Perspektif Akuntansi
Volume 2 Nomor 2 (Juni 2019), hal. 109-119 ISSN: 2623-0194 (Print), 2623-0186 (Online) Copyright© The Authors(s). All Rights Reserved
Fakultas Ekonomika dan Bisnis,
Universitas Kristen Satya Wacana DOI: https://doi.org/10.24246/persi.v1i2.p109-119 http://ejournal.uksw.edu/persi

## Pilihan Auditor pada Perusahaan dengan Koneksi Politik
Mitha Dwi Restuti 1
Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Kristen Satya Wacana
Received 28 September 2018 Accepted 24 Juni 2019 Abstract. This  study  examines  whether  companies  with  political connections have a tendency to choose auditors. Politically connected companies choose non-Big 4 auditors because they tend to cover rent- seeking or tunneling activities and choose non-Big 4 auditors because of loose supervision. Political connection criteria in accordance with Faccio (2006). Political connections are measured by the percentage of board  of  directors  and  board  of  commissioners  who  have  political connections to the total members of the board of directors and board of commissioners. The test used logistic regression. The results showed that companies with political connections tended to choose non-Big 4 auditors because auditors tended to be loose in supervision. Therefore, they did not detect any rent-seeking and tunneling behavior carried out by the company.
Keywords: Political connection, auditor choice.
Abstrak. Penelitian ini menguji apakah perusahaan dengan koneksi politik  memiliki  kecenderungan  memilih  auditor.  Perusahaan dengan koneksi politik memilih auditor non-Big 4 karena cenderung menutupi aktivitas rent-seeking atau tunneling dan memilih auditor non-Big 4 karena pengawasan yang longgar. Kriteria koneksi politik sesuai  dengan  Faccio  (2006).  Koneksi  politik  diukur  dengan presentase anggota board of director dan board of comissioner yang memiliki koneksi politik terhadap total anggota board of director dan board of comissioner .  Pengujian menggunakan regresi logistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan dengan koneksi politik cenderung  memilih  auditor non-Big  4 karena  auditor  cenderung longgar  dalam  pengawasan.  Dengan  demikian  mereka  kurang
1 mitha.restuti@staff.uksw.edu
mendeteksi  adanya  perilaku rent-seeking dan tunneling yang dilakukan oleh perusahaan
Kata kunci: Koneksi politik, pilihan auditor.

