## Strategi Pencegahan Radikalisme Agama Terhadap Anggota Polri

## Yopik Gani1, Godfrid Hutapea2

## Abstract
The results of the SETARA Institute research revealed that no less than 4% (four) percent of members of the Indonesian National Armed Forces (TNI) and the Indonesian National Police (POLRI) had been exposed to ideas that endanger the Pancasila state in this case, religious-based radicalism. The results of this study confirm the results of the SETARA Institute research. In 4 (four) Polda as research locations, namely Polda North Maluku, North Sulawesi, Lampung, and Jambi. Data found that 17 (seventeen) personnel of POLRI had been exposed to religious radicalism, which was suspected to be an iceberg phenomenon. This finding also indicates that the strategy to prevent religious radicalism against members of the National Police with various activities and derivative programs is no longer adaptive. The increasingly varied and massive pattern of spreading religious radicalism, primarily through the internet and social media, implies advances in information and communication technology.

## Abstrak
Hasil penelitian SETARA Institute mengungkap, bahwa tidak kurang dari 4% (empat) persen anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) telah terpengaruh paham yang membahayakan negara Pancasila, dalam hal ini paham radikal berbasis agama. Hasil penelitian SETARA Institute tersebut, kemudian terkonfirmasi dengan hasil penelitian ini. Pada 4 (empat) Polda sebagai lokasi penelitian, yaitu Polda Maluku Utara, Sulawesi Utara, Lampung, dan Jambi ditemukan data ada 17 (tujuh belas) personel Polri yang telah terpengaruh radikalisme agama, dan diduga ini adalah sebuah fenomena gunung es. Temuan ini juga sekaligus mengindikasikan bahwa strategi pencegahan radikalisme agama terhadap anggota Polri dengan berbagai kegiatan dan program turunannya tidak lagi adaptif dengan pola penyebaran radikalisme agama yang semakin bervariasi dan begitu masif, terutama melalui internet dan media sosial sebagai implikasi dari kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.

## Kata Kunci: Strategi, Pencegahan, Radikalisme, Agama
1 Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian Jln. Tirtayasa Raya 6, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, email: yopikgadi@gmail.com 2 Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian Jln. Tirtayasa Raya 6, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, email: godfridh@gmail.com

