## PAMPAS: Journal Of Criminal Law
Kekerasan Dalam Pernikahan Siri: Kekerasan dalam Rumah Tangga?
(Antara Yurisprudensi dan Keyakinan Hakim)
Siti Nurhikmah, Sofyan Nur Fakultas Hukum, Universitas Jambi Author’s email correspondence: sitinurhikmah158@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  menganalisis penerapan  hukum  dalam  kasus  kekerasan  dalam  rumah  tangga. Undang-Undang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga tidak menyatakan secara eksplisit bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah masalah publik, akan tetapi dengan adanya campur tangan  negara  mengindikasikan  bahwa  kekerasan  dalam  rumah tangga adalah urusan publik. Penelitian ini bersifat yuridis empiris. Dari  hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  ada  kasus  kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi disebabkan oleh kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami terhadap istri siri. Pernikahan siri, yang secara  agama  dianggap  sah,  pada  kenyataannya  justru  bisa memunculkan  banyak  sekali  permasalahan  yang  berimbas  pada kerugian  di  pihak  perempuan  sebagai  istri  siri,      termasuk  jika terjadi  tindakan  kekerasan  dalam  rumah  tangga.  Dalam  kasus kekerasan  dalam  rumah  tangga  yang  dilakukan  seorang  suami terhadap  istri  siri,  akibat  hukumnya  adalah  istri  siri  itu  tidak mendapatkan  perlindungan  hukum  sesuai  ketentuan  dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
Kata Kunci: Analisis kasus; tindak pidana; kekerasan dalam rumah  tangga.

## ARTICLE HISTORY
Submission: 12 December 2020 Accepted: 03 February 2020 Publish: 07 February 2020
KEYWORDS: analyze the application of law; criminal act; domestic violence cases

## ABSTRACT
This  research  aims  to  determine  and  analyze  the  application  of law  in  domestic  violence  cases.  Law  on  the  Elimination  of Domestic  Violence  does  not  explicitly  state  that  domestic violence  is  a  public  problem,  but  the  presence  of  state interference indicates that domestic violence is a public concern. This  research  is  empirical.  The  results  of  the  study  showed  that there  were  cases  of  domestic  violence  that  occurred  due  to physical  violence  committed  by  the  husband  against  his  wife  in undocumented  marriage.  Its  considered  religiously  legal,  in  fact can actually lead to a lot of problems that have an impact on the loss  on  the  part  of  women  as  undocumenting    marriage  wives, including  if  acts  of  domestic  violence.  In  cases  of  domestic violence  perpetrated  by  a  husband  against  wife.  The  legal consequence  is  that  the  serial  wife  does  not  receive  legal protection  in  accordance  with  the  provisions  in  the  Law  on  the Elimination of Domestic Violence.

## A. Pendahuluan
Kekerasan  dalam  rumah  tangga  sebenarnya  bukan  merupakan  hal  yang  baru. Namun, selama ini selalu dirahasiakan atau ditutup-tutupi oleh keluarga, maupun oleh korban sendiri. Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga mengandung sesuatu yang
spesifik atau khusus. Kekhususan tersebut terletak pada hubungan antara pelaku dan korban,  yaitu  hubungan  kekeluargaan  atau  hubungan  pekerjaan  (majikan-pembantu rumah  tangga).  Selain  itu locus  delicti pada  kekerasan  dalam  rumah  tangga  lebih spesifik,  yaitu  di  dalam  rumah,  dimana  pelaku  dan  korban  bertempat  tinggal.  Dalam tindak pidana yang lain, locus delicti biasa dimana saja, disemua tempat. 1
Kekerasan terhadap istri yang dilakukan oleh suami sangat banyak terjadi dalam kehidupan masyarakat namun selama ini terkadang dirahasiakan atau tertutup-tutupi oleh  keluarga,  maupun  oleh  korban  sendiri.  Disamping  itu  budaya  masyarakat  ikut berperan dalam hal ini karena masyarakat menganggap bahwa masalah yang terjadi di dalam lingkup rumah tangga adalah masalah atau urusan suami-istri sehingga konflik yang  terjadi  dalam  keluarga  dianggap  sebagai  suatu  hal  yang  biasa  dan  tidak  boleh dicampuri  orang  lain.  Disamping  itu  bentuk-bentuk  kekerasan  yang  terjadi  dalam rumah  tangga  seperti  pemukulan  terhadap  isteri  oleh  suami  adalah  hal  yang  sangat sulit  diungkap,  karena  persoalannya  dianggap  sebagai  urusan  pribadi.  Kekerasan dalam  rumah  tangga  mengandung  sesuatu  yang  spesifik  atau  khusus.  Kekhususan tersebut  terletak  pada  hubungan  antara  korban  dan  pelaku,  yaitu  hubungan kekeluargaan dan juga meluas dari itu.
Kelemahan  struktur  biologis  perempuan  menempatkannya  pada  posisi  yang marginal dalam  masyarakat.  Perempuan  dianggap  tidak  memiliki  kekuatan  fisik, lemah,  emosional, sehingga  hanya  berhak mengerjakan  pekerjaan  yang  halus, seperti pekerjaan  rumah,  mengasuh  anak,  dan  lain-lain.  Relasi  sosial  dilakukan  atas  dasar ukuran laki-laki. 2
Korban  kekerasan  biasanya rentan dialami  oleh  perempuan  dan  anak.  Berbeda halnya dengan korban KDRT adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman  kekerasandalam  lingkup  rumah  tangga.  Lingkup  rumah  tangga,  tidak hanya  suami,  isteri  dan  anak,  tetapi  mencakup  orang-orang  yang  tinggal  dan menetap  dalam  rumah  tersebut  seperti,  orang  tua  dari  pihak  suami  atau  isteri. Mereka  yang  dipandang  sebagai  anggota keluarga  termasukorang  yang  bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan. 3
Padahal  dalam  kehidupan  manusia  pastinya  membutuhkan  rasa  kasih  dan sayang  dari  seseorang.  Untuk  memenuhi  hal  tersebut  maka  peran  seorang  pasangan sangatlah  dibutuhkan.  Dengan  adanya  seorang  pasangan  disamping  kita  maka dalam menjalani kehidupan tidak ada rasa kesepian karena ada sosok orang disamping kita yang  selalu  menemani  dan  tenpat  berbagi  baik  suka  maupun  duka  dalam  hubungan tersebut  salah  satunya  perkawinan.  Perkawinan  sendiri  merupakan  babak  baru  bagi individu  dalam suatu  keluarga yang  harmonis  dalam  menjalankan  hidup  berkeluarga tentunya  tidak  semulus  yang  dibayangkan,  pasti  banyak  lika  liku  masalah  dalam keluarga tersebut. Disisi lain ada keluarga yang merasa frustasi dan kurang bijak dalam sikap  sehingga  masalah  tersebut  menjadi  hal  yang  sangat  besar  yang  kemudian
1 Moerti  Hadiati  Soeroso, Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  Dalam  Perspektif  Yuridis- Viktimologis , Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. xiii.
2 http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/hukum-pidana/647-kekerasan-dalam-rumah-tangga- kdrt-persoalan-privat-yang-jadi-persoalan-publik.html
3 Sahuri  Lasmadi,  dkk, Tindakan  Diskresi  Oleh  Penyidik  Dalam  Penyelesaian  Tindak  Pidana Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  di  Polres  Tanjung  Jabung  Barat, Jurnal  Sosio  Humaniora, Volume 3 Nomor 2, LPPM Universitas Jambi, 2019, hal. 140.
berujung  pada  tindak  kekerasan  dalam  rumah  tangga  yang  dilakukan  pada  anggota keluarga  tersebut.  Sementara  itu  argumen  rasional  berdasar  data  lengkap  tentang berbagai  segi  dari  karakteristik  lelaki  atau  perempuan,  mungkin  dapat    memuaskan logika, tetapi mungkin terasa kering, karena pernikahan bukan semata masalah logika, tetapi justru lebih merupakan masalah perasaan. 4
Perempuan  sering  menjadi  korban  kekerasan  karena  seksualitasnya  sebagai seorang  perempuan,  banyak  hasil  penelitian  dan  kenyataan  dalam  kehidupan  sehari- hari  yang  menunjukkan  bagaimana  lemahnya  posisi  perempuan  ketika  mengalami kekerasan  terhadap  dirinya.  Termasuk  juga  anak-anak  sangat  rentan  terhadap kekerasan  yang  dilakukan  oleh  orang-orang  disekitarnya.  Kekerasan  yang  terjadi  di lingkungan rumah sendiri disebabkan karena penyelesaian permasalahan keluarga.
Tindak KDRT di Indonesia dalam rentang waktu yang panjang cenderung bersifat latenhingga jarang terungkap ke permukaan. Akibatnya, ia lebih merupakan kejadian sederhana  yang  kurang  menarik  ketimbang  sebagai  fakta  sosial  yang  seharusnya mendapatkan  perhatian  khusus  dan  penanangan  yang  sungguh-sungguh  dari masyarakat dan pemerintah. 5
Segala  bentuk  kekerasan  terhadap  perempuan  merupakan  pelanggaran  HAM dan  kejahatan    terhadap    eksistensi    kemanusiaan    serta    merupakan    bentuk diskriminasi    yang    harus  dihapus  karena  tidak  sesuai  dengan  deklarasi  PBB tentang  HAM  dan  Konvensi  Internasional  tentang  penghapusan  segala  bentuk diskriminasi terhadap perempuan. 6
Pada  tahun  2004  merupakan  tahun  terobosan  karena  Untuk  menanggulangi kekerasan  dalam  rumah  tangga  tersebut  tepatnya  pada  tanggal  22  September  tahun 2004,  maka  lahirlah  undang-undang  yang  khusus  mengatur  kekerasan  dalam  rumah tangga  yang  terjadi  dalam  masyarakat  yaitu  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
Secara filosofis, pembentukan Undang-Undang PKDRT untuk melindungi wanita atau ibu rumah tangga dari kekerasan dalam rumah tangga. 7 UU PKDRT menyebutkan bahwa  kasus  kekerasan  dalam  rumah  tangga  adalah  segala  jenis  kekerasan  fisik maupun psikis yang dilakukan oleh anggota keluarga yang lain yang dapat dilakukan oleh  suami  terhadap  istri  dan  anaknya,  atau  oleh  ibu  kepada  anaknya,  atau  bahkan sebaliknya. Meskipun demikian korban yang dominan adalah kekerasan terhadap istri dan  anak  oleh  suami.  Kekerasan  dalam  rumah  tangga  dapat  menimpa  siapa  saja termasuk ibu, bapak, istri, anak atau pembantu rumah tangga.
Kekerasan dalam rumah tangga menurut Pasal 1 (satu) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah:
4 M. Thoriq Nurmadiansyah, Membina Keluarga Bahagia Sebagai Upaya Penurunan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dalam Perspektif Agama Islam Dan Undang-Undang, hal. 224. http://ejournal.uin-suka.ac.id/pusat/MUSAWA/article/viewFile/102-04/753
5 Sabungan  Sibarani, Prospek  Penegakan  Hukum  Undang-Undang  Penghapusan  Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php /ham/article/ download/66/13
6 Elly Sudarti, Syofyan Nur, dkk, Penyuluhan Hukum Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)  Kepada  Anggota  Polisi  Dan      Penyidik  Di  Kepolisian  Resort  (POLRES)  Kabupaten Tanjung Jabung Barat , Jurnal Abdi Masyarakat, LPPM Universitas Jambi, Volume 3 Nomor 2, 2019, hal. 193.
7 Rodliyah, Salim HS, Hukum  Pidana  Khusus  Unsur  Dan  Sanksi  Pidananya ,  Raja  Grafindo Persada, Depok, 2017, hal. 242.
Setiap  perbuatan  terhadap  seseorang  terutama  perempuan  yang  berakibat timbulnya  kesengsaraan  atau  penderitaan  fisik,  seksual,  psikologis  dan  atau penelantaran  rumah  tangga  termasuk  ancaman  untuk  melakukan  perbuatan, pemaksaan  atau  perampasan  kemerdekaan  secara  melawan  hukum ( onrechtmagtigedaad ) dalam lingkup rumah tangga.
