## MADANI
Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 12 No 2 (2020) : Agustus 2020 (P-ISSN 2085 - 143X) (E-ISSN 2620 - 8857)
Sosiologi Pedesaan di Era Corona Virus 19
Johan Wahyudi Adiluhung
Guru Sosiologi SMA Muhammadiyah 2 Sidoarjo Johan.adiluhung@gmail.com
Received: 25 Juni 2020; Revised: 10 Juli 2020; Accepted : 15 Juli 2020; Published : Agustus 2020; Available online : Agustus 2020.

## Abstract
Rural  sociology  is  one  branch  of  sociology  itself.  Historically,  it  developed  after  the humanitarian  aspects  of  agriculture  gained  attention  in  the United  States,  namely  in  1908. The  study  began  with  the  writings  of  a  Christian  priest  who  was  in  the  socio-economic conditions  of  rural  communities  in  northern  America.  Through  this  article,  they  solved  the problems  that  arose  in  rural  areas  as  a  result  of  the  birth  of  industry,  which  caused  some rural areas to be abandoned. In addition, the end of the exploration of new areas to the West end of the 19th century. In the 1920s, courses on the subject of rural life began to be studied at various universities, especially at The American Sociological Society.
Keywords: Rural Sociology, Village, Corona Virus 2019

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 12 No 2 (2020) : Agustus 2020

## Pendahuluan
Sosiologi  pedesaan  adalah  salah satu  cabang  dari  sosiologi  itu  sendiri. Secara  historis,  ia  berkembang  setelah segi-segi  kemanusiaan  dari  pertanian mendapat  perhatian  di  Amerika  Serikat, yaitu  pada  tahun  1908.  Kajiannya bermula  dari  tulisan  seorang  pendeeta Kristen  yang  kondisi  social  ekonomi masyarakat  pedesaan  di  bagian  utara Amerika.  Lewat  tulisan  itu  mereka memecahkan  persoalan  yang  timbul  di pedesaaan  akibat  lahirnya  industry, sehingga  menyebabkan  sebagian  daerah pedesaan  menjadi  terbengkalai.  Selain itu,  berakhirnya  masa  penjelajahan daerah  baru  ke  daerah  Barat  akhir  abad 19.  Pada  tahun  1920-an,  mata  kuliah tentang  persoalan  kehidupan  pedesaan mulai  dikaji  di  berbagai  universitas terutama  di  The  American  Sociological Society.
Sosiologi Pedesaan dipahami sebagai  penerapan  teori-teori  (umum)
sosiologi dalam mempelajari masyarakat.
Smith  dan  Zophf  dalam  Bahrein  (1996)
mengemukakan
bahwa sosiologi pedesaan adalah sosiologi dari kehidupan  pedesaan  (sociologi  of  rural life).  Studi ini  adalah  suatu  pengetahuan yang sistematik sebagai hasil, penerapan metode ilmiah dalam upaya mempelajari
masyarakat  pedesaan,  struktur  dan organisasi  sosialnya,  sistem  dasar masyarakat, dan proses perubahan sosial yang  terjadi.  Pendapat  Smith  dan  Zophf didukung  oleh  Wiriatmaja  dimana sosiologi  pedesaan  adalah  ilmu  yang mencoba  mengkaji  hubungan  anggota masyarakat  di  dalam  dan  antara kelompok-kelompok di lingkungan pedesaan.
Sementara  itu  Rogers  dkk  dalam Bahrein  (1996),  melihat  sosiologi pedesaan sebagai ilmu yang mempelajari prilaku  spasial  (fenomena)  masyarakat dalam setting pedesaan yang berhubungan dengan kelompoknya. Sosiologi  pedesaan  lebih  sering  dipakai dalam  pemecahan  masalah  masyarakat pedesaan. Oleh karena itu, studi ini lebih berorientasi  pada  proses  perubahan sosial dan pemecahan masalah.
Tidak  jauh  berbeda  jauh  dengan Galeski  (1972),  sosiologi  pedesaan disebutnya sebagai studi yang cenderung deskriptif,  karena  pedesaan  merupakan daerah  pertanian,  terdapat  pola-pola pertanian  dan  bertani,  kehidupan keluarga  di  desa,  tingkat  kehidupan  dan perkembangan  penduduknya,  struktur sosial yang berhubungan dengan pekerjaan,  lembaga-lembaga  pedesaan, adat  dan  kebiasaan  penduduk  dan

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 12 No 2 (2020) : Agustus 2020
sebagainya.  Bahkan  dewasa  ini  sosiologi pedesaan  ada  yang  menganggap  sama dengan  sosiologi  pertanian  (sociology  of agriculture).  Namun  keduanya  memiliki perbedaan,  yaitu  sosiologi  pertanian cenderung memfokuskan upaya sosiologi bagi  masyarakat  desa  yang  menggeluti pertanian saja. Sedang sosiologi pedesaan  menekankan  studinya  pada masyarakat pedesaan
tanpa mempersoalkan hubungan mereka dengan  usaha  tani.  Karena  banyaknya masyarakat  desa  yang  tidak  lagi  secara lansung  terlibat  pada  sektor  primer, tetapi  sudah  berkembang  ke  sektor sekunder.

## PEMBAHASAN

## Pedesaan di Indonesia
Kata  “pedesaan”  sepadan  dengan kata rural dalam bahasa Inggris. Dalama pemakainnya  sehari-hari  definisi  dari perkataan  tersebut  sulit  dikemukakan secara  utuh,  karena  konsep  pedesaan berbeda  dari  satu  kawasan  ke  kawasan lain,  dan  berbeda  pula  dari  satu  negara ke  negara  lain.  Dari  segi  geografis, Bintarto  (1989)  mengemukakan  bahwa desa adalah suatu hasil perpaduan antara kegiatan  sekelompok  manusia  dengan lingkungannya.  Hasil  dari  perpaduan  itu dapat dilihat pada unsur-unsur fisiografi, sosial  dan  ekonomi,  politik  dan  kultural
yang  saling  berinteraksi  antara  unsur tersebut  dan  juga  dalam  hubunganya dengan  daerah-daerah  lain.  Sementara itu
Sutardjo Kartohadikusumo menyatakan  bahwa  desa  adalah  satu kesatuan  hukum  dimana  bertempat tinggal  suatu  masyarakat  yang  berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri.
Paul H. Landis dalam Jefta (1995) mencoba memberikan batasan pengertian pedesaan sebagai berikut;
1. Untuk  maksud statistik,  pedesaan adalah  suatu  tempat  dengan jumlah  penduduk  kurang  dari 2.500 orang
2. Dari  kajian  psikologi  sosial, pedesaan  adalah  daerah  dimana pergaulan masyarakatnya
ditandai  oleh  derajat  intimitas yang tinggi
3. Dari  kajian  ekonomi,  pedesaan adalah  daerah  dimana  pusat perhatiannya pada bidang perhatian.
Di  Indonesia,  batasan  Landis  kurang tepat  dipakai,  sebab  jumlah  penduduk satu  desa  di  Jawa  misalnya  melebihi 11.445  orang,  tetapi  keadaannya  masih bersifat  pedesaan.  Sebaliknya,  kondisi dikota-kota  besarpun  mencirikan  sifat- sifat pedesaan.

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 12 No 2 (2020) : Agustus 2020

## Sosiologi Pedesaan di Era Covid-19
Wabah  virus  corona  kini  menjadi realitas  sosial  yang  harus  dihadapi masyarakat  dunia,  khususnya  bagi bangsa  Indonesia.  Tidak  dipungkiri bahwa  dengan  beredarnya  kabar  virus corona yang telah menjangkiti Indonesia berdampak  pada  sikap  masyarakat  yang menjadi  lebih  over-protektif  terhadap lingkungan sekitarnya. Ketakutan terhadap virus corona akan memberikan pengaruh  terhadap  sikap  sosial  masing- masing  individu.  Kita  akan  lebih  mudah menaruh  curiga  pada  orang  yang  batuk, bersin,  atau  terlihat  pucat  di  sekitar lingkungan  kita.  Kita  akan  lebih cenderung memutuskan menjauh ketimbang  menanyakan  kabar  atau sekadar menunjukkan bentuk kepedulian kecil  lainnya.  Asumsi-asumsi  ini  sifatnya memang  masih  spekulatif,  tetapi  tidak menutup  kemungkinan  bahwa  ancaman virus  corona  ini  tidak  hanya  akan merenggut  kesehatan  seseorang  tetapi juga merenggut rasa sosial kita terhadap sesama.
Ketidakmampuan kita dalam mengelola rasa curiga, takut, sikap over- protektif dalam merespons isu corona ini memiliki potensi untuk merusak hubungan  sosial  dengan  individu  lain. Apalagi,  jika  kita  hidup  dan  aktif  dalam
lingkungan pergaulan di kantor, sekolah, masyarakat, bahkan keluarga. Adalah hal yang  manusiawi  ketika  kita  mulai memberikan  respons  antisipatif  dalam melihat  situasi.  Namun,  ada  etika  sosial yang  perlu  dijunjung  tinggi  dan dipelihara  agar  hubungan  dengan sesama tetap terjaga. Sebagai contoh, jika kita  tengah  mengalami  kondisi  badan yang kurang fit segera berobat ke dokter. Segera gunakan alat proteksi diri seperti masker  jika  hendak  bersosialisasi kendati  dokter  tidak  memberi  diagnosis positif  corona  atau  penyakit  parah lainnya.  Selain  itu,  kita  juga  perlu memiliki  inisiatif  untuk  mengurangi interaksi bersentuhan dengan orang lain seperti berjabat tangan dan berpelukan.
Hal  ini  dilakukan  sebagai  upaya “sadar  diri”  dan  memastikan  orang  lain aman  dan  nyaman  bersama  kita.  Lain halnya jika kita dalam kondisi sehat dan menemukan  orang  di  sekitar  kita  yang terlihat  tidak  baik-baik  saja.  Etika  sosial kita  terhadap  mereka  bisa  ditunjukkan dengan  membujuk  mereka  untuk  pergi ke klinik atau rumah sakit terdekat untuk periksa, atau sekadar bertanya kabar dan memberikan  nasihat  secara  baik  untuk menjaga  kesehatan.  Tindakan-tindakan sederhana  tersebut  kita  lakukan  dengan tetap  menjaga  kehati-hatian.  Hal  ini

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 12 No 2 (2020) : Agustus 2020
dilakukan  sebagai  wujud  antisipasi kolektif, tindakan melindungi diri dengan memastikan  orang-orang  di  sekitar  kita juga terlindungi. Sikap seperti ini adalah cermin  dari  etika  sosial  kita  terhadap sesama,  bahkan  dalam  kondisi  genting sekalipun.  Wabah  corona  menjadi ketakutan  kita  bersama.  Namun,  jangan sampai  wabah  ini  merenggut  cara  kita memanusiakan sesama.
Selain
mengedepankan  aspek  materiil  seperti menjaga perilaku hidup sehat, mengenakan  masker,  berolahraga  rutin, dan  asupan  bergizi,  aspek  non  materiil juga  perlu  dipelihara  seperti  etika  sosial kita  terhadap  sesama  yang  tercermin dari  sikap  peduli,  saling  pengertian,  dan aware dengan lingkungan sosial kita.
Corona  mungkin  bisa  merenggut nyawa manusia, tetapi ada satu hal yang tidak bisa direnggut olehnya; kemanusiaan.  Sebenarnya  rasa  cemas dan ketakutan pada diri masyarakat atas wabah  virus  corona  adalah  hal  yang manusiawi.  Namun  hal  ini  jika  tidak diatasi, secara sosiologis akan
menimbulkan
disorganisasi dan disfungsi  sosial  di  masyarakat.  Perlu dipahami,  ciri  otentik  dari  masyarakat adalah kedinamisan dalam perubahan di tatanan sosialnya saat mendapat stimulus  tertentu – dalam  hal  ini  rasa
takut  atas  wabah  virus  corona.  Kondisi perubahan  ini  bersifat  interpenden. Artinya,  sulit  untuk  dapat  membatasi perubahan – perubahan  pada  masyarakat karena  masyarakat  merupakan  mata rantai  yang  saling  terkait.  Oleh  karena itulah,  diorganisasi  dan  disfungsi  sosial menjadi suatu keniscayaan.
Disorganisasi  pada  masyarakat akan  mengarah  pada  situasi  sosial  yang tidak menentu. Sehingga dapat berdampak  pada  tatanan  sosial  di masyarakat.  Wujud  nyatanya  berupa prasangka  dan  diskriminasi.  Hal  ini  bisa kita  lihat  bagaimana  reaksi  masyarakat saat  ada  warga  Indonesia  positif terjangkit  virus  corona.  Misalnya,  ada masyarakat  yang  mulai  membatasi kontak sosialnya untuk tidak menggunakan angkutan umum, transportasi  online,  dan  menghindari berinteraksi  diruang  sosial  tertentu (seperti  pasar  dan  mall)  karena  kuatir tertular virus corona. Prasangka masyarakat  ini  tentu  memiliki  alasan logis. Sebab dalam perspektif epidemiologi,  terjadinya  suatu  penyakit atau masalah kesehatan tertentu disebabkan karena adanya
keterhubungan  antara  pejamu  (host) – dalam  hal  ini  manusia  atau  makhluk hidup lainnya, penyebab (agent) – dalam

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 12 No 2 (2020) : Agustus 2020
hal  ini  suatu  unsur,  organisme  hidup, atau  kuman  infektif  yang  dapat menyebabkan  terjadinya  suatu  penyakit, serta  ingkungan  (environment) – dalam hal  ini  faktor  luar  dari  individu  yang dapat  berupa  lingkungan  fisik,  biologis, dan sosial. kondisi keterhubungan antara pejamu, penyebab dan lingkungan adalah suatu  kesatuan  yang  dinamis  yang  jika terjadi gangguan terhadap keseimbangan hubungan  diantaranya,  inilah  yang  akan menimbulkan kondisi sakit.
Berawal dari prasangka, akhirnya dapat  muncul  sikap  diskriminasi.  Sikap diskriminasi  yang  paling  nyata  terjadi berupa kekerasan simbolik. seperti tidak mau  menolong  orang  lain  secara  kontak fisik langsung dengan orang yang diduga terjangkit virus corona. Selain disorganisasi sosial, disfungsi sosial juga terjadi akibat rasa takut atas wabah virus corona.  Disfungsi  sosial  membuat seseorang  atau  kelompok  masyarakat tertentu  tidak  mampu  menjalankan fungsi sosialnya.individu sebagai makhluk  sosial  mulai  membatasi  kontak sosialnya  dengan  tidak  mau  menolong orang yang belum tentu positif terjangkit virus corona.
Disfungsi sosial membuat individu justru mengalami gangguan pada kesehatannya. Dalam perspektif sosiologi
kesehatan, kondisi sehat jika secara fisik, mental,  spritual  maupun  sosial  dapat membuat  individu  menjalankan  fungsi sosialnya.  Jika  kondisi  sehat  ini terganggu – dalam  kasus  ini  terganggu sosialnya.  Tentu  individu  ini  dinyatakan sakit.  Kondisi  sakit  di  sini  sebagaimana yang  dikemukakan  Talcott  Parsons (1951)  dalam  bukunya  “The  Social System”,  bahwa  ia  tidak  setuju  dengan dominasi  model  kesehatan  medis  dalam menentukan  dan  mendiagnosa  individu itu sakit. Bagi Parsons, sakit bukan hanya kondisi biologis semata, tetapi juga peran sosial  yang  tidak  berfungsi  dengan  baik. Parsons  melihat  sakit  sebagai  bentuk perilaku menyimpang dalam masyarakat. Alasannya karena orang yang sakit tidak dapat  memenuhi  peran  sosialnya  secara normal dan karenanya menyimpang dari norma merupakan suatu yang konsensual. Lalu apa wujud kondisi sakit secara  sosial  ini?  Diorganisasi  dan disfungsi sosial.
Terjadinya diorganisasi dan disfungsi  sosial  akan  memicu  efek  bola salju  (snowball  effect)  pada  sektor kehidupan  lainnya.  Efek  paling  nyata adalah  bidang  ekonomi.  Dampak  dari diorganisasi  dan  disfungsi  sosial  karena wabah  virus  corona,  membuat  individu atau  kelompok  masyarakat  mengalami

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 12 No 2 (2020) : Agustus 2020
penurunan produktivitas kegiatan ekonominya. Mulai dari kegiatan produksi,  hingga  kegiatan  konsumtif. Penurunan produktivitas kegiatan ekonomi  warga  negara  akan  berdampak pada  tingkat  pertumbuhan  ekonomi negara. Maka untuk itu, perlu upaya yang terintegrasi dalam pendekatan penanganan  wabah  virus  corona  ini. Wabah  virus  corona  yang  mempunyai dampak,menciptakan kematian, penyakit, kekurang nyamanan, kekurang- puasan, serta kemelaratan.
Dengan dampak yang ditimbulkan oleh  wabah  Virus  ini  yang  sangat  lah serius,  Oleh  karena  itulah  untuk menanggulangi wabah virus corona tidak hanya  dilakukan  dengan  intervensi dibidang  kesehatan  saja,  tetapi  harus dilakukan secara terpadu (lintas sektoral),  seperti  melakukan  Intervensi sosial Intervensi sosial dilakukan sebagai upaya mengantisipasi kondisi
masyarakat  yang  disorganisasi  dan disfungsi sosial. Dengan adanya
intervensi  sosial,  diharapkan  dapat memperbaiki fungsi sosial atau mencegah  individu  atau  kelompok masyarakat tertentu mengalami disfungsi  akibat  fenomena  wabah  virus corona.  Intervensi  sosial  yang  dapat dilakukan  oleh  negara,  antara  lain:
memberikan pelayanan sosial, pelayanan fisik,  pelayanan  psikososial,  pelayanan ketrampilan  dalam  mencegah  agar  tidak terjangkit virus corona atau ketrampilan hidup sehat, pelayanan spiritual, pelayanan  pendampingan,  pelayanan advokasi,

## Psikologi Sosial Pedesaan di Era Covid
19
Dahulu  entitas  desa  sering digambarkan sebagai teritori yang paling rentan  terhadap  wabah  baik  penyakit yang  merusak  fisik  manusia  ataupun wabah  hama  yang  merusak  komoditas pangan.  Masyarakat  desa  di  Pulau  Jawa terutama  Jawa  Timur  dan  Jawa  Tengah telah  akrab  dengan  "pagebluk"  di  kala wabah  penyakit  melanda  dan  istilah "paceklik" ketika komoditas pangan sulit tersedia. Sejarah di Indonesia menunjukkan  berbagai  macam  penyakit telah mematikan kehidupan desa seperti kolera  dan  pes.  Sejarah  di  ranah  global juga  memperlihatkan  bahwa  wabah seringkali  muncul  pertama  kali  di  desa lalu  merusak  dengan  cepat  kehidupan warga  desa.  Virus  ebola  yang  mewabah di Afrika sebenarnya merupakan sebuah nama  sungai  di  sekitar  desa  Yambuku, Zaire yang penduduknya terinfeksi virus tersebut (CDC, 2018).

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 12 No 2 (2020) : Agustus 2020
Desa-desa  di  wilayah  Alaska, Amerika  Serikat  juga  menerima  dampak buruk ketika Spanish Flu mewabah pada 1918-1919. Fakta sejarah wabah di Desa Eyam,  Inggris  300  tahun  lalu  bahkan hingga  hari  ini  menjadi  pembelajaran kebijakan  isolasi  dan  karantina  (Massad et  al.,  2004).  Desa  Eyam  mereka  harus kehilangan  267  warga  desa,  padahal jumlah  total  mereka  sebelum  wabah adalah  350  orang.  Tentu,  desa-desa  di era  masa  kini  seharusnya  lebih  kuat melawan  pandemi  dengan  sejarah panjang tersebut. Desa seringkali dimitoskan rawan dari berbagai ancaman  terutama  dari  segi  kesehatan, pendidikan,  dan  ekonomi.  Sebut  saja masih  ada  anggapan  masyarakat  desa yang  sakit-sakitan,  terbelakang,  dan miskin. Dalam konteks Indonesia mestinya anggapan tersebut sudah harus pudar ketika institusi desa menjadi desa yang  telah  memiliki  sumber  daya  yang mumpuni.
Tentu hari ini desa harus menjadi benteng  untuk  melindungi  rakyat  di tengah  gempuran  wabah  yang  datang terutama  desa  pasca  implementasi  UU Desa  bersama  limpahan  dana  desanya. Dalam  konteks  terkini  pun  entitas  desa menjadi benteng dengan kebijakan microlockdown.  Alhasil  desa
tetap  menjadi  entitas  komunitas  lokal yang  krusial  dalam  masa new  normal. Desa  menunjukkan  kekuatan  mereka dengan melakukan lockdown mandiri untuk  melawan  balik  wabah  Covid-19. Mereka  berani  mendahului  kebijakan sentral  dari  pemerintah  pusat  karena benar-benar  memahami  harapan  dan kebutuhan masyarakatnya sendiri. Selain itu berbagai desa juga melakukan usaha- usaha  preventif  untuk  mempertahankan wilayahnya  agar  tetap  steril  dari  wabah dan tetap memiliki daya tahan di tengah lesunya  ekonomi  akibat  wabah.  Mereka menggunakan  sumber  daya  sendiri untuk  melakukan  pembagian  jamu  ke warga,  memberikan  sembako  ke  warga yang terdampak, penyemprotan desinfektan,  mendirikan  pos  jaga  untuk memantau  pergerakan  warga  hingga membuat  dan  mendistribusikan  masker buatan warga desa.
Warga  desa  bukanlah  penduduk yang  kebal  virus,  namun  mereka  harus tetap  memproduksi  hasil  pertanian untuk  menghidupi  diri  dan  menyangga kehidupan  kota.  Sementara,  hingga  saat ini  belum  ada  kebijakan  yang  terlihat mumpuni  untuk  menahan  penyebaran pandemi. Kota besar istirahat sementara waktu hingga pandemi berlalu, sementara  desa  dipacu  untuk  tetap

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 12 No 2 (2020) : Agustus 2020
memutarkan sendi-sendi ekonomi supaya bahan pangan penyangga kehidupan  tidak  terhenti.  Menghadapi beratnya beban ini, pemerintah membekali  desa  dengan  protokol relawan desa lawan Covid-19.
Sayangnya,  protokol  yang  bersifat relawan  ini  tak  ada  tambahan  anggaran khusus yang disematkan, karena relawan desa  diharapkan  dapat  diatur  bekerja tanpa  digaji.  Protokol  ini  digulirkan melalui  Permen  Desa,  PDT,  dan Transmigrasi No. 8/2020 untuk menjaga dua komponen krusial, yaitu memperkuat sendi-sendi ekonomi melalui  PKTD  dan  penguatan  kesehatan masyarakat  desa  mencegah  penyebaran Covid-19.
Melalui  relawan  desa  lawan
Covid-19 diharapkan mampu mendukung  penyebarluasan  kebijakan pemerintah  untuk  memutus  rantai penyebaran  virus  secara  terorganisir hingga  desa.  Relawan  desa  merupakan bagian  dari  pemerintah  desa  ditambah pendamping  yang  ada  di  desa,  tokoh masyarakat,  karang  taruna,  PKK,  serta kader  desa  lainnya.  Ada  sepuluh  tugas yang  diatur  oleh  pemerintah  yang  bisa dilaksanakan  oleh  relawan.  Kesepuluh tugas  yang  praktis  tanpa  bekal  biaya  itu hanya  berharap  menunggu  peralihan
sebagian  anggaran  dari  dana  desa  yang telah  digunakan  untuk  padat  karya. Kesepuluh  tugas  relawan  tersebut  (1) Memberikan  edukasi  ke  masyarakat tentang Covid-19; (2) Mendata penduduk rentan  sakit;  (3)  Menyiapkan  Ruang Isolasi Covid-19 di sesa; (4)
Menyemprotkan disinfektan dan menyediakan tempat cuci tangan dengan sabun  dan  air  mengalir  atau  cairan pembersih  tangan  di  tempat  umum;  (5) Menyediakan  alat  kesehatan  untuk deteksi dini, perlindungan, dan pencegahan  penyebaran  wabah  yang dikoordinasikan dengan Puskesmas atau tenaga-tenaga  kesehatan  di  pedesaan; (6)  Menyediakan  alat  deteksi  dini  non medis  berupa  daftar  isian/formulir sebagai  pedoman  wawancara  atau  yang diisi  oleh  warga  sebagaimana  contoh terlampir;  (7)  menyediakan  informasi nomor  telepon  rumah  sakit  rujukan, nomor  telepon  ambulans,  dan  lain-lain; (8)  mendirikan  Pos  Jaga  Gerbang  Desa (24  jam);  (9)  Memastikan  tidak  ada kerumunan banyak orang; (10) Penyiapan  dan  penanganan  logistik untuk  kepentingan  warga  desa  yang menjalani isolasi serta penyiapan logistik untuk  situasi  dan  kondisi  yang  darurat, baik melalui BUMDes, lumbung desa, dan lain-lain.

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 12 No 2 (2020) : Agustus 2020
Dengan  aturan  ini,  relawan komunitas desa menjadi penyangga kota. Pertama,  menangani  pemudik  yang pulang  kampung  dengan  potensi  virus Covid-19  yang  dibawanya.  Kedua, menjaga  kesehatan  warga  melalui menjaga  kebersihan  dan  jaga  jarak, namun  bukan  menghentikan  aktivitas seperti yang berlangsung di kota. Ketiga, menjaga  ketahanan  pangan  tidak  hanya bagi desa sekaligus menyangga kehidupan  kota  yang  tengah  tertidur. Melaksanakan  aturan  ini,  relawan  desa dapat memanfaatkan infrastruktur sosial yang  telah  berdiri  atau  kegiatan  yang telah  membudaya  di  warga  desa.  Romer (2012) menegaskan bahwa infrastruktur sosial bermanfaat dalam proses pembangunan.  Infrastruktur  sosial  ini merupakan endowment atau  hal  yang sudah melekat di dalam suatu komunitas terkecil  seperti  desa.  Untuk  kasus  di Indonesia,  infrastruktur  sosial  tercermin pada Data Potensi Desa (Podes) 2018.
Relawan  desa  memiliki  modal infrastruktur sosial yang dapat digerakkan,  meski  terkendala  anggaran desa  yang  terbatas.  Seperti  pembuatan ruang  isolasi  dapat  mengalihfungsikan poskesdes  di  35.750  desa.  Sementara, pendirian pos jaga yang dapat dilakukan secara gotong royong atau
memanfaatkan pos keamanan lingkungan  (poskamling)  telah  tersedia di  46.752  desa.  Bahkan,  38.702  desa mengaktifkan sistem keamanan lingkungan  berasal  dari  inisiatif  warga, seperti portal desa. Selain itu, penyiapan logistik  untuk  warga  sedang  mengalami musibah  pada  dasarnya  sudah  menjadi kebiasaan  di  desa  dalam  bentuk  gotong royong.  Relawan  desa  hanya  perlu membangkitkan  pelaksanaan  kegiatan ini  melalui  RT/RW.  Kegiatan  ini  ada  di 67.760  desa  yang  warganya  sebagian besar warga terlibat.
Pada kegiatan sosialisasi, relawan desa dapat melibatkan tenaga kesehatan yang  tinggal  di  desa  untuk  sosialisasi pandemi Covid-19. Rata-rata ada 5 orang tenaga  kesehatan  yang  tinggal  di  desa, mulai dari tenaga kesehatan masyarakat, perawat,  bidan,  hingga  dokter.  Tenaga kesehatan akan lebih mudah mensosialisasikan  program  pencegahan Covid-19  sesuai  protokol  kesehatan WHO.  Semua  infrastruktur  sosial  ini dapat dijadikan amunisi awal, mengingat keterbatasan  anggaran  yang  tersedia  di desa.  Selanjutnya,  memastikan  protokol desa  lawan  Covid-29  dapat  berjalan, Ketua  Gugus  Tugas  di  Pemerintahan Tingkat  II,  yaitu  Bupati  dan  Wali  Kota perlu mengkoordinasikan semua

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 12 No 2 (2020) : Agustus 2020
relawan desa di wilayahnya. Gugus tugas ini  telah  diatur  melalui  Keputusan Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  7 Tahun  2020  Tentang  Gugus  Tugas Percepatan  Penanganan  Coronavirus Disease  2019  (Covid-19).  Koordinasi  ini untuk memastikan desa kuat
menghadapi pandemi, sekaligus memastikan perekonomian tetap berjalan  dan  pertanian  tetap  diproduksi untuk  menyangga  ketahanan  pangan semua lini.
Sekarang,  sendi-sendi  ekonomi masing-masing wilayah telah dibebankan pada  desa  dengan  segala  kekurangan. Dengan protokol relawan desa yang telah disiapkan,  semoga  dapat  menahan penyebaran  Covid-19  melalui  transmisi lokal.  Pada  kondisi  ini,  sebaiknya pemerintah (melalui Ketua Gugus Tugas) perlu menjamin bahwa protokol relawan desa  ini  dapat  menguatkan  warga  desa melawan pandemi. Jika tidak, meski telah diterapkan  dengan  ketat,  menjadikan warga desa semakin rentan seperti tanpa perlindungan.  Karena  pemerintah  telah memaksakan  perekonomian  desa  harus tetap berjalan untuk menyangga kehidupan  perkotaan  yang  tengah diistirahatkan.
Desa  semakin  terbebani  saat pandemi  Covid-19  terjadi,  terlebih
dengan  pulangnya  pekerja  urban  yang telah  sampai  di  kampung  halaman karena  membawa  kecemasan  terjadinya transmisi  lokal  virus  corona.  Sekarang, kota  besar  telah  banyak  dikunci  dengan pembatasan  sosial  berskala  besar (PSBB),  berbeda  dengan  desa  yang digenjot perekonomiannya, terus berjalan dengan realokasi stimulus fiskal. Sekarang,  desa  menghadapi  Covid-19 dengan  dua  penguatan  dari  pemerintah, yakni  penguatan  pembangunan  desa untuk  kegiatan  Padat  Karya  Tunai  Desa (PKTD)  dan  penguatan  kesehatan masyarakat.

## Kesimpulan
Partisipasi bisa dihasilkan melalui proses pemaksaan, namun pada akhirnya akan  menghilangkan  arti  partisipasi  itu sendiri. Partisipasi masyarakat yang baik dalam penanganan penyebaran Covid-19 tentu dilakukan dengan sukarela, karena merasa masing-masing individu mempunyai  tanggung  jawab  untuk kepentingan  bersama.  Pemerintah  tidak bisa bekerja sendirian, tetapi memerlukan  partisipasi  dari  semua komponen  masyarakat,  termasuk  tokoh agama,  tokoh  masyarakat  dan  Lembaga masyarakat lainnya. Partisipasi masyarakat dalam menangani
penyebaran  Covid-19  sangat  diperlukan,

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 12 No 2 (2020) : Agustus 2020
yakni  dengan  mengikuti  aturan  yang ditetapkan  pemerintah  pusat  dan pemerintah  daerah  seperti  tetap  di rumah,  menjaga  jarak,  menggunakan masker, rajin cuci tangan dan menerapkan  pola  hidup  sehat.  Hal  ini perlu  dilakukan  guna  memutus  mata rantai penularan dan penyebaran Covid- 19.  DPR  RI  perlu  segera  mendorong pemerintah untuk bersama-sama melakukan  revisi  terhadap  UU  No.  4 Tahun  1984  tentang  Wabah  Penyakit Menular,  karena  undang-undang  ini tampaknya  sudah  tidak  sesuai  dengan kondisi  yang  berkembang  di  mana penanganan  wabah  penyakit  semakin rumit  sehingga  ada  beberapa  dimensi yang harus disesuaikan.
Daftar Pustaka Ali  Hanapiah  Muhi.  2011. Fenomena Pembangunan  Desa .  Jatinangor,
Jawa Barat: Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
Arif Budiman. 2000. Teori Pembangunan
Dunia  ke  Tiga. Jakarta:  Gramedia Pustaka.
B.  Herry  &  Priyono.  2002. Anthony Giddens  Suatu  Pengantar .  Jakarta:
KPG Kepustakaan Populer Gramedia. Diani  Budiarto,  dkk.  2005. Perspektif
Pemerintahan  Daerah  Otonomi,
Birokrasi,  dan  Pelayanan  Publik . Bogor: Fisip Universitas Djuanda. Eko  A.  Meinarno,  dkk.  2011. Manusia
dalam Kebudayaan dan Masyarakat. Jakarta:  Salemba Humanika. Eko Murdiyanto. 2008. Sosiologi Pedesaan .  Yogyakarta:  Wimaya
Press UPN ”Veteran”.
Elly  M.  Setiadi  dan  Usman  Kolip.  2011.
Pengantar  Sosiologi: Pemahaman Fakta  dan  Gejala  Permasalahan Sosial. Jakarta: Kencana.
Elly M. Setiadi. 2011. Pengantar Sosiologi.
Jakarta: Kencana.
Fahd Pahdepie dkk. 2006. Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Umat. Bandung:
Sekda Provinsi Jabar.
George  Ritzer  dan  Douglas  J.  Goodman. 2010. Teori  Sosiologi Modern . Jakarta: Kencana.
Keesing.  2014. Kin  Groups  and  Social Structure .  Philadelphia:  Harcort
Brace Jovanovich College
Publisher.
Rahardjo.  1999. Pengantar  Sosiologi Pedesaan  dan  Sosiologi  Pertanian. Yogyakarta: UGM Press.
Sondang  P.Siagian.  2000.  Manajemen Strategik.  Jakarta  :  PT  Bumi Aksara.