## BAGAIMANA TATA KELOLA PERUSAHAAN DAN NEGARA BERINTERAKSI DALAM PENGUNGKAPAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN DI ASEAN?
Vidya Intani Athfalina 1 * Universitas Airlangga
vidya.intani@yahoo.com
Ancella Anitawati Hermawan 2
Universitas Indonesia ancella_hermawan@yahoo.com

## Diterima 24 Oktober 2023 Disetujui 6 Desember 2023
Abstract— This study tries to determine how the regulatory environment of the nation interacts with company governance to affect the amount of pengungkapan lingkungan. The research uses quantitative  methods  (panel  data  regression).  Data  was  obtained  from  a  database  of  109 ASEAN  public  companies  during  2012-2020.  The  results  demonstrate  that:  (1)  Higher environmental disclosures is more likely to occur in firms with great corporate governance (β =  0,002;  p-value<0,05).  (2)  Likewise,  if  the  company  operates  in  a  country  with  supportive state governance (β = 0,008; p-value<0,1). (3) Corporate and state governance work together (complementary) regarding environmental disclosures (β = 0,000; p-value<0,1). The research contributes evidence on the association connecting corporate governance and agency theory and supports it, the state and environmental disclosures. The study emphasizes the significance of  environmental  disclosures  in  combating  climate  change  as  well  as  ASEAN's  low  level  of awareness and compliance. The study findings provide further insight by interacting corporate and state governance which are the two main considerations for environmental disclosure.
Keywords:ASEAN;  Agency  Theory;  Corporate  Governance;  Country  Governance; Environmental Disclosures.

## 1. PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang
Gerged  (2021a)  mendefinisikan  pengungkapan  lingkungan  sebagai  pengungkapan informasi kepada pihak eksternal mengenai kebijakan, aktivitas dan kinerja lingkungan hidup yang telah dilakukan oleh perusahaan. Berbagai  penelitian mendapati hasil bahwa kebijakan pengungkapan yang baik memberikan berbagai dampak positif, seperti pada biaya modal, biaya utang, hingga likuiditas saham  yang lebih baik  (Leuz &  Verrecchia, 2000). Dalam sejumlah periode  akhir-akhir  ini,  permintaan  atas  pengungkapan  lingkungan  baik  dari  sudut  pandang publik  maupun  swasta  mengalami  kenaikan.  Beberapa  negara  telah  berupaya  untuk mendapatkan  manfaat  potensial  dari  peningkatan  pengungkapan  dengan  memberlakukan persyaratan pengungkapan yang lebih ketat pada perusahaan. Misalnya, saat ini telah dilakukan pengembangan  kebijakan  pelaporan  dan  peraturan  baru  tentang  pengungkapan  lingkungan. Seperti  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Talbot  &  Boiral  (2015a)  yang  menunjukkan  adanya upaya  peningkatan  transparansi  perusahaan  demi  kepentingan  investor  dan  semakin  banyak
negara  yang  mewajibkan  perusahaan  untuk  mengadopsi International  Financial  Reporting Standards (IFRS). Permintaan dan tekanan juga  datang dari pelaku pasar dan investor, pada khususnya.  Mereka  yang  sebelumnya  tidak  tertarik  pada  pengungkapan  lingkungan,  kini menaruh perhatian pada informasi tersebut (Amir & Lev, 1996; Paula Monteiro dkk., 2022). Namun,  kuantitas  dan  kualitas  pengungkapan  perusahaan  selain  laporan  keuangan  sangat bergantung  pada  kebijaksanaan  manajemen  masing-masing  perusahaan  dan  bervariasi  antar perusahaan  dan  negara  (Ioannou  &  Serafeim,  2012a).  Hal  ini  karena  informasi  yang diungkapkan  dan  cara  penyajiannya  umumnya  diserahkan  kepada  kebijaksanaan  manajer. Mengingat  pengungkapan  lingkungan  merupakan  bagian  dari  informasi  non-keuangan  yang tidak mengikuti format standar seperti halnya informasi keuangan (Elzahar dkk., 2015).
Penelitian  ini  ingin  meneliti  bagaimana  pengaturan  tata  kelola  perusahaan  berinteraksi dengan  lingkungan  hukum  negara  asalnya  untuk  mempengaruhi  tingkat  pengungkapan lingkungan.  Tata  kelola  tingkat  negara  bisa  dipandang  sebagai  proses  dan  struktur  yang menyediakan  konteks  penggunaan  sumber  daya  dalam  suatu  negara.  Hal  ini  menjadi  lebih sering  digunakan  dalam  literatur  akademis  terutama  dalam  beberapa  tahun  terakhir  dalam bentuk World Governance Index (WGI) Bank Dunia (D. Kaufmann dkk., 2011a). Komitmen perusahaan  terhadap  pengungkapan  yang  tinggi  akan  mengurangi  permasalahan  asimetri informasi  antara  berbagai  pihak,  seperti  manajer  dan  pemangku  kepentingan  serta  antara investor  dengan  informasi  perusahaan  dan  kekurangan  informasi  perusahaan  (Albitar, Hussainey, dkk., 2020a), namun literatur akademis sebelumnya mempertanyakan faktor-faktor yang menentukan praktik pengungkapan dan mengidentifikasi berbagai pendekatan teoritis.
Teori agensi dipilih karena teori ini yang dinilai paling relevan pada studi ini. Menurut teori  ini , adanya  penerapan  mekanisme  pengendalian  internal  akan  meningkatkan  proses pemantauan dari strategi dalam pengungkapan manajer  (W. R. Scott, 1987) dan mengurangi kemungkinan  untuk  menyembunyikan  informasi.  Atau  dapat  dikatakan  bahwa  struktur  tata kelola  yang  kuat  dapat  memberi  motivasi  manajer  dalam  mengungkapkan  lebih  banyak informasi.  Sama  halnya  dengan  pengungkapan,  mekanisme  tata  kelola  perusahaan dimaksudkan  guna  mengatasi  adanya  informasi  yang  asimetri  diantara  manajemen  dan pemegang saham.  Dalam  penelitian ini, kami mengadopsi pandangan tata kelola perusahaan berbasis  teori  keagenan  tradisional  dan  kemudian  fokus  pada  pendekatan  organisasi  atau “sistem terbuka” terhadap tata kelola perusahaan. Perspektif ini dikemukakan oleh Aguilera dkk.  (2008).  Perspektif  ini  memperluas  pandangan  tata  kelola  perusahaan  berbasis  agensi dengan  mempertimbangkan  kontinjensi  dan  interaksi  pengaturan  tata  kelola  perusahaan. Meskipun pandangan tradisional  mengenai  tata kelola perusahaan yang berbasis teori  agensi berusaha membangun hubungan universal  antara  praktik tata kelola perusahaan dan variabel hasil  tanpa  memandang  konteks  organisasi,  pandangan  organisasi  menunjukkan  bahwa pengaturan  tata  kelola  perusahaan  menghasilkan  dampak  yang  berbeda  dalam  konteks lingkungan yang berbeda (W. Scott, 1998; Thompson, 2003).
Dalam  beberapa  tahun  terakhir,  beberapa  negara  telah  memperkenalkan  persyaratan peraturan  baru  untuk  meningkatkan  perlindungan  investor  dan  meningkatkan  efisiensi  pasar modal. Namun, bagaimana peraturan tata kelola tingkat negara berinteraksi dengan mekanisme tata  kelola  perusahaan  di  tingkat  perusahaan  dalam  mempengaruhi  tingkat  pengungkapan perusahaan masih belum diketahui. Studi kami mengeksplorasi kemungkinan adanya hubungan yang  saling  melengkapi  (komplementer)  atau  menggantikan  (substitutif)  antara  sistem  tata kelola tingkat perusahaan dan sistem hukum negara mereka sehubungan dengan pengungkapan. Efek peningkatan transparansi dari kuatnya tata kelola perusahaan mungkin semakin tinggi di lingkungan  hukum  yang  kuat,  mengimplikasikan  bahwa  mekanisme  tata  kelola  di  tingkat entitas  dan  negara  memberikan  efek  yang  saling  melengkapi  terhadap  pengungkapan
perusahaan.  Namun,  pengaturan  tata  kelola  perusahaan  juga  dapat  berfungsi  sebagai mekanisme pengikatan dalam lingkungan hukum yang lemah. Dalam lingkungan seperti  ini, perusahaan mungkin berkomitmen terhadap pengaturan tata kelola perusahaan yang lebih kuat, yang mungkin menyebabkan pengaturan tersebut memiliki lebih besar peran dalam menaikkan transparansi  dibandingkan  dalam  lingkungan  hukum  yang  kuat.  Situasi  ini  menunjukkan adanya  hubungan  substitusi  antara  mekanisme  tata  kelola  di  tingkat  perusahaan  dan  tingkat negara.  Adanya  perbedaan  hukum,  agama,  budaya  diantara  negara-negara  ASEAN,  dapat memberi gambaran atas pengaruh variabel tata kelola tingkat negara terhadap pengungkapan lingkungan.
Terdapat  beberapa  kesenjangan  penelitian  terdahulu.  Penelitian  sebelumnya  menguji hubungan  sistem  tata  kelola  perusahaan  dengan  aktivitas  pengungkapan.  Banyak  dari  studi terdahulu  menyelidiki  apakah  dan  bagaimana  indeks  pengungkapan  yang  dibangun  sendiri berdasarkan  data  yang  dikumpulkan  secara  manual  merespons  mekanisme  tata  kelola perusahaan yang dipilih di tingkat Perusahaan (D’Amico dkk., 2016a; Giannarakis dkk., 2019a; Jizi,  2017a;  Rao  dkk.,  2012a).  Meskipun  sebagian  besar  penelitian  sebelumnya  menemukan bahwa  tata  kelola  perusahaan  memberikan  dampak  positif  terhadap  keterbukaan  informasi, beberapa penelitian menunjukkan hasil yang beragam  atau mengindikasikan dampak negatif tata kelola pada pengungkapan. Salah satu alasan terjadinya hasil yang beragam ini mungkin karena  penelitian-penelitian  tersebut  fokus  pada  kondisi  kelembagaan  yang  spesifik  namun berbeda dalam satu negara (Giannarakis dkk., 2019a). Aliran literatur yang lebih baru mengkaji interaksi mekanisme tata kelola perusahaan dan lingkungan hukum perusahaan. Seperti Jacoby dkk. (2019) menemukan bahwa di negara-negara berkembang, perusahaan dengan mekanisme tata kelola perusahaan yang lebih kuat cenderung mengadopsi strategi pengendalian eksternal untuk  meningkatkan  transparansi  informasi  lingkungan  mereka.  Arslan  &  Alqatan  (2020) menemukan  bahwa  konteks  kelembagaan,  termasuk  lingkungan  hukum,  memegang  peranan penting  di  dalam  membentuk  sistem  tata  kelola  tingkat  perusahaan  di  negara-negara berkembang. Namun,  belum ada penelitian sebelumnya yang meneliti bagaimana tata kelola perusahaan  dan  lingkungan  hukum  berinteraksi  mempengaruhi  pengungkapan  lingkungan. Penelitian ini mencoba mengisi kekosongan ini dengan menyelidiki potensi dampak interaksi pada tingkat perusahaan dan negara sehubungan dengan pengungkapan sebagai variabel hasil.
Dalam  studi  ini,  kami  menguji  secara  empiris  apakah  dampak  pengaturan  tata  kelola perusahaan  bervariasi  menurut  lingkungan  hukum  dan  menilai  apakah  varians  yang  diamati mencerminkan hubungan yang saling melengkapi atau substitutif antara pengaturan tata kelola perusahaan dan lingkungan hukum dalam pengungkapan lingkungan. Tata kelola perusahaan merupakan sebuah sistem yang membantu menyeimbangkan tujuan ekonomi sekaligus sosial perusahaan,  sehingga  tercapai  keseimbangan  di  antara  kepentingan  pemegang  saham  dan masyarakat  umum  (Giannarakis  dkk.,  2019b).  Lebih  jauh,  menurut  penelitian  sebelumnya, pengaturan  tata  kelola  perusahaan  yang  baik  (seperti  komposisi boards dan ownership structure )  bisa  melindungi  kepentingan stakeholders selama  proses  pengambilan  keputusan (Ashfaq & Rui, 2019a), dengan mendorong manajer untuk melakukan pengungkapan informasi tentang perusahaan lebih banyak. Kepatuhan terhadap praktik tata kelola perusahaan yang baik dapat  meningkatkan  alokasi  sumber  daya  perusahaan  dan,  yang  lebih  penting,  bagaimana menciptakan strategi lingkungan dan mengungkapkan informasi (Jizi, 2017b).
Diharapkan penelitian ini dapat berkontribusi dalam beberapa aspek. Pertama, penelitian ini  berkontribusi  pada  penelitian  sebelumnya  dengan  memeriksa  sampel  perusahaan  lintas negara dalam jumlah besar. Pada dasarnya hanya sedikit  penelitian tentang hubungan antara tata kelola perusahaan dan pengungkapan lingkungan di negara ASEAN (Alshbili dkk., 2019; Elamer  dkk.,  2020).  Kedua,  penelitian  juga  berkontribusi  dalam  menyelidiki  kembali  teori
agensi  pada  konteks  pengungkapan  non-keuangan  Perusahaan,  khususnya  pengungkapan lingkungan. Hasil penelitian akan memberi bukti apakah teori agensi masih relevan digunakan dalam  menjelaskan  asosiasi  tata  kelola  pada  pengungkapan  pada  konteks  lingkungan  yang berbeda. Ketiga, penelitian sebelumnya telah secara terpisah menguji dampak pengaturan tata kelola  perusahaan  terhadap  keseluruhan.  Penelitian  berupaya  berkontribusi  pada  literatur tentang komplementaritas dan kontinjensi yang mempengaruhi perilaku Perusahaan. Dimana penelitian  ini  menguji  interaksi  antara  pengaturan  tata  kelola  perusahaan  dan  peraturan  tata kelola di tingkat negara dan menilai bagaimana hubungan tata kelola tingkat perusahaan dengan pengungkapan  bergantung  pada  sistem  lingkungan  hukum  perusahaan.  Melalui  analisis  ini, penelitian  berupaya  berkontribusi  pada  aliran  literatur  yang  membahas  bagaimana  interaksi mekanisme  tata  kelola  di  tingkat  perusahaan  dan  negara  mempengaruhi  variabel  hasil. Keempat, diharapkan penelitian memiliki manfaat bagi penetap kebijakan atau regulator publik yang  sedang  mempertimbangkan  untuk  memberlakukan  aturan  baru  yang  diperlukan  untuk meningkatkan perlindungan investor atau tata kelola perusahaan.
Struktur penelitian ini diawali dengan eksplorasi  latar belakang dan konteks penelitian pada Bagian  1 'Pendahuluan', menggali literatur dan hipotesis yang relevan pada subbagian 1.1 dan  1.2.  Bagian  selanjutnya  memberikan  penjelasan  rinci  tentang  metodologi  penelitian  di Bagian 2 ('Metodologi Penelitian'), diikuti dengan presentasi dan pembahasan temuan di Bagian 3  ('Hasil  dan  Pembahasan').  Terakhir,  kesimpulan  temuan  dan  implikasi  utama,  serta rangkuman keseluruhan penelitian ada di Bagian 4 (“Kesimpulan”).

## 1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  penelitian,  maka  rumusan  masalah  penelitian  ini  adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana hubungan tata kelola perusahaan dengan pengungkapan lingkungan?
2. Bagaimana hubungan tata kelola negara dan pengungkapan lingkungan?
3. Bagaimana  hubungan  tata  kelola  negara  dengan  tata  kelola  perusahaan  dalam mempengaruhi pengungkapan lingkungan?

## 1.3 Telaah Literatur dan Hipotesis

## 1.3.1 Konteks Penelitian
Pengungkapan  lingkungan  mengacu  pada  informasi  kuantitatif  atau  kualitatif  yang mengukur,  memperkirakan  atau  menghitung  dampak  lingkungan  perusahaan  (Burritt,  2002). Penelitian ini sendiri mengikuti Islam (2009) dalam melihat pengungkapan lingkungan sebagai "istilah yang berkaitan dengan pengungkapan informasi yang dilakukan secara sukarela tentang kinerja perusahaan dalam aspek yang lebih luas dari praktik lingkungan perusahaan". Informasi lingkungan dapat diberikan dalam bentuk moneter atau non-moneter melalui laporan atau situs web  perusahaan  (Radu  &  Francoeur,  2017).  Literatur  akademik  telah  menggarisbawahi pentingnya  pengungkapan  lingkungan  yang  dapat  diandalkan  (Nyquist,  2003)  dan  mencatat adanya variabilitas yang besar dalam tingkat, bentuk, dan kualitas informasi lingkungan yang disebarluaskan oleh perusahaan (Radu & Francoeur, 2017). Representasi dampak lingkungan yang benar dapat dianggap sebagai pilihan strategis bagi perusahaan (Yin & Wang, 2018).
Pada  faktanya,  pertama-tama,  pengungkapan  lingkungan  dapat  menjadi  alat  untuk meningkatkan reputasi,  menciptakan citra perusahaan yang baik  (Huang  &  Chen, 2015) dan meningkatkan keterlibatan pemangku kepentingan yang memperhatikan masalah keberlanjutan dan peduli dengan risiko litigasi lingkungan dan kebijakan lingkungan (Yin & Wang, 2018). Selanjutnya,  pengungkapan  lingkungan  dapat  menjadi  alat  untuk  meyakinkan  pemangku kepentingan  dan  calon  investor  tentang  kemampuan  perusahaan  untuk  membangun  atau
mempertahankan keunggulan kompetitif di masa depan (Herremans dkk., 1993). Dalam hal ini, menurut Epstein dan Freedman (1994), banyak investor tertarik untuk meneliti pengungkapan lingkungan  untuk  membuat  keputusan  investasi,  mendukung  investasi  di  perusahaan  yang sangat  transparan  dari  sudut  pandang  lingkungan.  Selain  itu,  menurut  penulis,  bagi  banyak investor, pengelolaan lingkungan merupakan elemen yang lebih penting daripada peningkatan dividen.  Lebih  lanjut,  pengungkapan  lingkungan  dapat  menjadi  solusi  untuk  menarik  lebih banyak  konsumen  yang  tertarik  pada  masalah  lingkungan  (Flammer,  2013),  melalui representasi yang benar dari produk dan proses produksi yang paling ramah lingkungan yang lebih berorientasi pada perlindungan lingkungan (Yin & Wang, 2018).
Salah  satu  determinan  yang  berpotensi  berdampak  pada  tingkat  pengungkapan lingkungan  adalah  tata  kelola  perusahaan.  Sesuai  penelitian  sebelumnya,  definisi  tata  kelola perusahaan  dinilai  semakin  lebih  rumit  (Chiang  &  Chia,  2005;  Connelly  dkk.,  2017).  Pada tahun 2001, OECD telah mendefinisikan tata kelola perusahaan sebagai: lembaga yang dimiliki oleh publik ataupun badan swasta, yang didalamnya adalah peraturan dan praktik bisnis yang ditetapkan, dimana dalamnya, hubungan manajer dan insiders perusahaan di satu sisi, di sisi lainnya yaitu pemegang saham / investor/debitur perusahaan (hubungan, dalam ekonomi pasar) diatur  (Oman,  2001).  Kemudian,  OECD  menyebutkan  karakteristik  kerangka  tata  kelola perusahaan  sebagai  berikut:  Perusahaan  harus  mengembangkan  kerangka  tata  kelola perusahaan yang bertujuan dalam menjunjung integritas pasar melalui insentif yang diciptakan terhadap pelaku pasar, dengan promosi transparansi dan efisiensi, sehingga secara keseluruhan dapat meningkatkan kinerja ekonomi secara keseluruhan  (OECD, 2004). Setelah itu, banyak peneliti mencoba untuk mendefinisikan tata kelola perusahaan dari perspektif mereka; Clarke (2004)  telah  mendefinisikan  tata  kelola  perusahaan  sebagai  "menyeimbangkan  kepentingan kompleks  dalam  mengejar  penciptaan  nilai  untuk  kepentingan  konstituen  yang  luas".  Tata kelola  perusahaan  adalah  suatu  mekanisme  (yang  didorong  pemegang  saham)  agar  manajer bertindak  sesuai  kepentingan  pemegang  saham,  serta  memastikan  pasar  modal  berfungsi berjalan  efektif  dengan  memberi  tingkat  kepercayaan  yang  dibutuhkan  (Rezaee,  2009). Akinkoye  dan  Olasanmi  (2014)  mendefinisikan  tata  kelola  perusahaan  sebagai  pedoman, praktik, kebiasaan, dan peraturan yang memutuskan bagaimana perusahaan harus beroperasi. Baru-baru ini,  Elghuweel  dkk. (2017)  mendefinisikan tata kelola perusahaan sebagai  komite yang bertujuan untuk mempromosikan praktik tata kelola dengan mendefinisikan pengaturan tata  kelola  secara  jelas  dan  memastikan  bahwa  kerangka  tata  kelola  yang  diadopsi  oleh perusahaan diikuti dan diperbarui.
Adapun  tata  kelola  yang  berkaitan  dengan  perusahaan  tidak  hanya  dalam  tingkat perusahaan , melainkan  juga  meliputi  tata  kelola yang  ada  setiap  negara  (tata  kelola  negara ). World Bank menjelaskan bahwa tata kelola negara berisikan institusi dan juga tradisi di mana otoritas di  suatu  negara dijalankan, yang mana di  dalamnya termasuk proses di  mana rakyat memilih,  memantau  dan  mengganti  pemerintah;  kemampuan  pihak  pemerintah  dalam melakukan  perumusan  dan  melaksanakan  kebijakan  sehat  secara  efektif;  serta  rasa  hormat institusi (yang mengatur interaksi ekonomi dan sosial) yang diberikan oleh warga negara (D. A.  K.  Kaufmann,  2020).  Banyak  faktor  tingkat  negara  mungkin  dianggap  mempengaruhi pengungkapan  lingkungan.    Di  antaranya  termasuk  adanya  peraturan  pengungkapan  atau kerangka  pengungkapan  sukarela  (Baldini  dkk.,  2018;  Talbot  &  Boiral,  2015b).  Seperti contohnya, Meng dkk. (2014) mendokumentasikan bahwa pemerintah Cina telah mengeluarkan peraturan ketat yang mewajibkan perusahaan untuk mengungkapkan pencemaran lingkungan bersama dengan tindakan perbaikan mereka. Di Amerika Serikat, merujuk Arikan, Reinecke, Spence, & Morrell (2017), pemerintahan Obama mengesahkan Dodd-Frank Act of 2010 , yang
sangat  penting  dalam  mendorong  pengungkapan  non-keuangan  perusahaan,  termasuk pengungkapan lingkungan, di antara perusahaan yang terdaftar (Dalla Via & Perego, 2018).

