## NOTARIUS, Volume 15 Nomor 1 (2022)

## Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Pada Jaminan Fidusia Yang Tidak Terdaftar Di Kantor Pendaftaran Fidusia

## Nadya Kumala Dewi, Widhi Handoko
Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas HukumUniversitas Diponegoro Email : nadyakumala2@gmail.com

## Abstract
Registration .. process  for .. fiduciary  security  certificate .. regulated .. in .. Article .. 11  to  Article .. 18  of Fiduciary .. Guarantee  Law.  This  writing  aims  to  determine  legal  protection  of  creditors  for  objects  of fiduciary security that aren’t registered at current fiduciary registration office and their weaknesses. This study  uses  a  normative  juridical  approach,  namely  using  concept  of  positivist  legis.  Research specification  used  is  descriptive  analysis,  type  and  source  of  data  comes  from  secondary  data  which includes  primary,  secondary  and  tertiary  legal  materials.  Theory  used  in  analyzing  main  problem  is theory of legal protection and theory of legal certainty. Legal protection creditors for goods registered at Fiduciary Registration Office  is regulated  in Article . 1  paragraph . (2), . Article  6, . Article  7, . Article 10b, . Article . 11  to Article  17, . Article  20, . Article . 23  paragraph  (2), . Article  25 . paragraph  (2), . Article 27 . paragraph . (1)  and . (2), . Article  29 . paragraph  (1), . Article  30, . Article  35, . and . Article  36 . UUJF. . The weaknesses  include:  title of  execution takes a  long time,  costs a  lot  of money, debtor isn’t cooperative, debtor  is  stalling  for  execution  by  making  legal  remedies,  defense  of  first  level  court  decisions  are deemed unsatisfactory, and object of Fiduciary Guarantee isn’t submitted by debtor.
Keywords: Legal Protection; Creditors; Fiducia

## Abstrak
Proses pendaftaran serti ﬁkat jaminan ﬁdusia diatur dalam Pasal11 sampai dengan Pasal 18 UU Jaminan Fidusia.  Penulisan  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  perlindungan  hukum . kreditur . atas  objek  jaminan fidusia yang  tidak  terdaftar  di . Kantor pendaftaran . ﬁ dusia  saat  ini  dan  kelemahannya.  Penelitian  ini menggunakan  pendekatan  yuridis  normatif  yaitu  menggunakan  konsep  legis  positivis.  Spesifikasi penelitian  yang  digunakan  adalah  deskriptif  analisis,  jenis  dan  sumber . data  berasal . dari  data . sekunder yang meliputi bahan hukum primer, . sekunder dan tersier.  Teori  yang  digunakan  dalam  menganalisis pokok  permaslahan  yaitu  teori  perindungan  hukum  dan  teori  kepastian  hukum.Perlindungan  hukum kreditur  atas barang ﬁdusia  yang  didaftarkan pada Kantor Pendaftaran  Fidusia dia tur . dalam . Pasal . 1 . ayat (2), Pasal . 6, . Pasal 7, . Pasal . 10 b, . Pasal . 11-Pasal 17, Pasal . 20, Pasal . 23 ayat ( 2), Pasal 25 ayat (2), Pasal 27 ayat  (1)  dan  (2),  Pasal  29  ayat  (1),  Pasal  30,  Pasal  35,  dan  Pasal 36  UUJF.  Kelemahannya  antara  lain: Judul  eksekutorial  membutuhkan  waktu  lama,  membutuhkan  biaya  yang  tidak  sedikit,  Debitur  tidak kooperatif,  Debitur  mengulur-ulur  eksekusi  dengan  membuat  upaya  hukum,  pembelaan  tingkat pertamakeputusan  pengadilan  yang  dianggap  kurang  memuaskan,  dan  Objek k Jaminan n Fidusia a tidak diserahkan oleh h debitur.
Kata . Kunci: Perlindungan Hukum; Kreditor; Fidusia
NOTARIUS, Volume 15 Nomor 1 (2022) E-ISSN:2686-2425 ISSN: 2086-1702

