DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i4 Received: 26 Mei 2024, Revised: 8 Juni 2024, Publish: 10 Juni 2024 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Pertimbangan Hukum Judex Faxti terhadap Putusan Lepas Membuat atau Memakai Dokumen Palsu untuk Menjadi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Tanah Laut (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 199/PID.SUS/2023/PT/BJM)
Rahmiati Rahmiati 1 , Azhar Ridhanie 2 1 Universitas Borneo Lestari, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Indonesia, rahmiati@unbl.ac.id 2 STAI Darul Ulum Kandangan. Kalimantan Selatan, Indonesia, azhar@staidarululumkandangan.ac.id
Corresponding Author: rahmiati@unbl.ac.id
Abstract: This research aims to identify and describe the appropriateness of the judge's legal considerations  in  rendering  a  verdict  of  acquittal  from  all  charges  according  to  the applicable  legal  provisions,  namely  Law  No.  7  of  2017  and  Perbawaslu  findings  and Perbawaslu Sentra Gakkumdu reports. This study is normative legal research, also known as doctrinal  legal  research,  which  is  conducted  by  studying  and  examining  primary  legal materials,  secondary  legal  materials,  and  tertiary  legal  materials.  Regarding  primary  legal materials,  the  author  analyzes  the  legislation  related  to  electoral  criminal  violations. Secondary  legal  materials  used  include  journal  articles,  books,  and  research  findings relevant  to  the  research  object.  Additionally,  tertiary  legal  materials  used  are  legal dictionaries and language dictionaries. The analysis results show that in deciding a case, a judge  must  be  based  on  the  law  and  their  conviction.  The  study  indicates  a  discrepancy between  the  first  court's  decision,  which  convicted  the  defendant,  and  the  appellate  court's decision,  which  acquitted  the  defendant  because  the  case  was  deemed  time-barred.  This decision  does  not  align  with  the  applicable  formal  law  and  the  facts  of  the  trial, demonstrating the inaccuracy of the panel of judges. The panel's consideration regarding the 1x24  hour  time  limit  should  follow  electoral  regulations,  which  stipulate  the  reporting  and investigation process within a specific timeframe in accordance with Law No. 7 of 2017.

## Keyword:  Legal  Considerations,  Judex  Facti,  Acquittal,  Electoral  Justice,  Electoral  Law
Enforcement.
Abstrak: Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  mendiskripsikan  kesesuaian pertimbangan hukum hakim dalam memberikan putusan lepas dari segalam tuntutan hukum sebagaimana  ketentuan  hukum  yang  berlaku  yaitu  Undang  7  Tahun  2017  dan  Perbawaslu temuan  laporan  dan  Perbawaslu  Sentra  Gakkumdu.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian hukum  normative,  atau  dikenal  sebagai  penelitian  hukum  doctrinal  yaitu  penelitian  hukum yang  dilakukan  dengan  cara  mempelajari  dan  meneliti  bahan-bahan  hukum  primer,  bahan hukum  sekunder,  dan  bahan  hukum  tersier.  Terkait  dengan  bahan  hukum  primer,  penulis
menganalisis  peraturan  perundang-undangan  terkait  dengan  pelanggaran  pidana  pemilu. 1 Kemudian,  bahan  hukum  sekunder  yang  digunakan  berupa  artikel  jurnal,  buku,  serta  hasil penelitian  yang  relevan  dengan  objek  penelitian.  Selanjutnya,  bahan  hukum  tersier  yang digunakan  adalah  kamus  hukum  dan  kamus  bahasa.  Hasil  analisis  bahwa  dalam  memutus suatu perkara, hakim harus berlandaskan pada undang-undang dan keyakinannya. Penelitian menunjukkan  adanya  perbedaan  putusan  antara  pengadilan  pertama  yang  menjatuhkan hukuman  kepada  terdakwa  dan  pengadilan  banding  yang  membebaskan  terdakwa  karena perkara dianggap kadaluwarsa. Keputusan ini tidak sesuai dengan hukum formil yang berlaku dan  fakta  persidangan,  menunjukkan  ketidakakuratan  majelis  hakim.  Pertimbangan  majelis hakim mengenai daluwarsa 1x24 jam seharusnya mengikuti peraturan Pemilu, yang mengatur proses pelaporan dan penyelidikan dalam waktu tertentu sesuai dengan Undang-undang No. 7 Tahun 2017.
Kata  Kunci: Pertimbangan  Hukum,  Judex  Faxti,  Putusan  Lepas,  Keadilan  Pemilu , Penegakan Hukum Pemilu.

## PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  salah  satu  dari  banyak  Negara  yang  mengimplementasikan sistem  demokrasi,sistem  pemerintahan  yang  oleh  Abraham  Lincoln  dimaknai  sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Rakyat adalah pemegang kedaulatan, sebagaimana  ditegaskan  dalam  pasal  1  ayat  (2)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945.  Kedaulatan  mengandung  makna  sesuatu  yang  tertinggi  yang menyangkut  tentang  kekuasaan  dalam  suatu  Negara.  Kedaulatan  berada  ditangan  rakyat memberikan  suatu pengertian bahwa rakyat pemegang kekuasaan yang tertinggi dalam suatu Negara. Rakyat ,menjadi titik sentral dalam proses bernegara. Rakyat menjadi hulu sekaligus muara kekuasaan  dalam suatu Negara. 2
Pemilihan  Umum  merupakan  instrument  demokrasi 3 yang  menghendaki  adanya Kontrol  evaluasi  rakyat  atas  pemerintahan  melalui  pergantian  dan  peralihan  kepemimpinan, sekaligus  pembatasan  Kekusaaan  Indonesia.  Pemilu  adalah  wujud  nyata  demokrasi prosedural, dimana demokrasi dimaknai sebagai mekanisme pengambilan keputusan di suatu Negara.  Hasil  yang  diperoleh  dari  pemilu  merupakan  cerminan  dari  akumulasi  kehendak rakyat.  Sehingga  kehendak  rakyat  dapat  menjadi  legitimasi  kepemimpinan  dalam melaksanakan  visi,  misi  dan  Program  para  wakil  rakyat    yang  disampaikan  pada  saat kampanye,  hal  tersebut  merupakan  implementasi  dari  komitmen  wakil  rakayat  terpilih,  jika mereka inkar janji maka mereka akan menanggung konsekuensi lahir dan bathin tidak terpilih dan  akan  mengalami  krisis  legitimasi 4 pada  saat  periode  Pemilu  akan  datang.  Rakyat mengharapkan  yang  terpilih  adalah  wakil  Rakyat  yang  bertanggung  jawab  atas  janji  poltik yang disampaikan pada saat Pemilu.
Untuk  mencapai  tujuan  itu,  pemilu  harus  dilaksanakan  menurut  asas-asas  tertentu. Asas-asas  itu  mengikat  keseluruhan  proses  pemilu  dan  semua  pihak  yang  terlibat,  baik penyelenggara,  peserta,  pemilih  bahkan  pemerintah.  UUD  1945  menentukan,  pemilu  harus dilaksankaan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. 5
1 Peter Mahmud Marzuki, 2014, Penelitian Hukum Edisi Revisi, Kencana: Jakrta
2 Bawaslu RI, Penanganann Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum 2019, Hal.1
3 Bawaslu RI, Membangun Demokrasi Melalui Pengawasan Pemilu , Hal.2
4 R. William Laddle, Merekayasa  Demokrasi Indonesia dalam Buku Pemilu-pemilu Orde Baru, Pasang Surut Kekuasan Politik, LP3ES, 1992, Hal. 142
5 Janedjti  M.  Gaffar,  Menuju  Pemilu  jujur  dan  Adil  dalam  Buku  Politik  Hukum  Pemilu,Konstitusi  Press (Konpress) Hal. 45
Pemiu yang dilaksanakan secara jujur, adil dan demokratis.merupakan Pengejawentahan  Pemilu  yang  dalam  proses  peneyelenggaraannya  tanpa  ada  kecurangan  di dalam  setiap  tahapan  pemilu,  dimana  kecurangan  akan  medelegitimasi  keterpilihan  wakil rakyat,  karena  keterpilihan  wakil  rakyat  di  dilakukan  dengan  cara-cara  melanggar  asas  dan peraturan  perundang-undangan  pemilu.  Disinilah  pentinggnya  aturan-aturan  hukum  pemilu yang  digunakan  sebagai  sarana  (tool)  untuk  menanggulangi  atau  mencegah  terjadinya pelanggaran, kejahatan dan kecurangan, terhadap hal demikian menurut muladi, 1990 dalam tulisan John Dirk Pasalbessyaspek ”terhadap hal demikian, dari perspektif kebijakan hukum yang  perlu  menjadi  kajian  adalah,  bagaimana  membenahi  perangkat  sistem  hukum  pidana Indonesia saat ini, yang antara lain meliputi : (a) pengaturan terhadap subtansi hukum pidana materiil; (b)pengaturan terhadap struktur kelembagaan hukum pidana yang professional; serta (c) pengaturan terhadap sistem pidana dan pemidanaan”. 6
Dalam  kajian  kebijakan  hukum  terhadap  struktur  kelembagaan  hukum  pidana  yang profesional  Lawrence  Meir  Friedmen  dalam  bukunya  The  Legal  System  A  Social  Science Perspective yang diambil  dalam tulisan CSA Teddy Lesmana bahwa Struktur hukum  ( legal structur )  merupakan  kelembagaan  yang  diciptakan  oleh  sistem  hukum  itu  dengan  berbagai macam  fungsi  dalam  rangka  mendukung  bekerjanya  sistem  tersebut.  Komponen  ini dimungkinkan untuk melihat bagaimana system hukum itu memberikan pelaayanan terhadap penggarapan bahan-bahan hukum secara teratur. 7
Sistem    atau  mekanisme  kelembagaan    yang  menopang  pembentukan  pembentukan dan  penyelenggaraan    hukum  di  Indonesia  disebut  sistem  kelembagaan  hukum  yaitu  ;  (a) Lembaga  peradilan,  seperti  Mahkamah  Agung  (MA),  Mahkamah  Konstitusi  (MK),  dan Komisi  Yudisial  (KY),  (b)  Aparatur  penyelenggara  hukum,  seperti  Kepolisian,  Kejaksaan dan  Kehakiman  (c)  Mekanisme-mekanisme  penyelenggaraan  hukum;  dan  (d)  Sistem pengawasan pelaksanaan hukum. 8
Kelembagaan  hukum  tersebut  memiliki  tugas  penegakan  hukum.  Penegakan  hukum ditujukan  guna  meningkatkan  ketertiban  dan  kepastian  hukum  dalam  masyarakat.  Hal  ini dilakukan  antara  lain  dengan  menertibkan  fungsi,  tugas  dan  wewenang  lembaga-lembaga yang  bertugas  menegakan  hukum  menurut    proporsi  ruang  lingkup  masing-masing,  serta didasarkan atas system kerjasama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak dicapai. 9 Peradilan  sebagai  salah  satu  instutusi  penegak  hukum,  oleh  karenanya  aktivitasnya tidak terlepas dari hukum yang telah dibuat dan disediakan oleh Badan pembuat hukum itu, dalam hal ini ada perbedaan paeradilan dan Pengadilan, peradilan menunjukan  kepada proses mengadili,  sedangkan  pengadilan  adalah  merupakan  salh  satu  lembaga  dalam  proses tersebut,  lembaga-lembaga  lain  yang  terlibat  dalam  proses  mengadili  adalah  kepolisian, kejaksaan dan advokat. 10
Penegak  hukum  dituntut  untuk  menjalankan  tugas  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku,  namun  disisi  lainnya  banyak  aspek  moralitas  yang menggrogoti  profesi  tersebut,  sehingga  para  penegak  hukum  tidak  dapat  memberikan subtansi  keadilan  dalam  proses  peradilan.  Penegak  hukum  disebut  professional  karena kemampuan  berfikir  dan  bertindak  melampaui  undang-undang  tanpa  menciderai  nilai
6 John  Dirk  Pasalbessy, Aspek  Hukum  Pidana  dalam  Pelanggaran  Pemilihan  Umum, (Kajian  dan  Perspektif Kebijakan  HukumPidana) Fakultas  Hukum  Universitas  Pattimura,  https://fh.unfatti.ac.id.  7  November2023, Pukul 09.00 Wita.
