## LUTJANUS
p-ISSN: 0853 - 7658 e-ISSN: 2721 - 3757
https://ppnp.e-journal.id/lutjanus_PPNP

## Analisis Pemanfaatan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Untia Analysis of Facilities Utilization of Untia Nusantara Fishing Port
Rahmawati Dania Saputri 1) , Muh. Akmal Ibrahim 2) , Sri Wulandari 3*)
1 Mahasiswa Pemanfaatan Sumberdaya Perairan Institut Teknologi dan Bisnis Maritim Balik Diwa
2 Administrasi Publik Universitas Hasanuddin
3 Pemanfaatan Sumberdaya Perairan Institut Teknologi dan Bisnis Maritim Balik Diwa
Article history: Received Oktober 28, 2022 Accepted Desember 22, 2022
Keyword: Basic fasilities, Functional facilities, Supporting facilities,Fishing port PPN Untia
* Corresponding author : rrwulandaris@gmail.com
Abstrak: Pelabuhan  perikanan  adalah  area  yang  berfungsi  sebagai  tempat penyelenggaraan pemerintahan dan penyelenggaraan bisnis perikanan, juga sebagai tempat  kapal  perikanan  bersandar,  berlabuh,  dan/atau  bongkar  muat  ikan.  Setiap pelabuhan  perikanan  memiliki  tiga  fasilitas  berupa  fasilitas  pokok,  fasilitas fungsional  dan  fasilitas  penunjang  yang  memiliki  manfaat  berbeda.  Sehingga penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  pemanfaatan  fasilitas  pokok,  fasilitas fungsional  dan  fasilitas  penunjang,  serta  untuk  menganalisis  tingkat  pemanfaatan fasilitas  Pelabuhan  Perikanan  Nusantara  Untia.  Metode  yang  digunakan  adalah mixed  methods yakni  merupakan  pendekatan  penelitian  yang  mengkombinasikan penelitian  kuantitatif  dan  penelitian  kualitatif.  Wawancara  dilakukan  terhadap  46 responden,  dilanjutkan  dengan  analisis  melalui  formula  tingkat  pemanfaatan. Penelitian  ini  dilaksanakan  pada  Bulan  April  sampai  Mei  2022  di  Pelabuhan Perikanan  Nusantara  (PPN)  Untia.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  Seluruh fasilitas  pokok  yang  terdapat  pada  PPN  Untia  dinyatakan  berfungsi.  Namun  pada fasilitas fungsional  PPN Untia ada yang dinyatakan berfungsi, adapula yang tidak berfungsi.  Sedangkan  pada  fasilitas  penunjang  PPN  Untia  seluruhnya  dinyatakan berfungsi.  Untuk  Tingkat  pemanfaatan  fasilitas  pokok  pada  PPN  Untia  termasuk dalam  kategori  sangat  kurang  dimanfaatkan  dan  kategori  dimanfaatkan  dengan nilai  sama  masing-masing  sebesar  37.5%.  Untuk  tingkat  pemanfaaan  fasilitas fungsional  PPN  Untia  termasuk  dalam  kategori  tidak  dimanfaatkan  sebesar  33%. Sedangkan  tingkat  pemanfaaan  fasilitas  penunjang  PPN.  Untia  yang  termasuk dalam kategori sangat dimanfaatkan sebesar 66.6%.
Abstract: A  fishing  port  is  an  area  that  functions  as  a  place  for  government administration and fishery business operations, as well as a place for fishing vessels  to  dock,  and/or  unload  fish.  Each  fishing  port  has  three  facilities, there  are  basic  facilities,  functional  facilities  and  supporting  facilities  that have different benefits. So this study aims to analyze the utilization of basic facilities,  functional  facilities  and  supporting  facilities,  and  also  to  analyze the  level  of  utilization  of  the  Untia  Nusantara  Fishing  Port  facilities.  The method used is mixed methods, which is a research approach that combines quantitative research and qualitative research. Interviews were conducted on 46  respondents,  followed  by  analysis  through  the  utilization  rate  formula. This  research  was  conducted  from  April  to  May  2022  at  the  Nusantara Fishing  Port  (PPN)  Untia.  The  results  showed  that  all  the  basic  facilities contained  in  PPN  Untia  were  declared  functioning.  However,  functional facilities  of  PPN  Untia,  some  are  declared  to  be  functioning,  some  are  not. Meanwhile,  the  supporting  facilities  of    PPN  Untia  are  all  declared  to  be functioning.  For  the  level  of  utilization  of  basic  facilities  at  Untia  PPN,  it  is included  in  the  category  of  very  underutilized  and  the  category  of  being utilized  with  the  same  value  of  37.5%  each.  For  the  level  of  utilization  of functional facilities of PPN Untia, it is included in the unused category of 33%. Meanwhile, the level of utilization of supporting facilities of PPN Untia in the category of highly utilized by 66.6%.

## PENDAHULUAN
Pelabuhan  perikanan  adalah  tempat  yang  terdiri  dari  daratan  dan  perairan  di  sekitarnya dengan  batas-batas  tertentu  sebagai  tempat  kegiatan  pemerintahan  dan  kegiatan  sistem  bisnis perikanan  yang  dipergunakan  sebagai  tempat  kapal  perikanan  bersandar,  berlabuh  dan/atau  bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan (Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan). Dengan  demikian,  fungsi  pelabuhan  perikanan  dalam  mendukung  kegiatan  yang  berkaitan  dengan pengelolaan  dan  pemanfaatan  sumber  daya  ikan  dan  lingkungannya  dalam  bentuk  pelayanan  sandar dan  labuh  kapal  perikanan  dan  kapal  pengawas  perikanan,  pelayanan  bongkar  muat,  pelaksanaan pembinaan  mutu  dan  pengolahan  hasil  perikanan,  pemasaran  dan  distribusi  ikan,  pengumpulan  data tangkapan  dan  hasil  perikanan,  pelaksanaan  penyuluhan  dan  pengembangan  masyarakat  nelayan, pelaksanaan kegiatan operasional kapal perikanan, pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sumber daya  ikan,  pelaksanaan  kesyahbandaran,  pelaksanaan  fungsi  karantina  ikan,  publikasi  hasil  riset kelautan  dan  perikanan,  pemantauan  di  wilayah  pesisir  dan  wisata  bahari,  dan  pengendalian lingkungan (kebersihan, keamanan, ketertiban, kebakaran dan pencemaran).
Berdasarkan  Keputusan  Menteri  Kelautan  dan  Perikanan  Nomor  6  Tahun  2018    tentang Rencana  Induk  Pelabuhan  Perikanan  Nasional,  diketahui  bahwa  terdapat  538  Pelabuhan  Perikanan yang  tersebar  di  Pulau  Sumatera  sebanyak  110  pelabuhan  perikanan;  di  Pulau  Jawa  sebanyak  229 pelabuhan perikanan; di Pulau Kalimantan sebanyak 44 pelabuhan perikanan; di Pulau Bali dan Nusa Tenggara sebanyak 33 pelabuhan perikanan; di Pulau Sulawesi sebanyak 81 pelabuhan perikanan; di Pulau  Halmahera  sebanyak  25  pelabuhan  perikanan;  dan  di  Pulau  Papua  sebanyak  16  pelabuhan perikanan.
Peraturan  Menteri  Kelautan  dan  Perikanan  Nomor  8  Tahun  2012  tentang  Kepelabuhanan Perikanan  juga  mengklasifikasikan  pelabuhan  perikanan  menjadi  empat  kelas  yakni  Pelabuhan Perikanan  Samudera,  Pelabuhan  Perikanan  Nusantara,  Pelabuhan  Perikanan  Pantai,  dan  Pangkalan Pendaratan Ikan. Keempat kelas pelabuhan perikanan ini memiliki fasilitas pokok, fasilitas fungsional dan fasilitas penunjang dalam melaksanakan peranan dan fungsinya.
Fasilitas  pokok  sekurang-kurangnya  meliputi  pelindung  (seperti: revetment,  breakwater, groin ),  tambat  (seperti  dermaga, jetty ),  perairan  (seperti  alur  pelayaran,  kolam  pelabuhan), penghubung  (seperti  jalan,  gorong-gorong,  jembatan,  drainase)  dan  lahan  pelabuhan  perikanan. Selanjutnya,  fasilitas  fungsional  sekurang-kurangnya  meliputi  pemasaran  hasil  perikanan  (seperti tempat  pelelangan  ikan),  navigasi    pelayaran    dan    komunikasi    (seperti    telepon,  internet,    SSB, menara pengawas, rambu-rambu, dan lampu suar), suplai air bersih, listrik dan es, pemeliharaan kapal dan  alat  penangkap  ikan  (seperti  bengkel, dock/slipway ,  dan  tempat  perbaikan  jaring),  penanganan dan      pengolahan      hasil      perikanan      (seperti    laboratorium  pembinaan  mutu,  dan transit      sheed ), perkantoran (seperti kantor administrasi pelabuhan), transportasi (seperti alat-alat angkut ikan dan es) dan  pengolahan  limbah  seperti  Instalasi  Pengolahan  Air  Limbah.  Sedangkan  fasilitas  penunjang sekurang-kurangnya  meliputi  pembinaan  nelayan  (seperti  balai  pertemuan  nelayan),  pengelola pelabuhan  (seperti  mess  operator,  pos  jaga,  dan  pos  pelayanan terpadu), sosial dan umum (seperti tempat  peribadatan  dan  toilet),  pertokoan,  dan  penyelenggaraan  fungsi  pemerintahan  yang  meliputi keselamatan  pelayaran,  kebersihan,  keamanan  dan  ketertiban,  bea  cukai,  keimigrasian,  pengawas perikanan,  kesehatan  masyarakat,  dan  karantina  ikan.  (Peraturan  Menteri  Kelautan  dan  Perikanan Nomor 8 Tahun 2012)
Kapasitas dari berbagai jenis fasilitas yang ada, umumnya akan menentukan kelas pelabuhan perikanan  yang  berkaitan  pula  dengan  skala  usaha  perikanannya.  Fasilitas-fasilitas  tersebut selanjutnya  akan  berkembang  sesuai  dengan  kemajuan  usaha  perikanan.  Berkembangnya  fasilitas tersebut  dapat  diartikan  sebagai  peningkatan  fasilitas  baru  dan  atau  bertambahnya  kapasitas  dari fasilitas  yang  sudah  ada.  Dengan  kata  lain,  jenis  dan  kapasitas  fasilitas  yang  ada  meningkat  sesuai dengan  keperluan  operasional  pelabuhan.  Namun  disisi  lain,  fasilitas  yang  terdapat  di  pelabuhan perikanan juga ada yang tidak dimanfaatkan dengan alasan teknis maupun non teknis, yang tentunya memengaruhi fungsi dan peranan pelabuhan perikanan tersebut.
Pelabuhan  Perikanan  Nusantara  Untia,  yang  selanjutnya  disebut  PPN  Untia  diresmikan  oleh Presiden  Joko  Widodo  pada  tanggal  26  November  2016.  Namun  hingga  kini,  PPN  Untia  terlihat belum berjalan sebagaimana yang diharapkan meski pihak pengelola telah melakukan uji coba dalam mendukung  aktifitas  penangkapan  mulai  dari  tambat  labuh,  bongkar  muat,  penyediaan  logistik, pembinaan  nelayan,  fasilitasi  distribusi  dan  pemasaran  hasil  perikanan  sampai  dengan  fasilitasi
tumbuhnya  industri  perikanan  melalui  kawasan  industri  perikanan  yang  terdapat  di  PPN  Untia. Dengan  fasilitas  yang  tersedia,  seharusnya  dapat  mendorong  aktivitas-aktivitas  terkait  perikanan  ini, seharusnya  mampu  menarik  pengunjung  serta  kapal-kapal  untuk  berlabuh,  tetapi  pada  kenyataannya belum  mampu  dioptimalkan  dengan  baik.  Penelitian  sebelumnya  terkait  pemanfaatan  fasilitas pelabuhan  perikanan  dilakukan  oleh  Sinaga et  al .  (2013)  yang  mengkaji  Tingkat  Pemanfaatan Fasilitas  Dasar  dan  Fungsional  di  Pelabuhan  Perikanan  Samudera  Nizam  Zachman  Jakarta, selanjutnya  Satir et al. (2021) yang mengkaji Tingkat Pemanfaatan  Fasitas Fungsional Di Pelabuhan Perikanan  Nusantara  (PPN)  pengambegan  bali.  Beberapa  penelitian  terdahulu  berfokus  kepada  satu atau dua fasilitas saja  sebagai objek  kajian penelitian, oleh karena itu, penelitian ini mengkaji  ketiga fasilitas  yang  tersedia  dengan  harapan  pemanfaatan  fasilitas  pokok,  fasilitas  fungsional  dan  fasilitas penunjang PPN Untia bisa menjadi lebih optimal.

## METODE
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah mixed  methods yakni  merupakan pendekatan  penelitian  yang  mengkombinasikan  antara  penelitian  kuantitatif  dan  penelitian  kualitatif (Creswell,  2014).  Pada  metode  penelitian  kualitatif,  dilakukan  survei  melalui  wawancara purposive sampling kepada  45  stakeholder  yang  dalam  kesehariannya  berhubungan  dengan  fasilitas  pokok, fasilitas fungsional dan fasilitas penunjang PPN Untia, yang meliputi pengelola PPN Untia,  nelayan kapal  penangkap  ikan,  nelayan  kapal  pengangkut  ikan,  pedagang,  pengelola  penyaluran  BBM,  dan pengelola pengolahan rumput laut. Penelitian ini juga mengumpulkan data sekunder berupa Laporan Tahunan PPN Untia sejak Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021. Penelitian ini berlangsung selama tiga bulan yakni dari Bulan April sampai Juni 2022. Setelah data diperoleh, disortir dan dikumpulkan selanjutnya  akan  dianalisis  dengan  menggunakan  formula  sebagai  berikut  (Zain et  al ,  (2011) dalam Satir et al . (2021):
𝑃 = 𝑈𝑝 𝑈𝑡 𝑥 100%
Keterangan:
P =  Tingkat Pemanfaatan
Up  =  Ukuran fasilitas yang dimanfaatkan Ut  =  Ukuran fasilitas yang tersedia
Setelah  nilai  tingkat  pemanfaatan  diperoleh  selanjutnya  dikelompokkan  berdasarkan  tinggi rendahnya  tingkat  pemanfaatan  fasilitas  tersebut  sesuai  pada  Tabel  1.  Hasil  wawancara  terhadap keseluruhan  responden  sesuai  keterkaitanya  dengan  fasilitas  yang  tersedia  kemudian  direkapitulasi lalu  ditabulasi  berdasarkan  kategori  masing-masing,  dan  selanjutnya  dibahas  secara  deskriptif sehingga  menyajikan  nilai  tingkat  pemanfaatan  fasilitas  pokok,  fasilitas  fungsional  dan  fasilitas penunjang yang terdapat di PPN Untia agar fasilitas tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal.
Tabel 1. Tingkat Pemanfaatan Fasilitas
No Tingkat pemanfaatan Persentase tingkat pemanfaatan fasilitas (%) 1 Sangat dimanfaatkan >100 2 Dimanfaatkan 76-99 3 Kurang dimanfaatkan 51-75 4 Sangat kurang dimanfaatkan 26-50 5 Tidak dimanfaatkan <25 (Sumber : Sumber: Putri, 2018 dalam Satir et al ., 2021)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Fasilitas Pokok PPN Untia
Fasilitas  pokok    meliputi  fasilitas  pelindung,  fasilitas  tambat,  fasilitas  perairan  dan  fasilitas penghubung  yang  beberapa  diantaranya  wajib  dibangun  pada  pelabuhan  perikanan.  Berdasarkan wawancara terhadap 45 responden, diperoleh hasil seperti yang tersaji pada tabel 2.

## Tabel 2. Fasilitas pokok PPN Untia
No Fasilitas Pokok Berfungsi Layak Fungsi Tapi Tidak Dimanfaatkan Tidak Berfungsi/ Rusak 1 Breakwater 40 0 0 2 Revetment 40 0 0 3 Dermaga 45 0 0 4 Kolam Pelabuhan 39 1 0 5 Jalan kompleks 45 0 0 6 Drainase 45 0 0 7 Lahan 45 0 0 8 Causeway 40 0 0
Breakwater atau  disebut  pemecah  gelombang  atau  ada  pula  yang  memakai  istilah  penahan gelombang  adalah bangunan maritim yang dibuat dengan tujuan sebagai pelindung utama  pelabuhan buatan  (Suherman et  al. ,  2012).  Fasilitas  pokok  PPN  Untia  berupa breakwater dinyatakan  berfungsi oleh 40 responden. Ukuran breakwater yang tersedia adalah 540m 2 namun yang dimanfaatkan adalah 160m 2 .  Sehingga  termasuk  dalam  kategori  sangat  kurang  dimanfaatkan,  karena  persentasi  tingkat pemanfaatan fasilitas sebesar 29%.
Faza  &  Kurniadi  (2016)  menyatakan  bahwa revetment berfungsi  untuk  melindungi  garis pantai  dari  abrasi.  Selain  itu revetment juga  melindungi  dari  dampak  pembangunan  rangkaian breakwater. Fasilitas  pokok  PPN  Untia  berupa  revetment  dinyatakan  berfungsi  oleh  40  responden. Ukuran revetment yang tersedia adalah 9.500m 2 namun yang dimanfaatkan adalah 2.715 m 2 . Sehingga termasuk dalam kategori sangat kurang dimanfaatkan, karena persentasi tingkat pemanfaatan fasilitas hanya 28%.
Dermaga  adalah  suatu  bangunan  kelautan  yang  berfungsi  sebagai  tempat  labuh  dan bertambatnya  kapal,  bongkar  muat  hasil  tangkapan,  serta  tempat  mengisi  bahan  perbekalan  untuk keperluan  penangkapan  ikan  di  laut  (Lubis,  2012).  Fasilitas  pokok  PPN.  Untia  berupa  dermaga dinyatakan berfungsi oleh 40 responden. Ukuran dermaga yang tersedia adalah 1.216m 2 namun yang dimanfaatkan  adalah  1.216m 2 .  Sehingga  termasuk  dalam  kategori  dimanfaatkan,  karena  persentasi tingkat pemanfaatan fasilitas 100%.
Kolam pelabuhan merupakan lokasi perairan tempat kapal berlabuh, mengisi perbekalan, atau melakukan kegiatan bongkar muat. Kolam pelabuhan adalah fasilitas pokok yang memiliki pengaruh besar  atas  fungsi  pelabuhan  (Rinaldy et  al .,  2016).  Fasilitas  pokok  PPN  Untia  berupa  kolam pelabuhan  dinyatakan  berfungsi  oleh  39  responden  dan  dinyatakan  layak  fungsi  tapi  tidak dimanfaatkan  oleh  1  responden.  Sampai  saat  ini,  ukuran  kolam  pelabuhan  belum  ditetapkan,  karena untuk  menghitung  luas  kolam  pelabuhan  dibutuhkan  luas  area  untuk  perputaran  kapal  dan  luas  area tambat/sandar  kapal,  sementara  pada  Tahun  2020  saja,  frekuensi  kunjungan  kapal  hanya  terjadi  635 kali,  dengan  melihat  nilai  tersebut  bisa  disimpulkan  bahwa  kolam  pelabuhan  sangat  kurang dimanfaatkan oleh nelayan. Berdasarkan wawancara mendalam kepada 1 responden yang menyatakan layak fungsi tapi tidak dimanfaatkan, diketahui bahwa responden  tersebut berpendapat bahwa kolam pelabuhan tidak dimanfaatkan secara optimal karena kurangnya nelayan yang melakukan aktivitas di kolam pelabuhan, baik itu bertolak untuk berlayar atau melakukan bongkar muat.
Jalan  kompleks  yang  ada  di  Pelabuhan  Perikanan  berfungsi  sebagai  jalur  lalu  lintas  selama kegiatan  berlangsung  (Juniarto et  al .,  2020).  Fasilitas  pokok  PPN  Untia  berupa  jalan  kompleks dinyatakan berfungsi oleh 45 responden.  Ukuran jalan kompleks yang tersedia adalah  2.676m 2 , dan ukuran  jalan  kompleks  yang  dimanfaatkan  adalah  2.230m 2 .  Sehingga  termasuk  dalam  kategori dimanfaatkan, karena persentasi tingkat pemanfaatan fasilitas hanya 83%.
Drainase  berfungsi  untuk  menampung  dan  mengalirkan  air,  tujuan  dibangunnya  drainase adalah untuk mengatasi banjir dari penumpukan air sisa dan menjadi saluran air (Sinaga et al ., 2013). Fasilitas pokok PPN Untia berupa dranaise dinyatakan berfungsi oleh 45 responden. Ukuran drainase yang  tersedia  adalah  1.335m 2 namun  yang  dimanfaatkan  adalah  445m 2 .  Sehingga  termasuk  dalam kategori sangat kurang dimanfaatkan, karena persentasi tingkat pemanfaatan fasilitas hanya 33%.
Lahan  merupakan  salah  satu  fasilitas  pokok  yang  wajib  terdapat  pada  pelabuhan  perikanan sesuai yang tercantum pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kepelabuhanan  Perikanan.  Fasilitas  pokok  PPN  Untia  berupa  lahan  dinyatakan  berfungsi  oleh  45 responden.  Ukuran  lahan  yang  tersedia  adalah  100.000m 2 ,  sedangkan  ukuran  lahan  yang
37,5 25 37,5

## Kategori Tingkat Pemanfaatan Fasilitas Pokok (%)
Tidak dimanfaatkan Sangat kurang dimanfaatkan
Kurang dimanfaatkan
Dimanfaatkan
Sangat dimanfaatkan
dimanfaatkan  adalah  84.322m 2 .  Sehingga  termasuk  dalam  kategori  dimanfaatkan,  karena  persentasi tingkat pemanfaatan fasilitas hanya 84%.
Causeway berfungsi  sebagai  jalan  penghubung  antara  dermaga  dengan  darat.  Perencanaan causeway menggunakan  tanggul  dari  timbunan  tanah  yang  diperkuat  dengan  dinding  penahan  tanah (PDT)  yang  terbuat  dari  pasangan  batu  (Aditya et  al .,  2017).  Fasilitas  pokok  PPN  Untia  berupa causeway dinyatakan  berfungsi  oleh  40  responden.  Ukuran causeway yang  tersedia  adalah  460m 2 namun  yang  dimanfaatkan  adalah  242m 2 .  Sehingga  termasuk  dalam  kategori  kurang  dimanfaatkan, karena persentasi tingkat pemanfaatan fasilitas hanya 52%.
Gambar 1. Diagram kategori pemanfaatan fasilitas pokok
Berdasarkan  hasil  yang  telah  dipaparkan  sebelumnya,  diketahui  bahwa  fasilitas  pokok  yang terdapat  di  PPN.  Untia  adalah breakwater (sangat  kurang  dimanfaatkan) ,  revetment (sangat  kurang dimanfaatkan),  dermaga  (dimanfaatkan),  kolam  pelabuhan  (sangat  kurang  dimanfaatkan),  jalan kompleks  (dimanfaatkan),  drainase  (kurang  dimanfaatkan),  lahan  (dimanfaatkan)  dan cause  way (kurang dimanfaatkan). Sehingga diketahui bahwa tingkat pemanfaatan fasilitas pokok kategori sangat kurang  dimanfaatkan  sebesar  37.5%,  kategori  kurang  dimanfaatkan  sebesar  25%,  kategori dimanfaatkan sebesar 37.5%, jika diakumulasikan sesuai kategori tingkat pemanfaatan fasilitas pokok, maka akan tergambarkan seperti pada diagram Gambar 1.

## Fasilitas Fungsional PPN Untia
Fasilitas fungsional merupakan fasilitas yang berfungsi untuk menjalankan kegiatan operasional di pelabuhan perikanan. Tanpa adanya fasilitas fungsional, kegiatan operasional pelabuhan perikanan seperti  bongkar  muat,  operasi  kapal-kapal  nelayan,  dan  penanganan  hasil  tangkapan  tidak  akan berjalan.  Sehingga  fungsi  fasilitas  fungsional  sangat  penting  (Juniarto et  al .,  2020).  Berdasarkan wawancara terhadap 45 responden, diperoleh hasil seperti yang tersaji pada Tabel 3. Tabel 3. Fasilitas Fungsional PPN Untia
No Fasilitas Berfungsi Layak fungsi tapi tidak dimafaatkan Tidak berfungsi/ Rusak 1 Tempat Pelelangan Ikan 28 12 0 2 Internet 25 5 10 3 Air Bersih 16 0 29 4 Pabrik Es 13 0 32 5 Listrik 45 0 0 6 SPBUN 41 0 0 7 Bengkel 4 9 27 8 Tempat Perbaikan Jaring 0 6 34 9 Tempat pengolahan hasil perikanan 20 0 0 10 Cold storage 0 0 40 11  Kantor administrasi 45 0 0 12  Alat Pemadam Kebakaran 42 0 3 13 Dump truck 40 0 0 14  Tangki Air 45 0 0 15  Genset 45 0 0
Tempat  pelelangan  ikan,  selanjutnya  disebut  TPI,  berfungsi  sebagai  tempat  untuk  melelang ikan,  sehingga  di  tempat  ini  terjadi  pertemuan  antara  penjual  (nelayan  atau  pemilik  kapal)  dengan pembeli  (pedagang  atau  agen  perusahaan  perikanan)  (Lubis,  2012).  Fasilitas  fungsional  PPN  Untia berupa    TPI  dinyatakan  berfungsi  oleh  28  responden,  dan  dinyatakan  layak  fungsi  tapi  tidak dimanfaatkan oleh 12 responden. Ukuran tempat pelelangan ikan yang tersedia adalah  800m 2 namun yang  dimanfaatkan  adalah  197m 2 .  Sehingga  termasuk  dalam  kategori  tidak  dimanfaatkan,  karena persentasi tingkat pemanfaatan fasilitas hanya 24%. Berdasarkan hasil wawancara mendalam terhadap 12 responden yang menyatakan TPI layak fungsi tapi tidak dimanfaatkan, diketahui bahwa gedung ini tidak dimanfaatkan disebabkan karena tidak adanya nelayan yang bongkar di dermaga sehingga tidak ada  pula  hasil  tangkapan  yang  dapat  dilelang,  selain  itu  karena  kurangnya  pembeli/konsumen  yang terdapat di gedung TPI ini.
Internet adalah jaringan komunikasi elektronik yang menghubungkan jaringan komputer dan fasilitas komputer  yang terorganisasi di seluruh dunia melalui telepon atau satelit. Fasilitas fungsional PPN  Untia  berupa    internet  dinyatakan  berfungsi  oleh  25  responden,  dinyatakan  layak  fungsi  tapi tidak  dimanfaatkan  oleh  5  responden  dan  dinyatakan  tidak  berfungsi/rusak  oleh  10  responden.  Saat ini,  penggunaan  internet  tidak  terlepas  dalam  keseharian  manusia,  termasuk  dalam  operasional Pelabuhan  Perikanan  utamanya  dalam  proses  pengiputan  rutin  di  situs  Pusat  Informasi  Pelabuhan Perikanan  dan  Surat  Persetujuan  Berlayar  Online.  Berdasarkan  wawancara  mendalam  terhadap  5 responden  yang  menyatakan  layak  fungsi  tapi  tidak  dimanfaatkan,  diketahui  bahwa  internet  yang tersedia  hanya  diperuntukkan  untuk  pengelola  PPN  Untia  saja,  belum  tersedia free  wifi untuk pengunjung dan nelayan yang beraktivitas di PPN Untia.
Air  adalah  salah  satu  kebutuhan  dasar  manusia,  baik  dari  kebutuhan  sehari-hari  seperti minum, memasak, maupun keperluan sanitasi dan kebutuhan  untuk pertanian  (Hartono & Purwanto, 2015).  Fasilitas  fungsional  PPN  Untia  berupa  air  bersih  dinyatakan  berfungsi  oleh  16  responden, dinyatakan  tidak  berfungsi/rusak  oleh  29  responden.  Sampai  saat  ini,  air  bersih  di  PPN.  Untia  sulit ditemukan  karena tidak adanya  sumber  air  yang memadai, baik dari sumur maupun dari instalasi air PDAM. Sehingga pengelola, nelayan dan stakeholder yang akan menggunakan air bersih disuplai dari pembelian  tangki  air  dari  luar  area  PPN.  Untia.  Berdasarkan  informasi  yang  diperoleh,  telah direncanakan penyediaan air dari investor PT. Tiara Cipta Nirwana.
Es  digunakan  untuk  mempertahankan  mutu  ikan  pada  saat  operasi  penangkapan  dan pengangkutan  ke  pasar  atau  pabrik  (Lubis,  2012).  Fasilitas  fungsional  PPN  Untia  berupa  pabrik  es dinyatakan berfungsi oleh 13 responden, dinyatakan tidak berfungsi/rusak oleh 32 responden. Ukuran tempat  pelelangan  ikan  yang  tersedia  adalah  800m 2 sedangkan  ukuran  yang  dimanfaatkan  adalah 421m 2 .  Sehingga  termasuk  dalam  kategori  kurang  dimanfaatkan,  karena  persentasi  tingkat pemanfaatan fasilitas hanya 52%.
Listrik biasanya digunakan untuk penerangan pelabuhan, mengoperasikan komputer di kantor pelabuhan dan TPI, penerangan mushola dan dan fasilitas yang ada di pelabuhan  (Satir et al ., 2021). Fasilitas fungsional PPN Untia berupa  listrik dinyatakan berfungsi oleh 45 responden. Volume listrik yang  tersedia  adalah  240m 2 sedangkan  volume  listrik  yang  dimanfaatkan  adalah  240m 2 .  Sehingga termasuk  dalam  kategori  sangat  dimanfaatkan,  karena  persentasi  tingkat  pemanfaatan  fasilitas mencapai 100%.
SPBUN  adalah  Stasiun  Pengisian  Bahan  Bakar  Umum  Nelayan.  Juniarto et  al .  (2020) mengemukakan  bahwa  untuk  memenuhi  kebutuhan  bahan  bakar  sehari-harinya  maka  harus  tersedia tangki BBM yang berfungsi menampung BBM dengan  volume yang besar, agar supaya tidak terjadi kehabisan bahan bakar yang akan menghambat beroperasinya perahu-perahu yang terdapat di wilayah pelabuhan.  Selain  itu  juga  untuk  bahan  bakar  perahu  yang  beroperasi  di  sekitarnya.  Fasilitas fungsional PPN. Untia berupa  SPBUN dinyatakan berfungsi oleh 41 responden. Ukuran fasilitas yang tersedia  adalah  600m 2- ,  sedangkan  ukuran  fasilitas  yang  dimanfaatkan  adalah  315m 2 .  Sehingga termasuk dalam kategori kurang dimanfaatkan, karena persentasi tingkat pemanfaatan fasilitas hanya 52%.
Bengkel  merupakan  tempat  yang  berfungsi  sebagai  sarana  pemeliharaan,  perawatan  kapal, sehingga  harus  dilengkapi  fasilitas  perbengkelan  dan  pertukangan  kapal-kapal  yang  ingin melakukukan  perawatan  dapat  dilakukan  di  tangkahannya  masing-masing  (Artika,  2022).  Fasilitas fungsional  PPN  Untia  berupa    bengkel  dinyatakan  berfungsi  oleh  4  responden,  dinyatakan  layak fungsi  tapi  tidak  dimanfaatkan  oleh  9  responden  dan  dinyatakan  tidak  berfungsi/rusak  oleh  27 responden.  Ukuran  bengkel  yang  tersedia  adalah  400m 2 namun  yang  dimanfaatkan  adalah  114m 2 .
Sehingga  termasuk  dalam  kategori  sangat  kurang  dimanfaatkan,  karena  persentasi  tingkat pemanfaatan fasilitas hanya 28%.
Tempat perbaikan jaring merupakan  salah satu fasilitas fungsional yang tidak  wajib terdapat pada  pelabuhan  perikanan  sesuai  yang  tercantum  pada  Peraturan  Menteri  Kelautan  dan  Perikanan Nomor 8 Tahun 2012  tentang Pelabuhanan Perikanan. Fasilitas fungsional PPN Untia berupa tempat perbaikan  jaring  dinyatakan  layak  fungsi  tapi  tidak  dimanfaatkan  oleh  6  responden  dan  dinyatakan tidak berfungsi/rusak oleh 34 responden. Ukuran tempat perbaikan jaring yang tersedia adalah 400m 2 namun  yang  dimanfaatkan  adalah  144m 2 .  Sehingga  termasuk  dalam  kategori  sangat  kurang dimanfaatkan,  karena  persentasi  tingkat  pemanfaatan  fasilitas  hanya  28%.  Berdasarkan  wawancara mendalam  terhadap  6  responden  yang  menyatakan  tempat  perbaikan  jaring  layak  fungsi  tapi  tidak dimanfaatkan,  diketahui  bahwa  fasilitas  ini  tidak  dimanfaatkan  karena  masih  dalam  proses perencanaan perbaikan.
Tempat  pengolahan  hasil  perikanan  merupakan  salah  satu  fasilitas  fungsional  yang  tidak wajib terdapat pada pelabuhan perikanan sesuai yang tercantum pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan  Nomor  8  Tahun  2012  tentang  Pelabuhanan  Perikanan.  Fasilitas  fungsional  PPN  Untia berupa  tempat  pengolahan  hasil  perikanan  dinyatakan  berfungsi  oleh  20  responden.  Ukuran  tempat pengolahan  hasil  perikanan  yang  tersedia  adalah  1200m 2 sedangkan  ukuran  pengolahan  hasil perikanan  yang  dimanfaatkan  adalah  1000m 2 .  Sehingga  termasuk  dalam  kategori  dimanfaatkan, karena persentasi tingkat pemanfaatan fasilitas hanya 83%.
Cold  storage adalah  ruangan  yang  mempunyai  temperatur  sekitar  -30ºC,  -45ºC,  sampai  -60 ºC, sehingga ikan menjadi beku  (Lubis, 2012). Sehingga dapat dikatakan bahwa cold storage adalah sebuah  ruangan  yang  dirancang  khusus  dengan  kondisi  suhu  tertentu  yang  memiliki  fungsi  utama untuk  mempertahankan  mutu  ikan  hasil  tangkapan  nelayan  dengan  cara  membekukan  ikan  hasil tangkapan  nelayan.  Fasilitas  fungsional  PPN  Untia  berupa cold  storage dinyatakan  tidak  berfungsi atau  rusak  oleh  40  responden.  Muatan colstorage yang  tersedia  adalah  30ton,  namun  tidak dimanfaatkan sama sekali karena rusak.
Kantor  administrasi  merupakan  salah  satu  fasilitas  fungsional  yang  wajib  dibangun  pada pelabuhan perikanan sesuai yang tercantum pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2012  tentang Kepelabuhanan Perikanan. Fasilitas fungsional PPN Untia Untia berupa kantor administrasi dinyatakan berfungsi oleh 45 responden. Ukuran kantor administrasi yang tersedia adalah 420m 2 dan  termanfaatkan  seluruhnya  yakni  420m 2 .  Sehingga  termasuk  dalam  kategori  sangat dimanfaatkan, karena persentasi tingkat pemanfaatan fasilitas mencapai 100%.
Alat  pemadam  kebakaran  (APAR)  biasanya  digunakan  untuk  api  yang  mula  (kecil),  karena keterbatasan  waktu  dan  penggunaannya  yang  singkat,  maka  akan  berhasil  apabila  dapat  menguasai kebakaran dalam waktu satu menit atau kurang. Fasilitas fungsional PPN. Untia berupa alat pemadam kebakaran  dinyatakan  berfungsi  oleh  42  responden  dan  dinyatakan  tidak  berfungsi/rusak  oleh  3 responden.  Ukuran  APAR  yang  tersedia  adalah  500ml  dan  tidak  dimanfaatkan.  Sehingga  termasuk dalam kategori tidak dimanfaatkan dan dengan harapan tidak akan termanfaatkan.
Dump  truck merupakan  salah  satu  jenis  alat  berat  yang  digunakan  untuk  memindahkan material  maupun  mengangkut  material  pada  jarak  lebih  dari  5.000  meter  (Puspita,  2020).  Fasilitas fungsional  PPN  Untia  berupa dump  truck dinyatakan  berfungsi  oleh  40  responden.  Ukuran dump truck yang  tersedia  adalah  190  PS  HD  Roga  6  dan  termanfaatkan  seluruhnya.  Sehingga  termasuk dalam kategori  sangat dimanfaatkan, karena  persentasi tingkat pemanfaatan fasilitas mencapai 100% karena selain digunakan sebagai sarana pengangkutan, juga digunakan sebagai mobil tangga hidrolik dalam mengatasi kendala instalasi listrik.
Tangki air untuk menampung air agar lebih mudah diakses maka digunakan bak besar sebagi tempat  penampungan  air  atau  yang  sekarang  disebut  tangki  air  (Nurdiyana et  al .,  2020).  Fasilitas fungsional  PPN  untia  berupa  tangki  air  dinyatakan  berfungsi  oleh  45  responden.  Ukuran  tangki  air yang tersedia adalah 200m 2 sedangkan ukuran tangki air yang dimanfaatkan adalah 200m 2 . Sehingga termasuk  dalam  kategori  sangat  dimanfaatkan,  karena  persentasi  tingkat  pemanfaatan  fasilitas mencapai 100%.
Generator set (genset) merupakan sebuah perangkat yang berfungsi menghasilkan daya listrik yang  merupakat  peralatan  gabungan  dari  dua  perangkat  berbeda  yaitu engine dan generator atau alternator (Saputro, 2017).  Fasilitas fungsional PPN Untia berupa  genset dinyatakan berfungsi oleh 45  responden.  Ukuran  genset  yang  tersedia  adalah  500m 2 namun  yang  dimanfaatkan  adalah  263m 2 . Sehingga  termasuk  dalam  kategori  kurang  dimanfaatkan,  karena  persentasi  tingkat  pemanfaatan fasilitas hanya 52%. Sedangkan rumah genset dinyatakan berfungsi oleh 45 responden. Ukuran rumah
33 26,6 20 20

## Kategori Tingkat Pemanfaatan Fasilitas Fungsional (%)
Tidak dimanfaatkan Sangat kurang dimanfaatkan
Kurang dimanfaatkan
Dimanfaatkan
Sangat dimanfaatkan
genset yang tersedia adalah 216m 2 sedangkan ukuran rumah genset yang dimanfaatkan adalah 113m 2 . Sehingga  termasuk  dalam  kategori  kurang  dimanfaatkan,  karena  persentasi  tingkat  pemanfaatan fasilitas hanya 52%.
Gambar 2. Diagram kategori tingkat pemanfaatan fasilitas fungsional
Berdasarkan  hasil  yang  telah  dipaparkan  sebelumnya,  diketahui  bahwa  Fasilitas  fungsional yang  terdapat  di  PPN  Untia  adalah  TPI  (tidak  dimanfaatkan),  internet  (sangat  dimanfaatkan),  air bersih  (tidak dimanfaatkan), pabrik es (kurang dimanfaatkan), listrik (sangat dimanfaatkan), SPBUN (kurang  dimanfaatkan),  bengkel  (sangat  kurang  dimanfaatkan),  tempat  perbaikan  jaring  (sangat kurang  dimanfaatkan),  tempat  pengolahan  perikanan  (sangat  kurang  dimanfaatkan), cold  storage (tidak  dimanfaatkan),  kantor  administrasi  (sangat  dimanfaatkan),  alat  pemadam  kebakaran  (sangat dimanfaatkan), dumptruck (kurang  dimanfaatkan),  tangki  air  (sangat  dimanfaatkan),    genset  (kurang dimanfaatkan).  Sehingga  diketahui  bahwa  tingkat  pemanfaatan  fasilitas  fungsional  kategori  tidak dimanfaatkan  sebesar  33%,  kategori  sangat  kurang  dimanfaatkan  sebesar  0%,  kategori  kurang dimanfaatkan sebesar 26,6%, kategori dimanfaatkan sebesar 20%, dan  kategori sangat dimanfaatkan sebesar 20%, jika diakumulasikan sesuai kategori tingkat pemanfaatan fasilitas fungsional, maka akan tergambarkan seperti pada diagram Gambar 2.

## Fasilitas Penunjang PPN Untia
Fasilitas  penunjang  atau  tambahan  adalah  fasilitas  yang  secara  tidak  langsung    dapat meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  nelayan  dan  atau  memberikan  kemudahan  bagi  masyarakat umum,  yang  meliputi  bagunan  pengolahan  pelabuhan,  pembinaan  nelayan,  pertokoan,  bangunan sosial,  dan  umum  serta  fasilitas  penyelenggaraan  fungsi  pemerintahan  lainnya.  Berdasarkan wawancara terhadap respoden, diperoleh hasil seperti yang tersaji pada tabel 4.
Balai  pertemuan  nelayan  sebagai  tempat  sosialisasi  tentang  perikanan  untuk  nelayan, sosialisasi  tentang  penggunaan  alat  tangkap  yang  ramah  lingkungan,  perijinan  operasional  kegiatan penangkapan ikan, alat tangkap ramah lingkungan, permasalahan yang dihapai nelayan, serta sebagai tempat  penayaluran  aspirasi  nelayan  setempat  (Panuntun,  2015).  Fasilitas  penunjang  PPN  Untia berupa  balai  pertemuan  nelayan  dinyatakan  berfungsi  oleh  40  responden.  Ukuran  balai  pertemuan nelayan  yang  tersedia  adalah  460m 2 namun  yang  dimanfaatkan  adalah  140m 2 .  Sehingga  termasuk dalam  kategori  sangat  kurang  dimanfaatkan,  karena  persentasi  tingkat  pemanfaatan  fasilitas  hanya 30%.
Tabel 4. Fasilitas penunjang PPN Untia
No Fasilitas Berfungsi Layak fungsi tapi tidak dimanfaatkan Tidak berfungsi/ Rusak 1 Balai Pertemuan Nelayan 40 0 0 2 Pos Jaga 45 0 0 3 Tempat Ibadah 45 0 0 4 Toilet 45 0 0 5 Pertokoan 45 0 0 6 Rumah Dinas Kepala 40 0 0
16,6 16,6 66,6 Kategori Tingkat Pemanfaatan Fasilitas penunjang (%) Tidak dimanfaatkan Sangat kurang dimanfaatkan
Kurang dimanfaatkan
Dimanfaatkan
Sangat dimanfaatkan
Pos  jaga  digunakan  untuk  mengamankan  dan  menjaga  ketertiban  segenap  aktivitas  kegiatan nelayan  yang  ada  di  pelabuhan  (Artika,  2022).  Fasilitas  penunjang  PPN.  Untia  berupa  pos  jaga dinyatakan  berfungsi  oleh  45  responden.  Ukuran  pos  jaga  yang  tersedia  adalah  18m 2 dan dimanfaatkan seluruhnya yakni 18m 2 . Sehingga termasuk dalam kategori sangat dimanfaatkan, karena persentasi tingkat pemanfaatan fasilitas mencapai 100%. Terdapat dua pos jaga di PPN. Untia masing- masing  dengan  luas  9m 2 dan  keduanya  dimanfaatkan  dengan  baik  karena  PPN.  Untia  memiliki  7 orang satuan pengamanan.
Tempat  ibadah  berfungsi  sebagai  tempat  peribadatan  seluruh  staf  dan  karyawan  serta pengungjung yang datang ( Juniarto et al., 2020). Tempat ibadah yang terdapat di PPN. Untia  adalah masjid.  Fasilitas  penunjang  PPN.  Untia  berupa  masjid  dinyatakan  berfungsi  oleh  45  responden. Ukuran  tempat  ibadah  yang  tersedia  adalah  204m 2 dan  dimanfaatkan  seluruhnya  204m 2 .  Sehingga termasuk dalam kategori sangat dimanfaatkan, karena persentasi tingkat pemanfaatan fasilitas 100%.
Toilet merupakan fasilitas  sanitasi yang  aksesibel  untuk  semua orang, termasuk penyandang disabilitas  dan  lansia  pada  bangunan  atau  fasilitas  umum  lainnya  (Suprapto et  al .,  2019).  Fasilitas penunjang  PPN.  Untia  berupa  toilet  dinyatakan  berfungsi  oleh  45  responden.  Ukuran  toilet  yang tersedia  adalah  12m 2 dan  dimanfaatkan  seluruhnya  yakni  12m 2 .  Sehingga  termasuk  dalam  kategori sangat dimanfaatkan, karena persentasi tingkat pemanfaatan fasilitas 100%.
Pertokoan  atau  warung  digunakan  menjual  makanan  untuk  melayani  pembeli  yang  biasanya nelayan  dan  pegawai  pelabuhan  yang  sedang  makan  siang  (Emhas,  2019).  Fasilitas  penunjang  PPN. Untia  berupa  pertokoan  dinyatakan  berfungsi  oleh  45  responden.  Ukuran  pertokoan  yang  tersedia adalah 48m 2 sedangkan ukuran pertokoan yang dimanfaatkan adalah 40m 2 . Sehingga termasuk dalam kategori dimanfaatkan, karena persentasi tingkat pemanfaatan fasilitas hanya 83%.
Rumah dinas kepala pelabuhan merupakan bagunan gedung seperti umumnya diperuntukkan untuk tempat tinggal yang bersangkutan dengan kepentingan pemerintahan. Fasilitas penunjang PPN. Untia berupa rumah dinas  kepala pelabuhan  dinyatakan berfungsi oleh 40 responden. Ukuran rumah dinas  kepala  pelabuhan  yang  tersedia  adalah  120m 2 dan  dimanfaatkan  seluruhnya  yakni  120m 2 . Sehingga  termasuk  dalam  kategori  sangat  dimanfaatkan,  karena  persentasi  tingkat  pemanfaatan fasilitas 100%.
Berdasarkan  hasil  yang  telah  dipaparkan  sebelumnya,  diketahui  bahwa  fasilitas  penunjang yang terdapat di PPN. Untia adalah balai pertemuan nelayan (sangat kurang dimanfaatkan), pos jaga (sangat dimanfaatkan), tempat ibadah (sangat dimanfaatkan), toilet (sangat dimanfaatkan), pertokoan (dimanfaatkan),  rumah  dinas  kepala  pelabuhan  (sangat  dimanfaatkan).  Sehingga  diketahui  bahwa tingkat  pemanfaatan  fasilitas  fungsional  kategori  tidak  dimanfaatkan  sebesar  0%,  kategori  sangat kurang  dimanfaatkan  sebesar  16,6%,  kategori  kurang  dimanfaatkan  sebesar  0%,  kategori dimanfaatkan sebesar 16,6%, dan  kategori sangat dimanfaatkan sebesar 66.6%,  jika diakumulasikan sesuai  kategori  tingkat  pemanfaatan  fasilitas  penunjang,  maka  akan  tergambarkan  seperti  pada diagram  Gambar  3.  Disisi  lain,  berdasarkan  wawancara  mendalam  yang  dilakukan,  diketahui  bahwa responden menginginkan pengadaan instalasi air bersih, pembangunan toko serba ada dan WC umum. Sedangkan fasilitas yang responden inginkan untuk dikembangkan atau diperluas adalah pabrik es dan pengadaan peralatan bengkel.
Gambar 3. Diagram kategori tingkat pemanfaatan fasilitas penunjang

## Investasi Sektor Swasta
Berdasarkan data sekunder yang dihimpun dari Laporan PPN Untia sejak Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021, diketahui bahwa pemanfaatan lahan PPN. Untia digunakan sebagai area fasilitas pokok,  fasilitas  fungsional  dan  fasilitas  penunjang  yang  digunakan  oleh  pihak  swasta  yang berinvestasi pada berbagai sektor, seperti:
1.  PT.  Mitra  Berkah  Mandiri  yang  bergerak  di  bidang  usaha  Stasiun  Pengisian  Bahan  Bakar  Umum Nelayan yang seluas 696m 2 .
2. PT. Nuansa Cipta Magello yang bergerak di bidang usaha pengolahan ikan yang seluas 1.020m 2 . 3. PT. Prima Global Sukses yang bergerak di bidang usaha pengolahan ikan cold storage yang seluas 3.078m 2 .
4.  PT.  Samudera  Mandiri  Sentosa  yang  bergerak  di  bidang  usaha  pabrik  es  dan cold  storage yang luas 2.508m 2 .
5. PT. Tiara Cipta Nirwana yang bergerak di bidang usaha Water Reefer Osmosis yang seluas 780 m 2 . 6.  PT.  Lontara  Jaya  Sakti  yang  bergerak  di  bidang  usaha Cold  Storage dan  Pabrik  Es  yang  seluas 2.508m 2 .
7.  CV.  Freezer  Teknik  yang  bergerak  di  bidang  usaha  Pabrik  Es  dan Ice  Storage yang  seluas 3.055m 2 .
8. CV. Awanindo Mandiri yang bergerak di bidang usaha Unit Pengolahan Ikan yang seluas 2.016m 2 . 9.   CV. Aditirta yang bergerak di bidang usaha Gudang  Rumput Laut yang seluas 2.850m 2 . 10.  CV. Mutiara  Lautan Makassar  yang bergerak di bidang  usaha  Pabrik Pembekuan  Ikan dan Cold storage yang seluas 2.016m 2 .
11.  CV. Pacific Fortuna yang bergerak di bidang usaha Unit Pengolahan Ikan yang seluas 1.210m 2 . 12.  CV. Satrya Galesong yang bergerak di bidang usaha Unit Pengolahan Ikan dan Cold Storage yang seluas 2.040m 2 .
13.  CV. Elitism Makassar yang bergerak di bidang usaha Unit Pengelolahan Ikan yang seluas 480m 2 . 14.  Koperasi  Pusperindo  yang  bergerak  di  bidang  14.  usaha  Pengolahan  dan  Pengepakan  Ikan  yang seluas 210m 2 .
15 Kub. Kawa  Bahari  Untia  yang  bergerak  di  bidang  usaha Cold  storage & Perbekalan  yang  seluas 500m 2 .
16.  Angel Anggreany yang bergerak di bidang usaha Pengolahan Ikan yang seluas 800m 2 . 17.  H. Jamaluddin yang bergerak di bidang usaha Gudang Perbekalan yang seluas 340m 2 . 18.  Erni Rughayani yang bergerak di bidang usaha Gudang Perbekalan yang seluas 67,5m 2 . 19.  H. Saleh yang bergerak di bidang usaha Gudang Perbekalan yang seluas 120m 2 . 20.  Andi Akbar yang bergerak di bidang usaha Gudang Perbekalan yang seluas 67,5m 2 . 21.  Ronal J. Yontah yang bergerak di bidang usaha Toko Perbekalan Nelayan yang seluas 340m 2 . 22.  A. Zulkarnaim Hakim yang bergerak di bidang usaha Cold Storage yang seluas 1.175m 2 . Berdasarkan  data  tersebut,  maka  diketahui  bahwa  untuk  usaha  SPBUN,  pabrik  es, water reefer osmosis , dan  usaha rumput laut masih berjalan sampai sekarang. Namun untuk usaha lainnya sudah  tidak  beroperasi  lagi  yang  diduga  disebabkan  oleh  minimnya  nelayan  dan  pengunjung  yang datang di PPN Untia. Tercatat bahwa berdasarkan Laporan Tahunan PPN Untia, frekuensi kunjungan kapal selama Tahun 2017 sampai Tahun 2021 berturut-turut adalah 167 kali;  869 kali; 870 kali; 625 kali; dan 2.132 kali, sedangkan jika merujuk ke kategori klasifikasi, untuk kelas Pelabuhan Perikanan Nusantara  itu  dapat  menampung  kapal  hingga  2.250  GT  per  harinya  atau  setara  dengan  27.375 frekuensi kunjungan kapal dalam setahun.

## Permasalahan Operasional dan Tindak Lanjut
Berdasarkan  laporan  tahunan    PPN.  Untia  tahun  2020  diketahui  bahwa  setelah  beroperasi selama 4 (empat) tahun berturut-turut, hambatan dan permasalahan yang terdapat di PPN. Untia dapat teridentifikasi dan sementara dalam proses penyelesaian. Hambatan dan permasalahan yang dimaksud adalah sebagai berikut:
1.  Adanya  keluhan  dari  para  nelayan  dan  pemilik  kapal  yang  menyatakan  bahwa  kolam  pelabuhan yang  dangkal  dan  belum  tersedianya  breakwater  yang  memadai  sehingga  menyulitkan  kapal mereka  untuk  beraktifitas  di  PPN  Untia,  sehingga  disarankan  untuk  dilakukan  pengerukan  dan peningkatan kapasitas/volume breakwater yang ada.
2.  Belum  tersedianya  sumber  air  bersih  yang  memadai  di  PPN  Untia  sehingga  pengguna  jasa  yang akan  memanfaatkan  lahan  industri  masih  enggan  untuk  membangun.  Mengupayakan  fasilitas  air bersih melalui sistem penyulingan air laut (SWRO).
3. Pemanfaatan lahan kawasan industri PPN Untia pada saat ini  hampir penuh. Sehingga permintaan investasi/sewa  lahan  dengan  luasan  yang  besar  sudah  tidak  dapat  dilayani.  Dengan  pertimbangan permintaan/minat  cukup  besar  sedangkan  luas  lahan  terbatas,  maka  dilakukan  evaluasi  terhadap kontrak  yang  ada.  Bagi  perusahaan  yang  telah  kontrak  namun  belum  melakukan  kegiatan pembangunan  fasilitas  usahanya  telah  diberikan  teguran/peringatan  dan  bila  masih  tidak mengindahkan  maka  akan  diusulkan  untuk  diputuskan  kontraknya  dan  akan  berikan  kepada perusahaan yang memiliki keseriusan.
4.  Komposisi  dan  jumlah  sumber  daya  manusia  belum  rasional,  baik  dari  segi  kompetensi,  disiplin, kemampuan  profesional  dan  produktivitas  sebagian  besar  pegawai  belum  memadai.  Peningkatan disiplin dilakukan melalui pembinaan serta penegakan  hukuman disiplin sesuai PP No. 53 Tahun 2010.  Peningkatan  produktivitas  pegawai  dilakukan  dengan  memotivasi  pegawai  untuk meningkatkan kinerja dengan memberikan fasilitas kerja yang memadai.
5.  Pada  musim  barat  terjadi  ombak  besar  dan  angin  yang  cukup  besar  yang  mengganggu  aktifitas kapal  yang  sedang  tambat/labuh  sementara  breakwater  yang  telah  tersedia  tidak  cukup  untuk meredam dampak tersebut. Untuk sementara waktu menyarankan kapal-kapal perikanan terdampak untuk berlindung di tempat yang aman.
Selain  itu,  berdasarkan  pengamatan  selama  penelitian,  diketahui  bahwa  penataan  kapal perikanan  belum  optimal,  pemasangan  rambu  suar  yang  belum  ada,  aktivitas  pemasaran  dan pelelangan    masih  kurang,  serta  struktur  kelembagaan  PPN  Untia  belum  ada  sehingga  pegawai defenitif  pun  belum  tersedia,  berdasarkan  Laporan  Tahunan  PPN  Untia  (2020)  diketahui  bahwa jumlah keseluruhan pegawai PPN Untia adalah 14 orang yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak  4  orang  dan  Tenaga  Kerja  Kontrak  sebanyak  10  orang.  Dua  Orang  dari  PNS  tersebut merupakan pegawai pelabuhan Perikanan Samudera Kendari dan 2 orang lainnya merupakan pegawai Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon.

## Permasalahan Operasional dan Tindak Lanjut
Meskipun  mendapatkan  hambatan  dan  permasalahan,  PPN  Untia  tetap  beroperasi  dengan melaksanakan  pelayanan  berupa  pelayanan  penerbitan  Surat  Persetujuan  Berlayar  (SPB);  pelayanan logbook  penangkapan  ikan;  pelayanan  asuransi  nelayan    (BPJSTK);  pelayanan  surat  laik  operasi (SLO)  (yang  dibantu  oleh  dua  orang  pegawai  PSDKP);  pelayanan  perbekalan/logistik  kapal (sembako,  bbm,  es,  air  bersih)  (yang  dibantu  oleh  tiga  orang  karyawan  koperasi);  pelayanan  tambat labuh kapal; pelaksanaan pemeriksaan fisik kapal penangkap ikan, alat penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut  ikan;  pelayanan  jasa  dan  fasilitas  usaha  perikanan;  pemeliharaan,  pengawasan  dan pendayagunaan  sarana  dan  prasarana  pelabuhan  perikanan;  pendataan  kapal  perikanan;  penyerahan dokumen kapal dan life jacket;  serta berbagai macam kegiatan sosialisasi dan penyuluhan.
Selain itu, pengelola PPN Untia juga menyediakan regulasi berupa pemberlakukan kebijakan- kebijakan tertentu diantaranya:
1. Pemberlakuan    Undang-Undang  Cipta  Kerja  Nomor  11  Tahun  2020  beserta  turunannya  seperti Peraturan  Pemerintah  Nomor  27  Tahun  2021;  Peraturan  Pemerintah  Nomor  05  Tahun  2021; Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang perizinan resiko; Peraturan Menteri Kelautan dan  Perikanan  Nomor  23  Tahun  2021  tentang  SLO;  Peraturan  Menteri  Kelautan  dan  Perikanan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penempatan  Alat Penangkapan  Ikan dan  Alat  Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas Serta Penataan Andon Penangkapan Ikan;
2. Pendataan  produksi  hasil  perikanan,  kapal  perikanan  kaitannya  dengan  PNBP  pasca  produksi berdasrkan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021;
3. Penataan ulang pangkalan kapal perikanan berdsarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009  Jo. Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Pasal 41 ayat 3;
4. Penerapan  dukungan  Surat  Edaran  Kepala  kantor  Otoritas  Pelauhan  Utama  Makassar  Nomor  05 Tahun 2018 tentang Standar kapal di terminal Paotere Pelabuhan Makassar; dan
5. Pelaksanaan MoU dengan Pemerintah Kota Makassar dalam hal pengelolaan TPI. Untia.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  diperoleh,  maka  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa fasilitas  pokok  yang  terdapat  pada  PPN  Untia  adalah breakwater,  revetment ,  kolam  pelabuhan, dermaga,  drainase,  jalan  kompleks,  lahan  dan cause  way .  Semua  fasilitas  ini  dinyatakan  berfungsi.
Namun  pada  fasilitas  fungsional    PPN  Untia  ada  yang  dinyatakan  berfungsi,  adapula  yang  tidak berfungsi,  dengan  rincian  Tempat  Pelelangan  Ikan  (berfungsi),  internet  (berfungsi),  air  bersih  (tidak berfungsi),  pabrik  es  (tidak  berfungsi),  listrik  (berfungsi),  SPBM,  bengkel,  tempat  perbaikan  jaring, tempat  pengolahan  perikanan, cold  storage (tidak  berfungsi),  kantor  administrasi  (berfungsi),  alat pemadam  kebakaran  (berfungsi), dump  truck (berfungsi),  tangki  air  (berfungsi)  dan  genset (berfungsi).
Sedangkan  untuk  fasilitas  penunjang  yang  terdapat  pada  PPN  Untia  adalah  balai  pertemuan nelayan  (berfungsi),  pos  jaga  (berfungsi),  tempat  ibadah  (berfungsi),  toilet  (berfungsi),  pertokoan (berfungsi),  dan  rumah  dinas  kepala  pelabuhan  (berfungsi).  Sehingga  tingkat  pemanfaatan  fasilitas pokok  pada  PPN  Untia  termasuk  dalam  kategori  sangat  kurang  dimanfaatkan  dan  kategori dimanfaatkan  memiliki  nilai  yang  sama  masing-masing  sebesar  37.5%.  Untuk  tingkat  pemanfaaan fasilitas fungsional PPN. Untia termasuk dalam kategori tidak dimanfaatkan sebesar 33%. Sedangkan tingkat  pemanfaaan  fasilitas  penunjang  PPN.  Untia  yang  termasuk  dalam  kategori  sangat dimanfaatkan sebesar 66.6%.

## DAFTAR PUSTAKA
Aditya, R., S, I. K., P, P. N., & Purwanto. (2017). Perencanaan Dermaga Pelabuhan Perintis Windesi Kab. Kepulauan Yapen, Papua. Karya Teknik Sipil , 6 (1), 104–113.
Artika, S.R.D. (2022). Tingkat Pemanfaatan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Belawan dalam  Mendukung  Kegiatan  Perikanan  Tangkap.  Skripsi.  Fakultas  Pertanian  Universitas Sumatera Utara. Sumatera Utara.
Creswell,  J.  W.  (2014).  Research  Design:  Qualitative,  Quantitative  and  Mixed  Methods  Approaches (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
Emhas,  B.  M.  (2019). Analisis  Tingkat  Pemanfaatan  Fasilitas  Pelabuhan  Perikanan  Nusantara (PPN) Brondong, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur (p. 72). Faza, L. H., & Kurniadi, Y. N. (2016). Desain Bangunan Pelindung Pantai Sebagai Penanggulangan Abrasi  Di  Kawasan  Pantai  Ujung  Jabung  Provinsi  Jambi  (Hal.  47-58). RekaRacana:  Jurnal Teknil Sipil , 2 (2), 47.
Hartono,  B.,  &  Purwanto.  (2015).  Perancangan  Pompa  Air  Tenaga  Surya  Guna  Memindahkan  Air Bersih ke Tangki Penampung. Jurnal Ilmiah Teknik Mesin , 9 (1), 28–33.
Juniarto. Alwie,  rahayu deny danar dan alvi furwanti, Prasetio, A. B., & Andespa, R. (2020). Tugas Akhir Tugas Akhir. Jurnal Ekonomi Volume 18, Nomor 1 Maret201 , 2 (1), 41–49.
Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2018 tentang  Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional.
Lubis, E. (2012). Pelabuhan Perikanan Pekalongan .
Nurdiyana,  Wahyu  Ciptadi  Prahenusa,  &  R.  Hafid  Hardyanto.  (2020).  Tandon  Air  Pintar  Berbasis WEB. Seri Prosiding Seminar Nasional Dinamika Informatika , 170–174. Peraturan  Menteri  Kelautan  dan  Perikanan  Nomor    8  Tahun  2012.  (2012). Peraturan  Menteri Kelautan  dan  Perikanan RI  Nomor  PER.08/MEN/2012 Tentang Kepelabuhanan  Perikanan .  1– 20.
Puspita, U. G. (2020). D4-2020-400597-abstract .
Rinaldy., Akhsin, M. I., Awaluddin, M., & Suprayogi, A. (2016). Jurnal Geodesi Undip Oktober 2013 Jurnal Geodesi Undip Oktober 2013. Jurnal Geodesi Undip , 5 (4), 132–139. Saputro, J. Q. (2017). Power Supply . 7 (2), 17–25.
Satir,  S.,  Sulaiman  M,  Burhani.  (2021).  Analisis  Tingkat  Pemanfaatan  Fasilitas  Fungsional  di Pelabuhan  Perikanan  Nusantara  (PPN)  Pengambengan  Bali. Seminar  Nasional  Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan . 247-260.
Sinaga., Vennikson., Abdul Rosyid, B. A. W. (2013). PENDAHULUAN Indonesia merupakan negara kepulauan , potensi yang dimiliki terdiri atas 17 . 502 buah pulau , dan garis pantai sepanjang 81 . 000 km dan perairan  Zona Ekonomi Pelabuhan Perikanan  Samudera Nizam  Zachman Jakarta merupakan  Unit  Pelaksana  Teknis. Optimalisasi  Tingkat  Pemanfaatan  Fasilitas  Dasar  Dan Fungsional  Di  Pelabuhan  Perikanan  Samudera  Nizam  Zachman  Jakarta  Dalam  Menunjang Kegiatan Penangkapan Ikan , 2 , 43–55. Suherman, A. U. (2012). Agus Suherman Abdul Rosyid .
Suprapto,  R.  A.,  Kuswardini,  S.,  Disabilitas,  P.,  &  Disabilitas,  H.  P.  (2019). Implementasi  Redesain Toilet Pada Rumah Tinggal . November .