## Pendahuluan
Koneksi politik merupakan fenomena yang terjadi tidak hanya di negara maju tetapi juga di negara berkembang dan negara transisi  (Wu, Wu, Zhou, & Wu, 2012) termasuk terjadi di negara-negara di Asia dan juga di Indonesia. Koneksi politik terjadi karena karakteristik negara di Asia adalah negara yang struktur kepemilikannya terkonsentrasi, rendahnya penegakan hukum dan pengawasan publik,  rendahnya  perlindungan  terhadap  pemegang  saham  minoritas  yang menyebabkan koneksi politisi menjadi pertimbangan bagi perusahaan supaya bisnis bisa berjalan dengan lancar (Claessens, Djankov, Fan, & Lang, 2002; Haw, Hu, Hwang, & Wu, 2004; Klapper & Love, 2004).
Di  Indonesia,  koneksi  politik  memainkan  peranan  yang  penting  dalam menentukan  nilai  perusahaan  (Habib,  Muhammadi,  &  Jiang,  2017b). Keuntungan  yang  bisa  didapat  dari  adanya  koneksi  politik  adalah  adanya perlindungan  dari  ketidakpastian  dalam  menjalankan  bisnis,  kemudahan mendapatkan  alokasi  modal  oleh  pemerintah,  pemberian  dana  talangan (bailouts) dan peluang bisnis yang lain (Boubakri, Guedhami, Mishra, & Saffar, 2012;  Dinc,  2005;  Faccio,  2006).  Dengan  adanya  koneksi  politik  tersebut perusahaan perlu menjaga koneksi dengan memiliki kinerja yang baik. Kinerja yang  baik  dicerminkan  dengan  laba  yang  tinggi,  tetapi  laba  yang  tinggi  juga perlu  dilihat  apakah  laba  tersebut  merupakan  hasil  adanya  manajemen  laba atau tidak. Perusahaan dengan koneksi politik juga dikaitkan dengan adanya manajemen  laba  melalui tunneling (Habib et  al .,  2017b).  Dengan  adanya manajemen laba ini menyebabkan kualitas laba menjadi buruk.
Keberadaan koneksi politik pada perusahaan menekankan bahwa ada pihak di dalam  perusahaan  yang  bisa  mempengaruhi  pelaporan  keuangan  dengan melakukan  eksploitasi  sumber  daya  perusahaan  dan  mengabaikan  investor. Atau bisa dikatakan bahwa adanya koneksi politik di dalam perusahaan dapat melakukan  manupilasi  laporan  keuangan  dengan  tujuan  menyembunyikan informasi  kinerja  ekonomi  untuk  meyakinkan  bahwa  tindakan  mengalihkan perhatian    yang  berasal  dari  kroni  politik  dan  korupsi  tidak  terungkap (Guedhami, Pittman, & Saffar, 2014). Hal ini akan mempengaruhi kualitas laba yang dihasilkan oleh perusahaan dengan koneksi politik.
Terdapat  dua  pandangan  mengenai  kualitas  laba  terkait  dengan  perusahaan dengan  koneksi  politik.  Yang  pertama  adalah  perusahaan  dengan  koneksi politik dikaitkan dengan kualitas laba yang buruk.  Penelitian  Chaney, Faccio,
dan Parsley (2011) membuktikan bahwa perusahaan dengan koneksi politik memiliki  kualitas  laba  yang  lebih  buruk  dibandingkan  dengan  perusahaan tanpa  koneksi  politik.  Pandangan  yang  kedua  adalah  perusahaan  dengan koneksi  politik  merupakan  subyek  pengawasan  yang  ketat,  termasuk  dari media dan masyarakat sehingga dikaitkan dengan kualitas laba yang lebih baik (Chaney et al ., 2011).
Adanya  tekanan  untuk  memberikan  pengungkapan  yang  baik  dan  juga pelaporan  keuangan  dengan  kualitas  yang  tinggi  juga  akan  meningkatkan kualitas laba perusahaan dengan koneksi politik, terlebih apabila perusahaan memiliki  tujuan  bahwa  investor  di  luar  perusahaan  mengetahui  dan mempertimbangkan hal ini (Guedhami et al ., 2014). Hal ini akan diikuti dengan pemilihan auditor oleh perusahaan, bahwa perusahaan dengan koneksi politik akan  lebih  memilih  auditor Big  4 karena  investor  akan  menilai  transparansi perusahaan  untuk  kepentingan  mereka.  Hal  ini  juga  memperlihatkan  bahwa laporan  keuangan  dengan  kualitas  yang  baik  akan  membantu  mencegah ekspropriasi  oleh  pihak  internal  yang  dominan  dan  kepentingan  politiknya. Tetapi sebaliknya, apabila perusahaan dengan koneksi politik lebih cenderung menyembunyikan  kepentingan  internal,  maka  perusahaan  akan  memilih auditor non-Big  4 dengan  anggapan  bahwa  auditor  tidak  terlalu  ketat  dalam pemeriksaan.
Perusahaan dengan koneksi politik bisa memilih auditor dengan kualitas tinggi karena perusahaan memberikan sinyal kepada pihak luar perusahaan bahwa perusahaan  transparan.  Di  sisi  lain,  perusahaan  dengan  koneksi  politik  juga bisa  memilih  auditor  dengan  kualitas  yang  lebih  rendah  untuk  menutupi kecurangan  yang  dilakukan  perusahaan  karena  auditor  cenderung  longgar dalam  pengawasan.  Penelitian  ini  akan  menguji  apakah  perusahaan  dengan koneksi politik akan lebih cenderung memilih auditor yang kualitasnya lebih rendah  karena  perusahaan  akan  memanfaatkan  koneksi  politik  dalam menjalankan  bisnisnya  dan  menutupi  kecurangan  yang  dilakukan  dari pengawasan  publik.  Penelitian  ini    dilakukan  di  Indonesia  karena  sejak  era reformasi banyak pengusaha mulai masuk ke politik dengan menjadi anggota parlemen, dalam hal ini, konteks ini menjadi menarik untuk diteliti.

## Pengembangan Hipotesis
Faccio  (2006)  menyatakan  bahwa  perusahaan  dapat  dikatakan  memiliki koneksi  politik  apabila  setidaknya  ada  satu  pemegang  saham  yang  memiliki sedikitnya  sepuluh  persen  hak  suara  atau  manajemen  puncak (board  of director) menjadi  anggota parlemen,  menteri  atau  berhubungan  erat  dengan politisi atau partai politik. Ada beberapa hal yang  menyebabkan perusahaan memiliki koneksi politik (Habib et al ., 2017b) yaitu yang pertama ketika pasar
tidak berjalan dengan baik dalam mendukung bisnis dalam hal regulasi yang berlebihan, beban pajak dan rendahnya perlindungan terhadap hak properti, maka  pengusaha  bergantung  kepada  koneksi  politik  untuk  mengurangi  hal tersebut.
Kedua, perusahaan cenderung membangun koneksi politik karena pemerintah memiliki  kontrol  terhadap  sumber  daya  yang  substansial  dan  pemerintah mempunyai  kekuasaan  dan  diskresi  untuk  mengalokasikan  sumber  daya tersebut  dan  menyetujui  proyek  yang  dibiayai  pemerintah.  Ketiga,  teori ketergantungan sumber daya menunjukkan bahwa koneksi politik membantu perusahaan  dalam  memperoleh  sumber  daya  kunci  dan  berurusan  dengan sumber daya eksternal. Karena adanya keuntungan tersebut, perusahaan akan menjalin hubungan dengan pihak yang memiliki koneksi politik dengan tujuan kelancaran  bisnis  ataupun  bisa  mendapatkan  kontrak  dan  bantuan  dari pemerintah.
Koneksi  politik  di  Indonesia  dapat  dijelaskan  sejak  Indonesia  memasuki  era reformasi setelah berakhirnya kekuasaan Suharto pada tahun 1998. Pada masa inilah perubahan terjadi pada profil sosial politik partai di Indonesia (Habib et al .,  2017b).  Pada  masa  ini  banyak  pelaku  bisnis  yang  mulai  masuk  ke  ranah politik  dan  mengambil  alih  kekuasaan  yang  sebelumnya  dipegang  oleh kalangan  birokrat.  Pada  periode  2004-2009  terdapat  banyak  pengusaha memasuki parlemen. Parlemen dalam era reformasi memiliki kekuasaan yang cukup besar dalam proses legislasi dan memiliki hak untuk menyetujui birokrat dan  kepala  tentara  dan  polisi,  termasuk  memiliki  hak  untuk  menentukan anggaran negara (Habib et al ., 2017b).
Peranan  yang  baru  dalam  parlemen  ini  membawa  banyak  konsekuensi. Parlemen  yang  baru  ini  cenderung  lebih  mengadopsi  pembuatan  keputusan berdasarkan konsensus dibandingkan dengan menggunakan majority vote , hal ini menyebabkan elit politik bisa berperan sebagai agen rent-seeking . Sebagai tambahan, anggota parlemen, dengan kekuasaan yang signifikan juga berperan sebagai  broker  yang  menyediakan  bantuan  kepada  perusahaan  bisnis  yang ingin memenangkan kontrak dari pemerintah (Fukuoka, 2013). Koneksi politik di  Indonesia  menyebabkan  munculnya  distribusi  sumber  daya  yang  tidak seimbang dan kemudian menguatkan ketergantungan politisi pada korporasi bisnis.  Korporasi  bisnis  kemudian  mengharapkan  partai  politik  memberi mereka  kontrak  dengan  pemerintah  atau  memberikan  kebijakan  yang memberikan  keuntungan.  Hal  ini  dilakukan  dengan  menempatkan  anggota parlemen di dewan komisaris atau dewan direksi perusahaan dan membentuk rezim koneksi politik.
