©2021, Hak cipta pada penulis. Diterbitkan oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) bekerjasama dengan Divisi Manajemen Mutu  Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada.

## Artikel Penelitian

## Kerangka Hukum Pelayanan Kesehatan yang Berbasis pada Patient- Centered Care
PRITA MULIARINI 1 , NADYA NOOR AZALIA 1 , MUMTAZA NOOR ASHILA 1
1 Himpunan Obstetri Ginekologi Sosial Indonesia

## Email korespondensi: drpritamuliarini@yahoo.com
Dikirimkan 24 September 2020, Diterima Oktober 2020

## Abstrak
Latar Belakang : Pergeseran prinsip pelayanan dari provider-centered care menjadi patient-centered care ( PCC ) merupakan bentuk penghargaan  terhadap  hak  pasien  seperti  partisipasi,  akuntabilitas,  tidak  mendiskriminasi,  transparansi,  menjunjung  martabat manusia,  pemberdayaan,  dan  berdasarkan  aturan  hukum.  Proses  melibatkan  keinginan  pasien  semakin  diterima  sebagai  bagian integral  dari  perawatan  medis  yang  berkualitas.  Hal  ini  sejalan  dengan  pergeseran  prevalensi  penyakit  dan  meningkatnya kompleksitas pemberian layanan kesehatan dengan berkembangnya kemajuan ilmu dan teknologi medis.
Tujuan: Untuk  menganalisis  kerangka  hukum  dan  implementasi  pelayanan  kesehatan  berbasis  PCC  dalam  Standar  Nasional Akreditasi Rumah Sakit edisi 1.1 (SNARS 1.1) menggunakan dasar peraturan perundangan di Indonesia.
Metode: Penelitian  ini  menggunakan  desain  kualitatif,  yuridis  normatif  dengan statute  approach berdasarkan  bahan  hukum  atau data hukum primer yang mencakup undang-undang praktik kedokteran dan rumah sakit.
Hasil: Prinsip  PCC  yang  tercantum  dalam  SNARS  1.1 merupakan  pengejawantahan  peraturan  perundangan  di  Indonesia  terkait hak pasien dan mutu pelayanan kesehatan.
Kesimpulan: Kebijakan dan peraturan terkait PCC dapat membantu implementasi PCC di rumah sakit.
Kata kunci: patient-centered care , mutu, hukum kesehatan, SNARS 1.1

## Latar Belakang
Pergeseran pelayanan dari provider-centered care menjadi patient-centered  care (PCC)  merupakan  bentuk  penghargaan terhadap  hak  pasien  dalam  pelayanan  kesehatan.  PCC merupakan  bentuk  pelayanan  kesehatan  yang  menjunjung tinggi hak pelayanan kesehatan, yaitu partisipasi, akuntabilitas, non-diskriminasi, transparansi, menjunjung martabat manusia, pemberdayaan,  dan  berdasarkan  peraturan  hukum  (Gloppen dkk.,  2015).  PCC  merupakan  dimensi  kualitas  pelayanan kesehatan  sebagai  hak  pasien,  dengan  pergeseran  kontrol  dan kekuasaan dari pemberi perawatan ke pihak penerima layanan, yaitu pasien (Berwick, 2009).
Proses  perawatan  pasien  dapat  memakan  waktu  panjang oleh karena melibatkan tantangan pemulihan fisik, mental, dan sosial.  Keterlibatan  pasien  selama  perawatan  merupakan bagian  dari  PCC  dalam  rangka  pengumpulan  data  klinis, diagnosis,  pengobatan,  dan  pilihan  intervensi  terapeutik. Dengan  mengetahui  keinginan  pasien,  dokter  dapat  lebih memahami  perasaan  dan  persepsi  pasien.  Sehingga, komunikasi  dokter-pasien  dan  kepuasan  pasien  dapat ditingkatkan  dan  perubahan  pelayanan  dari  " being  there " menjadi " being with " (Yuan, 2017).
Melalui  pelaksanaaan  PCC,  terdapat  sistem  yang memungkinkan pasien dapat bergerak bebas di sepanjang alur perawatan. Sistem ini mempertimbangkan kebutuhan individu pasien  dan  memperlakukan  pasien  dengan  penuh  hormat  dan bermartabat  (Hooks,  2016).  Prinsip  PCC  menekankan  pada transparansi,  individualisasi,  pengakuan,  rasa  hormat, martabat,  dan  pilihan  dalam  semua  hal,  tanpa  kecuali,  terkait dengan  orang,  keadaan,  dan  hubungannya  dengan  pelayanan kesehatan  (Sullivan,  2017).  PCC  harus  menghormati  dan bersifat  responsif  terhadap  preferensi,  kebutuhan,  dan  nilai- nilai  individu pasien  dan  memastikan  bahwa  nilai-nilai pasien memandu  seluruh  keputusan  klinis  (Institute  of  Medicine, 2001 a ).
Proses  melibatkan  keinginan  pasien  semakin  diterima sebagai  bagian  integral  dari  pelayanan  kesehatan  yang berkualitas.  Hal  ini  terkait  dengan  dua  perubahan  pola perawatan  kesehatan  selama  beberapa  dekade  terakhir. Pertama,  pergeseran  pola  penyakit  dari  penyakit  akut,  infeksi dan  tunggal  ke  kondisi  kronis,  kompleks  dan  degeneratif  atau tidak  dapat  disembuhkan.  Kedua,  meningkatnya  kompleksitas pemberian  layanan  kesehatan  karena  kemajuan  ilmu  dan teknologi  medis.  Dengan  perubahan  tersebut,  penting memahami mengapa dokter perlu memahami keinginan pasien dan bagaimana pemahaman tersebut dapat berkontribusi pada keluaran  klinis  dan  kepuasan  pasien  (Jagosh  dkk.,  2011).
Pelayanan  kesehatan  juga  harus  diberikan  oleh  sistem  yang dirancang secara hati-hati dan secara sadar untuk memberikan perawatan  yang  aman,  efektif,  berpusat  pada  manusia,  tepat waktu,  efisien,  dan  adil  (Institute  of  Medicine,  2001 b ). Peningkatan  akuntabilitas  dan  transparansi  dalam  pelayanan kesehatan masyarakat serta pentingnya menghargai hak pasien, semakin  menekankan  pentingnya  perawatan  yang  berpusat pada pasien untuk mencapai hasil yang diinginkan (Tahan dkk., 2015).
