## BENTUK TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PENYEDIAAN BUKU BACAAN KE PULAU-PULAU KECIL TERLUAR
Sunardi Purwanda 1 dan Muh. Akbar Fhad Syahril 2
Prodi Ilmu Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Amsir 1
Prodi Ilmu Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Amsir 2
Email: sunardipurwandaa@gmail.com
Email : akbar9.a9@gmail.com

## Abstract
This research aims to know the form of state responsibility through  the equalization of reading books  to  the  outer  small  islands.  In  terms  of  dictating  the extent  of  Indonesia's  territory  to  the outer small islands, which are far from the central or central government, the country must take development policies that prioritize areas that fall into the category of less developed and are far from the center of government which in this case is the outermost small islands. This is solely to create equality and eliminate the knowledge gap that all aim to educate the nation's life.
Keywords : Responsibility; Country; Reading Books; and The Outer Small Islands.

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  mengetahui  bentuk  tanggung  jawab  negara  melalui  pemerataan  buku bacaan ke pulau-pulau kecil terluar. Dalam hal mentaktisi luasnya wilayah Indonesia hingga ke daerah  pulau-pulau  kecil  terluar,  yang  berjauhan  dengan  wilayah  pusat  atau  pemerintah  pusat, maka  negara  mesti  mengambil  kebijakan  pembangunan  yang  memprioritaskan  daerah-daerah yang  masuk  dalam  kategori  kurang  berkembang  dan  berada jauh  dari  pusat  pemerintahan  yang dalam  hal  ini  adalah  daerah  pulau-pulau  kecil  terluar.  Hal  ini  semata-mata  untuk  menciptakan kesetaraan  dan  memupus  kesenjangan  pengetahuan  yang  semuanya  bertujuan  mencerdaskan kehidupan bangsa.
Kata Kunci: Tanggung Jawab; Negara; Buku Bacaan; dan Pulau-pulau Kecil Terluar.

## PENDAHULUAN
Mencerdaskan  kehidupan  bangsa  merupakan  satu  dari  empat  tujuan  negara  dalam pembukaan  Undang-Undang  Dasar  1945.  Dalam  mencapai  tujuan  negara  tersebut,  diaturlah dalam Pasal 31 ayat (1) UUD 1945, bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.
Guna  memenuhi  tujuan  negara  tersebut,  maka  diselenggarakanlah  pendidikan  yang  bermutu, mulai  tingkat  dasar,  menengah  hingga  tingkat  perguruan  tinggi. 1 Bahkan  Negara  Indonesia mewajibkan, anak-anak harus bersekolah selama sembilan tahun. 2
Selain  mewajibkan  anak-anak  untuk  mengikuti  pendidikan  dasar  di  sekolah,  negara  juga serius  membenahi  urusan  pendukung  pendidikan,  seperti  urusan  budaya  membaca  dan ketersediaan  buku  bacaan.  Keseriusan  ini  dapat  kita  temukan  dari  prinsip-prinsip  pendidikan yang telah menjadi acuan negara dalam proses penyelenggaraan pendidikan. Dari sekian prinsip, di  antaranya  menetapkan 3 pendidikan  mesti  diselenggarakan  dengan  mengembangkan  budaya membaca  bagi  segenap  warga  negara.  Selain itu,  keseriusan  ini  juga  dapat  kita lihat  dari  peran negara  dalam  membentuk  lembaga  pusat  perbukuan  yang  bertugas  menyediakan  dan mendistribusikan buku-buku bacaan.
Adanya keinginan dari negara terhadap pengembangan budaya membaca dan ketersediaan buku bacaan bagi segenap warga masyarakat, telah dituangkan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun  2017  tentang  Sistem  Perbukuan  (UU  Sisbuk).  Dalam  konsideran  menimbang  huruf  (b) UU Sisbuk tertulis bahwa buku sebagai salah satu sarana membangun dan meningkatkan budaya literasi 4 masyarakat Indonesia agar masyarakat berperan dalam tingkat global. Dalam Pasal 8 dan 10 UU Sisbuk menetapkan bahwa ada hak-hak untuk masyarakat dalam bidang perbukuan. Pasal 8 UU Sisbuk memberikan hak kepada masyarakat (umum) untuk mendapatkan kemudahan akses terhadap  buku  bermutu.  Rumusan  yang  lebih  khusus  nampak  dalam  Pasal  10  UU  Sisbuk  yang menetapkan,  masyarakat  di  daerah  terdepan,  terluar,  tertinggal,  komunitas  adat  terpencil,  serta
1 Pasal 14 Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2 Pasal 6 (1) Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3 Pasal 4 Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
4 Membaca  sebenarnya  merupakan  bentuk  kebudayaan  (budaya  literasi).  Oleh  karena  itu  untuk  mengubah masyarakat  yang  enggan  membaca  menjadi  masyarakat  baca (reading  society) diperlukan  adanya  perubahan budaya.  Lihat  Tilaar  dalam  Triningsih.  2019. Perpustakaan  dan  Budaya  Baca  Tulis. Yogyakarta:  Azyan  Mitra Media, hlm. 1.
yang mengalami bencana berhak memperoleh layanan akses buku.  Selain ditentukan dalam UU Sisbuk, UU No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (UU Perpustakaan) juga memiliki korelasi dalam  urusan  pemenuhan  hak  atas  buku  bacaan.  Dalam  Pasal  5  UU  Perpustakaan,  telah ditetapkan  bahwa  masyarakat  mempunyai  hak  yang  sama  untuk  memperoleh  layanan  serta memanfaatkan  dan  mendayagunakan  fasilitas  perpustakaan…,  dan  masyarakat  di  daerah terpencil, terisolasi, atau terbelakang sebagai akibat faktor geografis berhak memperoleh layanan perpustakaan secara khusus.
Hadirnya  hak,  tentu  pula  melahirkan  kewajiban  dan  tanggung  jawab  pemerintah.  Dalam Pasal  36  (a)  dan  39  (a)  UU  Sisbuk,  pemerintah  pusat  dan  daerah  menjamin  tersedianya  buku bermutu,  murah,  dan  merata  tanpa  diskriminasi.  Selain  kewajiban  tersebut,  tanggung  jawab pemerintah  pusat  dan  daerah  juga  dapat  dilihat  dalam  Pasal  36,  39,  dan  41  UU  Sisbuk, sedangkan untuk kewajiban pemerintah dalam urusan perpustakaan dapat dilihat  dalam Pasal 7 dan 8 UU Perpustakaan.
Hanya saja, keseriusan  negara dalam mengatur aspek pendidikan tidak sesuai dengan apa yang kemudian terjadi di lapangan. Prinsip “budaya membaca” tersebut tidak searah dengan apa yang  diinginkan  oleh  negara  melalui  regulasi  soal  pendidikan.  Budaya  membaca  warga  negara kita  rendah,  sesuai  apa  yang  dihasilkan  oleh  beberapa  riset  yang  menunjukkan  bahwa  warga negara  lemah  dalam  urusan  ini.  Data  statistik  yang  dirilis  oleh  United  Nations  Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) pada tahun 2016, menunjukkan indeks 0,001 %, yang  berarti  1.000  orang  Indonesia,  ada  satu  orang  yang  memiliki  kegemaran  membaca. Kemudian pada tahun yang sama, sebuah rilis dikeluarkan Central Connecticut State University, memublikasikan tingkat melek baca masyarakat terhadap 61 negara dan mendudukkan Indonesia pada peringkat 60. Namun, apakah betul warga negara  Indonesia memang lemah dalam urusan
membaca, ataukah ketidaktersediaan akses buku bacaan 5 yang kurang memadai sehingga warga negara lemah dalam urusan membaca.
Begitupun  dalam  hal  persoalan  distribusi  buku  bacaan.  Masalah  pengiriman  buku  bacaan merupakan persoalan di sebuah negara kepulauan terbesar seperti Indonesia. 6 Dengan lebih dari 17.000 pulau dan memiliki 10 wilayah perbatasan maritim dengan negara tetangga, barang tentu membutuhkan  anggaran  yang  besar  dalam  pemenuhan  hak-hak  warga  negara.  Kebijakan pembangunan  aspek  pendidikan  sebagai  bentuk  tanggung  jawab  negara  dengan  menyediakan akses terhadap buku bacaan akan mengalami kendala apabila tidak disokong oleh anggaran yang besar dan regulasi yang disusun secara matang dan terencana. Apabila mengacu pada Keppres RI No.  6  Tahun  2017,  terdapat  111  pulau  kecil  terluar  yang  berhadapan  langsung  dengan  negara tetangga. Kondisi tersebut, bagaimanapun juga, sangat rentan terhadap kondisi geo-politik, baik dari  dalam  maupun  luar  negeri.  Lalu,  langkah  apakah  yang  mesti  dilakukan  oleh  pemerintah dalam  hal  penyediaan  buku-buku  bacaan  ke  wilayah  pulau-pulau  kecil  terluar?  Langkah  ini nantinya  diharapkan  mampu  meminimalisir  segala  bentuk  tindakan  yang  merugikan  ketahanan nasional, dan sebagai upaya memupus kesenjangan pengetahuan.

## PEMBAHASAN
Gerakan yang gencar dibangun saat ini, tidak lebih dari upaya membumikan urusan literasi di tengah-tengah masyarakat. Di Indonesia, gerakan ini merupakan bagian dari apa yang dikenal saat ini dengan sebutan “budaya literasi”. Budaya literasi bertujuan, salah satunya, membumikan
5 Para  pegiat  literasi  yang  tergabung  dalam  Pustaka  Bergerak  Indonesia  menemukan  fakta  yang  berbeda,  yang berasumsi bahwa, sejauh ini bukan karena masyarakat Indonesia tidak gemar membaca, hanya saja akses terhadap layanan  buku  bacaan  yang  kurang,  sehingga  minat  baca  menjadi  rendah.  Lihat  Nirwan  Ahmad  Arsuka.  2008. Semesta Manusia. Yogyakarta: Ombak, hlm. 728 & 733.
6 Lihat  di  https://www.republika.co.id/berita/pendidikan/eduaction/17/10/27/oyhf2h382-kemendikbud-akui-sulit- menghadirkan-buku-ke-daerah-3t
buku-buku bacaan dan mendekatkan pengetahuan di tengah-tengah masyarakat. Mengapa buku, dan bukan yang lain? Itu karena buku merupakan fenomena kebudayaan. 7
Dalam  pengembangan  budaya  literasi,  negara  bertanggung  jawab  memenuhi  hak-hak warga  negaranya,  terutama  dalam  memperoleh  layanan  akses  buku  bacaan. 8 Namun,  dalam kenyataannya pemerataan buku belum terealisasi secara utuh. Buku hanya berkutat di kota-kota besar, ditandai dengan hadirnya berbagai perpustakaan, baik yang berbayar maupun yang model pinjam-meminjam,  dan  hal  ini  belum  berlangsung  secara  merata  ke  daerah  pulau-pulau  kecil terluar.  Padahal  Undang-Undang  No.  3  Tahun  2017  tentang  Sistem  Perbukuan  telah  mengatur sedemikian  rupa  agar  terwujud  sistem  perbukuan  secara  adil  dan  merata. 9 Bahkan,  pemerintah pusat dan daerah menjamin tersedianya buku bermutu, murah, dan merata tanpa diskriminasi. 10
Selain memunculkan diskriminasi, juga mengingkari prinsip-prinsip hak dalam Hak Asasi Manusia (HAM) yang interrelated, interdependent, dan indivisible . Pengingkaran prinsip HAM ini menutup kesempatan sosial dalam bentuk penyediaan fasilitas pendidikan dapat memfasilitasi partisipasi ekonomi yang dapat mendorong kemakmuran dan pengayaan sumber-sumber publik untuk  fasilitas  sosial. 11 Hal  mana  tentu  tidak  sejalan  dengan  konsideran  menimbang  huruf  (b) dan  Pasal  4  huruf  (c)  UU  No.  3  Tahun  2017  tentang  Sistem  Perbukuan,  bahwa  buku  sebagai salah  satu  sarana  membangun  dan  meningkatkan  budaya  literasi  masyarakat  Indonesia  perlu mendapatkan perhatian khusus guna mendorong masyarakat berperan dalam tingkat global.
Asumsi  dari  pegiat  literasi  yang  menganggap  bahwa  sejauh  ini  bukan  karena  masyarakat Indonesia tidak gemar membaca,  tetapi akses terhadap layanan buku bacaan yang  kurang,  telah
7 Ignas Kleden dalam Alfons Taryadi (ed.). 1999. Buku dalam Indonesia Baru. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia dan The Japan Foundation, hlm. 48.
8 .Lihat pasal 10 UU No. 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan.
9 Lihat pasal 4 huruf (b) UU No. 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan.
10 Lihat Pasal 36 huruf (a) dan 39 huruf (a) UU No. 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan.
11 Amartya Sen. 1999. Development as Freedom . New York: Alfred A. Knopf, hlm. 10-24.
dibuktikan oleh hasil penelitian disertasi dari Sunardi Purwanda yang terkait pemenuhan hak atas bacaan  bagi  masyarakat  di  Daerah  Terdepan,  Terluar,  dan  Tertinggal  (Daerah  3T),  yang  mana menemukan  fakta  di  beberapa  Daerah  3T  yang  masih  kekurangan  koleksi  bahan  bacaan  dan kelangkaan perpustakaan di kecamatan dan desa. 12
Mengingat  negara  memiliki  tanggung  jawab  dalam  mencerdaskan  kehidupan  warga negaranya,  maka  sudah  semestinya  negara  menyusun  suatu  bentuk  kebijakan  pembangunan terkait  ketersediaan  buku  bacaan  yang  prioritas  bagi  warga  negara  di  daerah  pulau-pulau  kecil terluar.  Bentuk  ini  bisa  berupa  kebijakan  pembangunan  perangkat  lunak  ( soft  ware )  maupun kebijakan pembangunan perangkat keras ( hard ware ) yang mendukung ketersediaan akses buku bacaan bagi warga negara yang berada di daerah pulau-pulau kecil terluar.
Terdapat  111  pulau  kecil  terluar  yang  berhadapan  langsung  dengan  negara  tetangga  yang mana  kondisi  tersebut  sangat  rentan  konflik,  baik  dari  dalam  maupun  luar  negeri.  Isu-isu ketahanan  nasional  dengan  berbagai  bentuk  konflik  horizontal  mengancam  warga  negara  di pulau-pulau  kecil  terluar.  Isu  anti  Pancasila, menguatnya  paham  terorisme  dan  radikalisme,  isu penyelundupan barang ilegal, perdagangan orang, illegal fishing , soal lingkungan hidup, konflik lahan,  SARA,  tentu  sangat  rentan  terjadi  terhadap  masyarakat  yang  memiliki  kondisi  dengan pengetahuan wawasan kebangsaan (nasionalisme) yang kurang memadai.
Karakteristik daerah pulau-pulau kecil terluar yang secara posisi dan kondisi akan condong pada  urusan  “jarak”  dan  “kebutuhan”  distribusi 13 buku  bacaan.  Dengan  klasifikasi  demikian,
12 Sunardi  Purwanda.  2020. Hakikat  Pemenuhan  Hak  Atas  Buku  Bacaan  untuk  Masyarakat  di  Daerah  Terdepan, Terluar, dan Tertinggal. Disertasi tidak diterbitkan. Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, hlm. 204- 208.
13 Distribusi  umumnya  dikenal  dalam  kegiatan  perekonomian  atau  bisnis,  yang  menjadi  indikator  penghubung produsen dan konsumen. Burhanuddin menjelaskan bahwa distribusi dapat diartikan sebagai bentuk penyaluran, baik  berupa  pembagian  atau  pengiriman,  ke  beberapa  orang  atau  ke  beberapa  tempat;  atau  dapat  juga bermakna persebaran barang dalam suatu wilayah tertentu. Lihat Burhanuddin. 2019. Tanggung Jawab Negara dalam  Menjamin  Ketersediaan  Energi  bagi  Rakyat. Disertasi  tidak  diterbitkan.  Makassar:  Fakultas  Hukum Universitas Hasanuddin, hlm. 84.
negara dapat memenuhkan hak-hak warga negaranya yang berada pada daerah pulau-pulau kecil terluar.  Untuk  daerah  pulau-pulau  kecil  terluar,  secara  jarak  yang  berjauhan  dengan  wilayah pusat atau pemerintah pusat, berarti masalahnya soal distribusi pengiriman buku bacaan 14 tidak lepas dari persoalan anggaran. Tanpa distribusi, W. Friedmann menyatakan akan menghadirkan kesenjangan atas standar nilai keadilan yang merupakan sasaran terhadap suatu keadaan khusus atau darurat di masyarakat. 15
Ongkos  kirim  buku  bacaan  bukanlah  sesuatu  yang  murah.  Hal  mana  telah  diamini  oleh Pemerintah  Pusat  melalui  Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan  (Kemendikbud)  Republik Indonesia. Distribusi sarana pendukung berupa buku pendidikan ke  daerah terpencil mengalami kesulitan. Sejauh ini, yang dapat dilakukan oleh Kemendikbud, adalah menyediakan buku-buku dalam jumlah satuan kecil, termasuk ke daerah pulau-pulau kecil terluar secara bertahap. Tahun 2019 Kemdikbud telah mengirim sebanyak 2.402.320 eksemplar buku terdiri atas 60 judul buku, yang dikirim ke 47.678 perpustakaan sekolah berjenjang, 685 taman bacaan masyarakat, dan 40 Perpusda yang ada di daerah-daerah. 16
Selain itu, ada kebutuhan 17 bahan bacaan yang sesuai dengan kondisi masyarakat setempat untuk  dipenuhkan  oleh  pemerintah.  Tanpa  hal  itu,  masalah  kebutuhan  buku  bacaan  akan berdampak  pada  urusan  kualitas  pengetahuan  dan  informasi  masyarakat  yang  berada  di  daerah pulau-pulau kecil terluar. Jumlah 60 judul buku dari 2.402.320 eksemplar buku yang dibagikan oleh Kemendikbud pada tahun 2019, secara kualitas, masih tergolong rendah. Pemerintah pusat
14 Tanpa  distribusi,  industri  perbukuan  akan  gagal  memajukan  suatu  bangsa.  Lihat  Alfons  Taryadi  (ed.).  1999. Op.Cit. , hlm. 227.
15 W. Friedmann. 1972. Law in a Changing Society. New York: Columbia University Press, hlm. 45.
16 Lihat  di  https://www.republika.co.id/berita/pendidikan/eduaction/17/10/27/oyhf2h382-kemendikbud-akui- sulit-menghadirkan-buku-ke-daerah-3t
17 Ada  lima  fungsi  hukum  menurut  Podgorecki,  salah  satunya  adalah  fungsi  reduksi,  yakni  hukum  berfungsi menyeleksi  sikap  manusia  yang  berbeda-beda  dalam  masyarakat  yang  kompleks,  sehingga  sesuai  dengan kebutuhan masyarakat. Lihat Dragan Milovanovic. 1988. A Primer in the Sociology of Law. New York: Harrow and Heston, hlm. 121.
bersama-sama  dengan  pemerintah  daerah  setempat  mesti  menyediakan  kebutuhan  bacaan masyarakat  di  daerah  pulau-pulau  kecil  terluar  yang  berkaitan  dengan  jenis  buku-buku pengetahuan yang berwawasan kebangsaan (nasionalisme).
Pemerintah mesti bekerjasama dengan tokoh-tokoh nasionalis, agamais, budayawan, dalam menciptakan  buku  yang  bertema  kebangsaan.  Hal  ini  bertujuan  agar  konflik-konflik  yang berindikasi  pada  pelemahan  nilai-nilai  kebangsaan,  dapat  meminimalisir  isu-isu  ( counter  issue ) yang  dapat  memecah  belah  persatuan  bangsa.  Selain  itu,  pemerintah  juga  mesti  memfasilitasi penulis  buku  anak  untuk  kebutuhan  bacaan  anak. 18 Hal  ini  bertujuan agar  anak-anak  Indonesia mendapat asupan bacaan yang lebih banyak, bermutu dan beragam. Di satu sisi, bangsa ini mesti membangun  dan  mempersiapkan  satu  generasi  literer,  dan  pada  sisi  yang  lain  menciptakan pengalaman  berbuku  bagi  anak-anak  di  berbagai  pelosok  negeri  ini.  Selain  memaksimalkan potensi para penulis, potensi penerjemah juga mesti dimaksimalkan. Keterbatasan jumlah judul buku  selama  ini  dapat  ditaktisi  dengan  melakukan  proses  penerjemahan  buku-buku  asing  ke bahasa  Indonesia.  Pemerintah  harus  bersedia  membeli  hak  cipta  penulis-penulis  dari  luar,  atau membayar royalti para ahli waris penulis-penulis Indonesia.
Secara  kuantitas  juga  sangat  butuh  ditingkatkan.  Secara  kuantitas,  perlu  memaksimalkan kebutuhan  layanan  buku  bacaan,  sebab  hal  ini  tidak  dapat  dilepaskan  dari  seberapa  banyak jumlah koleksi buku bacaan yang bisa disediakan oleh negara. Mengenai kuantitas buku bacaan ke daerah pulau-pulau kecil terluar, mesti dilakukan secara cermat, sebab jika tidak akan terjadi sesuatu  yang  timpang,  seperti  urusan  prasarana  perpustakaan  sekolah/madrasah.  Perpustakaan sekolah/madrasah  di  Indonesia  berjumlah  134.718,  tetapi  jumlah  itu  tidak  melebihi  ¼  dari jumlah sekolah/madrasah yang ada di daerah yang terhitung sekitar 600.000. Belum lagi masih
18 Dahulu  dikenal  dengan  Proyek  Inpres  (1973).  Lihat  tulisan  Dwianto  Setyawan  yang  berjudul  “Paradigma  Buku Bacaan  Anak”  dalam  Frans  Magnis  Suseno,  dkk.  1997. Buku  Membangun  Kualitas  Bangsa. Yogyakarta:  Kanisius, hlm. 259-263.
banyak  madrasah/sekolah  yang  belum  memiliki  koleksi  buku-buku  bacaan  yang  memadai. Penyamarataan  jumlah  kuantitas  buku  bacaan  ke  seluruh  perpustakaan  madrasah/sekolah  akan membuat perpustakaan madrasah/sekolah di daerah pulau-pulau kecil terluar akan tertinggal dari segi  kuantitas  koleksi.  Selain  urusan  prasarana  perpustakaan  sekolah/madrasah,  pihak pemerintah  juga  diminta  agar  tidak  memisahkan 19 “urusan  pendidikan”  dan  “urusan perpustakaan” dengan menyediakan sarana buku bacaan dalam  perpustakaan sekolah/madrasah. Sejauh ini, urusan penyediaan buku-buku sekolah/madrasah masih diurus oleh sekolah/madrasah.  Pihak  sekolah/madrasah  lazimnya  masih  menggunakan  dana  Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Soal  fisik  tentu  tak  lepas  dari  urusan  anggaran  keuangan.  Penggunaan  anggaran  terserap banyak  pada  bagian  prasarana,  seperti  penyediaan  bangunan  (ruangan)  baru  dan  rehabilitasi bagunan  lama.  Selain  aspek  sarana  perbukuan  dan  prasarana  perpustakaan,  aspek  lain  seperti sarana  pendukung  juga  butuh  dibenahi.  Sarana  pendukung  lainnya  seperti  mobil  perpustakaan yang  dimiliki  oleh  tiap-tiap  perpustakaan  di  daerah-daerah  yang  dana  operasionalnya  hanya dapat bertahan sampai tiga bulan, perlu ditingkatkan. Mestinya, dana anggaran untuk operasional kendaraan mesti diperhitungkan kembali, disesuaikan dengan kondisi geografis dan jarak waktu tempuh  pada  suatu  daerah.  Hal  ini  agar  desa-desa  yang  belum  memiliki  perpustakaan,  terbantu dengan hadirnya mobil perpustakaan tersebut. 20
Pemerintah  daerah  juga  mesti  menyediakan  sarana  pendukung  lain,  selain  mobil  pustaka, contohnya  dengan  menyediakan  Perahu  Pustaka  untuk  ke  daerah  pulau-pulau  kecil  terluar. Sarana  tersebut  dapat  dijadikan  oleh  pegiat  literasi  setempat  sebagai  kendaraan  operasional
19 Ada  pemisahan  urusan  wajib  pelayanan  dasar  (urusan  pendidikan)  dan  wajib  non-pelayanan  dasar  (urusan perpustakaan)  dalam  Pasal  12  ayat  (1)  dan  (2)  UU  No.  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah,  hal  ini menyebabkan ketimpangan soal kebutuhan anggaran dari pemerintah. Lihat Sunardi Purwanda. 2020. Op.Cit., hlm, 246-247. Lihat juga https://koranindonesia.id/kemendagri-dorong-penguatan-kelembagaan-perpustakaan-daerah/
20 Ibid.
dalam menyebarkan buku bacaan ke pelosok-pelosok desa, seperti yang dilakukan pegiat literasi di Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Selain menjangkau beberapa desa terpencil, Perahu Pustaka di Polewali Mandar juga menyasar  pulau-pulau kecil berpenghuni di kawasan Polewali Mandar dan sekitarnya.
Hal  lain  yang  mungkin  juga  perlu  dilakukan,  adalah  mendorong  Dana  Desa  (DD)  untuk menganggarkan  prasarana  perpustakaan  dan  sarana  buku-buku  bacaan  untuk  masyarakat  desa. Dengan  alokasi  maksimal  10%,  alokasi  anggaran  untuk  bidang  lain  tentunya  tidak  akan terganggu.  Asalkan  dilakukan  dengan  manajemen,  kontrol,  dan  evaluasi  yang  baik,  serta dilaksanakan  secara  bertahap  dan  berkesinambungan.  Dari  alokasi  maksimal  10%  tersebut, taruhlah semisal 100 juta per tahunnya, jika harga buku maksimal Rp. 50.000, maka dalam satu tahun saja, buku sebanyak 2.000 eksemplar sudah menjadi koleksi buku bacaan bagi masyarakat dan  pemerintah  desa  setempat.  Dan  jika  dalam  sepuluh  tahun  saja  atau  dua  periode  jabatan kepala  desa,  pemerintah  desa  dan  masyarakat  mungkin  mampu  mengumpulkan  20.000 eksemplar buku. Sebuah angka fantastis bagi koleksi buku dalam satu perpustakaan desa.
Alternatif lain untuk mentaktisi sulitnya akses dan mahalnya biaya distribusi buku cetak ke daerah  pulau-pulau  kecil  terluar  adalah  dengan  mendorong  pemerintah  melalui  Kemendikbud, Kemendes  PDTT  dan  Kemenkominfo  bersama-sama  menyediakan  jaringan  data  internet  untuk masyarakat  di  daerah  pulau-pulau  kecil  terluar.  Pemerintah  menyediakan  sebuah  situs  layanan yang  dapat  diakses  langsung  oleh  masyarakat  daerah  pulau-pulau  kecil  terluar  dalam memperoleh pengetahuan dan informasi. Bahan-bahan bacaan tersebut mesti disaring 21 , apakah legal  untuk  disebarluaskan  (lisensi  hak  cipta,  hibah  domain  publik),  apakah  kontennya  sesuai dengan  karakteristik  daerah  yang  dituju,  dan  mesti  ditinjau  dan  diawasi  buku-buku  yang mengandung unsur asusila terutama yang terkait dengan buku bacaan anak.
21 Frans Magnis Suseno, dkk. 1997. Op.Cit. , hlm. 28.

## Tabel 1. Langkah Pemecahan Masalah 22
Bentuk Pemecahan Masalah Tanggung Jawab Negara terhadap Pemenuhan Buku Bacaan untuk Daerah Pulau-pulau Kecil Terluar Identifikasi Karena  berada  pada  posisi  perbatasan  dan  kondisi  masyarakat yang  kurang  berkembang,  maka  ada  jarak  antara  pusat  dengan daerah  perbatasan  serta  kebutuhan  buku  bacaan  yang  belum memadai. Diagnosis Distribusi  Buku  dari  pusat  ke  daerah  pulau-pulau  kecil  terluar akan terasa memberatkan pemerintah dan berdampak pada ongkos kirim  buku  bacaan  ke  daerah  terluar  dan  terdepan.  Sedangkan kebutuhan  buku  bacaan  yang  belum  memadai  di  daerah  pulau- pulau  kecil  terluar  akan  terasa  membebani  pemerintah  dan berdampak pada kualitas pengetahuan dan informasi masyarakat. Treatment 1) Dibutuhkan  anggaran  keuangan  dengan  jumlah  besar (kesediaan  penuh  tanggung  jawab)  untuk  mendistribusikan buku-buku bacaan ke daerah pulau-pulau kecil terluar.
