DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i5 Received: 15 Mei 2024, Revised: 30 Juni  2024, Publish: 3 Juli 2024 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

## Peran Hukum Adat Dalam Penyelesaian Persoalan Adat di Desa
Didiri Kecamatan Pamona Timur
Erwin Taroreh 1 , Fadilah Husain 2 , Zulfa Cika Ananda Wenur 3
1 Fakultas Hukum Universitas Sintuwu Maroso Poso, Sulawesi Tengah, Indonesia
2 Fakultas Hukum Universitas Sintuwu Maroso Poso, Sulawesi Tengah, Indonesia
3 Fakultas Hukum Universitas Sintuwu Maroso Poso, Sulawesi Tengah, Indonesia
Corresponding Author : taroreh41@gmail.com 1
Abstract: The  result  of  implementing  centralization  so  far  is  dissatisfaction  from  both  the community and the conflicting parties (in this case the perpetrator and the victim). It is a real reality that national law cannot necessarily guarantee the justice desired by all parties, and cannot necessarily restore the condition of society damaged by the conflict. National law is only guided by how to protect society, without looking at whether the interests of society and the  conflicting  parties  have  been  protected.  For  people  in  each  region  who  still  adhere  to customary rules, conflict resolution using customary law is felt to guarantee justice and have more value than national law which tends to be less impartial. This is because customary law is a collective agreement of the local community which has taken into account the interests of the community, individuals and conflicting parties.
Keywords: Role, Customary Law, Didiri Village
Abstrak: Hasil  dari  penerapan  sentralisasi  selama  ini  adalah  ketidakpuasan  baik  dari masyarakat,  maupun  pihak-pihak  yang  bertikai  (dalam  hal  ini  pelaku  dan  korban). Adalah kenyataan sesungguhnya bahwa hukum nasional belum tentu dapat menjamin keadilan yang diinginkan  semua  pihak,  dan  belum  tentu  bisa  memulihkan  kondisi  masyarakat  yang  rusak akibat  konflik  tersebut.  Hukum  nasional  hanya  berpedoman  bagaimana  melindungi masyarakat, tanpa melihat apakah kepentingan masyarakat dan pihakpihak yang bertikai telah dilindungi.  Bagi  masyarakat  ditiap-tiap  daerah  yang  masih  berpegang  pada  aturan-aturan adat,  penyelesaian  konflik  dengan  menggunakan  hukum  adat  dirasakan  lebih  menjamin keadilan  dan  lebih  memiliki  kekuatan  nilai  dibandingkan  hukum  nasional  yang  cenderung kurang berpihak. Hal ini disebabkan karena hukum adat merupakan kesepakatan bersama dari masyarakat  setempat  yang  telah  mempertimbangkan  kepentingankepentingan  masyarakat, individu, maupun pihak yang bertikai.
Kata kunci: Peran, Hukum Adat, Desa Didiri

## PENDAHULUAN
Indonesia adalah negara kepulauan dengan aneka ragam suku bangsa dan budaya, juga memiliki  keanekaragaman  hukum  adat.  Keanekaragaman  hukum  tersebut  pada  akhirnya melahirkan  perbedaan  dari  masing-masing  daerah  dalam  hal  penyelesaian  konflik.  Masing- masing  daerah  mempunyai  mekanisme  penyelesaian  konflik  sendiri-sendiri.  Kemajemukan masyarakat  Indonesia,  perbedaan  yang  ada,  konflik  yang  mungkin  dapat  timbul,  tidak selamanya  dapat  diselesaikan  dengan  menggunakan  hukum  yang  telah  ditetapkan  oleh pemerintah pusat  yang menggunakan prinsip keseragaman  menganggap bahwa masyarakat yang satu sama dengan masyarakat yang lain.
Hasil dari penerapan sentralisasi selama ini adalah ketidakpuasan baik dari masyarakat, maupun  pihak-pihak  yang  bertikai  (dalam  hal  ini  pelaku  dan  korban).  Adalah  kenyataan sesungguhnya bahwa hukum nasional belum tentu dapat menjamin keadilan yang diinginkan semua pihak, dan belum tentu bisa memulihkan kondisi masyarakat yang rusak akibat konflik tersebut.  Hukum  nasional  hanya  berpedoman  bagaimana  melindungi  masyarakat,  tanpa melihat apakah kepentingan masyarakat dan pihakpihak yang bertikai telah dilindungi. Bagi masyarakat  ditiap-tiap  daerah  yang  masih  berpegang  pada  aturan-aturan  adat,  penyelesaian konflik  dengan  menggunakan  hukum  adat  dirasakan  lebih  menjamin  keadilan  dan  lebih memiliki kekuatan nilai dibandingkan hukum nasional yang cenderung kurang berpihak. Hal ini disebabkan karena hukum adat merupakan kesepakatan bersama dari masyarakat setempat yang telah mempertimbangkan kepentingankepentingan masyarakat, individu, maupun pihak yang bertikai.
Realitas  konflik  sosial  juga  terjadi  dalam  kehidupan  masyarakat  Desa  Didiri. Aneka konflik sosial yang sering terjadi di lingkungan masyarakat Didiri antara lain masalah batas lahan, konflik dalam kehidupan rumah tangga, konflik dalam pergaulan antara sesama warga masyarakat dan sebagainya.
Lembaga  adat  merupakan kearifan lokal  yang dinilai  mampu menyelesaikan berbagai konflik sosial yang terjadi dalam masyarakat. Lembaga adat juga mampu membangun sikap rekonsiliasi  diantara  pihak  yang  sedang  bertikai  dengan  cara  dan  metode  yang  dipakainya. Penyelesaian  konflik  melalui  lembaga  adat  dilihat  lebih  efektif.  Hal  tersebut  oleh  karena suatu lembaga adat tumbuh dan berkembang berdasarkan nilai yang hidup dimasyarakat serta sudah diakui dan dianut secara turun temurun. Mekanisme penyelesaian konflik sosial dalam lembaga adat selalu mengedepankan kerukunan sosial dan keharmonisan. Dalam kehidupan masyarakat adat (pedesaan), menciptakan dan menjaga kerukunan sosial sangat dihargai, dan umumnya masyarakat mengutamakan pemulihan hubungan sosial ketika terjadi masalah.
Proses  penyelesaian  konflik  dalam  lembaga  adat  memiliki  karakter  yang  fleksibel. Struktur dan norma yang berlaku bersifat longgar dan selalu menyesuaikan dengan perubahan sosial  yang  terjadi.  Penyelesaian  sengketa  dalam  lembaga  adat  menggunakan  otoritas  dan legitimasi  masyarakat  lokal  (adat).  Masyarakat  di  lingkungan  pedesaan  lebih  memilih peradilan adat, utamanya karena otoritas para pemangku putusan ada di lingkungan pedesaan untuk memecahkan masalah dan melaksanakan putusan.
Oleh  karena  itu  upaya  merevitalisasi  peran  lembaga  adat  di  Desa  Didiri  menjadi  hal yang  perlu  dilakukan  dalam  upaya  menangani  berbagai  persoalan  terutama  konflik  sosial yang  terjadi.  Lembaga  adat  dalam  sejarah  sebelum  terbentuknya  lembaga  pemerintahan modern  telah  menjalankan  perannya  sebagai  pengadilan  terhadap  berbagai  persoalan  hidup terutama konflik yang terjadi dalam masyarakat hukum adat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Peran
Peran  berarti  sesuatu  yang  dimainkan  atau  dijalankan.  Peran  didefinisikan  sebagai sebuah  aktivitas  yang  diperankan  atau  dimainkan  oleh  seseorang  yang  mempunyai
kedudukan atau status sosial dalam organisasi. Peran menurut terminologi adalah seperangkat tingkah  yang  diharapkan  dimiliki  oleh  yang  berkedudukan  dimasyarakat.  Dalam  bahasa inggris  peran  disebut role yang  definisinya  adalah person’s  task  or  duty  in  undertaking . Artinya  tugas  atau  kewajiban  seseorang  dalam  suatu  usaha  atau  pekerjaan.  Peran  diartikan sebagai  perangkat  tingkah  yang  diharapkan  dimiliki  oleh  orang  yang  berkedudukan  dalam masyarakat.  Sedangkan  peranan  merupakan  tindakan  yang  dilakukan  oleh  seorang  dalam suatu peristiwa.
Peran adalah aktivitas yang dijalankan seseorang atau suatu lembaga/organisasi. Peran yang harus dijalankan oleh suatu lembaga/organisasi  biasanya diatur dalam  suatu ketetapan yang  merupakan  fungsi  dari  lembaga  tersebut.  Peran  itu  ada  dua  macam  yaitu  peran  yang diharapkan  (expected  role)  dan  peran  yang  dilakukan  (actual  role).  Dalam  melaksanakan peran yang diembannya, terdapat faktor pendukung dan penghambat. Peran berarti tinkahlaku individu  yang  memutuskan  suatu  kedudukan  tertentu,  dengan  demikian  konsep  peran menunjuk kepada pola perilaku yang diharapakan dari seseorang yang memiliki status/posisi tertentu  dalam  organisasi  atau  sistem.  Peran  adalah  suatu  kompleks  pengharapan  manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya.

