## PENERAPAN UNDANG UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 PADA SISTEM UPAH DI INDONESIA

## Ni Putu Decy Arwini
1 Program Studi Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas Mahendradatta Bali Jl. Ken Arok No 12, Peguyangan Denpasar Utara, Bali 80115
Email: decyarwini@yahoo.co.id
Abstrak  - Upah  merupakan  salah  satu  alasan  terpenting  bagi  karyawan  dalam  melaksanakan pekerjaan  meskipun hal ini  tidak berarti  bahwa  tingkat  upah  merupakan pendorong  utama  karyawan dalam menyelesaikan segala kewajibannya bagi perusahaan. Secara umum, ada 3 pihak yang terlibat dalam  sistem  upah  yang  berlaku  di  Indonesia  yaitu  perusahaan,  tenaga  kerja  dan  pemerintah. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik  persekutuan,  atau  milik  badan  hukum,  baik  milik  swasta  maupun  negara  yang  mempekerjakan pekerja/buruh  dengan  membayar  upah  atau  imbalan  dalam  bentuk  lain.  Sedangkan  tenaga  kerja adalah  setiap  orang  yang  mampu  melakukan  pekerjaan  guna  menghasilkan  barang  dan  atau  jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Sedangkan pemerintah dalam hal ini lebih sebagai regulator dan pengawas pelaksanaan kegiatan.
Dalam kenyataan dilapangan ternyata ada beberapa sistem upah yang sering dilakukan oleh pemberi kerja. Sistem upah ini tergantung pada jenis pekerjaan, besar kecilnya perusahaan, keadaan ekonomi dan lain sebagainya. Sistem ini yaitu sistem upah menurut hasil, sistem upah menurut waktu, sistem upah borongan, sistem bonus dan sistem mitra usaha.
Dalam  perhitungan  upah,  harus  memperhatikan  upah  minimum  yang  ditetapkan  di  suatu  wilayah. Selain  itu,  perhitungan  upah  lembur  juga  harus  diperhatikan.  Perhitungan  upah  lembur  dihitung  per jam dan memiliki perbedaan perhitungan antara pekerja dengan 5 hari kerja atau 6 hari kerja. Namun pada  dasarnya,  perhitungan  upah  haruslah  layak  untuk  kemanusiaan  dan  sesuai  dengan pengorbanan yang telah diberikan oleh pekerja
Kata kunci : upah, upah minimum, upah lembur, pekerja
Abstract - Wage, is the most important reason for the employee to do their job activity.  Even this  is not a reson for every worker but  it’s still a biggest reason. Generally, there is 3 party that is involve in wage  system  in  Indonesia.  There  is  a  company,  worker  n  the  government.  Company  is  a  business enitity own by  individual or group that employ people and give a wage in return. Employ is a person who  can  do  a  job  to  produce  a  product  or  services  to  fulfil  their  needed.  Government  as  a  regulator dan consultant when this two party on their activity
There  is  many  wage  system  in  our  country,  depend  on  company  size,  economic  condition,  etc.  ths system such as wage system based on output, wage system based on time, wholesale system, wage system based on bonus and business partner wage system
In  wage  calculation,  company  must  consider  about  minimum  regional  wage.  Besaide  that,  they  also must calculate about overtime work. In Indonesia, overtime work calculate every hour and it’s depend on  5  or  6  day  work  day  in  a  week.  Basically,  wage  must  be  worth  for  humanity  and  balanced  with workers sacrifice for the company.
Keywords : wage, minimum wage, overtime wage, worker

## PENDAHULUAN
Upah merupakan salah satu alasan terpenting bagi  karyawan  dalam  melaksanakan  pekerjaan meskipun hal ini tidak berarti bahwa tingkat upah merupakan  pendorong  utama  karyawan  dalam menyelesaikan segala kewajibannya bagi perusahaan.
Setiap  orang  yang  akan  melamar  sebuah pekerjaan  terutama  bagi  pelamar  dengan spesifikasi  keahlian  tertentu,  pastinya  memiliki standar upah yang sesuai dengan keahlian yang mereka  miliki.  Karena  untuk  memiliki  keahlian tersebut,  terlebih  mereka  harus  menempuh jenjang  pendidikan  tertentu,  pelatihan  selama beberapa waktu dan biaya yang telah dikeluarkan. Sehingga dalam pemilihan pekerjaan, mereka juga harus
mempertimbangkan  pengorbanan  yang  telah mereka lakukan.
Upah sebenarnya merupakan sebuah perjanjian  kerja  yang  disepakati  oleh  pengusaha dan  pekerja  serta  pemerintah.  Upah  merupakan jumlah  keseluruhan  yang  ditetapkan  sebagai pengganti  jasa  yang  telah  dikeluarkan  oleh pekerja  yang  disesuaikan  dengan  waktu  dan syarat-syarat  tertentu  (Septianto,  2014).  Dan dalam  perjanjian  kerja  ini,  pengusaha  dan pekerja  merupakan  subyek  hukum  yang  terikat hubungan  kerja  dan  memiliki  hak  dan  kewajiban masing-masing.

## KAJIAN PUSTAKA

## DEFINISI
Secara  umum,  ada  3  pihak  yang  terlibat  dalam sistem  upah  yang  berlaku  di  Indonesia  yaitu perusahaan,  tenaga  kerja  dan  pemerintah. Perusahaan  adalah  setiap  bentuk  usaha  yang berbadan  hukum  atau  tidak,  milik  orang perseorangan,  milik  persekutuan,  atau  milik badan hukum,  baik  milik  swasta  maupun  negara yang  mempekerjakan  pekerja/buruh  dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Sedangkan  tenaga  kerja  adalah  setiap  orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan  barang  dan  atau  jasa  baik  untuk memenuhi  kebutuhan  sendiri  maupun  untuk masyarakat. Sedangkan pemerintah dalam hal ini
lebih sebagai regulator dan pengawas pelaksanaan kegiatan.
Upah  itu  sendiri  memiliki  beberapa  definisi antara lain:
1.  menurut UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Tenaga  Kerja  menyatakan  upah    adalah hak  pekerja/buruh  yang  diterima  dan dinyatakan  dalam  bentuk  uang  sebagai imbalan  dari  pengusaha  atau  pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan  dan  dibayarkan  menurut  suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan  perundang  undangan,  termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau  jasa  yang  telah  atau  akan dilakukan.
2.  Menurut Dewan Penelitian Upah Nasional, upah adalah suatu penerimaan kerja untuk berfungsi  sebagai  jaminan  kelangsungan kehidupan  yang  layak  bagi  kemanusiaan dan  produksi  dinyatakan  menurut  suatu persetujuan undang-undang dan peraturan serta dibayarkan atas dasar suatu perjanjian  kerja  antara  pemberi  kerja dengan penerima kerja
3.  T  Hani  Handoko  memberikan  pengertian gaji pokok sebagai pemberian pembayaran finansial  kepada  karyawan  sebagai  balas jasa  untuk  pekerjaan  yang  dilaksanakan dan sebagai motivasi pelaksanaan kegiatan di waktu yang akan datang
Sedangkan  pembayaran  pengupahan  diatur dalam PP No 78 tahun 2015 tentang Pengupahan menyatakan sebagai berikut:
1.  Pembayaran upah harus dilakukan dengan mata uang rupiah (pasal 21)
2.  Upah  dapat  dibayarkan  secara  langsung atau melalui bank (pasal 22 ayat 1)
3.  Dalam  hal  upah  dibayarkan  melalui  bank, maka  upah  harus  dapat  diuangkan  oleh pekerja  pada  tanggal  pembayaran  upah yang  telah  disepakati  kedua  pihak  (pasal 22 ayat 2)

## SISTEM PENGUPAHAN
Sistem  pengupahan  yang  diterapkan  oleh setiap pengusaha atau pemberi kerja tidaklah sama,  tergantung  bidang  usaha  dan  jenis pekerjaan.  Peraturan  perundang-undangan  di Indonesia  mengenal  5  macam  bentuk  upah ketenagakerjaan, yaitu:
1.  Komisi
Merupakan bayaran yang diterima
berdasarkan  prosentase  hasil  penjualan.
Bagian pemasaran biasanya dibayar menggunakan sistem ini ataupun kombinasi antara gaji dan komisi 2.  Bonus Merupakan upah tambahan yang diberikan kepada  karyawan  disamping  gaji  tetap yang sudah diterima sebagai penghargaan.  Bonus  biasanya  diberikan apabila perusahaan mendapatkan
keuntungan lebih 3.  Pembagian keuntungan
4.  Upah berdasarkan satuan waktu
Dengan  sistem  upah  ini,  pekerja  dibayar berdasarkan waktu kerja, misalnya harian, mingguan,  atau  bulanan.  Besarnya  upah juga  dapat  ditetapkan  atas  jumlah  waktu yang  dihabiskan  untuk  menyelesaikan sebuah pekerjaan. Contohnya adalah upah lembur  yang  dihitung  atas  jam  kerja lembur
5.  Upah berdasarkan hasil
Digunakan  untuk  menghargai  hasil  kerja berdasarkan berapa banyak telah
dihasilkan  secara  individu  atau  secara kelompok.  Contoh  sistem  pengupahan  ini dapat  dilihat  di  perusahaan  batako.  Upah yang diterima tukang cetak batako tergantung pada berapa jumlah biji batako ang  telah  berhasil  dicetak  oleh  pekerja dalam  1  hari.  Semakin  banyak  biji  batako yang  dapat  dicetak,  maka  upah  yang diperoleh  oleh  tukang  cetak  batako  akan semakin banyak.
Bagi pekerja, masalah sistem upah ini adalah hal yang sangat krusial karena menyangkut
keberlangsungan dan kesejahteraan hidup mereka.
Menurut  Abdul  Hakim  dalam  Septianto (2018),  pemberian  upah  dari  pemberi  kerja kepada  tenaga  kerja  harus  memperhatikan  tiga aspek, yaitu:
1. Aspek teknis, merupakan aspek yang tidak hanya  sebatas  bagaimana  perhitungan dan  pembayaran  upah  dilakukan,  tetapi menyangkut  juga  bagaimana  proses  upah ditetapkan;
2.  Aspek  ekonomis,  suatu  aspek  yang  lebih melihat pada kondisi ekonomi, baik secara makro  maupun  mikro.  Kemudian,  secara operasional
mempertimbangkan kemampuan  perusahaan  pada  saat  nilai upah akan ditetapkan dan implementasi di lapangan;
3.  Aspek hukum, meliputi proses dan kewenangan penetapan upah, pelaksanaan upah, perhitungan dan pembayaran  upah,  serta  pengawasan pelaksanaan ketentuan upah.
Sistem  upah  merupakan  kebijakan  dan strategi  yang  menentukan  kompensasi  yang diterima  oleh  pekerja  (Dita  dalam  Septianto, 2018).  Kompensasi  sendiri  merupakan  bayaran atau  upah  yang  diterima  oleh  pekerja  sebagai balas jasa atas hasil kerja mereka. Bagi pekerja, maslah  sistem  upah  ini  merupakan  hal  yang penting karena berhubungan dengan kesejahteraan  hidup  pekerja  dan  keluarga. Bahkan  seringkali  alasan  utama  seseorang bekerja  karena  upah  yang ditawarkan.  Sengketa antar  pekerja  ataupun  antara  pekerja  dengan perusahaan terjadi karena permasalahan upah.

## METODOLOGI PENELITIAN
Kajian  menggunakan  metodologi  penelitian kualitatif  dengan  pendekatan  studi  literatur dengan menggali data dan informasi yang terkait dengan  topik  kajian.  Adapun    metodologi  yang digunakan  dalam  penulisan  jurnal  ini  adalah melalui  wawancara  langsung  dengan  para pekerja  sehingga  data  yang  didapat  adalah data primer.  Disamping  itu  juga  didukung  oleh  data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur.