Dari  ketentuan  dalam  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004  tersebut  bahwa cukup jelas mengenai jenis tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang diatur pada Pasal 5 undang-undang tersebut yang mana ditentukan bahwa:
Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara:
a. Kekerasan fisik;
b. Kekerasan psikis;
c. Kekerasan seksual; atau
d. Penelantaran dalam rumah tangga.
Kekerasan  dalam  rumah  tangga  sebelum  adanya  Undang-Undang  Nomor  23
Tahun  2004  tentang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga,  korban  atau keluarga  baru  melapor  kekerasan  yang  terjadi  setelah  mengalami  luka  parah  atau bahkan  telah  meninggal.  Perbuatan  pidana  tersebut  biasanya  dituntut  dengan  Pasal 351  KUHP  tentang  penganiayaan  atau  penganiayaan  yang  menyebabkan  matinya korban Pasal 351 ayat (3) KUHP. Kasus tersebut  hanya digolongkan  pada perbuatan pidana biasa, bukan merupakan delik khusus yaitu kekerasan dalam rumah tangga. 8 Dengan  perkembangannya  Indonesia  telah  memiliki  aturan  khusus  tentang kekerasan dalam rumah tangga yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga.  Dengan  lahirnya  Undang-Undang Nomor 23 Tahun  2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, maka segala bentuk tindak kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga bukan hanya urusan suami istri tetapi sudah menjadi urusan public, keluarga dan masyarakat dekat ikut  mencegah  dan  mengawasi  bila  terjadi  kekerasan  dalam  rumah  tangga dankekerasan  yang  terjadi  dapat  ditangani  berlandaskan  pada  undang-undang  yang baru tersebut. Proses penanganannya seperti pada kasus-kasus yang lain, korban atau keluarga/masyarakat melaporkan tentang tindak kekerasan yang terjadi, seperti yang diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004:
Setiap  orang  yang  mendengar,  melihat  atau  mengetahui  terjadinya  kekerasan dalam  rumah  tangga  wajib  melakukan  upaya-upaya  sesuai  dengan  batas kemampuannya untuk:
a. Mencegah berlangsungnya tindak pidana;
b. Memberikan perlindungan kepada korban;
c. Memberikan pertolongan darurat; dan
d. Membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan. Jika  suatu  undang-undang  yang  baru  sebagian  menguntungkan  dan  sebagian tidak  menguntungkan  terdakwa,  maka  harus  diperbandingkan  tiap-tiap  undang- undang  untuk  keseluruhannya.  Praktik  penegakan  hukum  yang  bersifat  diskriminatif dan  inkonsisten  tersebut  menimbulkan  disparitas  pidana,  ketidakadilan  serta ketidakpastian  hukum.  Kondisi  tersebut  disebabkan  oleh  adanya  ketidaksamaan persepsi diantara aparat penegak hukum (ketidaksinkronan kultural) tentang asas lex specialis  derogat  legi  generali ,  tentang  ketentuan  hukum  pidana  khusus,  serta  model surat  dakwaan  dalam  menerapkan  asas  tersebut.  Kondisi  ini  tidak  dapat  dibiarkan,
8 Ibid., hlm. 36.
karena  berakibat  pada  ketidakpercayaan  masyarakat  terhadap  penegakan  hukum. Kondisi  ini  juga  menghambat  terwujudnya  sistem  peradilan  pidana  terpadu  karena salah  satu  karakteristik  dari  sistem  peradilan  pidana  terpadu  ( integrated  criminal justice  system )  adalah  sinkronisasi,  baik  sinkronisasi  struktural,  subtansial,  maupun kultural. 9
Tindak  pidana  kekerasan  dalam  rumah  tangga  ada  yang  tergolong  delik  biasa (umum)  dan  delik  aduan.  Hal    ini  terdapat  pada  Bab  VIII  tentang  ketentuan  pidana dalam Pasal 44, Pasal 45, dan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun  2004, yang menyebutkan:
Pasal 44
(1) Setiap  orang  yang  melakukan  perbuatan  kekerasan  fisik  dalam  lingkup rumah  tangga  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  5  huruf  a  dipidana dengan  penjara  paling  lama  5  9lima0  tahun  atau  denda  paling  banyak  Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban  mendapat  jatuh  sakit  atau  luka  berat,  dipidana  dengan  pidana penjara  paling  lama  10  (sepuluh)  tahun  atau  denda  paling  banyak  Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
(3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pinda penjara paling lama 15 (lima belas) tahun  atau  denda  paling  banyak  Rp  45.000.000,-  (empat  puluh  lima  juta rupiah).
(4) Dalam ha perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh suami  terhadap  isteri  atau  sebaliknya  yang  tidak  menimbulkan  penyakit atau  halangan  untuk  menjalankan  pekerjaan  jabatan  atau  mata  pencarian atau  kegiatan  sehari-hari,  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
Pasal 45
(1) Setiap  orang  yang  melakukan  perbuatan  kekerasan  psikis  dalam  lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana  penjara  paling  lama  3  (tiga)  tahun  atau  denda  paling  banyak  Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
(2) Dalam  hal  perbuatan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dilakukan  oleh suami  terhadap  isteri  atau  sebaliknya  yang  tidak  menimbulkan  penyakit atau  halangan  untuk  menjalankan  pekerjaan  jabatan  atau  mata  pencarian atau kegiatan sehari-hari, dipidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

## Pasal 46
Setiap  orang  melakukan  perbuatan  kekerasan  seksual  sebagaimana  dimaksud pada Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau dena paling banyak Rp 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah).
Bentuk  kekerasan  fisik  dalam  rumah  tangga  di  mana  kebanyakan  isteri  yang menjadi  korban  antara  lain  dipukul,  ditampar,  diludahi,  dilepar  dengan  barang seperti  piring,  dijambak  rambutnya  dan  ditendang.  Kekerasan  psikologis  yaitu kekerasan  yang  dialami  oleh  orang  yang  dalam  lingkup  rumah  tangga  yang  tidak menimbulkan  bekas  seperti  kekerasan  fisik.  Namun  kekerasan  psikologis  dapat meruntuhkan harga diri dari orang yang ada dalam lingkup rumah tangga, menekan
9 Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana , Penerbit Undip, Semarang, 1998, hlm.  4.
batin  bahkan  memicu  dendam.  Korban  kekerasan  dalam  rumah  tangga  yang berbentuk kekerasan psikologis lebih sulit diatasi dari  pada  korban  kekerasan  fisik. Kekerasan  psikologis  adalah  “dalam  bentuk  caci  maki,  kata-kata  kasar,  ancaman, pengabaian, penolakan dan penuduhan. 10
Berdasarkan hal tersebut di atas maka sangat relevan untuk mengkaji lebih jauh mengenai  penerapan  hukum  pidana  materil  mengenai “Analisis  Kasus  Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga” ., dalam artikel ini.

## B. Metode Penelitian
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. . Penelitian Yuridis  Normatif  adalah  suatu  proses  untuk  menemukan  aturan  hukum,  prinsip- prinsip  hukum  dan  doktrin-doktrin  hukum.  Penelitian  hukum  normatif  dapat dilakukan  terutama  terhadap  bahan  hukum  primer  dan  sekunder,  sepanjang  bahan- bahan itu mengandung kaidah-kaidah hukum.
C. Pembahasan
1. Penerapan  Hukum  dalam  Kasus  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  (Studi Kasus Putusan Nomor : 146/Pid.Sus/2017/PN.Srl)
Sebelum  membahas  mengenai  penerapan  hukum  di  dalam  kasus  kekerasan dalam  rumah  tangga  maka  perlu  diketahui  kekerasan  dalam  rumah  tangga  bukanlah persoalan  domestik  (privat)  yang  tidak  boleh  diketahui  orang  lain.  Kekerasan  dalam rumah  tangga  merupakan  pelanggaran  hak  asasi  manusia  dan  kejahatan  terhadap martabat  kemanusiaan  serta  bentuk  diskriminasi  yang  harus  dihapuskan.  Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini  merupakan  jaminan  yang  diberikan  negara  untuk mencegah  terjadinya  kekerasan dalam  rumah  tangga,  menindak  pelaku  kekerasan  dalam  rumah  tangga,  dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga. 11
Keberadaan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  dan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004  menjadi suatu bagian aturan yang tidak dapat dipisahkan, dimana dalam konsep hukum  pidana  dikenal  sebagai  aturan  khusus  dan  aturan  umum.  Dalam  konsepnya, dalam  hal  penggunaan  hukumnya  dikenal  dengan  asas:  “aturan  hukum  yang  khusus mengenyampingkan  aturan  yang  umum”  atau  dikenal  dengan  asas  “ Lex  specialis derogate lex generalis ”. Oleh karena itu dapat ditarik gambaran bahwa dalam konsep pengaturan  kekerasan  dalam  rumah  tangga  tersebut  khususnya  dalam  hal  ini  yaitu kekerasan  fisik  di  dalam  rumah  tangga,  KUHP  menjadi  konsep  pengaturan  umum, sedangkan  sebaliknya  undang-undang  penghapusan  kekerasan  dalam  rumah  tangga yaitu  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004  menjadi  konsep  hukum  khusus  yang mengatur persoalan tersebut secara khusus. 12
Dengan  melakukan  tindak  pidana  kekerasan  fisik  yang  dilakukan  oleh  suami terhadap isteri jelas pelakunya dapat dijatuhi pidana dengan aturan yang dilanggarnya, namun  sebelum  adanya  keputusan  hakim  yang  memimpin sidang perkara,  tersangka tidak dapat dikatakan murni bersalah.
10 Nys. Arfa, Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga Jurnal I novatif , Volume VII Nomor II Mei 2014, hlm. 50
11 Ibid , hlm. 47 12 Ibid , hlm . 48-49
Seperti  halnya  dalam  kasus  ini  dimana  penerapan  hukum  yang  dikenakan kepada terdakwa MOHD. HERI BIN M. ZEN yang melakukan kekerasan fisik terhadap istri  sirrinya  yang  dikenakan  dengan  Pasal  351  Ayat  (3)  KUHP.  Oleh  jaksa  penuntut umum    dituntut  dengan  2  (dua)  tahun  penjara.  Kemudian  dijatuhkan  hukuman  oleh hakim karena terbukti dan meyakinkan melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati. Padahal, jika dikaitkan dengan asas “ lex spesialis derogate lex generalis ” harusnya kepada  terdakwa  dikenakan  dengan  Pasal  yang  ada  di  atur  dalam  Undang-Undang Nomor  23  tahun  2004  Tentang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  pada Pasal 44 Ayat (3).

## - Krolonologis Kejadian
Bahwa terdakwa MOHD. HERI BIN M. ZEN, pada hari Sabtu tanggal 22 April 2017 sekira pukul 20.30 WIB atau setidak tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2017 atau  setidak-tidaknya  dalam  tahun  2017  bertempat  di  rumah  orang  tua  terdakwa  di RT.  02  Desa  Sungai  Baung  Kec.  Sarolangun  Kab.  Sarolangun  Provinsi  Jambi,  atau setidak-tidaknya  di  suatu  tempat  yang  masih  termasuk  dalam  daerah  hukum Pengadilan  Negeri  Sarolangun, telah  melakukan  Kekerasan  Fisik  dalam  Lingkup Rumah  Tangga  yang  mengakibatkan  matinya  korban  yakni  korban  NUR  ASIAH BINTI  NURDIN ,  perbuatan  mana  dilakukan  Terdakwa  dengan  cara-cara  sebagai berikut:
Bahwa  pada  hari  dan  tanggal  sebagaimana  tersebut  diatas  sekira  pukul  17.30 WIB,  terdakwa  dan  korban  NUR  ASIAH  BINTI  NURDIN  serta  anak  tiri  terdakwa  Sdr. M.ROUF BIN M. RIDHO ROMADHON pergi ke rumah orang tua terdakwa di Desa Sungai Baung  Kec.  Sarolangun  Kab.  Sarolangun,  selanjutnya  setelah  sampai  di  rumah  orang tua  terdakwa,  langsung  ngobrol  dan  makan  dengan  orang  tua  terdakwa.  Kemudian, sekira  pukul  20.30  WIB,  terdakwa  mengajak  korban  untuk  tidur  di  rumah  orang  tua terdakwa,  namun  pada  saat  itu  korban  menolak  dengan  alasan  tidak  membawa pakaian, karena mendengar penolakan tersebut membuat terdakwa langsung menjadi emosi  dan  langsung  menarik  tangan  korban  ke  dalam  kamar,  sampai  di  kamar terdakwa  langsung  mencekik  korban  hingga  korban  terjatuh  lalu  membekap  mulut korban,  saat  itu korban  langsung  menjerit  dan  memberontak  lalu terdakwa  langsung memukul  korban  di  bagian  wajah  sebanyak  5  (lima)  kali,  saat  korban  dipukul  oleh terdakwa, anak tiri dari terdakwa Sdr. M. ROUF BIN M. RIDHO ROMADHON memukul terdakwa  dari  belakang  tetapi  terdakwa  langsung  mendorong  Sdr.  M.  ROUF  BIN  M. RIDHO ROMADHON hingga jatuh ke lantai, saat itu korban berhasil melarikan diri dan langsung keluar rumah sambil membawa anaknya.
Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 812/151/VER/ RSUD.SRL/ 2017 tanggal  17  Mei  2017  yang  dibuat  dan  ditandatangani  oleh  dr.  JESILIANI,  dokter pemerintah  pada  Rumah  Sakit  Umum  Daerah  Chatib  Quzwain,  telah  dilakukan pemeriksaaan terhadap korban NUR ASIAH BINTI NURDIN, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
a. Kepala : - Memar pada kelopak mata kanan atas dan bawah sampai ke pipi
- Pendarahan pada mata sebelah kanan (sub Kunjungtiva bleeding).
- Memar pada dagu sebelah kanan dengan  diameter 0,5 cm.
b. Dada  :  Tidak ada kelainan.
c. Perut  : Tidak ada kelainan.
d. Anggota Gerak Atas : - Memar pada lengan atas kiri bagian depan dengan  ukuran 4,5 x 2 cm
- Memar  pada  lengan  bawah  kiri  bagian  belakang    dengan ukuran 1 x 1 cm - Bengkak  dan  memar  pada  punggung  tangan  kiri  dengan ukuran 3,5 x 3 cm
e. Anggota Gerak Bawah : luka lecet pada paha bawah samping kanan dengan ukuran 5,5 x 0,5 cm
Kesimpulan pemeriksaan:
Perdarahan  pada  mata  kanan,  bengkak,  memar  dan  luka  lecet  yang  dialami korban di duga disebabkan oleh karena trauma benda tumpul.
- Korban Nur Asiah Binti Nurdin dan terdakwa telah terjadi pernikahan pada tanggal 8 April 2017 di Rt 14 Desa Lubuk Sepuh Kec. Pelawan Kab. Sarolangun.
- Surat  Keterangan  Kematian  dari  Plt  Kepala  Desa  Lubuk  Sepuh  Nomor  :007/Pem- Ls/08/2017 menerangkan bahwa korban Nur Asiah binti  Nurdin meninggal dunia pada hari Senin tanggal 24 April 2017.
2. Dasar  Hakim  Menerapkan  Pasal  351  Ayat  (3)  KUHP  dan  Bukan  Undang- Undang No. 23 tahun 2004 Pasal 44 Ayat (3)
Hakim  menerapkan  Pasal  351  ayat  (3)  KUHP  dalam  kasus  putusan  Nomor 146/Pid.Sus/2017/PN.Srl,  dengan  memperhatikan  fakta-fakta  yang  ada  di  dalam persidangan, yaitu:
1. Fakta Yuridis
Jaksa  Penuntut  Umum  mendakwa  terdakwa  MOHD.  HERI  BIN  M.  ZEN  terbukti bersalah  melakukan  Tindak  Pidana  Melakukan Penganiayaan  yang  mengakibatkan mati  orang sebagaimana  diatur  dalam  dakwaan  kedua  primair  Pasal  351  Ayat  (3) KUHP. Selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan  pemaaf  pada  diri  Terdakwa  atas  perbuatannya  tersebut  oleh  karenanya Terdakwa  dinyatakan  mampu  mempertanggung  jawabkan  perbuatannya  tersebut dihadapan hukum dan oleh karena itu Terdakwa akan dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana.
Karena  terdakwa  telah  didakwa  oleh  Penuntut  Umum  dengan  dakwaan  yang berbentuk  alternatif  dan  hakim  memperhatikan  fakta-fakta  hukum  sehingga penerapan  Pasal  44  ayat  (3)  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004  tentang Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  tidak  terbukti.  Selain  hal  itu  tersebut bahwa  dakwaan  alternatif  kedua  disusun  berbentuk  subsideritas,  sehingga  hakim mempertimbangkan  dakwaan  primer  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  351  ayat  (3) KUHP.
2. Fakta Persidangan
Fakta persidangan dalam kasus ini yaitu:
a. Keterangan saksi
Dalam  kasus  ini  saksi  yang  dihadapkan  ada  5  (lima)  yakni  Siti  Rukiah  Binti Zainudin  (Alm),  Hermansyah  Bin  Zainudin  (Alm),  Malik  Salahudin  Bin  Muchtar,  Dani Purwanto alias Siwak bin M. Arpan, dan Amiati Binti Noto Wibowo (Alm).
b. Keterangan ahli
Menerangkan bahwa pada saat melakukan pemeriksaan terhadap korban/pasien a.n  NUR  ASIAH  Binti  NURDIN  tersebut  kondisi  korban  yaitu  korban  datang  dalam
keadaan sudah meninggal dunia, adapun dengan ciri nadi sudah tidak teraba, tekanan darah  tidak  terukur,  nafas  sudah  tidak  ada  lagi,  dan  pupil  sudah  melebar  (dilatasi) maksimal.  Berdasarkan  hasil  VER  penyebab  korban  NUR  ASIAH  mengalami  luka dikarenakan oleh  trauma benda tumpul.
c. Keterangan terdakwa
Yang pada pokoknya mengakui perbuatan sebagaimana yang telah dipaparkan di dalam  kronologis  kejadian.  Yang  mana  terdakwa  memang  benar  telah  melakukan kekerasan fisik terhadap korban Nur Asiah.
3. Fakta Sosiologis
Hal-hal yang memberatkan :
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan meninggalnya NUR ASIAH Bin NAZARUDIN Hal-hal yang meringankan :
- Terdakwa  berlaku  sopan  selama  dipersidangan,  mengakui  dan  menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum
Dari  uraian  di atas  maka dapat dilihat  bahwa  Jaksa  Penuntut  Umum  Kejaksaan Negeri Jambi mendakwa dengan dakwaan melanggar Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang- Undang Hukum Pidana yang menentukan: “Jika perbuatan itu berakibat matinya orang, maka   yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun”.
Namun, dalam surat dakwaan yang di buat oleh Jaksa Penuntut Umum ada tiga dakwaan  yakni  : Pertama ,  Jaksa  menuntut  dengan  Pasal  44  Ayat  (3)  UU  RI  No.  23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Jo Pasal 5 huruf a UU  RI  No.  23  Tahun  2004  Tentang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga. Kedua (Primeir), menuntut dengan Pasal 351 Ayat (3) KUHP mengenai penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang. Dan Ketiga (Subsideir), menuntut dengan Pasal 351 ayat (1).
Dari  dakwaan  yang  diajukan  oleh  Jaksa  Penuntut  Umum  harusnya  Hakim  bisa lebih  mempertimbangkan  hukuman  mana  yang  tepat  dijatuhkan  karena  dari  kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang terjadi ini korban nya sampai meninggal dunia. Apabila  mengacu  pada  tindak  pidana  penganiayaan  yang  mengakibatkan  matinya korban  maka  ancaman  yang  dijatuhkan  ialah  selama-lamanya  7  tahun,  sedangkan dalam  UU  PKDRT  ancaman  yang  dijatuhkan  terhadap  terdakwa  apabila  terjadi kekerasan  fisik  yang  mengakibatkan  korban  meninggal  dunia    ancaman  pidananya ialah 15 (lima belas) Tahun.
Dalam  hal  ini  kecenderungan  hakim  untuk  tidak  melakukan  penemuan  hukum kiranya sangat terlihat. Ketentuan Undang-Undang tidak dapat diterapkan begitu saja, secara  langsung  pada  peristiwanya.  Untuk  dapat  menerapkan  ketentuan  undang- undang yang berlaku umum dan abstrak sifatnya itu pada peristiwa yang konkrit dan khusus  sifatnya,  ketentuan  undang-undang  itu  harus  diberi  arti,  dijelaskan  atau ditafsirkan dan diarahkan atau disesuaikan dengan peristiwanya untuk kemudian baru diterapkan  pada  peristiwanya. 13 Sejalan  dengan  hal  tersebut,  sejak  hukum  membuat tradisi untuk dituliskan (writen law), maka pembacaan terhadap teks hukum menjadi
13 Sudikno  Mertokusumo, Mengenal  Hukum  Suatu  Pengantar ,  Cetakan  Keempat,  Liberty Yogyakarta, 2008, hal. 169.
masalah yang penting sekali. Sejak pembacaan teks menjadi penting, maka penafsiran terhadap teks hukum tak dapat dihindarkan. 14
Di  dalam  Putusan  ini  pula  Tuntutan  Jaksa  Penuntut  Umum  yang  menuntut terdakwa  dengan  pidana  penjara  selama  2  (dua)  tahun,  dan  diputuskan  oleh  Hakim Pengadilan  Negeri  Sarolangun  dengan  pidana  penjara  selama  1  (satu)  tahun  dan  2 (dua) bulan. Dalam tulisan ini penjatuhan pidana yang dijatuhkan oleh hakim tersebut terlalu  ringan  mengingat  korbannya  telah  meninggal  dunia.  Penulis  berpendapat bahwa  harusnya  penjatuhan  pidana  yang  tepat  dijatuhkan  pada  terdakwa  adalah dengan  Undang-Undang  Pemberantasan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  karena ancaman  pidana di  dalam  Undang-Undang    Pemberantasan Kekerasan  Dalam  Rumah Tangga  setidaknya  bisa  memberikan  efek  jera  kepada  terdakwa  mengingat  korban telah  meninggal  dunia.  Hal  ini  sejalan  dengan  Teori  Pemidanaan  yaitu  Teori  Absolut (Pembalasan)  yang  mana  pidana  merupakan  akibat  mutlak  yang  ada  sebagai  suatu pembalasan atau tindak pidana yang dilakukan seseorang. Ada pemidanaan karena ada pelanggaran hukum, ini merupakan tuntutan keadilan.
Salah  satu  sifat  yang  melekat  pada  perundang-undangan  atau  hukum  tertulis adalah  sifat  otoritatif  dari  rumusan  rumusan  peraturannya.  Namun  demikian, pengutaraan dalam bentuk tulisan atau litera scripta itu sesungguhnya hanyalah bentuk  saja  dari  usaha  untuk  menyampaikan  sesuatu  ide  atau  pikiran. Sehubungan dengan hal yang disebut belakangan ini orang pun suka menyebut tentang adanya semangat dari suatu peraturan. 15
Sehingga  sebenarnya  hakim  perlu  menggali  kembali  semangat  yang  ada  dalam UU PKDRT.
Di  dalam  kasus  ini  yang  menjadi  pertimbangan  hakim  menjatuhkan menggunakan Pasal 351 Ayat (3) dikarenakan pernikahan antara terdakwa dan korban tidak  tercatat  atau  dengan  kata  lain  nikah  sirih.  Beberapa  pertimbangan  tersebut yakni:
a. Pertimbangan Yuridis
Pertimbangan  yang  bersifat  yuridis  adalah  pertimbangan  hakim          yang didasarkan  pada  fakta-fakta  yuridis  yang  terungkap  di  dalam  persidangan.  Adapun pertimbangan hakim yang digolongkan sebagai pertimbangan yuridis secara sistematis akan diuraikan sebagai berikut:

## Dakwaan Jaksa Penuntut Umum
Perumusan  dakwaan  berdasarkan  atas  hasil  pemeriksaan  dalam  putusan 146/Pid.Sus/2017/PN.Srl, Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan dakwaan alternatif  yaitu   melanggar Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
b. Pertimbangan Fakta di Persidangan
Di  dalam  tulisan  ini  berdasarkan  fakta-fakta  yang  terungkap  di  persidangan terdapat kesesuaian antara keterangan terdakwa, keterangan saksi dan juga alat bukti yang terungkap dipersidangan sehingga perkara tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan  telah  melakukan  tindak  pidana  penganiayaan  karena  tidak  ditemukan alasan  pemaaf  dan  pembenar,  sehingga  terhadap  terdakwa  pada  perkara  ini  dapat dijatuhi pidana.
14 Satjipto Rahardjo, Hukum Dalam Jagat Ketertiban, UKI Press, 2006, hal. 163.
15 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Cetakan Keenam, Citra Aditya Bakti, 2006, hal. 93.
c. Pertimbangan Sosiologis
Pertimbangan hakim ini terdiri atas dua hal yaitu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal  yang  meringankan  bagi  terdakwa  .  Hal-hal  yang  memberatkan  adalah merupakan  sesuatu  yang  menjadi  alasan  sehingga  sanksi  yang  dijatuhkan  kepada terdakwa harus menimbulkan efek jera ataupun menambahkan pidana yang dituntut oleh jaksa penuntut umum kepada terdakwa yang dikarenakan terdakwa tidak adanya alasan  yang  meringankan  baginya.  Sedangkan  hal  yang  meringankan  bagi  terdakwa adalah  setiap  hal  yang  menjadi  alasan  bagi  hakim  agar  sanksi  yang  didakwakan dikurangi  oleh  hakim  dikarenakan  pada  diri  terdakwa  terdapat  banyak  hal  yang meringankan bagi dirinya.
Hakim dalam hal menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan menggunakan pasal yang ada terdapat di dalam KUHP yakni pasal tentang penganiayaan yaitu pada Pasal 351 ayat (3) karena jika menurut hukum positif indonesia pernikahan yang tidak tercatat apabila terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap terdakwanya tidak bisa  di  jerat  dan  dikenakan  dengan    pasal  yang  ada  dalam  Undang-Undang Pemberantasan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  yaitu  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun 2004 dan tidak mendapat perlindungan hukum.
Melihat  kenyataan  di  atas  maka  sudah  seharusnya  patut  dikaji  kembali  sistem peradilan pidana harus dilihat dari optik kepentingan yang lebih luas bukan saja hanya menekankan  pada  kepentingan  tersangka  atau  terdakwa  saja  namun  juga  secara menyeluruh termasuk kepentingan korban tindak pidana.
Dari  kasus  pada  tulisan  ini  dimana  telah  terjadi  tindakan  kekerasan  dalam rumah tangga yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan kemudian oleh Hakim dijatuhkan    dengan  Pasal  tentang  Penganiayaan  yakni  Pasal  351  ayat  (3).  Hakim memilih  aturan  dalam  KUHP,  tentu  memiliki  pertimbangan  pertimbangan  tertentu. Ketidakyakinan  hakim  pada  terpenuhinya  rumusan  dalam  aturan  penghapusan kekerasan  dalam  rumah  tangga,  setidaknya  memunculkan  argumen  bahwa  teks undang-undang bukanlah ditafsirkan secara kaku.
“Cara berhukum yang progresif menolak keterikatan pada teks peraturan secara kaku,  melainkan  menyerahkannya  pada  perilaku  manusianya,  tentu  saja  dalam hal ini adalah perilaku yang baik. Apabila kepentingan manusia dan kemanusiaan menghendaki maka teks peraturan sesungguhnya bisa diabaikan.” 16
Sejalan  dengan  hal  tersebut,  kedudukan  hakim  sebagai  pembentuk  hukum  ini berbeda  dengan  pembentuk  undang-undang  (legislator).  Hakim  melalui  kuasa pembentukan hukumnya dapat diikuti oleh hakim yang lain. 17
Dalam  tulisan  ini    juga  telah  terlihat  beberapa  putusan  mengenai  kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di beberapa daerah di Indonesia yang perkawinannya tidak tercatat akan tetapi terhadap terdakwa dapat dijatuhkan dengan Undang-Undang Pemberantasan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  yaitu  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun 2004.
16 M.  Zulfa  Aulia, Hukum  Progresif  dari  Satjipto  Rahardjo:  Riwayat,  Urgensi  dan  Relevansi, Undang  Jurnal  Hukum,  Fakultas  Hukum  Universitas  Jambi,  Volume  1  Nomor  1,  2018,  hal. 167. https://ujh.unja.ac.id/index.php/home/article/view/20
17 Budi  Suhariyanto, Eksistensi  Pembentukan  Hukum  Oleh  Hakim  Dalam  Dinamika  Politik Legislasi  Di  Indonesia ,  Jurnal  Rechtsvinding,  Volume  4  Nomor  3  Desember,  hal.  414.  2015. https://rechtsvinding.bphn.go.id/artikel/ART%205%20JRV%204.3%20WATER.pdf
1. Putusan No. 1683/Pid.B/2017 PN Bekasi
Di  dalam  putusan  ini  perkawinan    di  antara  terdakwa  dan  korban tidaklah tercatat . Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang terjadi di dalam putusan ini pun didakwa  oleh  Jaksa  Penuntut  Umum  dengan  dua  dakwaan,  yaitu Pertama didakwa dengan  Pasal  44  Ayat  (1)  Undang-Undang    Pemberantasan  Kekerasan  Dalam  Rumah Tangga  dan Kedua didakwa dengan Pasal  351  Ayat  (1)  KUHP.  Oleh  Jaksa  Penuntut Umum  dituntut  dengan  Pasal  44  Ayat  (1)  kemudian  oleh  Hakim  dijatuhkan  dengan pidana  pada  Pasal  44  Ayat  (1)  Undang-Undang    Pemberantasan  Kekerasan  Dalam Rumah Tangga dengan ancaman hukuman selama 10 (sepuluh) bulan.
2. Putusan No. 323/Pid.Sus/2016 PN Gorontalo
Di dalam putusan ini perkawinan antara terdakwa dan korban telah berlangsung selama 20 (dua puluh ) tahun namun tidak tercatat dan telah dikaruniai 4 orang anak. Kasus  Kekerasan    Dalam  Rumah  Tangga  dalam  putusan  ini  di  dakwa  oleh  Jaksa Penuntut  Umum  dengan  dua  dakwaan,  yaitu Pertama Pasal  44  Ayat  (1)  Undang- Undang  Pemberantasan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan Kedua Pasal 351 Ayat (3).  Oleh  Jaksa  Penuntut  Umum  dituntut  dengan  Pasal  44  Ayat  (1)  dan  oleh  Hakim menjatuhkan  dengan  Pasal  yang  terdapat  dalam  Undang-Undang    Pemberantasan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yakni Pasal 44 Ayat (1).