Picker  Institute  mengajukan  delapan  prinsip  PCC  yaitu (Picker  Institute,  2016):  Pertama,  menghormati  nilai-nilai pasien,  preferensi,  dan  kebutuhan  yang  diungkapkan.  Prinsip ini  meliputi  memperlakukan  individu  dengan  hormat,  dengan cara  yang  menjaga  martabat  mereka  dan  menunjukkan kepekaan  terhadap  nilai-nilai  budaya  mereka,  memberi  tahu individu tentang kondisi mereka dan melibatkan mereka dalam pengambilan  keputusan,  dan  berfokus  pada  kualitas  hidup orang  tersebut,  yang  mungkin  dipengaruhi  oleh  penyakit  dan perawatan mereka.
Prinsip  kedua  adalah  informasi  dan  pendidikan,  yaitu memberikan  informasi  lengkap  kepada  individu  mengenai status  klinis,  perkembangan,  dan  prognosis  mereka;  proses asuhan;  dan  informasi untuk  membantu  memastikan  otonomi dan  kemampuan  mereka  untuk  mengatur  diri  sendiri,  dan untuk  meningkatkan  kesehatan  mereka.  Prinsip  ketiga  adalah akses  ke  perawatan  yaitu  memastikan,  terutama  sehubungan dengan  perawatan  rawat  jalan  mengenai  akses  ke  beberapa pengaturan  dan  layanan  perawatan  kesehatan,  ketersediaan transportasi,  kemudahan  penjadwalan  dan  ketersediaan  janji, dan akses ke spesialis dan layanan khusus bila diperlukan.
Prinsip  keempat  adalah  dukungan  emosional  untuk menghilangkan  ketakutan  dan  kecemasan,  yaitu  membantu meringankan  rasa  takut  dan  cemas  yang  mungkin  dialami seseorang sehubungan dengan status kesehatan mereka (status fisik, perawatan, dan prognosis), dampak penyakit mereka pada diri  mereka  sendiri  dan  orang  lain  (keluarga,  pengasuh,  dan lainnya),  dan  dampak  finansial  dari  penyakit  mereka.  Prinsip kelima adalah keterlibatan keluarga dan teman, yaitu mengakui dan  menghormati  peran  keluarga  dan  teman  orang  tersebut dalam  pengalaman  perawatan  kesehatan  mereka  dengan mengakomodasi  individu  yang  memberikan  dukungan  kepada orang  tersebut  selama  perawatan,  menghargai  peran  advokat orang tersebut dalam pengambilan keputusan, dan mendukung anggota keluarga dan teman sebagai pengasuh, dan mengenali kebutuhan mereka.
Prinsip  keenam  adalah  transisi  yang  berkelanjutan  dan aman antara pengaturan layanan kesehatan, yaitu mengurangi kecemasan tentang kemampuan seseorang untuk mengatur diri sendiri setelah pulang dengan memberikan informasi mengenai pengobatan,  pembatasan  fisik,  nutrisi,  dan  lainnya; mengkoordinasikan perawatan dan layanan yang berkelanjutan dan  berbagi  informasi  ini dengan  orang  dan  keluarga  mereka; dan  memberikan  informasi  mengenai  akses  ke  dukungan (misalnya sosial, fisik, dan keuangan) secara berkelanjutan.
Prinsip ketujuh adalah kenyamanan fisik, yaitu meningkatkan  kenyamanan  fisik  individu  selama  perawatan, terutama  yang  berkaitan  dengan  manajemen  nyeri,  dukungan dengan  aktivitas  kehidupan  sehari-hari,  dan  mempertahankan fokus  pada  lingkungan  rumah  sakit  (privasi,  kebersihan, kenyamanan,  aksesibilitas  untuk  kunjungan).  Prinsip  terakhir yakni kedelapan adalah koordinasi dan integrasi asuhan, yaitu mengkoordinasi dan mengintegrasikan perawatan dan layanan
klinis  dan  pasien  untuk  mengurangi  perasaan  takut  dan kerentanan.
Penelitian lain menemukan bahwa PCC dapat meningkatkan kemampuan perawatan mandiri pasien di rumah sakit (Poochikian-Sarkissian dkk., 2010). Penelitian kualitatif di sebuah  rumah  sakit  swasta  di  Malang  menunjukkan  bahwa penerapan PCC yang berkualitas akan meningkatkan kepuasan pasien (Abubakar dkk., 2020 & Riskiyah dkk., 2017).
Namun demikian, terdapat beberapa aspek PCC yang belum terlaksana  dengan  baik  dalam  perspektif  pasien,  antara  lain komunikasi  dalam  penyampaian  informasi  tentang  prosedur layanan,  waktu  kedatangan  dokter,  keramahan  petugas, maupun  terkait  layanan  administrasi  (Riskiyah  dkk.,  2017). Penelitian  lain  di  Aceh  menemukan  bahwa  masih  terdapat dimensi PCC dari Pickers Institute yang tidak terlaksana, yaitu kontinuitas  dan  transisi  layanan  (Rachma  &  Kamil,  2019). Beberapa  aspek  lain  yang  ditemukan  dalam  penelitian  lain adalah  kurangnya  informasi  kesehatan  yang  diterima  pasien, perlakuan  pada  pasien  yang  kurang  diperhatikan dalam perawatan;  pasien  kurang  mengenal  kondisi  diri,  pengenalan yang  kurang  mengenai  PCC  dan  asuhan  keperawatan  kurang optimal pada petugas (Ernawati & Lusiani, 2019).
Implementasi  PCC  membutuhkan  pendekatan  system yang menyeluruh, yang mencakup pembelajaran formal dan informal (Stein-Parbury dkk., 2012). Belum adanya regulasi yang secara eksplisit  mengatur  pelaksanaan  PCC  di  Indonesia  membuat model pelayanan berpusat pada pasien belum dirancang secara utuh  dalam  sistem  pelayanan  kesehatan  di  Indonesia.  Hal  ini semakin  menambah  hambatan  pelayanan  kesehatan  di Indonesia, di samping desentralisasi, masalah ketenagakerjaan, pendidikan kesehatan dan stratifikasi sosial (Dewi dkk., 2014). Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  menganalisis kerangka  hukum  dan  implementasi  pelayanan  kesehatan berbasis  PCC  dalam  SNARS  1.1  berdasarkan  peraturan perundangan di Indonesia.

## Metode
Penelitian  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif, dengan pendekatan deskriptif analitis. Dalam kaidah penelitian hukum, penelitian ini merupakan penelitian yuridis normative dengan  pendekatan statute  approach .  Penelitian  hukum normatif  digunakan  untuk  menganalisis  bahan  hukum dengan mengacu  kepada  norma-norma  hukum  yang  tertuang  dalam peraturan  perundang-undangan  dan  putusan  pengadilan maupun  penelaahan  pustaka  (literatur)  yang  ada  kaitannya dengan  objek  penelitian  (Soekanto,  1987).  Pendekatan perundang-undangan  ( statute  approach )  dilakukan  dengan menelaah  peraturan  perundang-undangan  yang  bersangkut paut  yang  diajukan  oleh  Komisi  Akreditasi  Rumah  Sakit (KARS) dalam konsep PCC (Soekanto & Mamudji, 2001).
Bahan  hukum  atau  data  hukum  primer  yang  digunakan adalah  UU  nomor  36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan,  UU nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, dan UU nomor 29 Tahun  2004  tentang  Praktik  Kedokteran.  Bahan  hukum sekunder yang digunakan adalah SNARS 1.1. Pengumpulan data dilakukan dengan matriks penelitian melalui studi kepustakaan terhadap  bahan  hukum  primer  dan  sekunder,  dengan  cara mencari  dan  mengumpulkan  peraturan  perundang-undangan serta  pendapat  hukum  dari  buku,  hasil  penelitian,  dokumen hukum, media internet, jurnal ilmiah yang terkait konsep PCC.
©2021, Hak cipta pada penulis. Diterbitkan oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) bekerjasama dengan Divisi Manajemen Mutu Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada.
Analisis  data  dilakukan  menggunakan  pendekatan kualitatif terhadap bahan hukum yang digunakan. Data disusun secara  sistematis,  yaitu  hanya  mengambil  data  yang  bersifat khusus dan terkait dengan permasalahan yang dibahas. Dengan demikian,  nantinya  akan  menghasilkan  uraian  yang  bersifat deskriptif  kualitatif,  yaitu  dengan  menggambarkan  kenyataan yang  berlaku  serta  yang  terkait  dengan  aspek-aspek  hukum dalam pelaksanaan PCC di Indonesia.

## Hasil
Setiap  dimensi  PCC  yang  diajukan  oleh  KARS  telah tercantum dalam peraturan perundangan di Indonesia. Tabel 1 menunjukkan  bahwa  setiap  dimensi  PCC  yang  diajukan  oleh KARS  merupakan  bentuk  upaya  KARS  dalam  meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang berkualitas.
Tabel 1. Dimensi PCC KARS dalam peraturan perundangan di Indonesia Dimensi PCC UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan UU Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit UU Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran Patient Engagement & Empowerment Pasal 2, 5 h, 7, 8, 46, 47, 54 ayat (1) 5 h Pasal 2,5, 29, 32, 37 Pasal 39, 35, 45, 52 Dokter Penanggungjawab Pasien (DPJP) sebagai Clinical Leader Pasal 5, 51 Pasal 2, 3, 4, 5, 13, 29, 30, 32, 36 Pasal 3, 50, 51, 52, 53 Petugas Pemberi Asuhan (PPA) sebagai tim, kolaborasi interprofesional Pasal 24, 46, 47, 51 Pasal 2, 13, 33, 36 Pasal 2, 40, 50, 51 Catatan Perkembangan Pasien Terintegrasi (CPPT) Pasal 51, 56 Pasal 29, 31, 32, 37, 38, 52, 53 Pasal 46, 47, 50, 51, 52, 53 Manajer Pelayanan Pasien (MPP) Pasal 2, 3, 5, 46, 47, 51, 54 ayat (1) Pasal 29, 32, 33, 36, 39 Pasal 49, 50, 51 Kolaborasi Pendidikan Pasien Pasal 5, 7, 8 Pasal 29, 31, 32 Pasal 45, 53 Segitiga Sasaran PCC Pasal 2, 5, 54 ayat (1) Pasal 29, 37 Pasal 2, 52 Integrated Clinical Pathway Pasal 2, 5, 46, 47, 51 Pasal 1, 4, 29, 33, 36 Pasal 40, 50, 51 Integrated Discharge Planning Pasal 2, 5, 46, 47 Pasal 2, 3, 4, 29, 30, 41, 42 Pasal 40, 50, 51
Hampir  seluruh  dimensi  PCC  KARS  merupakan  wujud prinsip  dasar  hak  atas  kesehatan  warga  negara  untuk mendapatkan pelayanan kesehatan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, pelindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender dan non-diskriminatif dan norma-norma  agama,  sebagaimana  tercantum  dalam  pasal  2 UU  36/2009  (Tabel  1).  Demikian  pula,  Pasal  2  UU  44/2009 menyatakan  bahwa  penyelenggaraan  rumah  sakit  harus berasaskan  Pancasila  dan  didasarkan  pada  nilai  kemanusiaan, etika  dan  profesionalisme,  manfaat,  keadilan,  persamaan  hak dan  anti  diskriminasi,  pemerataan,  perlindungan  dan keselamatan pasien, serta mempunyai fungsi sosial.
