ekonomi dan sosial bagi masyarakat dan daerah. Pada penelitian ini beberapa variabel yang dibahas antara lain : Penyertaan Modal Negara, Biaya dan Manfaat, dan Rasio elektrifikasi.

## 1.1. Penyertaan Modal Negara
Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  44  Tahun  2005, Penyertaan Modal Negara (PMN)  merupakan proses pemisahan kekayaan negara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau penetapan cadangan perusahaan atau sumber lain untuk dijadikan  sebagai  modal  BUMN  dan/atau  Perseroan  Terbatas  lainnya,  dan  dikelola  secara korporasi.  Selanjutnya  Peraturan  Pemerintah  Nomor  72  Tahun  2016  tentang  Perubahan  atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal  Negara  pada  badan  Usaha  Milik  Negara  dan  Perseroan  terbatas  menjelaskan  sumber Penyertaan Modal Negara yaitu dari : APBN, Kapitalisasi Cadangan, dan/atau Sumber lainnya.
Penyaluran PMN dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti aset, tunai, ataupun hak negara yang dapat dinilai dengan uang. Beberapa tahun terakhir, pemerintah memberikan PMN dalam jumlah besar ini yang menunjukkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan investasi pemerintah dalam mencapai beberapa proyek strategis nasional. PMN juga dapat memberikan efek  pengganda  atau multiplier  effect dalam  perekonomian.  Dalam  hal  ini  BUMN  diharapkan mampu  memaksimalkan  perannya  sebagai  ‘ agent  of  development ’  yang  berperan  aktif  dalam mendukung program nasional.
Selanjutnya  pemberian  PMN  kepada  BUMN  umumnya  dilakukan  dalam  rangka meningkatkan kapasitas usaha pada BUMN tersebut dan juga membantu memperbaiki struktur permodalan  BUMN.  Penyertaan  Modal  Negara  ini  diharapkan  dapat  meningkatkan  kontribusi BUMN dalam mendukung program Nawacita yang merupakan program prioritas nasional, antara lain  seperti  mendukung  kedaulatan  pangan,  pembangunan  maritim,  infrastruktur,  industri  , konduktivitas, pertahanan dan keamanan, dan juga kemandirian ekonomi nasional.
Alur  mekanisme  penyaluran  PMN  berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  4  Tahun 2005 Tentang Tata Cara-Penyertaan Dan Penatausahaan Modal Negara-BUMN sebagai berikut:
1. Penyertaan Modal Negara atau PMN mulanya diusulkan oleh Menteri Keuangan kepada Presiden  disertai  dasar  pertimbangan  pemberian PMN  tersebut  setelah  dikaji  bersama dengan Menteri dan Menteri Teknis.
2. Rencana PMN dapat dilakukan berdasarkan inisiatif Menteri keuangan, Menteri, dan/atau Menteri Teknis.
3. Pengkajian  bersama  antara  Menteri  Keuangan,  Menteri,  dan  Menteri  Teknis, dikoordinasikan oleh Menteri Keuangan.
4. Pengkajian dapat juga mengikutsertakan menteri lain ataupun pimpinan instansi lain yang dianggap perlu atau bisa juga menggunakan konsultan independen.
Terdapat banyak pihak yang terlibat dalam mekanisme Penyertaan modal negara dari perencanaan hingga PMN dapat diterima oleh BUMN (Bakroh, 2020). Pihak-pihak tersebut antara lain :
a. Pada tahap perencanaan PMN, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) mengkaji usulan PMN, melakukan pembahasan dengan BUMN atas usulan PMN, menyampaikan kajian kepada Menteri Keuangan, mengusulkan kepada DJA untuk mengalokasikan PMN,

## 11 | Bina Ekonomi
melakukan  pembahasan  dengan  DPR  RI.  Kemudian  BUMN  melakukan  pembahasan dengan DJKN atas usulan PMN yang diajukan.
b. Pada  tahap  pelaksanaan  PMN,  DJKN:  menerbitkan  DIPA,  SPM/SP2D,  mencairkan anggaran  ke  rekening  perusahaan,  dan  menyusun  laporan  pertanggungjawaban. Berperan sebagai RUPS, memberikan arahan atau policy bagi perusahaan, memberikan guideline  bagi  BUMN  atau  lembaga,  pengawasan,  dan  membangun  Good  Corporate Governance. Pun dalam proses yang dilaksanakan DJKN berperan aktif dalam melakukan kajian, memberi persetujuan, dan melakukan pengawasan.
c. Pada tahap pelaporan, BUMN membuat laporan investasi pemerintah berupa PMN yang diterimanya pada tahun berjalan, dan kemudian disetorkan ke DJKN. Selanjutnya DJKN sebagai datacenter investasi  pemerintah  menatausahakan  dan  melaporkan  apa  yang diterima  dari  BUMN  melalui  SAIP,  menyusun  laporan  Investasi  Pemerintah  untuk kemudian diapresiasi oleh BPK untuk mendapatkan opini.

## 1.2. Manfaat Investasi Pemerintah
Pengukuran manfaat Investasi Pemerintah melalui Penyertaan Modal Negara pada PT PLN bertujuan untuk mengetahui apakah suatu proyek  yang didanai melalui PMN tersebut mampu memberikan manfaat bagi organisasi, pemerintah, dan masyarakat entah itu  manfaat yang bersifat tangible maupun intangible dengan biaya yang sudah dikeluarkan oleh organisasi (Yulia, 2005).
Manfaat Berwujud atau Tangible Benefit merupakan Manfaat Berwujud dari investasi pemerintah  yang  diperoleh  melalui  penghematan  biaya  akibat  adanya  investasi  tersebut. Analisis  manfaat  berwujud  dilakukan  dengan  empat  metode  pendekatan,  yaitu cost displacement, cost avoidance, decision analysis dan impact analysis. Terdapat beberapa metode yang bisa digunakan dalam melakukan pengukuran kelayakan investasi, diantaranya cost and benefit analysis (Miswanto et al, 2020) . Pendekatan Metode Cost and Benefit analysis hanya dapat mengukur manfaat ekonomi ataupun finansial dari sebuah investasi. Terkait investasi pemerintah tak hanya berbicara soal manfaat ekonomi, namun juga manfaat sosial.  Manfaat sosial  dapat  diukur  dengan  metode  Kajian  ekonometrika  yang  membahas  pengukuran hubungan  ekonomi,  teori  ekonomi,  matematika,  dan  statistika  dalam  satu  kesatuan  sistem yang  berdiri  sendiri  dengan  kuat.  Ekonometrika  sendiri  digunakan  untuk  analisis  ekonomi terhadap variabel ekonomi dan data empiris (Aziz, 2007).
Metode Cost  And  Benefit  Analysis atau  CBA  yang  digunakan  dalam  pengukuran  ini adalah analisis yang dilakukan dengan membandingkan antara biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah (cost) dengan benefit atau keuntungan dan manfaat yang diterima / yang didapat oleh pihak terkait, diantaranya PT PLN, Pemerintah, dan Masyarakat (Sulistiani, Miswanto, & Damayanti, 2020). Biaya merupakan unsur berupa nilai komponen yang dikeluarkan  untuk memenuhi satu  program  atau  tujuan  tertentu  dalam  melakukan  Penyertaan  Modal  Negara, sedangkan unsur benefit atau manfaat adalah unsur positif ataupun negatif daripada program PMN  yang  dirasakan  pihak  terkait. Cost  And  Benefit dalam  hal  ini  mencakup tangible dan intangible (Ekawati, 2016)
Sebelum pengukuran nilai biaya dan manfaat dari PMN pada program Transmisi dan GI  PT  PLN  Jawa-Bali,  perlu  dilakukan  identifikasi  terlebih  dahulu  terkait  biaya-biaya  yang digunakan dalam pembangunan yang dananya bersumber dari Penyertaan Modal Negara ini. Identifikasi unsur biaya dan manfaat tersebut sebagai berikut :
(1.) Start up cost: adalah biaya yang dikeluarkan untuk mendukung kebutuhan operasional. Start up cost biasanya dikeluarkan pada awal” berlangsungnya proyek.
(2.) Procurement Cost : adalah total cost atau biaya keseluruhan dalam pengadaan perangkat keras yang diperlukan dalam proyek pembangunan yang berasal dari PMN ini, yaitu pembangunan listrik desa. Misalnya dalam pengadaan tiang listrik, kabel, dan perangkat keras lainnya.
(3.) Project Cost : adalah biaya yang biasanya muncul di tengah berkembangnya satu proyek dan dapat dikatakan sebagai pengeluaran ketika proyek itu sudah mulai berjalan.

## 1.3 Rasio Elektrifikasi
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2014 Tentang kebijakan Energi Nasional, Rasio elektrifikasi merupakan Perbandingan antara Banyaknya rumah tangga yang telah berlistrik dengan total rumah tangga di satu wilayah tersebut. Pada dasarnya, pelanggan PT PLN dibedakan ke dalam beberapa kelompok yaitu R(rumah tangga), P (Publik), B (Bisnis),  S(Sosial), I (Industri), dan L (Sementara). Sedangkan selama ini (Sebelum tahun 2018) PT PLN Melakukan Pengukuran Rasio Elektrifikasi hanya terhadap rumah tangga yang memiliki identitas tarif R, sehingga kurang akurat.
Rumus Rasio Elektrifikasi adalah sebagai berikut:
Elektrifikasi =
Dengan  adanya  rasio  elektrifikasi,  dapat  memudahkan  dalam  memantau perkembangan jaringan listrik di Indonesia, menjadi tolak ukur dalam mengajukan Penyertaan Modal Negara kepada Pemerintah Pusat, dan juga tentunya dapat dengan segera meningkatkan taraf hidup masyarakat sesuai dengan Program Pemerintah Pusat sehingga tidak ada lagi desa yang tertinggal tidak mendapat fasilitas listrik (Afifi & Sastry, 2013).

## 2. METODE DAN DATA
Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  untuk  mengeksplorasi  dan mendeskripsikan  objek  penelitian  yang  berupa  penyertaan  modal  negara  pada  program pembangunan infrastruktur listrik desa di provinsi Bali. Dalam menganalisis data, penelitian ini menggunakan  software  Atlas.ti  untuk  melakukan  kodifikasi  dari  kalimat  atau  paragraf  yang relevan  dan  dibutuhkan  untuk  menjawab  pertanyaan  penelitian.  Aplikasi  ini  juga  membantu mengorganisasi kumpulan kode tersebut ke dalam bagan network sehingga mempermudah dalam menentukan susunan tema dalam pembahasan hasil penelitian.
Teknik  pengumpulan  data  dilakukan  melalui  studi  literatur  dan  wawancara.  Studi literatur merupakan teknik yang digunakan untuk menemukan pendapat tertulis sebagai dasar penulisan  yang  dilakukan  dengan  cara  mempelajari  berbagai  literatur  terkait.  Studi  literatur dilaksanakan  untuk  mengurangi  risiko  terjadinya  pembahasan  ulang  atau  duplikasi  terhadap literasi  penelitian  yang  sebelumnya.  Sumber  literatur  berupa  dokumen  rencana  kerja  BUMN terkait,  peraturan    perundang-undangan  dan  literatur  berupa  karya  tulis  ilmiah  atau  jurnal penelitian yang telah ada sebelumnya.
Teknik  pengumpulan  data  lainnya  adalah  wawancara  dengan  beberapa  narasumber

