PRANATA HUK UM
Vol.2, No.1, Februari 2019
Implikasi Dissenting Opinion Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat
Muhamad Rusdi Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram Ndalem Mangkubumen KT III/237 Yogyakarta 55132, Indonesia rusdi.rs@gmail.com
Abstract
This study examines the dissenting opinion in Decision Number 138/PUU-VII/2009, at the time of the  material  test.  So  that  the  difference  of  opinion  has  implications  for  two  things,  namely;  first, providing  freedom  for  every  judge  to  explore,  follow,  and  understand  the  legal  values  and  sense  of justice that lives in society. Secondly, it becomes an evaluation material and study for the community to  map  judges'  decisions  which  are  based  on  procedural  justice  and  substantive  justice.  The Constitutional Court's dissenting judge's opinion on its development affected the level of public legal awareness, so that with the dissenting opinion paradigm the public thought about the independence of judges  could  bring  quality  decisions.  This  study  uses  the  interpretive  paradigm  with  descriptive qualitative methods. The source of this research is the decision of the Constitutional Court (Decision Number  138/PUU-VII/2009)  which  is  correlated  with  the  legislation  governing  the  Constitutional Court dissenting opinion judge. The problem analysis in this study uses a legal political approach and two theories, namely the authority theory and teleology theory.
Keywords: Constitutional Court, Dissenting Opinion, Legal Awareness
Abstrak
Penelitian  ini  mengkaji  mengenai  dissenting  opinion  dalam  Putusan  Nomor  138/PUU-VII/2009,  pada saat  uji  materi  .  Sehingga  perbedaan  pendapat  tersebut  berimplikasi  terhadap  dua  hal,  yaitu;  pertama, memberikan  keleluasaan  bagi  setiap  hakim  untuk  menggali,  mengikuti,  dan  memahami  nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.Kedua, menjadi bahan evaluasi dan kajian bagi masyarakat  untuk  memetakan  putusan-putusan  hakim  yang  memang  didasarkan  terhadap  keadilan prosedural  dan  keadilan  substantif.Dissenting  opinion  hakim  Mahkamah  Konstitusi  dalam perkembangannya  berpengaruh  terhadap  tingkat  kesadaran  hukum  masyarakat,  sehingga  dengan adanya  dissenting  opinion  paradigma  berpikir  masyarakat  tentang  independensi  hakim  dapat memunculkan  putusan  yang  berkualitas.Penelitian  ini  menggunakan  paradigma  interpretatif  dengan metode kualitatif deskriptif.Sumber dari penelitian ini adalah putusan Mahkamah Konstitusi (Putusan Nomor138/PUU-VII/2009)  yang  dikorelasikan  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang mengatur  mengenai  dissenting  opinion  hakim  Mahkamah  Konstitusi.Analisis  permasalahan  dalam penelitian ini menggunakan pendekatan politik hukum dan dua teori, yaitu teori kewenangan dan teori teleologi.
Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, Dissenting Opinion, Kesadaran Hukum

## A. Pendahuluan
Suatu  negara  yang  menyatakan  dirinya  sebagai  negara  hukum  (termasuk Indonesia sebagaimana Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945), akan melahirkan beberapa konsekwensi yang tidak dapat dihindari diantaranya; pertama; adanya penegakan hukum, kedua; perlunya jaminan
Vol.2, No.1, Februari 2019
mengenai  independensi  lembaga  penegak  hukum,  Ketiga;  kualitas  produk perundang-undangan  harus  baik.  Ketiga  hal  tersebut  merupakan  komponen penting  dalam  membangun  negara  hukum,  yang  didasarkan  atas  cita-cita  bangsa (rechtsidee).
Lembaga penegak hukum sebagaimana dimaksud adalah lembaga peradilan yang  merdeka  untuk  menyelenggarakan  peradilan  guna  menegakkan  hukum  dan keadilan. 1 Diantara peradilan yang masuk dalam lingkungan kekuasaan kehakiman adalah  Mahkamah  Konstitusi  (MK)  yang  berwenang  mengadili  pada  tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar,  memutus  pembubaran  partai  politik,  dan  memutus  perselisihan  tentang hasil pemilihan umum. 2
Secara  gramatikal,  kewenangan  Mahkamah  dalam  menguji  undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar tertuang dengan jelas telah diatur dalam Undang- Undang Dasar NRI Tahun 1945. Dengan demikian, Mahkamah tidak mempunyai kewenangan  menguji  dan  memutus  diluar  ketentuan  Pasal  24C  UUD  1945 (termasuk  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-undang  atau  Perppu).  Pada tahun  2009  Mahkamah  telah  menerima  uji  materi  Pasal  33A  dan  Pasal  33B Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  No.  24  Tahun  2009  tentang Perubahan  Atas  Undang-undang  Nomor  30  Tahun  2002  tentang  Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimohonkan oleh Saor Siagian, SH., dkk.  Permohonan  tersebut  dalam  pertimbangan  Mahkamah  tidak  berkaitan dengan legal standing pemohon sehingga, permohonan tidak dapat diterima.
Walaupun  permohonan  tidak  dapat  diterima  oleh  Mahkamah  Konstitusi, namun terjadi  dissenting opinion (pendapat berbeda)  dari  Hakim Muhammad  Alim. Dissenting opinion  Hakim Mahkamah Konstitusi telah dijamin dalam Pasal 45 Ayat (1)  UU  No.  24  Tahun  2003  tentang  Mahkamah  Konstitusi,  bahwa  pendapat anggota  Majlis  Hakim  yang  berbeda  dimuat  dalam  putusan.  Diaturnya  dissenting opinion  dalam  undang-undang  merupakan  bentuk  penegasan  dari  independensi
1 Pasal 24 Ayat (1)Undang-Undang Dasar 1945
2 Pasal 24C Ayat (1)
Vol.2, No.1, Februari 2019
hakim  yang  tidak  dapat  di  intervensi  meskipun  oleh  internal  peradilan,  hal  ini melengkapi  kebebasan  pilihan  hakim  untuk  mengatur  organisasi,  personalia, administrasi,  dan  keuangan  sesuai  dengan  prinsip  pemerintahan  yang  baik  dan bersih. 3
Dissenting  opinion  tidak  hanya  mengenai  independensi  Hakim  yang  nantinya berimplikasi  terhadap  kualitas  putusan  para  hakim,  namun  dalam  perkembannya juga  mendorong  tingkat  kesadaran  hukum  masyarakat  di  Indonesia.  Untuk menjawab permasalahan yang akan diteliti, Pendekatan yang dipilih adalah politik hukum dengan menggunakan dua teori yaitu, teori kewenangan dan teori teleologi. Pendekatan dan teori yang menjadi dasar untuk mengetahui sejauh mana Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009.

