## Penyelesaian Sengketa Tanah berdasarkan Kaidah Hukum Positif dan Doktrin Hukum tentang Penyelesaian Sengketa di Indonesia
Hendri Jayadi 1 , Tomson Situmeang 2 ,
Poltak Siringoringo 3 , I Dewa Ayu Widyani 4 , L Elly AM Pandiangan 5 , Putu George Matthew Simbolon 6 1,2,3,4,5 Universitas Kristen Indonesia, Jakarta, Indonesia
6 Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia Email: hendri.pandiangan@uki.ac.id , tomson.situmeang@uki.ac.id , poltaksiringoringo26@gmail.com , dewaayua@ymail.com , elly.pandiangan@uki.ac.id c.simbolon9@gmail.com

## ABSTRAK
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  guna  menyediakan  pemahaman  mengenai  sengketa pertanahan  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia  dan  berdasarkan doktrin  hukum.  Artikel  ini  menerapkan  metode  yuridis  normatif  dengan  pendekatan perundang-undangan.  Selain  itu,  artikel  ini  juga  menerapkan  pendekatan  perundang- undangan  dan  pendekatan  konsep.  Secara  lebih  lanjut,  para  penulis  menyediakan pembahasan dari artikel ini dengan menyatakan bahwa terdapat dua jenis forum penyelesaian sengketa pertanahan. Forum yang pertama dikenal sebagai forum non-adjudikasi yang terdiri dari  mediasi,  konsiliasi,  konsultasi,  dan  fasilitasi  yang  bersifat  tidak  mengikat.  Sedangkan, forum  yang  kedua  terbagi  menjadi  dua  sub-klasifikasi  yaitu  adjudikasi  dan  non-adjudikasi yang  sama-sama  bersifat  mengikat.  Metode  adjudikasi  tersebut  terdiri  dari  penyelesaian sengketa melalui pengadilan negeri terhadap sengketa kepemilikan tanah, dan penyelesaian sengketa melalui pengadilan tata usaha negara mengenai keabsahan sertifikat tanah. Selain itu, sub-klasifikasi kedua dari metode adjudikasi ini dilakukan melalui penyelesaian sengketa melalui forum arbitrase yang dapat diterapkan terhadap perjanjian arbitrase yang telah di buat oleh para pihak di dalam suatu perjanjian dengan objek berupa tanah.
Kata Kunci : Penyelesaian Sengketa, Sengketa Tanah, Ajudikasi, Non Ajudikasi

## ABSTRACT
The purpose of this article is to provide an understanding of land dispute resolutions available under Indonesian regulations. This article is applying the normative method under the statutory approach.  The  approaches applied  in  the  article  herein  are  the doctrinal  approach  and  the conceptual  approach.  Furthermore,  the  writer  may  provide  the  discussion  of  this  article  by expressing that there are two main classifications of land dispute resolution forums. The first forum known as the non-adjudication forum consists of mediation, conciliation, consultation, and facilitation which has no binding effect. Meanwhile, the second forum is divided into two sub-classification  consisting  of  the  adjudication  method  and  the  non-adjudication  method whereas  both  forums  have  a  binding  nature.  The  adjudication  method  consists  of  dispute settlement  through  a  district  court  triggered  by  an  ownership  right  dispute,  and  a  dispute settlement through an administrative court regarding the legality of a land certificate. Besides that, the second sub-classification of this adjudication method consists of dispute settlement through  arbitration  that  can  be  triggered  due  to  an  arbitration  agreement  made  by  the contracting parties with land as its object.
Key Words : Dispute Resolutions, Land Dispute, Adjudication, Non-Adjudication

## PENDAHULUAN
Tanah merupakan suatu kebutuhan yang diperlukan oleh setiap warga negara Indonesia. Tanah merupakan modal dasar pembangunan, dalam kehidupan bermasyarakat pada umumnya menggantungkan  kehidupannya  pada manfaat  tanah  dan  memiliki  hubungan yang bersifat abadi dengan negara dan rakyat. Oleh karena itu hukum keagrariaan di Indonesia secara umum telah  diatur  dalam  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria (UUPA), yang merupakan pelaksanaan ( formeel gesetz ) Pasal 33 ayat 3 UUD
1945  yang  menyatakan  bahwa “ Bumi dan  air  dan  kekayaan  alam  yang terkandung  di  dalamnya  dikuasai  oleh negara  dan  dipergunakan  sebesar- besarnya  untuk  kemakmuran  rakyat ” (Sutedi, 2007, p 11).
Sebagai  tindak  lanjut  dari  Pasal 33  ayat  (3)    UUD    NRI    1945    yang berkaitan    dengan  bumi  atau  tanah, maka  dikeluarkanlah  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok Dasar Agraria
(selanjutnya  disingkat  UUPA).  Tujuan pokok  dari  UUPA  adalah  (Warman, 2022):
1.  Meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan    hukum    agraria nasional,  yang  merupakan  alat untuk  membawa  kemakmuran, kebahagiaan  dan  keadilan  bagi Negara  dan  rakyat,  terutama rakyat  dalam  rangka  masyarakat adil dan makmur.
2.  Meletakkan  dasar-dasar  untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan  dalam  hukum pertanahan.
3.  Meletakkan  dasar-dasar  untuk memberikan  kepastian  hukum mengenai  hak-hak  atas  tanah bagi rakyat seluruhnya.
Tujuan  tersebut  sejalan  dengan konsep  yang  menyatakan  bahwa negara  Indonesia  merupakan  negara agraris.  Maka  dari  itu,  para  penulis merujuk kepada Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 yang antara lain menyatakan bahwa  bumi,  air,  dan  ruang  angkasa beserta  yang  terkandung  didalamnya, harus dikelola dan dijaga agar memberikan  manfaat  yang  sebesar- besarnya  bagi  kemakmuran  rakyat (Ramadhani, 2018, p iv). Agar seluruh masyarakat di Indonesia dapat mengelola tanah mereka sejalan dengan  hak  dan  kewajiban  mereka, maka  masyarakat  tersebut  juga  harus
memiliki  pengetahuan  yang  cukup mengenai  hukum  agraria.  Hukum agraria merupakan serangkaian kaidah hukum  perdata,  hukum  tata  negara, dan  hukum  administrasi  negara  yang mengatur  hubungan  antara  orang  dan badan  hukum  dengan  bumi,  air,  dan ruang  angkasa  dalam  seluruh  wilayah negara dan mengatur pula wewenangnya (Ramadhani, 2018, p 9).
Bagi  masyarakat  modern  yang berkedudukan  di  wilayah  perkotaan dan  sekitarnya,  tentunya  pengetahuan mengenai  hukum  agraria  ini  dapat diperoleh  dengan  mudah.  Namun, keadaan yang sama tidak ditemukan di dalam wilayah pedalaman atau pedesaan.  Disparitas  ini  kemudian menjadi  urgensi  para  penulis  dalam melakukan pengabdian kepada masyarakat  dengan  tema  Unggul Menjadi Berkat Bagi Indonesia di Desa Dalihan  Natolu,  Kabupaten  Toba, Provinsi  Sumatera  Utara  pada  tanggal 28  s.d  39  Juli  2022.  Selain  perlu disalurkannya  pengetahuan  hukum tersebut,  urgensi  lain  dari  pengabdian masyarakat ini adalah sebagai berikut.
Fungsi  tanah  semakin  meningkat sehingga  timbul  suatu  akibat  berupa meningkatnya  masalah  pertanahan. Tanah juga merupakan sumber penghidupan  bagi  masyarakat  yang
mencari nafkah melalui sumber pertanian, perkebunan dan
pertambangan. Menurut Koentjaraningrat, konflik atau sengketa terjadi  juga  karena  adanya  perbedaan persepsi  yang  merupakan  gambaran lingkungan  yang  dilakukan  secara sadar yang didasari pengetahuan yang dimiliki  seseorang,  lingkungan  yang dimaksud  adalah  lingkungan  fisik maupun lingkungan sosial (Koentjaraningrat, 1982, p 103). Apabila  masyarakat  di  desa  tersebut tidak  memahami  hak  dan  kewajiban mereka  terhadap  tanah  mereka,  maka hal-hal  yang  tidak  diharapkan  seperti konflik tanah dan sengketa tanah dapat terjadi.
Oleh  karena  itu,  para  penulis artikel  ini  telah  menyosialisasikan serangkaian  regulasi  sebagai  berikut. Regulasi yang pertama adalah Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Pokok Agraria  yang  merupakan  undang- undang  Indonesia  yang  mengatur tanah  pada  umumnya.  Kedua,  kami juga menyosialisasikan isi dari Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  30 Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang mengatur tentang penyelesaian sengketa  di  luar  pengadilan.  Ketiga,
kami
juga menyosialisasikan serangkaian aturan yang terkandung di dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan peninggalan  Belanda  yang  mengatur tentang  penyelesaian  sengketa  di pengadilan,  yang  kami  jelaskan  di pembahasan dari penelitian ini.
Penjelasan  tersebut  telah  kami paparkan kepada warga desa tersebut karena  menjadi  hal  yang  tidak  bisa dipungkiri, bahwa masalah tanah dilihat dari segi yuridisnya saja merupakan hal yang  tidak  mudah  untuk  diselesaikan. Selain itu, menjadi suatu hal yang tidak jarang, bahwa beberapa instansi terlibat  baik  secara  langsung  maupun tidak  langsung  terhadap  penyelesaian sengketa yang diajukan ke pengadilan. Kesamaan pemahaman terhadap konsep ini diperlukan ditemukan suatu persepsi  yang  akan  menghasilkan keputusan  yang  adil  bagi  pihak-pihak yang mencari keadilan. Secara empiris, perkembangan  sengketa  pertanahan yang  melibatkan  sekelompok  anggota masyarakat,  telah  dilandasi  oleh  sikap pesimis terhadap penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan.
Agar masyarakat di Desa Dalihan Natolu  tersebut  tidak  memiliki  sikap pesimis tersebut, maka kami melakukan  pemaparan  serangkaian
kaidah hukum di atas, dengan menggunakan  bahasa  dan  metode yang  mudah  dimengerti.  Artikel  yang merupakan  hasil  dari  pengabdian kepada masyarakat ini terbagi menjadi empat bagian. Bagian pertama membahas tentang penjelasan terhadap  sengketa  tanah.  Kemudian bagian  kedua  membahas  tentang penyelesaian  sengketa  pertanahan secara  umum.  Secara  lebih  lanjut bagian ketiga dan keempat membahas tentang  klasifikasi  umum  dan  rincian dari klasifikasi tersebut. Adapun klasifikasi  yang  para  penulis  maksud yaitu  penyelesaian  sengketa  secara non-ajudikasi  (bagian  ketiga)  dan penyelesaian sengketa secara ajudikasi  (bagian  keempat).  Empat bagian  dari  artikel  ini  pada  dasarnya merupakan  hal-hal  yang  telah  kami paparkan pada saat pengabdian kepada masyarakat ini kami lakukan.

## METODE
Pengabdian  kepada  masyarakat ini  dilakukan  melalui  penyuluhan  yang diawali dengan penelitian yuridis normatif  yang  para  penulis  lakukan. Adapun pendekatan yang para penulis terapkan  dalam  penelitian  atau  artikel ini yaitu pendekatan perundang- undangan  atau  pendekatan  hukum
Volume 5, Nomor 1, Tahun 2023 Hal 1050 – 1069
doktrinal ( statute approach ).  Selain itu, para  penulis  mengumpulkan  data dalam penelitian ini melalui penelusuran  bahan  hukum  primer berupa peraturan perundang- undangan,  bahan  hukum  sekunder berupa  buku  dan  artikel  hukum  yang menjelaskan bahan hukum primer, dan bahan  hukum  tersier  berupa  bahan hukum  yang  menjelaskan  baik  bahan hukum  primer  maupun  bahan  hukum sekunder  berupa  kamus  hukum  dan encyclopedia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A.  Penjelasan  tentang  Sengketa Tanah  berdasarkan  Doktrin  Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan
Sebelum menjelaskan yang dimaksud dengan sengketa tanah, para penulis  akan  menjelaskan  terlebih dahulu yang dimaksud dengan sengketa  pada  umumnya.  Collier  dan Lowe menjelaskan pengertian sengketa dengan membedakan sengketa dengan konflik, dan menyatakan bahwa sengketa merupakan ketidaksepakatan terhadap fakta,  hukum,  ataupun  kebijakan, dalam mana salah satu pihak mengklaim  objek  tersebut  sedangkan terdapat pihak yang lain menolak klaim yang ditetapkan (Simanjuntak, 2018, p
95).  Pandangan  yang  sejenis  juga dikemukakan oleh Argent yang mengutip Putusan
Mahkamah Internasional Permanen terhadap kasus  Konsesi  Palestina  Mavromatis, dengan  menyatakan  bahwa  sengketa merupakan ketidaksepakatan terhadap fakta atau hukum, konflik antar pandangan  hukum  atau  konflik  antar kepentingan  dari  dua  pihak  (Argent, 2021, p 6).
Berdasarkan penjelasan di muka, para  penulis  berpandangan  bahwa sengketa merupakan hal yang berbeda dengan  konflik per  se .  Berbedaan tersebut terletak dari adanya atau tidak adanya  objek  dari  suatu  pertikaian. Sengketa  memiliki  objek  yang  jelas, sedangkan konflik per se tidak memiliki objek yang jelas.
Secara  lebih  lanjut,  Sengketa tanah  adalah    sengketa    yang    timbul karena    adanya    konflik  kepentingan atas  tanah.  Perlu  adanya  perbaikan dalam bidang penataan dan penggunaan tanah untuk kesejahteraan  masyarakat  dan  yang terutama  pada  kepastian  hukum  di dalamnya.
Selain  itu,  Mudjiono  memaknai sengketa  tanah  dengan  menyatakan bahwa  sengketa  tanah  merupakan sengketa yang dipengaruhi oleh
beberapa    faktor  sebagai  berikut (Mudjono,  2007,  p  464):  1.)  Peraturan atau  kaidah  yang  belum  lengkap;  2.) Ketidaksesuaian  antar  peraturan;  3.) Pejabat pertanahan yang kurang tanggap  terhadap  kebutuhan  dan jumlah  tanah  yang  tersedia  dalam masyarakat;  4.)  Data  tanah  yang kurang akurat dan kurang lengkap; 5.) Data tanah yang keliru; 6.) Keterbatasan  sumber  daya  manusia yang  bertugas  dalam  menyelesaikan sengketa  tanah;  7.)  Transaksi  tanah yang  keliru;  8.)  Adanya  penyelesaian dari  instansi  lain,  sehingga  terjadi tumpang tindih kewenangan.
Secara  empiris,  apabila  terjadi suatu sengketa tanah, pejabat setempat dapat segera menyelesaikan sengketa tersebut dan hasil penyelesaian tersebut dapat menghasilkan  hasil  yang  diterima  oleh para pihak  yang bersengketa. Kondisi ini    kemudian    melahirkan    reforma agraria    dan  sekaligus  membawa perkembangan  masyarakat.  Reforma agraria yang mendahului perkembangan politik pertanahan tentunya harus dimulai dengan perkembangan hukum pertanahan sebagai  bagian  dari  tatanan  hukum nasional. Namun, pembangunan tersebut harus  terus  didasarkan pada
prinsip-prinsip  dasar    UUPA    sebagai ketentuan utama hukum nasional.
Dalam peraturan perundang- undangan
Indonesia, terdapat beberapa pengaturan tentang penyelesaian  sengketa  pertanahan yang  akan  para  penulis  uraikan sebagai  berikut. Pertama ,  Pasal  3g, Peraturan  Presiden  Nomor  48  Tahun 2020 tentang
BPN yang mendelegasikan penanganan dan pencegahan sengketa dan konflik serta penanganan perkara pertanahan kepada  BPN. Kedua ,  kewenangan yang sama juga dimiliki oleh Kementerian  Agraria  dalam  Pasal  5 Peraturan  Presiden  Nomor  47  Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Secara lebih lanjut, Pasal 28 dan 29 dari peraturan ini memberikan mandat tentang kewenangan  sebagaimana  disebut  di muka  kepada  Direktorat  Jenderal Penanganan  Sengketa  dan  Konflik Pertanahan  yang  bertanggungjawab langsung  kepada  menteri.  Kemudian yang ketiga ,  Peraturan  Kepala  BPN Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan  dan  Penyelesaian  Kasus Pertanahan.  Kaidah yang para penulis uraikan  dalam  paragraf  ini,    dijelaskan di  dalam  bagian  ketiga  dan  keempat dari artikel ini.
B.  Penyelesaian  Sengketa  Tanah berdasarkan  Peraturan  BPN  Nomor 21 Tahun 2021 dan Secara Umum
Pasal 1 Peraturan BPN Nomor 21 Tahun  2020  antara  lain  menyatakan bahwa Sengketa pertanahan merupakan  perselisihan  tanah  antara perseorangan,  badan  hukum,  atau lembaga  yang  tidak  memiliki  dampak yang  luas.  Adapun  r atio  materie atau objek  dari  sengketa  ini  berdasarkan ketentuan di muka yaitu tanah. Sengketa  tanah  muncul ke permukaan setelah    adanya  pengaduan      oleh perorangan,  kelompok  masyarakat, badan hukum, instansi pemerintah atau unit  teknis.  Selain  itu,  pengadu  harus melengkapi  persyaratan  sebagaimana diuraikan  di  dalam  Pasal  3  Peraturan BPN  Nomor  21  Tahun  2020.  Apabila persyaratan  tersebut  lengkap,  BPN akan  membuat  resume  pengaduan sebagai  sarana  untuk  memulai  proses penyelesaian  sengketa  pertanahan (Pasal  4  Peraturan  BPN  Nomor  21 Tahun 2020).
Dengan memahami penjelasan di muka, dapat dipahami bahwa sengketa tanah dan konflik tanah merupakan dua hal yang berbeda. Apabila perselisihan yang  berawal  dari  sengketa  hak kepemilikan  antar  orang  perorangan, badan hukum maupun lembaga
tersebut  condong  untuk  berdampak luas    maka  dikategorikan  sebagai konflik (Pasal 1 angka 3 Peraturan BPN Nomor  21  Tahun  2020).  Sedangkan perselisihan  tanah  yang    penanganan dan  solusinya  ditempuh  melalui  jalur peradilan dikategorikan sebagai perkara  tanah  (Pasal  1  angka  4 Peraturan BPN Nomor 21 Tahun 2020).
Adapun ruang lingkup dari penyelesaian  sengketa  berdasarkan Pasal  2  Peraturan  BPN  Nomor  21 Tahun  2020,  yang  akan  para  penulis jelaskan  ke  dalam  beberapa  bagian sebagai  berikut: “ a.  Penerimaan  dan distribusi  pengaduan;  b.  Penanganan dan Penyelesaian Sengketa dan Konflik;  c.  Penanganan  Perkara;  d. Pembatalan Produk Hukum; e. Mediasi;  f.  Tim    Penanganan  dan Penyelesaian Kasus; g. Perkembangan Penanganan dan Penyelesaian Kasus; h.  Monitoring,  evaluasi  dan  pelaporan;
i. sanksi; dan j. Perlindungan hukum . ”
Kemudian  berdasarkan  doktrin, Penyelesaian  sengketa  tanah  dapat diselesaikan melalui 2 (dua) cara:
a.  Penyelesaian secara non ajudikasi dengan konsultasi, fasilitasi dan mediasi serta konsiliasi;
b.  Penyelesaian  secara  ajudikasi melalui  Badan  Peradilan  terbagi
lagi  menjadi  2  (dua)  yaitu  litigasi dan non litigasi. Untuk litigasi jika sengketanya mengenai kepemilikan hak dapat diselesaikan di
Pengadilan
Negeri,  dan  jika  sengketanya mengenai    objek  sertifikat  dapat diselesaikan  di  Pengadilan  Tata Usaha  Negara.  Sedangkan    non litigasi  penyelesaiannya  melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Tidak  dipungkiri  bahwa  masalah tanah  dilihat  dari  segi  yuridisnya  saja merupakan  hal  yang  tidak  sederhana pemecahannya dan dalam suatu kasus,  tidak  jarang  terlibat  beberapa instansi  yang  langsung  atau  tidak langsung berkaitan dengan masalah/sengketa  yang  diajukan  di pengadilan. Selain itu para penulis juga berpendapat  bahwa  kenyataan  upaya penyelesaian  sengketa    melalui    jalur pengadilan atau litigasi kerap membutuhkan waktu penyelesaian yang  sangat  lama  serta  tentu  saja membutuhkan biaya yang besar.
Keunggulan  dari  penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi yakni dapat diselesaikannya sengketa dengan  lebih  obyektif  dan  mengarah bukan pada solusi menang atau kalah, tetapi  berupaya  menemukan win-win
solution . Penyelesaian sengketa dengan  jalur  non-litigasi  ini  juga membutuhkan waktu penyelesaian yang lebih cepat serta biaya yang lebih ringan.
C. Penjelasan tentang Macam- macam Penyelesaian Sengketa secara Non Ajudikasi
Dalam  menyebutkan  keempat forum  di  bawah  ini,  para  penulis  akan mengutip  beberapa  doktrin  hukum yang akan  disesuaikan dengan praktik penyelesaian  sengketa  pertanahan berdasarkan  peraturan  perundang- undangan  di  Indonesia.  Sebelum menjelaskan  forum  non  ajudikasi  ini secara satu persatu, perlu para penulis tegaskan  bahwa  forum  penyelesaian sengketa ini dapat diterapkan terhadap sengketa  kepemilikan  tanah  yang terjadi  antar  subjek  hukum  privat (individu atau badan hukum), sengketa antar  subjek  hukum  privat  dengan lembaga pemerintah ataupun sengketa antar lembaga pemerintah yang saling counter-claim atau memiliki klaim yang tumpang tindih terhadap suatu hak atas tanah.  Forum-forum  tersebut  adalah sebagai berikut.
1. Konsultasi
Dalam Black’s  Law  Dictionary dapat kita ketahui bahwa yang dimaksud  dengan  konsultasi  adalah
Volume 5, Nomor 1, Tahun 2023 Hal 1050 – 1069
“ act  of  consulting  or  conferring;  e.g. patient  with  doctor,  client  with  lawyer. Deliberation  of  persons  on  some subject ” (Batubara, 2015, p 43).
Dalam menjelaskan proses hukum  ini,  Garner  menyatakan  bahwa konsultasi  dapat  diartikan  sebagai perundingan  antara  klien  dengan penasihat  hukumnya  (Batubara,  2015, p 43). Sedangkan Batubara berpendapat bahwa konsultasi merupakan  tindakan  yang  bersifat personal  antara  suatu  pihak  yang dikenal  dengan  istilah  klien,  dengan pihak  lain  yang  dikenal  dengan  istilah konsultan yang bertugas untuk memberikan pendapatnya kepada klien tersebut  dalam  rangka  menyelesaikan permasalahan  yang  sedang  klien hadapi (Batubara, 2015, p 43).
Kemudian,  Hadimulyo  berpendapat bahwa yang dimaksud dengan konsultasi adalah upaya yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga tertentu yang memiliki kewenangan dalam memberikan saran, pertimbangan atau usulan kepada para pihak, guna menyelesaikan permasalahan  yang  sedang  dihadapi oleh  para  pihak  (Hadimulyo,  1997,  p 36).
Melalui  uraian  doktrin  di  muka, para penulis dapat menjelaskan bahwa
terdapat dua cara yang dapat konsultan tempuh dalam menyediakan solusi bagi kliennya.  Cara  yang  pertama  dapat dilakukan dengan memberikan nasihat hanya  kepada  salah  satu  pihak  yang bersengketa.  Sedangkan  cara  yang kedua dilakukan dengan  menyediakan solusi bagi kedua pihak yang bersengketa secara bersamaan. Melalui  uraian  pendapat  para  ahli tersebut, perlu para penulis kemukakan bahwa yang dimaksud dengan konsultasi adalah penyelesaian sengketa  dalam  mana  salah  satu kedua pihak yang bersengketa meminta  nasihat  dari  penasihatnya yang  dikenal  dengan  istilah  konsultan, guna  menyelesaikan  permasalahan yang  pihak  atau  para  pihak  tersebut sedang hadapi.
Dalam  tatanan  praktik  dapat diketahui  bahwa  pada prinsipnya konsultasi  merupakan  suatu  tindakan yang  bersifat  personal  antara  satu pihak  tertentu  dengan  satu  pihak  lain yang merupakan pihak konsultan yang memberikan pendapatnya untuk memenuhi  keperluan  dan  kebutuhan kliennya tersebut. Selanjutnya mengenai keputusan penyelesaian sengketa akan diambil sendiri oleh para pihak  yang  bersengketa,  meskipun adakalanya pihak konsultan juga
diberikan kesempatan untuk merumuskan
bentuk-bentuk penyelesaian
sengketa yang
dikehendaki  oleh  para  pihak  yang bersengketa tersebut.
Dalam hukum Indonesia,
konsultasi  diatur  di  dalam  Pasal  1 angka  10  Undang-Undang  Arbitrase dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa (UU Arbitrase dan APS) sebagai salah satu  forum  APS.  Menjadi  suatu  hal yang  sangat  disayangkan  bahwa penyelesaian sengketa melalui konsultasi tidak dijelaskan secara lebih rinci  baik  di  dalam  batang  tubuh ataupun  penjelasan  dari  UU  Arbitrase dan APS.

## 2. Fasilitasi
Hadimulyo  berpendapat  bahwa fasilitasi  merupakan  bantuan  pihak ketiga  dalam  mempertemukan  para pihak  yang  bersengketa,  agar  pihak- pihak tersebut mampu untuk menghasilkan perundingan yang bersifat  produktif  (Hadimulyo,  1997,  p 32).  Dalam  penerapan  dari  forum  ini, fasilitator diharapkan memiliki keterampilan atau softskill yang antara lain terdiri dari merencanakan agenda, bersikap responsif terhadap para pihak yang  bersengketa,  mengerti  kondisi psikis  dari  para  pihak.  Memberikan saran berdasarkan agenda dari
pertemuan tersebut, meringkas proses penyelesaian sengketa yang telah para pihak  tempuh  dan  mengidentifikasi permasalahan  utama  dari  para  pihak yang bersengketa (Hadimulyo, 1997, p 32 s.d 33).
Dalam doktrin hukum
penyelesaian sengketa pada umumnya, fasilitasi juga dikenal dengan  istilah  jasa  baik  atau good office ,  yang  dapat  diartikan  sebagai kehadiran pihak ketiga dalam mempertemukan  para  pihak  yang bersengketa  ke  dalam  satu  meja (Sefriani, 2018, 303 s.d 306). Doktrin ini juga sejalan dengan penjelasan Argent terhadap good office yang  menyatakan bahwa  forum  ini  dapat  diterapkan dengan  melibatkan  pihak  ketiga  yang memiliki  peran  yang  terbatas  sebagai pihak  yang  memulihkan  para  pihak yang memanas karena bertikai dengan meneruskan korespondensi para pihak dan  melakukan  upaya  lain  yang  dapat menghubungkan  para  pihak  yang sedang bertikai (Argent, 2021, p 11).
Melalui uraian  yang didasari oleh pendapat  para  ahli  ini,  para  penulis berpendapat bahwa fasilitasi merupakan salah satu forum penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga. Adapun peran dari  pihak  ketiga dalam forum ini  yaitu
sebagai  pihak  yang  pada  umumnya berperan  sebagai  penyedia  sarana yang  diperlukan  oleh  para  pihak  yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan.  Selain  itu,  para  penulis juga perlu menjelaskan bahwa mekanisme ini tidak diatur di dalam UU Arbitrase dan APS, walaupun forum ini sering diterapkan dalam praktik penyelesaian sengketa.
3. Mediasi
Forum  penyelesaian  sengketa lain  yang juga melibatkan pihak ketiga dalam  penerapannya  adalah  mediasi. Dalam  tatanan  peraturan  perundang- undangan  Indonesia,  mediasi  pada umumnya  diatur  di  dalam  peraturan yang  dikeluarkan  oleh  Mahkamah Agung  Republik  Indonesia.  Menurut Pasal 1 angka (1) Peraturan Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun 2016  tentang  Prosedur  Mediasi  di Pengadilan bahwa mediasi merupakan cara  penyelesaian  sengketa  melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator.
Kemudian,  Dalam  Pasal  1  angka
11  Peraturan  BPN  Nomor  21  Tahun
2020,  Mediasi  di  m erupakan  “ cara penyelesaian  kasus  melalui  proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan yang dilakukan oleh pihak
difasilitasi  oleh  Kementerian  Agraria dan  Tata  Ruang/Badan  Pertanahan Nasional,  Kantor  Pertanahan  sesuai dengan kewenangan mediator pertanahan .”  Dalam  Peraturan  BPN Nomor  21  Tahun  2020,  kewenangan BPN dalam menerapkan forum kepada para  pihak  yang  sedang  terlibat  di dalam sengketa pertanahan ini diatur di dalam Pasal 43. Sedangkan ketentuan prosedural dari forum ini diatur di dalam Pasal 44 dari ketentuan ini yang antara lain  memuat  tentang  kehadiran  para pihak, pembuktian para pihak, penuangan  kesepakatan  perdamaian, pelaksanaan  hasil,  dan  format  dari pelaksanaan hasil mediasi tersebut.
Selain itu, mediasi juga merupakan salah satu cara yang diatur di dalam UU Arbitrase dan APS. Pasal 6  ayat  (3)  ketentuan  ini  menyatakan bahwa  sengketa  dapat  diselesaikan melalui  bantuan  seorang  mediator. Secara  lebih  lanjut,  ayat  (4)  dari ketentuan  ini  menyatakan  bahwa mediator  memiliki  waktu  14  (empat belas)  hari  dalam  menyelesaikan sengketa  tersebut.  Apabila  sengketa tersebut  tidak  berhasil  diselesaikan dalam  waktu  tersebut,  maka  mediator tersebut  dapat  menghubungi  lembaga arbitrase  atau  lembaga  APS  untuk menunjuk seorang mediator.
Pasal 6 ayat (5) UU Arbitrase dan AUPS  kemudian  menjelaskan  bahwa setelah mediator ditunjuk oleh lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian  sengketa,  maka  usaha mediasi  harus  sudah  dapat  dimulai dalam  waktu  paling  lama  tujuh  hari. Adapun ciri khas dari mediasi menurut ketentuan  ini  menurut  ayat  (6)  s.d  (7) dari  ketentuan  ini  yaitu  mediasi memegang  teguh  kerahasiaan,  dan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari harus tercapai kesepakatan dalam bentuk  tertulis  yang  harus  didaftarkan ke  pengadilan  negeri  dalam  waktu  30 hari sejak penandatanganan kesepakatan  tersebut.  Kesepakatan tertulis  yang  merupakan  hasil  dari mediasi  tersebut  mengikat  para  pihak dan  harus  dilaksanakan  oleh  para pihak berdasarkan itikad baik.
Sukmawati  berpendapat  bahwa Mediasi merupakan alternatif penyelesaian  sengketa  tanah  di  luar pengadilan  yang    mengutamakan  tata cara  penyuluhan  untuk  mencapai mufakat, waktu penyelesaian sengketa yang kontroversial, jalur yang terstruktur,  berorientasi  pada  tugas, dan intervensi dengan  partisipasi aktif untuk  mencapai  kontribusi  terhadap hal-hal yang disepakati dengan kesepakatan  bersama  (Sukmawati,
2022,  p  4).  Sedangkan,  Sumanto  dan Syamsinah berpendapat bahwa Mediasi pada dasarnya adalah negosiasi yang melibatkan pihak ketiga yang  memiliki  keahlian  mengenai prosedur mediasi yang efektif, sehingga  dapat  membantu  dalam situasi konflik untuk mengkoordinasikan  aktivitas  mereka sehingga  dapat  lebih  efektif  dalam proses  tawar  menawar  (Sumanto  dan Syamsinah, 2015, p 1). Dalam menjelaskan  proses  dilaksanakannya forum  ini,  Adolf  menyatakan  bahwa mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga yang dapat berasal dari suatu lembaga atau  asosiasi  profesi  yang  akan berperan  aktif  dalam  menyelesaikan sengketa  sebagai  pihak  yang  netral dan memiliki tujuan untuk mendamaikan para pihak yang sedang bersengketa (Adolf, 2016, p 203).
Melalui  beberapa  ketentuan  dan pendapat  para  ahli  di  muka,  para penulis  berpandangan  bahwa  mediasi merupakan upaya penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga yang dapat berlatar belakang profesional ataupun berasal dari suatu institusi  yang  berperan  aktif  dalam memastikan para pihak menyelesaikan sengketa yang sedang mereka tempuh.
Dalam  praktik  penyelesaian  sengketa, mediator  tidak  memiliki  kewenangan dalam memberikan keputusan terhadap hasil dari penyelesaian sengketa  yang  para  pihak  telah tempuh. Keterbatasan dari kewenangan  mediator  inilah  yang membuat  forum  ini  diklasifikasikan sebagai  forum  non  adjudikasi.  Selain itu,  para  penulis  juga  berpendapat bahwa  mediasi  merupakan  salah  satu forum  penyelesaian  sengketa  yang sudah  terlembaga  dalam  tatanan hukum positif Indonesia.

## 4. Konsiliasi
Forum  APS  terakhir  yang  juga mengandung unsur pihak ketiga adalah konsiliasi. Hadimulyo menyatakan bahwa  konsiliasi  merupakan  usaha penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh  pihak  ketiga  yang  bersifat  netral, untuk  berkomunikasi  dengan  para pihak yang bersengketa secara terpisah, dengan tujuan untuk mengurangi  ketegangan  antar  para pihak  dan  mengupayakan  selesainya sengketa  yang  sedangkan  di  tempuh oleh para pihak (Hadimulyo, 1997, p 31 s.d 32).
Sedangkan Batubara mengutip pendapat
Emerzon
menyatakan bahwa konsiliasi merupakan  penyelesaian  sengketa yang  ditempuh  dengan  melibatkan
pihak  ketiga  yang  berperan  dalam mempertemukan  para  pihak  yang bersengketa  dan  menyediakan  jalan keluar  yang  dapat  ditempuh  oleh  para pihak (Batubara, 2015, p 43). Berdasarkan  penjelasan  ini,  publik pada  umumnya  sering  tidak  dapat membedakan  penyelesaian  sengketa melalui  mediasi  dan  melalui  konsiliasi (Batubara,  2015,  p  43).    Terhadap kesesatan  masyarakat  yang  tidak  bisa membedakan antara penyelesaian sengketa melalui mediasi dan konsiliasi, Adolf memberikan penjelasan  terhadap  perbedaan  dari kedua  forum  ini  melalui  pernyataan sebagai berikut.
Konsiliasi  bersifat  lebih  formal apabila  dibandingkan  dengan  mediasi (Adolf,  2016,  p  205).  Selain  itu, konsiliasi  juga  dapat  diselesaikan  baik oleh  konsiliator  tunggal  atau  oleh komisi konsiliasi yang bersifat institusional/terlembaga  ataupun ad- hoc . Dalam pelaksanaannya, konsiliasi terbagi  menjadi  dua  tahap  yaitu  tahap tertulis dan tahap  lisan (Adolf, 2016, p 205). Adapun persamaan dari konsiliasi dengan mediasi yaitu baik rekomendasi yang disediakan oleh mediator maupun yang disediakan oleh konsiliator sama- sama  bersifat  tidak  mengikat  (Adolf, 2016, p 205).
Berdasarkan  pendapat  para  ahli di  muka,  penulis  berpendapat  bahwa konsiliasi merupakan mekanisme penyelesaian sengketa yang dilakukan dengan  adanya  keterlibatan  pihak ketiga  yang  antara  lain  berperan sebagai  pihak  yang  mempertemukan para pihak yang bersengketa, menerima  pendapat  dari  para  pihak secara tertulis dan lisan, dan memberikan saran yang tidak mengikat.  Oleh  karena  itu,  dalam praktik penyelesaian sengketa, pendapat yang disediakan oleh konsiliator memiliki sifat yang advisory . Sama halnya dengan konsultasi, konsiliasi hanya diatur di dalam Pasal 1 angka  10  UU  Arbitrase  dan  APS  dan tidak  diatur  secara  lebih  rinci  baik  di dalam  batang  tubuh  maupun  dalam penjelasan dari undang-undang ini.
D. Penjelasan tentang Macam-
macam Penyelesaian Sengketa secara Ajudikasi
Dalam  doktrin  hukum  acara perdata, penyelesaian klasifikasi penyelesaian sengketa terbagi menjadi dua. Klasifikasi pertama dikenal dengan  istilah alternative  to  litigation yang  menempatkan  arbitrase  sebagai salah  satu  forum  APS,  sama  seperti negosiasi, konsultasi, mediasi, konsiliasi dan penilaian ahli. Kemudian,
klasifikasi kedua dikenal dengan istilah alternative to adjudication yang menempatkan arbitrase satu kelompok dengan pengadilan, sedangkan negosiasi, konsultasi, mediasi, konsiliasi  dan  penilaian  ahli  sebagai forum  APS.  Dalam  artikel  ini,  para penulis  akan  menjelaskan  klasifikasi berdasarkan klasifikasi berupa alternative to adjudication .

## 1. Litigasi
Penyelesaian  sengketa  secara litigasi merupakan upaya penyelesaian sengketa melalui Lembaga pengadilan. Proses  litigasi  menempatkan  para pihak  saling  berlawanan  satu  sama lain. Selain itu, penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan sarana akhir ( ultimum  remidium )  setelah  upaya- upaya alternatif penyelesaian sengketa tidak  membuahkan  hasil  (Winarta, 2012, p 1 s.d 2).
Pada  umumnya  semua  sengketa pertanahan  dapat  diajukan  kepada lembaga  kekuasaan  kehakiman,  baik dalam  lingkup  peradilan  umum  bagi para pihak yang terlibat dalam sengketa  mengenai  klaim  suatu  hak atas  tanah    maupun  peradilan  tata usaha  negara  terhadap  sengketa berupa keabsahan dari  sertifikat tanah yang  dikeluarkan  oleh  pejabat  yang berwewenang dalam hal ini BPN. Oleh
karena  itu,  penyelesaian  sengketa yang  dimaksud  di  dalam  bagian  dari artikel  ini  pada  prinsipnya  merupakan forum yang berfungsi untuk mempertahankan hukum perdata materiil dan hukum administrasi negara atau  tata  usaha  negara  materiil  dari suatu  permasalahan  yang  disebabkan oleh  suatu  sengketa  tanah.  Dalam bagian  dari  artikel  ini,  para  penulis menjelaskan mekanisme dari prosedur ( due process ) litigasi melalui penjelasan sebagai berikut.
Terhadap penyelesaian sengketa tanah  dengan ratio  materie berupa kepemilikan  sertifikat  tanah,  sengketa tersebut harus diselesaikan di pengadilan  negeri  dalam  mana  tanah tersebut  berkedudukan.  Premis  yang para  penulis  utarakan  ini  sejalan dengan ketentuan khusus sebagaimana diatur di dalam Pasal 118 HIR. Ketentuan ini merupakan formulasi  dari  Asas Forum  Rei  Sitae , yang  merupakan  pengecualian  dari Asas Actor  Sequitur  Forum  Rei yang menyatakan  bahwa  pengadilan  negeri yang  berwewenang  dalam  mengadili suatu  sengketa  adalah  pengadilan negeri  yang  mencangkup  domisili  dari tergugat, yang diatur di dalam ketentuan ini.
Secara  lebih  lanjut,  pihak  yang ingin menggugat suatu hak atas tanah dapat merumuskan suatu gugatan atau klaim  yang  terdiri  dari  identitas  dari pihak  penggugat  dan  pihak  tergugat, alasan  mengajukan  gugatan  serta kronologi  perbuatan  hukum,  peristiwa hukum dan/atau keadaan hukum  yang telah dialami oleh para pihak terhadap kepemilikan tanah tersebut dan permohonan  kepada  majelis  hakim (Mertokusumo,  2009,  p  54).  Uraian para  penulis  ini  telah  sejalan  dengan Pasal 163 HIR yang mengatur tentang bukti  yang  harus  diajukan  oleh  pihak yang  mendalilkan  suatu  hal  ( Asas Actori in cumbit probantia ) (Mertokusumo, 2009, p 150).
Sedangkan  terhadap  sengketa tata  usaha  negara,  pengadilan  tata usaha  negara  berwewenang  dalam memeriksa,  memutus  dan  mengadili keabsahan  suatu  sertifikat  tanah  yang diterbitkan oleh BPN. Adapun keadaan yang dapat menjadi trigger mechanism suatu  sengketa  tata  usaha  negara dengan objek atau ratio materie berupa sertifikat  tanah  yaitu  apabila  pejabat tata  usaha  negara, in  casu BPN  tidak mengeluarkan sertifikat tanah walaupun  tenggang  waktu  penerbitan sertifikat  tanah  tersebut  telah  lewat waktu.  Uraian  ini  sejalan  dengan  asas
fiktif  negatif  sebagaimana  diatur  di dalam  Pasal  3  UU  PTUN.  Selain  itu, Pasal 53 UU PTUN menyatakan bahwa pihak yang mengajukan gugatan harus mengajukan  alasan  berupa  gugatan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan  dan  Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB).
2. Non Litigasi melalui Arbitrase
Rachmadi  Usman  mengatakan bahwa selain melalui litigasi (pengadilan),  penyelesaian  sengketa juga  dapat  diselesaikan  melalui  jalur non-litigasi  (di  luar  pengadilan),  yang biasanya  disebut  dengan Alternative Dispute  Resolution (ADR)  di  Amerika, di  Indonesia  biasanya  disebut  dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya  disebut  APS)  (Usmani, 2012,  p  8).  Terhadap  penyelesaian sengketa  di  luar  pengadilan  telah memiliki  landasan  hukum  yang  diatur dalam  Undang-Undang  Nomor  30 Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  (UU Arbitrase  dan  APS).  Meskipun  pada praktiknya  penyelesaian  sengketa  di luar  pengadilan  merupakan  nilai-nilai budaya, kebiasaan atau adat masyarakat  Indonesia  dan  hal  ini sejalan  dengan  cita-cita  masyarakat Indonesia sebagaimana tercantum
dalam  Undang-Undang  Dasar  Tahun 1945.  Cara  penyelesaian  tersebut adalah dengan musyawarah dan mufakat untuk mengambil keputusan.
Pasal 1 ayat (1) UU Arbitrase dan APS  menjelaskan  bahwa  arbitrase adalah  cara  penyelesaian  sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan  pada  perjanjian  arbitrase yang  dibuat  secara  tertulis  oleh  para pihak  yang  bersengketa.  Arbitrase digunakan untuk mengantisipasi perselisihan  yang  mungkin  terjadi maupun  yang  sedang  mengalami perselisihan yang tidak dapat diselesaikan  secara  negosiasi  atau konsultasi maupun melalui pihak ketiga serta  untuk  menghindari  penyelesaian sengketa  melalui  Lembaga  peradilan yang selama ini dirasakan memerlukan waktu  yang  lama.  Secara  lebih  lanjut, Pasal  3  UU  Arbitrase  dan  APS menyatakan  bahwa  pengadilan  negeri tidak berwewenang untuk menyelesaikan  sengketa  yang  timbul akibat  penerapan  atau  penafsiran  dari suatu perjanjian arbitrase.
Dalam  doktrin  hukum,  Soedikno Mertokusumo menjelaskan bahwa sengketa  yang  dapat  diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa yang mengandung klausul Pactum de Copromintendo yang menyatakan
Volume 5, Nomor 1, Tahun 2023 Hal 1050 – 1069
bahwa arbitrase memiliki hanya memiliki  wewenang  dalam  mengadili suatu sengketa yang  mengatur secara tegas  tentang  kewenangan  tersebut  di dalam  klausul  penyelesaian  sengketa ( Choice  of  Forum )  dari  perjanjian tersebut  (Mertokusumo,  2009,  p  267). Selain  itu,  penyelesaian  sengketa melalui forum arbitrase juga dilaksanakan berdasarkan akta kompromis  yaitu  ketentuan  tentang proses  beracara  di  arbitrase  yang disepakati  oleh  para  pihak  yang bersengketa    (Mertokusumo,  2009,  p 267  s.d  268).  Perlu  para  penulis jelaskan bahwa penyelesaian sengketa tanah  melalui  arbitrase  hanya  dapat diterapkan  apabila  suatu  individu  atau badan  hukum  membuat  perjanjian arbitrase  dengan  objek  perjanjian berupa suatu hak atas tanah. Bagan 1. Rangkuman Pembahasan

## SIMPULAN
Berdasarkan pembahasan di muka, para penulis dapat menyimpulkan  bahwa  penyelesaian
sengketa pertanahan dapat diselesaikan  secara  non  ajudikasi  dan ajudikasi. Penyelesaian sengketa melalui non-ajudikasi
dapat diselesaikan melalui mediasi, konsiliasi,  konsultasi  dan  fasilitasi. Secara  lebih  lanjut,  Penyelesaian secara ajudikasi tersebut dapat diselesaikan  oleh  pengadilan  negeri terhadap  sengketa  kepemilikan  hak atas  tanah  dan  pengadilan  tata  usaha negara  terhadap  sengketa  keabsahan diterbitkannya sertifikat hak atas tanah. Selain itu, penyelesaian secara ajudikasi  juga  dapat  ditempuh  melalui arbitrase  apabila  terdapat  perjanjian arbitrase  yang  dibuat  oleh  kedua subjek  hukum  perdata  (manusia  atau badan hukum) yang sedang bersengketa.
Para penulis menyarankan bahwa negara  harus  menyediakan  sertifikasi bagi para pihak ketiga yang menyelesaikan sengketa tanah secara non-ajudikasi sebagai pengontrol dalam  mengelola  sengketa  tanah, permasalahan  tanah  sering  muncul dengan  berbagai  faktor  dan  tujuan, misalnya kebebasan penggunaan tanah,  tanah  kosong  dan  lain-lain. Demikian  juga,  para  penulis  juga menyarankan bahwa pemerintah harus mengkomunikasikan forum
penyelesaian  sengketa  yang  tersedia ini  dalam  membangun  pemahaman masyarakat.  Pemahaman  masyarakat setempat  dan  otoritas  publik  untuk mengantisipasi bentrokan sehubungan dengan  aturan  hukum  yang  berbeda harus  diselesaikan  dengan  memimpin sosialisasi  terkait  dengan  pendaftaran tanah  dan  penyelesaian  sengketa pertanahan.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Dengan berhasil dilaksanakannya  pengabdian  kepada masyarakat  dan  penulisan  artikel  ini, para  penulis  dengan  ini  mengucapkan terima  kasih  kepada  tim  Tata  Usaha Fakultas  Hukum  Universitas  Kristen Indonesia yang telah membantu persiapan  dari  serangkaian  kegiatan ini.  Selain  itu,  para  penulis  juga mengucapkan  terima  kasih  kepada keluarga  dan  kerabat  yang  telah mendukung dilaksanakannya serangkaian kegiatan ini. Karena tanpa doa  yang  telah  mereka  panjatkan  dan dukungan  yang  telah  mereka  berikan, pengabdian  dan  penulisan  artikel  ini tidak  dapat  berjalan  dengan  lancar. Demikian ucapan terima kasih ini para penulis sampaikan dengan tulus melalui artikel ini.

## REFERENSI
Adrian  Sutedi,  2007, Peralihan  Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya , Jakarta: Sinar Grafika.
Bryan  A.  Garner  (ed.), 1999. Black’s Law  Dictionary  Seventh  Edition. St.  Paul  Minn,  West  Publishing Co.
Chuzaimah  Batubara,  2015, Ragam Penyelesaian  Sengketa  Hukum, Ekonomi Syariah dan Adat . Medan: FEBI UIN-SU Press.
Dedi  Sumanto  dan  Syamsinah,  2015,
Mediasi Dan Hakam Dalam
Hukum  Acara  Peradilan  Agama . Jurnal  Al-Mizan  Vol.  11  No.  1 (2015):  ISSN  1907-0985  E  ISSN 2442-8256.
https://journal.iaingorontalo.ac.id/i ndex.php/am
Frans  Hendra  Winarta,  2012, Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional. Jakarta.  Penerbit:
Sinar Grafika.
Hadimulyo,  1997, Mempertimbangkan ADR: Kajian
Alternatif
Penyelesaian  Sengketa  Di  Luar Pengadilan .  Jakarta:  Lembaga
Studi dan Advokasi Masyarakat.
Herzien Inlandsch Reglement
(Staatbald  Tahun  1848  Nomor
16).
Huala Adolf, 2016, Hukum Perdagangan Internasional . Depok: Raja Grafindo Persada. Koentjaraningrat, 1982, Metode- metode  Penelitian  Masyarakat ,
Jakarta:  PT  Gramedia  Pustaka
Utama.
Kurnia Warman,

## “Perkembangan
Pengaturan  Pertanahan,  Catatan Untuk Penyusunan RUU Pertanahan” .  Diakses  pada  26 Juli 2022.
https://www.dpr.go.id/dokakd/dok umen/RJ5-20190429-015718-
5604.pdf
Mangisi  Simanjuntak,  2018, Hukum Internasional: Perjuangan Negara Berkembang  dalam  Mencapai Persamaan  Hak .  Jakarta:  Mitra Wacana Media.
Mudjiono, 2007, Alternatif Penyelesaian
Sengketa Pertanahan Di Indonesia melalui Revitalisasi
Fungsi  Badan  Peradilan. Jurnal Hukum, Vol.14 No.3. Pierre  d’  Argent,  2021, International
Law  Textbook  for  Chapter  7: Seeking Justice . Louvain: Louvain X MOOC.
Putu  Diva  Sukmawati,  2022, "Hukum Agraria dalam Penyelesaian
Sengketa  Tanah  Di  Indonesia" .
Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis P- ISSN: 2809-3925,  Vol. 2 No. 2. Rachmadi  Usmani,  2012, Mediasi  di Pengadilan  :  Dalam  Teori  dan Praktik. Jakarta.  Penerbit:  Sinar Grafika.
Rahmat  Ramadhani,  2018, Hukum
Agararia (Suatu Pengantar) .
Medan, UMSU Press.
Republik  Indonesia,  Peraturan  Badan Pertanahan  Republik  Indonesia Nomor  21  Tahun  2020  tentang Penanganan  dan  Penyelesaian Kasus Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1369). Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia  Nomor  1  Tahun  2016
tentang  Prosedur  Mediasi  di Pengadilan (Berita
Negara Republik  Indonesia  Tahun  2016 Nomor 175).
Republik  Indonesia,  Undang-Undang Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Republik  Indonesia,  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif  Penyelesaian  Sengketa
(Lembaran Negara Republik
Indonesia  Tahun  1999  Nomor
138).
Republik  Indonesia,  Undang-Undang
Republik  Indonesia  Nomor  5 Tahun  1960  tentang  Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1960  Nomor
104.
Republik  Indonesia,  Undang-Undang
Republik  Indonesia  Nomor  5 Tahun  1986  tentang  Peradilan Tata  Usaha  Negara  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 77).
Republik  Indonesia,  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas  Undang-Undang  Nomor  5 Tahun  1986  tentang  Peradilan Tata  Usaha  Negara  (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 35).
Sefriani,  2018, Hukum  Internasional:
Suatu  Pengantar .  Depok:  Raja
Grafindo Persada.
Sudikno  Mertokusumo,  2009, Hukum
Acara Perdata
Indonesia.
Yogyakarta: Liberty.