## Hukum Adat
Dalam kehidupan sehari-hari dikalangan masyarakat  secara umum istilah hukum  adat sangat jarang kita jumpai, dimasyarakat umum biasanya kita jumpai hanya dengan menyebut istilah  adat  yang  berarti  sebuah  kebiasaan  dalam  masyarakat  tertentu.  Secara  etimologi (bahasa) kata adat berasal dari bahasa arab yakni Adah Yang berarti sebuah kebiasaan yaitu sebuah tingkah laku masyarakat yang sering terjadi sedangkan kata hukum secara etimologi berasal  dari  bahasa  arab  kata Huk yang  artinya  ketentuan  atau  suruhan,  jadi  bila  digabung antara hukum dan adat yang berarti suatu perilaku masyarakat yang selalu terjadi secara terus menerus dan lebih tepatnya lagi bisa dinamakan sebuah hukum kebiasaan.
Namun  sejauh  ini  perundang-undangan  di  Indonesia  membedakan  antara  istilah  adat dan kebiasaan , sehingga hukum adat tidak sama dengan hukum kebiasaan. Kebiasaan yang diakui di dalam perundangan merupakan Hukum Kebiasaan, sedangkan Hukum Adat adalah hukum kebiasaan di luar perundangan.
Hukum  Adat  adalah  Hukum  Non  Statuir  yang  berarti  Hukum  Adat  pada  umumnya memang  belum/  tidak  tertulis.  Oleh  karena  itu  dilihat  dari  mata  seorang  ahli  hukum memperdalam pengetahuan hukum adatnya dengan pikiran juga dengan perasaan pula. Jika dibuka  dan  dikaji  lebih  lanjut  maka  akan  ditemukan  peraturanperaturan  dalam  hukum  adat yang mempunyai sanksi dimana ada kaidah yang tidak boleh dilanggar dan apabila dilanggar maka  akan  dapat  dituntut  dan  kemudian  dihukum.  Definisi  dari  hukum  adat  sendiri  adalah suatu  hukum  yang  hidup  karena  dia  menjelmakan  perasaan  hukum  yang  nyata  dari  rakyat sesuai  dengan  fitrahnya  sendiri,  hukum  adat  terus  menerus  dalam  keadaan  tumbuh  dan berkembang seperti hidup itu sendiri.

## KESIMPULAN
Proses  penyelesaian  konflik  dalam  lembaga  adat  memiliki  karakter  yang  fleksibel. Struktur dan norma yang berlaku bersifat longgar dan selalu menyesuaikan dengan perubahan sosial  yang  terjadi.  Penyelesaian  sengketa  dalam  lembaga  adat  menggunakan  otoritas  dan legitimasi  masyarakat  lokal  (adat).  Masyarakat  di  lingkungan  pedesaan  lebih  memilih peradilan adat, utamanya karena otoritas para pemangku putusan ada di lingkungan pedesaan untuk memecahkan masalah dan melaksanakan putusan

## REFERENSI
Baz,  Haar,  Ter,  B.  Mr,  2011.  (Disunting  oleh  Bambang  Danu  Nugroho),  Asas-asas  dan Tatanan Hukum Adat, Mandar Maju, bandung
Djojodigoeno, M.M,  1964,  Asas-asas Hukum Adat, Yayasan  Badan Penerbit Gadjah Mada, Yogyakarta.
Hadikusuma, Hilman, 1986, Antropologi Hukum Indonesia, PT Alumni, Bandung Hadikusuma, Hilman, 1992, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, Mandar Maju, Bandung,
Hadikusuma,  Hilman,  2003,  Hukum  Perkawinan  Adat  dengan  Adat  Istiadat  dan Upacara Adatnya, Citra Aditya, Bandung
Hadikusuma, Hilman, 2003, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, Mandar Maju, Bandung Muhammad,  Abdulkadir,  2000,  Hukum  Perdata  Indonesia,  Citra  Aditya  Bakti, Bandung.
Kartohadiprodjo  Soediman  ,  1984,  Pengantar  Tata  Hukum  Di  Indonesia,  Ghalia  Indonesia, Jakarta,  Prodjodikoro,  R.  Wirjono,  1984,  Hukum  Perkawinan  di  Indonesia,  Sumur Bandung
Rato,  Dominikus,  2011,  Pengantar  Hukum Adat  (Suatu  Pengantar  Singkat  Hukum Adat  di Indonesia), LaksBang PRESSindo, Yogyakarta,