Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 No 2 Tahun 2021)

## IMPLEMENTASI PASAL 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 DIKAITKAN DENGAN OVERCAPACITY DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB SINGARAJA
Ni Kadek Diah Rahma Gayatri, Made Sugi Hartono, Ni Ketut Sari Adnyani Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia
e-mail: diahrahma922@gmail.com , sugi.hartono@undiksha.ac.id , sariadnyani@undiksha.ac.id

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk ( 1) mengkaji dan menganalisis mengenai implementasi Pasal 3 Undang-Undang Nomor 12  Tahun  1995  terhadap  pembinaan  Warga  Binaan  Pemasyarakatan  (WBP)  dengan  mengalami overcapacity di Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  IIB  Singaraja  (2)  mengkaji  dan  menganalisi  mengenai  upaya  dalam  meningkatkan fungsi  pembinaan  terhadap  Warga  Binaan  Pemasyarakatan  (WBP)  dengan  overcapacity  di  lembaga  Pemasyarakatan Kelas  IIB  Singaraja.  Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  oenelitian  hukum  empiris,  dengan  sifat  penelitian deskriptif. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja. Teknik pengumpulan data  yang  digunakan  adalah  teknik Non  Probability  Sampling dan  penentuan  subyek  menggunakan  teknik  purposive sampling. Teknik pengolahan dan analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) Implementasi Pasal 3 Undang-Undang pemasyarakatan di Lembaga pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja belum sepenuhnnya berjalan karena  di  Lembaga  Pemasyarakatan  kelas  IIB  Singaraja  mengalami  overcapacity  hunian  yang  mengakibatkan pembinaan  tidak  bisa  berjalan  maksimal  dikarenakan  adannya  ketidakseimbangan  antara  jumlah  warga  binaan  dan jumlah petugas lapas, dari pihak lapas juga tidak bisa mendatangkan pelatih dari luar dikarenakan masalah anggaran. (2) upaya-upaya yang dapat diterapkan terhadap fungsi pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatana di Lembaga pemasyarakatan Kelas IIB singaraja yaitu perihal pengajuan menambahkan pegawai, mengajukan penambahan saranan dan  prasarana  dan  memindahkan  warga  binaan  pemasyarakatan  ini  harus  dilakuan  dengan  hati-hati  karena  harus dibarengi dengan kosisensi dalam menerapkan peraturan.
Kata Kunci : Pembinaan, Overcapacity , Warga Binaan Pemasyarakatan

## ABSTACT
This  study  aimed  at  (1)  studying  and  analyzing  the  implementation  of  Article  3  of  Law  Number  12  of  1995  on  the development of Correctional Assistance (WBP) by experiencing overcapacity in Class IIB Penitentiary Singaraja (2) studying  and  analyzing  efforts  to  improve  the  guidance  function  towards  the  Correctional  Assistance  (WBP)  with overcapacity  in  the  Class  IIB  Penitentiary  Singaraja.  The  type  of  the  study  was  empirical  legal  research  with descriptive  research  characteristics.  The  study  was  carried  out  in  the  Class  IIB  Penitentiary  Singaraja.  The  data collection  technique  used  was  the  Non  Probability  Sampling  technique  while  the  subjects  were  determined  using purposive  sampling  technique.  Data  processing  techniques  and  analysis  were  done  qualitatively.  The  results  showed that (1) the implementation of Article 3 of the Correctional Law in Class IIB Penitentiary Singaraja was not yet fully implemented  because  Class  IIB  Penitentiary  Singaraja  experienced  residential  overcapacity  which  resulted  in  the unability  to  run  the  development  optimally  due  to  an  imbalance  between  the  number  of  assisted  residents  and  the number  of  officers,  the  penitentiary  party  also  could  not  bring  in  coaches  from  outside  due  to  budget  problems.  (2) Efforts that can be applied to the function of guiding the prisoners in the Class IIB Penitentiary Singaraja are, namely proposing to add employees, proposing additional suggestions and infrastructure, as well as moving residents of the penitentiary that must be done with caution since it must be accompanied by consistency in implementing the rules.
Keywords : Correctional, Overcapacity, Correctional Assistance
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 No 2 Tahun 2021)

## PENDAHULUAN
Hukum Pidana dikaitkan dengan pemidanaan,  pidana  merupakan  nestapa  atau derita  yang  dijatuhkan  dengan  sengaja  oleh negara  (melalui  pengadilan)  dimana  nestapa itu dikenakan  pada  seseorang  yang  secara  sah  telah melanggar hukum pidana dan nestapa itu dijatuhi melalui  proses  peradilan  pidana.  Adapun  proses peradilan  pidana  ( the  criminal  justice  process ) merupakan struktur, fungsi, dan proses pengambilan  keputusan  oleh  sejumlah  lembaga seperti  Kepolisian,  Kejaksaan,  Pengadilan  dan LAPAS  yang  berkenaan  dengan hal  penanganan dan  pengadilan  kejahatan  /  pelaku  kejahatan. Sedangkan pemidanaan itu merupakan penjatuhan  pidana  sebagai  upaya  yang  sah dilandasi  hukum  untuk  mengenakan  penderitaan pada  seorang  yang  melalui  proses  peradilan pidana terbukti secara sah dan meyakinkan  telah bersalah  melalui  tindak  pidana.  Jadi  pidana berbicara mengenai hukumannya dan pemidanaan berbicara mengenai proses penjatuhan hukuman itu sendiri  (Waluyo,  2000  : 8).
