ISSN : 2746-7155 (Online), ISSN : 1978-4996 (Print) MAKILA:Jurnal Penelitian Kehutanan  Volume 13, Nomor 2 (139-149) DOI : http://doi.org/ 10.30598/makila.v13i2.2440
®2019 Jurusan Kehutanan UNPATTI

## Hak Tenurial Masyarakat Adat Dalam Pengelolaan Hutan
( Tenure Rights of Indigenous Peoples in Forest Management)
Haryanto Ririn V. 1* , Marthina Tjoa 2 & Husain Marasabessy 2
1 Mahasiswa  Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Pattimura,  Ambon, 97233
2 Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Pattimura Ambon, 97233
*Email : ririn.haryanto@gmail.com

## ABSTRACT
The  certainty  of  tenure  rights  has  been  a  problem  related  to  the  use  of  forests  by  indigenous peoples. This study aims to identify indigenous peoples' existence and find out the forms of customary tenure rights in forest land management. The method used in this study is a qualitative method with a descriptive  analysis  to  provide  a  true  and  accurate  picture  of  the  tenure  rights  of  indigenous  peoples. Research  results  show  that  indigenous  peoples  are  still  healthy  with  traditional  institutions,  and universal values are always maintained. The tenure system in Wakal is controlled by the State, control by the clan, and control by the individual family. There are forms of tenure rights in the three tenure systems that include ownership rights, tenure rights, exclusive voting rights, and proprietary use rights that are still actively applied in forest management.
KEYWORDS: Tenure Rights, Indigenous Peoples, Forest Management

## INTISARI
Kepastian  hak  tenurial  selama  ini  menjadi  masalah  terkait  dengan  pemnfaatan  hutan oleh masyarakat adat. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi keberadaan masyarakat adat  dan  mengetahui  bentuk-bentuk  hak  tenurial  masyarakat  adat  dalam  pengelolaan  lahan hutan. Metode  yang digunakan  dalam  penelitian  ini adalah metode  kualitatif dengan  analisis deskriptif untuk memberikan gambaran secara sistematik factual dan akurat mengenai hak-hak tenurial  masyarakat  adat.  Hasil  Penelitian  menunjukan  bahwa  masyarakat  adat  masih  tetap kuat dengan kelembagaan adat serta nilai-nilai adat yang tetap dipertahankan. Sistem tenurial yang  terdapat  di  Negeri  Wakal  yaitu  penguasaan  oleh  Negeri,  Penguasaan  oleh  marga  dan penguasaan oleh individu keluarga. Pada ketiga sistem tenurial tersebut terdapat bentuk hak- hak  tenurial  yang  mencangkup  hak  kepemilikan,  hak  garap,  hak  preferensi  hak  pilih  ekslusif dan hak pemanfaatan yang masih kuat diterapkan dalam pengelolaan hutan.
KATA KUNCI :  Hak Tenurial, Masyarakat Adat, Pengelolaan Hutan

