SOSIO-E-KONS, Vol. 8 No. 2 Agustus 2016, hal. 91-103              Kosasih, Perjuangan Organisasi Guru di Masa Revolusi….

## PERJUANGAN ORGANISASI GURU DI MASA REVOLUSI SEJARAH PGRI DI AWAL PENDIRIANNYA

## Ahmad Kosasih
Dosen Program Studi Pendidikan Sejarah FIPPS Universitas Indraprasta PGRI – Indonesia 12530 Email: aseng.kosasih@gmail.com

## ABSTRACT
Early education in independent Indonesia become one of the important aspects to foster the spirit of nationalism  and  promoting  the  ideals  of  independence  of  the  Republic  of  Indonesia.  Indonesian government  attention  newborn  and  some  of  the  figures  revolutionist  who  realized  that  education  is very  important  to  foster  the  spirit  of  nationalism  and  efforts  to  create  awareness  of  an  independent nation.  Based  on  the  subjects  of  education  and  new  teaching  drafted  by  the  Committee  of  Inquiry Teaching  goals  and  educational  foundation  and  a  system  of  schooling  that  characterizes  to Indonesiaan.  Organization  of  Indonesian  Teachers  Association,  as  a  teachers  Indonesian  container that has been since the days of the Dutch East Indies. Since the proclamation of PGRI organization establishes itself as a fighter who helped defend the independence and sovereignty of Indonesia NKRI. This  organization  is  a  manifestation  of  the  Indonesian  teacher  in  taking  part  and  responsibility  in accordance  with  his  profession  as  an  educator  for  the  independence  aspired.  The  organization therefore seen as a unifier of teachers who are: 1) a unitary, 2) independent, 3) non-political. It is also a  tool,  a  vehicle  in  the  interests  of  the  teachers  for  their  professional  development,  education  in general and devotion to the homeland and the nation.
Keywords: History of education; nationalism; Indonesian revolution; PGRI

## ABSTRAK
Pendidikan  di  awal  Indonesia  merdeka  menjadi  salah  aspek  penting  untuk  menumbuhkan  semangat memperjuangan  nasionalisme  dan  cita-cita  kemerdekaan  Republik  Indonesia.  Perhatian  pemerintah Indonesia  yang  baru  lahir  dan  sebagian  dari  tokoh-tokoh  pejuang  revolusi  yang  sadar  bahwa  bidang pendidikan  sangat  penting  untuk  menumbuhkan  semangat  nasionalisme  serta  upaya  untuk menanamkan  kesadaran  sebagai  bangsa  yang  merdeka.  Berdasarkan  pokok-pokok  pendidikan  dan pengajaran  baru  oleh  Panitia  Penyelidik  Pengajaran disusunlah tujuan  dan landasan  pendidikan  serta sistim persekolahan yang mencirikan ke Indonesiaan. Organisasi Persatuan Guru Republik Indonesia, sebagai  wadah  para  guru  Indonesia  yang  sudah  sejak  masa  Hindia  Belanda.  Sejak  proklamasi organisasi  PGRI  menetapkan  dirinya  sebagai  organisasi  pejuang  yang  turut  mempertahankan kemerdekaan    dan  kedaulatan  Indonesia  NKRI.  Organisasi  ini  merupakan  manifestasi  kaum  guru Indonesia  dalam  mengambil  bagian  dan  tanggung  jawab  sesuai  dengan  bidang  profesinya  sebagai pendidik untuk mengisi kemerdekaan yang dicita-citakan. karenanya  organisasi ini dipandang sebagai pemersatu kaum guru yang bersifat: 1) unitaris, 2) independen, 3) non partai politik. Juga merupakan suatu sarana, wahana dalam  kepentingan kaum guru bagi pengembangan profesinya, pendidikan pada umumnya serta pengabdiannya kepada tanah air dan bangsa.
Kata kunci: Sejarah pendidikan; nasionalisme; revolusi Indonesia; PGRI

## PENDAHULUAN
Revolusi  Indonesia  telah  merubah  tatanan kehidupan  Bangsa  Indonesia  termasuk  bidang pendidikan. Perubahan yang terjadi dalam bidang pendidikan  tidak  hanya  yang  bersifat  mendasar yaitu  menyangkut  penyesuaian  dengan  cita-cita dari  suatu  bangsa  dan  atau  Negara  yang  baru merdeka.  Namun,  Panitia  Penyelidik  Pengajaran yang  di  ketuai  oleh  Ki  Hadjar  Dewantara  telah berhasil  merumuskan  landasan idiil yaitu Pancasila,  tujuan  pendidikan,  sistem  sekolah serta  kesempatan belajar  bagi  rakyat  dan  bangsa Indonesia. Tujuan pendidikan pada masa revolusi dirumuskan bahwa pendidikan bertujuan mendidik  warga  negara  yang  sejati,  bersedia menyumbangkan  tenaga  dan  pikiran  untuk Negara dan Masyarakat. Pada awal kemerdekaan, pendidikan Indonesia lebih menekankan  kepada  bagaimana  menanamkan rasa  nasionalisme  dan  berjiwa  patriotisme  untuk mempertahankan kemerdekaan.
Proklamasi kemerdekaan Indonesia menjadi  pintu  gerbang  bagi  bangsa  Indonesia untuk  mewujudkan  cita-cita  nasionalisme  yang selama  ini  menjadi  alat  pemersatu  para  pejuang. Proklamasi  juga  menjadi  pendorong  bagi perjuangan guru-guru Indonesia untuk mempertahankan  kemerdekaan  dengan  cara mendidik bangsanya agar menjadi manusia yang cerdas  dan  berpengetahuan  sehingga  tidak  dapat dijajah  lagi  oleh  bangsa  asing.  Di  saat  revolusi sedang  bergelora,  guru-guru  pun  tidak  mau ketinggalan  untuk  ikut  membantu  para  tentara, masyarakat,dan  pejuang  lainnya,  yang  sedang melawan  Belanda.  Guru-guru  Indonesia  tidak mau lagi bangsa Indonesia yang telah merdeka di jajah  kembali  dan  upaya  mereka  tidak  hanya dalam bentuk kegiatan langsung sebagai masyarakat, tetapi dengan peran sebagai pendidik,  mereka  terus  memberikan  kesadaran akan semangat perjuangan kepada anak didiknya.
Terbentuknya  organisasi  Persatuan  Guru Republik  Indonesia  adalah  hasil  dari  perjuangan guru-guru  Indonesia.  Sejarah  perjuangan  kaum Guru,  memang  telah  dimulai  dari  masa  Hindia Belanda  dengan  adanya  oraganisasi  Persatuan Guru Hindia Belanda pada tahun 1912. Persatuan Guru  Hindia  Belanda  kemudian  mengalami perubahan  menjadi  Persatuan  Guru  Indonesia pada tahun 1932. Pada tanggal 23-25 November 1945 diadakan kongres Guru, yang menghasilkan Persatuan  Guru  Republik  Indonesia.  Dalam situasi perjuangan rakyat melawan Sekutu, guru-
guru  mengadakan  kongres  yang  dilaksankan  di Sekolah  Guru  Puteri  (SGP)  gedung  Van  De Vanter, sekarang SMP 3 Surakarta Jawa Tengah. Sebagai  penggerak  dan  pemimpin  adalah  Amin Singgih  dan  Rh.  Koesnan.  Kongres  dilaksankan dari tanggal 23 sampai 25 November 1945. Hasil kongres tersebut adalah guru-guru sepakat untuk membentuk suatu organisasi yang bisa mewadahi aspirasi  dan  perjuangan  guru  untuk  kemajuan bangsa  Indonesia.  Atas  usulan  dari  Persatuan Guru Seluruh Periangan (PGSP) dari Jawa Barat yang  mengusulkan  nama  Persatuan  Guru Republik  Indonesia  (PGRI).  Seluruh  peserta kongres sepakat dan menyetujui berdirinya suatu organisasiyang bernama Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI).
Setelah  terbentuknya  Persatuan  Guru Republik  Indonesia  (PGRI),  Persatuan  Guru Republik  Indonesia  terus  berjuang  menggalang persatuan  dengan  mengajak  guru-guru  di  daerah untuk  bergabung  ke  dalam  PGRI.  Namun, perjuangan  itu  tidaklah  mudah  karena  mendapat rintangan  dari  pihak  Belanda.  Persatuan  Guru Republik  Indonesia  merasa  bangga  dikarenakan Rh. Koesnan diangkat menjadi Menteri Perhubungan  dan  Sosial  dalam  kabinet  Moh. Hatta. Peran Persatuan Guru Republik Indonesia pada  masa  Revolusi  Indonesia  adalah  ikut merumuskan tujuan Pendidikan Indonesia.
