## PENGATURAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

## Oleh : Dewi Astini

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pengaturan  tindak pidana narkotika dalam perundang-undangan di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis normative). Keseluruhan data ini dikumpulkan melalui studi kepustakaan (libraly research) yakni melakukan penelitian dengan berbagai sumber bacaan seperti : peraturan perundang-undangan, buku-buku, majalah, pendapat sarjana dan bahan lainnya  yang  berkaitan  dengan  penelitian.  Dari  hasil  penelitian  dapat diketahui  bahwa  pengaturan  tindak  pidana  narkotika  diatur  dalam Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  35  Tahun  2009  tentang Narkotika, dimana tindak pidana narkotika merupakan suatu kejahatan. Hal  ini  dapat  dilihat  pada  penggolongan  kejahatan  berdasarkan karakteristik pelaku kejahatan sebagai kejahatan terorganisasi. Kejahatan Terorganisasi  menurut  Pasal  1  angka  20  Undang-undang  Nomor  35 Tahun  2009  tentang  Narkotika  adalah  kejahatan  yang  dilakukan  oleh suatu  kelompok  yang  terstruktur  yang  terdiri  atas  3  (tiga)  orang  atau lebih yang telah ada untuk suatu waktu tertentu dan bertindak bersama dengan  tujuan  melakukan  suatu  tindak  pidana  Narkotika.  Proses penyelidikan  dan  penyidikan  terhadap  kasus  tindak  pidana  narkotika dapat  dilakukan  oleh  penyidik  Polri  dengan  mencari  fakta-fakta  yang dilakukan  dengan  pemanggilan,  penangkapan,  penahanan,  penyitaan, penggeledahan, mencari keterangan saksi-saksi dan mencari barang bukti.
Kata kunci : tindak pidana narkotika dan UU Nomor 35 tahun 2009

