Penyelesaian  Sengketa Perkebunan Antara Perusahaan Perkebunan Sawit PT. Asiatic Persada dengan  Suku Anak Dalam Batin IX di  Desa Bungku Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari

## Fitria
Fakultas Hukum, Universitas Jambi, Indonesia Email corresponding author: fit3_zen@yahoo.com
Abstrak: Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  menganalisis  Mekanisme  penyelesaian  sengketa perkebunan  antara  perusahaan  perkebunan  sawit  PT.  Asiatic  Persada  dengan  Suku  Anak  Anak  Dalam  Batin  9 Desa  Bungku  dan  mengetahui  dan  meganalisis  Perananan  Pemerintah  Daerah  terhadap  penyelesaian  sengketa perkebunan  antara  perusahaan  perkebunan  sawit  PT.  Asiatic  Persada  dengan  Suku  Anak  Anak  Dalam  Batin  9 Desa  Bungku.  Pendekatan  yang  digunakan  bersifat  yuridis  empiris,  secara  yuridis  melihat  peraturan perundang-undangan  yang  mengatur  tentang  Penyelesaian    sengketa  Perkebunan  Antara  Perusahaan Perkebunan  Sawit  PT.  Asiatic  Persada  dengan  Suku  Anak  Dalam  Batin  9  Di  Desa    Bungku    Kecamatan Bajubang  Kabupaten  Batanghari.  Penelitian  ini  diharapkan  bahwa  Sengketa  yang  terjadi  diantara  Suku  Anak Dalam  dengan  PT.Asiatic  dan  latar  belakang  kasus  yang  terjadi  adalah  sengketa  pertanahan  dan  perkampungan masyarakat Suku  Anak  Dalam (SAD) Kelompok 113 tiga dusun (Tanah Menang, Pinang Tinggi, Padang Salak) yang berada di areal HGU  sebuah perusahaan kelapa  sawit yang belum dibebaskan. Akan tetapi, hingga saat ini, kesepakatan tersebut belum dilaksanakan oleh pihak perusahaan.
Kata Kunci : Kelapa Sawit, SAD, Sengketa Perkebunan,

## 1. PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang
Dalam  sistem  Hukum  Administrasi  Negara,  baik  berkaitan  dengan  sistem  pemerintahan maupun dengan sengketa dalam lingkungan. Di  dalam sengketa lingkungan terdapat  berbagai sengketa, salah satunya adalah sengketa tanah, sengketa tanah yang kerap terjadi di Indonesia bukanlah peristiwa yang baru, hal ini jugalah yang terjadi Di Provinsi Jambi, jumlahnya yang semakin meningkat seiring dengan peningkatan kebutuhan akan penggunaan dan pemanfaatan tanah  sebagai  lahan  untuk  penanaman  modal  baik  untuk  perkebunan,  industri,  maupun pembangunan  perumahan.  Sengketa  tanah  yang  sering  terjadi  memunculkan  berbagai  konflik yang  kompleks,  karena  tidak  hanya  melibatkan  satu  atau  dua  individu  saja  yang  bersengketa seperti perseorangan dengan perseorangan, perseorangan dengan  Badan Hukum, perseorangan dengan  Instansi  Pemerintah  tetapi  juga  melibatkan  banyak  pihak  atau  masyarakat  banyak salahsatunya kelompok-kelompok Masyarakat Hukum Adat.
Perusahaan besar yang tanahnya diakui atau diklaim oleh Masyarakat Hukum Adat sebagai Tanah  Ulayat  mereka,  salah  satu  diantaranya  yaitu  sengketa  tanah  yang  terjadi  antara:  Suku Anak  Dalam  (  SAD  )  dengan  PT.Asiatic  Persada  Di  Desa  Bungku  Kecamatan  Bajubang Kabupaten  Batanghari.  Salah  satu  penyebab  terjadinya  sengketa  tanah  antara  Masyarakat Hukum  Adat  dengan  perusahaan  adalah  banyaknya  Tanah  Hak  Ulayat  Masyarakat  Hukum Adat  yang belum atau tidak terdaftar (tidak bersertifikat  atas nama Masyarakat  Hukum Adat) dan  sekarang  tanah  tersebut  dikuasai  oleh  perusahaan,  atau  dalam  perkembangan  investasi ekonomi, masyarakat Hukum Adat sudah melepaskan hak-haknya terhadap Tanah Hak Ulayat
tersebut  melalui  pembebasan  lahan  dalam  rangka  perolehan  tanah  oleh  perusahaan  untuk penanaman modal.
Pengakuan terhadap kesatuan Masyarakat Hukum Adat terdapat di dalam Undang-Undang Dasar  Republik  Indonesia  1945  (UUD  1945),  yaitu  dalam  Pasal  18  UUD  1945  (sebelum perubahan)  yang  mengakui  adanya  hak  asal  usul  dalam  daerah-daerah  istimewa.  Dipertegas lagi dalam Pasal 18 B ayat (2) dan Pasal 28 I ayat (3) UUD 1945 perubahan ke-dua, terdapat pengakuan  yang  semakin  dipertegas  sekaligus  penghormatan  terhadap  kesatuan  masyarakat hukum  adat,  sedangkan  dalam  perubahan  ke-empat  UUD  1945  diberikan  jaminan konstitusional terhadap kebudayaan Indonesia yang termuat di dalam Pasal 32 Ayat (2).
Di  Indonesia,  regulasi  yang  mengatur  tentang  perlindungan  hidup  diatur  dalam  Undang- Undang  No.  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup.  Di dalam  regulasi  itu,  ada  3  cara  penegakan  hukum  yang  bisa  dilakukan  dalam  upaya perlindungan lingkungan hidup.
Tiga penegakan hukum itu adalah :
1) Penegakan hukum administrative
2) Penegakan hukum pidana
3) Penegakan hukum perdata.
Skema besar sengketa yang terjadi antara warga dan Perusahaan Perkebunan  Sawit serta pemangku kepentingan  untuk  menuntaskan konflik tersebut. Top Management di  perusahaan perkebunan  kelapa  sawit    seakan  menyepelekan  masalah,  dan  menilai  konflik  masih  kecil. Kemudian, pemerintah  yang seharusnya berperan aktif untuk  melakukan intervensi  dalam hal menengahi dan mencari solusi, terkesan hanya sebagai penonton yang baik.
Sengketa  yang  terjadi  diantara  Suku  Anak  Dalam  dengan  PT.Asiatic  Ini  Telah Berlangsung sejak Tahun 2002 dan baru mencapai titik mediasi pada tahun 2014 tepatnya pada tanggal  8  Januari.  Dengan  diadakannya  pertemuan  yang  melibatkan  unsur  Pemerintahan Provinsi  Jambi  dan  Kabupaten  Batanghari,  UnsurForkompinda,  Kepala  Adat  Melayu Jambi,Tim Terpadu, Tokoh masyarakat serta warga Suku Anak Dalam( SAD ) dan Perwakilan dari PT.Asiatic Persada. i
Kemudian,  untuk  wilayah  Desa  Bungku,  Kabupaten  Batang  Hari,  Provinsi  Jambi,  latar belakang  kasus  yang  terjadi  adalah  sengketa  pertanahan  dan  perkampungan  masyarakat  Suku Anak Dalam (SAD) Kelompok 113 tiga dusun (Tanah Menang, Pinang Tinggi, Padang Salak) yang berada di areal HGU  sebuah perusahaan kelapa  sawit yang belum dibebaskan. Kasus ini berawal  dari  Pencadangan  Tanah  sesuai  SK  Gubernur  Jambi  No.  188.4/599/1985,  yang mencadangkan tanah seluas 40.000 Ha untuk perusahaan perkebunan sawit. Dalam izin prinsip perusahaan  tersebut,  terdapat  kewajiban  hukum  untuk  melepaskan  area  pemukiman, perladangan, dan semak belukar milik masyarakat,  yang kemudian disebut sebagai tanah adat Suku Anak Dalam (SAD) yang terdapat di tiga perkampungan (dusun tua) yaitu, Padang Salak, Pinang  Tinggi  dan  Tanah  Menang.  Dengan  mengantongi  izin  tersebut,  pihak  perusahaan menggusur  tiga  dusun,  Tanah  Menang,  Pinang  Tinggi  dan  Padang  Salak.  Perampasan  tanah disertai  dengan  pelanggaran  HAM,  membuat  kehidupan  Suku  Anak  Dalam  sangat memprihatinkan.  Pada  September  2012,  Komnas-HAM  telah  memediasi  pertemuan  warga Pemda Jambi, SAD 113, dan Perusahaan. Dalam pertemuan tersebut disepekati akan diadakan proses  pengukuran  wilayah  enclaveing,  dan  pembuatan  batas  berupa  parit  gajah,  yang
ditanggung  oleh  pihak  perusahaan.  Akan  tetapi,  hingga  saat  ini,  kesepakatan  tersebut  belum dilaksanakan oleh pihak perusahaan.
Berdasarkan  latar  belakang  dari  permasalah  yang  telah  diuraikan  diatas,    Maka  penulis merasa  tertarik  untuk  membahas  lebih  jauh  dalam  bentuk  Penelitian  dengan  judul “Penyelesaian    sengketa  Perkebunan  Antara  Perusahaan  Perkebunan  Sawit  PT.  Asiatic Persada dengan Suku Anak Dalam Batin 9 Di Desa  Bungku  Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari”.