DeAngelo (1981) mendefinisikan kualitas audit sebagai gabungan akan dua hal yaitu  auditor  akan  mendeteksi  dan  melaporkan  salah  saji  dalam  laporan keuangan  dan  berpendapat  bahwa  perusahaan  audit  yang  lebih  besar  akan memiliki potensi menyediakan layanan kualitas audit yang lebih baik karena dapat berinvestasi pada teknologi audit yang lebih baik dan mempekerjakan auditor dengan keahlian yang lebih baik. Kualitas audit sering diukur dengan membedakan auditor Big 4 dan non-Big 4 , hal ini disebabkan karena auditor yang ada di dalam kelompok Big 4 dianggap menyediakan kualitas audit yang lebih baik dibandingkan non-Big 4 . Kualitas yang lebih baik pada auditor Big 4 ini  adalah  karena  mereka  melaporkan  adanya  salah  saji  material  yang ditemukan  selama  proses  audit,  independen  dan  tidak  terpengaruh  tekanan klien.  Auditor Big  4 dalam  pandangan  pihak  di  dalam  perusahaan  seperti pedang  bermata  dua,  akan  berdampak  negatif  ketika  pemilik  atau  manajer ingin memperoleh keuntungan pribadi dan berdampak positif ketika manajer menginternalisasi kepentingan investor luar (Guedhami et al ., 2014).
Audit memiliki peran penting dalam pengawasan eksternal bagi perusahaan. Dengan kualitas audit yang baik, maka pengawasan akan menjadi lebih ketat terhadap perusahaan karena kualitas audit akan menjalankan prosedur yang lebih banyak apabila menemukan risiko yang lebih tinggi. Dalam hubungannya dengan  teori  keagenan,  adanya  auditor  berkualitas  akan  memberikan pengawasan eksternal yang lebih tinggi terhadap perusahaan sehingga asimetri informasi dapat diminimalkan dan konflik keagenan dikurangi. Penelitian Fan dan Wong (2005) menyatakan bahwa auditor eksternal dapat bekerja sebagai pengawas  eksternal  dan  memitigasi  masalah  agensi  pada  pasar  yang  sedang berkembang.
Peranan auditor dalam perusahaan dengan koneksi politik berada dalam dua pandangan,  yang  pertama  adalah  bahwa  perusahaan  dengan  koneksi  politik akan  memilih  auditor Big  4 karena  perusahaan  memberikan  sinyal  kepada pihak  di  luar  perusahaan  bahwa  perusahaan  transparan.  Keuntungan  lain adalah nilai perusahaan yang meningkat, manajemen laba yang lebih rendah dan biaya modal yang lebih murah  (Guedhami et al ., 2014). Pandangan yang kedua  adalah  perusahaan  dengan  koneksi  politik  memilih  auditor non-Big  4 karena  perusahaan  cenderung  memberikan  laporan  keuangan  yang  buram (opaque) karena  menyembunyikan  adanya  aktivitas rent-seeking ataupun tunneling yang cenderung dilakukan oleh perusahaan (Habib, Muhammadi, & Jiang, 2017a).
Kondisi di Indonesia, adanya koneksi politik di perusahaan bisa jadi merupakan cara  perusahaan  untuk  mendapatkan  sumber  daya  dari  pemerintah.  Adanya koneksi  politik  juga  mengamankan  perusahaan  karena  masih  lemahnya proteksi  investor.  Akan  tetapi,  dengan  kondisi  di  Indonesia  yang  mayoritas
kepemilikan adalah kepemilikan keluarga, memungkinkan kegiatan tunneling dan rent-seeking lebih mudah dilakukan. Guedhami et al ., (2014) dan Habib et al. ,  (2017a)  mengemukakan    beberapa  alasan  perusahaan  di  Indonesia mendapatkan keuntungan dengan memilih auditor non-Big 4 .
Alasan  tersebut,  pertama,  perusahaan  dengan  koneksi  politik  cenderung membuat laporan keuangan menjadi kabur untuk menyembunyikan aktivitas tunneling maupun rent-seeking mereka.  Alasan  kedua,  ketika  perusahaan meningkatkan  transparansi  akan  berakibat  menurunnya  kemampuan pemegang  saham  pengendali  dan  aliansi  politiknya  untuk  mengambil keuntungan dari kekuasaannya. Alasan ketiga adalah kurangnya transparansi dari audit non-Big 4 tidak mengurangi kesempatan untuk mendapatkan kredit dengan  mudah  dari  bank  BUMN  karena  memiliki  koneksi  politik.  Selain  itu biaya untuk mempekerjakan auditor Big 4 lebih mahal dibandingkan dengan auditor non-Big 4 . Penelitian ini menduga bahwa perusahaan dengan koneksi politik di Indonesia akan lebih memilih auditor non-Big 4.
H 1 : Perusahaan dengan koneksi politik cenderung memilih auditor non-Big 4.

## Metoda

## Sampel
Sampel penelitian adalah perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia pada periode 2013-2016 kecuali perusahaan keuangan. Perusahaan keuangan dikeluarkan  dari  sampel  karena    perbedaan  pengukuran  rasio  di  variabel kontrol.  Data awal didapat sebanyak 1.930 observasi, 730 observasi data tidak lengkap,  menyisakan  1.230  observasi  yang  bisa  digunakan.  Data  keuangan didapatkan dari database Thompson Reuters . Data auditor dan koneksi politik hand collected . Nama board of director dan board of commissioner diperoleh dari Bursa  Efek  Indonesia  (http://www.idx.co.id/indeks-En.html), website perusahaan, laporan keuangan auditan dan laporan tahunan.
Data  nama  anggota  parlemen  didapatkan  dari website Dewan  Perwakilan Rakyat (http://www.dpr.go.id/id/anggota/), nama anggota kabinet diperoleh dari  sekretariat  kabinet  Republik  Indonesia  (http://set-kab.go.id/en/profil- kabinet.html).  Kemudian  untuk  data  nama  gubernur  diperoleh  dari (http://www.kemendagri.go.id/staff-directory/gubernur-dan-wakil- gubernur).  Untuk  data  nama board  of  director and board  of  comissioner dicocokkan  dengan  nama  anggota  parlemen,  nama  anggota  kabinet,  nama kepala daerah anggota partai politik dan memiliki hubungan dekat (ayah, ibu, anak, suami, istri) dan kemudian ditentukan apakah ada koneksi politik atau tidak.

## Pengukuran Variabel

## Koneksi Politik
Koneksi  politik  diukur  menggunakan  persentase  jumlah board  of  director (BOD)  atau board  of  comissioner (BOC)  yang  memiliki  koneksi  politik dibandingkan dengan jumlah total BOD dan BOC yang ada dalam perusahaan. Kriteria koneksi politik mengadopsi dengan (Faccio, 2006) perusahaan dengan koneksi politis adalah perusahaan yang minimal salah satu board of director dan board  of  comissioner menjabat  sebagai  anggota  parlemen,  menteri  atau berhubungan erat (ayah, ibu, anak, kakak, adik) dengan politisi ternama atau aktif  di  partai  politik  atau  merupakan  anggota  atau  mantan  militer  pada periode waktu 2014-2016.

## Kualitas Audit
Kualitas audit diukur menggunakan variabel dummy , yaitu 1 untuk auditor Big 4 dan 0 untuk auditor non-Big 4 . Auditor Big 4 memiliki kualitas audit yang lebih baik dibandingkan dengan non-Big 4 . Kantor audit Indonesia yang berafiliasi dengan Big  4 adalah:  Tanudiredja,  Wibisana  dan Rekan  (PWC),  Purwantono, Suherman  dan  Surja  (EY),  Osman  Bing  Satrio  dan  Rekan  (Deloitte)  dan Siddharta Siddharta dan Widjaja (KPMG).

