## INTERNALISASI PRINSIP BLUE ECONOMY DALAM PENGATURAN KEBIJAKAN PARIWISATA DI KABUPATEN SAMPANG
Oleh:
Safi Email: Safi@trunojoyo.ac.id Universitas Trunojoyo Madura
Rina Yulianti Email: rina.yulianti@trunojoyo.ac.id Universitas Trunojoyo Madura
Sri Wahyu Mukarromah Email: 190111100286@student.trunojoyo.ac.id Universitas Trunojoyo Madura

## Abstrak
Kabupaten Sampang memiliki daya tarik dan daya saing pariwisata yang tidak kalah dengan kabupaten-kabupaten  lain  di  Pulau  Madura.  Akan  tetapi,  hingga  sekarang  Pemerintah Daerah  Kabupaten  Sampang  belum  mengundangkan  Peraturan  Daerah  tentang  Rencana Induk  Pembangunan  Kabupaten/Kota  (RIPPARKAB).  Sehingga,  banyak  yang  mem- pertanyakan  mengenai  pelaksanaan  kewenangan  dari  Pemerintah  Daerah  Kabupaten Sampang  dalam  mengatur  pariwisata.  Mengingat  salah  satu  kewenangan  dari  Pemerintah Daerah  Kabupaten  adalah  menetapkan  rancangan  RIPPARKAB.  Jenis  penelitian  yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, suatu penelitian yang menggunakan fakta-fakta empiris dengan metode pendekatan berupa metode pendekatan fakta (fact approach). Teknik pengumpulan data melalui teknik wawancara (interview) dan studi kepustakaan, lalu metode analisanya  dilakukan  dengan  metode  deskriptif  analisis.  Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa, pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang dalam mengatur kebijakan  pariwisata  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  30  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun 2009  tentang  Kepariwisataan  berjalan  efektif.  Hal  tersebut  dibuktikan  dari  11  ketentuan pasal  tersebut  sudah  terlaksana.  Selain  itu,  rancangan  Peraturan  Daerah  tentang RIPPARKAB telah menerapkan prinsip-prinsip blue economy.
Kata Kunci: Kata Kunci: Prinsip, Blue Economi, Aturan, Kebijakan

## Abstract
Sampang  Regency  has  tourism  attractiveness  and  competitiveness  that  are  not  inferior  to those  of  other  regions  on  Madura  Island.  However,  until  now,  the  Regional  Government  of Sampang Regency has not promulgated a Regional Regulation concerning the Regency/City Development Master Plan (RIPPARKAB). Thus, many have questioned the implementation of the  authority  of  the  Regional  Government  of  Sampang  Regency  in  regulating  tourism. Considering that one of the authorities of the Regency Regional Government is to determine the  RIPPARKAB  draft,  The  type  of  research  used  is  empirical  legal  research,  a  study  that uses empirical facts with an approach method in the form of a fact approach (fact approach). Data  collection  techniques  include  interview  techniques  and  literature  studies,  and  then  the method of analysis is carried out by the descriptive analysis method. The results of the study show  that  the  implementation  of  the  authority  of  the  Regional  Government  of  Sampang Regency in regulating tourism policies in accordance with the provisions of Article 30 of Law Number  10  of  2009  concerning  tourism  has  been  effective.  This  is  evidenced  by  the  11 provisions  of  the  article  that  have  been  implemented.  In  addition,  the  draft  regional regulation on RIPPARKAB has implemented the principles of the blue economy.
Keywords: Principles, Blue Economy, Rules, Policies

## PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang
Indonesia  adalah  negara  dengan  sejuta keindahan yang membuat siapapun terpesona  ketika  berkunjung.  Beragam julukan  untuk  menggambarkan  Indonesia setara dengan banyaknya provinsi yang ada. Salah  satu  provinsi  di  Indonesia  adalah Provinsi  Jawa  Timur.  Jika  berbicara  me- ngenai  Provinsi  Jawa  Timur,  maka  yang terpikirkan  pertama  kali  adalah  Surabaya. Akan  tetapi,  meskipun  kota  Surabaya seakan-akan  menjadi  simbol  dari  Provinsi Jawa  Timur,  masih  ada  Madura  sebagai pelengkap dari provinsi ini.
Penduduk  yang  tinggal  di  Madura sebagian  besar  beragama  Islam,  oleh karenanya Madura diidentikkan dengan hal- hal  bernuansa  islami.  Pandangan  mengenai penduduk  Madura  sebagai  kelompok  yang taat  akan  agama  Islam  diperkuat  oleh banyaknya  tempat  wisata  religi  di  sini. Madura  sendiri  memiliki  empat  kabupaten yaitu,  Kabupaten  Bangkalan,  Kabupaten Sampang,  Kabupaten  Pamekasan,  dan Kabupaten  Sumenep.  Salah  satu  kabupaten yang  menarik  untuk  dibahas  lebih  lanjut adalah Kabupaten Sampang.
Secara konstitusional, Pemerintah Daerah  tingkat  Provinsi  dan  Pemerintah Daerah  Kabupaten/Kota  memiliki  hak untuk  mengatur  serta  mengurus  pe- merintahannya  sendiri,  sesuai  dengan  asas
otonomi daerah dan tugas pembantuan pada Pasal  18  ayat  (2)  dan  ayat  (5)  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945  (Selanjutnya  disebut  dengan UUD  NRI  Tahun  1945). 1 Sehingga,  dalam sektor pariwisata Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memiliki kewenangan sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  30  Undang- Undang  Nomor  10  Tahun  2009  tentang Kepariwisataan. 2 Kewenangan ini termasuk dalam  urusan  pemerintahan  konkuren, klasifikasi  urusan  pemerintahan  pilihan sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (3) Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan Daerah. 3 Berkaca dari kewenangan  yang  dimiliki,  di  sini  dapat dipastikan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang berkuasa untuk bertindak  dalam  ranah  hukum  seperti, menyusun dan  menetapkan  kebijakan mengenai  sektor  pariwisata  yang  berfungsi sebagai pedoman dalam mengatur pariwisata.
Beragam  tempat  wisata  yang  ada  di Kabupaten Sampang dengan segala potensinya  membuat  Pemerintah  Daerah Kabupaten  Sampang  harus  mencari  cara- cara  terbaik  dalam  mengatur  pariwisata. Salah  satunya  dengan  menerapkan  prinsip- prinsip blue economy . Prinsip-prinsip
1 Lihat  Pasal  18  ayat  (2)  dan  (5)  UUD  NRI  Tahun 1945.
2 Lihat  Pasal  30  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.
3 Lihat Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
tersebut  yaitu, minimize  waste , multiplier effect ,  inklusi  sosial,  serta  inovasi  dan adaptif. Blue economy diperkenalkan pertama kali oleh Gunter Pauli  yang secara sederhana diartikan sebagai blue ocean - blue sky , suatu pemahaman bahwa blue economy dapat  menghasilkan  pertumbuhan  ekonomi dan  kesejahteraan  rakyat,  namun  laut  dan langit tetap terjaga. 4

## 1.2. Rumusan Masalah
Berdasarkan  pendahuluan  yang  telah dipaparkan  diatas  maka  rumusan  masalah dalam  penelitian  yang  dapat  dikemukaan adalah sebagai berikut:
1. Apakah  Pemerintah  Daerah  Kabupaten Sampang telah melaksanakan ke- wenangannya  dalam  mengatur  ke- bijakan pariwisata?
2. Bagaimanakah Pemerintah Daerah
Kabupaten  Sampang  menginternalisasi prinsip blue economy ke dalam pengaturan kebijakan pariwisata?
4 Wulandari  Cahyasari,  “Model Blue  Economy Di kawasan  Asia  Pasifik  (Studi  Kasus:  Penerapan Model Blue  Economy Pada  Industri  Perikanan Indonesia”, Jurnal  FISIP ,  Vol.  2  Nomor  1,  2015, Pekanbaru, hlm. 5.
Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan:
1. Profil pelaksanaan kewenangan
Pemerintah Daerah
Kabupaten Sampang  dalam  mengatur  kebijakan pariwisata,
2. Analisa yuridis internalisasi prinsip blue economy ke dalam pengaturan kebijakan  pariwisata  di  Kabupaten Sampang.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan adalah  penelitian  hukum  empiris,  suatu penelitian  yang  menggunakan  fakta-fakta empiris  dengan  metode  pendekatan  berupa metode  pendekatan  fakta  ( fact  approach ).
Jenis  studi  ini  berupa  studi  empiris  untuk menemukan  teori-teori  mengenai  proses terjadinya  dan  mengenai  proses  bekerjanya hukum  di  masyarakat. 5 Sedangkan  untuk sumber  data  berasal  dari  data  primer  yang diperoleh secara langsung dan data sekunder  yang  diperoleh  secara  tidak langsung. Teknik pengumpulan data melalui  teknik  wawancara  ( interview )  dan studi  kepustakaan,  lalu  metode  analisanya dilakukan dengan metode deskriptif analisis.