## Pendahuluan
Hasil survei Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) terkait radikalisme menyimpulkan, bahwa sebanyak 39 persen mahasiswa di 15 (lima belas) provinsi di Indonesia yang menjadi responden terindikasi tertarik kepada paham radikal. Hasil survei ini menguatkan dugaan bahwa generasi muda adalah target penyebaran radikalisme dan kampus rentan menjadi tempat penyebaran paham radikalisme (Antara, Rabu, 26 Juli 2017).
Juga berkait dengan hal itu, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mengungkapkan bahwa pengaruh paham dan ideologi radikal semakin merisaukan karena gerakan militan marak berkembang di kalangan kelompok strategis, terutama mahasiswa (Koran Jakarta, edisi 18 Juli 2017).
Dalam pemberitaan Media on line Sindo.com (Senin, 11 Nopember 2019), Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Indonesia Bambang Soesatyo mengutip hasil penelitian SETARA Institute, mengatakan bahwa selain 10 kampus Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang menggulirkan wacana dan gerakan anti Pancasila, secara kualitatif juga ditemukan gejala radikalisme telah menyasar Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai abdi negara dan pelayan masyarakat. Tujuannya adalah untuk menggantikan ideologi negara Indonesia yaitu Pancasila. Bahkan menurut Bambang, bahwa “Tidak berhenti di situ, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia juga menjadi lahan untuk mentransmisikan paham radikalisme. Tidak kurang dari 4% (empat) persen TNI dan POLRI turut terpapar dengan paham yang membahayakan negara Pancasila”.
Sinyalemen yang dikemukakan ketua MPR di atas, bahwa Polri pun tidak luput dari penyebaran paham radikal berkedok agama mendapat pembenaran empirik dengan terungkapnya kasus seorang anggota Polri (Polwan) yang bertugas di Kepolisian Daerah Maluku Utara yang telah terpengaruh paham radikal agama. Polwan yang bernama Bripda Nesti Ode Samili, akhirnya dipecat. Dalam penjelasan kepolisian bahwa Nesti punya keterkaitan dengan kelompok Jamaah Ansharut Daulah (JAD) Bekasi dan Nesti yang sudah terpengaruh paham radikal disebut-sebut sedang dipersiapkan untuk menjadi pengantin alias eksekutor bom bunuh diri (sumber https://www.tempo.co/dw/1335/ pengamat-polwan-terpapar-radikalisme-indikasi-tanda-bahaya-nyata).
Melihat gejala yang dikemukakan di atas, mengindikasikan bahwa gerakan penyebaran paham radikal berkedok agama di Indonesia kian mengkhawatirkan karena mulai digiatkan pada kelompok- kelompok strategis, seperti mahasiswa, Pegawai Negeri Sipil, dan bahkan anggota TNI dan Porli. Indikasi ini kemudian direspon oleh  Presiden Jokowi dengan memberikan perhatian khusus pada gerakan radikalisme berkedok agama ini, dengan menginstruksikan, bahwa pemerintah akan melibatkan banyak pihak untuk melakukan deradikalisasi. Presiden meminta jajarannya melakukan upaya serius mencegah gerakan itu. “Harus ada upaya yang serius untuk mencegah meluasnya, dengan apa yang sekarang ini banyak disebut yaitu mengenai radikalisme,” kata Jokowi di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat 1 November 2019, (https://indonesia.go.id/narasi/indonesia-dalam-angka/ sosial/cara-baru-tangani-radikalisme).
Dalam konteks Polri hasil penelitian penelitian SETARA Institute di atas, dan terungkapnya kasus anggota Polri yang terpengaruh paham radikal  agama yang bertugas di Polda Maluku Utara menjadi warning bagi Polri bahwa anggota Polri di lapangan sangat rentan terhadap penyebaran atau infiltrasi paham radikal berkedok agama. Hal ini juga sekaligus mengidikasikan bahwa strategi pencegahan paham radikal agama yang selama ini diterapkan khususnya di lingkungan Polri, nampaknya kurang efektif lagi membentengi anggota Polri dari penyebaran paham radikal berkedok agama.

## Tinjauan Teoritis Radikalisme Agama
Secara etimologi, radikalisme berasal dari istilah radikal. Kata radikal berasal dari bahasa Latin, yaitu radix atau radici. Radix dalam bahasa Latin berarti ‘akar’. Istilah radikal mengacu pada hal-hal mendasar, prinsip-prinsip fundamental, pokok soal, dan esensial atas bermacam gejala.
Radikalisme adalah salah satu masalah yang dihadapi banyak negara di dunia. Radikalisme, terutama dalam konteks politik, dikaitkan dengan pandangan ekstrim dan keinginan untuk perubahan sosial yang cepat di dalam suatu negara. Radikalisme  merupakan paham yang dapat memengaruhi kondisi sosial politik suatu negara. Radikalisme erat kaitannya dengan konsep ekstremisme dan terorisme, paham atau aliran yang terkait dengan perubahan besar dan ekstrim. Radikalisme adalah gerakan yang sudah ada sejak abad ke-18 di Eropa, dan saat ini radikalisme merupakan konsep yang banyak ditentang dan diperangi karena identik dengan kekerasan.
Dalam konsep sosial politik, radikalisme adalah suatu paham yang menghendaki adanya perubahan, pergantian, dan penjebolan terhadap suatu sistem masyarakat sampai ke akarnya. Mengacu pada Cambridge Dictionary, radikal adalah percaya atau mengekspresikan keyakinan bahwa harus ada perubahan sosial atau politik yang besar atau secara ekstrem. Oxford Dictionary juga memahami ‘radikal’ sebagai orang yang mendukung suatu perubahan politik atau perubahan sosial secara menyeluruh. Dalam konteks penelitian ini, pemahaman radikalisme yang menjadi focus kajian, adalah radikalisme agama yang sedang memperlihatkan perkembangannya yang semakin masif di Indonesia dan mengancam ideologi Pancasila.
Menurut Muhammad A.S Hikam (2018:1) dalam buku “Deradikalisasi”, menjelaskan bahwa gerakan radikalisme agama  secara umum bersumber kepada aliran Wahabisme yang menekankan kemurnian hidup agama sesuai dengan hukum agama; dalam skala global paham ini mendasari gerakan NIIS dan Al Qaeda. Senada dengan itu, Azyumardi Azra (2020) mengemukakan bahwa ciri khas gerakan ini, yaitu menolak Pancasila, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI; mempraktikan sikap takfiri yang mengafirkan rekan-rekan seagama yang berbeda pandangan; dan terakhir menolak toleransi dan kerja sama dengan penganut agama lain. Secara menyeluruh radikalisme agama adalah gerak keagamaan berbasis kepada tafsiran literal hukum agama demi pemahaman dan praksis keagamaan yang lurus dan murni, dan karena itu menolak Pancasila dan toleransi.