## B. Telaah Konsep
Pengertian  Implikasi  dalam  penelitian  ini  adalah  suatu  dampak  dari  adanya dissenting  opinion  atau  Perbedaan  pendapat  dalam  Putusan  Nomor  138/PUU- VII/2009,  yang  mempengaruhi  tingkat  kesadaran  hukum  masyarakat.  Sedangkan pengertian dissenting opinion secara normatif telah diatur salah satunya melalui Pasal 45  ayat  (10)  UU  No.  24  Tahun  2003  tentang  Mahkamah  Konstitusi,  yang menyebutkan:” dalam hal putusan tidak tercapai mufakat bulat, pendapat anggota Majelis  Hakim  yang  berbeda  dimuat  dalam  putusan”.  Dissenting  opinionmenurut Jimly  Asshiddiqie,  adalah  pendapat  yang  berbeda  secara  substantif  sehingga menghasilkan amar yang berbeda. 4
Yang  dimaksud  dengan  Hakim  Mahkamah  Konstitusi  adalah  yang sebagaimana  yang  dimaksud  dalam  Pasal  24C  UUD  1945,  yaitu  hakim  disuatu lembaga  bernama  Mahkamah  Konstitusi.  Sedangkan  yang  dimaksud  dengan kesadaran  hukum  dalam  penelitian  ini,  adalah  suatu  kesadaran  masyarakat  yang muncul setelah adanya Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009.
Berdasarkan  latar  belakang  masalah  tersebut,  dapat  disimpulkan  rumusan masalah  sebagai  berikut.Pertama;  Apa  yang  menyebabkandissenting  opiniondalam
3 Pasal 12 UU No. 23 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
4 Jimly  Asshiddiqie.2006.”Hukum  Pengujian  Undang-undang”.Penerbit  Sekjen  dan Kepaniteraan MK RI.Jakarta.Cetakan Kedua.hlm.289
PRANATA HUK
Vol.2, No.1, Februari 2019
Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009?, kedua; Mengapa Dissenting
Opinionberpengaruh  terhadap  kesadaran  hukum  masyarakat?,  ketiga;  Bagaimana penegakan  hukum  setelah  adanyaDissenting  Opiniondalam  Putusan  Nomor 138/PUU-VII/2009?

## C. Metode Penelitian
Jenis  penelitian  yang  digunakan  disini  bersifat  deskriptif  yang  bertujuan untuk  memperoleh  suatu  gambaran  secara  normatif  mengenai  suatu  penegakan hukum yang didasarkan  atas Pasal 24C  ayat (1) UUD 1945, mengenai wewenang Mahkamah Konstitusi dalam memutus uji materi undang-undang terhadap UUD 1945. Dalam uji materi tersebut menimbulkan dua peristiwa yakni adanya dissenting opinion  dan  consenting  opinion  dari  dua  hakim  yang  berbeda  (Putusan  Mahkamah Konstitusi  Nomor  138/PUU-VII/2009).  Adanya  perbedaan  pandangan  tersebut tentu  berimplikasi  terhadap  tingkat  kesadaran  hukum  masyarakat  di  Indonesia karena, penegak hukum berpotensi mengacu terhadap adanya dissenting opinion yang muncul dari salah satu hakim sehingga, dua pandangan hakim yang berbeda dapat membingungkan  para  penegak  hukum  dan  masyarakat  karena  sama-sama mempunyai kekuatan hukum.
Perundang-undangan  (Statutory  Approach)  dan  pendekatan  kasus  (The  Case Approach).  Pendekatan  perundangan-undangan  ialah  pendekatan  yang  dilakukan dengan  menelaah  undang-undang.Hasil  analisis  data  kemudian  disimpulkan sehingga  menghasilkan  gambaran  secara  jelas  dan  memperoleh  jawaban  dari permasalahan yang dirumuskan.
Adapun  logika  penarikan  kesimpulan  dalam  penelitian  ini  menggunakan teknik  analisis  norma  yang  dihubungkan  dengan  putusan  hakim  Mahkamah Konstitusi (Nomor 138/PUU-VII/2009) dengan logika deduktif. Logika deduktif atau  pengolahan  bahan  hukum  dengan  cara  deduktif  yaitu  menjelaskan  bahwa suatu  hal  yang  bersifat  umum  kemudian  ditarik  menjadi  kesimpulan  yang  lebih khusus. 5
5 Maria SW. Sumardjono, 2014, Metodologi Penelitian Ilmu Hukum, Gadjah Mada Press, Yogyakarta, hlm. 16-25.
PRANATA HUK UM
Vol.2, No.1, Februari 2019

## D. Pembahasan
Kekuasaan kehakimanyang berlaku pada suatu Negara hukum, merupakan salah  satu  badan  yang  sangat  menentukan  isi  dari  kaidah-kaidah  hukum  positif dalam kongkritisasinya oleh hakim pada putusan-putusannya di depan Pengadilan. Dengan  ungkapan  lain  bahwa,  sebaik  apapun  peraturan  hukum  yang  diciptakan yang  bertujuan  untuk  menjamin  keselamatan  masyarakat  menuju  kesejahteraan rakyat,  maka  peraturan  tersebut  tidak  ada  artinya  apabila  tidak  ada  kekuasaan kehakiman  yang  dapat  mengisi  kekuatan  norma  tersebut.  Disinilah  salah  satu fungsi  dari  bada  peradilan  yang  menjadi  tempat  untuk  menjadi  keadilan  bagi masyarakat  atau  menyelesaikan  persoalan-persoalan  mengenai  hak  dan kewajibannya menurut hukum. 6
Pasal  24  ayat  (1)  Undang-Undang  Dasar  1945  menyebutkan  bahwa kekuasaan kehakiman mempunyai kekuasaan yang merdeka yang bertujuan untuk menegakkan  hukum  dan  keadilan.Mahkamah  Konstitusi  sebagai  salah  satu lembaga  peradilan  yang  mempunyai  kekuasaan  kehakiman  sebagaimana  disebut dalam  Pasal  24C  ayat  (1)  Undang-Undang  Dasar  1945,  mempunyai  wewenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang salah satu kewenangannya adalah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.
Kemerdekaan  hakim  Mahkamah  Konstitusi  untuk  memutuskan  suatu permohonan  diatur  dalam  Pasal  45,46,47,48,  dan  49  Undang-undang  Nomor  24 tahun  2003  tentang  Mahkamah  Konstitusi.  Kemerdekaan  dalam  memutus  suatu permohonan  tidak  hanya  mempunyai  kemerdekaan  yang  sifatnya  eksternal  (tidak terpengaruh dari pihak-pihak diluar pengadilan) namun dalam internal pengadilan, ketika  para  hakim  dalam  bermusyawarah  untuk  memutuskan  suatu  permohonan dapat berbeda pendapat. Perbedaan pendapat dalam memutus suatu permohonan terdapat  dalam  Pasal  45  Undang-undang  Nomor  24  tahun  2003  tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana disebutkan:
6 I  Gede  Yusa  (Editor).2011.”Demokrasi  HAM,  &  Konstitusi:  Perspektif  Negara-Bangsa untuk  Menghadirkan  Keadilan”.  Kado  untuk  Sang  Guru  Prof.  Dr.  I  Dewa  Gede  Atmadja.Setara Press.Malang.hlm.80
PRANATA HUK
Vol.2, No.1, Februari 2019
1. Dalam  hal  musyawarah  sidang  pleno  Hakim  Konstitusi  (sebagaimana dimaksud ayat (4)) tidak dapat menghasilkan putusan, musyawarah ditunda sampai musyawarah sidang pleno Hakim Konstitusi berikutnya (ayat (6)).
2. Dalam hal  musyawarah sidang pleno setelah  diusahakan dengan sungguh- sungguh  tidak  dapat dicapai  mufakat  bulat,  putusan  diambil  dengan  suara terbanyak (ayat (7)).
3. Dalam  hal  musyawarah  sidang  pleno  hakim  kontitusi  sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak dapat diambil dengan suara terbanyak, suara terakhir ketua sidang pleno hakim konstitusi menentukan (ayat (8)).
4. Dalam  hal  putusan  tidak  tercapai  mufakat  bulat  sebagaimana  dimaksud pada  ayat (7) dan ayat (8), pendapat anggota  Majelis Hakim yang berbeda dimuat dalam putusan (ayat (10)).
Pasal  tersebut  memberikan  keleluasaan  terhadap  hakim  Mahkamah Konstitusi  yang  mempunyai  perbedaan  pendapat  dalam  memutus  suatu  perkara sehingga,  masing-masing  hakim  dapat  memberikan  pertimbangan-pertimbangan tanpa  terikat  dengan  siapapun  dan  kepada  apapun  (keculai  terhadap  keadilan). Kebebasan  hakim  Mahkamah  Konstitusi  dalam  memutuskan  suatu  permohonan dibuktikan  ketika  mengeluarkan  Putusan  salah  satunya  adalah  Putusan  Nomor 138/PUU-VII/2009  pada  8  Februari  tahun  2010,  putusan  tersebut  adalah pengujian  Mahkamah  Konstitusi  terhadap  Peraturan  Pemerintah  Pengganti Undang-undang  Nomor  4  tahun  2009  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 7
Dalam  pengujian  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang Nomor  4  tahun  2009,  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  (Nomor  138/PUU- VII/2009)  alasan  berbeda  dari  Hakim  Mahfud  MD  dan  pendapat  berbeda  dari Hakim  Muhamad  Alim.  Menurut  Jimly  Asshiddiqie,  hakim  Mahfud  MD  yang berbeda  pendapat  namun  menyetujui  disebut  dengan  consenting  opinion  atau concurrent  opinion,  sedangkan  pendapat  hakim  Muhammad  Alim  disebut  dengan dissenting opinion. 8
7 Achmad  Edi  Subiyanto.2014.”Yurisprudensi  Hukum  Acara  dalam  Putusan  Mahkamah Konstitusi”.(Penyunting).Setara Press.Malang.hlm.40
8 Jimly Asshiddiqie.2006.”Hukum Acara...,Op.,Cit.hlm.289-290
Vol.2, No.1, Februari 2019
Dasar hukum mengenai perbedaan pendapat Hakim Mahkamah Konstitusi diatur  dalam  Pasal  45  UU  No.  24  tahun  2003  Tentang  Mahkamah  Konstitusi, Pasal tersebut menyebutkan:
a. Dalam  hal  musyawarah  sidang  pleno  setelah  diusahakan  dengan  sungguh- sungguh  tidak  dapat  dicapai  mufakat  bulat,  putusan  diambil  dengan  suara terbanyak (Ayat (7)).
b. Dalam  hal  musyawarah  sidang  pleno  hakim  konstitusi  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (7)  tidak  dapat  diambil  suara  dengan  suara  terbanyak, suara terakhir ketua sidang pleno hakim konstitusi menentukan (Ayat (8)).
c. Dalam hal putusan tidak tercapai mufakat bulat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8), pendapat anggota Majelis Hakim yang berbeda dimuat dalam putusan (Ayat (10)).
Perbedaan  pendapat  diantara  hakim  semata-mata  karena  perbedaan pandangan  dalam  menerapkan  hukum  melalui  kewenangan  yang  diberikan terhadap  Mahkamah Konstitusi. Menurut Radbruch (1946), putusan hakim  yang ideal  adalah  apabila  mengandung  unsur-unsur  Gerechtigkeit  (keadilan), Zweckmassigkeit  (kemanfaatan),  dan  Rechtssicherheit  (kepastian  hukum)  secara proporsional. 9 Menurut  Prof.  Kusumadi  Pudjosewojo,  keputusan  hakim  dapat dibagi  menjadi  3  (tiga)  yaitu;  Pertama,  pertimbangan-pertimbangan  tentang kenyataan-kenyataan  yang  didapati  oleh  hakim  setelah  memeriksa  perkara.Kedua, pertimbangan-pertimbangan tentang hukum dalam perkara yang ditemukan  oleh hakim,  harus  berdasarkan  kenyataan-kenyataan  atau  fakta-fakta  yang  ditemukan oleh hakim.Ketiga, keputusannya atau diktum.
