## PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PENGETAHUAN DAN PEMAHAMAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
Oleh:

## Dona Fitria
Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Ilmu Pendidikan dan Pengetahuan Sosial Universitas Indraprasta PGRI
Email: fitriaqinthar@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  faktor-faktor  yang  mempengaruhi tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  orang  pribadi  di  Jakarta  Selatan.  Variabel independen  yang  digunakan  untuk  menguji  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  orang pribadi  adalah  kesadaran  wajib  pajak,  pengetahuan  dan  pemahaman  perpajakan. Responden  dalam  penelitian  ini  adalah  wajib  pajak  orang  pribadi  yang  terdaftar berdasarkan  SPT  dan  berdomisili  di  Jakarta  Selatan.Teknik  pengambilan  sampel dalam penelitian ini menggunakan metode proposional cluster random sampling , dimana  sumber  data  merupakan  data  primer  yang  diperoleh  dari  penyebaran angket  sebagai  instrumen  penelitian.  Analisis  data  menggunakan  regresi  linier berganda  dengan  bantuan  SPPS versi  23  for  windows .Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa:  1)  Kesadaran  wajib  pajak  memiliki  pengaruh  yang  positif dan  signifikan  terhadap  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  orang  pribadi;  2) Pengetahuan  dan  pemahaman  perpajakan  memiliki  pengaruh  yang  positif  dan signifikan  terhadap  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  orang  pribadi;  3)  Secara bersama-sama  kesadaran  wajib  pajak,  pengetahuan  dan  pemahaman  perpajakan memiliki  pengaruh  yang  positif  dan  signifikan  terhadap  tingkat  kepatuhan  wajib pajak orang pribadi.
Kata Kunci: Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan, Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak,

## A. PENDAHULUAN
Dalam  rangka  peningkatan  penerimaan  pajak  khususnya  penerimaan  dari dalam  negeri,  pemerintah  melakukan  suatu  reformasi  besar-besaran  di  bidang perpajakan ( Tax Reform) pada tahun 1983  yang semula  menganut sistem official assestment system dimana tanggung jawab sistem pemungutan pajak terletak pada petugas  pajak  (fiskus)  menjadi self  assestment  system.  Self  assestment  system merupakan  suatu  sistem  pemungutan  pajak  dimana  wajib  pajak  diberikan kepercayaan untuk mendaftarkan diri, menghitung, menyetorkan dan melaporkan sendiri  jumlah  pajak  terutang  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan pajak (Pranadata, 2014)
Dengan jumlah penduduk berada di peringkat ke-5 terbesar di dunia, sudah selayaknya  Indonesia  mempunyai  banyak  potensi  pajak  yang  mampu  digali (Aryobimo  &  Cahyonowati,  2012)Masih  belum  optimalnya  pemungutan  pajak menyebabkan tax ratio Indonesia menjadi lebih rendah bila dibandingkan dengan negara-negara  di  kawasan  Asia  Tenggara  (Cahyonowati,  Aryobimo,  &  Putut, 2012). Rendahnya tax  ratio Indonesia  dapat  disebabkan  oleh  beberapa  faktor, namun  yang  paling  diduga  berpengaruh  adalah  faktor  kepatuhan  wajib  pajak (berhubungan dengan kesadaran membayar pajak). (Priyantini, 2008) menyatakan bahwa  faktor  penting  dalam  melaksanakan  sistem  perpajakan  baru (self assestment  system) adalah  kesadaran  dan  kepatuhan  yang  tinggi  dari  wajib pajak.Banyak  wajib  pajak  beranggapan  bila  kewajiban  membayar  pajak merupakan  suatu  beban  dan  menjadi  momok  bagi  mereka  sehingga  enggan membayar  pajak  atau  cenderung  melakukan  penghindaran  pajak (tax  evasion). Terlebih  lagi  dengan  banyaknya  praktik  korupsi  yang  terjadi  di  lingkungan perpajakan membuat masyarakat menjadi semakin enggan membayar pajak.
Menurut  (Cahyonowati,  2011),  kepatuhan  wajib  pajak  pribadi  dapat ditingkatkan melalui mekanisme denda dan pemeriksaan pajak (variabel economic deterrence )  yang  dipaksakan  ( enforced  tax  compliance ).  Tetapi  berdasarkan penelitian (Kogler, Kasper, & Kirchler, 2013) dan (Kirchler, Hoelzl, & L., 2008), mekanisme  denda  dan  pemeriksaan  pajak  menjadi  kurang  efektif  meningkatkan kepatuhan sukarela bila dilakukan dalam jangka panjang.
Kepatuhan  menurut  Mc.  Mahon  dalam  (Anggraeni  &  Farida,  2013) merupakan suatu kerelaan melakukan segala suatu berdasarkan kesadaran sendiri maupun  adanya  paksaan  sehingga  perilaku  seseorang  sesuai  dengaan  harapan. Kaitannya dengan pajak, kepatuhan wajib pajak merupakan suatu tindakan wajib pajak  dalam  menjalankan  kewajiban  perpajakannya  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Masih  kurangnya  kesadaran  wajib  pajak  dalam  membayar  pajak,  tidak terlepas  dari  faktor  pengetahuan  dan  pemahaman  tentang  perpajakan  itu  sendiri. Menurut  (Zain,  2008),  pajak  merupakan  suatu  pengetahuan  yang  harus  dimiliki oleh  setiap  wajib  pajak  maupun  aparatur  pajak.  Bila  setiap  wajib  pajak mempunyai  pengetahuan  dan  pemahaman  yang  memadai  tentang  peraturan perpajakan,  maka  dapat  dipastikan  wajib  pajak  secara  sadar  akan  patuh  dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar.Sehingga mereka pun akan terhindar dari pengenaan sanksi perpajakan yang berlaku.
Tingginya  tingkat  PDRB  per  kapita  Kota  Jakarta  Selatan  ternyata  tidak sebanding  dengan  tingkat  penerimaan  pajaknya.Hal  ini  terlihat  dari  adanya  rasio kepatuhan PKP  KPP Pratama Jakarta Selatan  yang semakin  menurun tiap tahun, terangkum dalam tabel berikut:
Tabel 1. Rasio Kepatuhan PKP KPP Pratama Jakarta Selatan
Tahun 2011 – 2015
NO TAHUN RASIO 1 2011 84,23% 2 2012 80,67% 3 2013 86,18% 4 2014 78,33% 5 2015 72,96% Sumber: KPP Pratama Jakarta Selatan 2015, Data Diolah
Masih  rendahnya  tingkat  pelaporan  dan  kepatuhan  wajib  pajak  yang berbanding  terbalik  dengan  tingginya  PDRB  per  kapita  Kota  Jakarta  Selatan memberikan  motivasi  bagi  penulis  untuk  melakukan  penelitian  ini.Sebagaimana yang  telah  dijelaskan  sebelumnya  bahwa  pajak  merupakan  sumber  penerimaan terbesar negara dalam  menjalankan roda pemerintahan,  maka perilaku kepatuhan dari wajib pajak orang pribadi menjadi penting untuk diteliti.Hal ini dikarenakan, banyak  faktor-faktor  yang  dapat  mempengaruhi  perilaku  wajib  pajak  orang pribadi  dalam  mengambil  keputusan  apakah  dirinya  akanbersikap  patuh  atau tidak.Berdasarkan  latar  belakang  masalah  yang  telah  dipaparkan,  maka  penulis tertarik  untuk  melakukan  penelitian  dengan  judul  “Pengaruh  Kesadaran  Wajib Pajak,  Pengetahuan  dan  Pemahaman  Perpajakan  terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak”.

## Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:
1. Untuk mengetahui adakah pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2. Untuk  mengetahui  adakah  pengaruh  pengetahuan  dan  pemahaman  perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
3. Untuk  mengetahui  adakah  pengaruh  secara  bersama-samakesadaran  wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman perpajakanterhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

## B. KAJIAN PUSTAKA

## Kepatuhan Wajib Pajak
Menurut  Kamus  Umum  Bahasa  Indonesia,  istilah  kepatuhan  adalah: “Kepatuhan  berarti  tunduk  atau  patuh  pada  ajaran  dalam  perpajakan  kita  dapat memberi  pengertian  bahwa  kepatuhan  perpajakan  merupakan  ketaatan,  tunduk, dan patuh, serta melaksanakan ketentuan perpajakan.Jadi, wajib pajak yang patuh
adalah  wajib  pajak  yang  taat  dan  mematuhi  serta  melaksanakan  kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”Selain itu terdapat  beberapa  pengertian  kepatuhan  dalam  bidang  perpajakan  menurut  para ahli.
Menurut  (Nurmantu,  2010)  dijelaskan  bahwa  terdapat  dua  macam kepatuhan  yaitu:  (1)  Kepatuhan  Formal.Kepatuhan  formal  adalah  suatu  keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan  dalam  Undang-Undang  Perpajakan.  Dalam  hal  ini  kepatuhan  formal meliputi:  (a)  Wajib  Pajak  membayar  pajak  dengan  tepat  waktu;  (b)  Wajib  Pajak membayar pajak dengan tepat jumlah; (c) Wajib pajak tidak memiliki tanggungan Pajak  Bumi  dan  Bangunan.  (2)  Kepatuhan  Material.  Kepatuhan  material  adalah dimana suatu keadaan dimana wajib pajak secara subtansi atau hakekat memenuhi semua  ketentuan  perpajakan,  yakni  sesuai  dengan  isi  dan  jiwa  undang-undang perpajakan. Pengertian kepatuhan  material dalam  hal  ini  adalah:  (a)  Wajib pajak bersedia  melaporkan  informasi  tentang  pajak  apabila  petugas  membutuhkan informasi; (2) Wajib pajak bersikap kooperatif (tidak menyusahkan) petugas pajak dalam  pelaksanaan  prosesadministrasi  perpajakan;  Wajib  pajak  berkeyakinan bahwa  melaksanakan  kewajiban  perpajakan  merupakan  tindakan  sebagai  warga negara yang baik.
Menurut (Rahayu, 2009), kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai “suatu keadaan dimana wajib pajak  memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan  hak  perpajakannya.”Ada  dua  macam  kepatuhan  pajak,  yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material.Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakan secara formal dengan ketentuan  yang  ada  di  dalam  undang-undang  perpajakan.Misalnya,  ketentuan batas  waktu  penyampaian  Surat  Pemberitahuan.  Apabila  wajib  pajak  telah melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunansebelum batas waktu maka dapat dikatakan bahwa wajib pajak telah  memenuhi ketentuan formal,  akan  tetapi  isinya  belum  memenuhi  ketentuan  material.  Kepatuhan material  adalah  suatu  keadaan  dimana  wajib  pajak  secara  substantif  sudah memenuhi  semua  ketentuan  material  perpajakan,  yakni  sesuai  isi  dan  jiwa undang-undang  perpajakan.Wajib  pajak  yang  memenuhi  kepatuhan  material adalah  wajib  pajak  yang  mengisi  dengan  jujur,  lengkap,  dan  benar  Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai ketentuan dan menyampaikan ke KPP sebelum batas waktu berakhir.

## Kesadaran Wajib Pajak
Kesadaran  merupakan  suatu  keadaan  mengerti  atau  mengetahui.Dalam  hal ini kesadaran wajib pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak mengerti atau mengetahui  hak  dan  kewajiban  perpajakannya.Kesadaran  wajib  pajak  atas besarnya peranan yang diemban sektor perpajakan sebagai sumber pembiayaannegara  sangat  diperlukan  guna  meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak (Nugroho,  2006).  Penelitian  terdahulu  yang  dilakukan  oleh  Manik    menemukan bahwa  kesadaran  wajib  pajak  berpengaruh  positif  terhadap  kepatuhan  pelaporan pajak (Manik, 2009).
Meningkatkan  jumlah  penerimaan  pajak  memang  bukanlah  perkara  yang mudah  bagi  pemerintah  sebagai  pihak  yang  berwenang  memungut  pajak berdasarkan legitimasi hukum.Tetapi, pemerintah dalam hal ini tidak mempunyai legitimasi secara psikologis untuk memaksa wajib pajak membayarkan kewajiban. pajaknya,  sehingga  dibutuhkan  suatu  pendekatan  lain  untuk  meningkatkan kepatuhan  pajak.  Banyaknya  kasus  suap  yang  terungkap  di  lingkungan perpajakan, mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat (wajib pajak khususnya) terhadap  fiskus  pajak.  Hal  ini  menyebabkan  menurunnya  kesadaran  wajib  pajak dan memotivasi mereka untuk melakukan perlawanan pajak seperti tax avoidance maupun tax evasion. Wajib pajak  dikatakan mempunyai kesadaran apabila:
1. Mengetahui  adanya  undang-undang  dan  ketentuan  perpajakan  mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara
2. Memahami  bahwa  kewajiban  perpajakan  harus  dilaksanakan  sesuai  dengan ketentuan yang berlaku
3. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan sukarela
4. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar.
(Manik, 2009)
Rendahnya  kesadaran  para  wajib  pajak  dapat  dilihat  dari  masih  belum tercapainya  penerimaan  pajak  negara  sesuai  target  yang  telah  ditentukan  dari tahun  ke  tahun.Realita  ini  menjadi  bertolak  belakang  dari  penelitian  Priyantini (2008)  yang  menyatakan  bahwa  faktor  penting  dalam  melaksanakan  sistem perpajakan  baru (self  assestment  system) adalah  kesadaran  dan  kepatuhan  yang tinggi  dari  wajib  pajak.Masalah  pengumpulan  pajak  dari  masyarakat  seringkali terkendala  karena  kesadaran  wajib  pajak  yang  kurang  (Lerche,  1980)  dalam (Jatmiko, 2006).

## Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan
Pengetahuan  dan  pemahaman  perpajakan  erat  kaitannya  mempengaruhi kesadaran  masyarakat  dalam  pembayaran  pajak.  Pada  uraian  sebelumnya  telah disebutkan bahwa kesadaran pajak seringkali menjadi kendala pengumpulan pajak dari  masyarakat, hal  ini disebabkan karena adanya pengetahuan  dan  pemahaman masyarakat  yang  masih  rendah  akan  perpajakan.  Pengetahuan  dan  pemahaman akan  peraturan  perpajakan  merupakan  proses  dimana  wajib  pajak  memahami tentang perpajakan kemudian menerapkan pengetahuan tersebut untuk membayar pajak  (Resmi,  2009).  Sedangkan  syarat  yang  harus  dipenuhi  untuk  membayar pajak berupa kepemilikan NPWP dan wajib pajak harus melaporkan SPT.
Masyarakat  kebanyakan  hanya  sekedar  mengetahui  peraturan  perpajakan tapi  tidak  sepenuhnya  memahami  maksud  yang  terkandung  di  dalamnya. Sehingga  mereka  cenderung  mengabaikan  peraturan  tersebut  dan  tidak  takut terhadap sanksi yang akan diterima. Sedangkan banyak pula di antara wajib pajak yang  tahu  dan  memahami  peraturan  perpajakan  tersebut  tetapi  mereka  justru berusaha untuk mencari celah melakukan penghindaran pajak.
Solusi  atas  kasus  tindak  penggelapan  atau  penghindaran  pajak  adalah dengan  melakukan  sosialisasi  Undang-Undang  Perpajakan  beserta  sanksinya kepada para pelanggar ketentuan pajak tersebut  (Resmi, 2009). Hal  ini didukung dengan  adanya  Keputusan  Dirjen  Pajak  No.KEP-114  tahun  2005  tentang
pembentukan tim sosialisasi perpajakan sebagai salah satu usaha pemerintah guna mencerdaskan  masyarakat  akan  pengetahuan  dan  pemahaman  peraturan perpajakan.  Dengan  adanya  sosialisasi  tersebut,  diharapkan  akanmeningkatkan kesadaran  masyarakat  terhadap  pengetahuan  dan  pemahaman  peraturan perpajakan,  sehingga  dapat  meningkatkan  pula  kepatuhan  mereka  dalam membayar pajak.

## C. METODE PENELITIAN

## Populasi dan Sampel
Berdasarkan  kepada  permasalahan  yang  akan  diteliti,  maka  penelitian  ini tergolong  pada  jenis  penelitian  deskriptif  dan  asosiatif.  Melihat  jumlah  populasi yang  cukup  besar,  maka  pengambilan  sampel  dilakukan  dengan  teknik proporsional  cluster  random  sampling ,  dimana  sampel  diambil  secara  acak, cluster atau multistage dan secara proporsional dari masing-masing KPP Pratama yang diteliti.
Untuk  menentukan  jumlah  sampel  masing-masing  kelas  dalam  penelitian ini digunakan rumus slovin yang dikutip oleh (Umar, 2009) sebagai berikut:
𝑛 = N
1  +   N  𝑒 2
Keterangan:  n = Ukuran sampel N = Ukuran populasi e = Persentase pelanggaran taraf kesalahan 10%
Berdasarkan  rumus  tersebut,  maka  jumlah  sampel  untuk  penelitian  ini adalah :
𝑛 = 97.438 1  +  97.438 . (0.01)
𝑛 = 97.438
975, 38 𝑛 = 99,89 ( dibulatkan menjadi 100 orang )

## Jenis dan Sumber Data
Jenis  data  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  merupakan  data  kualitatif dalam  bentuk  pendapat  dari  responden,  kemudian  diolah  menjadi  angka (kuantitatif)  sesuai  skala  yang  tertera  di  kuesioner  penelitian.Sedangkan  sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.
Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari responden tanpa melalui  perantara.Data  tersebut  diperoleh  dari  hasil  pernyataan  kuesioner  yang dibagikan  kepada  responden.Selain  data  primer,  dalam  penelitian  ini  juga menggunakan  data  sekunder.Data  sekunder  merupakan  data  publikasi  yang diperoleh dari lembaga maupun badan sebagai penyedia data (perantara). Sumber data  sekunder  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  untuk  mendukung  penulisan diperoleh  dari  KPP  Kota  Jakarta  Selatan  dan  BPS  meliputi  jumlah  wajib  pajak orang pribadi yang terdaftar, wajib pajak orang pribadi yang menyampaikan SPT, jumlah  penduduk  kota  Jakarta  Selatan,  persebaran  wilayah  kota  Jakarta  Selatan, pendapatan daerah, dan lain-lain.

## Metode Analisis
1. Uji Instrumen
a. Uji Validitas
Salah satu alat ukur dikatakan  valid apabila dapat  menjawab secara cermat tentang variabel yang diukur.Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner  mampu  mengungkapkan  sesuatu  yang  diukur  oleh  kuesioner tersebut.Pengujian  validitas  ini  menggunakan pearson  correlation yaitu  dengan menghitung  korelasi  antar  skor  masing-masing  pertanyaan  dengan  total  skor mempunyai  tingkat  signifikansi  di  bawah  0,05  maka  pertanyaan  tersebut dinyatakan valid dan sebaliknya (Ghozali, 2011).

## b. Uji Reliabilitas
Instrument dinyatakan reliable apabila terdapat kesamaan data dalam waktu yang  berbeda.Suatu  kuesioner  dikatakan  reliable  atau  handal  jika  jawaban seseorang  terhadap  pernyataan  adalah  konsisten.Uji  reliabilitas  digunakan  untuk mengukur  bahwa  variabel  yang  digunakan  benar-benar  bebas  dari  kesalahan sehingga menghasilkan hasil konsisten meskipun telah diuji berkali-kali.Jika hasil cronbach alpha di atas 0,06 maka data tersebut mempunyai keandalan yang tinggi (Ghozali, 2006)
2. Uji Prasyarat
a.  Uji Normalitas Data ,
Bertujuan untuk  menguji apakah antara variabel  dependen dengan  variabel independen  dalam  model  regresi  mempunyai  distribusi  normal  atau  tidak.Model regresi yang baik dapat dilihat dari data terdistribusi  normal (Ghozali, 2011). Uji normalitas  data  yang  dilakukan  dalam  penelitian  ini  dengan  melihat  penyebaran data pada grafik Normal P-P Plot of regression standardized residual dan uji One Sample  Kolmogorov  Smirnov.  Pada  grafik  Normal  P-P  Plot  of  regression standardized,  apabila  titik-titik  menyebar  sekitar  garis  dan  mengikuti  garis diagonal  maka  nilai  residual  tersebut  telah  normal.  Sedangkan,  pada  uji  One Sample  Kolmogorov  Smirnov  apabila  nilai  signifikansi  lebih  dari  0,05  maka residual terdistribusi normal.
b. Uji Multikolinieritas
Bertujuan  untuk  menguji  apakah  variabel  independen  saling  berhubungan secara  linier.Model  regresi  yang  baik  yaitu  model  yang  terbebas  dari multikolinieritas.  Untuk  mengetahui  ada  atau  tidaknya  multikolinieritas  dengan melihat  indikator  nilai tolerance serta  dari variance  inflation  factor (VIF)
(Ghozali, 2006). Apabila nilai tolerance lebih dari 0,1 dan nilai variance inflation factor (VIF)  kurang  dari  10,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  model  regresi terbebas dari multikolinearitas.

