## EKASAKTI JURNAL PENELITIAN & PENGABDIAN
(EJPP)
Doi: Lisensi: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Diterima: 20 Januari 2022 ,   Diperbaiki: 16 April 2022, Diterbitkan: 31 Mei 2022

## PUTUSAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA TERHADAP ANAK OLEH HAKIM PADA PUTUSAN NOMOR: 5/PID.SUS-ANAK/2020/PN PDP
Rifka Zuwanda 1 , Rangga Prayitno 2
1) Universitas  Nahdlatul  Ulama  Sumatera  Barat,  Padang,  Sumatera  Barat,  Indonesia, rifkazuwanda2017@gmail.com
2) Universitas  Nahdlatul  Ulama  Sumatera  Barat,  Padang,  Sumatera  Barat,  Indonesia, ranggaprayitno0@gmail.com
Corresponding Author: rifkazuwanda2017@gmail.coM
Abstract: A criminal conspiracy to commit a crime of narcotics abuse as an intermediary in buying and selling narcotics carried out by children is charged by the public prosecutor with Article 114 paragraph (1) with a sentence of life imprisonment or a minimum prison sentence of  5  years  and  a  maximum  prison  sentence  of  20  years.  In  a  case  that  occurred  in  the jurisdiction of the Padang Panjang District Court, a child with the initials MB together with Witness  Farhan  Dwi  Ghani  carried  out  an  attempt  or  an  evil  conspiracy  to  commit  a criminal  act  of  narcotics  and  narcotics  precursors,  without  rights  or  against  the  law  as intended  in  Article  127  paragraph  (  1)  letter  a  of  Law  Number  35  of  2009  concerning Narcotics which in plant form weighs more than 1 Kilogram or more than 5 marijuana trees.
Keywords: Judge's decision, criminal acts, narcotics, naughty children, criminal sanctions
Abstrak: Pemufakatan  jahat  melakukan  tindak  pidana  penyalahgunaan  narkotika  sebagai perantara jual beli narkotika yang dilakukan oleh anak didakwa oleh penuntut umum dengan Pasal 114 ayat (1) hukuman penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan  pidana  penjara  paling  lama  20    tahun.  Dalam  perkara  yang  terjadi  di  wilayah  hukum Pengadilan  Negeri  Padang  Panjang  bahwa  anak  dengan  inisial  MB  bersama-sama  dengan Saksi  Farhan  Dwi  Ghani  melakukan  percobaan  atau  pemufakatan  jahat  untuk  melakukan tindak pidana narkotika dan Prekusor narkotika, tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana dimaksud pada  Pasal  127 ayat  (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35  Tahun 2009 tentang Narkotika yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 Kilogram atau melebihi 5 batang pohon jenis ganja.
Kata Kunci: putusan Hakim, tindak pidana, narkotika, anak nakal, sanksi pidana

## PENDAHULUAN
Pembangunan nasional  bertujuan  untuk  mewujudkan  suatu  masyarakat  yang  adil  dan  makmur  yang merata material  dan  spiritual  berdasarkan  pancasila  dan  Undang  –  undang  Dasar  Republik Indonesia  1945  dalam  wadah  suatu  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  yang  merdeka,
berdaulat,  bersatu  dalam  suasana  perikehidupan  bangsa  yang  aman,  tentram,  tertib,  dan dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai 1 .
Pembangunan nasional tidak bisa lepas dari kehidupan manusia sebagai sarana utama. Sumber  daya  manusia  hal  yang  paling  penting  dalam  melaksanakan  pembangunan  karena pembangunan  tidak  akan  berjalan  tanpa  dilandasi  dengan  sumber  daya  manusia  yang berkualitas. Oleh karena itu, pembangunan sumber daya manusia menjadi prioritas. Dengan meningkatnya  kualitas  sumber  daya  manusia,  dapat  menjadikan  modal  dalam  berkompetisi diera globalisasi saat ini.