Keputusan hakim harus adil serta harus bermanfaat bagi yang bersangkutan maupun  bagi  masyarakat,  dan  terjamin  kepastian  hukum  bagi  yang  berperkara atau pemohon (masyarakat).Pada praktiknya, tidak mungkin untuk menghadirkan ketiga  unsur  Idee  des  Rechts  itu  secara  proporsional  dalam  suatu  putusan.Sering terjadi  ketegangan  atau  konflik  antara  ketiga  unsur  (Gerechtigkeit,  Zweckmassigkeit, dan rechtssicherheit), ketegangan tersebut adalah sebuah tuntutan bagi hakim untuk
9 Sudikno Mertokusumo.2011.”Teori Hukum”.Universitas Atma Jaya.Yogyakarta.hlm.23
PRANATA HUK
Vol.2, No.1, Februari 2019
menemukan  sebuah  seni  agar  tidak  terjadi  ketegangan. 10 Kepastian  hukum merupakan  perlindungan  yustisiabel  (warga  masyarakat  yang  mendapatkan hukuman)  dari  tindakan  yang  sewenang-wenang,  dengan  kepastian  hukum masyarakat  akan  lebih  tertib  karena  adanya  kejelasan  dalam  kedudukan  hak  dan kewajibannya  menurut  hukum  dan  tujuannya  adalah  tercapainya  ketertiban masyarakat. 11
Dalam  Putusan  Nomor  138/PUU-VII/2009,  perbedaan  argumentasi dari dua hakim (Mahfud MD dan Muhammad Alim) adalah sebagai berikut;
1. Hakim  Mahkamah  Konstitusi  Mahfud  MD  berpendapat  bahwa,  Dalam kaitan  antara  perkembangan  ketatanegaraan  dan  pengujian  Peraturan Pemerintah  Pengganti  Undang-undang  ini  saya  melihat  perlunya  penafsiran atas  isi  Undang-Undang  Dasar  1945  tidak  hanya  bertumpu  pada  original intent, tafsir historis, dan tafsir gramatik melainkan harus menekankan pada penafsiran sosiologis dan teleologis. Diantara alasan tersebut adalah:
a. Kalau  Perpu tidak dapat diuji oleh Mahkamah maka sangat mungkin suatu saat ada Perpu yang dikeluarkan tetapi DPR tidak membahasnya dengan  cepat  dan  mengulur-ulur  waktu  dengan  berbagai  alasan, padahal  Perpu  tersebut  mengandung  hal-hal  yang  bertentangan dengan konstitusi.
b. Ada ketidak pastian waktu, sampai berapa lama atau kapan Perpu yang tidak  mendapat  persetujuan  DPR  harus  diganti  dengan  Undang- Undang Pencabutan atau Undang-Undang Pengganti.
2. Hakim Mahkamah Konstitusi Hakim Muhammad Alim mempunyai 7 (tujuh) alasan sebagai dasar argumentasinya,  sehingga tetap pada pendiriannya yaitu Mahkamah  Konstitusi  tidak  berwenang  mengadili  permohonan  a  quo.
Diantara alasannya adalah;
a. Pasal  24C  ayat  (1)  Undang-Undang  Dasar  1945,  Pasal  10  ayat  (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
10 Ibid. 11 A. Mukthie Fadjar.2008.”Sang Penggembala, Perjalanan Hidup  dan Pemikiran Hukum A.  Mukthie  Fadjar  (Hakim  Konstitusi  Periode  2003-2008)”.Penerbit  Sekretariat  Jenderal  dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.Jakarta.hlm.270
Vol.2, No.1, Februari 2019
Konstitusi,  Pasal  12  ayat  (1)  huruf  a  Undang-Undang  Nomor  4 Tahun  2004  tentang  Kekuasaan  Kehakiman  hanya  menyebut, “Menguji undang-undang terhadap UUD”.
b. Pasal 20 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu kewenangan membentuk undang-undang, begitu pula Pasal 22A tentang kewenangan membuat Perpu,  sudah  lebih  dahulu  ada,  karena  waktu  mengubah  Pasal  20 UUD  1945  dilakukan  pada  Perubahan  Pertama  (1999)  dan  khusus ayat (5) pada Perubahan Kedua (2000); Pasal 22 UUD 1945 tidak ada perubahan,  sedangkan  Pasal  24C  ayat  (1)  dilakukan  pada  Perubahan Ketiga  (2001),  tetapi  hanya  menyebut,  “Menguji  undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar;”
Perbedaan  pendapat  dua  hakim  (Mahfud  MD  dan  Muhammad  Alim) disebabkan  dalam  Undang-Undang  Dasar  1945  tidak  disebutkan  bahwa, Mahkamah Konstitusi dapat menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang. Dengan begitu, Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pengujian tidak sesuai  dengan  ketentuan  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Dasar  1945. Menurut  Roland  Dworkin,  Mahkamah  Konstitusi  telah  menerapkan  judicial discretion.  Dengan  judicial  discretion,  positive  legislature  bukan  berarti  Mahkamah Konstitusi  memiliki  kewenangan  legislature  sebagaimana  lembaga  legislatif membuat Undang-undang. 12

## Implikasi Dissenting Opinion Hakim Mahkamah Konstitusi
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  dalam  perkembangannya  menurut  Martitah telah mengalami pergeseran fungsi yaitu dari negative legislature (hanya memutuskan) ke positive  legislature  (keputusan  yang  sifatnya  mengatur),  putusan  tersebut  biasanya didasarkan  pada  3  (tiga)  pertimbangan  yaitu;  (1).Untuk  menciptakan  keadilan  dan kemanfaatan  masyarakat,  (2).  Adanya  situasi  yang  mendesak,  dan  (3).  Mengisi rechtvacuum,  yaitu  untuk  menghindari  chaos  atau  kekacauan  hukum  dalam masyarakat. 13
12 Martitah.2013.”Mahkamah Konstitusi dari Negative legislature ke Positive Legislature”.Konstitusi Press.Jakarta.hlm.175 13 Ibid.hlm.170
Vol.2, No.1, Februari 2019
Namun  dengan  adanya  dissenting  opinion  dari  Hakim  Mahkamah  Konstitusi Muhammad  Alim  yang  menggunakan  pertimbangan  yuridis-normatif,  mempunyai perberbedaan  kesimpulan  dengan  Hakim  Mahkamah  Konstitusi  Mahfud  MD  yang menggunakan pertimbangan original intent, tafsir historis, dan tafsir gramatik, namun juga pertimbangan sosiologis, serta teleologis.
Dilihat  dari  dasar  argumentasi  dari  hakim  Muhammad  Alim,  jika  dilihat melalui  doktrin  positivisme  hukum  maka,  dapat  disimpulkan  bahwa  argumentasi tersebut merupakan doktrin dari positivisme hukum sehingga satu-satunya dasar yang menjadi  acuan  adalah  norma  yang  berlaku  di  Indonesia  (UUD  1945  amandemen keempat).  Berbeda  dengan  hakim  Mahfud  MD  yang  argumentasinya  didasarkan terhadap  tafsir    diantaranya  tafsir  teleologis  dan  sosiologis,  yang  lebih mengedepankan  keadilan  tanpa  harus  terikat  dengan  norma.  Karena  menurutnya, norma  dibuat  bertujuan  untuk  membangun  keadilan  dan  jika  keadilan  terkendala karena  adanya  nomr  maka,  norma  tersebut  harus  diabaikan  demi  keadilan  yang berkembang di masyarakat.
Perbedaan  pandangan  inilah  yang  menyebabkan  munculnyaDissenting  Opinion dan  Consenting  Opinionsehinggga,  dengan  adanya  dua  hal  tersebut  (Dissenting  Opinion dan  Consenting  Opinion) masyarakat  dapat  mengkaji  perbedaan  pandangan  dua  hakim tersebut.
Implikasi Dissenting Opinion terhadap Penegakan Hukum
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  yang  dalam  putusannya  mengenyampingkan ketentuan  dalam  Undang-undang  tidak  hanya  terjadi  ketika  mengeluarkan  Putusan Nomor  138/PUU-VII/2009,  namun  telah  dilakukan  sejak  tahun  2003  melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 004/PUU-I/2003 ketika Mahkmah Konstusi melakukan  pengujian  terhadap  salah  satu  Pasal  dalam  pengujian  Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Pengujian Mahkamah Konstitusi yang  mengenyampingkan  ketentuan  dalam  Undang-undang  misalnya  ketika mengenyampingkan  Pasal  50  Undang-Undang  Nomor  24  tahun  2003  tentang Mahkamah  Konstitusi  dalam  Pengujian  Pasal  7  ayat  (1)  huruf  g  Undang-undang Nomor  14  Tahun  1985  tentang  Mahkamah  Agung.  Dengan  mengenyampingkan Pasal 50 yang menyebutkan bahwa, Undang-undang yang dapat di mohonkan adalah
Vol.2, No.1, Februari 2019
Undang-undang  setelah  perubahan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  tahun  1945  maka,  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  telah  keluar  dari  yang ditentukan.  Menurut  Jimly  Asshiddiqie,  ada  3  (tiga)  alasan  dalam  memutuskan pengujian yang kemudian mengenyampingkan Pasal 50 yaitu; 14
1. Perkara  tersebut  telah  diregistrasi  di  MA  sebelum  Pasal  50  Nomor  24  tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi berlaku;
2. Mengenyampingkan  bukan  berarti  meniadakan  pasal  tersebut,  dan  Mahkamah Konstitusi  mengadili  berdasarkan  Undang-undang  Dasar  bukan  dengan berdasarkan Undang-undang;
3. Berkenaan  dengan  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  2  Tahun  2002  yang menentukan  tenggang  waktu  90  (sembilan  puluh)  hari  dimaksudkan  terhadap undang-undang  yang  diundangkan  setelah  Perubahan  Undang-Undang  Dasar 1945.
Sedangkan dissenting opinion yang muncul dari hakim Muhammad Alim hanya menggunakan alasan yuridis normatif semata, dapat berimplikasi terhadap penegakan hukum  yang  hanya  didasarkan  terhadap  pertimbangan  undang-undang  semata sehingga  hanya  menciptakan  keadilan  prosedural  namun  bukan  keadilan substantif.Menurut A. Mukthie Fadjar dalam memutus suatu perkara, peradilan atau hakim seharusnya memang tidak hanya mempertimbangkan kepastian hukum semata, namun  keadilan  adalah  tujuan  utama  baik  keadilan  substasial  maupun  keadilan prosedural. 15
Dalam memutus suatu permohonan, hakim menggunakan metode penafsiran agar  dapat  menemukan  maksud  dalam  Undang-undang  sehingga  dapat  membuat putusan  yang  adil  bagi  pemohon  (masyarakat).  Menurut  Bagir  Manan  dan  Kuntana Magnar,  metode  penafsiran  mempunyai  empat  macam,  diantaranya  adalah  metode penafsiran  otentik  atau  penafsiran  resmi.  Penafsiran  otentik  atau  penafsiran  resmi adalah  penafsiran  yang  dibuat  oleh  pembentuk  undang-undang.  penafsiran  resmi mempunyai  dua  bentuk  yaitu,  yang  terdapat  dalam  batang  tubuh  dan  yang  terdapat
14 Jimly  Asshiddiqie.2008.”Menegakkan  Tiang  Konstitusi  Memoar  Lima  Tahun Kepemimpinan  Prof.  Dr.  Jimly  Asshiddiqie,  S.H.  di  Mahkamah  Konstitusi  (2003-2008)”.Penerbit Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.Jakarta.hlm.165-166
15 A. Mukthie Fadjar.2008.”Sang Penggembala...,Op.,Cit.hlm.270
Vol.2, No.1, Februari 2019
diluar  batang  tubuh.  Dalam  melakukan  penafsiran  terhadap  Undang-undang,  hakim tidak harus mengikuti penafsiran yang dibuat oleh pembentuk undang-undang. 16
Sedangkan  menurut  Wayne  LaFavre  dalam  Sorjono  Soekanto,  dalam penegakan  hukum  para  penegak  hukum  lebih  tertuju  terhadap  diskresi.  Yang dimaksud  dengan  diskresi  adalah  menyangkut  pengambilan  keputusan  yang  tidak selalu  terikat  dengan  hukum,  namun  penilaian  pribadi  berperan  penting  dalam penegakan hukum. Diskresi dianggap penting oleh LaFavre disebabkan beberapa hal yaitu: 17
1. Undang-undang tidak dapat mengatur semua perilaku manusia;
2. Undang-undang tidak dapat menyesuaikan dengan perkembangan- perkembangan  masyarakat  sehingga,  Undang-undang  dapat  menimbulkan ketidakpastian hukum;
3. Dalam penerapan perundang-undangan, materi  dapat menjadi  kendala sehingga perundang-perundangan tidak dapat terpublikasi dengan maksimal; dan
4. Harus  ada  kasus-kasus  tertentu  yang  ditangani  dengan  cara  khusus  (misalnya kasus yang berkaitan dengan kebutuhan individu).
