COSTING:Journal of Economic, Business and Accounting Volume 7 Nomor 1, Juli-Desember 2023 e-ISSN : 2597-5234
PENGARUH MODERNISASI ADMINISTRASI PERPAJAKAN, SANKSI PAJAK, DAN PEMAHAMAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

## THE EFFECT OF MODERNIZATION OF TAX ADMINISTRATION, TAX SANCTIONS, AND KNOWLEDGE OF TAXATION ON INDIVIDUAL TAXPAYER COMPLIANCE
𝐌𝐮𝐡𝐚𝐦𝐦𝐚𝐝 𝐍𝐚𝐛𝐢𝐞𝐥 𝐀𝐳𝐫𝐚 𝟏 , 𝐑𝐢𝐝𝐚 𝐏𝐞𝐫𝐰𝐢𝐭𝐚 𝐒𝐚𝐫𝐢 𝟐
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur O,P
19013010148@student.upnjatim.ac.id

## Abstract
Tax revenue is the largest revenue and income received by the state to realize the welfare of the  Indonesian  people.  This  study  aims  to  analyze  the  effect  of  modernization  of  tax administration,  tax  sanctions,  and  knowledge  of  taxation  on  compliance  of  individual taxpayers at KPP Pratama Surabaya Rungkut. The research was quantitative method and use primary data objects obtained from distributing questionnaires. The results of this study indicate that modernization of tax administration, tax sanctions, and knowledge of taxation affect the compliance of individual taxpayers at KPP Pratama Surabaya Rungkut.
Keywords: Modernization Of Tax Administration, Tax Sanctions, Knowledge Of Taxation, Individual Taxpayer Sompliance

## ABSTRAK
Penerimaan  perpajakan  merupakan  penerimaan  dan  pendapatan  terbesar  yang  diterima negara  untuk  mewujudkan  kesejahteraan  masyarakat  Indonesia.  Penelitian  ini  memiliki tujuan untuk menganalisis pengaruh modernisasi administrasi perpajakan, sanksi pajak, dan pemahaman  perpajakan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  orang  pribadi  di  KPP  Pratama Surabaya  Rungkut.  Penelitian  ini  dilakukan  dengan  metode  kuantitatif  dan  menggunakan objek  data  primer  yang  didapat  dari  penyebaran  kuesioner.  Hasil  penelitian  ini  secara keseluruhan  menunjukkan  bahwa  modernisasi  administrasi  perpajakan,  sanksi  pajak,  dan pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Surabaya Rungkut.
Kata Kunci: Modernisasi Administrasi Perpajakan, Sanksi Pajak, Pemahaman Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

## PENDAHULUAN
Penerimaan dan pendapatan negara  berasal  dari  tiga  sektor  yaitu penerimaan perpajakan, penerimaan bukan  pajak,  dan  hibah.  Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan No. 28 Tahun 2007  tentang  Perubahan  Ketiga  atas Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  1983 tentang  Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara Perpajakan  menjelaskan  bahwa  pajak merupakan  kontribusi  wajib  kepada negara yang terutang oleh pribadi maupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang,
dengan tidak
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan  untuk  keperluan  negara  bagi sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat. Penerimaan pajak sebagai penerimaan dan pendapatan terbesar yang diterima negara masih terus dimaksimalkan  agar  penerimaan  pajak dapat  terus  meningkat  setiap  tahunnya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Tabel 1 Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh 2019 73,06% 2020 77,63% 2021 84,07% 2022 83,2% (Sumber:  Direktorat  Jendral  Pajak Kementrian Keuangan, 2023)
