## PRODUK LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH BERBASIS KEARIFAN LOKAL PRAKTEK "GALA UMONG" PADA MASYARAKAT ACEH

## M. Aditya Ananda
Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, STAIN Teungku Dirundeng aditya_stai@outlook.com

## Abstrak
Praktek gala  umong yang  dilakukan  ditengah  masyarakat  yang  dilakukan  secara  tradisional tersedia padanan produk yang serupa secara terlembaga melalui PT Pegadaian Persero. Produk tersebut  adalah rahan  tasjily  tanah .  Produk  ini  bagian  dari  lini  bisnis  syariah  yang menggunakan akad rahn tasjily . Hasil komparasi antara praktek gala umong dan produk rahan tasjily setidaknya terdapat 3 (tiga) perbedaan yaitu dari segi pemanfaatan barang gadaian, pola pembayaran serta jangka waktu. Pada praktek gala umong , pemanfaatan barang gadaian ada pada si penggadai sementara pada produk lembaga pegadaian, hanya menjaga hak kepemilikan atas  barang  gadaian.  Selanjutnya  perbedaan  dari  jangka  waktu  dan  pembayaran.  Adanya beberapa  pola  pembayaran  yang  ditawarkan  yang  dapat  dipilih  si  penggadai  sesuai kemampuannya seperti pola regular, pola fleksi dan berkala adapun tenor maksimal dibatasi selama  36  bulan.  Sedangkan  pada  praktek gala  umong ,  berakhirnya  perjanjian  mengikuti selesainya pembayaran kewajiban oleh debitur tanpa ketetapan jangka waktu tertentu.
Kata Kunci : Rahn, Rahn Tasjily, Marhun

## Abstract
The  practice  of  gala  umong  which  is  carried  out  in  the  community  which  is  carried  out traditionally  is  available  as  an  equivalent  of  similar  products  in  an  institutionalized  manner through  PT  Pegadaian  Persero  The  product  is  rahan  tasjily land.  This  product  is  part  of the sharia business line that uses the Rahn Tasjily contract. The results of the comparison between the practice of gala umong and the product of rahan tasjily there are at least 3 (three) differences, namely in terms of the use of the mortgaged goods, payment patterns and time periods. In the practice of gala umong, the use of the pawned goods is with the pawner, while the products of the pawnshop only maintain ownership rights to the pawned goods. The next difference is the term  and  payment.  There  are  several  payment  patterns  offered  that  the  pawner  can  choose according to his abilities, such as regular patterns, flexion patterns and periodicals, while the maximum tenor is limited to 36 months. Whereas in the practice of gala umong, the end of the agreement follows the completion of payment of obligations by the debtor without a certain period of time.
Keywords : Rahn, Rahn Tasjily, Marhun

## A. PENDAHULUAN
Dalam  kehidupan  sudah  kodratnya dimana adakalanya sebagai manusia dihadapi dengan  kesulitan  keuangan,  kebutuhan mengembangkan  usaha  maupun  keinginan yang  bersifat  konsumtif.  Kenyataanya,
kebutuhan  dan  keinginan  tersebut  tidak mendapat  dukungan  dengan  sumber  daya yang cukup sehingga mengakibatkan permasalahan.  Permasalahan–permasalahan yang  timbul  ini  dipandang  dalam  ilmu
ekonomi  sebagai  masalah  ekonomi. 1 Untuk menghadapi  permasalahan  ini  dalam  jangka pendek,  biasanya  manusia  salah  satunya mengambil  keputusan  untuk  melakukan pinjaman utang baik melalui individu maupun pada  lembaga  keuangan  terlebih  jika kebutuhan  bersifat  mendesak.  Kebutuhan dana  dalam  jumlah  besar  tentunya  dalam proses pengajuan utang maka biasanya pihak kreditur  meminta  tambahan  persyaratan kepada debiturnya. Tambahan persyaratan ini dapat  dalam  bentuk  jaminan  atau  dalam bentuk  apapun  yang  meyakinkan  kreditur bahwa  dana  yang  diberikan  tetap  terjamin pengembaliannya.  Bentuk  jaminan  dapat beragam, jika ditinjau dari segi profesi calon debitur,  bagi  pekerja  pada  instansi  swasta maupun pemerintahan, bentuk jaminan dapat berupa  surat  pengangkatan  bekerja  maupun dokumen  lainnya  yang  disepakati  sedangkan bagi  pekerja  wirawasta  tentunya  harus menyerahkan  jaminan  dalam  bentuk  lainnya yang  memiliki  nilai  setara  bahkan  melebihi daripada  pinjaman  yang  akan  diambil. Kategori  profesi  yang  terakhir  disebutkan diatas,  bila  perjanjian  disepakati  maka jaminan yang diberikan akan dipindah tangan sementara  selama  proses  pijaman  tersebut berlangsung  sebagaimana  persyaratan  dalam perjanjian  gadai  maupun  rahn  mensyaratkan adanya penyerahan harta baik harta bergerak maupun  tidak  bergerak  sebagai  yang dijaminkan.