Jika  dilihat  dari  beberapa  putusan  tersebut  di  atas,  harusnya  putusan No.146/Pid.Sus/2017/ PN  Sarolangun ini  bisa juga dijatuhkan dengan Pasal 44  Ayat (3)  yang  ada  di  Undang-Undang    Pemberantasan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga karena  status  perkawinan  tidak  tercatat  jika  terjadi  perbuatan  yang  menimbulkan kesengsaraan secara fisik, seksual, psikis atau penelantaran harusnya bisa dikenakan juga dengan pasal yang ada dalam Undang-Undang  Pemberantasan Kekerasan Dalam Rumah  Tangga.  Karena  di  dalam  tulisan  ini  bahwa  perkawinan  yang  tidak  dicatat adalah perkawinan yang memenuhi Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

## D. Simpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian dalam  tulisan  ini  dapat  disimpulkan  beberapa  hal yang menyangkut dari  pembahasan ini , yaitu: Pertama, Penerapan hukum oleh jaksa penuntut  umum  di  dalam  kasus  kekerasan  fisik  yang  dilakukan  oleh  suami  terhadap istri yang terjadi di Kabupaten Sarolangun dalam putusan Nomor
146/Pid.Sus/2017/PN.Srl  yaitu  penerapan  pasal  yang  didakwakan  kepada  terdakwa tidak  sepadan  dengan  perbuatan  yang  dilakukan  oleh  karena  telah  mengakibatkan korbannya meninggal dunia harusnya terhadap terdakwa bisa dijatuhkan dengan Pasal yang terdapat dalam Undang-Undang  Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dalam  hal  penuntutan,  jaksa  penuntut  umum  seharusnya  lebih  mempertimbangkan perbuatan  terdakwa  dan  akibat  yang  dialami  oleh  korban  Nur  Asiah  Binti  Nurdin sehingga jaksa penuntut umum dapat menuntut kepada Majelis Hakim agar terdakwa dihukum  dengan  pidana  penjara  lebih  dari  2  (dua)  tahun.  Kedua,  Dasar  hakim menerapkan  Pasal  351  ayat  (3)  KUHP  adalah  dengan  memperhatikan  fakta-fakta hukum  dipersidangan dan  unsur-unsur  yang  dikenakan  serta  hakim  juga  mendengar keterangan-keterangan  saksi  serta  keterangan  saksi  ahli  dan  termasuk  keterangan terdakwa. Dari fakta persidangan Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan Pasal  351  ayat  (3)  KUHP,  terdakwa  telah  melakukan  penganiayaan  yang mengakibatkan matinya korban.

## DAFTAR PUSTAKA

## Dokumen Hukum
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Nomor 23 Tahun 2004

## BUKU
Moerti  Hadiati  Soeroso, Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  Dalam  Perspektif  Yuridis- Viktimologis , Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana , Penerbit Undip, Semarang, 1998.
Rodliyah ,  Salim  HS,  2017,  Hukum  Pidana  Khusus  Unsur  Dan  Sanksi  Pidananya,  Raja Grafindo Persada, Depok.
Satjipto Rahardjo, 2006, Ilmu Hukum, Cetakan Keenam, Citra Aditya Bakti.
Satjipto Rahardjo, 2006, Hukum Dalam Jagat Ketertiban, UKI Press.
Sudikno Mertokusumo,  2008, Mengenal  Hukum  Suatu  Pengantar ,  Cetakan  Keempat, Liberty Yogyakarta.
JURNA L Budi Suhariyanto. Eksistensi Pembentukan Hukum Oleh Hakim Dalam Dinamika Politik
Legislasi  Di  Indonesia ,  Jurnal  Rechtsvinding,  Vol.  4,  No.  3,  Desember,  2015. https://rechtsvinding.bphn.go.id/ artikel/ART%205%20JRV% 204.3% 20WATER.pdf.
Elly  Sudarti,  Syofyan  Nur,  dkk,  2019, Penyuluhan  Hukum  Tentang  Kekerasan  Dalam
Rumah  Tangga  (KDRT)  Kepada  Anggota  Polisi  Dan      Penyidik  Di  Kepolisian Resort  (POLRES)  Kabupaten  Tanjung  Jabung  Barat ,  Jurnal  Abdi  Masyarakat, LPPM Universitas Jambi, Vol. 3, No. 2. https://online- journal.unja.ac.id/JKAM/article/view/8484
M.  Thoriq  Nurmadiansyah, Membina  Keluarga  Bahagia  Sebagai  Upaya  Penurunan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)  Dalam Perspektif Agama Islam Dan Undang-Undang. http://  ejournal.uin-suka.ac.id/pusat/MUSAWA/  article/ viewFile/ 102-04/ 753.
M. Zulfa Aulia, 2018, Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo: Riwayat, Urgensi dan Relevansi, Undang Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jambi, Volume 1 Nomor 1, https://ujh.unja.ac.id/index.php/home/article/view/20
Nys.  Arfa,  Analisis  Yuridis Terhadap Tindak  Pidana  Kekerasan  Seksual  Dalam  Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga Jurnal I Novatif Vol. 7, No. 2, Mei 2014.
Sahuri  Lasmadi, et  al .    2019, Tindakan  Diskresi  Oleh  Penyidik  Dalam  Penyelesaian Tindak  Pidana  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  di  Polres  Tanjung  Jabung Barat, Jurnal  Sosio  Humaniora,  Vol.  3,  No.  2,  LPPM  Universitas  Jambi. https://online-journal.unja.ac.id/JSSH/article/view/8118.

## Website
http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/hukum-pidana/647-kekerasan-dalam-rumah- tangga-kdrt-persoalan-privat-yang-jadi-persoalan-publik.html.
Sabungan Sibarani, Prospek Penegakan Hukum Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)https://ejournal.balitbangham.go.id / index.php/ham /article/download/66/13.