Lembaga Pemasyarakatan selain sebagai tempat  pemidanaan  juga  berfungsi  sebagai tempat  melaksanakan  program  pembinaan terhadap  para  warga  binaan,  dimana  melalui program-program  yang  dijalankan  diharapkan para  warga  binaan  yang  bersangkutan  setelah nantinya  kembali  ke  masyarakat  dapat  menjadi warga  yang  berguna  di  masyarakat.  Pada awalnya  Lembaga  Pemasyarakatan  atau  lapas diartikan  sebagai  Rumah  Penjara,  namun  pada masa  jabatan  Sahardjo  pada  tahun  1964  yang sempat  menjabat  sebagai  menteri  kehakiman merubah  penyebutan  rumah  penjara  yang kemudian merubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan atau lapas (Renggong,
2016:228).  Pengaturan  tentang  keamanan  dan ketertiban dalam LAPAS diatur dalam Pasal 16 Ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun 1995  tentang  Pemasyarakatan  (selanjutnya disingkat UU Pemasyarakatan). Selain Undang- Undang  Pemasyarakatan,  masih  ada  beberapa peraturan  perundang-undangan  yang  dalam  hal ini  mengatur  tentang  keamanan  LAPAS  salah
satunya  Peraturan  Mentri  Hukum  dan  HAM Republik  Indonesia  Nomor  6  Tahun  2013 Tentang  Tertib  Lembaga  Pemasyarakatan  dan Rumah Tahanan Negara.
Pelaksanaan  Pembinaan  tarhadap  Warga Binaan  Pemasyarakatan  di  LAPAS  dalam  upaya mengembalikan narapidana menjadi masyarakata yang  baik  sangat  penting  dilakukan.  Dalam  hal pembinaan  Warga  Binaan  Pemasyarakatan (WBP)  di  LAPAS  dilaksanakan  di  dalam LAPAS  dan  diluar  LAPAS.  Pembinaan  yang dilakukan  di  LAPAS  disebut  asimilasi,  yaitu proses pembinaan
Warga Binaan Pemasyarakatan  (WBP)  yang  telah  memenuhi persyaratan tertentu dengan membaurkan mereka ke  dalam  kehidupan  masyarakat.  Sedangkan Pembinaan  di  luar  LAPAS  juga  dilakukan  oleh Bapas  yang  disebut  integrasi,  yaitu  proses pembimbingan  Warga  Binaan  yang  telah memenuhi  persyaratan  tertentu  untuk  hidup  dan berada  kembali  di  tengah-tengah  masyarakat dengan  bimbingan-bimbingan  dan  pengawasan bapas.
Perkembangan-perkembangan kualitas dan  kuantitas  kejahatan  saat  ini  mengakibatkan adanya  peningkatan  jumlah  terpidana  dan narapidana  di  LAPAS.  Kondisi  sejumlah Lembaga  Pemasyarakatan  di  Bali  hampir  semua mengalami overcapacity (kelebihan  kapasitas) termasuk  di  LAPAS  Kelas  IIB  Singaraja. Begitupula  dengan  kondisi  yang overcapacity akan  rentang  menimbulkan  permasalahan  antara sesama penghuni LAPAS. Berdasarkan data yang tercatat  di  LAPAS  Kelas  IIB  Singaraja,  saat  ini LAPAS  Kelas  IIB  Singaraja  dihuni  oleh  241 orang  narapidana  sedangkan  kapasitas  LAPAS Kelas IIB Singaraja hanya bisa menampung 100 orang  narapidana  maupun  tahanan.  Hal  ini disebabkan  oleh  karena  LAPAS  merupakan rumah  tahanan  jadi  menerima  tahanan  namun tidak  semuanya  berada  di  LAPAS  ada  juga beberapa  tahanan  yang  dititipkan  di  Polres Buleleng.  Kondisi  lembaga  pemasyarakatan  saat ini  memang  sudah overcapacity karena  memang jumlah  penghuni  LAPAS  melebihi  kapasitas yang tersedia.
Dalam  kehidupan  sehari-hari  sering
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 No 2 Tahun 2021)
melihat  maupun  mendengar  dari  berbagai  media masa  yang  membahasa  mengenai  pengulangan melakukan  perbuatan  pidana  masih  dianggap menjadi  faktor-faktor  yang  memberatkan. Seseorang  telah  berulang  kali  melakukan perbuatan  pidana,  hakim  memandang  hal tersebut  sebagai  alasan  yang  kuat  untuk menjatuhkan  pidana  lebih  berat.  Pandangan hakim  tersebut  tentu  tidak  akan  membawa  hasil yang  berguna  tapi  tersebut  dibiarkan  berdiri sendiri tanpa dibantu oleh upaya-upaya lain yang mampu  menyadarkan  akan  perbuatan-perbuatan tersebut untuk kembali kejalan yang lebih benar. Menyadari  hal-hal  tersebut  sehingga  lahirnya konsep-konsep  pemasyarakatan  atau  pembinaan. Data  mengenai  jumlah  pengulangan  tindak pidana  dari  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  IIB Singaraja sejumlah 46 orang WBP selama tahun 2019-2020  dengan  kasus  paling  banyak pencurian dan narkotika.
Meningkatnya jumlah pengulangan tindak  pidana  saat overcapacity LAPAS menunjukkan  pembinaan  yang  dilakukan  di Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  IIB  tidak  dapat memenuhi  fungsi  pembinaan  yang  tercantum dalam  Pasal  3  Undang-Undang  Pemasyarakatan penjelasan mengenai hak-hak narapidana selama menjalani  masa  pembinaan,  narapidana  atau warga  binaan  pemasyarakatan  yang  ada  di LAPAS tersebut memiliki hak-hak sesuai dengan Undang-Undang    Pemasyarakatan.  Dalam  asas persamaan  di  hadapan  hukum  yang  disebutkan bahwa narapidana berhak mendapatkan pelayanan  kesehatan  dan  makanan  yang  layak, semua  orang  di  hadapan  hukum  memiliki  hak yang sama tanpa memandang status sosial orang tersebut.
