HJMB Vol 1 No. 1 (2019) pp: 63  - 75
HIRARKI

## Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis
http://journal.upp.ac.id/index.php/Hirarki
ANALISIS PENGARUH

## TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU
Sarmini 1) , Andi Afrizal 2 Managemen  Faculty , University of Pasir Pengaraian

## Info Artikel
________________
Keywords: transparansi, akuntabilitas, pengelolaan keuangan daerah ____________________

## Abstrak
_______________________________________________________________ ____
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh transparansi dan akuntabilitas  terhadap  Pengelolaan  keuangan  daerah  di  Kabupaten  Rokan Hulu. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pejabat yang melaksanakan pengelolaan  keuangan  daerah.  Sampel  penelitian  menggunakan  teknik proportional  random  sampling dengan  jumlah  sebanyak  87  orang.  Metode pengumpulan  data  menggunakan  observasi,  kuesioner,  dokumentasi  dan wawancara.  Analisis  data  menggunakan  regresi  linier  berganda  dengan program  SPSS.  Hasil  analisis  regresi  linier  berganda  diperoleh  persamaan regresi  Y  =  7.280  +  1,017X1  +  1.426X2.  Secara  parsial,  diperoleh  t-hitung transparansi  4.239  dan  akuntabilitas  7.629.    Secara  simultan,  diperoleh  F- hitung  114.933.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  73,2%  pengelolaan keuangan  daerah  dipengaruhi  oleh  transparansi  dan  akuntabilitas,  sedangkan sisanya  26,8%  dipengaruhi  oleh  variabel  lain  yang  tidak  diteliti  dalam penelitian  ini.  Kesimpulan  dari  penelitian  ini.  Baik  pada  pengujian  secara parsial (uji t) maupun pada pengujian secara simultan (uji F) seluruh variabel bebas  yang  terdiri  dari  transparansi  dan  akuntabilitas  berpengaruh  secara simultan terhadap pengelolaan keuangan daerah.

## ANALYSIS OF THE EFFECT OF TRANSPARENCY AND ACCOUNTABILITY ON ROKAN HULU REGENCY FINANCIAL MANAGEMENT

## Abstract
_______________________________________________________________
This  study  aims  to  determine  the  effect  of  transparency  and accountability  on  local  financial  management  in  Rokan  Hulu  Regency.  The population  in  this  study  are  all  officials  who  carry  out  regional  financial management.  The  study  sample  used  a  proportional  random  sampling technique  with  a  total  of  87  people.  Data  collection  methods  using observation,  questionnaires,  documentation  and  interviews.  Data  analysis using  multiple  linear  regression  with  the  SPSS  program.  The  results  of multiple linear regression analysis obtained regression equation Y = 7.280 + 1.017X1  +  1.426X2.  Partially,  transparency  count  4,239  and  accountability 7,629  were  obtained.  Simultaneously,  an  F-count  of  114,933  was  obtained. The  results  showed  that  73.2%  of  regional  financial  management  was influenced  by  transparency  and  accountability,  while  the  remaining  26.8% was influenced by other variables not examined in this study. The conclusion of this study. Both the partial test (t test) and the simultaneous test (F test) all independent  variables  consisting  of  transparency  and  accountability simultaneously affect the management of regional finances
 Alamat korespondensi : Universitas Pasir Pengaraian E-mail: Sarmi@gmail.com P-ISSN 2684-9666 E-ISSN 2684-8503

## PENDAHULUAN
Perubahan  sistem  pemerintahan  dari sistem  sentralisasi  menjadi  desentralisasi  dalam bentuk  otonomi  daerah  telah  memberi  dampak yang besar pada sistem penyelenggaraan pemerintahan.  Dengan  adanya  otonomi  daerah, pemerintah daerah dituntut untuk dapat melaksanakan  tata  kelola  keuangan  secara langsung dan dapat dipertanggungjawabkan.
Manajemen  keuangan  yang  rasional,  adil, transparan  dan  bertanggungjawab  tidak  hanya dilihat dari jumlah anggaran yang diperoleh, tetapi lebih kepada tata kelola yang dilakukan oleh suatu daerah  dalam  mengelola  anggaran  tersebut. Pengelolaan anggaran dikatakan baik apabila telah menerapkan tiga komponen utama, yaitu: ekonomis,  efisiensi,  dan  efektivitas.    Hal  ini senada  dengan  yang  dikatakan  oleh  Mardiasmo (2014:25)  bahwa  penerapan  ekonomis,  efisiensi, dan  efektivitas  dalam  mencapai  tujuan  organisasi dapat  dilihat  dari  minimalnya  biaya  yang dikeluarkan  dan  optimalnya  hasil  yang  diperoleh dari pelaksanaan program dan kegiatan organisasi.
Transparansi menurut Sumarsono (2009) adalah  segala  sesuatu  berupa  kegiatan  ataupun kebijaksanaan  yang  diambil  oleh  pemerintah secara terbuka.Dengan adanya keterbukaan ini,maka  seluruh  aspirasi  masyarakat  menjadi perhatian  utama  pemerintah  daerah  dalam melaksanakan tugas.Sedangkan akuntabilitas menurut Halim (2012:29) adalah suatu kewajiban pemerintah kepada masyarakat untuk mempertanggungjawabkan seluruh anggaran yang menjadi tanggungjawabnya. Instrumen utama dari akuntabilitas adalah anggaran pemerintah, Sukesti (2011)  mengatakan  bahwa  anggaran  pemerintah daerah yang  dituangkan  dalam  APBD  adalah  alat akuntabilitas,  manajemen  dan  kebijakan  ekonomi daerah.
