Jurnal Hukum POSITUM Vol. 8, No.1, Juli 2023, Hal. 96 - 110 E-ISSN  : 2541-7193 P-ISSN  : 2541-7185

## ANALISIS KETENTUAN PERANCANGAN TATA RUANG WILAYAH YANG BAIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN
2007
Muhammad Huda Nuryanto, Fatma Ulfatun Najicha Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Muhammad.huda9@student.uns.ac.id

## ABSTRAK
Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang memiliki pandangan yang beragam untuk menciptakan tata ruang wilayah yang baik. Undang-undang tersebut menekankan prinsip keselarasan dan keseimbangan dalam penggunaan lahan serta pentingnya kepastian dan keterpaduan perencanaan tata  ruang  wilayah.  Selain  itu,  prinsip  keadilan dan  partisipasi  masyarakat  juga ditegaskan,  sehingga melibatkan  masyarakat  dalam  proses  pengambilan  keputusan  terkait  tata  ruang  wilayah.  Prinsip keberlanjutan dan perlindungan lingkungan juga menjadi fokus penting dalam undang-undang tersebut. Implementasi prinsip keberlanjutan dan perlindungan lingkungan dalam tata ruang wilayah memerlukan beberapa  upaya.  Upaya  tersebut  meliputi  penyusunan  rencana  tata  ruang  berkelanjutan,  penerapan prinsip  pembangunan  berkelanjutan,  penyediaan  kawasan  lindung  dan  konservasi,  peningkatan kesadaran  lingkungan,  serta  keterlibatan  masyarakat  dan  pihak  terkait.  Selain  itu,  pengawasan  yang ketat  dan  penegakan  hukum  yang  tegas  juga  perlu  dilakukan  untuk  memastikan  keberlanjutan  dan perlindungan lingkungan dalam implementasi tata ruang wilayah. Dalam konteks Undang-Undang No. 26 Tahun 2007, penerapan prinsip-prinsip tersebut diharapkan dapat menciptakan tata ruang wilayah yang berkelanjutan, melindungi lingkungan, memastikan keadilan sosial, serta melibatkan partisipasi aktif  masyarakat  dalam  pengambilan  keputusan  terkait  tata  ruang  wilayah.  Kolaborasi  antara pemerintah, masyarakat, dan pihak terkait lainnya menjadi kunci untuk mencapai tujuan tersebut.
Kata Kunci: Prinsip, UU Penataan Ruang, Tata Ruang wilayah.

## ABSTRACT
Law No. 26/2007 on Spatial Planning has a diverse view of creating good regional spatial planning. The  law  emphasizes  the  principle  of  harmony and  balance in  land use  as  well  as  the  importance  of certainty  and  integration  of  regional  spatial  planning.  In  addition,  the  principles  of  justice  and community  participation  are  emphasized,  involving  the  community  in  the  decision-making  process related to regional spatial planning. The principles of sustainability and environmental protection are also  an  important  focus  in  the  law.  Implementing  the  principles  of  sustainability  and  environmental protection in regional spatial planning requires several efforts. These efforts include the preparation of sustainable  spatial  plans,  the  application  of  sustainable  development  principles,  the  provision  of protected  and  conservation  areas,  increased  environmental  awareness,  and  the  involvement  of  the community and related parties. In addition, strict supervision and strict law enforcement also need to be carried out to ensure sustainability and environmental protection in the implementation of regional spatial planning. In the context of Law No. 26/2007, the application of these principles is expected to create sustainable regional spatial planning, protect the environment, ensure social justice, and involve active community participation in decision-making related to regional spatial planning. Collaboration between the government, the community, and other relevant parties is key to achieving these goals.
Keywords: Principles, Spatial Planning Law, Regional Spatial Planning.

## POSITUM, Vol. 8, No. 1, Juli 2023
Muhammad Huda Nuryanto, Fatma Ulfatun Najicha: Analisis Ketentuan Perancangan Tata Ruang Wilayah Yang Baik Berdasarkan Undang-Undang Nomer 26 Tahun 2007

## A. PENDAHULUAN
Tata  ruang  wilayah  di  Indonesia  merujuk  pada  pengaturan,  perencanaan, penggunaan, dan pengelolaan lahan serta sumber daya alam yang ada di suatu wilayah. Tata  ruang  wilayah  memiliki  peran  penting  dalam  menentukan  pola  pembangunan, penataan  pemukiman,  pengembangan  infrastruktur,  dan  pelestarian  lingkungan. Secara umum, tata ruang wilayah berfungsi untuk menciptakan keseimbangan antara pembangunan  ekonomi,  kesejahteraan  sosial,  dan  pelestarian  lingkungan.  Melalui perencanaan  dan  pengaturan  yang  baik,  tata  ruang  wilayah  diharapkan  dapat memastikan  penggunaan  lahan  yang  efisien,  penempatan  pemukiman  yang  sesuai, pengembangan  infrastruktur  yang  terencana,  serta  perlindungan  dan  pelestarian ekosistem yang berkelanjutan.
Dalam  konteks  implementasi  tata  ruang  wilayah  di  Indonesia,  pemerintah daerah memainkan peran penting dalam menyusun rencana tata ruang wilayah yang sesuai  dengan  kebutuhan  lokal  dan  mengacu  pada  undang-undang  yang  berlaku. Rencana  tata  ruang  wilayah  tersebut  harus  melibatkan  partisipasi  masyarakat  dan pemangku kepentingan lainnya agar dapat mencapai kesepakatan yang berkelanjutan. Pemerintah  pusat  memiliki  peran  dalam  memberikan  pedoman,  koordinasi,  dan pengawasan terhadap implementasi tata ruang wilayah di seluruh Indonesia.
Tata ruang wilayah yang baik adalah faktor penting dalam pembangunan yang berkelanjutan.  Pengaturan  yang  efektif  terkait  penggunaan  lahan  dan  sumber  daya alam menjadi hal yang krusial dalam menciptakan lingkungan yang seimbang antara pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang telah diterbitkan untuk memberikan kerangka hukum yang mengatur tata ruang wilayah di negara ini. Undang-undang ini bertujuan untuk menciptakan tata ruang yang baik, efisien, dan berkelanjutan.
Sebelum adanya undang-undang ini, tata ruang wilayah di Indonesia sering kali menghadapi  permasalahan  dan  tantangan  yang  kompleks.  Pertumbuhan  penduduk yang pesat, urbanisasi, serta percepatan pembangunan infrastruktur dan industri, telah

## POSITUM, Vol. 8, No. 1, Juli 2023
Muhammad Huda Nuryanto, Fatma Ulfatun Najicha: Analisis Ketentuan Perancangan Tata Ruang Wilayah Yang Baik Berdasarkan Undang-Undang Nomer 26 Tahun 2007
meningkatkan  tekanan  terhadap  lahan  dan  sumber  daya  alam.  Penataan  ruang  yang tidak  terencana  dan  tidak  terkendali  seringkali  mengakibatkan  konflik  penggunaan lahan,  kerusakan  lingkungan,  serta  ketimpangan  pembangunan  antarwilayah.    Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menjadi penting sebagai instrumen hukum untuk mencapai tata ruang wilayah yang baik dan berkelanjutan.
Salah  satu  tujuan  utama  undang-undang  ini  adalah  menciptakan  keselarasan antara  penggunaan  lahan  dengan  kebutuhan  wilayah  dan  lingkungan.  Prinsip keselarasan ini mencakup pemisahan lahan yang jelas antara pemukiman, pertanian, industri,  dan  kawasan  konservasi.  Dengan  demikian,  diharapkan  dapat  tercipta efisiensi  penggunaan  lahan  yang  optimal  serta  perlindungan  terhadap  lingkungan hidup  yang  lebih  baik.  Selain  itu,  undang-undang  ini  juga  menekankan  pentingnya kepastian dalam penetapan perencanaan tata ruang. Perencanaan tata ruang yang jelas dan  terperinci  akan  memberikan  pedoman  yang  jelas  bagi  pemerintah  daerah, masyarakat,  dan  investor  dalam  pengambilan  keputusan  terkait  penggunaan  lahan. Dengan adanya kepastian ini, diharapkan dapat terhindar dari konflik kepentingan dan dapat mencapai keadilan dalam akses dan penggunaan sumber daya alam.
Prinsip keberlanjutan juga menjadi pijakan penting dalam undang-undang ini. Penggunaan  lahan  dan  sumber  daya  alam  harus  dilakukan  secara  efisien  dan berkelanjutan,  sehingga  pembangunan  dapat  berlangsung  tanpa  mengorbankan kepentingan  generasi  mendatang.  Undang-undang  ini  juga  mendorong  pemanfaatan energi  terbarukan,  pengendalian  pencemaran,  serta  perlindungan  dan  pengelolaan ekosistem  yang  baik.  Namun,  meskipun  telah  ada  undang-undang  yang  mengatur penataan  ruang  wilayah,  implementasi  undang-undang  ini  masih  menghadapi sejumlah tantangan.
Melalui analisis ini, akan dikaji sejauh mana implementasi undang-undang ini telah  berhasil  dalam  menciptakan  tata  ruang  wilayah  yang  baik,  efisien,  dan berkelanjutan.  Selain  itu,  analisis  ini  juga  akan  mengidentifikasi  tantangan  dan

## POSITUM, Vol. 8, No. 1, Juli 2023
Muhammad Huda Nuryanto, Fatma Ulfatun Najicha: Analisis Ketentuan Perancangan Tata Ruang Wilayah Yang Baik Berdasarkan Undang-Undang Nomer 26 Tahun 2007
hambatan  yang  masih  dihadapi  dalam  implementasi  undang-undang  ini,  serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan dan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mencapai tata ruang wilayah yang lebih baik di masa depan.

## B. METODE PENELITIAN
Dalam  melakukan  analisis  ini,  tinjauan  literatur  akan  dilakukan  untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai undang-undang Penataan Ruang tahun 2007 dan prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya. Selain itu, penelusuran peraturan dan kebijakan terkait akan dilakukan untuk melihat bagaimana regulasi dan kebijakan  lainnya  mendukung  implementasi  undang-undang  ini.  Studi  kasus implementasi undang-undang ini di beberapa daerah di Indonesia juga akan dilakukan untuk melihat tantangan dan praktik terbaik yang telah dilakukan dalam menerapkan undang-undang  ini.  Dengan  demikian,  diharapkan  analisis  ini  dapat  memberikan pemahaman yang komprehensif dan solusi yang relevan dalam mencapai  tata ruang wilayah yang baik berdasarkan undang-undang Penataan Ruang tahun 2007.

## C. HASIL DAN ANALISIS
Pengaturan  tata  ruang  wilayah  sangat  penting  dalam  menciptakan pembangunan yang berkelanjutan, efisien, dan seimbang antara kepentingan ekonomi, sosial,  dan  lingkungan.  Di  Indonesia,  Undang-Undang  No.  26  Tahun  2007  tentang Penataan Ruang menjadi landasan hukum yang mengatur tata ruang wilayah di negara ini. Undang-undang ini memiliki pandangan yang jelas mengenai prinsip-prinsip tata ruang yang baik. Dalam pembahasan ini, akan dijelaskan pandangan-pandangan yang terkandung dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
Undang-Undang  No.  26  Tahun  2007  menekankan  prinsip  keselarasan  dan keseimbangan dalam tata ruang wilayah. Prinsip ini mencakup pemisahan lahan yang jelas dan terencana antara pemukiman, pertanian, industri, dan kawasan  konservasi.

## POSITUM, Vol. 8, No. 1, Juli 2023
Muhammad Huda Nuryanto, Fatma Ulfatun Najicha: Analisis Ketentuan Perancangan Tata Ruang Wilayah Yang Baik Berdasarkan Undang-Undang Nomer 26 Tahun 2007
Tujuannya adalah untuk menciptakan penggunaan lahan yang efisien dan terarah, serta mencegah  konflik  penggunaan  lahan  yang  berpotensi  merugikan  kepentingan masyarakat dan lingkungan.
1. Pandangan Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Tata  Ruang yang
Baik.
Undang-Undang  No.  26  Tahun  2007  tentang  Penataan  Ruang  di  Indonesia menekankan  prinsip  keselarasan  dan  keseimbangan  dalam  pengelolaan  tata  ruang wilayah. Prinsip ini memiliki tujuan untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan  adil,  dengan  mempertimbangkan  kepentingan  semua  pihak  yang  terlibat. 1 Pada dasarnya,  prinsip  keselarasan  mengacu  pada  keselarasan  antara  rencana  tata  ruang wilayah  di  tingkat  nasional,  regional,  dan  lokal.  Undang-undang  ini  menegaskan perlunya konsistensi dan keterpaduan antara berbagai rencana tata ruang wilayah yang ada.  Hal  ini  penting  untuk  menghindari  konflik  kebijakan  antarwilayah  yang  dapat menghambat pelaksanaan kebijakan tata ruang wilayah yang efektif. Dengan adanya keselarasan antara rencana tata ruang wilayah di berbagai tingkatan, diharapkan akan tercipta penggunaan lahan yang terkoordinasi dan terintegrasi dengan baik.
Sementara  itu,  prinsip  keseimbangan  menekankan  pentingnya  menjaga keseimbangan  antara  berbagai  aspek  pembangunan,  seperti  pembangunan  ekonomi, sosial, dan lingkungan. Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 mengamanatkan perlunya menjaga  keseimbangan  antara  kepentingan  ekonomi  dan  keberlanjutan  lingkungan serta keadilan sosial. Dalam konteks tata ruang wilayah, prinsip ini memastikan bahwa penggunaan lahan tidak hanya didasarkan pada kepentingan ekonomi semata, tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan lingkungan. 2
1 Adianti,  S.  Y.  (2020).  Perencanaan  Tata  Ruang  Sebagai  upaya  Mewujudkan  Pembangunan  Kota berkelanjutan (studi analisis rencana tata Ruang Wilayah Kota Mojokerto). Jurnal Ilmiah Administrasi Publik, 006(01), 108–117. https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2020.006.01.13
2 Nugroho,  A.  R.,  &amp;  Fatma  Ulfatun  Najicha.  (2023).  Pemenuhan  Hak  asasi  Manusia  Atas Lingkungan Hidup Yang Sehat. Yustitia, 9(1), 108–121. https://doi.org/10.31943/yustitia.v9i1.175

## POSITUM, Vol. 8, No. 1, Juli 2023
Muhammad Huda Nuryanto, Fatma Ulfatun Najicha: Analisis Ketentuan Perancangan Tata Ruang Wilayah Yang Baik Berdasarkan Undang-Undang Nomer 26 Tahun 2007
Dengan  demikian,  tata  ruang  wilayah  yang  baik  harus  mampu  memberikan manfaat  ekonomi,  meningkatkan  kualitas  hidup  masyarakat,  dan  melindungi  serta mempertahankan kualitas lingkungan alaminya. Prinsip keselarasan dan keseimbangan dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 menjadi landasan penting dalam  penyusunan  dan  pelaksanaan  rencana  tata  ruang  wilayah.  Prinsip  ini memastikan  bahwa  kebijakan  tata  ruang  wilayah  tidak  hanya  berfokus  pada  aspek ekonomi semata, tetapi juga memperhatikan aspek sosial, lingkungan, dan keadilan. Dengan  mengedepankan  prinsip  keselarasan,  tercipta  koordinasi  yang  baik  antara berbagai  rencana  tata  ruang  wilayah  di  berbagai  tingkatan.  Sementara  itu,  prinsip keseimbangan  memastikan  bahwa  pembangunan  dilakukan  secara  seimbang  dan berkelanjutan,  sehingga  memberikan  manfaat  jangka  panjang  bagi  masyarakat  dan lingkungan.
Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 juga menekankan pentingnya kepastian dan  keterpaduan  perencanaan  tata  ruang  wilayah.  Prinsip  ini  mengharuskan penyusunan  perencanaan  tata  ruang  yang  jelas,  terperinci,  dan  mengikuti  prosedur yang  ditetapkan.  Keberadaan  perencanaan  yang  terstruktur  memberikan  pedoman yang jelas bagi pemerintah, masyarakat, dan investor dalam pengambilan keputusan terkait penggunaan lahan.
Undang-undang ini menekankan pentingnya kepastian perencanaan tata ruang wilayah.  Dalam  konteks  ini,  kepastian  merujuk  pada  penetapan  rencana  tata  ruang wilayah yang legal dan sah. Undang-undang ini menuntut adanya proses penyusunan rencana  tata  ruang  wilayah  yang  transparan,  melibatkan  berbagai  pemangku kepentingan,  dan  didasarkan  pada  data  yang  akurat  dan  terkini.  Dengan  adanya kepastian perencanaan, pihak-pihak terkait dapat mengikuti pedoman yang jelas dalam pengembangan wilayah dan penggunaan lahan, sehingga mencegah terjadinya konflik kebijakan dan ketidakpastian hukum.
Kedua, undang-undang ini menekankan pentingnya keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah. Keterpaduan mengacu pada koordinasi yang baik antara berbagai

## POSITUM, Vol. 8, No. 1, Juli 2023
Muhammad Huda Nuryanto, Fatma Ulfatun Najicha: Analisis Ketentuan Perancangan Tata Ruang Wilayah Yang Baik Berdasarkan Undang-Undang Nomer 26 Tahun 2007
tingkatan perencanaan tata ruang wilayah, yaitu tingkat nasional, regional, dan lokal. Undang-undang  ini  mengamanatkan  agar  rencana  tata  ruang  wilayah  di  semua tingkatan saling terkait dan konsisten satu sama lain. Dengan demikian, perencanaan tata ruang wilayah dapat dilakukan secara terpadu dan menyeluruh, sehingga tercipta penggunaan  lahan  yang  terkoordinasi  dan  efisien.  Pentingnya  kepastian  dan keterpaduan  perencanaan  tata  ruang  wilayah  ini  berkaitan  dengan  tujuan  untuk mencapai pengelolaan tata ruang yang baik.  Dengan adanya kepastian perencanaan, pihak-pihak terkait dapat mengambil keputusan dengan lebih tepat dan mengarahkan penggunaan lahan yang sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
Selain  itu,  keterpaduan  perencanaan  memungkinkan  adanya  sinergi  antara berbagai sektor dan tingkatan pemerintahan, sehingga pengembangan wilayah dapat dilakukan secara terkoordinasi, efektif, dan efisien. Dalam prakteknya, kepastian dan keterpaduan  perencanaan  tata  ruang  wilayah  dapat  diwujudkan  melalui  berbagai mekanisme, seperti penyusunan rencana tata ruang wilayah yang berbasis pada analisis dan  penelitian  yang  komprehensif,  koordinasi  yang  baik  antara  berbagai  instansi terkait, serta penyelenggaraan pertemuan publik dan konsultasi dengan masyarakat. 3 Dengan  demikian,  implementasi  Undang-Undang  No.  26  Tahun  2007  dapat menghasilkan  perencanaan  tata  ruang  wilayah  yang  terpadu,  berkelanjutan,  dan memberikan manfaat bagi semua pemangku kepentingan.
Prinsip  keadilan  dan  partisipasi  masyarakat  juga  ditegaskan  dalam  Undang- Undang No. 26 Tahun 2007. Undang-undang ini mendorong adanya akses yang adil terhadap sumber daya alam dan lingkungan, serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam  pengambilan  keputusan  terkait  tata  ruang  wilayah.  Melibatkan  masyarakat dalam  pengambilan  keputusan  memungkinkan  adanya  berbagai  perspektif  dan
3 Iskandar,  I.  (2020).  Fungsi  rencana  tata  Ruang  Wilayah  Provinsi  Sebagai  instrumen  Hukum Pengendalian  pemanfaatan  Ruang  Kawasan  Hutan.  Bina  Hukum  Lingkungan,  5(1),  1. https://doi.org/10.24970/bhl.v5i1.142

## POSITUM, Vol. 8, No. 1, Juli 2023
Muhammad Huda Nuryanto, Fatma Ulfatun Najicha: Analisis Ketentuan Perancangan Tata Ruang Wilayah Yang Baik Berdasarkan Undang-Undang Nomer 26 Tahun 2007
kepentingan yang diverifikasi sehingga dapat menghasilkan keputusan yang lebih baik dan lebih akomodatif.
Prinsip keadilan dalam tata ruang wilayah mengacu pada pengaturan yang adil dalam  alokasi  dan  penggunaan  lahan.  Undang-Undang  ini  menekankan  perlunya distribusi sumber daya lahan yang merata, menghindari kesenjangan yang tajam antara wilayah yang maju  dan  wilayah yang tertinggal.  Dalam konteks ini, keadilan sosial dan  ekonomi  menjadi  pertimbangan  penting  dalam  penetapan  kebijakan  tata  ruang wilayah.  Prinsip  keadilan  ini  berfungsi  untuk  memastikan  bahwa  semua  pihak, termasuk  masyarakat  dengan  berbagai  kepentingan  dan  tingkat  aksesibilitas  yang berbeda,  dapat  memperoleh  manfaat  yang  seimbang  dari  pengelolaan  tata  ruang wilayah.
Selain itu, prinsip partisipasi masyarakat menjadi bagian integral dari Undang- Undang  No.  26  Tahun  2007.  Undang-undang  ini  mendorong  keterlibatan  aktif masyarakat dalam proses perencanaan, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan tata ruang wilayah. Partisipasi masyarakat dapat dilakukan melalui mekanisme konsultasi publik, dialog, dan pendapat umum. Tujuannya adalah untuk memperoleh masukan, aspirasi,  dan  perspektif  masyarakat  yang  beragam,  sehingga  kebijakan  tata  ruang wilayah  dapat  mencerminkan  kepentingan  dan  kebutuhan  masyarakat  secara  luas. 4 Dalam  konteks  partisipasi  masyarakat,  Undang-Undang  No.  26  Tahun  2007  juga mengatur mengenai  aksesibilitas informasi dan transparansi. Pemerintah diwajibkan untuk menyediakan informasi yang jelas, akurat, dan mudah diakses mengenai rencana tata ruang wilayah, kebijakan, dan proses pengambilan keputusan terkait.
Hal ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memahami dan ikut serta  dalam  pembahasan  mengenai  tata  ruang  wilayah.  Transparansi  ini  juga mendukung akuntabilitas pemerintah dalam pengelolaan tata ruang wilayah. Dengan
4 Direktorat Jenderal Tata Ruang – Kementerian ATR/BPN. . (n.d.). https://tataruang.atrbpn.go.id/Berita/Detail/2310#:~:text=Penataan%20ruang%20memiliki%20tiga%2 0prinsip,pembangunan%2C%20dan%20menjamin%20integritas%20bangsa .

## POSITUM, Vol. 8, No. 1, Juli 2023
Muhammad Huda Nuryanto, Fatma Ulfatun Najicha: Analisis Ketentuan Perancangan Tata Ruang Wilayah Yang Baik Berdasarkan Undang-Undang Nomer 26 Tahun 2007
menerapkan  prinsip  keadilan  dan  partisipasi  masyarakat,  Undang-Undang  No.  26 Tahun  2007  bertujuan  untuk  menciptakan  kebijakan  tata  ruang  wilayah  yang  lebih responsif  terhadap  kepentingan  dan  aspirasi  masyarakat  secara  luas.  Partisipasi masyarakat  dalam  proses  pengambilan  keputusan  tata  ruang  wilayah  tidak  hanya meningkatkan  legitimasi  kebijakan,  tetapi  juga  mendorong  adanya  keberlanjutan, akuntabilitas, dan keadilan dalam pengelolaan tata ruang wilayah. 5
Prinsip  keberlanjutan  dan  perlindungan  lingkungan  juga  menjadi  pandangan penting dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2007. Undang-undang ini mendorong penggunaan  lahan  dan  sumber  daya  alam  secara  efisien  dan  berkelanjutan,  serta perlindungan  dan  pengelolaan  ekosistem  yang  baik.  Undang-undang  ini  mengakui bahwa  perlindungan  lingkungan  hidup  dan  keberlanjutan  adalah  aspek  kunci  yang harus dipertimbangkan dalam perencanaan dan pengelolaan tata ruang wilayah.
Undang-Undang  No.  26  Tahun  2007  menekankan  pentingnya  menjaga keberlanjutan  dalam  penggunaan  lahan  dan  pengelolaan  tata  ruang  wilayah.  Prinsip keberlanjutan  melibatkan  penggunaan  sumber  daya  secara  bijaksana,  pemeliharaan keanekaragaman  hayati,  dan  perlindungan  ekosistem.  Dalam  konteks  tata  ruang wilayah, prinsip ini berarti memastikan bahwa penggunaan lahan dan pembangunan tidak merusak ekosistem, melainkan dapat berkelanjutan dari segi ekonomi, sosial, dan lingkungan. 6
Undang-Undang tersebut juga menekankan perlunya perlindungan lingkungan dalam perencanaan dan pengelolaan tata ruang wilayah. Hal ini mencakup pengaturan mengenai  kawasan  lindung,  kawasan  konservasi,  kawasan  hijau,  dan  ruang  terbuka hijau.  Undang-Undang  ini  mewajibkan  perlindungan  terhadap  sumber  daya  alam, keanekaragaman  hayati,  udara,  air,  dan  lingkungan  lainnya.  Prinsip  perlindungan
5 Susila Wibawa, K. C. (2019). Urgensi Keterbukaan informasi Dalam Pelayanan Publik sebagai upaya mewujudkan tata Kelola Pemerintahan Yang Baik. Administrative Law and Governance Journal, 2(2), 218–234. https://doi.org/10.14710/alj.v2i2.218-234
6 Moh. Masthuro. (2019). Standar Penataan Ruang Untuk penertiban kesesuaian pemanfaatan ruang dari Aspek Administratif Dan Pidana (UU No.26 THN 2007 Tentang Penataaan Ruang). Journal of Social and Economics Research, 1(1), 030–041. https://doi.org/10.54783/jser.v1i1.5

