How to cite:
Jessica  Francis  Gunawan  &  Yunanto  (2022)  Implementasi  Penggunaan  Kekayaan  Intelektual  sebagai Jaminan Kredit Perbankan, Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia (7)12, http://dx.doi.org/
E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax  Literate:  Jurnal  Ilmiah  Indonesia  p–ISSN:  2541-0849  e- ISSN: 2548-1398 Vol. 7, No. 12, Desember 2022

## IMPLEMENTASI  PENGGUNAAN  KEKAYAAN  INTELEKTUAL  SEBAGAI JAMINAN KREDIT PERBANKAN

## Jessica Francis Gunawan, Yunanto
Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Indonesia Email: jessicafrancisgunawan@gmail.com

## Abstrak
Implementasi penggunaan kekayaan intelektual sebagai jaminan kredit perbankan telah menjadi  topik  yang  semakin  penting  dalam  dunia  perbankan  saat  ini.  Kekayaan intelektual  dapat  meliputi  paten,  hak  cipta,  merek  dagang,  dan  rahasia  dagang  yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Dalam beberapa tahun terakhir, perbankan telah mulai mengakui  nilai  kekayaan  intelektual  dan  mempertimbangkan  kekayaan  intelektual sebagai  aset  yang  dapat  dijadikan  jaminan  kredit.  Namun,  penggunaan  kekayaan intelektual  sebagai  jaminan  kredit  masih  menjadi  hal  yang  kurang  dipahami  oleh sebagian  besar  perusahaan,  terutama  oleh  perusahaan  kecil  dan  menengah.  Penelitian ini bertujuan  untuk  melakukan  kajian  hukum  mengenai  HKI  sebagai  jaminan  kredit perbankan, khususnya mengetahui dan memahami bagaimana kedudukan HKI sebagai jaminan  kredit  perbankan  di  dalam  sistem  hukum  perbankan  di  Indonesia  serta mengetahui dan memahami apa yang menjadi kendala mengapa aset HKI masih belum dapat menjadi objek jaminan kredit di perbankan. Metode penelitian ini menggunakan metode  yuridis  normatif.  Dengan  dilakukan  pendekatan  perundang-undangan  dan konseptual disertai dengan Teknik pengumpulan data digunakan dalam jurnal ini studi dokumen bahan Pustaka. Metode ini dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang- undangan,  buku,  literatur,  jurnal  yang  berasal  dari  data  sekunder.  Selain  itu,  terdapat metode  analisa  penelitian  dengan  pendekatan  kualitatif.  Kedudukan  aset  HKI  sebagai intangiable  assets  dapat  dijadikan  sebagai  objek  jaminan  kredit  perbankan  karena: termasuk  benda  bergerak  dengan  bentuk  tidak  berwujud,  mempunyai  nilai  ekonomis (value),  dapat  dialihkan,  dapat  dibebani  dengan  jaminan  fidusia,  meski  sudah ditegaskan  di  dalam  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  untuk  dapat  menjadi objek  jaminan  perbankan,  namun  nyatanya  belum  semua  bank  dapat  menerima  hal tersebut.
Kata Kunci : Kekayaan Intelektual, Hak Cipta, Jaminan Fidusia.

## Abstract
The implementation of the use of intellectual property as a guarantee of banking credit has  become  an  increasingly  important  topic  in  today's  banking  world.  Intellectual property  can  include  patents,  copyrights,  trademarks,  and  trade  secrets  owned  by  a company.  In  recent  years,  banks  have  begun  to  recognize  the  value  of  intellectual
property  and  consider  intellectual  property  as  an  asset  that  can  be  used  as  credit collateral.  However,  the  use  of  intellectual  property  as  credit  collateral  is  still something  that  is  poorly  understood  by  most  companies,  especially  by  small  and medium-sized  companies.  This  study  aims  to  conduct  a  legal  study  on  IPR  as  a  bank credit guarantee, specifically knowing and understanding how the position of IPR as a bank  credit  guarantee  in  the  banking  legal  system  in  Indonesia  and  knowing  and understanding what are the obstacles why IPR assets still cannot be the object of credit guarantee in banking. This research method uses normative juridical methods. With a statutory and conceptual approach accompanied by data collection techniques used in this  journal,  document  studies,  library  materials.  This  method  is  carried  out  by reviewing  laws  and  regulations,  books,  literature,  journals  derived  from  secondary data. In addition, there is a research analysis method with a qualitative approach. The position  of  IPR  assets  as  intangiable  assets  can  be  used  as  objects  of  bank  credit guarantees  because:  including  movable  objects  with  intangible  forms,  having economic  value  (value),  transferable,  can  be  burdened  with  fiduciary  guarantees, although  it  has  been  affirmed  in  the  provisions  of  laws  and regulations  to  be  able  to become objects of banking guarantees, but in fact not all banks can accept this.
Keywords: Intellectual Property, Copyright, Fiduciary Guarantee.

## Pendahuluan
Kekayaan Intelektual merupakan hak yang diperoleh dari hasil intelektual seseorang yang  dituangkan  dalam  bentuk  yang  nyata,  tidak  hanya  sekedar  ide/gagasan  tetapi  ada bentuk  fisiknya  (Kusumaningtyas,  2016).  Kekayaan  Intelektual  didapatkan  seseorang dengan  penuh  pengorbanan  dilihat  dari  segi  biaya,  tenaga,  dan  waktu  maka  hasil  dari  KI perlu mendapatkan perlindungan. KI terdiri dari Hak Cipta dan Hak Milik Industri seperti Paten,  Merek,  Rahasia  Dagang,  Desain  Industri,  dan  Desain  Tata  Letak  Sirkuit  Terpadu (Ardhianto, 2019).
Hak  Cipta  adalah  hak  eksklusif  pencipta  yang  timbul  secara  otomatis  berdasarkan prinsip  deklaratif setelah suatu  ciptaan diwujudkan dalam bentuk  nyata tanpa mengurangi pembatasan  sesuai  dengan  ketentuan  perundangundangan  (Raharja,  2020).  Hak  Cipta adalah  hak  eksklusif  bagi  pencipta  untuk  mengumumkan  atau  memperbanyak  Ciptaanya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra antara lain dapat terdiri dari buku, program komputer,  ceramah,  kuliah,  pidato,  ciptaan  lain  yang  sejenis  dengan  itu,  serta  hak  terkait dengan Hak Cipta (Chosyali, 2018). Rekaman suara dan/atau gambar pertunjukan seorang pelaku (performer), merupakan hak terkait yang dilindungi Hak Cipta.
Hak Cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta selanjutnya  disebut  UUHC  Tahun  2014,  pengaturan  Hak  Cipta  di  Indonesia  Sendiri  telah beberapakali  mengalami  perubahan  (Ulinnuha,  2017).  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun 2014  Tentang  Hak  Cipta  merupakan  hasil  perubahan  dari  Undang-Undang  Nomor  19 Tahun  2002  Tentang  Hak  Cipta.  Sedangkan  UndangUndang  Nomor  19  Tahun  2002
Tentang  Hak  Cipta  merupakan  perubahan  dari  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1997, sedangkan  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1997  merupakan  perubahan  dari  Undang- Undang  Nomor  7  Tahun  1987.  Sementara  itu  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1987 tentang  Hak  Cipta  merupakan  pengganti  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  1982  Tentang Hak  Cipta  yang  menggantikan  Undang-Undang  Hak  Cipta  Tahun  1912,  yaitu UndangUndang  Hak  Cipta  peninggalan  pemerintah  kolonial  Belanda  yang  pada  masa penjajahan jepang dinyatakan masih berlaku (Sudaryat  Permata, 2010).
Seperti yang telah kita ketahui bahwa karya cipta lagu atau music merupakan salah satu karya ciptaan  yang mendapatkan perlindungan hak cipta seperti yang telah tercantum dalam  pasal  40  huruf  (d)  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014  tentang  Hak  Cipta.  Di Indonesia,  pengaturan  hak  cipta  mengenal  2  (dua)  konsep,  yaitu  hak  ekonomi  dan  hak moral.  Hak  ekonomi  adalah  suatu  hak  yang  secara  eksklusif  diberikan  kepada  pencipta dimana kemudian pencipta bisa mendapatkan manfaat ekonomi dari ciptaannya. Sedangkan hak moral adalah hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta (Ningsih  Maharani, 2019).  Terkait  dengan  hal  karya  cipta  musik  dan/atau  lagu,  saat  ini  ada  berbagai  macam cara  untuk  menikmati  karya-karya  ciptaan  lagu.  Salah  satunya  adalah  dengan  mengunduh aplikasi streaming musik.
Perkembangan  Hak  Cipta  dengan  adanya  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014 Tentang Hak Cipta memberikan perlindungan hukum  bagi  pencipta karya cipta, selain itu Hak Cipta juga dapat dijadikan sebagai objek Jaminan Fidusia, hal ini menunjukan bahwa Hak  Cipta  sekarang  ini  sangat  bermanfaat  bagi  pencipta  karya  cipta  karena  dengan  hasil ciptaan  dapat  digunakan  sebagai  agunan  dalam  memperoleh  utang  (Tirtakoesoemah Arafat,  2020).  Ketentuan  mengenai  Hak  Cipta  dapat  dijadikan  sebagai  Jaminan  Fidusia tertuang dalam Pasal 16 ayat 3 UUHC Tahun 2014. Hal ini tentunya sangat berarti pencipta karya  cipta  dapat  mengakses  kredit  dengan  cara  menjaminkan  karya  ciptaanya  kedalam Jaminan Fidusia.
Pada industri ekonomi kreatif (ekraf) Indonesia menempati urutan ketiga terbesar di dunia  setelah  Amerika  Serikat  dan  Korea  Selatan.  Meskipun  hanya  urutan  ketiga,  ekraf memiliki  peran  penting  dalam  perekonomian,  antara  lain  menyediakan  lapangan  kerja, menjadi  sumber  pendapatan,  meningkatkan  penghasilan,  meningkatkan  nilai  ekspor  non migas,  dan  menguatkan  perekonomian  nasional  (Asri,  2020).  Peran  penting  ekraf menjadikan  sektor  ini  diandalkan  untuk  dapat  memulihkan  perekonomian  nasional  yang terpuruk  akibat  pandemi  Covid-19,  apalagi  ekraf  terbukti  mampu  bertahan  dalam menghadapi  Covid-19.  Bahkan  dikutip  dari  Statistik  Industri  Pariwisata  dan  Ekonomi Kreatif  2020,  ekraf  merupakan  salah  satu  sektor  yang  diharapkan  menjadi  pilar perekonomian Indonesia pada masa mendatang. Oleh karena itu perkembangan sektor ekraf menjadi fokus perhatian pemerintah. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah, khususnya Kementerian  Pariwisata  dan  Ekonomi  Kreatif/  Badan  Pariwisata  dan  Ekonomi  Kreatif
Republik Indonesia untuk mendukung ekraf, antara lain dengan meningkatkan infrastruktur dan sumber daya manusia sektor ekraf.
