PERDAGANGAN ORANG ( HUMAN TRAFFICKING ) DAN PENEGAKAN HUKUM DI KOTA BANJARMASIN
H. Bahran
Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam IAIN Antasari, Jl. A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin e-mail:bahranbasri@yahoo.com
Absract: Human frafficking, particularly among the children, is offensively against a human dignity as well  as  human  right.  In  Banjarmasin  ,  recruiting  the  childe  to  become  a  beggar  on  the  street  is classified  as  a  human  trafficking  crime.  This  recruitment  intends,  other  than  exploit  these  children, also  to  make  people  suffering  for  sadness  and  sorrow,  therefore  these  tend  to  donate  them  some money.  This  ekploit  indeed,  is  ordered  as  a  crime  which  also  defined  by  the  act  21  year  2007. However  the  supremacy  of law  for  the  actor  of  this human  trafficking  crime  in Banjarmasin  is  still pathetically very vulnerable.
Absrak: Perdagangan orang atau human trafficking khususnya terhadap anak merupakan tindak pidana yang  bertentangan  terhadap  harkat  dan  martabat  manusia,  serta  melanggar  hak  asasi  manusia.  Salah satu dari bentuk perbuatan  yang dapat dikategorekan sebagai perdagangan orang atau human traficking yang  ada  di  kota  Banjarmasin seperti  pengemis  yang merekrut,  membawa  serta anak  kecil  pada  saat mengemis  untuk  tujuan  ekploitasi  agar  supaya  orang  lain  merasa  iba,  belas  kasihan  sehingga  mau memberikan  sejumlah  uang  untuk  keuntungan  pribadi.  Perbuatan  tersebut  telah  memenuhi  unsur tindak  pidana  sebagaimana  telah  dirumuskan  dalam  Undang  Undang  Nomor  21  tahun  2007.  Akan tetapi  penegakan  hukum  terhadap  pelaku  tindak  pidana  perdagangan  orang  atau  human  trafficking khususnya terhadap anak di kota Banjarmasin masih sangat lemah.
Kata kata kunci : Perdagangan Orang, Pengemis, Tindak Pidana, Penegakan Hukum.
Pendahuluan
Perdagangan  Orang  atau  Human  trafficking atau  merupakan  tindakan  perekrutan,  peng- angkutan, penampungan, pengiriman, pemindah- an  atau  menerimaan  seseorang  dengan  ancaman kekerasan,  penggunaan  kekerasan,  penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan dan penyalah- gunaan  kekuasaan  atau  posisi  rentan,  penjeratan utang  atau  memberikan  bayaran  atau  manfaat, sehingga  memperoleh  persetujuan  dari  orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik  yang  dilakukan  di  dalam  negara  maupun antar  negara,  untuk  tujuan  eksploitasi    atau mengakibatkan seseorang tereksploitasi.
Perdagangan  orang  terutama  perempuan  dan anak-anak,  merupakan  tindak  pidana  terhadap kemanusiaan yang tidak dapat diterima masyarakat  manapun.  Perbuatan  tersebut  harus dicegah  dan  diberantas,  demi  keharmonisan tatanan  kehidupan  masyarakat  berbangsa  dan bernegara  yang  menjungjung  tinggi  nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan.
Kejahatan  perdagangan  orang  telah  meluas dalam  bentuk  jaringan  kejahatan    yang  sudah terorganisir  maupun  yang  belum,  sehingga menjadi  ancaman  terhadap  masyarakat,  bangsa dan  negara  serta  terhadap  norma-norma
kahidupan yang dilandasi penghotmatan terhadap  hak  asasi  manusia.  Hal  ini  disebabkan karena  tujuan  dari  perdagangan  orang  adalah eksploitasi  atau  mengakibatkan  orang  ter- eksploitasi. Pertanyaan yang bisa diajukan adalah apakah  eksploitasi  itu?  Berdasarkan  ketentuan Pasal  1  angka  7  Undang  Undang  Nomor  21 Tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana Perdagangan Orang menyebutkan bahwa eksploitasi  adalah  tindakan  dengan  atau  tanpa persetujuan  korban  yang  meliputi,  tetapi  tidak terbatas  pada  pelacuran,  kerja  atau  pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan,  penindasan,  pemerasan,  pemanfaat- an  fisik,  seksual,  organ  reproduksi,  atau  secara melawan  hukum  memindahkan  atau  men- tranplantasi  organ  dan/atau  jaringan  tubuh  atau memanfaatkan  tenaga  atau  kemampuan  se- seorang  oleh  pihak  lain  untuk  mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.
Untuk memperkuat penegakan hukum terhadap  Undang  Undang  Nomor  21  Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Per- dagangan  Orang,  Indonesia  telah  meratifikai protokol  PBB  “Protocol  to  Prevent,  Suppress  and Punish  Trafficking  in  Persons,  Especially  Women  and Children, Supplementing the United Nations Convention
Against  Transnational  Organized  Crime”.  Dengan pengesahan Protokol Pencegahan Trafficking ini, berarti semakin lengkap payung hukum pencegahan  tindak  pidana  human  trafficking  di Indonesia,  apalagi  sebelumnya  Indonesia  juga telah  meratifikasi  Konvensi  PBB  tentang Kejahatan  Transnasional  Terorganisir  (Undang Undang Nomor. 5 Tahun 2009).
Oleh  karena  luasnya  ruang  lingkup  cakupan perbuatan  yang  dapat  dikategorekan  sebagai kejahatan  perdagangan  orang,  maka  ruang lingkup  penelitian  ini  penulis  batasi  hanya  pada unsur  perbuatan  “tindakan  perekrutan  dengan tujuan  eksploitasi  atau  mengakibatkan  orang tereksploitasi”  Perekrutan  diartikan  sebagai tindakan atau perbuatan yang meliputi mengajak, mengumpulkan,  membawa,  atau  memisahkan seseorang  dari  keluarganya  atau  komunitasnya. Salah  satu  bentuk  kejahatan  perdagangan  orang yang  dimaksud  dan  sekaligus  menjadi  objek dalam  penelitian  ini  adalah  perbuatan  mengemis dengan  merekrut,  membawa  serta  anak  kecil pada  saat  mengemis  dengan  tujuan  ekploitasi mengharapkan  rasa  iba  atau  belas  kasihan  orang lain,  sehingga  orang lain  mau  memberi  sejumlah uang  untuk  keuntungan  pribadi.  Penulis  tertarik melakukan  penelitian  terhadap  masalah  ini karena  perbuatan  yang  merupakan  penyaki masyarakat  berupa  penyakit  mental  pemalas  ini ada  disekita  kita,  tetapi  belum  tampak  adanya penegakan  hukum  oleh  aparat  yang  berwenang. Adapun  tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk mengetahui  bagaimana  perbuatan  mengemis yang  dapat  dikategorekan  sebagai  perdagangan orang  atau  human  trafficking  dan  bagaimana  pula penegakan hukumnya.
Jenis  penelitian  ini  merupakan  penelitian lapangan (field research) berupa studi kasus, dalam mengumpukan  data,  penulis  mewawancarai beberapa orang yang diduga  dapat dikategorikan telah  melakukan  perbuatan  perdagangan  orang atau human trafficking.  Teknik pengumpulan data dilakukan  secara  incidental  sampling,  maksudnya adalah  bahwa  siapa  saja  yang  dijumpai,  yang memenuhi  kriteria  dan  mudah  dihubungi  serta dapat  diwawancarai.  Setelah  data  terkumpul kemudian  diolah  dengan  menggunakan  teknik editing dan interpretasi terhadap data yang masih kurang  jelas,  selanjutnya  dilakukan  analisis terhadap  data  tersebut  dengan  menggunakan analisis  kualitatif.  Dipilihnya  kota  Banjarmasin sebagai  lokasi  penelitian  hal  ini  disebabkan berdasarkan  pengamatan  penulis  sendiri  banyak terdapat  orang-orang  yang melakukan  perbuatan
yang  sesungguhnya  dapat  dikategorekan  sebagai perdagangan  orang  atau  human  trafficking,  tetapi tidak  tersentuh  oleh  hukum,  seperti  mengemis dengan membawa anak kecil sebagai upaya untuk mendapatkan simpatik atau  belas kasihan orang lain.