## Gambar 1. Alur Penelitian

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Pengaturan  sistem  upah  harus  dilakukan dengan  baik  agar  mampu  memenuhi  kebutuhan pekerja  namun  tetap  menjaga  pengeluaran perusahaan.  Setiap  perusahaan  memiliki  batas waktu  mengingat  keterbatasan  fisik  dan  mental pekerja  sehingga  dalam  perhitungan  upahpun harus  mempertimbangkan  waktu  istirahat  untuk pekerja. Setiap perusahaan mempunyai kebijakan  sendiri  mengenai  sistem  upah  ini, namun  waktu  kerja  dan  sistem  upah  harus disesuaikan  dengan  peraturan  pemerintah  yang berlaku  yaitu  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun 2003. Beberapa ketentuan yang harus diperhatikan antara lain:
1.  Waktu kerja
Menurut  UU  No  13  tahun  2003,  aturan tentang waktu kerja adalah sebagai berikut:
a.  Pasal 77 ayat 2
Aturan dalam pasal ini antara lain:
 7  jam  dalam  1  hari  dan  40  jam  dalam  1 minggu  untuk  6  hari  kerja  dalam  1 minggu
 8  jam  dalam  1  hari  dan  40  jam  dalam  1 minggu  untuk  5  hari  kerja  dalam  satu minggu.
b.  Pasal 78
Aturan dalam pasal ini yaitu:  Ayat 1 Pengusaha yang mempekerjakan pekerja  atau  buruh  melebihi  waktu  kerja sebagaimanaharus memenuhi syarat sebagai berikut:  Adanya  persetujuan  dari  pekerja  atau buruh yang bersangkutan  Waktu  kerja  lembur  hanya  dapat dilakukan  paling  banyak  3  jam  dalam 1 hari atau 14 jam dalam 1 minggu  Ayat 2 Pengusaha yang mempekerjakan pekerja  atau  buruh  melebihi  waktu  kerja sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  1 wajib membayar upah kerja lembur c.  Pasal 79 Aturan dalam pasal 79 yaitu:  Pengusaha wajib memberi waktu istirahat  dan  cuti  kepada  pekerja  atau buruh
 Waktu  istirahat  dan  cuti  sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 meliputi:
 Istirahat  antara  jam  kerja,  sekurang- kurangnya  setengah  jam  setelah bekerja  selama  4  jam  terus  menerus dan  waktu  istirahat  tersebut  tidak termasuk jam kerja
 Istirahat mingguan 1 hari untuk 6 hari kerja  dalam  1  minggu  atau  2  hari untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu
2.  Sistem upah
Menurut  UU  No  13  tahun  2003,  aturan tentang sistem upah adalah sebagai berikut:
a.  Pasal 88 ayat 3
Kebijakan  pengupahan  yang  melindungi pekerja  atau  buruh  sebagaimana  yang dimaksud  dalam  ayat  2  meliputi  hal-hal berikut:
 Upah minimum
 Upah kerja lembur  Upah tidak masuk kerja karena berhalangan
 Upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya
 Upah  karena  menjalankan  hak  waktu istirahat kerjanya
 Bentuk dan cara pembayaran upah
 Denda dan potongan upah
 Hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah
 Struktur  dan  skala  pengupahan  yang proporsional
 Upah untuk perhitungan pajak penghasilan b.  Pasal 89 ayat 1
Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam  pasal  88  ayat  3  nomor  1  dapat  terdiri atas:
 Upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten atau kota
 Upah  minimum  berdasarkan  sektor  pada wilayah provinsi atau kabupaten atau kota c.  Pasal 94
Dalam  hal  komponen  upah  terdiri  dari  upah pokok  dan  tunjangan  tetap  maka  besarnya upah  pokok  sedikitnya  75%  dari  jumlah  upah pokok dan tunjangan tetap

## SISTEM PEMBAYARAN UPAH
Dalam  pelaksanaannya,  sistem  upah  biasanya dapat dibedakan menjadi 3 yaitu:
1.  Sistem upah menurut unit hasil
Dimana  yang  menentukan  besar  kecilnya upah  yang  diterima  tenaga  kerja  tergantung pada banyaknya unit uang dihasilkan. Semakin  banyak  unit  yang  dihasilkan  maka semakin  besar  pula  upah  yang  diperoleh. Misalnya  pada  proses  produksi  batako. Semakin  banyak  biji  batako  yang  dihasilkan per hari maka semakin besar pula upah yang diterima.  Misalnya  seorang  pekerja  batako mampu  mencetak  500  biji  batako  per  hari. Sesuai kesepakatan, ongkos cetak batako per biji  adalah  Rp  250,00.  Maka  total  upah  yang diterima  pekerja  tersebut  selama  1  hari adalah Rp 125.000,00. Ada beberapa keuntungan  yang  diperoleh  dari  penerapan sistem ini antara lain:
a.  Adanya  kecenderungan  pekerja  untuk
bekerja lebih semangat,
karena memperoleh upah yang lebih besar b.  Para  tenaga  kerja  yang  terampil  akan mempunyai  semangat  kerja  yang  tinggi dan  akan  menunjukkan  kelebihan  dan keterampilannya  tersebut  selain  sebagai suatu  bentuk  kebanggaan  bagi  diri  sendiri
juga  sebagai  pemicu  bagi  pekerja  baru untuk bisa mengikuti langkah pekerja yang lebih senior.
Sedangkan kerugian dari sistem ini antara lain:
a.  Para pekerja karena lebih mengutamakan kuantitas seringkali melupakan kualitas hasil kerja
b.  Para pekerja baru dengan keterampilan
lebih  rendah  akan  selalu  mendapatkan upah yang lebih rendah dan
dampaknya  adalah  semangat  kerja yang juga menjadi rendah
2.  Sistem upah menurut waktu
Dimana  besar  kecilnya  upah  yang  akan dibayarkan  kepada  masing-masing  tenaga kerja  tergantung  pada  banyak  sedikitnya waktu  kerja  mereka.  Misalnya  seorang pekerja  yang  bekerja  di  sebuah  garment dengan  tugas  memasang  kancing.  Sesuai kesepakatan,  maka  upah  per  hari  yang diterima  adalah  sebesar  Rp  100.000,00 dengan  waktu  kerja  mulai  pukul  08.00  pagi sampai pukul 05.00 sore. Berapapun banyaknya  kancing  yang  terpasang  tidak akan  mempengaruhi  upah  pekerja  tersebut selama pekerja tersebut masih melaksanakan tugasnya selama rentang waktu kerja tersebut.  keuntungan  dari  penerapan  sistem ini antara lain:
a.  Para  tenaga  kerja  tidak  perlu  terburu-buru dalam  menjalankan  pekerjaan,  karena banyak  sedikitnya  unit  yang  mampu dikerjakan tidak akan mempengaruhi upah yang akan mereka terima. Hal ini tentunya akan menjaga kualitas hasil produksi.
b.  Bagi  tenaga  yang  belum  terampil,  sistem ini  tentu  akan  menguntungkan  karena meskipun  belum  menghasilkan  unit  yang sama  banyak  dengan  pekerja  lain,  namun pelan-pelan mereka bisa mengasah keterampilan karena mereka mendapatkan upah  yang  sama  dengan  pekerja  yang sudah terampil
Sedangkan  kerugian  dari  penerapan  sistem upah ini antara lain:
a.  Para tenaga kerja terampil akan merasakan kekecewaan karena keterampilan  yang  mereka  miliki  kurang dihargai oleh perusahaan sehingga semangat kerja para pekerja terampil akan berkurang
b.  Adanya  kecenderungan  pekerja  untuk bekerja  lamban  karena  banyak  sedikitnya unit  yang  dihasilkan  tidak  mempengaruhi upah mereka
3.  Sistem upah dengan insentif
Dilakukan dengan menentukan besar kecilnya upah  yang  akan  dibayarkan  kepada  masing- masing tenaga kerja tergantung pada lamanya  waktu  kerja,  jumlah  unit  yang dihasilkan  ditambah  dengan  insentif  yang besar  kecilnya  tergantung  pada  prestasi  dan keterampilan  kerja  pegawai.  Sistem  upah  ini merupakan  gabungan  antara  sistem  upah menurut  waktu dan sistem upah  menurut unit hasil. Sistem ini diharapkan mampu memberikan  upah  yang  sesuai  dengan kemampuan  dan  kinerja  pegawai  dengan rincian  yang  lebih  mendetail.  Namun  sistem ini  juga  memiliki  kekurangan  yaitu  sistem administrasi yang rumit seringkali menyebabkan  perlunya  tambahan  tenaga dibidang  administrasi.  Contoh  penerapan sistem  upah  ini  adalah  seorang  sales  yang bekerja  di  sebuah  perusahaan  cat.  Bila  sales tersebut  mampu  menjual  cat  minimal  50 kaleng  per  bulan  maka  sales  tersebut berhak mendapatkan  tambahan  upah  sebesar  10% dari  gaji  pokok.  Maka  diakhir  bulan,  sales tersebut  akan  menerima  upah  sebesar  gaji pokok  ditambah  dengan  insentif  yang  telah dijanjikan perusahaan.