Untuk membantu pelaku ekraf mendapatkan sumber pembiayaan, pemerintah telah menerbitkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  2022  tentang  Ekonomi  Kreatif  (PP Ekraf). PP Ekraf ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 12 Juli 2022 dan berdasarkan Pasal 41 PP Ekraf mulai berlaku 1 tahun sejak tanggal diundangkan. Berdasarkan PP Ekraf, kekayaan  intelektual  dapat  dijadikan  jaminan  utang  (Hartarini  et  al.,  2022).  Meskipun dinilai  menjadi  terobosan  di  industri  kreatif,  sebagaimana  dikemukakan  oleh  Direktur Center  of  Economic  and  Law  Studies  (Celios),  Bhima  Yudhistira,  peraturan  tersebut menjadi  sesuatu  yang  kompleks  karena  aset  yang  dijaminkan,  yaitu  hak  atas  kekayaan intelektual  (HKI)  merupakan  aset  yang  tidak  berwujud,  sehingga  dikhawatirkan  tidak diterima oleh bank sebagai pemberi kredit.
Ada pun Penelitian relevan dilakukan oleh Antasena (2019) dengan judul penelitian “Hak  Kekayaan  Intelektual  Sebagai  Jaminan  Kredit  Perbankan  Menurut  Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia” dengan perbedaan penelitian yaitu pada bagian  bagaimana  kedudukan  HKI  sebagai  jaminan  kredit  perbankan  di  dalam  sistem hukum perbankan di Indonesia serta mengetahui dan memahami apa yang menjadi kendala mengapa aset HKI masih belum dapat menjadi objek jaminan kredit di perbankan
Berdasarkan  permasalahan  yang  telah  dijelaskan  bahwa  dalam  konteks  industri musik,  Hak  Cipta  sangat  penting  karena  dapat  memberikan  perlindungan  bagi  pencipta musik dan para pelaku industri  musik seperti  produser, publisher, dan distributor. Dengan adanya  perlindungan  Hak  Cipta,  pencipta  musik  dapat  mengontrol  penggunaan  dan pemanfaatan  karyanya,  serta  memperoleh  royalti  dari  penggunaan  karyanya.  Hal  ini  juga memacu  para  pencipta  musik  untuk  terus  menciptakan  karya-karya  yang  berkualitas  dan bermanfaat bagi masyarakat. Namun, di sisi lain, perlu diakui bahwa masalah pelanggaran Hak  Cipta  masih  cukup  tinggi  di  Indonesia,  terutama  dalam  industri  musik.  Banyaknya karya  musik  yang  diproduksi  secara  ilegal  dan  didistribusikan  tanpa  izin  telah  merugikan pencipta musik dan para pelaku industri musik lainnya. Oleh karena itu, peran pemerintah dan  masyarakat  sangat  penting  dalam  memperkuat  perlindungan  Hak  Cipta  dan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya Hak Cipta di Indonesia.
Tulisan  ini  bertujuan  untuk  melakukan  kajian  hukum  mengenai  HKI  sebagai jaminan  kredit  perbankan,  khususnya  mengetahui  dan  memahami  bagaimana  kedudukan HKI sebagai jaminan kredit perbankan di dalam sistem hukum perbankan di Indonesia serta mengetahui  dan  memahami  apa  yang  menjadi  kendala  mengapa  aset  HKI  masih  belum dapat menjadi objek jaminan kredit di perbankan. Tulisan ini sangat menarik untuk dikaji, mengingat  HKI  pada  dasarnya  merupakan  bagian  dalam  hukum  jaminan  di  Indonesia sebagai salah satu benda yang dapat dijaminkan di bank. Sebagai aset yang tidak berwujud, HKI tergolong dalam sistem hukum kebendaan sesuai Pasal 499 KUH Perdata18 dan Pasal 503 KUH Perdata.
Implikasi  dalam  penelitian  ini  yaitu  implementasi  penggunaan  hak  kekayaan intelektual sebagai jaminan kredit perbankan memiliki beberapa implikasi penting. Berikut ini  adalah  beberapa  implikasi  yang  dapat  timbul  dari  penelitian  ini:  (1)  Meningkatkan Akses  Keuangan,  (2)  Meningkatkan  Kemampuan  Pemilik  Hak  Kekayaan  Intelektual,  (3) Menarik  Minat  Investor,  (4)  Memperkuat  Perlindungan  Hak  Kekayaan  Intelektual,  (5) Memperluas Ruang Lingkup Pembiayaan.

## Metode Penelitian
Jurnal ini disusun berdasarkan metode penelitian yuridis normatif, diartikan sebagai kajian hukum kepustakaan dengan menelaah asas hukum baik tertulis maupun tidak tertulis (Soerjono,  2015).  Dengan  dilakukan  pendekatan  perundang-undangan  dan  konseptual disertai dengan Teknik pengumpulan data digunakan dalam jurnal ini studi dokumen bahan Pustaka.  Metode  ini  dilakukan  dengan  mengkaji  peraturan  perundang-undangan,  buku, literatur,  jurnal  yang  berasal  dari  data  sekunder.  Selain  itu,  terdapat  metode  analisa penelitian  dengan  pendekatan  kualitatif.  Pendekatan  ini  memproses  data-data  yang terkumpul  secara  sistematik.  Hasil  analisis  datanya  akan  diambil  kesimpulannya  secara umum berdasarkan pengetahuan tentang hal khusus atau fakta (Suteki, 2020).

## Hasil dan Pembahasan
A. Ketentuan  Kekayaan  Intelektual  Hak  Cipta  Lagu  Sebagai  Jaminan  Utang  Atas Bank
Lembaga keuangan adalah mitra usaha bagi para pelaku usaha untuk melakukan suatu  kegiatan  pinjammeminjam  atau  sering  disebut  perkreditan.  Salah  satu  lembaga yang  memberikan  kredit  ataupun  pinjaman  kepada  para  pelaku  usaha  yang  ada  di Indonesia  adalah  Fidusia.  Jaminan  Fidusia  yaitu  suatu  jaminan  utang  yang  bersifat kebendaan.  Objek  Jaminan  Fidusia  diberikan  pengertian  yang  luas  yang  meliputi  tidak hanya  benda  bergerak  yang  berwujud  maupun  tidak  berwujud  melainkan  juga  benda tidak  bergerak  yang  tidak  dapat  dibebani  dengan  hak  tanggungan.  Sehingga  secara langsung  dengan  adanya  ketentuan  tersebut  memberikan  sebuah  peluang  bagi  para pelaku  usaha  untuk  melakukan  kredit  dengan  menjaminkan  suatu  benda  yang dimilikinya  meskipun  tidak  berwujud  dan  salah  satunya  yaitu  Hak  Cipta,  yang  mana berkaitan dengan apa yang tercantum dalam Pasal 16 Ayat (3) UUHC bahwa Hak Cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud dapat dijadikan sebagai objek Jaminan Fidusia. Salah  satu  Hak  Cipta  yang  dapat  dijadikan  sebagai  Objek  Jaminan  Fidusia  adalah  Hak Cipta Lagu.
Dalam menjaminkan Hak Cipta Lagu sebagai Objek Jaminan Fidusia oleh pihak Bank  terdapat  beberapa  macam  kriteria  yang  harus  dipenuhi  sebelumnya  yaitu  sebagai berikut:
1. Memiliki Nilai Ekonomis, kriteria ini merupakan suatu kriteria yang penting sebelum menjaminkan  suatu  jaminan  kebendaan  serta  dalam  suatu  perjanjian  kredit  karena benda  tersebut  tentunya  dapat  diuangkan.  Untuk  menghitung  Nilai  Ekonomis  dari Hasil Karya Ciptaan Musik dan Lagu untuk dijadikan sebagai Objek Jaminan Fidusia tentunya  pihak  Bank  dalam  memberikan  Pinjaman  atau  kredit  akan  memperhatikan beberapa hal yaitu
a. Seberapa seringnya ciptaan Lagu tersebut dimainkan (performing rights),
b. Larisnya  hasil  ciptaan  Lagu  tersebut  di  dunia  hiburan  serta  kanal  musik  digital seperti Joox, Spotify, iTunes
c. Banyaknya jumlah pencarian di situs website resmi seperti Google, Youtube,
d. Segi ketenaran atau popularitas yang dimiliki oleh pihak si Pencipta lagu.
2. Terdaftar  di  Dirjen  HKI  dan  Sesuai  dengan  Ketentuan  UUJF,  Hak  Cipta  Lagu diajukan  sebagai  Objek  Jaminan  Fidusia  maka  sebelumnya  ciptaan  Lagu  tersebut harus  terdaftar  di  Kementrian  Hukum  dan  HAM  Republik  Indonesia  dan  Direktoral Jendral  HKI  untuk  mendapatkan  suatu  kepastian  hukum.  Melakukan  suatu pendaftaran terhadap objek Jaminan tersebut tentunya sesuai dalam ketentuan UUJF sendiri  yang  mewajibkan  untuk  mendaftarkan  objek  Jaminan  Fidusia  di  Kantor Pendaftaran  Fidusia, serta tercantum dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 18 dalam UUJF.
3. Masih  Dalam Masa Perlindungan, Hak Cipta  Lagu diajukan sebagai Objek Jaminan Fidusia  maka  sebelumnya  ciptaan  Lagu  tersebut  harus  masih  dalam  masa perlindungan untuk dimasukkan di dalam Daftar Umum Ciptaan.
4. Merupakan Milik Pribadi, prinsip benda Jaminan Fidusia maka Objek yang dijadikan Jaminan benda tersebut haruslah suatu benda milik pemberi fidusia dan bukan benda yang  berada  dalam  status  kepemilikan  orang  lain,  karena  barang  siapa  yang menguasai  benda  tersebut  maka  ia  yang  akan  dianggap  sebagai  pemiliknya  (Fuady, 2013: 74).
5. Dapat  Beralih  Atau  Dialihkan,  Hak  Cipta  Lagu  yang  akan  dijadikan  sebagai  objek Jaminan  Fidusia  oleh  pihak  Bank  yaitu  tentunya  dapat  beralih  atau  dialihkan  baik secara keseluruhan maupun sebagian,  yang mana hal  ini juga sesuai  dengan Pasal  1 Angka 4 UUJF, pengalihan Hak Cipta Lagu harus dilakukan secara jelas dan tertulis baik dengan atau tanpa akta notaris, sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Pasal 16 Ayat (2) UUHC jo Pasal 5 UUJF.
Pengaturan  HKI  yang  mana  Hak  Cipta  Lagu  sendiri  termasuk  diatur  di dalamnya  sebagai  objek  Jaminan  Fidusia  di  pihak  perbankan  pada  umumnya  tidak terlepas  dari  peran  serta  UNCITRAL  (United  Nation  Commision  on  International Trade Law) yang mana Negara Singapura juga termasuk anggota didalamnya. Disisi lain Hukum Singapura terkait  dengan sebuah Jaminan kredit tersebut  pada dasarnya didasarkan  pada  hukum  Inggris.  Tercantum  dalam  Singapore  Law  Watch  (SAL)
dalam  Commercial  Law  Ch.  11  The  Law  of  Credit  and  Security  Section  1  yang menyatakan  bahwa  Setiap  jenis  kepentingan  jaminan  melibatkan  formalitas  hukum yang  berbeda  dan  menciptakan  hak  dan  kewajiban  hukum  yang  berbeda.  Sehingga Singapura dalam hal menjalankan dan menerima HKI untuk dijadikan sebagai agunan kredit salah satunya adalah Jaminan Fidusia tentunya merujuk beberapa dasar hukum yang  sudah  dijelaskan  diatas  yang  tentunya  juga  termasuk  kedalam  perjanjian Internasional  serta  aturan  yang diterapkan dengan berpatokan pada hukum  yang ada di Inggris.
Disisi  lain  dalam  pemberian  suatu  kredit  melalui  Jaminan  Fidusia  dengan mengadakan  suatu  benda  sebagai  objek  Jaminannya,  dan  dalam  hal  ini  berupa  HKI yang  merupakan  benda  bergerak  tidak  berwujud  tentunya  di  beberapa  Negara  akan memberikan  suatu  penilaian  ataupun  appraisal  terhadap  benda  yang  nantinya  akan dijadikan  sebagai  objek  Jaminan  Fidusia.  Di  Singapura  ada  yang  disebut  dnegan IPVL (IP Value Lab) yang mana lembaga ini berfungsi untuk menilai aset HKI serta menjamin  pemegang  aset-aset  HKI  salah  satunya  Hak  Cipta  untuk  dijadikan  suatu objek jaminan. Serta ada juga  yang disebut dengan The Australian Valuation Office (AVO)  yang  memberikan  layanan  valuasi  termasuk  untuk  tujuan  penjualan, pembelian,  akuisisi  dan  leasing  terhadap  HKI.  Dan  di  Negara  Amerika  ada  yang disebut  dengan  American  Society  of  Appraisers  (ASA)  yaitu  lembaga  penilai  tertua diserahkan  kepada  para  profesional  HKI.  Namun  jika  kita  lihat  pada  Negara  kita sendiri  yang  mana  sudah  memberikan  ataupun  menetapkan  suatu  ketentuan  bahwa benda bergerak tidak berwujud seperti Hak Cipta  yang dilindungi  dalam  HKI untuk dijadikan  sebagai  objek  Jaminan  Fidusia,  yang  barang  tentu  sebelum  dijadikan sebagai  objek  jaminan  harus  dilakukan  sebuah  valuasi  terlebih  dahulu,  tetapi Indonesia  masih  menjadi  suatu  hambatan  untuk  merealisasikan  hal  tersebut  karena belum  terdapat  lembaga  penilai  seperti  Negaranegara  yang  telah  disebutkan  diatas terhadap aset HKI sendiri yang akan dijadikan sebagai objek Jaminan (Sri, 2010 : 44).
Oleh  karena  itu  tentunya  belajar  dari  Negara  yang  sudah  mempratikkan konsep  HKI  sebagai  objek  Jaminan  Fidusia,  sudah  seharusnya  Indonesia  memiliki lembaga appraisal atau penilai terhadap aset HKI sebagai objek Jaminan termasuk di dalamnya  adalah  Hak  Cipta.  Sehingga  ketentuan  dari  Pasal  16  Ayat  (3)  UUHC tersebut  dapat  diterapkan  tanpa  ada  hambatan  dalam  proses  pelaksanaannya.  Disisi lain  juga  dari  apa  yang  terjadi  di  Indonesia  belum  ada  pihak  Bank  tertentu  yang ditunjuk oleh HKI untuk memfasilitasi Hak Cipta Lagu sebagai objek jaminan maka, regulasi  yang  sejalan  dengan  yang  ada  di  Singapura  dapat  dijadikan  sebagai  acuan bagi  Indonesia  dalam  membentuk  lembaga  tertentu  dalam  penerimaan  Hak  Cipta Lagu sebagai jaminan kredit perbankan.
B. Penerapan Penggunaan Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit Atas Bank
Hak cipta, merupakan salah satu bidang HKI  yang di dalam UndangUndangnya menjelaskan bahwa Hak Cipta termasuk dalam salah satu jenis benda. Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menjelaskan bahwa:
“Hak  Cipta  merupakan  benda  bergerak  tidak  berwujud.”113  Dalam  Pasal  1 angka  4  Undang-Undang  Jaminan  Fidusia  bahwa:  “Benda  adalah  segala  sesuatu  yang dapat  dimiliki  dan  dialihkan,  baik  yang  berwujud  maupun  yang  tidak  berwujud,  yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan dan hipotek.”
Berdasarkan  Pasal  1  angka  4  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014  tentang Hak Cipta maka HKI tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan dan hipotek. Hal ini disebabkan memang hak tanggungan dan hipotek hanya diperuntukkan sebagai jaminan kebendaan  berupa  benda  tetap  seperti  hak  atas  tanah  beserta  benda-benda  yang  ada  di atasnya atau kapal laut dan pesawat terbang, sehingga Hak Cipta dimasukkan ke dalam jaminan fidusia atas dasar pengertian dari benda yang diperbolehkan dijadikan jaminan pada  jaminan  fidusia.  Hak  Cipta  juga  dapat  beralih,  dijelaskan  pada  Pasal  16  ayat  (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia yang berbunyi:
“Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena:
1. Pewarisan;
2. Hibah;
3. Wakaf;
4. Wasiat;
5. Perjanjian tertulis; atau
6. Sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Sesuai  dengan  pengertian  benda  pada  jaminan  fidusia,  Hak  Cipta  dapat  beralih atau dialihkan, sehingga Hak Cipta dapat dijadikan objek Jaminan Fidusia. Bahkan pada Undang-Undang  Hak  Cipta  Pasal  16  ayat  (3)  menjelaskan  bahwa  “Hak  Cipta  dapat dijadikan  sebagai  objek  jaminan  fidusia”.116  Dan  ketentuan  mengenai  Hak  Cipta sebagai  objek  jaminan  fidusia  dilaksanakan  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan, dijelaskan pada Undang-Undang Hak Cipta Pasal 16 ayat (4).
Undang-Undang Jaminan Fidusia Pasal 1 angka 2 menjelaskan bahwa “Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud  dan bend tidak bergerak khususnya  Bangunan  yang tidak dapat  dibebani  hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan  yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi  Fidusia, sebagi agunan bagi  pelunasan  uang  tertentu,  yang  memberikan  kedudukan  yang  diutamakan  kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.”
Memahami  makna  kemanfaatan  hukum  dan  fungsi  hukum  pada  dasarnya merupakan  pengakajian  tentang  makna  signifikan  suatu  peraturan  hukum.  Konsep
hukum  yang  modern  memiliki  fungsi  untuk  memberikan  kepastian  hukum  dan perlindungan hukum akan berlakunya suatu peraturan hokum (Mulyani, 2016).
Melihat  dari  sisi  fungsi  hukum  adalah  bahwa  perundang-undangan  tentang Fidusia  di  atas  memiliki  fungsi  ganda  (dual  function).  Di  satu  pihak  perundang- undangan  tersebut  berusaha  untuk  memerankan  diri  sebagai  sarana  “social  control”, yakni  mengukuhkan  perkembangan  hukum  di  dalam  masyarakat  yang  sudah dipraktikkan  dalam  jurisprudensi,  tetapi  di  lain  pihak  juga  berusaha  untuk  mendorong masyarakat khususnya pihak-pihak yang berkepentingan (melakukan social engineering) untuk  menjunjung  tinggi  kejujuran  melalui  kepastian  hukum  antara  lain  melalui prosedur  Pendaftaran  Jaminan  Fidusia,  tidak  hanya  mengutamakan  transaksi  pinjam- meminjam dengan proses yang di anggap sederhana, mudah dan cepat (Muladi, 2009).
Untuk  keperluan  penjaminan  kredit,  bentuk  pengalihan  yang  bisa  digunakan dengan  objek  hak  kekayaan  intelektual  adalah  melalui  perjanjian  jaminan.  Adapun bentuk  penjaminan  yang  paling  tepat  digunakan  dalam  hal  ini  adalah  dengan menggunakan jaminan fidusia. Jaminan fidusia sebagai jaminan diberikan dalam bentuk perjanjian  memberikan  pinjaman  uang,  kreditur  mencantumkan  dalam  perjanjian  itu bahwa  debitur  harus  menyerahkan  barangbarang  tertentu  sebagai  jaminan  pelunasan hutang  piutang.  Dengan  demikian  hubungan  hukum  antara  pemegang  dan  pemberi jaminan adalah hubungan perikatan, di mana pemegang jaminan (kreditur) berhak untuk menuntut penyerahan barang jaminan dari debitur (pemberi jaminan) (Zaini, 2007).
Secara konseptual jaminan fidusia merupakan jaminan yang bersifat kebendaan, setelah  benda  yang  dibebani  fidusia  didaftarkan  di  Kantor  Pendaftaran  Fidusia.  Jadi apabila benda yang dibebani fidusia tidak didaftarkan, maka hak penerima fidusia yang timbul  dari  adanya  perjanjian  pembebanan  fidusia,  bukan  merupakan  hak  kebendaan, tetapi merupakan hak perorangan (Lambok, 2008). Teori fidusia yang menjadi pedoman dalam  tulisan  ini  adalah  perjanjian  pengalihan  hak  kepemilikan  suatu  benda  atas  dasar kepercayaan  dengan  ketentuan  hak  kepemilikan  atas  benda  yang  dialihkan  itu  tetap berada  dalam  penguasaan  si  pemilik  benda.  Fidusia  sebagai  salah  satu  jaminan merupakan  unsur  pengaman  kredit  bank,  yang  dilahirkan  dengan  didahului  oleh perjanjian  kredit  bank.  Konstruksi  ini  menunjukkan  bahwa  perjanjian  jaminan  fidusia memiliki  karakter  accessoir,  yang  diatur  dalam  Undang-undang  Jaminan  Fidusia  (  UU Nomor 42 Tahun 1999).
Pasal  1  ayat  (1)  Undang-undang  Jaminan  Fidusia,  menentukan  bahwa  yang dimaksudkan  dengan  fidusia  ialah  pengalihan  hak  kepemilikan  suatu  benda  atas  dasar kepercayaan dengan ketentuan bagi benda  yang  hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap  dalam  penguasaan  pemilik  benda.  Jaminan  Fidusia  merupakan  hak  jaminan  atas benda  bergerak  baik  yang  berwujud  maupun  yang  tidak  berwujud  dan  benda  tidak bergerak  khususnya  bangunan  yang  tidak  dapat  dibebani  dengan  Hak  Tanggungan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 4 tahun 1996 yang tetap berada dalam penguasaan
pemberi  fidusia  sebagai  agunan  bagi  pelunasan  utang  tertentu  yang  memberika kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya (Pasal 1 ayat 2 UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia).
Jaminan  Fidusia  dilihat  dari  aspek  hukum  memberikan  preferensi  (hak didahulukan  pelunasannya)  dari  kreditur  lain  (konkuren)  sebagai  berikut.    Pertama, pemegang  fidusia  memiliki  hak  yang  didahulukan  terhadap  kreditor  lainnya;  kedua, pemegang  fidusia  mempunyai  hak  didahulukan  dalam  hal  untuk  mengambil  pelunasan piutangya  atas  hasil  eksekusi  benda  yang  menjadi  objek  jaminan  fidusia;  dan  ketiga, pemegang fidusia mempunyai hak yang didahulukan dengan tidak hapus karena adanya kepailitan dan atau likuidasi.
Sistem hukum jaminan fidusia dalam tulisan ini terkait dengan substansi hukum jaminan  fidusia  dan  struktur  hukumnya  memungkinkan  pemanfaatan  HKI  untuk mengakses kredit perbankan.
Pertama,  konsep  jaminan  fidusia.  Pasal  1  angka  1  UUJF:  fidusia  adalah pengalihan  hak  kepemilikan  suatu  benda  atas  dasar  kepercayaan  dengan  ketentuan bahwa  benda  yang  hak  kepemilikannya  dialihkan  tetap  dalam  penguasaan  pemilik benda; Pasal 1 angka 2 UUJF: jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik  berwujud  maupun  tidak  berwujud  yang  tetap  dal  penguasaan  pemberi  fidusia, sebagai  agunan  bagi  pelunasan  utang  tertentu,  yang  memberikan  kedudukan  yang  di- utamakan  kepada  penerima  fidusia  terhadap  kreditor  lainnya;  Pasal  1  angka  4  UU  JF: benda  adalah segala sesuatu  yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik berwujud maupun tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotik.
Kedua,  pengikatan  pembebanan.  Pasal  4  UUJF:  jaminan  fidusia  merupakan perjanjian  ikutan  dari  suatu  perjanjian  pokok  yang  menimbulkan  kewajiban  bagi  para pihak  untuk  memenuhi  suatu  prestasi;  Pasal  5  (1)  UUJF:  pembebanan  benda  dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan Akta Jaminan  Fidusia;  Pasal  6  UUJF:  akta  jaminan  fidusia  memuat  identitas  pemberi  dan penerima  fidusia,  data  perjanjian  pokok  yang  dijamin  fidusia,  uraian  mengenai  benda yang  menjadi  objek  jaminan  fidusia,  nilai  penjaminan  dan  nilai  benda  yang  menjadi objek jaminan fidusia; Pasal 8 UUJF; Pasal 9 dan Pasal 10 UUJF.
Ketiga, pendaftaran jaminan fidusia. Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (1) UU Jaminan Fidusia. Pasal 11 ayat (1) menyatakan bahwa, “Benda  yang dibebani jaminan fidusia wajib didaftarkan.” Pasal 12 ayat (1) menyatakan bahwa, “Pendaftaran jaminan fidusia  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  11  ayat  (1)  dilakukan  pada  Kantor Pendaftaran  Fidusia,  di  Kanwil  Propinsi;  Pasal  13  -  Pasal  18  UUJF.  Keempat, Pengalihan Jaminan Fidusia: Pasal 19, 20, 21 UUJF. Kelima, Eksekusi Jaminan Fidusia: Pasal 29 s/d 34 UUJF.
Berdasarkan  pembahasan  yang  telah  dijelaskan  bahwa  Potensi  kelemahan  atau kekurangan  dalam  penggunaan  jaminan  fidusia  sebagai  bentuk  jaminan  kredit  perbankan, terutama  dalam  hal  pendaftaran  dan  pengalihan  jaminan  fidusia.  Keterkaitan  antara penggunaan jaminan fidusia dengan peraturan dan praktik perbankan lainnya, seperti aturan kreditur  lain  dan  pengalihan  hak  kepemilikan.  Pengaruh  kebijakan  pemerintah  terhadap penggunaan  jaminan  fidusia  sebagai  bentuk  jaminan  kredit  perbankan,  khususnya  dalam hal  kebijakan  perpajakan  dan  kebijakan  pengawasan  perbankan.  Perbandingan  efektivitas dan efisiensi penggunaan jaminan fidusia dengan bentuk jaminan kredit perbankan lainnya, seperti  hipotek  atau  fidusia  lainnya.  Pengaruh  perubahan  teknologi  dan  bisnis  terhadap penggunaan  jaminan  fidusia  sebagai  bentuk  jaminan  kredit  perbankan,  seperti  dalam  hal penggunaan  teknologi  blockchain  atau  kebijakan  terbaru  tentang  jaminan  fidusia  dalam perdagangan elektronik.

## Kesimpulan
Hak Cipta yang dijadikan sebagai objek Jaminan Fidusia harus memenuhi beberapa jenis  Kriteria  yang  diprasyaratkan  oleh  pihak  Bank,  karena  hal  tersebut  penting  berkaitan dengan asas kehati-hatian Bank di dalam memberikan suatu kredit kepada debitur. Kriteria yang harus dipenuhi Hak Cipta Lagu sebagai Jaminan Fidusia antara lain adalah : a) Suatu Objek Jaminan tersebut harus memiliki suatu  Nilai  Ekonomis, b) Terdaftar di  Dirjen HKI dan  Kementrian  Hukum  dan  HAM  serta  sesuai  dengan  ketentuan  UUJF,  c)  Masih  dalam Masa  Perlindungan  untuk  dimasukkan  di  dalam  Daftar  Umum  Ciptaan  serta  dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, d) Prinsip benda fidusia, maka  objek  yang  dijadikan  sebagai  Jaminan  tentunya  benda  tersebut  haruslah  merupakan benda milik si pemberi fidusia dan bukan benda yang dalam status kepemilikan orang lain, e) Hak Cipta  Lagu tentunya dapat beralih atau dialihkan baik  secara keseluruhan maupun sebagian.
Kedudukan  aset  HKI  sebagai  intangiable  assets  dapat  dijadikan  sebagai  objek jaminan kredit perbankan karena: termasuk benda bergerak dengan bentuk tidak berwujud, mempunyai nilai ekonomis (value), dapat dialihkan, dapat dibebani dengan jaminan fidusia, meski  sudah  ditegaskan  di  dalam  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  untuk  dapat menjadi objek jaminan perbankan, namun nyatanya belum semua bank dapat menerima hal tersebut.

## BIBLIOGRAFI
Antasena,  D.  (2019). Hak  Kekayaan  Intelektual  Sebagai  Jaminan  Kredit  Perbankan Menurut  Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  1999  Tentang  Jaminan  Fidusia . Universitas YARSI.
Ardhianto,  V.  N.  (2019).  Peran  Notaris  dalam  Pembuatan  Akta  HKI  (Hak  Kekayaan Intelektual)  sebagai  Objek  Jaminan  Fidusia  bagi  Masyarakat  Umum. Al  Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan , 16 (1), 205–223.
Asri, D. P. B. (2020). Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Bagi Produk Kreatif Usaha Kecil Menengah Di Yogyakarta. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum , 27 (1), 130– 150. https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss1.art7
Chosyali,  A.  (2018).  Perlindungan  Hukum  Hak  Cipta  Buku  Pengetahuan  Ditinjau  Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum , 3 (1), 49–66. https://doi.org/10.24246/jrh.2018.v3.i1.p49-66
Hartarini,  Y.  M.,  Nafiah,  Z.,    Sopi,  S.  (2022).  Kajian  Tentang  Ekonomi  Kreatif  di Kabupaten Kendal. EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi , 2 (1), 77–89.
Kusumaningtyas,  R.  F.  (2016).  Perkembangan  Hukum  Jaminan  Fidusia  Berkaitan  dengan Hak  Cipta  Sebagai  Objek  Jaminan  Fidusia. Pandecta  Research  Law  Journal , 11 (1), 96–112. https://doi.org/10.15294/pandecta.v11i1.6465
Lambok,  B.  D.  (2008).  Akibat  Hukum  Persetujuan  Tertulis  dari  Penerima  Fidusia  kepada Pemberi  Fidusia  untuk  Menyewakan  Obyek  Jaminan  Fidusia  Kepada  Pihak  Ketiga. Jurnal Hukum Pro Justitia , 26 (3).
Muladi, P. L. J. F. D. (2009). Pentingnya Lembaga Jaminan Fidusia Dalam meningkatkan Pembangunan Ekonomi Nasional, Makalah. Seminar Nasional “Problematika Dalam Pelaksanaan  Jaminan  Fidusia  Di  Indonesia:  Upaya  Menuju  Kepastian  Hukum, Fakultas Hukum USM , 16 .
Mulyani,  S.  (2016).  Rekonstruksi  Pemikiran  Yuridis  Integral  dalam  Pembaharuan  Sistem Hukum  Jaminan  Fidusia  Berpilar  Pancasila. Jurnal  Ilmiah  Hukum  Dan  Dinamika Masyarakat , 7 (2), 120–133. https://doi.org/10.56444/hdm.v7i2.390
Ningsih,  A.  S.,    Maharani,  B.  H.  (2019).  Penegakan  Hukum  Hak  Cipta  Terhadap Pembajakan Film Secara Daring. Jurnal Meta-Yuridis , 2 (1), 13–32. https://doi.org/10.26877/m-y.v2i1.3440
Raharja, G. G. G. (2020). Penerapan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Di Bidang Pembajakan  Film. Jurnal  Meta-Yuridis , 3 (2),  91–112.  https://doi.org/10.26877/m- y.v3i2.6029
Soerjono, S. (2015). Penelitian Hukum Normatif. Jakarta, Rajawali Pers .
Sudaryat,  S.,    Permata,  R.  R.  (2010). Hak  Kekayaan  Intelektual  Memahami  Prinsip Dasar, Cakupan dan Undang-Undang yang Berlaku . Bandung : Oase Media.
Suteki,    T.  G.  (2020). Metodologi  Penelitian  Hukum  (Filsafat,  Teori  dan  Praktik) . Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Tirtakoesoemah,  A.  J.,    Arafat,  M.  R.  (2020).  Penerapan  Teori  Perlindungan  Hukum Terhadap  Hak  Cipta  Atas  Penyiaran. Pena  Justisia:  Media  Komunikasi  Dan  Kajian Hukum , 18 (1), 1–14. https://doi.org/10.31941/pj.v18i1.1084
Ulinnuha,  L.  (2017).  Penggunaan  Hak  Cipta  Sebagai  Objek  Jaminan  Fidusia. J.  Priv. Com. L. , 1 , 85.
Zaini, A. (2007). Dinamika Perkembangan Lembaga Jaminan Fidusia di Indonesia. Jurnal Al Qalam , 24 (3), 407–420.

## Copyright holder:
Jessica Francis Gunawan, Yunanto (2022)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: