INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 4 Tahun 2023 Page 314-324 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Kedudukan Saksi Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika
Oktavian Dwi Wijayani 1 ✉ , Bastianto Nugroho 2 , M.Hidayat 3
Universitas Merdeka Surabaya
Email: Oktaviandwiwijayani@gmail.com 1 ✉
Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  kedudukan  saksi  untuk  membuktikan  kesalahan  terdakwa sebagai alat bukti dalam KUHAP dan untuk mengetahui sanksi pidana dibawah batas minimum khusus oleh hakim terhadap terdakwa telah sesuai dengan sistem pemidanaan.Penelitian yang saya gunakan untuk menjawab dua hal diatas adalah penelitian kepustakaan keputusan dan penulis mengambil data yang diperoleh langsung dari lapangan baik yang berasal dari responden, informan, maupun pihak terkait lainnya  dengan  menggunakan  Teknik  interview,  documenter,  dan  kuisioner.  Dari  hasil  penelitian  ini menunjukkan bahwa kedudukan hukum saksi sebagai alat bukti dalam proses peradilan pidana menurut KUHP bahwa, saksi mahkota adalah saksi yang merangkap tersangka sebagai terdakwa yang bersama- sama melakukan tindak pidana dan berkas pemeriksaan terhadap para terdakwa terpisah atau disebut pemisahan berkas perkara upaya yang harus dilakukan aparat penegak hukum agar penggunaan saksi mahkota tidak melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Kedudukan hukum saksi dalam sistem peradilan pidana.  Kekuatan  hukum  dalam  proses  pembuktian  perkara  pidana  dalam  peradilan  adalah  bahwa, peranan saksi dalam proses pembuktian perkara pidana pada dasarnya adalah (1) Menemukan kebenaran materil,  (2)  Agar  proses  pembuktian  cepat  dan  sederhana,  (3)  Memenuhi  standar  batas  minimal pembuktian, (4) Menegakkan keadilan publik terhadap pelaku tindak pidana, (5) Menentukan tuntutan terhadap masing-masing pelaku sesuai dengan perannya.
Kata Kunci: Kedudukan Saksi, Tindak Pidana, Narkotika

## Abstract
This study aims to determine the position of the witness to prove the guilt of the accused as evidence in the Criminal Procedure Code and to determine the criminal sanction below the special minimum limit by the judge against the accused in accordance with the criminal justice system. The research that I used to answer the two things above was a decision literature research and the authors collected data obtained directly from the field, both from respondents, informants, and other related parties using interview, documentary and questionnaire techniques. The results of this study indicate that the legal position of witnesses as evidence in the criminal justice process according to the Criminal Code that, crown witnesses are witnesses who are concurrently suspects as defendants who jointly commit criminal acts and the examination files against the defendants are separate or called separate case files. law enforcement officials must do so that the use of crown witnesses does not violate human rights (HAM). The legal position of witnesses in the criminal justice system. The power of law in the process of proving a criminal case in court is that, the role of a witness in the process of proving a criminal case is basically (1) Finding material truth, (2) So that the process of proving is fast and simple, (3) Meets the minimum standard of proof, (4) ) Upholding public justice for perpetrators of criminal acts, (5) Determining charges against each perpetrator according to their role.
Keywords: Witness Position, Crime, Narcotics

## PENDAHULUAN
Narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan  kesehatan  dan  pengembangan  ilmu  pengetahuan,  namun  di  sisi  lain  dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa adanya pengendalian, pengawasan yang ketat dan seksama. Narkotika merupakan bentuk zat yang berbeda  bahan  dan  penggunaannya  dalam  ilmu  kesehatan,  kemudian  untuk mempermudah  penyebutannya,  memudahkan  orang  berkomunikasi  dan  tidak menyebutkan  istilah  yang  tergolong  panjang,  dengan  demikian  dapat  disingkat  dengan istilah narkoba yaitu narkotika dan obat- obatan adiktif yang berbahaya (Arifin, 2020).
Penderitaan yang dialami bangsa Indonesia tersebut, telah mendorong para pendiri bangsa (founding  fatbers)  untuk  berupaya  memperjuangkan  dan  mewujudkan  negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat, yang dijalankan berdasarkan aturan-aturan hukum. Dengan  kata  lain,  para  pendiri  bangsa  menginginkan  indonesia  menjadi  negara  yang berdasarkan atas ( rehtstaat ) atau yang biasa disebut dengan negara hukum (Setyadi and Wibowo, 2022). Cita-cita tersebut secara tegas termaktub dalam berbagai konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia.
Masalah  penyalahgunaan  narkotika  di  Indonesia  sekarang  ini  sudah  sangat memprihatinkan. Hal ini disebabkan beberapa hal antara lain karena Indonesia yang terletak
pada pada posisi diantara dua benua dan mengingat perkembagan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka pengauh globalisasi, dan transportasi yang sangat maju dan pergeseran nilai materialistis dengan dinamika sasaran opini peredaran gelap.
Kekhawatiran ini semakin dipertajam akibat maraknya peredaran gelap narkotika yang  telah  merebak  di  segala  lapisan  masyarakat.Hal  ini  sangat  berpengaruh  terhadap kehidupan bangsa dan negara pada masa mendatang.  Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika, telah banyak dilakukan  oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapat  putusan  hakim.  Dengan  demikian,  penegakan  hukum  ini  diharapkan  mampu menjadi  faktor  penangkal  terhadap  merebaknya  perdagangan  gelap  serta  peredaran narkotika,  tapi  dalam  kenyataannya  justru  semakin  intensif  dilakukanpenegakan  hukum, semakin meningkat pula peredaran serta perdagangan gelap narkotika tersebut. Ketentuan perundang-undangan yang mengatur masalah narkotika telah disusun dan diberlakukan, namun demikian kejahatan yang menyangkut narkotika ini belum dapat diredakan. Dalam kasus-kasus terakhir telah banyak bandar-bandar dan pengedar narkoba tertangkap dan menangkap sanksi berat, namun pelaku yang lain seperti tidak mengacuhkan bahkan lebih cenderung untuk memperluas daerah operasinya. Penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia, khususnya dalam hal pemidanaan, seharusnya merujuk pada pendekatan norma hukum yang bersifat membina penjahat dengan cara melakukan pembinaan di lembaga permasyarakatan,  dengan  demikian  dapat  memperbaiki  terpidana  di  lembaga permasyarakatan  tersebut.  Seharusnya  hal  ini  mampu  memberikan  wacana  kepada  para hakim  dalam  merumuskan  vonis  penjatuhan  pidana  kepada  para  pelaku  kejahatan  agar mampu menangkap aspirasi keadilan masyarakat. Sementara itu, dalam kenyataan empiris di bidang pemidanaan secara umum masih menganut konsep hanya menghukum terpidana di  lembaga  pemasyarakatan,  dengan  demikian  dapat  memberikan  gambaran  bahwa kejahatan  tersebut  hanya  terhenti  sesaat  dan  akan  muncul  kembali  dalam  lingkungan kehidupan  sosial  masyarakat.  Tindak  pidana  narkotika  yang  dimaksud  dalam  Undang- Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika memberikan sanksi pidana yang cukup berat,  namun  demikian  dalam  kenyataannya  para  pelaku  kejahatan  justru  semakin meningkat,  dan  bagi  paraterpidana  dalam  kenyataannya  tidak  jera  dan  justru  ada kecenderungan untuk mengulanginya lagi (Sinaga, Lubis and Munthe, 2019). Hal ini dapat diakibatkan oleh adanya faktor penjatuhan pidana yang tidak memberikan dampak atau deterrent effect terhadap pelakunya.
Penegakkan  hukum  terhadap  kejahatan  di  Indonesia,  khususnya  dalam  hal pemidanann,  seharusnya  merujuk  pada  pendekatan  norma  hukum  yang  bersifat menghukum kejahatan sehingga dapat memberikan efek jera (Paputungan, 2020). Hal ini
memberikan wacana kepada hakim  dalam merumuskan vonis penjatuhan sanksi kepada para  pelaku  kejahatan  agar  mampu  menangkap  aspirasi  keadilan  manyarakat.Kenyataan empiris di bidang pemidanaan secara umum masih menganut, memperbaiki terpidana di lembaga  pemasyarakatan  sehingga  memberikan  gambaran  bahwa  kejahatan  tersebut hanya  terhenti  sesaat  dan  hanya  muncul  kembali  dalam  lingkungan  kehidupan  sosial masyarakat.
Disamping peran serta masyarakat, aparat penegak hukum yang termasuk dalam sistem peradilan pidana ( criminal justice system )  yaitu : kepolisian, kejaksaan, lembaga peradilan sampai pada lembaga pemasyarakatan termasuk perngacara harus harus benar- benar bekerja dengan jujur dan profesional demi tegaknya hukum. Khusus dalam tulisan ini penulis ingin menyoroti kinerja hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba.Hakim sebagai bagian dari lembaga peradilan berperan sangat  penting  demi  tegaknya  supremasi  hukum.Bukan  itu  saja  hakim  juga  dianggap sebagai wakil Tuhan di dunia bagi orang-orang yang ingin mencari kebenaran dan keadilan.

## METODE PENELITIAN
Berdasarkan dengan karakter permasalahan yang dipergunakan pada kajian ini maka kajian ini dijalankan dengan memakai metode riset kualitatif yakni memfokuskan analisisnya dalam  data  deskriptif  yang  berupa  berbagai  kata  tertulis  yang  dianalisa.  Pendekatan kualitatif peneliti pakai untuk menganalisa penelitian dalam fokus pada kajian ini. Sehingga secara otomatis data yang dianalisa lebih ditekankan dalam penelitian kepustakaan yaitu dengan membaca, memahami serta menganalisa berbagai sumber tulisan serta berbagai buku  yang  berhubungan  erat  dengan  permasalahan  yang    dianalisa.  Metode  yang dipergunakan pada kajian ini ialah metode library research atau pendekatan kepustakaan. Menurut Rahayu dalam (Ulfah, Supriani and Arifudin, 2022) memaparkan jika studi pustaka ataupun  studi  kepustakaan  sebagai  sekumpulan  aktivitas  yang  berhubungan  dengan metode  dalam  mengumpulkan  data  pustaka,  mencatat  serta  membaca  dan  mengolah bahan kajian. Jenis kajian ini ialah penelitian kualitatif di mana pada kajian ini data diuraikan secara verbal serta dianalisa dengan tidak memakai teknik statistik.
Data diperoleh melalui usaha menjalankan pencarian di skripsi, tesis, disertasi, artikel ilmiah  serta e-book  dengan  melalui  media  elektronik  ataupun  media  internet.  Di  dalam Google  Scholar  aktivitas  pencarian  datanya  dijalankan  dengan  menggunakan  kata  kunci yang berkaitan dengan variabel kajian. Sedangkan jurnal yang dipergunakan yakni jurnal yang memiliki keterkaitan dengan sejumlah kata kunci. Sesuai dengan penelusuran yang telah dilaksanakan maka peneliti menentukan sebanyak 20 jurnal serta buku-buku referensi
yang selanjutnya dianalisis, dirangkum dan dikategorikan. Sehingga bisa memberikan ide baru ataupun gagasan yang berhubungan dengan topik yang dianalisa.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Sanksi Pidana
Pada  pembahasan  Sub  Bab  ini  penulis  mengemukakan  tentang  bagaimana kedudukan keterangan saksi mahkota sebagai pembuktian. Dengan demikian bahwa proses peradilan  pidana,  maka  keberadaan  saksi  mahkota  apabila  hanya  dilihat  dari  perspektif sudut pandang ketentuan KUHAP dan penjelasannya tidak ditemukan aturan secara tegas dan  limitatif.  Namun  demikian  dalam  praktek  peradilan  pidana  aparat  penegak  hukum masih melakukan pemeriksaan terhadap saksi mahkota, terutama bila jaksa penuntut umum dalam  proses  pemeriksaan  saksi,  sedangkan  hakim  berkeinginan  untuk  memperlancar proses peradilan supaya tidak menemukan kendala, maka dilakukanlah pemeriksaan saksi mahkota.
Selanjutnya para saksi yang dilakukan sumpahnya memang harus berkata benar dan jujur tentang apa yang ia lihat, ia dengar dan ia alami. Kalau tidak, ia dapat dipidana atas kesaksiannya Pasal 242 KUHP (ANDI SYAHRIL, 2022). Dengan demikian keberadaan para saksi mahkota, terutama dalam praktek peradilan pidana masih ditemukan, meskipun terdapat  pandangan  yang  menyetujui  atau  menolak  kehadiran  dan  pemeriksaan  saksi mahkota. Bagi yang mendukung beralasan bahwa  saksi mahkota masih diperlukan untuk kasus tertentu yang kurang alat buktinya, serta diajukan dalam berkas perkara yang berbeda dengan metode splitsing perkara oleh  jaksa  penuntut umum. Pandangan yang menolak pemeriksaan saksi mahkota didukung oleh alasan bahwa bagaimanapun pemeriksaan saksi mahkota melanggar hak-hak asasi tersangka, serta perlunya fair trial dalam proses peradilan pidana sesuai dengan prinsip due process of law.
Dalam  proses  peradilan  pidana,  hal  yang  harus  terpenuhi  adalah  pembuktian. Dimana  tanpa  adanya  pembuktian,  maka  tidak  akan  dapat  terlaksana  proses  peradilan tersebut.  Dalam Pasal  183  KUHAP  berbunyi  sebagai  berikut,  “Hakim  tidak  boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurangkurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya (Tumbel, 2015).
Dari  pasal  183  KUHAP  tersebut  terlihat  bahwa  hukum  acara  kita  memiliki kecenderungan menganut teori pembuktian secara negatif. Seorang baru dapat dinyatakan bersalah  jika  minimal  dua  alat  bukti  yang  sah  ditambah  seorang  hakim  memperoleh keyakinan bahwa terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana (Army, 2020). Keyakinan
yang dimilki oleh hakim haruslah berdasarkan ketentuan yang ada didalam KUHAP. Artinya seorang hakim dalam memutus perkara hakim terbatas pada alat bukti yang tertera didalam KUHAP.  Sistem  pembuktian  ini  akan  mengarah  pada  proses  pembuktian  di  pengadilan sehingga hakim dapat memutus perkara secara obyektif.

## Sistem Pemidanaan
Sebagaimana yang telah diketahui bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada  seseorang  kecuali  dengan  sekurang-kurangya  dengan  dua  alat  bukti  yang  sah dalam  setiap  pemeriksaan,  apakah  itu  pemeriksaan  dengan  cara  biasa,  singkat  maupun cepat.  setiap  alat  bukti  itu  diperunakan  guna  membantu  hakim  untuk  mengambil keputusannya. Menurut Pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) alat bukti yang sah dalam perkara pidana salah satunya yaitu keterangan saksi atau kesaksian (Gagundali, 2017).
Berdasarkan Pasal 1 butir 26 KUHAP, saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang dilanggar sendiri, dilihat dan dialami sendiri (Wahyudi, Dimyati and Natangsa Surbakti, 2017). Demikian pula Pasal 1 butir 27 KUHAP yang dimaksud keterangan saksi ialah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa yang didengar, dilihat dan dialami sendiri  dengan  menyebut alasan  dari pengetahuannya  itu.  Menjadi  saksi  adalah  suatu  kewajiban  setiap  orang.  orang  yang menjadi saksi setelah dipanggil ke suatu sidang pengadilan untuk memberikan keterangan, tetapi dengan menolak  kewajiban itu saksi dapat dikenakan pidana berdasarkan ketentuan Undang-undang  yang  berlaku.
Adapun bukti yang dimaksudkan disini adalah bukti yang berhubungan langsung maupun  tidak  langsung  terhadap  tindak  pidana  yang  teradi.  Untuk  bukti  yang  bersifat langsung  diantaranya  adalah  dengan  adanya  korban  yang  jelas-jelas  dirugikan  baik kerugian jasmani maupun kerugian rohani yang dideritanya, sedangkan adanya saksi yang melihat, mengetahui atau mendengar sendiri telah terjadinya tindak pidana. Bukti tersebut diatas sangat membantu dalam  usaha  menyelesaikan  suatu  tindak  pidana  yang  terjadi di  masyarakat.
Didalam Pasal 1 butir 26 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana : Saksi adalah orang yang  dapat memberikan  keterangan  guna penyidikan, penuntutan, dan  peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Saksi merupakan alat bukti atau unsur yang paling penting dari sebuah proses pembuktian dalam  proses  persidangan  suatu  perkara  (Asmadi,  2020).  Saksi  merupakan  kunci  utama dalam membuktikan kebenaran dalam suatu proses persidangan karena dapat dikatakan
bahwa keterangan dari saksi merupakan alat bukti yang utama dari suatu perkara pidana sebab tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian dari keterangan saksi. Hampir semua  sumber  pembuktian  perkara  pidana  selalu  bersumber  dari  keterangan  saksi walaupun selain dari keterangan saksi masih ada alat bukti yang lain namun, pembuktian dengan menggunakan keterangan saksi masih sangat diperlukan.
Hal ini dapat dilihat pada Pasal 184-185 KUHAP yang menerapkan keterangan saksi pada urutan pertama dan juga dikarenakan keterangan saksi merupakan alat bukti yang pertama  kalinya  diperiksa  dalam  tahap  pembuktian  didalam  persidangan.  Saksi  dalam hukum pidana terdapat semenjak mulainya suatu tindak pidana dimana tindak pidana ini mengakibatkan  masyarakat merasa tidak aman dan tidak tertib serta merasa terganggu ketentramannya.  Masyarakat  menghendaki  agar  si  pelaku  dari  suatu  tindak  pidana  itu dihukum menurut hukum yang sedang berlaku. Dengan demikian terhadap para saksi yang memang sangat diperlukan dalam proses „peradilan, maka sangat diperlukan guna mencari suatu titik terang atas telah terjadinya suatu tindak pidana.
Keterangan saksi sebagai alat bukti yang salah harus dibedakan apakah termasuk keterangan  saksi  sebagaimana  tercantum  pada  Pasal  184  ayat  (1) KUHAP  atau  sebagai “petunjuk”  sebagaimana  dimaksud  Pasal  184  ayat  (1)d KUHAP.  Pengertian  saksi  dalam Undang-Undang  Nomor  31  tahun  2014  tentang  Perlindungan  Saksi  dan  Korban  ini menggunakan  konsep  tentang  pengertian  saksi  seperti  yang  diatur  oleh  KUHAP  yang membedakan adalah jika dalam KUHAP seseorang disebut sebagai saksi adalah pada tahap penyidikan sedangkan pada Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 ini seseorang disebut sebagai saksi semenjak tahap penyelidikan dimulai (Kurniawan, 2020).
Berdasarkan kajian teoritik dan praktik dapat disimpulkan bahwa menjadi seorang saksi merupakan kewajiban hukum  bagi setiap orang. Apabila orang itu memang benar- benar mengetahui atas telah terjadinya suatu tindak pidana. Seseorang dipanggil menjadi saksi,  tetapi  menolak/tidak  mau  hadir  di  depan  persidangan,  saksi  tersebut  dapat diperintahkan supaya menghadap ke persidangan, hal ini sesuai dengan Pasal 159 ayat (2) KUHAP menyatakan: Dalam hal saksi tidak hadir, meskipun telah dipanggil dengan sah dan hakim ketua sidang mempunyai cukup alasan untuk menyangka bahwa saksi itu tidak akan mau  hadir,  maka  hakim  ketua  sidang  dapat  memerintahkan  supaya  saksi  tersebut dihadapkan kepersidangan.
Sistem  peradilan  pidana  dalam  KUHAP  adalah  berupa  sistem  peradilan  pidana terpadu  ( integrated  criminal  justice  system).  Sistem  ini  diletakan  pada  landasan  prinsip diferensiasi fungsional di antara aparat penegak hukum sesuai dengan proses kewenangan yang diberikan Undang-Undang. Sistem peradilan pidana di Indonesia tidak hanya diatur di
dalam sebuah kitab peraturan perundang-undangan saja dalam hal ini KUHAP melainkan di  dalam  peraturan  perundang-undangan  lainnya  yang  berhubungan  dengan  sistem peradilan pidana.
Pembuktian  merupakan  bagian  yang  sangat  penting  dalam  proses  pemeriksaan suatu perkara pidana. Tujuan pemeriksaan perkara pidana adalah untuk menemukan suatu kebenaran materiil, kebenaran yang dikatakan dengan logika hukum. Pembuktian adalah salah  satu  cara  untuk  meyakinkan  hakim  agar  ia dapat  menemukan  dan  menetapkan terwujudnya  kebenaran  yang  sesungguhnya  dalam  putusannya,  bila  hasil  pembuktian dengan menggunakan alat-alat  bukti yang ditentukan oleh undang-undang ternyata tidak cukup untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, maka terdakwa harus  dibebaskan  dari  dakwaan,  sebaliknya  kalau  kesalahan  terdakwa  dapat  dibuktikan (dengan alat- alat bukti yang disebut dalam undang-undang yakni dalam pasal 184 KUHAP) maka harus dinyatakan bersalah dan dihukum.
Masalah beban pembuktian merupakan salah satu bagian hal pokok yang berkaitan dengan  pembuktian  di  samping  hal  pokok  yang  lainnya,  yaitu  alat-alat  pembuktian ( bewijsmiddelen),  penguraian  pembuktian  (bewijsvoering),  kekuatan  pembuktian ( bewijskracht), dan dasar pembuktian (bewijsgrond). Pembuktian suatu cara yang dilakukan oleh pihak atas fakta dan hak yang berhubungan dengan kepentingannya. membuktikan adalah  meyakinkan  hakim mengenai  kebenaran  dalil  atau  dalil-dalil  yang  dikemukakan dalam suatu persengketaan. Pembuktian adalah  upaya  meyakinkan Hakim akan hubungan hukum  yang  sebenarnya  antara  para  pihak  dalam  perkara,  dalam  hal  ini  antara bukti- bukti dengan tindak pidana yang didakwakan.
Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim belaka ini disebut juga" conviction intime". Menurut teori ini, hakim dianggap cukup men dasarkan terbuktinya suatu keadaan atas keyakinannya belaka dengan tidak terikat pada suatu peraturan hukum, hingga dengan teori  ini  hakim  dapat  mencari  dasar  putusannya  itu  menurut  perasaannya  semata-mata (Hajiz, 2019). Dengan demikian atas dasar perasaannya itu dapat dipakai untuk menentukan apakah suatu keadaan dianggap telah terbukti atau tidak. Di dalam sistem atau teori ini hakim tidak diwajibkan mengemukakan alasan-alasan hukum yang dipakai sebagai dasar putusannya.
Namun demikian apabila hakim dalam putusannya itu menyebut alat bukti yang dipakai, maka hakim secara bebas dapat menunjuk alat bukti apa saja, termasuk alat bukti yang sekiranya sulit  diterima dengan akal sehat. Misalnya adanya kepercayaan terhadap seorang dukun, yang setelah mengadakan upacara yang bersifat mistik dapat menentukan siapa yang bersalah dan siapa yang tidak bersalah dalam suatu kasus tertentu. Jadi, dengan
sistem ini pemidanaan dimungkinkan tanpa didasarkan kepada alat-alat bukti sebagaimana ditentukan oleh undang-undang. Sistem ini dianut oleh peradilan yang memakai sistem juri ( jury trial).

## SIMPULAN
Kedudukan hukum saksi sebagai alat bukti dalam proses peradilan pidana menurut KUHP bahwa, saksi mahkota adalah saksi yang merangkap tersangka sebagai terdakwa yang bersama-sama melakukan tindak pidana dan berkas pemeriksaan terhadap para terdakwa terpisah  atau  disebut  pemisahan  berkas  perkara  upaya  yang  harus  dilakukan  aparat penegak  hukum  agar  penggunaan  saksi  mahkota  tidak  melanggar  Hak  Asasi  Manusia (HAM). Kedudukan hukum saksi dalam sistem peradilan pidana.
Kekuatan hukum dalam proses pembuktian perkara pidana dalam peradilan adalah bahwa, peranan saksi dalam proses pembuktian perkara pidana pada dasarnya adalah (1) Menemukan  kebenaran  materil,  (2)  Agar  proses  pembuktian  cepat  dan  sederhana,  (3) Memenuhi standar batas minimal pembuktian,  (4)  Menegakkan  keadilan  publik  terhadap pelaku  tindak  pidana,  (5)  Menentukan  tuntutan  terhadap  masing-masing  pelaku  sesuai dengan perannya.

## DAFTAR PUSTAKA
ANDI  SYAHRIL,  A.S.  (2022)  ‘ANALISIS  YURIDIS  TERHADAP  KEDUDUKAN  KETERANGAN
SAKSI  MAHKOTA  SEBAGAI  ALAT  BUKTI  DALAM  PROSES  PERADILAN  PIDANA MENURUT  KITAB  UNDANG-UNDANG  HUKUM  ACARA  PIDANA’.  Universitas Batanghari.
Arifin,  Z.  (2020)  ‘KEDUDUKAN  DAN  URGENSI  HUKUMAN  MATI  TERHADAP PENANGGULANGAN  PENGEDARAN  NARKOTIKA  DI  INDONESIA  DAN  SEJUMLAH NEGARA DI DUNIA’, Negara dan Keadilan, 9(2), pp. 155–165.
Army, E. (2020) Bukti Elektronik Dalam Praktik Peradilan. Sinar Grafika.
Asmadi, E. (2020) ‘Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Saksi dalam Pemeriksaan Perkara Pidana’, Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum, 1(2), pp. 51–60.
Gagundali, D.N. (2017) ‘Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan  Ringan  Menurut  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana’,  Lex Administratum, 5(9).
Hajiz, R.A. (2019) ‘PELAKSANAAN PEMBUKTIAN PERKARA PENGGELAPAN DALAM TINDAK PIDANA  PERBANKAN  OLEH  PENYIDIK  POLRI  (Studi  Kasus  LP  Nomor: 498/VIII/2018/Polda Lpg/Res Lambar/Spkt)’. Universitas Muhammadiyah Kotabumi.
Kurniawan,  D.W.  (2020)  ‘Kekuatan  Pembuktian  Cetakan  Media  Sosial  dalam Menyebarluaskan Konten Pornografi Sebagai Tindak Pidana Di Bidang Informasi dan Transaksi Elektronik’, Verstek, 8(1).
PAPUTUNGAN, H. (2020) ‘TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP KAJAHATAN PENCURIAN DENGAN  KEKERASAAN  (Studi  Kasus  Di  Wilayah  Hukum  Kepolisian  Resort  Palu)’. Universitas Tadulako.
Setyadi, Y. and Wibowo, W. (2022) ‘TINDAK PIDANA NARKOBA DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF  INDONESIA  (STUDI  KASUS  PENYELUNDUPAN  NARKOBA  KE  LAPAS NUSAKAMBANGAN)’, JOURNAL OF LAW AND NATION, 1(2), pp. 98–105.
Sinaga,  A.P.,  Lubis,  A.A.  and  Munthe,  R.  (2019)  ‘Tinjauan  Yuridis  Permufakatan  Jahat Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang No: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika  (Studi  Putusan  Nomor:  423/Pid/2018/PN.  Mdn)’,  JUNCTO:  Jurnal  Ilmiah Hukum, 1(1), pp. 10–18.
Tumbel,  A.S.  (2015)  ‘Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Sebagai  Saksi  Tindak  Pidana Menurut Sistem Peradilan Pidana Anak’, Lex Crimen, 4(5).
Ulfah, U., Supriani, Y. and Arifudin, O. (2022) ‘Kepemimpinan Pendidikan di Era Disrupsi’, JIIP- Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, 5(1), pp. 153–161.
Wahyudi, A.T., Dimyati, K. and Natangsa Surbakti, S.H. (2017) ‘Difabilitas Dalam Pembuktian Perkara  Pidana:  Analisis  Kekuatan  Pembuktian  Saksi  Korban  Difabel  Di  Pengadilan’. Universitas Muhammadiyah Surakarta.