## 1. Pendahuluan
1.1. Latar Belakang
Narkotika  merupakan  zat  atau  obat  yang  sangat bermanfaat  dan  diperlukan  untuk  pengobatan  penyakit  tertentu.
Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar  pengobatan  dapat  menimbulkan  akibat  yang  sangat merugikan  bagi  perseorangan  atau  masyarakat  khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan  dan  peredaran  gelap  Narkotika  yang  dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai- nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009)
Akhir-akhir  ini  kejahatan  narkotika  telah  bersifat transnasional  yang  dilakukan  dengan  modus  operandi  dan teknologi  yang  canggih.  Aparat  penegak  hukum  diharapkan mampu  mencegah  dan  menanggulangi  kejahatan  tersebut  guna meningkatkan  moralitas  dan  kualitas  sumber  daya  manusia  di Indonesia  khususnya  bagi generasi  penerus  bangsa  (A. Hamzah. RM. Surachman, 1994 : 6)
Dampak  dari  penyalahgunaan  narkotika  adalah  dapat berakibat  pada  pengguna  itu  sendiri  dan  pada  masyarakat  pada umumnya. Bagi individu akan membawa dampak yang merugikan bagi kesehatan baik kesehatan rohani maupun jasmani. Sedangkan bagi  masyarakat  akan  berdampak  kemerosotan  moral  dan meningkatnya  kriminalitas  (Soedjono  Dirdjosisworo,  1987  :  25) Peredaran narkotika di Indonesia, dilihat dari aspek yuridis adalah sah  keberadaanya.  Peraturan  ini  hanya  melarang  terhadap penggunaan  narkotika  tanpa  izin  oleh  undang-undang.  Keadaan inilah  yang  sering  disalahgunakan  dan  tidak  untuk  kepentingan kesehatan tapi lebih dari itu, yakni dijadikan sebagai objek bisnis (ekonomi).
Dalam  menanggulangi  atas  peredaran  obat-obatan terlarang,  pemerintah  mengeluarkan  undang-undang  tentang narkotika, yang mana hal tersebut diatur dalam Undang-Undang No.  22  Tahun  1997  Tentang  Narkotika.  Walau  Undang-Undang tersebut  telah  mencantumkan  ancaman  yang  memberatkan  bagi orang-orang yang melakukan tindak pidana narkotika dan sanksi
denda  yang  sangatlah  berat.  Namun  para  pelaku  tindak  pidana narkotika  tidak  merasa  jera  atau  merasa  takut  dengan  sanksi tersebut. Karena para bandar-bandar narkotika akan memperoleh keuntungan  yang  sangat  besar  atas  transaksi  dari  barang  haram tersebut,  di  sisi  lain  para  pengedar  maupun  para  bandar-bandar narkotika  apabila  tertangkap  sanksi  pidana  maupun  sanksi dendanya  sangatlah  tidak  setimpal  dengan  akibat  dari perbuatannya yang telah merusak generasi bangsa.
Menanggapi  tindak  pidana  narkotika  yang  jumlahnya cukup banyak, sudah tentu akan semakin menambah berat beban tugas  aparat  penegak  hukum,  mengingat  berlakunya  hukum supply dan demand .  Semakin  besar demand maka  akan  meningkat usaha-usaha supply narkotika.
Demikian  juga  dalam  menanggulangi  laju  peredaran narkotika,  para  penegak  hukum  dalam  hal  ini  aparat  kepolisian sering  mengadakan  penggerebekan  penggerebekan,  baik  sarang- sarang peredaran narkotika terlebih lagi ditempat hiburan malam, pihak aparat kepolisian sering pulang dengan tangan hampa atau tanpa  secuilpun  barang  bukti  narkotika  yang  di  dapat,  sehingga pihak aparat kepolisian sering mendapat kecaman pedas baik dari masyarakat maupun pemerhati tindak pidana narkotika.
Penegakan  hukum  terhadap  penyalahgunaan  narkotika telah  banyak  dilakukan  oleh  aparat  penegak  hukum  dan  telah banyak  mendapatkan  putusan  di  sidang  pengadilan.  Penegakan hukum ini diharapkan mampu sebagai faktor penangkal terhadap merebaknya  peredaran  perdagangan  narkotika.  Dengan  semakin merebaknya  penyalahgunaan  narkotika  yang  berdampak  negatif pada kehidupan masyarakat. Sehingga, untuk mengendalikan dan mengembalikan kondisi kehidupan masyarakat yang ideal (tertib, aman,  dan  tentram)  diperlukan  peran  Polri.  Sebagaimana  diatur dalam  Pasal  13  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002  Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Polisi  sebagai  penyidik  dalam  melakukan  penyelidikan terhadap  tindak  pidana  narkotika  dapat  melakukan  tugas
Universitas Dharmawangsa
sebagaimana  yang  diatur  dalam  Kitab  Undang-undang  Hukum Acara Pidana dalam pasal 37.
Dengan  adanya  ketentuan  yang  diatur  di  dalam  Kitab Undang-undang  Hukum  Acara  Pidana  (selanjutnya  disebut dengan  KUHAP),  maka  langkah  aparat  kepolisian  baik  dalam penggerebekan  maupun  dalam  penangkapan  pelaku  tindak pidana narkotika sesuai dengan KUHAP. Hal tersebut dilakukan oleh aparat kepolisian juga untuk menjaga diri agar dalam proses penangkapan  tindak  pidana  narkotika  tidak  menyalahi  aturan, sehingga  tidak  menimbulkan  tuntutan  hukum  bagi  aparat kepolisian  yang  melakukan  penangkapan  pelaku  tindak  pidana untuk kepentingan penyelidikan tindak pidana narkotika.
Dengan  ketentuan  pasal  tersebut  maka  penyelidik melakukan  penyelidikan  atas  perintah  penyidik,  yang  mana tindakan penyelidikan yang dilakukan penyelidik bertujuan untuk mencari  dan  menemukan  suatu  peristiwa,  yang  diduga  sebagai tindak  pidana  narkotika,  yang  mana  hal  ini  bertujuan  untuk menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Apabila suatu  peristiwa  tersebut  masuk  kategori  tindak  pidana,  maka aparat kepolisian melakukan penyidikan.
Dengan demikian apabila ada sangkaan bahwa ada suatu tindak  pidana  yang  dilakukan,  maka  penyidik  wajib  melakukan penyidikan dan pemeriksaan dengan seksama, apakah perbuatan yang  telah  dilakukan  itu  betul-betul  merupakan  tindak  pidana narkotika,  maksudnya  adalah  apakah  perbuatan  tersebut melanggar suatu aturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  35  Tahun  2009 tentang  Narkotika.  Apabila  melanggar  suatu  peraturan perundang-undangan  maka  dilakukan  pencarian  siapakah  yang melakukan perbuatan tindak pidana tersebut.
Dalam hal pemberantasan penyalahgunaan narkotika juga diperlukan  adanya  kerjasama  dari  berbagai  pihak  antara  lain adalah  peran  serta  masyarakat.  Bentuk  peran  serta  masyarakat disini  dapat  berupa  memberikan  informasi  mengenai  tindak
pidana  penyalahgunaan  narkotika  kepada  penyidik  Polri. Disamping  itu,  dapat  juga  berupa  lewat  lembaga-lembaga swadaya  masyarakat  dan  organisasi-organisasi  masyarakat  yang memfokuskan  diri  dalam  pemberantasan  narkotika  secara menyeluruh.

