Perlindungan Kawasan Hutan Dalam Rangka Pelestarian Alam Di Taman Nasional Berbak Provinsi Jambi
Taufik Yahya, Isran Idris Fakultas Hukum Universitas Jambi
(taufikyahya@unja.ac.id) (isranidris@unja.ac.id)

## 1. PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang Masalah
Hutan mempunyai kedudukan dan peranan  yang sangat penting dalam pembangunan bangsa dan  negara,  karena  hutan  dapat  memberikan  manfaat  yang  sebesar-besarnya  bagi kemakmuran  dan  kesejahteraan  rakyat.  Manfaat  itu  dapat  dibedakan  menjadi  langsung  dan tidak  langsung.  Di  samping  itu,  hutan  merupakan  kekayaan  milik  bangsa  dan  negara  yang tidak  ternilai,  sehingga  hak-hak  negara  atas  hutan  dan  hasilnua  perlu  dijaga  dan dipertahankan, dan dilindungi agar hutan dapat berfungsi dengan baik. 1 Di dalam agenda 21 Konferensi  Tingkat  Tinggi  di  Rio  de  Janeiro  pada  tahun  1992  disebutkan  manfaat  hutan sebagai paru-paru dunia.Indonesia memiliki hutan seluas lebih kurang 144 juta ha, hanya118 juta ha yang masih berupa hutan. Hutan seluas itu diperinci dalam hutan produksi seluas 49,3 juta  ha,  hutan  lindung  seluas  39,9  juta  ha,  serta  hutan  konservasi  dan  hutan  lainnya  seluas 29,0 juta ha. 2
Di  dalam  Pasal  46  UU  Nomor  41  Tahun  1999  ditentukan  tujuan  perlindungan  hutan, kawasan  hutan,  dan  lingkungannya  agar  fungsi  lindung,  fungsi  konservasi,  dan  fungsi produksi  tercapai.  Ketentuan  tentang  perlindungan  hutan  semula  diatur  dalam  Pasal  15 Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1967,  kemudian  diubah  dengan  Pasal  46  sampai  dengan Pasal  51  UU  Nomor  41  Tahun  1999  ditentukan  4  (empat)  macam  perlindungan,  yaitu perlindungan atas:
1. Hutan,
2. Kawasan hutan;
3. Hasil hutan; dan
4. Investasi. 3
Perlindungan  kawasan  hutan  adalah  suatu  usaha  untuk  menjaga  dan  melindungi kawasan  hutan  yang  telah  ditentukan  peruntukannya  berdasarkan  Surat  Keputusan  Menteri Kehutanan. Semua hutan yang telah ditentukan peruntukannya itu harus dipasang  tapal-tapal batas yang terbuat dari beton dengan ukuran 10 x 10 x 10 cm atau kelas kayu awet I atau awet II  dengan  ukuran  15  x  15  x  130  cm. 4 Tujuan  pemasangan  tapal  batas  ini  adalah  sebagai pemberitahuan  kepada  masyarakat  bahwa  hutan  itu  telah  ditentukan  sebagai  kawasan  hutan. Dengan demikian, semua masyarakat dilarang untuk memotong, memindahkan, merusak, dan atau  menghilangkan  tapal  batas  tersebut. 5 Di  samping  itu,  masyarakat  juga  dilarang  untuk
1 Ahmad Redi, Hukum Sumber Daya Alam Dalam Sektor Kehutanan , Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal. 21.
2 Hermn Haeruman, Masalah Sosial Dalam Pembangunan Kehutanan, Makalah Seminar Pascasarjana UI, Jakarta, hal. 3.
3 Takdir Rahmadi, Hukum Lingkungan di Indonesia , Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hal. 33.
4 Idris  Sarong  Al  Mar, Pengukuhan  Hutan  dan  Aspek-Aspek  Hukum  (Suatu  Analisis  Yuridis), Makalah Bahan Penataran Tekhnis Yuridis Kawasan Hutan, Jakarta, 2003, hal. 3.
5 Salim, H.S., Dasar-Dasar Hukum Kehutanan , Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hal. 23.
menduduki,  dan  atau  mengerjakan  kawasan  hutan.  Tetapi  apabila  masyarakat  tetap menduduki  dan  atau  mengerjakan  hutan  tersebut  dengan  sengaja,  yang  bersangkutan  dapat dijatuhkan  sanksi  pidana  sekana  sepuluh  tahun  atau  denda  sebanyak-banyaknya  Rp. 100.000.000,00 (Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985).
Perlindungan hutan saat ini bukan hanya menjadi problem yang bersifat regional  tetapi sudah  merupakan  problem  dunia.  Hal  ini  terkait  dengan  fungsi  hutan  dalam  memelihara keseimbangan  ekologis  yang  juga  berpengaruh  terhadap  iklim  global,  seperti  efek  ‘panas global’ yang dapat mengancam keselamatan jiwa manusia. 6 Pada prinsipnya yang bertanggung jawab  dalam  perlindungan  hutan  adalah  Instansi  Kehutanan  di  Daerah  Tingkat  I,  yang meliputi:  Kantor  Wilayah  Departemen  Kehutanan,  Dinas  Kehutanan,  Unit  Perum  Perhutani dan  Unit  Pelaksana  Teknis  di  lingkungan  Departemen  Kehutanan.  Namun  tidak  menutup kemungkinan terlibat pihak lain, seperti pemegang izin Hak Pengusahaan Hutan (HPH)/Hak Pengusahaan  Hutan  Tanaman  Industri  yang  bertanggung  jawab  atas  perlindungan  hutan  di areal hak pengusahaan hutannya masing-masing.
Kewenangan  dan  kewajiban  itulah  yang  harus  dilakukan  dan  dilaksanakan  oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menegakkan aturan-aturan hukum terhadap para pelaku  tindak  pidana  di  bidang  kehutanan. 7 Keberhasilan  pembangunan  dibidang  kehutanan tidak  saja  ditentukan  oleh  aparatur  yang  cakap  dan  terampil,  tetapi  harus  juga  didukung dengan  peran  serta  masyarakat.Perlunya  peran  serta  masyarakat  dalam  perlindungan  adalah didasari  pemikiran  bahwa  dengan  adanya  peran  serta  tersebut  dapat  memberikan  informasi kepada  Pemerintah  c.q  Menteri  Kehutanan  dan  mengingatkan  kesediaan  masyarakat  untuk menerima keputusan. 8
Taman Nasional Berbak yang luasnya 162.700 hektare merupakan kawasan pelestarian alam  untuk  konservasi  hutan  rawa  terluas  di  Asia  Tenggara  yang  belum  terjamah  oleh eksploitasi manusia. Keunikannya berupa gabungan yang menarik antara hutan rawa air tawar dan  hutan  rawa  gambut  yang  terbentang  luas  di  pesisir  Timur  Pulau  Sumatera  serta  Taman Nasional Berbak adalah bagian yang Bentang Alam Hutan Gambut Berbak yang luas 238.000 hektare.  Bentang  alam  ini  juga  merupakan  salah  satu  Bentang  Alam  Konservasi  Harimau (Tiger Conservation Landscape) di Sumatera yang direkognisi berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Strategi dan Aksi Konservasi Harimau Sumatera. Taman Nasional Berbak merupakan  kawasan  pelestarian  alam  untuk  konservasi  hutan  rawa  terluas  di  Asia  Tenggara yang belum terjamah oleh eksploitasi manusia.
Taman  Nasional  Berbak  terletak  di  2  (dua)  Wilayah  Kabupaten  yakni:  Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, di pesisir timur Provinsi Jambi disekitar bagian  kanan  Sungai  Batanghari  yang  dapat  diakses  melalui  jalan  darat  maupun  melalui Sungai  Batanghari.  Kawasan  ini  diakui  sebagai  kawasan  hutan  rawa  gambut  yang  ekstensif dikawasan  Asia  Pasifik  meskipun  terjadi  pembukaan  lahan  diperbatasan  bagian  utaranya (disepanjang Sungai Batanghari).Sebagai kawasan Pelestarian Alam, Taman Nasional Berbak kaya  akan  sumberdaya  alam  yang  terdiri  dari  beberapa  tipe  ekosistem  serta  kaya  dengan berbagai macam spesies yang merupakan sistem ekologi yang masih belum banyak diketahui. Beberapa tipe ekosistem yang ada di Taman Nasional Berbak meliputi ekosistem hutan rawa air tawar, ekosistem hutan rawa gambut dan ekosistemhutan dataran rendah denga ketinggian 0 – 20 m dpl. Kawasan Taman Nasional Berbak merupakan kawasan yang khas keadaan fisik dan  ekologinya,  nilai  hidrologi  dan  biofisik,  nilai  sosial  dan  budaya,  keanekargaman  flora
6 Siti  Sundari  Rangkuti, Hukum  Lingkungan  dan  Kebijaksanaan  Nasional ,  Airlangga  University  Pers, Surabaya, 1996, hal. 27.
7 I.B.  Ngandung, Ketenteuan  Umum  Pengantar  ke  Hutan  dan  Kehutanan  di  Indonesia, Makalah,  Ujung Pandang, 2006, hal. 4.
8 Yahya Hanaf, Pengukuhan Hutan dan Aspek-Aspek Hukum, Bahan Penataran Tekhnis  yuridis kawasan hutan, 2003, Jakarta, hal. 7.
fauna  dan  kekhasannya  yang  berpotensi  untuk  di  kembangkan  dimasa  yang  akan  datang seperti interpretasi  dan pariwisata. Berbak merupakan satu  dari dua kawasan Ramsar Site di Indonesia meliputi tipe ekosistem hutan rawa gambut yang tidak terganggu seluas 110.000 ha dan  hutan  rawa  air  tawar  seluas  60.000  ha.  Terdapat  pengurangan  kawasan  seluas  1500  ha yang merupakan kawasan hutan mangrove ketika berubah status dari Suaka Marga Satwa ke Taman Nasional.
Pentingnya  kawasan  hutan  bagi  kelangsungan  hidup  masyarakat  sekitar  hutan  untuk memperoleh  taraf  hidup  yang  lebih  baik  secara  ekonomi  serta  keinginan  dari  pemerintah untuk  melestarikan  hutan,  maka  dari  itu  perlu  dilakukan  penelitian  tentang  pengelolaan kawasan  Taman  Nasional  Berbak  yang  secara  jangka  panjang  dapat  memberi  manfaat  bagi kedua pihak yaitu pemerintah dan masyarakat secara berkelanjutan.
Bertolak  dari  data  luas  hutan  yang  terdapat  di  Indonesia,  perlu  dilakukan  suatu pendekatan yang bijak. Salah satu cara yang ditempuh adalah dengan pendekatan pengelolaan hutan  di  kawasan  Taman  Nasional  Berbak  dan  hasil  hutan  yang  dilakukan  secara  terencana dan  bijaksana  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku,  khususnya peraturan  dibidang  kehutanan  guna  mencegah  dan  meminimalisir  kerusakan  hutan  dalam mewujudkan pengelolaan hutan yang berkelanjutan.

## 1.2. Perumusan Masalah
Permasalahan  dalam  penelitian  tentang  Perlindungan  Kawasan  Hutan  dalam  rangka pelestarian alam di Taman Nasional Berbak Provinsi Jambi dirumuskan sebagai berikut:
1. Apakah  upaya  perlindungan  yang  dilakukan  dalam  rangka  pelestarian  alam  di  Taman Nasional Berbak Provinsi Jambi?
2. Apakah  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  perlindungan  kawasan  hutan  dalam  rangka pelestarian alam di Taman Nasional Berbak Provinsi Jambi?

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

## 2.1. Perlindungan Kawasan Hutan
Perlindungan  hutan  dan  konservasi  alam  diatur  dalam  Pasal  46  sampai  dengan  Pasal  51 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 serta dioperasionalisasi dalam Peraturan Pemerintah Nomor  45  Tahun  2004  tentang  Perlindungan  Hutan  sebagaimana  telah  diubah  dengan Peraturan  Pemerintah  Nomor  60  Tahun  2009  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Pemerintah Nomor  40  Tahun  2004  tentang  Perlindungan  Hutan.  Agar  fungsi-fungsi  tersebut  dapat berjalan  secara  optimal  dan  lestari,  maka  dilakukan  usaha  perlindungan  terhadap  hutan produksi,  hutan  lindung,  kawasan  suaka  alam,  kawasan  pelestarian  alam,  taman  buru,  hasil hutan, tumbuhan dan satwa. Dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan,  penyelenggaraan  perlindungan  hutan  dan  konservasi  alam  bertujuan  menjaga hutan, kawasan hutan dan lingkungannya, agar  fungsi  lindung, fungsi  konservasi  dan fungsi produksi tercapai secara optimal dan lestari.
Perlindungan  hutan  merupakan  bagian  dari  kegiatan  pengelolaan  hutan.  Kegiatan perlindungan  hutan  dilaksanakan  pada  wilayah  hutan  dalam  bentuk  Kesatuan  Pengelolaan Hutan  Konservasi  (KPHK),  Kesatuan  Pengelolaan  Hutan  Lindung  (KPHL)  dan  Kesatuan Pengelolaan  Hutan  Produksi  (KPHP).  Perlindungan  hutan  menjadi  kewenangan  pemerintah dan  atau  pemerintah  daerah.  Kegiatan  perlindungan  hutan  di  wilayah  dan  untuk  kegiatan tertentu  dapat  dilimpahkan  oleh  pemerintah  kepada  Badan  Usaha  Milik  Negara  (BUMN) yang  bergerak  di  bidang  kehutanan.  Dalam  rangka  kepentingan  penelitian,  pengembangan, pendidikan  dan  pelatihan  kehutanan,  religi  dan  budaya,  Menteri  menetapkan  perlindungan hutan dengan tujuan khusus.

## 2.2. Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
Konservasi  Sumber  Daya  Alam  Hayati  dan  Ekosistemnya  diatur  dalam  UU  No.  5  Tahun 1990.  Pasal  1  UU  No.  5  Tahun  1990  memuat  pengertian-pengertian  tentang  konsep-konsep yang  relevan  dalam  rangka  konservasi  sumber  daya  alam  dan  ekosistemnya.  Beberapa  di antara  konsep  itu  perumusannya  akan  dikutip  di  sini,  yakni  konservasi  sumber  daya  alam hayati,  ekosistem  sumber  daya  alam  hayati,  kawasan  suaka  alam,  cagarbiosfer,  kawasan pelestarian alam, taman nasional, taman hutan raya, taman wisata alam.

## 3. METODE PENELITIAN

## 3.1. Jenis Penelitian
Penelitian  mengenai  perlindungan  kawasan  hutan  Taman  Nasional  Berbak  merupaka  jenis penelitian yuridis empiris.

## 3.2. Pendekatan Penelitian
Dalam  penelitian  mengenai  perlindungan  kawasan  hutan  Taman  Nasional  Berbak  ini pendekatan  masalah  yang  digunakan  adalah  pendekatan  perundang-undangan,pendekatan konseptual serta pendekatan kasus dan pendekatan historis.

## 3.3. Bahan Hukum Penelitian
Bahan hukum dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi dokumen dan studi pustaka.

## 3.4. Teknik Analisis bahan Hukum
Bahan hukum primer dan sekunder yang terkumpul baik berupa konsepsi, prinsip, standar dan norma  hukum  nasional  dianalisis  secara  kualitatif.  Analisis  kualitatif  tersebut  lalu  diuraikan secara  deskriptif  dan  perspektif.  Analisis  deskriptif  perspektif  ini  bertitik  tolak  dari  analisis yuridis  sistematis  setelah  mengkaji  peraturan  hukum  nasional  yang  berkaitan  dengan perlindungan kawasan hutan.

## 3.5. Instrumen Penelitian
Untuk  memperoleh  data  yang  diinginkan  tersebut,  penelitian  ini  menggunakan  instrumen berupa  studi  dokumen.  Studi  dokumen  dilakukan  terhadap  peraturan  perundang-undangan yang ada kaitannya dengan masalahperlindungan kawasan hutan Taman Nasional Berbak.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 4.1. Kondisi Umum Perlindungan Kawasan Hutan Taman Nasional Berbak
Taman Nasional Berbak merupakan kawasan pelestarian alam yang memiliki kekhasan dalam keadaan  fisik  dan  ekologinya,  nilai  hidrologi  dan  biofisik,  nilai  sosial  dan  budaya  serta keanekaragaman flora dan fauna. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Hindia Belanda No. 18  Tahun  1935  ditetapkan  sebagai  Suaka  Marga  Satwa  Berbak.  Taman  Nasional  Berbak ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 285/Kpts;II/1992 dengan luas 162.700  Ha.  Berdasarkan  SK  Menteri  Kehutanan  RI  Nomor  185/Kpts-II/1992  dibentuk organisasi  pengelola  Taman  Nasional  Berbak.  Meliputi  2  (dua)  Wilayah  Kabupaten  yakni Kabupaten  Muaro  Jambi  dan  Kabupaten  Tanjung  Jabung  Timur.  Terletak  dipesisir  timur Provinsi  Jambi  disekitar  bagian  kanan  Sungai  Batanghari  yang  dapat  diakses  melalui  jalan darat  maupun  melalui  Sungai  Batanghari.  Batas-bastas  kawasan  TN  Berbak  yaitu  Sebelah
Utara Selat Berhala, Sebelah Selatan Taman Nasional Sembilang, Sebelah Timur Kecamatan Sadu  dan  Laut  Cina  Selatan,  sebelah  Barat  Sunagi  Berbak,  Tahura  dan  Hutan  Lindung Gambut.
Wilayah  Taman  Nasional  Berbak  dengan  luas  162.700  ha  membentang  pada  dua kabupaten,  yaitu  Kabupaten  Tanjung  Jabung  Timur  dan  Kabupaten  Muaro  Jambi,  Provinsi Jambi. Saat ini kawasan Taman Nasional Berbak telah dibagi  menjadi tiga seksi pengelolaan antara lain:
1. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I yang berkedudukan di Suak Kandis
2. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II yang berkedudukan di Muara Sabak
3. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah III yang berkedudukan di  Air Hitam Laut.
Sejak  tahun  1997Taman  Nasional  Berbak  dikelola  oleh  Balai  Taman  Nasional  Berbak sebagai Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan konservasi Alam, Departemen Kehutanan.Sebagian besar wilayah Taman Nasional Berbak berupa lahan basah, bahkan sebagai kawasan konservasi lahan basah terluas di Asia Tenggara mempunyai peranan penting  bagi  habitat  berbagai  jenis  flora,  fauna  dan  ekosistemnya,  sehingga  ditingkat internasional pun kawasan Taman Nasional Berbak telah ditetapkan sebagai kawasan Ramsar dan  telah  diperkuat  oleh  Pemerintah  Indonesia  melalui  Keppres  No.  48  Tahun  1991  tanggal 19 Oktober 1991. Dengan ditetapkannya kawasan Taman Nasional Berbak kedalam Undang- Undang  Ramsar  sebagai  kawasan  konservasi  menunjukkan  nilai  penting  kawasan  ini  bagi masyarakat Indonesia maupun dunia.
Taman  Nasional  Berbak  tidak  saja  dilindungi  secara  Nasional,  tetapi  juga  secara Internasional  yaitu  dengan  ditetapkan  sebagai  Lahan  Basah.  Taman  nasional  ini  ditempuh dengan  menyelusuri  sungai  Air  Hitam  Dalam.  Satu  dari  dua  Kawasan  Ramsar  Site  di Indonesia meliputi hutan rawa gambut yang tidak terganggu seluas 100.000 ha, hutan rawa air tawar seluas 60.000 ha dan sisanya merupakan hutan dataran rendah  yang umumnya  berada disekitar  tepi  sungai,  dengan  kedalaman  gambut  mencapai  10  meter.  Kawasan  ini  diakui sebagai kawasan hutan rawa gambut yang ekstensif dikawasan Asia Pasifik, meskipun terjadi pembukaan  lahan  diperbatasan  bagian  utaranya  (disepanjang  Sungai  Batanghari).  Kawasan Taman Nasional Berbak ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 285/Kpts-II/1992  seluas  162.700  Ha  sebagai  salah  satu  kawasan  pelestarian  alam  yang berfungsi sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan.

## 4.2. Upaya Perlindungan Kawasan Hutan Taman Nasional Berbak
Kondisi  fisik  kawasan  Taman  Nasional  Berbak  sangat  vital  bagi  kelangsungan  aktifitas ekonomi di daerah sekitar dan di bagian hilirnya yang mata pencaharian pokoknya adalah di sektor  pertanian.  Di  samping  itu,  kawasan  ini  juga  berperan  memelihara  fungsi  ekologis seperti  menjaga  stabilitas  iklim,  mencegah  erosi,  mengendalikan  banjir,  melestarikan biodiversity sarana penelitian dan pendidikan, wisata dan fungsi lainnya.
Taman  Nasional  Berbak  sebagai  bagian  dari  lingkungan  yang  dinilai  sebagia  modal pembangunan  daerah  maupun  nasional  memiliki  manfaat  yang  nyata  bagi  kehidupan  dan penghidupan  bangsaa  dan  negara  Indonesia,  baik  manfaat  ekologis,  sosial  budaya  maupun ekonomi  secara  seimbang  dan  dinamis.  Untuk  itu,  Taman  Nasional  Berbak  harus  dikelola, dilindungi  serta  dimanfaatkan  secara  berkelanjutan  bagi  kesejahteraan  dan  kemakmuran rakyat  dari  generasi  ke  generasi.  Upaya  pengendalian  dampak  lingkungan  hidup  tidak  dapat dilepaskan  dari  tindakan  pengawasan  agar  ditaatinya  ketentuan  peraturan  perundang- undangan  di  bidang  lingkungan  hidup  itu  sendiri.  Suatu  perangkat  hukum  yang  bersifat preventif  berupa  izin  melakukan  usaha  atau  kegiatan  lain  oleh  karena  itu,  izin  harus dicantumkan  secara  tegas  syarat  dan  kewajiban  yang  harus  ditaati  dan  dilaksanakan  oleh penanggungjawab setiap kegiatan  yang terjadi  di kawasan Taman  Nasional  Berbak  tersebut.
Dengan demikian, adanya keikutsertaan berbagai instansi dalam pengelolaan Taman Nasional Berbak  memang  harus  dipertegas  batas  wewenang  tiap-tiap  instansi  yang  ikut  serta  dalam pengelolaan kawasan Taman Nasional Berbak.
Keputusan  Kepala  Badan  Pengendalian  Dampak  Lingkungan  Nomor  08  Tahun  2002 Tentang  Keterlibatan  Masyarakat  dan  Keterbukaan  Informasi  dalam  Proses  Analisis Mengenai  Dampak  Lingkungan,  merumuskan  prinsip  dasar  pelaksanaannya,  yaitu  bahwa pengelolaan  serta  pemanfaatan  lingkungan  hidup  yang  berupa  sumber  daya  alam  dan ekosistemnya  harus  adanya  kesetaraan  posisi  para  pihak  yang  terlibat  maupun  terkait  yang berhubungan  dengan  pengelolaan  kawasan  Taman  Nasional  Berbak  transparansi  dakam pengambilan  keputusan,  penyelesaian  masalah  yang  bersifat  adil  dan  bijaksana  serta  adanya koordinasi, komunikasi dan kerja sama di antara pihak terkait
Jadi  pelestarian  dan  perlindungan  kawasan  Taman  Nasional  Berbak  yang  merupakan warisan  bersama  umat  manusia,  tidak  hanya  masyarakat  Indonesia  tetapi  juga  bagi masyarakat  internasional.  Di  dalam  pengelolaan  Taman  Nasional  Berbak  hendaknya mendayagunakan konsep-konsep pembangunan berkelanjutan, konsep pembangunan hak-hak masyarakat  pada  umumnya  dan  konsep  pembangunan  manusia  seutuhnya  pada  khususnya untuk mendorong kemajuan di dalam pengelolaan Taman Nasional Berbak menuju lebih baik.
Pemerintah  Provinsi  Jambi  menekankan  pada  upaya  preventif  dalam  melaksanakan perlindungan  hukum  bagi  kawasan  hutan.  Setiap  periode  tertentu,  pihak  Dinas  Perkebunan dan  Kehutanan  Provinsi  Jambi  melaksanakan  sosialisasi  dan  penyuluhan  terkait  pentingnya perlindungan  fungsi  hutan.  Bencana  tanah  longsor  dan  banjir  bandang  yang  pernah  terjadi cukup mengingatkan masyarakat akan bahaya yang ditimbulkan oleh penebangan liar.
Berdasarkan  hasil  penelitian  dapat  diketahui  bahwa  alternatif  pengelolaan  kawasan Taman  Nasional  Berbak  jika  dilihat  secara  keseluruhan  bahwa  kriteria  yang  paling  di prioritaskan  adalah  hukum.  Hasil  tersebut  menunjukkan  bahwa  masih  kurang  tegasnya penegakan hukum dalam pengelolaan kawasan Taman Nasional Berbak. Hal ini juga terbukti dari  wawancara  kepada  responden  masyarakat  diketahui  bahwa  masih  ada  sebagian  anggota masyarakat  yang  mengambil  kayu  di  kawasan  hutan  walaupun  bukan  menjadi  mata pencaharian  utama  masyarakat.  Setelah  kriteria  hukum  yang  perlu  diprioritaskan  adalah kriteria ekonomi, hal tersebut sesuai dengan hasil pengamatan di lapangan yang menunjukkan bahwa  masyarakat  memanfaatkan  kawasan  Taman  Nasional  Berbak  sebagai  lahan  pertanian untuk menunjang kebutuhan ekonomi.
Selanjutnya  dapat  diketahui  dari  beberapa  alternatif  secara  keseluruhan  responden menganggap  alternatif peningkatan pendapatan perlu lebih diprioritaskan karena stakeholder yang diwawancarai menganggap apabila masyarakat sudah memiliki kesejahteraan yang baik maka  kecenderungan  masyarakat  untuk  merusak  hutan  akan  berkurang.  Setelah  alternatif peningkatan  pendapatan  alternatif  berikutnya  adalah  sanksi  Undang-Undang.  Hal  ini disebabkan karena pada kenyataan di lapangan masih ada oknum masyarakat yang menebang hutan  baik  untuk  memanfaatkan  kayu  atau  membuka  lahan  perkebunan,  namun  dapat diketahui bahwa prioritas peningkatan pendapatan masyarakat merupakan prioritas utama jika dibandingkan dengan sanksi undang-undang.

## 4.3. Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Perlindungan  Kawasan  Hutan  Dalam  Rangka Pelestarian Alam di Taman Nasional Berbak
Upaya  perlindungan  kawasan  hutan  sebenarnya  terletak  pada  faktor-faktor  yang mempengaruhinya.  Faktor-faktor  tersebut  mempunyai  arti  yang  netral,  sehingga  dampak positif  atau  negatifnya  terletak  pada  isi  faktor-faktor  tersebut.  Faktor-faktor  tersebut  adalah, Pertama, faktor  hukumnya  sendiri,  dalam  hal  ini  dibatasi  pada  undang-undang  saja; Kedua , faktor  penegak  hukum,  yakni  pihak-pihak  yang  membentuk  maupun  menerapkan  hukum;
Ketiga ,  faktor  sarana  atau  fasilitas  yang  mendukung  penegakan  hukum; Keempat ,  faktor masyarakat,  yakni  lingkungan  dimana  hukum  tersebut  berlaku  atau  diterapkan;  dan Kelima , faktor  kebudayaan,  yakni  sebagai  hasil  karya,  cipta,  dan  rasa  yang  didasarkan  pada  karsa manusia di dalam pergaulan hidup.
Kelima  faktor  tersebut  saling  berkaitan  dengan  eratnya,  oleh  karena  merupakan  esensi dari perlindungan hukum. Dalam menjalankan funginya untuk melindungi kawasan hutan di Povinsi  Jambi  pihak  Tenaga  Pengamanan  Hutan  (Jagawana)  mengalami  kendala  hal menghadapi pelaku pembalakan liar. Salah satu harapan yang dilontarkan oleh pihak Tenaga Pengamanan  Hutan  (Jagawana)  adalah  kiranya  mereka  dapat  dibekali  senjata  api  dengan mengikuti ketentuan peraturan yang ada tentang senjata api tersebut.
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  sebenarnya  hingga  saat  ini  sudah  sangat  jarang terjadi  kasus-kasus  tindak  pidana  disektor  kehutanan  semisal illegal  loging dan  pembukaan lahan di kawasan hutan Taman Nasional Berbak. Hal ini mengindikasikan bahwa sebenarnya mayoritas  masyarakat  sudah  takut  untuk  melakukan  perambahan  hutan  disekitar  kawasan hutan Taman Nasional Berbak.
Namun  dilain  sisi, ada pula  yang beralasan bahwa masyarakat  melakukan perambahan hutan  dan  membuka  lahan  karena  tidak  mengetahui  bahwa  kawasan  tersebut  telah  masuk kawasan  hutan  Taman  Nasional  Berbak  hal  ini  dikarenakan  patok  dan  kawasan  yang  dibuat oleh  pihak  dinas  sangat  jarang  ditemukan,  bahkan  sebagian  mengatakan  bahwa  belum  ada tanda  yang  dipasang  oleh  pihak  dinas  yang  menandakan  daerah  batas-batas  hutan  Taman Nasional Berbak.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

## 5.1. Kesimpulan
a. Bahwa  upaya  perlindungan  kawasan  hutan  Taman  Nasional  Berbak  (TNB)  meliputi pendekatan  teknis,  yuridis  dan  fisik  baik  secara  preventif  dan  represif.  Upaya  tersebut dilakukan  aparat  kehutanan  dengan  tenaga  pengamanan  hutan  (Jagawana  dan  PPNS) sebagai inti bersama-sama dengan masyarakat yang terpilih dan terlatih dengan bersandar pada  instansi  atau  aparat  keamanan.  Upaya  tersebut  dengan  melakukan  penataan  batas terhadap  areal  hutan  yang  telah  ditunjuk  Menteri  Kehutanan  sesuai  dengan  fungsinya untuk dikukuhkan menjadi kawasan hutan.
b. Bahwa  faktor  hukum,  penegak  hukum,  fasilitas  yang  tersedia,  masyarakat  sekitar  hutan, kebudayaan  masyarakat  merupakan  faktor-faktor  penting  upaya  perlindungan  kawasan hutan dalam rangka pelestarian alam di Taman Nasional Berbak.

## 5.2. Saran-Saran
a. Disarankan  membangun  suatu  komitmen  bersama  antara  pemerintah  dengan  masyarakat dengan  cara  melakukan  koordinasi  antara  departemen  terkait  dan  pemerintah  Provinsi Jambi  yang  mempunyai  kepentingan  yang  besar  terhadap  kelestarian  hutan,  sehingga segala permasalahan dapat dipecahkan bersama.
b. Melaksanakan rehabilitasi hutan yang dapat dipertanggungjawabkan.
c. Melakukan audit lingkunganuntuk mengetahui besarnya kerugian  yang di  akibatkan oleh kegiatan manusia merusak hutan, maka audit lingkungan sudah saatnya harus dilakukan.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad  Redi,  2014, Hukum  Sumber  Daya  Alam  Dalam  Sektor  Kehutanan ,  Sinar  Grafika, Jakarta.
Hermn  Haeruman, Masalah  Sosial  Dalam  Pembangunan  Kehutanan, Makalah  Seminar Pascasarjana UI, Jakarta
I.B.  Ngandung,  2006, Ketenteuan  Umum  Pengantar  ke  Hutan  dan  Kehutanan  di  Indonesia, Makalah, Ujung Pandang.
Idris  Sarong  Al  Mar,  2003, Pengukuhan  Hutan  dan  Aspek-Aspek  Hukum  (Suatu  Analisis Yuridis), Makalah Bahan Penataran Tekhnis Yuridis Kawasan Hutan, Jakarta.
Salim, H.S., 2002, Dasar-Dasar Hukum Kehutanan , Sinar Grafika, Jakarta. Siti  Sundari  Rangkuti,  1996, Hukum  Lingkungan  dan  Kebijaksanaan  Nasional ,  Airlangga University Pers, Surabaya.
Takdir Rahmadi, 2015, Hukum Lingkungan di Indonesia , Rajawali Pers, Jakarta.
Yahya Hanaf, 2003, Pengukuhan Hutan dan Aspek-Aspek Hukum, Bahan Penataran Tekhnis yuridis kawasan hutan, Jakarta.