## STRATEGI KOMUNIKASI DAKWAH MASYARAKAT ATAS KONFLIK TANAH DI DESA SUROKONTO WETAN KECAMATAN PAGERUYUNG KABUPATEN KENDAL
Farida Rachmawati, Abu Rokhmad, Ilyas Supena Pesantren Putri Raudloh al-Tohiriyah Kajen-Pati Email: Faridarachmawati08@gmail.com, aburokhmad@walisongo.ac.id, ilyassupena@gmail.com

## Abstract
Land is an important source of life for farmers. Society’s effort maintain and obtain recognition for landoften lead to conflict. Include land conflict in Surokonto Wetan Village, Pageruyung District, Kendal Regency. This study aims to knowing history and conflict  dynamics  in  Surokonto  Wetan  village,  analyzing  communication  strategic that  using by  society to  settlement  of  land  conflict.  The  result  showing that:  firstly, land  conflict  in  Surokonto  Wetan  is  asyimmetric  conflict  between  society  and Perhutani.  Secondly,  communication  strategic  that  using  by  society  in  Waisbord framework  about  problem  definition,  goal  selection  affecting  strategic  choosing, tactics and continuity movement  relating with people’s motivation to better change. The  basis  of  various  actions  is  to  free  land  to  be  owned  by  societys  and  free  two detained  societys,  this  goal  underlies  every  manifestation  of  community  action through demonstrations, negotiations, appeals until the goal is reached.
****
Tanah merupakan sumber kehidupanyang penting bagi masyarakat petani. Usaha mempertahankan dan memperoleh pengakuan atas tanah tak jarang menimbulkan konflik. Termasuk konflik tanah yang terjadi di Desa Surokonto Wetan Kecamatan Pageruyung  Kabupaten  Kendal.  Penelitian  ini  bertujuan  mengetahui  bagaimana sejarah  dan  dinamika  konflik  tanah  di  Desa  Surokonto  Wetan,  menganalisis strategi  komunikasi  yamg  digunakan    masyarakat  untuk  penyelesaian  konflik. Hasil  penelitian  memperlihatkan, pertama, konflik  tanah  di  Surokonto  Wetan merupakan  jenis  konflik  asimetris  yang  melibatkan  masyarakat  dengan  Perum Perhutani. Kedua, Strategi komunikasi yang digunakan masyarakat dalam kerangka Waisbord  terkait  definisi  permasalahan,  tujuan  yang  ingin  dicapai  yang mempengaruhi pemilihan strategi, taktik dan kontinuitas gerakan terkait motivasi orang  terhadap  perubahan  yang  lebih  baik.  Dasar  berbagai  aksi  adalah  untuk membebaskan  tanah  agar  dimiliki  warga  dan  membebaskan  dua  warga  yang ditahan,  tujuan  ini  mendasari  setiap  aksi  masyarakat  yang  terwujud  melalui demonstrasi, negosiasi, kasasi yang dilakukan hingga tercapai tujuan.
Kata kunci: Strategi Komunikasi Masyarakat, Konflik Tanah, Pemetaan Konflik.

## A. Pendahuluan
Tanah  adalah  sumber  kehidupan  bagi  masyarakat  petani,  keberadaannya tidak sekadar untuk pemenuhan kebutuhan pangan tetapi bagian dari kehidupan sosial budaya mereka. Namun usaha masyarakat untuk mendapatkan tanah yang legaldihadapkan  dengan  selembar  surat  keputusan  kepada  perusahaan  negara (BUMN) maupun swasta. Bukti kesejarahan atas tanah yang masyarakat gunakan untuk  melakukan  gugatan  kepada  pihak  yang  mengambil  alih  lahan  seringkali dikesampingkan.  Mereka  dianggap  pencuri  atau  perusak  hutan  karena  tidak adanya  selembar  kertas  kepemilikan.Imbasnya  kemudian  terjadi  intimidasi, kriminalisasi,  perampasan  lahan  kepada  masyarakat  lokal,  hingga  timbul  suatu konflik. 1 Sayangnya, konflik di Indonesia terjadi terus menerus, bahkan mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 konflik agraria utamanya berbasis tanah meningkat hampir  dua  kali  lipat  dari  angka  450  menjadi  659  kasus  konflik,  dengan  luasan 520.491,87  hektar  yang  tersebar  di  provinsi  seluruh  Indonesia. 2 Dari  jumlah  itu, 10.554 hektar berada di wilayah Jawa Tengah, yang terdiri dari kawasan hutan dan non-hutan. 3
Diantara  sekian  kasus  penguasaan  tanah  di  kawasan  hutan  yang  berujung pada  relasi  konflik,  adalah  yang  terjadi  di  desa  Surokonto  Wetan  Kecamatan Pageruyung  Kabupaten  Kendal  Jawa  Tengah.  Konflik  bermula  ketika  lahan perkebunan  warga  yang  merupakan  tanah negara  di  mana  atasnya  terdapat  Hak Guna  Usaha  (HGU)  PT  Sekecer  Wringinsari,  kemudian  beralih  menjadi  milik Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum) Perhutani Kendal. Alih kepemilikan melalui proses tukar menukar lahan ( ruislag) dengan PT Semen Indonesia, melalui Surat  Keputusan  Menteri  Kehutanan  Republik  Indonesia  bernomor:  SK 3021/Menhut-VII/KUH/2014.  Peralihan  lahan  ini  kemudian  mendapatkan penolakan  dari  warga  Surokonto  Wetan.  Hal  ini  dikarenakan  450  warga menggantungkan  sumber  ekonominya  pada  lahan.  Di  samping  itu,  warga  telah
1 Andang Nusa Putra dkk., Langit Dijunjung Bumi Dipijak:  Potret Konflik di Kawasan Hutan Sumatera, (Bogor: Sajogyo Institute, 2015), vi. 2 Konsorsium  Pembaruan  Agraria  (KPA), Catatan  Akhir  Tahun  2016, “Liberalisasi  Agraria Diperhebat, Reforma Agraria Dibelokkan,” 5. Lihat juga dalam Catatan Akhir Tahun 2017, “Reforma Agraria di Bawah Bayangan Investasi: Gaung Besar di Pinggiran Jalan,” 6.
3 http://www.kpa.or.id/news/blog/tindaklanjuti-konsolidasi-lokasi-prioritas-reforma- agraria-kpa-jawa-tengah-temui-kanwil-bpn/ 29/07/2018
menggarap  lahan  secara  turun-temurun  dan  mereka  yang  menghidupkan  lahan ketika diterlantarkan PT Surmurpitu Wringinsari. Lahan seluas 127.821 hektar itu kini  menjadi  sengketa  antara  Perum  Perhutani  dengan  warga  Surokonto  Wetan. Dampaknya,  ditangkapnya  dua  warga  Surokonto  Wetan  bernama  Nur  Aziz  dan Sutrisno Rusmin dengan tuduhan perambahan dan perusakan hutan. 4 Hingga saat ini  permasalahan  sengketa  pertanahan  belum  terselesaikan  dan  kedua  warga masih  menjadi tahanan  di  Lapas  Kendal  dengan  vonis  8  (delapan)  tahun  penjara dan denda 10 (sepuluh) Milyar.
Fitriyah menyebutkan bahwa beberapa fenomena konflik disebabkan adanya perbedaan  persepsi,  kebutuhan,  orientasi,  dan  tujuan  yang  berbeda  antara pemerintah,  pihak  industri,  dan  masyarakat  yang  tidak  dapat  dikomunikasikan dengan baik dan bijak. Kondisi tersebut memerlukan strategi komunikasi. Strategi komunikasi yang digunakansecara tepat, maka dapat menjadi sarana penanganan dan  pemulihan  konflik.  Menurut  Fitriyah,  strategi  komunikasi  yang  paling  tepat digunakan  adalah  strategi  komunikasi  semua  saluran  dengan  pendekatan partisipatif horizontal. Strategi komunikasi model ini tidak membatasi partisipasi semua  pihak,  sehingga  semua  pihak  memiliki  kebebasan  untuk  mengungkapkan pendapatnya.Hanya saja, model komunikasi ini dalam kondisi konflik merupakan sesuatu  yang  tidak  mudah  diterapkan,  iklim  yang  kurang  kondusif  menjadikan beberapa  masyarakat  tidak  berani  berkomunikasi  secara  terbuka.  Perilaku komunikasi  masyarakat  selanjutnya  terinspirasi  oleh  para opinion  leader sebagai penggerak masyarakat. 5
Komunikasi  sebagai  basis  dari  relasi  sosial,  yaitu  hubungan  antar-anggota dalam komunitas masyarakat, menjadi salah satu elemen penting. Hubungan sosial lahir  dari  kesepahaman  yang  dikonstruksi  melalui  komunikasi.  Melalui  kerangka komunikasi,  kemudian  akan  sampai  pada  realitas  bahwa  konflik  merupakan elemen  intrinsik  dalam  hubungan  manusia  hingga  seringkali  mengakibatkan
4 YLBHI-LBH Semarang, “Kronologi Kasus Surokonto Wetan.”
5 Neka  Fitriyah,  “Strategi  Komunikasi  dalam  Upaya  Penanganan  Konflik  Pembangunan Industrial,” 309-320. Diunduh dari http://download.portalgaruda.org/article.php?
article=381545&val=4028&title=STRATEGI%20KOMUNIKASI%20DALAM%20UPAYA%20PENAN GANAN%20KONFLIK%20PEMBANGUNAN%20INDUSTRIAL%20(Studi%20Kasus%20Konflik%20 Masyarakat%20Padarincang%20Terhadap%20Pembangunan%20PT%20Aqua%20Danone)  pada 1/8/2017
terjadinya  perubahan  sosial. 6 Oleh  karena  itu,  penting  untuk  memandang persoalan  konflik  tidak  saja  melalui  perspektif  hukum  ataupun  ekonomi,  namun juga melalui komunikasi.
Kajian  konflik  tanah  yang  menjadi  topik  penelitian  tidak  kehilangan aktualitasnya. Tirto.id bahkan  menyebut  dalam  salah  satu  reportasenya  sebagai “Musim  konflik  agraria  yang  tak  pernah  berakhir,”  disebabkan  karena  tingginya kuantitas  konflik  terutama  di  tahun  2016, 7 yang  bahkan  sampai  penelitian  ini dilakukan  masih  terus  berlangsung.Penelitian  ini  selanjutnya  berupaya menjelaskan bagaimana akar masalah konflik tanah yang terjadi di desa Surokonto Wetan?Bagaimana  strategi  komunikasi  yang  digunakan  masyarakat  dalam penyelesaian konflik?

## B. Kerangka Konseptual
1. Konflik Tanah
Konflik berasal dari bahasa Latin, confligere, con (together) berarti bersama dan fligere  (to  strike) berarti  benturan. 8 Kamus The  CollinsConsice sebagaimana dikutip Gunaryo menyebutkan bahwa, konflik adalah sebuah pertentangan antara kekuatan yang berbeda, adapun wujud konflik dapat berupa fisik maupun ide-ide atau wacana. Gunaryo sendiri mendefinisikan  konflik sebagai bentuk penyikapan terhadap  perbedaan  yang  melahirkan  kekerasan,  baik  kekerasan  fisik  serta  non- fisik seperti teror kata-kata berupa ancaman dan lainnya. 9
Pruitt  dan  Rubin  mendefinisikan  konflik  sebagai  perbedaan  persepsi mengenai suatu kepentingan (perceives divergence of interest). Kepentingan di sini berarti perasaan orang mengenai apa yang sesungguhnya ia inginkan. Perasaan itu cenderung  bersifat  sentral  dalam  pikiran  dan  tindakan  orang,  yang  membentuk inti  dari  banyak  sikap,  tujuan,  dan  niat.  Kepentingan  yang  bersifat  universal misalnya, kebutuhan rasa aman, identitas, penerimaan di lingkungan sosial (social
6 Yuhdi Fahrimal dan Safpuryadi, “Komunikasi Strategik dalam Penyelesaian Konflik Agraria di Indonesia,” Jurnal Riset Komunikasi 1 (2014): 109
7 Mawa  Kresna,  “Musim  Konflik  Agraria  Tak  Pernah  Berakhir”  dari  http://tirto.id/musim- konflik-agraria-yang-tak-pernah-berakhir-cc6j diunduh pada 1/8/2017
8 Hasan Waeduloh, “Manajemen Konflik dalam Perspektif Dakwah,” Jurnal Dakwah Tabligh 15(2014): 93.
9 Ahmad Gunaryo, “Konflik dan Pendekatan Terhadapnya,” dalam Ubaidillah Marsan (ed.), Mengelola Konflik Membangun Damai, (Jakarta: Kemenag RI, 2017), 25-26.
approval), kebahagiaan,  kejelasan  tentang  dunianya,  dan  beberapa  harkat kemanusiaan yang bersifat fisik. 10 Jadi dari pengertian ini dapat diketahui, bahwa konfllik  berawal  dari  perbedaan  tujuan  yang  kemudian  menimbulkan pertentangan yang ditunjukkan melalui ekspresi verbal maupun nonverbal.
Adapun  tanah  dalam  ruang  lingkup  agraria  merupakan  bagian  dari  bumi, yang  disebut  permukaan  bumi.Selanjutnya,  pengertian  bumi  disebutkan  dalam UUPA Pasal I ayat (4) adalah permukaan, termasuk pula tubuh bumi di bawahnya serta  yang  berada  di  bawah  air. 11 Hak  atas  tanah  adalah  memberi  wewenang kepada  pemegang  haknya  untuk  mempergunakan  atau  mengambil  manfaat  dari tanah  yang  dimiliki  haknya.Kata  “mempergunakan”  mengandung  pengertian bahwa  hak  atas  tanah  itu  dipergunakan  untuk  kepentingan  mendirikan bangunan.Kata  “mengambil  manfaat”  berarti  bahwa  hak  atas  tanah  itu dipergunakan  untuk  kepentingan  bukan  mendirikan  bangunan,  misalnya pertanian,  perikanan,  peternakan,  perkebunan. 12 Berdasarkan  pengertian  di  atas, tanah adalah keseluruhan bumi, baik permukaan, dalam bumi, maupun yang ada di dalam air.Hak atas tanah adalah wewenang untuk mengambil manfaat dari tanah yang  dimiliki  haknya.Adapun  tanah  yang  dimaksud  dalam  penelitian  ini  adalah permukaan tanah yang menjadi bagian dari kawasan hutan.
Jadi,  konflik  tanah  dapat  diartikan  sebagai  perbedaan  kepentingan  yang melahirkan pertentangan baik antar individu maupun kelompok yang berdampak luas secara sosio-politis, yang dieskpresikan baik secara fisik maupun nonfisik atas berbagai  kepentingan  yang  mendasari  perebutan  hak  atas  tanah.Adapun  konflik tanah  yang  dimaksud  dalam  penelitian  ini  adalah  konflik  yang  diakibatkan kebijakan  atau  putusan  pejabat  publik  (pusat  dan  daerah),  secara  langsung (mengeluarkan kebijakan) atau tak langsung (melakukan pembiaran), melibatkan banyak korban  dan  menimbulkan  dampak yang meluas,  yang  mencakup  dimensi sosial, ekonomi, dan politik. 13
10 Dean G.  Pruitt dan Jeffrey  Z. Rubin, Teori Konflik Sosial, Terj. Helly  P. Soetjipto  dan Sri Mulyani Soetjipto, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 21.
11 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia: Himpunan Peraturan-peraturan Hukum Tanah, (Jakarta: Djambatan, 2004), 5.
12 Urip Santoso, Hukum Agraria dan Hak-hak Atas Tanah, (Jakarta: Prenada Media, 2005),
10. 13 Modifikasi dari pengertian konflik agraria dalam Catatan Akhir Tahun 2017, 5.
Pengaturan  hak  milik  tanah  dalam  Undang-Undang  Pokok  Agraria  (UUPA) diatur  dalam  pasal;  4  ayat  1,  yaitu:  “Atas  dasar  hak  menguasai  dari  negara  atas tanah sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas  permukaan  bumi,  yang  disebut  tanah,  yang  dapat  diberikan  kepada  dan dipunyai  oleh  orang-orang,  baik  sendiri  maupun  bersama-sama  dengan  orang- orang lain serta badan-badan hukum.”
Dari  segi  asal  tanahnya,  hak  atas  tanah  dibedakan  menjadi  dua  kelompok, yaitu: pertama, hak  atas  tanah  yang  bersifat  primer,  yaitu  hak  atas  tanah  yang berasal dari tanah negara. Macam-macam hak atas tanah ini adalah hak milik, hak guna  usaha,  hak  guna  bangunan  atas  tanah  negara,  hak  pakai  atas  tanah  negara. Kedua, hak  atas  tanah yang  bersifat  sekunder.  Yaitu  hak  atas  tanah yang  berasal dari tanah pihak lain. Macam-macam hak atas tanah ini adalah Hak guna bangunan atas  tanah  hak  pengelolaan,  hak  guna  bangunan  atas  tanah  hak  milik,  hak  pakai atas  tanah hak  pengelolaan,  hak  pakai  atas  tanah hak  milik,  hak  sewa  bangunan, hak  gadai  (gadai  tanah),  hak  usaha  bagi  hasil  (perjanjian  bagi  hasil),  hak menumpang, dan hak sewa tanah pertanian.
Hak milik menurut Pasal 20 ayat 1 UUPA adalah hak turun-temurun, terkuat, dan terpenuhi yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan dalam  pasal  6.  Turun  temurun,  artinya  hak  milik  atas  tanah  dapat  berlangsung terus selama pemiliknya masih hidup dan bila meninggal dunia, maka hak miliknya dapat  dilanjutkan  oleh  ahli  warisnya.  Diperbolehkan  selama  memenuhi  syarat sebagai  subjek  hak  milik.  Terkuat,  artinya  hak  milik  atas  tanah  lebih  kuat  bila dibandingkan  dengan  hak  atas  tanah  yang  lain,  tidak  mempunyai  batas  waktu tertentu,  mudah  dipertahankan  dari  gangguan  pihak  lain,  dan  tidak  mudah dihapus.  Terpenuh,  artinya  hak  milik  atas  tanah  memberi  wewenang  kepada pemiliknya paling luas bila dibandingkan dengan hak atas tanah yang lain, dapat menjadi induk hak atas tanah yang lain, tidak berinduk pada hak atas tanah yang lain, dan penggunaan tanahnya lebih luas bila dibandingkan dengan hak atas tanah yang lain.
Terjadinya hak milik atas tanah dapat terjadi melalui tiga cara sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 22 UUPA, yaitu:
1) Hak milik atas tanah yang terjadi menurut hukum adat, dilakukan melalui pembukaan  hutan  yang  dilakukan  secara  bersama-sama  dengan masyarakat hukum adat yang dipimpin oleh ketua adat. Atau hak milik atas tanah  terjadi  karena  timbulnya  lidah  tanah (aanslibbing) di  tepi  sungai, danau, ataupun laut .
2) Hak  milik  atas  tanah  terjadi  karena  penetapan  pemerintah,  hak  milik  ini diperoleh dari tanah negara melalui permohonan pemberian hak milik oleh pemohon  dengan  memenuhi  prosedur  dan  persyaratan  yang  telah ditentukan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN).
3) Hak milik atas tanah terjadi karena ketentuan undang-undang, sebagaimana diatur  dalam  Pasal  I,  Pasal  II,  Pasal  VII  ayat  (1)  ketentuan-ketantuan konversi  UUPA.  Konversi  adalah  perubahan  hak  atas  tanah  sehubungan dengan berlakunya UUPA. Hak-hak atas tanah yang ada sebelum berlakunya UUPA  diubah  menjadi  hak-hak  atas  tanah  yang  ditetapkan  dalam  UUPA (Pasal  16  UUPA).  Penegasan  konversi  yang  berasal  dari  tanah  milik  adat diatur dalam peraturan Menteri Pertanian dan Agraria (PMPA) NO. 2 Tahun 1962  tentang  penegasan  dan  pendaftaran  bekas  hak-hak  Indonesia  atas tanah. 14
Adapun tanah bekas hak guna usaha (hak erfpacht) dapat diberikan kepada petani melalui langkah-langkah berikut ini: pertama, pemerintah melalui sejumlah kebijakan  mengakui  lahan  yang  sudah  digarap  oleh  rakyat,  dalam  hal  ini berpegang  pada  UU  No.  8  Darurat  tahun  1954.  Pengakuan  ini  berkonsekuensi berkurangnya  luas  perkebunan  hak erfpacht yang  disebutkan  dalam  HGU  yang baru  (jika  terjadi  pengalihan  kekuasaan  atas  tanah)  atau  HGU  lama  yang diperpanjang. Kedua, tanah bekas hak erfpacht yang telah digarap oleh rakyat dan diakui  pemerintah  ini kemudian  dikembalikan  kepada  negara  dan menjadi  tanah negara. Tanah negara inilah yang menjadi obyek land reform. Ketiga, petani yang menggarap  tanah  negara  diprioritaskan  sebagai  subyek land  reform dan keberadaannya disahkan sesuai dengan prinsip land reform yang berlaku. 15
14 Urip Santoso, Hukum Agraria dan Hak-hak Atas Tanah, 94-96.
15 Dianto Bachriadi dan Anton Lucas, Merampas Tanah Rakyat: Kasus Tapos dan Cimacan, (Jakarta: KPG, 2001), 48.

## 2. Strategi Komunikasi Dakwah
Istilah  strategi  kini  telah menjadi  istilah  yang populer di  kalangan  manajer, begitu terlepas dari kata “medan tempur” maka strategi mencakup semua bidang kegiatan  manusia,  masing-masing  mengklaim  strateginya.  Terkadang  ia  dipakai begitu  saja  sebagai  sinonim  dari  kata planning, atau organization, atau management. Namun  istilah  yang  beragam  itu  tidak  dapat  terlepas  dari  hakikat awal strategi peperangan ; masih dalam pengertian militer ; bukanlah suatu kerja kolektif  biasa.  Ia  melibatkan  banyak  unsur  masyarakat  dan  berisiko  besar, termasuk  nyawa  manusia.  Maka  ia  harus  dipikirkan  dan  disiapkan  dengan sungguh-sungguh  terlebih  dahulu.  Karena  itu  ia  berwujud  berupa  keseluruhan keputusan-keputusan kondisional yang menetapkan tindakan-tindakan yang harus dijalankan  guna  menghadapi  setiap  keadaan  yang  mungkin  terjadi  di  masa depan.Jadi,  strategi  adalah  keseluruhan  operasi  intelektual  dan  fisik  yang diniscayakan untuk menanggapi, menyiapkan, dan mengendalikan setiap kegiatan kolektifdi tengah-tengah konflik. 16
Strategi  dalam  pengertian  pembangunan  masyarakat  berkaitan  dengan  visi jangka  panjang,  membangun  aliansi,  pendekatan  tujuan  dan  orientasi  aksi, merencanakan  prioritas,  konsistensi  yang  logis  dalam  membuka  elemen  strategi tahap per-tahap, memanjemen aktifitas, budget, dan sumber daya manusia. 17
Definisi  yang  berperspektif  organisasi  sosial  menjelaskan  bahwa  strategi merupakan  segala  rencana  tindakan  untuk  mempengaruhi  kebijakan,  program, perilaku, dan taktik publik. Untuk itu sebagai suatu rencana di dalam strategi harus memuat:  1)  tujuan,  sasaran  dan  target  yang  jelas;  2)  serangkaian  taktik  dan kegiatan terkait; 3) dilaksanakan dengan cara terorganisir dan sistematis. 18
Kajian  strategi  komunikasi  dakwah  meneliti  sebuah  organisasi  publik  dan privat  mengatur  komunikasi  internal  dan  eksternal  untuk  mendapat  banyak peluang  untuk  sukses.  Strategi  komunikasi  dakwah  umumnya  identik  dalam
16 Daoed  Joesoef, Studi  Strategi:  Logika  Ketahanandan  Pembangunan  Nasional, (Jakarta: Gramedia, 2014),5.
17 GTZ  (ed.), Strategic Communication for  Sustainable, (Eschborn: Schneller Druck, 2006), 22 18 Dedy  Susanto,  “Pola  Strategi  Dakwah  MTA  di  Kota  Semarang,” Jurnal  Ilmu  Dakwah 35(2015): 164.
bidang public  relation (humas) ,  advertising (periklanan),  marketing  dan  politik. 19
Strategi  komunikasi  dakwah  dalam  aspek  praktis  juga  digunakan  dalam  studi kebijakan  pembangunan. 20 Salah  satunya  dalam  laporan  yang  dikeluarkan Kebijakan  Lingkungan  dan  Promosi  Strategi  untuk  Pembangunan  Berkelanjutan (GTZ) di Jerman. Strategi komunikasi dalam konteks ini digunakan sebagai syarat yang harus dipenuhi dan sebagai instrumen pembuatan kebijakan yang efektif dan partisipasi  publik:  mulai  dari  merumuskan  visi,  negosiasi  dan  pembuatan kebijakan,  membangun  dan  menerapkan  rencana  untuk  mengawasi  dampak- dampak.  Komunikasi  memberikan  pertukaran  informasi,  membangun kesepahaman  antara  opini  dan  minat  yang  berbeda,  dan  memfasilitasi  bangunan pengetahuan,  pembuatan  keputusan  dan  aksi  pendekatan  yang  lembut  sebuah perusahaan ternahadap pemerintahan, masyarakat, dan sektor swasta. 21
Rogers  memberi  batasan  pengertian  strategi  komunikasi  sebagai  suatu rancangan  yang  dibuat  untuk  mengubah  tingkah  laku  manusia  dalam  skala  yang lebih besar melalui transfer ide-ide baru. Middelton menjelaskan definisi strategi komunikasi sebagai kombinasi yang terbaik dari semua elemen komunikasi mulai dari komunikator, pesan, saluran (media), penerima, sampai pengaruh (efek) yang dirancang untuk mencapai tujuan yang optimal. 22
Dalam  penelitian  ini  penulis  menggunakan  konsep  Silvio  Waisbord,  yang mengemukakan  strategi  komunikasi  dalam  lima  tahap,  yaitu: problem  definition, goal  selection,  strategy  junctures,  tactics, dan people  motivation. 23 1) Problem definition ataudefinisi  permasalahan  adalah  secara  mendasar  tentang  hubungan antar  pihak  yang  berada  dalam  relasi,  yang  mempunyai  ketertarikan  dan kepentingan yang berbeda. 2) Goal selection adalah pemilihan tujuan, merupakan sebuah proses yang dipilih oleh para anggota yang menjadikan para individu sadar
19 Silvio  Waisbord,  “The  Strategic  Politics  of  Participatory  Communication,”  dalam  Karin Gwinn Wilkins, Thomas Tufte, dan Rafael Obregon, The Handbook of Development Communication and Social Change, first edition, (t.t.: John Wiley &Sons, 2014), 148.
20 Onong  Uchjana  Effendy, Dinamika  Komunikasi, cet.IX,(Bandung:  Remaja  Rodakarya, 2015),28. 21 GTZ  (ed.), Strategic  Communication  for  Sustainable  Development, (Eschborn:  Schneller Druck, 2006), 7.
22 Onong  Uchjana  Effendy, Ilmu  Komunikasi:  Teori  dan  Praktek, (Bandung:  Remaja Rosdakara, 2003), 32.
23 Silvio Waisbord, “The Strategic Politics of Participatory Communication,” 156-162
akan isu dan pilihan-pilihan yang akan mereka capai. 3) Strategy junctures adalah strategi  tertentu  yang  berimbas  pada  aksi-aksi  yang  digunakan.  4) Tactics umumnya dihubungkan dengan kampanye yang diorganisir dan  dilakukan dalam bidang politik, ekonomi dan jaringan sosial untuk mencapai tujuan yang berbeda- beda.  5) People’s  motivation  for  change, motivasi  seseorang  untuk  berubah mempengaruhi bagaimana tindakan masyarakat untuk mencapai goals atau tujuan.

## C. Metode Penelitian
Penelitian  ini  termasuk  jenis  kualitiatif  studi  kasus.Objek  penelitian  adalah konflik  tanah  yang  terjadi  di  desa  Surokonto  Wetan  Kendal.Waktu  penelitian dilakukan  pada  September  2017-Juli  2018,  dimulai  sejak  dilakukan  studi kepustakaan,  penelitian  lapangan,  hingga  mendapatkan  kesimpulan.Data  primer diperoleh  dari  wawancara  semi  terstruktur  dan  mendalam  kepada  masyarakat Surokonto  Wetan.  Data  sekunder  berasal  dari  dokumentasi  kronologi  kasus, salinan  putusan  pengadilan,  catatan    terkait  konflik,  rilis  media  dan  sebagainya. Analisis  data  dilakukan  dengan  cara  reduksi  data,  penyajian  data,  penarikan kesimpulan  atau  verifikasi.  Adaun  analisis  konflik  digunakan  pemetaan  konflik meliputi  identitas  para  pihak  yang  terlibat,  jenis  relasi  para  pihak,  kepentingan, berbagai  isu  yang  terlibat,  serta  pihak  yang  dapat  didorong  melakukan  resolusi konflik. 24
D. Temuan Penelitian dan Pembahasan
1 . Sejarah Konflik Tanah di Desa Surokonto Wetan
Desa  Surokonto  Wetan  telah  ada  sejak  Indonesia  masih  zaman  kerajaan, masyarakat telah mendiami tanah yang berada di pegunungan tersebut.Kuburan- kuburan  tua  milik  para  leluhur  menjadi  penanda  bahwa  masyarakat  Surokonto Wetan  telah  ada  sejak lama.Masyarakat  menyelenggarakan  berbagai  acara  untuk memperingati para leluhur mereka, seperti istighosah, tahlil, dan peringatan haul dengan  rutin  mereka  selenggarakan.  Terlebih  saat  konflik  ini  terjadi,  untuk mengiringi  perjuangan  pembebasan  warga  dan  upaya  pembebasan  lahan,  warga tiap Jumat Kliwon rutin menggelar istighosah di makam.
24 Tolkhah,  “Pemetaan  Konflik,”“Konflik  dan  Pendekatan  Terhadapnya,”dalam Mengelola Konflik Membangun Damai, ed. Mukhsin Jamil, 96-97.Semarang: WMC, 2007.
Makam sesepuh yang dimaksud adalah Ki Joko Suro atau Kyai Joko Suro.  Ia merupakan  adik  Sultan  Hamengku  Buwono  II.  Dia  orang  yang  pertama  kali membuka  lahan  yang  saat  ini  ditinggali  oleh  warga  Surokonto  Wetan.  Saat membuka  lahan,  Ki  Joko  Suro  juga  membangun  sistem  pertanian  dan  irigasi  di sana. Dari pertanian ini pula warga Surokonto Wetan melangsungkan hidupnya. 25
Nama  Kyai  Joko  Suro  diabadikan  menjadi  sebuah  nama  jalan  desa  yang tertulis  jelas  di  gapura  selamat  datang  desa  Surokonto  Wetan.  Menurut  To Wikromo,  warga  asli  Surokonto  Wetan,  dalam  reportase rappler.com, Kyai  Joko Suro  bersama  Kyai  Salim  adalah  dua  tokoh  yang  dahulu mbabat  alas dan membukanya untuk areal pertanian. Mereka membuat sengkedan di tebing-tebing sekaligus  irigasi  kuno,  pada  masa  sebelum  Belanda  datang.  Irigasi  yang  mereka buat  airnya  berasal  dari  Sungai  Damar,  terletak  di  barat  daya  Kendal,  dialirkan melingkari  perbukitan  dan  membelah  hutan.  Aliran  menuju  ladang  pertanian  di wilayah  Pageruyung,  termasuk  Surokonto  Wetan  dan  Surokonto  Kulon,  yang letaknya di selatan Kendal. Sistem irigasi ini kemudian dikonversi menjadi irigasi teknis oleh Belanda sekitar tahun 1930-an, aliran yang memutar di kaki-kaki bukit diubah  menjadi  aliran  yang  menembus  bukit.  Peninggalan  berupa  sistem persawahan,  irigasi  inilah  yang  menjadi  peninggalan  dan  diyakini  masyarakat. Haul  Kyai  Joko  Suro  diperingati  pada  Bulan  Syawal  dan  Kyai  Salim  diperingati setiap bulan Dzulhijjah. 26
Pada  tahun  1952  Pemerintah  Republik  Indonesia  membentuk  Biro Rekonstruksi  Nasional  (BRN)  sebagai  wadah  penampungan  para  bekas  pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia yang tidak melanjutkan pengabdiannya kepada dinas militer (TNI),dengan menciptakan lapangan pekerjaan di masyarakat dengan dididik  dan  dilatih  di  bidang  perkebunan,  pertanian,  dan  peternakan.  BRN  atas nama  pemerintah  RI  pada  tanggal  23  Desember  1952,  kemudian  membeli  areal perkebunan  milik  Belanda  NV.  Rotterdamsche  Cultuur  Maschapij  dan  NV.Cultuur Maschapij  Satrian  seluas  kurang  lebih  617  Hektar.  Kedua  perusahaan  tersebut
25 Nurcholis Ainur, “Tergusur dari Tanah Leluhur,” dari
https://old.himmahonline.id/2017/11/06/tergusur-dari-tanah-leluhur-2/ akses pada 28/7/208
26 Eka Handriana, “Para Petani yang Terbuang dari Tanah Moyang,” berita dipublish pada 10 Juni  2016  dari    https://www.rappler.com/indonesia/135900-petani-kendal-terbuang-tanah- moyang diakses pada 28/7/2018
berkedudukan  di  Rotterdam  dan  Amsterdam  Belanda.  Mereka  mengolah perkebunan  kopi,  karet,  randu,  dan  kelapa  sebagai  tanaman  budidayanya. Kepemilikan  itu berlaku  sejak era  kolonial  Pemerintah Hindia  Belanda  dan  terus berlangsung  hingga  paska  kemerdekaan  RI.  Perkebunan  terletak  di  Kabupaten Kendal yang terdiri atas lima afdeling, yaitu: Afdeling Sumurpitu, Afdeling Besokor, Afdeling Sekecer, Afdeling Wringinsari, Afdeling Parakan.
Jual beli perusahaan atau areal perkebunan itu dibuat di depan notaris RM. Suprapto  di  Semarang  dengan  nomor  Akta:  45  tertanggal  23  Desember  1952. Kemudian  pada  tanggal  20  April  1956,  para  pejuang  yang  tidak  melanjutkan pengabdiannya  di  TNI,  diberi  kesempatan  dan  tugas  untuk  mengelola  dan menempati  areal  perkebunan  yang  telah  dibeli  oleh  BRN/Pemerintah Indonesia.Perusahaan  perkebunan  didirikan  dengan  mengadopsi  Perseroan Terbatas, bernama: NV. Perdagangan dan Perkebunan Seketjer Wringinsari.
Selama  perusahaan  perkebunan  dikelola  NV  Sekecer  Wringinsari, perusahaan berjalan dengan baik dan lancar. Keberadaan NV. Sekecer Wringinsari pada  saat  itu  membantu  masyarakat  sekitar,  yakni:  membangun  Sekolah  Rakyat (SR)  di  Besokor  serta  di  Pagergunung  sekitar  1951/1952  dan  membangun Poliklinik.Pada tahun 1965 NV. Sekecer Wringinsari dinyatakan terlibat G30S/PKI sehingga  berdasarkan  Skep  Menteri  Perkebunan  Nomor:  160/Men  Perk/65 tanggal  17November  1965tentanginstruksikepada  semuaKepalaInspektorat  di daerah seluruhIndonesia untukmenguasaimanajemen perkebunan milikswasta,koperasidaerahyang  nyata-nyataterlibatG30S.  SK  tersebut  diperkuat Surat keputusan Task Force Siap Siaga Nomor: 48/TF SS/65 tanggal26 November 1965 tentang pedoman atay ketentuan untuk menguasai manajemen perkebunan milik  swasta,  koperasi,  dan  daerah  yang  pemilik/direksi/pengurus/karyawan terlibat  G30S  atau  menjadi  anggota  organisasi  PKI/dibawah  naungan  PKI membantu membantu secara finasial/materil/moril kepada G30S/PKI.
Sebanyak 30 orang pemegang saham PT Sekecer Wringinsari diduga terlibat G30S.  Beberapa  orang  pemegang  saham  tidak  diketahu  keberadaannya  apakah masih  hidup  atau  sudah  meninggal  dunia.  Disamping  melakukan  penahanan terhadap  beberapa  orang  pengurus  atau  pegawai  atau  buruh  PT/NV  Sekecer Wringinsari, pemrintah dalam hal ini Panglima Daerah Militer IV Diponegoro pada
tahun  1966  keluar  surat  keputusan  Pangdam  VII/Diponegoro  selaku  Peperda Jateng  dan  DIY  nomor:  Kep-PPD/0032/3/1966  tanggal  3  Maret  1966  tentang penetapan  semua  perusahaan-perusahaan  swasta  yang  diambil  langkah penertiban dikuasai oleh Komuved.
Bahwa,  adanya  dua  Surat  Keputusan  tersebut,  Pangdam  VII/Diponegoro selaku  Peperda    Jateng    dan    DIY    mengeluarkan    SK  Nomor:  Kep- PPD/00102/7/1966  tanggal  22  Juli  1966  tentang  pembekuan  dan  penyitaan  hak milik  pengelolaan  lahan  NV.  Sekecer  Wringinsari  yang  kemudian  pengelolaan diserahkan  kepada  Komuved  Jateng.  Penyerahan  pengelolaan    kepada  Komuved Jateng ini didasarkanpada SK. Pangdam  VII/Diponegoro  selaku  Peperda  Jateng dan DIY Nomor: KepPPD/0032/3/1966 tanggal 3 Maret 1966 tentang Penetapan semua  perusahaan-perusahaan  swasta  yang  diambil  langkah  penertiban  dikuasai oleh  Komuved.  Pada  tahun  1965  tersebut,  perkebunan  NV  Sekecer  Wringinsari tidak    ada    aktivitas.    Dan    pada  tahun  1965  tersbut,  para    warga    tidak    berani berada  dilokasi  perkebunan  NV  Sekecer  Wringinsari  karena  suasana  masih mencekam dan takut dituduh sebagai bagian dari PKI.
Sejak terbitnya SK tersebut, NV. Sekecer Wringinsari tidak dikelola oleh para veteran.  Pada  11  Agustus  1966  PT.  Sumurpitu  Wringinsari  yang  merupakan perusahaan  dibawah  naungan  Yayasan  Rumpun  Diponegoro  (Kodam IV/Diponegoro)  mendirikan  Perusahaannya  di  lahan  NV.  Sekecer  Wringinsari didirikan  berdasarkan  Akte  Notaris  RM.  Soeprapto    Nomor:26  tanggal11Agustus 1966  dan  baru  disahkan  oleh  MenteriKehakiman    dengan    SK Nomor:J.A.5/118/3tanggal9November1970.Perusahaan ini dicatat PaniteraPengadilan  Negeri  Kendal  Tanggal  12  November  1970  Nomor:  12/1970 dan dimuat dalam Berita Negara RI Nomor: 32 tanggal 20 April 1971.
Setelah  pendirian  perusahaan  tersebut  di  bawah  akte  notaris, Komisaris Urusan  Veteran  Daerah  (Komuved)  Provinsi  Jawa  Tengah  menyerahkan pengelolaan  perkebunan  pada  tanggal  10  Juli  1967,    dan    pada    1972    PT. Sumurpitu    Wringinsari  mengajukan    HGU    (Hak    Guna  Usaha)  kepada  Depdagri Cq.  Agraria.  Pengajuan  ini  dikabulkan  dengan  diterbitkannya  Keputusan  Menteri Dalam    Negeri/Dirjen  Agraria  Nomor:  SK.16/HGU/DA72    tanggal    13  Oktober
1972.  HGU  ini  berlaku  sampai  31 Desember 1997 dengan status tanah sebagai tanah    negara. PT. Sumurpitu Wringinsari memiliki Hak Pengelolaan.
Sejak  terjadi  peristiwa  G30S  pada  1965,  lahan  tersebut  menjadi  tidak  ada yang  merawat  dan  kondisi  kebun  terbengkalai  atau  terlantar.  Didasari  adanya lahan  terlantar,  tahun  1966  tanah  tersebut  mulai  digarap  masyarakat  sekitar lahan.  Setelah  lahan  dimanfaatkan  masyarakat  paska  tahun  1966,  PT  Sumurpitu Wringinsari  sempat  melakukan  penanaman  pada  tahun  1972  sesuai  dengan  Hak Guna  Usaha  (HGU)  nya.  Namun,  penanaman  tersebut  hanya  dilakukan  dalam waktu  dua  tahun.  Kemudian  lahan  +  130  hektar  di  Kecamatan  Pageruyung terlantar  dan  banyak  semak  belukar.  Lahan  +130  Hektar  tersebut  dimanfaatkan masyarakat  di  sekitar  lahan  tersebut,  termasuk  yang  mengarapnya  adalah penduduk dari Desa Surokonto Wetan dan Surokonto Kulon.
Setelah habis masa berlakunya HGU yang dimiliki PT Sumurpitu Wringinsari di  tahun  1997,  pada  1998  PT  Sumurpitu  Wringinsari  mengajukan  perpanjangan HGU  dengan  Nomor:  Dir.K.029.a/SE/III/1998  tanggal  31  Maret  1998  kepada Mendagri/BPN tentang Perpanjangan HGU PT Sumurpitu   Wringinsari. Pengajuan perpanjangan  HGU  ini  dikabulkan  berdasarkan  SK  Kakanwil  BPN Propinsi Jawa Tengah dengan    Nomor: SK/540.2/005/7/504/33/99 tanggal 20 Februari 1999. HGU  ini  berlaku  hingga  31  Desember  2022.  Dengan  demikian,  sampai  hari  ini status  kepemilikan  lahan  ini  masih ada  pada negara,  bukan  pada  PT.  Sumur  Pitu Wringinsari.
Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah  Nomor:  SK.540.2/005/7/504/33/99  Tentang  Pemberian  perpanjangan Hak Guna Usaha Atas Tanah Perkebunan Sumurpitu Sebanyak tujuh bidang seluas 3.209.499  M 2 selama  25  tahun,  terletak  di  Kabupaten  Kendal  Kepada  PT Sumurpitu  Wringinsari  berkedudukan  di  Semarang,  Menimbang,  ‟Bahwa  karena tanah    tersebut  masih  menjadi  agunan      pada      Bank      Eksport      dan      Import Indonesia,   maka guna mengamankan aset negara perlu diberikan perpanjangan hak.
Pada 12 Maret 2012 telah dikeluarkan Surat Penawaran Bersama Penjualan Saham PT. Sumurpitu Wringinsari. Di dalamnya diterangkan mengenai  penjualan saham  berupa  lahan  perkebunan  seluas  kurang-lebih  610  Hektar  yang dikelola
PT.  Sumurpitu  Wringinsari    di    wilayah    Kecamatan  Pageruyung  Desa  Surokonto Wetan. Saham dengan ukuran luas tanah per-meter persegi tersebut dibeli oleh PT. Semen  Indonesia  dengan  luasan  lahan  sebesar  400 Hektar.
Pada  tahun  2013,  tanah  yang  dibeli  oleh  PT.  Semen  Indonesia  pada  luasan 127,821    hektar  telah  ditunjuk  sebagai  lahan  pengganti  dalam  rangka  tukar- menukar  kawasan  hutan  atas  nama  PT.  Semen  Indonesia  melalui    Keputusan Menteri  Kehutanan  Nomor:  SK.  643/Menhut-II/2013  tanggal  25  September 2013;tukar-menukar   lahan  ini  dilanjutkan    dengan   dikeluarkannya Keputusan Menteri        Kehutanan        Republik        Indonesia        Nomor:        SK  3021/Menhut- VII/KUH/2014 tentang Penetapan Sebagian Kawasan Hutan Produksi Pada Bagian Hutan Kalibodri Seluas   127.821   (Seratus   Dua Puluh  Tujuh  dan  Delapan  Ratus Dua    Puluh    Satu  Perseribu)  Hektar  di  Kabupaten  Kendal,  Provinsi  Jawa  Tengah. Dengan  adanya  dua  regulasi  tukar-menukar  lahan  tersebut,  tanah  negara  yang mulanya  “dibeli”  oleh  PT.    Semen        Indonesia        dari  PT.  Sumurpitu  Wringinsari tersebut berpindah  kepemilikan menjadi milik PT. Perhutani KPH. Kab. Kendal.
Pada  21  Januari  2015,    pihak  PT  Perhutani    KPH  Kab.  Kendal  mengadakan sosialisasi  dan ajakan kerjasama kepada para warga  Desa Surokonto Wetan untuk turut bergabung dengan perusahaan sebagai mandor, pihak keamanan, dan  lain- lain.    Warga    yang    tidak    tahu-menahu      persoalan      perubahan      status kepengelolaan  hak  guna  usaha  oleh    PT.    Sumurpitu    Wringinsari    ini  terkejut ketika mengetahui bahwa ternyata status lahan garapan perkebunan  warga  yang merupakan  garapan  sejak  tahun  1970an  telah  berubah  status  menjadi  milik Perhutani KPH Kab. Kendal yang dikukuhkan oleh Keputusan Menteri Kehutanan Republik  Indonesia  Nomor:  SK  3021/Menhut-  VII/KUH/2014  tentang  Penetapan Sebagian  Kawasan  Hutan  Produksi  Pada  Bagian  Hutan  Kalibodri  Seluas  127.821 (Seratus Dua Puluh Tujuh dan Delapan Ratus Dua Puluh Satu Perseribu) Hektar di Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah. 27
Berdasarkan  catatan  manajemen  konflik  milik  PPSW,  pada  12  Maret  2012 keluar  Surat  Penawaran  Bersama  penjualan  saham  PT  Sumurpitu  Wringinsari. Surat  tersebut  menerangkan  tentang  penjualan  saham  berupa  lahan  perkebunan
27 Kronologi  ini  berasal  dari  dokumen  YLBH-LBH  Semarang,  “Kronologi  atas  Kasus  Desa Surokonto Wetan”  dan dari dokumen Catatan Manajeman Koflik Agraria di Surokonto Wetan.
seluas  kurang  lebih  610  hektar  yang  dikelola  oleh  PT  Sumurpitu  Wringinsar  di wilayah  desa  Surokonto  Wetan.Saham  dijual  dengan  standar  ukur  berupa  tanah dalam  ukuran  nilai  rupiah  tertentu  dengan  luas  per  meter  persegi  sebesar  Rp 20.000  rupiah.  Bila  dikalkulasi,  total  harga  keseluruhan  berarti  Rp  20.000x610  = Rp  122.000.000.000  (122  Milyar).  Saham  dengan  ukuran  luas  tanah  permeter persegi  tersebut  dibeli  oleh  PT  Semen  Indonesia  (SI)  pada  tahun  2013  dengan luasan 400  hektar  dengan harga Rp  75  Milyar. Dan pada luasan tersebut, 125,53 hektar  telah  ditunjuk  sebagai  lahan  pengganti  dari  PT  Semen  Indonesia  kepada Perhutani.  Setelah  menjadi  milik  Perhutani,  lahan  sekitar  127,  821  hektar ditetapkan  sebagai  kawasan  hutan  produksi  melalui  SK  Kementarian  Kehutanan No. 3021/MENHUT/VII/KUH-2014. 28

## 2. Analisis Konflik Tanah
Konflik tanah di Surokonto Wetan berawal dari kesamaan kepentingan untuk memiliki  hak  atas  tanah  yang  kemudian  menimbulkan  pertentangan  yang ditunjukkan  melalui  ekspresi  verbal  (penolakan  secara  lisan)  maupun  nonverbal (melalui sikap). Konflik tanah sebagaimana definisi dari peraturan Menteri Agraria Tata  Ruang/Badan  Pertanahan  Nasional  RI  (ATR/BPN-RI)  bahwa  konflik pertanahan  merupakan  perselisihan  antara  orang  perseorangan,  kelompok, golongan,  organisasi,  badan  hukum  atau  lembaga  yang  sudah  mempunyai kecenderungan  atau  sudah  berdampak  luas  secara  politis. 29 Konflik  tanah  di Surokonto  Wetan  yang  melibatkan  antara  Perhutani  dan  warga  desa  telah berdampak secara politis, hal ini dapat dilihat dari intervensi yang dilakukan oleh pemerintah  baik  pemerintahan  daerah  hingga  pusat.  Pemerintah  daerah  terlihat beberapa  kali  melakukan  negosiasi  dengan  warga  terkait  kepemilikan  tanah, sedangkan intervensi pemerintah pusat terlihat dari kedatangan staf  presiden ke desa Surokonto Wetan.