Dengan  mengacu  terhadap  pertimbangan-pertimbangan  berbagai  aspek (sosiologis,  teleologis  dan  lain-lain)  maka,  penegakan  hukum  yang  bertujuan  untuk membangun stabilitas kehidupan masyarakat harus dilakukan dengan cepat serta tidak terkendala  dengan  Undang-undang  itu  sendiri.    Menurut  Utrecht,  walaupun  suatu ketetapan  (putusan)  bertentangan  dengan  suatu  undang-undang,  belum  tentu  yang demikian  disebut  bertentangan  dengan  tujuan  atau  maksud  pembentuk  undang- undang  (automatisch).  Hukum  yang  tercantum  dalam  undang-undang  menurutnya, sebetulnya  sistim  materiil  dari  hukum,  akan  tetapi  undang-undang  tersebut melanjutkan perkembangannya setelah penetapannya dalam undang-undang tersebut. Oleh  sebab  itu,  dikemudian  hari  dapat  terjadi  hal  yang  dimaksud  oleh  pembuat
16 Bagir  Manandan  Kuntana  Magnar.1997.”Beberapa  Masalah  Hukum  Tata  Negara Indonesia”.Penerbit Alumni.Edisi Revisi.Bandung.hlm.68
17 Sorjono  Soekanto.2002.”Faktor-faktor  yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum”.PT RajaGrafindo Persada.hlm.15
Vol.2, No.1, Februari 2019
undang-undang berlainan sekali dengan tujuan (sosial) yang baru dari undang-undang (perbedaan ini dapat dibuktikan dengan penafsiran. 18
Implikasi Dissenting  Opinion  terhadap  Independensi  Hakim  Mahkamah Konstitusi
Adanya  Dissenting  Opiniontidak  hanya  berdampak  terhadap  sistem  penegakan hukum  namun,  memberikan  ruang  kebebasan  terhadap  hakim  untuk  menggali  dan menerapkan keadilan hukum bagi  masyarakat  sebagaimana telah diatur dalam UUD 1945,  UU  No.  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman,  UU  No.  24  Tahun 2003  tentang  Mahkamah  Konstitusi  serta  undang-undang  yang  berkaitan  dengan kekuasaan kehakiman.
Adanya  Dissenting  Opinionmerupakan  salah  satu  indikator  bahwa  dalam memutuskan  suatu  perkara,  pada  tataran  internal  hakim  (sesama  hakim) menunjukkan  tidak  adanya  saling  intervensi.  Hal  ini  sesuai  dengan  Pasal  3  Ayat  (1),
(2), dan (3) UU No. 48 Tahun 2009;
1. Dalam  menjalankan  tugas  dan  fungsinya,  hakim  dan  hakim  konstitusi  wajib menjaga kemandirian peradilan.
2. Segala  campur  tangan  dalam  urusan  peradilan  oleh  pihak  lain  diluar  kekuasaan kehakiman  dilarang,  kecuali  dalam  hal-hal  sebagaimana  dimaksud  dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Setiap  orang  yang  dengan  sengaja  melanggar  ketentuan  sebagaimana  dimaksud ayat (2) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Uraian mengenai kemerdekaan hakim diatas (Pasal 3 Ayat (1), (2), dan (3) UU No.  48  Tahun  2009)  menunjukkan  bahwa,  kemerdekaan  hakim  perlu  mendapatkan legalitas  dalam  undang-undang  agar  dalam  memutus  suatu  perkara,  hakim  tidak diintervensi  dan  mempengaruhi  keputusannya.  Bentuk  intervensi  yang  kemudian mempengaruhi  hakim  dalam  memutus  perkara,  maka  akan  berpengaruh  terhadap pertimbangan hakim yang bisa saja keluar dari konteks keadilan. Dalam Pasal 2 UU No. 24 Tahun 2003, disebutkan;
18 E.  Utrecht.1986.”Pengantar  Hukum  Administrasi  Negara  Indonesia”.Pustaka  Tinta Mas.Surabaya.hlm.155
Vol.2, No.1, Februari 2019
Mahkamah  Kontitusi  merupakan  salah  satu  lembaga  negara  yang  melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
Kemerdekaan  hakim  ketika  melakukan  pengujian  terhadap  Perpu  No.  4 Tahun  2009,  terlihat  jelas  dengan  adanya  Dissenting  Opiniondan  Consenting  Opinion sebagaimana dijelaskan sebelumnya.

## Dari Negative Legislature ke Positive Legislature
Concurring opinion menurut Ibnu Sina Chandranegara,oleh salah satu hakim yang juga  Ketua  MK  yakni  Mahfud  MD.  Pada  substansinya  setuju  bahwa  Mahkamah Konstitusi  tidaklah  mempunyai  kewenangan  untuk  menguji  Perppu,  namun dikarenakan  menurutnya  konstitusi  bukanlah  suatu  produk  hukum  yang  mati, melainkan  sebagai  suatu  the  living  constitusion,  maka  ia  mempertimbangkan  beberapa hal  sebelum  menyatakan  kesetujuannya  bahwa  MK  dapat  menguji  Perppu  dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No.138/PUU/2009, sebagai berikut; 19 pertama,Perppu yang  dimohonkan  pengujiandalam  perkara  a  quo  baru  dibahasoleh  DPR  setelah melampaui masasidang pertama sejak Perppu inidikeluarkan. Seperti diketahui bahwa Perppua  quo  diundangkan  pada  tanggal  22September  2009,  sedangkan  masasidang DPR  berikutnya  (DPR  baru,hasil  Pemilu  2009)  adalah  tanggal1  Oktober  sampai dengan  tanggal4  Desember  2009,  tetapi  Perppu  aquo  tidak  dibahas  pada  masa sidangpertama  tersebut.  Kalau  Perpputidak  dapat  diuji  oleh  Mahkamahmaka  sangat mungkin  suatu  saat  adaPerppu  yang  dikeluarkan  tetapi  DPRtidak  membahasnya dengan cepatdan mengulur-ulur waktu denganberbagai alasan, padahal Perpputersebut mengandung hal-hal yangbertentangan dengan konstitusi.Oleh sebab itu  menjadi  beralasan,demi  konstitusi,  Perpu  harus  dapatdiuji  konstitusionalitasnya olehMahkamah  Konstitusi  agar  segeraada  kepastian  dapat  atau  tidak  dapatterus berlakunya sebuah Perppu.
Kedua,  Timbul  juga  polemik  tentang  adanyaPerppu  yang  dipersoalkan keabsahanhukumnya  karena  tidak  nyatanyatadisetujui  dan  tidak  nyatanyataditolak oleh  DPR.  Dalamkasus  ini  DPR  hanya  meminta  agarPemerintah  segera
19 Ibnu  Sina  Chandranegara.“Pengujian  Perppu  Terkait  Sengketa  Kewenangan Konstitusional  Antar  Lembaga  Negara:  Kajian  Atas  Putusan  MK  Nomor  138/PUU-VII/2009”. Dalam Jurnal Yudisial.Vol. 5 No. 1, April 2012.hlm.9-19
Vol.2, No.1, Februari 2019
mengajukanRUU  baru  sebagai  pengganti  Perppu.Masalah  mendasar  dalam  kasusini adalah  bagaimana  kedudukanhukum  sebuah  Perppu  yang  tidakdisetujui  tetapi  tidak ditolak  secaranyata  tersebut.  Secara  gramatik,  jikamemperhatikan  bunyi  Pasal  22 UUD1945,  sebuah  Perppu  yang  tidaksecara  tegas  mendapat  persetujuandari  DPR ”mestinya”  tidak  dapatdijadikan  Undang-Undang  atau  tidakdapat  diteruskan pemberlakuannyasebagai  Perppu,  tetapi  secara  politisada  fakta  yang  berkembang sekarangini bahwa ”kesemestian” tersebutmasih dipersoalkan, sehingga sebuahPerppu yang tidak disetujui oleh DPR(meski tidak ditolak secara nyata)masih terus diberlakukan sampaidipersoalkan keabsahan hukumnyakarena dikaitkan dengan satu kasus.Dalam keadaan ini menjadi wajarjika Mahkamah diberi kewenanganuntuk melakukan pengujian terhadapPerppu.
Ketiga,  Terkait  dengan  tidak  disetujuinyasebuah  Perppu  oleh  DPR  ada jugapertanyaan,  sampai  berapa  lama  ataukapan  sebuah  Perppu  yang  tidakmendapat persetujuan  DPR  harusdiganti  dengan  Undang-UndangPencabutan  atau  Undang- UndangPengganti.  Karena  tidak  ada  kejelasanbatas  atau  titik  waktu  maka dalampengalaman sekarang ini ada Perppuyang tidak mendapat persetujuanDPR.
Keempat,  Dapat  terjadi  suatu  saat  Perppudibuat  secara  sepihak  oleh Presidentetapi  secara  politik  DPR  tidak  dapatbersidang  untuk  membahasnya karenasituasi  tertentu,  baik  karena  keadaanyang  sedang  tidak  normal  maupunkarena sengaja  dihambat  dengankekuatan  politik  tertentu  agar  DPRtidak  dapat  bersidang. Bahkan dapatjuga dalam keadaan seperti itu adaPerppu yang melumpuhkan lembaga- lembaganegara  tertentu  secarasepihak  dengan  alasan  kegentinganyang  memaksa sehingga  ada  Perppuyang  terus  dipaksakan  berlakunyasementara  persidangan- persidanganDPR tidak dapat diselenggarakan.Dengan memerhatikan kemungkinanitu menjadi  wajar apabila  Mahkamahdiberi kewenangan untuk melakukanpengujian atas Perppu.
Manunggal K. Wardayamengatakan bahwa, penafsiran MK terhadap uji materi Perppu  tidak  hanya  masalah  kontestasi  penafsiran  diantara  hakim  konstitusi  belaka yang  merupakan  “business  as  usual”  bagi  MK  sebagai  lembaga  peradilan,  namun  juga mengenai  perubahan  UUD  1945.  Dengan  menyatakan  kewenangannya  untuk memeriksa,  mengadili,  dan  memutus  Perppu,  sesungguhnya  MK  telah  melakukan perubahan  pada  UUD  1945.  mengadili,  dan  memutus  Perppu,  sesungguhnya  MK
Vol.2, No.1, Februari 2019
telah  melakukan  perubahan  pada  UUD  1945.  MK  tidak  mengubah  rumusan  Pasal dalam  UUD  1945  yang  mengatur  mengenai  kewenangan  MK  (dan  memang  MK bukan  lembaga  yang  berwenang  melakukan  perubahan  UUD  sebagaimana  telah ditentukan dalam Pasal 3 ayat (1) UUD 1945), namun sebagai the sole interpreter of the constitution  MK  telah  memberi  tafsir  UUD  yang  pada  esensinya  memperluas kewenangan MK dalam memeriksa peraturan perundangan dan oleh karenanya dapat dikatakan merubah UUD 1945.  Sebelum  dikeluarkan putusan  tersebut, kewenangan MK  dalam  menguji  peraturan  perundangan  terbatas  pada  peraturan  perundangan berupa  UU,  kewenangan  mana  selaras  secara  tekstual  dengan  UUD  1945  hasil perubahan.Akan  tetapi  setelah  putusan  tersebut  dikeluarkan,  kewenangan konstitusional tersebut menjadi luas yakni termasuk dalam menguji Perpu. 20
Implikasi dari adanya dissenting opinion berdampak terhadap pemahaman hukum masyarakat,  sehingga  dengan  adanya  pemahaman  hukum  masyarakat  dapat mempengaruhi perilaku hukum masyarakat. Dengan pemahaman hukum masyarakat, perilaku masyarakat akan mengikuti hukum yang ada sehingga akan berpengaruh pula terhadap penegakan hukum di Indonesia.
Adanya perubahan perilaku hukum masyarakat yang semakin tertib maka, juga berimplikasi  terhadap  penegakan  hukum.  Bahkan  jika  penegak  hukum  tidak melakukan  penegakan  sebagaimana  mestinya,  maka  masyarakat  akan  mendorong penegak  hukum  agar  dapat  melakukan  penegakan  hukum  sebagaimana  yang  telah ditentukan dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia.

## E. Kesimpulan
Dengan  uraian  mengenai  pengujian  pengujian  Peraturan  Pemerintah Pengganti  Undang-undang  No.  4  Tahun  2009  tentang  Perubahan  atas  Undang- undang  Nomor  30  Tahun  2002  tentang  Komisi  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi,  yang  dilakukan  oleh  Mahkamah  Konstitusi  pada  Tahun  2009  yang kemudian  diputus  pada  8  Februari  2010dan  memunculkan  Dissenting  Opiniondari Hakim Muhammad Alim dan Consenting Opinion dari Hakim Mahfud MD. Munculnya
20 Manunggal  K.  Wardaya.”Perubahan  Konstitusi  Melalui  Putusan  Mahkamah  Konstitusi: Telaah Atas Putusan Nomor 138/Puu-Vii/2009”. Dalam Jurnal Konstitusi. Vol. 7 Nomor 2, April 2010.hlm.39-40
Vol.2, No.1, Februari 2019
dua  hal  tersebut  (Dissenting  Opiniondan  Consenting  Opinion)  setidaknya  berimplikasi terhadap  dua  hal  yaitu;  pertama,  memberikan  keleluasaan  bagi  setiap  hakim  untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam  masyarakat. 21 Kedua,  menjadi  bahan  evaluasi  dan kajian  bagi  masyarakat  untuk mematangkan  putusan-putusan  hakim  yang  memang  didasarkan  terhadap  keadilan keadilan substantif.
Putusan  Nomor  138/PUU-VII/2009  menunjukkan  bahwa,  perkembangan putusan  Mahkamah  Konstitusi  tidak  hanya  berkisar  pada  Negative  Legislature (memutus) namun, telah berkembang kearah Positive Legislature (mengatur). Sehingga, perkembangan  putusan  Mahkamah  Konstitusi  berimplikasi  terhadap  penegakan hukum,  untuk  memutuskan  suatu  perkara  tidak  hanya  bertumpu  pada  adanya  teks undang-undang  namun,  pertimbangan-pertimbangan  lain  yang  melalui  penafsiran perundang-undangan sangat dibutuhkan.

## DAFTAR PUSTAKA
Asshiddiqie,  Jimly.2006.”Hukum  Acara  Pengujian  Undang-undang”Penerbit  Konstitusi Press.Jakarta
_______________.2008.  Menegakkan  tiang  konstitusi:  memoar  lima  tahun kepemimpinan  Prof.  Dr.  Jimly  Asshiddiqie,  S.H.  di  Mahkamah  Konstitusi,
2003-2008. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan, Mahkamah Konstitusi.Jakarta _______________.2008.”Menegakkan Tiang Konstitusi Memoar Lima Tahun Kepemimpinan  Prof.  Dr.  Jimly  Asshiddiqie,  S.H.  di  Mahkamah  Konstitusi  (2003- 2008)”.Penerbit Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah
Konstitusi.Jakarta
Atmadja,  I  Dewa  Gede.2013.”Filsafat  Hukun:  Dimensi  Tematis  dan  Historis”.Setara Press.Malang
Chandranegara,  Ibnu  Sina.“Pengujian  Perppu  Terkait  Sengketa  Kewenangan  Konstitusional Antar  Lembaga  Negara:  Kajian  Atas  Putusan  MK  Nomor  138/PUU-VII/2009”.
Dalam Jurnal Yudisial.Vol. 5 No. 1, April 2012
Fadjar, A. Mukthie.2008.”Sang Penggembala, Perjalanan Hidup dan Pemikiran Hukum A.
Mukthie  Fadjar  (Hakim  Konstitusi  Periode  2003-2008)”.Penerbit  Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.Jakarta
21 Pasal 5 Ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009
Vol.2, No.1, Februari 2019
Hadjon, Philipus M, dkk.2008.”Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia”,Gadjah Mada University Press.Yogyakarta Kamus Besar Bahasa Indonesia.1993.
Magnar,  Bagir  Manandan  Kuntana.1997.”Beberapa  Masalah  Hukum  Tata  Negara Indonesia”.Penerbit Alumni.Edisi Revisi.Bandung
Mamudji, Soerjono Soekanto dan Sri .2006.” Penelitian Hukum Normatif”. Jakarta: Raja
Grafindo Persada Martitah.2013.”Mahkamah Konstitusi dari Negative legislature ke Positive Legislature”.Konstitusi Press.Jakarta
Marzuki,  Peter  Mahmud.2014.“Penelitian  Hukum.  Edisi  Revisi”.  Kencana  Prenada Media Group. Jakarta
Matutu,  Mustamin  DG..dkk,  2004.”Mandat,  Delegasi,  Attribusi  Dan  Implementasinya  Di Indonesia”.UII Press.Yogyakarta
MD,  Moh.  Mahfud.2011.”Politik  Hukum  di  Indonesia”.  PT.  RajaGrafindo
Persada.Jakarta Mertokusumo, Sudikno.2008.”Mengenal Hukum: Suatu Pengantar”.Penerbit Liberty.Yogyakarta.Cetakan Keempat Mertokusumo, Sudikno.2008.”Mengenal Hukum: Suatu Pengantar”.Penerbit Liberty.Yogyakarta.Cetakan Keempat ______________________.2011.”Teori Hukum”.Universitas Atma Jaya.Yogyakarta Naskah  Komprehensif  Perubahan  UUD  1945.”Latar  Belakang,  Proses,  dan  Hasil Pembahasan 1999-2002”.Buku VI Kekuasaan Kehakiman.2010 Raharjo, Satjipto.2006.”Ilmu Hukum”.Penerbit PT Citra Aditya Bakti.Bandung.Cetakan Keenam Salim,  Peter  Salim  dan  Yenni.1991.Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia.Modern  English
Press.Jakarta
Soekanto,  Sorjono.2002.”Faktor-faktor  yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum”.PT RajaGrafindo Persada
Soimin,  Mokhammad  Najih.2014.”Pengantar  Hukum  Indonesia:  Sejarah,  Konsep  Tata Hukum, dan Politik Hukum Indonesia”.Setara Press.Malang.Edisi Revisi
Subiyanto,  Achmad  Edi.2014.”Yurisprudensi  Hukum  Acara  dalam  Putusan  Mahkamah Konstitusi”.(Penyunting).Setara Press.Malang
Tacub,  M.  Dahlan  Y.  Al-Barry  dan  L.  Lya  Sofyan.2003.”Kamus  Induk  Istilah Ilmiah”.Penerbit Target Press.Surabaya.
Thohari,  Imam  Syaukani  dan  A.  Ahsin.2011.”Dasar-dasar  Politik  Hukum”.PT. RajaGrafindo Persada.Jakarta
Utrecht,  E.1986.”Pengantar  Hukum  Administrasi  Negara  Indonesia”.Pustaka  Tinta Mas.Surabaya
Wardaya,  Manunggal  K..”Perubahan  Konstitusi  Melalui  Putusan  Mahkamah  Konstitusi:
Telaah Atas Putusan Nomor 138/Puu-Vii/2009”. Dalam Jurnal Konstitusi. Vol. 7 Nomor 2, April 2010 Wignjosoebroto, Soetandyo. 2013.”Hukum Konsep dan Metode”.Setara Press.Malang Yusa,  I  Gede  (Editor).2011.”Demokrasi  HAM,  &  Konstitusi:  Perspektif  Negara-Bangsa untuk Menghadirkan Keadilan”. Kado untuk  Sang Guru Prof. Dr. I Dewa  Gede Atmadja.Setara Press.Malang

## Website
Vol.2, No.1, Februari 2019
https://jakarta45.wordpress.com/2009/09/30/perundang-undangan-mk-punya- peluang-uji-perppu-no-42009.diakses 30 Maret 2015 http://infokorupsi.com/id/seminar.php?ac=36&l=selamatkan-kpk-perppu-4- 2009.diakses 30 Maret 2015.
Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar NRI 1945 Undang – undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Undang - undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi