ISSN: 2087-8117
Vol. 12., No. 1, Juli 2020

## Pemimpin Redaksi
Saifuddin
Redaktur Pelaksana Ratnasari Fajariya Abidin
Tim Redaksi Abdul Mujib Abdul Mughits
Fakhri Husein
Widyarini
Zusiana Elly Triantini
Afif Muhammad A.Hashfi Luthfi
Wardatul Fitri Redaktur Ahli
Syamsul Anwar Hamim Ilyas Moch. Sodik Kholid Zulfa Syafaul Mudawam
Tata Usaha/Distributor
Trisnawati

## Diterbitkan oleh:
Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

## Alamat Redaksi
Prodi HES Lt. 3 Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 website: http://ejournal.uin- suka.ac.id/syariah/azzarqa
Jurnal Az Zarqa’ merupakan jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang dibentuk pada tanggal 1 Desember 2010. Jurnal ini dimaksudkan sebagai wadah untuk menuangkan, men share dan mempublikasikan hasil kajian- kajian hukum Islam khususnya hukum bisnis Islam. Jurnal ini sudah Open Journal System (OJS).

## Jurnal Hukum Bisnis Islam
ISSN: 2087-8117 Vol. 12, No. 1, Juli 2020

## Pemimpin Redaksi
Saifuddin
Redaktur Pelaksana Ratnasari Fajariya Abidin
Tim Redaksi Abdul Mujib
Abdul Mughits Fakhri Husein Widyarini
Zusiana Elly Triantini Afif Muhammad
A. Hashfi Luthfi
Wardatul Fitri
Redaktur Ahli Syamsul Anwar Hamim Ilyas Moch. Sodik Kholid Zulfa Syafaul Mudawam
Tata Usaha/Distributor
Trisnawati
Diterbitkan oleh: Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Alamat Redaksi Prodi HES Lt. 3 Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 website: http://ejournal.uin-suka. ac.id/syariah/azzarqa
Jurnal Az Zarqa’
merupakan jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang dibentuk pada tanggal 1 Desember 2010. Jurnal ini dimaksudkan sebagai wadah untuk menuangkan, menshare dan mempublikasikan hasil kajian- kajian hukum Islam khususnya hukum bisnis Islam. Jurnal ini sudah Open Journal System (OJS).

## Daftar Isi
Akad Mudarabah dalam Transaksi Asuransi
Syamsul Alam
1-18
Griya Take Over dalam Perbankan Syari’ah
(Studi Kasus PT. Bank BNI Syari’ah Kantor Cabang Yogyakarta) Dhaifina Fitriani
19-41 Sistem Penjaminan Pembiayaan Modal Usaha Mikro Di BMT Khairul Ambiya 43-64
Signifikansi Screening System pada Pasar Modal Syariah di Indonesia Sugiono 65-85 Tanah Terlantar Perspektif Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam Surur Roiqoh 87-104 Peran Dewan Pengawas Syari’ah dalam Shariah Governance di Lembaga Keuangan Syariah Muhammad Munir 105-117 Keuangan Syariah & Realitas Masyarakat: Babak Baru Sistem Perbankan Syariah di Indonesia Fitri Raya 119-140 Margin pada Pembiayaan My Ihram di BFI Finance Syariah Yogyakarta
Ali Ummar Ritonga
141-158 Eksistensi Bank Non Syari’ah di Aceh
Pasca Pengundangan Qanun Nomor 11 Tahun 2018
tentang Lembaga Keuangan Syari’ah
Redha Maulana
159-179
Praktik Investasi Emas Secara Angsuran di PT. Pegadaian
Ariful Mufti 181-206 Pemasaran Wisata Halal di Indonesia Pasca Covid-19 Widyarini 207-235
Ali Ummar Ritonga: Margin pada Pembiayaan...

## Margin Pada Pembiayaan My Ihram
di BFI Finance Syariah Yogyakarta

## Ali Ummar Ritonga
Magister Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta Email: umar03536@gmail.com

## Abstrak
Kegiatan  ekonomi  semakin  kompleks  seiring  dengan berkembangnya  kebutuhan  ekonomi  masyarakat  di  masa modern, saat ini sudah banyak terdapat Lembaga Keuangan Syariah non bank yang bisa membantu melayani pemenuhan kebutuhan konsumtif masyarakat seperti kebutuhan anggota dalam bidang pembiayaan my ihram dengan menggunakan akad  ijarah.  Pelaksanaannya  adalah  Lembaga  Keuangan Syariah non bank yaitu Bfi Finance Syarian memberikan dana pembiayaan kepada anggota untuk pembiayaan my ihram, my ta’lam, my hajat, my safar, setelah itu anggota membayar kepada  Bfi  Finance  Syariah  secara  angsuran  dengan  ujrah yang  telah  ditetapkan.  Setelah  penulis  mengamati  tentang pelaksanaan akad ijarah yang diterapkan dalam pembiayaan multijasa seperti My Ihram, My Ta’lam, My Hajat, My Safar, praktik  tersebut  sudah  sesuai  dengan  hukum  Islam  dan Fatwa Dsn Mui.
Kata kunci: pembiayaan, multijasa, ijarah, my ihrom.

## A. Pendahuluan
Perkembangan didalam dunia usaha semakin pesat salah satunya di bidang pembiayaaan. Perkembangan ini menuntut setiap perusahaan yang didirikan harus mempunyai keunggulan bersaing untuk terus bisa berkompetisi. Setiap perusahaan harus memiliki strategi dan keunggulan untuk mampu bertahan dan memperoleh laba yang memadai baik perusahaan yang berskala besar maupun yang kecil. Dan sudah banyak juga lembaga keuangan yang non bank beredar  di  indonesia  yang  sudah  menggukan  akad-akad  syariah, itu juga menunjukkan Dampak persaingan bagi perusahaan dapat
berpengaruh positif berupa dorongan untuk meningkatkan mutu strategi dan pelayanan yang baik.
Setiap warga Negara Indonesia yang beragama Islam dianjurkan menunaikan ibadah umrah bagi yang mampu dalam rangka meningkatkan kualitas keimanannya. Terlebih lagi Bangsa Indonesia mayoritas beragama Islam, dan untuk bisa melakukan umrah adalah ibadah yang sangat diharapkan sebagian besar masyarakat islam di Indonesia. Banyak orang yang memilih melaksanakan ibadah umrah terlebih dahulu sembari menunggu waktu keberangkatan ibadah haji tiba. Semua dikarenakan masa tunggu haji sangatlah panjang di Indonesia.
Karena banyaknya perusahaan penyelenggara ibadah umrah yang  membantu  dalam  pelaksanaan  ibadah  umrah,  maka  perlu pengaturan agar masyarakat sebagai jamaah dapat menunaikan ibadah umrah dengan aman dan baik serta terlindungi kepentingannya. 1
Bfi syariah adalah lembaga keuangan non bank yang bergerak di  bidang  pembiayaan  syariah  multi  jasa,  dan  bfi  syariah  unit usaha syariah atau UUS dari Bfi Finance Indonesia Tbk,. 2
Pembiayaan adalah merupakan aktivitas jasa keuangan baik itu bank dan non bank dalam menyalurkan dana kepada pihak nasabah yang membutuhkan. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan dalam prinsip kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana yaitu Bfi Finance kepada pengguna dana atau nasabah, pemilik dana percaya kepada penerima dana atau nasabah, bahwa dana dalam bentk pembiayaan tersebut yang akan di berikan oleh pihak Bfi Finance akan di kembalikan atau terbayar. Pembiayaan yang diberikan pihak Bfi Finance berbeda dengan pemiayaan atau kredit yang diberikan oleh bank-bank lain dan pembiayaan lain, dalam Bfi Finance return atas pembiayaan tidak dalam bentuk bunga, akan tetapi dalam bentuk lain sesuai dengan akad-akad syariah. 3
1 Lihat Jurnal Nur Afrila, Analisis Yuridis Tanggung Jawab Perusahaan Penyelenggara Ibadah Umroh Terhadap Jamaahnya (Studi Pada Pt. Makkah Wal Madinah Tour Cabang Medan) , Premise law, 2016. 2 Hasil Wawancara, Vendra Irawan, Karyawan PT. Bfi Finance Syariah, Pada Tanggal 13 November 2019.
3 Ismail, Perbankan Syariah , (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,
2011), Hal. 107.
Ali Ummar Ritonga: Margin pada Pembiayaan...
Ijarah berasal dari kata al-ajru yang berarti dalam bahasa indonesia adalah ganti ataupun upah, sedangkan menurut istilah, menukar sesuatu dengan adanya imbalan atau margin. Kajian mengenai margin dalam transaksi sehari-hari sudah banyak kita dapatkatkan di internet dan sudah banyak juga yang menulis tentang  margin,  akan  tetapi  mengkomparasikannya  dengan  my ihram dalam bentuk pembiayaan umrah sangat sedikit dan minim. Peneliti mencoba mencari sumber-sumber yang berkaitan dengan tulisan ini, dan tercantum juga beberapa kajian tentang ijaran dan margin atau upah secara umum.
Antara lain yaitu jurnal Penetapan Margin Dalam Pembiayaan Murabahah Berdasarkan uraian pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa: Penentuan harga jual dan margin akad murabahah yang syar’i adalah penentuan harga jual dan margin yang tidak melanggar nilai-nilai keadilan dan tidak eksploitatif. Kesimpulan peneliti ini dilandaskan oleh kaidahkaidah muamalah, termasuk di dalamnya mekanisme penentuan harga jual dengan akad murabahah, secara ushul fiqh adalah boleh. Hal ini selama tidak melanggar nilai-nilai syari’at mulai dari proses identifikasi produk,  pembelian  produk,  akad,  sampai  penyelesaian.  Dan mekanisme penentuan harga jual terletak pada prosesi akad yang di dalamnya juga harus syar’i dengan tidak melanggar nilai keadilan dan tidak eksploitatif. 4 Penentuan margin akad murabahah PT. BPRS Berkah ramadhan - Tangerang adalah dengan metode mark- up pricing dan dengan pertimbangan Direct/Indirect Competitors Market  Rate  (ICMR/DCMR)  dengan  rata-rata  besaran  margin 18% per tahun. Penentuan margin ini dilandasi oleh beberapa pertimbangan  yaitu  beban  operasional,  kewajiban  Islaminomic, Vol. 7 No. 2, Agustus 2016 24 pada pihak kreditor (bank syari’ah), dana sosial, dan pencadangan utang macet.
Kemudian jurnal yang ditulis oleh Ajeng Mar‘atus Solihah Penerapan Akad Ijarah pada Pembiayaan Multijasa dalam Perspektif Hukum Islam. Kegiatan ekonomi semakin kompleks seiring dengan berkembangnya kebutuhan ekonomi masyarakat di masa modern, saat ini sudah banyak terdapat Lembaga Keuangan Syariah non bank yang bisa membantu melayani pemenuhan
4 Lihat  Jurnal  Abdul  Rahman Penetapan  Margin  Dalam  Pembiayaan
Murabahah , Islaminomic, Vol. 7 No. 2, Agustus 2016.
kebutuhan konsumtif masyarakat seperti kebutuhan anggota dalam bidang kesehatan dan pendidikan dengan menggunakan akad ijarah. Pelaksanaannya adalah Lembaga Keuangan Syariah memberikan dana kepada anggota untuk biaya pendidikan dan rumah  sakit,  setelah  itu  anggota  membayar  kepada  Lembaga Keuangan Syariah secara angsuran dengan ujrah yang telah ditetapkan. Setelah penulis mengamati tentang pelaksanaan akad ijarah yang diterapkan dalam pembiayaan multijasa seperti biaya pendidikan dan kesehatan, praktik tersebut kurang sesuai dengan hukum Islam, karena pengertian jasa dalam akad ijarah yang dipraktikkan oleh lembaga keuangan adalah produk jasa yang dimiliki oleh lembaga keuangan bukan merupakan jasa yang dikerjakan oleh pihak lain. 5
Kemudian  jurnal  yang  ditulis  oleh  Upia  Rosmalinda,  studi kritik prinsip kehati-hatian dalam perspektif pencegahan pembiayaan  bermasalah  pada  bank  syariah,  Kondisi  perbankan saat ini masih sangat rapuh dan rawan pembiayaan bermasalah, hal ini disebabkan karena prinsip kehati-hatian tersebut cendrung setengah  hati-hati  diterapkan,  disamping  lemahnya  kontrol dari  BI.  Oleh  karena  itu,  diperlukan  aturan  tambahan  dalam prinsip ini melalui screening, monitoring, dan persyaratan yang pendukung  yang  lain,  perpanjangan  perubahan  atas  sebagian atau  seluruh  syarat  perjanjian  pembiayaan  bermasalah,  ini dilakukan dengan untuk perubahan tata cara perhitungan bagi hasil, pemberian keringanan denda, dan sebagainya. Serta adanya aturan atau hukum syariah yang melandasi dari prinsip ini dengan menyandingkan dengan prinsip usaha yaitu prinsip keseimbangan atau kemitraan berbagi untung dan rugi serta dilakukan loss sharing dalam proses pembebanan terhadap jaminan yang telah diambil  alih.  Jika  konsep  semula  adalah  semuanya  dibebankan kepada  nasabah,  maka  perlu  dilakukan  perubahan  menjadi dibagi secara proporsional sesuai dengan modal yang dimitrakan, sehingga sesuai dengan etika Islam. Serta pembiayaan bermasalah dalam operasional bank syari‘ah dapat diminimalisir, dan nasabah
5 Lihat jurnal. Ajeng Mar‘atus Solihah Penerapan  Akad  Ijarah  pada Pembiayaan Multijasa dalam Perspektif Hukum Islam, Az Zarqa’, Vol. 6, No. 1, Juni 2014.
Ali Ummar Ritonga: Margin pada Pembiayaan...
tidak terlalu besar menanggung kerugiannya. 6 Dari penelitian di  atas,  dapa  kita  ambil  kesimpulan  bahwasanya  masih  belum ada kajian mengenai margin dalam pembiayaan my ihram di bfi syariah yogyakarta.

## B. Pembahasan a.  Pengertian Ijarah
Secara  bahasa,  ijarah  berasal  dari  kata al-Ajru yang berarti al-‘iwadh atau  penggantian,  dari  sebab  itu ats-Tsawabu dalam konteks pahala dinamai juga al-Ajru atau upah. Dalam Kamus Al- Munawwir ijarah disebut رجا atau ةرجا , merupakan bentuk masdar dari kata kerja ـرجا ي رج yang berarti memberi hadiah atau upah atas sebuah pekerjaan. 7 Jadi ijarah menurut bahasa diartikan transaksi sewa-menyewa atas suatu barang dan atau upah-mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa. Pengertian secara terminologi, al-ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran. 8
Upah  sewa,  tanpa  diikuti  dengan  pemindahan  kepemilikan atas barang itu sendiri. Menurut ulama Safi‘iyah di uraikan Abdul Rahman Ghazaly, al-ijarah adalah suatu jenis akad atau transaksi terhadap  suatu  manfaat  yang  dituju,  tertentu,  bersifat  mubah dan boleh dimanfaatkan, dengan cara memberi imbalan tertentu. Amir  Syarifuddin  mendefinisikan  al-ijarah  secara  sederhana dapat diartikan dengan akad atau transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu. Bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari suatu benda disebut ijarah al, ain, seperti sewa menyewa rumah untuk ditempati. 9 Bila yang menjadi objek transaksi manfaat atau jasa dari tenaga seseorang disebut ijarah  ad-Dzimmah  atau  upah  mengupah,  seperti  upah  dalam pembiayaan umrah, Sekalipun obyeknya berbeda keduanya dalam konteks fiqh disebut al-ijarah.
6 Lihat  jurnal  yang  ditulis  oleh  Upia  Rosmalinda, Studi  Kritik  Prinsip Kehati-Hatian Dalam Perspektif Pencegahan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah , Akuisisi-Vol. 11 No. 2 November 2015.
7 Ahmad  Warson  Munawwir, Al  Munawwir  Kamus  Arab  –  Indonesia ,
Surabaya: Pustaka Progresif, 1997, Edisi Ii, Hlm. 19.
8 Sayyid Sabiq, Fiqhus Sunnah, Beirut: Dar Kitab Al-Arabi ,1971, Jilid III, Hlm. 177. 9 Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Et Al., Fiqh Muamalat , Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, Hlm, 277.
Ijarah  adalah  akad  untuk  memanfaatkan  jasa,  baik  jasa atas barang ataupun jasa atas tenaga kerja. Bila digunakan untuk mendapatkan manfaat barang maka disebut dengan sewa menyewa, sedangkan jika digunakan untuk mendapat tenaga kerja disebut upah mengupah. 10 Dia juga menjelaskan bahwa transaksi ijarah dilandasi adanya pemindahan manfaat (hak guna) bukan perpindahan kepemilikan (hak milik). Jadi pada dasarnya prinsip ini sama dengan prinsip jual beli, namun perbedaannya terdapat dalam objek transaksinya, bila akad jual beli objek transaksinya adalah  barang,  maka  pada  ijarah  objek  transaksinya  adalah manfaat  dari  barang  maupun  jasa,  dengan  ijarah  bank  syariah dapat pula melayani nasabah yang hanya membutuhkan jasa Ijarah merupakan salah satu akad yang telah disyariatkan dalam Islam, dengan landasan hukum bersumber dari Al-Qur‘an, hadits, ijma‘ serta landasan hukum yang tercantum dalam undang- undang atau fatwa. 11
b.  Rukun dan syarat ijarah Menurut ulama Hanafiyah, rukun ijarah itu hanya satu, yaitu ijab  ungkapan  menyewakan  dan  qabul,  persetujuan  terhadap sewa-menyewa,  antara  lain  dengan  menggunakan  kalimat: al- ijarah,  al-isti’jar,  al-ikhtira’, dan al-ikra. Adapun  menurut jumhur ulama mengatakan bahwa rukun ijarah ada  empat  (4), yaitu: (1) Aqid (orang yang berakad), (2) Shighat akad, (3) Ujrah (upah), (4) Manfaat. Dan pembagian manfaat itu sendiri ada tiga (3) yaitu: (1) Manfaat yang berharga, (2) Keadaan manfaat dapat diberikan oleh yang mempersewakan. (3) Diketahui kadarnya. Dengan  jangka  waktu  seperti  Ulama  Hanafiyah  menyatakan bahwa orang yang berakad, sewa/imbalan, dan manfaat, termasuk syarat-syarat ijarah, bukan rukunnya.
Adapun syarat ijarah adalah: Sebagai sebuah transaksi umum, ijarah dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya, sebagaimana yang berlaku secara umum dalam transaksi lainnya. Adapun syarat-syarat ijarah adalah sebagai berikut: (1) Al-Muta’aqidain  (kedua  orang  yang  berakad).  Menurut  ulama
10 Adiwarman A Karim, Bank Islam Analisis Fiqh Dan Keuangan , Edisi Kelima, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), Hlm. 74
11 Adiwarman A Karim, Bank Islam Analisis Fiqh Dan Keuangan, Edisi Ketiga, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), Hlm. 137
Ali Ummar Ritonga: Margin pada Pembiayaan...
Syafi’iyah  dan  Hanabilah:  baligh  dan  berakal.  Menurut  ulama Hanafiyah dan Malikiyah: tidak harus mencapai baligh, anak yang telah mumayyiz pun boleh melakukan akad ijarah dan dianggap sah apabila disetujui oleh walinya. (2) Belah pihak yang berakad menyatakan kerelaan untuk melakukan akad ijarah. (3) Manfaat yang  menjadi  obyek  ijarah  harus  diketahui  secara  sempurna, sehingga tidak muncul perselisihan dikemudian hari. (4) Obyek ijarah boleh diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak bercacat. 12
Obyek ijarah adalah sesuatu yang dihalalkan oleh syara’. Yang disewakan adalah bukan suatu kewajiban bagi penyewa. Objek ijarah itu merupakan sesuatu yang biasa disewakan, seperti rumah,  mobil,  dan  hewan  tunggangan.  Upah  atau  sewa  dalam akad ijarah harus jelas, tertentu dan sesuatu yang bernilai harta Ulama  Hanafiyah  mengatakan  sewa  atau  upah  itu  tidak  sejenis dengan manfaat yang disewa.

## c.  Landasan Hukum Ijarah
Para  fuqaha  sepakat  bahwa  ijarah  merupakan  akad  yang diperbolehkan  oleh  syara’,  kecuali  beberapa  ulama,  seperti  Abu Bakar Al-Asham, Isma’il bin ‘Aliyah, Hasan Al-Bashri, Al-Qasyani, Nahrawani,  dan  Ibnu  Kisan.  Mereka  tidak  memperbolehkan Ijarah, karena ijarah adalah jual beli manfaat, sedangkan manfaat pada  saat  dilakukan  akad,  tidak  bisa  diserahterimakan.  Setelah beberapa waktu barulah manfaat itu dapat dinikmati sedikit demi sedikit. Sedangkan sesuatu yang tidak ada pada waktu pada waktu akad tidak boleh diperjual belikan. 13 Akan tetapi, pendapat tersebut disanggah  oleh  ibn  Rush,  bahwa  manfaat  walaupun  pada  waktu akad belum ada, tetapi pada galibnya ia (manfaat) akan terwujud, dan inilah yang menjadi perhatian serta pertimbangan syara’.
Sebagaimana allah swt berfirman dalam kitab suci al-qur’an QS. Ath-thalaq:
ْاوُقِّي َضُ ِلت   َّنُهوُّرآ َضُت َ لَو  ۡمُكِدۡجُو  نِّم  مُتنَكَس   ُثۡيَح   ۡنِم   َّنُهوُنِكۡس َ أ 12 Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap) , (Bandung: Sinar Baru Algensido, 1994), Hlm.30
13 Abdullah Bin Muhammad Ath-Thyyar,Dkk, Ensiklopedi Fiqh Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009), Hlm. 311
ۚ َّنُه َلۡ َح َنۡع َضَي ٰ َّتَح َّنِهۡيَلَع ْاوُقِفنَأَف ٖلۡ َح ِتَٰلْوُأ َّنُك نوَإِ َّۚنِهۡيَلَع نوَإِ ۖ ٖفوُرۡعَمِب مُكَنۡيَب ْاوُرِمَتۡأَو َّنُهَروُجُأ َّنُهوُتأَ َف ۡمُكَل َنۡعَضرَۡأ ۡنِإَف

## ٰىَرۡخ ُ أ ٓۥُ َ ل ُع ِضۡ ُت َسَف ۡمُتۡ َساَعَت
‘’Tempatkanlah  mereka  (para  isteri)  di  mana  kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu  menyusahkan  mereka  untuk  menyempitkan  (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu)  dengan  baik;  dan  jika  kamu  menemui  kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan’’.
Firman Allah QS. al-Qashash [28]: 26. ُ ْينِمَلْا ُّيِوَقْلا  َتْرَج ْ أَتْسا  ِنَم َ ْيرَخ َّنِإ ، ُهْرِج ْ أَتْسا  ِتَب َ أآَي اَمُهاَدْحِإ  ْت َلاَق
“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, “Hai ayahku! Ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya  orang  yang  paling  baik  yang  kamu  ambil untuk bekerja (pada kita) adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya’’. 14
Kaidah fiqh.
اَهِمْيِرْ َ ت َ َع  ٌلِْلَد  َّلُدَي ْنَأ َّلِإ ُةَحاَبِلْا ِتَلَماَعُمْلا  ِف  ُلْصَلَا
“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya’’.
ِحِلا َصَم
ْ لا  ِب ْ لَج َ َع ٌمَّدَقُم ِدِساَفَمْلا ُءْرَد
“Menghindarkan  mafsadat  (kerusakan,  bahaya)  harus didahulukan atas mendatangkan kemaslahatan’’.
14 QS. al-Qashash [28]: 26.
Ali Ummar Ritonga: Margin pada Pembiayaan...
Hadis  riwayat  ‘Abd  ar-Razzaq  dari  Abu  Hurairah  dan  Abu Sa’id al-Khudri, Nabi s.a.w. bersabda:
ُهَرْجَأ ُهْمِلْعُيْلَف اً ْيرِج َ أ َرَج ْ أَتْسا  ِنَم
“Barang  siapa  mempekerjakan  pekerja,  beritahukanlah upahnya’’. 15

## d.  Sejarah Bfi Syariah
PT BFI Finance Indonesia Tbk (disingkat BFI Finance atau Perusahaan) didirikan pada 7 April 1982 dengan nama PT Manufacturers Hanover Leasing Corporation yang merupakan perusahaan kongsi dengan Manufacturer Hanover Leasing Corporation dari Amerika Serikat. Tahun 1982,  Perusahaan  didirikan  dengan  nama  PT  Manufacturers Hanover Leasing Corporation berdasarkan pembiayaan sebagai perusahaan leasing dari Menteri Keuangan Republik Indonesia berdasarkan  Surat  Keputusan  No.  KEP-038/KM.11/1982 tanggal 12 Agustus 1982. Tahun 1986 PT Bank Umum Nasional dan  Essompark  Ltd.,  Hong  Kong,  mengakuisisi  kepemilikan Perusahaan. Perusahaan mengubah namanya menjadi PT Bunas Intitama Leasing Indonesia. Tahun 1990 BFI Finance menjadi salah satu perusahaan pembiayaan pertama yang mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya (sekarang Bursa Efek Indonesia atau BEI) dengan kode saham BFIN. Nama dan status Perusahaan disesuaikan menjadi PT Bunas Finance Indonesia Tbk. Perusahaan mengubah izin operasinya menjadi perusahaan bisnis multifinance .
Tahun 2001 perusahaan menyelesaikan restrukturisasi keuangan yang menyebabkan perubahan pemegang saham mayoritas. Perusahaan mengubah namanya menjadi PT BFI Finance Indonesia Tbk. Tambahan No. 4195. Tahun 2006 Menteri Keuangan Republik Indonesia mengamandemen izin usaha Perusahaan melalui Keputusan No. KEP-038/KM.5/2006 tanggal 20 Februari 2006 untuk memberlakukan secara surut izin usaha
15 Hendi  Suhendi, Fiqih  Muamalah  Membahas  Ekonomi  Islam Kedudukan Harta, Hak Milik, Jual Beli, Bunga Bank Dan Riba, Musyarakah, Ijarah, Mudayanah, Koperasi, Asuransi, Etika Bisnis Dan Lai-Lain . Jakrta:
Rajawali Pres, Cet, Ke-8, 2013. Hlm. 116.
yang sebelumnya diberikan kepada PT Bunas Finance Indonesia Tbk sejak tanggal disetujuinya perubahan nama Perusahaan menjadi PT BFI Finance Indonesia Tbk. Tahun 2007 BFI Finance memperoleh peringkat nasional jangka panjang ‘Baa1(id)’ dari Moody’s. 16
Tahun 2011 Trinugraha Capital & Co SCA mengakuisisi 44,95%  saham  Perusahaan.  BFI  Finance  memperoleh  peringkat nasional jangka panjang ‘A(idn)’ dari Fitch Ratings. Tahun 2012. Penerbitan Program Kompensasi Manajemen dan Karyawan Berbasis Saham (MESOP) hingga 5% setara saham baru dari jumlah saham Perusahaan. Tahun 2013 Perusahaan meresmikan  kantor  pusat  yang  beralamat  di  BFI  Tower, Sunburst  CBD  Lot  1.2,  Jl. Kapt. Soebijanto  Djojohadikusumo, BSD  City,  Tangerang  Selatan,  Provinsi  Banten.  BFI  Finance memperoleh peningkatan peringkat nasional jangka panjang menjadi ‘A+(idn)’ Outlook Positif dari Fitch Ratings. Tahun 2015. Perusahaan melakukan pembelian kembali saham yang beredar ( stock buyback ) untuk meningkatkan manajemen permodalannya. Tahun 2016. BFI Finance memperoleh peningkatan peringkat nasional jangka panjang menjadi ‘AA-(idn)’ Outlook Stabil  dan peringkat nasional jangka pendek menjadi ‘F1+(idn)’ dari Fitch Ratings. Tahun 2017 BFI Finance mendirikan entitas anak perusahaan,  PT  Finansial  Integrasi  Teknologi  (FIT),  disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat No. AHU-0043022.AH.01.01.Tahun 2017 tanggal 29 September 2017. PT FIT adalah perusahaan yang bergerak di bidang layanan pinjaman uang online berbasis teknologi informasi. Perusahaan memperoleh persetujuan para pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 25 Oktober 2017 untuk membentuk Dewan Pengawas Syariah.

## e.  Aplikasi Akad Ijarah Pada BFI Finance Syariah
Adapun  mekanisme  dalam  penerapan  ijarah  di  bfi  finance syariah, didasarkan pada asumsi bahwa nasabah membutuhkan jasa  tertentu,  akan  tetapi  kemampuan  finansial  tidak  cukup untuk melakukan pembayaran secara tunai. Hal inilah yang
16 Hasil Wawancara, Vendra Irawan, Karyawan PT. Bfi Finance Syariah,
Pada Tanggal 13 November 2019.
Ali Ummar Ritonga: Margin pada Pembiayaan...
menyebabkan nasabah berhubungan dengan bfi finance syariah, Namun karena bfi finance syariah pada umumnya tidak memiliki inventory  terhadap  objek  yang  dibutuhkan  oleh  nasabah,  maka bfi  finance  syariah  melakukan  pembelian  atas  barang  yang diinginkan oleh nasabah kepada pihak lainnya seperti kepada supplier/pemasok,  travel  umrah,  atau  penyedia  barang  lainnya. Dengan  demikian,  bfi  finance  syariah  bertindak  sebagai  penjual di satu sisi, dan di sisi lain sebagai pembeli, yang nantinya akan menjual kembali kepada pihak nasabah terhadap barang yang diperoleh sebelumnya dengan cara membeli kepada pihak lain tersebut dengan harga jual yang disepakati.
Adapun cara untuk mengajukan pembiayaan umrah pada Bfi Finance Syari’ah dengan mendatangi langsung ke kantor Bfi Finance syariah atau nasabah menghubungi kantor Fbi Finance Syariah  dan  kemudian  karyawan  yang  di  utus  oleh  Bfi  Finance Syariah akan datang ke rumah nasabah atau nasabah dapat mengkompirmasi melalui whatssap untuk mengirim bukti yang harus dipenuhi sebagai persyaratan pengajuan pembiayaan umrah sebagai berikut:
a.  Pajak bumi bangunan b. Ktp c.  Bukti penghasilan

## Dan bentuk pemberangkatan ataupun kota dalam My
Ihram  Bfi  Finance  Syariah  akan  mengkomfirmasikan  terlebih dahulu keada calon nasabah untuk keberangkatannya, Jasa-jasa pembiayaan  yang  dapat  diberikan  oleh  bfi  finance  syariah  lebih beragam daripada jasa-jasa kredit yang dapat diberikan oleh bank atau non bank konvensional. Sebagai contoh Bfi Finance Syariah dapat menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau barang tidak bergerak berdasarkan akad ijarah dan atau pembiayaan My Ihram, My Ta’lim, My Hajat, My Safar. Kegiatan usaha seperti itu tidak dapat dilakukan oleh bank konvensional pada umumnya.
Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Nomor 09/Dsn-Mui/Vi/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah bahwa kebutuhan masyarakat untuk memperoleh manfaat suatu barang sering memerlukan pihak lain melalui akad ijarah, yaitu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa
(ujrah), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. 17
Praktik yang terjadi dilapangan adalah anggota yang mengajukan  pembiayaan  My  Ihram,  langkah  yang  ditempuh adalah  pertama  nasabah  datang  ke  Bfi  Finance  Syariah  atau nasabah mengirimkan foto pbb atau foto ktp kemudian mengajukan pembiayaan dengan sejumlah dana untuk keperluan My Ihram lalu anggota diwajibkan mengisi formulir pengajuan pembiayaan dengan melengkapi persyaratan-persyaratan yang telah  ditentukan,  setelah  anggota  memenuhi  persyaratan- persyaratan pembiayaan maka salah satu karyawan akan datang ke  rumah  nasabah  untuk  melakukan  survei  terlebih  dahulu, jika  disetujui  oleh  Bfi  Finance  Syariah,  maka  dalam  jangka maksimal tiga hari kerja barulah Bfi Finance Syariah memanggil calon nasabah untuk melaksanakan akad dan mencairkan dana pembiayaan yang diajukan oleh nasabah.

## f.  Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Ijarah dalam Pembiayaan Multijasa di Bfi Finance Syariah.
Dalam perjanjian atau akad ijarah untuk pembiayaan multijasa  di  Bfi  Finance  Syariah,  para  pihak  pembuat  akadnya yaitu Bfi Finance Syariah selaku pemberi sewa mu’ajjir , nasabah selaku penyewa musta’jir , dan fee atau ujrah atau biaya tambahan sebagai upah yang diperoleh bfi  finance  syariah , sigat  al-aqd dibuat  secara  tertulis  dalam  bentuk  sebuah  draft  kontrak,  yang didalamnya memuat Pasal-pasal yang menerangkan segala hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Bfi  Finance  Syariah selaku pemberi sewa dan nasabah selaku penyewa. 18
Oleh  Bfi  Finance  Syariah  maupun  oleh  nasabah  yang  pada akhirnya ditandatangani oleh para pihak yaitu Bfi Finance Syariah dengan anggota beserta saksi yang dilangsungkan di dalam satu majelis  yakni  di  kantor  Bfi  Finance  Syariah.  Namun  dari  segi kesesuaian jenis akad dengan pelaksanaan di lapangan sudah sesuai dengan pengertian jasa, jasa yang dimaksut adalah sebagai intermediaries (penghubung) antara pihak yang membutuhkan
17 Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Nomor 09/Dsn-Mui/Vi/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah.
18 Hendi  Suhendi, Fiqh  Muamalah ,  Cet  Ke-8,  (Jakarta:  Rajawali  Press, 2013), Hlm. 101.
Ali Ummar Ritonga: Margin pada Pembiayaan...
dana  (deficit  unit)  Bfi  Finance  Syariah  dapat  pula  melakukan berbagai pelayanan jasa seperti My Ihram, My Ta’lim, My Hajat, My  Safa,  Bfi  Finance  Syariah  dapat  imbalan  dari  sewa  jasa tersebut. Atau terdapat juga istilah pembiayaan dengan prinsip jasa,  pembiayaan  ini  disebut  dengan  prinsip  jasa  karena  pada prinsip dasar akadnya adalah yang tujuannya tolong menolong dalam hal kebajikan. 19 bahwa kebutuhan masyarakat untuk memperoleh jasa pihak lain guna melakukan pekerjaan tertentu melalui akad ijarah dengan pembayaran upah ( ujrah atau fee ), bahwa kebutuhan akan ijarah kini dapat dilayani oleh lembaga keuangan syari’ah melalui akad pembiayaan ijarah.
Besar ujrah atau fee harus disepakati diawal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam benuk prosentase. Hal ini pula  yang  menjadikan  bfi  finance  syariah  menjadi  salah  satu bentuk pembiayaan yang sangat mengedepankan prinsip syariah ataupun prinsip islam dan mengedepankan sistem keterbukaan antara bfi finance syariah dan nasabahnya dari bentuk margin yang didapatkan  oleh  bfi  finance  syariah,  maka  perjanjian  atau  akad yang digunakan dalam pembiayaan my ihram. Setelah mengkaji dari beberapa bembahasan mengenai pembiayaan multijasa di bfi finance syariah, maka perjanjian atau akad yang digunakan dalam pembiayaan my ihram mendekati keselarasan dengan fatwa DSN setelah ditinjau dari segi praktik dilapangan sudah menggunakan akad ijarah, karena karena bfi finance syariah menyewakan jasa, dan jasa yang dimaksud adalah jasa my ihram.
19 Erwandi  Tarmizi, Harta  Haram  Muamalat  Kontemporer ,Cet-IV, (Bogor: Berkat Mulia Insani Publishing, 2013), Hlm. 346.
Ali Ummar Ritonga: Margin pada Pembiayaan...
Az Zarqa’ , Vol. 12, No. 1, Juni 2020

## C. Penutup
Dari beberapa pembahasan tentang penerapan akad ijarah dalam pembiayaan multijasa di Lembaga Keuangan Syariah dapat disimpulkan bahwa: Pertama ,  langkah-langkah  pelaksanaan pembiayaan ijarah multijasa di bfi finance syariah adalah, nasabah datang ke kantor atau hanya menghubungi karyawan fbi finance syraiah dengan mengajukan sejumlah pembiayaan seperti my ihram,  sebelum  direalisasikan  akad  ijarah  dalam  pembiayaan untuk  my  ihram,  anggota  diharuskan  untuk  memenuhi persyaratan administrasi berupa melengkapi dokumen-dokumen yang  dipersyaratkan  oleh  bfi  finance  syariah,  setelah  itu  dalam maksimal sekitar tiga hari kerja setelah pengajuan berkas, anggota dipanggil kembali ke bfi finance syariah untuk mengadakan akad.
Kedua ,  ditinjau  dari  segi  teknis  pelaksanaannya  dengan kesesuaian  hukum  Islam,  akad  ijarah  yang  diterapkan  dalam pembiayaan  multijasa  di  bfi  finance  syariah  untuk  pembiayaan my ihram sudah sesuai dengan hukum Islam. Akan tetapi untuk pemberangkatan  umrah  bfi  finance  syariah  berperan  hanya sebagai pengguna jasa untuk keberangkatan umrah maka margin atau ujrah yang didapatkan boleh, karena dalam pelaksanaan akad ijarah, pihak bfi finance syariah dan nasabah sudah mengetahui bentuk marginnya berapa di awal akad.
Ali Ummar Ritonga: Margin pada Pembiayaan...

## Daftar pustaka
Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Et Al., Fiqh Muamalat , Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
Abdullah  Bin  Muhammad  Ath-Thyyar,Dkk, Ensiklopedi  Fiqh Muamalah  Dalam  Pandangan  4  Madzhab ,  Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009.
Adiwarman A Karim, Bank Islam Analisis Fiqh Dan Keuangan ,
Edisi Kelima, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
Adiwarman A Karim, Bank Islam Analisis Fiqh Dan Keuangan,
Edisi Ketiga, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
Ahmad  Warson  Munawwir, Al  Munawwir  Kamus  Arab  – Indonesia , Surabaya: Pustaka Progresif, 1997, Edisi II.
Erwandi Tarmizi, Harta Haram Muamalat Kontemporer ,Cet-IV,
(Bogor: Berkat Mulia Insani Publishing, 2013)
Fatwa  Dewan  Syari’ah  Nasional  Nomor  09/Dsn-Mui/Vi/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah.
Hasil  Wawancara,  Vendra  Irawan,  Karyawan  PT.  Bfi  Finance Syariah, Pada Tanggal 13 November 2019.
Hendi  Suhendi, Fiqh  Muamalah ,  Cet  Ke-8,  (Jakarta:  Rajawali Press, 2013)
Hendi  Suhendi, Fiqih  Muamalah  Membahas  Ekonomi  Islam Kedudukan  Harta,  Hak  Milik,  Jual  Beli,  Bunga  Bank Dan  Riba,  Musyarakah,  Ijarah,  Mudayanah,  Koperasi, Asuransi, Etika Bisnis Dan Lai-Lain . Jakrta: Rajawali Pres,
Cet, Ke-8, 2013.
Ismail, Perbankan  Syariah ,  Jakarta:  Kencana  Prenada  Media Group, 2011.
Lihat Jurnal Abdul Rahman Penetapan Margin Dalam Pembiayaan
Murabahah , Islaminomic, Vol. 7 No. 2, Agustus 2016.
Lihat  Jurnal  Nur  Afrila, Analisis  Yuridis  Tanggung  Jawab Perusahaan  Penyelenggara  Ibadah  Umroh  Terhadap Jamaahnya  (Studi  Pada  Pt.  Makkah  Wal  Madinah  Tour Cabang Medan) , Premise law.
Lihat jurnal. Ajeng Mar‘atus Solihah Penerapan Akad Ijarah pada Pembiayaan Multijasa dalam Perspektif Hukum Islam, Az Zarqa’, Vol. 6, No. 1, Juni 2014.
QS. al-Qashash [28]: 26
Sayyid  Sabiq,  Fiqhus  Sunnah, Beirut:  Dar  Kitab  Al-Arabi ,1971, Jilid III,
Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap) , Bandung: Sinar Baru Algensido, 1994.

## Submission
Naskah  yang  dikirim  ke  redaksi Az  Zarqa’ akan  dipertimbangkan  untuk dimuat jika memenuhi kriteria sebagai berikut.
1. Judul berkaitan dengan kajian hukum bisnis Islam.
2. Nama  penulis  naskah  (tanpa  gelar  akademik,  disertai  dengan instansi/perguruan  tinggi,  alamat  yang  bisa  dihubungi,  alamat  email  untuk korespondensi)
3. Abstrak  yang  terdiri  dari  hanya  satu  paragraph,  satu  spasi  antara  100-150 dalam bahasa Indonesia.
4. Mencantumkan kata kunci ( key words )
5. Naskah  bersifat  ilmiah  dan  dapat  menggunakan  bahasa  Indonesia,  Arab, Inggris atau asing lainnya.
6. Mencantumkan  referensi  lengkap  dengan  model footnote (catatan  kaki)  dan disertai daftar pustaka.
7. Diketik spasi ganda (2 spasi) program MS Word dengan panjang naskah 15- 30 halaman kwarto.
8. Menyertakan naskah asli (print out) satu buah dengan disertai soft file naskah diserahkan  langsung  ke  kantor  redaksi  atau  dikirimkan  via  email:
azzarqa.uinsuka@gmail.com
Contoh model catatan kaki:
1 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah , (Jakarta: Rajawali Press, 2007), hlm.
15.
2 Ibid., hlm. 19.
3 Syamsul Anwar, Hukum …, hlm. 21-29.
Daftar pustaka ditulis secara alfabetis, contoh:

## Daftar Pustaka
Kamali,  Mohammad  Hashim, Islamic  Commercial  Law:  An  Analysis  of  Futures  and Options , Cambridge, UK: The Islamic Texts Society, 2000.
Edwards,  Paul, The  Encyclopedia  of  Philosophy ,  Vol.  III,  New  York:  Macmillan Publishing Co., Inc. and The Free Press, 1967.
Muhammad,  Muhammad  ‘Abd  al-Jawad, Buhus  fi  al-Syari’ah  al-Islamiyyah  wa  al- Qanun , Iskandariyah: Munsya’ah al-Ma’arif, 1977.
merupakan  jurnal  ilmiah  yang  diterbitkan  oleh  Prodi Hukum  Ekonomi  Syariah  Fakultas  Syari’ah  dan Hukum  UIN  Sunan  Kalijaga  Yogyakarta  yang dibentuk  pada  tanggal  1  Desember  2010.  Jurnal  ini
dimaksudkan  sebagai  wadah  untuk  menuangkan,  men share dan  mempublikasikan hasil kajian-kajian hukum Islam khususnya hukum bisnis Islam.