## Jurnal Hukum tora : Hukum untuk mengatur dan melindungi masyarakat
Volume 8 Issue 3, 2022 P-ISSN: 2442-8019, E-ISSN: 2620-9837 This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
Peran Notaris Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang  Di  Era  Digital  Melalui  Aplikasi  GO  ANTI  MONEY LAUNDERING (GoAML)
Eliya Al-Afrida Siska 1 , Supriyadi 2
1 Magister Kenotariatan, Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia. E-mail: eliyaalafrida@gmail.com
2 Magister Kenotariatan, Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia.
Abstract: Notaries’ roles in performing their functions and duties to prevent money laundering have been stipulated  in  Article  3  of  Government  Regulations  No.  43  of  2015,  which  was  a  mandate  from  Article  2 paragraph  (2)  of  the  Criminal  Act  of  Money  Laundering  Law.  Notaries  must  report  suspicion  of  money laundering  to  the  Financial  Transaction  Reports  and  Analysis  Center  (PPATK).  It  is  based  on  the  ideal framework  law  to  be  achieved  by  a  country,  which  must  fulfill  3  (three)  fundamental  values,  namely expediency, certainty, and justice. Notaries’ roles in serving the community must also be able to provide accountability for the civil law so it does not harm the country with an attempt to disguise money from money laundering.
Keywords: Notary; Criminal Act of Money Laundering; GoAML Application.
How to Site: Eliya Al-Afrida Siska, Supriyadi (2022). Peran Notaris Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Di Era Digital Melalui Aplikasi GO ANTI MONEY LAUNDERING (GoAML), 8(3), pp 275-292. DOI. 10.55809/tora.v8i3.148

## Introduction
Notaris  merupakan  pejabat  publik  yang  berwenang  membuat  akta  autentik  mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang- undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam sebuah  akta  autentik,  menjamin  kepastian  tanggal  pembuatan  akta,  menyimpan  akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya sepanjang pembuatan akta itu tidak  juga  ditugaskan  atau  dikecualikan  kepada  pejabat  lain  atau  orang  lain  yang ditetapkan oleh undang-undang. 1 Notaris  dalam  menjalankan  jabatannya  sebagaimana disebutkan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  tentang  Jabatan  Notaris (selanjutnya  disebut  UUJN-P)  bahwa  Notaris  wajib  merahasiakan  segala  sesuatu
1 Pasal  15  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  2 Tahun  2014  Tentang  Perubahan  atas  Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan.
Adanya  klasul  mengenai  kerahasiaan  Notaris  dalam  menjalankan  sebuah  jabatannya, maka  bagi  para  pelaku  tindak  pidana  pencucian  uang  dapat  memanfaatkan  kewajiban Notaris dalam menjaga kerahasiaan kliennya yang telah  dilindungi oleh undang-undang maupun kode etik sebagaimana disebutkan diatas. Kerahasiaan tersebut termasuk juga mengenai  identitas  maupun  transaksi  klien  yang  diduga  sebagai  pelaku  tindak  pidana kejahatan  pencucian  uang  yang  akan  dilindungi  dengan  adanya  pasal  mengenai kerahasiaan  klien  dengan  Notaris.  Oleh  sebab  itu,  bagi  para  pelaku  tindak  pidana pencucian  uang  akan  menjadikan  alternatif  baru  yang  cukup  ideal  guna  melancarkan maksud  dan  tujuan  untuk  menyamarkan  hasil  kejahatannya  dengan  menjadikan  jasa profesi  sebagai gatekeeper dalam  melakukan  pencucian  uang.  Pelaku  tindak  pidana pencucian uang akan berlindung dibalik ketentuan mengenai kerahasiaan data klien pada profesi Notaris.
Bertolak  dari  hasil  register  informasi  PPATK  bahwa  sejak  tahun  2005  sampai  dengan Desember  2019  terdapat  sebanyak  305  pemasalahan  TPPU  berdasarkan  putusan pengadilan  berkekuatan  hukum  tetap  ( incracht )  dengan  rincian  hasil  tindak  pidana Narkotika  sebanyak  83  putusan,  Korupsi  sebanyak  73  putusan,  Penipuan  sebanyak  55 putusan, tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih  sebanyak  39  putusan,  Penggelapan  sebanyak  32  putusan,  dibidang  Perbankan sebanyak  15  putusan,  Perjudian  sebanyak  4  putusan,  Pencucian  sebanyak  4  putusan, Terorisme  sebanyak  1  putusan,  dibidang  Kehutanan  sebanyak  1  putusan,  dibidang Perasuransian sebanyak 1 putusan dan dibidang Perpajakan sebanyak 1 putusan. 2
Berdasarkan  hasil  riset  diatas,  maka  secara  normatif  sudah  semestinya  peran  Notaris dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang menjadi sangat sentral seperti tertuang dalam  Pasal  16 UUJN-P.  Hal  ini  berimplikasi  pada amanat  Pasal  17  ayat  2 UU  TPPU jo. Pasal 3 PP 43 Tahun 2015 jo. Pasal 8 ayat (1) PP Nomor 61 Tahun 2021 tentang Perubahan atas PP Nomor 43 Tehuan 2015 tentang Pihak Pelapor Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian  Uang.  Penambahan  delegasi  kewenangan  yang  diberikan  kepada  Notaris menjadi Pihak Pelapor dikarenakan Notaris telah menjadi bagian dari rezim pencegahan tindak  pidana  pencucian  uang.  Notaris  merupakan gatekeeper dan  Notaris  telah memperoleh  pengakuan  dunia  internasional  melalui  rekomendasi  23 Financial  Action Task Force on Money Laundering (FATF) yang mensyaratkan bagi seluruh Notaris untuk
2 Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, 2020, “Tipologi Pencucian Uang Berdasarkan Putusan Pengadilan  Tahun  2019”,  Tim  Riset  dan  Pengembangan,  Jakarta,  Indonesia,  hlm.  3-4, https://apvaindonesia.com/wp-content/uploads/2021/09/1615872606__compressed-dikompresi-1.pdf , diakses pada tanggal 4 Februari 2022.
Peran Notaris Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Di Era Digital Melalui Aplikasi GO ANTI MONEY LAUNDERING (GoAML) Jurnal Hukum tora: 8 (3): 275-292
dapat melakukan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU TPPU). 3
Oleh sebab itu sudah tidak janggal adanya aturan yang mewajibkan bagi seluruh Notaris untuk  terlibat  dalam  melakukan  pencegahan  tindak  pidana  pencucian  uang  karena Notaris  merupakan  awal  mula  terjadinya  keabsahan  terhadap  suatu  transaksi  atau perbuatan  hukum  yang  dibuatnya.  Segala  hal  yang  dibuat  dihadapan  Notaris  akan berimplikasi  terhadap  kekuatan  hukum  yang  sempurna. 4 Apabila  suatu  transaksi  yang dilakukan oleh pelaku kejahatan berasal dari hasil pencucian uang telah berhasil melewati proses melalui Notaris dalam hal ini tindakan kejahatan tersebut telah legal, maka segala unsur terhadap tindakan kejahatan pun akan ikut hilang. Proses tersebut akan berdampak pada penghilangan suatu jejak terhadap salah satu cara untuk melakukan pembersihan transaksi yang mengandung unsur pidana pencucian uang.
Lembaga PPATK yang merupakan lembaga independen memberikan wadah aplikasi bagi Pihak  Pelapor  untuk  mempermudah  bentuk  pelaporan  terhadap  pengguna  jasa  yang mempunyai indikasi  unsur  tindak pidana  pencucian uang pada  saat  menggunakan  jasa Notaris.  PPATK  dalam  melakukan  pencegahan  tindak  pidana  pencucian  uang meluncurkan  aplikasi  terbaru  yaitu Go  Anti  Money  Laundering (GoAML)  sebagaimana bentuk  dari  perkembangan  zaman  di  era  digital  yang  serba  praktis,  mudah  dan  cepat. Kepala  PPATK  Dian  Ediana  Rae,  mengatakan  bahwa  aplikasi  tersebut  menggantikan aplikasi pelaporan yang sebelumnya digunakan yaitu Gathering Reports and Information Processing  System (GRIPS).  Tujuan  pembaharuan  aplikasi  agar  dapat  menyesuaikan dengan  kebutuhan  Indonesia, United  Nations  Office  on  Drugs  and  Crime (UNDOC) melakukan pengembangan terhadap aplikasi pelaporan yaitu go AML . Aplikasi go AML juga telah  banyak  diimplementasikan  kepada  56  (lima  puluh  enam)  lembaga  intelijen keuangan didunia  dan  55  (lima  puluh  lima)  lembaga  intelijen  keuangan  lainnya sedang dalam proses engagement dengan UNDOC.
Oleh  sebab  itu  maka  bagi  seluruh  Profesi  yang  diperintahkan  oleh  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana  Pencucian  Uang  untuk  ikut  serta  mencegah  kejahatan  Pencucian  Uang  dengan melakukan  pendaftaran  pada  Aplikasi  go AML salah  satunya  yaitu  Notaris.  Kewajiban registrasi pada Aplikasi go AML telah diatur dalam Peraturan PPATK Nomor 3 Tahun 2021 Tentang  Tata  Cara  Penyampaian  Laporan  Mencurigakan  Melalui  Aplikasi  Go AML Bagi Profesi.  Bagi  pihak  pelapor  yang  tidak  melakukan  kewajiban  sebagaimana  dimaksud
3 Judith  Leona  R  Panggabean,  2021,  “Bagaimana  Tanggung  Jawab  Notaris  Sebagai  Pelapor  Transaksi Keuangan  Mencurigakan  Terkait  Pelaporan  GoAML”, Seminar  Indonesia  Notary  Community (INC) tanggal 8 Oktober 2021.
4 Mia Elvina, 2020, “Implikasi Hukum Terhadap Akta Yang Dibuat Oleh Notaris Yang Tidak Dibacakan Dan Ditandatangani Secara Bersama-Sama”, Lex Renaissance , No.2, vol.5, hlm. 452-453.
dalam  peraturan  tersebut  maka  akan  mendapatkan  sanksi  berupa  sanksi  administratif yang diatur dalam Pasal 30 UU PP TPPU.

## Discussion
Pada  hakikatnya  Notaris  sebagai  pejabat  umum  yang  mempunyai  kewenangan  dalam membuat  sebuah akta  autentik.  Dalam menjalankan  sebuah  jabatannya, Notaris  harus berpegang  teguh  terhadap  prinsip  moral  dan  etika  jabatan.  Hal  tersebut  dikerenakan Notaris  merupakan  jabatan  kepercayaan  yang  harus  diemban  untuk  memberikan kepastian hukum terhadap produk yang akan dikeluarkan.
Kewenangan  Notaris  dalam  membuat  akta  autentik  selain  itu,  Notaris  juga  diharuskan untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana telah disebutkan secara eksplisit dalam Pasal  16  UUNJ-P.  Berdasarkan  kewenangan  dan  kewajiban  seorang  Notaris  dalam mengemban  jabatannya  sebagai  pejabat  publik  ternyata  Notaris  juga  diikutsertakan sebagai  Pihak  Pelapor.  Tujuan  tersebut  sebagai  bentuk  pencegahan  tindak  pidana pencucian uang yang diperintahkan oleh PPATK melalui kebijakan Presiden.

## Dasar Pemikiran Notaris Sebagai Pihak Pelapor
Peran Notaris secara normatif dalam menjalankan fungsi dan tugasnya untuk mencegah tindak pidana pencucian uang pada tataran fundamentum ditegaskan didalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUDNRI) Tahun 1945, bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib  menjunjung  hukum dan pemerintahan  itu  dengan  tidak ada  kecualinya.  Bertolak dari isi Pasal 27 ayat (1) (UUDNRI) Tahun 1945, sudah selayaknya menjadi suatu kewajiban bagi seluruh Notaris di Indonesia untuk menjunjung tinggi semua perintah hukum tanpa terkecuali.
Hal ini tercermin di dalam peraturan pada tataran implementasi yang menegaskan bahwa setiap Notaris berkewajiban tunduk pada hukum yang berlaku seperti ditegaskan dalam penjelasan  umum  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN-P), yaitu sebagai berikut: 5
a. Bahwa  Negara  Republik  Indonesia  sebagai  negara  hukum  berdasarkan Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945 menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi setiap warga Negara;
5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Jabatan Notaris Tahun 2014.
Jurnal Hukum tora: 8 (3): 275-292
b. Bahwa  untuk  menjamin  kepastian,  ketertiban,  dan  perlindungan  hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai perbuatan, perjanjian,  penetapan  dan  peristiwa  hukum  yang  dibuat dihadapan atau oleh pejabat yang berwenang; dan
c. Bahwa  Notaris  sebagai  pejabat  umum  yang  menjalankan  profesi  dalam memberikan  jasa  hukum  kepada  masyarakat,  perlu  mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum.
Selanjutnya  Pasal  16  ayat  (1)  huruf  a  UUJN-P  menegaskan  bahwa  Notaris  wajib menjalankan jabatannya bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga  kepentingan  pihak  yang  terkait  dalam  perbuatan  hukum. 6 Dengan  demikian bertolak  dalam  Pasal  16  ayat  (1)  huruf  a  UUJN-P  secara  eksplisit  Notaris  memiliki kewajiban  selain  bertanggung  jawab  kepada  klien  yang  dilayaninya  serta  wajib bertanggung  jawab  kepada  pemerintah  dalam  menjalankan  tugas  dan  kewajiban tersebut.
Ketentuan lain dari yang dirumuskan dalam Pasal 16 ayat 1 huruf a UUJN-P diatas, Notaris juga  berkewajiban  menolak  setiap  klien  yang  patut  dicurigai  melakukan  atau  diduga melakukan  tindak  pidana  khususnya  pencucian  uang  dan  melaporkan  kepada  PPATK sebagaimana  yang  telah  diatur  dalam  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  8 Tahun  2010  tentang  Pencegahan  Dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang (selanjutnya disebut UU PP TPPU). Hal ini sejalan bahwa pada prinsipnya Notaris dalam menjalankan  sebuah  jabatan  kepercayaan  maka  harus  berpegang  teguh  pada  prinsip moral dan etika jabatan sebagaimana tertuang didalam peraturan kode etik dan Undang- Undang Jabatan Notaris. 7
Lebih lanjut ditegaskan dalam Pasal 1 angka 11 UU PP TPPU, bahwa Notaris merupakan salah  satu  pihak  atau  pemberi  jasa  hukum  yang  menurut  Undang-Undang  wajib melaporkan segala sesuatu transaksi jasa pelayanan hukum kepada PPATK sebagaimana disebutkan dalam pasal tersebut yang berbunyi, “Pihak Pelapor adalah setiap orang yang menurut undang-undang ini wajib menyampaikan laporan kepada PPATK”. 8 Kewajiban Notaris  selain  dari  pada  itu  wajib  untuk  turut  serta  berperan  aktif  dalam  pencegahan tindak pidana pencucian uang telah ditegaskan dalam Pasal 4 UU PP TPPU.
6 Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
7 Herlien  Budiono,  2015, Kumpuluan  Tulisan  Hukum  Perdata  di  Bidang  Kenotariatan ,  PT.  Citra  Aditya  Bakti: Bandung, hlm. 143.
8 Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
Didalam  Pasal  4  UU  PP  TPPU 9 memberikan  salah  satu  kewajiban  bagi  Notaris  untuk membantu  Pemerintah  dalam  melakukan  pencegahan  tindak  pidana  pencucian  uang dengan  cara  Notaris  wajib  mengetahui  klien  yang  menghadap  kepadanya  dengan  cara melihat dan  menganalisis  apakah harta kekayaan  yang  akan  digunakan  oleh pengguna jasa  diketahui  atau  patut  diduga  merupakan  hasil  tindak  pidana.  Sebagaimana  dalam Pasal  4  UU  PP  TPPU  diatur  mengenai  pihak/klien/setiap  orang  yang  melakukan  tindak pidana  pencucian  uang  akan  dapat  dikenakan  sanksi  pidana  penjara  selama  20  (dua puluh) tahun dan diikuti dengan pengenaan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 10
Berdasarkan dari uraian Pasal 1 angka 11 jo . Pasal 4 UU PP TPPU, terbukti bahwa Notaris mempunyai tanggung jawab hukum untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang  sejak  dini.  Notaris  dapat  menjadi  garda  terdepan  dalam  penegakkan  hukum khususnya dalam kasus tindak pidana pencucian uang. Hal ini dikarenakan Notaris dapat dimanfaatkan sebagai gatekeeper oleh pelaku pencucian uang untuk mengaburkan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang sejatinya berasal dari tindak pidana.
Notaris berpotensi dapat dimanfaatkan atau diperalat oleh oknum-oknum pengguna jasa yang mempunyai itikad buruk untuk melakukan perbuatan tindak pidana pencucian uang. Hal ini mengingat bahwa tindak pidana pencucian uang yang merupakan salah satu bagian extraordinary  crime maka  sudah  sepantasnya  Notaris  sebagai  warga  negara  Indonesia yang mengisi ruang-ruang publik dalam penegakan hukum.
Kewajiban Notaris tersebut di atas sebagai bentuk implementasi dari ketentuan hukum yang tertulis didalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2021 tentang Perubahan atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  43  Tahun  2015  tentang  Pihak  Pelapor  Dalam Pengesahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana merupakan amanah dari Pasal 17 ayat (2) UU PP TPPU. 11 Beberapa pengaturan tersebut dibuat oleh Pemerintah karena pengaturan yang berkaitan dengan profesi belum diatur sebagaimana didalam  Pasal  17  ayat  (1)  UU  PP  TPPU  yang  dinyatakan  pihak  pelapor  hanya  terbagi menjadi  2  (dua)  yaitu  meliputi  penyedia  jasa  keuangan  (PJK)  dan  penyedia  barang dan/atau jasa lainnya (PBJ). Namun demikian, Pasal 17 ayat (2) UU PP TPPU membuka ketentuan lain yang menyatakan bahwa ketentuan yang mengatur pihak pelapor selain PJK dan PBJ diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
9 Pasal 4 UU PP TPPU, “setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU PP TPPU, dipidana karena tindak pidana  Pencucian  Uang  dengan  pidana  penjara  paling  lama  20  (dua  puluh)  tahun  dan  denda  paling  banyak  Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.
10 Ibid , Pasal 4 UU PP TPPU.
11 Pasal 17 ayat (2) UU PP TPPU, “ketentuan  mengenai Pihak Pelapor selain sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah”.
Berdasarkan  hal  tersebut  diatas,  maka  dengan  munculnya  pengaturan  lebih  lanjut mengenai  pihak  pelapor  merupakan  salah  satu  langkah  pemerintah  untuk  melakukan adanya  delegasi  kewenangan  serta  mengingat  bahwa  pentingnya  profesi  untuk diikutsertakan sebagai pihak pelapor. Kehadiran Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015  tentang  Pihak  Pelapor  Dalam  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana Pencucian Uang (PP Nomor 43 Tahun 2015), yang antara lain menetapkan profesi sebagai pihak  pelapor  dan  kewajiban  untuk  menerapkan  program  anti  pencucian  uang  dan pendanaan terorisme (APU TPPU).
Penetapan  Notaris  sebagai  Pihak  Pelapor  terhadap  tindak  pidana  pencucian  uang sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 3 huruf b PP Nomor 43 Tahun 2015. 12 Segala bentuk tanggung jawab Notaris dalam menjalankan kewajibannya sebagai Pihak Pelapor hanya dapat dilaksanakan pada saat Notaris bertindak untuk kepentingan atau untuk  dan  atas  nama  Pengguna  Jasa  terhadap  obyek  yang  telah  disebutkan  secara eksplisit pada Pasal 3 UU PP TPPU.
Adanya penambahan delegasi kewenangan profesi sebagaimana hasil wawancara yang disampaikan  oleh  Hanafi  Amrani,  menjelaskan  bahwa  keberadaan  profesi  sebenarnya dikarenakan  perkembangan  terhadap  tipologi  kejahatan money  laundering terus bergerak  maju.  Awal  mula  perkembangan  tipologi  bergerak  dalam  bidang  perbankan kemudian dikarenakan perbankan telah diperkuat dengan adanya pengaturan yang ketat untuk  melaporkan  nasabah  yang  diduga  sebagai  pelaku  kejahatan  money  laundering, kemudian para pelaku kejahatan berpindah ketempat lain yakni dari perbankan ke non- perbankan. 13
Tipologi money laundering kemudian berpindah kepada profesi yang biasanya terdapat transaksi  keuangan  yang  cukup  besar.  Hal  tersebut  menjadikan  dasar  bahwa  Notaris sebagai  salah  satu  dari  profesi  yang  ditetapkan  sebagai  pihak  pelapor.  Pemerintah mengkhawatirkan jika Notaris sebagai profesi akan ikut membantu melakukan metode placement, layering, maupun integration . 14 Oleh karena itu, peran Notaris menjadi riskan untuk  digunakan  sebagai  alat  dalam  melakukan  kejahatan money  laundering sehingga disitulah mengapa Notaris diwajibkan untuk melaporkan setiap transaksi keuangan yang mencurigakan kepada PPATK. 15
12 Pasal 3 PP 43/2015, “Pihak Pelapor selain sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 mencakup juga: (a) advokat; (b) notaris; (c) pejabat pembuat akta tanah; (d) akuntan publik; dan (d) perencana keuangan.”
13 Hasil  wawancara  dengan  Hanafi  Amrani,  S.H.,  M.H.,  LL.M.,  Ph.D.,  akademisi  hukum  pidana,  pada  hari  Selasa tanggal 2 Agustus 2022, pukul 10.15 WIB.
14 Hasil  wawancara  dengan  Hanafi  Amrani,  S.H.,  M.H.,  LL.M.,  Ph.D.,  akademisi  hukum  pidana,  pada  hari  Selasa tanggal 2 Agustus 2022, pukul 10.15 WIB.
15 Hasil  wawancara  dengan  Hanafi  Amrani,  S.H.,  M.H.,  LL.M.,  Ph.D.,  akademisi  hukum  pidana,  pada  hari  Selasa tanggal 2 Agustus 2022, pukul 10.15 WIB.

## Notaris  dalam  Menjalankan  Fungsi  dan  Tugasnya  Mencegah  Tindak  Pidana  Pencucian Uang berdasarkan Ketentuan yang Berlaku
Munculnya regulasi mengenai pengaturan mengenai alasan dasar Notaris sebagai Pihak Pelapor, maka Notaris wajib menerapkan prinsip-prinsip mengenali pengguna jasa 16 bagi Notaris  yang  di  atur  dalam  Permenkumham  Nomor  9  Tahun  2017  tentang  Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris (selanjutnya disebut PMPJ bagi Notaris). Peraturan tersebut merupakan salah satu tugas seorang Notaris dalam mencegah tindak pidana pencucian uang. PMPJ dilakukan oleh Notaris minimal memuat terkait identifikasi, verifikasi, dan pemantauan transaksi pengguna jasa. 17
PMPJ  bagi  Notaris  yang  terdapat  pada  Pasal  2  ayat  (2)  merupakan  salah  satu  bentuk penerapan  dari  asas  kecermatan  seorang  Notaris  dalam  menjalankan  kewajibannya. Dalam hal ini Notaris untuk mengambil suatu tindakan harus dapat mempersiapkan dan mendasarkan pada aturan hukum yang berlaku. Notaris berperan untuk meneliti terlebih dahulu  terkait  semua  bukti  yang  diberikan  oleh  pengguna  jasa.  Notaris  wajib mendengarkan  keterangan  ataupun  pernyataan  pengguna  jasa  sebagai  dasar  Notaris untuk  menerapkan  PMPJ  dan  sebagai  bahan  dasar  Notaris  sebelum  menuangkan perbuatan hukum  kedalam  akta  autentik.  Asas  kecermatan  juga  merupakan  salah  satu penerapan  dari  Pasal  16  ayat  (1)  huruf  a  UUJN-P,  bahwa  antara  lain  Notaris  dalam menjalankan jabatannya wajib bertindak saksama.
Ketentuan  terkait  mengenai  prinsip  mengenali  Pengguna  Jasa  bagi  Notaris  ditetapkan oleh Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP) 18 dalam hal ini adalah Kementerian Hukum dan  Hak  Asasi  Manusia.  Notaris  dalam  mengemban  jabatannya  sebagai  pejabat  publik selain  tunduk  pada  UUJN  maupun  UUJN-P  disamping  itu  Notaris  juga  mendapatkan perhatian  penting  terhadap  tindakan  yang  patut  dan  diduga  adanya  unsur  kejahatan pencucian  uang  disamping  membuat  akta  autentik  dari  Menteri  sebagai  LPP  Notaris. Terdapatnya  penambahan  delegasi  kewenangan  profesi,  PPATK  bekerjasama  kepada Menteri  untuk  membantu  pengawasan  terhadap  Notaris  guna  membangun keharmonisan  terhadap  sistem  pengaturan  mengenai  pencegahan  tindak  pidana pencucian uang.
Implikasi  Notaris  ditetapkan  sebagai  Pihak  Pelapor  memiliki  kewajiban  tertentu setidaknya  dapat  dilihat  bahwa  terdapat  2  (dua)  macam  kewajiban  fundamental  yang wajib dilaksanakan dan harus diperhatikan oleh Notaris, diantaranya:
16 Pasal 2 ayat (1) Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017 tentang PMPJ bagi Notaris.
17 Pasal 2 ayat (2) Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017 tentang PMPJ bagi Notaris.
18 Pasal 6 ayat (1) PP Nomor 43 Tahun 2015, “ketentuan mengenai prinsip mengenali Pengguna Jasa bagi Pihak Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan oleh Lembaga Pengawas dan Pengatur”.
a. Kewajiban  untuk  menerapkan  prinsip  mengenali  pengguna  jasa  atau prinsip know your coustumer (klien); dan
b. Kewajiban  untuk  menyampaikan  laporan  transaksi  keuangan  yang mencurigakan kepada PPATK.
Peran  Notaris  dalam  menerapkan  prinsip  mengenali  pengguna  jasa  terhadap  tindak pidana pencucian uang merupakan tugas Notaris dalam melakukan transaksi diluar dari akta. Indentifikasi dan verifikasi bagi calon pengguna jasa berdasarkan Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017 tentang PMPJ bagi Notaris dapat dibagi menjadi beberapa golongan diantaranya:
1. Terhadap calon pengguna jasa perseorangan;
2. Terhadap calon penguna jasa korporasi;
3. Terhadap  calon  pengguna  jasa  berupa  perikatan  lainnya  ( legal arrangement ); dan
4. Terhadap calon pengguna jasa berupa lembaga yang memiliki kewenangan dibidang  eksekutif,  yudikatif,  legislatif,  lembaga  internasional,  dan perwakilan negara asing.
Notaris  dalam  menerapan  PMPJ  wajib  mendasarkan  pada  formulir Customer  Due Diligence (CDD) dan Enhanched Due Diligence (EDD). Kewajiban bagi setiap Notaris untuk menerapkan CDD atau EDD yang telah diatur oleh undang-undang dan juga merupakan perintah  lanjutan  yang  diberikan  oleh  PPATK  untuk  melakukan  proses  identifikasi, verifikasi dan pemantauan transaksi pengguna jasa, bagi setiap profesi. Pada formulir CDD dapat diberlakukan pada 3 (tiga) person yaitu: 19
1. Perorangan;
2. Korporasi; dan
3. Perikatan  lainnya  (lebih  kepada  Warga  Negara  Asing  (WNA)/ Legal assessment .
Penerapan pada formulir EDD hanya diberlakukan manakala suatu proses yang dilakukan oleh  Notaris  kepada  pengguna  jasa  memiliki  hasil  penilaian  berisiko  tinggi,  yaitu terhadap: 20
1. Politically  Exposed  Person (PEP)/  orang  yang  populer  secara  politis.
Misalnya: mantan gubernur, mantan dewan, dan lain-lain.
19 Hasil wawancara dengan Pandam Nurwulan, S.H., M.H., Notaris Kota Yogyakarta sebagai Ketua Tim PMPJ DIY, pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022, pukul 11.30WIB.
20 Hasil wawancara dengan Pandam Nurwulan, S.H., M.H., Notaris Kota Yogyakarta sebagai Ketua Tim PMPJ DIY, pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022, pukul 11.30WIB.
2. Negara  yang  memiliki  tingkat  risiko  tinggi.  Misalnya:  negara  Amerika Serikat.
Kedua jenis formulir diatas berupa CDD maupun EDD wajib diisi oleh pengguna jasa yang menghadap kepada Notaris. Notaris dalam melakukan segala hal yang berkaitan dengan hubungan usaha maupun perbuatan hukum lainnya harus dapat menjalankan fungsi dan tugasnya  wajib  memahami  segala  bentuk  profil,  maksud  dan  tujuan  hubungan  usaha maupun transaksi yang dilakukan oleh pengguna jasa dan beneficial owner dengan cara melalui  proses  identifikasi  dan  verifikasi  terlebih  dahulu.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa Notaris  selain  menjalankan  tugasnya  berdasarkan  undang-undang  jabatan  Notaris, disamping  itu  Notaris  juga  harus  menjalankan  tugasnya  dalam  melakukan pencegahan tindak pidana pencucian uang. Kedua formulir CDD maupun EDD akan menjadikan dasar PMPJ  bagi  Notaris  untuk  melakukan  apakah  akan  ditindaklanjuti  untuk  melakukan pelaporan kepada PPATK melalui aplikasi go AML .
Penerapan pada proses identifikasi dan verifikasi, Notaris dapat melakukan dengan cara meminta  kepada  calon  pengguna  jasa  yang  berkaitan  dengan  cara  yang  berbeda-beda tergantung pada person yang dituju. Berikut penerapan tugas Notaris yang telah diatur dalam Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017 tentang PMPJ untuk mempermudah Notaris dalam mengklasifikasikan, diantaranya:
1. Terhadap Pengguna Jasa Perseorangan dapat didukung dengan: 21
a. Dokumen identitas pengguna jasa;
b. Kartu nomor pokok wajib pajak; dan
c. Spesimen tandatangan.
2. Terhadap  Pengguna  Jasa  Korporasi  dapat  didukung  dengan  dokumen identitas korporasi untuk: 22
a. Pengguna  Jasa  Korporasi  tergolong  usaha  mikro  dan  usaha  kecil dilengkapi dengan: 1) Spesimen tanda tangan dan fotocopi surat kuasa kepada pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama  korporasi  dalam  melakukan  hubungan  usaha  dengan Notaris; 2) Kartu nomor pokok wajib pajak pihak yang ditunjuk;
3) Surat  izin  tempat  usaha  atau  dokumen  lain  yang dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang; dan
21 Pasal 11 Permenkumham 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris.
22 Pasal 12 Permenkumham 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris.
Peran Notaris Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Di Era Digital Melalui Aplikasi GO ANTI MONEY LAUNDERING (GoAML) Jurnal Hukum tora: 8 (3): 275-292
4) Dokumen identitas pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak  untuk  dan  atas  nama  korporasi  dalam  melakukan hubungan usaha dengan Notaris. b. Pengguna  Jasa  Korporasi  berbentuk  Yayasan  dilengkapi  dengan dokumen pendukung berupa: 1) Izin bidang kegiatan yayasan;
2) Surat keputusan pengesahan badan hukum yayasan;
3) Nomor pokok wajib pajak; 4) Deskripsi kegiatan yayasan; 5) Nama dari organ yayasan; dan 6) Dokumen  identitas  organ  yayasan  yang  berwenang  mewakili yayasan untuk melakukan hubungan usaha dengan Notaris. c. Pengguna Jasa Korporasi berbentuk Perkumpulan berbadan hukum dilengkapi dokumen pendukung berupa: 1) Surat keputusan pengesahan pada instansi yang berwenang; 2) Nama pengurus; dan
3) Pihak  yang  berwenang  mewakili  perkumpulan  dalam melakukan hubungan usaha dengan Notaris. d. Pengguna  Jasa  Korporasi  yang  tidak  tergolong  usaha  mikro  dan usaha kecil wajib dilengkapi dokumen: 1) Spesimen tanda tangan dan fotokopi surat kuasa kepada pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama  korporasi  dalam  melakukan  hubungan  usaha  dengan Notaris; 2) Kartu nomor pokok wajib pajak; 3) Surat  Izin  Tempat  Usaha  (SITU)  atau  dokumen  lain  yang dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang;
4) Laporan keuangan atau deskripsi kegiatan usaha korporasi;
5) Struktur manajemen korporasi;
6) Struktur kepemilikan korporasi; dan 7) Identitas  pihak  yang  berwenang  mewakili  korporasi  untuk melakukan hubungan usaha dengan Notaris. e. Terhadap  Pengguna  Jasa  korporasi  penyedia  jasa  keuangan,
dokumen yang disampaikan berupa:
1) Akte pendirian/anggaran dasar Penyedia Jasa keuangan; 2) Izin usaha dari instansi yang berwenang; dan
3) Spesimen tanda tangan dan kuasa kepada pihak yang ditunjuk mempunyai  wewenang  bertindak  untuk  dan  atas  nama  bank
Peran Notaris Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Di Era Digital Melalui Aplikasi GO ANTI MONEY LAUNDERING (GoAML) Jurnal Hukum tora: 8 (3): 275-292
dalam  melakukan  hubungan  usaha  dengan  penyedia  jasa keuangan.
3. Terhadap  Pengguna  Jasa  berupa  perikatan  lainnya  ( legal  arragements ) paling sedikit meminta dokumen berupa: 23
a) Bukti pendirian dan pendaftaran pada instansi yang berwenang;
b) Spesimen  tanda  tangan  dan  fotokopi  surat  kuasa  kepada  pihak yang  ditunjuk  mempunyai  wewenang  bertindak  untuk  dan  atas nama  perikatan  lainnya  (legal  arrangements)  dalam  melakukan hubungan usaha dengan notaris; c) Dokumen  indentitas  pihak  yang  ditunjuk  mempunyai  wewenang bertindak  untuk  dan  atas  nama  perikatan  lainnya  (legal arragements); dan
d) Dokumen  identitas  pihak  yang  berwenang  mewakili  perikatan lainnya  (legal  arragements)  dalam  melakukan  hubungan  usaha dengan Notaris.
4. Terhadap  Pengguna  Jasa  berupa  lembaga  yang  memiliki  kewenangan dibidang  eksekutif,  yudikatif,  legislatif,  lembaga  internasional,  dan perwakilan  negara  asing,  Notaris  wajib  meminta  dokumen  pendukung berupa: 24
a) Surat  penunjukan  bagi  pihak  yang  berwenang  mewakili  lembaga, instansi  atau  perwakilan  dalam  melakukan  hubungan  usaha dengan Notaris; dan
b) Spesimen tanda tangan pihak yang berwenang mewakili.
Prosedur dan tahapan penting diatas merupakan implementasi dari Pasal 6 ayat (1) PP Nomor 43 Tahun 2015 bahwa bagi Pihak Pelapor yang memiliki Lembaga Pegawas dan Pengatur (LPP) maka terhadap penerapan prinsip mengenali Pengguna Jasa ditetapkan oleh LPP masing-masing. LPP Notaris adalah Menteri, oleh karena itu perlu bagi Menteri Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  menyusun  dan  merancang  PMPJ  bagi  Notaris  dengan mengeluarkan Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017 tentang PMPJ bagi Notaris. Tujuan tersebut  agar  Notaris  dapat  dengan  mudah  mempersiapkan  langkah  serta  syarat pelaporan kepada PPATK dengan standar yang telah ditentukan oleh LPP Notaris.
Penerapan proses tersebut sebagai salah satu langkah Notaris dalam menjalankan peran sebagai  Pihak  Pelapor  dan  juga  sebagai  landasan  Notaris  dalam  menerapkan  prinsip kehati-hatian khususnya terkait dengan tindak pidana pencucian uang. Fungsi dan tugas Notaris dalam mencegah adanya tindak pidana pencucian uang sebagaimana yang telah
23 Pasal 13 Permenkumham 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris.
24 Pasal 14 ayat (2) Permenkumham 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris.
diatur  dalam  ketentuan  dan  telah  disebutkan  diatas,  hal  ini  tercermin  bahwa  didalam prakteknya Notaris sangat rentan untuk dimanfaatkan oleh pengguna jasa.
Tujuan dari pengguna jasa tidak lain dapat melakukan rekayasa bisnis atau investasi baik dalam negeri maupun luar negeri sehingga nantinya akan mempunyai legitimasi hukum yang  sah. 25 Pada  faktanya  bahwa  pelaku  tindak  pidana  pencucian  uang  dapat melancarkan aksinya dengan cara lain yakni memberikan kuasa kepada orang lain dengan cara mengatasnamakan diri mereka sendiri sebagai kuasa untuk menyimpan, melakukan jual beli, atau menginvestasikan dana. Tujuan tersebut guna menutupi kejahatan tindak pidana dengan cara menyamarkan dan menyembunyikan terhadap asal-usul harta yang diperoleh dari pelaku tindak pidana pencucian uang. 26
Hal tersebut diatas akan sangat berdampak fatal bagi seorang Notaris manakala dalam menjalankan kewajibannya tidak menerapkan prinsip kehati-hatian. Notaris akan dapat ikut terjerat hukum sebagai turut serta karena telah menjadikan asal-usul harta kekayaan yang haram menjadi legal dikarenakan Notaris tidak menerapkan tugas dan kewajibannya sebagai Pihak Pelapor sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan yang berlaku.
Berikut  merupakan  salah  satu  contoh  kasus  yang  telah  mendapatkan putusan inkracht oleh Mahkamah Agung dan telah terekspos dalam media sosial terkait kasus pencucian uang yang dilakukan oleh Mantan Kepala Korps Lalu Lintas Polri Inspektur Jendral Djoko Susilo  yang  melibatkan  4  (empat)  Notaris/PPAT  di  Jakarta  Pusat  diperiksa  oleh  Komisi Pemberantasan  Korupsi  (KPK).  Dalam  kasus  tersebut  diuraikan  peranan  Notaris  Erick Maliangkay terhadap kasus korupsi yang dilakukan oleh Djoko Susilo dimana dana yang digunakan  oleh  Djoko  Susilo untuk pembelian  asset-aset  nya berasal dari dana  yang di duga  merupakan  hasil  dari  tindak  pidana  pencucian  uang  yang  telah  dilakukannya, sebagai  Notaris dan  PPAT  Erick  Maliangkay  membantu  Djoko  Susilo dalam  memproses balik nama sertipikat. Kasus tersebut telah mendapat putusan inkracht dari Mahkamah Agung dengan Nomor 537 K/Pid.Sus/2014 Tahun 2014. 27
Bertolak dari kasus diatas maka terlihat jelas bahwa dengan adanya celah yang digunakan oleh  pengguna  jasa  kepada  Notaris  dapat  digunakan  sebagai  sarana  pencucian  uang. Apabila kasus pencucian uang terus menurus terjadi pada Notaris maka akan memberikan dampak  negatif  terhadap  negara.  Kerugian  yang  dapat  dirasakan  kepada  negara  yaitu dalam  hal  yang  berkaitan  dengan  stabilitas  keuangan  negara.  Peran  Notaris  menjadi
25 Hasil wawancara dengan Hendry Samin, SH., M.Kn., Notaris Kabupaten Sleman, pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022, pukul 08.30WIB.
26 Hasil wawancara dengan Hendry Samin, SH., M.Kn., Notaris Kabupaten Sleman, pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022, pukul 08.30WIB.
27 Hukum Oline.com , https://www.hukumonline.com/berita/a/peran-notaris-dalam-kasus-djoko-susilo- lt51e370a2338ed?page=4 , diakses pada tanggal 1 Juli 2022
Peran Notaris Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Di Era Digital Melalui Aplikasi GO ANTI MONEY LAUNDERING (GoAML)
Jurnal Hukum tora: 8 (3): 275-292
sangat penting dalam memberikan pelaporan adanya transaksi keuangan mencurigakan khususnya PPATK guna mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.
Tindak  pidana  pencucian  uang  tidak  terlepas  dari  kejahatan  yang  dilakukan  oleh seseorang,  baik  dalam  bisnis  yang  dijalankan  maupun  dalam  tindak  pidana  pencucian uang.  Seiring  dengan  perkembangan  dan  kemajuan  teknologi,  kemudahan  semakin dirasakan  dalam  bidang  keuangan  sangat  memungkinkan  transaksi  keuangan  dapat dilangsungkan  dalam  beberapa  detik  saja,  baik  transaksi  dalam  negeri  maupun  antar negara,  misalnya dengan  adanya  Automatic  Teller  Machine  (ATM)  dan  Electronic  Wire Transfer (EWP). 28
Peran Notaris dalam  menjalankan  kewajiban  sebagai  Pihak  Pelapor  sering  dibenturkan dengan  asas  kerahasiaan  Notaris  dalam  menjaga  kerahasiaan  akta.  Para  pelaku  tindak pidana  pencucian  uang  selalu  memanfaatkan  adanya  ketentuan  mengenai  kerahasian data  klien  sehingga  pelaku  tindak  pidana  akan  merasa  aman  jika  menempatkan  harta kekayaannya tersebut kepada Notaris. Namun demikian, dikarenakan kedudukan Notaris sebagai  Pihak  Pelapor  maka  akan  menyampingkan  dan  mengecualikan  kerahasiaan manakala transaksi tersebut patut diduga mempunyai unsur tindak pidana.
Oleh  karena  itu  Notaris  tidak  dianggap  melanggar  asas  kerahasiaan  jabatan  Notaris, melainkan  sebagai  penerapan  prinsip  kehati-hatian.  Fungsi  Notaris  yang  diangkat  oleh Menteri  selain  untuk  memberikan  kepastian  hukum  untuk  melayani  masyarakat disamping  itu  juga  harus  dapat  bertanggung  jawab  kepada  negara  khususnya  dalam bidang  hukum  perdata  agar  tidak  merugikan  negara  dengan  adanya  upaya  untuk menyamarkan uang hasil tindak pidana.
Gustav Radbruch memberikan pandangan yang dikenal dengan teori 3 Nilai Dasar Hukum yang  merupakan rechtsidee atau  cita hukum  yang ingin dicapai  oleh  bangsa  Indonesia. Gustav Radbruch mengemukakan teori 3 nilai dasar dari tujuan hukum yaitu kemanfaat ( Zweckmassigkeit ),  kepastian  hukum  ( Rechtssicherheit ),  dan  keadilan  ( Gerechtigkeit ). Sedangkan Philipus M. Hadjon menyebutkan bahwa pada dasarnya perlindungan hukum meliputi  dua  hal  yakni  perlindungan  preventif  dan  perlindungan  hukum  represif. Perlindungan hukum preventif meliputi tindakan yang menuju kepada upaya pencegahan terjadinya sengketa sedangkan perlindungan represif adalah perlindungan yang arahnya lebih kepada sengketa pengadilan. 29
Pentingnya  peranan  Notaris  dalam  membantu  menciptakan  kepastian  hukum  serta perlindungan hukum bagi masyarakat lebih bersifat preventif yaitu bersifat pencegahan
28 Alfitra, 2014, Modus Operandi Pidana Khusus diluar KUHP Korupsi, Money Loundering dan Trafficking, Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya Grup), Jakarta, hlm. 42.
29 Budi Agus Riswandi dan Sabhi Mahmashani, 2009, Dinamika Hak Kekayaan Intelektual Dalam Masyarakat Kreatif , Total Media, Yogyakarta, hlm. 12.
terjadinya  masalah  hukum  dengan  cara  mengeluarkan  akta  autentik  yang  dibuat dihadapannya terkait dengan status hukum, hak, dan kewajiban seseorang dalam hukum yang  berfungsi  sebagai  alat  bukti  yang  paling  sempurna  di  Pengadilan  apabila  terjadi sengketa atas hak dan kewajiban terkait. 30 Seorang Notaris apabila masih dipersangkakan dalam terindikasi tindak pidana pencucian uang ( money laundering ), maka Notaris dapat membela diri selama aturan yang berlaku telah dijalankan dengan semestinya.
Notaris  sangat  rentan  dimanfaatkan  oleh  pelaku  tindak  pidana,  selain  itu  Notaris  juga dapat  terlibat  sebagai  pihak  yang  melancarkan  aksi  kejahatan  pencucian  uang  dengan cara melegalkan suatu perbuatan hukum. Ketentuan didalam Pasal 83 ayat 1 UU PP TPPU terdapat  2  (dua)  unsur  perbedaan  yaitu  mengenai  Pelapor  dan  Pihak  pelapor.  Kedua unsur  tersebut  mempunyai  definisi  yang  berbeda  sebagaimana  yang  dijelaskan  dalam penjelasan  umum  bahwa  Pelapor  adalah  setiap  orang  yang  beritikad  baik  dan  secara sukarela  menyampaikan  laporan  terjadinya  dugaan  tindak  pidana  pencucian  uang. 31 Selanjutnya definisi mengenai Pihak Pelapor dijelaskan dalam Pasal 1 angka 11, bahwa bagi setiap orang yang menurut UU PP TPPU wajib melaporkan laporan kepada PPATK. 32
Perbedaan  kedua  unsur  diatas  mengenai  partisipasi  dalam  melakukan  pelaporan terhadap  pencegahan  tindak  pidana  pencucian  uang  bagi  PPATK  hanya  Pihak  Pelapor yang  lebih  dominan  jika  dibandingkan  Pelapor. 33 Partisipasi  Pelapor  cenderung  lebih sedikit  untuk  melakukan  pelaporan  dikarenakan  akibat  yang  timbul  seperti  ancaman terhadap  jiwa  maupun  harta  bendanya  menjadi  pertimbangan  bagi  Pelapor  untuk melakukan pelaporan kepada PPATK. Oleh karena itu sangat jarang Pelapor terlibat untuk memberikan pelaporan adanya indikasi tindak pidana pencucian uang kepada PPATK. 34
Hal tersebut diatas juga menjadi alasan mengapa Pihak Pelapor diberikan kewajiban yang mengikat  serta  sanksi  administratif  yang  tegas  sebagaimana  yang  diatur  dalam  UU  PP TPPU.  Oleh  karena  itu  PPATK  memberikan  tanggung  jawab  baru  kepada  Notaris untuk membantu PPATK dalam menangani kejahatan extraordinary crime dengan tujuan agar dapat mempersulit ruang gerak pelaku kejahatan tindak pidana pencucian uang.
Adanya perbedaan definisi dalam menyikapi kejahatan tindak pidana pencucian uang, maka  Notaris  mendapatkan  pengawasan  kepatuhan  oleh  LPP  dan  juga  PPATK. Disamping  kewajiban  Notaris  untuk  menjalankan  tanggung  jawab  sebagai  pejabat umum dengan menerapkan PMPJ, ketentuan dalam UU PP TPPU juga menegaskan bagi
30 Sjaifurrachman dan Habib Adjie, 2011 , Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta , CV. Mandar Maju, Bandung, hlm. 7
31 Penjelasan Pasal 83 ayat 1 UU PP TPPU.
32 Pasal 1 angka 11 UU PPTPPU.
33 Made Riyaldi, dkk, 2014, “Urgensi Pengaturan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sebagai Pihak Pelapor atas Transaksi Keuangan Mencurigakan Terkait Tindak Pidana Pencucian Uang”, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, hlm. 14.
34 Ibid .
Peran Notaris Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Di Era Digital Melalui Aplikasi GO ANTI MONEY LAUNDERING (GoAML)
Jurnal Hukum tora: 8 (3): 275-292
Pihak Pelapor dalam hal ini adalah Notaris yang tidak menyampaikan laporan kepada PPATK maka akan dikenakan sanksi berupa sanksi administratif 35 yang diberikan kepada PPATK. Pada akhirnya dapat dikatakan bahwa tujuan dari pada pengaturan dan analisis tersebut  diatas  adalah  merupakan  peran  serta  negara  untuk  melindungi  Notaris  dari segala  bentuk  jeratan  tindak  pidana  pencucian  uang  dengan  menggunakan  prinsip- prinsip kehati-hatian.

## Conclusion
Peran  Notaris  dalam  menjalankan  fungsi  dan  tugasnya  untuk  mencegah  TPPU  secara eksplisit terdapat pada Pasal 3 PP Nomor 43 Tahun 2015 yang merupakan amanah dari Pasal 17 ayat (2) UU PP TPPU. Munculnya regulasi tersebut memberikan tanggung jawab baru  bagi  Notaris  untuk  bertanggung  jawab  terhadap  adanya  dugaan  TPPU  pada pengguna  jasa.  Berdasarkan  ketentuan  Pasal  4  PP  Nomor  43  Tahun  2015 jo .  Pasal  2 Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017 Notaris sebagai Pihak Pelapor wajib menerapkan PMPJ  sebelum  melakukan  pelaporan  kepada  PPATK.  Bentuk  pelaporan  dari  hasil penilaian Notaris terhadap Pengguna Jasa yang diduga menggunakan hasil TPPU wajib dilaporkan melalui aplikasi goAML. Kewajiban pelaporan melalui aplikasi goAML secara eksplisit  diatur  dalam  Peraturan  PPATK  Nomor  3  Tahun  2021.  Peraturan-peraturan tersebut merupakan salah satu bentuk cita hukum yang ingin dicapai oleh suatu negara. Cita hukum tersebut setidaknya harus dapat memenuhi 3 (tiga) unsur nilai dasar, yaitu kemanfaatan,  kepastian,  dan  keadilan.  Penambahan  delegasi  kewenangan  untuk melakukan  pencegahan  TPPU  kepada  Notaris  dikarenakan  Notaris  harus  dapat memberikan  pertanggung  jawaban  terhadap  hukum  perdata  agar  tidak  merugikan negara terkait TPPU yang digunakan oleh Pengguna Jasa.
35 Pasal 30 ayat 3 UU PP TPPU, “sanksi administratif yang dikenakan oleh PPATK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa: (a) Peringatan; (b) Teguran tertulis; (c) Pengumuman kepada publik mengenai tindakan atau sanksi; dan/atau (d) Denda administratif.
Peran Notaris Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Di Era Digital Melalui Aplikasi GO ANTI MONEY LAUNDERING (GoAML) Jurnal Hukum tora: 8 (3): 275-292

## References

## Books
Alfitra,  2014, Modus  Operandi  Pidana  Khusus  Diluar  KUHP  Korupsi,  Money  Laundering dan Trafficking , Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya Grup), Jakarta.
Budiono, Herlien, 2015, Kumpuluan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung.
Riswandi, Budi Agus dan Sabhi Mahmashani, 2009, Dinamika Hak Kekayaan Intelektual Dalam Masyarakat Kreatif, Yogyakarta: Total Media.
Sjaifurrachman  dan  Habib  Adjie,  2011, Aspek  Pertanggungjawaban  Notaris  Dalam Pembuatan Akta , Bandung: Mandar Maju.

## Regulations
Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam  Pencegahan  Dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang. Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2015  Nomor  148,  Tambahan Lembaran Negara Repbulik Indonesia Nomor 5709.
Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30  Tahun  2004  tentang  Jabatan  Notaris. Lembaran  Negara  Republik  Indonesia tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.
Undang-undang  Nomor  30  Tahun  2004  tentang  Jabatan  Notaris.  Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Tahun  2004  Nomor  117,  Tambahan  Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 4432.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  2010  Tentang  Pencegahan  dan Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang.  Lembaran  Negara  Republik Indonesia  Tahun  2010  Nomor  122,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia Nomor 4432.

## Article
Elvina,  Mia,  “Implikasi  Hukum  Terhadap  Akta  Yang  Dibuat  Oleh  Notaris  Yang  Tidak Dibacakan  Dan Ditandatangani Secara  Bersama-Sama”, Lex Renaissance ,  No.2,
Vol.5, 2020.
Riyaldi,  Made,  dkk,  “Urgensi  Pengaturan  Notaris  dan  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah Sebagai  Pihak  Pelapor  atas  Transaksi  Keuangan  Mencurigakan  Terkait  Tindak Pidana Pencucian Uang” , Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2014.

## Websites
Pusat  Pelaporan  dan  Analisis  Transaksi  Keuangan,  2020,  “Tipologi  Pencucian  Uang Berdasarkan  Putusan  Pengadilan  Tahun  2019”,  Tim  Riset  dan  Pengembangan,
Jakarta, Indonesia, hlm. 3-4,
https://apvaindonesia.com/wp- content/uploads/2021/09/1615872606_compressed-dikompresi-1.pdf , diakses pada tanggal 4 Februari 2022.