## UPAH MINIMUM
Pemerintah mengatur pengupahan melalui Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi  Nomor  7  tahun  2013  tentang  upah minimum.  Pada  Peraturan  Menteri  ini.  Dalam Peraturan  Menteri  ini  ada  beberapa  definisi tentang upah minimum, antara lain:
1.  Upah  minimum  adalah  upah  bulanan terendah  yang  terdiri  atas  upah  pokok
termasuk  tunjangan  tetap  yang  ditetapkan oleh gubernur sebagai jaring pengaman
2.  Upah  Minimum  Provinsi  (UMP)  adalah upah  minimum  yang  berlaku  di  seluruh kabupaten/kota di satu provinsi
3.  Upah  Minimum  Kabupaten  (UMK)  adalah upah  minimum  yang  berlaku  di  wilayah kabupaten/kota
4.  Upah  Minimum  Sektoral  Provinsi  (UMSP) adalah upah minimum yang berlaku secara sektoral di satu provinsi
5.  Upah  Minimum  Sektoral  Kabupaten/Kota (UMSK)  adalah  upah  minimum  yang berlaku secara sektoral di satu kabupaten/kota
Berdasarkan  Surat  Keputusan  Gubernur  Bali Nomor  2193/03-G/HK/2019  telah  ditetapkan bahwa  UMP  Provinsi  Bali  tahun  2020  adalah sebesar  Rp  2.494.000,  00  mengalami  kenaikan 8,51% dari tahun sebelumnya yaitu Rp 2.297.968,00. Keputusan ini berlaku bagi pekerja yang  yang  memiliki  masa  kerja  kurang  dari  1 tahun.  Untuk  pekerja  dengan  masa  kerja  lebih dari  1  tahun,  disesuaikan  dengan  kesepakatan yang  telah  dilaksanakan  antara  pekerja  dan perusahaan masing-masing.
Dalam  Surat  Keputusan  Gubernur  Bali  tersebut juga  ditetapkan    besarnya  UMK  seluruh kabupaten se Bali. Besarnya UMK tersebut dapat dilihat pada tabel 1 berikut:
Tabel 1 Daftar UMK di Provinsi Bali Kabupaten UMK Kabupaten Badung Rp 2.930.092,00 Kota Denpasar Rp 2.770.300,00 Kabupaten Gianyar Rp 2.627.000,00 Kabupaten Karangasem Rp 2.555.469,00 Kabupaten Jembrana Rp 2.557.102,00 Kabupaten Tabanan Rp 2.625.216,00 Kabupaten Klungkung Rp 2.538.000,00 Kabupaten Buleleng Rp 2.538.000,00 Kabupaten Bangli Rp 2.494.810,00 Sumber: SK Gubernur Bali, 2020
Dalam  kenyataan  dilapangan  ternyata  ada beberapa  sistem  upah  yang  sering  dilakukan oleh  pemberi  kerja.  Sistem  upah  ini  tergantung pada jenis pekerjaan, besar kecilnya
perusahaan, keadaan ekonomi dan lain sebagainya. Sistem ini adalah:
1.  Upah menurut satuan hasil Seperti  yang  telah  dijelaskan  diatas, sistem  ini  mendasarkan  pemberian  upah berdasarkan
jumlah barang yang
dihasilkan  pekerja.  Satuan  hasil  dihitung per  satuan  barang,  per  satuan  panjang, atau per satuan berat.
