## Volume 4 No. 2, Januari 2021
P-ISSN: 2580-4227, E-ISSN: 2580-698X
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
PLaJ . Faculty of law Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia.
Open Acces at: https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang

## Penegakan Hukum Terhadap Notaris dalam Melaksanakan Tugas Jabatan

## Ince Haerisa Rifai, Abdul Razak & Hamzah Halim
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Email: ichahaerissa@yahoo.com , abdrazak_uh@yahoo.co.id & anchapunggawa@gmail.com

## Abstract
The purpose of th is writing is to find out and analyze the purpose of the activation of the phrase “with the consent” and ratiol egis of article 66 paragraph (1) UUJN-P. This research is the writing of normative law and is supported by primir data in the form of laws and other legal regulations as well as secondary data in the form of interviews and other supporting data. The approach method used is the statute approach method. Material collection was carried out by structured interviews and analysis of research materials using prescriptive analysis methods. The results of the research show that the legal racial (objective) of the birth of Article 66 paragraph (1) UUJN-P is to protect the right to refuse notaries as mentioned in Article 4 paragraph (2) and Article 16 paragraph 1 letter f UUJN, Article 66 paragraph (1) UUJN indeed it has protected  the  right  of  notary  refusal,  but  Article  66  paragraph  (1)  UUJN-P  enhances  this  right  by establishing a Notary Honorary Council (MKN). MKN is a task shift from MPD as an institution that gives  approval  /  rejection  of  applications  submitted  by  investigators,  public  prosecutors  or  judges,  only MKN is regulated in more detail by Permenkumham so that it has legal certainty. This MKN institution was formed to reduce the burden of the MPD's many duties so that the MPD only focuses on notary term examinations.
Keywords: Notary; Article 66 paragraph (1); Notary Honorary Council

## Abstrak
Tujuan  penulisan  ini  adalah  untuk  mengetahui  dan  menganalisis  tujuan  dari  dihidupkannya  frasa “dengan  persetujuan”  dan  rasiolegis  dari  Pasal  66  ayat  (1)  UUJN -P.  Penelitian  ini  adalah  penulisan hukum normatif dan didukung  oleh data primer berupa undang-undang dan peraturan hukum lainnya serta data sekunder berupa wawancara dan data pendukung lainnya. Metode pendekatan yang digunakan adalah  metode  pendekatan  undang-undang  (statute  approach).  Pengumpulan  bahan  dilakukan  dengan wawancara terstruktur dan analisa bahan penelitian dengan metode analisis preskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa rasiolegis (tujuan) dari lahirnya Pasal 66 ayat (1) UUJN-P adalah untuk melindungi hak ingkar notaris sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 16 ayat 1 huruf f UUJN, Pasal 66 ayat (1) UUJN memang sudah melindungi hak ingkar notaris tetapi Pasal 66 ayat (1) UUJN-P menyempurnakan hak ingkar tersebut dengan membentuk lembaga Majelis Kehormatan Notaris (MKN). MKN merupakan peralihan tugas dari MPD sebagai lembaga yang memberikan persetujuan/penolakan terhadap permohonan yang diajukan oleh penyidik, penuntut umum atau hakim, hanya MKN lebih rinci diatur  oleh  Permenkumham  sehingga  memiliki  kepastian  hukum.  Lembaga  MKN  ini  dibentuk  untuk mengurangi  beban  tugas  dari  MPD  yang  banyak  sehingga  MPD  hanya  berfokus  pada  pemeriksaan berjangka notaris.
Kata Kunci: Notaris; Pasal 66 ayat (1); Majelis Kehormatan Notaris

## A. PENDAHULUAN
Notaris  sebagai  pejabat  umum  diangkat  oleh  negara,  bekerja  juga  untuk kepentingan  Negara,  namun  demikian  notaris  bukanlah  pegawai  sebagaimana dimaksud  dalam  Undang-Undang  Nomor  43  Tahun  1999  tentang  Perubahan  atas Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1974  tentang  Pokok-Pokok  Kepegawaian,  sebab  dia tidak  menerima  gaji,  dia  hanya  menerima  honorarium  atau fee dari  klien.  Dan  dapat dikatakan  bahwa  notaris  adalah  pegawai  pemerintah  tanpa  menerima  suatu  gaji  dari pihak  pemerintah,  notaris  dipensiunkan  oleh  pemerintah,  akan tetapi  tidak  menerima pensiun dari pemerintah. 1
Sebagai  pejabat  umum  memiliki  peranan  sentral  dalam  menegakkan  hukum  di Indonesia,  karena  selain  kuantitas  notaris  yang  begitu  besar,  notaris  dikenal  masuk kelompok  elit  di  Indonesia.  Notaris  sebagai  kelompol  elit  berarti  notaris  merupakan suatu komunitas ilmiah yang secara sosiologis, ekonomis, politis serta psikologis berada dalam stratifikasi yang relatif lebih tinggi diantara masyarakat pada umumnya. Dasar utama dari suatu profesi notaris  ini  adalah kepercayaan dan sebagai  suatu komunitas elit demikian, para profesional yang tergabung dalam komunitas tersebut menanggung amanah  yang  berat  atas  kepercayaan  yang  diembankan  kepadanya.  Nilai  lebih  dari suatu profesi adalah sejauh apakah seorang profesional mampu menahan godaan untuk menyelewengkan kepercayaan yang begitu besar. 2
Berkaitan  dengan  keterlibatan  notaris  dalam  proses  peradilan,  UUJN  telah mengatur dan memberikan suatu prosedur khusus dalam penegakan hukum terhadap notaris  yang  diatur  dalam  Pasal  66  ayat  (1)  UUJN  yaitu  untuk  kepentingan  proses peradilan, penyidik, penuntut umum atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah  (MPD)  berwenang  untuk  mengambil  fotokopi  minuta  akta  dan/  atau  surat- surat  yang  dilekatkan  pada  minuta  akta  atau  protokol  notaris  dalam  penyimpanan notaris dan memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta  yang  dibuatnya  atau  protokol  notaris  yang  berada  dalam  penyimpanan  notaris. Pasal 66 ayat (2) UUJN lebih jauh memberikan perlindungan hukum terhadap notaris
