ISSN: 2654-8526 (Media Online) 2599-2708 (Media Cetak)
Volume 04 Nomor 2, Desember 2020 DOI: https://doi.org/10.37726/ee.v4i2.112
Implementasi Pembiayaan Ultra Mikro Berdasarkan Prinsip Syariah di KSPPS BMT Purwakarta Amanah Sejahtera (PAS)
Sandi Jaelani 1 , Imam Sucipto 2 , Jalaludin 3 1,2,3 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah (STIES) Indonesia Purwakarta
1 sandijaelani63@gmail.com
2 imamsucipto@gmail.com
3 jalaludin@sties-purwakarta.ac.id

## ABSTRAK
Tingkat kebutuhan masyarakat di Indonesia dari tahun ke tahun meningkat.  Hal ini memaksa masyarakat untuk membuka suatu usaha atau berwirausaha. Untuk memulainya, masyarakat membutuhkan pembiayaan untuk modal usaha. Tetapi tidak semua pembiayaan dapat dilayani oleh perbankan. Sehingga hal ini menyulitkan para pelaku usaha kecil yang berada dilapisan bawah.  Kondisi  tersebut  mendorong  pemerintah  melalui  menteri  keuangan  mengelurakan Peraturan  Menteri  Keuangan  (PMK)  nomor  22/05/2017  tentang  Pembiayaan  Ultra  Mikro. Dimana Pembiayaan Ultra Mikro ini dapat dilakukan oleh lembaga non bank, salah satunya koperasi Syariah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui model pembiayaan ultra mikro  yang  ada  di  KSPPS  BMT  Purwakarta  Amanah  Sejahtera  (PAS),  dan  bagaimana implementasi pembiayaan ultra mikro di KSPPS BMT Purwakarta Amanah Sejahtera (PAS). Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  lapangan (field  research) ,  adapun pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  deskriptif-kualitatif. Pembiayaan  ultra  mikro  yang  dilakukan  di  KSPPS  BMT  PAS  terdapat  dua  jenis  yaitu pembiayaan ultra mikro multibarang dan pembiayaan ultra mikro multijasa untuk pembiayaan ultra  mikro  multibarang  menggunakan  akad Murabahah dan  pelaksanaannya  sesuai  dengan fatwa  DSN-MUI  nomor  04/DSN-MUI/IV/2000  tentang Murabahah .  Kemudian  untuk pembiayaan ultra mikro multijasa menggunakan akad ijarah dengan bentuk wakalah bil ujrah pelaksanaannya sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan ijarah dan fatwa DSN-MUI nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad ijarah . Sehingga  dalam  pelaksanaan  pembiayaan  ultra  mikro  di  KSPPS  BMT  PAS  sudah  sesuai dengan  fatwa  DSN-MUI  nomor  119/DSN-MUI/II/2918  tentang  pembiayaan  ultra  mikro berdasarkan prinsif syariah.
Kata Kunci: Pembiayaan Ultra Mikro, Ijarah, Murabahah, KSPPS BMT PAS.
ISSN: 2654-8526 (Media Online) 2599-2708 (Media Cetak)

## ABSTRACT
The level of community demand in Indonesia increases from year to year. This forces people to  open  a  business  or  become  an  entrepreneur.  To  begin  with,  people  need  financing  for business capital. But not all financing can be served by banks. So this makes it difficult for small business actors who are on the lower layers. This condition prompted the government through  the  finance  minister  to  issue  the  Minister  of  Finance  Regulation  (PMK)  number 22/05/2017  concerning  Ultra  Micro  Financing.  Where  this  Ultra  Micro  Financing  can  be carried out by non-bank institutions, one of which is a Sharia cooperative. The purpose of this study was to determine the ultra-micro financing model in KSPPS BMT Purwakarta Amanah Sejahtera  (PAS),  and  how  to  implement  ultra-micro  financing  at  KSPPS  BMT  Purwakarta Amanah  Sejahtera  (PAS).  This  type  of  research  is  field  research  (field  research),  while  the approach  used  in  this research  is  a  descriptive-qualitative  approach.  There  are  two  types  of ultra-micro  financing  carried  out  at  KSPPS  BMT  PAS,  namely  multi-goods  ultra-micro financing and multi-service ultra-micro financing for multi-goods ultra-micro financing using the  Murabahah  contract  and  its  implementation  is  in  accordance  with  the  DSN-MUI  fatwa number 04 / DSN-MUI / IV / 2000 concerning Murabahah. . Then for multi-service ultra micro financing using the ijarah contract in the form of wakalah bil ujrah the implementation is in accordance  with  the  DSN-MUI  fatwa  number  09  /  DSN-MUI  /  IV  /  2000  regarding  ijarah financing  and  the  DSN-MUI  fatwa  number  112  /  DSN-MUI  /  IX  /  2017  about  the  ijarah contract.  So  that  the  implementation  of  ultra-micro  financing  at  KSPPS  BMT  PAS  is  in accordance with the DSN-MUI fatwa number 119 / DSN-MUI / II / 2918 concerning ultra- micro financing based on sharia principles.
Key words: Ultra Micro Financing, Ijarah, Murabahah, KSPPS BMT PAS

## I. PENDAHULUAN
Tingkat kebutuhan masyarakat
di
Indonesia  dari  tahun  ke  tahun  semakin meningkat.  Kemiskinan,  pengangguran,  dan akses permodalan bagi pelaku  Usaha Mikro, Kecil  dan  Menengah  (UMKM)  masih menjadi  persoalan  yang  belum  selesai  di Negeri  ini.  Berdasarkan  data  Otoritas  Jasa Keuangan atau OJK  data inklusi keuangan di Indonesia  pada  tahun  2013  sudah  mencapai 59,74%,  pada  tahun  2016  naik  menjadi 67,82%,  dan  pada  tahun  2019  kemaren meningkat menjadi 76,19%. (Haliding, 2019).
Grafik 1.1 Indeks Inklusi Keuangan Indonesia Pada 2016-2019 Sumber : Survey OJK 2019
Dalam  setiap  memenuhi  kebutuhannya, manusia harus melakukan kegiatan ekonomi. Menurut  Winardi,  manusia  adalah  makhluk ekonomi  ( homo  economicus ),  yaitu  dalam melakukan  tindakan  ekonominya,  manusia didorong  oleh  kepentingan  sendiri  dan bertindak  berdasarkan  prinsip  ekonomi (Yuniarti,  2016).  Oleh  karena  itu,  salah  satu
ISSN: 2654-8526 (Media Online) 2599-2708 (Media Cetak)
yang  dapat  dilakukan  untuk  memenuhi kebutuhan  tersebut  yaitu  dengan  cara membuka  usaha  atau  berwirausaha.  Dalam proses membuka suatu usaha atau berwirausaha  yang  paling  utama  adalah modal  usaha,  untuk  mendapatkan  modal usaha  tersebut,  saat  ini  banyak  lembaga- lembaga  perbankan  ataupun  non  bank  yang menyediakan produk pinjaman atau pembiayaan untuk modal usaha.
Namun,  pada  pelaksanaannya  untuk lembaga perbankan tidak menerima pembiayaan  dengan  nominal  kecil,  rata-rata lembaga  perbankan  menerima  pembiayaan diatas  Rp.  10.000.000.  Sehingga  untuk  para pelaku  UMKM  khususnya  pelaku  usaha paling  kecil  atau  ultra  mikro  tidak  dapat tersentuh  dan  terbantu  semua  oleh  lembaga perbankan  dalam  meningkatkan  usahanya. Sedangkan  menurut  Badan  Pusat  Statistik, angka  dan  jumlah  kemiskinan  pada  bulan Maret  2019  masih  terbilang  cukup  tinggi yaitu  sebesar  9,41%  atau  25,14  juta  orang (Yuniarti, 2016).
Pembiayaan Ultra Mikro atau UMi sendiri dapat  dilakukan  secara  umum  dan  syariah. Pada  koperasi  umum  dan  koperasi  syariah terdapat  beberapa  perbedaan,  dikarenakan ada beberapa persyaratan yang berbeda salah satunya yaitu pada lembaga koperasi syariah menggunakan prinsip-prinsip syariah sedang- kan  koperasi  umum  tidak  menggunakan prinsip syariah.
Dalam  pembiayaan  UMi  pada  koperasi syari’ah atau yang sering disebut Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) telah diatur dalam Fatwa DSN-MUI  yaitu  Fatwa  No  119/DSN- MUI/II/2018 tentang pembiayaan ultra mikro. Pada pelaksanaannya pembiayaan UMi harus sesuai  dengan  prinsip-prinsip  syariah  salah satunya tidak adanya pihak yang mendzalimi
dan  di  dzalimi,  seperti  dijelaskan  dalam  Al- Quran Surat An-Nisa ayat 29.
ِلِطاابْلِبِ ْمُكانْ يا ب ْمُكالااوْماأ اوُلُكْاتَ  الَ اوُنامآ انيِذَّلا ااهُّ ياأ ايَ اوُلُ تْقا ت  الَاو  ۚ ْمُكْنِم  ٍضاارا ت  ْناع  ًةارااِتِ  انوُكات  ْناأ  َّلَِإ ار ْمُكِب انااك اَّللَّا َّنِإ ۚ ْمُكاسُفْ ناأ اًميِح "Hai orang-orang yang beriman! Janganlah  kalian  memakan  (mengambil) harta  arang  lain  secara  batil,  kecuali  jika berupa  perdagangan  yang  dilandasi  atas sukarela di antara kalian...." (Enang, 2010)
Ayat  ini  menerangkan  hukum  transaksi secara  umum,  lebih  khusus  kepada  transaksi perdagangan,  bisnis  jual  beli.  Sebelumnya telah  diterangkan  transaksi muamalah yang berhubungan dengan harta, seperti harta anak yatim, mahar, dan sebagainya. Dalam ayat ini Allah  mengharamkan  orang  beriman  untuk memakan, memanfaatkan, menggunakan, dan (segala bentuk transaksi lainnya) harta orang lain dengan jalan yang batil, yaitu yang tidak dibenarkan  oleh  syari’at.  Kita  boleh melakukan transaksi terhadap harta orang lain dengan jalan perdagangan dengan asas saling ridha , saling ikhlas. Dan dalam ayat ini Allah juga  melarang  untuk  bunuh  diri,  baik membunuh  diri  sendiri  maupun  saling membunuh.  Dan  Allah  menerangkan  semua ini,  sebagai  wujud  dari  kasih  sayang-Nya, karena Allah itu Maha Kasih Sayang kepada kita (M-Kita, 2019).
Dalam  usaha  untuk  mengurangi  angka kemiskinan pemerintah mengeluarkan beberapa  program  untuk  memajukan  para pelaku atau kelompok UMKM, salah satunya adalah program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Namun pada pelaksanaannya KUR ini masih banyak kendala dan belum bisa efektif untuk menyentuh  semua  usaha  mikro  terutama dilapisan paling bawah (ultra atau supermikro).  Karena  masih  banyak  pelaku UMKM yang belum bisa akses ke
ISSN: 2654-8526 (Media Online) 2599-2708 (Media Cetak)
pembiayaan  perbankan  karena  persyaratan perbankan  terlalu  ketat,  terutama  harus adanya jaminan.
Dalam  penyaluran  nya  UMi  dilakukan melalui kerja sama Pusat Investasi Pemerintah  (PIP)  dengan  tiga  penyalur  yang telah  ditunjuk  yaitu  PT.  Pegadaian,  PT Permodalan Nasional Madani (PNM), dan PT Bahana Artha Ventura (BAV). Pada perkembangannya  pembiayaan  UMi  yang dilakukan oleh PT Pegadaian terus dilakukan peningkatan  penyaluran  pembiayaan  UMi dalam  upaya  membantu  perkembangan UMKM  yang  belum  pernah  mendapatkan pasilitas kredit dari perbankan ( unbankable ). Salah  satu  daerah  yang  sudah  dilakukan penyaluran oleh PT Pegadaian adalah daerah Gorontalo    mencapai  Rp  1.898  miliar  untuk 273 debitur (Pegadaian, 2019).
Lembaga keuangan pada umumnya melakukan  kegiatan Funding (Pemasukan Dana)  dan Lending (Pengeluaran  Dana), termasuk  pada  Koperasi  Simpan  Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Purwakarta  Amanah  Sejahtera  (PAS).  Pada
KSPPS  BMT  PAS  melakukan  kegiatan Funding (pemasukan) dan Lending (pengeluaran/pembiayaan).
Dalam kegiatan pembiayaan KSPPS BMT PAS  melakukan  pembiayaan  Ultra  Mikro, dimana  pembiayaan  Ultra  Mikro  sendiri terdapat  beberapa  jenis  akad.  Yang  mana dalam  setiap  akadnya  tentu  memiliki  aturan dan  syarat  yang  berbeda.  Disini  penulis melihat dari dua aspek yang akan diperdalam yaitu,  model,  dan  implementasi.  Dalam  hal model, penulis akan melihat model akad apa saja yang digunakan oleh KSPPS BMT PAS. Kemudian, dalam implementasi atau pelaksanaan setiap akad syarat dan rukunnya harus terpenuhi sesuai  dengan aturan hukum yang telah ditetapkan dalam fatwa DSN-MUI. Dari  ketiga  aspek  tersebut  dapat  dilihat apakah  di  KSPPS  BMT  PAS  dalam
pelaksanaan  akad  Ultra  Mikro  sudah  sesuai dengan  prinsip-prinsip  syariah  atau  tidak sesuai.  Maka  dapat  diketahui  dan  dapat disimpulkan diakhir setelah penulis melakukan penelitian di KSPPS BMT PAS.
Dampak yang diberikan dalam pembiayaan  ultra  mikro  tentunya  akan mempengaruhi  perkembangan  di  KSPPS BMT  PAS  sendiri.  Pembiayaan  Ultra  Mikro telah  diatur  dalam  Fatwa  Nomor  119/DSN- MUI/II/2018 tentang pembiayaan ultra mikro berdasarkan  prinsip  syariah.  Maka  dalam pelaksanan  nya  harus  sesuai  dengan  prinsip- prinsip  syariah  yang  telah  ditetapkan  oleh fatwa DSN-MUI.
Adapun maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui model pemniayaan  ultra  mikro  yang  ada  di  KSPPS BMT  Purwakarta  Amanah  Sejahtera  (PAS), dan untuk mengetahui implementasi pembiayaan  ultra  mikro  yang  ada  di  KSPPS BMT Purwakarta Amanah Sejahtera (PAS).

## II. TINJAUAN PUSTAKA
Penelitian tentang Implementasi Pembiayaan Ultra Mikro Berdasarkan Prinsip Syariah sudah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya,  tapi  tentu  saja  mempunyai perbedaan-perbedaan  antara  penelitian  ini dengan  penelitian  sebelumnya.  Berikut adalah  penelitian  sebelumnya  yang  meneliti tentang  Implementasi  Pembiayaan  Ultra Mikro Berdasarkan Prinsip Syariah di KSPPS BMT Purwakarta Amanah Sejahtera (PAS); 1. Penerapan Implementasi Penerapan Pembiayaan  Ultra  Mikro  di  BMT-UGT Sidogiri (Muttaqin & Hartono, 2019) Lembaga  keuangan  berfungsi  sebagai lembaga  intermediasi  yaitu  menghubungkan antara  surplus  unit  dengan  deficit  unit. Namun  masih  banyak  usaha  mikro  yang kesulitan  mendapatkan  bantuan  permodalan dari  lembaga  keuangan  (perbankan).  Para
ISSN: 2654-8526 (Media Online) 2599-2708 (Media Cetak)
pelaku usaha mikro yang kesulitan mendapatkan  kredit  dari  bank  tersebut mencari lembaga keuangan non formal yang mudah  diakses  untuk  mengajukan  kredit seperti  rentenir.  Dibalik  kemudahan  yang diberikan  rentenir,  terdapat  hal  yang  dirasa memberatkan para pelaku usaha karena harus menanggungg bunga sebesar 10%-30% setiap bulan dan denda jika mengalami keterlambat- an. Kementrian Keuangan mempunyai program  yang  dapat  dijadikan  solusi  untuk menyediakan  fasilitas  pembiayaan  yang mudah  dan  cepat  bagi  usaha  mikro  yaitu pembiayaan  ultra  mikro  (UMI).  BMT-UGT Sidogiri merupakan lembaga linkage dibawah naungan  PT.  Bahana  Artha  Ventura  yang menyalurkan pembiayaan ultra mikro kepada anggota UMI. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan  untuk  mengetahui  penerapan pembiayaan  ultra  mikro  di  BMT-UGT Sidogiri dalam membantu permodalan usaha mikro.  Penelitian  ini  menggunakan  analisis deskriptif  dengan  wawancara  dan  studi literature  sebagai  metode  pengambilan  data. Informan kunci pada penelitian ini yaitu ketua divisi pembiayaan BMT-UGT Sidogiri Pusat, kepala  kantor  layanan  BMT-UGT  Sidogiri, dan anggota UMi. Sedangkan didukung oleh studi literature terkait pembiayaan UMI yang diperoleh  dari  Kementrian  Keuangan  dan Kementrian Koperasi dan UMKM.
2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bantuan Modal  Usaha  Super  Mikro  Kerjasama Antara  Baznas  Kabupaten  Bojonegoro Dengan  Bank  Perkreditan  Rakyat  (BPR) Bojonegoro  Dengan  Sistem  Qard  Al  – Hasan (Cahyono, 2019)
Badan  Amil  Zakat  Nasional  (BAZNAS) Kabupaten  Bojonegoro  bekerjasama  dengan PD Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bojonegoro  memberikan  bantuan  modal
usaha melalui pembiayaan usaha super mikro dengan  prinsip  syariah  kepada  masyarakat dari  keluarga  tidak  mampu  yang  memiliki usaha kecil dan aktif menjadi jamaah Masjid. Dalam  hal  ini  BPR  mengambil  keuntungan dari  jumlah  pembiayaan  yang  dibebankan kepada  BAZNAS  Kab.  Bojonegoro  dengan mengatasnamakan  uang  pendampingan  dan administrasi, sehingga nasabah hanya membayar angsuran setiap bulannya. Berdasarkan  hal  tersebut  pembiayaan  yang dilakukan  oleh  BPR  kerjasama  dengan Baznas Kab. Bojonegoro terdapat unsur riba dan  hilah.    Indikasi  riba  karena  BPR mengambil  keuntungan  dari  pembiayaan yang  berakad  Qard  Al-Hasan,  sedangkan indikasi hilah karena BAZNAS menyalurkan dana  ke  Lembaga  Konvensional.  Dari  Hasil Penelitian  diketahui  bahwa  Baznas  Kab. Bojonegoro  bersegmentasi  pada  non  profit (Tabarru’) atau memberikan bantuan kepada Mustahiq  yang  mempunyai  usaha    kecil dengan membayar uang administrasi 1 % dan uang  pendampingan  6  %  kepada  BPR  atas pembiayaan  yang  dilakukan  oleh  mustahiq. Dana  yang  diberikan  Baznas  Kabupaten Bojonegoro  kepada  BPR  berasal  dari  dana Infak dan shodaqoh. Saran dari penulis adalah program  Bantuan  Modal  Usaha  melalui pembiayaan  super  mikro  ini  diharapakan terus berjalan dan dikembangkan, dan dalam kerjasama  Baznas  Kabupaten  Bojonegoro diharapkan untuk memilih Lembaga Keuangan Syariah bukan konvensional  agar pengimplementasian  teori  akad  maupun hukum  islam  lebih  tepat  dan  sesuai  dengan prinsip syariah.
3. Pembiayaan Ultra Mikro Dalam Peraturan Menteri  Keuangan  No  95/PMK.05/2018 dan  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  No 119/DSN-MUI/II/2018 (Surnida, 2020)
ISSN: 2654-8526 (Media Online) 2599-2708 (Media Cetak)
Pembiayaan  Ultra  Mikro  hadir  sebagai solusi bagi masyarakat dari lapisan terbawah yang membutuhkan dana pinjaman. Pembiayaan ini diatur oleh peraturan Menteri Keuangan  No  95/PMK.05/  2018  dan  juga diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No.119/DSN-MUI/II/2018.  Namun  terdapat beberapa  perbedaan  dalam  kedua  peraturan tersebut.  Kesimpulan  yang  diperoleh  dari penelitian  ini  adalah  Lembaga  penyalur pembiayaan ultra mikro menurut Permenkeu NO  95/  PMK.05/2018  adalah  lembaga keuangan  bukan  bank  sedangkan  menurut Fatwa DSN MUI No 119/DSN-MUI/II/2018 lembaga penyalurnya adalah lembaga keuangan syariah. Sumber pendanaan pembiayaan ultra mikro menurut Permenkeu NO  95/  PMK.05/2018  salah  satunya  adalah bunga  sedangkan  dalam  fatwa  DSN  MUI bahwa  praktek  pembungaan  adalah  haram. Penetapan  margin  dalam  pembiayaan  ultra mikro  menurut  Permenkeu  adalah  PIP  dapat mengenakan  suku  bunga/margin  kepada penyalur  dengan  bunga  2%-4%  sedangkan dalam  fatwa  DSN  MUI  No  119/DSN- MUI/II/2018  adalah  menggunakan  konsep bagi hasil dan sesuai dengan akad yang telah ditetapkan.  Penyelesaian  sengketa  pada pembiayaan ultra mikro menurut Permenkeu NO  95/  PMK.05/2018  adalah  dengan mekanisme  tanggung  renteng.  Sedangkan dalam  fatwa  DSN  MUI  No  119/DSN- MUI/II/2018 penyelesaian sengketa dilakukan  melalui  lembaga  penyelesaian sengketa berdasarkan Syariah.
4. Alternative  Sistem  Pengawasan  Pada Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah  (KSPPS)  Dalam  Mewujudkan Shariah Compliance (Hidayat, 2016)
Terdapat dua jenis lembaga keuangan yaitu bank  dan  non  bank  yang  beroperasi  dengan
sistem  syariah  dan  konvensional.  Koperasi Simpan  Pinjam  dan  Pembiayaan  Syariah (KSPPS) adalah salah satu lembaga keuangan bukan  Bank  yang  beroperasi  dengan  sistem Syariah.  Dalam  menjalankan  operasinya, Koperasi  Simpan  Pinjam  dan  Pembiayaan Syariah  (KSPPS)  beroperasi  sesuai  dengan syariah  atau  tidak.  Dalam  hal  ini,  ketetapan Dewan  Pengawas  Syariah  sangat  penting untuk  memastikan  bahwa  Koperasi  Simpan Pinjam  dan  Pembiayaan  Syariah  (KSPPS) telah  memenuhi  prinsip  syariah.  Meski memiliki  Dewan  Pengawas  Syariah,  namun masih  banyak  Koperasi  Simpan  Pinjam  dan Pembiayaan  Syariah  (KSPPS)  yang  tidak sesuai  dengan  prinsip  syariah.  Permasalahan ini  disebabkan  oleh  kelemahan  Dewan Pengawas  Syariah  (DPS)  dan  Sistem Kerumitan  mulai  dari  rekrutmen  hingga pertanggungjawaban Dewan Pengawas Syariah. Oleh karena itu, penulis memikirkan sistem pengawasan alternatif Koperasi Simpan  Pinjam  dan  Pembiayaan  Syariah (KSPPS)  dalam  mewujudkan  kepatuhan syariah.
5. Pengaruh  Kinerja  Pembiayaan  Mikro Musyarakah  dan  Mudharabah  di  Bank Syariah  terhadap  Sektor  Usaha  Mikro  di Provinsi Jawa Timur (Simanjuntak, 2018) Penelitian ini ingin mengetahui bagaimana pengaruh  dari  kinerja  pembiayaan  mikro Islam dengan akad musyarakah dan mudharabah  yang  diberikan  oleh  Bank Umum  Syariah  (BUS)  dan  Unit  Usaha Syariah  (UUS)  terhadap  sektor  usaha  mikro dan  kesejahteraan  di  Provinsi  Jawa  Timur. Penelitian  ini  ingin  mengetahui  variabel- variabel kinerja pembiayaan mikro musyarakah dan mudharabah yang memengaruhi  secara  langsung  atau  tidak langsung terhadap usaha mikro dan
ISSN: 2654-8526 (Media Online) 2599-2708 (Media Cetak)
kesejahteraan  di  provinsi  tersebut.  Model yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  diuji dengan  Partial  Least  Squares  (PLS)  sebagai alat  analisis  kuantitatif  antar  variabel  yang dipadukan  dengan  analisis  Tawhidi  String Relation  (TSR)  melalui  pendekatan  mixed method.  Hasil  uji  hipotesis  menunjukkan pengaruh  yang  signifikan  dari  kinerja pembiayaan  mikro  bank  Islam  dengan  akad musyarakah dan mudharabah terhadap usaha mikro  dan  kesejahteraan  di  Provinsi  Jawa Timur. Penelitian ini juga mengungkap kredit dan pembiayaan untuk UMKM terkonsentrasi di Pulau Jawa. Dalam jangka panjang, hal ini dapat menghambat akses pembiayaan UMKM.
6. Peran  Baitul  Maal  Wat  Tamwil  (BMT) dalam  Mewujudkan  Ekonomi  Syariah yang  Kompetitif  (Sudjana  &  Rizkison, 2020)
Lembaga  keuangan  mikro  syariah  Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) sangat cocok untuk mengatasi masalah ekonomi berbasis mikroekonomi.  BMT  menggunakan  prinsip Syariah  dan  bebas  riba  yang  dilarang  dalam Islam. Fungsi lembaga ini sebagai pendukung peningkatan upaya ekonomi pengusaha mikro dan  kecil  berbasis  syariah.  Tujuan  kegiatan BMT yang memiliki keterkaitan erat dengan bisnis ekonomi syariah, pertama adalah hasil target,  kedua  pertumbuhan,  ketiga  keber- lanjutan,  terakhir  berkah.  Wirausahawan hendaknya  menjaga  orientasi  keberkahan  ini agar menjadi visi usahanya, agar selalu dalam kegiatan  usahanya  senantiasa  di  kuasai syariah dan menjadi momok Allah. Keempat poin  tersebut  menjadi  prinsip  utama  BMT dalam  realisasinya  di  lapangan.  Peran  BMT dalam penguatan ekonomi adalah peningkatan kesempatan kerja dan penerapan sistem  keuangan  yang  berbasis  outcome
dalam  mewujudkan  kesetaraan,  kejujuran, dan  keadilan.  Dengan  menerapkan  prinsip- prinsip syariah dan kekuatan Islam ke dalam kehidupan  nyata,  maka  nilai-nilai  spiritual diarahkan untuk mengarahkan dan menggerakkan  etika  yang  dinamis,  proaktif, progresif, adil dan bermoral.
7. Mencari  Solusi  Pengembangan  Lembaga Keuangan  Mikro  Syariah  Di  Indonesia (Rusydiana & Devi, 2013)
LKMS  merupakan  lembaga  keuangan yang  berorientasi  pada  upaya  peningkatan kesejahteraan  anggota  dan  masyarakat. Lahirnya lembaga keuangan mikro syariah di Indonesia  merupakan  salah  satu  jawaban melihat  perkembangan  perbankan  syariah yang  masih  terpusat  kepada  masyarakat menengah  ke  atas.  Faktanya,  LKMS  telah tumbuh menjadi alternatif pemulihan kondisi perekonomian  di  Indonesia,  khususnya sebagai  partner  para  pengusaha  kecil  dalam penyediaan modal. Walaupun tumbuh dengan pesat,  namun  LKMS  masih  mengalami banyak  kendala  dalam  pengembangannya. Masih  banyak  permasalahan  yang  dihadapi oleh institusi ini baik dari sisi internal maupun eksternal.  Penelitian  ini  mencoba  untuk mengidentifikasi penyebab serta faktor-faktor yang  dominan  menjadi  hambatan  dalam pengembangan  LKMS  di  Indonesia,  dengan pendekatan metode BOCR Analytic Network Process (ANP), termasuk solusi strategis yang diusulkan. Berdasarkan urutan prioritas, maka alternatif  aspek  menunjukkan  bahwa  aspek technical menjadi aspek prioritas, selanjutnya diikuti  oleh  aspek  legal/  structure,  pasar/ komunal, dan SDM.  Penguraian solusi secara keseluruhan menghasilkan urutan prioritas 1) Pembinaan/ sosialisasi/ pendampingan masyarakat menjadi prioritas utama, selanjutnya diikuti oleh 2) inovasi produk, 3)
ISSN: 2654-8526 (Media Online) 2599-2708 (Media Cetak)
lokasi  strategis,  4)  kerjasama  dengan  LKS lainnya, dan 5) menjadikan elemen eksternal sebagai pusat informasi dan media sosialisasi. Sedangkan  prioritas  strategi  yang  dianggap dapat meningkatkan pengembangan LKMS di Indonesia  terdiri  dari:  1)  mengoptimalkan peran  pemerintah  dalam  pendanaan,  2) melakukan koordinasi dengan PINBUK, dan 3)  linkage  program  LKMS-BMT-BPRS- Bank Umum Syariah.

## III. METODE PENELITIAN
Metode penelitian pada dasarnya merupakan  cara  ilmiah  untuk  mendapatkan data  dengan  tujuan  dan  kegunaan  tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci  yang  perlu  diperhatian  yaitu,  cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan (Sugiyono, 2017).  Secara  umum  metode  penelitian didefinisikan  sebagai  suatu  kegiatan  ilmiah yang  terencana,  terstruktur,  sistematis,  dan memiliki tujuan tertentu baik praktis maupun teoritis  (Raco,  2010).  Setiap  penelitian mempunyai  tujuan  dan  kegunaan  tertentu. Secara  umum  tujuan  penelitian  ada  tiga macam  yaitu  yang  bersifat  penemuan, pembuktian dan pengembangan.
Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif.  Dimana  metode  kualitatif  sendiri adalah  metode  penelitian  yang  berlandaskan pada  filsafat postpositivisme ,  digunakan untuk  meneliti  pada  kondisi  obyek  alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana  peneliti  adalah  sebagai  instrument kunci,  teknik  pengumpulan  data  dilakukan secara triangulasi (gabungan),  analisis  data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari generalisasi (Sugiyono, 2017)..
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah field research (penelitian lapangan), atau dapat pula dikatakan sebagai penelitian  empiris  atau  sosiologis.  Dimana dalam  penelitian  ini  menitik  beratkan  pada
hasil-hasil pengumpulan data yang didapatkan secara langsung di Lapangan, dari para  informan  atau  nara  sumber  yang  telah ditentukan  (Sugiyono,  2017).  Informan tersebut di  antaranya adalah Manager KSPPS BMT  Purwakarta  Amanah  Sejahtera,  Staff Pembiayaan  &  Lapangan  KSPPS  BMT Purwakarta Amanah Sejahtera.
Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  pendekatan  deskriptif- kualitatif.  Penelitian  deskriptif  adalah  suatu penelitian  yang  bertujuan  untuk  membuat deskripsi  atau  gambaran  atau  lukisan  secara sistematis  mengenai  suatu  fenomena  yang terjadi  di  masyarakat  (Sugiyono,  2015). Dalam penelitian ini, penulis menggambarkan sistem model dan implementasi  pembiayaan  ultra  mikro  yang ada  di  KSPPS  BMT  Purwakarta  Amanah Sejahtera.
Creswell mendefinisikannya sebagai suatu pendekatan atau penelusuran untuk meng eksplorasi dan  memahami  suatu  gejala sentral (Raco, 2010) . Penelitian ini mencoba untuk meminta orang-orang untuk mengungkapkan  berbagai  pikiran  mereka tentang  suatu  topik  tanpa  memberi  mereka banyak  arahan  atau  pedoman  bagaimana harus berkata apa.
Menurut  moleong  penelitian  kualitatif adalah  penelitian  yang  bermaksud  untuk memahami  fenomena  tentang  apa  yang dialami  oleh  subjek  penelitian  misalnya perilaku,  persepsi,  motivasi,  tindakan  dan lain-lain.  Secara  holistik  dan  dengan  cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada  suatu  konteks  khusus  yang  alamiah dengan  memanfaatkan  berbagai  metode alamiah (Moleong, 2017).
Penelitian  kualitatif  bertujuan  untuk menjelaskan fenomena melalui pengumpulan data  data  sedalam-dalamnya.  Penelitian  ini tidak  mengutamakan  besarnya  populasi  atau sampling, bahkan sample nya sangat terbatas.
ISSN: 2654-8526 (Media Online) 2599-2708 (Media Cetak)
Jika  data  yang  terkumpul  sudah  mendalam dan bisa menjelaskan fenomena yang diteliti, maka  tidak  perlu  mencari sampling lainnya. Penelitian  kualitatif  lebih  menekankan  pada persoalan  kedalaman  (kualitas)  data  bukan banyaknya  (kuantitas)  data  (Kriyantono  & Rachmat, 2009).
Peneliti  adalah  bagian  integral  dari  data, artinya peneliti  ikut aktif  dalam menentukan jenis data yang diinginkan. Dengan demikian, peneliti  menjadi instrument penelitian  yang harus terjun langsung di lapangan. Karena itu, penelitian  kualitatif  bersifat  subjektif  dan hasilnya  lebih  kasuistik,  bukan  untuk digeneralisasikan.  Desain  penelitian  dapat berubah atau disesuaikan dengan perkembangan  penelitian.  Secara  umum, penelitian  yang  menggunakan  metodologi kualitatif mempunyai ciri-ciri sebagai berikut (Kriyantono & Rachmat, 2009):
1. Intensif,  partisipasi  peneliti  dalam  waktu lama  pada setting lapangan,  peneliti adalah instrument pokok penelitian.
2. Perekaman yang sangat hati-hati terhadap apa yang terjadi dengan catatan-catatan di lapangan.  Dan  tipe-tipe  lain  dari  bukti- bukti dokumenter.
3. Analisis data lapangan, melalui data hasil observasi  dengan  pedoman  yang  sudah divalidasi.
4. Melaporkan  hasil  termasuk  deskripsi detail, quotes (kutipan-kutipan)  dan komentar-komentar.
5. Tidak  ada  realitas  yang  tunggal  setiap peneliti  mengkreasi  realitas  sebagai bagian dari proses penelitiannya. Realitas dipandang  dinamis  dan  sebagai  produk kontruksi sosial.
6. Subjektif  dan  berada  ha  nya  dalam referensi  peneliti.  Peneliti  sebagai  sarana penggalian interpretasi data.
7. Realitas  adalah  holistik  dan  tidak  dapat dipilah-pilah.
8. Peneliti  memproduksi  penjelasan  unik tentang  situasi  yang  terjadi  dan  individu- individunya.
9. Lebih  pada  kedalaman  ( depth )  daripada keluasan ( breadth ).
10. Prosedur  penelitian:  empiris-rasional  dan tidak berstruktur.
11. Hubungan antara teori, konsep, dan data: data memunculkan atau membentuk teori baru.
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian ini  adalah  metode  penelitian  deskriptif kualitatif karena peneliti ingin menggambarkan atau melukiskan fakta-fakta atau  keadaan  yang  tampak  pada  BMT Purwakarta Amanah Sejahtera (PAS) meliputi  model  pembiayaan  ultra  mikro, hukum  pembiayaan  ultra  mikro  yang berdasarkan prinsip syari’ah, serta implementasi  pembiayaan  ultra  mikro  yang ada di KSPPS BMT PAS.
Dalam  sebuah  penelitian,  sumber  data adalah  hal  yang  paling  utama  dan  juga  yang paling  penting.  Sumber  data  adalah  subjek dari  mana  data  tersebut  dapat  diperoleh. Sejalan  dengan  penelitian  ini  sumber  data yang  digunakan  adalah  sumber  data  primer. Sumber  data  primer  didapatkan  secara langsung dari hasil observasi dan wawancara secara  langsung  yang  dilakukan  dengan pimpinan,  pegawai,  dan  anggota  KSPPS BMT  PAS.  Kriteria  pemilihan  informan anggota  BMT  yang  akan  diwawancara didasarkan  pada  tiga  hal,  yaitu  sebagai berikut:
1. Diatas usia 19 tahun.
Disini  peneliti  mengambil  4  orang informan  sebagai  sumber  data,  satu  orang Manager  dari  pihak  KSPPS  BMT  PAS, satu  orang  Staff  Lapangan  KSPPS  BMT PAS, dan dua orang Anggota KSPPS BMT PAS dari jumlah anggota 264 anggota. 2. Anggota aktif
ISSN: 2654-8526 (Media Online) 2599-2708 (Media Cetak)
Yang  dimaksud  anggota  aktif  adalah anggota  yang  aktif  membayar  simpanan wajib setiap bulannya.
3. Anggota  yang  melakukan  pembiayaan ultra mikro.
Informan  pada  penelitian  ini  adalah anggota yang berusia 19 tahun keatas karena usia  itu  dinilai  sudah  cukup  mampu memberikan  pendapat  dan  pernyataan  yang tidak berubah-ubah.
Dalam  penelitian  kualitatif,  data  utama diperoleh  dari  peneliti  sendiri  yang  secara langsung  mengumpulkan  informasi  yang didapat  dari  observasi  dan  subjek  penelitian yaitu pimpinan, pegawai dan anggota KSPPS BMT  PAS.  Penelitian  ini  dilakukan  secara intensif  lewat  observasi  dan  wawancara dengan  informan  serta  penelaahan  melalui literatur.
Metode  pengumpulan  data  adalah  teknik atau  cara-cara  yang  dapat  digunakan  untuk mengumpulkan  data.  Ada  beberapa  teknik atau metode pengumpulan data yang biasanya dilakukan  oleh  peneliti.  Peneliti  dapat menggunakan  salah  satu  atau  gabungan  dari metode  yang  ada  tergantung  masalah  yang dihadapi  (Kriyantono  &  Rachmat,  2009). Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan dalam penelitian ini, antara lain:
1. Observasi Observasi adalah bagian dari pengumpulan data.  Observasi  berarti  mengumpulkan langsung  dari  lapangan.  Dalam  tradisi kualitatif,  data  tidak  akan  diperoleh dibelakang  meja,  tetapi  harus  terjun langsung  ke  lapangan,  ke  tetangga,  ke organisasi,  ke  komunitas.  Data  yang diobservasi dapat berupa gambaran tentang sikap, kelakuan, perilaku, tindakan, interaksi antar manusia (Raco, 2010). Nasution  menyatakan  bahwa,  observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan, para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan
yang diperoleh melalui observasi. Data itu dikumpulkan  dan  sering  dengan  bantuan berbagai alat yang sangat canggih. Marshall  menyatakan  bahwa  melalui observasi, peneliti belajar tentang perilaku, dan makna dari perilaku tersebut.
Sanafiah Faisal mengklarifikasikan observasi menjadi observasi berpartisipasi, observasi  yang  seara  terang-terangan  dan tersamar,  dan  observasi  yang  tidak berstruktur  (Sugiyono,  2017).  Dalam  hal ini  peneliti  akan  menggunakan  metode Observasi  partisipasi  di  KSPPS  BMT Purwakarta  Amanah  Sejahtera  (PAS). Dalam  observasi  ini,  peneliti  terlibat dengan  kegiatan  sehari-hari  orang  yang sedang  diamati  atau  yang  digunakan sebagai  sumber  data  penelitian.  Sambil melakukan pengamatan,peneliti ikut melakukan  apa  yang  dikerjakan  oleh sumber  data,  dan  ikut  merasakan  suka dukanya. Dengan observasi partisipan ini, maka  data  yang  diperoleh  akan  lebih lengkap,  tajam,  dan  sampai  mengetahui pada  tingkat  makna  dari  setiap  perilaku yang Nampak (Sugiyono, 2017).
2. Wawancara Teknik yang digunakan dalam pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini menggunakan  wawancara.  Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan informan yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan pewawancara. Maksud
mengadakan wawancara, seperti ditegaskan  Lincoln  dan  Guba  dalam moleong  antara  lain:  mengkontruksi mengenai  orang,  kejadian,  organisasi, perasaan,  motivasi,  tuntunan,  kepedulian, dan lain-lain (Moleong, 2017).
Esterberg mendefinisikan wawancara atau interview merupakan pertemuan dua orang
ISSN: 2654-8526 (Media Online) 2599-2708 (Media Cetak)
untuk  bertukar  informasi  dan  ide  melalui tanya jawab,
sehingga dapat dikonstruksikan  makna  dalam  suatu  topik tertentu (Sugiyono, 2017).
Jenis  wawancara  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  wawancara  baku terbuka,  yakni  menggunakan  pertanyaan baku.  Urutan  pertanyaan,  kata-kata,  dan cara  penyajiannya  pun  sama  untuk  setiap informan. Keluwesan mengadakan pertanyaan pendalaman ( probing ) terbatas, dalam hal itu, bergantung situasi wawancara  dan  kecakapan  pewawancara. Wawancara  demikian  digunakan  jika dipandang sangat perlu untuk mengurangi sedapat-dapatnya  variasi  yang  bisa  terjadi antara seorang terwawancara dengan yang lainnya.  Maksud  pelaksanaan  tidak  lain merupakan  usaha  untuk  menghilangkan kemungkinan terjadi kekeliruan (Moleong, 2017).
Secara spesifik agar lebih mudah wawancara  digunakan  dengan  teknik wawancara  terstruktur  karna  peneliti menetapkan  masalah  dan  pertanyaan- pertanyaan  yang  akan  diajukan  dengan menyiapkan  instrumen  penelitian  berupa pertanyaan-pertanyaan  tertulis.  Selain  itu, peneliti  juga  membawa  alat  wawancara diantaranya:  buku  catatan  dan  tape recorder.
3. Dokumentasi
Dokumen  merupakan  catatan  peristiwa yang  sudah  berlalu.  Dokumen  bisa berbentuk  tulisan,  gambar,  atau  karya- karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, biografi, peraturan,  kebijakan,  dan  dokumen  yang berbentuk  gambar  misalnya  foto,  gambar hidup,  sketsa,  dan  lain-lain.  Sedangkan dokumen  yang  berbentuk  karya  misalnya karya  seni,  yang  dapat  berupa  gambar, patung, film, dan lain-lain. Studi dokumen
merupakan  pelengkap  dari  penggunaan metode  observasi  dan  wawancara  dalam penelitian kualitatif.
Secara  detail,  bahan  dokumenter  terbagi beberapa macam, yaitu autobiografi, surat pribadi, buku atau catatan harian, memorial,  klipping,  dokumen  pemerintah atau  swasta,  data  di  server  dan flashdisk, dan data tersimpan di web site .
Dalam    melakukan  analisis  data  berarti mengatur  secara  sistematis  bahan  hasil wawancara  dan  observasi,  menafsirkannya dan menghasilkan suatu pemikiran, pendapat, teori  atau  gagasan  yang  baru.  Semuanya diringkas  dengan  istilah  penegasan  yang memiliki arti (Raco, 2010).
Definisi  analisis  data  menurut  Bogdan adalah  proses  mencari  dan  menyusun  secara sistematis  data  yang  diperoleh  dari  hasil wawancara,  catatan  lapangan,  dan  bahan- bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang  lain.  Analisis  data  dilakukan  dengan mengorganisasikan  data,  menjabarkanya  ke unit-unit,  melakukan  sintesa,  menyusun kedalam  pola,  memilih  mana  yang  penting dan  yang  akan  dipelajari,  dan  membuat kesimpulan  yang  dapat  diceritakan  kepada orang lain (Sugiyono, 2015).
Sementara Susan Stainback mengemukakan bahwa “analisis data merupakan  hal  yang  kritis  dalam  proses penelitian  kualitatif.  Analisis  digunakan untuk  memahami  hubungan  dan  konsep dalam data sehingga hipotesis dapat dikembangkan  dan  di  evaluasi”.  Spraley menyatakan bahwa: “Analisis dalam pengertian  apapun,  adalah  merupakan  cara berfikir.  Hal  itu  berkaitan  dengan  pengujian secara  sistematis  terhadap  sesuatu  untuk menentukan  bagian,  hubungan  antar  bagian, dan  hubungannya  dengan  keseluruhan. Analisis adalah untuk mencari pola.
ISSN: 2654-8526 (Media Online) 2599-2708 (Media Cetak)
Berdasarkan  hal  tersebut  di  atas  dapat disimpulkan  bahwa,  analisis  data  adalah proses  mencari  dan  menyusun  secara sistematis  data  yang  diperoleh  dari  hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan ke unit- unit,  melakukan  sintesa,  menyusun  kedalam pola,  memilih  mana  yang  penting  dan  yang akan  dipelajari,  dan  membuat  kesimpulan sehingga  mudah  difahami  oleh  diri  sendiri maupun orang lain.
Teknik  penelitian  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  yaitu  analisis  Miles  dan Huberman.  Dimana  Miles  dan  Huberman, mengemukakan  bahwa  aktivitas  dalam analisis  data  kualitatif  dilakukan  seara interaktif  dan  berlangsung  secara  terus menerus  sampai  tuntas,  sehingga  datanya sudah  jenuh.  Aktivitas  dalam  analisis  data, yaitu (Sugiyono, 2016):
1. Data Reduction (Reduksi Data)
Mereduksi  data  berarti  merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan  pada  hal-hal  yang  pokok, memfokuskan  pada  hal-hal  yang  penting, dicari  tema  dan  polanya  dan  membuang yang  tidak  perlu  (Sugiyono,  2017).  Dari sekian banyak jumlah data yang diperoleh dari  lapangan,  maka  peneliti  harus melakukan reduksi data  secara  teliti  dan rinci.  Dengan  demikian  data yang direduksi  akan  memberikan  gambaran yang  lebih  jelas,  dan  mempermudah peneliti  untuk  melakukan  pengumpulan data selanjutnya.
Dalam  penelitian  ini  hasil  data  yang didapatkan dilapangan baik berupa catatan, rekaman suara, dokumentasi, serta berdasarkan  data  primer  lainnya  akan disatukan.  Kemudian  direduksi  untuk mencari  tema  atau  pola  agar  lebih  sesuai dengan tujuan awal penelitian.
2. Data Display (penyajian data)
Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa  dilakukan  dalam  bentuk  uraian singkat,  bagan,  hubungan  antar  kategori, flowchart  dan  sejenisnya.  Dalam  hal  ini Miles  and  Huberman  menyatakan  “yang paling sering digunakan untuk menyajikan data  dalam  penelitian  kualitatif  adalah dengan  teks  yang  bersifat  naratif” (Sugiyono, 2017).
Kemudian, setelah data direduksi dilanjutkan  dengan  mendisplaykan  data atau penyajian data seperti yang dijelaskan diatas peneliti membuat uraian singkat atau naratif yang diungkapkan dari hasil  data  yang  didapatkan  di  lapangan sesuai  dengan  yang  dipahami  oleh peneliti,  dan  tidak  keluar  dari  teori-teori yang berkaitan dengan topik-topik penelitian.
3. Counslusion Drawing/Verificatio
(Kesimpulan).
Langkah  ke  tiga  dalam  analisis  data kualitatif  menurut  Miles  and  Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan  masih  bersifat  sementara, dan  akan  berubah  bila  tidak  ditemukan bukti-bukti  yang  kuat  yang  mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan  pada  tahap  awal,  didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat  peneliti  kembali  ke  lapangan mengumpulkan  data,  maka  kesimpulan yang dikemukakan merupakan
kesimpulan yang kredibel.
Dengan  demikian  kesimpulan  dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan  sejak  awal,  tetapi  mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif  masih  bersifat  sementara  dan
ISSN: 2654-8526 (Media Online) 2599-2708 (Media Cetak)
akan  berkembang  setelah  penelitian berada di lapangan.

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Model  Pembiayaan  Ultra  Mikro  di KSPPS  BMT  Purwakarta  Amanah Sejahtera (PAS)
Pelaksanaan  pembiayaan  ultra  mikro  di KSPPS  BMT  PAS  berdasarkan  wawancara yang  telah  dilakukan  dengan  pihak  KSPPS BMT  PAS,  Menurut  Bapak  Agah  Nugraha selaku Manager KSPPS BMT PAS, mengatakan  bahwa  pembiayaan  ultra  mikro di KSPPS BMT PAS tidak ada model sistem kelompok  atau  tanggung  renteng.  Karena, menurut  Beliau  sistem  tanggung  renteng tidak  sesuai  dengan sunnah dan  Hukum Ekonomi Syariah. Sehingga di KSPPS BMT PAS  tidak  menggunakan  sistem  tanggung renteng (Nugraha, 2019).
Pengguna  pembiayaan  ultra  mikro  di KSPPS  BMT  PAS  kebanyakan  adalah  para pedagang kecil atau para pelaku UMKM yang membutuhkan  biaya  tambahan  untuk  modal usahanya.  Konsep  angsuran  yang  digunakan dalam  pembiayaan  ultra  mikro  di  KSPPS BMT  PAS  adalah  mingguan  dan  bulanan, untuk  mingguan  maksimal  25  minggu,  dan untuk bulanan maksimal 12 bulan.
Menurut data dari website resmi kementrian keuangan, batas maksimal pembiayaan ultra mikro secara umum adalah Rp 10 juta. Sedangkan untuk di KSPPS BMT PAS  sendri  batas  maksimal  pengajuannya adalah Rp 5 juta, dan minimal pengajuannya Rp  300  ribu.  Karena  pada  dasarnya pembiayaan  ultra  mikro  hanya  untuk melayani pembiayaan-pembiayaan kecil yang dibutuhkan  oleh  para  pelaku  usaha  kecil. Sehingga  batas  pembiayaannya  tidak  begitu besar. Untuk pengajuan jumlah pembiayaannya  dengan  cara  bertahap  yaitu dari kecil sampai maksimal Rp 5 juta. Apabila selama proses angsuran tidak ada masalah dan
lancar  sampai  waktu  yang  telah  ditentukan, maka  anggota  bisa  melakukan  pembiayaan kembali dengan jumlah yang lebih besar dari sebelumnya
Dalam  pembiayaan  ultra  mikro  terdapat dua  jenis  pembiayaaan  ultra  mikro  menurut fatwa DSN-MUI. Termasuk dalam pelaksanaannya  di  KSPPS  BMT  PAS terdapat  dua  jenis  pembiayaan  ultra  mikro diantaranya:
1. Pembiayaan Ultra Mikro Multijasa Pembiayaan    ultra  mikro  multijasa  adalah pembiayaan  ultra  mikro  yang  obyeknya berupa jasa yang beragam, atau barang dan jasa yang jasanya lebih dominan.
2. Pembiayan Ultra Mikro Multibarang Pembiayaan  ultra  mikro  multibarang adalah  pembiayaan  ultra  mikro  yang obyeknya  berupa  barang  yang  beragam, atau barang dan jasa yang barangnya lebih dominan (Fatwa DSN-MUI Nomor 119/DSN-MUI/II/2018 Tentang
Pembiayaan  Ultra  MIkro  Berdasarkan Prinsip Syariah, 2018).
Dalam  pelaksanaannya  di  KSPPS  BMT PAS  berdasarkan  data  yang  didapatkan, pembiayaan  ultra  mikro  multijasa  dan pembiayaan  ultra  mikro  multibarang  hampir sama jumlah penggunanya. Untuk pembiayaan ultra mikro multibarang kebanyakan menggunakan akad Murabahah, dan  untuk  pembiayaan  ultra  mikro  multijasa menggunakan akad Ijarah secara Wakalah. Pembiayaan ultra mikro multibarang yang dilakukan  di  KSPPS  BMT  PAS  berbentuk barang yang konsumtif seperti alat elektronik, alat  komunikasi  dan  lain  sebagainya. Sedangkan  untuk  pembiayaan  ultra  mikro multibarang di KSPPS BMT PAS contohnya untuk  pembiayaan  anak  sekolah  dan  lain sebagainya..
Dari  hasil  observasi  dan  wawancara  yang dilakukan  dengan  Manager  KSPPS  BMT
ISSN: 2654-8526 (Media Online) 2599-2708 (Media Cetak)
PAS  syarat  untuk  pengajuan  pembiayaan ultra mikro sebagai berkut:
1. Menjadi Anggota KSPPS BMT PAS
Untuk  menjadi  anggota  di  KSPPS  BMT PAS  caranya  dengan  mengumpulkan fotocopy KTP dan membayar Rp. 100.000 dengan rincian sebagai berikut: a. Rp. 50.000 untuk simpanan pokok
b. 10.000 untuk simpanan wajib
c. Rp.  20.000  untuk  tabungan  atau saldo awal tabungan
d. Rp. 20.000 untuk administrasi
Syarat  yang  paling  penting  dalam pembiayaan  ultra  mikro  harus  menjadi anggota.  Karena  di  KSPPS  BMT  PAS menggunakan  aplikasi Micro  Banking System yaitu  aplikasi  yang  digunakan KSPPS  BMT  PAS  untuk  pencatatan keuangan.  Jadi,  apabila  ada  orang  non anggota  yang  melakukan  pembiayaan akan  sulit  untuk  memasukan  datanya. Sehingga  jika  ada  yang  ingin  melakukan pembiayaan  di  KSPPS  BMT  PAS  harus daftar menjadi anggota terlebih dahulu. 2. Menjadi Anggota Aktif
Kategori  anggota  aktif  yang  dimaksud adalah anggota yang aktif dalam membayar simpanan wajib setiap bulannya pelaksanaan  pembiayaan  ultra  mikro  di BMT  terdapat  beberapa  prosedur  yang dilakukan  BMT  dalam  melakukannya.  Dari hasil  wawancara  dan  observasi  diperoleh prosedur sebagai berikut:
1. Anggota mengajukan pembiayaan terlebih dahulu  kepada  KSPPS  BMT  PAS mengenai  kebutuhan  yang  diperlukan. Dengan  memberikan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP).
2. Pihak  KSPPS  BMT  PAS  melakukan analisis  kebutuhan  terhadap  anggota tersebut. Yang kemudian akan disesuaikan dengan Standart Operasional Prosedur yang ada di KSPPS BMT PAS.
3. KSPPS BMT PAS akan melakukan survey kepada anggota yang melakukan pengajuan.  Survey  inilah  yang  akan menentukan  kualitas  ataupun  nanti  di setujui  atau  tidaknya  pembiayaan  yang diajukan anggota.
4. Apabila  di  setujui  pembiayaannya,  maka bisa  dari  pihak  KSPPS  BMT  PAS  atau anggota  yang  datang  ke  kantor  untuk proses dilakukannya akad dan pencairan. Dalam  pelaksanaan  prosedur  pembiayaan ultra mikro di BMT KSPPS BMT PAS dibuat lebih  mudah  dan  tidak  dipersulit.  Karena menurut  Bapak  Agah  Nugraha  selaku Manager  KSPPS  BMT  PAS  mengatakan “Yassiru  wala  tuasiru” mudahkan  jangan mempersulit.  Sehingga  semuanya  dikemas secara  praktis  tidak  mempersulit  atau memberatkan kepada anggota.
Jumlah total anggota di KSPPS BMT PAS bahwasannya keseluruhan anggota di KSPPS BMT PAS berjumlah 264 anggota. Dari total keseluruhan  jumlah  anggota,  ada  beberapa anggota  yang  melakukan  akad  pembiayaan, diantaranya:
Akad Murabahah 252 Akad Musyarakah 4 Akad Rahn 10 Akad Wakalah bil Ujrah 95 Akad Qard 15
Dari  hasil  wawancara  yang  dilakukan dengan  2  orang  anggota  KSPPS  BMT  PAS keduanya mengatakan bahwa dengan adanya pembiayaan ultra mikro di KSPPS BMT PAS sangat  terbantu  dalam  menambah  modal usaha. Kebanyakan anggota yang mengajukan  pembiayaan  di  KSPPS  BMT PAS  adalah  para  pedagang  dan  para  pelaku usaha kecil lainya. Rata-rata yang mengajukan  pembiayaan  untuk  keperluan
ISSN: 2654-8526 (Media Online) 2599-2708 (Media Cetak)
modal usahanya atau untuk menambah modal usahanya.
Dalam  pelaksanaannya  untuk  proses pengajuan  pembiayaan,  KSPPS  BMT  PAS tidak  mempersulit  anggotanya.  Hanya  saja untuk  nominal  yang  diajukan,  pihak  KSPPS BMT  PAS  tidak  bisa  langsung  memberikan pembiayaan  berjumlah  besar,  tetapi  secara bertahap  dari  pengajuan  pertama  berjumlah Rp  2  juta  dan  jika  anggota  tidak  bermasalah selama pembayaran maka apabila mengajukan lagi, akan bertambah jumlahnya tidak Rp 2 juta lagi.
Sanksi yang dilakukan KSPPS BMT PAS untuk  anggota  yang  bermasalah  dalam angsurannya,  yaitu  dengan  cara  melakukan sanksi sosial dan moral kepada anggota yang bermasalah  tersebut.  Dimana,  pihak  KSPPS BMT  PAS  mendatangi  dan  menagih  secara terus-menerus  ke  rumah  anggota  setiap harinya,  sehingga  akan  membuat  anggota malu  secara  tidak  langsung  akibat  sering  di datangi  oleh  pihak  KSPPS  BMT  PAS. Meskipun anggota yang bermasalah tidak ada di rumahnya, akan tetap terus didatangi oleh pihak  KSPPS  BMT  PAS.  Sehingga  dengan cara  seperti  itu,  anggota  akan  memaksakan untuk membayarnya. Apabila anggota tersebut  belum  mempunyai  uang  sesuai dengan  jumlah  angsurannya,  maka  pihak KSPPS  BMT  PAS  akan  menanyakan langsung apa masalah nya, dan jika memang masih  kurang  uang  setorannya,  maka  pihak KSPPS BMT PAS akan menerima berapapun jumlah  uang  sesuai  dengan  kesanggupan anggota tersebut (Nanang (Staff Pembiayaan dan  Lapangan  KSPPS  BMT  Purwakarta Amanah), 2019).
Bagan 4.1
Flowchart Prosedur Pembiayaan Ultra Mikro di KSPPS BMT PAS
Sumber: Diolah oleh Peneliti
B. Implementasi Pembiayaan Ultra Mikro di  KSPPS  BMT  Purwakarta  Amanah Sejahtera  (PAS)  Berdasarkan  Prinsip Syariah.
Pada  dasarnya  pembiayaan  Ultra  Mikro adalah  pembiayaan  yang  dilakukan  untuk menjangkau para pelaku UMKM paling kecil atau  ultra  mikro  yang  tidak  terjangkau  oleh perbankan, yang dikarenakan regulasi persyaratannya tidak bisa dipenuhi oleh para pelaku usaha mikro atau paling kecil. Selain itu,  dalam  perbankan  sendiri  tidak  bisa menerima  pembiayaan  kecil  yang  dibawah Rp 10 juta.
Dengan  adanya  pembiayaan  ultra  mikro ini  sangat  membantu  masyarakat  khususnya para  pelaku  usaha  yang  berada  dilapisan bawah,  karena  pada  pembiayaan  ultra  mikro ini  salah  satu  yang  memudahkannya  adalah dengan  tidak  adanya  anggunan,  serta
Anggota Teller Staff pembiayaan & Lapangan Manager START Datang ke Kantor KSPPS BMT PAS Mengajukan pembiayaan yang dibutuhkan Menerima Persyaratan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Menyerahka n data ke Staff Pembiayaan Menerima dan memeriksa berkas pemohon pembiayaan Melakukan Analisis kredit Melakukan Survey Menerima hasil Analisis Kredit Persetuju an Analisis Kredit Dikembalik an ke anggota Selesai Membuat Perjanjian akad dan kesepakatan dengan anggota Input Data akad pembiayaan ke Komputer Mencairkan Pembiayaan yang sudah disetujui Menerima uang/barang pembiayaan Selesai TIDAK YA
ISSN: 2654-8526 (Media Online) 2599-2708 (Media Cetak)
pembiayaan yang kecilpun bisa diterima oleh lembaga keuangan.
Pembiayaan ultra mikro ini dilakukan oleh lembaga  keuangan  Non  Bank,  salah  satunya adalah  lembaga  koperasi,  baik  koperasi konvensional ataupun koperasi syariah. Pada lembaga koperasi, khususnya koperasi syariah  pembiayaan  ultra  mikro  dilakukan oleh KSPPS BMT PAS. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian di KSPPS BMT Purwakarta Amanah Sejahtera (PAS).
Pembiayaan  ultra  mikro  diatur  dalam fatwa Nomor 119/DSN-MUI/II/2018 tentang pembiayaan  ultra  mikro  berdasarkan  prinsip syariah.  Sehingga  dalam  pelaksanaannya harus  sesuai  dengan  ketentuan  yang  ada dalam  fatwa  DSN-MUI.  Dalam  pembiayaan UMi  menurut  fatwa  DSN-MUI  terdapat beberapa jenis dan bentuk akad diantaranya: 1. Pembiayaan Ultra Mikro Multibarang
a. Akad Jual Beli
b. Akad Jual Beli Murabahah
c. Akad Jual Beli Salam
d. Akad Jual Beli Istishna’
2. Pembiayaan Ultra Mikro Multijasa
a. Akad Ijarah
b. Akad Kafalah
Pelaksanaan  pembiayaan  UMi  di  KSPPS BMT  PAS  dari  hasil  observasi  dan wawancara di lapangan diperoleh bahwa akad yang  sering  digunakan  dalam  pembiayaan UMi  di  KSPPS  BMT  PAS  adalah  akad Murabahah .
Menurut fatwa DSN-MUI nomor 119/DSN-MUI/II/2018  dalam  pelaksanaan pembiayaan  UMi,  jika  menggunakan  akad jual-beli murabahah , maka wajib tunduk dan patuh  pada  ketentuan  ( dhawabith )  dan batasan  ( hudud )  yang  terdapat  dalam  fatwa DSN-MUI  nomor  04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah
1. Penerapan  Akad  Murabahah  Ultra Mikro di KSPPS BMT PAS Menurut fatwa DSN-MUI nomor 111/DSN-MUI/IX/2017  tentang  akad  jual beli murabahah ,  menyatakan  bahwa  akad murabahah adalah akad jual beli suatu barang dengan  menegaskan  harga  belinya  kepada pembeli  dan  pembeli  membayarnya  dengan harga  yang  lebih  sebagai  laba  (Fatwa  DSN- MUI Nomor 111/DSN-MUI/IX/2017 Tentang  Akad  Jual  Beli  Murabahah,  2017). Kemudian  untuk  ketentuan  akad murabahah diatur  dalam  fatwa  DSN-MUI  nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah . Pelaksanaan  akad murabahah di  KSPPS BMT  PAS  merupakan  pembiayaan  yang paling  banyak  dilakukan  diantara  akad  lain yang  ada  di  KSPPS  BMT  PAS.  Hal  ini menjadi    dasar  peneliti  untuk  melakukan penelitian  lebih  dalam  mengenai  akad murabahah yang  ada  di  KSPPS  BMT  PAS. Selain  itu,  akad murabahah termasuk  salah satu  akad  yang  ada  di  pembiayaan  ultra mikro.  Sehingga  peneliti  mengambil sample akad  pembiayaan  ultra  mikro  yang  paling banyak digunakan di KSPPS BMT PAS.
Dari  hasil  observasi  dan  wawancara  yang telah  dilakukan  di  KSPPS  BMT  PAS, pelaksanaan  akad murabahah di  KSPPS BMT  PAS  berupa  barang-barang  yang konsumtif  seperti  alat-alat  elektronik,  alat- alat  komunikasi,  dan  lain  sebagainya. Mekanisme  pelaksanaannya  yaitu  pertama anggota  mengajukan  keperluan  akan  barang yang  dibutuhkan  ke  KSPPS  BMT  PAS, kemudian  KSPPS  BMT  PAS  melakukan survey harga barang yang dibutuhkan. Setelah itu, KSPPS BMT PAS melakukan kesepakatan  dengan  anggota  terkait  harga pokok  dan margin yang  ditetapkan,  dan apabila  sudah  terjadi  kesepakatan  antara pihak  KSPPS  BMT  PAS  dengan  anggota, maka KSPPS BMT PAS melakukan pembelian  akan  barang  tersebut.  Untuk
ISSN: 2654-8526 (Media Online) 2599-2708 (Media Cetak)
pembayarannya  bisa  dengan  cara  diangsur ( taqsith) atau  dengan  cara  tempo  (muazza). Setelah  itu,  dilakukan  akad  sesuai  dengan administrasi yang ada  di KSPPS BMT PAS. Untuk biaya administrasinya sebagai berikut:
a. Rp.  20.000  untuk  administrasi  setiap melakukan  akad,  berapapun  jumlah pembiayaannya.
b. 1% dari jumlah pembiayaan untuk dana tabarru.
c. 1% dari jumlah pembiayaan untuk infaq baitul mal
Selain  barang-barang  yang  konsumtif, KSPPS BMT PAS juga menerima pembiayaan akad murabahah untuk keperluan  modal  usaha.  Tetapi,  dalam pelaksanaan akad murabahah untuk keperluan  modal  usaha,  BMT  mengunakan akad  tambahan  yaitu  akad wakalah. Jadi, anggota  mengajukan  pembiayaan  ke  KSPPS BMT  PAS.  Namun,  yang  membelikan barangnya  bukan  dari  pihak  KSPPS  BMT PAS, melainkan orang yang akan berdagang atau anggota yang mengajukan. Karena pihak KSPPS  BMT  PAS  mengalami  kesulitan dalam melakukan pembelian yang dibutuhkan anggota.  Sehingga,  KSPPS  BMT  PAS mewakilkan kepada anggota untuk membelikan keperluan untuk bahan usahanya .  Sebab,  yang  lebih  paham  mengenai kebutuhan  untuk  usahanya  adalah  pelaku usaha  itu  sendiri.  Nanti  setelah  dilakukan pembelian  barang  yang  dibutuhkan  anggota memberikan  bukti  berupa  kuitansi  dari  hasil belanjanya  itu  diserahkan  kepada  pihak KSPPS  BMT  PAS  sebagai  bukti  dari pembiayaannya, paling lama 5 hari kerja.
Sehingga  dapat  diperoleh  penyesuaian penerapan  antara  fatwa  DSN-MUI  Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 dan praktek di Lapangan pada tabel sebagai berikut:
Tabel 4.1

## Penerapan Akad Murabahah
No Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Kesesuaian Syariah Sesuai Tidak 1 Lembaga  keuangan  dan  anggota harus melakukan akad murabahah yang bebas riba. ✓ 2 Barang  yang  diperjual  belikan tidak  diharamkan  oleh  syariah Islam. ✓ 3 Lembaga  keuangan  membiayai sebagian  atau  seluruh  harga pembelian  barang  yang  telah disepakati kualifikasinya. ✓ 4 Lembaga keuangan membeli barang  yang  diperlukan  anggota atas  nama  bank  sendiri,  dan pembelian ini harus sah dan bebas riba. ✓ 5 Lembaga keuangan harus menyampaikan  semua  hal  yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang. ✓ 6 Lembaga  keuangan  kemudian menjual  barang  tersebut  kepada anggota  (pemesan)  dengan  harga jual  senilai  harga  beli  plus keuntungannya.
Dalam  kaitan  ini  Bank  harus memberitahu  secara  jujur  harga pokok  barang  kepada  anggota berikut biaya yang diperlukan.
✓
7 Anggota  membayar  harga  barang yang  telah  disepakati  tersebut pada  jangka  waktu  tertentu  yang telah disepakati. ✓ 8 Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan  atau  kerusakan akad  tersebut,  pihak  bank  dapat mengadakan  perjanjian  khusus dengan anggota. ✓ 9 Jika  Lembaga  keuangan  hendak mewakilkan kepada anggota untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad  jual  beli murabahah harus dilakukan  setelah  barang  secara prinsip, menjadi milik bank. ✓

## Sumber: Diolah oleh Peneliti
Berdasarkan Point pertama,  lembaga keuangan dan anggota harus melakukan akad murabahah yang  bebas  riba.  Dalam  akad murabahah pada  dasarnya  merupakan praktek  jual  beli  dan  dipastikan  tidak  ada unsur  riba.  Ketika  peneliti  melakukan
ISSN: 2654-8526 (Media Online) 2599-2708 (Media Cetak)
observasi  dan  wawancara  di  KSPPS  BMT PAS  selama  3  hari,  dimana  hari  pertama melakukan wawancara bersama Bapak Agah, dari  hasil  wawancara  tersebut,  pelaksanaan akad murabahah di KSPPS BMT PAS sama berbentuk  praktek  jual  beli  antara  anggota dengan  pihak  KSPPS  BMT  PAS.  Dengan melakukan  akad  dan  kesepakatan  di  awal sebelum  melakukan  transaksi  ketika  barang sudah  ada.  Kemudian  dihari  ke  2  peneliti melihat secara langsung proses berlangsung- nya  akad murabahah yang  diakukan  secara terbuka,  dimana  pihak  KSPPS  BMT  PAS menjelaskan  mengenai  harga  barang  dan margin kepada  anggota.  Sehingga  semua terjadi secara antarodhin atau saling rela tidak ada  pihak  yang  dirugikan.  Jadi,  semuanya dilakukan  secara  terbuka  dengan  anggota sehingga  tidak  ada  unsur  riba  dalam  setiap melakukan pembiayaan pada akad Murabahah. Sehingga  peneliti  merasa  sudah sesuai dengan syariah.
Kemudian  pada point kedua,  barang  yang diperjual  belikan  tidak  diharamkan  oleh syariah Islam. Dalam pelaksanaan di KSPPS BMT  PAS,  setiap  barang  yang  di  perjual belikan  dalam  akad murabahah di  KSPPS BMT PAS menurut hasil wawancara dengan Manager  KSPPS  BMT  PAS,  Kebanyakan barang yang diperjual belikan adalah alat-alat elektronik dan alat komunikasi serta kebutuhan  untuk  modal  usaha.  Sehingga menurut  peneliti,  dapat  dipastikan  barang yang diperjual belikan tidak haram dan sesuai dengan syariah.
Selanjutnya point ketiga, lembaga keuangan  membiayai  sebagian  atau  seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya. Dalam pelaksanaannya, KSPPS  BMT  PAS  menyediakan  barang terlebih  dahulu  sebelum  dilakukannya  akad atau  dijual  kepada  anggota.  Jadi,  pihak KSPPS  BMT  PAS  membeli  dan  membiayai terlebih  dahulu  barang  yang  diperlukan
anggota,  sebelum  dijual  kembali  kepada anggota. Dalam hal ini jika dilihat dari point ke  tiga  sudah  sama  dan  sesuai  dengan pelaksanaan di KSPPS BMT PAS. Sehingga peneliti menganggap sudah sesuai syariah.
Kemudian Point keempat, lembaga keuangan  membeli  barang  yang  diperlukan anggota  atas  nama  bank  sendiri,  dan pembelian  ini  harus  sah  dan  bebas  riba. Pelaksanaan  akad murabahah di  KSPPS BMT  PAS  selalu  menyediakan  barang terlebih  dahulu  sebelum  dilakukannya  akad. Sehingga  pihak  KSPPS  BMT  PAS  membeli barang  yang  diperlukan  anggota  terlebih dahulu kepada pihak ke tiga. Sehingga, dalam proses  akad  jual  beli  yang  dilakukan  oleh pihak KSPPS dan pemilik toko atau pihak ke tiga  tidak  ada  sangkut  pautnya  dengan anggota  yang  mengajukan.  Oleh  karena  itu, barang  yang  dibeli  atas  nama  KSPPS  BMT PAS  karena  proses  akad  jual  beli  yang dilakukan  adalah  antara  pihak  KSPPS  BMT PAS dan pemilik toko atau pihak ke tiga, dan untuk akad jual belinya pun dilakukan dengan sah  dan  tanpa  ada  unsur  riba.  Sehingga peneliti  menganggap  sudah  sesuai  dengan point ke  empat  dan  sesuai  berdasarkan syariah.
Lalu point kelima,  lembaga  keuangan harus  menyampaikan  semua  hal  yang berkaitan  dengan  pembelian,  misalnya  jika pembelian  dilakukan  secara  utang.  Setelah pihak  KSPPS  BMT  PAS  sudah  membeli barang  yang  diperlukan  oleh  anggota,  pihak KSPPS  BMT  PAS  menyampaikan  hal-hal yang terkait dengan barang yang dibutuhkan anggota  tersebut,  misalnya  apabila  barang yang  dibutuhkan  anggota  tidak  ada  atau  ada kendala dalam proses  melakukan pembelian barang  tersebut.  Dalam  hal  ini  peneliti menganggap  sudah  sesuai  dengan point ke lima dan sesuai dengan syariah.
Selanjutnya point keenam, lembaga keuangan kemudian menjual barang tersebut
ISSN: 2654-8526 (Media Online) 2599-2708 (Media Cetak)
kepada anggota (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan  ini  Bank  harus  memberitahu  secara jujur  harga  pokok  barang  kepada  anggota berikut  biaya  yang  diperlukan.  Dalam pelaksanaannya di KSPPS BMT PAS apabila barang  yang  diperlukan  anggota  sudah  ada, pihak  KSPPS  BMT  PAS  selalu  melakukan kesepakatan dengan anggota sebelum terjadinya akad. Dalam hal ini, KSPPS BMT PAS  menyampaikan  jumlah  harga  barang atau  harga  pokok,  kemudian margin yang ditetapkan,  administrasi,  serta  kesanggupan jangka  waktu  anggota  untuk  angsurannya. Setelah mencapai kesepakatan dan antarodhin atau saling rela antara anggota dan pihak  KSPPS  BMT  PAS  tanpa  ada  yang diberatkan  atau  dirugikan,  maka  pihak KSPPS  BMT  PAS  melakukan  akad  dan perjanjian akad  dengan anggota. Dari proses yang dilakukan, menurut peneliti sudah sesuai dengan point ke  enam  dan  sesuai  dengan syariah.
Kemudian point ketujuh, anggota membayar harga barang yang telah disepakati tersebut  pada  jangka  waktu  tertentu  yang telah disepakati.  Setelah pihak  KSPPS BMT PAS menyampaikan harga pokok dan margin , pihak  KSPPS  BMT  PAS  menyampaikan kesanggupan  nominal  dan  jangka  waktu kepada anggota untuk membayar angsurannya.  Sistem  angsuran  di  KSPPS BMT  PAS  ada  2  sitem  angsuran,  yaitu angsuran  mingguan  dan  bulanan.  Namun, dalam  hal  ini  pihak  KSPPS  BMT  PAS sebelumnya  melakukan  pembinaan  terkait kebutuhan  anggota  dengan  disesuaikan berdasarkan  pendapatannya  dan  kemampuan dalam  mengansurnya.  Apabila  kemampuan untuk  mengansurnya  kecil  dan  tidak  sesuai dengan  barang  yang  dibutuhkannya,  maka pihak KSPPS BMT PAS mengusulkan untuk merubah tipe barangnya yang harganya lebih murah agar anggota sanggup untuk
membayar  angsurannya.  Dalam  hal  ini, menurut peneliti sudah sesuai dengan point ke tujuh.
Selanjutnya point kedelapan, untuk mencegah  terjadinya  penyalahgunaan  atau kerusakan  akad  tersebut,  pihak  lembaga keuangan,  dapat  mengadakan  perjanjian khusus dengan anggota. Dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan di KSPPS BMT PAS  dalam  setiap  pelaksanaan  pembiayaan dan  akad,  pihak  KSPPS  BMT  PAS  selalu memberikan  perjanjian  akad  antara  pihak KSPPS  BMT  PAS  dan  anggota,  meskipun tidak  ada  perjanjian  khusus,  tetapi  sipatnya sudah  mengikat.  Karena,  dalam  pembiayaan ultra mikro pada akad murabahah jumlahnya kecil  tidak  lebih  dari  Rp  5  juta.  Sehingga dengan  perjanjian  akadpun  sudah  cukup. Sehingga  menurut  peneliti  sesuai  dengan syariah, karena dalam setiap pelaksanaannya sudah  ada  perjanjian  akad  yang  sipatnya mengikat  antara  pihak  KSPPS  BMT  PAS dengan anggota.
Dan  Point  yang  terakhir,  jika  lembaga keuangan hendak mewakilkan kepada anggota  untuk  membeli  barang  dari  pihak ketiga,  akad  jual  beli murabahah harus dilakukan  setelah  barang  secara  prinsip, menjadi  milik  bank.  Apabila  KSPPS  BMT PAS  tidak  mampu  untuk  membelikan kebutuhan untuk usaha anggota, maka pihak KSPPS BMT PAS selalu menggunakan akad pelengkap  yaitu  akad wakalah dengan memberikan  kepada  anggota  untuk  membeli kebutuhannya  tersebut.  Hal  ini,  tidak  sesuai dengan  point  kesembilan,  karna  disini  pihak KSPPS  BMT  PAS  melakukan  akad  terlebih dahulu  sebelum  ada  barang.  Menurut Manager  KSPPS  BMT  PAS  dalam  hal  ini menggunakan  prinsip Hailah  Hasanah yaitu maksudnya  melenceng  mengakali  tapi  untuk kemaslahatan. Karna apabila membeli barang mewakilkan  kepada  anggota  tanpa  ada  akad itu  tidak  maslahat,  karena  apabila  anggota
ISSN: 2654-8526 (Media Online) 2599-2708 (Media Cetak)
tidak  jujur  dan  kabur  membawa  uang  pihak KSPPS BMT PAS tidak bisa menuntut karena belum  adanya  akad.  Sehingga  pihak  KSPPS BMT  PAS  tidak  mewakilkan  melakukan pembelian  terlebih  dahulu  kepada  anggota sebelum  dilakukannya  akad.  Ini  tidak  sesuai dengan Point kesembilan tapi dalam hukumnya masih diperbolehkan.
Dari  kesembilan point diatas  hanya  satu point  yang  pelaksanaannya  tidak  sesuai dengan  fatwa  DSN-MUI  nomor  04/DSN- MUI/IV/2000 tetapi dapat disimpulkan secara keseluruhan untuk pelaksanaan akad Murabahah di  KSPPS  BMT  PAS  sesuai dengan  ketentuan  yang  ada  di  fatwa  DSN- MUI dan sesuai berdasarkan prinsip syariah.

## 2. Penerapan Akad Ijarah Ultra Mikro di KSPPS BMT PAS
Salah  satu  akad  yang  terdapat  pada pembiayaan ultra mikro multijasa adalah akad Ijarah. Menurut  fatwa  DSN  MUI  No. 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad Ijarah , akad  Ijarah  adalah  akad  sewa  antara mu'jir (pemberi sewa) dengan musta’jir (pihak yang menyewa)  atau  antara musta'jir (pihak  yang menyewa) dengan ajir (pihak yang memberikan  jasa)  untuk  mempertukarkan manfa'ah  dan ujrah ,  baik  manfaat  barang maupun  jasa  (Fatwa  DSN  MUI  Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Ijarah, 2017).
Salah satu manfaat dari KSPPS BMT PAS yaitu  untuk  membantu  dan  melayani kebutuhan anggota yang dibutuhkan. Kebutuhan anggota sangat bermacam- macam,  salah  satunya  yang  diterima  dan dilayani oleh pihak KSPPS BMT PAS adalah kebutuhan  anggota  dalam  membayar  dana untuk  sekolah  anak.  Dalam  hal  ini  KSPPS BMT  PAS  menggunakan  akad Ijarah dalam bentuk Wakalah  bil  Ujrah .  Karena,  pihak KSPPS  BMT  PAS  hanya  menyediakan  jasa pembiayaan  yang  sipatnya  jasa  untuk
kepentingan  pembayaran  tertentu,  salah satunya  untuk  pembayaran  sekolah  anak, tidak menyewakan barang tertentu.
Pelaksanaan  akad wakalah  bil  ujrah merupakan  salah  satu  akad  yang  paling banyak  digunakan  setelah  akad murabahah . Kebanyakan anggota
mengajukan pembiayaan untuk keperluan bayaran sekolah anak.
Proses untuk pelaksanaan akad wakalah bil ujrah dimana anggota mengajukan pembiayaan kepada pihak KSPPS BMT PAS untuk  melakukan  pembayaran  keperluan anggota. Dalam hal ini anggota memberikan mandat atau mewakilkan kuasa kepada pihak KSPPS BMT  PAS  untuk melakukan pembayaran yang dibutuhkan anggota contohnya  untuk  pembayaran  sekolah  anak. Kemudian dalam teknis pembayarannya tidak hanya  oleh  pihak  KSPPS  BMT  PAS  saja untuk  melakukan  pembayaran  kepada  pihak sekolah,  tetapi  kebanyakan  yang  melakukan pembayarannya  adalah  pihak  KSPPS  BMT PAS.
Pada  dasarnya  konsep  terjadinya  akad wakalah  bil  ujrah antara  lain  akad  wakalah (wakil) dengan akad Ijarah (sewa menyewa) dan ujrah (upah).  Dalam  hal  ini  yang  akan dibahas peneliti adalah ujrah yang diterapkan BMT  pada  akad wakalah  bil  ujrah. Dimana untuk Ujrah nya telah ditentukn dalam fatwa DSN-MUI  nomor  112/DSN-MUI/IX/2017 tentang  akad Ijarah dan  untuk  teknis pelaksanaannya,  akad Ijarah ini  ditentukan dalam  fatwa  DSN-MUI  nomor  09/DSN- MUI/IV/2000 tentang pembiayaan Ijarah. Oleh  karena  itu,  peneliti  membuat penyesuaian  terkait  pelaksanaan  akad Ijarah dan ujrah nya  di  KSPPS  BMT  PAS  dengan ketentuan  fatwa  DSN-MUI  Nomor  09/DSN- MUI/IV/2000 sebagai berikut:
ISSN: 2654-8526 (Media Online) 2599-2708 (Media Cetak)

## Tabel 4.2 Ketentuan Pelaksanaan Pembiayaan Ijarah
No Fatwa DSN-MUI Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 Kesesuaian Syariah Sesuai Tidak
1 Obyek Ijarah adalah  manfaat  dari penggunaan barang dan/atau jasa. ✓ 2 Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai  dan  dapat  dilaksanakan dalam kontrak. ✓ 3 Manfaat  barang  atau  jasa  harus yang  bersifat  dibolehkan  (tidak diharamkan). ✓ 4 Kesanggupan  memnuhi  manfaat harus  nyata  dan  sesuai  dengan syariah. ✓ 5 Manfaat  harus  dikenali  secara spesifik  sedemikian  rupa  untuk menghilangkan jahalah (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa. ✓
6 Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali  dengan  spesifikasi  atau identifikasi fisik. ✓
7 Sewa  atau  upah  adalah  sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada Lembaga Keuangan Syariah sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat  dijadikan  harga  dalam  jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam Ijarah. ✓
8 Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk  jasa  (manfaat  lain)  dari jenis  yang  sama  dengan  obyek kontrak. ✓
9 Kelenturan (flexibility) dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan  dalam  ukuran  waktu, tempat dan jarak. ✓
Sumber: Diolah oleh Peneliti
Berdasarkan point pertama,  obyek Ijarah adalah  manfaat  dari  penggunaan  barang dan/atau jasa. Setelah melakukan wawancara dengan  Manager  KSPPS  BMT  PAS,  dalam pelaksanaan akad Ijarah di KSPPS BMT PAS yaitu dalam bentuk akad Wakalah bil Ujrah . Dalam hal ini yang ditawarkan pihak KSPPS BMT PAS adalah pembiayaan yang dilakukan  untuk  keperluan  jasa  yang diperlukan  anggota.  Menurut  peneliti  ini
sudah  sesuai  dengan  ketentuan  yang  ada  di point pertama.
Selanjutnya point kedua,  manfaat  barang atau  jasa  harus  bisa  dinilai  dan  dapat dilaksanakan  dalam  kontrak.  Dalam  hal  ini kebanyakan yang dilakukan di KSPPS BMT PAS  adalah  pembiayaan  untuk  melakukan pembayaran  biaya  sekolah  anak,  dan  selalu digunakan  lembar  perjanjian  akad  ketika berlangsungnya  akad.  Sehingga point kedua sudah sesuai dalam pelaksanaannya.
Kemudian point ketiga,  manfaat  barang atau  jasa  harus  yang  bersifat  dibolehkan (tidak diharamkan). Dalam pelaksanaan akad Ijarah  di  KSPPS  BMT  PAS    kebanyakan pelaksanaan  akad Ijarah diperuntukan  untuk pembiayaan sekolah anak. Sehingga menurut peneliti hal tersebut tidak diharamkan dalam syariat Islam, dan sesuai dengan syariah.
Selanjutnya point keempat  kesanggupan memenuhi  manfaat  harus  nyata  dan  sesuai dengan  syariah.  Setiap  akan  melakukan transaksi  akad Wakalah  bil  Ujrah pihak KSPPS  BMT  PAS  selalu  melakukan survey dan  analis  kredit  terlebih  dahulu.  Hal  ini dilakukan  untuk  melihat  kesiapan  dan kesanggupan  baik  dari  pihak  KSPPS  BMT PAS ataupun pihak anggota untuk melakukan pembiayaan dan akad tersebut. Apabila kedua belah  pihak  sudah  sanggup  dan  siap  untuk melakukan pembiayaan tersebut maka dilakukan  pelaksanaan  akad  sesuai  dengan ketentuan  syariah.  Menurut  peneliti  sudah sesuai dengan point keempat, karena adanya survey dan analisis kredit  untuk mengetahui kesiapan dan kesanggupan kedua belah pihak sebelum dilakukannya akad.
Lalu point kelima, manfaat harus dikenali secara  spesifik  sedemikian  rupa  untuk menghilangkan jahalah (ketidaktahuan) yang akan  mengakibatkan  sengketa.  Ketika  akan mengajukan  pembiayaan  ke  KSPPS  BMT PAS  anggota  menjelaskan  kebutuhannya secara  jelas  dan  spesifik,  kemudian  pihak
ISSN: 2654-8526 (Media Online) 2599-2708 (Media Cetak)
KSPPS  BMT  PAS  melakukan  analisis  dan memastikan  mengenai  kebutuhan  anggota tersebut.  Jika  kegunaannya  untuk  bayaran sekolah anak, maka pihak KSPPS BMT PAS datang langsung ke sekolah untuk memastikan  jumlah  yang  diperlukannya. Sehingga  semuanya  dilakukan  secara  jelas, hal ini sudah sesuai dengan point kelima.
Selanjutnya point keenam,  spesifikasi manfaat  harus  dinyatakan  dengan  jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan  spesifikasi  atau  identifikasi  fisik. Setelah pihak KSPPS BMT PAS memastikan dan  menganalisis  kebutuhan  anggota,  maka pihak KSPPS BMT PAS melakukan kesepakatan mengenai akad dan jangka waktu untuk  pengembaliannya.  Sehingga  peneliti berpendapat  pelaksanaannya  sudah  sesuai dengan point keenam.
Berikutnya point ketujuh,  sewa  atau  upah adalah  sesuatu  yang  dijanjikan  dan  dibayar nasabah kepada Lembaga Keuangan Syariah sebagai  pembayaran  manfaat.  Sesuatu  yang dapat  dijadikan  harga  dalam  jual  beli  dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam Ijarah. Dalam  hal  ini  pihak  KSPPS  BMT  PAS sebelum  melakukan  pencairan  melakukan kesepakatan terlebih dahulu sebelum melakukan  akad.  Setelah  dilakukan  analisis krredit terhadap anggota, pihak KSPPS BMT PAS  menyampaikan  terkatit ujrah yang diterapkan. Apabila anggota merasa keberatan  dengan  upah  yang  diterapkan, maka  bisa  dimusyawarahkan  sampai  terjadi kesepakatan  antara  kedua  belah  pihak. Setelah  terjadi  kesepakatan  bersama,  maka dilakukan akad. Sehingga dalam pelaksanaannya  ini,  menurut  peneliti  sudah sesuai dengan point ketujuh.
Kemudian point kedelapan  pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain)  dari  jenis  yang  sama  dengan  obyek kontrak. Pelaksanaan akad Wakalah bil Ujrah yang  dilakukan  di  KSPPS  BMT  PAS  yaitu
Wakalah yang termasuk dalam akad Tijarah. Dimana  akad Tijarah ini bersifat provit transation  oriented yaitu  transaksi  yang bertujuan  untuk  mencari  keuntungan  yang bersifat  komersial.  Maka  dalam  pembayaran Ujrah yang  dilakukan  di  KSPPS  BMT  PAS dari hasil observasi dan wawancara, berbentuk  provit  tidak  berbentuk  jasa  lain. Sehinga, menurut peneliti yang dilaksanakan di  KSPPS  BMT  PAS  tidak  sesuai  dengan point kedelapan,  tapi  masih  sesuai  dengan syariah.
Point  yang  terakhir  yaitu  kelenturan (flexibility) dalam  menentukan  sewa  atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat  dan  jarak.  Pelaksanaan  ketentuan ujrah atau upah yang dilakukan pihak KSPPS BMT  PAS  selalu  disesuaikan  dengan kesepakatan dan kesanggupan anggota dalam melakukan pembayaran serta waktu pembayarannya. Dalam hal ini, sudah sesuai dengan  ketentuan  yang  ada  di point yang terakhir.
Selanjutnya  untuk  ketentuan  pelaksanaan Ujrah yang  dilakukan  di  KSPPS  BMT  PAS dengan  ketentuan  fatwa  DSN-MUI  Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 sebagai berikut:
Tabel 4.3 Ketentuan Pelaksanaan Ujrah
No Fatwa DSN-MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 Kesesuaian Syariah Sesuai Tidak 1 Ujrah boleh berupa uang, manfaat barang,  jasa,  atau  barang  yang boleh dimanfaatkan menurut syariah (mutaqawwam) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
✓ 2 Kuantitas  dan/atau  kualitas Ujrah
harus  jelas,  baik  berupa  angka nominai,  prosentase  tertentu,  atau rumus yang disepakati dan
diketahui  oleh  para  pihak  yang melakukan akad.
✓ 3 Ujrah boleh  dibayar  secara  tunai,
bertahap/angsur, dan tangguh berdasarkan  kesepakatan  sesuai dengan  syariah  dan/atau  peraturan perundang-undangan yang berlaku. ✓
ISSN: 2654-8526 (Media Online) 2599-2708 (Media Cetak)
No Fatwa DSN-MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 Kesesuaian Syariah Sesuai Tidak 4
Ujrah yang  telah  disepakati  boleh ditinjau-ulang  atas  manfaat  yang belum  diterima  oleh Musta’jir sesuai kesepakatan. ✓
Sumber: Diolah oleh Peneliti
Berdasarkan point pertama, Ujrah boleh berupa  uang,  manfaat  barang,  jasa,  atau barang  yang  boleh  dimanfaatkan  menurut syariah (mutaqawwam) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan Ujrah yang diterapkan di KSPPS BMT  PAS  dari  hasil  observasi  dan wawancara  yaitu  berupa profit uang  yang merupakan keuntungan yang didapatkan dari anggota  setelah  melakukan  pembiayaan  atas kebutuhan  anggota.  Ini  sudah  sesuai  dan termasuk dalam point yang pertama.
Kemudian point kedua, kuantitas dan/atau kualitas Ujrah harus jelas, baik berupa angka nominal, presentase tertentu, atau rumus yang disepakati dan diketahui oleh para pihak yang melakukan  akad.  Dalam  setiap  pelaksanaan akad  di  KSPPS  BMT  PAS,  pihak  KSPPS BMT  PAS  selalu  melakukan  kesepakatan terlebih  dahulu  sebelum  berlangsungnya akad.  Kesepakatan  tersebut  mengenai  harga, jangka waktu angsuran, jumlah angsuran dan margin atau  keuntungan.  Dalam  akad Wakalah bil Ujrah sendiri untuk jumlah ujrah dilakukan kesepakatan terlebih dahulu dengan  anggota.  Apabila  anggota  merasa keberatan,  bisa  dilakukan  negosiasi  kembali dengan  pihak  KSPPS  BMT  PAS  sampai terjadinya  kesepakatan  bersama.  Sehingga menurut  peneliti  sudah  sesuai  dengan point kedua ini.
Selanjutnya point ketiga, Ujrah boleh dibayar  secara  tunai,  bertahap/  angsur,  dan tangguh  berdasarkan  kesepakatan  sesuai dengan syariah dan/atau peraturan perundang-undangan
yang berlaku. Pelaksanaan Ujrah di  KSPPS  BMT  PAS
dilakukan  dengan  cara  bertahap/angsur  yang sudah  disatukan  dengan  harga  pokok.  Jadi setelah  dilakukannya  kesepakatan  dan  akad, jumlah nilai angsuran sudah termasuk dengan jumlah Ujrah nya.  Hal  ini,  sudah  sesuai  dan termasuk kedalam point ketiga.
Dan  yang  terakhir point keempat, Ujrah yang  telah  disepakati  boleh  ditinjau-ulang atas  manfaat  yang  belum  diterima  oleh Musta’jir sesuai kesepakatan. Dalam pelaksanaan kesepakatan yang dilakukan oleh pihak  KSPPS  BMT  PAS  apabila  anggota merasa  keberatan,  maka  pihak  KSPPS  BMT PAS membolehkan untuk dilakukan negosiasi sehingga  terjadi  kesepakatan  dan  tidak  ada pihak  yang  merasa  diberatkan.  Menurut peneliti sudah sesuai dengan point ke empat. Dari  kesembilan  point  pelaksanaan  akad Ijarah yang terdapat dalam fatwa DSN-MUI nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan Ijarah terdapat  satu  point  yang tidak sesuai pelaksanaannya di KSPPS BMT PAS,  tetapi  masih  sesuai  dengan  syariah. Kemudian,  untuk  pelaksanaan Ujrah yang terdapat  dalam  fatwa  DSN-MUI  nomor 112/DSN-MUI/IX/2017  tentang  akad Ijarah sudah  sesuai  pelaksanaannya  dengan  yang dilakukan oleh KSPPS BMT PAS. Sehingga dapat disimpulkan pelaksanaan akad Ijarah di KSPPS  BMT  PAS  sudah  sesuai  dengan syariah.
3. Penerapan Pembiayaan Ultra Mikro di KSPPS BMT PAS Berdasarkan Prinsip Syariah Menurut fatwa DSN-MUI nomor 119/DSN-MUI/II/2018  pembiayaan  ultra mikro  adalah  pembiayaan  yang  diberikan Lembaga  Keuangan  Syariah  kepada  anggota yang  membutuhkan  sekumpulan  barang  dan atau  jasa  yang  nilainya  sangat  kecil  (ultra mikro)  dan  beragam  jenisnya  (Fatwa  DSN- MUI Nomor 119/DSN-MUI/II/2018 Tentang Pembiayaan Ultra MIkro Berdasarkan Prinsip Syariah, 2018).
ISSN: 2654-8526 (Media Online) 2599-2708 (Media Cetak)
Setelah dilakukan
observasi dan wawancara dengan pihak KSPPS BMT PAS untuk pelaksanaan pembiayaan ultra mikro di KSPPS  BMT  PAS  dilakukan  berdasarkan fatwa DSN-MUI nomor 119/DSN- MUI/II/2018 tentang pembiayaan ultra mikro berdasarkan prinsip syariah. Di BMT sendiri jumlah  nominal  untuk  pembiayaan  ultra mikro  maksimal  yaitu  Rp  5  juta  tidak  lebih dan paling kecil Rp 500 ribu bahkan ada yang sampai mengajukan Rp 300 ribu. Mekanisme pelaksanaannya  sendiri  dibuat  lebih  mudah tanpa mempersulit anggota yang mengajukan, yaitu  pertama  anggota  mengajukan  pembia- yaan  ke  BMT  dengan  syarat  menyerahkan fotocopy Kartu  Tanda  Penduduk  (KTP)  dan harus menjadi anggota terlebih dahulu, kedua dilakukan  survey  oleh  pihak  KSPPS  BMT PAS  kepada  anggota  yang  mengajukan pembiayaan.  Setelah  itu,  dilakukan  survey jika di setujui pengajuannya maka dilakukan kesepakatan terlebih dahulu mengenai margin dan jangka waktu untuk angsurannya. Setelah disepakati,  maka  dilakukan  akad  dengan anggota langsung dan pencairan pinjamannya bisa  diantar  langsung  ke  anggota  oleh  pihak KSPPS  BMT  PAS  atau  anggota  mengambil ke kantor.
Dari hasil observasi serta wawancara yang telah  dilakukan  di  KSPPS  BMT  PAS mengenai pembiayaan ultra mikro berdasarkan fatwa DSN-MUI No. 119/DSN- MUI/IX/2018 sebagai berikut:
Tabel 4.4
Penerapan Pembiayaan Ultra Mikro No Fatwa DSN-MUI Nomor 119/DSN-MUI/II/2018 Kesesuaian Syariah Sesuai Tidak 1 Jika  menggunakan  akad  jual-beli murabahah,  maka  wajib  tunduk dan patuh pada ketentuan (dhawabith) dan  batasan (hudud) yang  terdapat  dalam  fatwa  DSN-
MUI nomor 04/DSNMUI/IV/2000
tentang Murabahah. ✓
2 Jika  akad  yang  digunakan  adalah akad  Ijarah,  maka  wajib  tunduk dan patuh pada ketentuan ✓
No Fatwa DSN-MUI Nomor 119/DSN-MUI/II/2018 Kesesuaian Syariah Sesuai Tidak (dhawobith) dan  batasan (hudud) yang  terdapat  dalam  fatwa  DSN- MUI nomor 09/DSN- MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan ljarah dan fatwa DSN-MUI nomor 1l2/DSN-MUI/IX/20l7 tentang Akad Ijarah. 3
Dalam  hal  pelaksanaan  akad terutama  akad  jual  beli  dan  sewa menyewa (Ijarah) menimbulkan  kesulitan,
untuk  memperrnudah  transaksi,
para pihak boleh:
a. menggunakan Akad Pokok  dan  Akad  Wakalah sebagai Akad Pelengkap. atau b. menggunakan  bentuk  Akad Mu'allaq pada  Akad  Pokok ditambah Akad Wakalah sebagai Akad Pelengkap. ✓ 4 Akad mu'allaq yang  objeknya barang  maupun  jasa  harus  jelas dan terukur spesifikasinya (kuantitas  dan  kualitas)  sesuai dengan kebiasaan usaha antar para pelaku bisnis ('urf tijari): ✓ 5 Akad Mu'allaq berlaku  efektif pada  saat  Anggota  sebagai  wakil melaksanakan objek wakalah. ✓ 6 Dalam pelaksanaan Akad Mu'allaq pada  anggota  wajib melaporkan  pelaksanakan  Akad Wakalah berikut  bukti  yang relevan  sesuai  dengan 'urf paling lama 15 hari setelah pelaksanaan. ✓

## Sumber: Diolah oleh Peneliti
Berdasarkan Point pertama, jika menggunakan  akad  jual-beli  murabahah, maka wajib tunduk dan patuh pada ketentuan (dhawabith) dan  batasan (hudud) yang terdapat  dalam  fatwa  DSN-MUI  nomor 04/DSNMUI/IV/2000  tentang Murabahah. Menurut peneliti sudah sesuai dengan syariah, karena  pada  tabel  4.5  sudah  dijelaskan pelaksanaan  akad murabahah di  KSPPS BMT PAS sudah sesuai dengan fatwa DSN- MUI nomor 04/DSN-MUI/IV/2000
Kemudian Point kedua,  jika  akad  yang digunakan  adalah  akad  Ijarah,  maka  wajib tunduk dan patuh pada ketentuan (dhawobith) dan  batasan (hudud) yang  terdapat  dalam fatwa DSN-MUI nomor 09/DSN-
ISSN: 2654-8526 (Media Online) 2599-2708 (Media Cetak)
MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan ljarah dan fatwa DSN-MUI
nomor 1l2/DSN- MUI/IX/20l7  tentang  Akad Ijarah. sudah sesuai  dengan  syriah.  Karena  pada  tabel  4.6 dan  tabel  4.7  sudah  dijelaskan  dan  sudah sesuai  dengan  fatwa  DSN-MUI  nomor 09/DSN-MUI/IV/2000  tentang  pembiayaan Ijarah dan fatwa DSN-MUI nomor 112/DSN- MUI/IX/2017 tentang akad Ijarah .
Selanjutnya, point ketiga  Dalam  hal pelaksanaan akad terutama akad jual beli dan sewa menyewa (Ijarah) menimbulkan kesulitan,  untuk  memperrnudah  transaksi, para pihak boleh:
a. Menggunakan Akad Pokok dan Akad Wakalah  sebagai  Akad  Pelengkap; atau
b. menggunakan  bentuk  Akad Mu'allaq pada  Akad  Pokok  ditambah  Akad Wakalah  sebagai  Akad  Pelengkap sesuai dengan syariah,
Dalam  pelaksanaan  pembiayaan  ultra mikro  di  KSPPS  BMT  PAS  apabila mengalami  kesulitan  dalam  pelaksanaannya, maka  pihak  KSPPS  BMT  PAS  selalu menggunakan  akad Wakalah sebagai  akad pelengkap.  untuk  mempermudah  anggota dalam  pelakpembiayaan.  Hal  ini  dinilai peneliti sudah sesuai dengan point ketiga.
Berikutnya Point keempat,  akad mu'allaq yang  objeknya  barang  maupun  jasa  harus jelas dan terukur spesifikasinya (kuantitas dan kualitas) sesuai dengan kebiasaan usaha antar para pelaku bisnis ('urf tijari). Dari hasil data di  lapangan  dalam  pelaksanaan  pembiayaan ultra  mikro  mikro,  pihak  KSPPS  BMT  PAS selalu melakukan analis kredit terlebih dahulu terhadap kebutuhan anggota yang mengajukan  pembiayaan.  Untuk  mengukur lebih  dalam  kebutuhan  dan  kesanggupan anggota  dalam  membayar  angsurannya. Setelah  itu,  pihak  KSPPS  BMT  PAS melakukan  survey  kepada  angggota  untuk mengetahui  lebih  jelas  mengenai  obyek
barang atau jasa yang  diajukan oleh anggota tersebut,  agar  tidak  terjadi  kesalahan  dalam proses pelaksanaan pembiayaannya. Sehingga  menurut  peneliti  sesuai  dengan yang ada di point keempat.
Lalu,  pada Point kelima  akad Mu'allaq berlaku  efektif  pada  saat  Anggota  sebagai wakil  melaksanakan  objek  wakalah.  Dari hasil data yang ditemukan di lapangan, dalam setiap  pelaksanaan  pembiayaan  ultra  mikro yang sipatnya harus dilakukan akad Mu’allaq atau  akad Wakalah sebagai  akad  pelengkap, KSPPS BMT PAS selalu mewakilkan kepada anggota  yang  mengajukannya.  Karena  yang lebih  paham  dan  lebih  mengerti  untuk kebutuhannya  adalah  anggota  itu  sendiri. Sehingga agar lebih efektif dalam pelaksanaan  akadnya.dalam  hal  ini  menurut peneliti  sudah  sesuai  dengan point yang kelima.
Dan  yang  terakhir, Point keenam    dalam pelaksanaan  Akad Mu'allaq pada  anggota wajib melaporkan pelaksanakan Akad Wakalah berikut  bukti  yang  relevan  sesuai dengan 'urf paling  lama  15  hari  setelah pelaksanaan.  Setiap  setelah  melaksanaan akad mu’allaq atau wakalah untuk membelikan  kebutuhannya,  anggota  tersebut wajib melaporkan pelaksanaan akad wakalah berikut  memberikan  bukti  yang  relavan seperti    kuitansi  kepada    KSPPS  BMT  PAS maksimal  5  hari  kerja.  Hal  ini  sudah  sesuai dengan  point  yang  keenam,  tidak  melebihi batas yang telah ditentukan.
Dari  uraian  ke  enam  point  di  atas  bisa disimpulkan bahwa pelaksanaan pembiayaan ultra mikro di KSPPS BMT PAS sudah sesuai dengan  fatwa  DSN-MUI  nomor  119/DSN- MUI/II/2018 tentang pembiayaan ultra mikro berdasarkan prinsip syariah prinsip syariah.

## V. PENUTUP
Berdasarkan  hasil  penelitian  mengenai “Implementasi  Pembiayaan  Ultra  MIkro
ISSN: 2654-8526 (Media Online) 2599-2708 (Media Cetak)
Berdasaran  Prinsip  Syariah  di  KSPPS  BMT Purwakarta  Amanah  Sejahtera  (PAS).”  yang dilakukan  melalui  observasi,  wawancara, dokumentasi  serta.  Peneliti  mengambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Model  pembiayaan  ultra  mikro  yang dilakukan  di  KSPPS  BMT  PAS  adalah pembiayaan yang dilakukan dengan batas maksimal  pembiayaan  Rp  5  juta.  Syarat untuk melakukan pembiayaan ultra mikro di KSPPS BMT PAS yaitu harus menjadi anggota  KSPPS  BMT  PAS  terlebih dahulu  dan  aktif  dalam  membayar simpanan  wajib.  Kemudian  baru  bisa melakukan  pembiayaan  ultra  mikro.  Di KSPPS  BMT  PAS  produk  akad  ultra mikro  yang  digunakan  adalah  akad Murabahah pada pembiayaan ultra mikro multibarang dan akad Ijarah dalam bentuk akad Wakalah bil Ujrah pada pembiayaan ultra mikro multijasa.
2. Implementasi  pembiayaan  ultra  mikro  di KSPPS  BMT  PAS  sudah  sesuai  dengan fatwa DSN-MUI nomor 119/DSN- MUI/II/2018  tentang  pembiayaan  ultra mikro berdasarkan prinsip syariah. Karena,  dalam  setiap  pelaksanaan  akad pembiayaan  ultra  mikro  yang  ada  di KSPPS  BMT  sudah  sesuai  dengan  fatwa DSN-MUI, yaitu dalam pembiayaan ultra mikro multibarang pelaksanaannya sudah sesuai  dengan  fatwa  DSN-MUI  nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah. Serta untuk pembiayaan ultra mikro  multijasa  sudah  sesuai  dengan fatwa DSN-MUI nomor 09/DSN- MUI/IV/2000 tentang  pembiayaan Ijarah dan  fatwa  DSN-MUI  nomor  112/DSN- MUI/IX/2017 tentang akad Ijarah .
B. Saran
Setelah  paparan  kesimpulan  penelitian  di atas,  maka  ada  beberapa  saran  dari  peneliti
untuk  KSPPS  BMT  PAS.  Berikut  ini  adalah saran saran dari peneliti sebagai berikut:
1) Bagi  pihak  KSPPS  BMT  PAS  agar  lebih dipertegas  lagi  mengenai  syarat  untuk melakukan  pengajuan  pembiayaan  selain hanya fotocopy KTP saja. Tetapi, baiknya ditambahkan  juga  dengan  persyaratan lainnya  berupa  kartu  kelurga  (KK) fotocopy slip  gajih  bagi  anggota  yang bekerja di suatu Perusahaan atau Lembaga Pemerintahan.
2) Dalam  proses  pelaksanaan  pembayaran angsuran,  alangkah  baiknya  dibikin  suatu aturan yang tegas apabila ada anggota yang telat  atau  tidak  mau  bayar  angsuran,  agar anggota yang melakukan pembiayaan lebih memperhatikan  lagi  mengenai  kewajiban dalam membayar angsurannya..
C. Rekomendasi
Berdasarkan    kesimpulan    yang  telah dipaparkan,    maka    peneliti    mengajukan rekomendasi  yang  dipandang  berguna bagi penelitian selanjutnya dan bagi pihak KSPPS BMT PAS maupun anggota.
1) Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa implementasi  Pembiayaan  ultra  mikro  di KSPPS  BMT  PAS  sudah  sesuai  dengan prinsip  syariah,  bagi  pihak  KSPPS  BMT PAS  diharapkan  agar  tetap  menjalankan mekanisme  tersebut  dengan  istiqomah. Juga  para  anggota  agar  bisa  lebih  displin lagi  dalam  hal  membayar  angsuran  agar hubungan lembaga dan anggota bisa lebih baik lagi
2) Untuk peneliti selanjutnya, peneliti mengharapkan  adanya  kajian  yang  lebih mendalam  dalam  melakukan  penelitian khususnya mengenai implementasi pembiayaan  ultra  mikro  karena  dinilai masih terbilang baru  mengenai kebijakan dan peraturan mengenai pembiayaan ultra mikro.
Sehingga tidak menutup kemungkinan dalam pelaksanaannya pasti
ISSN: 2654-8526 (Media Online) 2599-2708 (Media Cetak)
akan  terdapat  hal-hal  yang  baru  dan beragam  yang  perlu  diteliti  lebih  dalam lagi.

## DAFTAR PUSTAKA
Cahyono,  E.  A.  (2019).  Badan  Amil  Zakat
Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bojonegoro  bekerjasama  dengan  PD Bank Perkreditan Rakyat (BPR)
Bojonegoro memberikan bantuan modal usaha  melalui  pembiayaan  usaha  super mikro  dengan  prinsip  syariah  kepada masyarakat dari keluarga tidak mampu y. In AL  MAQASHIDI (Vol.  2,  Issue  1). http://ejournal.sunan- giri.ac.id/index.php/ALMAQASHIDI/ar ticle/view/187
Fatwa DSN-MUI Nomor 111/DSN- MUI/IX/2017  Tentang  Akad  Jual  Beli Murabahah,  Pub.  L.  No.  111/DSN- MUI/IX/2017 (2017). Fatwa DSN MUI Nomor 112/DSN- MUI/IX/2017 Tentang Akad Ijarah, Pub. L. No. 112/DSN-MUI/IX/2017 (2017). Fatwa DSN-MUI
nomor
119/DSN-
MUI/II/2018  tentang  Pembiayaan  Ultra MIkro Berdasarkan Prinsip Syariah, Pub. L. No. 119/DSN-MUI/II/2018 (2018).
Enang,  S.  (2010). Al-Qur’an  dan  Terjemah . PT Madina Raihan Makmur.
Haliding,  S.  (2019). Kebangkitan  Usaha Ultra-Mikro . Https://M.Kontan.Co.Id. https://m.kontan.co.id/news_analisis/keb angkitan-usaha-ultra-mikro?page=1
Hidayat,  F.  (2016).  Alternative  Sistem Pengawasan  Pada  Koperasi  Simpan
Pinjam Dan Pembiayaan Syariah
(KSPPS)  Dalam  Mewujudkan  Shariah Compliance. Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu  Hukum  Dan  Hukum  Islam , 1 (2), 383–407. https://www.journal.iaimnumetrolampu
ng.ac.id/index.php/jm/article/view/47 Kriyantono,  &  Rachmat.  (2009). Teknik Praktis  Riset  Komunikasi .  Prenada Media Group.
M-Kita. (2019). Tafsir surat An-Nisa ayat 29 .
M-Kita. https://tafsirweb.com/1561- surat-an-nisa-ayat-29.html
Moleong, L. J. (2017). Metodologi Penelitian Kualitatif . Remaja Rosdakarya.
Muttaqin,  A.  A.,  &  Hartono,  A.  R.  (2019). Implementasi  Penerapan  Pembiayaan Ultra  Mikro  di  BMT-UGT  Sidogiri. El- Barka:  Journal  of  Islamic  Economics and
Business , 2 (2), 273. https://doi.org/10.21154/elbarka.v2i2.17
60
Nanang  (Staff  Pembiayaan  dan  Lapangan KSPPS  BMT  Purwakarta  Amanah). (2019). Hasil  Wawancara  Tentang Pembiayaan  Ultra  Mikro  di  KSPPS Purwakarta  Amanah  Sejahtera .  KSPPS Purwakarta Amanah Sejahtera (PAS).
Nugraha,  A.  (2019). Hasil  Wawancara Tentang  Pembiayaan  Mikro  Kecil  di BMT  Purwakarta  Amanah  Sejahtera . KSPPS  Purwakarta  Amanah  Sejahtera (PAS).
Pegadaian.  (2019). Pegadaian  Salurkan
Kredit  Umi  disaksikan  oleh  Presiden Jokowi .
Pegadaian. https://www.pegadaian.co.id/berita/detai l/85/berita-detail.php
Raco,  J.  R.  (2010). Metode  Penelitian Kualitatif .  PT.  Gramedia  Widiasarana Indonesia.
Rusydiana,  A.  S.,  &  Devi,  A.  (2013).
MENCARI SOLUSI PENGEMBANGAN LEMBAGA KEUANGAN  MIKRO  SYARIAH  DI INDONESIA. Dialog , 36 (1),  107–120. https://doi.org/10.47655/dialog.v36i1.85
ISSN: 2654-8526 (Media Online) 2599-2708 (Media Cetak)
Simanjuntak,  R.  (2018).  Pengaruh  Kinerja Pembiayaan  Mikro  Musyarakah  dan Mudharabah  di  Bank  Syariah  terhadap Sektor  Usaha  Mikro  di  Provinsi  Jawa Timur. Indonesian  Journal  of  Islamic
Economics and Finance , 1 (1). http://jurnalpasca.iain- jember.ac.id/ejournal/index.php/IJIEF/ar ticle/view/31
Sudjana, K., & Rizkison. (2020). Peran Baitul Maal  Wat  Tamwil  (BMT)  dalam Mewujudkan  Ekonomi  Syariah  yang Kompetitif. Jurnal  Ilmiah  Ekonomi
Islam , 6 (02), 185–194. https://doi.org/10.29040/jiei.v6i2.1086 Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif
dan R&D .
Alfabeta.
Sugiyono.  (2016). Metodologi  Penelitian
Kuantitatif, Kualitatif dan R&D .
Alfabeta. Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D . Alfabeta.
Surnida, D. (2020). Pembiayaan Ultra Mikro Dalam  Peraturan  Menteri  Keuangan  No 95/PMK.05/2018  dan  Fatwa  Dewan
Syariah
Nasional No 119/DSN-
MUI/II/2018. MUAMALATUNA , 12 (1),
100.
https://doi.org/10.37035/mua.v12i1.330 9
Yuniarti,  V.  S.  (2016). Ekonomi  Mikro Syariah . CV. Pustaka Setia.