DOI: https://doi.org/10.38035/jmpis.v5i4 Received: 29 Mei 2024, Revised: 8 Juni 2024, Publish: 10 Juni  2024 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Optimalisasi Peran Bhabinkamtibmas dalam Upaya Peningkatan Pencegahan Kejahatan Berbasis Masyarakat Terkait Kejahatan Terorisme
Alief Maulana 1 , Anggi Aulina Harahap 2
1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Depok, Indonesia, alief.maulana21@ui.ac.id
2 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Depok, Indonesia, anggiaulina@ui.ac.id
Corresponding Author: alief.maulana21@ui.ac.id
Abstract: Terrorism  is  a  type  of  crime  that  cannot  be  classified  as  an  ordinary  crime.  The threat  of  terrorism  is  not  only  a  problem  for  a  particular  country  or  region,  but  a  global threat.  The  police  as  part  of  law  enforcement  agencies,  are  responsible  for  maintaining security, order, providing comfort, and protection to the community in accordance with Law (UU)  Number  2  of  2002  concerning  the  Indonesian  National  Police  through  community policing. This research uses qualitative research methods, observation techniques and library studies.  In  addition  to  observation  which  is  the  primary  data  collection  technique, researchers also use secondary data collection techniques using library studies. The role of Bhabinkamtibmas in preventing terrorism through the Community Policing approach makes the  right  contribution.  By  building  a  close  and  trusting  relationship  with  the  community, Bhabinkamtibmas creates an environment where people feel comfortable to report suspicious activities and actively participate in prevention efforts.
Keyword: Bhabinkamtibmas, Community Policing, Terrorism.
Abstrak: Terorisme  merupakan  jenis  kejahatan  yang  tidak  bisa  diklasifikasikan  sebagai kejahatan  biasa.  Ancaman  terorisme  tidak  hanya  menjadi  permasalahan  bagi  suatu  negara atau  kawasan  tertentu,  melainkan  merupakan  ancaman  global.  Polisi  sebagai  bagian  dari lembaga  penegak  hukum,  bertanggung  jawab  untuk  menjaga  keamanan,  ketertiban, memberikan  kenyamanan,  serta  perlindungan  kepada  masyarakat  sesuai  dengan  Undang- undang  (UU)  Nomor  2  Tahun  2002  tentang  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  lewat community  policing .  Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif,  teknik observasi dan studi keperpustakaan. Selain observasi yang teknik pengumpulan data primer, peneliti  juga  menggunakan  Teknik  pengumpulan  data  sekunder  dengan  menggunakan  studi keperpustakaan.  Peran  Bhabinkamtibmas  dalam  pencegahan  terorisme  melalui  pendekatan Community Policing memberikan kontribusi yang tepat. Dengan membangun hubungan yang erat  dan  saling  percaya  dengan  masyarakat,  Bhabinkamtibmas  menciptakan  lingkungan  di mana  masyarakat  merasa  nyaman  untuk  melaporkan  aktivitas  mencurigakan  dan berpartisipasi aktif dalam upaya pencegahan.
Kata Kunci: Bhabinkamtibmas, Pemolisian Masyarakat, Terorisme.

## PENDAHULUAN
Terorisme merupakan jenis kejahatan yang tidak bisa diklasifikasikan sebagai kejahatan biasa. Meskipun fenomena terorisme masih menunjukkan fluktuasi dan cenderung menurun, kasus-kasus  terorisme  tetap  menjadi  ancaman  serius  bagi  masyarakat  Indonesia.  Secara akademis,  terorisme  digolongkan  sebagai  kejahatan  luar  biasa  ( extraordinary  crime )  dan kejahatan  terhadap  kemanusiaan  ( crime  against  humanity ).  Oleh  karena  itu,  penanganan terorisme  tidak  bisa  dilakukan  dengan  metode  biasa  seperti  dalam  menangani  kasus pencurian, pembunuhan, atau penganiayaan (Pradityo, 2016). Ancaman terorisme tidak hanya menjadi  permasalahan  bagi  suatu  negara  atau  kawasan  tertentu,  melainkan  merupakan ancaman  global.  Oleh  karena  itu,  Indonesia  juga  menjadi  salah  satu  negara  yang  menjadi basis  pertumbuhan  jaringan Islamic  State  of  Iraq  and  Syria (ISIS)  dan  kelompok  teroris lainnya,  sehingga  pemerintah  terus  berupaya  meningkatkan  penanggulangan  gerakan terorisme  yang  ada.  Saat  ini,  pemerintah  terus  membangun  kerja  sama  global  yang  efektif untuk  menghadapi  ancaman  terorisme,  terutama  dalam  menangkal  upaya  ekspansi  jaringan ISIS  ke  wilayah  Asia  Tenggara.  Pemerintah  juga  memperkuat  kapabilitas  dan  kerja  sama antar  elemen  utama  lembaga  yang  menangani  penanggulangan  terorisme  seperti  Tentara Nasional  Indonesia  (TNI),  Kepolisian  Republik  Indonesia  (Polri),  BIN  (Badan  Intelijen Nasional),  dan  BNPT  (Badan  Nasional  Penanggulangan  Terorisme)  serta  berbagai  elemen lainnya termasuk  peran serta masyarakat  dalam upaya perang melawan terorisme  (Yunanto, Damayanti, & Novitasari, 2017).