Bedasarkan uraian tersebut diatas, permasalahan  ini  dapat  dirumuskan  sebagai berukut  :    “Bagaimana  perdagangan  orang  atau human  trafficking  dan  penegakan  hukumnya  di kota Banjarmasin”

## Laporan Hasil Penelitian
Gambaran Umum Lokasi Penelitian Kota Banjarmasin memang tidak terpisahkan dari  Sungai  Barito  dan  beserta  anak-anak sungainya.  Sejak  dahulu  Banjarmasin  memegang peranan  strategis   dalam  lalu  lintas  perdagangan antar  pulau,  karena  terletak  di  pertemuan  antara Sungai  Barito  dan   Sungai  Martapura  yang  luas dan dalam. Terletak 22 km dari laut Jawa, sungai- sungai  tersebut  tentunya  dapat  dilayari  kapal besar  sehingga  kapal-kapal  Samudera  dapat merapat hingga Kota Banjarmasin.
Kota  Banjarmasin  yang  luasnya  kira-kira 176,55  km 2 terdiri  dari  5  kecamatan,  yaitu kecamatan  Banjarmasin  Utara,  Banjarmasin Selatan,  Banjarmasin  Tengah,  Banjarmasin  Barat dan  Banjarmasin  Timur.  Penduduk  kota Banjarmasin  pada  tahun  2012  berjumlah  lk. 702.156  jiwa,  sebagian  besar  atau  95,45% penduduk  kota  Banjarmasin  beragama  Islam (sumber:  Badan  Pusar  Statistk  Banjarmasin, 2012).
Selain  sebagai  pusat  pemerintahan,  kota Banjarmasin juga dikenal sebagai pusat perdagangan,  industri  dan  pariwisata,  baik pariwisata  darat  maupun  pariwita  air  yang berjuluk  kota  seribu  sungai.  Dalam  kondisi  yang demikian ini tentu membuat orang tertarik untuk datang ke kota Banjarmasin, sehingga terbentuklah  suatu  masyarakat  yang  homogin, hampir semua suku dan agama serta bahasa yang ada di Indonesia, ada di kota Banjarmasin.
Sajian Data 1. Identitas Responden Nama Ibu : Lina. Umur : 42 tahun. Penduduk : Kelayan A. Nama Anak : Maulana. Umur : 1  tahun 3 bulan. Status anak : Anak kandung. Alamat : Jl. Kelayan A Banjarmasin.
Ketika ditanya, apakah responden pengetahui adanya  Undang  Undang  yang  mengatur  tentang perdagangan  orang  atau  human  trafficking? Responden  menjawab  bahwa  ia  tidak  tahu  ada Undang  Undang  yang  mengatur  tentang perdagangan  orang  atau  human  trafficking. Responden  juga  tidak  mengetahui  dan  tidak mengerti  apa  yang  dimaksud  perdagangan  orang atau  human  trafficking.  Ketika  ditamya  lagi mengapa melakukan perbuatan mengemis dengan  membawa  anak  kecil,  responden menjawab  bahwa  hal  ini  dimaksudkan  agar supaya    orang  merasa  kasihan/iba  dengan  kami, sehingga  mau  memberi.  Menurut  responden, perbuatan  mengemis  dengan  membawa  anak kecil  ini  dilakukan  setiap  hari,  dari  pagi  sampai sore,  bahkan  bisa  sampai  malam,  responden tidak  mengetahui  bahwa  perbuatan  ini  dapat dikategorekan  sebagai  perbuatan  perdagangan orang atau human trafficking.
Tempat mengemis menurut responden sering berpindah-pindanh,  paling  sering  dilakukan  di tempat  perempatan  jalan,  seperti  di  Simpang Empat  lampu  merah  Jalan  Jati  dan  di  Simpang Empat  lampu  merah  Jalan  Pangeran  Antasari Banjarmasin.  Hasil  mengemis  dengan  membawa anak kecil ini hanya kekedar untuk makan sehari- hari. 1
2. Identitas Responden: Nama Ibu : Irus. Umur : + 35 Tahun. Penduduk : Belitung. Nama Anak : Maya (7 Bulan) & Siti (5 tahun). Umur : 7 Bulan & 5 Tahun Status anak : Maya anak pinjaman (sewa)  & Siti anak kandung . Alamat : Simpang Belitung Banjarmasin.
Apakah responden pengetahui adanya Undang  Undang  yang  mengatur  tentang perdagangan  orang  atau  human  trafficking  ? Responden  menjawab  bahwa  ia  tidak  tahu  ada Undang  Undang  yang  mengatur  tentang perdagangan orang atau human trafficking. Akan tetapi ketika ditanya apakah responden mengetahui  dan  mengerti  apa  yang  dimaksud perdagangan  orang  atau  human  trafficking, responden  menjawab  mengetahui  masalah  per- dagangan orang itu. Ketika ditanya lagi mengapa melakukan  perbuatan  mengemis  dengan  mem- bawa anak kecil, responden menjawab bahwa hal
1 Lina, Pengemis, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 16 Juni 2013.
ini  dimaksudkan  agar  supaya    orang  merasa kasihan/iba dengan kami, sehingga mau memberi. Menurut responden, perbuatan mengemis  dengan  membawa  anak  kecil  ini dilakukan  setiap  hari  dari  pagi  sampai  sore,  hal ini  dilakukan  karena  disuruh  suami  tanpa  mau menyebutkan  siapa  dan  apa  pekerjaan  suaminya tersebut.
Tempat mengemis menurut responden sering berpindah-pindah, bisa dipinggir-pingir jalan raya kota  Banjarmasin,  bisa  juga  ke  rumah-rumah penduduk  di  jalan  Kuian  Selatan,  di  jalan Belitung  dan  di  jalan  S.  Parman  Banjarmasin. Oleh  karena  1  (satu)  orang  anak  kecil  yang dibawa    yang  bernama  Maya  ini  adalah  anak pinjaman  (sewa),  maka  hasil  mengemis  sesuai dengan  perjanjian  pada  saat  mengambil  anak, akan dibagi dua dengan orang tua Maya.
Menurut  responden,  hasil  mengemis  dengan membawa  anak  kecil  ini  hanya  kekedar  untuk makan sehari-hari. 2
3. Identitas Responden: Nama Ibu : Hilda. Umur : Lk. 34 Tahun Nama Anak yang dibawa: Mira dan  Amat Umur : 2 tahun 1 bulan dan 4 tahun 6 Bulan Status anak : Anak kandung Alamat : Jln. Kuin Selatan Banjarmasin.
Diajukan  dengan  pertanyaan  yang  sama, apakah  responden  pengetahui  adanya  Undang Undang  yang  mengatur  tentang  perdagangan orang  atau  human  trafficking  ?  Responden menjawab  bahwa  ia  tidak  tahu  ada  Undang Undang  yang  mengatur  tentang  perdagangan orang atau human trafficking. Akan tetapi ketika ditanya  apakah  responden  mengetahui  dan mengerti  apa  yang  dimaksud  perdagangan  orang atau  human  trafficking,  responden  menjawab mengetahui  masalah  perdagangan  orang  itu. Ketika ditanya lagi mengapa melakukan perbuatan  mengemis  dengan  membawa  anak kecil,  responden  menjawab  bahwa  hal  ini dilakukan karena jika di tinggal dirumah tidak ada yang  manjaga,  jadi  sekalian  saja  dibawa.  Selain bisa menjaga anak, juga dimaksudkan agar supaya orang merasa kasihan/iba dengan kami, sehingga mau  memberi.  Menurut  responden,  perbuatan mengemis  dengan  membawa  anak  kecil  ini dilakukan setiap hari dari pagi sampai sore.
2 Irus, Pengemis, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 26 Mei 2013.
Tempat mengemis menurut responden sering berpindah-pindah, bisa dipinggir-pingir jalan raya kota  Banjarmasin,  bisa  juga  ke  rumah-rumah wagra  dan    yang  paling  sering  lokasi    mengemis adalah  di“pasar  tungging”  di  sepanjang  jalan Belitung, kota Banjarmasin. 3
4. Identitas Responden:
Nama Ibu : Sari Umur : 30 Tahun Penduduk : A. Yani Banjarmasin Nama Anak : Dani Umur : 3 Tahun Status anak : Sewa  (menyewa anak  orang) Alamat :  Jl.  A.  Yani  Komp.  Tunjung
Maya Banjarmasin.
Ketika  ditanya  apakah  responden  pengetahui adanya  Undang  Undang  yang  mengatur  tentang perdagangan  orang  atau  human  trafficking  ? Responden  menjawab  bahwa  ia  tidak  tahu  ada Undang  Undang  yang  mengatur  tentang perdagangan orang atau human trafficking. Akan tetapi ketika ditanya apakah responden mengetahui  dan  mengerti  apa  yang  dimaksud perdagangan  orang  atau  human  trafficking, responden menjawab mengetahui masalah perdagangan  orang  itu.  Ketika  ditanya  lagi mengapa melakukan perbuatan mengemis dengan membawa anak kecil, sambil menggendong  anak  kecil  tersebut  responden menjawab  bahwa  hal  ini  dimaksudkan  agar supaya    orang  merasa  kasihan/iba  dengan  kami, sehingga  mau  member  dan  menghasilkan    uang. Hasil  mengemis  ini,  sebagian    uangnya    untuk membayar sewa  anak  kecil tersebut kepada orangtuanya (tanpa menyebutkan  berapa  uang  sewa  anak  tersebut) dan  sebagiannya  untuk  makan  sehari-hari.    Me- nurut  responden,  perbuatan  mengemis  dengan membawa anak kecil ini dilakukan setiap hari dari pagi sampai sore.
Tempat mengemis menurut responden sering berpindah-pindah, bisa dipinggir-pingir jalan raya kota  Banjarmasin,  bisa  juga  ke  rumah-rumah warga  dan  yang  paling  sering  tempat  lokasi  me- ngemis adalah di perempatan atau persimpangan lapu  merah,  seperti  di  jalan  A.  Yani  dan  jalan Pangeran Antasari, kota Banjarmasin. 4 5. Identitas Responden:
3 Helda,  Pengemis,  Wawancara  Pribadi,  Banjarmasin, 12 Mei 2013.
4 Sari,  Pengemis,  Wawancara  Pribadi,  Banjarmasin,  8 Juni 2013.
Nama Ibu : Wati Umur : 49 Tahun Penduduk : Pekapuran Nama Anak : Aldi Umur : 4 tahun 5 Bulan Status anak : Cucu kandung
Alamat              :JlnPekapuran Raya Banjarmasin. Ditanya  tentang  perdagangan  orang  apakah responden  pengetahui  adanya  Undang  Undang yang  mengatur  tentang  perdagangan  orang  atau human trafficking? Responden menjawab bahwa ia tidak tahu ada Undang Undang yang mengatur tentang perdagangan orang atau human trafficking. Ketika ditanya lagi apakah responden mengetahui  dan  mengerti  apa  yang  dimaksud perdagangan  orang  atau  human  trafficking, responden  menjawab  tidak  mengetahui  masalah perdagangan orang. Ketika ditanya lagi mengapa melakukan perbuatan mengemis dengan membawa  anak  kecil,  responden  menjawab bahwa  hal  ini  disebabkan  karena  Ibu  dari  anak kecil  tesebut  telah  meninggal  dunia,  sedangkan Bapaknya  sedang  menderita  sakit  jiwa  (stres) sehingga  anak  tersebut  tidak  ada  yang  menjaga atau  mengurusnya.  Selian  itu  juga  agar  supaya orang merasa kasihan/iba dengan kami, sehingga mau memberi.
Menurut  responden,  perbuatan  mengemis dengan membawa anak kecil ini dilakukan setiap hari  dari  hari  senin  sampai  dengan  haris  sabtu, baik siang hari bahkan sampai malam hari.
Tempat mengemis menurut responden sering berpindah-pindah,  bisa  dipinggir-pinggir  jalan raya kota Banjarmasin, bisa juga ke rumah-rumah warga  dan  yang  paling  sering  mangkal  di perempatan  jalan  lampu merah  yang  ada  di  kota Banjarmasin. 5

## Analisis Data
Ketika  aparat  penegak  hukum  mengetahui atau  menerima  informasi  baik  berupa  laporan atau  pengaduan  masyarakat,  bahwa  telah  atau sedang  atau  akan  terjadi  suatu  tindak  pidana, maka tindakan kepolisian yang harus difungsikan terlebih  dahulu  adalah  melakukan  penyelidikan dan  atau  penyidikan.  Berdasarkan  ketentuan Pasal  1  angka  2  Undang  Undang  Nomor  8 Tahun  1981  tentang  Kitab  Undang  Undang Hukum  Acara  Pidana  (selanjutnya  disingkat KUHAP)  menyebutkan  bahwa  ”Penyelidikan adalah  serangkaian  tindakan  penyidik  dalam  hal
5 Wati, Pengemis,  Wawancara  Pribadi, Banjarmasin, 9 Juni 2013.
dan  menurut  cara  yang  diatur  dalam  undang- undang  ini  untuk  mencari  serta  mengumpulkan bukti  yang  dengan  bukti  itu  membuat  terang tentang  tindak  pidana  yang  terjadi  dan  guna menemukan tersangkanya”. Pertanyaannya adalah  apakah  yang  dicari?  Penyidik  harus mencari  tahu  apakah  benar  telah  terjadi  suatu perbuatan,  jika  ternyata  ditemukan  memang benar  telah  terjadi  suatu  perbuatan,  maka pertanyaan  selanjutnya  adalah  apakah  perbuatan itu perbuatan pidana ataukah perbuatan perdata.
Untuk  menentukan  apakah  perbuatan  itu termasuk  perbuatan  pidana  atau  termasuk perbuatan  perdata  terkadang  tidaklah  mudah, karena di dalam perbuatan pidana terkadang ada unsur  perdatanya  dan  sebaliknya  di  dalam perbuatan perdata terkadang ada unsur pidananya, sehingga batas kedua hukum tersebut terkadang    sulit    ditentukan  secara  tepat, sebagaimana yang  diungkapkan oleh Prof.Mr. D. Hazewinkel-Suringa dalam bukunya Inleiding tot de Studie van het Nederlandsche Strafrecht ”Nooit is met nauwkeurigheid  aan  te  geven,  waar  de  grens  ligt tussen strafrecht en civiel recht, tussen strafrecht en  tuchtrecht,  tussen  strafrecht  en  administrtief recht”  Maksudnya  adalah  bahwa  ”Tidak  pernah dapat  dikatakan  secara  tepat,  dimana  letak  batas antara hukum pidana dan hukum perdata, antara hukum  pidana  dan  hukum  pendidikan,  antara hukum pidana dan hukum andimistrasi” 6 Dalam  hal  menentukan  suatu  tindak  pidana, maka menurut Moeljatno harus memenuhi unsur atau elemen perbuatan pidana, yaitu :
a. Kelakuan dan akibat (= perbuatan).
b. Hal  ikhwal  atau  keadaan  yang  menyertai perbuatan.
c. Keadaan  tambahan  yang  memberatkan pidana.
d. Unsur melawan hukum yang obyektif.
e. Unsur melawan hukum yang subyektif. 7
Ada  dua  unsur  yang  perlu  mendapat penekanan  disini,  yaitu  pertama  unsur  adanya perbuatan  yang  merupakan  unsur  mutlak  yang harus  ada  dalam  setiap  perbuatan  pidana. Perbuatan  disini  dimaksudkan  baik  berbuat sesuatu  atau  tidak    berbuat  sesuatu  sebagaimana yang diharuskan oleh undang-undang. Kemudian unsur  yang  kedua  yaitu  melawan  hukum,  baik
6 Wirjono  Prodjodikoro,  Asas-Asas  Hukum  Pidana  di Indonesia, PT. Refika Aditama, Bandung, Edisi ketiga, 2003, hlm.17.
7 Moeljatno,  Azas-Asas  Hukum  Pidana,  PT.  Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm.63.
melawan  hukum  obyektif  maupun  melawan hukum  subyektif.  Unsur  melawan  hukum  yang obyektif  biasanya  dirumuskan  dalam  delik  yang menunjuk  kepada  keadaan  lahir  atau  obyektif yang  menyertai  perbuatan.  Hal  ini  biasanya tampak  di  dalam  rumusan  pasal-pasal  dalam undang-undang,  sehingga  dapat  dengan  mudah mengetahuinya.  Akan   tetapi   yang  cukup  sulit menentukan    dalam    hal    pembuktian    adalah unsur  melawan  hukum  yang  subyektif,  karena unsur  ini  terletak  dalam  hati  sanubari  pelaku tindak pidana. Sifat melawan hukumnya perbuatan  tidak  dinyatakan  dari  hal-hal  yang tampak  dari  lahirnya,  tetapi  digantungkan  pada niat  atau  sikap  batinya  orang  yang  melakukan perbuatan  itu,  yang  pada  akhirnya  tampak  dari perbuatan itu sendiri.
Berdasarkan  beberapa  data  yang  penulis paparkan  sebagaimana  tersebut  pada  bagian sajian  data  telah  jelas  bahwa  unsur  ”melakukan suatu perbutan” telah terpenuhi, yaitu perbuatan mengemis  dengan  membawa  anak  kecil,  bahkan perbuatan  ini  dilakukan  berulang-ulang  setiap hari,  dari  satu  tempat  ke  tempat  yang  lain.  Para responden  dalam  kondisi  yang  sangat  sadar, bahwa  ia  melakukan  perbuatan  mengemis membawa  anak  kecil  sebagai  sesuatu  yang memang disengaja. Para responden tidak perduli apakah  perbuatan  mengemis  dengan  membawa anak  kecil  ini  merupakan  perbuatan  melawan hukum  atau  tidak,  yang  ia  harapkan  adalah pemberian orang berupa uang. Motivasi utamanya  adalah  mendapatkan  uang.  Mereka sama sekali tidak mengetahui bahwa ada undang- undang  yang  mengatur  tentang  perbuatan mengemis  dengan  membawa  anak  kecil  atau dengan  memanfaatkan  orang  lain  untuk  tujuan tertentu.  Bagi  mereka  hukum  hanya  diartikan sebagai  pejabat  atau  petugas  yang  sering  mereka jumpai  di  jalanan,  ditempat-tempat  yang  mereka jadikan  sebagai  tempat  mengemis,  seperti  polisi, satuan polisi pamong praja yang sering mengejar- ngejar mereka.
Dilihat  dari  sudut  pandang  hukum  pidana, apakah  perbuatan  mengemis  dengan  membawa, memanfaatkan  anak  kecil  tersebut  dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum?  Untuk  menjawab  pertanyaan  ini  secara normatif  harus  kembali  ke  undang-undang  yang secara  khusus  mengatur  tentang  perbuatan tersebut,  yaitu  Undang  Undang  Nomor  21 Tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana Perdagangan Orang.
Dalam  ketentuan  umum  Pasal  1  angka  1 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan  Tindak  pidana  Perdagangan Orang  menyebutkan  bahwa  yang  dimaksud dengan  ”Perdagangan  Orang  adalah  tindakan perekrutan,  pengangkutan,  penampungan,  pe- ngiriman,  pemindahan,  atau  penerimaan  sese- orang  dengan  ancaman  kekerasan,  penggunaan kekerasan,  penculikan,  penyekapan,  pemalsuan, penipuan  dan  penyalahgunaan  kekuasaan  atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberikan pembayaran,  sehingga  memperoleh  persetujuan dari  orang  yang  memegang  kendali  atas  orang lain  tersebut,  baik  yang  dilakukan  di  dalam negara  maupun  antar  negara,  untuk  tujuan ekploitasi atau mengakibatkan terekploitasi”.
Kemudian  dipertegas  lagi di  dalam  ketentuan Pasal 2 ayat (1) yang menyebutkan bahwa ”Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan,  penampungan,  pengiriman,  pe- mindahan,  atau  penerimaan  seseorang  dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, pen- culikan,  penyekapan,  pemalsuan,  penipuan, penyalahgunaan  kekuasaan  atau  posisi  rentan, penjeratan  utang,  atau  memberi  bayaran  atau manfaat  walaupun  memperoleh  persetujuan  dari orang  yang  memegang  kendali  atas  orang  lain, untuk  tujuan  mengekploitasi  orang  tersebutdi wilayah  negara  Republik  Indonesia,  dipidana dengan  pidana  penjara  paling  singkat  3  (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana  denda  paling  sedikit  Rp  120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp  600.000.000,-  (enam  ratus  juta  rupiah). Kemuadian  di  dalam  ayat  (2)  disebutkan  bahwa ”Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  mengakibatkan  orang  terekploitasi,  maka pelaku  dipidana  dengan  pidana  yang  sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Rumusan tindak pidana sebagaimana disebutkan  diatas  sangat  luas  cakupannya, memuat  beberapan  unsur  perbuatan  yang dilarang,  yang  kesemuanya  bertujuan  untuk mengekploitasi  orang  atau  mengakibatkan  orang terekploitasi.  Yang  dimaksud  ekploitasi  menurut ketentuan  Pasal  1  angka  7  Undang  Undang Nomor  21  Tahun  2007  ini  adalah  ”Tindakan dengan  atau  tanpa  persetujuan  korban  yang meliputi  tetapi  tidak  terbatas  pada  pelacuran, kerja  atau  pelayanan  paksa,  perbudakan  atau praktik serupa perbudakan, menindasan, pemerasan,  pemanfaatan  fisik,  seksual,  organ reproduksi,  atau  secara  melawan  hukum memindahkan  atau  mentranplantasi  organ  dan/
atau  jaringan  tubuh  atau  memanfaatkan  tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan  keuntungan  baik  materiil  maupun immateriil”.
Terhadap perbuatan mengemis dengan membawa  anak  kecil,  baik  anak  tersebut  adalah anak pengemis sendiri (kasus I dan III) , apalagi jika  anak  tersebut  adalah  anak  orang  lain  yang ”disewa” atau dipinjam dengan janji memberikan imbalan  sejumlah  uang  (kasus  II,  IV  dan  V), menurut  pendapat  penulis  sudah  termasuk perbuatan  pidana  human  trafficking.  Pengemis dengan  membawa  anak  kecil  tersebut  telah memenuhi unsur ”melakukan perekrutan, penyalahgunaan  kekuasaan,  memberi  bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari  orang  yang  memegang  kendali  atas  orang lain,  dengan  tujuan  mengekploitasi  orang  lain” dalam  hal  ini  adalah  anak  kecil  yang  dibawa pengemis saat mengemis tersebut.
Niat  untuk  mengekploitasi  anak  kecil sesungguhnya  sudah  tampak  dari  perbuatan tersebut,  yaitu  ingin  mendapatkan  rasa  iba  atau simpati  atau  belas  kasihan  dari  orang  lain, sehingga  orang  lain  tersebut  mau  memberikan sejumlah  uang.  Untuk  melaksanakan  niatnya tersebut  mereka  melakukan  pencarian  anak  kecil untuk  direkrut.  Perekrutan  disini  dimaksudkan sebagai  tindakan  yang  meliputi  mengajak, mengumpulkan,  membawa,  atau  memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya. Anak yang  dipinjam  ataupun  anak  yang  disewa  dari orang  lain,  walaupun  atas  persetujuan  orang tuanya atau orang yang mengasuhnya, orang yang mengajak  atau  orang  yang  membawa  untuk mengemis  tersebut  tetap  dapat  dikategorekan sebagai telah melakukan perdagangan orang atau human  trafficking,  karena  motivasi  atau  niatnya sudah jelas untuk ekploitasi.
Unsur  ”penyalahgunaan  kekuasaan”  terhadap anak  kecil  yang  direkrut,  dibawa  serta  dalam pengemisan  oleh  pengemis  untuk  mendapatkan uang  juga  sudah  terpenuhi,  karena  anak  adalah amanah  dan  karunia  Tuhan  Yang  Maha  Esa, yang dalam dirinya sesungguhnya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Sebagai tunas,  potensi  dan  generasi  muda  penerus  cita- cita  perjuangan  bangsa,  maka  seorang  anak seyogyanya  harus  mendapat  kesempatan  yang seluas-luasnya  untuk  tumbuh  dan  berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial. Seharusnya  sangat  diperlukan  upaya  perlindung- an,  jaminan  terhadap  pemenuhan  hak-hak  anak untuk  mewujudkan  kesejahteraan  anak.  Bukan
malah  sebaliknya,  anak  yang  direkrut,  dibawa serta  dalam  mengemis  dibiarkan  kepasanan ditengah  terik  panasnya  matahari,  ditengah banyaknya  debu  yang  bertebangan  di  jalan  raya, ditambah lagi dengan polusi udara dari kedaraan yang  hilir  mudik.  Perbuatan  seperti  ini  sangat membahayakan  baik  fisik  maupun  dari  segi kesehatan  anak,  bahkan  dapat  mengganggu tumbuh kembang mental anak. Ini adalah bentuk ekploitasi dari penyalahgunaan kekuasaan terhadap  anak,  sehingga  mengabaikan  hak-hak anak  sebagaimana  disebutkan  dalam  Pasal  4 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan  Anak  yang  menyebutkan  bahwa ”Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang,  dan  berpartisipasi  secara  wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta  mendapat perlindungan dari  kekerasan  dan diskriminasi”.  Kemudian  di  dalam  Padal  11 disebutkan  bahwa  ”Setiap  anak  berhak  untuk beristirahat  dan  memanfaatkan  waktu  luang, bergaul  dengan  anak  yang  sebaya,  bermain, berekreasi,  dan  bgerkreasi  sesuai  dengan  minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri”. Bahkan di dalam ketentuan Pasal  13  ayat  (1)  Undang  Undang  Nomor  23 Tahun  2002  ini menyatakan bahwa  ”Setiap  anak selama  dalam  pengasuhan  orang  tua,  wali,  atau pihak lain manapun yang bertanggung-jawab atas pengasuhan,  berhak  mendapatkan  perlindungan dari perlakuan :
a. Diskriminasi.
b. Ekploitasi, baik ekonomi maupun seksual.
c. Penelantaran.
d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan.
e. Ketidakadilan, dan
f. Perlakuan salah lainnya.
Bahkan  di  dalam  ayat  (2)  Pasal  13  Undang Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tersebut mengancam  dengan  hukum  lebih  berat,  dengan menyatakan  bahwa  ”Dalam  hal  orang  tua,  wali atau  pengasuh  anak  melakukan  segala  bentuk perlakuan  sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukum”.
Berdasarkan  uraian  tersebut  diatas  jelaslah bahwa  perbuatan  mengemis  dengan  merekrut, membawa serta anak kecil merupakan salah satu bentuk  perdagangan  orang  atau  human  trafficking, karena  telah  melakukan  ekploitasi  terhadap  anak untuk  keuntungan  pengemis  sendiri  dengan melanggar  hak-hak  anak.  Persetujuan  korban perdagangan orang tidak menghilangkan penuntutan  tidak  pidana  perdagangan  orang. Ketidak-tahuan  tentang  hukum,  sebagaimana
jawaban  semua  responden, tidak  dapat  dijadikan alasan  pembenar,  tidak  dapat  dijadikan  dasar untuk  menghilangkan  sifat  melawan  hukumnya perbuatan tersebut.

## Penegakan Hukum
Sebagaimana  yang  telah  Penulis  sebutkan diatas,  bahwa  perbuatan  mengemis  dengan merekrut,  membawa  serta  anak  kecil  dengan maksud  ekploitasi  untuk memperoleh  keuntung- an pribadi, merupakan tindak pidana perdagang- an  orang  atau  human  trafficking.  Tindak  pidana perdagangan orang merupakan delik biasa bukan delik  aduan,  maksudnya  adalah  bahwa  aparat penegak hukum, dalam hal ini kepolisian, apabila mengetahui  telah  terjadi  atau  sedang  terjadi  atau akan  terjadi  wajib  melakukan  tindakan-tindakan kepolisian berupa penyelidikan dan/atau penyidikan.  Tidak  perlu  menunggu  adanya laporan  masyarakat.  Proses  hukum  terhadap perdagangan orang dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan  yang  termuat  di  dalam Undang  Undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang Kitab  Undang  Undang  Hukum  Acara  Pidana, sebagaimana  disebutkan  dalam Pasal  28  Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 yang menyebutkan  bahwa  ”Penyidikan,  penuntutan, dan  pemeriksaan  di  sidang  pengadilan  dalam perkara  tindak  pidana  perdagangan  orang, dilakukan  berdasarkan  Hukum  Acara  Pidana yang  berlaku,  kecuali  ditentukan  lain  dalam Undang Undang ini”.
Persoalan penegkan hukum atau law enforcement terhadap pengemis yang dalam aksinya merekrut,  membawa  serta  anak  kecil  untuk diekploitasi dalam upaya mendapatkan keuntung- an  pribadi  tidaklah  mudah,  karena  berkaitan dengan persepsi dan budaya masyarakat lingkungan terhadap perbuatan tersebut.
Penduduk  kota  Banjarmasin  yang  mayoritas- nya  beragama  Islam  sudah  pasti  beranggapan bahwa  memberikan  sesuatu  kepada  pengemis, apalagi  pengemis  tersebut  membawa  anak  kecil yang  menimbulkan  rasa  iba,  kasihan,  bernilai sedekah,  hal  ini  pasti  bernilai  ibadah.  Dengan demikian  sesungguhnya  masyarakat  juga  punya andil dalam membiarkan perbuatan itu dilakukan secara  berkelanjutan.  Masyarakat  tidak  menge- tahui  bahwa  perbuatan  mengemis  dengan merekrut,  membawa  serta  anak  kecil  untuk diekploitasi tersebut dapat dikategorekan sebagai perbuatan  perdagangan  orang  atau  human trafficking yang dilarang oleh undang undang.
Hasil  penelitian  mahasiswa  yang  berkaitan dengan  pengemis  dengan  membawa  anak  kecil saat  mengemis,    menyebutkan  bahwa  kasus  ini tidak pernah disidik oleh kepolisian, tidak pernah dituntut  oleh  Jaksa  Penuntut  Umum,  dan  tidak pernah  diadili  di  Pengadilan.  Pertanyaannya adalah mengapa aparat kepolisian tidak melakukan  penyelididkan  dan/atau  penyidikan terhadap  pengemis  yang  merekrut,  membawa serta  anak  kecil  saat  mengemis?  Salah  seorang anggota  polisi  yang  kebetulan  melintas  dijalan saat  dimintai  komentarnya  tentang  hal  ini mengatakan:
”Pengemis  itu  tidak  mengganggu  keamanan dan ketertiban masyarakat, dia cuma minta-minta secara  suka  rela.  Kasihan  juga  dia  cari  rezeki hanya  sekedar  untuk  makan  saja,  saya  kira  itu urusan  Satpol  PP  saja.  Kepolisian  menangani kasus-kasus perdagangan orang seperti seseorang yang dijanjikan akan diperkerjakan di perusahaan, baik  di  dalam  maupun  di  luar  negeri,  ternyata dijadikan  pelacur  atau  kerja  paksa  tanpa mendapatkan  upah.  Itu  memang  pernah  ada  di Banjarmasin, tapi kalau pengemis yang membawa anak  kecil  di  proses  secara  hukum  dengan sangkaan perdagangan orang, saya kira itu belum ada” .8
Memang  benar  faktanya  bahwa  pengemis  itu sama  sekali  tidak  mengganggu  keamanan  dan ketertiban masyarakat, yang merupakan tanggungjawab tugas kepolisian menjaga stabilitas  yang  kondusif.  Akan  tetapi  secara normatif  perbuatan  tersebut  dapat  dikualifikasi sebagai  perbuatan  perdagangan    orang    atau human  trafficking      sesuai      dengan      ketentuan Pasal  1  angka  1    jo  Pasal  2  ayat  1  Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007, karena beberapa unsur yang dirumuskan dalam ketentuan tersebut terpenuhi,  seperti  merekrut  dengan  jalan mengajak, membawa atau memisahkan seseorang (dalam hal ini anak kecil) dari keluarganya (dalam hal  ini  ibunya)  untuk  tujuan  ekploitasi  terhadap anak tersebut dengan maksud agar orang merasa iba  atau  kasihan,  sehingga  mau  memberikan sejumlah  uang  untuk  kepentingan  pribadi. Dengan demikian seharusnya sudah cukup alasan bagi aparat kepolisian untuk melakukan penyelidikan  dan/atau  penyidikan  sebagaimana yang  diatur  dalam  UU  Nomor  8  Tahun  1981 tentang KUHAP.
8 Dony  ,  Polisi,  Wawancara  Pribadi,  Banjarmasin,  22 Mei 2013.
Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya  merupakan  penerapan  diskresi  yang menyangkut  membuat  keputusan  yang  tidak secara  ketat  diatur  oleh  kaedah  hukum,  akan tetapi  mempunyai  unsur  penilaian  pribadi, demikian  yang  dikatakan  oleh  Weyne  La  Favre sebagaimana  yang  dikutip  oleh  Soerjono Soekanto.  Kemudian  dikatakan  bahwa  pada hakikatnya  diskresi  berada  diantara  hukum  dan moral .9 Harus  diakui  bahwa  apabila  penegakan hukum  hanya  diartikan  sebagai  melaksanakan undang-undang, maka akan terasa kaku, malahan dapat mengganggu kedamaian di dalam pergaulan masyarakat. Jika ini terjadi, maka justru kontra  produktif  dengan  harapan  penegakan hukum itu sendiri.
Masalah  pokok  penegakan  hukum  menurut Soerjono  Soekanto  sebenarnya  terletak  pada faktor-faktor  yang  mungkin  mempengaruhinya. Faktor-faktor  tersebut  mempunyai  arti  yang netral,  sehingga  dampak  positif  atau  negatifnya terletak  pada  isi  faktor-faktor  tersebut.    Faktor- faktor tersebut adalah sebagai berikut :
1. Faktor  hukumnya  sendiri,  yang  di  dalam tulisan  ini  akan  dibatasi  pada  undang undang saja.
2. Faktor  penegak  hukum,  yakni  pihak-pihak yang  membentuk  maupun  menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan nhukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor  kebudayaan,  yakni  sebagai  hasil karya,  cipta  dan  rasa  yang  didasarkan  pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. 10 Lebih  lanjut  dikatakan  bahwa  kelima  faktor tersebut  saling  berkaitan    dengan  eratnya,  oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga  merupakan  tolok  ukur  dari  pada  efektivitas penegakan  hukum.  Apabila  ditelaah  secara seksama  memang  Undang  Undang  Nomor  21 Tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana Perdagangan Orang tidak ada menyebutkan  secara  spesifikasi  bahwa  pengemis yang  merekrut,  membawa  serta  anak  kecil  pada saat mengemis termasuk tindak pidana perdagangan orang atau human trafficking.
9 Soerjono  Soekanto, Faktor Faktor Yang  Mempengaruhi Penegakan  Hukum,  PT.  Raja  Grafindo  Persada, Jakarta, Cet. keenam, 2005, hlm.7.
10 Ibid, hlm. 8.
Di dalam Padal 2 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 diantaranya hanya disebutkan unsur- unsur  perbuatan  bahwa  ”setiap  orang  yang melakukan  perekrutan  ...,  penyalah  gunaan kekuasaan  atau  posisi  rentan  ...  atau  memberi bayaran  atau  manfaat  walaupun  memperoleh persetujuan  dari  orang  yang  memegang  kendali atas orang lain, untuk ekploitasi orang tersebut ... dipidana dengan pidana penjara ...” .
Ketentuan  ini  menurut  penulis  tidak  jelas, mempunya  sifat  multi  interpretasi,  karena  tidak disebutkan  secara  jelas  bentuk  perbuatannya seperti  apa.  Menurut  pendapat  Penulis,  ketidak- jelasan  ini  merupakan  salah  satu  sebab  pihak kepolisian  tidak  mau  melakukan  penyelidikan dan/atau  penyidikan  terhadap  pengemis  yang membawa  anak  kecil  saat  mengemis,  walaupun tahu bahwa anak kecil tersebut  telah dimanfaat- kan  (untuk  ekploitasi)  dengan  maksud  agar menimbulkan  rasa  iba,  belas  kasihan  orang  lain, akan  tetapi  undang  undang  sendiri  tidak menyebutkan hal itu secara jelas.
Sebagaimana  telah  disebutkan  bahwa  faktor masyarakat  dimana  hukum  itu  berlaku  dan diterapkan  juga  sangat  mempengaruhi  dalam upaya  penegakan  hukum.  Masyarakat  kota Banjarmasin  yang  sangat  agamis  memberikan apresiasi  terhadap  pemahaman  atas  hukum, hukum  tidak  saja  diartikan  sebagai  tata  hukum (yakni  hukum  positif  tertulis)  tetapi  juga  hukum agama  yang  bersumber  dari  Al  Qur’an  dan  Al Hadits.
Nilai-nilai  dan  norma-norma  agama  merupa- kan  kaidah-kaidah  yang  menyatu  dalam  perilaku kehidupan masyarakat kota Banjarmasin, sehingg sifat  kasih  sayang  terhadap  sesama,  tenggang- rasa,  suka  memberi  terhadap  sesama  yang  minta atau  yang  memerlukan  (dalam  bentuk  sedekah), adalah  hal  yang  memang  seharusnya  dilakukan. Akan  tetapi  bagaimana  jika  mengemis  dilakukan ditempat  perempatan  jalan  lampu  merah  atau Traffict  light  yang  dapat  berpotensi  mengganggu keamanan  dan  kenyamanan  pengguna  jalan dalam  berlalu-lintas?  Berikut  ini  akan  disajikan beberapa pendapat masyarakat kota Banjarmasin berkaitan dengan eksistensi pengemis yang mem- bawa  sekaligus  memanfaatkan  anak  kecil  pada saat mengemis di Traffict Light :
1. Responden ENS (21 tahun) (semua
responden  tidak  mau  ditulis  namanya, sehingga  disamarkan)  mengatakan  bahwa pihak  yang  berwenang  mengenai  keberadaan gelandangan  dan  pengemis  ini  bertindak dengan  serius,  undang-undang  benar-benar
dilaksanakan  dan  disosialisasikan  kepada masyarakat,  jika  mengganggu  lebih  baik  di tangkap dan direhabilitasi. 11
2. Responden DS (33 tahun) mengatakan bahwa sangat mengganggu sekali pada saat berada di lampu  merah,  karena  tidak  memikirkan keselamatan dijalan raya. Harusnya pemerintah bisa lebih tegas dalam memberantas gelandangan dan pengemis yang ada  disepanjang  jalan  maupun  di  lampu merah .12
3. Responden SM (18 tahun) mengatakan bahwa agar  mereka  tidak  lagi    meminta-minta, karena  selain dilarang menjadi pengemis oleh pemerintah,  meminta-minta  juga  perilaku tidak  mulia  dalam  agama,  karena  kita dianjurkan  untuk  tangan  diatas  tidak  tangan dibawah.  Pengemis  juga  sangat  mengganggu kita  saat  berbelanja  atau  makan  karena  dia terus memaksa apabila belum diberi. 13
4. Responden  MH  (19  Tahun)  mengatakan bahwa  agar  mereka  tidak  mengganggu pengguna  jalan  lain,  dan  beliau  sangat  setuju dengan diadakan penangkapan (razia) terhadap  para  gelandangan  dan  pengemis karena keberadaan mereka sangat mengganggu  orang  lain.  Padahal  kebanyakan dari  mereka  masih  mampu  untuk  mencari nafkah, dengan bekerja sendiri. 14
5. Responden FT (20 tahun) mengatakan bahwa agar  tidak  terganggu  dan  tidak  mengganggu jalan  dan  apabila  ia  direhabilitasi,  setidaknya mereka tidak berkeliaran dipinggir jalan. 15
6. Responden  AR  (31  tahun)    mengatakan bahwa sebaiknya ditertibkan saja karena pada saat  dilampu  merah  bisa  saja  terjadi kecelakaan. 16
Berdasarkan persepsi masyarakat kota Banjarmasin  yang  beraneka  ragam  tentang pengemis  tersebut  diatas  jelaslah  bahwa  pada dasarnya  masyarakat  tidak  keberatan  dan  tidak
11 ENS,  Masyarakat  kota  Banjarmasin,  Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 24 Juni 2013.
12 DS,  Masyarakat  kota  Banjarmasin,  Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 25 Juni 2013.
13 SM,  Masyarakat  kota  Banjarmasin,  Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 26 Juni 2013.
14 MH,  Masyarakat  kota  Banjarmasin,  Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 27 Juni 2013.
15 FT,  Masyarakat  kota  Banjarmasin,  Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 27 Juni 2013.
16 AR,  Masyarakat  kota  Banjarmasin,  Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 29 Juni 2013.
melarang  orang  mengemis  atau  meminta-minta, akan  tetapi  perbuatan  tersebut  jangan  sampai memaksa, jangan sampai mengganggu orang lain, jangan ditempat-tempat yang dapat menimbulkan  bahaya,  baik  terhadap  diri pengemis  sendiri,  apalagi  terhadap  orang  lain. Persepsi  yang  demikian  ini  tentu  dapat  mem- pengaruhi  penegakan  hukum,  sebab  perbuatan mengemis dengan membawa anak kecil dianggap hal yang bisa, sehingga terjadilah pembiaran oleh masyarakat terhadap perbuatan tersebut.
Pada  tingkat  kadaerahan  khususnya  kota Banjarmasin,  sesungguhnya  sudah  ada  Peraturan Daerah  (disingkat  Perda)  yang  mengatur berkaitan  dengan  pengemisan  ini,  yaitu  Perda Nomor  3  Tahun  2010  tentang  Penanganan Gelandangan    Dan  Pengemis  Serta  Tuna  Susila. Dalam  konsederan  pertimbangan  hukumnya menyebutkan  bahwa  “Perbuatan  pengemisan yang  dilakukan  dengan  berbagai  cara,  untuk menimbulkan  belas  kasihan  orang  lain,  ini merupakan  penyakit  mental  atau  pemalas  yang tidak  sejalan  dengan  ajaran  agama.  Fenomena berkembangnya  komunitas  gelandangan  dan pengemis  serta  tuna  susila  apabila  tidak ditanggulangi  secara  benar  dan  terpadu  akan menimbulkan  berbagai  permasalahan  sosial  dan ketertiban yang dapat menggunggu keharmonisan  kehidupan  sosial  masyarakat sebagai salah satu faktor kunci keberhasilan pem- bangunan”.  Dalam  ketentuan  Pasal  4  Perda Nomor 3 Tahun 2010 menyebutkan bahwa :
(1) Dilarang
melakukan kegiatan penggelandangan dan/atau pengemis. (2) Dilarang penggelandangan
dan pengemisan berkelompok atau perorangan atau  dengan  cara  apapun  mempengaruhi untuk menimbulkan perasaan belas kasihan orang lain.
(3) Dilarang  dengan  sengaja  memperalat orang lain seperti bayi, anak kecil dan/atau mendatangkan  seseorang  atau  beberapa orang baik dari dalam daerah ataupun dari luar  daerah  untuk  maksud  melakukan pengemisan.
(4) Dilarang  mengkoordinir,  mengekploitasi atau menjadikan gelandangan atau pengemis  sebagai  alat  untuk  mencari keuntungan  bagi  kepentingan  diri  sendiri, orang lain ataupun kelompok lain.
Kemudian disebutkan juga di dalam ketentuan  Pasal  5  Perda  Nomor  3  Tahun  2010 ini  bahwa  ”Dilarang  memberi  uang  atau  barang dalam  bentuk  apapun  kepada  gelandangan  dan
pengemis  dipersimpangan  jalan  (traffic  light), jalan  protokol,  pasar,  tempat  ibadah,  taman  dan jembatan  serta  tempat-tempat  umum  lainnya” Berdasarkan  ketentuan  Pasal  20  ayat  (1)  Perda Nomor  3  tahun  2010  ini  menyebutkan  bahwa pelanggaran terhadap Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan hukuman kurungan sekurang-kurang 3 (tiga)  hari  atau  paling  lama  3  (tiga)  bulan dan/atau denda sekurang-kurangnya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), sebanyak- banyaknya  Rp  5.000.000,-  (lima  juta  rupiah). Sedangkan  pelanggaran Pasal  4  ayat  (3)  dan ayat (4)  dikenakan  sanksi  pidana  kurungan  sekurang- kurangnya  15  (lima  belas)  hari,  paling  lama  3 (tiga)  bulan  dan/atau  denda  sekurang-kurangnya Rp  5.000.000,-  (lima  juta  rupiah),  sebanyak- banyaknya  Rp  50.000.000,-  (lima  puluh  juta rupiah).
Berdasarkan  hasil  penelitian  sdr.  Diah Kesuma  Sari,  mahasiswi  Fakultas  Syariah angkatan  tahun  2009  jurusan  Hukum  Tata Negara (Siyasah) menyimpulkan, bahwa penegakan  hukum  terhadap  Perda  Nomor  3 tahun  2010  tentang  Penanganan  Gelandangan dan  Pengemis  serta  Tuna  Susila    yang  dilakukan oleh  Satpol  PP  kota  Banjarmasin,  sangat  lemah bahkan  tidak  efektif.  Ketika  dirazia  mereka ditangkap, kemudian dibawa ke panti rehabilitasi dikurung  selama  3  (tiga)  hari,  setelah  itu  mereka dilepas  dan  ternyata  mereka  kembali  lagi mengemis.
Pernah  juga  di  denda,  ternyata  mereka  (para mengemis) tidak mampu membayarnya, akhirnya juga  mereka  dilepas  dan  kembali  lagi  mengemis. Ketidak-efektifan  penegakan  hukum  Perda Nomor  3  tahun  2010  ini  juga  berkaitan  dengan minimnya  dukungan  dana  yang  dialokasikan untuk itu, sehingga belum memberikan hasil yang signifikan sebagaimana yang diharapkan.
Kesimpulan
Berdasarkan  uraian  tersebut  diatas  dapatlah diatarik kesimpulan sebagai berikut :
1. Bahwa  salah  satu  perbuatan  yang  dapat dikategorekan  sebagai  perdagangan  orang atau  human  trafficking  di  kota  Banjarmasin yaitu perbuatan mengemis dengan merekrut, membawa serta anak kecil untuk diekploitasi dengan  maksud  agar  orang  lain  merasa  iba, belas  kasihan  sehingga  mau  memberikan sejumlah  uang  untuk  keuntungan  pribadi. Perbuatan ini sudah memenuhi unsur-unsur sebagaimana  yang    dirumuskan  dalam Undang  Undang  Nomor  21  Tahun  2007
tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Perdagangan Orang.
2. Bahwa penegakan hukum atau law enforcement terhadap  tindak  pidana  perdagangan  orang atau  human  trafficking,  khususnya  terhadap perbuatan  mengemis  dengan  merekrut, membawa serta anak kecil untuk diekploitasi dengan  maksud  agar  orang  lain  merasa  iba, belas  kasihan  sehingga  mau  memberikan sejumlah  uang  untuk  keuntungan  pribadi  di kota Banjarmasin masih sangat lemah. Tidak ada  yang  diproses  secara  hukum  dengan dakwaan melanggar Undang Undang Nomor  21  Tahun  2007  atau  melanggar Perda Nomor 3 Tahun 2010 yang sampai ke Pengadilan. Lemahnya penegakan hukum ini berkaitan  erat  dengan  materi  hukumnya, budaya  hukum  dan  persepsi  masyarakat terhadap perbuatan dimaksud.
Saran Berdasarkan kesimpulan tersebut maka disarankan sebagai berikut :
1. Aparat  kepolisian  harus  berani  mengambil tindakan hukum yang tegas berupa penyelidikan  dan/atau  menyidikan  terhadap pengemis  yang  merekrut,  membawa  serta anak  kecil  saat  mengemis  dengan  maksud ekploitasi untuk mencari keuntunga pribadi, berdasarkan  cara  sebagaimana  yang  diatur dalam  Undang  Undang  Nomor  8  Tahun 1981  tentang  Kitab  Undang  Undang Hukum Acara Pidana.
2. Sosialisasi  dan  penyuluhan  hukum  kepada masyarakat  pada  umumnya  dan  komunitas pengemis pada khususnya mutlak
diperlukan,  hal  ini  harus  dilakukan  secara terpadu  dan  terkoordinir  beberapa  institusi pemangku  kepentingan  seperti  Pemerintah Daerah, Kepolisian dan Kanwil
Kementerian  Hukum  dan Ham  yang  ada di daerah  serta  LSM.  Upaya  ini  dimaksudkan untuk  memberikan  kesadaran  tentang  hak dan kewajiban hukum, perbuatan mana yang diperbolehkan  dan  perbuatan  mana  yang tidak  diperbolehkan,  dilarang  dan  diancam dengan hukuman.
Daftar Rujukan Arikunto,  Suharsimi,  Prosedur  Penelitian  -  Suatu
Pendekatan  Praktek,  PT.  Rineka  Cipta, Jakarta, 1998.
Amiruddin,  Asikin,  Zainal  H,  Pengantar  Metode Penelitian  Hukum,  PT.  Raja  Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
Bawengan,  Gerson  W,  Pengantar  Psychologi
Kriminal, Pradnya Paramita, Jakarta, 1977.
------------------------, Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Introgasi, Pradnya Paramita, Jakarta, 1989.
Hamid,  Hamrat  H  dan  Harun  M.  Husein, Pembahasan  Permasalahan  KUHAP  Bidang Penyidikan, Sinar Grafika, Jakarta, 1991.
Husein,  Harun  M,  Penyidikan  Dan  Penuntutan Dalam  Proses  Pidana,  PT.  Rineka  Cipta, Jakarta, 1991.
Moeyatno,  Asas  Asas  Hukum  Pidana,  PT.  Bina Aksara, Jakarta, 1987.
Merton,  Robert  K,  Social  Theory  and  Social Structure, The Free Press, New York, 1967. Prodjodikoro, Wirjono, Asas Asas Hukum Pidana di Indonesia, PT. Refika Aditama, Bandung,
2003.
Prodjohamidjojo, martiman, Pembahasan Hukum  Acara  Pidana  Dalam  Teori  dan Praktek, Pradnya Paramita, Jakarta, 1986.
Raharjo,  Satjipto,  Hukum,  Masyarakat  dan Pembangunan, Alumni, Bandung, 1976.
Soekanto, Soerjono, Faktor Faktor Yang Mempengaruhi  Penegakan  Hukum,  PT.  Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
Soekanto,  Soerjono,    Pokok  Pokok  Sosiologi
Hukum, CV. Radjawali, Jakarta, 1980.
Soetomo,  A,  Hukum  Acara  Pidana  Indonesia Dalam Praktek, Pustaka Kartini, Jakarta, 1990. Solahuddin,  Kitab  Undang  Undang  Hukum  Pidana,
Acara Pidana & Perdata, Visimedia, jakarta, 2008.
Sunaryo,  H  &  Ajen  Dianawati,  Tanya  Jawab
Seputar  Hukum  Acara  Pidana,  Visimedia,
Jakarta, 2009.
Tanusubroto, S, Dasar dasar Hukum Acara Pidana, Armico, Bandung, 1984.
Yuwono,  Soesilo,  Penyelesaian  Perkara  Pidana Berdasarkan  KUHAP,  Alumni,  Bandung 1982.

## Peraturan Perundang-undangan
Undang  Undang  Nomor  4  Tahun  1979  tentang Kesejahteraan Anak.
Undang  Undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang Kitab  Undang  Undang  Hukum  Acara Pidana.
Undang  Undang  Nomor  7  Tahun  1984 tentang  Penghapusan  Segala  Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan
(Convention  on  The  Elimination  of  all Forms of discrimination Against Women). Undang  Undang  Nomor  3  Tahun  1997  tentang Perlindungan Anak.
Undang  Undang  Nomor  20  Tahun  1999 tentang  Pengesahan  ILO  Convention Nomor 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment.
Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Undang  Undang  Nomor  1  Tahun  2000 tentang  Pengesahan  ILO  Convention Nomor  182  Concerning  The  Prohibition and Immediate Action for The Elimination of The Worst Forms of Child
Labour.
Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan. Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Undang  Undang  Nomor  5  Tahun  2009  tentang Pengesahan  United  Nations  Convention Against
Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
Undang  Undang  Nomor  2  Tahun  2002  tentang Kepolisian Negara RI dan Penjelasannya.
P Peraturan  Daerah  Kota  Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penanganan Gelandangan  Dan  Pengemis  Serta  Tuna Susila.