Pemenuhan  mengenai  hak-hak  warga binaan  yang  tertuang  dalam  Pasal  14  ayat  (1) Undang-Undang  Pemasyarakatan  menyatakan dengan  tegas  narapidana  berhak  melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya,  mendapat  perawatan  baik perawatan  rohani  maupun  jasmani,  mendapat pendidikan  pengajaran,  mendapat  pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, menyampaikan keluhan, mendapat bahan bacaan
dan  mengikuti  siaran  media  masa  lainnya  yang tidak  dilarang,  mendapat  upah  atas  pekerjaan yang  telah  dilakukan,  menerima  kunjungan keluarga,  penasihat  hukum,  atau  orang  lainnya, mendapatkan  pengurangan  masa  pidananya, mendapat kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga,mendapat kebebasan bersyarat,  mendapat  cuti  menjelang  bebas,  dan mendapat  hak-hak  lain  sesuai  dengan  peraturan Undang-Undang yang berlaku.
Dalam  Pasal  3  UU  Pemasyarakatan menyatakan  mengenai  fungsi  pembinaan  adalah untuk menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar  dapat  berintegrasi  secara  sehat  dengan masyarakat,  sehingga  dapat  berperan  kembali sebagai  anggota  masyarakat  yang  bebas  dan bertanggung jawab.
Kondisi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB  Singaraja  dengan  penghuni  yang  melebihi kapasitas  atau overcapacity memang  sudah terjadi selama beberapa tahun. Upaya penanganan  yang  dilakukan  oleh    Lembaga Pemasyarakatan  Kelas  IIB  Singaraja  rencananya untuk  merelokasi  Lembaga  Pemasyarakatan Kelas  IIB  Singaraja  guna  untuk  dilakukan perluasan,  hanya  saja  hingga  saat  ini  rencana tersebut belum terealisasikan.
Adanya overcapacity di Lembaga
Pemasyarakatan maka hunian Lembaga
Pemasyarakatan akan padat, hal itu menimbulkan adanya ketidakseimbangan antara jumlah narapidana  dengan  jumlah  petugas  di  lapas sehingga  menyebabkan  pembinaan  tidak  bisa berjalan  efektif  dan  o vercapacity di  lembaga pemasyarakatan  tidak  dibarengi  dengan  fasilitas dan  jumlah  petugas-petugas  yang  memadai sehingga  menimbulkan  tidak  berjalannya  hak- hak  Warga  Binaan.  Permasalahan  hukum  ke tidak  singkronan  peraturan  dengan  yang  terjadi di  lapangan  yaitu  pemenuhan  hak  atas  makanan dan  kesehatan  misalnya  masih  jauh  dari  ukuran kelayakan.  Belum  lagi  dipersulitnya  hak narapidana  menerima  kunjungan  keluarga  atau mengajukan  cuti.  Padahal  Undang-Undang Pemasyarakatan  sudah  memberikan  narapidana hak  cuti  menjelang  bebas  dan  cuti  mengunjungi keluarga.
Dari  permasalahan  tersebut,  penulis mencoba  menganalisis  lebih  lanjut  mengenai “IMPLEMENTASI  PASAL  3  UU  NO  12
TAHUN 1995 DIKAITKAN DENGAN
OVERCAPACITY  DI  LAPAS  KELAS  IIB SINGARAJA”

## RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan  latar  belakang  yang  diuraikan  di atas  adapun  rumusan  masalah  yang  dapat dikemukakan adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana  Implementasi  Pasal  3  Undang- Undang  Nomor  12  Tahun  1995  tentang Pemasyarakatan  terhadap  pembinaan  WBP dengan  mengalami Overcapacity di  LAPAS Kelas IIB Singaraja?
2. Bagaimana upaya dalam meningkatkan fungsi pembinaan terhadap Warga Binaan
Pemasyarakatan  (WBP)  dengan  mengalami Overcapacity di  Lembaga  Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja?

## METODA PENELITIAN
Jenis  Penelitian  yang  digunakan  adalah jenis  penelitian  hukum  empiris.  Penelitian hukum  empiris  merupakan  penelitian  yang mengacu  pada  suatu  kenyataan  hukum  berupa kenyataa-kenyatan  sosial  budayannya,  bisa  juga dikatakan  sebagi  penelitian  lapangan,  penelitian terhadap  efektivitas  hukum  tertulis  maupun hukum  kebiasaan  yang  tercatat  pada  dasarnnya merupakan  kesenjangan  antara  norma (das sollen) dengan  realita  hukum (das  sein) dan merupakan  penelitian  yang  membahas  tentang hukum  itu  beroperasi  dalam  masyarakat,  kaidah hukum  atau  peraturan  itu  sendiri  merupakan faktor-faktor  yang  mempengaruhi  hukum  itu berfungsi dalam masyarakat, sarana atau fasilitas yang  digunakan  oleh  penegak  hukum,  petugas dan keadaan salam masyarakat.
Penelitian hukum ini merupakan penelitian bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan  penelitian  yang  mendeskripsikan secara  faktual,  sistematis,  dan  akurat  terhadap suatu  populasi  atau  daerah-daerah  tertentu  yang bertujuan  untuk  menggambarkan  sifat-sifat  dari suatu  individu,  gejala,  keadaan  dalam  kelompok
tertentu (Waluyo, 2008:8).
Dalam mendukung penulisan ini menggunakan  sumber  data  yang  terdiri  dari  dua jenis  yaitu  sumber  data  primer  dan  sekunder (Ali,2009:10).
Teknik  pengumpulan  data  yaitu  studi dokumen  dilakukan  dengan  cara  menelaah bahan-bahan  pustaka  yang  relevan  dengan penelitian  berupa  literatur-literatur,  karya  ilmiah atau  hasil  penelitian,  peraturan  perundang- undangan,  jurnal  ilmiah  dan  dokumentasi  dari berbagai instansi yang terkait dengan pembinaan WBP  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  IIB Singaraja  dengan  kondisi  overcapacity  hunian (Waluyo,  2008:8).  Teknik  observasi  dapat dibedakan  menjadi  dua  yaitu  teknik  observasi langsung  dan  teknik  observasi  tidak  langsung (Ishaq,  2017  :  42).  dan  Teknik  wawancara  yaitu penelitian  yang  dilakukan  dengan  terjun langsung  ke  lapangan  melakukan  wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang menjadi materi pembahasan.
Teknik  penentuan  sampel  yang  digunakan dalam
penelitian ini adalah teknik Nonprobability sampling dengan bentuk purposive  sampling.  Data  penelitian  ini  diolah dan  dianalisis  secara  kualitatf  yang  mengambil kesimpulan  berdasarkan  pemikiran  yang  logis dari  hasil  wawancara  dengan  para  informan  dan responden maupun data yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan. (Waluyo,2008:46).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Salah satu aspek yang perlu
mendapatkan perhatian
dalam upaya mewujudkan pembangunan nasional dan peningkatan  integritas  sosial  masyarakat  yaitu pembinaan  narapidana  di  Lapas,  supaya  setalah mereka  selesai  menjalani  masa  hukumannya mereka  dapat  diterima  kembali  di  tengah kehidupan masyarakat dan menjadi warga negara yang  baik  dan  berguna  bagi  pembangunan bangsa dan negara. Warga binaan pemasyarakatan  merupakan  manusia  ciptaan Tuhan  yang  memiliki  kedudukan  tertinggi  dan juga  mempunyai  akal  dan  pikiran.  Narapidana menerima  pembinaan  dan  bimbingan  supaya
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 No 2 Tahun 2021)
mereka  dapat  menyesali  segala  perbuatan  yang telah  dilakukan,  sehingga  bisa  merubah  diri  dan juga  dapat  diterima  kembali  dalam  masyarakat. Pembinaan  adalah  suatu  tindakan,  atau  proses sebagai upaya untuk memberikan pengarahan dan bimbingan guna  mencapai  suatu  tujuan  tertentu. Jadi dengan demikian pembinaan yang diberikan dapat menjangkau seluruh orang yang dibina dan tidak terlepas dari siapa yang membina serta apa yang dibina (Anugrah, 2017: 75).
Pembinaan adalah upaya yang dilakukan pemerintah berupa pengarahan, bimbingan, serta pelatihan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam hal  ini  Warga  Binaan  Pemasyarakatan  yang berada  di  Lapas  perlu  mendapatkan  pembinaan untuk agar bisa sembuh dan menjadi masyarakat yang  bertingkah  laku  sesuai  dengan  aturan  yang berlaku (Poerwadarminta, 2004:141).
Dalam  pelaksanaan  pembinaan  terhadap narapidana,  LAPAS  Kelas  IIB  Singaraja  telah dilakukan  dalam  sistem  baru  yaitu  sistem pemasyarakatan dengan fokus pembinaan adalah rintegrasi  sosial  sebagai  suatu  perubahan  dari sistem  yang  lama  yaitu  sistem  kepenjaraan. Pembinaan  narapidana  yang  berdasarkan  sistem pemasyarakatan, dalam pelaksanaannya tentunya menganut  dasar  pembaharuan  yang  berdasarkan pada  nilai-nilai  Pancasila  yaitu  mengenai kemanusiaan.  Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  harus menjadi  perhatian  dan  patut  dijunjung  tinggi (Muladi,  2002:  48).  Namun,  dalam  pelaksanaan dari  tahun  ke  tahun,  narapidana  di  Lembaga Pemasyarakatan  Kelas  IIB  Singaraja  selalu mengalami peningkatan hal ini merupakan suatu indikasi  belum  berhasilnya  pembinaan  terhadap narapidana  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas IIB  Singaraja,  sehingga  memerlukan  perhatian yang  sangat  serius  dari  semua  pihak  terutama oleh  petugas  dalam  melaksanakan  tugasnya. Sesuai  dengan  keberadaan  Negara  Indonesia sebagai  negara  kesatuan  yang  berlandaskan Pancasila  wajib  memeperlakukan  warga  binaan dan  memberikan  perlindungan  dengan  demikian halnya  dalam  lembaga  pemasyarakatan  yang wajib  memperlakukan  dan  melindungi  warga binaan  pemasyarakatan  yang  sedang  menjalani hukuman  mengingat  hal-hal  berikut  sebagai
berikut :
1. Setiap  orang  adalah  manusia  meskipun  telah berbuat  sesat  dengan  melakukan  perbuatan yang  bertentang  dengan  hukum  yang  berlaku akan  tetapi  kita  janganlah  memperlakukan mereka  dengan  tindakan  yang dapat menebarkan permusuhan.
2. Sebagai  warga  binaan  pemasyarakatan  yang sedang menjalani hukuman  di  lapas  nantinya setelah  selesai  menjalani  hukumannya  harus dapat  dikembalikan  ke  masyarakat  dan  harus diterima  kembali  sebagai  warga  masyarakat yang  berguna.  Jangan  sampai  warga  binaan tersebut nantinya merasa terbuang dan merasa dikucilkan oleh masyarakat.
3. Warga  binaan  pemasyarakatan  yang  berada dalam  lingkungan  lembaga  pemasyarakatan hanyalah  menjalani  pidana  yang  dijatuhkan saja  tanpa  kehilangan  kemerdekaan  untuk bergerak.
Pemasyarakatan  yang  berlaku  saat  ini secara konseptual dan historis sangatlah berbeda dengan yang berlaku dalam konsep kepenjaraan. Berdasarkan Undang-Undang No 12 Tahun 1995 tentang  Pemasyarakatan,  asas-asas  yang  dianut dalam  sistem  pemasyarakatan  saat  ini  adalah yang  menempatkan  tahanan,  narapidana,  anak didik  dan  klien  pemasyarakatan  dipandang sebagai  subyek  dan  juga  dipandang  sebagai warga  negara  biasa  yang  dihadapi  atau  dibina tidak  dengan  sistem  pembalasan  akan  tetapi dengan  pembinaan  dan  bimbingan.  Perbedaan dari kedua sistem tersebut memberikan  implikasi pada  perbedaan  dalam  tata  cara  pembinaan  dan bimbingan yang dilakukan.
Apabila  dikaitkan  dengan  teori  Soerjono Soekanto dalam teori sistem hukum ( legal system theory )  mengenai  efektif  dan  berhasilnya tidaknya  penegakan  hukum  tergantung  pada  3 unsur  sistem  yaitu,  faktor  masyarakat,  faktor kebudayaan,  faktor  sarana  dan  fasilitas  yang mendukung  penegakan  hukum.  Pertama  faktor masyarakat  yaitu  penegak  hukum  berasal  dari lembaga  pemasyarakatan  yang  bertujuan  untuk
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 No 2 Tahun 2021)
menyiapkan  warga  binaan  pemasyarakatan  yang ada  di  lembaga  pemasyarakatan  agar  dapat berintegrasi  secara  sehat  dengan  masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat  yang  bebas  dan  bertanggung jawab.Kedua  yaitu  faktor  kebudayaan  adalah yang  merupakan  sikap  manusia  yaitu  dalam  hal ini  petugas  lembaga  pemasyarakatan  dan  warga binaan  pemasyarakatan,  dari  pihak  lembaga pemasyarakatan  setiap  tahun  telah  mengajukan kebutuhan  pegawai,  tetapi  dari  pusat  yang menentukannya.  Dikarenakan  yang  kekurangan petugas  bukan  hanya  di  LAPAS  Kelas  IIB Singaraja  saja  tetapi  ada  beberapa  lembaga pemasyarakatan lainnya yang lebih diprioritaskan  telebih  dahulu  tetapi  dari  pihak Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  IIB  Singaraja tetap  berusaha  untuk  mengajukan  penambahan pegawai.
Selanjutnya yang ketiga yaitu faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Dalam  hal  ini  petugas  lembaga  pemasyarakatan telah  mengajukan  perluasan  bangunan  agar  bisa mengatasi  masalah overcapacity yang  terjadi tetapi  pemerintah  memberikan  lahan  yang  tidak memungkinkan  dikarenakan  jarak  lahan  yang diberikan  pemerintah  telalu  jauh  dari  lembaga pemasyarakatan  sebelumnya.  Dan  dari  pihak lembaga  pemasyarakatan  telah  mengajukan anggaran  untuk  mendatangkan  pelatih  untuk melakukan  pembinaan  tetapi  sampai  saat  ini belum  terlaksana,  hal  tersebut  tegantung  dari pusat.  Berkaitan  dengan  hal-hal  yang  telah diuraikan  terkait  Implementasi  Pasal  3  Undang- Undang  Pemasyarakatan  terhadap  pelaksanaan pembinaan di LAPAS Kelas IIB Singaraja belum sepenuhnya berjalan karena di LAPAS Kelas IIB Singaraja  mengalami overcapacity hunian  yang mengakibatkan  pembinaan  tidak  bisa  berjalan maksimal  dikarenakan  ada  ketidakseimbangan antara jumlah warga binaan dan jumlah petugas, dari  pihak  lapas  juga  tidak  bisa  mendatangkan pelatih  dari  luar  dikarenakan  ada  masalah  dalam anggaran. Berdasarkan  hal ini dapat disimpulkan bahwa  lembaga  pemasyarakatan  telah  berjalan, hanya saja kurang efektif dikarenakan pemerintah  telalu  lama  melakukan  penyaringan
terhadap  anggaran  yang  diajukan  oleh  lembaga pemasyarakatan  dan  pemerintah  tidak  bisa memberikan lahan yang tepat kepada LAPAS.
Kemudian pada sistem pembinaan kualitas profesionalisme  atau  keterampilan,  seharusnya pihak  LAPAS  menciptakan  sistem  kerjasama baru  kepada  Dinas  Ketenaga  kerja  yaitu  seperti sistem  penyaluran  bursa  kerja.  Dengan  adanya sistem  tersebut,  setelah  mereka  keluar  dari LAPAS Kelas IIB Singaraja mereka mengetahui lowongan  kerja,  serta  pelaksanaan  pemasaran dari  hasil  karya  atau  kerajinan  yang  diciptakan oleh  mantan  warga  binaan  pemasyarakatan selama  berada  dilapas.  Sehingga  mereka  sudah mempunyai  pegangan  untuk  tetap  meneruskan apa  yang  telah  mereka  dapatkan  selama menjalani  pembinaan  di  LAPAS  Kelas  IIB Singaraja.  Selain  itu,  situasi  dalam  pembinaan terhadap  warga  binaan  pemasyarakatan  harus diciptakan  warga  binaan  pemasyarakatan  dapat menerima  pembinaan  yang  sudah  didapatkan dengan  sempurna.  Seperti  halnya  dengan pembinaan  situasi  kejiwaan  warga  binaan pemasyarakatan,  kekacauan  pikiran  terhadap segala  sesuatu  misalnya  terhadap  keluarganya, maupun  terhadap  hubungannya  dengan  sesama dengan warga binaan pemasyarakatan.
