## MUTASI: BENTUK SANKSI DI BIDANG KEPEGAWAIAN?
Amelia Cahyadini Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran email: amelia.cahyadini@unpad.ac.id
Abi Ma’ruf Radjab
Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran
email: abi.m.radjab@unpad.ac.id
Chyntia Pinky
Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran email: chyntia15001@mail.unpad.ac.id disampaikan 21/8/19 – di -review 4/10/19 – diterima 31/5/2020
DOI: 10.25123/vej.3425

## Abstract
In the civil servant management system, developed on the basis of merit system, any official can be at any  time  be  transferred,  promoted  or  demoted.    In  practice  this  option  may  and  have  often  been misused  as  tool  in  office  politics  to  remove  troublesome  civil  servant.  From  the  civil  servant’s perspective,  the  options  open  are  either  comply  or  decline  the  standing  order  and  face  the consequence  of  disciplinary  sanction.    This  article  shall  discuss,  using  a  legal/juridical  normative method, legal aspects of this management tool. The aim is to propose a guidance for civil servants on how to deal with orders of transfer or motion/demotion.
Keywords:
civil servant management system, merit system, promotion or demotion

## Abstrak
Salah  satu  instrument dalam pengelolaan kepegawaian aparatur sipil  negeri sipil yang dibangun atas  dasar  sistem  merit  adalah  mutasi  pegawai.    Namun  kebijakan  ini  seringkali  disalahgunakan dan  juga  disalahartikan  oleh  pegawai  yang  terkena  yang  menghitung  untung  rugi.    Pilihan  bagi mereka  yang  terkena  adalah  patuh  atau  menolak  dan  dianggap  melanggar  tugas  dan  terkena sanksi  disipliner.  Tulisan  ini  menelaah  aspek  yuridis  mutasi  dari  sudut  pandang  hukum kepegawaian.    Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  pendekatan  yuridis  normatif  dengan spesifikasi yang  bersifat deskriptif analitis.   Tujuan penelitian ini adalah  menghasilkan pedoman bagi ASN ketika harus berhadapan dengan perintah mutasi.
Kata Kunci: manajemen ASN, sistem merit, promotion-demotion

## Pendahuluan
Demi mewujudkan suatu pemerintahan yang baik, perlu adanya Aparatur Sipil  Negara  (ASN)  yang  diangkat  oleh  Pejabat  Pembina  Kepegawaian  guna melaksanakan tugas pemerintahan. Manajemen ASN dilaksanakan sesuai Undang-
Undang  Nomor  5  Tahun  2014  tentang  Aparatur  Sipil  Negara  (UU  ASN) berdasarkan  sistem  merit,  digunakan  untuk  membentuk  ASN  yang  memiliki integritas,  profesionalitas,  netral,  dan  bebas  dari  intervensi  politik,  bersih  dari praktik  korupsi,  kolusi  dan  nepotisme,  serta  mampu  menyelenggarakan pelayanan  publik  dan  berperan  sebagai  unsur  perekat  masyarakat.  Penggunaan sistem  merit  dalam  Manajemen  ASN  ditujukan  dalam  tata  cara  rekrutmen, pengangkatan,  penempatan  dan  promosi  jabatan  dengan  menggunakan perbandingan  kualifikasi,  dan  kompetnsi. 1 Adaptasi  sistem  merit  dalam Manajemen  ASN  ini  sendiri  dilakukan  sejak  tahun  2014  dalam  UU  ASN  untuk menghapuskan sistem spoil yang kental akan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Akan tetapi penerapan sistem merit ini tidak lepas dari berbagai masalah.
Sistem  merit  dalam  UU  ASN  sebagai  sistem  yang  mendasari  Manajemen ASN pada praktiknya mengalami banyak tantangan dan hambatan. Tantangan dan hambatan tersebut menyebabkan komponen-komponen dalam sistem merit tidak bekerja  secara  maksimal.  Salah  satu  ketidakmaksimalan  yang  dimaksud  akan dibahas dalam tulisan ini mengenai fenomena terjadinya penyalahgunaan mutasi terhadap  PNS  selaku  Pegawai  ASN  yang  terikat  pada  jabatannya.  Hal  ini menyebabkan  rendahnya  kualitas  ASN  dalam  menjalankan  tugas  dan  fungsinya yang  mana  akan  berakibat  fatal  terhadap  pencapaian  tujuan  Manajemen  ASN untuk  mewujudkan  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik.  Mutasi  dalam  dunia kepegawaian  merupakan  program  untuk  menghargai  prestasi  kerja  yang  diikuti dengan peningkatan kewajiban, hak status dan penghasilan pegawai atau dengan kata  lain  mutasi  dalam  hal  ini  memiliki  arti  sebagai  usaha  dari  pimpinan  untuk memenuhi  kebutuhan  pegawai  dan  juga  sebagai  pengakuan  dan  aktualisasi  diri pegawai  atas  segala  kemampuan  yang  dimilikinya.  UU  ASN jo. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PP Manajemen PNS) menjelaskan bahwa mutasi merupakan bagian dari Manajemen ASN  berupa  perubahan  suatu  jenis  atau  status  kepegawaian  seorang  PNS  dalam
1 Penjelasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
satuan  organisasi  dengan  berdasarkan  uji  kompetensi  dari  pejabat  yang berwenang.
Sedangkan dalam penyalahgunaan mutasi terdapat bebagai macam muatan subjektif  di  dalamnya  hingga  kental  dengan  masuknya  kepentingan  pribadi. Beberapa  contoh  mengenai  penyalahgunaan  mutasi  antara  lain:  mutasi  besar- besaran  yang  dilakukan  oleh  Plt.  Bupati  Kolaka  yang  sarat  dengan  pelanggaran hukum 2 ;  pada  tahun  2015  Gubernur  Sulawesi  Utara  melakukan  pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) melalui mutasi yang tidak sesuai dengan prosedur 3 , dan banyak lagi kasus-kasus lainnya yang kemudian akan dijabarkan oleh Penulis.
Mengingat  bahwa  penyalahgunaan  mutasi  menyalahi  peraturan perundang-undangan,  namun  dimaksudkan  sebagai  bagian  dari  Manajemen  ASN menyebabkan  PNS  yang  dikenakan  mutasi  tidak  dapat  diproses  sesuai  dengan Pasal  48  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1986  tentang  Pengadilan  Tata  Usaha Negara (UU PTUN). Hal ini dikarenakan mutasi merupakan bagian dari tugas PNS sehingga  penolakan  terhadap  mutasi  dapat  dikatogorikan  sebagai  melanggar perintah  atasan.  Oleh  sebab  itu, penyalahgunaan  mutasi  dalam konteks ini  tidak memperhatikan  sungguh-sungguh  mengenai  tujuan  hukum  dan  tujuan pemerintahan.
Penelitian yang pernah ada sebelumnya berkaitan dengan penyalahgunaan mutasi  adalah  penelitian  yang  dilakukan  oleh  penulis  sendiri  berjudul  “Bentuk Sanksi  Administrasi  Tidak  Langsung  Dalam  Praktek”.  Penelitian  tersebut menitikberatkan pembahasannya terhadap penjatuhan sanksi terhadap PNS, baik sanksi administrasi secara umum, hukuman disiplin dan juga sanksi administrasi tidak langsung dalam bentuk mutasi atau pemindahan PNS. 4 Pentelitian tersebut
2 Humas  MENPANRB,”Kemendagri  Diminta  Tegas  Sikapi  Gelombang  Mutasi  oleh  Plt.  Bupati Kolaka”, https://.go.id/site/berita-terkini/kemendagri-diminta-tegas-sikapi-gelombang- mutasi- oleh-plt-bupati-kolaka, diakses 15 Juli 2018.
3 Komisi  Aparatur  Sipil  Negara,”Mendekati  Purna  Tugas  Gubernur  Sulawesi  Utara  Lakukan Pelanggaran”, https://ent.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/mendekati-purna-tugas- gubernur-sulawesi-utara-lakukan-pelanggaran, diakses 15 Juli 2018.
4 Abi  Ma’ruf  Radjab,  Bentuk  Sanksi  Administrasi  Tidak  Langsung  Dalam  Praktek,  Bandung: Departemen Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 2017, hlm., 64-66.
membahas mengenai Hukuman Disiplin PNS dengan menyinggung fungsi mutasi yang pada praktiknya sering digunakan sebagai suatu hukuman.
Pada  penelitian  kali  ini  Penulis  akan  membahas  lebih  rinci  mengenai penyalahgunaan mutasi lengkap dengan dasar hukum dan teori yang berkembang saat  ini.  Kata  “penyalahgunaan”  digunakan  karena  mutasi  tersebut  memberikan dampak  negatif  terhadap  PNS  dan  juga  tidak  sesuai  dengan  kewenangan  serta prosedur pemberian mutasi yang terdapat dalam UU ASN dan PP Manajemen PNS. Penelitian  ini  pada  pokoknya  akan  memberikan  karakteristik  penyalahgunaan mutasi yang kemudian dapat dijadikan parameter bagi PNS yang dimutasi untuk menilai  sendiri  apakah  mutasi  dirinya  merupakan  suatu  penyalahgunaan  atau tidak.  Dari  karakteristik  inilah  PNS  dapat  menentukan  tindakan  apakah  mutasi tersebut  layak  untuk  dilakukan  penolakan.  Hal  ini  sangat  diperlukan  demi kepentingan  PNS  agar  jangan  sampai  dikenakan  hukuman  disiplin  berat  demi terpenuhinya pemenuhan dan pemulihan dalam diri PNS yang sesuai dengan teori dasar hukum administrasi negara, yaitu untuk mencapai kesejahteraan umum.
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  pendekatan  secara yuridis  normatif,  yang  mana  penelitian  hukum  dilakukan  dengan  cara kepustakaan  dengan  lebih  menitikberatkan  pada  data  skunder  berupa  norma- norma  yuridis  serta  kaidah-kaidah  kepustakaan  mengenai  hukum  kepegawaian khususnya  pada  teori-teori  yang  mendasari  Manajemen  PNS.  Hal  ini  juga didukung dengan data primer berupa data penolakan mutasi yang dilakukan oleh PNS melalui PTUN.
Spesifikasi  penelitian  bersifat  deksriptif  analitis  dengan  tujuan memberikan  gambaran  mengenai  penyalahgunaan  mutasi  untuk  kemudian melakukan  analisis  secara  yuridis  kualitatif  terhadap  Putusan  PTUN  berkaitan dengan  penyalahgunaan  mutasi  yang  telah  memiliki  kekuatan  hukum  mengikat ( inkracht) lalu  dengan  menggunakan  norma  dan  kaidah  hukum  akan  untuk mendapatkan karakteristik mengenai penyalahgunaan mutasi sebagai parameter penilaian.

## Pembahasan

## Praktik Penyalahgunaan Mutasi di Indonesia
Mutasi pada dasarnya merupakan bagian dari kebutuhan penyelenggaraan Manajemen  PNS  yang  didasarkan  pada  sistem  merit  yaitu  mutasi  dilakukan melalui  uji  kompetensi  dari  pejabat  yang  berwenang.  Berdasarkan  Pasal  73 Undang-Undang ASN dijelaskan bahwa setiap PNS dapat dimutasi tugas dan/atau lokasi  dalam  satu  instansi  pusat,  antar  instansi  daerah,  antar  instansi  pusat  dan instansi daerah, maupun ke perwakilan Negara Republik Indonesia di luar negeri. Hal  ini  mengandung  arti  bahwa  dimungkinkan  terjadinya  mutasi  karena  PNS merupakan  Pegawai  ASN  yang  terikat  pada  jabatannya.  Adapun  seluruh  PNS merupakan satu kesatuan dan hanya tempat kerjanya saja yang berbeda.