Pengelolaan keuangan daerah adalah seluruh  kegiatan  yang  meliputi  perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,  pertanggungjawaban  dan  pengawasan keuangan  daerah.Pada  Peraturan  Pemerintah Nomor  12  Tahun  2019  tentang  Pengelolaan Keuangan Daerah jelas dikatakan bahwa pengelolaan  keuangan  daerah  yang  baik  harus dijalankan  secara  transparan  dan  akuntabel. Transparan  disini  maksudnya  adalah  sebuah kondisi  dimana  masyarakat  atau  publik  bisa mengetahui  dengan  jelas  seluruh  kebijaksanaan dan  tindakan  yang  diambil  dalam  melaksanakan fungsi beserta sumber daya yang dimanfaatkannya.  Sedangkan  akuntabilitas  dalam pengelolaan keuangan daerah adalah suatu bentuk wujud  pertanggungjawaban  pemerintah  dalam
mengelola  keuangan  daerah  kepada  masyarakat dan  DPRD  terkait  dengan  kegagalan  maupun keberhasilannya  sebagai  bentuk  evaluasi  pada tahun  berikutnya.  Masyarakat  tidak  hanya memiliki  hak  untuk  mengetahui  pengelolaan keuangan  tetapi  juga  berhak  untuk  menuntut pertanggungjawaban  atas  pengaplikasian  serta pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah tersebut.
Pada  struktur  Pemerintah  Daerah,  Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terdiri dari Dinas,  Badan  dan  Kantor  merupakan  bagian  dari sektor  publik  yang  selalu  disoroti,  karena  kinerja SKPD merupakan instrumen manajemen pembangunan  daerah  yang  akan  menentukan kinerja  daerah  dalam  mewujudkan  kesejahteraan rakyat  di  daerah  (PP.No.  41  Tahun  2007). Efisiensi  dan  efektifitas  pelaksanaan  transparansi dan  akuntabilitas  dalam  pengelolaan  keuangan daerah juga berhubungan erat dengan akses publik terhadap  laporan  pertanggungjawaban  maupun laporan  temuan  yang  dapat  dibaca  dan  dipahami. Dalam  sistem  demokrasi  yang  terbuka,  akses  ini disediakan  oleh  media  seperti:  surat  kabar, majalah, radio, televisi dan internet.
Kabupaten  Rokan  Hulu  merupakan  salah satu kabupaten yang menekankan adanya transparansi  dan  akuntabilitas  dalam  pengelolaan keuangan  daerahnya.  Pada  tanggal  21  Januari 2019  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Rokan  Hulu bersama  dengan  Direktur  PT.  Bank  Riau  Kepri sudah melakukan penandatanganan nota kesepahaman  (MoU)yang  disaksikan  oleh  BPK- RI  mengenai  penerapan  akses  data  transaksi rekening Pemerintah Daerah secara online (Kasda Online)  sebagai  salah  satu  yang  berfungsi  untuk mencegah  terjadinya  penyalah  gunaan  transaksi keuangan.  (https://bpkadrohul.com,  diakses  22 Januari 2019)
Kemudian,  pada  pertengahan  tahun  2019 Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Rokan  Hulujuga melakukan  penandatangan  nota  kesepahaman
(MoU) dengan BPK-RI
mengenai pengimplementasian  SIMDA  Integrated  dalam proses  pengelolaan  keuangan  daerah.  Dengan menerapkan  SIMDA  Integrated  ini  harapannya akuntabilitas  dari  pengelolaan  keuangan  daerah dapat  ditingkatkan,  karena  seluruh  kegiatan pengelolaan  keuangan  mulai  dari  perencanaan pembangunan,  penganggaran,  penatausahaan  dan pelaporan,  baik  itu  pelaporan  keuangan  maupun pelaporan kinerja dapat diamati dan ditelusuri dari satu
perangkat yang sama. (https:// www.bpkp.go.id ,  diakses  09  Agustus 2019).
Pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Rokan  Hulu  dari tahun  2014  s.d  2019  terus  menunjukkan perubahan  yang  positif  dimana  pada  tahun  2016 s.d  2018  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah (LKPD)  berhasil  memperoleh  opini  Wajar  Tanpa Pengecualian (WTP). Namun walaupun demikian, menurut BPK-RI sistem pengelolaan keuangan di beberapa  daerah  di  Indonesia  masih  menemukan adanya  beberapa  permasalahan,  seperti:  a) Lemahnya  Sistem  Pengendalian  Intern  (SPI);  b) Ketidak  patuhan  terhadap  peraturan  perundang- undangan;  dan  c)  Penggunaan  anggaran  yang tidak efektif
dan
efisien.
(https:// koranindonesia.id ,  diakses  05  Oktober 2018).
Di  Kabupaten  Rokan  Hulu,  permasalahan utama  pengelolaan  keuangan  daerah  adalah mengenai  penggunaan  anggaran  yang  tidak berjalan  secara  efektif  dan  efisien  sehingga berdampak  pada  minimnya  penyerapan  anggaran APBD  pada  beberapa  SKPD.  Karena  penyerapan anggaran  minim,  maka  program  dan  kegiatan berjalan  lambat,  selain  itu  timbulnya  kesan kebiasaan  menghabiskan  anggaran  diakhir  tahun sehingga hasilnya menjadi tidak maksimal.
Berdasarkan data Laporan Realisasi Anggaran  SKPD  Tahun  2018  dari  Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Rokan Hulu bagian Pelaporan  dan  Akuntansi,  ada  beberapa  SKPD yang  tidak  mencapai  target,  seperti  pada  Kantor Satuan  Polisi  Pamong  Praja  Dan  Pemadam Kebakaran, Dinas Peternakan dan Perkebunan dan juga Badan Pendapatan Daerah, realisasi pendapatan pada tahun 2018 tidak mencapai 50% dari  target  anggaran  pendapatannya.  Selain  itu, realisasi  belanja  tahun  2018  pada  Dinas Perhubungan,  Dinas  Pariwisata  Dan  Kebudayaan dan  Dinas  Komunikasi  Dan  Informatika  masih dibawah  75%  dari  target  anggaran  belanja.    Data Laporan  Realisasi  Anggaran  (LRA)  Pendapatan Belanja  dari  masing-masing  SKPD  dapat  dilihat pada tabel 1.2 di bagian lampiran proposal ini:
Selain permasalahan penggunaan anggaran  yang  tidak  berjalan  secara  efektif  dan efisien,  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Rokan Hulu  juga  belum  menyediakan  semua  informasi keuangan  secara  terbuka  kepada  publik.  Dimana berdasarkan Instruksi
Mendagri
Nomor 188.52/1797/SJ  Tahun  2012  setiap  daerah diwajibkan  memiliki  webside  resmi  untuk mempublikasikan  seluruh dokumen  anggaran  dan meng update data  yang  ada  sebagai  bentuk pelaksanaan  transparansi  dan  akuntabilitas  dalam pengelolaan  keuangan  daerah.  Dalam  hal  ini Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Rokan  Hulu  telah memiliki webside tersebut,  akan  tetapi  hanya
sebagian  dokumen  anggaran  saja  yang  baru dipublikasikan kemudian untuk update data secara berkala juga belum
terlaksana (hhtp://bpkadrohul.com, diakses 07 Januari 2018)
Permasalahan  diatas  diduga  bisa  saja
terjadi  karena  belum  menyeluruhnya  penerapan transparansi  dan  akuntabilitas  dalam  pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Rokan Hulu.Dengan adanya transparansi dalam mengambil  kebijakan  anggaran,  kesepakatan bersama  antara  MUSPIDA,  DPR  dan  Pemerintah Daerah.  Kemudian  ada  akuntabilitas  pemerintah terhadap  kegiatan  yang  dilakukan,  adanyanya wewenang  dan  tanggungjawab  yang  jelas, pertanggungjawaban  alokasi  dana  yang  jelas,  dan seluruh  proses  yang  didukung  dalam  pengelolaan keuangan  daerah.  Maka  masalah  seperti  yang diuraikan  diatas  dapat  diminimalisir,  sehingga pengelolaan  APBD  yang  ekonomis,  efisien  dan efektif  dapat  terlaksana,  dan  good  governanve dapat tercapai.
