Negara Hukum Indonesia ... – M. Muslih

## NEGARA HUKUM INDONESIA DALAM PERSPEKTIF TEORI HUKUM GUSTAV RADBRUCH
(Tiga Nilai Dasar  Hukum)
Oleh : M. Muslih 

## ABSTRAK
Negara  hukum  pada  hakekatnya  merupakan  negara yang  dalam  aktifitasnya  selalu  didasarkan  pada  hukum  guna menjamin  dan  mewujudkan  keadilan  bagi  warganya, sehingga  tujuan  penulisan  ini  adalah  menjelaskan  konsepsi negara hukum Indonesia  dan implementasinya dilihat dalam perspektif  teori  hukum  Gustav  Radbruch  (Tiga  Dasar  Nilai Hukum).
Kata Kunci : Negara Hukum Indonesia, teori hukum Gustav Radbruch (Tiga Dasar Nilai Hukum)

## A. Latar Belakang.
Pemikiran  tentang  negara  hukum  telah  direnungkan oleh  Plato  yang  kemudian  dikembangkan  oleh  Aristoteles. Gagasan  Plato  dipengaruhi  oleh  realitas    negaranya    yang dipimpin  oleh  penguasa  tamak,  haus  harta  dan  gila kehormatan, penguasa memerintah dengan sewenang-wenang tanpa  memperdulikan  nasib  rakyatnya.  Keadaan tersebut mendorong Plato memikirkan bentuk negara ideal yang bebas dari  pemimpin rakus,  tamak  dan  kejam  sekaligus sebagai
 Pengajar Program Magister Ilmu Hukum Unbari.
Negara Hukum Indonesia ... – M. Muslih
tempat  keadilan  dijunjung  tinggi 1 . Plato  dalam the  Republic menegaskan  bahwa negara  ideal yang  berintikan  kebaikan bisa  diwujudkan,  jika  kekuasaan  dipegang  oleh  orang  yang mengetahui  kebaikan,  yakni  filsuf (the  philosopher  king). Perkembangan  pemikiran  berikutnya  tergambar  dalam the statesman dan the law di mana Plato menegaskan pemikiran barunya tentang negara ideal,  bahwa  yang  bisa  diwujudkan bukanya negara ideal  terbaik  seperti dalam (the  Republic), akan  tetapi negara  terbaik  kedua (the  second  best) yang menempatkan  supremasi  hukum  atau  pemerintahan  oleh hukum 2 .
Beberapa  abad  kemudian  muncul  konsep Negara Hukum yang digagas  oleh  Imanuel  Kant.  Konsep  tersebut sejatinya  mengandung  maksud  yang  sama  dan  sebangun dengan konsep para pendahulunya seperti Jhon Locke dengan pemikiran  Hak  Asasi  Manusia,  atau  mirip  dengan konsep Montesqueieu  tentang  Trias  Politika,  atau  juga  sama semangatnya  dengan  pemikiran  Jean  Jaques  Rousseau tentang Kedaulatan Rakyat. Pemikiran/ gagasan para tokoh di atas  pada  dasarnya dapat ditarik  “benang  merah -nya ”  yakni berusaha  mengurangi/  menghindari  dan  mengantisipasi ekses-ekses  dari  penyalahgunaan  kekuasaan  penguasa  yang absolud.
1 Abdul  Aziz  Hakim, Negara  Hukum  dan  Demokrasi  di  Indonesia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, hal 118.
2 Jimly Asshiddiqie, Menuju Negara Hukum yang Demokratis, PT. Buana Ilmu Populer Kelompok Gramedia, Jakarta,2009, hal 395.
Negara Hukum Indonesia ... – M. Muslih
Negara  hukum  pada  hakekatnya  merupakan  negara yang  dalam  aktifitasnya  selalu  didasarkan  pada  hukum  guna menjamin dan mewujudkan keadilan bagi warganya.
Gagasan  Plato  dan  Aristoteles  tentang  negara  hukum
dicoba  direalisasikan  oleh Imanuel  Kant di  Eropa Continental  dengan  semangat  dan  latar  belakang  situasi setempat  saat  itu,  sehingga negara  hukum-nya  bersifat liberal 3 , dengan  dua  indikator  penting  yakni  Perlindungan HAM  dan Pemisahan  Kekuasaan. Pemisahan  kekuasaan ini pada  giliranya  akan  memungkinkan  terlindunginya  HAM. Konsep Imanuel  Kant  tentang  negara  hukum  terus berkembang  dan  pada  giliranya mendapatkan  koreksi  dan penyempurnaan dari Friedrich Julius Stahl yang
menggambarkan  bahwa  negara  hukum  bertujuan  melindungi HAM  dan membatasi  kekuasaan  negara/  penguasa  melalui pembagian  kekuasaan  sebagaimana  diajarkan  trias  politika,
pembatasan kewenangan dan kekuasaan pemerintah
dilakukan melalui  undang-undang,  dan  terakhir  jika pemerintah melakukan pelanggaran hak asasi manusia dalam menjalankan  tugasnya  maka  ada  pengadilan  administrasi
3 Konsep Imanuel Kant mengenai negara hukum liberal dimaksudkan untuk menentang kekuasaan  absolud yang dimiliki oleh raja. Saat itu raja sangat berkuasa  bahkan  kata-kataya  dijadikan  sebagai  hukum,  Konsep  negara  hukum
Liberal  dari  Imauel  kant  ini  menempatkan  negara/  raja  tidak  boleh  mengurusi masalah  kesejahteraan  rakyatya,  biarlah  mereka  mengurusi  diri  mereka  sendiri,
mau jadi “pemenang  atau pecundang” itu merupakan hak  warga, oleh kare nanya mereka  (warga)  harus  berusaha  sendiri  tanpa  campurtangan  negara.    Kewajiban negara  hanya  sebatas  melindungi serangan  dari  luar  atau  bertindak  manakala terjadi  konflik  dalam  negara  tersebut.  Penjelasan  ini  dirangkum  dari  berbagai pendapat.
Negara Hukum Indonesia ... – M. Muslih
yang  mengadilinya. 4 Pemikiran  FJ  Stahl  tentang  negara hukum  masih  mendahulukan  aspek  formalnya,  sehingga masih  memungkinkan  terjadiya  kompetisi  bebas  antara  yang kuat  dan  yang  lemah,  sehingga  akan  menciptakan  ketidak- adilan  bagi  sebagian  masyarakat  atas  masyarakat  yang  lain. 5
Perkembangan  selanjutnya negara  hukum  formil  bergeser menjadi  negara  hukum  materiil,  yang  pada  giliranya melahirkan  varian  dari rechtstaat yakni welvaarestaat dan
verzorgingsstaat sebagai negara hukum yang
menyelenggarakan kemakmuran rakyatnya.
Konsep  negara  hukum  di  negara  Anglo  Saxon dipelopori  oleh    Albert  Van  Dicey (the  rule  of  law), yang dirumuskan  dalam  3  elemen,  yakni Supremasi  of  law, (kedaulatan  hukum); Equality  before  the  law (persamaan  di depan hukum) dan constitution based Individual right. 6

## B. Permasalahan
1. Bagaimana konsepsi negara hukum Indonesia ?
4 Abdul Aziz Hakim, op. cit, hal. 17.
5 Abdul Aziz Hakim, op. cit, hal 19.
6 Abu Daud Busroh dan Abubakar Busro,, Asas-asas Hukum Tata Negara,  Ghalia  Indonesia, Jakarta,  1991, hal 110.  penjelasan  yang  kurang  lebih sama  bisa  dilihat  pada, Abdul  Aziz  Hakim Negara  Hukum  dan  Demokrasi  di
Indonesia,  Pustaka  Pelajar,  Yogyakarta,  2011,  hal.  13, Muhammad  Tahir
Azhary,  Negara Hukum, Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya, dilihat dari Segi Hukum  Islam,  Implementasinya  pada  Periode  Negara  Madinah  dan  Masa  Kini, Kencana  Prenada  Media  Group,  Jakarta,  cetakan  ke  4.  2010.  halaman  89    dan Jimly  Asshiddiqie,  Menuju  Negara  Hukum  yang  Demokratis,  PT  Buana  Ilmu Populer, Kelompok Gramedia,   Jakarta, 2009,hal 396
Negara Hukum Indonesia ... – M. Muslih
2. Bagiamana implementasinya dilihat dalam perspektif teori hukum Gustav Radbruch (Tiga Dasar Nilai Hukum) ?

## C. Negara Hukum Indonesia
Pemikiran negara hukum di Eropa Continental dengan rechtsstaat-nya dan  Anglosaxon  dengan the  rule  of  law-nya serta Ajaran  Islam  dengan nomokrasinya, telah  mengilhami para  pendiri  negara Indonesia (the  Founding  fathers). Jimly Asshiddiqqie 7 menegaskan  bahwa  prinsip the  rule  of  law dan/atau rechtsstaat,  sebagai  ide  telah  diadopsi  di  Indonesia sejak  sebelum  kemerdekaan. Pada  awalnya  ide  ini  hanya dikaitkan  dengan  bangunan  konseptual  dari  negara  yang hendak didirikan yakni INDONESIA.
Perkembangan Negara Hukum Indonesia dapat dilihat dari  naskah  UUD yang diawali  dengan  Proklamasi,  disusul dengan penetapan UUD 1945 pada tanggal 18 agustus 1945, di  mana  dalam  penjelasannya  ditegaskan  bahwa  Indonesia adalah negara hukum (rechstaat).
Pasal  1  ayat  (1)  Konstitusi  RIS  menegaskan  bahwa Republik  Indonesia  Serikat  yang  merdeka  dan  berdaulat ialah  suatu  negara  hukum  yang  demokrasi  dan  berbentuk federasi.
Pasal  1  ayat  (1)  UUDS  Tahun  1950  menentukan bahwa  Republik  Indonesia  yang  merdeka  dan
7 Jimly  Asshiddiqie, 2010, Konstitusi  dan  Konstitusionalisme Indoesia, Sinar Grafika, Jakarta,  hal 297-298.
berdaulat  ialah  suatu  negara  hukum  yang  demokratis dan berbentuk kesatuan.
Pasal  1  UUD  1945  hasil  amandemen menegaskan bahwa :
(1) Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik
(2) Kedaulatan  di  tangan  rakyat  dan  dilaksanakan  menurut UUD
(3) Negara Indonesia adalah negara hukum.
Terhadap substansi pasal  1  UUD  1945  hasil amandemen  di  atas  Suhino    menjelaskan  bahwa  pasal tersebut  menggambarkan  bahwa  Indonesia  adalah  negara hukum  yang  demokratis,  oleh  karena  itu  dasar  pemikiran negara  hukum  dan  dasar  pemikiran  tentang  demokrasi  harus berjalan  secara  berimbang,  karena  hukum  dan  demokrasi merupakan dwitunggal dengan kata lain seperti dua sisi mata uang. Oleh karena itu demokrasi harus diayomi oleh hukum, agar  tidak  terjebak  pada  anarkisme,  sedangkan  hukum  harus didasarkan  pada  demokrasi  agar  tidak  terjerumus  pada otoritarisme atau absolutisme. 8 Dengan bahasa yang berbeda tetapi memiliki maksud yang sama Mahfud MD 9 menjelaskan bahwa berkenaan dengan pasal 1 ayat 1 s/d 3 UUD 1945 hasil amandemen  di  atas  bahwa; pertama,  pasal  1  ayat  (1)
8 Suhino, Hukum Tata Negara, Perkembangan Dan Sistem Demokrasi Di Indonesia, BPFE – Yogyakarta, 2010, .hal 62.
9 Moh. Mahfud MD, Konstitusi dan Hukum dalam  Kontroversi Isu, Rajawali Pers, PT RajaGrafindo Persada, cetaka kedua, Jakarta , 2010, hal 40-41.
Negara Hukum Indonesia ... – M. Muslih
menegaskan  Indonesia  adalah  megara  kesatuan  yang berbentuk  republik.  Hal  ini  dimaksudkan  agar  bangsa Indonesia  selalu  terikat  dalam  persatuan  dan  kesatuan (integrasi).  Meski  realitas  menunjukkan  bahwa  untuk integrasi    bisa  juga  ditempuh  melalui  bentuk  negara  federal. Inilah pilihan politik kita (negara kesatuan) yang dituangkan dalam  konstitusi,  oleh  karena  itu  harus  dilaksanakan  dengan sebaik-baiknya. Kedua, Pasal  1  ayat  (2)  menegaskan  bahwa kedaulatan ditangan rakyat  dan dilaksanakan menurut UUD. Pasal  ini  memerintahkan  bahwa  Negara  Indonesia  harus menganut  prinsip  dan  sistem  demokrasi,  dengan  demikian berbagai  aspirasi  masyarakat  yang  tidak  hanya berbeda,
bahkan kadang-kadang bertentangan-pun dapat
dikontestasikan  untuk  menjadi  keputusan  bersama. Dengan demikian  pasal  1  ayat  (1)    fokus  pada  integrasi  sedangkan pasal  1  ayat  (2)  fokus  pada  demokrasi,  sehingga  antara integrasi  dan  demokrasi  bisa berjalan  seimbang  tanpa menimbulkan  benturan-benturan. Ketiga,  pasal  1  ayat  (3) menentukan  bahwa  Negara  Indonesia  adalah  negara  hukum. Pasal ini mengharuskan kepada setiap warga bangsa maupun Negara/ pemerintahan dalam setiap aktifitasnya harus tunduk dan  berdasarkan hukum  (nomokrasi),  begitu  juga halnya dengan demokrasi  harus  berjalan  menurut  aturan  hukum dengan  seluruh  falsafah    dan  tata  urutan  perundang-udangan yang  mendasarinya.  Demokrasi  tanpa  nomokrasi  cenderung
Negara Hukum Indonesia ... – M. Muslih
menghasilkan  anarkisme,  demokrasi  tanpa  ketaatan  pada kaidah penuntun hukum mengancam integrasi.
Mahfud  MD 10 menegaskan konsep  negara  hukum Indonesia  dalam substansi pasal  1  ayat  (3)  UUD 1945  hasil amandemen  telah  dinetralkan  dari  label rechstaat sehingga rumusanya  “  Negara  Indoesia  adalah  negara  hukum”  saj a.
K onsep  “baru”  negara  hukum  Indonesia    mengandung  teori prismatika hukum  dalam  konsep  negara  hukum  Indonesia. Penggunaan  teori  prismatik  tersebut  berimpilikasi  pada pemahaman  bahwa    konsep  negara  hukum Indonesia ini bersifat  integratif  atau  dengan  menggabungkan  berbagai konsep  negara  hukum  seperti rechsstaat,  rule  of  law dan nilai-nilai  spiritual  agama.  Oleh  karena  itu  peraturan perundang-undangan (rechsstaat) harus  diletakkan  dalam rangka  penegakan  hukum  guna  mewujudkan  keadilan (the rule  of  law),  sehingga  peraturan  perundang-undangan  yang menghalangi terwujudnya keadilan boleh ditinggalkan (ajaran hukum  progresif)    Identifikasi  kandungan  prismatika  hukum dalam  konsepsi  negara  hukum  Indonesia  sebagaimana dijelaskan di atas didasarkan pada misi dari fungsi kekuasaan kehakiman  sebagaimana  tercatum  dalam  pasal  24  ayat  (1) kekuasaan  kehakiman  merupakan  kekuasaan  yang  merdeka unuk  menyelenggarakan  peradilan  guna  menegakkan  hukum
10 Moh Mahfud MD, 2011, Perdebatan  Hukum Tata Negara pasca Amandemen    Konstitusi,  Rajawali  Pers,  PT  RajGrafindo  Persada,  Jakarta, 2011, hal 52.
dan keadilan,    pasal  28  D  ayat  (1)  setiap  orang  berhak  atas pengakuan,  jaminan,  perlindungan,  dan  kepastian  hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
Pandangan Jimly Asshiddiqie 11 terhadap pasal 1 UUD 1945  hasil  amandemen  adalah  sebagai  berikut; pertama,
berkenaan dengan pilihan republik sebagai bentuk
pemerintahan  Indonesia,  karena  sejarah  masa  lalu  Indonesia sebelum  merdeka  telah  diwarnai  jatuh  bangunnya  berbagai kerajaan  besar  dan  kerajaan  kecil  di  antero  Nusantara.  Oleh sebab  itu  setelah  merdeka  dan  terbebas  dari  belenggu penjajah  bangsa  ini  bertekad  mendirikan  negara  modern dengan  meninggalkan  falsafah  dan  kultur  kerajaan  yang bersifat  feodalis  dan  paternalitik,  dan  memilih  negara (Indonesia)  modern  dengan  sistem res  publika. Kedua, Indonesia  menganut  paham  kedaulatan rakyat (demokrasi), hal  ini  menegaskan  bahwa  kekuasaan  sejatinya  berada ditangan  rakyat. Implementasi  gagasan  demokrasi  harus diatur  berdasarkan  hukum  secara  efektif. Selain  hal  tersebut demokratisasi  juga  memerlukan  keteladanan  kepemimpinan, dukungan  sistem  pendidikan  masyarakat,  serta  basis kesejahteraan  ekonomi  dan  sosial  yang  merata  dan berkeadilan. Ketiga, pilihan Indonesia sebagai negara hukum membawa  konsekuensi  bahwa  semua  masalah  di  negeri  ini harus diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi.
11 Jimly Asshiddiqqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme
Indoneesia, Sinar Grafika,Jakarta, 2010, hal 56-60.
Lebih jauh ditegaskan bahwa dalam prinsip supremasi hukum sejatinya pimpinan tertinggi negara bukanlah orang/ manusia, melainkan  konstitusi  sebagai  wujud  hukum  tertinggi  dalam suatu negara (UUDNRI 1945 bagi Indonesia).
Perjalanan  sejarah  di  atas  bukan  berarti  para  pendiri negeri akan membentuk negara hukum Indonesia sama persis dengan rechtsstaat yang  berkembang  dinegara-negara  eropa kontinental,  tidak  juga  ingin  membentuk  negara  hukum “model” the  rule  of  law, yang  berkembang  di  negara-negara anglo saxon, melainkan membentuk negara hukum Indonesia dengan  mengadopsi  prinsip-prinsip  tertentu,  dan  tetap memberikan kekhasan Indonesia. Satjipto Rahardjo menegaskan  bahwa  Negara  Hukum  Indonesia  tidak  bisa dilihat  sebagai  bangunan yang  bersifat  “ final  dan  berhenti ” , melainkan  terus  menerus  dibangun  untuk  menjadi  Negara Hukum  Indonesia  yang  memiliki  kekhasan  tersendiri ditengah  banyak  negara  hukum  lain  yang  masing-masing memiliki  karakteristiknya  sendiri-sendiri.  Seiring  dengan penjelasan di atas Daniel S Lev, sebagaimana dikutip Satjipto Rahardjo 12 mejelaskan bahwa setelah melihat dan memahami isi  dan  semangat  UUD 1945 yang  dibangun  diatas  nilai  dan semangat  kekeluargaan  (ciri  khas  Indonesia)  maka  Lev menyimpulkan bahwa Indonesia tidak memiliki budaya yang mendukung cara berhukum modern yang individualis.
12 Satjipto  Rahardjo, 2008, Negara  Hukum  yang  Membahagiakan Rakyatnya, Genta Press, Jogyakarta,  hal 107-108. lebih jauh dijelaska bahwa
Negara Hukum Indonesia ... – M. Muslih
Menjalankan negara hukum Indonesia berarti menjalankan  aktifitas  kenegaraan  yang  harus  didukung dengan kepedulian guna mewujudkan cita-cita negara, setiap aktor/  pejabat  harus  mencari  tahu  kepedulian  apa  yang  ada padanya  untuk  negara.  Kepedulian  inilah  yang merupakan esensi  yang  menjiwai  pekerjaan,  yakni  dengan  semangat, empati, dedikasi, komitmen kejujuran dan keberanian. 13
Negara  hukum  Indonesia  sering  disebut  dengan Negara  Pancasila,  sehubungan  dengan  hal  tersebut  Arief Hidayat 14 ,  menjelaskan  bahwa  Pancasila  selain  sebagai  Cita Hukum  bagi  kehidupan  rakyat  Indonesia,  juga  merupakan Norma  Fundamental  Negara  bagi  Negara  Indonesia,  artinya Pancasila masing-masing  sila itu  secara sendiri-sendiri atau secara  keseluruhan  sekaligus  merupakan  asas-asas  hukum dan norma-norma hukum. Pancasila sebagai cita hukum, baik secara  konstitutif  maupun  regulatif  berperan  membimbing dan  memberi  pedoman  dalam  pembentukan  norma  hukum. Sebagai  norma  Pancasila  secara  normatif  mengatur  isi, bentuk,  susunan  dan  prosedur  pembentukan  peraturan perundang-undangan.
13 Satjipto Rahardjo, Ibid, hal 103.
14 Arief  Hidayat, Kebebasan  Berserikat  Di  Indonesia  (Analisis Pengaruh  Perubahan  Sistem  Politik  Terhadap  Penafsiran  Hukum,  BP-UNDIP, Semarang, 2006, hal 47.
Negara Hukum Indonesia ... – M. Muslih
Melengkapi  pendapat  di  atas  Mahfud  MD 15 menegaskan bahwa  kedudukan Pancasila  dari sudut hukum memiliki peran sentral yakni sebagai kaedah penuntun dalam berhukum  di  Indonesia  oleh  karenanya  disebut  Sistem Hukum  Pancasila,  yang memiliki  rambu-rambu  sebagai berikut:  rambu  paling  umum  adalah  i).  larangan  bagi munculnya  hukum  yang  bertentangan  dengan  nilai-nilai  ke- Tuhanan  dan  keagamaan  yang  berkeadaban.  ii)  tidak  boleh ada hukum yang bertentangan dengan nilai kemanusiaan dan hak  asasi  manusia,  iii).  Tidak  boleh  ada  hukum  yang mengancam  atau  berpotensi  merusak  keutuhan  idiologi, teritori  bangsa  dan  negara  Indonesia,  iv).  Tak  boleh  ada hukum yang melanggar prinsip kedaulatan rakyat, dan v).tak boleh ada hukum yang melaggar nilai-nilai keadilan sosial.

## D. Negara  Hukum  Indonesia  dalam  Perspektif  Tiga Nilai Dasar Hukum (Gustav Radbrugh).
Para  pen-studi  hukum  umumnya    tahu  bahwa pendekatan hukum zaman dahulu (klasik) cenderung bersifat ekstrim  dan  sempit,  karena  setiap  pendekatan  hanya menggunakan satu sudut pandang pendekataan saja misalnya hukum  normatif  mengunakan  pendekatan  positivitik  saja, hukum  yang  bersifat  empiris  hanya  menggunakan  sudut
15 Moh  Mahfud  MD, Konstitusi  da  Hukum  dalam  Kontroversi  Isu, op.  cit, hal    37-38..  Lihat  juga Barda  Nawawie  Arief, 2008, Bunga  Rampai Kebijakan  Hukum  Pidana  (Perkembangan  Penyusunan  Konsep  KUHP  Baru), Kencana Prenada Media Group, Jakarta,, hal. 26.
Negara Hukum Indonesia ... – M. Muslih
pandang, sosologis, antropologis, psikologis dll, serta hukum yang  bersifat  etis  hanya  menggunakan  pendekatan  nilai  dan moral.    Sehubungan  dengan  hal  tersebut  di  atas  Ahmad  Ali dengan  mengutip  pendapat  Gerald  Turkel,  menjelaskan bahwa  terdapat  tiga  pendekatan  konvensional  yang  dapat digunakan untuk mempelajari ilmu hukum, yakni;
a. Pendekatan  moralitas, yang focal  concern-nya  landasan moral  hukum,  dan  validitas  hukumnya  adalah  konsistensi hukum dengan etika eksternal atau nilai-nilai moral.
b. Pendekatan  yurisprodensi  (ilmu  hukum  normatif),  yang focal  concern-nya  adalah  independensi  hukum  dan validitas  hukumnya  adalah  konsistensi  internal  hukum, dengan  aturan-aturan  norma-norma  dan  asas-asas  yang dimiliki hukum itu sendiri;
c. Pendekatan sosiologis yang focal concern-nya hukum dan tindakan  sosial,  dimana  validitas  hukumnya  adalah konsekuensi-konsekuensi hukum bagi masyarakat 16 .
Sehubungan  dengan  ketiga  pendekatan  di  atas  maka pendekatan pertama (filsufis) lebih fokus pada kajian hukum
16 Ahmad Ali, 2009, Menguak Teori Hukum, (legal theory) dan Teori Peradilan (judicialprudence) termasuk Interpretasi Undang-Undang (legisprudence),  Kencana    Prenada  Media  Group,    Jakarta,  halaman  176. Selanjutnya  beliau  memberikan  pendapatnya  sendiri  mengenai    pendekatan terhadap  hukum  yang  meliputi,  pertama,    Pendekatan  filsufis  untuk  pendekatan nilai-nilai,  termasuk  nilai  moralitas;  kedua,    pendekatan  normatif    untuk pendekatan  yurisprodensi;  ketiga,    pendekatan  empiris  untuk  pendekatan sosiologis.  Khusus  mengenai  pendekatan  sosiologi  sejatinya  hanya  merupakan salah  satu  pendekatan  empiris,  karena  pendekatan  Empiris  meliputi  pendekatan sosiologis, antropologis, psikologis ekonomis, relegius dll.  Lihat dan bandingkan dengan Ahmad  Rifai, dalam  Penemuan  Hukum  oleh  Hakim,  dalam  Perpektif Hukum Progresif, Sinar Grafika, 2010, Jakarta, halaman 130.
Negara Hukum Indonesia ... – M. Muslih
sebagai seperangkat nilai moral serta ide-ide yang abstrak, di antaranya  kajian  tentang  moral  dan  keadilan.  Pendekatan kedua  (ilmu  hukum  normatif)  lebih fokus  pada  pemahaman hukum sebagai suatu  sistem  yang  utuh  yang  meliputi seperangkat  asas-asas  hukum,  norma  hukum  dan  aturan hukum.  Pendekatan  ketiga  (sosiologis/empiris) focus pada hukum  sebagai  seperangkat  realitas (reality), tindakan (action) dan  perilaku (behavior).
Perkembangan  berikutnya  lahirlah  pemikiran  hukum modern  yang dikemukakan  oleh  Gustav  Radbruch  yang berusaha  mengkombinasikan  ketiga  pandangan  klasik (filsufis,  normatif  dan  empiris)  menjadi  satu  pendekatan dengan  masing-masing  pendekatan  dijadikan  sebagai  unsur pokok dan menjadi dasar pendekatan hukum “ala”  Radbruch yang  kemudian  dikenal  sebagai  tiga  nilai  dasar  hukum  yang meliputi;  keadilan  (filosofis),  kepastian  hukum  (juridis)  dan kemanfaatan bagi masyarakat  (sosiologis). Gustav Radbruch memulai  dengan  pandangan  bahwa  masyarakat  dan ketertiban  memiliki  hubungan  yang  sangat  erat,  bahkan dikatakan  sebagai  dua  sisi  mata  uang,  hal    ini  menunjukkan bahwa setiap komunitas (masyarakat) di dalamnya
membutuhkan  adanya  ketertiban.  Untuk  mewujudkan
Negara Hukum Indonesia ... – M. Muslih
ketertiban  ini    maka  dalam  masyarakat  selalu  terdapat beberapa norma seperti kebiasaan, kesusilaan dan hukum 17 .
Perbedaan antara ketiga norma 18 di dalam masyarakat tersebut dimana kebiasaan lebih berorientasi pada perbuatan- perbuatan yang memang lazim dilakukan sehari-hari menjadi norma,  dan  menurut  Radbruch  tatanan  kebiasaan  ini  tidak sesuai  dengan  hukum  atau  kesusilaan.  Kebiasaan  lebih menggambarkan  posisi  kebalikan  dari  kesusilaan,  kalau kebiasaan  mutlak  berpegangan  pada  kenyataan  tingkah  laku orang,  maka  kesusilaan  justru  berpegang  pada  ideal  yang masih  harus  diwujudkan  dalam masyarakat.  Untuk itu  tolok ukur  penilaian  terhadap  tindakan  yang  diterima  atau ditolak didasarkan  pada  idealisme  manusia  yakni  insan  kamil  atau manusia  sempurna.  Norma  hukum  lebih  berorientasi  pada dunia  ideal  (kesusilaan)  dan  kenyataan  (kebiasaan),  dengan demikian  maka  untuk  memenuhi  unsur  ideal, hukum  harus mengakomodir  nilai  filosofis  dan  guna  memenuhi  tuntutan kenyataan  hukum  harus  memasukkan  unsur  sosiologis.
17 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Alumni, Bandung, 1996, hal 13 – 17. Lihat juga Ahmad Ali yang menjelaskan bahwa Gustav Radbruch memahami hukum  sebagai  “ilmu  kultur  empiris  dan  normatif”  dengan  kata  lain  bahwa
Radbruch  mengkombinasikan  dua  pendekatan  sekaligus  yakni  pendekatan normatif  dan  empiris.  Bagi  Radbruch  ilmu  hukum  adalah  pengetahuan  tentang hal-hal yang bersifat atau bersumber dari manusia maupun dari  Tuhan. Berkaitan dengan  ilmu  tentang  apa  yang  adil  dan  apa  yang  tidak  adil  Radbruch  juga mempunyai  metode  yang  bersifat  dualis,  yang  membedakan  secara  tajam memisahkan  antara  nilai (sollen) dan  fakta  (sein).  Ahmad  Ali,  Menguak  Teori
Hukum, (legal  theory) dan  Teori  Peradilan (judicialprudence) termasuk Interpretasi  Undang-Undang (legisprudence),  2009,  Kencana    Prenada  Media Group,  Jakarta, halaman 183.
18 Satjipto Rahardjo, Ibid, hal 14 -16
Negara Hukum Indonesia ... – M. Muslih
Dalam perkembangannya masyarakat tidak hanya meginginkan keadilan (idealisme) dan kepentingan-
kepentingannya dilayani oleh hukum (sosiologis), akan tetapi masyarakat  masih  membutuhkan  adanya  peraturan-peraturan yang menjamin kepastian dalam hubungan mereka satu sama lain.
Pemikiran  Gustav  Radbruch  ini  jika  dihubungkan dengan  konsep  negara  hukum  Indonesia  sebagaimana  diatur dalam  UUD  1945  hasil  amandemen, juga tercermin  dalam pasal 18B ayat  (2), pasal 24 ayat (1) dan pasal 28D ayat (1) dan  pasal  28H  (2)  UUD  1945.  Pasal  18B  ayat  (2)  mengatur tentang  pengakuan  dan  penghormatan  akan  eksistensi masyarakat  hukum  adat yang  selama  ini  diabaikan  dan cenderung tidak memperoleh pengakuan dari negara. Realitas ini  bisa  dianggap  berbanding  lurus  dengan  pemikiran Radbruch  tentang  realitas  (masyarakat  hukum  adat  sebagai bagian  dari  penduduk  negara  Indonesia)  yang  meliputi kebiasaan,  kesusilaan  dan  hukum.  Dalam  hal  ini  praktek kehidupan  masyarakat  adat  bisa  diidentikkan  dengan kebiasaan,  karena  memang  selama  beberapa dasawarsa terakhir  ini  aktifitas  dan  keberadaan  masyarakat  hukum  adat sering  “terlepas  dari  genggaman”  hukum  positif  (tidak diakomodir  kepentingannya) 19 . Sistem  Hukum  Nasional
19 Selama  ini  pengakuan  negara  terhadap  keberadaan  hukum  adat hanya melalui pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 dan Pasal 131 ayat 2 sub b IS. Bandingkan dengan pasal Pasal 104 ayat 1 UUDS 1950, yang menegaskan bahwa
Negara Hukum Indonesia ... – M. Muslih
selama  ini  cenderung  “menganak  emaskan”  hukum  positif dan  cenderung “ mengabaikan ” hukum  adat.
Dengan
dirumuskanya  masalah  ini  dalam  pasal  18B  (2)  UUD  1945 hasil amandemen, menampakkan kehendak yang lebih serius akan kehendak negara untuk mengakomodir hukum adat. Hal ini  berarti  ada    spirit  yang  sama  dengan  pengakuan  aspek sosiologis dalam pemikiran Radbruch. Aspek sosiologis yang dikemukakan  oleh  Radbruch  sejatinya  merupakan  bentuk akomodasi  dari  pendekatan hukum  oleh  kaum “legal empiris” yang  memfokuskan  kajianya  dengan  memandang hukum sebagai seperangkat reality, action dan behavior.
Pasal 24 Ayat (1) UUD  1945 berisi tentang misi dari lembaga  peradilan  adalah  untuk  menegakkan  hukum  dan keadilan oleh peradilan di Indoneisia (Mahkamah Agung dan Mahkamah  Konstitusi) bukan  sekedar  menegakkan  hukum, akan  tetapi  juga  mewujudkan  keadilan.  Mengingat  bahwa pemikiran  Radbruch  bisa  dianggap  sebagai  kritik,  sekaligus “memperbaiki/ menyempurnakan” konsep positivisme hukum  yang  hanya  berorientasi  pada  kepastian  hukum  yang dalam konteks pasal 24 ini menggunakan istilah menegakkan hukum,  maka  pasal  dimaksud  boleh  jadi  mengadopsi konsepsi tiga nilai dasar yang meletakkan “keadilan” sebagai
"Segala  keputusan  pengadilan  harus  berisi  alasan-alasannya  dan  dalam  perkara hukuman  menyebut  aturan-aturan  undang-undang  dan aturan-aturan  hukum  adat yang dijadikan dasar hukuman itu.
Negara Hukum Indonesia ... – M. Muslih
unsur  pokok  bahkan  dianggap  sebagai  “ruh”  yang  harus  ada dalam hukum di Indonesia.
Pasal  28D  (2)  UUD  1945  hasil  amandemen memberikan    pengakuan,  jaminan,  perlindungan  dan kepastian  hukum  yang  adil  serta  jaminan  perlakuan  yang sama  di  hadapan  hukum  bagi  setiap  orang.    Pasal  ini merupakan menifestasi dari ajaran bahwa setiap hukum harus memberikan  kepastian  hukum  sebagaimana  diajarkan  oleh paham  posistivisme  hukum.  Kata-kata  berikutnya  adalah “serta jaminan perlakuan  yang sama di hadapan  hukum bagi setiap  orang”.  Kalimat  tersebut  mengandung  pesan  dari ajaran the  rule  of  law tepatnya  unsur  kedua,  yakni; Equality before  the  law dimana prinsip ini  mengajarkan bahwa kesamaan  bagi  kedudukan  di  depan  hukum  untuk  semua warga negara,  baik  selaku  pribadi  maupun  statusya  sebagai pejabat  negara. Dengan  demikian  dapat  disimpulkan  bahwa pasal  28D  (2)  UUD  1945  hasil  amandemen bisa dikatakan sebagai  hasil adopsi  dari,  atau  setidak-tidaknya  memiliki spirit  yang  sama  dari  bagian-bagian  tertentu  pada  konsepsi negara hukum Eropa Kontinental (rechsstaat) sekaligus juga konsep negara hukum Anglo Saxon (the rule of law). Pasal di atas  memberikan  isyarat  bahwa  bagi    Indonesia  kepastian hukum 20 saja  tidak  cukup,  oleh  karena  itu  kepastian  hukum
20 Satjipto  Rahardjo,  menegaskan  bahwa  hubungan  hukum  dan kepastian  hukum  tidak  bersifat  mutlak,  hukum  tidak  serta  merta  menciptakan kepastian  hukum,  yang  benar  dan  mutlak  adalah  bahwa  hukum  menciptakan
Negara Hukum Indonesia ... – M. Muslih
yang ingin diwujudkan di negeri ini adalah kepastian hukum yang memberikan keadilan kepada  masyarakatnya.  Hal  ini dinyatakan secara tegas dalam pasal 24 (1) dan 28D (2) UUD 1945  hasil  amandemen  dan sudah barang  tentu  berbeda dengan  kepastian  hukum  di  negara-negara  penganut  paham positivisme  yang  menetapkan  standar bahwa  tujuan  hukum adalah  mewujudkan  kepastian  hukum.  Kepastian  hukum, kebenaran  hukum  serta  rasa  keadilan  sudah  terwujud manakala  keputusan  hakim  sesuai  dengan  bunyi  peraturan perundang-undangan.  Untuk  itu  peran  hakim  hanya  sebagai corong undang-undang, sebagaimana dikatakan oleh
Montesqiew 400 tahun silam,
Guna  mewujudkan  keadilan  sebagaimana  dimaksud dalam  pasal  28D  (2)  di  atas  sudah  barang  tentu,  kita  tidak bisa  mempedomani  keadilan  “model”  negara  negara  hukum rechtsstaat, (memutus  sesuai  dengan  bunyi  undang-undang
peraturan,  dalam  arti  adanya  peraturan  seperti  undang-undang.  Begitu  suatu undang-undang  tertentu  ditetapkan  maka  lahirlah  kepastian  peraturan  (bukan/ belum  kepastian  hukum)  realitas  menunjukkan  sering  munculnya  disharmoni antar  satu  peraaturan  dengan  peraturan  yang  lain.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa menciptakan  kepastian  peraturan  saja sulit,  apa  lagi  mewujudkan  kepastian hukum.  Searah  dengan pendapat satjipto  di  atas,  Charles  Sampford    menemukan kenyataan  bahwa  dalam  sistem  hukum  yang  harusnya  tertib  dan  sempurna ternyata    justru  terdapat  ketidak  teraturan (the  disorder  of  law) ia  berpendapat bahwa para ahli dan praktisi hukum menyatakan bahwa hukum itu penuh dengan kepastian  dan  keteraturan,  sejatinya  berangkat  dari  kepentingan  profesi  mereka. Akhirnya  Sampford  berkesimpulan  bahwa  kepastian  hukum  lebih  merupakan imajinasi dari pada kenyataan yang sesungguhnya, dan kepastian hukum akan ada karena  orang  menghendaki  ia  ada.  Sehubungan  dengan  hal  tersebut  maka kepastian  hukum  memerlukan  usaha  dan  perjuangan  dan  tidak  datng  secara otomatis.(Satjipto  Rahardjo,2007, Biarkan  Hukum  Mengalir,  Catatan  Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum, PT. Kompas Media Nusantara, halaman 76-77).
Negara Hukum Indonesia ... – M. Muslih
ansich  sudah  merupakan  kebenaran  hukum  dan  berkeadilan menurut  paham  positivisme  hukum).    melainkan  sesuai dengan  spirit  pembentukan Negara  Republik  Indonesia sebagaimana tergambar dalam pembukaan UUD 1945, maka keadilan “model” negara hukum the rule of law lebih pas. Hal ini  disebabkan  keadilan  bukan  dari  bunyi  ansich  undang- undang yang hanya  merupakan salah satu sumber hukum di Indonesia,    melainkan  digali  dari  nilai-nilai  keadilan masyarakat.
Uraian di atas menjelaskan bahwa rumusan pasal 18B (2),  24  (1),  28D  (2)  dan  pasal  28H  (2)  UUD  1945  hasil amandemen secara substansial terinspirasi dari ajaran Gustav Radbruch, atau setidak-tidaknya memiliki spirit yang sama di antara  keduanya.  Sekali  lagi  pemikiran  Gustav  Radbruch tersebut dimaksudkan untuk menyeimbangkan berbagai unsur nilai  dasar  hukum  yang  meliputi,  aspek  keadilan,  kepastian dan manfaat.
Realisasi  konsep  Gustav Radbruch  tentang  tiga  nilai dasar hukum yang meliputi, aspek keadilan, kemanfaatan dan kepastian  hukum  ini  sudah  barang  tentu  berpotensi menimbulkan  ketegangan  di  antara  masing-masing  aspek. Ada kalanya keadilan bertentangan dengan manfaat, atau lain kali keadilan  bertentangan  dengan  kepastian  hukum  juga dimungkinkan  adanya  ketegangan  antara  manfaat  dengan keadilan. Guna  mengantisipasi  kondisi  tersebut  Gustav
Negara Hukum Indonesia ... – M. Muslih
radbruch memberikan  jalan  keluar  melalui  ajaran  prioritas baku, dengan  memberikan  patokan  dalam  memutus  suatu perkara,    dimana  prioritas  pertama  keadilan,  kedua  manfaat dan  ketiga  kepastian  hukum.  Ajaran  prioritas  baku relatif lebih  bijak  dan  arif,  dibandingkan  dengan  ajaran  ekstrim seperti  Aliaran  Hukum  Etis  yang  hanya  berfokus  pada keadilan,  aliran  Utilitarian  yang  hanya  berfokus  pada kegunaan hukum dan Aliran Dogmatik Legalistik
(positivisme  hukum)  yang  hanya berfokus  pada  kepastian hukum.
Seiring  dengan  makin  kompleksnya  kepentingan- kepentingan  dalam  kehidupan  sehari-hari,  maka  ajaran prioritas  baku dirasakan  tidak  lagi  memenuhi  idealitas  yang diharapkan.  Untuk  itu  muncul  lagi  ajaran  prioritas  kasuistik yang  memungkinkan  ketiga  nilai  dasar  di  atas  secara bergantian sesuai dengan konteks masalah bisa menjadi unsur yang  dominan,  sehingga  masing-masing  nilai  dasar  hukum bisa  secara  bergantian  menjadi  unsure  yang  dominan  pada kasus tertentu. Konsep/  ajaran prioritas kasuistik inilah  yang oleh  dunia  praktek  hukum  dianggap  sebagai  ajaran  yang paling  relevan  untuk  menjawab  masalah-masalah  hukum yang semakin kompleks dewasa ini.
Dengan  diamandemennya  UUD  1945  maka  spiritnya adalah  kembali  ke  prioritas  baku,  karena  sebagaimana ditegaskan  oleh  Mahfud  MD,  bahwa  eksistensi  nilai
Negara Hukum Indonesia ... – M. Muslih
kepastian  hukum  digunakan  untuk  menjamin  terwujudnya keadilan.

## E. Daftar Pustaka
Abdul Aziz  Hakim, Negara  Hukum  dan  Demokrasi  di Indonesia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011.

## Abu  Daud  Busroh  dan  Abubakar  Busro, Asas-asas  Hukum
Tata  Negara,  Ghalia  Indonesia, cetakan  ketiga, Jakarta, 1991.
Ahmad Ali, Menguak Teori Hukum, (legal theory) dan Teori Peradilan  (judicialprudence)  termasuk  Interpretasi
Undang-Undang  (legisprudence),  Kencana    Prenada
Media Group,  Jakarta, 2009.
Ahmad  Rifai, Penemuan  Hukum  oleh  Hakim,  dalam
Perpektif  Hukum  Progresif, Sinar  Grafika,  Jakarta, 2010. Arief  Hidayat, Kebebasan  Berserikat  di  Indonesia,  (suatu analisis  pengaruh  prubahan  sistem  politik  terhadap penafsiran  hukum),    Badan  Penerbit    Universitas Diponegoro Semarang, 2006.

## Barda Nawawi Arief, Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan
Relegius  dalam  Rangka  Optimalisasi  dan  Reformasi Penegakan  Hukum  (Pidana)  di  Indonesia,  Badan
Penerbit Universitas Diponegoro,  Semarang. 2011. Jimly Asshiddiqie, Menuju Negara Hukum yang Demokratis,
PT  Buana  Ilmu    Populer,  Kelompok  Gramedia,
Jakarta, 2009
-----------,Konstitusi  dan  Konstitusionalisme  Indoesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2010. Moh.  Mahfud  MD, Konstitusi  dan  Hukum  dalam Kontroversi  Isu, Rajawali  Pers,  PT  RajaGrafindo
Persada, cetaka kedua, Jakarta , 2010.
---------, Perdebatan  Hukum Tata Negara pasca Amandemen
Konstitusi,  Rajawali  Pers,  PT  RajGrafindo  Persada,
Jakarta, 2011.
Negara Hukum Indonesia ... – M. Muslih
Muhammad  Tahir  Azhary, Negara  Hukum,  Suatu  Studi tentang  Prinsip-prinsipnya,  dilihat  dari  Segi  Hukum Islam,  Implementasinya  pada  Periode  Negara Madinah  dan  Masa  Kini, Kencana  Prenada  Media Group, cetakan ke 4. Jakarta, 2010.
Satjipto  Rahardjo, Negara  Hukum  yang  Membahagiakan Rakyatnya, Genta Press, Jogyakarta, 2008.
----------, Biarkan  Hukum  Mengalir,  Catatan  Kritis  tentang
Pergulatan Manusia dan Hukum, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta. 2007.
Suhino, Hukum  Tata  Negara,  Perkembangan  dan  sistim Demokrasi di Indonesia, BPFE-Yogyakarta, 2010.