2.  Upah menurut satuan waktu Sistem  upah  dimana  besarnya  upah didasarkan  pada  lamanya  waktu  kerja seseorang.  Satuan  waktu  ini  dihitung  per jam, per hari, per minggu atau per bulan.
3.  Upah borongan
Menurut  sistem  ini,  pembayaran  upah dilakukan  atas  kesepakatan  bersama antara  pemberi  dan  penerima  kerja.
Misalnya  kesepakatan  untuk  memperbaiki mobil  yang  rusak,  pembangunan  sebuah rumah dan lain sebagainya.
4.  Sistem bonus
Yaitu  pembayaran  tambahan  diluar  upah atau gaji yang ditujukan untuk merangsang agar  pekerja  dapat  menjalankan  tugasnya dengan lebih baik. Semakin tinggi pencapaian  yang  diperoleh  maka  semakin besar  bonus  yang  akan  didapatkan  oleh pekerja 5.  Sistem Mitra Usaha Dalam  sistem  ini,  pembayaran  upah diberikan dalam bentuk saham perusahaan.  Saham  ini  tidak  diberikan kepada perorangan, namun
pada organisasi  pekerja  di  perusahaan.  Hal  ini dapat  meningkatkan  hubungan  antara pekerja dengan perusahaan karena pekerja  juga  merasa  memiliki  andil  dalam perusahaan
Hal  yang  tidak  boleh  dilupakan  tentang perhitungan  upah  pekerja  adalah  upah  lembur. Seringkali seorang pekerja harus bekerja melebihi  waktu  kerja  normal  dan  ini  harus diperhitungkan  oleh  pemberi  kerja.  Berdasarkan Surat  Keputusan  Menteri  Tenaga  Kerja  dan Transmigrasi  Nomor  102/MEN/VI/2004  tentang waktu kerja lembur dan upah kerja lembur. Yang dimaksud upah lembur adalah upah yang berhak diterima  oleh  pekerja  atau  buruh  diluar  waktu
kerja  yang  telah  ditetapkan  yaitu  melebihi  waktu 7 jam sehari dan 40 jam dalam 1 minggu untuk 6 hari  kerja  dalam  1  minggu  dan  8  jam  sehari dan 40  jam  dalam  1  minggu  untuk  5  hari  kerja.  Atau upah  yang  diterima  pada  hari istirahat  mingguan dan  atau  pada  hari  libur  resmi  yang  ditetapkan oleh  pemerintah.  Menurut  Saepudin  dalam Septianto  (2014),  bahwa  upah  lembur  dihitung per jam. Adapun cara yang dilakukan perusahaan  dalam  membayar  upah  lembur pekerja atau pegawai adalah sebagai berikut:
1.  Jika  upah  pekerja  atau  buruh  dibayar secara harian, maka penghitungan besarnya  upah  sebulan  adalah  upah sehari dikalikan 25 bagi pekerja atau buruh yang  bekerja  6  kali  seminggu  atau dikalikan 21  bagi  pekerja  atau  buruh  yang bekerja 5 kali seminggu
2.  Jika upah pekerja dibayar per satuan hasil, maka  upah  sebulan  adalah  upah  rata-rata 12 bulan terakhir
3.  Dalam    hal  pekerja  atau  buruh  bekerja kurang  dari  12  bulan,  maka  upah  sebulan dihitung berdasarkan upah rata-rata selama  bekerja  dengan  ketentuan  tidak boleh lebih rendah dari upah minimum