## PENDAHULUAN
Penetapan hutan adat dalam hutan Negara yang ditetapkan sebelumnya dalam UU 41  tahun  1999,  telah  mengalami  perubahan  dengan  dikeluarkannya,  Putusan  Mahkamah Konstitusi  No.35/PUU-X/2012  berisi  beberapa  pokok    antara    lain  :    Pertama,  undang- undang  kehutanan  yang  selama  ini  memasukan    hutan    adat  sebagai    bagian    dari    hutan negara  merupakan  bentuk  dari  pengabaian  terhadap  hak-hak  masyarakat  adat  dan merupakan  pelanggaran konstitusi.  Kedua , hutan  adat  dikeluarkan  posisinya  dari
sebelumnya merupakan  bagian  dari  hutan  negara kemudian   dimasukan   sebagai   bagian dari  kategori   hutan  hak.  Ketiga , pemegang   hak  atas  tanah  adalah pemegang  hak atas hutan.  Keempat , otoritas  negara  terhadap  hutan  negara  dan  hutan  adat  berbeda-beda. Kelima , hal  pokok  lainnya  adalah  penegasan  bahwa  masyarakat  adat  merupakan penyandang  hak (Larson,  2013).
Pemanfaatan  hutan  oleh  masyarakat  adat  mencakup  berbagai  klaim  hak  yang  dapat disampaikan oleh masyarakat terhada lahan dan hasil hutan yang dikelola. Hal tersebut dapat menimbulkan konflik jika terdapat klaim yang tidak diatur dengan baik apabila terjadi klaim hak  yang  tumpang  tindih  pada  satu  objek  yang  sama.  Kepastian  hak-hak  tenurial  menjadi penting untuk pengelolaan hutan yang lestari.
Permasalahan land tenure masih mewarnai  pengelolaan  hutan  di  Indonesia sampai saat  ini.  Perencanaan  dalam  pembangunan  kehutanan  nampaknya  perlu  mengakomodir dengan  baik  keberadaan  masyarakat  di  dalam  kawasan  hutan  dengan  kompleksitas keragamannya  serta  sistem  tenurial  yang    ada  di  masyarakat,    untuk  memberikan  jaminan kepastian  tenurial  ( tenure  security ) bagi  keberlangsungan  pengelolaan  sumber  daya  hutan. (Larson,  2013)
Permasalahan  tenurial  dan  status  kawasan  hutan  pada  dasarnya  merupakan  dua elemen  yang  tidak  dapat  terpisahkan  (Pruitt    &    Rubin,  2009  ;  Irawan dkk .,  2016).  Istilah tenurial mencakup substansi dan  jaminan atas hak. Sebagai sumberdaya publik, hak tenurial terhadap  hutan  mencakup  hak  akses,  hak  pakai,  hak  eksklusif  dan  hak  pengalihan. Ketidakpastian  hak  merupakan  penyebab  umum  timbulnya  konflik  lahan  (Herrera  dan Passano, 2006).
Umumnya sistem penguasaan lahan hutan ( forest land tenure ) oleh masyarakat adat di Maluku memiliki 3  bentuk penguasaan  lahan  yaitu  penguasaan  oleh  negeri, penguasaan  oleh marga  dan  penguasaan  oleh  keluarga  (Tjoa,  2017).  Pada  ketiga  system  penguasaan  lahan tersebut  digunakan  untuk  berkebun  dan  membuat  dusung,  guna  memenuhi  kebutuhan hidupnya.  Sedangkan  pemanfaatan  hasil  hutan  mencakup  hasil  hutan  kayu  dan  non  kayu (Patta, 2012).
Ketidakpastian  dalam  penguasaan  kawasan  hutan  dapat  menghambat  efektivitas pengelolaan  hutan. Permasalahan ini dapat menimpa masyarakat  lokal  yang  bermukim  dan memanfaatkan  lahan di dalam  kawasan  hutan,  termasuk  pihak  luar  yang  mengakses  lahan hutan  tersebut  (Handoyo, dkk .  2011) .  Permasalahan  Hak akses  atas kawasan hutan  terjadi akibat sistem perijinan yang kurang terpadu dan  penguraian persoalan atas klaim  lahan yang kurang  memadai (Sylviani, 2014)
Di  Provinsi  Maluku,  sampai  saat  ini  dijumpai  kesatuan-kesatuan  masyarakat  adat yang  hidup  didasarkan  pada  hukum  adatnya  dengan  nama  dan  ukuran  yang  beragam.
Melihat  kesatuan  masyarakat  hukum  adat  sebagai  suatu  realitas,  yang  kepadanya diberikan pengakuan dan penghormatan sehingga eksistensinya tetap kuat. Hak sebagai suatu kesatuan  masyarakat  adat  sebenarnya  merupakan  sesuatu  yang  ada  dengan  sendirinya  dan tidak  bergantung  pada  pengakuan  dan  penerapan  yang  ada  di  dalam  hukum  Negara,  baik konstitusi maupun perundang-undangan (Titahelu, 2005 ; Mantuankotta, 2012).
Lebih  lanjut  Titahelu (2005)  mengatakan  bahwa  isi  atau content ini  dapat ditentukan sejauh  mana  kesatuan  masyarakat  adat  ini  hendak  diidentifikasi. Hal ini dapat dilakukan berdasarkan  apa  yang   dinyatakan   oleh    mereka   yang    menyebut   diri sebagai  masyarakat hukum adat  itu sendiri. Jadi,  pernyataan dalam  konstitusi saat ini adalah suatu pengukuhan terhadap  kesatuan  masyarakat  hukum  adat,  sedangkan  isi  sesungguhnya  dari  apa  yang disebut  sebagai  kesatuan  masyarakat  hukum  adat  adalah  suatu  realita  ( social  reality )  yang ditentukan  oleh  masyaraat  hukum  adat  itu  sendiri  berdasarkan  prinsip cultural  self identification .  Oleh  karena itu  proses memperoleh  pengetahuan tentang kesatuan masyarakat hukum adat itu harus dapat diperoleh  langsung dari kesatuan masyarakat yang menyatakan dirinya sebagai masyarakat hukum adat.
Negeri  Wakal  merupakan  salah  satu  negeri  adat  yang  memiliki  aturan  adat  yang diterapkan dalam pengelolaan lahan hutan. Berbagai persoalan hak yang sering terjadi terkait dengan lahan terutama menyangkut batas lahan antar negeri membutuhkan adanya kepastian hak  yang  sesungguhnya  terdapt  di  negeri  tersebut.  Kepastian  hak  dapat  dijelaskan  dengan identifikasi  bentuk-bentuk  hak  apa  saja  yang  dimiliki  oleh  masyarakat  tersebut  dengan keberadaan nilai dan norma serta aturan yang memperkuat kepastian hak atas lahan. Untuk itu penelitian ini dilaksanakan sebagai langkah awal menentukan kepastian hak atas lahan hutan dan diperkuat dengan eksistensi masyarakat adat.