## Variabel kontrol
Variabel  berikut  dimasukkan  sebagai  variabel  kontrol  karena  sesuai  dengan penelitian terdahulu, variabel tersebut mempengaruhi pemilihan auditor oleh perusahaan. Variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:
(a)  Pertumbuhan  penjualan (GROWTH) yang  diukur  dengan:  (penjualan t – penjualan t-1 )/penjualan t-1. Hal  ini  disebabkan  karena  perusahaan  dengan pertumbuhan yang tinggi akan cenderung memilih auditor Big 4 (Guedhami et al .,  2014;  Habib et  al .,  2017a),  (b)  Ukuran  perusahaan (SIZE) yang  diukur dengan In total asset perusahaan i. Perusahaan dengan ukuran yang lebih besar akan  cenderung  memilih  auditor Big  4 (Guedhami et  al .,  2014;  Habib et  al ., 2017a), (c) Rasio leverage (LEV) yang diukur dengan total hutang/total aset.
Perusahaan dengan leverage yang lebih kecil cenderung memilih auditor big 4 (Guedhami et al ., 2014; Habib et al ., 2017a) dan (5) rasio persediaan (INV) yang diukur  dengan  persediaan  dibagi  total  aset.  Perusahaan  yang  memiliki  rasio persediaan yang lebih cenderung memilih auditor Big 4 (Guedhami et al ., 2014; Habib et al ., 2017a).

## Pengujian Hipotesis
Pengujian hipotesis dilakukan dengan regresi logit dengan persamaan sebagai berikut:
logit  ( 𝐵𝑖𝑔 4 𝑛𝑜𝑛 𝐵𝑖𝑔4 ) =   β 0 +   β 1 PC + β 2 𝐺𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ + β 3 𝑆𝑖𝑧𝑒 +   β 4 Lev +   β 5 Inv + ϵ
Keterangan: Big 4 : Auditor Big 4 Non-Big 4 : Auditor non-Big 4 PC : Koneksi politik Growth : Pertumbuhan penjualan Size : Ukuran perusahaan Lev : Rasio leverage Inv : Rasio persediaan
Hipotesis diterima apabila koefisien  1 signifikan negatif.

## Hasil dan Pembahasan

## Hasil
Statistik deskriptif dapat dilihat pada Tabel 1. Pada variabel audit nilai mean adalah  0,3673594  dan  nilai  maksimal  1,  nilai  minimal  0.  Kemudian  variabel koneksi politik nilai mean 0,0528529, nilai maksimal 0,75 dan nilai minimal 0. Sedangkan variabel growth nilai mean 0,4629424, nilai maksimal 476,9463 dan nilai  minimal  -2,960668.  Lebih  lanjut  variabel size nilai mean 21,371,  nilai maksimal 26,27574 dan nilai minimal 12,49687. Untuk variabel lev nilai mean 0,2973843, nilai maksimal 9,037284  dan nilai minimal 0,496142. Lalu untuk variabel inv nilai mean 0,1482633, nilai maksimal 3,428499 dan nilai minimal 0,1757952.

## Tabel 1. Statistik deskriptif
Variable Mean Std. Dev. Min Max Audit 0.3673594 0.482233 0 1 PC 0.0528529 0.1029408 0 0.75 Growth 0.4629424 11.34319 -2.960668 476.9463 Size 21.371 1.727394 12.49687 26.27574 Lev 0.2973843 0.496142 0 9.037284 Inv 0.1482633 0.1757952 0 3.428499 AUDIT: pilihan auditor Big 4 dan non-Big 4, PC: koneksi politik, GROWTH: pertumbuhan penjualan, SIZE: ukuran perusahaan, LEV: rasio leverage, INV: rasio persediaan
Korelasi antar variabel dapat dilihat pada Tabel 2. Korelasi pada alfa 5% terjadi pada variabel Big 4 dan koneksi politik (PC), Big 4 dan size , koneksi politik (PC) dan size, size dan inv.

