## REKAN
Riset Ekonomi, Akuntansi dan Perpajakan
Vol. 3 No. 2/ September 2022 e-ISSN : 2721-4109 DOI: 10.30812/rekan.v3i2.2132
DOI: 10.30812/rekan.v2i1.1134
This work is licensed under a Creative Commons Attribution- ShareAlike 4.0 International License

## Pandangan Akuntansi Sektor Publik Terkait Akuntabilitas Pasca Bencana di Nusa Tenggara Barat
Ika Putri Fitri Ajiani 1 , Ikang Murapi 2* , Khairunisa 3 , Rina Komala 4
Universitas Bumigora Jl. Ismail Marzuki, Mataram
i ka.putri@universitasbumigora.ac.id , ikangmurapi11@universitasbumigora.ac.id, nisa@universitasbumigora.ac.id , rina.komala@universitasbumigora.ac.id
Sejarah Artikel:
Diterima: 10/08/2022, Direvisi: 12/07/2022 1 , 15/08/2022 2 , Disetujui: 28/08/2022

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  memberikan  gagasan framework yang  dapat  digunakan  sebagai pedoman akuntabilitas pasca  bencana di Nusa Tenggara Barat.  Jenis penelitian  yang digunakan adalah  penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian  menunjukkan bahwa  penelitian  membuat kerangka  mengenai  akuntabilitas  pasca  bencana  yang  tidak  hanya  memperhatikan  data-data kuantitatif  berupa angka, namun juga memasukkan unsur moral. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah agar dapat terhindar dari tindak korupsi.
Kata kunci: Akuntabilitas, Pasca Bencana, Nusa Tenggara Barat

## Abstract
This  study  aims  to  provide  a  framework  idea  that  can  be  used  as  a  guideline for  post-disaster accountability  in  West  Nusa  Tenggara.  The  type  of  research  used  is  descriptive  qualitative research.  The  results  show  that  the  research  creates  a  framework  for  post-disaster accountability that does not  only pay attention to quantitative data  in the form of numbers, but also incorporates moral elements. This research is expected to be an input for the government in order to avoid corruption.
Keywords: Accountability, Post-Disaster, West Nusa Tenggara

## REKAN
Riset Ekonomi, Akuntansi dan Perpajakan
DOI: 10.30812/rekan.v2i1.1134
This work is licensed under a Creative Commons Attribution- ShareAlike 4.0 International License

## Pendahuluan
Akuntabilitas  memiliki  peran  dalam  membangun  dan  memelihara  kepercayaan,  dan berpotensi  menjadi  sesuatu  yang  kritis  (Brody,  2002:472).  Dalam  lingkup  pemerintahan, akuntabilitas  publik  merupakan  bentuk  pertanggungjawaban  pemerintah  atas  dana  yang  telah digunakan  untuk  aktivitas  pemerintahan  kepada  pihak-pihak  yang  berkepentingan.  Menurut Mardiasmo  (2009), akuntabilitas  publik  terdiri  atas  dua  macam,  yaitu:  Akuntabilitas  Vertikal ( vertical accountability ) dan Akuntabilitas Horizontal ( horizontal accountability ).
Akuntabilitas  vertikal  ( vertical  accountability )  adalah pertanggungjawaban  atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas)  kepada pemerintah  daerah,  pertanggungjawaban  pemerintah  daerah  kepada pemerintah pusat,  dan  pemerintah  pusat  kepada  MPR.  Sedangkan  akuntabilitas  horizontal  ( horizontal accountability ) adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Masalah yang sering terjadi dalam proses akuntabilitas yaitu pertanggungjawaban bagi aparat pemerintah masih belum sesuai yang  diharapakan  masyarakat  pada  umumnya  yaitu  bersih  dari  tindak  korupsi,  kolusi,  dan nepotisme.  Pada  beberapa  kasus  masih  saja  ada  tindak  korupsi  bahkan  pada  saat penyelenggaraan penanggulangan bencana.
Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2008 tentang  Penyelenggaraan  Penanggulangan  Bencana  yang  dalam  ketentuan  umum  Pasal  3 menyebutkan  bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana  meliputi tahap prabencana, saat tanggap  darurat,  dan  pascabencana  (PPRI,  2008).  Saat  ini,  penyelenggaraan  penanggulangan bencana  di  Nusa  Tenggara  Barat  sudah  pada  tahap  pascabencana.  Belum  lama  ini,  seorang anggota  DPRD  Kota  Mataram,  Nusa  Tenggara  Barat,  bernama  Muhir  ditetapkan  menjadi tersangka kasus  dugaan korupsi  dana  rehabilitasi  sekolah  rusak akibat  gempa  bumi.  Perkara  ini diduga melibatkan sejumlah pihak karena  berkaitan dengan pengesahan anggaran untuk Pemkot Mataram.Muhir  diduga  meminta  "balas  jasa"  dari  pejabat  Dinas  Pendidikan  Mataram  dan kontraktor.  Ia  mengklaim  berjasa  karena  menjamin  anggaran  Rp4,2  miliar  untuk  perbaikan  14 gedung SD dan SMP masuk dalam APBD Perubahan tahun 2018.