## 1.2. Tujuan Penelitian
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pengaturan tindak pidana narkotika dalam perundang-undangan di Indonesia.

## 1.3. Metode Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  normatif ( yuridis  normative ),  yakni  merupakan  penelitian  yang  dilakukan dan  ditujukan  pada  berbagai  peraturan  perundang-undangan tertulis  dan  berbagai  literatur  yang  berkaitan  dengan permasalahan  dalam  penelitian  disebut  juga  penelitian  hukum doktrinal ( Bambang Sunggono. 2003 : 142)
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  menginventarisir  dan mengelompokkan  hukum  positif  yang  berkaitan  dengan  tindak pidana narkotika. Keseluruhan data ini dikumpulkan melalui studi kepustakaan (libraly research ) yakni melakukan penelitian dengan berbagai sumber bacaan seperti : peraturan perundang-undangan, buku-buku,  majalah,  pendapat  sarjana  dan  bahan  lainnya  yang berkaitan  dengan  penelitian.  Kumpulan  daripada  referensi  dan sumber-sumber  hukum  tersebut  kemudian  dipilah  dan diinventarisir  yang  nantinya  akan  dipakai  untu  menganalisis secara yuridis penerapannya dalam praktek.
Data  yang  diperoleh  melalui  studi  pustaka  dikumpulkan dan  diurutkan  kemudian  diorganisasikan  dalam  satu  pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Analisis data dalam penelitian ini  adalah  analisis  dengan  cara  kualitatif  yaitu  menganalisis melalui data (Lexi Moleong, 1999 : 103), sehingga diperoleh data yang  dapat  mejawab  permasalahan-permasalahan  dalam penelitian ini.

