Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039
Vol. 2, No. 1 – Februari 2021, Hal. 145-149| Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: https://doi.org/10.22225/jph.2.1.3060.145-149

## PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH KARTU KREDIT DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999
Nyoman Triananda Prayoga, I Nyoman Sujana, Ni Made Puspasutari Ujianti Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

## Abstrak
Pada  saat  ini  teknologi  sudah  berkembang  dengan  pesat,  begitu  pula  dengan  alat  pembayaran.  Salah  satu perkembangan  itu  yakni  Kartu  kredit.  Kartu  kredit  adalah  kartu  plastik  yang  diterbitkan  oleh  bank  yang memberikan  jasa  kredit.  Namun,  banyak  terjadi  kasus  pada  kartu  kredit  yang  sering  terjadi  seperti  kehilangn atau penipuan online. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi nasabah kartu kredit menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan untuk mengetahui akibat hukum bila kartu kredit digunakan oleh orang lain. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, adakah aturan hukum sesuai Norma  Hukum  dan  adakah  Norma  yang  berupa  perintah  atau  larangan  itu  sesuai  dengan  prinsip  hukum  serta apakah  tindakan  seseorang  sudah  sesuai  dengan  Norma  Hukum.  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  bentuk perlindungan hukum  yang diberikan oleh  pemerintah berupa  peraturan  perundang-undangan, namun  peraturan perundang-undangan tersebut belum efektif. Akibat hukum apabila kartu kredit digunakan orang lain, nasabah pemilik  kartu  kredit  tetap  harus  membayar  tagihan  yang  masuk  sampai  nasabah  melaporkan  secara  tertulis. Pemerintah  seharusnya  mengefektifkan  Undang-Undang  dan  membuat  undang-undang  khusus  tentang  kartu kredit serta pihak bank dan nasabah harus saling terbuka.
Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Nasabah, Kartu Kredit

## Abstract
At this time technology has developed rapidly, as is the means of payment. One such development is the credit card. Credit cards are plastic cards issued by banks that provide credit services. However, there are many cases on  credit  cards  that  often  occur  such  as  loss  or  online  fraud.  This  study  aims  to  determine  the  form  of  legal protection  for  credit  card  customers  according  to  the  Consumer  Protection  Act  and  to  find  out  the  legal consequences if a credit card is used by someone else. This study uses a normative research method, are there legal rules according to legal norms and are there norms in the form of orders or prohibitions in accordance with legal principles and whether one's actions are in accordance with legal norms. The results showed that the form of legal protection provided by the government was in the form of statutory regulations, but these statutory regulations were not yet effective. The legal consequence is that if the credit card is used by someone else, the customer who owns the credit card still has to pay the incoming bill until the customer reports it in writing. The government should make effective laws and make specific laws regarding credit cards and banks and customers must be open to each other.
Keywords: Legal Protection, Customer, Credit Card

## I. PENDAHULUAN
Perkembangan kehidupan manusia saat ini berkembang dengan sangat cepat diantaranya dalam dunia finansial, pemakaian kartu kredit atau kartu plastik dalam hal melakukan transaksi berkembang sangat pesat  dan  benar-benar  diperlukan  oleh  masyarakat.  Ini  karena  keuntungan  dari  penggunaan  kartu kredit yang dianggap mempermudah dalam melakukan sistem pembayaran dan dalam hal konsumen tak perlu bawa uang banyak karena konsumen dapat menggunakan kartu kredit dalam berbelanja. Hal ini  menjadi  tren  baru  yang  sangat  diminati  oleh  kalangan  masyarakat  dikarenakan  tuntutan  zaman yang  mengharuskan  segala  sesuatunya  serba  instant.  Dahulu  proses  jual-beli  dilakukan  dengan  cara penjual dan pembeli bertemu di suatu tempat serta melakukan transaksi secara langsung namun beda halnya  dengan  saat  ini  penjual  dan  pembeli  dapat  melakukan  transaksi  meskipun  mereka  tidak bertemu secara langsung.
Kartu  kredit  merupakan  kartu  berbahan  plastik  yang  dikeluarkan  oleh  pihak  bank  atau  pihak perusahaan  pengelola  kartu  kredit,  dengan memberikan  hak  kepada  seseorang  yang  telah memenuhi persyaratan  yang  telah  ditentukan  sehingga  nama  pihak  yang  bersangkutan  akan  tertera  pada  kartu untuk  dipergunakan  sebagai  alat  pembayaran  secara  kredit  atas  perolean  barang  atau  jasa,  dan  atau untuk menarik  uang  tunai  dalam  batas  kredit  sesuai yang  telah  ditentukan  oleh  pihak  penerbit  kartu
kredit  ( Subekti,  2005 ).  Perjanjian  kartu  kredit  merupakan  perjanjian  yang  dilakukan  dengan  tujuan menerbitkan kartu kredit yang akan dimanfaatkan oleh pemegang kartu untuk membayar barang atau jasa,  perjanjian  ini  mengacu  kepada  perjanjian  pinjam  meminjam  yang  diatur  dalam  pasal  1754 KUHPerdata.
Terkait  dengan  isu  perlindungan  hukum  nasabah,  berikut  ini  beberapa  penelitian  telah mengkajinya  sebelumnya,  seperti Barkatullah  &  Djumadi  (2018);  Begley  &  Purnanandam  (2021); Romeo & Sandler (2021); Massoud, Saunders, & Scholnick (2011); Gaganisa, Galariotis, Pasiouras, &  Staikouras  (2020) .  Selama  ini  antara  nasabah  pemegang  kartu  kredit  dan  pihak  bank  sering ditemukan permasalahan yang berhubungan dengan pemakaian jasa electronic fundstransfer dan juga penyalahgunaan  fungsi.  Hal  ini  apabila  dilihat  dari  hukum  perdata  dalam  lingkup  hukum  perjanjian sebagai  perbuatan  wanprestasi  bisa  menyelesaikan  dengan  melihat  pada  perjanjian  kedua  sisi  pihak, yakni yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya  disebut  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen).  Contohnya  seperti  kasus  dimana kartu  kredit  nasabah  hilang  dan  dipergunakan  oleh  orang  lain  yang  tidak  berhak  menggunakannya. Berdasarkan  latar  belakang  tersebut,  penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  bentuk  perlindungan hukum bagi nasabah kartu kredit menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan mengetahui akibat hukum bila kartu kredit digunakan oleh orang lain.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  didesain  dengan  menggunakan  metode  penelitian  hukum  normative.  Pendekatan masalah yang digunakan yakni pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual (Hadjon, 2005;  Marzuki,  2011) .  Pendekatan  perundang-undangan  ditelaah  secara  baik  dan  peraturan perundang-undangan  tersebut  juga  berhubungan  dengan  masalah  yang  ada,  sedangkan  pendekatan konseptual merupakan suatu pendekatan yang di dalam ilmu hukum ada dan berkembang pemikiran dan doktrin para sarjana.
Adapun sumber bahan hukum yang digunakan  yang bersumber dari penelitian dan kepustakaan berupa  (1)  Bahan  hukum  primer  yaitu  bahan-bahan  hukum  berupa  peraturan  perundang-undangan yakni:  UU  No.  10/1998  tentang  Perubahan  atas  UU No.  7/1998  tentang  Perbankan,  UU  No.  8/1999 tentang  Perlindungan  Konsumen.  (2)  Bahan  hukum  sekunder  yaitu  bahan-bahan  hukum  yang diperoleh dari pengkajian kepustakaan (Library Research) yaitu dengan membaca buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, surat kabar dan juga dari internet yang berkaitan dengan permasalahan yang di teliti.
Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam peneliti ini adalah teknik dokumentasi yang  dilaksanakan  sesuai  cara  menginventarisasi  dan  mengkategorisasi  bahan-bahan  hukum  baik peraturan  perundang-undangan,  literatur-literatur  maupun  bahan  hukum  lainnya  yang  berkaitan terhadap  perlindungan  hukum  nasabah  kartu  kredit  dalam  perspektif  undang-undang  nomor  8  tahun 1999. Selanjutnya dilakukan dengan metode pencatatan yaitu dengan cara mengutip, meringkas, dan memberikan  ulasan-ulasan  dengan  topik  bahasan. Setelah  data  terkumpul,  kemudian,  diolah  dan dianalisis  dengan  menggunakan  metode  pengolahan  bahan  hukum  secara  sistematis  yaitu,  dengan menggunakan  argumentasi  hukum  berdasarkan  logika  dedukatif  dan  indukatif  serta  penyajiannya dilakukan  dengan  cara  deskriptif  analisis,  yaitu  suatu  cara  analisis  bahan  hukum  yang  dilakukan dengan menyusun secara sistematis.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Bentuk  Perlindungan  Hukum  bagi  Nasabah  Kartu  Kredit  Menurut  Undang-Undang Perlindungan Konsumen
Menurut  Pasal  1  angka  2  UU  Perlindungan  Konsumen  pengertian  konsumen  adalah  orang  pemakai barang dan jasa yang ada dalam masyarakat, baik untuk diri sendiri, keluarga, ataupun orang lain yang tidak untuk diperdagangkan. Namun sebelum diterbitkannya UU Perlindungan Konsumen pengertian mengenai konsumen tidak dicantumkan secara jelas dan mendetail.
Dalam  perbankan  konsumen  disebut  pula  sebagai  nasabah,  menurut  Komarudding  nasabah merupakan  orang  atau  suatau  perusahaan  yang  memiliki  rekening  koran  atau  deposito  ataupun tabungan yang sama lainnya pada sebuah bank ( Komaruddin, 1994:5 ).
Di  Indonesia  perlindungan  konsumen/  nasabah  pada  tahun  1998  telah  mendapatkan  perhatian lebih dari pemerintah terlihat dengan diterbitkannya UU Perlindungan Konsumen yakni UU Nomor 8
Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen.  Hal  ini  memberikan  rasa  aman  dan  rasa  terlindungi karena  telah  memiliki  landasan  dan  payung  hukum  guna  melindungi  semua  kegiatan-kegiatan  yang terjadi  dalam  dunia  usaha sehingga  memudahkan  pemerintah  dan lembaga  terkait  dalam  melakukan penataan, pembinaan serta pendidikan  kepada konsumen  sehingga memaksimalkan  peran  konsumen dalam dunia perdagangan, perbankan, dan lain sebagainya.
Nasabah dan bank membuat suatu perjanjian sebelum nasabah dapat menggunakan kartu kredit. Atas  dasar  perjanjian  tersebut  menghasilkan  suatu  hubungan  hukum  yang  menimbulkan  hak  dan kewajiban antara para pihak. Hak dan kewajiban para pihak terkait dalam melindungi pemegang kartu kredit dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Aturan hak dan kewajiban antara pihak pemegang, penerbit dan penjual yang seimbang.
2. Ketegasan hak dari masing-masing pihak agar dapat menggugat pihak lainnya
3. Kesempatan yang sama di antara pemegang atau calon pemegang kartu kredit untuk mendapat kartu  kredit  atau  mendapat  perlakuan  sama,  dalam  arti  penerbit  dilarang  membedakan perlakuan  terhadap  pemegang  atau  calon  pemegang  dengan  alasan  atau  kriteria  yang  tidak reasonable
4. Kewajiban penerbit untuk melakukan disclousure terhadap pemegang tentang:
a. Besarnya bunga kredit dan cara menghitungnya
b. Seluruh fee yang dipungut, seperti annual fee , card issuance fee , transaction fee
c. Denda keterlambatan atau biaya untuk cash payment
d. Grace periode antara penagihan dan keharusan pembayaran
e. menghalangi  penerbit  mencegah  penjual  untuk  melakukan  discount  jika  dilakukan pembayaran harga barang secara cash
f. Memberi  ketentuan  bagi  penjual  untuk  mengembalikan  harga  pembelian  dengan  kartu kredit apabila pengembalian barang karena salah penjual
g. Melarang penjual meminta kelebihan biaya apabila dengan kartu kredit
h. Jika  ada  protes  dari  pemegang  terhadap  tagihan,  mewajibkan  penerbit  melakukan investigasi  secepatnya  dan  melakukan  koreksi  secepatnya  jika  ada  kesalahan  dalam perhitungan pembayaran.
Kartu  kredit  ialah  alat  pembayaran  menggunakan  kartu  yang  bisa  dipakai  untuk  melakukan pembayaran  terhadap  kewajiban  dari  kegiatan  ekonomi,  termasuk  transaksi  belanja  atau  guna melakukan tarik tunai dan pemegang kartu harus melakukan pembayaran lunas tagihan tersebut pada waktu yang disepakati baik dengan cara pembayaran penuh ataupun angsuran.
Bentuk perlindungan hukum yang diberi guna melindungi konsumen setelah terjadi konflik, yang membuat  konsumen  dirugikan.  Sehingga  konsumen  bisa  menuntut  pelaku  usaha  melalui  lembaga terkait  (luar  peradilan  umum)  yang  dapat  menyelesaikan  permasalahan  antar  para  pihak  atau  bisa melalui peradilan umum yang berada di lingkungan pradilan umum hal ini tercantum dalam Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) UU Perlindungan Konsumen.

## 2. Akibat Hukum Bila Kartu Kredit Digunakan oleh Orang Lain
Pemegang kartu merupakan pengguna sah dari PBI APMK yang dimanana hal ini diatur dalam Pasal 1 angka 7 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 14/2/PBI/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia  Nomor  11/11/PBI/2009  Tentang  Penyelenggaraan  Kegiatan  Alat  Pembayaran  Dengan Menggunakan  Kartu  (“PBI  APMK”).  Sehingga  apabila  kartu  kredit  pengguna  hilang  namun  kartu kredit  tersebut  digunakan  oleh  orang  lain  dan  nasabah  merasa  dirugikan  karena  tidak  merasa menggunakan  kartu  kredit  tersebut,  namun  pihak  bank  hanya  mengethaui  bahwa  yang menggunakannya  adalah  nasabah  yang  namanya  tertera  pada  kartu  tersebut  yang  merupakan pengguna yang sah.
Konsumen atau nasabah juga memiliki kewajiban untuk menjaga kartu kredit tersebut agar tidak hilang dan berpidah tangan kepada orang lain, tidak hanya bank yang harus meningkatkan keamanan agar  kartu  kredit  tersebut  tidak  disalahgunakan  oleh  orang  lain.  Akibat  hukum  apabila  terjadi kehilangan  kartu  kredit  dan  kartu  kredit  tersebut  telah  digunakan  oleh  orang  lain  selama  nasabah belum melapor kepada pihak bank terkait serta melampirkan surat kehilangan dari kepolisian, nasabah tetap harus membayar segala transaksi yang terjadi akibat penggunaan kartunya sampai pada tanggal diterima pemberitahuan tertulis mengenai kehilangan tersbut oleh bank.
Kartu kredit juga dapat dilakukan oleh orang lain dengan melakukan perbuatan melawan hukum yang  disebut  dengan carding . Carding merupakan  kejahatan  yang  dilakukan  dengan  menggunakan teknologi  computer  melalu  jaringan  internet  untuk  melakukan  pembayaran  dengan  menggunakan kartu kredit orang lain sehingga menimbulkan kerugian yang bersifat materiil maupun non materiil.
Menurut, Suseno  (2004:12) ,  faktor  penghambat  yang  menjadi  kendala  sehingga  perlindunagn hukum bagi pemilik kartu kredit belum bisa dilakukan dengan seharusnya yakni:
1. Dari sisi pelaku usaha
Masalah  yang  ada  dalam  perlindungan  kartu  kredit  dapat  timbul  dari  pihak  pelaku  usaha  itu, dimana  pelaku  usaha  itu  dapat  melakukan  kesalahan yang terjadi dalam  transaksi  kartu  kredit nasabah, seperti pihak bank bertanggung jawab untuk memperoleh tanda buki penerimaan dari penerima uang, masalah transfer dana yang tidak sampai ke tangan nasabah kartu kredit.
2. Dari sisi nasabah sebagai konsumen Hal ini terjadi karena kecerobohan nasabah selaku pemilik kartu kredit yang sah tidak membaca syarat dengan baik pada saat melakukan tanda tangan aplikasi kartu kredit tersebut.
3. Dari sisi lain (teknologi serta tanggung jawab orang terkait)
a. Kemungkinan terjadinya penyalahgunaan ektronik oleh orang tak bertanggung jawab.
b. Bila  muncul  masalah  karena  jasa  elektronik  tersebut,  nasabah  akan  mengalami  kesuliatn dalam melakukan klaim kepada pihak bank dikarenakan tak ada bukti atas transaksi yang dilakukan oleh pemilik kartu kredit.
c. Konsisi VSAT (Jaringan Vertikal Satelit) merupakan jaringan komunikasi yang seringkali menjadi hambatan, karena teknologi canggih tersebut belum dapat membuat rasa aman dan nyaman yang terbaik bagi nasabah.
d. SDM yang tidak terlalu mendukung.
e. Peran  orang-orang  yang  terkait  dianggap  kurang  berperan  terhadap  perlindungan  bagi pemilik kartu kredit, seperti Bank Indonesia dalam pemberian perlindungan bagi nasabah masih  ada  batas  dengan  kegiatan  operasional  di  bank.  Sedangkan  lembaga  perlindungan konsumen  juga  belum  melakukan  peran  dengan  baik  dalam  pemberian  perlindungan kepada  konsumen.  Kurangnya  sosialisasi  yang  dilakukan  oleh  lembaga  tersebut  yang mengakibatkan nasabah tidak mengetahui keberadaan lembaga ini.
4. Dari Per-UUan
Selama  ini  tidak  ada  peraturan  khusus  mengenai  kartu  kredit  di  Indonesia  untuk  menjadi pedoman. Meski, saat ini pemerintah telah membuat UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, namun rasanya UU itu belum efisien, ini karena adanya kritik di UU tersebut. Kebijakan praturan mengatasi kejahatan yang muncul melalui kartu kredit tampaknya belum jelas. Dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik hanya ada satu pasal yang mengatur kejahatan kartu kredit, yaitu berhubungan dengan suatu perlakuan menggunakan kartu kredit orang lain secara melawan hukum. Atas dasar alur proses transaksi kartu kredit, ketentuan pada Pasal 51 UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik  hanya  bisa  mencakup  pelanggaran  di  tahapan card  embossing  and  delivery (courir/recipient or customer) dan usage.

## IV. Simpulan Dan Saran

## 1. Simpulan
Penggunaan  kartu  kredit  biasanya,  antar  pihak  membuat  perjanjian  lebih  dulu  karena  perjanjian tersebut memunculkan hubungan hukum berupa hak dan kewajiban antar pihak. Karena hal tersebut, maka  perlu  adanya  perlindungan  hukum  dalam  rangka  melindungi  pemilik  kartu  kredit.  Bentuk perlindungan hukum yang diberikan berupa UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan UU No. 8 Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen.  Penyelesaian  masalah  yang  ada  dapat  dilakukan melalui  pengadilan  atau  diluar  pengadilan.  Kemudian,  bila  kartu  kredit  hilang  dan  digunakan  oleh orang  lain  yang  menemukan  serta  pemilik  belum  membuat  laporan  kehilangan  kepada  bank  maka pemilik  masih  harus  bertanggung  jawab  untuk  membayar  segala  tagihan  yang  ada.  Menurut KUHPidana akibat hukumnya adalah pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling besar Rp. 900.000,00  (Sembilan  ratus  ribu  rupiah)  serta  pidana  penjara  paling  lama  4  tahun  bila  melakukan penipuan.

## 2. Saran
Melalui  penelitian  ini  diharapkan  kepada  pemerintah  untuk  membuat  peraturan  khusus  tentang transaksi  kartu  kredit.  Meskipun  pemerintah  sudah  membuat  undang-undang  tentang  informasi  dan transaksi  elektronik  namun,  undang-undang  tersebut  belum  efisien.  Kemudian,  diharapkan  kepada pemilik kartu kredit harus memiliki sikap proaktif untuk mencari tahu tentang hak dan kewajibannya. Pihak bank juga semestinya bersikap lebih terbuka. Sehingga hubungan antar keduanya akan berjalan baik.

## DAFTAR PUSTAKA
Barkatullah,  A.  H.,  &  Djumadi.  (2018).  Does  Self-regulation  Provide  Legal  Protection  and  Security  to  E- commerce Consumers? Electronic Commerce Research and Applications , 30 , 94–101.
Begley,  T.  A.,  &  Purnanandam,  A.  (2021).  Color  and  Credit:  Race,  Regulation,  and  the  Quality  of  Financial Services. Journal of Financial Economics , 3 (1), 1–22.
Gaganisa,  C.,  Galariotis,  E.,  Pasiouras,  F.,  &  Staikouras,  C.  (2020).  Bank  Profit  Efficiency  and  Financial Consumer Protection Policies. Journal of Business Research , 118 , 98–116. Hadjon, P. M. (2005). Pengantar Hukum Administrasi Indonesia . Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada Press. Komaruddin. (1994). Kamus Perbankan . Jakarta: CV. Rajawali. Marzuki, P. M. (2011). Penelitian Hukum . Jakarta: Kencana Prenida Media.
Massoud, N., Saunders, A., & Scholnick, B. (2011). The Cost of being Late? The Case of Credit Card Penalty Fees. Journal of Financial Stability , 7 (2), 49–59 .
Romeo, C., & Sandler, R. (2021). The Effect of Debt Collection Laws on Access to Credit. Journal of Public Economics , 195 (104320). Subekti, R. (2005). Hukum Perjanjian . Jakarta: Intermasa. Suseno,  S.  (2004). Kejahatan  Kartu  Kredit  dalam  RUU  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik .  Bandung: Universitas Katolik Parahyangan.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen