Jurnal MEDIASAS: Media Ilmu Syari’ ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah https://journal.staisar.ac.id/index.php/mediasas Vol. 7, No. 1, 2024, pp: 39-51
P-ISSN (Print) 2655-1497 │ E-ISSN (Online) 2808-2303
DOI: 10.58824/mediasas.v7i1.102
Family Law Transformation: Addressing Forced Child Marriage as a Criminal Offense in Indonesia

## Transformasi Hukum Keluarga: Menyikapi Pemaksaan Perkawinan
Anak sebagai Tindak Pidana di Indonesia
Fauziati 1* , Syahrizal Abbas 2 , Muslim Zainuddin 3 1 Mahkam ah Syar’iyah Banda Aceh 2-3 Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia
*Corresponding Author: fauziati0302@gmail.com Article Info Abstract
Received: 01-03-2024 Revised: 01-04-2024 Accepted: 25-06-2024
Keywords: Forced Marriage; Child;
Reform of Islamic Family Law . Forced  child  marriage  is  a  form  of  punishment  following  the enactment  of  Law  Number  12  of  2022  concerning  the  Crime  of Sexual Violence. The presence of this law has given a new nuance to  changes  in  marriage  law  in  Indonesia.  This  research  aims  to analyze the existence of Islamic marriage law reform in Indonesia through the prosecution of perpetrators of forced child marriages and the juridical implications for mujbir guardians in marriage. This research uses a type of normative legal research because the author analyzes the legal norms contained in the TPKS Law in the context of reforming Islamic family law and the juridical implications of the existence  of  this  Law  on  the  authority  of  mujbir  guardians  in marrying  off  children.  Data  was  obtained  by  studying  literature, materials  in  libraries,  journals  and  research  results.  The  primary legal  materials  used  consist of  the  TPKS Law,  the Marriage  Law. Secondary legal materials are books, journals and research results, while  tertiary  legal  materials  are  legal  dictionaries  and  Islamic  law encyclopedias. The research results show that the presence of the TPKS Law is a concrete answer to the problems faced by children, especially forced marriages that occur in society. The determination of  punishment  in  cases  of  forced  marriage  is  a  form  of  ta'zir punishment and can be justified in Islamic teachings with the aim of realizing the benefit of children and ensuring the realization of maqashid syari'ah. The presence of the TPKS Law has contributed to efforts to reform Islamic family law. Guardians who force child marriages can be subject to imprisonment. The juridical implication for mujbir guardians is that they cannot marry off their underage daughters without the consent of the daughter being married. Info Artikel Abstrak Kata Kunci: Pemaksaan Perkawinan; Anak; Pembaharuan Pemaksaan perkawinan anak merupakan bentuk pemidanaan pasca lahirnya  UU  Nomor  12  Tahun  2022  tentang  Tindak  Pidana Kekerasan  Seksual.  Hadirnya  UU  tersebut  telah  memberikan nuansa baru terhadap perubahan hukum perkawinan di Indonesia.
Hukum Keluarga Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis eksistensi pembaharuan hukum perkawinan Islam di Indonesia melalui pemidaan terhadap Pelaku pemaksaan perkawinan anak dan implikasi yuridis terhadap wali  mujbir  dalam  perkawinan.  Penelitian  ini  menggunakan  jenis penelitian  hukum  normatif  karena  penulis  menganalisis  norma hukum  yang  terdapat  dalam  UU  TPKS  dalam  konteks pembaharuan  hukum  keluarga  Islam  dan  implikasi  yuridis keberadaan  UU  tersebut  terhadap  kewenangan  wali  mujbir  dalam menikahkan anak. data diperoleh dengan cara studi literatur bahan di  perpustakaan,  jurnal dan hasil  penelitian. Bahan  hukum  primer yang  digunakan  terdiri  dari  UU  TPKS,  UU  Perkawinan.  Bahan hukum sekunder yaitu buku, jurnal dan hasil penelitian, sedangkan bahan hukum tersier yaitu kamus hukum dan ensiklopedia hukum Islam.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  hadirnya  UU  TPKS merupakan jawaban konkrit terhadap permasalahan yang dihadapi oleh anak khususnya pemaksaan perkawinan yang terjadi di tengah- tengah  masyarakat.  Penetapan  hukuman  pada  kasus  pemaksaan perkawinan  merupakan  bentuk  hukuman  ta’zir  dan  dapat dibenarkan  dalam  ajaran  Islam  dengan  tujuan  untuk  mewujudkan kemaslahatan  bagi  anak  serta  menjamin  terwujudnya  maqashid syari’ah.  Hadirnya  UU  TPKS telah  berkontribusi  dalam  upaya pembaharuan  hukum  keluarga  Islam.  wali  yang  memaksakan perkawinan  anak  dapat  dikenakan  dengan  hukuman  penjara. Implikasi  yuridis  bagi  wali  mujbir  yaitu  tidak  dapat  menikahkan anak perempuannya yang masih di bawah umur tanpa persetujuan dari anak perempuan yang dinikahkan.
Copyright© 2024 by Author(s)
This  work  is  licensed  under  a  Creative  Commons  Attribution-Non  Commercial-Share  Alike  4.0  International License .

## PENDAHULUAN
Pemaksaan  perkawinan  merupakan  salah  satu  bentuk  tindak  pidana  kekerasan seksual  yang  bertentangan  dengan  hukum  yang  berlaku  di  Indonesia.  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  12  Tahun  2022  tentang  Tindak  Pidana  Kekerasan  Seksual mengatur tentang larangan pemaksaan perkawinan karena praktik tersebut dapat merusak masa  depan  seorang  anak  atau  perempuan  yang  terlibat  (Marzuki,  and  Siroj,  2023). Pemaksaan perkawinan sering kali terjadi ketika salah satu pihak terpaksa menikah, biasanya terjadi  kepada  perempuan,  berdasarkan  alasan  adat  atau  faktor  lainnya  yang  dianggap menjadi pelanggaran.
Dalam  upaya  melindungi  individu  dari  kekerasan  seksual  dan  mengakses  keadilan bagi semua warga negara, kehadiran UU TPKS merupakan suatu hal yang sangat penting. Adanya  aturan  tersebut  diharapkan  dapat  memberikan  perlindungan  kepada  masyarakat, serta  meningkatkan  kesadaran  akan  pentingnya  menghormati  hak-hak  individu  serta
martabat  manusia.  Hukum  pidana  merupakan  bagian  integral  dari  hukum  publik  yang berperan  sebagai  salah  satu  pilar  utama  dalam  upaya  penanggulangan  kejahatan (Muhammad, 2019).
Kehadiran  UU  TPKS  merupakan  angin  segar  bagi  anak-anak  di  Indonesia  yang mendapatkan perlakuan tidak adil dari orangtuanya dengan memaksa menikah di usia yang tidak  selayaknya  untuk  menikah.  Hukum  pidana  terkait  TPKS  ini  hadir  sebagai  upaya pengembangan dan penyempurnaan perangkat hukum pidana guna mengantisipasi berbagai bentuk kejahatan yang muncul di tengah masyarakat yang dalam hal ini adalah pemaksaan perkawinan.  Hukum  pidana  berfungsi  sebagai  sarana  pencegahan  kejahatan  dengan menetapkan sanksi yang sesuai dan memberikan efek jera bagi para pelaku kejahatan.
Dengan  adanya  UU  tersebut  dapat  meminimalisir  praktik  pemaksaan  perkawinan anak  di  gampong,  karena  Sebagian  dari  gampong  masih  ada  praktik  perkawinan  yang dilakukan atas dasar pemaksaan dari orangtuanya. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Agus  Mahfudin  dan  Siti  Musyaroffah  mengungkapkan  bahwa  praktik  pemaksaan perkawinan atau kawin paksa sering kali dipicu oleh faktor-faktor seperti pengaruh orang tua,  kondisi  ekonomi,  tingkat  pendidikan,  adat,  dan  lingkungan  sosial  tertentu.  Faktor- faktor  ini  seringkali  berperan  dalam  mendorong  atau  membenarkan  praktik  tersebut, meskipun  hal  ini  bertentangan  dengan  prinsip-prinsip  hak  asasi  manusia  dan  kesetaraan gender  (Mahfudin  dan  Musyaroffah,  2019).  Pemaksaan  perkawinan  dalam  masyarakat  di samping  adanya  budaya  yang  telah  dipraktikkan  oleh  masyarakat  di  mana  jika  pasangan muda  mudi  ditemukan  berduaan  dalam  satu  gampong  dapat  dinikahkan  atau  adanya perkawinan  yang  dilakukan  oleh  orangtua  atau  wali  si  si  perempuan  dapat  memperoleh persetujuan darinya.
Pemaksaan  perkawinan  sebagai  pemidanaan  menjadi  kajian  yang  menarik  dalam pembahasan ini. Hal ini dikarenakan awalnya persoalan perkawinan menjadi ranah hukum privat,  saat  ini  menjadi  permasalahan  publik.  Kajian  ini  berusaha  mengkaji  secara komprehensif makna yang terkandung baik secara filosofis, yuridis dan sosiologis terhadap pemberlakuan  UU  TPKS  di  Indonesia  dan  kontribusi  UU  TPKS  dalam  upaya pembaharuan hukum perkawinan nasional di Indonesia.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  yuridis  normative.  Penggunaan metode  ini  dikarenakan  penulis  mengkaji  dan  menganalisis  pemaksaan  perkawinan  dalam
UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan menggunakan literatur perpustakaan sebagai sumber  data  utamanya.  Bahan  hukum  yang  digunakan  terdiri  dari  bahan  hukum  primer berupa UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Selanjutnya bahan  hukum  sekunder  yang  digunakan  yaitu  bahan  hukum  yang  diperoleh  dari  literatur perpustakaan, berupa jurnal, buku, hasil penelitian. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan memberikan penafsiran terhadap data yang diperoleh dari literatur perpustakaan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pemaksaan Perkawinan Anak dianggap sebagai Perbuatan Pidana
Kehadiran UU Nomor 12 Tahun 2022  tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang salah satu pengaturannya terkait pemaksaan perkawinan anak sebagai pidana menjadi angin segar bagi anak di Indonesia. Orangtua atau wali tidak dapat lagi melepaskan Hasrat dan  keinginannya  untuk  menikahkan  anak  perempuan  tanpa  adanya  persetujuan  atau kerelaan darinya. Bagi orangtua atau wali yang masih tetap memaksakan kehendaknya dapat dipidana  dengan  ancaman  hukuman  maksimal  9  tahun  penjara  dan  atau  denda  Rp 200.000.000,-
Pemenjaraan  terhadap  pemaksaan  perkawinan  anak  diatur  dalam  Pasal  10  UU Nomor 12 Tahun 2022 yang mengatakan Setiap Orang secara melawan hukum memaksa, menempatkan seseorang di bawah kekrlasaannya atau orang lain, atau kekuasaannya untuk melakukan  atau  membiarkan  dilakukan  perkawinan  dengannya  atau  dengan  orang  lain, dipidana  karena  pemaksaan  perkawinan,  dengan  pidana  penjara  paling  lama  9  (sembilan) tahun  dan/  atau  pidana  denda  paling  banyak  Rp200.00O.0O0,00  (dua  ratus  juta  rupiah). Kemudian  Pasal  10  ayat  2  menyatakan    Termasuk  pemaksaan  perkawinan  sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
a. perkawinan Anak;
b. pemaksaan perkawinan dengan mengatasnamakan praktik budaya; atau
c. pemaksaan perkawinan Korban dengan pelaku perkosaan.
Pemerintah telah menganggap bahwa pemaksaan perkawinan terhadap anak sebagai suatu kejahatan yang dapat dikenakan sanksi pidana bagi Pelaku yang melakukannya. Dasar yang dapat dijadikan sebagai dasar penetapan pemaksaan perkawinan anak sebagai pidana dikarenakan praktik tersebut telah menghancurkan masa depan anak. Di antara masa depan yang dihancurkan yaitu anak tidak dapat memperoleh pendidikan secara maksimal, banyak angka kematian akibat anak menikah di usia yang muda karena kesehatan repoduksi belum
terjamin (Mansari dan Rizkal, 2021). Secara umum pemaksaan perkawinan anak dianggap sebagai  suatu  kejahatan  dalam  UU  TPKS  ini  dapat  terpatri  dalam  tiga  aspek  landasan sebagai pemberlakuan aturan hukum yaitu landasan filosofis, landasan yuridis dan landasan sosiologis. Ketiga landasan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

## 1. Landasan Filosofis
Landasarn  filosofis  menggambarkan  bahwa  peraturan  yang  dibentuk  dengan mempertimbangkan  pandangan  hidup,  kesadaran,  dana  cita  hukum  yang  meliputi  suasan kebatina  serta  falsafah  bangsa  Indonesia  yang  bersumber  dari  Pancasila  dan  Pembukaan UUD 1945 (Sulaiman, 2017). Dalam hukum pidana Islam, terdapat beragam nilai filosofis yang tercermin dalam konsep tujuan umum pensyari'atan atau perundang-undangan. Para ulama  ushul  fiqh  (ilmu  ushul  fiqh)  mengklasifikasikan  tujuan  umum  pensyari'atan  hukum Islam  ke  dalam  tiga  kategori,  yaitu:  pertama,  al- żaruriyah yakni  hal-hal  yang  penting  dan mendesak. Kedua, al-hajjiyah yakni hal-hal yang diinginkan. Ketiga, al-tahsiniyah yakni hal- hal yang berkaitan dengan penyempurnaan atau keindahan (al-Zuhaili, 1986).
Dalam  tatanan al- żaruriyah ,  terdapat  lima  aspek  mendasar  yang  harus  dijaga  demi menghindari kerugian yang bersifat fatal, yaitu: Agama, Menjaga kesehatan akal, memelihara Jiwa, Keturunan dan memelihara Harta yakni melindungi kepemilikan harta benda individu dan  masyarakat  secara  adil  (al-Zuhaili,  1986).  Kelima  aspek  ini  menjadi  hal  yang  sangat penting  dan  urgen  mendapatkan  perhatian  dari  penguasa  dalam  upaya  memberikan perlindungan  kepada  masyarakat.  Dengan  menjaga  aspek-aspek  ini,  tujuan  umum pensyari'atan  dalam  hukum  pidana  Islam  dapat  tercapai,  yakni  mewujudkan  masyarakat yang  beradab,  aman,  serta  terjaga  keutuhan  dan  kesejahteraannya.  Dengan  demikian, hukum pidana Islam tidak hanya mengandung aspek penegakan hukum semata, tetapi juga mengutamakan perlindungan terhadap nilai-nilai fundamental dalam kehidupan manusia.
Dengan  melarang  pemaksaan  perkawinan  di  usia  anak  dapat  mencegah  terjadinya perkawinan  anak,  dengan  demikian  dapat  meminimalisir  terjadinya  kematian  ibu  yang melahirkan  di  usia  yang  belum  siap  melahirkan.  Hal  ini  salah  satu  tujuan  dari  maqashid syari’ah  yaitu  melindungi  jiwa,  secara  tidak  langsung  dengan  pela rangan  tersebut  dapat melindungi jiwa manusia dalam hal ini adalah perempuan yang menikah di usia yang belum sepatutnya menikah.
2. Landasan Yuridis
Sebelum  adanya  aturan  tentang  pemaksaan  perkawinan  anak  sebagai  perbuatan pidana, belum ada aturan yang spesifik mengatur ancaman hukuman terhadap pemaksaan perkawinan  anak.  kondisi  kekosongan  hukum  inilah  yang  dapat  menjadi  dorongan  bagi pembentuk aturan hukum untuk menetapkan pemaksaan perkawinan anak sebagai tindak pidana.  Setelah  ditetapkan  menjadi  aturan  hukum  menjadi  acuan  bagi  penegak  hukum dalam  upaya  melindungi  anak  dari  akibat  yang  membahayakan  sebagai  konsekuensi perkawinan anak.
Negara  memiliki  tanggungjawab  untuk  melindungi  warga  negara  termasuk  anak- anak  yang  dipaksakan  menikah  pada  umur  yang  belum  seyogyanya  menikahkan.  Sebagai bentuk  tanggungjawab  negara  adalah  membentuk  aturan-aturan  yang  merespon  terhadap tingginya  angka  perkawinan  anak.  Pembentukan  peraturan  perundang-undangan merupakan  wewenang  yang  melekat  pada  negara  atau  pemerintah.  Hal  ini  terkait  dengan konsep  kedaulatan  negara  yang  memberikan  kewenangan  eksklusif  kepada  pemerintah untuk membuat dan menegakkan hukum (Abbas, 2018). Oleh karena itulah, dalam point menimbang  pada  UU  TPKS  menyatakan  secara  tegas  bahwa  setiap  orang  berhak mendapatkan  perlindungan  dari  kekerasan  dan  berhak  untuk  bebas  dari  penyiksaan  atau perlakuan  yang  merendahkan  derjat  martabat  manusia  sebagaimana  dijamin  dalam  UUD Republik Indonesia Tahun 1945.

## 3. Landasan Sosiologis
Landasan  sosiologis  merupakan  fakta  sosiologis  di  mana  perubahan  kehidupan manusia  yang  terus  berkembang  dan  pernikahan  yang  dilakukan  pada  usia  anak  pun semakin meningkat.   Banyaknya perkawinan anak baik atas dasar keinginan anak itu sendiri maupun  atas  dasar  kehendak  orangtuanya  menjadi  salah  satu  faktor  yang  mendorong pemerintah  untuk  menyusun  regulasi  untuk  merespon  perkembangan  masyarakat. Berdasarkan data yang disampaikan oleh Mahkamah Agung, angka perkawinan anak dapat dilihat pada tabel berikut ini: (Syaf, 2021).
Berdasarkan  data  tersebut  dapat  dipahami  bahwa  jumlah  perkawinan  anak  terus meningkat dengan berbagai alasan. Baik alasan dikarenakan atas karena cinta, hamil duluan, Ekonomi,  Hubungan  suami  isteri  secara  illegal  dan  Perjodohan.  Alasan  tersebut sebagiannya tidak terlepas dari pemaksaan orangtua yang memaksakan kehendaknya untuk menikahkan  anak  perempuannya  agar  terbebas  dari  beban  ekonomi,  karena  dengan menikahkan anak tersebut tanggungjawabnya beralih kepada suami (Sabarina, 2022). Begitu pula dengan kajian yang dilakukan oleh Elvi Era Liesmayan yang mengatakan bahwa 0,9 % perkawinan anak dipaksa oleh orangtua ( Liesmayani, et al., 2022) . Hal ini memperlihatkan bahwa  tidak  jarang  perkawinan  anak  didasari  oleh  karena  paksaan  dari  orangtua  untuk menikahkannya.
Keberadaan  hukum  memang  sering  kali  terkait  erat  dengan  perubahan-perubahan yang  terjadi  dalam  masyarakat.  Hukum  bertindak  sebagai  kerangka  kerja  yang  mengatur interaksi  antara  individu,  kelompok,  dan  lembaga  dalam  masyarakat.  Ketika  masyarakat mengalami perubahan, baik dalam hal  sosial, politik, ekonomi, maupun teknologi, hukum harus mampu menyesuaikan diri untuk memastikan keadilan, keamanan, dan kesejahteraan tetap terjaga.
Perubahan masyarakat dapat mencakup segala hal, mulai dari pergeseran nilai-nilai sosial,  perubahan  gaya  hidup,  hingga  kemajuan  teknologi  yang  dapat  memengaruhi  cara orang berinteraksi dan bertransaksi. Dalam menghadapi perubahan tersebut, hukum dapat dimodifikasi, direvisi, atau diperluas agar tetap relevan dan dapat menyelesaikan masalah- masalah yang muncul di tengah-tengah masyarakat. Hukum juga dapat menjadi pendorong
perubahan dalam masyarakat. Terkadang, hukum dapat merespons bukan hanya perubahan yang sudah ada, tetapi juga memperkenalkan perubahan yang dianggap perlu bagi kemajuan masyarakat. Dengan demikian, hubungan antara hukum dan perubahan masyarakat bersifat dinamis dan saling memengaruhi.
Dalam  perspektif  hukum  Islam,  pemaksaan  perkawinan  anak  yang  kemudian dijadikan  sebagai  delik  pidana  dalam  hukum  pidana  nasional  dapat  dikategorikan  sebagai bent uk  hukuman  ta’zir. Penulis  mengkategorisasikannya  sebagai  ta’zir  karena  tidak ditemukan  dasar  hukumnya  dalam  Al-Quran  dan  Sunnah,  akan  tetapi  ditetapkan  oleh penguasa. Ta'zir adalah jenis hukuman yang tidak memiliki ketentuan yang jelas dalam Al- Qur'an  dan  Hadis.  Penentuan  hukuman  ta'zir  dalam  hukum  positif  tersebut  didasarkan pada pertimbangan dan ijtihad oleh pemerintah atau waliyul amri ( Syarbaini, 2019) .
Sanksi  atau  hukuman  terhadap  pelaku  tindak  pidana  adalah  bagian  penting  dari sistem hukum yang bertujuan untuk memelihara ketertiban sosial, melindungi masyarakat, dan menegakkan keadilan. Tujuan umum dari perundang-undangan termasuk dalam rangka menciptakan  lingkungan  yang  aman  dan  adil  bagi  masyarakat,  serta  mendorong  setiap individu untuk mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku.
Sanksi  hukuman  yang  diberlakukan  dalam  sistem  hukum  bertujuan  untuk penegakan hukum, memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana, serta menghindari terjadinya  tindakan  kriminal  di  masa  mendatang.  Melalui  sanksi  tersebut,  diharapkan masyarakat dapat merasa aman dan nyaman, serta terhindar dari tindakan yang melanggar hukum ( Kamea, 2013) . Keberadaan sanksi berperan untuk mendidik pelaku tindak pidana agar memahami konsekuensi dari perbuatannya dan menghindari tindakan yang merugikan masyarakat di masa mendatang. Dengan demikian, melalui penegakan hukum yang adil dan proporsional,  tujuan  umum  dari  perundang-undangan  dapat  tercapai,  yakni  terciptanya masyarakat yang tertib, aman, dan sejahtera ( Wardani, et al., 2023) .
Dalam konsepsi hukum Islam, pembentukan hukum Islam tidak lepas dari tujuan hukum  Islam  yaitu  untuk  mewujudkan  kemaslahatan  bagi  manusia.  Kemaslahatan  ini menjadi  bagian  penting  dari Maqashid  Al- Syari’ah .  Asy-Syatibi  menerangkan  bahwa keberadaan  maqaashid  ini  adalah  untuk  memberikan  nilai  kemaslahatan  bagi  manusia  di dunia dan di akhirat. Konsep ini juga didasarkan pada sumber utama hukum Islam, yaitu Al- Qur‘an .  Untuk  itu,  Syatibi  berargumen  bahwa  melalui  proses istiqra'  ma'nawi (induksi) prinsip  tersebut  dapat  dibuktikan  secara  ilmiah  yang  tidak  dapat  dibantah  oleh  kalangan yang  sepaham  dengan  Al-Razi  ( Asy'ariyah ).  Syatibi  mengemukakan  dengan  menggunakan
metode istiqra'  ma'nawi dapat  ditarik  bahwa maqash id  alsyari‘ah adalah  untuk  kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat (Al-Syatibi, nd).
Kemaslahatan  yang  diharapkan  dengan  dibentuknya  UU  TPKS  memiliki  korelasi dengan  teori  yang  dikembangkan  oleh  Jeremy  Bentham  dengan  teorinya  yang  sangat popular  yaitu utilities .  Menurut  Jeremy,  manusia  akan  bertindak  maupun  bersikap  untuk mendapatkan  kebahagiaan  yang  sebesar-besarnya  dan  mengurangi  penderitaan  (Manan, 2005). Artinya bahwa tujuan utama dari pembentukan hukum itu adalah untuk memberikan nilai-nilai manfaat kepada manusia.
Walau  bagaimanapun,  keberadaan  aturan  terkait  larangan  perkawinan  ini  haruslah diterima  sebagai  norma  yang  berlaku,  karena  hingga  saat  ini  aturan  ini  belum  dibatalkan. Ada  pepatah  latin  yang  mengatakan lex  dura,  sed  tamen  scripta yang  memiliki  arti  undang- undang itu kejam, namun demikianlah bunyinya (Mochtar, Hiariej, 2021). Dengan kata lain bahwa aturan hukum tentang pemaksaan perkawinan yang saat ini dijadikan sebagai hukum positif  di  Indonesia  merupakan  hal  yang  mengikat  meskipun  memang  aturan  tersebut nampaknya  kejam.  Akan  tetapi  demi  mewujudkan  kemaslahatan  bagi  orang  banyak. Terutama untuk melindunginya dari perkawinan yang tak diinginkan.

## Pemaksaan  Perkawinan  Anak  sebagai  Pidana  dalam  Konteks  Pembaharuan Hukum Perkawinan Islam di Indonesia
Pernikahan bawah  umur merujuk pada pernikahan yang melibatkan individu yang belum mencapai usia yang diizinkan oleh hukum untuk menikah. Dalam konteks Undang- Undang  Perkawinan  nomor  1  tahun  1974  di  Indonesia  sebagaimana  diubah  dengan  UU Nomor  16  Tahun  2019,  batas  usia  minimal  yang  ditetapkan  untuk  pernikahan  adalah  19 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki (Hasibuan, 2019).
Pernikahan  di  bawah  umur  seringkali  menjadi  masalah  serius,  karena  berdampak pada kesejahteraan dan hak-hak individu, terutama perempuan. Pernikahan usia dini dapat mengakibatkan  dampak  negatif  yang signifikan, seperti  risiko  kesehatan  yang  lebih  tinggi, peningkatan kemungkinan pengangguran, terhambatnya pendidikan, serta rentan terhadap kekerasan  dalam  rumah  tangga  ( Sekarayu,  2021) .  Sebagai  antisipasi  terjadinya  pernikahan anak di bawah umur, Pemerintah telah mengatur larangan pemaksaan perkawinan anak di bawah umur untuk dinikahkahn. Pelarangan pemaksaan perkawinan tersebut menimbulkan konsekuensi logis di mana perkawinan anak di bawah umur dapat lagi dilangsungkan.
Pengaturan tersebut merupakan sebagai pembaharuan dalam hukum perkawinan di Indonesia,  hal  ini  dikarenakan  adanya  pemidanaan  dalam  hukum  perkawinan.  Ranah perkawinan awalnya menjadi ranah privat, saat ini sudah menjadi ranah publik yang apabila anak merasa dirugikan dari Tindakan orangtua atau walinya dapat diadukan kepada pihak kepolisian  dengan  menggunakan  UU  TPKS.  Aturan  tersebut  dikatakan  sebagai pembaharuan  dikarenakan  dalam  tradisi  fikih  klasik  tidak  dikenal  pemberian  hukuman kepada orangtua yang menikahkan anaknya dapat dikenakan dengan hukuman. Wali nikah memiliki  hak  terhadap  seorang  perempuan  untuk  menikahkannya.  Dilihat  dari  sisi kewenangan atau kekuasaan menikahkan, terdapat dua konsep utama yang dijelaskan oleh para  ulama  fikih,  yaitu al-wilayah  al-ijbariyah (kekuasaan  memaksa)  dan al-wilayah  al- ikhtiyariyah (kekuasaan suka rela).
Pembagian  ini  mengacu  pada  kekuasaan  wali  untuk  menikahkan  individu  yang  di bawah perwaliannya. Wali al-mujbir adalah wali yang memiliki kekuasaan untuk menikahkan individu di bawah perwaliannya tanpa memperhatikan persetujuan mereka. Dalam hal ini, hanya  ayah  dan  kakek  (sampai  ke  atas)  dari  pihak  ayah  yang  diberi  kekuasaan  tersebut. Sementara  itu,  wali ghairu  mujbir adalah  wali  yang  tidak  memiliki  kekuasaan  memaksa individu yang berada di bawah perwaliannya untuk menikah (Putra, 2022).