## 1.3.2 Penelitian Terdahulu
Penelitian ini berhubungan dengan sejumlah topik-topik penelitian sebelumnya . Error! R eference  source  not  found.  merangkum  penelitian  sebelumnya  terkait  dengan  hubungan  tata kelola perusahaan dan pengungkapan lingkungan di berbagai lokasi di seluruh dunia. Meskipun sebagian besar penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa tata kelola perusahaan memberikan manfaat pada pengungkapan, beberapa penelitian menunjukkan hasil yang bertentangan atau menunjukkan bahwa tata kelola memiliki dampak yang merugikan pada pengungkapan. Lebih spesifik, penelitian dengan tata kelola yang serupa namun terdapat beberapa aspek lain yang berbeda,  seperti  independensi  dewan,  akan  menghasilkan  hasil  yang  berbeda.  Fakta  bahwa penelitian-penelitian ini berfokus pada pengaturan kelembagaan yang berbeda di setiap negara mungkin  menjadi  salah  satu  alasan  mengapa  hasil  penelitian  dapat  beragam.  Di  sini  hanya sedikit  penelitian  yang  melihat  hubungan  antara  tata  kelola  perusahaan  dan  pengungkapan secara global.
Tabel 1. Penelitian Terkait Pengukuran Tata Kelola Perusahaan Peneliti Tujuan Konteks (Periode) Temuan
Panel A: Penelitian lalu terkait tata kelola perusahaan dan pengungkapan lingkungan pada negara maju
Liao dkk. (2015) Menyelidiki  dampak tata  kelola  perusahaan pada pengungkapan gas rumah kaca 329 perusahaan UK (2011) Beberapa  struktur  tata  kelola  perusahaan,  seperti  direktur wanita,  independensi  dewan,  dan  ukuran  dewan,  secara positif  terkait  dengan  pengungkapan  gas  rumah  kaca  di Inggris,  sementara  mekanisme  tata  kelola  perusahaan lainnya, seperti direktur non-eksekutif, terkait secara negatif. Tauringana dan Chithambo (2015) Memeriksa apakah pengaturan  tata  kelola perusahaan mempengaruhi pengungkapan gas rumah kaca Perusahaan UK (2008- 2011)
Di Inggris, konsekuensi dari kerangka tata kelola perusahaan dan  pengungkapan  gas  rumah  kaca  bervariasi,  menurut penelitian  ini.  Pengungkapan  GRK  berkorelasi  positif dengan  ukuran board  directors ,  sedangkan  pengungkapan GRK  berkorelasi  negatif  dengan  kepemilikan  direktur  dan kepemilikan bersama.
Rao  et.  al. (2012b) Mengeksplorasi hubungan  antara  tata kelola  perusahaan  dan pengungkapan lingkungan 100 perusahaan Australia (2008)
Analisis menemukan hubungan positif yang signifikan antara tingkat  pelaporan  lingkungan  dan  proporsi directors independen  dan  perempuan  di directors .  Temuan  tidak mendukung  hubungan  negatif  antara  tingkat  pelaporan lingkungan  dan  investor  institusional  dan  ukuran boards seperti  yang  telah  diprediksi  sebelumnya,  melainkan menunjukkan hubungan positif. Prado- Lorenzo dan Graciia- Sanchez (2010) Mempelajari  dampak tata  kelola  perusahaan pada pengungkapan gas rumah kaca Perusahaan Internasional FTSE Global Equity  Index Series, Global  500 (2008). Ditemukan  terdapat  hubungan  di  antara  rapat  b oard  of directors , ukuran dan keragaman, dan disclosure gas rumah kaca  di  seluruh  dunia.  Dualitas  CEO  dan  independensi boards ,  di  sisi  lain,  berhubungan  positif  dengan pengungkapan GRK.
Chiu dan Wang (2015) Memeriksa  hubungan tata  kelola  perusahaan dan pelaporan keberlanjutan 246 perusahaan Taiwan (2010-2011)
Menunjukkan  kerangka  tata  kelola  perusahaan  memiliki berbagai  efek  pada  pelaporan  keberlanjutan  di  Taiwan. Meskipun  jumlah  direksi,  direktur  independen,  dan audit committee semuanya  berhubungan  secara  positif  dengan pelaporan  keberlanjutan,  variabel  kepemilikan  direktur
Peneliti Tujuan Konteks (Periode) Temuan ditemukan berhubungan negatif dengan pelaporan keberlanjutan di negara tersebut. D’Amico dkk. (2016b) Melakukan penyelidikan antara tata  kelola  perusahaan dengan  pengungkapan lingkungan Perusahaan Italia  (2006- 2009) Hasil  menunjukkan  bahwa  di  Italia,  variabel  pemegang saham publik berhubungan positif dengan CED, sedangkan kepemilikan  perusahaan  dan  komite  audit  berhubungan negatif dengan pengungkapan lingkungan. Jizi (2017b)  Periksa dampak komposisi dewan pada pengungkapan lingkungan Perusahaan UK  (2007– 2012) Menurut  temuan,  perusahaan  yang  mengungkapkan pengaruh  komposisi  dewan  pada  tindakan  lingkungan memiliki  karakteristik  dewan  yang  lebih  seragam,  seperti jumlah boards yang  lebih  banyak,  dewan  independen,  dan keragaman gender beragam. Giannarakis dkk. (2019b) Memeriksa  hubungan pengungkapan lingkungan boards - perusahaan 278 perusahaan USA (1 tahun) Sementara usia direktur termuda berbanding terbalik dengan pengungkapan lingkungan, direktur independen" dan "posisi direktur  independen  utama  tampaknya  mendorong  pilihan untuk memperkuat pengungkapan lingkungan perusahaan di Amerika Serikat," menurut temuan tersebut.
Panel B: Penelitian masa lalu terkait tata kelola perusahaan dan pengungkapan lingkungan pada negara berkembang
Fernandes dkk. (2018) Menyelidiki kaitan boards  directors dan pengungkapan lingkungan oleh perusahaan 152 perusahaan Brazil Temuan menunjukkan bahwa peningkatan praktik pengungkapan  lingkungan  perusahaan  di  Brasil  dapat dibantu oleh independensi boards .
Trireksani dan Djajadikerta (2016) Memeriksa  hubungan ukuran board dan CED Perusahaan Indonesia (2012) Data  menunjukkan  bahwa  di  Indonesia,  ukuran board  of directors dan  pengungkapan  lingkungan  perusahaan memiliki hubungan yang positif. Akbas (2016a)
Menguji keterkaitan struktur boards dan CED 62 perusahaan Turki (2011)
Variabel  ukuran boards terkait  dengan  pengungkapan lingkungan  perusahaan  di  Turki,  sementara  independensi boards ,  keragaman  gender,  dan  independensi  komite  audit tidak. Ezhilarasi dan  Kabra (2017) Meneliti hubungan antara tata kelola perusahaan  di  India dan pengungkapan lingkungan 177 India (2009–2010 dan 2014– 2015)
Ukuran boards positif, pengungkapan lingkungan perusahaan memiliki hubungan positif dengan institusi asing dan kepemilikan.
Indikator  tata  kelola  negara  jarang  digunakan  untuk  menjelaskan  pengungkapan lingkungan  (Baldini  dkk.,  2018),  tetapi  penelitian  serupa  tentang  pengungkapan  lainnya  dan aspek  lain  dari  perilaku  perusahaan  telah  dilaksanakan,  lihat Tabel  2 .  Penerapan  tata  kelola negara dalam tiga penelitian pengungkapan perusahaan, yang terlaksana pada negara developed dan less developed , dirangkum dalam Panel A, sementara pada Panel B merupakan kumpulan penelitian  yang  melihat bagaimana  tata  kelola  negara  mempengaruhi  berbagai  jenis  perilaku bisnis.
Penelitian-penelitian  yang  lebih  baru  mulai  melihat  bagaimana  mekanisme  tata  kelola perusahaan berinteraksi dengan lingkungan hukum perusahaan. Pada kolom 'Temuan' Tabel 2 mengungkapkan  bahwa  indikator  tata  kelola  negara  berkontribusi  dalam  membantu  dalam
memahami suatu fenomena perilaku bisnis – khususnya di Panel A. Indikator pada tata kelola negara,  menurut  penelitian,  dapat  membantu  menjelaskan  pengungkapan  lingkungan perusahaan di negara-negara tata kelola negara. Namun, pada penelitian ini ingin menunjukkan – dengan mempertimbangkan argumen Baldini dkk. (2018) – bahwa arah hubungan antara tata kelola  negara  dan  pengungkapan  lingkungan  perusahaan  dapat  bervariasi.  Selain  itu, berdasarkan  penelitian  sebelumnya,  terdapat  perbedaan  tertentu  dalam  bukti  empiris sehubungan dengan indikator yang digunakan. Enam indikator tersebut di antaranya: regulatory quality (RQ), political stability ( PS), government effectiveness (GE), the rule of law (RL), voice dan accountability ( VA ) dan terakhir control of corruption (CC) (lihat Tabel 2 ). Sehingga, dari pertimbangan hasil penelitian sebelumnya, diputuskan untuk  mengadopsi indikator VA, GE, RL dan CC. Dikarenakan berdasarkan, Lensink dkk. (2008), Ernstberger & Grüning (2013) dan Elamer dkk. (2019) dari penggunaan enam indikator tersebut, empat indikator tersebut dianggap relevan terhadap pengungkapan perusahaan.
Para  peneliti  ini  melihat  sampel  perusahaan  dari  pasar  negara  berkembang  dan menyimpulkan  bahwa,  dalam  hal  menurunkan  biaya  ekuitas,  tata  kelola  perusahaan  tingkat perusahaan  dan  perlindungan  pemegang  saham  tingkat  negara  cenderung  bersifat  substitusi. Claessens & Yurtoglu  (2013) melihat bagaimana struktur tata kelola tingkat perusahaan dan tingkat  negara  berinteraksi  untuk  mempengaruhi  kinerja  perusahaan.  Mereka  menemukan bahwa dalam tata kelola negara yang ketat, perusahaan dengan standar tata kelola perusahaan yang baik akan lebih berisiko menghadapi pengurangan nilai perusahaan dibandingkan dengan perusahaan  serupa  di  tata  kelola  negara  yang  lebih  fleksibel.  Selanjutnya,  tata  kelola  negara yang  lebih  kuat  tidak  berpengaruh  pada  pengurangan  penilaian  yang  diterapkan  pada perusahaan dengan mekanisme tata kelola yang lemah. Penelitian akan memberi bukti empiris terkait  hubungan  mekanisme  tata  kelola  perusahaan  dan  tata  kelola  negara  yang  saling substitusi/menggantikan  ataupun  komplementer.  Hal  ini  karena  tidak  ada  penelitian sebelumnya,  yang  meneliti  bagaimana  tata  kelola  perusahaan  dan  lingkungan  hukum  dapat bergabung  untuk  mempengaruhi  pengungkapan  perusahaan.  Sehingga  penelitian  mencoba mengisi  kesenjangan  ini  dengan  melihat  efek  interaksi  potensial  yang  berkaitan  dengan pengungkapan sebagai variabel hasil di tingkat perusahaan dan negara.

## Tabel 2. Penelitian Terkait Pengukuran Tata Kelola Negara
Peneliti Tujuan Konteks (Periode)  Indikator Temuan Panel A: Penelitian terkait pengungkapan perusahaan Baldini  dkk. (2018) Menggunakan  pendekatan multi-teori, menyelidiki pendorong  pengungkapan lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan di tingkat  perusahaan  dan negara. Sampel lintas negara  dari  14.174 pengamatan  tahun perusahaan  selama 2005–2012 ROL, CC Temuan menunjukkan bahwa indikator tata kelola negara memiliki  dampak  yang  beragam pada pengungkapan
ESG , menunjukkan bahwa indikator dapat mendorong  maupun  menghambat pengungkapan ESG . Elamer  dkk. (2020) Tata kelola negara diselidiki  untuk  melihat apakah itu dapat mengurangi hubungan antara  kualitas  tata  kelola Islam  dan  pengungkapan manajemen risiko. Bank  syariah  dari 10  negara  Timur Tengah  dan  Afrika Utara (MENA) dari tahun  2006  hingga 2013 VA,  PS, GE,  RQ, ROL, CC Tata  kelola  negara  tampaknya memiliki dampak kecil pada hubungan antara kualitas tata kelola Islam dan pengungkapan manajemen  risiko,  menurut  temuan tersebut. Blanc  dkk. (2017) Hubungan  antara  paparan korupsi perusahaan di Perusahaan yang berkantor  pusat  di VA, CC Menurut data, adanya terpaan media memiliki pengaruh terhadap
Peneliti Tujuan Konteks (Periode)  Indikator Temuan media  dan  pengungkapan anti  korupsi  perusahaan diselidiki dalam artikel ini. 23  negara  berbeda dengan  perwakilan tertinggi berasal dari AS (39 perusahaan) disparitas  pengungkapan  terkait antikorupsi perusahaan.
Panel B: Penelitian terkait dengan tata kelola negara dengan topik lainnya
Enikolopov dkk. (2014) Selama  krisis,  tata  kelola negara dan firm-level dapat saling  melengkapi,  seperti yang ditunjukkan oleh penelitian ini. 843 perusahaan dari  38  negara  dari OSIRIS  Industrial Database (tidak termasuk perusahaan keuangan) GE, ROL  Data  tersebut  menyiratkan  bahwa selama  krisis  keuangan  2007-2009, penurunan  nilai  perusahaan  lebih terkait  erat  dengan  pengungkapan tingkat perusahaan di negara bagian dengan tata kelola negara yang lebih tinggi. Lensink dkk. (2008) Menyelidiki apakah efisiensi bank asing tergantung  pada  kualitas tata  kelola  negara  dan variasi  institusional  antara tuan  rumah  dan  negara asal. 2095 bank komersial  di  105 negara selama tahun 1998–2003 VA,  PS, GE,  RQ, CC Kepemilikan asing berdampak negatif pada efisiensi bank, menurut data. Namun, dampak merugikan ini kurang  terlihat  di  negara-negara dengan  kualitas  tata  kelola  negara yang tinggi. Van Essen dkk. (2013) Menyelidiki  dampak  tata kelola  tingkat  perusahaan dan tata kelola negara pada kinerja bisnis sebelum dan selama  krisis  keuangan diselidiki Sampel  dari  1.197 perusahaan  di  26 negara Eropa ROL, CC  Temuan menunjukkan bahwa kualitas  tata  kelola  negara  secara keseluruhan berhubungan baik dengan kesuksesan perusahaan selama krisis keuangan. Ioannou  dan Serafeim (2012b) Memeriksa  dampak  tata kelola  negara  pada  kinerja sosial perusahaan Sampel  perusahaan dari 42 negara mulai  dari  2002– 2008 PS,  ROL, CC Temuan menunjukkan bahwa kinerja sosial perusahaan dipengaruhi  oleh  sistem  politik, termasuk PS, ROL, dan CC.