Selain  dimaksudkan  sebagai  pemindahan  secara  horizontal,  mutasi  juga dimaksudkan  sebagai  pemindahan  vertikal  ke  atas  yang  ditandai  dengan peningkatan gaji, tanggung jawab, ataupun kekuasaan.  Misalnya dalam pengisian JPT  karena  penataan  organisasi,  dijelaskan  bahwa  pengisian  JPT  melalui  mutasi dari satu JPT  ke JPT lain dilakukan melalui uji kompetensi dengan terpenuhinya syarat-syarat  tertentu  sebagaimana  yang  ditentukan  peraturan  perundang- undangan.  Menurut  Henry  Simamora 5 ,  mutasi  juga  merupakan  program  untuk menghargai prestasi kerja yang pelasanaannya dimaksudkan untuk:
a. memenuhi  kebutuhan  tenaga  kerja  pada  lembaga  dan/atau  instansi  tanpa perlu merekrut dari luar;
b. memenuhi  keinginan  pegawai  untuk  mendapatkan  pekerjaam  yang dikehendaki;
c. memberi jaminan kepada pegawai bahwa ia tidak akan diberhentikan apabila terjadi masalah dalam lembaga dan/atau instansi terkait;
d. agar tidak terjadi kejenuhan;
e. agar  terjadinya  motivasi  dan  kepuasan  kerja  yang  lebih  tinggi  berkat tantangan dan situasi baru yang dihadapi.
5 Henry  Simamora,  Akuntansi:  Basis  Pengambilan  Keputusan,  Salemba  Empat,  Jakarta,  2000, hlm., 63.
Berdasarkan  hal-hal  terebut  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  mutasi merupakan  suatu  bentuk  sanksi  positif  yang  artinya  sanksi  tersebut  mengacu pada pemberian imbalan atas suatu perbuatan tertentu yang menguntungkan bagi diri  orang  yang  diberi. 6 Mutasi  merupakan  sanksi  positif  karena  diperuntukkan bagi  kesejahteraan  PNS  maupun  kesejahteraan  instansi  dan/atau  lembaga  tanpa mengesampingkan kepentingan diri PNS yang diberi mutasi.
Di sisi lain, perlu dipahami bahwa makna mutasi seringkali dihubungkan dengan pemindahan padahal keduanya memiliki perbedaan arti dan makna. Pada dasarnya,  pemindahan  pegawai  merupakan  salah  satu  hukuman  disiplin sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah nomor  53  Tahun  2010  tentang  Disiplin  Pegawai  Negeri  Sipil  (“PP  Disiplin PNS”) yang  menyatakan  salah  satu  bentuk  hukuman  disiplin  berat  adalah  pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah dengan memperhatikan jabatan  yang  lowong  dan  tetap  berdasarkan  pada  sistem  merit  berupa terpenuhinya  persyaratan  jabatan  yang  bersangkutan.  Alasan-alasan  PNS  dapat dijatuhi  hukuman  disiplin  berat  tersebut  tercantum  dalam  Pasal  10  PP  Disiplin PNS  dengan  prosedur  penjatuhan  hukuman  yang  dilakukan  secara  bertingkat: mulai  dari  hukuman  disiplin  ringan,  sedang,  hingga  berat.  Di  luar  daripada ketentuan  pemindahan  sebagai  bentuk  sanksi  dalam  PP  Disiplin  PNS  tersebut, maka alasan-alasan pemindahan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang- undangan  tidak  dapat  disebut  pemindahan,  melainkan  dapat  disebut  sebagai penyalahgunaan mutasi.
Pada  praktiknya,  sering  kali  terjadi  penyalahgunaan  mutasi  terjadi dengan  alasan  yang  tidak  dapat  dibenarkan  secara  hukum.  Mutasi  yang  tidak sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  menjadikan  tidankan  tersebut kerap  kali  merugikan  PNS  baik  secara  materiel  dan  imateriel.  Maka  terhadap penyalahgunaan  mutasi  yang  dianggap  merugikan  bagi  PNS,  yang  bersangkutan dapat  mengajukan  upaya  administrasi  baik  kepada  instansi  atasan  maupun instansi  lain  dari  yang  mengeluarkan  Surat  Keputusan  (SK)  mutasi  berdasarkan
6 Abi Ma’ruf Radjab, supra no. 4, hlm., 3.
Pasal 48 UU PTUN. PNS yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan terhadap instansinya  sendiri  ataupun  dapat  membuat  aduan  yang  dalam  hal  ini  diajukan kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKN) dan juga Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yang berfungsi melakukan pengawasan terhadap ASN.
Seperti contoh, sepanjang tahun 2017 BKN Regional Jawa Barat menerima sekurangnya 67 laporan penolakan mutasi PNS pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat. Rincian penolakan mutasi tersebut antara lain sebagai berikut:

## Tabel 1: Laporan Penolakan Mutasi
No Dinas/Instansi Kategori Jumlah 1. Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat (Pengelola Jembatan Timbang) 18 orang PNS yang tidak bersedia dialihkan 3 PNS yang sakit 21 orang 2 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat 37 orang dari Jabatan Fungsional terntentu 9 orang dari Jabatan Fungsional Umum 46 orang Total 67 orang
Sumber:    Data  Penolakan  Mutasi  dalam  Dinas  Perhubungan  Provinsi  Jawa  Bara  dan  Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat terhadap BKN Regional Jawa Barat
Pada  praktiknya,  penyalahgunaan  mutasi  merupakan  fenomena  gunung es  yang  tidak  dapat  dilihat  secara  parsial.  Jumlah  PNS  yang  melakukan  upaya administrasi cenderung lebih sedikit daripada PNS yang merasa dirugikan karena adanya  pemberian  mutasi  yang  tidak  sesuai  proses,  prosedur  dan  peraturan perundang-undangan  tersebut.  Hal  ini  dikarenakan  adanya  benturan  teori kepentingan  antara  mutasi  yang  merupakan  tugas  PNS  dengan  mutasi  yang dianggap merugikan PNS tersebut. Hal ini ditandai dengan beberapa kasus mutasi yang  terkuak  terbukti  menyalahi  peraturan  perundang-undangan  sebagaimana yang  termuat  dalam  artikel  dalam  laman  Kementerian  Pendayagunaan  Aparatur Negara  dan  Reformasi  Birokrasi  (MENPANRB).  Salah satu  kasus  tersebut  adalah mutasi 102 pejabat struktural di Kabupaten Kalola yang keseluruhannya dianggap merugikan bagi PNS yang dimutasi. 7
7 Humas  MENPANRB,  https://menpan.go.id/site/berita-terkini/kemendagri-diminta-tegas- sikapi-gelombang-mutasi-oleh-plt-bupati-kolaka, diakses 17/09/2018.
Sementara itu mutasi yang merugikan ini juga dapat ditemui pada putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut PTUN) dari tahun 2014 hingga 2018. Ditemukan sekurangnya terdapat 11 Putusan PTUN yang berkaitan dengan penolakan mutasi oleh PNS karena beberapa alasan yang didalilkan oleh Pemohon antara lain:
a. Mutasi Sebagai Sanksi Administrasi
8
Sebagaimana  yang  dijabarkan  oleh  Henry  Simamora,  Hasibuan  juga menjelaskan bahwa mutasi merupakan suatu perubahan posisi/jabatan/tempat/pekerjaan  yang  dilakukan  secara  horizontal  maupun vertikal  (promosi)  di  dalam  suatu  organisasi. 9 Sejalan  dengan  hal  tersebut, menurut  UU  ASN  yang  kemudian  mengamanatkan  pengaturan  mutasi  dalam PP Manajemen PNS bahwa mutasi PNS harus sesuai dengan sistem merit yang dimaksudkan antara lain:
1) Peningkatan produktivitas kerja;
2) Pendayagunaan pegawai;
3) Pengembangan karier;
4) Penambagan tenaga-tenaga ahli pada unit-unit yang membutuhkan;
5) Pengisian jabatan-jabatan lowong yang belum terisi.
Analisis Putusan PTUN dengan nomor register perkara: 06/G/2014/PTUN- Mtr;  181/G/2014/PTUN-Jkt;  10/G/2014/PTUN-BL;  64K/TUN/2014;  357K/ TUN/2014;  237/G/2015/PTUN-Jkt;  13/G2015/  PTUN-Pbr;  50K/TUN/2015; 383K/TUN/2016;  446K/TUN/2016;  384K/TUN/2016;  108K/TUN/2016; 151PK/TUN/2017;  368K/TUN/  2017;  162K/TUN/2017;  162K/TUN/2017; 157K/TUN/2018,  dimana  Penggugat  mengajukan  gugatan  terhadap  objek sengketa  berupa  Surat  Keputusan  (SK)  yang  dikeluarkan  oleh  Tergugat berisikan mengenai mutasi terhadap diri Penggugat yang dianggap merugikan
8 Analisis  terhadap  putusan  dengan  nomor  register  perkara:  06/G/2014/PTUN-Mtr; 181/G/2014/PTUN-Jkt; 10/G/2014/PTUN-BL;
64K/TUN/2014; 357K/TUN/2014;
237/G/2015/PTUN-Jkt;
13/G2015/PTUN-Pbr; 50K/TUN/2015; 383K/TUN/2016;
446K/TUN/2016;  384K/TUN/2016;  108K/TUN/2016;  151PK/TUN/2017;  368K/TUN/2017; 162K/TUN/2017; 162K/TUN/2017; 157K/TUN/2018.
9 Hasibuan,  Manajemen  Sumber  Daya  Manusia, Edisi  Revisi,  Bumi  Aksara,  Jakarta,  2005,  hlm., 102.
Penggugat  baik  secara  materiil  maupun  imateriil.  Alasan-alasan  tersebut antara lain:
1) Penjatuhan  sanksi  administrasi  berupa  pemindahan  yang  tidak  sesuai dengan prosedur penjatuhan sanksi;
2) Mutasi yang diberikan tidak sesuai dengan prosedur pemberian mutasi;
3) Mutasi yang diberikan tidak sesuai dengan komptensi yang dimiliki oleh Penggugat;
4) Mutasi yang diberikan menyebabkan Penggugat mengalami turun jabatan dari jabatannya semula sebelum dilakukannya mutasi;
5) Mutasi  yang  diberikan  tidak  sesuai  antara  alasan  yang  dikemukakan dengan  keadaan  yang  sesungguhnya  di  lapangan.  Misal:  dalam  putusan nomor  09/G/2017/PTUN-Mks  alasan  dimutasinya  Penggugat  adalah demi  pemerataan  tenaga  medis,  namun  kenyataannya  pada  puskesmas tempat Penggugat dimutasi telah terdapat lebih dari cukup tenaga medis yang  bertugas  dibandingkan  dengan  RSUD  tempat  awal  Penggugat bekerja yang selalu dipenuhi pasien.
6) Terhadap mutasi yang diberikan Tergugat tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan  dan  menyalahi  Asas-Asas  Umum  Pemerintahan yang Baik (AAUPB).
Dari  keseluruhan  alasan  yang  dikemukakan  Penggugat  tersebut,  terdapat satu  kesamaan  yaitu  bahwa  Penggugat  mendalilkan  tidak  pernah  menerima teguran  ataupun  prosedur  penjatuhan  hukuman  sehingga  mutasi  yang bermakna  “hukuman”  bagi  Penggugat  tersebut  seharusnya  dapat  dihindari. Selain  itu  berdasarkan  UU  ASN,  tidak  ada  satu  alasanpun  yang  dapat menjadikan mutasi yang notabenenya merupakan bagian dari Manajemen ASN dapat  dijadikan  sebagai  suatu  sanksi  administrasi.  Sehingga  dalam  hal  ini penyalahgunaan mutasi adalah cacat hukum menurut hukum positif Indonesia.
b. Mutasi yang Mengandung Muatan Kepentingan 10
10 Analisis  Putusan  dengan  Nomor  Register  Perkara:  10/G/2014/PTUN-BL;  13/G/2015/PTUN- Pbr;  578/TUN/2015;  09/G/2017/PTUN-Mks;  151PK/TUN/2017;  8/G/2018/PTUN-Jbi; 162K/TUN/2017.
Setiap pejabat publik sebagai pihak eksekutif melakukan apa yang disebut dengan rule application dari yang telah ditetapkan bersama dengan legislatif.
Sehingga  dengan  demikian  pejabat  publik  memiliki  2  jenis  kewenangan, yaitu: 11
1) Tugas  kewenangan  administratif,  merupakan  tugas  yang  melekat  pada pejabat  publik  karena  jabatannya  di  antaranya  melakukan  kebijakan administratif  seperti  mengangkat,  memutasi,  mempromosikan,  dan memberhentikan  pegawai.  Selain  itu  juga  melakukan  manajemen pemerintahan  mencakup  perencanaan,  pengorganisasian,  melakukan koordinasi secara internal dan eksternal dengan berbagai macam lembaga dan instansi, mencari dan menentukan sumber keuangan.
2) Tugas  kewenangan  politik,  merupakan  perwujudan  bahwa  pejabat publik membawa  implikasi  politik  yang  meluas  terhadap  masyarakat. Kewenangan  politik  yang  dijalankan  dengan  baik  akan  berimplikasi terhadap  legitimasi  dan  dukungan  publik  yang  sangat  luas  sehingga peluang untuk mempertahankan jabatan akan lebih besar.
Pada dasarnya mutasi yang dilakukan oleh pejabat termasuk ke dalam dua kategori di atas. Sehingga dalam birokrasi pemerintahan dikenal peristilahan politik  dan  mutasi  yang  terangkum  dalam  politik  mutasi  dan  mutasi  politik. Politik  mutasi  adalah  upaya  sadar  yang  dilakukan  oleh  pemimpin  di  sebuah lembaga/instansi  untuk  mengganti  elemen-elemen  organisasi  guna memaksimalkan  keuntungan  atau  keberhasilan  yang  mengacu  pada  tujuan kesejahteraan semua orang. The right man in the right place menjadi dasar dari politik  mutasi  ini.  Sebaliknya,  mutasi  politik  adalah  konsep  yang  bersifat negatif dengan menjadikan mutasi sebagai ruang untuk menempatkan orang- orang  sesuai  dengan  keinginan  pejabat  yang  berwenang  agar  tujuan individunya dapat tercapai. 12
11 Syukani,  Afgan  Gaffar  dkk,  Otonomi  Daerah  Dalam  Negara  Kesatuan,  Pustaka  Pelajar, Yogyakarta, hlm., 235.
12 J.H.  Posumah  dan  A.  Lolama,  Dampak  Kebijakan  Mutasi  Jabatan  Struktural  dalam  Pelayanan Publik, Jurnal Volume II Nomor 4, 2013.
Analisis  terhadap  putusan  dengan  Nomor  Register  Perkara: 10/G/2014/PTUN-BL;  13/G/2015/PTUN-Pbr;  578/TUN/2015;  09/G/2017/ PTUN-Mks;  151PK/TUN/2017;  8/G/2018/PTUN-Jbi;  162K/TUN/2017, Penggugat  mengajukan  gugatan  terhadap  objek  sengketa  berupa  SK  yang dikeluarkan  oleh  Tergugat  yaitu  keputusan  mutasi  terhadap  diri  Penggugat yang  dianggap  merugikan  baik  secara  materiil  maupun  imateriil  dengan alasan-alasan kepentingan politik Tergugat terhadap Penggugat.
Berdasarkan  putusan-putusan  sebagaimana  di  atas,  umumnya  Penggugat cukup  kesulitan  untuk  membuktikan  muatan  politik  yang  terkadung keputusan  mutasinya  dalam  proses  peradilan.  Hal  ini  dikarenakan  penilaian mengenai muatan politik tersebut bersifat sangat subjektif baik terhadap diri Penggugat maupun diri Tergugat yang memberikan mutasi. Terlebih terhadap putusan-putusan  di  atas,  dalam  eksepsinya  Tergugat  mendalilkan  telah melakukan mutasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pasal 73 ayat (7) UU ASN secara eksplisit menerangkan bahwa mutasi PNS harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip larangan konflik kepentingan. Mutasi politik seperti ini menandakan bahwa mutasi tersebut tidak digunakan guna  mencapai  tujuan  sebagaimana  yang  telah  ditentukan  oleh  peraturan perundang-undangan. Sehingga, menurut Sjahran Basah dalam teori abuse de droit, hal  ini  termasuk  ke  dalam  tindakan  sewenang-wenang  yang  artinya tindakan  pejabat  dalam  memberikan  mutasi  tersebut  bertentangan  dengan ketentuan. 13 Menurut teori Sjahran Basah tersebut cara menguji ada tidaknya penyalahgunaan  wewenang  adalah  dengan  melihat  tujuan  dari  suatu kebijakan.  Dalam  hal  ini  kembali  lagi  bahwa  mutasi  politik  memiliki  tujuan yang bersifat subjektif hingga sangat bertentangan dengan ketentuan UU ASN dan PP Manajemen PNS.
c. Mutasi yang Tidak Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan 14
13 Sjahran  Basah,  Eksistensi  dan  Tolak  Ukur  Peradila  Administrasi  di  Indonesia,  Alumni, Bandung, 1985, hlm., 223.
14 Analisis Putusan dengan Nomor Register Perkara: 06/G/2014/PTUN.MTR; 10/G/2014/PTUN- BL;  181/G/2014/PTUN.JKT;  357  K/TUN/2014;  485  K/TUN/2014;  64PK/TUN/2014; 13/G/2015/PTUN-Pbr; 237/G/2015/PTUN-JKT;
50K/TUN/2015;
313K/TUN/2015;
Kementerian  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi (MENPANRB) mengimbau dalam menjalankan tugas pemerintahan agar sesuai dengan  norma,  standar,  dan  prosedur  (NSP)  kepegawaian  dalam pengangkatan  serta  mutasi  pegawai. 15 NSP  yang  dimaksud  tertuang  dalam Peraturan  Pemerintah  Nomor  63  Tahun  2009 jo. Peraturan  Kepala  Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pedoman Penilaian Butir Kegiatan  Jabatan  Analis  Kepegawaian  dan  Angka  Kreditnya.  NSP  dalam pemberian mutasi harus sesuai dengan ketentuan mengenai:
1) Penetapan nota persetujuan teknis kenaikan pangkat golongan ruang IV/b ke bawah.
2) Penetapan pertimbangan teknis kenaikan pangkat golongan ruang IV/c ke atas (wewenang presiden).
3) Penetapan  nota  persetujuan  teknis  kenaikan  pangkat  prestasi  kerja  luar biasa baiknya golongan ruang IV/b ke bawah.
4) Penetapan pertimbangan teknis kenaikan pangkat prestasi kerja luar biasa baiknya golongan ruang IV/c ke atas (wewenang presiden).
5) Penetapan pertimbangan teknis pengangkatan, kenaikan jabatan/pangkat, pembebasan dan pengangkatan kembali jabatan fungsional jenjang utama yang menjadi kewenangan presiden.
6) Penetapan nota persetujuan teknis peninjauan masa kerja. Terhadap  analisis  26  putusan  dengan  nomor  06/G/2014/PTUN.MTR;
10/G/2014/PTUN-BL;  181/G/2014/PTUN.JKT;  357  K/TUN/2014;  485 K/TUN/2014;  64PK/TUN/2014;  13/G/2015/PTUN-Pbr;  237/G/2015/PTUN- JKT;  50K/TUN/2015;  313K/TUN/2015;  578K/TUN/2015;  681K/TUN/2015; 75K/TUN/2016;  108K/TUN/2016;  383K/TUN/2016;  384K/TUN/2016; 446K/TUN/2016;  8/G/2018/PTUN.JBI;  09/G/2017/PTUN-Mks;  70  K/TUN/
578K/TUN/2015;  681K/TUN/2015;  75K/TUN/2016;  108K/TUN/2016;  383K/TUN/2016; 384K/TUN/2016;  446K/TUN/2016;  8/G/2018/PTUN.JBI;  09/G/2017/PTUN-Mks;  70 K/TUN/2017;  163K/TUN/2017;  68  K/TUN/2017;  54  PK/TUN/2017;  151  PK/TUN/2017; 162K/TUN/2017; 157K/TUN/2018.
15 Administrator, “Mutasi PNS, Daerah Diminta Menggunakan NSP”, https://menpan.go.id/site/liputan-media/bidang-pan/mutasi-pns-daerah-diminta- menggunakan-nsp, diakses 26 Agustus 2018.
2017;  163K/TUN/2017;  68  K/TUN/2017;  54  PK/TUN/2017;  151  PK/TUN/ 2017;  162K/TUN/2017;  157K/TUN/2018,  didapatkan  bahwa  pemberian mutasi  yang  dapat  dikategorikan  sebagai  penyalahgunaan,  Penggugat  dalam putusan-putusan tersebut mendalilkan bahwa mutasi yang diterimanya tidak sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  dan  prosedur  yang  ada sehingga menyalahi AUPB.
Terhadap  putusan-putusan  tersebut  di  atas,  terdapat  11  perkara  yang dapat dibenarkan bahwa adanya ketidaksesuaian mutasi terhadap PNS dengan NPS yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Alasan-alasan berikut  termuat  dalam  pertimbangan  hakim  sebagai  dasar  hakim mengabulkan permohonan Penggugat sebagai berikut: 16
1) Adanya kerugian yang dialami PNS yang dimutasi;
2) Cacat wewenang;
3) Cacat prosedur; ataupun
4) Cacat substansi.
Terhadap  dalil-dalil  Pemohon  tersebut,  dalam  pertimbangannya  Majelis Hakim  memutus  15  perkara  memang  menyalahi  peraturan  perundang- undangan  sehingga  menerima  Permohonan  Pemohon  ataupun  menolak eksepsi  Tergugat,  namun  terhadap  11  perkara  lainnya  Majelis  Hakim berpendapat bahwa mutasi yang dilakukan oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perudang-undangan sehingga kerugian yang dialami oleh Penggugat tidak berifat konkrit.

## Pemenuhan  dan  Pemulihan  PNS  yang  Merasa  Dirugikan  karena Penyalahgunaan Mutasi
Berdasarkan Pasal  12 Jo. Pasal 15 PP Manajemen PNS, pengadaan PNS di instansi  pemerintah  dilakukan  berdasarkan  pada  penetapan  kebutuhan  PNS. Pemindahan  PNS  haruslah  didasarkan  pada  fungsi  mutasi  yang  sesungguhnya berdasarkan UU ASN jo.  PP Manajemen PNS yaitu PNS yang bersangkutan harus
16 Putusan nomor 148/B/2014/PT.TUN.SBY; 64PK/TUN/2014; 175K/TUN/2016; 237/G/2015/ PTUN-JKT; 75K/TUN/2016; 383K/TUN/2016; 384K/TUN/2016; 446K/TUN/2016; 8/G/2018/PTUN.JBI; 09/G/2017/PTUN-Mks; 54 PK/TUN/2017.
mendapatkan  imbalan positif  terhadap  mutasi  dirinya  sehingga  pemenuhan  PNS seperti yang diamanatkan oleh UU ASN jo. PP Manajemen PNS dapat terwujud.
Berdasarkan data yang telah dipaparkan, setidaknya terdapat tiga kategori penyalahgunaan  mutasi  dalam Manajemen  PNS  yang  cacat  hukum,  yaitu:  mutasi yang digunakan sebagai suatu  bentuk sanksi administrasi, mutasi karena konflik kepentingan,  dan  mutasi  yang  tidak  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan. Dalam hal mutasi sebagaimana yang dijelaskan, pada dasarnya ditolak oleh  PNS  karena  PNS  yang  bersangkutan  menilai  bahwa  pemindahan  dirinya merugikan  baik  secara  materiel  maupun  imateriel.  Hal  inilah  yang  kemudian digolongkan  sebagai  tidak  terpenuhinya  kebutuhan  PNS  dengan  adanya  mutasi tersebut.
Berdasarkan  Pasal  48  UU  PTUN,  dijelaskan  bahwa  terhadap penyalahgunaan  mutasi,  PNS  yang  bersangkutan  dapat  melakukan  upaya administratif  berupa  keberatan  ataupun  banding  administratif  atas  surat  SK mutasi  yang  diterimanya.  PNS  yang  melakukan  penolakan  melalui  upaya administrasi  tersebut  kemudian  akan  dipanggil  dan  dilakukan  pembinaan mengenai perlunya untuk dialihkan. 17
Jika  dirasa  hasil  dari  upaya  administrasi tersebut  belum  memuaskan  PNS yang  bersangkutan,  maka  berdasarkan  Pasal  53  UU  PTUN  PNS  tersebut  dapat mengajukan  gugatan  tertulis  kepada  pengadilan  yang  berwenang  yang  berisi tuntuan  agar  SK  yang  disengketakan  dinyatakan  tidak  sah  dengan/atau  tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.

## Dilema Penolakan Mutasi Oleh PNS
Mengingat bahwa PNS merupakan bagian dari ASN yang sejatinya menjadi alat  perekat  dan  pemersatu  bangsa,  deputi  Bidang  SDM  Aparatur  MENPANRB menyatakan bahwa ASN harus bersedia ditempatkan dimana saja sebagai bentuk
17 Hasil wawancara dengan Barbar Muhamad Dwieswan (Staf Bidang Kesejahteraan dan Disiplin Graha  Aparatur  Badan  Kepegawaian  Daerah  Provinsi  Jawa  Barat)  dalam  Ismi  Mulyawati, Analisis  Penjatuhan  Sanksi  Administrasi  Bagi  Pegawai  Negeri  Sipil  Terhadap  Hal  yang Dikategorikan  Sebagai  Pelanggaran  Disiplin”,  Skripsi:  Fakultas  Hukum  Universitas Padjadjaran, 2018, hlm., 65.
redistribusi  pegawai.  Sehingga  dengan  demikian  makna  mutasi  juga  merupakan bagian  dari  tugas  yang  melekat  pada  diri  PNS  yang  merupakan  bagian  dari  ASN tersebut. Hal  ini  mengandung  makna  bahwa  mutasi  PNS  merupakan  bagian  dari kewajiban  PNS  yang  tidak  boleh  tidak  dilaksanakan.  Berdasarkan  Pasal  23  UU ASN,  PNS  memiliki  kewajiban  yang  salah  satunya  yaitu  bersedia  ditempatkan  di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Menurut  Staf  BKN  menyatakan  terhadap  PNS  yang  tetap  menolak  untuk dimutasi  setelah  menjalani  proses  pemeriksaan  akan  dijatuhi  konsekuensi berupa: 18
a. Dijatuhi hukuman disiplin mengingat telah mengkir dari tugas dan melanggar peraturan perundang-undangan;
b. Pembinaan karier PNS yang bersangkutan tidak diproses oleh BKN;
c. PNS  yang  bersangkutan  akan  dikeluarkan  dari database PNS  nasional  yang berimplikasi tidak akan diproses kenaikan pangkatnya.
Tahapan  penjatuhan  hukuman  disiplin  sebagaimana  yang  dimaksudkan dalam poin a berdasarkan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang  Disiplin  Pegawai  Negeri  Sipil  (PP  Disiplin  PNS)  dan  Keputusan  Kepala BKN yaitu Surat Kepala BKN Nomor K-26-30/V.113-2/99 adalah sebagai berikut:
a. Pemanggilan kepada PNS dilakukan paling lambat 7 hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan;
b. Apabila  yang  bersangkutan  tidak  hadir,  maka  dilakukan  pemanggilan  kedua paling  lambat  7  hari  kerja  sejak  tanggal  seharusnya  yang  bersangkutan diperiksa pada pemanggilan pertama;
c. Apabila  yang  bersangkutan  tidak  hadir  juga,  maka  pejabat  yang  berwenang menghukum  dalam  hal  ini  Pejabat  Pembina  Kepegawaian  adal  instansi  PNS menjatuhkan  hukuman  disiplin  berdasarkan  alat  bukti  dan  keterangan  yang ada tanpa melakukan pemeriksaan;
d. Hukuman  disiplin  sebagaimana  yang  dimaksudkan  adalah  merupakan hukuman disiplin berat.
Keadaam demikian menimbulkan dilema bagi PNS yang menerima mutasi namun  mutasi  yang  dimaksud  merugikan  diri  PNS  baik  secara  materiil  maupun imateriil.

## Parameter Penyalahgunaan Mutasi Bagi PNS
Mengingat  bahwa  PNS  tidak  dapat  serta  merta  menolak  mutasi  yang diberikan atasan dikarenakan mutasi tersebut merupakan tugas PNS, maka dalam hal  ini  PNS  yang  merasa  telah  dirugikan  karena  adanya  suatu  mutasi  harus menganalisis  terlebih  dahulu  mengenai  mutasi  yang  diterimanya.  Hal  ini dimaksudkan  agar  PNS  dapat  menilai  apakah  mutasi  dirinya  merupakan  suatu penyalahgunaan atau tidak. Di sisi lain, hal ini berguna untuk menghindarkan PNS dari pengenaan hukuman disiplin jika menolak tugas yang diberikan.
Maka  dari  itu,  untuk  mengetahui  suatu  mutasi  bukanlah  suatu penyalahgunaan,  tidak  dapat  berpatokan  pada  kerugian  individu  PNS  semata melainkan harus memperhatikan beberapa kriteria normatif lainnya. Kriterita ini terdapat dihampir seluruh pasal-pasal dalam PP Manajemen PNS, yaitu:
a. Analisis Waktu
Lazimnya  berdasarkan  Pasal  5  PP  Manajemen  PNS,  penyusunan  jumlah  dan jenis jabatan PNS dilakukan setiap 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun  berdasarkan  prioritas  kebutuhan  berdasarkan  pedoman  yang ditetapkan oleh Menteri. Artinya, mutasi PNS tidak mungkin dilakukan dalam waktu  singkat  dan  tanpa  adanya  pertimbangan  berdasarkan  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku.  Selain  itu,  mutasi  PNS  tidak  mungkin dilakukan  dalam  kurun  waktu  kurang  dari  1  (satu)  tahun  dari  PNS  tersebut duduk di jabatannya.
b. Analisis Jabatan
Dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan PNS oleh lembaga/instansi yang dituju  dan  juga  kebutuhan  PNS  pada  setiap  jenjang  Jabatan.  Meskipun demikian,  mutasi  PNS  tidak  boleh  menurunkan  jabatan  PNS  ke  tingkat  yang lebih rendah.

## c. Analisis Beban Kerja
Dilakukan untuk menentukan berapa banyak jumlah dan juga jenis pekerjaan pada lembaga/instansi yang dituju. Sehingga beban pekerjaan haruslah sesuai dengan jumlah pegawai. Dalam mutasi kepegawaian hal ini diperlukan untuk menghindari mutasi yang bersifat non-job .
d. Analisis Kesenjangan Kinerja
Berdasarkan  Pasal  206  PP  Manajemen  PNS,  yang  dimaksud  dengan  analisis kesenjangan  kerja  adalah  dengan  membandingkan  profil  kompetensi  PNS dengan  standar  kompetensi  jabatan  yang  akan  diduduki.  Sehingga  dalam  hal ini jangan sampai PNS merasa ‘salah posisi’ akibat mutasi yang diterimanya.

## Penutup
Mutasi pada dasarnya merupakan bagian dari kebutuhan penyelenggaraan Manajemen  PNS  yang  didasarkan  pada  sistem  merit.  Mutasi  dalam  hal  ini merupakan  suatu  bentuk  sanksi  positif  yang  artinya  sanksi  tersebut  mengacu pada pemberian imbalan atas suatu perbuatan tertentu yang menguntungkan diri orang yang diberi. Akan tetapi dalam praktiknya terdapat penyalahgunaan mutasi yang dianggap merugian PNS yang diberikan mutasi dengan alasan-alasan mutasi yang dimaksudkan sebagai sanksi administrasi; mutasi yang mengandung muatan kepentingan; mutasi yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Meskipun dianggap merugikan, PNS yang dimutasi tidak dapat serta merta menolak mutasi dirinya. Hal ini berkaitan erat dengan fungsi mutasi sebagai tugas PNS  yang  artinya  PNS  yang  menolak  mutasi  sama  dengan  menolak  tugas. Sedangkan PNS yang  menolak tugas  dapat dijatuhi hukuman disiplin berat. Oleh karena  itu,  PNS  tidak  dapat  menilai  suatu  penyalahgunaan  mutasi  dari  sifat kerugian  saja,  melainkan  harus  melakukan  analisis  terlebih  dahulu  sebelum melakukan  keberatan  dan/atau  penolakan  terhadap  mutasinya.  Analisis  yang harus dilakukan meliputi analisis waktu; analisis jabatan; analisis beban kerja; dan analisis kesenjangan kinerja.

## Daftar Pustaka
Buku:
Abi  Ma’ruf  Radjab,  Bentuk  Sanksi  Administrasi  Tidak  Langsung  Dalam  Praktek, Departemen  Hukum  Administrasi  Negara  Fakultas  Hukum  Universitas Padjadjaran, Bandung, 2017
Henry  Simamora,  Akuntansi  Basis  Pengambilan  Keputusan,  Salemba  Empat,
Jakarta, 2000.
Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2006. Syaukani,  Afgan  Gaffar  dkk,  Otonomi  Daerah  Dalam  Negara  Kesatuan,  Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2002.
Sjahran  Basah,  Eksistensi  dan  Tolak  Ukur  Peradila  Administrasi  di  Indonesia,
Alumni, Bandung, 1985.
Hasibuan,  Manajemen Sumber Daya  Manusia,  Edisi  Revisi,  Bumi  Aksara,  Jakarta, 2005.
Sumber Lain:
J.H. Posumah dan A. Lolama, Dampak Kebijakan Mutasi Jabatan Struktural dalam Pelayanan Publik, Jurnal Volume II Nomor 4, 2013.
Humas  MENPANRB,”Kemendagri  Diminta  Tegas  Sikapi  Gelombang  Mutasi  oleh Plt. Bupati Kolaka”, https://.go.id/site/berita-terkini/kemendagri-diminta- tegas-sikapi-gelombang-mutasi-oleh-plt-bupati-kolaka,  diakses  15  Juli 2018.
Komisi  Aparatur  Sipil  Negara,”Mendekati  Purna  Tugas  Gubernur  Sulawesi  Utara
Lakukan Pelanggaran”, https://ent.go.id/site/berita-terkini/berita- daerah/mendekati-purna-tugas-gubernur-sulawesi-utara-lakukan- pelanggaran, diakses 15 Juli 2018. Administrator, “Mutasi PNS, Daerah Diminta Menggunakan NSP”, https://menpan.go.id/site/liputan-media/bidang-pan/mutasi-pns-daerah- diminta-menggunakan-nsp, diakses 26 Agustus 2018.
Ismi  Mulyawati,  2018,  Analisis  Penjatuhan  Sanksi  Administrasi  Bagi  Pegawai Negeri  Sipil  Terhadap  Hal  yang  Dikategorikan  Sebagai  Pelanggaran Disiplin”, Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran.
Data Penolakan Mutasi dalam Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dan Dinas Perindustrian  dan  Perdagangan  Jawa  barat  terhadap  BKN  Regional  Jawa Barat.

## Peraturan Perundang-Undangan:
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara. Peraturan  Pemerintah  Nomor  53  Tahun  2010  tentang  Disiplin  Pegawai  Negeri Sipil.
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  2003  tentang  Wewenang  Pengangkatan,
Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, Mutasi.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  2003  tentang  Wewenang  Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, Mutasi.
Putusan Mahkamah Agung dengan Nomor Register Perkara: 06/G/2014/PTUN.MTR  10/G/2014/PTUN-BL;  181/G/2014/PTUN.JKT;
357  K/TUN/2014;  485  K/TUN/2014;  64PK/TUN/2014;  13/G/2015/ PTUN-Pbr;  237/G/2015/PTUN-JKT;  50K/TUN/2015;  313K/TUN/2015; 578K/TUN/2015;  681K/TUN/2015;  75K/TUN/2016;  108K/TUN/2016; 383K/TUN/2016;  384K/TUN/2016;  446K/TUN/2016;  8/G/2018/  PTUN. JBI;  09/G/2017/PTUN-Mks;  70  K/TUN/2017;  163K/TUN/2017;  68  K/ TUN/2017;  54  PK/TUN/2017;  151  PK/TUN/2017;  162K/TUN/2017; 157K/TUN/2018.