TRIPLE HELIX; TANTANGAN KOLABORASI PEMERINTAH, UNIVERSITAS, DAN INDUSTRI DALAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DI PROVINSI ACEH
Oleh: Taufik * , Said Amirulkamar
Prodi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh Indonesia *Email Korespondensi: taufik.fisip@ar-raniry.ac.id

## ABSTRAK
Peningkatan  kualitas  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  Aceh  perlu  mendapatkan  respon  dari pemerintah,  seiring  dengan  masih  tingginya  angka  pengangguran  di  Provinsi  Aceh.  Berdasarkan data BPS tahun 2018, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tertinggi Provinsi Aceh diduduki oleh angkatan kerja yang memiliki pendidikan diploma mencapai 11,47 persen dan universitas sebesar 9,67  persen.  Data  ini  menunjukkan  bahwa  lulusan  perguruan  tinggi  belum  terserap  maksimal  di dunia kerja. Studi kualitatif ini bertujuan untuk mengidentifikasi peran dari pemerintah, universitas dan  dunia  industri  dalam  pengembangan  SDM  di  Provinsi  Aceh.  Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa  pemerintah  mempunyai  peran  dalam  mewujudkan  kebijakan  maupun  program  yang mendukung  pengurangan  pengangguran.  Sementara  itu,  universitas  berpeluang  untuk meningkatkan kualitas lulusan melalui merumuskan kebijakan kurikulum yang mampu menjawab tuntutan industri  melalui kegiatan tridarma perguruan tinggi. Kemudian, dunia industri membuka diri untuk bekerjasama dengan universitas melalui kegiatan berkaitan dengan pengembangan SDM Aceh,  sehingga  menghasilkan  SDM  sesuai  yang  diharapkan.  Namun,  kolaborasi  pemerintah, universitas dan industri dalam pengembangan SDM di Provinsi Aceh belum berjalan efektif. Hal ini  dapat  ditemukan  bahwa  antara  pemerintah,  universitas  dan  industri  masing-masing  masih berjalan  sendiri  dalam  penyerapan  kebutuhan  tenaga  kerja  di  Provinsi  Aceh.  Sehingga,  angka pengangguran  angkatan  kerja  universitas  masih  tinggi.  Oleh  karena  itu,  kolaborasi  antara pemerintah, universitas dan industri diperlukan dalam pengembangan SDM di Provinsi Aceh.
Kata Kunci: Triple Hellix; Kolaborasi; Pengembangan SDM .

## ABSTRACT
Improving  the  quality  of  Aceh's  human  resources  needs  a  response  from  the  government,  along with the high unemployment rate in Aceh Province. Based on BPS data in 2018, the highest Open Unemployment  Rate  in  Aceh  Province  was  occupied  by  the  labor  force  who  had  a  diploma education reaching 11.47 percent and university at 9.67 percent. This data shows that university graduates have not been maximally absorbed in the world of work. This qualitative study aims to identify  the  roles  of  the  government,  universities  and  industry  in  developing  human  resources  in Aceh Province. The results show that the government has a role in realizing policies and programs that  support  the  reduction  of  unemployment.  Meanwhile,  universities  have  the  opportunity  to improve the quality of graduates through formulating curriculum policies that are able to answer the  demands  of  industry  through  the  activities  of  the  tridarma  of  higher  education.  Then,  the industrial  world  opens  itself  to  collaborate  with  universities  through  activities  related  to  the development of Aceh's human resources, so as to produce human resources as expected. However, the collaboration between government, universities and industry in developing human resources in Aceh  Province  has  not  been  effective.  It  can  be  found  that  between  the  government,  universities and industry each is still running alone in absorbing the needs of the workforce in Aceh Province. Thus,  the  unemployment  rate  of  the  university  workforce  is  still  high.  Therefore,  collaboration between  the  government,  universities  and  industry  is  needed  in  developing  human  resources  in Aceh Province.
Keywords : Triple Hellix; Collaboration; Human Resource Development.

## A. PENDAHULUAN
Indonesia dihadapkan pada permasalahan  dalam  pengembangan sumber daya manusia (SDM). Berdasarkan data Global Competetive  Indeks tahun  2018, posisi  Indonesia  berada  rangking  45 dari  140  negara  yang  diukur.  Posisi ini  masih  unggul  bila  dibandingkan dengan Philipina (56), Brunei Darussalam  (62),  Vietnam  (77). Namun  sebaliknya,  posisi  Indonesia masih tertinggal jauh bila dibandingkan dengan negara tetangga,  seperti  Malaysia  berada pada  posisi  (25)  dan  Singapore  pada posisi (2).
Data  lainnya  berkaitan  SDM dikemukakan  oleh  World  Bank (2018)  tentang The  Human  Capital Indeks. Indonesia  berada  pada  posisi (87). Sedangkan Singapore menempatkan  posisi  (1),  kemudian diikuti oleh Jepang (2), dan Republik Korea  (3).  Sementara  Malaysia  (57) masih  berada  di  atas  Indonesia. Kedua  data  ini  menunjukkan  bahwa Indonesia  masih  banyak  pekerjaan rumah  untuk  meningkatkan  SDM
yang berkualitas, unggul dan berkompetitif. Program atau kebijakan  yang  mendukung  terhadap pengembangan SDM sangat diharapkan, serta membangun kolaborasi dengan swasta dan perguruan tinggi untuk pengembangan SDM di Indonesia. Tertinggalnya  Indonesia  dengan negara  lain  dalam  pengembangan SDM berimplikasi  pada  daerah  yang
belum  baik  dalam  tata  kelola  SDM, salah  satunya  adalah  Provinsi  Aceh.
Aceh  merupakan  salah  satu  daerah yang mempunyai status keistimewaan.  Status  ini  menjadikan Aceh  banyak  mendapatkan  dana tambahan (dana otsus) dari pemerintah pusat  yang tidak dimiliki oleh daerah lainnya. Namun,  dengan dana  yang  besar  tidak  berkorelasi positif terhadap pengembangan SDM di  Aceh.  Salah  satunya  dapat  dilihat masih  tingginya  jumlah  kemiskinan dan pengangguran terdidik di Aceh.
Data  BPS  tahun  2018,  Tingkat Pengangguran
Terbuka
(TPT) tertinggi  Provinsi  Aceh  diduduki oleh  angkatan  kerja  yang  memiliki pendidikan  diploma  mencapai  11,47 persen  dan  universitas  sebesar  9,67 persen.
Rendahnya tingkat pendidikan di sebagian kabupaten/kota  di  Aceh,  khususnya di  kabupaten  yang baru dimekarkan telah
menyebabkan tingkat kemiskinan  masyarakat  di  kawasan tersebut  sangat    tinggi,    yaitu melebihi    20    persen    melebihi tingkat    kemiskinan    nasional, 14,44persen (Madjid, 2014). Data ini menunjukkan bahwa lulusan perguruan  tinggi  belum  terserap maksimal di dunia kerja. Permasalahan pengangguran
merupakan  masalah  kompleks.  Oleh karena itu dalam penyelesaian masalah  yang  kompleks,  diperlukan keterlibatan aktor di luar pemerintah.
Perkembangan  studi  administrasi publik, telah memusatkan
perhatiannya pada konsep kolaborasi.  Hal  ini  sesuai  dengan perkembangan  paradigma  terakhir dalam  administrasi  publik,  yang melihat  administrasi  publik  sebagai governance (Henry,  2012;  Ikeanyibe et  al.,  2017). Paradigma Governance menekankan akan pentingnya pemerintah  bekerja  berbasis  jaringan (Osborne,  2010).  Karena  melalui kolaborasi  dan  jaringan  tidak  hanya mencapai efisiensi, namun terakomodir nilai-nilai penting lainnya    dalam  penyelenggaraan pemerintahan  (Ikeanyibe  et  al., 2017).
Berbagai  tantangan  baru  yang dihadapi  oleh  pemerintah  terhadap kompleksitas  permasalahan  publik, dihadapkan  pemerintah  membuka diri  untuk  melakukan  kerjasama dengan  aktor  lainnya  (Putra,  2012).
Melalui kerjasama diharapkan mampu menjawab keterbatasan-
keterbatasan  yang  dialami  oleh pemerintah. Kerja sama yang dimaksud  yaitu  kerjasama  aktor pemerintah,  universitas  dan  dunia usaha (swasta). Konsep ini kemudian dikenal dengan istilah triple helix .
Triple  helix merupakan  model kerja sama antara pemerintah, universitas,  dan  dunia  usaha  yang saling  berhubungan  dalam  rangka menghasilkan pengetahuan teknologi baru guna mendukung dan meningkatkan  inovasi  (Etzkowitz  & Leydesdorff, 1998). Kolaborasi antar tiga  aktor  menunjukkan  adanya keberhasilan dalam menjalankan
program  pemerintah.  Sebagaimana hasil  penelitian  Brem  &  Radziwon
(2017)  bahwa  kolaborasi  antara universitas dan pemangku kepentingan  lokal  menjadi  faktor kunci keberhasilan pertumbuhan ekosistem  kewirausahaan  regional  di Denmark. Kajian  dari  Afzal,  et  al  (2017) menemukan bahwa Universitas Kebangsaan Malaysia dan Universitas Malaya telah memainkan perannya  sebagai  universitas  riset  di
Malaysia.  Kolaborasi  industri  dan universitas  telah  berdampak  positif terhadap  pembangunan  regional  di Malaysia. Industri membuka peluang dengan  universitas  untuk  kemitraan penelitian di Malaysia.
Penelitian  Nakwa,  etl  al  (2012) model triple  helix berpengaruh signifikan  terhadap  pengembangan industri  di  Thailand.  Peran  sponsor perantara  dianggap  penting  untuk mempromosikan
pengembangan jaringan triple  helix dalam  kasus industri  di  Thailand.  Senada  hal  itu, penelitian  Zhang,  et.  al  (2019) menemukan adanya pengaruh signifikan pada kinerja ilmiah lembaga  CAS  dan  meningkatkan efek investasi penelitian pada kinerja lembaga  ilmiah  CAS. Triple  helix juga berpengaruh signifikan terhadap kemampuan  inovasi  dan  keunggulan bersaing  Asyhari  &  Wasitowati (2015).  Beberapa  hasil  penelitian terdahulu menunjukkan bahwa banyak  keberhasilan  program  atau kebijakan pemerintah dijalankan
melalui triple helix. Permasalahan pengembangan SDM  di  Aceh  dapat  diselesaikan dengan  menggunakan  konsep triple
helix .  Konsep  ini,  aktor  pemerintah, universitas  dan  dunia  industri  saling berkolaborasi  dalam  menciptakan
SDM yang unggul dan siap berkompetisi  dalam  dunia  kerja. Oleh  karena  itu,  tulisan  ini  lebih lanjut  akan  menganalisis  bagaimana peran masing-masing aktor ini dalam pengembangan  SDM  di  Provinsi Aceh.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pengumpulan  data  terdiri  dari  data primer  dan  sekunder.  Data  primer dikumpulkan  dengan  menggunakan teknik purposive sampling. Perhatian utama  dalam  memilih  purposive sampling adalah atas penilaian peneliti  terhadap  siapa  yang  dapat memberikan  fakta  dan  informasi terbaik  untuk  menjawab  tujuan penelitian (Kumar, 2011).
Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara terstruktur dikembangkan  dengan  pertanyaan terbuka. Wawancara dilakukan dengan  durasi  rata-rata  antara  45 sampai 55 menit. Wawancara dilakukan  dengan  cara  menghubungi
para informan terlebih dahulu. Catatan lapangan, rekaman wawancara  dengan  memperoleh  izin sebelumnya  dari  informan,  dan observasi dimasukkan
dalam
pengumpulan  data.  Data  sekunder
dilakukan  melalui  kajian  terhadap dokumentasi  untuk  mengumpulkan sumber  data  sekunder,  yaitu  berupa laporan dan dokumen-dokumen resmi  dari  pemerintah,  maupun literatur  yang  relevan  dengan  kajian. Data  sekunder  yang  dikumpulkan kemudian dianalisis berdasarkan variabel yang ditetapkan.
Analisis  data  menggunakan model (Miles et al., 2014) terdiri dari tiga  tahapan,  yaitu  kondensasi  data, penyajian data, dan menarik kesimpulan/verifikasi. Kondensasi data, aktivitas yang dilakukan berupa membuat  ringkasan,  pengkodean, membuat kategorisasi. Data-data tersebut  disortir/dipilah,  membuang data yang tidak relevan, dan mengatur  data  sehingga  kesimpulan akhir dapat ditarik dan diverifikasi.
Aktivitas selanjutnya adalah menyajikan  sekumpulan  informasi yang telah terorganisir yang memberikan  kemungkinan  adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan  tindakan.  Penyajian data  dilakukan  dalam  bentuk  uraian singkat,  bagan,  maupun  sejenisnya. Aktivitas terakhir, melakukan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dilakukan verifikasi oleh peneliti selama penelitian berlangsung. C. Hasil Penelitian dan Pembahasan .

## 1.  Kondisi  Tenaga  Kerja  di
Provinsi Aceh
Jumlah tenaga kerja di Provinsi
Aceh mengalami peningkatan signifikan  dalam  setahun  terakhir. Berdasarkan  data  yang  dirilis  oleh
BPS  Aceh  tahun  2022,  jumlah angkatan kerja tahun  2022  mencapai 2,520  juta  orang,  atau  bertambah sekitar  32  ribu  orang  dibandingkan tahun  2021.  Dengan  meningkatnya ketenagakerjaan  di  Provinsi  Aceh dapat mengurangi tingkat pengangguran terbuka (TPT). Disisi  lain,  masyarakat  Aceh lebih banyak memilih bekerja sebagai  pegawai  bila  dibandingkan dari pada menjadi wirausaha. Hal ini dipengaruhi  oleh  pola  pikir,  bahwa menjadi pegawai kebutuhan hidupnya  terjamin.  Seperti  data dilansir oleh BPS (2017) menunjukkan bahwa pekerjaan buruh/karyawan/pegawai lebih diminati masyarakat  Aceh  sejumlah 806,524  orang  bila  dibandingkan dengan  menciptakan  usaha  sendiri sebanyak 421,668 orang (BPS
Provinsi Aceh, 2017).
Tren  pengangguran  di  Aceh tiga  tahun  terakhir  tahun  2013-2015
menunjukkan  peningkatan  jumlah pengangguran  di  Provinsi  Aceh.
Pada tahun 2013, jumlah
pengangguran  mencapai  177.828 orang,  mengalami  kenaikan  pada tahun  2014  menjadi  191.489  orang. Kemudian  di  tahun  2015,  kembali terjadi  kenaikan  menjadi  216.806 (BPS  Aceh  2016).  Pemerintah  tidak boleh menutup mata dengan permasalahan  ini,  perlu  ada  strategi untuk meningkatkan SDM dan
lapangan  kerja  bagi  masyarakat
Aceh. Dilihat dari jenis pengangguran, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tertinggi  Provinsi  Aceh  diduduki oleh  angkatan  kerja  yang  memiliki pendidikan  diploma  mencapai  11,47 persen  dan  universitas  sebesar  9,67 persen.  Data  ini  menunjukkan  masih rendahnya  daya  serap  tenaga  kerja yang berlatar belakang dari pengangguran terdidik. Jumlah penduduk Aceh yang bekerja menurut  tingkat  pendidikan, ternyata masih  didominasi  oleh  masyarakat lulusan  Sekolah  Dasar.  Sebagian besar  mereka  bekerja  sebagai  buruh dan  petani.  Untuk  lebih  jelas,  data terkait  tingkat  pendidikan  dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 1. Jumlah Tenaga Kerja
Aceh Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tingkat Pendidikan Jumlah Tenaga Kerja % SD 1.040.777 orang 26,33% SMP 886.262 orang 22,42% SMA 1.459.038 orang 36,92% Perguruan Tinggi 565.291 orang 14,30% Sumber: BPS Aceh tahun 2022 Data diatas menunjukkan bahwa tenaga kerja di Provinsi Aceh rata-rata memiliki tingkat pendidikan rendah.  Sehingga  permasalahan  ini menjadi  prioritas  dari  pemerintah daerah untuk diatasi. Oleh karena itu, dalam  mengatasi  permasalahan  ini diperlukan kolaborasi antara
pemerintah,  universitas  dan  industri. Ketiga  aktor  ini  sangat  berperan dalam  menyelesaikan  permasalahan pengangguran  dan  pengembangan SDM di Provinsi Aceh.
2.  Pengembangan  SDM  Dalam Pendekatan Triple Helix Permasalahan pengangguran dan pengembangan SDM merupakan masalah yang kompleks. Triple helix dalam  pengembangan  SDM  di  Aceh terdiri dari tiga aktor, yaitu Pemerintah  Aceh,  Universitas  dan Industri (perusahaan) yang beroperasi di wilayah Aceh. Provinsi Aceh  memiliki  sejumlah  perguruan tinggi  negeri  maupun  swasta.  Di  ibu kota  Provinsi  Aceh  terdapat  dua kampus  besar,  Universitas  Syiah
Kuala di bawah Kementerian Pendidikan,  dan  UIN  Ar-Raniry  di bawah Kementerian Agama. Kehadiran  dua  kampus  ini  menjadi harapan  mampu  mengubah  cara pandang mahasiswa dalam berinovasi dan berwirausaha. Universitas  memainkan  peran penting dalam pengembangan kompetensi  lulusannya  (Farinha  & Ferreira (2013). Perlu perubahan cara pandang terhadap pengelolaan universitas  dari  “pengajaran  dan penelitian”,  menjadi  lembaga  yang bisa memberikan kontribusi langsung pada  pembangunan  ekonomi  dan kesejahteraan  masyarakat,  melalui pengetahuan  dan  teknologi  yang dihasilkan  (Manoel  et  al.,  2008). Dengan  kata  lain,  universitas  harus
menjalankan perannya sebagai “ entrepreneurial university ”. Dalam perkembangannya, universitas  memainkan  peran  sentral dalam pelaksanaan triple helix (Razak  &  Saad,  2007).  Peran universitas  dapat  mengubah  pola pikir para mahasiswa untuk menumbuh  kembangkan  semangat wirausaha.  Hal  ini  dapat  dilakukan melalui  memasukkan  mata  kuliah entrepreneurship dalam  kurikulum perguruan tinggi. Sejauh ini rata-rata perguruan  tinggi  telah  memasukkan mata kuliah entrepreneurship sebagai  mata  kuliah  wajib.  Namun pelaksanaannya  belum  berdampak signifikan  dari  tujuan  mata  kuliah tersebut. Mata kuliah entrepreneurship diharapkan mahasiswa  tidak  hanya  mampu penguasaan  teori,  akan  tetapi  lebih pada praktek bagaimana mengorganisasikan kewirausahaannya. Perguruan  tinggi  juga  menjadi pusat  perubahan  carang  pandang mahasiswa. Perguruan tinggi memberikan  wadah  dan  kesempatan bagi mahasiswa untuk mengaktualisasikan diri dalam berwirausaha.  Seperti  klinik  bisnis yang  dikelola  secara  bersama  oleh mahasiswa sebagai laboratorium pengembangan semangat bisnis.
Tidak  dapat  dipungkiri,  umumnya masyarakat Aceh menjadi PNS minat tertinggi. Karena menjadi PNS hidup lebih aman tanpa adanya risiko.
Selain  mengubah  pola  pikir
mahasiswa,  peluang  lainnya  yang bisa dilakukan oleh perguruan tinggi adalah meningkatkan kualitas lulusan yang  siap  berkompetisi  di  era revolusi  industri  4.0.  Perkembangan teknologi  dan  industri  menuntut lulusan  perguruan  tinggi  melek terhadap teknologi. Peningkatan kualitas  lulusan  dapat  dirumuskan dari kebijakan kurikulum yang mampu menjawab tantangan globalisasi.
Dari sektor dunia industri harus membuka  diri  untuk  melakukan kerjasama dengan universitas. Sektor industri  harus  memberikan  masukan terhadap  perguruan  tinggi  terhadap SDM  yang  siap  pakai  dan  mampu berinovasi. Sehingga kurikulum yang dihasilkan  oleh  perguruan  tinggi menjawab  tuntutan  dunia  kerja sebagai  pengguna  lulusan  perguruan tinggi.  Kemudian,  sektor  industri
juga membuka peluang bagi mahasiswa untuk melakukan praktek untuk mahasiswa dalam mengimplementasikan teori-teori yang  didapatkan  selama  di  kelas.
Kolaborasi  seperti  ini  diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan pengangguran  dan  pengembangan SDM di Provinsi Aceh.
Kemudian,  Pemerintah  Aceh tidak  boleh  menutup  diri  dengan perguruan tinggi dan industri. Pemerintah harus bekerjasama dengan universitas di setiap pengambilan sebuah kebijakan melalui  naskah  akademik  atau  hasil penelitian. Terutama yang
menyangkut  dengan  hajat  hidup orang  banyak.  Sehingga,  kebijakan yang  diambil  berdasarkan evidence base. Bukan  kebijakan  didasari  pada “nafsu kekuasaan” untuk kepentingan  segelintir  kelompok. Pemerintah  Aceh  mendukung  dan menganggarkan sebagian dana anggaran  daerah  untuk  kebutuhan riset.  Sebagaimana  yang  dilakukan oleh  Malaysia  dengan  memberikan mandat  kepada  empat  universitas sebagai  “ research  university ”  dan sekaligus  memberikan  pendanaan sebesar 15 juta USD untuk penelitian, pengembangan dan komersialisasi. Dukungan pemerintah  Malaysia  sangat  tinggi untuk  pengembangan  SDM  melalui perguruan  tinggi.  Meskipun  hasil penelitian menunjukkan belum sesuai  dengan  harapan  (Razak  &
Saad, 2007).
Keberhasilan triple helix dalam pengembangan sumber daya manusia di  Provinsi  Aceh  menjadi  harapan yang  dinginkan.  Namun,  dalam pelaksanaannya masih banyak tantangan-tantangan  yang  dihadapi untuk  membangun  kolaborasi  tiga aktor tersebut. Beberapa tantangannya  diantaranya  sebagai berikut: 1) Kurangnya  kesadaran  dari masing-masing aktor pentingnya  kolaborasi.  Masing- masing  aktor  berjalan  sendiri tanpa  adanya  kolaborasi  satu sama  lainnya.  Berkolaborasi akan melahirkan hasil yang baik
dari  pada  masing-masing  aktor harus berjalan sendiri. Akhirnya sinergitas  ketiga  aktor  itu  tidak berjalan dengan baik.
2) Ego  sektoral  diantara  aktor  di
dalamnya. Ego sektoral lembaga  merupakan  hal  yang sering kita temui dalam pemerintahan. Aktor pemerintah  yang  menganggap memiliki program andalan masing-masing. Kemudian, beranggapan  bisa  menjalankan program  dengan  sendiri  tanpa bantuan  atau  kerjasama  dengan lembaga lainnya. Padahal beberapa temuan riset menunjukkan  hampir  semua kendala  yang  dihadapi  oleh pemerintah  berkaitan  tentang SDM  dan  anggaran.  Mengatasi masalah pengangguran dan pengembangan  SDM  di  Aceh sangat  sulit  apabila  masing- masing aktor masih mengedepankan ego sektoral. 3) Kurangnya  komitmen  antar aktor.  Komitmen  merupakan unsur penting dalam mewujudkan triple helix. Tanpa adanya komitmen bersama
maka  kolaborasi  tidak  dapat terwujud.
4) Kurangnya  komunikasi  antar aktor, permasalahan ini berdampak pada tidak memahami  masalah  antar  satu aktor  dengan  aktor  lainnya. Seperti  ketidakpastian  regulasi pendidikan  tinggi,  perubahan
aturan  dalam  pemerintahan,
sehingga komunikasi antar aktor  itu  penting,  agar  sesama aktor memahami titik
permasalahannya.
