Volume 8 Nomor 2 Oktober 2022

## PERAN INPUTER INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DALAM PENGELOLAAN DATA KINERJA DIREKTORAT PERENCANAAN STRATEGIS DAN MANAJEMEN KINERJA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Anton Setyo Siswanto, Ngadisah, Andi Masrich Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Jakarta, Indonesia Corresponding Author: antonmobileprog@gmail.com

## ABSTRACT
Performance  data  management  is  carried  out  by  recording,  processing,  and  reporting performance data. The measurement of performance achievement at BPK is supported by the role of the Key Performance Indicators (KPI) input. Where the KPI input does not meet the level of reliability. The purpose of this study was to find out what factors caused the role of KPI inputers to not fully meet the level of reliability (timeliness of data input, completeness of supporting data and accuracy of supporting data) in the ideal SIMAK/PRISMA data input; and develop strategies to increase the role of KPI inputers in order to increase reliability. This study uses a qualitative research method with a descriptive approach using Soerjono Soekanto's active role theory. Sources of  data  obtained  from  primary  data  and  secondary  data.  The  analysis  technique  uses  SWOT analysis. Data collection techniques through interviews, observations and documentation carried out at the Directorate of Strategic Planning and Performance Management. Resource persons as informants in this study are KPI inputers. The results showed that the factors that caused the role of the KPI inputer to not fully meet the ideal level of reliability in inputting SIMAK/PRISMA data were  the  KPI  inputer  in  carrying  out  the  role  of  prioritizing  the  main  task,  where  being  a  KPI inputer was an additional task; availability of data from parties other than KPI inputers who have not provided data by the time limit; there is limited knowledge of the inputer on the use of the application; the data period required is different from the input period; the existence of human error, the inputer mistakenly saw the numbers and typed them; the data to be input takes time in a  tiered  review,  the  work  process  is  still  ongoing  so  that  the  required  data  does  not  yet  exist; data/document access restrictions. There are six strategies that can be used to increase the role of KPI inputers, namely maintaining social relations/interrelationships on an ongoing basis in order to cooperate with other parties regarding data input; maximizing the facilities and infrastructure to support the task of inputting data; propose a re-evaluation of data access restrictions; propose to take part in related training for unskilled KPI inputers; proactive in collecting data from various parties.
Keywords: Role, KPI Inputer, Performance Data Management

## INTRODUCTION
Berdasarkan  publikasi E-Government  Survey yang  dikeluarkan  oleh  Perserikatan  Bangsa Bangsa pada tahun 2020, Indonesia berada di peringkat ke-88 dalam E-Govennment Development Index (EDGI). Survei ini mendukung upaya negara-negara di dunia untuk menyediakan layanan digital  yang  efektif,  akuntabel,  dan  inklusif  bagi  semua  orang  serta  menjembatani  kesenjangan digital.  Survei  ini  telah  menjadi  alat  pemeringkatan,  pemetaan  dan  pengukuran  yang  sangat diperlukan  untuk  pemerintah  dalam  membuat  kebijakan,  analis  komparatif  dan  penelitian kontemporer tentang e-government .
Volume 8 Nomor 2 Oktober 2022
Keberlangsungan pemerintahan di Indonesia berjalan mengikuti perkembangan teknologi informasi.  Dalam  rangka  mewujudkan e-government dalam  pemerintahan  dan  meningkatkan layanan publik yang efektif dan efisien diterbitkanlah Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang  kebijakan  dan  strategi  nasional  pengembangan e-government .  Instruksi  Presiden  tersebut bertujuan  untuk  menciptakan  kesamaan  pemahaman,  keserempakan  tindak  dan  keterpaduan langkah dari seluruh unsur kelembagaan pemerintah tentang penerapan e-government .
Pemerintah  menerbitkan  Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  8  tahun  2006  tentang Pelaporan  Keuangan  dan  Kinerja  Instansi  Pemerintah  dimana  terdapat  kewajiban  untuk  setiap entitas pelaporan wajib menyusun laporan keuangan dan laporan kinerja. Bentuk pelaporan kedua hal  tersbut  mulai  menunjukkan  bahwa  adanya  komitmen  pemerintah  dalam  memenuhi  aspek akuntabilitas  baik  keuangan  dan  kinerja.  Selanjutnya  sebagai  bentuk  pelaksanaan  PP  tersebut khususnya pada pasal 20 ayat (3) yaitu ketentuan lebih lanjut mengenai sistem akuntabilitas kinerja instansi  pemerintahan  sebagaigaimana  dimaksud  paad  ayat  (2)  ditetapkan  dalam  Peraturan Presiden. Pada tahun 2014 terbit Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, atau disingkat SAKIP.
Perpres tersebut dapat dilihat sebagai peraturan yang mengksplisitkan bagaimana hal-hal yang terkait dengan kinerja seharusnya dikelola. Pada pasal 9 menunjukkan bahwa setiap entitas Akuntabilitas  Kinerja  menyusun  lembar/dokumen  Perjanjian  Kinerja  dengan  memperhatikan dokumen  pelaksanaan  anggaran.  Perjanjian  Kinerja  disusun  dengan  mencantumkan  indikator kinerja dan target kinerja. Pada pasal 10 dinyatakan bahwa indikator yang digunakan dapat berupa Indiaktor  Kinerja  Kegiatan  dan/atau  Indikator  Kinerja  Utama  (IKU).  Pengukuran  Kinerja dilakukan dengan membandingkan relisasi kinerja terhadap target kinerja dari IKU pada dokumen Perjanjian Kinerja.  Terkait dengan pengelolaan data kinerja telah tercantum dalam pasal 17 ayat (1) bahwa setiap entitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 melakukan pengelolaan data  kinerja;  sedangkan  pada  ayat  (2)  bahwa  Pengelolaan  data  kinerja  pada  ayat  (1)  dilakukan dengan cara mencatat, mengolah, dan melaporkan data kinerja. Kedua ayat tersebut menunjukkan bahwa  diperlukan  suatu  pengelolaan  data  kinerja  melalui  cara  pencatatan,  pengolahan  dan pelaporan oleh entitas akuntabilitas.
Sebagai lembaga tinggi negara, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memiliki visi dan misi sebagaimana tercantum dalam Rencanan Strategi BPK 2020-2024. Visi 2020-2024 adalah menjadi lembaga pemeriksa tepercaya yang berperan aktif dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang  berkualitas  dan  bermanfaat  untuk  mencapai  tujuan  negara.  Sedangkan  Misi  2020-2024 terdapat  tiga  misi  yakni  (1)  memeriksa  tata  kelola  dan  tanggung  jawab  keuangan  negara  untuk memberikan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan; (2) mendorong pencegahan korupsi dan percepatan penyelesaian ganti kerugian negara; dan (3) melaksanakan tata kelola organisasi yang transparan dan berkesinambungan agar menjadi teladan bagi institusi lainnya. Sedangkan sebagai entitas akuntabilitas kinerja, BPK telah mempublikasikan Laporan Kinerja BPK setiap tahunnya pada  laman  BPK,  dimana  publik  dapat  mengetahui  bagaimana  kinerja  BPK  yang  diukur berdasarkan Perjanjian Kinerja yang ditandatangani oleh para pimpinan setiap tahunnya.
Direktorat  Perencanan  Strategis  dan  Manajemen  Kinerja  (Dit.PSMK)  sebagai  salah  satu satuan  kerja  (satker)  dibawah  Direktorat  Utama  Perencanan,  Evaluasi,  dan  Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara (Ditama Revbang), menyelenggarakan berbagai fungsi diantaranya menyusun  laporan  kinerja  BPK.  Laporan  ini  diserahkan  kepada  Kementerian  Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) setiap tahunnya. Penyusunan laporan  kinerja  tersebut  diperoleh  dari  pengukuran  kinerja  dan  didukung  oleh  aplikasi  yang digunakan  dalam  mengukur  pencapaian  kinerja  secara  keseluruhan  di  BPK.  Aplikasi  tersebut
Volume 8 Nomor 2 Oktober 2022
adalah  aplikasi  Sistem  Manajemen  Kinerja  (SIMAK)/  Perencanaan  Inplemantasi  Evaluasi  dan Manajemen Kinerja (PRISMA). Sebagai pengelola, Dit.PSMK melakukan pengukuran dan validasi secara periodik atas pencapaian IKU di BPK (validasi data SIMAK/PRISMA). Proses ini dilakukan dengan melibatkan inputer IKU dari seluruh satker yang ada di BPK dan pegawai Dit.PSMK yang menjadi  penanggung  jawab  validasi  data  SIMAK/PRISMA  satker.  Inputer  IKU  merupakan pegawai  yang  berperan  dalam  melakukan  penginputan  data  realisasi  kinerja  satkernya  masing- masing ke dalam aplikasi SIMAK/PRISMA. Validasi data monitoring atas data yang diinput dalam SIMAK/PRISMA  diperlukan  guna  mengukur  tingkat  kehandalannya.  Kehandalan  ( reliability) menunjukkan  pada  suatu  tingkat  keyakinan  pengukuran  kinerja  yang  memadai,  sehingga keseluruhan SIMAK sebagai suatu sistem yang utuh dapat diyakini kehandalannya.
Dalam validasi data SIMAK/PRISMA terdapat tiga unsur yang dievaluasi yaitu ketepatan waktu  penginputan  data  SIMAK/PRISMA,  kelengkapan  data  pendukung,  dan  akurasi  data pendukung.  Dalam  proses  penginputan  data,  para  Inputer  IKU  masing-masing  satker  belum memenuhi ketiga unsur yang dievaluasi tersebut. Hal ini terlihat pada saat validasi dilakukan. Dari data tahun 2019 menunjukkan bahwa tingkat kehandalan secara rata-rata satker sebesar 99,33% dimana  unsur  ketepatan  waktu  penginputan  data  sebesar  99,04%,  unsur  kelengkapan  data pendukung sebesar 99,18% dan unsur akurasi data pendukung sebesar 99,73%, dimana masing- masing unsur memiliki bobot yang telah ditentukan dalam Prosedur Operasioanl Standar Tingkat Kehandalan  Manajemen  Kinerja.  Secara  ideal  nilai  rata-rata  tingkat  kehandalan  satker  bernilai 100%.  Hal  lain  yang  terlihat  terkait  validasi  adalah  adanya  gangguan  pada  proses  validasi  yaitu berupa gangguan akses terhadap aplikasi, adanya kendala jaringan ataupun adanya hal lain terkait teknis aplikasi yang memerlukan penanganan khusus. Bila hal ini terjadi maka validasi dilakukan sementara dengan cara manual dengan bantuan aplikasi MS-Excell.
Pengertian  peran  menurut  Soerjono  Soekanto,  yaitu  peran  merupakan  aspek  dinamis kedudukan  (status),  apabila  seseorang  melaksanakan  hak  dan  kewajibannya  sesuai  dengan kedudukannya,  maka  ia  menjalankan  suatu  peranan.  Peran  seseorang  dalam  organisasi ditunjukkan  dengan  tugas  dan  tanggung  jawabnya  masing-masing.    Adapun  syarat-syarat  peran dalam Soerjono Soekanto mencakup tiga hal penting, yaitu :
1. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat.  Peranan  dalam  arti  ini  merupakan  rangkaian  peraturan-peraturan  yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
2. Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peran  juga  dapat  dikatakan  sebagai  perilaku  individu,  yang  penting  bagi  struktur  sosial masyarakat.
Peran  menurut  terminologi  adalah  “seperangkat  tingkah  yang  diharapkan  dimiliki  oleh yang  berkedudukan  di  masyarakat”.  Dalam  bahasa  Inggris  peran  disebut  “ role” yang  definisinya adalah “person’s task or duty in undertaking ”. Artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan”. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang  yang  berkedudukan  dalam  masyarakat.  Sedangkan  peranan  merupakan  tindakan  yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.
Teori  peran  berbicara  tentang  istilah  “peran”  yang  biasa  digunakan  dalam  dunia  teater, dimana  seorang  aktor  dalam  teater  harus  bermain  sebagai  tokoh  tertentu  dan  dalam  posisinya sebagai tokoh itu ia diharapkan untuk berprilaku secara tertentu. Posisi seorang aktor dalam teater dinalogikan dengan posisi seseorang dalam masyarakat, dan keduanya memiliki kesamaan posisi.
Volume 8 Nomor 2 Oktober 2022
Selain  itu  peran  merupakan  pola  perilaku  dan  harapan  yang  disematkan  di  dalamnya. “Peran adalah pola perilaku normatif yang diharapkan pada kedudukan (status) tertentu”. Menurut Goss, Mason dan McEachern peran sebagai harapan-harapan yang dikenakan pada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu. Menurut Laurence Ross, peran adalah status dan dinamisasi dari status ataupun penggunaan dari hak dan kewajiban ataupun bisa juga disebut sebagai status subyektif.
Peran adalah tingkah laku seseorang yang mementaskan suatu kedudukan tertentu. Dalam peranan  yang  berkaitan  dengan  suatu  pekerjaan,  seseorang  diharapkan  dapat  melakukan kewajiban-kewajibannya  sesuai  dengan  peranan  yang  dipegangnya. Peran  diartikan  pada karakterisasi  yang  disandang  untuk  dibawakan  oleh  seorang  aktor  dalam  sebuah  pentas  drama, yang dalam konteks sosial peran diartikan sebagai suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu posisi dalam struktur sosial. Peran seorang aktor adalah batasan yang dirancang oleh  aktor  lain,  yang  kebetulan  sama-  sama  berada  dalam  satu  penampilan/  unjuk  peran  ( role perfomance ).
Teori  peran  adalah  teori  yang  berbicara  tentang  posisi  dan  prilaku  seseorang  yang diharapkan dari padanya tidak berdiri sendiri, melainkan selalu berada dalam kaitannya dengan adanya  orang-  orang  lain  yang  berhubungan  dengan  orang  atau  aktor  tersebut.  Pelaku  peran menjadi sadar akan struktur sosial yang didudukinya, oleh karena itu seorang aktor berusaha untuk selalu nampak “mumpuni” dan dipersepsi oleh aktor lainnya sebagai “tak menyimpang“ dari sistem harapan yang ada dalam masyarakat. Dari beberapa definisi peran di atas dapat dilihat bahwa peran meliputi hal yang terkait dengan kedudukan, hak, kewajiban, tugas, tindakan, perilaku, harapan dan karakter.
Menurut  Biddle  dan  Thomas,  penilaian  maupun  sanksi  dapat  datang  dari  orang  lain (eksternal)  dari  dalam  diri  sendiri  (internal).  Jika  penilaian  dan  sanksi  datang  dari  luar,  berarti bahwa penilaian dan sanksi terhadap peran itu ditentukan oleh perlaku orang lain. Jika penilaian dan sanksi datang dari dalam diri sendiri, maka pelaku sendirilah yang memberi nilai dan sanksi berdasarakan pengetahuannya tentang harapan- harapan dan norma- norma masyarakat. Biasanya penilaian dan sanksi internal terjadi pada peran-peran yang dianggap penting oleh individu yang bersangkutan, sedangkan penilaian dan sanksi eksternal lebih sering berlaku pada peran dan norma yang kurang penting bagi individu tersebut. Kemudian Biddle dan Thomas penilaian dan sanksi eksternal  disebut  juga  sebagai  penilaian  dan  sanksi  terbuka (overt), sedangkan  yang  internal disebutnya  tertutup (covert). Hal  tersebut  karena  penilaian  dan  sanksi  didasarkan  pada  harapan tentang norma yang timbul dari orang lain yang dikomunikasikan melalui perilaku yang terbuka (overt). Tanpa adanya pernyataan melalui perilaku yang terbuka, seseorang tidak dapat memperoleh penilaian dan sanksi atas perilakunya.
Menurut  Effendy  (2008)  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  pelaksanaan  peran  serta meliputi: 1) Faktor internal meliputi: usia, pendidikan, pekerjaan, dan motivasi. 2) Faktor eksternal meliputi: lingkungan social, fasilitas,media. Dapat dilihat bahwa peran dipengaruhi tidak hanya dalam diri seseorang namun juga lingkungan di sekitarnya.
Berdasarkan  teori  terkait  dengan  teori  peran  aktif  Soekanto  bila  dihubungkan  dengan peran inputer IKU maka perannanya terletak pada peran aktif  inputer dimana bentuk peran ini diberikan  oleh  anggota  kelompok  dalam  hal  ini  pengelola  kinerja  (melalui  SK  Sekjen)  karena kedudukannya didalam kelompok sebagai sebagai penginput data. Hal tersebut dapat dilihat dan diukur  kehadirannya  dan  kontribusinya  melalui  penginputan  data  IKU  yang  diukur kehandalannya (ketepatan waktu penginputan data, kelengkapan data pendukung dan akurasi data pendukung).
