INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 4 Tahun 2024 Page 2234-2240 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Tinjauan Yuridis Syarat Sah Pembatalan Kontrak Sepihak Menurut Pasal 1320 KUHPER
Jovi Julian Sanni 1 ✉ , Rani Apriani 2
Universitas Singaperbangsa Karawang Email: jovi.sanijulian@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui akibat dari pengakhiran perjanjian secara sepihak serta cara melakukannya. Dengan menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan bahwa suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketaatan dan kehati-hatian yang perlu diperhatikan dalam hubungan antara warga negara dengan harta benda juga dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum atau pengakhiran suatu perjanjian oleh seseorang. dari para pihak. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, perjanjian dapat batal jika salah satu pihak tidak memenuhi syarat subjektif atau objektifnya. Apabila perjanjian diakhiri, para pihak akan mempunyai konsekuensi hukum, termasuk  kemampuan  untuk  meminta  pengakhiran  perjanjian  dan  meminta  uang  mereka  kembali dengan cara yang ada sebelum perjanjian.
Kata Kunci: Akibat Hukum, Perjanjian, Syarat Sah Perjanjian

## Abstract
The aim of this research is to determine the consequences of terminating an agreement unilaterally and how to do it. By using a normative juridical research approach, it can be concluded that an act that is contrary to the obedience and prudence that needs to be taken into account in the relationship between citizens and property can also be considered a violation of the law or the termination of an agreement by someone. from the parties. As regulated in Article 1320 of the Civil Code, an agreement can be void if one party does not fulfill its subjective or objective requirements. If the agreement is terminated, the parties will have legal consequences, including the ability to request termination of the agreement and request their money back in the manner that existed before the agreement.
Keywords: Legal Effects, Agreement, Legal Terms of Agreement

## PENDAHULUAN
Negara  Indonesia  merupakan  negara  yang  berlandaskan  hukum,  Oleh  karena  itu, menjaga hak dan kewajiban seseorang yang disebut juga sebagai subjek hukum merupakan tujuan dari setiap ucapan dan tindakan dalam dunia hukum; ini bukan tentang menjaga orang  lain.  Disebut sebagai badan hukum, antara lain. Oleh  karena  itu, dapat dikatakan bahwa  setiap  orang,  apapun  kewarganegaraannya,  merupakan  badan  hukum  yang mempunyai kemampuan untuk melakukan kegiatan hukum, termasuk membuat kontrak dengan pihak lain. Semua badan hukum berhak melakukan perbuatan hukum, namun untuk itu  diperlukan  dukungan  pengetahuan  dan  kekuasaan  hukum  yang  disebut  dengan rechtsbekwaamheid (keterampilan hukum) dan rehtsbevoegdlheid (kewenangan hukum). Selama mereka dianggap kompeten secara hukum, setiap orang atau organisasi hukum mempunyai  kemampuan  untuk  terlibat  dalam  aktivitas  hukum  seperti  menandatangani kontrak, menikah, dan lain-lain.
Kontrak yang  diatur pada KUH Perdata antara lain :
Penjualan,  pertukaran,  penyewaan,  asosiasi  sipil,  sumbangan,  jaminan  barang, pinjaman, pinjaman, pemberian hak milik, penangguhan kewajiban, kontrak komersial dan penyelesaian, di luar hukum perdata, berbagai kontrak baru telah berkembang, termasuk sewa  guna  usaha,  sewa  beli,  waralaba,  dan  usaha  patungan,  hanya  formulir  peraturan menteri yang tersedia.
Sebagai  subjek  hukum,  hal  pertama  yang  dilakukan  seseorang  atau  badan  hukum yaitu  mengadakan  suatu  perjanjian  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidup  atau  untuk mendapatkan  keuntungan.  Selain  itu,  Menurut  Buku  III  KUH  Perdata,  digunakan  sistem terbuka yang memungkinkan para pihak secara bebas merundingkan syarat-syarat, cara pelaksanaan, dan format perjanjian lisan dan tertulis dengan siapa pun. Selain itu, perjanjian dapat  dibuat,  terlepas  dari  apakah  perjanjian  tersebut  diakui  oleh  hukum  perdata  atau tidak..
Suatu perbuatan yang dilakukan terhadap satu orang atau lebih oleh satu orang atau lebih disebut perjanjian. Keabsahan suatu kontrak ditentukan oleh syarat-syaratnya yang dituangkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata. (KUHPer), Jika Anda gagal mematuhi ketentuan hukum Perjanjian ini, Perjanjian ini akan batal dan tidak  dapat dibatalkan, pemutusan suatu kontrak pada hakikatnya berarti terciptanya suatu hubungan kontraktual atau perjanjian yang tidak dimaksudkan, pemutusan kontrak itu sendiri didokumentasikan secara formal dan diatur pada Pasal 1446 sampai 1456 KUHP, namun tidak semua kontrak bisa dibatalkan, pengakhiran  kontrak tunduk pada ketentuan pengakhiran yang  ditentukan  oleh  hukum,
pemutusan suatu kontrak yang mengakibatkan batalnya kontrak selalu menimbulkan akibat hukum lebih lanjut bagi pihak-pihak yang mengadakan perjanjian.
Menurut  Pasal  1320  KUH  Perdata  yang  mengatur  tentang  hukum  kontrak,  suatu kontrak harus dilakukan oleh kedua belah pihak agar sah. kontrak itu harus dilaksanakan oleh para pihak yang membuat kontrak, serta harus ada syarat-syarat khusus sesuai dan alasan-alasan   yang esensial,  bahwa hal  itu tidak boleh terjadi Syarat  dan ketentuan ini menjadi dasar untuk mengadakan kontrak. Perjanjian tersebut dapat dianggap batal atau harus dibubarkan apabila salah satu syarat tersebut tidak dipenuhi. Syarat subjektif adalah syarat pertama dan kedua berkaitan dengan pokok perjanjian atau para pihak, sedangkan syarat obyektif adalah syarat ketiga dan keempat berkaitan dengan pokok bahasan yang sama..
Jika  syarat-syarat  subjektif  perjanjian,  yaitu  kata  sepakat  dan  kemampuan  untuk melakukan  perikatan,  tidak  terpenuhi,  perjanjian  tidak  batal.  Hanya  dengan  putusan pengadilan  perjanjian  dapat  dibatalkan  jika  syarat-syarat  yang  berkaitan  dengan  pokok perjanjian,  yaitu  masalah  tertentu  dan  adanya  hubungan  sebab  akibat  yang  sah,  tidak terpenuhi.
Banyak masyarakat di Indonesia masih melakukan kesepakatan yang didasarkan pada pemahaman  lisan.  Perjanjian  lisan  tidak  dilarang  menurut  hukum  perdata.  Namun, perjanjian  lisan  tidak  memiliki  bobot  hukum  dibandingkan  komitmen  tertulis.  Menurut Sudikno  Mertokusumo,  perjanjian  tertulis  yang  dibuat  di  hadapan  notaris  atau  pejabat pemerintah  mempunyai  kekuatan  pembuktian  penuh.  Ini  disebabkan  oleh  fakta  bahwa masyarakat  tidak  memahami  pentingnya  perjanjian  tertulis.  Selain  itu,  Banyak  kontrak tertulis  yang  batal,  sebagaimana  tercantum  dalam  KUH  Perdata  Pasal  1320.  Akibatnya, penulis berusaha membahas detail perjanjian tersebut untuk mengajarkan orang tentang kontrak dan perjanjian.

## METODE PENELITIAN
Baik metode legislatif maupun jenis penelitian normatif digunakan dalam penelitian ini.  Penelitian  yang  menjelaskan  persoalan-persoalan  kontemporer  melalui  analisis  teori hukum kemudian menghubungkannya dengan kaidah-kaidah yang relevan dengan praktik hukum  disebut  dengan  penelitian  normatif.  Metode  kajian  yang  dikenal  dengan pendekatan legislasi melihat permasalahan dari sudut pandang hukum.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Syarat Pembatalan Perjanjian yang Diatur dalam KUHPer
Perjanjian  ini  sewaktu-waktu  dapat  dibatalkan  oleh  pihak  manapun.  Suatu  kontrak dapat diakhiri jika:
a. Jika  Apabila  perjanjian  itu  dibuat  karena  cacat  wasiat  (wilsgebreke)  yang  meliputi kesalahan,  paksaan,  penipuan,  atau  ketidakmampuan  salah  satu  pihak,  maka perjanjian itu dapat dicabut (vernietigbaar).
b. Kesepakatan itu dicapai sebagai akibat dari ketidakcakapan pihak yang terlibat dalam perjanjian ( ombekwaamheid).
Menurut Pasal 1266 KUHPer, orang yang memutuskan bahwa perjanjian telah dibuat oleh hakim dapat meminta pembatalan perjanjian melalui pengadilan. Menurut Subekti, dapat  dilakukan  melalui  dua  cara,  pertama,  dengan  meminta  pembatalan  perjanjian langsung  oleh  hakim  atau  pembelaan,  atau  dengan  menunggu  pihak  tergugat  digugat untuk  melaksanakan  perjanjian  di  hadapan  hakim  dan  baru  kemudian  mengemukakan Perjanjian berlaku selama lima tahun. Oleh karena itu, perjanjian pengakhiran harus bersifat timbal balik, berarti kedua belah pihak memiliki hak dan kewajiban. Ketentuan di atas adalah persyaratan  yang  harus  dipenuhi  sebelum  suatu  perjanjian  bisa  dibatalkan.  Jika  tidak dipenuhi, perjanjian itu tidak  sah dan  diyakini tidak ada. Dalam Pasal 1320 KUHPerdata syarat sahnya suatu perjanjian sebagai berikut :
“ Pertama,  adanya  kata  sepakat  bagi  mereka  yang  mengikatkan  dirinya;  kedua, kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan; ketiga, suatu hal tertentu; dan keempat, suatu sebab (causa) yang halal”
Karena berkaitan dengan subjek perjanjian, syarat pertama dan kedua disebut sebagai syarat subjektif. Karena berkaitan dengan tujuan berlangsungnya perbuatan hukum, maka syarat ketiga dan keempat disebut syarat obyektif.
Jika  persyaratan  sewenang-wenang  tidak  dipenuhi,  perjanjian  dapat  diakhiri.  Hak untuk  meminta  pengakhiran  perjanjian  dimiliki  oleh  pihak-pihak  yang  tidak  kompeten secara hukum atau tidak secara sukarela menyetujuinya. Sebaliknya, perjanjian dianggap tidak sah secara hukum apabila kriteria obyektifnya tidak terpenuhi. Pasal 1266 KUH Perdata memuat syarat- syarat untuk mengajukan gugatan yang “dapat dibatalkan” atau “batal demi hukum” ( empty).
“ Syarat  batal  dianggap  selalu  dicantumkan  dalam  persetujuan  yang  timbal  balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal yang demikian persetujuan  tidak  batal  demi  hukum,  tetapi  pembatalan  harus  dimintakan  kepada Hakim. Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak
dipenuhinya  kewajiban  dinyatakan  didalam  perjanjian.  Jika  syarat  batal  tidak dinyatakan dalam persetujuan, Hakim  adalah leluasa untuk menurut keadaan, atas permintaan si tergugat, memberikan suatu jangka waktu untuk masih juga memenuhi kewajibannya, jangka waktu mana namun itu tidak boleh lebih dari satu bulan .”
2. Akibat Hukum Pembatalan Perjanjian Sepihak Menurut Pasal 1320 KUHPer
Suatu perjanjian yang mengikat secara hukum tidak dapat dibatalkan atau dibatalkan secara sepihak oleh salah satu pihak. Sebelum memulai negosiasi ulang, salah satu pihak harus mendapatkan persetujuan dari  pihak  lainnya untuk membatalkan. Namun apabila terdapat alasan yang kuat dan sesuai dengan hukum, maka salah satu pihak dapat menarik atau membatalkan perjanjian secara sepihak.
Pada  Pasal  1338  Ayat  (2)  KUHPer,  bahwa  tidak  mungkin  untuk  mengakhiri  suatu perjanjian secara sepihak karena hal itu akan mengakibatkan batalnya perjanjian di antara para  pihak.  Menurut  KUH  Perdata  pasal  1266  dan  1267,  yang  mengatur  secara  rinci persyaratan pembatalan, pengadilan harus meminta pembatalan jika salah satu pihak gagal menepati tujuan tawarnya., dan itu harus disimpan untuk waktu yang akan datang. Sebab pihak lain tidak dapat melaksanakan kewajibannya, para pihak tidak boleh  memutuskan kontrak secara sepihak.
Sebab  pembatalan  sepihak  dianggap  tidak  berdasarkan  alasan  yang  baik  dalam perjanjian pembatalannya, dapat dianggap bahwa pembatalan mendadak tersebut telah melanggar kewajiban hukum non-kontrak, termasuk berperilaku baik dan bekerja dengan jujur  dan  hati-hati.  Oleh  karena  itu,  dapat  dikatakan  bahwa  mempertimbangkan pembatalan sepihak adalah tindakan  ilegal. KUHPer, khususnya  pasal 1266, menetapkan bahwa pemutusan perjanjian hanya bisa dilakukan jika perjanjian itu bersifat timbal balik, ada pelanggaran perjanjian, serta melalui persetujuan hakim (pengadilan).
Konsep  penyiksaan  dapat  digunakan  untuk  menuntut  sengketa  berdasarkan kesepakatan yang telah dibatalkan secara sepihak. Hal ini menyiratkan bahwa mungkin ada hubungan  konseptual  atau  kemiripan  antara  kejahatan  dan  tindakan  ilegal  karena pelanggaran  terhadap  standar  kesusilaan  publik  dan  merugikan  individu  yang  terlibat. Penting untuk mengkaji secara mendalam kerangka teoritis mengenai definisi pelanggaran hukum  untuk  menunjukkan  unsur-unsur  kegiatan  ilegal  dalam  pengakhiran  perjanjian secara sepihak. yaitu penggunaan arti yang salah. Sebagaimana dikatakan oleh Hoge Raad dalam Linden Baum V. Cohen, pelanggaran hukum dapat menyebabkan pelanggaran hak- hak  subjek  lain  yang  bertentangan  dengan  suatu  kewajiban,  bukan  hanya  melanggar ketentuan  tertulis.  Yurisprudensi  yang  dibuat  oleh  penulis  melanggar  kode  etik  dan
bertentangan  dengan  prinsip  kesopanan,  ketelitian,  dan  kepedulian  yang  dibutuhkan seseorang untuk memperhatikan kepentingan orang lain daripada negaranya sendiri.
Jika terjadi wanprestasi, Pihak yang dirugikan berhak mengajukan gugatan terhadap pihak  yang  tidak  patuh.  Oleh  karena  itu,  undang-undang  mengantisipasi  bahwa wanprestasi tidak akan merugikan pihak manapun. Performa akan menyebabkan cedera pada satu sisi. Apabila salah satu pihak melakukan kesalahan yang mengakibatkan kerugian bagi pihak lainnya, maka pihak tersebut wajib membayar tagihan pihak lainnya. Tuntutan tersebut  dapat  dilakukan  dalam  bentuk  pemenuhan  kontrak  (dengan  atau  tanpa kompensasi) atau pemutusan kontrak (dengan atau tanpa kompensasi).
Maka  dari  itu,  pihak  yang  dirugikan  memiliki  kemungkinan  besar  untuk  menuntut pembatalan dan pemenuhan kontrak.
Pasal 1451 dan 1452 KUH Perdata mengatur apa yang terjadi apabila suatu perjanjian dibatalkan.  Jika  perjanjian  itu  dibatalkan,  maka  keadaan  akan  kembali  seperti  semula sebelum disepakati. Akibat: Pertama, syarat-syarat subyektif yang sah dilanggar, dan kedua, perjanjian yang melanggar syarat-syarat itu batal. objektif sahnya dibatalkan.
Jika perjanjian bisa dibatalkan, Pembatalannya dapat diminta oleh pihak manapun. Perjanjian tersebut akan mengikat kedua belah pihak apabila tidak dicabut oleh hakim atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalannya. Hak untuk menuntut ganti rugi, penggantian biaya, atau bahkan pengakhiran perjanjian merupakan hak pihak-pihak yang merasa dirugikan. Sebaliknya, mereka yang sebelumnya telah mendapat prestasi dari pihak lain  wajib  mengembalikannya.  Sebaliknya,  kontrak  yang  tidak  mempunyai  keabsahan hukum dianggap ilegal atau dianggap tidak ada sama sekali. Jika pihak lain tidak bertindak, salah satu pihak dapat mengajukan gugatan untuk mengakhiri perjanjian. Hal ini dilakukan semata-mata untuk memenuhi maksud pembatalan, yaitu mengembalikan keadaan seperti semula pada perjanjian.

## SIMPULAN
Pelanggaran  suatu  perjanjian  atau  penghentian  secara  tiba-tiba  satu  per  satu mungkin  melanggar  hukum.  Pelanggaran  perjanjian  juga  dapat  berupa  pelanggaran hukum  atau  tindakan  yang  bertentangan  dengan  kesopanan  dan  kepatuhan  yang diperlukan dalam hubungan antara orang dan propertinya. Gagasan mengenai kewajiban ekstra-kontraktual  dapat  digunakan  dalam  situasi  ini,  dan  salah  satu  aspek  hukumnya adalah bahwa pembatalan sepihak dapat dianggap tidak sopan dan tidak sejalan dengan norma-norma masyarakat.
Salah satu syarat untuk pembatalan perjanjian adalah bahwa perjanjian harus timbal
balik, yaitu memberi hak dan kewajiban kedua belah pihak. Selanjutnya, putusan hakim harus  berujung  pada  wanprestasi  karena  pengadilan  harus  memilih  apakah  akan membatalkan  perjanjian  tersebut.  Suatu  kontrak  dapat  dibatalkan  menurut  Pasal  1320 KUH Perdata apabila tidak memenuhi standar obyektif dan subyektif yang diperlukan.
Pihak yang bersangkutan berhak meminta agar perjanjian tersebut diakhiri jika hal itu  dapat  dilakukan.  Sebaliknya,  apabila  perjanjian  itu  ternyata  melawan  hukum  maka dianggap batal demi hukum atau bahkan tidak pernah terjadi. Konsekuensinya, para pihak dalam perjanjian berhak untuk kembali ke keadaan semula.

## DAFTAR PUSTAKA
Agus  Yudha  Hernoko.  2010.  “Hukum  Perjanjian  Asas  Proporsionalitas  dalam  Kontrak Komersil”. Kencana, Jakarta.
Kartini  Muljd  dan  Gunawan. 2003. ”Perikatan  Yang  lahir Dari  Perjanjian”. PT.  Raja
Grafindo  Persada, Jakarta.
Simanjuntak, 2007. “Pokok - pokok Hukum Perdata Indonesia”. Djambatan, Jakarta.
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001. ”Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat”. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Subekti, R. 1992. ”Pokok - Pokok Hukum Perdata”. PT. Intermasa, Jakarta.

## Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Feliks  Gerald,  “Gugatan  Hukum  Jika  Syarat  Keabsahan  Perjanjian  Tidak  Terpenuhi”,
https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/gugatan-hukum-jika-syarat-keabsahan-perjan jian-tidak-terpenuhi/, diakses pada Minggu, 25 Desember 2022.