## A. PENDAHULUAN

## 1. Latar Belakang
Lembaga  penjaminan  merupakan  kebutuhan  masyarakat  pelaku u ekonomi i dan . pelaku usahaa. Kepercayaan n menjadi i dasar r kesepakatan . yang diperkuat dengan .. jaminan .. yang g lebih h konkrit.  Penjaminan  sebagai .. lembaga .. hukum  menghasilkan  asas-asas .. hukum  yang diatur .. dalam .. hukum .. perdata .. yangmemiliki .. kedudukan .. penting .. dalam . hukum . ekonomi. (Hartino, 2007). . Lembaga penjaminan ini bervariasi antara agunan, seperti hipotek dan gadai. Ada juga  garansi borgtoch,  yang  terdiri  dari  garansi  perusahaan dan  garansi  pribadi.  Dalam m Pasal l 1 ayat  (1) u Undang-Undang  Nomor 42  Tahun  1999 tentang Jaminan n Fidusia  (UUJF)  adalah . pengalihan .. hak .. kepemilikan .. suatu .. benda atas .. dasar kepercayaan n bahwa hak kepemilikan yang dialihkan n tetap menjadi
milik pemilik k benda. Dengan
demikian,
ﬁ dusia a munculatas s dasar r kebutuhan .. masyarakat t akankreditdengan .. jaminan .. benda a bergerak; namun n objek  tersebut t digunakan  untuk  sendiri.  Jika  ada  yang  menggunakan  Pegadaian,  benda tersebut  tidak  dapat  digunakan  karena  adanya  persyaratan inbezitstelling .  Dinyatakan bahwa a adanya  kewajiban n melepaskan  benda .. ﬁ sik .. dari .. keberadaan n Pemberi  Pinjaman  kepada pemegang g Gadai.
Fidusia a mempunyai arti yang penting dalam memenuhi .. kebutuhan K kredit T bagi masyarakat khususnya  untuk  usaha  atau  umkn  kecil  sampai  menengah  karena  dianggap  sangat t membantu usaha a debitur. Debitur .. masih h dapat mengontrol objek k jaminan n untuk bisnis .. sehari- hari i serta a perbankan  secara a praktis.  Sebab,  bank k tidak  perlu u menyediakan n tempat t khusus seperti lembaga a gadai  ( pand )  (Lombogia,  2013).  Penerapan  perjanjian ﬁdusia  kepada  pihak kreditur  berhenti  di  pembuatan  perjanjian  kredit  dan  akta a otentik k saja  dan n tidak  terdaftar  pada Kantor r Pendaftaran n Fidusia. Selain itu, negosiasi dilakukan dengan memberikan tambahan biaya kepada penerima ﬁdusia saat melaksanakan objek jaminan ﬁdusia. Pemberian kepastian n hukum m sebagai  salah  satu  bentuk k perlindungan  hukum . diperlukan n suatu rule of  law . Bahkan dalam prakteknya Kreditor selalu dirugikan oleh debitur yang melanggar kontrak (Satrio, 2002).
Proses s pendaftaran  serti ﬁkat  jaminan n ﬁ dusia a diatur  dalam n Pasal  11  sampai  Pasal  18 UU u Jaminan n Fidusia.  Namun,  untuk  meningkatkan n pelayanan n pendaftaran  jaminan ﬁdusia secara  mudah,  cepat  dan  murah  perlu  dilakukan  pendaftaran  layanan  jaminan ﬁdusia  secara elektronik.  Sehubungan  dengan  hal  tersebut,  Pemerintah  kemudian  menyetujui I PP  Nomor r 21

## NOTARIUS, Volume 15 Nomor 1 (2022)

## E-ISSN:2686-2425 ISSN: 2086-1702
Tahun 2015 tentang Tata a Cara a Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia (pendaftaran online ).
2. Kerangka Teori
a. Teori . Perlindungan . Hukum
Fitzgerald d mengutip . istilah .. teori .. perlindungan N hukum M dari  Salmond D bahwa  hukum bertujuan N mengintegrasikan  dan N mengkoordinasikan N berbagai .. kepentingan  yang  ada  di masyrakat karena dalam m suatu lalu L lintas kepentingan, perlindungan terhadap P kepentingan N tertentu dapat T dilakukan dengan n cara membatasi I berbagai kepentingan N dilain n pihak.  Perlindungan  hukum  harus  melihat  dalam  suatu  tahapan  yaitu perlindungan n hukum lahir r dari suatu ketentuan n hukum dan segala peraturan-peraturan .. hukum yang g diberikan oleh masyarakat t yang g pada a dasarnya merupakan kesepakatan . dari i masyarakat . tersebut . untuk . mengatur . hubungan . perilaku u masyarakat d dan antara a perseorangan .. dengan .. pemerintah yang .. dianggap .. mewakili kepentingan masyarakat t (Raharjo, 2000).
b. Teori i Kepastian Hukum
MenuruttHanssKelsen, hukum adalah h sebuah .. norma. Sedangkan yang dimaksud dengan norma  adalah  suatu  pernyataan n yang  menekankan n aspek  “seharusnya”  atau das  sollen , dengan n menyertakan n beberapa .. peraturan ,, tentang g apa . yang .. seharusnya dilakukan. Pengertian dari keepastian itu sendiri adalah perihal i yang pasti i sebagai pedoman kelakuan n dan adil  karena a pedoman  kelakuan n itu  harus  menunjang suatu  tatanan yang dinilai  wajar. Kepastian n hukum  merupakan n pertanyaan  yang g hanya  bisa a dijawab  secara a normatif,  bukan sosiologi i (Marzuki, 2008).
Kepastian .. hukum m secara normatif f adalah ketika suatu u peraturan dibuat dan diundangkan n secara .. pasti n karena .. mengatur .. jelas .. dalam .. arti .. tidak .. menimbulkan suatu u keraguan  dannlogissdalam  menjadi  suatu  sistem  norma  dengan  norma a lain sehingga a tidak  berbenturan n atau  menimbulkan n konflik  norma.  Kepastiandan  keadilan bukanlah h tuntutan n moral, tetapi i secara faktual l mencirikan hukum m (Kansil, 2009).

## 3. Permasalahan
Berdasarkan  uraian  latar  permasalahan n di  atas,  maka  penulis .. membuat .. rumusan  masalah untuk penulisan jurnal ini yaitu sebagai berikut :
a. Bagaimana  perlindungan  hukum  kreditur .. atas S objek  jaminan  fidusia  yang G tidak  terdaftar  di
kantor pendaftaran ﬁ dusia saat ini?
b. Apa  saja  kelemahan  perlindungan  hukum  kreditur R atas  objek  jaminan ﬁdusia  yang  tidak terdaftar pada kantor pendaftaran ﬁ dusia saat ini?
4. Kebaruan/Orisinalitas Hasil Penelitian
Penelitian  tentang  Perlindungan N Hukum  Terhadap  Kreditor R Pada  Jaminan  Fidusia Yang G Tidak  Terdaftar  di  Kantor  Pendaftaran  merupakan N penelitian  yang G asli  dan N dapat di N pertanggungjawabkan, peneliti telah membandingkan dengan beberapa penelitian sebelumnya yang  membahas  tentang  jaminan  fidusia.  Akan  tetapi,  penelitian  ini  memiliki  subtansi pembahasan  yang  berbeda  dari  penelitian-penelitian  sebelumnya.  Berikut  ini  rujukan  jurnal sebelumnya yang peneliti gunakan:
Penelitian  Jatmiko  Winarno  yang  berjudul  “Perlindungan  Hukum  Bagi  Kreditur  Pada Perjanjian  Jaminan  Fidusia”,  Jurnal L Independent  Universitas  Islam M Lamongan.  Penelitian tersebut  mengkaji  tentang  pelaksanaan .. perlindungan .. hukum m bagi  kreditur  dalam  suatu perjanjian n jaminan  fidusia  lahir  pembuatan  atas  pembebanan  jaminan  fidusia a yang  dibuat secara a notariil,  dan  terus  dipertegas a dengan  pendaftaran  dari  akta  perjanjian  tersebut  dan kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan perlindungan n hukum bagikreditur pada suatu perjanjian perdamaian(Winarno, 2013).
Penelitian  Martin n Anggiat t Maranata  Manurung  dan  Jawade e Hafidz .. yang  berujudul “Perlindungan  Hukum  trhadap  Kreditor  Apabila  Objek  Jaminan  Fidusia  Ternyata  Hilang  dan Debitor  Wanprestasi  (Studi  Kasus  di  PT.  Bank  Perkreditan  Rakyat  Dinamika  Bangun  Arta Salatiga”.  Penelitian  tersebut  mengkaji  tentang  penyelesaian  kredit t bermasalah  terhadap p objek jaminan n fidusia yang hilang g dan  apabila  debitor  wanprestasi i pada  PT. Bank  Perkreditan Rakyat Dinamika Bangun Arta Salatiga dan perlindungan hukum terhadap kreditor apabila a barang g yang dijadikan jaminan fidusia ternyata a obyek tersebut t hilang g dan apabila a debitor wanprestasi i (Hafidz, 2017).
Penelitian  Muhammad  Hilmi i Akhsin  dan  Anis s Mashdurohatun n yang  berjudul  “Akibat Hukum  Jaminan  Fidusia  Yang  Tidak  Didaftarkan  Menurut  Undang-Undang  Nomor  42  Tahun 1999”.  Penelitian  tersebut  mengkaji  tentang  prosedur r atau  pelaksanaan n kredit t dengan jaminan n fidusia a di PT Summit OTTO Cabang g Kendal, hambatan n dan solusi i dalam pelaksanaan n kredit  dengan n jaminan  fidusia  di  PT  Summit  OTTO  Cabang  Kendal,  serta
akibat t hukum  jaminan  fidusia  yang  tidak  di  daftarkan e menurut  UU  No  42  Tahun  1999(Akhsin, 2017).
Jurnal  yang  ditulis  oleh  penulis  ini  mempunyai  perbedaan  dengan  jurnal  atau  penelitian- penelitian  diatas.  Jurnal  yang  ditulis  oleh  penulis  ini  membahas  mengenai  perlindungan  hukum kreditur r atas objek k jaminan n fidusia yang tidak terdaftar f di kantor pendaftaran n ﬁ dusia saat ini dan kelemahan  perlindungan  hukum  kreditur r atas  objek  jaminan n ﬁ dusia  yang g tidak  terdaftar pada a kantor r pendaftaran ﬁdusia saat ini.