5 Bambang  Sunggono.  (2010)  Metode  Penelitian Hukum,Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm. 45

## PEMBAHASAN
A. Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang Dalam Mengatur

## Kebijakan Pariwisata
Pelaksanaan  kewenangan  Pemerintah Daerah  Kabupaten  Sampang  berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009  tentang  Kepariwisataan,  dapat  di- uraikan  dari  hasil  penelitian  lapangan sebagai berikut:
a. Menyusun  dan  Menetapkan  Rencana Induk  Pembangunan  Kepariwisataan Kabupaten/Kota Hingga  sekarang,  Pemerintah  Daerah Kabupaten  Sampang  belum  mengundang- kan  Rencana  Induk  Pariwisata  yang tertuang  dalam  dokumen  perencanaan pembangunan kepariwisataan Daerah Kabupaten  untuk  periode  5  (lima)  Tahun (RIPPARKAB) Sebagaimana
Yuliadi
Setyawan menyampaikan bahwa,
“ Kabupaten  Sampang  belum  memiliki RIPPARKAB.  Akan  tetapi,  telah  ada rancangan  Peraturan  Daerah  Kabupaten Sampang  tentang  RIPPARKAB  Sampang 2022-2037  beserta  naskah  akademiknya. Tinggal  menunggu  diundangkan  saja ”. 6
Senada dengan Yuliadi Setyawana, Syahroni  menyebutkan,  “ Kalau  draft  sama
6 Disarikan  dari  hasil  wawancara  dengan  Bapak
Yuliadi Setyawan S.Sos., M.M. Sekretaris Daerah Kabupaten  Sampang,  pada  hari  Selasa  tanggal  11 Oktober 2022
naskah  akademiknya  sudah,  hanya  saja untuk  menuju  ke  Peraturan  Daerah  masih proses. Karena tahapan pembuatan RIPPARKAB cukup panjang ”. 7
b. Menetapkan Destinasi Pariwisata
Kabupaten/Kota
Pada  Pasal  14  Rancangan  Peraturan
Daerah Kabupaten Sampang tentang RIPPARKAB  Sampang  2022-2037  telah ditetapkan terkait dengan destinasi pariwisata  kabupaten/kota  yang  dimiliki oleh  Kabupaten  Sampang.  Pada  pasal tersebut,  antar  daerah  yang  ada  di  Ka- bupaten Sampang diinformasikan mengenai tema  masing-masing.  Pertama,  destinasi pariwisata kabupaten/kota Banyuates- Ketapang-Sokobanah dan sekitarnya bertema pengembangan wisata alam, bahari,  budaya,  agrowisata,  serta  industri kreatif. Kedua, destinasi pariwisata kabupaten/kota  Sampang  Kota-Camplong dan  sekitarnya  bertema  pengembangan wisata  alam,  budaya,  kuliner,  serta  buatan/ minat  khusus.  Ketiga  destinasi  pariwisata kabupaten/kota Omben-Karang Penang dan sekitarnya  bertema  pengembangan  wisata alam,  religi,  industri  kreatif,  serta  buatan/ minat khusus. Keempat destinasi pariwisata kabupaten/kota  Sreseh-Pangarengan  dan sekitarnya  bertema  pengembangan  wisata
7 Disarikan  dari  hasil  wawancara  dengan:  Syahroni Sub Bidang Pemasaran  Disporabudpar Kabupaten Sampang, pada hari Selasa tanggal 18 April 2023
alam,  bahari,  budaya,  serta  buatan/minat khusus.  Selain  itu,  Pemerintah  Daerah Kabupaten  Sampang  telah  membuat  Surat Keputusan  Nomor:  188.45/360/KEP/434. 021/2020 tentang Penetapan Potensi
Destinasi  Pariwisata  Kabupaten  Sampang. Dibawah  ini  daftar  destinasi  pariwisata Kabupaten  Sampang  yang  ada  dalam  Surat Keputusan  Nomor:  188.45/360/KEP/434. 021/2020:
Tabel 3.1 Potensi Destinasi Pariwisata
Kabupaten Sampang N o Destinasi
Jenis Daya
Tarik Wisata
Desa/
Kelurahan Kecamatan 1. Kawasan Hutan  Kera Nepa Pengemb angan wisata alam  dan sejarah Desa Batioh, Desa Nepa Banyuates
2. Sentra Batik Montor Wisata minat khusus dan industri kreatif Desa Montor
Banyuates 3. Waduk Nipah Wisata Buatan Desa Montor, Desa Nagasareh Banyuates
4. Air  Terjun Toroan Alam
Desa Ketapang Desa Timur, Ketapang Daya Ketapang 5. Lapangan Kerapan Sapi  Pantai
Priuk
Budaya dan  minat khusus Desa Ketapang Daya Ketapang 6. Makam Sayyid
Ustman Budaya dan  minat khusus Desa Tamberu
Daya
Sokobanah
7. Pantai  Lon
Malang Alam  dan bahari Desa  Bira Tengah Sokobanah 8. Desa Alam Olahraga, petualang an, dan minat khusus
Desa Tamberu Daya Sokobanah 9. Agro Wisata Minat khusus Desa  Bira Timur
Sokobanah
Napote dan edukasi 10 . Waduk Klampis Alam Desa Kramat Kedungdung 11 . Kawasan Margalela Minat khusus Kelurahan Polagan Sampang 12 . Kawasan Rato Ebuh Budaya, religi, dan minat khusus Kelurahan Polagan Sampang 13
. Sentra Industri Oleh-Oleh Minat khusus Kelurahan Polagan
Sampang 14 . Goa Lebar Alam Kelurahan Rong Tengah
Sampang 15 . Desa Apung Mandangin Alam, budaya, dan kuliner Desa Mandangin Sampang 16
. Lapangan Kerapan Sapi
Trunojoyo Budaya dan  minat khusus Kelurahan Karang Dalem Sampang
17 . Kawasan Makam  Aji
Gunung Budaya, religi, dan minat khusus Kelurahan Gunung Sekar
Sampang
18
. Kawasan Makam RPH.  Moh. Noer Budaya, religi, dan minat khusus Kelurahan Gunung Sekar Sampang 19 . Situs Pababaran Trunojoyo Budaya, religi, dan minat khusus Kelurahan Rong Tengah Sampang
20 . Situs Sumur Daksan Budaya dan  minat khusus Kelurahan Rong Tengah Sampang 21 . Agro Wisata Jambu Camplong Minat khusus dan edukasi
Desa Taddan, Desa Dharma Camplong, Desa Sejati Camplong 22 . Kolam Renang
Oto‟
Minat khusus dan edukasi Desa Taddan
Camplong
23 . Kawasan Mangrove
Taddan
Minat khusus dan edukasi Desa Taddan
Camplong
24 . Kawasan Sentra Industri Genteng
Minat khusus dan edukasi Desa Tlambah Karang
Penang 25 . Kawasan Agrowisata Tlambah
Minat khusus dan edukasi Desa Tlambah Omben 26
. Kawasan Desa  Adat Napo Budaya, religi, minat khusus, Desa  Napo Laok,  Desa Napo Daya
Omben
dan industri kreatif
27 . Batik Kotah
Budaya dan  minat khusus Desa Kotah Jrengik 28
. Wisata Mangrove
Sreseh Alam  dan minat khusus Desa Labuhan, Desa Marparan, Desa Klobur, Desa Junok, Desa Disanah Sreseh 29 . Wisata Tematik
Gunung Eleh Minat khusus dan edukasi Desa Gunung Eleh Kedungdung 30
. Wisata Edukasi Mangrove dan  Garam Aeng Sareh Alam  dan minat khusus Desa  Aeng
Sareh Sampang
Sumber: Keputusan Bupati Sampang Nomor: 188.45/360/KEP/434.012/2020 tentang Penetapan Potensi Destinasi Pariwisata Kabupaten Sampang
c. Menetapkan Daya Tarik Wisata
Kabupaten/Kota Pada Lampiran III rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang tentang RIPPARKAB  Sampang  2022-2037,  telah ditetapkan  terkait  dengan  daya  tarik  wisata kabupaten/kota  dari  Kabupaten  Sampang yang  terbagi  menjadi tiga,  yaitu: daya tarik wisata  alam,  daya  tarik  wisata  budaya,  dan daya tarik wisata hasil buatan manusia atau minat  khusus.  Dibawah  ini  tabel  mengenai daftar  daya  tarik  pariwisata  Kabupaten Sampang sebagai berikut:
Tabel 3.2 Daya Tarik Wisata Jenis Alam
No Nama Daya Tarik Wisata Alam Lokasi Kategori 1. Wisata Air Terjun Toroan Desa Ketapang
Daya,  Kecamatan Ketapang Pemantapan 2. Bira Savanna Desa Bira Tengah,
Kecamatan Sokobanah Perintisan 3. Bukit Karang Anyar Desa Karang
Anyar, Kecamatan Ketapang Perintisan 4. Bukit Masegit Desa Temoran,
Kecamatan Omben Perintisan 5. Edu  Mangrove
Taddan Desa Taddan, Kecamatan Camplong Perintisan 6. Gua Batu Air Desa Jrengik,
Kecamatan Jrengik Perintisan 7. Gua Kelelawar Desa  Bira  Timur, Kecamatan Sokobanah Perintisan 8. Goa Lebar Kelurahan Rong Tengah, Kecamatan Sampang