Warga  Surokonto  Wetan  dengan  kemampuan  mereka  sebagai  petani memposisikan  tanah  sebagai  sesuatu  yang  berharga,  tanpa  tanah,  petani-petani tersebut  hanya  menjadi  buruh  tani  di  sebuah  desa  yang  pernah  dibanggakan
28 Catatan Manajeman Koflik Agraria di Surokonto Wetan
29 Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Catatan Akhir Tahun 2017, 4.
karena  melakukan  panen  raya.  Amanat  untuk  mensejahterakan  masyarakat  ini sudah  tertuang  dengan  jelas  dalam  amanat  dasar  UUD  1945  yang  menegaskan bahwa  “Bumi  dan  air  dan  kekayaan  alam  yang  terkandung  di  dalamnya  dikuasai oleh  negara  dan  dipergunakan  untuk  sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat” (pasal  33  UUD  1945).  Pasal  2  Undang-undang  Pokok  Agraria  tahun  1960,  lebih lanjut  menjelaskan  bahwa  sebesar-besar  kemakmuran  rakyat  yang  dimaksudkan di  sini  adalah  dalam  arti  kebahagiaan,  kesejahteraan  dan  kemerdekaan  dalam masyarakat  dan  negara  hukum  Indonesia  yang  merdeka,  berdaulat,  adil  dan makmur.”
Amanat  dasar  di  atas  bertujuan  untuk  merombak  beragam  susunan  dan ketimpangan bangsa secara merata, hal inilah yang menjadi substansi dari reforma agraria. Reforma agraria hakekat maknanya “penataan kembali (atau pembaruan) struktur  pemilikan,  penguasaan  dan  penggunaan  tanah  atau  wilayah,  demi kepentingan  petani  kecil  dan  buruh  tani  tak  bertanah.  Ia  tidak  sekadar  soal distribusi  tanah,  namun  sebagai  alat  koreksi  bagi  segala  kondisi  yang  timpang, tidak  adil,  tidak  berpihak  dan  menjauhkan  prinsip  pemerataan,  kedaulatan,  dan keadilan  sosial. 30 Ketimpangan  atas  kepemilikan  tanah  inilah  yang  kemudian dilakukan  oleh  warga  Surokonto  Wetan  sebagai  dasar  untuk  merombak  struktur kepemilikan tanah melalui reforma agraria.
Tanah  kehidupan  warga  dikelilingi  dengan  sumber  daya  alam  yang  sangat kaya,  namun  warga  disekitarnya  tidak  dapat  merasakan  kedaulatan  atas kepemilikan  tanah  jika  tanah  tersebut  dimiliki  oleh  Perhutani.  Pengajuan  tanah sebagai  reforma  agraria  jika  didasarkan  atas  sejarah  kepemilikan  tanah  berasal dari  hak  guna  usaha  yang  dimiliki  sebuah  perusahaan  yaitu  PT  Sumurpitu Wringinsari.  Perusahaan  ini  menelantarkan  tanah  perkebunan  sehingga  warga kemudian  melakukan  pengolahan  tanah  untuk  ditanami  palawija.  Kondisi penelantaran  tanah  ini  seharusnya  mengakibatkan  hak  atas  tanah  tersebut kembali  menjadi  milik  negara.  Tapi  kemudian  terjadi  peralihan  kepemilikan  atas tanah antara PT Sumur Pitu dengan PT Semen Indonesia yang terjadi melalui jual
30 Endriartono Sutarto dan Eko Cahyono, “Reforma Agraria Kehutanan:  Pemulihan Hak dan Persemaian  Peradaban  Manusia  di  Kawasan  Hutan,”  Ismatul  Hakim  dan  Lukas  R.  Wibowo  (ed.), Hutan Untuk Rakyat, (Yogyakarta: LKiS, 2014), 3-4.
beli  luasan  tanah,  selanjutnya  PT  Semen  Indonesia  menyerahkan  tanah  kepada Perhutani sebagai ganti tanah untuk proyek semen di Rembang. Atas pertukaran kepemilikan  ini  kemudian  muncul  pertanyaan  dari  warga,  apakah  bisa  tanah negara diperjualbelikan?
Jika dilihat dari persyaratan pengajuan reforma agraria, pengajuan ini dapat dilakukan  oleh  petani  yang  telah  hidup  bertahun-tahun  dan  mengelola  tanah tersebut.  Tanah  berasal  dari  hak erfpachct yakni  bekas  hak  guna  usaha  suatu perusahaan.  Tanah  bekas  hak erfpacht ini  kemudian  diambil  oleh  negara  dan kemudian  dikembalikan  kepada  petani  yang  benar-benar  menggarap  tanah tersebut.  Namun  hingga  saat  ini  atas  pengajuan  tanah  sebagai  objek  reforma agraria yang dilakukan oleh petani Surokonto Wetan ini belum menemukan hasil.
Posisi  masyarakat  atas  kepemilikan  tanah  jika  dilihat  dari  hak  asal  tanah dapat  dilihat  dua  kelompok: pertama ,  hak  atas  tanah  yang  bersifat  primer,  yaitu hak atas tanah yang berasal dari tanah negara. Macam-macam hak atas tanah ini adalah hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan atas tanah negara, hak pakai atas  tanah  negara. Kedua ,  hak  atas  tanah  yang  bersifat  sekunder.  Yaitu  hak  atas tanah yang berasal dari tanah pihak lain. Macam-macam hak atas tanah ini adalah Hak  guna  bangunan  atas  tanah  hak  pengelolaan,  hak  guna  bangunan  atas  tanah hak  milik,  hak  pakai  atas  tanah hak  pengelolaan,  hak  pakai  atas  tanah hak  milik, hak sewa bangunan, hak gadai (gadai tanah), hak usaha bagi hasil (perjanjian bagi hasil),  hak  menumpang,  dan  hak  sewa  tanah  pertanian.  Posisi  masyarakat Surokonto  Wetan  dalam  konflik  tanah  ini  tidak  berada  dalam  posisi  sekunder maupun  primer.  Tidak  berada  dalam  posisi  sekunder  karena  masyarakat  tidak menerima  opsi  dari  Perhutani  dengan  akad  hak  kelola.  Sedangkan  hak  primer yakni  hak  milik  yang  diajukan  oleh  masyarakat  melalui  objek  reforma  agraria seluas  127,821  hektar  masih  belum  mendapat  keputusan  dan  mempunyai ketetapan hukum.
Melalui pemetaan, berikut ini dapat digambarkan konflik tanah di Surokonto Wetan:

## 1. Pihak-pihak yang Terlibat Konflik
Suatu  konflik  antar  kelompok  biasanya  melibatkan  antara  dua  pihak  atau lebih.Pihak-pihak  yang  terlibat  dalam  konflik  tanah  di  Surokonto  Wetan  dapat dibedakan menjadi dua kategori, yakni pihak-pihak utama yang terlibat langsung dan pihak sekunder yang tidak terlibat langsung.
a. Pihak utama dan terlibat langsung
1) Masyarakat Lokal
Pihak  utama  yang  terlibat  langsung  dalam  konflik  adalah  kelompok masyarakat  lokal  yang  menentang  Perhutani.  Menurut  warga  Surokonto Wetan  M.  Khasan  Bisri,  warga  yang  menolak  Perhutani  diantaranya  warga Surokonto  Wetan  meliputi  dukuh  Krajan,  dukuh  Sempulawang,  dukuh Sekecer, dan dukuh Pengkok. Sedangkan untuk desa Surokonto Kulon hanya dukuh  Truko  saja  karena  lokasinya  bergandengan  lokasi  lahan  sengketa. Mereka  tergabung  dalam  Paguyuban  Petani  Surokonto  Wetan  (PPSW). Kelompok  masyarakat  lokal  ini  merupakan  pihak  yang  terancam  secara langsung  akan  kehilangan  tanah  garapan (kopen) apabila  tanah  tersebut beralih menjadi milik Perhutani.
Pengalaman  dari  kelompok  masyarakat  yang  mengalami  konflik Sumber  Daya  Alam  serupa  di  daerah  lain,  seperti  di  Pati  dan  Rembang, Banyuwangi,  Yogyakarta  mendorong  warga  untuk  mengorganisir  diri  dan mempertahankan lahan yang selama ini telah mereka garap. Pengorganisiran juga  dilakukan  oleh  masyarakat  lokal  secara  insidental  untuk  melakukan berbagai aksi protes dan demonstrasi menuntut hak kepemilikan tanah dan pembebasan warga yang ditahan. Selain itu sebagai pengorganisiran terkait pengaturan  pengelolaan  lahan.  Atas  dasar  kebutuhan  ini  maka  warga mengorganisir diri melalui Perkumpulan Petani Surokonto Wetan (PPSW).

## 2) PT Perhutani KPH Kendal
Perum  Perhutani  merupakan  Badan  Usaha  Milik  Negara  (BUMN), 31 Perhutani  Kendal  merupakan  salah  satu  pengelola  hutan  di  Pulau  Jawa berada  dalam  lingkup  Perum  Perhutani  Divre  Jawa  Tengah.  Perhutani  KPH
31 Susilowati,  “Konflik  Tenurial  dan  Sengketa  Tanah  Kawasan  Hutan  yang  Dikelola  oleh Perum Perhutani,” Jurnal Repertorium 3(2015): 146.
Kendal  berkedudukan  di  Kecamatan  Kendal  Kota,  Kabupaten  Kendal,  jalan Soekarno  Hatta  322  Kendal.  Ia  menguasai  20.300,58  hektar  tanah  kelola, dengan  pembagian  untuk  kawasan  produksi  sebanyak  16.450,93  hektar, kwasan  perlindungan  sebanyak  2.771,20  hektar,  kawasan  penggunaan  lain sebanyak 1.078,45 hektar. 32
Perum Perhutani, pada dasarnya memainkan tiga peran pokok, yaitu sebagai penguasa tanah hutan (goverment land oral), perusahaan kehutanan (forest  enterprise), dan  institusi  konservasi  hutan (forest  conservation institution). Sedangkan  komponen  sumber  daya  hutan  yang  diuasai  oleh Perum Perhutani antara lain: tanah hutan dan hasil hutan (baik kayu maupun non-kayu).  Tanah  yang  dikuasai  Perhutani  sangat  luas  dengan  komoditas yang bernilai ekonomi sangat tinggi. 33
Kenyataan  bahwa  hutan  menyimpan  sumber  ekonomi  yang  sangat tinggi,  kemudian  seringkali  menimbulkan  kesenjangan  ekonomi  dengan masyarakat setempat yang keahlian dan sumber ekonominya bertani hingga kemudian menimbulkan konflik.
b. Pihak sekunder yang tidak terlibat langsung Pihak sekunder ini meliputi LSM, Ormas, daninstansi pemerintah.
a) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
Keterlibatan  LSM  ini  memberikan  dukungan  pada  masyarakat  lokal.
Tuntutan  mereka  adalah  untuk  membebaskan  dua  warga  yang  ditahan  dan pengajuan  tanah  obyek  reforma  agraria.  Dukungan  LSM  ini  dibagi  menjadi dua  pembagian  kerja,  yaitu  tim  hukum  dan  non-hukum.  Tim  hukum  terdiri dari  Yayasan  Lembaga  Bantuan  Hukum  (YLBH),  Lembaga  Bantuan  Hukum (LBH)  Semarang,  Perhimpunan  Bantuan  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia (PBHI), dan Legal Resources Center untuk Keadilan Gender dan Hak Manusia (LRC-KJHAM).  Adapun  tim  non-hukum  terdiri  dari  berbagai  LSM  yang memberikan  dukungan  untuk  warga.  Mereka  diantaranya,  Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jateng, Front Nahdliyin untuk Kedaulatan Sumber
32 Profil  Perhutani  KPH  Kendal,  dari http://phtkdl.blogspot.com/  2018/01/profil-kph- kendal.html?m=1 diakses pada 1/8/2018 33 https://perhutanikendal.wordpress.com/ diakses pada 1/8/2018
Daya  Alam  (FNKSDA),  Jaringan  Gusdurian,  Konferensi  Waligereja  Indonesia (KWI),  Persatuan  Gereja  Indonesia  (PGI).  Berbagai  dukungan  dari  LSM  ini juga  memiliki  pengaruh  terhadap  dinamika  konflik,  termasuk  dalam pengajuan grasi.
b) Ormas
Organisasi Masyarakat yang terlibat dalam konflik tanah di Surokonto Wetan  adalah  Jam’iyah  Nahdlatul  Ulama.  Pada  permulaan  kasus  terdapat campur  tangan  dari  PCNU  Kendal,  mereka  memainkan  peran  dalam sosialisasi bersama Perhutani. Pada akhir kasus (setelah putusan PN), PBNU yang difasilitasi oleh Lakpesdam PCNU Kendal, melakukan kunjungan ke Nur Aziz  dan  Sutrisno  Rusmin  di  Lapas  Kendal.  Kunjungan  tersebut  kemudian menjadi permulaan untuk diajukannya grasi terhadap dua warga.
c) Pemerintah Desa
Keikutsertaan  pemerintah  desa  ini  terlihat  dalam  beberapa  kali pertemuan  yang  mereka  fasilitasi  antara  warga  dengan  Perhutani  maupun dengan Pemkab.
d) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kendal
Keikutsertaan  Pemkab  ini  terlihat  dalam  beberapa  kali  pertemuan yang mereka lakukan dengan warga, baik di balai desa maupun di lingkungan Pemkab.
e) Aparat keamanan
Aparat  keamanan  yang  terlibat  dalam  konflik  diantaranya  adalah
Kepolisian  dan  TNI,  mereka  ikut  serta  dalam  pengawalan  penanaman simbolis di Surokonto Wetan dan menimbulkan ketakutan warga.
2. Isu-isu Konflik
Ketidakpastian  kepemilikan  status  tanah  merupakan  hal  yang  paling mendasar  dalam  konflik  tanah  ini.  Masyarakat  yang  telah  mengolah  bertahun- tahun, secara turun-temurun tidak pernah menyadari akan terjadi persengketaan kepemilikan. Sebagai komunitas lokal yang hanya mengandalkan prasasti berupa bukti peninggalan nenek moyang menjadikan mereka lemah dalam posisi konflik. Pelaporan oleh Pihak Perhutani kepada kepolisian menunjukkan bahwa pemilikan bukti  berupa  Surat  Keputusan  memperlihatkan  posisi  mereka  yang  lebih  kuat  di
mata  hukum  positif.  Isu  tanah  ini  kemudian  meluas  mengakibatkan  penahanan terhadap  dua  warga  Surokonto  Wetan.  Hingga  saat  ini  kasus  bergulir  terkait pembebasan  warga,  namun  terkait  persoalan  tanah  belum  meunjukkan perkembangan yang berarti.
3. Dinamika Konflik
Dinamika  konflik  tanah  menimbulkan  pengaruh  yang  besar  dalam  tata kehidupan masyarakat yang terdampak. Menimbulkan keretakan hubungan sosial antara  warga.  Termasuk  dalam  proses  penyelesaian  hukum  yang  menyita  waktu masyarakat karena mereka harus meninggalkan pekerjaan, serta menguras emosi warga.

## 4. Upaya Penyelesaian Konflik
Sebelum  terjadinya  penahanan  dua  warga,  telah  diupayakan  beberapa langkah  resolusi  konflik  diantaranya  negosiasi,  mediasi.  Langkah  ini  melibatkan pemerintah Desa Surokonto Wetan, karena beberapa kali pertemuan antara pihak Perhutani  dan  warga  dilaksanakan  di  balai  desa.  Oleh  karena  itu,  seharusnya pemerintah  desa  dapat  memfasilitasi  terjadinya  dialog  dan  membantu menyelesaikan  konflik.    Selain  itu,  upaya  pertemuan  yang  dilakukan  Pemerintah Daerah  seharusnya  lebih  bernuansa  dialogis  dengan  tujuan  pencapaian  mufakat. Tetapi realitas di lapangan tidak memperlihatkan demikian.
Gb. 2. Peta Konflik

## 2. Analisis Strategi Komunikasi Dakwah Masyarakat dalam Penyelesaian Konflik
Strategi  adalah  kegiatan,  mekanisme,  atau  sistem  untuk  mengantisipasi secara  menyeluruh  dan  meramalkan  pencapaian  tujuan  ke  depan  melalui pendekatan rasional. 34 Istilah yang lebih praktis untuk konflik disampaikan oleh Bauffre,  yang  mengatakan  bahwa  strategi  adalah  seni  yang  mendialogkan kemauan yang digunakan sebagai kekuatan untuk meresolusi konflik. 35 Melalui komunikasi,  ia  berfungsi  sebagai  alat  untuk  mengomunikasikan  apa  yang menjadi  keinginan  seseorang  kepada  pihak  lain,  maka  strategi  komunikasi terdiri dari sebuah rencana hingga eksekusi rencana secara menyeluruh untuk mencapai tujuan melalui pendekatan rasional.
Strategi  komunikasi  dakwah  dalam  penyelesaian  konflik  yang  digunakan masyarakat, yaitu:
1. Identifikasi  permasalahan:  masalah  yang  dihadapi  masyarakat  adalah persoalan konflik tanah dan pembebasan dua warga yang ditahan.
2. Pemilihan  tujuan:  terdapat  dua  tujuan  warga,  yaitu  kepemilikan  hak  atas tanah dan pembebasan warga yang ditahan di Lapas Kendal, yaitu Nur Aziz dan  Sutrisno  Rusmin.  Untuk  persoalan  tanah,  mereka  akan  mengajukan tanah  objek  reforma  agraria  dan  hingga  kini  proses  pengajuan  reforma agraria masih berlangsung.
3. Pilihan  strategi:  strategi  yang  digunakan  masyarakat  untuk  menyelesaikan konflik tidak tersusun secara rigid, sebab dinamika konflik yang terkadang di luar prediksi. Strategi penyelesaian konflik dapat dilihat dari dua aspek yaitu hukum dan non-hukum. Sebelum proses hukum berlangsung—yang ditandai dengan  pemenjaraan  dua  warga—proses  non  hukum  ditandai  dengan pertemuan  atau  negosiasi  antara  para  pihak,  pada  21  Januari  2015  di  balai desa, pada 22 Februari 2016 di kantor Kesbangpol, pada 29 Februari 2016 di balai desa yang dihadiri oleh Bupati Kendal dan PT Semen Indonesia, serta di DPRD  Kendal.  Beberapa  pertemuan  yang  dilakukan  tersebut  tidak mempertemukan kesepakatan, disebabkan masing-masing pihak
34 Anton S. Sinery, Kajian Lingkungan hidup Strategis: RPJMD Kabupaten Fakfak 2016-2021
35 Daoed Joesoef, op. Cit., 3
mempertahankan  argumennya.  Ketika  proses  non-hukum  tidak  berhasil, kemudian  bergulirlah  proses  hukum,  berawal  dari  pelaporan  staf administrasi  Perhutani  Kendal  dilakukan  pemeriksaan-pemeriksaan  hingga penahanan.
Dalam  proses  hukum  ini  warga  didampingi  oleh  tim  hukum  LBH, YLBHI,  LRC-KJHAM,  mereka  mempersiapkan  berkas-berkas  untuk persidangan  dan  menjembatani  untuk  menyuarakan  tuntutan  melalui  aksi damai dan bertemu dengan pihak luar untuk mencari dukungan, misalnya ke Kantor Gubernur Jawa Tengah, Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan HAM,  Konsorsium  Pembaruan  Agraria  dan  sebagainya.  Dan  perkembangan terakhir,  terkait  tujuan  pembebasan  dua  warga,  mereka  kemudian mengajukan  grasi  dengan  dukungan  dari  berbagai  Ormas  dan  LSM,  seperti PBNU,  Walhi,  FNKSDA,  Sajogyo  Institute,  Persatuan  Gereja  Indonesia,  dan sebagainya.