Undang-Undang  (UU)  Nomor  5  Tahun  2018  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang Nomor  15  Tahun  2003  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang  Undang Nomor  1  Tahun  2002  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Terorisme  Menjadi  Undang- Undang. Dalam Undang-Undang tersebut, diharapkan menjadi langkah awal yang baik dalam penanganan  tindak  pidana  terorisme  di  Indonesia.  Salah  satu  lembaga  yang  berwenang memberantas  tindak  pidana  terorisme  adalah  Kepolisian  Republik  Indonesia.  Penanganan tindak  pidana  terorisme  oleh  Kepolisian  Republik  Indonesia  dilakukan  sesuai  dengan ketentuan  peraturan  perundang-undangan  terkait  pemberantasan  tindak  pidana  terorisme. Perang melawan terorisme ternyata tidak langsung mampu menghentikan aksi terorisme. Hal ini  disebabkan  oleh  masalah  ideologis  di  balik  terorisme,  di  mana  para  pelaku  terorisme adalah  individu-individu  biasa  yang  kebetulan  memiliki  ideologi  yang  berbeda  dan  sangat percaya bahwa ideologi  mereka  yang paling benar, sementara  yang lain  dianggap salah dan merusak umat manusia, sehingga harus diperangi (Sarwono, 2012). Selain itu, menurut Irfan Idris, salah satu akar dari terorisme adalah paham radikalisme yang diwujudkan dalam bentuk tindakan radikal yang memaksakan kehendak. Radikalisasi bukanlah proses yang instan dan sederhana.  Proses  tersebut  sangat  kompleks,  dimulai  dari  pengenalan,  identifikasi  diri, indoktrinasi,  radikalisasi,  hingga  akhirnya  tindakan  teror.  Seperti  yang  umum  dipahami, radikalisasi  adalah  proses  mengadopsi  atau  mempromosikan  keyakinan  ekstrem  yang mendorong penggunaan kekerasan untuk mencapai perubahan sosial, politik, dan keagamaan (Usman, 2014).
Tabel 1. Wilayah dan Asal Kelompok Terorisme
NO WILAYAH
JUMLAH
KAP JENIS KELAMIN KELOMPOK
L
P NI I JI JAD AD FPI JAS RIAU 9 8 1 1 4 4 - - - DKI JAKARTA 26 26 - 1 5 17 1 2 -
D I YOGYAKARTA 1 1 - - - - 1 - - SUMATRA SELATAN 11 11 - - 11 - - - - LAMPUNG 13 13 - - 13 - - - - SULTENG 13 13 - - 5 8 - - - JATIM 5 5 - - - - - - 5 NTB 10 9 1 - - 7 2 - 1 JATENG 7 6 1 - 1 5 - - 1 SUMUT 1 1 - - 1 - - - - SUMBAR 1 - 1 - - 1 - - JABAR 28 28 - - - 27 1 - - KALBAR 1 1 - - - 1 - - - ACEH 1 1 - - - 1 - - - TOTAL 127 123 4 1 40 69 7 2 7 Sumber: Mabes Polri, 2024
Sepanjang  Tahun  2023  telah  dilakukan  penegakan  hukum  dalam  rangka Preventife Strike terhadap  127  tersangka  pelaku  DPO,  kelompok  dan  jaringan  terorisme  di  wilayah  di Indonesia  yang  terdiri  dari  123  tersangka  laki-laki  dan  4  tersangka  perempuan.  Dari  127 pelaku tersebut dalam proses penyidikan 101 orang dan 18 orang dari hasil penyidikan sudah lengkap  (P21),  sedangkan  korban  meninggal  dunia  akibat  penegakan  hukum  sebanyak  2 orang pelaku, dan 1 orang luka berat anggota Densus 88 AT Polri. Berdasarkan data tersebut, dari beberapa wilayah provinsi di Indonesia daerah Jawa Barat merupakan provinsi terbanyak dengan  jumlah  28  tersangka  pelaku  kelompok  terorisme.  Dikarenakan  meningkatnya  kasus penangkapan  terorisme  di  wilayah  tersebut  menjadi  latar  belakang  peneliti  melakukan penelitian  Provinsi  Jawa  Barat  merupakan  wilayah  penelitian  yang  dilakukan  peneliti khususnya di wilayah Bekasi.