Journal of Government, Social and Politics
Volume 8 Nomor 2 Oktober 2022

## METHODS
Penelitian dilakukan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji suatu kebenaran dengan menggunakan metode ilmiah tertentu dalam memecahkan masalah yang diteliti. Hal ini sesuai dengan pendapat Nazir yang mengatakan bahwa: “Penelitian adalah suatu proses mencari sesuatu secara sistematik dalam waktu yang lama dengan menggunakan metode ilmiah serta aturan- aturan  yang  berlaku.  Untuk  menerapkan  metode  ilmiah  dalam  praktek  penelitian  diperlukan desain  atau  model  penelitian  yang  sesuai  dengan  kondisi,  seimbang  dengan  dalam  dangkalnya penelitian yang akan dikerjakan”.
Selanjutnya menurut Arikunto menjelaskan bahwa: “Desain penelitian adalah rancangan yang dibuat penulis sebagai ancar-ancar kegiatan yang akan dilaksanakan, rancangan digunakan untuk  menentukan  metode  penelitian  yang  akan  menentukan  kadar  ilmiah  hasil  penelitian sehingga  dapat  dipertanggungjawabkan  kebenarannya.”  Penelitian  yang  dilakukan  akan menggunakan metode penelitian kualitatif. Hal ini dikarenakan akan mendalami masalah sehingga memerlukan jawaban atas permasalahan yang ditentukan.
Tujuan  penelitian  kualitatif  menurut  pendapat  Locke  Spirduso  &  Silverman  dalam Cresswell  adalah  “memahami  situasi,  peristiwa,  kelompok  atau  antar  kelas  sosial  tertentu”. Kemudian Fraenkel & Wallen dalam kutipan Creswell menyatakan bahwa: “Penelitian kualitatif menekankan pada persepsi-persepsi dan pengalaman-pengalaman partisipan, dan cara-cara mereka memaknai hidup dan berfokus pada proses-proses yang terjadi atau hasil dan outcome. Peneliti kualitatif  secara  khusus  tertarik  pada  usaha  memahami  bagaimana  sesuatu  itu  muncul.  Tujuan penelitian  kualitatif  pada  umumnya  mencakup  informasi  tentang  fenomena  utama  yang dieksplorasi dalam penelitian, partisipasi penelitian, dan lokasi penelitian”.
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  metode  kualitatif  dengan  tujuan  untuk  mengetahui Mengetahui  dan  menganalisis  faktor-faktor  yang  menyebabkan  peran  inputer  IKU  belum memenuhi tingkat kehandalan (ketepatan waktu penginputan data, kelengkapan data pendukung dan akurasi data pendukung) yang ideal dalam penginputan data SIMAK/PRISMA, dan menyusun strategi peningkatan peran inputer IKU agar dapat meningkatkan kehandalan (ketepatan waktu penginputan data, kelengkapan data pendukung dan akurasi data pendukung) dalam penginputan data SIMAK/PRISMA.

## RESULT AND DISCUSSION

## Ketepatan Waktu Penginputan Data
Ketepatan  waktu  penginputan  data  berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Inputer  IKU-1 pada tanggal 21 September 2021 mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:
“Pernah mengalami tidak tepat waktu menginput data, karena pihak–pihak yang terkait dengan suplai data belum menyerahkan sehingga ketika penginputan dibuka dokumennya tidak ada, hal ini karena ketersediaan data, aplikasinya dan waktu yang dibutuhkan untuk menginput,  saat  puncak  kesibukan  ketika  ada  acara  lain  agak  susah  segera  menginput, namun sarana dan prasarana sudah mendukung, sudah semakin baik”.
Informasi yang diperoleh dari wawancara dengan inputer diketahui bahwa keterlambatan dalam penginputan dipengaruhi dari pihak lain yang menyediakan data IKU, bukan berasal dari responsivitas  inputer  IKU.  Inputer  tidak  dapat  melakukan entry  data bila  data  belum  tersedia, sehingga  bilamana  pihak  lain  belum  memberikan  data  pada  saatnya  akan  mengakibatkan ketidaktepatan  waktu  penginputan.  Selain  itu  penggunaan  aplikasi  yang  diperlukan    turut
Volume 8 Nomor 2 Oktober 2022
mempengaruhi  ketepatan  waktunya.  Inputer  IKU-2  pada  tanggal  21  September  2021 mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:
“Pernah mengalami tak tepat waktu,...perlu dilakukan persiapan dalam penginputan data, data tidak dicicil untuk diinput,... data yang akan diinput posisinya tidak di inputer semua awalnya...dilakukan  pengiriman  nota  dinas  untuk  permintaan  data  terkait penginputan,...sarana dan prasarana sudah mendukung penginputan,...”.
Informasi yang diperoleh dari wawancara dengan inputer diketahui bahwa keterlambatan dalam penginputan dipengaruhi oleh persiapan dalam penginputan, data tidak diinput setelah data tersedia.  Inputer  belum  sepenuhnya  melakukan  penginputan  disebabkan  adanay  persiapan pengumpulan  data  dan  lainnya  sehingga  berisiko  ketidaktepatan  waktu.  Dilakukan  mekanisme formal  melalui  nota  dinas  dalam  memperoleh  data  memberikan  dorongan  pihak  lain  atas  arti pentingnya data yang dibutuhkan.
Inputer  IKU-3  pada  tanggal  22  September  2021  mengemukakan  pendapatnya  sebagai berikut:
“Pernah mengalami input tidak tepat waktu... disebabkan adanya ketidakertesediaan data, waktu  pengumpulan  datanya  dan  karena  periode  data  yang  diperlukan  berbeda  dengan periode penginputan...dipengaruhi dari load pekerjaan lain yang menjadi tupoksi utama, ada  prioritas  dalam  menginput  supaya  tepat  waktu...sarana  dan  prasarana  sangat mendukung, saat ini VPN memungkinkan aplikasi diakses dari luar jaringan”.
Informasi yang diperoleh dari wawancara dengan inputer diketahui bahwa keterlambatan dalam  penginputan  dipengaruhi  oleh  ketersediaan  data  dan  ketersediaan  waktu  dalam pengumpulannya. Beban pekerjaan turut pula memberikan dampak. Banyaknya pekerjaan yang melebihi  kapasitas  pekerjaan  turut  mempengaruhi.  Dilakukan  mekanisme  formal  melalui  nota dinas  dalam  memperoleh  data.  Sarana  dan  prasarana  khususnya  VPN  telah  membantu penginputan.
Inputer  IKU-4  pada  tanggal  22  September  2021  mengemukakan  pendapatnya  sebagai berikut:
“Ada  terlambat  di  hari-h...data  terlambat  saat  terakhir  penginputan...  ketersediaan  data yang  diberikan  dari  staf  bagian  lain  memerlukan  waktu...  Sarana  dan  prasarana  sudah mendukung,  misal  seperti  kita  belum  pegang  softcopy,  hardcopy  dipegang  pegawai  lain, kalau punya bentuk softcopy tidak harus menunggu bertemu pegawai lain”.
Informasi yang diperoleh dari wawancara dengan inputer diketahui bahwa keterlambatan dalam penginputan disebabkan bagian lain belum memberikan data kepada inputer. Ketersediaan data dipengaruhi oleh adanaya dokumen digital sehingga memudahkan dalam penginputan, tidak bergantung kepada pegawai lain dalam memperoleh datanya.
Berdasarkan  pernyataan  yang  dikemukakan  oleh  para  informan  tersebut  di  atas  dapat diketahui  bahwa  faktor  yang  menyebabkan  peran  Inputer  IKU  belum  memenuhi  tingkat kehandalan dalam unsur ketepatan waktu disebabkan dari data yang dibutuhkan belum diberikan dari  pegawai  lain,  periode  data  yang  diperlukan  berbeda  dengan  periode  penginputannya. Penyebab  lain  adanya  prioritas  inputer  dalam  menjalankan  peran  mendahulukan  tugas  utama dimana menjadi inputer IKU merupakan tugas tambahan, sehingga ketika dalam keadaan puncak beban pekerjaan atau hal yang mendesak maka tugas utama yang menjadi pilihan terlebih dahulu, ketersediaan data dari pihak di luar inputer IKU yang belum memberikan data sampai batas waktu.
Volume 8 Nomor 2 Oktober 2022
Sarana dan prasarana sudah mendukung penginputan tepat waktu, namun terdapat keterbatasan pengetahuan inputer dalam menggunakan aplikasi.

## Akurasi Data
Akurasi  data    berdasarkan  hasil  wwancara  dengan  Inputer  IKU-1  pada  tanggal  21 September 2021 mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:
“Pernah mengalami tidak akurat atas data yang diinput.... Ada pengaruh human eror dalam pengetikan/penginputan  data,  inputer  yang  keliru,  bisa  salah  melilhat  angka  dan mengetikannya ,bisa juga ada revisi dari supplier data sehingga menyebabkan tidak akurat... Dilakukan  dahulu  perhitungan  kembali  di  excell  kemudian  dilakukan  penginputan... Updating dilakukan per triwulan, ketika ada data yang urgent sekali harus diupdate, akan menghubungi LO menginfokan kalau ada data yang harus diubah... Untuk satker saya ada data yang kompleks karena terkait dengan bagian lain”.
Informasi yang diperoleh dari wawancara dengan inputer diketahui bahwa ketidakakuratan dalam  penginputan  dipengaruhi  oleh  ketelitian  dari  inputer  dalam  pengetikan  dalam  aplikasi, selain itu terjadinya revisi data dari pemberi data menyebabkan adanya pemutakhiran penginputan yang  dapat  terlewatkan.  Hubungan  inputer  dengan  LO  ( Liaison  Officer) membantu  dalam penyelesaian tugas penginputan.
Inputer  IKU-2  pada  tanggal  21  September  2021  mengemukakan  pendapatnya  sebagai berikut:
“Pernah mengalami data diinput tidak akurat,.. Terkait dokumen yang belum ada, dilakuan susulan data/informasi... Sudah dilakukan penghitungan  sebelumnya atas data yang akan diinput... Biasanaya dilakukan komunikasi ke LO dahulu apakah masih bisa dimutakhiran data...Data yang diinput tidak kompleks”.
Informasi  yang  diperoleh  dari  wawancara  dengan  inputer  diketahui  bahwa  inputer melakukan  penghituangan  ulang  sebelum  data  diinput  sehingga  mengurangi  risiko ketidakakuratan  data.  Selain  itu  hubungan  inputer  dengan  LO  ( Liason  Officer) mempengaruhi pemutakhiran data.
Inputer  IKU-3  pada  tanggal  22  September  2021  mengemukakan  pendapatnya  sebagai berikut:
“Pernah  mengalami  input  data  tidak  akurat...  Data  bersifat  sementara  karena  bukti dokumennya belum diterima sepenuhnya... Penghitungan sudah dilakukan pengujian di excell... Dilakukan segera pemutakhiran data ketika ada data yang kurang cocok diinput kembali... Data yang diinput tidak terlalu kompleks”.
Informasi yang diperoleh dari wawancara dengan inputer diketahui bahwa ketidakakuratan dalam  penginputan  dipengaruhi  data  yang  ada  bersifat  sementara,  belum  selesai  proses pengerjaannya. Inputer melakukan penghitungan ulang dalam aplikasi atas data yang telah final untuk  meningkatkan  akurasinya.  Pengkonfirmasian  ketidaksesuaian  antara  data  yang  diterima dengan hasil penghitungan dilakukan sehingga meningkatkan tingkat akurasi penginputan.
Inputer  IKU-4  pada  tanggal  22  September  2021  mengemukakan  pendapatnya  sebagai berikut:
Volume 8 Nomor 2 Oktober 2022
“Ada penginputan yang tidak akurat.... Ada kekeliruan diinput di triwulan I maka akan dibetulkan di triwulan berikutnya.... Diinput sesuai data yang ada di form input, kalau di form input ada jumlah skornya, maka kalau sudah berdasarkan perhitungan form input excell tinggal input saja.. Kalau input ke aplikasi Prisma biasanya kita input yang ada dulu. Kalau ada perkembangan data diinfokan maka akan kita input kemudian, tidak sekalian input terakhir mendekati batas waktu... Dari form sudah dapat angkanya, kami ikut data yang  dari  form.  Sedangkan  di  Prisma  nanti  akan  dicalculate  lagi,  Data  sederhana  tidak kompleks”.
Informasi yang diperoleh dari wawancara dengan inputer diketahui bahwa adanya data yang perlu dimutakhirkan dilakukan pada periode berikutnya. Inputer tidak melakukan penundaaan penginputan sampai akhir periode pengiputan. Pemutakhiran data dilakukan bilamana terdapat perkembangan, dapat dimungkunkan dilakukan pemutakhiran pada periode berikutnya. Data yang dihitung sederhana turut mempengaruhi keakuratan penginputan. Informasi yang diperoleh dari wawancara  dengan  inputer  diketahui  bahwa  ketidakakuratan  dalam  penginputan  data  diatasi dengan  pemutakhiran  pada  periode  berikutnya.  Hal  tersebut  disebabkan  pada  penginputan sebelumnya dokumen belum lengkap, masih dalam periode penginputan. , walaupun data yang diinput tidak kompleks.
Berdasarkan  pernyataan  yang  dikemukakan  oleh  para  informan  tersebut  di  atas  dapat diketahui  bahwa  faktor  yang  menyebabkan  peran  Inputer  IKU  belum  memenuhi  tingkat kehandalan dalam unsur akurasi data disebabkan adanya human error , inputer yang keliru melihat angka  dan  mengetikannya,  data  yang  akan  diinput  memerlukan  waktu  dalam  reviu  berjenjang. Upaya  pengecekan  kembali  sebelum  atas  angka  diinput  telah  dilakukan  inputer  IKU  dan pemutakhiran  data  yang  kurang  akurat  telah  dilakukan  pula.  Secara  umum  data  IKU  tidak kompleks.

## Kelengkapan Data Pendukung
Kelengkapan Data Pendukung data berdasarkan hasil wwancara   dengan Inputer IKU-1 pada tanggal 21 September 2021 mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:
“Pernah mengalami data pendukung tidak lengkap.... Terdapat dokumen yang belum ada karena  proses  sudah  selesai  tapi  dokumen  belum  keluar..  Tidak  ada  pembatasan  akses terhadap akses dokumen. Karena posisi pekerjaan saat ini meempengaruhi akses...sekaligus menjadi  staff  kesekretariatan  ...  Untuk  data  yang  akan  diinput  memerlukan  keabsahan tersendiri”.
Informasi  yang  diperoleh  dari  wawancara  dengan  inputer  diketahui  bahwa  kelengkapan data  pendukung  dalam  penginputan  data  disebabkan  adanya    proses  pendokumentasian  hasil pekerjaan  yang  masih  berkangsung.  Posisi  pekerjaan  sekaligus  menjadi  inputer  mempengaruhi akses data/dokumen yang dibutuhkan, terutama sebagai staf keskretariatan (staf kepala satker).
Inputer  IKU-2  pada  tanggal  21  September  2021  mengemukakan  pendapatnya  sebagai berikut:
”Mengalami  data  pendukung  belum  lengkap...  disebabkan  bagian  lain  belum mengumpulkan data/dokumen... Biasanya kalau agak sulit akses maka menggunakan nota dinas permintaan data... Data pendukung diperlukan keabsahan dari bagian lain..”.
Informasi  yang  diperoleh  dari  wawancara  dengan  inputer  diketahui  bahwa  kelengkapan data pendukung dalam penginputan data disebabkan adanya bagian lain yang memiki tanggung
Volume 8 Nomor 2 Oktober 2022
jawab  terhadap  data  yang  berkaitan  belum  dapat  memberikan  kepada  inputer  hal  ini  terkait diperlukan keabsahannya. Adanya hambatan akses data diatasi dengan komunikasi formal melalui nota dinas permintaan data sehingga lebih mempercepat pengumpulan data/dokumen.
Inputer  IKU-3  pada  tanggal  22  September  2021  mengemukakan  pendapatnya  sebagai berikut:
“Pernah mengalami, belum sepenuhnya terpenuhi lengkap data pendukungnya... Karena perbedaan periodesasi kinerja dengan periode penginputan... tidak ada pembatasan akses, karena  inputer  merasa  punya  mandat  untuk  melaksanakan  sebagai  inputer...data pendukung terkait angka yang disajikan diperlukan keabsahan”.
