## PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN KASUS KEKERASAN TERHADAP ANAK DI KEPOLISIAN RESOR BULELENG
Oleh:
Ni Putu Ayu Krisna Dewi 1 , I Nyoman Gede Remaja 2 dan I Nyoman Surata 3 (niputuayukrisnadewi@gmail.com.), (nym.remaja@unipas.ac.id), (nyoman.surata@unipas.ac.id)
Abstrak: Peningkatan  kekerasan  terhadap  Anak  dan  Perempuan  setiap  harinya menunjukan  kenaikan  yang  sangat  memprihatinkan.  Hal  ini  karena  orang  dewasa sering  melakukan  kekerasan  kepada  Anak  dan  Perempuan  dan  yang  menjadi  target utamanya  ialah  anak-anak.  Permasalahan  yang  diteliti  :  peran  kepolisian  dalam penanganan  kasus  kekerasan  terhadap  anak  di  Kepolisian  Resor  Buleleng,  faktor penghambat.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  empiris,  bersifat  deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Data dianalisis secara  kualitatif.  Penelitian  ini  dilakukan  di  Polres  Buleleng.  Peran  dari  kepolisian resor  buleleng  dalam  proses  penanganan  perkara  pidana  kekerasan  terhadap  anak  di Polres  Buleleng  di  tangani  oleh  Unit  PPA  (Perempuan  dan  Anak),  dimana  dalam proses  penanganan  perkara  terhadap  anak  memiliki  ruang  khsusus  yang  berbeda dengan penanganan perkara lainnya, dan proses penganan perkara tersebut dilakukan sesuai dengan SOP yang ada yaitu yang pertama adanya laporan terhadap kekerasan anak,  setelah  itu  membuat  laporan,  setelah  itu  merujuk  korban  ke  pusat  pelayanan terpadu  untuk  di  cek  dan  melakukan  penyidikan  perkara.  unit  PPA  Polres  buleleng juga  melaksanakan  proses  mediasi.  Faktor  yang  menghambat  dalam  proses penanganan  perkara  kekerasan  terhadap  anak  yaitu  anak  merasa  malu  atau  minder mengungkapkan kejadian atau kronologi terjadinya kekerasan yang di dapatkan oleh anak tersebut, hal ini dampak dari kekerasan yang didapatkan kepada anak.

## Kata Kunci : Anak, Kekerasan dan Peran Kepolisian

## PENDAHULUAN
Anak  merupakan  generasi  penerus  bangsa  yang  sangat  diharapkan  oleh  Negara Indonesia.  Hal  ini  ditegaskan  dalam  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 34 Ayat (1) yang menyatakan bahwa “fakir miskin dan  anak-anak  terlantar  merupakan  tanggungjawab  negara  untuk  memeliharanya”. Tetapi  masih  banyak  anak-anak  yang  mengalami  nasib  buruk  di  Indonesia  sampai
1 Alumni Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti
2 Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti
3 Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti
sekarang, seperti  marak  terjadinya kasus  terkait anak yang dijadikan sebagai  korban mulai  dari  kasus  anak  yang  mengalami  pelecehan  hingga  kasus  yang  tak  dapat dibayangkan sekalipun ( Ikatan Dokter Anak Indonesia. 2005 : 105) .
Dewasa  ini  kejahatan  terhadap  anak  semakin  marak  tejadi  di  Indonesia,  bahkan hampir  tiap  hari  terjadi  kasus  terhadap  anak  berupa  eksploitasi  ekonomi,  kejahatan seksual,  kekerasan  fisik  dan  mental,  penculikan,  perdagangan,  penelantaran,  bahkan anak  sebagai  korban  pembunuhan.  Masa  anak-anak  merupakan  masa  penuh keceriaan,  canda  tawa  dan  penuh  dengan  permainan.  Perlu  diwaspadai  jika  ketika anak  mendadak  menjadi  lebih  pendiam,  murung,  tertutup  dan  tidak  percaya  diri. Berhati-hatilah  para  orang  tua  terhadap  perubahan  drastis  sikap  anak  di  usia  dini, kemungkinan  besar  telah  terjadi  sesuatu  yang  menakutkan  dan  tidak  menyenangkan menimpa  anak-  anak  di  lingkungan  sekolah  maupun  di  luar  sekolah  ( Boni  Satrio Simarmata. 2015 : 4) .
Dalam  perspektif  kenegaraan,  komitmen  negara  untuk  melindungi  warga negaranya termasuk di dalamnya terhadap anak, dapat ditemukan dalam pembukaan Undang-Undang  Dasar  1945  (UU1945).  Hal  tersebut  tercermin  dalam  pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-IV: Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu  Pemerintah  Negara  Indonesia  yang  melindungi  segenap  bangsa  Indonesia  dan seluruh  tumpah  darah  Indonesia  dan  untuk  memajukan  kesejahtraan  umum, mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  dan  ikut  melaksakan  ketertiban  dunia  yang berdasarkan  kemerdekaan,  perdamaian  abadi  dan  keadilan  sosial,  maka  disusunlah kemerdekaan Bangsa Indonesia itu ( Waluyadi. 2009 : 1) .
Perbincangan  mengenai  perlindungan  anak  akan  terus  terjadi  sampai  kapan  pun, mengingat  anak  merupakan  generasi  yang  akan  menjadi  penerus  peradaban  bangsa yang  dibentuk  sebagai  eksekutor  dalam  penyusunan,  pengembangan  dan  pemegang kendali dari sebuah cita-cita luhur untuk  mewujudkan tatanan  kehidupan  yang lebih baik khususnya di Indonesia. Ada berbagai macam pengertian tentang anak, baik itu Pandangan  dari  Para  Ahli  atau  dari  peraturan  perundang-undangan.  Oleh  karena itulah setiap pengertian yang ada dilandasi dari berbagai macam perspektif dan tujuan
dari  para  ahli  maupun  masing-masing  undang-undang,  sehingga  membuat  beberapa pengertian yang ada tidak memiliki kesamaan ( Nashriana. 2011 : 1) .
