## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print) Volume 10 Issue 2 (December) 2022
Copyright© 2022, Ayi Yayan Sofian, et al This is an open access article under the CC – BY NC-SA license http:// DOI 10.30656/sawala.v10i2.5723 Page  292-308

## IMPLEMENTASI GOOD GOVERNANCE BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)  DI  DESA  SUKALAKSANA  KECAMATAN  SAMARANG KABUPATEN GARUT PROVINSI JAWA BARAT
Ayi Yayan Sofian ¹* , Ipah Ema Jumiati 1 . Delly Maulana 2
Magister Ilmu Administrasi Publik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 1 , Program Studi Administrasi Negara, Universitas Serang Raya 2

## Abstract
The purpose of this study was to determine the implementation of good governance of Village  Owned  Enterprises  (BUMDes)  in  Sukalaksana  Village,  Samarang  District, Garut Regency. The theory used in this study is the principles of good governance from the United Nations Development Program (UNDP, 1997), namely Participation, Legal Certainty,  Transparency,  Responsibility,  Agreement  Orientation,  Fairness, Effectiveness and Efficiency, Accountability and Strategic Vision. This research method is  descriptive  research  with  a  qualitative  approach.  The  results  of  this  study  are  the implementation  of  good  governance  of  Village-Owned  Enterprises  (BUMDes)  in Sukalaksana Village, Samarang District, Garut Regency, West Java Province is carried out well, the indicators implemented are reflected in the existence of BUMDes which is felt by the community as a business entity that can improve the community's economy and as a Business Entity which contributes to the Village Original Income (PADes) of Sukalaksana  Village.  The  researcher's  suggestions  are:  Increase  cooperation  with BUMDes business partners, improve the implementation of legal regulations, create a BUMDes Bina Laksana website, increase work responsibilities, open mailbox services, SME  training  in  BUMDes  meeting  buildings,  regulations  for  the  use  of  operational funds, recruitment of employees in the accounting field and required new strategy for BUMDes development.
A bstrak Tujuan penelitian ini adalah mengetahui implementasi good governance Badan Usaha  Milik  Desa  (BUMDes)  di  Desa  Sukalaksana  Kecamatan  Samarang Kabupaten Garut. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah  prinsip- prinsip good  governance dari United  Nation  Development  Programme (UNDP, 1997),  yaitu;  Partisipasi,  Kepastian  Hukum, Transparansi,  Tanggung  Jawab , Orientasi Pada Kesepakatan , Keadilan , Efektifitas dan Efisiensi, Akuntabilitas dan Visi  StrategikMetode  penelitian  ini  adalah  penelitian  deskriptif  dengan pendekatan kualitatif. (Jelaskan Teknik pengumpulan dan analisis data) Hasil penelitian  ini  adalah  implementasi good  governance Badan  Usaha  Milik  Desa (BUMDes)  di  Desa  Sukalaksana  Kecamatan  Samarang  Kabupaten  Garut Provinsi  Jawa  Barat  dilaksanakan  dengan  baik,  Indikator  dilaksanakan tercermin dari keberadaan BUMDes yang dirasakan oleh masyarakat sebagai badan  usaha  yang    dapat  meningkatkan  ekonomi  masyarakat  dan  sebagai Badan  Usaha  yang  memberikan  kontribusi  terhadap  Pendapatan  Asli  Desa (PADes)  Desa  Sukalaksana.  Saran  peneliti  adalah:  Meningkatkan  kerjasama dengan  mitra  usaha  BUMDes,  meningkatkan  pelaksanaan peraturan hukum, membuat website BUMDes Bina Laksana, meningkatkan tanggung jawab kerja, membuka layanan kotak surat, pelatihan UKM di gedung pertemuan BUMDes, peraturan  penggunaan  dana  operasional,  penerimaan  pegawai  di  bidang akuntansi dan diperlukan strategi baru pengembangan BUMDes. Kata kunci: BUMDes, Good Governance , Desa Sukalaksana
Keywords: BUMDes, Good
Governance, Sukalaksana Village
Article history: Submission November 28 2022 Revision December 8 2022 Accepted December 26 2022 Published December 29 2022
*Corresponding author Email: 7775200010@untirta.ac.id

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print) Volume 10 Issue 2 (December) 2022
Copyright© 2022, Ayi Yayan Sofian, et al This is an open access article under the CC – BY NC-SA license http:// DOI 10.30656/sawala.v10i2.5723 Page  292-308

## PENDAHULUAN
Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes)  dibentuk  oleh  Pemerintah  Desa  untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi desa, kelembagaan perekonomian desa, serta potensi Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di desa, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah peraturan pelaksana BUMDes dan ditindaklanjuti oleh lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 43  Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  Tentang  Desa  serta  Peraturan  Menteri  Desa, Pembangunan  Daerah  Tertinggal,  Dan  Transmigrasi  (PDTT)  Nomor  4  Tahun  2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa  (BUMDes).  Peran  pemerintah  desa  dalam  rangka  menningkatkan  ekonomi masyarakat  dilaksananakan  dengan  terus  menerus  dan  berkesinambungan  dengan inovasi-inovasi yang diciptakan dan disesuaikan dengan adat dan budaya setempat.
Akademisi  dan  professional  yang  ada  didaerah  tidak  tinggal  diam  ikut melakukan  penelitian-penelitian  dalam  arangka  memberikan  masukan  untuk meningkatkan  kesejahteraan  desa,  baik  penelitan  yang  langsung  terhadap  kegiatan operasional tata kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) maupun terhadap peraturan- peraturan yang terkait yang menjadi payung hukum berdirinya Badan Usaha Miilk Desa (BUMDes).
Beberapa penelitian terdahulu yang sudah dilaksanakan dan memiliki fokus pada Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes)  dengan  tema  bahasan  tata  kelola  BUMDes  untuk menunjang  perkembangan  dan  kemajuan  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes),  antara lain:
Penelitian Pertama diambil dari Judul “ Implementasi Prinsip-Prinsip Tata Kelola yang Baik dan Perannya terhadap Kinerja di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ” oleh (H. Sofyani , 2020) , “Jurnal JIA (Jurnal Ilmiah Akuntansi) • Vol. 5, No. 2, Hal: 325 - 359 • Desember 2020” Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Tahun 2020.
Penelitian  ini  dilakukan  menggunakan  metode  kualitatif  dengan  penelitian bersifat  deskriptif  eksploratif  yaitu  metode  penelitian  yang  dilakukan  secara  alamiah yang kemudian akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari individu dan perilaku yang sedang diteliti. Berdasarkan penelitian tersebut maka dapat dianalisis bahwa implementasi praktik tata kelola dengan menggunakan prinsip transparansi,  responsivitas,  profesionalitas,  rule  of  law,  dan  strategy  vision  berperan terhadap kinerja dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Hal ini ditunjukkan dengan tingginya penerapan prinsip-prinsip tata kelola di dalam BUMDes dapat menghasilkan BUMDes yang berkinerja baik, sebaliknya rendahnya praktik tata kelola pada BUMDes dapat menghambat BUMDes berkinerja secara baik.
Penelitian Kedua diambil dari judul “ Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Atas Kerja Sama Badan Usaha Milik Swasta” yang dilakukan oleh (Bagus. N, 2020), “JISIP:  Jurnal  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik  ISSN.  2442 - 6962  Vol.  9  No.  2  (2020)”

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print) Volume 10 Issue 2 (December) 2022
Copyright© 2022, Ayi Yayan Sofian, et al This is an open access article under the CC – BY NC-SA license http:// DOI 10.30656/sawala.v10i2.5723 Page  292-308
Universitas  Tribhuwana  Tunggadewi  Malang,  Tahun  2020.  Jenis  penelitian  ini  adalah penelitan  literasi.  Data  diperoleh  dari  data  sekunder  atau  berbagai  informasi kepustakaan  (koran,  majalah,  dan  dokumen).  Hasil  dari  penelitian  ini  menyimpulkan bahwa  dalam  pembangunan  bumdes  pemerintah  desa  menyalurkan  dana  desa  untuk dikelola oleh masyarakat desa. pemerintah desa mengharapakan partisipasi dan inisiatif dari  masyarakat  desa  dalam  mengelola  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes)  supaya terwujudnya desa yang solid antara pemerintah desa dan masyarakat desanya. Selain itu, adanya Collaborative Governance dalam  melaksanakan investasi dengan melibatkan pemerintah,  swasta,  masyarakat,  dan  Non-Government  Organization  (NGO)  dan masing-masing pihak  memiliki peran dan fungsi dalam melaksanakan pembangunan. Pembangunan  BUMDes  juga  dapat  di  lakukan  dengan  berbagai  hal,  salah  satunya melakukan kerjasama dengan pihak ketiga atau badan usaha lainnya.
Penelitian Ketiga diambil  dari  judul  “ Inovasi  Tata  Kelola  Badan  Usaha  Milik  Desa Pendowo  Mulyo ” yang  dilakukan oleh  (Khasanah,  N.R.  2021),  “JSPG: Journal  of  Social Politics  and  Governance  E-ISSN  2685- 8096  ‖  P -ISSN  2686- 0279  Vol.3  No.1  Juni  2021” Universitas AMIKOM Yogyakarta Tahun 2021.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan melihat kasus pada inovasi Badan  Usaha  Milik  Desa  “PendowoMulyo”  di  Desa  Pendowoharjo  Yogyakarta.  Hasil penelitian  ini  memberi  saran  kepada  BUMDes  agar  mencari  kerjasama  dengan NGO/lembaga  diluar  pemerintah  desa,  serta  inovasi  usaha  dapat  diperbarui  atau ditambah.  Selain  itu,  dapat  melibatkan  karang  taruna  desa  untuk  membantu pengembangan  BUMDes  dan  sosialisasi  BUMDes  ke  masyarakat  desa  pendowoharjo. Peningkatan  sektor  dengan  usaha  lain  untuk  menambah  wawasan  pengelolaan BUMDES dan menambah anggaran.
Penelitian Keempat diambil dari judul “ Manakar Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)Di  Indonesia” oleh (Harjanti Widiastut, 2019), “JEB Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Volume 22 No. 2 Oktober 2019, 257 – 288” Universitas Muhamadyah Yogyakarta, Tahun 2019.    Penelitian  ini  merupakan  penelitian  eksploratori,  dengan  pendekatan  kualitatif, dan  kuantitatif.  Pendekatan  kualitatif  dilakukan  melalui  studi  literatur  dan  diskusi kelompok terpumpun ( Focus Group Discussion/ FGD ) untuk menjawab rumusan masalah pertama, yaitu menyusun indikator-indikator tata kelola BUMDes. Hasil penelitian ini menyimpulkan  antara  lain  Indikator-indikator  tata  kelola  diklasifikasi  dalam  enam prinsip tata kelola yaitu (1) kooperatif, (2) partisipatif, (3) emansipatif, (4) transparan, (5) akuntabel dan (6) sustainabel.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Sebagian besar BUMDes yang menjadi objek  penelitian  adalah  BUMDes  rintisan,  sehingga  tata  kelola  pokok  telah  tertuang dalam AD/ART, dokumen tata kelola rinci untuk setiap unsur tata kelola belum dibuat, (2)  Indikator-indikator  untuk  menilai  tata  kelola  BUMDes  perlu  dibedakan  antara BUMDes rintisan, tumbuh,  matang, maju, dan besar. Indikatorindikator yang disusun dianggap terlalu ideal untuk BUMDes rintisan sehingga banyak indikator yang belum

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print) Volume 10 Issue 2 (December) 2022
Copyright© 2022, Ayi Yayan Sofian, et al This is an open access article under the CC – BY NC-SA license http:// DOI 10.30656/sawala.v10i2.5723 Page  292-308
tercapai. Hasil survei menunjukkan bahwa aspek sustainabel adalah aspek yang paling belum  mendapat  perhatian,  sedangkan  aspek  partisipatif  adalah  aspek  yang  tingkat keterterapan  paling  tinggi.  Secara  umum,  tingkat  keterterapan  tata  kelola  BUMDes  di Indonesia  masih  relatif  rendah.  Tingkat  keterterapan  tata  kelola  BUMDes  nampak berkorelasi dengan umur BUMDes.
Penelitian Kelima diambil  dari  judul  “ Model  Tata  Kelola  Badan  Usaha  Milik  Desa (BUMDes)  Di  Desa  Lumbungsari  Kecamatan  Lumbung  Kabupaten  Ciamis” oleh  (Engkus, 2020), UIN Sunan Gunung Jati Bandung Tahun 2020. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa  Implementasi  program  BUMDes  di  Desa  Lumbungsari  Kecamatan  Lumbung Kabupaten Ciamis secara umum sudah cukup baik, namun belum optimal. Karena dari awal  pembentukkan  hingga  saat  ini,  BUMDes  Harapan  Jaya  sedikit  demi  sedikit mengalami  pertumbuhan.  Salah  satunya  yaitu  adanya  pembangunan  sebuah  gedung kios desa yang diperuntukkan bagi masyarakat yang ingin menyewa untuk membuka usaha.  Di  samping  itu,  juga  masih  ada  masalah  yang  harus  diatasi,  seperti  dalam  hal sosialisasi kepada masyarakat. Luasnya wilayah Desa Lumbungsari juga menyebabkan para pelaksana program tidak bisa menjangkau secara keseluruhan, mengingat sumber daya pelaksana yang masih terbatas.
Menurut  Undang-undang  Nomor  6  Tahun  2014  Tentang  Desa,  definisi  desa adalah  kesatuan  masyarakat  hukum  yang  memiliki  batas  wilayah,  yang  berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sebagai  wakil  negara,  desa  wajib  melakukan  pembangunan  baik  pembangunan  fisik maupun  pembangunan  Sumber  Daya  Manusia  (SDM),  sebagai  upaya  peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Menurut  Senjani  (Engkus,  2021)  Salah  satu  strategi  pemerintah  pusat  yang  dilakukan pemerintah untuk dapat meningkatkan perekonomian desa adalah dengan mendirikan Badan Usaha Milik Desa.
Pemerintahan  desa  mempunyai  anggaran  tersendiri  dari  alokasi  Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta mempunyai kewenangan yang luas untuk mengelola  dan  menjalankan  pemerintahan  desa,  demikian  juga  desa  diberikan kewenangan didalam isi dari undang-undang tersebut untuk mendirikan sebuah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang permodalan awal mendapat alokasi dari dana yang didapat desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Salah satu desa yang sudah memiliki BUMDes aktif dan berkembang adalah Desa Sukalaksana Kecamatan Samarang Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat yang memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang diberi nama BUMDes Bina Laksana. BUMDes Bina Laksana didirikan tanggal 01 Agustus 2016 dengan dasar pendirian Peraturan Desa (PERDes) Desa Sukalaksana Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik  Desa  Sukalaksana,  tujuan  pembentukan  BUMDes  Bina  Laksana  sesuai  amanah