Oleh  karena  itu,  Polisi  sebagai  bagian  dari  lembaga  penegak  hukum,  bertanggung jawab  untuk  menjaga  keamanan,  ketertiban,  memberikan  kenyamanan,  serta  perlindungan kepada  masyarakat  sesuai  dengan  Undang-undang  (UU)  Nomor  2  Tahun  2002  tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam menjalankan tugasnya, polisi berperan sebagai pelindung,  pengayom,  dan  pelayan  yang  bertugas  melindungi  masyarakat  dari  gangguan seperti  tindakan  kejahatan,  seperti  dalam  kasus  keberadaan  pencuri  yang  mengancam ketenangan masyarakat, polisi harus segera bertindak. Sebagai penegak hukum yang berperan sebagai pelayan, pembela, dan pelindung masyarakat, peran polisi sangat penting (Bambang Slamet  Eko  Sugistiyoko,  2021).  Mereka  memberikan  perlindungan  kepada  masyarakat  dari gangguan  ketertiban  dan  masalah-masalah  lainnya,  termasuk  tentang  upaya  peningkatan pencegahan  kejahatan  berbasis  masyarakat  terkait  kejahatan  Terorisme  ( Community  Crime Prevention ).

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif,  yaitu  suatu  pendekatan penelitian yang digunakan untuk menggali pemahaman mendalam mengenai fenomena sosial atau perilaku manusia melalui interpretasi rinci dan deskripsi terperinci. Penelitian kualitatif adalah  bentuk  studi  yang  memeriksa  kualitas  hubungan,  aktivitas,  situasi,  atau  berbagai materi.  Dengan  kata  lain,  penelitian  kualitatif  lebih  fokus  pada  deskripsi  menyeluruh,  yang memberikan penjelasan rinci tentang apa  yang terjadi dalam kegiatan atau situasi, dari pada membandingkan efek perlakuan khusus atau menjelaskan sikap dan perilaku individu (Fadli, 2021).  Dalam  penelitian  kualitatif  tidak  menggunakan  unsur  statistik  dalam  penelitiannya. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami secara mendalam masalah-masalah manusia, sosial serta subjek-subjek memaknai lingkungan sekitarnya dan dampaknya terhadap perilaku mereka (Walidin, Saifullah, & ZA, 2015). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik
observasi  dan  studi  keperpustakaan.  Observasi  merupakan  aktivitas  ilmiah  empiris  yang berdasarkan  informasi  dari  lapangan  atau  teks,  melalui  pengalaman  panca  indra  secara langsung  terhadap  suatu  makhluk  hidup,  benda,  kondisi,  situasi,  proses  atau  perilaku (Hasanah,  2016).  Langkah  yang  dilakukan  peneliti  saat  melakukan  observasi  awal  adalah mendatangi dan mengamati tempat atau objek penelitian di wilayah hukum Polresta Bekasi.
Selain  observasi  yang  teknik  pengumpulan  data  primer,  peneliti  juga  menggunakan Teknik  pengumpulan  data  sekunder  dengan  menggunakan  studi  keperpustakaan.  Peneliti melakukan  proses  pencarian  literatur  sebagai  dukungan  untuk  mengumpulkan  data  melalui buku, jurnal ilmiah, internet, situs web, dan sumber-sumber yang berkaitan dengan penelitian yang  sedang  dilakukan.  Langkah  ini  penting  untuk  memperkaya  data  dan  informasi  yang telah  diperoleh,  sehingga  memungkinkan  analisis  data  yang  cermat  dan  dapat mempertanggungjawabkan kebenaran serta keaslian dari penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Fenomena Terorisme di Indonesia
Ezzat  E.Fattah  seorang  ahli  Kriminologi  mendefiniskan  terorisme  sebagai  berikut: “ Terrorism comes from teror, which come Latin ‘terre’, meaning to frighten. Organilly, the word ‘terroe’ was used to designate a mode governing, and word ‘terrorism’ was employed to describe the systematic use of terror, especially by governed into submission ”. Terorisme berasal  dari  kata  teror  yang  berasal  dari  bahasa  Latin terre yang  berarti  menakut-nakuti. Secara  organis,  kata  „ terroe’ digunakan  untuk  menunjuk  pada  suatu  modus  pemerintahan, dan  kata  „terorisme‟  digunakan  untuk  menggambarkan  penggunaan  teror  secara  sistematis, khususnya dengan cara diperintah hingga tunduk (Respati et al. , 2020). Kata teror juga bisa menimbulkan kengerian akan tetapi sampai dengan saat ini belum ada definisi terorisme yang bisa  diterima  secara  universal.  Pada  dasarnya  istilah  terorisme  merupakan  sebuah  konsep yang  memiliki  konotasi  yang  sensitif  karena  terorisme  mengakibatkan  timbulnya  korban warga sipil yang tidak berdosa (Abimanyu, 2005).
Terorisme  secara  kasat  mata  merupakan  suatu  istilah  yang  digunakan  untuk penggunaan kekerasan terhadap penduduk sipil/non kombatan untuk mencapai tujuan politik, dalam  skala  lebih  kecil  dari  pada  perang.  Dari  segi  bahasa,  istilah  terorisme  berasal  dari Prancis  pada  abad  ke  18.  Kata  terorisme  yang  dalam  artinya teror ( under  the  terror )  dan “ deterrere ”  yang berarti takut. (Ali, 2012). Istilah terorisme pada awalnya digunakan untuk menunjuk  suatu  musuh  dari  sengketa  teritorial  atau  kultural  melawan  ideologi  atau  agama yang melakukan aksi kekerasan terhadap publik (Abdullah, 2021).