Tantangan  sebagaimana  yang dijelaskan  di  atas  merupakan  faktor penyebab  kolaborasi  pemerintah, universitas, dan industri dalam pengembangan  SDM  di  Provinsi Aceh  belum  berjalan  baik.  Ketiga aktor masih berjalan dengan masing- masing programnya. Masih menunjukkan  kurangnya  kesadaran pentingnya kolaborasi dalam
penyelesaian  masalah  sosial.  Hal  ini juga  dilandasi  pada  ego  masing- masing  aktor  yang  menganggap dapat  menyelesaikan  permasalahan dengan  sendiri.  Sehingga,  ketiga aktor itu menunjukkan kolaborasi.

## D. Kesimpulan dan Saran
Perubahan  paradigma  dalam penyelenggaraan  pemerintahan  telah memusatkan perhatiannya pada konsep kolaborasi. Kolaborasi diyakini  dapat  membantu  dalam penyelesaian  permasalahan  sosial.
Interaksi  antar  aktor  pemerintah, universitas dan industri dalam administrasi  publik,  dikenal  dengan konsep triple helix . Karya Etzkowitz
& Leydesdorff (1998) yang menjelaskan  bagaimana  pemerintah,
universitas,  dan  dunia  usaha  harus berhubungan  dalam  rangka  untuk menghasilkan pengetahuan teknologi baru  yang relevan untuk mendukung dan meningkatkan inovasi. Model ini sangat  cocok  diterapkan  dalam
pengembangan  SDM  di  Provinsi Aceh. Pemerintah  mempunyai  peran sebagai pembuat kebijakan menghasilkan kebijakan yang mendukung  terhadap  pengembangan riset  dan  teknologi.  Hasil  penelitian dari perguruan tinggi dapat digunakan  oleh  pemerintah  sebagai dasar  dalam  merumuskan  kebijakan atau  program  untuk  menyelesaikan masalah  publik.  Begitu  juga  halnya dengan sektor industri, membuka diri terhadap universitas  dalam  pengembangan riset  dan  memberikan  masukan terhadap  kebutuhan  SDM  sesuai dengan  kebutuhan  pasar.  Sehingga, lulusan  perguruan  tinggi  mampu bersaing  di  era  revolusi  industri  dan menjadi lulusan yang siap bekerja. Sementara universitas, memainkan perannya sebagai lembaga  “ agent  of  change” yang berfungsi  menyiapkan  SDM  yang unggul berbasis riset dan pengembangan  teknologi.  Melalui perubahan kurikulum serta mengubah  pola  pikir  mahasiswa untuk  berinovasi  dan  berwirausaha, akan membuat cara pandang mahasiswa tidak hanya mengandalkan  menjadi  PNS,  akan tetapi mampu berinovasi dan berkarya sehingga menciptakan pekerjaan  baru.  Untuk  mencapai  itu, ketiga  aktor  tersebut  harus  saling berkolaborasi  antar  satu  dengan lainnya dalam penyelesaian pengangguran  dan  pengembangan SDM di Provinsi Aceh. Berkolaborasi  jauh  lebih  baik  dari pada  mengedepankan  ego  sektoral yang tidak dapat menunjukkan prestasi baik. Penelitian ini memberikan pijakan  dalam  upaya  penguatan SDM Aceh melalui rekomendasi: (1) Membangun kesadaran bagi pemerintah melalui kebijakan pengembangan  SDM  Aceh  yang bersinergi antara pemerintah, universitas, dan dunia industri dalam menghasilkan  kualitas  SDM  Aceh
(2)  Membangun  komitmen  bersama dengan  para  pemangku  kepentingan dalam menguatkan SDM dan menghasilkan  tenaga  kerja  Aceh yang berdaya saing; (3) Menghilangkan  rasa  ego  sektoral dengan merajut kerja sama pemerintah,  universitas,  dan  dunia industri.

## DAFTAR PUSTAKA
Afzal, M. N. I., Dutta, S., Mansur, K. B. H. M., & Lawrey, R. (2017). Practice  of  Triple  Helix  (TH)
Model  in  Malaysian  Research Universities  (RU). The  Asian Journal of Technology Management  (AJTM) , 10 (2),
90–104.
https://doi.org/10.12695/ajtm.20 17.10.2.4 Asyhari,  &  Wasitowati.  (2015). HubunganTriple  Helix,  Inovasi, Keunggulan Bersaing dan Kinerja. Conference in Business, Accounting, and Management , 2 (1),  320–334. http://citraindonesia.com/kemen
dag- Brem,  A.,  &  Radziwon,  A.  (2017). Efficient Triple Helix collaboration  fostering  local niche  innovation  projects  –  A case from Denmark. Technological  Forecasting  and Social  Change , 123 ,  130–141. https://doi.org/10.1016/j.techfor e.2017.01.002
Etzkowitz,  H.,  &  Leydesdorff,  L. (1998). The  Endless  Transtion: A “Triple Helix” of  University- Industry-Government  Relation . 36 ((3)), 203–208. https://doi.org/doi:10.1023/a:10 17159001649 Farinha,  L.,  &  Ferreira,  J.  (2013).
Triangulation of the triple helix:
a  conceptual  framework. Triple Helix  Association,  Working  … , May , 1–25. https://doi.org/10.13140/2.1.416 1.1202 Henry, N. (2012). Public Administration & Public Affairs . PHI Learning. Ikeanyibe,  O.  M.,  Ori,  O.  E.,  & Okoye, A. E. (2017). Governance  paradigm  in  public administration  and  the  dilemma of  national  question  in  Nigeria.
Cogent Social Sciences , 3 (1), 1– 16. https://doi.org/10.1080/2331188 6.2017.1316916 Kumar, R. (2011). Research
Methodology:  A  step-by-step guide  for  beginners (3rd  ed.).
Sage Publication. Madjid,  M.  S.  A.  (2014).  Analisis tingkat pendidikan dan kemiskinan  di  aceh. Jurnal Pencerahan , 8 (26), 15–37. Manoel, J., Mello, C. De, & Federal,
U.  (2008).  New  directions  in
Latin American university- industry-government interactions. International Journal of Technology Management  and  Sustanaible Development, 7 (3),  193–205.
https://doi.org/10.1386/ijtm7.3.
193/1 Miles,  M.  B.,  Huberman,  A.  M.,  & Saldana,  J.  (2014). Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook . Sage Publication. Nakwa, K., Zawdie, G., & Intarakumnerd,  P.  (2012).  Role of Intermediaries in Accelerating the Transformation  of  Inter-Firm Networks  into  Triple  Helix Networks:  A  Case  Study  of SME-based Industries in Thailand. Procedia - Social and Behavioral Sciences , 52 , 52–61. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.
2012.09.441
Osborne,  S.  P.  (2010). The  New Public  Governance?  Emerging Perspectives  on  the  Theory  and Practice  of  Public  Governance . Routledge.
Putra,  F.  (2012). New  Public Governance . UB Press.
Razak,  A.  A.,  &  Saad,  M.  (2007). The  role  of  universities  in  the evolution  of  the  Triple  Helix culture  of  innovation  network: The case of Malaysia. International Journal of Technology Management & Sustainable  Development , 6 (3),
211–225.
https://doi.org/10.1386/ijtm.6.3.
211_1
Zhang,  Y.,  Chen,  K.,  &  Fu,  X. (2019).  Scientific  effects  of Triple Helix interactions among research  institutes,  industries
and  universities. Technovation ,
86 – 87 (May),
33–47. https://doi.org/10.1016/j.techno vation.2019.05.003
Dokumen: BPS  Aceh.  2022.  Provinsi  Aceh Dalam Angka. BPS  Aceh.  2018.  Provinsi  Aceh Dalam Angka. BPS  Aceh.  2017.  Provinsi  Aceh Dalam Angka. BPS  Aceh.  2016.  Provinsi    Aceh Dalam Angka.

## Website:
United  Nation. Global  Competetive Indeks Report, http://reports.weforum.org/g lobal-competitiveness- report-2018/ World  Bank.  2018.  The  Human Capital Indeks.
https://www.worldbank.org/en/da ta/interactive/2018/10/18/human- capital-index-and-components- 2018