7 CSA  Teddy  Lesmana,  SH,  MH, Pokok-Pokok  Pikiran  Lawrence  Meir  Friedman,  Sistem  Hukum  Dalam Perspektif Ilmu Sosial , Universitas Nusa Putra, https://nusaputra.ac.id. 7 November 2023, Pukul 09.30 wita.
8 Kompas.  Com. Unsusr-unsur  Sistem  Hukum  Nasional ,  https://www.kompas.com.  7  November  2023,  Pukul. 09.37.
9 Sanyoto, Penegakan  Hukum  Di  Indonesia, Jurnal  Dinamika  Hukum,  https://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id. Hal. 199, 7 Nov 2023, Pukul 10.10 wita
10 Sanyoto,  Penegakan  Hukum  di  Indonesia,  Jurnal  Dinamika  Hukum,  https://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id. Hal. 200, Pukul 10.10 Wita
keadilan.  Dalam  menegakkan  keadilan,  dituntut  kemampuan  penegak  hukum  mengkritisi hukum dan praktik hukum demi menemukan apa yang seharusnya dilakukan sebagai seorang professional. Keahlian saja tidak cukup. Diperlukan keutamaan  bersikap professional, berani menegakkan  keadilan.  Konsistensi    bertindak  adil,  menciptakan  kebiasaan  bersikap  adil.. Keutamaan  bersikap  adil  menjadi  nyata  tidak  saja  melalui  perlakuan  fair  terhadap kepentingan  masyarakat,  tetapi  juga  lewat  keberanian  menjadi  whistleblower  saat  terjadi salah praktik profesi.  Seorang Profesional seharusnya tidak mendiamkan  tindakan tidak etis rekan seprofesi. Ini bagian dari pelaksanaan tugas yang tidak mudah, namun harus dilakukan karena  kemmapuan  bersikap  adil  menuntut  keberanian  memperaktikkan,  bukan  hanya sekedar mengetahui keadilan. 11
Salah  satu  penegak  hukum  yang  ikut  andil  dalam  penegakan  hukum  adalah  para hakim  yang  dalam  tugasnya  melaksanakan  fungsi  memeriksa,  mengadili  dan  memtus  suatu perkara.  Hakim  adalah  penjaga  benter  terakhir  para  pencari  keadilan.  Dalam  menegakan keadilan, polisi bisa saja  melakukan salah tangkap, jaksa bisa saja melakukan salah tuntutan, tetapi hakim tidak boleh melakukan salah memberikan putusan, karena akibatnya bisa fatal, oleh  karenanya  hakim  haruslah  pribadi  yang  matang  dan  memiliki  professional  yang handal. 12
Akhirnya  pandangan  positivism  hukum  berpengaruh  terhadap  kemerdekaan kekuasaan kehakiman dalam menegakkan hukum, karena hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman pada saat ia melaksanakan fungsi yudisialnya didalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara terkait penerapan hukum positif, sehingga hakim dalam penegakan hukum sebatas  berfungsi  sebagai  penegak  hukum  undang-undang.  Pandangan  positivism  hukum melahirkan  legisme  hukum  pada  hakim.  Disini  peran  hakim  hanyalah  “corong  undang- undang”  (la  bouche  des  lois).  Ia  hanya  subsumtie  automat  penerap  pasal  Undang-undang, sehingga penegakkan hukum  oleh hakim dalam proses peradilan tidak sama dengan dengan penegakan  keadilan,  karena  hakim  hanya    mengedepankan  kepastian  hukum  melalui pendekan legalistic formal dan ketentuan Undang-undang 13
Peraturan  perundang-undangan  akan  selalu  tertinggal  dengan  perkembangan masyarakat  yang  berjalan  lebih  cepat,  karena  itu  ada  sebuah  pameo  menyatakan  ,  het  recht hinkt  achter  de  feitn  aan,  artinya  hukum  dengan  terpontang  panting  mengikuti  peristiwanya dari  belakang,  Hakim    yang  menyelesaikan  masalah  masalah  konkret  dihadapkan  pada kenyataan norma hukum yang selalu harus ditafsirkan. Bisa terjadi aturannya sudah jelas atau kadang  kabur,  saling  bertentangan,  ketinggalan  zaman  atau  bahkan  dirasakan  tidak  adil. Apabila  hakim  menentukan  dasar  dalam  mengambil  putusan,  hakim  telah  menentukan hukumnya sendiri ( eigen regeling ). 14
Hal itulah yang dapat menimbulkan parktik hukum yang kering dalam keadilan, atau bahkan penerapan hukum  yang bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat.  Oleh karena itu,  sangatlah  tepat  rumusan  yang  terdapat  dalam  pasal  24  UUD  1945.  Rumusan  ini menyatakan  kekuasaan  kehakiman  merupakan  kekuasaan  yang  merdeka  untuk menyelenggarakan  peradilan  guna  menegakan  hukum  dan  keadilan.  Hukum  dan  keadilan
11 Afandi  Maruli  Silalahi,I.  tajudin,  Profesionalisme  Penegak  HukumTerhadap  Penetapan  Tersangka  setelah Putusan  Praperadilan  yang  Menyatakan  Tidak  Sahnya  Penetapan  Tersangka,  Jurnal  Bina  Mulia  Hukum, https://jurnal.fh.unpad.ac.id. Hal 180, Pukul.10.37 Wita.
12 Henry Arianto, Peranan Hakim Dalam Upaya Penegakan Hukum Di Indonesia , https://digilib.esaunggul.ac.id. Lex Jurnalica volume 9 No 3 Desember, 2012. Hal. 151, Pukul. 13.14  Wita.
13 Prof.DR.  Paulus  E.  Lotulung,  SH,  Mewujudkan  Putusan  Berkualitas  Yang  mencerminkan  Rasa  Keadilan, Paparan  Ketua  MA  RI  Urusan  LingkunganPeradilan  TUN  Dalam  Rapat  Kerja  Nasional  Di  Balikpapan Tanggal 10-14 Oktober 2010,
Newsletter
kepaniteraan Mahkamah Agung, https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id.  02 Maret 2011, di unduh pada 7 november 2023, Pukul. 13.54
14 Janedjri  M.  Gaffar, Hukum  Pemilu  dalam  Yurisprudensi  Mahkamah  Konstitusi  dalam  pengatar  penerbit , konstitusi Press (Konpress) 2013, hal. V.
memang dapat menjadi dua subtansi berbeda, tetapi harus dipahami dan di tegakkan sebagai satu kesatuan. 15
Praktik  hukum  yang  dalam  penerapannya  bertentangan  dengan  rasa  keadilan masyarakat bukan hanya terletak pada saat  putusan disampaikan oleh judek faxti, namun bisa saja terjadi ketika proses peradilan belangsung mulai penyelidikan, penuntutan sampai proses persidangan  selesai  dilakukan,  tentu  banyak  factor  pertimbangan  dan  alasan  hakim  dalam memutus suatu  perkara.  Disamping berdasarkan  Pasal-pasal  yang diterapkan oleh terdakwa, sesungguhnya  juga  didasarkan  atas  keyakinan  dan  hati  nurani  hakim  itu  sendiri.  Sehingga antara hakim yang satu dengan hakim yang lain saat menjatuhkan suatu putusan mempunyai pertimbangn yang berbeda. 16 Termasuk dalam putusan judex faxti pertama mauapun banding. Salah  satu  putusan  yang  menimbulkan  problematika  hukum  dalam  proses  peradilan pemilu,  majelis  hakim  tidak  memiliki  kapasitas  dan  integritas  terkait  dengan  pemahaman kepemiluan.  Berdasarkan  Penelitian  dari  yurisprudensi  hakim  sebagaimana  menjadi pembahasan  dalam  penelitian  ini,  yakni  putusan  Mahkamah  Agung    Nomor 199/PID.SUS/2023/PT/BJM  yang  menyatakan  bahwa  penuntutan  terhadap  terdakwa  Dr. SIABUDDIN  CHLID,M.M.Pd  Bin  (alm)  Kahalid  Noor  telah  gugur  atau  hapus  karena daluarsa  dan  melepaskan  terdakwa  dari  segala  tuntutan  hukum  ( onstlag  van  alle rechtsvervolging ). Perbuatan terdakwa dapat dibuktikan, namun perbuatan tersebut bukanlah sutu  tindak  pidana.  Sebagaimanapada  pasal  191  KUHAP  pada  pasal  191  ayat  (2)  KUHAP terdakwa harus dinyatakan dilepaskan dari segala tuntutan hukum. Kesesuaian putusan hakim lepas  dari  segala  tuntutan  jika  dilihat  dari  perspektif  hukum  yang  berlaku  tentu  perlu dikoreksi  karena  belum  akuratnya  suatu  pandangan  hakim  terhadap  hukum  formil penanganan pelanggaran pemilu yang menjadi pertimbangan hukum  hakim dalam memutus perkara.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  mendiskripsikan  kesesuaian pertimbangan hukum hakim dalam memberikan putusan lepas dari segalam tuntutan hukum sebagaimana  ketentuan  hukum  yang  berlaku  yaitu  Undang  7  Tahun  2017  dan  Perbawaslu temuan laporan dan Perbawaslu Sentra Gakkumdu.

## METODE
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative, atau dikenal sebagai penelitian hukum  doctrinal  yaitu  penelitian  hukum  yang  dilakukan  dengan  cara  mempelajari  dan meneliti  bahan-bahan  hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder,  dan  bahan  hukum  tersier. Terkait  dengan  bahan  hukum  primer,  penulis  menganalisis  peraturan  perundang-undangan terkait  dengan  pelanggaran  pidana  pemilu. 17 Kemudian,  bahan  hukum  sekunder  yang digunakan  berupa  artikel  jurnal,  buku,  serta  hasil  penelitian  yang  relevan  dengan  objek penelitian.  Selanjutnya,  bahan  hukum  tersier  yang  digunakan  adalah  kamus  hukum  dan kamus bahasa.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pengaturan dan Penerapan Perbuatan Pidana dalam Proses Pencalonan
Negara  Indonesia  adalah  negara  hukum,sesuai  bunyi  ketentuan  Pasal  1  ayat  (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia1945. Hukum yang menjadi sumber formil KPU  memiliki  wewenang  untuk  membentuk  peraturan  KPU  adalah  satu  faktor  utama  yang diperlukan  agar  peraturan  tersebut  dapat  menjadi  hukum  positif  yang  berlaku  di  Indonesia.
15 Janedjri  M.  Gaffar, Demokrasi  Konstitusional,  Prakti  Ketatanegaraan  Indonesia  Setelah  Perubahan  UUD 1945, Konstitusi Press (Konpress) 2013, Hal.137
16 Syarifah  Dewi  Indawati  S,  dasar  Pertimbangan  Hukum  Hakim  menjatuhkan  Putusan  Lepas  Dari  Segala Tuntutan  Hukum    Trdakwa  Dalam  Perkara  Penipuan  (Stdi  Putusan  Pengadilan    Tinggi  Denpasar  Nomor :24/PID/2015/PT.DPS) Jurnal Verstex Universitas Sebelas Maret, Volume 5 Nomor 2, https://jurnal.uns.ac.id. Hal.269, 7 November 2023. Pukul. 15.11 Wita.
17 Peter Mahmud Marzuki, 2014, Penelitian Hukum Edisi Revisi, Kencana: Jakrta
Indonesia  dengan  konstitusinya  juga  menjelaskan  sebagai  negara  demokratis,  (vide  Pasal  1 ayat  (2)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  1945  berbunyi:  Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang--undang dasar) sehingga dengan itu Indonesia adalah negara hukum demokratis. 18
Undang-undang 7 Tahun 2017 sebagaimana di ubah menjadi Undang-undang 7 Tahun 2023, telah mengatur secara teknis proses pemilu dilaksanakan dalam setiap tahapan Pemilu. Tahapan  yang  sangat  penting  dalam  perhelatan  demokrasi  salah  satunya  adalah    adalah tahapan pencalonan, dimana seluruh partai Politik sebagai peserta Pemilu mengusulkan atau mengajukan  para  kandidatnya  untuk  menjadi  calon  Anggota  DPR/  DPRD  Propinsi/  DPRD Kabupaten/Kota,  tentu  dengan  mekanisme  pencalonan  sebagaimana  peraturan  perundang- undangan yang berlaku.
Dalam  Peraturan  KPU  Nomor    10  tahun  2023  diatur  tentang  tata  cara  pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat,  Dewan Perwakilan Rakyat  Daerah Provinsi  dan Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah  Kabupaten/Kota  yang  meliputi  tahapan  pencalonan,  Persyaratan dan  Dokumen  Persyaratan  pengajuan  bakal  calon,  persyaratan  administrasi  dan  dokumen persyaratan  administrasi  calon-calon,  pendaftaran  calon-calon,  verifikasi  administrasi, penyusunan  daftar  calon  sementara,  penetapan  calon  tetap,  dan  pencalonan  anggota  Dewan Perwakilan  Rakyat  Aceh  dan  Dewan  Perwakilan  Kabupaten/  Kota  aceh  serta  Dewan Perwakilan Rakyat di Provinsi Papua. 19
Dimulai dari pengajuan bakal calon anggota DPR/DPRD Prov/ kabupaten/ Kota yaitu (1)  Partai  Politik  dalam  mengajukan  bakal  calon  anggota    DPR/  DPRD  Propinsi/  DPRD Kabupaten/Kota  mempunyai  hak,  kesempatan,  dan  menerima  pelayanan  yang  setara berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  (1)  setiap  Partai  Politikmelakukan  seleksi  bakal calon  DPR/ DPRD Propinsi/ DPRD Kabupaten/Kota secara demokratis

## Penegakan  Hukum  Pemilu  dan  Aspek  Yuridis    Mekanisme  Penanganan  Pelanggaran Pemilu.
Indonesia  adalah  Negara  hukum  sehingga  seluruh  tatanan  kehidupan  masyarakatnya harus  berlandaskan  hukum.  Antara  hukum  dan  masyarakat  saling  berhubungan  erat  dan Saling  memerlukan  dalam  proses  penerepan  hukumnya,  sehingga  hukum  menjadi  pedoman dan menjadi prasyarat sebagai Negara hukum yang demokratis ( democratische rechtsstaat ). Praktik  pemilu  di  Indonesia  selama  ini  menunjukkan  bahwa  persoalan  ketaatan hukum  dan  penegakan  peraturan  pemilu  masih  banyak  kekurangan  dan  kelamahan.  Oleh sebab itu, perlu dibangun suatu sistem penegakan hukum pemilu yang lebih baik dan sesuai dengan  standar  pemilu  demokratis.  Selain  belajar  dari  pengalaman  sendiri,  pembangunan sistem  itu  perlu  juga  mengaca  pada  pengalaman  negara-negara  lain  yang  menghadapi masalah yang sama  syyart penting penegakan hukum pemilu Mengenai kepatuhan terhadap aturan  dan  penegakan  hukum,  terdapat  sejumlah  persyaratan  yang  menjadi  dasar  bagi pembangunan sistem penegakan hukum pemilu yang baik. Persyaratan itu adalah: (1) Adanya mekanisme  dan  penyelesaian  hukum  yang  efektif;  (2)  Adanya  aturan  mengenai  hukuman untuk  pelanggaran  pemilu;  (3)  Adanya  etentuan  terperinci  dan  memadai  untuk  melindungi hak pilih; (4) Adanya hak bagi pemilih, kandidat, dan parpol untuk mengadu kepada lembaga penyelenggara  pemilu  atau  lembaga  pengadilan;  (5)  Adanya  keputusan  untuk  mencegah hilangnya hak pilih dari lembaga penyelenggara pemilu atau lembaga pengadilan; (6) Adanya
18 I Gusti Ngurah Raka Wedatama, I Gusti Bagus Suryawan dan I Wayan Arthanaya Analisis Syarat Pencalonan Anggota  DPR  dan  DPRD  yang  Diatur  oleh  Peraturan  KPU  dan  Undang-Undang  Pemilu, Jurnal  Analogi Hukum Volume 2 Nomor 2 2019, Journal Homepage: https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum.    Hal.  199-200  8  November  2013,  Pukul.  11.40 wita
19 PKPU  Nomor  10  Tahun  2023,  Perlidem,  Perkumpulan  Untuk  Pemilu  Dan  Demokrasi  15  Mei  2023, https://perludem.org.  8 November 2023, Pukul  11.00 Wita.
hak  untuk  banding;  (7)  Adanya  keputusan  yang  sesegera  mungkin;  (8)  Adanya  aturan mengenai  waktu  yang  dibutuhkan  untuk  memutus  kan  gugatan;  (9)  Adanya  kejelasan mengenai implikasi bagi pelanggaran aturan pemilu terhadap hasil pemilu, dan; (10) Adanya proses,prosedur,  dan  penuntutan  yang  menghargai  hak  asasi  manusia.  Ke-10  syarat  di  atas akan  digunakan  untuk  menjelaskan  bagaimana  penyelesaian  pelanggaran  dan  penyelesaian keberatan pemilu di Indonesia. 20
Untuk  memastikan  terjaminnya  prinsip-prinsip  penegakan  hukum  internasional  ini, International IDEA mengajukan empat daftar periksa terhadap materi kerangka hukum yang akan mengatur penyelenggaraan pemilu :
1. Apakah  peraturan  perundangan  pemilu  mengatur  mekanisme  dan  penyelesaian  hukum yang efektif untuk keperluan penegakan hukum pemilu?
2. Apakah peraturan perundang-undangan pemilu secara jelas menyatakan siapa yang dapat mengajukan pengaduan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan pemilu? Apakah juga dijelaskan proses untuk pengajuan pengaduan tersebut?
3. Apakah  peraturan  perundang-undangan  pemilu  mengatur  hak  pengajuan  banding  atas keputusan lembaga penyelenggara pemilu ke pengadilan yang berwenang?
4. Apakah  peraturan  perundang-undangan  pemilu  mengatur  batas  waktu  pengajuan, pemeriksaan, dan penentuan penyelesaian hukum atas pengaduan? 21
Apabila  dilihat  ketentuan  mengenai  penyelenggara  pemilu  di  Indonesia  dengan mengacu  pada  daftar  periksa  diatas  secara  sekilas  dapat  disimpulkan  bahwa  penegakan hukum pemilu di Indonesia sudah dapat menjamin pelaksanaan pemilu yang demokratis. Hal ini  dapat  dilihat  dari  adanya  mekanisme  yang  mengatur  penyelesaiaan  hukum  yaitu  KPU untuk  menyelesaikan  pelanggaran  administrasi,  kepolosian  dan  kejaksaan  untuk menyelesaikan  pelanggaran  pidana  serta  Bawaslu  untuk  menyelesaikan  sengketa    proses pemilu. Selain itu juga diatur mengenai pihak-pihak dapat melaporkan pelanggaran peraturan perundang-undangan pemilu, hak untuk mengajukan banding atas keputusan yang dibuat oleh penyelenggara, serta batas waktu untuk melaporkan dan memproses pelanggaran. Akan tetapi dalam  prakteknya  terdapat  beberapa  kendala  dalam  penegakan  hukumnya.  Sebagai  contoh adalah  jangka  waktu  untuk  melaporkan  pelanggaran  yang  sangat  singkat.  Selain  itu  waktu yang  diberikan  kepada  Bawaslu  untuk  menindaklanjuti  laporan  juga  sangat  singkat  yang berdampak pada kesulitan dalam pengumpulan alat bukti. Masalah lain adalah tidak adanya wewenang  Bawaslu  untuk  memanggil  paksa  para  pihak  yang  diduga  melakukan  tindak pidana untuk dimintai keterangannya. 22
Penangnan Pelangaran Pemilu, Sengketa Proses Pemilu dan Perselisihan Hasil Pemilu Salah  satu  hukum  pemilu  dalam  Undang-undang  Nomor  7  Tahun  2017  tentang Pemilu,  ditetapkannya  pengaturan  tentang  pelanggaran  pemilu,  sengketa  proses  pemilu  dan perselisihan  hasil  pemilu  yang  dinyatakan  dalam  masing-masing  Bab,  yaitu  :  (a)  Pada  Bab pelanggaran pemilu; memuat tata cara penanganan temuan dan laporan pelanggaran pemilu, pelanggaran  kode  etik  penyelenggara  pemilu,  pelanggaran  administratif  pemilu  disertai dengan  tata  cara  penyelesaian  pelanggaran  administratif  pemilu,  dan  tindak  pidana  pemilu dengan tata cara penanganan tindak pidana pemilu, majelis khusus tindak pidana pemilu dan sentra  penegakan  hukum  terpadu.  (b)  Pada  Bab  sengketa  proses  pemilu;  memuat  materi tentang  penanganan  permohonan  penyelesaian  sengketa  proses  pemilu,  penyelesaian sengketa proses di Bawaslu, penyelesaian sengketa proses pemilu di Pengadilan Tata Usaha
20 Topo  Santoso,  dkk,  Penegakam  Hukum  Pemilu    ;  Praktik  Pemilu  2004,  Kajian  Pemilu  2009-2014,  Jakarta September 2006, hal 101-102i
21 International IDEA, Standar-standar Internasional Pemilihan Umum: Pedoman Peninjauan Kembali Kerangka Hukum Pemilu, Jakarta: International IDEA, 2004, hal 103.