Upah  per  jam  adalah  1/173  kali  upah  sebulan. 1/173  didasarkan  pada    perhitungan  bahwa  jam kerja  perbulan  adalah  52/12  yaitu  4,33  minggu. Kemudian,  4,33  ini  dikalikan  dengan  jumlah  jam kerja  per  bulan  yaitu  40  jam  sehingga  diperoleh 173,33  dan  dibulatkan  menjadi  173.  Sehingga untuk  mendapatkan  upah  per  jam  maka  upaj perbulan dibagi 173. Secara sederhana, perhitungan  upah  lebur  dapat  dirumuskan sebagai berikut:
1.  L1 = 1,5 kali upah sejam
2.  L2 = 2 kali upah sejam
3.  L3 = 3 kali upah sejam
4.  L4 = 4 kali upah sejam
Sementara perhitungan upah lembur untuk 5 hari kerja harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1.  Apabila  kerja  lembur  dilakukan  pada  hari kerja  maka  perhitungannya  adalah  1  jam pertama  dihitung  L1  dan  jam  berikutnya adalah L2
2.  Apabila  kerja  lembur  dilakukan  pada  hari istirahat  mingguan  dana  tau  hari  libur resmi,  maka  8  jam  pertama  dihitung  L2, jam  ke  9  dihitung  L3  dan  jam  ke  10  dan selanjutnya dihitung L4
Sedangkan  perhitungan  upah  lebur  untuk  6  hari kerja memiliki ketentuan sebagai berikut:
1.  Apabila  kerja  lembur  dilakukan  pada  hari kerja  maka  perhitungannya  adalah  1  jam pertama  dihitung  L1  dan  6  jam  berikutnya dihitung L2
2.  Apabila  kerja  lembur  dilakukan  pada  hari istirahat  mingguan  atau  hari  libur  resmi maka 7 jam pertama dihitung L2, jam ke 8 dihitung L3, jam ke 9 dan selanjutn
3.  ya dihitung :L4
Contoh perhitungan upah lembur dapat dilihat pada ilustrasi berikut:
Gaji pokok Putra adalah Rp 2.600.000,00 dan tunjangan  tetap  sebesar  Rp  80.000,00.  Putra bekerja  selam  6  hari  dalam  seminggu.  Bulan ini  Putra  lembur  pada  hari  kerja  sebanyak  4 hari  masing-masing  selama  3  jam.  Dan  pada hari  minggu,  Putra  kerja  lembur  selama  10 jam.  Berapa  upah  kerja  yang  diperoleh  Putra bulan ini?
Dari pernyataan diatas diperoleh:
L1 = 4 jam
L2 = 19 jam
L3 = 1 jam
L4 = 2 jam
Upah  per  jam  Putra  sebesar  1/173  x  Rp 2.600.000,00 yaitu sebesar Rp 15.028,90.
Kemudian lakukan perhitungan berikut:
L1 = 4 x 1,5 x 15.028,90 = 90.173,40
L2 = 19 x 2 x 15.028,90 = 571.098,20
L3 = 1 x 3 x 15.028,90 = 45.086,70 L4 = 2 x 4 x 15.028,90 = 120.231,20
Jadi,  total  upah  lembur  yang  diterima  oleh Putra sebesar Rp 90.173,40 + Rp 571.098,20 +  Rp  45.086,70  +  Rp  120.231,20  =  Rp 826.589,50
Total  upah  yang  diterima  Putra  bulan  ini sebesar  Rp  2.600.000,00  +  Rp  80.000,00  + Rp 826.589,50 = Rp 3.506.589,50

## DAFTAR PUSTAKA
Handoko,  T  Hani.  2001.  Manajemen  Personalia dan  Sumber  Daya  Manusia.  Yogyakarta. BPFE.
Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi  Nomor  102  tentang  Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
78 Tahun 2015 tentang Pengupahan
Permenakertrans  Nomor  7  tahun  2013  tentang Upah Minimum
Septianto,  Andry.2014.  Analisa  Perancangan Kerja. Yogyakarta. Deepublish.
Surat  Keputusan  Gubernur  Bali  Nomor  2193/03- G/HK/2019  tentang  UMP  dan  UMK  Provinsi Bali