Penelitian  yang  terkait  transparansi  dan akuntabilitas  pernah  dilakukan  oleh  Yanuarisa, dkk (2011), dimana  penelitian tersebut dilakukan untuk mengungkapkan makna dasar dari transparansi dan akuntabilitas melalui pendekatan fenomenologi  transendental.  Adapun  makna  dari transparansi  dalam  anggaran  berbasis  kinerja mencakup  keterbukaan  proses  anggaran  yang dilakukan  oleh  pemerintah  dengan  melibatkan masyarakat disertai penyampaian kebijakan anggaran  sebagai  suatu  kewajiban  yang  disertai ”kerelaan”  yang  didukung  dengan  aksebilitas dokumen  anggaran  sebagai  tindakan  ”membuka jalan” menuju kepada dokumen-dokumen anggaran yang diperlukan untuk publik.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mempertanggungjawabkan anggaran yang
diamanahkan  masyarakat  dalam  bentuk  Laporan Pertanggungjawaban  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja Daerah (APBD). Sedangkan akuntabilitas performance based budgeting dimaknai dari tugas pokok  dan  fungsi  yang  merupakan  informasi kinerja  dalam  perencanaan  kinerja  sebagai  dasar alokasi performance  based  budgeting untuk membantu  pertanggungjawaban  anggaran  yang tertuang  dalam  Dokumen  Pertanggungjawaban Pelaksanaan  APBD.  Evaluasi  kinerja  sebagai umpan  balik  atas  hasil  kinerja  saat  ini  dan  masa lalu sebagai dasar dan pelajaran untuk memperbaiki  kinerja  di  masa  datang.Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai salah satu kewajiban instansi pemerintah daerah yang masih memerlukan perbaikan.
Didalam  setiap  kegiatan  yang  dilakukan tentu ada tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya,  begitu  juga  dalam  penelitian  ini. Tujuan dari penelitianini adalah sebagai berikut:
1. untuk mengetahui bagaimana penerapan  transparansi  pengelolaan keuangan  daerah  di  Kabupaten Rokan Hulu.
2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan  akuntabilitas  pengelolaan keuangan  daerah  di  Kabupaten Rokan Hulu.
3. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan  keuangan  pengelolaan keuangan  daerah  di  Kabupaten Rokan Hulu.
4. Untuk mengetahui pengaruh
transparansi dan akuntabilitas terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Rokan Hulu.
Seluruh  hak  maupun  kewajiban  yang bisa  dinilai  dengan  kekayaan,  ataupun  barang yang  dapat  menjadi  sumber  kekayaan  daerah  dan belum  dikuasai/dimiliki  oleh  Negara/Daerah  atau pihak  lain  berdasarkan  peraturan  yang  berlaku adalah pengertian dari  Keuangan Daerah (Halim, 2012:29)
Menurut  Halim  (2012:32),  tolak  ukur atau  indikator  yang  sering  digunakan  untuk melihat sistem pengelolaan keuangan daerah yang baik adalah:
1. Pengelolaan anggaran yang ekonomis Yaitu  suatu  kegiatan  operasional  dikatakan ekonomis  apabila  dapat  menghilangkan  atau mengurangi biaya yang tidak perlu.
2.   Pengelolaan anggaran yang efektif Yaitu menggambarkan hubungan antara masukan  sumber  daya  suatu  unit  organisasi (misal:  staf,  upah,  biaya,  administrasi)  dan keluaran yang dihasilkan memberikan informasi  tentang  konversi  masukan  menjadi keluaran (efisiensi dari proses internal).
3. Pengelolaan anggaran yang efisien Yaitu  menggambarkan  jangkauan  akibat  dan dampak  ( outcome )  dari  keluaran  ( output ) program  dalam  mencapai  tujuan  program. Semakin besar kontribusi output yang dihasilkan  terhadap  pencapaian  tujuan  atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu organisasi.
4.  Pengelolaan anggaran yang adil dan merata Yaitu  menggambarkan  penggunaan  anggaran yang sesuai berdasarkan kegiatan.
Menurut    Bastian  (2016)  APBD  adalah
suatu  draf  keuangan  tahunan  dari  pemerintah daerah  yang  ditetapkan  dengan  kebijakan  daerah dengan  masa  pelaksanaan  selama  1  (satu)  tahun
anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
Mardiasmo (2012:35) menyatakan bahwa presentase  laporan  keuangan  secara  terbuka adalah  salah  satu  bentuk  pemberian  informasi yang disampaikan oleh Pemerintah kepada DPRD dan  masyarakat.  Dalam  hal  ini  masyarakat diberikan  kesempatan  secara  langsung  untuk dapat  mengawasi  setiap  kebijakan  publik  yang diambil dalam menjalankan program dan kegiatan, sehingga kecurangan dan kegiatan yang menguntungkan pihak tertentu dapat dicegah.
Adapun  indikator  yang  digunakan  untuk mengukur  apakah  suatu  pengelolaan  keuangan dilakukan  secara  transparansi  atau  tidak  menurut Halim (2012:33), adalah:
1.   Pengumuman kebijakan anggaran Yaitu  memberitahukan  jumlah  anggaran  yang ada tanpa ada yang ditutupi.
2.   Dokumen anggaran yang mudah diakses Yaitu  kemudahan  akses  secara  luas  terhadap besarnya anggaran.
3.  Laporan pertanggungjawaban tepat waktu Yaitu  penyampaian  laporan  kegiatan  dari anggaran  yang  digunakan  tseseuai  pada waktunya.
4.  Sistem pemberian informasi pada publik Yaitu  penyampain  informasi  kemasyarakat secara terorganisir dan relevan.
Akuntabilitas adalah bentuk dari pertanggung  jawaban  entitas  pelapor  secara periodik  atas  pengelolaan  sumber  daya  ataupun kebijakan.  Sedangkan  menurut  Halim  (2012:27), akuntabilitas adalah pertanggung jawaban, penyajian,  pelaporan  dan  pengungkapan  kegiatan ataupun  aktivitas  yang  dilakukan  oleh  pejabat amanah  dalam  hal  ini  pemerintah  daerah  kepada sipemberi  amanah  atau  masyarakatsebagai  pihak yang mempunyai hak untuk memohon pertanggungjawaban tersebut.
Selanjutnya  menurut  Halim  (2012:34) beberapa  indikator yang digunakan untuk menilai akuntabilitas  dalam  pengelola  keuangan  daerah, yaitu:
1.  Informasi  pengelolaan  secara  terbuka,  cepat dan tepat
2.  Pelayanan yang memuaskan bagi publik
3.   Partisipasi publik
4.  Menjelaskan  dan  mempertanggung  jawabkan kebijakan publik
5.  Sarana  bagi  publik  untuk  menilai  kinerja pemerintahan.
Kerangka konseptual dari penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :
Gambar 1. Kerangka Konseptual Penelitian

## METODE
Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah seluruh  pejabat  yang  melaksanakan  pengelolaan keuangan daerah. Sampel
penelitian
menggunakan teknik proportional random sampling dengan jumlah sebanyak 87 orang. Jenis data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  ada dua  yaitu  data  kualitatif  dan  data  kuantitatif. Sumber  data  dalam  penleitian  ini  berupa  data primer dan data sekunder. Variabel bebas dalam penelitian ini transparansi (X1), akuntabilitas (X2) dan  variabel  terikat  pengelolaan  keuangan  daerah (Y).  Metode  pengumpulan  data  menggunakan observasi, kuesioner, dokumentasi dan wawancara.  Analisis  data  menggunakan  regresi linier berganda dengan program SPSS.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan hasil uji validitas masing- masing item pernyataan dalam kuesioner penelitian  ini  dinyatakan  valid.  Dapat  dikatakan valid  karena  nilai pearson  correlate nya  lebih besar  dibandingkan  dengan  nilai  r tabel =5%,  df  = n-2,  dimana  n  =  87.  Dengan  demikian  dapat disimpulkan  bahwa  jumlah  pernyataan  sebanyak 28 pada penelitian ini semuanya valid. berdasarkan  atas  pengujian  yang  dilakukan  untuk mengetahui  nilai cronbach’s  alpha .  Didapatlah nilai cronbach’s  alpha lebih  besar  dari  nilai cut off yang  ditentukan  yaitu  sebesar  0.60.  Sehingga dapat disimpulkan baik untuk variabel independen maupun  variabel  dependen  dalam  penelitian  ini dinyatakan reliabel.

## Tabel 1. Hasil Uji Normalitas
Dilihat  dari  Tabel  1,  terlihat  bahwa Kolmogorov-Smirnov  Z sebesar  1.546  dan  nilai Asymp.sig.  sebesar  0,071,  sehingga  dapat dikatakan  bahwa  distribusi  data  residual  normal. Hal  ini  sesuai  dengan  ketentuan  yang  dtelah ditetapkan  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  data tersebut berdistribusi normal dan dapat digunakan dalam penelitian.
Tabel 2. Hasil Uji Multikolinieritas
Hasil  uji Multikolinieritas pada  Tabel  2. menunjukkan  nilai  VIF  dibawah  10  dan  nilai Tolerance  tidak  <  0.1,  hal  ini  berati  bahwa diantara  variabel  independen  didalam  penelitian ini  tidak  terjadi  hubungan  atau  tidak  memiliki hubungan  satu  sama  lainnya,  sehingga  dapat disimpulkan  bahwa  model  regresi  tidak  terdapat Multikolinieritas.

## Gambar 2.
Hasil Uji Heteroskedastisitas
Sumber:Pengolahan data spss, 2020
Dari  grafik scatterplot yang  ada  pada gambar 2. dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar secara  acak,  serta  tersebar  baik  diatas  maupun dibawah  angka  nol  pada  sumbu  Y.  Hal  ini  dapat disimpulkan
bahwa
tidak terjadi heteroskedastisitas  pada  model  regresi  (Ghozali,
2011:284). Tabel 3. Hasil Uji Regersi Linier Berganda
Berdasarkan  Tabel  3.  persamaan  regresi linier berganda dapat disusun sebagai berikut:
Y = 7.280+1,017X1 + 1.426X2+ e
Interpretasi:
1. Nilai  konstanta  bernilai  positif  sebesar  7.280, hal  ini  menunjukan  bahwa  apabila  variabel transparansi dan akuntabilitas dianggap konstan  (0), maka nilai  pengelolaan  keuangan daerah sebesar 7.280.
2. Koefisien regresi variabel X1 sebesar 1.017menyatakan  bahwa  setiap  penambahan (karena tanda +) 1% variabel transparansi akan meningkatkan  pengelolaan  keuangan  daerah sebesar 1,639.
3. Koefisien regresi X2 sebesar 1.426menyatakan  bahwa  setiap  penambahan (karena  tanda  +)  1%  variabel  akuntabilitas akan  meningkatkan  pengelolaan  keuangan daerah  sebesar  1.426.  Hal  ini  dapat  diartikan bahwa  ketika  pemerintah  daerah  memiliki akuntabilitas  yang  tinggi  bisa  meningkatkan pengelolaan  keuangan  daerah  dan  terjadi hubungan positif yaitu dengan adanya kenaikan variabel akuntabilitas, maka pengelolaan keuangan daerah akan meningkat.
Tabel 4. Hasil Koefisien Determinasi (R 2 ) Hasil pengujian dilakukan dengan menggunakan  program  SPSS,  maka  diketahui koefisien determinasi (R 2 ) yang diperoleh sebesar 0,732.  Hal  ini  berarti  73,2%  pengelolaan keuangan  daerah  dapat  dijelaskan  oleh  variabel transparansi  dan  akuntabilitas,  dengan  kata  lain bahwa  variabel  independent  memberi  pengaruh bersama sekitar 73,2% terhadap variabel
dependent.  Sedangkan  sisanya  adalah  (100%  - 73,2%  =  26,8%)  pengelolaan  keuangan  daerah dijelaskan  oleh  variabel-variabel  lain  yang  tidak di  teliti  dalam  penelitian  ini  atau  sebab-sebab yang lain diluar model. Berdasarkan  hasil  deskriptif  diperoleh bahwasanya transparansi keuangan yang
dilakukan  Badan  Pengelolaan  Keuangan  Daerah kabupaten Rokan Hulu berada pada kriteria cukup baik. Ini dapat dilihat dengan hasil yang tertinggi pada variabel transparansi pada pernyataan nomor 6  yaitu  laporan  pertanggung  jawaban  Keuangan Pemda  Kabupaten  Rokan  Hulu  selalu  disajikan tepat  waktu  sehingga  dapat  berpengaruh  dan berguna  dalam  pengambilan  keputusandengan nilai  TCR  sebesar  71,5%  dengan  klasifikasi Tingkat Capaian Responden pada kriteria baik,sedangkan yang paling rendah pada pernyataan  nomor  2  yaitu  informasi  yang diberikan  kepada  publik  dapat  meningkatkan transparansi  anggaran  dengan  nilai  TCR  sebesar 69,2%  dengan  klasifikasi  Tingkat  Capaian Responden pada kriteria baik.
Berdasarkan  hasil  deskriptif  diperoleh bahwasanya akuntabilitas keuangan yang dilakukan  Badan  Pengelolaan  Keuangan  Daerah kabupaten  Rokan  Hulu  berada  pada  kriteria  baik. Ini  dapat  dilihat  dengan  hasil  yang  tertinggi  pada variabel  akuntabilitas  pada  pernyataan  nomor  6 yaitu  masyarakat  mengetahui  tentang  APBD  dan pernyataan  nomor  7  yaitu  pelaksanaan  kebijakan dipertanggungjawabkan pemerintah daerah kepada  DPRD  dan  masyarakat  dengan  nilai  TCR sebesar 71,3% dengan klasifikasi Tingkat Capaian Responden  pada  kriteria  baik,sedangkan  yang paling  rendah  pada  pernyataan  nomor  1  yaitu Anggaran  disajikan  secara  terbuka,  cepat,  dan tepat  kepada  seluruh  masyarakat  dengan  nilai TCR  sebesar  69,7%  dengan  klasifikasi  Tingkat Capaian Responden pada kriteria baik.
Berdasarkan  hasil  deskriptif  diperoleh bahwasanya Pengelolaan Keuangan Daerah
kabupaten  Rokan  Hulu  berada  pada  kriteria  baik. Ini  dapat  dilihat  dengan  hasil  yang  tertinggi  pada variabel  pengelolaan  keuangan  daerah  pada pernyataan  nomor  6  yaitu  pengelolaan  keuangan dilakukan  secara  efisien  untuk  mencapai  tujuan pemerintahdengan  nilai  TCR  sebesar  75,6% dengan  klasifikasi  Tingkat  Capaian  Responden pada  kriteria  sangat  baik,  sedangkan  yang  paling
rendah  pada  pernyataan  nomor  3  yaitu  setiap program  kerja  yang  dilakasanakan  dan  dikelola secara  efektif  sesuai  dengan  target  yang direncanakan  dengan  nilai  TCR  sebesar  69,2% dengan  klasifikasi  Tingkat  Capaian  Responden pada kriteria baik.
Berdasarkan hasil analisis regresi berganda dengan menggunakan SPSS, maka pada bagian  ini  akan  dibahas  hasil  perhitungan  yang telah  dilakukan.  Penelitianini  bertujuan  untuk mengetahui pengaruh transparansi dan akuntabilitas  terhadap  pengelolaan  keuangan daerah.
Hasil penelitian menunjukkan ada pengaruh  positif  dan  signifikan  transparansi terhadap pengelolaan
keuangan
daerah.
Pengelolaan  keuangan  daerah  adalah  seluruh kegiatan
yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,  pertanggung  jawaban  dan  pengawasan keuangan  daerah.  Pada  Peraturan  Pemerintah Nomor  12  Tahun  2019  tentang  Pengelolaan Keuangan Daerah jelas dikatakan bahwa pengelolaan  keuangan  daerah  yang  baik  harus dijalankan  secara  transparan  dan  akuntabel. Transparan  disini  maksudnya  adalah  sebuah kondisi  dimana  masyarakat  atau  publik  bisa mengetahui  dengan  jelas  seluruh  kebijaksanaan dan  tindakan  yang  diambil  dalam  melaksanakan fungsi beserta sumber daya yang dimanfaatkannya. Hasil penelitian ini mendukung hasil  penelitian  yang  dilakukan  Kusumah  dan Vabiani (2019) serta penelitian Umar dkk (2018), yang  menujukkan  terdapat  pengaruh  transparansi secara positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan daerah.
Hasil penelitian menunjukkan ada pengaruh  positif  dan  signifikan  akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan daerah. Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah adalah  suatu  bentuk  wujud  pertanggung  jawaban pemerintah  dalam  mengelola  keuangan  daerah kepada  masyarakat  dan  DPRD  terkait  dengan kegagalan maupun keberhasilannya sebagai bentuk evaluasi pada tahun
berikutnya.Masyarakat  tidak  hanya  memiliki  hak untuk  mengetahui  pengelolaan  keuangan  tetapi juga berhak untuk menuntut pertanggung jawaban atas pengaplikasian serta pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah tersebut. Sejalan dengan Sukesti (2011)  mengatakan  bahwa  anggaran  pemerintah daerah yang  dituangkan  dalam  APBD  adalah  alat akuntabilitas,  manajemen  dan  kebijakan  ekonomi daerah.  Hasil  penelitian  ini  mendukung  hasil penelitian  yang  dilakukan  Kusumah  dan  Vabiani (2019)  serta  penelitian  Umar  dkk  (2018),  yang menujukkan  terdapat  pengaruh  akuntabilitas
secara positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan daerah.
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa transparansi  dan  akuntabilitas  berpengaruh  secara bersama-sama  terhadap  pengelolaan  keuangan daerah.  Transparansi  menurut  Sumarsono  (2009) adalah  segala  sesuatu  berupa  kegiatan  ataupun kebijaksanaan  yang  diambil  oleh  pemerintah secara  terbuka.  Dengan  adanya  keterbukaan  ini, maka  seluruh  aspirasi  masyarakat  menjadi perhatian  utama  pemerintah  daerah  dalam melaksanakan  tugas.  Sedangkan  akuntabilitas menurut Halim (2012:29) adalah suatu kewajiban pemerintah kepada masyarakat untuk
mempertanggung  jawabkan  seluruh  anggaran yang  menjadi  tanggung  jawabnya.  Instrumen utama dari akuntabilitas adalah anggaran pemerintah,  Sukesti  (2011)  mengatakan  bahwa anggaran  pemerintah  daerah  yang  dituangkan dalam APBD adalah alat akuntabilitas, manajemen  dan  kebijakan  ekonomi  daerah.  Hasil penelitian  ini  mendukung  hasil  penelitian  yang dilakukan  Kusumah  dan  Vabiani  (2019)  serta penelitian  Umar  dkk  (2018),  yang  menujukkan terdapat  pengaruh  transparansi  dan  akuntabilitas secara positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan daerah.

## SIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan  pada  bab  sebelumnya  maka  dapat ditarik kesimpulan bahwa :
1.  Penerapan  transparansi  pengelolaan  keuangan daerah  di  Kabupaten  Rokan  Hulu  sudah dilakukan  dengan  cukup  baik.  Hal  ini  dilihat dari penyampaian laporan pertanggung jawaban  Keuangan  Pemda  Kabupaten  Rokan Huluyang selalu disajikan tepat waktu.
2.  Penerapan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah  di  Kabupaten  Rokan  Hulu  sudah dilakukan  dengan  baik.  Hal  ini  dilihat  dari adanya partisipasi publik serta adanya pertanggung  jawaban  Pemerintah  Daerah kepada masyarakat terkait APBD
3.  Pengelolaan  keuangan  daerah  di  Kabupaten Rokan Hulu sudah dilakukan dengan baik. Hal ini  dilihat  dari  efisiensi  pengelolaan  anggaran dalam setiap pelaksanaan program kerja.
4.  Transparansi  dan  akuntabilitas  berpengaruh signifikan  terhadap  Pengelolaan  Keuangan Daerah  di  Kabupaten  Rokan  Hulu  yang dibuktikan  dengan  nilai  koefisien  determinasi sebesar 73,2%. Sedangkan
sisanya
26,8%pengelolaan keuangan daerah dijelaskan oleh  variabel-variabel  lain  yang  tidak  di  teliti
dalam  penelitian  ini  atau  sebab-sebab  yang lain diluar model.
Dari kesimpulan di atas, maka disarankan sebagai berikut:
1. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten  Rokan  Hulu  masih  perlu  untuk meningkatkan transparansi kepada masyarakat mengenai  keterbukaan  informasi  kepada publik  sesuai  dengan  undang-undang  No.14 tahun  2008  yaitu  setiap  orang  berhak  untuk berkomunikasi  dan  memperoleh  informasi untuk meningkatkan
kualitas
pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan  publik.  Dengan  membuka  akses publik terhadap masyarakat diharapkan Badan Pemeriksa  Keuangan  untuk  bertanggung jawab  dan  beriorentasi  pada  pelayanan  rakyat yang sebaik-baiknya.
2. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten  Rokan  Hulu  masih  perlu  untuk meningkatkan akuntabilitasnya dengan
mengetahui mengenai kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban pekerjaannya  sehingga  pengelolaan  keuangan pemerintah  terlaksana  secara  efektif  yang dikomunikasikan  melalui  jaringan  efektif  dan memberikan  pernyataan  yang  jelas  mengenai tujuan dan sasaran dari kebijakan.
3.   Bagi  peneliti  selanjutnya  yang  tertarik  untuk melakukan  penelitian  yang  sejenis,  penulis menyarankan  sebaiknya  untuk  menambahkan jumlah sampel yang banyak dan tidak terbatas pada beberapa kantor pemerintah daerah.

## DAFTAR PUSTAKA
Bastian,  Indra.  (2016). Akuntansi  Sektor    Publik, Suatu  Pengantar .  Jakarta  :  Penerbit Erlangga
Darise,  Nurlan.  (2011). Pengelolaan  Keuangan Daerah . Indeks, Jakarta. Ghozali,Imam. (2011). Statistik .
Semarang:Universitas Diponegoro.
Halim,  Abdul.  (2012). Akuntansi  Keuangan Daerah . Jakarta. Penerbit Salemba Empat.
Halim  dan  Syukriy  Abdullah.  2006. Hubungan dan  masalah  keagenan  di  pemerintahan daerah:  Sebuah  peluang  penelitian anggaran dan akuntansi . Jurnal
Akuntansi Pemerintah 2(1): 53-64.
https://www.bpkp.go.id, diakses 09 Agustus 2019 https://koranindonesia.id,  diakses  05  Oktober 2018
https://riausky.com, diakses 22 Januari 2019
Indriantoro (2012). Metode Penelitian Manajemen: Pedoman Penelitian  untuk.  Skripsi  dan  Tesis.
Jakarta :Gramedia.
Mardiasmo,  (2014). Otonomi  dan  Manajemen Keuangan  Daerah : good  governance democration  local  government  financial management  transparancy  public  policy
, Andi, Yogyakarta;
Mardiasmo  (2012). Akuntansi  Sektor  Publik . Yogyakarta. Penerbit Andi
Noordiawan, Putra, Rahmawati (2011). Akuntansi Pemerintahan . Salemba Empat, Jakarta.
Novatiani  Ait,  Kusumah  R.  Wedi  Rusmawan, Vabiani  Diandra  Pepi.  2019.  Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja  Instansi  Pemerintah.Jurnal  Ilmu Manajemen  dan  Bisnis.  Universitas Widyatama. Bandung.
Renyowijoyo  Muindro,  2008. Akuntansi  Sektor Publik  Organisasi  Non  Laba ,  Mitra Wacana Media Jakarta.
Republik  Indonesia,  Peraturan  Daerah  Kabupaten
Rokan Hulu No. 01 Tahun 2016 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Rokan Hulu. Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik  Indonesia  No.  12  Tahun  2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Republik  Indonesia,  Undang-Undang  No.  32
Tahun  2004  Tentang  Pemerintahan Daerah.
Republik  Indonesia,  Undang-Undang  No.17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
Republik  Indonesia,  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri  No.  21  tahun  2011.  Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Sekaran,  Uma.  (2011). Research  Method  for Business . Jakarta. Salemba Empat.
Sugiyono.    (2012). Metode  Penelitian  Bisnis  : Pendekatan  Kuantitatif  Kualitatif  dan R&D . Bandung. Alfabeta.
Sumarsono,  Hadi  (2009). Analisis  kemandirian Otonomi  Daerah .  Jurnal  Akuntansi Pemerintah Vol.1 No.1, 2009
Umar  Zulkifli,  Syawalina  Fittika  Cut  dan Khairunnisa.
(2018). Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan  Keuangan  Daerah  Terhadap Kinerja Instansi Inspektorat Aceh. Jurnal Kolegial. Volume
6.Nomor
2.
Universitas Muhammadiyah. Aceh.
Yanuarisa  Yesika,  Rosidi,  dan  Irianto  Gugus. (2011). Fenomenologi Transendental
Dalam  Transparansi  dan  Akuntabilitas Performance  Based  Budgeting.  Jurnal Aplikasi  Manajemen.  Volume  12.Nomor 2. Universitas Brawijaya. Jawa Timur.
Berisi  hasil  penelitian  empiris atau kajian teoritis yang ditulis dengan sistematis,  analisis  yang  kritis,  dan informatif.  Penggunaan  tabel,  gambar dsb  hanya  sebagai  pendukung  yang memperjelas pembahasan dan dibatasi hanya  pada  pendukung  yang  benar- benar  substantial,  misalnya  tabel  hasil pengujian  statistik,  gambar  hasil pengujian  model  dsb.  Pembahasan hasil bersifat argumentatif menyangkut relevansi  antara  hasil,  teori,  penelitian
terdahulu  dan  fakta  empiris  yang ditemukan, serta menunjukkan kebaruan temuan. Setiap tabel dituliskan tanpa garis vertikal dan dilengkapi dengan sumber tahun  pengolahan  data  penelitian.
Gambar atau
grafi setidaknya ditampilkan  secara  jelas  dan  bisa dibaca.  Tabel,  gambar  dan  grafik diletakan pada bagian atas atau  bawah
dengan  judul  diletakkan  di  atas  untuk tabel  dan  diletakan  di  bawah  untuk gambar  dan  grafik  dengan  rata  kiri. Hindari  penjelasan  tabel  dan  gambar dengan  menggunakan  kata  “Tabel  di atas,  gambar  di  bawah,  Tabel  berikut, dsb” namun sebutkan tabel secara jelas menggunakan  nama  seperti  Tabel  1, Gambar 2, dsb. Penulisan kata Tabel 1, Gambar  2  harus  di  cetak  tebal.
Tabel 1. Hasil Uji Heteroskasestisidas Uji Glajser
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) .725 .912 .796 .428 Kualitas_produk .013 .038 .082 .356 .723 Kualitas_pelayana n .010 .054 .041 .179 .858
a. Dependent Variable: ABSRES Sumber: data yang diolah (2015)
Gambar 1. Uji Mediasi Sumber: data yang diolah (2015)
SIMPULAN DAN SARAN
Simpulan  hendaknya  merupakan jawaban  atas  pertanyaan  penelitian,
Kepercayaa n Kepuasan Loyalitas β =0,446 Sign =0,00 0 β =0,319 Sign =0,029 β =0,011 Sign =0,84 2
dan  diungkapkan  bukan  dalam  kalimat statistik. Ditulis sepanjang satu paragraf dalam bentuk esai, tidak  dalam bentuk numerical.

## DAFTAR PUSTAKA
Daftar  pustaka  disusun  secara  alfabetis  berdasarkan urutan abjad nama penulis.
Ketentuan  nama  penulis:  nama  yang  ditampilkan adalah  nama  akhir  (nama  keluarga)  penulis diikuti  dengan  singkatan  nama  awal  (dan tengah  jika  ada).  Jika  penulisnya  lebih  dari satu orang, maka cara penulisannya sama.
Penulisan judul rujukan diawali dengan huruf kapital hanya pada awal kalimat.
Setiap  penulisan  nama,  tahun,  judul  artikel  dan seterusnya  diakhiri  dengan  titik  (.)  sebelum dilanjutkan kata berikutnya. Khusus penulisan volume  (nomor)  jurnal  diberi  tanda  titik  dua (:) tanpa jarak spasi. Contoh-contoh penulisan dapat  dilihat  pada  penjelasan  setiap  jenis pustaka yang layak dirujuk.
Apabila  sumber  pustaka  berupa  artikel  dalam  jurnal ilmiah,  ditulis  mengikuti  urutan:  nama penulis.  tahun.  judul  artikel.  nama  jurnal. volume(nomor):  halaman  (Nama  jurnal diketik miring).
Contoh:
Wartini,  S.  &  Harjiyanti,  W.  2014    Organizational Commitment  As  The  Black  Box  To  Connect The  Islamic  Work  Ethics  And  Employees Behavior  Toward  Organizational  Change. Jurnal Dinamika Manajemen. 5 (2): 228-240 Baskoro,  C.  A.  2014.  Pengaruh  Kepemimpinan Transformasional  Disiplin  Kerja  Terhadap Kinerja  Karyawan.  Management  Analysis Journal. 3 (2): 1-12 Apabila  sumber  pustaka  berupa  buku  teks,  ditulis mengikuti  urutan:  nama  penulis.  tahun.  judul buku. volume (jika ada). edisi (jika ada). kota penerbit:  nama  penerbit  (Judul  buku  dicetak miring).
Contoh: Winardi.  2012.  Pemotivasian  Dalam  Manajemen. Jakarta: Rajawali Pers Ghozali,  I.  2011.  Ekonometrika.  Semarang:  Badan Penerbit Universitas Diponegoro Apabila  sumber  pustaka  berupa  buku  terjemahan ditulis  mengikuti  urutan:  nama  penulis  asli. tahun buku terjemahan. judul buku terjemahan. volume (jika ada). edisi (jika ada). terjemahan.  kota  penerbit:  nama  penerbit (Judul buku di cetak miring).
Contoh:
Robbins,  S.  P.  2009.  Organizational  Behavior.  Mary K.  Coulter,  Management,  5e.  New  Jersey: Prentice Hall.
Robbins,  S  &  Judge,  T.  2011.  Organizational behavior.  14th  edition.  New  Jersey:  Prentice Hall.
Apabila  sumber  pustaka  berupa  artikel  dalam  buku kumpulan  artikel  ditulis  mengikuti  urutan: nama  penulis  artikel.  judul  artikel.  dalam: nama  editor  jika ada diikuti  Ed  (jika  tunggal) atau  Eds  (jika  lebih  dari  satu)  dalam  tanda kurung.  tahun.judul  buku.  volume  (jika  ada). edisi  (jika  ada).  kota  penerbit:  nama  penerbit
(Judul buku dicetak miring).
Contoh:
Ancok,  D.  Validitas  dan  reliabilitas  instrumen penelitian.  dalam:    Singarimbun    M  dan Efendi (Eds). 1999. Metode penelitian survey. Jakarta: LP3ES
Linz,  J  &  Stephan,  A.  Some  thought  on decentralization,  devolution  and  the  many varieties of federal arrangements. In: Jhosua K (Ed).    2001.  Crafting  Indonesian  Democracy.
Bandung: Penerbit Mizan
Apabila  sumber  pustaka  berupa  artikel  dalam prosiding  ditulis  mengikuti  urutan:  nama penulis.  tahun.  judul  naskah  seminar.  judul prosiding.  tempat  penyelenggaraan  seminar. waktu  penyelenggaraan  (Judul  artikel  dicetak miring).
Contoh:
Rahayu,  E.S.  2001.  Potensi  alelopati  lima  kultivar padi  terhadap  gulma  pesaingnya.  Prosiding Konferensi  Nasional  XV  Himpunan  Ilmu Gulma  Indonesia  (Buku  1).  Surakarta  17-19 Juli 2001
Apabila  sumber  pustaka  berupa  karya  ilmiah  yang tidak  dipublikasikan  (misal:  skripsi,  tesis, disertasi  dan  laporan  penelitian),  ditulis mengikuti  urutan:  nama  penulis.  tahun.  judul laporan  penelitian.  nama  proyek  penelitian. kota  penerbit:  instansi  penerbit/lembaga (Tulisan skripsi/tesis/disertasi/laporan penelitian  dicetak miring).
Contoh: Kasip,    L.  M.  2000.    Pembentukan  galur  baru  ulat sutera  (Bombyx  mori  L)  melalui  persilangan ulat sutera bivoltine dan polyvoltine. Disertasi. Bogor: Program Pascasarjana Institut Pertanian Bogor Aritonang,  M.W.    2004.    Kajian  penyakit  ayam broiler  pada  kandang  close  house.  Skripsi. Bogor:  Fakultas  Kedokteran  Hewan  Institut Pertanian Bogor
Apabila  sumber  pustaka  berupa  artikel  dalam  surat kabar/majalah  umum,  ditulis  mengikuti urutan:  nama  penulis.  tahun.  judul  artikel. nama surat kabar/majalah. kota, tanggal terbit dan halaman (Judul artikel dicetak miring).
Contoh:
Syamsuddin,  A.    2008.    Penemuan  hukum  ataukah perilaku  chaos?  Kompas.  Jakarta.  4  Januari. Hlm.16
Kukuh,  A.  2008.  Obsesi  pendidikan  gratis  di Semarang.  Suara  Merdeka.  Semarang  5 Maret. Hlm. L
Apabila  sumber  pustaka  berupa  artikel  jurnal  online, ditulis  dengan  urutan:  nama  penulis.  tahun. judul  artikel.  nama  jurnal.  volume(nomor): halaman (Nama jurnal dicetak miring).
Contoh: Ernada, S.E. 2005. Challenges to the modern concept of human rights. J. Sosial-Politika. 6(11): 1-12
Suparta,  O.,  Sudradjat  dan    Sasmit,  T.    2002.
Pengaruh  perlakuan  kepadatan  ulat  sutera terhadap produksi dan mutu kokon di Tabing, Kabupaten  Solok  Sumatera  Barat.  Buletin Penelitian Kehutanan. 18(1) : 70-81 Apabila  sumber  pustaka  berupa  artikel  online (internet)  tanpa  tempat  terbit  dan  penerbit, ditulis mengikuti urutan: nama penulis. tahun. judul  artikel.  Diunduh  di  alamat  website tanggal (Judul artikel dicetak miring).
Contoh:
Rusdiyanto,  E.  2001.  Peranan  tanaman  dalam mengurangi  Pb  dari  emisi  gas  buang kendaraan  bermotor  di  Jakarta.  Diunduh  di http://www.ut.ac.id/olsupp/FMIPA/LING1 112/Peranan-tan-htm tanggal 2 Juli 2002 Levy, M.  2000.  Environmental scarcity and violent conflict: a debate. Diunduh di http://wwics.si.edu/organiza/affil/WWICS/ PROGRAMS/DIS/ECS/report2 /debate.htm tanggal 4 Juli 2002