## METODE  PENELITIAN

## Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian  ini  dilaksanakan  di  Negeri  Wakal  Kecamatan  Leihitu  Kabupaten  Maluku Tengah ( Gambar 1 ). Waktu Penelitian ini  berlangsung pada Agustus 2019.

## Pengumpulan Data
Sampel  responden  (KK)  yang  diwawancarai  dipilih  secara  purposive  dengan pertimbangan bahwa respoden memiliki lahan kelolah melalui aktifitas di hutan. Penelitian ini juga mewawancarai informan kunci. Sampel yang dipilih dilakukan secara purposive sampling dengan kriteria bahwa  responden adalah tokoh-tokoh masyarakat yang mengetahui tentang kondisi masyarakat adat dan persoalan yang terkait dengan hak-hak tenurial masyarakat adat. Sampel    yang  dipilih  dapat  mencakup,  Kepala  Desa/Raja,  Sekretaris  Desa,  Kepala  Kewang,
Kepala  Adat,  Kepala  Soa,  dll.  Jumlah  responden  yang  dipilih  sebanyak  30  orang  yang mewakili  masing-masing  soa  atau  marga.  Jumlah  informan  kunci  yang  dipilih  sebanyak  5 orang yang terdiri dari pemerintah negeri dan tokoh adat.
Teknik  pengumpulan  data  adalah  cara-cara  yang  dilakukan  peneliti  untuk memperoleh data sesuai tujuan dari penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang di lakukan dalam penelitian ini terdiri atas :
a) Teknik  wawancara  dengan  responden  KK  dan  responden  informan  kunci.  Wawancara dilakukan  dengan  menggunakan  kuesioner  dan  pertanyaan-pertanyaan  yang  diajukan bersifat terstruktur maupun terbuka, untuk mendapatkan penjelasan yang lebih kuat atas jawaban yang disampaikan oleh responden.
b) Teknik observasi dilakukan dengan cara melakukan pengamatan atas lahan yang dimiliki oleh  masyarakat  dan  bentuk  pengelolaan  lahan.  Selain  itu  juga  dilakukan  pengumpulan data dan dokumentasi dari pihak-pihak yang memiliki informasi tentang penelitian ini.
Gambar 1 . Peta Lokasi Penelitian

## Analisis Data
Analisis  data  dilakukan  secara  deskriptif  kualitatif  (Sugiyono,  2004)  mencakup  Identifikasi Eksistensi Masyarakat Adat , berdasarkan kriteria UUD No 41 tahun 1999, penjelasan Pasal 67.
Analisis dimensi hak, berdasarkan mekanisme akses berbasis hak yang membedakan tipe-tipe hak   atas  lahan   individu  atau  kelompok  dan  ha  katas  pepohonan   (Ter Haar,  1960;  Fortman, 1985; Lynch, 1993;  Suharjito 1999).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Sistem  Tenurial Masyarakat adat dalam Pengelolaan Lahan.
Hak  tenurial  yang  terdapat  pada  masyarakat  adat  mencakup  hak  penguasaan  lahan oleh  negeri,  hak  peguasaan  oleh  kelompok  marga  dan  hak  penguasaan  oleh  individu (keluarga).  Ketiga  sistem  tenurial  tersebut  memiliki  aturan  dan  norma  yang  dibangun  secara turun  temurun.  Hak  pengusaan  hasil  hutan  merupakan  hak  untuk  memiliki,  memanfaatkan dan mengelolah sumber daya hutan yang ada yang diperoleh secara turun-temurun dari nenek moyang dimana warisan kepada anak cucu mereka sampai sekarang, jadi mereka berhak atas tanah dan sumber daya hutan.
Hak  atas  tanah/lahan  memiliki  arti  yaitu  apabila  tanah/lahan  adalah  milik  individu, maka  hutan  atau  lahan  itu  yang  akan  dikelola  dan  dimanfaatkan  oleh  individu  sendiri.  Hak penguasaan hasil hutan juga adalah hak untuk mengambil hasil hutan yang berada pada lahan yang dimiliki oleh keluarga/marga tertentu. Demikian juga untuk hak membuka lahan untuk berkebun atau membuat dusung, hak penguasaan sepenuhnya ada pada mereka namun tetap harus taat pada aturan-aturan yang ada dalam negeri.

## a) Penguasaan Lahan Negeri
Hak  penguasan  oleh  negeri  dapat  berupa  ladang  penggembalaan,  kuburan  yang berfungsi  untuk  memenuhi  kebutuhan  umum.  System  penguasaan  oleh  negeri  mencakup pemanfaatan  oleh  seluruh  anggota  masyarakat  asli  yang  terdapat  di  negeri  Wakal.  Bagi masyarakat  luar  yang  ingin  memanfaatkan  lahan  negeri  harus  mendapat  ijin  dari pemerintah  negeri.  Bentuk  pemberian  ijin  biasanya  dalam  bentuk  lisan  yang  langsung dikeluarkan dari mulut raja dan disaksikan oleh perangkat negeri.
Lahan  milik  negeri  biasa  dimanfaatkan  oleh  masyarakat  hanya  berupa  usaha  kebun, menanam  tanaman  umur  panjang  tetapi  tidak  menjadi  hak  milik  warga  atas  lahan  tersebut serta tidak dapat diperjualbelikan dan pindahtangankan.
Di dalam bentuk kepemilikan lahan dan hak atas penguasaannya tidak terdapat suatu kelembagaan  negeri yang dapat mengatur tentang bentuk-bentuk hak tersebut sehingga tidak akan menutup kemungkinan apabila di kemudian hari terjadi konflik mengenai hak atas lahan tersebut, namun sampai sekarang konflik seperti itu belum pernah terjadi dan kalaupun sampai terjadi maka akan diselesaikan secara kekeluargaan.
Status  kepemilikan,  hak  akses  dan  penguasaan  lahan  di  Desa  Wakal,  mayoritas masyarakat lahir di wakal umumnya memiliki lahan. Masyarakat Negeri Wakal 90% memiliki lahan  yang  ada  di  sekitar  kawasan  hutan  dan  sisanya  berada  di  sekitar  pemukiman.    Lahan yang  dimiliki  tidak  pernah  berkonflik dengan  marga lain  dan  juga  lahan  yang  mereka  miliki umumnya tidak dibeli tetapi warisan turun temurun. Sekitar  80% lahan yang dimiliki  adalah
warisan  dari  orang  tua  mereka,  dan  sisanya  lahan  yang  sekarang  dimiliki  diperoleh  dengan mengusahakan lahan kosong yang tidak ada pemiliknya dan lahan tersebut ditanamai dengan tanaman sehingga secara langsung lahan tersebut menjadi milik orang yang mengelolanya.
Masyarakat  Negeri  Wakal  memiliki  hak  atas  lahan  dan  memungut  sumberdaya  alam yang  ada  di  atasnya.  Pendatang  yang  memanfaatkan  sumberdaya  alam  di  negeri  wakal diperoleh setelah mendapat ijin dari pemerintah negeri  Wakal.

## b) Penguasaan Lahan Marga
Penguasaan  oleh  marga  mencakup  penguasaan  bersama  anggota  marga  untuk memanfaatkan  baik  lahan  maupun  hasil  hutan  (tumbuhan)  yang  ada  dalam  lahan tersebut.  Setiap  marga  pemilik  lahan  yang  memanfaatkan  hasil  lahan  dapat  berupa pemanfaatan  buah-buahan,  sayuran  dan  obat-obatan.  Pemanfaatan  oleh  marga  bersifat sementara  dan  biasanya  berlaku  bagi  setiap  anggota  marga.  Bersifat  sementara  karena dalam  memanfaatkan  tumbuhan/  pohon  tidak  tetap  pada  satu  pohon  saja  biasanya  bisa berpindah  atau  sesuai  dengan  kebutuhan  anggota  marga  tersebut.  Sistem  penguasaan oleh  marga  hanya  terdapat  hak  pakai  terhadap  hasil  lahan  tidak  berlaku  hak  milik  atas lahan  tersebut.  Sehingga  tidak  ada  system  pengalihan  lahan  pada  pihak  lain.  Bagi masyarakat  diluar  marga  pemilik  lahan  bila  ingin  memanfaatkan  lahan  tersebut  maka perlu mendapat ijin dari ketua marga setelah mendapat persetujuan dari seluruh anggota marga.
Pemanfaatan lahan umumnya untuk menanam tanaman umur panjang, berkebun, Hak kepemilikan  lahan  milik  marga  memang  hak  sepenuhnya  milik  marga,  dimana  dalam pemanfaatannya  masing-masing  orang  dari  marga  mendapatkan  bagiannya  tetapi  tanah tersebut  tetap  menjadi  lahan  milik  marga  (Hak  Dati),  anggota  marga  diberikan  hak  untuk memanfaatkan  saja  tetapi  tidak  dapat  memiliki  hak  pribadi  atas  tanah  apalagi  sampai diperjualbelikan  atau dipindahtangankan,  kecuali ada  yang  berniat membangun rumah  maka akan diberikan sebidang tanah.

## c) Penguasaan Lahan Keluarga
Penguasaan  lahan  individu  (keluarga)  merupakan  lahan  pemberian  marga  bagi setiap  keluarga  untuk  dimanfaatkan  dengan  menanam  tanaman  umur  panjang  dan  hasil tanaman tersebut menjadi milik keluarga tersebut. Anggota marga lain tidak berhak atas lahan  yang  sudah  diusahakan.  Dikemudian  hari  apabila  hak  keluarga  sudah  diberikan dan selanjutnya tidak dimanfaatkan lagi, maka lahan tersebut dapat diambil lagi menjadi milik  marga  dan  dapat  dimanfaatkan  oleh  anggota  marga  lain.  Penguasaan  lahan keluarga  dapat  dialihkan  kepada  orang  lain  dalam  bentuk  diwariskan  ataupun  dijual. Biasanya ada peluang untuk   pembuatan sertifikat milik. Namun saat ini sertfikat  hanya berlaku pada lahan perumahan.
Kepemilikan  lahan  milik  pribadi  merupakan  hak  perorangan  yang  diperoleh  dari warisan orang tua dan usaha mereka sendiri, namun ada juga yang memiliki tanah dari hasil pemberian marga lain atau marga asli (Marga Paila, Lewaru, dan Patta) dan itu akan menjadi hak  milik  pribadi  orang  tersebut,  baik  untuk  dimanfaatkan  sebagai  bercocok  tanam  maupun untuk  membangun  rumah.  Akan  tetapi  lahan  tersebut  tidak  dapat  diperjuabelikan  namun dapat  dipindahtangankan,  dapat  mengeluarkan  pihak  yang  tidak  berhak  serta  dapat menegakkan hak-haknya.

## Jenis-Jenis Hak Tenurial

## a)   Hak kepemilikan
Kepemilikan    lahan  pada  negeri  Wakal,  khususnya  kepemilikan  pribadi (perorangan)  terjadi  melalui  pengakuan  oleh    pemerintah  negeri  dan  masyarakat    Negeri Wakal.  Tanda  kepemilikan  biasanya  secara  alami  berupa  jenis  tanaman  yang  sudah diusahakan oleh pemilik  pada lahan yang sudah diberikan  ijin oleh negeri maupun marga. Pemberian  menjadi  hak  milik  berlaku  jika  lahan  yang  akan  dikelola  oleh  keluarga sebelumnya tidak  ada pemiliknya secara  individu, masih  berupa  kepemlikan secara  marga atau  negeri.  Jika  kepemilikan  lahan  oleh  individu  lain  dan  lahan  tersebut  kosong,  maka kepemilikan  berdasarkan  pengakuan  pemberiann  oleh  indvidu  tersebut.  Pemberian  hak kepemilikan  berlaku  hak  warisan  kepemilikan  turun  temurun  untuk  dimanfaatkan  oleh anggota  keluarga  yang  telah  diberikan  hak  kepemilikannya.      Berlaku  kepemilikan  hanya pada  tumbuhan  yang  diusahakan  oleh  keluarga  sedangkan  kepemilikan  atas  lahan  tidak berlaku, status lahan hanya pinjam pakai dan tidak boleh ada proses jual beli lahan.

