## TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERANAN PEMERINTAHAN DAERAH DALAM PENERTIBAN ANAK JALANAN (ANJAL) DI KOTA SAMARINDA
Isnawati, S.H., M.H
Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Jl. Ir. H. Juanda Nomor 80, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75124 isnawati21kaltim@gmail.com
Naskah diterima: 25 Juli; direvisi: 21 Agustus; disetujui: 30 Agustus

## ABSTRAK
Anak  jalanan  sebagai  suatu  permasalahan  sosial  kemasyarakatan  khususnya masyarakat  perkotaan.  Karakteristik  anak  jalanan  di  Kota  Samarinda  pada  dasarnya menunjukkan ciri tersendiri. Hal ini dimaksudkan bahwa dari cara bekerja di jalanan dapat  diidentifikasikan  berdasarkan  asal  mereka  yakni:  yang  berasal  dari  Madura, Jawa,  Buton,  Banjar  dan  Sulawesi  (suku  pendatang)  pada  umumnya  bekerja  di jalanan  sebagai  pengemis  anak,  pengemis  tua,  pengemis  cacat  dan  pengamen, sementara  untuk  mereka  yang  penduduk  lahir  dan  berdomisili  di  Samarinda  dengan keluarganya (Banjar) biasanya bekerja sebagai penjual koran, pedagang asongan dan tukang  bersih-bersih  mobil.  Permasalahan  dalam  penelitian  yaitu:  Bagaimana  pola pendekatan  kebijakan  hukum  Pemerintahan  Kota  Samarinda  dalam  mengatasi  anak jalanan?  Bagaimana  upaya  hukum  yang  dilakukan  oleh  Pemerintahan  Kota Samarinda  dalam  penertiban  anak  jalanan  sebagai  dampak  dari  pembangunan perkotaan  di  Kota  Samarinda?  Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  mengatasi anak  jalanan  dalam  perspektif  hukum  adalah  Yuridis  Normatif.  Hasil  Pembahasan bahwa  terkait  Peraturan  Daerah  Kota  Samarinda  di  mana  Peraturan  Daerah  Kota Samarinda  Nomor  16  Tahun  2002  harus  dirubah  dan  dikaji  ulang  secara  materiil karena  tidak  sesuai  dengan  pola  hidup  masyarakat  Kota  Samarinda  saat  ini  dan Undang-undang  Nomor  35  Tahun  2014.  Keberadaan  anak  jalanan  sebagai  suatu permasalahan perkotaan perlu untuk mendapatkan perhatian serius dari semua pihak, terutama bagi instansi/dinas pemerintahan yang terkait dalam pengambilan kebijakan mengenai anak jalanan.
Kata kunci: Peranan Pemerintah, Penertiban, Anak Jalanan
∽ Volume 2 ∽ Nomor 2 ∽ September 2017 ∽
∽  Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum  ∽ Tinjauan  Yuridis  Terhadap Peranan  Pemerintahan  Daerah  Dalam  Penertiban  Anak  Jalanan  (ANJAL)  di  Kota Samarinda ∽ Isnawati ∽

## JURIDIS REVIEW OF THE ROLE OF GOVERNMENT OF THE ORDER OF THE STREET CHILDREN (ANJAL) IN SAMARINDA CITY
Isnawati, S.H., M.H
Faculty of Law, University of 17 Agustus 1945 Samarinda Ir. H. Juanda Street Number 80, Samarinda City, East Kalimantan 75124 isnawati21kaltim@gmail.com

## ABSTRACT
Street children as a social problem, especially the urban community. Characteristics of street children in the city of Samarinda basically shows its own characteristics. It is  intended  that  on  the  way  to  work  on  the  streets  can  be  identified  based  on  their origin  ie:  those  from  Madura,  Java,  Buton,  Banjar  and  Sulawesi ( tribal  settlers ) generally work on the streets as a beggar child, the old beggar, beggar disabled and singers street, while for those people born and living in New York City with his family ( Banjar ) usually work as newspaper sellers, hawkers and cleaner cars. Problems in the  research  are:  What  is  the  pattern  of  policy  approach  of  Samarinda  City Government  in  overcoming  street  children?  How  is  the  legal  effort  made  by Samarinda  City  Government  in  controlling  street  children  as  the  impact  of  urban development  in  Samarinda  City?  The  research  method  used  in  overcoming  street children in legal perspective is Juridical Normative. Result Discussion that related to the  Regional  Regulation  of  Samarinda  City  in  which  the  Regulation  of  Samarinda City Number 16 of 2002 should be changed and reviewed materially because it is not in  accordance  with  the  pattern  of  life  of  the  people  of  Samarinda  today  and  Law Number 35 of 2014 .
Keyword: Role of Government, Control, Street Children
∽ Volume 2 ∽ Nomor 2 ∽ September 2017 ∽
∽  Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum  ∽ Tinjauan  Yuridis  Terhadap Peranan  Pemerintahan  Daerah  Dalam  Penertiban  Anak  Jalanan  (ANJAL)  di  Kota Samarinda ∽ Isnawati ∽

## A. Latar belakang
Kota  Samarinda  merupakan  bagian  dari  wilayah  Negara  Indonesia,  terletak  di Pulau Kalimantan dan merupakan Ibu Kota dari Provinsi Kalimantan Timur. Wilayah administrasi  Kota  Samarinda  terdiri  dari  10  Kecamatan  dan  53  Kelurahan.  Jumlah penduduk  Kota  Samarinda  sebanyak  901.064  jiwa,  dengan  laju  pertumbuhan penduduk diperkirakan 5-7% per tahun. Salah satu upaya Pemerintah Kota Samarinda adalah  mewujudkan  Kota  Teduh,  Rapi,  Aman  dan  Nyaman  (TEPIAN)  serta  perlu melaksanakan  penertiban  dan  penanggulangan  pengemis  dan  anak  jalanan  yang melakukan kegiatan pengemisan di median-median jalan, traffic light dan jembatan- jembatan  yang  dilalui  baik  pejalan  kaki  maupun  dilalui  kendaraan  umum  lainnya. Perbuatan pengemisan dengan berbagai cara untuk menimbulkan belas kasihan orang lain  yang  dilakukan  di  badan  jalan,  simpang-simpang  jalan  dan/atau  di  jembatan- jembatan dapat mengganggu ketertiban umum.
Anak  jalanan  sebagai  suatu  permasalahan  sosial  kemasyarakatan  khususnya masyarakat  perkotaan,  dalam  pandangan  para  pakar  maupun  organisasi  dan departemen  terkait  belum  memiliki  suatu  kesamaan  pendapat  maupun  definisi  yang seragam bagi hal tersebut. Dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1  Peraturan Daerah Kota  Samarinda  Nomor  16  Tahun  2002,  Anak  jalanan  didefinisikan  sebagai  orang- orang  atau  anak manusia  dengan  batasan  umur  19  tahun  ke  bawah  yang  melakukan aktifitasnya  di  samping-samping  jalan  dan/atau  di  jalan-jalan  umum  dalam  wilayah Kota  Samarinda  dengan  tujuan  untuk  meminta-minta  uang  baik  atas  kehendaknya sendiri,  kelompok  dan  atau  disuruh  orang  lain  kepada  setiap  orang  lain  atau  setiap pengemudi  (sopir)  atau  penumpang  kendaraan  bermotor  yang  dapat  mengganggu ketentraman  dan  ketertiban  umum.  Dalam  konteks  ini  anak  jalanan  jelas  dipandang sebagai  suatu  permasalahan  sosial  kemasyarakatan  yang  memerlukan  suatu  metode penyelesaian yang tepat sesuai dengan harapan semua stakeholders .
Konsep anak jalanan sebagaimana dimuat dalam Peraturan Daerah tersebut juga dapat  kita  identifikasi  berdasarkan  ciri  dari  anak  jalanan  itu.  Mulandar  menegaskan memberikan empat ciri yang melekat ketika seorang anak digolongkan sebagai anak jalanan:
1. Berada  ditempat  umum  (jalanan,  pasar,  pertokoan,  tempat-tempat  hiburan) selama 3-24 jam sehari;
2. Berpendidikan rendah (kebanyakan putus sekolah, sedikit sekali yang tamat SD);
3. Berasal  dari  keluarga-keluarga  tidak  mampu  (kebanyakan  kaum  urban, beberapa diantaranya tidak jelas keluarganya);
4. Melakukan aktivitas ekonomi (melakukan pekerjaan pada sektor informal). 1
Selain  ciri  khas  yang  melekat  akan  keberadaanya,  anak  jalanan  juga  dapat dibedakan  dalam  tiga  kelompok.  Surbakti  dalam  Suyanto  membagi  pengelompokan anak  jalanan  tersebut  sebagai  berikut: Kesatu,  Children  on  The  Street; yakni  anak- anak  yang  mempunyai  kegiatan  ekonomi  sebagai  pekerja  anak  di  jalanan,  namun
1 Surya  Mulandar, Dehumanisasi  Anak  Marjinal  Berbagai  Pengalaman  Pemberdayaan ,  (Bandung: Yayasan  Akatiga,  1996),  hlm.  112.  Ditegaskan  dalam  tulisan  Nusa  Putra  yang  berjudul  “Potret  Buram  Anak Jalanan”.
∽ Volume 2 ∽ Nomor 2 ∽ September 2017 ∽
∽  Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum  ∽ Tinjauan  Yuridis  Terhadap Peranan  Pemerintahan  Daerah  Dalam  Penertiban  Anak  Jalanan  (ANJAL)  di  Kota Samarinda ∽ Isnawati ∽
mempunyai  hubungan  yang  kuat  dengan  orang  tua  mereka.  Fungsi  anak  jalanan dalam  kategori  ini  adalah  untuk  membantu  memperkuat  penyangga  ekonomi keluarganya karena beban atau tekanan kemiskinan yang mesti ditanggung dan tidak dapat  diselesaikan  sendiri  oleh  orang  tuanya. Kedua,  Children  of  The  Street; yakni anak-anak  yang  berpartisipasi  penuh  di  jalanan,  baik  secara  sosial  dan  ekonomi, beberapa  diantara  mereka  masih  mempunyai  hubungan  dengan  orang  tua  mereka tetapi  frekuensinya  tidak  menentu.  Banyak  diantara  mereka  adalah  anak-anak  yang karena suatu sebab, biasanya kekerasan, lari, atau pergi dari rumah. Ketiga, Children From Families of The Street; yakni anak-anak yang berasal dari keluarga yang hidup dijalanan,  walaupun  anak-anak  ini  mempunyai  hubungan  kekeluargaan  yang  cukup kuat,  tetapi  hidup  mereka  terombang-ambing  dari  suatu  tempat  ketempat  yang  lain dengan segala risikonya. 2
Keberadaan  anak  jalanan  diperkotaan  pada  akhirnya  akan  problem pemerintahan  daerah  khususnya  di  Kota  Samarinda,  ketika  hal  tersebut  dihadapkan pada  penghapusan  pekerja  anak  dan  segala  aktivitas  yang  dapat  mengganggu pertumbuhan  anak  sebagai  konsekuensi  dari  ratifikasi  Konvensi  ILO  Nomor  138 dengan  Undang-undang  Nomor  20  Tahun  1999  tentang  Pengesahan  Konvensi  ILO Nomor  138  Mengenai  Usia  Minimum  Untuk  Diperbolehkan  Bekerja  serta  Undang- undang  Nomor  1  Tahun  2000  tentang  Ratifikasi ILO  Convention  Number  182 Concerning the Prohibition anil Intermediate Action for the Elimination of The Worst Forms  of  Child  Labour atau  Konvensi  ILO  Nomor  182  Mengenai  Pelarangan  dan Tindakan Segala Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Pada Anak Tahun 1999. Motif ekonomi yang menjadi salah satu alasan mengapa anak harus melakukan segala  aktivitasnya  di  jalanan  jelas  merupakan  hal  yang  tidak  dapat  dipisahkan  dari keberadaan khususnya pekerjaan anak jalanan itu sendiri.

## B. Perumusan Masalah
Berbagai  hal  yang  melatarbelakangi  penulisan  judul  ini  telah  dipaparkan sebelumnya,  selanjutnya  penulisan  ini  mengidentifikasi  beberapa  permasalahan sebagai berikut:
1. Bagaimana pola pendekatan  kebijakan hukum  Pemerintahan  Kota Samarinda dalam mengatasi anak jalanan?
2. Bagaimana upaya hukum yang dilakukan oleh Pemerintahan Kota Samarinda dalam  penertiban  anak  jalanan  sebagai  dampak  dari  pembangunan  perkotaan di Kota Samarinda?

## C. Tujuan Penulisan
Sejalan dengan pokok permasalahan tersebut, maka tujuan penelitian adalah:
1. Untuk  mendeskripsikan  pola  pendekatan  kebijakan  hukum  Pemerintahan Kota Samarinda dalam mengatasi anak jalanan .
2. Untuk  mengkaji  upaya  hukum  yang  dilakukan  oleh  Pemerintahan  Kota Samarinda  dalam  penertiban  anak  jalanan  sebagai  dampak  dari pembangunan perkotaan di Kota Samarinda.
2 Bagong Suyanto, Masalah Sosial Anak , (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 49.
∽ Volume 2 ∽ Nomor 2 ∽ September 2017 ∽
∽  Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum  ∽ Tinjauan  Yuridis  Terhadap Peranan  Pemerintahan  Daerah  Dalam  Penertiban  Anak  Jalanan  (ANJAL)  di  Kota Samarinda ∽ Isnawati ∽

## D. Metode Penelitian
Metode  penelitian  merupakan  salah  satu  unsur  yang  sangat  dibutuhkan  untuk mendapatkan hasil penelitian untuk memberikan suatu gambaran menyeluruh tentang pola  pendekatan  pemerintah  kota  dalam  mengatasi  anak  jalanan  dalam  perspektif hukum, jenis penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif . Dengan pendekatan penelitian ini penulis akan memberikan uraian dan gambaran tentang fakta-fakta dan realitas  yang  ada  di  lokasi  penelitian  sehingga  akan  memberikan  gambaran  tentang fenomena  penelitian  yang  dihadapi.  Adapun  kajian  ini  dibahas  bersama  instansi/ dinas  yang  terkait  secara  langsung  dengan  penanganan  anak  jalanan  di  Kota Samarinda yang meliputi;
1. Dinas Sosial Kota Samarinda;
2. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP);
3. Komisi IV DRPD Kota Samarinda.
Organisasi  Perangkat  Daerah  dan  Komisi  tersebut  yang  secara  langsung berkaitan  dengan  upaya  penanggulangan  dan  penertiban  anak  jalanan  di  Kota Samarinda. Sumber kajian dapat dikategorikan dalam dua (2) sumber yaitu:
1. Data  Sekunder  yang  merupakan  hasil  dari  penelusuran  kepustakaan  dan kajian-kajian terhadap hasil-hasil penelitian dan dokumen-dokumen terkait;
2. Data  Primer  yaitu  data  yang  diperoleh  langsung.  Adapun  Teknik Pengumpulan  data  dilaksanakan  melalui  observasi,  pengamatan,  studi kepustakaan,  kuesioner  dan  seminar  kajian  empirik  dengan key  informan maupun  informan  yang  ditentukan  dengan  teknik purposive  sampling . Adapun key  informan dalam  penelitian  ini  ditentukan  sebanyak  dua  (2) orang yaitu Kepala Dinas Sosial Kota Samarinda dan Kepala Kantor Satpol PP Kota Samarinda.
Data-data  dan  temuan  penelitian  selanjutnya  akan  dirumuskan  menjadi  suatu laporan  hasil  penelitian  dengan  menggunakan  analisis  kualitatif  di  mana  data-data yang  diperoleh  selanjutnya  akan  diinterpretasikan  atau  ditafsirkan  secara  logis  dan komprehensif  sehingga  akan  memberikan  suatu  gambaran  yang  menyeluruh  tentang pendekatan  pemerintah  kota  dalam mengatasi  anak  jalanan  di  Samarinda  khususnya pada  Penerapan  Peraturan  Daerah  Nomor  16  Tahun  2002  tentang  Penertiban  dan Penanggulangan  Pengemis,  Anak  Jalanan  dan  Gelandangan  Dalam  Wilayah  Kota Samarinda.

## E. Kerangka Teoretis dan Yuridis
Anak  Jalanan  adalah  orang-orang  atau  anak  manusia  dengan  batasan  usia  19 tahun  ke  bawah  yang  melakukan  aktifitasnya  di  simpang-simpang  jalan  dan/atau  di jalan-jalan  umum  dalam  wilayah  Kota  Samarinda  dengan  tujuan  untuk  meminta- minta  uang  baik  atas  kehendaknya  sendiri,  kelompok  dan/atau  disuruh  orang  lain kepada  setiap  orang  lain  atau  setiap  pengemudi  (sopir)  atau  penumpang  kendaraan bermotor  yang  dapat  mengganggu  ketentraman  dan  ketertiban  umum.  Pengertian Anak jalanan-marginal, rentan dan eksploitatif adalah istilah-istilah yang sangat tepat untuk menggambarkan kondisi dan kehidupan anak jalanan. Marginal karena mereka melakukan  jenis  pekerjaan  yang  tidak  jelas  jenjang  karirnya,  kurang  dihargai  dan umumnya  juga  tidak  menjanjikan  prospek  apapun  di  masa  depan.  Rentan  karena risiko  yang harus ditanggung akibat jam kerja yang  sangat panjang benar-benar dari
∽ Volume 2 ∽ Nomor 2 ∽ September 2017 ∽
∽  Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum  ∽ Tinjauan  Yuridis  Terhadap Peranan  Pemerintahan  Daerah  Dalam  Penertiban  Anak  Jalanan  (ANJAL)  di  Kota Samarinda ∽ Isnawati ∽
segi  kesehatan  maupun  sosial  sangat  rawan. Sedangkan  disebut  eksploitatif  karena mereka  biasanya  memiliki  posisi  tawar-menawar  ( bargaining  position )  yang  sangat lemah,  tersubordinasi  dan  cenderung  menjadi  objek  perlakuan  yang  sewenang- wenang dari ulah preman atau oknum aparat yang tidak jalanan bertanggung jawab. Pendekatan yang dilaksanakan sebagai upaya mengurai persoalan anak jalanan diperkotaan  tentunya  memerlukan  perhatian  pemerintah  kota  dalam  bentuk kebijaksanaan pemerintahan yang sejalan dengan tujuan pembangunan perkotaan itu sendiri  tanpa  harus  mengorbankan  aspek  pembangunan  lainnya.  Carl  J.  Friedrich dalam Soenarko melihat bahwa kebijaksanaan pemerintah adalah suatu arah tindakan yang  diusulkan  pada  seseorang,  golongan  atau  pemerintah  dalam  suatu  lingkungan dengan  halangan-halangan  dan  kesempatan-kesempatannya  yang  diharapkan  dapat memenuhi  dan  mengatasi  halangan  tersebut  dalam  rangka  mencapai  suatu  cita-cita atau mewujudkan suatu kehendak serta suatu tujuan. 3
Kehidupan  anak  jalanan  dengan  berbagai  karakteristiknya  menjadi  ciri  khas yang membedakannya dengan kelompok masyarakat lain. Image negatif yang selama ini  melekat  pada  anak  jalanan  menjadi  fokus  perhatian  dari  semua  pihak  yang berfokus  terhadap  upaya  pengembangan  dan  pembinaan  anak  jalanan  tersebut. Lingkungan/pergaulan  anak  jalanan  yang  jauh  dari  keluarga  dan  senantiasa berhadapan dengan kerasnya hidup membuat mereka tumbuh dan berkembang sesuai dengan  tuntutan  kebutuhan  lingkungannya.  Kondisi  tersebut  juga  menjadi  suatu pemandangan sehari-hari tentang anak jalanan di Kota Samarinda.
Sebaran  anak  jalanan  yang  ada  di  Kota  Samarinda  (tepian)  tersentralisasi  di pusat-pusat perkotaan seperti: Perempatan lampu merah di jantung kota (Perempatan Jenderal Ahmad Yani-Merak-Cenderawasih, Perempatan Pusat Perbelanjaan Modern Lembuswana,  Pertigaan  Kusuma  bangsa,  Perempatan  Juanda  dan  Perempatan  Agus Salim),  Pusat-pusat  Perbelanjaan  Tradisional  (pasar  Pagi,  Pasar  Segiri,  Pasar Merdeka,  Pasar  Kedondong),  Tempat-tempat  Ibadah  (Depan  Masjid  Raya, Islamic Center ).  Rutinitas  anak  jalanan  di  tempat-tempat  umum  tersebut  bermotif  ekonomi. Anak-anak  tersebut  turun  ke  jalanan  demi  mendapatkan  penghasilan  ekonomi  atau bahkan  sekedar belas  kasihan dari  pengguna  tempat-tempat  umum  tersebut  dengan sumbangan ala kadarnya. Berbagai cara dilakukan untuk menarik perhatian dari para pengguna  fasilitas  umum  tersebut  seperti:  Penjual  koran,  pedagang  asongan,  tukang semir  sepatu,  pengamen, guide pengemis  tua  dan  bahkan mengemis  yang  dilakukan secara langsung. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasie Pelayanan dan Bantuan Sosial  diperoleh  bahwa:  Karakteristik  anak  jalanan  di  Samarinda  pada  dasarnya menunjukkan ciri tersendiri. Hal ini dimaksudkan bahwa dari cara bekerja di jalanan dapat  diidentifikasikan  berdasarkan  asal  mereka  yakni:  yang  berasal  dari  Madura, Jawa,  Buton,  Banjar  dan  Sulawesi  (suku  pendatang)  pada  umumnya  bekerja  di jalanan  sebagai  pengemis  anak,  pengemis  tua,  pengemis  cacat  dan  pengamen, sementara  untuk  mereka  yang  penduduk  lahir  dan  berdomisili  di  Samarinda  dengan keluarganya (Banjar) biasanya bekerja sebagai penjual koran, pedagang asongan dan
3 Soenarko, Public Policy: Pengertian Pokok Untuk Memahami dan Analisa Kebijaksanaan Pemerintah , (Surabaya: Airlangga University Press, 2005), hlm. 49.
∽ Volume 2 ∽ Nomor 2 ∽ September 2017 ∽
∽  Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum  ∽ Tinjauan  Yuridis  Terhadap Peranan  Pemerintahan  Daerah  Dalam  Penertiban  Anak  Jalanan  (ANJAL)  di  Kota Samarinda ∽ Isnawati ∽
tukang bersih-bersih mobil. (hasil data yang telah diolah dalam penelitian, November 2016).
Munculnya  anak  jalanan  erat  kaitannya  dengan  latar  belakang  ekonomi  dan sosial  keluarga  mereka.  Kemiskinan  struktural  yang  dialami  oleh  keluarga  anak jalanan dianggap sebagai pemicu utama munculnya anak jalanan. Sulitnya memenuhi kebutuhan  sehari-hari  oleh  kepala  keluarga  (baik  ayah  maupun  ibu)  berimbas  pada upaya pemberdayaan seluruh anggota keluarga untuk berperan aktif dalam memenuhi kebutuhan  hidup.  Hal  ini  tidak  saja  pada  sekedar  pemenuhan  kebutuhan  sandang pangan, akan tetapi jauh lebih dari itu yang terkait dengan kebutuhan untuk bisa eksis dalam  kerasnya  roda  kehidupan  perkotaan.  Semua  anggota  keluarga  mempunyai tanggung jawab yang sama untuk secara bersama-sama meningkatkan status ekonomi keluarga  dengan  kegiatan  produktif guna  menghasilkan  tambahan  demi  ekonomi keluarga.
Faktor  kemiskinan  sebagaimana  diuraikan  penyebabnya  lebih  kepada  faktor kemiskinan  struktural.  Kondisi  ini  bisa  saja  dialami  oleh  semua  warga  masyarakat yang  tidak  mampu  mengikuti  arah  dan  kompetisi  perkotaan  dengan  berbagai dinamikanya.  Selain  faktor  tersebut  penyebab  lain  munculnya  anak  jalanan  di perkotaan  adalah:  Sikap  mental  yang  tidak  mendukung  berupa  sikap  malas menempuh  pendidikan  ataupun  implementasi  yang  kurang  tepat  dari  nasihat  orang tua akan makna “ berbakti pada orang tua ” . Dalam tataran ini anak dipandang sebagai salah  satu  sumber  pendapatan  keluarga,  sehingga  seorang  anak  dinilai  memiliki potensi untuk menghasilkan sumber dana demi membantu ekonomi keluarga.
Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan  dipenuhi  oleh  orang  tua,  keluarga,  masyarakat,  negara,  pemerintah  dan pemerintah  daerah.    Hak-hak  anak  diatur  dalam  ketentuan  Pasal  4  sampai  dengan Pasal  18  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002  tentang Perlindungan Anak. 4

## F. Hasil Pembahasan
1. Pola  Pendekatan  Kebijakan  Hukum  Pemerintahan  Kota  Samarinda Dalam Mengatasi Anak Jalanan
Pola  pendekatan  kebijakan  hukum  yang  dilakukan  Pemerintahan  Kota Samarinda dalam mengatasi anak jalanan diupayakan dengan menerapkan Peraturan Daerah  Nomor  16  Tahun  2002  tentang  Penertiban  dan  Penanggulangan  Pengemis, Anak  Jalanan  dan  Gelandangan  Dalam  Wilayah  Kota  Samarinda.  Kendati  demikian minimnya  instrumen  hukum  yang  mengatur  tentang  pola  pendekatan  perilaku penertiban  terhadap  anak  jalanan  yang  belum  terakomodir  dengan  baik  dan  hanya bersifat  umum  mengatur  tentang  salah  satu  upaya  Pemerintah  Kota  Samarinda mewujudkan Kota Teduh, Rapi, Aman dan Nyaman (TEPIAN), perlu melaksanakan Penertiban  dan  Penanggulangan  Pengemis,  Anak  Jalanan  dan  Gelandangan  yang melakukan kegiatan pengemisan di median-median jalan , traffic light dan jembatan- jembatan  yang  dilalui  baik  pejalan  kaki  maupun  dilalui  kendaraan  umum  lainnya.
4 Candra  Hayatul  Iman, Peran  Pemerintah  Daerah  Sebagai  Pengemban  Tanggung  Jawab  Perlindungan Hak-Hak  Anak  Dalam  Mewujudkan  Kota  Layak  Anak,  Jurnal  Ilmiah    Hukum  De’Jure:  Kajian  Ilmiah  Hukum, Volume 2 Nomor 1 Mei 2017 31-44, hlm. 35-37.
∽ Volume 2 ∽ Nomor 2 ∽ September 2017 ∽
∽  Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum  ∽ Tinjauan  Yuridis  Terhadap Peranan  Pemerintahan  Daerah  Dalam  Penertiban  Anak  Jalanan  (ANJAL)  di  Kota Samarinda ∽ Isnawati ∽
Perbuatan pengemisan dengan berbagai cara untuk menimbulkan belas kasihan orang lain  yang  dilakukan  di  badan  jalan,  simpang-simpang  jalan  dan  atau  di  jembatan- jembatan dapat mengganggu ketertiban umum.
Hal tersebut dapat dipahami berdasarkan penerapan Bab V Ketentuan Pidana Pasal  9  yang  mengatur  bahwa: Pelanggaran  ketentuan  yang  diatur  dalam  Peraturan Daerah  ini  diancam  pidana  kurungan  selama-lamanya  3  (tiga)  bulan  dan  atau  denda setinggi-tingginya  Rp.  5.000.000,-  (Lima  Juta  Rupiah) Juncto .  Bab  III  Ketentuan Larangan Pasal 5 ayat (2) menegaskan bahwa: “Dilarang bagi anak jalanan jalan baik secara  perorangan  dan  atau  lebih  untuk  minta-minta  di  jalan-jalan  umum  atau simpang-simpang  jalan  dalam  wilayah  Kota  Samarinda ” .  Belum  sejalan  dengan Undang-undang    Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang-undang Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak  yang  lebih  menekankan  aspek perlindungan hukum bagi anak, termasuk anak jalanan.
Upaya  Pemerintahan  Kota  dalam  mengatasi  anak jalanan  di  Kota  Samarinda harus  berhadapan  dengan  lingkungan  masyarakat  dengan  berbagai  unsur penopangnya. Dukungan peraturan perundang-undangan serta kebijakan penanggulangan  maupun  pemberdayaan  yang  dilaksanakan  oleh  pemerintah  kota masih  harus  disinergikan  dengan  kondisi  sosial  kemasyarakatan  di  daerah  ini. Berbagai  faktor  yang  selama  ini  dianggap  sebagai  persoalan  klasik  yang memunculkan  anak  jalanan  memerlukan  perhatian  serius  sehingga  efektifitas  dari kegiatan  yang  dilaksanakan  oleh  Pemerintahan  Kota  dapat  berjalan  sesuai  dengan yang  diharapkan.  Faktor-faktor  yang  dapat  mempengaruhi  upaya  pemerintah  kota dalam menanggulangi permasalahan anak jalanan diantaranya:
a. Faktor Lingkungan Sosial
Lingkungan  sosial  merupakan  salah  satu  aspek  yang  dapat mendorong  seorang  anak  untuk  menjadi  anak  jalanan.  Hal-hal  yang terkait dengan lingkungan sosial masyarakat tersebut adalah:
1). Anak  jalanan  yang  turun  ke  jalan  karena  adanya  desakan  ekonomi keluarga  sehingga  justru  orang  tua  yang  menyuruh  anaknya  untuk turun ke jalan guna mencari tambahan ekonomi keluarga;
2). Rumah  tinggal  yang  kumuh  membuat  ketidakbetahan  anak  berada  di rumah  sehingga  perumahan  yang  kumuh  menjadi  salah  satu  faktor pendorong untuk anak turun ke jalan;
3). Rendahnya  pendidikan  orang  tua  menyebabkan  mereka  tidak mengetahui  peran  dan  fungsi  sebagai  orang  tua  dan  juga  tidak mengetahui hak-hak anak. Sehingga eksploitasi anak bisa saja muncul kapan  saja  termasuk  dengan  mengarahkan  anak  untuk  menjadi  anak jalanan;
4). Peran lembaga sosial kemasyarakatan belum maksimal berperan dalam mendorong  partisipasi  masyarakat  untuk  menangani  masalah  anak jalanan.
b. Budaya Masyarakat
Upaya  Pemerintahan  Kota  dalam  menanggulangi  permasalahan anak  jalanan  di  Kota  Samarinda  harus  berbenturan  dengan  suatu kebiasaan masyarakat yang telah membudaya yakni kerelaan memberikan
∽ Volume 2 ∽ Nomor 2 ∽ September 2017 ∽
∽  Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum  ∽ Tinjauan  Yuridis  Terhadap Peranan  Pemerintahan  Daerah  Dalam  Penertiban  Anak  Jalanan  (ANJAL)  di  Kota Samarinda ∽ Isnawati ∽
sejumlah  uang  kepada  anak  yang  ada  di  jalanan.  Hal  yang  membedakan Kota Samarinda dengan daerah-daerah lainnya tidak terletak pada sekedar kerelaan tersebut, akan tetapi jumlah nominal uang yang diberikan kepada anak  jalanan  yang  relatif  lebih  besar  jika  dibandingkan  dengan  daerah- daerah lainnya. Kondisi ini kemudian menjadi alasan mengapa anak betah untuk tinggal dan mencari nafkah di jalanan.
c. Faktor Migrasi.
Ketertarikan sebagian masyarakat untuk mencari penghidupan yang lebih  layak  di  daerah  lain  menyebabkan  perpindahan  penduduk  dengan kualitas  sumber  daya  manusia  yang  tidak  memadai.  Kedatangan  warga pendatang  di  Kota  Samarinda  ternyata  tidak  selamanya  sesuai  dengan yang  diharapkan,  munculnya  anak  jalanan  ternyata  merupakan  hasil  dari migrasi  tersebut.  Beberapa  kelompok  keluarga  yang  gagal  dalam berkompetisi  pada  akhirnya  berpikir  untuk  memaksimalkan  semua potensi  sumber  daya  yang  mereka  miliki  termasuk  dengan  mendorong anak mereka untuk menjadi anak jalanan.
Ketiga  faktor  tersebut  menjadi  suatu  realita  yang  tidak  dapat  dihindari  oleh pemerintah  kota  ketika  akan  mengatasi  anak  jalanan  di  Kota  Samarinda.  Berbagai strategi  pendekatan  yang  dilaksanakan  perlu  untuk  diupayakan  sehingga  kebijakan yang diambil tidak hanya pada anak jalanannya, akan tetapi akan menyangkut semua aspek yang melatarbelakangi munculnya anak jalanan.
2. Upaya  Hukum  yang  Dilakukan  oleh  Pemerintahan  Kota  Samarinda Dalam  Penertiban  Anak  Jalanan  Sebagai  Dampak  dari  Pembangunan Perkotaan di Kota Samarinda
Upaya  mencegah  atau  menangani  anak  jalanan  di  beberapa  kota  mengalami kendala  dari  aspek  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Tidak  atau  belum tersedianya suatu peraturan perundang-undangan  yang mengatur tentang mekanisme penertiban  dan  penanggulangan  anak  jalanan  beserta  implikasinya  menjadi  alasan klasik  ketika  pemerintah  daerah  akan  mengurus  anak  jalanan  tersebut.  Pola pendekatan  yang  dimiliki  dianggap  relatif  kurang  mumpuni  ketika  tidak  mendapat dukungan berupa peraturan perundang-undangan yang jelas.
Undang-undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang- undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perindungan  Anak  belum  secara  spesifik memberikan arah  penanganan  dan  penanggulangan  permasalahan  anak  jalanan  yang dihadapi.  Sebagai  salah  satu  bentuk  keseriusan  pemerintah  kota  dalam  menangani masalah  anak  jalanan  di  kota  ini,  maka  pemerintah  daerah  bersama  Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD)  Kota  Samarinda  membuat  suatu  aturan  main tentang  penertiban  dan  penanggulangan  anak  jalanan  yang  termuat  dalam  Peraturan Daerah  Nomor  16  Tahun  2002  tentang  Penertiban  dan  Penanggulangan  Pengemis, Anak  Jalanan  dan  Gelandangan  dalam  Wilayah  Kota  Samarinda.  Dengan  adanya payung  hukum  tersebut  menjadi  acuan  bertindak  bagi  instansi  terkait  yang  secara langsung berurusan dengan anak jalanan tersebut.  Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor  16  Tahun  2002  dengan  jelas  memberikan  aturan  tentang  cara penanggulangan, mekanisme pembinaan maupun sanksi yang jelas bagi mereka yang mengakibatkan  munculnya  anak  jalanan.  Dengan  adanya  perda  tersebut  setidak-
∽ Volume 2 ∽ Nomor 2 ∽ September 2017 ∽
∽  Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum  ∽ Tinjauan  Yuridis  Terhadap Peranan  Pemerintahan  Daerah  Dalam  Penertiban  Anak  Jalanan  (ANJAL)  di  Kota Samarinda ∽ Isnawati ∽
tidaknya  menjadi  modal  berharga  bagi  Dinas  Sosial  untuk  menyusun  suatu  rencana kegiatan dalam rangka penanggulangan dan penertiban anak jalanan. (Hasil Seminar, 2016). Selain itu keberadaan Peraturan daerah juga secara otomatis membuat instansi terkait  seperti  Satpol  PP  untuk  turut  berperan  dalam  rangka  pencegahan  dan penanganan  terhadap  anak  jalanan  tersebut.  Hanya  saja  Peraturan  Daerah  Kota Samarinda  Nomor  16  Tahun  2002  sudah  tidak  terlalu  memberi  manfaat,  sehingga harus  dikaji  ulang  dengan  realitas  perkembangan  saat  ini  khususnya  dengan diberlakukannya undang-undang tentang perlindungan anak terbaru.
Kebijakan Pemerintahan Kota dalam menangani keberadaan anak jalanan akan menjadi  kunci  dalam  upaya  membatasi atau  bahkan  menghapuskan  anak  jalanan  itu sendiri demi masa depan bangsa. Terdapat berbagai tipe model kebijakan yang biasa digunakan  pengambil  kebijakan  dalam  mengatasi  suatu  permasalahan  publik.  Dunn melihat  bahwa  model  kebijakan  ( policy  models ) merupakan  representasi  sederhana mengenai  aspek-aspek  yang  terpilih  dari  suatu  kondisi  masalah  yang  disusun  untuk tujuan-tujuan  tertentu.  Model  kebijakan  merupakan  penyederhanaan  sistem  masalah ( masses) dengan  membantu  mengurangi  kompleksitas  dan  menjadikannya  dapat dikelola oleh para analis kebijakan. Beberapa model kebijakan yang biasa digunakan: model  deskriptif,  model  normatif,  model  verbal,  model  simbolis,  model  prosedural dan model sebagai pengganti dan perspektif. 5 Berbagai upaya yang dilaksanakan oleh Pemerintahan  Kota  dalam  usaha  mengatasi  anak  jalanan  diperkotaan  dilaksanakan dengan melibatkan semua unsur  yang terkait baik instansi pemerintah, International Labour  Organization (ILO)  maupun  organisasi  kemasyarakatan  non  pemerintah (NGO)  yang  fokus  dalam  upaya  pendampingan  dan  perlindungan  pekerja  anak. Sementara  itu  Twikromo  melihat  bahwa setidaknya  ada  dua  pendekatan  yang  lazim digunakan dalam menanggulangi masalah anak jalanan yaitu: Kesatu Penanggulangan  Preventif.  Pencegahan  tersebut  lazimnya  digunakan  pada  situasi formal,  cara  semacam  ini  cenderung  dilaksanakan  di  dalam  kelas  dengan  jumlah peserta  yang  cukup  besar,  seperti  situasi  formal  yang  mana  bimbingan,  latihan  dan pendekatan  bisa  diselenggarakan  secara  individual  di  jalan-jalan  dan Kedua Penanggulangan  Represif,  dilakukan  secara  terorganisir  dan  instansi  pemerintah untuk mengurangi atau mencegah meluasnya pengaruh masalah anak jalanan seperti razia,  sosialisasi,  bimbingan  konseling  dan  lainnya  yang  fokus  kegiatan  diprakarsai oleh  pemerintah  dan  masyarakat.  Upaya  penanggulangan  secara  respresif  biasanya dilaksanakan  oleh  Pemerintahan  Kota  ketika  melihat  aktifitas  anak  jalanan  telah mengganggu ketertiban umum perkotaan. 6
Kebijakan  pemerintah  kota  dalam  menangani  anak  jalanan  selaras  dengan amanat  Pasal  55  Undang-undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang meliputi:
(1). Pemerintah  dan  Pemerintah  Daerah  wajib  menyelenggarakan pemeliharaan,  perawatan  dan  rehabilitasi  sosial  anak  terlantar, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga;
5 William  N.  Dunn, Pengantar  Analisis  Kebijakan  Publik ,  edisi  kedua,  (Yogyakarta:  Gadjah  Mada University Press, 2000), hlm. 231-241.
6 Y.  Argo  Twikromo, Pemulung  Jalanan  Yogyakarta:  Konstruksi  Marginalitas  dan  Perjuangan  Hidup dalam Bayang-bayang Budaya-budaya Dominan , (Yogyakarta: Media Pressindo, 1999), hlm. 247.
∽ Volume 2 ∽ Nomor 2 ∽ September 2017 ∽
∽  Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum  ∽ Tinjauan  Yuridis  Terhadap Peranan  Pemerintahan  Daerah  Dalam  Penertiban  Anak  Jalanan  (ANJAL)  di  Kota Samarinda ∽ Isnawati ∽
(2). Penyelenggaraan  pemeliharaan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1) dapat dilakukan oleh lembaga masyarakat;
(3). Untuk  menyelenggarakan  pemeliharaan  dan  perawatan  anak terlantar,  lembaga  pemerintah  dan  lembaga  masyarakat, sebagaimana  dimaksud  ayat  (2),  dapat  mengadakan  kerjasama dengan berbagai pihak yang terkait;
(4). Dalam  hal  penyelenggaraan  pemeliharaan  dan  perawatan sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (3)  pengawasannya  dilakukan oleh  kementerian  yang  menyelenggarakan  urusan  pemerintah  di bidang sosial.
Upaya  untuk  mengurangi  atau  bahkan  menghapuskan  anak  jalanan  di  Kota Samarinda sebagaimana amanat Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 16 Tahun 2002  dan  memberikan  perlindungan  secara  maksimal  kepada  anak  bukan  lagi menjadi  tanggung  jawab  dari  pemerintah  kota  semata,  akan  tetapi  akan  melibatkan semua stakeholders yang  ada.  Kondisi  jelas  menjadi  penting  karena  pertumbuhan pembentukan anak jalanan tidak hanya didominasi oleh suatu faktor saja, akan tetapi terdapat tiga aspek yang berperan dalam pembentukan anak jalanan:
a. Pertama, lingkungan  sosial  yang  meliputi:  Lingkungan  keluarga  (orang tua,  saudara  kandung),  tokoh  masyarakat,  lingkungan  sekolah  dan hubungan dengan masyarakat.
b. Kedua, lingkungan  budaya:  Kebanyakan  keluarga  anak  jalanan  adalah keluarga  kurang  mampu  yang  tinggalnya  di  daerah  kurang  layak,  bagi mereka  yang  masih  tinggal  dengan  orang  tua  mendapatkan  dorongan untuk  berjualan  sehingga  mereka  dapat  membantu  keadaan  ekonomi sehari-hari.
c. Ketiga, aspek  pribadi  meliputi;  Motivasi  mereka  menjadi  anak  jalanan, bentuk kehidupan  yang mereka jalani, harapan dan kekecewaan, aspirasi dan masalah-masalah yang dihadapi.
Keberadaan  Peraturan  Daerah  sebagai  dasar  penanganan  anak  jalanan  di  Kota Samarinda  perlu  untuk  diimplementasikan  oleh  semua stakeholders .  Implementasi kebijakan  dimaksudkan  untuk  memahami  apa  yang  terjadi  setelah  suatu  program dirumuskan  serta  apa  dampak  yang  timbul  dari  program  kebijakan  itu.  Adapun implementasi kebijakan tidak hanya terkait dengan persoalan administratif, melainkan juga  mengkaji  faktor-faktor  lingkungan  yang  berpengaruh  terhadap  proses implementasi  kebijakan  tersebut.  Persoalan  anak  jalanan  sebagai  suatu  masalah perkotaan  yang  muncul  dalam  berbagai  dimensi  kehidupan  kemasyarakatan  jelas tidak  dapat  diabaikan  begitu  saja.  Hal  ini  terkait  dengan  posisi  anak  jalanan  yang seyogyanya  mendapatkan  perlindungan  secara  penuh  dari  keluarga  dan  pemerintah justru  menjadi  suatu  permasalahan  klasik  yang  harus  dihadapi  pemerintah  Kota Samarinda.  Arah  kebijakan  maupun  pendekatan-pendekatan  yang  dilakukan  oleh pemerintah  kota  dalam  menangani  anak  jalanan  di  kota  ini  menjadi  suatu  yang menarik  untuk  diangkat  dalam  topik  penelitian  ilmiah.  Hal  ini  didasari  oleh pertimbangan bahwa Kota Samarinda sebagai Ibukota Kalimantan Timur merupakan daerah dengan income perkapita yang relatif cukup tinggi.
∽ Volume 2 ∽ Nomor 2 ∽ September 2017 ∽
∽  Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum  ∽ Tinjauan  Yuridis  Terhadap Peranan  Pemerintahan  Daerah  Dalam  Penertiban  Anak  Jalanan  (ANJAL)  di  Kota Samarinda ∽ Isnawati ∽
Untuk landasan hukumnya dalam pelaksanaan  penanggulangan  dan penertiban dimaksud,  perlu  menetapkan  Peraturan  Daerah.  Pengemis  adalah  orang-orang  yang melakukan  aktifitasnya  dengan  meminta-minta  di  depan  umum  atau  di  badan  jalan dan  atau  di  simpang-simpang  jalan  dengan  berbagai  cara  dan  alasan  untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain dan dapat mengganggu ketertiban umum.
Dari hal-hal yang sudah dijelaskan di atas, kasus-kasus tersebut terjadi di Kota Samarinda,  di  mana  tidak  meratanya  pembangunan  dan  pertumbuhan  ekonomi. Pembangunan  di  Kota  Samarinda  memang  mengalami  kemajuan  yang  begitu  pesat. Terlihat  dari  beberapa  bangunan  terutama  dalam  hal  infrastruktur,  seperti pembangunan  jembatan,  pembangunan  gedung-gedung  bertingkat  seperti  contohnya Pusat  Pembelanjaan  dan  sebagainya.  Akibatnya  tidak  sedikit  masyarakat  dari  luar Kota Samarinda mencoba untuk mencari peruntungan dan merubah nasib mereka dan berharap  perekonomian  mereka  menjadi  lebih  baik.  Pada  akhirnya  mereka  terlanjur datang  ke  kota  tanpa  didukung  dengan  tingkat  pendidikan  mereka  yang  cukup, keahlian dan ilmu pengetahuan yang masih kurang. Akibat tidak memiliki bakat yang cukup  mereka  tidak  mendapatkan  pekerjaan  yang  layak.  Walupun  begitu  mereka tetap  bertahan  tinggal  di  kota  karena  mereka  berpikir  mencari  uang  di  kota  lebih mudah dibandingkan di desa. Pola pikir seperti inilah yang menyebabkan masyarakat memberanikan diri datang ke kota walaupun tidak memiliki bekal keahlian. Apabila hal ini dibiarkan secara terus-menerus dapat menyebabakan permasalahan sosial yang semakin  meluas  di  Kota  Samarinda,  contohnya  yang  banyak  terjadi  di  Kota Samarinda  adalah  kasus  anak  jalanan.  Pada  tahun  2011  anak  jalanan  yang  terjaring dalam  razia  berjumlah  233  anak,  kemudian  pada  tahun  2012  menurun  menjadi  197 anak  dan  187  anak  pada  tahun  2013.  Pada  tahun  2014  semakin  menurun  dengan jumlah  63  orang.  Tetapi  pada  tahun  2015  jumlah  anak  jalanan  mengalami peningkatan  menjadi  86  anak.  Setelah  dilakukan  penertiban,  jalanan  tidak  benar- benar  terlepas  dari  yang  namanya  anak  jalanan.  Dari  dibuatnya  Peraturan  Daerah Kota  Samarinda  Nomor  16  Tahun  2002  tentang  Penertiban  dan  Penanggulangan Pengemis, Anak Jalanan dan Gelandangan hingga sampai saat ini masih saja banyak anak jalanan yang berkeliaran di jalanan.
Studi yang dilakukan UNICEF pada anak-anak  yang dikategorikan children of the  street ,  menunjukkan  bahwa  motivasi  mereka  hidup  dijalanan  bukanlah  sekadar karena desakan kebutuhan ekonomi rumah tangga, melainkan juga karena terjadinya kekerasan dan keretakan kehidupan rumah tangga orang tuanya.  Bagi anak-anak ini, kendati kehidupan dijalanan sebenarnya tak kalah keras, namun bagaimanapun dinilai lebih  memberikan alternative dibandingkan  dengan  hidup  dalam  keluarganya  yang penuh dengan kekerasan yang tidak dapat mereka hindari. Meski tidak selalu terjadi, tetapi acap ditemui bahwa latar belakang anak-anak memilih hidup di jalanan adalah karena kasus-kasus child abuse (tindakan yang salah pada anak). 7
Faktor Penyebab munculnya anak jalanan di lingkungan masyarakat antara lain sebagai berikut:
7 Bagong Suyanto, Masalah Sosial Anak , o.p cit ., hlm. 46.
∽ Volume 2 ∽ Nomor 2 ∽ September 2017 ∽
∽  Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum  ∽ Tinjauan  Yuridis  Terhadap Peranan  Pemerintahan  Daerah  Dalam  Penertiban  Anak  Jalanan  (ANJAL)  di  Kota Samarinda ∽ Isnawati ∽
a. Lingkungan Sosial Terhadap Anak: Pengertian Lingkungan sosial adalah segala  faktor  ekstern  yang  mempengaruhi  perkembangan  pribadi manusia, yang berasal dari luar diri pribadi;
b. Proses  sosial:  Proses  sosial  merupakan  inti  dinamika  lingkungan  sosial. Inti  proses  sosial  adalah  interaksi  sosial,  yang  merupakan  proses hubungan  timbal  balik  antar  pr  ibadi,  antar  kelompok  dan  antar  pribadi dengan  kelompok.  Proses  sosial  itu  sendiri  mencakup  hubungan  antara berbagai  bidang  kehidupan  manusia,  seperti  misalnya,  bidang  politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan serta hukum;
c. Struktur  sosial:  Struktur  sosial  menjadi  landasan  lingkungan  sosial,  oleh karena mencakup aspek-aspek sosial  yang pokok.  Aspek-aspek itu,  yang merupakan  hasil  abstraksi  proses  sosial,  adalah  kelompok  sosial, kebudayaan  (yang  dibicarakan  secara  terpisah),  lembaga-lembaga  sosial, stratifikasi sosial, kekuasaan dan wewenang. 8
Perubahan-perubahan  sosial  (yang  kadang-kadang  merupakan  bagian  proses sosial,  unsur  ini  dipisahkan  dari  proses  sosial  untuk  menunjukkan  bahwa  yang dimaksudkan  dengan  perubahan  sosial  adalah  perubahan  yang  terjadi  pada  struktur sosial).
G. Penutup
1. Kesimpulan
a. Pola  mengatasi  anak  jalanan  di  Kota  Samarinda  dilaksanakan  melalui beberapa  pendekatan  diantaranya:  Ketersediaan  Peraturan  Daerah  dan pendekatan  kebijakan  mulai  dari  tahap  identifikasi  sampai  penanganan masalah  anak  jalanan  secara  serius.  Pola  pendekatan  yang  dilaksanakan terhadap  anak  jalanan  berupa  pendekatan  persuasif  melalui  mekanisme pengembangan  kemampuan  diri  dan  pendekatan  preventif  yakni  dengan melaksanakan  razia  anak jalanan  dengan pola  pendekatan tindakan  yang sesuai  bahwa  anak  merupakan  subjek  hukum  yang  mendapatkan perlindungan  hukum  khusus  sebagai  upaya  langsung  dalam  mengurangi atau bahkan menghapuskan keberadaan anak jalanan.
b. Upaya  yang  mempengaruhi  keberadaan  anak  jalanan  di  Kota  Samarinda meliputi  faktor  lingkungan  sosial,  budaya  masyarakat  dan  migrasi masyarakat  dari  suatu  daerah  dengan  tujuan  akhir  Kota  Samarinda. Keberadaan  anak  jalanan  sebagai  suatu  permasalahan  perkotaan  perlu untuk  mendapatkan  perhatian  serius  dari  semua  pihak,  terutama  bagi instansi/dinas  pemerintahan  yang  terkait  dalam  pengambilan  kebijakan mengenai  anak  jalanan.  Hal  ini  perlu  dikembangkan  dengan  tetap mengacu pada pola kemitraan dan kerjasama antar lembaga.
2. Saran
a. Dilakukan  penertiban  yang  lebih  ketat  terhadap  anak  jalanan  di  Kota Samarinda  dengan  sanksi  yang  lebih  didasarkan  pada  pendekatan persuasif  dan  mencerminkan  perlindungan  anak,  agar  memberikan mendidik  dan  menyadarkan.  Perlu  dibuat  regulasi  hukum  yang  baru
8 Ibid .
∽ Volume 2 ∽ Nomor 2 ∽ September 2017 ∽
∽  Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum  ∽ Tinjauan  Yuridis  Terhadap Peranan  Pemerintahan  Daerah  Dalam  Penertiban  Anak  Jalanan  (ANJAL)  di  Kota Samarinda ∽ Isnawati ∽
terkait Peraturan Daerah Kota Samarinda di mana Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 16 Tahun 2002 harus  dirubah dan dikaji ulang secara materiil karna tidak sesuai dengan pola hidup masyarakat Kota Samarinda saat ini dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014.
b. Kebijakan Pemerintah Daerah Kota Samarinda harus memperhatikan hak- hak  anak  sehingga  disediakan  wadah  agar  mereka  dapat  terbina  dalam segi  keterampilan  dan  dapat  berkarya  sehingga  dapat  membantu mengatasi  keadaan  ekonomi  orangtua  atau  keluarga  yang  serba kekurangan  tetapi  tidak  dijalanan.  Sejatinya  Pemerintah  Daerah  dengan bantuan  Pemerintah  Pusat  melalui  Kementeriaan  Kesejahteraan  dapat mengatasi masalah anak yang berada dijalanan terutama kota-kota besar. Perlu  dikembangkan  pola  kemitraan  dan  kerjasama  antar  lembaga,  agar tidak tergantung hanya kepada Pemerintah daerah saja (CSR).
H. Daftar Pustaka
1. Buku
Affandi,  Idrus. Pendidikan  Anak  Berkonflik  Hukum  (Model  Konferensi  Antara Fungsional dan Religious) . Bandung: Afabeta. 2007. Arief, Barda Nawawi. Perlindungan Anak menurut Negara Hukum . Jakarta: Penerbit Sinar Grafika. 1992.
Dian  Ibung, Nilai-Nilai  Moral  Pada  Anak ,  Jakarta:  PT.Alex  Media  Komputindo. 2009.
Dunn,  William  N. Pengantar  Analisis  Kebijakan  Publik .  Edisi  Kedua.  Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2000.
Hardius  Usman  dan  Djalal  Nachrowi, Pekerja  Anak  di  Indonesia:  Kondisi, Determinan dan Eksploitasi (Kajian Kuantitatif) . Jakarta, Grasindo. 2004. Iman,  Candra  Hayatul. Peran  Pemerintah  Daerah  Sebagai  Pengemban  Tanggung Jawab  Perlindungan  Hak-Hak  Anak  Dalam  Mewujudkan  Kota  Layak  Anak, Jurnal Ilmiah  Hukum De’Jure: Kajian Ilmiah Hukum, Volume 2 Nomor 1 Mei 2017 31-44.
Indrasari  dan  B  White. Anak-anak  Desa  dalam  Kerja  Upahan .  Jakarta:  Prisma. XXXI. 1992.
Mulandar, Surya. Dehumanisasi Anak Marjinal Berbagai Pengalaman Pemberdayaan . Bandung: Yayasan Akatiga. 1996. Soenarko. Public  Policy:  Pengertian  Pokok  Untuk  Memahami  dan  Analisa Kebijaksanaan Pemerintah . Surabaya: Airlangga University Press. 2005. Suyanto, Bagong. Masalah Sosial Anak . Jakarta: Kencana. 2010. Syamsuddin. Petunjuk  Pelaksanaan  Penanganan  Anak  yang  Bekerja .  Jakarta: Penerbit Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia. 1997.
Twikromo,  Y.  Argo. Pemulung  Jalanan  Yogyakarta:  Konstruksi  Marginalitas  dan Perjuangan  Hidup  dalam  Bayang-bayang  Budaya-budaya  Dominan . Yogyakarta: Media Pressindo. 1999.
2. Peraturan Perundang-undangan
Republik  Indonesia. Undang-Undang  Dasar  Republik  Indonesia  Tahun  1945 .  UUD Tahun 1945. Naskah Asli.
∽ Volume 2 ∽ Nomor 2 ∽ September 2017 ∽
∽  Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum  ∽ Tinjauan  Yuridis  Terhadap Peranan  Pemerintahan  Daerah  Dalam  Penertiban  Anak  Jalanan  (ANJAL)  di  Kota Samarinda ∽ Isnawati ∽
________________. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 , UUD NRI Tahun 1945 Hasil Amandemen.
________________. Undang-undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perlindungan Anak. Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2014  Nomor  279. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606.
________________. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan .  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2003  Nomor  39. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279. ________________. Undang-undang  Nomor  1  Tahun  2000  tentang Ratifikasi  ILO Convention  No.  182  Concerning  the  Prohibition  anil  Intermediate  Action  for  the Elimination  of  The  Worst  Forms  of  Child  Labour .  Lembaran  Negara  Republik Indonesia  Tahun  2000  Nomor  30.  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Nomor 3941. ________________. Peraturan  Daerah  Kota  Samarinda  Nomor  16  Tahun  2002 tentang Penertiban dan Penanggulangan Pengemis, Anak Jalanan dan Gelandangan .