## 1.2. Perumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah  diuraikan  diatas,  maka  untuk  menghindari pembahasan yang terlalu luas, dalam hal ini penulis membatasi permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:
1) Bagaimana  Mekanisme  penyelesaian  sengketa  perkebunan  antara  perusahaan perkebunan  sawit  PT.  Asiatic  Persada  dengan  Suku  Anak  Anak  Dalam  Batin  9  Desa Bungku ?
2) Bagaimana  Perananan  Pemerintah  Daerah  terhadap  penyelesaian  sengketa  perkebunan antara  perusahaan  perkebunan  sawit  PT.  Asiatic  Persada  dengan  Suku  Anak  Anak Dalam Batin 9  Desa Bungku ?

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

## 2.1. Kajian Hukum Penyelesaian Sengketa Perkebunan Kelapa Sawit
Tujuan  penyelenggaraan  perkebunan,  khususnya  kelapa  sawit  seperti  termaktub  dalam Undang-undang  tentang  Perkebunan  adalah  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  dan kemakmuran  rakyat,  meningkatkan  sumber  devisa  negara,  menyediakan  lapangan  kerja  dan kesempatan  usaha,  meningkatkan  produksi,  produktivitas,  kualitas,  nilai  tambah,  daya  saing, dan pangsa pasar, meningkatkan dan memenuhi kebutuhan konsumsi serta bahan baku industri dalam  negeri,  memberikan  pelindungan  kepada  Pelaku  Usaha  Perkebunan  dan  masyarakat, mengelola dan mengembangkan sumber daya Perkebunan secara optimal, bertanggung jawab, dan  lestari,  dan  meningkatkan  pemanfaatan  jasa  Perkebunan.  Penyelenggaraan  Perkebunan tersebut  didasarkan  pada  asas  kedaulatan,  kemandirian,  kebermanfaatan,  keberlanjutan keterpaduan,  kebersamaan,  keterbukaan,  efisiensi-berkeadilan,  kearifan  lokal,  dan  kelestarian fungsi lingkungan hidup ii .
Cara-cara  yang  dapat  ditempuh  untuk  menyelesaikan  sengketa  perkebunan  kelapa  sawit yang biasa digunakan antara lain:

## 1) Litigasi
Lembaga  peradilan  atau  sering  disebut  sebagai  lembaga  yudikatif  merupakan  sebuah lembaga  yang  memiliki  kemampuan  untuk  memberikan  rasa  keadilan  dalam masyarakat manakala lembaga tersebut digunakan sebagai upaya untuk menyelesaikan konflik.  Lembaga  ini  merupakan  tumpuan  keadilan  bagi  seluruh  lapisan  masyarakat yang  merindukan  keadilan.  Pengadilan  merupakan  tumpuan  harapan  terakhir  bagi pencari keadilan atau pihak-pihak yang bersengketa.

## 2) Non-Litigasi
Alternative  penyelesaian  sengketa  atau  sering  disebut  sebagai Alternative  Disputes Resolution (ADR ) merupakan ekspresi responsive atas ketidakpuasan ( dissatisfaction ) penyelesaian  sengketa  melalui  proses  litigasi  yang  konfrontatif  dan zwaarwichtig . Masyarakat  merasa  tidak  puas  atas  sistem  peradilan  yang  disebabkan  cara penyelesaian  sengketa  yang  melekat  pada  sistem  peradilan  sangat  bertele-tele  dan dengan cara-cara yang sangat merugikan.
Ada  beberapa  alasan  masyarakat  lebih  memilih  penyelesaian  sengketa  melalui  jalur  non- litigasi  ini,  yaitu  lebih  cepat  tanpa  pengulangan-pengulangan  dan  jauh  lebih  murah dibandingkan  dengan  penyelesaian  sengketa  dengan  jalur  litigasi.  Beberapa  penyelesaian sengketa non-litigasi tersebut antara lain adalah:

## 1) Negosiasi
Negosiasi  adalah  penyelesaian  sengketa  melalui  perundingan  antara  para  pihak  yang bersengketa  guna  mencari  atau  menemukan  bentukbentuk  penyelesaian  yang  dapat diterima pihak-pihak yang bersangkutan iii .

## 2) Mediasi
Mediasi  merupakan  suatu  upaya  penyelesaian  sengketa  melalui  perundingan  dengan bantuan  pihak  ketiga  yang  netral  (mediator)  guna  mencari  penyelesaian  yang  dapat disepakati  para  pihak.  Peran  mediator  dalam  mediasi  adalah  memberikan  bantuan substantif dan prosedural kepada para pihak yang bersengketa. Namun mediator tidak mempunyai  kewenangan  untuk  memutuskan  perkara.  Kewenangan  mediator  terbatas pada  pemberian  saran.  Pihak  yang  bersengketa  yang  mempunyai  otoritas  untuk membuat  keputusan  berdasarkan  consensus  diantara  para  pihak-pihak  yang bersengketa.

## 3) Konsiliasi
Konsiliasi diartikan sebagai proses di mana para pihak yang bersengketa, dibantu oleh orang  ketiga  (konsiliator)  untuk  mengidentifikasi  masalah,  mempertimbangkan alternative  pilihan  dengan  tujuan  untuk  mencapai  suatu  kesepakatan.  Konsiliator memiliki peran sebagai penasehat, namun bukan sebagai penentu.  Konsiliator secara hukum  harus  memenuhi  syarat  atau  memiliki  pengalaman  atau  kualifikasi professional,  teknis  dalam  mendamaikan  suatu  sengketa.  Konsiliator  memberikan saran dan secara aktif mendorong para pihak untuk mencapai kesepakatan iv .
4) Arbitrase
Arbitrase  adalah  proses  di  mana  para  pihak  yang  bersengketa  memberikan  argumen dan  bukti  untuk  diselesaikan  oleh  seorang  arbiter/wasit  yang  akan  memutuskan sengketanya.

## 2.2. Penegakan Hukum Lingkungan Hidup
Mas  achmad  santosa  selanjutnya  mengatakan  bahwa  “penegakan  hukum  administrasi memiliki  manfaat  strategis  bila  dibandingkan  dengan  penegakan  hukum  perdata  maupun pidana”. Menurutnya terdapat tiga manfaat, yaitu :
1) Penegakan hukum administrasi dibidang lingkungan hidup dapat dioptimalkan sebagai perangkap pencegahan(preventive).
2) Penegakan  hukum  administratisi  (yang  bersifat  pencegahan)  dapat  lebih  efesien  dari sudut  pembiayaan  dibandingkan  dengan  penegakan  hukum  pidana  dan  perdata. Pembiayaan  untuk  penegakan  hukum  administrasi  meliputi  biaya  pengawasan  lapangan yang  dilakukan  secara  rutin  dan  penguji  laboratorium  lebih  murah  dibandingkan  dengan upaya  pengumpulan  bukti,  insvestigasi  lapangan,  memperkerjakan  saksi  ahli  untuk membuktikan aspek kausalitas (sebab akibat) dalam kasus pidana dan perdata.
3) Penegakan  hukum  administrasi  lebih  memiliki  kemampuan  mengundang  partisipasi masyarakat.  Partisipasi  masyarakat  dilakukan  mulai  proses  perizinan,  pemantauan penataan/pengawasan,  dan  partisipasi  dalam  mengajukan  keberatan  dan  meminta  pejabat tata usaha negara untuk memberlakukan sanksi administrasi. v

## 3. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

## 3.1. Tujuan Penelitian
Sesuai dengan permasalahan yang dirumuskan di atas, maka tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
1) Mengetahui  dan  Menganalisis  Mekanisme  penyelesaian  sengketa  perkebunan  antara perusahaan perkebunan sawit PT. Asiatic Persada dengan Suku Anak Anak Dalam Batin 9 Desa Bungku
2) Mengetahui  dan  Menganalisis  Perananan  Pemerintah  Daerah  terhadap  penyelesaian sengketa  perkebunan  antara  perusahaan  perkebunan  sawit  PT.  Asiatic  Persada  dengan Suku Anak Anak Dalam Batin 9 Desa Bungku

## 3.2. Kontribusi Penelitian
Sesuai  dengan  tujuan  penelitian,  maka  kontribusi  yang  diharapkan  dapat  diperoleh  dari penelitian  ini  adalah  untuk  menambah  ilmu  pengetahuan  pembaca,  khususnya  bagi  peneliti sendiri  dalam  mengembangkan  kerangka-kerangka  pemikiran  dibidang  hukum  tentang Penyelesaian  sengketa Perkebunan Antara Perusahaan Perkebunan Sawit PT. Asiatic Persada dengan  Suku  Anak  Dalam  Batin  9    Di  Desa    Bungku    Kecamatan  Bajubang  Kabupaten Batanghari.    Serta  untuk  emudahkan  melakukan  penelitian  lebih  lanjut  dengan  ruang  lingkup yang lebih mendalam dibidang aspek hukum administrasi terkait hukum Lingkungan.
Secara  praktek,  hasil  penelitian  ini  nantinya  dapat  dijadikan  bahan  masukan  bagi  para pembuat  peraturan  perundang-undangan  terhadap  Penyelesaian    sengketa  Perkebunan  Antara Perusahaan Perkebunan Sawit PT. Asiatic Persada dengan Suku Anak Dalam Batin 9 Di Desa Bungku  Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari.
Hasil  penelitian  ini  diharapkan  juga  nantinya  dapat  dijadikan  masukan  bagi  pemerintah dan  para  praktisi  perlindungan  hukum  terkait  bagaimana  Penyelesaian    sengketa  Perkebunan Antara Perusahaan Perkebunan Sawit PT. Asiatic Persada dengan Suku Anak Dalam  Batin 9 Di Desa  Bungku  Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari

## 4. METODE PENELITIAN

## 4.1. Bentuk dan spesifikasi dan Pendekatan Penelitian
Penelitian  ini  tergolong  deskriptif,  yaitu  penulis  menggambarkan  secara  rinci  tentang Penyelesaian  sengketa Perkebunan Antara Perusahaan Perkebunan Sawit PT. Asiatic Persada dengan  Suku  Anak  Dalam  Batin  9  Di  Desa    Bungku    Kecamatan  Bajubang  Kabupaten Batanghari.
Dalam  pelaksanaannya,  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  yang  bersifat  yuridis empiris,  secara  yuridis  melihat  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  tentang Penyelesaian  sengketa Perkebunan Antara Perusahaan Perkebunan Sawit PT. Asiatic Persada dengan  Suku  Anak  Dalam  Batin  9  Di  Desa    Bungku    Kecamatan  Bajubang  Kabupaten Batanghari.
Dalam  pengumpulan  datanya,  peneliti  mengambil  data  primer  langsung  dari  sumbernya mengenai  masalah-masalah  yang  menjadi  pokok  bahasan,  melalui  wawancara  dengan narasumber  yang  dianggap  memiliki  keterkaitan  dan  kompetensi  dengan  permasalahan  yang ada. Sedangkan untuk data pendukung atau data Sekunder diperoleh secara tidak langsung dari lapangan,  yang  berupa  sejumlah  keterangan  yang  diperoleh  dari  dokumen,  berkas  perkara, buku  literatur,  majalah,  arsip,  buku  hasil  penelitian  terdahulu  serta  peraturan  hukum  yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data sekunder ini terdiri dari:
1) Bahan  Hukum  Primer  adalah  bahan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini,  yaitu  bahan hukum  yang  terdiri  dari  peraturan  perundang-undangan  di  bidang  hukum  yang mengikat,  antara  lain  UUD  1945,  UU  pokok  Agraria,UU  Lingkungan  Hidup,  Perda Kabupaten  Batang  Hari,  keputusan  hasil  sengketa  lingkungan  baik  dari  pemerintahan Provinsi Jambi maupun pemerintahan kabupaten Batanghari .
2) Bahan  Hukum  Sekunder  yaitu  bahan  hukum  yang  memberikan  penjelasan  terhadap bahan  hukum  primer,  yaitu  hasil  karya  para  ahli  hukum  berupa  buku-buku,  hasil penelitian,  catatan,  dokumentasi  kajian-kajian,  dan  referensi-referensi  lain  yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
3) Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu kamus hukum.
Populasi  dari  penelitian  ini  adalah  Populasi  penelitian  merupakan  “  keseluruhan  dari objek  penelitian  yang  dapat  berupa  manusia,  hewan,  tumbuh-tumbuhan,  udara,  gejala,  nilai peristiwa,  sikap  hidup,  dan  sebagainya  sehingga  objek  ini  dapat  menjadi  summber  data penelitian”. vi Dengan  demikian  diketahui  bahwa  populasi  penelitian  merupakan  objek  atau subjek yang berada pada suatu wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu yang mempunyai kaitan  dengan  masalah  yang  diteliti  sehingga  dengan  demikian  populasi  penelitian  ini  adalah Pemerintahan  Provinsi  Jambi  dan  Kabupaten  Batanghari,  unsur  Forkompinda,  Kepala  Adat
Melayu  Jambi,Tim  Terpadu,  Tokoh  masyarakat  serta  warga  Suku  Anak  Dalam  (SAD)  dan Perwakilan dari PT.Asiatic Persada
Adapun alat untuk pengumpulan data dalam penelitian ini yakni:
1) Wawancara Pengumpulan  data  yang  dilakukan  dengan  cara  interview,  yang  mana  penulis  telah menyiapkan  terlebih  dahulu  pertanyaan-pertanyaan  yang  akan  ditanyakan  untuk mendapatkan  keterangan-keterangan  melalui  tanya  jawab  dan  bertatap  muka langsung, yang dikenal dengan wawancara berstruktur.
2) Studi dokumen Yaitu dengan mempelajari klausul-klausul yang terdapat di dalam berbagai
5. HASIL PENELITIAN
5.1. Mekanisme  penyelesaian  sengketa  perkebunan  antara  perusahaan  perkebunan  sawit PT. Asiatic Persada dengan Suku Anak Anak Dalam Batin IX Desa Bungku
Masyarakat  asli  Desa  Bungku  SAD  berasal  dari  keturunan  semikat.  Semikat  datang  dari Penukal  yang  datang  ke  Pinang  Tinggi,  kemudian  membuka  dusun.  Keturunan  Semikat tersebut kemudian menikah dengan anak Depati Seneneng Ikan Tanah  yaitu Bayan Layis dan Bayan Riu dan kemudian Semikat mendapatkan kedudukan.
Konflik antara masyarakat Suku Anak Dalam dengan PT.Asitic Persada telah berlangsung sejak  tahun  2002. vii Pada  kurun  waktu  yang  lama  itu  telah  banyak  dilakukan  mediasi  oleh pemerintahan  baik  Pemerintah  Kabupaten  Batang  Hari,  Pemerintah  Provinsi  Jambi  bahkan Pemerintah Pusat. Namun pertemuan itu mendapatkan kendala yang tak kunjung ditemukannya penyelesaian yang berimbang untuk Suku Anak Dalam dan PT.Asiatic Persada.
Dalam Pengaturan Penyelesaian Sengketa Dalam Indonesian Sustainable Palm Oil / ISPO Pembangunan  perkebunan,  khususnya  kelapa  sawit,  merupakan  pembangunan  lintas  sektor, sehingga harus tunduk  dan patuh  pada seluruh ketentuan/perundangan seluruh instansi  terkait yang berlaku, tidak hanya dibidang pertanian/perkebunan saja. Dengan maksud agar mengikat secara  utuh  untuk  pembangunan  perkebunan  kelapa  sawit  secara  lestari/berkelanjutan,  maka ketentuan  terkait  diikat  dalam  satu  ketentuan.  Untuk  itu  disusun  ISPO  dan  telah  diterbitkan melalui  Permentan  No.19/Permentan/OT.140/3/2011  tentang  Pedoman  Perkebunan  Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia ( Indonesian Sustainable Palm Oil /ISPO)
Terkait  dengan  penyelesaian  sengketa  dalam  ISPO,  perusahaan  perkebunan  kelapa  sawit tersebut  perlu  memperhatikan  ketentuan  yang  ada  pada  Peraturan  Menteri  Pertanian  Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2011  tentang  Pedoman  Perkebunan  Kelapa  Sawit  Berkelanjutan Indonesia yang mana panduannya diuraikan dalam tabel di bawah ini.
Tabel 1. Lampiran II Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2011
No Prinsip dan Kriteria Indikator Panduan 1 Sengketa Lahan. Perusahaan Perkebunan wajib 1. Perusahaan Perkebunan wajib melaporkan sengketa lahan a.  Sengketa pertanahan merupakan perselisihan
menyelesaikan sengketa lahan yang ada  di  dalam  areanya  dengan melibatkan instansi yang terkait. yang ada untuk diselesaikan, termasuk pembuatan peta dari lahan yang disengketakan tersebut. 2.  Perusahaan Perkebunan harus dapat membuktikan bahwa sengketa lahan yang ada di arealnya telah disepakati penyelesaiannya 3.  Dokumen penyelesaian masalah sengketa dan/atau dokumen masalah sengketa yang sedang diproses. antara perseorangan, badan hukum, atau lembaga. b.  Lahan yang disengketakan merupakan status quo selama proses penyelesaian. c.  Penyelesaian lahan dapat dilakukan melalui mediasi/negosiasi atau musyawarah, apabila tidak dapat diselesaikan maka ditempuh melalui jalur hukum. 2 Sengketa  Lahan  dan  Kompensasi serta sengketa lainnya.
Manajer  plasma,  koperasi  dan kelompok  tani  harus  memastikan bahwa  lahan  perkebunan  plasma bebas  dari  status  sengketa  dengan masyarakat disekitarnya atau sengketa lainnya. Bila  telah  terjadi  sengketa  lahan dan sengketa lainnya: 1. Tersedia catatan status atau kesepakatan penyelesaian sengketa pada kebun plasma dan tersedia peta lokasi sengketa lahan tersedia di manajer plasma atau  koperasi atau kelompok tani 2. Tersedianya salinan perjanjian yang telah disepakati. 3. Dokumen progres musyawarah untuk penyelesaian sengketa disimpan manajer plasma atau koperasi atau kelompok tani. a. Sengketa dapat berupa sengketa lahan dan sengketa lainnya termasuk pertambangan tanpa izin (PETI) dan pertambangan liar, baik dengan perusahaan, masyarakat sekitar kebun dan dengan pihak lainnya. b. Apabila terdapat sengketa maka harus diselesaikan secara musyawarah untuk mendapatkan kesepakatan namun bila tidak terjadi kesepakatan maka penyelesaian sengketa lahan harus menempuh jalur hukum sesuai ketentuan yang berlaku. c.  Musyawarah dilaksanakan oleh pihak yang bersengketa atau difasilitasi oleh pemerintah/Tim Terpadu Penyelsaian Sengketa. d. Penetapan besarnya kompensasi dan lamanya penggunaan lahan masyarakat untuk usaha perkebunan dilakukan secara musyawarah. e. Apabila penyelesaian sengketa lahan melalui musyawarah tidak menemui kesepakatan, maka lahan yang disengketakan harus diselesaikan melalui jalur hukum/pengadilan negeri. f. Sengketa dengan pertambangan liar tanpa izin (PETI) diselesaikan
Dalam  ketentuan  Peraturan  Menteri  Pertanian  Nomor  19/Permentan/OT.140/3/2011, Perusahaan Perkebunan yang melakukan usaha budidaya perkebunan terintegrasi dengan usaha pengolahan wajib ( mandatory ) menerapkan sistem sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan. Dari hasil  penelitian  diketahui  bahwa  perusahaan  perkebunan  kelapa  sawit  yang  beroperasi  di wilayah    Desa  Bungku  merupakan  perusahaan  perkebunan  yang  melakukan  usaha  budidaya perkebunan terintegrasi dengan pabrik pengolahan kelapa sawit.
Data  yang  telah  penulis  dapatkan  di  Seketaris  Daerah  berdasarkan  keputusan  Bupati Batang  Hari  Nomor  244  Tahun  2010  tertanggal  19  Mei  2010  telah  ditetapkan  nama-nama petani  plasma  kebun  kelapa  sawit  program  kemitraan  1000  ha  sebagai  kompensasi  dari PT.Asiatic Persada kepada masyarakat Suku Anak Dalam di Kecamatan Bajubang Kabupaten Batang Hari sebanyak 771 kepala keluarga dari 2.964 kepala keluarga  yang mengaku sebagai Suku Anak Dalam
Berdasarkan  data  tersebut  mungkin  kita  beranggapan  bahwa  kasus  sengketa  yang  terjadi antara Suku Anak Dalam dengan PT.Asiatic Persada tersebut telah menemui penyelesaiannya. Namun kenyataan dilapangan tidaklah demikian, pada perkembangannya pola kemitraan 1000 ha  ini  di  tolak  kelompok  masyarakat  Suku  Anak  Dalam  yang  lain,  dengan  beberapa  alasan antara  lain,  lokasi  yang  dimitrakan  tidak  jelas,  pola  kemitraannya  tidak  jelas,  serta  terdapat kelompok Suku Anak Dalam yang tidak terakomodir dalam pola kemitraan tersebut.
Dengan  seiringnya  waktu,  sengketa  yang  terjadi  antara  Suku  Anak  Dalam  dengan PT.Asiatic  Persada  telah  dilakukan  upaya-upaya  penyelesaian,  pada  bulan  desember  2011, selain  771  kepala  keluarga  Suku  Anak  Dalam  penerima  pola  kemitraan  1000  ha,  pemerintah Kabupaten  Batang  Haritelah  melakukan  identifikasi  dan  verifikasi  terhadap  masyarakat  Suku Anak Dalam, dengan jumlah 1,908 jiwa dengan perincian sebagai berikut:
1) Kelompok 113-3 dusun
941 Jiwa ( Tanah Menang, Pinang Tinggi, dan Padang Salak) 2) Kelompok Pompa Air pimpina Idris Kuris 215 Jiwa
secara musyawarah antara pihak yang bersengketa atau difasilitasi pemerintah sesuai Inpres No.3 Tahun 2000 tentang Koordinasi Penanggulangan Masalah Pertambangan Tanpa Izin. g. Dokumen penyelesaian dan perkembangan penyelesaian masalah tersedia di kantor manajer plasma; atau koperasi atau kelompok tani atau Tim Terpadu.
3) Kelompok Kopsad pimpinan Mahyudin 212 Jiwa 4) Kelompok Bungku pimpinan Herman Basyir 44 Jiwa 5) Kelompok Bungku pimpinan Mat Tapis 291 Jiwa 6) Kelompok Nyogan Pimpinan Harun MD 159 Jiwa 7) Kelompok Lainnya ( kamerin, Belanco, Bakok) 4 Jiwa 8) Kelompok Tidak Punya Tumenggung 42 Jiwa Total 1.908 Jiwa.
Seiring  dengan  perkembangannya  PT.Asiatic  Persada  mengajak  kelompok-kelompok masyarakat Suku Anak dalam untuk melakukan mediasi bersama Tim Mediasi Gabungan yang terdiri  dari  Pemerintah  Provinsi  Jambi,  Pemerintah  Kabupaten  Batang  Hari,  dan  CAO (Compliance  Advisor/  Ombudsman) .  Dengan  menyusun  nota  kesepahaman  (MoU)  melalui mediasi.Disepakatilah  beberapa  prakondisi  yang  harus  disepakati  sebelum  meneruskan pembahasan MoU. Memulai mediasi antara lain:

## 1) Ganti rugi masyarakat yang digusur
a. Pada  tanggal  23  dan  24  Februari  2012  telah  dilaksanakannya  pertemuan  antara PT.Asiatic  Persada  dengan  kelompok  tergusur  dengan  agenda  perundingan  nilai besaran  ganti  ruginya.  Pertemuan  ini  dihadiri  oleh  Tim  Mediasi  Gabungan  sebagai Pengamat.
b. Pada tanggal 7 Maret 2012 bertempat di Hotel Harvest telah dilaksanakan ganti rugi penggusuran  antara  PT.Asiatic  Persada  dengan  kelompok  tergusur.  Proses  ini disaksikan oleh Tim Mediasi Gabungan.
c. Kelompok  dusun  tuo  pinang  tinggi  meminta  hak  pengelolaan  kebun  di  lokasi  yang diklaim sebagai tanah ulayat mereka.
d. Kelompok  113  yang  terdiri  dari  3  dusun  (  Tanah  Menang,  Pinang  Tinggi,  dan Padang Salak) dua dusun diantaranya yaitu dusun Pinang Tinggi dan Dusun Padang Salak  bergabung  menjadi  Kelompok  Tuo  Pinang  Tinggi  bersedia  untuk  melakukan mediasi  oleh  Tim  Mediasi  Gabungan.  Sementara  dusun  Tanah  Menang  tidak bersedia  dimediasi.  Karena  dusun  Tanah  Menang  meminta  yang  memediasi  adalah Pemerintahan Kabupaten Batang Hari.
e. Pada  tanggal  8  Maret  2012  bertempat  di  Hotel  Abadi  telah  dilakukan  perundinga antara  PT.Asiatic  Persada  dengan  kelompok  dusun  Tuo  Pinang  Tinggi  yang dimediasi  oleh  Tim  Mediasi  Gabungan  dan  disepakati  bahwa  kelompok  dusun  Tuo Pinang  Tinggi  dapat  mengelola  400  ha  kebun  sawit  yang  mencakup  pemanenan, pruning,  weeding  dan  pembersihan  lahan  yang  semuanya  dibayar  oleh  PT.Asiatic Persada,  dengan  catatan  hak  pengelolaan  berakhir  jika  proses  perundingan  telah selesai. viii
Sementara proses mediasi berlangsung antara Pemerintah Kabupaten Batang Hari dengan kelompok  Dusun  Tanah  Menang,  keompok  Dusun  Tanah  Menang  melakukan  unjuk  rasa  ke Pemerintahan  Provinsi  yang  difasilitasi  oleh  STN  menuntut  enclave  (lahan  pemilik  pihak ketiga)  seluas  3.614  ha,  karena  menurut  mereka  yang  berdasarkan    hasil  kesepakatan  dengan
BPN  RI  tertanggal  20  Desember  2011  telah  menetapkan  hak  mereka  untuk  enclave  lahan seluas 3.614 ha.
Setelah  dipelajari  oleh  Pemerintah  Provinsi  Notulen  pertemuan  Suku  Anak  Dalam Kelompok  113/STN  dengan  BPN  RI  pada  tanggal  20  Desember  2011,  menurut  Pemerintah Provinsi Jambi tidak ada klausul yang menyatakan bahwa BPN RI menyepakati enclave lahan seluas 3.614 ha. Tetapi klausulnya berbunyi “Bahwa BPN RI akan berkordinasi untuk segera menindaklanjuti  tuntutan  pengembalian  tanah  ulayat/adat  seluas  3.614  ha  yang  di  klaim  oleh Suku Anak Dalam kelompok 113 tersebut”. ix
Untuk  memperjelas  hal  di  atas  Pemerintah  Provinsi  Jambi  tanggal  19  Maret  2012 menyurati  BPN  RI  melalui  surat  Nomor:  S-520.52/854/SETDA-EKBANG  SDA  4.2/III/2012 perihal  konflik  lahan  antara  Suku  Anank  Dalam  113  dengan  PT.Asiatic  Persada,  dan mengundang  BPN  RI  untuk  dapat  hadir  pada  pertemuan  kordinasi  terpadu  membahas  hal tersebut.
Setelah disuratinya BPN RI oleh Pemerintah Provinsi  Jambi pada tanggal 19 Maret 2012 BPN RI melalui surat Nomor 963/25.2-500/III/2012 mengharapkan Pemerintah Provinsi Jambi membentuk Tim dengan melibatkan instansi terkait di jajaran Pemprov Jambi, Pemkab Batang Hari, serta melibatkan Kanwil BPN Provinsi Jambi.
Dari  hasil  peninjauan  lapangan  oleh  tim  terpadu  dapat  disimpulkan  bahwa  perusahaan perkebunan  telah  melakukan  ganti  rugi  yang  secara  prosedural.  Berdasarkan  hasil  penelitian ditemukan permasalahan di  Desa  Bungku  yaitu lahan-lahan masyarakat  tersebut  banyak  yang tidak  memiliki  surat  tanah.  Namun  masyarakat  tetap  mengklaim  bahwa  tanah  yang  mereka miliki  berasal  dari  turun  temurun,  namun  mereka  tidak  dapat  membuktikan  letak  dan  posisi, peta  tanah  serta  tidak  dilakukannya  pemanfaatan  tanah  dengan  baik  atau  tanahnya  dibiarkan terbengkalai.
5.2. Perananan  Pemerintah  Daerah  terhadap  penyelesaian  sengketa  perkebunan  antara perusahaan  perkebunan  sawit  PT.  Asiatic  Persada  dengan  Suku  Anak  Anak  Dalam Batin 9 Desa Bungku
Konflik  perebutan  lahan  antara  perusahaan  perkebunan  kelapa  sawit  dengan  masyarakat Suku Anak Dalam merupakan konflik  yang sudah lama terjadi. Perusahaan perkebunan sawit ini  semula  bernama  PT  BDU,  mendapatkan  izin  konsesi  sejak  tahun  1986  melalui  SK  No 46/SHSUDA/1986 berupa HGU. Izin HGU perusahaan tersebut dikeluarkan satu tahun setelah diterbitkannya  Keputusan  Gubernur  Kepala  Daerah  Tingkat  1  Jambi  No  188.4  /599/  Tahun 1985  tentang  pencadangan  tanah  seluas  40  ribu ha  untuk  PT  BDU  untuk  penggunaan  Proyek Perkebunan  Sawit.  Surat  Keterangan  tersebut  diterbitkan  oleh  Badan  Koordinasi  Penanaman Modal Daerah (BKPMD). Namun, setahun setelah diterbitkannya izin HGU perusahaan seluas 20  ribu  ha  pada  tahun  1987,  Balai  Inventarisasi  Tata  Guna  Hutan  mengeluarkan  SK  yang menyatakan  bahwa  dari  40  ribu  ha  lahan  yang  dicadangkan  untuk  perusahaan  perkebunan, hanya sebesar 27.150 ha yang bisa dilepaskan untuk kepentingan perkebunan sawit perusahaan. Sementara itu, izin HGU yang sudah dikeluarkan satu tahun sebelumnya itu pada tahun 1986, luasnya mencapai 20.000 ha x .
Pada  tanggal  8  Januari  2014,  diadakan  pertemuan  antara  Tim  Terpadu  Penanganan Gangguan  Keamanan  Kabupaten  Batang  Hari  dan  Perwakilan  Suku  Anak  Dalam  dimana notulen rrapat sebagai berikut:
1) Warga Suku Anak Dalam sejumlah 2.049 orang yang terdiri dari 14 kelompok sudah di validasi untuk ditempatkan.
2) Lembaga  Adat  Batang  Hari  meminta  kepada  SAD  untuk  kembali  ke  daerah  Batin (lokasi di sekitar Desa Bungku), untuk melakukan validasi.
3) Perusahaan  perkebunan  sementara  sudah  melepaskan  areal  2.000  hektar  dari  3.550 hektar  yang  dituntut,  serta  memberikan  areal  yang  sudah  dilepaskan  tersebut  untuk penghidupan sementara menjelang pelepasan seluruhnya.
4) Tim terpadu memberi waktu 3 X 24 jam bagi warga SAD yng melakukan demonstrasi dan pendudukan untuk meninggakan lokasi demonstrasi dan pendudukan tersebut.
Hasil  dari  mediasi  tim  terpadu  tersebut  dikeluarkan  sebuah  rekomendasi  yang  hasilnya adalah Surat Keputusan Bupati Batang Hari Nomor 180 Tahun 2014 tentang Penetapan Nama- Nama Serta Peta Lokasi Warga Suku Anak Dalam Penerima Lahan Kompensasi Seluas 2.000 Hektar Dari Perusahaan Perkebunan di Desa Bungku, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batang Hari. Surat Keputusan Bupati tersebut menyebutkan sebagai berikut: xi
1. Warga  Suku  Anak  Dalam  penerima  kompensasi  lahan  seluas  2.000  hektar  dari perusahaan  di  dasarkan  pada  rumpun  keturunan  nenek  empat  puyang  delapan  yang terdiri dari:
➢ Rumpun  keturunan  Pesirah  Pintang  Iman  dengan  jumlah  41  Kepala  Keluarga, dengan luasan lahan 82 hektar.
➢ Rumpun  keturunan  Betok  dengan  jumlah  105  Kepala  Keluarga  dengan  luasan lahan 210 hektar.
➢ Rumpun  keturunan  Depati  Slemang  dengan  jumlah  64  Kepala  Keluarga,  dengan luasan lahan 128 hektar
➢ Rumpun keturunan Krio Balam dan Sukonian dengan jumlah 72 Kepala Keluarga dengan uasan lahan 144 hektar.
➢ Rumpun  keturunan  Jemud  Lilit  dan  Serat  dengan  jumlah  83  Kepala  Keluarga dengan luasan lahan 166 hektar.
➢ Rumpun  Keturunan  Alam  Kunci  dengan  jumlah  97  Kepala  Keluarga  dengan luasan lahan 194 hektar.
➢ Rumpun Keturunan Alam Semu dan Srimanis dengan jumlah 14 Kepala Keluarga dengan luasan lahan 28 hektar.
➢ Rumpun Keturunan Alam Seli dengan jumlah 81 Kepala Keluarga dengan luasan lahan 162 hektar.
➢ Rumpun  Keturunan  Debalang  Batin  dengan  jumlah  16  Kepala  Keluarga  dengan luasan lahan 32 hektar.
➢ Rumpun  Keturunan  Depati  Jaring  dengan  jumlah  49  Kepala  Keluarga  dengan luasan lahan 98 hektar.
➢ Rumpun  Keturunan  Pencerah  Krio  Keji  dengan  jumlah  128  Kepala  Keluarga dengan luasan lahan 256 hektar.
➢ Rumpun  Keturunan  Puyang  Spendet  dengan  jumlah  93  Kepala  Keluarga  dengan luasan lahan 186 hektar.
➢ Rumpun Keturunan Sedin Selangguk dengan jumlah 50 Kepala Keluarga dengan luasan lahan 100 hektar.
➢ Rumpun Keturunan Mangkuh Tampit dengan jumlah 29 Kepala Keluarga dengan luasan lahan 58 hektar.
➢ Rumpun Keturunan Ali Seman dengan jumlah 25 Kepala Keluarga dengan luasan lahan 50 hektar.
➢ Rumpun  Keturunan  Prencam  Bukit  XII  dengan  jumlah  14  Kepala  Keluarga dengan luasan lahan 28 hektar.
➢ Rumpun  Keturunan  Puyang  Keji  dengan  jumlah  33  Kepala  Keluarga  dengan luasan lahan 66 hektar.
2. Lokasi  lahan  fasilitas  umum  seluas  24  hektar  dimanfaatkan  secara  bersama-sama  oleh seluruh rumpun keturunan Nenek Empat  Puyang  Delapan untuk  dimanfaatkan sebagai sarana dan prasarana umum setellah mendapat persetujuan dari Pemerintah Kabupaten Batang Hari.
3. Penetapan  lokasi  lahan  warga  Suku  Anak  Dalam  penerima  lahan  kompensasi didasarkan pada hasil pemetaan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Batang Hari.
4. Nama-nama warga Suku Anak Dalam penerima lahan kompensasi seluas 2.000 hektar, selanjutnya menyusun perjanjian kerjasama dengan pihak perusahaan perkebunan yang difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten Batang Hari dengan mengikutsertakan Lembaga Adat Kabupaten Batang Hari.
5. Bupati  dapat  melakukan  pencabutan  dan  atau  penggantian  nama-nama  warga  Suku Anak  Dalam  apabila  melakukan  pelanggaran  hak  dan  kewajiban  serta  menyampaikan data yang tidak benar.
Kemudian  berdasarkan  keputusan  Tim  Terpadu  Batanghari  untuk  memberikan  solusi penyelesaian  sengketa,  adalah  dengan  menyerahkan  Kebun  kelapa  sawit  seluas  2000  ha  yang berada  diatas  Tanah  Negara  yang  dikuasai  tanpa  hak  oleh  PT.Jamer  Tulen  dan  PT.Maju Perkasa  Sawit  untuk  penghidupan  sementara  Suku  Anak  Dalam  Batin  Sembilan.  Namun begitu,  lahan  seluas  2.000  hektar  tersebut  berada  di  luar  Hak  Guna  Usaha  perusahaan perkebunan.  Lahan  seluas  2.000  hektar  ini  diluar  dari  kesepakatan  sebelumnya,  yakni kesepakatan  pengukuran  ulang  HGU  perusahaan  seluas  3.550  hektar.  Lahan  2.000  hektar tersebut,  diketahui  dari  penelitian  ini  digunakan  untuk  kemitraan  inti  plasma  antara  pihak perusahaan  dan  warga  Suku  Anak  Dalam.  Pada  saat  penelitian  dilakukan,  belum  ada pengukuran    lahan  3.550  hektar  kepada  warga  Suku  Anak  Dalam  berdasarkan  hasil kesepakatan sebelumnya.

## 6. KESIMPULAN DAN SARAN
6.1. Mekanisme  penyelesaian  sengketa  perkebunan  antara  perusahaan  perkebunan  sawit PT. Asiatic Persada dengan Suku Anak Anak Dalam Batin IX Desa Bungku
Seiring  dengan  perkembangannya  PT.Asiatic  Persada  mengajak  kelompok-kelompok masyarakat Suku Anak dalam untuk melakukan mediasi bersama Tim Mediasi Gabungan yang terdiri  dari  Pemerintah  Provinsi  Jambi,  Pemerintah  Kabupaten  Batang  Hari,  dan  CAO (Compliance  Advisor/  Ombudsman) .  Dengan  menyusun  nota  kesepahaman  (MoU)  melalui mediasi.Disepakatilah  beberapa  prakondisi  yang  harus  disepakati  sebelum  meneruskan pembahasan MoU. Memulai mediasi  antara lain:  1. Ganti rugi  masyarakat  yang digusur  Pada tanggal  23  dan  24  Februari  2012  telah  dilaksanakannya  pertemuan  antara  PT.Asiatic  Persada dengan kelompok tergusur dengan agenda perundingan nilai besaran ganti ruginya. Pertemuan ini  dihadiri  oleh  Tim  Mediasi  Gabungan  sebagai  Pengamat.  Pada  tanggal  7  Maret  2012
bertempat  di  Hotel  Harvest  telah  dilaksanakan  ganti  rugi  penggusuran  antara  PT.Asiatic Persada  dengan  kelompok  tergusur.  Proses  ini  disaksikan  oleh  Tim  Mediasi  Gabungan. Kelompok  dusun  tuo  pinang  tinggi  meminta  hak  pengelolaan  kebun  di  lokasi  yang  diklaim sebagai tanah ulayat mereka. Kelompok 113 yang terdiri dari 3 dusun ( Tanah Menang, Pinang Tinggi,  dan  Padang  Salak)  dua  dusun  diantaranya  yaitu  dusun  Pinang  Tinggi  dan  Dusun Padang  Salak  bergabung  menjadi  Kelompok  Tuo  Pinang  Tinggi  bersedia  untuk  melakukan mediasi  oleh  Tim  Mediasi  Gabungan.  Sementara  dusun  Tanah  Menang  tidak  bersedia dimediasi.  Karena  dusun  Tanah  Menang  meminta  yang  memediasi  adalah  Pemerintahan Kabupaten Batang Hari. Pada tanggal 8 Maret 2012 bertempat di Hotel Abadi telah dilakukan perundinga  antara  PT.Asiatic  Persada  dengan  kelompok  dusun  Tuo  Pinang  Tinggi  yang dimediasi  oleh  Tim  Mediasi  Gabungan  dan  disepakati  bahwa  kelompok  dusun  Tuo  Pinang Tinggi dapat mengelola 400 ha kebun sawit yang mencakup pemanenan, pruning, weeding dan pembersihan  lahan  yang  semuanya  dibayar  oleh  PT.Asiatic  Persada,  dengan  catatan  hak pengelolaan berakhir jika proses perundingan telah selesai.
6.1. Perananan  Pemerintah  Daerah  terhadap  penyelesaian  sengketa  perkebunan  antara perusahaan  perkebunan  sawit  PT.  Asiatic  Persada  dengan  Suku  Anak  Anak  Dalam Batin 9 Desa Bungku
Dalam  penyelesaian  sengketa  perkebunan  PT.Asiatic  Persada  mengajak  kelompok- kelompok  masyarakat  Suku  Anak  dalam  untuk  melakukan  mediasi  bersama  Tim  Mediasi Gabungan  yang  terdiri  dari  Pemerintah  Provinsi  Jambi,  Pemerintah  Kabupaten  Batang  Hari, dan  CAO            (Compliance  Advisor/  Ombudsman).  Dengan  menyusun  nota  kesepahaman (MoU)  melalui  mediasi.Disepakatilah  beberapa  prakondisi  yang  harus  disepakati  sebelum meneruskan  pembahasan  MoU.  Memulai  mediasi  antara  lain:    Ganti  rugi  masyarakat  yang digusur  dan  mediasi  dengan  kelompok  tergusur.  Proses  ini  disaksikan  oleh  Tim  Mediasi Gabungan.  pertemuan  antara  Tim  Terpadu  Penanganan  Gangguan  Keamanan  Kabupaten Batang Hari dan Perwakilan Suku Anak Dalam dimana notulen rrapat sebagai berikut:
1) Warga Suku Anak Dalam sejumlah 2.049 orang yang terdiri dari 14 kelompok sudah di validasi untuk ditempatkan.
2) Lembaga  Adat  Batang  Hari  meminta  kepada  SAD  untuk  kembali  ke  daerah  Batin (lokasi di sekitar Desa Bungku), untuk melakukan validasi.
3) Perusahaan  perkebunan  sementara  sudah  melepaskan  areal  2.000  hektar  dari  3.550 hektar  yang  dituntut,  serta  memberikan  areal  yang  sudah  dilepaskan  tersebut  untuk penghidupan sementara menjelang pelepasan seluruhnya.
4) Tim terpadu memberi waktu 3 X 24 jam bagi warga SAD yng melakukan demonstrasi dan pendudukan untuk meninggakan lokasi demonstrasi dan pendudukan tersebut.
Hasil dari mediasi tim terpadu tersebut dikeluarkan sebuah rekomendasi yang hasilnya adalah Surat Keputusan Bupati Batang Hari Nomor 180 Tahun 2014 tentang Penetapan Nama-Nama Serta Peta Lokasi Warga Suku Anak Dalam Penerima Lahan Kompensasi Seluas 2.000 Hektar Dari Perusahaan Perkebunan di Desa Bungku, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batang Hari.

## Daftar Pustaka
Aziz Saliba, 2001, Rebus sic stantibus: A Comparative Survey , Murdoch University Electronic Journal of Law.
Bungin, Burhan, 2004, Metode Penelitian Kualitatif , Rajawali Pers, Jakarta.I Made Widnyana,
2009, Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) , Fikahati Aneska,  Jakarta.
Dorkas  Inoq  et  al,  2014, Tinjauan  Yuridis  Penyelesaian  Sengketa  Bisnis  Perkebunan  Kelapa Sawit melalui Hukum Adat Uyan Tiga Tawai Dayak Kenyah , Jurnal Beraja Niti, Vol.3 No. 1, ISSN : 2337-4608.
http://www.newshanter.com/?p=4200.
John  Mc  Carthy  et  al,  2010, Regulating  the  Oil  Palm  Boom:  Assessing  the  Effectiveness  of Environmental  Governance  Approaches  to  Agro-industrial  Pollution  in  Indonesia , Law  and  Policy  Journal,  Baldy  Center  for  Law  and  Social  Policy,  Vol.  32,  ISSN 0265–8240.
Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
Madjedi  Hasan,  2005, Pacta  Sunt  Servanda,  The  Principle  and  its  Application  in  Petroleum Production Sharing Contract , PT Fikahati Aneska, Jakarta.
Marzuki, 1995, Metodologi Riset , BPFE-UII.
Mu’adih  Sholih,  2010, Penyelesaian  Sengketa  Hak  Atas  Tanah  Perkebunan  Dengan  Cara Litigasi Dan Non-Litigasi , cetakan I, Prestasi Pustakaraya, Jakarta.
Nancy  K.  Kubasek  and  Gary  S  Silverman,  1997, Environmental  Law ,  Prentice  Hall,  Upper Saddle River, New jersey.
Peraturan  Menteri  Pertanian  Nomor  19/Permentan/OT.140/3/2011  tentang  Pedoman Perkebunan  Kelapa  Sawit  Berkelanjutan  Indonesia  ( Indonesian  Sustainable  Palm Oil/ISPO ).
R.  Banakar  &  M.  Travers,  2005, Theory  and  Method  in  Socio-Legal  Research ,  Onati:  Hart Publishing Oxford and Portland Oregon.
Rudianto  Salmon  Sinaga,  2011, Masalah  Hukum  Perjanjian  Kemitraan  Inti  Plasma Perkebunan Kelapa  Sawit (Studi Kasus  Pada PT. SHM dengan Koperasi PGH) dan Tindakan Notaris dalam Menghadapi Perjanjian Kemitraan Inti Plasma Perkebunan Kelapa Sawit , Tesis, Universitas Indonesia.
Suharsimi  Arikunto,  2006, Prosedur  Penelitian  Suatu  Pendekatan  Praktik ,  PT.  Rineka  Cipta, Jakarta.
Sutrisno Hadi, 1995, Metodologi Riset , Andi Offset, Yogyakarta.
Takdir  Rahmadi,  1996, Mekanisme  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  Lingkungan ,  Makalah Penataran  Hukum  Lingkungan,  Proyek  Kerjasama  Hukum  Indonesia-Belanda,  FH Unair Surabaya.
Undang-undang Adat Simbur Cahaya.
Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.
www.nadrac.gov.au/www/nadrac/nadrac.nsf/Page/What_is_ADR Conciliation>. www.nolberita.com.

