Al Istinbath : Jurnal Hukum Islam vol. 3, no. 1, 2018 STAIN Curup-Bengkulu | p-issn: 2548-3374; e-issn: 2548-3382 Available online at : http://journal.staincurup.ac.id/index.php/alistinbath

## Pelaksanaan Eksekusi Hadhonah Bagi Pasangan Yang Bercerai Di Pengadilan Agama Curup
Tahun 2016
Zainal Arifin Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup zainal.naik@gmail.com

## Abstract
This  research  aims  to  give  a  identification  about Hadhanah ’s  problems which  were  often  separated  with  claims  or  divorce  requests.  The phenomenon of child custudy disputes for small regional areas such as in city  of  Curup  is  not  understood  yet  by  the  public.  The  lack  of understanding  about  it  sometimes  makes  what  has  been  decided  by  the court is not implemented by the parties concerned. This research was field research with qualitative approach. In assessing the primasy data obtained from  the  interview,  the  researcher  used  interative  libraries  such  as  the Alquran and hadith. From the research, it is found that, first the number of hadhanah ’s  case  at  Curupreligious  court  class  I  B  in  2016  is  one  case with  the  case  number  262/Pdt.G/2016/PA.Crp.  Second,  the  exsecution of hadhanah ’s case at curupreligious courts in class I B in 2016 has never been done because the public understanding of the execution is still lack, the  cost  of  execution  is  quite  expensive  and  the  strength  of  family principles  in  solving  problems.  Last,  the  consistency  of  the  level  of execution of hadhanah ’s  caseinCurup religious courts in class I B in 2016 can not be seen and can not be found. It is because there has never been any parties who have filed an appeal or a request for a cassation against hadhanah ’s verdict .
Keyword : Execution, Implementation, Hadhanah

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  memberikan  pencerahan  kepada masyarakat mengenai perselisihan hak asuh anak di wilayah kota Curup ini yang  belum  terlalu  dipahami  masyarakat.  Dari  kekurangan  pemahaman tersebut  terkadang  apa  yang  sudah  diputuskan  oleh  pengadilan  tidak dilaksanakan  oleh  pihak-pihak  terkait.Penelitian  ini  adalah  penelitian lapangan  atau field  research dengan  pendekatan  kualitatif.  Dalam  mengkaji data  primer  yang  didapat  dari  wawancara  penulis  menggunakan  literatur kepustakaan  seperti  Alquran  dan  hadits.  Dari  penelitian  yang  dilakukan maka  penulis  mendapatkan  hasil  penelitian  pertama,  jumlah  perkara
24| Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam, Vol. 3, No. 1, 2018
hadhonah di  Pengadilan  Agama  Curup  kelas  1B  tahun  2016  adalah  satu perkara  yaitu  perkara  Nomor  262/Pdt.G/2016/PA.Crp. Kedua , Pelaksanaan  eksekusi  putusan  perkara hadhonah di  Pengadilan  Agama Curup  kelas  1B  tahun  2016  belum  pernah  dilakukan  dikarenakan pemahaman  masyarakat  mengenai  eksekusi  masih  kurang,  biaya  eksekusi yang  tergolong  mahal  dan  masih  kuatnya  asas  kekeluargaan  dalam masyarakat dalam menyelesaikan masalah. Dan terakhir , konsistensi tingkat pelaksanaan  putusan  perkara hadhonah di  Pengadilan  Agama  Curup  kelas 1B  tahun  2016  tidak  dapat  terlihat  dan  tidak  dapat  ditemukan.  Hal tersebut  disebabkan  belum  pernah  ada  pihak-pihak  berpekara  yang mengajukan  banding  maupun  permohonan  kasasi  terhadap  putusan hadhanah .
Kata kunci : Eksekusi, Pelaksanaan, Hadhanah

## Pendahuluan
Hadhanah sebagai  salah  satu  akibat  putusnya  perkawinan  diatur  secara panjang lebar oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dan materi yang terkandung didalamnya berasal dari fiqh menurut Jumhur ulama. Selain mengenai hadhanah dan  kewajiban  nafkah  bagi  ayah,  pasal  156  KHI  juga  menegaskan  bahwa  jika terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak maka bisa diselesaikan di Pengadilan  Agama. 1 Pengadilan  Agama  menyelesaikan  perselisihan  harus berdasarkan ketentuan pasal 156.
Mengenai perselisihan tentang hadhanah inilah yang menarik bagi penulis untuk  diteliti  lebih  dalam.  Penulis  ingin  melihat  seberapa  banyak  perkara hadhanah yang  ada  di  Pengadilan  Agama  Curup.  Dan  bagaimana  putusan hadhanah yang  ada  di  Pengadilan  Agama  Curup  lebih  dominan  jatuh  ketangan ibua tau ayah beserta alasannya.
Berdasarkan  data  yang  penulis  dapat  dari  Lembaga  Konsultasi  dan Bantuan  Hukum  (LKBH)  Alumni  Syariah  STAIN  Curup  tahun  2016,  banyak sekali  perkara  cerai  gugat  maupun  cerai  talak  yang  tidak  mencantumkan permohonan maupun gugatan mengenai hadhanah . Permasalahan hadhanah sering terpisah dengan gugatan maupun permohonan cerai. Fenomena perselisihan hak asuh anak untuk wilayah daerah kecil seperti kotaCurup ini merupakan hal yang belum terlalu dipahami masyarakat.
Dari  kekurangan  pemahaman  tersebut  terkadang  apa  yang  sudah diputuskan  oleh  pengadilan  tidak  dilaksanakan  oleh  pihak-pihak  terkait. Contohnya  misalkan  sebuah  perkara hadhanah dimenangkan  oleh  ibu  A,  dan bapak B harus memberikan nafkah anaknya setiap bulan Rp 2.000.000,-. Namun tidak dilaksanakan oleh si B. Lantas bagaimana kelanjutan dari eksekusi putusan
1 SulaikinLubis, et all, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia , Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2008, Cet. ke-3., h. 295.
Zainal Arifin: Pelaksanaan Eksekusi Hadhonah | 25
pengadilan  Agama  tentang hadhanah dan  nafkah  anak  tersebut.  Oleh  sebab  itu penulis  ingin  menemukan  pelaksanaan  eksekusi hadhanah bagi  pasangan  yang bercerai di Pengadilan Agama Curup.

## Pembahasan
Hadhanah menurut  bahasa  adalah Al-Janbu berarti  erat  atau  dekat. Sedangkan  menurut  istilah  memelihara  anak  laki-laki  atau  perempuan  yang masih  kecil  dan  belum  dapat  mandiri,  menjaga  kepentingan  anak,  melindungi dari  segala  yang  dapat  membahayakan  dirinya,  mendidik  rohani  dan  jasmani serta akalnya supaya si anak dapat berkembang dan dapat mengatasi persoalan hidup  yang  akan  dihadapinya .2 Pengertian  ini  selaras  dengan  pendapat  yang dikemukakan oleh sayid sabiq bahwa hadhanah adalah melakukan pemeliharaan anak  yang  masih  kecil  laki-laki  atau  perempuan  atau  yang  sudah  besar  belum mumayyiz tanpa  kehendak  dari  siapapun,  menjaga  dari  sesuatu  yang  menyakiti dan  merusaknya,  mendidik  jasmani  dan  rohani  agar  mampu  berdiri  sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya. 3

## 1. Dasar Hukum
Hubungan  antara  orang  tua  dengan  anak  dalam  hal  ini  adalah hubungan  wajib  tidak  bisa  putus  atau  terhalang  keadaan  sesuatu  apapun baik  karena  perceraian  maupun  salah  satunya  meninggal  dunia,  tidak menyebabkan  putusnya  kewajiban  terhadap  anaknya  sesuai  dengan  firman Allah SWT:
                                                                                                                 
                                                                         
Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang  ingin  menyempurnakan  penyusuan.  dan  kewajiban  ayah  memberi  Makan  dan pakaian  kepada  Para  ibu  dengan  cara  ma'ruf.  seseorang  tidak  dibebani  melainkan menurut kadar kesanggupannya …….(QS. Al Baqarah ; 233) 4
Ayat  tersebut  dipahami  bahwa  seorang  ayah  berkewajiban  untuk memberikan  nafkah  kepada  istri  dan  anak-anaknya. 5 Sedangkan  dalam pemeliharaan  anak  yang  setelah  bercerai  antara  suami  dan  istri,  rupanya
2 Hakim Rahmat, Hukum Perkawinan Islam, (Bandung, Pustaka Setia, 2000), h.224. 3 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah Jus 8, (Bandung, Al- Ma’ruf, 1984), h.179.
4 Departemen Agama, Al-Quran dan Terjemahnya. (Bandung: Diponegoro. 2006 ), h. 30.
5 H. A. Al-Hamdani, Risalah Nikah (Jakarta: Pustaka Amini, 2002), h.,321-322.
26| Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam, Vol. 3, No. 1, 2018
prioritas jatuh pada seorang ibu yang paling berhak untuk mengasuhnya.Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh At-tirmidzi:
” Dari  ibnu  Syuaib  dari  ayahnya  dari  kakeknya  yakni  Abdullah  bin  Umar  dan sesungguhnya seorang wanita berkata : Wahai Rasulullah, sesungguhnya anak saya ini perutku adalah kantongnya, pangkuanku adalah tempat duduknya, dan susuku adalah tempat  minumnya,  maka  setelah  mendengar  aduan  itu,  kemudian  Nabi  Muhammad SAW bersabda:”Engkaulah yang lebih berhak menjaga anak itu selama engkau belum kawin dengan yang lain.” 6
2. Kategori Orang Yang Berhak Melakukan Pemeliharaan Anak
Seseorang  anak  dari  permulaan  hidupnya  sampai  pada  umur tertentu  memerlukan  orang  lain  untuk  membantunya  dalam  kehidupanya, baik  seperti  makan  minum  dan  lainnya.  Oleh  karena  itu  orang  yang menjaganya perlu rasa kasih sayang, kesabaran, serta mempunyai keinginan agar  anak  itu  baik  di  kemudian  hari.  Dan  yang  memiliki  syarat-syarat tersebutadalah  wanita.  Maka      menetapkan  bahwa  wanitalah  yang  pantas dalam  pemeliharaan  ini.  Sebagaimana  di  sebutkan  dalam  hadist,  yang berbunyi:

## ﺀﺍﻭﺤﻪﻠﻱﺭﺟﺤﻮﺀﺎﻋﻮﻪﻠﻲﻧﻁﺒﻥﻜﺍﺫﻫﻪﻟﻠﺍﻞﻭﺴﺮﺂﻴﺕﻠﺎﻘﺓﺭﻣﺃﻦﺃﺭﻣﻋﻥﺑﺍﻪﻟﻠﺍﺪﺑﻋﻥﻋ
Dari  Abdullah  Bin  Umar  bahwasanya  seorang  wanita  berkata:  ya  rasulullah, bahwasanya  anakku  ini  perut  kulah  yang  mengandungnya,  asuhankulah  yang mengawasinya,  air  susukulah  yang  diminumnya.  Bapaknya  hendak  mengambilnya dariku.  Maka  berkatalah  rasulullah:  engkau  lebih  berhak  atasnya  selama  engkau belum menikah lagi dengan laki-laki lain. 7
Jika  ibunya  telah  meninggal  ataupuntidak  ada  maka  yang  menjadi hadhanah ibu  dari  ibunya  anak  itu  terus  keatas.Jika  tidak  ada  lagi  yang melakukan hadhanah maka  yang  terkahir  memiliki  wewenang  adalah pemerintahnya. Urutan orang-orang yang berhak melakukan dalam hadhanah yaitu :
a. Kerabat  pihak  ibu  didahulukan  atas  kerabat  pihak  bapak  jika tinggkatannya dalam kerabat adalah sama.
b. Kerabat  sekandung  didahulukan  dari  kerabat  yang  bukan  sekandung dan kerabat seibu lebih didahulukan atas kerabat bapaknya dan lainnya.
3. Syarat-Syarat Hadhinah Dan Hadhin Ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh hadhinah dan hadhin sebagai syarat yaitu:
6 Al-Hafizh ibn Hajar Asqalani, Op.cit., h. 359.
7 Al-Hafizh ibn Hajar Asqalani, Op.cit., h. 377.
Zainal Arifin: Pelaksanaan Eksekusi Hadhonah | 27
a. Tidak  terikat  dengan  sesuatu  pekerjaan  yang  menyebabkan  ia  tidak melakukan hadhanah dengan  baik,  seperti hadhinah terikat  dengan pekerjaan  yang berjauhan sehingga masa hadhanah nya dihabiskan untuk bekerja.
b. Hendaknya mempunyai kemampuan untuk melakukan hadhanah .
c. Hadhinah hendaklah orang yang tidak membenci si anak jika hadhinah orang  yang  membenci  si  anak  di  khawatirkan  akan  terjadinya kesengsaraan terhadap si anak dan lainnya. 8

## 4. Pendapat Ulama Tentang Hadhanah
Para  ulama  berbeda  pendapat  tentang hadhanah ini,  siapakah  yang berhak  itu  hadhina  atau  madhun  (anak).  Sebagian  pengikut  mazhab  hanafi berpendapat bahwa hadhanah itu hak anak, sedangkan menurut Imam Syafi’I, Ahmad,  serta  sebagian  pengikut  mazhab  Imam  Maliki  berpendapat  bahwa hadhanah itu haknya hadhin . Anak termasuk salah satu anggota keluarga, jadi terpeliharanya  dari  api  neraka  hak  anak  yang  wajib  dilaksanakan  orang tuanya, sebagaimana  Firman-Nya:
Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari  neraka yang bahan bakaranya adalah manusia dan batu. 9
Oleh  karena  itu hadhin terutama  orang  tuanya,  berhak  atas pendidikan  dan  pemeliharaan  anak,  karena  ia  memerlukan  ketaqwaan  anak itu, sebagaimana hadist Rasulullah :
Rosulullah  bersabda,  apabila  seorang  manusia  meninggal  dunia  putuslah  amalnya, kecuali  tiga  perkara:  anak  sholeh  yang  selalu  mendoakannya,  shodakoh  jari’ah  serta ilmu yang bermanfaat. 10
Dari  keterangan  diatas  nyatalah  haknya hadhin serta madhun .  Tentu saja  dalam  pelaksanaannyadiperlukan  suatu  kebijakan  sehingga  tidak memberatkan diantara kedua belah pihak.
5. Masa Hadhanah Didalam Alquran serta hadist secara tegas tidaklah terdapat tentang masa hadhanah ,  hanya  saja  terdapat  isyarat-isyarat  yang  menerangkan  ayat tersebut.  Oleh  karena  itu  hanya  saja  para  ulama  berijtihad  sendiri-sendiri, seperti  halnya  mazhab  Hanafi  berpendapat  bahwa hadhanah anak  laki-laki habis  pada  waktu  dia  tidak  memerlukan  penjagaan  serta  dapat  mengurus
8 Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedia Hukum Islam, (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hove, 1999), h.106.
9 Syaikh al-Allamah  Muhammad bin  Abdurrahman ad-Dimasyqi, Fikih Empat Mazhab, terj. Abdullah Zaki Alkaf, (Bandung: Hasyimi, 2010), Cet. ke-13, h. 357.
10 Ibid., hal 357.
28| Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam, Vol. 3, No. 1, 2018
kepentingan  pribadinya,  sedangkan  wanita  habis  pada  saat  haid pertamanya. 11 Sedangkan pendapat para mazhab Imam Syafi’i, hadhanah itu berkhir  ketika  sianak  telah mummayyiz atau  berumur  lima  ataupun  enam tahun, dengan dasar:
Rosulullah  bersabda,  anak  ditetapkan  pada  bapak  dan  ibunya  sebagaimana  belum mumayyiz, perempuan ditetapkan pada bapak dan ibunya. 12

## 6. Upah Hadhanah
Ibu  tidak  berhak  atas  upah hadhanah seperti  menyusui,  selama  ia masih menjadi istri dari bapak anak itu, atau masih dalam masa iddahnya. Karena  dalam  keadaan  tersebut  ia  masih  dalam  keadaan  dinafkahi,  firman Allah Swt:
Para  ibu  hendaklah menyusukan  anak-anak  selama  dua  tahun  penuh,  yaitu  bagi yang ingin menyempurnakan penyusuannya, dan kewajiban ayah memberikan nafkah lahir bathin kepada ibu dengan cara yang makruf. 13
Adapun  habis  masa  iddahnya  maka  berhak  atas  upah hadhanah tersebut  Allah Swt. berfirman :
Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sehingga mereka bersalin, kemudian jika mereka  menyusukan  anak-anakmu  untukmu  maka  berikanlah  kepada  mereka upahnya, dan musyawarahlah diantara kamu dengan baik, dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan anak itu untuknya. 14
Tentang  pemeliharaan  yang  belum mumayyiz ,  sedangkan  keduanya bercerai, Kompilasi Hukum Islam menjelaskan: 15

## Pasal 105
1) Pemeliharaan  anak  yang  belum  mumayyiz  atau  belum  berumur  12 tahun maka hak ibunya.
2) Pemeliharaan  anak  yang  sudah  mumayyiz  diserahkan  kepada  anaknya untuk memilih diantara bapaknya.
3) Biaya pemeliharaan ditanggung bapaknya.
Pasal 106
11 Ibid., hal 358.
12 Achmad  Sudarto  dkk, Terjemah  Shahih  Bukhari  Jilid  VII ,  (Semarang:  CV.  AsySyifa, 1993), h. 287.
13 Al-Baqarah ayat 233.
14 At- Talaq ayat 6.
15 Ahmad Rofiq, Op.cit ., hal 379.
Zainal Arifin: Pelaksanaan Eksekusi Hadhonah | 29
1) Orang  tuanya  berkewajiban  merawat  dan  mengembangkan  harta anaknya  yang  belum  dewasa  atau  dibawah  pengampuan  dan  tidak diperbolahkan memindahkan kecuali karena keperluan mendesak.
2) Orang  tua  bertanggung  jawab  atas  kerugian  atasyang  ditimbulkan karena  kesalahan  dan  kelalaian  dari  dari  kewajiban  tersebut  pada  ayat
(1)

## Hak Anak dalam Hukum Islam
Untuk  membandingkan  hak  dan  kewajiban  yang  ada  dalam  UU Perlindungan Anak maka di bawah ini penulis jabarkan hak terhadap anak dalam hukum Islam. Dimulai dengan hak antara lain sebagai berikut :
1. Anak berhak untuk hidup, tumbuh dan berkembang.  Islam melarang orang tua  untuk  membunuh  anak-anak  mereka  dengan  tujuan  apapun. Perlindungan  untuk  hidup,  tumbuh  dan  berkembang  tersebut  diberikan Islam  sejak  masa  dalam  kandungan.  Sebagaimana  terdapat  dalam  Alquran surat al-Isra ayat 31 :
                                                                                                             
“Dan janganlah kamu membunuh anak -anakmu karena takut kemiskinan. Kami-lah yang  akan  memberi  rezeki  kepada  mereka  dan  juga  kepadamu.  Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar”.
2. Hak atas suatu nama, identitas diri, status dan mengetahui orang tuanya. Anak  berhak  mendapatkan  nama  dan  identitas  diri  dalam  Islam. Untuk  nama  anak,  Allah  swt  telah  mengisyaratkan  dalam  Alquran  bahwa anak harus diberi nama.
                                                                                    
“Hai Zakaria, sesungguhnya Kami memberi kabar gembira kepadamu akan (beroleh) seorang anak yang namanya Yahya, yang sebelumnya Kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan dia” (QS. Maryam: 7).

## 3. Hak memelihara, membesarkan dan mengasuh.
Nabi  saw  memerintahkan  kepada  orang  tua  untuk  membesarkan dan  mengasuh  anak.   Nabi  Muhammad  saw  pernah  menetapkan  hak hadanah  kepada  seorang  ibu  (janda)  selama  dia  belum  melakukan perkawinan lagi dengan orang lain. Rasulullah saw bersabda:
“Engkau  lebih  berhak  terhadapnya  selama  engkau  belum  berkawin.” (Riwayat Ahmad dan Abu Dawud)
30| Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam, Vol. 3, No. 1, 2018
Hak  dan  tanggung  jawab  seorang  ibu  dalam  mengasuh  dan membesarkan anaknya berlangsung hingga anak mencapai mumayyiz.
4. Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial. Rasulullah  saw  menjenguk,  mendoakan  kesembuhan  dan mengobati anak-anak yang sakit. Dari As-Saib bin  Yazid berkata : “Bibiku membawaku  pergi  menemui  Rasulullah  lalu  berkata,  ‘Wahai  Rasulullah, keponakanku ini sedang sakit. Maka Rasulullah mengusap kepalaku dan mendoakan keberkahan  bagiku  dan  beliau  berwudu  lalu  aku  minum  dari  bekas  air  wudunya. Setelah  itu  aku  berdiri  di  belakang  punggungnya  dan  kulihat  cap  kenabian  ada  di antara kedua pundaknya seperti telur burung puyuh.” (Muttafaq Alaih)
Nabi  saw  pun  memerintahkan  untuk  memberi  makanan  dan pakaian  kepada  anak  sebagai  jaminan  kehidupan  baginya.  Ubadah  bin  Al Walid  berkata,  Rasulullah  bersabda, “…Berilah  mereka  makan  dari  apa  yang kalian makan dan berilah mereka pakaian dari apa yang kalian pakai…”. 16
5. Hak  untuk  mendapatkan  perlindungan  dalam  kegiatan  politik,  pelibatan sengketa, peperangan, kerusuhan dan kekerasan. Rasulullah  saw  melarang  membunuh  anak-anak  ketika  terjadi peperangan :
,مﻠسو ﻪﻴﻠﻋ الله ﻲﻠص بينﻟا يزﺎغﻣ ضعﺑ في ,تﺪﺟو ةأﺮﻣا نأ ,ﺮمﻋ ﻦﺑ الله ﺪﺒﻋ ثيﺪح
يرﺎخﺒﻟا ﻪﺟﺮخأ( نﺎﻴﺒصﻟاو ءﺎﺴنﻟا ﻞتق مﻠس و ﻪﻴﻠﻋ الله ىﻠص الله لﻮسر ﺮﻜﻧأف ,ةﻟﻮتﻘﻣ
(
“Abdullah bin Umar r.a. berkata : Pernah terjadi dalam salah satu peperangan Nabi saw ada wanita terbunuh, maka Nabi saw murka dan melarang pembunuhan terhadap wanita dan anak- anak“. (Bukhari Muslim).
Tawanan  perang  dalam  Islam  bukanlah  rakyat  dari  negeri  yang berhasil  dikalahkan,  melainkan  individu  yang  ikut  bertempur.  Rasulullah saw  bersabda  kepada  penduduk  Mekkah  pada  peristiwa  Fathu  Mekkah:
“ Pergilah  kalian,  kalian  adalah  orang-orang  yang  telah  bebas .”  Suku -suku  Arab biasa  membawa  anak  dan  istri  mereka  dalam  peperangan,  sehingga  selalu terdapat  regu  perempuan  bagian  logistik  di  belakang  pasukan  perang. Ketika pasukan utamanya kalah, maka perempuan serta anak-anak yang ikut berperang  tertangkap,  sehingga  ikut  menjadi  tawanan  perang.  Tawanan perang termasuk ghanimah dan terbagi dalam dua bagian, yaitu wanita dan anak kecil, serta laki-laki yang sudah baligh. 17
6. Hak mendapatkan hukuman yang sesuai dan manusiawi.
16 Shahih, Adabul Mufrad, 566.
17 Sayyid Sabiq. Fikih Sunah (Jakarta: Penerbit Pena), 2006, Jilid 4.
Zainal Arifin: Pelaksanaan Eksekusi Hadhonah | 31
Abdullah  bin  Busr  Al  Mazini  berkata  :  “ Ibuku  mengutusku  untuk mengantarkan  setangkai  anggur  kepada  Rasulullah.  Namun,  aku  memakannya sebelum  sampai  kepada  beliau.  Ketika  aku  tiba  di  tempat  beliau,  beliau  menjewer telingaku (secara halus) dan memanggilku dengan sebutan, ‘Wahai penghianat kecil.” 18 Rasulullah bersabda: “Apabila seseorang di antara kalian memukul, maka hin darilah bagian wajah.” 19

## Perkara Hadhonah Di Pengadilan Agama Curup Kelas 1B Tahun 2016
Di  Pengadilan  Agama  Curup  berdasarkan  data  yang  diterima  penulis, selama  tahun  2016  perkara  mengenai  hak  asuh  anak  atau hadhanah hanya terdapat 1 perkara. Perkara tersebut Nomor 262/Pdt.G/2016/PA.Crp. Perkara ini merupakan perkara yang bersamaan dengan perkara cerai gugat.
Perkara  Nomor  262/Pdt.G/2016/PA.Crp  merupakan  perkara  diantara penggugat yang bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang yang dalam hal ini diwakilkan  oleh  kuasa  hukum  M.  Guruh  Indrawan,  SH.,  MSi.  Sedangkan penggugat  bertempat  tinggal  di  kabupaten  Kepahiang,  bekerja  sebagai wiraswasta.
Gugatan perkara ini teregister pada tanggal 03 Mei 2016. Dalam gugatan perkara  ini  terdapat  11  point  yang  menjadi  alasan  mengapa  perkara  ini didaftarkan. Adapun point yang berkaitan dengan permasalahan hadhanah yaitu point ke-sepuluh yang berbunyi:
“Bahwa oleh karena anak (keturunan) antara penggugat dengan tergugat yakni bernama ANAK terbilang masih kecil maka adalah tepat dan benar apabila penggugat ditetapkan sebagai wali ibu atas anak yang masih kecil tersebut. Hal ini  sesuai  dengan  yurisprudensi  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia,  yaitu putusan  Mahkamah  Agung  RI  No.  27/K/Pdt/1993  tanggal  30  Agustus  1993 yang  antara  lain  menyebutkan  bahwa  anak-anak  yang  masih  kecil  berada  di bawah asuhan ibunya.” 20
Berdasarkan  alasan  diatas  penggugat  mengajukan  tuntutan  sebagai berikut: 21 1. Menetapkan  Penggugat  sebagai  wali  ibu  atas  anak  bernama  ANAK  (11 Tahun)  berjenis kelamin laki-laki lahir di Embong Sido tanggal 7 Agustus 2004.
18 Musnad Asy Syamiyyin: II, 355.
19 Muslim, Kitab Birri wash Shilah, No. 4729.
20 Berkas perkara Nomor 262/Pdt.G/2016/PA.Crp., h. 5.
21 Berkas perkara Nomor 262/Pdt.G/2016/PA.Crp ., h. 5-6.
32| Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam, Vol. 3, No. 1, 2018
2. Menghukum Tergugat membayar biaya hidup, perawatan dan biaya sekolah anak  bernama  ANAK  sebesar  Rp  5.000.000  (lima  juta  rupiah)  perbulan melalui penggugat sampai anak tersebut dewasa yang harus dibayarkan oleh tergugat pada setiap awal bulan.
Ketika  persidangan  pada  saat  agenda  jawaban  tergugat,  point-point diatas ditanggapi tergugat dengan mengatakan bahwa tetap ingin anaknya berada dibawah  pengasuhannya.  Dan  apabila  penggugat  pergi  meninggalkan  rumah, masalah  pemeliharaan  anak  merupakan  tanggung  jawab  tergugat  selaku  ayah anak.  Tergugat  juga  menyampaikan  bahwa  mengenai  masalah  hak  asuh  anak, tergugat  tidak  pernah  melarang  anaknya  untuk  ikut  dengan  penggugat  selaku ibunya. Namun anak itu sendiri yang tidak mau ikut dengan ibunya. Mengenai biaya  nafkah  anak  yang  diminta  oleh  penggugat,  tergugat  tidak  dapat menyanggupinya dikarenakan penghasilan tergugat sebagai penjaga sekolah yang berstatus honorer hanya sebesar Rp 600.000,- perbulannya.
Pada  sidang  berikutnya  dengan  agenda  replik  penggugat  menanggapi permasalahan jawaban tergugat mengenai tiada larangan untuk anak ikut ibunya. Penggugat mengajukan permohonan agar anak ikut penggugat dan dipindahkan kesekolah di dekat rumah penggugat. Namun tidak didizinkan oleh penggugat. Bahkan  pada  saat  itu  ibu  penggugat  mengatakan  bahwa  jika  penggugat  mau pergi,  silakan  pergi  tapi  jangan  bawa  anak,  biarlah  anak  tinggal  disini. 22 Masih menurut penggugat, seharusnya tergugat tidak perlu membantah karena tergugat telah  menyampaikan  tidak  ada  masalah  mengenai  anak  ikut  penggugat  atau tergugat.  Apalagi  tergugat  juga  sudah  menyanggupi  membiayai  nafkah  anak sesuai kemampuannya.
Dalam  dupliknya  tergugat  menyampaikan  apabila  anak  ikut  tergugat maka  secara  keseluruhan  biaya  terhadap  anak  menjadi  tanggungjwab  tergugat. Tetapi  apabila  anak  tersebut  ikut  penggugat  maka  tergugat  hanya  sekedar membantu sesuai dengan kemampuan tergugat. Karena tergugat berpenghasilan tidak sebanyak yang dituntut oleh penggugat.
Di agenda persidangan pembuktian, dihadirkan lah Anak penggugat dan tergugat  untuk  didengarkan  kesaksiannya.  Anak  berumur  12  tahun,  beragama Islam,  peelajar  di  SDN  06  Bermani  Ilir  sekarang  bertempat  tinggal  di  Desa Embong  Sido  Kecamatan  Bermani  Ilir  Kabupaten  Kepahiang.  Dalam kesaksiannya, Anak memberikan keterangan sebagai berikut:
1. Bahwa anak sekarang tinggal dengan tergugat.
22 Berkas perkara Nomor 262/Pdt.G/2016/PA.Crp., h. 10.
Zainal Arifin: Pelaksanaan Eksekusi Hadhonah | 33
2. Bahwa  anak  memilih  tinggal  dengan  tergugat  karena  penggugat  sering meninggalkannya dan kepergian penggugat tersebut untuk mencari nafkah membantu keuangan keluarga.
3. Bahwa  anak  menyatakan  bahwa  ibunya  (Penggugat)  dengan  ayahnya (Tergugat)  tidak  tinggal  serumah  lagi  semenjak  lima  bulan  yang  lalu  dan semenjak itu dia tinggal bersama tergugat di Desa Embong Sido sedangkan Penggugat sebagai ibunya tinggal di Desa Pasemah.
4. Bahwa anak pernah mengunjungi ibunya (Penggugat) di Desa Pasemah dan juga  Penggugat  pernah  datang  ke  Desa  Embong  Sido  untuk  mengambil barang seperti kuali dan periuk dan Penggugat pernah memberi uang jajan kepada Anak
5. Bahwa  Anak  merasa  nyaman  dan  senang  tinggal  bersama  ayahnya (Tergugat)  karena  di  Desa  Embong  Sido  ada  kakek  dan  nenek  juga  dia banyak mempunyai teman baik di rumah maupun sekolah.
6. Bahwa  Anak  menyatakan  sudah  bersungguh-sungguh  tinggal  bersama dengan tergugat.
7. Bahwa  Anak  menyatakan  penggugat  sebagai  ibunya  membolehkan menjenguk anaknya Anak dan begitu juga sebaliknya Anak tidak keberatan bila di ajak oleh penggugat pergi ke rumah neneknya di Desa Pasemah bila libur sekolah.
Berdasarkan  keterangan-keterangan  diatas  majelis  hakim  memberikan keputusan  hak hadhanah berada  di  bawah hadhanah tergugat.  Dengan  berbagai pertimbangan yaitu:
Karena  anak  penggugat  dan  tergugat  yang  bernama  Anak  lahir  pada tanggal  7  Agustus  2004  yang  sampai  sekarang  sudah  berumur  lebih  dari  12 tahun, sesuai dengan Pasal 105 huruf b pemeliharaan anak yang sudah mummayiz diserahkan  kepada  anak  untuk  memilih  diantara  ayah  dan  ibunya  sebagai pemegang  hak  pemeliharaannya.  Untuk  itu  majelis  hakim  telah  mendengarkan keterangan anak Penggugat dan Tergugat di persidangan serta dikuatkan dengan keterangan  anak  penggugat  dan  tergugat  di  persidangan.  Kemudian  ditambah lagi dengan keterangan saksi-saksi yang hadir yang intinya menerangkan bahwa Anak memilih untuk tinggal bersama Tergugat alias ayahnya. Karena penggugat sebagai  ibu  kandungnya  lebih  sering  meninggalkan  anak  guna  mencari  nafkah untuk membantu ekonomi keluarga. 23
Disamping  itu  Anak  menyatakan  merasa  nyaman  dan  senang  tinggal bersama dengan tergugat di Desa Embong Sido tempat tinggal Tergugat karena ada  kakek  dan  nenek  serta  banyak  teman-temannya  baik  dirumah  maupun disekolah. Dengan kata lain Anak lebih memilih untuk tinggal bersama Tergugat,
23 Berkas perkara Nomor 262/Pdt.G/2016/PA.Crp., h. 23.
34| Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam, Vol. 3, No. 1, 2018
karena sudah terbukti selama ini Anak telah hidup tenang dan tentram bersama tergugat. Demi kemaslahatan dan kepentingan serta tumbuh kembangnya anak, maka  hak  pemeliharaannya  ditetapkan  kepada  Tergugat.  Maka  dari  itu  majelis hakim menolak petitum Penggugat tentang hak asuh anak. 24
Namun  majelis  hakim  tetap  menegaskan  dalam  putusannya  tentang tergugat tidak dibenarkan menghalangi penggugat sebagai ibu kandungnya untuk bertemu dengan anak. Karena bagaimanapun seorang anak tetap membutuhkan kasih sayang kedua orangtuanya. Hal ini ditegaskan majelis hakim kasasi dalam pertimbangannya  pada  putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  110  K/AG/2007 tanggal 13 November 2007 dengan mengemukakan:
“Bahwa  sekalipun anak  yang  bernama.....  ditetapkan  di  bawah hadhanah pemohon  kasasi/tergugat  selaku ayahnya,  akan  tetapi  tidak  boleh  memutuskan hubungan  komunikasi  dengan  termohon  kasasi/penggugat  selaku  ibunya  dan termohon  kasasi/penggugat  selaku  ibunya,  dan  termohon  kasasi/penggugat mempunyai  hak  untuk  berkunjung  atau  menjenguk  dan  membantu  mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya sebagai seorang ibu terhadap anaknya.” Petitum  mengenai  biaya  pemeliharaan  anak  yang  diajukan  penggugat kepada  tergugat  sebesar  Rp  5.000.000,-  perbulan  yang  dibayarkan  tiap  awal bulan sampai anak dewasa, dinyatakan ditolak oleh majelis hakim. Hal tersebut dikarenakan  hak  asuh  anak  sudah  berada  di  bawah  hak  tergugat.  Maka  semua biaya  pemeliharaan  ditanggung  oleh  tergugat  sesuai  dengan  pasal  105  huruf  c Kompilasi  Hukum  Islam  yang  menyatakan  bahwa  biaya  pemeliharaan ditanggung bapaknya.
Pelaksanaan Eksekusi Putusan Perkara Hadhonah Di Pengadilan Agama

## Curup Kelas 1b Tahun 2016
Sejauh  ini  mengenai  pelaksanaan  eksekusi  putusan  perkara hadhanah di Pengadilan Agama Curup pada tahun 2016 belum pernah dilaksanakan. Karena menurut  hakim  Pengadilan  Agama  Curup  M.  Aliyuddin,  S.Ag,  MH.,  dan paniteraPengadilan Agama Curup Dra. Leni Puspawati belum ada kepastian di dalam aspek perekonomian di pihak-pihak yang berpekara. Dengan kata lainnya belum  ada  kepastian  tentang  berapa  penghasilan  di  pihak  mantan  suami  yang memang  berdasarkan  ketentuan  hukum  Islam  maupun  peraturan  perundang- undangan dibebankan untuk bertanggung jawab dalam hal menafkahi anak.
Faktor-faktor yang mempengaruhi belum pernah dilaksanakan eksekusi hadhanah di Pengadilan Agama Curup adalah: 25
24 Berkas perkara Nomor 262/Pdt.G/2016/PA.Crp., h. 24.
25 Wawancara  Dengan  Hakim  Pengadilan  Agama  Curup  Kelas  Ib,  Aliyuddin  dan Panitera Leni Puspawati Pada Tanggal 04 Oktober 2017.
Zainal Arifin: Pelaksanaan Eksekusi Hadhonah | 35
1. Pemahaman  masyarakat  yang  masih  kurang  mengenai  permohonan eksekusi  atas  penguasaan  anak,  sehingga  sering  terjadi  masyarakat  atau pencari keadilan cukup menyelesaikan secara kekeluargaan.
2. Prosedur eksekusi yang memakan waktu lama
3. Istri atau Suami yang mengajukan cerai, hanya ingin bebas dari suami atau istri,  sehingga  masalah  siapa  yang  berhak  atas  anak  tidak  terjadi  persoalan pokok dan mendasar.
4. Kendala  struktural,  kultural,  sosiologis  dan  psikologis  masyarakat  yang masih bersifat kolektif yang mengedepankan asas kekeluargaan.
Pada  dasarnya  eksekusi  putusan  perkara hadhanah tersebut  merupakan wewenang Pengadilan Agama, namun yang menjadi pertimbangan utama majelis hakim  adalah  kondisi  anak. 26 Misalnya  dalam  perkara  Nomor 262/Pdt.G/2016/PA.Crp.  diatas,  hak hadhanah jatuh  kepada  Bapak  padahal dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam bahwa: 27

## Pasal 105
4) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun maka hak ibunya.
5) Pemeliharaan  anak  yang  sudah mumayyiz diserahkan  kepada  anaknya untuk memilih diantara bapaknya.
6) Biaya pemeliharaan ditanggung bapaknya.

## Pasal 106
3) Orang  tuanya  berkewajiban  merawat  dan  mengembangkan  harta anaknya  yang  belum  dewasa  atau  dibawah  pengampuan  dan  tidak diperbolahkan memindahkan kecuali karena keperluan mendesak.
4) Orang tua bertanggung jawab atas kerugian atas yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari dari kewajiban tersebut pada ayat (1)
Namun  karena  pada  saat  itu  kondisi  anak  lebih  nyaman  dan  tentram bersama dengan Bapaknya karena Ibunya sering pergi meninggalkan anak untuk memenuhi  kebutuhan  rumah  tangga,  maka  majelis  hakim  lebih  mendengarkan keinginan anak. Apalagi Anak sudah dalam kategori mummayiz . Dengan kata lain aturan KHI mengenai hak asuh yang lebih dominan ke ibu bersifat tidak mutlak. Walaupun  dalam  perkara  ini  alasan  Ibunya  sering  meninggalkan  Anak  karena mencari nafkah yang tidak tercukupi oleh bapaknya. Dinilai oleh majelis hakim
26 Wawancara  Dengan  Hakim  Pengadilan  Agama  Curup  Kelas  Ib,  Aliyuddin  Pada Tanggal 04 Oktober 2017.
27 Tim  Redaksi  Pustaka  Yustisia, Hukum  Keluarga:  Kumpulan  Perundangan  tentang Kependudukan,  Kompilasi  Hukum  Islam,  Perkawinan,  Perceraian,  KDRT  da  Anak, (Jakarta;  Pustaka Yustisia, 2010), Cetakan Pertama., h.284.
36| Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam, Vol. 3, No. 1, 2018
sebagai  permasalahan  antara  ibu  dan  bapak  anak  tersebut  dan  tidak  berkaitan dengan pertimbangan tentang penetapan hak hadhanah . Terlebih  lagi  dalam  persidangan  Anak  memberikan  kesaksian  bahwa ingin  tetap  bersama  ayahnya.  Walaupun  dalam  hukum  perdata  anak-anak  yang dibawah usia 15 tahun dianggap tidak cakap dalam memberikan kesaksian, tetapi apabila mereka memberi keterangan di persidangan, keterangan tersebut dinilai sebagi penjelasan bukan sebagai alat bukti. 28
Kalaupun  pada  misalnya  ada  perkara  yang  hak hadhanahnya jatuh  ke tangan ibu namun perawatan anak belum berada ditangan ibu alias di bapaknya, diajukan permohonan eksekusi. Pada saat eksekusi si anak menangis tidak mau ikut dengan ibunya, maka eksekusi tersebut tidak bisa dilaksanakan. Hal tersebut dikarenakan  alasan  yang  diawal  tadi  yaitu  bergantung  pada  kondisi  anak,  baik anak itu belum mummayiz maupun sudah mummayiz .
Pembahasan hak dan kewajiban anak dalam Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 23 tahun 2002 terdapat pada Bab III, dari pasal 4 sampai pasal 19. Hak anak dalam UU tersebut meliputi: 29
1. Setiap  anak  berhak  untuk  dapat  hidup,  tumbuh,  berkembang,  dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4).
2. Setiap  anak  berhak  atas  suatu  nama  sebagai  identitas  diri  dan  status kewarganegaraan (Pasal 5).
3. Setiap  anak  berhak  untuk  beribadah  menurut  agamanya,  berpikir,  dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang  tua  (Pasal  6).  Setiap  anak  berhak  untuk  mengetahui  orang  tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang  tuanya sendiri.
4. Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang  anak,  atau  anak  dalam  keadaan  terlantar  maka  anak  tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku (Pasal 7).
5. Setiap  anak  berhak  memperoleh  pelayanan  kesehatan  dan  jaminan  sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial (Pasal 8).Setiap anak  berhak  memperoleh  pendidikan  dan  pengajaran  dalam  rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
6. Selain  hak  anak  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1),  khusus  bagi  anak yang  menyandang  cacat  juga  berhak  memperoleh  pendidikan  luar  biasa,
28 M.  Yahya  Harahap, Hukum  Acara  Perdata, (Jakarta:  Sinar  Grafika,  2012,  Cetakan  ke  - 12)., h. 623.
29 UU  RI  No.  23  tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak ,  Kementerian  Pemberdayaan Perempuan RI dan Departemen Sosial, h. 16-20.
sedangkan  bagi  anak  yang  memiliki  keunggulan  juga  berhak  mendapatkan pendidikan khusus (Pasal 9).
7. Setiap  anak  berhak  menyatakan  dan  didengar  pendapatnya,  menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan (Pasal 10).
8. Setiap  anak  berhak  untuk  beristirahat  dan  memanfaatkan  waktu  luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan  minat,  bakat,  dan  tingkat  kecerdasannya  demi  pengembangan  diri (Pasal 11).
9. Setiap  anak  yang  menyandang  cacat  berhak  memperoleh  rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial (Pasal 12).
10. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun  yang  bertanggung  jawab  atas  pengasuhan,  berhak  mendapat perlindungan dari perlakuan:
a. Diskriminasi;
b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
c. Penelantaran;
d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
e. Ketidakadilan; dan
f. Perlakuan salah lainnya (Pasal 13).
11. Dalam  hal  orang  tua,  wali  atau  pengasuh  anak  melakukan  segala  bentuk perlakuan  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1),  maka  pelaku  dikenakan pemberatan hukuman (Pasal 13).
12. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah  demi  kepentingan  terbaik  bagi  anak  dan  merupakan  pertimbangan terakhir (Pasal 14).
Eksekusi hak hadhanah anak tidak semudah eksekusi perkara lain. Dalam eksekusi  perkara hadhanah yang  menjadi  objek  eksekusi  adalah  anak-anak  atau dengan  kata  lain  manusia  bukan  benda.  Jika  objek  eksekusi  itu  dalam  bentuk benda baik itu benda bergerak maupun tidak bergerak maka akan sangat mudah untuk memindahkannya.
Di  Pengadilan  Agama  Curup,  kebanyakan  perkara hadhanah tidak diajukan  dalam  petitum  para  orangtua  yang  bercerai.  Mereka  lebih  sering menyelesaikan  permasalahan hadhanah dengan  cara  damai,  apalagi  mengenai biaya  pemeliharaan  anak.  Ada  juga  yang  memilih  untuk  menyelesaikan permasalahan hadhanah dengan perjanjian biaya pemeliharaan anak diambil dari
38| Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam, Vol. 3, No. 1, 2018
harta gono - gini atau harta bersama selama mereka menikah. 30 Dengan melakukan perjanjian  dalam  akta  damai  yang  mereka  lakukan  pada  saat  tahap  mediasi, bahkan  terkadang  jauh  sebelum  pasangan  tersebut  mengajukan  permohonan maupun gugatan cerai.
Selain alasan dari pihak-pihak yang berpekara, ada juga alasan tambahan mengapa  eksekusi hadhanah belum  pernah  terjadi  di  Pengadilan  Curup  yaitu biaya eksekusi. Biaya eksekusi yang ada di Pengadilan Agama Curup berdasarkan radius  dimana  alamat  pihak  berpekara  sama  halnya  dengan  biaya  cerai  gugat ataupun  cerai  talak  biasa  menggunakan  radius.  Namun  biaya  permohonan ekseskusi  lebih  mahal  dari  permohonan  perkara  biasa.  Berikut  tabel  biaya berpekara di Pengadilan Agama Curup: 31
Tabel biaya berpekara di Pengadilan Agama Curup
No Uraian Radius I II III IV V 1 Tingkat I a.Cerai gugat 391.000 631.000 841.000  1.051.000  1.291.000 b.Cerai Talak 491.000 811.000  1.091.000  1.371.000  1.691.000 2 Banding 650.000 930.000  1.175.000  1.420.000  1.700.000 3 Kasasi 850.000  1.050.000  1.225.000  1.400.000  1.600.000 4 Peninjauan Kembali 2.800.000  2.960.000  3.100.000  3.240.000  3.400.000 5 Sita 1.056.000  1.426.000  1.756.000  2.336.000  2.956.000 6 Pemeriksaan 900.000  1.190.000  1.450.000  1.690.000  2.400.000 7 Sita Eksekusi 850.000  1.100.000  1.325.000  1.800.000  2.200.000 8 Eksekusi 1.006.000  1.376.000  1.960.000  2.606.000  3.006.000
Biaya eksekusi ini memang cukup besar jika dibandingkan dengan biaya perkara lain bahkan melebihi besarnya biaya pemeriksaan pokok perkara. Hal ini disebabkan  objek-objek  sengketa  letaknya  terpencar  di  daerah-daerah  yang letaknya sangat jauh dari pengadilan. 32 Sampai saat ini dapat atau tidaknya suatu eksekusi  atas  suatu  putusan  perkara  dilakukan  sangat  tergantung  mampu tidaknya  pemohon  eksekusi  membayar  biaya  untuk  eksekusi.  Pengadilan  tidak akan bisa berbuat apa-apa apabila pihak yang dihukum tidak mau melaksanakan putusan.
30 Wawancara  Dengan  Hakim  Pengadilan  Agama  Curup  Kelas  Ib,  Aliyuddin  Pada Tanggal 04 Oktober 2017.
31 Data dari Pengadilan Agama Curup kelas Ib.
32 http://pa-surolangun.do.id/index.php/122-berita2014/464-artikel-waka-3,diakses tanggal 13 Oktober 2017
Konsistensi  Tingkat  Pelaksanaan  Putusan  Perkara Hadhonah  Di

## Pengadilan Agama Curup Kelas 1b Tahun 2016
Pada  dasarnya  ada  dua  bentuk  eksekusi  ditinjau  dari  segi  sasaran  yang hendak  dicapai  oleh  hubungan  hukum  yang  tercantum  dalam  putusan. Adakalanya sasaran hubungan hukum yang hendak dipenuhi sesuai dengan amar atau dictum putusan  yaitu  melakukan  suatu  perbuatan  tindakan  nyata  atau tindakan  rill.  Sehingga  eksekusi  semacam  perkara hadhanah ini  disebut  dengan eksekusi rill. 33 Mengenai pelaksanaan eksekusi putusan perkara hadhanah di Pengadilan Agama  Curup  pada  tahun  2016  belum  pernah  dilaksanakan.  Maka  terjawab sudah  bahwa  konsistensi  tingkat  pelaksanaan  putusan  perkara Hadhanah di Pengadilan  Agama  Curup  kelas  Ib  tahun  2016  tidak  dapat  terlihat  dan  tidak dapat ditentukan. Karena pada tahun 2016 perkara hadhanah hanya terdapat satu perkara  saja.  Dan  lagipula  perkara  tersebut  tidak  sampai  ke  tahap  eksekusi. Terbukti  dengan  tidak  dilakukannya  perlawanan  banding  dan  permhonan eksekusi  oleh  pihak  termohon  maupun  pemohon  atas  putusan  tersebut. Tambahan  alasannya  berdasarkan  keterangan  tergugat  di  dalam  agenda persidangan  bahwa  memang  si  Anak  sudah  tinggal  dengan  tergugat  sebelum putusan itu keluar, yang dibenarkan oleh penggugat dan para saksi. 34
Selain  itu  secara  teori  hukum  acara  perdata  eksekusi  berkaitan  dengan prinsip kondemnator . Ciri putusan yang bersifat kodemnator adalah putusan yang terdapat  dalam  amarnya  pernyataan  penghukuman  terhadap  tergugat  untuk melakukan suatu perbuatan. 35
Setiap  putusan kodemnatoir dengan  sendirinya  memiliki  kekuatan eksekutorial. 36 Dan dalam  perkara hadhanah terlebih lagi dalam perkara  Nomor 262/Pdt.G/2016/PA.Crp  tidak  terdapat  ciri  dari  eksekusi  yang  bersifat kodemnatoir sehingga putusan tersebut tidak memiliki kekuatan esekutorial. Masalah  eksekusi  atas  anak,  masih  diperselisihkan  oleh  para  pakar hukum dan praktisi hukum. Pendapat yang muncul dapat diklasifikasi dalam dua kelompok,  yaitu  Pendapat  Pertama  yang  membolehkan,  dengan  alasan  bahwa dalam HIR atau hukumnya dapat ditemukan antara lain dalam Pasal 259 ayat (1) R.  Bg  dan  Pasal  319hBW.  Eksekusi  atas  penguasaan  anak  dibenarkan  demi kepentingan anak tersebut.
33 Berdasarkan pasal 225 HIR pasal 259 RBG
34 Berkas perkara Nomor 262/Pdt.G/2016/PA.Crp., h. 23. 35 M. Yahya Harahap, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata. (Jakarta: Sinar Grafika, 2017)., h. 23.
36 Dapat  dilakukan  secara  paksa  oleh  kekuatan  umum.  Baca    M.  Yahya  Harahap, Loc.cit ., h. 23.
40| Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam, Vol. 3, No. 1, 2018
Termasuk alasan kelompok pertama bahwa perkembangan hukum yang dianut  akhir-akhir  ini  menetapkan  bahwa  penguasaan  anak  yang  putusnya bersifat  condemnatoir,  jika  sudah  berkekuatan  hukum  tetap,  maka  putusan tersebut  dapat  dieksekusi.  Pengadilan  mempunyai  hak  upaya  paksa  dalam melaksanakan putusan tersebut (execution force).
Pada  tanggal  6  Juli  1999,  Mahkamah  Agung  RI  yang  tergabung  dalam TIM  E  menetapkan  bahwa  penguasaan  anak  dalam  pelaksanaan  eksekusinya merupakan upaya paksa dan dapat dijalankan, dan apabila ada yang menghalangi terhadap eksekusi itu dapat Dipidana sesuai dengan Pasal 216 (1) KUHP.
Pasal 319 KUH Perdata yang mengatakan bahwa jika pihak yang senyatanya menguasai anak-anak yang belum dewasa itu menolak menyerahkan anak-anak itu, maka para  pihak  yang  menurut  keputusan  pengadilan  harus  menguasai  anak  tersebut,  boleh meminta melalui perantaran juru sita dan menyuruh kepadanya melaksanakan keputusan itu. 37
Dua  kata  kunci  yang  harus  dipahami  dalam  Pasal  319  tersebut,  pihak yang senyatanya menguasai anak-anak dan pihak yang menurut keputusan harus menguasai  mereka.  Kalimat  pertama  ditujukan  kepada  pihak  yang  dihukum untuk  menyerahkan  penguasaan  anak  atau  orang  lain  yang  diberi  amanah. Kalimat kedua menunjukkan ada pihak-pihak yang harus menguasai anak secara hukum,  sehingga  dibenarkan  untuk  melakukan  upaya  hukum,  termasuk mengajukan eksekusi atas anaknya.
Pendapat kedua mengatakan bahwa eksekusi atas anak tidak dibenarkan, dengan  alasan  bahwa  anak  itu  tidak  boleh  dipaksa-paksa  dan  bersifat  tidak manusiawi dan akan membahayakan mental anak (Pasal 33 HIR). Yurisprudensi yang  terkait  dengan  eksekusi  hanya  dalam  kaitannya  dengan  hukum  benda, bukan orang. Putusan declatoir lazimnya hanya memberikan penetapan hak, tidak dapat  dieksekusi  melalui  upaya  paksa  ( execution  Force ). 38 Dalam  filosofi  hukum pun  dikenal,  bahwa  anak  bukanlah  benda  yang  dapat  dibagi  ( in  natura ),  oleh karena  itu  jalur  dan  lajur  sukarela  antara  para  pihak  harus  dilakukan  demi kebaikan si anak.
Apapun  alasan  masing-masing  pendapat  diatas,  sebenarnya  pendapat pertama dapat dijadikan patokan hukum. Terhadap argument kelompok kedua, bahwa  anak  tidak  manusiawi  membiarkan  anak-anak  tersebut  dibawah pengawasan  orang  tidak  bertanggung  jawab,  tidak  mampu  secara  hukum  dan
37 R. Subekti dan R Tjitrosudibio, Ktab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), h. 88.
38 H.A.  Mukti  Arto, Praktek  Perkara  Perdata  Pada  Pengadilan  Agama, Pustaka  Pelajar, Yogyakarta, 2003, hlm. 8.
Zainal Arifin: Pelaksanaan Eksekusi Hadhonah | 41
tidak  sah  secara  hukum,  boleh  jadi  upaya  paksa  melalui  eksekusi  akan  lebih bermanfaat dari pada membiarkan dalam kemudaratan. 39
Prosedur  hukum  acara  eksekusipun,  akan  melalui  tahap  teguran ( aanmanning ), termasuk pemberitahuan atas adanya eksekusi. Langkah ini sudah cukup  adil  dan  bijaksana  dalam  memberikan  kesempatan  kepada  pihak-pihak yang tidak melaksanakan putusan secara sukarela. Upaya ini merupakan langkah psikologis  yuridis,  dengan  memberikan  dan  kesempatan  agar  para  pihak menyadari hak dan kewajibannya.
Ada  juga  yang  mengatakan  perlunya dwangsom dalam  perkara hadhanah . Dwangsom atau astreinte adalah  hukuman  tambahan  dalam  putusan  hakim terhadap orang yang dihukum untuk membayar sejumlah uang selain yang telah disebutkan  dalam  hukum  mestinya  dan  tepat  waktu. 40 Lembaga  dwangsom diatur  dalam  pasal  606  a dan  606  b  B.Rv. yang  mulai  dipergunakan  oleh Raad Van Justitie dan Hoegerechtteshof tahun 1938, memang dalam HIR dan R. Bg, tidak disebutkan secara rinci.
Masih  terjadi  dualisme  pemikiran  dalam  hal  ini,  ada  yang  berpendapat tidak layak diterapkan pada kasus hadhanah , dengan alasan konteksnya berbeda dengan ganti rugi (Pasal 225 HIR) atau kompensasi dalam hukum perdata atau masalah  hutang  piutang.  Bagi  kalangan  yang  berpendapat  perlu  dilakukan lembaga dwangsom dalam putusan hadhanah , dengan alasan: 41
1. Sebagai  langkah  strategis  dalam  upaya  mencegah  para  pihak  tidak melaksanakan putusan dan mencegah keputusan hampa ( ilusoir )
2. Hanya  merupakan  hukuman  tambahan,  bila  hukuman  pokok  tidak dipenuhi, sehingga pelanggaran dwangsom pun dapat dieksekusi.
3. Sebagai tekanan psikis, sehingga dengan sukarela melaksanakan putusan Pasal 225 HIR, Pasal 259 R.Bg., yaitu gugatan untuk melaksanakan suatu persetujuan berdasarkan pasal 1267 KUH Perdata dapat dijadikan dasar dalam putusan  yang  memuat  tuntunan dwangsom .  Oleh  karena  itu,  penggugat  yang menuntut hadhanah ,  dapat  mengajukan  tuntunan dwangsom (pasal  606  a  B.  Rv) dengan  didasarkan  pada  posita  yang  jelas.  Besarnya dwangsom tidak  berkenaan dengan  gugatan  pembayaran  sejumlah  uang.  Tuntunan dwangsom dicantumkan secara  jelas  dan  tegas  dalam  petitum.  Majelis  hakim  yang  memeriksa  tuntunan hadhanah yang  mencantumkan  dwangsom  harus  benar-benar  memperhatikan layak  tidaknya  untuk  diterima  dengan  melihat  kondisi  ekonomis  yang  akan melaksanakan dwangsom .  Termasuk  layak  tidaklah dwangsom dalam  perkara  yang sedang  diperiksa  dalam  arti  beralasan  hukum  atau  tidak  tuntutan dwangsom tersebut.
39 Abdul  Manan, Penerapan  Hukum  Acara  Perdata  di  Lingkungan  Pengadilan  Agama, (Jakarta: Kencana, 2005)., h. 438.
40 Ibid., h.439. 41 Ibid., h. 440.
42| Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam, Vol. 3, No. 1, 2018
Oleh sebab itu, diantara petitum yang terkait dengan tuntutan dwangsom atas hadhanah adalah: 42 1. ………………..
2. ………………..
3. ………………..
4. Menghukum  tergugat  untuk  membayar  kepada  penggugat  sebesar Rp…………(…..)  setiap  hari  keterl ambatan  melaksanakan  putusan  ini terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap. Dalam amar putusan bila tuntutan dwangsom diterima maka berbunyi : menghukum tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp……….(……….) setiap hari, setiap penggugat melalaikan putusan berkekuatan hukum tetap.

## Penutup
Jumlah  perkara hadhonah di  Pengadilan  Agama  Curup  kelas  1B  tahun 2016  adalah  satu  perkara  yaitu  perkara  Nomor  262/Pdt.G/2016/PA.Crp. Perkara  ini  merupakan  perkara  yang  bersamaan  dengan  perkara  cerai gugat.Pelaksanaan  eksekusi  putusan  perkara hadhonah di  Pengadilan  Agama Curup  kelas  1B  tahun  2016  belum  pernah  dilakukan  dikarenakan  pemahaman masyarakat  mengenai  eksekusi  masih  kurang,  biaya  eksekusi  yang  tergolong mahal  dan  masih  kuatnya  asas  kekeluargaan  dalam  masyarakat  dalam menyelesaikan masalah.
Konsistensi tingkat pelaksanaan putusan perkara hadhonah di Pengadilan Agama  Curup  kelas  1B  tahun  2016  tidak  dapat  terlihat  dan  tidak  dapat ditemukan.  Hal  tersebut  disebabkan  belum  pernah  ada  pihak-pihak  berpekara yang  mengajukan  banding  maupun  permohonan  kasasi  terhadap  putusan hadhanah . Hendaknya  institusi  berkaitan  lebih  memberikan  sosialisasi  atau pengetahuan  terhadap  masyarakat  mengenai  permasalahan  eksekusi  hak  asuh anak atau hadhanah . Agar dapat menghindari dampak buruk ke anak yang berada dalam  keluarga  pasca  bercerai.  Sehingga  apabila  ada  permohonan  mengenai eksekusi hadhanah dapat  dilaksanakan  dengan  baik.Perlunya  ditinjau  kembali mengenai biaya eksekusi. Karena setiap objek eksekusi berbeda jenisnya, terlebih lagi  eksekusi hadhanah yang  sifatnya  objeknya  bukan  benda.Dan  juga  perlunya pembinaan  pemahaman  hukum  di  dalam  masyarakat  supaya  tingkat  kesadaran hukum masyarakat bukan hanya untuk tertib keperdataan saja. ■
42 http://pa-selayar.do.id/index.php/122-berita2014/464-artikeldiakses pada 15
Oktober 2017

## Daftar Pustaka
A.  Rasyid,  Roihan, Hukum  Acara  Peradilan  Agama ,  Cet  ke-14,  Jakarta:  Rajawali Pers, 2010.
Abu, Muhammad Bakar, Terjemah Subulussalam juz III , Surabaya: Al-Ikhlas, 1955.
Allamah,  Syaikh  Muhammad  bin  Abdurrahman  ad-Dimasyqi, Fikih  Empat Mazhab, terj. Abdullah Zaki Alkaf, (Bandung: Hasyimi, 2010), Cet. ke-13.
Arto, H.A. Mukti, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, Pustaka Pelajar,
Yogyakarta, 2003.
Aziz,  Abdul  dan  Abdul  Wahhab, Fiqh  Munakahat ,  terj.  Abdul  Majid,  Jakarta: Amzah, 2011, Cetakan Ke-2.
Aziz, Abdul Dahlan, Ensiklopedia Hukum Islam, Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hove, 1999.
Bintania,  Aris, Hukum  Acara  Peradilan  Agama  dalam  Kerangka  Fiqh  al-Qadha, cetakan pertama, Jakarta: Rajawali Pers. 2012.
Djafar, Muhammadiyah. Pedoman Ibadah Muslim dalam Empat Madzhab Sunni dan dalil-dalilnya , Jawa Timur : GBI (Anggota IKAPI), 1993, Cet-1.
Departemen Agama, Al-Quran dan Terjemahnya. Bandung: Diponegoro. 2006.
Gempur, Santoso, Metodologi Penelitian , Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2012,
Cetakan ke tiga.
Hafizh,  ibn  Hajar  Asqalani, Bulughul  Maram ,  terj.  Moh.  Machfuddin  Aladip, Semarang: Toha Putra, 2010.
Hakim, Rahmat, Hukum Perkawinan Islam, Bandung, Pustaka Setia, 2000.
Harahap, M. Yahya, Hukum Acara Perdata, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, Cetakan ke – 12.
Harahap,  M. Yahya, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
H. A. Al-Hamdani, Risalah Nikah, Jakarta: Pustaka Amini, 2002.
Jawad, Muhammad Mughniyah, Fiqih 5 Mazhab, Jakarta: Lentera, 2002.
Kamal, Musthafa Pasha, Chalil, Wahardjani, Fiqih Islam , Jogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2002.
Lubis,  Sulaikin,  et  all, Hukum  Acara  Perdata  Peradilan  Agama  di  Indonesia , Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2008, Cet. ke-3.
44| Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam, Vol. 3, No. 1, 2018
Mahmood, Tahir. Personal Law in Islamic Countries, Tripathi : New Delhi , 1987.
Manan,  Abdul, Penerapan  Hukum  Acara  Perdata  di  Lingkungan  Pengadilan Agama, Jakarta: Kencana, 2005.
Qaradhawi,  Yusuf, Fatwa-Fatwa  Kontemporer, terj.  As’ad  Yasin,  Jakarta:  Gema Insani, 2009, Cet. ke-6.
Qasim, Ibnu, Tausyih Ala Ibnu Qasim, Surabaya: Al-Hidayah, TT.
R.  Subekti,  dan  R  Tjitrosudibio, Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata, Jakarta: Pradnya Paramita, 2004
Rofiq, Ahmad. Hukum Islam di Indonesia , Jakarta: Rajawali Pers, 2003, Cet-6.
Syarifudin,  Amir, Hukum  Perkawinan  Islam  di  Indonesia ,  Jakarta:Media  Pesada, 2007.
Sudarto, Achmad dkk, Terjemah Shahih Bukhari Jilid VII , Semarang: CV. AsySyifa, 1993.
Sabiq, Sayyid. Fikih Sunah Jakarta: Penerbit Pena, 2006, Jilid 4.
Tihami,  H.  M.  A.  dan  Sohari  Sahrani, Fikih  Munakahat ,  Jakarta:  Rajawali  Pers,
2010, Cet. ke-2.
Tim  Redaksi  Pustaka  Yustisia, Hukum  Keluarga:  Kumpulan  Perundangan  tentang Kependudukan,  Kompilasi  Hukum  Islam,  Perkawinan,  Perceraian,  KDRT  dan Anak, Jakarta; Pustaka Yustisia, 2010, Cetakan Pertama.
UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak , Kementerian Pemberdayaan Perempuan RI dan Departemen Sosial.
http://pa-selayar.do.id/index.php/122-berita2014/464-artikel  diakses  pada  15 Oktober 2017
http://pa-surolangun.do.id/index.php/122-berita2014/464-artikel-waka- 3,diakses tanggal 13 Oktober 2017