Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 1, 2023

## TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM MEMINJAM BARANG PADA WILAYAH PUBLIK TANPA AKAD SHARIH

## Riki Handoko, Dhiauddin Tanjung
Universitas Indonesia Timur rikihandoko1389@gmail.com

## Abstract
The aim of the research is to find out how material law is applied to perpetrators of criminal acts of narcotics possession and to find out what are the judges' considerations in passing decisions on perpetrators of criminal acts  of  narcotics  possession.  This  research  is  normative.  The  results  of  this  study  indicate  that:  (1).  The application  of  Material  Criminal  Law  by  Judges  to  the  crime  of  possession  of  Narcotics  Category  I  in  the Decision on Case Number 1187/Pid.Sus/2020/PN.Mks is not quite right. The Public Prosecutor used the second indictment, namely: Article 112 Paragraph (1) Jo Article 132 Paragraph (1) RI Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics.  (2).  based  on  the  considerations  of  the  Public  Prosecutor  and  the  Judge,  the  sanctions  imposed should not only be for 4 (four) years and a fine of Rp. the article which is the legal basis for the demands of the Public Prosecutor, namely Article 114 paragraph (1) of Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics. Keywords: Akad; 'Ariyah; Borrowing.

## Abstrak
Islam mengatur tentang tatacara ber-mu’amalah sebagai sarana hablun minnan nas dengan menerapkan akad yang sesuai dalam setiap kegiatan yang dilakukan. Pinjam-meminjam barang adalah hal yang umum dalam ber- mu’amalah, namun dalam hal pinjam-meminjam pada area publik tidak jelas apa akad yang digunakan sehingga tidak diketahui batasan-batasan tentang pinjam meminjam di area publik. Sehingga tujuan penulisan ini untuk mengetahui  kedudukan  hukum fiqh terhadap  meminjam  barang  pada  wilayah  publik  tanda  akad sharih. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif berdasarkan kajian Pustaka secara umum. Dari hasil penelitian ditemukan meminjam barang tanpa akad sharih pada wilayah publik secara umum  dapat  dikatagorikan  sebagai ariyah, dimana  merupakan  pinjam  meminjam  dengan  tujuan  tolong menolong,  dimana musta’ir meminjam  barang  kepada mu’ir untuk  diambil  mamfaatnya,  dan  setelah  selesai barang  yang  dipinjam  haruslah  dikembalikan,  dimana  akad  dapat  dilihat  dari  niat  peminjam  sebagai mu’ir kepada yang meminjam sebagai musta’ir . Kata Kunci: Akad, ‘Ariyah, Pinjam-meminjam.
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 1, 2023

## PENDAHULUAN
Islam agama yang mengatur tidak hanya antara Tuhan dengan hamba, namun juga mengetur hubungan antar manusia sebagai makhluk sosial. Dalam ber-mua’amalah antara sesama manusia ada beberapa  permasalahan  yang  timbul.  Semangat  saling  tolong  menolong  juga  haruslah  berdasarkan aturan fiqh sehingga  tidak  ada  pelanggaran  yang  terjadi  dengan  niat  tolong-menolong.  Akad  adalah suatu perjanjian yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang mengikat kedua belah pihak tersebut untuk memenuhi kewajiban yang telah disepakati. Dalam hukum Islam, akad harus memenuhi syarat- syarat yang telah ditetapkan oleh agama, yaitu harus jelas, sah, merdeka, dan terikat.
Akad  sharih  menjadi  akad  yang  memenuhi  syarat-syarat  hukum  Islam.  Dengan  demikian, apabila  seseorang  meminjam  barang  pada  wilayah  publik  tanpa  adanya  akad  sharih,  maka  tidak  ada landasan hukum yang mengikat kedua belah pihak untuk memenuhi kewajiban yang telah disepakati. Tanpa  adanya  akad  sharih,  tidak  jelas  siapa  yang  bertanggung  jawab  terhadap  kerusakan  atau kehilangan  barang  yang  dipinjam,  tidak  jelas  siapa  yang  harus  membayar  ganti  rugi  jika  terjadi kerusakan atau kehilangan barang, serta tidak jelas apa yang harus dilakukan jika terjadi perselisihan mengenai  kepemilikan  barang  yang  dipinjam.  Oleh  karena  itu,  sangat  penting  bagi  seseorang  untuk membuat akad sharih yang jelas dan sah apabila ingin meminjam barang pada wilayah publik. 1
Di  Indonesia,  menurut  hukum  perdata,  seseorang  tidak  dianggap  melakukan  tindakan  yang tidak sah jika ia meminjam barang di wilayah publik tanpa adanya akad yang disahkan secara syariah. Namun,  jika  terjadi  sengketa  atau  pertikaian  antara  pihak  yang  meminjam  barang  dan  pihak  yang menyewakan  barang  tersebut,  maka  keputusan  akhir  akan  tergantung  pada  hakim  yang  menangani kasus tersebut.
Masyarakat muslim sering tanpa sadar apakah meminjam atau memakai pasilitas publik yang tidak berakad sharih baik mengenai waktu peminjaman, akibat peminjaman dan jenis akadnya. Sebagai contoh sandal masjid dipakai begitu saja oleh jama’ah yang ingin sholat untuk wudhu, atau jama’ah wanita  yang  memakai  mukena  dimasjid  tanpa  ada  akad  ijab  kabul  dengan  pemiliknya  atau  takmir masjid. Lalu apakah dapat tindakan tersebut memakai barang publik tanpa akad sharih dapat dibenarkan secara fiqh ?

## METODE
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif berdasarkan kajian Pustaka secara umum. 2

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Tinjauan Pinjam-meminjam dalam konsep (‘ariyah)
Pinjam-meminjam  disebut  juga ‘ariyah dalam  bahasa  arab,  secara  etimologi  berasal  dari kata ة َيراعَلا diambil dari kata رَاع yang berarti datang dan pergi atau pendapat lain berasal dari kata ر ُوُاعَّتلا yang sama artinya dengan بُ اَنَّتلاو  َ ََُل ُوُاَنَّتلا yang artinya saling tukar dan mengganti (dalam hal ini pinjam meminjam). 3
1 Wijaya,  Reza  Henning.  "Tinjauan  Fikih  dan  Praktik  Akad  Al-Wadiah  Pada  Perbankan  Syariah  di Indonesia." Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi (JIMMBA) 3.2 (2021): 302-310.
2 Irwansyah,  2020, Penelitian  Hukum  (Pilihan  Metode  dan  Praktik  Penulisan  Artikel) ,  Yogyakarta, Topoffset. Percetakan, Hal. 43.
3 Rachmat Syafe’i, Fiqih Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia,2001), h. 139
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 1, 2023
Dalam  istilah  ilmu  fiqih,  para  ulama  mendefinisikan ‘ariyah dengan  dua  definisi  yang berbeda. Ulama hanafiyyah dan malikiyyah mendefinisikan ‘ariyah sebagai berikut:
ضوع لاب ةتقؤم ةعفنم كيلمت
Artinya:  “ Menyerahkan  kepemilikan  manfaat  (suatu  benda)  dalam  waktu  tertentu  tanpa imbalan .”
Sedangkan ulama Syafi’iyyah, Hanbilah, dan Zahiriyyah, , mendefinisikan ‘ariyah sebagai berikut:
ضوع لاب هنيع ءاقي عم هب عافتنلاا لحي امب عافتنلاا ةحابإ
Artinya:  “ Izin  menggunakan  barang  yang  halal  dimanfaatkan,  di  mana  barang  tersebut tetap dengan wujudnya tanpa disertai imbalan .”
Ariyah adalah sarana tolong menolong, 4 antara orang yang mampu dan yang tidak mampu. 5 Ulama  fikih  membedakan  pengertian ‘ariyah dan  hibah,  sekalipun  keduanya  mengandung pengertian kebebasan memanfaatkan barang. Menurut mereka, dalam ariyah unsur yang dipinjam hanya manfaatnya, serta dalam waktu yang terbatas, sedangkan hibah terkait dengan materi barang yang  diserahkan  dan  tidak  memiliki  batas  waktu. 6 Menurut  al-Juhaili, ariyah hanya  untuk mengambil  manfaat  dari  suatu  barang,  sedangkan  hibah  mengambil  zat  dan  manfaat  sekaligus. ‘Ariyah berbeda pula dengan ijarah, sebab pada ijarah, barang yang dimanfaatkan itu harus diganti dengan imbalan tertentu. 7 Beberapa dasar hukum ariyah antara lain:
a. ... Dan  tolong-menolonglah  kamu  dalam  (mengerjakan)  kebajikan  dan  takwa,  dan  jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran ...(QS. Al-Ma‟idah (5): 2)
b. Sesungguhnya  Allah  menyuruh  kamu  menyampaikan  amanat  kepada  yang  berhak menerimanya ( QS. An-Nisa‟ (4): 58).
c. Sampaikanlah amanat orang yang memberi amanat kepadamu dan janganlah kamu khianat sekalipun dia khianat kepadamu (HR. Abu Dawud)
d. Barang pinjaman ialah barang yang wajib dikembalikan (HR. Abu Dawud)
e. Siapa  yang  meminjam  harta  seseorang  dengan  kemauan  membayarnya,  maka  Allah  akan membayarnya,  dan  barang  siapa  yang  meminjam  dengan  kemauan  melenyapkannya  maka Allah akan melenyapkan hartanya (HR.  Bukhari)
f. Orang  kaya  yang  memperlambat  kewajiban  membayar  utang/pinjam  adalah  zalim  atau berbuat aniaya . (HR. Bukhari dan Muslim).
g. Dari Shafwan Ibn Umayyah, dinyatakan bahwa Rasulullah SAW. pernah meminjam perisai dari Shafwan  Ibn  Umayyah  pada  waktu  perang Hunain. Shafwan bertanya, “ Apakah engkau merampasnya, ya, Muhammad?” Nabi menjawab, “Cuma meminjam dan aku bertanggung-
4 Wahbah Az-Zuhaili, al-Fiqh a-Islami Wa adilatuhu, Jilid 5, (Damaskus: Dar al-Fiqr al-Mua’sshim, 2005), h.4036
5 Abdul Aziz Dahlan et.al. (ed). Ensiklopedi Hukum Islam 1, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), h.121
6 Abdul Aziz Dahlan et.al. (ed). Ensiklopedi Hukum Islam 1, h.120
7 Wahbah Az-Zuhaili, al-Fiqh a-Islami Wa adilatuhu, Jilid 5 , h. 4036
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 1, 2023
jawab. ”(HR. Ahmad dan Abu Daud).
Pinjam-  meminjam  diartikan  memberikan  sesuatu  yang  halal  kepada  orang  lain  untuk diambil  manfaatnya  dengan  tidak  merusak  zatnya,  agar  dapat  dikembalikan  zat  barang  itu. 8 Sedangkan menurut istilah ariyah ada beberapa pendapat:
a. Menurut Hanafiyah: Memilikan manfaat secara cuma-cuma.
b. Menurut Malikiyah: Memilikan manfaat dalam waktu tertentu dengan tanpa imbalan.
c. Menurut  Syafi’iyah:  Kebolehan  untuk  mengambil  manfaat  dari  seseorang  yang membebaskannya  yang  mungkin  untuk  dapat  dimanfaatkan  serta  tetap  mendapatkan  zat barangnya supaya dapat dikembalikan kepada pemiliknya.
d. Menurut  Hanabilah:  Kebolehan  untuk  dapat  memanfaatkan  suatu  zat  barang  tanpa  imbalan dari peminjam atau yang lainnya. 9
Ariyah adalah meminjamkan suatu benda  kepada  orang  lain  untuk diambil manfaat atas benda  tersebut, dengan  ketentuan  dikembalikan  setelah  selesai  digunakan kepada pemiliknya  dan pada  saat  pengembaliannya,  benda  tersebut  harus  dalam  keadaan  utuh  sesuai  dengan  awal peminjaman. 10
Dalam hal ijab kabul (akad) ‘ ariyah menurut Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun ariyah  hanyalah  ijab  dari  yang  meminjamkan  barang,  sedangkan  qabul  bukan  merupakan  rukun ‘ariyah . Menurut ulama Syafi’iyah, dalam ‘ariyah disyaratkan adanya lafazh sighat, yakni ucapan ijab  dan  qabul  dari  peminjam  dan  yang  meminjamkan  barang  pada  waktu  transaksi  sebab memanfaatkan milik barang bertangggung tanpa adanya izin. 11 Secara umum, jumhur ulama fiqih menyatakan bahwa rukun ‘ariyah ada empat, yaitu: 12
a. Mu’ir (yang meminjam)
b. Musta’ir (yang meminjamkan)
c. Mu’ar (barang yang dipinjam)
d. Shighat , yakni sesuatu yang menunjukkan kebolehan untuk mengambil manfaat, baik dengan ucapan maupun perbuatan.
Dari segi kebiasan dimasyarakat ( urf ) pinjam meminjam ini dapat dilihat dari dua hal yakni secara hakikat dan majaz. 13
a. Secara Hakikat.
‘Ariyah adalah meminjamkan barang yang dapat untuk diambil manfaatnya tanpa merusak zatnya.  Menurut  Malikiyah  dan  Hanafiyah,  hukumnya  adalah  manfaat  bagi  peminjam  tanpa  ada pengganti  apapun,  atau  peminjam  memiliki  sesuatu  yang  memaksa  dengan  manfaat  menurut
8 K Lubis Suhrawardi , dkk, Hukum Ekonomi Syariah , ( Jakarta:sinar Grafika, 2012), h. 136
9 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah , (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 91
10 Siah Khosyi’ah, Fiqh Muamalah Perbandingan , (Bandung: Pustaka Setia, 2014), h.139
11 Muhammad Asy-Syarbini, Mugni Al-Muhtaj, juz II, h. 266 12 Muhammad Asy-Syarbini, Mugni Al-Muhtaj, juz II, h. 264
13 Rahmanti,  Virginia  Nur.  "Sebuah  kajian  mengapa  akuntansi  syariah  masih  sulit  tumbuh  subur  di indonesia." Journal of Accounting and Investment 13.2 (2012): 161-179.
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 1, 2023
kebiasaan. 14 Al-Kurkhi,  ulama  Syafi’iyah,  dan  Hanabilah  berpendapat  bahwa  yang  dimaksud dengan ‘ariyah adalah kebolehan untuk untuk mengambil manfaat dari suatu benda.
Berdasarkan perbedaan di atas, dapat disimpulkan bahwa golongan  pertama,  barang  yang dipinjam  ( musta’ar )  boleh dipinjamkan kepada orang lain, bahkan menurut Imam Malik, sekalipun tidak diizinkan oleh pemiliknya asalkan digunakan sesuai fungsinya. Akan tetapi, ulama Malikiyah melarangnya jika peminjam tidak mengizinkannya.
Alasan  ulama  Hanafiyah  antara  lain  bahwa  yang  memberi  pinjaman  ( mu’ir )  telah memberikan  hak  penguasaan  barang  kepada  peminjam  untuk  mengambil  manfaat  barang. Kekuasaan  seperti  itu  berarti  kepemilikan.  Dengan  demikian,  peminjam  berkuasa  penuh  untuk mengambil manfaat barang tersebut, baik oleh dirinya maupun orang lain.
Menurut  golongan  kedua,  pinjam-meminjam  atau  ‘ariyah  hanya  sebatas  pengambilan manfaat saja maka tidak boleh meminjamkan lagi kepada orang lain, seperti halnya seorang tamu yang tidak boleh meminjamkan sebuah makanan yang dihidangkan untuknya kepada orang lain. 15
Golongan  pertama  dan  kedua  sepakat  bahwa  peminjam  tidak  memiliki  hak  kepemilikan sebagaimana  pada  gadai  barang.  Akad  pinjaman  statusnya  tidak  mengikat,  maka  barang  yang dipinjam kemudian dijaminkan, maka pinjaman yang ada batal. Menurut golongan kedua, peminjam hanya  berhak  memanfaatkannya  saja  dan  tidak  memiliki  bendanya.  Adapun  menurut  golongan pertama, gadai adalah akad yang lazim (resmi), sedangkan ariyah adalah akad tabarru (derma) yang dibolehkan,  tetapitidak  lazim.  Dengan  demikian,  peminjam  tidak  memiliki  hak  kepemilikan, sebagaimana pada akad lazim sebab hal itu akan mengubah tabiat ariyah. Selain itu, peminjam pun tidak boleh menyewakannya. 16

## b. Secara Majazi
‘Ariyah secara  majazi  adalah  pinjam-meminjam  benda-benda  yang  berkaitan  dengan takaran, timbangan, hitungan, dan lain-lain, seperti telur, uang, dan segala benda yang dapat diambil manfaatnya, tanpa merusak zatnya. ariyah pada benda benda-benda tersebut harus diganti dengan benda yang serupa atau senilai.
Walaupun termasuk ‘ariyah , tetapi merupakan ‘ ariyah secara majazi, sebab tidak mungkin dapat dimanfaatkan tanpa merusaknya. Oleh karena itu, sama saja antara memiliki kemanfaatan dan kebolehan untuk memanfaatkanya. 17
Maka  secara hakikat dan majazi barang  yang  di  pinjam  secara  umum  harus  diperhatikan oleh orang yang meminjam ( musta’ir ), dalam hal ini barang ( mu’ar ) yang secara umum harus dijaga zatnya  sehingga  dapat  digunakan  oleh  peminjam  lainnya  ( mu’ir ).  Ulama  Hanafiyah  berpendapat bahwa barang pinjaman itu merupakan amanat bagi peminjam, baik dipakai maupun tidak. Dengan demikian,  dia  tidak  menanggung  barang  tersebut  jika  terjadi  kerusakan,  seperti  juga  dalam  sewa menyewa atau barang titipan, kecuali bila kerusakan tersebut disengaja atau disebabkan kelalaian. Hal  ini  karena  tanggungan  tidak  dibebankan  kepada  mereka  yang  bukan  pelaku.  Selain  itu,
14 Rachmat Syafe’i, Fiqih Muamalah, h. 142
15 Mukhlisin,  Ahmad,  and  Aan  Suhendri.  "Strategi  Pengembangan  Produk  Bank  Syariah  Di Indonesia." JES (Jurnal Ekonomi Syariah) 3.2 (2018).
16 Alauddin Al-Hushkaffi, Ad-Durul Mukhtar. , Juz IV, h. 525
17 Alauddin Al-Kasani, Badai’Ash-Shanai’ Fi Tartib Syara ’, Juz V,h. 251
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 1, 2023
peminjam pun dikategorikan sebagai orang yang menjaga milik orang, hal itu termasuk kebaikan bagi pemilik. 18
Menurut  ulama  Hanafiyah, penyebab  perubahan ‘ariyah dari  amanah  kepada  tanggungan karena  diantara  keduanya  ada  beberapa  persamaan,  seperti  penyebab  perubahan  tersebut  pada penitipan barang, yaitu dengan sebab-sebab sebagai berikut: 19
1) Menghilangkan barang.
2) Tidak menjaganya ketika menggunakan barang.
3) Menggunakan barang pinjaman yang tidak sesuai dengan persyaratan atau kebiasaan yang berlaku.
4) Menyalahi tata cara penjagaan yang seharusnya.
Sedangkan  hal  yang  perlu  diperhatikan  oleh  peminjam  dan  pemberi  pinjam.  Apabila meminjam barang dari orang lain, maka boleh untuk mengambil manfaat barang pinjaman tersebut sesuai  kesepakatan  agar  pinjam-meminjam  dapat  bermanfaat  dan  membawa  kebaikan bagi  kedua belah pihak maka peminjam berkewajiban: 20
1) Menjaga barang pinjaman dengan baik
2) Memanfaatkan barang sesuai dengan perjanjian tanpa merusaknya
3) Tidak  meminjamkan  barang  pinjaman  pada  oranglain,  kecuali  mendapat  izin  dari pemilik barang.

## 2. Hukum Meminjam Barang Pada Wilayah Publik Tanpa Akad Sharih
Dalam  hal  peminjaman  fasilitas  publik  tanpa  akad  yang  sharih  semisal  jama’ah  yang memakai sandal yang disiapkan oleh takmir masjid untuk berwudhu atau mukena yang dipakai untuk jama’ah  muslimah untuk sholat. Lalu, pada umumnya tidak ada akad sharih yang dipakai, apakah akad yang digunakan?
Dalam ushul fiqh sebuah kaidah menyebutkan:
اهدصاـقمب روملأا
Artinya: “ Segala perkara tergantung pada tujuannya. ”
Dalam hal akad yang harus diperhatikan adalah niat dari akadnya tersebut, jika niat dan akad bertentangan maka akad tersebut dapat batal atau fasid, hal ini sebagaimana kaidah:
ين ابملاو ظ افللأل ين اعملاو دص اقملل دوقعلا ىف ةربعلا
Artinya : “ pengertian yang diambil dari sesuatu tujuan bukan semata-mata kata-kata dan ungkapannya ”.
18 Rachmat Syafe’i, Fiqih Muamalah , h. 149
19 Rachmat Syafe’i, Fiqih Muamalah , h. 151 20 Ahmad,  Syahril,  and  Victor  Diwantara.  "Tinjauan  Maqoshid  Syariah  pada  Marketplace  Otomotif (Studi Komparatif pada OLX dan OtoDeals)." ILTIZAM Journal of Shariah Economics Research 6.1 (2022): 34- 47.
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 1, 2023
Secara umum pada fasilitas umum yang disediakan oleh pihak penyedia tertulis penggunaan barang  tersebut,  seperti  sandal  yang  bertulis  “ unuk  wudhu  silahkan  digunakan ”  atau  “ setelah memakai mukena silahkan dirapihkan kembali ” sehingga kata-kata ini dapatlah ditarik pengertian mengenai niat penyedia fasilitas tersebut untuk menolong jama’ah maka niat yang dimaksud dimana pihak  Masjid  sebagai  pihak  yang  meminjamkan  ( mu’ir ),  jama’ah  adalah  pihak  yang  meminjam ( musta’ir ) dan barang yang dipinjam ( mu’ar ) dalam hal ‘ariyah (pinjam meminjam). 21
Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, ijab kabul dalam akad ‘ ariyah setidaknya dapat dipahami 2 hal yakni: pertama Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun ariyah hanyalah ijab dari yang meminjamkan barang sedangkan qabul bukan merupakan rukun ‘ariyah . Pendapat ini dapat digunakan dalam pinjam meminjam barang pulik yang mu’ir -nya adalah lembaga seperti masjid, pemerintah,  dll. kedua ulama  Syafi’iyah,  dalam ‘ariyah disyaratkan  adanya lafazh  sighat akad , yakni ucapan ijab dan qabul dari peminjam dan yang meminjamkan barang pada waktu transaksi sebab memanfaatkan milik barang bertanggung tanpa adanya izin.  Dalam hal ini dapat dipraktikkan dalam hal pinjam meminjam dengan individu, semisal meminjam pena, buku, dll.
Ariyah  haruslah  dipahami  sebagai  tolong  menolong  dimana musta’ir menijam  barang dengan mu’ir dalam  menggunakan  mamfaat  dari  marang  tersebut  tanpa  berniat  untuk  memiliki barang  tersebut.  Sehingga  jika mus’tair telah  selesai  menggunakan  barang  tersebut  haruslah mengembalikan zat dari barang tersebut. Lalu bagaimana jika terjadi kerusakan terhadap zat barang yang dipinajam?
Dalam  hal  ganti  rugi  harus  dilihat  terlebih  dahulu  apakah  dalam  ariyah  tersebut  berlaku prinsip:
a. yad amanah , dimana musta’ar hanya mengambil manfaat dari barang yang dipinjam hingga selesai,  tanpa  ada  bertanggung  jawab  terhadap  resiko  yang  menimpa  barang  yang  dipakai seperti rusak atau hilang.
b. yad dhamanah, dimana musta’ar hanya mengambil manfaat dari barang yang dipinjam hingga selesai,  peminjam  bertanggung  jawab  terhadap  risiko  yang  menimpa  barang  yang  dipijam sebagai akibat dari penggunaan barang tersebut, seperti risiko kerusakan dan sebagainya.
Untuk melihat yang berlaku apakah yad amanah atau yad dhamanah dalam akad ‘ariyah , dapat dilihat oleh musta’ar apakah ada disebutkan oleh musta’ir seperti “barang rusak harap diganti” atau yang lebih umum dengan musta’ir memperhatikan urf dilingkungan barang yang dipijam. 22 Jika secara urf secara  etis  mengganti  barang  pinjaman  yang  rusak  adalah  sebuah  kewajiban,  maka hukumnya wajib bagi musta’ir untuk mengganti barang tersebut maka yang berlaku adalah ariyah yad dhamanah.

## KESIMPULAN
Secara  umum  akad ‘ariah adalah  akad  yang  paling  sederhana,  meminjam  barang  tanpa  akad sharih pada wilayah publik secara umum dapat dikatagorikan sebagai ariyah dimana ariyah merupakan
21 Faqih, Ahmad. "Praktik Jual Beli Saham Syari’ah Perspektif Hukum Islam." Iqtisad: Reconstruction of justice and welfare for Indonesia 5.1 (2018): 43-74.
22 Muchlis,  Saiful,  and  Husain  Soleh  Utomo.  "Kajian  Pendapatan  Non  Halal  Dan  Dampak Penggunaannya  Terhadap  Reputasi  Dan  Kepercayaan  Nasabah  Perbankan  Syariah." JRAK:  Jurnal  Riset Akuntansi dan Komputerisasi Akuntansi 9.1 (2018): 75-101.
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 1, 2023
pinjam meminjam dengan tujuan tolong menolong, dimana musta’ir meminjam barang kepada mu’ir untuk diambil mamfaatnya, dan setelah selesai barang yang dipinjam haruslah dikembalikan. Sebagai contoh,  pengurus  masjid  yang  meminjamkan  sandal  dan  mukena  untuk  jama’ah,  tentu  tujuan  dari pengurus masjid adalah untuk menolong jama’ah untuk memudahkan dalam beribadah selama dimasjid. Dari niat ini, kita dapat menarik hukum bahwa akad yang berlaku adalah akad ariyah, lalu bagaimana shigat  akadnya.  Dalam  hal  shigat  akad ‘ariyah penulis  mengambil  dua  pendapat  yakni:  pendapat pertama dari ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun ariyah hanyalah ijab dari yang meminjamkan barang sedangkan qabul bukan merupakan rukun ‘ariyah . Pendapat ini dapat digunakan dalam pinjam meminjam  barang  pulik  yang mu’ir -nya  adalah  lembaga  seperti  masjid,  pemerintah,  dll.  Pendapat kedua dari ulama Syafi’iyah, dalam ‘ariyah disyaratkan adanya lafazh sighat akad , yakni ucapan ijab dan qabul dari peminjam dan yang meminjamkan barang pada waktu transaksi sebab memanfaatkan milik  barang  bertanggung  tanpa  adanya  izin.    Dalam  hal  ini  dapat  dipraktikkan  dalam  hal  pinjam meminjam  dengan  individu,  semisal  meminjam  pena,  buku,  dll.  Dalam  akad ‘ariyah yang  paling ditekankan  adalah  penjagaan  terhadap  barang  tersebut  sehingga  tidak  rusak  zatnya,  dan  jika  terjadi kerusakan  terhadap  barang  yang  dipinjam,  penulis  berpendapat  jika  dalam  pinjam  meminjam  dapat diketahui  adanya  syarat  untuk  mengganti  barang  jika  rusak  baik  secara  tulisan  maupun urf maka hukumnya wajib untuk mengganti barang ( ariyah yad dhamanah ) namun jika tidak ditemukan syarat baik secara tertulis maupun lisan ataupun urf maka tidak ada kewajiban untuk mengganti barang yang rusak ( ‘ariyah yad amanah ).

## DAFTAR REFERENSI
Abdul  Aziz  Dahlan et.al. (ed). Ensiklopedi  Hukum  Islam 1, (Jakarta:  PT.  Ichtiar  Baru  Van  Hoeve, 1997).
Ahmad, Syahril, and Victor Diwantara. "Tinjauan Maqoshid Syariah pada Marketplace Otomotif (Studi Komparatif pada OLX dan OtoDeals)." ILTIZAM Journal of Shariah Economics Research 6.1 (2022).
Alauddin Al-Hushkaffi, Ad-Durul Mukhtar. , Juz IV.
Alauddin Al-Kasani, Badai’Ash-Shanai’ Fi Tartib Syara ’, Juz V.
Faqih, Ahmad. "Praktik Jual Beli Saham Syari’ah Perspektif Hukum Islam." Iqtisad: Reconstruction of justice and welfare for Indonesia 5.1 (2018).
Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah , (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010).
K Lubis Suhrawardi , dkk, Hukum Ekonomi Syariah , ( Jakarta:sinar Grafika, 2012).
Muchlis,  Saiful,  and  Husain  Soleh  Utomo.  "Kajian  Pendapatan  Non  Halal  Dan  Dampak Penggunaannya  Terhadap  Reputasi  Dan  Kepercayaan  Nasabah  Perbankan  Syariah." JRAK: Jurnal Riset Akuntansi dan Komputerisasi Akuntansi 9.1 (2018): 75-101.
Muhammad Asy-Syarbini, Mugni Al-Muhtaj, juz II, h. 266
Mukhlisin,  Ahmad,  and  Aan  Suhendri.  "Strategi  Pengembangan  Produk  Bank  Syariah  Di Indonesia." JES (Jurnal Ekonomi Syariah) 3.2 (2018).
Rachmat Syafe’i, Fiqih Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia,2001).
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 1, 2023
Rahmanti,  Virginia  Nur.  "Sebuah  kajian  mengapa  akuntansi  syariah  masih  sulit  tumbuh  subur  di indonesia." Journal of Accounting and Investment 13.2 (2012): 161-179.
Siah Khosyi’ah, Fiqh Muamalah Perbandingan , (Bandung: Pustaka Setia, 2014)
Wahbah Az-Zuhaili, al-Fiqh a-Islami Wa adilatuhu, Jilid 5, (Damaskus: Dar al-Fiqr al-Mua’sshim, 2005).
Wahbah Az-Zuhaili, al-Fiqh a-Islami Wa adilatuhu, Jilid 5 .
Wijaya,  Reza  Henning.  "Tinjauan  Fikih  dan  Praktik  Akad  Al-Wadiah  Pada  Perbankan  Syariah  di Indonesia." Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Manajemen,  Bisnis  Dan  Akuntansi  (JIMMBA) 3.2 (2021).