## POSITUM, Vol. 8, No. 1, Juli 2023
Muhammad Huda Nuryanto, Fatma Ulfatun Najicha: Analisis Ketentuan Perancangan Tata Ruang Wilayah Yang Baik Berdasarkan Undang-Undang Nomer 26 Tahun 2007
lingkungan ini bertujuan untuk meminimalkan dampak negatif pembangunan terhadap lingkungan alam, serta memastikan penggunaan lahan yang ramah lingkungan. 7
Penerapan prinsip keberlanjutan dan perlindungan lingkungan dalam Undang- Undang  No.  26  Tahun  2007  bertujuan  untuk  mencapai  keseimbangan  antara pembangunan  yang  berkelanjutan  dan  perlindungan  terhadap  lingkungan.  Dengan memperhatikan aspek keberlanjutan dan perlindungan lingkungan dalam perencanaan dan  pengelolaan  tata  ruang  wilayah,  diharapkan  dapat  tercipta  harmoni  antara kebutuhan  pembangunan  dengan  kelestarian  lingkungan,  sehingga  dapat  menjamin keberlanjutan dan kualitas hidup bagi generasi saat ini dan mendatang. 8
2. Pandangan  Undang-Undang  No.  26  Tahun  2007  tentang  Tata  ruang  yang baik.
Dalam  pelaksanaan  prinsip-prinsip  tentang  tata  ruang  yang  baik,  peran pemerintah  sebagai  regulator  dan  pengawas  sangat  penting.  Pemerintah  harus memastikan  adanya  koordinasi  antarlembaga  terkait  dan  memastikan  implementasi kebijakan tata ruang wilayah yang konsisten. Selain itu, partisipasi aktif masyarakat dan pemangku kepenting an lainnya juga diperlukan dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan terkait tata ruang wilayah. Dengan melibatkan berbagai pihak, kebijakan tata ruang wilayah yang dihasilkan dapat lebih mencerminkan kepentingan dan aspirasi masyarakat secara luas.
Selain  menekankan  kepastian  dan  keterpaduan  perencanaan  tata  ruang wilayah, Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 juga mengatur beberapa aspek penting
7 Effendi, T. N. (2016). Pembangunan Dan Ruang: Tinjauan Kritis Terhadap UU penataan ruang. Forum Geografi, 6(1), 26. https://doi.org/10.23917/forgeo.v6i1.4689
8 Siregar, W., Nurlinda, I., &amp; Priyanta, M. (2021). Kebijakan Penegakan Hukum Lingkungan atas pelanggaran  administrasi  tata  Ruang  Dan  Alih  FUNGSI  Lahan  Sempadan  Sungai  Dalam  rangka Terwujudnya  tata  Ruang  Yang  berkelanjutan.  Jurnal  Poros  Hukum  Padjadjaran,  3(1),  130–149. https://doi.org/10.23920/jphp.v3i1.710

## POSITUM, Vol. 8, No. 1, Juli 2023
Muhammad Huda Nuryanto, Fatma Ulfatun Najicha: Analisis Ketentuan Perancangan Tata Ruang Wilayah Yang Baik Berdasarkan Undang-Undang Nomer 26 Tahun 2007
yang  berkaitan  dengan  implementasi  tata  ruang  yang  baik.  Beberapa  aspek  tersebut meliputi:
1. Identifikasi dan Pemetaan Wilayah:
Undang-Undang ini menegaskan pentingnya melakukan identifikasi dan pemetaan wilayah  secara  komprehensif.  Hal  ini  bertujuan  untuk  memahami  karakteristik wilayah,  potensi  sumber  daya  alam,  ketersediaan  lahan,  dan  memperhitungkan kondisi  lingkungan  serta  kawasan  yang  memiliki  nilai  strategis.  Dengan  adanya identifikasi  dan  pemetaan  yang  akurat,  dapat  dilakukan  analisis  yang  lebih mendalam untuk mengambil keputusan terkait penggunaan lahan yang tepat. 9
2. Konservasi dan Perlindungan Lingkungan:
Undang-Undang  No.  26  Tahun  2007  mewajibkan  perlindungan  dan  konservasi lingkungan dalam perencanaan tata ruang wilayah. Hal ini mencakup pengaturan mengenai kawasan konservasi, kawasan lindung, kawasan hijau, dan ruang terbuka hijau. Tujuannya adalah untuk mempertahankan keanekaragaman hayati, menjaga kualitas lingkungan, dan mengurangi dampak negatif terhadap ekosistem.
3. Partisipasi Masyarakat:
Undang-Undang ini mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan rencana tata  ruang  wilayah.  Partisipasi  masyarakat  dapat  dilakukan  melalui  mekanisme konsultasi  publik,  dialog,  dan  pendapat  umum.  Dengan  melibatkan  masyarakat, keputusan terkait tata ruang wilayah dapat lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi  masyarakat,  serta  menciptakan  pemahaman  yang  lebih  luas  tentang kebijakan yang diambil. 10
4. Pengawasan dan Penegakan Hukum:
9 Iskandar,  I.  (2020).  Fungsi  rencana  tata  Ruang  Wilayah  Provinsi  Sebagai  instrumen  Hukum Pengendalian  pemanfaatan  Ruang  Kawasan  Hutan.  Bina  Hukum  Lingkungan,  5(1),  1. https://doi.org/10.24970/bhl.v5i1.142
10 Despica,  R.  (2017).  Partisipasi  Masyarakat  Dalam  perencanaan  Tata  Ruang  Daerah  Untuk Pembangunan Wilayah Kota Padang. Jurnal Spasial, 1(2). https://doi.org/10.22202/js.v1i2.1577

## POSITUM, Vol. 8, No. 1, Juli 2023
Muhammad Huda Nuryanto, Fatma Ulfatun Najicha: Analisis Ketentuan Perancangan Tata Ruang Wilayah Yang Baik Berdasarkan Undang-Undang Nomer 26 Tahun 2007
Undang-Undang No. 26  Tahun 2007 juga mengatur mengenai  pengawasan dan penegakan hukum dalam implementasi tata ruang wilayah. Pemerintah memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana tata ruang  wilayah  dan  memastikan  kepatuhan  terhadap  ketentuan  yang  ditetapkan. Selain  itu,  diperlukan  juga  sanksi  yang  tegas  terhadap  pelanggaran  terkait  tata ruang wilayah untuk mendorong kepatuhan dan menjaga integritas kebijakan tata ruang wilayah.
5. Koordinasi antar Instansi:
Undang-Undang  ini  mengamanatkan  adanya  koordinasi  yang  baik  antarinstansi terkait  dalam  perencanaan,  pelaksanaan,  dan  pengawasan  tata  ruang  wilayah. Koordinasi  ini  melibatkan  pemerintah  pusat,  pemerintah  daerah,  dan  lembaga terkait lainnya. Dengan koordinasi yang efektif, kebijakan tata ruang wilayah dapat diimplementasikan  secara  terpadu  dan  konsisten.  Penerapan  aspek-aspek  di  atas sangat  penting  untuk  mencapai  tata  ruang  wilayah  yang  baik  sesuai  dengan Undang-Undang No. 26 Tahun 2007. Pengaturan yang jelas dan sistematis dalam undang-undang  ini  memberikan  kerangka  kerja  yang  komprehensif  bagi pengelolaan  tata  ruang  wilayah  yang  berkelanjutan,  melindungi  lingkungan,  dan melibatkan  partisipasi  masyarakat.  Dalam  implementasinya,  perlu  adanya komitmen dan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan pihak terkait lainnya guna menjaga keberhasilan dan efektivitas dari kebijakan tata ruang wilayah yang baik.

## D. PENUTUP
Dalam  pembahasan  mengenai  Undang-Undang  No.  26  Tahun  2007  tentang Penataan  Ruang,  terlihat  jelas  bahwa  undang-undang  tersebut  memiliki  pandangan yang  holistik  dan  menyeluruh  terhadap  tata  ruang  wilayah  yang  baik.  Beberapa pandangan  utama  yang  ditekankan  dalam  undang-undang  tersebut  meliputi

## POSITUM, Vol. 8, No. 1, Juli 2023
Muhammad Huda Nuryanto, Fatma Ulfatun Najicha: Analisis Ketentuan Perancangan Tata Ruang Wilayah Yang Baik Berdasarkan Undang-Undang Nomer 26 Tahun 2007
keselarasan dan keseimbangan, kepastian dan keterpaduan perencanaan, keadilan dan partisipasi  masyarakat,  keberlanjutan,  serta  perlindungan  lingkungan.  Penerapan prinsip-prinsip  ini  menjadi  sangat  penting  dalam  rangka  menciptakan  tata  ruang wilayah  yang  berkelanjutan,  menjaga  kelestarian  lingkungan,  dan  melibatkan partisipasi  masyarakat  yang  aktif.  Upaya-upaya  implementasi  yang  telah  dibahas meliputi  penyusunan  rencana  tata  ruang  berkelanjutan,  penerapan  prinsip pembangunan  berkelanjutan,  penyediaan  kawasan  lindung  dan  konservasi, peningkatan kesadaran lingkungan, serta keterlibatan masyarakat dan pihak terkait.
Dengan  menerapkan  prinsip-prinsip  tata  ruang  yang  baik,  diharapkan  dapat tercipta pembangunan yang berkelanjutan, berimbang, dan adil, sambil tetap menjaga kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 menjadi landasan yang penting dalam melaksanakan upaya-upaya tersebut dan menjadi acuan bagi pemerintah, masyarakat, dan pihak terkait dalam perencanaan dan pengelolaan tata ruang wilayah. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, kesadaran, komitmen, dan kerjasama dari semua pihak menjadi kunci utama. Dengan demikian, diharapkan  tata  ruang  wilayah  di  Indonesia  dapat  terus  berkembang  secara berkelanjutan, melindungi lingkungan, dan memberikan manfaat bagi generasi saat ini dan mendatang.

## DAFTAR PUSTAKA
Adianti,  S.  Y.  (2020).  Perencanaan  Tata  Ruang  Sebagai  upaya  Mewujudkan Pembangunan Kota berkelanjutan (studi analisis rencana tata Ruang Wilayah Kota  Mojokerto).  Jurnal  Ilmiah  Administrasi  Publik,  006(01),  108–117. https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2020.006.01.13
Arvin  Asta  Nugraha,  I  Gusti  Ayu  Ketut  Rachmi  Handayani,  &amp;  Fatma  Ulfatun Najicha. (2021). Peran Hukum Lingkungan dalam Mencegah Kerusakan Dan Pencemaran  lingkungan  hidup.  Jurnal  Hukum  To-Ra :  Hukum  Untuk

## POSITUM, Vol. 8, No. 1, Juli 2023
Muhammad Huda Nuryanto, Fatma Ulfatun Najicha: Analisis Ketentuan Perancangan Tata Ruang Wilayah Yang Baik Berdasarkan Undang-Undang Nomer 26 Tahun 2007
Mengatur Dan Melindungi
Masyarakat,
7(2), 283–298.
https://doi.org/10.55809/tora.v7i2.8
Despica,  R.  (2017).  Partisipasi  Masyarakat  Dalam  perencanaan  Tata  Ruang  Daerah Untuk  Pembangunan  Wilayah  Kota  Padang.  Jurnal  Spasial,  1(2). https://doi.org/10.22202/js.v1i2.1577
Direktorat Jenderal Tata Ruang –  Kementerian  ATR/BPN.  .  (n.d.). https://tataruang.atrbpn.go.id/Berita/Detail/2310#:~:text=Penataan%20ruang %20memiliki%20tiga%20prinsip,pembangunan%2C%20dan%20menjamin%
20integritas%20bangsa.
Effendi,  T.  N.  (2016).  Pembangunan  Dan  Ruang:  Tinjauan  Kritis  Terhadap  UU penataan ruang. Forum Geografi, 6(1), 26.
https://doi.org/10.23917/forgeo.v6i1.4689
Iskandar, I. (2020). Fungsi rencana tata Ruang Wilayah Provinsi Sebagai instrumen Hukum  Pengendalian  pemanfaatan  Ruang  Kawasan  Hutan.  Bina  Hukum Lingkungan, 5(1), 1. https://doi.org/10.24970/bhl.v5i1.142
Moh.  Masthuro.  (2019).  Standar  Penataan  Ruang  Untuk  penertiban  kesesuaian pemanfaatan  ruang  dari  Aspek  Administratif  Dan  Pidana  (UU  No.26  THN 2007 Tentang Penataaan Ruang). Journal of Social and Economics Research,
1(1), 030–041. https://doi.org/10.54783/jser.v1i1.5
Nugroho,  A.  R.,  &amp;  Fatma  Ulfatun  Najicha.  (2023).  Pemenuhan  Hak  asasi Manusia  Atas  Lingkungan  Hidup  Yang  Sehat.  Yustitia,  9(1),  108–121. https://doi.org/10.31943/yustitia.v9i1.175
Pengertian  Tata  Ruang  Menurut  Undang-Undang  &amp;  Tujuan  Penataan  Ruang.
Simtaru.Kaltimprov.go.id.
(n.d.). https://simtaru.kaltimprov.go.id/post/pengertian-tata-ruang-menurut-undang- undang-and-tujuan-penataan-ruang
Siregar, W., Nurlinda, I., &amp; Priyanta, M. (2021). Kebijakan Penegakan Hukum Lingkungan  atas  pelanggaran  administrasi  tata  Ruang  Dan  Alih  FUNGSI

## POSITUM, Vol. 8, No. 1, Juli 2023
Muhammad Huda Nuryanto, Fatma Ulfatun Najicha: Analisis Ketentuan Perancangan Tata Ruang Wilayah Yang Baik Berdasarkan Undang-Undang Nomer 26 Tahun 2007
Lahan  Sempadan  Sungai  Dalam  rangka  Terwujudnya  tata  Ruang  Yang berkelanjutan. Jurnal Poros Hukum Padjadjaran, 3(1), 130–149. https://doi.org/10.23920/jphp.v3i1.710
Susila Wibawa, K. C. (2019). Urgensi Keterbukaan informasi Dalam Pelayanan Publik sebagai  upaya  mewujudkan  tata  Kelola  Pemerintahan  Yang  Baik. Administrative Law and Governance Journal, 2(2), 218–234. https://doi.org/10.14710/alj.v2i2.218-234