## Muhammad Khozin. A: Literasi Keuangan Syariah…

## LITERASI KEUANGAN SYARIAH DAN PONDOK PESANTREN (STUDI KASUS PONDOK MODERN ASY-SYIFA BALIKPAPAN)

## Muhammad Khozin Ahyar
Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
E-mail: khozinahyar@gmail.com
Abstract. Islamic  Financial  and  Islamic  Boarding  School  Literacy  (Case  study  at Modern  Islamic  Boarding  School  Asy-Syifa  Balikpapan). This  study  aims  to determine the understanding or the Islamic banking literacy among teachers councils of Pondok  Modern  Ash-Shifa  Balikpapan.  Besides,  the  reason  for  selecting  the  board  of teachers in  the  use  of  banking  products and  services also  been  discussed  in this  study. The lack of use of the products and services of Islamic banking among teachers councils of Pondok Modern Ash-Shifa is the focus of the problem in this research. Boarding school as a religious institution to study various classical and contemporary books, especially those  related fiqh  muamalah  is  an  institution  that  has  an important  role in  providing Islamic  financial  literacy  for  the  community.  Boarding  charismatic  cleric  is  one  of  the most important figures to provide insight to the public about Islamic banking. However, in  reality  Pondok  Modern  Balikpapan  Ash-Shifa  is  not  like  that.  The  research  method used  by  writer  is  a  qualitative  research  survey  data  collection  techniques  and interviews. The survey states that 50 members of the council of teachers surveyed, only 16  members  of  the  board  of  teachers  who  use  Islamic  banking  products.  Furthermore the  survey  stated  that  the  entire  board  teachers  are  customers  of  savings  products sharia.  The results of  the interview proved that literacy on Islamic  banking in Pondok Modern Ash-Shifa Balikpapan still low (less literate). Low literacy Islamic banking is due to  lack  of  socialization  and  education  more  depth  to  the  board  of  teachers  Pondok Modern Ash-Shifa.
Keywords: financial literacy, Islamic banking, Islamic boarding schools
Abstrak. Literasi Keuangan Syariah dan Pondok Pesantren (Studi Kasus  Pondok Modern  Asy-Syifa  Balikpapan). Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui pemahaman atau literasi perbankan syariah di kalangan dewan guru Pondok Modern Ash-Shifa Balikpapan. Selain itu, alasan untuk memilih dewan guru dalam penggunaan produk  dan  layanan  perbankan  juga  telah  dibahas  dalam  penelitian  ini.  Kurangnya penggunaan  produk  dan  layanan  perbankan  Islam  di  kalangan  dewan  guru  Pondok Modern  Ash-Shifa  adalah  fokus  masalah  dalam  penelitian  ini.  Pesantren  sebagai lembaga  keagamaan  untuk  mempelajari  berbagai  buku  klasik  dan  kontemporer, terutama  yang  terkait  fiqh  muamalah  adalah  lembaga  yang  memiliki  peran  penting dalam  memberikan  literasi  keuangan  Islam  bagi  masyarakat.  Membajak  ulama kharismatik  adalah  salah  satu  tokoh  terpenting  untuk  memberikan  wawasan  kepada masyarakat  tentang  perbankan  Islam.  Namun,  kenyataannya  Pondok  Modern Balikpapan Ash-Shifa tidak seperti itu. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah  teknik  pengumpulan  data  survey  penelitian  kualitatif  dan  wawancara.  Survei
Islamiconomic : Jurnal Ekonomi Islam Vol.9 No.2 Juli - Desember 2018
tersebut menyatakan bahwa 50 anggota dewan guru yang disurvei, hanya 16 anggota dewan  guru  yang  menggunakan  produk  perbankan  syariah.  Selanjutnya  survei menyatakan  bahwa  seluruh  pengurus  dewan  adalah  pelanggan  produk  tabungan syariah.  Hasil  wawancara  membuktikan  bahwa  literasi  perbankan  Islam  di  Pondok Modern Ash-Shifa  Balikpapan masih  rendah (kurang melek huruf). Rendahnya literasi perbankan  Islam  adalah  karena  kurangnya  sosialisasi  dan  pendidikan  yang  lebih mendalam kepada dewan guru Pondok Modern Ash-Shifa.
Kata Kunci: Literasi Keuangan, Perbankan Syariah, Pesantren

## PENDAHULUAN
Menurut  para  ahli,  literasi  keuangan  merupakan  sebuah  proses  serta  kegiatan dalam  rangka  meningkatkan  pengetahuan,  kesadaran,  keyakinan,  kemampuan  dan keterampilan  mengelola  keuangan,  sehingga  masyarakat  dapat  memanfaatkan layanan jasa keuangan demi mensejahterakan dan mewaspadai keadaan atau kondisi keuangan  di  masa  yang  akan  datang  (OJK,  2014;  Irfan  &  Laily,  2016:  224;  Giesler  & Veresiu,  2014;  Oman  &  Lilis,  2014:  23;  Dwitya,  2016:  3).  Berdasarkan  survei  yang dilakukan  oleh  OJK  pada  tahun  2013  menyatakan  bahwa  semakin  tinggi  tingkat pendidikan,  maka  semakin  tinggi  juga  tingkat  pemahaman  atau  literasi  keuangan seseorang. Dalam mengukur tingkat literasi keuangan, terdapat empat tingkatan yang dapat dipakai sebagai tolok ukur, yaitu well literate , sufficient literate , less literate dan not literate .
Survei yang dikeluarkan oleh OJK pada tahun  2013 ini dilakukan masih secara umum,  tidak  mennunjukkan  secara  khusus  pada  keuangan  syariah.  Padahal, keuangan  syariah  memiliki  spesifikasi  khusus  yang  berbeda  dengan  keuangan  pada umumnya yang bersistem konvensional khususnya pada sisi akad, karena akad akan berpengaruh pada sistem dari suatu produk atau jasa keuangan tersebut.
Perkembangan market  share perbankan  syariah  belakangan  ini  terlihat melambat.  Hal  tersebut  dapat  dipicu  oleh  berbagai  hal,  antara  lain  kondisi  ekonomi yang masih belum stabil, akses yang masih tidak terjangkau, harga yang masih mahal dibandingkan  konvensional  atau  kurangnya  pemahaman  masyarakat  tentang perbankan  syariah.  sampai  pada  tahun  2017  ini  market  share  perbaankan  syariah masih  berada  di  angka  5,3%  (www.infobanknews.com/diakses  pada  12  Oktober 2016). Perbankan syariah dapat berkembang lebih cepat apabila terus didukung oleh pemerintah serta lembaga/instansi yang memiliki potensi besar dalam menggunakan produk perbankan syariah. Salah satu lembaga/instansi yang memiliki potensi besar
Muhammad Khozin. A: Literasi Keuangan Syariah…
dalam  menggunakan  produk  perbankan  syariah  adalah  pondok  pesantren.  Jumlah pondok  pesantren  di  Indonesia  pada  tahun  2012  sebanyak  27.230  buah  dengan jumlah santri sebanyak kurang lebih 3 juta santri (www.republika.co.id/diakses pada 10  Oktober  2016).  Jumlah  ini  merupakan  jumlah  yang  fantastis  jika  diperuntukkan bagi  sebuah  potensi  pengembangan  dan  peningkatan  market  share  perbankan syariah.
Studi  kasus  pada  dewan  guru  Pondok  Modern  Asy-Syifa  Balikpapan  dipilih sebagai  objek  penelitian  dikarenakan  minimnya  penggunaan  produk  perbankan syariah  di  lingkungan  tersebut.  Berdasarkan  observasi  peneliti,  dari  50  anggota dewan  guru,  hanya  16  anggota  dewang  guru  yang  menggunakan  produk  perbankan syariah.  Disamping  itu,  Pondok  Modern  Asy-Syifa  Balikpapan  memiliki  tempat  yang strategis  untuk  pengembangan  ekonomi,  sehingga  nantinya  perbankan  syariah  bisa ikut andil dalam mendorong perekonomian di lingkungan sekitar pondok pesantren. Penelitian  ini  mendiskusikan  tentang  tingkat  literasi  keuangan  syariah  di  kalangan dewan  guru  Pondok  Modern  Asy-Syifa  Balikpapan.  Literasi  keuangan  syariah  yang dibahas  dalam  penelitian  ini  lebih  mengarah  pada  pengetahuan  tentang  perbankan syariah  serta  penggunaan  produk  perbankan  syariah.  Aspek-aspek  yang  dibahas dalam penelitian ini adalah aspek pengetahuan, keyakinan dan proses/aktivitas.

## PEMBAHASAN

## Literasi Keuangan Syariah
Salah  satu  langkah  awal  yang  dapat  dilakukan  untuk  meningkatkan market share keuangan  syariah,  khususnya  perbankan  syariah  adalah  dengan  melakukan edukasi keuangan syariah kepada masyarakat serta elemen atau tokoh-tokoh penting di  masyarakat.  Sehingga  nantinya  akan  meningkatkan  literasi  keuangan  syariah, khususnya di bidang perbankan syariah.
Agar  dapat  meningkatkan  literasi  keuangan,  maka  diperlukan  adanya  edukasi keuangan  yang  baik.  Hogarth  dkk.  (2003)  dalam  Ekonomi  Pembangunan  Syariah mengatakan  bahwa  proses  edukasi  keuangan  dianggap  metode  paling  efektif  untuk meningkatkan  literasi  keuangan  terhadap  masyarakat (Irfan  &  Laily,  2016:  223), termasuk literasi keuangan syariah.
Islamiconomic : Jurnal Ekonomi Islam Vol.9 No.2 Juli - Desember 2018
OJK  (2014)  mendefinisikan  literasi  keuangan  sebagai  rangkaian  proses  atau aktivitas untuk meningkatkan pengetahuan ( knowledge ), keyakinan ( competence ) dan keterampilan  ( skill )  konsumen  dan  masyarakat  luas  sehingga  mereka  mampu mengelola  keuangan  dengan  lebih  baik.  Pembahasan  yang  akan  dilakukan  pada bagian analisis hasil riset adalah dengan mempertimbangkan hasil penelitian dengan aspek  pengetahuan,  keyakinan  serta  proses  atau  aktivitas  dalam  memenuhi  kriteria literasi  keuangan.  Terdapat  empat  tingkatan  yang  dapat  dipakai  sebagai  tolok  ukur, yaitu well  literate,  sufficient  literate,  less  literate dan not  literate .  Masing-masing tingkatan tersebut dapat dijelaskan melalui aspek yang terdapat pada tabel berikut:
Tabel 1 Tingkat Literasi Keuangan Kategori Aspek Well Literate Sufficient Literate Less Literate Not Literate Pengetahuan & Keyakinan tentang LJK V V V X Produk & Jasa Keuangan V V V X Fitur, Manfaat, Risiko, Hak & Kewajiban V V X X Keterampilan dalam menggunakan Produk & Jasa Keuangan V X X X
Sumber: OJK (2014)
Tingkat  literasi  keuangan  syariah  yang  tinggi  dapat  mengakibatkan  pada meningkatnya  penggunaan  produk  dan  jasa  keuangan  syariah  di  Indonesia  yang secara langsung juga berakibat pada meningkatnya market share keuangan syariah di Indonesia.  Dalam  jurnal  yang  berjudul Bridging  Islamic  Financial  Literacy  and  Halal Literacy: The Way Forward in Halal Ecosystem (Purnomo dkk, 2016: 199) dijelaskan bahwa  hal  tersebut  disebabkan  karena  literasi  keuangan  kuat  hubungannya  dengan keputusan seseorang untuk menggunakan keuangan formal (Xiao, et. al 2014).
Selain hal-hal di atas, edukasi keuangan yang tepat juga akan memberi dampak pada  tingkat  pemahaman  masyarakat  terhadap  konsep  dasar  keuangan  syariah. Bagaimana  konsep  akad  dalam  keuangan  syariah,  serta  perbedaannya  dengan transaksi  keuangan  konvensional,  semuanya  harus  dapat  ditransformasikan  dengan baik  kepada  masyarakat.  Sehingga,  masyarakat  dapat  mengetahui  dengan  jelas perbedaannya (Irfan & Laily, 2016: 222). Perlu disampaikan juga kepada masyarakat terkait bagaimana caranya mengakses lembaga keuangan syariah, termasuk lembaga keuangan  mikro  syariah.  Dengan  pendekatan  yang  bersifat  komprehensif,  maka
Muhammad Khozin. A: Literasi Keuangan Syariah…
diharapkan  tingkat  kesadaran  dan  partisipasi  publik  terhadap  institusi  keuangan syariah dapat meningkat dari waktu ke waktu (Irfan & Laily, 2016: 222).

## Keuangan Syariah
Keuangan syariah merupakan lembaga-lembaga yang melayani produk dan jasa keuangan  berbasis  prinsip  syariah,  seperti  Perbankan  Syariah,  Asuransi  Syariah, Pegadaian  Syariah,  Pasar  Modal  Syariah,  Dana  Pensiun  Syariah  dan  Lembaga Pembiayaan Syariah. Dalam pembahasan artikel ini, penulis lebih konsentrasi kepada Perbankan Syariah. Aktivitas Keuangan Islam biasanya diatur oleh Bank Islam. Bank Islam merupakan bagian dari Keuangan Islam. Bank Islam ini merupakan Bank yang berdasarkan pada syariah (hukum Islam) yang biasa disebut fiqh muamalah (aturan Islam  dalam  melakukan  transaksi).  Aturan  dan  regulasi fiqh  muamalah berasal  dari Al-Qur’an  dan  Sunnah.  Disamping  itu,  aturan  dan  regulasi fiqh  muamalah juga  bisa berdasarkan  pada  sumber-sumber  hukum  Islam  yang  lain,  seperti ijma’ , qiyas dan ijtihad (Purnomo et al., 2016).
Prinsip  yang  mendasari  Keuangan  Islam,  antara  lain  larangan  terhadap riba (bunga/ interest ),  larangan  terhadap maysir (judi/ gambling )  dan  larangan  terhadap gharar (ketidakpastian). Prinsip lainnya yang juga mendasari Keuangan Islam adalah penggunaan  serta  transaksi  beberapa  komoditas  yang  terlarang  atau  haram  dalam Islam.  Dalam  terminologi  Keuangan  Islam,  banyak  istilah-istilah  metode  yang  biasa digunakan, seperti mudharabah , musyarakah , murabahah , istishna’ , salam , ijarah dan qardhul hasan (Purnomo et al., 2016).
Menurut  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2008  Tentang  Perbankan  Syariah, perbankan  syariah  adalah  segala  sesuatu  yang  berhubungan  dengan  Bank  Umum Syariah  dan  Unit  Usaha  Syariah,  mencakup  lembaga,  kegiatan  usaha,  serta  cara  dan proses  dalam  melaksanakan  kegiatan  usahanya.  Bank  Umum  Syariah  adalah  Bank Syariah  yang  dalam  menjalankan  kegiatan  usahanya  memberikan  jasa  dalam  lalu lintas pembayaran. Unit Usaha Syariah merupakan unit kerja dari kantor pusat Bank Umum  Konvensional  yang  berfungsi  sebagai  kantor  induk  atau  unit  yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah.
Bank  Syariah  menurut  UU  No.  21  Tahun  2008  adalah  Bank  yang  menjalankan kegiatan  usahanya  berdasarkan  prinsip  syariah  dan  menurut  jenisnya  terdiri  atas
Islamiconomic : Jurnal Ekonomi Islam Vol.9 No.2 Juli - Desember 2018
Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah  adalah  Bank  Syariah  yang  dalam  kegiatannya  tidak  memberikan  jasa  dalam lalu lintas pembayaran.
Secara  garis  besar,  Bank  Syariah  terdiri  dari  3  (tiga)  macam  produk,  yaitu Produk  Pendanaan,  Produk  Pembiayaan  dan  Produk  Jasa  (Ascarya,  2012:  112). Produk pendanaan Bank Syariah  ditujukan untuk mobilisasi dan  investasi  tabungan untuk pembangunan perekonomian dengan cara yang adil sehingga keuntungan yang adil  dapat  dijamin  bagi  semua  pihak.  Bank  Syariah  pada  umumnya  memiliki  tiga produk pendanaan dengan menggunakan berbagai macam akad yang berbeda dengan Bank Konvensional, yaitu giro, tabungan dan deposito.
Tabel 2
Produk dan Akad Funding Bank Syariah Wadi'ah Mudharabah Giro V V Tabungan V V Deposito V
Sumber: Ascarya (2012), Produk & Akad Bank Syariah
Produk  yang  selanjutnya,  yaitu  produk  pembiayaan.  Produk  pembiayaan  bank syariah  berdasarkan  penggunaannya,  dapat  dikategorikan  ke  dalam  dua  macam, yakni  pembiayaan  produktif  dan  pembiayaan  konsumtif.  Berdasarkan  akadnya, produk  pembiayaan  bank  syariah  dapat  dikategorikan  ke  dalam  tiga  macam,  yakni pembiayaan  berbasis  jual-beli,  pembiayaan  berbasis  bagi  hasil  dan  pembiayaan berbasis sewa.
Muhammad Khozin. A: Literasi Keuangan Syariah…

## Tabel 3 Produk & Akad Pembiayaan Bank Syariah
Akad & Konsep Pembiayaan Jual Beli Bagi Hasil Sewa Murabahah V X X Salam V X X Istishna’ V X X Mudharabah X V X Musyarakah X V X MMQ X V X Ijarah X X V IMBT X X V
Sumber: Ascarya (2012), Produk & Akad Bank Syariah
Produk  selanjutnya  yang  terdapat  pada  bank  syariah  adalah  jasa (fee-based service) . Produk jasa pada bank syariah, pada umumnya terdiri dari bank garansi, jual beli  valuta  asing,  transfer,  anjak  piutang,  RTGS,  L/C,  gadai,  kliring,  inkaso  dan  lain sebagainya.  Dari  sisi  akad  yang  digunakan,  jasa  pada  bank  syariah  umumnya menggunakan akad wadi’ah, hiwalah, wakalah, kafalah, sharf serta rahn.
Tabel 4 Produk dan Akad Jasa Bank Syariah Produk Akad Transfer Wakalah Kliring Wakalah Inkaso Wakalah RTGS Wakalah Letter of Credit (L/C) Wakalah Anjak Piutang Hiwalah Jual beli valuta asing Sharf Gadai Rahn Bank Garansi Kafalah Safe Deposit Box Wadi'ah yad amanah Sumber: Ascarya (2012), Produk & Akad Bank Syariah
Islamiconomic : Jurnal Ekonomi Islam Vol.9 No.2 Juli - Desember 2018

## Pondok Pesantren
Pesantren  merupakan  lembaga  pendidikan  Islam  paling  awal  di  Indonesia. Pesantren, gerakan pembaruan Islam dan sistem pendidikan Belanda merupakan tiga faktor  penting  yang  secara  bersama-sama  menyediakan  sebuah environment bagi kemunculan  sebuah  madrasah  modern  Indonesia  (Arief,  2012:  73).  Pesantren, lembaga  pendidikan  tradisional,  merupakan  basis  penyebaran  sistem  pendidikan madrasah  di  Indonesia.  Gerakan  pembaruan  Islam  merupakan  jembatan  yang menjadi transmisi gagasan modern dalam pengelolaan pendidikan Islam yang berasal dari Timur Tengah. Sistem pendidikan Belanda merupakan inspirator dan kompetitor umat  muslim  di  Indonesia  dalam  mengembangkan  sistem  pendidikan  Islam  (Arief, 2012: 73-74).
Secara  terminologis,  pendidikan  pesantren  dapat  dilihat  dari  segi  bentuk  dan sistemnya  yang  berasal  dari  India.  Sebelum  proses  penyebaran  Islam  di  Indonesia, sistem  tersebut telah  dipergunakan  secara umum untuk pendidikan  dan  pengajaran agam  Hindu  di  Jawa  (Karel,  1991:  20).  Pesantren  dapat  diartikan  sebagai  lembaga pendidikan Islam yang menyediakan asrama atau tempat tinggal bagi santrinya untuk belajar.  Pada  masa  sekarang,  terdapat  dua  jenis  pondok  pesantren,  yaitu  pondok pesantren salafi (tradisional) dan pondok modern.
Pondok pesantren salafi merupakan jenis pesantren yang tetap mempertahankan  pengajaran  kitab-kitab  Islam  klasik  sebagai  inti  dari  pendidikan, sedangkan  pelajaran  umum  tidak  diajarkan.  Pada  umumnya  pesantren  jenis  ini menggunakan  sistem  sorogan  dan  weton  (Yasmadi,  2002:  70).  Pondok  modern merupakan  pondok  pesantren  yang  telah  merubah  sistem  pembelajarannya  dari tradisional  menjadi  lebih  modern.  Pondok  modern  memiliki  sistem  pembelajaran yang  sistematik  dan  memberikan  porsi  yang  besar  terhadap  pelajaran  umum. Pembelajaran dilakukan di dalam kelas, sama halnya seperti sekolah atau madrasah formal  baik  negeri  maupun  swasta  yang  lain.  Referensi  utama  dalam  pelajaran keislaman  bukan  kitab  kuning  atau  klasik,  melainkan  kitab-kitab  baru  yang  ditulis oleh para ilmuwan muslim pada abad ke-20 (Arief, 2012: 129).
Berbeda  dengan  pesantren  salafi,  pondok  modern  memiliki  ciri-ciri  yang menjadi  khas  dari  sebuah  pondok  modern.  Ciri  khas  pondok  modern  yang  pertama yaitu tekanan yang sangat kuat terhadap pembelajaran bahasa Arab dan Inggris. Ciri
Muhammad Khozin. A: Literasi Keuangan Syariah…
khas yang kedua yaitu penekanan terhadap aspek kedisiplinan dalam segala aktifitas sehari-hari  (Arief,  2012:  130).  Masih  banyak  ciri  lain  yang  menunjukkan  kekhasan pada pondok modern.

## METODOLOGI
Pada  artikel  ini,  peneliti  menggunakan  metode  penelitian  kualitaif.  Penelitian kualitatif  merupakan  suatu  strategi inquiry yang  menekankan  pencarian  makna, pengertian,  konsep,  karakteristik,  gejala,  simbol,  maupun  diskripsi  tentang  suatu fenomena;  fokus  dan  multimetode;  bersifat  alami  dan  holistik;  mengutamakan kualitas,  menggunakan  beberapa  cara,  serta  disajikan  secara  naratif.  Secara sederhana,  tujuan  penelitian  kualitatif  adalah  untuk  menemukan  jawaban  terhadap suatu  fenomena  atau  pertanyaan  melalui  aplikasi  prosedur  ilmiah  secara  sistematis dengan menggunakan pendekatan kualitatif (Muri, 2014: 329).
Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  oleh  penulis  dalam  penelitian  ini adalah  survei,  observasi,  wawancara,  audio  dan  visual.  Survei  dilakukan  kepada  50 anggota dewan guru di Pondok Modern Asy-Syifa Balikpapan. Hasil survey digunakan untuk  memberikan  fakta  dalam  penulisan  bahwa  dewan  guru  Pondok  Modern  Asy- Syifa  Balikpapan  masih  minim  dalam  menggunakan  produk  perbankan  syariah. Observasi  dilakukan  penulis  dengan  berkunjung  langsung  kepada  salah  satu pengurus  koperasi  guru.  Hasil  observasi  juga  digunakan  penulis  sebagai  bahan temuan fakta di lapangan terkait kondisi literasi keuangan syariah di kalangan dewan guru  Pondok  Modern  Asy-Syifa  Balikpapan.  Hasil  dari  observasi  penulis  dapat memperkuat  hasil  wawancara  dengan  beberapa  dewan  guru.  Peneliti  mengamati aktivitas  perekonomian  yang  berada  di  sekitar  lingkungan  pondok  pesantren. Disamping  itu,  peneliti  juga  mengamati  rekening  yang  digunakan  oleh  pondok pesantren  dalam  menyimpan  atau  mengelolan  dana  yang  dimilikinya.  Peneliti  tidak hanya  mengamati,  akan  tetapi  peneliti  juga  merekam  aktivitas  yang  dilakukan  oleh dewan  guru  agar  hasil  observasi  dapat  dipertanggungjawabkan.  Perekaman  berupa tulisan/catatan lapangan dengan menggunakan form catatan observasi.
Wawancara  dilakukan  secara  individu  atau face  to  face .  Wawancara  dengan model seperti ini dilakukan karena jadwal mengajar setiap guru berbeda antara satu dengan  yang  lain. Disamping itu, peneliti juga melakukan wawancara melalui media
Islamiconomic : Jurnal Ekonomi Islam Vol.9 No.2 Juli - Desember 2018
komunikasi  lain  seperti  telpon, whats  app dan  lain  sebagainya.  Peneliti  mengajukan pertanyaan  yang  sama  dan  berkaitan  dengan  tema  kepada  seluruh  responden wawancara.  Terdapat  dua  model  pertanyaan  yang  akan  diajukan,  yaitu  pertanyaan yang terstrukur dan tidak terstruktur. Pertanyaan terstruktur merupakan pertanyaan yang  telah  disiapkan  oleh  peneliti,  sedangkan  tidak  terstruktur  muncul  secara spontan ketika wawancara sebagai pendalaman terhadap jawaban responden.
Teknik pengumpulan data yang terakhir yaitu audio dan visual. Pada teknik ini, peneliti  melakukan  perekaman  dengan  menggunakan  kamera  atau taperecorder untuk merekam hasil wawancara, sehingga peneliti tidak hanya terpaku pada tulisan atau  catatan.  Hasil  rekaman  wawancara  ini  bisa  dimanfaatkan  oleh  peneliti  untuk melakukan recheck terhadap  jawaban-jawaban  atas  pertanyaan  yang  diajukan. Sehingga  dapat  membantu  peneliti  dalam  menganalisis  jawaban  serta  memperkuat keabsahan data yang menjadi bahan penelitian.

## HASIL PENELITIAN

## Aspek Pengetahuan
Pengetahuan  yang  dimaksud  dalam  pembahasan  literasi  keuangan  ini  adalah mengenai  lembaga  jasa  keuangan,  produk  dan/atau  layanan  jasa  keuangan  (POJK Literasi dan Inklusi Keuangan). Dalam pembahasan ini termasuk didalamnya adalah akad yang digunakan dalam produk perbankan syariah.
Pengetahuan  informan  tentang  perbankan  syariah  masih  belum  terlalu  luas. Produk-produk  perbankan  syariah  yang  bervariasi  tidak  dimengerti  secara mendalam  oleh  informan.  Padahal  banyak  keuntungan  atau  kelebihan  serta kemudahan  yang  bisa  diperoleh  dari  produk  perbankan  syariah  yang  lainnya. Informan  pertama  menyatakan  bahwa  kegiatan  pemasukan  (pendanaan)  di perbankan  syariah  itu  semuanya  syariah.  Namun  ketika  melakukan  pengeluaran (pembiayaan)  itu  semuanya  tidak  syariah  kecuali  Bank  Muamalat.  Padahal kenyataannya, kegiatan pendanaan dan pembiayaan di perbankan syariah sama saja. Kesamaan tersebut  karena  semua  perbankan  syariah memiliki  regulasi  serta  aturan atau payung hukum yang sama.
Seluruh produk yang ada di perbankan syariah pada umumnya memiliki payung hukum tersendiri, yaitu UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah kemudian
Muhammad Khozin. A: Literasi Keuangan Syariah…
diperkuat  lagi  dengan  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  MUI.  Disamping  itu,  payung hukum  itu  kemudian  juga  diperkuat  lagi  dengan  adanya  POJK  (Peraturan  Otoritas Jasa  Keuangan)  dan  PBI  (Peraturan  Bank  Indonesia)  sebagai  bentuk  pengaturan, pengawasan  serta  perlindungan  terhadap  konsumen.  Regulasi  atau  payung  hukum yang sama merupakan keselarasan atau penyeragaman produk di seluruh perbankan syariah  Indonesia.  Hanya  saja,  variasi  produk,  kemudahan  akses  dan  pendekatan kepada para nasabah yang berbeda antara perbankan syariah di Indonesia.
Para informan wawancara belum banyak mengetahui soal produk-produk yang berada  di  perbankan  syariah,  termasuk  juga  akad-akad  yang  digunakan.  Para informan  hanya  mengetahui  sebatas  produk  yang  mereka  gunakan.  Walaupun mereka menggunakan produk tersebut, informan masih belum memahami 100% soal produk  tersebut  serta  akadnya.  Informan  hanya  menggunakan  produk  perbankan syariah  yang  sesuai  dengan  kebutuhan  informan,  begitupun  dengan  dewan  guru lainnya  yang  menggunakan  produk  perbankan  syariah.  Hal  tersebut  juga  sejalan dengan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Amena  &  Wahyu  (2014:  422)  yang menyatakan  bahwa  masyarakat  hanya  mengenal  dan  memahami  produk  dan  jasa keuangan yang mereka gunakan saja. Berdasarkan hasil survei yang penulis lakukan, dewan guru Pondok Modern Asy-Syifa Balikpapan masih minim dalam menggunakan produk  Perbankan  Syariah  (lihat  tabel  5).  Dari  16  anggota  dewan  guru  yang menggunakan  produk  perbankan syariah, seluruhnya merupakan  nasabah tabungan di perbankan syariah.
Tabel 5
Dewan Guru Nasabah Perbankan Syariah Nasabah Perbankan Syariah Non Nasabah Perbankan Syariah 16 34
Sumber: Data diolah
Lebih  rinci,  penulis  memberikan  pertanyaan  lanjutan  dalam  survei  kepada dewan  guru  yang  merupakan  nasabah  perbankan  syariah  terkait  akad  yang digunakan. Adapun rincian hasil survei tersebut dapat dilihat pada tabel 6 berikut ini.
Islamiconomic : Jurnal Ekonomi Islam Vol.9 No.2 Juli - Desember 2018
Tabel 6
Akad yang Digunakan oleh Dewan Guru Nasabah Perbankan Syariah
Akad Produk PBS yg digunakan Wadiah dhamanah Wadiah amanah Mudharabah muthlaqah Mudharabah Muqayyadah 9 4 2 1 Sumber: Data Diolah
Berdasarkan  tabel  6  diatas,  jika  diperhatikan  terdapat  suatu  hal  yang  negatif. Pada  umumnya,  tabungan  pada  produk  perbankan  syariah  di  Indonesia menggunakan  dua  akad,  yaitu wadiah  yad  dhmanah (Syafi’i,  2015:  149)  dan mudharabah  muthlaqah (Ascarya,  2012:117).  Namun,  pada  tabel  tersebut  terlihat sebagian  anggota  dewan  guru  nasabah  perbankan  syariah  menjawab  akad mudharabah muqayyadah dan wadiah amanah. Akad wadiah amanah pada umumnya digunakan  untuk  produk  titipan  murni,  seperti  produk Safe  Deposit  Box (SDB). Safe Deposit Box ini merupakan produk penitipan  barang/aset berharga nasabah, seperti surat/sertifikat  tanah,  emas  batangan  dan  lain  sebagainya.  Sedangkan,  akad mudharabah  muqayyadah merupakan  akad  yang  pada  umumnya  digunakan  untuk berinvestasi,  dalam  perbankan  syariah  pada  umumnya  digunakan  pada  produk deposito  (Syafi’i,  2015:  148).  Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  yang telah  dilakukan,  dapat  dikatakan  bahwa  pengetahuan  dewan  guru  Pondok  Modern Asy-Syifa  tentang Perbankan Syariah tergolong less literate . Tergolong  ke dalam less literate karena  sebagian  dewan  guru  hanya  mengerti  terhadap  produk  perbankan syariah yang digunakan.

## Aspek Keyakinan
Keyakinan  yang  dimaksud  dalam  literasi  keuangan  adalah  kepercayaan seseorang terhadap suatu lembaga jasa keuangan maupun produk dan jasa keuangan, sehingga  diharapkan  seluruh  masyarakat  Indonesia  dapat  menggunakan  produk dan/atau  layanan  jasa  keuangan  yang  sesuai  dengan  kebutuhan  dan  kemampuan (POJK  Literasi  dan  Inklusi  Keuangan).  Dalam  hal  pembahasan  ini,  lembaga  yang dimaksud adalah perbankan syariah.
Muhammad Khozin. A: Literasi Keuangan Syariah…
Keyakinan  informan  dari  sudut  pandang  syariah,  kedua-duanya  masih  ragu soal  kesyariahan  produk  di  perbankan  syariah.  Informan  pertama  menyatakan dengan  nada  bicara  yang  sedikit  tinggi  bahwa  keraguannya  terhadap  kesyariahan produk  di  perbankan  syariah  disebabkan  oleh  nilai  keuntungan  yang  ingin  diambil oleh  perbankan  syariah  sama  dengan  besaran  keuntungan  yang  ingin  diambil  oleh perbankan  konvensional.  Disamping  itu  juga,  angsuran  yang  tidak  boleh  dipercepat penyelesaiannya  juga  alasan  informan  masih  ragu  dengan  produk  di  perbankan syariah.
“Saya  ragu-ragu.  Sekarang  begini,  kita  pernah  waktu  itu  mengajukan peminjaman untuk bayar utang rumah. Dulu itu kita coba ke konvensional juga hitungannya sama. Peminjaman setahun waktu itu 150 juta, bayarnya setahun 20 juta tambahan bunganya. Kalau di bank syariah bahasa mereka murabahah. Mereka  mengatakan  kurang  lebih  20  juta  juga  tambahannya  daripada  utang bayaran  selama  setahun  cicilannya,  artinya  saya  kan  ragu  bahasanya (pertama).  Kedua,  saya  pernah  beli  rumah,  masih  utang.  Waktu  itu  pertama kali perumahan yang di kilo 9 itu di bank konvensional, lalu dialihkan ke bank syariah. Waktu itu saya mengajukan, boleh tidak saya minta yang 10 tahun jadi 5 tahun? Dari pihak bank mengatakan tidak boleh” (wawancara pada tanggal 25 April 2017 di ruang guru MI).
Perbankan  syariah  selalu  mempertimbangkan  perencanaan  keuangan  yang sudah dilakukan baik dari sisi pos pemasukan maupun pos pengeluaran (ToT Aplikasi Salam  BRIS).  Disamping itu, aspek kemampuan  nasabah  dalam membayar angsuran juga merupakan hal yang masuk ke dalam pertimbangan ketika hendak menyalurkan dana  pembiayaan  (Muhammad,  2004:  86).  Kegagalan  nasabah  dalam  membayar angsuran  dapat  merubah  sedikit  banyaknya  perencanaan  keuangan  yang  sudah disusun.  Pengambilan  keuntungan  (marjin)  yang  ingin  diambil  oleh  perbankan syariah  sebenarnya  juga  menggunakan  beberapa  pertimbangan  atau  referensi. Menurut  Adiwarman  (2014:  280),  terdapat  5  referensi  yang  dijadikan  sebagai rujukan  atau  pertimbangan  perbankan  syariah  dalam  menentukan  marjin,  yaitu Direct  Competitor’s  Market  Rate ( DCMR ), Indirect  Competitor’s  Market  Rate ( ICMR ),
Expected Competitive Return for Investors , Acquiring Cost dan Overhead Cost .
Berbeda  dengan  informan  pertama,  informan  kedua  menjelaskan  bahwa keraguan  disebabkan  oleh  beberapa  transaksi  yang  harus  menggunakan  sistem konvensional,  karena  belum  ada  jalan  yang  sesuai  syariah.  Sehingga  terpaksa  harus
Islamiconomic : Jurnal Ekonomi Islam Vol.9 No.2 Juli - Desember 2018
menggunakan  transaksi  yang  masih  bersistem  konvensional  tersebut.Walaupun informan  yang  kedua  ini  sedikit  kurang  meyakini  soal  kesyariahan  produk  di perbankan  syariah,  namun  informan  masih  menyadari  bahwa  sebagai  seorang muslim, informan harus mencari jalur yang sesuai syariah termasuk gaya hidup atau life style .
“Karena  saya  seorang  muslim,  saya  harus  mencari  jalur  yang  sesuai  dengan syariat”  (wawancara  pada  tanggal  27  April  2017  di  kediaman  KH. Abdurrahman Hasan).
Keragu-raguan  yang  timbul  pada  dewan  guru  terkait  kesyariahan  produk  di perbankan  syariah  seharusnya  sudah  tidak  perlu  dikhawatirkan  lagi,  karena  di Indonesia  melalui  MUI  telah  membentuk  suatu  lembaga  yang  berdiri  pada  tahun 1997  yang  berfungsi  untuk  mengawasi  kesyariahan  suatu  produk  di  lembaga keuangan  syariah,  termasuk  perbankan  syariah.  Lembaga  tersebut  adalah  Dewan Syariah  Nasional  (DSN).  Dewan  Syariah  Nasional  dapat  memberi  teguran  kepada lembaga  keuangan  syariah  jika  lembaga  tersebut  menyimpang  dari  garis  panduan yang  telah  ditetapkan  (Syafi’i,  2015:  32).  Berdasarkan  hasil  penelitian  dan pembahasan yang sudah dilakukan, keyakinan dewan guru Pondok Modern Asy-Syifa dapat  digolongkan  kepada  kategori  rendah.  Rendahnya  keyakinan  dewan  guru tersebut merupakan akibat dari minimnya pengetahuan tentang perbankan syariah.

## Aspek Proses/Aktivitas
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  informan,  mereka  menyatakan  serta mengakui  bahwa  belum  ada  kegiatan  sosialisasi  dan  edukasi  terkait  industri  jasa keuangan  khususnya  perbankan  syariah  baik  secara  langsung  maupun  tidak langsung.  Namun,  informan  pertama  mengakui  bahwa  ada  beberapa brand perbankan syariah yang pernah datang untuk menawarkan berbagai layanan produk dan jasa yang dimiliki oleh bank syariah tersebut.
“Belum ada, tapi kalau pengajuan yang kaya BRI Syariah, Bank Mandiri Syariah pernah datang kesini berkali-kali, baik masalah perumahan, baik masalah buka rekening.  Tapi  kalau  masalah  yang  sosialisasi  tadi  dan  macam-macam  itu tidak.  Yang  ada  yang  tadi  aja  buka  rekening,  cara  mudah co  branding tadi, kemudian  masalah  perumahan  misalnya  secara  syariah  pembayarannya  ada juga kaya begitu. Tapi kalau masalah yang itu tidak” (wawancara pada tanggal 25 April 2017 di ruang guru MI).
Muhammad Khozin. A: Literasi Keuangan Syariah…
Sejalan  dengan  hasil  wawancara  informan  diatas,  hasil  survei  terhadap  dewan  guru juga  menyatakan  bahwa  kurangnya  sosialisasi  tentang  perbankan  syariah  kepada dewan guru di Pondok Modern Asy-Syifa (lihat tabel 7).
Tabel 7
Kegiatan Sosialisasi & Edukasi Perbankan Syariah Mengikuti Kegiatan Sosialisasi & Edukasi Ya Tidak 10 40 Sumber: Data Diolah
Setiap  tahunnya  secara  rutin  Otoritas  Jasa  Keuangan  bekerjasama  dengan beberapa  lembaga  keuangan  syariah  serta  organisasi  penggiat  ekonomi  syariah mengadakan  kegiatan  atau event dalam  rangka  mengenalkan  lembaga  keuangan syariah seperti iB Vaganza , Keuangan Syariah Fair, Training of Trainer , Pesta Rakyat Syariah  dan  lain  sebagainya. Event-event tersebut  dilaksanakan  oleh  OJK  hampir  di seluruh daerah tingkat Kabupaten/Kota di Indonesia (Materi Sosialisasi Edukasi dan Perlindungan  Konsumen,  27  September  2016).  Pengenalan  keuangan  syariah, khususnya  perbankan  syariah  saat  ini  tidak  hanya  dilakukan  dengan  mengadakan event-event atau agenda di tempat umum. Akan tetapi, pengenalan keuangan syariah saat  ini  sudah  dikembangkan  seperti  melalui  media  sosial,  kunjungan  lapangan, pelatihan  gratis  kepada  guru-guru  ekonomi  dan  lain  sebagainya.  Tidak  hanya memberikan  sosialisasi  kepada  masyarakat  yang  dewasa  saja,  saat  ini  OJK  telah melakukan edukasi dan sosialisasi tentang lembaga keuangan sejak dini kepada para pelajar  mulai  dari  SD  hingga  perguruan  tinggi  bahkan  pondok  pesantren.  Berbagai kemudahan  teknologi  dan  lainnya  harusnya  dapat  dimanfaatkan  oleh  dewan  guru untuk memperluas wawasan tentang perbankan syariah.
Gambar 1 Sosialisasi Perbankan Syariah di Lingkungan Pondok Pesantren
Sumber: www.duta.co & www.ojk.go.id/fotokegiatan (diakses pada 20 Mei 2017)
Islamiconomic : Jurnal Ekonomi Islam Vol.9 No.2 Juli - Desember 2018
Pondok  pesantren  dipilih  sebagai  target  untuk  melakukan  edukasi  dan sosialisasi karena perannya yang sangat penting dalam membangun Inklusi Keuangan dan berpengaruh bagi masyarakat muslim ( www.ekbis.sindonews.com/ diakses pada tanggal  20  Mei  2017).  Menurut  Kepala  Kantor  OJK  Tasikmalaya,  Iwan  M.  Ridwan mengatakan  bahwa  pesantren  dianggap  memiliki  pengaruh  dalam  meningkatkan perekonomian syariah ( www.koran-sindo.com/ diakses pada tanggal 20 Mei 2017).
Gambar 2
Situasi Lingkungan Asrama 2012 (Kiri) dan 2017 (Kanan)
Sumber: Koleksi Peneliti
Pengaruh  pondok  pesantren  terhadap  peningkatan  serta  pertumbuhan ekonomi  syariah  karena  pondok  pesantren  memiliki  ulama  yang  kharismatik,  yang memiliki  banyak  jamaah  dan  dekat  dengan  umat.  Sehingga  ulama  memiliki  peran penting dalam mensosialisasikan perbankan syariah. Adapun peran penting tersebut adalah (Syafi’i, 2015: 237):
1. Menjelaskan kepada masyarakat bahwa perbankan syariah pada dasarnya adalah penerapan ( tathbiq ) fiqh muamalah maaliyah ;
2. Mengembalikan masyarakat pada fitrah alam dan fitrah usaha yang sebelumnya telah  mengikuti  syariah,  terutama  dalam  pertanian,  perdagangan,  investasi  dan perkebunan;
3. Meluruskan  fitrah  bisnis  yang  rusak  seperti  meluasnya  ungkapan  “cari  duit secara haram pun susah, apalagi secara halal”;
4. Membantu menyelamatkan perekonomian bangsa melalui pengembangan sosialisasi perbankan syariah.
Keberadaan  pondok  pesantren  di  lingkungan  masyarakat  sangat  membantu mengembangkan  perekonomian  masyarakat  sekitar  yang  berada  dekat  dengan lingkungan  pondok  pesantren.  Peneliti  menemukan  bahwa  perbandingan  situasi
Muhammad Khozin. A: Literasi Keuangan Syariah…
lingkungan  asrama  pada  tahun  2012  dengan  situasi  lingkungan  asrama  pada  tahun 2017 sangatlah berbeda (lihat gambar 2).
Berdasarkan  hasil  observasi  peneliti,  pada  tahun  2012,  situasi  lingkungan asrama kampus 1 masih belum ada aktivitas usaha yang begitu terlihat. Namun, pada tahun  2017  ketika  peneliti  melakukan  penelitian,  situasi  berbeda  dirasakan  oleh peneliti.  Situasi  yang  ramai  dengan  masyarakat  yang  membuka  usaha  bergeliat  di lingkungan  asrama  kampus  1.  Hal  ini  dapat  menjadi  peluang  perbankan  syariah untuk  mendekatkan  akses  permodalan  kepada  para  pengusaha  UMKM  di  sekitar lingkungan pesantren dengan menggandeng pondok pesantren sebagai perantaranya.
Berdasarkan  gambar  2,  kondisi  tersebut  sejalan  dengan  pernyataan  Lukman Hakim  Saifudin  dalam  wawancaranya  yang  menyatakan  bahwa  pondok  pesantren memiliki  potensi  menjadi  pusat  ekonomi  desa  ( www.bisniskeuangan.kompas.com/ diakses  pada  tanggal  20  Mei  2017).  Pada  kesempatan  yang  lain,  Muliaman  Hadad menyatakan  bahwa  pondok  pesantren  memiliki  peran  penting  dalam  meningkatkan inklusi keuangan ( www.ekbis.sindonews.com/ diakses pada tanggal 20 Mei 2017).
Pada  saat  potensi  perekonomian  itu  terlihat,  disitulah  masyarakat membutuhkan pengetahuan tentang akses permodalan yang mudah, murah dan cepat untuk  membangun  usaha/bisnis.  Disinilah  peran  penting  pondok  pesantren  sebagai perantara  Perbankan  Syariah  untuk  memberikan  akses  permodalan  kepada masyarakat  sekitar  pondok  pesantren,  sehingga  nantinya  akan  terwujud  upaya pemberdayaan  ekonomi  berbasis  pesantren,  dan  inklusi  keuangan  akan  tercapai. Agar  dapat  mencapai  itu  semua,  para  ulama  atau  dewan  guru  pondok  pesantren, khususnya Pondok Modern Asy-Syifa harus memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas  tentang  lembaga  keuangan  syariah  terutama  perbankan  syariah.  Pengetahuan serta wawasan yang luas tentang perbankan syariah akan meningkatkan keyakinan di kalangan dewan guru Pondok Modern Asy-Syifa untuk menggunakan produk dan jasa perbankan syariah.
Namun  pada  kenyataan  yang  terjadi  di  Pondok  Modern  Asy-Syifa,  dewan  guru masih  memiliki  tingkat  pengetahuan  dan  keyakinan  yang  rendah.  Penyebab rendahnya pengetahuan dan keyakinan tersebut jika dilihat dari hasil penelitian dan pembahasan  yang  telah  dilakukan,  penyebabnya  adalah  kurangnya  sosialisasi  dan edukasi secara mendalam kepada dewan guru Pondok Modern Asy-Syifa.
Islamiconomic : Jurnal Ekonomi Islam Vol.9 No.2 Juli - Desember 2018
Kurangnya  sosialisasi  dan  edukasi  secara  mendalam  disebabkan  oleh  kurang dibangunnya  komunikasi  antara  pihak  pondok  pesantren  dengan  otoritas  terkait yaitu  Bank  Indonesia  dan  Otoritas  Jasa  Keuangan.  Bank  Indonesia  dan  Otoritas  Jasa Keuangan selaku otoritas terkait hendaknya bisa membangun hubungan lebih dengan pondok  pesantren  terutama  Pondok  Modern  Asy-Syifa  Balikpapan.  Edukasi  secara mendalam  seperti  ToT  ( Training  of  Trainer )  yang  biasa  diadakan  oleh  OJK  kepada guru-guru  dapat  membantu  untuk  memberikan  pengetahuan  yang  lebih  luas  lagi terkait perbankan syariah.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  fakta-fakta  yang  telah  dibahas  pada  bagian  hasil penelitian  dan  pembahasan,  dapat  disimpulkan  bahwa  literasi  keuangan  syariah  dewan guru Pondok Modern Asy-Syifa tergolong ke dalam less literate . Tergolong ke dalam less literate karena produk dan jasa  yang diketahui oleh dewan guru hanyalah sebatas  produk dan  jasa  yang  mereka  gunakan.  Kurangnya  sosialisasi  dan  edukasi  tentang  perbankan syariah  merupakan  salah  satu  hal  yang  menyebababkan  literasi  keuangan  syariah, khususnya  perbankan  syariah  di  kalangan  dewan  guru  Pondok  Modern  Asy-Syifa Balikpapan tergolong ke dalam less literate .
Adapun  saran  peneliti  untuk  berbagai  pihak  terhadap  hasil  penelitian  ini  adalah sebagai berikut:
1. Otoritas  yang  berwenang  seperti  OJK  hendaknya  melakukan  kolaborasi  dan  atau kerjasama dengan lembaga keuangan syariah terutama perbankan syariah serta elemen masyarakat,  organisasi  dan  komunitas,  untuk  melakukan  sosialisasi  dan  edukasi keuangan  syariah  di  pondok  pesantren,  khususnya  pondok  pesantren  yang  memiliki kredibilitas baik di daerahnya.
2. Saran  bagi  pondok  pesantren  hendaknya  tidak  menutup  diri  dari  berbagai  hal  yang terkait  dengan  dunia  industri  jasa  keuangan  syariah,  karena  industri  jasa  keuangan syariah merupakan bagian dari penerapan ( tathbiq ) fiqh muamalah maaliyah .
Komunikasi  yang  baik  kepada  otoritas  terkait  dan  lembaga  keuangan  syariah harus dibangun agar Pondok Modern Asy-Syifa dapat menjadi pondok pesantren yang dekat  dengan  industri  jasa  keuangan  syariah  dan  menjadi agency perkembangan keuangan syariah.
Muhammad Khozin. A: Literasi Keuangan Syariah…
3. Bagi  peneliti  selanjutnya,  diharapkan  untuk  bisa  menambah  aspek  yang  lain  seperti aspek  keterampilan  dan  perlindungan  konsumen.  Dua  aspek  ini  juga  merupakan  hal yang sangat penting dalam literasi keuangan syariah.

## PUSTAKA ACUAN
Antonio, Syafi’i. (2015), Bank syariah: Dari teori ke praktik. Cet. ke-duapuluh. Jakarta: Gema Insani Press.
Aribawa,  Dwitya.  (2016),  Pengaruh  literasi  keuangan  terhadap  kinerja  dan keberlangsungan umkm di jawa tengah. Jurnal Siasat Bisnis, Vol. 20, No. 1, 1-13.
Ascarya. (2012), Akad dan produk bank syariah. Cet. ke-empat. Jakarta: Rajawali Pers.
Direktorat  Informasi  dan  Edukasi  Otoritas  Jasa  Keuangan.  (2014), Strategi  nasional literasi keuangan indonesia.
Direktorat  Penelitian  Kebijakan  dan  Pengaturan  Edukasi  dan  Perlindungan Konsumen  Otoritas  Jasa  Keuangan.  (2016), Buku  undang-undang  Otoritas  Jasa Keuangan dan regulasi edukasi dan perlindungan konsumen.
Direktorat  Penelitian  Kebijakan  dan  Pengaturan  Edukasi  dan  Perlindungan Konsumen  Otoritas  Jasa  Keuangan.  (2016), Tanya  jawab  tentang  Peraturan Otoritas  Jasa  Keuangan  No.1/POJK.07/2013  Tentang  Perlindungan  Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan Ketentuan Pelaksanaannya (Edisi ke-2).
Djibril, Muhammad. Di Indonesia, santri sonpes mencapai 3,65 juta. 10 Oktober 2016. www.republika.co.id.
Giesler,  Markus,  dan  Veresiu,  Ela.  (2014),  Creating  the  responsible  consumer: Moralistic  governance regimes  and consumer  subjectivity. Journal of Consumer Research, Vol. 41, No. 3, 840-857.
Hermansyah,  Dadang.  (2015), Pertumbuhan  Bank  Syariah  Terhambat .  20  Mei  2017. www.koran-sindo.com.
Izzudin.  (2015), OJK  Tekankan  Pentingnya  Inklusi  Keuangan  di  Pesantren .  20  Mei 2017. www.ekbis.sindonews.com.
Karim, Adiwarman. (2014), Bank Islam: Analisis fiqh dan keuangan ( Ed. Ke-5 ). Jakarta: Rajawali Pers.
M  Antara,  Purnomo,  Musa,  Rosidah,  dan  Faridah,  Hassan.  (2016),  Bridging  islamic financial  literacy  and  halal  literacy:  The  way  forward  in  halal  ecosystem. Procedia Economic and Finance, Vol. 37, 196-202.
Islamiconomic : Jurnal Ekonomi Islam
Vol.9 No.2 Juli - Desember 2018
Muhammad. (2004), Teknik perhitungan bagi hasil dan profit margin pada bank syariah . Yogyakarta: UII Press.
Nisaputra,  Rezkiana.  (2016), OJK  yakin  pangsa  perbankan  syariah  sentuh  5,3%. 12 Oktober 2016. www.infobanknews.com.
OJK. (2016). Kebijakan Inklusi Keuangan dalam Kerangka Regulasi Upaya Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan . Sosialisasi Edukasi dan Perlindungan Konsumen.
POJK Nomor 76/POJK.07/2016 Tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen dan/atau Masyarakat.
Rusmana,  Oman,  dan  Ardianti,  Lilis.  (2014), Analisis  perbedaan  literasi  keuangan masyarakat anggota credit union dengan anggota baitut tamwil.
Steenbrink, Karel A. (1991), Pesantren, madrasah, sekolah. Jakarta: LP3ES.
Subhan,  Arief.  (2012), Lembaga  pendidikan  Islam  Indonesia  abad  ke-20:  Pergumulan antara  modernisasi dan identitas. Jakarta: Kencana.
Supriyatna,  Iwan.  (2016), Sistem  Keuangan  Digital  Kembangkan  Potensi  Ekonomi Pondok Pesantren di Daerah . 20 Mei 2017. www.bisniskeuangan.kompas.com.
Syauqi  Beik,  Irfan  dan  Dwi  Arsyianti,  Laily.  (2016), Ekonomi  pembangunan  syariah (Edisi revisi). Jakarta: Rajawali Pers.
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
Wawancara. 25 April 2017. Ruang Guru MI Asy-Syifa Balikpapan.
Wawancara. 27 April 2017. Kediaman KH. Abdurrahman Hasan.
Xiao, J. J., Ahn, S. Y., Serido, J., & Shim, S. (2014), Earlier Financial Literacy and Later Financial Behaviour of College Students. International Journal of Consumer Studies, 38 (6), 593 - 601.
Yasmadi. (2002), Modernisasi pesantren: Kritik Nurcholis Madjid terhadap pendidikan Islam tradisional. Jakarta: Ciputat Press.
Yusuf, A. Muri. (2014), Metode penelitian: Kuantitatif, kualitatif & penelitian gabungan.
Jakarta: Kencana.