## PENDAHULUAN
Pesatnya perkembangan masyarakat dan semakin kompleksnya  relasi  yang  terjalin diantara  mereka,  baik  di  bidang sosial maupun ekonomi, perlu diikuti dengan  berbagai  aturan  hukum  guna menjaga  ketertiban  dalam  relasi tersebut.  Rumitnya  aturan  hukum yang berlaku membuat aturan hukum tersebut  tidak  mudah  dipahami  oleh masyarakat. Berdasarkan ini menimbulkan  masalah  hukum  atau dengan  kata  yang  penyelesaiannya sampai ke Pengadilan.
Dalam  kenyataannya,  jika  para pihak yang berperkara bukan seorang sarjana hukum atau ahli hukum maka dalam hal beracara di muka Pengadilan ia akan mengalami kesulitan  baik  dalam  membuat  surat gugatan,  replik,  duplik,  membuat memori  banding,  atau  kasasi,  untuk mempertahankan hak dan kepentingannya,  dan  surat  gugatan yang  diajukan  itupun  mungkin  tidak dapat diterima (Niet
1 Dosen Fakultas Hukum Universitas
Batanghari Ontvankelijkverklaard ) ataupun ditolak (onzegh) oleh  hakim  di Pengadilan  maka  mereka  kemudian bergantung  kepada  profesi  advokat guna menyelesaikan segala permasalahan hukum yang dihadapinya. Kondisi ini menempatkan  profesi  advokad  pada profesi  penting  dalam  kehidupan masyarakat.  Advokat  sebagai  wakil atau  kuasa  hukum  dalam  perkara perdata di muka hakim atau Pengadilan  dan  kesulitan  dari  klien dapat  diatasi.  Berdasarkan  hal  itu maka  dapat  diberikan  satu  alasan bahwa  sebenarnya  cukup  besar kebutuhan  akan  kuasa  bagi  pihak yang berperkara karena pada umumnya mereka tidak tahu
bagaimana memperoleh  hak-hak  dan kewajibannya di dalam bidang hukum.  Perwakilan  atau  pemberian kuasa  diatur  dalam  Pasal  123  HIR (Herziene  Indonesische  reglement) dan pasal 147 R.Bg (Reglement voor de buitengewesten). Menurut ketentuan  Undang-Undang  pihak yang berperkara menguasakan perkaranya kepada orang lain dengan

## TINJAUAN YURIDIS NORMATIF TERHADAP PERAN DAN FUNGSI ADVOKAT DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERDATA
Nur Hasan 1

## Abstract
An  advocate is  a  person  who berfropesi to  give legal  services both inside and outside the Court meet  the  requirements based  on the  provisions  of the  Act. The role of an advocate in providing legal services in civil matters is that the Advocate as a recipient of the power or the plaintiff or defendant from representing in the beracara in front of the Court to explain and straighten out the facts and evidence put forward by its clients, so that they can assist and facilitate the judge in taking a decision.
In  carrying  out  its functions  and perananya of  the  civil  code in the case of the powerlaw is  obliged to  execute  the code etiknya as legal  advisor. The  job  of an advocate or  a legal  advisor is  as trust. Thus the  relationship  between legal counsel with clientsmust  be prefixed  with  a trust  relationship. So the  relationship between legal  counselwith clients can  run in  accordance  with  the code  of ethics that  has  been determinedfor legal  counsel. Advocates in  carrying  out tasks of  work prohibited  to differentiatethe  treatment  of Clients on  the  basis of gender, religion, race, descent, political, or social and cultural background.
Keyword : advocate, civil litigation
surat  kuasa  khusus  atau bijzondere scitelijke  machtiging atau specially write  authorization .  Sedangkan  bagi penggugat  dapat  juga  dilakukan secara lisan dan ketua akan menyuruh mencatat. Advokat  sebagai  profesi  hukurn dikenal  dengan  istilah advocaat dan procureur di Negeri Belanda, Sedangkan pengertian Advokat menurut  Undang-Undang  No  18 Tahun  2003  Tentang  Advokat  Pasal 1 ayat l, Advokat adalah “orang yang berprofesi  memberikan  jasa  hukum baik  di  dalam  maupun  di  luar Pengadilan yang memenuhi persyaratan  berdasarkan  ketentuan Undang-undang  Advokat”.    Pasal  1 ayat  2  Undang-Undang  Nomor    l8 Tahun 2003 tentang Advokat menjelaskan  tentang  definisi  jasa hukum,  jasa  hukum  adalah  “Jasa yang  di  berikan  Advokat  berupa memberikan konsultasi hukum,
bantuan  hukum,  menjalankan  kuasa, mewakili,  rnendampingi,  membela dan  melakukan  tindakan  hukum  lain yang  untuk  kepentingan  hukum klien”.  Dan  Pasal  1  ayat  3  Undang- Undang  Nomor  18  Tahun  2003 tentang Advokat menyatakan tentang definisi  klien,  klien  adalah  “Orang, badan hukum atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari advokat”.
Advokat berstatus sebagai penegak  hukum  seperti  yang  tertera pada  Pasal  5  ayat  (1)  Undang-
Undang Nomor 18 tahun 2003.  Kata penegak  hukum (Law  enforcer) selama  ini  setalu  dikaitkan  dengan mereka  yang  mempunyai  untuk melakukan pemaksaan. Dalam hal ini tentu  saja  advokat  tidak  mempunyai wewenang  sehingga  perlu  diamati bagaimana sebenarnya profesi advokat. Profesi advokat lebih merupakan profesi (beroef) . Advokat juga merupakan profesi mementingkan  kepentingan  klien dari pada kepentingan materi.
Dalam  upaya  menjunjung  tinggi citra  profesi  advokat  sebagai  profesi yang  terhormat,  profesi  Advokat bukan hanya sekedar mencari pendapatan semata, tetapi juga harus memperjuangkan nilai kebenaran dan keadilan karena di dalamnya terdapat idealisme  dan  moralitas.  Dengan  hal ini  perlu  diperhatikan  pendapat  dari Immanuel  Kant  “Dalam  hukum, seorang  bersalah  kalau  ia  melanggar hak  orang  lain”.  Dalam  etika,  orang bersalah  kalau  dia  berfikir  untuk melakukan sesuatu yang tidak boleh.
Advokat diharapkan dapat memperlancar  proses  persidangan dengan ilmu pengetahuan hukum dan keterampilan  yang  dimiliki  untuk berargumentasi  dengan  pihak  lawan dalam usaha mempertahankan, melindungi  hak  dan  kepentingan klien. Profesi advokat lahir dari masyarakat  untuk  masyarakat  yang di  dorong  oleh  hati  nuraninya  untuk berkiprah  menegakkan  hukum  dan keadilan serta mewujudkan supremasi  hukum  dalam  semua aspek  kehidupan.  Profesi  advokat adalah  profesi  yang  mulia  dan terhormat (offium nobile) , menjalankan tugas pekerjaan menegakkan  hukum  di  pengadilan bersama  jaksa  dan  hakim (official’s of  the  court) dimana  dalam  tugas pekerjaannya  di  bawah  lindungan hukum  dan  Undang-Undang  yang dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor.  18  Tahun  2003  tentang Advokat.  Jika  profesi  advokat  telah diatur dengan suatu Undang-Undang, maka  agar  jelas  kiprah  dan  fungsi serta  perannya  ditengah  lapisan masyarakatnya khusus pencari keadilan. Advokat perannya ditengah hukum  harus  mampu  mengoreksi dan mengamati putusan dan tindakan para  praktisi  hukum  lainnya  dan  hal ini dibenarkan hukum dan perundang-undangan.
Advokat  setiap  nafasnya,  harus tanggap  terhadap  tegaknya  hukum dan keadilan ditengah lapisan masyarakat,  dengan  menghilangkan rasa  takut  kepada  siapapun  dengan tidak membeda-bedakan tempat, etnis,  agama,  kepercayaan,  miskin atau  kaya  dan  lain-lain.  Intinya adalah  memberi  bantuan  hukum setiap  saat,  demi  tegaknya  hukum keadilan. Advokat sebagai penasehat hukum  juga  mempunyai  kewajiban untuk  memberikan  bantuan  hukum secara  cuma-cuma (prodeo) bagi orang yang tidak mampu, baik dalam perkara  perdata  maupun  dalam perkara  pidana  bagi  orang-orang yang  disangka  atau  didakwa  berbuat pidana  baik  pada  tingkat  penyidikan maupun  dimuka  pengadilan  yang oleh pengadilan diperkenankan beracara secara cuma-cuma. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka  penulis  membatasi  perumusan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana peran dan fungsi advokat dalam penyelesaian perkara perdata ?
2)  Apakah  hambatan-hambatan  yang dialami  advokat  dalam  memberikan jasa  hukum  dan  solusinya  dalam perkara perdata ?.
Tujuan  Penelitian  adalah:  1) Untuk  mengetahui  bagaimanakah menggambarkan  dan  memberikan penjelasan  tentang  peran  dan  fungsi advokat  dalam  hal  perkara  perdata. 2) Bagaimana upaya untuk mengetahui    hambatan-hambatan yang ditemui advokat dalam penyelesaian perkara perdata dan apa solusinya.
Manfaat  Penelitian  adalah:  1) Manfaat  Teoritis  :  Agar  dapat diperoleh  suatu  pemahaman  yang tepat  mengenai  peran  dan  fungsi advokat  dalam  perkara  perdata.  2) Manfaat  Praktis  :  Diharapkan  dapat menjadi  suatu  sumbangan  pemikiran bagi calon-calon sarjana hukum yang
akan  menjadi  penegak  hukum,  agar dapat  menegakkan  kebenaran  dan keadilan  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Seperti  yang  telah  diketahui bahwa  peran  dan  fungsi  advokat dalam  penyelesaian  perkara  perdata atau  penyelesaian  sengketa  itu  ada berupa penyelesaian melalui pengadilan  (litigasi),  penyelesaian sengketa  juga  dapat  diselesaikan  di luar  pengadilan  (non  litigasi),  yang lazim  dinamakan  dengan Alternative Dispute Resolution (ADR) atau Alternatif  Penyelesaian  Sengketa, tetapi tidak ditemukan definisi litigasi secara  eksplisit  di peraturan perundang-undangan.
Namun, Pasal  6  ayat  (1) Undang- Undang  Nomor  30  Tahun  1999 tentang  Arbitrase  dan  Alternatif Penyelesaian Sengketa (“UU
Arbitrase dan APS”) berbunyi:
“Sengketa  atau  beda  pendapat perdata  dapat  diselesaikan  oleh para  pihak  melalui  alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan  pada  itikad  baik dengan mengesampingkan penyelesaian  secara  litigasi  di Pengadilan Negeri.”
Dr.  Frans  Hendra  Winarta,  S.H.,
M.H. dalam bukunya Hukum Penyelesaian Sengketa (hal. 1- 2) mengatakan bahwa secara konvensional, penyelesaian sengketa dalam  dunia  bisnis,  seperti  dalam perdagangan, perbankan, proyek
pertambangan,  minyak  dan  gas, energi,  infrastruktur,  dan  sebagainya dilakukan melalui proses litigasi. Dalam proses litigasi menempatkan  para  pihak  saling berlawanan satu sama lain, selain itu penyelesaian  sengketa  secara  litigasi merupakan  sarana  akhir  ( ultimum remidium ) setelah alternatif penyelesaian  sengketa  lain  tidak membuahkan hasil.
Hal serupa juga dikatakan oleh Rachmadi Usman, S.H., M.H. dalam bukunya Mediasi di Pengadilan (hal.  8),  bahwa  selain melalui pengadilan (litigasi), penyelesaian  sengketa  juga  dapat diselesaikan  di  luar  pengadilan  (non litigasi),  yang  lazim  dinamakan dengan Alternative Dispute Resolution (ADR) atau Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dari  hal-hal  di  atas  dapat  kita ketahui  bahwa  litigasi  itu  adalah penyelesaian  sengketa  antara  para pihak yang dilakukan di muka pengadilan. Menurut Pasal  1  angka  10  UU Arbitrase dan APS, Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga  penyelesaian  sengketa  atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian  di  luar  pengadilan dengan  cara konsultasi,  negosiasi, mediasi,  konsiliasi,  atau  penilaian ahli. Arbitrase sendiri adalah cara penyelesaian  suatu  sengketa  perdata di luar peradilan umum yang didasarkan  pada  perjanjian  arbitrase yang  dibuat  secara  tertulis  oleh  para pihak  yang  bersengketa  (Pasal  1 angka 1 UU Arbitrase dan APS).
Frans  Winarta  dalam  bukunya (hal.  7-8)  menguraikan  pengertian masing-masing lembaga penyelesaian sengketa di atas sebagai berikut:
a. Konsultasi:  suatu  tindakan  yang bersifat  “personal”  antara  suatu pihak  tertentu  (klien)  dengan pihak  lain  yang  merupakan  pihak konsultan, dimana pihak konsultan memberikan pendapatnya  kepada  klien  sesuai dengan  keperluan  dan  kebutuhan kliennya.
b. Negosiasi: suatu upaya penyelesaian  sengketa  para  pihak tanpa  melalui  proses  pengadilan
dengan tujuan mencapai kesepakatan  bersama  atas  dasar kerja  sama  yang  lebih  harmonis dan kreatif. c. Mediasi: cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan  untuk  memperoleh kesepakatan  para  pihak  dengan dibantu oleh mediator. d. Konsiliasi: penengah akan bertindak menjadi konsiliator dengan  kesepakatan  para  pihak dengan mengusahakan solusi yang dapat diterima.
e. Penilaian Ahli: pendapat para ahli untuk  suatu  hal  yang  bersifat teknis  dan  sesuai  dengan  bidang keahliannya.
Di  dalam  bukunya  Frans  Winarta (hal.  7-8)  yang  terurai  di  atas disitulah  advokat  menjalankan  peran dan  fungsinya  untuk  penyelesaian suatu sengketa atau perkara perdata. Akan tetapi dalam perkembangannya,  ada  juga  bentuk penyelesaian di luar pengadilan yang ternyata  menjadi  salah  satu  proses dalam  penyelesaian  yang  dilakukan di  dalam  pengadilan  (litigasi).  Kita ambil  contoh  mediasi.  Dari  pasal tersebut  kita  ketahui  bahwa  mediasi itu  adalah  penyelesaian  di  luar pengadilan, akan tetapi dalam perkembangannya, mediasi ada  yang dilakukan di dalam pengadilan.
Rachmadi  Usman,  ( Ibid ,  hal.  vii- viii) mengatakan dengan diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sebagai pengganti Peraturan  Mahkamah  Agung  No.  2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi  di  Pengadilan,  maka  setiap perkara  perdata  tertentu  yang  akan diadili  oleh  hakim  pengadilan  dalam lingkungan  peradilan  umum  dan peradilan  agama  diwajibkan  terlebih dahulu  untuk  menempuh  prosedur mediasi di pengadilan.
Lebih  lanjut,  Rachmadi  Usman, sebagaimana  ia  kutip  dari  naskah akademis  yang  dibuat  oleh  Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum  dan  Peradilan  Mahkamah Agung Republik Indonesia, mengatakan bahwa sebenarnya lembaga mediasi bukanlah merupakan  bagian  dari  lembaga litigasi, dimana pada mulanya lembaga  mediasi  berada  di  luar pengadilan. Namun  sekarang  ini  lembaga mediasi sudah menyeberang memasuki wilayah pengadilan. Negara-negara  maju  pada  umumnya antara lain Amerika, Jepang,
Australia, Singapore mempunyai lembaga  mediasi,  baik  yang  berada di  luar  maupun  di  dalam  pengadilan dengan berbagai istilah antara lain: Court  Integrated  Mediation,
Court  Annexed  Mediation,  Court Dispute Resolution, Court Connected ADR,  Court  Based  ADR, dan  lain- lain.
Dapat  kita  ketahui  bahwa  peran dan  fungsi  advokat  ini  dalam penyelesaian  perkara  perdata  atau penyelesaian    suatu  sengketa  itu dapat diselesaikan di luar pengadilan (non litigasi),  yang lazim dinamakan dengan Alternative Dispute Resolution (ADR) atau Alternatif Penyelesaian Sengketa dan penyelesaian  sengketa  juga  dapat diselesaikan secara pengadilan (litigasi). Dari  penjelasan  di  atas  dapat diketahui bahwa arbitrase, konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli merupakan  alternatif  penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Artinya, bukan merupakan bagian dari lembaga  litigasi  meskipun  dalam perkembangannya adapula yang menjadi  bagian  dari  proses  litigasi, seperti  mediasi  yang  dilakukan  di pengadilan. Sedangkan yang
dimaksud  dengan  litigasi  itu  sendiri adalah  penyelesaian  sengketa  antara para  pihak  yang  dilakukan  di  muka pengadilan. PEMBAHASAN Peranan Advokat dalam Memberikan  Jasa  Hukum  dalam Perkara Perdata.
Pada  prinsipnya  memakai  jasa advokat  dan  tidak  seluruh  perkara tersebut  sampai  ke  persidangan dikarenakan  dalam  berperkara  yang menjadi tujuan utama adalah perdamaian, baik perdamaian tersebut  terjadi  sebelum  sidang  atau sidang sedang berjalan. advokat  sangat  berperan  penting dalam  berperkara  dan  beracara  di muka Pengadilan
dikarenakan advokat  dibekali  pengetahuan  dan keahlian dibidang hukum serta dapat dilihat  bahwa  pelaksanaan  peranan advokat  dalam  memberi  jasa  hukum kepada klien khususnya dalam perkara  perdata  adalah  menyangkut perkara  yang  dibelanya  dengan tujuan  untuk  membela  kepentingan kliennya.  Selain  itu  advokat  juga berkewajiban untuk memberikan perhatian yang penuh terhadap setiap perkara yang ditanganinya dan disamping  itu  kehadiran  advokat sangat membantu mulai dari pendaftaran  perkara  selama  proses persidangan sampai pada saat pembacaan  putusan  oleh  hakim, tidak  dapat  dipungkiri  kehadiran advokat itu juga dapat
memperlambat  proses  persidangan seperti pembacaan, jawaban tergugat, replik,  duplik  dan  get  rekopensi dibuat secara tertulis.
Peranan  advokat  adalah  dalam memberikan jasa hukum tidak hanya sebatas  satu  tingkat  saja  tetapi  dapat dilaksanankan  mulai  dari  tingkat
Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi,  maupun  sampai  ketingkat Mahkamah Agung. Pelaksanaan peranan  advokat  dalam  memberikan
jasa  hukum  pada  klien  tergantung dari  surat  kuasa  sejauh  mna  kuasa diberikan.
Di  dalam  menjalankan  profesinya sebagai seorang Advokat mempunyai tugas,  hak  dan  tanggungjawabnya, ini  dapat  di  lihat  dalam  Pasal  14  s/d 20 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Tugas  Advokat  adalah  sebagai
berikut:
a. Memberi konsultasi hukum
b. Memberi bantuan hukum
c. Menjalankan kuasa
d. Mewakili
e. Mendampingi
f. Membela dan melakukan tindakan hukum  lain  untuk  kepentingan klien
Hak dan Tanggungjawab Advokat adalah sebagai berikut:
a. Bebas  mengeluarkan  pendapat atau pernyataan
b. Membela perkara.
c. Memperoleh  informasi,  data,  dan dokumen lainnya.
d. Dan berhak mendapat honorarium. Pada dasarnya, Kode Etik Advokat dan Undang-Undang Advokat mengatur tentang hubungan Advokat dengan Klien dan Hubungan  Advokat  dengan  teman sejawat.  Hubungan  antara  Advokat dengan klien diatur di dalam Pasal 4
Kode Etik Advokat, yaitu:
a. Advokat  dalam  perkara-perkara perdata harus mengutamakan penyelesaian dengan jalan damai.
b. Advokat tidak dibenarkan memberikan keterangan yang dapat menyesatkan klien mengenai  perkara  yang  sedang diurusnya. c. Advokat tidak dibenarkan menjamin kepada kliennya bahwa perkara  yang  ditanganinya  akan menang.
d. Dalam menentukan besarnya honorarium Advokat wajib
mempertimbangkan  kemampuan klien. e. Advokat tidak dibenarkan membebani  klien  dengan  biaya- biaya yang tidak perlu.
f. Advokat  dalam  mengurus  perkara cuma-cuma  harus  memberikan perhatian yang  sama  seperti terhadap  perkara  untuk  mana  ia menerima uang jasa. g. Advokat harus menolak mengurus perkara yang menurut keyakinannya  tidak  ada  dasar hukumnya.
h. Advokat wajib memegang rahasia jabatan  tentang  hal-hal  yang diberitahukan  oleh  klien  secara kepercayaan  dan  wajib  tetap menjaga rahasia itu setelah berakhirnya hubungan antara advokat dan klien itu. i. Advokat tidak dibenarkan melepaskan tugas yang dibebankan  kepadanya  pada  saat yang  tidak  menguntungkan  posisi klien atau pada saat tugas itu akan dapat menimbulkan kerugian yang  tidak  dapat  diperbaiki  lagi bagi  klien  yang  bersangkutan, dengan tidak mengurangi ketentuan  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 3 huruf (a).
j. Advokat  mengurus  kepentingan bersama dari dua pihak atau lebih harus mengundurkan diri sepenuhnya dari pengurusan kepentingan-kepentingan tersebut, apabila  dikemudian  hari  timbul pertentangan  kepentingan  antara pihak-pihak yang bersangkutan. k. Hak retensi (penyimpanan/penahanan) Advokat  terhadap  klien  diakui sepanjang tidak akan menimbulkan kerugian kepentingan klien. Hubungan antara Advokat dengan klien  sangat  erat  kaitannya  dengan pekerjaan  uatama  Advokat  sebagai profesi seperti:
a. Pemberian  nasihat  hukum  kepada masyarakat yang memerlukannya.
b. Pembelaan
kepentingan
masyarakat.
c. Membuat draf kontrak (perjanjian) bagi kepentingan para pihak yang berminat untuk mengadakan  hubungan  dagang atau hubungan kerja.
d. Memfasilitasi kepentingan masyarakat yang menjadi kliennya  dalam  suatu  proses perundingan  guna  menyelesaikan perselisihan  hukum,  dan  lain-lain bentuk  pelayanan  hukum  yang diperlukan dunia usaha. Hambatan-Hambatan yang dialami  Advokat  dalam  Mencapai Tujuan            Advokasi  dan  Cara
Penyelesaiannya
Profesi  advokat  profesi  yang mulia  dimana  advokat  mempunyai peranan  penting  dalam  penegakkan hukum  sesuai  dengan  fungsinya sebagai penegak hukum dalam menjalankan  tugas  mulia  tersebut terkadang  tidak  selalu  sesuai  dengan apa  yang  diharapkan,  terkadang terdapat  hambata-hambatan  yang berasal  dari  dalam  maupun  dari  luar advokat. Berdasarkan hasil wawancara  yang  penulis  lakukan dapat  diketahui  bahwa  hambatan- hambatan  apa  saja  yang  dialami advokat  dalam  memberikan  jasa hukum baik dengan klien, dari rekan seprofesi, diantaranya:
1. Hubungan dengan klien
a. Banyaknya  klien  yang  kurang jujur dalam memberikan keterangan  yang  diperlukan, selain  dari  pada  itu  keterangan yang diberikan lebih cenderung kebaikan-kebaikan saja. Dengan  keterangan  yang  baik klien  berharap  perkara  yang dikuasakan pada advokat dapat dimenangkan  pada  hal  yang dibutuhkan advokat adalah keterangan  yang  sebenarnya tentang perkara yang dibelanya, karena akan berpengaruh  pada  langkah- langkah apa yang akan diambil advokat  dalam  memberikan membela kliennya. b. Ketidatahuan klien dan minimnya  pengetahuan  klien dalam bidang hukum mengakibatkan  advokat  sulit untuk menjelaskan yang seharusnya diketahui oleh klien terhadap  perkaranya.  Kadang kala apabila klien sudah menggunakan jasa advokat sering kali menyerahkan persoalan sepenuhnya baik klien  maupun  eksteren  perkara tersebut kepada advokat.
c. Ketidakmampuan  klien  untuk menghadirkan  alat  bukti  saksi yang mengetahui secara langsung perkara yang dipermasalahkan,  hal  ini  dapat dilihat  dalam  perkara  perdata berkaitan  dengan  ahli  waris dimana perjanjian tentang objek  perkara  langsung  pada saat ahli waris belum lahir dan orang-orang  yang  mengetahui langsung tentang permasalahan tersebut telah meninggal dunia. Hal inilah yang akan menyulitkan  ahli  waris  dalam mneghadirkan saksi-saksi  yang mengetahui  langsung  tentang perkara tersebut. d. Klien  seringkali  ingkar  janji terhadap kewajiban honorarium yang telah disepakati.  Hal  tersebut  sangat menyulitkan  advokat  dalam meberikan pelayanan jasa hukum bagi yang membutuhkan  karena  advokat adalah merupakan suatu lembaga swasta yang memerlukan biaya dalam pelaksanaan tugas.
2. Hubungan dengan rekan seprofesi dan dari pengadilan Hubungan  antara  teman  sejawat advokat  haruslah  dilandasi  sikap saling    menghormati  dan  saling mempercayai.  Dalam  melaksanakan tugasnya  terkadang  tidak  semua sesuai  dengan  aturan  yang  telah ditetapkan  terkadang  terjadi  hal-hal yang tidak diinginkan dalam menjalankan profesi advokat diantaranya: Berkaitan dengan persaingan  yang  tidak  sehat  antara sesama advokat seperti merebut klien dari  teman  seprofesi,  memasang iklan,  menjelek-jelekan,  melakukan praktek curang  seperti menggunakan data  palsu,  kolusi  dengan  pegawai pengadilan  dan  adanya  penundaan waktu  sidang  dari  pengadilan  karena hakim berhalangan hadir juga menjadi hambatan dari advokat. Dari  uraian  di  atas  dapat  dilihat hambata-hambatan yang dialami advokat  dalam  memberikan  jasa hukum  kepada  klien.  Selain  dari kendala di atas, dalam menggunakan jasa hukum juga menemui hambatan- hambatan  dalam  menggunakan  jasa hukum dari advokat diantaranya: a. Berkaitan dengan kualitas pelayanan  yang  diberikan  kepada klien,  seperti  konspirasi  dengan advokat  lawan  tanpa  melibatkan klien b. Menjanjikan kemenangan terhadapa klien c. Mendiskriminasikan klien berdasarkan bayaran Untuk mengatasi hambatan- hambatan tersebut, yang harus dilakukan  advokat yaitu:
1. Menjelaskan  kepada  klien  agar memberikan keterangan yang sebenarnya dan selengkap- lengkapnya agar advokat mengetahui  duduk  perkara  yang sebenarnya. 2. Advokat memberitahukan pemahaman dan pengetahuan
serta  konsekuensi  hukum  tentang perkara tersebut.
3. Menjaga kode etik advokat Indonesia  sebagai  landasan  dalam menjalankan peranan dan fungsinya. 4. Meningkatkan  kualitas  pelayanan terhadap klien dengan tidak mendiskriminasikan  klien.  Bagi hakim  kehadiran  advokat  di persidangan  sangat  membantu hakim  dalam  memutus  suatu perkara, dengan kehadiran advokat  dalam  mewakili  klien terhadap  suatu  perkara  perdata dirasakan sangat membantu majelis hakim, dikarenakan advokat dibekali dengan ilmu dan ilmu  hukum  terutama  beracara  di Pengadilan. Namun demikian masih adanya kendala bagi hakim dari  advokat  dalam  mewakili kliennya dikarenakan kurang keprofesionalnya  advokat  dalam menangani suatu perkara di Pengadilan. SIMPULAN Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut :
1. Advokat adalah orang yang berfropesi  memberi  jasa  hukum baik  didalam  maupun  di  luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undaang-Undang. 2. Peranan advokat dalam memberikan  jasa  hukum  dalam perkara  perdata  adalah  bahwa Advokat  sebagai  penerima  kuasa atau  mewakili  dari  penggugat maupun  tergugat  dalam  beracara di depan Pengadilan untuk menjelaskan dan meluruskan fakta-fakta  serta  bukti-bukti  yang dikemukakan oleh kliennya, sehingga  dapat  membantu  dan mempermudah    hakim  dalam mengambil suatu keputusan.
3. Dalam  menjalankan  fungsi  dan perananya  dalam  perkara  perdata kuasa  hukum  berkewajiban  untuk menjalankan kode etiknya sebagai penasehat hukum. 4. Pekerjaan  advokat  atau  penasehat hukum adalah sebagai kepercayaan.  Dengan  demikian hubungan antara penasehat hukum  dengan  kliennya  harus diawali dengan hubungan kepercayaan.  Sehingga  hubungan antara  penasehat  hukum  dengan kliennya  dapat  berjalan  sesuai dengan  kode  etik  yang  telah ditentukan bagi penasehat hukum.
5. Advokat dalam menjalankan
tugas profesinya dilarang membedakan  perlakuan  terhadap Klien  berdasarkan  jenis  kelamin, agama,  politik,  keturunan,  ras, atau  latar  belakang  sosial  dan budaya.
Saran
Berdasarkan apa yang telah penulis kerjakan dalam penelitian ini,
maka  penulis  mencoba  memberikan saran  dan  masukan  atas  hasil penelitian ini sebagai berikut:
1. Agar Advokat dalam memberikan jasa  hukum  berupa  pembelaan perkara  yang  dihadapi  diharapkan penasehat hukum selalu memberikan perhatian yang penuh  terhadap  perkara  yang dibela, tanpa memperhatikan besarnya honorarium yang diterima, sehingga kehadiran advokat ditengah-tengah masyarakat sesuai dengan advokat sebagai  profesi  yang  mulia  dan bertindak  berdasarkan  keyakinan intelektualnya.
2. Agar  klien  dalam  memberikan keterangan-keterangan tentang perkaranya  kepada  advokat  selalu jujur  dan  terbuka  tanpa  ada  yang ditutupi  atau  dirahasiakan,  karena keterangan  tersebut  akan  dapat membantu advokat dalam
memberikan  suatu  pertimbangan hukum  terhadap  perkara  yang dihadapi. 3. Agar advokat selalu menyarankan kepada klien supaya perkara yang dihadapi hendaknya dapat diselesaikan dengan cara musyawarah  (non  litigasi)  karena perkara  yang  diselesaikan  di Pengadilan  waktunya  lama  dan mempunyai biaya yang besar.

## DAFTAR PUSTAKA Buku-Buku
Asasriwarni, 2002, Profesi Advokat :
Peluang  dan  Tantangan  Bagi Para Sarjana Syariah  IAIN  Imam  Bonjol Padang Bambang  Soegono,  2002, Metode Penelitian Hukum , Raja Grafindo Persada,     Jakarta. Binziad Kadafi dkk, 2004, Pembentukan Organisasi Advokat Indonesia , PSHK, Jakarta., Danil S Lev, 2002, Advokat Indonesia  Mencari  Legitimasi , PSHK, Jakarta.
Hadi  Herdiansyah  dkk,  2004, Buku Rekaman  Proses  Workshop, Kode Etik Advokat   Indonesia, Langkah  Menuju  Penegakan , PSHK, Jakarta. Luhut  M.P. Pangaribuan,  1996 Advokat  dan  Contempt  of Court , Penerbit Jambatan Jakarta. Ropaun  Rambe,  2001, Teknik Praktek Advokat , PT. Gramedia Widia Sarana, Jakarta. Rahmad Rosyadi dkk, 1997, Advokat Dalam  Persfektif  Islam  dan Hukum Positif. Sudikno Mertokusumo, 1998, Hukum Acara Perdata Indonesia , Liberty, Yogyakarta.
Silaban  Sintong,  1996, Advokat Muda Indonesia , Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
Yuda  Pandu,  2001, Klien  dan Penasehat    Hukum  Dalam
Presfektif Masa Kini , Jakarta. Frans Hendra Winarta. 2012. Hukum Penyelesaian Sengketa. Jakarta: Sinar Grafika. Rachmadi  Usman . 2012.  Mediasi  di Pengadilan. Jakarta: Sinar Grafika. Kamus  Umum  Bahasa  Indonesia susunan WJS. 1976, Poerwadarminta  terbitan  PN Balai Pustaka.
Kamus  Umum  Bahasa  Inggris-
Indonesia, Indonesia-Inggris
susunan  WJS.  Poerwadarminta terbitan PN Balai Pustaka 1976 Bantuan  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia , H. Bambang Sunggono,S.H.,M.S. Aris Harianto,S.H.      CV.Mandar Maju. Mauro  Capelletti,  1975,  toword
equal  justice  ; A  comperative studyof  legal  Aid  modern societies ,  New  york:  Dobbs Ferry.
Barry  Matzger,  1974, legal  Service to  the  Poor  and  National Development Objectives , dalam  buku Legal  Aid  and World Poverty , preger Publishhers. Adnan  Buyung  Nasution,  1982, Bantuan  Hukum  di  Indonesia,
Bantuan  Hukum  dan  Politik
Pembangunan , cet. Ke-1 Jakarta: LP3ES.
Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang  Nomor  8  Tahun 1981  tentang  Hukum  Acara
Pidana
Undang-Undang  Nomor  18  Tahun 2003 tentang Advokat, Undang-Undang  Nomor  5  Tahun
2004  perubahan  atas  Undang-
Undang  Nomor  14    Tahun
1985 tentang Mahkamah
Agung  Bab  III  Kekuasaan Mahkamah Agung. Undang-Undang  Nomor  8  Tahun
2004  perubahan  atas  Undang- Undang  Nomor  2  Tahun  1986 tentang Peradilan Umum Undang-Undang  Nomor  16  Tahun
2011 tentang Bantuan Hukum Undang-Undang  Nomor  30  Tahun 1999  tentang  Arbitrase  dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)  No.  1  Tahun  2008 tentang Prosedur  Mediasi  di
Pengadilan . Sumber lainnya http/lbh.unpar.ac.id/radio-chvy/-103- 5fm/bantuan-hukum-arti-dan- peranannya
http://tugasmakalahmuamalat.blogsp ot.com/2012/11/pengertian- hukumperdata html http://jdih.bpk.go.id /2012/03/UU- 16-Tahun-2011.pdf http://www.pn-gresik.go.id Hukum  online  Wawancara  Bersama
Bapak  Boiziardi,  SH,  MH, Advokat tanggal  20  Agustus
2013
Hukum  online  Wawancara  Bersama
Ibuk Harlina Rayes, SH, M.Hum, Hakim  Pengadilan
Negeri  Kls  1A  Padang tanggal
26 Agustus 2013