Adapun  strategi  penyelesaian  konflik  menurut  Ting-Toomey  terdapat lima perbedaan respon ketika terjadi konflik. Lima style tersebut antara lain: avoiding  (withdrawing) atau  menarik  diri, obliging  (giving  in) atau membantu, compromising  (negotiating) atau  berkompromi, dominating (competing) atau persaingan, dan integrating (problem solving) atau mencari win-winsolution. 36 Dari kelima model tersebut, konflik tanah ini pada mulanya menggunakan  proses  negosiasi,  namun  tidak  tercapai  kesepakatan.  Hingga peristiwa  pelaporan  yang  lebih  menunjukkan  style  dominasi  oleh  pihak Perhutani.Adapun  pihak  pemerintah  desa  yang  mempunyai  potensi  sebagai penengah antara dua pihak, belakangan cenderung menarik diri dari konflik.
4. Taktik:  melalui  pengorganisiran  yang  dilakukan  YLBHI-LBH,  warga  yang tergabung  dalam  PPSW  melakukan  beberapa  taktik.  Untuk  menyuarakan kasus,  mereka  memanfaatkan  media,  melakukan  aksi  yang  didampingi berbagai  LSM,  mahasiswa,  akademisi,  seniman,  budayawan,  masyarakat umum  dan  jaringan  masyarakat  yang  terdampak  konflik  berbasis  sumber daya  alam.  Melalui  aksi  tersebut,  berharap  publik  mengetahui  apa  yang
36 Em Griffin, A First Look at Communication Theory, eight edition , (New York: McGraww Hill, 2012), 412.
terjadi  dan  suara  mereka  didengar  oleh  Pemerintah.  Mereka  juga  mencari dukungan  dari  jaringan  masyarakat  hingga  lembaga  negara  seperti Kemenkumham untuk mendukung grasi terhadap dua warga yang ditahan.
5. Motivasi: motivasi warga dalam kontinuitas gerakan adalah mempertahankan  tanah  sebagai  bagian  dari  kehidupan  mereka  yang  telah turun-menurun  dikelola  dan  demi  anak  cucu.  Selain  itu,  tanah  merupakan sumber  penghidupan  sehingga  akan  mereka  pertahankan.  Proses  sidang yang  telah  berkali-kali  digelar  dan  kasus  yang  tidak  lekas  selesai  tentu menguras  emosi,  waktu,  tenaga  dan  ekonomi  warga.  Namun  mereka  tetap komitmen  untuk  mencapai  tujuan.  Ketika  kasus  bergulir  lama  dan  tidak kunjung  ada  titik  terang,  warga  selalu  menambatkan  harapannya  melalui doa-doa yang rutin mereka lakukan.

## E. KESIMPULAN
1) Konflik  tanah yang  terjadi  di  Surokonto  Wetan  merupakan  konflik  asimetris, yakni antara warga dan Perum Perhutani Kendal. Konflik terkait tukar guling lahan  antara  PT  Semen  Indonesia  dengan  Perum  Perhutani.  Isu  yang berkembang dalam konflik adalah sengketa lahan dan ditahannya dua warga Surokonto Wetan. Kasus bergulir sejak kabar penanaman jati oleh Perhutani di lahan  warga  pada  Desember  2014,  hingga  saat  ini  kasus  masih  berkembang dan dua warga masih ditahan.
2) Strategi  komunikasi  dakwah  yang  digunakan  masyarakat  dalam  kerangka Waisbord  terkait  definisi  permasalahan,  tujuan  yang  ingin  dicapai  yang mempengaruhi  pemilihan  strategi,  taktik  dan  kontinuitas  gerakan  terkait motivasi  orang  terhadap  perubahan  yang  lebih  baik.  Dasar  berbagai  aksi adalah  melakukan  pembebasan  tanah  agar  dimiliki  warga  dan  pembebasan dua warga  yang  ditahan, tujuan ini mendasari setiap aksi masyarakat hingga tercapai tujuan yang diinginkan.

## DAFTAR PUSTAKA
Ainur,Nurcholis,“Tergusur dari Tanah Leluhur,” dari
https://old.himmahonline.id/2017/11/06/tergusur-dari-tanah-leluhur-2/ akses pada 28/7/208
Anton S. Sinery, Kajian Lingkungan hidup Strategis: RPJMD Kabupaten Fakfak 2016- 2021
Bachriadi,  Dianto  dan  Anton  Lucas, Merampas  Tanah  Rakyat:  Kasus  Tapos  dan Cimacan, (Jakarta: KPG, 2001).
Effendy,  Onong  Uchjana, Ilmu  Komunikasi:  Teori  dan  Praktek, (Bandung:  Remaja Rosdakara, 2003).
Effendy,Onong Uchjana, Dinamika Komunikasi, cet.IX,(Bandung: Remaja Rodakarya, 2015).
Fahrimal,  Yuhdi,  dan  Safpuriyadi,  “Komunikasi  Strategik  dalam  Penyelesaian konflik Agraria di Indonesia,” Jurnal Jurkom 1(2018): 109-127.
Fitriyah,  Neka.  “Strategi  Komunikasi  dalam  Upaya  Penanganan  Konflik Pembangunan Industrial,” 309-320. Diunduh dari http://download.portalgaruda.org/article.php?article=381545&val=4028&ti tle=STRATEGI%20KOMUNIKASI%20DALAM%20UPAYA%20PENANGANAN %20KONFLIK%20PEMBANGUNAN%20INDUSTRIAL%20(Studi%20Kasus% 20Konflik%20Masyarakat%20Padarincang%20Terhadap%20Pembangunan %20PT%20Aqua%20Danone) pada 1/8/2017
Griffin,  Em., A  First  Look  at  Communication  Theory,  eight  edition. (New  York: McGraww Hill, 2012).
GTZ  (ed.), Strategic  Communication  for  Sustainable  Development, (Eschborn: Schneller Druck, 2006).
Handriana,Eka, “Para Petani yang Terbuang dari Tanah Moyang,” berita dipublish pada  10  Juni  2016  dari https://www.rappler.com/indonesia/135900- petani-kendal-terbuang-tanah-moyang diakses pada 28/7/2018
Harsono,Boedi, Hukum  Agraria  Indonesia:  Himpunan  Peraturan-peraturan  Hukum Tanah, (Jakarta: Djambatan, 2004).
http://www.kpa.or.id/news/blog/tindaklanjuti-konsolidasi-lokasi-prioritas- reforma-agraria-kpa-jawa-tengah-temui-kanwil-bpn/ 29/07/2018
Joesoef,
Daoed, Studi Strategi: Logika Ketahanandan
Pembangunan
Nasional, (Jakarta: Gramedia, 2014).
Konsorsium  Pembaruan  Agraria  (KPA), Catatan  Akhir  Tahun  2016:  Liberalisasi Agraria Diperhebat, Reforma Agraria Dibelokkan ,
https://issuu.com/konsorsiumpembaruanagraria/docs/laporan_akhir_tahun _2016__final_pri diunduh pada 3/8/2017
Konsorsium  Pembaruan  Agraria  (KPA), Catatan  Akhir  Tahun  2017, “Reforma Agraria di Bawah Bayangan Investasi: Gaung Besar di Pinggiran Jalan,” 1-50.
Kresna,Mawa.  “Musim  Konflik  Agraria  Tak  Pernah  Berakhir.”  dari http://tirto.id/musim-konflik-agraria-yang-tak-pernah-berakhir-cc6j diunduh pada 1/8/2017
Profil  Perhutani  KPH  Kendal,  dari http://phtkdl.blogspot.com/  2018/01/profil- kph-kendal.html?m=1 diakses pada 1/8/2018
Pruitt, Dean G. dan Jeffrey Z. Rubin, Teori Konflik Sosial, Terj. Helly P. Soetjipto dan Sri Mulyani Soetjipto, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004).
Putra, Andang Nusa, dkk., Langit Dijunjung Bumi Dipijak: Potret Konflik di Kawasan Hutan Sumatera, (Bogor: Sajogyo Institute, 2015).
Santoso,Urip, Hukum  Agraria  dan  Hak-hak  Atas  Tanah, (Jakarta:  Prenada  Media, 2005).
Susilowati,  “Konflik  Tenurial  dan  Sengketa  Tanah  Kawasan  Hutan  yang  Dikelola oleh Perum Perhutani,” Jurnal Repertorium 3(2015): 146.
Sutarto,  Endriartono,  dan  Eko  Cahyono,  “Reforma  Agraria  Kehutanan: Pemulihan Hak  dan  Persemaian  Peradaban  Manusia  di  Kawasan  Hutan,”  dalam Hutan Untuk Rakyat ,ed. Ismatul Hakim dan Lukas R. Wibowo,3-19.Yogyakarta: LKiS,
2014.
Tolkhah, “Pemetaan Konflik,” “Konflik dan Pendekatan
Terhadapnya,”dalam Mengelola Konflik Membangun Damai, ed. Mukhsin Jamil, 96-97. Semarang: WMC, 2007.
Waeduloh,Hasan,  “Manajemen  Konflik  dalam  Perspektif  Dakwah,” Jurnal  Dakwah Tabligh 15(2014): 93.
Waisbord,  Silvio,  “The  Strategic  Politics  of  Participatory  Communication,”  dalam Karin  Gwinn  Wilkins,  Thomas  Tufte,  dan  Rafael  Obregon, The  Handbook  of Development Communication and Social Change, first edition, (t.t.: John Wiley &Sons, 2014).
YLBHI-LBH Semarang, “Kronologi Kasus Surokonto Wetan”.