## PERCECOKAN SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN DALAM BERUMAH TANGGA
( Analisis Putusan NO.69/Pdt.G/2021/PN.SBG )
Oleh: Niken Juni Tessa 1)
Anugerah Ginting 2)
Jaminuddin Marbun 3)
Ria Sintha Devi 4)
Universitas Darma Agung, Medan 1,2,3,4)
E-mail : nikenjunitessa18@gmail.com 1)
anugerahginting00@gmail.com 2)
jaminuddinmarbun@gmail.com 3)
Kokriasinthadevi@gmail.com 4)

## ABSTRACT
Marriage is an internal bond between a man and a woman as a partner who is determined to frame a family that is full of joy and is eternal in the view of religious teachings. It would be nice  if  a  marriage  that  intends  to  build  a  happy and  lasting  family  does not  end  in  divorce caused by strife and there is no hope of continuing the marriage. Marriages can be separated due  to  death,  separation,  and  because  of  the  choice  of  the  legal  panel,  this  arrangement  is contained in Article 38 of the Republic of Indonesia Law No. 1 of 1974 concerning marriage. Divorce can also occur which is contained in Article 19 of Government Regulation Number 9 of 1975 concerning the implementation of the Law of the Republic of Indonesia Number 1 of 1974  concerning  Marriage.  So  the  selection  of  the  title  of  this  thesis  is  "DIVORSE  AS  A REASON FOR DIVORCE IN HOUSEHOLD (Analysis of Decision N0.69/Pdt.G/2021/PN.Sbg). which explains that disputes or can also be called problems that occur between couples that continue to occur so that one partner neglects the other party for a very long period of 10 years and one party who leaves the other party has remarried. which is the legal basis used in Article 19 of government regulation number 9 of 1975 concerning the  implementation  of  the  law  of  the  Republic  of  Indonesia  number  1  of  1974  concerning Marriage (b) (f),
Keywords: Divorce, Married.

## ABSTRAK
Pernikahan adalah  ikatan    internal  seorang  pria dengan seorang  wanita menjadi  pasangan yang  bertekad untuk membingkai sebuah  keluarga yang penuh sukacita  serta   abadi dalam pandangan  ajaran  agama.  Alangkah  baiknya  jika  perkawinan  yang  bermaksud    untuk membangun    keluarga  yang  sukacita  serta    langgeng  tidak  berakhir  karena  perceraian  yang disebabkan adanya percecokan dan tidak adanya harapan lagi untuk melanjutkan pernikahan . Pernikahan bisa  dipisahkan karena meninggal dunia , perpisahan, dan karena  pilihan majelis hukum  ,  pengaturan  tersebut    dimuat    dalam  Pasal  38  Perundang-undangan    Republik Indonesia  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  perkawinan.  Perceraian  juga  dapat  terjadi  yang dimuat  di  Pasal  19  Peraturan    Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  tentang  pelaksanaan Perundang-Undangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.  Maka pemilihan  judul  skripsi  ini  adalah  “  PERCECOKAN  SEBAGAI  ALASAN  PERCERAIAN DALAM  BERUMAH  TANGGA  (Analisis  Putusan  N0.69/Pdt.G/2021/PN.Sbg).  yang menerangkan  bahwa  percecokan  atau  bisa  juga  disebut  dengan  persoalan  yang  terjadi diantara Pasangan yang   terus  menerus terjadi  sehingga Salah satu pasangan  menelantarkan
pihak  lain    dalam    periode    yang  sangat  lama  yaitu  10  tahun  dan  satu    pihak  yang meninggalkan  pihak  lain  telah  menikah  kembali.  yang    menjadi  Dasar  hukum  yang  sah digunakan  di  Pasal  19  peraturan  pemerintah  nomor    9  Tahun  1975  tentang  pelaksanaan undang-undang Republik Indonesia  nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ( b)  ( f),
Kata Kunci: Perceraian, Berumah Tangga

