INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 5 Tahun 2023 Page 8382-8391 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Edukasi Hukum Tentang Perundungan dan Ujaran Kebencian Pada Siswa SMP di Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan
La Ode Muhamad Sulihin 1 ✉ , Guasman Tatawu 2 , Lade Sirjon 3 , Jabalnur 4 , Ali Rizky 5
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo
Email: lmsulihin@uho.ac.id 1 ✉

## Abstrak
Siswa SMP merupakan masa transisi dari kehidupan masa kanak-kanak menjadi dewasa. Pada masa ini para siswa secara psikologis dan emosional belum seimbang dan belum stabil. Kondisi ini rentan dengan berbagai perilaku menyimpang. Contoh perilaku menyimpang yang saat ini kerap dilakukan oleh  siswa  adalah  perundungan  atau bullying.  Perilaku  perundungan  di  kalangan  siswa  sangat membutuhkan perhatian. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan membangun kesadaran hukum terhadap mereka melalui penyuluhan hukum. Kegiatan penyuluhan hukum ini dilaksanakan di MTs  Negeri  1  Konsel  dan  SMP  Negeri  12  Konsel  dengan  metode  pemberian  pengarahan  tentang hukum secara langsung melalui ceramah dan diskusi. Melalui aktivitas pengabdian ini, diharapkan para siswa  dapat  mengetahui  aturan  hukum  tentang  perundungan  ( bullying).  Dengan  pengetahuan tersebut, para siswa memahami bahwa perbuatan-perbuatan perundungan adalah perbuatan yang dilarang dalam hukum pidana (undang-undang) dan diancam dengan sanksi pidana. Hasil penyuluhan ini  menggambarkan  terjadi  lonjakan  pengetahuan  yang  diperoleh  siswa,  yang  akan  mendukung kesadaran, ketaatan, dan kepatuhan siswa terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kata Kunci: Edukasi, Perundungan, Ujaran Kebencian .
Abstract
Students in junior high school are in the transition period from childhood to adulthood. At this time, students are psychologically and emotionally unbalanced and unstable. This condition is vulnerable to various deviant behavior. An example of deviant behavior that is currently often carried out by students is bullying. Bullying behavior among students really needs attention. One way that can be done is to build legal awareness for them through legal counseling. This legal education activity was carried out at MTs Negeri 1 Konsel and SMP Negeri 12 Konsel using the method of providing direct legal guidance through lectures and discussions. Through this service activity, it is hoped that students will be able to know the legal rules regarding bullying. With this knowledge, students understand that bullying is an act that is prohibited in criminal law (law) and is threatened with criminal sanctions. The results of this counseling illustrate that there has been a surge in knowledge obtained by students, which will support students' awareness, obedience and compliance with applicable laws and regulations.
Keywords: Education, Bullying, Hate Speech.

## PENDAHULUAN
Generasi  Z  atau  mereka  yang  berusia  antara  9-24  tahun  pada  2021  adalah  generasi kelahiran  periode  1997-2012.  Berdasarkan  hasil  sensus  penduduk  tahun  2020,  dari  total populasi penduduk Indonesia, Generasi Z berjumlah 74,93 juta atau 27,94% (Jan S. Maringka, 2023). Generasi Z merupakan salah satu aspek yang menjadi perhatian baik oleh masyarakat maupun pemerintah, mulai dari segi pendidikan, teknologi, hukum maupun moral dan budaya. Jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, generasi Z adalah  termasuk  dalam  kategori  pemuda.  Menurut  Pasal  16  undang-undang a  quo, mengamanatkan peran pemuda sebagai kekuatan moral, kontrol sosial dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan nasional (Karo Karo & Yana, 2019).
Siswa-siswi pada Sekolah Menengah Pertama yang  berusia antara 12-15 tahun masuk dalam kategori generasi Z atau disebut juga masa remaja. Masa saat menjadi siswa di Sekolah Menengah Pertama merupakan masa transisi dari kehidupan masa kanak-kanak ( childhood) menjadi masa dewasa ( adulthood). Pada masa ini terjadi perubahan-perubahan yang sangat berarti  dalam  segi-segi  phsykologis,  emosional,  sosio  dan  intektual,  karena  pada  masa  ini, mereka  tidak/belum  seimbang  ( unbalance),  tidak/belum  stabil  (unstable)  dan  tidak  dapat diramalkan  ( unpredictable)  (Jasmisari  &  Herdiansah,  2021)  .  Kondisi  ini  dapat  memicu  para generasi Z rentan dengan berbagai perilaku menyimpang.
Perilaku  menyimpang  ini  biasa  dikenal  dengan  istilah  kenakalan  anak  atau Juvenile Delinquency,  yang  merupakan  tindakan  atau  perbuatan  pelanggaran  norma,  baik  norma hukum maupun norma sosial yang dilakukan oleh remaja (Mustafa Bola, Dkk, 2016). Juvenile delinquency adalah gejala patologis sosial pada remaja. Hal ini dikarenakan oleh satu bentuk
pengabaian sosial sehingga menyulut bentuk perilaku yang menyimpang dari nilai-nilai dan norma-norma  yang  ada  di  masyarakat  dan  negara  yang  pada  akhirnya  merugikan  dirinya sendiri  dan  orang  di  sekitarnya  (Jasmisari  &  Herdiansah,  2021).Kenakalan  remaja  biasanya dilakukan oleh mereka tidak bisa menahan diri terhadap hal baru yang masuk ke dalam dirinya atau yang sulit dalam mengendalikan emosinya, sehingga menimbulkan sikap yang anti sosial. Kenakalan remaja ini merupakan suatu masalah yang dijumpai dalam masyarakat saat ini yang semakin marak terjadi (Salamor Y & Salamor A, 2022).
Contoh  perilaku  menyimpang  yang  saat  ini  kerap  dilakukan  oleh  siswa  adalah perundungan. Bullying  atau  perundungan  merupakan  salah  satu  bentuk  kekerasan  yang dilakukan  dengan  cara  pemaksaan  baik  secara  fisik  maupun  psikis  yang  dilakukan  kepada seseorang  yang  lemah  dengan  tujuan  untuk  menyakiti.  Secara  sederhana, bullying  berarti seseorang  yang  menjahili  orang  lain  yang  rapuh.  Perundungan  merupakan  serangan  yang dilakukan secara berulang baik secara fisik, psikologi, sosial, ataupun verbal yang dilakukan teman sebaya  kepada seseorang (anak/siswa) yang  lebih lemah untuk  kepuasan pelaku itu sendiri. “Budaya” perundungan ini masih terus terjadi di kalangan siswa, mulai dari sekolah dasar  sampai  sekolah  menengah  atas.  Lebih  dari  itu,  perundungan  biasa  terjadi  dengan perencanaan terlebih dahulu (Yuyarti, 2018).
Selain perundungan ( bullying), perbuatan menyimpang yang acap terjadi adalah ujaran kebencian.  Dalam  perspektif  yang  sempit  ujaran  kebencian  adalah  bagian  kecil  dari perundungan.  Ujaran  kebencian  merupakan  perundungan  verbal  yang  dapat  melukai  hati seseorang  dan  merusak  perdamaian  antar  sesama.  Jenis  dari  perbuatan  ini  dapat  berupa penghinaan yakni menyinggung perasaan serta merendahkan martabat orang lain, atau dapat pula mencemarkan nama baik seseorang dengan menuduhkan seseorang dengan hal yang tidak  sesuai  dengan  kenyataan  sehingga  membuat  orang  tersebut  menjadi  tidak  nyaman (Widyatnyana et al., 2023).
Perundungan ( bullying) dan ujaran kebencian adalah problem yang sangat mendalam dan harus mendapat perhatian. Perundungan bukanlah persoalan yang sederhana. Prevalensi peristiwa  perundungan  meningkat  setiap  tahunnya  dan  terjadi  di  berbagai  negara.  Atas peristiwa perundungan yang diderita seseorang, akan melahirkan akibat pada mental ataupun fisik. Diantara akibat perundungan yang dialami korban dapat meliputi stres, cemas, rasa takut, sampai depresi yang eksesif oleh korban (Tri Bagas Romadhoni M. et al., 2023).