Berdasarkan  tabel  1  menyatakan rasio kepatuhan penyampain SPT tahunan di Indonesia pada tahun 2022 mengalami penurunan  0,87%  menjadi  83,2%  dari tahun  2021  sebesar  84,07%.  Kurangnya kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT tahunan menyebabkan rasio
kepatuhan  wajib  pajak  pada  tahun  2022 mengalami  penurunan.  Hal  tersebut menunjukkan  bahwa  masih  kurangnya optimalisasi tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia. kurangnya kesadaran Wajib Pajak dalam mematuhi peraturan perpajakan dapat disebabkan oleh
beberapa  faktor,  seperti  faktor  internal maupun faktor eksternal. Berkembangnya teknologi
sekarang  ini  menyebabkan  perubahan pada  sistem  pelaporan  perpajakan  bagi Wajib  Pajak  (WP).  Pelaporan  yang sebelumnya  dilakukan  secara offline sekarang  telah  dapat  dilakukan  dengan online melalui website yang  telah disediakan  oleh  Direktorat  Jendral  Pajak (DJP). Perubahan ini merupakan reformasi
perpajakan yang dilakukan oleh pemerintah  untuk  memudahkan  Wajib Pajak  dalam  melaporkan  pajaknya. Namun, dengan dipermudahnya pelaporan perpajakan  bagi  Wajib  Pajak  tidak membuat Wajib Pajak menjadi lebih patuh dalam  pelaporan  perpajakan.  Hal  ini didorong  dengan  data  yang  didapat  dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Rungkut  atas  jumlah  data  Wajib  Pajak yang melaporkan SPT tahunannya sebagai berikut:
Tabel 2 Tingkat Kepatuhan Wajib
Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Surabaya Rungkut Tahun 2020 2021 2022 Jumlah WP OP Terdaftar 75.652 80.256 84.898 Jumlah WP OP Wajib SPT 44.404 43.619 42.305 Jumlah WP OP Lapor SPT Tahunan 27.625 31.849 31.137 Presentase Kepatuhan Pelaporan SPT WP OP 62,21% 73,01% 73,60% (Sumber: KPP Pratama Surabaya Rungkut) Berdasarkan tabel 2 mengenai data kepatuhan  tersebut  menunjukkan  bahwa masih adanya ketidakpatuhan Wajib Pajak dalam  melaporkan  SPT  tahunannya. Tahun 2022 menyatakan bahwa masih ada 26,4%  yang  tidak  melaporkan  pajaknya. Maka  dari  itu,  tingkat  kepatuhan  wajib pajak  orang  pribadi  di  Kantor  Pelayanan Pajak  Pratama  Surabaya  Rungkut  masih kurang optimal.
Pemahaman  perpajakan  yang dimiliki  oleh  Wajib  Pajak  dapat  menjadi faktor  internal  yang  dapat  mendorong kepatuhan wajib pajak karena pemahaman perpajakan yang dimiliki oleh setiap Wajib Pajak  merupakan  hal  yang  paling mendasar yang harus dimiliki oleh Wajib
Pajak,  dengan  memiliki  pemahaman perpajakan  dapat  mempermudah  Wajib Pajak  dalam  menjalankan  kewajiban perpajakannya. Menurut (Bhegawati et al., 2022) pemahaman perpajakan merupakan pemahaman  umum  perpajakan,  objek pajak, jenis pajak, tarif pajak, perhitungan pajak, sampai dengan pelaporan perpajakan  yang  dapat  mendorong Wajib
Pajak  dalam  meningkatkan  kepatuhan wajib  pajak  untuk  memenuhi  kewajiban pajaknya.
Sanksi  pajak  juga  merupakan instrument  yang  baik  untuk  dapat meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak. Sanksi  pajak  dibuat  untuk  menciptakan keteraturan  dan  ketertiban  bagi  Wajib Pajak agar dapat mengurangi pelanggaran perpajakan.  Menurut  (Atarmawan,  2020) sanksi  pajak  merupakan  jaminan  bahwa ketentuan  peraturan  yang  berlaku  akan ditaati  oleh  Wajib  Pajak  sehinga  tidak terjadi pelanggaran norma perpajakan.
Penelitian yang dilakukan oleh (M. Haryanti et al., 2022) mengatakan bahwa modernisasi administrasi perpajakan tidak berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib pajak orang pribadi,
sedangkan pemahaman  perpajakan  dan  sanksi  pajak berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib pjak orang pribadi. Dalam penelitian lain yang dilakukan oleh (Marfati et al., 2022) menunjukkan bahwa modernisasi adminitrasi  perpajakan  dan  pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap
kepatuhan  wajib  pajak  orang  pribadi, sedangkan sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  orang pribadi.  Penelitian  yang  dilakukan
(Bhegawati  et  al.,  2022)  menyatakan bahwa modernisasi administrasi perpajakan dan sanksi pajak berpengaruh terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  orang pribadi, sedangkan pemahaman
perpajakan  tidak  berpengaruh  terhadap kepatuhan  wajib  pajak  orang  pribadi. Penelitian  ini  merupakan  pengembangan dari  penelitian  sebelumnya  yang  masih memiliki perbedaan hasil penellitian. Hal itu  memotivasi  penulis  untuk  dilakukan lagi penelitian dengan variabel yang sama namun objek penelitian yang berbeda.
Berdasarkan uraian latar belakang masalah  diatas,  penelitian  ini  memiliki fokus  pembahasan  mengenai  kepatuhan Wajib  Pajak  Orang  Pribadi,  maka penelitian ini mengangkat judul “Pengaruh Modernisasi  Administrasi  Perpajakan, Sanksi Pajak, Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang Pribadi (Studi Empiris Pada KPP Pratama Surabaya Rungkut)”.

## Teori Atribusi
Teori  atribusi  yang  dikemukakan oleh  Fritz  Heider  pada  tahun  1958. Menurut  Fritz  Heider  dalam  penelitian (Yanto  &  Sari,  2022)  mengatakan  bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh faktor eksternal  dan  internal.  Perilaku  yang disebabkan secara internal adalah perilaku individu  yang  di  lakukan  tanpa  adanya dorongan  dari  luar,  sedangkan  yang disebabkan  secara  eksternal  adalah perilaku  individu  yang  terjadi  akibat dorongan  atau  paksaan  dari  luar  untuk melakukan suatu tindakan Modernisasi Administrasi Perpajakan Menurut (Anggraeni & Lenggono,
2021)  modernisasi  sistem  administrasi perpajakan  merupakan  suatu  upaya Direktorat Jendral Pajak untuk meningkatkan  potensi  penerimaan  pajak yang memiliki karakteristik yaitu melakukan  kegiatan  administrasi  melalui sistem  yang  berbasis  teknologi  terkini. Modernisasi administrasi perpajakan yang dilakukan  Direktorat  Jendral  Pajak bertujuan  untuk  melakasanakan good
governance ,  yaitu  penerapan  sistem administrasi  perpajakan  yang  transparan dan  akuntabel  dengan  memanfaatkan sistem  informasi  teknologi  terkini  untuk memberikan  pelayanan  yang  layak  dan pengawasan  kepada  para  Wajib  Pajak (Rohmah, 2020).
Sanksi Pajak Sanksi  pajak  merupakan  sebuah jaminan  agar  Wajib  Pajak  mematuhi ketentuan  peraturan  perundang-undangan yang  berlaku.  Menurut  (Lianatul,  2022) sanksi  pajak  adalah  sebuah  cara  untuk membuat Wajib Pajak menaati aturan dan norma  tentang  perpajakan  yang  tercatat dalam perundang-undangan. Sanksi pajak yang  diberikan  kepada  Wajib  Pajak dilakukan  agar  menciptakan  kepatuhan wajib  pajak  dalam  memenuhi  kewajiban pajaknya.