Dari  uraian  latar  belakang  di  atas  dalam tulisan  bermaksud  mengangkat  kembali  tentang “Perjuangan  Organisasi  Guru  di  Masa  Revolusi dengan  melihat  lebih  jauh  kiprah  organisasi PGRI  di  awal  pendiriannya.  Sebagaimana disebutkan, diawal kemerdekaan peran organisasi PGRI menjadi sangat penting dalam menentukan Landasan  dan  Tujuan  Pendidikan  Nasional  dan Sistim  Sekolah  serta  pembentukan  sebagai organisasi perjuangan yang turut serta mengawal dan mengisi kemerdekaan.

## PEMBAHASAN Memahami revolusi Indonesia
Revolusi  yang  menjadi  alat  tercapainya kemerdekaan  merupakan  bagian  penting  dari kisah  sentral  sejarah  Indonesia.  Gerak  revolusi menjadi  unsur  yang  kuat  dalam  membentuk persepsi  bangsa  Indonesia  tentang  dirinya sendiri.  Tradisi  nasional  berikutnya  yang menggambarkan rakyat  Indonesia berjuang bahu membahu  selama  Revolusi  hanya  mempunyai sedikit  dasar  sejarah.  Akan  tetapi,  keyakinan
bahwa  itu  merupakan  zaman  yang  paling cemerlang  dalam  sejarah  Indonesia,  bahwa  hak Indonesia  akan  kemerdekaan  ditunjukan  oleh pengorbanan-pengorbanan  yang  dilakukan  atas nama Revolusi, memang didukung banyak fakta. (Ricklefs, 2008:446).
George  McTurman  Kahin  (1995)  dalam bukunya menjelaskan tentang Revolusi Indonesia,  empat  tahun  pertama  dari  kehidupan Republik  didominasi  oleh  peperangan  melawan musuh-musuh yang kuat, suatu peperangan yang hasilnya diterima oleh para pemimpinnya sebagai menentukan  tetap  hidupnya  Republik.  Baik perundingan-perundingan  yang  lama  antara Republik dan Belanda dan juga politik ke dalam Revolusi  Indonesia  harus  dilihat  berdasarkan latar belakang kenyataan bila ingin memahaminya.Sjahril dan kelompoknya menolak  untuk  mendukung  proklamasi  pada tanggal 17 Agustus, dan menghindari rapat yang diadakan  pada  malam  sebelumnya  di  rumah Mayda.  Mereka  khawatir  kalau  deklarasi Soekarno  dan  Hatta  terlalu  lemah  membawa rakyat  Indonesia  kepuncak  Revolusi  yang diperlukan  untuk  melawan  Jepang.  Sjahril merasa tidak mampu menyangkal Revolusi yang dipimpin  Soekarno,  dan  begitu  kembali  ke Jakarta,  ia  menerima  permintaan  Soekarno  dan Hatta  untuk  bergabung  memimpin  Revolusi. (Kahin,1995:185).
Revolusi ini mempunyai pengaruh psikologis  umum  yang  besar  sekali.Sementara mengusahakan perubahan mendasar dalam status politik Indonesia, revolusi tersebut juga membawa perubahan luas yang menyolok dalam ciri  bangsa  Indonesia.Selama  periode  enam tahun,  1945-1950,  keterlibatan  pribadi  dan martabat  kebersamaan,  rasa  menghargai  diri sendiri  dan  rasa  percaya  pada  diri  sendiri berkembang pesat.Yang paling menyolok adalah perubahan dalam karakter generasi muda.Selama tahun-tahun  kritis,  1945-1950  unsur  paling dinamis dalam revolusi itu adalah sektor pemuda terpelajar Indonesia. Tanpa pengerahan kekuatan mereka,  revolusi  Indonesia  tidak  akan  berhasil. (Kahin,1995:596).

## Kebijakan  Pendidikan  Indonesia  Periode Awal Revolusi
Setelah proklamasi kemerdekaaan Indonesia  tanggal  17  Agustus  1945,  perubahan- perubahan  tidak  hanya  terjadi  dalam  bidang pemerintahan  saja  tetapi  juga  dalam  bidang
pendidikan.  Perubahan-perubahan  yang  terjadi dalam bidang pendidikan merupakan perubahan- perubahan yang bersifat mendasar yaitu menyangkut  penyesuaian  dengan  cita-cita  dari suatu  bangsa  dan  negara  merdeka.  Untuk mengadakan penyesuaian dengan cita-cita bangsa  Indonesia  yang  merdeka,  maka  bidang pendidikan mengalami perubahan dalam landasan  idiilnya,  tujuan  pendiddikan,  sistem persekolahan  dan  kesempatan  belajar  yang diberikan kepada rakyat Indonesia. (Depdikbud.1979:93).
Dalam  UUD  1945  dasar  dan  falsafah Negara  Indonesia  adalah  Pancasila.  Maka,  dasar dan  falsafah  inilah  yang  kemudian  dijadikan landasan  idiil  pendidikan  Indonesia.Walaupun dalam periode 1945-1950, Negara kita mengalami  perubahan  UUD,  tetapi  dasar  dan falsafah  negara  tidak  mengalami  perubahan. Oleh  karena  itulah  Pancasila  tetap  dijadikan landasan idiil pendidikan Indonesia. Pada tanggal 29  Desember  1945  badan  pekerja  KNIP mengusulkan  kepada  Kementrian  Pendidikan, Pengajaran  dan  Kebudayaan,  supaya  pengajaran dijalankan  sesuai  dengan  rencana  pokok-pokok pendidikan dan pengajaran baru.
Pokok-pokok  Pendidikan  dan  Pengajaran  baru yaitu:
1. Untuk  menyusun  masyarakat  baru  perlu adanya  perubahan  pedoman  pendidikan  dan pengajaran.  Paham  perseorangan  yang  kini berlaku  haruslah  haruslah  diganti  dengan paham kesusilaan dan peri kemanusiaan yang tinggi.  Pendidikan  dan  pengajaran  harus membimbing  murid-murid  menjadi  warga Negara  yang  mempunyai  rasa  tanggung jawab.
2. Untuk  memperkuat  persatuan  rakyat  kita hendaknya  diadakan    satu  macam  sekolah untuk segala lapisan masyarakat.
3. Methodik  yang  berlaku  di  sekolah-sekolah hendaknya  berdasarkan  sistem  sekolah  kerja agar  aktivitas  rakyat  kita  terhadap  pekerjaan biasa  berkembang  seluas-luasnya.  Disamping itu, harus ada perguruan-perguruan pemimpin masyarakat  untuk  tiap-tiap  lapangan  usaha yang  penting.  Untuk  keperluan  pengajaran orang  dewasa  ini  hendaklah  diadakan  kantor pusatnya sendiri.
4. Pengajaran agama hendaklah mendapat tempat  yang  teratur,  seksama  sehingga  tidak mengurangi kemerdekaan golongan-golongan
yang  berkehendak  mengikuti  kepercayaan yang dipeluknya.
5. Madrasah  dan  pesantren-pesantren  yang  ada pada  hakekatnya  adalah  satu  alat  dan  sumber pendidikan  dan  pencerdasan  rakyat  jelata, yang sudah berurat berakar dalam masyarakat indonesia, hendaklah mendapat perhatian dan bantuan  yang  nyata  dengan  berupa  tuntunan dan bantuan materil dari pemerintah.
6. Pengajaran tinggi hendaklah diadakan seluas- luasnya  dan  jika  perlu  dengan  menggunakan bantuan  bangsa  asing  sebagai  guru  besar. Lain dari itu hendaklah diusahakan berlakunya  pengiriman  pelajar-pelajar  keluar negeri untuk keprluan Negara.
7. Kewajiban  belajar  dengan  lambat  laun dijalanan  dengan  ketentuan  bahwa  dengan tempo  yang  sesinkat-singkatnya  paling  lama sepuluh  tahun  bias  berlaku  sempurna  dan merata.
8. Pengajaran  teknik  dan  ekonomi  terutama pengajaran  pertanian,  indusri  dan  perikanan hendaklah mendapat perhatian istimewa.
9. Pengajaran kesehatan dan olahraga hendaklah teratur,  sebaik-baiknya  sehingga  terdapat kemidian  hasil  kecerdasan  rakyat  yang harmonis.
10. Disekolah  rendah  tidak  dipungut  uang sekolah,  untuk  sekolah  Menengah  dan Perguruan  Tinggi  hendaklah  diadakan  aturan pembayaran  dan  tunjagnangan  yang  luas. Sehingga  soal  keuangan  jangan  menjadi halangan  bagi  pelajar-pelajar  yang  kurang mampu.