Pembangunan 9. Gua Macan Desa  Bira  Timur, Kecamatan Sokobanah Perintisan 10. Gunung Maddah Desa Gunung Maddah,
Kecamatan Sampang Perintisan 11. Sumber Air Omben Kecamatan Omben Pembangunan 12. Kawasan  Hutan Mangrove Sreseh Kecamatan Sreseh Perintisan 13. Kolam  Renang Sumber Oto‟ Desa Taddan, Kecamatan Sampang Perintisan 14. Pantai Wisata Camplong Desa Dharma
Camplong, Kecamatan
Camplong Revitalisasi
15. Pantai Wisata
Lon Malang Desa Bira Tengah, Kecamatan Sokobanah Pemantapan 16. Pantai Hutan Kera Nepa Desa Batioh, Kecamatan Banyuates Pembangunan
17. Sumber
Jokotole Omben Desa Tambak,
Kecamatan Omben Perintisan 18. Panjat Tebing Murguwa Desa Tamberu,
Kecamatan Sokobanah Perintisan 19. Wisata
Konservasi Pulau Mandangin Desa Mandangin, Kecamatan
Sampang
Pembangunan
20. Pantai Damar Wulan Desa Aeng Sareh,
Kecamatan Sampang Perintisan
Sumber: Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang tentang RIPPARKA Sampang 2022-2037
Tabel 3.3 Daya Tarik Wisata Jenis Budaya
No Nama Daya Tarik Wisata Budaya Lokasi
Kategori 1. Bhuju‟ Napo Desa Napo,
Kecamatan Omben Perintisan
2. Kampung Belanda
Krampon
Desa Torjun,
Kecamatan Torjun
Pembangunan 3. Makam Aji
Gunung Desa Sekar,
Kecamatan Torjun
Pembangunan 4. Makam Bangsacara Rangapadmi Pulau Mandangin Pembangunan 5. Makam  Pangeran
Santro Merto Kelurahan Karangdalam,
Kecamatan Sampang
Pembangunan 6. Makam Panji
Laras Kelurahan Polagan, Kecamatan
Sampang Pembangunan 7. Makam RPH. Moh. Noer Kelurahan Rong Tengah,
Kecamatan
Sampang Pembangunan 8. Makam Sayid Ustman Desa  Temburu Barat, Kecamatan
Banyuates Pembangunan 9. Masjid Tanto
Madegan Kelurahan Polagan,
Kecamatan Sampang
Pembangunan 10. Pondok  Pesantren
Al-Haramain
Desa Sekar,
Kecamatan Sampang Pemantapan 11. Pondok  Pesantren Nazhatut Thullab Desa Prajjan,
Kecamatan Sampang Pemantapan 12. Situs Rato Ebuh Kelurahan Polagan, Kecamatan
Sampang Pemantapan 13. Situs Trunojoyo Budaya Kelurahan Rong Tengah, Kecamatan Sampang Pembangunan 14. Sumur Daksan Kelurahan
Dalpenang, Kecamatan Sampang Pembangunan
15. Sumur Tujuh
Panji Laras Kelurahan Polagan, Kecamatan Sampang
Perintisan 16. Tanean Lanjeng Kecamatan
Sreseh Pembangunan 17. Makam Khotib Mantoh Kelurahan Polagan,
Kecamatan
Sampang Pembangunan 18. Tugu  Perjuangan Pahlawan
Sabilillah Desa Sokobanah Daya, Kecamatan Sokobanah
Pembangunan
19. Makam Raden
Tumenggung Aryo Kusumo
Adiningrat
Kelurahan Polagan, Kecamatan Sampang
Pembangunan
20. Makam Mertosari Kelurahan Polagan,
Kecamatan Sampang
Pembangunan 21. Makam Mangkubumi
Kelurahan Polagan, Kecamatan Sampang
Pembangunan 22. Makam  Pangeran Lor
Kelurahan Polagan,
Kecamatan
Sampang Pembangunan 23. Bhuju‟ Unangadi Kelurahan Karangdalem,
Kecamatan Sampang Pembangunan 24. Gedung RRI Kelurahan Dalpenang, Kecamatan Sampang Pembangunan 25. Tugu Pancasila Desa Pangongsean,
Kecamatan Torjun
Pembangunan 26. Bhuju‟ Somber Kecamatan
Omben Pembangunan 27. Museum Mini Rato Ebuh Kelurahan Polagan,
Kecamatan Sa
Pembangunan 28. Bhuju‟ Abdul Alam Desa Prajjan, Kecamatan Camplong Pembangunan
Sumber:  Rancangan  Peraturan  Daerah Kabupaten  Sampang  tentang  RIPPARKA Sampang 2022-2037
Tabel  3.4  Daya  Tarik  Jenis  Hasil  Buatan

## Manusia atau Minat Khusus
No Nama Daya Tarik Wisata Hasil Buatan Manusia atau Minat Khusus Lokasi
Kategori 1. Agrowisata Bira Timur Desa Bira Timur, Kecamatan Sokobanah Perintisan 2. Agrowisata Buah
Surga Desa Sogiyan,
Kecamatan Omben
Perintisan
3. Agrowisata  Durian
Tlambah Desa  Tlambah, Kecamatan Karangpenang
Perintisan 4. Agrowisata Jambu Camplong Kecamatan Camplong Pembangunan 5. Agrowisata Nagasareh
Desa Nagasareh, Kecamatan Banyuates Perintisan
6. Agrowisata Nyior Melambai Desa Bira Tengah, Kecamatan Sokobanah Perintisan
7. Kolam  Pancing  Aji Gunung
Kelurahan Gunung  Sekar, Kecamatan Sampang Perintisan 8. Lapangan  Kerapan Sapi  Pantai  Priuk Ketapang Desa  Ketapang Barat,
Kecamatan Ketapang
Pembangunan
9. Lapangan  Kerapan
Sapi Trunojoyo
Desa  Keseneh, Kecamatan
Sampang Pembangunan 10. Margalela „Sae Eber‟ Food Street Kelurahan Polagan, Kecamatan Sampang
Pembangunan 11. Masjid Agung Sampang Desa Rong Tengah, Kecamatan
Sampang Revitalisasi 12. Pelabuhan Tanglok Kelurahan Banyuanyar, Kecamatan
Sampang Pembangunan 13. Sentra Asesoris
Kerang Desa Taddan, Kecamatan Camplong Pembangunan 14. Sentra  Batik  Tulis Kotah Desa Kotah,
Kecamatan Jrengik Pembangunan 15. Sentra  Batik  Tulis Montor
Desa Montor,
Kecamatan Banyuates Pembangunan 16. Sentra Industri Genteng Desa Bluuran, Kecamatan Karang Penang Pembangunan 17. Sentra Jamu Kelurahan Rong Perintisan
Tradisional Tengah,
Kecamatan Sampang 18. Sentra Krupuk Kipas Desa Sreseh, Kecamatan Sreseh Perintisan 19. Sentra Oleh-Oleh Kelurahan Banyuanyar, Kecamatan Sampang Pembangunan
20. Sentra Petis dan
Olahan Ikan Kelurahan Banyuanyar,
Kecamatan
Sampang Pembangunan 21. Sentra Ranjang
Palek Kelurahan Gunung Sekar, Kecamatan Sampang
Perintisan 22. Taman Wijaya
Kusuma Kelurahan Gunung  Sekar,
Kecamatan
Sampang Pembangunan 23. Tambak Garam
Apaan Desa Apaan, Kecamatan Pangarengan Perintisan 24. Tambak Garam
Pangarengan Desa Pangarengan, Kecamatan
Pangarengan Perintisan 25. Waduk Nipah
Banyuates Desa Kramat, Kecamatan Kedungdung Pembangunan 26. Waduk Nipah Banyuates Desa Montor, Kecamatan Banyuates Pembangunan 27. Wisata Arsip Masyarakat (Wamas) Kelurahan Gunung  Sekar,
Kecamatan
Sampang Pembangunan 28. Wisata  Petualangan Tamberu Desa  Tamberu Daya,
Kecamatan
Sokobanah Perintisan 29. Taman Wijaya
Sampang Kelurahan Dalpenang, Kecamatan Sampang Perintisan 30. Kebun Jamur
Desa Omben, Kecamatan Omben
Perintisan
Sumber:  Rancangan  Peraturan  Daerah Kabupaten  Sampang  tentang  RIPPARKAB Sampang 2022-2037
d. Melaksanakan  Pendaftaran,  Pencatatan, Dan Pendataan Pendaftaran Usaha
Jika pariwisata  menjadi sektor andalan di  Kabupaten  Sampang,  maka  penting
untuk  mengetahui  terkait  dengan  pen- daftaran,  pencatatan,  dan  pendataan  pen- daftaran  usaha.  Sebagaimana  Retno  Arif Widjaya  menyebutkan,  “ Secara  rutin  dan berkala,  Dinas  Pemuda,  Olahraga,  Ke- budayaan, dan Pariwisata ( Disporabudpar) Kabupaten  Sampang  sering  terjun  ke lapangan  untuk  melaksanakan  pendataan terkait  pelaku  usaha  seperti  resto,  home stay, dan hotel. Karena nanti Disporabudpar  Jawa  Timur  akan  minta data-datanya ”. 8
Selain itu, Syahorni menyatakan sebagai berikut: 9 Jadi, Disporabudpar Kabupaten  Sampang  melalui  tim  Dinas Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  Terpadu Satu  Pintu  (DPMPTSP)  sudah  melakukan pencatatan  terkait  usaha  pariwisata  yang ada di Kabupaten Sampang, mulai dari agen perjalanan pariwisata, penyediaan akomodasi lainnya, aktivitas biro perjalanan pariwisata,  kedai  makanan,  kedai  minuman dan lain sebagainya.
e. Mengatur
Penyelenggaraan Dan Pengelolaan Kepariwisataan Di Wilayahnya Pemerintah Daerah Kabupaten
Sampang  tentu  telah  mengatur  mengenai
8 Disarikan dari hasil wawancara dengan: Retno Arif Widjaya Analisis Pariwisata Disporabudpar Kabupaten  Sampang,  pada  hari  Rabu  tanggal  12 April 2023
9 Disarikan  dari  hasil  wawancara  dengan:  Syahroni Sub Bidang Pemasaran  Disporabudpar Kabupaten Sampang, pada hari Selasa tanggal 18 April 2023
penyelenggaraan  dan  pengelolaan  ke- pariwisataan,  contohnya  dapat  dilihat  pada tindakan-tindakan  yang  dilakukan  oleh Disporabudpar Kabupaten Sampang sehingga pariwisata di Kabupaten Sampang dapat  dikatakan  berkembang  dengan  cukup baik.  Sebagaimana  Syahroni  menyebutkan, “ Pada  Desember  2022  lalu,  Kabupaten Sampang  mendapatkan  penghargaan  East Java  Audition  Award  kategori  video conference  terbaik  yang  dipelopori  oleh Pantai  Lon  Malang ”. 10 Selain  itu,  Retno Arif Widjaya menyatakan sebagai berikut: 11
Saat  ini,  Pantai  Lon  Malang  sedang mengikuti  Anugerah  Desa  Wisata  yang diadakan  oleh  Kementrian  Pariwisata  dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/ Baparekraf).  Pendaftar  senasional  ada 4.000.00,  terjaring  500,  terjaring  lagi  250, lalu  terjaring  menjadi  75.  Kebetulan  saat ini, persiapan penilaian tim juri, mau dicari beberapa kategori yang terbaik seperti home stay , kelembagaan, daya tarik, dan lain-lain. Hal  tersebut  menjadi  kebanggan  tersendiri bagi Kabupaten Sampang.
f. Memfasilitasi  Dan  Melakukan  Promosi Destinasi Pariwisata Dan Produk Pariwisata Yang Berada Di
10 Disarikan dari hasil wawancara dengan:  Syahroni Sub Bidang Pemasaran  Disporabudpar Kabupaten Sampang, pada hari Selasa tanggal 18 April 2023
11 Disarikan  dari  hasil  wawancara  dengan:  Retno Arif  Widjaya  Analisis  Pariwisata  Disporabudpar Kabupaten  Sampang,  pada  hari  Rabu  tanggal  12 April 2023
Wilayahnya:
Perkembangan pariwisata tentu membutuhkan keduanya, sebab tidak semua orang  bisa  mengetahui  dengan  mudah pariwisata  yang  ada  di  daerah  lain  selain daerahnya  sendiri.  Sehingga,  Pemerintah Daerah  Kabupaten  selaku  pihak  yang memiliki  kewenangan  dalam  memfasilitasi dan melakukan promosi mengenai pariwisata  harus  membuat  suatu  strategi khusus  guna  mengembangkan  pariwisata yang  ada.  Sebagaimana  Syahroni  yang menyebutkan, “ Pihak Disporabudpar Kabupaten  Sampang  memiliki  dua  metode promosi,  offline  dan  online.  Metode  offline dengan  menyelenggarakan  event  serta pameran  pemasaran.  Sedangkan,  untuk metode  online  menggunakan  media  sosial yang  insya  allah  mudah  memviralkan ”. 12
Retno  Arif  Widjaya  juga  menyebutkan,
“ Tim media sosial Disporabudpar Kabupaten Sampang terdiri dari instagram, facebook, dan youtube. Selain itu, Disporabudpar  Kabupaten  Sampang  juga punya  dukungan  brosur  dan  pamflet  untuk di  sebar  luaskan  pada  semua  titik,  mulai dari  lokasi  wisata,  hotel,  dan  resto ”. 13 Di Kabupaten  Sampang,  selain  Pemerintah Daerah Kabupaten yang melakukan
12 Disarikan dari hasil wawancara dengan:  Syahroni Sub Bidang Pemasaran  Disporabudpar Kabupaten Sampang, pada hari Selasa tanggal 18 April 2023
13 Disarikan  dari  hasil  wawancara  dengan:  Retno Arif  Widjaya  Analisis  Pariwisata  Disporabudpar Kabupaten  Sampang,  pada  hari  Rabu  tanggal  12 April 2023
promosi,  beberapa  pihak  yang  memiliki kaitan  dengan  pariwisata  juga  tidak  segan melakukan  promosi.  Contohnya  pada  3-5 Maret  2023,  Pantai  Lon  Malang  mengikuti acara  bursa  pariwisata  terbesar  se-Jawa Timur.  Di  kesempatan  tersebut  Mastuki selaku  Direktur  Utama  BUMDes  Mitra Mandiri  Pantai  Lon  Malang  melakukan promosi budaya lokal Kabupaten Sampang, terkhusus  Pantai  Lon  Malang  sendiri  serta membawa  produk  olahan  yang  diciptakan oleh  anggota  BUMDes  dengan  tujuan memperkenalkan  pada  khalayak  umum. 14
Selain  itu,  guna  mendongkrak  wisatawan, Bupati  dan  Wakil  Bupati  Kabupaten Sampang  melakukan  promosi  destinasi pariwisata  lain  seperti  Wisata  Mangrove Sreseh (WMS). 15
g. Memfasilitasi Pengembangan Daya Tarik Wisata Baru Pemerintah Daerah Kabupaten
Sampang senantiasa memfasilitasi pengembangan  daya  tarik  wisata  yang  di daerahnya,  baik  lama  maupun  baru.  Hal tersebut  dikarenakan  Pemerintah  Daerah Kabupaten  Sampang  menyadari  betapa besar manfaat yang diberikan oleh
14 Imron  Muslim,  https://madurapost.net/pantai-lon- malang-sampang-ikuti-event-bursa-pariwisata- terbesar-se-jawa-timur-di-surabaya/,  <diunduh  1 April 2023>
15
Sampangkab, https://sampangkab.go.id/berita/dongkrak- wisatawan-bupati-dan-wabup-sampang- promosikan-wisata-mangrove-sreseh/  <diunduh  1 April 2023>
pariwisata  untuk  Kabupaten  Sampang sendiri.  Syahroni  menyatakan  sebagai berikut: 16 Untuk  mengembangkan  suatu daerah  menjadi  destinasi  pariwisata,  ada beberapa hal yang harus dilakukan. Pertama membentuk Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis).  Lalu  yang  kedua  melakukan sosialiasi  tentang  sapta  pesona  melalui Pokdarwis,  sebab  Pokdarwis  ini  yang  akan menjadi  operator,  sehingga  Disporabudpar Kabupaten  Sampang  memperkuat  dari  sisi SDM.  Setelah  Pokdarwis  eksis,  baru Disporabudpar  Kabupaten  Sampang  me- langkah pada tahap sarana dan infrastruktur pendukung.  Retno  Arif  Widjaya  juga menyatakan  sebagai  berikut: 17 Misal  ada destinasi  pariwisata  baru  itu  ada  pengajuan ke  Disporabudpar  Kabupaten  Sampang untuk dibuatkan SK Pokdarwis. Pergerakan destinasi  baru  kembali  ke  desa  wisata, Disporabudpar  punya  pendamping  pari- wisata  yang  bisa  menjadi guide dan melakukan  pendampingan  ke  desa  untuk sosialisai.  Begitu  ada  destinasi  pariwisata baru  pendamping  pariwisata  langsung terjun  ke  lapangan,  mereka  mengarahkan. Saat  ini,  selain  Pantai  Lon  Malang  yang menjadi favorit. Kabupaten Sampang memiliki  agrowisata  Kampung  Melon
16 Disarikan  dari  hasil  wawancara  dengan:  Syahroni Sub Bidang Pemasaran  Disporabudpar Kabupaten Sampang, pada hari Selasa tanggal 18 April 2023
17 Disarikan  dari  hasil  wawancara  dengan:  Retno Arif  Widjaya  Analisis  Pariwisata  Disporabudpar Kabupaten  Sampang,  pada  hari  Rabu  tanggal  12 April 2023
Napote  sebagai  rintisan  desa  wisata  yang berkembang. Adanya agrowisata ini, mengembalikan  fakta  bahwa  petani  tidak hanya bisa bekerja di sawah.
h. Menyelenggarakan Pelatihan Dan Penelitian Kepariwisataan Dalam Lingkup Kabupaten/Kota Pemerintah
Daerah Kabupaten Sampang  telah  melakukan  pelatihan  ter- hadap para pengelola pariwisata yang ada di sana.  Retno  Arif  Widjaya  menyatakan sebagai  berikut: 18 Disporabudpar  rutin melakukan  pelatihan  dan  penelitian,  kira- kira  1  tahun  2  kali.  Disporabudpar  pernah melakukan  pelatihan  tata  kelola  destinasi dan  pelatihan  bala  wisata  (live guide ).
Pesertanya  pelaku  usaha  dan  Pokdarwis. Selain  itu,  ada  pelatihan  digital  marketing, karena  sekarang  zamannya  digital  Dispora- budpar  berusaha  ngikuti  perkembangan zaman.  Pernyataan  tersebut  didukung  oleh pernyataan  dari  Moh.  Zainul  Gufron  yang menyebutkan,  “ Kami diundang oleh Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Sampang untuk  melakukan  pelatihan ”. 19 Pelatihan yang  dimaksud  oleh  Moh.  Zainul  Gufron, yaitu:  pelatihan service  excellent terhadap
18 Disarikan  dari  hasil  wawancara  dengan:  Retno Arif  Widjaya  Analisis  Pariwisata  Disporabudpar Kabupaten  Sampang,  pada  hari  Rabu  tanggal  12 April 2023
19 Disarikan  dari  hasil  wawancara  dengan:  Moh. Zainul  Gufron.  Pegawai  Unit  Jasa  Keuangan Pantai  Lon  Malang,  pada  hari  Rabu  tanggal  12 Oktober 2022
Pokdarwis  Putra  Lon  Malang.  Pelatihan pertamanya  pada  tanggal  11  Januari  2020 dengan  pendamping  pariwisata  bernama Dedek  dan  Vicky,  yang  mana  diharapkan dengan  pelatihan  tersebut  pengelola  akan memahami  bagaimana  cara  memberikan pelayanan terbaik kepada wisatawan. Selain itu,  contoh  lain  pelatihan  yang  dilakukan oleh  Disporabudpar  Kabupaten  Sampang dapat  dilihat  pada  10  November  2022. Disporabudpar  Kabupaten  Sampang  me- laksanakan  pelatihan  mengenai  teknik pembinaan dan pengelolaan Pokdarwis bagi Desa Wisata. Tujuan diadakannya pelatihan ini adalah sebagai bentuk guna memberikan edukasi  serta  pemahaman  dasar  kepada Pokdarwis  yang  nantinya  akan  mening- katkan pembangunan daerah melalui pariwisata. 20
i. Memelihara  Dan  Melestarikan  Daya
Tarik Wisata Yang Berada Di Wilayahnya
Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang  tentu  sudah  memelihara  dan melestarikan daya tarik wisata yang ada, hal tersebut  bisa  dibuktikan  dari  banyak  hal seperti, tersedianya instansi-instansi keamanan  guna  menciptakan  rasa  aman bagi wisatawan, sehingga wisatawan bersedia  untuk  kembali  lagi  ke  tempat
20 Redaksi, https://advokasi.co/disporabudpar- sampang-menggelar-pelatihan-teknik-pembinaan- dan-pengelolaan-pokdarwis,  <diunduh  1  April 2023>
wisata  yang  ada  di  Kabupaten  Sampang. Sebagaimana  dikemukakan  oleh  Yuliadi Setyawan  yang  menyebutkan,  “ Sekitar tahun  2019,  sempat  terjadi  kecelakaan berupa  tenggelamnya  seorang  anak  di salah  satu  tempat  wisata  di  sini.  Hal tersebut  membuat  Pemerintah  Daerah Kabupaten  Sampang  semakin  memperketat keamanan  di  sana  dengan  memperbanyak anggota keamanan ”. 21
j. Menyelenggarakan Bimbingan Masyarakat Sadar Wisata
Adanya  destinasi  pariwisata  di  suatu daerah  tentu  membutuhkan  dukungan  dari masyarakat  sekitar.  Sehingga  Pemerintah Daerah Kabupaten dapat menyelenggarakan bimbingan  masyarakat  sadar  wisata.  Se- bagaimana  Akh.  Syaiful  yang  menyebut- kan,  “ Kabupaten  Sampang  telah  memiliki Pokdarwis  yang  dibentuk  guna  melakukan koordinasi terkait  pariwisata ”. 22 Salah satu contoh  Pokdarwis  yang  ada  di  Kabupaten Sampang yaitu Pokdarwis Putra Pantai Lon Malang.  Pokdarwis  yang  terbentuk  di- bimbing  oleh  pendamping  pariwisata. Retno Arif Widjaya menyebutkan, “ Pendamping pariwisata melakukan
21 Disarikan  dari  hasil  wawancara  dengan:  Yuliadi Setyawan  S.Sos., M.M. Sekretaris  Daerah Kabupaten  Sampang,  pada  hari  Selasa  tanggal  11 Oktober 2022
22 Disarikan  dari  hasil  wawancara  dengan:  Akh. Syaiful,  SH.,  M.Si.  Sub  Bidang  Pemerintahan Bappelitbangda  Kabupaten  Sampang,  pada  hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022
sosialisasi  dan  mendampingi  Pokdarwis atau  bantu  membuat  konsep  destinasi pariwisata yang ada di daerahnya ”. 23 Salah satu  tujuan  dari  pendamping  pariwisata yaitu,  membentuk  dan membina Pokdarwis dengan  manfaat  utama  yaitu  memberikan penyadaran kepada masyarakat akan pentingnya sadar wisata.
k. Mengalokasikan Anggaran Kep- ariwisataan:
Pengelolaan  pariwisata  pasti  mem- butuhkan  anggaran  dana.  Sebagaimana Syahroni  yang  menyebutkan,  “Dana pariwisata Kabupaten Sampang berasal dari Retno Arif Widjaya menyebutkan,
“ Anggaran  kepariwisataan  di  Kabupaten Sampang berasal dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) ”. 24

## B. Internalisasi  Prinsip Blue  Economy ke  Dalam  Pengaturan  Kebijakan Pariwisata di Kabupaten Sampang
Saat  ini,  rancangan  Peraturan  Daerah Kabupaten  Sampang  tentang  RIPPARKAB Sampang  2022-2037 belum  diundangkan. Sehingga  Pemerintah  Daerah  Kabupaten Sampang  menjadikan  Surat  Keputusan
23 Disarikan  dari  hasil  wawancara  dengan:  Retno Arif  Widjaya  Analisis  Pariwisata  Disporabudpar Kabupaten  Sampang,  pada  hari  Rabu  tanggal  12 April 2023
24 Disarikan dari hasil wawancara dengan: Syahroni Sub Bidang Pemasaran  Disporabudpar Kabupaten Sampang, pada hari Selasa tanggal 18 April 2023
(SK)  Bupati  Sampang  Nomor  188.45/ 200/KEP  434.013/2022  tentang  Penetapan Desa  Wisata  di  Kabupaten  Sampang sebagai  dasar  kebijakan  dalam  mengelola pariwisata.  SK  Bupati tersebut  tidak terlalu rinci  membahas  mengenai  apa  saja  yang dibutuhkan dalam pariwisata seperti RIPPARKAB,  didalamnya  hanya  mem- bahas  mengenai  kewajiban,  sumber  dana, dan  klasifikasi  desa  wisata  di  Kabupaten Sampang. Oleh karenya, Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang juga menjadikan  hasil-hasil  rapat  koordinasi lintas sektorat sebagai acuan.
U ntuk  RIPPARKAB  sendiri,  memang sangat  dibutuhkan  bagi  setiap  kabupaten guna  mengelola  pariwisata  yang  ada. RIPPARKAB  yang  telah  dibuat  oleh Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Sampang merupakan  salah  satu  bentuk  kebijakan publik  tertulis  guna  mengatur  pariwisata  di sana.  Mac  Rae  dan  Wide  menyatakan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dipilih oleh pemerintah yang mempunyai pengaruh paling penting terhadap sejumlah orang (Islamy, 1996:170). 25 Secara  sederhana,  kebijakan publik dibagi menjadi dua bentuk. Pertama, kebijakan dalam bentuk peraturan-peraturan pemerintah  yang  tertulis  seperti  peraturan perundang-undangan.  Kedua,  kebijakan dalam bentuk peraturan tidak tertulis namun
25 Jainuri, Kebijakan  Tata  Ruang ,  Malang,  Intrans Publishing, 2021, hlm. 14.
disepakati, biasanya disebut sebagai konvensi-konvensi. 26 Kebijakan publik sendiri memiliki beberapa unsur di dalamnya,  yaitu:  unsur  tujuan  kebijakan, unsur  masalah,  unsur  tuntutan  ( demand ), unsur dampak ( outcomes ), dan unsur sarana atau alat kebijakan ( policy instrument ). 27
Dari beberapa penjelasan sebelumnya, dapat  dipastikan  bahwa  kebijakan  publik yang  tertulis  merupakan  hal  krusial  dalam pengelolaan  pariwisata.  Sebab  saat  ini, masyarakat  lebih  mempercayai  segala bentuk  peraturan  yang  tertulis  daripada hanya  peraturan  turun  temurun  yang  dari lisan  saja.  Pariwisata  sendiri  diatur  dalam Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2009 tentang  Kepariwisataan.  Pasal  1  ayat  (3) Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2009 tentang  Kepariwisataan  yang  berbunyi sebagai  berikut,  “ Pariwisata adalah berbagai  macam  kegiatan  wisata  dan didukung  berbagai  fasilitas  serta  layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha,  Pemerintah,  dan  Pemerintah Daerah ”.
Secara tersurat, pada pasal-pasal rancangan  Peraturan  Daerah  Kabupaten Sampang  tentang  RIPPARKAB  Sampang 2022-2037 memang tidak disebutkan mengenai blue  economy .  Akan  tetapi, apabila  dilakukan  analisa  lebih  lanjut  tentu
26 Riant  Nugroho  D, Kebijakan  Publik ,  Jakarta,  PT Elex Media Komputindo, 2003, hlm. 51.
27 Irawan  Suntoro  dan  Hasan  Hariri, Kebijakan Publik , Yogyakarta, Graha Ilmu, 2015, hlm. 3.
akan  menemukan  beberapa  prinsip blue economy di  sana.  Istilah blue  economy memang  belum  sepopuler  istilah green economy . Berdasarkan  pernyataan  dari United  Nations  Environment  Programme (UNEP), green  economy adalah  pere- konomian  yang  rendah  karbon  (tidak menghasilkan emisi dan polusi lingkungan), hemat  sumber  daya  alam,  dan  berkeadilan sosial. 28 Sedangkan,  Forum  kerjasama ekonomi  terbuka  Asia  Pasifik  yaitu  Asia Pacific  Economic  Cooperation  (APEC) mendefinisikan blue  economy sebagai model  ekonomi  yang  mendorong  pelak- sanaan  pembangunan  yang  berkelanjutan ( sustainable ). 29 Blue  economy merupakan prinsip  ketiga  dari  disusunnya  Peraturan Presiden  Nomor  16  Tahun  2017  tentang Kebijakan  Kelautan  Indonesia.  Prinsip- prinsip yang lain yaitu, wawasan nusantara, pembangunan  berkelanjutan,  pengelolaan terintegrasi serta transparan, partisipasi, dan pemerataan serta kesetaraan.
Perbedaan paling mendasar yang dapat dilihat  dari green  economy dan blue economy terletak pada fokus keduanya. Jika green  economy fokus  pada  pembangunan
28 Harits  Dwi  Wiratma,  “Pembangunan  Pariwisata Kulon Progo Melalui Konsep Green Economy dan Blue  Economy ”, Nation  State:  Journal  of International  Studies ,  Vol.  2,  Nomor  2,  2019, Yogyakarta, hlm. 164.
29 Wulandari Cahyasari, “Motivasi Indonesia Dalam Menerapkan  Model  Kebijakan Blue  Economy Masa  Pemerintahan  Joko  Widodo”, Jurnal Transnasional , Vol. 7, Nomor 1, 2015, Pekanbaru, hlm. 1915.
ekonomi yang berkelanjutan dan penurunan risiko  kerusakan  lingkungan,  maka blue economy fokus pada pembangunan ekonomi  yang  berkelanjutan  di  sektor kelautan.  Kerangka  pembangunan blue economy merupakan penjabaran dari amanat  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 misi  ketujuh  yaitu,  mewujudkan  Indonesia menjadi  negara  kepulauan  yang  mandiri, maju,  kuat,  dan  berbasiskan  kepentingan nasional  melalui  pembangunan  ekonomi kelautan  yang  berkelanjutan  yang  ramah lingkungan. Serta penjabaran dari Peraturan Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka  Menengah  Nasional  Tahun  2020- 2024. 30
Selain  itu, blue  economy termasuk dalam tujuan keempat belas dari Sustainable  Development  Goals  (SDGs), 31 sebuah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan  yang  menjaga  keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang  menjaga  kualitas  lingkungan  hidup
30 Agatha  Olivia  Victoria,  https://m-antaranews- com.cdn.ampproject.org/v/s/m.antaranews.com/a mp/berita/2547193/bappenas-luncurkan-kerangka- pembangunan-ekonomi-biru,  <diunduh  3  Maret 2023>
31 Tempo.co, https://nasional.tempo.co/read/ 1542395/mewujudkan-ekonomi-biru-melalui- inovasi-pendanaan , <diunduh 3 Maret 2023>
serta pembangunan yang menjamin keadilan  terlaksananya  tata  kelola  yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. 32
Konsep blue  economy Indonesia  di- landasi  oleh  potensi  laut  negara  kepulauan Indonesia, sehingga perlu pelestarian sumber  daya  laut  yang  akan  berdampak pada  cadangan  sumber  pangan  yang berkelanjutan. 33 Oleh  karenanya,  prinsip- prinsip blue  economy dirasa  tepat  apabila dilaksanakan  di  Indonesia.  Sebab  seperti yang  kita  ketahui  bahwa  Indonesia  dikenal sebagai negara yang memiliki banyak pulau dari  Sabang  hingga  Merauke,  yang  mana luas  daratannya  mencapai  1,9  juta  km 2 , tersebar  pada  17.500  buah  pulau  yang disatukan oleh laut yang sangat luas sekitar 5,8 juta km 2 . 34 Menurut Gunter Pauli selaku pencetus dari blue economy , prinsip-prinsip blue  economy ada  empat,  yaitu:  prinsip minimize  waste, prinsip multiplier  effect, prinsip  inklusi  sosial,  serta  prinsip  inovasi dan adaptif.
Seperti  yang  telah  dijelaskan  pada bagian-bagian  sebelumnya  bahwa blue economy memiliki  empat  prinsip  menurut Gunter  Pauli  meliputi,  prinsip minimize
32 Bappenas, https://sdgs.bappenas.go.id/sekilas- sdgs/, <diunduh 3 Maret 2023>
33 Aulia Mutiara Hatia Putri, https://www.cnbcindonesia.com/news/202301190 52306-4-406619/setelah-green-economy-muncul- pula-blue-economy-apa-itu,  <diunduh  4  Maret 2023>
34 Heltina Wati Sitorus, Loc.Cit.
waste, prinsip multiplier  effect, prinsip inklusi  sosial,  serta  prinsip  inovasi  dan adaptif.  Setelah  penelitian  berlangsung, ditemukan fakta bahwa  Pantai  Lon Malang telah  menerapkan  prinsip-prinsip blue economy .  Berikut  penjelasannya  secara lebih rinci:
a. Prinsip Minimize Waste
Prinsip ini memiliki arti meminimalisir limbah.  Seperti  yang  kita  ketahui  bersama, saat ini limbah menjadi suatu permasalahan yang  cukup  banyak  dibicarakan.  Hal tersebut  karena  limbah  sendiri  berpotensi merusak  lingkungan  sekitar.  Berdasarkan data  dari  Direktorat  Jenderal  Pengelolaan Sampah,  Limbah  dan  B3  (Ditjen  PSLB3) Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan  (KLHK)  pada  tahun  2021 volume sampah di Indonesia mencapai 68,5 juta  ton.  Sedangkan  tahun  2022  mencapai 70  juta  ton. 35 Limbah  sendiri  banyak jenisnya,  yang  paling  mudah  dijumpai ketika  melakukan  kegiatan  wisata,  yaitu: limbah  plastik  dari  bungkus  makanan  dan minuman.  Padahal  dalam  Pasal  28H  ayat (1)  UUD  NRI  1945  ditegaskan  bahwa setiap  orang  berhak  untuk  mendapatkan lingkungan  yang  baik  dan  sehat. 36 Seakan mendukung  isi  dari  Pasal  28H  UUD  NRI 1945,  pada  rancangan  Peraturan  Daerah
35 Dpr.go.id, https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/ 40924/t/Ditjen+PSLB3+KLHK+Didesak+Miliki+ Langkah+Terukur+Tangani+Volume+Sampah , <diunduh tanggal 2 Januari 2023>
36 Lihat Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
Kabupaten  Sampang  tentang  RIPPARKAB Sampang  2022-2037  ada  beberapa  pasal yang  membahas  mengenai  lingkungan sebagaimana berikut:
1) Pasal  39  huruf  (d):  Menyebutkan bahwa pengembangan industri pariwisata  tanggung  jawab  terhadap lingkungan.
2) Pasal  50  ayat  (3)  huruf  (c):  Salah satu  strategi  untuk  pemantapan perangkat daerah Kabupaten Sampang  bidang  pariwisata  dalam mendukung pariwisata sebagai sektor strategis pembangunan daerah,  yaitu: dengan  meningkatkan pelestarian  lingkungan  alam  dan budaya.
3) Pasal  56  ayat  (1)  huruf  (d): Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang  melakukan  pemantauan terhadap aktivitas pembangunan kepariwisataan yang berpotensi memiliki dampak lingkungan.
b. Prinsip Multiplier Effect
Prinsip  yang  kedua  ini  merupakan salah  satu  prinsip  yang  cukup  penting dalam  pelaksanaan blue  economy nantinya, sebab multiplier  effect merupakan  suatu pengaruh  meluas  akibat  adanya  suatu kegiatan,  contoh  tercipta  lapangan  kerja. Saat  ini  mencari  pekerjaan  cukup  susah, apalagi  dengan pendidikan  yang  minim. Di Madura sendiri banyak masyarakatnya yang tertarik untuk bekerja di luar negeri sebagai
Tenaga  Kerja  Indonesia  (TKI)  dikarenakan faktor  ekonomi. 37 Pengaruh  meluas  yang ditimbulkan  oleh  suatu  kegiatan,  contoh pariwisata.  Pengaruh  meluas  ini  biasanya berupa tercipta lapangan kerja bagi masyarakat  sekitar.  Sehingga,  dengan jumlah  pengunjung  yang  tidak  sedikit akan membuka  peluang  lapangan  pekerjaan, sebab  tempat  wisata  membutuhkan  tenaga kerja.  Pada  rancangan  Peraturan  Daerah Kabupaten  Sampang  tentang  RIPPARKAB Sampang  2022-2037,  contoh  paling  nyata dari  terlaksananya  prinsip multiplier  effect terdapat  pada  beberapa  pasal  sebagaimana berikut:
1) Pasal  1  ayat  (28):  Sumber  daya manusia  pariwisata  adalah  tenaga kerja yang kegiatan kepariwisataan.
2) Pasal  7  huruf  (c):  Salah  satu  arah pembangunan kepariwisataan
Kabupaten dilaksanakan dengan
berorientasi pada upaya peningkatan pertumbuhan  ekonomi,  peningkatan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, serta pelestarian
lingkungan.
3) Pasal  28  huruf  (b):  Arah  kebijakan pengembangan  investasi  di  bidang pariwisata  salah  satunya  meliputi peningkatan kemudahan untuk ketersediaan  lahan  dan  penyediaan
37 Eni  Sri  Rahayuningsih,  “Analisis  Profil  Tenaga Kerja  Indonesia  (TKI)  Asal  Madura”, Jurnal PAMATOR , Vol. 11, Nomor 12, 2018, Bangkalan, hlm. 30.
tenaga kerja.
4) Pasal  29  ayat  (2):  Strategi  untuk peningkatan kemudahan ketersediaan  lahan  dan  penyediaan tenaga kerja.
c. Prinsip Inklusi Sosial
Prinsip  inklusi  sosial  adalah  prinsip yang mengutamakan peran serta masyarakat dalam  suatu  kegiatan.  Sebagai  salah  satu pendukung  dari  keberhasilan,  oleh  karena- nya  masyarakat  harus  memiliki  kesadaran mengenai  peranan  masing-masing.  Pada rancangan  Peraturan  Daerah  Kabupaten Sampang  tentang  RIPPARKAB  Sampang 2022-2037,  prinsip  ketiga  ini  juga  dapat dilihat  dalam  beberapa  pasal,  mengingat masyarakat  merupakan  salah  satu  unsur pendukung dalam keberhasilan pengelolaan tempat  wisata.  Berikut  pasal-pasal  terkait beserta penjelasannya:
1) Pasal 27 ayat (1):
Pada  isi  Pasal  27  ayat  (1)  rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Sampang tentang RIPPARKAB Sampang 2022-2037, Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang memiliki strategi  untuk  pengembangan  dan peningkatan  potensi,  kapasitas  dan partisipasi masyarakat melalui pembangunan kepariwisataan.
2) Pasal 27 ayat (2) huruf (d):
Begitu  juga  dengan  isi  Pasal  27  ayat (2)  huruf  (d)  rancangan  Peraturan Daerah  Kabupaten  Sampang  tentang
RIPPARKAB  Sampang  2022-2037, di  sini  Pemerintah  Daerah  Kabupaten Sampang  memiliki  strategi  untuk peningkatan  potensi  dan  kapasitas sumber daya lokal melalui pengembangan usaha pariwisata
dengan cara meningkatkan kemampuan  berusaha  pelaku  usaha mikro  bidang  usaha  pariwisata  yang dikembangkan masyarakat.
d. Prinsip Inovasi Dan Adaptif
Prinsip  yang  terakhir  ini  cukup kompleks,  sebab  tidak  hanya  terdiri  dari satu  prinsip  saja,  melainkan  dua  sekaligus. Prinsip  inovasi  adalah  suatu  prinsip  yang melihat  bagaimana  proses  dan/atau  hasil pengembangan  pemanfaatan  suatu  ke- terampilan. Jika berbicara mengenai prinsip inovasi,  maka  yang  sering  dipikirkan  oleh khalayak umum berupa inovasi barang atau makanan. Sedangkan prinsip adaptif adalah suatu  prinsip  yang  memiliki  arti  sebagai kemampuan seseorang untuk mampu menyesuaikan  diri  dengan  standar  yang berada  di  lingkungannya.  Berikut  beberapa pasal  dalam  rancangan  Peraturan  Daerah Kabupaten  Sampang  tentang  RIPPARKAB Sampang 2022-2037 terkait dengan prinsip- prinsip tersebut:
Pasal terkait dengan prinsip inovasi:
1) Pasal 21  ayat (2): Pada  Pasal  21  ayat (2) ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang memiliki strategi pembangunan daya tarik wisata
kabupaten guna meningkatkan kualitas dan daya saing produk dalam menarik  minat  dan  loyalitas  segmen pasar wisatawan dengan cara mengembangkan  inovasi  produk  dan kapasitas daya tarik wisata kabupaten untuk mendorong akselerasi perkembangan  destinasi  pariwisata kabupaten  dan  kawasan  strategis pariwisata kabupaten.
2) Pasal  42:  Isi  dari  Pasal  42  rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Sampang tentang RIPPARKAB Kabupaten  Sampang  2022-2037  ini, yaitu:  arah  kebijakan  peningkatan daya  saing  produk  pariwisata  melalui pengembangan kualitas dan keragaman  produk  serta  kualitas fasilitas usaha pariwisata.
3) Pasal 43 huruf (b): Guna pengembangan kualitas dan keragaman  produk  usaha  pariwisata terlaksana,  di  sini  Pemerintah  Daerah Kabupaten Sampang memiliki strategi  dengan  cara  mengembangkan kualitas, kreativitas dan inovasi produk usaha pariwisata.
Pasal  terkait  dengan  prinsip  adaptif adalah  Pasal  20  huruf  (b)  dan  huruf  (c): Pasal  20  huruf  (b)  rancangan  Peraturan Daerah Kabupaten Sampang tentang RIPPARKAB
Sampang
2022-2037 membahas  mengenai  pembangunan  daya tarik wisata kabupaten untuk meningkatkan
kualitas  dan  daya  saing  produk  dalam menarik  minat  dan  loyalitas  segmen  pasar wisatawan.  Sedangkan  Pasal  20  huruf  (c) rancangan  Peraturan  Daerah  Kabupaten Sampang  tentang  RIPPARKAB  Sampang 2022-2037 membahas mengenai pe- mantapan  daya  tarik  wisata  kabupaten untuk  meningkatkan  daya  saing  produk dalam  menarik kunjungan ulang wisatawan dan  segmen  pasar  wisatawan  yang  lebih luas.  Jadi,  dalam  Pasal  20  huruf  (b)  dan huruf  (c),  Pemerintah  Daerah  Kabupaten Sampang memiliki tujuan dalam meningkatkan daya saing produk, mengingat persaingan semakin hari semakin meningkat.
Dengan demikian dari rencana regulasi tersebut dapat diidentifikasi dalam beberapa pasal  yang  telah  mengakomodir  dan  me- ngiternalisasi prinsip-prinsip blue economy .

## KESIMPULAM
Pelaksanaan  kewenangan  Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang dalam mengatur kebijakan pariwisata sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan berjalan efektif. Hal tersebut  dibuktikan  dari  11  ketentuan  pasal tersebut sudah terlaksana yaitu:
a. Menyusun  dan  menetapkan  rencana induk  pembangunan  kepariwisataan kabupaten/kota;
b. Menetapkan  destinasi  pariwisata kabupaten/kota;
c. Menetapkan daya tarik wisata kabupaten/kota;
d. Melaksanakan  pendaftaran,  pen- catatan,  dan  pendataan  pendaftaran usaha;
e. Mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan di wilayahnya;
f. Memfasilitasi dan melakukan promosi  destinasi  pariwisata  dan produk  pariwisata  yang  berada  di wilayahnya;
g. Memfasilitasi  pengembangan  daya tarik wisata baru;
h. Menyelenggarakan pelatihan/penelitian  kepariwisataan dalam lingkup kabupaten/kota;
i. Memelihara  dan  melestarikan  daya tarik wisata yang berada di wilayahnya;
j. Menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata; dan
k. Mengalokasikan anggaran kepariwisataan.
Sedangkan, untuk kebijakan pariwisata berupa  Rancangan  Rancangan  Peraturan Daerah  tentang  RIPPARKAB  Sampang 2022-2037  di  Kabupaten  Sampang  telah menerapkan  prinsip-prinsip blue  economy yaitu:  prinsip minimize  waste ,  prinsip multiplier effect , prinsip inklusi sosial, serta
prinsip  inovasi  dan  adaptif.  Berikut  pasal terkait:
a. Prinsip minimize  waste :  Pasal  39 huruf (d), Pasal 50 ayat (3) huruf (c), dan Pasal 56 ayat (1) huruf (d).
b. Prinsip multiplier effect : Pasal 1 ayat (28),  Pasal  7  huruf  (c),  Pasal  28 huruf (b), dan Pasal 29 ayat (2).
c. Prinsip  inklusi  sosial:  Pasal  27  ayat (1) dan Pasal 27 ayat (2) huruf (d).
d. Prinsip  inovasi dan  adaptif: Pasal 21 ayat (2), Pasal 42, Pasal 43 huruf (b), serta  Pasal  20  huruf  (b)  dan  huruf (c).

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Irawan Suntoro dan Hasan Hariri.
Kebijakan  Publik .  Yogyakarta. Graha Ilmu. 2015.
Jainuri. Kebijakan  Tata  Ruang .  Malang. Intrans Publishing. 2021.
Riant  Nugroho  D. Kebijakan  Publik .
Jakarta.  PT  Elex  Media  Komputindo. 2003.

## Jurnal:
Eni  Sri  Rahayuningsih,  2018,  Analisis
Profil  Tenaga  Kerja  Indonesia  (TKI) Asal  Madura, Jurnal  PAMATOR , Vol. 11.
Harits  Dwi  Wiratma,  2019,  Pembangunan Pariwisata  Kulon  Progo  Melalui Konsep Green  Economy dan Blue Economy , Nation  State:  Journal  of Internasional Studies , Vol. 2.
Heltina  Wati  Sitorus,  2018,  Analisis Konsep Blue  Economy Pada  Sektor Kelautan  di  Indonesia  Berdasarkan Undang-Undang  Nomor  32  Tahun 2014 tentang Kelautan”, JOM Fakultas Hukum , Vol. 5.
Wulandari  Cahyasari,  2015,  Model Blue Economy Di  Kawasan  Asia  Pasifik (Studi  Kasus:  Penerapan  Model Blue Economy Pada  Industri  Perikanan
Indonesia), Jurnal FISIP, Vol. 2. -------. Motivasi Indonesia Dalam
Menerapkan  Model  Kebijakan Blue Economy Masa  Pemerintahan  Joko Widodo, Jurnal Transnasional, Vol. 7.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2009
tentang  Kepariwisataan  (Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966). Undang-Undang  Nomor  23  tahun  2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun  2014  Nomor  244, Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia  Nomor  5587) sebagaimana  telah  diubah  dengan Undang-Undang  Nomor  9  Tahun
2015  tentang  Perubahan  Kedua  Atas
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2014  tentang  Pemerintah  Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun  2015  Nomor  58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679). Sumber Lain: Agatha Olivia Victoria, “Bappenas Luncurkan  Kerangka  Pembangunan Ekonomi Biru”,
https://m- antaranews- com.cdn.ampproject.org/v/s/m.antara news.com/amp/berita/2547193/bappe nas-luncurkan-kerangka- pembangunan-ekonomi-biru, <diunduh tanggal 3 Maret 2023>
Aulia  Mutiara  Hatia  Putri,  “Setelah Green Economy Muncul Pula Blue Economy Apa
Itu”, https://www.cnbcindonesia.com/news /20230119052306-4-406619/setelah- green-economy-muncul-pula-blue- economy-apa-itu,  <diunduh  tanggal  4 Maret 2023>
Bappenas, “Sekilas SDGs”,
https://sdgs.bappenas.go.id/sekilas- sdgs/,  <diunduh  tanggal  3  Maret 2023>
Dpr.go.id,  “Ditjen  PSLB3  KLHK  Didesak Miliki  Langkah  Terukur  Tangani
Volume
Sampah”,
https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/ 40924/t/Ditjen+PSLB3+KLHK+Dide
sak+Miliki+Langkah+Terukur+Tanga ni+Volume+Sampah,
<diunduh
tanggal 2 Januari 2023>
Imron  Rosikin,  “Pantai  Lon  Malang
Sampang Ikuti Event Bursa Pariwisata Terbesar se-Jawa Timur di
Surabaya”,
https://madurapost.net/pantai-lon- malang-sampang-ikuti-event-bursa- pariwisata-terbesar-se-jawa-timur-di-
surabaya/, <diunduh 1 April 2023>
Redaksi, “Disporabudpar Sampang Menggelar Pelatihan Teknik Pembinaan dan Pengelolaan
Pokdarwis”,
https://advokasi.co/disporabudpar- sampang-menggelar-pelatihan-teknik- pembinaan-dan-pengelolaan- pokdarwis,  <diunduh  tanggal  1  April 2023>
Sampangkab,
“Dongkrak Wisatawan, Bupati dan Wabup Sampang Promosikan Wisata Mangrove Sreseh”, https://sampangkab.go.id/berita/dong krak-wisatawan-bupati-dan-wabup- sampang-promosikan-wisata- mangrove-sreseh/ <diunduh tanggal 1 April 2023>
Tempo.co,  “Mewujudkan  Ekonomi  Biru
Melalui Inovasi
Pendananaan”, https://nasional.tempo.co/read/154239
5/mewujudkan-ekonomi-biru-
melalui-inovasi-pendanaan,  <diunduh tanggal 3 Maret 2023>

## BIODATA SINGKAT PENULIS
Safi adalah  dosen  pada  Fakultas  Hukum
Universitas Trunojoyo Madura.
Rina  Yulianti adalah  dosen  pada  Fakultas
Hukum Universitas Trunojoyo Madura.
Sri Wahyu Mukaromah adalah mahasiswa  Fakultas  Hukum  Universitas Trunojoyo Madura.

## Ucapan Terimakasih:
Terimakasih  kepada  LPPM  Universitas Trunojoyo  Madura  yang  telah  memberikan support  pendanaan  dalam  penelitian  ini melalui hibah penelitian mandiri TA 2022.