Volume 18, Nomor 2 (2023), https://jurnal.uns.ac.id/region DOI: 10.20961/region.v18i2.60132

## Analisis ketimpangan pendapatan antar wilayah di Provinsi Lampung Tahun 2012-2020

## Analysis of income inequality between regions in Lampung Province 2012-2020
F Y Lestari 1 , M I Affandi 2 , dan R H Ismono 2
1 Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Pascasarjana Multidisiplin, Universitas Lampung, Indonesia
2 Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung, Indonesia
Corresponding author ’s email : fyi.lestari@gmail.com
Abstrak. Perbedaan  potensi  keunggulan  daerah  dapat  memberikan  kontribusi  yang berbeda terhadap perekonomian lokal yang menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. Perbedaan yang besar dalam tingkat pertumbuhan dan potensi antar daerah  menyebabkan  dikotomi  daerah  maju  dan  tertinggal  yang  menunjukkan ketimpangan yang signifikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketimpangan pendapatan antar wilayah di Provinsi Lampung dari tahun 2012 hingga 2020. Data yang digunakan  adalah  data  panel  PDRB  untuk  17  sektor ekonomi.  Data yang  digunakan adalah data sekunder time series dan cross-section dari 15 kabupaten/kota di Lampung yang diolah dengan analisis entrophy theil . Menurut hasil analisis, pendapatan daerah menunjukkan  kontribusi  positif  terhadap  ketimpangan  pendapatan.  Walaupun demikian, secara keseluruhan keterkaitan antar kedua hal tersebut tergolong rendah. Secara  detail, kontribusi  kabupaten  dengan  ketimpangan  tinggi  adalah  Kota  Bandar Lampung,  Kota  Metro,  dan  Kabupaten  Pringsewu.  Kontribusi  ketimpangan  sedang terjadi di Kabupaten Lampung Selatan, Lampung Utara, Lampung Tengah, Way Kanan, dan Tanggamus. Kontribusi ketimpangan yang rendah terdapat di Kabupaten Lampung Barat, Lampung Timur, Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, Mesuji, Pesawaran, dan Pantai Barat.
Kata Kunci: Indeks Entrophy Theil; Ketimpangan Pendapatan; Pertumbuhan Ekonomi
Copyright © 2023, REGION: Jurnal Pembangunan Wilayah dan Perencanaan Partisipatif
Abstract. Differences  in  potential  regional  advantages  encourage  different contributions to the local economy which is the driving force for regional economic growth. The large differences in growth rates and potential among regions lead to a dichotomy of developed and underdeveloped regions with significant inequality. This study aimed to analyze income inequality among regions in Lampung Province from 2012 to 2020. The data used is GDP panel data for 17 economic sectors. The data used are time series secondary data and cross-sections from 15 regencies/cities in Lampung which  were  processed  by  theil  entrophy  analysis.  According  to  the  results  of  the analysis,  regional  income  shows  a  positive  contribution  to  provincial  income inequality.  However,  overall  the  relationship  between  the  two  is  relatively  low.  In detail,  the  contribution  of  districts  with  high  inequality  are  Bandar  Lampung  City, Metro City, and Pringsewu Regency. The contribution of inequality is occurring in the regencies  of  South  Lampung,  North  Lampung,  Central  Lampung,  Way  Kanan,  and Tanggamus.  The  low  contribution  of  inequality  is  found  in  West  Lampung,  East Lampung, Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, Mesuji, Pesawaran, and Pantai Barat districts.
Keywords: Economic Growth; Income Equality; Theil Entropy Index

## 1. Pendahuluan
Pembangunan  ekonomi  di  setiap  daerah  mengalami  berbagai  permasalahan  yang  dapat menghambat pembangunan di suatu daerah. Lebih lanjut tentang Kuncoro dalam Pamrihnan dan Cahyadin [1] mengidentifikasi persoalan utama dalam pembangunan daerah adalah tetap menekankan adanya kebijakan pembangunan dengan pendekatan potensi unggulan daerah. Kemampuan sumber daya manusia, kelembagaan, dan  sumber daya alam dapat digunakan untuk  melihat  bagaimana  potensi  daerah  yang  dimiliki.  Provinsi  Lampung  berada  paling selatan  di  Pulau  Sumatera  dengan  potensi  sumber  daya  alam  yang  dapat  berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Kontribusi terbesar PDRB Provinsi Lampung masih disumbangkan  oleh  sektor  pertanian,  kehutanan,  dan  perikanan  dengan  rata-rata  30,55 persen  selama  lima  tahun  terakhir  (2016-2020).  Di  sisi  lain,  pertumbuhan  sektor  industri pengolahan  juga  terus  menunjukkan  pertumbuhan  positif  dengan  laju  pertumbuhan  0,44 persen  per  tahun  atau  dengan  kontribusi  terhadap  PDRB  Provinsi  Lampung  sebesar  17,86 persen  per  tahun  pada  periode  2016-2020.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  pembangunan ekonomi  masih  terfokus  pada  sektor  pertanian  dengan  tujuan  utama,  yakni  adanya keseimbangan  antara  sektor  pertanian  dan  sektor  industri  pengolahan.  Perbedaan  laju pertumbuhan ekonomi antar daerah di Provinsi Lampung mengakibatkan daerah maju dan daerah tertinggal atau pasif.
Identifikasi  potensi  di  setiap  daerah  dapat  menunjukkan  sektor-sektor  potensial  apa  yang dapat  mendorong  pertumbuhan  ekonomi  daerah.  Kontribusi  masing-masing  sektor  yang membentuk  perekonomian  daerah  dapat  menunjukkan  pertumbuhan  pembangunan  di daerah  tersebut.  Dominasi  sektor  pertanian  masih  menjadi leading  sector dalam menggerakkan  perekonomian  Indonesia  atau  hampir  seluruh  wilayah  di  Indonesia.  Sektor pertanian  merupakan engine  of  growth sebagai  penyedia  bahan  baku,  penyedia  pangan,
keterbukaan  kesempatan  kerja,  dan  penggerak  daya  beli  yang  dihasilkan  oleh  sektor  lain. Kontribusi sektor pertanian terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional pada triwulan II- 2020 tercatat sebesar 15,46 persen.
Angka tersebut naik dari kontribusi pada triwulan II-2019 yang hanya 13,57 persen [2]. Sektor pertanian  yang  terus  berkembang  baik  dari  sisi supply maupun demand akan  mendorong pembangunan ekonomi di suatu daerah [3]. Pembangunan daerah masih terfokus pada sektor ekonomi  yang  strategis  atau  pada  lokasi-lokasi  yang  dianggap  strategis.  Hal  ini  dapat mempengaruhi sektor-sektor lain yang memiliki keterkaitan dengan fokus pembangunan pada suatu sektor ekonomi [4].
Lapangan  usaha  yang  mendominasi  perekonomian  Provinsi  Lampung  adalah  pertanian, kehutanan, dan perikanan serta industri pengolahan/manufaktur. Amalina dan Romantis [5] menunjukkan bahwa fluktuasi PDRB sektor pertanian juga diikuti oleh industri pengolahan. Pertumbuhan  ekonomi  pada  sektor  pertanian,  kehutanan,  dan  perikanan  serta  industri pengolahan  tidak  lepas  dari  kabupaten/kota  yang  berkontribusi  terhadap  perekonomian Provinsi  Lampung.  Laju  pertumbuhan  ekonomi  yang  berbeda  antar  daerah  di  Provinsi Lampung dapat mengakibatkan daerah maju dan daerah tertinggal. Pertumbuhan ekonomi di Provinsi  Lampung  harus  dirasakan  oleh  seluruh  kabupaten/kota,  hal  ini  terjadi  jika  terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan ketimpangan pendapatan daerah yang kecil. Menurut Rustiadi, Indraprahasta, dan Mulya [6] menyebutkan bahwa ketimpangan wilayah  masih  menjadi  isu  pembangunan  yang  relevan  untuk  perencanaan  pembangunan daerah.
Perbedaan  potensi  sumber  daya  akan  menunjukkan  perbedaan  struktur  dan  pola pertumbuhan  ekonomi  di  15  kabupaten/kota  di  Provinsi  Lampung.  Struktur  dan  pola perekonomian  dapat  menentukan  besar  kecilnya  kontribusi  yang  diberikan  masing-masing wilayah terhadap perekonomian di Provinsi Lampung. Badan Pusat Statistik [7] menyatakan bahwa  indeks  ketimpangan  pendapatan  secara  keseluruhan  di  Provinsi  Lampung  sebesar 0,329  pada  tahun  2019,  lebih  rendah  dari  rata-rata  indeks  ketimpangan  nasional  sebesar 0,384. Hal yang berbeda ditunjukkan dengan kontribusi dan nilai PDRB di 15 kabupaten/kota Provinsi Lampung cenderung berbeda yang berdampak pada ketimpangan pendapatan antar daerah. Salah satu target pembangunan ekonomi di Provinsi Lampung yang tercantum pada RPJMD  Provinsi  Lampung  2019-2024,  yakni  ketimpangan  pendapatan  antar  daerah  [8]. Berdasarkan  latar  belakang  tersebut,  penelitian  ini  memiliki  tujuan  untuk  menganalisis ketimpangan pendapatan antar wilayah di Provinsi Lampung tahun 2012-2020.

## 2. Metode
Penelitian  ini  termasuk  dalam  penelitian  deskriptif  kuantitatif.  Data  sekunder  digunakan dalam penelitian ini menggunakan data panel yang terdiri dari data deret waktu ( time series ) dan cross  section .  Periode  waktu  yang  digunakan  adalah  tahun  2012 – 2020.  Data  yang digunakan,  yakni  data  antar wilayah  di 15  kabupaten/kota  Provinsi  Lampung. Sumber  data diperoleh dari publikasi Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung tahun 2012-2020.
Analisis indeks entrophy theil digunakan untuk menghitung ketimpangan pendapatan antar wilayah.  Perhitungan  indeks entrophy  theil tersebut  dilakukan  dengan  menggunakan pendekatan 17 sektor berdasarkan lapangan usaha di 15 kabupaten/kota di Provinsi Lampung dari  tahun  2012-2020.  Data  yang  digunakan  adalah  PDRB  ADHK  setiap  kabupaten/kota  di Provinsi  Lampung  tahun  2012-2020.  Langkah-langkah  menghitung  indeks  entropi  adalah sebagai berikut.
 −  = = n i p j Xij Xij Pij 1 1 ……………………….. (1) Informasi: Pij : Peluang kegiatan sektor ekonomi i di j wilayah
Xiju : Jumlah PDRB sektor ekonomi pada tahun tertentu i
: 1,2,…..,n jumlah baris (sub wilayah)
J : 1,2,…..,n jumlah kolom (kegiatan)
) ( Pij Ln Qij = ………………………… (2) Informasi: Qij
: Ln peluang kegiatan ekonomi tipe j di wilayah i Pij : probabilitas aktivitas tipe j di wilayah i i : 1,2,…..,n jumlah baris (sub wilayah)
J
: 1,2,…..,n jumlah kolom (aktivitas)
 = = = n i p j Rij Sij
1 1 ………………………. (3) Informasi: Sij : Total entropi area (S total) Rij : Perkalian matriks – Pij dan Cij i : 1,2,…..,n jumlah baris (sub wilayah)
J
: 1,2,…..,n jumlah kolom (aktivitas)
Semakin  besar  nilai entrophy  theil (mendekati  satu)  menunjukkan  bahwa  ketimpangan pendapatan di suatu wilayah semakin besar atau ketimpangan di suatu wilayah tidak merata. Sebaliknya,  jika  nilai entrophy  theil semakin  kecil  (mendekati  nol)  maka  dapat  disimpulkan ketimpangan  pendapatan  suatu  wilayah  semakin  kecil  atau  ketimpangan  di  suatu  wilayah semakin merata [1].

## 3. Hasil penelitian dan pembahasan
Kinerja perekonomian secara keseluruhan di setiap wilayah dapat dilihat dari pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).  Kinerja ekonomi yang terjadi dapat menunjukkan kondisi perekonomian Provinsi Lampung. Kondisi ekonomi yang terjadi dapat tumbuh secara baik, secara positif maupun negatif. Seluruh sektor ekonomi dengan 17 lapangan usaha dapat
memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung. Beberapa sektor yang  memberikan  kontribusi  terbesar  bagi  perekonomian  Provinsi  Lampung,  antara  lain pertanian, kehutanan, dan perikanan. Gambar 1 menunjukkan kontribusi 17 sektor lapangan usaha terhadap PDRB di Provinsi Lampung tahun 2012-2020.
Gambar 1. Kontribusi sektor ekonomi terhadap PDRB Provinsi Lampung tahun 2012-2020.
Sebesar  31,62  persen  sektor  pertanian,  kehutanan,  dan  perikanan;  industri  pengolahan sebesar 17,57 persen; dan perdagangan besar dan eceran sebesar 12,15 persen berkontribusi terhadap PDRB Provinsi Lampung. Ketiga sektor tersebut memberikan kontribusi terbesar bagi perekonomian Provinsi Lampung (Gambar 1). Pertumbuhan ekonomi di 15 kabupaten/kota, yang  dinyatakan  dalam  PDRB  memperlihatkan  seberapa  besar  sumbangan  masing-masing daerah  terhadap  ekonomi  Provinsi  Lampung.  Perbedaan  kontribusi  yang  berbeda  dapat disebabkan oleh perbedaan sumber daya yang tersedia.
Gambar 2 menunjukkan bahwa Provinsi Lampung memiliki lima kabupaten yang memberikan kontribusi signifikan terhadap sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, yaitu Kabupaten Lampung  Tengah  (8,61%),  Lampung  Timur  (5,46%),  dan  Lampung  Selatan  (4,61%),  Tulang Bawang (3,26%), dan Pesawaran (2,55%). Sementara itu, Kabupaten Lampung Tengah (5,47%), Kota Bandar Lampung (3,93%), Lampung Selatan (3,62%), Tulang Bawang (1,77%), dan Tulang Bawang  Barat  (1,11%)  yang  memberikan  kontribusi  terbesar  pada  industri  pengolahan. Industri pengolahan  sendiri  merupakan  sektor  kedua  yang  memberikan kontribusi terbesar bagi perekonomian Lampung. Dilihat dari sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan serta industri pengolahan, ada beberapa daerah yang memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian Provinsi Lampung.
Gambar 2. Kontribusi kabupaten/kota terhadap PDRB Provinsi Lampung berdasarkan tiga sektor usaha terbesar tahun 2012-2020.
Berbeda dengan beberapa kabupaten tersebut, kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan hanya sebesar 0,86 di Kota Bandar Lampung, tetapi pada sektor industri pengolahan mampu  menjadi  daerah  dengan  kontribusi  terbesar  kedua  di  Provinsi  Lampung.  Hal  ini dikarenakan  posisi  Kota  Bandar  Lampung  pada  posisi  geografis  yang  strategis  didukung dengan aksesibilitas yang tinggi mampu mendorong kegiatan di sektor manufaktur. Bandar Lampung, yakni salah satu daerah yang menjadi unggulan pada pusat pertumbuhan Sumatera Selatan. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung Tahun 2009-2029, dan RTRW Kota Bandar Lampung Tahun 2010-2030 menyebutkan bahwa lokasi Bandar Lampung yang strategis sebagai pintu gerbang ke Pulau Jawa, adanya jalur Trans-Sumatera, dan keberadaan pelabuhan Panjang.
Penyumbang  terbesar  ketiga  bagi  perekonomian  Provinsi  Lampung  adalah  sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil, dan sepeda motor, yaitu dari Kabupaten/Kota Bandar  Lampung  (3,07%),  Lampung  Tengah  (2,63%),  Lampung  Selatan  (1,94%),  Lampung Timur  (1,28%),  dan  Lampung  Utara  (1,04%).  Perbedaan  sumbangan  ekonomi  di  Provinsi Lampung didasarkan pada potensi yang dimiliki masing-masing daerah. Potensi tersebut akan mendorong pertumbuhan di beberapa sektor dan daerah untuk tumbuh baik dari sisi ekonomi maupun pengolahan sumber bahan baku.
Analisis entrophy  theil digunakan  untuk  menghitung  nilai  ketimpangan  berdasarkan  PDRB yang  dihasilkan  oleh  17  sektor  usaha.  Setiap  sektor  menghasilkan  besaran  kontribusi pendapatan  yang  berbeda  terhadap  pendapatan  daerah  di  Provinsi  Lampung.  Hal  ini disebabkan oleh perbedaan sumber daya yang dimiliki oleh setiap daerah yang mempengaruhi nilai pendapatan [9]. Perbedaan sumber daya ini menyebabkan disparitas antar wilayah dan antar  sektor.  Pembangunan  ekonomi  yang  tidak  diikuti  dengan  pemerataan  dapat
menyebabkan  suatu  daerah  hanya  bertumpu  pada  satu  sektor  unggulan.  Ketimpangan pendapatan antar daerah di Provinsi Lampung tahun 2012-2020 dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Indeks entrophy theil 15 kabupaten/kota Tahun 2012-2020.
No. Kabupaten/Kota Tahun 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 1 Bandar Lampung 0,644 0,645 0,653 0.658 0,663 0.668 0,672 0,677 0,679 2 kota Metro 0.111 0.111 0.111 0,112 0.113 0.113 0.113 0.114 0.114 3 Lampung Selatan 0,503 0,502 0,504 0,505 0,506 0,507 0,508 0,509 0,508 4 Lampung Utara 0,315 0,315 0,316 0,317 0,318 0.320 0,321 0.323 0.323 5 Lampung Barat 0,115 0,115 0,116 0,116 0,116 0,116 0.117 0.118 0.118 6 Lampung tengah 0,687 0,687 0,691 0,692 0,695 0.697 0,699 0,702 0,706 7 Lampung Timur 0,499 0,505 0,499 0,497 0,496 0,498 0,495 0,493 0,492 8 Cara yang benar 0.205 0,203 0,203 0.204 0.204 0.204 0.204 0.205 0,206 9 tulang bawang 0,291 0,292 0,293 0,293 0,294 0.295 0.297 0.297 0.298 10 Tulang Bawang Barat 0,166 0,166 0,166 0,166 0,167 0,167 0,167 0.168 0,169 11 Mesuji 0,150 0,149 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,151 0,151 12 Tanggamus 0.225 0.225 0.227 0.227 0.227 0.228 0.229 0.229 0.229 13 Pringsewu 0,179 0,179 0.180 0.180 0.180 0.180 0.180 0.180 0.180 14 Menawarkan 0.229 0.228 0.229 0.229 0.228 0.228 0.229 0.229 0.230 15 pantai barat 0,078 0,078 0,078 0,077 0,077 0,078 0,078 0,079 0,079 Rata-rata 0,293 0,293 0,294 0.295 0.296 0.297 0.297 0.298 0.299
Tabel  1  menunjukkan  bahwa  secara  keseluruhan  kabupaten/kota  di  Provinsi  Lampung memberikan  kontribusi  terhadap  ketimpangan  pendapatan  di  Provinsi  Lampung  yang ditunjukkan  dengan  nilai entrophy  theil yang  positif.  Rata-rata  indeks  entropi  di  15 kabupaten/kota sejalan dengan hasil analisis indeks Williamson Provinsi Lampung. Diketahui bahwa  ketimpangan  pendapatan  antar  wilayah  di  Provinsi  Lampung  periode  2012-2020 dengan kontribusi 15 kabupaten/kota menunjukkan tren peningkatan setiap tahunnya. Nilai entrophy  theil yang  dihasilkan  di  setiap  kabupaten/kota  Provinsi  Lampung  menunjukkan ketimpangan  antarwilayah  yang  rendah  dengan  rata-rata  0,296.  Ketimpangan  pendapatan antar  kabupaten/kota  di  Lampung  semakin  meningkat  setiap  tahunnya,  tetapi  kategori ketimpangannya rendah [10].
Hasil analisis yang dilakukan memperlihatkan bahwa keseluruhan kabupaten/kota di Provinsi Lampung berkontribusi terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Lampung dengan nilai indeks entrophy  theil positif.  Tabel  1  memperlihatkan  bahwa  peningkatan  ketimpangan pendapatan  di  setiap  kabupaten/kota  tidak  terjadi  secara  signifikan.  Kabupaten  Lampung Tengah memiliki nilai entrophy theil tertinggi dengan rata-rata 0,695; diikuti oleh Kota Bandar Lampung dengan rata-rata 0,662; dan Kabupaten Lampung Selatan dengan rata-rata 0,505. Kabupaten  Pesisir  Barat  memiliki  nilai  indeks entrophy  theil terkecil  di  Provinsi  Lampung dengan rata-rata 0,078. Perbedaan tersebut dapat disebabkan oleh perbedaan sumber daya, alokasi  daerah,  dan  kebijakan  ekonomi  daerah  menyebabkan  kontribusi  ketimpangan pendapatan di Provinsi Lampung dapat dilihat pada Gambar 3.
Copyright © 2023, REGION: Jurnal Pembangunan Wilayah dan Perencanaan Partisipatif
Gambar 3. Kontribusi pendapatan di Provinsi Lampung [11].
Gambar 3 menunjukkan distribusi kontribusi ketimpangan pendapatan di Provinsi Lampung di 15  kabupaten/kota.  Terlihat  bahwa  kontribusi  kabupaten/kota  terhadap  ketimpangan pendapatan  di  Provinsi  Lampung  dengan  kontribusi  <  5,00%,  yaitu  Kota  Metro,  Kabupaten Pringsewu,  Lampung  Barat,  Pesisir  Barat,  Way  Kanan,  Tulang  Bawang  Barat,  dan  Mesuji dengan kontribusi terendah, yaitu di Kabupaten Pesisir Barat (1,76%). Kontribusi ketimpangan pada kisaran 5,00%-10,00%, yaitu pada Kabupaten Pesawaran, Tanggamus, Lampung Utara, dan Tulang Bawang. Kontribusi ketimpangan pendapatan terbesar di Provinsi Lampung adalah Kabupaten  Lampung  Tengah  (15,67%),  disusul  Kota  Bandar  Lampung  (14,93%),  Kabupaten Lampung Selatan (11,40%), dan Kabupaten Lampung Timur (11,20%).
Tingkat ketimpangan di Lampung semakin meningkat dari tahun ke tahun karena kebijakan pemerataan  pembangunan  ekonomi  di  kabupaten/kota  Provinsi  Lampung  masih  dianggap kurang  tepat  [12].  Pembangunan  ekonomi  yang  berkeadilan  harus  dilakukan  dengan memperluas sektor-sektor yang menjadi basis perekonomian daerah-daerah yang termasuk dalam kategori belum berkembang, agar dapat mengimbangi pembangunan ekonomi daerah- daerah  yang  sudah  masuk  kategori  negara  maju.  Tidak  semua  kebijakan  pembangunan ekonomi yang dilaksanakan mampu mengurangi tingkat ketimpangan antar kabupaten kota di  Provinsi  Lampung.  Ketimpangan  pendapatan  antar  sektor  yang  cenderung  meningkat walaupun  dengan  peningkatan  kecil  dapat  disebabkan  oleh  pola  pembangunan  ekonomi secara  sektoral,  dimana  sektor  yang  memberikan  keuntungan  atau  kontribusi  terbesar terhadap  pendapatan  daerah  akan  diprioritaskan  dengan  tujuan  memacu  pertumbuhan ekonomi  yang  tinggi  [13].  Lokasi  yang  dipilih  umumnya  merupakan  kawasan  yang  telah memiliki  berbagai  infrastruktur  dan  fasilitas  untuk  mendukung  pengembangan  sektor unggulan tersebut sehingga daerah yang berkembang akan semakin berkembang, sedangkan daerah lain yang belum berkembang secara ekonomi sulit untuk mengejar ketertinggalan dari daerah tersebut.
Keunggulan  sektor  utama  Provinsi  Lampung  yang  berkontribusi  terhadap  ketimpangan pendapatan,  yakni  pertanian,  kehutanan,  dan  perikanan,  industri  pengolahan,  serta perdagangan besar, eceran, dan reparasi mobil. Ketiga sektor tersebut masih belum merata dalam  pembangunan  dan  kebijakan  yang  mendukung  perkembangan  dan  pertumbuhan pendapatan di Provinsi Lampung. Sektor pertanian memberikan kontribusi nilai ketimpangan yang  paling  besar  karena  sektor  pertanian  masih  menjadi  sumber  pendapatan  utama masyarakat  di  Provinsi  Lampung.  Provinsi  Lampung  terkenal  dengan  pertaniannya  dimana beberapa  komoditas  unggulan  dan  komoditas  ekspor  dihasilkan  di  Provinsi  Lampung. Beberapa komoditas ekspor yang dihasilkan dari sektor pertanian di Provinsi Lampung antara lain kopi, karet, dan kelapa sawit. Beberapa komoditas dari Provinsi Lampung dikirim ke luar daerah  sehingga  akan  menghasilkan  pendapatan  tambahan  bagi  perekonomian  daerah. Besarnya ketimpangan pendapatan per sektor di Provinsi Lampung dapat dilihat pada Gambar 4.
Gambar 4. Nilai indeks entrophy theil untuk masing-masing sektor di Provinsi Lampung.
Gambar 4 menunjukkan nilai ketimpangan pendapatan pada 17 sektor ekonomi di Provinsi Lampung.  Nilai  ketimpangan  untuk  sektor  pertanian,  kehutanan,  dan  perikanan  tertinggi sebesar 0,364, disusul oleh industri pengolahan sebesar 0,306. Sektor pertanian sangat unggul di  hampir  setiap  kabupaten  kecuali  Bandar  Lampung  dan  Metro.  Gambar  5  menunjukkan industri pengolahan; grosir, eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Sektor-sektor tersebut memberikan  kontribusi  ketimpangan  pendapatan  terbesar  di  Kota  Metro,  dengan  sektor industri pengolahan di Bandar Lampung.
Setiap daerah memiliki kepemilikan sumber daya alam yang berbeda dan pendapatan yang berbeda pula sehingga terdapat perbedaan dukungan keuangan dari masing-masing sektor. Sektor pertanian merupakan sektor utama di setiap kabupaten Lampung, disusul oleh industri pengolahan.  Sektor  pertanian  merupakan  sektor  unggulan  di  setiap  kabupaten  di  Provinsi
Lampung,  disusul  oleh  sektor  industri  pengolahan,  sedangkan  di  kawasan  perkotaan  di Provinsi Lampung sektor unggulan adalah industri pengolahan di Kota Bandar Lampung dan perdagangan  besar  dan  eceran,  mobil,  dan  sepeda  motor  di  Kota  Metro  (Gambar  5). Melimpahnya  sumber  daya  bahan  baku  menjadikan  sektor  pertanian,  kehutanan,  dan perikanan  Lampung  menjadi  sektor  basis.  Jenis  produk  yang  dikembangkan  di  setiap kabupaten dan unggulan juga berbeda-beda.
Gambar 5. Sektor yang berkontribusi terhadap ketimpangan di setiap kabupaten/kota.
Tanaman  pangan  menjadi  komoditas  unggulan  di  Kabupaten  Lampung  Selatan,  Lampung Timur, Pringsewu, dan Lampung Tengah. Di Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten  Mesuji,  dan  Kabupaten  Pringsewu,  ketimpangan  pendapatan  yang  besar disumbang  oleh  sektor  pertanian,  perkebunan,  dan  perikanan  serta  sektor  industri pengolahan  memiliki  nilai  yang  hampir  seimbang.  Hal  ini  dapat  terjadi  karena  hasil  sektor pertanian,  perkebunan,  dan  perikanan  serta  industri  pengolahannya  berada  dalam  satu kabupaten. Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Timur, dan Kabupaten Pringsewu sebagai sentra produksi tanaman pangan memiliki industri pengolahan  penggilingan  padi  untuk  mengolah  produknya.  Kawasan  industri  pengolahan beras  berada  pada  sentra  produksi  beras,  yaitu  di  Kabupaten  Lampung  Tengah  [14].  Di Kabupaten  Lampung  Tengah  terdapat  perusahaan  besar  yang  mengolah  singkong  menjadi tepung  tapioka  dan  bahan  baku  tepung  tapioka  dihasilkan  dari  hasil  pertanian  yang  ada  di Kabupaten  Lampung  Tengah  maupun  di  kabupaten  lainnya.  Secara  historis,  Kabupaten Lampung  tengah  yang  merupakan  daerah  transmigran  sebagian  besar  usaha  tani  ubi  kayu ditanam sebagai bahan baku tapioka sebelum menghasilkan tanaman lain.
Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Pesisir Barat, dan Kabupaten Lampung Barat memiliki nilai ketimpangan pendapatan yang lebih rendah di sektor industri pengolahan jika dibandingkan dengan  kabupaten  lainnya  karena  di  Kabupaten  Tanggamus,  Kabupaten  Pesisir  Barat,  dan
Kabupaten  Lampung  Barat  yang  merupakan  sentra  produksi  kopi  dan  kelapa  sawit,  tetapi belum banyak industri pengolahan untuk diproses lebih lanjut di kabupaten ini. Kemampuan daya  saing  yang  berorientasi  ekspor  membuat  sebagian  besar  industri  pengolahan  kopi  di Provinsi  Lampung  berada  di  Kota  Bandar  Lampung.    Hal  tersebut  dikarenakan  agroindustri pengolahan kopi membutuhkan fasilitas dan aksesibilitas untuk kemudahan dalam melakukan ekspor  sehingga  lokasi  industri  cenderung  berlokasi  di  dekat  Pelabuhan  Panjang  sebagai fasilitas pelabuhan ekspor utama di Provinsi Lampung [14].

## 4. Kesimpulan
Ketimpangan  pendapatan  di  15  kabupaten/kota  di  Lampung  telah  menunjukkan  kontribusi positif  terhadap  ketimpangan  pendapatan  di  Lampung,  tetapi  secara  keseluruhan  berada pada  kategori  rendah.  Kontribusi  kabupaten  dengan  ketimpangan  yang  tinggi  adalah  Kota Bandar  Lampung,  Kota  Metro,  dan  Kabupaten  Pringsewu.  Kontribusi  ketimpangan  sedang terjadi di  Kabupaten  Lampung  Selatan,  Lampung  Utara,  Lampung Tengah,  Way  Kanan,  dan Tanggamus.  Kontribusi  ketimpangan  yang  rendah  terdapat  di  Kabupaten  Lampung  Barat, Lampung Timur, Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, Mesuji, Pesawaran, dan Pantai Barat. Peningkatan nilai tambah pada sektor ekonomi daerah dapat berdampak pada ketimpangan pendapatan antar daerah di Provinsi Lampung.

## Referensi
[1] Pamrihnan  A,  Cahyadin  M.  Analisis  dan  Identifikasi  Ketimpangan  Pendapatan  Sektor Basis  Antar  Kecamatan di  Kabupaten  Wonogiri Tahun  2010-2014.  J  Ilmu  Ekon Dan Pembang 2016;16.
[2] Timorria  IF.  Kuartal  II/2020,  BPS:  Kontribusi  Pertanian  terhadap  PDB  Justru  Naik. EkonomiBisnisCom 2020. https://ekonomi.bisnis.com/read/20200805/9/1275293/kuartal-ii2020-bps- kontribusi-pertanian-terhadap-pdb-justru-naik.
[3] Ningsih  ESM.  Analisis  Komoditi  Unggulan  Sektor  Pertanian  Kabupaten  Sukoharjo Sebelumnya dan Selama Otonomi Daerah. Universitas Sebelas Maret, 2010.
[4] Putro  BS.  Peran  Sektor  Pertanian  dalam  Perekonomian  di  Kabupaten  Wonogiri. Universitas Sebelas Maret, 2011.
[5] S.  DHA,  Asmara  A.  Keterkaitan  Antara  Sektor  Pertanian  dan  Industri  Pengolahan  di Indonesia. J Agribisnis Dan Ekon Pertan 2009;3:69 – 80.
[6] Rustiadi E, Sefulhakim S, Panuju DR. Perencanaan dan Pengembangan Wilayah. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia; 2018.
[7] BPS. Gini Ratio Maret 2021 2021.
[8] Pemerintah Provinsi Lampung. RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 2019.
[9] Antika  U,  Mardiana,  Taryono.  Ketimpangan  Pendapatan  Perkapita  di  Pulau  Sumatera Tahun 2003-2013. J Online Mhs Fak Ekon Univ Riau 2015;2:1 – 11.
[10]  Sari RM. Ketimpangan Wilayah Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung. J Online Mhs Bid Perenc Wil Dan Kota 2017;1.
[11]  Geospasial  B.  I.  Peta  Pemerintahan  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Lampung. TanahairIndonesiaGoId 2021. https://tanahair.indonesia.go.id/portal-web.
[12]  Halvis,  Emalia  Z.  Potensi  Ekonomi  Lokal  Daerah  Tertinggal  dan  Ketimpangan  Antar Daerah di
Provinsi
Lampung. J Ekon Pembang 2019;8. https://doi.org/https://doi.org/10.23960/jep.v8i1.34.
[13]  Suhartono.  Struktur  Ekonomi,  Kesempatan  Kerja  dan  Ketimpangan  Pendapatan  di Provinsi Jawa Tengah. J Organ Dan Manaj 2011;7.
https://doi.org/https://doi.org/10.33830/jom.v7i2.94.2011.
[14]  Affandi MI. Peran Agroindustri dalam Perekonomian Daerah Provinsi Lampung: Analisis Keterkaitanktor dan Aglomerasi Industri. Bogor: IPB Scientific Repository; 2010.