## c. Uji Heteroskedastisitas
Bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance  dari  residual  pada  satu  pengamatan  ke  pengamatan  yang  lain. Heteroskedastisitas tidak akan ditemukan pada model regresi yang baik (Ghozali, 2006).  Pengujian  heteroskedastisitas  pada  penelitian  ini  menggunakan  uji koefisien  Spearman‟s  rho.  Pengujian  ini  dilakukan  dengan  mengkorelasikan variabel  independen  dan  nilai  unstandardized  residual.  Jika  nilai  korelasi  antara variabel independen dengan residual lebih dari 0,05 maka dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi.

## 3. Uji Hipotesis
Pengujian  hipotesis  ini  dilakukan  menggunakan  metode  analisis  regresi yang  bertujuan  untuk  mengukur  pengaruh  antara  dua  variabel  atau  lebih  serta menunjukkan arah  pengaruh  antara variabel  dependen dan  independen.Penelitian ini  menggunakan  analisis  regresi  berganda (multiple  regression) karena  terdapat lebih dari satu variabel independen . Persamaan regresi yang dirumuskan adalah :
Y = a + b 1 X 1 + b 2 X 2 + e
Keterangan : Y   :  kepatuhan wajib pajak orang pribadi
a : konstanta
b 1 : koefisien untuk kesadaran wajib pajak
b 2 : koefisien untuk pengetahuan danpemahaman perpajakan X 1 : kesadaran wajib pajak X 2 : pengetahuan dan pemahaman perpajakan
Untuk  menguji  kebenaran  koefisien  jalur  dilakukan  pengujian  hipotesis dengan  uji  F  yaitu  pengujian  secara  keseluruhan  (simultan)  dan  uji  t  yaitu pengujian secara parsial (satu-satu).

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil Penelitian
Uji Normalitas
Tabel 2.

## Rekapitulasi Hasil Uji Normalitas

## Sumber: Diolah Peneliti
Berdasarkan  tabel di atas dapat dilihat bahwa Sig  (2-tailed) untuk variabel Y  0,249,  X 1 0,170  (>0,05)  dan  X 2 0,520  (>  0,05).  Dengan  demikian  semua variabel dalam penelitian ini berdistribusi normal.
Uji Multikolinearitas

## Tabel 3. Rekapitulasi Hasil Uji Multikolinearitas

## Sumber: Diolah Peneliti
Pada  tabel  di  atas  memperlihatkan  besar  koefisien  untuk  kedua  variabel bebas  yaitu  nilai  angka variance  inflation  factor (VIF)  1,108.  Berdasarkan ketentuanpengambilan  keputusan  sebelumnya  hasil  analisis  ini  mengidentifikasi bahwa tidak terdapat masalah multikolinearitas karena VIF < 5.

## Uji Hipotesis

## Analisis regresi linear berganda
Regresi  linear  berganda  digunakan  untuk  mengetahui  bagaimana  pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen yaitu kesadaran wajib pajak
KESADARAN WP    PENGETAHUAN
dan PEMAHAMAN KEPATUHAN WP N 100 100 100 Kolmogorov -Smirnov Z 1.111 .815 1.020 Asymp. Sig. (2-tailed) .170 .520 .249 Model Collinearity Statistics Tolerance VIF (Constant) Kesadaran WP  (X1) .902 1.108 Pengetahuan dan Pemahaman (X2) .902 1.108
(X1),  pengetahuan  dan  pemahaman  perpajakan  (X2)  terhadap  kepatuhan  wajib pajak (Y). Berikut ini dapat dilihat nilai estimasi regresi linear berganda:
Tabel 4. Regresi Berganda dan  Uji t
a. Dependent Variable: Kepatuhan WP (Y)
Berdasarkan  Tabel  di  atas  dapat  diperoleh  persamaan  regresi  linear berganda sebagai berikut:
Y' = a + b 1 X 1 + b 2 X 2 Y' = 12,672 + 0,130X 1 + 0,544X 2
Dari  persamaan  di  atas  diketahui  nilai  konstanta  yang  diperoleh  sebesar 12,572.  Hal  ini  berarti  bahwa  jika  variabel  independen  berupa  kesadaran  wajib pajak,  pengetahuandan  pemahamanperpajakan  adalah  0,  maka  kepatuhan  wajib pajak (Y) nilainya adalah 12,572.
Koefisien regresi variabel kesadaran wajib pajak (X1) sebesar 0,130, artinya jika variabel independen lain nilainya tetap dan kesadaran wajib pajak mengalami kenaikan  1%,  maka  kepatuhan  wajib  pajak  mengalami  kenaikan  sebesar  0,130. Koefisienbernilai  positif  artinya  terjadi  pengaruh  positif  antara  kesadaran  wajib pajak  dengan  kepatuhan  wajib  pajak,  semakin  baik  kesadaran  wajib  pajak  maka semakin meningkat kepatuhan wajib pajak.
Selanjutnya  koefisien  regresi  variabel  pengetahuan  dan  pemahaman perpajakan  (X2)  sebesar  0,544,  artinya  jika  variabel  independen  lain  nilainya tetap,pengetahuan  dan  pemahaman  perpajakan  mengalami  kenaikan  1%,  maka kepatuhanwajib  pajak  mengalami  peningkatan  sebesar  0,544.  Koefisien  bernilai positif  artinya  terjadi  pengaruh  positif  antara  pengetahuan  dan  pemahaman perpajakan (X2) terhadap kepatuhan wajib pajak, semakin tinggi pengetahuan dan pemahaman perpajakan maka semakin meningkat kepatuhan wajib pajak.

