## Akibat Hukum Peraturan Daerah Sumatera Barat Tentang Penyelenggaraan Wisata Halal Dalam Meningkatkan Investasi Lokal
Ulfanora 1 , Dian Amelia 2 , Nanda Utama 3 dan Arya Putra Rizal Pratama 4
1 Faculty of Law, Universitas Andalas, Indonesia. E-mail: ulfanorananda@gmail.com
2 Faculty of Law, Universitas Andalas, Indonesia. E-mail: dianamelia@gmail.com
3 Faculty of Law, Universitas Andalas, Indonesia. E-mail: nandautama@gmail.com
4 Faculty of Law, Universitas Andalas, Indonesia. E-mail: aryarizal.pr@gmail.com

## Abstract
Structuring the tourism sector is a concern for the Regional Government, especially in West Sumatra, which continues to develop halal tourism as a hall mark of adaik basandi syara’ syarak basandi Kitabullah. The role of the Government of West Sumatra has been seen in structuring Halal Tourism after the issuance of West Sumatera Provincial Regulation concerning Organizing Halal Tourism. Halal tourism is a set of additional services for amenities, attractions and accessibility that are intended and provided to meet the experiences, needs and desires of Muslim tourists and other tourists who need them.West Sumatra part of the preservation of halal products as well as the application of the upholding philosophy of Islamic and customary values as the foundation of the life of the Minangkabau. In implementing halal tourism, the Government of West Sumatra is responsible for developing Halal Tourism business including providing investment incentives, facilitating investment facilities, as well as facilitating infrastructure facilities in implementing Halal Tourism. The results of this study explain that Regional Regulation concerning the Implementation of Halal Tourism in general has been implemented by the government, with so far establishing halal tourism destinations, including the Baso Pagaruyung Palace in Tanah Datar, Twin Lakes in Solok Regency, and the Islamic Center in Padang.  The concept of halal tourism is not to prescribe a place, but rather to provide additional services to tourists who prioritize Muslim tourists and other tourists who need it.
Media Iuris Vol. 6 No. 2, June 2023                                                                                            p-ISSN: 2721-8384 DOI: 10.20473/mi.v6i2.42092                                                                                                     e-ISSN: 2621-5225 Article history: Submitted 31 December 2022; Accepted 15 March 2023; Available online 20 June 2023. How to cite: Ulfanora, Dian Amelia, Nanda Utama dan Arya Putra Rizal Pratama, ‘Akibat Hukum Peraturan Daerah Sumatera Barat Tentang Penyelenggaraan Wisata Halal Dalam Meningkatkan Investasi Lokal’ (2023) 6 Media Iuris.
Keywords: Halal Tourism; Additional Service; Local Economy.
Copyright © 2023 Ulfanora, Dian Amelia, Nanda Utama dan Arya Putra Rizal Pratama. Published in Media Iuris. Published by Universitas Airlangga, Magister Ilmu Hukum.

## Abstrak
Penataan sektor wisata menjadi suatu concern Pemerintah Daerah terutama di Sumatera Barat yang terus mengembangkan Wisata halal sebagai ciri khas dari adaik basandi syara’ syarak basandi kitabullah . Peran Pemerintah Sumatera Barat telah terlihat dalam penataan Wisata halal setelah terbitnya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Penyelenggaraan Wisata Halal. Wisata halal sebagai perangkat layanan tambahan amenitas, atraksi, dan aksesibilitas yang ditujukan dan diberikan untuk memenuhi pengalaman, kebutuhan, dan keinginan wisatawan muslim dan wisatawan yang lain yang membutuhkannya. Keberadaan Wisata halal di Sumatera Barat bagian dari pelestarian  produk  halal  sebagaimana  penerapan  dari  junjungan  tinggi  filosofi  Nilai- nilai Islam dan Adat sebagaimana dasar dari pijakan hidup masyarakat MinangKabau. Dalam penyelenggaraan wisata halal, Pemerintah Sumatera Barat bertanggungjawab dalam pengembangan usaha Pariwisata Halal meliputi pemberian insentif investasi, fasilitas kemudahan investasi, serta fasilitas kemudahan infrastruktur dalam pelaksanaan Pariwisata Halal. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Penyelenggaraan Pariwisata Halal secara umum telah dilaksanakan oleh pemerintah, dengan sejauh ini telah menetapkan destinasi pariwisata halal antara lain yaitu Istana Baso Pagaruyung di Tanah Datar, Danau Kembar Kabupaten Solok, dan Islamic Center di Padang Panjang. Konsep wisata halal ini bukanlah mensyariat suatu tempat, melainkan lebih kepada pelayanan tambahan ( addcended service ) yang diberikan kepada wisatawan yang di utamakan wisatawan muslim dan wisatawan lain yang membutuhkan .
Kata Kunci: Wisata Halal; Pelayanan Tambahan; Ekonomi Lokal.
Ulfanora, et.al : Akibat Hukum Peraturan...

## Pendahuluan
Kebutuhan Hiburan umat manusia sudah menjadi bagian dari pentingnya dalam hidup demi menyalurkan kepuasaan hati hingga mendorong ekonomi daerah yang menyediakan destinasi hiburan tersebut. Tempat hiburan menjadi suatu objek yang sering dikunjungi oleh seluruh masyarakat baik dari lokal hingga mancanegara apabila tertarik atas keindahan alam hingga sesuatu yang berbeda yang terdapat pada objek wisata tersebut. Menurut Pasal 28C Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat Pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”.
Menurut Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata bahwa “berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah. Peran Pemerintah dan Pemerintah Daerah memiliki Power yang kuat untuk mendorong kegiatan pariwisata ini sebagai motor penggerak ekonomi bahkan menjadi daya magnet untuk masih investasi ke daerah yang menawarkan objek wisata tersebut.
Perdagangan jasa pariwisata melibatkan berbagai aspek kehidupan manusia seperti: ekonomi, budaya, sosial, agama, lingkungan, keamanan dan aspek lainnya. Keterlibatan dalam penyelenggaraan wisata aspek-aspek lain sangat berperan penuh terutama ekonomi, budaya dan agama. Terkait aspek ekonomi, penyelenggaraan pariwisata dikatakan sebagai suatu kegiatan bisnis yang berorientasi dalam penyediaan jasa yang dibutuhkan wisatawan. 1 Bahkan pada aspek budaya di suatu wilayah merupakan daya tarik atau keunggulan tersendiri bagi pengembangan wisata seperti penyelenggaraan wisata halal di Sumatera Barat. Menurut Pasal 1 Angka 11 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Wisata Halal bahwa “Destinasi  pariwisata  halal  adalah  kawasan  geografis  yang  berada  dalam  satu  atau lebih wilayah administrasi yang didalamnya daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi guna
1 Wyasa Outra, Hukum Bisnis Pariwisata (Refika Aditama 2003).
kebutuhan, keinginan, dan gaya hidup wisatawan muslim dan wisatawan lain yang membutuhkan”. Menyangkut aspek-aspek dalam penyelenggaraan wisata, tidak akan jauh dengan kearifan lokal yang telah mandarah daging di daerah tersebut. Semadi Astra mengatakan bahwa, kearifan lokal yang semakin sering dibicarakan pada saat ini, adalah suatu istilah yang digunakan untuk menerjemahkan istilah local genius yang semula dicetuskan oleh H.G. Quaritch Wales. 2
Secara substantif pokok-pokok isi kearifan lokal mencakup tiga kategori meliputi,kategori tentang lingkup kearifan lokal yang terdiri atas: konsep-konsep, folklor,  ritual,  kepercayaan,  beragam  pantangan  dan  anjuran  nilai,  filosofi,  idiologi; kategori tentang metode dan cara-cara mengedepankan kearifan dan kebijakan meliputi: dedikasi, etika, humanis, rasional, rasa, dan makna; kategori tentang arah dan tujuan yang ingin diwujudkan seperti: keberlanjutan dan kelestarian alam, penguatan jati diri, masyarakat susila, keseimbangan dan harmoni, pengokohan spiritual, penghematan sumber daya, toleransi, dan perlindungan hak-hak local. 3
Keberadaan Peraturan Daerah Provinsi Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Wisata Halal sebagaimana untuk memberikan kemampuan dalam mengendalikan serta memberikan  arah  pada  perkembangan  budaya  Minangkabau  dengan  filosofi  ABSSBK sebagai Pengembangan Wisata Halal yang dikembangkan oleh Pemerintah Sumatera Barat berkolerasi dengan adanya semangat kearifan lokal yang mampu mencerminkan budaya bangsa serta mampu memberikan kemakmuran ekonomi dan spiritual bagi suku- suku bangsa.Oleh karena itu, obyek dan daya tarik wisata senantiasa perlu dilindungi, dilestarikan,dan dikembangkan, sehingga obyek itu benar-benar dapat dimanfaatkan sebagai daya tarik wisata yang sesuai dengan keinginan pasar, namun tidak mengorbankan kepentingan budaya dan lingkungan hidup masyarakat setempat. 4
Semangat filosofi pada ketentuan menimbang Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Provinsi Sumatera Barat bahwa “Pemberian otonomi daerah harus
2 Semadi Astra, Revitalisasi Kearifan Lokal Dalam Upaya Memperkokoh Jati Diri Bangsa (Fakultas Sastra Universitas Udayana 2004).
3 Griya, Kearrifan Local Dalam Perspektif Kajian Budaya Pergulatan Teoritik Dan Ranah Aplikatif (Program Magister Kajian Budaya, Universitas Udayana 2004).
4 I Putu Gelgel, Hukum Kepariwisataan Dan Kearifan Lokal (Ni Luh Gede Hadriani ed, UNHI Press 2021).
Ulfanora, et.al : Akibat Hukum Peraturan...
memperhatikan potensi daerah dalam berbagai bidang, kekayaan budaya, kearifan lokal,  kondisi  geografis  dan  demografis,  serta  tantangan  dan  dinamika  masyarakat yang dihadapi dalam tataran lokal, nasional, dan internasional untuk mempercepat tercapainya kesejahteraan masyarakat Provinsi Sumatera Barat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Tidak salahnya Pemerintah Sumatera Barat terus mendorong Wisata Halal sebagaimana nilai-nilai yang terkandung dalam Islam atas landasan beradat diranah Minangkabau sehingga potensi daerah dalam berbagai bidang tidak terhambat terutama mendorong ekonomi daerah tersebut.

## Metode Penelitian
Metode Hukum menurut Peter Mahmud Marzuki merumuskan penelitian hukum sebagai suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. 5 Penelitian ini menggunakan metode penelituan hukum doctrinal ( doctrinal research ) dengan pendekatan konseptual ( conceptual approach )dan pendekatan perundang-undangan ( statue approach ). Dalam suatu penelitian hukum bahwa metode hukum merupakan suatu cara atau strategi untuk dapat membantu proses penelitian dengan diakhiri berupa kesimpulan semacam ilmu atau pengetahuan terbaru.

## Penyelenggaraan Wisata Halal Di Sumatera Barat Berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2020
Sumatera Barat sangat menjunjung tinggi filosofi “ adat basandi syara’, syara’ basandi kitabullah, syara’ mangato adat mamakai ”.  Filosofi  ini  bukan  hanya  sebatas  simbol  dari kekhasanahan Ranah Minang. Dalam penyelenggaraan pariwisata yang dilakukan secara terencana, terarah, dan terpadu pun mengedepankan filosofi tersebut. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Bersama dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat telah mengundangkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal sebagai payung hukum sekaligus dasar dalam pengelolaan dan pengembangan pariwisata halal di Sumatera Barat. Hal ini merupakan
5 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Kencana Prenada Media Grup 2001).
salah satu bentuk keseriusan pemerintah dalam menjunjung tinggi filosofi Minangkabau dalam bidang pariwisata. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal merupakan Peraturan Daearah yang terlama rancangannya diselesaikan.
Peraturan Daerah ini membutuhkan waktu sampai dengan 4 tahun untuk mengundangkannya. Hal ini dikarenakan penyatuan persepsi antara masyarakat, pemerintah daerah, dan DPRD yang cukup sulit. Terdapat empat hal yang merupakan amanat dari Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal yaitu untuk dibuatkan Peraturan Gubernur terkait peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah tersebut, Kriteria Destinasi Pariwisata Halal, Formasi dan Blanko Penilaian Pemenuhan Kriteria Destinasi Pariwisata Halal, dan Road Map Pariwisata Halal.
Pada empat amanat tersebut, 3 (tiga) diantaranya telah dilaksanakan. Hanya 1 (satu) yang belum dibuatkan yaitu Road Map Pariwisata Halal termasuk pemasarannya, dan rencananya akan dibuat pada tahun 2023 nanti. Penyelenggaraan pariwisata halal di Sumatera Barat telah dilaksanakan, meskipun belum sepenuhnya diterapkan karena masih dilakukan sosialisasi secara bertahap.
Sumatera Barat terus gencar dalam mempersiapkan Wisata Halal untuk kunjungan wisatawan di tahun 2023 mendatang. Luhur Budianda Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat mengatakan, Pemerintah daerah telah menetapkan destinasi pariwisata halal Sumatera Barat antara lain yaitu Istana Baso Pagaruyung di Kabupaten Tanah Datar, Danau Kembar di Kabupaten Solok, dan Islamic Center di Padang Panjang. 6
Kemudian Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat juga telah mensosialisasikan dan mengkoordinasikan dengan Dinas Pariwisata Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat terkait dengan pelaksanaan pariwisata halal.
Saat  di  konfirmasi  kepada  Dinas  Pariwisata  Kota  Padang,  mereka menyampaikan bahwa implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal ini telah diterapkan dengan menjunjung filosofi “ adat
6 Irwan Santoso, “Dinas Pariwisata Tetapkan 3 Destinasi Wisata Halal” ( TVRI Sumatera Barat ).
Ulfanora, et.al : Akibat Hukum Peraturan...
basandi syara’, syara’ basandi kitabullah ”. Namun, karena belum adanya aturan turunan dari pemerintah Kota Padang, sehingga dalam pelaksanaannya belum menyeluruh dan maksimal. Hal yang sama juga dengan Dinas Pariwisata Kota Bukit Tinggi, perlahan pariwisata halal di Kota Bukit tersebut sudah mulai diterapkan setelah lahirnya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentangPenyelenggaraan Pariwisata Halal.
Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat melalui Dinas Pariwisata bersama dengan Dinas Koperasi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam menyelenggarakan pariwisata halal di Sumatera Barat bekerjasama dengan NHI Politeknik Bandung untuk pengembangan wisata halal di Sumatera Barat. Kerjasama ini guna untuk pengembangan sumber daya manusia, pengembangan kelembagaan, standarisasi, dan daya saing untuk pengembangan dan kualitas kunjungan wisatawan muslim ke Sumatera Barat. Kemudian dalam pemeriksaan kehalalan, Pemerintah Daerah Sumatera Barat juga bekerjasama dengan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yaitu PT. Sucofindo yang merupakan 23 Lembaga Sertifikasi Usaha (LSU) yang salah satu  bidang  mereka  bergerak  di  sertifikasi  halal.  Konsep  wisata  halal  ini  bukanlah mensyariat suatu tempat, melainkan lebih kepada pelayanan tambahan ( addcended service ) yang diberikan kepada wisatawan yang di utamakan wisatawan muslim dan wisatawan lain yang membutuhkan.
Pelayanan tambahan ini meliputi amenitas, akses, dan atraksi (daya tarik). Contohnya seperti penyediaan tempat ibadah shalat, pemisahan toilet pria dan wanita, kebersihan tempat, akses transportasi yang tersedia dan terintegrasi, jasa pramuwisata yang mengatur waktu untuk shalat, dan paket wisata religi, serta wisata kuliner halal. Jika mengacu pada Pasal 15 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal disebutkan Usaha Pariwisata Halal dapat meliputi: usaha akomodasi, usaha makan dan minuman, usaha spa, usaha biro perjalanan dan usaha ekonomi kreatif.
Terkait tanggungjawab pelaksanaan pariwisata halal ini dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat. Dalam pelaksanaan pariwisata halal ini, pemerintah daerah mensubsidikan sertifikasi halal gratis bagi pelaku usaha kecil yang ingin mengurus sertifikasi halal melalui BPJPH Kemenag.
Untuk tahun 2022 sendiri, Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat mensubsidikan 10 usaha yang ingin mengurus sertifikasi halal secara gratis. Kewajiban setiap usaha pariwisata halal untuk memperoleh sertifikasi usaha pariwisata halal diatur pada Pasal 16 Ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal. Namun dalam Perda tersebut tidak mengatur terkait sanksi dan konsekuensi bagi pelaku usaha yang enggan mengurus sertifikasi halal, hanya diatur sanksi berbentuk teguran  bagi  pelaku  usaha  yang  telah  memiliki  sertifikasi  halal  namun  melakukan pelanggaran terkait ketentuan yang ada pada bagian pembinaan dan pengawasan, serta peran serta masyarakat dalam Perda tersebut. Pengurusan sertifikasi halal tidak menjadi keharusan tetapi hanya bersifat formalitas hukum untuk mewujudkan seluruh kegiatan usaha yang diperdagangkan oleh pelaku usaha adalah halal. Proses pengurusan sertifikasi halal ini adalah melalui BPJPH Kemenag RI.
Jenis usaha yang wajib memiliki sertifikasi halal yaitu sebagaimana yang di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yaitu produk yang terdiri dari barang dan/atau jasa. Kemudian pada Pasal 68 Angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 disebutkan jenis produk barang yang wajib bersertifikasi  halal  terdiri  dari  makanan,  minuman,  obat,  kosmetik,  produk  kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, dan barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau  dimanfaatkan.  Sedangkan  terkait  jasa  yang  wajib  bersertifikasi  halal  meliputi layanan usaha yang disebutkan dalam Pasal 68 Angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 antara lain yaitu penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan/atau penyajian. Adapun manfaat bagi pelaku usaha yang telah memiliki sertifikasi halal antara lain yaitu: 7
a.  Mempunyai Unic Selling Point ;
b.  Meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dihasilkan;
c.  Peluang untuk memperoleh pangsa pasar pangan halal global;
d. sertifikasi halal ialah jaminan yang bisa dipercaya guna mendukung klaim pangan halal;
7 Nurwulan Purnasari,dkk, Serba-Serbi Mindset Halal (Kajian Mencapai Produk Halalan Thayyiban Di Indonesia) (Guepedia On Publishing 2020).
Ulfanora, et.al : Akibat Hukum Peraturan...
e.  menaikkan marketability produk pada pasar terutama negara muslim; f.  Investasi dengan biaya murah jika dibandingkan dengan pertumbuhan revenue yang dapat dicapai; dan
g.  Meningkatkan citra produk.
Keberadaan sekaligus penata kelolaan dunia pariwisata secara professional dan maksimal akan memberikan dampak yang baik bagi kemajuan serta perkembangan pariwisata di Sumatera Barat. Hal ini dapat memberikan dampak juga terhadap ekonomi masyarakat, dan dapat mengundang para investor untuk menanamkan modalnya untuk pengembangan pariwisata di Sumatera Barat. Oleh karena itu dampak hukum terhadap perda nomor 1 tahun 2020 tentang penyelenggaraan Wisata halal dapat memberikan motivasi para pelaku usaha untuk mewajibkan label halal baik setiap produk ataupun layanan demi meningkatkan daya tarik investor untuk menanam modalnya di sumatera barat terhadap wisata halal tersebut.

## Hambatan Dalam Penyelenggaraan Wisata Halal Di Sumatera Barat Sebagai Meningkatkan Ekonomi Masyarakat
Dalam penyelenggaraan Wisata Halal di Sumatera Barat pasca adanya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 dalam meningkatkan ekonomi lokal menghadapi beberapa kendala, antara lain yaitu: 8
a.  Penyamaan persepsi antara masyarakat, Pemda, dan DPRD yang sulit Kesulitan dalam penyamaan persepsi antara masyarakat, Pemerintah Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini disebabkan oleh ketidaktahuan terkait konsep pariwisata halal tersebut. Mengingat konsep pariwisata halal ini dapat dikatakan baru bagi mereka, maka perlu pemahaman yang mendalam sebelum dilaksanakan di daerah Sumatera Barat
b.  Belum adanya peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020

## Tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal
Dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal merupakan suatu bentuk keseriusan Pemerintah Daerah dalam memajukan pariwisata Sumatera Barat. Namun pasca Peraturan Daerah tersebut diundangkan, pemerintah lamban dalam mempersiapkan aturan pelaksana dari Peraturan Daerah tersebut. Sehingga dalam pelaksanaannya pun terhambat dan belum sepenuhnya
8 Wawancara dengan Ibu Asistasia, SS (Jabatan Fungsional Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat), pada tanggal 7 November 2022 .
diterapkan. Peraturan Pelaksana baru ada setelah dua tahun Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal di undangkan. Peraturan Pelaksana tersebut di atur melalui Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal.

## c.  Sosialisasi yang belum menyeluruh
Pemerintah Daerah belum dapat melaksanakan sosialisasi secara menyeluruh kepada masyarakat, pelaku usaha, dan dinas terkait tingkat kabupaten/kota secara menyeluruh. Sehingga tidak semua mendapatkan informasi atau pengetahuan berkenaan dengan pariwisata halal. Hal ini menjadi salah satu sebab atau kendala dari penyelenggaraan pariwisata halal di Sumatera Barat guna meningkatkan ekonomi lokal.
d.  Kesadaran Masyarakat yang rendah Kurangnya kesadaran masyarakat disebabkan oleh ketidaktahuan masyarakat itu sendiri, yang merupakan muara dari beberapa faktor di atas. Semestinya masyarakat berperan aktif dalam menyelenggarakan pariwisata halal di Sumatera Barat. Masyarakat dapat terlibat dalam menyelenggarakan pariwisata halal, yaitu dengan melakukan pengaduan kepada pihak berwenang terhadap temuan di lapangan, pembentukan kelompok sadar wisata, melakukan suatu gerakan, menanamkan nilai Adat Basandi Syara’,Syara’ Basandi Kitabullah , mendukung dan berpartisipasi dalam penyelenggaran pariwisata halal.
e.  Kurangnya kesadaran pelaku Selain masyarakat yang rendah kesadarannya terkait pentingnya penyelenggaraan pariwisata halal, pelaku usaha juga kurang menyadari bahwa pariwisata halal memilik dampak dan manfaat yang baik. Salah satu faktor  penyebabnya  yaitu  adanya  anggapan  bahwa  sertifikat  halal  tidak  begitu diperlukan pada produk yang dihasilkannya, karena tidak begitu mempengaruhi penjualan. Beberapa faktor diatas merupakan permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Wisata Halal di Sumatera Barat pasca adanya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal, sebagai upaya dalam meningkatkan ekonomi lokal.
Dengan mengatasi kendala-kendala terhadap penerapan Perda Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pariwisata halal di sumatera barat maka kegiatan investasi dalam berjalan lancar dalam jangka waktu yang Panjang. Oleh karena itu, Tujuan dari wisata halal bukan semata-mata untuk mencari kesenjangan jasmani saja akan tetapi kebahagiaan segi spiritual juga diperlukan. 9 . Oleh karena itu, wisata halal dapat menjaga konservasi alam, menjaga keimanan wisatawan, dan menjaga tujuan
9 Muhajir, dkk, ‘Konsep Bisnis Wisata Halal Dalam Meningkatkan Perekonomian Di Indonesia’ (2022) 3 Jurnal Mahasiswa Akuntansi Samudra 8.
Ulfanora, et.al : Akibat Hukum Peraturan...
wisata sesuai dengan syariat. 10
Pengembangan wisata halal di Indonesia justru bagian penting dari ekonomi nasional bahkan global.  Dampak global tersebut adalah, masih banyak negara-negara islam yang mengutamakan aktivitas hiburan dengan berlandaskan nilai-nilai syariah. Wisata  halal  sendiri  menjadi  sektor  ekonomi  islam  yang  pertumbuhannya  signifikan dalam produk lifestyle 11 . Dengan utilitas dalam islam, konsumen terpandu untuk memperoleh nilai guna yang memberinya kepuasan hidup di dunia dan di akhirat. 12
Prinsip dari syariah justru akan diarahkan konsumen kepada baik barang ataupun jasa yang memiliki nilai berkah sehingga apa yang telah dibeli atau dipergunakan dapat melindungi dirinya dari masalah-masalah dalam hidupnya. Dihubungan dengan penyelenggaraan wisata halal di Sumatera barat merupakan untuk memaksimalkan kemanfaatan dalam pelestarian kekayaan alam dan pelestarian hidup serta keimanan seluruh pelaku usaha, konsumen baik wisatawan lokal hingga mancanegara.
Menurut Dayyan, maksimalisasi utilitas seorang muslim dibentuk oleh lima dimensi maqashid dharuriyah yaitu pelestarian keimanan ( hifzud-dien ), pelestarian hidup ( hifzun- nafs ),pelestarian keturunan ( hifzunnasl ), pelestarian akal ( hifzul al-aqal ), dan pelestarian kekayaan ( hifzul al-maal ). 13 Dihubungan dengan penyelenggaraan wisata halal di Sumatera barat merupakan untuk memaksimalkan kemanfaatan dalam pelestarian kekayaan alam dan pelestarian hidup serta keimanan seluruh pelaku usaha, konsumen baik wisatawan lokal hingga mancanegara. Dalam pengembangan objek wisata halal perlu diketahui dari dimensi-dimensi yang dapat mendukung penyelenggaraan wisata halal di Sumatera Barat. Dimensi tersebut dapat dideskripsikan pada beberapa kategori meliputi; 14

## 1.  Dimensi Pengembangan
Obyek dan destinasi wisata (dilihat pada indikator pengembangan obyek wisata;
10 Asri Noer Reza, “Perkembangan Pariwisata Halal Dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia” (2020) 11 Islamiconomic: Jurnal Ekonomi Islam.
11 M. Battour, dkk, ‘Toward a Halal Tourism Management Symphonya’ (2020) 2 Emerging Issues in Management <https://doi.org/10.4468/2016.2.02brondoni >.
12 Arif Hortoro, Ekonomi Mikro Islam: Pendekatan Integratif (UB Press 2018).
13 M Dayyan, “Muslim’s Utility Maximization: an Analysis based on Maqashid Shari’ah Media Syari’ah” (2013) 15 Media Syari’ah: Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial 181.
14 Eko Budi Santoso and others, “Pengembangan Wisata Halal di Kota Banda Aceh” (2021) 47 Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja 195-208.
pertunjukan seni budaya dan atraksi sesuai syariah; penyediaan fasilitas ibadah yang layak dan Suci di obyek wisata; penyediaan makanan dan minuman halal; serta kebersihan sanitasi dan lingkungan;
2.  Dimensi Penyediaan prasarana dan aksesibilitas (dilihat pada indikator penyediaan fasilitas penunjang sholat (prasarana air bersih untuk wudhu); penyediaan info lokasi tempat ibadah terdekat; serta penyediaan moda transportasi yang aman untuk semua;
3.  Dimensi Pengembangan SDM Wisata (dilihat pada indikator pemahaman dan pelaksanaan syariah; kebaikan akhalk; kesesuaian penampilan dengan nilai etika islami; serta penyampaian nilai islam selama perjalanan wisata).
Dalam rangka persiapan penyelenggaraan wisata halal di sumatera barat maka persiapan pengembangan berupa konsep seni budaya, penyediaan prasarana dan aksesibilitas baik tempat ibadah hingga moda transportasi, serta pengetahuan, pemahaman dari pelaksanaan syariah yang harus dimiliki oleh SDM harus dipenuhi berdasarkan indikator-indikator tersebut. Dari sisi industri, wisata syariah merupakan suatu produk pelengkap dan tidak menghilangkan jenis pariwisata konvensiona. 15 Sebagai cara baru untuk mengembangkan pariwisata Indonesia yang menjunjung tinggi budaya dan nilai-nilai Islam tanpa menghilangkan keunikan dan orisinalitas daerah. 16
Saat ini, konsep halal sudah menjadi gaya hidup bagi Sebagian besar penduduk Indonesia, namun wisata halal kurang berkembang. 17 Kurangnya berkembang ini bukan berarti industri pariwisata di Indonesia tidak mampu mengembangkannya melainkan masih minimnya branding kepada konsumen yang masih kurang tentu menjadi pertimbangan. Malaysia dengan Sebagian besar penduduknya juga beragama muslim, tetapi mampu mengembangkan industri pariwisata halal sehingga wisatawan yang berkunjung mengalami peningkatan dari tahun ketahun. 18
15 Rahardi Mahardika, “Strategi Pemasaran Wisata Halal” (2021) 3 Mutawasith. Jurnal Hukum Islam 65.
16 ibid. 17 Tuti Haryanti, “Pengembangan Halal Tourism Dalam Menjamin Perlindungan Hukum Bagi Wisatawan Muslim” (2020) XVI 1.
18 ibid.
Ulfanora, et.al : Akibat Hukum Peraturan...

## Kesimpulan
Penyelenggaraan Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal secara umum telah dilaksanakan oleh pemerintah, dengan sejauh ini telah menetapkan destinasi pariwisata halal antara lain yaitu Istana Baso Pagaruyung di Tanah Datar, Danau Kembar Kabupaten Solok, dan Islamic Center di Padang Panjang. Konsep wisata halal ini bukanlah mensyariat suatu tempat, melainkan lebih kepada pelayanan tambahan ( addcended service ) yang diberikan kepada wisatawan yang di utamakan wisatawan muslim dan wisatawan lain yang membutuhkan. Usaha Pariwisata Halal dapat meliputi usaha akomodasi, usaha makan dan minuman, usaha spa, usaha biro perjalanan, dan usaha ekonomi kreatif. Pelaksanaan Wisata Halal di Sumatera Barat pasca adanya pembaharuan regulasi merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan ekonomi lokal yang masih terdapat permasalahan antara lain penyamaan pandangan hukum antara pemerintah, wakil rakyat dan masyarakat, percepatan terhadap pembentukan peraturan pelaksana terhadap Perda Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Pariwisata Halal, melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha pada penyelenggara wisata halal sehingga meningkatkan literasi masyarakat atau pelaku usaha untuk dapat melabel-kan melalui sertifikasi halal baik produk ataupun pelayanan yang ditawarkannya.

## Disclosure Statement
Tidak ada potensi konflik kepentingan yang dilaporkan oleh penulis.

## Daftar Bacaan
Astra S, Revitalisasi Kearifan Lokal Dalam Upaya Memperkokoh Jati Diri Bangsa (Fakultas Sastra Universitas Udayana 2004).
Battour M., ‘Toward a halal tourism Management Symphonya’ (2020) 2 Emerging Issues in Management.
Dayyan M, ‘Muslim’s Utility Maximization: an Analysis based on Maqashid Shari’ah Media Syari’ah’ (2013) 15 Media Syari’ah: Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial 181.
Gelgel IP, Hukum Kepariwisataan Dan Kearifan Lokal (Ni Luh Gede Hadriani ed, UNHI Press 2021).
Griya, Kearrifan Local Dalam Perspektif Kajian Budaya Pergulatan Teoritik Dan Ranah Aplikatif (Program Magister Kajian Budaya, Universitas Udayana 2004).
Haryanti T, ‘Pengembangan Halal Tourism Dalam Menjamin Perlindungan Hukum Bagi Wisatawan Muslim’ (2020) XVI 1.
Hortoro A, Ekonomi Mikro Islam: Pendekatan Integratif (UB Press 2018).
Mahardika R, ‘Strategi Pemasaran Wisata Halal’ (2021) 3 Mutawasith. Jurnal Hukum Islam 65.
Marzuki PM, Penelitian Hukum (Kencana Prenada Media Grup 2001).
Muhajir, ‘Konsep Bisnis Wisata Halal Dalam Meningkatkan Perekonomian Di Indonesia’ (2022) 3 Jurnal Mahasiswa Akuntansi Samudra 8.
Outra W, Hukum Bisnis Pariwisata (Refika Aditama 2003).
Purnasari N, Serba-Serbi Mindset Halal (Kajian Mencapai Produk Halalan Thayyiban di Indonesia) (Guepedia On Publishing 2020).
Reza AN, ‘Perkembangan Pariwisata Halal Dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia’ (2020) 11 Islamiconomic: Jurnal Ekonomi Islam.
Santoso  EB  and  others,  ‘Pengembangan  Wisata  Halal  di  Kota  Banda  Aceh’  (2021)  47 Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja 195.
Santoso I, ‘Dinas Pariwisata Tetapkan 3 Destinasi Wisata Halal’ ( TVRI Sumatera Barat ).
Wawancara dengan Ibu Asistasia, SS (Jabatan Fungsional Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat), pada tanggal 7 November 2022.
Ulfanora, et.al : Akibat Hukum Peraturan...
--This page is intentionally left blank--