## HUKUM ISLAM: SINERGISITAS TEKS, MORAL, DAN AKAL
Mohamad Ikrom Jhoncenna123@yahoo.com IAIN Jember

## ABSTRAK
Perkembangan paradigma ilmiah modern memiliki dampak yang signifikan terhadap perkembangan yurisprudensi. Salah satu contohnya adalah pengaruh postmodernisme yang telah  menyebabkan  pemikiran  bahwa  hukum  tidak  lagi  dianggap  hanya  sebagai  realitas sosial;  sebaliknya,  hukum  juga  merupakan  realitas  metafisik.  Pergeseran  paradigma yurisprudensi  dari  positivisme  ke  postmodernisme  dianggap  sejalan  dengan  pemikiran Islam  tentang  yurisprudensi.  Hal  ini  dikarenakan,  pertama,  yurisprudensi  Islam membutuhkan kombinasi pikiran dan hati; kedua, kekurangan bayani, epistemologi `irfani dan  burhani  membutuhkan  epistemologi  par  excellence,  yaitu  kombinasi  mereka;  ketiga, moralitas agama memainkan peran penting dalam membentuk tatanan sosial.
Kata kunci: moral, teks, akal,  epistemologi,hukum Islam.

## ABSTRACT
The  development  of  paradigm  of  modern  scientific  has  a  significant  impact  on  the development  of  jurisprudence.  A  case  in  point  is  the  influence  of  postmodernism  which has led to a thought that law is no longer deemed as merely a social reality; instead, law is also  a  metaphysical  reality.  The  shift  of  jurisprudence  paradigm  from  positivism  to postmodernism is  considered in  line with  Islamic thoughts  on jurisprudence.  Because of, first,  Islamic  jurisprudence  requires  the  combination  of  mind  and  heart;  second,  the shortcoming  of bayani , `irfani and burhani epistemology  necessitates  a  par  excellence epistemology  i.e.  their  combination;  third,  religious  morality  plays  an  important  role  in forming a social order.0
Key words: moral, text, mind, epistemology, islamic law.

## PENDAHULUAN
Dinamika atau perubahan pandangan dunia ( worldview ) merupakan suatu  kenyataan yang  tidak  biasa dibantah  dan  telah  menjadi  sifat  dasar dari  segala  yang  ada  di  bumi,  termasuk manusia  dan  lembaga-lembaga  yang  ia bangun. Semua lembaga, baik keagamaan,
negara,
maupun
kemasyarakatan,  tidak  ada  yang  luput dari  dinamika  kehidupan  ini.  Bahkan, kelestarian lembaga itu sedikit banyaknya  tergantung  dan  dipengaruhi oleh sejauh mana mereka dapat menyesuaikan diri dengan irama perubahan tersebut (Mulyadi
Kartanegara,  2000:  245-267).  Begitu juga, perkembangan paradigma keilmuan
mempunyai pengaruh yang cukup signifikan  dalam  perkembangan  disiplin ilmu,  terutama  disiplin  ilmu  hukum. Buktinya,  aliran  positivisme  Auguste Comte  (1798-1857)  telah  “memaksa” hukum sebagai sistem positivisme hukum analitik. Aliran hukum positivisme analitik  ini  dikembangkan  oleh  John Austin  yang  mengatakan  bahwa  materi hukum  itu  adalah  hukum  positif  atau hukum  yang ditetapkan oleh para politisi yang  berkuasa  terhadap  rakyat  sebagai hukum  yang  berlaku  (Moh  Mahfud, 1999: 40).
Sebaliknya, postmodernisme (postpositivisme) yang menekankan keterkaitan  antara  wilayah  empirik  dan moral,  telah  melahirkan  pandangan bahwa  hukum  tidak  dimaknai  sebagai realitas  sosial  yang  empirik an  sich , tetapi  hukum  juga  dimaknai  sebagai realitas  metafisik  yang  tidak  dapat dijangkau  oleh  indera.  Berdasarkan pemahaman  ini,  hukum  dimaknai  tidak saja  sebagai  fenomena  sosial  tetapi  juga fenomena  rohani  (Costaz  Douzinas.  et. Al,  1991:  28).  Pergeseran  paradigma hukum  dari  orientasi  legisme  positivistik menuju orientasi postmodernis ini ditengarai sejalan dengan ranah pemikiran hukum Islam. Oleh karena itu, artikel ini mencoba  membahas bangunan pemikiran  hukum  Islam  yang  memiliki
titik  temu  dengan  pandangan  hukum sebagai  fenomenan  sosial  dan  fenomena rohani.