Profesi wiraswasta ditinjau dari demografi  sudah  alamiyah  tentunya  terdapat baik  diwilayah  perkotaan  maupun  wilayah pedesaan.  Bagi  pekerja  sektor  formal, perjanjian  gadai  dengan  penyerahan  jaminan yang  akan  dipindahkan  sementara  tentunya
1 N. Gregory Mankiw, Pengantar Ekonomi Mikro, edisi7, terjemahan Crishwan Sungkono, Jakarta: Salemba Empat, 2018, H.4
2 Azharsyah  Ibrahim,  Praktek  Ekonomi  Masyarakat  Aceh  dalam  konteks  Ekonomi  Islam:  Kajian  terhadap system Mawah dan Gala, dalam Proceding of the Aceh Development International Conference 2012
3 Safrizal, Praktek Gala Umong (Gadai sawah) dalam perspektif syariah : studi kasus didesa Gampong dayah syarif kecamatan mutiara kabupaten pidie provisi Aceh. Dalam jurnal Islam Futura vol 15, No.2  Februari 2016.
tidak akan berpengaruh terhadap keberlangsungan  mata  pencarian,  namun  hal ini  belum  tentu  berlaku  serupa  bagi  calon debitur  pada  wilayah  pedesaan  yang mayoritas  bermata  pencarian  agraris  dengan mengandalkan pertanian. Pekerja pada sektor pertanian  lumrahnya  memiliki  asset  dalam bentuk  harta  tidak  bergerak  seperti  tanah sawah  maupun  kebun.  Bagi  profesi  ini, penyerahan  asset  kepada  kreditur  sebagai barang  jaminan  berpotensi  mengancam keberlangsungan mata pencarian, karena aset tersebut  merupakan  sumber  mata  pencarian utamanya.
Praktek  gala  umong  yang  berlangsung ditengah  masyarakat  merupakan  salah  satu bentuk  dari  pada  perjanjian  gadai.  Pada perjanjian ini, barang yang dijaminkan berupa tanah sawah akan diserahkan pemeliharaannya dan memanfaatkannya pada kreditur  selama  praktek  gala  umong  ini mengikat  pihak  yang  mengikat  perjanjian. 2 Praktek  gadai  ini  telah  menjadi  lazim dilakukan  dimasyarakat  pedesaan  diwilayah Aceh.  Apa  yang  dipaparkan  diatas  hanya menyoroti sebatas pemanfaatan harta jaminan. Beberapa  aspek  lain  dapat  dilihat  dari beberapa  hasil  penelitian  yang  pernah dilakukan.  Penelitian  yang  dilakukan  oleh safrizal diwilayah desa gampong dayah syarif kecamatan  mutiara  pidie  menyimpulkan bahwa  praktek  gadai  yang  dilakukan  pada lokasi penelitian belum memenuhi rukun dan persyaratan  rahn,  serta  peneliti  menyorot pemanfaatan  hasil  barang  gadai  yang berpotensi  mengeksploitasi  sebelah  pihak 3 Hasil  penelitian  Muhammad  iqbal  dan Sukirno yang berjudul rekontruksi perjanjian gala (gadai adat) pada masyarakat adat Aceh
berbasis  syariah  ialah  praktek  gadai  (gala) dilakukan  dalam  konteks  keadaan  mendesak kekurangan  financial  bagi  pihak  yang  akan menggadaikan  hartanya.    Penelitian  ini  juga menyoroti mengenai temuan adanya perjanjian gadai yang dilakukan dengan tanpa ketentuan waktu berakhirnya perjanjian. 4 Dari hasil  penelitian  tersebut,  penulis  mencoba mengkomparasikan  antara  jasa  gadai  yang tawarkan  secara  tradisional  dengan  produk gadai yang ditawarkan melalui lembaga gadai yang dibentuk secara formal. Apakah lembaga pegadaian melakukan perjanjian yang identik dengan gala umong ? Yang terpenting, apakah lembaga  pegadaian  terdapat  produk  yang menawarkan  jasa  yang  serupa  praktek gala umong .