## REKAN
Riset Ekonomi, Akuntansi dan Perpajakan
DOI: 10.30812/rekan.v2i1.1134
Kejaksaan  Mataram  menjerat  Muhir  dengan  pasal  12e  UU  20/2001  tentang  Tindak Pidana  Korupsi,  yang  melarang  pejabat  negara  menyalahgunakan  kewenangan  untuk  memaksa seseorang  memberikan  sesuatu  kepada  dirinya.  Kepala  Dinas  Pendidikan  Mataram,  Sudenom, dan seorang kontraktor berinisial CT, turut ditangkap bersama Muhir ( www.bbc.com ). Kasus ini merupakan  satu  dari  beberapa  kasus  penyelewengan  dana  anggaran  lainnya  yang  terjadi  pada tahap pasca bencana di provinsi Nusa Tenggara Barat.
Kasus  seperti  ini  lah  yang  menyebabkan  laporan  pengelolaan  keuangan  daerah menjadi  kurang  dinilai akuntable .  Tidak  hanya  di  Indonesia,  tetapi  di  berbagai  Negara  juga pernah  mengalami  hal  yang  sama  ketika  ada  beberapa  oknum  yang  memanfaatkan  celah  dari penderitaan  masyarakat  banyak  akibat  bencana  alam.  Seperti  “ Black  Saturday” yang  terjadi  di Australia  pada  tahun  2009  diteliti  oleh  Taylor,  et  al.  (2014)  menemukan  bahwa  interaksi akuntabilitas  ke  bawah  tidak  duduk  pada  tempatnya  atau  bisa  dikatakan  tidak  sesuai  secara konseptual,  dalam  kerangka  tipologi  akuntabilitas  yang  berorientasi  pada  pemangku kepentingan.
Peristiwa  badai  Katrina  yang terjadi  di  New Orleans telah  diteliti oleh  Baker (2014) yang  menemukan  bahwa  adanya  kerusakan  akuntabilitas  karena  kurangnya  aspek  moral pemerintah  dalam  merespon  korban  akibat  badai  Katrina.Sciulli  (2018)  menambahkan  pada penelitiannya tentang peristiwa banjir berganda di Australia bahwa tata kelola yang berbelit-belit dan pengaturan pendanaan Pemerintah Negara dan Federal yang luas menghasilkan kebingungan di  antara  dewan  lokal  dan  masyarakat  mengenai  kelayakan  mereka  untuk  mendapatkan dukungan keuangan.
Penelitian  lainnya    yang  juga  membahas  akuntabilitas  pasca  bencana  yaitu  seperti Sargiacomo, et al. (2014), Perkiss & Moerman (2017), Sargiacomo (2015), Atkins, et al. (2015), Lai,  et  al.  (2014),  dan  lain  sebagainya.  Beberapa  penelitian  memberikan  sisi  positif  dari akuntabilitas  pasca  bencana  yang  berjalan  baik  seperti  timbulnya  bentuk  akuntabilitas  baru  di Utopia  yaitu  dengan  “monetisasi”  biaya  perubahan  iklim  untuk  mendorong  pemikiran  yang terintegrasi dan model bisnis yang berkelanjutan. Namun, masih banyak juga diantara penelitian ini  yang  menilai  buruk  akuntabilitas  di  berbagai  macam  peristiwa  seperti  bagaimana  aktor