Penyalahgunaan narkotika telah lama menjadi masalah yang serius di berbagai Negara terutama  di  Indonesia,  terkhususnya  mengenai  keikutsertaan  anak  dalam  penyalagunaan narkotika telah memasuki tingkatan yang memprihatinkan. Menurut Bidang Kesehatan KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia), Siti Hikmawati mengatakan bahwa dari total 87 juta anak yang berusia maksimal 18 (delapan belas) tahun tercatat 5,9 juta yang terpapar sebagai pecandu  narkotika,  27%  diantaranya  adalah  anak-anak,  yakni,  1,6  juta  anak  sebagai pengedar. 2 Salah  satu  upaya  untuk  menyelesaikan  masalah  penyalahgunaan  narkotika  dan psikotropika  oleh  anak  yaitu  dengan  mengadili  perkara  anak  nakal  dalam  pengadilan  anak yang  berada  langsung  dibawah  Peradilan  Umum  sesuai  dengan  Undang-Undang  yang berlaku.  Hakim  dalam  hai  ini  harus  mempertimbangkan  keadaan  anak  agar  tidak  merusak masa depannya. Dalam penanganan anak pelaku tindak pidana diperlukan pendekatan khusus yang berbeda dengan pelaku dewasa. 3 Apabila peradilan anak difokuskan pada kesejahteraan anak,  maka  diperlukan  pendekatan  khusus  dalam  masalah  perlindungan  hukum  bagi  anak dalam proses peradilan anak. dan dapat dilihat dalam Declaration of the Right of the Child, SMR-JJ (The Bejing Rules) maupun dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak. 4
Penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya akhirakhir  ini semakin marak  di  Indonesia.  Adapun  yang  dimksud  narkotika  menurut  Pasal  1  Angka  1  Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah sebagai berikut :
“Narkotika  adalah  zat  atau  obat  yang  berasal  dari  tanaman  atau  bukan  tanaman,  baik sintetis  maupun  semisintetis  yang  dapat  menyebabkan  penurunan  atau  perubahan kesadaran,  hilangnya  rasa,  mengurangi  sampai  menghilangkan  rasa  nyeri,  dan  dapat menimbulkan  ketergantugan,  yang  dibedakan  dalam  golongan-golongan  sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini”.
Sehingga tujuan peradilan pidana anak harus dapat dicapai, apabila tidak tercapai maka dapat  menimbulkan  kerugian  pada  masyarakat,  delinkuen  dan  keluarganya.  Pemufakatan jahat  melakukan  tindak  pidana  penyalahgunaan  narkotika  sebagai  perantara  jual  beli narkotika yang dilakukan oleh anak didakwa oleh penuntut umum dengan Pasal 114 ayat (1) yang  menjerat  dengan  hukuman  penjara  seumur  hidup  atau  pidana  penjara  paling  singkat  5
1 Dirjen Dikti Depdikbud, Bahan Penataran dan Referensi Penataran , Jakarta, 1993, hlm 200
2 Chae  Khairil  Anwar, Badan  Narkotika  Nasional,  Menggalang  Aksi  Dalam  Upaya  Pencegahan  dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dan Prekursor Narkotika ,,hlm.1.
3 Suwantji  Sisworahardjo, Hak-Hak  Anak  dalam  Proses  Peradilan  Pidana ,  Yayasan  LBH  Indonesia dan Rajawali, Jakarta, 1986, hlm.33
4 Ni  Made  Sadhi  Astuti, Peranan  Hakim  dalam  Peradilan  Pidana  untuk  Mewujudkan  Perlindungan dan  Kesejahteraan  Anak ,  Pidato  Pengukuhan  Jabatan  Guru  Besar  dalam  Ilmu  Hukum  pada  Fakultas  Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 1998, hlm.2.
(lima)  tahun  dan  pidana  penjara  paling  lama  20  (dua  puluh)  tahun.  Dalam  perkara  yang terjadi  di  wilayah  hukum  Pengadilan  Negeri  Padang  Panjang  tepatnya  di  Kelurahan  Tanah Hitam,  Kecamatan  Padang  Panjang  Barat,  Kota  Padang  Panjang  bahwa  anak  dengan  inisial MB bersama-sama dengan Saksi Farhan Dwi Ghani pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan Prekusor  narkotika,  tanpa  hak  atau  melawan  hukum  menawarkan  untuk  dijual,  menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada  Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35  tahun  2009  tentang  Narkotika  yang  dalam  bentuk  tanaman  beratnya  melebihi  1  (satu) Kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon jenis ganja.

## METODE PENELITIAN
Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis.  Pendekatan  yang digunakan adalah pendektan  yuridis  normatif  sebagai  satu-satunya  pendekatan  yang  digunakan,  yuridis normatif  adalah  pendekatan  yang  dilakukan  berdasarkan  bahan  hukum  utama  dengan  cara meneelah  teori-teori,  konsep-konsep,  asas-asas  hukum  serta  peraturan  perundang-undangan yang  berhubungan  dengan  penelitian  ini.  Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah data  sekunder  dan  data  primer.  Kemudian  data  tersebut  dianalisis  secara  kualitatif  dan disajikan dalam bentuk deskriptif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Putusan  Tindak  Pidana  Narkotika  Terhadap  Anak  Oleh  Hakim  Pada  Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pdp
Berdasarkan Pasal 1 poin 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan  (selanjutnya disebut UU Kejaksaan) pengertian  Penuntut Umum adalah  jaksa  yang  diberi  wewenang  oleh  Undang-Undang  untuk  melakukan  penuntutan dan  melaksanakan  penetapan  hakim.35  Sebagai  salah  satu  aparat  penegak  hukum, Penuntut  Umum  juga  diberi  wewenang  khusus  dalam  menjalankan  tugas  dan  fungsinya, sebagaimana  yang  terdapat  dalam  Pasal  14  KUHAP  diantaranya  yaitu  membuat  surat dakwaan dan melakukan penuntutan.
Surat dakwaan merupakan surat/akte yang memuat perumusan tindak pidana yang didakwakan  kepada  terdakwa,  perumusan  mana  ditarik  dan  disimpulkan  dari  hasil pemeriksaan penyidikan dihubungkan dengan rumusan Pasal tindak pidana yang dilanggar dan  didakwakan  pada  terdakwa,  dan  surat  dakwaan  tersebutlah  yang  menjadi  dasar pemeriksaan  bagi  hakim  dalam  sidang  pengadilan,  isi  dari  surat  dakwaan  memuat  antara lain:
Dakwaan  primer  Pasal  114 ayat  (2)  Jo  Pasal  132  ayat  (1)  Undang-  Undang  RI Nomor  35  Tahun  2009  Tentang  Narkotika Jo Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012 Tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  dimana  anak  yang  melakukan  tindak  pidana percobaan dan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menjadi  perantara  dalam  jual  beli,  menukar,  menyerahkan  atau  menerima  Narkotika Golongan  I  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  yang  dalam  bentuk  tanaman  beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon.
Dakwaan  subsidair Pasal  111  ayat  (2)  jo  Pasal  132  ayat  (1)  Undang-  Undang  RI Nomor  35  Tahun  2009  Tentang  Narkotika  jo  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012 Tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  dimana  anak  yang  melakukan  tindak  pidana percobaan dan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menjadi  perantara  dalam  jual  beli,  menukar,  menyerahkan  atau  menerima  Narkotika Golongan  I  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  yang  dalam  bentuk  tanaman  beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon.
Dakwaan tersebut di perkuat dengan barang bukti yaitu:
1. 4  (empat)  paket  besar  Narkotika  jenis  ganja  yang  dilakban  warna  kuning  yang ditemukan  dalam  kardus  biscuit  roma  dibalut  dengan  karung  warn  a putih dengan  total  berat  bersih  adalah  3.500  (tiga  ribu  lima  ratus)  gram  yang kemudian  disisihkan  sebanyak  1  (satu)  paket  berisikan  daun  biji  dan ranting diduga  narkotika  tanaman  jenis  ganja  dibungkus  plastik  milik  PT.  Pegadaian dengan  berat  22,44  (dua  puluh  dua  koma  empat  puluh  empat)  gram  guna pemeriksaan laboratorium dari Badan POM RI dan tersisa 20,5337 gram;
2. 1  (satu)  linting  sisa  bekas  pakai  (puntung)  ganja  yang  dicampur  tembakau rokok  dan  Ganja  kering  dalam  kotak  Tupperware  yang  berada  di  atas  lemari garase mobil dengan total berat bersih adalah 5,42 (lima koma empat puluh dua) gram  yang  kemudian  diserahkan  untuk  pemeriksaan  laboratorium  dari  Badan POM RI dan tersisa 4,5894 (empat koma lima delapan sembilan empat) gram;
3. 1 (satu) unit Hp Android merk OPPO warna biru beserta sim card;
4. 1 (satu) unit Sepeda Motor Jenis Vespa warna dongker Nomor Polisi BA  6053 NA;
5. 1 (satu) unit Sepeda Motor Scoppy  Warna merah  hitam Nomor Polisi BA 5425 NR;  Dikembalikan  kepada      Penyidik      Direktorat      Reserse  Narkoba  Polda Sumatera  Barat  untuk  di  pergunakan  dalam  perkara  Farhan  Dwi  Ghani  dan Kevin Dwi Cahyo;
Berdasarkan  dari  dakwaan  penuntut  umum  dan  fakta  yang  ditemukan  di pengadilan, Hakim memutuskan untuk menjatuhkan anak dibebaskan dari dakwaan primer karena  tidak  terbukti  secara  sah  dan  tidak  terbukti  menyakinkan  bersalah  melakukan tindak pidana, Hakim menjatuhkan pidana terhadap anak dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun di  lembaga Pembinaan Khusus  Anak (LPKA)  Kelas  IIB Tanjung Pati dan pidana pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di UPTD Balai Latihan Kerja (BLK) Padang Panjang,  karena  telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak pidana  “Pemufakatan  Jahat  Tanpa  hak  atau  melawan  hukum  menyediakan  Narkotika Golongan  I  dalam  bentuk  Tanaman  dengan  berat  melebihi  1  (satu)  kilogram”, sebagaimana  dalam  dakwaan  subsidair  Penuntut  Umum.  Hakim  Memerintahkan Pembimbing  Kemasyarakatan  untuk  melakukan  pendampingan,  pembimbingan,  dan pengawasan terhadap Anak  selama Anak menjalani masa pidana penjara serta melaporkan perkembangan Anak kepada Jaksa.

## B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Terhadap Anak Di Bawah Umur Pelaku  Tindak  Pidana  Narkotika  Dalam  Putusan  Nomor:  5/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pdp)
Berdasarkan  Hasil  putusan  Hakim  Pengadilan  Negeri  Padang  Panjang  dengan Menjatuhkan  pidana  dengan  penjara  selama  4  (empat)  tahun  di  Lembaga  Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas IIB Tanjung Pati dan pidana pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan  di  UPTD  Balai  Latihan  Kerja  (BLK)  Padang  Panjang,  tidak  luput  dari  berbagai pertimbangan  yang  dilakukan  oleh  Hakim  Pengadilan  Negeri  Padang  Panjang,  berbagai pertimbangan antara lain:
Pertimbangan  Hakim  diawali  dari  pengajuan  tuntutan  dakwaan  dari  Penuntut Umum  dengan  membuktikan  dakwaan  dari  penuntut  umum  mengajukan  11  saksi memberatkan yang menyaksikan bahwa anak telah melakukan tindakan pidana narkotika, pertimbangan  Hakim  Pengadilan  Negeri  Padang  Panjang  berikutnya  mempertimbangkan saksi meringankan yang di ajukan oleh anak sejumlah 3 orang saksi.
Pertimbangan  Hakim  Pengadilan  Negeri  Padang  Panjang  berikutnya  berupa  1) Berita  Berita  Acara  Penimbangan  Kantor  Pegadaian  Cabang  Terandam  Nomor: 594/X/023100/2020  tanggal  10  Oktober  2020,  2)  Laporan  Pengujian  Balai  Besar Pengawas  Obat  dan  Makanan  di  Padang  Nomor:  20.083.99.20.05.0826.K  tanggal  8 Oktober  2020,  3)  Laporan  Pengujian  Balai  Besar  Pengawas  Obat  dan  Makanan  di Padang  Nomor:  20.083.99.20.05.0827.K  tanggal  8  Oktober  2020,  4)  Surat  Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine an. Anak Nomor: SKHP/630/X/2020/RS Bhayangkara tertanggal 9  Oktober  2020.  Selanjutnya  pertimabangan  Hakim  Pengadilan  Negeri  Padang  Panjang penuntut umum mengajukan barak bukti berupa: 1) 1  (satu) linting  sisa bekas pakai  ganja dan  ganja  kering  dalam  kotak tupperware dengan berat bersih 5,42 (lima koma empat dua) gram; 2) 4  (empat)  paket  besar  narkotika  jenis  ganja  dengan  berat bersih  3.500 (tiga ribu lima ratus gram;  3)  1  (satu)  unit handphone android merek Oppo  warna biru;  4)  1  (satu) unit  sepeda  motor  scoppy  warna  merah  hitam  dengan  nomor  polisi BA  5425  NR beserta kunci; 5) 1 (satu) unit sepeda motor jenis vespa dengan nomor polisi BA 6053 NA;
Pertimbangan  Hakim  Pengadilan  Negeri  Padang,  Penuntut  umum  mengajukan dakwaan  primair  berupa  Pasal  114  ayat  (2) jo Pasal  132  ayat  (1)  Undang-Undang  RI Nomor  35  Tahun  2009  Tentang  Narkotika jo Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2012 Tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak,  yang  unsur-  unsurnya adalah  sebagai berikut:  1) Setiap orang;  2) Tanpa hak atau  melawan  hukum; 3) Menawarkan untuk  dijual,  menjual, membeli,  menerima,  menjadi  perantara  dalam  jual  beli,  menukar  atau  menyerahkan narkotika golongan  I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon; 4) Percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana  Narkoti  ka  dan  Prekusor  Narkotika;  Pertimbangan  Hakim  Pengadilan  Negeri Padang  Penuntut  umum  mengajukan  dakwaan  subsidair  berupa  Pasal  111  ayat  (2) jo Pasal  132  ayat  (1)  Undang-Undang  RI  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika  jo Undang-UndangNomor  11  Tahun  2012  Tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak,  yang unsur-unsurnya  sebagai  berikut:  1)  Setiap orang;  2)  Tanpa hak atau  melawan  hukum;  3) Memiliki,  menyimpan,  menguasai,  menyediakan  d a n   atau  mengedarkan  Narkotika Golongan  I  dalam  bentuk  tanaman;  4)  Mereka  yang  melakukan,  yang  menyuruh melakukan  dan  yang  turut  serta melakukan perbuatan;
Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Padang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap  Anak, maka perlu  dipertimbangkan  terlebih  dahulu  keadaan  yang  memberatkan dan yang meringankan Anak:
1. Keadaan-keadaan yang memberatkan:  Perbuatan  Anak tidak  mendukung usaha pemerintah  yang  sedang  gencarnya memberantas  penyahgunaan  narkotika  dan peredaran gelap narkotika;
2. Keadaan-keadaan yang meringankan: a) Anak bersikap sopan di persidangan; b) Anak  menyesali  perbuatan  berjanji  tidak  akan  mengulanginya  lagi;  c)  Anak belum pernah dijatuhi pidana; d) Anak bersedia untuk membantu pihak penegak hukum (justice  collaborator) dalam  memberantas  penyalahgunaan  narkotika dengan  memberikan  informasi mengenai jaringan  narkotika yang diketahui;  e) Anak  masih  berusia  muda  diharapkan  dapat  memperbaiki  diri  ke  arah  yang lebih baik di kemudian hari; f) Anak masih ingin melanjutkan sekolahnya;
Berbagai  pertimbangan  yang  dilakukan  oleh  Hakim  dalam  memutus  perkara  ini berdasarkan  SEMA  Nomor  5  Tahun  2015  menyatakan  bahwa  Hakim  dalam  memutus perkara tetap harus sesuai dengan surat dakwaan akan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana  minimum  khusus  dan  untuk  dijatuhi  rehabilitasi  ada  syarat  tertentu  yang  harus terpenuhi diantaranya barang bukti. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  tidak  memberikan  kriteria  atau  batasan  apa  yang disebut  sebagai  tindak  pidana  berat,  namun  menurut  Hakim  dalam  hal  ini  dengan memperhatikan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Anak merupakan tindak pidana mengedarkan  narkotika  yang  jika  diperhatikan  perbuatan  Anak  tersebut  tidak  lagi  dalam sebatas  penyalahgunaan  narkotika  namun  jika  dlihat  dari  ketentuan  Pasal  1  angka  6 Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika  perbuatan  tersebut  dapat dikategorikan  ke  dalam  pengertian  peredaran  gelap  narkotika,  yang  di  dalam  politik hukum  pidana  Indonesia  telah  ditempatkan  sebagai  salah  satu  kejahatan  yang  serius ( serious  crimes )  yang  dapat  membahayakan  kehidupan  masyarakat,  bangsa,  dan  negara, maka tindak pidana yang dilakukan Anak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana berat, namun dari jalannya persidangan dan Putusan Hakim  dengan pertimbangan tindak pidana yang dilakukan anak berupa penyediaan narkotika menyimpan atau menguasai.

## KESIMPULAN
1. Penerapan  Sanksi  Terhadap  Anak  di  Bawah  Umur  Pelaku  Pidana  Narkotika  Oleh Hakim  dalam  Putusan  Nomor:  5/Pid.Sus-Anak/2020/PN  Pdp  yaitu  Hakim memutuskan untuk menjatuhkan anak dibebaskan dari dakwaan primer karena tidak terbukti  secara  sah  dan  tidak  terbukti  menyakinkan  bersalah  melakukan  tindak pidana  mengedarkan  narkoba,  Hakim  menjatuhkan  pidana  terhadap  anak  dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun di lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas IIB Tanjung Pati dan pidana pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di UPTD Balai  Latihan  Kerja  (BLK)  Padang  Panjang,  karena  telah  terbukti  secara  sah  dan meyakinkan  bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan narkoba “Pemufakatan Jahat  Tanpa  hak  atau  melawan  hukum  mengedarkan  Narkotika  Golongan  I  dalam bentuk  Tanaman  dengan  berat  melebihi  1  (satu)  kilogram”,  sebagaimana  dalam dakwaan  subsidair  Penuntut  Umum.  Hakim  Memerintahkan  Pembimbing
Kemasyarakatan untuk  melakukan pendampingan,  pembimbingan,  dan  pengawasan terhadap  Anak  selama  Anak  menjalani  masa  pidana  penjara  serta  melaporkan perkembangan Anak kepada Jaksa.
2. Pertimbangan Hakim  Dalam  Menjatuhkan  Sanksi  Terhadap  Anak  Di  Bawah  Umur Pelaku  Tindak  Pidana  Narkotika  Dalam  Putusan  Nomor:  5/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pdp)  yaitu  pertimbangan  Hakim  diawali  dari  pengajuan  tuntutan  dakwaan  dari Penuntut  Umum  dengan  mengajukan  11  saksi  memberatkan,  saksi  meringankan yang  di  ajukan  oleh  anak  sejumlah  3  saksi.  Penuntut  umum  mengajukan  dakwaan primair berupa Pasal 114 ayat  (2) jo Pasal  132 ayat  (1)  Undang-Undang RI Nomor 35  Tahun  2009  Tentang  Narkotika jo Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012 Tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak,  dakwaan  subsidair  berupa  Pasal  111  ayat (2) jo Pasal  132  ayat  (1)  Undang-Undang  RI  Nomor  35  Tahun  2009  tentang Narkotika  jo  Undang-UndangNomor  11  Tahun  2012  Tentang  Sistem  Peradilan Pidana  Anak,  keadaan-keadaan  yang  memberatkan:  Perbuatan  Anak  tidak mendukung  usaha  pemerintah  yang  sedang  gencarnya  memberantas  penyahgunaan narkotika  dan  peredaran  gelap  narkotika;  keadaan-keadaan  yang  meringankan:  a) Anak  bersikap  sopan  di  persidangan;  b)  Anak  menyesali  perbuatan  berjanji  tidak akan  mengulanginya lagi;  c) Anak belum pernah  dijatuhi  pidana;  d) Anak bersedia untuk  membantu  pihak  penegak  hukum (justice  collaborator) dalam  memberantas penyalahgunaan  narkotika  dengan  memberikan  informasi  mengenai  jaringan narkotika  yang  diketahui;  e)  Anak  masih  berusia  muda  diharapkan  dapat memperbaiki  diri  ke  arah  yang  lebih  baik di  kemudian  hari;  f)  Anak masih  ingin melanjutkan sekolahnya;

## REFERENSI
Adami  Chazawi, Pelajaran  Hukum  Pidana  (Stelsel  pidana,  Tindak  Pidana,  teori-teori Pemidanaan  &  Batas  Berlakunya  Hukum  Pidana), PT.  Raja  Grafindo  Persada, Jakarta, 2002,
Chae  Khairil  Anwar, Badan  Narkotika  Nasional,  Menggalang  Aksi  Dalam  Upaya Pencegahan  dan  Pemberantasan  Penyalahgunaan  dan  Peredaran  Gelap  Narkotika (P4GN) dan Prekursor Narkotika ,
Dirjen Dikti Depdikbud, Bahan Penataran dan Referensi Penataran , Jakarta, 1993,
Ni  Made  Sadhi  Astuti, Peranan  Hakim  dalam  Peradilan  Pidana  untuk  Mewujudkan Perlindungan  dan  Kesejahteraan  Anak ,  Pidato  Pengukuhan  Jabatan  Guru  Besar dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 1998,
Suwantji  Sisworahardjo, Hak-Hak  Anak  dalam  Proses  Peradilan  Pidana ,  Yayasan  LBH Indonesia dan Rajawali, Jakarta, 1986,