## 1.3.3 Kesenjangan Penelitian Terdahulu
Penelitian ini mengidentifikasi beberapa kesenjangan dalam penelitian sebelumnya dan mencoba  untuk  mengisi  kesenjangan  tersebut.  Pertama,  meskipun  beberapa  penelitian- penelitian  yang  ada  telah  menyelidiki  dampak  tata  kelola  perusahaan  pada  pengungkapan lingkungan,  terutama  di  negara developed ,  misalnya  Amerika  Serikat  (Giannarakis  dkk., 2019b), Inggris (Jizi, 2017b), Italia (D’Amico dkk., 2016b) dan Australia (Rao dkk., 2012b) kekuatan struktur tata kelola perusahaan yang berbeda pada pengungkapan lingkungan belum diteliti secara ekstensif, terutama di negara berkembang (Paule-Vianez dkk., 2019). Di mana terdapat perbedaan latar belakang kelembagaan di negara maju dan berkembang  (Kiliç dkk., 2015).  Menurut  Giannarakis  dkk.  (2019b),  hubungan  antara  tata  kelola  perusahaan  dan pengungkapan lingkungan bergantung pada konteks, dengan lingkungan peraturan memainkan peran utama. Sejalan dengan hal tersebut, temuan-temuan empiris menemukan hubungan tata kelola perusahaan dan pengungkapan lingkungan sebagian besar dipengaruhi oleh perbedaan dalam lingkungan peraturan dan tata kelola di antara negara-negara. Regulator (Shi dkk., 2012), pemegang saham (Thorne dkk., 2014), kreditur (Adams dkk., 1998), dan media (Deegan dkk., 2002)  adalah  salah  satu  pemangku  kepentingan  utama  dalam  mempengaruhi  pengungkapan CSR  di  negara-negara  maju  (Thorne  dkk.,  2014).  Sementara  itu,  pengaruh  eksternal  seperti pembeli internasional (Belal & Owen, 2007), investor asing (Chiu & Wang, 2015), perhatian
media  internasional  (Islam,  2009),  dan  badan  pengatur  internasional  seperti  Bank  Dunia berdampak  pada disclosure di  negara-negara  berkembang  (Rahaman  dkk.,  2004).  Dengan demikian,  penelitian  ini  menanggapi  permintaan  bantuan  sebelumnya  dalam  menilai keberhasilan implementasi tata kelola perusahaan negara berkembang dan memajukan operasi pengungkapan lingkungan yang berfungsi dengan baik (Albitar, Gerged, dkk., 2020). Kedua, sifat pengungkapan lingkungan (CED) (Fifka, 2013), dampak terkaitnya (Albitar, Gerged,  dkk.,  2020;  Barbu  dkk.,  2014;  Gerged,  2021b)  dan  pendorong  atau  pendahulunya semuanya  telah  dipelajari  secara  mendalam  (Albitar,  Gerged,  dkk.,  2020;  Brooks  & Oikonomou,  2018).  Penelitian  tata  kelola  perusahaan  dan  pengungkapan  lingkungan sebelumnya  di  negara  berkembang  (Ezhilarasi  &  Kabra,  2017;  Paule-Vianez  dkk.,  2019) terbatas  karena  dalam  ruang  lingkung  karena  hanya  melihat  efek  fitur boards pada pengungkapan lingkungan (misalnya, ukuran dewan, independensi,  dan  keragaman), fondasi mikro pengungkapan  lingkungan (Kumar  &  Shetty,  2018),  terutama  jika  mereka  adalah penelitian satu negara (Dalla Via & Perego, 2018). Pengungkapan lingkungan, di sisi lain, tidak hanya berubah dari waktu ke waktu, tetapi juga sangat berbeda/bervariasi antar negara.
Ketiga, akan dilihat bagaimana sistem tata kelola di tingkat perusahaan dan negara dalam mempengaruhi  tingkat  pengungkapan  lingkungan  perusahaan.  Mekanisme  tata  kelola perusahaan,  seperti disclosure ,  dibuat  dalam  rangka  mengurangi  asimetri  informasi  antara manajer  dan stakeholder .  Beberapa  negara  telah  menetapkan  langkah-langkah  peraturan tambahan  dalam  beberapa  tahun  terakhir  untuk  mempromosikan  perlindungan  investor  dan efisiensi pasar modal. Namun, belum jelas bagaimana undang-undang tata kelola tingkat negara berinteraksi  dengan  proses  tata  kelola  perusahaan  tingkat  perusahaan  untuk  mempengaruhi tingkat pengungkapan lingkungan. Efek peningkatan transparansi tata kelola perusahaan yang kuat dapat didukung oleh kerangka hukum negara yang kuat, yang menyiratkan bahwa sistem tata kelola di tingkat perusahaan dan negara memiliki efek komplementer pada pengungkapan lingkungan perusahaan. Namun, dalam tata kelola hukum negara yang buruk, mekanisme tata kelola perusahaan dapat bertindak sebagai mekanisme yang bersifat mengikat atau “ bonding ”. Perusahaan mungkin akan lebih berkomitmen untuk memiliki tata kelola perusahaan yang lebih baik dalam kondisi tersebut (negara yang memiliki tata kelola lemah), sebagai signalling yang kuat bahwa perusahaan memiliki transparansi yang lebih baik dibandingkan apabila perusahaan berada di lingkungan negara dengan tata kelola kuat. Situasi ini menunjukkan bahwa struktur tata  kelola  tingkat  perusahaan  dan  tingkat  negara  saling  menggantikan  (substitusi).  Akan diselidiki  apakah  pengaruh  pengaturan  tata  kelola  perusahaan  berubah  dengan  lingkungan hukum, dan apakah variasi yang diamati menunjukkan hubungan komplementer atau substitusi antara pengaturan tata kelola perusahaan dan lingkungan hukum dalam penelitian ini.

## 1.3.4 Teori Agensi
Teori  keagenan  diciptakan  untuk  mengatasi  hubungan  yang  saling  bertentangan  antara manajer  dan  pemilik  di  perusahaan  besar  (Jensen  &  Meckling,  1976).  Pemegang  saham (prinsipal)  memberikan  wewenang  terhadap  manajemen  (selaku agent )  dalam  melakukan pekerjaan, menurut teori keagenan (Jensen, 1996). Inti dari teori keagenan terdiri dari konsep oportunisme, asimetri informasi, dan potensi konflik kepentingan antara manajer yang berbeda dengan pemegang saham. Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan berbasis teori keagenan untuk tata kelola perusahaan. Meskipun menurut teori agensi yang terkait dengan tata kelola perusahaan  bertujuan  untuk  membangun  hubungan  universal  antara  praktik  tata  kelola
perusahaan dan variabel hasil, terlepas dari konteks organisasi, tata kelola perusahaan memiliki dampak yang berbeda-beda di lingkungan (tata kelola negara ) tertentu (W. R. Scott, 1987). Menurut  teori  ini,  tata  kelola  perusahaan  dan  pengungkapan  perusahaan  memiliki keterkaitan  yang  erat.  Karena,  adanya  penerapan  mekanisme  pengendalian  internal  akan meningkatkan proses pemantauan dari strategi dalam pengungkapan manajer dan mengurangi kemungkinan  untuk  menyembunyikan  informasi,  atau  dapat  dikatakan  bahwa  struktur  tata kelola  perusahaan  yang  kuat  dapat  memberi  motivasi  manajer  dalam  mengungkapkan  lebih banyak informasi. Selanjutnya, Nagar dkk. (2003) menyatakan bahwa jenis informasi tambahan tertentu  ("kabar  baik")  akan  meningkatkan  nilai  perusahaan,  dan  bahwa  sistem  tata  kelola kelembagaan kompensasi berbasis saham dapat mendorong keterbukaan informasi, serta sistem kontrol yang efektif (seperti adanya dewan yang independen) dapat membantu manajer dalam melakukan  pengungkapan  informasi  secara  kredibel.  Hasil  akan  berbeda,  apabila  tidak  ada mekanisme tata kelola yang baik. Di mana akibatnya, manajer dapat dengan mudah dan cepat memutuskan  untuk  melakukan  pengungkapan  yang  rendah,  menunda  atau  bahkan  tidak melakukan pengungkapan, dalam rangka memenuhi tujuan jangka pendek yang mengorbankan nilai  dalam  jangka  panjang.  Secara  keseluruhan,  pertimbangan  ini  menunjukkan  bahwa mekanisme  tata  kelola  perusahaan  yang  lebih  baik/ketat  dapat  mendorong  pengungkapan perusahaan lebih banyak.
Berbeda dengan gagasan sebelumnya, struktur tata kelola perusahaan yang kaku dapat mendorong penyembunyian informasi. Mekanisme tata kelola perusahaan yang komprehensif dapat  menekan  perilaku  oportunistis  dan  penyembunyian  informasi  (Kelton  &  Yang,  2008), yang  dapat  muncul  ketika  manajer  dan  kepentingan  publik  memiliki  konflik  kepentingan. Misalnya, jika terdapat kebocoran informasi yang menunjukkan kinerja manajemen yang buruk atau penyalahgunaan sumber daya perusahaan untuk keuntungan pribadi, konflik kepentingan akan muncul (Verrecchia, 2001). Selain itu, informasi tertentu ("berita buruk") dapat berupa hasil  kinerja  perusahaan  yang  bisa  dikaitkan  dengan  kompensasi  terlalu  besar  atau  jika kompensasi hanya bergantung pada pemenuhan tujuan jangka pendek. Manajemen dan boards mungkin akan mencoba untuk menghindari adanya biaya karena pengungkapan, yang sebagian besar merupakan biaya strategis dan hukum tidak langsung (Dahya dkk., 2008). Berdasarkan pertimbangan  di  atas  dan  sebagian  besar  penelitian  sebelumnya,  dipercaya  jika  tata  kelola perusahaan  akan  memiliki  dampak  yang  menguntungkan  pada  pengungkapan  dalam  jangka panjang.
Selain  tata  kelola  perusahaan,  variabel  negara  (seperti  kerangka  peraturan  atau kelembagaan) mempengaruhi tingkat pengungkapan perusahaan. Transparansi yang lebih besar sering  dituntut  pada  negara  yang  memiliki  sistem  hukum  lebih  kokoh,  karena  lingkungan hukum  yang  kuat  akan  membatasi  pihak-pihak  tertentu  dalam  melakukan expropriation , sehingga  mengurangi  motivasi  mereka  untuk  menyembunyikan  informasi  dari  pemangku kepentingan  perusahaan  (Leuz  dkk.,  2003).  Namun,  masih  belum  jelas  apakah  lingkungan peraturan  (tata  kelola  negara)  mempengaruhi  strategi  perusahaan  (tata  kelola  perusahaan) dalam  melakukan  pengungkapan  lingkungan.  Sehingga  untuk  menjawab  pertanyaan  ini, penelitian  memperluas  pandangan  berbasis  teori  keagenan  dengan  mengevaluasi  apakah dampak tata kelola perusahaan akan berbeda pada tata kelola negara yang lemah dan kuat atau tetap konsisten.

## 1.3.5 Tata Kelola Perusahaan dan Pengungkapan Lingkungan
Literatur sebelumnya, terutama pada negara maju, memberikan bukti apabila perusahaan dengan  tata  kelola pada  tingkat  perusahaan yang  tepat  dapat  membantu  meningkatkan kelancaran  transmisi  informasi  di  lingkungan  perusahaan  (Ezhilarasi  &  Kabra,  2017;  Paule-

## ULTIMA Accounting | ISSN 2085-4595
Vianez  dkk.,  2019).  Karakteristik  dewan  yang  spesifik  terkait  dengan  struktur  tata  kelola perusahaan memainkan peran lebih aktif dalam memantau perilaku manajer dan menyelaraskan kepentingan  mereka  dengan  kepentingan  pemilik  saat  melaporkan  kinerja  lingkungan (D’Amico  dkk.,  2016b).  Penelitian  ini  akan  melihat  efek  dari  dua  jenis  struktur  tata  kelola perusahaan pada praktik pengungkapan lingkungan di negara berkembang: struktur dewan dan kepemilikan. Dari paparan tersebut, penelitian ini mengajukan hipotesis:
Ha 1 :  Tata  kelola  perusahaan  dan  pengungkapan  lingkungan  berhubungan  secara positif

## 1.3.6 Tata Kelola Negara dan Pengungkapan Lingkungan
Struktur tata kelola negara memiliki batasan formal (misalnya, undang-undang, prosedur dan peraturan ekonomi dan politik, dan pembatasan lain pada perilaku perusahaan) serta aturan informal (misalnya, norma sosial tidak tertulis, kode etik dan nilai, serta adat istiadat) sesuai dengan  teori  kelembagaan  (D.  Kaufmann  dkk.,  2011b).  Tata  kelola  negara  yang  kuat  dapat menetapkan pengaturan di mana perusahaan mungkin terlibat dalam teknik akuntabilitas seperti pengungkapan lingkungan, baik  untuk  tujuan koersif, normatif,  atau mimesis  (Alshbili  dkk., 2019). Baatour dkk. (2017) mengkonfirmasi klaim ini dengan menyatakan bahwa perusahaan yang  beroperasi  di  negara-negara  dengan  indikator  tata  kelola  negara  yang  kuat  di  seluruh Eropa cenderung memiliki kualitas pengungkapan risiko sukarela yang lebih baik. Akibatnya, hipotesis utama penelitian ini adalah bahwa tata kelola negara memiliki hubungan yang baik dengan  pengungkapan  lingkungan yang  dilakukan  perusahaan.  Negara  dengan  lingkungan hukum  yang  lebih  kuat  umumnya  menuntut  transparansi  yang  lebih  tinggi  dikarenakan lingkungan  hukum  yang  lebih  kuat  membatasi  kemampuan  suatu  pihak  dalam  untuk memperoleh  keuntungan  kontrol,  sehingga  dapat  mengurangi  insentif  orang  dalam  untuk menyembunyikan  informasi  dari  pemangku  kepentingan  perusahaan  (Leuz  dkk.,  2003). Sehingga didapatkan kesimpulan berupa hipotesis:
Ha 2 : Tata kelola negara dan pengungkapan lingkungan berhubungan secara positif.

## 1.3.7 Tata Kelola Perusahaan, Tata Kelola Negara dan Pengungkapan Lingkungan
Lingkungan  legislatif  atau  institusional  dapat  mempengaruhi  peran  pengungkapan lingkungan dan tata kelola perusahaan melalui dua cara. Pertama, lingkungan hukum yang lebih ketat  dapat  memperkuat  pengaruh  beberapa  alat  tata  kelola  perusahaan.  Manajer  lebih cenderung menyembunyikan informasi jika institusi yang mendasarinya (seperti sistem hukum yang kuat) tidak tersedia untuk mendukung sistem tata kelola perusahaan yang diberlakukan. Sehubungan  dengan  efek  faktor-faktor  ini  pada  pengungkapan  perusahaan,  argumen menunjukkan hubungan yang saling komplementer antara tata kelola perusahaan dan tata kelola negara.
Kedua, beberapa mekanisme tata kelola perusahaan tertentu tidak dilindungi oleh hukum (Chen  dkk.,  2009).  Contohnya,  dalam  lingkungan  hukum  yang  buruk,  hilangnya  kontrol  di antara pemegang saham minoritas dapat menaikkan nilai fungsi tata kelola perusahaan dengan cara memberikan dorongan kepada manajer untuk melakukan disclosure lebih banyak dan lebih baik (Bennedsen & Wolfenzon, 2000). Karena investor dalam tata kelola negara yang buruk tidak bisa mengandalkan peraturan yang ada untuk menghilangkan konflik keagenan, peranan efektivitas  tata  kelola  perusahaan  dalam  mendorong  pengungkapan  perusahaan  akan  lebih besar. Selanjutnya, sistem tata kelola perusahaan memainkan peran “ bonding ” yang lebih besar dalam konteks tata kelola negara yang lemah daripada tata kelola negara yang kuat, menurut "hipotesis bonding " (Coffee Jr, 2002a). Karena biaya agensi menjadi signifikan dalam konteks tata kelola negara yang lebih lemah, tata kelola perusahaan yang lebih banyak akan diperlukan
untuk menghindari asimetri informasi dan mempertahankan diri dari adanya takeover . Karena mekanisme perlindungan investor tingkat negara sudah ada, permintaan terkait biaya agensi ini untuk tata kelola negara yang dinilai lebih baik diperkirakan lebih rendah di negara di mana tata kelola negara - nya lebih kuat (Choi & Wong, 2007a).
Pertimbangan ini menunjukkan bahwa tata kelola perusahaan dan lingkungan peraturan memiliki  hubungan  substitusi  dalam  hal  pengaruhnya  terhadap  pengungkapan  lingkungan. Hipotesis  ini  disajikan  untuk  melihat  apakah  hubungan  antara  tata  kelola  perusahaan  dan pengungkapan  berubah  tergantung  pada  konteks  hukum/lingkungan  hukum  yang  berbeda. Penerimaan  hipotesis  ini,  serta  penemuan  efek  pengungkapan  lingkungan  dan  tata  kelola perusahaan yang lebih lemah dalam tata kelola negara yang kuat, akan mendukung pandangan organisasi  tentang tata kelola perusahaan, yang  menyiratkan munculnya  hubungan substitusi antara  tingkat  perusahaan  dan  tata  kelola  negara  dalam  hal  mempengaruhi  pengungkapan. Karena  terdapat  dua  pandangan  yang  berbeda  terkait  pengaruh  tata  kelola  negara , maka hipotesis berikut dibuat:
Ha 3 : Kekuatan lingkungan hukum (tata kelola negara) mempengaruhi hubungan antara tata kelola perusahaan dan pengungkapan lingkungan.

## 2. METODOLOGI DAN ANALISIS DATA

## 2.1 Gambaran Umum Objek Penelitian
Sampel  merupakan  perusahaan  yang  tersebar  di  10  negara  ASEAN  (109  sampel Perusahaan,  yang  tersebar  pada  Negara  Filipina,  Indonesia,  Malaysia,  Brunei  Darussalam, Kamboja, Thailand, Laos, Singapura, Myanmar, terakhir Vietnam) selama periode tahun 2012– 2020.

## 2.2 Metode Penelitian
Kerangka penelitian untuk menjawab tujuan penelitian dapat dilihat dari Error! Reference s ource not found.. Kerangka penelitian menunjukkan bagaimana tata kelola perusahaan dan tata kelola  negara mempengaruhi  tingkat  pengungkapan  lingkungan.  Studi  merupakan  penelitian dengan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan beberapa langkah berikut:
1. Pertama, untuk menjawab hipotesis 1, penelitian akan menggunakan model regresi panel data untuk menyelidiki hubungan tata kelola perusahaan dan pengungkapan lingkungan.
2. Kedua, untuk  menjawab hipotesis 2, penelitian akan menggunakan model  regresi panel  data  untuk  menyelidiki  pengaruh  tata  kelola  negara  dan  pengungkapan lingkungan.
3. Terakhir untuk menjawab hipotesis 2, penelitian akan menggunakan model regresi panel  data  untuk  menginteraksikan  variabel  tata  kelola  negara  sebagai  moderasi terhadap hubungan tata kelola perusahaan dan pengungkapan lingkungan.
Fixed-effects  model digunakan  untuk  melakukan  analisis  regresi  utama  dalam  studi. Menurut Gujarati (2003) dan Wooldridge (2010) , omitted variable bias dapat dihilangkan fixed effects  models dengan  melakukan  pengukuran  perubahan  dalam  kelompok  sepanjang  waktu, yang umumnya dilakukan dengan memasukkan variabel dummy untuk karakteristik yang hilang atau tidak diketahui. Dengan menggunakan fixed-effects estimation dapat menangani masalah statistik spesifik yang mungkin  tidak ditangani  dengan menggunakan ordinary least squares (OLS) . Misalnya, dalam studi Glass, Cook, & Ingersoll (2016) dan Ntim & Soobaroyen (2013), penggunaan model fixed-effects dapat mengendalikan untuk firm-specific heterogeneities yang tidak dapat diamati di seluruh negara dari waktu ke waktu yang dapat memengaruhi hubungan antara  variabel  hasil  dan  prediktor  yang  tidak  dapat  di  atas  oleh  pendekatan standard  OLS
estimation (Gujarati & Porter, 2003; Wooldridge, 2010). Adapun kesesuaian pelaksanaan fixed- effects  model telah  ditentukan  dengan  menjalankan  uji Chow , Hausman dan Lagrange Multiplier , yang menggambarkan apabila variabel spesifik yang ada di perusahaan tidak dapat diamati secara tidak signifikan terkait dengan variabel perusahaan lain di lima negara ASEAN. Terakhir, two-tailed test digunakan dalam pengambilan keputusan hasil penelitian.

## 2.3 Penelitian

## 2.3.1 Variabel Dependen
Dalam penelitian ini hanya terdapat satu variabel dependen yaitu kinerja  ENVSCORE. Adapun  desain  penelitian  untuk  menjawab  hipotesis  dilakukan  dengan  beberapa  langkah. Pertama, dari 2012 hingga 2020, pengungkapan lingkungan (ENVSCORE ij ) dihitung dengan transformasi peringkat persentil dari skor pengungkapan ENV yang disediakan oleh Reuters. Penelitian  mengumpulkan  data  tentang  praktik  pengungkapan  lingkungan  sampel menggunakan cross-sectional analysis. Studi menggunakan skor numerik  untuk tahun 2012- 2020 dari Thomson Reuters Eikon, terutama aspek lingkungan dan tata kelola perusahaan. Skor ESG Thomson  Reuters  digunakan  karena  informasi  yang  digunakan  untuk  menghitungnya berasal  langsung  dari  perusahaan.  Ini  berarti  bahwa  skor  ini  sangat  andal  dan  unik.  Skor pengungkapan  dari ESG juga  digunakan  dalam  studi  sebelumnya  untuk  mengukur  seberapa baik  kinerja  perusahaan  (Duque-Grisales  &  Aguilera-Caracuel,  2021;  Yoon  dkk.,  2018)), meskipun data tersebut berasal dari sumber yang berbeda-beda. Untuk membuat peringkat, data ESG Refinitiv  melalui  proses  yang  panjang,  dimulai  dengan  mengumpulkan  dan  melakukan standardisasi berbagai sumber yang tersedia bagi publik dengan hati-hati seperti melalui data non-keuangan, laporan tahunan, situs web NGO, dan laporan CSR Perusahaan. Dengan  cara ini,  diharapkan  penggunaan  skor  ini  dapat  menghindari  bias  yang  datang  dari  hanya menggunakan informasi yang dilaporkan sendiri.
Tabel  3 menunjukkan  tingkat  CED  pada  skala  negara  tunggal.  Hal  ini  menunjukkan bahwa  CED  semakin  meningkat  selama  masa  penelitian.  Misalnya,  CED  di  Indonesia  telah tumbuh  dari  3,12%  pada  tahun  2012  menjadi  5,99%  pada  tahun  2020.  Demikian  pula,  di Malaysia,  Filipina  dan  Vietnam,  pengungkapan  informasi  lingkungan  telah  mengalami peningkatan  2,11%,  2,1%  dan  0,19%  masing-masing  di  antara  perusahaan  yang  terdaftar selama  periode  2012-2020.  Adapun  peningkatan  secara  tajam  terjadi  pada  negara  Singapura dan Thailand dengan angka 7,26% dan 9,4%
Tabel 3. Pengungkapan Lingkungan 981 Perusahaan-Tahun per Negara Negara 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 Brunei Darussalam  0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Kambodia 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Indonesia 5.99% 5.62% 5.24% 4.99% 4.74% 4.37% 4.12% 3.50% 3.12% Laos 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Malaysia 6.16% 5.80% 5.34% 5.15% 4.88% 4.69% 4.51% 4.32% 4.05% Myanmar (Burma) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Filipina 9.12% 9.12% 8.77% 8.77% 8.77% 8.42% 7.72% 7.02% 7.02% Singapura 12.38%  7.54% 5.97% 5.55% 5.41% 5.12% 5.12% 5.12% 5.12% Thailand 11.58%  5.62% 4.47% 4.13% 3.90% 3.56% 3.10% 2.75% 2.18% Timor-Leste 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Vietnam 0.19% 0.06% 0.06% 0.06% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Sumber: data diolah

## 2.3.2 Variabel Independen 1.  Tata Kelola Perusahaan
Kedua,  struktur  tata  kelola  perusahaan  (FGOV ij )  diukur  dengan  menggunakan  skor indeks ( Diversity, Strategy, Independence, Expertise, Effectiveness, Transparency, Staff Turnover,  Incentives perusahaan)  Eikon  dari  2012  hingga  2020.  Peringkat Thomson Reuters  Eikon dibuat  untuk  mengukur  pengungkapan  perusahaan,  salah  satunya  tata kelola  perusahaan  dengan  jelas  dan  objektif  (lihat Tabel  4 ).  Sebanyak  125 content analysts dilatih  untuk  mengumpulkan  data  dan  menggunakan  pengetahuan  industri mereka  untuk  memastikan  bahwa  informasi  tersebut  relevan,  dapat  dibandingkan (laporan  perusahaan  dalam  unit,  cakupan,  dan  format  yang  berbeda),  dan  terkini (Refinitiv, 2021). Skor berkisar dari 0 hingga 100 persen dan didasarkan pada informasi tentang tata kelola perusahaan. Proksi management score dipilih sebagai skor tata kelola perusahaan karena dapat menggambarkan bagaimana perusahaan menjalankan sistem dan prosesnya, sehingga anggota board dan eksekutifnya bertindak demi kepentingan jangka panjang  para  pemegang  sahamnya  (Dwekat  dkk.,  2020).  Ini  menunjukkan  bagaimana sebuah perusahaan dapat menggunakan metode dan teknik baru untuk  mengontrol  dan mengarahkan hak dan tanggung jawabnya melalui insentif dan checks and balances untuk membuat nilai long-term shareholder .
Tabel 4. Komposisi Skor Governance Pillar Thomson Reuters Eikon
Kategori Sub-kategori FIRM GOVERNANCE SCORE Management Score Diversity, Strategy, Independence, Expertise, Effectiveness, Transparency, Staff Turnover, Incentives

## 2.  Tata Kelola Negara
Ketiga,  untuk  mengukur  Tata  Kelola  Negara  (CGOV j ),  dihitung  melalui  rerata  skor keseluruhan dari World Governance Index (WGI) yang dibuat oleh Bank Dunia (2020a) atas  skor  VA  (Suara  tingkat  negara  dan  skor  akuntabilitas),  GE  (Skor  efektivitas pemerintah tingkat negara), RL (Skor aturan hukum tingkat negaradan CC (Skor kontrol korupsi  tingkat  negara)  untuk  10  negara  ASEAN  yang  teliti.  WGI  dapat  digunakan sebagai  proksi  tata  kelola  pemerintahan  di  tingkat  negara  karena  menyediakan  proses yang komprehensif dan kompleks untuk mengukur kualitas tata kelola berdasarkan enam dimensi.  WGI telah digunakan dalam  berbagai  penelitian untuk  menyelidiki hubungan tata kelola tingkat negara dengan faktor-faktor lainnya (Kühnel dkk., 2023; Sadaf dkk., 2018;  Tabash  dkk.,  2023). Tabel  5 menunjukkan  data  tahun  2012-2020,  yang menunjukkan, meskipun negara memiliki banyak kesamaan, ada perbedaan besar pada empat  pengukuran,  lebih  spesifik,  perbedaan  ini  tidak  selalu  dengan  pola  yang  sama. Mengenai variabel CLG, rata-rata VA terlihat lebih besar di Timor-Leste dengan 55,3. Namun,  yang  terkecil  ada  di  Laos  dengan  4,14.  Rata-rata,  GE  tertinggi  di  Singapura dengan 99.89, tetapi terendah di Myanmar dengan 10.67. Dalam hal VA, Laos jauh di belakang negara lain. Namun di sisi lain, ia berhasil mengungguli Myanmar (memiliki skor VA lebih baik) di GE. Seiring berjalannya waktu, rangking Laos menjadi lebih buruk pada  GE  dan  CC.  Sementara  Singapura  adalah  negara  dengan  rangking  terbaik  pada kedua  aspek  tersebut.  Kualitas  CLG  tidak  banyak  berubah  selama  bertahun-tahun  dari 2012 hingga 2020. Selain itu untuk nilai RL tertinggi ditemukan pada negara Singapura dengan nilai 95.81 sementara terendah di Timor-Leste dengan 10.73. Terakhir, nilai rata- rata CC tertinggi di Singapura dengan 97.55, tetapi terendah di Kambodia dengan 10.75. Rangking  CC  selalu  menurun  di  Myanmar,  di  mana  hal  ini  merupakan  yang  terparah
dibanding lainnya. Hal penting yang perlu dicatat adalah terdapat perbedaan antar negara dan juga perubahan di setiap negara dari waktu ke waktu, menunjukkan bahwa indikator tersebut diperkirakan dapat menjelaskan pengungkapan lingkungan.
Tabel 5. Ringkasan Statistik Indikator Skor Tata Kelola per Negara ASEAN
Voice and accountability (VA) 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012  Mean Brunei Darussalam 22.22 21.74 24.15 22.66 23.15 26.11 29.06 30.99 30.99 25.67 Cambodia 12.56 14.98 13.53 15.76 18.23 18.23 18.72 19.72 20.19 16.88 Indonesia 52.17 51.69 51.69 51.23 51.72 53.69 51.72 50.23 52.58 51.86 Laos 3.38 3.38 4.35 4.43 4.43 4.43 4.43 4.23 4.23 4.14 Malaysia 40.10 43.48 40.58 34.48 33.99 33.99 35.47 37.09 36.15 37.26 Myanmar 21.74 23.19 23.19 23.65 24.14 14.29 9.85 7.98 5.16 17.02 Philippines 41.06 45.41 47.34 48.77 51.23 51.23 52.71 48.83 47.89 48.27 Singapore 38.16 38.65 41.06 41.38 40.89 41.38 45.81 50.70 51.64 43.30 Thailand 26.09 23.67 19.81 21.18 21.67 22.17 23.15 34.27 36.62 25.40 Timor Leste 57.97 59.42 57.49 57.64 54.19 54.19 50.74 52.58 53.52 55.30 Vietnam 12.08 11.59 8.21 10.34 10.34 10.34 9.36 10.80 8.92 10.22 Mean 29.78 30.65 30.13 30.14 30.36 30.00 30.09 31.58 31.63 30.49 Government effectiveness  (GE) 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012  Mean Brunei Darussalam 90.38 87.02 86.54 84.13 82.21 81.73 82.21 74.88 76.30 82.82 Cambodia 37.98 31.73 32.69 25.48 24.04 25.00 25.00 19.43 22.75 27.12 Indonesia 65.38 60.10 59.13 54.33 52.40 45.19 53.85 47.39 45.02 53.64 Laos 22.60 20.67 25.00 37.98 38.94 35.10 39.42 25.12 22.27 29.68 Malaysia 82.21 79.33 81.25 75.48 76.44 76.92 82.69 79.15 76.78 78.92 Myanmar 14.42 11.54 12.98 13.46 16.35 10.10 9.13 4.27 3.79 10.67 Philippines 56.25 54.81 55.29 51.44 51.92 57.21 61.06 59.72 59.24 56.33 Singapore 100.00  100.00  100.00  100.00  100.00  100.00  100.00 99.53 99.53 99.89 Thailand 63.46 66.35 66.83 67.31 66.35 65.87 65.87 62.09 61.14 65.03 Timor Leste 19.23 16.83 16.35 16.35 14.42 13.46 12.50 9.95 10.90 14.44 Vietnam 61.54 53.37 52.88 52.88 53.85 54.81 51.44 46.45 45.50 52.52 Mean 55.77 52.88 53.54 52.62 52.45 51.40 53.02 48.00 47.57 51.92 Rule of Law (RL) 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012  Mean Brunei Darussalam 80.29 74.04 74.52 75.00 71.63 66.83 69.23 68.08 73.24 72.54 Cambodia 17.79 17.79 11.06 13.46 12.98 14.90 15.87 15.49 16.90 15.14 Indonesia 41.83 42.31 42.79 40.87 40.38 39.42 42.79 37.09 34.27 40.19 Laos 20.67 17.31 18.75 17.79 20.67 23.56 25.48 24.41 22.07 21.19 Malaysia 73.08 73.08 74.04 69.23 69.23 69.23 73.56 63.38 64.79 69.96 Myanmar 10.58 12.98 15.87 16.35 17.79 7.69 8.17 9.86 6.10 11.71 Philippines 31.73 34.13 34.13 36.54 39.42 43.27 43.75 42.25 38.97 38.24 Singapore 98.56 97.60 97.60 96.63 96.15 94.23 93.27 94.37 93.90 95.81 Thailand 57.69 57.69 54.81 54.81 54.33 50.96 48.56 52.11 50.23 53.47 Timor Leste 11.06 12.02 10.10 10.10 10.10 11.06 10.58 10.80 10.80 10.73 Vietnam 48.56 53.37 54.33 56.25 56.73 43.75 41.83 39.91 35.21 47.77 Mean 44.71 44.76 44.36 44.27 44.49 42.26 43.01 41.61 40.59 43.34 Control of corruption  (CC) 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012  Mean Brunei Darussalam 87.02 78.37 79.81 75.48 69.23 69.23 69.71 72.99 71.56 74.82 Cambodia 11.06 9.62 8.65 8.65 9.13 12.02 11.54 12.80 13.27 10.75 Indonesia 38.94 37.98 46.63 48.08 41.83 39.42 33.65 32.70 31.28 38.95
Laos 14.90 13.46 15.38 15.87 14.42 17.79 21.15 18.48 15.64 16.34 Malaysia 62.50 62.50 64.42 58.65 59.62 63.46 66.35 67.30 63.98 63.20 Myanmar 27.88 29.81 30.29 32.21 32.21 20.67 20.19 16.11 13.74 24.79 Philippines 34.13 31.25 34.13 39.42 36.06 39.90 40.38 43.60 35.07 37.11 Singapore 99.04 99.04 98.56 97.60 97.12 96.63 96.15 96.68 97.16 97.55 Thailand 38.46 38.46 40.87 42.79 42.31 37.02 38.94 45.97 44.08 40.99 Timor Leste 45.19 41.35 38.46 34.62 34.62 36.54 35.58 28.91 26.54 35.76 Vietnam 42.31 34.13 37.50 31.25 37.50 41.83 40.87 38.86 36.02 37.81 Mean 45.59 43.27 44.97 44.06 43.09 43.14 43.14 43.13 40.76 43.46
Catatan: skor ranking berdasarkan range nilai 0-100, dengan 100 nilai tertinggi (paling baik) dan 0 sebaliknya.
Sumber: World Governance Index (World Bank, 2020b) (telah diolah kembali)

## 2.3.2 Variabel Kontrol
Variabel  kontrol  dalam  regresi  didapatkan  dari  temuan  penelitian  sebelumnya,  yang menunjukkan  bahwa  pengungkapan  perusahaan  dikaitkan  dengan  ukurannya  (Chavent dkk., 2006), profitabilitas (Akhtaruddin, 2005), struktur pemegang saham (Chau & Gray, 2002) dan pendanaan (Francis dkk., 2005), serta struktur manajemen perusahaan (Gerged, 2021b). Ukuran perusahaan (ASSET ij ) diperoleh dengan menghitung log natural dari total aset. Profitabilitas (REV ij ) dihitung dengan log natural total penjualan dalam jutaan dolar perusahaan. Return  on  assets (ROA ij )  didefinisikan  sebagai  laba  bersih  per total  book value  of  assets .  Kepemilikan  Perusahaan  (OWN ij )  dihitung  dengan  Log  natural  saham yang  dapat  diperdagangkan  yang  tidak  dimiliki  oleh stockholders . Leverage  ( LEV ij ) dihitung dengan Total utang akhir tahun per common equity book value . Semua angka yang  ditampilkan  dibuat  dalam  dolar  AS  karena  dolar  adalah  mata  uang  utama  dunia. Independent  board  (BIND) dihitung  dengan Jumlah  anggota independent  board Perusahaan. Ukuran board (BSIZE) dihitung dengan Jumlah anggota board Perusahaan. Dualitas  (DUAL)  dihitung  dengan dummy variabel  atas  dualitas  CEO  dan chairman. Sementara  variabel  kontrol country-specific meliputi  hukum  atau  aturan  terkait  CSR (Dhaliwal  dkk.,  2014)  dan  rata  kapitalisasi  pasar  negara  sebagai  bagian  dari World Development Indicators (La Porta dkk., 2008) selama periode penelitian. Semua angka yang  ditampilkan  dibuat  dalam  dolar  AS  karena  dolar  adalah  mata  uang  utama  dunia. Rangkuman penjelasan atas setiap variabel penelitian dapat dilihat pada
Tabel 6 .
Tabel 6. Deskripsi Variabel Penelitian Indikator
Deskripsi
Panel A (Variabel dependen): Pengungkapan Lingkungan Perusahaan ENVSCORE ij Skor  pengungkapan  lingkungan  –  adalah  transformasi  peringkat  persentil  dari  skor pengungkapan ENV yang disediakan oleh Reuters
Panel B (Variabel independen): Pengukuran Tata Kelola Negara
CGOV i
Skor  tata  kelola  lingkungan  tingkat  negara,  diukur  dengan  rata-rata  empat  item pengungkapan berdasarkan World Government Index (WGI) di bawah CGVA i Suara tingkat negara dan skor akuntabilitas berdasarkan WGI CGGE i Skor efektivitas pemerintah tingkat negara berdasarkan WGI CGRL i Skor aturan hukum tingkat negara berdasarkan WGI CGCC i
Skor kontrol korupsi tingkat negara berdasarkan WGI
Panel C (Variabel independen): Pengukuran Tata Kelola Perusahaan
FGOV ij Skor  gabungan  dari Diversity,  Strategy,  Independence,  Expertise,  Effectiveness, Transparency, Staff Turnover, Incentives perusahaan yang disediakan oleh Refintiv Panel C (Variabel kontrol)
REV ij Log natural total penjualan dalam jutaan dolar perusahaan ASSET ij Log natural total aset perusahaan
Indikator Deskripsi ROA ij
Return on assets didefinisikan sebagai laba bersih per total book value of assets OWN ij Log natural saham yang dapat diperdagangkan yang tidak dimiliki oleh stockholders LEV ij Total utang akhir tahun per common equity book value BIND Jumlah anggota independent board perusahaan BSIZE Jumlah anggota board perusahaan DUAL Dummy variabel  atas  dualitas  CEO  dan chairman. 1  jika  perusahaan  mengalami masalah dualitas CEO-Chairman ; 0 sebaliknya.

## 2.4 Teknik Pengumpulan Data
Data yang dipakai dalam penelitian adalah data sekunder. Data yang akan diolah dalam rangka memberi bukti empiris atas hipotesis berasal dari database Thomson Reuters Refinitiv Eikon.

## 2.5 Teknik Pengambilan Sampel
Sektor keuangan dikecualikan karena memiliki peraturan keuangan dan tata kelola yang lebih  berat  daripada  sektor  non-keuangan  lainnya  (Liu  &  Wang,  2015),  sehingga  untuk mencapai  tujuan  komparabilitas  (Albitar,  Hussainey,  dkk.,  2020b),  sektor  keuangan  tidak dimasukkan.  Penelitian  akan  melakukan  pengujian  regresi  model  ekonometri  ini.  Penelitian mengandalkan  kumpulan  data  yang  terdiri  dari  informasi  dari  banyak  basis  data.  Variabel tingkat negara diambil dari skor World Governance Index (WGI) , sedangkan variabel tingkat perusahaan  berasal  dari  Thomson  Reuters  Eikon.  Terdapat  3  kriteria  yang  digunakan  dalam pemilihan dapat dilihat pada Tabel 7 .
Tabel 7. Kriteria Seleksi Sampel
No.
Keterangan
1 Perusahaan memiliki data tentang peringkat pengungkapan ESG melalui ESG ratings yang dapat diakses dan tersedia pada saat penelitian.
2 Memiliki  data  terkait  semua  variabel  penelitian  pada  semua  periode  penelitian,  termasuk  variabel kontrol.
3 Perusahaan yang tersebar di 10 negara ASEAN
Sumber: data diolah

## 2.6 Teknik Analisis Data
Dalam menjawab tujuan penelitian, beberapa persamaan regresi dibuat untuk kemudian diuji menggunakan software statistika STATA 17. Studi membuat Model 1 sebagai persamaan regresi yang hanya memasukkan variabel kontrol berdasarkan literatur sebelumnya yang telah diuji dan memiliki hubungan dengan disclosure perusahaan.
Model 1:
Model 2:
Model  2 merupakan  persamaan  dengan  memasukkan interest  variables tanpa  memasukkan variabel control.
ENVSCORE ij = α + Industry fixed effect + Control + e. ENVSCORE ij = α + β 1 CGOV i + β 2 FGOV ij + e.

## Model 3:
Persamaan regresi diajukan pada penelitian ini untuk menjawab hipotesis (1) dan hipotesis (2) dengan Model 3 , memasukkan variabel independen utama FGOV dan variabel kontrol terhadap ENV. Untuk melihat adanya pengaruh tata kelola pada Tingkat perusahaan dan pengaruhnya terhadap pengungkapan lingkungan
Model 4:
Model  4 berisi  variabel  FGOV  yang  diinteraksikan  dengan  CGOV,  untuk  melihat  interaksi antara kedua variable independents of interest tanpa variabel kontrol.
Model 5:
Terakhir, regresi Model 5 memasukkan baik variabel interaksi, masing-masing FGOV, CGOV dan variable controls terhadap ENVSCORE, untuk menjawab hipotesis (3).
Di mana:
ENVSCORE = Skor Pengungkapan Lingkungan a = Konstanta Regresi β 1 , β 2 , β 3
= Koefisien Regresi CGOV = Skor Tata Kelola Negara FGOV = Skor Tata Kelola Perusahaan Control = Variabel Kontrol e = Error
Terdapat  tiga indeks yang dilambangkan dengan  “i”, “j”, dan “t” dalam persamaan di atas. Dalam model regresi panel, indeks ini mengacu pada tingkatan yang berbeda-beda. Unit perusahaan  panel  data  diidentifikasi  dengan  indeks  "i".  Unit  negara  dalam  data  panel ditunjukkan  dengan  indeks  "j".  Terakhir,  waktu  atau  periode  pengamatan  dilakukan digambarkan  dengan  indeks  "t".  Sehingga  pada  dasarnya  studi  ini  memiliki  tujuan  untuk menganalisa  bagaimana  faktor-faktor  seperti  CGOV,  FGOV,  dan  lainnya  mempengaruhi ENVSCORE pada entitas “i” dan negara “j” selama berbagai periode waktu “t” pada data panel.
Hubungan  antara  tata  kelola  perusahaan  dan  tata  kelola  negara  dalam  mempengaruhi pengungkapan  perusahaan  diukur  dengan  koefisien  regresi  β 3 .  Koefisien  regresi  yang  tidak signifikan menunjukkan bahwa dampak tata kelola yang ada di perusahaan pada pengungkapan tidak dipengaruhi oleh tata kelola negara, koefisien regresi positif yang signifikan menunjukkan bahwa  kedua  faktor  ini  memiliki  efek  komplementer,  dan  koefisien  negatif  yang  signifikan menunjukkan bahwa mereka memiliki efek substitusi. Mengikuti Choi dan Wong (2007), akan diinteraksikan antara tata kelola negara dengan semua variabel kontrol selain variabel FGOV, karena  pengaruh  kontrol  pada  pengungkapan  mungkin  bergantung  pada  iklim  hukum  suatu negara.  Selain  variabel  utama  FGOV,  juga  akan  berinteraksi  dengan  CGOV  bersama  semua variabel kontrol mengikuti Choi dan Wong (2007a) karena dampak kontrol pada pengungkapan mungkin bergantung pada lingkungan hukum suatu negara.
ENVSCORE ij = α + β 1 CGOV i + β 2 FGOV ij + Industry fixed effect + Control + e.
ENVSCORE ij = α + β 1 CGOV i + β 2 FGOV ij + β 3 CGOV i * FGOV ij + e.
ENVSCORE ij = α + β 1 CGOV i + β 2 FGOV ij + β 3 CGOV i * FGOV ij + Control + e.
3. HASIL PENELITIAN DAN DISKUSI

## 3.1 Objek Penelitian
Pengamatan perusahaan-tahun dalam studi ini  berjumlah 981 dengan sebelas industri yang berbeda (lihat Tabel 8 ). Di mana jumlah industri sektor keuangan (225) dan perusahaan industrial  (162)  merupakan  industri  dengan  rasio  jumlah  perusahaan  yang  terbanyak  dalam mengungkapkan  pengungkapan  lingkungan  dengan  proporsi  22,4%  dan  16.51%  masing- masing, dibandingkan total sampel . Hal ini sesuai dengan perkiraan, karena sektor keuangan merupakan  sektor  dengan  pengawasan  “ public  scrunity” lebih  ketat  dibandingkan  dengan sektor  lain,  karena  sebagai  perantara  modal,  ia  memiliki  pengaruh  besar  terkait  pemberian modal pada industri yang memiliki eksposur dan berhubungan langsung dengan lingkungan. Menyambung  penjelasan  sebelumnya,  ini  alasan  mengapa  sektor  industrial  tepat  berada  di bawah sektor keuangan dalam hal terkait pengungkapan lingkungan, tidak lain adalah karena sektor  ini  kegiatan  operasionalnya  mayoritas  berhubungan  dengan  pengambilan  atau pengolahan sumber daya yang ada di  lingkungan, kalaupun tidak, kegiatan produksi  mereka memiliki dampak yang dinilai negatif terhadap lingkungan. Sehingga menjadi hal yang wajar apabila  sektor  industrial  memiliki  perusahaan-perusahaan  yang  banyak  melakukan pengungkapan  lingkungan.  Di  sisi  lain,  industri  informasi  teknologi  (9)  merupakan  industri dengan jumlah paling sedikit dalam sampel dengan proporsi 0.92%. Hal serupa ditemukan pada industri kesehatan (9) dengan proporsi sama dengan sebelumnya, 0.92%.
Tabel 8. Ringkasan Sektor Industri Observasi Penelitian 981 Perusahaan-Tahun Industri Frekuensi Persentase (%) Kumulatif Jasa Komunikasi 117 11.93 11.93 Barang dan jasa konsumen non-esensial 63 6.42 18.35 Barang dan jasa konsumen esensial 108 11.01 29.36 Energi 81 8.26 37.61 Keuangan 225 22.94 60.55 Kesehatan 9 0.92 61.47 Industrial 162 16.51 77.98 Informasi Teknologi 9 0.92 78.90 Material 72 7.34 86.24 Perumahan 63 6.42 92.66 Utilitas 72 7.34 100.00 Total 981 100 Sumber: data diolah

## 3.2 Statistik Deskriptif
Tabel  9 menunjukkan  ringkasan  statistik  deskriptif  variabel  penelitian.  Panel  A  dari Tabel 9 menyajikan statistik deskriptif untuk ENV_SCORE. SD ENV_SCORE adalah 22,7, menunjukkan variasi yang signifikan dalam CED di antara sampel studi. Panel B dari Tabel 9 menunjukkan statistik deskriptif dari tindakan tata kelola negara. Tabel menunjukkan bahwa variabel CLG memiliki variabilitas di seluruh negara sampel, dengan SD mulai dari 9,28 untuk VA, 17,23 untuk GE, 21,33 untuk CC hingga 12,53 untuk GE. Konsisten dengan proposisi plot histogram  normal,  statistik  kemiringan  variabel  menunjukkan  menyimpang  dari tengah/simetris dengan ekor kiri yang lebih panjang dari umumnya. Ini berarti bahwa faktor- faktor CLG biasanya terdistribusi normal di antara negara-negara sampel penelitian.

## Tabel 9. Ringkasan Statistik Deskriptif Variabel Penelitian
Variabel
Jumlah Obervasi  Rata-rata SD Minimum  Maksimum  Skewness  Kurtosis PANEL A: Skor Pengungkapan Lingkungan ENVSCORE 981 3,595 0,737 0,174 4 ,546389 -1,573 6,603 PANEL B: Tata Kelola Tingkat Negara CGOV 981 80,277 19,413 53,591 114 ,7075 0,517 1,921 PANEL C: Tata Kelola Tingkat Perusahaan FGOV 981 56,412 27,422 0,848 99,138 0,248 1,958 PANEL D: Variabel Kontrol REV 981 21,756 1,026 19,373 25,238 0,277 3,302 ASSET 981 23,060 1,372 19,343 26,922 0,277 3,017 ROA 981 0,053 0,078 -0,113 0,768 4,157 27,015 OWN 981 22,162 1,298 18,701 26,180 0,167 3,245 LEV 981 0,772 0,871 0,001 15,805 7,564 106,746 BIND 981 47,931 16,397 14,286 90,909 0,307 2,490 BSIZE 981 10,156 3,147 5,000 22,000 0,868 3,673 DUAL 981 0,182 0,386 0,000 1,000 1,644 3,704 Sumber: data diolah
Tabel 10 menyajikan statistik univariat untuk variabel di tingkat negara, dimana terlihat berbagai  variasi  sifat  distribusi  di  setiap  variabel.  Misalnya,  ENVSCORE  untuk  Indonesia bervariasi  dari  minimal  3,78  hingga  maksimal  91,64,  dengan  rata-rata  42,39.  Variabilitas serupa  dalam  ENVSCORE  juga  terlihat  pada  empat  negara  lainnya.  Terlihat,  ENVSCORE adalah  yang  terendah  di  Filipina,  memiliki  rata-rata  ENSCORE  38,41,  namun  tertinggi  di Thailand dengan  rata-rata ENVSCORE 58,72. Hasil menunjukkan bahwa pengungkapan di ASEAN lebih baik jika dibandingkan dengan studi pengungkapan lingkungan sebelumnya di negara berkembang lainnya. Misalnya, Gerged dkk. (2018) menunjukkan bahwa skor rata-rata CED  di  wilayah  MENA  adalah  13%.  Sama  halnya  Gerged,  Al-Haddad,  dkk.  (2020) melaporkan bahwa pengungkapan lingkungan mencetak nilai rata-rata 14% dalam studi satu negara  di  Kuwait.  Namun,  ketika  angka  pengungkapan  lingkungan  pada Tabel  10 dibandingkan dengan angka di negara maju, seperti 81,8% di Amerika Serikat (Matisoff dkk., 2013) dan 64% di Inggris (Barbu dkk., 2014), menunjukkan bahwa CED pada negara ASEAN masih  relatif  rendah.  Perlu  menjadi  catatan  bahwa  dikarenakan  tidak  tersedianya  data  baik tingkat  perusahaan  maupun  negara,  akhirnya  sampel  penelitian  yang  semula  merupakan  10 negara ASEAN, tersisa menjadi 5 negara.
Tabel 10. Statistik Univariat untuk Variabel di Tingkat Negara
Negara Ukuran ENVSCORE CGOV FGOV REV ASSET ROA OWN 1EV BIND BSIZE DUAL Indonesia Jumlah 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180
180 Rata-rata 42,39592 62,34611 58,25547 21,68208 22,61903 0,07673 23,5455 0,5016033 42,50375 7,555556 0,0666667 SD 21,28678 3,425145 27,70098 0,7771882 1,374297 0,0938085 1,209608 0,4888144 14,15441 1,900374 0,2501396 Min 3,7879 55,3835 1,087 20,18566 20,65125 0,0536 21,22566 0,0006 15,3846 5 0 Max 91,6441 67,0708 98,8372 23,69511 25,46539 0,4623 26,18019 2,2569 83,3333 14 1 Malaysia Jumlah 297 297 297 297 297 297 297 297 297 297
297 Rata-rata 39,55449 85,94687 55,89089 21,33664 22,85853 0,0583572 21,89794 0,8099754 50,00011 9,26936 0,1515152 SD .20,25492 3,364265 27,96939 0,8954256 1,461375 0,1055692 0,961845 0,9650022 13,38805 2,1073 0,3591554 Min 0,8403 80,835 0,8475 19,37271 19,34272 -0,1125 19,46986 0,0047 23,0769 5 0 Max 86,4605 89,9689 99,1379 23,42571 26,08526 0,7679 23,68909 8,9989 84,2105 17 1 Philippines Jumlah 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153
153 Rata-rata 38,41438 61,01014 54,55884 21,45094 22,97458 0,0444902 21,62586 0,9267765 32,01097 10,54248 0,4117647 SD 23,61709 5,210439 27,4106 0,7726295 0,9580507 0,0288789 1,463186 0,5084996 10,2308 2,526145 0,4937692 Min 1,0188 53,5914 1,9231 19,42364 20,74158 0,0546 18,70129 0,1371 14,2857 7 0 Max 87,2421 70,1704 98,0769 23,01623 24,97598 0,1508 24,0856 3,2717 57,1429 17 1 Singapore Jumlah 207 207 207 207 207 207 207 207 207 207
207 Rata-rata 47,37551 111,7961 56,15387 22,16614 23,47261 0,0380594 21,65314 0,7922981 62,05041 10,01449 0,173913 SD 24,00997 1,306326 28,16417 1,107993 1,415542 0,0362245 0,954818 1,259839 14,93289 1,996303 0,3799536 Min 1,7657 109,947 1,087 19,9724 21,02116 -0,0618 19,71735 0,0323 23,0769 5 0 Max 92,5556 114,707 98,913 24,64577 26,92183 0,1974 23,51582 15,8046 90,9091 16 1 Thailand Jumlah 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144
144 Rata-rata 58,7213 66,1569 57,52352 22,44658 23,52754 0,043959 22,27755 0,8396604 47,06578 15,02778 0,1597222 SD 20,23905 2,414435 24,94608 1,092499
1,20559 0,0557346 0,983069 0,5372003 13,48687 2,719894 0,3676269 Min 7,5742 62,0445 6,5789 19,75963
20,55594 0,0356 20,34944 0,1412 18,1818
9 0 Max 94,2913 70,1852 98,4848 25,23809
25,56952 0,3547 24,07538 2,643 80,9524
22 1 Total Jumlah 981 981 981 981 981 981 981 981 981 981
981 Rata-rata 44,36182 80,27672 56,41215 21,75581
23,06046 0,0531691 22,16188 0,7722374 47,93098 10,15596 0,1824669 SD 22,79459 19,41316 27,42184 1,025545 1,372189 0,0775537 1,298318 0,8712795 16,39748 3,146935 0,3864258 Min 0,8403 53,5914 0,8475 19,37271
19,34272 -0,1125 18,70129 0,0006 14,2857 5 0 Max 94,2913 114,707 99,1379 25,23809 26,92183 0,7679 26,18019 15,8046 90,9091 22 1

## Sumber: data diolah

## 3.3 Uji Asumsi Klasik

## 3.3.1 Uji Multikolonieritas
Tabel 11 menampilkan matriks korelasi untuk variabel penelitian untuk menguji asumsi multikolinearitas. Tabel menggambarkan koefisien parametrik (Pearson) di bagian kanan atas dan  koefisien  alternatif  non-parametrik  (Spearman)  di  bagian  kiri  bawah.  Sifat  paralel  dari koefisien  korelasi  non-parametrik  dan  parametrik  menunjukkan  bahwa  setiap  sisa  distribusi non-normal dalam variabel sebanding dengan yang dinyatakan oleh penelitian sebelumnya (Lu &  Abeysekera,  2014).  Dapat  terlihat  bahwa magnitude dan  arah  keempat  koefisien  pada dasarnya serupa, dan oleh karena itu menunjukkan bahwa setiap bentuk nonnormalitas residual kemungkinan tidak menimbulkan masalah statistik yang terbilang parah.
Tabel 11. Matriks Korelasi Pearson dan Spearman 981 Perusahaan-Tahun
*** Signifikan pada tingkat 1% dengan p-value<0.01

## Sumber: data diolah

## 3.4 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)
Model panel data dengan panel data dengan menggunakan fixed-effect method untuk melakukan analisis regresi utama dalam studi. Fixed-effects model digunakan untuk melakukan analisis regresi utama dalam studi. Menurut Gujarati dan Porter (2003) dan Wooldridge (2010), omitted  variable  bias dapat  dihilangkan fixed  effects  models dengan  melakukan  pengukuran perubahan dalam kelompok sepanjang waktu, yang umumnya dilakukan dengan memasukkan variabel dummy untuk  karakteristik  yang  hilang  atau  tidak  diketahui.  Dengan  menggunakan fixed-effects  estimation dapat  menangani  masalah  statistik  spesifik  yang  mungkin  tidak ditangani  dengan  menggunakan ordinary  least  squares  (OLS) .  Misalnya,  dalam  studi  Glass dkk.  (2016),  penggunaan  model fixed-effects dapat  mengendalikan  untuk  heterogenitas spesifik-perusahaan yang tidak dapat diamati di seluruh negara dari waktu ke waktu yang dapat memengaruhi  hubungan  antara  variabel  hasil  dan  prediktor    yang  tidak  dapat  diatas  oleh pendekatan standard  OLS  estimation (Gujarati  &  Porter,  2003;  Wooldridge,  2010).  Adapun kesesuaian  pelaksanaan fixed-effects  model telah  ditentukan  dengan  menjalankan  uji Chow , Hausman dan Lagrange  Multiplier ,  yang  menunjukkan  bahwa  variabel  spesifik  perusahaan
Variables (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (1) ENVSCORE 1.000 (2) CGOV 0.000 1.000 (0.996) (3) FGOV 0.159*** -0.007 1.000 (0.000) (0.831) (4) REV 0.157*** 0.085*** 0.021 1.000 (0.000) (0.008) (0.521) (5) ASSET 0.049 0.116*** 0.108*** 0.452*** 1.000 (0.122) (0.000) (0.001) (0.000) (6) ROA 0.065* -0.090*** -0.018 -0.037 -0.479*** 1.000 (0.043) (0.005) (0.582) (0.242) (0.000) (7) OWN 0.117*** -0.279*** -0.031 0.178*** 0.167*** -0.009 1.000 (0.000) (0.000) (0.326) (0.000) (0.000) (0.777) (8) LEV 0.078** 0.030 0.098*** -0.020 -0.061* 0.057* -0.074** 1.000 (0.014) (0.352) (0.002) (0.537) (0.057) (0.076) (0.021) (9) BIND 0.199*** 0.521*** 0.206*** 0.198*** 0.229*** -0.072** -0.055* -0.151*** 1.000 (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.025) (0.088) (0.000) (10) BSIZE 0.084*** -0.086*** -0.015 0.332*** 0.310*** -0.194*** -0.107*** 0.130*** -0.072** 1.000 (0.009) (0.007) (0.635) (0.000) (0.000) (0.000) (0.001) (0.000) (0.024) (11) DUAL -0.085*** -0.056* -0.328*** 0.064** 0.085*** -0.070* -0.063* 0.070** -0.169*** 0.007 1.000 (0.008) (0.078) (0.000) (0.044) (0.008) (0.029) (0.050) (0.027) (0.000) (0.832)
* Signifikan pada tingkat 10% dengan p-value<0.10
** Signifikan pada tingkat 5% dengan p-value<0.05
yang  tidak  teramati  secara  tidak  signifikan  terkait  dengan  variabel  perusahaan  lain  di  lima negara ASEAN.
Tabel 12. Hasil Regresi Variabel Model (1) Model (2) Model (3) Model (4) Model (5) ENVSCORE ENVSCORE ENVSCORE ENVSCORE ENVSCORE Pendapatan  (REV) -0,138 -0,126 -0,136 (0,147) (0,185) (0,152) Total Aset  (ASSET) 0,556*** 0,566*** 0,575*** (0,000) (0,000) (0,000) Return on Asset (ROA) -1,347** -1,260** -1,185** (0,015) (0,023) (0,033) Kepemilikan Stockholder (OWN) -0,026 -0,016 -0,047 (0,873) (0,919) (0,771) Leverage (LEV) 0,005 0,002 0,000 (0,853) (0,940) (0,987) Board Independen  (BIND) 0,004* 0,003 0,003 (0,091) (0,155) (0,170) Ukuran Board (BSIZE) -0,052*** -0,048*** -0,049*** (0,000) (0,001) (0,000) Dualitas  (DUAL) -0,089 -0,027 -0,044 (0,312) (0,765) (0,628) Tata Kelola Negara  (CGOV) 0,008 0,008* 0,002 0,003 (0,104) (0,095) (0,676) (0,632) Tata Kelola Perusahaan (FGOV) 0,003*** 0,002** -0,005 -0,005 (0,002) (0,035) (0,262) (0,207) Tata Kelola Negara*Tata Kelola Perusahaan  (CGOVXFGOV) 0,000* 0,000* (0,061) (0,069) Konstanta (CONS) -5,211 2,811*** -6,689* 3,226*** -5,555 (0,174) (0,000) (0,083) (0,000) (0,155) Dummies indunstri IYA IYA 1YA 1YA IYA R-square 0,104 0,014 0,112 0,018 0,115 F-statistik 12,559 6,149 10,837 5,282 10,179 Jumlah Observasi 981 981 981 981 981 Ukuran sampel 109 109 109 109 109
t statistik dalam tanda kurung dengan two-tailed test
*** Signifikan pada tingkat 1% dengan p-value<0.01 Sumber: data diolah
Tabel  12 melaporkan  hubungan  koefisien  dan p-value dari  regresi  panel  data fixed- effect  model untuk  memperkirakan  persamaan  regresi  hubungan  pengungkapan  lingkungan dengan  tata  kelola  perusahaan  dalam  studi.  Pengambilan  kesimpulan  pada  penelitian  ini menggunakan two-tailed test .

## 3.4.1 Pengaruh Tata Kelola Perusahaan dan Pengungkapan Lingkungan
Pada  Model 1 terlihat bahwa variabel tata kelola perusahaan (β = 0,002; p-value<0,05) menunjukkan  angka  signifikan  dan  positif,  yang  memberikan  bukti  bahwa  tingkat pengungkapan  untuk  perusahaan  dipengaruhi  oleh  tingkat  tata  kelola  di  tingkat  perusahaan ( Hipotesis 1 diterima ). Hal ini memberikan bukti bahwa semakin tinggi tata kelola di tingkat perusahaan, akan semakin mendorong perusahaan untuk melakukan pengungkapan lingkungan . Hubungan menjadi salah satu bukti empiris dari teori keagenan.
Menurut teori agensi, pengaturan tata kelola perusahaan yang efektif dapat memotivasi manajer  untuk  meningkat  kan  pengungkapan  informasi  karena  dengan  mekanisme
* Signifikan pada tingkat 10% dengan p-value<0.10 ** Signifikan pada tingkat 5% dengan p-value<0.05
pengendalian internal yang baik, pemantauan strategi pengungkapan manajer akan meningkat dan mengurangi informasi yang disembunyikan. Tata kelola internal dikaitkan dengan respons korektif eksternal yang lebih kuat dan mendorong manajer untuk meningkatkan pengungkapan perusahaan  (Habib  dkk.,  2013)  karena  peningkatan  tata  kelola  spesifik  perusahaan  yang menghambat  perilaku  manajemen  oportunistik,  yang  akan  terjadi  jika  terjadi  konflik kepentingan antara manajer dan kepentingan publik. Misalnya, konflik kepentingan akan terjadi jika  pengungkapan  informasi  menunjukkan  kinerja  manajemen  yang  tidak  memadai  atau penyalahgunaan sumber daya perusahaan untuk kepentingan pribadi. Perilaku oportunistik dan penyembunyian informasi dapat dikurangi dengan langkah-langkah tata kelola perusahaan yang komprehensif  (Fooladi  &  Farhadi,  2019).  Sehingga  jika  mekanisme  kontrol  berjalan  dengan efektif,  seperti board yang  independen,  maka  manajer  akan  terdorong  untuk  berkomitmen secara kredibel terhadap kebijakan pengungkapan lingkungan yang tinggi. Sebaliknya, jika tata kelola yang kuat tidak ditegakkan, maka para manajer dapat dengan mudah dan cepat kembali membuat  kebijakan  yang  kurang  baik,  dimana  pengungkapan  perusahaan  cenderung  hanya memenuhi tujuan jangka pendek sehingga merugikan penciptaan nilai berjangka panjang.
Dalam  konteks  pengungkapan  lingkungan,  teori  keagenan  menyatakan  bahwa  manajer mungkin  memiliki  insentif  untuk  kurang  mengungkapkan  informasi  lingkungan  jika  hal tersebut bukan demi kepentingan mereka sendiri. Misalnya, manajer mungkin khawatir bahwa pengungkapan  informasi  lingkungan  yang  negatif  dapat  merugikan  reputasi  perusahaan  atau mengakibatkan tindakan regulasi. Namun, jika perusahaan mempunyai mekanisme tata kelola perusahaan yang kuat, seperti direktur independen dan komite lingkungan hidup, mekanisme ini dapat membantu mengurangi masalah keagenan dan memastikan bahwa manajer bertindak demi kepentingan terbaik perusahaan dan pemangku kepentingannya.  Tata kelola membantu menyeimbangkan tujuan ekonomi sekaligus sosial Perusahaan agar keseimbangan kepentingan pemegang  saham  dan  masyarakat  umum  tercapai  (Giannarakis  dkk.,  2019a),  sehingga  dapat melindungi kepentingan pemangku kepentingan selama proses pengambilan keputusan (Ashfaq & Rui, 2019b) dengan mendorong manajer untuk melakukan pengungkapan informasi tentang perusahaan lebih banyak. Sehingga pengungkapan lingkungan yang lebih akurat dan lengkap dapat dihasilkan. Hasil penelitian menjadi bukti atas argument yang menyatakan bahwa sistem tata  kelola  di  tingkat  perusahaan  yang  kuat  akan  meningkatkan  pengungkapan  lingkungan perusahaan.
Beberapa literatur sebelumnya mendukung hubungan antara tata kelola perusahaan dan pengungkapan lingkungan. Misalnya. sebuah penelitian menemukan bahwa persentase direktur independen  dan  keberadaan  komite  lingkungan  hidup  merupakan  karakteristik  tata  kelola perusahaan  yang  penting  yang  mempengaruhi  pelaporan  lingkungan  hidup  di  industri perminyakan  (Ienciu  dkk.,  2012).  Studi  lain  menggunakan  teori  keagenan  untuk  menguji hubungan  antara  pengungkapan  lingkungan  dan  industri  minyak  (Ness  &  Mikza,  1991)  . Penelitian  lain  telah  menyelidiki  pengaruh  mekanisme  korporasi  terhadap  pelaporan lingkungan hidup pada bisnis perbankan (Rouf & Al-Faryan, 2022). Dalam sebuah penelitian, dampak  praktik  tata  kelola  perusahaan  terhadap  jumlah  pengungkapan  lingkungan  melalui pelaporan terintegrasi diperiksa secara khusus dengan menggunakan teori lembaga pemangku kepentingan  (Raimo  dkk.,  2022).  Sistem  tata  Kelola  pada  tingkat  erusahaan  yang  berjalan dengan  baik  akan  mendorong  kelancaran  transmisi  informasi  di  lingkungan  Perusahaan (Ezhilarasi  &  Kabra,  2017;  Paule-Vianez  dkk.,  2019).  Studi  lain  menunjukkan  bahwa perusahaan dengan karakteristik dewan yang spesifik terkait dengan struktur, maka tata kelola perusahaan memainkan peran lebih aktif dalam memantau perilaku manajer dan menyelaraskan kepentingan  mereka  dengan  kepentingan  pemilik  saat  melaporkan  kinerja  lingkungan (D’Amico dkk., 2016a). Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa tata kelola perusahaan
dapat  menjadi  faktor  penting  dalam  mendorong  transparansi  lingkungan  dan  mengurangi masalah keagenan.

## 3.4.2 Pengaruh Tata Kelola Negara dan Pengungkapan Lingkungan
Pada model yang sama (Model 1) dilaporkan terlihat hubungan koefisien dan p-value dari hubungan  pengungkapan  lingkungan  dengan  tata  kelola  negara.  Struktur  tata  kelola  negara memiliki  batasan  formal  (misalnya,  undang-undang,  prosedur  dan  peraturan  ekonomi  dan politik, dan pembatasan lain pada perilaku perusahaan) serta aturan informal (misalnya, norma sosial tidak tertulis, kode etik dan nilai, serta adat istiadat) sesuai dengan teori kelembagaan (D. Kaufmann  dkk.,  2011b).  Variabel  tata  kelola  negara (β  = 0,008;  p-value<0,1) menunjukkan angka signifikan dan positif, memberikan bukti bahwa tingkat pengungkapan untuk perusahaan dipengaruhi oleh peraturan tertentu terkait negara tempat perusahaan tersebut berada ( Hipotesis 2 diterima ). Mengimplikasikan bahwa semakin tinggi tata kelola negara, maka akan semakin mendorong perusahaan untuk melakukan pengungkapan lingkungan.
Hasil  penelitian  selaras  dengan  teori  agensi.  Teori  keagenan  menekankan  pada permasalahan  asimetri  informasi  antara  pemegang  saham  dan  manajer.  Adanya  tata  kelola negara yang kuat  dapat  mengurangi  kesenjangan informasi ini dengan mengatur persyaratan transparansi  dan  pengungkapan.  Dalam  hal  pengungkapan  lingkungan  hidup,  para  manajer akan  lebih  mungkin  memberikan  informasi  yang  komprehensif  dan  akurat  tentang  kinerja lingkungan  hidup  perusahaan  ketika  mereka  mengetahui  bahwa  mereka  berada  pada pengawasan  yang  ketat  dan  dapat  dianggap  bertanggung  jawab  atas  kesalahan  pengelolaan. Pengungkapan lingkungan sendiri  merupakan suatu  bentuk  pembagian informasi  yang dapat membantu mengurangi asimetri informasi dan memastikan bahwa pemegang saham memiliki pandangan  yang  lebih  jelas  tentang  bagaimana  investasi  mereka  dikelola  sebagai  bentuk kuntabilitas yang merupakan elemen kunci dalam teori keagenan.
Sistem  hukum  yang  lebih  kuat  membatasi  kapasitas  orang  dalam  untuk  memperoleh keuntungan  pribadi,  sehingga  mengurangi  motivasi  orang  dalam  untuk  menyembunyikan informasi dari pemangku kepentingan perusahaan. Akibatnya, sistem hukum yang lebih kuat sering  kali  menuntut  transparansi  yang  lebih  besar  (Nyakurukwa  &  Seetharam,  2023). Perusahaan  mungkin  akan  mengalokasikan  sumber  daya  yang  minimal  untuk  mengadopsi mekanisme  tata  kelola  perusahaan  yang  telah  diatur  oleh  undang-undang  dan  sistem  hukum mereka  (Ghabri,  2022).  Namun,  masih  belum  jelas  apakah  lingkungan  peraturan  atau kelembagaan  mempengaruhi  dampak  pengaturan  tata  kelola  perusahaan  terhadap pengungkapan  perusahaan.  Hasil  penelitian  menjjadi  bukti  empiris  yang  memperluas pandangan berbasis teori keagenan tradisional dengan memeriksa apakah dampak tata kelola perusahaan  terhadap  pengungkapan  berbeda  antara  lingkungan  hukum  yang  lemah  dan  kuat atau tetap stabil di lingkungan yang berbeda.
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  terdahulu.  Pemerintah  yang  efektif  dan badan-badan hukum kemungkinan besar akan mengeluarkan undang-undang dan peraturan lain yang  harus  dipatuhi  oleh  Perusahaan,  karena  peraturan  tersebut  telah  dirancang  secara kompeten  dan  perlu  ditegakkan.  Namun  perlu  dicatat  bahwa  selama  periode  penelitian  ini, perusahaan  tidak  memiliki  persyaratan  wajib  untuk  mengungkapkan  informasi  lingkungan hidup  di  kawasan  ASEAN.  Namun  demikian,  tekanan  yang  muncul  dari  lembaga  eksternal, seperti  pemerintah  dan  lembaga-lembaga  di  negara-negara  ASEAN  telah  mendorong pertimbangan  masalah  lingkungan  secara  umum.  Ding  &  Beh  (2022)  menggunakan  indeks kinerja  lingkungan  karena  kemampuannya  memberikan  penilaian  yang  cukup  komprehensif terhadap kinerja lingkungan nasional, menunjukkan bahwa efektivitas pemerintah mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja iklim suatu negara, yang menandakan bahwa komitmen kuat
pemerintah  terhadap  tata  kelola  diperlukan  dalam  upaya  melawan  perubahan  iklim.  Lebih lanjut, tata kelola negara yang kuat dapat menetapkan pengaturan di mana perusahaan mungkin terlibat dalam teknik akuntabilitas seperti pengungkapan lingkungan, baik untuk tujuan koersif, normatif, atau mimesis (Alshbili dkk., 2019). Baatour dkk. (2017) mengkonfirmasi klaim ini dengan menyatakan bahwa perusahaan yang beroperasi di negara-negara dengan indikator tata kelola  negara  yang  kuat  di  seluruh  Eropa  cenderung  memiliki  kualitas  pengungkapan  risiko sukarela yang lebih baik. Sistem hukum yang lebih kuat sering kali memerlukan keterbukaan yang  lebih  besar  karena  hal  ini  akan  mempersulit  orang  dalam  untuk  mendapatkan  imbalan yang  mungkin  akan  mendorong  mereka  untuk  menyembunyikan  informasi  dari  pemangku kepentingan dalam organisasi (Leuz dkk., 2003).

## 3.4.3 Pengaruh Lingkungan Hukum (Tata Kelola Negara) Terhadap Hubungan antara Tata Kelola Perusahaan dan Pengungkapan Lingkungan
Dalam Tabel 12 khususnya pada hasil Model 2, dilakukan penelitian lebih lanjut dengan melakukan  interaksi  variabel  tata  kelola  negara  dan  perusahaan  (dengan  variabel  tata  kelola negara*tata  kelola  perusahaan)  untuk  melihat  apakah  tata  kelola  negara  memiliki  hubungan substitusi  maupun  komplementer  terhadap  tata  kelola  yang  ada  pada  tingkat  perusahaan. Temuan  memperlihatkan  bahwa  hasil  tata  kelola  negara*tata  kelola  perusahaan  terhadap pengungkapan lingkungan signifikan dan positif (β = 0,000; p-value<0,1), menyiratkan bahwa dampak  tata  kelola  perusahaan  pada  pengungkapan  terbukti  lebih  tinggi  di  negara  dengan perlindungan hukum yang cenderung lebih kuat ( Hipotesis 3 diterima ). Tanda koefisien ini menunjukkan  hubungan  komplementer  antara  tata  kelola  perusahaan  dan  tata  kelola  negara sehubungan dengan mempengaruhi pengungkapan perusahaan.
Lingkungan  peraturan  atau  kelembagaan  dapat  mempengaruhi  peran  tata  kelola perusahaan  yang  mendorong  pengungkapan  melalui  dua  cara.  Pertama,  lingkungan  hukum yang  lebih  kuat  dapat  memperkuat  dampak  mekanisme  tata  kelola  perusahaan  tertentu. Sebaliknya,  jika  sistem  hukum  negara  tempat  perusahaan  tersebut  berada  tidak  mampu mendukung  tata  kelola  perusahaan,  manajer  kemungkinan  besar  akan  menyembunyikan informasi.  Argumen-argumen  ini  mendukung  hubungan  yang  saling  melengkapi (komplementer)  antara  tata  kelola  perusahaan  dan  kekuatan  lingkungan  hukum  sehubungan dengan dampak faktor-faktor ini terhadap pengungkapan perusahaan. Kedua, mekanisme tata kelola perusahaan tertentu tidak dilaksanakan melalui perlindungan hukum negara. Misalnya, dalam lingkungan hukum  yang lemah,  dimana terjadi  hilangnya kontrol  di  antara pemegang saham minoritas mungkin membuat peran tata kelola yang ada diperusahaan menjadi penting (Ghabri,  2022;  Nyakurukwa  &  Seetharam,  2023)  dengan  mendorong  manajer  untuk memberikan  pengungkapan  yang  lebih  banyak  dan  lebih  baik.  Karena  investor  tidak  dapat mengandalkan  hukum  negaa  untuk  mengurangi  konflik  keagenan  dalam  lingkungan  hukum yang  lemah,  sehingga  efektivitas  pengaturan  tata  kelola  perusahaan  dalam  meningkatkan pengungkapan  perusahaan  akan  lebih  besar  dalam  lingkungan  hukum  seperti  ini.  Selain  itu, sesuai  dengan  ''hipotesis bonding ''  (Coffee  Jr,  2002b),  pengaturan  tata  kelola  perusahaan mungkin memainkan peran pengikatan yang lebih kuat dalam lingkungan hukum yang lemah dibandingkan dalam lingkungan hukum yang kuat. Karena biaya keagenan cenderung tinggi di lingkungan  hukum  yang  lemah,  maka  akan  terdapat  permintaan  yang  lebih  tinggi  dalam lingkungan ini untuk tata kelola perusahaan yang lebih kuat guna menghindari penyembunyian informasi. Sebaliknya, permintaan terkait biaya agensi untuk tata kelola perusahaan yang lebih kuat diperkirakan akan lebih rendah di negara dengan sistem hukum lebih ketat karena sudah ada mekanisme perlindungan investor di tingkat negara (Choi & Wong, 2007b).
Lingkungan hukum yang lebih ketat dapat memperkuat pengaruh beberapa alat tata kelola perusahaan.  Sesuai  dengan  teori  agensi,  dengan  menetapkan  kerangka  tata  kelola  yang bertanggung jawab, etis, dan akuntabel, lingkungan hukum yang lebih ketat dapat membantu mengurangi  masalah  keagenan  dan  memastikan  bahwa  manajer  bertindak  demi  kepentingan terbaik perusahaan dan pemangku kepentingannya. Manajer lebih cenderung menyembunyikan informasi  jika  institusi  yang  mendasarinya  (seperti  sistem  hukum  yang  kuat)  tidak  tersedia untuk mendukung sistem tata kelola perusahaan yang diberlakukan. Sehubungan dengan efek faktor-faktor  ini  pada  pengungkapan  perusahaan,  hasil  regresi  memberikan  bukti  yang menunjukkan hubungan yang saling komplementer antara tata kelola perusahaan dan tata kelola negara.
Literatur  sebelumnya  selaras  dengan  hasil  penelitian.  Studi  Nyakurukwa  &  Seetharam (2023) menunjukkan bahwa tata kelola yang ada pada tingkat perusahaan memiliki nilai lebih penting apabila perusahaan tersebut berada di negara yang memiliki sistem hukum yang lemah, dan  bahwa  peraturan  kepatuhan  tata  kelola  perusahaan  bergantung  pada  lingkungan  yang berlaku.  Studi  lainnya  meneliti  perusahaan-perusahaan  pasar  berkembang  yang  mengadopsi standar tata kelola perusahaan yang serupa dengan yang ada di AS (Sayari & Marcum, 2018). Sayari  &  Marcum  (2018)  menyoroti  dampak  tata  kelola  perusahaan  terhadap  pengurangan risiko  di  pasar  negara  berkembang,  dan  menunjukkan  bahwa  lingkungan  hukum  yang  lebih ketat  dapat  membantu  meningkatkan  tata  kelola  perusahaan.  Secara  keseluruhan,  beberapa penelitian  terdahulu  menunjukkan  bahwa  lingkungan  hukum  negara  yang  lebih  ketat  dapat membantu memperkuat pengaruh tata kelola perusahaan.

## 3.4.4 Pengaruh Variabel Kontrol dan Pengungkapan Lingkungan
Berdasarkan  pada Model  5 studi  juga  menemukan  koefisien  regresi  untuk  variabel kontrol  signifikan  terhadap  total  aset  (ASSET),  ROA  (ROA)  dan  ukuran board perusahaan (BSIZE).  Dimana  tingkat  CED  (ENVSCORE)  semakin  tinggi,  ketika  ukuran  ASSET perusahaan semakin besar (β = 0.575;  p-value<0.001). Sementara  hasil  pendapatan  (REV), jumlah  saham  (OWN),  total  hutang  per  ekuitas  atau leverage (LEV),  dan  jumlah  anggota independent  board (BIND)  adanya  dualitas  CEO  dan chairman (DUAL)  hasilnya  tidak signifikan seperti yang diharapkan.
Di  sisi  lain,  skor  pengungkapan  lingkungan berhubungan  signifikan  dan  negatif  jika dikaitkan  dengan  semakin  tingginya return  on  asset  ( β  =  -1.185;  p-value<0.05).  Hubungan negatif antara pengungkapan lingkungan dan return on asset dapat disebabkan oleh beberapa alasan  potensial.  Salah  satu  alasannya  adalah  kurangnya  permintaan  atau  tekanan  dari pemangku  kepentingan:  Perusahaan  lebih  cenderung  mengungkapkan  informasi  lingkungan jika  pemangku  kepentingan,  khususnya  investor  dan  pelanggan,  memintanya.  Dengan  tidak adanya  permintaan  seperti  itu,  perusahaan  mungkin  akan  mengungkapkan  sedikit  atau  tetap diam  (Sutantoputra,  2022).  Selain  itu,  dampak  negatif  pengungkapan  lingkungan  terhadap return saham lebih terlihat pada perusahaan dengan kendala keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa investor mungkin tidak mempertimbangkan pengungkapan lingkungan ketika menilai saham  (Alsahlawi  dkk.,  2021).  Terakhir,  adanya  variabilitas  dalam  kinerja  lingkungan. Penelitian menemukan hasil yang beragam mengenai hubungan antara kinerja lingkungan dan pengungkapan. Pengungkapan lingkungan yang dibuat oleh perusahaan yang sudah berperilaku baik dan buruk terkadang sulit dibedakan, hal ini menunjukkan bahwa pengungkapan belum tentu mencerminkan kinerja sebenarnya (Sutantoputra, 2022).
Skor  pengungkapan  lingkungan juga  ternyata  berhubungan  signifikan  dan  negatif  jika dikaitkan dengan semakin banyak anggota board (β = -0.049; p-value<0.001). Ukuran board berhubungan  negatif  dengan  pengungkapan  lingkungan,  menurut  beberapa  penelitian
sebelumnya  (Akbas,  2016b;  Osazuwa  dkk.,  2016;  Pisano  dkk.,  2022).  Hubungan  antara karakteristik dewan dan pengungkapan lingkungan telah dipelajari di berbagai negara, termasuk Nigeria,  India,  Turki,  dan  negara-negara  berkembang  (Akbas,  2016b;  Amalia  dkk.,  2022; Kumari dkk., 2022; Nuhu & Alam, 2023; Osazuwa dkk., 2016). Temuan ini secara konsisten menunjukkan  bahwa  ukuran  dewan  memiliki  dampak  negatif  terhadap  pengungkapan lingkungan (Akbas, 2016b; Osazuwa dkk., 2016; Pisano dkk., 2022). Dewan yang lebih besar cenderung  mengungkapkan  lebih  sedikit  informasi  lingkungan  dibandingkan  dengan board yang  lebih  kecil  (Akbas,  2016b).  Korelasi  negatif  antara  ukuran board dan  pengungkapan lingkungan kemungkinan dapat disebabkan oleh beberapa alasan, sebagaimana dibuktikan oleh berbagai  penelitian.  Ukuran board yang  lebih  besar  dapat  menyebabkan  penurunan pengungkapan  lingkungan  karena  tantangan  dalam  pengambilan  keputusan  dan  koordinasi, sehingga kurang fokus pada isu-isu lingkungan  (Akbas, 2016b; Osazuwa dkk., 2016; Pisano dkk., 2022). Hal lainnya adalah visibilitas kepada pemegang saham, karena board yang lebih kecil mungkin lebih efektif dalam mengatasi permasalahan lingkungan dan menarik pemegang saham yang sadar lingkungan, sehingga mengarah pada peningkatan pengungkapan lingkungan (Osazuwa  dkk.,  2016).  Namun,  penting  untuk  dicatat  bahwa  dampak  karakteristik board terhadap pengungkapan lingkungan dapat bervariasi tergantung pada faktor tingkat negara dan pengukuran  pengungkapan  lingkungan  (Pisano  dkk.,  2022).  Secara  keseluruhan,  temuan  ini menunjukkan  bahwa  perusahaan  dengan board yang  lebih  kecil  cenderung  memberikan pengungkapan lingkungan yang lebih komprehensif.

## 4. KESIMPULAN DAN SARAN

## 4.1 Kesimpulan
Pendekatan  organisasi  digunakan  untuk  menjelaskan  interaksi  dan  kontinjensi  pada efektivitas  pengaturan  tata  kelola  perusahaan  dan  negara.  Secara  khusus,  penelitian  ini menyelidiki  interaksi  pengaturan  tata  kelola  perusahaan  dengan  lingkungan  hukum  suatu negara  sehubungan  dengan  dampaknya  terhadap  pengungkapan  lingkungan  yang  dilakukan oleh perusahaan. Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan hasil olah statistik adalah sebagai berikut:
1. H a1 : Tata kelola perusahaan dan pengungkapan lingkungan berhubungan secara positif artinya hipotesa kesatu diterima.
2. H a2 :  Tata  kelola  negara  dan  pengungkapan  lingkungan  berhubungan  secara positif artinya hipotesa kedua diterima.
3. H a3 : Kekuatan lingkungan hukum (tata kelola negara) mempengaruhi hubungan antara tata kelola perusahaan dan pengungkapan lingkungan secara komplementer artinya hipotesa ketiga diterima.
Studi  ini  memberikan  bukti  empiris  bahwa  dampak  tata  kelola  yang  ada  di  tingkat perusahaan terhadap keterbukaan informasi lingkungan akan lebih terasa di lingkungan hukum yang  kuat.  Dengan  demikian,  hasil  penelitian  ini  memberikan  bukti  adanya  hubungan komplementer  antara  tata  kelola  tingkat  perusahaan  dan  tingkat  negara  sehubungan  dengan dampak terhadap pengungkapan lingkungan perusahaan. Temuan ini dapat menjadi salah satu bukti  empiris  untuk  melengkapi  beragamnya  bukti  dalam  penelitian  sebelumnya  yang  telah menganalisa  keterkaitan  antara  tata  kelola  perusahaan  dengan  pengungkapan  informasi perusahaan.  Lebih  lanjut,  hasil  penyelidikan  ini  selaras  dengan  temuan  penelitian  terdahulu, yang  telah  mendokumentasikan  hubungan  komplementer  antara  tata  kelola  perusahaan  dan lingkungan  hukum.  Hasil  ini  juga  memberikan  bukti  empiris  bahwa  teori  keagenan  dengan pendekatan organisasi  membantu menjelaskan interaksi  lingkungan hukum  atas dampak tata kelola perusahaan terhadap pengungkapan lingkungan.
Temuan  mendukung  hipotesis  bahwa  lingkungan  hukum  yang  lebih  kuat  dapat memperkuat  dampak  mekanisme  tata  kelola  perusahaan  tertentu.  Jika  institusi  yang mendasarinya,  seperti  sistem  hukum  yang  kuat,  tidak  tersedia  untuk  mendukung  pengaturan tata  kelola  perusahaan  yang  diterapkan,  para  manajer  kemungkinan  besar  akan menyembunyikan  informasi  pengungkapan  lingkungan.  Lingkungan  hukum  berperan  dalam mengurangi biaya agensi. Kami berpendapat bahwa perusahaan merespons lingkungan hukum yang  kuat  dengan  meningkatkan  pengungkapan  untuk  mematuhi  peraturan  yang  ada  untuk mendapatkan  legitimasi  dan  dengan  demikian  menjadi  kompetitif  di  pasar  modal.  Studi  ini menyiratkan bahwa persyaratan peraturan melengkapi pengaturan tata kelola perusahaan yang bersifat sukarela. Penelitian ini menawarkan implikasi berikut berdasarkan teori agensi dengan pendekatan  organisasi.  Pertama,  memberikan  bukti  empiris  untuk  pengembangan  dan penyempurnaan teori keagenan. Kedua, sebagai catatan sejauh yang kami ketahui, penelitian ini  menjadi  studi  pertama  mengenai  interaksi  tata  kelola  lingkungan  dan  perusahaan  serta pengaruhnya terhadap pengungkapan lingkungan. Penelitian ini memberikan pengetahuan dan wawasan  rinci  mengenai  sistem  tata  kelola  yang  mempengaruhi  praktik  pengungkapan informasi perusahaan.

## 4.2 Keterbatasan
Hasil studi ini tidak lepas dari beberapa keterbatasan, dimana beberapa kekurangan ini dapat digunakan sebagai arahan penelitian masa depan:
1. Pertama,  keterbatasan  atas  metode  pengukuran.  Dalam  analisis  empiris  ini,  penelitian mengatasi kekhawatiran perbedaan industri, tetapi penelitian ini tidak dapat mengecualikan masalah endogenitas yang lebih luas karena karakteristik perusahaan atau negara yang tidak dapat diamati lainnya, kemungkinan memiliki hubungan yang memperkuat pengungkapan lingkungan. Teknik data panel tidak dapat diestimasi secara konsisten dengan menerapkan fixed-effects  estimator saja,  karena  regressor  pada  dasarnya  tidak  eksogen  (Wooldridge, 2010). Saat melakukan pengujian, uji Durbin–Wu–Hausman dilakukan untuk menentukan apakah residual berkorelasi dengan variabel penjelas atau tidak. Tes Durbin-Wu-Hausman menunjukkan  bahwa  pengungkapan  lingkungan  bersifat  endogen,  yang  menimbulkan kekhawatiran  endogenitas.  Oleh  karena  itu,  penelitian  ini  mendorong  peneliti  lain  untuk lebih lanjut mengatasi keterbatasan ini, misalnya, ke pendekatan IV atau, 2SLS model dan 2- step GMM estimator sebagai alat tes untuk mengatasi masalah endogenitas.
2. Kedua, karena terbatasnya data yang tersedia, sampel penelitian hanya mencakup beberapa negara  saja.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  ada  potensi  untuk  penelitian  lebih lanjut tentang hubungan antara tata kelola tingkat negara dan tingkat perusahaan terhadap pengungkapan lingkungan, menggunakan serangkaian negara berbeda yang lebih luas.
3. Ketiga,  hanya  menggunakan  sebagai  indikator  WGI.  Beberapa  penelitian  sebelumnya tampaknya  mampu  menggunakan  semua  atau  sebagian  besar  dari  seluruh  enam  indikator WGI  ataupun  indikator  tata  kelola  negara lainnya.  Hal  ini  sebelumnya  sudah dipertimbangkan, mengingat risiko multikolinearitas.
4. Fokus  makalah  ini  pada  pengungkapan  lingkungan  secara  keseluruhan,  tetapi  untuk memahami mekanisme lebih dalam yang mendorong sensitivitas pengungkapan lingkungan secara keseluruhan terhadap faktor perusahaan, negara, dan waktu mungkin diperlukan.

## 4.3 Saran
Saran yang diajukan untuk penelitian selanjutnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan lingkungan yaitu:
1. Penelitian berikutnya di masa depan yang akan mengangkat topik terkait penelitian ini, dapat melihat lebih dekat pada peran komposisi board lebih jauh, heterogenitas khusus manajemen atau model bisnis pada pengungkapan lingkungan mereka.
2. Studi dapat menambah sumber data di luar laporan tahunan, seperti informasi pengungkapan lingkungan tambahan dalam laporan khusus atau di situs web perusahaan.
3. Studi  di  masa  mendatang  dapat  berhati-hatian  dan  bahwa  analisis  faktor  awal  harus dilakukan sebelum indikator digunakan dalam model regresi.
4. Jika  kita  membatasi  hanya  untuk  mempertimbangkan  pengungkapan  lingkungan keseluruhan, kita hanya dapat menyimpulkan bahwa kekuatan yang mendorong variabel ini dalam industri cukup dapat diprediksi: perusahaan besar dan menguntungkan, dengan tata kelola baik yang beroperasi di negara maju memiliki pengungkapan tinggi, terdengar umum dan  sangat  mirip  dengan  penelitian  terdahulu  yang  sama.  Padahal,  jika  kita  melihat  lebih dekat  pada  komponen  tunggal  yang  masing-masing  membentuk  skor environmental dari ESG, kita mungkin akan mendapatkan pengetahuan lain yang mungkin memberikan hasil berbeda.

## 4.4 Implikasi Penelitian
Studi ini memberikan kontribusi teoritis yang signifikan dengan mengadopsi pendekatan teori agensi untuk menjelaskan interaksi dan kontinjensi yang membentuk efektivitas tata kelola perusahaan  dan  peraturan  negara.  Eksplorasi  hubungan  antara  tata  kelola  perusahaan  dan lingkungan hukum suatu negara, khususnya pengaruhnya terhadap pengungkapan lingkungan hidup  perusahaan,  memberikan  perspektif  yang  tambahan  atas  penelitian-penelitian sebelumnya.  Hubungan  komplementer  yang  teridentifikasi  antara  tata  kelola  perusahaan  di tingkat  perusahaan  dan  tata  kelola  hukum  di  tingkat  nasional,  serta  integrasi  teori  keagenan dengan pendekatan organisasi, memperkaya literatur yang ada.
Pada tingkat praktis, penelitian ini memberikan bukti empiris yang mendukung gagasan bahwa  dampak  tata  kelola  perusahaan  terhadap  pengungkapan  lingkungan  hidup  lebih dirasakan  di  lingkungan  dengan  kerangka  hukum  yang  kuat.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa perusahaan merespons lingkungan hukum yang ketat dengan meningkatkan transparansi untuk mematuhi peraturan dan mendapatkan legitimasi pasar, sehingga mengurangi biaya keagenan. Regulator mungkin perlu mempertimbangkan sifat  yang sangat  berbeda dari aspek ESG dan mengatasinya  dengan  kebijakan ad  hoc untuk  meningkatkan  pengungkapan  lingkungan keseluruhan  secara  homogen.  Selain  itu,  berbagai  rangkaian  insentif  yang  ditujukan  untuk meningkatkan  keberlanjutan  perusahaan  keuangan  entah  bagaimana  harus  peka  terhadap ukuran  perusahaan,  profitabilitas  dan  karakteristik board .  Terakhir,  bukti  empiris  dalam penelitian ini memiliki implikasi penting atas kebutuhan upaya yang harus dilakukan oleh baik oleh  pihak  perusahaan  maupun  pemerintah,  organisasi  pengatur  nasional  dan  LSM  untuk mengembangkan  kepatuhan  yang  lebih  dapat  ditegakkan  untuk  pengungkapan  lingkungan, termasuk tata kelola, peraturan dan kode etik, di seluruh negara bagian ASEAN untuk mencapai keberlanjutan.
Implikasi  studi  ini  bahwa  persyaratan  peraturan  melengkapi  praktik  tata  kelola perusahaan yang bersifat sukarela menggarisbawahi pentingnya memahami keterkaitan antara kerangka hukum dan tata kelola dalam mendorong transparansi perusahaan. Temuan-temuan penting ini mengkonfirmasi hubungan positif antara tata kelola perusahaan, tata kelola negara, dan pengungkapan lingkungan hidup, sekaligus memberikan kontribusi unik sebagai studi yang menyelidiki interaksi yang saling komplementer antara tata kelola lingkungan dan tata kelola perusahaan, sehingga memberikan wawasan berharga baik untuk penelitian akademis maupun aplikasi praktis di lapangan.

## 5. REFERENSI
Adams, C. A., Hill, W.-Y., & Roberts, C. B. (1998). Corporate social reporting practices in Western  Europe:  legitimating  corporate  behaviour? The  British  accounting  review , 30 (1), 1–21.
Aguilera, R. V, Filatotchev, I., Gospel, H., & Jackson, G. (2008). An organizational approach to  comparative  corporate  governance:  Costs,  contingencies,  and  complementarities. Organization science 19.3 , 475–492.
Akbas,  H.  E.  (2016a).  The  relationship  between  board  characteristics  and  environmental disclosure:  Evidence  from  Turkish  listed  companies. South  East  European  Journal  of Economics & Business (1840118X) , 11 (2).
Akbas,  H.  E.  (2016b).  The  relationship  between  board  characteristics  and  environmental disclosure:  Evidence  from  Turkish  listed  companies. South  East  European  Journal  of Economics and Business (Online) , 11 (2), 7.
Akhtaruddin,  M.  (2005).  Corporate  mandatory  disclosure  practices  in  Bangladesh. the international journal of accounting , 40 (4), 399–422.
Akinkoye,  E.  Y.,  &  Olasanmi,  O.  O.  (2014).  Corporate  governance  practice  and  level  of compliance among firms in Nigeria:  Industry analysis. Journal of Business and Retail Management Research , 9 (1).
Albitar, K., Gerged, A. M., Kikhia, H., & ... (2020). Auditing in times of social distancing: the effect  of  COVID-19  on  auditing  quality. …  Information  Management . https://doi.org/10.1108/IJAIM-08-2020-0128
Albitar, K., Hussainey, K., Kolade, N., &  Gerged, A. M. (2020a). ESG disclosure and firm performance  before  and  after  IR:  The  moderating  role  of  governance  mechanisms. International Journal of Accounting \& Information Management .
Albitar, K., Hussainey, K., Kolade, N., & Gerged, A. M. (2020b). ESG disclosure and firm performance  before  and  after  IR:  The  moderating  role  of  governance  mechanisms. International Journal of Accounting \& Information Management .
Alsahlawi,  A.  M.,  Chebbi,  K.,  &  Ammer,  M.  A.  (2021).  The  impact  of  environmental sustainability  disclosure on  stock  return  of  Saudi  listed  firms:  The  moderating  role  of financial constraints. International Journal of Financial Studies , 9 (1), 4.
Alshbili, I., Elamer, A. A., & Beddewela, E. (2019). Ownership types, corporate governance and  corporate  social  responsibility  disclosures:  Empirical  evidence  from  a  developing country. Accounting Research Journal .
Amalia, S., Lesmana, D., Yudaruddin, Y. A., & Yudaruddin, R. (2022). The impact of board structure  on  voluntary  environmental  and  energy  disclosure  in  an  emerging  market. International Journal of Energy Economics and Policy , 12 (4), 430.
Amir,  E.,  &  Lev,  B.  (1996).  Accounting  &Economics  Value-relevance  of  nonfinancial information: The wireless communications industry. Dalam Journal of Accounting and Economics (Vol. 22).
Arikan, O., Reinecke, J., Spence, C., & Morrell, K. (2017). Signposts or weathervanes? The curious case of corporate social responsibility and conflict minerals. Journal of Business Ethics , 146 (3), 469–484.
Arslan, M., & Alqatan, A. (2020). Role of institutions in shaping corporate governance system:
evidence from emerging economy. Heliyon ,
6 (3). https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e03520
Ashfaq, K., & Rui, Z. (2019a). Revisiting the relationship between corporate governance and corporate  social  and  environmental  disclosure  practices  in  Pakistan. Social Responsibility Journal .
Ashfaq, K., & Rui, Z. (2019b). Revisiting the relationship between corporate governance and corporate  social  and  environmental  disclosure  practices  in  Pakistan. Social Responsibility Journal .
Baatour, K., Othman, H. B., & Hussainey, K. (2017). The effect of multiple directorships on real  and  accrual-based  earnings  management:  Evidence  from  Saudi  listed  firms. Accounting Research Journal . https://doi.org/10.1108/ARJ-06-2015-0081
Baldini, M., Dal Maso, L., Liberatore, G., Mazzi, F., & Terzani, S. (2018). Role of country- and firm-level determinants in environmental, social, and governance disclosure. Journal of Business Ethics , 150 (1), 79–98.
Barbu, E. M., Dumontier, P., Feleag\ua, N., & Feleag\ua, L. (2014). Mandatory environmental disclosures by companies complying with IASs/IFRSs: The cases of France, Germany, and the UK. The International Journal of Accounting , 49 (2), 231–247.
Belal, A. R., & Owen, D. L. (2007). The views of corporate managers on the current state of, and future prospects  for, social reporting in  Bangladesh:  An engagement-based study. Accounting, Auditing \& Accountability Journal .
Bennedsen, M., & Wolfenzon, D. (2000). The balance of power in closely held corporations. Journal of financial economics , 58 (1–2), 113–139.
Blanc,  R.,  Islam,  M.  A.,  Patten,  D.  M.,  &  Branco,  M.  C.  (2017).  Corporate  anti-corruption disclosure:  An  examination  of  the  impact  of  media  exposure  and  country-level  press freedom. Accounting, Auditing & Accountability Journal .
Brooks,  C.,  &  Oikonomou,  I.  (2018).  The  effects  of  environmental,  social  and  governance disclosures and performance on firm value: A review of the literature in accounting and finance. The British Accounting Review , 50 (1), 1–15.
Burritt, R. L. (2002). Environmental reporting in Australia: current practices and issues for the future. Business strategy and the environment , 11 (6), 391–406.
Chau, G. K., & Gray, S. J. (2002). Ownership structure and corporate voluntary disclosure in Hong Kong and Singapore. The International journal of accounting , 37 (2), 247–265.
Chavent, M., Ding, Y., Fu, L., Stolowy, H., & Wang, H. (2006). Disclosure and determinants studies: An extension using the divisive clustering method (DIV). European Accounting Review , 15 (2), 181–218.
Chiang,  H.,  &  Chia,  F.  (2005).  An  empirical  study  of  corporate  governance  and  corporate performance. Journal of American academy of business , 6 (1), 95–101.
Chiu, T.-K., & Wang, Y.-H. (2015). Determinants of social disclosure quality in Taiwan: An application of stakeholder theory. Journal of business ethics , 129 (2), 379–398.
Choi, J., & Wong, T. J. (2007a). Auditors’ governance functions and legal environments: An international investigation. Contemporary accounting research , 24 (1), 13–46. Choi, J., & Wong, T. J. (2007b). Auditors’ governance functions and legal environments: An international investigation. Contemporary accounting research , 24 (1), 13–46.
Claessens, S., & Yurtoglu, B. B. (2013). Corporate governance in emerging markets: A survey.
Emerging markets review , 15 , 1–33.
Clarke,  T.  (2004).  Theories  of  corporate  governance. The  Philosophical  Foundations  of Corporate Governance, Oxon , 12 (4), 244–266.
Coffee Jr, J. C. (2002a). Racing towards the top: The impact of cross-listing and stock market competition on international corporate governance. Colum. L. Rev. , 102 , 1757.
Coffee Jr, J. C. (2002b). Racing towards the top: The impact of cross-listing and stock market competition on international corporate governance. Colum. L. Rev. , 102 , 1757.
Connelly,  B.  L.,  Tihanyi,  L.,  Ketchen  Jr,  D.  J.,  Carnes,  C.  M.,  &  Ferrier,  W.  J.  (2017). Competitive repertoire complexity: Governance antecedents and performance outcomes. Strategic Management Journal , 38 (5), 1151–1173.
Dahya, J., Dimitrov, O., & McConnell, J. J. (2008). Dominant shareholders, corporate boards, and corporate value: A cross-country analysis. Journal of Financial Economics , 87 (1), 73–100.
Dalla  Via,  N.,  &  Perego,  P.  (2018).  Determinants  of  conflict  minerals  disclosure  under  the Dodd--Frank Act. Business Strategy and the Environment , 27 (6), 773–788.
D’Amico, E., Coluccia, D., Fontana, S., & Solimene, S. (2016a). Factors influencing corporate environmental disclosure. Business Strategy and the Environment , 25 (3), 178–192. D’Amico, E., Coluccia, D., Fontana, S., & Solimene, S. (2016b). Factors influencing corporate environmental disclosure. Business Strategy and the Environment , 25 (3), 178–192.
Deegan,  C.,  Rankin,  M.,  &  Tobin,  J.  (2002).  An  examination  of  the  corporate  social  and environmental  disclosures  of  BHP  from  1983-1997:  A  test  of  legitimacy  theory. Accounting, Auditing \& Accountability Journal .
Dhaliwal,  D.,  Li,  O.  Z.,  Tsang,  A.,  &  Yang,  Y.  G.  (2014).  Corporate  social  responsibility disclosure  and  the  cost  of  equity  capital:  The  roles  of  stakeholder  orientation  and financial transparency. Journal of Accounting and Public Policy , 33 (4), 328–355.
Ding, D. K., & Beh, S. E. (2022). Climate Change and Sustainability in ASEAN Countries. Sustainability (Switzerland) , 14 (2). https://doi.org/10.3390/su14020999
Duque-Grisales,  E.,  &  Aguilera-Caracuel,  J.  (2021).  Environmental,  social  and  governance (ESG)  scores  and  financial  performance  of  multilatinas:  Moderating  effects  of geographic international diversification and financial slack. Journal of Business Ethics , 168 (2), 315–334.
Dwekat, A., Seguí-Mas, E., Tormo-Carbó, G., Carmona, P., Segu\’\i-Mas, E., Tormo-Carbó, G.,  Carmona,  P.,  Seguí-Mas,  E.,  Tormo-Carbó,  G.,  &  Carmona,  P.  (2020).  Corporate governance  configurations  and  corporate  social  responsibility  disclosure:  Qualitative comparative  analysis  of  audit  committee  and  board  characteristics. Corporate  Social Responsibility and Environmental Management , 27 (6), 2879–2892. https://doi.org/10.1002/csr.2009
Elamer, A. A., Ntim, C. G., & Abdou, H. A. (2020). Islamic governance, national governance, and  bank  risk  management  and  disclosure  in  MENA  countries. Business  \&  Society , 59 (5), 914–955.
Elghuweel,  M.  I.,  Ntim,  C.  G.,  Opong,  K.  K.,  &  Avison,  L.  (2017).  Corporate  governance, Islamic governance and earnings management in Oman: A new empirical insights from a behavioural theoretical framework. Journal of Accounting in Emerging Economies .
Elzahar, H., Hussainey, K., Mazzi, F., & Tsalavoutas, I. (2015). Economic consequences of key  performance  indicators’  disclosure  quality. International  Review  of  Financial Analysis , 39 , 96–112.
Enikolopov, R., Petrova, M., & Stepanov, S. (2014). Firm value in crisis: Effects of firm-level transparency and country-level institutions. Journal of banking & Finance , 46 , 72–84.
Epstein,  M.  J.,  &  Freedman,  M.  (1994).  Social  disclosure  and  the  individual  investor. Accounting, Auditing & Accountability Journal .
Ernstberger,  J.,  &  Grüning,  M.  (2013).  How  do  firm-  and  country-level  governance mechanisms affect firms’ disclosure? Journal of Accounting and Public Policy , 32 (3), 50–67. https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2013.02.003
Ezhilarasi,  G.,  &  Kabra,  K.  C.  (2017).  The  impact  of  corporate  governance  attributes  on environmental  disclosures:  Evidence  from  India. Indian  Journal  of  Corporate Governance , 10 (2), 24–43.
Fernandes,  S.  M.,  Bornia,  A.  C.,  &  Nakamura,  L.  R.  (2018).  The  influence  of  boards  of directors on environmental disclosure. Management Decision .
Fifka,  M.  S.  (2013).  Corporate  responsibility  reporting  and  its  determinants  in  comparative perspective--a review of the empirical literature and a meta-analysis. Business strategy and the environment , 22 (1), 1–35.
Flammer,  C.  (2013).  Corporate  social  responsibility  and  shareholder  reaction:  The environmental  awareness  of  investors. Academy  of  Management  Journal , 56 (3),  758– 781.
Fooladi,  M.,  &  Farhadi,  M.  (2019).  Corporate  governance  and  detrimental  related  party transactions:  Evidence  from  Malaysia. Asian  Review  of  Accounting , 27 (2),  196–227. https://doi.org/10.1108/ARA-02-2018-0029
Francis, J. R., Khurana, I. K., & Pereira, R. (2005). Disclosure incentives and effects on cost of capital around the world. The accounting review , 80 (4), 1125–1162.
Gerged,  A.  M.  (2021a).  Factors  affecting  corporate  environmental  disclosure  in  emerging markets:  The  role  of  corporate  governance  structures. Business  Strategy  and  the Environment , 30 (1), 609–629. https://doi.org/10.1002/bse.2642
Gerged,  A.  M.  (2021b).  Factors  affecting  corporate  environmental  disclosure  in  emerging markets:  The  role  of  corporate  governance  structures. Business  Strategy  and  the Environment , 30 (1), 609–629. https://doi.org/10.1002/bse.2642
Gerged, A. M., Cowton, C. J., & Beddewela, E. S. (2018). Towards sustainable development in  the  Arab  Middle  East  and  North  Africa  region:  A  longitudinal  analysis  of environmental  disclosure  in  corporate  annual  reports. Business  Strategy  and  the Environment , 27 (4), 572–587.
Ghabri, Y. (2022). Legal protection systems, corporate governance and firm performance: a cross-country  comparison. Studies  in  Economics  and  Finance , 39 (2),  256–278. https://doi.org/10.1108/SEF-09-2021-0404
Giannarakis, G., Andronikidis, A., & Sariannidis, N. (2019a). Determinants of environmental disclosure:  investigating  new  and  conventional  corporate  governance  characteristics. Annals of Operations Research , 1–19.
Giannarakis, G., Andronikidis, A., & Sariannidis, N. (2019b). Determinants of environmental disclosure:  investigating  new  and  conventional  corporate  governance  characteristics. Annals of Operations Research , 1–19.
Glass,  C.,  Cook,  A.,  &  Ingersoll,  A.  R.  (2016).  Do  women  leaders  promote  sustainability? Analyzing  the  effect  of  corporate  governance  composition  on  environmental performance. Business Strategy and the Environment , 25 (7), 495–511.
Gujarati, D. N., &  Porter, D. C. (2003). Basic econometrics (ed.). Singapore: McGrew Hill Book Co .
Habib, A., Uddin Bhuiyan, B., & Islam, A. (2013). Financial distress, earnings management and market pricing of accruals during the global financial crisis. Managerial Finance , 39 (2), 155–180. https://doi.org/10.1108/03074351311294007
Herremans, I. M., Akathaporn, P., & McInnes, M. (1993). An investigation of corporate social responsibility  reputation  and  economic  performance. Accounting,  organizations  and society , 18 (7–8), 587–604.
Huang,  R.,  &  Chen,  D.  (2015).  Does  environmental  information  disclosure  benefit  waste discharge reduction? Evidence from China. Journal of Business Ethics , 129 (3), 535–552. Ienciu, I.-A., Popa, I. E., & Ienciu, N. M. (2012). Environmental Reporting and Good Practice of  Corporate  Governance:  Petroleum  Industry  Case  Study. Procedia  Economics  and Finance , 3 , 961–967. https://doi.org/10.1016/s2212-5671(12)00258-4
Ioannou, I., & Serafeim, G. (2012a). What drives corporate social performance? The role of nation-level institutions. Journal of International Business Studies , 43 (9), 834–864.
Ioannou, I., & Serafeim, G. (2012b). What drives corporate social performance? The role of nation-level institutions. Journal of International Business Studies , 43 (9), 834–864.
Islam, M. A. (2009). Social and environmental reporting practices of organisations operating in,  or  sourcing  products  from,  a  developing  country:  evidence  from  Bangladesh. Available at SSRN 2878254 .
Jacoby, G., Liu, M., Wang, Y., Wu, Z., & Zhang, Y. (2019). Corporate governance, external control, and environmental information transparency: Evidence from emerging markets. Journal  of  International  Financial  Markets,  Institutions  and  Money , 58 ,  269–283. https://doi.org/10.1016/j.intfin.2018.11.015
Jensen, M. C. (1996). Agency costs of free cash flow, corporate finance, and takeovers. Dalam Corporate  Bankruptcy (Vol.  76,  Nomor  2,  hlm.  11–16).  Cambridge  University  Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511609435.005
Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs  and  ownership  structure. Journal  of  Financial  Economics , 3 (4),  305–360. https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X
Jizi, M. (2017a). The influence of board composition on sustainable development disclosure. Business Strategy and the Environment , 26 (5), 640–655.
Jizi, M. (2017b). The influence of board composition on sustainable development disclosure. Business Strategy and the Environment , 26 (5), 640–655.
Kaufmann,  D.  A.  K.  (2020). The  Worldwide  Governance  Indicators  (WGI) . http://info.worldbank.org/governance/wgi/
Kaufmann, D., Kraay, A., & Mastruzzi, M. (2011a). The Worldwide Governance Indicators: Methodology and Analytical Issues1. Hague journal on the rule of law , 3 (2), 220–246.
Kaufmann, D., Kraay, A., & Mastruzzi, M. (2011b). The Worldwide Governance Indicators: Methodology and Analytical Issues1. Hague journal on the rule of law , 3 (2), 220–246.
Kelton, A. S., & Yang, Y. (2008). The impact of corporate governance on Internet financial reporting. Journal of accounting and Public Policy , 27 (1), 62–87.

## ULTIMA Accounting | ISSN 2085-4595
Kiliç,  M.,  Kuzey,  C.,  &  Uyar,  A.  (2015).  The  impact  of  ownership  and  board  structure  on Corporate  Social  Responsibility  (CSR)  reporting  in  the  Turkish  banking  industry. Corporate governance .
Kühnel, K., Schütte, P., Bach, V., Franken, G., & Finkbeiner, M. (2023). Correlation analysis of  country  governance  indicators  and  the  magnitude  of  environmental  and  social incidents in mining. Resources Policy , 85 . https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2023.103762
Kumar, S., & Shetty, S. (2018). Corporate participation in voluntary environmental programs in India: determinants and deterrence. Ecological Economics , 147 , 1–10.
Kumari,  P.  S.  R.,  Makhija,  H.,  Sharma,  D.,  &  Behl,  A.  (2022).  Board  characteristics  and environmental disclosures: evidence from sensitive and non-sensitive industries of India. International Journal of Managerial Finance , 18 (4), 677–700.
La Porta, R., Lopez-de-Silanes, F., & Shleifer, A. (2008). The economic consequences of legal origins. Journal of economic literature , 46 (2), 285–332.
Lensink, R., Meesters, A., & Naaborg, I. (2008). Bank efficiency and foreign ownership: Do good institutions matter? Journal of Banking & Finance , 32 (5), 834–844.
Leuz, C., Nanda, D., & Wysocki, P. D. (2003). Earnings management and investor protection: an international comparison. Journal of financial economics , 69 (3), 505–527.
Leuz,  C.,  &  Verrecchia,  R.  E.  (2000).  The  economic  consequences  of  increased  disclosure. Journal of accounting research , 91–124.
Liao, L., Luo, L., & Tang, Q. (2015). Gender diversity, board independence, environmental committee and greenhouse gas disclosure. The British Accounting Review , 47 (4), 409– 424.
Liu,  B.,  &  Wang,  K.  (2015).  The  employees’  self-interest  and  the  underwriter  reputation effects. China Finance Review International , 5 (3), 236–257. https://doi.org/10.1108/CFRI-09-2014-0066
Lu, Y., & Abeysekera, I. (2014). Stakeholders’ power, corporate characteristics, and social and environmental disclosure: evidence from China. Journal of cleaner production , 64 , 426– 436.
Matisoff,  D.  C.,  Noonan,  D.  S.,  &  O’Brien,  J.  J.  (2013).  Convergence  in  environmental reporting:  assessing  the  Carbon  Disclosure  Project. Business  Strategy  and  the Environment , 22 (5), 285–305.
Meng, X. H., Zeng, S. X., Shi, J. J., Qi, G. Y., & Zhang, Z. B. (2014). The relationship between corporate environmental performance and environmental disclosure: An empirical study in China. Journal of environmental management , 145 , 357–367.
Nagar,  V.,  Nanda,  D.,  &  Wysocki,  P.  (2003).  Discretionary  disclosure  and  stock-based incentives. Journal of accounting and economics , 34 (1–3), 283–309.
Ness, K. E., & Mikza, A. M. (1991). CORPORATE SOCIAL DISCLOSURE: A NOTE ON A TEST OF AGENCY THEORY. Dalam British Accounting Review (Vol. 23).
Ntim, C. G., & Soobaroyen, T. (2013). Black economic empowerment disclosures by South African  listed  corporations:  The  influence  of  ownership  and  board  characteristics. Journal of business ethics , 116 (1), 121–138.
Nuhu, Y., & Alam, A. (2023). Board characteristics and ESG disclosure in energy industry: evidence from emerging economies. Journal of Financial Reporting and Accounting .

## ULTIMA Accounting | ISSN 2085-4595
Nyakurukwa, K., & Seetharam, Y. (2023). Corporate governance in a weak legal environment: a systematic review focusing on Zimbabwe. Dalam Qualitative Research in Financial Markets (Vol. 15, Nomor 2, hlm. 319–335). Emerald Publishing. https://doi.org/10.1108/QRFM-01-2022-0012
Nyquist, S. (2003). The legislation of environmental disclosures in three Nordic countries—A comparison. Business Strategy and the Environment , 12 (1), 12–25.
OECD,  O.  (2004).  The  OECD  principles  of  corporate  governance. Contaduría  y Administración , 216 .
Oman, C. P. (2001). Corporate governance and national development .
Osazuwa,  N.  P.,  Che-Ahmad,  A.,  &  Che-Adam,  N.  (2016).  Board  characteristics  and environmental  disclosure  in  Nigeria. International  Information  Institute  (Tokyo). Information , 19 (8A), 3069.
Paula Monteiro, A., Vale, J., Leite, E., Lis, M., & Kurowska-Pysz, J. (2022). The impact of information systems and non-financial information on company success. International Journal of Accounting Information Systems , 45 . https://doi.org/10.1016/j.accinf.2022.100557
Paule-Vianez, J., Gutiérrez-Fernández, M., & Coca-Pérez, J. L. (2019). Prediction of financial distress  in  the  Spanish  banking  system. Applied  Economic  Analysis , 28 (82),  69–87. https://doi.org/10.1108/AEA-10-2019-0039
Pisano,  S.,  Lepore,  L.,  Celentano,  A.,  &  Alvino,  F.  (2022).  The  Influence  of  Institutional Factors on the Relationship between Board of Directors and Environmental Disclosure: A  Meta-Analysis. International  Review  of  Environmental  and  Resource  Economics , 16 (2), 229–280.
Prado-Lorenzo, J.-M., & Garcia-Sanchez, I.-M. (2010). The role of the board of directors in disseminating  relevant  information  on  greenhouse  gases. Journal  of  business  ethics , 97 (3), 391–424.
Radu, C., &  Francoeur,  C. (2017). Does innovation  drive environmental  disclosure? A new insight  into  sustainable  development. Business  Strategy  and  the  Environment , 26 (7), 893–911.
Rahaman, A. S., Lawrence, S., & Roper, J. (2004). Social and environmental reporting at the VRA:  institutionalised  legitimacy  or  legitimation  crisis? Critical  perspectives  on Accounting , 15 (1), 35–56.
Raimo,  N.,  de  Nuccio,  E.,  &  Vitolla,  F.  (2022).  Corporate  governance  and  environmental disclosure through integrated reporting. Measuring Business Excellence , 26 (4), 451–470. https://doi.org/10.1108/MBE-05-2021-0066
Rao,  K.  K.,  Tilt,  C.  A.,  &  Lester,  L.  H.  (2012a).  Corporate  governance  and  environmental reporting:  an  Australian  study. Corporate  Governance:  The  international  journal  of business in society .
Rao,  K.  K.,  Tilt,  C.  A.,  &  Lester,  L.  H.  (2012b).  Corporate  governance  and  environmental reporting:  an  Australian  study. Corporate  Governance:  The  international  journal  of business in society .
Refinitiv. (2021). Esg Data in Eikon . 4–5.
Rezaee, Z. (2009). Corporate governance and ethics. John Wiley & Sons. Danvers. MA .
Rouf, M. A., & Al-Faryan, M. A. S. (2022). Does corporate governance affect environmental reporting? PSU Research Review . https://doi.org/10.1108/PRR-02-2022-0023
Sadaf,  R.,  Oláh,  J.,  Popp,  J.,  &  Máté,  D.  (2018).  An  investigation  of  the  influence  of theworldwide  governance  and  competitiveness  on  accounting  fraud  cases:  A  cross- country perspective. Sustainability (Switzerland) , 10 (3). https://doi.org/10.3390/su10030588
Sayari,  N.,  &  Marcum,  B.  (2018).  Reducing  risk  in  the  emerging  markets:  Does  enhancing corporate  governance  work? BRQ  Business  Research  Quarterly , 21 (2),  124–139. https://doi.org/10.1016/j.brq.2018.01.002
Scott, W. (1998). Organizations: Rational, Natural and Open Systems. Canadian Journal of Sociology / Cahiers canadiens de sociologie , 29 . https://doi.org/10.2307/2393090 Scott, W. R. (1987). Organizations: Rational, natural, and open systems . Prentice hall.
Shi,  Y.,  Magnan,  M.,  &  Kim,  J.-B.  (2012).  Do  countries  matter  for  voluntary  disclosure? Evidence from cross-listed firms in the US. Journal of International Business Studies , 43 (2), 143–165.
Sutantoputra,  A.  (2022).  Do  stakeholders’  demands  matter  in  environmental  disclosure practices?  Evidence  from  Australia. Journal  of  management  and  governance , 26 (2), 449–478.
Tabash, M. I., Farooq, U., Hamouri, B., Kumar, A., & Al-Faryan, M. A. S. (2023). Effect of country governance on trade credit activities: Empirical evidence from Pakistan. Cogent Economics and Finance , 11 (2). https://doi.org/10.1080/23322039.2023.2233315
Talbot, D., & Boiral, O. (2015a). Strategies for climate change and impression management: A  case  study  among  Canada’s  large  industrial  emitters. Journal  of  Business  Ethics , 132 (2), 329–346.
Talbot, D., & Boiral, O. (2015b). Strategies for climate change and impression management: A  case  study  among  Canada’s  large  industrial  emitters. Journal  of  Business  Ethics , 132 (2), 329–346.
Tauringana, V., & Chithambo, L. (2015). The effect of DEFRA guidance on greenhouse gas disclosure. The British Accounting Review , 47 (4), 425–444.
Thompson,  J.  D.  (2003). Organizations  in  action:  Social  science  bases  of  administrative theory . Transaction publishers.
Thorne, L., Mahoney, L. S., & Manetti, G. (2014). Motivations for issuing standalone CSR reports: A survey of Canadian firms. Accounting, Auditing & Accountability Journal . Trireksani,  T.,  &  Djajadikerta,  H.  G.  (2016). Corporate  governance  and  environmental disclosure in the Indonesian mining industry .
Van  Essen,  M.,  Engelen,  P.-J.,  &  Carney,  M.  (2013).  Does  “Good”  Corporate  Governance Help in a Crisis? The Impact of Country-and Firm-Level Governance Mechanisms in the E  uropean  Financial  Crisis. Corporate  Governance:  An  International  Review , 21 (3), 201–224.
Verrecchia, R. E. (2001). Essays on disclosure. Journal of accounting and economics , 32 (1– 3), 97–180.
Wooldridge, J. M. (2010). Econometric analysis of cross section and panel data . MIT press. World Bank. (2020a). WGI 2021 Interactive > Home . http://info.worldbank.org/governance/wgi/ World Bank. (2020b). WGI 2021 Interactive > Home . http://info.worldbank.org/governance/wgi/
Yin,  J.,  &  Wang,  S.  (2018).  The  effects  of  corporate  environmental  disclosure  on environmental  innovation  from  stakeholder  perspectives. Applied  economics , 50 (8), 905–919.
Yoon, B., Lee, J. H., & Byun, R. (2018). Does ESG performance enhance firm value? Evidence from Korea. Sustainability , 10 (10), 3635.