22 https://kalsel.bawaslu.go.id/elibrary/dilema-penegakan-hukum-pemilu-di-indonesia/. hal 1.
Negara disertai dengan tata caranya, dan Majelis Khusus Tata Usaha Negara Pemilu.(c) Pada Bab Perselisihan Hasil Pemilu; memuat tata cara penyelesaian perselisihanhasil pemilu.

## Pelanggaran Pemilu
Pelanggaran  Pemilu  merupakan  perbuatan  yang  dilarang  oleh  Undang-undang Pemilu 23 dalam setiap tahapan Pemilu. Pelanggaran pemilu dapat berasal dari adanya temuan pelanggaran  pemilu  dan  laporan  pelanggaran  pemilu.  Temuan  terhadap  pelanggaran merupakan  hasil  pengawasan  aktif  dari  Bawaslu,  Bawaslu  Propinsi,  Bawaslu Kabupaten/Kota,  Panwaslu  Kecamatan,  Panwaslu  Desa/Kelurahan,  Panwaslu  LN  dan Pengawas TPS pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Sedangkan laporan pelanggaran pemilu  merupakan  laporan  langsung  Warga  Negara  Indonesia  yang  mempunyai  hak  pilih, peserta,  dan  pemantau  pemilu  kepada  Bawaslu  hingga  pengawas  TPS  pada  setiap  tahapan penyelenggaraan pemilu.Karena ketentuan temuan dan laporan pelanggaran Pemilu dimaknai berbeda,  maka  ketentuan  penanganan  laporan  dan  temuan  pelanggaran  pemilu  diatur  juga secara  berbeda  oleh  Undang-undang  Nomor  7  Tahun  2017.  Pelanggaran  pemilu  yang bersumber  dari  laporan,  aturannya  harus  disampaikan  secara  tertulis  dengan  memuat;  nama dan alamat pelapor, pihak terlapor, waktu dan tempat kejadian perkara, dan uraian kejadian. Untuk  pelanggaran  pemilu  yang  merupakan  hasil  pengawasan  Bawaslu,  Bawaslu  Propinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu termasuk kelompok kaidah moral positif  yang  bertujuan  menjaga  martabat  profesi  yang  bersangkutan,  dan  dilain  pihak bertujuan  melindungi  pasien  atau  klien  (warga  masyarakat)  dari  penyalahgunaan  keahlian dan/atau otoritas.

## Pelanggaran Kode Etik
Pelanggaran  Kode  etik  Penyelenaggara  Pemilu  adalah  pelanggaran  terhadap  etika penyelenggara  pemilu  yang  berpedomankan  kepada  sumpah  dan/  atau  janji  sebelum menjalankan  tugas  sebagai  penyelenggara  Pemilu. 24 Maka  untuk  menangani  pelanggaran kode  etik,  Undang-undang  Nomor  7  Tahun  2017  menetapkan  Dewan  Kehormatan Penyelenggara  Pemilu  (DKPP) 25 sebagai  lembaga  yang  diberikan  kewenangan  untuk melakukan  proses  pengaduan  tentang  dugaan  pelanggaran  kode  etik  yang  dilakukan penyelenggara pemilu, termasuk memproses dugaan pelanggaran kode etik PPLN, KPPSLN, dan  Panwaslu  LN.  Pengaduan  dan/atau  laporan  ke  DKPP  adalah  pemberitahuan  adanya dugaan  pelanggaran  Kode  Etik  Penyelenggara  Pemilu  yang  diajukan  secara  tertulis  oleh Penyelenggara  Pemilu,  peserta  Pemilu,  tim  kampanye,  masyarakat,  pemilih,  dan Rekomendasi DPR. Penanganan pengaduan pelanggaran kode etik diatur mulai dengan cara menyampaikan  pengaduan,  verifikasi  dan  penelitian  administrasi,  siding  pemeriksaan  dan terakhir  putusan.  Berikut  penjelasannya  dalam  Pasal  458  Undang-undang  Nomor  7  Tahun 2017 yaitu ;
1. Pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu diajukan secara  tertulis  oleh  penyelenggara  pemilu,  peserta  pemilu,  tim  kampanye,  masyarakat an/atau pemilih di lengkapi dengan identitas pengadu kepada DKPP.
2. DKPP melakukan verifikasi dan penelitian administrasi terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
3. DKPP  menyampaikan  panggilan  pertama  kepada  penyelenggara  pemilu  5  (lima)  hari sebelum melaksanakan sidang DKPP.
23 Fazlurrahman Jurdi, Pengantar Hukum Pemilihan Umum, Kencana Prenadamedia group, April 2018, Jakarta, hal. 232
24 Fazlurrahman Jurdi, Pengantar Hukum Pemilihan Umum, Kencana Prenadamedia group, April 2018, Jakarta, hal.234
25 Prof.  DR.  Muhammad,  S.I.,  M.Si,  Prof.  Dr.  Teguh  Prasetyo,  S.H.,  M.Si,  Eksistensi  DKPP  RI;  Dalam Mengawal Demokrasi Dan Pemilu Bermartabat, Depok Rajawali Pers, 2018. Hal. 43
4. Dalam  hal  penyelenggara  pemilu  yang  diadukan  tidak  memenuhipanggilan  pertama sebagaimana dimaksud pada ayat 3, DKPP menyampaikan panggilan kedua 5 (lima) hari sebelum melaksanakan sidang DKPP.
5. Dalam hal DKPP telah 2 (dua) kali melakukan panggilan dan penyelenggara pemilu tidak memenuhi  panggilan  tanpa  alasan  yang  dapat  di  terima,  DKPP  dapat  segera  membahas dan menetapkan putusan tanpa kehadiran penyelenggara pemilu yang bersangkutan.
6. Penyelenggara  pemilu  yang  diadukan  harus  datang  sendiri  dan  tidak  dapat  menugaskan kepada orang alin.
7. Pengadu dan penyelenggara pemilu yang diadukan dapat menghadirkan saksi-saksi dalam sidang DKPP
8. Pengadu  dan  penyelenggara  pemilu  yang  diadukan  mengemukakan  alasan  pengaduan atau pembelaan di hadapansidang DKPP.
9. Saksi dan/atau pihak lain yang terkait memberikan keterangan di hadapan sidang DKPP, termasuk untuk dimintai dokumen atau alat bukti laiannya.
10. DKPP  menetapkan  putusan  setelah  melakukan  penelitian  dan/atau  verifikasi  terhadap pengaduan tersebut, mendengarkan pembelaan dan keterangan saksi, serta mempertimbangkan bukti lainnya.
11. Putusan DKPP berupa sanksi atau rehabilitasi di ambil dalam rapat pleno DKPP.
12. Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat 11 dapat berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara, atau pemberhentian tetap untuk penyelenggara pemilu.
13. Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat 10 bersifat final dan mengikat.
14. Penyelenggara  pemilu  wajib  melaksanakan  putusan  DKPP.Selain  memiliki  kewenangan diatas,  DKPP  juga  berwenang  membentuk  Tim  Pemeriksa  Daerah  (TPD).  Keanggotaan TPD  terdiri  atas  unsur  DKPP,  KPU  Propinsi/KIP  Propinsi  Aceh,  Bawaslu  Propinsi, Panwaslih Propinsi Aceh dan Unsur Masyarakat. TPD dibentuk untuk memeriksa dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu di daerah.
Dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan KPU Propinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu  Propinsi  dan  Bawaslu  Kabupaten/Kota,  TPD  berwenang  memeriksa,  pengambilan putusan terhadap pemeriksaan oleh TPD, tetap dilakukan melalui rapat  pleno DKPP. Selain itu, kewenangan TPD yang lain adalah memeriksa dan memutus pelanggaran kode etik bagi penyelenggara  pemilu  dengan  jabatan  sebagai  PPK,  PPS,  KPPS,  Panwaslu  Kecamatan, Panwaslu  Desa/Kelurahan  dan  Pengawas  TPS.  Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  Tim Pemeriksa Daerah diatur dalam peraturan DKPP No 5 Tahun 2017 Tentang Tim  Pemeriksa Daerah  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan  DKPP  No  1  Tahun  2019.  Sebelum DKKP  menetapkan  putusan,  DKPP  melakukan  penelitian  dan/atau  verifikasi  terhadap pengaduan, mendengarkan pembelaan dan keterangan saksi serta bukti lainnya maka putusan DKPP  dapat  berupa  sanksi  atau  rehabilitasi.  Sanksi  yang  dimaksud  dapat  berupa  teguran tertulis,  pemberhentian  sementara,  atau  pemberhentian  tetap  untuk  penyelenggara  pemilu. Putusan  yang  telah  dijatuhkan  DKPP,  sifatnya  final  dan  mengikat  (final  and  binding) sehingga  penyelenggara  pemilu  diwajibkan  melaksanakan  putusan  DKPP.  Maksud  putusan bersifat  final  yakni  putusan  DKPP  langsung  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap  sejak diucapkan  dan  tidak  ada  upaya  hukum  yang  dapat  di  tempuh.  Sedangkan  sifat  mengikat bermakna tidak hanya berlaku bagi para pihak tetapi bagi seluruh masyarakat Indonesia.

## Pelanggaran Administrasi Pemilu.
Pelanggaran  administratif  Pemilu  meliputi  pelanggaran  terhadap  tata  cara,  prosedur, atau  mekanisme  yang  berkaitan  dengan  administrasi  pelaksanaan  pemilu  dalam  setiap tahapan  Penyelenggaraan  Pemilu 26 yang  diselesaikan  oleh  Bawaslu,  Bawaslu  Propinsi  dan
26 Fazlurrahman Jurdi, Pengantar Hukum Pemilihan Umum, Kencana Prenadamedia group, April 2018, Jakarta, hal.
Bawaslu  Kabupaten/Kota.  Dinyatakan  oleh  UU  Pemilu,  pelanggaran  administratif  pemilu, tidak termasuk tindak pidana pemilu dan pelanggaran kode etik.  Secara umum penyelesaian pelanggaran  administratif  pemilu  adalah  dengan  menerima,  memeriksa,  mengkaji,  dan memutus  pelanggaran  administratif  sesuai  tata  cara  yang  diatur  dalam  perundang-undangan pemilu, Pasal 461 UU No 7 Tahun 2017 yang menyebutkan;
1. Bawaslu,  Bawaslu  Provinsi,  Bawaslu  Kabupaten/Kota  menerima,  memeriksa,  mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif.
2. Panwaslu  kecamatan  menerima,  memeriksa,  mengkaji  dan  membuat  rekomendasi  atas hasil  kajiannya  mengenai  pelanggaran  administratif  pemilu  kepada  pengawas  pemilu secara berjenjang.
3. Pemeriksaan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota harus dilakukan secara terbuka.
4. Dalam  hal  diperlukan  sesuai  kebutuhan  tindaklanjut  penangananpelanggaran  pemilu, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dapat melakukan investigasi.
5. Bawaslu,  Bawaslu  Provinsi,  Bawaslu  Kabupaten/Kota  wajib  memutus  penyelesaian pelanggaran administratif pemilu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan  laporan  diterima  dan  diregistrasi.  Kewenangan  menyelesaikan  pelanggaran administratif  pemilu,  Bawaslu,  Bawaslu  Provinsi,  Bawaslu  Kabupaten/Kota  dapat memberikan putusan berupa
a. Perbaikan  administrasi  terhadap  tata  cara,  prosedur  atau  mekanisme  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
b. Teguran tertulis,
c. Tidak diikutkan pada tahapan tertentu dalam penyelenggaraan pemilu dan
d. Sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Putusan Bawaslu,  Bawaslu  Provinsi,  Bawaslu  Kabupaten/Kota terhadap pelanggaran administrasi,  wajib  ditindaklanjuti  oleh  pihak-pihak  yang  dikenai  sanksi,  termasuk  KPU, KPU  Propinsi  dan  KPU  Kabupaten/Kota  paling  lambat  3  (tiga)  hari  kerja  sejak  tanggal putusan  dibacakan.  Bentuk  pelanggaran  administrasi  yang  lain  dinyatakan  dalam  pasal  463 ayat  1,  bahwa  dalam  hal  terjadinya  pelanggaran  administratif  secara  terstruktur,  sistematis, dan  masif 27 ,  maka  Bawaslu  menerima,  memeriksa  dan  merekomendasikan  pelanggaran administratif pemilu dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja. Terhadap putusan Bawaslu  tersebut,  KPU  wajib  menindaklanjuti  putusan  Bawaslu  dengan  menerbitkan keputusan KPU dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak di terbitkannya putusan  Bawaslu.  Keputusan  KPU  dapat  berupa  sanksi  pembatalan  Calon  anggota  DPR, DPD,  DPRD  Propinsi,  DPRD  Kabupaten/Kota  dan  Pasangan  Calon  Presiden  dan  Wakil Presiden.  Lebih  lanjut  diatur,  bahwa  Calon  anggota  DPR,  DPD,  DPRD  Propinsi,  DPRD Kabupaten/Kota  dan  Pasangan  Calon  Presiden  dan  Wakil  Presiden  yang  dikenai  sanksi administratif pembatalan masih dapat mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Agung (MA) dalam  waktu  paling  lambat  3  (tiga)  hari  kerja  terhitung  sejak  keputusan  KPU  ditetapkan. Selanjutnya,  Mahkamah  Agung  akan  memutus  upaya  hukum  pelanggaran  administratif pemilu  dalam  waktu  paling  lama  14  (empat  belas)  hari  kerja  terhitung  sejak  berkas  perkara diterima  oleh  MA.  Putusan  di  MA  menjadi  akhir  dari  segala  upaya  hukum,  karena  bersifat final dan mengikat. Bagaimana jika KPU tidak menindak lanjuti putusan Bawaslu?,jawabannya  diterangkan  dalam  pasal  464  bahwa  Dalam  hal  KPU,  KPU  Propinsi, KPU  Kabupaten/Kota,  PPK,  PPS  atau  peserta  pemilu  tidak  menindaklanjuti  putusan Bawaslu, Bawaslu propinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota, maka Bawaslu, Bawaslu propinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota mengadukan ke DKPP sebagai pelanggaran etik penyelenggara pemilu.
27 Bawaslu RI, Penanganan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum 2019, Hal. 47

## Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu.
Tindak  pidana  pemilu  merupakan  perbuatan  yang  melanggar  ketentuan  pidana sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  488-554  rumusan  UU  Pemilu  No  7  Tahun    2017.Berbeda dengan  penanganan  pelanggaran  lainnya,  pelanggaran  pidana  dilakukan  melalui  proses peradilan  pidana  yang  melibatkan  Bawaslu,  Kepolisian,  Kejaksaan  dan  Pengadilan  Negeri dengan  penanganan  yang  cepat.  Hal  ini  ditegaskan  dalam  tata  cara  penanganan  laporan dugaan tindak pidana pemilu, dimana laporan diteruskan oleh Bawaslu, Bawaslu propinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dan/atau Panwaslu Kecamatan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia  paling  lama  1  x  24  jam  sejak  Bawaslu,  Bawaslu  propinsi  dan  Bawaslu Kabupaten/Kota  dan  dan/atau  Panwaslu  Kecamatan  menyatakan  bahwa  perbuatan  atau tindakan  yang  didiuga  merupakan  tindak  pidana  pemilu.  Namun  penetapan  suatu  perbuatan tindak  pidana  pemilu  dilakukan  setelah  berkoordinasi  dengan  Sentra  Penegakan  Hukum Terpadu (Gakkumdu).
Laporan dugaan tindak pidana pemilu harus disampaikan secara tertulis dan minimal mencantumkan  nama  dan  alamat  pelapor,  pihak  terlapor,  waktu  dan  tempat  kejadian,  serta uraian  kejadian.  Sentra  Penegakan  Hukum  Terpadu  atau  Gakkumdu  adalah  pusat  aktivitas penegakan  hukum  tindak  pidana  pemilu  yang  melibatkan  Bawaslu,  Bawaslu  Provinsi, dan/atau  Bawaslu  Kabupaten/Kota,  Polri,  Polres,  dan  Kejaksaan  Agung,  Kejaksaan  Tinggi, serta  Kejaksaan  Negeri.  Gakkumdu  tergabung  dengan  Bawaslu,  Bawaslu  Provinsi,  dan Bawaslu  Kabupaten/Kota.  Gakkumdu  terdiri  atas  penyidik  yang  berasal  dari  Kepolisian Negara  Republik  Indonesia  dan  penuntut  yang  berasal  dari  Kejaksaan  Agung  Republik Indonesia  dengan  kualifikasi  dan  syarat-syarat  tertentu.  Penyidik  dan  penuntut  yang diperbantukan  sementara,  akan  menjalankan  tugas  secara  penuh  waktu  dalam  penanangan tindak pidana pemilu dan tidak diberikan tugas lain dari instansi asalnya selama menjalankan tugas Gakkumdu.
Penanganan  dugaan  tindak  pidana  pemilu  dimulai  dari  proses  penyelidikan, penyidikan,  penuntutan,  dan  pemeriksaan  dilakukan  berdasarkan  UU  No  8  Tahun  1981 tentang  Hukum  Acara  Pidana.Penyidikan  tindak  pidana  dilakukan  oleh  penyelidik. Penyelidik  dapat  melakukan  penyelidikan  menemukan  bukti  permulaan  yang  cukup  adanya dugaan tindak pidana pemilu, disampaikan kepada penyidik paling lama 1x24 jam. Selain itu, penanganan pelanggaran tindak pidana juga memberikan keleluasaan kepada penyidik dalam menyampaikan  hasil  penyidikan.  Penyampaian  hasil  penyidikan  disertai  berkas  perkara kepada  penuntut  umum  paling  lama  14  (empat  belas)  hari  sejak  diterimanya  laporan  dan dapat  dilakukan  dengan  tanpa  kehadiran  tersangka.  Penuntut  umum  dalam  melimpahkan berkas  perkara  kepada  Pengadilan  Negeri  paling  lama  5  (lima)  hari  sejak  menerima  berkas perkara dan dapat dilakukan dengan tanpa kehadiran tersangka. Pengadilan Negeri selanjunya tugasnya  memeriksa,  mengadili  dan  memutus  perkara  tindak  pidana  pemilu  paling  lama  7 (tujuh) hari setelah pelimpahan berkas perkara  dan dapat  dilakukan dengan tanpa kehadiran terdakwa dan dalam hal ini terdakwa dapat melakukan upaya Banding ke Pengadilan Tinggi paling  lama  3  (tiga)  hari  setelah  permohonan  banding  diterima.  Putusan  Pengadilan  Tinggi merupakan  putusan  terakhir  dan  mengikat  serta  tidak  dapat  dilakukan  upaya  hukum  lain. Putusan tersebut disampaikan kepada penuntut umum, 3 (tiga) hari setelah putusan dibacakan dan  dilaksanakan  paling  lambat  3  (tiga)  hari  setelah  diterima  oleh  jaksa.  Dalam  penjelasan lainnya,  putusan  pengadilan  terhadap  kasus  tindak  pidana  pemilu  yang  menurut  Undang- undang  ini  dapat  mempengaruhi  perolehan  suara  peserta  pemilu,  harus  sudah  selesai  paling lama 5 (lima) hari sebelum KPU menetapkan hasil pemilu secara nasional. Maka atas dasar putusan  pengadilan  tersebut,  KPU,  KPU  Propinsi  dan  KPU  Kabupaten/Kota  wajib menindaklanjutinya. Salinan putusan pengadilannya,harus sudah terima KPU, KPU Propinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan peserta pemilu pda hari putusan pengadilan dibacakan. Masih kaitannya  dengan  tindak  pidana  pemilu,  berdasarkan  UU  Pemilu  dibentuk  Majelis  Khusus Tindak  Pidana  Pemilu  yang  terdiri  atas  hakim  khusus  yang  merupakan  hakim  karir  pada
pengadilan  negeri  dan  pengadilan  tinggi  yang  ditetapkan  untuk  memeriksa,  mengadili,  dan memutus  pekara  tindak  pidana  pemilu.  Hakim  khusus  ini  ditetapkan  berdasarkan  keputusan Ketua  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  setelah  memenuhi  kualifikasi  dan  syarat tertentu.  Terhadap  uraian  penanganan  tindak  pidana  pemilu  diatas,  diketahui  bahwa  Tindak Pidana  Pemilu  merupakan  pidana  khusus  yang  penerapannya  ketentuan  pidana  khusus dimungkinkan  berdasarkan  asas  lex  spesialis  derogate  lex  generalis. 28 yang  seluruh  tahapan penanganannya  (laporan,  penyelidikan,  penyidikan,  penuntutan  dan  pemeriksaan)  dilakukan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Para pihak yang dapat menjadi subjek  tindak  pidana  pemilu  meliputi  Penyelenggara  Pemilu  (KPU,  Bawaslu,)  Pemerintah, Peserta  Pemilihan  Umum  (Partai  Politik,  Calon  DPR,  DPD,  DPRD,  Calon  Presiden  dan Wakil Presiden), pemilih dan tim sukses.

## Sengketa Proses Pemilu
UU Pemilu No. 7 Tahun 2017 mendefinisikan sengketa proses pemilu sebagai konflik yang  terjadi  antara  peserta  pemilu  atau  antara  peserta  pemilu  dengan  penyelenggara  pemilu akibat  dikeluarkannya  Keputusan  KPU,  Keputusan  KPU  Provinsi,  dan  Keputusan  KPU Kabupaten/Kota.  Sama  seperti  pelanggaran  pemilu  lainnya,  UU  Pemilu  ini  juga  mengatur ketentuan  penanganan  permohonan  penyelesaian  sengketa  proses  pemilu.  Wewenang  untuk menangani permohonan penyelesaian sengketa ini terletak pada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan  Bawaslu  Kabupaten/Kota,  sementara  untuk  jenis  sengketa  tertentu  menjadi  wewenang Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  (PTUN).  Proses  penanganan  permohonan  penyelesaian sengketa  proses  pemilu  melibatkan  Bawaslu,  Bawaslu  Provinsi,  dan  Bawaslu Kabupaten/Kota  yang  menerima  dan  memproses  permohonan  penyelesaian  sengketa  yang timbul akibat keputusan KPU. Permohonan ini harus disampaikan secara tertulis  oleh calon peserta pemilu dan/atau peserta pemilu, dan harus memuat nama dan alamat pemohon, pihak termohon, serta Keputusan KPU yang menjadi penyebab sengketa. Permohonan penyelesaian sengketa  proses  pemilu  harus  disampaikan  paling  lambat  tiga  hari  sejak  tanggal  penetapan keputusan  oleh  KPU.  Setelah  menerima  permohonan,  Bawaslu,  Bawaslu  Provinsi,  dan Bawaslu  Kabupaten/Kota  harus  memeriksa  dan  memutus  sengketa  proses  pemilu  dalam waktu paling lama 12 hari sejak diterimanya permohonan tersebut.
Penyelesaian  sengketa  proses  pemilu  tersebut  dilakukan  melalui  tahapan;  menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu  dan mempertemukan pihak yang  bersengketa  untuk  mencapai  kesepakatan  melalui  mediasi  atau  musyawarah  dan mufakat.  Namun  jika  tidak  tercapai  kesepakatan  antara  pihak  yang  bersengketa,  Bawaslu, Bawaslu propinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota menyelesaikannya melalui adjudikasi. Istilah adjudikasi  secara  sederhana  dimaknai  merupakan  penyelesaian  perselisihan  peserta/calon peserta pemilu sebelum persengketaannya disengketakan di peradilan administrasi/tata usaha negara.  Ketentuan  dalam  UU  Pemilu  menyatakan,  putusan  Bawaslu  mengenai  penyelesaian sengketa  proses  Pemilu  merupakan  putusan  yang  bersifat  final  dan  mengikat,  imperative wajib  dilaksanakan  KPU  dengan  limitasi  waktu  pelaksanaan.  Namun  putusan  yang  bersifat final  dan  mengikat  tersebut  tidak  berlaku  untuk  penyelesaian  sengketa  proses  pemilu  yang berkaitan  dengan  verifikasi  parpol  peserta  pemilu,  penetapan  daftar  calon  Anggota  DPR, DPD,  DPRD  Provinsi  dan  DPRD  Kab/Kota  serta  penetapan  pasangan  calon  presiden  dan wakil presiden, karena didalam UU pemilu penyelesaian sengketa proses yang dilakukan oleh Bawaslu tidak diterima oleh para pihak, para pihak dapat mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  (PTUN)  sebagai  lembaga  yang  diberi  kewenangan  oleh  UU untuk  menyelesaikan  sengketa  proses.  Jadi  sengketa  proses  pemilu  di  PTUN  merupakan sengketa antara ;
28 Dr, Aziz Syamsuddin, SH.,MH., MAF, Tindak Pidana Khusus, sinar Grafika, Jakarta, 2014, Hal.11
1. KPU  dan  partai  politik  calon  peserta  pemilu  yang  tidak  lolos  verifikasi  sebagai  akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang penetapan partai politik peserta pemilu.
2. KPU  dan  pasangan  calon  yang  tidak  lolos  verifikasi  sebagai  akibat  dikeluarkannya keputusan KPU tentang penetapan pasangan calon.
3. KPU, KPU Propinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan calon anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi  dan  DPRD  Kabupaten/Kota  yang  dicoret  dari  daftar  calon  tetap  sebagai  akibat dikeluarkannya keputusan KPU tentang penetapan daftar calon tetap.
UU pemilu juga menyatakan penyelesaian sengketa proses pemilu di Pengadilan Tata Usaha  Negara  dilakukan  setelah  seluruh  upaya  administratif  di  Bawaslu  telah  digunakan. Waktu  pengajuan  gugatan  di  PTUN  dilakukan  paling  lama  5  (lima)  hari  kerja  setelah dibacakan  putusan  Bawaslu.  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  akan  memeriksa  dan  memutus gugatan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak gugatan dinyatakan lengkap. Putusan PTUN bersifat final dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain, maka KPU wajib menindaklanjuti putusan Pengadilan Tata Usaha Negara paling lama 3 (tiga) hari kerja. Sebagaimana  amanat  dalam  UU  Pemilu,  penanganan  permohonan  penyelesaian  sengketa proses  pemilu  dibentuk  Majelis  Khusus  Tata  Usaha  Negara  Pemilu  untuk  memeriksa, mengadili dan memutus sengketa proses pemilu. Majelis khusus ini terdiri atas hakim khusus yang  merupakan  hakim  karir  dilingkungan  pengadilan  tata  usaha  negara  dan  ditetapkan dengan berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.

## Perselisihan Hasil Pemilu
Istilah  perselisihan  hasil  pemilu  menurut  UU  Pemilu  No  7  tahun  2017  adalah perselisihan  antara  KPU  dan  Peserta  Pemilu  mengenai  penetapan  perolehan  suara  hasil pemilu  yang  dapat  mempengaruhi  perolehan  kursi  peserta  pemilu  atau  mempengaruhi penetapan hasil Pemilu presiden dan wakil presiden. 29 Untuk penyelesaian perselisihan hasil pemilu  kewewenangannya  ada  di  Mahkamah  Konstitusi.  Mengenai  tata  cara  penyelesaian perselisihan  hasil  pemilu  untuk  anggota  DPR,  DPD,  dan  DPRD  diatur  dalam  Pasal  474 bahwa  dalam  hal  terjadinya  perselisihan  penetapan  perolehan  suara  hasil  pemilu  anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, peserta pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi.
Permohonan tersebut disampaikan kepada MK paling lama 3x24 (tiga kali dua puluh empat)  jam  sejak  penetapan  perolehan  suara  hasil  pemilu  anggota  DPR,  DPD,  dan  DPRD secara nasional diumumkan oleh KPU. Pada bagian lainnya yakni Pasal 475, diatur ketentuan perselisihan  penetapan  perolehan  suara  hasil  pemilu  presiden  dan  wakil  presiden,  yakni dalam  hal  terjadi  perselisihan  penetapan  perolehan  suara  hasil  pemilu  presiden  dan  wakil presiden, pasangan calon dapat  mengajukan keberatan kepada MK paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan hasilnya oleh KPU. Materi keberatan yang di sampaikan kepada MK hanya terhadap hasil penghitungan suara yang mempengaruhi penentuan terpilihnya pasangan calon atau  penentuan  untuk  dipilih  kembali  pada  pemilu  presiden  dan  wakil  presiden.  MK  akan memutus  perselisihan  tersebut  paling  lama  14  (empat  belas)  hari  sejak  diterimanya permohonan  keberatan  oleh  MK.Terhadap  putusan  perselisihan  hasil  pemilu  untuk  anggota DPR,  DPD,  dan  DPRD  dan  putusan  perselisihan  penetapan  perolehan  suara  hasil  pemilu presiden dan wakil presiden, KPU wajib menindaklanjuti putusan MK tersebut.

## Pertimbangan Yuridis Judek Faxti  Dalam Menjatuhkan Putusan Lepas
Majelis  di  tingkat  banding  telah  membaca,  mempelajari  dengan  teliti  dan  seksama berkas  perkara  yang  terdiri  dari  berita  acara  pemeriksaan  perkara,  salinan  resmi  putusan pengadilan  negeri  Pelaihari  Nomor  :  120/Pid.Sus/2023/PN.Pli  Tanggal  17  juli  2023  beserta semua  bukti-buktinya,dan  memperhatikan  alasan-alasan  dalam  memori  Banding  penuntut
29 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, pasal 473
Umum dan Kontra Memori Banding penuntut umum dan Kontra memori Banding Terdakwa, berpendapat bahwa Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis  Hakim  tingkat  Pertama,  dengan  pertimbangan  bahwa  penasihat  hukum  terdakwa mengajukan 2 poin pokok pembelaan yaitu :
1. Daluwarsa  Jangka  Waktu  Laporan  Terhadap  Perbuatan  atau  Tindakan  yang  diduga merupakan Tindak Pidana Pemilu;
2. Perkara  Nomor  120/Pid.Sus/2023/PN.Pli  Merupakan  ranah  administrasi  bukan  ranah pidana.
Atas  poin  pembelaan  Penasihat  Hukum  yang  pertama,  yaitu  Daluwarsa  Jangka Wakttu Laporan Terhadap Perbuatan atau Tindakan yang di duga merupakan Tindak Pidana Pemilu yang pada pokoknya mendalilkan bahwa laporan polisi dugaan tindak pidana pemilu dalam  perkara  a  quo  adalah  telah  daluwarsa  (lewat  waktu  untuk  laporan  tindak  pidana pemilu)  karena  pada  tanggal  3  Juni  2023  Gakkmdu  Kabupaten  Tanah  Laut  telah mendapatkan  kesimpulan  akhir  bahwa  terdapat  dugaan  pelanggaran  tindak  pidana  pemilu sehingga  patut  untuk  ditindaklanjuti,  sedangkan  temuan  dugaan  tindak  pidana  Pemilu  baru dilaporkan  olehBawaslu  Kabupaten  TanahLaut  kepada  Polres  Tanah  Laut  pada  tanggal  22 Juni 2023.
Bahwa dalam jawaban/repliknya, Penuntut umum pada pokoknya mendalilkan bahwa berdasarkan  ketentuan  yang  diatur  dalam  Pasal  26,  pasal  27,  dan  Pasal  28  Peraturan  Badan Pengawas  Pemilu  Nomor  7  tahun  2022  tentang  Penanganan  Temuan  dan  Laporan Pelanggaran Pemilihan umum sebagaimana tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa setelah Bawaslu  Tanah  Laut  menemukan  adanya  temuan  atau  laporan  dan  meregistrasi  perkara tersebut  kedalam  register  dan  temuan,  selanjutnya  Bawaslu  diberikan  kewenangan berdasarkan  ketentuan  Pasal  26ayat  (3)  Perbawaslu  Nomor  7  Tahun  2022  tentang PenangananTemuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum untuk melakukan kajian atas temuan  atau  laporan  tersebut  dalam  jangka  waktu  14  (empat  belas)  hari  kerja  sesuai ketentuan  pasal  1  angka  42  Perbawaslu  Nomor  7  Tahun  2022  tentang  PenangananTemuan dan  Laporan  Pelanggaran  Pemilihan  Umum,  dimana  dalam  klarifikasi  yang  telah  dilakukan Bawasludituangkan  dalam  formulir  model  B.13  sebagaimana  Perbawaslu  Nomor  7  Tahun 2022  tentang  PenangananTemuan  dan  Laporan  Pelanggaran  Pemilihan  Umum    Pasal  36 ayat(1)  dan  ayat  (2)  tentang  hasil  kajian  klarifikasi.  Untuk  kemudian  dilakukan  Pleno  pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 dengan dihadiri oleh Tim Gakkumdu Kabupaten Tanah Laut, saat  itu disimpulkan bahwa dari hasil klarifikasi  yang dilakukan bahwa telah terjadi dugaan peristiwa pelanggaran Pemilu pada tahappendaftaran bakal calon anggota DewanPerwakilan Rakyat  Daerah  Kabupaten  Tanah  Laut,  sehingga  sejak  adanya  kesimpulan  adanya  dugaan pelanggaran Pemilu pada tanggal 21 Juni 2023 tersebut berdasarkanketentuan Pasal 476 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang nomor 7 Tahun2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah  diubah  dengan  Undang-Undang  nomor  7  Tahun2023  tentang    Penetapan  Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang- Undang  Nomor  7  tahun  2017tentang  Pemilihan  Umum  menejadi  Undang-undang,  dalam jangka  waktu  1x24  jam  Bawaslu  Kabupaten  tanah  Laut  melimpahkan  berkas  dokumen dugaan  pelanggaran  Pemilu  berdasarkan  klarifikasi  yang  telah  dilakukan  oleh  Bawaslu Kabupaten Tanah Laut ke SPKT  Polres Tanah Laut pada tanggal 22 Juni 2023.
Bahwa  apabila  menghitung  jangka  waktu  tersebut,  maka  sejak  tanggal  3  Juni  2023 Bawaslu  Tanah  Laut  dapat  meneruskan  laporan  dugaan  tindak  pidana  pemilihan  umum kepada  Polres  Tanah  Laut  selambat-lambatnya  pada  tanggal  22  Juni  2023  dan  hal  terrsebut sesuai dengan pelaporan terhadap dugan tindak pidana pemilihan umum yang dilakukan oleh terdakwa  kepada  polres  Tanah  Laut  pada  tanggal  22  Juni  2023.  bahwa  berdasarkan  seluruh pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari berpendapat bahwa poin  pembelaan  Penasihat  Hukum  yang  pertama,  yaitu  Daluwarsa  jangka  waktu    Laporan terhadap    perbuatan  atau  Tindakan  yang  diduga  merupakan  Tindk  Pidana  Pemilu  tdak
berdasar hukum dan haruslah dinyatakan ditolak. bahwa terhadap hal tersebut  Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut : bahwa dalam berita acara pemeriksaan (saksi),  Saksi  Tri  Widoyati  S.H/  binti  Sutomo  pada  hari  kamis  tanggal  22  bulan  Juni  2023 menerangkan  sebagai berikut : pada tanggal 3 Juni 2023, Gakuumdu Kabupaten Tanah laut melaksanakan  rapat  bersama  untuk  melakukan  kajian  serta  analisa  terhadap  hal-hal  yang telah  dilakukan  untuk  memastikan  apakh  telah  terjadi  dugaan  tindak  pidana  Pemilu  atau tidak.  " Hasil  pembahasan  yang  dilakukan  bersama  mndapatkan  kesimpulan  akhir bahwa terhadap kronologis peristiwa sebagaimana yang telah diuraikan diatas terdapat dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu sehingga patut untuk ditindaklanjuti".
Bahwa  keterangan  saksi  Hermawati  Binti  Zainuddin  didalam  Berita  Acara Pemeriksaan (saksi) yang memberikan keterangan dihadapan penyidik pembantu Kepolisian Resor  Tanah  Laut,  pada  hari  kamis  tanggal  22  bulan  juni  tahun  2023  (dua  ribu  dua  puluh tiga) sekitar jam 11.00 Wita, menerangkan sebagai berikut:
Bahwa  tanggal  3  Juni  2023  Gakkumdu  Kabupaten  Tanah  Laut  melakasanakan  rapat bersama  untuk  melakukan  kajian  serta  anlisa  terhadap  hal-hal  yang  telah  dilakukan  untuk memastikan apakah telah terjadi dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu atau tidak. Hasil pembahasan yang dilakukan bersama mendapatkan kesimpulan akhir bahwa  terhadap kronologis  peristiwa  yang  sebagaimana  telah  diuraikan  diatas  terdapat  dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu sesuai ketentuan pasal 529 UU No 7 tahun 2017.
bahwa di persidangan saksi Tri Widoyati, S.H., binti Sutomo memberikan keterangan (vide BAP Saksi No 14 halaman 9, yang menyatakkan bahwa temuan tersebut dibahas dalam tim  Sentra  Gakkumdu  yang  dimulai  sejak  tanggal  3  Juni  2023)  akan  tetapi  keterangan tersebut berbeda dengan keterangan yang diberikan di hadapan penyidik.
menimbang  bahwa  saksi  Tri  Widoyati.,  S.H  binti  Sutomo  menerangkan  temuan tersebut  dibahas  dalam  Tim  sentra  Gakkumdu  yang  dimulai  sejak  tanggal  3  Juni  2023 dituangkan  dalam  berita  acara  dan  atau  rigister  dugaan  tindak  pidana  ,  akan  tetapi  majelis hakim Tingkat Banding tidak menemukan adanya bukti surat tersebut dalam berkas perkara.
menimbang bahwa saksi Tri Widoyati, S.H., binti Sutomo dan saksi Hermawati binti Zainuddin  adalah  anggota  Bawaslu  Kabupaten  Tan  Laut  maka  keterangannya  yang menyatakan  :  " Hasil  pembahasan  yang  dilakukan  bersama  pada  tanggal  3  Juni  2023 mendapatkan  kesimpulan  akhir  bahwa  terdapat  kronologis  peristiwa  yang sebagaimana telah diuraikan diatas terdapat dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu sesuai ketentuan pasa 520 UU no 7 Tahun 2017". Adalah pernyataan yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
menimbang, bahwa majelis Hakim tingkat Banding tidak menemukan bukti, baik dari ketangan  saksi-saksi  maupun  bukti  surat,  bahwa  sejak  tanggal  3  Juni  2023    tersebut Gakkumdu  Kabupaten  Tanah  Laut  melakukan  kegiatan  atau  pun  rapat-rapat  sehingga meyimpulkan pendapatnya tanggal 22 Juni 2023 tersebut.
Oleh  karena  itu  Majelis  Tingkat  Banding  berkesimpulan  bahwa  tanggal  3  Juni  2023 tersebut  Gakkumdu  kabupaten  Tanah  Laut  melaksanakan  rapat  bersama  untuk  melakukan kajian  serta  anlisa  terhadap  hal-hal  yang  telah  dilakukan untuk  memastikan  apakah  telah terjadi dugaan tindak pidana Pemilu atau tidak, bukan sebagai hari dimulainya rapat Gakkumdu. dan hasil pembahasan yang dilakukan bersama mendapatkan kesimpulan akhir bahwa terhadap kronologis peristiwa sebagaimana yang telah diuraikan  diatas terdapt dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu sehingga patut untuk ditindaklanjuti.
Menimbang  bahwa  oleh  karena  tanggal  19  Juni  2023  rapat  Gakkumdu    telah memutuskan telah terdapat dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu, maka 1x24 jam sejak tanggal tersebut haruslah dilaporkan kepada kepolisian setempat.
menimbang  bahwa  oleh  karena  ternyata  gakkumdu  melaporkan  Tindak  Pidana tersebut pada tanggal 22 Juni 2023, maka berdasarkan pasal 476 ayat 1 dan ayat 2 Undang- undang  Nomor  7  tahun  2017  tentang  Pemilihan  Umum  yaitu  laporan  polisi  dugaan  tindak
pidana  pemilu,  maka  laporan  laporan  polisi  dugaan  tindak  pidana  pemilu  dan  penuntutan terhadap perbuatan tersebut menjadi gugur karena daluwarsa.
Berdasarkan  fakta  yang    terungkap  dalam  persidangan  segala  tuntutan  hukum  atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ada dalam surat dakwaan jaksa atau penuntut umum yang  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  menurut  hakim,  akan  tetapi  terdakwa  tidak  dapat dijatuhi pidana karena perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana.
Bahwa  menurut  pertimbangan  hakim  judek  factie  tingkat  pertama  pada  pengadilan Negeri  pelaihari  sudah  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan.  Bahwa Pertimbangan  hakim  judex  factie  dalam  putusan  pengadilan  tinggi  yang  menemukan kekeliruan  dalam  menerapkan  hukum  acara  maupun  kesalahan  dalam  mempertimbangkan unsur-unsur  dari  tindak  pidana  yang  didakwakan,  oleh  karena  itu  majelis  hakim  tingkat banding  tidak  sependapat  dengan  majelis  hakim  tingkat  pertama  dalam  putusannya  yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana  pemilu  sebagaimana  dakwaan  JPU,  sedangkan  majelis  hakim  banding    pengadilan tinggi dalam putusannya yang menyatakan  bahwa terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum ( onstlag van alle rechtsvervolging ) karena daluarsa
Menurut  analisis  penulis  dalam  perkara  a  quo,  seharusnya  majelis  hakim  banding menguatkan  putusan  hakim  pengadilan  tingkat  pertama,  karena  pertimbangan  putusan daluwarsa  yang  disematkan    dalam  penanganan  perkara  aquo  tidak  beralasan.  Menurut pemahaman  Penulis  dalam  proses  penanganan  pelangaran  Pemilu  sebagaimana  termaktub dalam  undang-undang  7  tahun  2017  dan  Perabawaslu  Nomor  7  tahun  2017  diselesaikan dengan2 (dua) mekanisme : Pertama adalah  Mekanisme  yang  pintu  masuknya  melalui laporan dan yang Kedua adalah mekanisme temuan.
Perkara  aquo  yang  ditangani  Sentra  Gakumdu  Tanah  Laut  merupakan  perkara  yang ditangani  melalui  mekanisme  temuan,  dimana  mekanisme  temuan  dilakukan  oleh  Bawaslu sesuai  dengan  tingkatannya  bedasarkan  laporan  hasil  pengawasan  Pemilu  dan/  atau Investigasi. 30 Laporan hasil pengawasan Pemilu besumber dari pengawasan pengawas Pemilu dan/ atau hasil penelusuran Informasi awal.
Laporan  Hasil  pengawasan  Pemilu  dan/  atau  investigasi  hasil  investigasi  diputuskan dalam  rapat  pleno  pengawas  pemilu  sesuai  dengan  tingkatannya  sebagai  temuan.  Temuan tersebut  dituangkan  dalam  fomulir  temuan  kemudian  deregister,  disinilah  bermula  temuan oleh Bawaslu Tanah Laut dimana Temuan tersebut deregister pada tanggal 3 Juni 2023 dan dilakukan  pembahasan  di  sentra  gakkumdu  untuk  memastikan  apakah  peristiwa  yang ditemukan adalah merupkan tindak pidana Pemilu, bukan sebagaimana dalam pertimbangan majelis  hakim  dalam  putusan  banding  Pengadilan  Tinggi  bahwa  pembahasan  aquo  adalah pembahasan kesimpulan akhir.
Pemaknaan 1x24 jam sebagaimana yang tertuang dalam pasal 21 ayat (1) menyatakan bahwa  pembahasan  dilakukan  paling  lama  1x24  setelah  dilakukan  pleno  dan  perkara  aquo deregister  dan  hasil  pembahasan  dituangkan  dalam  dalam  Berita  Acara  pembahasan  dan  di tanda tangani pengawas Pemilu, penyidik dan Jaksa.
Mengenai Pertimbangan Majelis Hakim tingkat Banding tidak menemukan bukti, baik dari  ketangan  saksi-saksi  maupun  bukti  surat,  bahwa  sejak  tanggal  3  Juni  2023    tersebut Gakkumdu  Kabupaten  Tanah  Laut  melakukan  kegiatan  atau  pun  rapat-rapat  sehingga meyimpulkan  pendapatnya  tanggal  22  Juni  2023  tersebut.  Bahwa  pertimbangan  tersebut sangat  keliru,  karena  pembahasan  Sentra  Gakkumdu  dilaksanakan  7  Hari  terhitung  setelah temuan  atau  laporan  deregister  oleh  Pengawas  Pemilu  dan  kajian  dilakukan  paling  lama  14 hari  kerja  setelah  temuan  dan  laporan  deregister.  Bawaslu  Kabupaten  Tanah  Laut  baru melakukan  proses  klarifikasi  mulai  tanggal  5  Juni  2023  diawali  dengan  menyusun  jadual
30 Pasal 2 PerBawaslu Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Peanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu
klarifikasi  dan  proses  pengantaran  undangan,  proses  klarifikasi    dilakukan  dilaksanakan tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023.
Dalam  pertimbagan  majelis  hakim  bahwa  oleh  karena  tanggal  19  Juni  2023  rapat Gakkumdu  telah memutuskan telah terdapat dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu, maka 1x24  jam  sejak  tanggal  tersebut  haruslah  dilaporkan  kepada  kepolisian  setempat.  Dalam pertimbangan  a  quo  apada  tanggal  19  Juni  2023  dilakukan  pembahasan  terhadap  klarifikasi yang  telah  dilaksanakan,  namun  belum  masa  terakhir  penangan  14  hari  kerja.  Dan  masa terakhir proses penanganan Pelanggaran Pidana aqou pada tanggal 22 Juni 2023. maka pada tanggal    22  Juni  2023  tersebutlah  Bawaslu  Tanah  Laut  melaporakan  ke  Kepolisian  (Polres Tanah Laut) melalui SPKT berupa penerusan status hukum dugaan Pelanggaran Pidana .
1x 24 jam diatur dalam 2 (dua) Pasal Undang-undang 7 Tahun 2017, Pertama dalam Pasal  476  bahwa  laporan  dugaan  tindak  Pidana  Pemilu  diteruskan  oleh  Bawaslu  sesuai tingkatannya kepada kepolisian Negara Republik Indonesia, hal ini dimaknai sebagai bagian dari proses laporan/  temuan yang di putuskan dalam pleno pengawas Pemilu  dan deregister karena  diyakini  ada  perbuatan  atau  tindakan  yang  diduga  merupakan  tindak  pidana  Pemilu, Yang Kedua ,  Pasal  479  Penyelidik  dalam  melakukan  penyelidikan  menemukan  bukti permulaan  cukup  adanya  dugaan  tindak  pidana  Pemiluhasil  penyelidikannya  disertai  berkas perkara disampaikan kepada penyidik paling lama 1x24 jam, hal ini dimaknai sebagai proses kajian pengawas pemilu dalam rentan waktu 14 hari kerja dan sembari penyelidik melakukan proses penyelidikan. Kemudian dapat digambarkan sebagaimana bagan di bawah ini.

## KESIMPULAN
Saat hakim hendak memutus suatu perkara dengan putusan bebas dari segala tuntutan hukum,  hakim  harus  berlandaskan  pada  ketentuan  undang-undang  dan  keyakinan  pribadi yang didukung oleh hukum yang berlaku. Penelitian menunjukkan adanya perbedaan putusan antara  judex  facti  tingkat  pertama  dan  tingkat  banding.  Di  pengadilan  pertama,  hakim menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dan menjatuhkan hukuman penjara satu  bulan  serta  denda  Rp.  5.000.000,-  dengan  ketentuan  jika  denda  tidak  dibayar  maka diganti  dengan  hukuman  kurungan  dua  bulan.  Namun,  di  tingkat  banding,  hakim memutuskan  terdakwa  bebas  dari  segala  tuntutan  hukum  karena  perkara  dianggap kadaluwarsa dan bukan merupakan tindak pidana.
Berdasarkan kesesuaian, hakim memutuskan bebas dari segala tuntutan hukum karena daluwarsa, tetapi keputusan ini tidak mencerminkan aspek hukum formil sebagaimana diatur dalam  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dan  tidak  sesuai  dengan  fakta persidangan,  menunjukkan  bahwa  majelis  hakim  kurang  akurat  dalam  menyusun pertimbangan  berdasarkan  alat  bukti.  Pertimbangan  Majelis  Hakim  Banding  terhadap daluwarsa 1x24 jam seharusnya mengikuti peraturan perundang-undangan Pemilu. Peraturan 1x24  jam  diatur  dalam  dua  pasal  Undang-undang  No.  7  Tahun  2017.  Pertama,  Pasal  476 menyatakan  bahwa  laporan  dugaan  tindak  pidana  Pemilu  diteruskan  oleh  Bawaslu  ke kepolisian, yang dianggap sebagai bagian dari proses pelaporan. Kedua, Pasal 479 mengatur bahwa  penyelidik  yang  menemukan  bukti  dugaan  tindak  pidana  Pemilu  harus  menyerahkan hasil  penyelidikan  dan  berkas  perkara  kepada  penyidik  dalam  waktu  1x24  jam,  yang merupakan  bagian  dari  proses  kajian  pengawas  Pemilu  dalam  jangka  waktu  14  hari  kerja, sementara penyelidik melakukan proses penyelidikan.

## REFERENSI
Afandi  Maruli  Silalahi,I.  tajudin,  Profesionalisme  Penegak  HukumTerhadap  Penetapan Tersangka  setelah  Putusan  Praperadilan  yang  Menyatakan  Tidak  Sahnya  Penetapan Tersangka,  Jurnal  Bina  Mulia  Hukum, https://jurnal.fh.unpad.ac.id .  Hal  180,  Diakses Pukul.10.37 Wita.
Bawaslu  RI. 2019. Membangun Demokrasi  Melalui Pengawasan Pemilu. Jakarta :  Bawaslu RI Bawaslu  RI.  2019. Penanganann  Pelanggaran  Administratif  Pemilihan  Umum ,  Jakarta  : Bawaslu RI
Dokumen Bawaslu Kabupaten Tanah laut, Fomulir A, Hasil Pengawasan. Dokumen Bawaslu Kabupaten Tanah Laut Tentang Kronologis Temuan laporan Gaffar,  Janedjri  M,  2013, Demokrasi  Konstitusional,  Praktik  Ketatanegaraan  Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945. Jakarta : Konstitusi Press (Konpress) Gaffar, Janedjri M, 2013, Hukum Pemilu dalam Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dalam pengatar penerbit. Jakarta: konstitusi Press (Konpress)
Gaffar, Janedjti M, 2012, Menuju Pemilu jujur dan Adil dalam Buku Politik Hukum Pemilu. Jakarta: Konstitusi Press (Konpress)
Henry  Arianto, Peranan  Hakim  Dalam  Upaya  Penegakan  Hukum  Di  Indonesia , https://digilib.esaunggul.ac.id . Lex Jurnalica volume 9 No 3 Desember, 2012. Hal. 151, Diakses 18 Mei 2024 Pukul. 13.14  Wita.
I  Gusti  Ngurah  Raka  Wedatama,  I  Gusti  Bagus  Suryawan  dan  I  Wayan  Arthanaya Analisis Syarat  Pencalonan  Anggota  DPR  dan  DPRD  yang  Diatur  oleh  Peraturan  KPU  dan Undang-Undang  Pemilu, Jurnal  Analogi  Hukum  Volume  2  Nomor  2  2019, Journal Homepage: https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum .    Hal.  199-200. Diakses 8 Mei, Diakses Pukul. 11.40 wita
International  IDEA,  2004,  Standar-standar  Internasional  Pemilihan  Umum:  Pedoman Peninjauan Kembali Kerangka Hukum Pemilu, Jakarta: International IDEA
Kompas.  Com. Unsusr-unsur  Sistem  Hukum  Nasional , https://www.kompas.com .  Diakses  7 November 2023, Pukul. 09.37.
Laddle,  R.  William.  1992.  Merekayasa    Demokrasi  Indonesia  dalam  Buku  Pemilu-pemilu Orde Baru, Pasang Surut Kekuasan Politik. Depok : LP3ES,
Lesmana, CSA Teddy. 2022. Pokok-Pokok Pikiran Lawrence Meir Friedman, Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial. Sukabumi: Universitas Nusa Putra
Marzuki, Peter Mahmud, 2014, Penelitian Hukum Edisi Revisi. Jakarta : Kencana Pasalbessy, John Dirk, Aspek Hukum Pidana dalam Pelanggaran Pemilihan Umum, (Kajian dan  Perspektif  Kebijakan  HukumPidana). Fakultas  Hukum  Universitas  Pattimura. https://fh.unpatti.ac.id/aspek-hukum-pidana-di-dalam-pelanggaran-pemilihan-umum- kajian-dari-perspektif-kebijakan-hukum-pidana/.  Diakses  10  Mei  2024  jam  12.00 WITA
Pemerintah  Republik  Indonesia.  2017.  Undang-undang  7  tahun  2017  Tentang  Pemilihan Umum. Jakarta
Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Sentra Gakkumdu
PerBawaslu  Nomor  7  Tahun  2017  Tentang  Peanganan  Temuan  dan  Laporan  Pelanggaran
Pemilu
PKPU Nomor 10 Tahun 2023, Perludem, Perkumpulan Untuk Pemilu Dan Demokrasi 15 Mei 2023, https://perludem.org .  Diakses 8 Mei 2024, Pukul  11.00 Wita.
Prof.DR.  Paulus  E.  Lotulung,  SH,  Mewujudkan  Putusan  Berkualitas  Yang  mencerminkan Rasa Keadilan, Paparan Ketua MA RI Urusan LingkunganPeradilan TUN Dalam Rapat Kerja  Nasional  Di  Balikpapan  Tanggal  10-14  Oktober  2010,  Newsletter  kepaniteraan Mahkamah  Agung, https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id .    02  Maret  2011,  di unduh pada 7 Mei  2024, Pukul. 13.54
Ridhanie, Azhar.
Dilema Penegakann Hukum di Indonesia. https://kalsel.bawaslu.go.id/elibrary/dilema-penegakan-hukum-pemilu-di-indonesia/ . Diakses 19 Mei 2024 jam 10.00 WITA
Santoso, Topo dkk, 2006, Penegakan Hukum Pemilu  ; Praktik Pemilu 2004, Kajian Pemilu 2009-2014, Jakarta: Perludem
Syarifah  Dewi  Indawati  S,  dasar  Pertimbangan  Hukum  Hakim  menjatuhkan  Putusan  Lepas Dari  Segala  Tuntutan  Hukum    Trdakwa  Dalam  Perkara  Penipuan  (Stdi  Putusan Pengadilan  Tinggi Denpasar Nomor :24/PID/2015/PT.DPS) Jurnal Verstex Universitas Sebelas  Maret,  Volume  5  Nomor  2, https://jurnal.uns.ac.id .  Hal.269.  Diakses  7 November 2023. Pukul. 15.11 Wita.
Sanyoto.
Penegakan Hukum Di Indonesia, Jurnal Dinamika Hukum, https://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id .  Hal.  199,  Diakses  7  Nov  2023,  Pukul  10.10 wita
Sanyoto, Penegakan Hukum di Indonesia, Jurnal Dinamika
Hukum,
https://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id . Hal. 200. Diakses Pukul 10.10 Wita