Pemahaman Perpajakan
Pengetahuan perpajakan atau pemahaman  perpajakan  merupakan  suatu pemahaman  atas  hukum  serta  kewajiban perpajakan  yang  dapat  mendorong Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya.  Menurut  (Rosana,  2021) pemahaman  perpajakan  merupakan  suatu dasar bagi Wajib Pajak dalam menentukan tindakan  serta  pengambilan  keputusan yang  berhubungan  dengan  pelaksanaan hak dan kewajiban di bidang perpajakan. Kepatuhan Wajib Pajak
Kepatuhan dapat diartikan sebagai suatu  tindakan  yang  mengikuti  suatu spesifikasi,  standar  atau  hukum  yang berlaku  yang  diterbitkan  oleh  suatu lembaga atau organisasi yang berwenang. Menurut (Waluyo, 2020) kepatuhan wajib pajak  merupakan  suatu  tindakan  Wajib Pajak  (WP)  yang  mematuhi  perundang- undangan  dengan  memenuhi  segala kewajiban  perpajakan  dan  melaksanakan hak perpajakannya.

## METODE PENELITIAN Jenis dan Objek Penelitian
Jenis  penelitian  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  menggunakan penelitian  kuantitatif.  Menurut  (Sugiono, 2018)  metode  penelitian  kuantitatif merupakan  metode  penelitian  yang berlandaskan  pada  filsafat  positivisme, yang  digunakan  untuk  meneliti  pada penelitian pada sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument  penelitian,  analisis  data kuantitatif  atau  statistik  dengan  tujuan untuk  menguji  hipotesis  yang  telah ditetapkan. Objek penelitian yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi, Modernisasi  Administrasi  Perpajakan, Sanksi  Perpajakan,  dan  Pemahaman Perpajakan dari Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Rungkut.

## Teknik Pengumpulan Data
Data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  merupakan  data  primer sehingga  teknik  yang  digunakan  dalam pengumpulan  data  adalah  dengan  teknik kuesioner.  Kuesioner  yang  diberikan kepada responden diberikan secara online dan diukur dengan skala likert.

## Metode Analisis Data
Teknik  analisis  dalam  penelitian menggunakan Partial Least Square (PLS) dengan  software  WarpPLS  7.0.    Metode Structural  Equation  Model (SEM)  terdiri dari  dua  sub  model  yaitu  pengukuran ( measurement  model )  atau  sering  disebut outer  model dan  model  model  struktural ( structural  model )  atau  sering  disebut inner model .

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Evaluasi  Model  Pengukuran  ( Outer Model )
Evaluasi model pengukuran (outer model)  bertujuan  untuk  menilai  validitas dan  reliabilitas  model.  Menilai  validitas dapat  dilakukan  dengan  mengukur validitas konvergen yang dilihat dari hasil loading  factor dan avarage  variance extracted (AVE) dan validitas diskriminan yang dapat dilihat dari hasil cross loading , sedangkan untuk menilai realibilitas dapat dilihat  dari Cronbach’s  Alpha dan Composite Reability . Tabel 3 Hasil Loading Factor
No Modernisasi Adminstrasi Perpajakan (X1) Sanksi Pajak (X2) Pemaha man Perpajak an (X3) Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) X1.1 (0.792) X1.2 (0.820) X1.3 (0.845) X1.4 (0.849) X1.5 (0.758) X1.6 (0.645) X2.1 (0.599) X2.2 (0.756) X2.3 (0.762) X2.4 (0.826) X2.5 (0.758) X3.1 (0.791) X3.2 (0.770) X3.3 (0.664) X3.4 (0.739) X3.5 (0.692) X3.6 (0.581) Y1.1 (0.518) Y1.2 (0.767) Y1.3 (0.823) Y1.4 (0.863) Y1.5 (0.916) Y1.6 (0.870) (Sumber: Data Diolah, 2023)
Berdasarkan  data  pada  tabel  3 menyatakan  bahwa loading  factor pada setiap  indikator  valid.  Indikator  dapat
dikatakan valid karena semua nilai loading factor berada  diatas  >0.5.  Pengukuran validitas  konvergen  juga  dilakukan berdasarkan  ukuran Average Variance Extracted (AVE). indikator dapat dikatakan valid apabila Average Variance
Extracted (AVE) > 0.5.
