Url: http://e-jurnal.unisda.ac.id/index.php/baktikita

## SOSIALISASI PROGRAM PEGUNGKAPAN SUKARELA (PPS)
UU NO. 7 TAHUN 2021

## Dedy Triyono¹, Bintang Marsha Anggraeni²
¹Universitas Kristen Petra Surabaya. Detron81@petra.ac.id 2 Universitas Terbuka. Bintangmarsha8688@gmail.com
Abstrak:  Law  Number  7  of  2021  concerning  Harmonization  of  Tax  Regulations  (UU  HPP)  is  a continuation  of  Law  Number  11  of  2020  concerning  Job  Creation  (UU  Ciptaker)  in  terms  of regulating  provisions  in  the  taxation  sector.  The  HPP  Law  regulates  several  changes  and  the inclusion  of  new provisions including  the Voluntary Disclosure Program (PPS). One of the main objectives of PPS is to increase taxpayer compliance. PPS is implemented based on the principles of simplicity, legal certainty and benefit. Community service activities with the aim of providing an understanding to the public about PPS and its scope. The material presented in this socialization includes Indonesia's macroeconomic conditions, the impact of the pandemic situation, and the link between PSS and tax compliance..
Keywords: Harmonization of Tax Regulations (UU HPP), Voluntary Disclosure Program (PPS)
Abstrak: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP)  merupakan  kelanjutan  dari  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja (UU  Ciptaker)  dalam  hal  pengaturan  ketentuan  di  bidang  perpajakan.  UU  HPP  mengatur beberapa  perubahan  dan  pencantuman  ketentuan  baru  termasuk  di  antaranya  Program Pengungkapan  Sukarela  (PPS).   Salah  satu  tujuan  PPS  yang  utama  adalah  meningkatkan kepatuhan wajib pajak. PPS dilaksanakan berdasarkan asas kesederhanaan, kepastian hukum dan dan  kemanfaatan.  Kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat  dengan  tujuan  untuk  memberikan pemahaman  kepada  masyarakat  mengenai  PPS  dan  ruang  lingkupnya.  Materi  yang  disajikan dalam sosialisasi ini antara lain kondisi makro ekonomi indonesia, dampak situasi pandemi, dan kaitan PSS dengan kepatuhan pajak.
Kata  Kunci:  Harmonisasi  Peraturan  Perpajakan  (UU  HPP,  Program  Pengungkapan  Sukarela (PPS)

## PENDAHULUAN
Dalam  dunia  perpajakan  seringkali  terdapat  aturan  dan  ketentuan  baru. Tujuan dari pembuatan keputusan baru tersebut menyesuaikan dengan kondisi dan juga  situasi  terkini.  Seperti  dapat  diambil  contoh,  dalam  menghadapi  dampak pandemi  covid-19  kemarin  ini.  Pemerintah  memberikan  berbagai  macam  subsidi
dan  juga  pemberlakukan  aturan-aturan  baru,  seperti  halnya  program pengungkapan sukarela (PPS)
Lahirnya  UU  HPP  menjadi  bagian  dari  proses  reformasi  struktural  untuk mendorong sistem perpajakan yang adil, sehat, efektif, dan akuntabel. Reformasi perpajakan  juga  menjadi  bagian  dari  proses  berkelanjutan  untuk  mendukung upaya  percepatan  pemulihan  ekonomi  dan  pembangunan  nasional  melalui penataan  ulang  sistem  perpajakan.  Untuk  itu  maka  dibuatkanlah  Program Pengungkapan  Sukarela  (PPS)  dalam  Undang-Undang  Harmonisasi  Peraturan Perpajakan  (UU  HPP)  adalah  meningkatkan  kepatuhan  sukarela  Wajib  Pajak (WP).  Target  dari  Program  Pengungkapan  Sukarela  ini  adalah  pengungkapan sukarela wajib pajak.
Namun  ada  beberapa  kendala  dalam  sosialisasi  yang  dihadapi  oleh Direktorat  Jenderal  Pajak  yang  menyebabkan  Program  Pengungkapan  Sukarela (PPS)  tidak  mudah  untuk  dipahami  dan  membuat  wajib  pajak  tertarik  untuk mengikutinya. Hal ini bisa menyebabkan tujuan meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak (WP) menjadi tidak maksimal dalam pencapaiannya.
Tujuan dari kegiatan ini adalah memastikan wajib pajak mengerti dan dapat memenuhi  tidak  hanya  kewajiban  perpajakan,  tetapi  juga  hak  perpajakan  di Indonesia, terkhusus pada Program Pengungkapan Sukarela (PPS).

## METODE PELAKSANAAN
Kegiatan  pengabdian  ini  dilaksanakan  di  PT  Mulya  Menara  Sejahtera, Kota Sidoarjo selama satu hari yaitu pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 dengan teknis  pelaksanaan  di  bawah  ini.  Adapun  langkah  pelaksanaan  pengabdian masyarakat yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:
1)  Menyamakan  persepsi  antar  tim  penyusun  sosialisasi  program  melalui kegiatan diskusi dengan wajib pajak.
2)  Melakukan koordinasi aktif dengan wajib pajak, dalam hal ini adalah Kepala Akuntansi dan Keuangan PT MMS.
3)  Melakukan  sosialisasi  terhadap  semua  staf  keuangan  dan  akuntansi  di  PT MMS Sidoarjo.
Gambar 1. Kegiatan Sosialisasi Program Pengungkapan Sukarela

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Adapun  yang  petut  diketahui  dari  ruang  Lingkup  PPS  adalah  sebagai berikut :
Dari  sosialisasi  ini  ternyata  ada  beberapa  kendala  yang  dapat  ditarik sebagai  kesimpulan  adanya  kendala  sosialisasi  perpajakan  yang  dilakukan  oleh Direktorat Jenderal Pajak, antara lain :
1. Psikologis, Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang langsung dibebankan kepada  masyarakat.  Ketika  masyarakat  membayar  pajak  di  akhir  tahun, mereka  sudah  tidak  punya  uang  lagi  untuk  membayar  pajak  karena penghasilan  yang  mereka  peroleh  telah  habis  dikonsumsi,  ini  tentu  akan memberatkan.  Lebih  lanjut,  secara  psikologis,  tidak  ada  seorang  pun  yang ingin  berpisah  dengan  uang  hasil  jerih  payahnya  jika  memang dimungkinkan.
2. Historis, sebagian  besar  negara  berkembang  merupakan  jajahan  negara Eropa.  Kemerdekaan  negara  berkembang  didahului  oleh  perjuangan  untuk dapat  merdeka  dari  penjajah  asing.  Dalam  perjuangan  ini,  secara  politik, masyarakat diajarkan untuk tidak mematuhi hukum untuk membuat frustrasi penjajah,  salah  satunya  dengan  tidak  membayar  pajak.  Paradigma  inilah yang masih melekat bahwa pajak adalah produk Penjajah.
3. Agama, di  negara-negara  berkembang,  agama  memainkan  peran  yang sangat penting. Para pemimpin agama, ada yang berpandangan bahwa pajak
adalah  warisan  masa  penjajahan  dan  tidak  membayar  pajak  bukan merupakan dosa. Hal ini memberikan justifikasi yang kuat atas keengganan seseorang untuk membayar pajak.
4. Kurangnya edukasi pajak, di negara-negara berkembang, tingkat pendidikan cukup  rendah  dan  tidak  ada  pendidikan  pajak  sama  sekali.  Untuk  orang yang  tidak  berpendidikan,  sulit  untuk  memahami  pentingnya  membayar pajak.  Baik  pemerintah  atau  siapa  pun  di  sektor  swasta  tidak  melakukan upaya  apapun  untuk  menjelaskan  alasan  untuk  membayar  pajak  kepada masyarakat. Pajak sering dipandang sebagai hukuman.
5. Kurangnya  etika  sosial, masyarakat  di  negara  berkembang  juga  kurang memiliki etika sosial. Hukum tidak memiliki arti yang penting bagi mereka. Orang-orang  selalu  hanya  memikirkan  hak  dan  hak  istimewa  mereka. Kewajiban sangat tidak diperhatikan. Berdasarkan pemikiran ini, membayar pajak  sebagai  suatu  kewajiban  tentu  menjadi  jauh  lebih  sulit  untuk dilakukan.
6. Kurangnya  tabu  sosial, kepatuhan  hukum  diperlakukan  sebagai  tanda kelemahan  dan  mereka  yang  melanggar  hukum  dianggap  pemberani. Ironisnya, di negara-negara berkembang, sejumlah besar masyarakat dengan bangga  mengklaim  kepada  rekan-rekan  mereka  bahwa  mereka  tidak membayar pajak sama sekali.
7. Kurangnya upaya pencegahan, di negara-negara berkembang, ratusan orang dipenjara setiap hari karena pencurian kecil-kecilan. Akan tetapi, meskipun terdapat  banyak  penggelapan  pajak  senilai  miliaran,  sangat  sedikit  wajib pajak yang dipenjarakan. Para pengemplang pajak tidak menganggap bahwa mengemplang pajak adalah tindakan yang mempunyai risiko pidana.
8. Pembayaran transaksi melalui kas tunai, dalam ekonomi yang berbasis uang tunai,  menyembunyikan  penghasilan  tidak  hanya  mudah, tetapi  juga  aman. Dalam  sistem  ekonomi  seperti  ini,  pengelakan  pajak  memiliki  lingkungan yang  sangat  kondusif  untuk  berkembang.  Oleh  karena  itu,  penyebarannya sangat cepat.
9. Dorongan  komersial, jika  produsen  atau  importir  menyembunyikan transaksinya, ia memaksa pedagang grosir untuk melakukan hal yang sama. Dengan demikian, pengecer di jalur selanjutnya, tidak punya pilihan selain menyembunyikan transaksi tersebut. Lebih lanjut, masih terdapat keinginan untuk menyembunyikan transaksi. Dalam budaya seperti ini, pembukuan/pencatatan  yang  jujur  menjadi  tidak  mungkin.  Bahkan,  orang jujur pun dipaksa mengikuti arus untuk menjadi tidak jujur.
10. Kompleksitas  hukum  pajak, Undang-Undang  Pajak  Penghasilan  (UU  PPh) berkaitan  dengan  transaksi  komersial  dan  harus  mencakup  berbagai transaksi  yang  sangat  luas  sehingga  UU  PPh  bersifat  kompleks. Kompleksitas  ini  memberikan  cukup  justifikasi  bagi  masyarakat  awam untuk menggelapkannya.
11. Prosedur  pajak  yang  membosankan, apabila  hukum  pajak  rumit,  dapat diperkirakan prosedur administrasi pajak akan lebih rumit lagi. Oleh karena itu, kalua prosedur pajak rumit akan mendorong masyarakat menjauhi pajak selama mungkin.
12. Tarif  pajak  yang  tinggi, terakhir  namun  tidak  kalah  pentingnya,  yaitu persoalan tarif pajak. Tarif yang tinggi akan memberikan justifikasi kepada masyarakat  untuk  mengelak  membayar  pajak.  Tarif  pajak  yang  rendah mungkin  belum  tentu  juga  mendorong  masyarakat  untuk  membayar  pajak, tetapi tarif yang tinggi jelas tidak kondusif untuk kepatuhan pajak.

## SIMPULAN
Di  negara  berkembang,  tidak  mudah  untuk  menumbuhkan  kesadaran masyarakat untuk membayar pajak, banyak faktor yang menyebabkan masyarakat masih enggan membayar pajak, mengelak pajak, serta bahkan tidak peduli tentang pajak.  Namun  hal  ini  dapat  diminimalisir  dengan  adanya  sosialisasi  Undang- Undang  Perpajakan  serta  meningkatkan  layanan  serta  meningkatkan  kesadaran para wajib pajak. Di lain sisi masyarakat harus mengetahui juga penggunaan uang pajak.  Contoh  Rp  1  triliun  uang  pajak  yang  wajib  pajak  bayarkan  dimanfaatkan untuk  membangun  jalan,  infrastruktur  lain,  dan  20  persen  dari  APBN digelontorkan untuk pendidikan.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Terima kasih kami sampaikan untuk Direksi dan Pemilik PT MMS Sidoarjo terkhusus  Divisi  akuntansi  dan  keuangan  yang  berkenan  untuk  kami  dapat mempresentasi dan mensosialisasikan Program Pengungkapan Sukarela.

## DAFTAR RUJUKAN
da  Silva,  F.  P.,  Guerreiro,  R.,  &  Flores,  E.  (2019).  Voluntary  versus  enforced tax  compliance:  the  slippery  slope  framework  in  the  Brazilian context .International Review of Economics. 66(2), 147-180.
https://doi.org/10.1007/s12232-019-00321-0.
Fuentes-Nieva,  R.  (2021).  The  Way  We  Voluntarily
Pay  Taxes.
https://cic.nyu.edu/sites/default/files/the_way_we_voluntarily_pay_taxe s_may_2021_0.p df.
Irawan,  F.  (2021).  Pelatihan  Melalui  Web  Seminar  Dampak  UU  HPP  terhadap
Pelaku UMKM di Era Pandemi, Pengmasku, 1(1), 22-28.
Lederman ,    L.    (2018).    Does    Enforcement    Reduce  Voluntary    Tax Compliance? BYU LawReview,  2018(3),623-694. https://digital commons.law.byu.edu/lawreview/vol2018/iss3/6
Nguyen,  T.  T.  D.,  Pham,  T.  M.  L.,  Le,  T.  T.,  Truong,  T.  H.  L.,  &  Tran, M.  D.  (2020).  Determinants  influencing  tax  compliance:  The  case  of Vietnam. Journal of Asian Finance, Economics and Business, 7(2), 65– 73 . https://doi.org/10.13106/jafeb.2020.vol7.no2.65.
Taing,  H.  B.,  &  Chang,  Y.  (2021).  Determinants  of  Tax  Compliance  Intention: Focus  on  the  Theory  of  Planned  Behavior. International  Journal  of Public Administration, 44(1), 62–
73. https://doi.org/10.1080/01900692.2020.1728313.
World   Bank   (2019).   Innovations   in   Tax   Compliance   Transparency   Tax and   Trust. https://www.worldbank.org/en/topic/ macroeconomics/brief/ innovations-in-tax- compliance