## Tabel 2. Korelasi antar variabel
Big 4 PC Growth Size Lev Inv Big 4 1 PC 0.0777* 1 Growth -0.0225 -0.027 1 Size 0.3983* 0.2451* 0.0127 1 Lev -0.0037 0.0355 -0.006 -0.0403 1 Inv -0.0314 -0.1217 -0.0187 -0.0847* -0.0372 1
Hasil  pengujian  hipotesis  satu  dapat  dilihat  pada  Tabel  3.    Tabel  ini menunjukkan  bahwa  jumlah  observasi  sebanyak  1.230. Pseudo  R2 adalah sebesar  0,1734  yang  bisa  diartikan  bahwa  variasi  pemilihan  auditor Big  4 sebesar  17,34%  bisa  dijelaskan  oleh  koneksi  politik,  pertumbuhan (growth) , ukuran perusahaan (size) , leverage (lev) dan rasio persediaan (inv). Prob > chi2 bernilai 0,0000 berada di bawah alfa 5% menunjukkan bahwa model fit, bahwa variabel koneksi politik, growth, size , lev dan inv bisa menjelaskan pemilihan auditor Big 4.

## Tabel 3. Hasil pengujian hipotesis
Variables (Coef) (Odds Ratio) Hasil Keputusan Audit Audit Hipotesis PC -1.311** 0.269** Didukung (0.652) (0.1757) Size 0.754*** 2.125*** Didukung (0.0542) (0.115) Growth -0.205 0.815 Tidak didukung (0.131) (0.106) Lev -1.130*** 0.323*** Didukung (0.321) (0.104) Inv 0.411 1.509 Tidak didukung (0.458) (0.691) Constant -16.55*** 0.000*** (1.175) (0.000) Observations LR chi2 (5) Prob > chi2 Pseudo R2 1,230 285.68 0.0000 0.1734 1,230 Standard errors in parentheses
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
Hasil pengujian pada Tabel 3 tampak bahwa variabel koneksi politik signifikan dalam  alfa  5%  dengan  arah  negatif.  Hasil  tersebut  dapat  diinterpretasikan bahwa  apabila  koneksi  politik  semakin  tinggi  maka  peluang  untuk  memilih
auditor Big 4 akan turun. Besaran peluang  dapat dilihat dari odds ratio . Hasil dalam Tabel 3 dapat juga diinterpretasikan bahwa setiap kenaikan 1% koneksi politik. Oleh karenanya, peluang perusahaan untuk memilih auditor Big 4 akan turun  sebesar  73,1%.  Hasil  pengujian  sesuai  mendukung  hipotesis.  Variabel growth dan inv tidak signifikan, yang berarti bahwa pertumbuhan (growth) dan rasio  persediaan  (inv)  tidak  mempengaruhi  peluang  perusahaan  memilih auditor Big 4 .
Variabel size menunjukkan koefisien yang signifikan dengan arah positif, yang berarti  bahwa  setiap  kenaikan  satu  satuan  aset  akan  meningkatkan  peluang memilih auditor Big 4 sebesar 112 %. Hal ini sesuai prediksi bahwa semakin tinggi aset perusahaan akan cenderung memilih auditor Big 4 . Variabel leverage (lev) menunjukkan koefisien yang signifikan dengan arah negatif yang dapat diartikan  bahwa  setiap  kenaikan  satu  satuan leverage akan  mengurangi peluang  untuk  memilih  auditor Big  4 sebesar  67,7%.  Hal  ini  sesuai  dengan prediksi  bahwa  perusahaan  dengan leverage yang  tinggi  cenderung  memilih auditor non-Big 4 .

## Pembahasan
Hasil pengujian menunjukkan bahwa perusahaan dengan koneksi politik lebih cenderung  memilih  auditor non-Big  4 .  Hal  ini  dilakukan  karena  perusahaan ingin  menutupi  perilaku rent-seeking dan tunneling dari  sorotan  pihak  luar perusahaan.  Auditor non-Big  4 cenderung  lebih  longgar  dalam  pengawasan sehingga perilaku rent-seeking dan tunneling bisa jadi kurang terdeteksi oleh auditor.  Perusahaan  dengan  koneksi  politik  juga  cenderung  untuk  tidak meningkatkan transparansi,  karena  pemegang  saham  pengendali  dan  aliansi politiknya  tetap  bisa  memegang  kekuasaan  di  dalam  perusahaan.  Selain  itu biaya untuk mempekerjakan auditor Big 4 lebih mahal dibandingkan dengan auditor non-Big 4 .

## Simpulan
Penelitian ini menguji perusahaan dengan koneksi politik terhadap pemilihan auditor.  Hasil  pengujian  menunjukkan  bahwa  perusahaan  dengan  koneksi politik cenderung untuk memilih auditor non-Big 4 karena perusahaan dengan koneksi politik cenderung untuk menutupi perilaku rent-seeking dan tunneling dari  sorotan  pihak di  luar  perusahaan.  Auditor non-Big  4 cenderung  longgar dalam pengawasan sehingga kurang mendeteksi adanya perilaku rent-seeking dan tunneling yang  dilakukan  oleh  perusahaan.  Penelitian  mendatang  bisa menambahkan  pengujian rent-seeking atau tunneling atau  manajemen  laba untuk  semakin  memperkuat  sebab  perusahaan  dengan  koneksi  politik cenderung memilih auditor non-Big 4 .

## Daftar Pustaka
Boubakri, N., Guedhami, O., Mishra, D., & Saffar, W. (2012). Political connections and the cost  of  equity  capital. Journal  of  Corporate  Finance , 18 (3),  541–559. https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2012.02.005
Chaney, P. K., Faccio, M., & Parsley, D. (2011). The quality of accounting information in politically connected firms. Journal of Accounting and Economics , 51 (1–2), 58– 76. https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2010.07.003
Claessens, S., Djankov, S., Fan, J. P. H., & Lang, L. H. P. (2002). Disentangling the Incentive and  Entrenchment  Effects  of  Large  Shareholdings. The  Journal  of  Finance , 57 (6), 2741–2771.
DeAngelo, L. E. (1981). Auditor size and audit fees. Journal of Accounting and Economics ,
3 (May), 183–199.
Dinc,  I.  S.  (2005).  Politicians  and  banks :  Political  influences  on  government-owned banks  in  emerging  markets. Journal  of  Financial  Economics , 77 ,  453–479. https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2004.06.011
Faccio, M. (2006). Politically Connected Firms. The American Economic Review , 96 (1),
369–386. https://doi.org/10.1257/000282806776157704
Fan, J. P. H., & Wong, T. J. (2005). Do external auditors perform a corporate governance role  in  emerging  markets?  Evidence  from  East  Asia. Journal  of  Accounting
Research , 43 (1), 35–72. https://doi.org/10.1111/j.1475-679x.2004.00162.x Fukuoka, Y. (2013). Indonesia’s “democratic transition” revisited: A clientelist model of political transition. Democratization , 20 (6), 991–1013. https://doi.org/10.1080/13510347.2012.669894
Guedhami, O., Pittman, J. A., & Saffar, W. (2014). Auditor choice in politically connected firms. Journal of Accounting Research , 52 (1), 107–162.
https://doi.org/10.1111/1475-679X.12032
Habib, A., Muhammadi, A. H., & Jiang, H. (2017a). Political connections, related party transactions,  and  auditor  choice:  Evidence  from  Indonesia. Journal  of Contemporary Accounting and Economics , 13 (1), 1–19. https://doi.org/10.1016/j.jcae.2017.01.004
Habib,  A.,  Muhammadi,  A.  H.,  & Jiang, H.  (2017b).  Political Connections  and  Related
Party  Transactions:  Evidence  from  Indonesia. International  Journal  of
Accounting , 52 (1), 45–63. https://doi.org/10.1016/j.intacc.2017.01.004
Haw,  I.-M.,  Hu,  B.,  Hwang,  L.-S.,  &  Wu,  W.  (2004).  Ultimate  Ownership,  Income Management,  and  Legal  and  Extra-Legal  Institutions. Journal  of  Accounting Research , 42 (2), 423–462.
Klapper,  L.  F.,  &  Love,  I.  (2004).  Corporate  governance  ,  investor  protection  ,  and performance in emerging markets. Journal of Corporate Finance , 10 , 703–728. https://doi.org/10.1016/S0929-1199(03)00046-4
Wu, W., Wu, C., Zhou, C., & Wu, J. (2012). Political connections, tax benefits and firm performance:  Evidence  from  China. Journal  of  Accounting  and  Public  Policy ,
31 (3), 277–300. https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2011.10.005