## Strategi Pencegahan Radikalisme Agama
Pengendalian kejahatan dan pencegahan kejahatan adalah dua hal yang berbeda. Menurut Steven P. Lab (1992), pengendalian kejahatan berkenaan dengan pemeliharaan dari sebuah tingkat keberadaan dan pengelolaan jumlah perilaku kejahatan, sedangkan pencegahan kejahatan merupakan sebuah tindakan untuk menghilangkan kejahatan sebelum kejahatan berkembang lebih jauh.
Pencegahan kejahatan, termasuk dalam hal ini tindak kejahatan terorisme memerlukan tindakan yang sengaja dirancang untuk mengurangi tingkat kejahatan yang sebenarnya dan atau perasaan takut terhadap kejahatan. Berkait dengan itu, Runturambi & Sudiadi, (2013) dalam Sanjaya, dkk (2020: 118-119), mengemukakan bahwa terdapat 4 (empat) pendekatan pencegahan kejahatan yaitu: 1) pendekatan sosial yang bertujuan menumpas akar penyebab kejahatan, 2) pendekatan pembangunan yang bertujuan mengurangi kejahatan melalui pembangunan secara fisik dan non
Strategi Pencegahan Radikalisme Agama Terhadap Anggota Polri
fisik, 3) pendekatan situasional bertujuan menghilangkan atau meminimalisir peluang dilakukannya kejahatan, dan 4) pendekatan pemberdayaan masyarakat bertujuan memberdayakan masyarakat agar membentuk kesadaran kolektif dalam pencegahan kejahatan secara kolektif.
Australian Institute Of Criminology (2014) menjelaskan bahwa pencegahan kejahatan yaitu, Crime prevention refer to the range of strategies that are implemented by individual,communities,business ,non government organizations and all level of government to target the various social and environmental factors that increase of crime, disorder and victimization (AIC 2003;ECOSOC 20002;IPC 2008;Van Dijk & De Waard 1991) yang artinya bahwa pencegahan kejahatan adalah berbagai strategi yang diimplemetasikan oleh pribadi, komunitas, perusahaan, LSM/NGO dan semua tingkat organisasi pemerintah dengan sasaran berbagai factor sosial dan lingkungan yang meningkatkan resiko terjadinya kejahatan, ketidaktertiban dan korban (sumber: https://haedarsalim.com/2017/07/04/ pencegahan-kejahatan-crime-prevention/).
Awaloedin Djamin (2011:296), menjelaskan bahwa tanggung jawab pencegahan kejahatan dilaksanakan oleh Polri dan masyarakat dengan melakukan tugas-tugas pre-emtif, tugas preventif, dan represif yaitu untuk membuat anggota masyarakat taat dan patuh hukum. Dalam fungsi kepolisian tersebut, Polri bertanggung jawab kurang lebih 20% kegiatan yang bersifat pencegahan secara tidak langsung (pre-emtif), sedangkan 80 % kegiatan lainnya merupakan tanggung jawab masyarakat yang terdiri dari berbagai unsur. Adapun dalam rangka tugas-tugas preventif, Polri bertanggung jawab atas kurang lebih 50% kegiatan, sedangkan 50% kegiatan lainnya adalah tanggung jawab masyarakat yang terutama dilaksanakan oleh berbagai bentuk pengamanan swakarsa yang dibentuk oleh masyarakat sendiri. Dan kegiatan represfif (penegakan hukum) 80% dilaksanakan oleh Polri, dan sisanya dilaksanakan oleh instansi penegak hukum lainnya.
Mengacu pada penjelasan itu, Awaloedin (2015), mengemukakan bahwa masalah dan kasus kriminalitas dapat dicegah dengan tiga type pencegahan kejahatan tersebut, yaitu:

## a. Pre-emtif (Secondary Prevention)
Yaitu sedini mungkin melakukan identifikasi hal-hal yang potensial mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat (Kambtibmas) kemudian melakukan intervensi dalam berbagai kegiatan atau program. Intervensi ini dilakukan dimaksudkan agar potensi gangguan kamtibmas tersebut muncul mengganggu Kamtibmas sedini mungkin dapat dicegah. Strategi ini meliputi berbagai bentuk kegiatan atau program pembinaan terhadap kelompok yang berpotensi mengganggu Kamtibmas.
b.

## Preventif (Primary Prevention)
Yaitu merubah kondisi fisik lingkungan dan lingkungan sosial yang memberi    kesempatan terjadinya kejahatan. Hal ini dilakukan terhadap lingkungan yang langsung dihadapi sekarang dan spesifik dalam mencegahan terjadinya gangguan Kamtibmas. Kegiatan-kegiatan ini dilakukan oleh kepolisian dalam bentuk patroli, pengawasan baik secara konvesional maupun secara modern dengan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, dan sebagainya.
c. Represif (Tertiary Prevention)
Yaitu kegiatan-kegiatan yang ditujukan untuk melakukan tindakan terhadap pelaku setelah terjadinya kejahatan, yaitu proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman terhadap pelaku kejahatan terorisme oleh sistem peradilan pidana.
Strategi Pencegahan Radikalisme Agama Terhadap Anggota Polri

## Metode Penelitian
Penelitian ini  menggunakan pendekatan  kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendiskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok.  Atas alasan itu, bahwa dengan pendekatan kualitatif masalah yang  diteliti, yaitu strategi pencegahan penyebaran  radikalisme agama  terhadap anggota Polri di lapangan dapat dieksplorasi, diungkap, dan dideskripsikan secara utuh dan obyektif. Berkait dengan itu, kajian tentang strategi pencegahan  radikalisme agama terhadap anggota Polri di lapangan, adalah suatu aktivitas sosial yang bersifat kualitatif yang melibatkan pemaknaan terkait strategi pencegahan penyebaran radikalisme  agama terhadap anggota Polri di lapangan.

## Hasil Penelitian dan Pembahasan Pola Penyebaran Unsur-Unsur  Radikalisme Agama Terhadap Anggota Polri
Penelitian ini dilaksanakan di 4 (empat) Kepolisian Daerah (Polda), Polda Maluku Utara, Sulawesi Utara, Lampung, dan Jambi. Berdasarkan data  pada Biro Sumber daya Manusia di 4 (empat) Polda yang menjadi lokasi penelitian, ditemukan data beberapa personil Polri yang telah terindikasi terpengaruh radikalisme agama sebanyak 17 (tujuh belas) personil. Adapun sebaran data personil yang telah terpengaruh radikalisme agama pada ke 4 (empat) Polda tersebut, yaitu Polda Maluku Utara 1 (satu) personel, Polda Lampung 13 (tiga belas) personel, dan Polda Jambi ada 3 (tiga) personel. Sedangkan Polda Sulut nihil.
Data di atas, kemudian memunculkan dugaan bahwa luasan keterpengaruhan radikalisme agama terhadap anggota Polri di lapangan bisa jadi adalah sebuah fenomena gunung es.  Hal ini diperkuat oleh pendapat beberapa key informan, yang menyatakan bahwa paham radikal, khususnya radikalisme agama sangat abstrak hanya dapat diidentifikasi jika telah menunjukan tanda-tanda atau gejala-gejala dalam perilakunya. Karena sifatnya yang abstrak, maka radikalisme agama tersebut, bisa saja menjadi “ sel tidur” dalam alam pikir bagi mereka yang sudah terpengaruh, dan ini mungkin saja jumlahnya lebih banyak.
Merujuk pada temuan penelitian di atas, Polda Lampung menjadi Polda yang memiliki jumlah personel yang paling banyak terpengaruh paham radikal. Kondisi ini tidak terlepas dari keberadaan Polda Lampung yang memiliki sejarah yang cukup panjang terkait penyebaran radikalisme agama. Peristiwa Talangsari menjadi jejak awal sejarah perkembangan radikalisme agama di wilayah hukum Polda Lampung. Di wilayah hukum Polda Lampung, juga masih terdapat beberapa kelompok yang masih aktif dan intens dalam menyebarkan  radikalisme agama, salah satunya adalah kelompok pergerakan Islam Khalifatul Muslimin yang didirikan oleh Abdul Qadir Hasan Baraja yang bermarkas di jalan WR. Supratman Teluk Betung Bandar Lampung.
Kelompok ini disinyalemen telah memiliki anggota dan simpatisan yang cukup besar dan telah tersebar diberbagai provinsi di Indonesia.  Kelompok ini bahkan telah memiliki pesantren di wilayah hukum Polda Jambi, tepatnya di Polres Kerinci. Selain itu, rentetan penangkapan terduga teroris oleh Densus 88 anti teror Polri di wilayah hukum Polda Lampung beberapa waktu belakangan ini, juga menegaskan bahwa wilayah hukum Polda Lampung menjadi wilayah potensi penyebaran radikalisme agama yang cukup tinggi, sehingga Provinsi Lampung dapat dikatakan sebagai wilayah yang memiliki potensi penyebaran radikalisme agama yang cukup massif di Indonesia dan bahkan dapat dikatakan terbesar di luar pulau Jawa.
Berkait pola penyebaran paham radikalisme agama terhadap anggota Polri di lapangan, sama halnya dengan penyebaran radikalisme agama pada umumnya. Penyebaran radikalisme agama terhadap anggota Polri di lapangan dapat dikategorikan atas 2 (dua) pola.  Pertama, pola konvensional; penyebaran radikalisme agama yang berlangsung dalam lingkungan masyarakat melalui kegiatan- kegiatan keagamaan dalam bentuk pengajian, kajian agama, serta interaksi dalam keluarga dan teman.
Kasus terpengaruhnya anggota Polri di lapangan umumnya terjadi melalui pola penyebaran konvesional, yaitu melalui kegiatan keagamaan yang dilakukan dalam lingkungan masyarakat dalam bentuk pengajian dan interaksi dengan anggota keluarga yang telah terpengaruh paham radikal agama. Dan dengan rasa penasaran untuk memperdalam ilmu agama lebih lanjut, kemudian mereka mencari informasi melalui internet.
Kedua, penyebaran secara modern; pola penyebaran radikalisme agama dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Adapun pola penyebaran radikalisme agama yang bersifat modern ini dilakukan melalui jaringan internet yang menyediakan situs-situs yang mempropogandakan radikalisme agama dan melalui media sosial, seperti facebook, instragram, telegram, twitter, dan lain sebagainya.
Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi begitu sangat pesat. Kini hampir semua orang dapat mengakses media sosial. Sayangnya, media sosial yang bertujuan untuk menjalin komunikasi dengan memangkas jarak dan waktu tersebut bisa mengubah kehidupan manusia menjadi mahluk antisosial di dunia nyata. Mereka lebih sibuk dengan alat komunikasinya sehingga tidak lagi memedulikan masyarakat di sekitar dan lingkungannya. Kejahatan menggunakan kemajuan teknologi informasi juga semakin tinggi.
Banyak akun di sosial media yang menyebarkan paham radikal ternyata akun robot atau yang sering disebut bot-akun yang dijalankan mesin. Yang menarik bahwa percakapan terkait radikalisme ini tidak selalu menggunakan kata-kata yang konfrontatif. Penyebaran radikalisme agama lewat dunia maya, memakai bahasa-bahasa yang cukup sejuk, yang tidak membuat marah, konfrontatif. Namun memang sulit untuk menahan gempuran radikalisme di dunia maya. Jika lewat Twitter atau Facebook , yang masih terbuka, masih dapat dicounter. Namun bila penyebaran paham radikalisme ini menggunakan media tertutup seperti Whatsapp dan Line akan sulit diawasi sehingga (para pengguna) gampang sekali untuk diprovokasi, karena yang diperlukan itu emosinya.

## Strategi Pencegahan  Radikalisme Agama Terhadap Anggota Polri
Berkait strategi pencegahan  radikalisme agama terhadap anggota Polri di lapangan, pada 4 (empat) Polda Lokasi penelitian ini, pada dasarnya mengacu pada  fungsi kepolisian, yaitu secondary prevention (Pre-emtif), primary prevention (Preventif ), dan tertiary prevention (Represif) . Artinya, strategi pencegahan radikalisme agama terhadap anggota Polri di lapangan yang dilakukan, baik oleh unsur operasional maupun dari unsur pembinaan Polri, yaitu dengan penerapan fungsi kepolisian dalam wujud kegiatan atau program, yang meliputi:
a. Pre-emtif (Secondary Prevention)
Strategi ini menekankan pada pencegahan dini, yaitu dengan melakukan intervensi sebelum personel terpengaruh paham radikal. Strategi ini diwujudkan dalam berbagai bentuk
kegiatan atau program dalam upaya pencegahan radikalisme agama terhadap anggota Polri di lapangan. Misalnya, pada fungsi intelejen keamanan, upaya yang telah dilakukan, yaitu dengan melakukan pemetaan wilayah rawan penyebaran paham radikalisme di mana terdapat anggota Polri bermukim, dan melakukan pengawasan terhadap kelompok-kelompok yang berpotensi menyebarkan paham radikal.  Sedangkan pada Biro SDM upaya yang telah dilakukan, yaitu dengan melaksanakan program pembinaan rohani dan mental (binrohtal) yang secara reguler dilaksanakan setiap hari kamis. Selain itu, melaksanaan kegiatan keagamaan dalam bentuk pengajian dengan mendatangkan tokoh-tokoh agama untuk memberikan pemahaman agama yang moderat. Dan pada setiap apel pagi para kepala satuan menyampaikan bahaya  radikalisme agama.
b. Preventif (Primary Prevention).
Strategi ini menekankan pada tindakan pencegahan langsung. Strategi ini dilakukan dalam wujud  pengawasan secara langsung kepada para personil Polri, baik pada saat berdinas maupun di luar dinas. Pada fungsi Intelkam dan Propam wujud kegiatan  pengawasan langsung yang dilakasanakan, yaitu melakukan pengawasan terhadap personil yang disinyalir telah terpengaruh radikalisme agama. Selain itu, fungsi Propam, Humas, dan  Intelkam bekerjasama melakukan pengawasan terhadap personil dengan mengaktifkan program patroli cyber untuk mengawasi anggota Polri dalam memanfaatkan media social. Sedangakan pada Biro SDM yaitu dengan memberikan konseling terhadap anggota yang telah terindikasi terpengaruh paham radikal.

## c. Represif (Tertiary prevention).
Tindakan represif adalah strategi yang dilakukan dalam bentuk tindakan hukum terhadap anggota Polri yang telah  terpengaruh  radikalisme agama. Dan dari hasil penyelidikin, bagi anggota Polri yang telah terpengaruh terbukti telah melanggar norma-norma yang berlaku dalam internal Polri berupa pelanggaran disiplin dan   kode etik, maka upaya penindakan hukum dilakukan dengan pemecatan terhadap anggota Polri tersebut. Langkah ini telah diterapkan terhadap 1 (satu) personel Polda Maluku Utara, dan 1 (satu) personel Polda Jambi.

## Faktor-faktor yang Mempengaruhi Strategi Pencegahan Radikalisme Agama Terhadap Anggota Polri di Lapangan
Temuan data terkait 17 (tujuh belas) personel Polri yang telah terindikasi terpengaruh paham radikal agama di 3 (tiga) Polda lokasi penelitian ini, dan dugaan adanya fenomena gunung es terkait luasan keterpengaruhan radikalisme agama terhadap anggota Polri di lapangan bisa jadi ada benarnya. Namun tidak berarti strategi pencegahan yang selama ini diterapkan dalam mencegah penyebaran radikalisme agama terhadap personil Polri di lapangan tidak efektif lagi.
Strategi ini pada dasarnya adalah strategi yang   komprehensif dalam mencegah penyebaran radikalisme agama terhadap anggota Polri di lapangan, karena strategi ini mengedepankan 3 (tiga) pendekatan yaitu pendekatan pencegahan dini, langsung, dan penegakan hukum. Hanya saja strategi ini, dengan 3 (tiga) pendekatannya bentuk kegiatan dan program turunanannya, terutama pendekatan pencegahan dini (pre-emtif) dan pencegahan langsung (preventif), kurang adaptif atau kurang kompatibel lagi dengan perkembangan pola penyebaran radikalisme agama yang terjadi saat ini.
Ketidakadaptifnya kegiatan dan program turunan dari strategi pencegahan radikalisme agama terhadap anggota Polri di lapangan melalui strategi pencegahan yang selama ini telah dilaksanakan, tidak terlepas dari beberapa factor yang mempengaruhinya. Ditambah beberapa temuan penelitian yang dapat diidentifikasi yang menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi strategi pencegahan penyebaran  radikalisme agama terhadap anggota Polri di lapangan, sebagai berikut:
1. Faktor keterbatasan ruang dan waktu dalam melakukan pengawasan terhadap personel  Polri di lapangan di mana lingkungan anggota Polri berinteraksi dengan lingkungannya.
2.  Faktor keterbatasan pengawasan terhadap personel Polri dalam mengakses informasi melalui internet dan media sosial sebagai implikasi dari kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.
3.  Faktor keterbatasan instrument yang dapat mengungkap atau mendeteksi adanya keterpengaruhan personel Polri terkait  radikalisme agama yang masih bersifat “sel tidur” dalam alam pikir setiap personel Polri di lapangan.

## Kesimpulan
Berangkat dari pembahasan di atas, berikut dikemukakan beberapa kesimpulan penelitian ini, yaitu:
1. Pola penyebaran radikalisme agama terhadap anggota Polri di lapangan dapat diidentifikasi ke dalam 2 (pola); Pertama, pola penyebaran yang bersifat konvensional, yaitu melalui kegiatan keagamaan yang dilakukan dalam lingkungan masyarakat dalam bentuk pengajian, kajian agama, dan interaksi dengan anggota keluarga/teman yang telah terpengaruh paham radikal. Ke dua; Pola penyebaran yang bersifat modern, yaitu melalui internet dan media sosial.
2.  Strategi pencegahan paham radikalisme agama terhadap anggota Polri di lapangan, baik yang dilakukan oleh unsur operasional maupun dari unsur pembinaan Polri, yaitu dengan penerapan fungsi kepolisian, yang meliputi secondary prevention (Pre-emtif), primary prevention (Preventif), dan tertiary prevention (Represif). Strategi ini pada dasarnya adalah strategi yang   komprehensif dalam mencegah penyebaran radikalisme agama terhadap anggota Polri di lapangan, karena strategi ini mengedepankan 3 (tiga) pendekatan yaitu pendekatan pencegahan dini (pre-emtif), langsung (preventif), dan penegakan hukum (represif) sebagai upaya untuk menimbulkan efek jera. Hanya saja strategi ini dengan 3 (tiga) pendekatannya, bentuk kegiatan dan program turunanannya, terutama pendekatan pencegahan dini (pre-emtif ) dan pencegahan langsung (preventif), kurang adaptif atau kurang kompatibel lagi dengan perkembangan dengan pola penyebaran radikalisme agama yang terjadi saat ini, terutama pola penyebaran melalui internet dan media sosial yang begitu massif.
3.  Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi strategi pencegahan penyebaran  radikalisme agama terhadap anggota Polri di lapangan dapat diidentifikasi sebagai berikut; Pertam a, faktor keterbatasan ruang dan waktu dalam melakukan pengawasan terhadap terhadap personel dimana anggota Polri berinteraksi dengan lingkungannya; Kedua, Faktor keterbatasan pengawasan terhadap personel Polri dalam mengakses informasi melalui internet dan media sosial; Ketiga, faktor keterbatasan instrument yang dapat mengungkap adanya keterpengaruhan paham radikal yang masih bersifat “ sel tidur” dalam alam pikir anggota Polri di lapangan.

## Rekomendasi
Untuk memperkuat adaptasi strategi pencegahan penyebaran radikalisme agama terhadap anggota Polri di lapangan yang selama ini diterapkan. Dengan mengacu pada kesimpulan temuan penelitian di atas, berikut diajukan beberapa rekomendasi, yaitu sebagai berikut:
1.  Strategi Pre-emtif; 1) Polri  perlu menyusun dan melaksanakan program jangka pendek dengan melakukan rekruitmen personel Polri dari sumber sarjana ilmu agama yang mumpuni untuk melakukan kontra radikalisme agama dan literasi pemahaman agama yang moderat baik untuk internal Polri maupun, untuk masyarakat luas; 2) Polri perlu mengembangkan sebuah instrument yang dapat  mengungkap indikasi adanya keterpengaruhan anggota Polri dari  radikalisme agama yang masih bersifat “sel tidur” dalam alam pikir mereka; dan 3) Para Kasatwil perlu betul-betul selektif dalam mendatangkan penceramah agama pada saat pembinaan rohani dan mental (binrohtal) dan pada acara-acara keagamaan lainnya.
2.  Strategi Preventif; 1) Polri perlu lebih memperkuat program patroli cyber yang sudah dikembangkan selama ini, untuk melakukan pengawasan terhadap anggota Polri yang mengakses informasi yang berkait dengan konten unsur-unsur radikalisme agama dan menyebarkan unsur-unsur radikalisme agama di internet dan media social; 2) Para Kasatwil, harus melakukan pembinaan secara intesif kepada para anggota Polri yang diindikasikan sudah terpengaruh radikalisme agama.
3.  Strategi Represif; Polri harus tegas memberikan sanksi terhadap anggota Polri yang secara nyata telah terpengaruh oleh radikalisme agama, agar dapat menimbulkan efek jera.

## Ucapan Terima Kasih
Kami selaku para peneliti STIK PTIK mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada STIK-PTIK terutama bidang PPITK yang telah membiayai sepenuhnya penelitian ini. Kegiatan penelitian rutin ini diadakan dalam keperluan pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi STIK – PTIK bidang penelitian.

## Daftar Pustaka Buku
Creswell, W. John. 2017. Research Design; Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Djamin, Awaloedin. 2016. Masalah Aktual Kepolisian dan Saran Penanganannya . Jakarta: Yayasan Tenaga Kerja Indonesia.
Golose, P.R. 2014. Deradikalisasi Terorisme. Jakarta: CV. Aksara Simpati.
Hendropriyono, A.M. 2009. Terorisme, Fundamentalis Kristen, Yahudi, Islam. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.
Moleong, J. Lexy. 2005. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

## Jurnal
Firmansyah, Hery. 2010. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia, Yogyakarta. Laporan Penelitian Fakultas Hukum, UGM.
Jazuli, Ahmad. 2016. Strategi Pencegahan Radikalisme Dalam Rangka Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Jakarta: Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol. 10, No.2, Juli 2016.
Yunita, Dwi, Pristiani, dan Siska, Nurazizah, Lestari. 2019. Pengembangan Media Pembelajaran Anti Radikalisme untuk Siswa SMP di Kota Kediri melalui Media Komik. Program Studi PPkn, FKIP, Universitas Nusantara PGRI Kediri, Indonesia.
Respati, R. Revi dkk. 2020. Strategi Pemolisian Pencegahan Kejahatan Terorisme. Jakarta: Jurnal Ilmu Kepolisian, Vol.14, No. 3, Desember 2020.
Sary, Noermala. 2017. Mencegah Paham Radikalisme pada Sekolah . Bengkulu: Program Studi Pendidikan Agama Islam Pascasarjana IAIN Bengkulu.
Majalah Badan Nasional Penanggulangan Terorisme(BNPT) 2015. Meraju t Kebersamaan, Merawat Perdamaian. Jakarta.

## Website
https://www.tempo.co/dw/1335/pengamat-polwan-terpapar-radikalisme-indikasi-tanda-bahaya- nyata.
https://indonesia.go.id/narasi/indonesia-dalam-angka/sosial/cara-baru-tangani-radikalisme. https://news.detik.com/berita/d-4787871/memahami-radikal-sampai-akar-identik-dengan- terorisme.
https://binus.ac.id/malang/2018/07/radikalisme-agama-tantangan-ideologi-alternatif-terhadap- pancasila-bagian-1/.
https://haedarsalim.com/2017/07/04/pencegahan-kejahatan-crime-prevention/
https://indonesia.go.id/narasi/indonesia-dalam-angka/sosial/strategi-menangkal-radikalisme- keagamaan.