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print) Volume 10 Issue 2 (December) 2022
Copyright© 2022, Ayi Yayan Sofian, et al This is an open access article under the CC – BY NC-SA license http:// DOI 10.30656/sawala.v10i2.5723 Page  292-308
undang-undang  yaitu  memaksimalkan  pengelolaan  dana  desa  untuk  pembangunan masyarakat desa dan ikut mensejahterakan masyarakat desa.
Dana Desa yang diterima oleh Pemerintah Desa Sukalaksana selanjutnya sebagian dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur gedung yang kemudian diserahterimakan  kepada  BUMDes  Bina  Laksana  untuk  dikerjasamakan  dan dikomersilkan dalam rangka mendukung unit-unit usaha yang berada didalam naungan BUMDes Bina Laksana. Di dalam perjalanan BUMDes Bina Laksana sebegai refresentatif Badan  Usaha  Milik  Desa  Sukalaksana  diberi  kewenangan  untuk  memanfaatkan Infrastruktur yang sudah dibangun memakai dana Desa Sukalaksana. Infrastruktur yang sudah  dibangun  memakai  Desa  Sukalaksana  dan  sudah  diserahterimakan  kepada BUMDes Bina Laksana untuk dikeloka antara lain : : cottage, home stay, kolam renang untuk umum, gedung serbaguna dan peternakan Domba Garut yaitu untuk menunjung kegiatan Unit Usaha Desa Wisata Saung Ciburial dan toko/ruang pameran UKM, Rest Area Kopi Parabon, lapangan parkir, masjid dan rumah makan yaitu untuk mendukung Unit Usaha UKM Centre dan Rest Area Puncak Parabon, serta infrastruktur pengolahan air  bersih,  pipanisasi  dan  gedung  pelayanan  konsumen  air  bersih,  yaitu  untuk mendukung Unit Usaha Pengelolaan Air Minum BPSPAM Karya Laksana,
Didirikan  ditengah  kondisi  masyarakat  yang  rendah  kulitas  Sumber  Daya Manusia-nya,  BUMDes  Bina  Laksana  Desa  Sukalaksana  menghadapi  permasalahan dengan partisipasi dan keikutsertaan masyarakat dalam kemajuan BUMDes yang masih rendah,  dengan  tradisi  masyakarat  yang  kuat  memegang  budaya  dan  adat  setempat, membuat  BUMDes  Bina  Laksana  Desa  Sukalaksana  harus  bekerja  keras  meyakinkan masyarakat setempat tentang manfaat berdirinya BUMDes dan keuntungannya apabila masyarakat  menjalankan  BUMDes  dan  berpartisipasi  dalam  unit-unit  usaha  BUMDes Bina  Laksana,  kondisi  tersebut  memerlukan  kesabaran  dan  sosialisasi  yang  terus menerus dari Pengelola BUMDes dan Pemerintahan Desa Sukalaksana.
BUMDesa  Bina  Laksana  Desa  Sukalaksana  sama  hal-nya  seperti  BUMDes- BUMDes lain di Indonesia dalam menjalankan operasionalnya, adakalanya dibenturkan dengan belum lengkapnya produk hukum yang mengatur tentang petunjuk pelaksanaan dan  petunjuk  teknis  pengelolaan  keuangan  BUMDes  yang  notabene  dikucurkan  oleh pemerintahan  desa  setempat.      Belum  adanya  peraturan  perundangan  tata  kelola pelaporan keuangan dari BUMDes kepada pemilik BUMDes yaitu Pemeraintahan Desa merupakan  salah  satu  permasalahan  dari  sekian  permasalahan  yang  muncul  ketika BUMDes tersebut dikelola.
Mekanisme perumusan program kerja BUMDes Bina Laksana Desa Sukalaksana diawali  dengan  diadakannya  musyawarah  antara  Pengurus  BUMDes  dan  Pemerintah Desa  dalam  acara  musyawarah  desa  (MUSDes)  yang  mengundang  semua  unsur dilingkungan desa, antara lain; tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh pengusaha dan Mitra usaha BUMDes Bina Laksana. Musyawarah Desa (MUSDes). Penyerapan aspirasi dari  masyarakat  dalam  acara  MUSDes  adalah  salah  satu  unsur  penting  dalam  rangka

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print) Volume 10 Issue 2 (December) 2022
Copyright© 2022, Ayi Yayan Sofian, et al This is an open access article under the CC – BY NC-SA license http:// DOI 10.30656/sawala.v10i2.5723 Page  292-308
menetapkan  program-program  kerja  BUMDes  Bina  Laksana  baik  untuk  satu  tahun kedepan maupun untuk program lima tahunan.
Setelah  usulan  aspirasi  diterima  dalam  rapat  MUSDes  selanjutnya  dirumuskan dan disepakati menjadi Rencana Program Kerja BUMDes yang akan di sahkan menjadi program  kerja  dalam  acara  Rapat  Kerja  BUMDes.  Program  dibagi  menjadi  beberapa program, ada yang program kerja skala prioritas perrtama, kedua dan ketiga. Program skala prioritas pertama disebut juga program jangka pendek yaitu program yang harus diselesaikan dalam waktu satu tahun anggaran. Program kerja jangka pendek meliputi, pengadaan  pegawai,  peningkatan  pelayanan  kepada  konsumen  dan  masyarakat, promosi  dan  iklan  produk  yang  diproduksi  oleh  unit  usaha  BUMDes,  pemasaran produk,  dan  pembangunan  infrastruktur  biaya  rendah  yaitu  dengan  biaya  maksimal Rp.199.000.000,- ( Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Rupiah )  dan pekerjaan yang dapat diselesaikan selama satu tahun anggaran berjalan ( single year ).
Selanjutnya yang disebut program kerja skala prioritas kedua atau disebut juga program  kerja  jangka  panjang.  Program  kerja  ini  bisayanya  pekerjaan  yang  dapat diselesaikan jarak awaktu lebih dari 2 tahun dan maksimal 5 tahun. Program kerja jangka panjang meliputi, pembangunan sarana dan prasana BUMDes seperti Pasilitas sosial dan Pasilitas  umum  BUMDes  Bina  Laksana.  pembangunan  infrastruktur  ditandai  dengan berbiaya  besar  dan  didanai  ileh  dana  desa,  antara  lain;  lapangan  parkir,  masjid,  infra struktur jalan, gedung pertemuan, gedung pameran produk UKM, rest area dan sarana wisata, ekspansi pemasaran produk keluar daerah, peningkatan Sumber Daya Manusia, perluasan  dan  penambahan  mitra  kerja  baru  dan  pekerjaan-pekerjaan  yang  waktu penyelesainnya  memakan  waktu  lebih  dari  2  tahun  anggaran  ( multy  year ).  program jangka panjang ditandai dengan anggaran biaya diatas Rp. 200.000.000,-. (Dua Ratus Juta Rupiah).
Berkaitan  dengan  penelitian  ini,  dari  pemetaan  isu  permasalahan  yang berkembang di dalam BUMDes Bina Laksana Desa Sukalaksana Kacamatan Samarang Kabupaten  Garut,  peneliti  menganalisis  beberapa  permasahalan  yang  ada  di  dalam pengelolaan  BUMDes  Bila  Laksana,  permasalahanya  sebagai  berikut:  Partisipasi masyarakat  yang  masih  renda  sehingga  menghambat  kemajuan  BUMDes.  petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pelaporan keuangan BUMDes kepada pemerintah desa belum  ada,  tidak  dilaksanakannya  transparansi  dengan  baik  di  dalam  pelaporan program kerja, tidak optimalnya program kerja karena sumber dana yang terbatas dan masih mengandalkan kucuran dana dari pemerintah desa,  tidak berjalannya konsensus pada  kesepakatan  bersama  yang  disebabkan  oleh  rendahnya  kehadiran  masyarakat dalam Rapat Musyawarah Desa (MUSDes), belum terlaksananya pemerataan kerjasama kemitraan usaha dengan penduduk Desa Sukalaksana, belum dilaksanakannya efisiensi dan efektifitas yang optimal dalam pengelolaan keuangan BUMDes, pelaksanaan sistem pelaporan keuangan BUMDes masih dibuat dengan sistem manual dan sistem akuntansi yang standar, belum secara akuntabel dan diperlukannya  konsep visi strategik dalam

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print) Volume 10 Issue 2 (December) 2022
Copyright© 2022, Ayi Yayan Sofian, et al This is an open access article under the CC – BY NC-SA license http:// DOI 10.30656/sawala.v10i2.5723 Page  292-308
pengembangan  dan  ekspansi  pemasaran  produk-produk  UKM  Center  BUMDes  Bina Laksana dalam hal peningkatan promosi produk maupun inovasi produk yang baru.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik  pengumpulan  data  diperoleh  dari  data  pustaka,  observasi  lapangan  dan wawancara  dengan  informan.  Jenis  penelitian  ini  bertujuan  untuk  memberikan gambaran  mengenai  suatu  masalah  aktual,  tanpa  menarik  sebuah  kesimpulan.  Jenis penelitian ini lebih banyak melakukan analisis deskriptif serta tidak menguji hipotesis. Jenis  penelitian  deskriptif  mencoba  melakukan  generalisasi  dari  realitas  sosial  yang diamati.
Hasil  penelitian  deskriptif  sebatas  menggambarkan  permasalahan  yang  ada. Pemilihan  jenis  penelitian  ini  didasarkan  pada  alasan  bahwa  penelitian  deskriptif kualitatif lebih mampu memaparkan suatu permasalahan secara mendalam, serta data yang berbentuk tulisan dan lisan sehingga dapat menggambarkan suatu permasalahan secara  detail.  Penelitian  ini  memfokuskan  pada  Tata  Kelola  Badan  Usaha  Milik  Desa (BUMDes) Bina Laksana di Desa Sukalaksana Kecamatan Samarang Kabupaten Garut, yang  dikaji  dari  panduan  pendirian  BUMDes,  Visi  dan  Misi  BUMDes  Bina  Laksana, observasi  lapangan,  wawancana  informan  dan  dokumen-dokumen,  baik  dokumen Undang-undang,  peraturan  menteri,  peraturan  pemerintah  dan  peratuan  lain  terkait Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes).  Informan  dalam  penelitian  ini  adalah:  (1).  Kasie Dinas  Pemberdayaraan  Masyarakat  dan  Desa  (DPMD)  Kab.  Garut:  Koswara,  SH.  (2). Kepala  Desa  Sukalaksana:  Oban  Sobana,  Drs.  (3).  Sekretaris  Desa  Sukalaksana:  Riki Mulki, S.Pd. (3). Kaur Desa: Irfan dan Riki Faisal. (4). Direktur BUMDes Bina Laksana: Siti Julaeha, S.S. (5). Sekretaris BUMDes Bina Laksana: Resta Mawaddah. (6). Bendahara BUMDes Bina Laksana: Diniarti Sriwaluya. (7). Pengelola Unit-unit Usaha BUMDes Bina Lasksana: Unit Usaha Desa Wisata: Adi Ahmad Natsir, Unit Usaha Pengelola Air Bersih: Masrun Supriadi, Unit Usaha UKM Centre dan Rest Area Puncak Parabon: Ita Fauziah, (8). Masyarakat Petani, Karyawan Pembibitan dan Ternak Domba Garut dan Sebagian Pemilik Home Stay.
Peneliti  memilih  informan  di  atas  karena  informan  tersebut  secara  langsung terlibat  dalam  pengambilan  kebijakan  BUMDes  Bina  Laksana  Desa  Suka  Laksana, pelaksana  kebijakan  BUMDes,  dan  penerima  kebijakan  BUMDes  Desa  Sukalaksana Kecamatan Samarang Kabupaten Garut, agar informasi dan data yang didapatkan lebih akurat  dan  menjamin  keabsahan  data.  Pengumpulan  data  dilakukan  melalui wawancara, observasi lapangan, dokumen-dokumen yang terkait dengan BUMDes Bina Laksana  Desa  Sukalaksana  yang  dilaksanakan  mulai  bulan  Desember  Tahun  2022 sampai dengan Bulan Oktober Tahun 2022.

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print) Volume 10 Issue 2 (December) 2022
Copyright© 2022, Ayi Yayan Sofian, et al This is an open access article under the CC – BY NC-SA license http:// DOI 10.30656/sawala.v10i2.5723
Page  292-308

## HASIL DAN DISKUSI
Keberhasilan Implementasi Good Governance BUMDes Bina Laksana
BUMDes Bina Laksana Desa Sukalaksana mengelola unit-unit usaha yang dibagi kedalam 3 kelompok unit usaha, yaitu: (1). Desa Wisata Saung Ciburial, (2). Pengelolaan Air  Bersih  oleh  BPSPAMS  Karya  Laksana  dan  (3)  UMKM  Center  dan  Rest  Area  Kopi Puncak Parabon. Keberadaan BUMDes Bina Laksana Desa Sukalaksana tujuan utamanya adalah meningkatkan kesejahteraan ekomomi masyarakat Desa, Pengelolaan kegiatasn unit-uni  usaha  BUMDes  Bina  Laksana  memberikan  pemasukan  terhadap  keuangan BUMDes  Bina  Laksana  dan  pendapatan  masyarakat.  Pendapatan  keseluruhan  yang masuk ke BUMDes Bina Laksana selanjutnya dikurangi biaya operasional maka menjadi pendapatan keuntungan bersih yang akan dibagi dengan Pemerintah Desa Sukalaksana sebanyak 60% dan menjadi Pendapatan Asli Desa (PADes) dan sebesar 40% dikelola oleh BUMDes  Bina  laksana  menjadi  dana  cadangan  yang  akan  dipakai  pembiayaan operasional program kerja unit-unit usaha dan pengembangan usaha baru.
Dalam  hal  dana  yang  masuk  ke  Pendapatan  Asli  Desa  (PADes)  selanjutnya digulirkan  untuk  pembangunan  infrastruktur  desa  dan  bantuan  sosial  kepada masyarakat desa, untuk program kerja yang tidak dibiayai oleh dana Desa. Dana yang menjadi Pendapatan Asli (PADes) Desa Sukalaksana sudah direalisasikan dalam bentuk pembangunan infrastruktur gedung dan Balai Desa Sukalaksana, mengecor jalan Desa Sukalaksana  sepanjang  3  KM,  dan  bantuan  sosial  kepada  masyarakat  berupa  berupa bantuan dana untuk Perayaan Hari Besar Islam (PHBI), bantuan untuk warga desa yang sakit, dan bantuan sosial lainnya.
Keberadaan  BUMDes  Bina  Laksa  Desa  Sukalaksana  melalui  program-program unit  usaha  dapat  menyerap  tenaga  kerja  masyarakat  Desa  Sukalaksana,  baik  secara langsung maupun tidak langsung yang terserap kedalam 3 unit usaha unggulan, yaitu (1). Pengelolaan Unit Usaha Pengadaan Air Munum, (2) Pengelolaan Unit Usaha Desa Wisata,  (3)  Pengelolaan  UKM  centre  dan  Rest  Area  Puncak  Parabon.  Kelompok- kelompok  usaha  yang  berada  di  Desa  Sukalaksan  yang  sudah  merasakan  langsung terhadap  maanfaat  dan  keberadaan  BUMDes  Bina  Laksana,  antara  lain:    pengusaha homestay, home industry, perajin rumahan, jajanan dan masakan tradisi desa, warung makan, warung kelontong rumahan, pertanian, peternakan dan pegiat budaya lokal.
Selain  peningkatan  pendapatan  ekonomi  masyarakat  dan  pemasukan  terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes), kegiatan usaha BUMDes yang dikelola juga memberikan kontribusi  yang  besar  terhadap  peningkatan  produktifitas  warga  serta  kualitas kesehatan  warga,  pelestarian  lingkungan  dan  menumbuhkan  minat  masyarakat terhadap  peletrarian  budaya  lokal  yang  hamper  punah.  Dengan  adaanya  kesadaran masyarakat  untuk  menciptakan  lingkungan  yang  bersih,  sehat,  serta  nyaman,  sesuai dengan beberapa kriteria tujuan pembangunan desa yang berkelanjutan.

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print) Volume 10 Issue 2 (December) 2022
Copyright© 2022, Ayi Yayan Sofian, et al This is an open access article under the CC – BY NC-SA license http:// DOI 10.30656/sawala.v10i2.5723 Page  292-308
Keberhasilan implementasi good governance dan kontribusi BUMDes Bina Laksana kepada  masyarakat  Desa  Sukalaksana  dan  Pemerintah  Desa  Sukalaksana  (rofile BUMDes  2021),  antara  lain:  (1).  Meningkatkan  modal  usaha  dari  bagi  hasil  dengan Pemerintah Desa, sehingga dapat mengembangkan unit usaha selain yang sudah ada. (2). Meningkatan Sumber Daya (SDM) di desa yang bekualitas sehingga penduduk desa lebih produktif. (3). Meningkatkan ekspansi pemasaran produk UMKM kerajinan rumah tangga warga desa dengan lebih luas karena adanya kunjungan turis ke Desa Wisata dan adanya  Gedung  Pameran  UMKM  milik  BUMDes.  (4).  Memberi  pemasukan  kepada Pendapatan Asli Desa (PADes) Desa Sukalaksana dari hasil pendapatan usaha BUMDes yang  dibagi  hasil  usaha  dengan  Pemerintah  Desa.  (5).  Dapat  menyediakan  air  bersih untuk warga Desa Sukalaksana dan 3 Desa yang berbatasan dengan Desa Sukalaksana. (6). Pemeliharaan sanitasi air sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup sehat warga. (7). Memberi penghasilan tambahan kepada penduduk Desa Sukalaksana yang menjadi Mitra  BUMDes,  masakan  oleh-oleh  buah  tangan  warga  dan  UMKM,  lahan  pertanian, Home Stay, Ternak Domba Garut dan Industri Kerajinan Rumahan. (8). Kesejahteraan ekonomi  masyarakat  meningkat.  (9).  Menjadi  kebanggaan  bagi  warga  desa,  karena kampong/Desanya  sering  dijadikan  study  banding  untuk  Desa  Mandiri.  (10).  Dapat menjaga dan terpeliharanya kearifan lokal, karena menjadi paket wisata desa. (11). Dapat menyerap tenaga kerja lokal sehingga dapat menekan arus urbanisasi dan dampak sosial dimasyarakat.
Implementasi Prinsip Good Governance BUMDes Bina Laksana
Untuk mengetahui implementasi good governance BUMDes Bina Laksana di Desa Sukalaksana  Kecamatan  Samarang  Kabupaten  Garut  Provinsi  Jawa  Barat,  peneliti memakai  analisis  dengan  teori  yang  dikeluarkan  oleh United  Nation  Development Programme (UNDP,  1997),  yang  merilis  9  prinsip  sebagai  panduan  prinsip good gobernance , kesembilan prinsip tersebut, adalah:
Prinsip Pertama di dalam good governance yaitu Participation (Partisipasi) adalah setiap warga negara mempunyai suara dalam formulasi keputusan, baik secara langsung maupun  melalui  intermediasi  institusi  legitimasi  yang  mewakili  kepentingannya. Menurut  Sundariningrum  (Sugiyah  2001:38)  membagi  2  (dua)  klasifikasi  partisipasi berdasarkan cara keterlibatannya, yaitu : (1). Partisipasi Langsung, yaitu partisipasi yang terjadi  apabila  individu  menampilkan  kegiatan  tertentu  dalam  proses  partisipasi. Partisipasi  ini  terjadi  apabila  setiap  orang  dapat  mengajukan  pandangan,  membahas pokok  permasalahan,  mengajukan  keberatan  terhadap  keinginan  orang  lain  atau terhadap ucapannya. (2). Partisipasi tidak langsung yaitu partisipasi yang terjadi apabila individu mendelegasikan hak partisipasinya.
Partisipasi masyarakat Desa Sukalaksana dalam pembangunan Desa Sukalaksana di  lakukan  dalam  bentuk  partisipasi  fisik  yaitu  ikut  serta  secara  langsung  mengelola Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes)  Bina  Laksana  keikutsertaan  masyarakat  secara

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print) Volume 10 Issue 2 (December) 2022
Copyright© 2022, Ayi Yayan Sofian, et al This is an open access article under the CC – BY NC-SA license http:// DOI 10.30656/sawala.v10i2.5723 Page  292-308
langsung.  Mekanisme  perumusan  program  kerja  BUMDes  Bina  Laksana  Desa Sukalaksana  diawali  dengan  diadakannya  Musyawarah  Dusun  (MUSDus),  setelah Musyawarah  Dusun  selelai  selanjutnya  Pengurus  BUMDes  Bina  Laksana  dan Pemerintah  Desa  mengadakan  Musyawarah  Desa  (MUSDes)  dengan  mengundang semua  unsur;  tokoh  masyarakat,  tokoh  pemuda,  tokoh  pengusaha  dan  Mitra  usaha BUMDes  Bina  Laksana  untuk  merumuskan  program-program  kerja  BUMDes  Bina Laksana.
Setelah menganalisa proses penyusunan program kerja yang melibatkan seluruh pengambil  keputusan  di  dalam  masyarakat  Desa  Suka  Laksana  dan  Pemerintah  Desa Sukalaksana maka peneliti menyimpulkan bahwa prinsip participation (partisipasi) di dalam  BUMDes  Bina  Laksana  Desa  Sukalaksana  telah  dilaksanakan  dengan  baik,  hal demikian  dapat  dilihat  dari  Indikator  kehadiran  tokoh  masyarakat,  ng  mencapai  90% dalam  setiap  rapat-rapat  BUMDes  dan  Musyawarah  Desa.  Kehadiran  yang  maksimal dalam  setiap  rapat-rapat  Musyawarah  Desa  (MUSDes),  menjadi  awal  perencanaan program  kerja  yang  baik,  karena  proses  penyerapan  aspirasi  dari  masyarakat  oleh BUMDes terjaring cukup banyak, evaluasi program kerja yang sudah berjalan-pun dapat dianalisa dengan baik, kekurangan dan kelebihannya sehingga program kerja kedepan dapat ditingkatkan dan lebih baik.
Prinsip  Kedua di  dalam good  governance yaitu Rule  of  Law (Kepastian  Hukum), adalah  kerangka  hukum  harus  adil  dan  dilaksanakan  tanpa  pandang  bulu,  terutama hukum untuk hak azasi manusia. Penyelenggara kekuasaan harus sesuai dengan aturan dan hukum yang berlaku. Artinya setiap lembaga pemerintah dan lembaga lainnya yang ada di dalam Negara tersebut dalam menjalankan tugasnya harus dilandasi hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
Undang-undang  Nomor  6  Tahun  2014  Tentang  Desa  merupakan  salah  satu kebijakan strategis yang merubah paradigma pembangunan nasional dari sentralistik ke desentralisasi, dari paradigma top-down ke paradigma bottom-up, dan dari paradigma tekhnokrasi birokrasi ke paradigma prakarsa partisipatori.  Kekuatan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 terletak pada dua asas penting yaitu rekognisi (pengakuan) dan Subsidiaritas (penetapan kewenangan secara lokal).  Kedua asas tersebut menjadi dasar seluruh  perubahan  paradigma  dan  acara  pandang  negara  terhadap  desa,  khususnya yang  berkaitan  langsung  dengan  perencanaan  pembangunan.    Dari  sekian  banyak kewenangan yang diakui negara terhadap desa, salah satu kewenangan strategis yaitu desa  diberi  kewenangan  untuk  mendirikan  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes). Undang-undang  Nomor  6  Tahun  2014  Tentang  Desa  merupakan  salah  satu  kebijakan strategis  yang  merubah  paradigma  pembangunan  nasional  dari  sentralistik  ke desentralisasi, dari paradigma top-down ke paradigma bottom-up, dan dari paradigma tehknokrasi birokrasi ke paradigma prakarsa partisipatori.
Kekuatan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 terletak pada dua asas penting yaitu  rekognisi  (pengakuan)  dan  Subsidiaritas  (penetapan  kewenangan  secara  lokal).

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print) Volume 10 Issue 2 (December) 2022
Copyright© 2022, Ayi Yayan Sofian, et al This is an open access article under the CC – BY NC-SA license http:// DOI 10.30656/sawala.v10i2.5723 Page  292-308
Kedua  asas  tersebut  menjadi  dasar  seluruh  perubahan  paradigma  dan  acara  pandang negara  terhadap  desa,  khususnya  yang  berkaitan  langsung  dengan  perencanaan pembangunan. Dari sekian banyak kewenangan yang diakui negara terhadap desa, salah satu  kewenangan  strategis  yaitu  desa  diberi  kewenangan  untuk  mendirikan  Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). menganalisa pelaksanaan Good Governance BUMDes Bina Laksana Desa Sukalaksana melalui prinsip Rule of Law telah dilaksanakan dengan baik. Indikator  pelaksanaan  prinsip Rule  OF  Law tercermin  dari  pengelolaan  BUMDes  Bina Laksana  secara  konsisten  melaksanakan  perundangan  dan  hukum  yang  berlaku. Peraturan  hukum  dan  perundangan  yang  menjadi  dasar  pengelolaan  BUMDes  Bina Laksana  antara  lain:  (1).  Undang-undang  Nomor  6  Tahun  2014  Tentang  Desa,  (2). Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2014  Tentang  Pemerintah  Daerah,  (3).  Peraturan Menteri  Desa  Pembangunan  Daerah  Tertinggal,  Dan  Transmigrasi  (Kemendes  PDTT) Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Kepengurusan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, (4). Peratusan Pemerintah Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor  Nomor  24  Tahun  2011  Tentang  Tata  Cara  Pembentukan,  Pengelolaan  dan Pembubaran  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes),  (5).  Peraturan  Desa  Sukalaksana (PERDes)  Nomor  6  Tahun  2016  Tentang  Pembentukan  Badan  Usaha  Milik  Desa Sukalaksana.
Prinsip Ketiga di dalam good governance adalah transparency (transparansi) atau keterbukaan  yang  dapat  diartikan  sebagai  laporan  pertanggungjawaban  vertikal  (ke atas) yaitu kepada Pemerintahan Desa Sukalaksana dan pertanggungjawaban horizontal (ke  samping)  kepada  masyarakat  dan  mitra  usaha  BUMDes.  Keterbukaan  informasi publik,  tentang  pengelolaan  BUMDes,  menurut  (Sedarmayanti,  2012),  organisasi  yang menerapkan prinsip transparansi good governance akan menghasilkan kualitas kerja dan kinerja yang baik pula pada organisasi tersebut. Semakin tinggi nilai transparansi yang diterapkan  dalam  suatu  organisasi,  maka  akan  semakin  tinggi  pula  tingkat  ketaatan perusahaan dan menghasilkan kinerja yang baik dan efektif.
BUMDes  Bina  Laksana  Desa  Sukalaksana  dalam  melaksanakan  prinsip transparency  (transparansi)  untuk  program-program  kerja  dan  laporan  keuangan BUMDes  Bina  Laksana  kepada  masyarakat  dan  Mitra  Usaha  BUMDes  sudah dilaksanakan dengan baik indikator pelaksanaannya adalah masyarakat dan mitra usaha selalu diberikan laporan pelaksanaan program kerja BUMDes dalam acara Musyawarah Desa  (MUSDes).  Masyarakat  umum  apabila  memerlukan  data  pelaporan  keuangan maupun  program  kerja  BUMDes  selalu  dilayani  dan  diberi  dokumen  tentang pelaksanaan program kerja dan pelaporan keuangan BUMDes.
Prinsip keempat di dalam good governance yaitu Responsiveness (Tanggung Jawab) adalah  merupakan  pelayanan  kemampuan  organisasi  untuk  mengenali  kebutuhan masyarakat, menjawab permasalahan dari masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan  dan  mengembangkan  program-program  publik  sesuai  dengan  kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print) Volume 10 Issue 2 (December) 2022
Copyright© 2022, Ayi Yayan Sofian, et al This is an open access article under the CC – BY NC-SA license http:// DOI 10.30656/sawala.v10i2.5723 Page  292-308
Dalam  suatu  organisasi,  tindakan  tanggung  jawab  dari  anggota  atau  internal organisasi  memang  sangat  diperlukan.  Tingginya  tingkat Responsiveness (Tanggung Jawab) dari pihak organisasi akan menimbulkan sifat percaya dari pihak eksternal dalam hal  ini  masyarakat.  Menurut  Suryadi  (H.  Sofyani,  2020)  dalam  penelitiannya  yang menyatakan bahwa Responsiveness (Tanggung Jawab) merupakan salah satu faktor yang menyebabkan kinerja suatu organisasi baik.
BUMDes  Bina  Laksana  Desa  Sukalaksana  sudah  menjalankan  prinsip responsiveness (Tanggung  Jawab)  dengan  baik,  indikator  pelaksanaannya  ada  pada penyelengaraan tahapan penyerapan aspirasi dari warga masyarakat Desa Sukalaksana, antara lain dengan mengadakan Musyawarrah Dusun dan Musyawarah Desa (MUSDes) yang selanjutnya diakomodir didalam program-program kerja unit usaha BUMDes Bina Laksana Desa Sukalaksana. Dalam hal merealisasikan program kerja usulan masyarakat selalu mengedepankan program kerja skala prioritas hal demikian karena keterbatasan dana yang dimiliki BUMDes Bina Laksana Desa Sukalaksana.
Prinsip Kelima di dalam good governance yaitu Consensus Orientation (Berorientasi Pada  Kesepakatan),  adalah keputusan  apapun  didalam  organisasi  harus  dilakukan melalui  proses  musyawarah  melalui  konsensus.  BUMDes  Bina  Laksana  sudah melaksanakan  prinsip Consensus  Orientation (Berorientasi  Kepada  Kesepakatan) dengan baik.
Program-program  kerja  yang  dilaksanakan  sudah  melalui  tahapan-tahapan usulan yang ada di masyarakat. Usulan-usulan program kerja yang dijaring dari aspirasi masyarakat memiliki dampak positif terhadap tanggung jawab kerja yang dimotori oleh manajer-manajer  unit  usaha  BUMDes  Bina  Laksana.  Sedangkan  implementasi  yang Berorientasi  Kepada  Kesepakatan  dalam  bentuk  legalitas  dan  aturan  hukum  sudah dijalankan dalam bentuk taat dan patuh kepada AD/ART BUMDes Bina Laksana Desa Sukalaksana.
Prinsip  Keenam di  dalam good  governance yaitu Equity (keadilan)  adalah  semua warga  negara,  baik  laki-laki  maupun  perempuan  mempunyai  kesempatan  untuk meningkatkan  atau  menjaga  kesejahteraan  mereka. yakni  kesamaan  dalam  perlakuan dan  pelayanan.  Semua  warga  masyarakat mempunyai  kesempatan  memperbaiki  atau mempertahankan kesejahteraan mereka.
Teori  Keadilan  Adam  Smith  Menurut  Adam  Smith  yang  disebut  keadilan sesungguhnya  hanya  punya  satu  arti  yaitu  keadilan  komutatif  yang  menyangkut kesetaraan,  keseimbangan,  keharmonisan  hubungan  antara  satu  orang  atau  pihak dengan orang atau pihak satu dengan pihak yang lain. Keadilan legal sejatinya sudah terkandung  dalam  keadilan  komutatif,  karena  keadilan  legal  sesungguhnya  hanya konsekuensi lebih lanjut dari prinsip keadilan komutatif dalam arti bahwa dalam rangka menegakan keadilan komutatif negara wajib bersikap netral dan memperlakukan semua orang tanpa terkecuali. Adam Smith menolak keadilan distributif dan bukan salah satu jenis  keadilan.  Alasannya  antara  lain  karena  apa  yang  disebut  keadilan  selalu

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print) Volume 10 Issue 2 (December) 2022
Copyright© 2022, Ayi Yayan Sofian, et al This is an open access article under the CC – BY NC-SA license http:// DOI 10.30656/sawala.v10i2.5723 Page  292-308
menyangkut  hak  semua  orang  tidak  boleh  dirugikan  haknya  atau  setiap  orang  harus diperlakukan sama dalam hukum dan hak-haknya.
Ada 3 (tiga) prinsip pokok keadilan komutatif menurut Adam Smith (John Rawls, 1999:3),  yaitu  :  (1).  Prinsip No  Harm Menurut  Adam  Smith  prinsip  paling  pokok  dari keadilan adalah prinsip no harm atau prinsip tidak merugikan orang lain. (2). Prinsip non intervention yaitu  prinsip  tidak  ikut  campur  tangan.  Prinsip  ini  menuntut  agar  dapat kepastian  hukum  dan  penghargaan  atas  hak  dan  kepentingan  individu,  maka  setiap orang tidak diperbolehkan mencamouri kehidupan dan kegiatan orang lain. (3). Prinsip pertukaran  yang  adil  disebut  juga  Prinsip  dagang  yang  fair,  terutama  terwujud  dan terungkap dalam mekanisme harga dalam pasar. Hal tersebut sesungguhnya merupakan penerapan  lebih  lanjut  dari  prinsip  no  harm  secara  khusus  dalam  pertukaran  dagang antara satu pihak dengan pihak lain dalam hal pasar.
BUMDes Bina Laksana Desa Sukalaksana melaksanakan prinsip keadilan dengan baik,  indikator  pelaksanaan  tercermin  dalam  melaksanakan  program  pemberdayaan kepada masyarakat Desa Sukalaksana, Keberadaan BUMDes Bina Laksana yang sudah dapat  dirasakan  manfaatnya  oleh  masyarakat  desa  dengan  membantu  meningkatkan ekonomi  keluarga  dengan  cara  menjalin  kerjasama  usaha  dengan  warga  Desa Sukalaksana.    BUMDes  Bina  Laksana  juga  secara  rutin  memberikan  bantuan  sosial kepada masyarakat yang memerlukan.
Prinsip  Ketujuh di  dalam good  governance yaitu effectiveness  and  efficiency (efektivitas  dan  efisiensi) Adalah  seluruh proses  dan  lembaga-lembaga  dapat menghasilkan sesuai dengan yang telah digariskan, mendayagunakan sumber-sumber yang  ada  semaksimal  mungkin. Pemerintahan  yang  baik  dan  bersih  harus  pula memenuhi  kriteria  efektif  dan  efisien  yaitu  dapat  berdaya  guna  dan  berhasil-guna. Kriteria  efektif  biasanya  diukur  dengan  parameter  pencapaian  tujuan  yang  optimal, memakai  produk  yang  dapat  menjangkau  sebesar-besarnya  untuk  kepentingan masyarakat  umum  dalam  kelompok  dan  lapisan  sosial.  Sedangkan  kriteria  efisien diukur  berdasarkan  hasil  yang  maksimal  tetapi  dengan  pengeluaran  yang  seminimal mung
Bahwa suatu organisasi efektif jika, terpenuhinya kriteria:  (1) mengamankan skill dan sumber daya langka dari luar; (2) secara kreatif mengkoordinasikan sumber daya dengan  skill  karyawan  untuk  menemukan  produk  dan  berselaras  dengan  perubahan kebutuhan  konsumen  (pendekatan  systemsistem  internal);  dan  (3)  secara  efisien mengubah  skill  dan  sumber  daya  menjadi  barang  dan  jasa.    Wisnu  &  Nurhasanah (Heryanto Monoarfa, 2012).
Selanjutnya  Efisiensi  pelayanan  adalah  perbandingan  terbaik  antara  input  dan output  pelayanan.  Secara  ideal,  pelayanan  akan  efisien  apabila  birokrasi  pelayanan dapat  menyediakan  input  pelayanan,  sperti  biaya  dan  waktu  pelayanan  yang meringankan  masyarakat  pengguna  jasa.  Demikian  pula  pada  sisi  output  pelayanan,

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print) Volume 10 Issue 2 (December) 2022
Copyright© 2022, Ayi Yayan Sofian, et al This is an open access article under the CC – BY NC-SA license http:// DOI 10.30656/sawala.v10i2.5723 Page  292-308
birokrasi  secara  ideal  harus  dapat  memberikan  produk  pelayanan  yang  berkualitas, terutama dari aspek biaya dan waktu pelayanan. Dwiyanto, (Heryanto Monoarfa, 2012).
Efisiensi pada sisi input diperguanakan untuk melihat seberapa jauh kemudahan askses  publik  terhadap  sistim  pelayanan  yang  ditawarkan.  Akses  publik  terhadap pelayan dipandang efisien apabila publik memiliki jaminan atau kepastian menyangkut biaya  pelayanan.  Kepastian  biaya  pelayanan  yang  harus  dikeluarkan  oleh  public merupakan  indicator  penting  untuk  melihat  intensitas  korupsi  dalam  sistim  layanan birokrasi.  Birokrasi  pelayanan  publik  yang  korup  akan  ditandai  oleh  besarnya  biaya ekstra  yang  harus  dikeluarkan  oleh  pengguna  jasa  dalam  mengakses  layanan  publik, dengan demikian harus mengeluarkan biaya ekstra untuk dapat memperoleh pelayanan yang terbaik dari birokrasi, padahal secara prinsip seharusnya pelayanan terbaik harus dapat dinikmati oleh publik secara keseluruhan.
Proses  penyusunan  Rencana  Kerja  BUMDes  yang  berjenjang  dari  tingkat Musyawarah  Dusun,  ke  tingkat  Musyawarah  Desa,  sebelum  dibawa  ke  Rapat  Kerja BUMDes,  mempunyai  tingkat  peyerapan  aspirasi  yang  maksimal  tetapi  memerlukan biaya  cukup  tinggi  sehingga  prinsip  efisiensi  tidak  dapat  dilaksanakan,  tetapi  karena penyerapan  aspirasi  yang  sangat  baik  sehingga  tingkat  efektifitas  dapat  dilaksanakan dengan  baik.  Hal  demikian  tercermin  dari  output  program  kerja  dapat  dilaksanakan dengan baik pula,
Prinsip  Kedelapan dalam good  governance yaitu Accountability (akuntabilitas) adalah  pertanggungjawaban  pejabat  publik  terhadap  masyarakat  yang  memberikan kewenangan untuk mengurusi kepentingan mereka publik. Para pengambil keputusan di pemerintah, sektor swasta dan organisasi-organisasi Non Government Organisation (NGO)  bertanggung  jawab  secara  penuh  baik  kepada  masyarakat  maupun  kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan.
Ada  4  prasyarat  untuk  para  pejabat  publik  dalam  melaksanakan  pertanggung jawaban pulik dan agar dapat dikatakan sudah melaksanakan akubtabilitas dengan baik yaitu:  (1).  Harus  ada  komitmen  dari  pimpinan  dan  seluruh  staft  instansi  untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel. (2). Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  (3).  Harus  dapat  menunjukkan  tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan. (4). Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh, harus jujur, objektif, transparan dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas. (LAN dan BPKP, Modul I 2000:43)
Di dalam pelaksanaan prinsip accountability (akuntabilitas) BUMDes Bina Laksana Desa  Sukalaksana  sudah  melaksanakan  prinsip  accountability  (akuntabilitas)  tetapi belum  optimal.  Hal  demikian  terlihat  dari  indikator  pelaporan  keuangan  yang dilaksanakan secara rutin dalam bentuk laporan keuangan bulanan, laporan keuangan

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print) Volume 10 Issue 2 (December) 2022
Copyright© 2022, Ayi Yayan Sofian, et al This is an open access article under the CC – BY NC-SA license http:// DOI 10.30656/sawala.v10i2.5723 Page  292-308
triwulan, dan laporan keuangan tahunan kepada Pemerintah Desa Sukalaksana sebagai pemilik  BUMDes,  tetapi  laporan  disusun  berdasarkan  standar  akuntansi  pelaporan perusahaan,  belum  dalam  bentuk  pelaporan  standar  akuntan  publik.  BUMDes  Bina Laksana juga memberikan laporan kepada Pemerintah Desa Sukalaksana disampaikan langsung  dalam  acara  Musyawarah  Desa  (MUSDes)  Desa  Sukalaksana  tidak  dalam bentuk Website dan online yang dapat diakses oleh masyarakat luas.
Prinsip  Kesembilan dalam good  governance Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes) Bina Laksana Desa Sukalaksana adalah Strategic Vision (visi strategi) atau perencanaan strategi adalah proses yang dilakukan oleh suatu perusahaan untuk menentukan strategi atau arah, serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Perencanaan strategi ini biasanya dituangkan dalam sebuah wadah yang dikenal dengan Visi dan Misi organisasi.
BUMDes  Bina  Laksana  sudah  melaksanakan  prinsip  strategic  vision  (visi strategik) dalam pengembangan usahanya, hal demikian juga terlihat dari keberhasilan mengembangkan BUMDes Bina Laksana serta keberhasilan dalam pelaksanaan eksekusi program rencana kerja.
Perencanaan  visi  strategik  diperlukan  perencanaan  yang  tepat  sehingga  output dari program kerja BUMDes Bina Laksana yaitu membentuk dan mengelola ketiga unit usaha sebagai unit-unit usaha BUMDes dapat berhasil direalisasikan. Unit — unit usaha BUMDes  Bina  Laksana  yang  sedang  berjalan  dikelola  dan  memberikan  keuntungan terhadap  BUMDes  dan  Pemerintah  Desa  Sukalaksana  antara  lain:  (1)  Unit  Usaha Pengadaan Air Bersih. (2) Unit Usaha Pengelolaan Gedung Pameran UKM Centre & Rest Area Puncak Parabon. (3). Unit  Usaha Desa Wisata Saung Ciburial. Semua  unit usaha yang dikelola BUMDes Bina Laksana bermitra dengan masyarakat dalam pola kerjasama kemitraan dan pemberdayaan masyarakat setempat. Diperlukan visi strategik yang baru sesuai  dengan  perkembangan  dan  kebutuhan  yang  ada  dimasyarakat  agar  program- program  kerja  yang  disusun  dapat  mengakomodir  keingian  pasar  dan  sesuai  dengan perkembangan jaman.

## KESIMPULAN
Implementasi Good  Governance Badan  Usaha  Milik  Desa (BUMDes) Di  Desa Sukalaksana  Kecamatan  Samarang  Kabupaten  Garut  Provinsi  Jawa  Barat  dengan memakai analisis 9 (sembilan) prinsip good governance telah dilaksanakan tetapi belum optimal.  Beberapa  prinsip good  governance yang  belum  dapat  dilaksanakan  karena beberapa faktor dan kondisi. Prinsip good governance yang belum dilaksanakan antara lain  disebabkan  karena;  Belum  adanya  petunjuk  pelaksanaan  dan  petunjuk  teknis pelaporan  keuangan  dari  Kemendes  PDTT,  tujuan  efisiensi  biaya  penyebab  belum mampu  membayar  akuntan  publik.  belum  adanya  petunjuk  teknis  penggunaan  dana operasinal tata kelola BUMDes, terbatasnya sinyal provider internet dan masyarkat yang

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print) Volume 10 Issue 2 (December) 2022
Copyright© 2022, Ayi Yayan Sofian, et al This is an open access article under the CC – BY NC-SA license http:// DOI 10.30656/sawala.v10i2.5723 Page  292-308
belum mengikuti Informasi dan Teknologi internet, belum dibuatnya program website BUMDes untuk pelaporan program kerja, dan diperlukannya visi strategik yang baru untuk menyesuaikan kebutuhan masyarakat dan respon pasar.

## SARAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan  di  Badan  Usaha  Milik  Desa (BUMDes)  Bina  Laksana  Di  Desa  Sukalak,  agar  pelaksanaan  implementasi good governance terlaksana  dengan  optimal,  antara  lain  ;  Meningkatkan  kerjasama  dengan mitra  usaha  agar  produk  UKM  lebih  luas  pemasarannya,  segera  membuat  website BUMDes  Bina  Laksana  untuk  keperluan  promosi  produk  dan  informasi  pelaporan program  kerja,  membuka  kotak  layanan  pengaduan  untuk  menjaring  informasi, membuat  peraturan  penggunaan  dana  operasional  agar  terjadi  efisiensi,  menerima karyawan yang profesional dibidang akuntansi dan menyiapkan visi strategi baru untuk kemajuan BUMDes.

## REFERENSI
Bagus, N. (2020). Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Atas Kerjasama Badan  Usaha  Milik  Swasta.  JISIP :  Jurnal  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik,  9(2),  98 – 101. https://doi.org/10.33366/jisip.v9i2.2226
Engkus, E., Suparman, N., & Sakti, F. T. (2021). Model Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)  di  Desa  Lumbungsari  Kecamatan  Lumbung  Kabupaten  Ciamis.  Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 3(3), 441. https://doi.org/10.24198/ kumawula.v3i3.28062
Heryanto Monoarfa. (2012). Efektivitas dan Efisiensi Penyelenggaraan Pelayanan Publik: Suatu Tinjauan Kinerja Lembaga Pemerintahan. Jurnal Pelangi Ilmu Administrasi, 5(1), 1 – 9. Khasanah, N. R. (2021). Inovasi Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa Pendowo Mulyo. Journal of Social Politics and Governance (JSPG), 3(1). https://doi.org/10.24076/jspg.v3i1.543
LAN  &  BPKP  RI.  (2000).  Akuntabilitas  dan  Good  Governance.  Modul  Sosialisasi  Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), 2.
PERDA  Kabupaten  Garut.  (2008).  Peraturan  Perundangan.  Republik  Indonesia,  (2015). Pemerintah Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 24 Tahun 2011. Tentang Tata Cara Pembentukan, Pengelolaan Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Garut., 1(1), 1 – 23. PERDes Sukalaksana. (2016). Peraturan Perundangan. Peraturan Desa Sukalaksana Nomor 6 Tahun  2016  Tentang  Pembentukan  Badan  Usaha  Milik  Desa  Sukalaksana  Kecamatan Samarang Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat, 1, 103 – 111.
Rawls, J. (1999). Teori Keadilan. Jurnal Konstitusi, 6(1), 135.
Republik  Indonesia.  (2014a).  Peraturan  Perundangan.  Undang-Undang  Republik  Indonesia
Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, 1(1), 45 – 54. https://doi.org/10.1145/2904081.2904088

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print) Volume 10 Issue 2 (December) 2022
Copyright© 2022, Ayi Yayan Sofian, et al This is an open access article under the CC – BY NC-SA license http:// DOI 10.30656/sawala.v10i2.5723 Page  292-308
Republik  Indonesia.  (2014b).  Peraturan  Perundangan.  Undang-Undang  Rebublik  Indonesia
Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintah Daerah, 3(August), 1 – 43. http://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2014.10.007
Sedarmayanti.  (2012).  Good  Governance  &  Good  Corporate  Governance  Bagian  Ketiga  Edisi Revisi. Buku Good Governance & Good Corporate Governance Bagian Ketiga Edisi Revisi, Penerbit CV Mandar Maju. Bandung, 1(1), 338.
Sofyani, H., Ali, U., & Septiari, D. (2020). Implementasi Prinsip-Prinsip Tata Kelola yang Baik dan Perannya terhadap Kinerja di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). JIA (Jurnal Ilmiah … , 5(2), 325 – 359.
Sugiyah. (2001). Studi Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Gotong Royong Di Desa  Bumi  Etam  Kecamatan  Kaubun  Kabupaten  Kutai  Timur.  EJournal  Pemerintahan Integratif, 7(2), 45. ejournal.pin.or.id
UNDP.  (1997).  Good  Governance  Principles;  Management  Development  and  Governance Division  Bureau  for  Policy  and  Programme  Support  United  Nations  Development ProgrammeUnited Nations Development Programme (Issue New York, January 1997).
Widiastuti, H., Putra, W. M., Utami, E. R., & Suryanto, R. (2019). Menakar tata kelola badan usaha milik desa di Indonesia. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis , 22 (2). https://doi.org/10.24914/jeb.v22i2.2410