Menurut KARS, asuhan pasien diberikan secara terintegrasi pada  tiga  aspek,  yaitu  integrasi  intra-inter  PPA  dan  integrasi PPA-Pasien  yang  bersifat  horizontal,  serta  integrasi  inter  unit yang bersifat vertikal. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, KARS  mengajukan  sembilan  dimensi  PCC  yang  secara  garis besar merupakan wujud dari implementasi Standar Hak Pasien dan  Keluarga  (HPK).  Sembilan  dimensi  PCC  yang  diajukan KARS  juga  sangat  erat  berkaitan  dengan  standar  lain  dalam SNARS  1.1.,  antara  lain:  (1) Patient  Engagement  and Empowerment berkaitan  dengan  Standar  HPK,  Akses  ke Rumah Sakit dan Kontinuitas Pelayanan (ARK), Pelayanan dan Asuhan  Pasien  (PAP),  Manajemen  Komunikasi  dan  Edukasi (MKE);  (2)  DPJP  sebagai Clinical  Leader berkaitan  dengan PAP dan Asesmen Pasien (AP); (3) PPA sebagai tim, kolaborasi
interprofesional berkaitan dengan PAP, AP, dan MKE; (4) CPPT berkaitan  dengan  Standar  PAP  dan  AP;  (5)  MPP  berkaitan dengan  Standar  ARK  dan  PAP;  (6)  Segitiga  Sasaran  PCC berkaitan  dengan  Standar  HPK,  ARK,  PAP  dan  AP;  (7) Kolaborasi Pendidikan  Pasien berkaitan dengan Standar MKE; (8) Integrated  Clinical  Pathway berkaitan  dengan  Standar Peningkatan  Mutu  dan  Keselamatan  Pasien  (PMKP)  dan  Tata Kelola  Rumah  Sakit  (TKRS);  dan  (9) Integrated  Discharge Planning berkaitan  dengan  Standar  ARK  (Komisi  Akreditasi Rumah Sakit, 2019).

## Pembahasan
Ruang  lingkup  hak  atas  kesehatan  meliputi  semua  faktor yang  memberi  kontribusi  terhadap  hidup  sehat  ( healthy  self ) individu,  tidak  hanya  menyangkut  hak  atas  individu an  sich . Hal  ini  meliputi  masalah  lingkungan,  nutrisi,  perumahan  dan lain-lain. Sementara hak atas kesehatan dan hak atas pelayanan kedokteran  yang  merupakan  hak-hak  pasien,  adalah  bagian yang  lebih  spesifik  dari  hak  atas  kesehatan  (Isriawaty,  2015). UU  Kesehatan  menyebutkan  bahwa  setiap  orang  berhak  atas kesehatan (Pasal 4 UU 36/2009 tentang Kesehatan). Kesehatan sebagai  hak  asasi  manusia  harus  diwujudkan  dalam  bentuk pemberian  berbagai  upaya  kesehatan  kepada  seluruh masyarakat  melalui  penyelenggaraan  pembangunan  kesehatan yang  berkualitas  dan  terjangkau  oleh  masyarakat  (Undang-
Undang  Republik  Indonesia  Nomor  29  Tahun  2004  tentang Praktik Kedokteran, 2004).
Perkembangan  hak  asasi  manusia  yang  dinamis  pada akhirnya cenderung melahirkan hak-hak baru atau melahirkan pengertian yang baru. Hak atas kesehatan yang awalnya hanya berkaitan  dengan  perawatan  kesehatan  ( medical  care ), akhirnya  berkembang  meliputi  berbagai  aspek  baik  individu maupun  kesehatan  masyarakat  dan  lingkungan  (Hidayat, 2017).  Sehingga  berkembanglah  model-model  pelayanan kesehatan  yang  mencoba  mengintegrasikan  semua  aspek tersebut  keseluruhan,  demi  pelayanan  kesehatan  yang berkesinambungan  untuk  mencapai  derajat  kesehatan masyarakat  yang  setinggi-tingginya.  Pelayanan  kesehatan tersebut harus diselenggarakan dengan berasaskan perikemanusiaan,  keseimbangan,  manfaat,  pelindungan, penghormatan  terhadap  hak  dan  kewajiban,  keadilan,  jender dan tidak diskriminatif dan norma-norma agama, serta adanya jaminan  bahwa  setiap  orang  berhak  memperoleh  pelayanan kesehatan  yang  aman,  bermutu,  dan  terjangkau  (Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  36  Tahun  2009  tentang Kesehatan,  2009).  Pembangunan  kesehatan  juga  ditujukan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat untuk menjangkau  pelayanan  kesehatan  secara  adil  dan  merata (Kementerian Kesehatan RI, 2015).
Setiap  dimensi  PCC  yang  diajukan  oleh  KARS  merupakan pengejawantahan dari isi peraturan perundangan di Indonesia. Misalnya  dimensi Patient  Engagement  and  Empowerment merupakan  bentuk  implementasi  Pasal  2  UU  36/2009  yang berbunyi  “Pembangunan  kesehatan  diselenggarakan  dengan berasaskan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, pelindungan,  penghormatan  terhadap  hak  dan  kewajiban, keadilan, jender, tidak diskriminatif dan norma-norma agama”. Dalam Pasal 5 UU 36/2009 juga disebutkan bahwa setiap orang berhak  secara  mandiri  dan  bertanggung  jawab  menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya, yang dapat  dimaknai  bahwa  setiap  orang  berhak  terlibat  dan diberdayakan dalam pelayanan kesehatan atas dirinya. Patient Engagement  and  Empowerment juga  merupakan  bentuk pelaksanaan amanah Pasal 29 UU no 44/2009 dan Pasal 32 UU 44/2004  yang  menjabarkan  mengenai  hak  pasien  dalam pelayanan  kesehatan.  Demikian  pula  dimensi  PCC  KARS lainnya,  semuanya  wajib  dilaksanakan  demi  meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
Dimensi  PCC  pertama  yang diajukan  KARS  adalah Patient Engagement  and  Empowerment sebagai  salah  satu  aktivitas sekaligus  luaran  asuhan  dalam  PCC  (Merav  &  Ohad,  2017). Patient  engagement  and  empowerment dapat  didefinisikan sebagai kerja sama antara pasien, keluarga, perwakilan mereka, dan  profesional  kesehatan  dalam  kemitraan  aktif  di  berbagai tingkatan  sistem  pelayanan  kesehatan,  baik  dalam  asuhan langsung,  desain  dan  tata  kelola  organisasi,  maupun pembuatan  kebijakan,  untuk  meningkatkan  mutu  pelayanan kesehatan dan kesehatannya (Swartwout dkk., 2016), dalam hal ini  pasien  didefinisikan  sebagai  pemrakarsa  ( producer ) kesehatan (Sullivan, 2017).
Setiap  pasien  menginginkan  agar  diperlakukan  sebagai manusia  seutuhnya,  mendapat  kesempatan  berpartisipasi dalam  perawatan  yang  dijalaninya,  diberikan  informasi  yang terkait  kondisinya  dengan  baik,  dihormati,  dan  dihargai  hak otonominya. Sebagaimana amanah Pasal 2 UU 36/2009 bahwa pelayanan  kesehatan  yang  harus  dilaksanakan  berdasarkan perikemanusiaan.  Sebagaimana  telah  disebutkan  sebelumnya bahwa  partisipasi  dan  otonomi  pasien  juga  telah  diatur dalam Pasal  5  ayat  (3) UU  36/2009.  Bentuk  partisipasi  dan  otonomi
pasien  juga  dilindungi  dalam  Pasal  32  UU  44/2009  tentang hak-hak pasien. Beberapa di antaranya seperti memilih dokter dan kelas perawatan sesuai dengan keinginannya dan peraturan yang  berlaku  di  Rumah  Sakit,  meminta  konsultasi  tentang penyakit yang dideritanya kepada dokter lain yang mempunyai Surat Izin Praktik (SIP) baik di dalam maupun di luar Rumah Sakit,  ataupun  mengajukan  usul,  saran,  perbaikan  atas perlakuan rumah sakit terhadap dirinya.
Dimensi PCC yang diajukan KARS selanjutnya adalah DPJP sebagai  pemimpin  klinis  ( clinical  leaders ).  Salah  satu  elemen dalam pemberian asuhan kepada pasien adalah asuhan medis. Asuhan  medis  diberikan  oleh  dokter,  yang  dalam  standar keselamatan  pasien  disebut  DPJP.  Kepemimpinan  klinis  dari DPJP  sangat  bermanfaat untuk  memastikan  sistem  perawatan kesehatan berkualitas tinggi yang secara konsisten memberikan perawatan  yang  aman  dan  efisien  (Daly  dkk.,  2014).  Hal tersebut  sesuai  dengan  Pasal  5  huruf  b  UU  no  44/2009 menyebutkan  bahwa  rumah  sakit  mempunyai  fungsi pemeliharaan  dan  peningkatan  kesehatan  perorangan  melalui pelayanan  kesehatan  yang  paripurna  tingkat  kedua  dan  tiga sesuai  kebutuhan  medis.  Pasal  3  UU  no  29/2004  telah mengatur praktik kedokteran untuk memberikan perlindungan kepada  pasien,  mempertahankan  dan  meningkatkan  mutu pelayanan  medis  yang  diberikan  oleh  dokter  dan  dokter  gigi, dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, dokter dan  dokter  gigi.  Selanjutnya  Pasal  43  UU  no  44/2009 menyatakan  bahwa  rumah  sakit  wajib  menerapkan  standar keselamatan pasien.
Selanjutnya, dimensi PCC yang diajukan KARS adalah PPA sebagai  tim,  kolaborasi  interprofesional.  Penghargaan  hak pasien  dalam  pelayanan  kesehatan  dapat  terwujud  melalui pendekatan  kemitraan  kolaboratif  berpusat  pada  pasien  (Case Management  Society  of  America,  2016).  Hak  pasien  dalam Pasal 32 UU no 44/2009 mengharuskan adanya pemberdayaan dan  keterlibatan  pasien  dalam  pelayanan  yang  diberikan padanya,  antara  lain  seperti  hak  untuk  memilih  dokter  yang merawat, kelas perawatan yang diinginkan, meminta konsultasi tentang  penyakit  yang  dideritanya  kepada  dokter  lain, mendapat  informasi  lengkap  mengenai  kondisinya,  hingga mengajukan usul, saran, perbaikan atas perlakuan rumah sakit terhadap dirinya.
Dimensi  PCC  yang  diajukan  KARS  lainnya  adalah  CPPT. Praktik kedokteran dilaksanakan berdasarkan pada kesepakatan atas hubungan kepercayaan antara dokter dengan pasien  dalam  upaya  pemeliharaan  kesehatan,  pencegahan penyakit,  peningkatan  kesehatan,  pengobatan  penyakit  dan pemulihan  kesehatan,  melalui  upaya  maksimal  dalam penyembuhan dan  pemulihan  kesehatan pasien  sesuai  dengan standar  pelayanan,  standar  profesi,  standar  prosedur operasional dan kebutuhan medis pasien (Pasal 39 UU Nomor 29  Tahun  2004  tentang  Praktik  Kedokteran,  2004).  CPPT merupakan bagian dari rekam medis yang harus dibuat dalam pelayanan  kedokteran  dan  rumah  sakit  (Pasal  29  UU  no 44/2009 tentang Rumah Sakit; Pasal 46 UU no 29 Tahun 2004 tentang  Praktik  Kedokteran).  Pembuatan  rekam  medis  juga merupakan  bagian  dari  standar  pelayanan,  standar  profesi, standar prosedur operasional dan kebutuhan medis pasien.
Manajer  pelayanan  pasien  dalam  model  manajemen  kasus merupakan  bentuk  pelayanan  kesehatan  yang  meliputi promotif,  preventif,  kuratif,  dan  rehabilitatif  di  rumah  sakit melalui  kesinambungan  perawatan  secara  terkoordinasi  dan kolaboratif (Powell & Tahan, 2019). Hal ini sesuai dengan Pasal 1 UU no 44/2009 tentang rumah sakit yang menyatakan bahwa rumah  sakit  adalah  institusi  pelayanan  kesehatan  yang
©2021, Hak cipta pada penulis. Diterbitkan oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) bekerjasama dengan Divisi Manajemen Mutu Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada.
menyelenggarakan  pelayanan  kesehatan  perorangan  secara paripurna,  yang  meliputi  promotif,  preventif,  kuratif,  dan rehabilitatif.
Pasien berhak mendapatkan pelayanan yang efektif, efisien dan  bermutu  dengan  mengutamakan  kepentingan  dan keselamatan pasien (Pasal 32 UU no 44/2009  tentang Rumah Sakit;  Pasal  49  UU  no  29  Tahun  2004  tentang  Praktik Kedokteran).  Efektivitas  pelayanan  akan  tercapai  jika  tujuan utama  pelayanan  dapat  dipenuhi,  yaitu  derajat  kesehatan pasien  tersebut,  pengalaman  perawatan  individu;  kesehatan populasi;  biaya  perawatan  per  kapita  (Berwick  dkk.,  2008; Institute for Healthcare Improvement, 2009) serta kesejahteraan  dan  kehidupan  kerja  bagi  penyedia  layanan kesehatan dan praktisi lainnya (Bodenheimer & Sinsky, 2014). Manajer  pelayanan  kasus  dapat  secara  efektif  membantu mengelola  biaya  perawatan,  lama  perawatan,  maupun  jumlah pemeriksaan pada pasien (Grover dkk., 2018).
Namun,  pelaksanaan  pelayanan  manajemen  kasus  di Indonesia  masih  menemui  berbagai  tantangan,  antara  lain belum  ada  panduan  kompetensi  manajer  kasus,  kurangnya pelatihan  yang  memadai,  penilaian  kinerja  yang  belum  jelas, uraian tugas yang tidak sesuai, hingga efikasi diri yang rendah (Avia & Handiyani, 2019). Bentuk tantangan lain bagi manajer kasus  adalah  kegiatan  manajemen  perawatan  yang  beragam dan  rumit  serta  hubungan  yang  kompleks  dengan  penyedia layanan kesehatan lainnya maupun klien (Joo & Huber, 2019).
Dimensi  berikutnya  terkait  dengan  kolaborasi  pendidikan pasien  yang  berkaitan  erat  dengan  pemberian  informasi  pada pasien  oleh  PPA.  Pemberian  informasi,  secara  menyeluruh sebagai  salah  satu  aspek  penting  dalam  PCC,  harus  melalui komunikasi  yang  efektif  dengan  mempertimbangkan  aspek sosial budaya pasien. Informasi tersebut meliputi diagnosis dan tata  cara  tindakan  medis,  tujuan  tindakan  medis,  alternatif tindakan,  risiko  dan  komplikasi  yang  mungkin  terjadi,  dan prognosis  terhadap  tindakan  yang  dilakukan  serta  perkiraan biaya pengobatan (Pasal 5 ayat (3) UU 36/2009), sebagaimana juga  disebutkan  dalam  Pasal  45  ayat  (3)  UU  29/2004. Pelayanan  kesehatan  harus  dilakukan  melalui  hubungan langsung  dan  kemitraan  yang  bersifat  dua  arah,  timbal  balik, dan berkelanjutan; di mana terdapat komunikasi yang terbuka, jujur, dan jelas; dan terdapat penjelasan metode, dampak yang diinginkan, dan dampak aktual yang diuraikan secara jelas dan transparan (Perfetto dkk., 2018).
Pada  dasarnya  seluruh  dimensi  PCC  dalam  SNARS  1.1. adalah  saling  berkaitan  erat  dengan  sikap  profesional  tenaga kesehatan  dan  tata  kelola  rumah  sakit.  PCC  merupakan seperangkat  nilai  profesionalisme  profesi  dokter,  yang utamanya  diekspresikan  melalui  'humanisme',  yang  pada gilirannya ditandai dengan ditunjukkannya melalui penghormatan  atas  harga  diri  orang  lain,  sekaligus penghargaan  kepada  martabat  orang  lain  (Bleakley,  2014). Sebagaimana  undang-undang  telah  memberikan  pengaturan agar tenaga kesehatan dalam fasilitas kesehatan memiliki etika profesi  dan  sikap  profesional  (Pasal  2  UU  44/2009  tentang Rumah Sakit). Sikap professional atau profesionalisme didasari oleh clinical  competence (kompetensi  klinis), communication skills (kemampuan  berkomunikasi),  dan ethical  and  legal understanding (pemahaman  hukum  dan  etik),  dan  disokong oleh excellence (keunggulan), humanism (humanisme), accountability (akuntabilitas),  dan altruism (altruisme) (Arnold & Stern, 2006). Atribut profesionalisme tersebut tidak
dapat  diatur,  karena  berasal  dari  dalam  diri  seorang  dokter (Cruess & Cruess, 2008).
Pasal  23  dan  Pasal  24  UU  36/2009  mengatur profesionalisme  petugas  kesehatan,  yaitu  bahwa  pelayanan kesehatan  hanya  dilakukan  oleh  tenaga  kesehatan  yang berwenang  sesuai  dengan  bidang  keahlian  yang  dimiliki. Pelayanan  kesehatan  tersebut  wajib  dilaksanakan  berdasarkan ketentuan  kode  etik  dan  standar  profesi  yang  ditetapkan  oleh organisasi  profesi,  serta  sesuai  ketentuan  hak  pengguna pelayanan kesehatan, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional  yang  ditetapkan  pemerintah.  Dalam  UU  29/2004 juga  mengamanahkan  agar  setiap  dokter  memberikan pelayanan  sesuai  standar  pelayanan  kedokteran  sesuai  strata fasilitas pelayanan, dan sesuai ketetapan pemerintah (Pasal 44 dan Pasal 51 huruf a UU 29/2004 tentang Praktik Kedokteran). Ketika dokter telah melaksanakan pelayanan pada pasien sesuai standar profesi dan standar prosedur operasional, maka dokter berhak  mendapat  perlindungan  hukum  (Pasal  50  huruf  a  UU 29/2004 tentang Praktik Kedokteran).

## Kesimpulan
PCC dalam SNARS 1.1. telah mengakomodasi hak kesehatan warga negara yang telah diatur dalam peraturan perundangan. Namun, implementasi PCC di rumah sakit membutuhkan kerja sama  dari  semua  pihak,  termasuk  pemangku  kebijakan  dalam memberikan pengaturan yang mampu menjamin terlaksananya PCC secara efektif dan efisien.
PCC  dapat  terlaksana  dengan  penegakan  hukum  dalam pelayanan  kesehatan  yang  bersumber  dari  UUD  1945,  UU Kesehatan,  UU  Rumah  Sakit,  dan  UU  Praktik  Kedokteran. Pelaksanaan  PCC  dapat  terlaksana  dengan  lebih  cepat  dengan melakukan  usaha  kolaboratif  yang  dapat  dilaksanakan  dengan kehadiran  Manajer  Pelayanan  Pasien  (MPP)  di  setiap  rumah sakit. Analisis pekerjaan MPP harus terstruktur dan tercantum dalam hospital by law .
Pelayanan  pada  hakikatnya  merupakan  suatu  bentuk kegiatan  yang  pelaksanaannya  sebagian  besar  diselenggarakan oleh  pemerintah  dalam  bentuk  barang  maupun  jasa  dalam rangka  memenuhi  kebutuhan  masyarakat  sesuai  dengan peraturan  yang  berlaku.  Sebagai  bentuk  kegiatan  yang dilaksanakan  oleh  pemerintah,  maka  pelayanan  kesehatan termasuk ke dalam pelayanan publik. Pelayanan publik sendiri merupakan  upaya  pemenuhan  kebutuhan  penerima  maupun pelaksanaan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan. Sehingga PCC wajib dilaksanakan dengan selalu meningkatkan mutu  dan  mempertahankan  standar  pelayanannya  sesuai ketentuan,  yaitu  standar  prosedur  operasional,  standar pelayanan medis, dan standar asuhan keperawatan.
Keterjangkauan  pelayanan  merupakan  wujud  dari  aspek keadilan dalam hak kesehatan. Undang-undang telah menjamin bahwa  penyelenggaraan  praktik  kedokteran  harus  diberikan secara  adil,  merata,  dan  bermutu  kepada  setiap  orang  dengan biaya  yang  terjangkau  oleh  masyarakat.  Upaya  memastikan keterjangkauan  pelayanan  merupakan  salah  satu  fungsi pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah pusat dan daerah, sebagaimana diatur dalam undang-undang.

## Referensi
Abubakar,  Z.,  Rivai,  F.,  &  Sapada,  N.  A.  (2020).  Effect  of Patient centered  care Application  on  Inpatient  Outcomes  in  Rskdia  Pertiwi and  Rsia  Ananda  (Woman  and  Child  Hospitals).  Open  Access Macedonian Journal of Medical Sciences, 8(T2), 162-167. https://doi.org/10.3889/oamjms.2020.5217
Arnold, L., & Stern, D. T. (2006).  What Is Medical Professionalism? In D. T. Stern (Ed.), Measuring medical professionalism. New York, NY: Oxford University Press, Inc.
Avia, I., & Handiyani, H. (2019). Analisis Kompetensi Case Manager Pada Rumah Sakit di Jakarta: Studi Kasus. 3(1), 16–27.
Berwick,  D.  M.  (2009).  What  „Patient-Centered‟  Should  Mean: Confessions Of An Extremist. Health Affairs, 28 (Supplement 1), w555– w565. https://doi.org/10.1377/hlthaff.28.4.w555
Berwick,  D.  M.,  Nolan,  T.  W.,  &  Whittington,  J.  (2008).  The  triple aim:  Care,  health,  and  cost.  Health  Affairs,  27(3),  759–769. https://doi.org/10.1377/hlthaff.27.3.759
Bleakley  A.  (2014).  Theorizing  Team  Process  Through  Cultural– Historical  Activity  Theory  (CHAT):  Networking  and  Knotworking. Patient-Centred  Medicine  in  Transition.  Advances  in  Medical Education, vol 3. Springer, Cham.  https://doi.org/10.1007/978-3-319- 02487-5_11
Bodenheimer, T., & Sinsky, C. (2014). From Triple to Quadruple Aim: Care  of  the  Patient.  Annals  of  Family  Medicine,  12(6),  573–576. https://doi.org/10.1370/afm.1713.
Case Management Society of  America. (2016). Standards of Practice for Case Management. Case Management Society of America.
Cruess,  R.  L.,  &  Cruess,  S.  R.  (2008).  Expectations  and  obligations: Professionalism  and  medicine‟s  social  contract  with  society. Perspectives in Biology and Medicine, 51(4), 579–598. https://doi.org/10.1353/pbm.0.0045
Daly,  J.,  Jackson,  D.,  Mannix,  J.,  Davidson,  P.,  &  Hutchinson,  M. (2014).  The  importance  of  clinical  leadership  in  the  hospital  setting. Journal of Healthcare Leadership, 6, 75-83. http:doi.org/10.2147/JHL.S46161
Dewi,  W.  N.,  Evans,  D.,  Bradley,  H.,  &  Ullrich,  S.  (2014).  Person- centred  care  in  the  indonesian  health-care  system.  International Journal of Nursing Practice, 20(6), 616-622. https://doi.org/10.1111/ijn.12213
Ernawati, E., & Lusiani, M. (2019). Studi Fenomenologi: Pelaksanaan Patient  Center  Care  Perspektif  Pasien  dan  Perawat  di  RS  dr.  Dradjat Prawiranegara Serang. Faletehan Health Journal, 6(3), 83–90.
Gloppen,  S.,  Langford,  M.,  Yamin,  A.,  Iunes,  R.,  Cubillio,  L.,  & Escobar,  M.-L.  (2015).  Operationalizing  a  Rights-Based  Approach  to Health Service Delivery. Diakses dari: https://www.cmi.no/projects/17 91-operationalizing-a-rights-based-approach-to-health
Grover, C., Sughair, J., Stoopes, S., Guillen, F., Tellez, L., Wilson, T., Gaccione, C., & Close, R.  (2018).  Case Management Reduces Length of Stay,  Charges,  and  Testing  in  Emergency  Department  Frequent  Users. Western  Journal  of  Emergency  Medicine,  19(2),  238–244. https://doi.org/10.5811/westjem.2017.9.34710
Hidayat,  R.  (2017).  Hak  Atas  Derajat  Pelayanan  Kesehatan  Yang Optimal.  Syariah  Jurnal  Hukum  Dan  Pemikiran,  16(2),  127. https://doi.org/10.18592/sy.v16i2.1035
Hooks,  R.  (2016).  Patient-centred  care.  Nursing  Standard  (Royal College  of  Nursing  (Great  Britain) :  1987).  RCNi  Journal,  30(20),  61– 62. https://doi.org/10.7748/ns.30.20.61.s49
Institute for Healthcare Improvement. (2009). Triple Aim – Concept Design. Institute for Health care Improvement, 1–3. http://www.ihi.org/Engage/Initiatives/TripleAim/Documents/Concept Design.pdf
Institute  of  Medicine.  (2001a).  Crossing  the  Quality  Chasm:  a  New Health  System  for  the  21st  Century.  National  Academy  Press. http://www.nap.edu/catalog/10027.html
Institute  of  Medicine.  (2001b).  Crossing  the  Quality  Chasm:  A  New Health System for the 21st Century (Issue March). National Academies Press. https://doi.org/10.17226/10027
Isriawaty,  F.  S.  (2015).  Tanggung  Jawab  Negara  Dalam  Pemenuhan
Hak  Atas  Kesehatan  Masyarakat  Berdasarkan  Undang  Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Jurnal  Ilmu  Hukum  Legal Opinion, 3(2), 110. Diakses dari: https://media.neliti.com/media/publi cations/145729-ID-tanggung-jawab-negara-dalam-pemenuhan-ha.pdf Jagosh,  J.,  Donald  Boudreau,  J.,  Steinert,  Y.,  MacDonald,  M.  E.,  & Ingram,  L.  (2011).  The  importance  of  physician  listening  from  the patients‟  perspective:  Enhancing  diagnosis,  healing,  and  the  doctor– patient  relationship.  Patient  Education  and  Counseling,  85(3),  369– 374. https://doi.org/10.1016/j.pec.2011.01.028
Joo, J. Y., & Huber, D. L. (2019). Case Management Effectiveness on Health  Care  Utilization  Outcomes:  A  Systematic  Review  of  Reviews. Western Journal of Nursing Research, 41(1), 111-133. https://doi.org/10.1177/0193945918762135
Kementerian  Kesehatan  RI.  (2015).  Rencana  Strategis  Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019. Kementerian Kesehatan RI.
Komisi  Akreditasi  Rumah  Sakit.  (2019).  Standar  Akreditasi  Rumah Sakit 1.1. Komisi Akreditasi Rumah Sakit.
Merav, B. N., & Ohad, H. (2017). Patient-centered care in healthcare and  its  implementation  in  nursing.  International  Journal  of  Caring Sciences, 10(1), 596–600.
OHCHR.  (1967).  International  Covenant  on  Economic,  Social  and Cultural Rights. Diakses dari: https://www.ohchr.org/EN/professionali nterest/pages/cescr.aspx
Perfetto,  E.  M.,  Harris,  J.,  Mullins,  C.  D.,  &  DosReis,  S.  (2018). Emerging  Good  Practices  for  Transforming  Value  Assessment: Patients‟ Voices, Patients‟ Values. Valuein Health, 21(4), 386-393. https://doi.org/10.1016/j.jval.2017.11.013
Permenkes  Nomor  2052/Menkes/PER/X/2011  Tentang  Izin  Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran, (2011).
Perserikatan  Bangsa-Bangsa.  (1948).  Deklarasi  Universal  Hak-Hak Asasi Manusia. https://www.komnasham.go.id/files/1475231326- deklarasi-universal-hak-asasi--$R48R63.pdf
Picker  Institute.  (2016).  Person-centred  care  in  Europe:  a  cross- country  comparison  of  health  system  performance,  strategies  and structures  Policy  briefing  Picker  Institute  Europe.  February. www.pickereurope.orgwebsite:www.pickereurope.org
Poochikian-Sarkissian, S., Sidani, S., Ferguson-Pare, M., & Doran, D. (2010).  Examining  the  relationship  between  patient-centred  care  and outcomes. Canadian Journal of Neuroscience Nursing, 32(4), 14–21.
Powell, S. K., & Tahan, H. M. (2019). Case Management: A Practical Guide for Education and Practice (4th ed.). Wolters Kluwer Health.
Rachma,  A.  H.,  &  Kamil,  H.  (2019).  Pelaksanaan Patient  centered care di  Rumah  Sakit  Umum  Kota  Banda  Aceh.  Idea  Nursing  Journal, 10(1), 1–10.
Riskiyah, R., Hariyanti, T., & Juhariah, S. (2017). Pengalaman Pasien Rawat  Inap  terhadap  Penerapan Patient  centered  care di  RS  UMM. Jurnal Kedokteran Brawijaya, 29(4), 358-363. https://doi.org/10.21776/ub.jkb.2017.029.04.13
Soekanto, S.  (1987).  Pengantar   Penelitian   Hukum.   Jakarta: Universitas Indonesia Press.
Soekanto,  S.,  &  Mamudji,  S.  (2001).  Penelitian  Hukum  Normatif (Suatu Tinjauan Singkat). Jakarta: Rajawali Pers.
Stein-Parbury, J., Chenoweth, L., Jeon, Y. H., Brodaty, H., Haas, M., &  Norman,  R.  (2012).  Implementing  Person-Centered  Care  in Residential  Dementia  Care.  Clinical  Gerontologist,  35(5),  404–424. https://doi.org/10.1080/07317115.2012.702654
Sullivan,  M.  D.  (2017).  The  Patient  as  Agent  of  Health  and  Health Care. New York, NY: Oxford University Press Inc.
Swartwout,  E.,  Drenkard,  K.,  McGuinn,  K.,  Grant,  S.,  &  El-Zein,  A. (2016). Patient and Family Engagement Summit. JONA: The Journal of Nursing Administration, 46(Supplement), S11–S18. https://doi.org/10.1097/nna.0000000000000317
Tahan,  H.  M.,  Watson,  A.  C.,  &  Sminkey,  P.  V.  (2015).  What  Case Managers Should Know About Their Roles and Functions. Professional Case Management, 20(6), 271–296. https://doi.org/10.1097/NCM.0000000000000115
©2021, Hak cipta pada penulis. Diterbitkan oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) bekerjasama dengan Divisi Manajemen Mutu Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, (2004).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. (2009).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit. (2009).
World  Health  Organization.  (1946).  Constitution  of  World  Health Organization. World Health Organization (WHO).
Yuan, C. (2017). The voices of patients: Do they really matter? Cancer Nursing, 40(2), 87. https://doi.org/10.1097/NCC.0000000000000470