Eskalasi  kekerasan  terhadap  Anak  dan  Perempuan  setiap  harinya  menunjukan kenaikan  yang  sangat  memprihatinkan.  Hal  ini  karena  orang  dewasa  sering melakukan  kekerasan  kepada  Anak  dan  Perempuan  dan  yang  menjadi  target utamanya  ialah  anak-anak.  Penyebabnya  ialah  anak  yang  mudah  untuk  di  perdaya lewat rayuan dan tidak memiliki kekuatan melawan ataupun memberontak. Sehingga berbagai  macam  bentuk  kekejian  yang  berbentuk  fisik,  psikologis  maupun  seksual dialami oleh anak-anak.  Jika melihat realita yang terjadi, hal  ini tentu membuat hati terasa sakit dan menjadi sebuah ironi yang mendalam ( Imam Dwi Prastyo. 2020 : 6) .
Disini langkah tegas untuk memberikan suatu perlindungan hukum terhadap anak seharusnya  tak  boleh  dilakukan  setengah-setengah.  Hal  ini  seharusnya  dilakukan secara  berkelanjutan  sehingga  hak  anak  tetap  ada,  tidak  hilang  dan  tidak  dirampas oleh  siapapun,  sehingga  pada  akhirnya  anak-anak  dapat  ikut  serta  berperan  untuk melanjutkan  roda  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  menggantikan  generasi  tua. Upaya ini sendiri pun sudah ada didalam Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan : “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin  dan  melindungi  anak  dari  hak-haknya  agar  dapat  hidup,  tumbuh, berkembang,  dan  berpartisipasi  secara  optimal  sesuai  dengan  harkat  dan  martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.
Polisi  memiliki  peranan  yang  penting  sebagai  ujung  tombak  dalam  penegakan hukum  di  wilayah  Republik  Indonesia  saat  ini,  ditambah  tanggung  jawab  yang diembannya cukup besar perlu adanya sinergisitas antara tugas dan  wewenang yang dimilikinya  sebagaimana  yang  telah  diatur  didalam  UndangUndang  No.  2  Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sesuai  dengan fungsinya yaitu dalam  Pasal  2  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002  yang  menyatakan:  “Fungsi kepolisian  adalah  salah  satu  fungsi  pemerintahan  Negara  dibidang  pemeliharaan
keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindungan, pengayom dan pelayan kepada masyarakat”.
Aparat  penegak  hukum  diberikan  sebuah  amanah  yang  besar  dalam  mengawal tugas  khusus  untuk  mengungkap  sebuah  perkara,  disamping  melakukan  penyuluhan dan  memberikan  edukasi  terhadap  anak-anak  dan  masyarakat  agar  tidak  masuk  ke dalam  jurang  gelap  tindak  pidana  pencabulan  serta  pengetahuan  mengenai  Undang- Undang  yang  mengatur  Perlindungan  Anak.  Hal  ini  juga  harus  didorong  oleh kemauan  masyarakat  untuk  bersinergi  bersama  dengan  pihak  kepolisian  untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman dari kejahatan kesusilaan.
Dari  latar  belakang  masalah  yang  telah  diuraikan  dirumuskan  masalah-masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana peran kepolisian dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak di Kepolisian Resor Buleleng ?
2. Apa saja faktor penghambat  peran kepolisian dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak di Kepolisian Resor Buleleng?

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  peneliti  menggunakan  jenis  penelitian  hukum  empiris,  karena penelitian mencari dan menggunakan data tentang fakta hukum yang ada di lapangan langsung  dengan  fenomena  yang  menjadi  bahan  kajian  dan  dihubungkan  dengan prosedur dan peraturan yang seharusnya berlaku. Penelitian ini meneliti tentang peran kepolisian  dalam  penanganan  kasus  kekerasan  terhadap  anak  di  Kepolisian  Resor Buleleng.
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  yang  bersifat  deskriptif  (menggambarkan) yang  bertujuan  untuk  menggambarkan/  melukiskan  secara  tepat  sifat-sifat  suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu  gejala,  atau  untuk  menentukan  ada  tidaknya  hubungan  antara  suatu  gejala dengan gejala lainnya dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak.
Penelitian  ini  dilakukan  di  Kepolisian  Resor  Buleleng.  Penelitian  ini  tentang peran  kepolisian  dalam  penanganan  kasus  kekerasan  terhadap  anak  di  Kepolisian Resor  Buleleng.  Sumber  data  penelitian  ini  ada  dua  yaitu  sumber  data  kepustakaan dan sumber data lapangan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sumber data sekunder, yang meliputi :
1. Data  primer  adalah  sumber  data  yang  langsug  memberikan  data  kepada pengumpul data ( Sugiyono. 2013 : 137) .
2. Data  sekunder  yaitu  sumber  data  yang  tidak  langsung  memberikan  data kepada pengumpul data (Burhan Ashshofa. 2013 : 89-91) .
Penelitian ini mempergunakan beberapa teknik pengumpulan data seperti:
a. Teknik  studi  dokumentasi/  kepustakaan  yaitu  serangkaian  usaha  untuk memperoleh  data  dengan  cara  membaca,  menelaah,  mengklasifikasikan, mengidentifikasikan  dan  dilakukan  pemahaman  terhadap  bahan-bahan  hukum yang  berupa  peraturan  perundang-undangan  dan  buku-buku  literatur  yang  ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.
b. Teknik wawancara.
Wawancara merupakan salah satu teknik yang sering dan paling lazim digunakan dalam  penelitian  hukum  empiris.Teknik  wawancara  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  wawancara  bebas  terpimpin  Wawancara  direncanakan dilakukan dengan informan dari Kepolisian Resor Buleleng.
Dalam  penelitian  ini  peneliti  menggunakan  metode  analisis  data  kualitatif  yaitu untuk mengetahui atau  menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti ( Umar. 2011 : 22) . Metode analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis  sosiologis.  “Pendekatan  yuridis  sosiologis  adalah  mengidentifikasi  dan mengkonsepsi  hukum  sebagai  institusi  sosial  yang  riil  dan  fungsional  dalam  sistem kehidupan nyata” ( Soerjono Soekanto. 2010 : 51) . pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan  penelitian  yang  bertujuan  memperoleh  pengetahuan  hukum  secara empiris  dengan  jalan  terjun  langsung  ke  obyeknya  yaitu  peran  kepolisian  dalam
penanganan  kasus  kekerasan  terhadap  anak  di  Kepolisian  Resor  Buleleng  serta proses dan hambatan.
.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Peran Kepolisian Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak Di Kepolisian Resor Buleleng
Peran  Kepolisian  secara  umum/universal  mempunyai  tugas  yang  sama  yaitu sebagai  aparat  yang  bertugas  menjaga  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat  serta menjadi  aparat  penegak  hukum.  Berkembangnya  peradaban  manusia  dan berkembangnya  pola  kejahatan  maka  tugas  polisi  semakin  berat  dan  kompleks. Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  (Polri)  adalah  Kepolisian  Nasional  di Indonesia,  yang  bertugas  dan  bertanggung  jawab  langsung  di  bawah  Presiden.  Polri mempunya  motto  :  “Rastra  Sewakotama”,  yang  artinya  Abdi  Utama  bagi  Nusa Bangsa. Polri mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia yaitu memelihara  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat;  menegakkan  hukum;  dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
Negara  Indonesia  memberi  tugas  dan  wewenang  kepada  lembaga  kepolisian sesuai  dengan  Pasal  5  Ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002  tentang Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia.  Fungsi  Kepolisian  adalah  salah  satu  fungsi sebagai  pemerintah  negara  dibidang  pemeliharaan  keamanan  dan  ketertiban masyarakat, penegak hukum, pelindung, mengayomi, dan pelayan masyarakat.
Kasus  kekerasan  terhadap  anak  yang  kerap  kali  terjadi  di  Kabupaten  Buleleng, baik  tindak  kekerasan  ataupun  tindak  kejahatan  terhadap  anak.  Di  samping  hal tersebut,  dalam  tugasnya,  Polisi  Republik  Indonesia  berada  dalam  dua  posisi  yaitu sebagai  alat  penegak  hukum  dan  sebagai  penjaga  keamanan  dan  ketertiban masyarakat ( Rahardi H.Pudi. 2007 : 20) .
Anak  merupakan  generasi  penerus  bangsa  yang  harus  dilindungi  dan  dipenuhi  hak- haknya  oleh  pemerintah  maupun  semua  lapisan  masyarakat.  ”Perlindungan  terhadap  anak merupakan upaya yang dilakukan untuk menjamin hak-hak anak dalam segi kehidupan”. Jadi
tujuan perlindungan anak menjamin terpenuhi hak-hak dasar anak yaitu hak hidup, tumbuh, berkembang  dan  berpartisipasi  secara  optimal,  pengertian  anak  menurut  Undang-Undang Nomor  35  Tahun  2014  Perubahan  dari  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan  Anak  adalah seseorang  yangbelum  berusia  18 (delapan  belas)  tahun  termasuk anak yang masih dalam kandungan (I Ketut Adi Setiawan, Ni Ny Mariadi , I Gede Arya Wira Sena. 2023 : 56).
Adapun  bentuk-bentuk  kekerasan  terhadap  anak  yang  terjadi  di  Kabupaten Buleleng  sesuai  hasil  wawancara  dengan  I  Dewa  Gede  Agung  Sidiartha  selaku  Ps. Kaurmintu  Satreskrim  Polres  Buleleng  pada  tanggal  01  april  2024  adalah  seperti kekerasan  fisik  yaitu  pemukulan  dan  kekerasan.  Kekerasan  psikis  itu  jarang  di tangani oleh polres buleleng, tetapi kekerasan fisik pemukulan itu banyak terjadi”. Tindakan  kekerasan  atau  pelanggaran  terhadap  hak  anak  dapat  terwujud setidaknya dalam empat bentuk yaitu ( Purnama Rozak. 2013 : 47-49) :
1. Kekerasan  fisik.  Bentuk  ini  paling  mudah  dikenali.  Terkategorisasi  sebagai kekerasan jenis ini adalah; menampar, menendang, memukul/meninju, mencekik, mendorong,  menggigit,  membenturkan,  mengancam  dengan  benda  tajam  dan sebagainya.  Korban  kekerasan  jenis  ini  biasanya  tampak  secara  langsung  pada fisik korban seperti: luka memar, berdarah, patah tulang, pingsan dan bentuk lain yang kondisinya lebih berat.
2. kekerasan psikis. Kekerasan jenis ini, tidak begitu mudah untuk dikenali. Akibat yang  dirasakan  oleh  korban  tidak  memberikan  bekas  yang  nampak  jelas  bagi orang  lain.  Dampak  kekerasan  jenis  ini  akan  berpengaruh  pada  situasi  perasaan tidak  aman  dan  nyaman,  menurunkan  harga  diri  serta  martabat  korban.  Wujud konkret kekerasan atau pelanggaran jenis ini adalah: penggunaan kata-kata kasar, penyalahgunaan kepercayaan, mempermalukan orang di depan orang lain atau di depan  umum,  melontarkan  ancaman  dengan  kata-kata  dan  sebagainya.  Akibat adanya  perilaku  tersebut  biasanya  korban  akan  merasa  rendah  diri,  minder, merasa tidak berharga dan lemah dalam membuat keputusan (decision making).
3. kekerasan  seksual.  Termasuk  dalam  kategori  ini  adalah  segala  tindakan  yang muncul  dalam  bentuk  paksaan  atau  mengancam  untuk  melakukan  hubungan seksual  (sexual  intercource),  melakukan  penyiksaan  atau  bertindak  sadis  serta meninggalkan  seseorang,  termasuk  mereka  yang  tergolong  masih  berusia  anak- anak  setelah  melakukan  hubungan  seksualitas.  Segala  perilaku  yang  mengarah pada  tindakan  pelecehan  seksual  terhadap  anak-anak  baik  di  sekolah,  di  dalam keluarga, maupun di lingkungan sekitar tempat tinggal anak juga termasuk dalam kategori  kekerasan  atau  pelanggaran  terhadap  hak  anak  jenis  ini.  Kasus pemerkosaan  anak,  pencabulan  yang  dilakukan  oleh  guru,  orang  lain  bahkan orang  tua  tiri  yang  sering  terekspos  dalam  pemberitaan  berbagai  media  massa merupakan contoh konkret kekerasan bentuk ini.
4. kekerasan  ekonomi.  Kekerasan  jenis  ini  sangat  sering  terjadi  di  lingkungan keluarga. Perilaku melarang pasangan untuk bekerja atau mencampuri pekerjaan pasangan,  menolak  memberikan  uang  atau  mengambil  uang,  serta  mengurangi jatah  belanja  bulanan  merupakan  contoh  konkret  bentuk  kekerasan  ekonomi.
Pada anak-anak, kekerasan jenis ini sering terjadi ketika orang tua memaksa anak yang masih berusia di bawah umur untuk dapat memberikan kontribusi ekonomi keluarga,  sehingga  fenomena  penjual  koran,  pengamen  jalanan,  pengemis  anak dan lain-lain kian merebak terutama di perkotaan.
Adapun penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak yaitu( Purnama Rozak. 2013 : 47-49) :
1. Pewarisan kekerasan antargenerasi.
Banyak  anak  belajar  perilaku  kekerasan  dari  orang  tuanya  dan  ketika  tumbuh menjadi dewasa mereka melakukan tindakan kekerasan kepada anaknya. Dengan demikian perilaku kekerasan diwarisi ( transmitted ) dari generasi ke generasi.
2. Stress sosial.
Stress  yang  ditimbulkan  oleh  berbagai  kondisi  sosial  meningkatkan  resiko kekerasan  terhadap  anak  dalam  keluarga.  Kondisi-kondisi  sosial  ini  mencakup: pengangguran  ( unemployment ),  penyakit  ( illness ),  kondisi  perumahan  buruk
( poor  housing  conditions ),  ukuran  keluarga  besar  dari  rata-rata  ( a  large-than- avarage  family  size ),  kelahiran  bayi  baru  ( the  presence  of  a  new  baby ),  orang berkebutuhan  khusus  ( disable  person )  di  rumah,  dan  kematian  ( death )  seorang anggota  keluarga.  Sebagian  besar  kasus-kasus  dilaporkan  tentang  tindakan kekerasan  terhadap  anak  berasal  dari  keluarga  yang  hidup  dalam  kemiskinan (poverty).
3. Isolasi sosial dan keterlibatan masyarakat bawah.
Orang tua dan pengganti orang tua yang melakukan tindakan kekerasan terhadap anak  cenderung  terisolasi  secara  sosial.  Sedikit  sekali  orang  tua  yang  bertindak keras  ikut serta dalam suatu  organisasi  masyarakat  dan kebanyakan mempunyai hubungan  yang  sedikit  dengan  teman  atau  kerabat.  Kekurangan  keterlibatan sosial  ini  menghilangkan  sistem  dukungan  dari  orang  tua  yang  bertindak  keras, yang akan membantu mereka mengatasi stress keluarga atau sosial dengan lebih baik.
4. Struktur keluarga.
Tipe-tipe  keluarga  tertentu  memiliki  resiko  yang  meningkat  untuk  melakukan tindakan  kekerasan  dan  pengabaian  kepada  anak.  Misalnya,  orang  tua memungkinkan  melakukan  tindakan  kekerasan  terhadap  anak  dibandingkan dengan  orang  tua  utuh.  Keluarga  dengan  orang  tua  tunggal  biasanya berpendapatan  lebih  kecil  dibandingkan  keluarga  lain,  sehingga  hal  tersebut dapat  dikatakan  sebagai  penyebab  meningkatkan  tindakan  kekerasan  terhadap anak.  Keluarga-keluarga  yang  sering  bertengkar  secara  kronis  atau  istri  yang diperlakukan  salah  mempunyai  tingkat  tindakan  kekerasan  terhadap  anak  yang lebih tinggi dibandingkan dengan keluarga-keluarga yang tanpa masalah.
Data  kekerasan  terhadap  anak  yang  terjadi  di  Kepolisian  Resor  Buleleng  dari tahun 2019-2023 yaitu sebagai berikut:
No Tahun Jumlah Kasus  Kekerasan Terhadap Anak 1 2019 26 2 2020 19 3 2021 21 4 2022 30 5 2023 30 TOTAL 126
Sumber : Kepolisian Resor Buleleng
Tabel  diatas  menunjukan  bahwa  jumlah  kasus  kekerasan  terhadap  anak  yang terjadi  dari  kurun  waktu  2019  sampai  tahun  2023  yaitu  sejumlah  126  kasus  dengan rincian  di  tahun  2019  terjadi  26  kasus  kekerasan  terhadap  anak,  setelah  itu  di  tahun 2020  terjadi  19  kasus  kekerasan  terhadap  anak,  di  tahun  2021  terjadi  21  kasus kekerasan  terhadap  anak,  di  tahun  2022  terjadi  30  kasus  kekerasan  terhadap  anak  , dan di tahun 2023 terjadi 30 kasus kekerasan terhadap anak.
Hasil wawancara dengan Ps. Kaurmintu Satreskrim Polres Buleleng pada tanggal 01 april 2024 menunjukan bahwa : peran dari kepolisian resor buleleng dalam proses penanganan  perkara  pidana  kekerasan  terhadap  anak  di  Polres  Buleleng  di  tangani oleh  Unit  PPA  (Perempuan  dan  Anak),  di  mana  dalam  proses  penanganan  perkara terhadap  anak  memiliki  ruang  khsusus  yang  berbeda  dengan  penanganan  perkara lainnya,  dan  dalam  proses  penganan  perkara  tersebut  dilakukan  sesuai  dengan  SOP yang  ada  yaitu  yang  pertama  adanya  laporan  terhadap  kekerasan  anak,  setelah  itu membuat laporan, setelah itu merujuk korban ke pusat pelayanan terpadu untuk di cek dan melakukan penyidikan perkara.
Adapun proses penanganan perkara kekerasan terhadap anak di Kepolisian Resor Buleleng yaitu :
a. Menerima  laporan/pengaduan  tentang  tindak  pidana  kekerasan,  penanganan perkara  yang  dilayani  adalah  berdasarkan locus  delictie (tempat  dimana
perkara  terjadi,  yakni  perkara  yang  terjadi  berada  dalam  wilayah  hukum Polres Buleleng yurisdiksi Kepolisian Resor Kabupaten buleleng).
Berdasarkan  Pasal  1  butir  24  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang Hukum  Acara  Pidana  (selanjutnya  disebut  KUHAP)  disebutkan  bahwa: “Laporan  adalah  pemberitahuan  yang  disampaikan  oleh  seorang  karena  hak atau  kewajiban  berdasarkan  undang-undang  kepada  pejabat  yang  berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.” Pasal 1  butir  25  KUHAP  menyatakan  bahwa:  “Pengaduan  adalah  pemberitahuan disertai  permintaan  oleh  pihak  yang  berkepentingan  kepada  pejabat  yang berwenang  untuk  menindak  menurut  hukum  seorang  yang  telah  melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya.”
b. Membuat laporan polisi.
c. Merujuk/mengirimkan  korban  ke  pusat  pelayanan  terpadu  (PPT)  atau  rumah sakit terdekat.
d. Memberikan  kepastian  kepada  pelapor,  bahwa  akan  ada  tindak  lanjut  dari laporan/pengaduan.
e. Menyalurkan  korban  ke  lembaga  bantuan  hukum  (LBH)  atau  rumah  aman, apabila diperlukan.
f. Memberikan konseling.
g. Menginformasikan pengembangan penyidikan kepada pelapor.
h. Melakukan penyidikan perkara, termasuk permintaan Visum et Repertum .
i. Menjamin kerahasiaan informasi yang diperoleh.
j. Menjamin keamanan dan keselamatan baik pelapor maupun korban.
k. Mengadakan  koordinasi/kerjasama  dengan  lintas  fungsi/instansi,  pihak  yang terkait.
l. Membuat laporan kegiatan secara berkala sesuai dengan prosedur/ hierarki.
Pasal  1  butir  (9)  Peraturan  Kapolri  Nomor  3  Tahun  2008  tentang  Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana,  menyebutkan  bahwa  unit  pelayanan  perempuan  dan  anak  yang  selanjutnya
disingkat  UPPA  adalah  unit  yang  bertugas  memberikan  pelayanan  dalam  bentuk perlindungan  terhadap  perempuan  dan  anak  yang  menjadi  korban  kejahatan  dan penegakan hukum terhadap perempuan dan anak yang menjadi pelaku tindak pidana. Unit pelayanan perempuan dan anak yang selanjutnya disingkat unit PPA adalah Unit yang  bertugas  memberikan  Pelayanan,  dalam  bentuk  perlindungan  `terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya sesuani dengan peraturan Undang-undangan yang berlaku.
Undang-undang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  mengatur  adanya  penyidik  anak yang berwenang melakukan penyidikan. Dalam undang-undang ini ditetapkan syarat- syarat yang harus dipenuhi oleh seorang penyidik, adalah telah berpegalaman sebagai penyidik,  mempunyai  minat,  perhatian,  dedikasi,  dan  memahami  masalah  anak,  dan telah  mengikuti  pelatihan  teknis  tentang  peradilan  anak.  Dalam  hal  tertentu  dan dipandang  perlu  tugas  penyidikan  sebagaimana  dimaksud  dengan  syarat  penyidik dalam  ketentuan  Pasal  26  ayat  (3)  UU  No.  11  tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan Pidana  Anak  maka  tugas  penyidikan  dilaksanakan  oleh  penyidik  yang  melakukan tugas penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa ( Iskandar Hadinat, Surian. 2019 : 137) .
Ps.  Kaurmintu  Satreskrim  Polres  Buleleng  dalam  wawancara  pada  tanggal  01 april 2024 menyatakan bahwa dalam proses penanganan perkara kekerasan terhadap anak,  unit  PPA  Polres  buleleng  juga  melaksanakan  proses  mediasi  dengan  tujuan untuk  mendengarkan  kemauan  dan  keinginan  baik  pelapor  dan  terlapor  ,  mediasi yang  dilakukan  yaitu  mediasi penal  Victim-offender  Mediation (VOM),  mediasi  ini dilakukan ruangan khusus yang sudah di sediakan oleh Unit PPA”.
Dijelaskan  lebih  lanjut  dalam  tahap  mediasi  penal  oleh  petugas  kepolisian  resor buleleng, langkah yang diambil oleh petugas adalah :
a) Menyediakan  tempat  bagi  pelapor/korban  dan  terlapor  atau  disebut  (RPK) untuk berkomunikasi, berdiskusi atas permasalahan yang dialami kedua belah pihak.
b) Mendengarkan kemauan atau keinginan baik pelapor maupun terlapor.
c) Setelah  di  mediasi  penal  oleh  Unit  PPA  Sat  Reskrim  Polres  Buleleng,  jika kedua belah pihak baik pelapor maupun terlapor mengambil keputusan bahwa korban/pelapor  mencabut  laporannya,  dikarenakan  kedua  belah  pihak  sudah menyelesaikan  secara  kekeluargaan  korban/pelapor  mencabut  laporannya dengan  menyampaikan  surat  permohonan  pencabutan  laporan  kepada  pihak kepolisian. Oleh pihak kepolisian dilakukan penghentian perkara karena telah dicabut oleh pelapor dan berakhir dengan keputusan musyawarah mufakat dan berdamai.
Adapun  pengertian  “mediasi  penal  merupakan  salah  satu  bentuk  alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang biasa dikenal dengan istilah ADR atau Alternstive  Dispute  Resolution ada  pula  yang  menyebut appropriate  Dispute Resolution ”. Mediasi penal adalah bentuk perdamaian antara para pihak yang terkait dalam  kesepakatan  untuk  tidak  menempuh  jalur  peradilan  di  bawah  pengawasan penyidik. Dalam berbagai kasus tindak pidana kasus kecelakaan diselesaikan dengan cara mediasi penal kerap menjadi alternatif masyarakat Indonesia, tidak hanya dalam kecelakaan ringan dalam kecelakaan berat hingga menyebabkan matinya orang kerap diselesaikan melalui jalur mediasi penal ( Barda Narawi. 2012 : 2) .
Victim-offender  Mediation (VOM)  merupakan  model  mediasi  antara  pelaku  dan korban  dengan  melibatkan  berbagai  pihak  yang  bertemu  dengan  dihadiri  mediator yang ditunjuk. Mediator dapat berasal dari pejabat formal, mediator independen atau kombinasi diantara keduanaya. Mediasi ini dapat dilakukan pada setiap tahap proses, baik  di  kepolisian,  penuntutan  (kejaksaan)  maupun  pemeriksaan  di  pengadilan. Mariana  semini  menyatakan  bahwa  ,  model mediasi  Victim-Offender cenderung memanusiakan  dalam  proses  peradilan  dan  mendapatkan  tingkat  partisipasi  mediasi yang  sebenarnya,  setelah  korban  dan  pelaku  menunjukkan  kesediaan  mereka  untuk berpastisipasi, mediator kemudian menentukan jadwal untuk pertemuan antara korban dan pelaku ( Mariana Semini. 2005 : 15) .
Dalam  proses  penanganan  perkara  kekerasan  terhadap  anak  Kepolisian  Resor Buleleng  juga  dilakukan  proses  perlindungan  terhadap  korban.  Dalam  wawancara
dengan  Ps.  Kaurmintu  Satreskrim  Polres  Buleleng  pada  tanggal  01  april  2024 dinyatakan  bahwa  dalam  perjalanan  proses  penanganan  perkara  kekerasan  terhadap anak juga diberikan perlindungan terhadap korban yang di mana sudah diatur juga di dalam perundang-undangan yaitu UU No. 23 Tahun 2002, sehingga dalam proses ini korban merasa aman dan nyaman menjalani proses ini.
Perlindungan  anak  adalah  segala  usaha  yang  dilakukan  untuk  menciptakan kondisi  agar  setiap  anak  dapat  melaksanakan  hak  dan  kewajibannya  demi perkembangan  dan  pertumbuhan  anak  secara  wajar  baik  fisik,  mental  dan  sosial. Perlindungan  anak  dapat  juga  diartikan  sebagai  segala  upaya  yang  ditujukan  untuk mencegah,  rehabilitasi  dan  memberdayakan  anak  yang  mengalami  tindak  perlakuan salah (child abused), eksploitasi dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup  dan  tumbuh  kembang  anak  secara  wajar,  baik  fisik,  mental  dan  sosialnya ( Maidin Gultom. 2014 : 40) .
Perlindungan terhadap anak oleh pemerintah tidak hanya dilakukan terhadap anak yang  berhadapan  dengan  hukum  namun  juga  terhadap  anak  yang  menjadi  korban tindak  pidana.  Pasal  1  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan anak yang berhadapan  dengan  hukum  adalah  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum,  anak  yang menjadi  korban  tindak  pidana,  dan  anak  yang  menjadi  saksi  tindak  pidana. Perlindungan terhadap diri anak sebagai korban tindak pidana dalam proses peradilan pidana  selama  ini  masih  minim  sekali,  meskipun  telah  ada  beberapa  kali  perubahan dalam  Undang-Undang  perlindungan  anak,  namun  perubahan  tersebut  adalah  pada penjatuhan  hukuman  terhadap  pelaku  tindak  pidana  terhadap  anak  bukan  berkaitan dengan  perlindungan  yang  diberikan  oleh  pemerintah  terhadap  korban  itu  sendiri, terutama  perlindungan  psikis  korban  yang  mengalami  tindak  pidana  kejahatan seksual,  sehingga  dikuatirkan  anak  korban  tindak  pidana  yang  melaporkan  tindak pidana  yang  terjadi  padanya  malah  akan  menjadi  korban  kembali  (reviktimisasi). Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana harus mendapatkan perhatian  yang  serius,  baik  perlindungan  untuk  mendapatkan  hakhaknya  sebagai
korban  maupun  perlindungan  pada  saat  proses  pencarian  keadilan  melalui  proses peradilan pidana terpadu (integrated criminal  justice system) ( Indriastuti  Yustiningsih. 2020 : 296) .
Perlindungan korban menurut Barda Nawawi Arief, dapat dilihat dari dua makna yaitu ( Barda Nawawi Arief. 2014 : 61-62) :
a. Dapat  diartikan  sebagai  “perlindungan  hukum  untuk  tidak  menjadi  korban tindak  pidana”  (berarti  perlindungan  HAM  atau  kepentingan  hukum seseorang;
b. Dapat  diartikan  sebagai  “perlindungan  untuk  memperoleh  jaminan/santunan hukum  atas  penderitaan/kerugian  orang  yang  telah  menjadi  korban  tindak pidana”  (jadi  identik  dengan  “penyantunan  korban”).  Bentuk  santunan  itu dapat  berupa  pemulihan  nama  baik  (rehabilitasi),  pemulihan  keseimbangan batin  (antara  lain  dengan  permaafan)  pemberian  ganti  rugi  (restitusi, kompensasi, jaminan/santunan kesejahteraan sosial) dan sebagainya.
Dasar  hukum  Kepolisian  Resor  Buleleng  dalam  penanganan  dan  perlindungan anak yang menjadi korban yaitu :
1. Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana (KUHAP). Dalam Pasal 5 KUHAP dijelaskan bahwa polisi merupakan bagian dari  penyidik  yang  bertugas  sebagai  penerima  laporan  atau  pengaduan  dari seseorang apabila terjadinya tindak pidana.
2. Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002  tentang  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia.
3. Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak (sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).
4. Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  20014  tentang  Penghapusan  Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.
6. Peraturan Kapolri No. 10 Tahun 2007 tentang Unit Pelayanan Perempuan dan Anak  (Unit  PPA)  yang  memiliki  kewenangan  sebagai  penyelenggara perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban dari tindak kejahatan.
7. Peraturan  Kapolri  Nomor  12  Tahun  2009  tentang  Pengawasan  dan Pengendalian penangan Perkara Pidana di Lingkungan Polri.
8. Peraturan  Kapolri  Nomor  3  Tahun  2008  tentang  Pembentukan  Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana
Anak    sebagai    korban    kekerasan,    termasuk    kekerasan    seksual,    berhak mendapatkan ( Arianto, Mustamam, Marlina. 2023 : 28) :
1. Rehabilitasi baik dalamlembaga maupunluar lembaga;
2. Upaya    perlindungan    dan    pemberitaan    identitas    melalui  media    massa untuk menghindari labelisasi;
3. Pemberian   jaminan   keselamatan   bagi  saksi   korban   dan saksi    ahli  baik fisik, mental, maupun sosial;
4. Pemberian aksebilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.
2. Faktor-Faktor  Yang  Menghambat  Peran  Kepolisian  Dalam  Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak Di Kepolisian Resor Buleleng.
Ps.  Kaurmintu  Satreskrim  Polres  Buleleng  dalam  wawancara  pada  tanggal  01 april 2024 menyatakan bahwa : hambatan yang kami alami dalam proses penanganan perkara  terhadap  anak  yaitu  lambatnya  proses  penyidikan  itu  dikarenakan  anak sebagai pelajar harus mencari ijin dari sekolah apabila pada saat mencari keterangan anak  ini  masih  di  jam  sekolah  ,  dan  masih  merasa  malu  dalam  hal  melakukan penyidikan  dalam  hal  mencari  keterangan  terhadap  korban  karena  merasa  minder sehingga itu yang menyebabkan lambatnya proses penyidikan”.
Hambatan  yang  terjadi  atau  yang  dialami  oleh  penyidik  polres  buleleng  dalam proses  penanganan  perkara  kekerasan  terhadap  anak  yaitu  anak  merasa  malu  atau minder  mengungkapkan  kejadian  atau  kronologi  terjadinya  kekerasan  yang  di dapatkan  oleh  anak  tersebut,  hal  ini  merupakan  dampak  dari  kekerasan  yang  di dapatkan kepada anak tersebut.
Dampak dari kekerasan terhadap anak yaitu ( Nyoman Wiraadi  Tria  Ariani,Komang Suwarni Asih. 2022 : 73-74) :
1. Dampak  kekerasan  pada  anak  dapat  menghambat  perkembangan  emosional, seperti  kesulitan  keterampilan  mengatasi  dan  mengelola  emosi  dan  mengalami kebingungan  atas  reaksi  emosional  dari  orang  lain.  Selain  itu,  penilaian  anak terhadap  dirinya  cenderung  buruk.  Anak-anak  yang  dilecehkan  menunjukkan kepercayaan  diri  yang  rendah  dan  harga  diri  yang  rendah,  serta  mengalami hambatan perkembangan sosial yang cenderung terbatas dengan orang lain yang memiliki perasaan rendah diri yang serupa dengan pribadinya.
2. Penganiayaan secara emosional dengan cara kekerasan verbal akan menyebabkan gangguan emosional pada anak. Anak kedepannya menjadi hiperaktif, sulit tidur, bahkan  dapat  menyebabkan  anak  menjadi  tantrum.  Anak  juga  akan  mengalami kesulitan  belajar,  baik  di  rumah  maupun  di  sekolah,  selanjutnya  anak  akan mengalami  perkembangan  konsep  diri  yang  kurang  baik,  hubungan  sosialnya dengan lingkungannya akan bermasalah, dan mengakibatkan anak menjadi lebih agresif  bahkan  dapat  menjadikan  orang  dewasa  sebagai  musuhnya.  Anak  juga akan menarik diri dari lingkungannya dan lebih senang menyendiri. Hal ini akan berdampak buruk pada anak hingga menyebabkan depresi hingga kematian anak.
3. Anak yang mengalami kekerasan cenderung akan merasa tidak berguna, menjadi pendiam,  mengisolasi  diri,  dan  tidak  mampu  bergaul,  sehingga  berpengaruh terhadap  perkembangan  sosial  anak  yang  mengalami  kesulitan  dalam  menjalin hubungan dengan teman sebayanya. Pengendalian emosi anak yang buruk, yang akan  berlanjut  pada  kesulitan  beradaptasi  bahkan  akan  mengalami  masalah psikologis  yang  lain  bahkan  anak  menjadi  kecenderungan  bersikap  agresif  dan
memberontak  untuk  menunjukkan  bahwa  dirinya  sebagai  orang  yang  kuat, memiliki kekuasaan
4. Dampak kekerasan fisik menyebabkan badan anak luka seperti memar, tergores, lebam,  kecacatan,  bahkan  dapat  menyebabkan  korban  meninggal.  Selain  itu, dampak  kekerasan  pada  anak,  ada  kecenderungan  anak  akan  berperilaku  buruk, seperti  mulai  merokok  menggunakan  obat-obatan,  minum  alkohol,  dan melakukan  seks  bebas  sejak  dini.  Anak  yang  mendapatkan  kekerasan,  juga  ada kecenderungan  saat  dewasa  akan  mengalami  masalah  ketika  membangun  relasi intim,  kesulitan  dalam  menjalin  dan  mempertahankan  hubungan  intim  yang sehat.
5. Anak yang mengalami kekerasan juga merasa takut, sering bermimpi buruk, dan mengalami kecemasan disertai dengan rasa sakit.
6. kekerasan yang dialami oleh anak, baik secara langsung maupun tidak cenderung mendorong kekerasan  atau perilaku  agresif oleh  anak. Kekerasan terhadap anak dapat mempengaruhi kesejahteraan psikologis anak dan menimbulkan kerusakan emosi  anak  seperti  kecemasan,  rasa  takut  dan  agresi,  mimpi  buruk  berulang- ulang,  perasaan  malu  dan  bersalah,  fobia  mendadak,  keluhan  psikosomatis, kecenderungan depresi,  perasaan susah berkepanjangan serta penarikan diri dari lingkungan sosial.
7. kekerasan  juga  menyebabkan  gangguan  kejiwaan  seperti  depresi,  kecemasan berlebihan,  atau  gangguan  disosiatif,  serta  meningkatkan  resiko  bunuh  diri. Dampak  psikologis  akibat  kekerasan  yaitu  kecenderungan  mengarah  ke  hal negatif,  agresif  serta  mudah  frustrasi,  bersikap  pasif  dan  apatis,  kemudian  tidak mampu  menghargai  dirinya  sendiri,  serta  mengalami  kesulitan  menjalin  relasi dengan  orang  lain,  hingga  menimbulkan  rasa  benci  yang  luar  biasa  terhadap dirinya sendiri.
Soetjiningsih  menyatakan  kekerasan  yang  dialami  oleh  anak  dapat  berdampak pada  fisik  dan  psikologi  dengan  berbagai  intensitas  berat  dan  ringannya.  Tindakan kekerasan  yang  dialami  anak  akan  menimbulkan  stres  dan  apabila  stres  ini  tidak
segera ditangani maka akan berkembang menjadi percobaan bunuh diri ( Soetjiningsih. 2010 : 12) .

## SIMPULAN
1. Peran  dari  kepolisian  resor  buleleng  dalam  proses  penanganan  perkara  pidana kekerasan terhadap anak di Polres Buleleng di tangani oleh Unit PPA (Perempuan dan  Anak),  di  mana  dalam  proses  penanganan  perkara  terhadap  anak  memiliki ruang  khsusus  yang  berbeda  dengan  penanganan  perkara  lainnya,  dan  dalam proses  penganan  perkara  tersebut  dilakukan  sesuai  dengan  SOP  yang  ada  yaitu yang  pertama  adanya  laporan  terhadap  kekerasan  anak,  setelah  itu  membuat laporan, setelah itu merujuk  korban ke pusat  pelayanan terpadu untuk  di  cek dan melakukan  penyidikan  perkara.  Adapun  proses  penanganan  perkara  kekerasan terhadap anak di Kepolisian Resor Buleleng yaitu : Menerima laporan/pengaduan tentang  tindak  pidana  kekerasan,  penanganan  perkara  yang  dilayani  adalah berdasarkan  locus  delictie  (tempat  dimana  perkara  terjadi,  yakni  perkara  yang terjadi berada dalam wilayah hukum Polres Buleleng yurisdiksi Kepolisian Resor Kabupaten  buleleng),  Membuat  Laporan  Polisi,  merujuk/mengirimkan  korban  ke Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) atau Rumah Sakit terdekat, memberikan kepastian kepada  pelapor,  bahwa  akan  ada  tindak  lanjut  dari  laporan/pengaduan, menyalurkan  korban  ke  Lembaga  Bantuan  Hukum  (LBH)  atau  Rumah  Aman, apabila  diperlukan,  memberikan  konseling,  menginformasikan  pengembangan penyidikan  kepada  pelapor,  melakukan  penyidikan  perkara,  termasuk  permintaan Visum  et  Repertum,  menjamin  kerahasiaan  informasi  yang  diperoleh,  menjamin keamanan  dan  keselamatan  baik  pelapor  maupun  korban,mengadakan koordinasi/kerjasama  dengan  lintas  fungsi/instansi,  pihak  yang  terkait,  membuat laporan  kegiatan  secara  berkala  sesuai  dengan  prosedur/  hierarki.  Dalam  proses penanganan  perkara  kekerasan  terhadap  anak,  unit  PPA  Polres  buleleng  juga melaksanakan  proses  mediasi  dengan  tujuan  untuk  mendengarkan  kemauan  dan keinginan baik pelapor dan terlapor , mediasi yang dilakukan yaitu mediasi penal
Victim-offender  Mediation  (VOM)  mediasi  ini  dilakukan  ruangan  khusus  yang sudah  di  sediakan  oleh  Unit  PPA.  Dalam  perjalanan  proses  penanganan  perkara kekerasan  terhadap  anak  kami  juga  memberikan  perlindungan  terhadap  korban yang  dimana  sudah  diatur  juga  di  dalam  perundang-undangan  yaitu  Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sehingga dalam proses ini korban merasa aman dan nyaman menjalani proses ini.
2. Faktor-faktor  yang  menghambat  atau  yang  dialami  oleh  penyidik  polres buleleng dalam  proses  penanganan  perkara  kekerasan  terhadap  anak  yaitu  anak  merasa malu  atau  minder  mengungkapkan  kejadian  atau  kronologi  terjadinya  kekerasan yang  di  dapatkan  oleh  anak  tersebut,  hal  ini  merupakan  dampak  dari  kekerasan yang  di  dapatkan  kepada  anak  tersebut.  Dampak  dari  kekerasan  terhadap  anak yaitu Dampak kekerasan pada anak dapat menghambat perkembangan emosional, seperti  kesulitan  keterampilan  mengatasi  dan  mengelola  emosi  dan  mengalami kebingungan atas reaksi emosional dari orang lain, Penganiayaan secara emosional dengan cara kekerasan verbal akan menyebabkan gangguan emosional pada anak.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Barda  Narawi.  2012. Mediasi  Penal  :  Penyelesaian  Perkara  Di  Luar  Pengadilan . Semarang : Pustaka Magister.
Barda Nawawi Arief. 2014. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan . Jakarta : Kencana.
Boni  Satrio  Simarmata.  2015. Upaya  Kepolisian  Dalam  Memberikan  Perlindungan Terhadap  Anak  Sebagai  Korban  Kejahatan  Kekerasan  Seksual .  Skripsi  Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
Burhan Ashshofa. 2013. Metode Penelitian Hukum . Jakarta: Rineka Cipta.
Ikatan Dokter Anak Indonesia. 2005. Tumbuh Kembang Anak dan Remaja buku ajar II . Jakarta : CV Sagung Seto.
Imam  Dwi  Prastyo.  2020. Upaya  Kepolisian  Resort  Lubuklinggau  Dalam Menanggulangi  Tindak  Pidana  Pencabulan  Terhadap  Anak .  Skripsi  Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
Nashriana.  2011. Perlindungan  Hukum  Pidana  Bagi  Anak  Di  Indonesia .  Jakarta:  Raja Grafindo Persada.
Rahardi  H.Pudi.  2007. Hukum  Kepolisian  :  Profesionalisme  dan  Reformasi  POLRI Surabaya : Laksbang Mediatama.
Soerjono Soekanto. 2010. Pengantar Penelitian Hukum . Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia Press
Soetjiningsih. 2010. Buku ajar tumbuh kembang remaja dan permasalahannya cetakan ke 3 . Jakarta: CV Sagung Seto.
Sugiyono.  2013. Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif  dan  R&D .  Bandung: ALFABETA.
Umar.  2011. Metode  Penelitian  Untuk  Sekripsi  dan  Tesis  Bisnis .  Jakarta  :  PT  Raja Grafindo Persada.
Waluyadi. 2009. Hukum Perlindungan Anak . Bandung : Mandar Maju.

## Jurnal
Arianto,  Mustamam,  Marlina.  2023.  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Korban Tindak  Pidana  Pelecehan  Seksual  (Studi  Di  Kepolisian  Resor  Subulussalam”. Jurnal Meta Hukum,Vol.2No.3,November2023
I Ketut Adi Setiawan, Ni Ny Mariadi , I Gede Arya Wira Sena. 2023. “ Penerapan Pasal 11  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Buleleng  Nomor  5  Tahun  2019  Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan Di Kabupaten Buleleng Terkait Rumah Aman”. Kertha Widya Jurnal Hukum Vol. 11 No. 1 Agustus 2023.
Iskandar Hadinat, Surian. 2019. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak  Pidana  Dalam  Proses  Penyidikan  Polres  Tanjung  Balai”. Jurnal  Pionir LPPM Universitas Asahan Vol. 5 No.4November-Desember 2019.
Indriastuti Yustiningsih. 2020. “Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual Dari Reviktimisasi Dalam Sistem Peradilan Pidana”. LEX Renaissance NO. 2 VOL. 5 APRIL 2020 .
Mariana Semini. 2005. “Restorative Justice and Victim Offender Mediation in Criminal Matters Involving Teenagers and Youngsters in Albania”. HUMSEC  journal  issue 3. Vol I, No. 3
Nyoman  Wiraadi  Tria  Ariani,Komang  Suwarni  Asih.  2022.  “Dampak  Kekerasan Terhadap Anak”. Jurnal Psikologi MANDALA 2022, Vol. 6, No. 1.
Purnama  Rozak.  2013.  “Kekerasan  Terhadap  Anak  Dalam  Rumah  Tangga  Perspektif Hukum Islam”. SAWWA – Volume 9, Nomor 1, Oktober 2013