KEDUDUKAN ELIT PRIBUMI DALAM PEMERINTAHAN DI JAWA BARAT (1925-1942)

## THE POSITION OF ELITE INDIGENOUS
IN GOVERNMENT  OF WEST JAVA (1925-1942)

## Ani Ismarini
Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran Jl. Raya Bandung – Sumedang km 21 Jatinangor, Sumedang
Naskah Diterima:28 Februari 2014 Naskah Direvisi:26 Maret  2014 Naskah Disetujui:28 April 2014

## Abstrak
Terbentuknya Province  West-Java lebih  karena  munculnya  tuntutan  dari  masyarakat Hindia Belanda saat itu yang memang sudah mengalami dinamisasi, perkembangan, dan kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan. Tuntutan  yang  mereka  ajukan adalah otonomi  yang  lebih besar yang  berkait  aspek-aspek  politik.  Di  samping  itu,  penduduk  pun  menuntut  makin  meningkatnya pelayanan  pemerintah  dalam  berbagai  aspek  kehidupan  yang  mereka  butuhkan.  Guna  menjawab tuntutan  itu  dibentuklah  pemerintahan Province  West-Java .  Dalam  rangka  menjalankan  roda pemerintahan diangkatlah sejumlah pejabat yang kebanyakan berasal dari penduduk bumi putera. Momentum  ini  merupakan  kesempatan  awal  bagi  elit  pribumi  terlibat  dalam  birokrasi pemerintahan  modern.  Selanjutnya  pengalaman  ini  menjadi  bekal  mereka  dalam  mengelola pemerintahan  pada  masa-masa  berikutnya.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  sejarah  yang meliputi empat tahapan kerja: heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi.
Kata kunci : sejarah pemerintahan, elit pribumi, Provinsi Jawa Barat.

## Abstract
West-Java  Province  is formed because  emerging demands of  Nederland-Indie society at that  time  who  had  dynamic,  growth,  and  progress  in  various  aspects  of  life.  Their  conspicuous demand  was  greater  autonomy  related  to  political  aspects.  Besides,  the  people  also  demanded better  government  service  in  many  aspects  of  life.  Therefore,  West-Java  Province  government formed.  To  run  the  government,  some  officials  who  mostly  come  from  native  citizen  appointed. This momentum is early oppurtunity for the indigenous elite to get involved in the bureaucracy of modern government. In addition, this  experience into their stock in managing the government  in the sequent periods. This research uses historical method includes four phases, that are heuristic, criticism, interpretation, and historiography.
Keywords: government history, indigenous elite, West-Java Province.

## A. PENDAHULUAN
Jawa Barat yang menjadi wilayah penelitian  ini  merupakan  bagian  dari wilayah  Pemerintah    Hindia  Belanda.
Bentangan wilayah yang menjadi garapan  ialah  wilayah  Jawa  Barat  pada tahun  1925  hingga  1942  yang  secara geografis  terletak  pada  posisi  antara
5°50’  dengan  7°50’  Lintang  Selatan  dan antara  104°48’  dengan  108°48’  Bujur Timur.  Luas  wilayahnya  ialah  46.890 km 2 (Ekadjati, 2009:12).
Sebelum  tahun  1925  wilayah Jawa  Barat  terdiri  atas  Keresidenan Banten,  Batavia,  Karawang,  Priangan, dan  Cirebon  yang  masing-masing  berada di  bawah  pimpinan  seorang  residen    dan
Patanjala Vol. 6  No. 2, Juni  2014: 179-192 180
berada  langsung  di  bawah  gubernur jenderal.  Namun,  sejak  terbentuknya Provincie  West-Java ,  terdapat  seorang gubernur  yang  membawahi  para  residen di  wilayah  tersebut.  Dalam  menjalankan peme-rintahannya seorang gubernur dilengkapi  dengan  sejumlah  jabatan  atau instansi  yang  mengalami  perubahan selama  kurun  waktu  lima  belas  tahun ( Regeeringsalmanak 1926).
Dalam studi sejarah untuk
merekonstruksi  perkembangan  pemerin- tahan  di  Jawa  Barat,  tidak  hanya  cukup dengan  melakukan  uraian  secara  genetis, tetapi  diperlukan  juga  pendekatan  multi- disiplin. Perkembangan penulisan sejarah saat  ini  tidak  lagi  bersifat  konvensional, artinya  tidak  hanya  bersifat  deskriptif, melainkan  juga  harus  bersifat  analitis. Penulisan  sejarah  yang  bersifat  analitis ini  disebut  penulisan  sejarah  kritis. Dalam  membuat  karya  sejarah  kritis  itu harus  memenuhi  syarat-syarat  hingga dapat berfungsi secara operasional, sehingga relevan dan cocok dengan objek yang dianalisis itu (Kartodirdjo, 1993: 2).
Studi  yang  membahas  masalah birokrasi  pada  mulanya  dikembangkan oleh  Max  Weber  (1864-1920).  Weber mengatakan  bahwa  birokrasi  merupakan suatu  organisasi  di  dalam  masyarakat yang  mengerahkan tenaga  dengan teratur dan terus menerus, untuk mencapai suatu tujuan  tertentu.  Dengan  kata  lain, birokrasi  adalah  organisasi  yang  bersifat hirarkis  yang  ditetapkan  secara  rasional untuk mengkoordinasikan pekerjaan orang-orang untuk kepentingan pelaksanaan  tugas-tugas  administratif.
Weber  membedakan  birokrasi  modern yang  legal-rasional  dengan  birokrasi patrimonial.  Ciri-ciri  birokrasi  yang legal-rasional  sebagai  suatu  tipe  ideal, terutama  adanya  kebebasan  pribadi  para pejabat, adanya sistem penggajian,
adanya sistem pengangkatan, dan hirarki- hirarki  jabatan.  Organisasi  birokrasi terdiri dari sejumlah jabatan atau instansi yang
kekuasaan dan tugasnya didefinisikan  secara jelas. Demikian pula
dengan  segenap  kegiatan  dan  cakupan wewenangnya.
Semuanya bersifat hirarkis  dan  terpadu  menjadi  satu kesatuan. Birokrasi akan berjalan dengan baik,  jika  pengisian  jabatan  didasarkan pada kemampuan  yang bisa  dikriteriakan dengan  diploma,  ujian,  atau  kualifikasi profesional  lainnya.  Gaji  dan  struktur karir juga harus diatur secara pasti karena hal  itulah  yang  menjadi  satu-satunya mata  rantai  personal  antara  jabatan dengan orang-orang yang mengisinya.
Konsep  birokrasi  yang  dikenal sebagai  “tipe  ideal”  Weber  secara  umum tidak  mencerminkan  sebagian  besar birokrasi  pada  abad  ke-20  di  Indonesia.
Pemerintah Hindia Belanda tidak sepenuhnya menghapus sistem tradisional  karena  di  masa  itu  terdapat sistem  pemerintahan  tidak  langsung  di samping  adanya  pemerintahan  secara langsung,  yaitu  menggunakan  penguasa pribumi untuk memerintah rakyat (Leirissa, 1985: 12).
Pada  paruh  pertama  abad  ke-20, sistem  pemerintahan  dibedakan  dalam dua  bentuk  (jalur),  yaitu  pemerintahan pribumi  ( Inlandsch  Bestuur )  di  bawah pemimpin  seorang  raja  atau  pemimpin adat dan pemerintah sipil Hindia Belanda ( Nederlandsch Bestuur ). Menurut Sutherland pejabat-pejabat pribumi merupakan  suatu  kelas  penguasa  yang ditakuti  dan  dikagumi  oleh  rakyatnya, tetapi  merupakan  wakil-wakil  bawahan dari sebuah kekuasaan asing (Sutherland, 1983: 25).
Ketika  pemerintahan    kolonial Belanda  berkembang  dan  membutuhkan banyak  pegawai,  diperlukan  tenaga- tenaga  administratif  yang  berasal  dari kalangan  pribumi.  Pemerintah  mulai menganggap  perlu  faktor  pendidikan sebagai  syarat  penting  bagi  pegawai pribumi. Sistem pendidikan yang dibangun  sejak  awal  abad  ke-20  telah menciptakan  suatu  golongan  baru  dalam masyarakat pribumi, yaitu sebagai pegawai  pemerintahan  dengan  keahlian tertentu  yang  masuk  dalam  elit  birokrasi
Belanda ( Binnenlands Bestuur ). Perubahan birokrasi tentu terjadi sebelum dan sesudah terbentuknya Provinsi West- Java di  wilayah  Jawa  Barat  yang  di dalamnya melibatkan  pula jabatan- jabatan  yang  diduduki  pribumi.  Selama kurun  waktu  tersebut  tercatat  sekitar  68 pribumi  yang  menduduki  jabatan  dalam birokrasi kolonial.
Dalam menjalankan pemerintahan,  baik  birokrasi  kolonial maupun  tradisional  dilengkapi  oleh sejumlah jabatan. Sesuai dengan perkembangan politik, sosial, dan ekonomi,  terjadi  perubahan-perubahan dalam  kurun  waktu  1925-1942.  Dalam suasana  kolonial,  jabatan-jabatan  dalam birokrasi  kolonial  diisi  oleh  orang-orang Belanda dan  jabatan-jabatan dalam birokrasi  tradisional  diisi  oleh  kaum priyayi. Dalam perkembangannya,
jabatan-jabatan  dalam  birokrasi  kolonial tidak hanya diisi oleh orang Belanda.
Pada  tahun  1925  Pemerintah
Hindia  Belanda  melalui  Surat  Keputusan Gubernur  Jenderal  D.  Fock  tanggal  14 Agustus  1925  Nomor  1X  memutuskan terbentuknya Province  West-Java yang berlaku  mulai  tanggal  1  Januari  1926. Sejak  tahun  1925  mulai  disusun  struktur pemerintahan Province  West-Java di Jawa  Barat  yang  diperintah  oleh  seorang gubernur  dan  dilengkapi  dengan  suatu sekretariat  dan  dinas-dinas  provinsi lainnya.    Pada  tingkat  keresidenan  pun diadakan perubahan
struktur pemerintahan.  Di  dalam  kedua  tingkatan struktur  pemerintahan  tersebut  duduk para pejabat pribumi. Dalam kurun waktu antara 1925 sampai dengan 1942 terdapat beberapa perubahan struktur pemerintahan,  yaitu  tahun  1932  dengan terjadinya peng-gabungan beberapa keresidenan  dan  pada  tahun  1938  terjadi beberapa perubahan struktur birokrasi.
Dalam  penelitian  ini,  untuk menganalisis hubungan status dan kekuasaan yang berkaitan dengan perilaku  birokrasi,  pendekatan  yang digunakan  adalah  pendekatan  politik.
Pendekatan  politik  diperlukan  untuk menjelaskan  konsep  kekuasaan  dalam hubungannya dengan bagaimana mendapatkan kekua-saan, mendistribusikan kekuasaan, atau melimpahkan  kekuasaan  serta  sistem kontrol yang harus dilakukan. Masalah elit birokrasi erat kaitannya  dengan  kekuasaan,  sehingga diperlukan pula pengertian tentang konsep  kekuasaan.  Menurut  Harold  D. Lasswell kekuasaan adalah suatu hubungan  di  mana  seseorang  atau sekelompok  orang  dapat  menentukan tindakan  seseorang  atau  kelompok  lain sesuai  dengan  tujuan  pihak  pertama (Budiardjo, 1984: 17). Sedangkan Maurice  Duverger  menyatakan  bahwa kekuasaan adalah seluruh jaringan
berbagai institusi yang mempunyai kaitan dengan  otoritas,  yang  dicerminkan  oleh adanya  dominasi  beberapa  orang  atas orang-orang lain (Sahid, 2010: 37).
Kekuasaan  adalah  kemampuan seseorang  atau  suatu  kelompok  untuk memengaruhi  perilaku  seseorang  atau kelompok  lain,  sesuai  dengan  keinginan para  pelaku.  Sarjana  yang  melihat kekuasaan  sebagai  inti  dari  politik beranggapan  bahwa “politik  adalah semua kegiatan yang menyangkut masalah memperebutkan dan mempertahankan  kekuasaan  (Budiardjo, 2013:  17-18).  Terdapat  banyak  definisi kekuasaan.  Miriam  Budiardjo  (2013:  60- 61) mengutip sejumlah definisi kekuasaan, di antaranya adalah: 1.  Max  Weber,  “kekuasaan  adalah  ke- mampuan untuk, dalam suatu hubungan sosial, melaksanaan kemampuan sendiri sekalipun mengalami  perlawanan,  dan  apa  pun dasar kemampuan ini”. 2.  Harold D. Kaplan, “kekuasaan adalah suatu  hubungan  di  mana  seseorang atau sekelompok orang dapat menentukan  tindakan  seseorang  atau kelompok  lain  ke  arah  tujuan  dari pihak pertama”.
Patanjala Vol. 6  No. 2, Juni  2014: 179-192 182
3.  Barbara Goodwin,  “kekuasaan  adalah kemampuan  untuk  mengakibatkan seseorang bertindak dengan cara yang oleh  yang  bersangkutan  tidak  akan dipilih, seandainya ia tidak dilibatkan.
Dengan kata lain, memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendaknya”. Dengan  dibentuknya Provincie
West-Java terdapat hirarki-hirarki jabatan dalam  berbagai  instansi  yang  dikuasai sepenuhnya  oleh  orang  Belanda.  Selama kurun  waktu 1925-1942, kurang lebih 15 tahun,  terjadi berbagai perubahan  dalam struktur  pemerintahan Provincie  West- Java .  Terdapat  pengurangan  maupun penambahan dinas yang tentunya berubah karena adanya berbagai kepentingan dalam menjalankan pemerintahan. Pemerintahan adalah istilah  yang  dipakai  untuk  tindakan menjalankan  kekuasaan  dalam  berbagai konteks  kelembagaan,  dengan  tujuan mengarahkan,
mengendalikan, dan mengatur  kegiatan-kegiatan  yang  dila- kukan  oleh  umum,  seperti  para  warga, pemilik  hak  suara,  atau  para  pekerja (Kupper, 2000: 417).
Berdasarkan  uraian  dalam  latar belakang,  masalah  pokok  yang  akan diteliti  adalah  bagaimana  kedudukan  elit pribumi  dalam  perkembangan  birokrasi pemerintahan  di Jawa  Barat dalam  kurun waktu  1925  hingga  1942.  Dari  masalah pokok  tersebut,  penulis  mengidentifikasi beberapa permasalahan  yang  dirumuskan sebagai berikut:
1. Apa  latar  belakang  dibentuknya Provincie West-Java ?
2. Bagaimana  jalannya  pemerintahan Provincie West-Java ?
3. Bagaimana  karier  para  pejabat  dari kalangan  pribumi  dalam  birokrasi pemerintahan Provincie West-Java ? Penelitian ini bermaksud menjelaskan  tentang  kedudukan  elit pribumi  dalam  perkembangan  birokrasi pemerintahan  di  Jawa  Barat  mulai  tahun
1925  hingga  1942.  Serta  lebih  rinci penelitian ini memiliki tujuan:
1. Menjelaskan latar belakang dibentuknya Province West-Java. 2. Menguraikan jalannya pemerintahan
Provincie West-Java . 3. Menjelaskan  karir  para  pejabat pribumi dalam pemerintahan Provincie West-Java. Kegunaan penelitian ini mencakup  dua  aspek,  yaitu  teoretis  dan praktis.  Secara  teoretis,  penelitian  ini diharapkan  dapat  mengembangkan  dan memperkaya khasanah historiografi
Indonesia,  khususnya  di  bidang  sejarah pemerintahan. Secara  praktis,  penelitian  ini diharapkan akan memberikan pengetahuan historis bagi berbagai kalangan  yang  membutuhkan.  Peristiwa masa  lampau  begitu  banyak  menyimpan pelajaran yang berharga sehingga rekonstruksi  sejarah  pemerintahan  Jawa Barat diharapkan dapat dijadikan sebagai salah  satu  bahan  rujukan  proses  edukasi, khususnya bagi masyarakat Jawa Barat.
Penulisan  tentang  sejarah  Jawa Barat  telah  banyak  dilakukan  oleh  para penulis,  baik  para  akademisi  maupun umum.  Namun  penelitian  mengenai perkembangan  birokrasi  pemerintahan  di Jawa Barat belum ditulis secara komprehensif.  Adapun  beberapa  karya yang mengungkapkan sejarah Jawa Barat semasa  kolonial  di  antaranya,  pertama, Munculnya Elite Modern Indonesia karya Robert  van  Niel  yang  mengupas  tentang masyarakat  Hindia  Timur  dari  kurun waktu  1900  hingga  1927  memberikan gambaran umum tentang pengaruh
Politik Etis yang dijalankan oleh pemerintah  kolonial  Belanda.  Buku tersebut  membahas  tentang  perubahan sosial  yang terjadi di kalangan kelompok pemimpin  dalam  masyarakat  Indonesia dalam konteks situasi kolonial dan sangat dipengaruhi  oleh  kebijakan  kolonial, tindak tanduk, dan sikap Belanda.
Kedua, Terbentuknya  Sebuah Elite Birokrasi karya Heather Sutherland . Buku  ini  membahas  tentang  pangreh praja,  elite  birokrasi  pribumi  yang
dibentuk oleh pemerintah Hindia Belanda dengan sistem pemerintahan tidak langsung  ( indirect-rule ).  Pangreh  praja menjadi  suatu  elite  birokrasi  dengan sistem  kerja,  etos,  dan  juga  dengan hubungan-hubungan  sosial,  kekerabatan yang  saling  berhubungan.  Tokoh-tokoh yang  diteliti  dalam  buku  ini    belum banyak  menyentuh  tokoh-tokoh  yang berasal dari Jawa Barat.
Ketiga, Sejarah  Pemerintahan Provinsi  Jawa  Barat, karya  Edi  S.
Ekadjati, penelitian ini membahas mengenai bentuk pemerintahan di
wilayah  Jawa  Barat  pada  kurun  waktu 1925-1942. Karya ini sepintas membahas mengenai  terbentuknya Provincie  West- Java dan  pembagian  wilayahnya  saja. Karya  ini  tidak  membahas  secara mendalam perubahan-perubahan birokrasi  dalam  pemerintahan Provincie West-Java .
Keempat, Hindia  Belanda;  Studi tentang  Ekonomi  Majemuk ,  meskipun karya  J.S.  Furnivall  ini  lebih  mengarah pada  masalah  ekonomi,  namun  berisi tentang  sejarah  gagasan  dari  praktik politik  kolonial.  Terdapat  bab  yang membahas tentang reformasi administrasi dan  politik  dari  tahun  1900  hingga  1940 yang  berkaitan  dengan  penelitian  yang akan dilakukan, yaitu antara lain mengenai desentralisasi, reformasi administratif, dan staatsinrichting 1925. Kelima, Eindstrijd en Ondergang van  de  Indische  Bestuurdsdienst;  Het Corps  Binnenlands  Bestuur  op  Java 1945-1950 (Perjuangan-akhir dan Runtuhnya  Dinas  Pemerintahan  Dalam Negeri di  Hindia  Belanda;  Korps
Pegawai  Departemen  Dalam  Negeri  di Jawa    antara  1945-1950),  karya  G.C. Zijlmans  ini  merupakan  penelitian  yang berorientasi  pada  sosiologis  dan  historis Pemerintahan  Dalam  Negeri  di  Hindia Belanda  dan  militerisasi  pihak  Belanda yang  diakibatkan oleh tekanan kofrontasi politik  dan  militer  melawan  Republik Indonesia  yang  didirikan  tahun  1945. Terdapat bagian  yang  membahas  ciri-ciri
khas  korps  pegawai  sebelum  Perang Dunia II dan perkembangan kepegawaian di  Hindia  Belanda  antara  1900  hingga 1940  walaupun  yang  secara  khusus membahas  cara-cara  penyesuaian  diri Pemerintahan  Hindia  Belanda  terhadap berbagai gejolak, kemelut, dan pertentangan (pemberon-takan, krisis ekonomi).
Keenam, De  Stille  Macht;  het Europese  Binnenlands  bestuur  op  Java en  Madoera,  1808-1942 (Kekuatan Terpendam;  Pemerintahan  Dalam  Negeri Eropa  di  Jawa  dan  Madura,  1808-1942), karya  H.W.  van  den  Doel yang menitikberatkan  pada  peranan  pemerin- tahan  dalam  negeri  di  Jawa  dan  Madura dalam pembentukan pemerintahan kolonial  sejak  1866  hingga  1942.  Dalam buku ini terdapat bagian  yang  membahas tentang  elit  pribumi  dalam  pemerintahan Hindia  Belanda,  namun  terbatas  pada jabatan bupati dan patih saja.

## B. METODE PENELITIAN
Dengan  mengacu  pada  maksud dan  tujuan  penelitian,  penelitian  ini  akan mempergunakan  metode  sejarah  yaitu proses  menguji  dan  menganalisis  secara kritis  rekaman  dan  peninggalan  agar peristiwa  yang  terjadi  di  masa  lampau dapat  direkonstruksi  secara  imajinatif (Gottschalk, 1985: 32).
Tahapan  pertama  dari  metode sejarah  adalah  heuristik yakni  proses mencari,  menemukan,  dan  menghimpun sumber  sejarah  yang  relevan  dengan pokok  masalah  yang  sedang  diteliti. Terkait dengan kegiatan heuristik, sumber-sumber  yang  akan  dicari  dapat berbentuk  tertulis,  benda,  maupun  lisan. Untuk sumber tertulis, sumber yang akan dicari  berupa  arsip,  sumber  resmi tercetak,  buku,  majalah,  koran,  dan sebagainya. Sumber-sumber berupa arsip dapat  ditelusuri  di  Arsip  Nasional Republik  Indonesia  (ANRI)  di  Jl. Ampera  Raya  Nomor  7,  Jakarta  Selatan. Di  ANRI  dilaksanakan  dengan  meneliti
Staatsblad
van Nederlands-Indië
Patanjala Vol. 6  No. 2, Juni  2014: 179-192
184 (Lembaran Negara) dan Regeeringsalmanak  voor  Nederlandsch- Indië yang memuat segala peraturan yang dikeluarkan  oleh  Pemerintah  Hindia Belanda.  Melalui Staatsblad ini  akan diperoleh informasi yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, yang memengaruhi  tatanan  kehidupan  sosial politik  masyarakat. Regeeringalmanak voor Nederlandsch-Indië
digunakan sebagai acuan untuk memperoleh informasi  struktur  pemerintahan  pada Pemerintah  Hindia  Belanda  beserta jajaran aparat pemerintahannya di seluruh  Nusantara  dari  tahun  1823 sampai dengan 1942. Regeeringsalmanak ini  terdiri  atas  dua  jilid,  jilid  pertama berisi  perkembangan  pemerintahan  dan pertimbangan  administrasi  pemerintah yang  di  dalamnya  terdapat  informasi berbagai masalah pemerintahan, pertumbuhan institusi, hukum, kependudukan, aparatur pemerintah;
sedangkan  pada  jilid  kedua  berisi  bentuk pemerintahan  beserta  jajaran  aparat pemerintahannya  dari  berbagai  wilayah dan  instansinya.  Dari  kedua  buku referensi  tersebut  akan  merujuk  pada arsip  sebagai  sumber  primer  dalam penelitian  ini.  Selama  hampir  lima  belas tahun  pemerintahan Provincie  West-Java telah  meninggalkan  arsip-arsip  yang cukup  banyak,  antara  lain  laporan tahunan, berkas-berkas mengenai
kegiatan  para  gubernur,  residen,  dan pejabat-pejabat  di  bawahnya.  Selain arsip,  sebagai  sumber  primer  berbentuk buku dapat ditelusuri di berbagai perpustakaan,  antara  lain  Perpustakaan Nasional  Republik  Indonesia  di  Jl. Salemba Raya, Jakarta Pusat, Perpustakaan Koninklijk  Instituut  voor Taal-,  Land-,  en  Volkenkunde (KITLV) Jakarta  di  Jl.  Prapanca  Raya  No.  95A, Jakarta,  dan  Perpustakaan  Erasmus  Huis di Jl. Rasuda Said, Jakarta. Di perpustakaan-perpustakaan tersebut dapat ditelusuri  pula  sumber-sumber  sezaman,
seperti surat kabar dan majalah,
khususnya  yang  terbit  di  Jawa  Barat. Perpustakaan-perpustakaan di Kota Bandung  pun  banyak  yang  memiliki koleksi  buku-buku  tentang  tema  yang akan  diteliti,  antara  lain  Perpustakaan Museum  Konperensi  Asia  Afrika  yang memiliki  koleksi  buku  mengenai  negara- negara  di  Asia  Afrika,  Perpustakaan
Universitas Padjadjaran, Universitas Parahyangan. Sementara itu, penelusuran  sumber  benda  ( artefak ) dilakukan  dengan  melakukan  penelitian ke lapangan.
Setelah  heuristik  tahapan  kerja selanjutnya  adalah  kritik.  Dalam  metode sejarah  dikenal  dua  jenis  kritik,  yaitu kritik  ekstern  dan  kritik  intern.  Kritik ekstern  dilakukan  untuk  menentukan otentisitas sumber dengan cara memberikan  penilaian  terhadap  fisik sumber tersebut, seperti jenis kertas  yang dipakai,  tinta,  tulisan,  huruf, watermark , stempel,  dan  sebagainya.  Kritik  intern ditempuh dengan cara melakukan penilaian  intrinsik  terhadap  sumber tersebut,  misalnya  menilai  penulis  atau penyusun  sumber  tersebut.  Kritik  intern terhadap  sumber-sumber  yang  berupa arsip  hasil  kegiatan  pemerintahan  yang disusun  oleh  para  pejabat  pemerintahan akan dibandingkan dengan dengan sumber-sumber lainnya  yang berasal dari luar pemerintah. Dalam penelitian sejarah,  hal  ini  dinamakan  koroborasi, yakni  mempertentangkan  data  yang  ada dalam  sumber  tersebut  dengan  sumber lainnya  yang  independen.  Dalam  proses seperti  itu  akan  diperoleh  sumber  yang kredibel atau dapat dipercaya.
Tahap ketiga dari metode sejarah adalah interpretasi yakni tahapan menafsirkan  informasi  yang  terdapat  di dalam  sumber  yang  telah  lolos  kritik. Interpretasi  diperlukan  untuk  membuat fakta  yang  tampaknya  terlepas  satu dengan  lainnya  menjadi  satu  hubungan yang  saling  berkaitan,  sehingga  jelas terlihat  kausalitasnya.  Berkaitan  dengan masalah  dalam  penelitian  ini,  penulis melakukan  interpretasi menggunakan
pendekatan  ilmu-ilmu  sosial  tentang birokrasi  modern  yang  legal  rasional yang  antara  lain  memiliki  ciri  adanya sistem pengangkatan yang bukan berdasarkan  keturunan  tetapi  lebih  pada kemampuan  pribadi,  sistem  penggajian,
dan hirarki-hirarki jabatan.
Dalam  tataran  operasionalnya, interpretasi  dilakukan  secara  analitis yakni  menguraikan  fakta;  maupun  secara sintesis  yakni  menghimpun  fakta.  Untuk memahami  informasi  yang  terkandung dalam  sebuah  arsip  tidak  hanya  cukup menginterpretasikan fakta tersebut secara teknis,  faktual,  dan  logis,  tapi  juga psikologis. Dengan demikian, interpretasi yang  dihasilkan  dapat  dipahami  secara menyeluruh dan mendalam.
Tahapan  terakhir  dari  metode sejarah  adalah  historiografi  yakni  proses penulisan  masa  lampau  menjadi  sebuah kisah  sejarah  yang  kronologis  dan imajinatif. Historiografi yang akan dihasilkan  dibagi  menjadi  beberapa  bab dan  subbab  yang  secara  keseluruhan merupakan satu kesatuan yang utuh. Untuk menjelaskan berbagai fenomena  dalam  penelitian  ini  terlebih dahulu  dianggap  perlu  menjelaskan makna  konsep  elit  dan  birokrasi.  Kedua konsep  ini  baik  secara  eksplisit  maupun implisit  menjadi  konsep  dominan  dalam penelitian ini.
Istilah  elit  berasal  dari  bahasa Latin,  “ eligere ”  yang  berarti  “memilih”. Istilah  ini  mula-mula  dipergunakan  pada abad  ke-17  untuk  menyebut  barang- barang dagangan yang mempunyai
keutamaan khusus dan kemudian digunakan juga untuk menyebut kelompok-kelompok sosial tinggi, seperti kesatuan-kesatuan  militer  yang  utama atau kalangan bangsawan tinggi. Gaetano Mosca  menjelaskan  bahwa  dalam  setiap masyarakat  dijumpai  adanya  dua  kelas yaitu  kelas  yang  memerintah  dan  kelas yang  diperintah.  Kelas  yang  memerintah senantiasa  jumlahnya  lebih  sedikit  dan melakukan semua fungsi politik, memonopoli kekuasaan, dan memperoleh
semua  keuntungan  yang  timbul  karena kekuasaan  ini.  Diperkuat  oleh  Suzanne Keller  yang  menyatakan  bahwa  elit menunjuk  kepada  suatu  minoritas  atau pribadi-pribadi  yang  diangkat  untuk melayani  suatu  kolektivitas  dengan  cara yang  bernilai  sosial.  Sedangkan  T.B. Bottomore  menyimpulkan  bahwa  istilah elit  sekarang  umumnya  digunakan  untuk menyebut
kelompok-kelompok
fungsional  dan  pemangku  jabatan  yang memiliki status  tinggi (karena alasan  apa pun)  dalam  masyarakat  (Herlina,  1990: 8-10).
Masyarakat pribumi pada saat itu terdiri atas dua kelompok besar. Kelompok  pertama  terdiri  atas  petani, orang  desa,  dan  kampung.  Kelompok  ini dinamakan  rakyat  jelata.  Kelompok kedua  terdiri  atas  administratur,  pegawai pemerintah,  dan  orang-orang  pribumi yang berpendidikan dan berada di tempat yang  lebih  baik,  baik  di  kota  maupun  di pedesaan.  Kelompok  ini  dikenal  sebagai elit  atau  priyayi.  Elit  adalah  siapa  saja yang  berdiri  di  atas  rakyat  jelata  yang dalam beberapa  hal  memimpin,  memberi pengaruh,  mengatur,  dan  menuntun penduduk  pribumi.  Adapun  elit  pada masa  itu  terdiri  atas  dua  kelompok  yaitu elit  fungsional  dan  elit  politik.  Elit fungsional adalah  elit  yang  mengabdikan diri untuk kelangsungan fungsional suatu negara dan masyarakat modern.
Sedangkan  elit  politik  adalah  orang- orang  pribumi  yang  terlibat  di  dalam aktivitas  politik  untuk  berbagai  tujuan tapi  yang  biasanya  bertalian  dengan perubahan politik.
Secara  etimologis  istilah  biro- krasi  berasal  dari  kata bureau (bahasa Perancis)  yang  berarti  meja  tulis.  Secara historis, bureau digunakan  pertama  kali pada  awal  abad  ke-18  di  Eropa  Barat. Konsep  tersebut  tidak  hanya  merujuk pada  meja  tulis,  tetapi  lebih  pada  kantor, seperti  tempat  kerja  di  mana  pegawai bekerja,  sedangkan  kata  imbuhan cratia atau cratein berasal  dari  bahasa  Yunani, yang berarti “kekuasaan atau
Patanjala Vol. 6  No. 2, Juni  2014: 179-192 186
kepemimpinan”. Dengan demikian, birokrasi secara mendasar berarti kekuasaan perkantoran atau pun
kepemimpinan  dari  strata  kepegawaian (Toha,  2004).  Suhartono  menyebutkan birokrasi  adalah  suatu  pemerintahan  dari satu meja ke meja lain, artinya urusan itu tidak  diselesaikan  dalam satu  meja tetapi berlangsung  lewat  meja  yang  sangat panjang  (Suhartono,  2001:  55).  Dalam arti  ilmu  sosial,  birokrasi  tumbuh  bila suatu  lembaga  berkembang  sehingga tidak  ditangani  oleh  satu  atau  dua  orang pemimpin,  tetapi  harus  dibentuk  bagian- bagian yang  masing-masing  bagian dituntut menangani bidang tertentu dengan  syarat  kemampuan  tertentu  pula (Ridjal,  1991:  155).  Blau  dan  Meyer mengatakan jenis organisasi yang dirancang untuk menangani tugas administratif  dalam  skala  besar  serta mengkoordinasikan pekerjaan orang banyak secara sistematis disebut birokrasi. Dalam konteks politik,
birokrasi  diartikan  sebagai  wujud  aparat pemerintahan    (Blau  dan  Meyer,  1987: 4). 1 Dalam  konteks  politik,  birokrasi diartikan sebagai wujud aparat pemerintahan negara dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan melalui serangkaian tahapan-tahapan (biro-biro)  yang  masing-masing  diberi mandat  dalam  menentukan  suatu  tahap kebijakan yang  disesuaikan  dengan
kondisi  dan  situasi  tentang  kasus-kasus yang dihadapi. Birokrasi adalah bentuk organisasi yang dirancang untuk menangani tugas-tugas administratif dalam skala besar, serta mengkoordinasikan pekerjaan orang 1 Menurut Grolier Encyclopedia of
Knowledge (3), bureaucracy  is  a  system  for administering  large  organization  involving  a specific  structure  of  authority  and  clearly defined  set  of  rules  and  regulations. Bureaucracy  may  found  in  all  large,  formal organizations, such as government, corporations, churches, schools, prisons, and political parties , h. 377.
banyak  secara  sistematik  (Blau  dan Meyer,  1987:  4).  Weber  membahas birokrasi  dalam  kerangka  teori  mengenai authority dan domination . Konsep
authority dan domination membicarakan hubungan  kekuasaan  yang  menyangkut kemampuan  dari  orang  yang  berkuasa untuk  memaksakan  kehendaknya  kepada orang yang dikuasai lepas dari pertimbangan apakah orang yang dikuasai tadi suka atau tidak suka.
Organisasi  birokrasi  terdiri  atas sejumlah  jabatan  atau  instansi  yang kekuasaan  dan  tugasnya  didefinisikan secara  jelas,  demikian  pula  dengan segenap kegiatan dan cakupan wewenangnya. Semuanya bersifat hirarkis  dan  terpadu  menjadi  satu kesatuan. Birokrasi akan berjalan dengan baik,  jika  pengisian  jabatan  didasarkan pada kemampuan  yang bisa  dikriteriakan dengan  diploma,  ujian,  atau  kualifikasi profesional  lainnya.  Gaji  dan  struktur karir juga harus diatur secara pasti karena hal  itulah  yang  menjadi  satu-satunya mata  rantai  personal  antara  jabatan dengan  orang-orang  yang  mengisinya. Birokrasi  adalah  sistem  pemerintahan yang  dijalankan  oleh  pegawai-pegawai pemerintah  (Kuper,  2000:  74-75,  417). Jenis  birokrasi  legal-rasional  inilah  yang diterapkan oleh pemerintah Hindia Belanda.

## C. HASIL DAN BAHASAN
Istilah  Jawa  Barat  berasal  dari orang  Belanda  sebagai  terjemahan  dari istilah West-Java .  Istilah West-Java muncul  pada  abad  ke-19,  ketika  Pulau Jawa dikuasai sepenuhnya oleh pemerintah Hindia Belanda dan dirasakan perlu untuk melakukan pembagian wilayah atas Pulau Jawa demi kepentingan  administrasi  pemerintahan dan  militer.  Berdasarkan  pertimbangan militer, sehubungan dengan kasus Perang Diponegoro (1825-1830), penguasa Hindia  Belanda  membagi  Pulau  Jawa atas  tiga  daerah  militer,  yaitu  Daerah Militer  I West-Java ,  Daerah  Militer  II
Midden Java , dan Daerah Militer III Oost Java (Ali dalam Ekadjati, 1993: 22-23).
Berdasarkan sumber lainnya dikatakan  bahwa  pembagian  Pulau  Jawa telah terjadi pada tahun 1705. Pada tahun itu Mataram menyerahkan wilayah bagian  barat  Pulau  Jawa  kepada  Belanda (VOC),  kecuali  wilayah  yang  telah dikuasai  Banten.  Pada  tahun  berikutnya ditentukanlah  batas  wilayah  antara  VOC dan  Mataram,  yaitu  Sungai  Cilosari  di utara  dan  Sungai  Cidonan  di  selatan. Batas  di  sebelah  selatan  oleh  Gubernur Jenderal  Daendels  digeser  ke  sebelah barat  sehingga  batasnya  menjadi  Sungai Citanduy (Ali dalam Ekadjati, 1993: 23). Akan tetapi pada waktu itu belum dikenal istilah West-Java .
Gubernur  Jenderal  Daendels
(1808-1811)  mengadakan  pembaharuan dalam  bidang  pemerintahan.  Untuk pertama kalinya ia mengeluarkan peraturan  mengenai  pemerintahan  pada 1809.  Sistem  pemerintahan  yang  dianut oleh Daendels ialah pemerintahan sentralistis yang mengakibatkan kekuasaan  kolonial  semakin  kuat  dan mendalam.  Ia  menghapus  kekuasaan sultan-sultan  di  Cirebon  dan  Banten  atas wilayah  dan  rakyat  mereka.  Mula-mula Jawa  Barat  dibagi  atas  dua  wilayah pemerintahan, yaitu:
1. Cheribonsche-Preanger-Landen (wilayah  Cirebon-Priangan)  yang meliputi Indramayu, Cirebon, Kuningan, Majalengka, Ciamis, Tasikmalaya, dan Garut;
2. Bataviaasche-Preanger-Landen (wilayah  Batavia-Priangan)  yang meliputi  daerah  Batavia,  Bogor, Sukabumi, Cianjur,
Bandung, Sumedang, dan Karawang. Kemudian,  Banten  pun  masuk  ke  dalam wilayah  kolonial,  setelah  perlawanan rakyat  Banten  berhasil  ditumpas  (1809). Selanjutnya  Pulau  Jawa  dibagi  ke  dalam sembilan daerah ( prefectuur ) yang dikepalai  oleh  seorang prefect . Prefect merupakan  alat  pemerintah  pusat  di daerah (Day, 1975: 151-152).
Semangat  Daendels  mengenai pemerintahan  dilanjutkan  oleh  Raffles,
Letenan  Gubernur  Jenderal  Inggris  di Hindia Belanda (1811-1816). Ia mencoba menerapkan sistem pemerintahan langsung atas penduduk pribumi. Penguasa dari kalangan pribumi ditempatkan sebagai pegawai pemerintahan kolonial. Sepeninggal Raffles  (1816),  pemerintah  kolonial meninggalkan sifat pemerintahan langsung dan kembali pada sifat pemerintahan  tak  langsung  (Day,  1975: 192-193). Pada tahun 1836 prinsip pemerintahan  tidak  langsung untuk pertama  kalinya  secara  legal  dimuat dalam Regeeringsreglement (Peraturan
Pemerin-tah)  ayat  67  yang  menyatakan bahwa penduduk pribumi harus ditempatkan di bawah kepemimpinan dan kewenangan  langsung  dari  penguasa mereka sendiri, sejauh kondisinya mengizinkan.  Dalam  kerangka  acuan konstitusional semacam ini, hirarki pemerintahan daerah ( Binnenlands Bestuur )  disusun  dalam  bentuk  dualisme yang jelas, yaitu Inlands Bestuur
(pemerintahan pribumi) di satu pihak dan
Europees  Bestuur (pemerintahan  Eropa) di lain pihak. Menurut Regeringsreglement
tahun  1854  ( Staatsblad 1855  No.  2), Pemerintah  Kolonial  Hindia  Belanda bersifat  sentralistis  yang  dijalankan bersama-sama dengan dekonsentrasi. Kekuasaan  pemerintah    berada  dalam tangan gubernur jenderal, sehingga segala  urusan  pemerintah  diatur  dan dilaksanakan  olehnya  atau  oleh  pejabat- pejabat yang ditunjuknya. Dengan demikian,  pada  waktu  itu  telah  dikenal wilayah  administratif;  di  bagian  barat Pulau Jawa secara hirarkis dikenal gewest (kemudian residentie ), afdeeling, district , dan onderdistrict (Ekadjati, 1978: 15). Susunan pemerintahan yang sentralistis itu berlangsung sampai
memasuki  abad  ke-20.  Pada  awal  abad ke-20 timbul perkembangan baru,
Patanjala Vol. 6  No. 2, Juni  2014: 179-192 188 Pemerintah Belanda menggariskan politik  kolonial  baru  atas  tanah  jajahan, dalam  hal  ini  di  Hindia  Belanda.  Dalam sebuah  pidato  kenegaraan  tahun  1901 Ratu Belanda menyatakan bahwa Kerajaan  Belanda  mempunyai  kewajiban untuk  mengusahakan  kemakmuran  serta perkembangan  sosial  dan  otonomi  bagi penduduk  Indonesia  (Kartodirdjo,  1977: 35).
Pada  awal  abad  ke-20  dalam bidang  pemerintahan  terjadi  perubahan ke  arah  sistem  desentralisasi  yang mencakup tiga hal, yaitu:
1. Mendelegasikan kekuasaan dari pemerintah  pusat  di  Negeri  Belanda ke  pemerintahan  di  Hindia  Belanda, dari pemerintahan ini ke departemen-departemen, pejabat- pejabat  lokal,  dan  dari  pejabat Belanda ke pejabat pribumi.
2. Menciptakan lembaga-lembaga otonom  yang  mengatur  urusan- urusan sendiri.
3. Pemisahan  keuangan  negeri  dari keuangan pribumi.
Tahun  1903  keluar  Undang- Undang  Desentralisasi  yang  bertujuan untuk menghapus sisa-sisa dari masyarakat tradisional menuju administrasi modern, kemudian menciptakan bagian-bagian teritorial
yang  bersifat  otonom  (Marwati,  1984: 54).  Sebagai  realisasi  dari  program otonomi  ini,  Pemerintah  Hindia  Belanda mulai  tahun  1905  membentuk gemeente (kotamadya)  sebagai  daerah  otonom, daerah  yang  dapat  mengatur  diri  sendiri. Gemeente didirikan  untuk  kepentingan bangsa  Belanda  dan  Eropa  lainnya.  Di bagian barat Pulau Jawa terdapat gemeente Buitenzorg  (Bogor),  Batavia (Jakarta),  Meester-Cornelis  (Jatinegara), Bandung, Cirebon, dan Sukabumi. Setelah berdiri Volksraad
(Dewan  Rakyat)  pada  tanggal  18  Mei 1918,  lembaga  ini    memberi  kesempatan agak  luas  kepada  kaum  pribumi  untuk turut  dalam  pemerintahan.  Hal  ini mendorong  Pemerintah  Kolonial  untuk
mengadakan  pembaharuan  desentralisasi dan  dekonsentrasi  secara  lebih  luas dengan ditetapkannya:
1. Bestuurshervormingswet Tahun 1922  ( Staatsblad 1922  No.  216), tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi; 2. Regentschaps-ordonantie Tahun 1924  ( Staatsblad 1924  No.  79), tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten; 3. Staadsgemeente-ordonantie Tahun 1926  ( Staatsblad 1926  No.  365),
tentang  Pembentukan  Kotapraja  di Pulau Jawa dan Madura. Berdasarkan  peraturan  tersebut dibentuk kesatuan administrasi pemerintahan provinsi sebagaimana tertuang  dalam  Lembaran  Negara  Tahun 1925  Nomor  285.  Pulau  Jawa  dibagi  ke dalam  tiga  provinsi.  Provinsi  yang pertama  kali  dibentuk  adalah Provincie West-Java pada  tanggal  1  Januari  1926. Pembentukan  provinsi  ini  dituangkan dalam  Lembaran  Negara  Tahun  1925 Nomor  378  tertanggal  14  Agustus  1925. Kemudian  menyusul  dibentuk Provincie Oost-Java pada tahun 1928 dan Provincie  Midden-Java pada  tahun 1929.  Pemerintahan  provinsi  terdiri  atas Dewan  Provinsi  ( Provinciale  Raad ), Badan Pemerintahan Harian ( College van Gedeputeerden ),  dan  Gubernur.  Dewan Provinsi  merupakan  badan  perwakilan yang  terdiri  atas  orang-orang  Belanda, Pribumi,  dan  Timur  Asing.  Di Provincie West-Java anggotanya  sebanyak  45 orang (20 Belanda, 20 Pribumi, dan lima Timur  Asing), di Provincie Midden-Java 51 anggota (23 Belanda, 23 Pribumi, dan lima  Timur  Asing),  dan  di Provincie Oost-Java 65  anggota  (30  Belanda,  30 Pribumi,  dan  enam  Timur  Asing). Beberapa  anggota  dipilih  oleh  anggota- anggota  dari  dewan-dewan  setempat yang  berada  dalam  provinsi,  yaitu dewan-dewan  kabupaten  dan  kotapraja.
Anggota-anggotanya diangkat oleh Gubernur  Jenderal  setelah  mendengar
Raad van Indié dan sebelumnya
diberikan  rekomendasi  oleh  gubernur. Dewan  Provinsi  memilih  anggota  Badan Pemerintahan  Harian  yang  terdiri  atas dua sampai enam orang yang bertanggung jawab kepada Dewan Provinsi  dan  menerima  gaji  bulanan dengan  persetujuan  Gubernur  Jenderal. Badan  Pemerintahan  Harian  bertugas melaksanakan  pemerintahan  sehari-hari provinsi. Gubernur diangkat dan diberhentikan  oleh Gubernur  Jenderal. Ia adalah  perangkat  provinsi  akan  tetapi juga wakil dari pemerintah pusat. Karena jabatannya,  gubernur adalah  ketua, tetapi bukan  anggota  dari  Dewan  Provinsi  dan Badan Pemerintahan Harian.
Provincie  West-Java dibentuk dengan  beribu  kota  di  Batavia  (Jakarta). Wilayahnya  meliputi  sembilan residentie (keresidenan)  yang  mencakup  enambelas regentschap (kabupaten)    dan  enam stadsgemente (kotamadya).  Kesembilan keresidenan itu yaitu:
1. Keresidenan  Bantam  (Banten),  yang terdiri atas Kabupaten Serang,
Pandeglang dan Lebak;
2. Keresidenan  Batavia  yang  terdiri  atas Kabupaten Batavia;
3. Keresidenan    Buitenzorg  (Bogor) yang terdiri atas Kabupaten Bogor;
4. Keresidenan  Krawang  terdiri  atas Kabupaten Krawang;
5. Keresidenan West-Priangan terdiri atas Kabupaten Sukabumi dan
Cianjur;
6. Keresidenan Midden-Priangan yang terdiri  atas  Kabupaten  Bandung  dan Sumedang;
7. Keresidenan Oost-Priangan terdiri atas  Kebupaten  Garut,  Tasikmalaya, dan Ciamis;
8. Keresidenan  Cirebon  yang  meliputi Kabupaten Cirebon dan Kuningan;
9. Keresidenan  Indramayu  yang  terdiri atas Kabupaten Indramayu dan Majalengka. Keenam  kotamadya  itu  adalah Batavia,  Meester  Cornelis,  Buitenzorg (Bogor), Bandung, Cirebon, dan
Sukabumi. Sejak  tahun  1932 Provincie West-Java terdiri atas lima (5) keresidenan, yaitu: 1. Keresidenan  Banten,  terdiri  atas Kabupaten Serang, Lebak/ Rangkasbitung, dan Pandeglang; 2. Keresidenan    Batavia  terdiri  atas Kebupaten Batavia, Meester-Cornelis, dan Krawang;
3. Keresidenan  Buitenzorg,  terdiri  atas Kabupaten  Buitenzorg,  Cianjur,  dan Sukabumi;
4. Keresidenan  Priangan,  terdiri  atas Kabupaten Bandung, Sumedang, Garut, Tasikmalaya, dan Ciamis; dan 5. Keresidenan  Cirebon,  terdiri  atas Kabupaten Cirebon, Kuningan, Indramayu, dan Majalengka ( Regeeringsalmanak , 1925-1940). Pembagian  wilayah  itu  berlaku  hingga datangnya masa pemerintahan Pendudukan Jepang (1942). Pada  masa  itu  sebuah  provinsi
dikepalai  oleh  seorang  gubernur  yang mengepalai Dewan Provinsi ( Provinciale Raad ). Anggota Dewan Provinsi berjumlah  45  orang,  yang  terdiri  atas  20 orang  Belanda,  20  orang  pribumi,  dan lima orang bangsa Timur Asing. Gubernur Jawa Barat  yang pertama ialah W.P.  Hillen  yang  diangkat  pada  bulan September  1925,  hingga  tahun  1942 Provincie West-Java memiliki lima orang gubernur 2 . Dari kurun waktu 1926 hingga 1942  dalam  menjalankan  pemerintahan- nya  Gubernur  Jawa  Barat  dibantu  oleh sekretariat dan sembilan dinas.
Proses  pembentukan Provincie West-Java tentunya  tidak  lepas  dari kondisi  sosial politik pada awal abad  ke- 20.  Ada  anggapan  bahwa  pembentukan provinsi  pada  masa  itu  lebih  memihak kepada  kepentingan  masyarakat  kolonial Belanda.  Pada  masa  itu  telah  tumbuh pergerakan-pergerakan  di  setiap  daerah.
2 W.P.  Hillen  (1  September  1925),  J.B.
Hartelust (14 Juni 1929), C.A. Schnitzler (15 Desember  1931),  L.G.C.A  van  der  Hoek  (24 Mei 1943) dan Mr.B.J.G. Hogewind (4 April 1941).
Patanjala Vol. 6  No. 2, Juni  2014: 179-192
190
Pada  tanggal  22  September  1914  lahir Pagoejoeban Pasoendan 3 sebagai organisasi  orang  Sunda.  Yang  menjadi pertanyaan  apakah  ada  tanggapan  dari organisasi tersebut dengan akan dibentuknya  suatu  provinsi  di  wilayah yang  dihuni  oleh  sebagian  besar  orang Sunda tersebut.
Wilayah Provincie  West-Java dengan  luas  46.877  km²  dan    terbagi dalam sembilan keresidenan memerlukan tenaga  administratif  dalam  menjalankan pemerintahannya.  Tentulah  diperlukan tenaga-tenaga  terdidik  untuk  membantu pelaksanaan  administrasi  pemerintahan
Hindia Belanda. Pendidikan yang dijalankan  melalui  Politik  Etis  telah menghasilkan  tenaga  pribumi  terdidik dalam  menjalankan  administrasi  baik  di tingkat  pusat  maupun  daerah.  Terdapat kesempatan  bagi  tenaga  terdidik  pribumi untuk  duduk  di  dalam  struktur  birokrasi kolonial pada saat itu.
Secara  garis  besar  penelitian  ini akan  membahas  tentang  kedudukan  elite pribumi  dalam  pemerintahan  di  Jawa Barat (1925-1942) berdasarkan perubahan struktur administrasi pemerintahan  yang  terjadi  pada  saat  itu, termasuk di dalamnya proses terbentuknya  suatu  pemerintahan  yang bernama Provincie West-Java . Perubahan birokrasi  tentu  terjadi  sebelum  dan sesudah  terbentuknya Provincie  West- Java di  wilayah  Jawa  Barat  yang  di dalamnya melibatkan  pula jabatan- jabatan  yang  diduduki  oleh  pribumi.
3 Didirikan di Batavia (Jakarta sekarang) atas inisiatif  Junjunan  Setiakusumah  dan  Asikin Kusuma Sujana (Koesoema Soedjana). Pertama  kali terpilih sebagai  ketua  adalah R. Daéng Kanduruan Ardiwinata. Awal pendirian bertujuan memajukan rakyat dalam bidang  sosial  dan  budaya  saja,  tetapi  setelah
Volksraad berdiri  (1918)  berubah  tujuan menjadi organisasi  politik  di samping bidang pendidikan,  sosial  budaya,  dan  ekonomi. Pada  tahun  1939  pusat  organisasinya  pindah ke Bandung dengan ketua pengurus  besarnya Otto Iskandar Dinata.
Selama  kurun  waktu  tersebut  tercatat sekitar  64  pribumi  yang  menduduki jabatan  dalam  birokrasi  kolonial,  baik  di tingkat  provinsi  maupun  keresidenan. Dari sekian banyak pejabat pribumi  yang duduk  dalam  birokrasi  kolonial  di  awal pengamatan  terdapat  beberapa  yang memiliki  mobilitas  perpindahan  yang cukup tinggi dan tetap eksis hingga tahun 1942.  Menarik  untuk  diteliti  adalah  latar belakang pendidikan para pejabat pribumi  tersebut.  Hasil  dari  salah  satu Politik Etis yang dijalankan oleh
Pemerintah Hindia Belanda mulai terlihat dari  makin  banyaknya  kaum  pribumi yang  mendapat  pendidikan  yang  diserap dalam  struktur  pemerintahan.  Golongan inilah  yang  dinamakan functional  group ,
golongan yang berfungsi sebagai pegawai negeri dalam kedinasan- kedinasan.

## D. PENUTUP
Setelah  Perang  Dunia  I  masyarakat Hindia  Belanda,  baik  golongan  pribumi maupun golongan Eropa sendiri merasakan bahwa pelaksanaan pemerintahan desentralisasi kurang memuaskan.    Hal  ini  antara  lain disebabkan  anggaran  yang  diserahkan kepada dewan-dewan daerah untuk membiayai kebutuhan daerah yang bersangkutan,  jumlahnya  sangat  sedikit dan  wewenang  yang  dapat  dijalankan oleh  dewan-dewan  terlalu  terbatas  Oleh karena itu, masyarakat menuntut diberikannya  wewenang  yang  lebih  luas dalam  bidang  otonomi  pemerintahan. Tuntutan tersebut lebih santer lagi setelah Pemerintah  Hindia  Belanda  membentuk Dewan Perwakilan Rakyat atau
Volksraad tanggal  18  Mei  1918,  yang memberi  kesempatan  agak  luas  kepada bangsa  pribumi  untuk  turut  serta  dalam pemerintahan.  Situasi  tersebut  telah mendorong pemerintah untuk mengadakan pembaharuan terhadap sistem  desentralisasi  dan  dekonsentrasi secara  lebih  luas  lagi.  Berdasarkan  hal- hal tersebut, pada tahun 1922 pemerintah
mengeluarkan Undang-undang Perubahan Pemerintahan atau Bestuurshervorming-swet yang  bertujuan
membentuk  kesatuan-kesatuan  hukum yang  lebih  luas  dan  dapat  dibagi  lebih lanjut  dalam  kesatuan-kesatuan  hukum yang lebih sempit. Berlandaskan undang- undang dan peraturan tersebut dibentuklah Provincie West Java (Propinsi Jawa Barat). Dalam menjalankan roda pemerintahan Provinsi West Java diangkatlah penjabat-pejabat yang menduduki jabatan tertentu dalam
birokrasi  pemerintah.  Jabatan-jabatan  itu disusun  dalam  tatanan  hierarki  dari  atas ke  bawah.  Semua  jabatan  itu  lengkap dengan  fasilitas  yang  mencerminkan kekuasaan.  Di  dalamnya  terdapat  tanda- tanda  bahwa  seseorang  mempunyai yurisdiksi  yang  dengannya  seseorang mempunyai  tugas  dan  tanggung  jawab resmi  yang  memperjelas  batas-bartas kewenangan pekerjaannya.
Ternyata,  sebagian  besar  yang menduduki  jabatan  dalam  birokrasi pemerintahan  kolonial  di Province  West Java itu  adalah  orang  pribumi.  Jabatan yang  dipegang  oleh  elit  pribumi  itu adalah  jabatan-jabatan  yang  langsung bersentuhan  dengan  rakyat.  Adapun jabatan-jabatan  tertinggi  dalam  birokrasi seperti  gubenur,  residen,  atau  kepala afdeling, tetap dipegang oleh orang-orang Belanda.
Penelitian  ini  masih  bersifat
“pendahuluan”, karenanya pula penelitian  ini  lebih  menyentuh  aspek- aspek  permukaan.  Oleh  karena  itu, penulis menyarankan agar peneliti berikutnya  melanjutkan  penelitian  ini untuk  lebih  mengkaji  secara  mendalam mengenai  aspek-aspek  tertentu  yang menjadi perhatiannya.

## DAFTAR SUMBER

## 1.    Arsip  dan  Sumber  Resmi Tercetak
Memori  Serah  Jabatan  1921-1930  (Jawa Barat) .  1976.  Jakarta:  Arsip  Nasional RI.
Memori  Serah  Jabatan  1931-1940  (Jawa Barat  I) .  1980.  Jakarta:  Arsip  Nasional RI.
Regeeringsalmanak voor Nederlandsch-
Indië. 1925-1942.  Tweede  Gedeelte. Kalender en Personalia. Batavia: Landsdrukkerij.
Staatsblad  van  Nederlandsch-Indië .  1922- 1942. Batavia: Landsdrukkerij.
Jaarverslag Provincie West-Java . 1926-1942.
Volksalmanak Soenda (Almanak Rakyat basa
Sunda) , almanak tahunan yang diterbitkan  oleh  Balai  Pustaka  (1919- 1942).

## 2. Buku
Blau, Peter M, Marshall W. Meyer. 1987.
Birokrasi dalam Masyarakat Modern .  Terj.  Gary  R.  Yusuf.
Jakarta: UI Press.
Budiardjo, Miriam. 1984. Dasar-dasar  Ilmu  Politik (edisi revisi). Jakarta: Gramedia.
Day, Clive. 1975. The Policy and Administration of the Dutch  in  Java .  Kuala  Lumpur: Oxford University Press.
Ekadjati, Edi S et al . 1993.
Sejarah  Pemerintahan  di  Jawa Barat . Bandung: Pemerintah Provinsi Tingkat I Jawa Barat. Ekadjati, Edi S. 2009. Kebudayaan Sunda: Suatu Pendekatan Sejarah . Jilid 1. Jakarta: Dunia Pustaka Jaya.
Gottschalk, Louis. 1985. Mengerti  Sejarah .  Terj.  Nugroho Notosusanto. Jakarta: UI Press.
Patanjala Vol. 6  No. 2, Juni  2014: 179-192 192
Grolier  Encyclopedia  of  Knowledge (3). 2000.  USA:  Academic  American Encyclopedia.
Kartodirdjo, Sartono. 1993.
Pendekatan  Ilmu  Sosial  dalam Metodologi Sejarah . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Kuper, Adam. 2000. Ensiklopedi Ilmu-ilmu Sosial . Jakarta: Raja Grafindo Persada. Leirissa, R.Z., 1985. Terwujudnya Suatu Gagasan Sejarah Masyarakat Indonesia 1900-1950 . Jakarta: Akademika Pressindo. Lubis, Nina H. 1990. Kehidupan  Kaum  Menak  Priangan (1800-1942). Bandung: Pusat Informasi Kebudayaan Sunda. Sutherland, Heather. 1983. Terbentuknya Sebuah Elite Birokrasi .  Terj.  Sunarto.  Jakarta: Sinar Harapan.
Sahid, Komarudin. 2010. Memahami Sosiologi Politik . Bogor: Ghalia Indonesia.
Suhartono, Pranoto W. 2010.
Jawa (Bandit-bandit Pedesaan); Studi Historis 1850-1942 . Yogyakarta: Graha Ilmu. Sutherland, Heather. 1983. Terbentuknya Sebuah Elite Birokrasi .  Terj.  Sunarto.  Jakarta: Sinar Harapan. Thoha, Miftah. 2004. Perspektif Perilaku Birokrasi Birokrasi;  Dimensi  Prima  Ilmu Administrasi Negara Jilid II . Jakarta: Raja Grafindo.