## 2. Tinjauan Pustaka
Berdasarkan  Pasal  1  butir  5  KUHAP  menegaskan ”penyelidikan  adalah  serangkaian  tindakan  penyelidikan  untuk mencari   dan  menemukan  suatu  peristiwa  yang  diduga  sebagai tindak  pidana  guna  menentukan  dapat  atau  tidaknya  dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam Undang- undang.” Penyelidikan  dilakukan  sebelum   penyidikan.  Dengan pengertian  yang  ditegaskan  dalam  KUHAP,  penyelidikan sesungguhnya  penyelidik  yang  berupaya  atau  berinsiatif  sendiri untuk menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Walaupun dalam pelaksaanan tugas penyelidikan terkadang juga menerima  laporan  atau  pengaduan  dari  pihak  yang  dirugikan ( vide :  Pasal  108  KUHAP).  Tujuan  dari  pada  penyelidikan memberikan tuntutan tanggung jawab kepada aparat penyelidik, agar tidak melakukan tindakan hukum yang merendahkan harkat dan martabat manusia.
Istilah penyidikan
sinonim dengan pengusutan, merupakan  terjemahan  dari  istilah  Belanda Osporing atau  dalam bahasa Inggrisnya Investigation Djoko Prakoso. 1987 : 5). Penyidik berasal dari kata sidik, yang berarti terang dan bekas. Maksudnya penyidikan  membuat  terang  atau  jelas  dan  penyidikan  berarti mencari bekas-bekas, dalam hal ini bekas-bekas kejahatan. Bertolak dari  kedua  kata  terang  dan  bekas  arti  kata  sidik  itu,  maka penyidikan artinya membuat terang kejahatan ( R Soesilo. 1996 : 17). Penyidikan  adalah  serangkaian  tindakan  penyidik  dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari  serta  mengumpulkan  bukti  yang  dengan  bukti  itu membuat  terang  tentang  tindakan  pidana  yang  terjadi  dan  guna menemukan tersangkanya.
Perbuatan  tindak  pidana  adalah  perbuatan  yang  dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.  Dapat  juga  dikatakan  bahwa  perbuatan  pidana  adalah
perbuatan  yang  oleh  suatu  aturan  hukum  dilarang  diancam pidana,  asal  saja  dimana  pada  saat  itu  diingat  bahwa  larangan ditujukan  kepada  perbuatan,  (yaitu  suatu  keadaan  atau  kejadian yang  ditimbulkan  oleh  kekuatan  orang),  sedangkan  ancaman pidananya  ditujukan  kepada  orang  yang  menimbulkannya kejadian itu ( Mulyanto dalam Faisal Salam, 2004 : 84). Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan  penurunan  atau  perubahan  kesadaran,  hilangnya rasa,  mengurangi  sampai  menghilangkan  rasa  nyeri  dan  dapat menimbulkan ketergantungan ( Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997, Pasal 1 angka (1)).
Penyalahgunaan  adalah  orang  yang  menggunakan narkotika tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter ( Undang- undang Nomor 22 Tahun 1997, Pasal 1 angka (14)).
Penanggulangan adalah upaya penanggulangan kejahatan lewat  jalur  penal  maupun  yang  lebih  menitikberatkan  pada  sifat repressive (penindakan/  pemberantasan/penumpasan)  sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non penal lebih menitikberatkan sifat preventif (pencegahan/penangkalan/ pengendalian sebelum terjadi kejahatan ( Barda Nawawi Arief, 1991 : 2).

## 3. Pembahasan

## 3.1. Perbuatan Pidana
Menurut  Moeljatno  (2008  :  59),  yang  dimaksud  dengan perbuatan  pidana  adalah  perbuatan  yang  dilarang  oleh  suatu aturan  hukum  dengan  disertai  ancaman  (sanksi)  berupa  pidana bagi  siapa  saja  yang  melanggar  larangan  tersebut.  Roeslan  Saleh berpendapat,  perbuatan  pidana  merupakan  perbuatan  yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang (Mahrus Ali,. 2011 : 98). Dilihat dari uraian pendapat diatas, maka perbuatan  pidana  adalah  perbuatan  yang  dilarang  oleh  undang- undang  dan  bagi  siapa  yang  melakukan  perbuatan  terlarang tersebut akan mendapatkan sanksi berupa pidana.
3.2. Sistem Pertanggungjawaban Pidana
a. Kemampuan Bertanggung Jawab
Dalam KUHP tidak ada ketentuan tentang arti kemampuan bertanggung jawab. Yang berhubungan dengan itu ialah Pasal 44: “Barang  siapa  mela kukan  perbuatan  yang  tidak  dapat dipertanggungjawabkan  kepadanya,  karena  jiwanya  cacat  dalam tumbuhnya  atau  jiwa  yang  terganggu  karena  penyakit  tidak dipidana”.
Dari pasal 44 tersebut dan dari beberapa pendapat sarjana hukum,  Moeljatno  menyimpulkan  bahwa  untuk  adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada:
a.   Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum;
b.   Kemampuan  untuk  menentukan  kehendaknya  menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi (Mahrus Ali,. 2011 : 165).

## b. Kesengajaan
Pembuktian terhadap teori kehendak itu tidak mudah dan memakan  banyak  waktu  dan  tenaga.  Lain  halnya  kalau kesengajaan  diterima  sebagai  pengetahuan.  Dalam  hal  ini pembuktian  lebih  singkat  karena  hanya  berhubungan  dengan unsur-unsur  perbuatan  yang  dilakukannya  saja.  tidak  ada hubungan  kausal  antara  motif  dengan  perbuatan.  Hanya berhubungan  dengan  pertanyaan,  apakah  terdakwa  mengetahui, menginsafi,  atau  mengerti  perbuatannya,  baik  kelakuan  yang dilakukan  maupun  akibat  dan  keadaan-keadaan  yang menyertainya.
Dalam perkembangannya kemudian, secara teoritis bentuk kesalahan  berupa  kesengajaan  itu  dibedakan  menjadi  tiga  corak, yaitu  kesengajaan  sebagai  maksud,  kesengajaan  dengan  sadar kepastiandan,  kesengajaan  dengan  sadar  kemungkinan  ( dolus
eventualis ). Perkembangan pemikiran dalam teori itu ternyata juga diikuti  dalam  praktik  pengadilan  pemikiran  dalam  teori  itu ternyata  juga  diikuti  dalam  praktik  pengadilan  di  Indonesia.  Di dalam  beberapa  putusannya,  hakim  menjatuhkan  putusan  tidak semata-mata kesengajaan sebagai kepastian, tetapi juga mengikuti corak-corak yang lain. Menurut hemat penulis, praktek peradilan semacam  itu  sangat  mendekati  nilai  keadilan  karena  hakim menjatuhkan putusan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa.

## c. Kealpaan
Yang  dimaksud  dengan  kealpaan  adalah  terdakwa  tidak bermaksud  melanggar  larangan  undang-undang,  tetapi  ia  tidak mengindahkan  larangan  itu.  Ia  alpa,  lalai,  teledor  dalam melakukan  perbuatan  tersebut.  jadi,  dalam  kealpaan  terdakwa kurang mengindahkan larangan sehingga tidak berhati-hati dalam melakukan sesuatu perbuatan yang objektif kausal menimbulkan keadaan  yang  dilarang.  Mengenai  kealpaan  itu,  Moeljatno mengutip dari Smidt yang merupakan keterangan resmi dari pihak pembentuk WvS sebagai berikut : ( Moeljatno, 1008 : 198).

## d. Alasan Penghapus Pidana
Pembicaraan mengenai alasan penghapus pidana di dalam KUHP  dimuat  dalam  Buku  I  Bab  III  Tentang  hal-hal  yang menghapuskan,  mengurangkan  atau  memberatkan  pengenaan pidana.  Pembahasan  selanjutnya  yaitu  mengenai  alasan penghapus pidana, yaitu alasan-alasan yang memungkinkan orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan delik tidak dipidana.
Memorie van Toelichting (M.v.T) mengemukakan apa yang disebut  “alasan -alasan  tidak  dapat  dipertanggungjawabkannya seseorang atau alasan- alasan tidak dapat dipidananya seseorang” M.v.T menyebut 2 (dua) alasan :
a.  Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak pada diri orang itu, dan
b.  Alasan tidak dapat diprtanggungjawabkannya seseorang yang terletak di luar orang itu.
Di  samping  perbedaan  yang  dikemukakan  dalam  M.v.T, ilmu  pengetahuan  hukum  pidana  juga  mengadakan  pembedaan sendiri terhadap alasan penghapus pidana, yaitu :
a.  Alasan  penghapus  pidana  yang  umum,  yaitu  yang  berlaku umum untuk tiap-tiap delik, hal ini diatur dalam Pasal 44, 48 s/d 51 KUHP.
b.  Alasan  penghapus  pidana  yang  khusus,  yaitu  yang  hanya berlaku untuk delik-delik tertentu saja, missal Pasal 221 ayat (2) KUHP  :  “menyimpan  orang  ya ng  melakukan  kejahatan  dan sebagainya.”  Di  sini  ia  tidak  dituntut  jika  ia  hendak menghindarkan  penuntutan  dari  istri,  suami  dan  sebagainya (orang-orang yang masih ada hubungan darah).
Ilmu  pengetahuan  hukum  pidana  juga  mengadakan pembedaan lain terhadap alasan penghapus pidana sejalan dengan pembedaan  antara  dapat  dipidananya  perbuatan  dan  dapat dipidananya pembuat. Penmghapusan pidana dapat menyangkut perbuatan atau pembuatnya, maka dibedakan 2 (dua) jenis alasan penghapus pidana, yaitu : a. alasan pembenar, dan b. alasan pemaaf atau alasan penghapus kesalahan.

## 3.3. Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika a. Pengertian Narkotika
Secara harafiah narkotika sebagaimana di ungkapkan oleh Wilson  Nadaek  (1983  :  122) alam  bukunya  “Korban  Ganja  dan Masalah  Narkotika”,  merumuskan  sebagai  berikut  :  Narkotika berasal  dari  bahasa  Yunani,  dari  kata Narke ,  yang  berarti  beku, lumpuh,  dan  dungu.    Menurut  Farmakologi  medis,  yaitu  “ Narkotika adalah obat yang dapat menghilangkan (terutama) rasa nyeri yang  berasal  dari  daerah  Visceral  dan  dapat  menimbulkan efek stupor (bengong masih sadar namun masih haruis di gertak) serta adiksi (Wijaya A.W. 1985 : 145).

## b. Delik Formil dan Delik Materiil Tindak Pidana Narkotika
Apabila  di  cermati  kategori  tindak  pidana  atau  peristiwa pidana maka dalam hukum pidana di kenal beberapa kategorisasi tindak pidana atau peristiwa pidana yaitu :