## REKAN
Riset Ekonomi, Akuntansi dan Perpajakan
DOI: 10.30812/rekan.v2i1.1134
This work is licensed under a Creative Commons Attribution- ShareAlike 4.0 International License
akuntansi  secara  bersamaan  melayani  beberapa  master  etis  dan  bagaimana  salah  satunya  dapat mendominasi “ekonomi moral” akuntansi.
Selain  itu  juga  ada  yang  membahas  konflik  yang  terlihat  dari  bencana  dan memobilisasi  rekening-rekening  yang  terabaikan  atau  tersembunyi  dari  apa  artinya  mencapai kebaikan  bersama,  dalam  konteks  negatif.  Aspek  moral  beberapa  kali  dibahas  pada  penelitian terdahulu  terkait  akuntabilitas  pasca  bencana.  Hal  ini  mengindikasikan  bahwa  dalam  situasi darurat  tertentu,  seseorang  akan  dihadapkan  pada  dilema  akan  bagaimana  membuat  keputusan moral melalui penalaran moralnya (Giligan, 1993). Pendapat Gilligan mengenai moral itu sendiri sudah tidak lagi berfokus pada keadilan, tetapi ia menyebut moral is a cure yang artinya konsep moral lebih ditekankan pada kepedulian seseorang.
Bencana  alam  yang  terjadi  di  Nusa  Tenggara  Barat  sendiri  juga  banyak  menerima bantuan  moral  dari  berbagai  dinas  pemerintahan.  Namun,  status  bencana  yang  terjadi  masih belum dikatakan sebagai  bencana  Nasional karena dikhawatirkan akan  mengurangi  pengunjung pariwisata mengingat salah satu pendapatan terbesar di Nusa Tenggara Barat berasal dari bidang pariwisata. Selain itu juga ditakutkan adanya budaya-budaya yang tidak sejalan dengan apa yang dianut  oleh  masyarakat  di  Nusa  Tenggara  Barat.  Seperti  adanya  indikasi  kristenisasi  melalui bantuan buku-buku bacaan kepada anak-anak korban bencana yang terjadi  beberapa  bulan  yang lalu ( www.kompas.com ).
Hal-hal  semacam  ini  lah  yang  ditakutkan  jika  status  bencana  ditingkatkan  menjadi bencana  Nasional.Hal  semacam  ini  pernah  diteliti  oleh  Field  (2017)  yang  mengambil setting bencana  Topan  Yolanda.  Ia  mengungkapkan  bahwa  perlunya  pendekatan  yang  lebih terlokalisasi, kontekstual, dan peka budaya untuk memahami kebutuhan dan kerentanan bencana. Sehingga  meskipun  konsep  moral  diartikan  sebagai  tingkat  kepedulian  seseorang  yang  dapat mempengaruhi  keputusan  moral  seseorang, tetapi harus diperhatikan  juga  tujuan dari keputusan moral  tersebut  apakah  memberikan  manfaat  bagi  korban  bencana  atau  malah  mengambil keuntungan  dari  keputusan  yang  dibuat  sendiri. Selain  masyarakat  luas  yang  menjadi  korban bencana alam, beberapa perusahaan juga ikut menerima imbas dari bencana itu sendiri.
Kerugian  seperti  runtuhnya  gedung-gedung  dan  rusaknya  barang  persediaan merupakan  hal  yang  ditanggung  oleh  perusahaa.Comyns  &  Franklin  (2018)  menyampaikan

## REKAN
Riset Ekonomi, Akuntansi dan Perpajakan
DOI: 10.30812/rekan.v2i1.1134
This work is licensed under a Creative Commons Attribution- ShareAlike 4.0 International License
dalam  penelitiannya  yang  berfokus  pada  runtuhnya  gedung  Rana  Plaza  bahwa  ada  perbedaan perilaku antara perusahaan dalam pengaturan kelompok dibandingkan dengan ketika dihadapkan dengan  krisis  secara  individual.Paik,  et  al.  (2017)  membahas  mengenai  bagaimana  perusahaan dihadapkan  pada  komitmen  tanggung  jawab  social  perusahaan  (CSR)  ketika  terjadi  tragedi Bangladesh.  Penelitian  lainnya  terkait  dampak  bencana  terhadap  kerugian  perusahaan  yaitu dilakukan  oleh  Galbusera  &  Giannopoulos  (2018),  Mohan,  et  al.  (2018),  Amernic  &  Craig (2017),  dan  lain  sebagainya.  Hasil  penelitian  ini  ada  yang  menyarakan  untuk  menggunakan relevansi model I/O, ada juga menjelaskan dampak bencana terhadap PDB, kemudian bagaimana pentingnya hubungan bahasa kepemimpinan dan budaya keselamatan kerja.
Banyaknya  hal  yang  timbul  akibat  dari  suatu bencana alam  yang tidak dapat  diduga kerugian apa saja yang ditimbulkan membuat peluang bagi peneliti untuk menelusuri lebih dalam lagi  sisa-sisa  kejadian  pasca  bencana  di  Nusa  Tenggara  Barat  dari  sisi  akuntabilitas  publik dengan  mempertimbangkan  aspek  moral.  Hal  ini  lah  yang  membuat  penelitian  di  bidang akuntabilitas  publik  pasca  bencana  menjadi  istimewa  karena  dapat  mengangkat  aspek  moral pihak-pihak yang dengan sukarela memberikan bantuan kepada korban bencana dan pihak-pihak yang justru memanfaatkan peristiwa bencana sebagai ladang memperkaya diri.

## Metode
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  deskriptif  kualitatif.  Penelitian  ini  bertujuan untuk memberikan gagasan tentang akuntabilitas pasca bencana yang dilihat dari sisi nilai moral.

## Hasil dan Pembahasan

## Akuntabilitas
Bovens  (2007:452)  mendefinisikan  akuntabilitas  sebagai  hubungan  antara  seorang aktor  dan  sebuah  forum  di  mana  aktor  berkewajiban  untuk  menjelaskan  dan  membenarkan perilakunya  dan  forum  dapat  mengajukan  pertanyaanmelewati  penilaian  yang  memungkinkan aktor  menghadapi  konsekuensi  atas apa yang sudah dilaksanakan. Akuntabilitas  memiliki peran dalam  membangun  dan  memelihara  kepercayaan,  dan  berpotensi  menjadi  sesuatu  yang  kritis.

## REKAN
Riset Ekonomi, Akuntansi dan Perpajakan
DOI: 10.30812/rekan.v2i1.1134
Hal ini terutama terjadi dalam konteks di  mana telah diperdebatkan bahwa: 'sektor nirlaba  yang ada  untuk  kepentingan  publik  tidak  lagi  diambil  pada  keyakinan,  tetapi  lebih  kepada akuntabilitas sektor nirlaba' (Brody, 2002:472).
Dalam lingkup pemerintahan, akuntabilitas publik merupakan bentuk pertanggungjawaban  pemerintah  atas  dana  yang  telah  digunakan  untuk  aktivitas  pemerintahan kepada  pihak-pihak  yang  berkepentingan.  Menurut Mardiasmo  (2009), akuntabilitas  publik terdiri atas dua  macam,  yaitu:  Akuntabilitas  Vertikal (vertical accountability)  dan  Akuntabilitas Horizontal  ( horizontal  accountability ).  Akuntabilitas  vertikal  ( vertical  accountability ) adalah pertanggungjawaban  atas  pengelolaan  dana  kepada  otoritas  yang  lebih tinggi,  misalnya pertanggungjawaban  unit-unit  kerja  (dinas)  kepada pemerintah  daerah,  pertanggungjawaban pemerintah  daerah  kepada pemerintah  pusat,  dan  pemerintah  pusat  kepada  MPR.  Sedangkan akuntabilitas  horizontal  (horizontal  accountability)  adalah pertanggungjawaban  kepada masyarakat luas.

## Teori Perkembangan Moral
Menurut  Kohlberg  yang  disebut  dengan  moral  adalah  bagian  dari  penalaran ( reasoning )  sehingga  ia  pun  menamakannya  dengan  penalaran  moral  ( moral  reasoning ). Penalaran  atau  pertimbangan  tersebut  berkenaan  dengan  keluasaan  wawasan  mengenai  relasi antara  diri  dan  orang  lain,  hak  dan  kewajiban . Lebih  lanjut,  Kohlbergmendefinisikan  moral sebagaistruktur  keadilan,  dimana  akhir  dari  semua  tindakan  moral,  petunjuk  dan  sanksi  harus menjamin  keadilan  bagi  individu.  Konsep  moral  sebagai justice berarti  menekankan  kondisi manusia seperti kesetaraan,  kebebasan, timbal  balik dan  menghargai  kehidupan.Kebenaran bagi semua  orang  bersifat  universal.  Moral  dianggap  prioritas  yang  melebihi  berbagai  kumpulan norma sosial, aturan atau konvensi (Kohlberg, 1958).
Teori  Kohlberg  mendapat  kritikan  dari  Gilligan,  yang  pernah  menjadi  asisten Kohlberg.  Kritikannya  terhadap  teori  Kohlberg  adalah  bahwa  teori  Kohlberg  tidak  memadai untuk  menggambarkan  moral  dari  perempuan.Gilligan  memulai  studi  dan  mempertanyakan kembali tentang perkembangan  moral pada perempuan. Gilligan menemukan  bahwa perempuan lebih  menekanan  aspek  relasi  (hubungan)  dibandingkan  laki-laki.Pada  laki-laki,  definisi  moral ada  dalam  istilah  keadilan  ( justice ),  sedangkan  perempuan,  mendefinisikan  moral  bukan  dalam

## REKAN
Riset Ekonomi, Akuntansi dan Perpajakan
Vol. 3 No. 2/ September 2022 e-ISSN : 2721-4109 DOI: 10.30812/rekan.v3i2.2132
DOI: 10.30812/rekan.v2i1.1134
This work is licensed under a Creative Commons Attribution- ShareAlike 4.0 International License
istilah,  hak,  namun  lebih  banyak  pada  istilah  tanggung  jawab  ( responsibility )  dan  kepedulian ( care )  (Gilligan,  1993).  Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  pendapat  Gilligan  mengenai  moral itu  sendiri  sudah  tidak  lagi  berfokus  pada  keadilan,  tetapi  ia  menyebut moral  is  a  cure yang artinya  konsep  moral  lebih  ditekankan  pada  kepedulian  seseorang.  Gilligan  mengemukakan urutan perkembangan moral yang beorientasi kepedulian sebagai berikut:

## Tabel 1. Tingkat Perkembangan Moral
Tingkat 1 Orientation  of  Individual  Survival (memfokuskan  pada  apa  yang terbaik bagi dirinya) Tingkat 2 Goodness  as  Self  Sacrifice (memfokuskan  konsekuensi  tindakan pada kebutuhan orang lain) Tingkat 3 Morality  of  Nonviolance (memfokuskan  padaperintah/keputusan tentang  apakah  hal  yang  dilakukan  membahayakan  atau  tidak membahayakan orang lain, termasuk diri sendiri).

## Sumber: Gilligan (1993)
Individu  yang  berada  pada tingkat  pertama  dianggap  mempunyai  tingkat  kepedulian yang kurang, hal ini dapat dikaitkan dengan kasus anggota DPRD Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat,  bernama  Muhir  yang  ditetapkan  sebagai  tersangka  atas  dugaan  korupsi  dana  rehabilitasi sekolah  rusak  akibat  gempa  bumi .  Jika  dilihat  dari  sisi  moralnya,  jelastingkat  kepedulian terhadap  korban  bencana  alam  di  Nusa  Tenggara  Barat  sangat  kurang  atau  bahkan  tidak  ada karena  lebih  mengutamakan  kepentingan  dirinya  sendiri  dibandingkan  menyelamatkan  korban bencana dari kesusahan akses pendidikan.
Pada  tingkat  kedua  dianggap  memiliki  tingkat  kepedulian  yang  baik  dengan memfokuskan  konsekuensi  tindakan  pada  kebutuhan  orang  lain.  Hal  ini  berkaitan  dengan bencana  alam  di  Nusa  Tenggara  Barat  yang  tidak  hanya  menerima  bantuan  dari  dinas

## REKAN
Riset Ekonomi, Akuntansi dan Perpajakan
DOI: 10.30812/rekan.v2i1.1134
This work is licensed under a Creative Commons Attribution- ShareAlike 4.0 International License
penanggulangan  bencana,  tetapi  juga  dari  berbagai  dinas  pemerintahan  lainnya  yang  turut langsung memberikan sumbangan kepada korban bencana, seperti dinas ketahanan pangan, dinas pendidikan,  dan  lain  sebagainya.  Hal  ini  mengindikasikan  bahwa  walaupun  bukan  merupakan dinas  yang  berfokus  pada  penanggulangan  bencana,  tetapi  karena  adanya  tingkat  kepedulian yang  tinggi  menyebabkan  dinas-dinas  tersebut  berinisiatif  memberikan  sumbangan  untuk memenuhi kebutuhan masyarakat korban bencana.
Pada  tingkatan  ketiga  menurut  Gilligan  tidak  mudah  seorang  individu  untuk  dapat mencapai  tingkat  kepedulian  ini  karena  keputusan  yang  diambil  adalah  baik  baginya  dan  bagi orang  lain.Jika  dikaitkan  dengan  akuntabilitas,  maka  hal  ini  berhubungan  dengan  selarasnya antara  akuntabilitas  vertikal  dan  akuntabilitas  horizontal.  Artinya, pertanggungjawaban  atas pengelolaan  dana  kepada  otoritas  yang  lebih tinggi  harus  sama  bagusnya  dengan pertanggungjawaban kepada masyarakat luas.
Fenomena Pasca Bencana Alam di Nusa Tenggara Barat Akuntabilitas Akuntabilitas Vertikal Akuntabilitas Horizontal Teori Perkembangan Moral
(Gilligan, 1993)
Orientation of Individual Survival (memfokuskan pada apa yang terbaik bagi dirinya)
Goodness as Self Sacrifice (memfokuskan konsekuensi tindakan pada kebutuhan
orang lain)
Morality of Nonviolance
(memfokuskan padaperintah/keputusan tentang apakah hal yang dilakukan membahayakan atau tidak membahayakan orang lain, termasuk diri sendiri).
Gambar 1. Framework Akuntabilitas Pasca
Bencana

## REKAN
Riset Ekonomi, Akuntansi dan Perpajakan
DOI: 10.30812/rekan.v2i1.1134
This work is licensed under a Creative Commons Attribution- ShareAlike 4.0 International License

## Kesimpulan dan Saran
Dalam framework akuntabilitas  pasca  bencana  yang  dibuat  oleh  penulis,  penulis memakai teori perkembangan  moral  sebagai  dasar dan panduan untuk  membuat  kerangka kerja akuntabilitas pada tahap pasca bencana alam di Nusa Tenggara Barat. Penelitian ini berawal dari suatu  fenomena  dimana  dalam  tahap  pasca  bencana  alam  di  Nusa  Tenggara  Barat  terjadi penyelewengan dana bantuan. Meskipun tidak seluruh aparat pemerintah melakukan hal tersebut, tetapi hal ini perlu diteliti lebih lanjut lagi apakah dalam menyalurkan bantuan baik berupa uang atau barang seseorang dipengaruhi oleh tingkat moralnya.
Akuntabilitas  dalam  hal  ini  terkait  dengan  akuntabilitas  vertikal  ( vertical accountability )  dan  horizontal  ( horizontal  accountability ). Selain  itu,  terdapat  3  unsur  yang terdapat dalam  teori  perkembangan  moral,  yaitu orientation of individual survival, goodness  as self  sacrifice, dan morality  of  nonviolence. 3  hal  ini  akan  menjadi  dasar  untuk  menentukan keputusan  moral  seseorang  dalam  mempertanggungjawabkan  bantuan  terkait  penanggulangan bencana. Dengan adanya kerangka kerja di atas, diharapkan dapat menjadi pedoman pemerintah dalam mengevaluasi akuntabilitas pasca bencana, sehingga dapat meminimalisir terjadi tindakan korupsi.

## Daftar Pustaka
Amernic, J., & Craig, R. (2017). CEO speeches and safety culture: British Petroleum before the Deepwater Horizon disaster. Critical perspectives on accounting , 47 , 61-80.
Atkins,  J.,  Atkins,  B.  C.,  Thomson,  I.,  &  Maroun,  W.  (2015).  “Good”  news  from  nowhere: imagining  utopian  sustainable  accounting. Accounting,  Auditing  &  Accountability Journal , 28 (5), 651-670.
Baker, C.  R. (2014).  Breakdowns  of accountability  in the  face of natural  disasters:  The case of Hurricane Katrina. Critical perspectives on accounting , 25 (7), 620-632. Burrell, G., & Morgan, G.(1979). Sociological Analysis  & Organisational Analysis:  Element  of The Sociology of Corporate Life . London: Heinemann Educational Books. Comyns,  B.,  &  Franklin-Johnson,  E.  (2018).  Corporate  reputation  and  collective  crises:  A theoretical development using the case of Rana Plaza. Journal of Business Ethics , 150 (1), 159-183.

## REKAN
Riset Ekonomi, Akuntansi dan Perpajakan
DOI: 10.30812/rekan.v2i1.1134
This work is licensed under a Creative Commons Attribution- ShareAlike 4.0 International License
Field,  J.  (2017).  What  is  appropriate  and  relevant  assistance  after  a  disaster?  Accounting  for culture (s) in the response to Typhoon Haiyan/Yolanda. International Journal of Disaster Risk Reduction , 22 , 335-344.
Galbusera,  L., & Giannopoulos,  G.  (2018).On  input-output economic  models  in disaster impact assessment. International Journal of Disaster Risk Reduction . Gilligan, C. (1993). In a different voice .Harvard University Press. Kohlberg, L. (1958). The development of modes of moral thinking and choice in the years 10 to 16 .University of Chicago. Kuswarno,  E.  (2009). Metodologi  Penelitian  Komunikasi  Fenomenologi  :  Konsepsi,  Pedoman dan Contoh Penelitian . Bandung: Widya Padjadjaran.
Lai,  A.,  Leoni,  G.,  &  Stacchezzini,  R.  (2014).The  socializing  effects  of  accounting  in  flood recovery. Critical Perspectives on Accounting , 25 (7), 579-603.
Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi.
Mohan,  P.  S.,  Ouattara,  B.,  &  Strobl,  E.  (2018).Decomposing  the  Macroeconomic  Effects  of Natural Disasters: A National Income Accounting Perspective. Ecological Economics , 146 , 1-9. Moleong,  L.  J.  (2007). Metodologi  Penelitian  Kualitatif  edisi  revisi  Bandung:  PT  Remaja Rosdakarya Offset . ISBN 979-514-051-5 .
Paik,  G.  H.,  Lee,  B.,  &  Krumwiede,  K.  R.  (2017).  Corporate  social  responsibility  performance and  outsourcing:  The  case  of  the  Bangladesh  tragedy. Journal  of  International Accounting Research , 16 (1), 59-79.
Perkiss,  S.,  &  Moerman,  L.  (2017).  Hurricane  Katrina:  Exploring  justice  and  fairness  as  a sociology of common good (s). Critical Perspectives on Accounting . Petrescu,  A.  (2013).  The  transcendental-phenomenological  perspective  on  intersubjectivity: Various aspects. Procedia-Social and Behavioral Sciences , 71 , 14-20.
Sargiacomo, M. (2015).Earthquakes, exceptional government and extraordinary accounting. Accounting, Organizations and Society , 42 , 67-89.
Sargiacomo,  M., Ianni, L.,  &  Everett,  J. (2014). Accounting  for suffering: Calculative practices in the field of disaster relief. Critical Perspectives on Accounting , 25 (7), 652-669. Sciulli,  N.  (2018).  Weathering  the  storm:  Accountability  implications  for  flood  relief  and recovery from  a  local  government  perspective. Financial  Accountability & Management , 34 (1), 30-44.
Sugiyono. (2010). Metode Penelitian  Pendidikan : PendekatanKuantitatif, Kualitatif, dan R&D, cetakan kesebelas. Bandung : Alfabeta.
Taylor, D., Tharapos, M., & Sidaway, S. (2014). Downward accountability for a natural disaster recovery  effort:  Evidence  and  issues  from  Australia's  Black  Saturday. Critical Perspectives on Accounting , 25 (7), 633-651.
Vosslamber,  R.  (2015).  After  the  earth  moved:  Accounting  and  accountability  for  earthquake relief  and  recovery  in  early  twentieth-century  New  Zealand. Accounting  History , 20 (4), 518-535. www.bbc.com www.kompas.com