## SISTEM PENGUPAHAN KULI PERKEBUNAN TEMBAKAU DI SUMATERA TIMUR PADA MASA KOLONIAL
Oleh: Dyna Ronauli Hutagaol Lister Eva Simangunsong

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem pengupahan yang berlaku bagi kuli pada  perkebunan  tembakau  di  Deli  Sumatera  Timur,  bentuk-bentuk  perlakuan  para penguasa  terhadap  kuli  di  Deli  Sumatera,  dan  dampak  sistem  pengupahan  terhadap kehidupan  para  kuli  perkebunan  tembakau  di  Deli  Sumatera  Timur  pada  masa Kolonial.  Untuk  memperoleh  data  yang  diperlukan  digunakan  metode  penelitian kepustakaan ( library research ). Hasil penelitian menunjukkan bahwa  Perkembangan menjadi  daya  tarik  tersendiri  bagi  pihak  lain  yang  berkeinginan  menanamkan modalnya  di  Deli.  Sistem  pengupahan  borongan  yang  diterapkan  oleh  tuan  kebun semata-mata  hanya  untuk  menguntungkan  mereka  saja.  Para  kuli  justru  sangat menderita dengan sistem ini, karena dengan upah 35 sen dalam 10 jam bekerja sangat tidak  cukup  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidup  mereka.  Lain  hal  jika  tuan  kebun melakukan pemotongan upah ketika kuli mendapat hukuman, dan biaya pengeluaran alat  yang  akan  digunakan  kuli  dalam  bekerja  yang  diterapkan  dalam  sistem  upah borongan  ini  semuanya  ditanggung  oleh  kuli.  Hal  ini  membuat  kehidupan  para  kuli menjadi semakin sulit, karena untuk kebutuhan hidupnya sehari-hari saja mereka harus bekerja keras dengan jaminan nyawa mereka sendiri yang mereka pertaruhkan.
Kata Kunci: Upah, Kuli kebun, Kolonialisme.

## I. PENDAHULUAN
Pada  masa  kolonial  Sumatera  Timur  merupakan  wilayah  di  Pulau  Sumatera yang  mengalami  eksploitasi  besar-besaran  oleh  pihak  swasta  terutama  dalam pengembangan perkebunan. Pembukaan hutan-hutan, penanaman tanaman komoditi, mengalirnya investasi dalam jumlah besar ke wilayah ini dan pencarian tenaga kerja dari  luar  negeri  untuk  mendukung  eksploitasi  perkebunan  sehingga  Sumatera  Timur berkembang pesat dan menjadi wilayah yang penting di Sumatera.
Eksploitasi  lahan  oleh  pihak onderneming atas  beberapa  wilayah  tertentu memiliki pengaruh yang berbeda pula terhadap sisi kehidupan penduduk yang berada di  luar onderneming, karena  eksploitasi  besar-besaran  yang  dilakukan  pihak onderneming mengakibatkan  berkurangnya  lahan  pertanian  penduduk.  Pembukaan perkebunan tembakau yang baru di wilayah ini melibatkan kepentingan yang bermula dari  masalah  hak  penggunaan  tanah  untuk  kepentingan  perkebunan  swasta  Belanda yang sebenarnya merupakan tanah milik rakyat dan sultan.
Pembukaan perkebunan tembakau dimungkinkan apabila sultan  memberi hak konsesi  pengusahaan  tanah  atas  kesepakatan.  Akan  tetapi  pada  kenyataannya, pembukaan perkebunan itu hanya melibatkan pengusaha perkebunan dan pihak sultan tanpa  musyawarah  dengan  para  datuk  sebagai  kepala  kampung  diwilayah  ini.  Rasa hormat dan toleransi yang dinikmati Raja-raja ini sebelumnya telah berangsur-angsur hilang, dan rakyat mulai berpikir bahwa Raja-raja ini telah mendapatkan kekuasaannya sebagai  akibat  dari Politik  Kontrak (sesungguhnya  inilah  yang  telah  memberi kekuasaan itu, bukan kecintaan dan kasih sayang rakyatnya), yang melahirkan raja-raja hartawan namun bukan pemimpin yang bijaksana .
Selain itu, penggajian/pengupahan para kuli juga menjadi permasalahan yang besar di Deli. Dalam sebulan para kuli  menerima upah sebanyak dua kali, dengan hari- hari tertentu. Dengan upah sebesar dua sampai dua setengah dolar sebulan, para kuli harus berusaha bagaimana agar upah yang mereka terima itu cukup untuk kehidupan sehari-hari.  Hal  ini  belum  termasuk  pengurangan  upah,  ketika  buruh  melakukan kesalahan  dalam  pekerjaannya,  upah  mereka  akan  dipotong.  Sistem  pengupahan  ini
menjamin  Tuan  kebun,  bahwa  para  kuli  bekerja  maksimal,  baik  dalan  intensitas maupun dalam jangka waktu bekerja. Untuk memperoleh penghasilan minimum, para kuli harus mencurahkan perhatian penuh pada tanamannya. Tidak jarang mereka harus bekerja jauh lebih lama dari sepuluh jam yang ditetapkan dalam kontrak.
Pada dasarnya, kontrak-kontrak ini disertai ancaman Peonale Sanctie (aturan hukum  bagi  kuli  yang  bekerja  di  perkebunan)  yang  dibuat  oleh  pemerintah  kolonial Belanda pada 1879 di wilayah tersebut. Bahkan selain itu banyak penindasan dilakukan oleh  pengusaha  perkebunan  tembakau  di  Deli  terhadap  para  kuli  perkebunan  (koeli kontrak).  Selain Peonale  Sanctie yang  dikeluarkan  pemerintah  Belanda  ,  untuk mengatur  para  kuli  ini  dikeluarkan  pula Koeli  Ordonatie sebagai  sarana  pengusaha untuk memaksa buruh-buruh kontrak agar tetap tinggal di perkebunan.
Kuli yang ada di perkebunan Deli Sumatera Timur memiliki kehidupan yang cukup  teratur  bahkan  bisa  dikatakan  memiliki  kehidupan  yang  monoton.  Segala kegiatan dilakukan tanpa boleh keluar dari lingkungan perkebunan yang dijaga dengan ketat. Dengan konsekuensi apabila para buruh diketahui melarikan diri maka mereka akan dicari dengan cara apapun oleh penjaga. Apabila sampai ditemukan melarikan diri maka  para  kuli  akan  dihukum  dan  diserahkan  kepada  tuan  kebun  untuk  menerima hukuman  cambuk,  dipukul  dan  ditendang.  Derita-derita  kuli  kebun  yang  berbagai ragam tidak lagi dapat dibuat catatannya, kebanyakan sudah disimpan menjadi rahasia kebun.
Maka dari hal diatas dapat dilihat bahwa tindakan yang semena-mena para tuan kebun secara sadar atau tidak dibenarkan oleh pemerintah kolonial Belanda yang ada di Deli pada saat itu. Kehidupan dan penindasan yang dialami para kuli perkebunan inilah yang membuat peneliti tertarik untuk menulis tentang “ Sistem pengupahan kuli perkebunan  Tembakau  di  Sumatera  Timur  pada  masa  kolonial  ’’  yaitu  tentang kehidupan  para  buruh  yang  disebut koeli  kontrak, dengan  segala  derita,  penindasan yang  dialami  serta  penipuan  yang  mengakibatkan  kemarahan  para  kuli  dan  potret kehidupannya.
Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang Sistem Pengupahan  Kuli  Perkebunan  Tembakau  di  Sumatera  Timur  Pada  Masa  Kolonial. Adapun yang menjadi rumusan masalahnya yaitu : 1. Bagaimana latar belakang sistem pengupahan yang diberlakukan di Sumatera Timur pada masa Kolonial, 2. Bagaimana pelaksanaan dari sistem upah yang terjadi di Sumatera Timur pada masa Kolonial, 3. Bagaimanakah  dampak  sistem  pengupahan  terhadap  kehidupan  Kuli  perkebunan. Dalam  penelitian  ini  penulis  menggunakan  metode  penelitian  kepustakaan  (library research).

## II. PEMBAHASAN

## A. Latar Belakang Sistem Pengupahan Kuli
Pada  saat  Deli  diperintah  oleh  Sultan  Mahmud  Perkasa  Alam  (1858-1872), kesultanan  Deli  telah  menandatangani  perjanjian  dengan  pemerintah  Belanda  pada tahun  1862.  Pada  saat  itu  Belanda  dibawah  pimpinan  Residen  Riau  Eliza  Netscher datang ke Deli dan membuat perjanjian Acte Van Verband . Peristiwa ini terjadi pada tanggal  22  Agustus  1862  diatas  kapal  perang  Reinier  Claassen.  Labuhan  yang merupakan ibukota Deli pada saat itu dijadikan sebagai basis kekuatan Belanda dan menempatkan ‘kontrolir’ Cats de Raet disana.
Pada tahun 1864 merupakan tahap memperkenalkan tanaman tembakau  Deli, dimana pelopornya adalah Nienhuys. Kemudian pada tahun 1869 baru dibuka kebun baru di Sunggal dan pada 1875 di Sungai Besar dan Kelumpang. Pada tahun 1868 saja sudah  memperoleh  keuntungan  yang  sangat  besar,  sehingga  berduyun-  duyun maskapai-  maskapai  asing  lainnya  menanam  tembakau  di  daerah  ini.  Pada  1866 dibuatlah perkongsian antara tuan- tuan Janssen- P.W.Clemen dan Nienhuys dengan kapital pertama $. 10.0000,-. Lalu didatangkanlah kuli- kuli Cina dan India dari Penang dan  dibentuklah Deli  Maatschappij yang  kemudian  diperkuat  dengan  tibanya  tuan Cremer yang merupakan pribadi yang terkemuka dan membuat perkebunan tembakau berkembang pesat.
Setelah  Nienhuys  menetap  tinggal  di  Deli,  ia  juga  berhasil  mendapatkan konsesi  tanah  dari  Sultan  Mahmud  Perkasa  Alamsyah  untuk  membuka  perkebunan tembakau di tanah Deli ini. Nienhuys diberi hak pemakaian lahan (konsesi) selama 20 tahun tanpa perjajian sewa. Selama 5 tahun pertama dia dibebaskan dari pembayaran pajak  dan  sesudah  itu  baru  membayar    200 gulden setahun.  Daerah  konsesi  untuk penanaman  tembakau  pertama  letaknya  di  tepi  sungai  Deli.  Lokasinya  berada  di Tanjung Sepassi seluas 4.000 bau ( 1 bau = 7,096.5 meter persegi/1 bahu = 0,74 ha) dan sejak itulah bermula sejarah perkebunan tembakau di tanah Deli.
Pada awalnya pengusaha perkebunan pertama Nienhuys, berpendapat bahwa tanah-tanah  di  Sumatera  Timur  hanya  mampu  menghasilkan  panen  tembakau  untuk satu  kali  panen  saja.  Setelah  diadakan  penelitian  pada  awal  tahun  1890,  tembakau gulung  yang  bermutu  baik  dapat  pula  dihasilkan  di  atas  lahan  kosong  yang  pernah ditumbuhi  tembakau.  Lahan  yang  pernah  digunakan  terlebih  dahulu  dikosongkan selama masa  8  (delapan) tahun  atau  12  tahun  yang  bertujuan  untuk  mengembalikan kesuburan tanah.
Tembakau yang dihasilkan dari tanah yang telah dikosongkan ternyata bermutu baik, walaupun warna daunnya lebih muda daripada tembakau yang berasal dari tanah hutan.  Pengolahan  tanaman  dilakukan  di  bawah  pengawasan  seorang  administrator dengan bantuan 4 (empat) atau 6 (enam) orang asisten. Lahan yang diolah adalah 400 petak  tembakau,  setiap  petak  berukuran  1 bau yang  akan  di  tanami  16.000  batang pohon  tembakau.  Setelah  dipanen  daun-daun  tembakau  tersebut  diserahkan  kepada pihak perusahaan. Daun-daun tembakau akan dipilah, dihitung dan dinilai oleh asisten kebun. Daun tembakau yang diolah sebagai pembungkus cerutu hanya daun tembakau yang benar-benar berkualitas baik.

## B. Langkanya Tenaga Kerja Dan Masuknya Kuli Perkebunan Ke Deli
Dengan  semakin  berkembangnya  perkebunan,  maka  pihak  pengusaha Onderneming sudah tentu membutuhkan tenaga kerja lebih banyak lagi.  Akibat dari terbentuk  dan  berkembangnya  perkebunan-perkebunan  tersebut  adalah  munculnya
masalah  kelangkaan  tenaga  kerja  kuli  yang  semakin  meningkat  di  perkebunan Sumatera  Timur.  Perkembangan  perusahaan-perusahaan  asing  di  Sumatera  Timur sangat  memerlukan  tenaga  kerja manusia.  Pembukaan  hutan  lebat,  pebuatan  saluran air,  pengelolaan  tanah  penanaman  tembakau  dan  sebagainya  sangat  memerlukan tenaga  manusia.  Sulitnya  mencari  tenaga  kerja  sudah  diketahui  sejak  semula.  Para pengusaha  perkebunan  mengetahui  penduduk  asli  tidak  bersedia  bekerja  di perkebunan,  mereka  juga  kurang  terampil  dalam  pertembakauan.  Akhirnya  mereka tergantung pada kuli yang didatangkan dari luar, berawal dari kuli Cina lalu kuli Jawa.
Pada permulaannya untuk perkebunan sangat sukar sekali diperoleh  kuli-kuli. Pada masa tuan Nienhuys, ia mengusahakan mencari kuli-kuli orang Tionghoa ketanah seberang (Penang), sebab kuli-kuli yang dipakainya ketika itu yang terdiri dari orang- orang  Batak  sangat  tidak memuaskan.  Didapati  kuli-kuli  orang  Tionghoa  dan  Voor- Indiers (ketika itu namanya orang keling). Di Pulau Pinang mereka ini pun menerima penawaran  dari  Nienhuys  dan  dijanjikan  dengan  pemberian  gaji  yang  besar,  namun setelah  mereka  sampai  di  tanah  Deli  gajinya  hanya  beberapa  ringgit  saja.  Menurut keterangan,  inilah  sebab  banyak  kuli-kuli  yang  melarikan  diri.  Mereka  kemudian membujuk tauke-tauke Cina (kuli Cina yang sudah lama tinggal di Deli) yang terlebih dahulu  diberi  uang  suap  untuk  berangkat  ke  Cina  agar  dapat  membujuk  bangsanya menjadi  ‘kuli  kontrak’  di  Deli.  Kiranya  usaha  ini  membawa  hasil,  terlihat  dari banyaknya kuli Cina yang datang ke Deli.
Untuk mengatasi masalah tenaga kerja yang semakin banyak maka pengusaha- pengusaha  perkebunan  semakin  giat  pula  mencari  tenaga  kerja.  Jadi  selain  tetap mendatangkan kuli-kuli langsung dari Cina, pengusaha-pengusaha tersebut kemudian mendatangkan kuli dari Jawa pula. Dengan alasan bahwa pekerja-pekerja dari Jawa ini rajin  dan  tahan  bekerja.  Para  pengusaha  perkebunan  tembakau  di  Sumatera  Timur sudah mengetahui bahwa para pekerja Jawa ini adalah pekerja-pekerja yang memiliki ketrampilan  dalam  bidang  pertanian  cukup  tinggi  sehingga  mereka  mudah menyesuaikan diri dengan bekerja diperkebunan.
Para makelar mencari tenaga kerja dengan cara memberikan janji-janji muluk. Mereka mengatakan hal yang sama dengan kuli Cina yang di mereka Cari di Penang, dengan  mengatakan  bahwa  di  Deli  sangat  mudah  mendapatkan  uang  dan  semuanya mendapatkan  rumah.  Selain  itu,  makanan  disana  enak-enak  dan  setiap  hari  besar diadakan permainan judi dan pegelaran wayang kulit. Namun semua hal itu tidaklah sesuai dengan kenyataan yang seperti mereka harapkan, justru sebaliknya.

## C. Pelaksanaan Sistem Pengupahan Kuli Perkebunan Tembakau
Sistem kontrak kerja mencapai bentuknya yang khusus pada perkebunan besar di  Sumatera  Timur.  Yang  dimaksud  khusus  disini  bahwa  sistem  kontrak  kerja  di perkebunan  Sumatera  Timur  melibatkan  ribuan  kuli  kontrak  dari  Jawa  dan  sangat ditupang oleh modal besar perusahaan perkebunan Eropa. Dalam pada saat itu sistem kesukuan  masyarakat  Sumatera  Timur  telah  berubah  secara  mendasar.  Para  migran Jawa  dan  keturunannya,  yang  kemudian  disebut  ‘JaDel’  (Jawa-Deli),  telah  menjadi salah satu penunjang pokok kehidupan ekonomi perkebunan besar di Sumatera Timur. Dari  hal  diatas,  tampaknya  para  petani  kecil  Jawa  yang  merupakan  cikal  bakal  kuli kontrak  dan  berkoloni  di  perkebunan  Sumatera  Timur,  merupakan  pekerja  yang mencari upah lepas, yang kemungkinan besar kehidupan ekonominya di Jawa semakin sulit.
Untuk sistem pengupahan yang terjadi di perkebunan tembakau Deli, sebagian besar  kuli  perkebunan  menerima  upah  dalam  bentuk  upah  borongan  atau  upah  per potong.  Upah  harian  dan  bulanan  pun  dasarnya  adalah  jumlah  prestasi  yang  telah ditetapkan sebelumnya dan harus diselesaikan sebelum habis waktunya. Seluruh proses budi  daya  tembakau,  seluruh  pekerjaan  orang  Cina  dalam  menyiapkan  ladang, menanam, merawat dan memanen tembakau dilaksanakan dengan cara borongan, dan uang borongan itu dibayarkan sebagai ganti upah bulanan .
Sistem kerja borongan ditambah dengan pengawasan yang keras menjadi ciri disiplin  kerja  di  perkebunan  tembakau  pada  tahap  kapitalisme  awal.  Berbagai pelanggaran yang diakibatkan oleh praktek kerja borongan segera mendapat perhatian
dari Protector Of Chinese di Malaka yang sangat berjasa dalam mengerahkan tenaga kuli cina.  Dalam sebuah laporan resmi pada 1881, Protector mengeluhkan rendahnya tingkat upah, samarnya cara menghitung upah kerja, dan tentang praktek terlarang bagi para  pengawas  di  Sumatera  Timur.  Namun,  sia-sia Protector mendesak  pemerintah kolonial Belanda agar memberlakukan upah bulanan.
Tuan kebun menyatakan upah bulanan akan kurang mendorong kuli yang baik, sementara kuli yang tak baik akan lebih terdorong lalai bekerja. Tak jarang tuan kebun juga menipu kuli dengan tidak memberikan kebebasan membelanjakan upahnya yang sudah rendah itu. Banyak perkebunan menggaji kulinya sebagian dengan uang buatan sendiri berupa kertas bon atau keping logam  yang hanya dapat dibelanjakan di toko (kedai) milik perkebunan. Menurut para tuan kebun, mereka telah mengeluarkan alat tukar karena ada kekurangan mata uang kecil di Sumatera Timur. Satu dollar terdiri atas  100 kupang atau 1000 duit, dan keduanya itu disebut duit.
Uang  dolar  buatan  tuan  kebun  tersebut  merupakan  salah  satu  tipu  muslihat untuk  mendapatkan  dolar  dan  mata  uang  yang  diperlukan.  Selain  itu,  hal  tersebut dilakukan oleh tuan kebun untuk tetap menjaga agar uang yang dimiliki oleh kuli hanya beredar di dalam perkebunan. Jika seorang kuli bekerja di perkebunan Bindjai digaji dengan  uang  Kebon  Bindjai  maka  uangnya  itu  tidak  dapat  dibelanjakannya  ke perkebunan Serdang atau di kota Medan. Benar-benar menindas, orang punya uang tapi tidak bisa dibelanjakan di tempat lain.
Sistem ini sangat merugikan kuli tentunya, karena pemimpin perusahaan masih memotong  jumlah  keseluruhan  terakhir  untuk  menutupi  beberapa  pengeluarannya. Pertama-tama  adalah  biaya  membersihkan  lahan  dan  lain-lain  kegiatan  untuk menyiapkan ladang tembakau. Ditaksir nilainya lima sampai sepuluh dolar. Lalu, kuli harus  membiayai  sendiri  alat  yang  digunakannya  dan  penggantian  alat-alat  tersebut. Sampai-sampai,  papan  berita  diruang  tidur  dan  buku  kecil  untuk  mencatat  upah  dan uang muka para kuli harus dibayar oleh kuli itu sendiri.
Dengan sistem borongan itu pemimpin perusahaan hendak memberi gambaran palsu seolah-olah ia mempekerjakan petani tembakau dengan tanggungan dan resiko
sendiri dan dibantu dengan tenaga tambahan yang belum berpengalaman, juga barang dengan  keperluan  lain.  Akibat  dari  berbagai  pemotongan  itu,  pendapatan  bersih seorang kuli ladang dalam satu masa tanam (kira-kira delapan bulan) tak mungkin lebih dari 75 dolar. Karena pekerjaan dibangsal peragian sesudah masa ladang juga dibayar rendah,  maka  kuli  yang  paling  berpengalaman  pun  pada  sekitar  pertukaran  abad  ini rata-rata hanya dapat menerima tak lebih dari 100 dolar/tahun.
Menurut  saya,  cara  kerja  ini  menyebabkan  konflik  diantara  sesama  kuli  jadi lebih terasa. Menurut tuan kebun, diperkenalkannya secara berangsur-angsur cara petik yang lain, yaitu cara petik tiap lembar daun akan mendatangkan kenaikan upah yang tidak sedikit. Pemotongan upah adalah praktek sehari-hari, karena kuli tidak muncul atau  terlambat  muncul  ditempat  kerja,  juga  karena  malas,  tidak  cakap  atau  bentuk- bentuk kelalaian lainnya dalam melaksanakan tugas.
Segera  sesudah  berdirinya  organisasi Deli  Planters  Vereeniging  (DPV) ,  para anggota  sepakat  membayar  maksimum  delapan  dolar  untuk  setiap  pohon  tembakau. Perkebunan yang ketika itu sudah membayar lebih dari delapan dolar( sembilan dolar untuk  tembakau  kualitas  terbaik  adalah  biasa  waktu  itu)  mendapat  perintah  untuk mengakhiri pelenggaran  yang pada akhirnya akan mendatangkan akibat yang  sangat tidak menyenangkan. Langkah itu dimaksudkan untuk mencegah naiknya upah apabila tenaga kerja sedang langka, dan siasat itu sangat berhasil. Dalam beberapa dasawarsa berikutnya  jumlah  cadangan  kuli  tertinggal  dari  jumlah  permintaan  yang  terus meningkat. Waktu itu premi yang dibayarkan kepada perantara memang naik, tetapi harga tenaga kerja tidak naik.
Tergantung pada kualitasnya, sampai awal abad ke-20, harga tetap tidak lebih dari delapan dolar. Lebih dari itu, kebanyakan perkebunan justru menimpakan resiko penanaman tembakau kepada kuli ladang. Mereka melakukan pembayaran bukan atas tiap pohon tembakau yang ditanam, melainkan atas tiap pohon yang dipanen. Cuaca buruk, tanah yang kurang menguntungkan, dan berbagai keadaan lain yang tak daapat diubah  oleh  penanam  dapat  mengakibatkan  naik  turunnya  penghasilan  kuli.  Hal  ini dibuktikan dengan krisis tembakau gulung Deli yang berpautan dengan krisis ekonomi
kapitalisme  pada  1890  dan  memaksa  dikeluarkannya  tarif Mc.Kinley. Aturan  itu diberlakukan kepada berbagai jenis tembakau dengan tarif sebesar 35 hingga 37 sen setiap  pon,  tergantung  kualitasnya.  Meningkatnya  bea  impor  mengakibatkan pengusaha-pengusaha  tembakau  Amerika  hanya  membeli  sekitar  60.000  bal  pada musim semi.
Meskipun  dalam  musim-musim  lainnya  juga  ditawarkan,  namun  pengusaha- pengusaha  AS  membatalkan  tembakau  yang  telah  dipesan.  Titik  puncak  panen tembakau  terjadi  pada  1891,  ketika  persediaan  panen  tembakau  bertambah  25  %. Akibat krisis tembakau yang berlangsung pada 1891-1907 hampir 300 perkebunan di Sumatera Timur ditutup  .
Kuli hanya mendapat upah sebanyak 35 sen dalam sehari atau f 10,50 dalam sebulan dan dari ini upah harus dipotong lagi f 2, untuk bayar persekot atau uang muka ketika kuli bekerja dan menandatangtani kontrak. Belum lagi untuk makan  para kuli dan istri yang menghabiskan berkisar  14 gantang beras dalam sebulan saja.

## D. Bentuk-Bentuk Perlakuan Penguasa Terhadap Kuli Perkebunan Di Deli 1. Penipuan Terhadap Para Kuli
Cara  untuk mendapatkan  kuli-kuli  Cina  (Tionghoa)  di  Penang  yang  semakin lama semakin naik jumlahnya adalah melalui perantara makelar (broker). Broker ini mengambil kuli Cina dari Semenanjung Tanah Melayu ini tidak melalui seleksi atau penyaringan,  namun  dengan  cara  melakukan  penipuan.  Mereka  membujuk  calon pekerja  itu  dengan  menjanjikan  hal  yang  begitu  muluk-muluk,  agar  mereka  lebih tertarik untuk bekerja di tanah Deli.
Akibat penipuan yang dilakukan oleh para broker ini, pengusaha perkebunan mulai  merasakan  kekurangan  pekerja-pekerja  yang  baik.  Dan  hal  ini  juga  dirasakan oleh para pengusaha pertambangan Timah di Semenanjung Tanah Melayu. Sehingga pemerintah Inggris mengadakan sebuah biro untuk melindungi orang-orang Cina dari penipuan untuk dipekerjakan di Deli pada tahun 1876, yang dikepalai oleh pegawai- pegawai yang diberi pangkat Protectors of Chinese .
Sekalipun  kuli  Cina  rajin  dan  terampil,  namun  biaya  perekrutan  mereka semakin banyak memakan biaya meski dengan ikatan kontrak. Oleh karena bea imigran baru  itu  membuat  kuli  Cina  menjadi  sangat  mahal,  pengusaha  perkebunan  kuli  dari Jawa.  Hal  ini  disebabkan  karena  kuli  dari  Jawa  biayanya  jauh  lebih  murah  dan  cara kerjanya  yang  sangat  ulet  dan  rajin.  Dengan  demikian  maksud  pemerintah  tercapai untuk  membuka  lapangan  kerja  bagi  orang  Jawa  yang  tidak  memiliki  tanah  . Pemerintah  Hindia-Belanda  memang  sengaja  membuat  peraturan  yang  menetapkan adanya bea imigran kepada setiap kuli yang didatangkan dari Cina. Dengan tujuan agar para pengusaha perkebunan Deli Sumatera Timur mengambil kuli dari pulau Jawa. Hal ini  dilakukan  dengan  maksud  agar  dapat  mengurangi  kepadatan  penduduk  di  pulau Jawa dan membuka lapangan pekerjaan bagi penduduk pulau Jawa yang tidak memiliki tanah.

## 2. Hukuman dan Kekerasan di Deli
Bentuk hukuman yang paling lazim adalah pemotongan upah atau penambahan kerja,  yaitu  untuk  kuli  yang  tidak  memperlihatkan  cukup  semangat  kerja,  tidak menjalankan perintah atau dianggap tidak tunduk. Dalam memberikan hukuman, para manejer bertindak sesuai dengan pendapat sendiri. Sebagai  hukuman tambahan, kuli yang  melarikan  diri  diwajibkan  menanggung  semua  biaya  yang  telah  digunakan perkebunan untuk melacak dan membawanya kembali. Dengan bertambahnya utang, imobilitas  kuli  kontrak  pun  bertambah  pula.  Soalnya,  para  kuli  beranggapan  bahwa mereka  baru  boleh  meninggalkan  perkebunan  apabila  mereka  sudah tak mempunyai utang lagi. Walaupun masa kontrak lebih panjang dari yang sudah disetujui.
Tetapi karena upah yang begitu rendah, pekerjaan begitu berat, dan kehidupan begitu  sulit  maka  manfaat  ketentuan  denda  sebagai  sanksi  pun  hanya  terbatas kegunaannya.  Lagi  pula,  sebagian  besar  sanksi  bertentangan  dengan  ketentuan ordonansi kuli bahwa  yang berhak menghukum adalah pemerintah. Sudah semenjak diberlakukannya Peonale Sanctie para tuan kebun menuntut hak menahan sendiri kuli
yang  diduga  melanggar  peraturan  diperkebunan  sebelum  ada  kemungkinan mengirimkan mereka ke pengadilan.
Sesungguhnya  apabila  orang  Belanda  setia  pada landasan  hukumnya  sendiri, tidaklah akan ada “ Peonale Sanctie” dalam perjanjian kerja. Sudah menjadi ketentuan pembuat  undang-undang  kolonial  untuk  Hindia  Belanda  di  tahun  1879  bahwa  tidak boleh ada hukuman pidana bagi pribumi yang tidak memenuhi janji kerja. Namun entah dimana letaknya jalan pikiran Belanda menjadi berobah begitu saja untuk malangkahi ketentuan  dasar  ini.  Padahal  lahirnya  pun  sudah  lama  ditarik  kebebasan  tuan-tuan kebun  di  Deli  untuk  menjadi  hakin  sendiri  dikebunnya  dalam  tujuan  menciptakan adanya  “Rule  of  Law”  di  kebun  Sumatera  Timur.  Hal  ini  terjadi  diakibatkan  oleh adanya Peonale Sanctie yang lahir karena adanya kebijaksanaan Agrarische Wet tahun 1870 yang berimplikasi pada ketersediaan lahan perkebunan yang sangat besar. Untuk menjamin perusahaan ini mendapat kuli yang tetap dapat melakukan pekerjaan, maka didalam  pasal  2  no.  26 Algement  Politie  Strafeglementvoor  Inlanders atau  disingkat APSI dapat memberikan satu-satunya jaminan kepada kaum kuli, supaya kaum pekerja setia menuruti bunyi kontrak .
Menurut  saya  pejabat  pada  masa  itu  telah  bekerja  sama  untuk  melegalkan hukum kekerasan dalam APSI sehingga apa yang dilakukan tuan kebun kepada para kuli  menjadi  legal  ataupun  sah  untuk  diterapkan.  Sehingga  kuli  tidak  mampu  untuk menentang  ataupun  menolak  perlakuan  kasar  para  tuan  kebun.  Kalau  kuli  sampai menentang,  maka  hukuman  yang  diterima  akan  jauh  lebih  parah  dan  kejam  berupa hukuman fisik seperti pemukulan, pencambukan, pengurangan jatah makan, bahkan di kenakan denda sesuai dengan peraturan yang berlaku. Baik dengan denda uang ataupun denda  wajib  kerja.  Setelah  mengalami  hukuman,  para  pekerja  tetap  menjalankan pekerjaannya sebagaimana mestinya.
Pelanggaran-pelanggaran ringan diselesaikan oleh pengadilan kepolisian. Pada 1877, sebelum berlakunya Ordonansi kuli Residan Sumatera Timur sudah mengadakan persidangan  khusus  setiap  bulan  untuk  menghukum  kuli  kontrak  yang  melakukan pelanggaran atas dasar pengaduan para tuan kebun. Lagi pula jika diminta, para tuan
kebun sering menghukum kuli yang keras kepala yang tidak memperhatikan ketentuan perusahaan. Bahkan untuk membuat patuh, para kuli pernah diketahui bahwa upah kuli ditahan,  tidak  diberi.  Mengenai  kesempatan  kuli  boleh  menyampaikan  keluhan  atau pengaduannya kepada penguasa yang berwenang, biasanya tidak akan diijinkan oleh tuan kebun .
Maka dari hal diatas, tindakan yang semena-mena para tuan kebun secara sadar atau tidak dibenarkan oleh pemerintah kolonial Belanda yang ada di Deli pada saat itu. Hal  ini  dapat  dilihat  dari  tindakan  pemerintah  yang  mendiamkan  pengaduan- pengaduan dari para kuli yang menerima ketidakadilan dan penindasan yang dilakukan oleh  para  tuan  kebun.  Disamping  itu  maraknya  sogok  menyogok  yang  terjadi dikalangan birokrasi pemerintahan maupun di pengadilan. Bahkan tindakan yang lagi terjadi  di  jajaran  birokrasi,  yang  melindungi  tuan  kebun  agar  tidak  terlibat  menjadi tersangka  dalam  kasus  yang  dilaporkan  oleh  kuli  yang  akan  memberatkan  pihak birokrasi dalam kepemimpinannya. Demikianlah buruknya birokrasi pemerintahan dan pengadilan yang terjadi pada saat itu di Deli.
Pada  waktu  para  pembuka  perkebunan  mulai  membuka  perkebunan  di  Deli, yaitu  dimulai  sejak  jaman  Nienhuys  semakin  tambah  parah  saja,  main  tendang  dan pukul  yang  dilakukan  dengan  sesuka  hati.  Bahkan  pada  masa  itu  terkenal  istilah ‘perantaian’ bagi kuli yang memberontak, yaitu diborgol dengan bandul besi berat di kaki.  Hal  inilah  yang  membuat  semakin  suramnya  kehidupan  para  kuli  yang  hidup diperkebunan  Deli  pada  masa  itu.  Menjelang  berakhirnya  masa  kontrak,  pemimpin perusahaan  menekan  kuli  kontrak  untuk  memperpanjang  kontrak  dengan  menolak memberikan  surat  pemberhentian.  Kuli  yang  menolak  dicambuk  dan  tidak  diberi makan sampai akhirnya menyerah.
Dengan  senjata  kekuasaan  itulah  mereka  dapat  mencengkeram  kuli  kontrak hingga disiplin pribadi dan ketertiban umum tanpa kesulitan dapat saling menunjang. Kuli yang melanggar kontrak dibawa sebagai tawanan dan diserahkan kepada pejabat pemerintah,  dan  sesudah  menjalani  hukuman  mereka  dikawal  pulang  kembali  ke perkebunan.

## E. Dampak Sistem Pengupahan Dalam Kehidupan Kuli Perkebunan
Segala  kegiatan  hanya  dilakukan  tanpa  boleh  keluar  dari  lingkungan perkebunan yang dijaga sangat ketat. Kuli akan menerima akibatnya apabila mereka diketahui melarikan diri maka mereka akan dicari bagaimana pun caranya oleh penjaga perkebunan. Dan apabila mereka sampai ditemukan, para kuli yang melarikan diri ini akan menerima hukuman berupa pukulan dan tendangan yang kasar dari para penjaga.
Selanjutnya  mereka  akan  diserahkan  kepada  tuan  kebun  untuk  menerima kembali  hukuman  sesuai  dengan  ketentuan  yang  diberikan  tuan  kebun.  Biasanya hukuman  yang  akan  mereka  terima  dari  tuan  kebun  tentu  lebih  kejam,  tidak  hanya dipukul atau ditendang namun mereka akan menerima hukuman cambuk sesuai dengan kebijakan tuan kebun.
Cara lain yang digunakan adalah mendorong kuli yang habis kontraknya pada masa lumbung untuk menggunakan uang lebih banyak dari yang mereka peroleh pada bulan-bulan  sebelumnya.  Dalam  masa  ini  pelacur  diijinkan  masuk  dalam  kawasan perkebunan, perjudian diberi peluang  yang luas dan pemadatan pun digalakkan. Hal seperti ini lumrah terjadi di perkebunan untuk mengikat para kuli tetap tinggal dan terus bekerja  di  perkebunan.  Karena  memang,  majikan  dengan  sengaja  mengijinkan terjadinya  perjudian,  perdagangan  candu,  dan  pelacuranagar  disatu  sisi  para  kuli mendapat hiburan dan merasa betah tinggal di lingkungan perkebunan. Namun disisi lain  majikan  membuat  hal  itu  agar  para  kuli  menghabiskan  uangnya  dan  kemudian berhutang kembali kepada majikan.
Pada  waktu  majikan  memberikan  pinjaman  kepada  kuli,  maka  pinjaman (hutang) inilah yang nantinya akan mengikat para kuli untuk menandatangani kembali kontrak  kerja  dengan  majikan  untuk  dapat  melunasi  pinjamannya(hutang)  kepada majikan (tuan kebun). Dan akhirnya tercapailah tujuan yang sesungguhnya dari tuan kebun  yang  menginginkan  para  kuli  untuk  tetap  tinggal  dan  bekerja  di  perkebunan. Untuk  pemukiman  yang  biasanya  ditempati  oleh  para  kuli  amat  tidak  layak  untuk
ditempati oleh manusia. Seperti dalam satu pemukiman (barak) biasa dihuni oleh 50 kuli, berdesak-desakan dan berpikiran tentang pemukiman yang layak bagi para kuli.
Sementara tingkat kesadaran akan pentingnya kesehatan amatlah sangat kurang dari para kuli. Dikarenakan dalam beberapa barak hanya memiliki satu buah jamban ( sekarang kita sebut toilet ). Tanpa disertai sumber air/mata air yang memadai untuk tempat para kuli melakukan MCK (Mandi,Cuci, Kakus) sehingga banyak dari para kuli menderita penyakit  yang beraneka ragam seperti penyakit kulit, radang tenggorokan dan  paru-paru  dan  bahkan  penyakit  kelamin.  Penyakit  ini  biasanya  disebabkan kurangnya  menjaga  kebersihan,  untuk  penyakit  lebih  disebabkan  kepada  seringnya para kuli, baik laki-laki maupun perempuan dalam berganti pasangan.
Dari  hal  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  pengeluaran  para  kuli  sebenarnya lebih besar ke potongan-potongan wajib dan kepuasan pribadi dalam mencari hiburan untuk  menghilangkan  rasa  bosan  dan  tertekan  yang  dialami  para  kuli  dilingkungan perkebunan.  Sehingga  pada  akhirnya,  para  kuli  yang  seharusnya  bisa  memenuhi kebutuhan  hidupnya  bahkan  menabung,  malah  merasa  kekurangan  bahkan  sampai berhutang.    Dan  hutang  inilah  yang  kemudian  menyebabkan  para  kuli  harus menandatangani kembali kontrak kerja dengan pihak perkebunan.

## III. PENUTUP
sistem upah di perkebunan dilakukan dengan sistem borongan, terutama untuk para pekerja ladang. Sistem ini diterapkan tuan kebun hanya untuk kepentingan mereka semata, karena hal ini hanya menguntungkan pihak penguasa pada masa itu. Sistem borongan ini, para kuli perkebunan bekerja dengan waktu yang ditentukan dan dengan hasil  yang  ditentukan  oleh  tuan  kebun  dalam  proses  pengerjaannya.  Pekerja  ladang bertugas sebagai penanam tembakau. Jumlah dan mutu produksi tembakau tergantung kepada pekerjaan mereka. Sistem yang diterapkan di perkebunan ini sangat merugikan para kuli, karena jika dilihat dari lamanya bekerja hingga 10 jam dalam sehari upah yang mereka terima tidak sebanding dengan jam kerja yang mereka terima. Belum lagi
pemotongan-pemotongan  lainnya  yang  membuat  kuli  harus  berhutang  kepada  Tuan Kebun.
Seluruh  proses  budi  daya  tembakau  dalam  sistem  borongan  ini  dilaksanakan oleh pekerja Cina, Jawa dan India (Sering disebut orang keling) mulai dari merawat, memanen  sampai  mengolah  daun  tembakau  yang  sudah  dipetik  (mengeringkan, meragi,  dan  menyortir).  Semua  pekerjaan  itu  dibayar  dengan  sistem  borongan. Penerimaan  upah  yang  rendah  menyebabkan  keadaan  sosial  ekonomi  para  pekerja sangat terpuruk.
Perilaku  Tuan  Kebun  yang  amat  sangat  tidak  manusiawi  seperti  penipuan, pemukulan,  penghinaan  dan  cara-cara  yang  tidak  sewajarnya  diterima  oleh  seorang manusia  yang  diterima  oleh  kuli  secara  berkelanjutan  pada  akhirnya  menimbulkan perasaan tertekan dan tersiksa di hati para kuli. Penindasan yang terjadi terus menerus terhadap  para  kuli  sulit  untuk  diberantas.  Bahkan  cenderung  lebih  meningkat,  sebab tuan  kebun  berpikir  kalaupun  menghukum  kuli  secara  berlebihan  hingga  bahkan menyiksa kuli yang mengakibatkan mereka dituduh melakukan pelanggaran terhadap hukum, mereka bisa selamat tanpa harus diadili oleh pengadilan.
Sehingga  kehidupan  kuli  pada  masa  itu  sangatlah  sulit.  Terkadang  kuli  juga sangat bodoh, mereka mau saja membawa hasil bekerja mereka ke meja perjudian dan bermain pelacuran, tak jarang mereka juga menghabiskan uangnya dengan menonton wayang,  akibatnya  mereka  harus  menandatangani  kontrak  kerja  lagi.  Namun  hal  ini juga dilakukan karena hidup kuli yang sangat membosankan. Sehingga pada akhirnya, para  kuli  yang  seharusnya  bisa  memenuhi  kebutuhan  hidupnya  bahkan  menabung, malah  merasa  kekurangan  bahkan  sampai  berhutang.    Dan  hutang  inilah  yang kemudian menyebabkan para kuli harus menandatangani kembali kontrak kerja dengan pihak perkebunan. Dengan bertambahnya utang, imobilitas kuli kontrak pun bertambah pula.  Soalnya,  para  kuli  beranggapan  bahwa  mereka  baru  boleh  meninggalkan perkebunan apabila mereka sudah tak mempunyai utang lagi. Walaupun masa kontrak lebih panjang dari yang sudah disetujui.

## REFERENSI
Amirin, M. Tatang. (1996). Pokok-Pokok Teori Sistem. PT RajaGrafindo Persada: Jakarta Breman, Jan. (1997). Menjinakkan Sang Kuli ; Politik Kolonial Tuan Kebun dan Kuli di Sumatera Timur Pada Awal Abad ke-20. Pustaka Utama Grafiti: Jakarta Daliman, A. (2012). Metode Penelitian Sejarah. Ombak: Yogyakarta. Fakultas  Ilmu  Sosial  Universitas  Negeri  Medan.  (2013). Buku  Pedoman  Penulisan Skripsi dan Proposal Penelitian Mahasiswa Program Studi Pendidikan Sejarah . FIS UNIMED
Hasibuan,  S.  P.  Malayu.  (2013). Manajemen  Sumber  Daya  Manusia .  Bumi  Aksara: Jakarta
H.M, Tengku. (1978) . Lintasan Sejarah;Peradaban dan Budaya Penduduk Melayu- Pesisir Deli Sumatera Timur, 1612-1950. Proyek Penerbitan Buku Bacaan dan Sastra Indonesia dan Daerah: Jakarta
Kartodirdjo,Sartono,  dan  Joko  Suryo.  (1991). Sejarah  Perkebunan  di  Indonesia; Kajian Sosial Ekonomi . Aditya Media : Yogyakarta Lukman, Sinar. (2006). Bangun dan Runtuhnya Kerajaan Melayu di Sumatera Timur. Yayasan Kesultanan Serdang : Medan
Pelzer.  J.  Karl.  (1977). Toean  Kebun  dan  Petani;Politik  Kolonial  dan  Perjuangan Agraria di Sumatera Timur 1863-1947. Sinar Harapan: -- Rachmad,  Abdul.  (1995). Hukum  Perburuhan  di  Indonesia. Raja  Grafindo  Persada: Jakarta
Reid,  Anthony.  (1987)  . Perjuangan  Rakyat;Revolusi  dan  Hancurnya  Kerajaan  di Sumatera. Pustaka Sinar Harapan: Jakarta Said,  Mohammad.  (1997). Koeli  Kontrak  Tempoe  Doloe;Dengan  Derita  dan kemarahannya . Percetakan Waspada :Medan Simanjuntak,  B.  A.  (2004). Sistem  Perpindahan  Penguasaan  Sawah  Pada Masyarakat Toba. Medan: Lembaga Kebudayaan Indonesia. Sjamsuddin, Helius. (2012). Metodologi Sejarah. Ombak: Yogyakarta Sugiyono.  (2010). Metode  Penelitian  Kuantitatif  Kualitatif  Dan  R  &  D. Alfabeta: Bandung.
Winardi. (1989). Pengantar Tentang Teori Sistem dan Analisis Sistem. Mandar Maju: Bandung.