## B. KAJIAN PUSTAKA
Gala umong, gadai dan rahn
Gala merupakan praktek ekonomi di Aceh yang  telah  berlangsung  lama.  Praktek ekonomi  yang  dilakukan  dalam  bentuk pinjaman  dengan  dasar  menggadaikan  harta yang  dimiliki  untuk  memenuhi  kebutuhan financial  yang  sifatnya  mendesak. 5 Adapun umong memiliki  padanan  kata  yang  serupa dengan  ‘tanah  sawah’.  Istilah gala  umong menunjukan praktek perjanjian gadai dimana tanah  sawah  menjadi  objek  jaminan  dalam perjanjian tersebut. Awalnya praktek ini tidak tertulis namun seiring waktu mulai dilakukan perjanjian secara tertulis namun jangka waktu
4 Muhammad Iqbal, Sukirno, Rekontruksi Perjanjian Gala (Gadai Adat) pada Masyarakat Adat Aceh Berbasis Syariah, dalam jurnal Law reform, volume 13 nomor 1 Tahun 2017.
5 Azharsyah  Ibrahim, Praktek  Ekonomi  Masyarakat  Aceh  dalam  konteks  Ekonomi  Islam:  Kajian  terhadap system Mawah dan Gala, dalam Proceding of the Aceh Development International Conference 2012
6 Azharsyah  Ibrahim, Praktek  Ekonomi  Masyarakat  Aceh  dalam  konteks  Ekonomi  Islam:  Kajian  terhadap system Mawah dan Gala, dalam Proceding of the Aceh Development International Conference 2012
7 Muhammad Iqbal, Sukirno, Rekontruksi Perjanjian Gala (Gadai Adat) pada Masyarakat Adat Aceh Berbasis Syariah, dalam jurnal Law reform, volume 13 nomor 1 Tahun 2017.
8 Ridwan  Nurdin, Akad  –  akad  fiqih  pada  perbankan  syariah  di  Indonesia  (Sejarah  Konsep  dan Perkembangannya), Banda Aceh: Penerbit PeNA, 2010, h. 95
9 Rachmat Syafei, Fiqih Muamalah, Bandung Pustakan Setia, 2001, h. 159 10 Tri  Hidayati,  dkk, Mekanisme  penggunaan  Jaminan  Kebendaan  (Rahn  Tasjily)  dalam  Pmbiayaan  Bank Syariah di Indonesia dan Malaysia, dalam jurnal Nurani Vol 18, No.1 Juni 2018 11 Undang – undang No. 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia
tanpa  ketentuan  berakhirnya  perjanjian. 6 Perjanjian gala yang  dipraktekan  di  Aceh dapat dipersamakan dengan perjanjian gadai. 7 Adapun gadai dalam fiqih muamalah dikenal dengan  perjanjian rahn .  Namun  terdapat perbedaan  antara  gadai  dan  rahn  dalam beberapa aspek yang mana gadai menggunakan  sistem  bunga  dan  biaya  gadai ditetapkan  diakhir  dan  biaya  berpotensi bertambah adapun rahn sebaliknya. 8
Rahn  dapat  didefinisikan  penahanan terhadap  suatu  barang  dengan  hak  sehingga dapat  dijadikan  sebagai  pembayaran  dari barang  tersebut. 9 Rahn  terbagi  kepada  dua bentuk, rahn  tasjily dan rahn  hiyazi . rahn tasjily merupakan  bentuk  gadai  dengan pemindahan  bukti  kepemilikan  adapun rahn hiyaji merupakan  bentuk  gadai  yang  mana harta  yang  digadaikan  dalam  penguasaan sipenerima  gadai. Rahn tasjily lebih mendekati  jaminan  fidusia. 10 Fidusia  berasal dari  kata fides, yang  artinya  kepercayaan. Fidusia merupakan pengalihan hak
kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan  dengan  ketentuan  bahwa  benda yang  hak  kepemilikannya  dialihkan  tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. 11
Syarat rahn dapat dibagi menjadi 5 (lima), pertama,  syarat  bagi  yang  melakukan  akad. kedua,  syarat  ijab  qabul, syarat  marhun  bih , syarat marhun, syarat  sempurna  akad  rahn yaitu al-Qabdhu . Al-qabdhu ialah penyerahan marhun  oleh  rahin  kepada  murtahin.  Fuqaha
bersepakat bahwasanya al qabdhu merupakan syarat  rahn.  Hal  ini  berdasarkan  surat Albaqarah ayat 283, …. ٌﺔَﺿ ْﻮُﺒْﻘﱠﻣ  ٌﻦ ٰﻫ ِﺮَﻓ….., 12
Penyerahan harta tidak bergerak dilakukan dalam  bentuk  penyerahan  nyata  atau  dengan cara tahkliyah yaitu membiarkan marhun atas penguasaan  murtahin,  demikian  kesepakatan fuqaha. Adapun untuk harta bergerak menurut ulama  hanafiy  juga  cukup  dengan takhliyah . Telah  dilakukannya  takhliyah  maka  rahin dianggap  telah  menyerahkan  marhun  kepada murtahin. Menurut Abu yusuf, alqabdhu atas barang  bergerak  tidak  cukup  hanya  dengan takhliyat akan tetapi harus diikuti dengan an naqlu atau  memindahkan.  Sebelum  adanya pemindahan, maka murtahin dianggap belum memegang  marhun.  Pendapat  ini  juga disepakati  oleh  ulama  syafiiyah  dan Hanabilah. 13 Memberikan jaminan menggunakan segala bentuk  medium  sebagai  ganti al-qabdhu hukumnya  sah.  Bentuk  medium  ini  dapat berupa  prosedur  formalitas  harta  tidak bergerak  dengan  cara  membubuhkan  sebuah surat tanda harta oleh departemen pencatatan pertanahan  melalui  peraturan  peundang  – undangan. 14 contoh  dari  pada  hal  yang disebutkan diatas misalnya sertifikat kepemilikan tanah. Rahn inilah yang dikenal dengan  istilah rahn  tasjily .  Rahn  Tasjily disebut  juga  rahn  ta’mini,  rahn  rasmi,  atau rahn  hukmi  yaitu  jaminan  dalam  bentuk barang  atas  utang  dengan  perjanjian  bahwa yang  diserahkan  hanya  bukti  kepemilikan
12 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam 6, terjemahan  Abdul  Hayyie al-Kattani, dkk, cet.1 Jakarta: Gema Insani 2011, H.112-138
13 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam 6, terjemahan  Abdul  Hayyie al-Kattani, dkk, cet.1 Jakarta: Gema Insani 2011, H.140-141
14 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam 6, terjemahan  Abdul  Hayyie al-Kattani, dkk, cet.1 Jakarta: Gema Insani 2011, Hal. 142
15 Fatwa Dewan Syariah Nasional No:68/DSN-MUI/III2008 tentang Rahn Tasjily
16 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam 6, terjemahan  Abdul  Hayyie al-Kattani, dkk, cet.1 Jakarta: Gema Insani 2011, Hal. 221
17 Rahmadi  Indra  Tektona  dan  Dyah  ochtorina  Susanti, Akad  Rahn  Tasjily  pada  gadai  Tanah  Pertanian  di Pegadaian Syariah dalam jurnal Asy-Syari’ah Vol 22, No. 2 2020
adapun  barang  jaminan  tersebut  tetap  dalam pemanfaatan si pemilik. 15

## Pemanfaatan Barang Gadai
Mengenai  pemanfaatan  barang  yang sedang digadaikan atau marhun, ulama terbagi kepada  dua  pendapat.  Pertama  pendapat jumhur  selain  syafiiyah  mengatakan rahin (sipenggadai)  tidak  boleh  memanfaatkan barang  yang  sedang  digadaikan.  Pendapat ulama syafiiyah membolehkan memanfaatkan barang yang sedang digadaikan selama tidak merugikan si pemberi gadai (murtahin). 16 Terdapat  perbedaan  antara  rahn  dan  rahn tasjily.  Pertama,  pada  marhun.  Marhun  yang diserah  terimakan  pada  perjanjian  rahn, merupakan  barang  yang  memiliki  nilai  yang dapat diserahterimakan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak. Adapun pada rahan tasjily, yang menjadi objek penyerahan bukan barangnya akan tetapi bukti dari  pada kepemilikan  barangnya,  adapun  barang  nya tetap pada penguasaan rahin. Perbedaan kedua ialah pada penguasaan atas marhun. Pada akad rahn, marhun dikuasai oleh murtahin adapaun pada  rahn  tasjily,  penguasaan  tanah  tepa berada pada pihak rahin. 17
Fukaha  bersepakat  bahwasanya  biaya pemeliharaan  garang  gadai  ditanggung  oleh rahin.  Adapun  mengenai  bentuk  biaya pemeliharaan,  ulama  berbeda  pendapat. Ulama  hanafiyah  berpendapat  terdapat  biaya menjadi  bebang  rahin  dan  ada  biaya  yang menjadi  beban  murtahin.  Adapun  menurut
jumhur  ulama  berpendapat  seluruh  biaya menjadi tanggungjawab rahin. 18
Berakhirnya akad rahn disebabkan
beberapa  hal  yaitu  diserahkan  barang  gadai kepada pemiliknya, sipenggadai telah menyelesaikan kewajibannya, marhun terpaksa dijual oleh sipenggadai atas perintah hakim,
sipenggadai terbebas
dari kewajibannya dengan cara apapun, pembatalan  rahn  dari  pihak  pemberi  gadai, sipenggadai  meninggal  dunia  sebelum terjadinya penyerahan barang gadaian, barang gadaian  binasa,  dan  barang  gadaian disedekahkan atas izin pihak lain. 19

## C. DATA DAN METODOLOGI
Penelitian  ini  menggunakan  metode penelitian conten Analysis , dengan
menggunakan beberapa hasil penelitian pada topik yang sesuai dengan objek kajian. Data penelitian  dihimpun  melalui  hasil  penelitian yang  menggambarkan  objek  kajian  serta dikomparasikan dan dianalisis secara deskriptif. Adapun ruang lingkup kajian ialah perjajian  gadai  yang  berlangsung  dan dipraktek  di  masyarakat  Aceh  serta  produk sepadan yang ditawarkan oleh PT pegadaian persero.

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Profil PT Pegadaian Persero
Lembaga  keuangan  dapat  dibagi  kepada dua kelompok, lembaga keuangan Bank dan lembaga  keuangan  bukan  Bank. 20 Lembaga keuangan yang kegiatan utamanya atas dasar
18 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam 6, terjemahan  Abdul  Hayyie al-Kattani, dkk, cet.1 Jakarta: Gema Insani 2011, Hal. 187 -188
19 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam 6, terjemahan  Abdul  Hayyie al-Kattani, dkk, cet.1 Jakarta: Gema Insani 2011, Hal. 229 -231
20 Fatih Fuadi, Bank dan Lembaga Keuangan non Bank: teori dan Aplikasi, Indramayu: Penerbit Adab 2020, H.2
21 Laporan Tahunan 2020 PT Pegadaian Persero
22 M. Nur Rianto Al Arif, Lembaga Keuangan Syariah; Kajian Teoritis Praktis, Bandung: Penerbit Pustaka Setia, 2012, H. 276-277
23 Laporan Tahunan 2020 PT Pegadaian Persero
hukum  gadai  dilakukan  oleh  lembaga pegadaian.
Sebelum
kemerdekaan, pemerintah saat itu telah membentuk lembaga gadai pada 1 April 1901. 21 Lembaga gadai ini dinasionalisasi setelah era kemerdekaan pada tahun  1960. 22 Perum  pegadaian  berubah bentuk menjadi PT pegadaian Persero melaui PP  No.  51  Tahun  2011  tentang  Perubahan bentuk  Badan  Hukum  Perseroan  umum pegadaian.  Ditinjau  dari  historis,  pegadaian telah  ada  lebih  jauh  dari  dari  tahun  1901, tepatnya  pada  masa  pemerintahan  colonial tahun  1746  dengan  dibentuknya  Bank  Van Leening  oleh  VOC. 23 Kronologi  perubahan status pegadaian dapat dilihat berkut ini.
Kronologi perubahan status pegadaian
1961  Menjadi  Perusahaan  Negara  melalui perpu No. 19 Tahun 1960 jo PP No. 178 tahun 1961
1969  Menjadi  Perusahaan  Jawatan  melaui PP No 7tahun 1969
1990  Menjadi  Perum  berdasarkan  PP    No 10 tahun 1990 yang diperbarui melalui PP No. 103 Tahun 2000
2011  Menjadi  Perseroan  Terbatas  melalui PP No. 51 Tahun 2011
2021  Holding Ultra Mikro dengan Induk PT Bank BRI Persero
Sumber: diolah dari laporan tahunan 2020
Produk  dan  jasa  PT  pegadaian  Persero mencakup  lima  lini  Bisnis  yaitu  pertama, Bisnis  Gadai,  kedua.  Bisnis  kedit  mikro fidusia,  Bisnis  Syariah  ,  keempat,  bisnis Pembiayaan  emas  dan  Bisnis  jasa  lainya. Bisnis  gadai  memiliki  3  produk  dan  jasa unggulan  yaitu  Pegadaian  KCA,  Pegadaian Krasida, dan Pegadaian gadai efek Konvensional.  Bisnis  Kredit  Mikro  fidusia memiliki  dua  produk  yaitu Pegadaian  kreasi dan  Pegadaian  Kresna.  Adapun  bisnis syariah,  memiliki  4  produk  yaitu  Pegadaian Rahn,  Pegadaian  Rahn  Tasjily  Tanah, Pegadaian  Arrum,  dan  pegadaian  amanah. Bisnis pembiayaan Emas memiliki 2 produk yaitu  pegadaian  mulia  dan  pegadaian tabungan emas. Terakhir, Bisnis jasa lainnya memiliki  6  produk  dan  jasa  meliputi pegadaian property, pegadaian MPO,
pegadaian  Jasa  Taksiran,  Pegadaian  Jasa Titipan, pegadaian Remittance, dan pegadaian G-Lab. 24 Diantara produk dan jasa yang  ditawarkan  dari  lini  bisnis  yang  telah dipaparkan  diatas,  maka  peneliti  akan menganalisa komparasi pada produk dari lini bisnis syariah yaitu produk rahn tasjily tanah. Produk  rahn  tanah  ini  tasjily  mulai dikembangkan  pada  tahun  2018  oleh  PT Pegadaian Persero.

## Perbandingan Produk
Hasil penelitian akan mengemukakan jasa gadai yang semisal praktek gala umong yang dilakukan  oleh  masyarakat  yang  terdapat pada  lembaga  keuangan  non  Bank  dan selanjutnya  akan  dikomparasikan  dengan praktek yang berlaku dimasyarakat. Beberapa hal  yang  akan  dianalis  dan  dikomparasikan mengenai  apa  yang  dipraktikan  dan berlangsung dimasyarakat Aceh ialah
24 Laporan Tahunan 2020 PT Pegadaian Persero
25 Azharsyah  Ibrahim, Praktek  Ekonomi  Masyarakat  Aceh  dalam  konteks  Ekonomi  Islam:  Kajian  terhadap system Mawah dan Gala, dalam Proceding of the Aceh Development International Conference 2012
mengenai pemanfaatan barang gadai, jangka waktu, serta mekanisme pembayaran.
Pada tahap awal akan dianalisa mengenai pemanfaatan  barang  gadaian  berdasarkan yang  berlaku  di  masyarakat  Aceh  serta dikomparasikan dengan produk yang ditawarkan  oleh  PT  Pegadaian  Persero. Praktek  yang  berlangsung  dimasyarakat dihimpun  dari  beberapa  hasil  penelitian. Pemanfaatan  barang  gadaian  (gala)  selama masa gadai berlangsung berada pada pihak si penerima  gala  (penerima  gadai)  dalam konteks  fiqih  muamalah  yaitu  murtahin. Barang  gadaian  yang  biasanya  berupa  tanah persawahan akan berada pada pihak pemberi gadai  selama  gadai  tersebut  berlangsung, pihak  pemberi  gadai  biasanya  akan menggunakan  lahan  sawah  tersebut  sebagai bentuk  balas  jasa  karena  telah  memberikan pinjaman kepada sipenggadai. 25 Dari praktek yang  berlaku  dimasyarakat  dapat  dianalisa. Dalam  kasus  sipenggadai  memiliki  lahan sawah  yang  luas  dan  menggadaikan  hanya beberapa  dari  lahan  sawah  yang  dimilikinya tentunya  tidak  menjadi  suatu  permasalahan. Namun jika sipenggadai dalam kondisi lahan sawah yang digadaikan tersebut sebagai harta satu-satunya  yang  dimiliki  ditambah  lagi sebagai mata pencarian utama dari lahan yang digadaikan  tersebut,  maka  tentunya  hal  ini akan menjadi sebuah permasalahan.
Permasalahan akan timbul salah satunya ialah factor  kesempatan  dalam  menyelesaikan kewajiban  terhadap  pihak  yang  memberikan gadai. Dimana kesempatan untuk menyelesaikan  kewajiban  menjadi  tertutup hal  ini  disebabkan  oleh  karena  sumber pencarian  satu  –  satunya  atau  pencarian utamanya  tidak  dapat  dimanfaatkan  lagi karena  sedang  dalam  status  gadai.  Hal  ini berpotensi  besar  akan  menjadi  gagal  bayar
semakin  besar  dan  menuntut  si  penggadai untuk  beralih  profesi  dalam  mata  pencarian lain.  Untuk  kasus  seperti  ini  tentunya  akan sangat memberatkan bagi pihak sipenggadai.
Gala  yang  diterapkan  dimasyarakat memiliki  bentuk  yang  identik  dengan  apa yang ditawarkan oleh PT Pegadaian Persero. Melalui  produk Rahn  Tasjily  Tanah ,  PT Pegadaian  Persero  menawarkan  gadai  tanah baik dalam bentuk sawah dimana sipenggadai masih  dapat  memanfaatkan  harta  yang digadaikannya,  pihak  si  penerima  gadai dalam  hal  ini  lembaga  pegadaian  PT pegadaian  Persero  hanya  mendapatkan jaminan dalam bentuk surat bukti kepemilikan  atas  harta  yang  digadaikan. Adapun  ahansawah  tersebut  masih  dapat dimanfaatkan bagi sipenggadai. Dalam kasus diatas, tentunya apa yang ditawarkan lembaga pegadaian lebih berrmanfaat bagi sipenggadai,  sipenggadai  masih  dapat memanfaatkan  harta  tersebut  sebagai  mata pencariannya dan pada akhirnya sipenggadai memiliki kesempatan yang lebih besar untuk menyelesaikan  kewajibannya  kepada  pihak sipenggadai.  Produk  rahan  tasyjili  tanah  ini tentunya  memiliki  persyaratanyang  lebih ketat  dari  pada  praktek  yang  berlangsung dimasyarakat  secara  individu,  dimana  bukti kepemilikan harus memenuhi kriteria tertentu yang  tekadang  sulit  dipenuhi  sipenggadai diwilayah  pedesaan  dimana  kemungkinan bukti  kepemilikan  harta  tersebut  tidak memenuhi  sesuai  kriteria  persyaratan  yang ditetapkan  oleh  lembaga  pegadaian.  Adapun beberapa kriteria persyaratan yang ditetapkan PT  pegadaian  persero  sebagai  berikut,  tanah produktif  yang  mudah  diakses,  sertifikat tanah  Asli,  dan  kelengkapan  dokumen lainnya. 26 Demikian  gambaran  kelengkapan sebagai  persyaratan  yang  ditentukan  pihak
26 https://sahabatpegadaian.com dan https://pegadaiansyariah.co.id diakses  pada  tanggal  19  Juli  2021  pukul 19.20
lembaga  pegadaian.  Kondisi  ini  terkadang menjadi  pertimbangan  bagi  si  penggadai untuk  tetap  menggadaikan  lahan  sawahnya secara tradisional dimana dari hal kelengkapan persyaratan bagi sebagian pihak dianggap  lebih  dimudahkan  dari  pada berhubungan  dengan  lembaga  pegadaian formal.
Selanjutnya komparasi pada pola pembayaran. Pola pembayaran rahn Tasyjily pada PT Pegadaian Persero terdiri dari 3 pola. Pertama,  pola  regular.  Kedua,  pola  Fleksi sekali Bayar,  dan  ketiga,  Pola  Berkala.  Pola regular  sebagaimana  sistem  pembayaran angsuran  pada  umumnya  yang  dibayarkan perbulan  dalam  tenor  tertentu.  Adapun  pola fleksi,  si  peminjam  dapat  membayarkan keseluruhan  setelah  jangka  waktu  tertentu. Pola  ini  sangat  cocok  diterapkan  bagi masyarakat yang berprofesi dibidang pertanian  yang  mana  pembayaran  secara keseluruhan  dapat  mengikuti  masa  panen hasil pertanian. Sedangkan pola berkala juga cocok  digunakan  bagi  masyarakat  petani dimana  pembayaran  pola  ini  tidak  harus dilakukan  secara  keseluruhan  namun  dapat diterapkan mengikuti musim panen tanaman akan  tetapi  tetap  dibatasi  sampai  tenor  3 tahun.  Adapun  biaya  pemeliharan,  PT Pegadaian  persero  menetapkan  persentase tertentu  dari  taksiran  barang  gadaian  sesuai pola  pembayaran  dan  tenor  yang  telah disepakati.  Adapun  dari  sisi  jangka  waktu, Perjanjian  gala  akan  berakhir  setelah  si penggadai  menyelesaikan  kewajibannya, selama  barang  yang  digadaikan  belum ditebus, maka selama itu pula barang gadaian masih dalam pemanfaatan si penerima gadai, bahkan mencerminkan tanpa adanya pembatasan  waktu  tertentu  atas  perjanjian
gala tersebut. 27 Adapun produk PT Pegadaian persero  menawarkan  produk  dengan  batasan tenor  dalam  jangka  waktu  tertentu.  Tenor maksimal  yang  ditawarkan  oleh  lembaga pegadaian ialah selama 36 bulan. 28

## E. KESIMPULAN
Hasil  penelitian  menyimpulkan  terdapat beberapa kemudahan yang ditawarkan melalui produk lembaga pegadaian jika
dikomparasikan dengan  perjanjian  gala  yang telah  berlangsung  selama  ini  secara tradisional.  Pertama,  pemanfaatan  barang gadaian,  produk  yang  ditawarkan  PT Pegadaian  persero  melalui  rahn  tasjily  tanah hanya  menetapkan  bukti  kepemilikan  yang sah sebagai marhun, adapun harta fisik masih bias dimanfaatkan oleh sipenggadai.
Pola  pembayaran  dan  jangka  waktu ditawarkan  melalui  beberapa  pola  pilihan dengan tenor yang dibatasi selama 36 bulan. Pilihan  pembayaran  dapat  menyesuaikan dengan  musim  panen  bagi  sipenggadai  yang berprofesi  sebagai  petani.  Adapaun  pola pembayaran  tersebut  ialah  pola  fleksi  dan berkala  yang  mana  pembayarannya  dapat dilakukan  dalam  selang  waktu  beberapa bulan.

## DAFTAR PUSTAKA
Al  Arif,  M.  Nur  Rianto.  (2012) Lembaga Keuangan  Syariah;  Kajian  Teoritis Praktis, Bandung:  Penerbit  Pustaka Setia
Az-Zuhailli,  wahbah.  (2011). Fiqih  Islam . terjemahan  Abdul  Hayyie  al-Kattani, dkk Jakarta: Gema Insani
Fatwa Dewan Syariah Nasional No:68/DSN- MUI/III2008 tentang Rahn Tasjily
Hidayati,  Tri  dkk.  (2018).  Mekanisme penggunaan Jaminan Kebendaan (Rahn Tasjily)  dalam  Pmbiayaan  Bank Syariah  di  Indonesia  dan  Malaysia.
Jurnal Nurani Vol 18(1).
Iqbal,  M  dan  Sukirno.  (2017).  Rekontruksi Perjanjian  Gala  (Gadai  Adat)  pada Masyarakat  Adat  Aceh  Berbasis Syariah. Jurnal Law Reform Vol 13(1).
98-113
Ibrahim, Azharsyah. (2012). Praktek Ekonomi  Masyarakat  Aceh  dalam konteks Ekonomi Islam: Kajian terhadap  system  Mawah  dan  Gala , . Proceding  of  the  Aceh  Development International Conference 2012
Mankiw,  N.  Gregory  .  (2018) Pengantar Ekonomi  Mikro, edisi7,  terjemahan Crishwan  Sungkono,  Jakarta:  Salemba Empat
Nurdin,  Ridwan.  (2010). Akad  –  akad  fiqih pada  perbankan  syariah  di  Indonesia (Sejarah Konsep dan Perkembangannya), Banda Aceh: Penerbit PeNA
PT  pegadaian  Persero, Laporan  Tahunan
2020 PT Pegadaian Persero
Syafei, Rahchmat. (2001). Fiqih  Muamalah . Bandung: Pustaka Setia
Safrizal. (2016). Praktek Gala Umong (Gadai sawah)  dalam  perspektif  syariah:  studi kasus  di  desa  gampong  dayah  syarif kecamatan  mutiara  kabupaten  pidie provinsi Aceh. Jurnal Islam Futura Vol 15(2). 231-250
Tektona, Rahmadi Indra dan Dyah ochtorina Susanti, Akad Rahn Tasjily pada gadai Tanah  Pertanian  di  Pegadaian  Syariah jurnal  Asy-Syari’ah Vol  22,  (  2)  179- 196
Undang – undang No. 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia
27 Safrizal, Praktek Gala Umong (Gadai sawah) dalam perspektif syariah : studi kasus didesa Gampong dayah syarif kecamatan mutiara kabupaten pidie provisi Aceh. Dalam jurnal Islam Futura vol 15, No.2  Februari 2016 28 https://pegadaiansyariah.co.id diakses pada tanggal 19 Juli 2021 pukul 19.55