A SIA -P ACIFIC J OURNAL OF P UBLIC P OLICY - V OL . 06 N O . 02 (2020) 150-160
Contents Lists Available at: https://journal.stianasional.ac.id/index.php/humanis

## ASIA-PACIFIC JOURNAL OF PUBLIC POLICY
ISSN (Online) 2775-9911
I m pleme n t as i Pro g ram  P en didika n I nk lu s i f di Kabupat e n Bire u e n
(Implementation of the Inclusive Education Program in Bireuen District)

## Ferizaldi & Fazliza
Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, 24353, Aceh

## A RTICLE I NFORMATION

## A B S T R A C T
Received: May 12, 2020 Revised: July 06, 2020 Accepted: August 17, 2020 Available online: October 04, 2020
The aim of National Education as stated in Law No. 20 of 2003 concerning the National Education System is to give all citizens the right to education, including those with  physical,  emotional,  intellectual,  mental,  and/or social disabilities entitled to special education. This is also regulated in the Permendiknas R.I. Number 70 of 2009 concerning inclusive education. In this regard, the phenomenon  of  inclusive  education  in  the  Bireuen Regency  is  still  not  optimal.  The  results  of  this  study indicate  that  the  implementation  of  inclusive education  in  the  Bireuen  District  encountered numerous  barriers.  From  the  aspect  of  human resources  (i.e.,  teachers),  almost  all  of  them  are  not from  an  inclusive  education  background.  Most teachers  taught  in  inclusive  schools  are  from  the regular honorary teachers. Therefore, special teaching staff  with  a  background  in  inclusive  education  are urgently  required.  Besides,  the  implementation  of inclusive education programs in this region is not well- supported  by  the  stakeholders.  From  the  aspect  of facilities  and  infrastructure,  it  is  not  sufficient  or inadequate to support the implementation of inclusive education in this district.

## K EYWORDS
Inclusive education, Education program, Indonesian education policy, Special education, Bireun district.
T O CITE THIS ARTICLE (APA S TYLE ):
Ferizaldi, F & Fazliza, F. (2020). I m pleme n t as i Pro g ram  P en didika n I nk lu s i f di Kabupat e n  Bire u e n. Asia- Pacific Journal of Public Policy, 6(2), 150-160.

## PENDAHULUAN
Pendidikan merupakan kebutuhan dasar setiap manusia untuk  keberlangsungan hidupnya.  Merujuk  kepada  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  tahun 1945  pasal  31  ayat  1  menyatakan  bahwa  "Setiap  warga  negara  berhak  mendapatkan pendidikan".  Demikian juga  diatur  dalam  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 15 yang mengamanatkan untuk dilaksanakannya  pendidikan  kepada  seluruh  rakyat  Indonesia  sejak  usia  dini  tidak terkecuali bagi anak berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas.
Penyandang disabilitas juga sama memiliki harapan dan cita-cita serta masa depan (Pawestri,  2017).  Oleh  karena  itu,  negara  memiliki  kewajiban  untuk  memberikan pelayanan  pendidikan  yang  bermutu  bagi  setiap  warga  negaranya  tanpa  terkecuali. Pendidikan  khusus  merupakan  pendidikan  untuk  peserta  didik  yang  berkebutuhan khusus  atau  peserta  didik  yang  memiliki  kecerdasan  luar  biasa  yang  diselenggarakan secara inklusif atau berupa satuan pendidikan khusus pada tingkat pendidikan dasar dan menengah (Moriña, 2017).
Hadirnya  Pendidikan  Inklusif  diperkuat  dengan  Peraturan  Menteri  Pendidikan Nasional  Nomor  70  Tahun  2009  tentang  Pendidikan  Inklusif  bagi  peserta  didik  yang memiliki  kebutuhan khusus  dan  memiliki  potensi  kecerdasan  dan  atau  bakat  istimewa menjadi  aturan  formal  yang  memayungi  upaya  pengembangan  Pendidikan  Inklusif  di Indonesia  (Peraturan  Menteri  Pendidikan  Nasional,  2009).  Melalui  pendidikan  inklusif anak  berkebutuhan  khusus  di  didik  Bersama-sama  anak  lainnya  (non  difabel)  untuk mengoptimalkan  potensi  yang  dimilikinya.  Adapaun  kriteria  anak  difabel  yang  di tampung  di  sekolah  formal  dan  kelas  reguler  menurut  Permendiknas  nomor  70  Tahun 2009 adalah dengan keistimewaan tuna rungu, tuna netra, tuna wicara, tuna grahita, tuna daksa, tuna ganda, kesulitan belajar, dan lamban belajar (Permendiknas, 2009).
Berdasarkan  Qanun  Aceh  Nomor  5  Tahun  2008  tentang  Penyelenggaraan Pendidikan Bab IV bagian kesatu tentang hak dan kewajiban penduduk Aceh pasal 7 butir 2  menjelaskan  bahwa  bagi  penduduk  Aceh  usia  sekolah  yang  memiliki  kelainan  fisik, emosional,  mental,  intelektual  dan/atau  sosial  serta  yang  memiliki  potensi  kecerdasan dan/atau  bakat  istimewa  berhak  memperoleh  pendidikan  khusus  (Qanun  Aceh,  2008). Sejak Tahun 2014 Kabupaten Bireuen telah melakukan upaya agar Anak Berkebutuhan Khusus  (ABK)  dapat bersekolah  dengan  baik.  Hal  ini  sesuai  dengan  Keputusan  Bupati Bireuen  Nomor  11  Tahun 2014  tentang  Sekolah  Penyelenggara  Pendidikan  Inklusif,  SK Bupati Bireuen Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Deklarasi Bireuen  Sebagai  Kabupaten  Penyelenggara  Pendidikan  Inklusif,  dan  Peraturan  Bupati Nomor 22 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif (Keputusan Bupati Bireuen, 2014).
Seharusnya  dengan  adanya  regulasi  tersebut,  kegiatan  pendidikan  anak berkebutuhan khusus (ABK) dapat dilaksanakan sesuai dengan semestinya, tetapi fakta yang terjadi bahwa banyak resistensi dari berbagai kalangan baik dari sekolah, guru dan
orang tua murid, berdasarkan hal tersebut penelitian ini berusaha untuk menganalisis dan mendeskripsikan Implementasi Program Pendidikan Inklusif di Kabupaten Bireuen.

## TI N JA U A N P US T A KA

## Kebijakan Publik
Makna  atau  defenisi  dari  Kebijakan  Publik  yang  diberikan  Cairney  (2019)  bahwa kebijakan publik itu "what government do, why they do it, and what difference it makes". Sementara itu Peterson (2003) menyatakan kebijakan publik sebagai government action to address some problem. Dari Definisi Cairney (2019) menyebutkan bahwa kebijakan publik itu  adalah  apapun  yang  dilakukan  pemerintah  atau  yang  tidak  dilakukan,  ini  artinya diamnnya  pemerintah  berarti  sebuah  kebijakan  yang  dilakukan,  bisa  jadi  diamnya pemerintah mungkin karena tidak memahami permasalahan dan persoalan masyarakatnya, tetapi  pengertian  tersebut  dapat  diterima  secara  umum  sebagai  sebuah  konsep  yang sederhana mengenai kebijakan publik.
Sedangkan  Peterson  (2003)  menjelaskan  Kebijakan  Publik  sebagai  tindakan pemerintah untuk menyelesaiakan beberapa masalah. Berkenaan dengan hal tersebut Kraft dan Furlong (2019) juga menyebutkan kebijakan publik sebagai fungsi yang sangat penting dari  sebuah  pemerintahan.  Secara  umum,  istilah  "kebijakan"  atau  " policy "  dipergunakan untuk  menunjuk  perilaku  seorang  aktor  (misalnya  seorang  pejabat,  suatu  kelompok, maupun  suatu  lembaga  pemerintahan)  atau  sejumlah  aktor  dalam  suatu  bidang  kegiatan tertentu.
Sedangkan konsep kunci dari kebijakan publik sebagaimana dijelaskan oleh  Young and Quinn (2002) adalah sebagai berikut:
1.Tindakan Pemerintah yang berwenang;
2.Sebuah Reaksi terhadap kebutuhan dan masalah dunia nyata:
3.Seperangkat tindakan yang berorientasi pada tujuan;
4.Sebuah Keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu:
5.Sebuah Justifikasi yang dibuat oleh seorang atau beberapa orang aktor.
Berdasarkan  konsep  kunci  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  kebijakan  publik  itu hanya dilakukan oleh pemerintah dengan kekuasaan yang dimikinya dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan masyarakat untuk mencapai penyelesaian akhir, kebijakan itu sendiri biasanya konfrehensif artinya terdiri dari berbagai tindakan yang disusun sebagai sebuah legalitas formal yang mengikat dan dapat diukur keberhasilannya melalui tahapan- tahapan dari proses kebijakan publik.