Terorisme  digolongkan  sebagai  tindak  pidana.  Tindak  pidana  terorisme  merupakan suatu  kejahatan  yang  tidak  dapat  digolongkan  sebagai  kejahatan  biasa,  secara  akademis terorisme  dikategorikan  sebagai  “kejahatan  luar  biasa”  ( Extra  Ordinary  Crime )  dan dikategorikan  pula  sebagai  kejahatan  terhadap  kemanusiaan  ( Crime  Against  Humanity ), mengingat  katagori  yang  demikian  upaya  penanggulangan  dan  pemberantasannya  tentulah tidak  dapat  menggunakan  cara-cara  biasa  sebagaimana  dalam  menangani  tindak  pidana pencurian,  penganiayaan  dan  lainnya  (Salam,  2005).  Tindak  pidana  terorisme  sebagai fenomena  yang  sangat  kompleks,  ada  banyak  faktor  atau  motivasi  yang  melatarbelakangi, baik  karena  alasan  agama,  ideologi  maupun  alasan  kepentingan  (Masyar,  2009),  sehingga tindak  pidana  terorisme  membutuhkan  penanganan  dengan  mendayagunakan  cara-cara  luar biasa  (Muladi,  2004).  Tindak  pidana  terorisme  yang  selama  ini  terjadi  telah  mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat serta telah menjadi ancaman serius terhadap kedaulatan negara,  sehingga  perlu  dilakukan  pencegahan  dan  pemberantasannya,  guna  memelihara kehidupan yang aman, damai dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (Abdullah, 2021).
Berdasarkan pendapat di atas, kegiatan terorisme bertujuan untuk membuat orang lain merasa takut, sehingga dapat menarik perhatian orang, kelompok atau suatu bangsa. Biasanya
aksi teror dilakukan ketika tidak ada cara lain untuk melaksanakan kehendaknya. Terorisme digunakan  sebagai  senjata  psikologis  untuk  menciptakan  suasana  panik,  ketidakpastian  dan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap kemampuan pemerintah serta memaksa orang  atau  kelompok  tertentu  untuk  menuruti  kemauan  teroris.  Golose  (2014)  menjelaskan bahwa  terorisme  adalah  tindakan  melawan  hukum  yang  menyebarkan  teror  secara  luas  di masyarakat  melalui  ancaman  atau  kekerasan,  baik  yang  terorganisir  maupun  tidak,  yang menyebabkan  penderitaan  fisik  dan/atau  psikologis  berkepanjangan.  Tindakan  ini  dianggap sebagai  kejahatan  luar  biasa  ( extraordinary  crime )  dan  kejahatan  terhadap  kemanusiaan ( crime  against  humanity ).  Terorisme  tidak  terbatas  pada  wilayah  tertentu,  agama,  atau ideologi  politik,  dan  telah  menjadi  isu  global.  Budi  Winarno  (2014)  dalam  bukunya "Dinamika  Isu-Isu  Global  Kontemporer"  menyatakan  bahwa  di  era  globalisasi  saat  ini, ancaman  terhadap  kehidupan  manusia  semakin  beragam  dan  luas.  Ancaman  ini  tidak  lagi hanya  berasal  dari  perang  besar  atau  ancaman  perang  nuklir,  tetapi  juga  dari  kekuatan- kekuatan  radikal  dalam  masyarakat.  Terorisme  dipraktikkan  oleh  berbagai  kelompok,  baik Kristen, Yahudi, Hindu, maupun Islam, dan terjadi di negara maju maupun berkembang tanpa memandang ideologi atau sistem pemerintahan (Gani, 2017).
Dalam sejarah Indonesia, radikalisme telah ada sejak beberapa puluh tahun yang lalu. Golose (2014) menjelaskan bahwa radikalisme dalam Islam telah lama berakar di masyarakat Indonesia, bahkan sejak masa pra-kemerdekaan. Kaum Islam radikal sering berselisih dengan golongan  lain  dalam  perjuangan  kemerdekaan,  berbeda  visi  dengan  kaum  nasionalis  yang berusaha  menyatukan  elemen  bangsa.  Tindakan  terorisme  juga  telah  terjadi  sejak  lama  di Indonesia, seperti pembajakan pesawat Garuda Woyla di Bangkok, bom bunuh diri di Hotel Marriot, Bom Bali I dan II oleh Jamaah Islamiah, serta aksi teror terbaru oleh ISIS di Jakarta dan Sumatera Utara. Realitas ini menunjukkan bahwa radikalisme dan terorisme merupakan ancaman serius bagi stabilitas keamanan Indonesia (Gani, 2017).
