## PENGARUH KEBIJAKAN  BIMBINGAN  TEKNIS TERHADAP KINERJA LEGISLASI DPRD KABUPATEN BANGLI
Komang Tri Putri Andriastuti Putu Ngurah Suyatnayasa
I Wayan Wesna Astara e-mail: Putri_andriastuti@yahoo.com putungurahsuyatna@yahoo.com wesna_astara@yahoo.com
Magister Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Warmadewa

## ABSTRACT
This  research  was  conducted  to  determine  the  effect  of  bimtek  on  legislative  performance of DPRD of Bangli regency after bimtek. Bimtek which is one form of common perception for  the entire DPRD members consisting of various backgrounds in order to carry out their duties  and  functions  well, especially  in  terms  of  performance  legislation. This  research  is conducted  so  that  bimtek  which  is  held  by using  APBD  has  an  optimal  impact  on  DPRD performance. This study uses the analysis tool PLS (Partial Least  Square)  with  a  sample  of 30 people  who are all  members  of the  DPRD of  Bangli Regency. The method used in this analysis  is  a  quantitative  method  reinforced  by  qualitative  analysis  to  determine  the effect or also the relationship between two or  more variables. Technique of collecting data using observation, questionnaire, interview, and also data field. The hypothesis of this research is the  significant  influence  between  bimtek  and  legislative  performance  of  Bangli  Regency DPRD. The results of this study indicate that bimtek significantly influence the performance of legislative DPRD Bangli regency .
Keyword : Technical guidance, performance

## ABSTRAK
Penelitian  ini  dilakukan  untuk  mengetahui  pengaruh  bimtek  terhadap  kinerja  legislasi DPRD Kabupaten  Bangli  setelah  diadakannya  bimtek.  Bimtek yang  merupakan  salah  satu bentuk  persamaan persepsi  bagi  keseluruhan  anggota  DPRD  yang  terdiri  dari  berbagai macam  latar  belakang  agar  dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, terutama dalam  hal  kinerja  legislasi.  Penelitian  ini  dilakukan  agar  bimtek  yang  diselenggarakan dengan  menggunakan  APBD  berdampak  optimal  terhadap kinerja DPRD. Penelitian  ini menggunakan  alat  analisis  PLS  (Partial  Least  Square)  dengan  sampel  sebanyak  30  orang yang  merupakan  keseluruhan  anggota  DPRD  Kabupaten  Bangli.  Metode  yang digunakan dalam  analisis  ini  adalah  metode  kuantitatif  yang  diperkuat  dengan  analisis  kualitatif untuk mengetahui  pengaruh  ataupun juga  hubungan  antara  dua  variabel  atau  lebih.  Teknik pengumpulan  data  menggunakan  observasi,  angket,  wawancara,  dan  juga  data dilapangan.  Hipotesis  dari  penelitian  ini adalah  pengaruh  yang  signifikan  antara  bimtek dan  kinerja  legislasi  DPRD  Kabupaten  Bangli.  Hasil penelitian  ini  menunjukkan  bahwa bimtek berpengaruh signifikan terhadap kinerja legislasi DPRD Kabupaten Bangli.

## PENDAHULUAN
Good  local  governance merupakan public  issue yang  paling  mengemuka  dalam pengelolaan  administrasi  publik  dewasa  ini.  Tuntutan  pelaksanaan  Pemerintahan  yang  baik yang dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah. Lahirnya Undang – undang No. 22 Tahun 1999  tentang  Pemerintahan  Daerah,  digantikan  dengan  Undang  –  undang  No.  32  Tahun 2004, dan digantikan kembali dengan Undang – undang No. 12 Tahun 2008, dan diterbitkannya Undang – undang No. 23 Tahun 2014 menggantikan undang – undang sebelumnya menandai dimulainya paradigma baru kebijakan otonomi daerah di Indonesia.
Undang  –  undang  ini  lahir  sebagai  upaya  menyikapi  berbagai  aspirasi  dan  tuntutan terhadap reformasi  hubungan  antara  pemerintah  pusat  dan  daerah.  Kebijakan  otonomi  daerah berdasarkan  Undang  –  undang  Nomor  23  Tahun  2014  memberikan  kewenangan  yang  luas kepada setiap daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat daerah menurut prakarsa  sendiri  berdasarkan  aspirasi  masyarakat  sesuai  dengan  peraturan  perundang  – undangan.
Sebagai  Pejabat  Daerah  yang  berkedudukan  menjadi  unsur  penyelenggara  pemerintahan daerah,  DPRD  mempunyai  fungsi  sebagaimana  tercantum  dalam  Penjelasan  Pasal  149 Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  yang  menyebutkan bahwa  DPRD memiliki fungsi sebagai berikut :
a. Fungsi  pembentukan  Perda,  membahas  bersama  bupati/walikota,  mengajukan  usul rancangan  perda,  menyusun  program  pembentukan  perda  dan  menyetujui  atau  tidak menyetujui rancangan perda Kabupaten/Kota;
b. Fungsi anggaran, membahas persetujuan bersama terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota dan melakukan koordinasi dengan bupati/walikota; dan
c. Fungsi  pengawasan  dalam  pelaksanaan  Perda,  pelaksanaan  ketentuan  peraturan perundang  – undangan  yang  terkait  dengan  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah,  dan melaksanakan  tindak  lanjut  hasil  pemeriksaan  laporan  keuangan  oleh  Badan  Pemeriksa Keuangan.
Selanjutnya, menurut Marbun (1994:129) DPRD merupakan unsur pemerintah daerah dimana susunannya mencerminkan perwakilan  seluruh rakyat daerah  dan komposisi serta anggotanya adalah  mereka  yang  telah  diambil  sumpah/janji  serta  dilantik  dengan  keputusan Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden, sesuai dengan hasil Pemilu maupun pengangkatan.
Sebagai  lembaga  perwakilan  rakyat  di  daerah  yang  anggotanya  dipilih  oleh  rakyat  dalam kurun  waktu  tertentu,  DPRD  mempunyai  hubungan yang  sangat  erat  dengan  rakyat,  karena DPRD  merupakan  bagian  dari  aspirasi  masyarakat.  Oleh  karena  itu  segala  tindakan  dalam pengambilan  keputusan  DPRD  harus  mempertimbangkan  dan  memperhatikan  kepentingan aspirasi  publik  secara  keseluruhan  sehingga  bisa  menghasilkan  kebijakan  yang  tepat  bagi rakyatnya.  Dengan  diberlakukannya  Undang  Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan  Daerah  secara  langsung  Undang  –  Undang  tersebut  telah  melimpahkan kekuasaan  baik  secara  politik  maupun  secara  administratif  kepada  daerah  untuk menyelenggarakan  kewenangan  sesuai  dengan  prakarsa  dan  inisiatif  masyarakat  di  daerah. Pelimpahan kewenangan itu disertai pula dengan dengan pemberian kekuasaan yang lebih besar bagi DPRD dalam menjalankan  fungsi  legislasi.  Dasar hukum  fungsi  legislasi  yang dilakukan oleh  DPRD  diatur dalam :
1. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 42 ayat (1) huruf a dan b;
2. Undang  –  undang  Republik  Indonesia  Nomor  17  Tahun  2014  tentang  MPR,  DPR,  DPD, dan DPRD Pasal 69 ayat (1) huruf a;
3. Fungsi  pembentukan  perda  dalam  Undang  –  undang  Nomor  23  Tahun  2014  Pasal  149 ayat  (1) huruf a.
Dengan  demikian  pemberian  kewenangan  kepada  DPRD  menjadi  semakin  luas  sehingga harus  diimbangi  dengan  kapasitas  sumber  daya  manusia  yang  baik.  Menurut  PP  nomor  16 tahun 2010  tentang  Pedoman  Penyusunan  Peraturan  Dewan  Perwakilan  Daerah  tentang  Tata Tertib Dewan  Perwakilan Rakyat Daerah  Pasal  28  (1) anggota DPRD mempunyai  hak  untuk mengikuti  orientasi  pelaksanaan  tugas  sebagai  anggota  DPRD  pada  permulaan  masa jabatannya dan mengikuti pendalaman tugas pada masa jabatannya.
Permendagri  Nomor  57  Tahun  2011  Tentang  Pedoman  Orientasi  dan  Pendalaman  Tugas Anggota  DPRD  Provinsi  dan  DPRD  Kabupaten/Kota  bahwa  dalam  rangka  meningkatkan pemahaman  anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  provinsi  dan  kabupaten/kota  dalam menjalankan  tugas,  fungsi,  hak  dan  kewajiban  sebagai  unsur  penyelenggara  pemerintahan daerah,  berhak  mengikuti  orientasi  dan  pendalaman  tugas.  Sehingga,  fenomena  empiris dilapangan  intensitas  DPRD  belajar  keluar  daerah  baik  dalam  bentuk  studi  banding  maupun bimbingan teknis semakin banyak.
Sejalan  dengan  uraian  di  atas,  DPRD  kabupaten  Bangli  setiap  tahunnya  melaksanakan orientasi  dan  pendalaman  tugas/bimtek  untuk  anggota  DPRD  Kabupaten  Bangli.  Hal ini ditempuh  mengingat  sumber  daya  manusia  atau  pegawai  merupakan  aset  utama  dari  setiap organisasi  yang  dalam hal ini adalah DPRD Kabupaten Bangli. Mengingat  berhasil  tidaknya organisasi  akan  sangat  menentukan  dalam  mencapai  tujuan  organisasi,  maka  melalui orientasi/pendalaman  tugas  atau  yang  dalam  penelitian  ini  disebut dengan  bimbingan  teknis (Bimtek)  yang  salah  satunya  adalah  untuk  mengembangkan  kualitas sumber daya manusia yang sangat berpengaruh terhadap hasil dari kinerja terutama dalam penelitian ini terfokus pada kinerja  legislasi  DPRD  sehingga  dapat  memberikan  hasil  yang  maksimal  sesuai  dengan kebutuhan organisasi.
Dengan demikian yang  menjadi  latar  belakang  masalah  dalam  penelitian  ini  adalah  faktor  – faktor bimtek  sangat  mempengaruhi  keberhasilan  dari  pelaksanaan  bimtek,  dan  pengaruh kebijakan bimtek  berpengaruh pula  terhadap  kinerja  legislasi  DPRD  dalam  bentuk  keputusan atau  peraturan  daerah.  Banyaknya  aspirasi  masyarakat  yang  masuk  ke  DPRD  Kabupaten Bangli  yang perlu diperjuangkan aspirasinya  dalam bentuk suatu  keputusan maka diperlukan adanya  Bimtek  yang  mengarah  kepada  proses  legislasi  agar  tercapai  persamaan  persepsi mengingat  beragamnya  latar  belakang  anggota  DPRD  di  Kabupaten  Bangli  sehingga  dapat menghasilkan peraturan yang tepat untuk kepentingan publik.
Kualitas  sumber  daya  manusia  sangat  menentukan  sejauh  mana  sistem  di  bidang  sumber daya  manusia  ini  sanggup  menunjang  dan  memuaskan  keinginan  pegawainya  maupun organisasinya.  Peningkatan  pengetahuan,  skill,  perubahan  sikap,  perilaku,  korelasi  terhadap kekurangan –  kekurangan  kinerja  dibutuhkan untuk  meningkatkan  kinerja  dan produktivitas melalui  pelatihan  atau  salah  satunya  bimbingan teknis.  Bimbingan  teknis  akan  memberikan kesempatan  bagi  anggota  DPRD  dalam  memahami  tugas,  fungsi,  dan  wewenangnya  melalui orientasi  agar  dapat  membantu  DPRD  dalam  bekerja  dan  memberikan  kesempatan  untuk menambah pengetahuan.
Berdasarkan  uraian  pada  latar  belakang  terdepan,  maka  permasalahan  yang  akan  dibahas, yaitu:
1 . Apakah  faktor  anggaran,  materi,  dan  penyelenggara  dalam  pelaksanaan  Bimtek berpengaruh  terhadap  Kinerja  legislasi  DPRD  Kabupaten  Bangli?
2. Bagaimana  pengaruh  pelaksanaan  Bimtek  terhadap  kinerja  legislasi  DPRD  Kabupaten Bangli?
Tujuan  umum  penelitian  ini  adalah  untuk  memberikan  masukan  kepada  pemerintah  serta stakeholder terkait,  sehingga  dapat  terwujudnya good  governance DPRD  Kabupaten  Bangli. Tujuan  khusus  penelitian  ini  dimaksudkan  untuk  :  (1)  untuk  mengetahui  dan  menganalisis pengaruh bimtek terhadap kinerja  legislasi DPRD  Kabupaten Bangli; (2)  untuk mengetahui faktor anggaran,  materi,  dan  penyelenggara dalam  pelaksanaan Bimtek  berpengaruh  terhadap Kinerja legislasi DPRD Kabupaten Bangli.
Manfaat  umum  dari  penelitian  ini  adalah  sebagai  masukan  dalam  merencanakan  dan menjadikan  bahan  pertimbangan  dalam  penyusunan  kebijakan  terkait  dengan  program pendidikan  dan  pelatihan  DPRD  Kabupaten  Bangli.  Manfaat  khusus  penelitian  ini  adalah  : (1) sebagai bahan masukan dan evaluasi praktek lapangan, DPRD Kabupaten Bangli terhadap hasil kinerjanya  didalam  menjalankan  tugas;  (2)  Penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan kontribusi  dan  sebagai  bahan  evaluasi  bagi  tercapainya  tujuan  dan  manfaat  dari teori/bimtek bagi DPRD Kabupaten Bangli.
Terdapat  beberapa  penelitian yang  mengkaji  persoalan tentang  pengaruh  bimtek/pelatihan terhadap  kinerja,  diantaranya  adalah:  (1)  Ruby  Awaluddin (2009),  yang  melakukan  yang menghasilkan  kesimpulan  bahwa  Bimtek dilaksanakan  dalam rangka  memenuhi  kebutuhan peningkatan  kinerja  pegawai  dalam  melakukan  audit  dan pelaksanaan Bimtek berpengaruh nyata terhadap keterampilan pegawai Badan Pengawasan Daerah;  (2)  Ruddy  Haryadi  (2015), penelitian  ini  menghasilkan  kesimpulan  bahwa implementasi  kebijakan  telah  dilaksanakan berdasarkan  dimensi-dimensi  implementasi  kebijakan  serta  standar  kerja  yang  jelas  dari Pemerintah  Kota  Bandung,  namun  secara  operasional  belum  sepenuhnya  berjalan  dengan efektif,  sehingga  berimplikasi  pada  kinerja  pelayanan  publik.  Mengingat  implementasi kebijakan  telah  memberikan  pengaruh  besar  terhadap  kinerja  pelayanan  publik,  maka Pemerintah  Kota  Bandung  sebaiknya  memberikan  perhatian  yang  serius  terhadap pelaksanaan  implementasi  kebijakan,  sehingga  diharapkan  dapat  mendorong  peningkatan kinerja pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kota Bandung; (3) Nancy Yusnita ( 2014 ), penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa hubungan antara pengaruh pelatihan dengan kinerja  karyawan  adalah  kuat  dan  positif,  artinya  semakin  bagus  dan  baik  pelatihan  yang dilaksanakan maka kinerja karyawan akan semakin meningkat .
Dari  beberapa  penelitian  yang  telah  dilakukan  sebelumnya,  dapat  disimpulkan  persamaan penelitian dari beberapa penelitian ini adalah bahwa bimtek  yang termasuk salah satu bagian dari pelatihan  dan  pengembangan,  berdampak  signifikan  terhadap  kinerja  pelayanan  publik. Oleh karena itu, bimtek atau pelatihan ini harus tetap dilaksanakan. Namun, yang membedakan penelitian  ini  dengan  penelitian  sebelumnya  adalah,  dimana  faktor  anggaran,  materi  dan penyelenggara  dalam  bimtek  sangat  mempengaruhi  optimalisasi  kinerja  legislasi  DPRD Kabupaten  Bangli.  Pengawasan  yang  kurang  dari  pemerintah,  serta  regulasi  yang  kurang jelas dan tegas  yang menyebabkan bimtek ini kurang optimal dalam pelaksanaannya maupun hasilnya.

## METODE PENELITIAN
Lokasi    penelitian    ini    bertempat    di    kantor    DPRD    Kabupaten    Bangli.    Jumlah  sampel penelitian  sebanyak  30  orang,  yang  merupakan  keseluruhan  anggota  DPRD  kabupaten Bangli. Penelitian  ini  tergolong  tipe  penelitian  deskriptif  dan  bersifat  studi  kasus  yang  dikaji secara kuantitatif dengan diperkuat dengan analisis kualitatif  yang berupa pemaknaan. Dalam hal  ini dipaparkan  secara  kuantitatif,    faktor  –  faktor  yang  mempengaruhi  keberhasilan pelaksanaan Bimtek  dan  secara  kualitatif  diperkuat  dengan  hasil  ( output )  dari  Bimtek  yaitu kinerja  legislasi DPRD Kabupaten Bangli. Faktor – faktor bimtek tersebut adalah: (1) peserta; (2) anggaran; (3) materi; (4) lokasi; (5) penyelenggara.
Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  menggunakan  metode  wawancara,  angket,  observasi, dan laporan kegiatan bimtek. Pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis  deskriptif  yang  berfungsi  memberikan  gambaran  umum  tentang  data  yang telah diperoleh.  Gambaran  umum  ini  bisa  menjadi  acuan  untuk  melihat  karakteristik  data yang  kita peroleh.  Dalam  hal  ini  data  yang  di  deskripsikan  adalah  data  kuantitatif  melalui analisis Partial Least  Square (PLS) dengan  menggunakan software dan  kemudian  di dukung oleh kualitatif agar menjadi lebih akurat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Secara keseluruhan dari hasil data PLS menunjukkan bahwa pada faktor anggaran juga sangat mempengaruhi  kegiatan  bimtek  ini.  Beberapa  EO (Event  Organizer) dalam  bimtek  banyak bekerjasama  dengan  para  oknum  pejabat  untuk  melaksanakan  kegiatan  bimtek,  sehingga hal ini berpengaruh  terhadap penyerapan anggaran  yang belum secara keseluruhan terserap  yang berdampak kurang baiknya fasilitas yang di dapat. Perlu regulasi yang tegas dan jelas sehingga EO itu bisa ditindak.
Indikator  materi  menunjukkan  bahwa  pada  indikator  materi  skor  berada  dibawah  rata  – rata. Hal  ini  dikarenakan  waktu yang  diberikan  sangat  sedikit,  sementara  materi yang  akan disampaikan  tidak  cukup  hanya  dengan  pembahasan  materi  dalam  waktu  2  jam.  Sehingga, untuk memaksimalkan  pemahaman  akan  materi  yang  disampaikan  perlu  adanya  penambahan waktu dan juga kegiatan bimtek yang berulang. Selain itu, adanya prosedur pre-test dan post- test dalam bimtek  yang  selama  ini  tidak  di  laksanakan  mempengaruhi  kualitas  dari  proses bimtek. Kurangnya  evaluasi  dari  Badan  Diklat  juga  monitoring  dari  Badan  Pengembangan Manusia  Kemendagri  juga  merupakan  salah  satu  faktor  kurangnya  pengawasan  terhadap pelaksanaan dan kualitas bimtek.
Selain  beberapa  indikator  diatas,  indikator  lain  yang  juga  berada  dibawah  rata  –  rata  yaitu indikator  penyelenggara. Pada  indikator  penyelenggara  hal  ini  dikarenakan  adanya  beberapa penyelenggara  yaitu  EO  ( Event  Organizer )  “nakal”  yang  bekerjasama  dengan  Perguruan Tinggi.  Hal  ini  berpengaruh  terhadap  waktu  yang  diberikan,  fasilitas  yang  didapatkan, dikarenakan  EO tersebut  mempersingkat  waktu  yang  memang  telah  sedikit  dan  juga  fasilitas yang  kurang  baik, hal  ini  yang  menyebabkan  kurang  optimalnya  pelaksaan  Bimtek,  dimana kegiatan  Bimtek  bukan  hanya  dilaksanakan  oleh  Perguruan  Tinggi  bersama  DPRD  melalui Sekwan,  namun  juga  ada  EO  yang  menyelenggarakan  Bimtek  yang  bekerjasama  dengan DPRD  dan  dilaksanakan  oleh Perguruan  Tinggi.  Sehingga  perlu  adanya  aturan  yang  lebih jelas  lagi,  untuk  menekan  pihak  –  pihak  yang  menyebabkan  kurang  optimalnya  kegiatan bimtek. Disamping itu, peserta yang mengikuti  Bimtek  dalam  hal  ini  seluruh  anggota  DPRD dalam  pelaksanaannya  kurang  optimal, dikarenakan  adanya  tugas  lain  pada  saat  pelaksanaan Bimtek.  Sehingga  tidak  keseluruhan  anggota  dapat  mengikuti  Bimtek,  hal  ini  pun mempengaruhi keberhasilan dari pelaksanaan Bimtek tersebut.
Dari  hasil  analisis  menunjukkan  bahwa  Bimtek  berpengaruh  positif  terhadap  kinerja,  dan hubungan tersebut signifikan. Hasil data tersebut diperkuat dengan hasil data kinerja legislasi DPRD  Kabupaten Bangli  pada  tahun  2015  belum  menghasilkan  Peraturan  Daerah inisiatif Dewan,  namun  rancangan  peraturan  daerah  tentang  perlindungan  anak  masih  menjadi prolegda dimana di tahun 2016 prolegda tersebut disetujui DPRD Kabupaten Bangli sehingga menghasilkan  satu  Ranperda  inisiatif  dewan  yaitu  Rancangan  peraturan  daerah  perlindungan perempuan  dan  anak  korban  kekerasan  dikarenakan  banyaknya  kasus  kekerasan  terhadap perempuan  dan  anak  yang  selama  ini  terjadi  di  Kabupaten  Bangli,  sesuai  dari  data  yang dihimpun  dari  pengadilan,  kejaksaan,  dan  kepolisian.  Dasar  dari  perda  inisiatif  dewan Kabupaten Bangli  ini  adalah  Peraturan  Daerah  Provinsi  Bali  Nomor  6  Tahun  2014  tentang Perlindungan Anak.  Ini  menunjukkan  adanya  pengaruh  bimtek  terhadap  peningkatan  kinerja legislasi  DPRD Kabupaten  Bangli.  Namun,  melihat  hasil  rata  –  rata  dari  setiap  konstruk dapat  disimpulkan bahwa  bimtek  berpengaruh  positif  dan  signifikan  namun  hasilnya  belum optimal. Hal ini terlihat dari  hasil  analisis  dimana  beberapa  indikator  bimtek  belum  berjalan dengan  optimal.  Ini  sesuai dengan  pendapat  Wirawan  (2012:  5),  bahwa  kinerja  juga  dapat dipandang  sebagai  sesuatu output atau  suatu  keluaran  yang  dapat  dihasilkan  oleh  fungsi- fungsi  atau  indikator-indikator  di dalam  suatu  pekerjaan  atau  profesi,  dalam  kurun  waktu tertentu.  Pendapat  ini  sejalan  dengan Hamzah dan Lamatenggo (2012: 63),  yang menyatakan bahwa  kinerja  merupakan  pelaksanaan  fungsi-fungsi  yang  dituntut  dari  seseorang  dalam organisasi  untuk  menghasilkan  sesuatu keluaran ( output ).
Indikator  ketepatan  waktu  dan  keberhasilan  kerja  pada  variabel  kinerja  menunjukkan hasil berada  dibawah  rata  –  rata,  hal  tersebut  dikarenakan  anggota  DPRD  yang  harus melaksanakan  tugas  lain  saat  akan  melaksanakan  fungsinya  sebagai  anggota  Dewan.  Tugas lain tersebut  bukan  hanya  tugas  mendesak  sebagai  anggota  DPRD  namun  juga  tugas  lain sebagai anggota  Parpol.  Namun  apabila  dilihat  dari  segi  keberhasilan  kerja,  legislasi  berupa peraturan daerah  yang  menjadi  hak  inisiatif  dewan  tidak  hanya  dapat  dilihat  dari  berapa Perda  inisiatif yang  telah dihasilkan, namun bagaimana  pelaksanaan dari Perda  tersebut dan dampak bagi masyarakat  Kabupaten  Bangli.  Evaluasi  dari  peraturan  daerah  tersebutlah  yang sangat  penting untuk  melihat  keberhasilan  dari  kinerja Dewan.  Karena legislasi  bukan  hanya sekedar  membuat  Perda  namun  bagaimana  kaitannya  dengan  implementasi  dan  hasil  dari kebijakan tersebut.

## SIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  hasil  kajian  dapat  di  simpulkan  dua  hal  sebagai  berikut  :  (1)    Indikator anggaran  berpengaruh  siginifikan  dan  sangat  menentukan  kualitas  dalam  pelaksanaan kegiatan  bimtek.  Penyerapan  anggaran  yang  belum  secara  keseluruhan  terserap  kedalam kegiatan  bimtek mempengaruhi  hasil,  kualitas,  dan  fasilitas  yang  di  dapat  dalam  bimtek. Indikator  materi  pun  kurang  optimal,  pengurangan  waktu  dalam  kegiatan  bimtek  dan banyaknya pembahasan materi yang  diperlukan,  juga  belum  terlaksananya  beberapa  prosedur pelaksanaan  bimtek  menjadikan  hasil  (output)  dari  pelaksanaan  bimtek  belum  optimal. Regulasi yang  jelas  dan  tegas  untuk menekan penyelenggara dalam kegiatan bimtek, terutama bagi EO (event organizer)  yang banyak  menyalahi aturan  yang ada; (2)  Bimtek  berpengaruh positif dan signifikan namun belum optimal terhadap kinerja legislasi DPRD Kabupaten Bangli.
Mengingat  pelaksanaan  bimtek  berpengaruh  signifikan  terhadap  kinerja  legislasi  DPRD kabupaten  Bangli,  dapat  disarankan  :  (1)Sebaiknya  program  Bimtek  di  laksanakan  lebih  dari dua kali dalam setahun, agar peningkatan kompetensi, dan pengembangan profesi menjadi lebih baik sehingga pencapaian keberhasilan kerja dalam mengemban tugas dan fungsi pun semakin meningkat;  (2)Regulasi  yang  ada  sebaiknya  ditinjau  kembali,  sehingga  aturan  yang  ada dapat lebih tegas dan jelas lagi baik dari aspek penyelenggara, anggaran, materi, dan prosedur pelaksanaan   bimtek,   sehingga   bimtek   yang   dilaksanakan   berdampak   efektif   dan   efisien; (3)Sekwan  sebaiknya  bekerjasama  langsung  dengan  Perguruan  Tinggi  dan  Badan  Diklat, sehingga dapat menekan  penyelenggara bimtek lain  yaitu EO ( event organizer ),  yang selama ini  tidak  melaksanakan  bimtek  sesuai  prosedur  sehingga  bimtek  berjalan  kurang  optimal; (4)Materi yang  di  berikan  dalam  setiap  pelaksanaan  bimtek  sebaiknya  fokus  kepada  salah satu  fungsi DPRD  sehingga  peserta  lebih  paham  akan  tugas  dan  fungsinya,  prosedur pre  – test dan post  –  test dalam  bimtek  tetap  dilaksanakan,  sehingga  hasil  dari  bimtek; (5)Narasumber  dalam  bimtek  sebaiknya  narasumber  yang  bukan  hanya  mempunyai pengetahuan  di  bidangnya  saja,  namun mempunyai  pengalaman  di  bidang  teknis  maupun non teknis; (6)Monitoring dari Badan Diklat dan Kemendagri  terhadap  setiap  kegiatan  bimtek sebaiknya  lebih  ditingkatkan  lagi,  sehingga setiap  tahapan  dalam  pelaksanaan  bimtek  dapat berjalan  sesuai  aturan  dan  hasil  ( output )  dari  bimtek  dapat  dirasakan  secara  nyata  dalam melaksanakan tugas dan fungsi DPRD.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Dalam  penyusunan  artikel  ilmiah  ini,  dapat  diselesaikan  berkat  bantuan  dan  bimbingan dari semua  pihak.  Melalui  kesempatan  ini,  perkenankanlah  penulis  mengucapkan  terima  kasih, kepada  yang terhormat : Bapak Dr.  I Gede Agus Wibawa, AP,M.Si,  yang berkenaan sebagai narasumber  dan  Bapak  Yudistira  Adnyana,  SE,M.Si,  yang  telah  memberikan  kritik  dan saran pada artikel ilmiah ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Hamzah,  B.U., Lamatenggo, N., 2012. Teori Kinerja dan Pengukurannya , Jakarta: Bumi Aksara. Marbun,    S.F.,1997, Peradilan    Administrasi    Negara    dan    Upaya    Admministratif    di Indonesia , Liberty: Yogyakarta Wirawan,  2008. Budaya  dan  Iklim  Organisasi  Teori,  Aplikasi  dan  Penelitian ,  Jakarta:  PT. Gramedia Pustaka Utama. Awaluddin,  Rudy,  2009  “ Analisis  Pengaruh  Bimbingan  Teknis  terhadap  Peningkatan Keterampilan  Pegawai  Pada  Badan  Pengawasan  Daerah  Kabupaten  Bogor ,”  Jawa Barat  :  Program  Sarjana Manajemen Penyelenggaraan Khusus Departemen Manajemen Institut Pertanian Bogor.
Haryadi, Ruddy, 2015 , Jurnal Ilmiah “Politea” FISIP Universitas Al-Ghifari Volume 14 Nomor 7, Januari  2015  ISSN:  873-3741-1 Pengaruh  Implementasi  Kebijakan  terhadap  Kinerja Pelayanan Publik.
Nancy  Yusnita  (  2014  ),  Jurnal  Ilmiah  Manajemen  dan  Akuntansi  Fakultas  Ekonomi (JIMAFE) Volume  Semester  I  2014, Pengaruh  Pelatihan  terhadap  Kinerja  Karyawan pada  PT.PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor .
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Undang  –  undang  No.  17  Tahun  2014  tentang  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat,  Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah PP No. 16 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No.  57  Tahun  2011  tentang  Pedoman  Orientasi  dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.