1 Suhrawardi K. Lubis, Etika Profesi Hukum , Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2008, hlm.34.
2 Abdul Ghofur Anshori, Lembaga Kenotariatan Indonesia : Perspektif Hukum dan Etika, (Yogyakarta : UII Press Yogyakarta (anggota IKAPI) 2009), hlm.1.
dengan  menyebutkan  bahwa  “Pengambilan  fotokop i  minuta  akta  atau  surat-surat sebagaimana  dimaksud  pada  Pasal  66  ayat  (1)  huruf  a,  dibuat  berita  acara penyerahan”. 3
Kasus ini bermula dari ketidakpuasaan seorang pengusaha swasta bernama Kant Kamal  ketika  sedang  berproses  dalam  pengadilan,  perkara  tersebut  terhambat  karena minuta akta notaris di Cianjur yang akan diperiksa oleh Majelis Pengawas tidak dapat diperlihatkan di muka pengadilan sehingga kepolisian menerbitkan SP3 (Surat Perintah Penghentian  Penyidikan).  Hal  tersebut  kemudian  membuatnya  merasa  mendapatkan ketidakadilan dan dirugikan dalam hal ini dan kemudian menganggap Pasal 66 ayat (1) UUJN tersebut telah mengistimewakan posisi notaris.
Putusan Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan gugatan yang diajukan oleh Kant Kamal  kemudian  diputuskan  pada  tanggal  23  Maret  2013  yang  diketuai  oleh  Akil Mochtar dengan nomor amar putusan 49/PUU-X/2012 yang pada intinya menyatakan bahwa  mengabulkan  permohonan  Pemohon  (Kant  Kamal)  untuk  seluruhnya  dan menyatakan  frasa  “ dengan  persetujuan  Majelis  Pengawas  Daerah ”  y ang  terdapat  dalam Pasal  66  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  tentang  Jabatan  Notaris bertentangan  dengan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 dan menyatakan frasa tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Notaris memiliki keistimewaan atau privileged dalam proses pemeriksaan perkara pidana  untuk  melindungi  kedudukan  dan  jabatannya.  Oleh  karenannya  terdapat ketentuan  yang  harus  dipenuhi  terlebih  dahulu  oleh  penegak  hukum  sebelum melakukan  pemanggilan  terhadap  notaris.  Hal  tersebut  sebagaimana  tertuang  dalam Pasal  66  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang  perubahan  atas Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  tentang  Jabatan  Notaris  (UUJNP)  yang menyebutkan  bahwa  untuk  kepentingan  proses  peradilan,  penyidik,  penuntut  umum dan  hakim  dengan  persetujuan  Majelis  Kehormatan  Notaris  berwenang  mengambil fotokopi  Minuta  Akta  dan/atau  surat-surat  yang  dilekatkan  pada  Minuta  Akta  atau Protokol  Notaris  dalam  penyimpanan  Notaris    dan;  memanggil  Notaris  untuk  hadir
3 Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia , Refika Aditama, Bandung,  2008, hlm.10.
dalam  pemeriksaan  yang  berkaitan  dengan  Akta  atau  Protokol  Notaris  yang  berada dalam penyimpanan Notaris.
Sesuai dengan putusan Nomor 49/PUU-X/2012 terkait pengujian Pasal 66 ayat (1) UUJN dihapusnya frasa persetujuan Majelis Pengawas Daerah (MPD), sehingga ketika notaris  dipanggil  penyidik  untuk  menjadi  saksi  tanpa  perlu  persetujuan  Majelis Pengawas  Daerah    (MPD)   karena   menurut   Mahkamah  Konstitusi,  tidak  adanya persamaan  di  depan  hukum.  Namun  dengan  keluarnya  Undang-Undang  Nomor    2 Tahun 2014 UUJN Perubahan Pasal 66 ayat (1) yaitu Majelis Pengawas Daerah diganti dengan  Majelis  Kehormatan  Notaris  artinya  untuk  pemanggilan  notaris  oleh  aparat hukum harus mendapat izin dari Majelis Kehormatan Notaris. Sedangkan maksud dari gugatan  yang  diajukan  oleh  Kant  Kamal  adalah  frasa “dengan  persetujuan”  bukan kepada  siapa  persetujuan  tersebut dimintakan.  Karena  alasan  Kant  Kamal  menguggat adalah  karena  harus  adanya  persetujuan  yang  menurutnya  sangat  merugikan  klien apabila ingin melihat minuta akta.
Penulis  ingin meneliti rasiolegis atau tujuan dari lahirnya Pasal 66 ayat (1) UUJNP. Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  dan  memahami  tujuan  dari  lahirnya Pasal 66 ayat (1) UUJNP tersebut.
Orisinalitas  penelitian  ini  berangkat  dari  sebuah  tesis  dari  Universitas  Indonesia yang  ditulis  oleh  Jeffry  Ricardo  dengan  judul “ Peran  Majelis  Kehormatan  Notaris Dalam  Proses  Penegakan  Hukum  Pidana”.  Yang  membedakan  dengan  penelitian ini adalah  penelitian  ini  lebih  menitikberatkan  pada  tujuan  dari  diciptakannya  Pasal  66 ayat (1) UUJNP, sedangkan penelitian sebelumnya ini lebih kepada tujuan dan peranan Majelis Kehormatan Notaris.

## B. METODE PENELITIAN
Tipe  penelitian  yang  digunakan  dalam  penulisan  jurnal  ini  adalah  penelitian hukum  normatif  ( normative  legal  research )  penelitian  untuk  menguji  suatu  norma  atau
ketentuan  yang  berlaku.  Juga  dapat  dikatakan  sebagai  penelitian  yang  dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. 4
yaitu penulisan hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data  sekunder  belaka.  Penelitian  ini  dengan  maksud  untuk  mencari  dan  menelaah Undang-Undang  Jabatan  Notaris  dan  peraturan  turunan  lainnya  yang  akan  dikaitkan dengan pokok permasalah dalam penulisan ini.
Metode  pendekatan  yang  digunakan  adalah  metode  pendekatan  undang- undangan  (S tatute  Aproach )  yaitu  mencari  peraturan  perundang-undangan  sebagai dasar  awal  melakukan  analisa.  Sumber  bahan  hukum  yang  digunakan  terdiri  dari  2 yaitu bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat berupa  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  Undang- Undang  Nomor  30  Tahun  2004  Tentang  Jabatan  Notaris,  Undang-Undang  Nomor  2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan  Notaris;  dan  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Nomor  25 Tahun  2020  tentang  Tugas  dan  Fungsi,  Syarat  dan  Tata  Cara  Pengangkatan  dan Pemberhentian,  Struktur  Organisasi,  Tata  Kerja  dan  Anggaran  Majelis  Kehormatan Notaris  serta  bahan  hukum  sekunder  yaitu  kajian  teoritis  yang  berupa  pendapat hukum, ajaran dan teori hukum sebagai bahan penunjang hukum primer yang berupa jurnal nasional, buku-buku/literatur, makalah-makalah, karya ilmiah dan artikel yang berkaitan dengan penelitian.
Teknik  pengumpulan  pengumpulan  data  terdiri  dari  2  yaitu  dengan  cara  teknik pengumpulan  bahan  dan  teknik  analisa  bahan  penelitian.  Pengumpulan  bahan dilakukan  dengan  cara  wawancara  terstruktur,  hal-hal  yang  akan  ditanyakan  oleh peneliti  telah  terstruktur  dan  telah  ditetapkan  secara  rinci.  Analisa  bahan  penelitian dengan  metode  analisis  preskriptif,  analisis  dimaksudkan  untuk  memberikan argumentasi  atas  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan  untuk  memberikan  penilaian mengenai  benar  atau  salah  maupun  seharusnya  menurut  hukum  terhadap  fakta  atau peristiwa hukum dari hasil penelitian
4 Irwansyah, Penelitian  Hukum  (Pilihan  Metode  dan  Praktik  Penulisan  Artikel) ,  Mirra  Buana  Media, Yogyakarta, 2020, hlm.42.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Rasiolegis Pasal 66 ayat (1) UUJNP
Persoalan mengenai tujuan hukum akan selalu menjadi perhatian penting karena menjadi ruh dari perumusan suatu aturan. Tujuannya dari dibentuknya suatu  hukum  tidak  hanya  berlaku  untuk  kalangan  masyarakat  saja  melainkan petinggi  maupun  pejabat  negara  juga  wajib  tunduk  dan  patuh  pada  hukum positif. Ketika suatu hukum tidak tercapai sebagaimana mestinya maka hukum tersebut dikatakan gagal mencapai tujuan hukum.
Oleh  karena  itu  dalam  membentuk  suatu  peraturan  haruslah  mencapai tujuan  hukum  itu  sendiri.  Menurut  Ahmad  Supardji  ada  3  (tiga)  syarat  agar suatu  undang-undang  dikatakan  baik  dan  ideal,  yang  pertama  undang-undang harus predictability atau bisa memprediksi kemungkinan yang mungkin terjadi di masa mendatang, kedua undang-undang harus bisa menciptakan keseimbangan dalam  artian  menyeimbangkan  kepentingan-kepentingan  yang  berbeda  dari berbagai  pihak  dan  ketiga  undang-undang  harus  mengandung  unsur fairness atau keadilan karena hakekat hukum dari undang-undang adalah keadilan.
Dalam  membentuk  peraturan  perundang-undangan  harus  dilakukan berdasarkan  asas  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  yang  baik meliputi: kejelasan tujuan, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat dan kesesuaian  antara  jenis,  hierarki  serta  materi  muatan  yang  dapat  dilaksanakan dan kedayagunaan serta kehasilgunaan, kejelasan rumusan dan keterbukaan. 5 Di  samping  itu  materi  muatan  yang  dimuat  dalam  peraturan perundangan-undangan  harus  mencerminkan  asas  pengayoman,  kemanusiaan dan  kebangsaan  serta  kekeluargaan,  kenusantaraan,  bhineka  tunggal  ika, keadilan serta kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum serta keseimbangan, keserasian dan keselarasan. 6
5 Ferry  Irawan  Febriansyah, Konsep  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan    di  Indonesia , Volume XXI No.3 Tahun 2016, Jurnal Perspektif, hlm.221.
6 Ibid .
Membentuk suatu peraturan perundang-undangan tentunya membutuhkan  rencana  atau plan yang  baik  untuk  menentukan  ke  arah  mana peraturan  perundang-undangan  tersebut  dibentuk.  Dengan  rencana  yang  baik, maka  akan  dibentuk  pula  suatu  peraturan  perundang-undangan  yang  baik. Dalam  merencanakan  pembentukan  peraturan  perundang-undangan,  tentunya tidak  lepas  dengan  apa  yang  disebut  dengan  konsep.  Konsep  inilah  yang nantinya  memiliki  peran  aktif  dalam  membentuk  peraturan  perundang- undangan yang baik. Dapat membentuk suatu peraturan peraturan perundang- undangan yang memiliki kepastian, keadilan dan manfaatan. 7
Landasan  filosofis  dibentukanya  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004 tentang  Jabatan  Notaris  (yang  selanjutnya  disebut  UUJN)  adalah  terwujudnya jaminan kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran  dan  keadilan  melalui  akta  yang  dibuatnya,  notaris  harus  dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat pengguna jasa notaris. 8
Notaris  sebagai  pejabat  umum  dalam  menjalankan  tugas,  kewajiban  dan kewenangannya memperoleh perlindungan hukum penuh dari Pasal 66 ayat (1) UUJN,  dimana  pengambilan  dokumen-dokumen  yang  berada  dalam penyimpanan  notaris  tidak  bisa  dilakukan  secara  sewenang-wenang  oleh penyidik,  penuntut  umum  maupun  hakim  dalam  suatu  proses  pemeriksaan untuk kepentingan hukum. 9
Keberadaan  notaris  sebagai  salah  satu  pejabat  negara  sangat  dibutuhkan dalam  kehidupan  masyarakat  di  Indonesia.  Notaris  merupakan  perpanjangan tangan  dari  pemerintah  dalam  hal  ini  negara,  yang  telah  memberikan kepercayaan  kepada  notaris  untuk  menjalankan  sebagian  urusan  atau  tugas negara,  khususnya  dalam  bidang  hukum  perdata.    Notaris  dalam  menjalankan tugas  profesinya  sebagai  Notaris  diawasi  dan  dibina  oleh  Organisasi  Notaris. Organisasi  Notaris  tersebut  tergabung  dalam  satu  wadah  yang  bernama  Ikatan
7 Ibid.
8 Habieb Adjie, Meneropong Khasanah Notaris dan PPAT Indonesia , Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hlm.14.
9 Ellise T.  Sulastini dan  Wahyu  Aditya, Pertanggungjawaban  Notaris  Terhadap  Akta  Yang Berindikasi Pidana , Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm.7.
Notaris  Indonesia  (INI).  Notaris  dalam  melaksanakan  tugasnya  sebagai  pejabat umum harus sesuai dengan aturan hukum yang terdapat dalam Undang-undang Jabatan  Notaris  maupun  Kode  Etik  yang  terdapat  di  Organisasi  Notaris.  Jika melihat tugas dan tanggung jawab notaris sebagai sebuah Profesi pejabat umum pembuat akta otentik, dimungkinkan dalam melaksanakan tugas dan jabatannya sebagai notaris, ia sewaktu-waktu dapat dipanggil oleh penegak hukum sebagai saksi  maupun  dalam  kaitannya  dengan  pelanggaran  hukum  pidana  yang dilakukan  notaris  ketika  melaksanakan  jabatannya  sebagai  notaris.  Hal  ini disebabkan notaris bisa saja menyalahgunakan kewenangan yang dimilikinya. 10
Pada sebuah kasus yang berawal dari ketidakpuasaan seorang pengusaha bernama  Kant Kamal  karena  terhambatnya  perkara  yang  bersangkutan  dengan pengadilan karena tidak dikabulkan oleh Majelis Pengawas Notaris untuk dapat melihat  minuta  akta  notaris  di  Cianjur.  Kepolisian  menerbitkan  SP3  (Surat Perintah  Penghentian  Penyidikan)  karena  setelah  memeriksa  para  saksi-saksi, penyidikan  tidak  dapat  dilanjutkan  akibat  tidak  dapat  dilihatnya  minuta tersebut.  Kant  Kamal  merasa  dirugikan  dan  tidak  mendapat  keadilan.  Pasal  66 tersebut  dianggap  telah  mengistimewakan  posisi  notaris  dan  merupakan pelanggaran  hukum.  Notaris  berlindung  dibalik  pasal  yang    bisa  merugikan masyarakat. 11
Dasar  pengajuan  gugatan  tersebut  adalah  bahwa  Kant  Kamal  sebagai perorangan, warga Negara Indonesia merasa telah dirugikan dengan keluarnya akta notaris yang berkedudukan di Cianjur, Jawa Barat yang menurutnya telah memasukkan keterangan palsu dalam akta otentiknya.
Disamping  itu  ketentuan  yang  terdapat  dalam  Pasal  66  ayat  (1)  UUJN tersebut  dijadikan  sebagai  sarana  untuk  berlindung  bagi  pelaku  kejahatan dengan modus menggunakan akta otentik yang dibuat oleh notaris. Disamping itu  ketentuan  dalam  Pasal  66  ayat  (1)  UUJN  tersebut  dipandang  mempersulit
10 Nurjannah,  Aminuddin  Ilmar  dan  Zulkifli  Aspan, Analisis  Hukum  Terhadap  Keputusan  Majelis Kehormatan  Notaris  Dalam  Pemeriksaan  Notaris ,  Volume  2  Nomor  2  November  2018,  Riau  Law  Journal, hlm.174-175.
11 Freddy Harris dan Leny Helena , Notaris  Indonesia, Lintas Cetak Djaja, Jakarta,  2017, hlm.126.
proses  penyilidikan  dan  penyidikan  yang  dilakukan  oleh  penyidik  Polri, sehingga  pihak  yang  merasa  dirugikan,  Kant  Kamal  merasa  ketentuan  hukum yang  berlaku  terhadap  notaris  dalam  hal  penyelidikan  dan  penyidikan  oleh pihak kepolisian menjadi tidak dapat terlaksana dengan baik, bahkan cenderung tidak dapat dilaksanakan. 12
Terkendalanya  proses  pemeriksaan/penyidikan  terhadap  laporan  polisi yang dibuat oleh Kant Kamal telah mela nggar “hak konstitusional” Kant Kamal hal mana ada hubungan sebab-akibat ( causal verband ) dengan berlakunya Pasal 66 ayat  (1)  UUJN  sepanjang  fras a/kalimat  “dengan  persetujuan  Majelis  Pengawas Daerah”.  Nyatalah  dengan  jelas  bahwa  dengan  berlakunya  frasa/kal imat “dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah” pada ketentuan Pasal 66 ayat (1) UUJN telah menimbulkan kendala bagi penyidik Kepolisian Daerah Metro Jaya dalam  melakukan  proses  penyidikan  terhadap  laporan  polisi  yang  dibuat pemohon,  hal  mana  telah  melan ggar  “hak  konstitusional”  K ant  Kamal  untuk mendapatkan “persamaan kedudukan dalam hukum”, bagi setiap warga Negara Indonesia,  tidak  terkecuali  no taris  dan  “perlindungan  dan  kepastian  hukum yang  adil”  bagi  Kant  Kamal  seacara  khusus  dan  masyarakat  Indonesia pada umumnya sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. 13
Persamaan  di  hadapan  hukum  ( equality  before  the  law )  yang  diartikan secara  dinamis  ini  dipercayai  akan  memberikan  jaminan  adanya  akses  untuk memperoleh  keadilan  ( acces  to  justice )  bagi  semua  orang  tanpa  memperdulikan latar  belakangnya.  Menurut  Aristoteles,  keadilan  harus  dibagikan  oleh  negara kepada  semua  orang  dan  hukum  yang  mempunyai  tugas  menjaganya  agar keadilan sampai kepada semua orang tanpa kecuali. Apakah dia orang mampu
12 Elisse T. Suliastini dan Aditya Wahyu, Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta yang Berindikasi Pidana , Op.Cit , hlm.19.
13 Jeffry  Ricardo, Peran  Majelis  Kehormatan  Notaris  Dalam  Proses  Penegakan  Hukum  Pidana ,  Tesis, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018, hlm.59.
atau fakir miskin, mereka sama untuk memperoleh akses pada keadilan. 14 Tujuan utamanya  adanya equality  before  the  law adalah  menegakkan  keadilan  dimana persamaan  kedudukan  berarti  hukum  sebagai  suatu  entitas  tidak  membedakan siapapun  yang  meminta  keadilan  kepadanya.  Diharapkan  dengan  adanya  asas ini tidak terjadi suatu diskriminasi dalam hukum di Indonesia dimana ada suatu pembeda antara penguasa dengan rakyatnya. 15
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  (MK)  berkaitan  dengan  gugatan  yang diajukan  oleh  Kant  Kamal  diputus  pada  hari  Selasa  tanggal  23  Maret  2013 dengan  diketuai  oleh  Akil  Mochtar memberi  putusan  dengan  Nomor  49/PUU- X/2012  yang  pada  pada  intinya  menyatakan  frasa  dengan  persetujuan  MPD bertentangan dengan (Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1)) Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  serta  menyatakan  bahwa  frasa tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
Sejak  keluarnya  putusan  MK  tersebut  maka  proses  penyidikan  yang melibatkan  notaris  dapat  dimintakan  langsung  kepada  notaris  yang bersangkutan tanpa harus meminta persetujuan dari MPN  terlebih dahulu. Hal tersebut  sangat  disayangkan  karena  mendalilkan  notaris  mendapat  perlakuan istimewa  dari  Pasal  66  ayat  (1)  UUJN  tidak  sepenuhnya  benar  karena  sebagai warga  negara  seorang  notaris  tetap  dapat  dituntut  baik  secara  pidana  maupun perdata, jika melakukan pelanggaran.
Ketika  pasal  tersebut  dicabut  dan  dinyatakan  tidak  berlaku  maka  terjadi kekosongan  hukum  sehingga  notaris  ketika  hendak  diperiksa  tidak  lagi memerlukan persetujuan MPD dengan kata lain penyidik, penuntut umum atau hakim  jika  ingin  memeriksa  notaris  langsung  menghadap  ke  notaris  yang bersangkutan setelah mendapat laporan.
Kemudian tahun 2014, Pasal tersebut dihidupkan kembali dalam Undang- Undang  Nomor  2  Tahun  2014  (UUJN-P)  dan  termuat  dalam  Pasal  66  ayat  (1)
14 Edwar,  Faisal  A.  Rani  dan  Dahlan  Ali, Kedudukan  Notaris  Sebagai  Pejabat  Umum  Ditinjau  Dari Konsep  Equality  Before  The  Law ,  Jurnal  Hukum  &  Pembangunan  49  No.1,  Fakultas  Hukum  Universitas Indonesia, 2019, hlm.182.
15 Ibid.
UUJN-P  yang  menyebutkan  untuk  kepentingan  proses  peradilan,  penyidik, penuntut  umum  atau  hakim  dengan  persetujuan  Majelis    Kehormatan  Notaris berwenang:
a. Mengambil  fotokopi  minuta  akta  dan/atau  surat-surat  yang  dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpan notaris; dan
b. Memanggil  notaris  untuk  hadir  dalam  pemeriksaan  yang  berkaitan dengan  akta  yang  dibuatnyaa  atau  protokol  notaris  yang  berada  dalam penyimpanan notaris.
Jika  dilihat  dengan  kasat  mata  tidak  terlalu  ada  perubahan  yang singnifikan dengan dihidupkannya pasal tersebut karena yang berubah hanyalah peralihan kewenangan yang awalnya menjadi kewenangan MPD menjadi MKN dengan penambahan Pasal 66 ayat ayat 2 , ayat 3 dan ayat 4.  Meskipun  redaksi atau  badan  yang  digunakan  berbeda,  namun  esensi  dari  kedua  frasa  tersebut tetap  sama  yakni  sama-sama  harus  melalui  sebuah  persetujuan  badan  lain sebelum  aparat  penegak  hukum  melakukan  tindakan  hukum. 16 Timbul pertanyaan  dari  penulis  mengapa  pasal  tersebut  dihidupkan  kembali?  Dan mengapa kewenangan MPD dialihkan kepada lembaga MKN yang pada saat itu belum  terbentuk?  MKN  disebutkan  dalam  Pasal  66  ayat  (1)  namun  bentuk sempurna dari MKN tersebut dibentuk pada tahun 2016 melalui Permenkumham Nomor  7  Tahun  2016  tentang  Majelis  Kehormatan  Notaris  (yang  sekarang dirubah menjadi Permenkumham Nomor 25 Tahun 2020)
Pasal tersebut kemudian kembali digugat oleh Tomson Situmeang (selaku pemohon/yang  juga  merupakan  kuasa  hukum  dari  Kant  Kamal)  dengan  dalil pasal  ini  sama  persis  dengan  yang  sebelu mnya.  Menurutnya  pergantian “baju” atau  “organ”  yang  memberikan  persetujuan  tidak  menghilangkan  persamaan substansi  kedua  aturan  tersebut  yaitu  tentang  memberi  persetujuan  untuk pengambilan  fotokopi  minuta  akta  dan  pemanggilan  notaris,  yang  sama-sama membatasi  kewenangan  hakim,  jaksa  penuntut  umum  dan  penyidik  untuk
16 Habib  Adjie  dan  Rusdianto  Sesung,  Tafsir,  Penjelasan  Dan  Komentar  Atas  UUJN,  Refika Aditama, Bandung, 2020, hlm.548.
menegakkan  hukum  bahkan  terkesan  seolah-olah  kewenangan  hakim,  jaksa penutut umum dan penyidik berada dibawah kewenangan Majelis Kehormatan Notaris  karena  hanya  dengan  persetujuan  Majelis  Kehormatan  Notaris-lah, hakim,  jaksa  penuntut  umum  dan  penyidik  berwenang  untuk  mengambil fotokopi minuta akta dan memanggil notaris. 17
Namun gugatan tersebut ditolak dalam putusan Nomor 72/PUU-XII/2014 yang  pada  intinya  menyatakan  bahwa  Tomson  Situmeang  tidak  memiliki kedudukan  hukum  ( legal  standing )  untuk  mengajukan  permohonan a  quo dan Mahkamah  tidak  menemukan  adanya  kerugian  yang  dialami  pemohon  baik secara  nyata  maupun  potensial  dengan  berlakukanya  pasal  yang  dimohonkan pengujiannya oleh pemohon.
Menurut  Muhammad  Astra  selaku  notaris  di  Tarakan  alasan  mengapa pasal  tersebut  dihidupkan  kembali  karena  memang  tidak  ada  salahnya pemeriksaan notaris dilindungi oleh Pasal 66 ayat (1) UUJN-P karena meskipun notaris  adalah  sebagai  warga  negara  yang  memiliki  kedudukan  hukum  yang sama dengan warga lainnya di sisi lain notaris merupakan pejabat negara yang diangkat  langsung  oleh  Menteri  yang  tugasnya  adalah  membuat  akta  otentik yang  merupakan  dokumen  negara  yang  bersifat  privat.  Oleh  karena  itu  wajar saja pemeriksaan notaris terkait dengan minuta akta dan/atau surat-surat yang berkaitan  dan  permohonan  untuk  memeriksa  notaris  harus  melalui  suatu persetujuan.  Berbeda  apabila  notaris  melakukan  perbuatan  diluar  jabatannya maka tanggung jawabnya merupakan tanggung jawabnya sebagai warga negara biasa. 18
Rasiolegis  Pasal  66  ayat  (1)  UUJN-P  disebutkan  dalam  putusan  Nomor 72/PUU-XII/2014  yaitu  untuk  melindungi  hak  ingkar  notaris  sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 ayat (2) yaitu bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya dan juga dalam Pasal  16  ayat  1  huruf  e  UUJN  yaitu  dalam  menjalankan  jabatannya,  notaris
17 Poin  5  Pokok-Pokok  Permohonan  pada  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  72/PUU- XII/2014.
18 Wawancara dengan Muhammad Astra, SH,MKn salah satu Notaris di Kota Tarakan.
berkewajiban  merahasiakan  segala  sesuatu  mengenai  akta  yang  dibuatnya  dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah atau janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain. Muncul pertanyaan dari penulis apakah pasal sebelumnya tidak melindungi hak ingkar notaris?
Menurut  Yenni  Agustinah,  notaris  Kota  Tarakan,  beliau  menuturkan bahwa :
“Pada  dasarnya  Pasal  66  UUJN  sudah  melindungi  hak  ingkar  notaris namun  Pasal  66  UUJN-P  hanya  menyempurnakan  pasal  sebelumnya karena  dengan  adanya  MKN  ini  salah  satu  beban  tugas  MPD  berkurang dan  dialihkan  menjadi  tugas  MKN,  sehingga  MPD  lebih  berfokus  pada pemeriksaan berkala saja. Jika dilihat secara cermat tupoksi dari MKN ini sendiri  untuk  memberikan  pembinaan  pada  saat  notaris  tersebut tersangkut  masalah  hukum  saja,  posisinya  MKN  hanya  memberi persetujuan. Dan wajar saja jika pemeriksaan harus melalui prosedur yang ada  mengingat  objek  yang  akan  diperiksa  adalah  dokumen  negara  yang bersifat  rahasia,  sehingga  penyidik,  penuntut  umum  atau  hakim  tidak dengan  seenaknya  mengambil  minuta  akta  dikarenakan  notaris  adalah jabatan  kepercayaan.  Jika  dengan  mudah  akta  tersebut  diperiksa  lalu apakah notaris masih bisa dikatakan memiliki jabatan kepercaan?” 19
Pasal  4  ayat  2  UUJN  mewajibkan  notaris  untuk  tidak  bicara,  artinya notaris tidak diperbolehkan  untuk memberikan keterangan mengenai apa yang dimuat dalam akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan, akan tetapi berdasarkan Pasal 16 ayat 1 huruf e jo Pasal 54 UUJN, penggunaan hak untuk merahasiakan isi akta tersebut bersamaan dengan penggunaan  hak  untuk  bisa  memberikan  kesaksian  manakala  ada undangundangnya, dengan kata lain notaris ada penggunaan hak untuk bicara. Dengan  demikian  notaris  harus  bisa  membatasi  diri  kapan  harus  bicara  dan kapan  tidak  boleh  bicara,  notaris  tidak  bisa  menolak  manakala  dijadikan  saksi dengan  persetujuan  MPD  (kala  itu),  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  66  UUJN. Apabila  peraturan  yang  bersangkutan  secara  tegas  menentukan  bahwa  notaris
19 Wawancara dengan Yenni Agustinah, SH,MKn salah satu Notaris di Kota Tarakan.
wajib  untuk  memberikan  kesaksian  atau  untuk  memperlihatkan,  maka  khusus untuk keperluan itu ia dibebaskan dari sumpah dan rahasia jabatan. 20
Adanya  upaya  penghidupan  kembali  ketentuan  mengenai  ketentuan mengenai  mekanisme “dengan  persetujuan…..” dalam  proses  penegakan  hukum yang  berkaitan  dengan  jabatan  notaris  tersebut  sepenuhnya  tidak  salah,  karena Mahkamah  Konstitusi  dalam  pertimbangan  hukum  nomor  3.18  dalam  putusan nomor  49/PUU-X/2012  juga  menyatakan  perlunya  tindakan  kehati-hatian  bagi aparat  penegak  hukum  dalam  melakukan  tindakan  terhadap  notaris  agar wibawa, martabat dan kehormatannya tetap terjaga. Hal ini juga sejalan dengan kedudukan  notaris  sebagai  badan  yang  fungsinya  berkaitan  dengan  kekuasaan kehakiman  serta  statusnya  sebagai officium  nobile (profesi  mulia).  Pemberian kewenangan  kepada  MKN  dalam  proses  peradilan  merupakan  bagian  dari upaya untuk memberikan perlindungan hukum terhadap jabatan notaris. 21
Disebutkan pula dalam yurisprudensi Mahkamah Agung, putusan nomor No.702K/Sip/1973,  Notaris  dalam  menjalankan  jabatannya  hanya  bersifat formal.  Notaris  hanya  berfungsi  mencatatkan/menuliskan  apa-apa  yang dikehendaki  dan  dikemukakan  oleh  para  pihak  yang  menghadap  notaris tersebut.  Notaris  tidak  wajib  menyelidiki  secara  materiil  hal-hal  yang dikemukakan para penghadap notaris. Sehingga menurut penulis wajar saja jika harus diminta persetujuan kepada MKN karena MKN lah yang akan memeriksa terlebih dahulu apakah ada unsur kesalahan dari notaris ataukah tidak, sehingga MKN dapat menjamin jabatan notaris sebagai jabatan “kepercayaan”.
MKN kini telah disempurnakan dalam Permenkumham Nomor 25 Tahun 2020  tentang  Tugas  Dan  Fungsi,  Syarat  Dan  Tata  Cara  Pengangkatan  Dan Pemberhentian,  Struktur  Organisasi,  Tata  Kerja,  Dan  Anggaran  Majelis Kehormatan Notaris yang sebelumnya adalah Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris namun sudah dicabut dan dinyatakan tidak  berlaku.  Permenkumham  ini  kemudian  dijadikan  dasar  yang  sempurna
20 Muhammad Ilham Arisaputra, Kewajiban Notaris Dalam Menjaga Kerahasiaan Akta Dalam Kaitannya Dengan Hak Ingkar Notaris , Volume XVII No. 3 Tahun September 2012, Jurnal Perspektif, hlm.176.
21 Habib Adjie dan Rusdianto Sesung, Loc.Cit.
untuk  memeriksa  notaris  karena  memuat  secara  lengkap  tata  cara  dari  awal hingga akhir mengenai prosedur dan mekanisme pemeriksaan notaris yang baik dan benar.

## D. PENUTUP
Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan tersebut diatas, maka dapat ditarik  suatu  kesimpulan  bahwa  Rasiolegis  dari  lahirnya  Pasal  66  ayat  (1)  UUJN Perubahan adalah untuk melindungi hak ingkar notaris sebagaimana disebutkan dalam Pasal  4  ayat  (2)  dan  Pasal  16  ayat  1  huruf  e  UUJN,  Pasal  66  ayat  (1)  UUJN  memang sudah  melindungi  hak  ingkar  notaris  tetapi  Pasal  66  ayat  (1)  UUJN  Perubahan menyempurnakan  hak  ingkar  tersebut  dengan  membentuk  lembaga  Majelis Kehormatan  Notaris  (MKN).  MKN  merupakan  peralihan  tugas  dari  MPD  sebagai lembaga  yang  memberikan  persetujuan/penolakan  terhadap  permohonan  yang diajukan oleh penyidik, penuntut umum atau hakim, hanya MKN lebih rinci diatur oleh Permenkumham  sehingga  memiliki  kepastian  hukum  selain  itu  karena  perlunya tindakan  kehati-hatian  bagi  aparat  penegak  hukum  dalam  melakukan  tindakan terhadap  notaris  agar  wibawa,  martabat  dan  kehormatannya  tetap  terjaga  sehingga harus dengan persetujuan. Lembaga MKN ini dibentuk untuk mengurangi beban tugas dari MPD yang banyak sehingga MPD berfokus pada pemeriksaan berjangka notaris.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku :
Abdul  Ghofur  Anshori.  (2009). Lembaga  Kenotariatan  Indonesia  :  Perspektif  Hukum  dan Etika, Yogyakarta : UII Press Yogyakarta (anggota IKAPI).
Ellise T. Sulastini dan Wahyu Aditya. (2010). Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Yang Berindikasi Pidana . Bandung: Refika Aditama.
Freddy Harris dan Leny Helena . (2017). Notaris  Indonesia. Jakarta: Lintas Cetak Djaja. Habib Adjie. (2008). Hukum Notaris Indonesia . Bandung: Refika Aditama.
___________.  (2009). Meneropong  Khasanah  Notaris  dan  PPAT  Indonesia .  Bandung:  Citra Aditya Bakti.
Habib Adjie dan Rusdianto Sesung. (2020). Tafsir, Penjelasan Dan Komentar Atas UUJN .
Bandung: Refika Aditama.
Irwansyah.  (2020). Penelitian  Hukum  (Pilihan  Metode  dan  Praktik  Penulisan  Artikel) . Yogyakarta: Mirra Buana Media.
Suhrawardi K. Lubis. (2008). Etika Profesi Hukum . Jakarta: Sinar Grafika Offset.

## Jurnal :
Edwar,  Faisal  A.  Rani  dan  Dahlan  Ali.  (2019).  “Kedudukan  Notaris  Sebagai  Pejabat Umum Ditinjau  Dari  Konsep  Equality  Before  The  Law”. Jurnal  Hukum  & Pembangunan .
Ferry  Irawan  Febriansyah.  (2016).  ” Konsep  Pembentukan  Peraturan  Perundang- Undangan  di Indonesia”. Jurnal Perspektif Volume XXI No.3.
Muhammad Ilham Arisaputra. (2012). “ Kewajiban Notaris Dalam Menjaga Kerahasiaan Akta Dalam Kaitannya Dengan Hak Ingkar Notaris” . Jurnal Perspektif Volume XVII No. 3.
Nurjannah,  Aminuddin  I lmar  dan  Zulkifli  Aspan.  (2018).  “ Analisis  Hukum  Terhadap Keputusan Majelis Kehormatan Notaris Dalam Pemeriksaa n Notaris” . Riau Law Journal Volume 2 Nomor 2.

## Lain-lain :
Jeffry  Ricardo.  (2018).  “Peran  Majelis  Kehormatan  Notaris  Dalam  Proses  Penegakan Huk um Pidana”, Tesis , Fakultas Hukum Universitas Indonesia.