## a. Menurut Doctrine
1)   Dolus dan Culpa Dolus  berarti  sengaja,  delik  dolus  adalah  perbuatan  sengaja yang dilarang dan diancam dengan pidana, contoh : pasal 336 KUHP. Culpa berarti alpa. “ Culpose Delicten ” artinya perbuatan yang  dilarang  dan  diancam  dengan  pidana  yang  dilakukan dengan  tidak  sengaja  hanya  karena  kealpaan  (ketidak  hati – hatian) saja, contoh : pasal 359 KUHP. Tindak pidana narkotika sebagaimana  yang  tercantum  dalam  Undang-undang  Nomor 35  Tahun  2009  tentang  Narkotika  dirumuskan  adanya kesengajaan yang mensyarakatkan adanya tindak pidana.
2) Commissionis,  Ommissionis  dan  Commissionis  per  Ommissionem. Commissionis delik  yang  terjadi  karena  seseorang  melangar larangan, yang dapat meliputi baik delik formal maupun delik material.Contoh  :  pasal  362  KUHP  :  Pasal  338  KUHP. Ommissions delik  yang  terjadi  karena  seseorang  melalaikan suruhan (tidak berbuat) biasanya delik formal. Contoh : pasal 164  KUHP,  pasal  165  KUHP. Commissionis  per  Ommissionem delik  yang  pada  umumnya  dilaksanakan  dengan  perbuatan, tetapi mungkin terjadi pula bila orang tidak berbuat (berbuat tapi  yang  tampak  tidak  berbuat).  Contoh  :  Pasal  304  yakni dengan sengaja menyebabkan atau membiarkan orang dalam kesengsaraan sedang ia wajib member kehidupan, perawatan atau pemelihaaan kepada orang itu.
3)   Material dan Formal.
Kategorisasi ini didasarkan pada perumusan peristiwa pidana yakni delik material dan delik formal.
Delik  material  yaitu  delik  yang  perumusannya  menitik beratkan  pada  akibat  yang  dilarang  dan  dianacam  dengan pidana  oleh  Undang – Undang.  Contoh  :  Pasal  338  KUNP,
tentang  pembunuhan  dan  Pasal  351  KUHP,  tentang penganiayaan.  Delik  formal  yaitu  delik  yang  perumusannya menitik beratkan pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan  pidana  oleh  Undang – Undang.  Contoh  :  pasal  362 KUHP,  tentang  pencurian.  Dalam  praktek  kadang – kadang sukar  untuk  dapat  menentukan  sesuatu  delik  itu  bersifat material atau formal, seperti pasal 378 KUHP tentang penipuan. Tindak pidana narkotika sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika dirumuskan dalam delik formal yang merumuskan secara rinci mengenai perbuatan pidana yang dilakukan.
4) Without Victim dan With Victim
- Without Victim yaitu delik yang dilakukan dengan tidak ada korban
- With  Victim yaitu  :  delik  yang  dilakukan  dengan  ada korbannya beberapa atau seseorang tertentu.
Tindak pidana narkotika dapat dirumuskan sebagai crime without victim , dimana para pelaku juga berperan sebagai korban. Menurut Hj. Tutty Alawiyah A.S dalam Moh. Taufik Makarao dkk (2003  :  viii)  menyebut,  tindak  pidana  atau  kejahatan  narkotika adalah  merupakan  salah  satu  bentuk  kejahatan  yang  dikenal sebagai kejahatan tanpa korban ( Victimless Crime ). Selain narkotika, yang termasuk kejahatan tanpa korban adalah perjudian, minuman keras, pornograpi, dan prostitusi.

## 3.  Tindak Pidana Narkotika Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
Pengertian tindak pidana narkotika dan psikotropika, tidak kita  ketemukan  dalam  Undang-undang  narkotika  dan  Undang- undang psikotropika, baik Undang-undang yang berlaku sekarang yaitu  Undang-undang  Nomor  22  Tahun  1997  tentang  narkotika dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika, maupun  Undang-undang  yang  berlaku  sebelumnya,  seperti  stb,
1927. No. 278 jo No. 536 tentang Ver Doovende Middelen Ordonantie dan Undang-undang Nomor 9 tahun 1976 tentang Narkotika.
Undang-undang  narkotika  dan  psikotropika  tidak membahas  mengenai  pengertian  tindak  pidana  narkotika  dan psikotropika, namun atas dasar penegrtian dan penejlasan tentang tindak  pidana  di  atas,  akan  membantu  dalam  memberikan pengertian tentang tindak pidana narkotika dan psikotropika yang tentu saja tetap mengacu pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1997 tentang PSikotropika. Untuk mempermudah pemahaman atas pengertian tentang tindak pidana  narkotika  dan  psikotropika  maka  terlebih  dahulu  akan dijelaskan perbedaan istilah hukuman dan pidana. Dalam sistem hukum,  bahwa  hukum  atau  pidana  yang  dijatuhkan  adalah menyangkut  tentang  perbuatan-perbuatan  apa  yang  diancam pidana, haruslah terlebih dahulu telah tercantum dalam Undang- Undang  Hukum  Pidana,  jika  tidak  ada  Undang-undang  yang mengatur, maka pidana tidak dapat dijatuhkan.
Bab I pasal 1 ayat (1) KUHP ada asas yang disebut “ Nullum Delicttum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenale ”, yang pada intinya menyatakan bahwa tiada sutau perbuatan dapat dipidana kecuali sudah  ada  ketentuan  Undang – undang  yang  mengatur sebelumnya.  Jadi  disinilah  letak  perbedaan  istilah  hukum  dan pidana.  Artinya  adalah  bahwa  pidana  harus  berdasarkan ketentuan  Undang-undang,  sedangkan  hukuman  lebih  luas pengertiannya.

## 4. Kesimpulan dan Saran

## 4.1. Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab- bab  sebelumnya,  maka  dapat  diambil  beberapa  kesimpulan sebagai berikut :
1. Pengaturan  tindak  pidana  narkotika  diatur  dalam  Undang- undang  Republik  Indonesia  Nomor  35  Tahun  2009  tentang Narkotika, dimana tindak pidana narkotika merupakan suatu
kejahatan. Hal ini dapat dilihat pada penggolongan kejahatan berdasarkan  karakteristik  pelaku  kejahatan  sebagai  kejahatan terorganisasi. Kejahatan Terorganisasi menurut Pasal 1 angka 20 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah  kejahatan  yang  dilakukan  oleh  suatu  kelompok  yang terstruktur yang terdiri atas 3 (tiga) orang atau lebih yang telah ada untuk suatu waktu tertentu dan bertindak bersama dengan tujuan melakukan suatu tindak pidana Narkotika.
2. Proses  penyelidikan  dan  penyidikan  terhadap  kasus  tindak pidana narkotika dapat dilakukan oleh penyidik Polri dengan mencari  fakta-fakta  yang  dilakukan  dengan  pemanggilan, penangkapan, penahanan, penyitaan, penggeledahan, mencari keterangan saksi-saksi dan mencari barang bukti.

## 4.2. Saran
1.   Untuk  penegakan  hukum  tindak  pidana  narkotika  harus didasarkan pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2.   Perlu  dilakukan  peningkatan  kapasitas  sumberdaya  manusia aparat  penegak  hukum  terutama  bagi  mereka  yang  bertugas langsung  di  lapangan  sehingga  proses  penyelidikan  dan penyidikan menjadi lebih baik.
3.   Disarankan kepada masyarakat, agar dapat membantu POLRI dalam  menekan  tindak  pindana  kejahatan  narkotika  dengan melaporkan tindak pidana narkotika yang terjadi.

## Daftar Pustaka
Ali Mahrus. 2011. Dasar-Dasar Hukum Pidana . Jakarta : Sinar Grafika. Arief Barda Nawawi, 1991. Upaya Non Penal Dalam Penanggulangan Kejahatan . Makalah disampaikan pada Seminar Kriminologi VI, Semarang, Tanggal 16-18 September 1991). Dirdjosisworo  Soedjono,  1987. Hukum  Narkotika  Indonesia . Bandung: Alumni.
Makarao Moh. Taufik, Suhasril, H. Moh Zakky A.S., 2003, Tindak Pidana Narkotika, Jakarta : Ghalia Indonesia. Moeljatno.  2008. Asas-Asas  Hukum  Pidana . Cetakan  Kedelapan, Edisi Revisi. Jakarta: Rineka Cipta. Moleong Lexi. 1999. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja
Rosdakarya Cetakan ke 10.
Nadack Wison, 1983, Korban Ganja dan Masalah Narkotika . Bandung: Indonesia Publishing House. Prakoso Djoko. 1987. Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum .
Jakarta: PT Bina Aksara.
Salam Faisal, 2004. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi . Bandung:
Pustaka.
Soesilo R. 1996. Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminil . Bogor: Politeia. Sunggono Bambang. 2003. Metode Penelitian Hukum . Jakarta: Rajawali Press. Surachman  A.  Hamzah.  RM,  1994. Kejahatan  Narkotika  dan Psikotrokia . Jakarta   Sinar Grafika.
Wijaya  A.W.  1985, Masalah  Kenakan  Remaja  dan  Penyalahgunaan Narkotika . Bandung : Armico.