## a) Uji  t
Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah dalam model  regresi variabel independen (X 1, X 2 ,….Xn) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Y).
Hasil  uji t pada  tabel  4,pengujian  hipotesis  yang  pertama  diuji  dalam penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  sejauhmanakesadaran  wajib  pajak  (X 1 ) berpengaruh  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  (Y)  di  Jakarta Selatan.Berdasarkan  hasil  analisis  pada  tabel  dapat  dilihat  bahwa  nilai t hitung
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients T Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 12.572 3.779 3.327 .001 X1 .130 .047 .207 2.757 .007 X2 .544 .066 .621 8.285 .000
untukvariabel X 1 adalah sebesar 2,757, dan t tabel 1,985.Karena t hitung > t tabel (2,757> 1,985),  dengan  demikian  dapat  diambil  kesimpulan  bahwa  secara  parsial kesadaran wajib pajak  mempunyai pengaruh  yang signifikan terhadap  kepatuhan wajib pajak.Hal ini berarti bahwa hipotesis pertama dapat diterima.
Untuk  hipotesis kedua, berdasarkan uji t pada tabel 4 dapat diketahui bahwa nilai t hitung untukvariableX 2 (pengetahuan  dan  pemahaman  perpajakan)  adalah 8,285,  sedangkan t tabel adalah  1,985.  Karena t hitung > t tabel (8,285  >  1,985)  maka hipotesis  alternatif  (H a )  diterima  dan  hipotesis  nol  (H 0 )  ditolak.Artinya  terdapat pengaruh  yang  signifikan  pengetahuan  dan  pemahaman  perpajakan  terhadap kepatuhan wajib pajak.

## b) Uji F
Uji  ini  digunakan  untuk  mengetahui  apakah  variabel  independen  (X 1 , X 2 ,…., X n ) secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen  (Y).  Berdasarkan  analisis  dengan  mengunakan  program  SPSS didapatkan hasil sebagai berikut:
Tabel 5. Hasil Uji F
Pengujian  hipotesis  yang  ketiga  diuji  dalam  penelitian  ini  adalah  untuk mengetahui sejauhmana kesadaran wajib pajak (X 1 ), pengetahuan dan pemahaman perpajakan ( X 2) secara  bersama-sama  berpengaruh  signifikan  terhadap  kepatuhan wajib pajak (Y).Berdasarkan hasil analisis pada tabel 5 dapat dilihat bahwa F hitung yang didapat sebesar 50,172 dan F tabel sebesar 3,831.Karena F hitung > F tabel (50,172> 3,831),  dengan  demikian  dapat  diambil  kesimpulan  bahwa  secara  bersama-sama kesadaran  wajib  pajak,  pengetahuan  dan  pemahaman  perpajakanberpengaruh signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  (Y).Hal  ini  berarti  bahwa  hipotesis ketiga dapat diterima.

## Pembahasan
1. Pengaruh  Kesadaran  Wajib  Pajak  terhadap  Tingkat  Kepatuhan  Wajib Pajak Orang Pribadi di Jakarta Selatan
Berdasarkan  hasil  pengujian  hipotesis  dapat  diketahui  bahwa  kesadaran wajib pajakmempunyai pengaruh yang signifikan terhadaptingkatkepatuhan wajib pajak orang pribadi di Jakarta Selatan. Bentuk pengaruh variabel kesadaran wajib pajakterhadap  tingkatkepatuhan  wajib  pajak  orang  pribadi  adalah  positif.  Hal  ini berarti  apabila  kesadaran  wajib  pajak  meningkat, menyadari  akan  kewajibannya,
ANOVA b Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1 Regression 1014.907 2 507.453 50.172 .000 a Residual 981.093 97 10.114 Total 1996.000 99 a. Predictors: (Constant), X2, X1 b. Dependent Variable: Y
maka akan meningkatkan pula tingkat kepatuhan dalam memenuhi kewajibannya yakni patuh membayar pajak tepat waktu.
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  hasil  penelitian  terdahulu  yang dilakukan  oleh(Musyarofah  &  Purnomo,  2008).  Hasil  penelitian  itu menyimpulkan  bahwa  kesadaran  wajib  pajak  dan  berpengaruh  positif  terhadap kepatuhan wajib pajak.
Penelitian  ini  sejalan  pula  dengan  penelitian(Muliari,  2010)  yang menyimpulkan  bahwa  kesadaran  wajib  pajak  berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak.
2. Pengaruh  Pengetahuan  dan  Pemahaman  Perpajakan  Orang  Pribadi terhadap  Tingkat  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  di  Jakarta Selatan
Berdasarkan  hasil  pengujian  hipotesis  dapat  diketahui  bahwapengetahuan dan  pemahaman  perpajakanberpengaruhsignifikan  terhadaptingkatkepatuhan wajib  pajak  orang  pribadi  di  Jakarta  Selatan.  Bentuk  pengaruh  variabel pengetahuan  dan  pemahaman  perpajakanterhadap  tingkatkepatuhan  wajib  pajak orang pribadi adalah positif. Hal ini berarti  apabila pengetahuan dan pemahaman perpajakan    yang  dimiliki  oleh  wajib  pajak  baik  yakniwajib  pajak  memiliki kemampuan  pengetahuan,  pemahaman  tentang  perpajakan  yang  berlaku,  maka berkemungkinan  besar  akan  meningkatkan  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  itu sendiri. Sebaliknya,pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan kurang baik, maka tingkat kepatuhan wajib pajak pun cenderung semakin menurun.
Hasil  penelitian  yang  dilakukan(Rusli,  2014)  mengungkapkan  bahwa adanya  pengetahuan  dan  pemahaman  yang  baik  dari  wajib  pajak  memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan kepatuhan dalam membayar pajak.Penelitian  serupa  yang  mendukung  penelitian  (Rusli,  2014)  sebelumnya juga  telah  dilakukan  oleh  (Masruroh,  2013).  Semakin  tinggi  pengetahuan  dan pemahaman  wajib  pajak  terhadap  kewajiban  perpajakannya  akan  turut meningkatkan kepatuhan mereka dalam membayar pajak.
3. Pengaruh  Kesadaran  Wajib  Pajak,  Pengetahuan  dan  Pemahaman Perpajakan  terhadap  Tingkat  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  di Jakarta Selatan
Berdasarkan  hasil  pengujian  hipotesis  dapat  diketahui  bahwa  kesadaran wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman perpajakan secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Jakarta  Selatan.  Bentuk  pengaruh  variabel  kesadaran  wajib  pajak,  pengetahuan dan  pemahaman  perpajakansecara  bersama-sama  terhadap  tingkat  kepatuhan wajib  pajak  adalah  positif.  Hal  ini  berarti  semakin  baik  kesadaran  wajib pajakdisertai  dengan  semakin  tinggipengetahuan  dan  pemahaman  perpajakan, maka  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  orang  pribadi  cenderung  semakin  baik  atau meningkat.Sebaliknya,  kurangnya  kesadaran  wajib  pajak  dan  kurangnya pengetahuan  dan  pemahaman  perpajakan,  maka  tingkat  kepatuhan  untuk membayar  pajak  oleh  wajib  pajak  cenderung  semakin  menurun  bahkan  semakin buruk.
Pengetahuan  dan  pemahaman  perpajakan  erat  kaitannya  mempengaruhi kesadaran  masyarakat  dalam  pembayaran  pajak  (Resmi,  2009).  Pada  uraian sebelumnya  telah  disebutkan  bahwa  kesadaran  pajak  seringkali  menjadi  kendala pengumpulan  pajak  dari  masyarakat,  hal  ini  disebabkan  karena  adanya pengetahuan dan pemahaman masyarakat yang masih rendah akan perpajakan.Pengetahuan  dan  pemahaman  akan  peraturan  perpajakan  merupakan proses dimana wajib pajak memahami tentang perpajakan kemudian menerapkan pengetahuan tersebut untuk membayar pajak.
Selanjutnya solusi atas kasus tindak penggelapan atau penghindaran pajak adalah  dengan  melakukan  sosialisasi  Undang-Undang  Perpajakan  beserta sanksinya kepada para pelanggar ketentuan pajak tersebut (Resmi, 2009). Hal ini didukung  dengan  adanya  Keputusan  Dirjen  Pajak  No.KEP-114  tahun  2005 tentang  pembentukan  tim  sosialisasi  perpajakan  sebagai  salah  satu  usaha pemerintah  guna  mencerdaskan  masyarakat  akan  pengetahuan  dan  pemahaman peraturan  perpajakan.  Dengan  adanya  sosialisasi  tersebut,  diharapkan  akan meningkatkan  kesadaran  masyarakat  terhadap  pengetahuan  dan  pemahaman peraturan perpajakan, sehingga dapat meningkatkan pula kepatuhan mereka dalam membayar pajak.

## E. SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  pengujian  dan  pembahasan  mengenai  pengaruh  variabel kesadaran  wajib  pajak,  pengetahuan  dan  pemahaman  perpajakan  terhadap kepatuhan  wajib  pajak  orang  pribadi,  maka  peneliti  dapat  meringkas  hasil penelitian ini sebagai berikut :
1. Kesadaran wajib pajak secara signifikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.  Artinya  apabila  wajib  pajak  memiliki  kesadaran  yang  tinggi,  maka akansemakin meningkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak. Sebaliknya, kurangnya kesadaran wajib pajak, akan mengakibatkan tingkat kepatuhan wajib pajak menurun.
2. Pengetahuan  dan  pemahaman  perpajakan  secara  signifikan  berpengaruh terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Artinya  apabila  wajib  pajak  memiliki pengetahuan  dan  pemahaman  perpajakan  yang  baik,  maka  akansemakin meningkatkankepatuhan  wajib  pajak  dalam  memenuhi  kewajibannya membayar  pajak.  Sebaliknya,  kurangnya  pengetahuan  dan  pemahaman perpajakan, akan mengakibatkan tingkat kepatuhan wajib pajak menurun.
3. Dari  hasil  pengujian  hipotesis  kesadaran  wajib  pajak,  pengetahuan  dan pemahaman perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Jakarta Selatan.

## DAFTAR PUSTAKA
Anggraeni,  I.  Y.,  &  Farida,  S.  N.  (2013).  Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi Kepatuhan  Wajib  Pajak  terhadap  Penerimaan  Pajak  Penghasilan  pada Kantor Pelayaan Pajak Pratama Semarang Tengah Satu. Journal of Social and Politik , 100-120.
Aryobimo,  P.  T.,  &  Cahyonowati,  N.  (2012).  Pengaruh  Persepsi  Wajib  Pajak tentang  Kualitas  Pelayanan  Fiskus  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak dengan  Kondisi  Keuangan  Wajib  Pajak  dan  Preferensi  Risiko  sebagai Variabel  Moderating  (Studi  Empiris  terhadap  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi di Kota Semarang). . Jurnal Akuntansi , 222.
Cahyonowati,  N.  (2011).  Model  Moral  dan  Kepatuhan  Perpajakan:  Wajib  Pajak Orang Pribadi. JAAI , 161-177.
Cahyonowati, N., Aryobimo, T., & Putut. (2012). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak tantang  Kulaitas  Pelayanan  Fiskus  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak dengan  Kodnisi  Keuanga  Wajib  Pajak  dan  Preferensi  Risiko  sebagai Bariabel Moderating. Diponegoro Journal of Accounting , 2.
Ghozali,  I.  (2006). Aplikasi  Multivariate  dengan  Program  IBM  SPSS  19  Ed  5. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Ghozali,  I.  (2011). Aplikasi  Analisis  Multivariate  Dengan  Program  SPSS. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Ilyas, W., & Burton, R. (2001). Hukum Pajak. Jakarta: Salemba Empat.
Jatmiko,  A.  (2006). Pengaruh  Sikap  Wajib  Pajak  pada  Pelaksanaan  Sanksi Denda,  Pelayanan  Fiskus,  dan  Kesadaran  Perpajakan  Terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  Studi  Empiris  Terhadap  Wajib  Pajak  Orang Pribadi di Kota Semarang. Purwokerto: Universitas Diponegoro. Kirchler,  E.,  Hoelzl,  E.,  &  L.,  W.  (2008).  Enforced  versus  Voluntary  Tax Compliance:  The  "Slippery  Slope"  Framework. Journal  of  Economic Psychology , 210-225.
Kogler,  C.,  Kasper,  M.,  &  Kirchler,  E.  (2013).  Tax  Policy  and  The  News:  an Empirical  Analysis  of  Taxpayers  Perceptions  of  Taxrelated  Media Coverage  and  its  Impact  on  Tax  Compliance. Vienna  University  of Economic and Business , 07. Manik,  A.  W.  (2009). Pengaruh  Kualitas  Pelayanan,  Biaya  Kepatuhan  Pajak, dan  Kesadaran  Wajib  Pajak  pada  Kepatuhan  Pelaporan  Wajib  Pajak Badan yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar. Bali : Univeristas Udayana.
Masruroh,  S.  (2013). Pengaruh  Pemanfaatan  NPWP,  Pemahama  Wajib  Pajak, Kualitas  Pelayanan,  dan  Sanksi  Perpajakan  terhadap  Kepatuhan  Wajib
Pajak  (Studi  Empiris  pada  WP  OP  di  Kabupaten  Tegal). Purwokerto: Universitas Diponegoro.
Muliari, N. K. (2010). Pengaruh Persepsi tentang sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak pada kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. Jurnal Akuntansi , 221.
Musyarofah,  S.,  &  Purnomo,  A.  (2008).  Pengaruh  Kesadaran  dan  Persepsi Tentang Sanksi, dan Hasrat Membayar Pajak Terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak. Jurnal Akuntansi, Manajemen Bisnis dan Sektor Publik , 267. Nurmantu, S. (2010). Pengantar Ilmu Perpajakan. Jakarta: Granit. Pranadata,  I.  G.  (2014).  Pengaruh  Pemahaman  Wajib  Pajak,  Kualitas  Pelayanan Perpajakan,  dan  Pelaksanaan  Sanksi  Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak  Orang  Pribadi  Pada  KPP  Pratama  Batu. Jurnal  Universitas Brawijaya , 234.
Priyantini,  J.  (2008). Pengaruh  Kualitas  Pelayanan  dan  Biaya  Kepatuhan  Pajak terhadap  Kepatuhan  Pelaporan  Wajib  Pajak  Badan  pada  Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Utara. Bali: Universitas Udayana. Rahayu, S. K. (2009). Perpajakan Indonesia Konsep Aspek Formal. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Resmi, S. (2009). Perpajakan: Teori dan Kasus. Jakarta: Salemba Empat.
Rusli, R. H. (2014). Analisis Faktor-Faktir yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak  dalam  Membayar  Pajak  (Studi  Empiris  pada  Wajib  Pajak  Orang Pribadi  yang  Melakukan  Kegiatan  Usaha  di  Kota  Semarang0. Purwokerto: Universitas Diponegoro.
Umar, H. (2009). Metode Penelitian untuk Skripis dan Tesis Bisnis. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Zain, M. (2008). Manajemen Perpajakan Ed 3. Jakarta: Salemba Empat.