Community  Policing Sebagai  Bentuk  Dari Comunity  Crime  Prevention Oleh Bhabinkamtibnas
Dalam  usaha  pencegahan  kejahatan  sangat  dibutuhkan  keterlibatan  dan  peran  serta dari  masyarakat.  Oleh  karena  itu  hal-hal  atau  kondisi-kondisi  yang  mendukung dimungkinkannya kegiatan-kegiatan kolektif di dalam masyarakat  yang bersangkutan sangat menentukan  terselenggaranya  usaha  pencegahan  kejahatan  tersebut  (Dermawan,  2013). Pencegahan  kejahatan  berbasis  masyarakat  ( Community  (based)  Crime  Prevention )  adalah upaya  strategis,  bertahap,  untuk  memperkuat  kemampuan  masyarakat  untuk  menanggapi kejahatan  melalui  penggunaan  pengawasan  sosial  informal  (Lab,  2016,  hal.  29).  Upaya strategis  pencegahan  kejahatan  harus  memerlukan  partisipasi  aktif  dan  partisipasi  anggota masyarakat,  karena  pelaksanaan  agenda  pencegahan  kejahatan  (berbasis  masyarakat)  sangat bergantung  pada  kesadaran  dan  partisipasi  masyarakat  (Whitzman,  2008,  hal.  12).  Gagasan pemberantasan  kejahatan  sudah  lama  ada  dalam  kehidupan  masyarakat,  dan  teori  serta kebijakan sistem peradilan pidana mencakup gagasan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan  masyarakat  secara  mandiri.  Gagasan  partisipasi  masyarakat  dalam  pencegahan kejahatan didasarkan pada kemampuan kolaboratif masyarakat untuk mengatur dan mengatur perilaku dalam kehidupan masyarakatnya sendiri (Dermawan, 2011, hal. 15).
Terkait  dengan  penelitian  ini,  yaitu  strategi  pencegahan  kejahatan  maka  dapat dikatakan community  crime  prevention merupakan  suatu  tindakan  atau  strategi  yang  segala langkahnya ditujukan untuk memperbaiki kapasitas masyarakat untuk mengurangi kejahatan dengan  jalan  meningkatkan  kapasitasnya  dengan  menggunakan  kontrol  sosial  informal.  Hal ini  dalam  usaha  pencegahan  kejahatan  sangat  dibutuhkan  keterlibatan  dan  peran  serta  dari masyarakat. Oleh karena itu hal-hal atau kondisi-kondisi yang mendukung dimungkinkannya kegiatan-kegiatan  kolektif  di  dalam  masyarakat  yang  bersangkutan  sangat  menentukan terselenggaranya usaha pencegahan kejahatan tersebut (Dermawan, 2013).
Comunity policing merupakan salah satu bentuk yang mengacu pada community crime prevention . Dalam konteks ini, Bhabinkamtibnas sebagai pengemban Pemolisian Masyarakat (Polmas) atau community policing menurut Perkap nomor 3 tahun 2015 merupakan kegiatan kemitraan antara polisi dan masyarakat, yang melibatkan masyarakat dalam deteksi dini dan identifikasi  masalah  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat  (Kamtibmas)  di  wilayah  tempat tinggal  mereka,  untuk  bersama-sama  mencari  solusi  atas  masalah  tersebut.  Sesuai  dengan Perkap  3  tahun  2015,  dan  sejalan  dengan Community  Policing  Consortium (1994),  ada  dua unsur utama dalam Polmas, yaitu kemitraan dan pemecahan masalah.

## 1. Kemitraan ( partnership )
Sir  Robert  Peel  pernah  menjelaskan  bahwa  "polisi  adalah  masyarakat  dan masyarakat  adalah  polisi"  (Braiden  1992).  Hal  ini  menggambarkan  bahwa  inti  dari Polmas  adalah  keterkaitan  antara  polisi  dan  masyarakat,  di  mana  polisi  tidak  dapat beroperasi  secara  independen  dari  masyarakat  dan  harus  dianggap  sebagai  mitra  setara. Filosofi dasar ini menyatakan bahwa polisi, dalam menjalankan tugas penegakan hukum dan  pemeliharaan  kamtibmas,  tidak  bisa  bekerja  sendiri.  Dalam  rangka  memerangi kejahatan,  diperlukan  kerja  sama  yang  baik  dengan  masyarakat.  Bentuk  kerja  sama  ini antara  kepolisian  dan  masyarakat  dalam  memerangi  kejahatan  disebut  kemitraan  (Rifai, 2019). Kehadiran Polmas diharapkan menciptakan kerja sama harmonis antara polisi dan masyarakat.  Pola  kemitraan  ini  bertujuan  agar  masyarakat  terlibat  langsung  dalam menjaga  keamanan  lingkungan  mereka  (Respati  et  al.,  2020).  Kemitraan  dalam  Polmas bertujuan  membangun  dan  menjaga  rasa  saling  percaya  antara  polisi  dan  masyarakat. Dalam  menjaga  kemitraan  ini,  polisi  dan  masyarakat  harus  mengembangkan  hubungan dan  komunikasi  yang  baik  dengan  warga,  serta  melibatkan  komunitas  dalam  menjaga, memelihara,  dan  mengawasi  setiap  potensi  kejahatan.  Fungsi  Polmas,  yang  biasanya diemban  oleh  petugas  Binmas,  harus  mampu  mengintegrasikan  setiap  sumber  daya  di masyarakat  untuk  mencari  solusi  atas  masalah  yang  ada.  Cara  ini  diharapkan  dapat menciptakan dan memelihara rasa saling percaya antara polisi dan  masyarakat, sehingga polisi dapat lebih mudah mendapatkan informasi  penting  yang berguna untuk mencegah potensi  kriminalitas.  Pola  kemitraan  ini  juga  berfungsi  sebagai  alat  kontrol  kejahatan. Community Policing Consortium (1994) mendeskripsikan bahwa dalam aplikasi Polmas, peran  polisi  adalah  sebagai  penggerak  atau  fasilitator  dalam  terciptanya  kemitraan harmonis dengan masyarakat. Oleh karena itu, pola kemitraan yang baik antara polisi dan masyarakat  harus  selalu  terpelihara  untuk  mewujudkan  keamanan  dan  ketertiban  serta mencapai kesejahteraan masyarakat (Respati et al., 2020).
2. Pemecahan Masalah ( problem solving )
Unsur  berikutnya  dari  Polmas  adalah  pola  pemecahan  masalah,  yaitu  proses  yang dimulai  dengan  identifikasi  masalah  yang  terjadi  di  lingkungan  secara  bersama-sama untuk  menemukan  solusi  atau  jalan  keluar.  Paradigma  kepolisian  umumnya  terlalu berfokus pada pengendalian kejahatan yang sudah terjadi atau bersifat reaktif (Respati et al.,  2020).  Namun,  dalam community  policing ,  penyelesaian  masalah  dilakukan  dengan mencari  solusi  atau  jalan  keluar  dari  permasalahan  (Goldstein,  1979).  Goldstein  juga menyarankan agar kegiatan kepolisian dilakukan seefektif mungkin. Pemecahan masalah di  masyarakat  memerlukan  analisis  yang  akurat  dan  rinci  serta  menemukan  solusi  yang meminimalkan  risiko  (Rifai,  2019).  Hal  ini  dianggap  lebih  efektif  dibandingkan  dengan memaksimalkan kegiatan operasional kepolisian.

## Peran Bhabinkamtibnas
Dalam kasus terorisme, Pencegahan terorisme tidak bisa  dilakukan hanya oleh polisi saja. Community  policing memungkinkan  masyarakat    untuk  lebih  terlibat  dalam  upaya pencegahan terorisme, misalnya dengan melaporkan  kegiatan mencurigakan atau memonitor aktivitas  yang  tidak  biasa  di  lingkungan    mereka.  Dalam  Pasal  27  Perkap  Nomor  3  Tahun
2015,  disebutkan  bahwa  tugas  utama  Bhabinkamtibmas  adalah  melakukan  pembinaan masyarakat,  deteksi  dini,  serta  mediasi  dan  negosiasi  untuk  menciptakan  kondisi  yang kondusif  di  desa  atau  kelurahan  (Tamboto,  2017).  Untuk  menjalankan  tugas-tugas  tersebut, Bhabinkamtibmas  diwajibkan  melakukan  beberapa  kegiatan,  antara  lain:  melakukan kunjungan  dari  rumah  ke  rumah  di  seluruh  wilayah  tugasnya,  menerima  informasi  terkait terjadinya tindak pidana, serta memberikan bimbingan dan petunjuk kepada masyarakat atau komunitas  mengenai  permasalahan  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat  (Kamtibmas)  serta pelayanan Polri.
Oleh  karena  itu,  dapat  dikatakan  Peran  Bhabinkamtibmas  sangat  krusial  dalam pencegahan  terorisme  melalui  pendekatan Community  Policing .  Dengan  membangun hubungan  yang  kuat  dengan  masyarakat,  meningkatkan  kesadaran  dan  pendidikan,  serta mengimplementasikan strategi deteksi dini dan pemberdayaan komunitas, Bhabinkamtibmas mampu menciptakan lingkungan  yang lebih aman dan tanggap terhadap ancaman terorisme. Kolaborasi  yang  efektif  dengan  berbagai  instansi  dan  organisasi  lokal  juga  memperkuat upaya  pencegahan,  menjadikan  masyarakat  sebagai  pilar  utama  dalam  menghadapi  dan mencegah aksi terorisme (Simanjuntak, 2023).
Community Policing , atau Pemolisian Masyarakat, adalah pendekatan strategis dalam penegakan hukum yang menekankan pada pembangunan hubungan yang erat dan kerjasama antara  polisi  dan  masyarakat.  Bhabinkamtibmas  (Bhayangkara  Pembina  Keamanan  dan Ketertiban  Masyarakat)  adalah  ujung  tombak  Polri  yang  bertugas  di  desa  atau  kelurahan, memiliki  peran  krusial  dalam  mengimplementasikan  prinsip-prinsip Community  Policing untuk  pencegahan  terorisme.  Melalui  kehadiran  terus-menerus  di  tengah  masyarakat, Bhabinkamtibmas  membangun  hubungan  yang  kuat  dan  saling  percaya  dengan  warga, menciptakan  lingkungan  yang  nyaman  untuk  melaporkan  aktivitas  mencurigakan.  Mereka juga  aktif  berkomunikasi  dengan  masyarakat  melalui  dialog  terbuka  dan  partisipatif, memberikan  edukasi  tentang  ancaman  terorisme  dan  pentingnya  kewaspadaan  (Noeynuy, 2023).
Dalam  observasi  yang  telah  dilakukan,  Bhabinkamtibmas  menyelenggarakan sosialisasi dan pelatihan mengenai tanda-tanda radikalisasi dan terorisme, serta memberikan informasi  yang  akurat  dan  terpercaya  untuk  mencegah  penyebaran  hoaks  yang  dapat menimbulkan  kepanikan.  Melalui  pendidikan  dan  peningkatan  kesadaran  ini,  masyarakat dibekali dengan pengetahuan yang diperlukan untuk mengidentifikasi dan mencegah potensi ancaman  terorisme  di  lingkungan  mereka.  Selain  itu,  Bhabinkamtibmas  melakukan pemantauan  aktif  terhadap  situasi  di  komunitas  mereka,  bekerja  sama  dengan  tokoh masyarakat  dan  organisasi  lokal  untuk  mendeteksi  dini  aktivitas  mencurigakan  dan mengidentifikasi individu atau kelompok yang menunjukkan tanda-tanda radikalisasi.
Kolaborasi  dengan  instansi  lain  juga  merupakan  aspek  penting  dari  peran Bhabinkamtibmas  dalam  pencegahan  terorisme.  Mereka  bekerja  sama  dengan  Babinsa (Bintara Pembina Desa) untuk memperkuat upaya keamanan desa melalui sinergi antara Polri dan  TNI,  serta  berkoordinasi  dengan  pemerintah  desa  dan  kelurahan  untuk  menyusun  dan melaksanakan  rencana  pencegahan  terorisme  yang  komprehensif.  Melalui  pendekatan  ini, upaya pencegahan terorisme menjadi lebih terstruktur dan efektif, melibatkan berbagai pihak dalam menjaga keamanan dan ketertiban.
Pemberdayaan  masyarakat  adalah  kunci  dalam  strategi  Bhabinkamtibmas.  Mereka mendorong  partisipasi  aktif  masyarakat  dalam  menjaga  keamanan  lingkungan  melalui pembentukan  kelompok-kelompok  pemuda  dan  komunitas  yang  berperan  aktif  dalam kegiatan  pencegahan  kejahatan.  Selain  itu,  Bhabinkamtibmas  mengembangkan  program- program  sosial  yang  dapat  mencegah  radikalisasi  dengan  memberikan  alternatif  positif  bagi pemuda  dan  kelompok  rentan.  Ini  membantu  menciptakan  komunitas  yang  mandiri,  yang secara  kognitif,  konatif,  psikomotrik,  dan  afektif  lebih  baik  dalam  menghadapi  ancaman terorisme (Simanjuntak et al., 2023).
Dalam  situasi  darurat,  Bhabinkamtibmas  dilatih  untuk  memberikan  respon  cepat terhadap  insiden  terorisme  atau  ancaman  keamanan  lainnya.  Mereka  adalah  titik  kontak pertama  bagi  masyarakat  dalam  keadaan  darurat,  memastikan  penanganan  yang  cepat  dan efisien. Bhabinkamtibmas bekerja sama dengan unit khusus anti-terorisme dan instansi terkait lainnya untuk memastikan bahwa penanganan insiden dilakukan dengan efektif, mengurangi dampak  negatif  dan  mengembalikan  rasa  aman  di  masyarakat.  Melalui  peran  multifaset  ini, Bhabinkamtibmas  memainkan  peran  vital  dalam  menciptakan  lingkungan  yang  aman  dan tanggap  terhadap  ancaman  terorisme,  menjadikan  masyarakat  sebagai  pilar  utama  dalam upaya pencegahan.

## KESIMPULAN
Peran Bhabinkamtibmas dalam pencegahan terorisme melalui pendekatan Community Policing memberikan  kontribusi  yang  tepat.  Dengan  membangun  hubungan  yang  erat  dan saling  percaya  dengan  masyarakat,  Bhabinkamtibmas  menciptakan  lingkungan  di  mana masyarakat merasa nyaman untuk melaporkan aktivitas mencurigakan dan berpartisipasi aktif dalam  upaya  pencegahan.  Melalui  pendidikan  dan  sosialisasi,  mereka  meningkatkan kesadaran  masyarakat  tentang  ancaman  terorisme  dan  pentingnya  kewaspadaan,  serta memberikan  informasi  yang  akurat  untuk  mencegah  penyebaran  hoaks.  Pemantauan  aktif terhadap situasi di komunitas, kerjasama dengan instansi terkait, dan respons cepat terhadap insiden  adalah  strategi  yang  memperkuat  upaya  pencegahan  terorisme  di  tingkat  lokal. Kolaborasi  yang  efektif  dengan  Babinsa,  pemerintah  lokal,  dan  organisasi  masyarakat  juga menjadi  elemen  kunci  dalam  memperkuat  kerangka  kerja  pencegahan  terorisme.  Dengan demikian,  peran  Bhabinkamtibmas  bukan  hanya  memainkan  peran  sebagai  agen  kepolisian, tetapi  juga  sebagai  katalisator  dalam  membangun  kemitraan  yang  kuat  antara  polisi  dan masyarakat serta menjadikan masyarakat sebagai pilar utama dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan mereka.