## 13 | Bina Ekonomi
sebagai  responden  untuk  mendapatkan  informasi  secara  langsung.  Dalam  penelitian  ini, wawancara  dilakukan  dengan  mengajukan  beberapa  pertanyaan  terstruktur  berdasarkan pedoman  wawancara  yang  tersusun  secara  sistematis  demi  memperoleh  data  yang  dicari. Wawancara dilakukan kepada beberapa partisipan atau responden yang memiliki kaitan dengan program pengembangan listrik desa provinsi Bali.
Hasil  wawancara  yang  dilakukan  terhadap  responden,  kemudian  dikonversi  ke  dalam bentuk transkrip. Selanjutnya dengan bantuan aplikasi Atlas.ti diolah untuk menemukan kode- kode  berupa  kata  yang  paling  relevan  dan  kemudian  kode  tersebut  disusun  ke  dalam  bagan network untuk menentukan pola atau susunan dalam membahas hasil penelitian tersebut.

## 3. PEMBAHASAN
3.1.     Pelaksanaan  Investasi Pemerintah melalui PMN pada PT. PLN  Distribusi Bali
Penyertaan  Modal  Negara  kepada  PT.  PLN  yang  telah  dimulai  sejak  tahun 1994. Dana PMN yang diberikan dapat digunakan untuk menambah modal perusahaan yang dapat berupa aset, mesin, dan juga modal-modal lainnya (Kali, 2012). Pemberian PMN juga dapat pergunakan untuk program khusus yang menjadi prioritas pembangunan nasional. Dalam rangka hal tersebut maka Investasi Pemerintah dalam bentuk PMN pada PT. PLN digunakan untuk pengembangan program listrik desa.
Secara tidak langsung program listrik desa dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat di pedesaan. Kondisi karakteristik, dan juga lokasi daerah pedesaan membuat timbul rasa kewajiban berbagai pihak untuk turut campur berpartisipasi pada program pembangunan listrik desa. Lembaga yang ditunjuk secara langsung untuk menjalankan program ini tidak lain adalah PT PLN (Kali, 2012). Berdasarkan  Rencana  Usaha  Penyediaan  Tenaga  Listrik  (RUPTL)  PT  PLN  Tahun  2018-2027, pembangunan listrik desa merupakan program pemerintah dalam upaya memberikan fasilitas listrik kepada masyarakat pedesaan yang pendanaannya diperoleh dari Penyertaan Modal Negara (PMN) dan ditambahkan dengan Alokasi Pinjaman Lur Negeri (APLN).
Pemerintah  dan PT  PLN berupaya untuk mencapai rasio  elektrifikasi desa berlistrik 100%. Pembangunan listrik desa ini memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:
1. Memberikan fasilitas listrik terhadap desa lama yang terdapat dusun belum berlistrik dan juga desa baru yang belum berlistrik;
2. Memperluas jaringan distribusi dari sistem listrik yang ada ( existing ) yang berdekatan disertai dengan penambahan kapasitas pembangkit listrik;
3. Pengembangan  pembangkit  yang  menggunakan  tenaga  BBM  untuk  pedesaan  yang  lebih berkembang namun tidak dimungkinkan dilakukan penyambungan dari ekspansi grid sistem terdekat  untuk  saat  ini  dan  juga  pembangkit  Energi  Baru  Terbarukan  (EBT)  belum memungkinkan dalam waktu dekat.
Untuk mencapai target tersebut, PT. PLN kemudian menggunakan tolok ukur rasio elektrifikasi sebagai dasar penentuan besaran PMN yang dialokasikan kepada Kantor PLN regional. Apabila rasio elektrifikasi tersebut kurang, maka akan diberikan prioritas dana PMN guna mendukung pemenuhan target rasio elektrifikasi di wilayah tersebut. PT PLN Unit Distribusi Bali tahun 2020 mendapatkan PMN  sebesar  Rp9  miliar  yang  selanjutnya  digunakan  untuk  memenuhi  program  elektrifikasi  di pedesaan Bali  yang belum terdistribusi listrik. Selain itu program elektrifikasi desa tersebut  juga bertujuan untuk meningkatkan pelanggan listrik dari segment rumah tangga di beberapa desa.
Apabila dilihat secara runtut waktu, pelaksanaan PMN dalam rangka elektrifikasi desa di Bali sudah  berjalan  sejak  tahun  2010.  Tahun  2011-2018  tercatat  kenaikan  pelanggan  listrik  rumah tangga desa dengan kisaran 1.800 – 6.000 rumah tangga. Kenaikan ini juga mencakup jumlah desa yang dialiri listrik. Seiring berjalannya waktu, alokasi PMN tahun 2019-2020 yang diberikan kepada PT PLN Unit Distribusi Bali menunjukkan jumlah PMN yang lebih kecil dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan jumlah rumah tangga desa yang menjadi pelanggan sudah mencapai target 100% dari keseluruhan penduduk Bali. Capaian ini tentu saja menggembirakan karena program prioritas pemerintah melalui elektrifikasi di Bali dapat dicapai dengan baik.
Tabel 1. Alokasi PMN pada PT PLN Unit Distribusi Bali REALISASI TAHUN PELANGGAN JUMLAH DESA BARU LAMA RUPIAH 2010 651 - 33 5.908.306.000 2011 2.157 - 100 58.796.865.00 0 2012 1.845 - 57 51.689.688.65 0 2013 2.933 - 125 83.538.906.67 8 2014 2.345 - 83 40.817.474.61 3 2015 6.268 - 190 90.780.694.40 0 2016 2.568 - 94 56.344.036.56 9 2017 2.322 - 120 57.720.380.00 0 2018 2.643 - 108 65.894.027.84 9 2019 277 - 41 5.496.367.655 2020 354 - 27 9.921.684.365 24.363 - 978 526.908.431.7 79
Sumber :diolah dari laporan realisasi PMN 2010-2020
Sebagai  pendalaman  atas  pemanfaatan  PMN,  penelitian  ini  mengumpulkan  data  melalui wawancara  kepada  responden  yang  melakukan  atau  membidangi  pelaksanaan  pembangunan transmisi  dan  GI  di  PT.  PLN  Unit  Distribusi  Bali.  Berdasarkan Networks  knowledge yang dikembangkan  dari  hasil  analisis  wawancara  terhadap  narasumber  menggunakan  Atlas.ti, diperoleh relasi antar kode yang menjelaskan beberapa hal sebagai berikut:
a. Tujuan PMN di PT PLN Unit Distribusi Bali Investasi Pemerintah dalam bentuk Penyertaan Modal Negara bertujuan untuk pengembangan program listrik desa. Kaitannya dengan program listrik masuk desa adalah karena PMN untuk tiap wilayah tidaklah besar, maka jika untuk pembangunan pembangkit dan gardu induk tidak menggunakan dana yang berasal dari PMN, melainkan dengan Loan ADB atau pinjaman.

## 15 | Bina Ekonomi
b. Pelaksanaan PMN di PT PLN Unit Distribusi Bali
Berdasarkan wawancara yang dilakukan, pelaksanaan PMN pada PT PLN Unit Distribusi Bali dinilai  telah  berjalan  dengan  baik.  Hal  tersebut  terbukti  dengan  tercapainya  target  rasio elektrifikasi  100%  di  Bali  pada  tahun  2018  dan  didaftarkan  ke  Museum  Rekor  Indonesia (MURI)  pada  tahun  2019  sehingga  dapat  menjadi  bukti  nyata  bahwa  Penyaluran  dan Implementasi penggunaan dana PMN telah berjalan dengan baik, sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang diusulkan dan tidak terdapat keterlambatan.
c. Pembangunan Listrik Desa di PT PLN Unit Distribusi Bali Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 38 tahun 2016 tentang Percepatan Elektrifikasi di Pedesaan Belum Berkembang, Terpencil, Perbatasan dan Pulau Kecil Berpenduduk Melalui Pelaksanaan  Usaha  Penyediaan  Tenaga  Listrik  Skala  Kecil.  Salah  satu  Program  Pemerintah untuk memenuhi rasio elektrifikasi di daerah – daerah ini adalah Program Listrik Desa. Maka, PLN Regional yang rasio elektrifikasinya belum memenuhi target, dana PMN yang diterimanya akan  digunakan  untuk  memenuhi  Program  Pemerintah  tersebut.    Upaya  memenuhi  Rasio Elektrifikasi  100%  tersebut  tidaklah  mudah,  karena  terdapat  beberapa  kendala  yang menghambat tercapainya target tersebut. Kendala yang dimaksud adalah kendala medan yang berat  dan  juga  pembukaan  jalan  yang  semulanya  pepohonan  hingga  dapat  di  akses  menuju pemukiman warga di pedesaan. Dari kendala tersebut sangat mungkin terjadi pembengkakan biaya karena harus menyewa alat berat lebih  banyak dan juga biaya lainnya yang berkaitan. Namun demikian tim PLN Unit Distribusi Bali dibantu oleh masyarakat pedesaan pedalaman bergotong – royong dengan antusias untuk mendapatkan fasilitas listrik untuk desa mereka.
d.  Monitoring dan Evaluasi
PT  PLN  Unit  Distribusi  Bali  melakukan  monitoring  dan  evaluasi  dengan  menyiapkan penyusunan Standar Operasional Prosedur pada tahun berikutnya berdasarkan kinerja proyek listrik desa tahun sebelumnya. Saat ini PT PLN UID Bali juga sudah menggunakan RKP berbasis risiko yang dimulai dari tahun 2019 dan tahun 2020, sehingga alur proses perencanaan sampai eksekusi  sudah  menggunakan  kajian  risiko  beserta  mitigasi  risiko  tersebut.  Realisasi penggunaan PMN dimuat dalam laporan khusus yang dilaporkan ke PLN regional Jawa – Bali dan  kemudian  dilaporkan  kepada  Kantor  pusat  PT.  PLN  dan  pemerintah.  PLN  UID  Bali melakukan rapat untuk membuat SOP dimana SOP tersebut disusun berdasarkan pelaksanaan listrik  desa  tahun  sebelumnya.  Monitoring  dan  Evaluasi  dalam  tahun  anggaran  berjalan dilakukan  dengan  melihat  progress  realisasi  setiap  dua  minggu  sekali  untuk  menguraikan proses  sehingga  bisa  dilihat  dari  progress  jika  ada  kendala,  dan  keterlambatan  selanjutnya disampaikan dalam rapat kerja. Sehingga tidak ada lagi daerah-daerah yang terkendala program listrik desa yang didanai dari PMN.
Gambar 1 : Network view yang diolah melalui aplikasi Atlas.ti
Secara umum penggunaan investasi pemerintah dalam bentuk PMN yang dilakukan PT. PLN dengan  tujuan  meningkatkan  rasio  elektrifikasi  di  daerah  prioritas  terbilang  cukup  sukses.  Hal tersebut  dapat  dilihat  dari  rasio  elektrifikasi  yang  terus  meningkat  seiring  berjalannya  waktu. Berdasarkan data yang disampaikan dalam lokadata 2014, Rasio elektrifikasi Indonesia keseluruhan dari tahun 2014 – 2020 telah meningkat sebanyak 14,85% dari 84,35% pada 2014 menjadi 99,2% pada tahun 2020.
Rasio  elektrifikasi  di  Indonesia  tahun  2014-2020,  khususnya  untuk  daerah  Jawa  dan  Bali telah meningkat drastis. Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur masing-masing telah meningkat sebesar 12,96 %, 10,96 % , dan 14,45 %. Khusus Provinsi Bali, tahun 2019 mengalami peningkatan rasio elektrifikasi sebesar 14,83 %  sekaligus menjadi capaian akhir rasio elektrifikasi 100  %.  Hal  ini  menjadi  prestasi  karena  sebagai  provinsi  pertama  yang  mampu  mencapai  rasio Elektrifikasi Penuh 100 %.
Gambar 2 : Rasio Elektrifikasi Wilayah Jawa - Bali 2014 -2020 Sumber: diolah dari databoks.katadata dan lokadata

## 3.2.     Manfaat Investasi Pemerintah Melalui PMN pada PT PLN Distribusi Bali
Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Investasi  Pemerintah,  Pada  Pasal  1  ayat  1  dijelaskan  bahwa  Investasi  Pemerintah  merupakan

## 17 | Bina Ekonomi
penempatan  sejumlah  dana  dan/atau  barang  dalam  jangka  panjang  dengan  tujuan  demi memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan / atau manfaat lainnya. Kemudian pada Pasal 2 Ayat 1, disampaikan  bahwa  Investasi  Pemerintah  dimaksudkan  untuk  memperoleh  manfaat  ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.
Pengukuran manfaat PMN berfokus pada manfaat ekonomi dan sosial. Manfaat ekonomi dari investasi pemerintah melalui Penyertaan Modal Negara dapat berupa keuntungan finansial bagi  perusahaan  ataupun  keuntungan  berupa  dividen  yang  diterima  oleh  negara.  Manfaat ekonomi pada dasarnya dapat diukur dengan metode CBA atau Cost and Benefit Analysis. Manfaat sosial  cenderung  lebih  sulit  untuk  diukur  karena  manfaat  sosial  tidak  memiliki  variabel  baru seperti  manfaat  ekonomi  yang  dapat  terlihat  jelas  variabel  nya  dengan  jelas.  Sehingga,  dalam pengukuran  manfaat  sosial  maka  akan  dilakukan  dengan  data  kualitatif  yang  ditujukan  untuk mencari  hubungan  tidak  langsung  antara  pembangunan  yang  didanai  oleh  PMN  terhadap fenomena  /manfaat  yang  diterima  masyarakat,  misalnya  dengan  menambahnya  produktivitas masyarakat, mengurangi angka pengangguran dan lainnya.
Pada dasarnya, yang dimaksud dengan manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya pada  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2008  Tentang  Investasi Pemerintah  adalah :
a. Keuntungan berupa dividen, bunga, dan pertumbuhan nilai perusahaan yang mendapatkan Investasi Pemerintah sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
b. Peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
c. Peningkatan pemasukan pajak bagi negara sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi bersangkutan; dan/atau
d. Peningkatan  penyerapan  tenaga  kerja  sejumlah  tertentu  dalam  jangka  waktu  tertentu sebagai akibat langsung dari investasi bersangkutan.

## 3.2.1. Pengukuran Manfaat Ekonomi
Manfaat  ekonomi  merupakan  salah  satu  manfaat  yang  bersifat tangible atau berwujud.  Manfaat  ini  dapat  dilihat  dari  bagaimana  peningkatan income bagi  PT  PLN khususnya PLN UID Bali, dan juga bagaimana investasi  ini memberi income dalam bentuk dividen bagi pemerintah sebagai pemilik modal. Dalam mengidentifikasi manfaat ekonomi dapat  menggunakan impact  analysis yang  merupakan  satu  metode  pendekatan  untuk mengidentifikasi manfaat berwujud yang muncul akibat adanya investasi pada pembangunan listrik  desa.  Pendekatan  ini  terkait  dengan  realisasi  peningkatan income yang  diperoleh dengan adanya pembangunan tersebut.
Tabel 2. Perbandingan Total Cost, Income, dan dividen tahun 2013 dan 2017 Jenis Biaya/ Income/ Dividen 2013 Peningkatan selama 2014-2016 2017 Total cost Listrik Desa (PMN + APLN) 87.324.482.23 7 43.062.195 Penambahan KK teraliri listrik di 2.933 11.181 2.322
wilayah regional
Jawa-Bali Dividen pemerintah dari PLN UID Bali* (kerugian operasional tahun 2013) Rp663.451.273.576 * 7% = Rp46.441.589.150 dividen pemerintah total oleh PLN Pusat* (kerugian operasional tahun 2013) 27,69 miliar
Sumber: Diolah dari ARPLN 2014 dan 2017, Lapkeu 2013 dan 2017 PLN UID Bali
Manfaat  ekonomi  dari  program  listrik  desa  yang  dibiayai  melalui  PMN  ditambah dengan dana dari PLN dapat dilihat proyeksinya dari data yang tersaji pada tabel  2. Pada tahun  2013  kebutuhan  biaya  untuk  pembangunan  program  listrik  desa  mencapai  Rp 87.324.482.237 yang menghasilkan penambahan rumah tangga (RT) teraliri listrik sebanyak 2.933 RT. Selama kurun waktu 2014-2016 terdapat penambahan RT teraliri listrik sebanyak 11.181 RT. Tahun 2017 juga terjadi penambahan RT teraliri listrik sebanyak 2.322 RT dengan nilai biaya investasi listrik desa sebesar Rp 43.062.195.
Dari sisi pertumbuhan pelanggan RT, penambahan coverage pada tahun 2013 sebesar 2933 pelanggan masih relatif kecil jika dibandingkan dengan modal biaya yang dikeluarkan pada  tahun  berjalan.  Hal  ini  berbeda  dengan  tahun  2017  dimana  peningkatan  pelanggan sebesar 2322 pelanggan dengan modal yang jauh lebih sedikit. Hal ini dapat terjadi karena Investasi  dari  Pemerintah  yang  kemudian  dilaksanakan  oleh  PT  PLN  dalam  hal  ini Pembangunan  berdasarkan  Program  Listrik  desa  bertujuan  untuk  pemenuhan  program prioritas nasional dan keuntungannya merupakan jangka panjang.
Dari segi manfaat ekonomi berupa pendapatan dividen, pada tahun 2013, pemerintah pusat tidak mendapatkan dividen dari PT PLN dikarenakan tidak adanya penerimaan bersih ( net  revenue )  yang  diterima  di  tahun  tersebut,  baik  dari  PT  PLN  Regional  Jawa-Bali  Unit Distribusi  Bali  ataupun  PT  PLN  Pusat.  Pada  tahun  2017  PT.  PLN  berhasil  membukukan keuntungan dimana dividen yang disetorkan  PT  PLN  kepada pemerintah  lebih tinggi dari biaya  investasi  pemerintah  yang  diberikan  untuk  menjalankan  proyek  program pembangunan Listrik Desa pada tahun berjalan. Dividen yang diberikan PT PLN Pusat kepada pemerintah adalah sebesar 27,69 Miliar Rupiah dimana Rp46.441.589.150 dividen tersebut berasal dari 7% Laba Operasional PT PLN Regional Jawa-Bali Unit Distribusi Bali.
Pembangunan  listrik  desa  pada  tahun  2013  tidak  secara  langsung  menghasilkan manfaat ekonomi berupa dividen karena di tahun tersebut rasio elektrifikasi belum setinggi pada tahun 2017 dan juga PT PLN sedang gencar melakukan di tahun 2013 tersebut. Dalam ARPLN 2014 disebutkan pada tahun 2013 PT PLN mengalami kerugian operasional secara menyeluruh  sehingga  menyebabkan  tidak  adanya  dividen  yang  dibagikan  kepada pemerintah. Income berupa dividen di dapat dari laba bersih operasional yang berasal dari penerimaan pembayaran dari pelanggan, sehingga dalam kasus PT PLN khususnya Regional Jawa-Bali  Unit  Distribusi  Bali,  tahun  2013  merupakan  tahun  pembangunan  jaringan infrastruktur  utama  seperti  jaringan  atas  bertegangan  tinggi,  dadu  utama,  dan  lainnya sehingga belum mampu menambah pelanggan dalam jumlah besar.
Di  sisi  lain,  tahun  2017  dapat  dikatakan  tahun  penyempurnaan  pembangunan menuju  rasio  elektrifikasi  100%  untuk  wilayah  Bali  yang  akhirnya  terwujud  tahun  2018, sehingga  tahun  2017  jaringan  utama  sudah  tersedia  secara  menyeluruh  dan  hanya

## 19 | Bina Ekonomi
diperlukan  membuat  jaringan  pendukung  (dari  jaringan  utama  menuju  ke  rumah-rumah pelanggan)  maka  dana  yang  diperlukan  relatif  jauh  lebih  kecil,  namun  terlihat  mampu menambah pelanggan dengan jumlah signifikan.
Jika dilihat dari beberapa penjelasan tersebut, maka dapat dilihat bahwa manfaat ekonomi  atas  investasi  pemerintah  melalui  PMN  pada  PT.  PLN  Unit  DIstribusi  Bali  tidak diterima secara langsung saat program listrik desa mulai berjalan. Manfaat ekonomi baru diterima  pemerintah  pusat  pada  kurun  waktu  beberapa  tahun  berikutnya.  Meskipun  dari tahun 2013-2017 jumlah dividen yang diterima pemerintah lebih kecil dari total biaya yang dikeluarkan melalui PMN. Penelitian ini menghasilkan argumentasi bahwa manfaat ekonomi atas  PMN  yang  tidak  dirasakan  dalam  jangka  pendek  bukan  merupakan  inefisiensi  dari investasi  pemerintah ,  melainkan  ‘ late  effect ’  atau  efek  yang  terlambat  daripada  investasi jangka panjang yang diterapkan. Laba operasional yang akhirnya menjadi dividen di tahun 2017  membuktikan  bahwa  hasil  investasi  dalam  bentuk  dividen  merupakan  akumulasi keuntungan investasi dari beberapa tahun sebelumnya.
Terlepas  dari  perhitungan  finansial  dari  sudut  pandang  PT  PLN  selaku  pelaksana investasi dan pemerintah pusat selaku pemberi modal, masyarakat desa sebagai sasaran dari program listrik desa ini merasakan manfaat ekonomi secara  langsung dan  tidak langsung (efek ekonomi berganda) dari penggunaan listrik desa untuk kegiatan ekonomi di desa yang dialiri listrik. Tentunya ada peningkatan produktivitas setelah teraliri listrik dibandingkan sebelum teraliri listrik.
Sebagai  contoh,  penghitungan  manfaat  ekonomi  yang  dirasakan  masyarakat  yang sebelumnya tidak merasakan listrik adalah membandingkan biaya yang dikeluarkan rumah tangga dalam memelihara lampu sebagai alat penerangan di rumah. Dari perbandingan pada tabel 3 terlihat adanya pengurangan biaya yang signifikan yang dirasakan masyarakat dalam hal penerangan di malam hari. Sebelum mendapat aliran listrik masyarakat mengeluarkan biaya sekitar Rp 100.000 untuk penerangan. Namun setelah adanya listrik, masyarakat hanya perlu mengeluarkan biaya 5% nya saja yaitu 5 ribu rupiah per bulannya dan mendapatkan lampu  10  Watt  untuk  menerangi  ruangan.  Belum  lagi  dampak  lingkungan,  dimana tersedianya  listrik  tidak  menimbulkan  polusi  yang  dapat  mengganggu  kesehatan  apabila dibandingkan dengan penggunaan lampu minyak tanah.
Tabel 3. Perbandingan Biaya Penerangan menggunakan Lampu Minyak Tanah
dengan Lampu LED 10 watt Jenis lampu Biaya Jangka waktu Biaya Dalam 1 bulan Lampu  Minyak tanah Rp 14.000 / liter  Bertahan  rata- rata hingga 4 hari pemakaian hanya  di  malam hari 30/4*14000 = Rp 105.000 Lampu  Listrik LED 10W 10W*12 jam (gelap) = 0.12Kwh*1400/kw h Rp 168 Per hari  Rp  168  *  30  hari = Rp 5.040 Sumber: diolah dari data hasil wawancara dengan narasumber

## 3.2.2. Pengukuran Manfaat Sosial
Manfaat  sosial  merupakan  salah  satu  manfaat  yang  bersifat intangible atau  tak berwujud.    Pengukuran manfaat  sosial  ini  dapat dikatakan  lebih rumit  dari  pada manfaat ekonomi, manfaat ekonomi dapat diukur dengan variabel yang tepat dan angka yang pasti sedangkan manfaat sosial banyak dipengaruhi variabel lain, keadaan sosial di wilayah sekitar, kondisi masyarakat dan lainnya, sehingga tidak bisa digeneralisir.
Gambar 3 : Network Diagram Manfaat Sosial
Berdasarkan Networks knowledge yang dikembangkan dari hasil analisis wawancara terhadap  narasumber  menggunakan  Atlas.ti,  diperoleh  relasi  antar  kode  yang  di  analisis terkait dengan manfaat sosial. Dari pernyataan narasumber yang bekerja pada PT PLN UID Bali,  Investasi  Pemerintah  dalam  bentuk  Penyertaan  Modal  Negara  dapat  memberikan berbagai manfaat sosial seperti yang ditargetkan pemerintah dalam mengadakan program listrik desa ini, manfaat sosial tersebut antara lain dapat melistriki masyarakat yang memang berada di daerah terpencil , kalau finansial, jika dibandingkan dengan investasinya, PLN tidak mendapat dan juga tidak mencari keuntungan.
Pada masyarakat desa khususnya, dengan memiliki listrik dapat meningkatkan taraf hidup. Sebagai proyeksi,  rupiah per KWH tarif listrik untuk 1 bohlam dalam 8 jam, dia hanya akan menghabiskan sangat sedikit rupiah,  yang jika 1 bulan paling hanya 15 ribu untuk 1 bohlam, kalau dia menggunakan lampu minyak tanah,  19 ribu minyak tanah 1 liter missal hanya  untuk  4  hari,  belum  lagi  asap  yang  dihasilkan  dan  berbahaya.    Meningkatkan produktivitas juga, misalnya untuk membuat kerajinan tangan, kebutuhan upacara sampai larut  /  lembur,    memfasilitasi  usaha-usaha  maju  di  desa,  seperti  pengrajin  kayu  di  desa dengan alat” modern dan lebih efektif, alat giling listrik, pemanas listrik, dan banyak lagi yang nantinya  dapat  membuka  lapangan  kerja  baru.  Juga  menambah  wawasan  dan  informasi, sesuai dengan tagline PLN dulu, yaitu listrik untuk kehidupan yang lebih baik.