## B. METODE PENELITIAN
Jurnal  ini  dibuat  dengan  menggunakan  metode e penelitian  hukum  dengan  pendekatan  yuridis normatif.  Penelitian  yuridis  normatif  menggunakan  konsep p legis d positivis. Yang  dimaksud  konsep tersebut  yaitu  memandang g hukum  identik k dengan  norma-norma a tertulis  yang  dibuat t dan diundangkan i oleh  lembaga a atau  pejabat  yang g berwenang.  Konsep  inijuga  memandang g hukum sebagai i suatu sistem normatif g yang bersifat y mandiri, tertutup dan terlepas dari b kehidupan h masyarakat  yang g nyata  (Ibrahim,  2006).  Metode  ini  mengkaji  hukum  tertulis dengan berbagai aspek seperti teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan  materi,  konsistensi,  penjelasan  umum  dan  penjelasan  pada  tiap  Pasal,  formalitas  dan  kekuatan mengikat seuatu perundangan (Soerjono, 1998).
Spesifikasi  penelitian  yang  digunakan  penulis  yaitu  dilakukan  secara  deskriptif  analisis  yaitu dalam penelitian ini analisis tidak keluar dari lingkup variabel, bersikap deduktif, berdasarkan teori atau  konsep  yang  bersifat  umum  diaplikasikan  untuk  menjelaskan  seperangkat  data  dengan seperangkat  data  lain  (Soemanto,  2009).  Sumber u dan  jenis  data n yang m digunakan  yaitu  sumber hukum primer r yaitu peraturan m perundang-undangan yang k terkait, sumber hukum sekunder u berupa k hasil penelitian m yang terkait dengan .. jurnal ini, dan sumber hukum tersier seperti kamus bahasa hukum, majalah elektronik, ataupun internet.
Teknik  pengumpulan n data  yang  digunakan  dalam i jurnal  ini a adalah  studi u dokumen.  Metode analisis  data  yang  digunakan  jurnal  ini  menggunakan  analisis  data  kualitatif  yaitu  mengolah  dan menganalisis  data-data  yang  terkumpul  menjadi  data  yang  sistematik,  teratur,  dan  terstruktur. Analisis  data  dalam  penelitian  kualitatif  berlangsung  secara  interaktif,  dimana  pada  setiap  tahapan kegiatan  tidak  berjalan  sendiri-sendiri.  Dari  hasil  analisis  data,  dapat  ditarik  kesimpulan  dengan menggunakan  penalaran  induktif.  Penalaran  induktif  adalah  suatu  proses  berpikir  berupa  sebuah

## NOTARIUS, Volume 15 Nomor 1 (2022)
penarikan  kesimpulan  yang  bersifat  umum  atas  dasar  pengetahuan  tentang  hal-hal  khusus  (fakta) (Suteki dan Taufani 2018).

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Perlindungan  Hukum  Kreditur  Atas  Objek  Jaminan n Fidusia a Yang  Tidak i Terdaftar  di Kantor i Pendaftaran i Fidusia Saat Ini
Undang-undang u Jaminan i Fidusia  atau  UUJF  sebagaimana  dimaksud  pada  huruf c a bertujuan .. untuk i memberikan .. pengaturan u yang .. lebih o lengkap i dari .. yang u sudah o ada. D Dalam penjelasan  UU  Jaminan  Fidusia  selain  untuk  mengakomodasi  kebutuhan  juga  memberikan kepastian  hukum,  oleh  karena  itu  UU  Jaminan  Fidusia  mengambil  prinsip  pendaftaran  jaminan ﬁdusia.  Pendaftaran  diharapkan  dapat  memberikan  kepastian  hukum  kepada  pemberi  dan penerima  atau  kepada  pihak  ketiga.  Dengan  adanya  pendaftaran, i pihak  ketiga o dianggap mengetahui  karakteristik  yang i melekat pada o objek yang bersangkutan  dan adanya jaminan bond dengan ciri-ciri tersebut, dan dalam hal pihak ketiga lalai memperhatikan/mengontrol register/ list tersebut  tidak  dapat  mengharapkan  perlindungan  atas  dasar  niat  baik  dan  harus  menanggung resiko kerugian(Hartino, 2007).
Pelaksanaan  objek  jaminan  atas  pemberian  kredit o macet  dengan  jaminan o ﬁ dusia dilakukan h jika  kesalahan  tersebut  disebabkan  karena  debitur  tidak  mampu  melaksanakan kewajibannya sebagai penyelesaian  terakhir o karena  upaya k penyelamatan p tidak  berhasil. Sistem i pelaksanaan h jaminan ﬁdusia k dalam  Pasal  29  UUJF  menetapkan  apabila  debitur  atau pemberi  jaminan o ﬁ dusia  melanggar  janjinya,  maka  pelaksanaan  terhadap  benda  yang  menjadi obyek jaminan ﬁdusia tersebut dapat dil akukan dengan cara:
a. Pelaksanaan judul eksekutor memiliki kekuatan yang setara dengan m putusan pengadilan g yang memiliki k kekuatan hukum o tetap.
b. Penjualan benda o yang menjadi jaminan i ﬁ dusia atas o kuasa penerima k jaminan itu sendiri l melalui pelelangan k umum juga mengambil o pelunasan hutangnya dari k hasil penjualan h tersebut.
c. Penjualan k di konter  yang p dilakukan  berdasarkan o kesepakatan penerima dan  pemberi h ﬁ dusia, jika .. dengan .. cara demikian .. diperoleh harga .. tertinggi yang menguntungkankedua belah o pihak. d. Ketiga k pelaksanaan jaminan o ﬁ dusia di atas memiliki p perbedaan

## NOTARIUS, Volume 15 Nomor 1 (2022)

## E-ISSN:2686-2425 ISSN: 2086-1702
UU  Peristiwa  Perdata  sebagaimana  diatur  dalam Pasal  224  HIR,  prosedur  pelaksanaannya memakan  waktu  lama.  Pelaksanaan  pelaksanaan  objek p jaminan o ﬁ dusia  berdasarkan i gross atau n hak  pelaksana  serti ﬁkat i jaminan i ﬁ dusia,  sesuai  kriteria  Pasal p 196  HIR, h diawali  dengan penyerahan  permohonan i pelaksanaan  oleh o kreditur  kepada  ketua  Pengadilan i Negeri yang p bersangkutan  kepada  menjalankan i pelaksanaan  objek o jaminan ﬁdusia,  maka  ketua Pengadilan i Negeri  akan o memanggil  debitur o (pemberi ﬁdusia)  dan  memerintahkan i agar secepatnya memenuhi o kewajibannya dalam i waktu 8 p hari, sesuai Pasal 196 HIR ketua k Pengadilan i Negeri yang i bersangkutan akan i menginstruksikan juru sita i dengan surat i perintah untuk i menyita sejumlah i objek jaminan i ﬁ dusia.
Pelaksanaan  penjualan  objek  jaminan i atas  objek  jaminan i ﬁ dusia  dapat i dilakukan dengan i dua  cara i yaitu  pelaksanaan  paratae i melalui  lelang  umum i dan  penjualan i over  the  counter yang penulis uraikan sebagai berikut:
a. Pelaksanaan  parate  melalui  lelang  umum atau  penjualan  melalui Kantor  Pelayanan i Aset i dan Lelang i Negara atau i balai lelang.
b. Kredit terhutang berdasarkan perjanjian i yang telah i dibuat dengan i jaminan ﬁdusia dapat i dilakukan.  Penagihan i atas  kredit t dilakukan  dengan dua  cara penagihan  di i luar pengadilan i dan melalui i pengadilan.
c. Penagihan i di luar i pengadilan.
d. Penarikan i kembali  kredit n dapat  dilakukan o dengan  cara m penagihan,  baik o secara  langsung dengan Para Pihak. Upaya penarikan kembali melalui penagihan tidak selalu lancar, terkadang beberapa  panggilan  harus  dilakukan.  Pelaksanaan i penagihan  kepada i debitur  dapat i dilakukan oleh i bank  mereka  atau  dibantu  oleh  pihak n ketiga  (agen  jasa) atau pengacara. Sebelumnya k pihak  bank i mengirimkan  tagihan k resmi  yang i menyatakan  bahwa  debitur o harus melunasi n kredit  dan  bunga  utang  dengan  menentukan  batas  waktu  pelunasan.  Tagihan  resmi ini diikuti n dengan m beberapa peringatan m terutama i jika debitur i tidak melunasi atau n memperhatikan m peringatan yang i diberikan i (Pebrianti, 2012).
Jaminan  fidusia  yang  tidak  terdaftar  di  kantor  pendaftaran  fidusia  sudah  ada  solusi  yang diberikan  dan  dilaksanakan  sesua  dengan i ketentuan  peraturan i perundang-undangan.  Adanya peraturan i perundang-undangan n yang  mengatur  hal  tersebut  menunjukan  sudah  adanya  kepastian hukum dalam melaksanakan perlindungan hukum terhadap debitur yang jaminan fidusianya tidak terdaftar  di  kantor  pendaftaran  fidusia.  Kepastian i hukum  secara  normatif n adalah  ketika o suatu
NOTARIUS, Volume 15 Nomor 1 (2022)
E-ISSN:2686-2425 ISSN: 2086-1702
peraturan o dibuat  dan i diundangkan .. secara i pasti p karena  mengatur  jelas  dalam  arti  tidak mnimbulkan keraguan dan logis dalam menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau
menimbulkan konflik norma. Kepastian i dan keadilan o bukanlah o tuntutan o moral, melainkan .. secara O faktual mencirikan o hukum.
2. Kelemahan  Perlindungan  Hukum i Kreditur  Atas  Objek i Jaminan i ﬁ dusia i Yang  Tidak Terdaftar Pada i Kantor i Pendaftaran ﬁdusia i
Ketentuan  tentang  berlakunya  Fidusia  (dalam  Undang-Undang  Jaminan  Fidusia)  belum maksimal mempengaruhi pelaku usaha karena Pasal 5 peraturan Fidusia (dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia) tentang ketentuan akta notaris tentang pengenaan jaminan ﬁdusia tidak banyak. dilaksanakan oleh pihak terkait. Ada pihak yang menggunakan pengenaan jaminan i ﬁ dusia dengan akta over the counter dan tidak memenuhi standar pengenaan jaminan i ﬁ dusia. o Hal ini i disebabkan oleh i Undang-Undang  Jaminan i Fidusia  (regulasi  Fidusia  dalam  bahasa  Indonesia)  tidak menyebutkan  sanksi  tegas  jika  tidak  dibuatkan  notaris.  Dalam  praktiknya,  beberapa  lembaga pembiayaan/ leasing masih menggunakan over the counter akta yang tidak memenuhi standar akta jaminan ﬁdusia  dan  bank  tertentu  juga  menggunakan over  the  counter akta  hingga  pengenaan jaminan ﬁdusia dengan batasan tertentu.
Ini mencerminkan tidak memberikan perlindungan hukum kepada masing-masing pihak dan tidakmenjamin  kepastian hukum.  Menurut  penulis,  kelemahan  UUJF  adalah  yang  pertama  tidak adanya  sanksi  yang  tegas  terhadap i pengikatan  jaminan i ﬁ dusia  yang i dilakukan  di i konter,  yang kedua  tidak  adanya  sanksi  yang  tegas  terkait  penggunaan  “ Sale  Authority ”  yang i jelas bertentangan o dengan  cara o eksekusi  menurut o UUJF  sehingga .. berpotensi p tidak  memberikan i rasa keadilan i bagi  debitur,  dan  yang  terakhir  banyaknya  penggunaan  surat  kuasa  di i over  the  counter yang  berpotensi  menyebabkan  atau  menimbulkan  suatu  kon ﬂik  terkait  dengan keabsahan  tanda tangan atas i kewenangannya, kecuali telah disahkan n oleh notaris i yang dibuatkan i otoritas i notaris. Disahkannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Republik Indonesia  Nomor  9  Tahun 2013  tentang  Pemberlakuan  Pendaftaran  Jaminan  Fidusia  online  dan Permenkumham  Nomor  10 i Tahun  2013  tentang  tata i cara  pendaftaran  jaminan i jaminan ﬁdusia i secara online yang diperbarui dengan Peradilan Indonesia, sertaPermenkumham Nomor i 21 Tahun 2015 i tentang Tata i Cara Pendaftaran n Jaminan i Fidusia dan i Biaya
Penerbitan Akta i Jaminan i Fidusia.  Tujuan  diberlakukannya  pendaftaran i jaminan ﬁdusia i secara  online i adalah

## NOTARIUS, Volume 15 Nomor 1 (2022)
E-ISSN:2686-2425 ISSN: 2086-1702
untuk i meningkatkan  pelayanan i hukum  pendaftaran i jaminan ﬁdusia i secara i mudah, i cepat, i murah, serta nyaman, sehingga penerapan pendaftaran jaminan i ﬁ dusia dapat i dilakukan secara k online.
Kelemahan perlindungan hukum Kreditur o atas barang jaminan n ﬁ dusia yang b tidak terdaftar di Kantor o Pendaftaran m Fidusia saat ini antara lain: Judul eksekutorial membutuhkan waktu lama, Itu  membutuhkan  biaya  yang  tidak  sedikit,  Debitur  tidak  kooperatif,  Debitur  mengulur-ulur eksekusi  dengan  membuat  upaya  hukum  seperti  banding  dan  pembelaan  tingkat  pertama keputusan  pengadilan  yang  dianggap  kurang  memuaskan,  dan  Objek  Jaminan  Fidusia  tidak diserahkan oleh debitur.
Kementerian Hukum dan HAM kemudian mengeluarkan pedoman untuk i kelancaran proses sistem  pendaftaran o online ﬁdusia.  Pedoman  tersebut  berisi  tentang  proses  pendaftaran  sertiﬁkat jaminan ﬁdusia secara online . Terdapat tujuh tahapan dalam proses pendaftaran serti ﬁkat jaminan ﬁdusia secara online , yaitu:
a. Klik menu registrasi dan isi informasinya secara bertahap
b. Pemohon melanjutkan akses dengan menyetujui persyaratan peringatan yang tertera di formulir dengan menandai pernyataan.
c. Proses klik pemohon untuk menyimpan di database dan melanjutkan ke proses berikutnya atau klik ulang untuk ke proses i sebelumnya.
d. Setelah i melakukan submit akan n muncul kon ﬁrmasi bahwa a data berhasil diproses, lalu k klik ok. e. Pemohon  mencetak k bukti  permohonan n pendaftaran  untuk k melakukan  pembayaran  ke  bank persepsi.  Jika  tidak  melakukan  pembayaran  selama  tiga  hari,  maka  data  aplikasi  pendaftaran akan dibatalkan atau dihapus dari database.
f. Pemohon wajib membayar pencatatan jaminan p ﬁ dusia di bank persepsi o dan memperoleh o bukti pendaftaran i jaminan ﬁdusia a dari bank o persepsi.
g. Untuk o melihat i daftar  registrasi  jaminan n ﬁ dusia  yang i sudah  masuk  bisa  tekan  menu  daftar transaksi.
Untuk  langkah  selanjutnya  adalah  proses  pencetakan  serti ﬁkat.  Namun  dalam  pendaftaran ﬁdusia secara online ini masih terdapat beberapa kelemahan antara lain (Prayitno, 2009):
a. Memeriksa
Pada tampilan awal, kita bisa melihat menu cek. Ternyata pengecekannya dengan memasukkan nomor  akta ﬁdusia,  jadi hal ini tentunya belum bisa  mengakomodasi  kebutuhan semua pihak. Ini cukup rentan bagi Notaris, karena dimungkinkan untuk mendaftarkan jaminan ganda. Oleh

## NOTARIUS, Volume 15 Nomor 1 (2022)

## E-ISSN:2686-2425 ISSN: 2086-1702
karena  itu  bagi  yang  sudah  mendaftar  secara  manual,  kemungkinan  besar  masih  akan  bisa mendaftar kembali secara online. Tanggal Objek Jaminan Fidusia Terdaftar. Menurut penulis, hal  yang  perlu  diperhatikan  untukpendaftaran ﬁdusia  di  sini  adalah ketika  objek ﬁdusia  yang didaftarkan sudah terdaftar. Menu Pencarian
b. Input data sistem
1) Input data dilakukan di kotak yang tersedia. Pada langkah ini, data dapat dimasukkan lebih dari 1.000 karakter, namun tetap tidak dapat menerima terlalu banyak karakter
2) Jika  Anda  akan  untuk  memperbaiki  nama  Notaris  pada  sistem,  hal  itu  harus  dilakukan dengan mengirimkan email perbaikan permohonan kepada Direktorat  Jenderal AHU E-mail alamat yang tercantum pada sistem sehingga cukup merepotkan.
3) Berulang kali setelah diinput, data gagal disimpan dan harus masuk kembali.
4) Ada perbedaan antara tampilan dan input di nilai jaminan saat memasukkan 14 digit angka. Begitu pula saat memasukkan 21 digit. Misal tulis 70.000.000.000.000, maka tampilan akan tertulis 70.000.000.000.000,01.
c. Mencetak
1) Dalam proses pencetakan serti ﬁkat mungkin terdapat kendala dalam mencetak seperti kertas macet  atau  saat  mencetak  tiba-tiba  koneksi  internet  terputus  atau  listrik  padam,  sehingga tidak  bisa  untuk  di  cetak  ulang.  Berdasarkan  hal  tersebut,  Direktorat  Jenderal  AHU  perlu melakukan penataan ulang sistem guna mencetak kembali serti ﬁkat jika ditemukan kendala seperti yang diuraikan di atas.
2) Serti ﬁkat  Jaminan  Fidusia  dicetak  tidak  dalam  satu  halaman  sehingga  memerlukan  tenaga ahli untuk mencetaknya dalam satu halaman.
d. Tampilan  surat  pernyataan  dan  serti ﬁkat jaminan n ﬁ dusia.  Dalam  Serti ﬁkat o Jaminan Fidusia i dicantumkan  nama  Fidusia  dan  Pemberi  Debitur,  sedangkan  objek  jaminan ﬁdusia sama sekali tidak tercantum. Baik jenis, bukti kepemilikan dan nilai. Sebagai surat pernyataan, subjek jaminan ﬁdusia hanya ditulis sesuai dengan akta saja dan tidak merinci objek jaminan. Seolah-olah  sebuah  kendaraan  bermotor  membutuhkan  nomor i polisi,  nomor p rangka, nomor m mesin,  warna k kendaraan,  atau  spesi ﬁkasi  lain -lainnya.  Hal i ini  menimbulkan  banyak masalah  bagi  Penerima  Fidusia,  karena  akan  sulit  dibedakan  dari  banyak  Serti ﬁkat  Jaminan Fidusia.

## NOTARIUS, Volume 15 Nomor 1 (2022)

## E-ISSN:2686-2425 ISSN: 2086-1702
Berdasarkan  kelemahan  pendaftaran  jaminan  fidusia  yang  dilakukan  secara  online  apabila dianaliais  menggunakan  teori  perlindungan  hukum  dari  Salmond  yang  menyatakan  bahwa perlindungan i hukum  harus i melihat  tahapan i yakni  perlindungan m hukum  lahir i dari  suatu ketentuan n hukum dan i segala peraturan n hukum yang g diberikan oleh h masyarakat i yang pada k dasarnya  merupakan m kesepakatan  masyarakat o tersebut  untuk m mengatur  hubungan perilaku m antara  anggota-anggota  masyarakat k dan  antara  perseorangan n dengan  pemerintah yang o dianggap  mewakili o kepentingan i masyarakat.  Maka,  seharusnya  sistem  yang  disediakan untuk  melakukan  pendafataran  jaminan  fidusia  harus  didesain  semaksimal  mungkin  untuk mempertegas  perlindungan  hukum  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  kepada  masyarakat.  Hal  ini dilaksanakan  untuk  melindungungi  kepentingan  hukum  antara  kreditur  dengan  debitur  dalam menjalankan perjanjian.

## D. SIMPULAN
Perlindungan  hukum  kreditur m atas  barang ﬁdusia m yang  didaftarkan i pada  Kantor i Pendaftaran n Fidusia diatur i dalam Pasal 1 ayat (2), Pasal 6, Pasal 7, Pasal 10 b, Pasal 11 s/d Pasal 17, Pasal 20, Pasal 23 ayat (2), Pasal 25 ayat (2), Pasal 27 ayat (1) dan (2), Pasal 29 ayat (1), Pasal 30,  Pasal  35,  dan  Pasal  36  UUJF.  Sedangkan  Kreditor  adalah  perlindungan  hukum  atas  objek ﬁdusia, yang tidak terdaftar pada Kantor Pendaftaran Fidusia adalah dalam ketentuan Pasal 1131, 1132  dan  1444  KUH  Perdata.  Namun  dalam  praktiknya,  ketentuan  Pasal  11 i ayat  (1),  Pasal i 17, dan i Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) UUJF tidak dapat dilaksanakan.
Kelemahan  perlindungan hukum  Kreditur p atas  barang i jaminan ﬁdusia c yang i tidak  terdaftar di i Kantor r Pendaftaran n Fidusia i saat  ini  antaralain:  Judul  eksekutorial  membutuhkan  waktu  lama, Itu  membutuhkan  biaya  yang  tidak  sedikit,  Debitur  tidak  kooperatif,  Debitur  mengulur-ulur eksekusi dengan membuat upayahukum seperti banding dan pembelaan tingkatpertamakeputusan pengadilan yang dianggap kurang memuaskan, dan Objek Jaminan Fidusia tidak diserahkan oleh debitur.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Hartino, S. R. (2007). Hukum Indonesia . Malang: Banyumedia Indonesia Publishing.
Ibrahim, J. (2006). Teori dan Metodelogi Penelitian Hukum Normatif . Malang: Bayumedia Publishing.
NOTARIUS, Volume 15 Nomor 1 (2022)
Kansil, C. S. . (2009). Kamus Istilah Hukum . Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Marzuki, P. M. (2008). Pengantar Ilmu Hukum . Jakarta: Kencana.
Prayitno, A. (2009). Hukum Fidusia Problematika Yuridis Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 .
Universitas Tujuh Belas Agustus Surabaya.
Raharjo, S. (2000). Ilmu Hukum . Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
Satrio, J. (2002). Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan . Bandung: Citra Aditya Bakti.
Soemanto, W. (2009). Pedoman Teknik Penulisan Skripsi . Jakarta: Bumi Aksara.
Soerjono, S. (1998). Pengantar Penelitian Hukum . Jakarta: UI Press.
Suteki dan Galang Taufani. (2018). Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik) (Cetakan 2). Jakarta: Rajawali Pers.

## Artikel Jurnal;
Akhsin, M. H. (2017). Akibat Hukum Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan Menurut Undang-
Undang Nomor 42 Tahun 1999. Jurnal Akta , Vol 4 , 3.
Hafidz, M. A. M. M. J. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Apabila Objek Jaminan Fidusia Ternyata Hilang dan Debitor Wanprestasi (Studi Kasus di PT. Bank Perkreditan Rakyat Dinamika Bangun Arta Salatiga). Jurnal Akta , Vol 4 , 5.
Lombogia, R. F. (2013). Perkembangan Lembaga Jaminan Fidusia Di Indonesia. Lex Privatum , Vol I , 4. Pebrianti, W. (2012). Peninjauan Hukum Atas Pelaksanaan Objek Jaminan Fidusia melalui Eksekusi Parate jika Objek Jaminan Beralih ke Pihak Ketiga atau Dihancurkan. Jurnal Supremasi Hukum , Vol 12 , 10.
Winarno, J. (2013). Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Perjanjian Jaminan Fidusia. Independent Universitas Islam Lamongan , Vol 1 , 13.

## Peraturan Perundang-Undangan:
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
Herzien Inlandsch Reglement.
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.
Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Penerbitan Akta Jaminan Fidusia.