## 1.PENDAHULUAN
Pernikahan  ialah  sesuatu  yang  suci bagi  orang  yang  menjalaninya,  dengan tujuan  untuk  membentuk  keluarga  yang rukun  yang  memunculkan  suasana  ceria yang  menuju  terwujudnya  ketenangan, kenyamanan  bagi  paangan  dan  keluarga. Pernikahan  pada  umumnya  tidak  berjalan dengan baik, terkadang pasangan dihadapkan  pada  masalah  keluarga  yang berujung  pada  perpisahan.  Pengadilan Tinggi Republik
Indonesia
di ketentuannya nomor 38/k/AG/1980 tanggal  5  oktober  1981  juga  telah menyertakan pengaturan   perceraian dapat diselesaikan  dengan  asumsi    pernikahan telah  rusak serta  sulit    dipersatukan  lagi  , tidak  mengidahkan  siapa  saja  yang  harus disalahkan dalam perbedatan itu . keunikan peristiwa cerai  tiada  dapat terpisah  dari b macam-macam      unsur  yang  berdampak pada rusaknya suatu perkawinan, sehingga menjadi  suatu  pembenaran  bagi  pasangan suami  istri  untuk  meminta  cerai  secara hukum  dari  Pengadilan  Negeri,  baik  dari variabel  luar  dalam  keluarga  mereka,  dan faktor  dalam  diri  sendiri  untuk  memilih perpisahan  dan  harus  berhadapan  dengan
pengadilan.  Karena  cara  paling  umum untuk  mencatatkan  tuntutan  perceraian yang  sah  menurut  hukum  harus  melewati jalur pengadilan. Yang menjadi permasalan untuk mendaftarkan perceraian ialah  bahwa  banyak  pasangan  yang  sudah menikah  bingung  sekaligus  kesusahan  , saat  menempuh  proses  perceraian  tersebut Faktor  utamanya  ialah  jelas  kurangnya pemahaman  soal  jalur  hukum.  Bukan hanya  itu  prosedur  pengajuan  untuk tuntutan  perpisahan    yang  dasarnya berkepanjangan dan tidak menutup kemungkinan, ketika prosedur perpisahan    yang  sukar  mengeluarkan banyak  pengeluran  dalam  segi  apapun. Dalam  kehidupan    berumah  tangga    di antara    pasangan  suami  istri  diharapkan terciptanya  hubungan  yang  baik  karena dalam    suasana  kekeluargaan  sangat dibutuhkan, khususnya dengan adanya rasa saling  pengertian  antara  pasangan,  dan benar-benar  fokus  kepada  pasangan  dan menjunjung  tinggi  komitmen  yang  sama maka  suasana  dalam  keluarga  akan  terasa menyenangkan. Dalam hal ini sebagaimana  pasangan  suami  istri  jika tidak mengingat kewajiban masing-masing
maka  akan  terjadi  ketidakseimbangan dalam  berumah  tangga  yang  berakibat putusnya  perkawinan  atau  bisa  disebut dengan terjadinya  perceraian.
Ketentuan  diPasal  38  Peraturan  republik indonesia  nomor  1  tahun  1974  bahwa perkawinan  dinyatakan    perkawinan  bisa berakhir  sebab    :  meninggal  dunia  , perpisahan  dan  putusan  majekis  hakim, kemudian  Pasal  39  ayat  (2)  dinyatakan “untuk  mengajukan    perceraian  harus  ada cukup bukti , jika  suami dan istri itu tidak memungkinkan  untuk  hidup  bersama selaku  satu pasangan “.