## Endnote
i Seketariat  Daerah  Pemerintah  Provinsi  Jambi,  Perkembangan  Permasalahan  PT  Asiatic Persada Dengan Kelompok Masyarakat SAD/Masyarakat berdampak.
ii Lihat  dalam  Alinea  ke-5  Penjelasan  Undang-undang  Nomor  39  Tahun  2014  Tentang Perkebunan.
iii Takdir Rahmadi, 1996, Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa Lingkungan , Makalah Penataran  Hukum  Lingkungan,  Proyek  Kerjasama  Hukum  Indonesia-Belanda,  FH Unair Surabaya, hal 2-3.
iv www.nadrac.gov.au/www/nadrac/nadrac.nsf/Page/What_is_ADR Conciliation>, diakses pada tanggal 09 November 2015.
v Ibid hlm 4.
vi Bungin M.Burhan. Metodelogi Penelitian Kuantitatif : Komunisasi, Ekonomi dan Kebijakan
Publik serta ilmu-ilmu Sosial Lainnya, Jakarta, Kencana, 2010 hal.43.
vii Seketariat Daerah Pemerintah Provinsi Jambi, Perkembangan Permasalahan PT Asiatic
Persada Dengan Kelompok Masyarakat SAD/Masyarakat berdampak
viii Seketariat Daerah Pemerintah Provinsi Jambi, Perkembangan Permasalahan PT Asiatic
Persada Dengan Kelompok Masyarakat SAD/Masyarakat berdampak
ix Seketariat Daerah Pemerintah Provinsi Jambi, Perkembangan Permasalahan PT Asiatic Persada Dengan Kelompok Masyarakat SAD/Masyarakat berdampak
x Rai Sita, 2016, Jalan Panjang Perjuangan Suku Anak Dalam (SAD) 113 Melawan Perusahaan Perkebunan Sawit PT. Asiatic Persada , Laporan Komnas HAM, Konflik Agraria Masyarakat Hukum Adat Atas Wilayahnya di Kawasan Hutan, Jakarta, hal.
197.
xi Surat keputusan Bupati Batang Hari Nomor 180 Tahun 2014.