2) Memaksimalkan  dan  menyediakan  kendaraan  operasional alternatif pengangkut bahan pustaka ke pelosok daerah pulau- pulau kecil terluar.
3) Memperbanyak  digitalisasi  bahan  bacaan  (bersumber  dari pembelian  hak  cipta  dan  karya  domain  publik)  yang  dapat diunduh  masyarakat  di  daerah  pulau-pulau  kecil  terluar dengan  syarat  pemerintah  mesti  menyediakan  infrastrukur digital yang memadai di daerah tersebut.
4) Mendorong Anggaran Dana Desa 10% untuk pemenuhan buku bacaan dan pembuatan perpustakaan desa.
5) Dibutuhkan  buku  bacaan  yang  bermutu  sesuai  kepentingan, keinginan,  dan  kondisi  masyarakat  yang  ada  di  daerah  pulau- pulau  kecil  terluar.  Secara  kuantitas  jumlah  eksemplar  buku perlu  ditingkatkan  dengan  bekerja  sama  dengan  penulis  dan penerjemah.
Dengan  adanya  buku  bacaan,  dimungkinkan  peradaban  akan  tetap  berlangsung  mengisi kehidupan manusia. Buku ibarat hutan yang luas, sungai yang panjang, gunung yang menjulang, dan laut yang kemilau. Kata-kata dalam buku bacaan adalah rotan yang kuat, mengalir bagai air yang  jernih,  meneduhkan  dengan  kerindangannya,  namun  bisa  pula  beriak  seperti  ombak  yang sedang marah menghantam karang.
22 Lihat Soetomo. 2013. Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 28-29.

## SIMPULAN
Untuk mentaktisi soal pemerataan buku-buku bacaan ke daerah pulau-pulau kecil terluar, maka  barang  tentu  tentu  yang  berjauhan  dengan  wilayah  pusat  atau  pemerintah  pusat,  negara dalam  hal  ini  pemerintah  wajib  mengambil  kebijakan  pembangunan  yang  mengedepankan atau memprioritaskan daerah-daerah yang masuk dalam kategori kurang berkembang dan berada jauh dari  pusat  pemerintahan  yang  dalam  hal  ini  adalah  daerah  pulau-pulau  kecil  terluar.  Hal  ini semata-mata untuk menciptakan kesetaraan dan  memupus kesenjangan pengetahuan yang  bakal menumbuhkan kecerdasan segenap warga negara.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Alfons Taryadi (ed.). 1999. Buku dalam Indonesia Baru. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia dan The Japan Foundation.
Amartya Sen. 1999. Development as Freedom . New York: Alfred A. Knopf.
Burhanuddin. 2019. Tanggung Jawab Negara dalam Menjamin Ketersediaan Energi bagi Rakyat. Disertasi tidak diterbitkan. Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Dragan Milovanovic. 1988. A Primer in the Sociology of Law. New York: Harrow and Heston. Frans Magnis Suseno, dkk. 1997. Buku Membangun Kualitas Bangsa. Yogyakarta: Kanisius. Nirwan Ahmad Arsuka. 2008. Semesta Manusia. Yogyakarta: Ombak, hlm. 728 & 733.
Soetomo. 2013. Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 28-29.
Sunardi Purwanda. 2020. Hakikat Pemenuhan Hak Atas Buku Bacaan untuk Masyarakat di Daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal. Disertasi tidak diterbitkan. Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
Triningsih. 2019. Perpustakaan dan Budaya Baca Tulis. Yogyakarta: Azyan Mitra Media.
W. Friedmann. 1972. Law in a Changing Society. New York: Columbia University Press. Website https://koranindonesia.id/ https://www.republika.co.id/