KEDUDUKAN BUKTI ELEKTRONIK DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PERCERAIAN
Eka Susylawati (Dosen STAIN Pamekasan)
Abstrak:
Membuktikan  adalah  menyakinkan  hakim  tentang  kebenaran  dalil  atau peristiwa  yang  dikemukakan  oleh  para  pihak  dalam  suatu  sengketa  di pengadilan.  Berdasarkan  ketentuan  Pasal  164  HIR/Pasal  284  RBg  dan Pasal  1866  KUH  Perdata  ditentukan  lima  alat  bukti  dalam  perkara perdata di Indonesia yaitu bukti surat, bukti saksi, persangkaan, pengakuan dan  sumpah.  Dalam  perkembangan  masyarakat  dewasa  ini  benda-benda elektronik  merupakan  kebutuhan  dan  merupakan  hal  yang  wajar  apabila data  atau  sesuatu  yang  dihasilkan  oleh  benda-benda  elektronik  tersebut merupakan  bukti  atas  terjadinya  suatu  peristiwa  yang  juga  dapat  dinilai valid.    Dalam  perkara  perceraian  suami  dan  atau  isteri  terkadang mengajukan    bukti  elektronik  di  persidangan,  misalnya  photo,  SMS, rekaman suara ataupun rekaman gambar (video) untuk menguatkan dalil- dalilnya.  Pada  umumnya  bukti  elektronik  tersebut  dipergunakan  untuk memperkuat  dalil  bahwa  telah  terjadi  perselingkuhan  yang  dilakukan  oleh pasangan, misalnya photo, SMS atau rekaman video.

## Kata Kunci:
Alat bukti elektronik, hakim, putusan, perkara

## Abstract:
To prove is to convince the judge about the truth of argumentation or occasion that  has  been  argued  by  all  sides  in  a  legal  action  in  court.  Based  on  the Article 164 HIR/Article 284 RBg and Article 1866 KUH Perdata, it has been stated the five evidences of civil case in Indonesia, they are letter evidence, witness  evidence,  presumption,  confession,  and  oath.  In  the  current  progress, electronics devices are the needs and become something ordinary when data or anything produced by the electronic devices converted to be valid evidences of any events and occasions. In the case of divorce, a husband or/and wife occasionally submits  electronic  evidences  in  a  court  such  as  photos,  SMS  (short  message
service), recorded voice or picture (video) to support the argumentation of affair committed by a couple.
Key Words: Electronic evidence, judge, sentence/verdict, case

## PENDAHULUAN
Dalam  tahapan  persidangan  di  pengadilan  baik  dalam  perkara  perdata maupun  perkara  pidana,  pembuktian  merupakan  tahap  yang  khas  dan menentukan. Membuktikan adalah menyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau  peristiwa  yang  dikemukakan  oleh  para  pihak  dalam  suatu  sengketa  di pengadilan. 1 Jadi  pembuktian  hanya  diperlukan  dalam  suatu  sengketa  atau perkara  di  hadapan  hakim.  Tugas  hakim  adalah  menetapkan  hukum  secara spesifik  atau  menerapkan  hukum.  Dalam  persidangan  para  pihak  mengajukan dalil-dalil atau persitiwa masing-masing yang saling bertentangan satu sama lain. Dengan demikian tugas hakim untuk memeriksa dan menetapkan manakah dalil atau persitiwa yang lebih mendekati kebenaran. 2
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  164  HIR/Pasal  284  RBg  dan  Pasal  1866 KUH  Perdata  ditentukan  lima  alat  bukti  dalam  perkara  perdata  di  Indonesia yaitu  bukti  surat,  bukti  saksi,  persangkaan,  pengakuan  dan  sumpah.  Menurut pasal tersebut dalam hukum acara perdata hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah. Hal ini berarti hakim hanya boleh mengambil keputusan berdasarkan alat bukti yang ditentukan dalam undang-undang saja. 3
Dalam  perkembangan  masyarakat  dewasa  ini  benda-benda  elektronik merupakan  suatu  yang  umum  dan  merupakan  kebutuhan.  Benda-benda elektronik tersebut dijadikan sebagai alat komunikasi, perekam ataupun sebagai alat dokumentasi atas peristiwa-peristiwa dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian  merupakan  hal  yang  wajar  apabila  data  atau  sesuatu  yang  dihasilkan oleh  benda-benda  elektronik  tersebut  merupakan  bukti  atas  terjadinya  suatu peristiwa yang juga dapat dinilai valid.
Sayangnya  bukti  elektronik  yang  merupakan  perkembangan  di  dalam masyarakat  belum  terakomodir  di  dalam  HIR/RBg  mengingat  hukum  acara
1 M. Nasir, Hukum Acara Perdata (Jakarta: Djambatan, 2001), hlm., 89.
2 Ibid., hlm., 91.
3 Supomo, Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri (Jakarta: Penerbit Fasco, 1983), hlm., 67.
279
perdata  tersebut  dibuat  dan  diberlakukan  pada  abad  18  dimana  masyarakat belum  mengenal  teknologi  yang  canggih  seperti  saat  ini.  Tidak  diaturnya  alat bukti  elektronik  sebagai  salah  satu  alat  bukti  menunjukan  bahwa  perundang- undangan  yang  berlaku  terkadang  ketinggalan  jaman  dibandingkan  dengan perkembangan masyarakat.
Tertinggalnya  perundang-undangan  tersebut  di  atas    akan  membuat tugas  hakim  semakin  berat  karena  hakim  dalam  memutuskan  perkara  harus menghubungkan  antara  perundang-undangan  yang  harus  diikuti  oleh  hakim (asas  kepastian  hukum)  dengan  bukti-bukti  yang  diajukan  oleh  pihak-pihak, misalnya  bukti elektronik yang tidak diatur dalam Undang-Undang. 4
Salah  satu  kewenangan  absolut  Pengadilan  adalah  adalah    memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara perkawinan yang diajukan oleh suami atau isteri. Diantara  kewenangan tersebut yang paling dominan, terutama Pengadilan Agama  adalah bidang perkawinan khususnya dalam perkara perceraian. Setiap tahun angka perkara perceraian baik di Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri jumlahnya selalu meningkat.
Dalam  perkara  perceraian  suami  dan  atau  isteri  terkadang  mengajukan bukti  elektronik  di  persidangan,  misalnya  photo,  SMS,  rekaman  suara  ataupun rekaman gambar (video) untuk menguatkan dalil-dalilnya. Pada umumnya  bukti elektronik  tersebut  dipergunakan  untuk  memperkuat  dalil  bahwa  telah  terjadi perselingkuhan  yang  dilakukan  oleh  pasangan,  misalnya  photo  atau  rekaman video terjadinya perkawinan di bawah tangan.
Permasalahannya    bukti  elektronik  dalam  hukum  acara  perdata  tidak termasuk  alat  bukti  sehingga  apabila  bukti  elektronik  diajukan  di  persidangan maka tidak akan mengikat hakim dalam pengambilan keputusan dalam perkara perceraian. Hakim yang berpandangan seperti ini pada umumnya adalah hakim yang lebih mengacu pada kepastian hukum (berpatokan pada aturan perundang- undangan) sehingga karena tidak termasuk dalam alat bukti maka hakim dengan kewenangannya  dapat  mengenyampingkan    bukti  elektronik  yang  diajukan, artinya  yang dilakukan suami dan atau isteri merupakan upaya yang sia-sia.
