Ekonomica Sharia Volume 5 Nomor 2 Edisi Februari 2020 │13

## ANALISIS KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (STUDI PADA KECAMATAN BETUNG KABUPATEN BANYUASIN)
1 M. Thoyib, 2 Chandra Satria, 3 Septiana, 4 Darul Amri 1 Politeknik Sriwijaya Palembang. Email: thoyib1958@gmail.com 2 STEBIS IGM Palembang. Email: chandras@stebisigm.ac.id 3 Politeknik Sriwijaya Palembang. Email: septiana@gmail.com 4 Politeknik Sriwijaya Palembang. Email: darulamri@yahoo.co.id

## Abstract
The purpose of this study was to determine the performance of village financial management in Betung District, Banyuasin District. Data was collected in this study using a questionnaire, the sample  used  a  purposive  sampling  method,  the  research  unit  was  the  Village  Head,  Village Secretariat, Village Treasurer or Head of Finance, Section Chief, Head of Village Affairs and Village Consultative Body. The number of samples in this study (each village 8 respondents with a  total  of  9  villages),  the  method  of  analysis  using  multiple  regression  with  SPSS  version  20 calculations  As  for  the  results  of  the  study  are  the  Capacity  of  Village  Apparatuses,  Village Financial  Reporting  Words,  BPD  Supervision  Quality  and  Village  Assistance  have  a  positive and  significant  effect  on  the  performance  of  village  financial  management  in  Betung  District, Banyuasin District, both partially and simultaneously.
Keywords: Capacity  of  Village  Apparatus,  Reporting  Compliance,  Quality  of  Supervision, Village Companion, Management Performance.

## DASAR PEMIKIRAN
Undang-Undang  (UU)  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa  merupakan  bukti komitmen pemerintah Indonesia dalam memperluas sistem desentralisasi sampai dengan elemen  pemerintahan  terkecil  yaitu  desa.  Pasal  2  dalam  UU  No.  6  Tahun  2014 menjelaskan bahwa pengaturan desa bertujuan untuk memberikan pengakuan atas desa dengan  memberikan  kejelasan  status  dan  kepastian  hukum  menjadi  bagian  dari  sistem Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  (NKRI).  Selain  itu,  pengaturan  desa  juga ditujukan  untuk  membantu  desa  dalam  mengembangkan  aset  desa  baik  dari  budaya maupun dari sumber daya manusianya, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan ketahanan serta perekonomian desa.
Adanya  pengaturan  desa  diharapkan  memiliki  dampak  positif  terhadap  cakupan yang lebih luas dalam perbaikan pembangunan, ketahanan dan perekonomian nasional.
14│ M. Thoyib, Chandra Satria, Septiana, Darul Amri Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa.....
Prinsip  Nawacita  yang  dipegang  oleh  pemerintah  menjadi  acuan  bahwa  pembangunan nasional  dimulai  dari  pemerintahan  terkecil  yaitu  desa,  sesuai  dengan  Rencana Pembangunan  Jangka  Menengah  Nasional  (RPJMN)  Tahun  2015-2019.  Pembangunan nasional  tidak  lagi  sepenuhnya  berorientasi  dari  kota  melainkan  desa  yang  menjadi garda terdepan dalam keberhasilan dari program pemerintah (Rahayu, 2017).
Jumlah dana yang dikucurkan langsung ke desa dari pemerintah pusat cukup besar, hal tersebut mengakibatkan rawan terjadinya penyelewengan anggaran dari kepentingan pribadi  aparatur  desa  (Husna  dan  Abdullah,  2016).  Selain  itu,  lemahnya  pemahaman aparatur  desa  dalam  pengelolaan  keuangan  desa  mengakibatkan  kurang  efektif  dan efisien  kinerja  dari  pengelolaan  keuangan  desa  (Munti  dan  Fahlevi,  2017).  Menurut Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam penelitianya Munti dan Fahlevi  (2017)  menyebutkan  bahwa  telah  ditemukan  15.100  kelemahan  yang  terjadi dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan desa pada tahun 2015. Padahal, tercapainya pembangunan  desa  yang  menjadi  tujuan  utama  dari  dana  desa  sangat  ditentukan  dari kinerja pengelolaan keuangan oleh aparatur desanya.
Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik dengan tujuan untuk mengetahui faktor- faktor  pada  penelitian  sebelumnya  dan  penambahan  faktor  lainnya  juga  berpengaruh terhadap  kinerja  pengelolaan  keuangan  desa  di  Kecamatan  Betung  Kabupaten Banyuasin.  Oleh  karena  itu,  judul  dari  penelitian  ini  adalah  “Analisis  Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa: Studi pada Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin”.

## TINJAUAN PUSTAKA

## 1.  Pengelolaan Keuangan Desa
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  113  Tahun  2014  tentang  Pengelolaan Keuangan Desa, dalam ketentuan umumnya menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa  adalah  segala  kegiatan  yang  meliputi  perencanaan,  pelaksanaan,  penatausahaan, pelaporan,  dan  pertanggungjawaban  keuangan  desa.  Pengelolaan  keuangan  desa  harus berlandaskan  pada  tiga  asas  diantaranya  akuntabel,  transparan,  dan  partisipatif  serta dilakukan  dengan  tertib  dan  disiplin  anggaran.  Pengelolaan  keuangan  desa  dilakukan dalam kurun waktu satu tahun anggaran yang dimulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Kepala desa merupakan pemegang kekuasaan tertinggi terhadap pengelolaan
Ekonomica Sharia Volume 5 Nomor 2 Edisi Februari 2020 │15
keuangan  desa,  dimana  dalam  pelaksanaanya  dibantu  oleh  PTPKD  (Pelaksana  Teknis Pengelola  Keuangan  Desa).  PTPKD  terdiri  atas  sekretaris  desa,  kepala  seksi,  dan bendahara desa.
Pengelolaan  keuangan  desa  sesuai  dengan  Permendagri  No.  113  Tahun  2014 menjelaskan  bahwa  APBDesa  terdiri  dari  pendapatan  desa,  belanja  desa  dan pembiayaan  desa.  Pendapatan  desa  merupakan  semua  penerimaan  uang  melalui rekening  desa  yang  merupakan  hak  untuk  setiap  desa  dalam  satu  periode  anggaran, pendapatan  desa  terdiri  atas  pendapatan  asli  desa,  transfer  dari  daerah  dan  pusat  serta pendapatan  lain-lain.  Belanja  desa  adalah  semua  pengeluaran  yang  dilakukan  desa melalui  rekening  desa  yang  menjadi  kewajiban  bagi  setiap  desa  dalam  jangka  waktu satu tahun periode. Pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayarkan kembali dan/atau semua pengeluaran yang akan diterima kembali.

## 2.  Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa
Sesuai dengan UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 menjelaskan bahwa Desa adalah  kesatuan  masyarakat  hukum  yang  memiliki  batas  wilayah  tertentu  dan berwenang  didalamnya  dalam  menjalankan  pemerintahan,  kepentingan  masyarakat sesuai  dengan  kesepakatan  dari  ide  masyarakatnya,  hak  atas  asal  usul  atau  tradisional setempat  yang  diakui  dan  dihormati  dalam  sistem  pemerintahan  NKRI.  Untuk mewujudkan tujuan dari sebuah desa tentunya dibutuhkan perwakilan dari desa maupun dari  pemerintah  daerah  yang  disebut  dengan  perangkat  atau  aparatur  desa.  Perangkat desa  dibutuhkan  untuk  menjalankan  roda  pemerintahan  desa  dimana  perangkat  desa terdiri dari sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis.
Kinerja  pengelolaan  keuangan  harus  sejalan  dengan  tujuan  dari  dibentuknya pengaturan  desa  dalam  UU  tentang  Desa.  UU  tentang  Desa  menjelaskan  pengaturan desa  ditujukan  untuk  membantu  mengembangkan  aset  desa  baik  dari  budaya  maupun dari  sumber  daya  manusianya,  meningkatkan  pelayanan  kepada  masyarakat  dan meningkatkan  ketahanan  serta  perekonomian  desa.  Adanya  pengaturan  desa  juga diharapkan  memiliki  dampak  positif  terhadap  cangkupan  yang  lebih  luas  dalam perbaikan pembangunan, ketahanan dan perekonomian nasional. Prinsip Nawacita yang
16│ M. Thoyib, Chandra Satria, Septiana, Darul Amri Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa.....
dipegang  oleh  pemerintah  menjadi  acuan  bahwa  pembangunan  nasional  dimulai  dari pemerintahan terkecil yaitu desa, sesuai dengan RPJMN Tahun 2015-2019.
Didukung dengan Permendagri  No. 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan  Desa  dijelaskan  bahwa  desa  memiliki  hak  otonom  dimana  desa  berhak mengurusi keuangan desa sendiri baik pendapatan maupun rancangan pengelolaan aset yang  dimiliki  dalam  pembelanjaan  anggaran.  Terkait  dengan  pendapatan  desa  yang cukup  besar  pada  dua  tahun  periode  terakhir  perlu  adanya  pengukuran  kinerja pengelolaan  keuangan  desa.  Mengenai  indikator  dalam  mengukur  kinerja  Moeheriono (2014)  mendefinisikan  bahwa  indikator  kinerja  sebagai  nilai  yang  dipergunakan  untuk mengukur output atau outcome dari suatu program.  Menurut Mardiasmo (2009) dalam bukunya memaparkan beberapa indikator dalam pengukuran kinerja, indikator tersebut diantaranya:
a. Efisiensi,  yaitu  perbandingan  dari input dengan output yang  dikaitkan  dengan target atau standar kinerja yang sudah ditetapkan.
b. Efektifitas, yaitu perbandingan hasil program dengan target dari program tersebut.
c. Ekonomis,  yaitu  perbandingan  antara input dengan input  value yang  dinyatakan dalam satuan moneter.

## 3.  Kapasitas Aparatur Desa
Kapasitas dapat diartikan sebagai sebuah kemampuan dari manusia, organisasi dan masyarakat  dalam  mewujudkan  kinerja  yang  baik,  untuk  mengidentifikasi  dan  meraih tujuanya,  untuk  perubahan  apabila  dibutuhkan  dalam  usaha  keberlangsungan, pengembangan, dan dengan tujuan memajukan (Ubels et al ., 2010).
Penyelenggaraan  pemerintah  desa  sebagai  garda  terdepan  dalam  pembangunan nasional  khusunya  dalam  urusan  pemerintah  daerah  tentunya  memerlukan  kapasitas aparatur  desa  yang  memadai  (Asrori,  2014).  Pemerintahan  desa  dijalankan  oleh perangkat  desa,  sesuai  dengan  UU  No.  6  Tahun  2014  tentang  Desa  bahwa  perangkat desa  terdiri  dari  sekretariat  desa,  pelaksana  kewilayahan,  dan  pelaksana  teknis  yang membantu kepala desa sebagai pimpinan desa dalam mewujudkan tujuan pembangunan desa.
Ekonomica Sharia Volume 5 Nomor 2 Edisi Februari 2020 │17
Kepala desa merupakan perangkat desa yang berperan langsung dalam pengelolaan keuangan desa lebih tepatnya sebagai pemegang kekuasaan atas pengelolaan keuangan desa. Kepala desa dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dalam  melaksanakan  pengelolaan  keuangan  desa,  sekretraris  sebagai  koordinator pelaksanaan  pengelolaan  keuanagan  desa,  dan  bendahara  desa  dengan  status  sebagai staf  sekretariatan  desa  yang  bertugas  sebagai  administrasi  keuangan  termasuk didalamnya dalam penatausahaan keuangan desa. Terkait dengan pengelolaan keuangan yang baik pada sebuah instansi membutuhkan sumber daya manusia yang berkompeten dengan latar belakang profesional di bidang akuntansi (Rafar et al ., 2015).

## 4.  Ketaatan Pelaporan Keuangan
Berdasarkan  Permendagri  No.  113  Tahun  2014  tentang  Pengelolaan  Keuangan Desa,  kepala  desa  wajib  menyampaikan  laporan  realisasi  pelaksanaan  APBDesa  yang dapat dipertanggungjawabkan kepada bupati/walikota melalui camat paling lambat satu bulan  setelah  akhir  tahun  anggaran.  Dengan  jumlah  dana  yang  tidak  sedikit  ini  tidak menutup  kemungkinan  akan  adanya  tindakan  penyelewengan  yang  berkaitan  dengan pengelolaan  dana  desa  yang  harus  dipertanggungjawabkan  secara  akuntabilitas.  Jadi, semakin taat aparut desa terhadap pelaporan keuangan maka semakin bagus pula kinerja pengelolaan keuangan suatu desa tersebut.
Pasal  2  pada  Permendagri  No.  113  Tahun  2014  tentang  Pengelolaan  Keuangan Desa memaparkan beberapa asas yang harus dipakai dalam pengelolaan keuangan desa. Asas-asas tersebut diantaranya:
1) Transparan,  yaitu  keterbukaan  terkait  informasi  mengenai  penyelenggaraan pengelolaan keuangan yang berisi kebijakan, rencana, pelaksanaan dan hasil.
2) Akuntabel,  yaitu  aparatur  desa  memiliki  kemampuan  dalam  menerangkan  dan menjawab kinerja dari pemerintah desa kepada masyarakat.
3) Partisipatif,  yaitu  proses  pengelolaan  keuangan  desa  dari  mulai  proses perencanaan, pelaksanaan samapai dengan laporan keuangan dan pertanggungjawaban harus mengikutsertakan masyarakat sekaligus mengawasinya.
18│ M. Thoyib, Chandra Satria, Septiana, Darul Amri Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa.....
4) Tertib  dan  disiplin,  yaitu  pengelolaan  keuangan  desa  dilaksanakan  dengan  tertib dan disiplin sesuai dengan aturan yang berlaku, seperti taat waktu, konsisten, sesuai jumlah.
Permendagri  No.  113  Tahun  2014  tentang  Pengelolaan  Keuangan  Desa menjelaskan  bahwa  kepala  desa  merupakan  pemegang  kekuasaan  dalam  pengelolaan keuangan  desa,  sekaligus  sebagai  perwakilan  pemerintah  desa  atas  kepemilikan kekayaan  milik  desa.  Kepala  desa  dibantu  oleh  sekretaris  desa,  kepala  seksi,  dan bendahara  selaku  PTPKD  dalam  melaksanakan  pengelolaan  keuangan  desa.  Sekretaris desa memiliki tugas sebagai koordinator pelaksana teknis dalam pengelolaan keuangan desa,  kepala  seksi  sebagai  pelaksana  kegiatan  sesuai  dengan  bidangnya  yang ditugaskanya, sedangkan bendahara merupakan staf bagian urusan keuangan.
Laporan  keuangan  adalah  sarana  yang  digunakan  oleh  entitas  dalam mengkomunikasikan  keadaan  terkait  kondisi  dari  keuangan  entitas  tersebut  kepada pihak-pihak  yang  berkepentingan  baik  dari  pihak  internal  mapun  dari  pihak  eksternal entitas (Kieso et al ., 2007). Tujuan dari laporan keuangan adalah memberikan informasi terkait posisi keuangan, kinerja dari keuangan, dan laporan arus kas pada sebuah entitas yang  bermanfaat  bagi  sejumlah  besar  pengguna  laporan  keuangan  guna  pengambilan keputusan ekonomi (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2015).

## 5.  Kualitas Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Kualitas merupakan segala sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan dari pelanggan (Sinambela dan Poltak, 2010). Pengawasan adalah serangkaian tindakan yang  dilakukan  oleh  manajemen  guna  mendapatakan  informasi  apa  saja  yang  sudah dilakukan  bawahanya  mengenai  kesesuaian  perintah,  rencana,  tujuan,  dan  kebijakan (Simbolon  dan  Masry,  2004).  Pengertian  diatas  menjelaskan  bahwa  kualitas  dari pengawasan  merupakan  seberapa  banyak  kebutuhan  informasi  yang  didapatkan mengenai tujuan dari pengawasan tersebut.
Badan Permusyawaratan Desa di masing-masing desa di wakili oleh minimal lima orang  dan  maksimal  sembilan  orang  perwakilan,  hal  tersebut  tergantung  luas  wilayah desa  tersebut.  BPD  dalam  sebuah  pemerintah  desa  berperan  sebagai  legislatif  dan aparatur  desa  sebagai  pihak  eksekutif  dalam  lingkup  kecil  pemerintahan.  Sistem
Ekonomica Sharia Volume 5 Nomor 2 Edisi Februari 2020 │19
pemerintahan  tersebut  yang  mengungkapkan  bahwa  sebuah  pemerintahan  memerlukan peran eksekutif dan legislatif meskipun dalam lingkup yang terkecil.

## 6.  Pendamping Desa
Supervisi yang selanjutnya pendampingan adalah praktik pengarahan, pendampingan,  pelatihan  dan  penilaian  yang  dilakukan  oleh  atasan  langsung  melalui pendelegasian  pribadi  atau  kelompok  kepada  pribadi  atau  kelompok  pada  proses pencapaian  target  tertentu  (Erawati,  2012).  Pendamping  desa  diperlukan  oleh  sebuah desa  terkait  dengan  UU  tentang  Desa.  Sesuai  dengan  Peraturan  Pemerintah  No.  47 Tahun 2015 Pasal 129 ayat 1 menyebutkan bahwa tenaga pendamping desa berasal dari kader  pemberdayaan  masyarakat  desa,  pendamping  desa  dari  pemerintah  kecamatan, pelaksana teknis  yang bekerja di kecamatan sebagai pendamping desa, dan tenaga ahli pemberdayaan  masyarakat.  Hal  ini  menjelaskan  bahwa  pendamping  desa  bisa  berasal dari masyarakat, pemerintah dan bahkan dari pihak swasta.
Tujuan  dari  pendampingan  desa  yang  termuat  dalam  Peraturan  Menteri  Desa (Permendesa) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa diantaranya:
1)  Meningkatkan  kapasitas,  efektifitas,  dan  akuntabilitas  pemerintah  desa  dan pembangunan desa.
2)  Meningkatkan  prakarsa,  kesadaran,  dan  partisipasi  masyarakat  desa  dalam pembangunan desa yang partisipatif.
3)  Meningkatkan sinergi program pembangunan desa antar sektor.
4)  Mengoptimalkan aset lokal desa secara emansipatoris.
Mengingat tugas dan tanggungjawab dari pendamping desa sangat luas, maka perlu adanya perekrutan pendamping desa  yang memiliki kualifikasi  mumpuni.  Pendamping desa  sekurang-kurangnya  memiliki  kompetensi  antara  lain  (Pasal  4  Permendes  PDTT No. 3 Tahun 2015):
1)  Mempunyai pengetahun dan kemampuan dalam pemberdayaan masyarakat desa.
2)  Memiliki pengalaman dalam berorganisasi yang sejalan dengan pemerintahan desa.
3)  Mampu dalam melakukan pendampingan ekonomi masyarakat desa.
4)  Mampu memfasilitasi kelompok-kelompok dalam permusyawaratan desa.
5)  Memiliki kepekaan terhadap kebiasaan, adat istiadat, dan budaya masyarakat desa.
20│ M. Thoyib, Chandra Satria, Septiana, Darul Amri Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa.....
Peran dari pendamping desa dalam pemerintahan desa terutama dalam pengelolaan keuanga sangat diperlukan melihat kapasitas aparatur desa yang masih lemah (Prasetyo dan Muis, 2015).

## PENELITIAN TERDAHULU
Beberapa  hasil  penelitian  terdahulu  mengenai  kinerja  pengelolaan  keuangan  desa dapat dilihat pada tabel berikut.

## Tabel 1 Hasil Penelitian Terdahulu
No. Peneliti (Tahun) Judul Penelitian Variabel Penelitian Hasil Penelitian 1 Munti dan Fahlevi (2017) Determinan Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa: Studi pada Kecamatan Gandapura Kabupaten Bireuen Aceh Y: Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa X: Kapasitas Aparatur Desa, Ketaatan Pelaporan Keuangan, Kualitas Pengawasan BPD Kapasitas  Aparatur Desa, Ketaatan Pelaporan Keuangan, dan Kualitas Pengawasan BPD Berpengaruh terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa. 2 Jalil (2017) Persepsi Perangkat Desa Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa Y: Pengelolaan Keuangan Desa X:  Sumber Daya Manusia, Informasi, dan Partisipasi Masyarakat Sumber Daya Manusia,  Informasi, dan Partisipasi Masyarakat Berpengaruh Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa 3 Prasetyo dan Muis (2015) Pengelolaan Keuangan Desa Pasca UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa: Potensi Permasalahan dan Solusi Y:Keberhasilan Pengelolaan Keuangan Desa X:Kompetensi  Kepala Desa dan Pendamping Desa Kompetensi  Kepala Desa dan Pendamping Desa Berpengaruh Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa 4 Mondale dan Fahlevi (2017) Analisis Problematika Pengelolaan Keuangan Desa Y:Pengelolaan Keuangan Desa X:Kompetensi dan kualitas SDM, Partisipasi Masyarakat, dan Pengawasan BPD Kompetensi dan kualitas SDM, Partisipasi masyarakat, dan pengawasan BPD menjadi faktor pendukung dan penghambat  dalam proses  pengelolaan keuangan Desa
Ekonomica Sharia Volume 5 Nomor 2 Edisi Februari 2020 │21 5 Dewi, Ramadhanti, dan Wiratno (2016) Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Desa Pasca Penerapan UU No. 6 Tahun 2014 Y: Kinerja Keuangan Pemerintah Desa X:Perencanaan, Penerapan Akuntansi Desa, Penghasilan  Tetap, dan Pengendalian Internal Perencanaan, Penghasilan  Tetap, dan Pengendalian Internal Tidak Berpengaruh  Positif Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Desa, Penerapan Akuntansi Desa Berpengaruh  Positif Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Desa 6 Mada, Kalangi, dan Gamaliel (2017) Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Gorontalo Y:Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa X: Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, dan Partisipasi Masyarakat. Kompetensi  Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, dan Partisipasi Masyarakat Berpengaruh  Positif Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa
Sumber: data yang diolah 2019

## METODE PENELITIAN
Populasi  yaitu  seluruh  desa  di  Kecamatan  Betung  Kabupaten  Banyuasin  yaitu  9 desa.  Pada  penelitian  ini  semua  item  dalam  populasi  diambil  sebagai  sampel.  Teknik pengambilan  sampel  dilakukan  melalui  metode purposive  sampling.  Purposive Sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Adapun  kriteria  sampel  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  Pemerintah  Desa yang  terlibat  langsung  dalam  kinerja  pengelolaan  keuangan  desa,  yang  terdiri  dari Kepala  Desa,  Sekretatis  Desa,  Bendahara  Desa/Kaur  Keuangan,  Kepala  Seksi,  Kepala Urusan  Desa  dan  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD).  Hal  tersebut  terdapat  pada Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No.  20  Tahun  2018  tentang  Pengelolaan  Keuangan Desa.
Jumlah sampel dalam penilitian ini (8 orang x 9 desa = 72 orang) yang terdiri dari Kepala Desa serta perangkat desa di Kecamatan Betung sebagai pelaksana pengelolaan keuangan  desa.  Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  primer  yang
22│ M. Thoyib, Chandra Satria, Septiana, Darul Amri Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa.....
diperoleh  melalui  penyebar  kuesioner  yang  diberikan  kepada  semua  responden  secara langsung.  Data  pada  penelitian  ini  didapatkan  dari  penyebaran  kuesioner  kepada perwakilan  dari  seluruh  sampel  desa  yang  berada  di  Kecamatan  Betung.  Sampel  desa yang  digunakan  sebanyak  9  desa  dimana  kuesioner  akan  dibagikan  di  masing-masing desa sebanyak 3-10 kuesioner.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1.  Analisis Regresi Dengan Linier Berganda
Analisis  regresi  linear  berganda  dalam  penelitian  ini  dimaksudkan  untuk  melihat bagaimana  pengaruh  Kapasitas  Aparatur  Desa,  Ketaatan  Pelaporan  Keuangan  Desa, Kualitas  Pengawasan  BPD,  dan  Pendamping  Desa  terhadap  Kinerja  Pengelolaan Keuangan  Desa  dengan  menggunakan  bantuan  program  SPSS  23  didapatkan  hasil sebagai berikut:

## Tabel 1
Hasil Analisis Regresi Linear Berganda Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. Collinearity Statistics B Std. Error Beta Tolerance VIF 1  (Constant) 3,371 1,978 1,704 ,095 Kapasitas Aparatur Desa ,212 ,077 ,295 2,754 ,008 ,467 2,140 Ketaatan Pelaporan Keuangan Desa ,278 ,077 ,364 3,599 ,001 ,525 1,904 Kualitas Pengawasan BPD ,157 ,067 ,203 2,335 ,024 ,714 1,401 Pendamping Desa ,174 ,066 ,229 2,626 ,011 ,708 1,412
a. Dependent Variable: Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa
Sumber: Output SPSS, 2019.
Berdasarkan tabel tersebut, maka diperoleh persamaan regresi linier berganda untuk melihat  pengaruh  kapasitas  aparatur  desa,  ketaatan  pelaporan  keuangan,  kualitas pengawasan  BPD  dan  pendamping  desa  terhadap  Kinerja  pengelolaan  keuangan  desa pada Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin:
Y = 3,371 + 0,295 X1 + 0,364 X2 + 0,203 X3 + 0,229X4 + e Persamaan regresi yang diperoleh dapat dijelaskan sebagai berikut:
Ekonomica Sharia Volume 5 Nomor 2 Edisi Februari 2020 │23
1. Nilai konstanta (a) pada persamaan ini bernilai 3,371 yang menjelaskan bahwa nilai rata-rata kinerja pengelolaan keuangan desa pada kapasitas aparatur desa, ketaatan pelaporan keuangan desa, kualitas pengawasan BPD dan pendamping desa konstan (tidak berubah) atau sama dengan 3,371.
2. Koefisien  regresi  untuk  variabel  kapasitas  aparatur  desa  (BX 1 )  bertanda  positif sebesar 0,295. Artinya bahwa setiap peningkatan kapasitas aparatur desa sebesar 1 (satu)  satuan,  maka  tingkat  kinerja  pengelolaan  kuangan  desa  akan  meningkat sebesar 0,295 dengan asumsi variabel independen lainnya bernilai tetap.
3. Koefisien regresi untuk variabel ketaatan pelaporan keuangan desa (BX 2 ) bertanda positif sebesar 0,364. Hal ini berarti bahwa setiap peningkatan SPI sebesar 1 (satu) satuan,  maka  tingkat  kinerja  pengelolaan  keuangan  desa  akan  meningkat  sebesar 0,364 dengan asumsi variabel independen lainnya bernilai tetap.
4. Nilai  koefisien  regresi  untuk  variabel  kualitas  pengawasan  BPD  (BX 3 )  bertanda positif sebesar 0,203. Artinya, bahwa setiap peningkatan kualitas pengawasan BPD sebesar  1  (satu)  satuan,  maka  tingkat  kinerja  pengelolaan  keuangan  desa  akan meningkat sebesar 0,203 dengan asumsi variabel independen lainnya bernilai tetap.
5. Nilai  koefisien  regresi  untuk  variabel  pendamping  desa  (BX4)  bertanda  positif sebesar  0,229.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  setiap  peningkatan  pendamping  desa sebesar  1  (satu)  satuan,  maka  tingkat  kinerja  pengelolaan  keuangan  desa  akan meningkat sebesar 0,229 dengan asumsi variabel independen lainnya bernilai tetap.

## 2.  Hasil Uji Hipotesis Regresi Linear Berganda

## a.  Hasil Uji Signifikansi Parsial (uji t)
Uji  t  atau  uji  koefisien  regresi  secara  parsial  digunakan  untuk  mengetahui  apakah secara  parsial  variabel  independen  berpengaruh  secara  signifikan  atau  tidak  terhadap variabel dependen. Hasil uji t dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.11 berikut ini:
24│ M. Thoyib, Chandra Satria, Septiana, Darul Amri Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa.....

## Tabel 2
Hasil Uji Parsial (uji t)
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. Collinearity Statistics B Std. Error Beta Tolerance VIF 1  (Constant) 3,371 1,978 1,704 ,095 Kapasitas Aparatur Desa ,212 ,077 ,295 2,754 ,008 ,467 2,140 Ketaatan Pelaporan Keuangan Desa ,278 ,077 ,364 3,599 ,001 ,525 1,904 Kualitas Pengawasan BPD ,157 ,067 ,203 2,335 ,024 ,714 1,401 Pendamping Desa ,174 ,066 ,229 2,626 ,011 ,708 1,412
a. Dependent Variable: Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa
Sumber: Output SPSS, 2019.
Berdasarkan  tabel  tersebut  di  atas,  dapat  dilihat  bahwa  nilai  signifikansi  untuk variabel  kapasitas  aparatur  desa  sebesar  0,008  dan  bernilai  lebih  kecil  dari  0,05,  maka dapat disimpulkan bahwa variabel Penerapan SAP kapasitas aparatur desa secara parsial berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  Kinerja  pengelolaan  keuangan  desa.  Nilai signifikansi variabel ketaatan pelaporan keuangan desa sebesar 0,001 dan bernilai lebih kecil  dari  0,05,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  variabel  ketaatan  pelaporan  keuangan desa  secara  parsial  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  Kinerja  pengelolaan keuangan  desa.  Sementara  itu,  nilai  signifikansi  untuk  variabel  kualitas  pengawasan BPD  sebesar  0,024  dan  bernilai  lebih  kecil  dari  0,05,  jadi  dapat  disimpulkan  bahwa variabel  kualitas  pengawasan  BPD  secara  parsial  berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap  Kinerja  pengelolaan  keuangan  desa.  Sedangkan  variabel  pendamping  desa memiliki  nilai  signifikansi  sebesar  0,011  atau  lebih  kecil  dari  0,05  sehingga  dapat disimpulkan  bahwa  variabel  pendamping  desa  berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap Kinerja pengelolaan keuangan desa secara parsial.
Berdasarkan hasil analisis di atas, dapat diketahui bahwa nilai t hitung untuk variabel kapasitas aparatur desa adalah sebesar 2,574dengan nilai t tabel pada tingkat signifikan 5% dan derajat bebas n-k-1 = 54-4-1 = 50 sebesar 2,008. Jika nilai t ini dibandingkan, maka nilai t hitung masih lebih besar dibandingkan dengan t tabel. Hal ini dapat dinyatakan bahwa ada  hubungan  positif  dan  signifikan  antara  kapasitas  aparatur  desa  dengan  kinerja pengelolaan  keuangan  desa  yang  berarti  bahwa  Ho  ditolak  dan  Ha  diterima.  Variabel Ketaatan  pelaporan  keuangan  desa  nilai  t hitung sebesar  3,599  dengan  nilai  t tabel pada
Ekonomica Sharia Volume 5 Nomor 2 Edisi Februari 2020 │25
tingkat signifikan 5% dan derajat bebas n-k-1 = 55-4-1 = 50 sebesar 2,008. Jika nilai t ini dibandingkan maka nilai t hitung lebih besar dibandingkan dengan t tabel sehingga dapat dinyatakan  bahwa  ada  hubungan  positif  dan  signifikan  antara  ketaatan  pelaporan keuangan  desa  dengan  kinerja  pengelolaan  keuangan  desa  yang  berarti  bahwa  Ho ditolak dan Ha diterima.
Sementara  itu,  nilai  t hitung untuk  variabel  kualitas  pengawasan  BPD  adalah  sebesar 2,335 dengan nilai t tabel pada tingkat signifikan 5% dan derajat bebas n-k-1 = 55-4-1 = 50  sebesar  2,008.  Jika  nilai  t  ini  dibandingkan  maka  nilai  t hitung masih  lebih  besar dibandingkan  dengan  t tabel dengan  kata  lain  dapat  dinyatakan  bahwa  ada  hubungan positif  dan  signifikan  antara  kualitas  pengawasan  BPD  dengan  kinerja  pengelolaan keuangan  desa  yang  berarti  bahwa  Ho  ditolak  dan  Ha  diterima.  Selain  itu,  nilai  t hitung untuk  variabel  pendamping  desa  adalah  sebesar  2,626  dengan  nilai  t tabel pada  tingkat signifikan  5%  dan  derajat  bebas  n-k-1  =  55-4-1  =  50  sebesar  2,008.  Jika  nilai  t  ini dibandingkan maka nilai t hitung masih lebih besar dibandingkan dengan t tabel sehingga dapat  dinyatakan  bahwa  ada  hubungan  positif  dan  signifikan  antara  pendamping  desa dengan  kinerja  pengelolaan  keuangan  desa  yang  berarti  bahwa  Ho  ditolak  dan  Ha diterima.

## b.  Hasil Uji Signifikansi Simultan (uji F)
Uji  F atau uji koefisien  regresi  secara bersama-sama digunakan untuk  mengetahui apakah  secara  bersama-sama  variabel  independen  berpengaruh  signifikan  terhadap variabel dependen. Hasil uji F dapat dilihat dalam tabel  berikut:

## Tabel 3 Hasil Uji Simultan (uji F)
ANOVA a Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 1 Regression 151,576 4 37,894 33,974 ,000 b Residual 55,769 50 1,115 Total 207,345 54
a. Dependent Variable: Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa
26│ M. Thoyib, Chandra Satria, Septiana, Darul Amri Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa.....
b. Predictors: (Constant), Pendamping Desa, Kualitas Pengawasan BPD, Ketaatan Pelaporan Keuangan Desa, Kapasitas Aparatur Desa
Sumber: Output SPSS, 2019.
Berdasarkan  tabel  di  atas,  dapat  dilihat  nilai  F  sebesar  33,974  dengan  taraf signifikansi  0,000.  Hal  ini  berarti  bahwa  secara  simultan  kapasitas  aparatur  desa, ketaatan  pelaporan  keuangan  desa,  kualitas  pengawasan  BPD  dan  pendamping  desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa.

## c.  Hasil Uji Koefisien Determinasi
Koefisien  Determinasi  (R 2 )  digunakan  untuk  mengukur  seberapa  jauh kemampuan  model  dalam  menerangkan  variasi  variabel  dependen.  Nilai  koefisiens determinasi  adalah  nol  dan  satu.  Nilai  R 2 yang  kecil  berarti  kemampuan  variabel- variabel  independen  memberikan  hampir  semua  informasi  yang  dibutuhkan  untuk memprediksi  variasi  variabel  dependen.  Berikut  hasil  pengujian  koefisien  determinasi pada tabel berikut:

## Tabel 4
Hasil Uji Koefisien Determinasi Model Summary b Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 ,855 a ,731 ,710 1,056
a. Predictors: (Constant), Pendamping Desa, Kualitas Pengawasan BPD, Ketaatan Pelaporan Keuangan Desa, Kapasitas Aparatur Desa
b. Dependent Variable: Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa Sumber: Output SPSS, 2019.
Berdasarkan tabel  di  atas, dapat  dilihat bahwa hasil pengujian regresi  berganda diperoleh  koefisien  determinasinya  (R 2 )  sebesar  73,1%.  Sedangkan    26,9%  sisanya merupakan variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  analisis  data  dan  pengujian  hipotesis  yang  telah  diuraikan  pada bab  sebelumnya,  maka  penulis  mengambil  kesimpulan  mengenai  Pengaruh  Kapasitas Aparatur  Desa,  Ketaatan  Pelaporan  Keuangan  Desa,  Kualitas  Pengawasan  Badan
Ekonomica Sharia Volume 5 Nomor 2 Edisi Februari 2020 │27
Permusyawaratan Desa dan Pendamping Desa terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa sebagai berikut:
1. Kapasitas Aparatur Desa (X1), Kataatan Pelaporan Keuangan Desa (X2), Kualitas Pengawasan  BPD  (X3)  dan  Pendamping  Desa  (X4)  berpengaruh  positif  dan signifikan  terhadap  kinerja  pengelolaan  keuangan  desa  di  Kecamatan  Betung Kabupaten  Banyuasin  secara  parsial.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  semakin  tinggi kapasitas  aparatur  desa,  ketaatan  dalam  pelaporan  keuangan  desa,  semakin  tinggi kualitas  pengawasan  BPD  dan  sangat  berperannya  pendamping  desa  maka  kinerja pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin juga akan meningkat menjadi lebih baik.
2. Kapasitas Aparatur Desa (X1), Kataatan Pelaporan Keuangan Desa (X2), Kualitas Pengawasan  BPD  (X3)  dan  Pendamping  Desa  (X4)  berpengaruh  positif  dan signifikan  terhadap  kinerja  pengelolaan  keuangan  desa  di  Kecamatan  Betung Kabupaten Banyuasin secara Simultan.
3. Kapasitas Aparatur Desa (X1), Kataatan Pelaporan Keuangan Desa (X2), Kualitas Pengawasan  BPD  (X3)  dan  Pendamping  Desa  (X4)  dapat  memberikan  hampir semua  informasi  mengenai  kinerja  pengelolaan  keuangan  desa  di  Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin. Hal ini ditunjukkan dari nilai R 2 yakni 0, 731 yang menunukkan  bahwa  setiap  variabel  independen  (X1-X4)  memberikan  kontribusi sebesar  73,1%  dan  sisanya  yakni  sebesar  26,9%  yang  tidak  termasuk  dalam penelitian ini.
4. Variabel independen  yang memiliki pengaruh terbesar terhadap variabel dependen yakni variabel X2 berupa Ketaatan Pelaporan Keuangan Desa  yang memiliki nilai 0,364 atau sebesar 36,4%.

## DAFTAR PUSTAKA
Asrori. (2014). "Kapasitas Perangkat Desa dalam  Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kabupaten Kudus". Jurnal Bina Praja , 6 (2), 101–116.
Astuti  Dewi,  R.,  Ramadhanti,  W.,  &  Wiratno,  A.  (2016).  "Faktor-faktor  yang Berpengaruh  Terhadap  Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Desa  Pasca  Penerapan
28│ M. Thoyib, Chandra Satria, Septiana, Darul Amri Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa.....
Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014". Jurnal  Akuntansi  Aktual , 3 (4),  311– 327.
Departemen  Keuangan  Republik  Indonesia.  (2017).  Rincian  Dana  Desa  Tahun Anggaran 2017 Menurut Kabupaten/ Kota.
Fitriana,  D.  (2015).  "Pengaruh  Sumber  Daya  Manusia,  Informasi  Keuangan  Desa, Komitmen  Organisasi  Terhadap  Kinerja  Kepala  Desa  Dengan  Pengelolaan Keuangan Desa Sebagai Variabel Intervening". Skripsi. Universitas Airlangga. Hanafi Adha, A. (2016). "Pengaruh Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Terhadap  Kinerja  Kepala  Desa  dalam  Pembangunan  Desa  Rambah  Utama Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu". Jurnal Online Mahasiswa , 3 (2), 1–15.
Jalil, Arifin M. 2017. "Persepsi Perangkat Desa Terhadap Pengelolaan Keuangan  Desa (Studi  Kasus  dan  Perbandingan  Pengelolaan  Keuangan  di  Desa  Ngargomulyo, Desa  Keningar,  dan  Desa  Dukun  Kecamatan  Dukun  Kabupaten  Magelang Tahun 2016-2017)". Skripsi. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
Ikatan  Akuntansi  Indonesia.  (2015). Standar  Akuntansi  Keuangan .  Jakarta:  Salemba Empat.
Islami,  U.  (2016).  "Kapasitas  Aparatur  Desa  dalam  Tertib  Administrasi  Desa  (Studi Kasus di Desa Tiuh Tohou Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang)". Skripsi . Universitas Lampung.
Kieso, E. D, dkk. (2007). Akuntansi Intermediate (Kesepuluh). Jakarta: Erlangga
Mada, S., Kalangi, L., & Gamaliel, H. (2017). "Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana  Desa  ,  Komitmen  Organisasi  Pemerintah  Desa  ,  dan  Partisipasi Masyarakat  Terhadap  Akuntabilitas  Pengelolaan  Dana  Desa  Di  Kabupaten Gorontalo". Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing , Vol 8 , No , 106–115.
Mardiasmo. (2009). Akuntansi Sektor Publik . Yogyakarta: Penerbit ANDI.
Moeheriono. (2012). Perencanaan, Aplikasi & Pengembangan Indikator Kinerja Utama Bisnis dan Publik . Jakarta: Rajawali Pers.
Moeheriono. (2014). Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi . Jakarta: Rajawali Pers.
Mondale,  T.  F.,  Fahlevi,  H.,  &  Aliaman.  (2017).  "Analisis  Problematika  Pengelolaan Keuangan Desa ( Studi Perbandingan pada Desa Blang Kolak I dan Desa Blang Kolak  II  ,  Kabupaten  Aceh  Tengah)". Jurnal  Perspektif  Ekonomi  Darussalam , 3 (2), 196–212.
Munti,  F.,  &  Fahlevi,  H.  (2017).  "Determinan  Kinerja  Pengelolaan  Keuangan  Desa: Studi pada Kecamatan Gandapura Kabupaten Bireuen Aceh". Jurnal Akuntansi dan Investasi , 18 (2), 172–182.
Nasir,  A.,  &  Oktari,  R.  (2011).  "Pengaruh  Pemanfaatan  Teknologi  Informasi  Dan Pengendalian  Intern  Terhadap  Kinerja  Instansi  Pemerintah  (Studi  Pada  Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kampar)". Jurnal Ekonomi , 19 (2).
Ekonomica Sharia Volume 5 Nomor 2 Edisi Februari 2020 │29
Nazaruddin,  I.,  &  Tri  Basuki,  A.  (2015). Analisis  Statistik  dengan  SPSS .  Yogyakarta:
Danisa Media.
Nurmiati.  (2017).  "Efek  Moderasi  Good  Governance  Meningkatkan  Kinerja Pengelolaan  Keuangan  Daerah  Kabupaten  Pangkep". Jurnal  Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi , 7 (2), 230–244.
Nurzianti,  R.,  &  Anita.  (2014).  "Pengaruh  Karakteristik  Tujuan  Anggaran  Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah Di Kabupaten Aceh Besar". Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisinis , 1 (1), 58–71.
Pahlevi,  R.  (2017).  "Kewenangan  Pendamping  Desa  dalam  Rangka  Penyelenggaraan Pemerintah Desa (Studi Di Desa Pugung Raharjo Kabupaten Lampung Timur)". Jurnal Ilmiah Hukum Administrasi Negara , 4 (2).
Parwati,  Juni  K,  dkk.  (2017).  "Pengaruh  Kompetensi  Pendamping  Desa,  Sistem Pengendalian  Internal  Pemerintah  Desa,  Dan  Komitmen  Aparatur  Desa Terhadap Keberhasilan Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Buleleng". Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi , 8 (2).
Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2015.
Permendagri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
Permendagri No. 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Permendesa No. 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa.
Prasetyo, A. G., Muis, A., & Negara, L. A. (2015). Pengelolaan Keuangan Desa Pasca UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa: Potensi Permasalahan Dan Solusi. Jurnal Desentralisasi , 13 (1), 16-31.
Rafar, T. M., Fahlevi, H., & Basri, H. (2015). "Pengelolaan Keuangan Daerah       (Studi pada  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  Pemerintah  Kabupaten  Aceh  Utara)". Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala , 4 (2), 64–71. Rahayu,  D.  (2017).  "Strategi  Pengelolaan  Dana  Desa  untuk  Meningkatkan Kesejahteraan  Masyarakat". Economics  Development  Analisis  Journal , 6 (2), 107–116.
Santoso, Hendry. (2018). ”Determinan Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa (Studi pada Kecamatan  Wadaslintang  Kabupaten  Wonosobo)”. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
Simbolon,  &  Masry,  M.  (2004). Dasar-dasar  Administrasi  dan  Manajemen .  Jakarta: Ghalia Indonesia.
Sinambela,  &  Poltak,  L.  (2010). Reformasi  Pelayanan  Publik .  Jakarta:  PT.  Bumi Aksara.
Subarsono. (2005). Analisis Kebijakan Publik . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Sugiarti, E., & Yudianto, I. (2017). "Analisis Faktor Kompetensi Sumber Daya Manusia ,  Pemanfaatan  Teknologi  Informasi  ,  dan  Partisipasi  Penganggaran  Terhadap Akuntabilitas  Pengelolaan  Dana  Desa  (  Survei  Pada  Desa-Desa  di  Wilayah
30│ M. Thoyib, Chandra Satria, Septiana, Darul Amri Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa.....
Kecamatan Klari , Kecamatan Karawang Timur , Kecamatan Majalaya". Skripsi . Universitas Widyatama.
Sugiyono.  (2014). Metode  Penelitian  Bisnis:  Pendekatan  Kuantitatif,  Kualitatif  dan R&D . Bandung: Penerbit Alfabeta.
Susanti, R. (2015). "Efektivitas Pendampingan Desa dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan  Infrastruktur  Pedesaan  Di  Desa  Sekodi  Kecamatan  Bengkalis Kabupaten Bengkalis". Jurnal Online Mahasiswa , 2 (1), 1–15.
Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa.