## KOMBINASI RESIPROKAL ASAS REKOGNISI DAN SUBSIDIARITAS PEMERINTAHAN DESA DENGAN KONSEP PEMERINTAHAN BERGAYA WIRAUSAHA

## Yayat Rukayat
Prodi Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Nurtanio Bandung yayat@unnur.ac.id

## Abstrak
Desa sebagai satu kesatuan masyarakat asli yang memiliki hukum, adat istiadat, hak asal-usul  dan  hak  tradisional  mengalami  banyak  ketertinggalan  dalam pembangunan.  Padahal  jika  dilihat  dari  potensi  dan  sumber  daya  yang  dimiliki, pemerintah  dan  masyarakat  desa  memiliki  peluang  yang  besar  untuk  maju  dan meningkatkan  kesejahteraan  pemerintah  dan  masyarakat.  Sebaliknya  fakta menunjukkan  desa  tenggelam  dalam  hegemoni  pembangunan.  Akibatnya  desa banyak ditinggalkan generasi mudanya yang memilih mencari peruntungan di kota- kota  besar.  Nasib  desa  pun  semakin  terpuruk,  tertinggal,  terbelakang  dan  tidak mampu mengejar pembangunan sebagaimana pembangunan di perkotaan. Konsep entrepreneurial  government atau  pemerintahan  bergaya  wirausaha  menjadi pendekatan  tata  kelola  pemerintahan  desa  yang  lebih  realistik.  Kewenangan  dan hak yang dimiliki pemerintahan desa memungkinkan konsep pemerintahan bergaya wirausaha  dapat  berkembang  dengan  baik  dan  menghasilkan  kesejahteraan  bagi pemerintah  desa  dan  masyarakat.  Hal  ini  telah  terbukti  oleh  banyak  desa  yang mampu keluar dari status desa tertinggal menjadi desa maju, bahkan mandiri  yang mampu membiayai pembangunannya  sendiri tanpa bantuan dari pemerintah pusat.
Kata Kunci : Pemerintahan Desa, Pemerintahan Desa Bergaya Wirausaha

## Abstract
The  village  as  an  indigenous  community  unit  which  has  laws,  customs,  rights  of origin  and  traditional  rights  has  been  lagging  behind  in  development.  In fact,  if viewed  from  the  potential  and  resources  owned,  the  government  and  village communities have a great opportunity to advance and improve the welfare of the government and society. On the contrary, the facts show that villages are immersed in the hegemony of development. As a result, many villages are abandoned by their young  generation  who  choose  to  seek  their  fortune  in  big  cities.  The  fate  of  the village  is  getting  worse,  left  behind,  backward  and  unable  to  catch  up  with  the urban development. The concept of entrepreneurial government or entrepreneurial-style  government  becomes  a  more  realistic  approach  to  village governance. The authorities and rights possessed by the village government allow
the concept of entrepreneurial-style government to develop properly and produce welfare  for  the  village  government  and  the  community.  This  has  been  proven  by many  villages  that  have  been  able  to  move  out  of  the  status  of  underdeveloped villages are become developed villages, even the independent ones that are able to finance their own development without any assistance from the central government.
Keywords: Village Government, Entrepreneurial Village Government

## PENDAHULUAN
Asas  rekognisi  dan  subsidiaritas  yang  terkandung  dalam  Undang-Undang Nomor  6  tahun  2014  tentang  Desa,  diharapkan  dapat  mendorong  pemerintahan Desa untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandiriannya melalui pengelolaan sumber daya dan potensi  lokal  yang dimilikinya. Melalui asas  ini arah kebijakan dan pembangunan desa tidak lagi ditentukan pemerintah diatasnya. Desa tidak lagi menjadi subordinate dan dapat menjalankan pemerintahannya, merencanakan serta melaksanakan  pembangunan  sesuai  dengan  kebutuhannya.  Dengan  demikian pemerintahan  desa  dapat  menjawab  dan  menyelesaikan  berbagai  permasalahan yang meliputi aspek sosial, budaya, ekonomi, serta memulihkan basis penghidupan masyarakat desa dan memperkuat desa sebagai entitas masyarakat yang kuat  dan mandiri.
Dalam pengertian lain, lahirnya UU Desa memberikan harapan yang besar bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat serta pemerintahan desa. Stigma yang selama  ini  menempatkan  desa  sebagai  daerah  miskin,  terbelakang  dan  tertinggal dalam berbagai aspek pembangunan lambat laun mampu mengejar ketertinggalannya  dan  menjadikannya  ujung  tombak  pembangunan.  Sisi  lain, didorongnya  kemandirian  desa  melalui  UU  Desa  juga  ditujukan  untuk mempersiapkan  desa  dalam  merespon  proses  demokratisasi,  modernisasi  dan globalisasi yang terus berkembang tanpa harus kehilangan jati dirinya.
UU  Desa  yang  menciptakan  iklim  demokrasi  dalam  pemerintahan  desa diharapkan  dapat  menggelorakan  kreativitas  dan  inovasi  dalam  pembangunan. Melalui  kewenangan  yang  diberikan  pemerintah  dan  masyarakat  desa  dapat mendesain pembangunan desa berdasarkan pada kearifan-kearifan lokal. Selain itu, berbagai kondisi dan potensi yang ada dapat dikembangkan sesuai kebutuhan riil
masyarakat  dengan  mengacu  pada  keadaan  geografis,  lingkungan,  kelembagaan, nilai-nilai  yang  dianut  serta  keyakinan  yang  dipegang  masyarakat  desa.  Dalam perkataan lain, UU Desa telah cukup memberikan ruang berupa kewenangan yang luas  kepada  pemerintahan  desa  dan  masyarakat    untuk  merencanakan  dan menentukan  arah  pembangunan  bagi  peningkatan  kesejahteraan  dan  keadilan. Namun untuk itu dibutuhkan energi lebih berupa pengembangan  kreativitas  dan inovasi berbasis kondisi, potensi dan kearifan-kearifan lokal dalam pembangunan. Dengan  daya    kreativitas    dan  inovasi,  pemerintahan  desa  dan  masyarakat  harus mampu merespon perubahan dan perkembangan jaman yang semakin maju. Seperti dikatakan  Rasyid  (1997:48)  birokrasi  daerah  harus  semakin  kreatif  dalam mengemban  fungsi  pemerintahan  modern  yakni,  ‘pelayanan,  pembangunan  dan pemberdayaan masyarakat’.
Itu  artinya,  kultur  birokrasi,  kepemimpinan,  struktur  kelembagaan, manajemen  sumber  daya  manusia  dan  sebagainya  harus    diorientasikan  kearah pembentukan  birokrasi  publik  yang  adaptif  terhadap  perubahan  lingkungan strategis  yang  berlangsung  cepat  dan  mengglobal.  Dalam  pandangan  Hughes (1994:1) birokrasi publik harus mampu berubah dan bertransformasi dari birokrasi yang  kaku,  hirarkis  menjadi  birokrasi  yang  fleksibel  dan  berorientasi  pasar  - pengguna  jasa/pelanggan  manajemen  birokrasi.  Teori  perubahan  ini  kemudian dikenal New Publik Management (NPM).
Menarik lebih jauh pendekatan NPM yang disampaikan para ahli (Hughes, 1994, Ferlie, et.al, 1996, Osborne dan Gaebler, 1992) tata kelola birokrasi publik yang  dikehendaki  mengarah  pada Good  Governance dan Enterpreneurial Government dengan  kemampuan  memacu  kompetisi,  akuntabilitas,  responsip terhadap perubahan, transparan, berpegang pada aturan hukum, mendorong adanya partisipasi  pengguna  jasa,  mementingkan  kualitas,  efektif  dan  efisien, mempertimbangkan rasa keadilan bagi seluruh pengguna jasa.
Dalam konteks pembangunan desa di Indonesia, pendekatan kewirausahaan pemerintah  atau  pemerintah  bergaya  wirausaha  ( enterpreneurial  government ) memainkan peran kunci untuk mengembangkan desa dari tertinggal menjadi maju atau  mandiri.  Hal  tersebut  disampaikan    Menteri  Desa,  Pembangunan  Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar bahwa dibutuhkan  kreativitas dan  inovasi  melahirkan  terobosan-terobosan  dalam  mempercepat  pembangunan desa  dan  perubahan  dari  desa  tertinggal  menjadi  desa  maju  atau  mandiri  di Indonesia. 1
Dalam  pengertian  lain,  pendekatan  pemerintahan  bergaya  wirausaha ( Enterpreneurial Government ) memungkinkan pemerintahan desa dan masyarakat desa  dapat  mengembangkan    kreativitas    dan  inovasi  dalam  pembangunan. Sehingga  kondisi  dan  potensi  desa  dapat  diberdayagunakan  secara  optimal  bagi kemakmuran dan kesejahteraan pemerintah desa dan masyarakatnya.
Pendekatan  pemerintahan  bergaya  wirausaha  telah  merubah,  bahkan membawa  lompatan-lompatan  besar  bagi  banyak  desa  tertinggal  menjadi  desa maju,  bahkan  mandiri.  Seperti  Desa  Sekapuk  yang  berada  di  Kecamatan Ujungpangkah, Gresik, Jawa Timur sebelumnya  dikategorikan sebagai desa yang tertinggal dan jauh dari sejahtera. Dengan semangat wirausaha pemerintah desa dan masyarakatnya, Desa Sekapuk telah berkembang menjadi desa mandiri dan mampu menghasilkan omzet hingga 1,9 milyar rupiah dengan memanfaatkan potensi alam menjadi  desa  wisata.  Dengan  konsep  desa  wisata,  pemerintah  desa  Sekapuk mendorong masyarakat untuk berwirausaha dengan menghasilkan berbagai olahan makanan  kecil  yang  dijual  kepada  para  pengunjung.  “Semangat  itu  berdampak kepada  PKK  untuk  meningkatkan  ekonomi  kerakyatan.  Setiap  kampung  bikin snack-snack dan itu meruakan sesuatu yang luar biasa. Mendapatkan angka (uang) yang  berputar  di  angka  Rp1,9  miliar  untuk  PKK,”  terang  Kepala  Desa  Sekapuk Abdul Halim. 2
Sebelumnya kisah  sukses pembangunan desa dari tertinggal  menjadi desa mandiri  juga  ditunjukan  pemerintahan  Desa  Ponggok  Kecamatan  Polanharjo, Kabupaten  Klaten,  Jawa  Tengah.  Secara  bertahap,  sejak  2009,  Pemerintah  Desa Ponggok  mendirikan  BUMDes  Tirta  Mandiri  yang  berfokus  mengolah  dan mengelola umbul atau sumber air alami itu menjadi obyek wisata selam air dangkal
1 https://www.antaranews.com/berita/1179115/mendes-inovasi-percepat-perubahan-desa- tertinggal-menjadi-desa-maju, diakses 3/10/2020
2 https://ijn.co.id/mengenal-desa-miliarder-di-gresik-dulunya-tertinggal-kini-mobil-dinasnya-saja- mewah/, diakses 3/10/2020
( snorkeling ).  Berkat  inovasi  dan  pendekatan  kewirausahaan,  pemerintahan  desa Ponggok mampu menghasilkan PAD hingga Rp 10,3 miliar pada 2016. 3
Spirit  wirausaha  dalam  pendekatan  pembangunan  desa  dapat  merubah permasalahan menjadi pundi-pundi pendapatan. Seperti yang yang terjadi di Desa Panggung Harjo, Kecamatan Sewon, Bantul Yogyakarta. Limbah  minyak goreng yang  selalu  mencemari  sungai  dan  lingkungan  di  desa  tersebut  berhasil dimanfaatkan secara optimal dan menghasilkan omzet 1,5 milyar rupiah pada 2016 dan  meningkat  menjadi  Rp  5,2  milyar  pada  2018.  Melalui  BUMDesa  Panggung Lestari,  limbah  minyak  goreng  yang  dibeli  dari  warga  diolah  menjadi  campuran solar  dan  dijual  ke  perusahaan  Danone  Aqua.  Bahkan  untuk  memenuhi kebutuhannya,  tidak  hanya  limbah  minyak  goreng  milik  warga  Panggung  Harjo yang dibeli dan dikelola, tetapi juga warga desa lain disekitar Desa Panggung Harjo. Melalui pendekatan kewirausahaan ini, pemerintah Desa Panggung Harjo tidak saja mampu menghasilkan PAD tetapi juga meningkatkan kesejahteraan warganya.
Kisah  sukses  di  atas  hanya  beberapa  contoh  pembangunan  desa  yang berhasil melalui pendekatan pemerintahan bergaya wirausaha, di daerah lain, masih banyak  desa-desa  yang  mengembangkan  potensi  dan  kondisi  yang  dimilikinya menjadi  pendapatan  untuk  peningkatan  kesejahteraan  pemerintah  desa  dan masyarakatnya.  Bahkan  pada  perkembangannya  kini,  semangat  pemerintahan bergaya  wirausaha  terus  dikembangkan  pemerintahan  desa  dan  didorong  oleh pemerintah  pusat,  salah  satunya  dengan  mewajibkan  setiap  desa  memiliki BUMDesa yang menjadi wadah pusat bisnis di desa.
Penelitian  terkait  pemerintahan  bergaya  wirausaha  ( Enterpreneurial Government) sebelumnya telah  banyak  dilakukan.  Seperti  penelitian  Idris  Yanto Niode  (2012)  berjudul  Implementasi Entrepreneurial  Government dan  Kinerja Pemetintah  Daerah  (Suatu  Tinjauan  Teoritis  dan  Pengalamam  Empiris) mengemukakan  bahwa  orientasi  organisasi  publik  perlu  dirubah  agar  lebih antisipatif,  kreatif,  inovatif  dan  mampu  menangkap  peluang.  Oleh  karenanya pendekatan  kewirausahaan  sangat  penting  dan  tepat  diterapkan  pada  organisasi
3 https://nasional.tempo.co/read/902896/cerita-sukses-kepala-desa-ponggok-yang-diajak-selfie-sri- mulyani/full?view=ok, diaakses 3/10/2020
publik.  Dengan  menerapkan  semangat  kewirausahaan,  organisasi  publik  dapat memanfaatkan  sumber  daya  yang  dimiliki  guna  meningkatkan  produktivitas  dan efektivitas  kerja.  Kendati  demikian,  meskipun  organisasi  pemerintah  menganut prinsip-prinsip organisasi bisnis, ia tidak bekerja berdasarkan profit oriented.
Fatma  Talaohu  (2014)  melakukan  penelitian  terhadap  persepsi  pejabat birokrasi terhadap Enterpreneurial Government di Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku  Tenggara  menyebutkan  kompetensi  pejabat  yang  menduduki  jabatan struktural    berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap Entrepreneurial Government .  Selain  persoalan  kompetensi,  sosialisasi  dan  budaya  birokrasi  juga memberikan dampak signifikan terhadap penerapan Entrepreneurial Government dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.
Penelitian  Hasan  Ubaidillah  (2016)  mendeskripsikan  dan  menganalisa perspektif pejabat birokrasi pemerintahan kabupaten Sidoarjo dalam menerima dan memahami  konsep enterpreneurial  government .  Dengan  pendekatan  deskriptif- kualitatif  Ubaidillah  mengatakan  bahwa  pemahaman  dan  pengetahuan  pejabat pemda  Kabupaten  Sidoarjo  terhadap  konsep enterpreneurial  government secara umum dapat dikatakan  masih rendah. Ini tergambar dari banyaknya pejabat yang tidak mengerti dengan ide-ide yang ada didalam enterpreneurial government . Hal ini disebabkan  masih  jarangnya konsep  ini diperkenalkan (kurangnya sosialisasi) kedalam  birokrasi  pemerintah  Kabupaten  Sidoarjo,  kurangnya  kompetensi  dan adanya  budaya  birokrasi  paternalistik  yang  tidak  kondusif  untuk  tumbuh  dan berkembangnya konsep ini kedalam birokrasi pemerintah kabupaten Sidoarjo.
Untuk  meningkatkan  pemahaman  dan  pengetahuan  pejabat  pemda Kabupaten Sidoarjo terhadap konsep enterpreneurial government maka disarankan pemda  Kabupaten  Sidoarjo  untuk  lebih  giat  mensosialisasikan  dan  mengenalkan konsep  ini  pada  pejabat-pejabatnya.  Selanjutnya  menggusur  budaya  paternalistik kepada  budaya  yang  menghargai  inovasi,    kreativitas    dan  etos  kerja  dengan mengubah  nilai, simbol dan sistem  insentif  yang ada dalam  birokrasi pemerintah daerah kabupaten Sidoarjo.
Dalam  kajian  ini  penulis  ingin  memberikan  gambaran  sekaligus  bukti bahwa penerapan Enterpreneurial Government pada pemerintahan atau organisasi
publik,  khususnya  pemerintahan  desa  dapat  menciptakan  lompatan-lompatan kemajuan  dalam  pembangunan.  Dan  beberapa  telah  menunjukan  hasil  dengan mampu keluar dari status Desa Tertinggal menjadi Desa Maju bahkan Desa Mandiri setelah dilakukan pendekatan kewirausahaan dalam tata kelola pemerintahan desa. Disisi  lain,  pendekatan  kewirausahaan  juga  memberikan  efek  positif  terhadap persepsi  dan  berkembangnya  spirit  bisnis,  baik  di  pemerintahan  maupun  di masyarakat.  Sehingga  lambat  laun  melalui  pendekatan  ini,  kesejahteraan  dan kemakmuran pemerintahan desa dan masyarakat dapat terwujud.
Sebagai sebuah kesatuan masyarakat hukum, desa telah ada lama sebelum Republik Indonesia berdiri. Satu kesatuan masyarakat yang awalnya terbentuk dari ikatan  kelompok  masyarakat  (keluarga)  memiliki  adat  istiadat  dan  aturan  hukum tersendiri yang terbentuk oleh kearifan-kearifan lokal. Oleh karenanya, UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menjadikan hak asal usul sebagai bagian integral dalam proses  pembangunan  dan  tata  kelola  desa.  Dalam  konteks  tersebut,  pemerintah Republik  Indonesia  menghargai  dan  menghormati  asas  rekognisi  yang  kemudian diimplementasikan dengan kewenangan penuh dalam mengelola wilayahnya.
Hal  tersebut  terlihat  dari  definisi  Desa  yang  disebut  dalam  UU  Nomor  6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyebut bahwa:
“Desa  adalah  desa  dan  desa  adat  atau  yang  disebut  dengan  nama  lain, selanjutnya  disebut  Desa,  adalah  kesatuan  masyarakat  hukum  yang memiliki  batas  wilayah  yang  berwenang  untuk  mengatur  dan  mengurus urusan  pemerintahan,  kepentingan  masyarakat  setempat  berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati  dalam  sistem  pemerintahan  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia”
Hal senada juga disampaikan dalam  Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang menyatakan bahwa:
“Desa  adalah  desa  dan  desa  adat  atau  yang  disebut  dengan  nama  lain, selanjutnya  disebut  Desa,  adalah  kesatuan  masyarakat  hukum  yang memiliki  batas  wilayah  yang  berwenang  untuk  mengatur  dan  mengurus urusan  pemerintahan,  kepentingan  masyarakat  setempat  berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati  dalam  sistem  pemerintahan  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia”.
Kedua  landasan  hukum  diatas  jelas  terlihat  bahwa  Desa  di  Indonesia merupakan  satu  kesatuan  masyarakat  hukum  yang  memiliki  batas  wilayah  yang berwenang  mengurus  urusan  pemerintahan,  kepentingan  masyarakat  berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Desa memiliki beberapa pengertian sebagai berikut:
Desa  diartikan  sebagai    kesatuan  wilayah  yang  dihuni  oleh  sejumlah keluarga  yang  mempunyai  sistem  pemerintahan  sendiri  (Dikepalai  oleh seorang  Kepala  Desa).  2)   kelompok  rumah  di  luar  kota  yang  merupakan kesatuan. 3) udik atau dusun (dalam arti daerah pedalaman sebagai  lawan kota). 4) tanah; tempat; daerah. 4
Sedangkan  Indrizal  (2006:19)  mendefinisikan  desa  sebagai  suatu  gejala yang bersifat Universal, terdapat dimanapun di dunia ini, sebagai suatu komunitas kecil,  yang  terkait  pada  lokalitas  tertentu  baik  sebagai  tempat  tinggal  (secara menetap)  maupun  bagi  pemenuhan  kebutuhannya,  dan terutama  yang  tergantung pada  sektor  pertanian.  Sementara  dalam  pandangan  Widjaja  (2003:3)  desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak  asal-usul  yang  bersifat  istimewa.  Landasan  pemikiran  dalam  mengenai Pemerintahan  Desa  adalah  keanekaragaman,  partisipasi,  otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.
Berdasarkan  pengertian  di  atas  dapat  dipahami  bahwa  desa  sebagai  suatu kesatuan masyarakat, komunitas kecil yang memiliki susunan asli berdasarkan hak asal  usul  yang  bersifat  istimewa  yang  sebagian  besar  masyarakatnya mengantungkan  kehidupannya  kepada  alam  sekitar  terutama  sektor  pertanian, perkebunan  maupun  peternakan.  Desa  juga  seringkali  dipahami  sebagai  wilayah tertinggal (dalam pembangunan) dibanding wilayah perkotaan.
Pemerintah  desa  adalah  penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  dan kepentingan masyarakat setempat dalam pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Kansil, 2004:58). Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa
4 https://kbbi.web.id/desa, diakses 4/10/2020
mencakup  urusan  pemerintahan  yang  sudah  ada  berdasarkan  hak  asal-usul  desa, urusan  pemerintahan  yang  menjadi  kewenangan  kabupaten/kota  yang  diserahkan pengaturannya  kepada  desa,  tugas  pembantuan  dari  pemerintah  dan  pemerintah daerah,  urusan  pemerintah  lainnya  yang  oleh  Perundang-Undangan  yang diserahkan kepada desa.
Sementara  menurut  Asrori  (2014:112)  menyebutkan  pemerintah  desa merupakan unit terdepan dan berhadapan langsung dalam pelayanan pemerintahan dan  pemberdayaan  masyarakat,  serta  menjadi  tonggak  utama  untuk  keberhasilan semua  program  pemerintah.  Dalam  konteks  ini  jelas  bahwa  pemerintah  desa sebagai  unit  pemerintahan  paling  depan  berhadapan  masyarakat  memiliki  tugas penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat. Oleh  karenanya,  keberhasilan  pembangunan  desa  menjadi  tolak  ukur  sekaligus kunci keberhasilan pembangunan di Indonesia.
Dalam UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa disebutkan Pemerintah Desa adalah  Kepala Desa atau yang disebut dengan nama  lain dibantu perangkat Desa sebagai  unsur  penyelenggara  Pemerintahan  Desa.  Sedangkan  Pemerintahan  Desa adalah  penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  dan  kepentingan  masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lebih lanjut  dalam  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  84  Tahun  2015  Tentang Susunan  Organisasi  dan  Tata  Kerja  (SOTK)  Pemerintahan  Desa,  mendefinisikan Pemerintah Desa adalah:
“Kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai  unsur  penyelenggara  pemerintahan  desa.  Dan  Pemerintahan  Desa merupakan  penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  dan  kepentingan masyarakat  setempat  dalam  sistem  pemerintahan  Negara  Kesatuan Republik Indonesia”.
Dari berbagai peraturan dan perundangan dapat dipahami bahwa pemerintah desa  adalah  penyelenggara  pemerintahan  desa  yang  dipimpin  oleh    Kepala  Desa dan  atau  yang  disebut  dengan  nama  lain  dibantu  perangkat  desa.  Sementara pemerintahan  desa  dimaknai  sebagai  penyelenggara  urusan  pemerintahan  dan kepentingan  masyarakat  setempat  dalam  sistem  pemerintahan  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia.  Dan  sesuai  UU  Desa  pasal  23  unsur-unsur  penyelenggara
pemerintahan Desa terdiri dari Kepala Desa (pasal 26), perangkat Desa yang terdiri dari  ;  sekretariat  Desa;    pelaksana  kewilayahan;  dan  pelaksana  teknis  (pasal  48), musyawarah Desa (pasal 54) dan Badan Permusyawaratan Desa (pasal 55).
Dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  desa,  sesuai  pasal  3  UU  Desa menyebutkan  bahwa  pengaturan  desa  berasaskan  pada  ;  rekognisi;  subsidiaritas; keberagaman;  kebersamaan;    kegotongroyongan;  kekeluargaan;  musyawarah; demokrasi; kemandirian; partisipasi; kesetaraan; pemberdayaan; dan keberlanjutan. Sedangkan pengaturan desa (pasal 4) itu sendiri bertujuan untuk ;
a) memberikan  pengakuan  dan  penghormatan  atas  Desa  yang  sudah  ada dengan  keberagamannya  sebelum  dan  sesudah  terbentuknya  Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b) memberikan  kejelasan  status  dan  kepastian  hukum  atas  Desa  dalam sistem  ketatanegaraan  Republik  Indonesia  demi  mewujudkan  keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
c) melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa;
d) mendorong  prakarsa,  gerakan,  dan  partisipasi  masyarakat  Desa  untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama;
e) membentuk  Pemerintahan  Desa  yang  profesional,  efisien  dan  efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;
f) meningkatkan  pelayanan  publik  bagi  warga  masyarakat  Desa  guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
g) meningkatkan  ketahanan  sosial  budaya  masyarakat  Desa  guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
h) memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan
i) memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.
Berdasarkan  peraturan  di  atas  jelas  bahwa  pemerintah  desa  memiliki kewenangan  untuk  mengembangkan  pemerintahan  dan  masyarakatnya  dengan memberikan kewenangan dalam melaksanakan pembangunan sesuai prakarsa, hak asal usul, hak tradisional  yang dikelola secara profesional untuk memperoleh hasil yang optimal bagi pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat desa.
Selanjutnya  adalah  pengertian  Wirausaha  secara  etiomologi  yang  berasal dari kata wira dan usaha. Wira berarti pejuang, pahlawan, manusia unggul, teladan, berbudi  luhur,  gagah  berani  dan  berwatak  agung.  Usaha  adalah  perbuatan  amal, bekerja,  dan  berbuat  sesuatu.  Dengan  kata  lain,  wirausaha  berarti  orang  yang memiliki keunggulan, teladan, keberanian untuk melakukan  suatu pekerjaan atau
berbuat sesuatu dan siap  menanggung resiko. Sedangkan wirausaha dalam  istilah asing entrepreneur berasal  dari  bahasa  Prancis,  yaitu entreprendre yang mengandung  makna to  undertake yang  berarti  mengerjakan  atau  berusaha  atau melakukan suatu pekerjaan.
Menurut Hisrich (1986) yang dimaksud kewirausahaan adalah:
“ Entrepreneurship is the process of creating something different with value by  devoting  the  necessary  time  ang  effort,  assuming  the  accompanying financial, psychological and time risks ang receiving the resulting rewards financially and personal satisfaction”
Selanjutnya Kao (1989) menyatakan bahwa wirausaha adalah usaha untuk menciptakan nilai dengan mengenali peluang bisnis, pengelolaan atas pengambilan resiko  peluang  dan  melalui  komunikasi  serta  ketrampilan  melakukan  mobilitas manusia,  finansial  dan  sumber-sumber  yang  dibutuhkan  agar  rencana  dapat terlaksana dengan baik.
Pendapat  kedua  ahli  di  atas  menunjukan  bahwa  wirausaha  memiliki  nilai dan  mampu  mengidentifikasi  peluang  bisnis,  mengelola  dan  mengambil  resiko peluang  melalui  komunikasi  serta  kemampuan  melakukan  mobilisasi  berbagai sumber daya untuk memperoleh hasil usaha yang lebih optimal.
Pemerintah  bergaya  wirausaha  atau  sering  disebut  juga  sebagai Enterpreneurial  Government merupakan  konsep  tata  kelola  pemerintahan  yang lebih  responsif,  menangkap  setiap  peluang,  mampu  merubah  hambatan  menjadi peluang,  mampu  beradaptasi  dengan  perkembangan  lingkungannya.  Model pemerintahan  ini tidak  lagi  mengacu pada konsep birokrasi publik  yang terkesan kaku,  prosedural,  sentralistik,  formalistik  dan  berbagai  budaya  birokrasi  yang membentuknya menjadi organisasi yang obesitas dan lamban.
David Osborne dan Ted Gaebler (1996) dalam “Reinventing Government, How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sektor” mengemukakan konsep  pemerintahan  yang  bergaya  wirausaha  ( Enterpreneurial  Government ) merupakan konsep birokrasi yang tidak lagi berorientasi pada budaya sentralisasi, strukturalisasi,  formalisasi  dan  apatistik  melainkan  pada  desentralisasi pemberdayaan, kemitraan, fungsionalisasi dan demokratisasi. Fungsi pemerintahan
yang  moderen  strateginya  harus  diarahkan  pada  daya  dukung  dan  daya  dorong untuk  meningkatkan  peran  serta  masyarakat  dalam  dalam  proses  kebijakan, penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.
Lebih lanjut Osborne (1996) menekankkan bahwa penerapan prisip-prinsip kewirausahaan seperti pada  organisasi bisnis tidak bisa disamakan dengan lembaga pemerintah  dan  memang  terdapat  banyak  perbedaan  satu  dengan  yang  lainnya. Pemerintah  tidak  dapat  dijalankan  seperti  sebuah  bisnis,  tentu  saja  tidak  berarti bahwa pemerintah tidak bisa bergaya wirausaha.
Dalam  pengertian  tersebut,  penerapan  konsep  wirausaha  dalam pemerintahan tidak sama dengan jiwa wirausaha yang diterapkan dalam organisasi bisnis.  Sebab  organisasi  bisnis  lebih  menekankan  profit  (keuntungan)  sementara fungsi  pemerintahan  adalah  melayani  masyarakat.  Seperti  yang  dijelaskan Mohammad (2007) bahwa pemerintah wirausaha adalah pemerintah yang mampu menghadirkan kebijakan yang berorientasi pada warga negara. Kebijakan tersebut memiliki nilai strategis karena akan menghasilkan dividen yaitu berupa dukungan dari  warga  negara.  Untuk  melakukan  percepatan  dan  perbesaran  deviden  yang berupa  dukungan  dari  konstituen  adalah  merupakan  persaingan  dalam penyelenggaraan  pelayanan  publik  dan  juga  menghadirkan problem  solving regulation agar  lembaga  itu  dapat  memfokuskan  pada  tiga  tugas  utama  yaitu: menanggapi  keluhan  warga  negara  dengan  cepat,  melakukan  pemeriksaan  rutin, seta menghukum para pelanggar aturan.
Beberapa  definisi  di  atas  menunjukan  bahwa entrepreneurial  government menekankan pada kemamupuan berfikir dan bertindak strategis dalam mengahdapi berbagai permasalahan. Oleh karenanya, entrepreneurial government menekankan pada    kreativitas,  inovasi  sekaligus  mampu  menyerap  berbagai  aspirasi  dan beradaptasi terhadap perubahan.  Tidak hanya sekedar menghasilkan ide-ide kreatif dan  inovasi  dalam  menjalankan  tata  kelola  pemetintahan,  tetapi  juga  mampu mewujudkan ide-ide tersebut kedalam suatu kebijakan yang dapat dilakukan atau diimplementasikan dalam struktur birokrasi dibawahnya.

## PEMBAHASAN
Sudah  menjadi  rahasia  umum  bahwa  pembangunan  di  perdesaan  selalu tertinggal  oleh  pembangunan  di  perkotaan.  Akibatnya  arus  urbanisasi  menjadi permasalahan  yang  hingga  kini  belum  terpecahkan.  Kota  masih  menjadi  magnet bagi  masyarakat  desa  untuk  dapat  keluar  dari  kemiskinan,  keterbelakangan  dan ketertinggalan yang selama ini menjadi stigma. Seolah tidak bisa lepas dari stigma tersebut, keberadaan desa semakin tenggelam dalam pembangunan. Kesejahteraan dan kemakmuran tetap menjadi milik masyarakat kota.
Dengan  diberlakukannya  UU  Nomor  6  tahun  2014  tentang  Desa memberikan harapan baru bagi pembangunan desa dan masyarakat desa. Desa yang sebelumnya  menjadi subordinate pemerintah di atasnya, melalui asas rekognisi dan subsidiaritas  pemerintah  desa  dan  masyarakat  desa  dapat  menentukan  arah  dan kebijakan pembangunan atas dasar prakarsa, hak asal-usul dan hak tradisionalnya. Dalam implementasinya, pemerintah pusat menggelontorkan puluhan triliun untuk mendorong  pembangunan  desa-desa  di  Indonesia.  Pada  tahun  2020  pemerintah menganggarkan Rp 72 triliun dana desa untuk 75.436 Desa. Anggaran tersebut naik Rp 2 triliun dibanding 2019 lalu. Jika dikalkulasi selama periode 2015 hingga 2018 total dana desa yang digelontorkan pemerintah mencapai Rp 187 triliun.
Ratusan  triliun  rupiah  yang  telah  digelontorkan  pemerintah  kepada pemerintah  desa  di  Indonesia,  belum  banyak  memberikan  pengaruh  terhadap kesejahteraan pemerintah desa dan masyarakat. Selain sebagian besar transfer dana tersebut  dialokasikan  untuk  pembangunan  infrastruktur,  seperti  jalan,  jembatan, MCK, sanitasi maupun sarana prasarana umum, kemampuan pengelolaan anggaran kebanyakan  aparatur  desa  masih  minim.  Sehingga  perencanaan  maupun pelaksanaan  pembangunan  desa  masih  lemah,  kurang  transparan  dan  sulit dipertanggungjawabkan.  Tak  heran  jika  kemudian,  tidak  sedikit  aparatur pemerintah desa harus terlibat urusan dengan aparat penegak hukum karena diduga melakukan tindakan korupsi.
Desa  sebagai  unit  pemerintahan  terendah  dalam  struktur  pemerintahan memiliki  peran  penting  dalam  maju  mundurnya  sebuah  negara.  Oleh  sebab  itu, pemerintahan  desa  perlu  didorong  untuk  meningkatkan  kapasitas  dan
kemampuannya dalam pengelolaan pemerintahan dan pemberdayaan  masyarakat. Tidak  hanya  kemampuan  secara  administratif  maupun  manajerial  tetapi  juga kemampuan untuk mengembangkan  kreativitas dan inovatif dalam pembangunan. Sehingga  diharapkan  mampu  menyelesaikan  setiap  permasalahan  yang  timbul sekaligus  melakukan  lompatan-lompatan  besar  dalam  pembangunan  guna tercapainya kesejahteraan pemerintah desa dan  masyarakat. Berikut digambarkan perkembangan Besaran Dana Desa dari tahun 2015 sampai 2020 :
Sumber ; Kementrian Keuangan, Januari 2019
Sejak  diberlakukannya  UU  Desa  pada  2014  lalu,  perkembangan  desa  di Indonesia  mengalami  pertumbuhan  yang  cukup  baik.  Kendati  secara  kualitas maupun  kuantitas  belum  banyak  memberikan  perubahan  terhadap  kesejahteraan mayoritas  masyarakat pedesaan. Hal  ini dapat terlihat dari perkembangan Indeks Desa  Membangun  yang  disajikan  Kementerian  Desa,  Pembangunan  Daerah Tertinggal dan Transmigrasi selama periode 2014 hingga 2020.
Menurut  data  KementerianDesa  PDTT  berdasarkan  data  potensi  desa (podes)  2014,  pada  tahun  2015  dari  total  73.709  Desa  di  Indonesia,  sebanyak 13.453  (18,25%)  masuk  kategori  Desa  Sangat  Tertinggal,  selanjutnya    33.592 (45,57%)  Desa  Tertinggal,  Desa  Berkembang  sebanyak  22.882  (31,04%),  Desa
Maju 3.608 (4,89%) dan Desa Mandiri : 174  (0,24%). 5 Tiga tahun kemudian (2018) jumlah  Desa  Sangat  Tertinggal  berkurang  menjadi  6.633  Desa  (9,6%),  Desa Tertinggal juga mengalami penurunan menjadi 27.092 Desa (39,20%), sementara Desa Berkembang naik menjadi 30.293 Desa (43,83%), Desa Maju juga meningkat menjadi 4.784 Desa (6,92%) dan Desa Mandiri bertambah menjadi 313 Desa dari sebelumnya pada 2015 sebanyak 174 Desa dari total seluruh desa di Indonesia pada 2018 sebanyak 74.517 Desa. 6
Periode  2019  hingga  2020,  perkembangan  desa  menurut  Indeks  Desa Membangun  yang  dirilis  Kemendesa  PDTT  terus  mengalami  peningkatan  pada kategori Desa berkembang, Desa maju dan desa mandiri seiring penurunan jumlah desa  yang  berada  dalam  kategori  Desa  Tertinggal  dan  Desa  Sangat  Tertinggal. Menurut data tersebut, jumlah Desa Sangat Tertinggal turun menjadi 3.536 (5,14%) pada 2019 dan kembali turun  menjadi 2398 (3,44%) pada 2020. Desa Tertinggal juga mengalami penurunan 17.626 (25,61%) pada 2019 dan 13.862 (19,88%) pada 2020.    Sementara  Desa  Berkembang  meningkat  menjadi  38.185  (55,47%)  pada 2019  dan  39.831  (57,12%)  pada  2020.  Desa  Maju  pada  2019  berjumlah  8.647 (12,56%) pada 2019 dan naik menjadi 11.897 (17,06%) pada 2020. Kenaikan juga dialami Desa Mandiri sebanyak 840 (1,22%) pada 2019 menjadi 1.742 (2,50%) di 2020. 7
Jika melihat perkembangan angka diatas menunjukan bahwa sebagian besar pemerintahan  desa  di  Indonesia  masih  dalam  kategori  Desa  Berkembang  yang menurut  PermendesaPDTTrans  Nomor  2  Tahun  2016  tentang  Indeks  Desa Membangun  yang  dimaksud  Desa  Berkembang atau  yang  disebut Desa Madya adalah Desa potensial menjadi Desa Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  Desa,  kualitas  hidup  manusia  dan menanggulangi kemiskinan. Desa Berkembang atau Desa Madya adalah Desa yang
5 Indeks  Desa  Membangun  2015,  Kementerian  Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal  dan Transmigrasi
6 https://news.detik.com/kolom/d-4230033/menengok-data-perkembangan-desa, diakses 5/10/2020
7 https://idm.kemendesa.go.id/, diakses 5/10/2020
memiliki Indeks Desa Membangun kurang dan sama dengan (≤) 0,7072 dan lebih besar (>) dari 0,5989.
Sementara  jumlah  Desa  Maju  dan  Desa  Mandiri  hingga  2020  berjumlah kurang dari 20% dari total desa di Indonesia. Dalam pengertian lain, sebanyak lebih dari 80% pemerintahan desa di Indonesia  belum  mampu  mengelola sumber daya yang dimiliki untuk meningkatkan kesejahteraan pemerintah desa dan masyarakat. Desa-desa  tersebut  masih  mengantungkan    pembangunan  dan  pelaksanaan pelayanan  dari  sumber  pembiayaan  pemerintah  pusat,  pemerintah  provinsi  dan pemerintah Kabupaten/kota.
Permendesa  PDTTrans  Nomor  2 Tahun  2016  menyebutkan  Desa  mandiri atau  Desa  Sembada adalah Desa  Maju yang  memiliki  kemampuan  melaksanakan pembangunan  Desa  untuk  peningkatan  kualitas  hidup  dan  kehidupan  sebesar- besarnya  kesejahteraan  masyarakat  Desa  dengan  ketahanan  sosial,  ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan. Sementara Desa Maju atau yang disebut Desa Pra-Sembada adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial,  ekonomi  dan  ekologi,  serta  kemampuan  mengelolanya  untuk  peningkatan kesejahteraan  masyarakat  Desa,  kualitas  hidup  manusia,  dan  menanggulangi kemiskinan.
Dengan  kondisi  tersebut  pemerintahan  desa  di  Indonesia  harus  segera melakukan  transformasi  dari  sistem  pemerintahan  yang  sebelumnya  birokratik menjadi  pemerintahan  bergaya  wirausaha  (Enterpreneurial  Government).  Hal  ini perlu  dilakukan  mengingat,  desa-desa  yang  telah  menerapkan  pola  pemerintahan bergaya  wirausaha  berhasil  keluar  dari  klasifikasi  desa  tertinggal  menjadi  desa maju,  bahkan  desa  mandiri.  Sebut  beberapa  diantaranya  adalah  Desa  Panggung Harjo di Yogyakarta, Desa Ponggok  di Kabupaten Klaten Jawa Tengah atau Desa Sekapuk di Gresik Jawa Timur serta desa-desa lain yang telah sukses membangun desa dan masyarakatnya dengan mengelola potensi, kondisi dan sumber daya yang dimiliki.
Menerapkan sistem pemerintahan bergaya wirausaha memang tidak mudah dilakukan, tetapi bukan hal mustahil untuk dilakukan. Desa-desa yang telah berhasil menjalaninya  juga  mengalami proses yang panjang dan penuh tantangan. Namun
melalui  usaha  keras,  ketekunan,    kreativitas    dan  inovasi  misi  untuk  keluar  dari ketertinggalan dan  menjadi desa  maju atau mandiri dapat terwujud. Dalam artian lain,  seorang  pemimpin  di  pemerintahan  desa  harus  memiliki  misi  yang  ingin dicapai dalam menjalankan roda pemerintahannya.
Selain  memiliki  misi,  pemerintahan  desa  juga  harus  mendorong  dan memberikan  ruang  kepada  masyarakat  untuk  mengembangkan    kreativitas  nya. Sehingga  masyarakat  dapat  lebih  kreatif  dan  inovatif  dalam  mencari  dan menemukan solusi terhadap berbagai permasalahan yang dihadapinya. Sementara pemerintahan  desa  menyediakan  regulasi  untuk  melindungi  daya    kreativitas masyarakat  dan  membantu  mewujudkannya.  Dengan  demikian  masyarakat  dapat berkembang dengan baik dan mendukung pembangunan desa.
Daya dan prakarsa pemerintah desa dan masyarakat perlu diarahkan dalam mengali  berbagai  potensi  dan  kondisi  yang  ada  dilingkungan  sekitar. Memanfaatkan setiap peluang yang ada, dan merubah hambatan menjadi peluang untuk  dapat  lebih  maju.  Pemerintah  dan  masyarakat  desa  harus  terus  berinovasi untuk menemukan problem solving dan keluar dari ketertinggalan.
Kreativitas  dan  inovasi  memegang  peran  penting  dalam  meningkatkan pembangunan  dan  kesejahteraan  pemerintah  desa  dan  masyarakat.  Seperti  yang terjadi  di  Jawa  Barat,  melalui  pendekatan  inovasi  dalam  pembangunan  desa memberikan  dampak  signifikan  terhadap  peningkatan  status.  Berkat  pendekatan inovasi    Indeks  Desa  Membangun  (IDM)  pada tahun  2019  jumlah  Desa  Mandiri hanya  98  Desa,  dan  pada  2020  angka  ini  meningkat  menjadi  270  Desa  berstatus Desa Mandiri. 8 Kreativitas dan inovasi merupakan kunci penerapan kewirausahaan dalam pemerintah, seperti yang dikatakan para ahli,
“... rural  entrepreneurship  plays  a  key  role  in  harnessing  innovation, maintaining and developing communities, providing job opportunities and moderating  the  relationship  between  farming,  land-use,  community  and economic development.... ” (Atterton et al., 2011; Newbery and Bosworth, 2014; Phillipson et al., 2011). 9
8 https://galamedia.pikiran-rakyat.com/news/pr-35729629/beragam-inovasi-sukses-tingkatkan- idm-jabar-kini-miliki-270-desa-mandiri, diakses 3/10/2020
9 Atterton  J,  Newbery  R,  Bosworth  G,  et  al.  (2011)  Rural  Enterprise  and  Neo-endogenous development. In: Alsos G, Carter S, Ljunggren E and Welter F (eds), The Handbook Of Research
Pentingnya kreativitas dan inovasi juga ditekankan Presiden Joko Widodo dalam  pidatonya  dihadapan  para  anggota  DPR/MPR  pada  Agustus  2019  lalu menekankan  untuk  mengembangkan  ekonomi  desa  perlu  mengembangkan semangat  kewirausahaan  atau entrepreneurship .  Dengan  mengembangkan kewirausahaan  maka  produk-produk  lokal  yang  dimiliki  oleh  setiap  desa  dapat dipasarkan  secara  nasional  bahkan  internasional  melalui e-commerce yang  telah banyak berkembang diseluruh dunia. 10

## KESIMPULAN
Pengembangan sistem pemerintahan bergaya wirausaha menjadi kebutuhan mendesak  bagi  pemerintahan  dewasa  ini,  terlebih  bagi  pemerintahan  desa  dan masyarakat  yang  telah  lama  mengalami  ketertinggalan  dalam  pembangunan. Melalui  pendekatan  kewirausahaan,  memberikan  peluang  lebih  besar  untuk pemerintah desa dan masyarakat melakukan lompatan-lompatan pembangunan. Dengan  kata  lain,  jika  pemerintah  desa  masih  tetap  mempertahankan  pola pemerintahan  yang  birokratik,  kaku,  prosedural,  hirarkis  dan  formalitas  maka pemerintah  dan  masyarakat  desa  tidak  dapat  mengejar  ketertinggalannya  dalam pembangunan.  Bahkan  pemerintah  dan  masyarakat  desa  akan  semakin  dalam terjebab  dalam  ketertinggalan  karena  tidak  mampu  merespon  dan  beradaptasi dengan perkembangan jaman yang terus maju.
Dalam  mewujudkan  pemerintahan  bergaya  wirausaha,  pemerintah  dan masyarakat  desa  harus  lebih  kreatif  dan  inovatif  dalam  memanfaatkan  dan mengelola  potensi  dan  kondisi  yang  ada  diwilayahnya.  Menjadikan  setiap tantangan  sebagai  peluang  untuk  berkembang.  Menciptakan  hal-hal  baru  dan melakukan berbagai terobosan di berbagai bidang.
on Entrepreneurship  in Agriculture and Rural Development. Cheltenham, UK: Edward Elgar, pp. 256–280.
Phillipson J, Shucksmith M, Turner R, et al. (2011) Rural Economies: Incubators and Catalysts for Sustainable Growth. Submission to Government’s Growth Review. Newcastle, UK:Centre for Rural Economy and RELU.
10 https://www.kemenkopmk.go.id/2020-dana-desa-fokus-pada-pemberdayaan-masayarakat-dan- pengembangan-potensi-ekonomi, diakses 5/10/2020
Desa  sebagai  entitas  asli  memiliki  sumber  daya  melimpah,  sumber  daya budaya,  adat  istiadat,  sumber  daya  alam,  sumber  daya  manusia  yang    kreativitas tinggi  serta  kearifan-kearifan  lokal  yang  dapat  dijadikan  potensi  untuk mengembangkan desa agar lebih maju. Tentu ketekunan, kerja keras, kebersamaan, guyub dan gotong royong menjadi modal penting dalam mewujudkan kesejahteraan pemerintah dan  masyarakat desa. Dan  bukankah  modal penting  itu telah ada dan mendarah daging dalam masyarakat desa di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Alma. B (2011) Kewirausahaan . Edisi ke – 17. Bandung: Alfabeta
Asrori,  2014, Kapasitas  Perangkat  Desa  dalam  Penyelenggaraan  Pemerintahan Desa  di  Kabupaten  Kudus. Jakarta:  Badan  Penelitian  dan  Pengembangan Kemendagri
As’ad Moh, 2002, Psikologi Industri, Yogyakarta: Liberty
Atterton  J,  Newbery  R,  Bosworth  G,  et  al.  (2011) Rural  Enterprise  and  Neo- endogenous development. In: Alsos G, Carter S, Ljunggren E and Welter F (eds), The Handbook Of Research on Entrepreneurship in Agriculture and Rural Development . Cheltenham, UK: Edward Elgar, pp. 256–280.
C.S.T Kansil, Christine, 2004, Pemerintahan Daerah Di Indonesia , Jakarta: Sinar Grafika
Hughes,  Owen  E.  (1994). Public  Management  And  Administration,  An. Introduction , London: Martin Press
HAW Widjaja, 2003, Pemerintahan Desa/Marga , Jakarta: Raja Grafindo Persada
Handayani,  Intan  Septi.  2013. Faktor-faktor  Penentu  Keberhasilan  Wirausaha. Universitas Semarang. Skripsi Publikasi.
Hisrich, R. D. (Ed) 1986. Entrepreneurship intrapreneurship and ventura capital Mass-Lexington Books, Lexington
Kasmir.(2006). Kewirausahaan . Jakarta: Rajawali Pers.
Kuratko,  Donald  F.  dan  Hodgetts,  Richard  M.  (1989 ).  Entrepreneurships:  A Contemporary approach. Chicago: The Dryden Press.
Kao, J.J. 1989. Entrepreneurship Creativity and Organization . Prentise-Hall, New Jersey.
Indeks  Desa  Membangun  2015, Kementerian  Desa,  Pembangunan  Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Indrizal,  Edi.  2006. Masalah  Pembangunan  Perdesaan.  Padang :  Andalas University press
Mohammad,  Fadel.  2007. Kapasitas  manajemen  kewirausahaan  dan  kinerja pemerintah  daerah.  (studi  kasus  pada  pemerintah  daerah  kabupaten Bengkalis), Disertasi Pascasarjana UGM. Yogyakarta
Osborne,  D.  dan  Gaebler.  T.  1996. Reinventing  Government:  How  The Entrepreneurial  Spirit  Is  Transforming  The  Public  Sector.  Rosyid,  A. (penerjemah).  Mewirausahakan  Birokrasi  :  mentranformasi  semangat wirausaha  ke  dalam  sektor  publik  jilid  2  (terjemahan), Seri  manajemen strategi. PPM, Jakarta.
Phillipson J, Shucksmith M, Turner R, et al. (2011) Rural Economies: Incubators and Catalysts for Sustainable Growth. Submission to Government’s Growth Review. Newcastle, UK:Centre for Rural Economy and RELU.
Rasyid, Ryaas, Muhammad. 1997. Makna Pemerintahan Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan . Yarsif Watampone. Jakarta.
Suryana, 2014, Kewirausahaan Pedoman Praktis: Kiat dan Proses Menuju Sukses, Jakarta: Salemba Karya

## Regulasi
UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  84  Tahun  2015  Tentang  Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintahan Desa

## Website
https://www.antaranews.com/berita/1179115/mendes-inovasi-percepat- perubahan-desa-tertinggal-menjadi-desa-maju, diakses 3/10/2020
https://ijn.co.id/mengenal-desa-miliarder-di-gresik-dulunya-tertinggal-kini-mobil- dinasnya-saja-mewah/, diakses 3/10/2020
https://nasional.tempo.co/read/902896/cerita-sukses-kepala-desa-ponggok-yang- diajak-selfie-sri-mulyani/full?view=ok, diaakses 3/10/2020
https://kbbi.web.id/desa, diakses 4/10/2020
https://news.detik.com/kolom/d-4230033/menengok-data-perkembangan-desa, diakses 5/10/2020
https://idm.kemendesa.go.id/, diakses 5/10/2020
https://galamedia.pikiran-rakyat.com/news/pr-35729629/beragam-inovasi-sukses- tingkatkan-idm-jabar-kini-miliki-270-desa-mandiri, diakses 3/10/2020
https://www.kemenkopmk.go.id/2020-dana-desa-fokus-pada-pemberdayaan- masayarakat-dan-pengembangan-potensi-ekonomi, diakses 5/10/2020