## Implementasi Kebijakan
Implementasi  kebijakan  merupakan  tahapan  yang  ke  empat  dari  proses  kebijakan publik.  Keberhasilan  implementasi  kebijakan  akan  ditentukan  oleh  banyak  variabel  atau faktor  dan  masing-masing  variabel  tersebut  saling  berhubungan  satu  sama  lain,  terdapat beberapa teori implementasi  antara lain  disebutkan  Mustanir (2016)  bahwa Implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel adalah:
1. Komunikasi, agar implementasi menjadi efektif maka mereka yang tanggungjawab adalah  untuk  mengimplementasikan  sebuah  keputusan  mesti  tahu  apa  yang  seharusnya mereka kerjakan.
2. Sumber daya, jika personalia yang bertanggungjawab dalam melaksanakan semua kebijakan kurang sumberdaya untuk melaksanakan sebuah pekerjaan efektif, implementasi tidak akan efektif pula.
3. Disposisi, sikap dari implementor adalah faktor kritis ketiga didalam pendekatan terhadap studi implementasi kebijakan publik.
4.  Struktur  birokrasi,  jika  sumber  daya  yang  cukup  untuk  mengimplementasikan sebuah  kebijakan  dan  para  implementor  tahu  apa  yang  harus  dikerjakan  dan  ingin mengerjakan,  implementasi  mungkin  masih  dicegah  karena  kekurangan  dalam  stuktur birokrasi.
Lebih  lanjut  Ramdhani  (2017)  menyatakan  Implementasi  dipengaruhi  oleh  dua variabel, yaitu:
l. Variabel isi kebijakan, mencakup: Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan, jenis  manfaat  yang  akan  dihasilkan,  derajat  perubahan,  yang  diinginkan,  kedudukan pembuat kebijakan, (siapa) pelaksana program dan sumberdaya yang dikerahkan.
2. Variabel lingkungan kebijakan, mencakup: seberapa besar kekuasaan, kepentingan strategi  yang  dimiliki  oleh  para  aktor  yang  terlibat  dalam  implementasi  kebijaka, karakteristik institusi dan rezim yang sedang berkuasa, tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.
Seterusnya menurut Aneta (2012) menyatakan bahwa model implementasi kebijakan dipengaruhi enam faktor, yaitu:
a. Standar, sasaran kebijakan yang menjelaskan rincian tujuan keputusan kebijakan secara menyeluruh.
b. Sumber daya kebijakan berupa dana pendukung implementasi.
c. Komunikasi inter organisasi dan kegiatan pengukuran digunakan oleh pelaksana untuk memakai tujuan yang hendak dicapai.
d. Karakteristik  pelaksanaan,  yaitu  karakteristik organisasi yang  merupakan faktor krusial yang akan menentukan berhasil tidaknya suatu program.
e. Kondisi sosial, ekonomi dan politik yang dapat mempengaruhi hasil kebijakan.
f. Sikap pelaksanaan dalam memahami kebijakan yang akan ditetapkan.
Untuk  memperlancar  implementasi  kebijakan,  perlu  dilakukan  diseminasi  dengan baik. Syarat pengelolaan diseminasi kebijakan ada empat, yakni: (1) adanya respek anggota masyarakat  terhadap  otoritas  pemerintah  untuk  menjelaskan  perlunya  secara  moral mematuhi undang-undang yang dibuat oleh pihak berwenang; (2) adanya kesadaran untuk menerima  kebijakan.  Kesadaran  dan  kemauan  menenma  dan  melaksanakan  kebijakan terwujud manakala kebijakan dianggap logis; (3) keyakinan bahwa kebijakan dibuat secara sah; (4) awalnya suatu kebijakan dianggap kontroversial, namun dengan berjalannya waktu maka kebijakan tersebut dianggap sebagai sesuatu yang wajar.
Menurut  Mazmanian  dan  Sabatier  (1983),  terdapat  dua  perspektif  dalam  analisis implementasi,  yaitu  perspektif  administrasi  publik  dan  perspektif  ilmu  politik.  Menurut perspektif  administrasi  publik,  implementasi  pada  awalnya  dilihat  sebagai  pelaksanaan kebijakan secara tepat dan efisien. Namun, pada akhir Perang Dunia II berbagai penelitian administrasi  negara  menunjukkan  bahwa  ternyata  agen  administrasi  publik  tidak  hanya dipengaruhi  oleh  mandat  resmi,  tetapi  juga  oleh  tekanan  dari  kelompok  kepentingan, anggota lembaga legislatif dan berbagai faktor dalam lingkungan politis.
Perspektif  ilmu  politik  mendapat  dukungan  dari  pendekatan  sistem  terhadap kehidupan  politik.  Pendekatan  iru  seolah-olah  mematahkan  perspektif  organisasi  dalam administrasi publik dan mulai memberikan perhatian terhadap pentingnya input dari luar arena administrasi, seperti ketentuan administratif, perubahan preferensi publik, teknologi baru dan preferensi masyarakat (Gilbert et al., 2018).
Perspektif iru terfokus pada pertanyaan dalam analisis implementasi, yaitu seberapa jauh  konsistensi  antara  output  kebijakan  dengan  tujuannya.  Ripley  memperkenalkan pendekatan "kepatuhan" dan pendekatan "faktual" dalam implementasi kabijakan  (Ripley &  Franklin,  1986).  Pendekatan  kepatuhan  muncul  dalam  literatur  administrasi  publik. Pendekatan ini memusatkan perhatian pada tingkat kepatuhan agen atau individu bawahan terhadap agen atau individu atasan. Perspektif kepatuhan merupakan analisis karakter dan kualitas perilaku organisasi.

## Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi kebijakan
Pembuatan  keputusan  atau  kebijakan  bukanlah  pekerjaan  yang  sederhana  dan mudah, setiap birokrat dituntut mempunyai keahlian dan tanggung jawab serta komitmen sehingga  dapat  membuat  kebijakan  dengan  meminimalisir  segala  resikonya  baik  yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan dengan memperhatikan berbagai faktor yang mempengaruhinya.
Beberapa  faktor  yang  mempengaruhi  pembuatan  kebijakan  itu  menurut  Meier  dan Nigro (1976) adalah sebagai berikut:
I. Adanya pengaruh tekanan-tekanan dari luar.
2. Adanya pengaruh kebiasaan lama.
3. Adanya pengaruh sifat pribadi
4. Adanya pengaruh dari kelompok luar.
5. Adanya pengaruh keadaan masa lalu.
Ada juga yang melihat dari nilai-nilai tertentu, sebagaimana pendapat Guerrini et al. (2018) yang melihat adanya beberapa macam nilai yang melandasi tingkah laku pembuat keputusan dalam pembuatan keputusan itu:
l. Nilai-nilai politik keputusan-keputusan dibuat atas dasar kepentingan politik dari partai politik atau kelompok kepentingan tertentu.
2. Nilai-nilai organisasi organisasi keputusan-keputusan dibuat atas dasar nilai-nilai yang dianut organisasi, seperti balas jasa.
3. Nilai-nilai pribadi seringkali pula keputusan dibuat atas dasar
nilai-nilai  pribadi  yang  dianut  oleh  pribadi  pembuat  keputusan  untuk mempertahankan status quo, reputasi, kekayaan, dan sebagainya.
4. Nilai-nilai kebijaksanaan keputusan dibuat atas dasar persepsi pembuat kebijakan tentang kepentingan publik atau pembuatan kebijaksanaan yang secara moral dapat dipertanggung jawabkan.
5. Nilai-nilai idiologi misalnya nilai nasionalisme dapat menjadi landasan pembuatan kebijaksanaan seperti misalnya kebijaksanaan dalam dan luar negeri.
Sedangkan Ariyani, Hakim, dan Noor, (2014) menyatakan bahwa ada empat faktor yang  mempengaruhi  implementasi  kebijakan  diantaranya:  Komunikasi  ( communication ), Sumber  daya  ( resources ),  Sikap  ( dispositions / attitude )  dan  Struktur  birokrasi  (bureaucratic structure). Keempat variabel itu mempunyai hubungan yang sangat erat, apabila salah satu diantaranya  tidak  berjalan  sesuai  dengan  harapan  maka  sebuah  implementasi  kebijakan tidak  akan  berhasil.  Beerdasarkan  pemaparan  tersebut,  disimpulkan  banyak  faktor  dan keadaan  yang  mempengaruhi  implementasi  kebijakan,  baik  itu  berasal  dari  kebijakan  itu sendiri  (konten  dan  konteksnya)  atau  juga  dari  luar  seperti  masyarakat,  pelaksana  dan sumber daya atau alat kebijakan.

## Pendidikan Inklusif
Pendidikan  inklusif  merupakan  pendidikan  yang  terbuka  dan  ramah  terhadap pembelajaran  dengan  mengedepankan  tindakan  menghargai  dan  merangkul  perbedaan (Dreyer, 2017). Untuk itu, pendidikan inklusif dipahami sebagai sebuah pendekatan yang berusaha mentransformasi sistem pendidikan dengan meniadakan hambatan yang dapat menghalangi  setiap  individu  siswa  untuk  berpartisipasi  penuh  dalam  pendidikan  yang dilengkapi  dengan  layanan  pendukung.  Menurut  Haug  (2017)  Pendidikan  inklusif didefinisikan sebagai suatu sistem layanan pendidikan khusus yang mensyaratkan agar semua  anak  berkebutuhan  khusus  dilayani  sekolah-sekolah  terdekat  di  kelas  biasa bersama dengan teman teman-teman seusianya. untuk itu perlu adanya rekonstruksi  di sekolah  sehingga  menjadi  komunitas  yang  mendukung  kebutuhan  khusus  bagi  setiap anak.  Dalam  arti  lebih  luas  Pendidikan  inklusif  adalah  bentuk  penyelenggaraan pendidikan yang menyatukan anak-anak berkebutuhan khusus dengan anak-anak normal pada umumnya untuk belajar (Messiou, 2017).
Menurut Shaeffer (2019), pendidikan inklusif adalah sekolah harus mengakomodasi semua anak tanpa memandang kondisi fisik, intelektual, sosial emosional, linguistik atau kondisi lainnya. Ini harus mencakup anak-anak penyandang cacat, berbakat. Anak-anak jalanan  dan  pekerja  anak  berasal  dari  populasi  terpencil  atau  berpindah-pindah.  Anak yang berasal dari populasi etnis minoritas, linguistik, atau budaya dan anak-anak dari area atau  kelompok  yang  kurang  beruntung  atau  termajinalisasi.  Pendidikan  inklusif  adalah sebuah pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang mempunyai kebutuhan pendidikan khusus di sekolah reguler (SD, SMP, SMU, dan SMK) yang tergolong luar biasa baik dalam arti kelainan, lamban belajar maupun berkesulitan belajar lainnya (Stepanova et al., 2018).
Lebih  lanjut  Al-Shammari,  Faulkner,  dan  Forlin  (2019  menyatakan  pendidikan inklusif adalah penempatan anak berkelainan ringan, sedang dan berat secara penuh di kelas. Hal ini menunjukan kelas regular merupakan tempat belajar yang relevan bagi anak- anak berkelainan, apapun jenis kelainanya. Dari beberapa pendapat, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pendidikan inklusif adalah pelayanan pendidikan untuk peserta didik yang berkebutuhan khusus tanpa memandang kondisi fisik, intelektual, sosial emosional, linguistik atau kondisi lainnya untuk bersama-sama mendapatkan pelayanan pendidikan di sekolah regular (SD, SMP, SMU, maupun SMK).

## METODE
Penelitian  ini  termasuk  jenis  pendekatan  kualitatif  yang  bersifat  deskriptif.  Menurut Perera  et  al.  (2020),  pendekatan  kualitatif  merupakan  suatu  pendekatan  yang  berusaha menafsirkan  makna  suatu  peristiwa  sebagai  interaksi  tingkah  laku  manusia  dalam  situasi tertentu.

## Lokasi Penelitian, Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data
Lokasi  penelitian  dilakukan  di  Kabupaten  Bireuen,  dengan  dengan  lokusnya  pada Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan,  Kabupaten  Bireuen.  Teknik  pengumpulan  data dilakukan  dengan  observasi,  wawancara  dan  dokumentasi,  sedangkan  pengolahan  data dilakukan  dengan  model  analisis  interaktif  sebagaimana  tahapan  yang  disebutkan  oleh Aspers  dan  Corte  (2019)  yaitu  koleksi  data,  reduksi  data,  Penyajian  data  dan  penarikan Kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Ketersediaan Sarana dan prasarana
Pendidikan  merupakan  salah  satu  aspek  penting  dan  menjadi  prioritas  dalam kehidupan manusia. Munculnya pendidikan inklusif menjadikan anak berkebutuhan khusus dapat  belajar  di  sekolah-sekolah  terdekat,  di  kelas  biasa  bersama  teman-teman  seusianya. Dapat  dipahami  bahwa  Pendidikan  inklusif  adalah  pendidikan  yang  menyertakan  semua anak. Tujuan pendidikan inklusif sebagaimana dikemukakan dalam Permendiknas Republik Indonesia No.70 tahun 2009 adalah: (i) memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua  peserta  didik  yang  memiliki  kelainan  fisik,  emosional,  mental,  dan  hambatan  sosial budaya  atau  memiliki  potensi  kecerdasan  dan/atau  bakat  istimewa  untuk  memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya; (ii) mewujudkan penyelenggaraan  pendidikan  yang  menghargai  keanekaragaman,  dan  tidak  diskriminatif bagi semua pesert. Pasal 1, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI - No. 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan  dan/atau  bakat  istimewa,  bahwa  "pendidikan  inklusif  adalah  sistem penyelenggaraan  pendidikan  yang  memberikan  kesempatan  kepada  semua  peserta  didik yang  memiliki  kelainan  dan  memiliki  potensi  kecerdasan  dan/atau  bakat  istimewa  untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama- sama dengan peserta didik pada umumnya". Hal ini dikarenakan bahwa di dalam masyarakat
terdapat  anak  normal  dan  anak  tidak  normal  (berkebutuhan  khusus)  dan  sebagai  suatu komunitas sosial tidak dapat dipisahkan.
Temuan lapangan menjelaskan bahwa menurumnya sarana dan prasarana untuk kelas inklusif  di  Kabupaten  Bireuen  adalah  faktor  biaya.  Dalam  proses  implementasi  program pendidikan  inklusif  di  kabupaten  Bireuen  sangat  berpengaruh  keberhasilannya  pada ketersediaan  sarana  untuk  menunjang  pelaksanaan  program.  Kurangnya  sarana  dan prasarana dikarenakan kurangnya dana yang diterima untuk pelaksanaan program sekolah inklusif.  Kabupaten  Bireuen  menganggarkan  63%  untuk  aparatur  dan  hanya  37%  untuk publik.  Dinas  pendidikan  &  kebudayaan  kabupaten  Bireuen  mendapatkan  transfer  dana sebesar 30%. Dalam rincian target belanja daerah, dinas pendidikan & kebudayaan kabupaten Bireuen  berada  di  urutan  pertama  yang  mendapat  dana  dengan jumlah yang besar.  Tahun anggaran  2016  dinas  pendidikan  &  kebudayaan  kabupaten  Bireuen  memperoleh  sebanyak 173.510.934.489.  Namun  walaupun  jumlanya  sangat  besar  masih  saja  permasalahan  dana dibidang pendidikan masih mengalami kekurangan.
Akibat yang ditimbulkan karena kurangnya sarana dan prasarana untuk implementasi pendidikan  inklusif  di  kabupaten  Bireuen  membuat  tenaga  pengajar  atau  guru  pendidik murid  disabilitas  merasa  kewalahan  saat  melangsungkan  proses  belajar  mengajar.  Dalam proses  belajar  mengajar  para  guru  hanya  dapat  menggunakan  metode  sederhana  tanpa menggunakan alat bantu atau transmisi untuk murid disabilitas.
Selanjutnya masih banyak sekolah di kabupaten Bireuen yang masih kekurangan dana. Keterbatasan  sarana  dan  prasarana  berdampak  pada  kurangnya  pelayanan  yang  diberikan sekolah  bagi  anak  dengan  kebutuhan  khusus.  Masalah  utama  minimnya  sarana  dan prasarana  yang  dimiliki  adalah  faktor  biaya.  Sehingga  dalam  meberikan  pelayanan pendidikan  kepada  anak  berkebutuhan  khusus  belum  dapat  dilakukan  secara  maksimal. Upaya mencari bantuan dana dengan membuat proposal pengajuan dana kepada pemerintah daerah  sudah  dilakukan,  tetapi  sampai  sekarang  belum  juga  dibentuk  pengadaan  sarana untuk menunjang proses belajar ABK.
Berdasarkan  observasi  menunjukkan  bahwa  PEMKAB  Bireuen  belum  begitu  siap dalam  mempersiapkan  implementasi  sekolah  inklusif.  Banyak  sekali  manfaat  dibentuknya program  sekolah  inklusif,  khususnya  bagi  mayarakat  Bireuen  yang  status  ekonomi  kelas menengah kebawah tentu anak mereka masih tetap dapat menempuh wajib belajar 9 tahun. Untuk  mengimplentasikan  program  pendidikan  inklusif  sangat  membutuhkan  sarana  dan prasarana  agar  terciptanya  proses  belajar  mengajar  yang  efektif.  Misalnya  kelas  untuk bimbingan  khusus,  alat  bantu  pendengaran  untuk  anak  tuna  rungu,  dan  berbagai  sarana belajar untuk memberikan pelayanan pendidikan secara maksimal. keterbatasan sarana dan prasarana berdampak pada kurangnya pelayanan yang diberikan sekolah bagi anak dengan kebutuhan khusus. Berikut beberapa sarana dan alat transmisi belajar untuk anak disabilitas.
Untuk  kelancaran  dan  keefektifan  proses  belajar  mengajar  tentunya  ABK membutuhkan  sarana  atau  alat  bantu  untuk  menunjang  proses  belajarnya.  Oleh  sebab  itu, semua  instansi  terkait  perlu  turut  aktif  dalam  mengatasi  keberlangsungan  program pendidikan  inklusif  di  Kabupaten  Bireuen.  Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Kabupaten
Bireuen memegang peranan penting untuk menyukseskan program pendidikan inklusif, dan tentunya didukung dana yang cukup oleh pemerintah serta masyarakat yang terbuka untuk menerima perbedaan tanpa adanya diskriminasi. Adanya pendidikan inklusif di kabupaten Bireuen harus  memberi pelayanan yang sama bagi ABK, agar mereka juga merasa nyaman dalam menempuh pendidikan.
Sebegitu pentingnya perhatian kepada sektor pendidikan dalam pembangunan tidak lain  karena  pendidikan  menyediakan  sumber  daya  manusia  yang  akan  turut  andil  dalam kelancaran  pembangunan  nasional  pada  suatu  negara  (Zainuddin,  Perera,  Haruna,  & Habiburrahim,  2020),  karena  pendidikan  sangat  penting  maka  pemerintah  berkewajiban untuk  memenuhi  hak  dari  setiap  warga  negara.  Pemerintah  harus  mampu  memposisikan pendidikan  sebagai  sebuah  kebutuhan.  Dengan  demikian  berarti  anak-anak  berkebutuhan khusus seperti, tuna netra, tuna rungu, tuna grahita, tuna daksa, tuna laras, anak berkesulitan belajar  dan  ketunaan  lainnya  juga  memiliki  kesempatan  yang  sama  untuk  mendapatkan Pendidikan (Dreyer, 2017).
Berdasarkan data yang dikumpulkan bahwa PEMKAB beserta dinas pendidikan dan kebudayaan  Kabupaten  Bireuen  akan  melakukan  perbaikan  dari  segala  sisi  untuk  dapat melakukan pembenaan terhadap pendidikan inklusif. Pada tahun anggaran berikutnya akan di  upayakan  penyediaan  sarana  dan  fasilitas  penunjang  kegiatan  belajar  kelas  inklusif. Pembenahan  dari  sarana  merupakan  pondasi  dasar  yang  sangat  penting  agar  suksesnya program pendidikan inklusif di kapupaten Bireuen.
Agar  pendidikan  inklusif  dapat  berjalan  dengan  baik,  sangat  diperlukan  para implementor yang mempunyai komitmen tinggi, mau dan mampu melaksanakan kebijakan tersebut  (Haug,  2017).  Aspek  yang  mempengaruhi  keberhasilan  implementasi  sebuah kebijakan  adalah  tersedianya  sumber  daya  yang  memadai.  Implementasi  kebijakan  sangat membutuhkan dukungan sumber daya manusia (Pawestri, 2017). Sumber daya manusia yang baik  dan  profesional  merupakan  patokan  agar  implementasi  pendidikan  inklusif  dapat berjalan  maksimal  dan  sesuai  dengan  harapan  semua  kalangan  (Stepanova  et  al.,  2018). Sumber daya tersebut seharusnya lebih diperhatikan oleh sekolah maupun Pemerintah.
Temuan  lapangan  juga  menjelaskan  bahwa  akan  diupayakan  mendatangkan  tenaga pendidik  khusus  yang  memiliki  keahlian  dalam  mendidik  anak  berkebutuhan  khusus  di kabupaten Bireuen. Bagi tenaga pendidik murid disabilitas akan terus diupayakan pelatihan secara berkala untuk meningkatkan kompetensi guru sehingga memiliki kesiapan mengajar di  kelas  inklusif.  Untuk  target  jangka  panjang  PEMDA  Bireuen  juga  akan  mengupayakan tenaga  pendidik  murid  disabilitas  berasal  dari  dalam  daerah  aceh.  Berdasarkan  informasi yang  diperoleh  penulis  bahwa  akan  dikirim  putra  dan  putri  daerah  untuk  menempuh  S1 pendidikan luar biasa yang nantinya  akan ditempatkan sebagai  guru di  sekolah inklusif  di kabupaten Bireuen.
Berdasarkan temuan lapangan diketahui bahwa akan dilakukan penambahan sekolah penyelanggara pendidikan inklusif di kabupaten Bireuen, mulai dari tingkatan SD, SMP, dan SMA. Penambahan jumlah sekolah penyelenggara pendidikan inklusif di kabupaten Bireuen diharapkan  dapat lebih mempermudah  akses  pendidikan  bagi  seluruh  murid  disabilitas di
Kabupaten  Bireuen  sampai  ke  seluruh  pelosok.  Pendidikan  inklusif  di  Kabupaten  Bireuen masih perlu mendapatkan perhatian khusus dalam pelaksanaannya agar di masa mendatang anak  berkebutuhan  khusus  betul-betul  mendapatkan  pelayanan  pendidikan  yang  sesuai dengan  kondisinya  dan  dapat  menghormati  realitas  keberagaman  dalam  kehidupan  di masyarakat secara maksimal. Oleh karena itu Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen dituntut mampu mensosialisasikan pendidikan inklusif agar dapat diterima ditengah masyarakat, mempersiapkan sumber daya, menyediakan sarana dan prasaranana.

## KESIMPULAN
Implementasi  program  pendidikan  inklusif  di  Kabupaten  Bireuen  masih  belum optimal atau masih belum sesuai harapan masyarakat. Kurangnya kesiapan dari implementor membuat  program  pendidikan  inklusif  mengalami  banyak  permasalahan.  Munculnya pendidikan  inklusif  masih  belum  dapat  diterima  sepenuhnya  oleh  masyarakat  Bireuen dikarenakan  kurangnya  sosialisasi  dan  pemberian  pemahaman.  Sulitnya  diterima  murid disabilitas  di  sekolah  dikarenakan  saat  ini  kurangnya  komunikasi  dalam  penyampain  isi kebijakan pendidikan inklusif di kabupaten Bireuen.
Rencana  aksi  implementasi  pendidikan  inklusif  di  Kabupaten  Bireuen  akan dilakukannya  banyak  perubahan  untuk  mewujudkan  pemerataan  pendidikan  bagi  seluruh anak  tanpa  adanya  pengecualian.  Pada  tahun  kerja  selanjutnya  dinas  pendidikan  dan kebudayaan  Kabupate  Bireuen  bersama  PEMDA  akan  mengupayakan  guru  profesional dibidangnya dalam mendidik ABK, penyediaan sarana dan prasarana, peningkatan pelatihan dan  kapasitas  guru,  dan  juga  akan  menetapkan  penambahan  jumlah  sekolah  sebagai penyelenggara pendidikan inklusif di Kabupaten Bireuen.

## REFERENSI
Al-Shammari,  Z.  N.,  Faulkner,  P.  E.,  &  Forlin,  C.  (2019).  Theories-based  inclusive  education practices. Education Quarterly Reviews , 2 (2).
Aneta, A. (2012). Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) Di Kota Gorontalo. Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik , 1 (1), 54-65.
Ariyani, D., Hakim, A., & Noor, I. (2014). Pengaruh Faktor Komunikasi, Sumberdaya, Sikap Pelaksana,
Dan  Struktur  Birokrasi  Terhadap  Output  Implementasi  Program  Pengembangan  Kawasan Agropolitan  Di  Kabupaten  Probolinggo. Indonesian  Journal  of  Environment  and  Sustainable Development , 5 (2).
Aspers, P., & Corte, U. (2019). What is qualitative in qualitative research. Qualitative sociology , 42 (2),
139-160.
Cairney, P. (2019). Understanding public policy . Red Globe Press.
Dreyer, L. (2017). Inclusive education. L, Ramrathan; L, Grange & P, Higgs. Education for initial teacher training (pg. 383-400), Stellenbosch, South Africa: Juta& Company (Pty) .
Gilbert,  N.,  Ahrweiler,  P.,  Barbrook-Johnson,  P.,  Narasimhan,  K.  P.,  &  Wilkinson,  H.  (2018). Computational modelling of public policy: Reflections on practice. Journal of Artificial Societies and Social Simulation , 21 (1).
Guerrini,  C.  J.,  Majumder,  M.  A.,  Lewellyn,  M.  J.,  &  McGuire,  A.  L.  (2018).  Citizen  science,  public policy. Science , 361 (6398), 134-136.
Haug, P. (2017). Understanding inclusive education: ideals and reality. Scandinavian Journal of Disability Research , 19 (3), 206-217.
Kraft, M. E., & Furlong, S. R. (2019). Public policy: Politics, analysis, and alternatives . Cq Press.
Meier, K. J., & Nigro, L. G. (1976). Representative bureaucracy and policy preferences: A study in the attitudes of federal executives. Public Administration Review , 36 (4), 458-469.
Messiou, K. (2017). Research in the field of inclusive education: time for a rethink? International journal of inclusive education , 21 (2), 146-159.
Moriña,  A.  (2017).  Inclusive  education  in  higher  education:  challenges  and  opportunities. European Journal of Special Needs Education , 32 (1), 3-17.
Mustanir,  A.  (2016).  Implementasi  Kebijakan  Dana  Desa  Dan  Partisipasi  Masyarakat  Dalam Pembangunan Di Desa Teteaji Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang. Jurnal Politik Profetik , 4 (2).
Nasional, P. M. P. (2009). nomor 70 tahun 2009 tentang pendidikan inklusif bagi peserta didik yang memiliki  kelainan  dan  memiliki  potensi  kecerdasan  dan/atau  bakat  istimewa. Pub.  L.  No. Nomor , 70 .
Pawestri,  A.  (2017).  Hak  penyandang  disabilitas  dalam  perspektif  HAM  internasional  dan  HAM nasional. Era Hukum-Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum , 15 (1).
Perera,  C.  J.,  Zainuddin,  Z.,  Piaw,  C.  Y.,  Cheah,  K.  S.,  &  Asirvatham,  D.  (2020).  The  Pedagogical Frontiers of Urban Higher Education: Blended Learning and Co-Lecturing. Education and Urban Society , 52 (9), 1305-1329.
Peterson, J. (2003). 'Policy Networks'.
Ramdhani,  A.,  &  Ramdhani,  M.  A.  (2017).  Konsep  umum  pelaksanaan  kebijakan  publik. Jurnal Publik , 11 (1), 1-12.
Ripley, R. B., & Franklin, G. A. (1986). Policy Implementation and the Bureaucracy, Pacific Grove, CA:
Brooks.
Sabatier, P. A., & Mazmanian, D. (1983). Policy implementation. Encyclopedia of policy studies , 143-169.
Shaeffer, S. (2019). Inclusive education: a prerequisite for equity and social justice. Asia Pacific Education Review , 20 (2), 181-192.
Stepanova, G. A., Tashcheva, A. I., Stepanova, O. P., Menshikov, P. V., Kassymova, G. К., Arpentieva,
M. R., & Tokar, O. V. (2018). The problem of management and implementation of innovative models of network interaction in inclusive education of persons with disabilities. International journal of education and information technologies. ISSN , 2074-1316.
Young, E., & Quinn, L. (2002). Writing effective public policy papers. Open Society Institute, Budapest . Zainuddin, Z., Perera, C. J., Haruna, H., & Habiburrahim, H. (2020). Literacy in the new norm: stay- home game plan for parents. Information and Learning Sciences .