## b)  Hak garap
Hak  garap  adalah  hak  yang  dimilki  oleh  seseorang  untuk  mengusahakan  tanah  atau lahan untuk menanam berbagai jenis tanaman. Tanaam yang diusahakan adalah tanaman yang habis  sekali  panen  dapat  diperbaharui  kembali.  Tanaman  yang  bisa  diperbaharui  kembali adalah sayur-sayuran, pisang, pepaya, cili, tomat dll pada lahan kebun.
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa masyarakat Negeri Wakal 100% setelah selesai  panen  lahan  yang  mereka  miliki  dapat  digarap  kembali.  Hak  garap  berlaku  selama orang  tersebut  diberikan  ijin  oleh  pemilik.  Berlaku  juga  bahwa  hak  garap  diperoleh  dengan menyewa lahan tersebut dan hasil dari garapan itu berupa tanaman dibagi dua dengan pemilik lahan.

## c)   Hak Preferensi
Pemegang  mempunyai  hak  untuk  menanam  di  masa  datang,  misalnya  dengan memberi  tanda  pada  sebidang  lahan.  Hak  ini  berlaku  pada  lahan  kebun  dan  dusung. Masyarakat  memiliki  kebiasaan  menanam  tanaman  umur  panjang  bersama  dengan  tanaman
pangan  sehingga  pada  saat  panen,  lahan  tersebut  dapat  dimanfaatkan  pada  masa  yang  akan datang  dengan  memanfaatkan  tanaman  umur  panjang  tersebut.  Hak  preferensi  bisa dimanfaatkan  seterusnya  karena  menjadi  hak  milik  warga,  kecuali  bila  lahan  tersebut  dijual. Hak preferensi ditandai dengan pohon durian, pohon titi. Pohon inijarang jadi dapatdigunakan. Ada  kelompok  yang  memanfaatkan  lahan  kerabat,  sehingga  akses  juga  berlaku  bagi masyarakat yang bukan pemilik lahan.
Pemanfaatan  lahan  hutan  berhak  dimiliki  masyarakat  karena  tanah  di  hutan  dimiliki oleh  masing-masing  mata  rumah  yang  diturunkan  dari  leluhur.  Pemanfaatan  lahan  bisa dikeluarkan jika orang tersebut bikin onar.

## d) Hak Pilih ekslusif
Hak pilih ekslusif menyangkut hak  seseorang untuk membeli sebidang tanah seharga yang ditawarkan pembeli lain yang prospektif. Hak ini  tidak terdapat pada masyarakat adat negeri Wakal karena berlaku tidak jual beli tanah yang dimiliki oleh marga maupun individu. System  yang  berlaku  yaitu  bahwa  pemilik  lahan  memberikan  pinjam  lahan  kepada  mereka yang ingin mengusahakan lahan milik. Berlaku aturan bagi lahan yang dipinjam untuk usaha kebun  hasilnya  dibagi  (70:30) dengan  pemilik  lahan  tersebut. Dengan  demikian    kepemilikan lahan tetap tidak berpindah tangan.

## e) Hak Pemanfaatan
Lahan  yang  dipegang  oleh  individu  sebagai  bagian  dari  anggota  kelompok  marga memiliki  hak  pemilikan.    Pemanfaatan  hasil  hutan  bertujuan  untuk  pemenuhan  kehidupan sehari-hari  dan  juga  dapat  dijual.  Masyarakat  menganggap  lahan  merupakan  modal  untuk berproduksi. Lahan yang dimiliki masyarakat Negeri Wakal dapat dilakukan penanaman dan pemanfaatannya.
Hak pemanfaatn atas lahan hutan bukan sebatas pada lahan untuk kebun dan dusung, tetapi juga pemanfaatan pohon atau tumbuhan yang terdapat di atas lahan tersebut. (Fortman, 1985). Pemanfaatan pohon dan tumbuhan biasanya berdasarkan penguasaan atas lahan dimana pohon  atau  tumbuhan  yang  tumbuh.  Namun  pemanfaatan  pohon  juga  berlaku  bagi  mereka yang  tidak  termasuk  dalam  pemilikan  lahan  tetapi  diberikan  ijin  untuk  pemanfaatan  hasil hutan  tersebut.  Hal  tersebut  menunjukan  bahwa  walaupun  tidak  memiliki  hak  milik  lebih penting  adalah  memiliki  hak  untuk  memanfaatkan  walaupun  kebanyakan  hanya  bersifat subsisten. Pemanfaatan pohon atau tumbuhan untuk dijual biasanya berlaku bagi mereka yang memiliki hak milik keluarga atau individu.

## 3.  Hak Ulayat
Tanah  ulayat  sebagai  tanah  bersama  pada  warga  masyarakat  hukum  adat  yang bersangkutan.    Tanah  ulayat  masyarakat  adat  merupakan  bentuk  wilaya  hukum  masyarakat
adat  yang  kepemilikannya  dikuasai  secara  kemunal  oleh  sekelompok  masyarakat  yang mendiami wilaya tertentu dengan pimpinan oleh seorang tokoh adat.
lahan ulayat yang dimiliki Masyarakat Negeri Wakal   dapat mengeluarkan orang atau pihak-pihak  yang  tidak  berkepentingan  dengan  lahan  tersebut,  sedangkan  lahan  ulayat  yang dimiliki  oleh  masyarakat  Negeri  Wakal    tidak  dapat  digunakan  secara  bebas  oleh  anggota marga dan masyarakat yang ada.  lahan ulayat yang sekarang mereka miliki dapat digunakan oleh  pihak  luar/lain  setelah  mendapat  ijin  dari  pemilik  lahan  ulayat,  sedangkan  100% masyarakat  lahan ulayat yang mereka miliki sekarang yang dapat digunakan oleh pihak luar, ketika ada pelanggaran diwajibkan membayar ganti rugi atau menanggung biaya, masyarakat negeri wakal 100% lahan petuanan yang mereka miliki tidak pernah dapat di allihkan kepada pihak lain.
Masyarakat negeri Wakal 100% akan terus memiliki hak akses lahan dan sumberdaya hutan  yang  ada,  begitu  pula  dengan  hak  kepemilikan  yang  mereka  miliki  tidak  pernah  ada konfik dengan marga lain, dan masyarakat negeri wakal 100% memahami aturan pengelolaan hutan  secara  tradisional  atau  adat  dalam  penggunaan  dan  pengelolaan  sumberdaya  hutan. Sedangkan masyarakat negeri wakal  57% tidak pernah ada aturan yang secara tradisional/adat yang  mengatur  tentang  penggunaan  dan  pengelolaan  sumberdaya  hutan,  dan  43%  yang mengatakan bahwa sumberdaya hutan yang ada dapat dikelola secara tradisional/adat.
Berdasarkan  hak  kepemilikan  lahan  secara  adat,  hutan  yang  ada  di  Negeri  Wakal adalah milik petuanan negeri/tanah adat sehingga untuk pemanfaatan dan pengelolaan lahan tersebut  oleh  masyarakat  harus  melalui  ijin.  Lahan  tersebut dapat dimanfaatkan  dan  hasilnya dibagi dengan negeri apabila ada kesepakatan dari keduanya.
Menurut masyarakat Negeri Wakal, mereka beranggapan bahwa hak atas tanah adalah hak milik atau kepunyaan masyarakat terhadap tanah-tanah serta  hasil sumber daya alam atau hutan yang ada di sekitar negeri (petuanan) yang dimiliki secara adat. Mengenai hak atas tanah pada negeri wakal ada yang mendapatkan hak atas lahan dari orang tua dan pembagian dari tanah/lahan marga dimana diadakan rapat dati (Rumah Tua) kemudian dalam rapat tersebut akan  ada  pembagian  kepada  masing-masing  kepada  keluarga  dan  tanah/lahan  yang  telah sepenunya menjadi haknya.
Hak  ulayat  dimanfaatkan oleh  dusun  lain  di  luar  Wakal,  tetapi  sudah  mendapat  ijin. Pernah  ada  yang  memanfaatkan  lahan  tanpa  ijin  oleh  masyarakat  pemilik  lahan  diusir, walaupun sudah ditanam dengan jenis tanaman.  Hutan adat di Wakal dimanfaatkan oleh anak adat  negeri  Wakal.  Hutan  adat  adalah  hutan  yang  dikelola  masyarakat  untuk  keperluan bersama.

## KESIMPULAN
Keberadaan masyarakat adat di Negeri Wakal ditunjukan dengan adanya pemenuhan kriteria  masyarakat  adat  dalam  UU  41  1999,    mencakup  kehidupan    masyarakat  yang  masih tetap dalam bentuk paguyuban berdasarkan hubungan kekerabatan yang masih terjaga. Peran dan  fungsi  kelembagaan  adat  masih  tetap  berjalan  walaupun  beberapa  fungsi  ada  yang  telah berubah.  Wilayah  hukum  adat  masih  bersifat  alamiah  namun  mendapat  pengakuan  dari kelembagaan adat yang ada. Pranata dan Hukum adat tetap berlaku berdasarkan kearifan local yang  telah  berkembang  sejak  leluhur.  Pemanfaatan  lahan  dan  hasil  hutan  merupakan  bagian dari masyarakat adat untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap hari.
Sistem  tenurial  yang  terdapat  di  Negeri  Wakal  yaitu  penguasaan  oleh  Negeri, penguasan  oleh  marga  dan  penguasaan  oleh  individu  keluarga.  Pada  ketiga  system  tenurial tersebut  terdapat  bentuk  Hak-hak  tenurial  mencakup  hak  kepemilikan,  hak  garap,  hak preferensi,  hak  pilih  ekslusif  dan  hak  pemanfaatan. Hak  ulayat dapat  mencakup  seluruh  hak yang terdapat pada system tenurial yang ada.  Hak atas pohon dapat dibedakan dari hak atas lahan karena terdapat kepemilikan hak atas pohon tetapi tidak memiliki hak atas lahan.

## DAFTAR  PUSTAKA
Fortmann  L  1985  The  tree  tenure  factor  in  agroforestry  with  particular  reference  to  Africa. Agroforestry Systems 2: 229–251.
Handoyo,  Suka  P,  A  &  Ginoga,  I,  A.  2011.  Identifikasi  Tenurial  Sebagai  Pra-Kondisi  Untuk Implementasi REE+. Jurnal Sosial Dan Ekonomu Hutan Vol. 8 No. 4. Hal 306-320.
Herrera,  A.,  dan  M.G.  da  Passano.  (2006).  Land  Tenure  Alternative  Conflict  Management. Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO).
Irawan  A.,  Mairi.  K.  &  Ekawati  S.  2016.  Analisis  Konflik  Tenurial  Di  Kesatuan  Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Modal Poigar. Jurnal Wasian Volume 3 Nomor 2.
Larson,  A.M.  2013.  Hak  Tenurial  Dan  Akses  Ke  Hutan:  Manual  Penelitian  Untuk  Peneliti. CIFOR, Bogor, Indonesia. 75 P.
Lynch  O.J.  1993.  Securing  community  based  tenurial  rights  in  the  tropical  forest  in  Asia:  An overview  of  current  and  prospective  strategies Policy  and  legislation  in  community forestry . Editor: Warner K , et al. Bangkok, Proceeding of a workshop RECOFT
Mantuankotta.  K.  J.  2012.  Eksistensis  Masyarakat  Hukum  Adat  Dalam  Mempertahankan Sumber Daya Alam. Jurnal Sasi , Fakultas Hukum Unpatti.
Patta, L. 2012. Status Kepemilikan Lahan dan Hak atas Penguasaan Hasil Hutan oleh Maysarakat Adat di Negeri Wakal . [Skripsi] Universitas Pattimura. Ambon.
Pruitt, Dean G dan Jeffrey Z. Rubin. 2009. Teori Konflik Sosial . Pustaka Pelajar:  Yogyakarta Sugiyono. 2014. Memahami Penelitian Kualitatif . Alvabeta, Cv. Bandung. 234 p.
Suharjito  D.  1999. Hak-Hak  penguasaan  atas  hutan  di  Indonesia .  Program  Penelitian  dan Pengembangan  Kehutanan  Masyarakat  (P3KM).  Fakultas  Kehutanan  IPB.
Susilowati.  2015.  Konflik  Tenurial  Dan  Sengketa  tanah  Kawasan  Hutan  Yang  Di  Kelola  Oleh Perum Perhutani jurnal repertorium ISSN 2355-2646
Sylviani. &  Ismantul H.  2014. Analisis  Tenurial Dalam  Pengembangan Kesatuan  Pengelolaan Hutan  (KPH).  Studi  Kasus  KPH  Gedong  Wani  Provinsi  Lampung.  Vol  11  No.4  Hal 309-322
Ter Haar Bzn B. 1960. Azas-asaz dan Susunan hukum Adat , PT. Pradnya Paramita. Jakarta.
Titahelu,R.Z,  2005,  Hukum  Adat  Maluku  Dalam  Konteks  Pluralisme  Hukum,  Implikasi Terhadap  Managemen  Sumber  Daya  Alam  Maluku,  disampaikan  pada  pengresmian penerimaan  Jabatan  Guru  BesarDalam  Bidang  Ilmu  Hukum,  Pada  Fakultas  Hukum Universitas Pattimura, Ambon
Tjoa,  M.  2017.  Penguatan  Sistem  Penguasaan  Lahan  Hutan  pada  Masyarakat  Adat  di Kabupaten Seram Bagia n Barat, Maluku. [Disertasi] Institut Pertanian Bogor.