## 2.TINJAUAN PUSTAKA
Asal  mula  kata  perceraian  yakni  dari berasal kata “cerai ”menurut  kamus besar  bahasa  indonesia  berarti  :  v  /(  kata kerja , 1. Pisah, 2. Putusnya  ikatan  antara suami  istri    :  talak  .  kemudian  kata  “ perceraian” mengandung  arti  bahwa perpecahan,  (  berhenti  bersuami  istri    )  /. Perpisahan adalah  “  pembubaran pernikahan    dengan  ketentuan  majelis hakim  atau  permintaan  salah  satu  pihak dalam pernikahan  tersebut “.
1. Pengertian Perceraian
Jadi  yang  dimaksud  dengan  cerai  ialah bubarnya  pernikahan    baik  atas  pilihan hakim maupun atas permintaan  pasangan. Berpisah  pada  dasarnya  ialah    siklus
dimana hubungan diantara pasangan umumnya,  dinyatakan  tidak  ditemukan lagi suasana keharmonisan dalam pernikahan tersebut. Mengenai arti perpisahan  peraturan  yang  membahas tentang    perkawinan  tidak  menegaskan secara  tegas,  namun  hanya  mengatur bahwa  perpisahan  hanyalah  satu  alasan untuk  berpisahnya  suatu  perkawinan, meskipun  penyebabnya  berbeda  terlebih karena  kematian  dan  putusan  pengadilan. Pasal  39  Peraturan  republik  indonesia nomor    1  tahun  1974  memuat  pengaturan dasar  yaitu  perceraian  harus  diselesaikan didepan  pengadilan,  setelah  pengadilan yang bersangkutan berusaha mempersatukan kedua belah pihak. walaupun  perceraian  merupakan  suatu  hal yang  bersifat  tertutup,  baik  itu  atas keinginan    salah  satu  pihak    yang seharusnya tidak perlu ikut campur tangan pihak luar  dalam hal ini pemerintah, tetap demi menghindari tindakan  yang gegabah terutama  dari  pihak  pasangan  (  karena pada umumnya pihak yang tidak tertandingi  dalam  keluarga  adalah  suami  ) dan selanjutnya kepastian yang sah , maka bercerai    harus  menggunakan    prosedur eksekutif   peradilan. Putusnya perkawinan karena kehendak pasangan  atau kehendak keduanya.  Karena  adanya  kehadiran  anak cucu  maka  dikenal  dengan  ungakapan  “ perceraian “
yang  bersumber  dari  tidak  dilakukannya hak  dan  kewajibannya  sebagai  pasangan suami  istri  sebagaimana  mestinya  sesuai dengan ketentuan hukum perkawinan yang berlaku.  Pengertian  perceraian  menurut hukum  adat  ialah    peristiwa  yang  jarang terjadi masalah yang disignifikan dibanyak daerah  .Perceraian  menurut  hukum  agama islam yang telah ditegaskan dalam pasal 38 dan  pasal  39  Undang-  Undang  Republik Indonesia Nomor  1 Tahun 1974 dan telah digambarkan    dalam  pasal  14  sampai dengan  pasal  18  serta  pasal  20  sampai dengan  pasal  36  Peraturan  Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Peraturan  Nomor  1  Tahun1974  tentang perkawinan  (  selanjutnya  disingkat  PP Nomor 9 Tahun 1975).

## 3. METODE PENELITIAN
1. Jenis Penelitian
Jenis  Penelitian  yang  digunakan    ialah yuridis  normative  dan  empiris  yuridis. Yuridis  normative  adalah  tahap  yang ypertama  dilakukan,    penelitian  yang berdasarkan pada penelitian yang bersumber  daribahan  Pustaka  (  penelitian kepustakaan ).  Langkah berikutnya adalah penelitian dilakukan secara empiris yuridis, dimana penelitian ini menggunakan  pendekatan  yang  dipilih sebagai langkah penelitian yang
mengupayakan  melihat  hukum  dalam masyarakat.

## 2. Jenis Serta Sumber Data
Adapun macam-macam jenis serta sumber data  dipergunakan  pada  penelitian  ialah jenis  data  yang  pengambilannya  melalui perantaraan  ataupun  pihak  yang  sudah terlebih  dahulu  mengumpulkan  dokumen yang diantaranya ialah suarat resmi, buku- buku  ,  serta  hasil    penelitian    disusun dalam  bentuk  informasi    dan  lain sebagainya.  Data  primer  adalah  dimana bahan  atau  sumber  merupakan  ketentuan perundang-undangan serta buku-buku yang ada.

## 3. Teknik Mengumpulkan Data’
Adapun  cara  dalam  mengumpulkan  data pada penelitian ini ialah dilakukan dengan menggunakan  cara  meneliti  kepustakaan  ( libary  reseacrh  )  yakni  memilih  bahan pustaka.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Faktor Penyebab Terjadinya

## Perceraian  Menurut Hukum
Penyebab yang terjadinya suatu perceraian  bukan  hanya    dimuat  dalam Pasal  199  Kitab  Undang  Hukum  perdata tersebut , tetapi  juga diatur dalam di Pasal 209  Kitab  Undang  Hukum  Perdata    salah satunya    adanya  perselingkuhan    yang
dilakukan  oleh  satu  pihak  atau  dua  orang, salah satu pasangan   meninggalkan rumah dengan  sengaja  dan  tanpa    informasi  pada pasangannya,  hukuman  lima  tahun  yang menimpa  salah  satu  pihak  atau  keduanya, serta  pelecehan    yang  menyebabkan  luka serius  .  Namun  demikian  untuk  hal  ini faktor perceraian dalam perkawinan tersebut  dibahas  berdasarkan  PP  No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor    1 Tahun  1974  Tentang  perkawinan,  hukum islam  yang  melalui  komplikasi  hukum agama islam dalam hal kedua peraturan in biasanya  menyebut  faktor  perceraian sebagai alasan-alasan dilakukannya perceraian atau penyebab-penyebab
terjadinya  perceraian  tersebut.    Ada beberapa  hal  yang  harus  dilakukan diselesaikan  sebelum  perpisahan  yaitu memberikan bimbingan   kepada salah satu pasangan  yang  ingin  bercerai      terjadinya pisah tempat dan tidur, salah satu pasangan melakukan  pemukulan  yang  berakibat kekerasan dan akhirnya dilakukan perceraian.  Pengertian    hukum  perceraian ialah    sebagai  alas  atau  dasar  bukti  ( keterangan  )  yang  digunakan  untuk menguatkan  tuduhan  dan  atau  gugatan  / permohonan  dalam  satu  sengketa  atau perkara  perceraian  yang  telah  ditetapkan dalam  hukum  nasional,yaitu  perundang- undangan, dan peraturan Perkawinan yang telah  dijabarkan  dalam  PP  No  9  tahun
1975, hukum agama  islam yan ditegaskan dalam Komplikasi Hukum Islam.

## B.Dasar  Perundang-Undangan  yang mengatur  Perceraian Di Indonesia
Hukum  perceraian  yang  mengatur  untuk umat  islam  di  indonesia  diatur  dalam beberapa perundang – undangan yaitu :
1.Perundang-undangan Republik Indonesia nomor  1  tahun  1974  memuat  tentang Perkawinan  yang  termuat  dalam  pasal  39 yang  berbunyi  :  perceraian  akan  dianggap sah  apabila  dilakukan  didepan  sidang pengadilan setelah diupayakan perdamaian yang  tempuh  melalui  jalan  mediasi  tetapi tidak berhasil
2.  Intruksi  Presiden  Nomor  1  Tahun  1991 Tentang  Komplikasi  Hukum  Islam  yang dasar hukumnya mengenai perceraian yang tercantum  dalam  KHI  terdapat  dalam  Bab XV1 tentang putusnya perkawinan
3.Peraturan  dari  pemerintah  Nomor  .9 tahun  1975  tentang  Pelaksaan    Undang- Undang  Republik  Indonesia    Nomor    1 Tahun  1974  tentang  perkawinan  pasal  20 sampai  36  yang  menjelaskan  tata  cara perceraian
4.Kitab Peraturan Undang-Undang Hukum perdata buku kesatu ( Orang) Pasal 199

## 5. SIMPULAN
1. Pengetahuan dan Pemahaman
penelitian ini yaitu  mengenai dasar hukum  dalam  perceraian  yang dimaksd  adalah:  Undang-Undang Republik  Indonesia    Nomor    1 Tahun1974 dalam pasal 38 dan 39.
2. Dari  hasil  penelitian  maka,  penulis mengetahui  perceraian  dan  dasar hukum  yang  mengatur  tentang perceraian di indonesia.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
Dasrizal,  Dahlan,  Putusnya  perkawinan menurut Undang
–Undang Republik  Indonesia    Nomor  1 Tahun 1974 dan Hukum PerUndangan- Undangan Republik
Indonesia  Nomor  1 Tahun 1974