## 4. SIMPULAN
Berdasarkan  pembahasan  terkait  Penyertaan  Modal  Negara  pada  program Pembangunan Listrik Desa di Provinsi Bali dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :
1. Pelaksanaan  investasi  pemerintah  melalui  Penyertaan  Modal  Negara  pada  PT.  PLN Region Jawa – Bali  Unit Distribusi Bali berjalan dengan optimal. Hal tersebut terlihat dari keberhasilan pemenuhan target rasio elektrifikasi 100% di provinsi Bali sesuai dengan

## 21 | Bina Ekonomi
Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT  PLN Tahun 2018-2027.  Tidak hanya  memenuhi  target,  kinerja  PT  PLN  Region  Jawa – Bali  Unit  Distribusi  Bali memperoleh  rekor  MURI  pada  tahun  2019  sebagai  provinsi  pertama  yang  mencapai rasio elektrifikasi 100%.
2. Pencapaian  kinerja  tersebut  dilakukan  melalui  program  pembangunan  listrik  desa  di Provinsi Jawa Bali. Program ini bertujuan untuk membantu mendapatkan fasilitas listrik pada  rumah  warga  yang  berada  di  pedesaan  yang  mengalami  kesulitan  akses  listrik. Beberapa tantangan dan kendala terutama medan yang berat dan juga akses jalan yang belum  tersedia  untuk  kendaraan.  Meskipun  demikian  masyarakat  desa  antusias bergotong-royong menyukseskan program listrik desa.
3. Manfaat dari investasi pemerintah melalui PMN pada PT PLN Region Jawa – Bali Unit Distribusi Bali dibagi menjadi manfaat ekonomi dan manfaat sosial :
a. Manfaat Ekonomi menunjukkan hasil bahwa manfaat ekonomi  berupa dividen yang yang  diperoleh  pemerintah  pusat  baru  dihasilkan  6  tahun  sejak  projek pembangunan listrik desa dilaksanakan pada tahun 2011.  Disisi lain, masyarakat yang  sebelumnya  tidak  merasakan  listrik,  dengan  adanya  listrik  desa  merasakan manfaat dari segi ekonomi, jika dibandingkan dengan sebelum dialiri listrik. Contoh manfaat  ekonomi  tersebut  adalah  berkurangnya  biaya  operasional  RT  dalam membiayai penerangan di malam hari.
b. Manfaat Sosial dari PMN pada PT PLN Region Jawa – Bali Unit Distribusi Bali terbagi menjadi manfaat sosial langsung dan tidak langsung. Manfaat langsung yaitu seperti meningkatkan produktivitas, efisiensi biaya dan tenaga, meningkatkan taraf hidup, menambah  wawasan  dan  informasi,  dan  juga  memfasilitasi  usaha-usaha  maju  di desa.  Manfaat tidak langsung adalah impact dari terjangkaunya listrik di seluruh kalangan masyarakat, antara lain meningkatnya angka melek huruf, meningkatnya lapangan  pekerjaan,  menurunnya  jumlah  pengangguran,  meningkatnya  indeks perkembangan manusia, meningkatnya Indeks implisit Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian; Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik dan  Gas;  Pengadaan  Air;  Pengelolaan  Sampah,  Limbah  dan  Daur  Ulang;  serta Konstruksi.

## DAFTAR PUSTAKA
Afifi,  A.  A.,  &  Sastry,  S.  V.  S.  (2013).  Tahapan  Rasio  Elektrifikasi  100%. Journal  of  Chemical Information and Modeling , 53 (9).
Aziz,  A.  (2007).  Ekonometrika  Teori  &  Praktik  Eksperimen  dengan  MATLAB. Universitas  UIN Malang .
BAKROH, D. S. B. (2020). PENGELOLAAN INVESTASI PEMERINTAH . Politeknik Keuangan Negara STAN.
Ekawati, R. K. (2016). Teknik Mengukur Manfaat tangible dan intangible .
Kali, A. (2012). Analisis Program Listrik Pedesaan Dalam Meningkatkan. MektekMektek , 14 . Lokadata.  (2014). Rasio  elektrifikasi  berdasarkan  provinsi  Tahun  2014 .  Beritagar. https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/rasio-elektrifikasi-berdasarkan-provinsi- 1482476963#:~:text=Rasio  elektrifikasi  nasional  sampai  dengan,2014  mencapai 84%2C35%25.
PT PLN. (2018). RUPTL PLN 2018-2027 .
Riastuti, A. K. (2008). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Investasi Pemerintah Di Bidang Infrastruktur  Listrik  Di  Indonesia  Tahun  1986-2006 (Doctoral  dissertation,  Universitas Airlangga).
Setjen  DPR  RI,  B.  A.  A.  dan  P.  A.  (2016).  Penyertaan  Modal  Negara  kepada  BUMN. Buku  1 Rancangan  Undang-Undang  Tentang  Anggaran  Dan  Belanja  Negara  Tahun  2016 ,  1 – 4. http://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/biro-apbn-apbn-Penyertaan-Modal-Negara- pada-BUMN-1441158796.pdf
Sulistiani, H., Miswanto, M., Alita, D., & Dellia, P. (2020). Pemanfaatan Analisis Biaya Dan Manfaat Dalam Perhitungan Kelayakan Investasi Teknologi Informasi. Edutic  - Scientific Journal of Informatics Education , 6 (2). https://doi.org/10.21107/edutic.v6i2.7220
Sumardjoko, I., & Akhmadi, M. H. (2019). Pengembangan Infrastruktur Konektifitas Sebagai Daya Ungkit  Ekonomi  Dan  Pemangkas  Kemiskinan  Jawa  Timur. Jurnal  Manajemen  Keuangan Publik , 3 (1), 22-31.