Published by LPMP Imperium Journal homepage: https://ejournal. imperiuminstitute.org/index.php/akurasi
Evaluasi  Compliance  Risk  Management  (CRM)  dalam  kegiatan pengawasan di KPP Pratama Gianyar
Akhmad Shabarudin, Siti Nuryanah AKURASI Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia 71

## Abstract
The low level of List of Priority Targets for Potential Exploration (DSP3 -  Daftar  Sasaran  Prioritas  Penggalian  Potensi)  which  derives  from Compliance  Risk  Management  (CRM) (8.47%  of  the  DSP3)  at  Gianyar Tax Service Office motivates this study to evaluate the use of CRM called CRM  of  Inspection  and  Supervision  Function  (CRM  Rikwas)  in supervision activities (starting from the planning, implementation, and follow-up stages) at Gianyar Tax Service Office. Evaluation is measured by the criteria of effectiveness at the planning stage of supervision and adequacy  at  the  stage  of  implementation  and  follow-up  stage  of supervision. This study is a case study with an evaluation approach. The research method used is a qualitative method and descriptive analysis. Data was collected by documentation of supporting evidence, interviews with the Account Representative (AR) and the Head of the Supervision Section, and questionnaires to the AR. The results of the evaluation with the  effectiveness  criteria  showed  that  CRM  Rikwas  suggests effectiveness  in  the  planning  stage  of  supervision.  The  results  of  the evaluation with the adequacy criteria indicate that the CRM Rikwas is not adequate in assisting the supervision activities (implementation and follow-up stages) because several indications of non-compliance are not following  the  actual  situation.  Based  on  these  findings,  this  study recommends that AR at the Gianyar Tax Service Office review the non- conforming indicators first and recommends the DGT follow up on those findings.

## Public interest statements
This  study  provides  practical  implications  to  the  assessment  of  tax compliance based on Compliance Risk Management (CRM) Rikwas.
Received 2/22/2024
Revised  3/22/2024 Accepted 3/24/2024 Online First 4/22/2024
Keywords: Compliance Risk Management, risk matrix, taxpayer compliance, supervision activities
Paper type: Research paper
AKURASI: Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan, Vol 6, No. 1, 2024,  71-84 eISSN 2685-2888
Corresponding: Siti Nuryanah Email: siti.nuryanah@ui.ac.id
© The Author(s) 2024 This  work  is  licensed  under  a Creative  Commons  Attribution  4.0
International License .use.

## Abstrak
Rendahnya jumlah usulan Daftar Sasaran Prioritas Penggalian Potensi (DSP3) yang berasal dari Compliance  Risk  Management  (CRM)  (8,47%  dari  total  usulan)  di  KPP  Pratama  Gianyar memotivasi ntuk dilakukannya evaluasi atas penggunaan CRM tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penggunaan CRM Fungsi Pemeriksaan dan Pengawasan (CRM Rikwas) dalam kegiatan  pengawasan  (mulai  dari  tahap  perencanaan,  pelaksanaan,  dan  tindak  lanjut)  di  KPP Pratama  Gianyar.  Evaluasi  diukur  dengan  kriteria  efektivitas  pada  tahap  perencanaan pengawasan dan kecukupan pada tahap pelaksanaan dan tindak lanjut pengawasan. Penelitian ini merupakan  penelitian  studi  kasus  dengan  pendekatan  evaluasi.  Metode  penelitian  yang digunakan adalah metode kualitatif dan dengan analisis deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara pendokumentasiam bukti pendukung, wawancara kepada Account Representative (AR) dan Kepala Seksi Pengawasan, serta kuesioner kepada AR. Hasil evaluasi dengan kriteria efektivitas  menunjukkan  bahwa  CRM  Rikwas  efektif  dalam  tahap  perencanaan  pengawasan. Sedangkan  hasil  evaluasi  dengan  kriteria  kecukupan  menunjukkan  bahwa  CRM  Rikwas menunjukkan ketidakcukupan dalam membantu kegiatan pengawasan (tahap pelaksanaan dan tindak lanjut) karena ada beberapa indikasi ketidakpatuhan pada CRM Rikwas yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Dari hasil tersebut, penelitian ini merekomendasikan agar AR di KPP Pratama Gianyar melakukan pengecekan terlebih dahulu atas indikasi ketidakpatuhan yang tidak sesuai dan merekomendasikan kepada DJP agar menindaklanjuti ketidaksesuaian tersebut.

## Pernyataan kepentingan publik
Penelitian  ini  memberikan  implikasi  praktis  terhadap  penilaian  kepatuhan  perpajakan berdasarkan Compliance Risk Management (CRM) Rikwas.
Kata  Kunci :  Manajemen  risiko  kepatuhan,  matriks  risiko,  kepatuhan  wajib  pajak,  kegiatan pengawasan.

## PENDAHULUAN
Sejak  diberlakukan  sistem Self  Assessment di  Indonesia,  wajib  pajak  mempunyai  hak  dan kewajiban  dalam  hal  perpajakan  sesuai  dengan  peraturan  perundangan  yang  berlaku.  Dengan berlakunya sistem ini, salah satu risiko yang muncul adalah risiko kepatuhan, dimana wajib pajak tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepatuhan  terhadap  ketentuan  perpajakan  dibagi  menjadi  dua  jenis,  yaitu  kepatuhan  yang dipaksakan ( enforced compliance ) dan kepatuhan secara sukarela ( voluntary compliance ). Dilihat dari  dimensi  kekuasaan/ power ,  agar  kepatuhan  wajib  pajak  meningkat,  maka  DJP  harus meningkatkan  kekuasaan  salah  satunya  dengan  cara  meningkatkan  kemampuan  untuk mendeteksi  penghindaran  pajak.  Upaya  yang  telah  dilakukan  Direktorat  Jenderal  Pajak  (DJP) adalah dengan melakukan reformasi administrasi perpajakan, salah satunya seperti melakukan pengawasan berbasis risiko dengan cara mengembangkan sistem Compliance Risk Management (CRM).
CRM telah diterapkan dalam kegiatan ekstensifikasi, pemeriksaan dan pengawasan, serta penagihan sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-24/PJ/2019 mengenai Implementasi Compliance Risk Management (CRM). Penelitian mengenai CRM pun telah dilakukan oleh Astuti and Gunadi (2021) yang menganalisis kegiatan Pemeriksaan dengan kriteria evaluasi berupa  efektivitas,  efisiensi,  perataan,  kecukupan,  responsivitas,  dan  ketepatan.  Selain  itu penelitian lain pun telah dilakukan oleh Sukada (2020) yang melakukan mengevaluasi kegiatan
Akhmad Shabarudin, Siti Nuryanah. Compliance Risk Management, risk matrix, taxpayer compliance
ekstensifikasi dengan metode analisis kebijakan. Sinaga (2022) juga melakukan penelitian serupa namun mengambil studi kasus kepatuhan pajak pada KPP Pratama Pematang Siantar. Nugrahanto and  Asikin  (2022)  juga  melakukan  penelitian  CRM  namun  lebih  kepada  studi  deskriptif  atas implementasi CRM di KPP Madya Makassar berdasarkan surat edaran Dirjen Pajak yang berlaku. Sedangkan Annam et al. (2023) memfokuskan pada KPP Pratama Cianjur dan melakukan analisis regresi terhadap penerimaan pajak.
Berbeda  dengan  penelitian  sebelumnya,  penelitian  ini  berkontribusi  mengisi gap penelitian  dengan  mengevaluasi  implementasi  CRM  dari  sisi  pengguna  yaitu  AR  ( Account Representatives )  dalam  kegiatan  Pengawasan  berdasarkan  kriteria  efektivitas  dan  kecukupan (Dunn,  2015).  Efektifitas  dapat  dilihat  dari  hasil  kuesioner  berupa  jumlah  petugas  pajak  yang menggunakan CRM Fungsi Pemeriksaan dan Pengawasan untuk menentukan wajib pajak yang akan  dilakukan  pengawasan,  sedangkan  kecukupan  dapat  dilihat  dari  hasil  kuesioner  berupa tingkat  validitas  data  pada  CRM  Rikwas.  Dipilihnya  dua  kriteria  tersebut  karena  dua  kriteria tersebut  yang  dapat  diukur  pada  penelitian  ini,  sedangkan  kriteria  lainnya  seperti  efisiensi, perataan, responsivitas, dan ketepatan sulit untuk diukur. Studi kasus penelitian ini adalah Kantor Pelayanan  Pajak  (KPP)  Pratama  Gianyar  yang  merupakan  salah  satu  KPP  dengan  jumlah penduduk terbanyak di lingkungan Kantor Wilayah DJP Bali, karena wilayah kerjanya mencakup empat kabupaten. Dengan banyaknya jumlah penduduk pada empat daerah tersebut, maka wajib pajak  yang  seharusnya  terdaftar  pun  banyak.  Dengan  banyaknya  jumlah  wajib  pajak  dan terbatasnya SDM yang dimiliki oleh KPP Pratama Gianyar untuk melakukan kegiatan pengawasan kepatuhan wajib pajak, maka kehadiran CRM diharapkan dapat digunakan oleh Seksi Pengawasan dalam rangka menentukan wajib pajak yang memiliki risiko tinggi untuk dilakukan pengawasan. Hasil penelitian ini memberikan kontribusi praktis kepada DJP khususnya KPP Pratama Gianyar dalam  upaya  perbaikan  kualitas  CRM  Fungsi  Pemeriksaan  dan  Pengawasan  dalam  rangka peningkatan kepatuhan wajib pajak.

## KAJIAN LITERATUR

## Kepatuhan perpajakan
Literatur  mendokumentasikan  kategori  kepatuhan  wajib  pajak.  Secara  khusus  Nugraheni  and Purwanto (2015) mengategorikannya menjadi dua kategori, yaitu:
1. Kepatuhan Pajak Formal
Yang termasuk dalam kategori ini adalah kepatuhan wajib pajak atas semua ketentuan formal yang tertuang dalam UU KUP dan UU PPSP, misalnya:
a. Tidak menyampaikan SPT dalam jangka waktu yang telah diatur dalam pasal 3 UU KUP
b. Melakukan pembayaran atau penyetoran pajak setelah tanggal jatuh tempo yang telaah diatur dalam pasal 9 UU KUP.
2. Kepatuhan Pajak Material Sedangkan yang termasuk dalam kategori ini adalah kepatuhan wajib pajak atas ketentuan material yang tertuang dalam UU PPh, UU PPN, dan UU PBB, misalnya:
a. Tidak mengkreditkan pajak yang telah dilunasi melalui pemotongan dan pemungutan pajak oleh pihak lain serta pembayaran pajak oleh wajib pajak sendiri terhadap Pajak Penghasilan  yang  terutang  pada  tahun  pajak  yang  bersangkutan,  kecuali  untuk penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final sesuai dengan pasal 20 UU PPh.
b. Tidak menghitung jumlah pajak yang terutang dengan tarif sesuai dengan UU PPh atau peraturan  pendukungnya  seperti  tarif  PPh  Final  sebesar  0,5%  yang  disebutkan  pada pasal 2 Peraturan Pemerintah nomor 23 Tahun 2018 (Indonesia, 2018).
c. Tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), sehingga tidak memungut, menyetor, dan melaporkan PPN dan PPnBM yang terutang sesuai dengan pasal 3A UU PPN.
d. Tidak melakukan pengkreditan Pajak Masukan dengan Pajak Keluaran dalam masa pajak tertentu sesuai dengan pasal 9 UU PPN.

## Compliance risk management
Setiap  keputusan  yang  diambil  untuk  mencapai  tujuan  organisasi,  selalu  memiliki  risiko  yang harus  ditanggung.  Ketika  risiko  dipertimbangkan  dalam  perumusan  strategi  organisasi, manajemen risiko membantu mengoptimalkan  hasil (COSO, 2017). Ada berbagai macam risiko dalam  mencapai  target  penerimaan  pajak,  pada  suatu  negara,  salah  satunya  adalah  risiko kepatuhan pajak ( tax compliance risk ). Risiko tersebut harus ditindaklanjuti salah satunya melalui Compliance Risk Management . Menurut OECD (2004) Compliance Risk Management merupakan proses  sistematis  mulai  dari  melakukan  identifikasi,  penilaian,  dan  peringkat,  sampai  dengan memberikan perlakuan atas risiko kepatuhan pajak, seperti ketidakpatuhan dalam hal mendaftar serta melapor dan membayar pajak yang terutang dengan benar.

## Sumber: DJP (2019)
Gambar 1 . Peta Kepatuhan CRM
Sistem Compliance Risk Management (CRM) pada DJP mengelompokkan wajib pajak berdasarkan tingkat  risiko  kepatuhannya.  Pengelompokan  tersebut  dapat  dilihat  pada  peta  kepatuhan  di Gambar  1.  Pada  gambar  tersebut  dapat  dilihat  bahwa  sumbu  X  mencerminkan  tingkat kemungkinan ketidakpatuhan dan sumbu Y mencerminkan dampak fiskal.

## Pengawasan kepatuhan pajak
Sesuai dengan Surat Edaran DJP nomor SE-49/PJ/2016 (Keuangan, 2019) tentang Pengawasan Wajib Pajak Melalui Sistem Informasi, pengawasan adalah serangkaian kegiatan penelitian data hingga  tindak  lanjut  pengawasan  dalam  rangka  penggalian  potensi  perpajakan,  pengawasan kepatuhan  pemenuhan  kewajiban  perpajakan  Wajib  Pajak,  dan  peningkatan  penerimaan perpajakan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  di  bidang  perpajakan. Kegiatan pengawasan dilakukan oleh AR di Seksi Pengawasan yang memiliki tingkatan jabatan tertentu  sesuai  dengan  peraturan  yang  berlaku.  Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Keuangan Republik  Indonesia  nomor  45/PMK.01/2021  tentang Account  Representative pada  Kantor
Y3 X1Y3  X2Y3  X3Y3

## Y2 X2Y2  X2Y2  X3Y2

## Y1
X1Y1  X2Y1  X3Y1 X1 X2 X3
Akhmad Shabarudin, Siti Nuryanah. Compliance Risk Management, risk matrix, taxpayer compliance
Pelayanan  Pajak  (Indonesia,  2021),  AR  memiliki  tugas,  salah  satunya  adalah  melaksanakan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka memastikan wajib pajak mematuhi peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut intensifikasi dan ekstensifikasi berbasis pendataan serta pemetaan ( mapping ) subjek dan objek pajak.
Sebelum  melakukan  pengawasan,  AR  membuat  sebuah  perencanaan  dengan  cara menentukan wajib pajak yang akan dilakukan penggalian potensi selama periode tertentu melalui Daftar  Sasaran  Prioritas  Penggalian  Potensi  (DSP3).  Dalam  menyusun  DSP3,  AR  harus memerhatikan  tingkat  ketidakpatuhan  wajib  pajak  yang  tinggi,  modus  ketidakpatuhan  wajib pajak,  nilai  potensi  atas  ketidakpatuhan  tersebut,  kemampuan  wajib  pajak  untuk  membayar pajak, serta pertimbangan DJP. DSP3 tersebut disusun berdasarkan Peta Kepatuhan CRM Rikwas dan/atau data dan keterangan lain dan akan dibahas oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak untuk ditentukan  apakah  atas  wajib  pajak  tersebut  akan  dilakukan  tindakan  pemeriksaan  atau pengawasan.
Apabila DSP3 sudah disusun, maka langkah selanjutnya adalah menentukan wajib pajak yang  masuk  kategori  DSPP  (Daftar  Sasaran  Prioritas  Pemeriksaan)  dan  DPP  (Daftar  Prioritas Pengawasan). Setelah perencanaan dilakukan, maka AR akan melakukan kegiatan penelitian data melalui  sistem  informasi  DJP  berupa  aplikasi  Approweb.  Hasil  dari  penelitian  tersebut didokumentasikan dalam  Kertas  Kerja  Penelitian  (KKPt) dan  Laporan  Hasil  Penelitian  (LHPt). LHPt  berisi  kesimpulan  bahwa  WP  telah  memenuhi  kewajiban  perpajakan  atau  WP  belum memenuhi  kewajiban  perpajakan.  Setelah  dilakukan  penelitian,  maka  hasil  penelitian  tersebut akan ditindaklanjuti dengan cara:
a. Penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK)
b. Penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP)
c. Kegiatan kunjungan ( visit )
d. Usulan pemeriksaan dalam rangka tujuan lain
e. Tidak ada tindak lanjut.
Kegiatan  pengawasan  tidak  hanya  dilakukan  terhadap  wajib  pajak  yang  masuk  dalam  usulan DSP3, namun dilakukan pula terhadap wajib pajak yang tidak masuk dalam usulan DSP3. Untuk wajib pajak di luar dari usulan DSP3 yang dilakukan pengawasan, meliputi: wajib pajak Instansi Pemerintah, Kerja Sama Operasi ( Joint Operation ), PPJK, dan wajib pajak cabang tanpa pusat; dan wajib  pajak  lainnya  yang  tidak  terdapat  dalam  DSP3  dengan  memperhatikan  karakteristik kegiatan usaha wajib pajak; dan Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenai PPh yang bersifat final berdasarkan PP nomor 23 tahun 2018.

## Kegiataan pengawasan pada KPP Pratama Gianyar
Kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Account Representative (AR) terdiri dari dua macam, yaitu Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM). PPM merupakan pengawasan atas pembayaran rutin di tahun berjalan oleh wajib pajak, sedangkan PKM adalah pengawasan kepatuhan material wajib pajak atas kewajiban perpajakan yang telah dilakukan  sebelum  tahun  pajak  berjalan.  Untuk  menentukan  wajib  pajak  yang  akan  dilakukan pengawasan, KPP perlu menentukan Daftar Sasaran Prioritas Penggalian Potensi (DSP3) terlebih dahulu. Pada tahun 2021 KPP Pratama Gianyar mengusulkan 217 wajib pajak yang dimasukkan ke  dalam  DSP3.  Dari  217  daftar  tersebut,  189  wajib  pajak  yang  diusulkan  untuk  dilakukan pengawasan,  sedangkan  sisanya  dilakukan  tindakan  pemeriksaan.  Dari  189  wajib  pajak  yang
diusulkan untuk dilakukan tindakan pengawasan, usulan yang berasal dari CRM hanya sebanyak 16 wajib pajak (atau sebesar 8,47% dari total usulan). Rendahnya jumlah usulan yang berasal dari CRM tersebut memotivasi untuk dilakukannya penelitian terkait dengan apakah CRM yang telah dibuat  oleh  DJP  dapat  membantu  KPP  Pratama  Gianyar  dalam  rangka  melakukan  kegiatan pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak.

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  strategi  penelitian  berupa  studi  kasus  dengan  skenario  evaluasi. Dalam  skenario  evaluasi,  ada  beberapa  langkah  yang  harus  dilakukan,  mulai  dari  identifikasi kasus,  menentukan  kriteria  evaluasi,  hingga  memberikan  rekomendasi  tindakan  (Ellet,  2018). Kriteria  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  sesuai  yang  disebutkan  oleh  Dunn  (2015)  yaitu efektivitas  dan  kecukupan.  Sedangkan  metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian kualitatif  deskriptif.  Pemilihan  pendekatan  penelitian  yang  digunakan  diharapkan  dapat memberikan pemahaman secara mendalam mengenai penggunaan CRM Rikwas dalam kegiatan pengawasan kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Gianyar.
Jenis data yang diperlukan pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer  yang  dibutuhkan  pada  penelitian  ini  berupa  praktik  penggunaan  CRM  Rikwas  dalam kegiatan  pengawasan  termasuk  jumlah  AR  yang  menggunakan  CRM  Rikwas  dalam  kegiatan pengawasan serta tingkat validitas data indikasi ketidakpatuhan pada CRM Rikwas. Sedangkan data sekunder yang diperlukan pada penelitian ini adalah data yang berasal dari basis data DJP, seperti data mengenai penerimaan pajak, data  mengenai wajib pajak terdaftar, data mengenai surat  permintaan  penjelasan  atas  data  dan/atau  keterangan,  serta  peraturan-peraturan  yang berhubungan dengan penelitian ini.
Evaluasi  dilakukan  terhadap  kegiatan  pengawasan  yang  meliputi  tahap  perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut. Untuk melakukan evaluasi pada tahap perencanaan, kriteria yang digunakan adalah kriteria efektivitas dengan instrumen penelitian berupa kuesioner, sedangkan kriteria kecukupan digunakan untuk melakukan evaluasi di tahap pelaksanaan dan tindak lanjut dengan  instrumen  penelitian  berupa  kuesioner.  Pengumpulan  data  primer  berupa  praktik penggunaan CRM Rikwas dilakukan dengan cara melakukan wawancara kepada salah satu AR di KPP  Pratama  Gianyar.  Data  yang  dimaksud  berupa  langkah-langkah  penggunaan  CRM  Rikwas mulai dari penggunaan peta kepatuhan hingga tindak lanjut atas data indikasi ketidakpatuhan pada  CRM  Rikwas.  Data  tersebut  digunakan  untuk  membandingkan  praktik  penggunaan  CRM Rikwas di KPP Pratama Gianyar dengan peraturan yang berlaku.
Setelah diketahui apakah praktik penggunaan CRM Rikwas telah sesuai dengan peraturan yang  berlaku  atau  tidak,  selanjutnya  dilakukan  evaluasi  dengan  kriteria  efektivitas  dan kecukupan. Untuk melakukan evaluasi dengan kriteria efektivitas dibutuhkan data primer berupa jumlah  AR  yang  menggunakan  CRM  Rikwas  dalam  kegiatan  pengawasan  yang  dikumpulkan melalui  penyampaian  kuesioner  berupa  formulir  google  ( google  form )  kepada  AR.  Sedangkan untuk melakukan  evaluasi dengan kriteria kecukupan, dibutuhkan data primer berupa tingkat validitas  data  indikasi  ketidakpatuhan  CRM  Rikwas  yang  dikumpulkan  melalui  penyampaian kuesioner  berupa  formulir  google  ( google  form )  kepada  AR  dan  pengecekan  pada  aplikasi Approweb oleh peneliti. Dari hasil wawancara dan kuesioner kepada AR, peneliti mengonfirmasi hasil tersebut kepada Kepala Seksi Pengawasan melalui wawancara demi didapat data yang lebih valid. Penjelasan masing-masing instrumen penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:
Akhmad Shabarudin, Siti Nuryanah. Compliance Risk Management, risk matrix, taxpayer compliance

## Dokumentasi
Teknik ini dilakukan dengan cara memelajari data sekunder, seperti data penerimaan pajak, data wajib  pajak  terdaftar,  data  target  kinerja  AR,  data  mengenai  kegiatan  pengawasan  kepatuhan wajib  pajak,  data-data  lain  yang  tersedia  di  basis  data  SIDJP  dan  aplikasi  internal  DJP  yang menunjang kegiatan pengawasan, serta data pendukung berupa Nota Dinas yang dapat diakses melalui aplikasi Nadine.

## Wawancara
Instrumen ini dilakukan untuk memperoleh data primer. Wawancara dilakukan secara informal dengan cara tanya jawab secara tidak resmi dan secara formal yang dilakukan secara resmi dan didokumentasikan. Wawancara dilakukan kepada AR dan Kepala Seksi Pengawasan. Wawancara kepada salah satu AR dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai praktik penggunaan CRM Rikwas dalam membantu kegiatan pengawasan. AR yang menjadi narasumber pada penelitian ini adalah salah satu pegawai yang telah menjabat sebagai AR di Seksi Pengawasan KPP Pratama Gianyar sejak tahun 2017 sehingga dianggap mengetahui praktik Penggunaan CRM Rikwas dan praktik  kegiatan  pengawasan.  Narasumber  kedua  yang  dipilih  pada  penelitian  ini  adalah  satu orang pegawai yang menjabat sebagai Kepala Seksi Pengawasan. Narasumber dipilih berdasarkan berapa  lama  pegawai  tersebut  menjabat  sebagai  Kepala  Seksi  Pengawasan.  Narasumber  yang dipilih adalah Kepala Seksi yang telah menjabat sebagai Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi dan  telah  memimpin  AR  untuk  melakukan  kegiatan  pengawasan  sejak  tahun  2008  dan  telah melakukan kegiatan pengawasan pajak sejak tahun 2000, sehingga dianggap memahami praktik CRM  Rikwas  serta  kegiatan  pengawasan  yang    dilakukan  oleh  AR.  Wawancara  kepada  Kepala Seksi Pengawasan dilakukan untuk mengonfirmasi hasil kuesioner yang telah diisi oleh AR. Hal ini dilakukan agar diketahui apakah pandangan AR dengan Kepala Seksi Pengawasan tentang CRM Rikwas  sama  atau  tidak.  Apabila  ada  kesamaan  pandangan  antara  AR  dan  Kepala  Seksi Pengawasan, maka hasil kuesioner dapat digunakan. Namun apabila tidak ada kesamaan, maka dibutuhkan penelitian lebih lanjut.

## Kuesioner
Kuesioner ditujukan kepada 22 AR di KPP Pratama Gianyar secara daring melalui formulir google. Kuesioner dilakukan untuk melakukan evaluasi dengan kriteria efektivitas agar dapat diketahui jumlah petugas pajak yang menggunakan CRM Rikwas untuk menentukan wajib pajak yang akan dilakukan pengawasan. Apabila jumlah AR yang menggunakan CRM Rikwas lebih dari 50% dari total responden yang mengisi, maka CRM Rikwas dapat dikatakan efektif, begitu pun sebaliknya. Selain itu, kuesioner juga dilakukan untuk melakukan evaluasi dengan kriteria kecukupan agar dapat diketahui tingkat validitas data pada CRM Rikwas menurut AR sebagai pengguna. Apabila menurut AR tingkat validitas tinggi, maka CRM Rikwas dianggap sudah cukup membantu kegiatan pengawasan. Instrumen ini digunakan untuk melakukan evaluasi dengan harapan agar data yang didapatkan  dapat  menggambarkan  penggunaan  CRM  Rikwas  di  KPP  Pratama  Gianyar.  Dalam kuesioner  akan  diajukan  pertanyaan  mengenai  pengalaman  AR  selama  menggunakan  CRM Rikwas.

## HASIL DAN DISKUSI
Kegiatan  pengawasan  yang  dilakukan  oleh  AR  dimulai  dari  perencanaan  (baik  yang diusulkan pada DSP3 maupun yang tidak), pelaksanaan berupa penelitian data yang hasilnya dituangkan pada Laporan Hasil Penelitian (LHPt), dan tindak lanjut hasil penelitian yang salah satunya berupa penyampaian SP2DK. Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa praktik penggunaan CRM Rikwas dalam kegiatan pengawasan kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Gianyar telah sesuai dengan  peraturan  dan  buku  panduan  yang  berlaku,  namun  untuk  mengetahui  apakah penggunaan  CRM  Rikwas  dapat  membantu  kegiatan  pengawasan  di  KPP  Pratama  Gianyar dibutuhkan  evaluasi  lebih  lanjut.  Evaluasi  dilakukan  pada  tahap  perencanaan  dengan menggunakan  kriteria  efektivitas  dan  tahap  pelaksanaan  serta  tindak  lanjut  dengan menggunakan kriteria kecukupan. Berikut hasil evaluasi yang telah dilakukan:

## Efektivitas
Kriteria ini digunakan untuk mengukur apakah hasil yang diinginkan telah dicapai atau belum. Hasil  tersebut  dapat  dilihat  dari  berapa  jumlah  AR  yang  menggunakan  CRM  Rikwas  untuk menentukan  wajib  pajak  yang  akan  dilakukan  pengawasan.  Apabila  banyak  AR  yang menggunakan  CRM  Rikwas,  maka  CRM  tersebut  bisa  dikatakan  efektif  dalam  kegiatan perencanaan,  yaitu  untuk  menentukan  wajib  pajak  yang  akan  dilakukan  pengawasan.  Untuk mengukur  efektivitas  dari  CRM  Rikwas,  peneliti  menggunakan  instrumen  penelitian  berupa kuesioner kepada AR kemudian mengonfirmasi hasil kuesioner melalui wawancara kepada salah satu  Kepala  Seksi  Pengawasan.  Kuesioner  tersebut  membagi  wajib  pajak  menjadi  dua  bagian, yaitu wajib pajak yang masuk dalam DSP3 dan di luar DSP3, hasilnya sebagai berikut.

## Kegiatan pengawasan atas wajib pajak yang masuk dalam DSP3
Pada kuesioner yang diberikan kepada 22 AR yang berada di Seksi Pengawasan II/III/IV/V/VI, hanya 9 AR yang bersedia untuk mengisi formulir dikarenakan beban kerja pada akhir tahun yang lebih besar daripada bulan-bulan lainnya, terutama berkenaan dengan target penerimaan pajak. Dari  9  AR  yang  melakukan  pengisian  pada  kuesioner,  5  AR  mengakui  bahwa  mereka menggunakan CRM Rikwas untuk menentukan wajib pajak yang akan diusulkan pada DSP3 (atau sebesar 55,56% dari total AR yang mengisi kuesioner), sedangkan 4 AR (atau sebesar 44,44% dari total AR yang mengisi kuesioner) menyatakan tidak menggunakan CRM Rikwas untuk menyusun DSP3. Dari 4 AR yang tidak menggunakan CRM Rikwas, 1 diantaranya merupakan pegawai yang baru  menjabat  sebagai  AR  di  bulan  Oktober  2021,  sehingga  belum  pernah  menyusun  DSP3. Sedangkan 3 AR sisanya tidak menggunakan CRM Rikwas dengan alasan bahwa AR tersebut tidak mengetahui cara menggunakannya, sedangkan AR lainnya beranggapan bahwa menu pada CRM Rikwas membingungkan dan AR satunya beranggapan bahwa data pada CRM Rkwas kurang valid. Bagi  3  AR  yang  tidak  menggunakan  CRM  Rikwas  sebagai  dasar  penyusunan  DSP3,  mereka menggunakan  data  pemicu  Approweb  dan  Alket  sebagai  dasar  usulan  wajib  pajak  yang  akan dimasukkan  dalam  DSP3.  Dari  hasil  kuesioner  tersebut  disimpulkan  bahwa,  AR  yang  tidak memanfaatkan  indikasi  ketidakpatuhan  pada  CRM  Rikwas  untuk  menyusun  DSP3,  maka  AR tersebut dapat menggunakan data dan/atau keterangan lain berupa:
Akhmad Shabarudin, Siti Nuryanah. Compliance Risk Management, risk matrix, taxpayer compliance
1) Data yang terdapat pada basis data DJP, seperti data pemicu pada Approweb berupa data pembelian Barang Kena Pajak (BKP)/perolehan Jasa Kena Pajak (JKP) berdasarkan Faktur Pajak  NPWP  dengan  pembeli  tidak  mempunyai  NPWP,  penerbitan  Faktur  Pajak  kepada pemungut tanpa pembayaran PPN, dan lainnya.
2) Alat keterangan (alket), seperti bukti pemenuhan kewajiban penyetoran PPh atas Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (PHTB) dan perubahan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB).
3) Hasil kunjungan yang dituangkan dalam dituangkan dalam Laporan Pelaksanaan Kunjungan (LPK) berupa informasi seperti adanya kegiatan membangun pada lokasi yang dikunjungi sehingga  masih  ada  potensi  PPN  atas  Kegiatan  Membangun  Sendiri  (KMS)  yang  belum dilakukan pembayaran.
4) Data  dan/atau  keterangan  dari  pihak  Instansi,  Lembaga,  Asosiasi  atau  Pihak  Lain  (ILAP) berupa  data  dari  pemerintah  daerah  seperti  pembayaran  Bea  Perolehan  Hak  atas  Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB.
5) Hasil pengembangan dan analisis atas Informasi, Data, Laporan dan Pengaduan (IDLP),
6) Laporan Hasil Analisis (LHA) yang berasal dari Tim Analisis/ Task Force Pemanfaatan Data Keuangan, Direktorat Data dan Informasi Perpajakan, dan Kanwil DJP.
7) Sumber lain, seperti media cetak dan media digital.

## Kegiatan pengawasan atas wajib pajak di luar DSP3
Selain wajib pajak yang diusulkan pada DSP3, AR juga perlu menentukan wajib pajak yang akan dilakukan  tindakan  Pengawasan  Kepatuhan  Material  (PKM).  Dari  9  AR  yang  telah  mengisi kuesioner, 7 AR mengakui bahwa mereka menggunakan CRM Rikwas untuk melakukan kegiatan PKM  terhadap  wajib  pajak  selain  dari  DSP3  (atau  sebesar  77,78%  dari  total  AR  yang  mengisi kuesioner). 2 AR sisanya (atau sebesar 22,22% dari total AR yang mengisi kuesioner) menyatakan bahwa mereka tidak menggunakan CRM Rikwas dengan alasan karena menu pada CRM Rikwas membingungkan  dan  validitas  data  pada  CRM  Rikwas  diragukan.  Dilihat  dari  hasil  kuesioner, mayoritas AR menggunakan CRM Rikwas pada saat melakukan perencanaan pengawasan yaitu untuk  menentukan  wajib  pajak  yang  akan  dilakukan  pengawasan.  Sependapat  dengan  hasil tersebut, Kepala Seksi Pengawasan juga beranggapan bahwa CRM Rikwas dapat membantu AR dalam menentukan wajib pajak yang akan dilakukan penelitian. AR dapat memulai melakukan penelitian dari wajib pajak yang memilik risiko tinggi hingga ke wajib pajak yang memiliki risiko rendah  menurut  CRM  Rikwas.  Namun  selain  menggunakan  CRM  Rikwas,  AR  juga  perlu menggunakan CRM fungsi lain, seperti CRM Ability to Pay, dan menggunakan data-data lainnya, seperti data  pemicu pada  Approweb.  Namun  perencanaan  saja  tidak  cukup,  tahap selanjutnya akan dievaluasi dengan kriteria kecukupan.

## Kecukupan
Kriteria ini digunakan untuk mengukur seberapa  jauh pencapaian hasil yang diinginkan dapat memecahkan  masalah.  Setelah  diketahui  hasil  yang  sudah  diuraikan  pada  kriteria  efektivitas, selanjutnya  evaluasi  dengan  kriteria  kecukupan  dilakukan  untuk  mengetahui  apakah  hasil tersebut  dapat  memecahkan  masalah  berupa  penyelesaian  tugas  AR  dalam  rangka  kegiatan pengawasan  mengingat  banyaknya  jumlah  wajib  pajak  yang  terdaftar  tidak  sebanding dengan jumlah  SDM  yang  dimiliki  oleh  DJP,  sehingga  akan  sulit  untuk  melakukan  pengawasan  secara intensif kepada semua wajib pajak.
Pada KPP Pratama Gianyar, jumlah wajib pajak yang aktif terdaftar hingga 31 Desember 2020 adalah 113.965, sedangkan jumlah AR hanya 28 orang. Dari jumlah wajib pajak terdaftar tersebut dibagi menjadi wajib pajak strategis sebanyak 518 orang yang diawasi oleh 5 AR strategis, dan 113.447 wajib pajak lainnya yang diawasi oleh 23 AR kewilayahan. Dengan adanya CRM Rikwas, pada  tahap  perencanaan  AR  dapat  membedakan  Wajib  Pajak  berdasarkan  tingkat  risiko kepatuhannya  melalui  Peta  Kepatuhan  Wajib  Pajak  untuk  dilakukan  penelitian  lebih  lanjut. Namun penentuan kuadran saja tidak cukup, karena AR harus melanjutkan ke tahap pelaksanaan, yaitu melakukan penelitian atas data indikasi ketidakpatuhan yang terdapat pada CRM Rikwas. Penelitian tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa datanya sudah tepat dan valid, sehingga tahapan pengawasan dapat dilanjutkan ke tahap tindak lanjut hasil penelitian data.
Kriteria kecukupan pada penelitian ini diukur dengan menggunakan instrumen penelitian berupa  kuesioner  dengan  dilanjutkan  wawancara  kepada  Kepala  Seksi  Pengawasan.  Hasil evaluasi dari kriteria kecukupan dapat dilihat dari tingkat validitas data indikasi ketidakpatuhan pada CRM Rikwas. Apabila tingkat validitasnya rendah, maka bisa dikatakan bahwa CRM Rikwas tidak cukup membantu dalam kegiatan pengawasan, sehingga dibutuhkan sumber lainnya untuk membantu kegiatan pengawasan oleh AR.
Pada  kuesioner  yang  dibagikan,  peneliti  mengajukan  pertanyaan  mengenai  tingkat validitas data pada CRM Rikwas. Dari 9 AR yang telah mengisi kuesioner, 1 orang mengakui bahwa tingkat  validitasnya  adalah  21-40%,  2  orang  mengakui  bahwa  tingkat  validitasnya  adalah  41- 60%, 4 orang mengakui bahwa tingkat validitasnya adalah 61-80%, sedangkan 2 orang mengakui bahwa  tingkat  validitasnya  81-100%.  Sependapat  dengan  hasil  kuesioner  yang  telah  diisi  AR, Kepala Seksi Pengawasan yang menjadi narasumber pada penelitian ini juga mengatakan bahwa data  pada  CRM  Rikwas  diragukan  validitasnya.  Data  pada  CRM  Rikwas  tersebut  harus  diteliti terlebih  dahulu  untuk  menentukan  apakah  datanya  dapat  digunakan  atau  tidak.  Untuk mengetahui  apa  yang  menyebabkan  data  pada  CRM  Rikwas  validitasnya  diragukan,  maka dilakukan penelitian terhadap 10 wajib pajak dengan melihat jumlah skor risiko tertinggi, jumlah indikasi ketidakpatuhan terbanyak, wajib pajak yang berada di kuadran X3Y3 berdasarkan posisi risiko nasional, kanwil, dan KPP, serta wajib pajak yang memilik posisi risiko penagihan pada kuadran  X2.  Beberapa  indikasi  ketidakpatuhan  pada  CRM  Rikwas  yang  dilakukan  penelitian adalah yang berkaitan dengan income, cost, asset, pajak masukan, dan profil Wajib Pajak.
Berdasarkan  evaluasi,  ditemukan  beberapa  indikasi  ketidakpatuhan  yang  tidak  sesuai dengan yang sebenarnya, seperti:
a) Terdapat  wajib  pajak  yang  menggunakan  skema  tarif  PPh  Final  sesuai  dengan PP nomor  23 tahun 2018, namun muncul indikasi ketidakpatuhan berupa “Ekualisasi Bukti Potong PPh 22/23 terhadap Kredit Pajak SPT Tahunan”.
Pada  kasus  ini,  wajib  pajak  yang  dikenai  PPh  Final  melakukan  transaksi  dengan pemotong/pemungut, namun pemotong/pemungut melakukan pemotongan PPh Pasal 22/23, bukan atas PPh Final. Sesuai dengan Pasal 28 UU  PPh, wajib pajak melakukan perhitungan pajak  terutang  pada  akhir  tahun  setelah  dikurangi  pajak  yang  sudah  dibayar  atau dipotong/dipungut,  termasuk  atas  pemotongan/pemungutan  PPh  Pasal  22/23.  Selain  itu, sesuai  yang  disebutkan  pada  tinjauan  literatur,  wajib  pajak  akan  dianggap  patuh  secara material  apabila  mengkreditkan  pajak  yang  telah  dilunasi  melalui  pemotongan  dan pemungutan pajak oleh pihak lain serta pembayaran pajak oleh wajib pajak sendiri terhadap
Akhmad Shabarudin, Siti Nuryanah. Compliance Risk Management, risk matrix, taxpayer compliance
Pajak  Penghasilan  yang  terutang  pada  tahun  pajak  yang  bersangkutan,  kecuali  untuk penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final sesuai dengan pasal 20 UU PPh.
Karena tidak terpenuhinya dua hal tersebut, maka CRM Rikwas melihat bahwa wajib pajak tersebut  tidak  patuh  secara  material,  karena  tidak  melaporkan  PPh  22/23  yang  sudah dipotong/dipungut sebagai kredit pajak pada SPT Tahunan, sehingga terdapat kemungkinan masih ada penghasilan yang tidak/belum dilaporkan wajib pajak. Hal ini berbeda apabila wajib pajak  dikenai  PPh  Final.  Bagi  wajib  pajak  yang  menggunakan  skema  tarif  PPh  Final  PP  23 Tahun 2018, maka atas wajib pajak tersebut tidak perlu menghitung lagi jumlah pajak terutang pada akhir tahun, karena jumlah peredaran bruto setiap bulan merupakan dasar pengenaan pajak yang digunakan untuk menghitung PPh Final.
b) Terdapat  wajib  pajak  bukan  PKP,  namun  muncul  indikasi  ketidakpatuhan  berupa  “Rasio Ekualisasi omset PPh dan Penyerahan PPN”.
Indikasi  tersebut  muncul  karena  wajib  pajak  tidak  melaporkan  SPT  Masa  PPN,  sehingga terdapat  selisih  antara  peredaran  usaha  pada  SPT  Tahunan  dengan  nilai  penyerahan  atas barang/jasa yang dijual pada SPT Masa PPN. Sesuai dengan PMK Nomor 197/PMK.03/2013 tentang  Batasan  Pengusaha  Kecil  Pajak  Pertambahan  Nilai  (Indonesia,  2013),  disebutkan bahwa  Pengusaha  yang  memiliki  jumlah  peredaran  bruto  dan/atau  penerimaan  brutonya melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) pada suatu bulan dalam tahun buku wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP, namun apabila jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan brutonya tidak melebihi 4,8M tidak diwajibkan untuk dikukuhkan sebagai PKP. Selain itu, atas wajib pajak yang bukan merupakan PKP tetap akan terutang PPN apabila melakukan impor BKP, pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari  luar  Daerah  Pabean  di  dalam  Daerah  Pabean,  pemanfaatan  Jasa  Kena  Pajak  dari  luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, dan Melakukan kegiatan membangun sendiri. Pada kasus ini, CRM Rikwas menganggap wajib pajak tersebut tidak memenuhi kepatuhan material  sebagaimana  yang  telah  disebutkan  pada  tinjauan  literatur,  yaitu  melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), sehingga tidak memungut, menyetor, dan melaporkan PPN dan PPnBM yang terutang sesuai dengan pasal 3A UU PPN, sehingga  wajib  pajak  dianggap  tidak  patuh.  Pada  kenyataannya  wajib  pajak  memiliki peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto dalam satu tahun dengan jumlah tidak lebih dari 4,8M,  sehingga  atas  wajib  pajak  tersebut  tidak  diwajibkan  untuk  dikukuhkan  sebagai  PKP. Selain itu wajib pajak tersebut tidak melakukan penyerahan yang menyebabkan terutang PPN.
c) Terdapat  wajib  pajak  yang  menggunakan  skema  tarif  PPh  Final  sesuai  dengan PP nomor  23 Tahun 2018, namun muncul indikasi ketidakpatuhan berupa “Corporate Tax to Turn Over Ratio (CTTOR)”.
Indikasi tersebut muncul apabila wajib pajak melaporkan CTTOR di bawah 1%. Pada kasus ini, wajib  pajak  dianggap  tidak  memenuhi  kepatuhan  material  seperti  yang  disebutkan  pada tinjauan literatur karena menggunakan tarif yang tidak sesuai dengan ketentuan. Atas kondisi tersebut,  maka  CRM  Rikwas  menganggap  bahwa  wajib  pajak  tersebut  tidak  patuh  dengan peraturan perpajakan.
Hal ini seharusnya tidak berlaku bagi wajib pajak yang memilik penghasilan dari usaha yang  diterima  atau  diperoleh  dengan  jumlah  peredaran  bruto  tidak  melebihi Rp4.800.000.000,00  (empat  miliar  delapan  ratus  juta  rupiah)  dalam  1  (satu)  Tahun  Pajak. Sesuai dengan pasal 2 PP nomor 23 Tahun 2018, atas wajib pajak tersebut dikenakan tarif PPh
yang bersifat final sebesar 0,5%. Sehingga apabila standar indikasi CTTOR masih di bawah 1%, maka wajib pajak yang menggunakan tarif sesuai pasal 2 PP nomor 23 Tahun 2018 akan selalu dianggap tidak patuh.

## d) Terdapat  wajib  pajak  yang  bukan  PKP,  namun  muncul  indikasi  ketidakpatuhan  berupa “Perolehan BKP/JKP yang Seharusnya Dapat Dikreditkan tetapi Tidak Dikreditkan”.
Pada  kasus  ini,  terdapat  faktur  pajak  yang  diterbitkan  oleh  lawan  transaksi,  namun  tidak dilaporkan  sebagai  Pajak  Masukan  (PM)  oleh  wajib  Pajak.  Sesuai  yang  disebutkan  pada tinjauan  literatur,  wajib  pajak  dianggap  tidak  memenuhi  kepatuhan  material  apabila  tidak melakukan pengkreditan Pajak Masukan dengan Pajak Keluaran dalam masa pajak tertentu sesuai dengan pasal 9 UU PPN, sehingga CRM Rikwas menganggap wajib pajak tersebut tidak mematuhi peraturan perpajakan. Secara lebih rinci, pasal 9 UU PPN menyebutkan bahwa PM yang dibayar oleh PKP dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran (PK) yang dipungutnya dalam Masa  Pajak  yang  sama,  sehingga  mekanisme  pengkreditan  PM  terhadap  PK  tersebut  tidak diperkenankan bagi wajib pajak yang bukan Pengusaha Kena Pajak (PKP).
e) Terdapat wajib pajak yang menggunakan skema tarif PPh Final 4 ayat (2) sesuai dengan PP nomor 23 tahun 2018 dengan Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) bukan jasa konstruksi, namun muncul indikasi ketidakpatuhan berupa “Ekualisasi Bukti Potong PPh 4 ayat (2) Jasa Konstruksi terhadap Penghasilan Final SPT Tahunan”.
Pada  kasus  ini,  CRM  Rikwas  menganggap  wajib  pajak  dengan  Klasifikasi  Lapangan  Usaha (KLU) bukan jasa konstruksi dan melaporkan PPh Final pada SPT Tahunan tidak memenuhi kepatuhan  formal  sesuai  yang  disebutkan  pada  tinjauan  literatur  karena  tidak  terdapat laporan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) pada basis data DJP. Pada kenyataannya, wajib pajak tersebut  kode  KLU  nya  bukan  jasa  konstruksi  dan  tidak  melakukan  transaksi  yang berhubungan dengan konstruksi.
Dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa masih ada beberapa indikasi ketidakpatuhan yang tidak sesuai sehingga dapat menyebabkan pemetaan risiko wajib pajak yang kurang tepat. Atas ketidaksesuaian  tersebut  perlu  dilakukan  penyesuaian,  agar  pemetaan  risiko  lebih  tepat sasaran. Namun ketidaksesuaian tersebut hanya untuk beberapa wajib pajak dengan kriteria tertentu, seperti wajib pajak yang menggunakan skema tarif PPh Final atas peredaran usaha tertentu dan tidak berlaku kepada wajib pajak yang menggunakan skema tarif PPh Pasal 17. Untuk indikasi ketidakpatuhan selain yang disebutkan di atas, seperti ekualisasi biaya sewa dan transportasi, ekualisasi biaya gaji, serta saldo keuangan dapat digunakan oleh AR untuk kegiatan pengawasan, terutama di tahap pelaksanaan dan tindak lanjut.

## Keterbatasan
Penelitian  ini  memiliki  keterbatasan  dalam  hal  ruang  lingkup  pada  KPP  yang  diteliti.  Untuk mendapatkan analisis secara komprehensif terkait dengan evaluasi penerapan CRM dalam proses pengawasan, penelitian pada KPP lainnya dapat dilakukan sebagai pembanding.

## SIMPULAN
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi mengevaluasi penggunaan CRM Fungsi Pemeriksaan dan  Pengawasan  (CRM  Rikwas)  dalam  kegiatan  pengawasan  (mulai  dari  tahap  perencanaan, pelaksanaan,  dan  tindak  lanjut)  di  KPP  Pratama  Gianyar.  Evaluasi  diukur  dengan  kriteria efektivitas  pada  tahap  perencanaan  pengawasan  dan  kecukupan  pada  tahap  pelaksanaan  dan tindak lanjut pengawasan. Berdasarkan kriteria efektivitas, CRM Rikwas digunakan oleh 5 dari 9 AR  yang  telah  mengisi  kuesioner  (atau  sebesar  55,56%)  untuk  menentukan  wajib  pajak  yang dituangkan dalam DSP3 dan 7 dari 9 AR yang mengisi kuesioner (atau sebesar 77,78%) untuk menentukan wajib pajak yang akan dilakukan pengawasan selain yang ada di DSP3, sehingga CRM Rikwas dapat dikatakan efektif dalam membantu AR dalam tahap perencanaan, yaitu menentukan wajib pajak yang akan dilakukan pengawasan. Dengan adanya CRM Rikwas, AR dapat menentukan wajib  pajak  yang  akan  dilakukan  penelitian  lebih  lanjut  berdasarkan  profil  risiko  wajib  pajak. Namun apabila dilihat dari kriteria kecukupan, dimana kegiatan pengawasan tidak hanya sebatas di tahap perencanaan karena ada tahap selanjutnya yaitu penelitian dan tindak lanjut, maka CRM Rikwas dapat dikatakan tidak cukup membantu dalam kegiatan pengawasan. Ketidakcukupannya dikarenakan  ada  beberapa  indikasi  ketidakpatuhan  yang  tidak  sesuai  dengan  keadaan sebenarnya, sehingga profil risikonya pun tidak sesuai. Hal ini yang menyebabkan hasil kuesioner menyebutkan bahwa hanya 2 dari 9 AR yang menyatakan bahwa tingkat validitas data pada CRM Rikwas sebesar 80-100%.

## Referensi
Annam,  B.  C.,  Khoer,  R.  M.,  &  Ikram,  S.  (2023).  Pengaruh  Pemeriksaan  Pajak  Dengan  Model Compliance Risk Management (CRM), Kepatuhan Wajib Pajak Badan, Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Cianjur. JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia) , 9 (4), 320-330.
Astuti,  T.  P.,  &  Gunadi,  G.  (2021).  Analisis  Pemeriksaan  Pajak  dengan  Model  Compliance  Risk Management (CRM) dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Senen. Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia , 6 (2), 1044-1061. COSO. (2017). Enterprise risk management: Integrating with strategy and performance . Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO).
Dunn, W. N. (2015). Public policy analysis . routledge.
Ellet,  W.  (2018). The  case  study  handbook, revised edition:  A  student's  guide .  Harvard  Business Press.
Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor  45/PMK.01/2021  tentang  Account Representative pada Kantor Pelayanan Pajak, (2021).
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. , (2018).
Indonesia,  R.  (2013).  PMK  NO.  197/PMK.  03/2013  tentang  Batasan  Pengusaha  Kecil  Pajak Pertambahan Nilai. In: Indonesia.
Surat edaran direktur jenderal pajak nomor se-24/pj/2019 tentang implementasi compliance risk management  dalam  kegiatan  ekstensifikasi,  pengawasan,  pemeriksaan,  dan  penagihan  di Direktorat Jenderal Pajak, (2019).
Nugrahanto,  A.,  &  Asikin,  N.  (2022).  Implementasi  Compliance  Risk  Management  dalam Pengawasan Wajib Pajak, Studi Kasus KPP Madya Makassar. Jurnal BPPK: Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan , 15 (1), 24-34.
Nugraheni,  A.  D.,  &  Purwanto,  A.  (2015).  Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Kepatuhan  Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Wajib Pajak di Kota Magelang). Diponegoro Journal of Accounting , 4 (3), 568-581.
OECD. (2004). Compliance risk management: Managing and improving tax compliance. Forum on Tax Administration, Centre for Tax Policy and Administration,
Sinaga,  J.  S.  F.  (2022). Analisis  Penerimaan  Pajak  dengan  Model  Compliance  Risk  Management (CRM) di KPP Pratama Pematang Siantar Politeknik Keuangan Negara STAN].
Sukada,  I.  W.  (2020).  Implementasi  Compliance  Risk  Management  (CRM)  dalam  Rangka Ekstensifikasi. Simposium Nasional Keuangan Negara , 2 (1), 876-891.

## DECLARATIONS
Funding
The authors received no financial support for the research and publication of this article.

## Conflicts of interest/ Competing interests :
The authors have no conflicts of interest to declare that are relevant to the content of this article.
Data, Materials and/or Code Availability:
Data sharing is not applicable to this article as no new data were created or analyzed in this study.

## How to cite this Article
Shabarudin,  A.,  &  Nuryanah,  S.  (2024).  Evaluasi  Compliance  Risk  Management  (CRM)  Dalam  Kegiatan Pengawasan  Di  KPP  Pratama  Gianyar. AKURASI:  Jurnal  Riset  Akuntansi  Dan  Keuangan , 6 (1),  71-84. https://doi.org/10.36407/akurasi.v6i1.1266