Sebagai  agen  perubahan  dalam  segala  aspek  pembangunan  nasional, remaja/anak/pemuda  menghadapi  tantangan  yang  sangat  besar  terutama  dalam  hal perubahan karakter, budaya maupun perilaku yang mengarah pada perbuatan menyimpang. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi hal negatif di atas adalah dengan
membangun  kesadaran  hukum  yang  kuat  terhadap  mereka.  Kesadaran  hukum  merupakan kondisi  dimana  setiap orang mematuhi aturan-aturan hukum yang dibuat  oleh  pemerintah maupun  nilai-nilai  yang  ada  dalam  masyarakat.  Oleh  karena  itu,  kegiatan  edukasi  atau penyuluhan hukum terkait pengaturan, dampak dari perundungan dan ujaran kebencian harus terus  digalakkan  kepada  generasi  muda  agar  dapat  terbangun  kepatuhan  dan  ketaatan terhadap hukum positif. Sasaran dari kegiatan ini adalah siswa Sekolah Menengah Pertama. Pengabdian kepada masyarakat ini dilatarbelakangi oleh uraian di atas. Kegiatan pengabdian ini  salah  satunya  ditujukan  sebagai  langkah  pencegahan  (preventif)  yaitu  untuk  mencegah timbulnya  hal-hal  yang  negatif  dan  destruktif  yang  dapat  mengakibatkan  kerugian  kepada generasi muda. Selain itu, kegiatan pengabdian ini ditujukan sebagai upaya untuk mengoreksi perilaku-perilaku  yang  biasa  dilakukan  dimana  perilaku  tersebut  merupakan  perilaku  yang melanggar hukum sehingga dapat mengurangi dampak dari perilaku tersebut.

## METODE PENELITIAN
Kegiatan  Pengabdian  Kepada  Masyarakat  ini  dilaksanakan  di  Kecamatan  Konda, Kabupaten  Konawe  Selatan,  tepatnya  di  MTs  Negeri  1  Konsel  dan  SMP  Negeri  12  Konsel. Pengabdian  Kepada  Masyarakat  ini  dilaksanakan  pada  bulan  Agustus  tahun  2023  dengan beberapa tahapan, yaitu sebagai berikut:
1. Tahap Persiapan yang dilaksanakan meliputi:
a. Survei lokasi.
b. Penetapan lokasi dan sasaran.
c. Koordinasi dengan Kepala Sekolah.
d. Identifikasi permasalahan atau isu hukum yang menjadi perhatian pihak sekolah.
e. Penyusunan bahan/materi yang berkaitan dengan ujaran kebencian dan perundungan.
2. Tahap Pelaksanaan dilakukan dengan cara:
a. Melakukan  tes  awal  ( pre-test).  Hal  ini  dilakukan  sebelum  penyampaian  materi  untuk mengukur pemahaman siswa terkait dengan ujaran kebencian dan perundungan.
b. Melakukan  sosialisasi  atau  penyuluhan  hukum.  Kegiatan  ini  diselenggarakan  dengan metode penyuluhan hukum langsung yakni dilakukan dengan cara bertahap muka secara langsung  dengan  para  siswa.  Penyuluhan  hukum  ini  diselenggarakan  dalam  bentuk ceramah dan diskusi. Pengarahan materi hukum melalui ceramah dilangsungkan untuk meneruskan informasi terkait bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan pengaturan ujaran  kebencian  dan  perundungan  dalam  peraturan  perundang-undangan  maupun berdasarkan nilai-nilai sosial dalam masyarakat. Sementara itu, penyuluhan hukum dalam bentuk diskusi diselenggarakan untuk memperdalam materi yang diberikan. Penyuluhan
hukum  ini  dilaksanakan  dengan  pendekatan  persuasif,  edukatif,  komunikatif  dan akomodatif.
c. Melakukan post-test pada akhir penyajian materi untuk menilai tingkat wawasan siswa terhadap materi yang telah disampaikan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kekerasan di lingkungan siswa, telah dikenal sejak tahun 1970-an dengan nama bullying atau perundungan. Seorang siswa disebut sebagai korban perundungan ketika ia ketahuan secara berulang-ulang mengalami tindakan negatif oleh satu atau lebih banyak siswa lainnya. Perilaku  negatif  tersebut  dapat  berupa  tindakan  fisik,  verbal,  atau  gerakan  tubuh  yang melecehkan. Karakteristik perundungan ( bullying) sesama siswa memiliki perbedaan dengan kekerasan yang dilakukan oleh orang dewasa. Perundungan ( bullying) sesama siswa dilakukan secara  bersama-sama  atau  berkelompok,  sedangkan  kekerasan  yang  dilakukan  oleh  orang dewasa kepada anak dilakukan sendiri oleh pelaku. Seorang siswa yang telah menjadi korban perundungan ( bullying) akan condong untuk menindas siswa yang lain, sehingga korban dapat berubah menjadi pelaku. Oleh karena itu, budaya perundungan ( bullying) menjadi kebiasaan di kalangan siswa (Sulisrudatin, 2015).
Menurut Barbara dalam Yuyarti perundungan ( bullying) terdiri dari 4 (empat) jenis, yaitu: (Yuyarti, 2018)
1. Perundungan ( bullying) secara verbal. Perilaku ini dapat berupa julukan nama, celaan, fitnah, kritikan kejam, penghinaan, ucapan-ucapan yang bernuansa ajakan seksual atau pelecehan seksual, terror, surat-surat yang mengintimidasi, gossip, dan sebagainya.
2. Perundungan ( bullying) secara relasional adalah upaya mengendurkan atau melemahkan yang  dilakukan  secara  terstruktur  harga  diri  seseorang  sebagai  korban.  Hal  ini  dapat dilakukan  melalui  mengucilkan,  menghindari  atau  mengabaikan.  Contohnya,  mengejek melalui bahasa tubuh, mencibir, melirik dengan sinis dan lain-lain.
3. Perundungan  ( bullying)  secara  fisik,  dimana  perundungan  ini  ditujukan  kepada  tubuh maupun harta benda dengan menggunakan kekerasan. Contohnya, menendang, memukul, mencekik, merusak barang atau menghancurkan barang korban.
4. Perundungan  ( bullying)  elektronik  adalah  perundungan  dengan  menggunakan  fasilitas elektronik. Perundungan jenis ini ditujukan untuk meneror korban dengan menggunakan tulisan,  animasi,  gambar,  dan  rekaman  video  atau  film  yang  sifatnya  mengintimidasi, menyakiti atau menyudutkan.
Kegiatan  Pengabdian  Kepada  Masyarakat  ini  dilaksanakan  dengan  menyebarluaskan informasi dan pengetahuan terhadap aturan hukum dalam peraturan perundang-undangan
yang  berlaku  terkait  dengan  perundungan  dan  ujaran  kebencian  untuk  meningkatkan pengetahuan  hukum  para  siswa  serta  mewujudkan  kesadaran  hukum  para  siswa  sehingga tercipta  karakter  yang  patuh,  kepribadian  yang  taat  pada  peraturan  perundang-undangan yang  berlaku.  Terkait  dengan  perundungan  ( bullying)  di  Indonesia  tidak  ada  satu  undang- undang yang mengatur secara  khusus, akan tetapi dapat  dilihat  dalam berbagai ketentuan undang-undang.  Berikut  beberapa  peraturan  perundang-undangan  yang  dapat  menjerat perbuatan perundungan ( bullying) (Mangaria et al., 2023).
1. Perundungan  ( bullying)  secara  verbal.  Ketentuan  peraturan  perundang-undangan  terkait jenis perundungan ini dapat dilihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pertama, Pasal 310 KUHP. Pasal a  quo mengatur tentang perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang bermaksud untuk diketahui publik. Perbuatan ini dapat diancam dengan pidana penajara paling lama sembilan bulan. Kedua, Pasal 311 KUHP. Ketentuan ini terkait dengan perbuatan membuat tuduhan yang tidak berdasar tentang orang lain yang dianggap sebagai fitnah dan dapat dihukum jika dipublikasikan  atau  diketahui  orang  banyak. Ketiga,  Pasal  315  KUHP.  Pasal  ini  mengatur tentang  penghinaan  ringan.  Bentuk  perbuatan  dari  penghinaan  ringan  ini  dapat  berupa ucapan atau makian kepada seseorang dengan kata-kata kasar atau nama binatang.
2. Perundungan  ( bullying)  secara  relasional.  Jenis  perundungan  ini  mempunyai  persamaan dengan  perundungan  ( bullying)  verbal,  akan  tetapi  mempunyai  dampak  yang  lebih berbahaya (Nadia Devi Maharani et al., 2018).
3. Perundungan ( bullying) secara fisik. Untuk jenis perundungan (bullying) secara fisik terdapat beberapa ketentuan dalam KUHP. Pertama, Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Pasal ini mengatur mengenai perbuatan kesengajaan mengakibatkan penderitaan,  rasa  sakit atau luka  termasuk  merusak  kesehatan  orang  lain.  Penganiayaan  pula  dapat  diartikan mempergunakan tenaga jasmani, fisik, secara tidak sah kepada orang lain. Penganiayaan terdiri dari beberapa jenis yaitu penganiayaan ringan, penganiayaan berat, penganiayaan berencana, penganiayaan biasa yang mengakibatkan luka berat sampai penganiayaan yang menyebabkan  kematian. Kedua,  Pasal  170  KUHP.  Pasal  ini  mengatur  tentang  perbuatan secara bersama-sama melakukan kekerasan kepada orang lain atau melakukan perusakan barang  milik  orang  lain. Ketiga,  Pasal  335  KUHP.  Pasal  a  quo  terkait  pengancaman.
Perbuatannya berupa memaksa orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dengan kekerasan.
4. Perundungan  ( bullying)  elektronik.  Ketentuan  hukum  untuk  jenis  perundungan  ini  dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pertama, Pasal 45 ayat (3)
dan  ayat  (4).  Perbuatan  yang  dilarang  yaitu  sengaja  dan  tanpa  hak  mendistribusikan dan/atau  mentransmisikan  dan/atau  membuat  dapat  diaksesnya  informasi  elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik atau pemerasan atau pengancaman. Ancamanya bisa sampai 6 tahun penjara. Kedua, Pasal  45  A  ayat  (2).  Pasal  ini  berkaitan  dengan  ujaran  kebencian  dengan  menyebarkan informasi  yang  ditujukan  untuk  menimbulkan  rasa  kebencian  atau  permusuhan  individu dan/atau kelompok masyarakat berdasarkan SARA.
Melalui kegiatan pengabdian ini, diharapkan para siswa dapat mengetahui aturan hukum tentang perundungan ( bullying). Dengan pengetahuan tersebut, para siswa memahami bahwa perbuatan-perbuatan  perundungan  adalah  perbuatan  yang  dilarang  dalam  hukum  pidana (undang-undang) dan diancam dengan sanksi pidana. Hal ini sejalan dengan salah satu asas hukum yang berbunyi nemo ius ignorare consetur yang berarti setiap orang dianggap tahu akan undang-undang ( iedereen wordt geacht de wet te kennen) (Zainal Arifin Mochtar et al., 2021).  Oleh karena itu, tidak dapat menjadi alasan bagi para siswa akan ketidaktahuannya akan pengaturan hukum terkait perundungan.
Untuk menilai keefektifan kegiatan penyuluhan hukum ini, perihal tingkat penangkapan siswa terhadap materi yang disajikan maka diberikan daftar pertanyaan kepada para siswa baik sebelum  maupun  sesudah  kegiatan.  Pertanyaan  yang  diberikan  adalah  terkait  pemahaman siswa  mengenai  bentuk-bentuk  perbuatan  perundungan,  akibat  serta  konsekuensi  dari melakukan tindakan perundungan. Hasil dari pertanyaan yang diberikan pada siswa-siswi MTs Negeri 1 Konsel sebelum kegiatan penyuluhan dapat dilihat pada grafik di bawah ini:
Selanjutnya,  hasil  pertanyaan  yang  diberikan  pada  siswa-siswi  SMP  Negeri  12  Konsel sebelum kegiatan penyuluhan sebagaimana grafik di bawah ini:
Sangat Tinggi 3% Tinggi 7%Sedang 22% Rendah 68% Pemahaman  Siswa MTs Negeri 1 Konsel Sebelum Penyuluhan Sangat Tinggi Tinggi
Sedang Rendah
Berdasarkan grafik di atas, sebelum kegiatan penyuluhan hukum pada siswa-siswi MTs Negeri  1  Konsel  menunjukkan  bahwa  28  siswa  atau  68%  siswa  memiliki  pemahaman  yang rendah mengenai perundungan dan ujaran kebencian. 9 siswa atau 22% memiliki pemahaman yang sedang, 3 siswa atau 7% memiliki pemahaman yang tinggi dan 1 siswa atau 3% yang memiliki pemahaman sangat tinggi. Sementara itu, pemahaman siswa SMP Negeri 12 Konsel terkait perundungan dan ujaran kebencian sebelum diadakannya penyuluhan menunjukkan bahwa sebanyak 18 siswa atau 56% memiliki pemahaman yang sedang dan 14 siswa atau 44% memiliki pemahaman yang rendah. Sedangkan siswa yang memiliki pemahaman tinggi dan sangat tinggi tidak ada satupun.
Sesudah kegiatan penyuluhan berlangsung, kembali diberikan daftar pertanyaan kepada para siswa-siswi untuk menilai tingkat wawasan siswa terhadap materi yang telah disampaikan. Adapun hasil untuk siswa-siswi MTs Negeri 1 Konsel sebagaimana data berikut:
Kemudian untuk hasil  pertanyaan yang dibagikan kepada siswa-siswi SMP  Negeri 12 Konsel setelah penyuluhan didapat data sebagai berikut:
Sangat Tinggi 0% Tinggi 0% Sedang 56% Rendah 44% Pemahaman  Siswa SMP Negeri 12 Konsel Sebelum Penyuluhan Sangat Tinggi Tinggi
Sedang Rendah Sangat Tinggi 15% Tinggi 46% Sedang 22% Rendah 17% Pemahaman  Siswa MTs Negeri 1 Konsel  Setelah Penyuluhan Sangat Tinggi Tinggi
Sedang Rendah
Berdasarkan  grafik  di  atas,  setelah  diberikan  materi  tentang  perundungan  dan  ujaran kebencian, pemahaman siswa menunjukkan peningkatan. Pada siswa-siswi MTs Negeri 1 Konsel sebanyak 7 siswa atau 17% masih memiliki pemahaman yang rendah, 9 siswa atau 22% memiliki pemahaman sedang, 19 siswa atau 46% yang memiliki pemahaman tinggi dan 6 siswa atau 15%  yang  memiliki  pemahaman  sangat  tinggi.  Sedangkan,  tingkat  pemahaman  siswa  SMP Negeri 12 Konsel setelah diadakannya penyuluhan menunjukkan bahwa masing-masing 6 siswa atau 19% memiliki pemahaman rendah dan sedang, 15 siswa atau 47% memiliki pemahaman tinggi dan 5 siswa atau 15% memiliki pemahaman sangat tinggi.
Hasil  penyuluhan  ini  menggambarkan  terjadi  lonjakan  pengetahuan  yang  diperoleh siswa. Dengan pemahaman akan aturan perundang-undangan maupun nilai dalam masyarakat akan mendukung kesadaran, ketaatan, dan kepatuhan siswa terhadap peraturan perundang- undangan yang berlaku. Selanjutnya, dengan tingkat pengetahuan siswa akan perundungan dan  ujaran  kebencian,  tim  pengabdian  mengamanatkan  kepada  siswa-siswi  peserta penyuluhan  sebagai  duta  di  sekolah  dan  lingkungan  tempat  tinggal  masing-masing  untuk menyampaikan kepada seluruh teman-temannya.