Atas usul badan pekerja kemudian Menteri Pendidikan  dan  Pengajaran  (Mr.  Soewandi) membuat Surat Keputusan tanggal 1 Maret 1946 No.  104/Bhg.O  untuk  membentuk  panitia Penyelidik  Pengajaran  dibawah  Ki  Hadjar Dewantara dan penulis Soegarda Purwakawatja.
Tugas yang dibebankan kepada panitia ini diantaranya :
1. Merencanakan  susunan  baru  dari  tiap-tiap macam sekolah
2. Menetapkan  bahan-bahan  pengajaran  dengan menimbang  keperluan  yang  praktis  dan jangan terlalu berat
3. Menyiapkan  rencana-rencana  pelajaran  untuk tiap-tiap sekolah dan tiap-tiap kelas. (Departemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan. 1979:94-95).
Didalam UUD 1945, dengan jelas dinyatakan  bahwa  setiap  Warga  Negara  berhak untuk  mendapatkan  Pendidikan,  adalah  tugas
pemerintah  untuk  mencerdaskan  kehidupan rakyat,  artinya  ialah  memberikan  kesempatan kepada semua waraga Negara untuk memperoleh Pendidikan. (Tilaar, 2002 :69)
Pendidikan  Nasional  adalah  Pendidikan yang  berdasarkan  Pancasila  dan  undang-Undang Dasar Negara Indonesia 1945 yang berakar pada nilai-nilai Agama, Kebudayaan Nasional
Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan  zaman.  Sejarah  pendidikan  Indonesia zaman  kemerdekaan  berawal  dari  Proklamasi Kemerdekaan,  dimana  Proklamasi  Kemerdekaan menimbulkan hidup baru disegala bidangkhususnya di bidang Pendidikan.
Setelah  proklamasi  kemerdekaan  tanggal 17  Agustus  1945,  pemerintahan  Republik Indonesia segera menunjuk Ki Hadjar Dewantara sebagai  Menteri  Pendidikan,  Pengajaran  dan Kebudayaan.  Jabatan  ini  dipegangnya  sampai tanggal  14  November  1945,  kemudian  diganti oleh  Mr.  T.G.S.G.  Mulia  sebagai  Menteri Pendidikan,  Pengajaran dan  Kebudayaan  sampai 12  Maret  1946.  Kemudian  diganti  oleh Muhammad  Sjafei  dari  tanggal  12  maret  1946 sampai  dengan  2  oktober  1946.  Kemudian diganti  lagi  oleh  Mr.  Suwandi.  Pada  masa  Mr. Suwandi  telah  dibentuk  Panitia  Penyelidik Pengajaran  Republik  Indonesia  di  Jogjakarta, yang  diketuai  oleh  Ki  Hadjar  Dewantara merangkap anggota. Panitia ini dibentuk berdasarkan keputusan rapat badan pekerja KNIP tanggal  27  Desamber  1945  atas  pertimbangan pemerintah,  bahwa  untuk  pembentukan  negara dan  masyarakat  baru  perlu  diadakan  dasar-dasar dan  susunan  pengajaran  baru.  Berdasarkan  surat keputusan  No.  60  Bhg  umum,  Menteri Pendiddikan Pengajaran dan Kebudayaan terhitung  mulai  tanggal  12  Mei  1946  telah mengesahkan  anggota  penyidik  pengajaran Republik  Indonesia  yang  terdiri  dari  52  orang anggota.  Anggota  panitia  tersebut  diambil  dari semua  lapisan  dan  aliran  yang  ada  mencakup semua  lapangan  dan  tingkatan.  Panitia  ini bertugas  meninjau  masalah  pendidikan  dan pengajaran kanak-kanak dari usia 3 tahun hingga dewasa,  atau  dari  taman  kanak-kanak  hingga perguruan tinggi dengan segala macam coraknya. Soal-soal  agama,  budi  pekerti,  budaya,  angkatan perang  dan  soal  pendidikan  orang  dewasa menjadi  pembicaraan  penting  dalam  rapat-rapat tersebut.  Sebagai  pedoman  kerja  panitia  menteri Suwandi  telah  mengambil  beberapa  keputusan sebagai berikut:
a. Panitia  bertugas  merencanakan  susunan  baru untuk tiap-tiap macam sekolah.
b. Menetapkan  bahan-bahan  pengajaran  dan menimbang  keperluan  yang  praktis  dan  tidak terlalu berat.
c. Menyiapkan  rencana-rencana  pelajaran  untuk tiap-tiap sekolah dan tiap-tiap kelas, termasuk fasilitas,  dengan  disertai  daftar-daftar  dan keterangan-keterangan yang langsung. (Kartodirdjo, dkk. 1975: 263-264).
Pada  tahun  1946  menteri  Pendidikan Pengajaran  dan  Kebudayaan  (Mr.  Suwandi) membentuk  panitia  penyelidik  pengajaran  yang diketuai  oleh  Ki  Hdajar  Dewantara.  Tugas panitia  untuk  meninjau  kembali  dasar-dasar,  isi, susunan  dan  seluruh pendidikan  dan  pengajaran. Oleh  karena  itu,  panitia  tersebut  mengadakan kongres  di  dua  tempat  yaitu  kongres  pendidikan di  Solo  (1947)  dan  kongres  pendidikan  di Jogjakarta (1949)
Setelah  kongres  pendidikan  di  Jogjakarta berakhir  pada  tahun  1949.  Maka  bertambahlah bahan-bahan  untuk  penyusunan  Undang-undang pokok  pendidikan  yang  dilakukan  oleh  panitia. Panitia  meresmikan  Rencana  Undang-undang menjadi  Undang-undang  No.4  tahun  1950 dengan  Undang-undang  tentang  dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah (UUPP).
Pada  bulan  Desember  1949,  Republik Indonesia  mengalami  perubahan  ketatanegaraan. Undang-undang  1945  diganti  dengan  konstitusi Sementara  Republik  Indonesia.  Walaupun  dasar pendidikan  tidak  mengalami  perubahan,  tujuan pendidikannya  mengalami  perubahan.  Pada tanggal 2 April 1950, ditetapkan Undang-undang No.4 tahun 1950 mengenai Dasar-dasar Pendidikan  dan  Pengajaran  di  sekolah  oleh Presiden  Republik  Indonesia  dan  Menteri Pendidikan,  Pengajaran  dan  Kebudayaan  untuk kemudian diundangkan pada tanggal  April 1950 oleh  Menteri  Kehakiman  A.  G  Pringgodigdo. Undang-undang tersebut hanya berlaku diwilayah Republik Indonesia (sementara) sebagian  dari  Republik  Indonesia  Serikat.  Dasar pendidikan Nasional dirumuskan sebagai berikut :  Pendidikan  dan  Pengajaran  berdasarkan  azas- azas  yang  termaktub  dalam  Pancasila,  dan  azas kebudayaan  Indonesia.  (Departemen  Pendidikan dan Kebudayaan, 1996:88 dan 90).
Tujuan Pendidikan Nasional di Awal
Indonesia Merdeka
Salah  satu hasil panitia penyelidik pengajaran  pada  waktu  itu  adalah  memberikan perumusan  tentang  tujuan  pendidikan  nasional. Hasil  rumusannya  adalah  bahwa  pendidikan bertujuan  mendidik  Warga  Negara  yang  sejati, bersedia  menyumbangkan  tenaga  dan  pikiran untuk  negara  dan  masyarakat.  Dengan  kata  lain, tujuan pendidikan pada masa tersebut menekankan  pada  pemahaman  semangat  dan jiwa  kepahlawanan  (patriotisme).  Sifat  warga negara  sejati  yang  dikehendaki  oleh  tujuan pendidikan  pada  waktu  itu  dirumuskan  oleh menteri Kementerian Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan.  Kemudian  pada  tahun  1946 rumusan  tersebut  dituangkan  ke  dalam  suatu pedoman bagi guru-guru yang memuat sifat-sifat kemanusiaan  dan  kewarganegaraan  yang  pada dasarnya berintikan Pancasila, yaitu:
1. Perasaan bakti kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Perasaaan cinta kepada alam
3. Perasaan cinta kepada Negara
4. Perasaan  cinta  dan  hormat  kepada  Ibu  dan Bapak
5. Perasaan cinta kepada bangsa dan
kebudayaan 6. Perasaan  berhak  dan  wajib  ikut  memajukan Negaranya menurut pembawaan dan kekuasaannya
7. Keyakinan bahwa orang menjadi bagian yang tak terpisah dari keluarga dan masyarakat.
8. Keyakinan  bahwa  orang  yang  hidup  dalam masyarkat harus tunduk pada tata tertib.
9. Keyakinan  bahwa  pada  dasarnya  manusia  itu sama  derajatnya.  Sehingga  sesama  anggota masyarakat harus saling
menghormati,berdasarkan rasa keadilan dengan berpegang teguh pada harga diri.
10. Keyakinan bahwa Negara memerlukan warga Negara  yang  rajin  bekerja,  mengetahui kewajiban,  jujur  dalam  pikiran  dan  tindakan. (Depdikbud, 1996:88).
Tentang tujuan Pendidikan dan Pengajaran diarahkan  kepada  usaha  membimbing  murid- murid  agar  menjadi  warga  Negara  yang mempunyai rasa tanggung jawab. (Kartodirdjo,1975 :265).
Penanaman  semangat  patriotisme,  sebagai tujuan pendidikan memang sesuai dengan situasi pada  waktu  itu.  Negara  dan  bangsa  Indonesia sedang mengalami perjuangan fisik, dan sewaktu-waktu  pemerintah  kolonialis  Belanda masih  berusah  untuk  menjajah  kembali  Negara Indonesia.  Oleh  karena  itu  dapat  dipahami mengapa semangat patriotisme sangat ditekankan
oleh pemerintah sebagai tujuan nasional pendidikan di Indonesia. Maka, dengan semangat itu,  kemerdekaan  dapat  dipertahankan  dan  diisi. (Depdikbud, 1979 :95-96).
Demokratisasi  yang  dilakukan  pemerintah yang dilakukan pemerintah di bidang pendidikan sejak  zaman  merdeka  terutama  ditujukan  untuk memeratakan  dan  menyamakan  kesempatan bersekolah  yang  dituangkan  dan  dijamin  dalam UUD 1945.

## Sistem Persekolahan atau sistem Pendidikan
Aktivitas  sekolah  selama  ini  dirumuskan sebagai  proses  belajar  secara  tersetruktur, berpedoman  kepada  kurikulum,  dilakukan  oleh murid dengan bimbingan guru untuk menyelesaikan tahap-tahap tujuan yang terprogram.  Tiap  tahap  dilalui  setelah  ujian. (Ali,:75).
Sistem  pendidikan  pada  periode  Revolusi Indonesia  mengalami  berbagai  perubahan.Salah satu bentuk perubahan tersebut menyangkut pula sistem  persekolahan.Pada  zaman  penjajahan Belanda,  pendidikan  sekolah  digolongkan  atas dasar  golongan  masyarakat,  baik  golongan berdasarkan  bangsa  maupun  status  sosial. Penggolongan tersebut dihapuskan sejak pendudukan Jepang. Sistem persekolahan sesudah  Indonesia  merdeka  tetap  berdasarkan satu jenis sekolah untuk tiap tingkat. Seperti pada zaman Jepang, sedangkan rencana pelajaran pada umumnya sama dan Bahasa Indonesia ditetapkan sebagai Bahasa pengantar untuk seluruh sekolah. Perkembangan  yang  pesat  dibidang  pendidikan dapat  dilihat  dari  makin  tinggnya  semangat rakyat untuk memasukiberbagai jenjang persekolahan  baik  untuk  pendidikan  rendah, menengah  maupun  tinggi.  Sistem  persekolahan yang  berlaku  sejak  tahun  1945  sampai  1950 meliputi  pendidikan  rendah,  umum,  Guru, kejuruan, teknik dan pergruan tinggi. Pendidikan rendah  adalah  pedidikan  sekolah  dasar  yang sejak awal kemerdekaan, disebut Sekolah Rakyat (SR).  Lama  pendidikan  yang  semula  tiga  tahun diubah  menjadi  enam  tahun.  Maksud  pendirian Sekolah Rakyat adalah untuk meningkatkan taraf pendidikan  dan  menampung  hasrat  yang  besar dari  mereka  yang  ingin  bersekolah.  Sebagai kelanjutannya adalah Sekolah Menengah Pertama  Shoto  chu  Gakko)  dan  Sekolah Menengah  Tinggi  (Koto  chu  Gakko).  Lama pendidikannya  tiga  tahun  untuk  SMP  dan  tiga tahun  untuk  SMT.Pendidikan  umum  terdiri  dari
dua  jenis,  yaitu  Sekolah  Menengah  Pertama (SMP)  dan  Sekolah  Menengah  Tinggi  (SMT). Lama  pendidikan  SMP  adalah  tiga  tahun sedangkan  SMT  merupakan  pendidikan  tiga tahun  setelah  SMP  dan  setelah  lulus    dapat melanjutkan ke perguruan tinggi.
Pendidikan  guru  adalah  sekolah  yang diadakan  untuk  menghasilkan  guru.    Jenis pendidikan  guru  adalah  :  sekolah  Guru  B  lama pendidikan  empat  tahundan  menjadi  guru  SR, Sekolah  Guru  C  lama  pendidikan  dua  tahun, Sekolah Guru A lama pendidikan tiga tahun.
Pendidikan kejuruan terdiri dari pendidikan ekonomi dan kewanitaan. Pendidikan ekonomi  yang  pertama  adalah  Sekolah  Dagang yang  lama  pendidikannya  tig  tahun  sesudah  SR. Pendidikan kewanitaan adalah Sekolah Kepandaian  Putri(SKP)  yang  lama  belajarnya tiga  tahun  setelah  SR  dan  Sekolah  Guru Kepandaian  Putri  (SGKP)  yang  lama  belajarnya empat  tahun  setelah  SMP  atu  SKP.  Pendidikan Teknik  terdiri  dari  kursus  Kerajinan  Negeri (KKN). Sekolah Tenik Pertama Sekolah Teknik, Sekolah Teknik Menengah dan Pendidikan Guru untuk  sekolah  teknik.  Lama  kursus  kerajinan negeri  adalah  satu  tahun  dan  merupakan pendidikan  teknik  terendah  setelah  SD  enam tahun.  Terdiri  dari  jurusan  kayu,  besi,  sepeda, anyaman,  perabot  rumah,  las,  dan  batu.  Lama pendidikan STP dua tahun sesudah SR dan terdiri dari jurusan kayu, batu, perabot rumah, anyaman, besi,  listrik,  mobil,  keramik,  cetak,  tenun,  kulit, motor,  ukur  tanah,dan  cor.  Pendirian  sekolah teknik  bertujuan  mendapatkan  tenaga  tukang yang  terampil,  tetapi  disertai  pengetahuan  teori. Lama pendidikan ST dua tahun setelah STP atau SMP  bagian  B  dan  meliputi  jurusan  bangunan gedung, bangunan air dan jalan, bangunan mesin, bangunan  listrik,  bangunan  radio,  bangunan kapal,  percetakan,  dan  pertambangan.  ST bertujuan  mendidik  tenaga  pengawas  bangunan. Lama pendidikan STM empat tahun setelah SMP bagian  B  atau  ST  dan  terdiri  dari  jurusan banngunan  gedung,  bangunan  sipil,  bangunan kapal,  bangunan  mesin,  bangunan  listrik, bangunan  mesin  kapal,  bangunan  mesin  kapal, kimia,  dan  pesawat  terbang.  STM  bertujuan mendidik  tenaga  ahli  teknik  dan  pejabat  teknik menengah.
Pendidikan  guru  teknik  adalah  untuk menghasilkan guru teknik melalui sekolah/kursus untuk  mendapatkan  ijazah  A  teknik,  khusus untuk  guru  STP  jurusan  bangunan  B  I  Teknik khusus  untuk  guru  ST/STM  tingkat  I  jurusan
bangunan  sipil,  bangangunangedung,  mesin  dan listrik.  Ijazah  B  II  Teknik  kh  usus  untuk  guru STM  jurusan  bangunan  sipil,  bangunan  gedung sipil,  bangunan  gedung,  mesin  dan  listrik. Pendidikan pada waktu itu terpecah menjadi dua yaitu Pendidikan Tinggi Republik  Indonesia dan Pendidikan
Tinggi Daerah Pendudukan Belanda.(Depdikbud, 1979).
Usaha perjuangan organisasi Guru dari masa kolonial sampai Indonesia merdeka
a. Sejarah  organisasi  Guru  dari  masa Hindia Belanda
Kesadaran nasional, kesadaran akan persatuan  bangsa  dan  kesadaran  korps  profesi guru  sebenarnya  sudah  lahir  sebelum  perang dunia  ke-2.  Lahirnya  Budi  Utomo  1908 dipelopori  oleh  dr.  Sutomo,  R.  Ng  Sudiro Husodo, dr. Cjipto Mangunkusumo memutuskan perjuangan  melalui  idiologi  pendidikan  untuk memperjuangkan  nasib  bangsa  kita  selama dijajah Belanda.
Perang Dunia II pecah tahun 1939, setahun kemudian,  negeri  Belanda  diduduki  oleh  tentara Jerman.  Pada  tahun  1941  semua  guru  laki-laki bangsa Belanda ditugaskan untuk menjadi milisi. Untuk  mengatasi  kekurangan  guru  di  Indonesia, beberapa  sekolah  sejenis  digabungkan  dan gurunya  diisi  oleh  orang-orang  Indonesia.  Akan tetapi,  pada  zaman  pendudukan  Jepang  keadaan sama  sekali  berubah.  Segala  organisasi  dilarang, sekolah ditutup. Praktis segala kegiatan pendidikan  dan  kegiatan  politik,  membeku. Barulah menjelang Jepang takluk kepada tentara sekutu,  sekolah-sekolah  itu  mulai  dibuka kembali. (Yunus dkk, 2003 : 6)
Pada zaman Pemerintahan Hindia Belanda berbagai pendidikan atau sekolah-sekolah didirikan termasuk sekolah untuk mencetak guru. Didirikanlah Pendidikan
Keguruan ( Kweekschool ).  Lembaga  pendidikan  keguruan ini  adalah  lembaga  yang  tertua  dan  sudah  ada sejak  permulaan  abad  kesembilan  belas.  Mula- mula  yang  mendirikan  adalah  kalangan  – kalangan Zending dan Missie berupa  kursus- kursus.  Sekolah  Guru  Negeri  yang  pertama, didirikan pada tahun 1851 di Surakarta. Sebelum itu diberi nama Normal Curs us yang dipersiapkan  untuk  menghasilkan  guru-guru sekolah  desa.  Pada  abad  kedua  puluh  sejalan dengan  perkembangan  dan  kemajuan  di  bidang pendidikan, maka, pendidikan guru juga
mengalami  perubahan.  Dan  akhirnya  terdapapat tiga  macam,  yaitu:  1. Normaalschool ,  sekolah guru  dengan  masa  pendidikan  empat  tahun  dan menerima  lulusan  sekolah  dasar  lima  tahun. Berbahasa pengantar bahasa daerah. 2. Kweekschool ,  sekolah  guru  empat  tahun  yang menerima  lulusan  sekolah  dasar  berbahasa pengantar  Belanda.  3. Hollandsch  Inlandsche Kweekschhool ,  sekolah  guru  enam  tahun berbahasa  pengantar  Belanda  dan  bertujuan menghasilkan guru-guru HIS/HCS.
Di samping sekolah tersebut di atas masih terdapat  kursus-kursus  yang  diselenggarakan oleh swasta terutama lembaga keagamaan. Lama kursus bervareasi antara dua sampai empat tahun, dengan  berbagai  macam  penamaan  dan  istilah. (Depdikbud, 1979 : 73).
b. Organisasi Guru Masa Pendudukan
Jepang
Pada tahun 1943 di Jakarta didirikan suatu organisasi ”GURU” oleh Amin Singgih bersama kawan-kawannya  untuk  memberikan  teladan nyata, bahwa guru-guru Indonesia tetap menempuh  kesatuan  nasional.  Jepang  juga membuka  pendidikan  militer  hasilnya  dapat  kita dapat  nikmati  antara  lain  :  Jenderal  Sudirman, Jenderal  besar  A.  H.  Nasution,  Alamsyahroedin dan  sebagainya.  Orang-orang  Jepang  percaya bahwa kekuatan suatu bangsa adalah pendidikan. Pendidikan yang baik harus dilahirkan oleh guru- guru  yang  baik  pula.  Orang  Jepang  sangat menghargai  dan  menghormati  guru  dan  dokter. Guru dan dokter mendapat panggilan kehormatan dari  orang  Jepang  dengan  sebutan  “SEN-SEI” artinya mula-mula hidup atau yang dahulu sekali (orang yang tertua). Di sekolah-sekolah penggunaan  Bahasa  Belanda  dilarang  oleh Jepang  termasuk  bahasa  Inggris.  Pelajaran bahasa Jepang harus diajarkan di sekolah-sekolah dengan  huruf katakana , hiragana dan  kanji. Bahasa  Indonesia  digunakan  di  sekolah-sekolah sebagai bahasa pengantar dan juga dipergunakan di  kantor-kantor.  Organisasi  di  jaman  Jepang dilarang  menunjukan  aktivitas.  (Hadiatmadja dkk, 2000: 13).
Agar terdapat keseragaman dalam pengertian dan maksud pemerintahan pendudukan  militer  Jepang.  Maka,  bagi  guru diadakan  latihan-latihan  di  Jakarta.Tiap-tiap kabupaten/daerah  mengirimkan  beberapa  orang guru  untuk  dilatih.  Setelah  selesai  dilatih tersebut,  mereka  kembali  kedaerahnya  masing-
masing  untuk  kemudian  melatih  guru-guru lainnya  mengenai  hal-hal  yang  mereka  peroleh dari  Jakarta.  Bahan  –bahan  pokok  yang  mereka dapat  dalam  latihan  ialah:  1).  Indroktrinasi mental  idiologi  “ Hakko  i-chiu ”  dalam  rangka kemakmuran  bersama  di  “Asia  Raya”.  2). Latihan  kemiliteran  dan  semangat  Jepang ( Nippon seisyin ). 3).  Bahasa dan bahasa Jepang dengan  adat  istiadatnya.  4).  Ilmu  bumi  ditinjau dari segi geopolitik. 5). Olah raga, lagu-lagu dan nyanyian Jepang. (Depdikbud, 1979 : 90)

## c. Lahirnya  Organisasi  Persatuan  Guru Republik Indonesia
Kemerdekaan  Indonesia  menjadi  modal utama  yang  mendenyutkan  perjuangan  dan jatidiri  guru  Indonesia.  Jelas  semangat  mengisi hari depan Indonesia hanya bisa dihidupkan terus melalui  proses  kemajuan  pendidikan.  Para  guru Indonesia menyadari betul semangat kemerdekaan  sebagai  perisai  yang  ampuh  bagi proses perwujudan persatuan guru-guru Republik Indonesia.  Motivasi  ini  pula  yang  mendorong proses  lahirnya  organisasi guru  yang  diharapkan bakal  menjadi  embrio  bagi  penerusan  cita-cita kemerdekaan.
Setelah  Indonesia  merdeka,  semangat melanjutkan  profesi  keguruan  dilanjutkan  oleh orang-orang  peribumi  Indonesia.  Kehadiran organisasi  para  guru  sebagai  wadah  dan  sarana kaum guru yang sedang berevolusi kemerdekaan, merupakan  manisfestasi  akan  keinsyafan  dan rasa tanggung jawab kaum guru Indonesia dalam memenuhi  kewajiban  akan  pengabdiannya  serta partisipasinya  kepada  perjuangan  menegakan untuk  mengisi  kemerdekaan  Negara  Kesatuan Republik Indonesia. (Hadiatmadja dkk, 2000:19).
Sejarah mencatat munculnya dalam situasi perjuangan  melawan  Sekutu,  dilangsungkan Kongres  Pendidik  Bangsa.  Kongres  yang berlangsung  tepat  100  hari  setelah  Proklamasi Kemerdekaan  dilaksanakan  di  Sekolah  Guru Puteri  (SGP)  di  Surakarta,  Jawa  Tengah  yang digerakkan  dan  dipimpin  oleh  para  tokoh pendidik  guru,  Amin  Singgih,  Rh.  Koesnan  dan kawan-kawan. Kongres selama dua hari, tanggal 24-25  November  1945  tersebut  melahirkan Persatuan  Guru  Republik  Indonesia  (PGRI). Sejak  saat  itu  PGRI  lahir  sebagai  wadah perjuangan  kaum  Guru  untuk  turut  serta menegakkan  dan  mempertahankan  serta  mengisi Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  yang merdeka.  Nama  PGRI  sendiri  diberikan  oleh
utusan  dari  Jawa  Barat  yang  berjiwa  unitaristis yang  saat  itu  bergabung  dalam  Persatuan  Guru Seluruh Priangan (PGSP). (PGRI, 2008:39)
Kongres  pertama  PGRI  yang  berlangsung seratus hari setelah kemerdekaan turut membantu membangkitkan  semangat  para  guru.  Hal  itu sejalan  dengan  tujuan  awal  PGRI  ketika didirikan, yaitu memperkuat berdirinya Republik Indonesia.  Dengan  tujuan  seperti  itu,  PGRI merupakan salah satu organisasi perjuangan yang ada  saat  itu.  Perjuangan  tersebut  bukan  saja dilakukan  melalui  bangku  sekolah,  tetapi  para guru  juga  turut  mengangkat  senjata  melawan sekutu yang tidak berperan sesuai dengan tujuan kedatangan mereka ke Indonesia. NICA Belanda yang  membonceng  pada  Sekutu  berusaha kembali  menguasai  Indonesia.  Rakyat  Indonesia tidak  mau  kembali  dijajah.  Rakyat  bersama Tentara Keamnan Rakyat (TKR) bahu-membahu mengangkat  senjata  melawan  Sekutu  dan Belanda.  Demikian  juga  dengan  para  guru. Mereka  rela  meninggalkan  tugasnya  untuk berjuang  mempertahankan  kemerdekaan  yang telah mereka miliki. Tidak jarang para guru yang menjadi  anggota  TKR.  Para  guru  perempuan banyak  yang  bertugas  di  dapur  umum  atau menjadi anggota Palang Merah Indonesia (PMI). Tidak  sedikit  dari  mereka  yang  gugur  sebagai pahlawan bangsa. (PGRI, 2008 : 42).
Perjuangan guru yang diwadahi oleh PGRI dalam  masa  kemerdekaan  telah  banyak  berjasa bagi  bangsa  Indonesia.  Bukan  hanya  mendidik dalam  rangka  mencerdaskan  bangsa,  tetapi  ikut pula  dalam  perjuangan  fisik  melawan  Belanda yang ingin kembali menguasai Indonesia dengan membonceng  sekutu.  Peran  yang  diambil  oleh guru-guru  Indonesia  pada  masa  kemerdekaan telah  banyak  memberikan  sumbangsih  bagi bangsa Indonesia. Dengan perjuangannya pendidikan Indonesia mempunyai landasan dasar yaitu  Pancasila.  Pada  masa  perang  kemerdekaan tujuan  pendidikan  menekankan  pada  rasa patriotisme  untuk  membantu  mempertahankan perjuangan    seiring  dengan  perjalanan  waktu tujuan pendidikan menyesuaikan dengan perkembangan  zaman.  Peran  PGRI  yang  paling utama  adalah  mempelopori  perubahan  sistem pendidikan  kolonial  kearah  system  pendidikan nasional.  Jika  kita  meneliti  dalam  mukadimah AD/ART  PGRI  dan  meneliti  kehidupannya organisasi,  sejak  kelahirannya  sampai  sekarang dapat disimpulkan sebagai berikut (Hadiatmadja, 2000:20):
a. PGRI  lahir  karena  hikmah  proklamasi kemerdekaan  Republik  Indonesia  17  Agustus 1945.  Organisasi  ini  merupakan  manifestasi aspirasi kaum Guru Indonesia dalam mengambil bagian dan tanggung jawab sesuai dengan  bidang  profesinya  sebagai  pendidik untuk  mengisi  kemerdekaan  yang  dicita- citakan.
b. PGRI  mempunyai  komitmen  kepada  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia,  berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
c. PGRI  berbatang  tubuh  suatu  organisasi berlandaskan proklamasi, karenanya organisasi  ini  dipandang  sebagai  pemersatu kaum  guru  yang  bersifat:  1)  unitaris,  2) independen,  3)  non  partai  politik.  Juga merupakan  suatu  sarana,  wahana  dalam kepentingan  kaum  guru  bagi  pengembangan profesinya,  pendidikan  pada  umumnya  serta pengabdiannya kepada tanah air dan bangsa.
d. PGRI adalah orgnisasi profesi guru yang lahir dan  mewariskan  jiwa,  semangat  nilai-nilai 1945  secara  terus  menerus  kepada  setiap generasi Bangsa Indonesia.
Berdasarkan  penjelasan  di  atas,  organisasi yang  menghimpun  para  guru  dengan  jelas mengambil  peran  pentingnya  di  awal  Indonesia merdeka.  Organisasi  yang  diberinama  Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) adalah organisasi profesi guru yang lahir dan dilahirkan atas  misi  dan  hikmah  proklamasi  kemerdekaan 17  Agustus  1945.  (Hadiatmadja,  dkk,  2000, pendahuluan)
PGRI  lahir  sebagai”anak  sulung”  dari proklamasi  17  Agustus  1945,    yang  memiliki sifat  dan  semangat  yang  sama  dengan  “ibu kandungnya”,  yaitu  semangat  persatuan  dan kesatuan,  pengorbanan  dan  kepahlawanan  untuk menentang penjajah. PGRI merupakan organisasi pelopor  dan  pejuang,  karena  itu  para  pendiri PGRI mengangkat semangat itu ke dalam tujuan pertama  yang  di  atas.  Sementara iu, tujuan  yang kedua  sangat  erat  hubungannya  dengan  tugas pokok  dan  fungsi  anggota  PGRI  sebagai pendidik bangsa, yang melalui proses pendidikan bermaksud  mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan  kualitas  hidup  bangsa  Indonesia dari  segi  pendidikan.  Tujuan  yang  ketiga berkaitan langsung dengan PGRI sebagai wahana meningkatkan  perjuangan  untuk  perbaikan  nasib anggotanya.  PGRI  adalah  organisasi  pejuang yang  lahir  dalam  proses  sejarah  di  masa perjuangan  untuk  merebut  dan  mempertahankan kemerdekaaan.  PGRI  adalah  wahana  para
pejuang, pembangun bangsa, pembimbing putera,  pembangun  jiwa  dan  pencipta  kekuatan Negara.Begitulah  jiwa  dan  makna  PGRI  yang diungkapkan  dalam  “Mars  PGRI”  yang sepenuhnya  cocok  dengan  kenyataan.  (Yunus, dkk. 2003:7).
Sebagai  organisasi  profesi  Guru  dan  jika dipandang  dari  segi  profesi  mempunyai  jati  diri yang  terpancar  pada  empat  ranah    profesi  yaitu Keahlian,  Tanggungjawab,  Kesejawatan  atau
Jiwa karsa, Pembaharuan (inovasi).
(Hadiatmadja, dkk, 2000: 102)
Lahirnya  PGRI  telah  menghapus  segala bentuk  perpecahan  diantara  kelompok  gurua kibat  perbedaan  ijazah,  di  lingkungan  pekerjaan dan  lingkungan  daerah,  aliran  politik  atau perbedaan  agama  dan  suku.  Hal  itu  sesuai dengan azas, tujuan dan cita-cita PGRI yang juga selaras dengan Proklamasi Kemerdekaan. Kongres  Pertama  PGRI  telah  merumuskan  tiga tujuan  mulia  PGRI,  yakni:  1).  Mempertahankan dan  menyempurnakan  Republik  Indonesia.  2). Mempertinggi tingkat pendidikan dan pengajaran dengan  dasar  kerakyatan.  3).  Membela  hak  dan nasib buruh  umumnya,  serta  hak  dan  nasib  guru khususnya.  4).  PGRI  merupakan  organisasi pelopor  dan  pejuang.  Tujuan  ini  tegas  mengacu kapada  pola  dan  tata  kehidupan  bangsa berdasarkan  UUD  1945  tidak  terlepas  dari  jiwa dan semangat Proklamasi Kemerdekaan. Implikasi  tujuan  tersebut  telah  menyulut:  a). Semangat  persatuan  dan  kesatuan  bangsa, pengorbanan dan kepahlwanan untuk menentang penjajah,  neopenjajah  kapitalisme,  neokapitalis, b).  Menguatkan  tugas  dan  fungsi  anggota  PGRI sebagai  pendidik  bangsa  yang  melalui  proses pendidikan  bermaksud  mencerdaskan  kehidupan bangsa  dan  meningkatkan  kualitas  hidup  bangsa Indonesia dari segi pendidikan, c). Mengedepankan  kepentingan  PGRI  sebagai wahana meningkatkan perjuangan untuk memperbaiki  nasibpara  anggotanya  dan  para guru  khususnya.  d).  Mendukung  perumusan pancasilasebagai  tata  kehidupan  bangsa  dan UUD  1945  sebagai  dasar  hukum  di  Indonesia. Data  historis  kongres  pertama  PGRI  telah didekumentasikan Dalam Buku Perjalanan PGRI (1945-2003).

## d. Periode awal Perjuangan Organisasi PGRI
Semangat  perjuangan  organisasi  Guru- guru  Indonesia  diawal  perjuangannya  tidak hanya  mengadakan  kongres  pertama  untuk
mendirikan  PGRI.  Pada  tahun-tahun  berikutnya telah  berhasil  dilaksanakan  beberapa  kongres yang  sangat  artinya  perumusan  perjuangan PGRI.  (PGRI,  2010)  Kongres-kongres  dan  isi rumusan  hasil  kongresnya    tercatat  sebagai berikut:
1. Kongres  Pertama :  Kongres  I  PGRI  di Surakarta tanggal 24-25 November 1945 Pada  hari  pertama,  rapat  tanggal  24 November  1945  disepakati  pembentukan  dan nama  organisasi,  sifat  dan  ketetapan  tentang pusat  administratif  organisasi  di  Jakarta, tetapi untuk sementara waktu Solo.
Pada  kongres  ini  disampaikan  protes  kepada seluruh  dunia  terhadap  tindakan-tindakan tentara  pendudukan  di  Indonesia.  Garis  besar protes tersebut adalah sebagai berikut:
a. Alasan protes: perbuatan-perbuatan tentara pendudukan  yang  tidak  sesuai  dengan maksudpendudukan.
b. Maksud  protes:  agar  tentara  pendudukan ditarik  kembali  dan  tidak  usah  diganti karena  Negara  Republik  Indonesia  telah cakap  menyelenggarakan  keamanan  dan ketenteraman dalam negeri
c. Protes  ditujukan  kepada:  Negeri-Negeri Serikat,  Vatikan,  dan  Negeri-negeri  Arab juga akan diberi tahun.
Rapat  hari  kedua  25  Novenber  1945, ketetapan  isi  kongres  berhasil  membentuk susunan  Pengurus  Besar  PGRI,  yaitu  seperti berikut:
Ketua : Amin Singgih Wakil Ketua :  1. Rh. Koesnan 2. Soekitro Penulis :  1. Djajengsoegito 2. Alimarsaban Bendahara    :  1. Soemidi Adisasmita 2. Siswowidjojo Anggota : 1.Siti Wahjoenah (popy Sjahrir) 2. Martosoedigdo 3.Reksosoebrot(siswowardjojo) 4. Parmoedjo
2.  Kongres Kedua di Surakarta tanggal 21-23 November 1946.
Di tengah situasi politik dan keamanan yang bergolak, PGRI melakukan kongres II di Surakarta  tanggal  21-23  November  1946. Dengan susunan PB PGRI sebagai berikut:
Ketua I : Rh. Koesnan
Ketua II : Soejono Kromodimoeljo Ketua III : Soedjono Penulis I : J. Soetemas Penulis II : Mh. Hoesodo Bendahara I : Soemidi Adisasmita Bendahara II : Dinneman Ketua Bagian Pendidikan : DNotohamidjojo
Ketua Bagian Perburuhan : Sosro Ketua Bagian Penerangan : Slamet I
Kongres  ini  menghasilkan  tiga  tuntutan yang  diajukan  kepada  pemerintah,  yaitu:    a) sistem  pendidikan  agar  dilakukan  atas  dasar kepentingan  nasional.  b)  gaji  guru  supaya  tidak dihentikan.  c)  diadakannya  Undang-undang Pokok  Pendidikan  dan  Undang-undang  Pokok Perburuhan.  Tuntutan  ini  kelak  diperhatikan pemerintah  dengan  diangkatnya  Rh.  Koesnan menjadi  anggota  Panitia  Gaji  Pemerintah  pada Kementerian Keuangan. Kemudian, Rh. Koesnan bersama  Zahri  diangkat  menjadi  angota  KNIP pleno.  Terakhir,  Rh.  Koesnan  bahkan  menjadi Menteri  Perburuhan  dan  Sosial  pada  kabinet Hatta.
Kongres  II  PGRI  ini  menghasilkan keputusan yang merupakan wujud dari tanggung jawab nasional PGRI dalam upayanya mempelopori  perubahan  sistem  pendidikan kolonial  ke  arah  sistem  pendidikan  nasional. Pada  kongres  ini  Presiden  Sukarno  hadir menegaskan  dalam  amanatnya:  Guru  bukan penghias  alam,  guru  adalah  pembentuk  manusia seutuhnya, guru pendidik rakyat ke arah kejayaan dan  keagungan  bangsa;  Semua  orang  bisa pandai/pintar  dan  sebagai  patriot  bangsa  dan negara adalah hasil pendidikan para guru; Dalam menghadapi perjuangan dan pembangunan negara,  guru  harus  menjadi  pelopornya;  Guru adalah  penghimpun  generasi  muda,  pemuda  dan pemudi  menjadi  kompak  bersatu  bisa  bersama- sama  mengangkat  gunung  Semeru  tertinggi  di Jawa  Timur  ke  Jakarta;  Guru  adalah  pendidik untuk kesempurnaan jiwa/moral dan etika bangsa Indonesia,  agar  menjadi  bangsa  yang  bermoral tinggi,  beretika  santun  menjadi  contoh  bangsa lain di dunia.
3. Kongres  Ketiga. Di  tengah  berkecamuknya perang kemerdekaan,
PGRI
menyelenggarakan  kongres  III  pada  tanggal 27-29  Februari  1948,  Jawa  Timur.  Kongres yang  berlangsung  dalam  keadaan  darurat
menghasilkan  keputusan-keputusan  penting antara lain:
1. Menghapus Sekolah Guru C (SG C), yaitu pendidikan  guru  2  tahun  setelah  sekolah rakyat.
2. Memekarkan cabang-cabang dengan
jumlah  anggota  setiap  cabang  minimal seratus orang.
3. Membentuk  komisariat-komisariat  daerah pada setiap keresidenan /provinsi.
4. Menerbitkan  majalah  Guru  Sasana  (Suara Guru) sebagai sarana komunikasi Pimpinan  Pusat  dan  Pimpinan  Daerah PGRI.
Kongres  III menegaskan  kembali haluan dan sifat perjuangan PGRI, yaitu:
1. Mempertahankan NKRI
2. Meningkatkan  pendidikan  dan  pengajaran nasional sesuai dengan falsafah Pancasila/tata kehidupan bangsa dan UUD 1945. 3. Tidak bergerak dalam lapangan politik(nonpartai politik)
4. Sifat dan siasat perjuangan PGRI adalah:
a. Bersifat korektif dan konstruktif terhadap pemerintah umumnya,
Kementrian  PP  dan  K  khususnya dengan mempertahankan kebebasannya sebagai serikat sekerja.
b. Bekerjasama  dengan  serikat-serikat buruh/sekerja lainnya
c. Bekerjasama dengan badan-badan lainnya  (partai  politik,  organisasi- organisasi  pendidikan,  badan-badan perjuangan)
5. Bergerak di tengah-tengah masyarakat. Adapun  susunan  Pengurus  Besar  hasil Kongres III adalah sebgai berikut : Ketua I              : Soejono kromodimoeljo Ketua II              : Soedjono Ketua III            : Soedarsono Panitera Umum I  : Brahim Prawirosoemitro
Panitera Umum II : Indo Karjoso
Ketua Bagian Pendidikan  : Soepojo Ketua Bagian Perburuhan : Sostrowignjo Bendahara : Dineman Setelah  pemerintah  RI  kembali  ke Yogyakarta, PGRI memindahkan markasnya  dari  Solo  ke  Yogyakarta. Adapun  susunan  Pengurus  Besar  PGRI pada saat di Yogyakarta:
Ketua I :Soejono kromodimoeljo Ketua II : Soedjono Ketua III : Soedarsono Sekretaris Umum I  : Soekirno Sekretaris Umum II  : Indo Karjoso Bendahara : Soewandi
Ketua Bagian Pendidika   : Ali Marsaban Ketua Bagian Perburuhan : Sosro Ketua Bagian Publisiteit    : Hj. Soemarto
Pada  pada  tahun  1948,  di  Madiun  terjadi pemberontakan  PKI.  Ada  juga  guru  yang terlibat  dalam  kegiatan  ini.  Peristiwa  ini menjadi  catatan  kelam  PGRI  dalam  masa perang kemerdekaan. Perisiwa penting lainnya  yang  terjadi  pasca  kongres  III  ialah keluarnya  PGRI  dari  Serikat  Organisasi Buruh  Seluruh  Indonesia  (SOBSI)  pada tanggal  20  September  1948  karena  SOBSI menjadi organissasi PKI.
Usaha
PGRI dalam mengembangkan
Pendidikan Indonesia
Sesudah  kongres  pertama  PGRI  mulai menyusun organisasinya dan meluaskan pengaruhnya  ke  segenap  penjuru  tanah  air. Namun,  ganguan  jalannya  organisasi  PGRI  di kota-kota besar lainnya tidak luput dari gangguan Belanda  dan  blokadenya  yang  mempersempit ruang  geraknya.  Ketika  pemerintah  RI  kembali dari  Bukit  Tinggi  ke  Yogyakarta  pada  tahun 1949, berdirilah cabang-cabang PGRI sampai ke daerah  di  luar  persetujuan  Renville,  meskipun tanpa  ada  perintah  dari  PB  PGRI.  Pada  saat  itu kedudukan  PB  PGRI  yang  semula  di  Surakarta dipindahkan ke Yogyakarta. Kegiatan PGRI pun meningkat  kembali  diberbagai  daerah,  baik  di pusat  (Yogyakarta)  maupun  di  daerah-daerah BFO  ( Byzonder  Federal  Overleg ).  Di  pusat,  PB PGRI  dengan  tenaga-tenaga  inti  dibantu  oleh tenaga-tenaga  lainya  mulai  mengembangkan sayapnya.  Di  daerah-daerah  serentak  dihimpun kembali tenaga-tenaga yang sebelumnya berserakan.  Mereka  saling  mengadakan  kontak untuk  mengkonsolidasikan  organisasi.  Dalam bidang  politik,  dua  orang  wakil  PGRI  ditunjuk menjadi  anggota  Komite  Nasional  Indonesia Pusat  (KNIP) yang merupakan  parlemen sementara  RI.  Pengakuan  politis  yang  sangat tinggi  kepada  PGRI  juga  diperoleh  dari  amanat Presiden  Soekarno  pada  Kongres  II  PGRI  tahun 1946  di  Surakarta.  Dalam  amanat  tersebut, Presiden  Soekarno  menegaskan  bahwa,  guru
bukanlah  penghias  alam,  tetapi  guru  adalah pembentuk manusia, guru adalah pendidik rakyat ke  arah  kejayaan  dan  keagungan  bangsa,  semua orang  pandai  dan  patriot-patriot  negara  adalah hasil  pendidikan  para  guru,  dalam  menghadapi perjuangan dan pembangunan Negara guru harus mendidik  pelopornya,  guru  adalah  pendidik rakyat  kearah  kesempurnaan  jiwa  yang  bercita- cita tinggi bagi bangsa dan Negara. (PGRI, 2008 :45).
Dalam  usaha  meningkatkan  pendidikan mulai dilaksanakan dengan bernafaskan, peralihan  dari  pendidikan  yang  berifat  kolonial ke pendidikan Nasional. sebagai media organisasi  dan  meningkatkan  komunikasi,  maka pada  tahun  1948  PGRI  mulai  menerbitkan majalah Guru  sasana ,  yang  kemudian  berubah menjadi  majalah suara  Guru sampai  sekarang. (Hadiatmdja,dkk. 2000:24).

## SIMPULAN DAN SARAN

## Simpulan
Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian  terkait  perjuangan  organisasi  guru  di masa  revolusi,  khususnya  terkait  sejarah  eran organisasi  Persatuan  Guru  Republik  Indonesia (PGRI)  diawal  kemerdekaan  Indonesia  dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Perubahan-perubahan  yang  terjadi  dalam revolusi  di  bidang  pendidikan  di  awal Indonesia  merdeka  menyangkut  penyesuaian dengan cita-cita dari suatu Bangsa dan Negara Merdeka. Panitia Penyelidik Pengajaran yang di  ketuai  oleh  Ki  Hadjar  Dewantara  telah berhasil  merumuskan  landasan  idiil  yang diambil  dari  falsafah  negara  Indonesia  yaitu Pancasila.  Hasil  lainya  adalah  ketetapan dalam merumuskan tujuan pendidikan nasional,  sistem  sekolah  serta  kesempatan belajar  bagi  rakyat  Indonesia.  Mengenai tujuan pendidikan dirumuskan bahwa, pendidikan  bertujuan  mendidik  warga  negara yang  sejati,  bersedia  menyumbangkan  tenaga dan  pikiran  untuk  negara  dan  masyarakat. Pada awal kemerdekaan, pendidikan Indonesia lebih menekankan kepada
bagaimana  menanamkan  rasa  nasionalisme dan berjiwa patriotisme
untuk mempertahankan kemerdekaan.
2. Terbentuknya  Persatuan  Guru  Republik Indonesia  adalah  hasil  dari  perjuangan  guru-
guru  Indonesia.  Perjuangan  Guru  telah dimulai  dari  masa  Hindia  Belanda  dengan adanya  oraganisasi  Persatuan  Guru  Hindia Belanda  pada  tahun  1912.  Persatuan  Guru Hindia Belanda kemudian mengalami perubahan menjadi Persatuan Guru Indonesia pada  tahun  1932.  Pada  tanggal  23-25 November 1945 diadakan kongres Guru, yang menghasilkan  Persatuan  Guru  Republik Indonesia.  Dalam  situasi  perjuangan  rakyat melawan  sekutu,  guru-guru  mengadakan kongres  yang  dilaksankan  di  Sekolah  Guru Puteri  (SGP)  gedung  Van  De  Vanter, sekarang  SMP  3  Surakarta  Jawa  Tengah. Sebagai  penggerak  dan  pemimpin  adalah Amin  Singgih  dan  Rh.  Koesnan.  Kongres dilaksankan  dari  tanggal  23  sampai  25 November  1945.  Hasil  kongres  tersebut adalah  guru-guru  sepakat  untuk  membentuk suatu organisasi yang bisa mewadahi aspirasi dan  perjuangan  guru  untuk  kemajuan  bangsa Indonesia.  Atas  usulan  dari  Persatuan  Guru Seluruh  Periangan  (PGSP)  dari  Jawa  Barat yang  mengusulkan  nama  Persatuan  Guru Republik  Indonesia  (PGRI).  Seluruh  peserta kongres  sepakat  dan  menyetujui  berdirinya suatu organisasiyang bernama Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI).
3. Setelah terbentuknya Persatuan Guru Republik  Indonesia  (PGRI),  Persatuan  Guru Republik Indonesia terus berjuang
menggalang  persatuan  dengan  mengajak guru-guru di daerah  untuk bergabung kedalam  PGRI.  Namun,  perjuangan  itu tidaklah  mudah  karena  mendapat  rintangan dari pihak Belanda. Persatuan Guru Republik Indonesia merasa bangga dikarenakan Rh.Koesnan diangkat menjadi Menteri
Perhubungan  dan  Sosial  dalam  kabinet  Moh. Hatta.  Peran  Guru  Republik  Indonesia  pada masa Revolusi Indonesia adalah ikut merumuskan  tujuan  Pendidikan  Indonesia, serta  meletakan  dasar  bagi  pendidikan  yaitu dijadikannya  Pancasila  sebagai  landasan  idiil Pendidikan.

## DAFTAR RUJUKAN
Depdikbud.1979 Eisenstadt, S. N. 1986. Revolusi dan transformasi  masyarakat,  (terj.)  Candra Johan Jakarta: CV. Rajawali.
Hadiatmadja,  R.A.  Soepardi.,  dkk.,  2000. Pedidikan  sejarah  perjuangan  PGRI  (PSP- PGRI), Jilid II, III, IV, V. Semarang : IKIP PGRI Kahin,  George  Mc.  1995. Nasionalisme  dan Revolusi di Indonesia . Nin Bakdi
Somenato  (Penterj.),  Jakarta  –  Sinar
Harapan  &  Sebelas  Maret  University
Press. Kartodirdjo,  Sartono..  dkk.  1975. Sejarah Nasional  Indonesia  Jilid  III .  Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Ricklefs, M.C., 2008. S e j a r a h   I n d o n e s i a Modern 1200-2008 . Jakarta – PT. Ikrar PGRI.,  2008.  Buku  Sejarah  Perjuangan  Jatidiri PGRI ______  2010.  “Sejarah  Lahirnya  PGRI  Dan
Kongres PGRI http://pgrikarangtengah.blogspot.com/201
0/07/tujuan-organisasi-pgri.html/ Diakses pada 22 Mei 2014. Poerbakawatja,  Soegarda.  1970.
Pendidikan dalam Indonesia merdeka . Jakarta:
Gunung Agung
Said,  Muh.  dan  Junima  Affan,  1987. Mendidik dari zaman ke zaman , Bandung: Jemmars,. Sjamsuddin, Helius. 1993. Sejarah pendidikan di Indonesia  zaman  kemerdekaan  (1945-
1950). Depdikbud. Jakarta
Sumarsono, Moestoko.1986.
Pendidikan Indonesia  dari  jaman  ke  jaman .  Balai Pustaka: Jakarta Tilaar, H.A.R., 2002. Pendidikan untuk masyarakat  Indonesia .  Jakarta  –  PT
Gramedia Yunus., 2003. PGRI dari masa ke masa . Jakarta: PGRI YPLP.