Volume 6 Nomor 2 (2024)   1233 – 1245   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.6443

## Pembatasan Usia Minimal Perkawinan dalam Hukum Keluarga Islam Studi Komparasi Indonesia dan Yordania
M. Syarfi Iqbal, Moh. Asyiq Amrulloh Universitas Islam Negeri Mataram syarfiiqbal848@gmail.com, mohasyiq71@uinmataram.ac.id

## ABSTRACT
The minimum age limit for marriage in Islamic Family Law is a provision that regulates the minimum age limit that must be met by individuals before legally entering into a marriage according to the principles of Islamic law. This is intended to protect the parties involved and ensure the physical, mental and emotional maturity of prospective partners before entering into marriage. This research uses a qualitative descriptive approach using literature study methods to investigate differences in minimum age restrictions for marriage between Islamic law and state policy. Data collection was carried out through direct surveys and literature searches from trusted sources, including international journals, books and e-books. The literature study method involves  three  essential  steps:  Literature  Inventory,  Literature  Description,  and  Literature Comparison. The research focus is focused on analyzing laws regarding minimum age limits for marriage in various countries, with an emphasis on comparisons between Islamic legal views and implementation of state policies. The research findings produced several conclusions, including:
1) Differences in approach between Islamic law which does not set a minimum age limit and state policies such as Indonesia (19 years) and Jordan (18 years); 2) Limiting the age of marriage as an  effort  to  protect  and  mature  individuals  in  living  a  married  life;  3)  Rearranged  minimum standardization divergence to prevent misuse; 4) Marriage as an institution with noble purposes, interpreted by Islamic law and adopted by the state taking into account local, social and cultural aspects.
Keywords: Minimum Marriage Age, Islamic Family Law, Comparative Study, Indonesia and Jordan

## ABSTRAK
Pembatasan  usia  minimal  perkawinan  dalam  Hukum  Keluarga  Islam  adalah ketentuan yang mengatur batasan usia minimum yang harus dipenuhi oleh individu sebelum sah melakukan perkawinan menurut prinsip-prinsip hukum Islam. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi  pihak  yang  terlibat  dan  memastikan  kematangan  fisik,  mental,  dan  emosional calon pasangan sebelum memasuki ikatan pernikahan. Penelitian ini mengusung pendekatan deskriptif  kualitatif  dengan  menggunakan  metode  studi  literatur  untuk  menyelidiki perbedaan dalam pembatasan usia minimal pernikahan antara hukum Islam dan kebijakan negara.  Pengumpulan  data  dilakukan  melalui  survei  langsung  dan  pencarian  literatur  dari sumber-sumber terpercaya, termasuk jurnal internasional, buku, dan E-Book. Metode studi literatur  melibatkan  tiga  langkah  esensial:  Inventarisasi  Literatur,  Deskripsi  Literatur,  dan Perbandingan  Literatur.  Fokus  penelitian  terarah  pada  analisis  undang-undang  tentang pembatasan  usia  minimal  pernikahan  di  berbagai  negara,  dengan  penekanan  pada perbandingan antara pandangan hukum Islam dan implementasi kebijakan negara. Temuan penelitian menghasilkan beberapa kesimpulan, antara lain: 1) Perbedaan pendekatan antara hukum  Islam  yang  tidak  menetapkan  batas  usia  minimal  dengan  kebijakan  negara  seperti
Volume 6 Nomor 2 (2024)   1233 – 1245   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.6443
Indonesia (19 tahun) dan Yordania (18 tahun); 2) Pembatasan usia pernikahan sebagai upaya perlindungan  dan  pematangan  individu  dalam  menjalani  kehidupan  berumah  tangga;  3) Divergensi standarisasi minimal yang disusun kembali untuk mencegah penyalahgunaan; 4) Pernikahan sebagai institusi dengan tujuan mulia, diinterpretasikan oleh hukum Islam dan diadopsi oleh negara dengan mempertimbangkan aspek lokal, sosial, dan budaya.
Kata kunci: Usia Minimal Perkawinan, Hukum Keluarga Islam, Studi Komparasi, Indonesia dan Yordania

## PENDAHULUAN
Sebagaimana  yang  kita  maklumi  Bersama,Pernikahan  merupakan  sebuah wasilah  ataupun  media  yang  Allah  jadikan  dimuka  bumi  ini  bagi  manusia  yang bertujuan untuk menghadirkan ketenangan,ketentraman dan kemaslahatan lainnya di  dalam  sebuah    bingkai  keluarga.  Didalam  Al  Qur’an  Allah  SWT  menyebutnya sebagai Mitsaqon  Ghalizo/janji  suci sebagaimana  firman  Allah  SWT  di  dalam  Al Qur’an, QS. Annisa’ Ayat 21
وَ ﻛَ ﯿْ ﻒ َ ﺗَﺄْ ﺧُ ﺬُ و ﻧَ ﮫُ وَ ﻗَ ﺪْ أَ ﻓْ ﻀ َ ﻰ ﺑَ ﻌْ ﻀ ُﻜُ ﻢْ إِﻟَ ﻰ ﺑَ ﻌْ ﺾ ٍ وَأ َﺧَ ﺬْ نَ ﻣِ ﻨْ ﻜُ ﻢْ ﻣِ ﯿﺜَ ﺎﻗً ﺎ ﻏَ ﻠِﯿ ﻈ ًﺎ
Artinya : ” Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul  (bercampur)  dengan  yang  lain  sebagai  suami-isteri.  Dan  mereka (isteri-isterimu)  telah  mengambil  dari  kamu  perjanjian  yang  kuat .”  (QS.  An Nisaa’: 21).
Imam Ibnul Jauzi dalam tafsirnya mengatakan bahwa salah satu penafsiran dari Miitsaaqon  Gholiidhoon adalah  akad  nikah,  sebagaimana  dikatakan  oleh  Imam Mujaahid dan Imam Ibnu Zaid.
Salah  satu  karunia  Allah  Subhanaahu  wa  Ta’aalaa  yang  terbesar  kepada hambanya  adalah  dijadikannya  pernikahan  sebagai  salah  satu  hal  yang menentramkan jiwa dan mendapatkan kasih sayang dari pasangannya, sebagaimana Firman-Nya:
وَ ﻣِ ﻦْ آَ ﯾَﺎ ﺗِ ﮫِ أَ نْ ﺧَ ﻠَ ﻖَ ﻟَ ﻜُ ﻢْ ﻣِ ﻦْ أَ ﻧْ ﻔُ ﺴِ ﻜُ ﻢْ أَ زْ وَ ا ﺟً ﺎ ﻟِﺘَ ﺴ ْﻜُ ﻨُ ﻮ ا إِﻟَ ﯿْ ﮭَ ﺎ وَ ﺟَ ﻌَ ﻞَ ﺑَ ﯿْﻨَ ﻜُ ﻢْ ﻣَ ﻮَ دﱠ ةً وَ رَ ﺣْ ﻤَ ﺔً إِ نﱠ ﻓِ ﻲ ذَ ﻟِ ﻚَ ﻵََ ﯾَﺎ ت ٍ ﻟِﻘَ ﻮْ مٍ ﯾَ ﺘَ ﻔَ ﻜﱠ ﺮُ و نَ
Artinya: ”Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri  dari  jenismu  sendiri,  supaya  kamu  cenderung  dan  merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya  pada  yang  demikian  itu  benar-benar  terdapat  tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. ” (QS. Ar Ruum: 21).
Seorang  yang  telah  menikah  berarti  ia  telah  menyempurnakan  separuh agamanya, sebagaimana saba Nabi sholallahu alaihi wa salam :
إ ذ ا ﺗ ﺰ و ج ا ﻟ ﻌ ﺒ ﺪ ﻓ ﻘ ﺪ ا ﺳ ﺘ ﻜ ﻤ ﻞ ﻧ ﺼ ﻒ ا ﻟ ﺪ ﯾ ﻦ ، ﻓﻠ ﯿﺘ ﻖ ﷲ ﻓ ﻲ ا ﻟﻨ ﺼ ﻒ ا ﻟﺒ ﺎﻗ ﻲ
Volume 6 Nomor 2 (2024)   1233 – 1245   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.6443
Artinya:  “ Jika  seorang  hamba  menikah,  maka  berarti  ia  telah  menyempurnakan separuh  agamanya,  sehingga  bertakwallah  kepada  Allah  untuk  setengah lainnya .” (HR.  Baihaqi dalam Syu’abul Iman, ditakhrij dengan lengkap oleh Imam Al Albani dalam “Ash-Shahihah” (no. 625).
Keberagaman  peraturan  dan  undang-undang  HKI  di  setiap  negara  yang mayoritas  penduduknya  muslim  atau  yang  masuk  dalam  organisasi  OKI,menjadi salah satu penyebab penulis memilih judul ini dan membahasnya secara terperinci. Disamping  karena  didalam  hukum  islam  memiliki  sumber-sumber  hukum  yang disepakati  dan  diperselisihkan  oleh  para  ulama,  letak  geografis  dan  adat  tradisi masing-masing diantara negara-negara ini hususnya negara yang tergabung dalam organisasi OKI berbeda-beda.  Disamping itu juga dengan adanya makalah ini penulis berharap  ada  sebuah  energi  positif  untuk  menambah  wawasan  dan  kekayaan khazanah keilmuan kaum intelektual hususnya para mahasiswa HKI pasca sarjana di UIN  Mataram,  karena  melalui  proses  tersebut  kita  dapat  mengetahui keberagaman,kebiasaan,adat istiadat,peraturan yang berlaku di kalangan umat islam itu sendiri.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menerapkan  jenis  penelitian  deskriptif  dengan  pendekatan kualitatif dan menggunakan metode studi literatur. Pemilihan metode ini dilakukan karena  penulis  bertujuan  untuk  menjelaskan  teori  dan  hasil  temuan  dari  tinjauan literatur  yang  relevan  dengan  permasalahan  dalam  pendidikan  dan  peran  dosen sebagai penggerak.
Proses pengumpulan data dilaksanakan melalui dua tahap utama, yaitu survei langsung dan pencarian literatur. Literatur yang dijadikan referensi dalam penelitian ini berasal dari berbagai sumber, termasuk jurnal internasional dan nasional yang telah  diakreditasi,  buku,  serta  E-Book.  Metode  pendekatan  studi  literatur  ini mencakup tiga langkah penting, yaitu Inventarisasi Literatur, Deskripsi Literatur, dan Perbandingan Literatur.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Profil Dan Sejarah Singkat Negara Jordan
1. Profil Negara Yordania
Salah  satu  negara  yang  berada  di  kawasan  Timur  Tengah Benua Asia dan dekat dengan negara Arab Saudi yaitu Yordania. Negara Yordania atau Jordania  mempunyai  nama  resmi  yaitu  Kerajaan  Hasyimiyah  Yordania  juga mempunyai nama lain dalam bahasa arab yaitu Al – Mamlaka al – Urduniyyah al – Hashemiyya atau dapat diartikan sebagai sebuah kerajaan yang berada di tepi  barat  sungai  Yordan.  Yordania  termasuk  negara  Monarki  Konstitusional yang merupakan suatu sistem pemerintahan di mana kepala negara dipimpin oleh  Raja  dan  kepala  pemerintahan  dikepalai  oleh  Perdana  Menteri.  Rakyat Yordania juga melaksanakan pemilihan umum legislatif setiap 4 tahun sekali
untuk  memilih  anggota  parlemen  yang  nantinya  akan  menjadi  Dewan Perwakilan Rakyat Yordania atau Majlis al-Nuwaab.
Secara  geografis,  negara  Yordania  berbatasan  dengan  negara  Arab Saudi  di  sebelah  timur  dan  tenggara,  negara  Irak  pada  bagian  timur  laut,  di sebelah utara dan tepi barat adalah negara Suriah dan Israel berada di sebelah barat dan juga berbagi kekuasaan atas Laut Mati. Negara Yordania memiliki ibu kota sekaligus sebagai pusat pemerintahan yaitu Kota Amman. Luas negara ini yaitu sekitar 89.342 km persegi dengan jumlah populasi sebanyak lebih dari 10 juta  jiwa.  Sebagian  besar  atau  sekitar  98%  penduduk  merupakan  keturunan Arab dan mayoritas beragama Islam terutama Islam Sunni serta sudah tentu menggunakan bahasa Arab untuk sehari – harinya. 1

## 2. Sejarah Negara Yordania
Zaman dahulu kala, Yordania merupakan pusatnya peradaban kuno. Hal ini didukung oleh letak geografis yang berada di kawasan bernama Bulan Sabit Subur  yang  terdiri  atas  Kanaan  dan  Babilonia.  Secara  perlahan,  Yordania menjadi rumah bagi beberapa kerajaan kuno seperti Kerajaan Edom, Kerajaan Ammon,  Kerajaan  Moab  dan  juga  Kerajaan  Nabath  (Petra).  Kerajaan  Edom berada di dataran bagian selatan dan tenggara dari Laut Mati serta berdekatan dengan  Israel  di  bagian  timur  dan  selatan.  Kerajaan  Moab  berada  di  daerah pegunungan  timur  dan  tenggara  dari  Laut  Mati.  Sedangkan  Kerajaan  Nabath menguasai  hampir  separuh  wilayah  Yordania  dan  diperkirakan  merupakan cikal bakal kaum Nabi Shaleh yaitu Tsamud yang mempunyai keahlian dalam hal  memahat  dan  mengukir  batu  keras  untuk  diubah  menjadi  rumah  hingga istana berukuran besar.
Seiring  berjalannya  waktu  dan  dikuasai  oleh  beberapa  kerajaan  yang berbeda – beda, sebagian dari wilayah Yordania berada di bawah kekuasaan negara tetangga seperti Mesir Kuno saat peperangan Hittit dan Babilonia. Selain itu,  Yordania  juga  sempat  dikuasai  oleh  kekaisaran  kuno  seperti  Yunani, Romawi, Persia hingga Bizantium. Perebutan wilayah kekuasaan di Yordania terus  berlanjut  hingga  pada  abad  ke  11,  saat  itu  Yordania  menjadi  pusat terjadinya Perang Salib hingga berujung kekalahan Dinasti Ayyubiyah. Tidak hanya itu saja, Yordania juga diserang oleh Mongol yang dihalangi oleh Mamluk (budak belian kasta kesatria yang dimiliki oleh khalifah Islam). Hingga akhirnya menjadi  negara  merdeka  pada  tanggal  25  Mei  1946  setelah  dijajah  oleh Kerajaan Inggris.

## 3. Politik Negara Yordania
Di bidang politik negara Yordania telah menyetujui perdagangan bebas dengan Amerika Serikat yang sudah berlaku pada sejak bulan Desember 2001. Isi  dari  perjanjian  tersebut  yaitu  menghapus  segala  macam  pungutan  untuk semua  komoditas  di  antara  kedua  negara.  Selain  itu  juga,  Yordania  telah menjadi negara maju atau terdepan di Uni Eropa sejak bulan Desember 2010 serta menjadi anggota perdagangan bebas Eropa – Timur Tengah.
1 https://ilmugeografi.com/ilmu-sosial/negara-yordania
Volume 6 Nomor 2 (2024)   1233 – 1245   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.6443
Disamping itu, Yordania juga menjadi negara Pro – Barat dan menjalin kerja sama antara Amerika Serikat dan Kerajaan Inggris serta menjadi sekutu utama (bukan anggota NATO) Amerika Serikat sejak tahun 1996. Yordania juga menjadi  salah  satu  pendiri  Liga  Arab,  Organisasi  Kerja  Sama  Islam  (OKI), anggota Perdagangan Dunia (WTO) dan masih banyak lagi.

## B. Batas – Batas Usia Pernikahan
1. Batas Usia Pernikahan Dalam Hukum Islam
Berdasarkan penjelasan di dalam Al-qur’an, banyak sekali kita temukan ayat-ayat  yang  menjelaskan  tentang  pernikahan.  Namun,  tidak  ada  satupun ayat  yang  berbicara  dan  membahas  secara  husus  batas  usia  minimal  dalam pelaksanaannya. Hanya saja jika kita tinjau lebih dalam maka paling tidak kita akan menemukan dua ayat yang berbeda yang penulis nuqilakn pada makalah ini,  untuk  kemudian  dikaitkan  sebagai  syarat  kelayakan  seseorang melaksanakan pernikahan, diantaranya yaitu surat Annur : 32
ﻣِ ﻦْ ﻓَ ﻀ ْﻠِ ﮫِ ۗ وَ I ﱠُ أَﻧْ ﻜِ ﺤُ ﻮ ا ا ﻷْ َﯾَﺎ ﻣَ ﻰٰ ﻣِ ﻨْ ﻜُ ﻢْ وَا ﻟ ﺼ ﱠﺎﻟِ ﺤِ ﯿ ﻦَ ﻣِ ﻦْ ﻋِ ﺒَﺎ دِ ﻛُ ﻢْ وَإِ ﻣَﺎ ﺋِ ﻜُ ﻢْ ۚ إِ نْ ﯾَ ﻜُ ﻮ ﻧُ ﻮ ا ﻓُﻘَ ﺮَ ا ءَ ﯾُ ﻐْ ﻨِ ﮭِ ﻢُ I ﱠُ وَ وَا ﺳِ ﻊٌ ﻋَ ﻠِﯿ ﻢٌ
Artinya:  “Dan kawinkanlah  orang-orang  yang  sendirian  di  antara  kamu,  dan orangorang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki  dan  hamba-hamba  sahayamu  yang  perempuan.  Jika  mereka miskin,  Allah  akan  memampukan  mereka  dengan  karunia-Nya,  dan Allah Maha Luas (Pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. ” (QS. An-nur
:32).
Dalam  tafsir  Ibnu  Katsir  dijelaskan  bahwa  ayat  tersebut  ialah  suatu perintah untuk menikah. Sebagian dari ulama mewajibkan bagi mereka yang mampu 2 Al-Marâghy menafsirkan sebagaimana dikutip oleh Mustofa, kalimat washâlihîn, tertuju bagi laki-laki atau perempuan yang mampu untuk menikah,
2 Al-Imâm Abî Fadâ’ al-Hâfidz Ibnu Katsîr al-Damasqy, “Tafsîr Ibnu Katsîr” (Bayrut: Dâr al- Kutub al-‘Ilmiyyah, 2004), h., 269
mampu  menjalankan  hak-hak  suami-istri,  seperti  berbadan  sehat  memiliki harta dan lain-lain
Dalam ayat yang lain, Allah SWT menjelaskan:
ﮭُ ﻢْ ۖ وَ ﻻَ ﺗَ ﺄْ ﻛُ ﻠُ ﻮ ھَ ﺎ وَا ﺑْﺘَ ﻠُ ﻮ ا اﻟْ ﯿَﺘَ ﺎ ﻣَ ﻰٰ ﺣَ ﺘﱠ ﻰٰ إِ ذَا ﺑَ ﻠَ ﻐُ ﻮ ا اﻟ ﻨِّ ﻜَ ﺎ حَ ﻓَ ﺈِ نْ آ ﻧَ ﺴْ ﺘُ ﻢْ ﻣِ ﻨْ ﮭُ ﻢْ رُ ﺷْ ﺪًا ﻓَ ﺎ دْ ﻓَ ﻌُ ﻮ ا إِﻟَ ﯿْ ﮭِ ﻢْ أَ ﻣْ ﻮَا ﻟَ ﺮُ و ف ِ ۚ ﻓَ ﺈِذَ ا دَ ﻓَ ﻌْ ﺘُ ﻢْ إِ ﺳْ ﺮَ اﻓً ﺎ وَ ﺑِﺪَ ا رً ا أَ نْ ﯾَ ﻜْ ﺒَ ﺮُ و ا ۚ وَ ﻣَ ﻦْ ﻛَ ﺎ نَ ﻏَ ﻨِﯿm ﺎ ﻓَﻠْ ﯿَ ﺴْ ﺘَ ﻌْ ﻔِ ﻒ ْ ۖ وَ ﻣَ ﻦْ ﻛَ ﺎ نَ ﻓَ ﻘِﯿ ﺮً ا ﻓَﻠْ ﯿَﺄْ ﻛُ ﻞْ ﺑِ ﺎﻟْ ﻤَ ﻌْ إِﻟَ ﯿْ ﮭِ ﻢْ أَ ﻣْ ﻮَا ﻟَ ﮭُ ﻢْ ﻓَﺄ َﺷْ ﮭِ ﺪُ و ا ﻋَ ﻠَﯿْ ﮭِ ﻢْ ۚ وَ ﻛَ ﻔَ ﻰٰ ﺑِ ﺎ qﱠ ِ ﺣَ ﺴِ ﯿﺒً ﺎ
Artinya: "Dan  ujilah  anak-anak  yatim  itu  sampai  mereka  cukup  umur  untuk menikah.  Kemudian  jika  menurut  pendapat  mereka  telah  cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkan kepada mereka hartanya. Dan janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan  dan  (janganlah  kamu)  tergesa-gesa  (menyerahkannya) sebelum  mereka  dewasa.  Barangsiapa  mampu,  maka  hendaklah  dia menahan diri dan barangsiapa miskin, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang patut. Kemudian, jika kamu menyerahkan harta itu  mereka,  maka  hendaklah  kamu  adakan  saksi-saksi.  Dan  cukuplah
Allah sebagai pengawas. ” ( QS.Annisa : 6 )
Dijelaskan dalam tafsir ayat Al-ahkam, bahwa seorang anak dikatakan baligh  ialah  ketika  anak  laki-laki  telah  mimpi  basah.  Sebagaimana  telah disepakati  oleh  para  ulama  bahwa  anak  yang  sudah  bermimpi  kemudian  ia junub (keluar mani) maka dia telah baligh. Sedangkan untuk perempuan ialah ketika telah hamil atau haid. 3
Didalam  konteks  yang  yang  berbeda  Batasan  pernikahan  yang dicontohkan oleh pernikahan Rasulallah SAW, dengan Aisyah pada saat berusia 9 tahun juga Batasan dewasa dapat digambarkan 15 tahun terhadap kejadian perang. Hadis nabi yang dijelaskan oleh Imam Bukhori :
ﻋ ﻦ ﻋ ﺎﺋ ﺸ ﺔ ر ﺿ ﻲ ﷲ ﺗ ﻌ ﺎﻟ ﻰ ﻋ ﻨ ﮭ ﺎ أ ن ا ﻟﻨ ﺒ ﻲ ﺻ ﻠﯨ ﺎ y ﻋ ﻠﯿ ﮫ و ﺳ ﻠﻢ ﺗ ﺰ و ﺟ ﮭ ﺎ و ھ ﻲ ﺑ ﻨ ﺖ ﺳ ﺖ ﺳ ﻨﯿ ﻦ و ﺑﻨ ﻰ ﺑ ﮭ ﺎ و ھ ﻲ ﺑ ﻨ ﺖ ﺗ ﺴ ﻊ ﺳ ﻨﯿ ﻦ ) ر و اه ا ﻟﺒ ﺨ ﺎ ر ي (
Artinya:” Dari Aisyah, sesungguhnya Nabi SAW. menikahinya ketika berumur 6 tahun dan mulai hidup bersama ketika usianya 9 tahun. ” (H.R. Bukhari) Sedangkan dalil batasan usia 15 tahun sebagaimana Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar:
ﻋ ﺮ ﺿ ﺖ ﻋ ﻦ ا ﻟﻨ ﺒ ﻲ ﺻ ﻠ ﻰ ﷲ ﻋ ﻠﯿ ﮫ و ﺳ ﻠﻢ ﯾ ﻮ م أ ﺣ ﺪ و أﻧ ﺎ اﺑ ﻦ أ ر ﺑ ﻌ ﺔ ﻋ ﺸ ﺮ ة ﺳ ﻨ ﺔ و ﻟﻢ ﯾ ﺠ ﺰ ﺑ ﻲ و ﻋ ﺮ ﺿ ﺖ ﻋ ﻠﯿ ﮫ ﯾ ﻮ م ا ﻟ ﺤ ﻨ ﺪ ق و أﻧ ﺎ اﺑ ﻦ ﺧ ﻤ ﺴ ﺔ ﻋ ﺸ ﺮ ة ﺳ ﻨ ﺔ ﻓ ﺄ ﺟ ﺎ ز ﻧ
ﻲ
Artinya: “Saya  telah  mengajukan  kepada  Rasulullah  Saw.,  untuk  ikut  perang Uhud yang waktu itu saya berusia 14 tahun, beliau tidak mengijinkan aku.  Dan  aku  mengajukan  kembali  kepada  beliau  ketika  perang Khandaq,  waktu  itu  umurku  15  tahun,  dan  beliau  membolehkan  aku
(untuk mengikuti perang).”
3 Muhammad Alî al-Shâbûny, “Tafsîr Âyât al-Ahkâm min al-Qur’ân” (Bayrut: Dâr alKutub al- ‘Ilmiyyah, 1999) h.,153
Dalam  hal  ini  dapat  terlihat  bahwa  seseorang  dianggap  telah  dewasa apabila telah mencapai usia 15 tahun. Walaupun Rasulullah menikahi Aisyah pada umur 9 tahun, hal tersebut karena pada masa itu usia 9 tahun di Madinah sudah tergolong dewasa.
Secara  lebih  detail  dan  rinci,  pembatasan  usia  baligh  menurut  para ulama ialah
a. Jumhur  atau  Mayoritas  ulama,  berpendapat  bahwa  seseorang  yang  telah bermimpi sehingga mengeluarkan sperma (ihtilam) bagi laki-laki dan haid bagi perempuan 4 .
b. Sedangkan  menurut  Imam  Abu  Hanifah  beliau  memberikan  batasan  usia minimal baligh yakni pada usia serendah-rendahnya 12 tahun bagi laki-laki dan usia 9 tahun bagi Perempuan (usia yang biasanya seorang perempuan sudah menstruasi). Kriteria baligh bagi laki-laki yaitu ihtilam yaitu dengan keluarnya  sprema  pada  saat  tidur  ataupun  terjaga,  pada  saat  keluarnya sperma saat bersetubuh atau tidak 5 .
c. Menurut  Imam  Malik,  seorang  laki-laki  dan  perempuan  dikatakan  baligh ialah pada saat telah sampai usia 18 tahun atau genap 17 tahun memasuki usia 18 tahun. Kriteria ini menggunakan mana yang dicapai terlebih dahulu.

## 2. Batas Usia Pernikahan Dalam Hukum Keluarga Indonesia
Setelah dikeluarkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,  menjadi  awal  tonggak  hadirnya  regulasi  hukum  keluarga  yang mengatur  terkait  usia  dibolehkannya  untuk  melangsungkan  perkawinan  di Indonesia. Undang-Undang tersebut hadir dan berlaku selama 45 tahun hingga akhirnya  pemerintah  merevisi  regulasi  hukum  keluarganya  melalui  Undang- undang Nomor 16 tahun 2019 dengan mengubah usia perkawinan menjadi usia 19  tahun  bagi  laki-laki  dan  perempuan.  Perubahan  syarat  usia  perkawinan tentunya  tidak  mudah  untuk  dilakukan  mengingat  banyaknya  pertimbangan mulai dari pertimbangan Agama, budaya, sosial, politik maupun yang lainnya. Kemudian  pemerintah  memerintahkan  kepada  pembentuk  Undang-undang dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun untuk melakukan  perubahan terhadap  undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan.  Maka kemudian  inilah  yang  menjadi  langkah  awal  Pembentuk  Undang-undang negara  Indonesia  yang  mengesahkan  Undang-undang  Nomor  16  tahun  2019 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan 6 .  Setelah  mengalami  perubahan  dengan  beberapa  tahap perjuangan, maka status quo yang berlaku sekarang didalam Undang-Undang perkawinan terbaru didalam Pasal 7;
4 Moch. Nurcholis, “Usia Perkawinan Di Indonesia Landasan Akademis Dan Korelasinya Dengan Maqashid Perkawinan Dalam Hukum Islam” (Jombang: IAIBAFA Press, 2019), h. 53
5 Syamsudin al-qurtubi, Al-Jami’ Li al-Ahkam al-Qur’an, Vol. 5 (Riyad: Dar Alam al Kutub, 2003), h. 37
6 Syukron setiawan, “Perubahan Batas Usia Nikah Bagi Perempuan Dalam UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perspektif Maslahah” (Purwokerto: Repository IAIN Purwokerto, 2020), h., 37, t.d.
Volume 6 Nomor 2 (2024)   1233 – 1245   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.6443
a. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
“Pasal 7”
1) Perkawinan  hanya  diizinkan  apabila  pria  dan  wanita  sudah  mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita  dapat  meminta  dispensasi  kepada  Pengadilan  dengan  alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)  wajib  mendengarkan  pendapat  kedua  belah  calon  mempelai  yang akan melangsungkan perkawinan.
4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4)  berlaku  juga  ketentuan  mengenai  permintaan  dispensasi sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  dengan  tidak  mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).”
b. Diantara Pasal 65 dan 66 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 65A, berbunyi sebagai berikut;
“Pasal 65A”
“Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, permohonan perkawinan yang telah didaftarkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,  tetap  dilanjutkan  prosesnya  sesuai  dengan  ketentuan  Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.”
Maka dalam hal ini telah terlihat secara jelas, bahwa perubahan terkait syarat usia untuk melangsungkan perkawinan. Dari yang sebelumnya usia bagi perempuan adalah 16 tahun sedangkan bagi laki-laki 19 tahun, menjadi sama- sama  19  tahun  baik  bagi  laki-laki  maupun  perempuan.  Jika  dilihat  lebih komprehensif, sejatinya alasan-alasan yang timbul tentang berubahnya batas usia  perkawinan  menjadi  19  tahun  bagi  laki-laki  dan  perempuan,  terdapat beberapa  pertimbangan  salahsatunya  pertimbangan  untuk  menghindari pernikahan anak (pernikahan dini). Peraturan sebelumnya syarat usia untuk melangsungkan perkawinan bagi laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun membuka  peluang  untuk  melangsungkan  pernikahan  dini  dan  menjadikan ketidak  harmonisan  antara  regulasi  yang  satu  dengan  yang  lainnya.  Karena Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak didefinisikan bahwa anak adalah seorang yang berusia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Maka  untuk  menghindari  pernikahan  anak  (pernikahan  dini)  sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, Undangundang No. 1 Tahun 1974 pun akhirnya dirubah terkait usia perkawinan menjadi sama- sama 19 tahun 7 .
7 Hotmartua Nasution, “Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Tentang Usia Perkawinan Di Indonesia (Studi Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UndangUndang
Salah  satu  pertimbangan  Mahkamah  Konstitusi  juga  hingga  akhirnya merubah  syarat  usia  perkawinan  menjadi  sama-sama  19  tahun  ialah  untuk menghindari pembedaan perlakuan antara pria dan wanita yang nantinya akan berdampak kepada tidak terpenuhinya hak-hak konstitutional warga negara. Mahkamah beranggapan dengan terdapatnya perbedaan usia nikah antara laki- laki dengan perempuan, tidak hanya akan melanggar hak konstitutional yang dilindungi lewat Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, namun juga dapat  menimbulkan  diskriminasi  terhadap  perlindungan  hak  anak sebagaimana dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Dalam hal ini  apabila  usia  minimal  perkawinan  bagi  perempuan  lebih  rendah dibandingkan  dengan  laki-laki,  maka  secara  hukum  perempuan  dapat  lebih cepat  membentuk  keluarga  dibandingkan  pria.  Maka  demi  melaksanakan amanat  Pasal  28B  Undang-Undang  Dasar  1945  yang  menyebutkan  bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan  yang  sah  serta  Negara  menjamin  hak  anak  atas  kelangsungan hidup,  tumbuh  dan  berkembang,  serta  berhak  atas  perlindungan  dari kekerasan  dan  diskriminasi,  maka  Mahkamah  mengabulkan  Permohonan Pemohon  dengan  amar  menjadikan  syarat  usia  untuk  melangsungkan perkawinan menjadi usia 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Perkawinan dengan  menjalankan  sebagai  ibadah  membawa  kepada  persamaan  dengan ibadah-ibadah lainnya seperti memahami solat, haji, sebagai ibadah. Dalam hal ini  terkait  tidak  ditetapkannya  usia  perkawinan  menjadikan  konteks  uisa perkawinan  sebagai  peristiwa  yang  bersifat  ijtihadi  karena  baik  Al-Qur’an mapun Hadis tidak ada yang memberikan patokan usia secara spesifik untuk melangsungkan  perkawinan.  Maka  kemudian  menjadi  hal  yang  sangat  wajar manakala  Indonesia  maupun  negara  negara  muslim  lainnya  memiliki perbedaan  terkait  usia  perkawinan.  Bahkan  menjadi  hal  yang  wajar  pula manakala terdapat negara yang keluar dari ajaran madzhab yang dianut terkait usia perkawinan mengingat betapa dinamisnya tingkat kematangan masyarat Indonesia dari waktu ke waktu untuk melangsungkan perkawinan. Kemudian dimasa depan pastinya akan banyak lagi perubahan-perubahan terkait regulasi hukum  keluarga  islam  yang  akan  mengikuti  perkembangan  masyarakat.  Hal inilah  yang  dimaksudkan  oleh  Prof.  Satjipto  Rahardjo  bahwa  perubahan- perubahan  yang  berlaku  dalam  masyarakat  akan  memberikan  bebannya sendiri  terhadap  hukum  untuk  melalukan  perubahan  dan  penyesuaian, sehingga  hukum  dituntut  untuk  mengembangkan  kepekaannya  meghadapi keadaan tersebut 8 .

## 3. Batas Usia Pernikahan Dalam Hukum Keluarga Yordania
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” (Medan: Repository UIN Sumatera Utara, 2019), h. 73, t.d
8 Satjipto Rahardjo, Sosiologi Hukum Esai Terpilih (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), h.,18
Volume 6 Nomor 2 (2024)   1233 – 1245   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.6443
Usia  untuk  dapat  melaksanakan  pernikahan  di  negara  yordania  diatur dalam “Qanun Al Ahwal Asyakhshiyyah Al-Urduni AL Jadid No.36 Tahun 2010 “ dari pasal 1 sampai pasal 79 . 9
اﻟ ﻤ ﺎﺋ ﺪ ة 10 ﯾُ ﺸْ ﺘَ ﺮَ ط ُ ﻓِ ﻲ أَ ھْ ﻠِﯿﱠ ﺔِ ا ﻟ ﺰﱠ وﱠ ا ج ِ أَ نْ ﯾَ ﻜُ ﻮْ نَ ا ﻟْ ﺨَ ﺎ طِ ﺐ ُ وَ ا ﻟْ ﻤَ ﺨْ ﻄ ُﻮْﺑَ ﺔُ ﻋَ ﺎﻗِ ﻠَﯿْ ﻦِ وَ أَ نْ ﯾُ ﺘِ ﻢﱠ ﻛُ ﻞﱡ ﻣِ ﻨْ ﮭُ ﻤَﺎ ﺛَ ﻤَﺎ ﻧِﯿَ ﺔَ ﻋَ ﺸْ ﺮَ ةَ ﺳَ ﻨَ ﺔً ﺷَ ﻤْ ﺴِ ﯿﱠ ﺔً ﻣِ ﻦْ 10 ﻋُ ﻤْ ﺮِ هِ Pasal 10
Artinya: “Disyaratkan untuk layak/pantas menikah bahwa yang meminang dan yang dipinang sudah dewasa dan umur keduanya sudah sempurna 18
tahun.”
ﻋَ ﻠَ ﻰ ا ﻟ ﺮﱠ ﻏْ ﻢِ ﻣِ ﻤﱠ ﺎ وَ رَ دَ ﻓِ ﻲ ا ﻟْﻔَ ﻘْ ﺮَ ةِ )أ ( ﻣِ ﻦْ ھَ ﺬِ هِ اﻟْ ﻤَﺎ دﱠ ةِ ﯾَ ﺠُ ﻮْ زُ ﻟِ ﻠْﻘَ ﺎ ﺿِ ﻲْ وَ ﻣُ ﻮَا ﻓَﻘَ ﺔِ ﻗَ ﺎ ﺿِ ﻲْ ا ﻟْﻘَ ﻀ َﺎ ءُ أَ نْ ﯾَ ﺄْ ذَ نَ ﻓِ ﻲ ﺣَ ﺎﻟَ ﺔٍ ﺧَ ﺎ ﺻ َﺔٍ ﺑِ ﺘَ ﺰْ وِ ﯾْ ﺞِ ﻣَ ﻦْ أَ ﻛْ ﻤَ ﻞَ ا ﻟْ ﺨَ ﻤْ ﺴَ ﺔَ ﻋَ ﺸْ ﺮَ ةَ ﺳَ ﻨَ ﺔً ﺷَ ﻤْ ﺴِ ﯿﱠ ﺔً ﻣِ ﻦْ ﻋُ ﻤْ ﺮِ هِ وَ ﻓَﻘً ﺎ ﻟِﺘَ ﻌْ ﻠِﯿْ ﻤَﺎ ت ٍ ﯾَ ﺼ ْﺪُ رُ ھَ ﺎ ﻟِ ﮭَ ﺬِ هِ اﻟْ ﻐَ ﺎﯾَ ﺔِ إِ ذَا ﻛَ ﺎ نَ ﻓِ ﻲ زَ وﱠ ا ﺟِ ﮭِ ﺿ َﺮُ وْ رَ ةً ﺗَﻘْ ﺘَ ﻀِ ﯿْ ﮭَﺎ ا ﻟْ ﻤَ ﺼ ْﻠَ ﺤَ ﺔُ وَ ﯾَ ﻜْ ﺘَ ﺴِ ﺐ ُ ﻣِ ﻦْ ﺗَ ﺰَ وﱡ ج ِ وَ ﻓَ ﻖَ ذَﻟِ ﻚَ أ ھْ ﻠِﯿﱠ ﺔً . ﻛَ ﺎ ﻣِ ﻠَ ﺔً ﻓِ ﻲ ﻛُ ﻞِّ ﻣَﺎ ﻟِ ﮭِ ﻋَ ﻼ َﻗَ ﺔٌ ﺑِ ﺎﻟ ﺰﱠ وﱠ ا ج ِ وَ اﻟْ ﻔِ ﺮْ ﻗَ ﺔِ وَ آ ﺛَﺎ رِ ھِ ﻤَﺎ
Artinya: “menyimpang  dari  apa  yang  dinyatakan  dalam  bagian  A  Pasal  ini, seseorang Qadi (hakim) dapat dengan persetujuan Ketua Qadi (hakim) boleh  memberikan  izin  pernikahan  pada  keadaan  tertentu  bagi  yang sudah  sempurna  umurnya  15  tahun  sesuai  dengan  pengajaran  yang muncul  bagi  tujuan  ini,  apabila  pernikahannya  sudah  darurat  yang meminta  kemaslahatan  dan  siapapun  yang  menikah  karenanya memperoleh kapasitas penuh dalam segala hal yang berkaitan dengan pernikahan dan perceraian dan akibatnya.
Akan  tetapi  jika  kita  kaji  lebih  dalam  maka  kita  akan  menemukan beberapa pengecualian terhadap pasal 10 tersebut. Bagi warga negara yordania di bolehkan seseorang itu menikah dibawah usia yang telah ditentukan oleh undang-undang,  jika  pernikahan  itu  dianggap  sebagai  kebutuhan,dan mencukupi beberapa persyaratnnya, diantaranya :
أ ﻣ ﺎ اﻟ ﺘ ﻌ ﻠﯿ ﻤ ﺎ ت ا ﻟﺘ ﻲ أ ﺻ ﺪ ر ھ ﺎ ﻗﺎ ﺿ ﻲ ا ﻟﻘ ﻀ ﺎة ﻟ ﺘ ﺤ ﺪ ﯾ ﺪ أ ﺳ ﺲ ا ﻟ ﻤ ﺼ ﻠ ﺤ ﺔ ﻟ ﺰ و ا ج ﻣ ﻦ ﻟ ﻢ ﯾ ﺘ ﻢ ﺳ ﻦ ا ﻟﺜ ﺎ ﻣ ﻨ ﺔ ﻋ ﺸ ﺮ ة ﺷ ﻤ ﺴ ﯿ ﺔ ﻓ ﮭ ﻲ : 1 . أ ن ﯾ ﻜ ﻮ ن ا ﻟ ﺨ ﺎ ط ﺐ ﻛ ﻔﺌً ﺎ ﻣ ﻦ ﺣ ﯿ ﺚ ا ﻟﻘ ﺪ ر ة ﻋ ﻠ ﻰ ا ﻟﻨ ﻔﻘ ﺔ و د ﻓ ﻊ ا ﻟ ﻤ ﮭ ﺮ )ا ﻟ ﻤ ﻌ ﺠ ﻞ ( " ، و ﻗ ﺪ ﺣ ﺪ د ت ا ﻟ ﻤ ﺎ د ة ) ٢١ ( ﻣ ﻦ اﻟ ﻘﺎ ﻧ ﻮ ن ا ﻟ ﺠ ﺪ ﯾ ﺪ ﻣ ﺎ ﯾ ﺸ ﺘ ﺮ ط ﻓ ﻲ ﻟ ﺰ و م ا ﻟ ﺰ و ا ج : " أ ن ﯾ ﻜ ﻮ ن ا ﻟ ﺮ ﺟ ﻞ ﻛ ﻔ ﺆً ا ﻟﻠ ﻤ ﺮ أة ﻓ ﻲ ا ﻟﺘ ﺪ ﯾ ﻦ و اﻟ ﻤ ﺎ ل ، و ﻛ ﻔﺎ ء ة اﻟ ﻤ ﺎ ل : أ ن ﯾ ﻜ ﻮ ن ا ﻟ ﺰ و ج ﻗ ﺎ د رً ا ﻋ ﻠ ﻰ ا ﻟ ﻤ ﮭ ﺮ ا ﻟ ﻤ ﻌ ﺠ ﻞ و ﻧﻔ ﻘ ﺔ ا ﻟ ﺰ و ﺟ ﺔ 2 . إذ ا ﻛ ﺎ ن ﻓ ﻲ ز و ا ﺟ ﮭ ﻤ ﺎ د ر ء ﻟ ﻤ ﻔ ﺴ ﺪ ة ﻗﺎ ﺋ ﻤ ﺔ أ و ﻋ ﺪ م ﺗ ﻔ ﻮ ﯾ ﺖ ﻟ ﻤ ﺼ ﻠ ﺤ ﺔ ﻣ ﺤ ﻘﻘ ﺔ 3 . أ ن ﯾ ﺘ ﺤ ﻘ ﻖ ا ﻟﻘ ﺎ ﺿ ﻲ ﻣ ﻦ ر ﺿ ﺎ ء ا ﻟ ﻤ ﺨ ﻄ ﻮ ﺑ ﺔ و ا ﺧ ﺘﯿ ﺎ ر ھ ﺎ و أ ن ﻣ ﺼ ﻠ ﺤ ﺘ ﮭ ﺎ ﻣ ﺘ ﻮ ﻓ ﺮ ة ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ ، أ و ﯾ ﺜﺒ ﺖ ﺗ ﻘ ﺮ ﯾ ﺮ ط ﺒ ﻲ إ ذا ﻛ ﺎ ن أ ﺣ ﺪ ا ﻟ ﺨ ﺎ ط ﺒﯿ ﻦ ﺑ ﮫ ﺟ ﻨ ﻮ ن أ و ﻋ ﺘ ﮫ و أ ن ﻓ ﻲ ز و ا ﺟ ﮫ ﻣ ﺼ ﻠ ﺤ ﺔ 4 . أ ن ﯾ ﺠ ﺮ ي ا ﻟ ﻌ ﻘ ﺪ ﺑ ﻤ ﻮ اﻓ ﻘ ﺔ ا ﻟ ﻮ ﻟ ﻲ ، ﻣ ﻊ ﻣ ﺮ ا ﻋ ﺎة ﻣ ﺎ ﺟ ﺎ ء ﻓ ﻲ ا ﻟ ﻤ ﺎ د ﺗﯿ ﻦ ٦ ، ١٢ ﻣ ﻦ ﻗ ﺎﻧ ﻮ ن ا ﻷ ﺣ ﻮ ا ل ا ﻟ ﺸ ﺨ ﺼ ﯿ
ﺔ 5 . أ ن ﯾ ﻨ ﻈ ﻢ ﻣ ﺤ ﻀ ﺮ ﯾ ﺘ ﻀ ﻤ ﻦ ﺗ ﺤ ﻘﯿ ﻖ ا ﻟﻘ ﺎ ﺿ ﻲ ﻣ ﻦ ا ﻷ ﺳ ﺲ ا ﻟ ﻤ ﺸ ﺎ ر إ ﻟﯿ ﮭ ﺎ، و اﻟ ﺘ ﻲ ا ﻋ ﺘ ﻤ ﺪ ھ ﺎ ﻷ ﺟ ﻞ ا ﻹ ذ ن
ﺑﺎ ﻟ ﺰ و ا ج ، و ﯾﺘ ﻢ ﺑ ﻨﺎ ء ﻋ ﻠﯿ ﮫ ﺗ ﻨ ﻈ ﯿ ﻢ ﺣ ﺠ ﺔ إ ذ ن ﺑ ﺎﻟ ﺰ و ا ج ﺣ ﺴ ﺐ ا ﻷ ﺻ ﻮ ل و ا ﻹ ﺟ ﺮ ا ء ا ت ا ﻟ ﻤ ﺘﺒ ﻌ ﺔ 9 56 م , ص 2010 ﺳ ﻨ ﺔ 36 ﻧ ﻮ ن ا ﻷ ﺣ ﻮ ا ل ا ﻟ ﺸ ﺨ ﺼ ﯿ ﺔ ا ﻷ ر دﻧ ﻲ ا ﻟ ﺠ ﺪﯾ ﺪ ر ﻗ ﻢ اﻟ ﻮ اﻓ ﻲ ﻓ ﻲ ﺷ ﺮ ح ﻗ ﺎ ﻣ ﺤ ﻤ ﺪ أ ﺣ ﻤ ﺪ ﺣ ﺴ ﻦ ا ﻟﻘ ﻀ ﺎة ,
Adapun  pengecualian  yang  tidak  termasuk  dalam  pasal  10  poin  B adalah harus memiliki beberapa persyaratan, diantaranya :
a. Calon mempelai laki-laki harus berkecukupan dari segi kemampuan untuk menafkahi  dan  membayar  mahar.  Didalam  pasal  21  dari  undang-undang yang baru menjelaskan makna dari kata “ Kufu”. Makna dari kufu itu sendiri adalahkemampuan seorang suami dalam memenuhi hak pasangannya baik dari segi pemberian mahar ataupun pemberian nafkah ( Lahir dan Bathin ).
b. Hendaknya pernikahan itu sebagai upaya untuk mencegah mafsadah yang akan ditimbulkan bila tidak melakukakannya
c. Hakim  harus  memastikan  bahwa  proses  ini  berjalan  atas  dasar kerhidhoan/kerelaan dari calon mempelai perempuan
d. Proses  akad  nikah  ini  juga  harus  dengan  persetujuan  wali  dari  pihak perempuan
e. Hakim  memastikan  bahwa  segala  sesuatunya  dilakukan  setelah  melalui proses musyawarah dan mufakat antara kedua belah pihak,baik dari pihak mempelai laki-laki ataupun perempuan.

## C. Analisis Perbandingan Undang-Undang Hukum Kelurga Islam, Indonesia Dan Yordania
Dari penjelasan yang penulis sampaikan pada makalah ini, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa masing-masing dari undang-undang yang dibuat dan berlaku  disetiap  negara  itu  berbeda-beda,  hususnya  antara  kedua  negara indoensia dan yordania. Tiap-tiap undang-undang yang dibuat memiliki kelebihan dan kekurangan, tetapi itu semua dibuat sebagai kehadiran negara dalam rangka untuk  mengatur  dan  memproteksi  rakyatnya,  agar  kehidupan  bermasyarakat menjadi  lebih  baik.  Kelebihan  yang  dimiliki  oleh  masing-masing  negara  ialah mengatur  dan  membatasi  usia  minimal  dalam  melaksanakan  pernikahan. Keunggulan Indonesia dalam hal ini adalah membatasinya pada usia minimal 19 tahun, Adapun Yordania membatasinya pada usia minimal 18 tahun. Perbedaan ini  terjadi  karena  beberapa  alasan,  disamping  karena  adat/tradisi  dari  masing- masing  negara  yang  berbeda-beda, Biah/tempat juga  sangat  mempengaruhi  cara berpikir dan gaya hidup masyarakatsetempat.
Terkait  dispensasi    nikah  yang  diberikan  oleh  masing-masing  negara dalam hal ini negara Indonesia tidak memberi patokan pada usia, seperti halnya hamil diluar nikah. Orang yang hamil diluar nikah tidak dapat ditentukan usianya. Hanya saja hal ini selaras dengan qaidah fiqhiyyah yang menyebutkan:
اﻟ ﻀ ﺮ و ر ة ﺗﺒ ﯿ ﺢ ا ﻟ ﻤ ﺤ ﻈ ﻮ ر ا ت
Artinya:  “ Keadaan  darurat  itu  membolehkan  segala  sesuatu  yang diharamkan. ”
Oleh  karena  tidak  ada  pembatasan  pada  hal-hal  yang  bersifat  darurat, maka undang-undang ini memiliki kelemahan, kelemahannya adalah tidak adanya kepastian  hukum  terkait  usia  berapa  seseorang  itu  dapat  meminta  dispensasi pernikahan, justru dapat membuka peluang banyaknya oknum yang akan hamil
diluar  nikah  karena  menganggap  akan  ada  jalan  keluar  yaitu  dispensasi pernikahan.
Yordania yang memberi patokan usia 15 tahun untuk meminta dispensasi nikah, merupakan suatu keunggulan agar masyarakatnya lebih berhati-hati dalam bermuamalah  agar  tidak  terjebak  dalam  perbuatan  zina. Hanya  saja  dikalangan para  pemerhati  sosial  ini  dianggap  sebagai  langkah  yang  konserpatif,sebab  bila undang-undang ini diterapakan, maka akan terjadi ketidak pastian status hukum terhadap seseorang yang hamil diluar nikah dan berusia dibawah 15 tahun. Posisi dilemapun  tidak  bisa  diindahkan,  sehingga  perlu  kiranya  hususnya  bagi  kedua negara untuk menyempurnakan undang-undang ini agar lebih baik dan kedepan tidak ada lagi oknum yang akan memanfaatkannya sesuai dengan seleranya.

## KEISMPULAN
Setelah memaparkan dan menganalisis undang-undang tentang pembatasan usia  minimal  dalam  pernikahan  terhadap  masing-masing  negara,maka  penulis menemukan beberapa kesimpulan, diantaranya :
1) Didalam  hukum  islam  tidak  kita  temukan  batas  minimal  seseorang  untuk melangsungkan  pernikahan.  Nash  yang  ada  hanya  menjelaskan  secara  umum tentang  pernikahan  yang  ditandai  oleh  tumbuh  balignya  seseorang.  Adapun negara  Indonesia  membatasinya  dengan  usia  minimal  seseorang  19  tahun  baik laki-laki ataupun perempuan, sehingga balig bukanlah satu-satunya syarat untuk boleh melangsungkan pernikahan, tetapi harus berusia minimal 19 tahun. Adapun negara  yordan  membatasi  usia  minimal  pernikahan  setiap  warganya  dengan minimal  berusia  18  tahun.  Disamping  karena  kebiasaan  dan  gaya  hidup  yang berbeda-beda,  faktor Biah/Lokasi sangat  mempengaruhi  kecepatan  seseorang dalam proses menjadi balig.
2) Pembatasan  usia  minimal  pernikahan  oleh  kedua  negara  merupakan  upaya proteksi  dari  masing-masing  negara  agar  lebih  sigap  dan  lebih  matang  dalam menjalani kehidupan rumah tangga
3) Perbedaan  standarisasi  minimal  oleh  masing-masing  negara,  memiliki  alasan tertentu,  setelah  mengalami  beberapa  kali  revisi  dan  di  paripurnakan  agar mempersempit upaya oknum untuk menyalahgunakannya
4) Menikah  memiliki  tujuan  yang  mulia,  tujuan  itu  kemudian  terungkap  dalam hukum islam yang menjelaskannya secara umum dan diterjemahkan oleh negara masing-masing,  tentu  dengan  mempertimbangkan  segala  aspek  diantaranya kerifan lokal, sosial budaya dll.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Imâm Abî Fadâ’ al-Hâfidz Ibnu Katsîr al-Damasqy, “Tafsîr Ibnu Katsîr” (Bayrut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2004)
Hotmartua Nasution, “Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Tentang Usia Perkawinan Di  Indonesia (Studi  Atas  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  Tentang
Perubahan  UndangUndang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan” (Medan: Repository UIN Sumatera Utara, 2019) https://ilmugeografi.com/ilmu-sosial/negara-yordania
Moch. Nurcholis, “Usia Perkawinan Di Indonesia Landasan Akademis Dan Korelasinya Dengan Maqashid Perkawinan Dalam Hukum Islam” (Jombang: IAIBAFA Press,
2019)
Muhammad  Alî  al-Shâbûny, “Tafsîr  Âyât  al-Ahkâm  min  al-Qur’ân” (Bayrut:  Dâr alKutub al-‘Ilmiyyah, 1999)
Satjipto Rahardjo, Sosiologi Hukum Esai Terpilih (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010) Syamsudin  al-qurtubi, Al-Jami’  Li  al-Ahkam  al-Qur’an ,  Vol.  5  (Riyad:  Dar  Alam  al Kutub, 2003)
Syukron  setiawan, “Perubahan  Batas  Usia  Nikah  Bagi  Perempuan  Dalam UndangUndang  Nomor  16  Tahun  2019  Tentang  Perubahan  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1974  Perspektif  Maslahah” (Purwokerto:  Repository  IAIN Purwokerto, 2020)
ﻣ ﺤ ﻤ ﺪ أ ﺣ ﻤ ﺪ ﺣ ﺴ ﻦ ا ﻟﻘ ﻀ ﺎة , اﻟ ﻮ اﻓ ﻲ ﻓ ﻲ ﺷ ﺮ ح ﻗ ﺎﻧ ﻮ ن ا ﻷ ﺣ ﻮ ا ل ا ﻟ ﺸ ﺨ ﺼ ﯿ ﺔ ا ﻷ ر دﻧ ﻲ ا ﻟ ﺠ ﺪﯾ ﺪ ر ﻗ ﻢ 36 ﺳ ﻨ ﺔ 2010 م , ص 56