HUKMY : Jurnal Hukum Volume 2, No. 1, April 2022 ISSN  : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508

## KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP ANAK (PERSPEKTIF HUKUM INDONESIA)
Ahmad Yunus 1 ,  Fathorrahman 2 1,2 Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Ibrahimy Jawa Timur Email: 1 ahmadyunus37x@gmail.com, 2 Aryawiraraja.45@gmail.com

## Abstraks
Masa  kanak-kanak  adalah  salah  satu  masa  emas  yang  dialami  oleh  manusia. Dimana  pada  masa  anak-anak  ini  jiwanya  masih  sangat  bersih  dan  diharapkan jiwa  yang  bersih  tersebut  bisa  diisi  dengan  hal-hal  baik,  pelajaran  baik, pengalaman  baik  dan  lain  sebagainya  yang  sifatnya  positif,  dengan  harapan manusia atau seseorang tersebut ketika sudah beranjak dewasa dia akan menjadi orang yang baik dan menebar kebaikan untuk lingkungannya. Karena pentingnya masa  anak-anak,  maka  kita  semua  harus  memberikan  perhatian  atau  penjagaan ekstra  terhadap  anak-anak  yang  ada  disekitar  kita,  terlebih  jika  anak  tersebut adalah anak kita.  Di era yang penuh kemajuan dan kebebasan saat ini, salah satu bahaya  besar  yang  menjadi  ancaman  bagi  anak  adalah  bahaya  akan  kejahatan seksual terhadap anak. Kejahatan seksual berdampak negatif terhadap anak, baik itu secara fisik maupun psikis, terlebih lagi kejahatan ini akan sangat mengganggu masa depan anak. Hal ini menjadi tanggung jawab kita bersama sebagai manusia sempurna,  terlebih  lagi  pemerintah  memiliki  peran  yang  signifikan  dalam melakukan perlindungan terhadap anak melalui aturan-aturan yang memberikan perhatian  khusus  terhadap  anak.  Dalam  hal  ini  penulis  akan  membahas  tentang perlindungan  hukum  terhadap  anak  sebgai  korban  kejahatan  seksual  dan bagaimana pertanggung jawaban pidana pelaku kejahatn seksual terhadap anak.
Kata Kunci: Kejahatan seksual, Anak, pertanggung jawaban pidana.

## Abstract
Childhood is one of the golden times experienced by humans. Where in childhood, the soul is still very clean and it is hoped that the clean soul can be filled with good things, good  lessons,  good  experiences  and  so  on  that  are  positive  in  nature,  with  the  hope that the human or someone when he grows up will become an adult. good people and spread kindness for the environment. Because of the importance of childhood, we all have to give extra attention or care to the children around us, especially if the child is our child. In an era full of progress and freedom today, one of the biggest dangers that poses  a  threat  to  children  is  the  danger  of  sexual  crimes  against  children.  Sexual crimes  have  a  negative  impact  on  children,  both  physically  and  psychologically, moreover this crime will greatly disrupt the future of the child.  This is our collective
responsibility  as  perfect  human  beings,  moreover  the  government  has  a  significant role in protecting children through regulations that give special attention to children. In this case the author will discuss the  impact of sexual crimes against children, the government's  efforts  to  it  and  how  the  legal  responsibility  of  perpetrators  of  sexual crimes against children.
Keywords : Sexual crimes, Children, accountability.

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Konstitusi  Negara  Republik  Indonesia  menyatakan  bahwa  Negara  Indonesia adalah  negara  yang  berdasarkan  hukum.  Maka  dari  itu  hukum  sangatlah  berperan penting  dalam  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara.  Hukum  harus  dijadikan pedoman oleh seluruh warga Negara Indonesia agar kehidupan menjadi tertib, aman dan  damai.  Hukum  yang  tidak  dilaksanakan  sebagaimana  mestinya  akan menyebabkan kehidupan menjadi tidak tertib, tidak aman dan tidak damai.
Tuhan  yang  Maha  Esa  menciptakan  manusia  dalam  kondisi  yang  sempurna. Dikatakan sempurna karena manusia memiliki dua komponen didalam dirinya, yaitu pertama  komponen  jasmani/raga  yaitu  komponen  tubuh  yang  nampak,  yang digunakan  untuk  melakukan  aktifitas  sehari-hari.  Kedua,  komponen  ruhani/jiwa yaitu  komponen  yang  tidak  nampak  yang  berada  didalam  diri  manusia  itu  sendiri namun  meski  tidak  nampak  komponen  ini  sangat  berperan  penting  bagi  manusia untuk menentukan sikap atau tindak tanduknya dalam kehidupan sehari-hari.
Akhir-akhir ini media sosial diramaikan dengan pemberitaan seorang pemilik yayasan  sekaligus  seorang  guru  yang  melakukan  kekerasan  seksual  terhadap beberapa muridnya. Bahkan ada beberapa korban sampai ada yang melahirkan anak sebanyak dua kali. Kekrasan seksual ini terjadi dalam tempo waktu yang cukup lama.
Selama  2021  Komisi  Perlindungan  Anak  Indonesia  menncatat pelanggaran  hak  anak  mencapai  5.953  kasus,  859  kasus  di  antaranya merupakan  kekerasan  seksual.  Jenis  anak  sebagai  korban  pencabulan merupakan  aduan  tertinggi  dalam  kasus  kejahatan  seksual  terhadap  anak, yaitu sebanyak 536 kasus (62 persen), anak sebagai korban kekerasan seksual pemerkosaan/persetubuhan  285  kasus  (33  persen)  anak  sebagai  korban kekerasan  seksual  pemerkosaan/persetubuhan,  29  kasus  atau  3  persen  anak
HUKMY : Jurnal Hukum Volume 2, No. 1, April 2022 ISSN  : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508
sebagai  korban  pencabulan  sesama  jenis,  dan  9  kasus  atau  1  persen  anak sebagai korban kekerasan seksual pemerkosaan/persetubuhan sesama jenis. 1
Zaman  dimana  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  sangat  bekembang  seperti saat  ini,  informasi  tentang  kejahatan  seksual  bukanlah  sesuatu  yang  baru  bagi  kita sebagai  masyarakat  Indonesia.  kejahatan  seksual  terhadap  anak  di  bawah  umur adalah  kejahatan  luar  biasa  yang  berdampak  serius  dan  mampu  merusak  mental anak  bangsa  Indonesia.  Tuhan  Yang  Maha  Esa  memberikan  kita  anak  sebagai anugerah yang harus kita lindungi, kita jaga karena setiap anak memiliki hak untuk hidup.  Pasal  28  B  ayat  (2)  UUD  1945  menytakan  bahwa  setiap  anak  memiliki  hak untuk  dilindungi  oleh  Hak  asasi  Manusia  dan  dalam  Undang-undang  No.35  Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak juga mengatur tentang hak anak.
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM sudah mengatur terkait hak  anak,  namun  pelaksanaan  kewajiban  dan  tanggung  jawab  orangtua,  keluarga, masyarakat,  pemerintah,  dan  negara  untuk  memberikan  perlindungan  pada  anak masih memerlukan aturan khusus sebagai dasar hukum bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut. kejahatan seksual terhadap anak harus diatasi dengan tindakan yang nyata, dan  dicegah sedini mungkin. Pemberian pengetahuan tentang seks, tidak hanya dari orang tua tetapi juga dari pihak-pihak lain termasuk sekolah karena hal ini merupakan upaya pencegahan dini dari terjadinya kejahatan seksual.
Ikhtiyar  terkait  pemenuhan  perlindungan  anak  harus  dilakukan  sesegera mungkin,  shingga  mampu  memberikan  dampak  positif  yang  maksimal  bagi pembangunan bangsa dan negara. Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan:
“Perlindungan hukum adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpatisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.
Pasal  2  ayat  (3)  dan  (4)  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1979  tentang Kesejahteraan Anak, metentukan bahwa:
1 https://www.suara.com/news/2022/01/24/213518/selama-2021-kpai-catat-ada-859-kasus- kekerasan-seksual-terhadap.
“(3)  Anak  berhak  atas  pemeliharaan  dan  perlindungan  baik  semasa  kandungan maupun sesudah dilahirkan
(4)  Anak  berhak  atas  perlindungan-perlindungan  lingkungan  hidup  yang  dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar”.
Kedua  ayat  tersebut  memberikan  dasar  pemikiran  bahwa  untuk  mencapai kesejahteraan  anak,  maka  perlindungan  anak  bermaksud  untuk  mengupayakan perlakuan  yang  benar  dan  adil.  Akibat  lain  dari  adanya  trauma  kejahatan  seksual juga menyebabkan melambatnya proses pembentukan bangsa yang sehat. Maka dari itu penegakkan hukum terhadap korban kejahatan seksual khususnya terhadap anak perlu untuk di kaji karena menyangkut kesejahteraan anak dan itu merupakan hak setiap  anak.  Fakta  dalam  masyarakat  masih  sering  di  dengar  seorang  anak  telah menjadi  korban  suatu  kejahatan  seksual.  Dengan  masih  banyaknya  kekerasan seksual  terhadap anak ini tentunya bertentangan dengan apa yang  diinginkan oleh pasal-pasal  dalam  Undang  -  Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan Anak.  Oleh  karena  hal  tersebut  penulis  tergugah  untuk  membahas  tentang pelindungan  hukum  terhadap  anak  sebagai  korban  kejahatan  seksual  dan pertanggung jawaban pidana pelaku kejahatan seksual terhadap anak.

## B. Rumusan Masalah
1.  Bagaimana  hukum  dalam  memberikan  perlindungan  terhadap  anak  sebagai korban kejahatan seksual?
2.  Bagaimana  pertanggungjawaban  pidana  pelaku  kejahatan  seksual  dengan korban anak?.

## C. Motode Penelitian
Metodologi  merupakan  tata  cara  tentang  bagaimana  menemukan  atau memperoleh  atau  menjalankan  suatu  kegiatan,  untuk  memperoleh  hasil  yang konkrit. Penulisan suatu karya ilmiah tidak akan lepas dari suatu metode penelitian, karena hal ini merupakan faktor sangat penting supaya analisa terhadap obyek yang dikaji  dapat  dilakukan  dengan  benar.  Jika  sudah  demikian,  maka  diharapkan
HUKMY : Jurnal Hukum Volume 2, No. 1, April 2022 ISSN  : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508
kesimpulan
akhir dari penulisan karya ilmiah tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. 2
Penelitian  untuk  penulisan  karya  ilmiah  ini  menggunakan  tipe  penelitian yuridis normatif (legal research). Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan  dengan cara mengkaji berbagai atauran hukum yang bersifat formil seperti  undang-undang, peraturan-peraturan  yang  terkait  dengan  permasalahan  yang  dibahas.  Pendekatan masalah  yang  digunakan  dalam  penulisan  karya  ilmiah  ini  adalah  pendekatan perbandingan  (comparative  approach),  pendekatan  perundang-undangan    (statue approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach).

## PEMBAHASAN

## Pelindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Seksual
Negara  Republik  Indonesia  merupakan  Negara  Hukum,  hal  ini  sesuai  yang diamanatkan  oleh  Undang-undang  Dasar  1945,  maka  dari  itu  hukum  adalah  sangat penting bagi seluruh rakyat Indonesia untuk diketahui, dihayati, dipakai dan diamalkan sebagai  acuan  kebenaran  dalam  bertingkah  laku.  Agar  kita  hidup  tertib  dan  tenteram maka  hukum  mengatur  kehidupan  kita.  Setiap  orang  selaku  “Subyek  Hukum” (pemangku hak dan kewajiban) diatur serta dilindungi hak-hak dan  kewajibannya oleh hukum.
Hubungan  sosial  yang  terjadi  dimasyarakat  sebagai  komponen  suatu  negara dapat menimbulkan dampak yang bersifat positif ataupun negatif. Dampak negatif yang mungkin ditimbulkan adalah terjadinya kejahatan. Kejahatan merupakan permasalahan yang dialami dari masa ke masa, sebagai suatu tanda bahwa kejahatan itu tidak dapat dihindari  dan  memang  selalau  ada,  tidak  dapat  dihilangkan,  tetapi  ditekan  seminimal mungkin kualitas dan kuantitasnya.
Setiap    individu  pada  dasarnya  berpeluang  untuk  menjadi  korban  kejahatan kekerasan    tetapi    dalam    kondisi    tertentu,    anak-anak  dan  wanita  lebih    cenderung menjadi  korban.  Yang perlu mendapatkan  perhatian khusus  dalam  kejahatan  seksual ini adalah  kekerasan  seksual  dalam bentuk  tindakan perkosaan,  pencabulan,  serta pelecehan seksual.
2 Peter Mahmud Marzuki, 2016. Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), hlm. 33.
Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi  dan  Korban  memberikan  definisi  tentang  korban  yaitu  bahwa  korban  adalah seseorang  yang  mengalami  penderitaan  fisik,  mental,  atau  kerugian  ekonomi  yang diakibatkan  oleh  suatu  tindak  pidana.  Korban  suatu  tindak  pidana  (kejahatan)  tidak jarang  dibuat  kecewa  dalam  praktik-praktik  penyelenggaraan  hukum  yang  lebih dominan memperhatikan dan melindungi hak-hak asasi tersangka, sedangkan hak-hak asasi korban diabaikan.
Praktek  dilapangan  terkait  perlindungan  hukum  bagi  anak  sebagai  korban kejahatan  ternyata  belum  maksimal  sebagaimana  yang  diperintahkan  oleh  undang- undang.  Walaupun  demikian,  ada  beberapa  bentuk  perlindungan  hukum  yang  bisa diberikan  kepada  anak  sebagai  korban  hal  ini  sesuai  dengan  Undang-Undang  No.  35 Tahun  2014  yang  terdapat  pada  Pasal  64  ayat  (3),  bahwa  anak  sebagai  korban mendapatkan:  1.  Rehabilitasi  baik  dalam  lembaga  maupun  luar  lembaga  2.  Upaya perlindungan  dan  pemberitaan  identitas  melalui  media  massa  untuk  menghindari labelisasi 3. Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli baik fisik, mental,  maupun  sosial  4.  Pemberian  aksebilitas  untuk  mendapatkan  informasi mengenai perkembangan perkara.
Perlindungan  hukum  terhadap  anak  merupakan  usaha  untuk  melindungi berbagai kebebasan hak asasi anak (fundamental rights and freedom of children), serta berbagai kepentingan yang berkaitan dengan kesejahteraan anak. Perlindungan hukum bagi  anak  lingkupnya  sangat  luas.  Dalam  perspektif  kenegaraan,  negara  melindungi warga  negaranya  termasuk  didalamnya  mencakup  perlindungan  terhadap  anak.  Hal tersebut  dapat  di  temukan  dalam  pembukaan  Undang-undang  Dasar  1945  yang tercermin  pada  alinea  Ke-IV,  didalam  penjabarannya  BAB  XA  tentang  Hak  Asasi Manusia,  khususnya  untuk  perlindungan  terhadap  anak,  Pasal  28B  ayat  (2)  UUD1945 dinyatakan  bahwa  setiap  anak  berhak  atas  kelangsungan  hidup,  tumbuh  dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
Perlindungan hukum merupakan segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh  semua  orang,  lembaga  pemerintah,  maupun  lembaga  swasta  yang  bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan  hak-hak  asasi  yang  ada  (UU  No.  39  Tahun  1999  tentang  Hak-hak  Asasi Manusia).
HUKMY : Jurnal Hukum Volume 2, No. 1, April 2022 ISSN  : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508
Selanjutnya  pandangan  hukum  positif  terhadap  perlindungan  anak  korban kejahatan seksual dilihat dari: 1. UU No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.  Hak  asasi  manusia  merupakan  hak  dasar,  pemberian  Tuhan  yang  dimiliki seluruh  manusia  selama  hidup  dan  sesudahnya,  serta  tidak  dapat  dicabut  dengan semena-mena  tanpa  ketentuan  hukum  yang  ada,  jelas,  dan  benar.  Selanjutnya,  Prof. Muladi mempertegas lagi tentang alasan pentingnya negara memberikan perlindungan kepada  korban  secara  individu  maupun  perlindungan  bagi  masyarakat  harus berdasarkan  argumen  solidaritas  sosial  argumen  serta  kontrak  sosial.  Agar  mencapai tujuan  tersebut,  maka  pelaksanaan  perlindungan  anak  tidak  boleh  dipisahkan  dari prinsip-prinsip dasar perlindungan anak dalam konvensi hak anak dan kebudayaan.
Perlindungan hukum terhadap anak adalah salah satu usaha untuk memberikan perlindungan  kepada  anak.  Baik  itu  berkaitan  dengan  kebebasan,  ataupun  dalam pemberian  hak  asasi  terhadap  anak.  Anak  memiliki  kebutuhan  perlindungan  hukum yang tidak sama dengan orang dewasa. Hal itu dilandasi dengan perbedaan fisik serta keadaan mental anak yang masih jauh dari kata matang. Anak seharusnya mendapatkan perlindungan  hukum  dari  negara.  Salah  satu  upaya  tersebut,  bisa  dilakukan  dengan mencantumkan peraturan perlindungan anak dalam perundang-undangan.
Setiap  anak  yang  hidup  dan  tumbuh  di  suatu  negara,  akan  menjadi  generasi penerus dari negara tersebut. Sehingga sudah menjadi keharusan anak-anak dijaga dari tindak kekerasan  seksual  pada  anak yang  menyebabkan  beban  fisik  maupun  psikis. Tindak kejahatan seksual anak di wilayah Indonesia masih terbilang cukup tinggi. Hal ini terjadi disebabkan masyarakat  keliru dalam memahami posisi anak. Banyak orang tua  yang  beranggapan  bahwa  anak  adalah  hak  milik  orang  tua.  Sehingga  sah-sah  saja jika  orang  tua  melakukan  apapun  termasuk  tindakan  kekerasan  pada  anak. Perlindungan terhadap anak seharusnya diberikan paling banyak oleh orang terdekat, yaitu orang tua. Bahkan sering kita  dengar hampir setiap hari di pemberitaan televisi tentang  tingginya  tingkat  kekerasan  seksual  yang  terjadi  pada  anak-anak.  Tentu  ini sangat memprihatinkan.
Berdasarkan    tujuan    dari    UU    Perlindungan  Anak  UU  No.  35  Tahun  2014 tentang Perubahan Atas  UU  No.  23  Tahun  2002  maka  anak  perlu untuk dilindungi dan  mendapatkan  perlindungan    khusus.    Perlindungan    khusus    ini  dicantumkan
dalam   Pasal 1 angka  15   yang menyatakan bahwa perlindungan khusus adalah suatu bentuk  perlindungan  yang diterima  oleh  anak  dalam  situasi  dan  kondisi tertentu untuk   mendapatkan   jaminan   rasa aman  terhadap  ancaman  yang  membahayakan dirinya dan jiwanya dalam tumbuh kembang anak. Maksud  dari  Pasal  1  angka  15  ini bahwa    anak-anak    sebagai    penerus    generasi    bangsa    perlu  untuk    mendapatkan perlindungan    khusus    dari  segala      jenis      ancaman      yang      membahayakan  dirinya termasuk   dari    kejahatan seksual. Perlindungan  dari  terjadinya  kejahatan  seksual terhadap  anak  adalah  merupakan  salah  satu dari  19  (sembilan  belas)  hak-hak  dari seorang anak  yang  diatur  dalam  UU  Perlindungan  Anak No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan  Atas UU No.     23    Tahun    2002.    Pengaturan    tentang Perlindungan anak    dari    kejahatan    seksual terdapat  dalam  Pasal  9  ayat  (1)  huruf    a,  Pasal 15 huruf  f, Pasal 59, Pasal 69A, Pasal 71D, Pasal 76D dan Pasal 81.
Didalam  UU  Perlindungan  anak  UU  No.  35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas  UU  NO.  23  Tahun      2002,      bentuk      perlindungan      terhadap  anak      korban kejahatan      seksual      selanjutnya  diatur    dalam    Pasal    59,    dimana    ayat    (1)    yang menentukan  bahwa  :  “Pemerintah,  Pemerintah  Daerah  dan  lembaga  negara  lainnya berkewajiban   dan   bertanggung   jawab   untuk memberikan     perlindungan     Khusus kepada  anak.  “selanjutnya  ayat  (2)    huruf  J  ini,  bahwa:  “Perlindungan  khusus  kepada anak   diberikan   kepada   anak   korban kejahatan.
Maksud  dari  bunyi  Pasal  59  ayat  (2)  huruf  J  ini,  bahwa  perlindungan  khusus terhadap    anak    itu    menjadi    kewajiban    dan tanggung  jawab   dari   Pemerintah, Pemerintah Daerah  dan Lembaga negara lainnya.  Anak harus  diberikan   perlindungan secara  khusus  sebagaimana  disebutkan  dalam  pasal  ini  karena  rasa  trauma      atas kejahatan      seksual      yang      terjadi  padanya      akan      sangat      membekas      dalam ingatannya     dan akan  sangat   menggangu perkembangan  dan  pertumbuhan  fisik terlebih psikisnya.     Pemerintah, Pemerintah Daerah, Lembaga  Negara  lainnya  dan juga  masyarakat tidak boleh lepas tangan terhadap apapun yang menimpa anak-anak, terlebih kejahatan seksual.
Bentuk  perlindungan  selanjutnya  terdapat dalam Pasal 69A yang menentukan bahwa:  “Perlindungan  khusus  bagi  anak  korban  kejahatan  seksual    dilakukan  melalui upaya:
a.  edukasi  tentang  kesehatan  reproduksi,  nilai agama dan nilai kesusilaan;
ISSN  : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508
b. rehabilitasi sosial;
c. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
d. pemberian  perlindungan  dan  pendampingan pada  setiap  tingkat  pemeriksaan mulai  dari penyidikan,    penuntutan    sampai    dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.
Selain    apa    yang    ditentukan    dalam    Pasal    59  ayat  (2)  dan  Pasal  69A,  dalam Pasal 71D ayat (1) disebutkan  bahwa “ setiap anak yang menjadi korban  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  59 ayat  (2)  huruf    b,  huruf  d,  huruf    f,  huruf    h, huruf  i dan  huruf  j,  berhak  untuk  mengajukan ke  pengadilan  berupa  hak  atas  restitusi yang menjadi  tanggung jawab   pelaku   kejahatan. Sehubungan  dengan  perlindungan khusus  yang  diberikan  oleh  UU  Perlindungan  anak    terhadap  anak  korban  kejahatan seksual    maka  UU Perlindungan  Anak  No.  35  Tahun  2014    dalam Pasal  76D  juga mengeluarkan    larangan    kepada  setiap    orang    untuk    melakukan    kekerasan    atau dengan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan  persetubuhan dengannya atau dengan  orang    lain.  Penegasan    pasal  76D    ini  sangat  diperlukan  karena  anak  adalah penerus generasi bangsa, harapan dan tumpuan  untuk  perkembangan   bangsa   dan negara selanjutnya di masa yang akan datang.

## Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kejahatan Seksual Dengan Korban Anak
Pertanggungjawaban  pidana  merupakan  suatu  mekanisme  untuk  menentukan apakah  seseorang  terdakwa  atau  tersangka  dapat  dipertanggungjawabkan  atas  suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa  tindak  pidana  yang  dilakukannya  itu  memenuhi  unsur-unsur  yang  telah ditentukan dalam Undang-undang.
Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan atau asas culpabilitas, bahwa  asas  kesalahan  yang  dilandasi  pada  nilai  keadilan  harus  disetarakan  secara berpasangan dengan asas legalitas yang dilandasi pada nilai kepastian. Meskipun cara berfikir bahwa pertanggungjawaban pidana yang dinilai berdasarkan kesalahan, namun
dalam beberapa hal dapat dilakukan dengan pertanggung jawaban pengganti dan dapat pula pertanggungjawaban yang ketat. 3
Didalam  hukum  pidana  harus  ada  pertanggung  jawaban  untuk  mewujudkan kehidupan  yang  bersifat  adil  dan  sejahtera  baik  secara  materil  dan  spiritual.  Hukum pidana  memiliki  tujuan  untuk  mencegah  dan  mengurangi  tindak  pidana.  Selain  dari pada  itu  penggunaan  sarana  hukum  pidana  dengan  sanksi  dan  hukuman  harus memperhatikan  biaya  dan  kemampuan  kerja  dari  insitusi  terkait,  sehingga  jangan sampai ada kelampauan beban tugas atau overbelasting dalam pelaksanaannya 4
Pertanggungjawaban  pidana  memiliki  tujuan  untuk  memastikan  apakah terdakwa atau tersangka dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang terjadi atau  tidak.  Secara  subjektif  kepada  pembuat  yang  memenuhi  syarat  dalam  undang- undang  pidana  untuk  dapat  dikenai  pidana  karenaperbuatannya,  sedangkan  syarat untuk  adanya  pertanggungjawaban  pidana  atau  dikenakannya  suatu  hukuman,  maka harus ada unsur kesalahan yaitu berupa kesengajaan atau kealpaan.
Ada  dua  faktor  dalam  hal  menentukan  kemampuan  untuk  bertanggungjawab, yaitu :
1. Akal, yaitu mampu membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan.
2. Kehendak, yaitu kemampuan menyesuaikan tingkah laku dengan keinsafan/kesadaran atas mana yang diperbolehkan dan dimana yang tidak. 5
Ketentuan tentang tindak pidana pelecehan seksual juga terdapat pada pasal 81 Undang-Undang  No  35  Tahun  2014  Tentang  Perlindungan  Anak  yang  merupakan sebagai berikut:
“(1) Setiap orang yang melanggar  ketentuan sebagaimana dimaksud  dalam pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan dengan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) “(2)  Ketentuan  pidana  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  berlaku  pula  bagi  Setiap Orang  yang  dengan  sengaja  melakukan  tipu  muslihat,  serangkaian  kebohongan,  atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”.
3 Barda Nawawi Arief,  Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001), hal. 23.
4 Ibid, hlm. 23
5 Roeslan Saleh,  Perbuatan dan Pertanggungjawaban Pidana, (Jakarta: Aksara Baru, 1993), hal. 80
HUKMY : Jurnal Hukum Volume 2, No. 1, April 2022 ISSN  : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508
Dalam  hal  tindak  pidana  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dilakukan  oleh Orang Tua, Wali, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 6 Jika melihat bunyi  Pasal 81  ini,  maka  isi pasal  ini  sudah  diubah,  tidak  seperti  bunyi Pasal  81  pada  UU  No. 23  Tahun  2002  tentang Perlindungan  Anak.  Tadinya  Pasal  81  pada  UU No.  23 Tahun  2002  hanya  terdiri  dari  2  (dua) ayat,   namun   dengan  begitu   banyaknya kasus atau  peristiwa    dimana    anak-anak    menjadi korban tindak kekerasan apalagi kekerasan/pelecehan  seksual,  sehingga  memaksa  pemerintah  untuk  membuat perubahan    terhadap    UU    N0.    23    Tahun    2002  dengan    menerbitkan    UU    No.    35 Tahun    2014  tentang  Perubahan  Atas  UU  No.  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan Anak,  yaitu  dengan  menambah  1    (satu)    ayat    sehingga    menjadi    3    (tiga)    ayat. Perubahan      mendasar      yang      dilakukan      adalah  sebagai  berikut:  1.      Ancaman pidananya  lebih  diperberat  lagi,  khususnya  ancaman  pidana  paling  singkat  adalah  5 (lima) tahun bukan lagi 3 (tiga) tahun.  2.   Kemudian   tentang   pidana   denda,   dari rumusan    semula    yaitu    denda    paling sedikit  Rp.  60.000.000,00  (enam  puluh juta rupiah)    dan    paling    banyak    Rp. 300.000.000,00  (tiga  ratus  juta  rupiah) menjadi Rp.     5.000.000.000,00     (lima milyar   rupiah).   Tidak   lagi   diatur   batas minimal.
Kejahatan seksual terhadap anak merupakan suatu tindakan yang menyiksa dan dapat merusak mental anak yang dilakukan oleh orang dewasa untuk memuaskan nafsu seksual pada dirinya. Pelecehan seksual tersebut berbentuk suatu  permintaan kepada anak untuk melakukan perbuatan yang tidak pantas, seperti memutar video pornografi, memegang  alat  kelamin  pelaku,  meraba-raba  tubuh  anak  tersebut,  melakukan hubungan  seksual,  melihat  alat  kelamin  anak  juga  termasuk  kekerasan  seksual meskipun  tidak  melakukan  hubungan  seksual  (akan  menimbulkan  rasa  trauma  yang panjang bagi masa depan anak) dan bahkan menyuruh anak untuk melakukukan video pornografi (menjadikan anak bahan untuk menghasilkan keuntungan).
Untuk  melindungi  anak  yang  telah  menjadi  korban  kejahatan  seksual, pemerintah  atau  pembuat  kebijakan  haruslah  memberikan  ganti  rugi,  dapat  berupa kompensasi dan/atau restitusi.
6 Indonesia Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No.35 tahun 2014
Stephen Schafer dalam bukunya “The Victim and His Criminal”, mengemukakan 5 (lima) sistem pemberian kompensasi dan restitusi kepada korban kejahatan, yaitu:
1. Walaupun  restitusinya  bersifat  bercampurnya  pidana  dan  perdata,  tetapi  harus diselesaiakan dengan proses pidana;
2. Prosedur Khusus hanya dapat diberikan kepada kompensasi yang bersifat Netral;
3. Kompensasi yang besifat keperdataan, diberi melalui proses pidana dan mendapat dukungan dari berbagai sumber penghasil Negara;
4. Melalui  jalur  proses  hukum  pidana  maka  diberikan  kompensasi  yang  bersifat keperdataan;
5. pemberian ganti rugi keperdataan, dan diselesaikan dengan proses acara perdata. Selanjutnya  dalam  perkembangan  terakhir  muncul  sanksi  dalam  bentuk  lain yaitu  masyarakat  diberi  kesempatan  untuk  memintakan  pertanggungjawaban  dari pelaku  atau  si  pembuat  yang  telah  mengganggu  ketentraman  masyarakat  dan  untuk menghindari  kemungkinan  adanya  kesewenang-wenangan  bagi  korban,  diperlukan jalan  hukum  melalui  ganti  kerugian  dari  si  pembuat  untuk  korban  dan  masyarakat untuk menutup akibat gangguan sosial dalam masyarakat.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  pemaparan  diatas  dapat  dilihat  bahwa  perlindungan  hukum  yang dapat diberikan kepada anak  yang  menjadi    korban kejahatan   seksual yaitu melalui KUHP  yang menyangkut perkosaan dalam Pasal 285 KUHP  yang  merupakan  tindak kekerasan seksual,   UU   No.   31   Tahun   2014  yang mengubah    UU    No.    13    Tahun 2006 tentang  Perlindungan  Saksi  dan  Korban  khususnya  dalam  Pasal  5,  Pasal  8, dan  Pasal    9,  Undang-undang  No.    23  Tahun    2004    tentang    PKDRT,  dan    terlebih khusus lagi Undang-undang No. 35  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas UU     No. 23     Tahun     2002     tentang Perlindungan  Anak  dalam  Pasal  9,    Pasal 15,  Pasal  59 ayat  (2)  huruf  J  dan  Pasal 76D,  dan bagi pelau  yang  melakukan  tindak  kejahatan seksual  terhadap  anak  mendapatkan    sanksi    sebagaimana    diatur  dalam  Pasal  81. Selain  itu  konstitusi  Negara  Republik  Indonesia  juga  memberikan  perlindungan terhadap anak yaitu pada Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa bahwa setiap  anak  berhak  atas  kelangsungan  hidup,  tumbuh  dan  berkembang,  serta  berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi
HUKMY : Jurnal Hukum Volume 2, No. 1, April 2022 ISSN  : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508
Berkaitan  dengan  pertanggung  jawaban  pidana  oleh  pelaku  kejahatan  seksual dengan korban anak bahwa sanksi pidana yang tercantum di dalam beberapa undang- undang yang memberikan perlindungan terhadap anak sudah cukup jelas namun sanksi tersebut dirasa kurang berat, hal ini terbukti bahwa masih banyaknya kasus kejahatan seksual  dengan  korban  anak.  Selain  daripada  itu  pemerintah  juga  perlu  melakukan upaya-upaya  non  hukum  pidana  atau  non  penal  dengan  terus  meningkatkan  edukasi terhadap  seluruh  rakyat  indonesia  khususnya  tentang  dampak  negatif  kejahatan seksual terhadap anak.

## DAFTAR PUSTAKA
Barda  Nawawi  Arief.    Masalah  Penegakan  Hukum  dan    Kebijakan  Penanggulangan Kejahatan. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2001
Mark  Yantzi.  Kekerasan  Seksual  dan  Pemulihan  pemulihan  bagi  Korban,  Pelaku  dan masyrakat (Sexual Offending and Restoration). Gunung Mulia. Jakarta. 2009.
Roeslan Saleh. Perbuatan dan Pertanggungjawaban Pidana. Jakarta. Aksara Baru. 1993.
Stephen Schafer. The Victim and His Criminal, Randam Hous.  New York. 1968.
Tri Andrisman. Hukum Pidana. Universitas Lampung. 2007. Bandar Lampung.
Teguh Prastyo. Hukum Pidana. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2012.

## UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
UU  No.  35  Tahun  2014    tentang  Perubahan  Atas  UU  No.  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan Anak
UU  No.  31  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas  UU  No.  13  Tahun  2006  tentang Perlindungan Saksi Dan Korban
https://blog.justika.com/pidana-dan-laporan-polisi/perlindungan-hukum-terhadap- anak-korban-kekerasan-seksual/.