## PEMBAHASAN

## Peta Epistemologi dalam Islam
Ilmu  pengetahuan  yang  merupakan kunci  dari  kemajuan  yang  diraih  umat manusia,  tentunya  tidak  bisa  datang begitu  saja  tanpa  adanya  suatu  proses sebelumnya.  Proses  untuk  mendapatkan ilmu  pengetahuan  ini  dalam  kajian filsafat  dikenal  sebagai epistemologi . Bidang  epistemologis  ini  menempati posisi  yang  sangat  strategis,  karena  ia membicarakan tentang cara untuk mendapatkan  pengetahuan  yang  benar. Mengetahui  cara  yang  benar  dalam mendapatkan ilmu pengetahuan berhubungan  erat  dengan  hasil  yang ingin dicapai. Pada akhirnya, kepiawaian dalam  menentukan  epistemologis,  akan sangat berpengaruh pada warna atau jenis ilmu  pengetahuan  yang  dihasilkan  (R. Harre,  1978:  5).  Berdasarkan  dua  buah karya Muhammad „Abid al-Jabiri (1991)–selanjutnya ditulis al-Jabiri- ( Takwin  al-‟Aql  al-‟Arabi  dan  Bunyah al-„Aql  al-„Arabi:  Dirasah  Tahliliyah Naqdiyyah  li  Nuzhum  al- Ma‟rifah fi al- Tsaqafah al-Arabiyah ) (Muhammad „Abid  al-Jabiri,  1993) dapat  diketahui bahwa  epsitemologi  Islam  menurutnya
dapat  dipetakan  ke  dalam  tiga  bagian;
epistemologi bayani , epistemologi „irfani ,  epistemologi burhani .  Adapun pembahasan  secara  ringkas  tentang ketiga  epistemologiini  adalah  sebagai berikut.

## Epistemologi Bayani
Secara etimologi, bayani mempunyai  arti  menyambung,  memisah- misahkan, terang dan jelas, kefasihan dan kemampuan  dalam  menyampaikan,  serta kekuatan untuk menerima dan menyampaikan  kejelasan.  Sedangkan secara terminologi ,  dengan  mengutip pendapat al-Jahiz dalam  kitabnya al- Bayan wa al-Tabyin , al-Jabiri mengartikannya  sebagai  nama  universal ( ism  jami‟ )  bagi  setiap  pemahaman makna,  sedangkan  apabila  merujuk kepada pendapat al-Syafi‟i, bayani merupakan nama universal bagi maknamakna yang terdapat dalam
kumpulan  landasan  pokok  ( al-ashl) dan mengurai  cabang  ( al-furu‟ )  (Muhammad „Abid  al-Jabiri,  1993:  20).  Munculnya tradisi bayani ini menurut al-Jabiri bukan suatu  hal  yang  asal  jadi.  Akan  tetapi memiliki  akar  historisnya  dalam  sejarah budaya  dan  tradisi  pemikiran  Arab. Aktivitas  dan  kelahiran bayani dimulai dengan apa yang disebut masa kodifikasi („asr tadwin ), yaitu masa berlangsungnya
proyek  konstruksi  budaya  secara  massif dalam  pengalaman  sejarah  peradaban Islam, yakni antara pertengahan abad ke- 2  H  sampai  pertengahan  abad  ke-3  H. Pada  perkembangannya,  peradaban  ini telah  membentuk  kerangka  rujukan  bagi pemikiran  Arab  dengan  segenap  disiplin keilmuan  yang  beragam  (Muhammad „Abid  al-Jabiri,  2000:60).  Menurut  al- Jabiri,  aktivitas  nalar bayani terjadi dalam  tiga  hal;  (1)  aktivitas  intelektual yang bertitik tolak dari ashl yang disebut dengan istinbat (penggalian  pengetahuan dari  teks),  (2)  aktivitas  intelektual  ( al- tafkir) yang  bermuara  pada  ashl  yang disebut  dengann qiyas, (3)  aktivitas pemikiran dengan arahan dari ashl, yaitu dengan  menggunakan  metode al-istidlal al-bayani (Muhammad  „Abid  al-Jabiri,, 1993) . Dengan  demikian, epistemologi bayani  mempunyai  ciri  spesifik  yaitu selalu  berpijak pada  ashl  (pokok)  yang berupa nas (teks).
Nalar „irfani yang dikehendaki oleh al-Jabiri  adalah  nalar  „irfani  dalam pengertian gnostik. Sehingga dari perspektif epistemologis, gnostik merupakan  prinsip  dasar,  konsep,  dan prosedur yang membangun dunia berfikir dalam  peradaban  Arab  dengan  dua porosnya; pertama, penggalian  bahasa dengan menggunakan pasangan epistemologis  makna  eksoteris/esoteris
yang sejajar dengan pasangan kata/makna dalam ternd  akal  retoris,  dan kedua ,  mengabdi  dan  menggali  manfaat dari  politik  secara  bersamaan  dengan menggunakan  pasangan  epistemologis kewalian/kenabian  yang  sejajar  dengan pasangan epistemologis principium/
cabang dan pasangan substansial/ accidens dalam terend akal retoris.

## Epistemologi ‘Irfani
Kata  „ irfan adalah  bentuk  masdar dari  kata „arafa yang  berartin ma‟rifah
(ilmu  pengetahuan)  (Abied  Shah,  M. Aunul dan Sulaiman Mappiase, dalam M Aunul  Abied  Shah,  ed,  2001:  317). Kemudian „irfan lebih  dikenal  sebagai terminologi  mistik  yang  secara  khusus berarti “ma‟rifah” dalam  pengertian
“pengetahuan tentang Tuhan” (Muhammad  „Abid  al-Jabiri,  1993). Kalau  ilmu  (pengetahuan  eksoterik) yakni pengetahuan yang diperoleh indera dan  intelek  melalui istidlal,  nazhar,  dan burhan , maka „irfan (pengetahuan esoterik) yaitu pengetahuan yang diperoleh qalb melalui kasyf,  ilham, i‟iyan (persepsi langsung), dan isyraq .

## Epistemologi Burhani
Al-Burhan dalam  bahasa  Arab berarti  argument  yang clear dan distinc . Dalam  pengertian  logika, al-burhan
adalah  aktivitas  fikir  yang  menetapkan kebenaran  sesuatu  melalui  penalaran dengan  mengkaitkan  pada  pengetahuan yang bukti-buktinya mendahului kebenaran.  Sedangkan  dalam  pengertian umum, al-burhan berarti  aktivitas  fikir untuk  menetapkan  kebenaran  sesuatu (Muhammad  „Abid  al-Jabiri,  1993.  Al- Jabiri  menggunakan burhani sebagai sebutan  terhadap  sistem  pengetahuan yang  berbeda  dengan  metode  pemikiran tertentu  dan  memiliki world  view tersendiri,  yang  tidak  bergantung  pada hegemoni sistem pengetahuan lain.
Burhani mengandalkan  kekuatan indera,  pengalaman,  dan  akal  dalam mencapai  kebenaran.  Metode burhani tersebut  dapat  diterapkan  jika  memenuhi beberapa tahap: pertama , tahap pembuatan  pengertian  yang  mencakup jenis, nau‟ ,  dan fashl . Kedua ,  tahap pembuatan kalimat. Ketiga, tahap pembuatan  silogisme.  Silogisme  adalah cara  berargumen  dengan  dua  premis  dan satu  kesimpulan.  Oleh  karena  itu, silogisme  harus  terdiri  dari  tiga  hal, yaitu:  (1)  dua  premis  yang  saling berhubungan, (2) premis pertama disebut premis  mayor  dan  premis  yang  kedua disebut  premis  minor,  dan  (3)  premis penengah yang merupakan kesimpulan.
Ketiga  kecenderungan  epistemo- logis Islam ini, secara teologis
mendapatkan  justifikasi  dari  al-Qur‟an. Dalam al-Qur‟an banyak ditemukan ayat- ayat  yang  berbicara  tentang  pengetahuan yang bersumber pada rasionalitas. Perintah untuk menggunakan akal dengan  berbagai  macam  bentuk  kalimat dan  ungkapan  merupakan  suatu  indikasi yang  jelas  untuk  hal  ini.  Akan  tetapi, meskipun  demikian,  tidak  sedikit  pula paparan  ayat-ayat  yang  mengungkapkan tentang  pengetahuan  yang  bersumber pada intuisi (hati atau perasaan) terdalam.
Berangkat  dari  Hellenisme  Yunani yang spekulatif-kontemplatif, para sarjana  muslim  pada  masa  kejayaannya leluasa menyerap, kemudian memodifikasi  menjadi  tradisi  filsafat sains  yang  berangkat  dari  postulat- postulat al-Qur‟an dengan  menge- tengahkan  tradisi  berfikir  empirikal- eksperimental.  Usaha  tersebut  dilakukan dengan mendayagunakan perangkat- perangkat intelektual sebagai jalan mencari jawaban tentang hakikat realitas, baik yang nyata (fisis) maupun yang gaib (metafisis).  Dari  revolusi  filsafat  di tangan  kaum  muslimin  ini,  lahirlah konsep ilmu atau sains yang tegak di atas postulat-postulat Qur‟ani (Syamsul Arifin dkk, 1996).
Epistemologi Hukum Islam : Antara Teks, Moral dan Akal
Mahmud  Dhaoudi,  pakar  sosiologi dari  Universitas  Tunisia,  mengkritik pandangan  mazhab  positivis-empirik.  Ia menegaskan  bahwa  ilmu  pengetahuan positivis modern dirasakan tidak menyenangkan dan tidak memadai untuk memecahkan  masalah-masalah  moral kemasyarakatan  dan  isu-isu  nilai  yang tidak  bias  diukur  oleh  standar  obyektif. Konsekuensinya,  intervensi  dari  wahyu agama  dengan  adanya  pengetahuan absolut  berfungsi  sebagai  pelengkap  dari pengetahuan  yang  dibuat  oleh  manusia, yang  serba  terbatas  ruang  lingkupnya (Jawahir Thontowi, 2002: 140).
Dalam konteks inilah hukum  Islam berpijak.  Hal  ini  didasarkan  pada  alasan berikut ini: Pertama, dalam epistemologi bayani ,  segenap  aktivitas  didominasi oleh  otoritas  teks  (wahyu)  sebagai sumber  utama  kebenaran.  Sedangkan porsi untuk akal sebagaimana diungkapkan oleh Muhyar Fanani, hanya sekitar + 0-12,5 persen (Muhyar Fanani,, 1999). Penggunaan yang terlalu dominan terhadap  epistemologi  ini  dianggap  telah menimbulkan  stagnasi  dalam  kehidupan beragama,  karena  ketidakmampuannya merespon perkembangan zaman, padahal permasalahan  -  permasalahan yang dihadapi  umat  manusia,  khususnya  umat
Islam  semakin  kompleks  dan  beragam.
Metode  kasyf  dalam  kritik  epistemologi, bukanlah  suatu  pola  yang  berada  di  atas akal,  seperti  yang  diklaim „irfaniyyun . Pendekatannya yang supra-rasional, menafikan kritik atas nalar, serta pijakannya  pada  logika  paradoksal  yang segalanya  bisa  diciptakan  tanpa  harus berkaitan  dengan  sebab-sebab  yang mendahuluinya, akan mengakibatkan epistemologi  ini  kehilangan  dimensi kritis  dan  terjebak  pada  nuansa  magis yang  berandil  besar  pada  kemunduran pola  fikir  manusia  (Anom  S.  Putra  dkk,, 1999).
Epistemologi burhani berusaha memaksimalkan  akal  dan  menempat- kannya  sejajar  dengan  teks  suci  dalam mendapatkan  ilmu  pengetahuan.  Dalam epistemologi burhani ini,  penggunaan rasionalitas  tidak  terhenti  hanya  sebatas rasio belaka, tetapi melibatkan pendekatan  empiris  sebagai  kunci  utama untuk  mendapatkan  ilmu  pengetahuan, sebagaimana  banyak  dipraktekkan  oleh para  ilmuan  Barat.  Dengan  demikian, perpaduan  antara  fikiran  yang  brilian yang  dipandu  dengan  hati  yang  jernih, akan  menjadikan  iptek,  termasuk  di dalamnya ilmu hukum, yang dimunculkan  kelak  tetap  terarah  tanpa menimbulkan dehumanisasi yang
menyebabkan manusia teralienasi (terasing) dari lingkungannya.
Kegersangan  yang  dirasakan  oleh manusia  modern  ini  terjadi  karena  iptek yang mereka munculkan hanya berdasarkan  atas  rasionalitas  belaka,  dan menafikan  hati  atau  perasaan  yang mereka  miliki.  Mereka  menuhankan iptek  di  atas  segala-galanya.  Sedangkan potensi  rasa  (jiwa)  mereka  abaikan, sehingga mereka merasa ada yang hilang dalam diri mereka. Keseimbangan antara fikiran ( fikr ) dan rasa ( dzikr ) ini menjadi penting karena secanggih apapun manusia, ia tidak akan dapat menciptakan sesuatu. Keduanya, fikr dan dzikr adalah pilar  peradaban  yang  tahan  bantingan dalam situasi dan kondisi seperti apapun. Keduanya  adalah  perwujudan  iman seorang  muslim.  Umat  yang  berpegang teguh  kepada  dua  pilar  ini  disebut  al- Qur‟an  sebagai ulul  albab,  ulul  abshar . Mereka, di samping mampu mengintegrasikan kekuatan fikr dan dzikr ,  juga  mampu  mengembangkan kearifan  yang menurut  al-Qur‟an  dinilai sebagai khairan  katsiran . Kedua ,  dalam konteks hukum Islam, al-Jabiri memasukkan teologi  dan  fiqh  dalam epistemologi bayani .
Menurut  penulis,  sangat tidak memadai  bila  hukum  Islam  hanya dimasukkan  pada  epistemologi bayani
sebagaimana  yang  dipahami  al-Jabiri. Benar,  fiqh  oleh  al-Jabiri  dikategorikan dalam  epistemologi bayani ,  namun  fiqh jelas berbeda dengan epistemologi hukum  Islam.  Yang  pertama  adalah produk,  sementara  yang  kedua  adalah kaidah-kaidah  yang  dipergunakan  dalam menentukan  produk  tersebut.  Dengan demikian,  keduanya  tidak  mungkin disamakan atau dianggap sama.
Keduanya  jelas  berbeda.  Akan tetapi  memiliki  hubungan  yang  sangat erat. Dimasukkan dalam kategori
epistemologi „irfani ,  hukum  Islam  juga sangat  susah.  Hal  ini  terjadi  karena hukum Islam tidak melulu berurusan dan bersumber  dari  hal-hal  yang  bersifat wujdani dan hati nurani manusia. Hukum Islam  sangat  erat  hubungannya  dengan interaksi  yang  bersifat sirkular ,  artinya kajian hukum Islam mencakup hubungan antara manusia dengan Tuhannya,
hubungan manusia dengan dirinya sendiri,  dan  hubungan  antara  manusia dengan yang lainnya. Apabila dimasukkan  dalam  epistemologi burhani juga dianggap kurang memadai.
Sebagaimana dalam pemahaman al-Jabiri tentang  epistemologi burhani ini,  yang dijadikan  sebagai  sumber  adalah  realitas alam,  sosial,  dan  humanitas.  Metode yang dapat dikembangkan adalah abstraksi dan analisis .
Pendekatan  yang  sering  digunakan adalah filosofis dan saintifik .  Hukum Islam dalam hubungannya dengan epistemologi  ini,  secara  nyata  memang tidak  dapat  dipisahkan  karena  memiliki sumber  yang  sama.  Akan  tetapi  sekali lagi  hukum  Islam  tidak  hanya  berbicara dan  bersumber  dari  realitas  alam,  sosial dan  humanitas  belaka.  Hukum  Islam tidak  akan  mampu  melepaskan  diri  dari ayat-ayat  al-Qur‟an  dan  pengetahuan Tuhan  yang  diperoleh  melalui wujdan dan hati nurani manusia.
Dengan  demikian  kurang  pas  bila hanya  dimasukkan  dalam  epistemologi ini. Barangkali hukum Islam cukup layak untuk dijadikan sebagai sebuah epistemologi  tersendiri  yang  mencakup ketiga  epistemologi  al-Jabiri  di  atas. Dalam  hal  ini  bisa  disebut  dengan epistemologi  jama‟i atau epistemologi komprehensif, artinya  hukum  Islam merupakan sebuah epistemologi tersendiri yang disebut dengan epistemologi jama‟i atau epistemologi komprehensif . Ketiga , dalam  ajaran Islam, pembentukan moralitas masyarakat  terjabar  secara  komprehensif dan  sistematis.  Manusia  memang  hidup dalam tatanan yang empiris dan berkembang,  tetapi  tidak  mungkin  bisa terlepas dari kategori jasmani dan rohani. Maka  pembentukan  tatanan  sosial  atau
masyarakat (hukum), mestinya juga tidak terlepas  dari  moralitas  agama.  Hal  ini disebabkan karena hukum, moralitas, dan agama  harus  dipahami  sebagai  tiga  hal yang terkait satu sama lain.

## KESIMPULAN
Dari berbagai paparan di atas dapat disimpulkan, bahwa tuntutan era postpositivisme  yang  telah  melahirkan pandangan  bahwa  hukum  tidak  hanya dimaknai  sebagai  realitas  sosial  yang empirik an  sich tetapi  juga  realitas metafisik  yang  tidak  dapat  dijangkau oleh  panca  indera,  ternyata  sejalan dengan  bangunan  pemikiran  hukum Islam. Hal ini setidaknya didasarkan pada alasan-alasan berikut: (1) Islam menuntut perpaduan  antara  fikiran  yang  brilian yang  dipandu  dengan  hati  yang  jernih, karena  kepatutan  berfikir  selalu  disertai dengan  jiwa  yang  bersih  dan  balancing dengan perbuatan(2) keterbatasan epistemologi dalam pengembangan
pemikiran  hukum  Islam,  meniscayakan
adanya keterpaduan epistemologi tersebut secara komprehensif, (3) moralitas  agama  sangat  berperan  dalam membentuk tatanan sosial atau masyarakat  (hukum).  Karena  dengan adanya  moralitas  yang  baik  dari  agama, akan membawa pemahaman yang mendalam dan lebih cerah.

## DAFTAR PUSTAKA
Arifin,  Syamsul  dkk.  1996. Spritualisasi Islam  dan  Peradaban  Masa Depan, Yogyakarta: SIPRESS.
Douzinas, Costaz. et. al. 1991. Postmodern  Jurisprudence:  The Law  of Text  in  The Texts  of  Law, Routledge: London, 1991.
Fanani,  Muhyar.  1999. Epistemologi Ilmu  Ushul  al-Fiqh:  Sebuah Refleksi  Filosofis  Perbandingan antara  al-Ghazali  dan  al-Syatibi , Tesis  Pascasarjana  IAIN  Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
Harre,  R.  1978. The  Philosophies  of Science:  An  Introductory  Survey, London: Oxford University Press.
Al-Jabiri,  Muhammad  „Abid.  1991.
Takwin al-‟Aql al-‟Arabi,
Casablanca  : Al-Markaz  al- Tsaqafi al-Arabi. _______________________. 1993. Bunyah al-„Aql al-„Arabi: Dirasah  Tahliliyah  Naqdiyyah  li Nuzhum al-Ma‟rifah fi al- Tsaqafah al-Arabiyah,
Casablanca: Al-Markaz al- Tsaqafi al-Arabi, _______________________.  2000. Post
Tradisionalisme Islam, Terj.
Ahmad  Baso ,  Yogyakarta:  LKiS, 2000. Kartanegara, Mulyadi. 2000. “ Membangun
Kerangka Ilmu: Perspektif Filosofis ”, dalam Kamaruddin  Hidayat  dan Hendro Prasetyo, Problem  dan  Prospek IAIN: Antologi Pendidikan Tinggi Islam ,    Jakarta:  Departemen Agama.
Mahfud,  Moh.  1999.  “Politik  Hukum: Perbedaan Konsepsi antara Hukum  Barat  dan Hukum  Islam ” dalam al-Jami‟ah IAIN  Sunan Kalijaga Yogyakarta No. 63/I.
Putra,  Anom  S.  Dkk.  1999. “ Revolusi Nalar Islami: Menangguhkan Teks, Mencuri Subyek ” , Gerbang : Jurnal Pemikiran
Agama dan  Demokrasi,  Edisi  02,
Th. II.
Shah,  „Abied,  M.  Aunul  dan  Sulaiman Mappiase.  2001.  “Kritik  Akal
Arab:  Pendekatan  Epistemologis terhadap  Trilogi  Kritik  al-Jabiri ”
dalam  M.  Aunul  Abied  Shah,
Islam  Garda  Depan ,  Bandung: Mizan.
Thontowi,  Jawahir.  2002. Islam,  Politik,
dan Hukum:Esai-esai Ilmiah untuk  Pembauran ,  Yogyakarta:
Madyan Press.