Landasan hukum pengaturan hak pembinaan  adalah  Undang-Undang  Nomor  12 Tahun  1995  Tentang  Pemasyarakatan,  Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan  Tata  Cara  Pelaksanaan  Hak  Warga  Binaan Pemasyarakatan,  Peraturan  Pemerintah  Nomor 31  Tahun  1999  tentang  Pembinaan  dan Pembimbingan  Warga  Binaan.  Pelaksanaan pembinaan  pemasyarakatan  didasarkan  atas prinsip-prinsip  sistem  pemasyarakatan  untuk merawat, membina, mendidik, dan membimbing warga binaan pemasyarakatan dengan tujuan agar menjadi  warga  yang  baik  dan  berguna.  Warga binaan dalam sistem pemasyarakatan mempunyai hak  untuk  mendapatkan  pembinaan  rohani  dan jasmani  serta  dijamin  hak  mereka  untuk menjalankan  ibadahnya,  berhubungan  dengan pihak luar, baik keluarga maupun pihak lainnya, memeperoleh  informasi  baik  melalui  media sosial  maupun  elektronik  dan  sebagainya
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 No 2 Tahun 2021)
(Djisman, 2006: 199). Warga  binaan  pemasyarakatan  sebagai bagian  dari  masyarakat  Indonesia  perlu mendapatkan  perhatian  yang  khusus  dari pemerintah dan dari masyarakat, agar para warga binaan  dapat  menikmati  hidup  bermasyarakat yang  tentram,  dan  dapat  bersosialisasi  dengan baik  ketika  nantinya  mereka  selesai  menjalani hukuman.  Warga  binaan  harus  dibekali keterampilan  yang  sesuai  dengan  kemampuan warga binaan, pengertian norma-norma kehidupan  yang  melibatkan  warga  binaan  dalam kegiatan-kegiatan  sosial  yang  dapat  menumbuh kembangkan  rasa  percaya  diri  dalam  kehidupan bermasyarakat,  agar  warga  binaan  tersebut  bisa hidup  mandiri  dan  mempunyai  daya  tahan  dan warga  binaan  tersebut  harus  mampu  bersaing dengan  masyarakat  tanpa  melakukan  kejahatan lagi.
Berbicara  tentang  pembinaan  warga binaan pemasyrakatan tidak lepas dari mekanisme pembangunan serta kondisi dan pola pikir  masyarakat.  Selain  itu  juga  di  lapas mengalani overcapacity (kelebihan  jumlah penghuni)  yang  pada  dasarnya  menjadi  masalah dalam  lapas  yang  mengakibatkan  pembinaannya tidak bisa berjalan maksimal dikarenakan sarana dan  prasarana  yang  ada  pada  dasarnya  tidak memadai.  Sedangkan  pemerintah  melalui  lapas bertujuan  agar  bisa  membina  para  warga  binaan tetapi  disisi  lain  masyarakat  yang  tidak  mau menerima  warga  binaan  bahkan  ada  beberapa masyarakat  yang  curiga  akan  warga  binaan setelah mereka selesai menjalani masa pidananya.  Kesulitan  lain  yang  dihadapi  oleh mantan warga binaan setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan  yaitu  mencari  pekerjaan  (Eva Achjani, 2011 : 71)
Upaya  dalam  meningkatkan  fungsi pembinaan di LAPAS Kelas IIB Singaraja terkait dengan Overcapacity yaitu :
1. Perihal  pengajuan  menambahan  pegawai berdasarkan analisis dan kebutuhan kepegawaian  itu  mungkin  bisa  memenuhi persyaratan  kehendakipun  demikian  yang menentukan  mengenai  penambahan  pegawai
adalah  dari  BKN  (Badan  Kepegawaian Negara)  sementara  pengajuan  dari  BKN  itu tentu membertimbangkan beban dari anggaran-anggaran  negara  sehingga  dengan demikian  berdasarkan  beberapa  tahun  yang terjadi  sulit  rasanya  untuk  mengajukan penambahan pegawai.
2. Mengajukan penabahan saranan dan prasarana namun dari pemerintah pusat sampai saat ini belum ada dikarenakan pemerintah melakukan  penyaringan  terhadap  anggaran yang  mana  lebih  penting.  Untuk  melakukan suatu  pekerjaan  memang  membutuhkan sarana dan prasarana tetapi itu tidak menjadi hal  yang  utama,    yang  paling  terpenting adalah  bagaimana  para  pegawai  degan fasilitas  yang  seadanya  tetap  melaksanakan pekerjaannya secara maksimal.
3. Berkaitan  dengan  upaya  pada  poin  3  yaitu memindahkan warga binaan pemasyarakatan ini  harus  dilakukan  dengan  hati-hati  karena harus dibarengi dengan menerapkan peraturan,  sedangkan  pembebasan  bersyarat dan cuti bersyarat diatur dalam Pasal 15 dan 16  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana (KUHP)  dan  Pasal  14  ayat  (1)  huruf  k Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1995 tentang  Pemasyarakatan,  syarat-syaratnya adalah,  telah  menjalani  masa  pidana  paling singkat  dua  per  tiga  dengan  ketentuan  dua per tiga masa pidana tersebut paling sedikit 9 bulan,  berkelakuan  baik  selama  menjalani masa  pidana  paling  sedikit  9  bulan,  bulan terakhir  dihitung  sebelum  tanggal  dua  per tiga  masa  pidananya,  telah  mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat,  masyarakat  dapat  menerima program pembinaan warga binaan pemasyarakatan.  Sehingga  ketika  lapas mengadakan  kebijakan  untuk  memindahkan warga  binaan  pemasyarakatan  merujuk  pada peraturan tersebut.
Di dalam pertimbangan Undang-Undang Nomor  12  Tahun  1995  tentang  Pemasyarakatan bagian  (a)  disebutkan  bahwa  pada  hakikatnya warga binaan pemasyarakatan harus
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 No 2 Tahun 2021)
diperlakukan  dengan  baik  dan  manusiawi dalam  satu sistem pembinaan yang terpadu. Para petugas  di  lapas  harusnya  sadar  betul  terhadap bahwa  warga  binaan  pemasyarakatan  adalah insan  dan  sumber  daya  manusia  yang  harus diperlakukan  dengan  baik  dan  manusiawi. Petugas  lembaga  pemasyarakatan  harus  bekerja secara  baik  dan  maksimal  melaksanakan  pola- pola pembinaan dan program-program pembinaan  bagi  warga  binaan  pemasyarakatan agar  tumbuhnya  rasa  percaya  diri  pada  warga binaan  pemasyarakatan.  Pendekan  yang  bersifat edukatif  dan  komunikatif  akan  memudahkan petugas  lembaga  pemasyarakatan  membangun kesadaran hukum para warga binaan pemasyarakatan  agar  mereka  bisa  menyesali perbuatannya.
Pasal 9 Undang-Undang Pemasyarakatan memberikan kewenangan bagi pihak lapas dapat melakukan kerja sama dengan berbagai instansi- instansi dalam rangka penyelenggaraan pembinaan  dan  pembimbingan  warga  binaan pemasyarakatan sebagai berikut :
1. BLK  (Balai  Latihan  Kerja).  Badan  Latihan Kerja  (BLK)  merupakan  sarana  dan prasarana instansi pertama
dalam pelaksanaan pembinaan yaitu sebagai tempat pelatihan  untuk  mendapat  keterampilan  atau yang  ingin  mendalami  keahlian  dibidangnya masing-masing. Dalam pemberian pembinaan  di  Lembaga  Pemasyarakatan Kelas  IIB  Singaraja,  peran  BLK  ini  sangat penting  dalam  mendukung  minat  dan  bakat dari  warga  binaan  atau  anak  didik pemasyarakatan.  Kegiatan  yang  dilakukan dalam  bentuk  memberikan  pelatihan  kerja baik yang  berkaitan  dengan  mesin, perbengkelan,  maupun  tukang  cukur  yang sesuai  dengan  minat  dan  bakat  dari  warga binaan. Hal ini dapat bermafaat bagi mereka yang  keluar  dari  Lapas  atau  sudah menyelesaikan  masa  hukumannya,  dimana mereka  dapat  bekerja  sesuai  dengan  bakat yang  sudah  diasah  dan  diterima  selama berada di Lapas.
2. TNI  dan  POLRI.  Pada  dasarnya  TNI  dan POLRI  memiliki  peran  penting  dalam
meningkatkan  semangat  dan  harga  diri  dari warga  binaan  untuk  menjadi  manusia  yang seutuhnya.  Dengan  diajarkannya  seperti pelatihan kepemimpinan dan juga kedisiplinan  untuk  menjadi  manusia  yang mampu  meningkatkan  kedisiplinan  dan  jati diri  di  tengah-tengah  kehidupan  masyarakat apabila  sudah  keluar  dari  LAPAS  Kelas  IIB Singaraja.
3. Dinas  Ketenagakerjaan  dan  Transmigrasi. Kegiatan yang dilakukan adalah mengkoordinir  hasil  karya  warga  binaan yang  telah  diproduksi  selama  di  Lapas.  Hal ini  juga  bertujuan  untuk  memberikan penghargaan  dan  membantu  perekonomian keluarga.
4. Dinas  Agama  Kabupaten  Buleleng.  Dinas Agama  menjadi  salah  satu  instansi  yang sangat  penting  dalam  pemberian  pembinaan di  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  IIB Singaraja,  kegiatan  yang  dilakukan  yaitu pembinaan  rohani  di  semua  pemeluk  agama dengan mendatangkan tokoh keagamaan.
5. Dinas  Perikanan  dan  Pertanian.  Dinas Perikanan  dan  Pertanian  menjadi  salah  satu yang  berperan  penting  dalam  pembinaan  di LAPAS  Kelas  IIB  Singaraja.  Kegiatan  yang dilakukan  yaitu  pelatihan  dalam  perkebunan dan  perikanan  kepada  warga  binaan.  Selain itu,  dilakukan  juga  proses  sosialisasi  yang berkaitan  dengan  pemanfaatan  sumber  daya alam,  supaya  nantinya  apabila  para  warga binaan  setelah  keluar  atau  selesai  mejalani masa hukumannya, mereka dapat memanfaatkan  sumber  daya  alam  yang tersedia tanpa merusaknya.
6. Dinas Sosial. Dinas Sosial menjadi salah satu instansi  yang  berperan  penting  dalam pelaksanaan  pembinaan.  Sosialisasi  terkait dengan  bagaimana  menjadi  manusia  yang baik  dalam  hidup  bersosial,  hal  ini  menjadi tugas  dari  pihak  instansi  dalam  proses pembinaan.  Kegiatan  yang  dilakukan  oleh dinas  sosial  yakni  memberikan  bimbingan sosial secara kelompok kepada warga binaan atau anak didik pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja.
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 No 2 Tahun 2021)
Pembinaan  memiliki  fungsi  yang  sangat penting bagi perkembangan kesehatan pola pikir dari  seorang  warga  binaan.  Pembinaan  yang dilakukan  di  Lapas  Kelas  IIB  Singaraja  dapat menjadi  sarana  untuk  pembentukan  pola  pikir warga  binaan  agar  nanti  saat  terjun  ke masyarakat dapat memiliki prilaku yang baik dan diterima  oleh  masyarakat.  Selain  itu,  warga binaan  yang  telah  dibekali  kemampuan  atau keterampilan  kerja  dapat  mempergunakannya untuk  memulai  wirausaha  atau  bekerja  di  suatu tempat  untuk  memenuhi  kebutuhannya  kelak sehingga  tidak  mengulangi  perbuatan  yang dilakukan oleh mereka.

## SIMPULAN
Dari  hasil  penelitian  dan  pembahasan  yang telah  diuraikan  oleh  penulis  sebelumnya,  maka penulis dapat menarik simpulan sebagai berikut :
1. Implementasi  Pasal  3  Undang-Undang Pemasyarakatan  Nomor  12  Tahun  1995 tentang  pemasyarakatan  terhadap  warga binaan  pemasyarakatan  di  LAPAS  Kelas  IIB Singaraja  bahwa  pembinaan  di  Lembaga Pemasyarakatan  Kelas  IIB  Singaraja  telah berjalan, hanya saja kurang efektif dikarenakan di LAPAS mengalami
kekurangan  pelatih  untuk  melaksanakan pembinaannya.
2. Upaya-upaya  dalam  meningkatkan  fungsi pembinaan  di  LAPAS  Kelas  IIB  Singaraja terkait  dengan overcapacity yaitu  dari  segi mengajukan penambahan pegawai, mengajukan penambahan sarana dan prasarana,  Memindahkan  warga  binaan pemasyarakatan  ke  LAPAS  lain,  melalui pembebasan  bersyarat  dan  cuti  bersyarat, tetapi  permasalahan overcapacity masih  tetap terjadi di LAPAS Kelas IIB Singaraja sampai saat ini.

## SARAN
1. Pemerintah  pusat  agar  lebih  cepat  dalam melakukan  penyaringan  terhadap  anggaran yang diajukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas  IIB  Singaraja  agar  bisa  segera mendatangkan  pelatih  dari  luar  untuk
melaksanakan  pembinaan  yang  efektif  dan diharapkan  pemerintah  pusat  segera  bisa memberikan  lahan  yang  tepat  dan  lebih  luas untuk mengatsi masalah overcapacity.
2. Badan  Kepegawaian  Negara  atau  BKN semestinya bisa segera melakukan penambahan pegawai ke
Lembaga Pemasyarakatan  Kelas  IIB  Singaraja  karena melihat  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas IIB  Singaraja  jumlah  pegawainya  sangat sedikit  agar  ada  keseimbangan  antara  jumlah petugas dengan warga binaan pemasyarakatan dan fungsi pembinaan tidak cukup di internal LAPAS  saja,  membutuhkan  dukungan  dari Kepolisian agar dapat mengupayakan penyelesaian  tindak  pidana  ringan  dengan menggunakan  jalur  alternatif  di  luar pengadilan.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali,  Achmad.  2009. Menguak  Teori  Hukum (Legal  Theory)  dan  Teori  Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interprestasi Undang-Undang (Legisprudence ).  Jakarta  :  Kencana Prenada Media Group.
Ishaq. 2017. Metode Penelitian Hukum . Bandung : Alfabeta.
Mangku,  D.  G.  S.  (2010).  Pelanggaran  terhadap Hak Kekebalan Diplomatik (Studi Kasus Penyadapan  Kedutaan  Besar  Republik Indonesia  (KBRI)  di  Yangon  Myanmar berdasarkan Konvensi Wina 1961). Perspektif , 15 (3).
Mangku,  D.  G.  S.  (2012).  Suatu  Kajian  Umum tentang Penyelesaian Sengketa Internasional Termasuk di Dalam Tubuh ASEAN. Perspektif , 17 (3).
Renggong, Ruslan. 2016, Hukum Acara Pidana : Memahami  Perlindungan  HAM dalam Proses  Penahanan  di  Indonesia , Jakarta : Prenada Kencana Tour.
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 No 2 Tahun 2021)
Rusli,  Muhammad,  2019, Pembaharuan  Hukum Pidana Indonesia , Jakarta : Uii Press.
Sudarto.2010. Kapita  Selekta  Hukum  Pidana  : Masalah  Penghukuman  dan  Gagasan Pemasyarakatan . Bandung : Alumni.
Waluyo,  Bambang.  2008. Penelitian  Hukum Dalam Praktek. Jakarta : Sinar Grafika .
Yuliartini,  N.  P.  R.  (2010).  Anak  Tidak  Sah Dalam  Perkawinan  Yang  Sah  (Studi Kasus  Perkawinan  Menurut  Hukum Adat Bonyoh). Jurnal IKA , 8 (2).
Zulfa,  Eva  Achjan.  2012.  Pergeseran  Pradigma Pemidanaan. Bandung : Lubuk Agung

## PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN
Undang-Undang
Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Undang-Undang  No.  12  Tahun  1995  Tentang
Pemasyarakatan
(Lembaran
Negara
Republik  Indonesia  Tahun  1995  Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3614).
Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun  1999  Nomor  165, Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia Nomor 3886).