Jurnal Ilmu Perbankan dan Keuangan Syariah  Vol. 3 No. 1

## SHARIAH COMPLIANCE PADA INVESTASI SUKUK DALAM SECURITIES CROWDFUNDING DI INDONESIA

## Muhammad Rusydi Kadir
1 Program Magister Hukum Bisnis Syariah , Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Mrusdi648@gmail.com
ABSTRAK INFORMASI ARTIKEL Teknologi  di  Indonesia  semakin  tidak  terbendung menerangkan  peradaban  semakin  maju,  tidak  terkecuali bidang ekonomi mengalami perkembangan yang sangat cepat dalam  bentuk  sistemnya,  terlihat  dengan  adanya  system  baru yang  disebut  dengan securities  crowdfunding. Maka  dari  itu pemerintah telah mengeluarkan aturan yang mendasari setiap kegiatan tersebut melalui POJK nomor 57 tahun 2020. Securities crowdfunding memiliki  3  jenis  produk  yaitu  efek  ekuitas,  efek utang, dan efek syariah (sukuk). Aturan securities crowdfunding tidak  membahas  secara  rinci  mengenai  efek  syariah  (sukuk), sehingga  keterlibatan  dan  kedudukan  DSN-MUI  tidak diketahui dalam menciptakan investasi sukuk yang bebas dari unsur riba’,  maysir ,  dan gharar. Penelitian  ini  menggunakan pendekatan  normatif  konseptual  sekaligus  mengkoherensikan anatar aturan dengan shariah compliance
Katakunci: securities crowdfunding,
peraturan, sukuk
1. PENDAHULUAN Kemajuan teknologi sudah dirasakan  hampir  seluruh  ummat manusia  dimuka  bumi  terkhusus
Indonesia hasil revolusi Industry 4.0 dan Social  5.0 menjadi  sentrum  dalam menjalankan  kegiatan  politik,  ekonomi, sosial,  bahkan  dalam  lingkungan
Pendidikan.  Memajukan  masyarakat sosial  dalam  penggunaan  teknologi sebagai bagian dari kelompok interakasi yang mampu memberikan manfaat satu sama  lain  dengan  system  yang  mudah, efesian, dan cepat. 1 Dinamika  kehidupan  masyarakat dewasa  ini,  telah  melahirkan  pola pemikiran  baru yang  turut  berkembang seiring dengan kemajuan zaman. Ketika mekanisme  pembayaran  dituntut  untuk selalu  mengakomodir  setiap  kebutuhan masyarakat  dalam  hal  perpindahan dana  secara  cepat,  aman  dan  efisien, maka inovasi-inovasi teknologi pembayaran  semakin  bermunculan dengan sangat pesat. 2 Dalam  lingkup  perekonomian, Perusahaan-perusahaan kini menggunakan  bantuan  internet  yang terkoneksi untuk  menjalankan  transaksi pasar modal sehingga mampu memberikan kemanfaatan antara perusahaan  dengan  individu  pemodal. Kegiatan tolong-menolong sesama manusia menjadikan teknologi informasi  sebagai  alat  sentral  ( Platform Crowdfunding )
dalam membantu
1 Iswi Hariyani dan Cita Yustisia, Kajian Hukum Bisnis Jasa Crowdfunding Properti , Jurnal; Legislasi  Indonesia  Vol  16  No.1,  Maret  2019, hlm. 43.
2 Sahrul  Gunawan,  Malkan,  Abdul  Jalil (2019).  Peranan  Kantor  Perwakilan  Bank
Indonesia  Provinsi  Sulawesi  Tengah  Dalam Upaya  Meningkatkan  Penggunaan  Uang Logam. Jurnal  Ilmu  Perbankan  dan  Keuangan Syariah , 1 (1), 57-72.
masyrakat  perkotaan  ataupun  terpencil untuk menginformasikan dan menerima dukungan  dana  secara  luas  seperti platform  ayodukung.com,  kitabisa.com, dan lainnya.
Platform yang  bergerak  dibidang ekonomi  telah  banyak  digambarkan melalui  aplikasi dengan  maksud mendukung  ekonomi  kelas  bawah  atau usaha kecil menengah (UKM) menggunakan  produk-produk  ayang ada dipasar modal, demi  meningkatkan kesejahteraan UKM. Dengan perkembangan  ini,  pemerintah  melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengelaurkan peraturan yang mengatur tentang  kegiatan  efek  termasuk  yang berbasis  syariah,  semuanya  tergabung dalam  POJK  nomor  57  tahun  2020. Namun  penulis  telah  melakukan observasi  terhadap  aturan  tersebut  dan menemukan  beberapa  hal  yang  perlu diperhatikan  dalam  aturan  mengenai efek syariah atau sukuk. OJK  melalui  peraturan  No.  57 /POJK.04/2020 tentang securities crowdfunding akan mengizikan jika telah melengkapi  semua  dokumen  perizinan yang  disiapkan  oleh  penyelenggara. Dalam  pasal  13  huruf  o  menyebutkan, bahwa  penyelenggara  memiliki  surat pernyataan  yang  menyatakan  akan menunjuk  pihak  yang  bertanggung jawab  melakukan  pengawasan  terkait dengan  pemenuhan  prinsip  syariah  di pasar  modal  dalam  hal  Penyelenggara melayani  penawaran  Sukuk  oleh Penerbit  melalui  Layanan  Urun  Dana, jika  Penyelenggara  tidak  memiliki dewan pengawas syariah. 3
3 Pasal  13  Peraturan  OJK  No.  57 /POJK.04/2020  tentang Penawaran  Efek  Melalui Layanan  Urun  Dana  Berbasis  Teknologi  Informasi (Securities Crowdfunding).
Sedangkan,  dalam  Kompilasi
Hukum  Ekonomi  Syariah  (KHES) bahwa  Emiten  atau  pihak  yang melakukan penawaran umum dalam hal securities crowdfunding dapat dipersamakan  dengan  penyelenggara, jika  bermaksud  menerbitkan  efek syariah  wajib  menandatangani  dan memenuhi  ketentuan  transaksi  yang sesuai  dengan  syariah  atas  efek  syariah yang dikeluarkan. Emiten yang menerbitkan efek syariah wajib menjamin  bahwa  kegiatan  usahanya memenuhi prinsip syariah dan memiliki shariah compliance officer . 4 Kontradiksi  pelaksanaan shariah compliance  officer sangat  berpengaruh terhadap  penertiban  dan  kedisiplinan system  dan  pelaksanaan  efek  syariah 5 dalam securities crowdfunding di Indonesia.  Melihat  aturan  diatas  maka penting  bagi  penulis  untuk  melakukan melakukan  penelitian  tersebut,  untuk melihat  sejau  mana  sukuk  dalam securities crowdfunding menjaga kegiatannya  sesuai  dengan  prinsip syariah. 2. TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Pengertian Sukuk Sukuk  atau  dapat  dikenal  juga dengan sebutan efek Syariah, merupakan  transaksi  yang  sudah banyak  dikeanl  dalam  dunia  investasi, Sukuk  adalah  suatu  surat  berharga
4 Pasal  576  Kompilasi  hokum  Ekonomi Syari’ah, Buku II, edisi 2011.
5 N urdin,  N.,  &  Mir’atun,  M.  a.  (2018). Do Government And Private Sharia Commercial Banks  Practice  Similar  Financial  Social Responsibility  Disclosure. Hunafa:  Jurnal  Studia Islamika, 15 (2), 285-321.
jangka  panjang  berdasarkan  prinsip Syariah  yang  dikeluarkan  Emiten kepada pemegang obligasi Syariah yang mewajibkan  Emiten  untuk  membayar pendapatan  kepada  pemegang  obligasi Syariah  berupa  bagi  hasil/margin/fee serta  membayar  kembali  dana  obligasi pada  saat  jatuh  tempo  penyataan  ini adalah definisi obligasi Syariah menurut Dewan  Syariah  Nasional  (DSN)  No. 32/DSNMUI/ IX/2002.
a. Menurut Accounting  and  Auditing Organization  for  Islamic  Financial Institution (AAOIFI,  2002),  sukuk adalah  sertifikat  yang  menunjukkan nilai  yang  sama  setelah  penutupan subscription,  penerimaan  dari  nilai atas  sertifikat  dan  meletakkannya untuk digunakan sebagaimana rencana,  pemilikan  saham  dan  hak atas  aset  yang  nampak,  penggunaan dan jasa, dan equity atas proyek yang disebutkan  atau  equity  atas  aktivitas tertentu.
b. Menurut  Keputusan  Ketua  Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan  (BAPEPAM)  No.  KEP- 130/BL/2006  Tahun  2006  Peraturan No.IX.A.13,  sukuk  adalah  efek
Syariah  berupa  sertifikat  atau  bukti kepemilikan  yang  bernilai  sama  dan mewakili  bagian  penyertaan  yang tidak  terpisahkan  atau  tidak  terbagi atas:  kepemilikan  aset  berwujud tertentu,  nilai  manfaat  dan  jasa  atas aset  proyek  tertentu  atau  aktivitas investasi  tertentu,  dan  kepemilikan atas  aset  proyek  tertentu  atau aktivitas investasi tertentu.
c. Menurut Undang-Undang Surat
Berharga  Syariah  Negara  (SBSN), sukuk  adalah  surat  berharga  yang diterbitakan  berdasarkan  Syariah islam  sebagai  bukti  penyertaan  atas aset  SBSN  baik  dalam  bentuk  mata
uang  rupiah  maupun  mata  uang asing.
Jenis  sukuk  yang  ada  di Indonesia  sesuai  dengan  fatwa  yang diterbitkan  Dewan  Syariah  Nasional salah  satunya  adalah  sukuk  ijárah. Namun, berdasarkan Standar Syariah The  Accounting  and  Auditing Organization for Islamic Financial Institutons (AAOIFI), sukuk dibagi menjadi sembilan jenis, yaitu:
1. Sukuk Ijarah , adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan  barang  atau  jasa  itu sendiri.  Sukuk  Ijarah  adalah  sukuk yang  diterbitkan  berdasarkan  akad ijarah.  Sukuk  Ijarah  terdiri  dari; sukuk  kepemilikan  aset  berwujud yang  disewakan,  sukuk  kepemilikan manfaat dan sukuk kepemilikan jasa.
2. Sukuk Mudharabah , adalah sukuk yang diterbitkan  berdasarkan  perjanjian atau  akad  mudharabah  dimana  satu pihak  menyediakan  modal  (rab  al- maal)  dan  pihak  lain  menyediakan tenaga  dan  keahlian  (mudharib), keuntungan  dari  kerja  sama  tersebut akan dibagi berdasarkan perbandingan  yang  telah  disetujui sebelumnya.  Kerugian  yang  timbul akan  ditanggung  sepenuhnya  oleh pihak yang menjadi penyedia modal.
3. Sukuk  Salam ,  adalah  sukuk  yang diterbitkan  dengan  tujuan  untuk mendapatkan  dana  untuk  modal dalam  akad  salam,  sehingga  barang yang  akan  disediakan  melalui  akad salam  menjadi  milik  pemegang sukuk.
4. Sukuk Musyarakah , adalah sukuk yang diterbitkan  berdasarkan  perjanjian atau  akad  musyarakah  dimana  dua pihak  atau  lebih  bekerja  sama menggabungkan modal untuk membangun proyek baru, mengembangkan  proyek  yang  telah ada,  atau  membiayai  kegiatan  usaha. Keuntungan  maupun  kerugian  yang timbul  ditanggung  bersama  sesuai dengan  jumlah  partisipasi  modal masing-masing pihak.
5. Sukuk  Istishna’ ,  adalah  sukuk  yang diterbitkan  berdasarkan  perjanjian atau akadistishna’ dimana para pihak menyepakati  jual-beli  dalam  rangka pembiayaan  suatu  proyek/barang. Adapun  harga,  waktu  penyerahan, dan spesifikasi proyek/barang ditentukan terlebih dahulu berdasarkan kesepakatan. 6. Sukuk  Murabaha .  adalah  sukuk  yg diterbitkan  berdasarkan  prinsip  jual- beli,  penerbit  sertifikat  sukuk  adalah penjual komoditi, sedangkan investornya adalah pembeli  komoditi tersebut.
7. Sukuk  Wakalah, adalah  sukuk  yang merepresentasikan suatu proyek atau kegiatan usaha yang dikelola berdasarkan  akad  wakalah,  dengan menunjuk  agen  (wakil)  tertentu untuk  mengelola  usaha  atas  nama pemegang sukuk.
8. Sukuk  Muzara’ah, adalah  sukuk  yang diterbitkan dengan tujuan mendapatkan dana untuk membiayai kegiatan  pertanian  berdasarkan  akad muzara’ah, sehingga pemegang sukuk  berhak  atas  bagian  dari  hasil panen  sesuai  dengan  ketentuan- ketentuan dalam perjanjian.
9. Sukuk  Musaqah ,  adalah  sukuk  yang diterbitkan dengan tujuan menggunakan  dana  hasil  penerbitan sukuk  untuk  melakukan  kegiatan irigasi atas tanaman berbuah, membayar  biaya  operasional  dan perawatan tanaman tersebut berdasarkan  akad  musaqah,  dengan demikian  pemegang  sukuk  berhak
atas  bagian  dari  hasil  panen  sesuai kesepakatan.
2.2 Pengertian Securities Crowdfunding Crowdfunding  adalah  ketika bisnis, organisasi atau individu mendanai  proyek  atau  usaha  dengan sumbangan  kecil  dari  banyak  orang.
Sederhananya  kerumunan  orang  akan mendanai  proyek  atau  bisnis,  daripada didanai  oleh  satu  atau  dua  investor besar . 6
Dengan  menerima  dukungan yang diperlukan untuk arus pemasukkan  kas,  cara  dan  usaha  ini akan  menarik  banyak  orang  yang  ingin membantu  mendanai  sebuah  proyek.
Sebagian  besar  kampanye  seperti  ini terjadi  melalui  platform  internet  dan telah  menetapkan  kerangka  waktu kapan  uang  dapat  dinaikkan  dan mengungkapkan tujuan moneter tertentu. Peserta atau pendukung, dijanjikan  akan  mendapat  sejumlah uang  minimum  dari  dana  dan  akan menerima  hadiah  atas  kontribusi mereka.  Hadiah  umumnya  bervariasi berdasarkan  ukuran  donasi  yang  juga memberi insentif pada donasi yang lebih tinggi.  Sementara  beberapa  kampanye crowdfunding  tidak  memungkinkan para  pendukung  untuk  memiliki sebagian  dari  perusahaan  yang  mereka dukung.  Seperti  jenis  crowdfunding ekuitas yang memungkinkan usaha kecil dan  pemula  memberikan  sebagian  dari perusahaan mereka.
Pada dasarnya, Crowdfunding juga mempunyai  beberapa  jenis  dan  cirinya tersendiri.  Berikut  ini  adalah  jenis  atau
6 https://idcloudhost.com/crowdfundin g-pengertian-ciri-ciri-syarat-dan-contohnya . Diakses 2 Juni 2021.
tipe-  tipe  dari  sebuah  Crowdfunding 7 : Crowdfunding berbasis investasi. Crowdfunding tipe ini adalah dimana Anda berinvestasi  dalam  bisnis  dan  menerima imbalan  sebagai  imbalan  yang  biasanya berupa  saham. Crowdfunding  berbasis pinjaman. Anda  meminjamkan  uang kepada  individu  atau  perusahaan  dengan imbalan tingkat bunga yang ditetapkan. Ini juga  disebut  pinjaman  peer-to-peer  atau peer-to-business (P2P atau P2B). Crowdfunding  berbasis  donasi. Di  sini donor  berkontribusi  pada  jumlah  total untuk  proyek  baru.  Seringkali  para  donor dijanjikan  pengembalian  dalam  bentuk produk atau layanan yang akan dikembangkan  dengan  pendapatan  yang dibawa  oleh  kampanye  crowdfunding. Untuk proyek amal yang penerima manfaat utamanya  bukan  donor,  mungkin  ada beberapa keuntungan atau hadiah lain bagi pemberi  dana. Crowdfunding  berbasis hadiah. Jika  Anda  memberikan  uang sebagai  imbalan  atas  imbalan  yang dikaitkan  dengan  sebuah  proyek  atau menyebabkan  Anda  mendukungnya,  maka ini adalah tipe crowdfunding yang berbasis hadiah.
7 https://accurate.id/ekonomi- keuangan/crowdfunding-tujuan-jenis-dan- manfaatnya-pada-ekonomi-bisnis/Diakses 2 Juni 2021.
1. Crowdfunding investasi Tipe  ini  adalah  di  mana  bisnis  mencari modal menjual kepemilikan dipertaruhkan  online  dalam  bentuk ekuitas  atau  hutang.  Disini,  individu yang  mendanai  menjadi  pemilik  atau pemegang  saham  dan  memiliki  potensi pengembalian  finansial,  tidak  seperti dalam  model  donasi.  Semua  ini  menjadi mungkin ketika Judul II UU JOBS mulai berlaku  pada  September  2013  untuk investor  terakreditasi  dan  organisasi nirlaba umumnya tidak dapat memanfaatkan pasar ekuitas. Crowdfunding dalam  upaya  eningkatkan modal  usaha  mampu  menghasilkan manfaat  yang  bisa  dicapai  secara mudah. Namun, berbagai kekurangannya juga tidak bisa dianggap biasa.  Berikut  ini  adalah  kekurangan dan keunggulan dari Crowdfunding.
Keunggulan Crowdfunding
1. Profil  bisnis  ataupun  produk  yang dibungkus dengan cara menarik akan menjadi nilai lebih untuk perusahaan Anda 2. Adanya  keikutsertaan  banyak  orang dalam sistem Crowdfunding akan mampu menghasilkan ruang tersendiri  dimana  pemilik  bisnis mampu berinteraksi langsung dengan mereka. 3. Adanya timbal balik yang menawarkan  suatu  akses  pra-rilis pada  konten  ataupun  peluang  guna mengulas  suatu  konten  beta  pada para  investor  sebagai  bagian  dari insentif pendanaan.
4. Akan  menghasilkan  keuntungan ekonomi bagi pemilik usaha
3. METHODOLOGY
Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis  menggunakan  metode  Yaitu
penelitian  hukum  normatif,  penelitian hukum normatif-empiris, dan penelitian hukum  empiris.  Ketiga  jenis  tersebut dapat  digunakan  dalam  kasus  hukum berupa  peristiwa  hukum  atau  berupa produk hukum. 8 Penulis akan menggunakan  jenis  penelitian  hukum normatif ( Normative law research ) jenis ini dapat  memfokuskan  penelitian  pada inventaris  hukum  positif,  asas-asas  dan doktrin  hukum,  sinkronisasi  hukum, sistematika hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum. Adapun sifat dan tujuan penelitian yakni  deskriptif,  sifat  ini  untuk memperoleh  gambaran  lengkap  tentang keadaan  hukum  yang  berlaku  ditempat tertentu,  atau  mengenai  gejala  yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi saat ini dimasyarakat.
9 sidat penelitian ini digunakan untuk medapatkan  gambaran  hukum  yang berkaitan  dengan  efek  pada securities crowdfunding . Jenis pendekatan dalam penelitian hukum,  yakni  pendekatan  Undang- undang  ( statute  approach ),  pendekatan kasus  ( case  approach ),  pendekatan historis  ( historical  approach) ,  pendekatan komparatif  ( comparative  approach ,  dan pendekatan konseptual ( conceptual approach ). 10 Peneliti  dalam  hal  ini  akan menggunakan  pendekatan  pendekatan konseptual ( conceptual approach ), pendekataan konseptual dilakukan untuk  membahas  pendapat  para  pakar dalam  tulisan  dan  artikel  yang  telah dimuat.  Pendekatan  ini  menjawab konsep-konsep  sekaligus  pendukung
8 AbdulKadir  Muhammad, Hukum  dan Penelitian  Hukum, Cet.  1,  Bandung:  PT  Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 52.
9 Ibid. , hlm. 49.
10 Peter  Mahmud  Marzuki, Penelitian Hukum , Cet. 2, Jakarta: Kencana 2008, hlm. 93.
dari  bentuk  pendekatan  undang- undang.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 4.1 Regulasi Sukuk di Indonesia

## QS Al-Bāqarah ayat 261
ِ ﱠ   ِليِبَس  يِف  ْمُهَلا َو ْمَأ   َنوُقِفْنُي   َني ِذﱠلا  ُلَث َم
ْتَتَبْنَأ   ٍةﱠب َح   ِلَث َمَك
ِّلُك  يِف  َلِﺑﺎَنَس   َﻊْبَس ْن َمِل   ُف ِعﺎَضُي  ُ ﱠ َو  ۗ  ٍةﱠب َح  ُةَئﺎ ِم  ٍةَلُبْنُس ٌميِلَع  ٌﻊ ِسا َو ُ ﱠ َو ۗ ُءﺎَشَي Terjemahannya: “Perumpamaan orang yang menginfakkan  hartanya  di  jalan  Allah seperti  sebutir  biji  yang  menumbuhkan tujuh  tangkai,  pada  setiap  tangkai  ada seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa  yang  Dia  kehendaki,  dan  Allah Mahaluas, Maha Mengetahui.”
Ayat  ini  mengumpamakan  bagi orang-orang  yang  menahan  diri  untuk tidak  menikmati  seketika  harta  yang dimilikinya  dan  menyisihkannya  dalam bentuk  infak  maka  Allah  akan melipatgandakannya  sampai  700  kali lipat  dari  modal  yang  ditanamkan dalam bentuk infak.  Menurut Said Ibnu Jābir dalam tafsir Ibnu Kastir mengatakan  bahwa  yang  dimaksud dengan jalan Allah adalah dalam rangka menambah  ketaatan  kepada  Allah
SWT. 11 Dalam  pandangan  ekonomi,  ayat diatas  diartikan  dengan  penundaan keinginan,  yakni  menyisihkan  sesuatu yang  kita  miliki  sekarang  untuk digunakan  dikemudian  hari,  artinya menyiapkan suatu perbekalangan untuk
11 Al-Imam  Abul  Fida  Isma’il  Ibnu Katsir  Ad-Dimasyqi,  Tafsir  Ibnu  Katsir  Juz  3 (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2003). h, 74- 75
dimasa  yang  akan  datang. 12 “Tentang tujuh ekor sapi betina yang gemuk yang dimakan  oleh  tujuh  (ekor  sapi  betina) yang  kurus,  tujuh  tangkai  (gandum) yang  hijau  dan  (tujuh  tangkai)  lainnya yang  kering”  diarikan  bahwa  tidak selamanya kondisi keuangan kita dalam keadaan  yang  baik,  sehingga  untuk mensiasatinya  kita  dituntut  untuk  bias mengatur  harta  kekayaan  yang  kita miliki  sehingga  tidak  dihabiskan  atau berpoya-poya  dikala  kita  memiliki kelebihan harta. Akan tetapi diharusnya memiliki  tabungan  dalam  bentuk investasi  untuk  dapat  menikmati hasilnya  dikemudian  hari  disaat  usaha atau diri kita tidak seproduktif dulu lagi (pensiun atau disaat genting). 13
Q.S. al-Ma'idah ayat 1
5
ِدوُقُعْلﺎِﺑ اوُف ْوَأ اوُن َمآ  َني ِذﱠلا ﺎَهﱡيَأ ﺎَي
Terjemahan: "Hai  orang  yang  beriman!  Penuhilah akad-akad itu... "
Q.S. al-Isra' ayat 34
6 ًﻻوُئ ْس َم  َنﺎَك َد ْهَعْلا  ﱠنِإ ۖ  ِد ْهَعْلﺎِﺑ اوُف ْوَأ َو Terjemahan: "dan  penuhilah  janji,  sesungguhnya janji itu pasti dimintai pertanggungjawabannya."
12 Beta  Pujangga  Mukti,  “ Strategi Ketahanan  Pangan  Nabi  Yusuf: Studi  Analisis tentang  Sistem  Ketahanan  Pangan  Nabi  Yusuf dalam  Al-Quran  Surat  Yusuf  Ayat:  46-49,”
TARJIH:  Jurnal  Tarjih  dan  Pengembangan Pemikiran Islam, 16.1 (2019). Hlm. 44-45. 13 Anna  Nurlita,  “Investasi  Di  Pasar Modal Syariah Dalam Kajian Islam,” Kutubkhanah: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, 17.1 (2015),Hlm 1–20
Hadīs  Rasulullah  Muhammad  SAW yang  diriwatyatkan  oleh  Imam  al- Bukhāri “Bahwasannya Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam menyerahkan  kepada  yahudi  Khaibar kebun kurma di Khaibar dan ladangnya supaya mereka bekerja padanya dengan biaya  dari  mereka  sendiri,  dan  untuk Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam setengah dari hasil panennya.” Hadīs ini menjelaskan betapa nabi telah memberikan contoh kepada kita tentang kegiatan  investasi  yang  sama-sama menguntungkan.  Dalam  hal  investasi tentu  tidak  boleh  merugikan  salah  satu pihak,  baik  dari  pemodal  maupun pengelola  modal  harus  menganut  asas keri ḍ ān satu sama lain. 14
Agus  Triyanta  tentang  “Gharar; Konsep  dan  Penghindarannya  pada Regulasi  Terkait  Screening  Criteria  di Jakarta  Islamic  Index”  Disini  agus triyanta menjelaskan aspek-aspek utama yang  membedakan  antara  pasar  modal dan  pasar  modal  syariah  adalah ketiadaan unsur spekulasi dalam hukum islam  biasanya  disebut  dengan  gharar, di  dalam  instrumen  bisnis  yang ditawarkan.
15 Di  Indonesia  upaya hukum yang dilakukan untuk menghindari  spekulasi  pada  kegiatan pasar  modal  diatur  melalui  fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama’
Indonesia.
Fatwa  dewan  syari`ah  Nasional No.  32/DSN-MUI/IX/2002,  tentang Obligasi  syari`ah  adalah  surat  berharga
14 Diana  Wiyanti,  “Perspektif  Hukum Islam  terhadap  Pasar  Modal  Syariah  Sebagai Alternatif  Investasi  Bagi  Investor,”  Ius  Quia Iustum Law Journal, 20.2 (2013), 234–54
15 Agus Triyanta, “Gharar: Konsep dan Penghindarannya pada Regulasi Terkait
Screening  Criteria  di  Jakarta  Islamic  Index”, dalam Jurnal Hukum No. 4 Vol. 17 2010.
berjangka  panjang  berdasarkan  prinsip Syariah yang dikelurkan emitten kepada pemegang  obligasi  Syariah,  tersebut berupa  bagi  hasil/margin/fee,  serta membyar  kembali  dana  obligasi  pada saat  jatuh  tempo.  Kini  tepat  September 2020  Dewan  Syariah  Nasional  Majelis Ulama’  Indoensia  mengeluarkan  fatwa terbaru  mengenai  investasi  sukuk, Fatwa  tersebut  tertuang  dalam  DSN- MUI  nomor  137/IX/2020.  Didalamnya mengatur  macam-macam  akad  yang dapat digunakan sukuk.

## 4.2 Fatwa Dsn-Mui Tentang Crownfunding
Majelis  Ulama’  Indonesia  belum menetapkan  atau  mengeluarkan  fatwa secara  khusus  mengenai  layanan  urun dana  berbasis  tekhnologi  informasi ( Equity Crowdfunding ) tapi pada prinsipnya  telah  diatur  dalam  Fatwa DSN  MUI  Nomor  117  Tahun  2018 tentang  Layanan  pembiayaan  berbasis tekhnologi. Model layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan  prinsip  syariah  yang dibahas  dalam  Fatwa  MUI  Nomor 117/2018, yakni mengenai:
1. Pembiayaan anjak piutang (factoring); yaitu  pembiayaan  dalam  bentuk  jasa pengurusan penagihan piutang berdasarkan  bukti  tagihan  (invoice), baik  disertai  atau  tanpa  disertai talangan  (qardh)  yang  diberikan kepada  pelaku  usaha  yang  memiliki tagihan kepada pihak ketiga (payor).
2. Pembiayaan Pengadaan Barang pesanan  Pihak  Ketiga  (Purchase Order);  yaitu  pembiayaan  yang diberikan  kepada  pelaku  usaha  yang telah memperoleh pesanan atau surat perintah kerja pengadaan barang dari pihak ketiga.
3. Pembiayaan Pengadaan barang untuk pelaku  usaha  yang  berjualan  secara online (online seller); yaitu pembiayaan  yang  diberikan  kepada pelaku  usaha  yang  melakukan transaksi jual beli online
4. Pembiayaan pengadaan barang untuk pelaku  usaha  yang  berjualan  secara online  dengan  pembayaran  melalui penyelenggara  payment  gateway, yaitu  pembiayaan  yang  diberikan kepada  pelaku  usaha  (seller)  yang aktif  berjualan  secara  online  melalui saluran distribusi (channel distribution) yang dikeiolanya sendiri dan pembayarannya dilakukan melalui  penyedia  jasa  otorisasi pembayaran  secara  online  (payment gateway)  yang  bekerjasama  dengan pihak Penyelenggara. 5. Pembiayaan untuk Pegawai (Employee),  yaitu  pembiayaan  yang diberikan  kepada  pegawai  yang membutuhkan pembiayaan konsumtif  dengan  skema  kerjasama potong  gaji  melalui  institusi  pemberi kerja. Pembiayaan berbasis komunitas (community  based),  yaitu  pembiayaan yang diberikan kepada anggota komunitas yang membutuhkan pembiayaan, dengan skema pembayarannya dikoordinasikan melalui koordinator/pengurus komunitas. 16
Q.S Annisa’ ayat 29:
ْنَا  ٓ ﱠﻻِا  ِلِطﺎَبْلﺎِﺑ  ْمُكَنْيَﺑ  ْمُكَلا َوْمَا  ا ْٓوُلُكْأَت   َﻻ  ا ْوُنَمٰا  َنْيِذﱠلا  ﺎَهﱡيَﺎٰٓي ٍضاَرَت  ْنَع ًةَرﺎَجِت  َن ْوُكَت
َ ﱣ  ﱠنِا ۗ ْمُكَسُفْنَا ا ْٓوُلُتْقَت  َﻻ َو ۗ ْمُكْنِّم ﺎًمْي ِحَر ْمُكِﺑ َنﺎَك
Terjemahan :
16 Fatwa Dewan Syari’ah Nasional nomor 117 tahun 2018. Hal 9-10
“Wahai  orang-orang  yang  beriman! Janganlah  kamu  saling  memakan  harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku  atas  dasar  suka  sama  suka  di antara  kamu.  Dan  janganlah  kamu membunuh  dirimu.  Sungguh,  Allah Maha Penyayang kepadamu”.
Islam  sebagai  agama  yang sempurna,  datang  dengan  membawa ajaran yang universal dan komprehensif bagi seluruh aspek  kehidupan manusia, baik  aspek  individual  maupun  sosial. Sehingga  ajaran  Islam  tidak  hanya mengatur  seorang  hamba  supaya berindividual  yang  Islami  tetapi  juga bersosial  yang  Islami.  Bahkan,  bersosial Islami  ini  tidak  hanya  kepada  sesama muslim  tetapi  juga  kepada  non muslim. 17
Ayat diatas sudah sering menjadi rujukan  dalam  hubungan  sesama manusia  para  ulama’  menjadikan  ayat diatas  sebagai  landasan  yuridis  dalam menjawab  persoalan  yang  belum  ada hukum dan kaidahnya termasuk Dewan Syariah Nasional dalam membuat fatwa terbaru.
Berkaitan  dengan  Surat  An-Nisa’
Ayat  29  ini,  Ibn  Katsīr  menjelaskan bahwa  Allah  Ta’ala  telah  melarang hamba-hamba-Nya  yang  beriman  dari memakan  harta  orang  lain  dengan  cara yang  batil.  Yaitu  segala  bentuk  usaha mendatangkan harta yang tidak disyariatkan  seperti  riba  dengan  segala variannya,  perjudian,  dan  seluruh bentuk  transaksi  yang  mengandung penipuan  dan  spekulasi.  Walaupun secara  lahir  hukum  syar’inya  hanya
17 Ade Wahidin. (2018). Tinjauan dan Hukum Tasyabbuh Perspektif Empat Imam Mazhab, AL-MASHLAHAH: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam. 06(01), hlm. 50
Allah yang mengetahui bahwa transaksi tersebut  dilakukan  oleh  para  pelakunya dalam  rangka  ingin  mengelak  dari perbuatan riba. 18 Hal  ini  dikemukakan  juga  oleh salah  seorang  ulama  kontemporer  yang bernama  Wahbah  ibn  Mu ṣṭ afā  Al- Zu ḥ ailī  dalam  kitab  tafsirnya  yang berjudul  AlTafsīr  Al-Wa ṣ ī ṭ mengatakan ketika  mengomentari  firman  Allah dalam  alQur`an  Surat  Al-Nisa’  Ayat  29 bahwa ayat ini mengharamkan perbuatan  zalim  atau  melampaui  batas terhadap harta dan jiwa. Di  mana tidak dihalalkan  seseorang  memakan  harta orang lain dengan cara yang batil. Yaitu cara  yang  tidak  disyariatkan  dan diambil  dari  jenis-jenis  harta  atau manfaatmanfaat suatu komoditas secara zalim tanpa adanya imbalan. Secara  umum  keterikatan  prinsip syariah khusus terkait equity Crowdfunding yang  menjadi  pegangan yaitu:
1. Tidak  mencari  rezeki  pada  sektor usaha  haram,  baik  dari  segi  zatnya (objeknya) maupun prosesnya (memperoleh, mengolah dan medistribusikan), serta tidak mempergunakan  untuk  hal-hal  yang haram; 2. Tidak  menzalimi  dan  tidak  pula dizalimi (la ta ẓ limūn wa lā tu ẓ lamūn);
3. Keadilan pendistribusian pendapatan; 4. Transaksi  dilakukan  atas  dasar  rida sama rida tanpa ada paksaan;
5. Tidak  ada  unsur  riba,  maysīr (perjudian),  gharar  (ketidakjelasan),
tadlis (penipuan), ḍ arar 18 Abū Al-Fidā Ismā’īl ibn ‘Umar ibn Katsīr Al-Qurashī Al-Ba ṣ rī Tsumma Al- Dimashqī. (1999). Tafsīr Al-Qur`ān Al-‘A ẓ īm. Juz: 2, Ta ḥ qīq: Sāmī ibn Mu ḥ ammad Salāmah, Dār Al- Ṭ aibah, hlm. 268
(kerusakan/kemudaratan)  dan  tidak mengandung maksiat.
4.3 Shariah Compliance di Indonesia Shariah  compliance merupakan salah satu bentuk kepatuhan perusahaan khususnya perbankan syari ‟ ah terhadap prinsip-prinsip Syariah. Shariah compliance adalah  indikator  Islamicity Disclosure  Index  (IDI)  yang  relevan sebagai  bentuk  pertanggungjawaban penyediaan informasi kepatuhan Syariah.  Pernyataan  tersebut  didukung oleh  para  akuntan  dan  manajer  bank Syariah  (seperti  yang  dinyatakan  oleh Asrori). Syariah compliance memperkuat  mekanisme  kepatuhan Syariah  dan  memastikan  bahwa  semua peraturan  perbankan  Syariah  relevan dipenuhi. Syariah compliance merupakan salah satu bentuk pengendalian  untuk  menuntun  apakah lembaga  Syariah  telah  menjalankan prinsip-prinsip  Syariah  atau  dapat disebut  upaya  dalam  menciptakan kepatuhan Syariah. 19 kepatuhan  Syariah  adalah  sistem kepatuhan  yang  memiliki  penekanan khusus  pada  aspek  Syariah  dengan ketentuan  yang  relevan  dari  hukum, aturan,  peraturan,  kebijakan,  dan prosedur yang terkait dengan Perbankan Syariah perlu dimasukkan ke dalam  proses  IBI  sedemikian  rupa sehingga  pemantauan  dan  peninjauan masalah yang terkait dengan kepatuhan Syariah membentuk bagian dari struktur kontrol internal. Shariah Compliance tidak
19 Angriani,  Ambo  Asse,  dkk, Penerapan  shariah  compliance  sebagai  prinsip sharia  governance  pada  bank  muamalat indonesia tbk. Cabang makassar, AL-
MASHRAFIYAH:  Jurnal  Ekonomi,  Keuangan, dan  Perbankan  Syariah,  Volume  3,  Nomor  1, April (2019), Hlm 30
terlepas dengan nilai-nilai Islam. Hal ini berarti  pengungkapan  yang  dilakukan terhadap  informasi  yang  ada  pada perusahaan  harus  berlandaskan  dengan prinsip-prinsip Islam. Kepatuhan Syariah  atau shariah  compliance berarti mengikuti  standar  atau  hukum  yang telah  diatur  lembaga  Syariah  yang berwenang  menekankan  kepatuhan Syariah  atau  kepatuhan  pada  prinsip- prinsip Syariah. 20 Penerapan
Shariah  compliance
adalah  upaya  regulator  dan  pengawas dalam menciptakan iklim perekonomian yang  sesuai  dengan  prinsip  Syariah, dalam hal investasi efek Syariah (sukuk) tidak  meninggalkan  peran  penting  dari OJK  sebagai  regulator  dan  pengawas serta  DSN-MUI  sebagai  regulator  yang berbasis  Syariah  dan  Dewan  Pengawas Syariah  (DPS)  yang  mengawasi  dan bertanggung  jawab  semua  kegiatan ekonomi berjalan sesuai prinsip Syariah. DPS  memiliki  fungsi  dalam  kegiatan screening  shariah bagi  kegiatan  investasi di pasar modal.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor  35  /Pojk.04/2017  Tentang Kriteria  Dan  Penerbitan  Daftar  Efek Syariah.  Maka  dari  itu  mengenai signifikansinya  prinsip  Syariah  ini  disi lain  untuk  membedakan  dengan  pasar modal konvesional, sehingga pemerintah  memastikan  terjaminnya penerapan prinsip Syariah yang diregulasikan melalui peraturan penjelas lembaga  terkait  yaitu  OJK.  Dijelaskan dalam Pasal 2 ayat 1 yaitu Kegiatan dan jenis  usaha  yang  bertentangan  dengan Prinsip  Syariah  di  Pasar  Modal mencakup antara lain:
1. Perjudian  dan  permainan  yang tergolong judi
20 Ibid , Hlm 31.
2. Jasa keuangan ribawi 3. Jual  beli  risiko  yang  mengandung unsur ketidakpastian (gharar) dan/atau judi (maisir) 4. Memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan, dan/ atau menyediakan antara lain: a. Barang atau jasa haram zatnya b. Barang  atau  jasa  haram  bukan karena  zatnya  yang  ditetapkan oleh  Dewan  Syariah  Nasional  -
Majelis Ulama Indonesia dan/atau
c. Barang  atau  jasa  yang  merusak moral dan bersifat mudarat. Adapun transaksi yang bertentangan  dengan  Prinsip  Syariah di Pasar Modal mencakup antara lain: 1. Perdagangan  atau  transaksi  dengan penawaran  dan/atau  permintaan palsu
2. Perdagangan  atau  transaksi  yang tidak  disertai  dengan  penyerahan barang dan/atau jasa
3. Perdagangan atas barang yang belum dimiliki 4. Pembelian  atau  penjualan  atas  Efek yang menggunakan atau memanfaaatkan informasi orang dalam  dari  Emiten  atau  Perusahaan Publik 5. Transaksi  marjin  atas  Efek  Syariah yang mengandung unsur bunga (riba)
6. Perdagangan  atau  transaksi  dengan tujuan penimbunan 7. Melakukan perdagangan atau transaksi  yang  mengandung  unsur suap (risywah); dan 8. Transaksi  lain  yang  mengandung unsur  spekulasi  (gharar),  penipuan (tadlis)  termasuk  menyembunyikan kecacatan (ghisysy), dan upaya untuk mempengaruhi  pihak  lain  yang mengandung kebohongan (taghrir).
Penerapan  screening  sistem  pada aspek kuantitatif lebih banyak perhatian khusus,  karena  berbicara  rasio  atas percampuran harta yang  haram dengan yang halal. Ini sudah menjadi perdebatan,  dimana  pada  awalnya  para ulama  mengharamkan  investasi  pada instrument  yang  masih  mengandung unsur  haram  dalam  sebagian  aktivitas bisnisnya.  Senada  dengan  pernyataan
Ali  Ahmed  al-Salus 21 menegaskan bahwa berinvestasi saham di perusahaan  yang  melakukan  aktivitas halal  tetapi  masih  beroperasi  pada sebagian  pekerjaan  yang  haram  seperti menggunakan  modal  kerja  berbasis bunga adalah haram.
22 4.3 Sukuk dalam Securities Crowdfunding Pada perkembangannya di Indonesia, crowdfunding bertujuan saling membantu  sesama  makhluk  sosial, dengan  bantuang  teknologi,  dengan begitu transaksi keuangan dalam bentuk teknologi dikategorikan kedalam financial  technology. Baik  itu  berbentuk pembayaran  (payment),  peminjaman (lending), perencanaan keuangan (personal finance), pembiayaan (crowdfunding),  dan  lain  sebagainya. Financial technology dapat digolongkan menjadi tiga tipe, yaitu:
1. Third-party payment systems , merupakan sistem pembayaran melalui  pihak  ketiga.  Contoh:  sistem pembayaran mobile, platform pembayaran  yang  menyediakan  jasa seperti  transfer  dan  pembayaran bank,
21 Andri Soemitra, Masa Depan Pasar Modal Syariah Di Indonesia, (Jakarta: PrenadaMedia: 2014), hlm. 115.
22 Sugiono, Signifikansi Screening System pada Pasar Modal Syariah di Indonesia, Jurnal Az- zarqa’; jurnal Hukum Bisnis Islam, Vol. 12., No.
1, Juli 2020. Hlm. 78.
2. Peer to Peer (P2P) Lending , merupakan platform yang mempertemukan pihak  yang  kelebihan  dana  dengan pihak  yang  membutuhkan  dana melalui  internet.  Jadi  platform  ini memberikan jasa kepada kreditur dan debitur  untuk  membantu  memenuhi kebutuhannya  masing-masing  secara efisien.
3. Crowdfunding ,  merupakan  konsep suatu  program  yang  dipublikasikan secara  umum  melalui  internet,  yang mana jika masyarakat tertarik dengan konsep  tersebut  akan  memberikan dukungan  secara  finansial,  dan investor  akan  mendapatkan  imbalan sesuai kesepakatan. Pada  mulanya  Otoritas  Jasa Keuangan membagi Crowdfunding menjadi  3  bagian,  yakni  : pertama, Crowdfunding berbasis  donasi  atau hadiah  adalah  penggalangan  dana dilakukan dalam bentuk donasi, dengan hadiah  tertentu  diberikan  pada  yang menyumbang, tergantung tingkat sumbangannya.  Crowdfunding  jenis tersebut  yang  pada  umumnya  sudah berjalan di Indonesia. Kedua, Crowdfunding berbasis  pinjaman,  dalam skema ini dana  yang diserahkan adalah pinjaman  dari  masyarakat  yang  harus dikembalikan  dengan  skema  tertentu. Ketiga,  Crowdfunding berbasis  equitas, dalam  skema  ini  dana  dari  masyarakat mendapatkan imbalan berupa persentase  saham  dari  proyek  yang digelar. 23 Namun  seiring  berjalannya perkembangan  teknologi  menawarkan kemudahan  tepat  pada  maret  2020 kehadirian securitis crowdfunding
menjadi  wajah  baru  bagi  dunia  fiansial
23 Aprillia  Ika, “OJK  Segera  Keluarkan
Aturan Crowdfunding” , dalam www.ekonomi.kompas.com, diakses 31 oktober 2019
teknologi. Kehadiran securities crowdfunding  di  Indonesia  ditandai dengan  pembuatan  peraturan  yang mengatur tentang penawaran penawaran  efek  melalui  urunan  dana berbasis  teknologi  infromasi  oleh otoritas  jasa  keuangan  yang  diselipkan pada nomor 57 / POJK. 04/ tahun 2020.
Berbeda  dengan  sukuk  pada umumnya securities crowdfunding adalah salah  satu  system  penawaran  efek berbasis tekhnologi informasi, system ini berkembang dimasyarakat seiring dengan waktu sehingga melalui otoritas jasa  keuangan  melakukan  upaya pengawasan dengan membentuk aturan hukum bagi pihak-pihak yang melakukan  transaksi  efek  dengan system securities  crowdfunding. Layanan Urun  Dana  Melalui  Penawaran  Efek Berbasis  Teknologi  Informasi  ( Securities
Crowdfunding ) bergerak dalam jenis efek yang  sudah  ditentukan  yakni  berupa efek bersifat ekuitas, efek bersifat utang, dan  sukuk  (efek  Syariah)  merupakan pihak  yang  memiliki  hubungan  hukum antara tiga pihak yaitu:
1) Penyelenggara Penyelenggara  Layanan  Urun  Dana yang selanjutnya disebut Penyelenggara  adalah  badan  hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan  Urun  Dana.  Badan  hokum yang  dimaksud  yakni  berbentuk perseroan  terbatas  atau  koperasi sedangkan  koperasi  hanya  dibatasi bergerak dalam bidang jasa. 2) Penerbit Penerbit adalah badan usaha Indonesia baik yang berbentuk badan hukum maupun badan usaha lainnya yang  menerbitkan  Efek  melalui Layanan  Urun  Dana.  Penerbit  tidak
bisa  menghimpun  dana  lebih  dari  10 miliar 3) Pemodal Pemodal adalah pihak yang melakukan  pembelian  Efek  Penerbit melalui Layanan Urunan dana. Pada  tabel  bisa  kita  penerbit melakukan  screening  terlebih  dahulu kepada penyelenggara mengenai proposal  produk  yang  akan  diinfokan melalui platform (penyelenggara)  jika lulus  screening  maka  penyelenggara menwarakan  kepada  publik  produk tersebut.  Selanjutnya,  pemodal  akan mengirimkan modal investasinya melalui escrow account atau pihak ketiga yang  menjamin  penggunaan  modal tersebut  sekaligus  sebagai  perantara untuk  diberikan  kepada  penerbit. Setelah  waktu  yang  disepakati  penerbit memberikan  hasilnya  melalui escrow account kepada pemodal. Sedangkan, Sukuk dalam securities crowdfunding sebagai salah satu produk  telah  memiliki  aturan  yang sudah  dipublis  sejak  maret  tahun  2020 pada aturan POJK nomor 57 tahun 2020 setiap  kegiatan  sukuk  harus  sesuai dengan  prinsip  syariah,  dalam  hal  ini peran  DPS  sangat  penting  sehingga disebutkan dalam aturan tersebut untuk menjaga  kepatuhan  syariah  pada investasi  sukuk,  yang  mana  DPS menggunakan aturan DSN-MUI sebagai dasar screening bagi penerbit yang ingin menjalankan investasi sukuk.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN
Pemodal Penyelenggara Penerbit Pemodal Pemodal Screening penerbit Urunan dana pemodal Escrow Hasil investasi
Sukuk dalam securities crowdfunding adalah Efek syariah berupa sertifikat  atau  bukti  kepemilikan  yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi, atas aset  yang  mendasarinya.  Penawaran sukuk  dilakukan  melalui  urunan  dana yang  berbasis  teknologi  informasi kepada publik melalui platform penyelenggara, yang membedakan sukuk  dan  efek  lainnya  dalam securities crowdfunding, keharusan memiliki dewan  pengawas  syariah  (DPS)  untuk melakukan  screening  terhadap  produk yang dikeluarkan melalui sukuk. Upaya tersebut  menjamin  kegiatan  sukuk dalam securities  crowdfunding berjalan sesuai prinsip syariah.

## DAFTAR PUSTAKA

## Peraturan
Pasal  576  Kompilasi  hokum  Ekonomi Syari’ah, Buku II, edisi 2011.
Peraturan  OJK  No.  57  /POJK.04/2020 tentang Penawaran  Efek  Melalui Layanan  Urun  Dana  Berbasis Teknologi Informasi (Securities Crowdfunding). Buku dan penelitian AbdulKadir  Muhammad, Hukum  dan Penelitian Hukum, Cet. 1, Bandung:  PT  Citra  Aditya  Bakti, 2004. Agus  Triyanta,  “Gharar:  Konsep  dan Penghindarannya  pada  Regulasi Terkait  Screening  Criteria  di
Jakarta  Islamic  Index”,  dalam Jurnal Hukum No. 4 Vol. 17 2010.
Al-Imam  Abul  Fida  Isma’il  Ibnu  Katsir Ad-Dimasyqi,  Tafsir  Ibnu  Katsir Juz 3 (Jakarta: Pustaka Imam Asy- Syafi’i, 2003). Andri  Soemitra,  Masa  Depan  Pasar Modal  Syariah  Di  Indonesia, (Jakarta: PrenadaMedia: 2014). Angriani,  Ambo  Asse,  dkk,  Penerapan shariah compliance sebagai prinsip  sharia  governance  pada bank  muamalat  indonesia  tbk. Cabang makassar, AL- MASHRAFIYAH: Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan  Syariah,  Volume  3, Nomor 1, April (2019). Anna Nurlita, “Investasi Di Pasar Modal
Syariah  Dalam  Kajian  Islam,” Kutubkhanah:  Jurnal  Penelitian Sosial Keagamaan, 17.1 (2015).
Aprillia  Ika, “OJK  Segera  Keluarkan Aturan  Crowdfunding” ,  dalam www.ekonomi.kompas.com, diakses 31 oktober 2019
Beta Pujangga Mukti, “ Strategi Ketahanan Pangan Nabi Yusuf: Studi Analisis tentang Sistem Ketahanan Pangan Diana  Wiyanti,  “Perspektif  Hukum Islam  terhadap  Pasar  Modal Syariah Sebagai Alternatif Investasi Bagi Investor,” Ius Quia Iustum Law Journal, 20.2 (2013). Galih Pamenang Suryo Negoro berjudul “ perlindungan  hukum  konsumen  di indonesia  ditinjau  dari  perspektif hukum  Islam ”,  Tesis,  Hukum Bisnis,  Magister  Ilmu  Hukum, Fakultas  Hukum  Universitas Islam Indonesia, 2017. Yogyakarta. Gunawan,  S.,  Malkan,  M.,  &  Jalil,  A. (2019). Peranan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi  Sulawesi  Tengah  Dalam
Upaya Meningkatkan Penggunaan  Uang  Logam. Jurnal Ilmu  Perbankan  dan  Keuangan
Syariah , 1 (1), 57-72.
Gustaf  Josua,  Moch  Zairul  Alam,  dkk. Tinjauan yuridis terhadap penerapan prinsip  keterbukaan  dan  mitigasi resiko  pada  equity  crowdfunding  di indonesia , jurnal hukum universitas  brawijaya,  desember 2018. Nabi Yusuf dalam Al-Quran Surat Yusuf Ayat:  46-49,”  TARJIH:  Jurnal Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam, 16.1 (2019). Nurdin, N., & Mir’atun, M. a. (2018). Do Government  And  Private  Sharia Commercial Banks Practice Similar Financial Social Responsibility Disclosure. Hunafa:
Jurnal  Studia  Islamika,  15 (2),  285- 321.
Iswi  Hariyani  dan  Cita  Yustisia, Kajian
Hukum  Bisnis  Jasa  Crowdfunding Properti , Jurnal; Legislasi Indonesia  Vol  16  No.1,  Maret 2019. Peter  Mahmud  Marzuki, Penelitian Hukum ,  Cet.  2,  Jakarta:  Kencana
2008.
Rahmadiani Putri Nilasari , “ Perlindungan  Hukum  Terhadap
Investor  Dalam  Transaksi  Jual  Beli Efek  Melalui  Internet ”,  (Yuridika:
Volume  26  No  3,  September- Desember 2011)
Ratna  Hartanto, Hubungan  Hukum  Para Pihak  Dalam  Layanan  Urun  Dana Melalui  Penawaran  Saham  Berbasis
Teknologi Informasi , Jurnal Hukum Ius Quia Iustum; Volume 27 Issue 1, Januari 2020.
Riski  Pebru  Ariyanti,  Aprillaili Aya  Tri  Kartini,  dkk. tinjauan yuridis terhadap perlindungan pemodal platform crowdfunding Website https://idcloudhost.com/crowdfunding
-pengertian-ciri-ciri-syarat-dan- contohnya . Diakses 2 Juni 2021.
https://accurate.id/ekonomikeuangan/ crowdfunding-tujuan-jenis-dan- manfaatnya-pada-ekonomi- bisnis/Diakses 2 Juni 2021.