Dengan adanya sanksi dalam UU  TPKS sebagaimana yang telah diuraikan di atas menjadi  suatu  pembaharuan  dalam  konteks  hukum  perkawinan  di  Indonesia.  Meskipun tidak  diatur  secara  tersendiri,  keberadaan  aturan  dalam  UU  TPKS  turut  mewarnai  dan berkontribusi  dalam  pembaharuan  hukum  nasional  Indonesia.  Hal  ini  berdampak  positif terhadap perlindungan anak, karena dapat menjamin terwujudnya perlindungan anak secara maksimal.  Anak  yang  merasa  dipaksakan  perkawinannya  oleh  orangtua  atau  masyarakat karena budaya atau kearifan local di daerah dapat melaporkan kepada pihak yang berwajib yakni  kepolisian  untuk  diproses  dengan  menggunakan  UU  TPKS  sebagai  rujukan  utama dalam merujuk Pelaku tindak pidana.
Budaya  dan  kearifan  yang  memaksakan  anak  untuk  menikah  yang  penulis maksudkan di sini adalah adanya ketentuan yang tak tertulis di masyarakat adat yang apabila ditemukan  pasangan  muda  mudi  berzina  dalam  suatu  gampung.  Hukuman  adatnya  yaitu menikahkan  anak  tersebut  di  gampong  yang  bersangkutan.  Dengan  hadirnya  aturan tersebut,  kebijakan  adat  gampong  tidak  dapat  diberlakukan  secara  serta  merta  karena memiliki konsekuensi hukum berupa pemidanaan kepada penegak hukum.
Dampak  psikologis  yang  muncul  akibat  perkawinan  usia  anak  yaitu  rentan mengalami  stres  emosional  yang  tinggi  karena  harus  menghadapi  tanggung  jawab  besar seperti  mengelola  rumah  tangga,  merawat  anak,  dan  berinteraksi  dengan  pasangan  hidup ( Djamilah dan Kartikawati, 2014) . Selain itu, menikah pada usia muda dapat menghambat akses  anak-anak  terhadap  pendidikan  yang  memadai.  Hal  ini  dapat  membatasi  peluang mereka untuk mengembangkan keterampilan dan minat pribadi ( Ikhsanudin dan Nurjanah, 2018) .  Pernikahan  usia  remaja  juga  dapat  meningkatkan  risiko  kesehatan  anak,  termasuk bayi  lahir  prematur,  berat  badan  lahir  rendah,  atau  bahkan  kematian  bayi.  Kesehatan reproduksi  yang  kurang  baik  pada  usia  remaja  dapat  berdampak  pada  kesejahteraan  anak (Sekayu,  2021).  Begitu  pula  dengan  dampak  ekonomi  yang  memiliki  pengaruh  yang signifikan akibat dari perkawinan yang dilangsungkan oleh anak di bawah umur (Nasrullah, 2022).  Berbagai  dampak  yang  muncul  sebagai  konsekuensi  dari  perkawinan  anak  perlu mendapatkan perhatian penting dari pemerintah, masyarakat dan orangtua agar kehidupan dan hak-hak anak tidak terganggu akibat terjadinya perkawinan anak.

## PENUTUP
Berdasarkan  pembahasan  dan  analisis  sebagaimana  yang  telah  diuraikan  di  atas dapat  disimpulkan  bahwa  hadirnya  UU  Nomor  12  Tahun  2022  tentang  Tindak  Pidana Kekerasan Seksul bertujuan untuk merespon dinamika kehidupan masyarakat yakni adanya pemaksaan perkawinan terhadap anak dan tingginya angka perkawinan anak di Indonesia saat ini. Dinamika tersebut direspon dengan pembaharuan hukum pidana dengan menjadi tiga landasan utama yaitu landasan filosofis, yuridis dan sosiologi. Aspek filosofis dengan mengedepankan  nilai  yang  ideal  atau  nilai  seyogyanya  yang  harus  dilakukan  oleh  negara. Kemudian  nilai  yuridis  karena  belum  adanya  aturan  hukum  yang  mengatur  tentang pemaksaan  perkawinan  sebagai  tindak  pidana.  Sedangkan  landasan  filosofis  sebagai  dasar pembentukan  aturan  tersebut  adalah  karena  tingginya  angka  perkawinan  anak.  Hadirnya UU TPKS telah berkontribusi dalam pembaharuan hukum perkawinan Islam di Indonesia yakni  dengan  memberikan  nuansa  pidana  sebagai  ancaman  bagi  orangtua  atau  wali  atau masyarakat yang memaksakan perkawinan di usia anak. Wali nikah yang menikahkan anak perempuannya  secara  paksa  atau  tanpa  persetujuan  dapat  dijerat  dengan  hukuman  paling lama  9  (sembilan)  tahun  dan/  atau  pidana  denda  paling  banyak  Rp200.000.000,00  (dua ratus  juta  rupiah).  Sebelumnya  hadirnya  UU  tersebut,  seorang  wali  yang  memaksa menikahkan perempuan konsekuensinya hanya pada tataran pembatalan perkawinan bukan
pemenjaraan. Wali mujbir tidak dapat lagi memaksakan anak perempuannya menikah tanpa memperoleh persetujuannya.

## DAFTAR PUSTAKA
Abbas,  S.  (2018). Pembangunan  Hukum  di  Aceh  Pemikiran  dan  Kebijakan ,  Banda  Aceh: Lembaga Naskah Aceh & Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
Ahmad, A. (2019). Hukum dan Keadilan, Vol. 2, No. 2.
Al-Syatibi, A.I.. (nd). Al-Muwafaqat fi Usul al-Ahkam, Jld 2, Beirut, Dar al-Fikr.
al-Zuhaili, W. (1986). Ushul al-Fiqh al-Islami , Jld. II, Damsyik: Dar al-Fikr.
Djamilah, Reni Kartikawati. "Dampak perkawinan anak di Indonesia." Jurnal Studi Pemuda 3, no. 1 (2014).
Hasibuan,  S.Y.  (2019).  Pembaharuan  Hukum  Perkawinan  Tentang  Batas  Minimal  Usia Pernikahandan Konsekuensinya, TERAJU Jurnal Syariah dan Hukum , Vol.01,No.02, September.
Henny C Kamea, H.C. (2013). "Pidana penjara seumur hidup dalam sistem hukum pidana di Indonesia." Lex Crimen , Vol. 2, No. 2.
Ikhsanudin, M, Nurjanah, S. (2018). "Dampak pernikahan dini terhadap Pendidikan anak dalam keluarga." Al-I'tibar: Jurnal Pendidikan Islam 5, no. 1.
Liesmayani,  Era,  E,  Nurrahmaton,  Juliani,  S,  Mouliza,  N  And  Ramini,  N.  (2022). "Determinan  Kejadian  Pernikahan  Dini  Pada  Remaja." Nursing  Care  And  Health Technology Journal (NCHAT) 2, No. 1.
A. Mahfudin dan S. Musyaroffah. (2019). Dampak Kawin Paksa Terhadap Keharmonisan Keluarga,  Jurnal  Hukum  Keluarga  Islam,  Vol.  4,  No.  1.,  Universitas  Pesantren  Tinggi Darul Ulum, Jombang.
Manan, A. (2005). Aspek-Aspek Pengubah Hukum , Jakarta: Kencana, 2005.
Mansari,  Rizkal.  (2021).  "Peranan  Hakim  dalam  Upaya  Pencegahan  Perkawinan  Anak: Antara Kemaslahatandan Kemudharatan." El-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga 4, no. 2 (2021).
Marzuki,  I  and  Siroj,  A.M.  (2023).  "Pemaksaan  Perkawinan  Dalam  Konteks  Kajian  Hak Asasi Manusia Dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual." REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum 10, no. 2.
Mochtar, Z.A,  Eddy O. S Hiariej, (2021) Dasar-Dasar Ilmu Hukum Memahami Kaidah, Teori, Asas dan Filsafat Hukum, cet. 1,  Yogyakarta.
Muhammad, R. (2019). Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Yogyakarta: UII Press.
Nasrullah,  A.  (2022).  "Tinjauan  Hukum  Islam  Terhadap  Dampak  Psikologis  Perkawinan Anak." Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan 9, no. 1.
Putra, I.A.P,  Nelli, J, Zulfahmi. (2022). Hadits Wali Nikah dan Implikasi Terhadap Wali Mujbir, Jurnal Pendidikan Tambusai , Volume 6 Nomor 2.
Sabarina,  (2022)  "Pernikahan  Pilihan  Orang  Tua  Di  Gampong  Ujong  Pasi  Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya." Skripsi , Meulaboh: Universitas Teuku Umar.
Sekarayu, Yuandina, S and Nurwati, N. (2021). "Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Kesehatan  Reproduksi." Jurnal  Penelitian  Dan  Pengabdian  Kepada  Masyarakat  (JPPM) , Vol. 2, No. 1.
Sulaiman, K.F. (2017). Teori Peraturan Perundang-undangan dan Aspek Pengujiannya , Yogyakarta: Thafa Media, 2017.
Syaf,  N.D,  (2022).  Peran  Pengadilan  Agama/ Mahkamah  Syar’iyah  dan  Inisiatif  Ditjen Badilag  MA  RI  dalam  Pencegahan  Perkawinan  Anak,  disampaikan  pada  Seminar dan  Workshop  Sosialisasi  Stranas  PPA  di  Aceh,  “Mencegah  Perkawinan Anak, Memastikan Pemenuhan dan Perlindungan Hak Untuk Aceh Layak Anak”.
Wardani, S.M, Kristiana, L, Kuntarti, R, and Mega, A. (2023). "Analisis Kesadaran Hukum Masyarakat Guna Mewujudkan Ketertiban Dan Keamanan Dalam Bermasyarakat, Berbangsa  Dan  Bernegara  (Studi  Kasus  Di  Desa  Kwarakan  Kecamatan  Kaloran Kabupaten Temanggung)." Jurnal Dwija Kusuma 11, no. 2.