## SIMPULAN
Berdasarkan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilaksanakan di MTs Negeri 1  Konsel  dan  SMP  Negeri  12  Konsel,  Kecamatan  Konda,  Kabupaten  Konawe  Selatan menunjukkan bahwa perundungan yang terjadi sesama siswa masih terjadi dan menganggap perbuatan  itu  sebagai  candaan.  Hal  ini  dipengaruhi  salah  satunya  karena  kurangnya pemahaman siswa terkait aturan dan ancaman sanksi terhadap tindakan perundungan. Oleh karena itu, penyuluhan hukum ini menjadi penting karena meningkatkan pemahaman siswa terkait aturan perundang-undangan mengenai perundungan. Dengan upaya tersebut dapat meningkatkan  ketaatan  dan  kepatuhan  terhadap  peraturan  yang  berlaku  dan  mewujudkan kesadaran hukum kepada para siswa.
Sangat Tinggi 15% Tinggi 47% Sedang 19% Rendah 19% Pemahaman  Siswa SMP N 12 Konsel Setelah Penyluhan Sangat Tinggi Tinggi Sedang Rendah
DAFTAR PUSTAKA
Jan  S.  Maringka, Membangun  Kesadaran  Hukum  Generasi  Milenial,  Suara  Nusantara, https://www.suaranusantara.co/membangun-kesadaran-hukum-generasi- milenial/diakses pada Kamis, 25 Mei 2023 pukul 23.00 Wita.
Karo Karo, R. P. P., & Yana, A. F. (2019). Peran Ilmu Pengetahuan Dalam Pembangunan Di Era Revolusi Industri 4.0 Bedasarkan Kearifan Lokal. In Hotel Antariksa Kisaran (Vol. 29). Hotel Antariksa Kisaran, 29 Agustus 2019, hlm. 618.
Mangaria, M., Liyus, H., & Arfa, N. (n.d.). Pengaturan Pidana Terhadap Kejahatan Perundungan di  Institusi  Pendidikan  Saat  ini.  In PAMPAS:  Journal  Of  Criminal  Law  (Vol.  4). https://sinestesia.pustaka.my.id
Mustafa Bola, dkk, ( 2016). Pembinaan Kesadaran Hukum bagi Anak dan Remaja. (n.d.). Jurnal Perspektif Hukum, Vol. 16 No. 2 November 2016, hlm. 244.
Mutiara  Jasmisari  dan  Ari  Ganjar  Herdiansah,  (2022). Kenakalan  Remaja  Di  Kalangan  Siswa Sekolah Menengah Atas Di Bandung: Studi Pendahuluan, Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan dan Hubungan Internasional, Special Edition September 2022, hlm. 138.
Nadia  Devi  Maharani  dan  A.A  Ngurah  Yusa  Darmadi, Pertanggung  Jawaban  Pidana  Atas Tindakan “Perundungan” Fisik Oleh Pelaku Anak di Bawah Umur, Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 5, November 2018, hlm. 6.
Salamor, Y. B., & Salamor, A. M. (2022). Sosialisasi Dampak Kenakalan Remaja Bagi Anak Di Sma Negeri 10 Ambon. Communnity Development Journal, 3(2), 701 – 705.
Sulisrudatin, N. (2015). Kasus Bullying  Dalam Kalangan Pelajar (Suatu Tinjauan Kriminologi). Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara – Fakultas Hukum Universitas Suryadarma, Volume 5 No.2, Maret 2015, hlm. 59.
Tri Bagas Romadhoni, M., Junnatul Azzizah Heru, M., Rofiqi, A., Warquatul Hasanah, Z., & Anda Yani, V. (2023). Pengaruh Perilaku Bullying Terhadap Interaksi Sosial Pada Remaja. Jurnal Keperawatan Profesional (JKP) Volume 11, Nomor 1 Februari 2023
Widyatnyana, K. N., Rasna, I. W., & Putrayasa, I. B. (2023). Analisis Jenis Dan Makna Pragmatik Ujaran Kebencian Di Dalam Media Sosial Twitter. In Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Bahasa Indonesia (Vol. 12, Issue 1).
Yuyarti,  (2018).  Mengatasi  Bullying  Melalui  Pendidikan  Karakter.  Jurnal  Kependidikan  Dasar,
Volume 9, Nomor 1, Tahun 2018, hlm. 54
Zainal Arifin Mochtar dan Eddy O.S. Hiariej, 2021, Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Memahami Kaidah, Teori, Asas dan Filsafat Hukum, Red & White Publishing, Jakarta, hlm. 132.