Tabel 4 Hasil Avarage Variance Extracted (AVE) Average Variance Extracted (AVE) X1 0.621 X2 0.553 X3 0.504 Y 0.646 (Sumber: Data Diolah, 2023) Berdasarkan tabel 4 menunjukkan bahwa  setiap  variabel  valid  karena variabel modernisasi administrasi perpajakan,  sanksi  pajak,  pemahaman perpajakan,  dan  kepatuhan  wajib  pajak orang pribadi memiliki Average Variance
Extracted (AVE) > 0.5. Tabel 5 Hasil Cross Loading No (X1) (X2) (X3) (Y) X1.1  (0.792) 0.353 0.392 0.298 X1.2  (0.820) 0.414 0.551 0.391 X1.3  (0.845) 0.494 0.384 0.350 X1.4  (0.849) 0.494 0.410 0.433 X1.5  (0.758) 0.398 0.384 0.475 X1.6  (0.645) 0.379 0.350 0.156 X2.1 0.370 (0.599) 0.310 0.225 X2.2 0.331 (0.756) 0.268 0.374 X2.3 0.445 (0.762) 0.313 0.368 X2.4 0.377 (0.826) 0.232 0.215 X2.5 0.481 (0.758) 0.344 0.324 X3.1 0.358 0.181 (0.791) 0.155 X3.2 0.406 0.377 (0.770) 0.417 X3.3 0.403 0.379 (0.664) 0.129 X3.4 0.293 0.238 (0.739) 0.188 X3.5 0.319 0.162 (0.692) 0.275 X3.6 0.487 0.353 (0.581) 0.225 Y1.1 0.505 0.358 0.320 (0.518) Y1.2 0.447 0.373 0.290 (0.767) Y1.3 0.260 0.322 0.236 (0.823) Y1.4 0.337 0.286 0.220 (0.863) Y1.5 0.355 0.355 0.334 (0.916)
Y1.6 0.358 0.301 0.219 (0.870) (Sumber: Data Diolah, 2023) Berdasarkan tabel 5 menunjukkan
bahwa  seluruh  indikator  telah  memenuhi kriteria  validitas  diskriminan.  Hal  ini dibuktikan  dengan  nilai loading  factor yang  lebih  besar  dari  nilai loading ke konstruk lain.
Tabel 6 Hasil Uji Realibilitas Cronbach’s Alpha Composite Reability X1 0.876 0.907 X2 0.795 0.860 X3 0.800 0.858 Y 0.883 0.914 Menurut  tabel  6  menyatakan bahwa  setiap  variabel  telah  memenuhi syarat  kriteria  uji  realibilitas  karena  nilai Cronbach’s Alpha dan Composite Reability > 0.7.
Evaluasi Model Struktural ( Inner Model )
Evaluasi  model  structural  (inner model)  bertujuan  untuk  mengukur pengaruh hubungan antar variabel. Uji ini dapat dilakukan dengan koefisien determinasi  ( R-Square atau 𝑅 P )  dan path coefficient . Tabel 7 Hasil Koefisien Determinasi R-Square R-Square Adjusted Y 0.316 0.295 (Sumber: Data Diolah, 2023) Tabel  7  menyatakan  bahwa variabel modernisasi
administrasi perpajakan, sanksi pajak, dan pemahaman perpajakan  mempengaruhi  kepatuhan wajib  pajak  orang  pribadi  sebesar  31,6% dan  sisanya  sebesar  68,4%  dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.
Tabel 8 Hasil Path Coefficien Path Coefficient P-Value X1 Y 0.357 0.001 X2 Y 0.110 0.130 X3 Y 0.189 0.025
(Sumber: Data Diolah, 2023) Berdasarkan  tabel  8  menyatakan bahwa  variabel  modernisasi  administrasi perpajakan, sanksi pajak, dan pemahaman perpajakan  memiliki  nilai  path  coeffisien positif.  Hal  tersebut  menunjukkan  bahwa modernisasi  administrasi  perpajakan, sanksi pajak, dan pemahaman perpajakan berpengaruh  positif  terhadap  kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
Hasil penelitian juga menunjukkan kesesuaian  dengan  teori  atribusi  yang menyatakan  bahwa  perilaku  individu dipengaruhi  oleh  faktor  eksternal  dan internal.  Faktor  eksternal  pada  penelitian ini  adalah  modernisasi  administrasi perpajakan  dan  sanksi  pajak,  sedangkan faktor  internal  pada  penelitian  ini  adalah pemahaman perpajakan.
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan pembahasan  yang  telah  diuraikan,  dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
Modernisasi administrasi perpajakan berkontribusi terhadap
kepatuhan  wajib  pajak  orang  pribadi  di KPP  Pratama  Surabaya  Rungkut.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  sistem  administrasi yang  baik  akan  mendorong  peningkatan jumlah  presentase  kepatuhan  wajib  pajak orang pribadi.
Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan  wajib  pajak  orang  pribadi  di KPP  Pratama  Surabaya  Rungkut.  Hal  ini membuktikkan  bahwa  semakin  tegasnya suatu sanksi yang diberikan kepada Wajib
Pajak makan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pemahaman perpajakan berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib pajak  orang  pribadi  di  KPP  Pratama Surabaya  Rungkut.  Hal  ini  menunjukkan bahwa semakin banyak pemahaman pajak yang  dimiliki  Wajib  Pajak  dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

## DAFTAR PUSTAKA
Anggraeni, V. K., & Lenggono, T. O. (2021). Pengaruh Implementasi Pp No 23 Tahun 2018,  Pemahaman  Perpajakan,  Dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak Umkm ( Studi Empiris Pada Wajib Pajak  Orang  Pribadi  Umkm  Di  Kota Ambon). Jurnal Akuntansi: Transparansi Dan Akuntabilitas , 9 (1). Atarmawan,  Rita.  J.  D.  (2020).  Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Saksi Pajak Dan Kualitas  Pelayanan  Pajak  Terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi. Jurnal Akuntansi , 6 (1).
Bhegawati, D. A. S., Yuesti, A., & Sumiantari, N.  W.  (2022).  Analisis  Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Gianyar. Asian  Journal  of  Management
Analytics , 1 (1), 35–50.
https://doi.org/10.55927/ajma.v1i1.1393 Lianatul,  M.  (2022). Pengaruh  Pemahaman Wajib Pajak, Penerapan e-billing, Sanksi Pajak,  dan  Sosialisasi  Pajak  terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  Pemilik  Usaha UMKM  Di  Kota  Pati  Tahun  2020 . Institut Agama Islam Negeri Kudus. Pemerintah Pusat. (2007). UNDANG- UNDANG  REPUBLIK  INDONESIA NOMOR 28 TAHUN TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA
PERPAJAKAN 2007 .
Rohmah,  F.  (2020). Pengaruh  Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Pelayanan
Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang  Pribadi  Pada  Kpp  Pratama Jakarta  Setiabudi  Tiga .  Sekolah  Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta. Rosana, W. D. (2021). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan,
Pelayanan  Fiskus,  Kesadaran  Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Wajib  Pajak  Yang  Terdaftar  Di  Kpp Pratama  Purbalingga) .  Universitas
Muhammadiyah Semarang.
Sugiono.
(2018). Metode Penelitian Pendidikan  Pendekatan  Kuantitatif . Alfabeta.
Waluyo,  T.  (2020).  Pemeriksaan  Terhadap Wajib Pajak Yang Tidak Menyampaikan SPT,  Ketentuan  Dan  Pemilihannya
Sesuai SE-15/PJ/2018. Simposium
Nasional Keuangan Negara , 2 (1). Yanto, A. F. F., & Sari, R. P. (2022). Pengaruh Penyuluhan  Wajib  Pajak  dan  Sanksi Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak  Pada  KPP  Pratama  Surabaya Mulyorejo. Realible Accounting Journal , 1 (2). www.pajak.go.id