Sebaliknya  hakim  yang  lebih  progresif  akan  mempertimbangkan  atau bahkan menjadikan bukti elektronik sebagai alat bukti yang menentukan dalam perkara  perceraian  sehingga  bukti  elektronik  tersebut  akan  menjadi  salah  satu point  dalam  pengambilan  keputusan.    Dengan  demikian  di  pengadilan  hakim
4 Efa Laela Fakhriah, Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Perdata (Bandung: Alumni, 2009), hlm., 76.
dapat berbeda pendapat tentang kedudukan bukti elektronik dalam pembuktian perkara perceraian.
Perbedaan pendapat di atas merupakan hal yang sangat riskan mengingat perkara  perceraian  merupakan  perkara  yang  bersifat  khusus  sehingga pembuktiannya  juga  harus  diperlakukan  khusus  apabila  dibandingkan  dengan perkara perdata pada umumnya. Kekhususan lainnya bahwa perkara perceraian merupakan masalah intern dalam kehidupan rumah tangga sehingga  alat bukti yang  disampaikan  di  persidangan  terkadang  sangatlah  minim  dan  yang  lebih mengetahui alasan atau penyebab diajukannya perkara perceraian adalah suami dan atau isteri.
Masalah  pokok  yang  dikaji  dalam  penelitian  ini,  pertama,  Bagaimana kedudukan    bukti  elektronik  dalam  pembuktian  perkara  perceraian  mengingat tidak  diatur  dalam  hukum  acara  perdata.  Kedua,  Mengapa  hakim  harus mempertimbangkan    bukti  elektronik  yang  diajukan  oleh  pihak-pihak  dalam memutuskan perkara perceraian.
Manfaat  dan  tujuan  penelitian  adalah  mengisi,  memperluas  dam memperkaya khasanah di bidang ilmu hukum khususnya dalam pengembangan hukum acara perdata dan secara praktis masukan bagi badan legislatif dan hakim pengadilan  tentang  kedudukan  bukti  elektronik  dalam  pembuktian  perkara perceraian.
Jenis  Penelitian  untuk  menjawab  permasalahan  menggunakan  penelitian hukum normatif. Metode penelitian normatif atau doktrinal dalam kepustakaan hukum  adalah  penelitian  yang  mengacu  kepada  norma-norma  hukum  yang terdapat  dalam  peraturan  perundang-undangan  dan  putusan-putusan pengadilan.  Menurut    Jhonny  Ibrahim,  penelitian  hukum  normatif  merupakan suatu  prosedur  penelitian  ilmiah  untuk  menentukan  kebenaran  berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatif merupakan suatu prosedur penelitian ilmiah  untuk  menentukan  kebenaran  logika  keilmuan  hukum  dari  sisi normatifnya. 5

## PEMBUKTIAN DALAM HUKUM ACARA PERDATA
Secara  etimologis  pembuktian  dalam  istilah  arab  disebut  Al-Bayyinah, yang  artinya  satu  yang  menjelaskan.  Secara  terminologis  pembuktian  berarti
5 Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif (Malang: Bayumedia Publishing, 2011), hlm., 277.
memberikan  keterangan  dengan  dalil  yang  menyakinkan.  Menurut  Yahya Harahap  pembuktian  mempunyai  arti  luas  dan  arti  sempit. 6 Dalam  pengertian yang  luas,  pembuktian  adalah  kemampuan  penggugat  atau  tergugat memanfaatkan  hukum  pembuktian  untuk  mendukung  dan  membenarkan hubungan  hukum  dan  peristiwa-peristiwa  yang  didalilkan  atau  dibantah  dalam hubungan hukum yang diperkarakan. 7
Menurut Subekti pembuktian adalah upaya para pihak yang berperkara untuk menyakinkan hakim akan kebenaran peristiwa atau kejadian yang diajukan oleh  para  pihak  yang  bersengketa  dengan  alat-alat  bukti  yang  ditetapkan  oleh Undang-Undang. 8 Pembuktian  merupakan  tahap  yang  khas  dan  menentukan. Dikatakan khas karena pada tahap pembuktian ini para pihak diberi kesempatan untuk menunjukan kebenaran terhadap fakta-fakta hukum yang menjadi pokok sengketa.  Sebagai  tahap  yang  menentukan  karena  pembuktian  menjadi  dasar bagi hakim dalam mengadili dan memutuskan perkara di persidangan. Hakim di pengadilan merupakan alat perlengkapan dalam suatu negara hukum  yang  bertugas  menetapkan  hubungan  hukum  yang  sebenarnya  antara dua  pihak  yang  terlibat  di  dalam  suatu  sengketa.  Hakim  harus  membuat ketetapan atau putusan terhadap suatu sengketa tersebut.

## MACAM-MACAM ALAT BUKTI DALAM HUKUM ACARA PERDATA
Menurut pasal 164 HIR/ 284 RBg terdapat 5 (lima) macam alat bukti, alat bukti tertulis (surat),  saksi, persangkaan, pengakuan, sumpah.
a. Surat (Bukti Tertulis) Alat bukti surat atau tulisan adalah salah satu alat bukti yang disebut Pasal  1866 Burgerlijke  Weetbook (BW).  Menurut  Sudikno  Mertokusumo, bukti  surat  adalah  segala  sesuatu  yang  memuat  tanda  bacaan  yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau menyampaikan buah pikiran seseorang. 9
Alat  bukti  surat/tulisan  ini  dianggap  sebagai  alat  bukti   paling sempurna dan lebih kuat dibandingkan dengan alat bukti lainnya. Alat Bukti
6 M.  Yahya  Harahap, Penerapan  Hukum  Acara  Perdata  di  Lingkungan  Peradilan  Agama (Jakarta: Prenada Media Group, 2006) hlm. 225.
7 Ibid.
8 R Subekti, Hukum Pembuktian (Jakarta: Pradya Paramita, 1995), hlm., 5.
9 Sudikno Mertokusumo ,  Hukum Acara Perdata (Jakarta: Liberty, 1988), hlm., 116.
Surat/bukti  Tulisan  dapat  dibagi  menjadi  3  jenis,  yaitu:  akta  otentik,  akta dibawah tangan dan surat biasa.
b. Saksi
Saksi-saksi  itu  ada  yang  kebetulan  melihat  atau  yang  mengalami sendiri suatu peristiwa yang harus dibuktikan di muka hakim. Pada sisi yang lain ada keterangan saksi yang diperoleh dari orang lain, ia tidak mendengar atau  melihat  sendiri,  hanya  ia  dengar  dari  orang  lain  tentang  kejadian tersebut  atau  hal-hal  tersebut,  ini  disebut testimonium  de  auditu .  Wirjono Prodjodikoro  menyatakan  bahwa    kesaksian  dari  orang  lain/dengan pendengaran tidak dibolehkan. 10

## c. Persangkaan
Persangkaan  adalah adalah  kesimpulan  yang  oleh  undang-undang atau oleh hakim ditarik dari suatu peristiwa yang diketahui umum ke arah suatu  peristiwa  yang  tidak  diketahui  umum. 11 Atau  dengan  kata  lain persangkaan  bertitik  tolak  dari  fakta-fakta  yang  diketahui,  ditarik kesimpulan ke arah suatu fakta yang konkret kepastiannya yang sebelumnya fakta itu belum diketahui.
d. Pengakuan
Pengakuan adalah  pernyataan  atau  keterangan  yang  dikemukakan salah satu pihak kepada pihak lain dalam proses pemeriksaan suatu perkara, yang  dilakukan  di  muka  hakim  atau  dalam  sidang  pengadilan  dan keterangan tersebut merupakan pengakuan bahwa apa yang didalilkan atau yang dikemukakan pihak lawan benar untuk keseluruhan atau sebagian. 12 e. Sumpah
Sumpah  secara  konsepsional  adalah  suatu  keterangan  atau pernyataan  yang  dikuatkan  atas  nama  Tuhan.  Tujuan  dari  sumpah  adalah agar orang yang bersumpah dalam memberi keterangan atau pernyataan itu menyampaikan  yang  benar  dari  yang  sebenarnya,  dan  takut  atas  murka Tuhan, apabila dia berbohong. 13 Sumpah dilakukan untuk melengkapi atau menguatkan  pembuktian  yang  sudah  ada  namun  belum  mencapai  batas minimal pembuktian. 14
10 Wirjono  Prodjodikuro, Hukum  Acara  Perdata  di  Indonesia (Bandung:  Penerbit  Sumur,  1992), hlm., 75.
11 M Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata ..., hlm., 684.
12 Ibid., hlm., 722.
13 Ibid., hlm., 749.
14 Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara ..., hlm., 265.

## KEDUDUKAN  BUKTI  ELEKTRONIK  DALAM  HUKUM  ACARA PERDATA
Seiring dengan perkembangan masyarakat dan teknologi, semakin lama manusia  semakin  banyak  menggunakan  alat  teknologi  digital,  termasuk  dalam berinteraksi  antara  sesamanya.  Oleh  karena  itu,  semakin  lama  semakin  kuat desakan  terhadap  hukum,  termasuk  hukum  pembuktian,  untuk  menghadapi kenyataan perkembangan masyarakat seperti itu.
Menurut Paton, alat bukti dapat bersifat oral, documentary dan material. Alat bukti oral adalah kata-kata yang diucapkan oleh seseorang di persidangan ; kesaksian      tentang  suatu    peristiwa  merupakan  alat  bukti  yang  bersifat  oral. Surat  termasuk  alat  bukti  yang  bersifat  dokumenter,  sedangkan  yang  bersifat material  adalah  barang  fisik  lainnya  selain  dokumen. 15 Dengan  demikian berdasarkan  pengertian  alat  bukti  menurut  Paton  tersebut  hasil  keluaran  bukti elektronik termasuk dalam  alat bukti dalam persidangan di pengadilan. Hukum pembuktian di Indonesia saat ini masih berpegang kepada jenis alat  bukti  tertentu  saja. 16 Konsekwensinya  alat  bukti  yang  tidak  diatur  dalam hukum acara tidak termasuk dalam alat bukti sehingga tidak mempunyai  nilai pembuktian untuk menguatkan dalil atau bantahan yang diajukan.
Dalam sistem hukum pembuktian saat ini dianut dua jenis sistem. Sistem pembuktian  yang  dianut  oleh  negara-negara  di  dunia  tidak  sama.  Sistem pembuktian tersebut yaitu:
1. Sistem tertutup dan terbatas
Dalam sistem ini para pihak tidak bebas mengajukan jenis atau bentuk alat  bukti  dalam  proses  penyelesaian  perkara.  Undang-undang  menentukan secara  limitatif  jenis  alat  bukti  yang  mempunyai  nilai  pembuktian. Pembatasan ini berlaku juga bagi hakim. Hakim tidak bebas dan tidak leluasa menerima apa saja yang diajukan oleh para pihak sebagai alat bukti
2. Sistem ke arah alat bukti terbuka Dalam  sistem  ini  jenis  atau  macam  alat  bukti  tidak  ditentukan  secara limitatif.  Asumsi  dari  sistem  pembuktian  terbuka  ini  didasarkan  pada kenyataan  bahwa  kebenaran  tidak  hanya  diperoleh  dari  alat  bukti  jenis tertentu, tetapi dari alat bukti mana saja harus diterima kebenaran sepanjang tidak  bertentangan  dengan  ketertiban  umum.  Ditinggalkannya  sistem
15 Paton  G.W. A  Text  Book  of  Jurisprudence (London:  Oxford  At  The  Clarendon  Press,  1955), hlm., 481. yang dikutip dari  Efa Laela Fakhriah, Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Perdata (Bandung: Alumni, 2009), hlm., 15.
16 M Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm., 554.
pembuktian tertutup karena bukti yang lama dianggap tidak lengkap karena tidak  memasukan  alat  bukti  modern  yang  dihasilkan  dari ilmu  pengetahuan dan tehnologi, misalnya photo, film, pita suara atau DNA.  Semakin banyak alat bukti yang diajukan, bahan penilaian pembuktian semakin luas landasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam mengambil keputusan yang lebih akurat.
Di  Indonesia  hingga  saat  ini  masih  belum  mengadakan  perubahan dalam  masalah  pembuktian  dan  alat  bukti.  Akibatnya  hakim  tidak  berani mengambil  terobosan  hukum  selain  alat  bukti  yang  telah  ditentukan  oleh undang-undang. Hal ini berbeda dengan sistem pembuktian yang berlaku di Belanda  yang  sudah  menghapuskan  penyebutan  secara  enumeratif jenis/bentuk alat bukti dan menerima segala alat bukti yang merupakan hasil ilmu pengetahuan dan tehnologi. 17
Pembentukan  hukum  hendaknya  tidak  hanya  terjadi  dalam  bidang hukum  materiil  saja  melainkan  juga  dalam  bidang  hukum  formal. Pembentukan  hukum  dapat  dilakukan  dengan  pembaharuan  hukum  yaitu dengan  mengakomodasikan  perkembangan  alat  bukti  elektronik  seiring dengan  kemajuan  tehnologi  informasi  dan  telekomunikasi  guna  memenuhi kebutuhan praktik.

## KEDUDUKAN  BUKTI  ELEKTRONIK  DALAM  PEMBUKTIAN PERKARA PERCERAIAN
Lembaga  perkawinan  adalah  lembaga  yang  mulia  dan  mempunyai kedudukan  yang  terhormat  dalam  Hukum  Islam  maupun  dalam  Hukum Nasional  Indonesia.  Dalam  kehidupan  bermasyarakat,  perkawinan  mempunyai dampak yang luas baik kultural, sosial dan yuridis. 18 Hal ini dibuktikan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pengertian  perkawinan  menurut    Pasal  1  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun 1974 tentang Perkawinan  menyatakan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir  batin  antara  seorang  pria  dan  seorang  wanita  sebagai  suami-istri  dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 19
17 Ibid., hlm., 557.
18 Muchsin, Hukum  Islam  Dalam  Perspektif  dan  Prospektif (Surabaya:  Yayasan  Al-Ikhlas,  2003), hlm., 126.
19 Soedharyo Soimin, Hukum Orang dan Keluarga (Jakarta: Sinar Grafika, 2002),  hlm., 4.
285
Dalam  suatu  perkawinan  semua  orang  menghendaki  kehidupan  rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera sesuai dengan tujuan dari perkawinan di  atas.  Namun  ternyata  tidak  semua  orang  dapat  membentuk  suatu  keluarga yang dicita-citakan. Perceraian adalah lepasnya ikatan perkawinan antara seorang pria  dan  seorang  wanita  sebagi  suami  istri,  yang  dilakukan  di  depan  sidang pengadilan, yaitu Pengadilan Negeri untuk non muslim dan Pengadilan Agama bagi  yang  beragama  Islam. 20 Agar  pengadilan  dapat  menyatakan  bahwa  suatu perkawinan  sudah  berakhir  karena  perceraian  harus  melalui  prosedur  sebagai berikut:
1. Perceraian  hanya  dapat  dilakukan  di  depan  sidang  pengadilan  setelah pengadilan  yang  bersangkutan  berusaha  dan  tidak  berhasil mendamaikan kedua belah pihak;
2. Untuk  melakukan  perceraian  harus  cukup  alasan  bahwa  antara  suami istri  tidak  dapat  hidup  rukun  sebagai  suami  istri;  Untuk  melakukan perceraian haruslah terdapat alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  jo.  Pasal  19  Peraturan Pemerintah Nomor 1975;
3. Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam Peraturan perundang-undangan tersendiri.
Dari  uraian  di  atas  nampak  bahwa  perceraian  haruslah  dilakukan  di depan pengadilan dan harus melalui pembuktian bahwa suatu perkawinan sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Apabila dalam tahap pembuktian di Pengadilan terbukti  tentang  dalil-dalilnya  maka  pengadilan  akan  memutus  perkawinan tersebut dengan perceraian.
Dalam  masyarakat  yang  berkembang  sangat  pesat  seperti  saat  ini  alat bukti  elektronik  sering  diajukan  oleh  suami  dan  atau  istri  dalam  perkara perceraian  untuk  memperkuat  dalil-dalilnya.  Karena  alat  bukti  elektronik  tidak diatur dalam hukum acara perdata termasuk dalam hukum acara perdata maka di kalangan praktisi hukum terdapat silang pendapat  tentang kedudukan  bukti elektronik tersebut dalam acara pembuktian di persidangan.
20 Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  menentukan  penggolongan penduduk yang berbeda apabila dibandingkan dengan Pasal 131 IS produk Pemerintah Kolonial Belanda,  yang  membedakan  golongan  Eropa,  Timur  Asing  dan  Pribumi.  Namun  setelah merdeka penduduk Indonesia terdiri dari warga negara Indonesia (WNI) dan warga negara asing (WNA).  Penggolongan  penduduk  berdasarkan  Pasal  63  ayat  (1)  Undang-Undang  Perkawinan adalah  pengadilan  yang  akan  memeriksa  suatu  perkara  perkawinan  adalah  Pengadilan  Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya (non muslim). Lihat Afdol, Landasan Hukum Positif Pemberlakuan Hukum Islam (Surabaya: Airlangga University Press, 2003) hlm. 24-25.
Dengan  demikian  perubahan  terhadap  hukum  acara  perdata  yang berlaku  saat  ini  urgent  dilakukan,  yaitu  dengan  keharusan  adanya  norma  yang bersifat umum ( blanket norm) untuk menjaga agar undang-undang lebih bersifat lentur  dan  dapat  berumur  panjang,  dengan  tetap  memberi  pembatasan 21 , sebagaimana  sistem  terbuka  yang  telah  dijelaskan  sebelumnya.  Dengan  sistem pembuktian  yang  terbuka  maka  pembuktian  dapat  dilakukan  dengan menggunakan semua alat bukti, kecuali undang-undang menentukan lain. Dalam  praktik  di  pengadilan,    pengajuan  alat  bukti  elektronik  di persidangan  merupakan  sesuatu  yang  tidak  dapat  dihindari.  Karenanya  hakim akan berperan dalam memutuskan perkara berdasarkan pada kebijaksanaan. Hal ini  selaras  dengan  Pasal  5  ayat  (10)  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009 tentang  Kekuasaan  Kehakiman,  yang  menyatakan  bahwa  “hakim  dan  hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan  yang  hidup  dalam  masyarakat”.  Yang  disebut  dengan  “menggali” bahwa  sebenarnya  hukum  itu  sudah  ada,  tetapi  masih  tersembunyi  sehingga untuk menemukannya hakim harus berusaha mencarinya dengan menggali nilai- nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.
Dalam  Risalatul  Qadla,  dikisahkan  Khalifah  Umar  bin  Khattab  yang memerintahkan  kepada  Abdullah  bin  Qais  pada  daat  menjadi  hakim:  “apabila suatu kasus belum jelas hukumnya dalam Al-Quran dan Hadist, maka putuslah dengan  mempertimbangkan  nilai-nilai  yang  hidup  dalam  masyarakat,  serta menganalogikan dengan kasus-kasus lain yang telah diputus”. 22
Hakim mempunyai kedudukan yang penting dalam suatu sistem hukum karena  hakim  melakukan  fungsi  yang  pada  hakikatnya  melengkapi  ketentuan- ketentuan hukum tertulis melalui penemuan hukum ( rechtvinding ) yang mengarah kepada penciptaan hukum baru ( creation of new law ). Fungsi menemukan hukum tersebut harus diartikan mengisi kekosongan hukum (recht vacuum) dan mencegah tidak ditanganinya suatu perkara dengan alasan hukum  (tertulis) tidak jelas atau tidak ada. 23
Alat bukti  klasik  yang diajukan dalam perkara perceraian di pengadilan pada umumnya adalah dengan mengajukan bukti tertulis (misalnya buku nikah untuk  membuktikan  bahwa  memang  telah  terjadi  perkawinan)  dan  bukti  saksi
21 Efa Laela Fakhriah, Bukti Elektronik Dalam Sistem... , hlm., 200. 22 Parwoto  Wignjosumarto, Peran  Hakim  Agung  Dalam  Penemuan  Hukum  dan  Penciptaan  Hukum Pada Era Reformasi dan Tranformasi , Majalah Hukum Varia Peradilan Edisi No. 251 Oktober 2006,
Ikahi, Jakarta, 2006, hlm., 68.
23 Mochtar  Kusumaatmaja, Konsep-Konsep  Hukum  Konsep-Konsep  Hukum  Dalam  Pembangunan (Bandung, Alumni, 2002), hlm., 99.
287
yang  dihadirkan  oleh  suami  atau  isteri.    Pengajuan  kedua  bukti  tersebut  lebih terkesan formalitas.
Pengajuan buku nikah merupakan syarat wajib dalam pengajuan perkara perceraian.  Tanpa  adanya  buku  nikah  maka  tidak  ada  pengajuan  perkara perceraian.  Demikian juga dengan saksi yang diajukan. Saksi yang diajukan pada umumnya  adalah  keluarga  atau  kerabat  terdekat.  Hal  ini  wajar  karena  untuk mengetahui  sebab-musabab  adanya  perkara  perceraian  yang  diajukan  biasanya adalah  orang  terdekat.  Diperkenankannya  keluarga  dalam  perkara  perceraian merupakan  perkecualian  dari  kedudukan  saksi  dalam  perkara  perdata  pada umumnya.  Di  dalam  HIR/RB.g  diatur  bahwa  apabila  keluarga  sedarah memberikan  kesaksian  maka  penilaian  atas  keterangan/kesaksian  tersebut tergantung  pada  hakim.  Akibatnya  hakim  dapat  mengenyampingkan  kesaksian dari keluarga.
Bukti elektronik tidak memperoleh tempat dalam hukum acara perdata sehingga  apabila  diajukan  oleh  pihak-pihak  maka  dapat  dikesampingkan  oleh hakim.  Dengan  kemajuan  tehnologi  dan  komunikasi  saat  ini  adalah  suatu kewajaran  apabila  suami  atau  isteri  mengajukan  alat  bukti  elektronik  dalam perkara perceraian untuk memperkuat dalil-dalilnya.
Harus  diakui  bahwa  hasil  dari  benda  elektronik  misalnya  photo  atau rekaman  video  tidak  selamanya  menunjukan  fakta  yang  sebenarnya,  misalnya merupakan hasil rekayasa. Namun apabila dibandingkan dengan bukti yang lain sebagaimana  yang  diatur  dalam  hukum  acara  perdata  baik  bukti  surat,  saksi, persangkaan,  pengakuan  apalagi  sumpah  juga  dapat  dibuat  sesuai  dengan keinginan  yang  mengajukan  alat  bukti.  Apabila  dibandingkan  alat  bukti elektronik  jauh  lebih  sulit  untuk  direkayasa  dibandingkan  dengan  pernyataan seorang  saksi,  yang  lebih  sering  akan  selalu  mendukung  atau  membenarkan terhadap dalil-dalil pihak yang menghadirkannya.
Atau  apabila  dibandingkan  dengan  bukti  sumpah  yang  termasuk  alat bukti menurut hukum acara perdata Indonesia. Bukan rahasia umum bahwa saat ini  sumpah  merupakan  hal  yang  sakral  sehingga  sumpah  yang  diucapkan  di muka persidangan akan selalu menunjukan kebenaran. Terlebih dalam praktik di pengadilan alat bukti sumpah hampir tidak digunakan lagi di pengadilan.
Perkara  perceraian  sebagai  salah  satu  perkara  domestik  antara  suami isteri  dalam  menghadirkan  alat  bukti  lebih  sering  menghadirkan  saksi-saksi. Seperti  yang  telah  dijelaskan  sebelumnya  bahwa  saksi  yang  dihadirkan  oleh suami atau isteri pada umumnya akan mendukung atau memperkuat pihak yang menghadirkan sehingga tidak tertutup kemungkinan kesaksian yang diberikan di persidangan  mengandung  kebohongan.  Bukti  elektronik  juga  perlu
dipertimbangkan  apabila  terdapat  ketidakcocokan  saksi  dalam  memberikan keterangan.  Dalam  keadaan  demikian  maka  bukti  elektronik  yang  bukan merupakan alat bukti menurut hukum acara perdata dapatlah dijadikan sebagai bukti  pendukung.  Dari  paparan  di  atas  maka  idealnya  bukti  elektronik dipertimbangkan  sebagai  alat  bukti  oleh  hakim  dalam  perkara  perceraian  dan dimasukan dalam materi putusan akhir.

## DASAR  FILOSOFIS  PEMBENAR  BUKTI  ELEKTRONIK  DALAM PERKARA PERCERAIAN
Kata  filosofis  pada  dasarnya  berasal  dari  kata    filsafat  (bahasa  Yunani) yaitu  kata philo (cinta)  dan sophia (kebijaksanaan).  Dengan  demikian  filsafat secara etimologis diartikan sebagai”cinta akan kebijaksanaan”.
Salah satu hal yang sangat penting dari pengertian filasat adalah keadilan. Keadilan merupakan hal yang mudah untuk diperbincangkan dalam kehidupan sehari-hari. Pada sisi yang lain keadilan dalam penerapannya sangatlah sulit. Hal ini disebabkan keadilan dalam praktik bersifat subyektif. Sesuatu yang dirasakan adil  oleh  seseorang,  belum  tentu  dirasakan  sebagai  keadilan  bagi  yang  lain. Demikian juga keadilan pada masa kini belumlah tentu dirasakan adil pada masa yang akan datang. Adil berkaitan dengan subyek yang berbuat, tindakan berbuat, obyek yang dituju dan penilaian. Keadilan tidak selalu memiliki pengertian sama rata karena keadilan terkadang baru akan dirasakan keadilan yang sejati apabila diperlakukan tidak sama.
Hukum  harus  menjunjung  keadilan  merupakan  ungkapan  klasik  dan abstrak  yang  sering  dicari  oleh  masyarakat.  Dengan  demikian  keadilan merupakan  sesuatu  yang  harus  diperjuangkan.  Pentingnya  akan  nilai  keadilan maka  dalam  setiap  putusan  hakim  harus  dimulai  dengan  kata  kata  “Demi Keadilan Yang Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan adanya istilah keadilan  tersebut  maka  keputusan  atas  suatu  perkara  yang  diselesaikan  di pengadilan haruslah dikaitkan dengan kebenaran.
Kebenaran merupakan tema yang sangat penting dalam filsafat hukum. Kebenaran adalah sesuatu yang dituju, diinginkan menjadi pedoman bertindak. Sama  halnya  dengan  keadilan  maka  kebenaran  merupakan  sebuah  nilai  yang harus diperjuangkan atau diutamakan bagi segala hal dalam kehidupan. Karena kebenaran mempunyai nilai yang tinggi maka kebalikannya yaitu ketidakbenaran atau kesalahan adalah sesuatu yang harus dihindari.
289
Menurut John Rawls, semua nilai-nilai sosial yang berhubungan dengan kebebasan  dan  keselamatan,  pendapatan  dan  kekayaan  dan  dasar-dasar  dari harga diri harus didistribusikan secara merata kecuali kalau pendistribusian yang tidak seimbang dari beberapa atau semua nilai tersebut memberikan keuntungan yang sama bagi semua orang. 24 Lebih lanjut Rawls berpendapat, bahwa keadilan berdasarkan pada prinsip kejujuran atau justice as fairness . 25
Dalam  epistimologi  hukum  terdapat  beberapa  teori  kebenaran  yang penulis  hubungkan  dengan  pentingnya  kedudukan  bukti  elektronik  dalam pembuktian perkara perceraian.
1. Teori kebenaran korespondensi
Menurut  teori  kebenaran  korespondensi,  kebenaran  adalah kesesuaian antara apa yang diketahui dengan kenyataan yang sebenarnya atau kesesuaian  antara  subyek  dan  obyek.  Subyek  adalah  realitas  sesungguhnya atau  apa  adanya.  Dapat  juga  dikatakan  bahwa  suatu  pernyataan  itu  benar kalau  isi  pengetahuan  yang  terkandung  dalam  pernyataan  tersebut berkorespondensi  (sesuai)  dengan  obyek  yang  dirujuk  oleh  pernyataan tersebut.  Benar  dan  tidaknya  pengetahuan  atau  pernyataan  itu  tergantung sesuai atau tidak dengan fakta obyektif (empiris).
Teori  kebenaran  korespondensi  apabila  dihubungkan  dengan kedudukan  bukti  elektronik  dalam  pembuktian  perkara  perceraian  maka bukti  elektronik  tersebut  merupakan  hal  yang  tidak  dapat  dikesampingkan. Apabila  dalam  acara  pembuktian  suami  atau  isteri  mengajukan  bukti elektronik  untuk  memperkuat  dalil-dalil  gugatan  atau  sanggahan  dalam perkara  perceraian,  idealnya  hakim  harus  memeriksa  bukti  elektronik tersebut, misalnya gugatan perceraian dengan alasan perselingkuhan dengan menggunakan  bukti  rekaman  video  atau  photo.  Bukti  photo  atau  rekaman video tersebut dapat dibawa ke persidangan. Dalam kaitannya dengan teori korespondensi bahwa apabila bukti yang dihasilkan oleh benda elektronik itu memang  benar  (apalagi  pihak  lawan  mengakui)  maka  bukti  elektronik tersebut  haruslah  dikelompokan  sebagai  alat  bukti.  Sebaliknya  apabila disangkal  oleh  pihak  lawan  maka  hakim  harus  mendalami  lagi  alat  bukti bilamana  diperlukan  dengan  menghadirkan  saksi  ahli  yang  mengetahui tentang  keakuratan  suatu  bukti  yang  dihasilkan  oleh  benda  elektronik. Dengan  demikian  maka  proses  pemeriksaan  di  pengadilan  dalam  perkara perceraian tidak terkesan formalitas saja, yakni akan memutuskan perceraian
24 John Rawls, A Theory of Justice , (Masacusetts: Harvard University Press, 1971), hlm,. 60.
25 Ibid., hlm. 62.
hanya  karena  suami  dan  atau  isteri  sudah  tidak  lagi  melanjutkan  mahligai rumah  tangganya  dan  hakim  akan  dikategorikan  sebagai  pemutus  perkara yang  benar-benar  memperhatikan  sedetail  hal-hal  yang  terjadi  dalam persidangan.
2. Teori kebenaran koherensi Menurut  teori  ini  suatu  pernyataan  benar  apabila  pernyataan  itu koheren  atau  konsisten  dengan  pernyataan  sebelumnya  yang  juga  dianggap benar.  Suatu  pernyataan  atau  proposisi  baru  mesti  mempunyai  hubungan atau relasi dengan proposisi yang sudah ada sebelumnya (metode deduktif).
Penerapan  teori  ini  dalam  kedudukan  bukti  elektronik  dalam  perkara perceraian  adalah  bahwa  apabila  pengajuan  bukti  elektronik  memiliki kesesuaian  dengan  apa  yang  disampaikan  oleh  suami  dan  atau  istri  di persidangan  pengadilan  maka  sangat  layaklah  bukti  elektronik  tersebut  juga dimasukan  dalam  pertimbangan  hukum  dalam  putusan  walaupun  dalam hukum  acara  tidak  termasuk  dalam  alat  bukti.  Misalnya  pihak  isteri mengajukan  perceraian  karena  diketemukan  photo-photo  perkawinan suaminya  dengan  perempuan  lain.  Karena  isteri  tidak  mau  diduakan  maka isteri mengajukan gugat cerai ke pengadilan.
Dalam  memeriksa  perkara  perceraian  tersebut  idealnya  hakim  di persidangan akan meminta dihadirkannya photo-photo tersebut. Hakim akan menghubungkan photo-photo tersebut  dengan keterangan saksi yang hadir di  persidangan.  Di  samping  itu  hakim  harus  pula  menanyakan  tentang pengetahuan  saksi  atas  photo  tersebut  termasuk  melakukan  pendalaman tentang kebiasaan-kebiasaan suami yang mungkin berbeda dari sebelumnya, misalnya  terkadang  tidak  ada  di  rumah  padahal  sebelumnya  suami  tersebut merupakan orang rumahan. Apabila hal tersebut dilakukan oleh hakim maka hakim bertindak sebagai pemutus yang benar-benar mendasarkan pada fakta- fakta dalam perkara perceraian.
3. Teori kebenaran pragmatis
Menurut  teori  ini,  kebenaran  adalah  kegunaan  atau  manfaat.  Suatu pernyataan  ide/konsep  atau  pengetahuan  akan  benar  apabila  berguna  atau memiliki manfaat atau membawa hasil.
Teori hukum ini sangat tepat apabila dihubungkan dengan kedudukan bukti  elektronik  dalam  perkara  perceraian.  Dengan  dihadirkannya  bukti elektronik  di  persidangan  perkara  perceraian  maka  putusan  yang  dihasilkan akan  lebih  mencapai  kebenaran  dibandingkan  apabila  hanya  menghadirkan bukti-bukti  klasik  sebagaimana  yang  diatur  dalam  HIR/RBg.  Atau  bukti elektronik akan berguna /bermanfaat bagi hakim dalam memutuskan perkara
291 mengingat  pada  umumnya  bukti  yang  dihadirkan  di  persidangan  hanya mengandalkan  pada  saksi  sehingga  alat  bukti  yang  dijadikan  dasar  dalam memutuskan perkara perceraian sangatlah minim.
Berdasarkan  teori  hukum  pragmatis  maka  bukti  elektronik  haruslah dikategorikan sebagai alat bukti walaupun dalam sistem hukum acara perdata di  Indonesia    tidak  termasuk  alat  bukti.  Dengan  teori  hukum  pragmatis dalam  hubungannya  dengan  bukti  elektronik  maka  putusan  hakim  tidak hanya akan mendasarkan pada an sich kepastian tetapi juga mempunyai nilai tujuan hukum yang lain yaitu keadilan dan kemanfaatan.

## ALASAN  YURIDIS  PEMBENAR  BUKTI  ELEKTRONIK  DALAM PERKARA PERCERAIAN
Pembangunan  dalam  arti  yang  seluas-luasnya  meliputi  segala  segi  dari kehidupan  masyarakat.  Peran  hukum  dalam  pembangunan  adalah  untuk menjamin  bahwa  perubahan  itu  terjadi  dengan  cara  yang  teratur.  Perubahan yang  teratur  dapat  dibantu  dengan  perundang-undangan  atau  putusan pengadilan  atau  kombinasi  antara  keduanya.  Karena  baik  perubahan  maupun keteraturan  merupakan  dua  tujuan  dari  masyarakat  yang  sedang  membangun. Dengan demikian hukum merupakan suatu alat pembaharuan masyarakat. 26
Pembangunan  hukum  melalui  pembentukan  berbagai  peraturan perundang  yang  sifatnya  hukum  materiil  guna  mengimbangi  kebutuhan masyarakat  seiring  dengan  perkembangan  teknologi  informasi  dan telekomunikasi telah banyak dilakukan melalui pembentukan berbagai peraturan perundang-undangan  misalnya    di  dalamnya  Undang-Undang  Informasi  dan Transaksi Elektronik yang didalamnya terdapat ketentuan yang sifatnya formal yaitu pengaturan mengenai bukti elektronik.
Pembentukan  hukum  hendaknya  tidak  hanya  terjadi  dalam  bidang hukum materiil saja melainkan juga  hukum formil. Hukum acara perdata yang berlaku sampai saat ini adalah  merupakan hukum kolonial yang dibentuk pada masa pemerintahan Hindia Belanda.
26 Hukum sebagai alat pembaruan masyarakat ( law as a tool of social engineering ) berasal dari ajaran Roscoe Pound yang mengajarkan bahwa hukum  merupakan keseluruhan asas-asas dan kaidah- kaidah  yang  mengatur  kehiurpan  masnusia  dalam  masyarakat,  juga  meliputi  lembaga-lembaga (instutions )  dan  proses-proses (processes )  yang  diwujudkan  berlakunya  kaidah-kaidah  itu  dalam kenyataan. Lihat Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra, Hukum Sebagai Suatu Sistem (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm., 182.
Dengan  dilakukannya  pembaruan  hukum  acara  perdata  yang  sudah mengakomodasikan  perkembangan  alat  bukti  elektronik  seiring  dengan kemajuan  teknologi  informasi  dan  telekomunikasi  guna  memenuhi  kebutuhan praktik  diharapkan  dapat  tercapai  kepastian  hukum,  setidaknya  dalam  proses pembuktian  hukum  perdata  di  pengadilan.  Adanya  kepastian  hukum  yang merupakan  faktor  dalam  penegakan  hukum,  di  samping  keadilan  dan kemanfaatan  merupakan  salah  satu  unsur  untuk  mewujudkan  kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Dalam melakukan pembaruan hukum acara perdata nasional  haruslah  memperhatikan  sifat  khas  dari  hukum  acara  perdata  yaitu bersifat mengikat  atau memaksa (rigid) sehingga tidak dapat disimpangi. Mengenai  pengaturan alat  bukti  dalam  hukum  acara  perdata yang  baru tidak  perlu  diatur  secara  limitatif  disebutkan  dalam  satu  pasal  seperti  halnya dalam  hukum  acara  perdata  yang  lama  (HIR/RBg)  karena  hukum  selalu berkembang  sesuai  dengan  perkembangan  masyarakat.  Apabila  diatur  secara limitatif hakim tidak ada kebebasan dalam menemukan hukum sehingga hukum tidak berkembang.
Sementara  belum  dilakukan  perubahan  terhadap  hukum  acara  perdata maka  dapat  dilakukan  penemuan  hukum  dengan  metode  konstruksi.  Dalam praktik peradilan, penemuan hukum dengan metode konstruksi dapat dilakukan dengan bentuk antara lain: 27
1. Argumen peranalogian
Konstruksi model ini dipergunakan oleh hakim  apabila masalah yang akan  diputus  tidak  terdapat  peraturannya,  tetapi  peristiwa  itu  mirip  dengan yang  diatur  dalam  undang-undang. 28 Hakim  pada  konstruksi  ini  bertindak sebagai  pembentuk  undang-undang  yaitu  mengetahui  kekosongan  hukum sehingga harus melengkapi kekosongan itu dengan peraturan-peraturan yang serupa. Dalam  perkara  perceraian  dimana  suami  atau  isteri  mengajukan alat bukti  yang  berupa  SMS  dapat  dianalogikan  bahwa  SMS  tersebut  dapat dipertimbangkan sebagai salah satu komponen dalam memutuskan perkara. Hal  ini  disebabkan  dari  sifatnya  SMS  berbentuk  tulisan  sehingga  memiliki kesamaan unsur dengan bukti tertulis. Dalam penggunaan SMS sebagai alat bukti dalam  perceraian haruslah dilakukan secara teliti dan perlu dipadukan dengan  alat  bukti  yang  lain.  Dengan  demikian  suami  atau  isteri  yang
27 Achmad  Ali, Menguak  Tabir  Hukum  Suatu  Kajian  Filosofis  dan  Sosiologis (Jakarta  :  Penertbit Candra Pratama, 1996), hlm., 192.
28 Abdul Manan, Penerapan Hukum ...., hlm., 282.
mengajukan bukti SMS dalam perkara perceraian juga dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam putusan hakim dengan syarat bukti SMS tersebut harus dihadirkan ke persidangan.
2. Fiksi Hukum Metode fiksi adalah penemuan hukum yang berlandaskan pada asas in dubio  pro  reo yaitu  asas  yang  menyatakan  bahwa  setiap  orang  dianggap mengetahui hukum. 29 Pada fiksi hukum pembentuk undang-undang dengan sadar  menerima  sesuatu  yang  bertentangan  dengan  kenyataan  sebagai kenyataan  yang  nyata. 30 Tujuan  dari  Fiksi  adalah  menciptakan  stabilitas hukum dan mengisi kekosongan hukum.
Menurut Achmad Ali, fiksi  yang sudah tertuang dalam putusan hakim bukan  lagi  sebagai  fiksi  melainkan judge  made  law . 31 Jadi  dalam  fiksi  hukum setiap  orang  mengetahui  semua  ketentuan  hukum  yang  berlaku  dan  dalam hal  ini  sangat  diperlukan  oleh  hakim  dalam  praktik  hukum.  Fiksi  hukum sangat bermanfaat untuk mengajukan hukum yaitu untuk mengatasi benturan antara tuntutan-tuntutan baru dengan sistem yang ada.
Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa dalam sistem hukum acara perdata  yang  berlaku  di  Indonesia  masih  belum  mengenal  alat  bukti elektronik  sehingga  ketika  dalam  penyelesaian  perkara  hakim  dapat menyimpanginya  dengan  jalan  memasukan  bukti  elektronik  dalam pertimbangan hukum putusan. Dalam kaitannya dengan metode fiksi bahwa masyarakat  secara  umum  menerima  bukti  elektronik  sebagai  alat  bukti  di pengadilan. Hal ini dibuktikan dengan semakin banyaknya perkara perceraian yang disebabkan karena tindakan atau perselingkuhan salah satu pihak, yang dibuktikan dengan SMS, rekaman video ataupun photo.  Apabila masyarakat yang  mengajukan  perkara  perceraian  sudah  lazim  menjadikan  bukti elektronik dalam mengajukan alasan perceraian berarti bukti elektronik dinilai akan memperkuat dalil-dalilnya. Dengan demikian dengan teori fiksi hukum, karena masyarakat sudah menerima kedudukan bukti elektronik maka sudah selayaknya hukum acara perdata yang berlaku saat ini direvisi.

## DASAR  SOSIOLOGIS  PEMBENAR  BUKTI  ELEKTRONIK  DALAM PERKARA PERCERAIAN
29 Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum ....., hlm., 200.
30 Ibid.
31 Ibid.
Dalam  sosiologi  hukum,  hukum  yang  ideal  adalah  hukum  yang  sesuai dengan keadaan dan perkembangan masyarakat sehingga mampu menyelesaikan permasalahan. Di Indonesia saat ini masih banyak hukum dasar yang merupakan peninggalan penjajahan kolonial, termasuk dalam bidang hukum acara perdata.
Salah  satu  teori  hukum  yang  dapat  memberikan  alternatif  solusi kebuntuan  tertinggalnya  hukum  dibandingkan  dengan  perkembangan masyarakat adalah teori hukum progresif. Menurut Sadjipto Rahardjo, pemikiran hukum perlu kembali ada filosofi dasarnya yaitu hukum untuk manusia. Dengan filosofi  tersebut  maka  manusia  menjadi  penentu  dan  titik  orientasi  hukum. Hukum  bertugas  melayani  manusia  dan  bukan  sebaliknya.  Para  pelaku  hukum dituntut  mengedepankan  kejujuran  dan  ketulusan  dalam  penegakan  hukum. Pelaku hukum harus memiliki empati dan kepedulian pada permasalahan yang dihadapi oleh rakyat dan bangsa. 32
Pelaku hukum progresif dapat melakukan perubahan dengan melakukan pemaknaan  kreatif  terhadap  peraturan  yang  ada  tanpa  harus  menunggu perubahan  aturan  ( changing  the  law ).  Suatu  peraturan  yang  buruk,  tidak  harus menjadi  penghalang  bagi  para  pelaku  hukum  progresif  untuk  menghadirkan keadilan untuk rakyat dan pencari keadilan. 33
Hal  penting dalam hukum progresif adalah kedudukan diskresi. Hukum progresif  lebih  mengutamakan  tujuan  dan  konteks  ketimbang  teks-teks  aturan semata  maka  sudah  tentu  soal  diskresi  menjadi  sangat  urgent  dalam penyelenggaraan hukum.
Dalam  konteks  diskresi,  para  penyelenggara  hukum  dituntut  untuk memilih  dengan  bijaksana  dalam  bertindak.  Otoritas  yang  ada  pada penyelenggara hukum berdasarkan aturan-aturan resmi, yang digunakan sebagai dasar  untuk  menempuh  cara  yang  bijaksana  dalam  menghadapi  tugasnya berdasarkan pendekatan  moral daripada ketentuan-ketentuan formal. Deskresi bagi penyelenggara hukum merupakan faktor wewenang hukum yang dijalankan secara  bertanggung  jawab  dengan  mengedepankan  pertimbangan  moral daripada peraturan abstrak.
Sebagaimana  telah  dipaparkan  pada  bab  sebelumnya  bahwa  terdapat kesenjangan  antara  aturan  tertulis  dalam  hukum  acara  perdata  dengan perkembangan dalam masyarakat. Benda elektronik yang merupakan kebutuhan dalam  masyarakat  belum  termasuk  sebagai  alat  bukti  dalam  HIR/RBg.  Dalam
32 Satjipto  Rahardjo, Hukum  Progresif  (Penjelajahan  Suatu  Gagasan ),  Makalah,  disampaikan  pada acara Jumpa Alumni Program Doktor UNDIP Semarang, tanggal 4 September 2004, hlm., 23.
33 Bernanrd L. Tanya, Hukum, Politik dan KKN, Srikandi, Surabaya, 2006, hlm., 38.
perkara  perceraian  terkadang  salah  satu  pihak  mengajukan  bukti  elektronik misalnya  photo  atau  hasil  rekaman.  Bukti  elektonik  yang  diajukan  oleh  suami atau isteri menurut penulis memiliki kekuatan yang sama dengan bukti tertulis karena  lebih sulit untuk direkayasa dibandingkan dengan bukti saksi.
Photo ataupun rekaman video merupakan suatu perwujudan dari suatu peristiwa  atau  kejadian  yang  terjadi  di  masyarakat  sehingga    terkadang  bukti elektonik  dibawa  dalam  pembuktian  perkara  perceraian  atau  minimal disampaikan  oleh  suami  atau  isteri  bahwa  terdapat  bukti  elektronik  walaupun tidak dihadirkan ke persidangan.
Di  Indonesia  sebagai  penganut  sistem  Eropa  Kontinental  yang  lebih mengedepankan  aturan  perundangan-undangan  mengakibatkan  hakim  tidak dapat  leluasa  dalam  memutuskan  suatu  perkara.  Hakim  dalam  memutuskan perkara yang diajukan sedapat mungkin akan mencarinya di dalam aturan tertulis dan  akan  menjadikannya  sebagai  dasar  dalam  proses  ataupun  dalam pertimbangan  hukum.    Sebagai  akibat  sifat  dari  hukum  acara  yang  mengikat maka  dalam  pembuktian  harus  mendasarkan  pada  aturan  tertulis,  termasuk dalam masalah macam macam alat bukti.
Bukti  elektronik  dalam  hukum  acara  perdata  tidaklah  dikategorikan sebagai  alat  bukti,  padahal  didalam  proses  persidangan  perdata  terkadang diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara. Dalam menghadap situasi tersebut, hakim memiliki  peranan yang sentral dalam menilai bukti elektronik tersebut. Perundang-undangan  yang  baik  adalah  dapat  mengikuti  perkembangan masyarakat  karena  hukum  merupakan  salah  satu  sarana  dari  pembaharuan masyarakat. Dalam kaitannya dengan teori hukum progresif di atas maka hakim dapat melakukan diskresi yaitu dengan memasukan alat bukti  elektronik dalam pertimbangan  hukum  perkara  perceraian.  Bukti  elektronik  tersebut  nantinya akan memperkuat pertimbangan hukum hakim dalam putusannya karena tidak hanya memasukan alat bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah sebagaimana  yang  diatur  dalam  HIR/RBg.    Dengan  melakukan  terobosan hukum  tersebut  maka  putusan  hakim  akan  lebih  mempunyai  makna  dan  akan lebih dirasakan adil bagi suami dan isteri.
296 Nuansa , Vol. 12 No. 2 Juli – Desember 2015

## REKOMENDASI
Adapun  rekomendasi  dari  penelitian  ini  yaitu,  yang  pertama,  bagi  badan legislatif,  bahwa  hukum  acara  perdata  yang  diatur  dalam  HIR/R.Bg/Kitab Undang-Undang  Hukum  Perdata  sudah  ketinggalan  jaman  dibandingkan dengan  perkembangan  masyarakat  sehingga  sangat  urgent  untuk  membuat hukum acara perdata yang baru.
Yang kedua bagi pengadilan, hakim dalam memutus perkara tidak hanya mengedepankan kepastian hukum melainkan juga harus memperhatikan tujuan hukum yang lain yaitu keadilan dan kemanfaatan. Untuk mewujudkan keadilan dan  kebenarab  dalam  putusan  maka  hakim  haruslah  berani  untuk  melakukan diskresi hukum yaitu dengan memasukan bukti elektronik dalam pertimbangan hukum agar putusan perkara perceraian. Ketiga bagi masyarakat, idelanya dalam mengajukan  perkara  perceraian  dengan  menggunakan  bukti  elektronik  maka bukti elektronik tersebut dihadirkan dalam tahap pembuktian sebagai alat bukti dengan  tujuan  bukti  elektronik  tersebut  dapat  memperkuat  dalil-dalil gugatan/sanggahan

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Manan, Penerapan  Hukum  Acara  Perdata  di  Lingkungan  Peradilan  Agama . Jakarta, Prenada Media Group, 2006.
Achmad  Ali, Menguak  Tabir  Hukum  Suatu  Kajian  Filosofis  dan  Sosiologis .  Jakarta, Penertbit Candra Pratama, 1996.
Afdol, Landasan  Hukum  Positif  Pemberlakuan  Hukum  Islam .  Surabaya,  Airlangga University Press, 2003
Bernanrd L. Tanya, Hukum, Politik dan KKN, Srikandi, Surabaya, 2006.
Efa Laela Fakhriah, Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Perdata . Bandung, Alumni, 2009.
Johnny  Ibrahim, Teori  dan  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif ,    Bayumedia Publishing, Malang, 2008
John Rawls, A Theory of Justice , Harvard University Press, Masacusetts, 1971.
Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra, Hukum Sebagai Suatu Sistem . Bandung, Mandar Maju, 2003.
M. Nasir, Hukum Acara Perdata . Jakarta, Djambatan, 2001.
M Yahya Harahap, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama . Jakarta, Prenada Media Group, 2006.
Mochtar  Kusumaatmadja, Konsep-Konsep  Hukum  Dalam  Pembangunan .  Bandung, Alumni, 2002.
Muchsin, Hukum  Islam  Dalam  Perspektif  dan  Prospektif .  Surabaya.Yayasan  Al- Ikhlas, 2003.
Parwoto  Wignjosumarto, Peran  Hakim  Agung  Dalam  Penemuan  Hukum  dan Penciptaan  Hukum  Pada Era  Reformasi  dan  Tranformasi ,  Majalah  Hukum Varia Peradilan Edisi No. 251 Oktober 2006, Ikahi, Jakarta, 2006
Paton  G.W. A  Text  Book  of  Jurisprudence .  London,  Oxford  At  The  Clarendon Press, 1955.
R Subekti, Hukum Pembuktian . Jakarta, Pradya Paramita, 1995
-------------, Hukum Acara Perdata . Bandung, Binacipta, 1989.
-------------, Pokok-Pokok Hukum Perdata . Jakarta, Intermasa, 1995.
Satjipto  Rahardjo, Hukum  Progresif  (Penjelajahan  Suatu  Gagasan ),  Makalah, disampaikan  pada  acara  Jumpa  Alumni  Program  Doktor  UNDIP Semarang, tanggal 4 September 2004.
Soedharyo Soimin, Hukum Orang dan Keluarga . Jakarta, Sinar Grafika, 2002.
Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Pamudji, Pengantar  Penelitian  Hukum  Normatif , Rajawali Press, Jakarta, 1985.
Sudikno  Mertokusumo, Hukum  Acara  Perdata  Indonesia .Yogyakarta,  Liberty, 1988.
----------------------------, Hukum Acara Perdata . Jakarta, Liberty, 1988.
Supomo, Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri . Jakarta,  Penerbit Fasco, 1983.
2008.
Wirjono  Prodjodikuro, Hukum  Acara  Perdata  di  Indonesia .  Bandung,  Penerbit Sumur, 1992.