## REFERENSI
Bambang  Slamet  Eko  Sugistiyoko,  S.  (2021).  Peran  Bhabinkamtibmas  Untuk  Mewujudkan Terpeliharanya  Kamtibmas.    Jurnal  Fakultas  Hukum  Universitas  Tulunggung,  7  (1), 51-71.
BPK,  J.  (2002).  Undang-undang  (UU)  No.  2  Tahun  2002  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia.
Diambil
dari peraturan.bpk.go.id: [https://peraturan.bpk.go.id/Details/44418/uu-no-2-tahun-
2002](https://peraturan.bpk.go.id/Details/44418/uu-no-2-tahun-2002)
BPK, J. (2018). Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2018 Perubahan atas Undang-Undang Nomor  15  Tahun  2003  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang Undang  Nomor  1  Tahun  2002  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Terorisme Menjadi Undang-Undang. Diambil dari peraturan.bpk.go.id:
[https://peraturan.bpk.go.id/Details/82689/uu-no-5-tahun-
2018#:~:text=UU%20No.%205%20Tahun%202018](https://peraturan.bpk.go.id/Deta ils/82689/uu-no-5-tahun-2018#:~:text=UU%20No.%205%20Tahun%202018) Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian Kualitatif.  Humanika, 21 (1), 33-
54.
Hasanah, H. (2016, Juli). Teknik-Teknik Observasi.  Jurnal at-Taqaddum, 8 (1), 21-46. Pradityo,  R.  (2016).  Kebijakan  Hukum  Pidana  dalam  Upaya  Penanggulan  Tindak  Pidana Pendanaan Terorisme.  Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 5 (1), 17-31.
Sarwono,  S.  W.  (2012).  Teroriseme  di  Indonesia  dalam  Tinjauan  Psikologi.  Jakarta:  PT Pustaka Alvabet dan Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian (LaKIP).
Usman.  (2014).  Model  Deradikalisasi  Narapidana  Terorisme  Studi  Perbandingan Deradikalisasi Di Yaman, Arab Saudi, Singapura, Mesir Dan Indonesia.  Inovatif, VII (II), 1-16.
Walidin,  W.,  Saifullah,  &  ZA,  T.  (2015).  Metodologi  Penelitian  Kualitatif  &  Grounded Theory.
Yunanto, S., Damayanti, A., & Novitasari, I. (2017). Ancaman dan Strategi Penanggulangan Terorisme  di  Dunia  dan  Indonesia.  Jakarta:  Institute  For  Peace  and  Security  Studies (IPSS) dan CV. Multi Inovasi Mandiri (MIM).
Gani, Y. (2017). “Deepening Community Policing” dalam Penanggulangan Radikalisme dan Terorisme.
Jurnal Ilmu
Kepolisian. Diakses dari
[http://www.bbc.com/indonesia/indonesia](http://www.bbc.com/indonesia/indonesia) Respati,  R.  R.,  Wahyurudhanto,  A.,  &  Dharma,  S.  (2020).  Strategi  Pemolisian  Pencegahan Kejahatan Terorisme.  Jurnal Ilmu Kepolisian, 14 (3).
Rifai, E. (2019). Model Pelaksanaan Pemolisian Masyarakat (POLMAS) oleh  FKPM dalam Menciptakan  Kamtibmas  di  Kota  Bandar  Lampung.    Cepalo,  2  (1),  43. [https://doi.org/10.25041/cepalo.v2no1.1761](https://doi.org/10.25041/cepalo.v2no1.1 761)
Simanjuntak,  H.,  Widodo,  P.,  Juni,  H.,  Saragih,  R.,  Suwarno,  P.,  &  Sukendro,  A.  (2023). Pemberdayaan  Masyarakat  Dalam  Rangka  Mencegah  Aksi  Terorisme  di  Indonesia. Jurnal Kewarganegaraan, 7 (1).
Tamboto, E. W. (2017). Peran Bhabinkamtibmas Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Di Wilayah Hukum Polsek Grogol Polres Sukoharjo.  Advances in Police Science Research Journal, 1 (4), 1357–1398.
Noeynuy.  (2023,  December  20).  Dukung  Karang  Taruna,  Bhabinkamtibmas  dan  Babinsa Hadiri Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa Selawangi. Guetilang.com. [https://guetilang.com/dukung-karang-taruna-bhabinkamtibmas-dan-babinsa-hadiri- pelatihan-kepemudaan-tingkat-desa-selawangi](https://guetilang.com/dukung-karang- taruna-bhabinkamtibmas-dan-babinsa-hadiri-pelatihan-kepemudaan-tingkat-desa- selawangi)
Humas. (2023, October 16). Bhabinkamtibmas Sambangi Karang Taruna, Imbau Bijak dalam
Bermedia Sosial. Situs Resmi Polres Berau.
[https://www.polresberau.com/bhabinkamtibmas-sambangi-karang-taruna-imbau- bijak-dalam-bermedia-sosial/](https://www.polresberau.com/bhabinkamtibmas- sambangi-karang-taruna-imbau-bijak-dalam-bermedia-sosial/)