## Jurnal Pewarta Indonesia
Volume 4 No 1 – 2022, page 12-27 Available online at http://pewarta.org

## Komunikasi Politik Dinasti dalam Meningkatkan Elektabilitas Pilkada Tangerang Selatan 2020
Irma Fika Adita 1 Poppy Ruliana 2 *
1,2 Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi InterStudi Jl. Wijaya II No. 62 Jakarta 12160 - Indonesia
* Email korespondensi: poppyruliana@stikom.interstudi.edu
DOI: http://dx.doi.org/10.25008/jpi.v4i1.96 Submitted: 24 Februari 2022 Revised: 16 April 2022 Published: 30 April 2022

## Abstract
This study analyzes the political communication of the Ratu Atut family dynasty in increasing the electability of Benjamin-Pilar Saga in the South Tangerang regional head election in December 2020.  The  goal  of  this  study  is  to  critically  investigate  the  Ratu  Atut  family  dynasty's  political communication  process  in  enhancing  the  electability  of  Benjamin-Pilar  Saga  in  the  South Tangerang regional election, which is still underway today. The concept of political communication is  used  to  explain  the  communication  process  carried  out  by  family  dynasties  in  increasing electability  in  general  elections  so  that  the  theory  of  political  dynasties  and  the  concept  of electability are also needed. This research is based on phenomenology with the case study research method.  Collecting  data  through  the  stages  of  observation,  in-depth  interviews,  library  reviews, documentation,  and  searching  through  the  internet.  The  stages  of  data  reduction,  display,  and diversification/conclusion were used to do data analysis.  The following are the study's findings: First,  Benjamin-Pilar,  who  originates  and/or  has  become  a  local  political  force  rooted  in  South Tangerang, has stronger popularity and electability compared to newly emerged figures with little track records. visible and known to constituents. Second, Benjamin-Pilar with the support of the Ratu Atut family dynasty has advantages in the form of family connections, financial resources, and networks,  as  well  as  symbiotic  relationships  with  political  parties,  so  that  they  have  more communicators/messengers in political communication. Third, during the elections, communicators employ mainstream media, social media, and direct campaigns (door to door) to conduct various forms of political communication. Fourth, the political factor of money dominates the willingness of citizens/voters to vote, not because of the awareness that is awakened by an adequate degree of political literacy.
Keywords : Political Dynasty, Democracy, Electability, Political Communication, Regional Head Election

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara kritis proses komunikasi politik keluarga Ratu Atut dalam  meningkatkan  elektabilitas  Benjamin-Pilar  Saga  dalam  Pilkada  Tangerang  Selatan, Desember 2020. Konsep komunikasi politik digunakan untuk menjelaskan proses komunikasi yang dijalankan oleh dinasti keluarga dalam meningkatkan elektabilitas di pemilihan umum, sehingga teori  dinasti  politik  dan  konsep  elektabilitas  juga  diperlukan.  Penelitian  ini  didasarkan  pada fenomenologi  dan  menggunakan  metode  penelitian  studi  kasus.  Observasi,  diskusi  mendalam, tinjauan  pustaka,  dokumentasi,  dan  penelusuran  internet  digunakan  untuk  memperoleh  data. Tahapan reduksi data, display, dan diversifikasi/kesimpulan digunakan untuk melakukan analisis data.  Temuan  penelitian  adalah: Pertama, Benyamin-Pilar  yang  berasal  dan/atau  sudah  menjadi kekuatan politik lokal yang mengakar di Tangerang Selatan, memiliki popularitas dan elektabilitas yang lebih kuat dibanding dengan figur yang baru muncul dengan rekam jejak yang belum banyak terlihat dan diketahui oleh konstituen. Kedua, Benyamin-Pilar dengan dukungan dinasti keluarga Ratu Atut, memiliki keunggulan berupa koneksi keluarga, sumber daya uang dan jaringan, serta hubungan simbiosis dengan partai politik, sehingga memiliki lebih banyak komunikator/pembawa pesan dalam komunikasi politik yang dijalankan. Ketiga, para komunikator memanfaatkan media massa, media sosial, dan kampanye langsung ( door to door) untuk menjalankan berbagai bentuk
komunikasi  politik  selama  pilkada. Keempat, faktor  politik  uang  mendominasi  kesediaan  warga untuk memilih, bukan karena kesadaran yang terbangun oleh derajat literasi politik yang memadai. Kata kunci: Dinasti Politik, Demokrasi, Elektabilitas, Komunikasi Politik, Pemilihan Kepala Daerah

## Pendahuluan
Komunikasi adalah dasar dari semua aktivitas  sosial  dan  politik  (Fagen,  1966). Melalui  komunikasi  politik,  pemerintah menyampaikan
pesannya
kepada masyarakat, partai politik untuk mensosialisasikan programnya, dan masyarakat  dapat  memberikan  tanggapan atas  pesan  yang  diterimanya.  Dalam demokrasi  pasca  1998,  terjadi  benturan kepentingan antara pemerintah, media, dan masyarakat.  Salah  satu  bentuk  benturan kepentingan  datang  dari  fenomena  dinasti politik, sehingga proses komunikasi politik yang  demokratis  berhadapan  dengan kekuatan dinasti politik (McNair, 2017).
Politisi dinasti dalam demokrasi yang terkonsolidasi dapat merebut jabatan publik -  untuk  menciptakan,  memperkuat,  atau memperluas  basis  kekuatan  mereka  - melalui  proses  pemilihan  umum,  tetapi dengan menggunakan metode antidemokrasi  (Kenawas,  2015).  Dengan demikian,  kemampuan  politisi  untuk membangun,  mengkonsolidasikan,  dan menumbuhkan  dinasti  politik  ditentukan oleh  kekuatan  jaringan  keluarga  informal dan  jumlah  akumulasi  kekayaan  finansial yang dikumpulkan melalui status incumbent .  Kedua  faktor  ini  sangat membantu keluarga dinasti dalam menciptakan  arena  persaingan  yang mempersulit  pesaing  untuk  merebut  atau memenangkan jabatan di tingkat subnasional (Kenawas, 2015). Unsur-unsur demokrasi seperti
pemilihan umum yang kompetitif, penghormatan  terhadap  kebebasan  sipil, dan  komitmen  para  aktor  terhadap demokrasi  sebagai  satu-satunya  saluran yang memungkinkan untuk transisi politik tetap  ada,  tetapi  lapangan  bermain  sangat condong  ke  arah  petahana  (Levitsky  & Way, 2010).
Selama  15  tahun  terakhir,  transfer
kekuasaan  dari  pejabat  terpilih  kepada anggota  keluarga  mereka  sendiri  telah meningkat pesat, kecuali reformasi pemilu yang signifikan dilaksanakan dengan cepat, tren ini kemungkinan akan berlanjut. Kini, begitu banyak anggota keluarga elit politik bersaing  dalam  pemilihan  daerah.  Dari 2015  hingga  2018,  sebanyak  117  politisi dinasti  memenangkan  pemilihan  kepala daerah  (pilkada),  sementara  85  lainnya kalah.
Angka tersebut menunjukkan peningkatan  tajam  dari  39  politisi  dinasti yang menduduki kantor eksekutif di tingkat subnasional pada akhir 2013.
Perkembangan terbaru pada Pilkada 2020, kontestasi  tidak  hanya  melibatkan  dinasti lokal, tetapi juga menarik anggota keluarga elit  nasional.  Putra  dan  menantu  Presiden Joko Widodo bersaing dalam mendapatkan kursi walikota di Solo dan Medan.
Juga  terjadi  peningkatan  jumlah politisi dinasti, dari 52 orang dalam pilkada 2015, menjadi 124 orang pada tahun 2020. Beberapa  calon  kepala  daerah  dari  dinasti politik  juga  menang  dalam  pemilihan tersebut.  Jumlah  suara  politisi  dinasti melebihi jumlah saingan mereka. Pasangan calon (paslon) Benjamin Davnie dan Pilar Saga  Ichsan  mengungguli  dua  sandingan calon  dalam  Pilkada  Tangerang  Selatan, Muhammad-Rahayu Saraswati Djojohadikusumo  dan  Siti  Nur  Azizah- Ruhamaben.
Dalam  memenangkan  kontestasi pilkada,  para  politisi  dinasti  menempuh berbagai jalan yang berdampak pada proses komunikasi  politik  ideal  sebagai  negara demokrasi. Dinasti politik membawa corak tersendiri  bagi  perkembangan  komunikasi politik di Indonesia.
Berikut  adalah  nama-nama  politisi dinasti  politik  yang  berjaya  pada  Pilkada tahun 2020 (Gambar 1):
Gambar 1. Politisi Trah Politik di Pemilihan Kepala Daerah 2020
Keluarga Ratu Atut telah
diidentifikasi  sebagai  salah  satu  simbol dinasti  politik  yang  kekuatan  dan pengaruhnya  signifikan.    Setidaknya sebelas  anggota  keluarga  Ratu  Atut menduduki  berbagai  jabatan  publik. Sementara itu, popularitas dan elektabilitas selalu  menjadi  elemen  penting  untuk dipertimbangkan para pemilih. Pentingnya “elektabilitas”  telah  mencapai  ketinggian baru  dalam  siklus  pilkada  Tangerang Selatan, 2020.
Untuk  mengalahkan  dinasti  politik keluarga Ratu Atut, koalisi berbagai partai dengan  latar  belakang  dinasti  politik  yang juga  kuat,  ikut  dalam  Pilkada  Tangerang Selatan  2020.  Mereka  yang  bertarung adalah:  Siti  Nur  Azizah,  anak  Wakil Presiden Ma’aruf Amin, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo  keponakan  Prabowo Subianto,  Menteri  Pertahanan  sekaligus Ketua  Umum  Partai  Gerindra,  dan  Pilar Saga Ichsan, anak Bupati Serang, Ratu Tatu Chasanah,  keluarga  dekat  Ratu  Atut Chosiyah,  Gubernur  Provinsi  Banten selama  dua  periode.  Benjamin  Davnie, calon  petahana,  adalah  Wakil  Walikota
Tangerang  Selatan  dan  menjabat  dua periode  bersama  Airin  Rachmy  Diany, kerabat  Ratu  Atut.  Pilar  Saga  tidak  lain adalah keponakan Airin.
Penelitian  tentang  dinasti  politik keluarga  Ratu  Atut  bukanlah  hal  baru. Taktik  komunikasi  politik  dalam  pilkada dengan  studi  kasus  pemenangan  pasangan calon  Ratu  Atut  dan  Rano  Karno  pada Pilkada Banten tahun 2011 misalnya, telah dimuat di sejumlah publikasi jurnal ilmiah (Rosit, 2012). Gejala dinasti politik Banten menjamur  di  bawah  kepemimpinan  Ratu Aut Chosiyah  (Sutisna, 2017).
Studi  tentang  pemberitaan  media politik  dinasti  di  keluarga  Gubernur Banten,  Ratu  Atut  Chosiyah  dengan menggunakan analisis framing isu politik di harian  Kompas  dan  koran  Tempo (Budiyono, 2017), sustainibilitas pembangunan  politik  dinasti  Ratu  Atut Chosiah di Banten (Salam, 2016), dan The Rise of Political Dynasties in a Democratic Sociey (Kenawas, 2015), merupakan studi- studi  yang  membahas  dinasti  politik  Ratu Atut di Banten.
Dari  beberapa  penelitian  terdahulu
tersebut,  peneliti  melihat  belum  ada penelitian  serupa  yang  fokus  pada komunikasi  politik  dinasti  keluarga  Ratut Atut  dalam  meningkatkan  elektabilitas Benyamin-Pilar  di  Pilkada  Tangerang Selatan, 2020. Komunikasi politik keluarga dinasti  dalam  arena  pemilihan  umum, penting dianalisa mengingat latar belakang kandidat berpengaruh terhadap elektabilitas. Modal  politik  yang  sudah  melekat selama beberapa generasi tersebut digunakan  oleh  para  komunikator  untuk membawa  pesan-pesan  politik  tertentu kepada  pemilih  guna  meningkatkan elektabilias  kandidat  keluarga  dinasti. Dalam  kaitan  itu,  masalah  yang  dijadikan bahan  riset  adalah  mendeskripsikan komunikasi politik dinasti Ratu Atut dalam meningkatkan elektabilitas Benyamin-Pilar di  pemilihan  kepala  daerah  Tangerang Selatan 2020.
Tujuan  dari  studi  ini  adalah  untuk mendeskripsikan secara mendalam komunikasi politik dinasti Ratu Atut dalam meningkatkan elektabilitas Benyamin-Pilar di Pilkada Tangerang Selatan 2020.

## Kerangka Teori
Dari perspektif sistem sosial, komunikasi  politik  dapat  digambarkan sebagai  hubungan  yang  berkelanjutan antara  institusi  dan  aktor  politik,  institusi dan  aktor  media,  dan  orang-orang  sebagai warga  negara,  pemilih  dan  konsumen media. Dengan demikian, menurut Blumler dan  Gurevitch,  komponen  utama  sistem komunikasi politik dapat ditempatkan pada: (1) dalam hal komunikasi, institusi politik;
(2)  forum  media  dalam  aspek  politiknya;
(3)  sikap  massa  terhadap  komunikasi politik, dan (4) sudut pandang komunikasi yang  relevan  dengan  budaya  politik
(Blumler  et  al.,  1995).  Oleh  karena  itu, selama ada aspek komunikasi dari institusi politik,  atau  aspek  politik  dari  institusi media, atau kekuatan politik dan legitimasi dimenangkan  melalui  proses  yang  terbuka dan  demokratis,  maka  politik  dan  media tidak akan dapat dipisahkan.
Berbagai rumusan komunikasi politik oleh  beberapa  ahli  menyiratkan  adanya beberapa  dimensi.  Smith  melihatnya sebagai  proses  di  mana  keadaan  sosial, ekonomi,  dan  politik  menjadi  latar belakang  bagi  partai  politik,  kelompok kepentingan, dan kandidat untuk mengomunikasikan pesan mereka (Denton &  Woodward,  1998),  sedangkan  McNair melihatnya sebagai hubungan dari berbagai elemen (McNair, 1999).
Komunikasi  politik,  menurut  Craig Allen  Smith,  adalah  proses  negosiasi orientasi komunitas melalui interpretasi dan karakterisasi kepentingan, relasi kuasa, dan peran  komunitas  di  dunia  (Denton  & Woodward, 1998). Definisi ini menjelaskan bagaimana proses negosiasi suatu komunitas  tentang  kepentingan  hubungan kekuasaan terjadi. Dalam proses ini, terjadi proses  tarik-menarik  orientasi  melalui proses interpretasi minat.
Proses  negosiasi  ini  dapat  terjadi dengan  sangat  cepat  tetapi  dapat  juga terjadi  dengan  sangat  lambat  tergantung pada peran yang dimainkan oleh para aktor dalam  masyarakat  selain  kemampuan mereka untuk menerjemahkan kepentingan dalam  relasi  kekuasaan  mereka.  Selain proses  negosiasi,  komunikasi  politik  juga diartikan  sebagai  proses  interaksi  migrasi informasi antara politisi, media berita, dan publik (Smelser & Baltes, 2001). Menurut Smelser  dan  Baltes,  model  sistem  proses komunikasi politik dapat dijelaskan sebagai berikut (Gambar 2):
Gambar 2. Proses Komunikasi Politik.
Sumber: Ispandriarno, 2008, Smelser & Baltes, 2001
Munculnya amanat yang disampaikan oleh partai politik, kelompok, atau kandidat dapat  dipengaruhi  oleh  faktor  sosial, ekonomi,  dan  politik.  Melalui  saluran langsung,  pesan  dari  surat  kabar,  radio, televisi,  dan  internet  disalurkan  kepada individu  maupun  masyarakat  yang  akan berpengaruh  pada  pengetahuan  politik, sikap politik, dan perilaku politik mereka.
Brian McNair mendefinisikan komunikasi  politik  sebagai  hubungan antara  berbagai  elemen,  yaitu  organisasi politik, media, dan warga negara (McNair, 1999). Komunikasi politik adalah komunikasi yang ditujukan ke arah politik, dan  terdiri  dari  unsur-unsur:  (1)  metode komunikasi  apa  pun  yang  digunakan  oleh politikus  dan  pelaku  politik  lainnya  untuk
menggapai tujuan tertentu; (2) non-politisi, seperti pembaca surat kabar dan kolumnis, yang berkomunikasi dengan aktor-aktor ini; dan  (3)  laporan  berita,  editorial,  dan  jenis komentar  media  lainnya  tentang  masalah politik berisi informasi tentang orang-orang ini dan aktivitas mereka.
McNair  juga  memasukkan  wacana diplomasi,  sehingga  komunikasi  politik tidak semata mata berupa pernyataan lisan atau  tertulis  tetapi  juga  cara  visual  untuk menandakan  hal-hal  lain  seperti  seragam, tata  rias,  gaya  rambut,  dan  logo  yang kesemuanya merupakan elemen komunikasi  yang  dapat  digunakan  untuk membentuk “gambar” atau identitas politik. Berikut  ini  adalah  tiga  unsur  komunikasi politik (Gambar 3):
Gambar 3. Hubungan Tiga Elemen Komunikasi Politik (McNair, 2017)
Ada  sejumlah  penelitian  yang menunjukkan  bagaimana  faktor  budaya mempengaruhi  komunikasi  politik  seperti dikemukakan  oleh  Heisy  (Gonzales  & Tanno,  1997).  Penelitian  itu  menyatakan, prinsip budaya tertentu dapat diungkapkan melalui analisis materi budaya. Satu budaya subjektif  harus  menembus  pernyataan seseorang (Gonzales & Tanno, 1997).
Pada  buku Metode  untuk  Penelitian Komunikasi Antarbudaya, Strarosta menjelaskan  penggunaan  teknik  analisis simbolik  Burke  untuk  mengungkap  motif (“faktor”) seorang
komunikator.
Kesimpulan  Starosta  pada  pidato  publik yang  membuka  ajaran  budaya  diantisipasi oleh  Olivier  dalam Komunikasi  dan Kebudayaan  di  India  Kuno  dan  Cina . Olivier  mengatakan,  premis  studinya adalah  “retorika  berbasis  budaya”  bahwa “retorika  melekat  dalam  filosofi  dan  cara hidup  para  praktisi”,  termasuk  pidato pribadi dan publik.
Dalam Arah Baru dalam Komunikasi Politik : Buku  Sumber ,  Swanson  dan Nimmo  memiliki  pemahaman  yang  lebih maju  tentang  bagaimana  suatu  budaya mempengaruhi dan mengekspresikan dirinya  dalam  komunikasi  politik  dengan dua cara. Pertama , mengidentifikasi bidang kedua  dari  penelitian  komunikasi  politik seperti  studi  budaya  neo-Marxis  yang berada di luar paradigma persuasi pemilih, dan  ini  memicu  pertanyaan  tentang  arus utama penelitian ini.
Ada  perbedaan  yang  meningkat dalam penelitian ini. Kritik retoris dan ahli teori  yang  mewakili  tradisi  tertua  dalam penelitian  utama  memberikan  perhatian lebih  pada  pemahaman  tentang  dimensi politik daripada budaya populer. Mengacu pada  buku New  Direction ,  Aaron Wildavsky berpendapat, budaya memainkan peran sebagai filter sosial, dan memungkinkan
orang membangun preferensi  politik.  Perspektif  ini  penting untuk memahami bagaimana faktor budaya mempengaruhi komunikasi politik di dalam dan di antara sistem yang berbeda.

## Teori Dinasti Politik
Studi  sebelumnya  mendefinisikan dinasti politik dengan berbagai cara. Dal Bó mendefinisikan dinasti politik -berasal dari keluarga yang sebelumnya telah menempatkan  anggota  di  Kongres  (Bó  et al., 2009). Ishibashi dan Reed dan Asako et al. ,  dinasti  politik  digambarkan  sebagai sekumpulan politikus yang mendapat posisi di  masyarakat  dari  anggota  keluarga mereka yang memegang posisi itu (Asako et al., 2015; Ishibashi & Reed, 1992). Menurut  Thompson,  dinasti  politik hanyalah  jenis  transfer  kekuasaan  politik langsung  dan  tidak  langsung  termasuk anggota keluarga (Thompson, 2012). Selain itu,  dinasti  politik,  menurut  Querubin, adalah  satu  atau  sejumlah  kerabat  yang mengontrol pembagian otoritas di wilayah geografis tertentu (Querubin, 2011).
Definisi  yang  lebih  ketat  diberikan Hess  (1966).  Dia  mengemukakan,  dinasti politik  sebagai  keluarga  yang  memiliki setidaknya  empat  anggota,  dengan  nama yang sama, dipilih untuk menjabat sebagai pejabat federal. Definisi ini berguna tetapi tidak dapat menangkap variasi penting yang berdasarkan  penelitian  ini  di  pengamatan awal, mungkin terjadi. Definisi ketat Hess tentang  dinasti  politik  juga  bermasalah karena beberapa alasan. Pertama , di banyak negara  nama  keluarga  mungkin  bukan bagian  dari  tradisi  lokal.  Misalnya,  di Indonesia,  ada  orang  yang  memiliki  nama tunggal,  tanpa  nama  keluarga.    Banyak anggota dinasti politik yang tidak memiliki nama  keluarga  yang  sama  dengan  para pendiri  dinasti. Kedua ,  Hess  menetapkan, setidaknya  empat  anggota  keluarga  harus dipilih  untuk  berbagai  posisi  publik. Definisinya  bermasalah  karena  tidak menangkap varian dinasti politik yang saat ini  memiliki  kurang  dari  empat  anggota yang  berhasil  mengamankan  jabatan publik.
Dalam  studi  ini,  dinasti  politik diartikan  sebagai  pejabat  publik  terpilih (gubernur/walikota/bupati/legislator)  yang memiliki  hubungan  kekeluargaan  dengan petahana  di  tingkat  yang  sama,  lebih
rendah,  atau  lebih  tinggi  (kabupaten  ke provinsi) berdasarkan hubungan
perkawinan,  garis  keturunan  vertikal,  atau diperpanjang  keluarga.  Pejabat  ini  dapat dipilih selama masa jabatan petahana atau pada periode berikutnya. Definisi ini tidak hanya  mencakup  jangka  waktu  yang  luas untuk  suksesi  kantor  tetapi  juga  perluasan kekuasaan  keluarga  ke  cabang  eksekutif dan legislatif lainnya.

## Elektabilitas
Dalam  pemilihan  umum,  popularitas kontestan  dan  karisma  pribadi  (Buehler, 2009),  politik  dengan  menggunakan  uang dan harta kekayaan (Hidayat, 2009), taktik propaganda  dan  manfaat  media  (Hill, 2009),  jajak  pendapat  publik  dan  survei institusi(Mietzner,  2009),  pembabakan dalam  internal  partai  (Tomsa,  2014), berkontribusi  pada  penguatan  politik dinasti/keluarga (Kenawas, 2013).
Elektabilitas  seringkali  didefinisikan sebagai  seberapa  dekat  seorang  kandidat cocok dengan persepsi norma demografis di sebuah  negara.  Ada  pula  yang  membahas elektabilitas  dengan  seberapa  moderat seorang kandidat secara ideologis. Di satu sisi,  demografi  dan  moderasi  cenderung menjadi  metode  yang  paling  banyak dibahas untuk memperkirakan elektabilitas. Akan  tetapi  di  sisi  lain  memperkirakan dengan menggunakan kemampuan kandidat  untuk  memberi  energi  kepada pemilih  dengan  karisma  atau  kebijakan, kemampuan  untuk  menggalang  dana, pengalaman dan keberhasilan pemilu, citra di media, atau kemampuan kandidat untuk berdebat  dan  mempertahankan  kebijakan mereka.
Dalam pemilihan pendahuluan,
pemilih mungkin mempertimbangkan elektabilitas  dalam  pemungutan  suara mereka. Jika pemilih benar-benar mempertimbangkan  keterpilihan,  maka masing-masing  pemilih  dapat  menentukan secara  berbeda  siapa  yang  paling  dapat dipilih.  Dalam  pemilihan  umum,  pemilih menentukan  siapa  yang  dipilih  dengan memilih calon. Dengan demikian,
elektabilitas pada akhirnya adalah keputusan para pemilih.
Beberapa  studi  menemukan,  pemilih mempertimbangkan  prospek  pemilihan umum  dari  kandidat  partai  mereka  saat memberikan  suara  dalam  pemilihan pendahuluan (Adams et al., 160 C.E.; Alan I.  Abramowitz,  1989;  Rickershauser  & Aldrich, 2006; Stone & Abramowitz, 1986; Wattier,  2003).  Keyakinan  umum,  karena pemilih  utama  secara  ideologis  lebih ekstrem daripada pemilih pemilihan umum, pemilih utama lebih cenderung menghasilkan  kandidat  ideologis  yang ekstrem yang secara ideologis kurang mirip dengan populasi umum (Alan I.
Abramowitz,  1989;  Stone  &  Abramowitz, 1986).
Abramowitz  (Stone  &  Abramowitz, 1986) dan Stone (1989) menggunakan jalur keputusan  pemilih  untuk  mencontohkan perilaku pemilih yang menunjukkan bahwa pendapat  pribadi  calon  memengaruhi persepsi pemilih tentang calon yang paling mungkin  memenangkan  pemilihan  umum. Meskipun  pemilih  mempertimbangkan elektabilitas  kandidat,  Adams  dan  Merrill (2014)  menemukan  dengan  menggunakan model  pemilu,  memberi  suara  dengan ideologi atau memilih dengan elektabilitas memiliki efek yang sama pada hasil pemilu. Wattier  (2003)  dan  Abramowitz  dan Stone  (1986),  menemukan,  elektabilitas menjadi  indikator  terkuat  pilihan  pemilih. Sementara  Rickerharuser  dan  Aldrich (2007) serta Adams dan Merrill (Adams & Merrill,  2014)  menemukan  fakta,  pemilih menggabungkan  isu-isu  substantif  serta elektabilitas  dalam  keputusan  mereka. Meskipun  penelitian  berbeda-beda  dalam hal pemilih mempertimbangkan
elektabilitas, semua penelitian yang relevan telah  mendukung,  keterpilihan  merupakan indikator  penting  untuk  pilihan  utama pemilih.

## Metode Penelitian
Penelitian
ini berlandaskan paradigma  fenomenologi.  Pendekatan kualitatif  digunakan  agar  sesuai  dengan
tujuan dan kebutuhan penelitian. Penelitian kualitatif,  menurut  Neuman,  berusaha untuk  menginterpretasikan  data  dengan cara  memberi  arti  dan  analisis  terhadap hasil  data  yang  telah  diperoleh  selama penelitian berlangsung (Neuman, 2002).
Data dan fakta atas suatu permasalahan yang didapat diproses secara induktif sehingga didapat suatu generalisasi dan  gambaran  atas  permasalahan  tersebut
(Creswell, 2015). Sebagai metode penelitian,  digunakan  metode  studi  kasus. Jika  fokus  penyelidikan  adalah  pada peristiwa terkini dalam konteks kehidupan nyata,  peneliti  memiliki  pengaruh  terbatas atas  peristiwa  yang  diteliti,  dan  peneliti memiliki  kemampuan  minimal  untuk memodifikasi  peristiwa  yang  diselidiki, sehingga  studi  kasus  adalah  metode  yang tepat (Yin, 2014).
Peneliti menggambarkan
keberlangsungan dinasti Ratut Atut terlebih dahulu,  sebelum  pada  akhirnya  berfokus pada  komunikasi  politik  yang  dijalankan dalam meningkatkan elektabilitas Benyamin-Pilar  di  Pilkada  Tangerang Selatan  2020.  Teori  dinasti  politik digunakan  untuk  menganalisa  fenomena dinasti  politik  Ratu  Atut,  sedangkan  teori komunikasi  politik  untuk  menganalisa proses komunikasi politik yang dijalankan dalam meningkatkan elektabilitas.
Data  dikumpulkan  melalui  obervasi, wawancara mendalam dengan menentukan key informant dan informan sebanyak lima orang, kepustakaan, dan dokumentasi, serta pengumpulan  informasi  melalui  internet, seperti  berita  dari  media,  dan  jurnal  yang relevan.  Analisis  data  digunakan  dalam proses reduksi, display, dan verifikasi/kesimpulan (Sugiyono, 2016).

## Hasil dan Pembahasan
Sejak  Ratut  Atut  Chosiyah  menjadi Gubernur  Banten  tahun  2007,  beberapa
anggota  keluarganya  menduduki  beberapa jabatan  publik,  baik  eksekutif  maupun legislatif (Bagan 1). Pada 2008, saudara tiri Ratu Atut, Tubagus Khaerul Jaman, terpilih sebagai  Wakil  Wali  Kota  Serang.  Pada 2009,  enam  anggota  Dinasti  Ratu  Atut memenangi  pemilihan  legislatif  dan eksekutif  di  Banten  (Masaaki  &  Hamid, 2008).  Almarhum  suami  Atut,  Hikmat Tomet, menjabat anggota Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR) mewakili Partai Golkar,  dan  putranya  Andika  Hazrumy menjadi  anggota  Dewan  Perwakilan Daerah (DPD).
Istri Andika, Ade Rossi Khaerunnisa, menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  (DPRD)  Kota  Serang.  Ibu  angkat Ratu Atut, Ratna Komalasari (istri keenam Haji Chasan, ayah kandung Ratu Atut) jadi anggota  DPRD  Kota  Serang.  Selain  itu, Abdul Aden Khaliq, adik ipar Atut, menjadi anggota  DPRD  Banten  bersama  Ratu  Ella Wurella,  sepupu  Atut.  Ibu  tiri  Ratu  Atut lainnya, Heryani Yuhana (istri kelima Haji Chasan) menjadi anggota DPRD Kabupaten  Pandeglang.  Dalam  Pemilu 2020,  dinasti  keluarga  Ratu  Atut dicalonkan  oleh  Golkar,  kecuali  Andika (nonpartisan)  dan  Ratu  Ella  Wurella  (PDI Perjuangan).
Selanjutnya,  Dinasti  Ratu  Atut memperluas  dominasinya  di  Kabupaten Serang, Kota Tangerang, dan Kota Serang. Pada 2010, adik perempuan Ratu Atut, Ratu Tatu  Chasanah,  terpilih  sebagai  Wakil Bupati  Serang.  Pada  tahun  2011,  Airin Rachmi  Diany  (adik  ipar  Ratu  Atut) menjadi  Walikota  Kabupaten  Tangerang Selatan.  Saudara  laki-laki  Ratu  Atut  yang merupakan  Wakil  Walikota  Kota  Serang, Tubagus  Haerul  Jaman,  memenangkan pemilihan  walikota  2013  Kota  Serang. Berikut adalah bagan politik keluarga Ratu Atut Chosiyah:
Bagan 1. Dinasti Politik Keluarga Ratu Atut Chosiyah
Terlepas dari dominasi dinasti dalam pilkada  Tangerang  Selatan,  tetap  ada batasan  kekuatan  dinasti  politik  untuk mengkonsolidasikan dan memperluas kekuasaannya.  Konsolidasi  dan  ekspansi dinasti  bergantung  pada  kemampuan dinasti  untuk  sepenuhnya  mengeksploitasi jaringan keluarga informal, untuk mengumpulkan  kekayaan  materi,  dan akhirnya  memanipulasi  lapangan  bermain untuk  memberikan  keuntungan  elektoral bagi  anggota  keluarga.  Di  beberapa wilayah,  kemampuan  dinasti  politik  untuk menjalankan  kekuasaannya  secara  penuh juga  mungkin  dibatasi  oleh  keberadaan dinasti politik lainnya. Terakhir, konsolidasi  dan  perluasan  dinasti  dapat terhambat ketika aktor dan otoritas politik nasional  mengintervensi  atau  menerapkan pembatasan  baru  yang  mempersulit  para pemimpin dinasti lokal untuk mencalonkan diri dalam pemilihan daerah.
Mengenai kemampuan untuk memanfaatkan  jaringan  keluarga  informal secara penuh, contoh dari dua kabupaten di
Banten  menjelaskan  tentang  keterbatasan jaringan  keluarga  Dinasti  Ratu  Atut.  Dua anggota  Dinasti  Ratu  Atut  berupaya merebut  jabatan  Bupati  Tangerang  pada 2008  dan  2012.  Kakak  ipar  Atut,  Airin Rachmi  Diany  (mantan  Wali  Kota Tangerang  Selatan),  awalnya  kalah melawan incumbent Ismet  Iskandar  pada 2008.  Namun,  Dinasti  Ratu  Atut  melalui Airin  kemudian  dapat  menduduki  kantor wilayah  di  wilayah  Tangerang  setelah pemekaran kabupaten tersebut menjadi dua subnasional,  yaitu  Kabupaten  Tangerang dan  Kota  Tangerang  Selatan.  Dari  Airin inilah  estafet  dinasti  keluarga  Ratu  Atut berlanjut ke Pilar Saga sebagai wakil wali kota  terpilih  Tangerang  Selatan  pada Pilkada Tangerang Selatan 2020.
Berlandaskan  Keputusan  Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor: 470/HK.03.1-Kpt/3674/KPU- Kot/XII/2020 tentang Penetapan
Rekapitulasi  Hasil  Penghitungan  Suara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangerang  Selatan  Tahun  2020,  pasangan
Wasiah
(istri pertama ) Chasan Sochib (alm.) Pengusa ha Rapiah Suhaem i (istri kedua) Heryani (istri kelima) Wakil Bupati Pandeglan g (2011- 2016) Ratna Komalasari (istri keenam) Anggota DPRD Kota Serang (2011-2016) Hikm at Tome t (alm.) Ratu Atut Gubern ur Banten (2007- 2013) Ratu Tatu Chasanah Wakil Bupati Serang (2010- 2015) Tubagus Chaeri Wardhan a (Wawan) Airin Rachmi Diany Walikota Tangeran g Selatan (2011- 2016) Tb. Khaerul Jaman Walikota Serang (2013- 2018) Lilis Karyaw ati Ketua DPC Golkar Serang Aden Abdul Anggota DPRD Banten (2009- 2013) Andika Hazrum y Anggota DPR RI (2014- 2019) Ade Rossi Khaerunis sa Anggota DPRD Banten (2014- 2019 ) Andiar a Aprilia Anggot a DPD RI (2014- 2019) Tanto W. Arban Anggota DPRD Banten (2014- 2019) Pilar Saga Ichsan Wakil Walikota Tangerang Selatan (2020- sekarang) Laki-laki Perempuan Petahana pertama
calon  (paslon)  Benyamin  Davnie-Pilar Saga  Ichan  yang  diusung  oleh  Partai Golkar,  Partai  Persatuan  Pembangunan (PPP),  Partai  Bulan  Bintang  (PBB),  dan Partai  Gelora  menang  dengan  perolehan suara terbanyak yaitu 235.734 suara.
Adapun Muhamad-Rahayu Saraswati D.  Djojohadikusumo  yang  diusung  oleh Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai  Demokrasi  Indonesia  Perjuangan (PDIP),  Partai  Amanat  Nasional  (PAN), Partai  Solidaritas  Indonesia  (PSI),  dan Partai  Hati  Nurani  Rakyat  (Hanura) menempati  peringkat  kedua  dengan 205.309  suara.  Sedangkan  paslon  Siti Nurazzizah-Ruhamaben  yang  diusung Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS),  dan  Partai  Kebangkitan  Bangsa (PKB) menduduki peringkat ketiga dengan 134.682 suara.
Dinasti  Ratu  Atut  mendominasi politik  di  empat  kabupaten/kota,  yaitu:
Kota Serang, Kabupaten Serang, Tangerang Selatan, dan Kabupaten
Pandeglang.  Salah  satu  dinasti  keluarga Ratu Atut yang terpilih dalam Pilkada 2020 adalah  Pilar  Saga  Ichsan,  sebagai  Wakil Wali Kota Tangerang Selatan pada pilkada 2020  bersama  pasangannya  Benyamim Davnie.
Pilar adalah anak dari Bupati Serang, Ratu  Tatu,  adik  kandung  Ratu  Atut. Adapun  Ratu  Atut  adalah  kakak  ipar mantan wali kota Tangerang Selatan, Airin. Suami  Airin,  Tubagus  Chaeri  Wardana adalah adik Ratu Atut dan Tatu, sedangkan Wali  Kota  Tangerang  Selatan,  Benyamin, adalah  mantan  wakil  wali  kota  Tangerang Selatan yang menjabat selama dua periode mendampingi  Airin.  Benyamin  bersama dengan  Airin  memboyong  kemenangan Pilkada  Tangsel  2010  dan  berturut  turut menang  Pilkada  Tangerang  Selatan  2015 untuk kedua kalinya (Kompas.com, 2020).
Para  ahli  telah  menunjuk  pada kelembagaan  partai  yang  lemah  sebagai penyebab  utama  berkembangnya  dinasti politik.  Politisi  yang  menduduki  jabatan terpilih  seringkali  juga  memegang  posisi kunci  dalam  struktur  organisasi  partai
politik  mereka,  di  tingkat  nasional  atau subnasional. Menduduki posisi strategis ini dalam struktur partai politik
memungkinkan  keluarga  dinasti  dengan mudah  mempromosikan  dan  mencalonkan anggota  keluarga  dalam  pemilihan  umum terutama  ketika  mekanisme  promosi  dan pencalonan  internal  tidak  jelas  atau  tidak ditegakkan secara ketat.
Mencalonkan  diri  sebagai  partai politik  jauh  lebih  sederhana  daripada mencalonkan diri sebagai calon independen.  Begitu  pula,  parpol  kerap mencari  dukungan  politisi  dinasti  dalam pemilihan  umum.  Politisi  dinasti  terbukti menjadi  pengambil  suara  yang  efektif. Berkat  koneksi  keluarga  mereka,  mereka juga  memiliki  sumber  daya  -  uang  dan jaringan  -  untuk  menjalankan  kampanye secara  efektif.  Partai  politik  juga mengharapkan  politisi  dinasti  untuk berkontribusi pada pundi-pundi partai guna mendanai  operasional  partai  sehari-hari  di daerah.
Hampir  semua  keluarga  dinasti  Ratu Atut  adalah  anggota  dan  dicalonkan  oleh Golkar.  Beberapa  dari  mereka  memegang posisi penting dalam partai, baik di tingkat nasional  maupun  lokal.  Ratu  Atut  pernah menjadi  Wakil  Bendahara  2004-2009  dan Kepala  Bidang  Pemberdayaan  Perempuan Golkar 2009-2014. Almarhum suami Ratu Atut,  Hikmat  Tomet  adalah  Ketua  Golkar Provinsi  Banten  periode  2009-2013.  Saat meninggal  dunia  tahun  2013,  jabatan tersebut  dipindahkan  ke  Ratu  Tatu Chasanah.
Dinasti  keluarga  Atut  dan  Golkar tidak bisa dipisahkan. Golkar membutuhkan  dinasti  keluarga  Atut  untuk mempertahankan  dominasi  partai  di Banten.  Terbukti,  total  suara  anggota dinasti keluarga Ratu Atut sangat tinggi. Di sisi  lain,  dinasti  keluarga  Ratu  Atut membutuhkan  Golkar  sebagai  kendaraan politik,  terutama  menjelang  pilkada. Anggota  keluarga  tidak  serta  merta membutuhkan Golkar sebagai mesin partai, tetapi  juga  untuk  memenuhi  persyaratan administrasi pemilihan kepala daerah.
Sementara  itu,  menurut  Siti  Nur Azizah, kekerabatanya sebagai putri Wakil Presiden  Ma'aruf  Amin  membantunya memenangkan  kontestasi  pemilihan  di Tangerang  Selatan,  tetapi  itu  tidak  cukup untuk memenangkan pemilihan.
“Kalau terkait dengan popularitas, iya, itu pasti ada dampak. Itu keberkahan buat kami sebagai putri langsung dari beliau. Itu suatu keberkahan.  Tetapi  saya  rasa  itu  tidak cukup karena untuk memenangkan itu kan ada  beberapa  syarat,  di  antaranya  adalah elektabilitas dan akseptabilitas masyarakat (Azizah dalam BBC, 2020).”
Selain  itu,  setelah  kekalahannya, Azizah  juga  mengklaim  bahwa  campur tangan  politik  lokal  yang  kuat  oleh  para pesaingnya, yang telah menguasai jaringan politik,  sumber  daya  keuangan,  dan program APBD, menjadi salah satu faktor kekalahannya. Azizah tidak mengungkapkan nama penantangnya. Akan tetapi  jika  melihat  tokoh  petahana, kompetitor  yang  dimaksud  mengarah kepada Benyamin selaku Wakil Wali Kota Tangsel dan Muhammad, Sekretaris Daerah Tangsel.  Jika  dikerucutkan  kembali,  maka Benyamin  lah  yang  paling  berpotensi melakukan  intervensi  politik  lokal  karena disokong  oleh  dinasti  keluarga  Atut  yang direpresentasikan  oleh  Pilar  sebagai  wakil wali kota.
Ada beberapa faktor yang menyebabkan  popularitas  kekerabatan politik  yang  dimiliki  baik  oleh  Rahayu Saraswati  dan  Siti  Nur  Azizah  tidak berdampak  signifikan  dalam  perlombaan untuk  mengalahkan  petahana  dinasti keluarga  Ratu  Atut.  Di  samping  itu,  di Tangerang Selatan, politik dinasti bukanlah hal baru, telah mendarah daging setidaknya selama dua dekade terakhir.
Benjamin-Pilar  diuntungkan  dari empat  latar  belakang  politik  di  Kota Tangerang Selatan secara bersamaan, yaitu: (1) memiliki hubungan politik kekerabatan atau  dinasti  politik  keluarga  selama  tiga generasi;  (2)  partai  pengusul  petahana, yakni  Partai  Golkar  unggul  dalam  Pemilu
Legislatif  2014  dan  2019;  (3)  unggulan Partai Golkar unggul di Pilkada Wali Kota 2010 dan 2015; (5) unggulan Partai Golkar menang di Pilkada Gubernur Banten 2013 dan 2018.
Empat  keuntungan  latar  belakang politik Benyamin-Pilar ini jika dibandingkan dengan satu keuntungan yang dimiliki  oleh  Siti  Nur  Azizah  dan  Rahayu Saraswati,  tentu  membawa  dampak berbeda.  Benyamin-Pilar  dengan  kekuatan politik lokal yang mengakar di Tangerang Selatan, memiliki popularitas dan elektabilitas  yang  lebih  kuat  dibanding dengan  figur  yang  baru  muncul  dengan rekam  jejak  belum  banyak  diketahui  oleh konstituen.
Menurut  Muhammad  Ihsan  Maulana dari  Lembaga  Penelitian  Konstitusi  dan Inisiatif  Demokrasi,  pengikut  Ratu  Atut masih  kuat  di  Banten.  Ihsan  juga mengatakan  bahwa  jika  Pilar  tidak mencalonkan  di  Pemilihan  Kepala  Daerah Tangsel  2020,  maka  dia  berisiko kehilangan  elektabilitas  dan  momen  yang melekat pada Airin, saudara kandung Atut (Kartika et al., 2020).
Keuntungan  dinasti  politik  keluarga, ditegaskan pula oleh akademisi LA. Posisi privilege Pilar  sebagai  dinasti  keluarga Ratu Atut di Banten tidak bisa dihindarkan. Beberapa  tokoh  keluarga,  seperti  Airin bersama  suaminya,  Wawan,  dan  Andika “turun gunung” ke Tangsel. LA meyakini, selain merebut Pilar di Pilkada Tangerang Selatan 2020, keluarga besar Ratu Atut juga akan  bersaing  memperebutkan  kursi  di Pemilihan Gubernur 2022.
“ Mereka berupaya menggempur Tangerang  Selatan  dengan  satu  tujuan: Pilgub  Banten  2022.  Dalam  konteks pemilihan  Gubernur,  yang  menjadi pengikat suara-suara itu ya kepala daerah. Jika  Tangsel  tidak  menang,  Pilgub  2022 akan  berat  bagi  Andika.  Maka  dari  itu mereka  jor-joran.”  (Prabowo  &  Setiawan, 2020).
Dengan  kekuatan  politik  lokal  yang mengakar ini, sejalan dengan kemungkinan
kekuatan  intervensi  politik  yang  dapat dilakukan  oleh  petahana  dengan  jaringan politik,  sumber  daya  anggaran,  hingga program Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.  Faktor  ini  diakui  Azizah  sebagai salah satu faktor kekalahannya. Hal serupa juga diyakini Muhamad-Saraswati, meskipun Muhamad mempunyai kemungkinan  turut  melakukan  intervensi mengingat  jabatannya  sebagai  Sekretaris Daerah Tangerang Selatan. Berbeda dengan Azizah-Ruhamaben,  faktor  kekalahan tambahan  Muhamad-Saraswati  diduga adalah  efek  korupsi  benih  lobster  Menteri Kelautan  dan  Perikanan,  Edhy  Prabowo yang  juga  merupakan  kader  Partai Gerindra.
Di bawah dominasi politik di tingkat daerah,  persaingan  antarcalon  yang  sudah ditetapkan  oleh  Panitia  Pemilihan  Daerah juga berlangsung dalam situasi yang kurang adil  dan  setara.  Situasi  ini  dimungkinkan
karena  dominasi  dan  penguasaan  dinasti politik  di  tingkat  daerah,  tidak  hanya terhadap  birokrasi,  tetapi  juga  pada berbagai  elemen  masyarakat,  terkooptasi melalui  strategi  penyaluran  bantuan  sosial dan/atau hibah serta pengendalian terhadap para  pelaku  usaha,  dan  asosiasi  bisnis melalui strategi berbagi proyek pembangunan.
Selain  itu  terdapat  fakta,  persaingan cenderung  tidak  seimbang,  sedikit  banyak disebabkan  oleh  kemampuan  finansial keluarga dinasti yang pada umumnya lebih melimpah daripada pesaing mereka. Situasi ini menonjol, terutama menjelang pilkada. Kemenangan  pemilihan  dinasti  keluarga Ratu Atut dibantu oleh cadangan keuangan yang cukup besar. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara mendukung pernyataan tersebut (Tabel 1) .
Tabel 1. Harta Kekayaan Paslon Pilkada Tangerang Selatan 2020 Nomor Urut Nama Calon Jumlah Harta Kekayaan 01 MHD Rp 5.194.398.261 01 RS Rp 25.531.686.127 02 SNA Rp 17.011.825.862 02 RHB Rp 19.750.000.000 03 Bd Rp 3.484.525.626 03 PS Rp 28.063.872.562 Sumber: LHKPN 2020
Selain  itu,  posisi  dinasti  politik keluarga  Ratu  Atut  sebagai  pemegang jabatan telah memberi mereka lebih banyak fleksibilitas  daripada  para  pesaingnya. Mereka  tidak  hanya  mendistribusikan proyek  pemerintah  kepada  perusahaan keluargan,  tetapi  sebagai  pejabat  publik juga memiliki fleksibilitas mengeksploitasi anggaran  negara  untuk  mendukung kampanye,  melalui  alokasi  bantuan preferensial  yang  diarahkan  ke  berbagai organisasi  sosial  di  bawah  perlindungan dinasti politik. Diduga, sebagian besar uang dari  berbagai  program  bantuan  sosial  ini digunakan  untuk  membiayai  kampanye (Kenawas, 2015).
Dengan  kekayaan  keluarga  dan kemampuan memanipulasi anggaran
pemerintah,  memudahkan  dinasti  untuk membiayai kampanye anggota keluarganya.  Kekayaan  keluarga  sangat berguna untuk mendapatkan dukungan dari partai  politik  dan  mendanai  operasi kampanye, termasuk untuk pembelian suara dan cara ilegal lainnya.
Terlepas  dari  tim  sukses,  fenomena Tim  Hiu  dan  jaringan  yang  dibentuk  oleh keluarga  dinasti  mencoblos  pemilih  di setiap  pemilu,  dilaksanakan  strategi komunikasi dengan memanfaatkan jejaring dengan  memanfaatkan  koneksi  fungsional lembaga birokrasi atau organisasi masyarakat sipil melalui jaringan birokrasi dan/atau organisasi masyarakat sipil.
Trik  politik  uang  juga  dilakukan  di tingkat akar rumput melalui jaringan figur
formal  dan  informal  (Nurmandi  et  al., 2017). Di antara tokoh formal, kepala desa berfungsi  penting  dalam  mendistribusikan politik uang kepada pemilih, sedangkan di kalangan  pemimpin  informal,  pengusaha, jawara,  bahkan  kyai  merupakan  simpul penting penyaluran politik uang.
Sementara itu, calon oposisi, pendukung  oposisi,  pejabat  penyelenggara pemilu lokal, dan birokrasi lokal yang tidak mendukung  anggota  dinasti  dilaporkan mendapat intimidasi dari pihak tak dikenal (Kenawas,  2015).  Besaran money  politics sangat bervariasi, berkisar antara Rp 20.000 -  Rp  100.000  perpemilih.  Politik  uang meluas  ke  pemilih  melalui  jaringan administrator dan anggota tim sukarelawan yang diorganisir oleh politisi dinasti.
Fenomena  di  atas  mencerminkan komunikasi  politik  yang  telah  dijabarkan pada  kerangka  teori.  Komunikasi  politik, menurut Craig Allen Smith, adalah proses negosiasi  orientasi  komunitas  melalui
interpretasi  dan  karakterisasi  kepentingan, relasi kuasa, dan peran komunitas di dunia (Denton & Woodward, 1998). Definisi ini menjelaskan  bagaimana  proses  negosiasi suatu  komunitas  tentang  kepentingan hubungan kekuasaan terjadi. Dalam proses ini,  terjadi  tarik-menarik  orientasi  melalui proses interpretasi minat. Proses negosiasi dapat  terjadi  dengan  sangat  cepat  tetapi dapat juga sangat lambat, tergantung pada peran  yang  dimainkan  para  aktor  dalam masyarakat,  selain  kemampuan  mereka menerjemahkan  kepentingan  dalam  relasi kekuasaan mereka.
Selain  proses  negosiasi,  komunikasi politik  juga  diartikan  sebagai  proses interaksi  migrasi  informasi  antara  politisi, media berita, dan publik (Smelser & Baltes, 2001).  Proses komunikasi politik berjalan dalam  lingkungan  dinasti  politik,  dengan berbagai dampak atau umpan balik dengan menggunakan  proses  komunikasi  politik Smelser dan Bales (Bagan 2):
Bagan 2. Komunikasi Politik Dinasti Keluarga Ratu Atut dalam Meningkatkan Elektabilitas Benyamin-Pilar di Pilkada Tangerang Selatan, 2020
Kesimpulan  penelitian  ini  adalah:

## Dinasti Politik
(Koneksi Keluarga, sumber daya uang dan
jaringan, dan hubungan simbiosis dengan partai politik) Pesan oleh: Partai Politik, Koneksi Keluarga, Koneksi Fungsional Lembaga Birokrasi,
Anggota Tim
Relawan,
Organisasi
Masyarakat Sipil,
Jaringan Ketokohan Informal (Pengusaha, Jawara, Kyai)
Media:
Media massa, media sosial,
kampanye langsung ( door to door )
Bentuk komunikasi politik yang dijalankan: Politik uang,
memonopoli dukungan partai politik, memobilisasi birokrat, mengontrol media lokal, penyaluran dana kesejahteraan sosial pemerintah daerah, pengendalian terhadap para pelaku usaha. dan asosiasi bisnis melalui strategi berbagi proyek pembangunan.
Umpan  balik: Rendahnya  partisipasi  pemilih,  dominasi faktor  politik  uang,  tingginya  tingkat  manipulasi  medan elektoral Kondisi Sumber Daya Pesan Kondisi Output:
Elektabilitas Benyamin-Pilar meningkat à Menang Pilkada Tangsel
Pertama , Benjamin-Pilar yang muncul dari dan/atau menjadi kekuatan politik lokal di Tangerang  Selatan,  menikmati  popularitas dan elektabilitas lebih besar daripada sosok yang  baru  berkembang  dengan track- record yang  belum  banyak  diketahui  oleh konstituen.
Kedua , Benyamin-Pilar dengan dukungan  dinasti  keluarga  Ratu  Atut, memiliki  keunggulan  berupa  koneksi keluarga,  sumber  daya  uang  dan  jaringan, serta  hubungan  simbiosis  dengan  partai politik,  sehingga  memiliki  lebih  banyak pembawa  pesan  dalam  komunikasi  politik yang dijalankan.
Ketiga ,  para komunikator  (keluarga dinasti  Ratu  Atut)  memanfaatkan  media massa,  media  sosial,  dan  kampanye langsung ( door to door ) untuk menjalankan berbagai  bentuk  komunikasi  politiknya selama pemilihan kepala daerah berlangsung seperti politik uang, memonopoli  dukungan  partai  politik, memobilisasi  birokrat,  mengontrol  media lokal, penyaluran dana kesejahteraan sosial pemerintah  daerah,  pengendalian  terhadap para  pelaku  usaha,  dan  asosiasi  bisnis melalui strategi berbagi proyek pembangunan.
Keempat, faktor politik uang mendominasi  kesediaan  warga/pemilih untuk  memilih,  bukan  karena  kesadaran yang terbangun oleh derajat literasi politik yang memadai.

## Daftar Pustaka
Adams,  J.,  &  Merrill,  S.  (2014). Candidates’  Policy  Strategies  in Primary  Elections:  Does  Strategic Voting  by  the  Primary  Electorate Matter? Public  Choice , 160 (1/2),  7– 24.
Adams,  J,  &  Merrill,  S.  (160  C.E.). Candidates’  Policy  Strategies  in Primary  Elections:  Does  Strategic Voting  by  the  Primary  Electorate Matter? Public Choice , 1/2 , 7–24.
Alan  I.  Abramowitz.  (1989).  Viability, Electability,  and  Candidate  Choice
Election:  A  Test  of  Competing Models. The Journal of Politics . Asako,  Y.,  Iida,  T.,  Matsubayashi,  T.,  & Ueda,
M. (2015). Dynastic politicians: Theory and evidence from Japan. Japanese  Journal  of  Political
Science , 16 (1), 5–32. https://doi.org/10.1017/S1468109914 00036X Bayu,  D.  J.  (2020). Berjayanya  Dinasti Politik di Pilkada 2020 . Katadata.Co.Id. Blumler, J. G., Blumler, J., & Gurevitch, M.
(1995). The  Crisis  of  Public Communication (Routledge (Ed.)).
Bó, E. D. A. L., Bó, P. D. A. L., & Snyder, J. (2009). Political Dynasties. Review of Economic Studies , 76 , 115–142.
Budiyono, N. (2017). Politik Dinasti dalam Pemberitaan Media (Analisis Framing Isu Politik Dinasti Gubernur
Banten  Ratu  Atut  Chosiyah  Pada Harian  Kompas  dan  Koran  Tempo). Jurnal  Iptekkom:  Jurnal  Ilmu Pengetahuan & Teknologi Informasi ,
18 (2), 160. https://doi.org/10.33164/iptekkom.18 .2.2016.160-173 Buehler, M. (2009). The Rising Importance of  Personal  Networks  in  Indonesian Local Politics. In Deepening
Democracy  in  Indonesia:  Direct Elections for Local Leaders (Pilkada) (pp. 101–124). ISEAS Publishing.
Creswell,  J.  W.  (2015). A  Concise Introduction  to  Mixed  Methods Research . Sage.
Denton, R. E., & Woodward, G. C. (1998).
Political Communication in America
(3rd ed.). Preager.
Fagen,  R.  R.  (1966). Politics  and Communication (L. B. and Company (Ed.)).
Gonzales,  A.,  &  Tanno,  D.  V.  (1997).
Politics, Communication, and Culture . Sage Publications.
Hess,  S.  (1966). America’s  political dynasties from Adams to Kennedy (1st ed.). Doubleday & Company, Inc. Hidayat, S. (2009). Pilkada, Money Politics
and  the  Dangers  of  “Informal Governance” Practices. In P. Sulistiyanto  &  M.  Erb  (Eds.),
Deepening Democracy in Indonesia: Direct  Elections  for  Local  Leaders (Pilkada) (pp. 125–146). ISEAS. Hill, D. T. (2009). Assessing Media Impact on Local Election in Indonesia. In P. Sulistiyanto  &  M.  Erb  (Eds.),
Deepening Democracy in Indonesia: Direct  Elections  for  Local  Leaders (Pilkada) (pp. 229–258). ISEAS.
Ishibashi,  M.,  &  Reed,  S.  R.  (1992).
Second-Generation  Diet  Members and Democracy in Japan: Hereditary Seats. Asian  Survey , 32 (4),  66–379. https://doi.org/https://doi.org/10.230
7/2645152
Ispandriarno,  L.  S.  (2008). Political Communication  in  Indonesia  An Analysis of the Freedom of the Press in  the  Transition  Process  after  the Downfall  of  the  Soeharto-Regime (1998-2004) . Technical University of Ilmenau.
Kartika, M., Akbar, N. A., Saputro, F. A., Sholikah,  B.,  &  Antara.  (2020). Pilkada  Banten  yang  tak  Putus  dari Dinasti Ratu Atut . Republika.Co.Id.
Kenawas,  Y.  C.  (2013). The  Rise  of Political  Dynasties  in  Decentralized Indonesia .  Nanyang  Technological University.
Kenawas,  Y.  C.  (2015).  The  Rise  of Political  Dynasties  in  a  Democratic Society. EDGS  Working  Paper  - Arryman Fellow , 22 , 1–58. Kompas.com.  (2020). Pilkada  Tangsel 2020, Dinasti Politik, dan Pekerjaan Rumah yang Menanti . Kompas.Com.
Levitsky,  S.,  &  Way,  L.  A.  (2010). Competitive authoritarianism:
Hybrid  regimes  after  the  cold  war . Cambridge University Press.
Masaaki, O., & Hamid, A. (2008). Jawara in  Power,  1999—2007. Indonesia , 109–138.
McNair,  B.  (1999). An  Introduction  to Political  Communication (2nd  ed.).
Routledge.
McNair,  B.  (2017).  An  introduction  to political communication: Sixth
edition. An  Introduction  to  Political Communication:  Sixth  Edition ,  1– 251.
https://doi.org/10.4324/97813157502 93 Mietzner, M. (2009). Autonomy,
Democracy and Internal Conflict: The 2006  Gubernatorial  Elections  in Papua.  In  M.  Erb  &  P.  Sulistiyanto (Eds.), Deepening  Democracy  in Indonesia: Direct Elections for Local Leaders  (Pilkada) (pp.  259–282).
ISEAS. Neuman,  W.  L.  (2002).  Social  Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches. In Teaching  Sociology (Vol.  30,  Issue
3). https://doi.org/10.2307/3211488
Nurmandi,  A.,  Martada,  A.,  Tamronglak, A., Singh, B., Mutiarin, D., Farez, D. AL, Choi, J. W., Hubacek, K., Anand,
P.  .,  Kim,  S.  H.,  Titin  Purwaningsih (Universitas Muhammadiyah
Yogyakarta,  I.,  Sataporn  Roengtam (Khon Khaen University, T., Somkid Chiangmai  (Maejo  University,  T., Eko  Priyo  Purnomo  (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, I., Chi- fun  Hung  (National  Cheng  Kung University,  T.,  Non  Naprathansuk (Maejo University, T., Christopher A. Woodrich  (Gadjah  Mada  University, I.,  &  Rijal  Ramdani  (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, I. (Eds.).  (2017). Shifting  Dynamics  of Social  Politics:  The  Implication  for Policy  Making  and  Community Empowerment . Jusuf Kalla School of Government (JKSG).
Prabowo,  H.,  &  Setiawan,  R.  (2020). Pilkada  Tangsel:  Trah  Ma’ruf  & Prabowo  Kalah  oleh  Dinasti  Ratu Atut . Tirto.Id.
Querubin,  P.  (2011).  Political  reform  and elite  persistence:  Term  limits  and political dynasties in the Philippines.
Mimeo . Rickershauser, J., & Aldrich, J. H. (2006).
It’s  the  Electability,  Stupid—or Maybe  Not?  Electability,  Substance, and  Strategic  Voting  in  Presidential Primaries. Electoral Studies .
Rickershauser, J., & Aldrich, J. H. (2007). It’s  the  Electability,  Stupid—or Maybe  Not?  Electability,  Substance, and  Strategic  Voting  in  Presidential Primaries. Electoral Studies , 26 , 371–
380.
Rosit,  M.  (2012). Strategi  Komunikasi Politik  dalam  Pilkada  (Studi  Kasus Pemenangan Pasngan Kandidat Ratu Atut  dan  Rano  Karno  pada  Pilkada Banten 2011) . Salam,  T.  B.  (2016). Sustainibilitas Pembangunan  Politik  Dinasti  Ratu Atut  Chosiah  di  Banten .  Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
Smelser,  N.  J.,  &  Baltes,  P.  B.  (2001).
International  encyclopedia  of  the social  &  behavioral  sciences . Elsevier.
Stone, W. J., & Abramowitz, A. I. (1986).
Ideology, Electability, and Candidate Choice.”  Dalam  The  Life  of  the
Parties,  Activists  in  Presidential
Politics. University Press of Kentucky , 75–96.
Sugiyono.  (2016).  Memahami  Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta . Sutisna,  A.  (2017).  Gejala  Proliferasi Dinasti  Politik  di  Banten  Era Kepemimpinan  Gubernur  Ratu  Atut Chosiyah. Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review , 2 (2), 100. https://doi.org/10.15294/jpi.v2i2.932 9
Thompson,  M.  R.  (2012).  Asia’s  Hybrid Dynasties. Asian  Affairs , 43 ,  204– 220.
Tomsa,  D.  (2014).  Party  System Fragmentation  in  Indonesia:  The Subnational  Dimension. Journal  of East Asian Studies , 14 , 249–278.
Wattier, M. J. (2003). 'Vote for Me, I Can
Win’: Electability. Republican
Presidential Primaries .
Yin,  R.  K.  (2014).  Case  study  research: Design  and  methods  (5th  ed.).  In Thousand Oaks, CA: SAGE Publications .