Informasi  yang  diperoleh  dari  wawancara  dengan  inputer  diketahui  bahwa  kelengkapan data  pendukung  dalam  penginputan  data  disebabkan  adanya  perbedaan  periode  kerja  dengan periode  penginputannya.  Sehingga  belum  tersedia  dokumen  yang  diperlukan.  Inputer  tidak mendapat hambatan dalam mengakses data pendukung yang terkait dengan keabsahannya.
Inputer  IKU-4  pada  tanggal  22  September  2021  mengemukakan  pendapatnya  sebagai berikut:
“Mengalami  data  pendukung  tidak  lengkap,  Karena  data  dokumen  pendukung  belum diterima  dari  pihak  yang  terkait,  misal  terkait  dokumen  Berita  Acara  sehingga  harus menunggu beberpa waktu, sementara dibutuhkan datanya, ketersediaan data dari pihak di luar inputer IKU yang belum memberikan data sampai batas waktu... Untuk pembatasan akses  sepertinya  tidak  ada.  Kalau  ada  yang  kurang  bisa  dicari  data  pendukungnya... Diperlukan tanda tangan supaya sah sebelum dilampirkan waktu input”.
Informasi  yang  diperoleh  dari  wawancara  dengan  inputer  diketahui  bahwa  kelengkapan data  pendukung  dalam  penginputan  data  disebabkan  adanya  diperlukan  waktu  terkait pengumpulan data/dokuemn sehubugan masih berprosesnya dokumen berita acara.  Adanya pihak lain diluar kendali inputer mempengaruhi kelengkapan data/dokumen.
Inputer  IKU-5  pada  tanggal  22  September  2021  mengemukakan  pendapatnya  sebagai berikut:
“Pernah  kalau  data  pendukugn  tidak  lengkap...waktu  itu  sulit  mengupload  di  aplikasi, akhirnya  menggunakan  manual  dengan  flashdisk....  Ada  pembatasan  akses  sehingga tergantung  pada  pegawai  lain...  Diperlukan  supaya  lebih  yakin,  saya  cek  dulu keabsahannya”.
Informasi  yang  diperoleh  dari  wawancara  dengan  inputer  diketahui  bahwa  kelengkapan data pendukung dalam penginputan data disebabkan adanya kesulitan dalam proses pengunggahan dokumen  ke  dalam  aplikasi,  terkait  dengan  kualitas  jaringan  saat  itu.  Alternatif  lain  dilakukan dengan media flashdisk (diska lepas) untuk menyampaikan dokumen yang diperlukan.
Berdasarkan  pernyataan  yang  dikemukakan  oleh  para  informan  tersebut  di  atas  dapat diketahui  bahwa  faktor  yang  menyebabkan  peran  Inputer  IKU  belum  memenuhi  tingkat kehandalan  dalam  unsur  kelengkapan  data  pendukung  disebabkan  proses  pekerjaan  masih berlangsung  sehingga  data  yang  dibutuhkan  belum  ada.  Hubungan  sosial  seorang  inputer diperlukan dalam kelengkapan data pendukung karena inputer IKU berhubungan ke pegawai lain. Dimana bukan hanya satu orang saja. Akan terjadi hambatan bila hubungan sosial inputer tidak baik  dengan  pegawai  lain.  ketersediaan  data  dari  pihak  di  luar  inputer  IKU  yang  belum memberikan  data  sampai  batas  waktu  Pembatasan  akses  bervariasi  dari  tiap  inputer  ada  yang dibatasi  ada  yang  tidak  dibatasi.    Posisi  pekerjaan  saat  ini  meempengaruhi  akses  terhadap  data
Volume 8 Nomor 2 Oktober 2022
pendukung  karena  sebagian  besar  data  pendukung  melewati  proses  administrasi  inputer  yang bertugas juga sebagai staf kesekretariatan. Data yang akan diinput memerlukan keabsahan.

## CONCLUSION
Kesimpulan  yang  dapat  diambil  dari  penelitian  yang  telah  dilakukan  adalah  sdebagai berikut:
1. Faktor-Faktor  yang  menyebabkan  peran  inputer  IKU  belum  memenuhi  tingkat  kehandalan (Ketepatan  Waktu  Penginputan  Data,  Kelengkapan  Data  Pendukung  dan  Akurasi  Data Pendukung ) yang ideal dalam penginputan data SIMAK/PRISMA dalam hal Ketepatan Waktu Penginputan  Data  yaitu  inputer  IKU  dalam  menjalankan  peran  lebih  mendahulukan  tugas utamanya, dibandingkan menjadi inputer IKU merupakan tugas tambahan; keterbatasan data penyediaan dari pihak luar inputer IKU sehingga tidak dapat dikerjakan tepat waktu; adanya keterbatasan  pengetahuan  inputer  atas  penggunaan  aplikasi  (belum  memiliki skill) ;  periode perolehan data yang diperlukan berbeda dengan periode penginputannya. Dalam hal Akurasi Data  Pendukung  yaitu  adanya human  error ,  inputer  yang  keliru  melihat  angka  dan pengetikannya; data yang akan diinput memerlukan waktu dalam reviu berjenjang, sehingga angka-angka  yang  akan  diinput  sering  berubah.  Dalam  hal  Kelengkapan  Data  Pendukung disebabkan  proses  pelaporan  hasil  kerja  masih  berlangsung  pada  periode  penginputan  IKU sehingga data yang harus diinput belum tersedia; pembatasan akses data karena terkait dengan manajemen akses data.
2. Strategi peningkatan peran inputer IKU agar dapat meningkatkan kehandalan (ketepatan waktu penginputan  data,  kelengkapan  data  pendukung  dan  akurasi  data  pendukung)  dalam penginputan data SIMAK/PRISMA, adalah sebagai berikut:
a. Menjaga  hubungan  sosial/ interelationship secara  berkesinambungan  dalam  rangka bekerja sama dengan pihak lain terkait penginputan data IKU
b. Memaksimalkan sarana dan prasarana guna menunjang tugas penginputan data;
c. Mengusulkan dilakukan evaluasi kembali terhadap pembatasan akses data;
d. Mengusulkan untuk mengikuti diklat terkait manajemen kinerja bagi inputer IKU yang belum terampil;
e. Poaktif dalam rangka pengumpulan data yang bersumber dari berbagai pihak.

## REFERENCES
Anggraeni, Elisabet Yunaeti, 2017, Pengantar Sistem Informasi . (Edisi I). CV Andi Offset. Yogyakarta. Arikunto, Suharsimi, 2010, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik , Rineka Cipta, Jakarta.
BPK, 2016, Rencana Strategis BPK 2020-2024 . BPK. Jakarta.
Bryson, 2003, Perencanaan Strategis , Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
Creswell,  John  W,  2013, Research  Design  Pendekatan  Kualitatif,  Kuantitatif,  dan  Mixed Edisi  ke-3, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
Edy Suhardono. 1994. Teori Peran (Konsep, Deviasi dan Implikasinya). PT.Gramedia Pustaka Utama Fitriyanti,  N.,  Rahman,  K.,  Prayuda,  R.,  Zainal,  Z.,  &  Rosmayani,  R.  Implementation  of government regulations in the implementation of child protection in Rokan Hilir Regency of Indonesia.
Journal of Government, Social and Politics
Volume 8 Nomor 2 Oktober 2022
Handoko, T Hani, 1997 . Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia ,  UGM, Yogyakarta Hartono, Bambang. 2013, Sistem Informasi Manajemen Berbasis Komputer . Rineka Cipta, Jakarta
Hidayah, S. M., & Riauan, M. A. I. (2021). Analisis Framing Kebijakan Pemerintah tetang Rencana Pembelajaran Tatap Muka di Media Online CNN Indonesia. Medium: Jurnal Ilmiah Fakultas Ilmu Komunikasi , 9 (2), 167-184.
Ismail Yusanto & M Karebet, 2003, Manajemen Strategis Perspektif Syariah ,  Khairul Bayan, Jakarta Jogiyanto ,  H.M., 2005 ,  Analisa  dan  Desain  Sistem  Informasi:  Pendekatan.  Terstruktur  Teori  dan Praktik Aplikasi Bisnis, Andi, Yogyakarta.
Jogiyanto, 2018, Metoda Pengumpulan dan Teknis Analisis Data . Andi.Yogyakarta.
Kadir, Abdul, 2014. Pengenalan Sistem Informasi (Edisi Revisi) . CV. Andi Offset. Yogyakarta.
Khoatami,  K.,  &  Zainal,  Z.  (2022).  Tata  Kelola  Keuangan  Desa  Di  Kepenghuluan  Balam  Jaya Kecamatan  Balai  Jaya  Kabupaten  Rokan  Hilir. Bhakti  Nagori  (Jurnal  Pengabdian  Kepada Masyarakat) , 2 (1), 47-51.
Muhammad, Suwarsono, 2004, Manajemen Strategik Konsep dan Kasus . Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, Yogyakarta.
Nawawi, Hadari, 2005, Manajemen Strategik , Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
Prawirosentono, Suryadi. 2014. Kinerja . Bandung: Alfabeta.
Paulus Wiroutomo. 1981. Pokok-pokok Pikiran dalam Sosiologi . Rajawali. Jakarta.
Phil. Astrid S. Susanto. 1979. Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial . Binacipta. Bandung. 1979.
Riauan, M. A. I., Qurniawati, E. F., Aslinda, C., & Aziz, A. (2020). Konstruksi Realitas Pada Pesan Politik Calon Walikota Pekanbaru di Riau Pos. ETTISAL: Journal of Communication , 5 (1), 49- 62.
Riauan, M. A. I., Kholil, S., & Sikumbang, A. T. (2019). Islamic Symbols on Political Messages in Newspapers in Riau (Study in Regional Head Election 2017). Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal) , 2 (1), 254-262.
Soekanto, Soerjono, 2002, Teori Peranan, Jakarta: Bumi Aksara.
Soekanto, Soerjono, 2013. Sosiologi Suatu Pengantar . Rajawali Press. Jakarta. 2013
Syamsir, Torang, 2014. Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi), Bandung: Alfabeta.
Soewarno  Handayaningrat,  1997, Pengantar  Studi  Administrasi  dan  Management ,    Gunung  Agung. Jakarta.
Turban Efraim, Aronson Jay E, Liang Ting-Peng, McCarthy Richard V. 2010. Decision Support Sistem and Inteligent Sistem (Sistem Pendukung Keputusan dan Sistem Cerdas) . Yogyakarta : Andi.
Unhar Suharsaputra, 2012, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Tindakan, Cetakan Kesatu . PT. Refika Adutama., Bandung
United Nations, United Nation. E-Government Survey 2020 . United Nations. New York. 2020.
Wardoyo, 1980, Kamus Besar Bahasa Indonesia , Balai Pustaka, Jakarta.
Volume 8 Nomor 2 Oktober 2022
Zainal, Z. (2018). Intergovernmental Relations Dalam Pemberian Konsesi Hutan Tanaman Industri Di Provinsi Riau. Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam , 14 (2), 92-114.
Zainal, Z. (2020). Peran Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kabupaten Bengkalis Dalam Keamanan Pantai (Studi Di Pantai Pambang Pesisir Desa). Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics , 6 (2), 38-53.