## OPTIMALISASI FUNGSI BP4 DALAM MENEKAN ANGKA PERCERAIAN (Studi Pada BP4 Provinsi Lampung)

## Yufi Wiyos Rini Masykuroh
Dosen Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Raden Intan Lampung Jl. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung
Email: yufiwiyos@radenintan.ac.id
Abstrak: Guna kelancaran pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang  Perkawinan  dan  segala  peraturan  pelaksanaannya  dipandang  perlu  untuk menegaskan  kembali  pengakuan  BP4  sebagai  satu-satunya  badan  yang  berusaha dibidang penasihatan perkawinan dan pengurangan angka perceraian, maka telah diterbitkan  keputusan  Menteri  Agama  Nomor  30  tahun  1977  tentang  Penegasan Pengakuan  Badan  Penasihat  Perkawinan  Perselisihan  dan  Perceraian.  Dalam keputusan  ini  telah  ditegaskan  bahwa  kedudukan  BP4  sebagai  badan  semi  resmi pemerintah  yang  bertugas  membantu  Direktorat  Jenderal  Bimbingan  Masyarakat Islam  dan Urusan  Haji  Kementerian  Agama RI, dibidang pemberian penasihatan perkawinan perselisihan rumah tangga dan perceraian. Berdasarkan permasalahan tersebut  sehingga  perlun  kiranya  merumuskan  permasalahan  apa  saja  program- program  apa  yang  dilaksanakan  oleh  BP4  Provinsi  Lampung  dalam  menekan Angka Perceraian serta faktor-faktor apa yang dapat mempengaruhi terlaksananya program BP4 Provinsi Lampung dalam upaya menekan angka perceraian?
Berdasarkan  hasil  pembahasan  dan  analisis  tersebut  di  atas,  maka  dapat dikemukakan  beberapa  kesimpulan  sebagai  berikut,  salah  satu  program  yang dijalankan  dalam  Badan  Penasehatan  Pembinaan  dan  Pelestarian  Perkawinan dalam  Pembinaan  Keluarga  sakinah  guna  menekan  angka  perceraian  dengan melalui  beberapa  langkah  pembinaan,  melakukan  kegiatan  konsultasi  terhadap pasangan suami istri yang mempunyai masalah pada hari kerja yang akan dilayani oleh  bagian  penasehatan  perkawinan  dan  keluarga.  Faktor  pendukung terlaksananya  program  kerja  Badan  Penasehatan  Pembinaan  dan  Pelestarian Perkawinan  merupakan    satu-satunya  badan  penggerak  sebahagian  tugas Kementerian  Agama  RI  yang  brtujuan  untuk  meningkatkan  mutu  perkawinan guna  mewujudkan  keluarga  sakinah  dalam  bidang  penasehatan  perkawinan, perselisihan rumah tangga dan perceraian
A. Pendahuluan Pada  tahun  1950  sampai  dengan 1954  setelah  dilakukan  penilaian terhadap statistik NTR (nikah, talak dan rujuk) seluruh Indonesia, diketemukan fakta-fakta  yang  menunjukkan  labilnya perkawinan  di  Indonesia,  dimana angka  cerai  atau  talak  dibanding  nikah mencapai 60% sampai 70%. Hal tersebut
mendorong  H.S.M.  Nasaruddin Latif  untuk  menggerakkan  lahirnya organisasi  penasehat  perkawinan yang  dianggapnya  semacam  dokter perkawinan  bagi  pasangan  suami- isteri.  Maka  pada  bulan  April  1954 di setiap KUA (Kantor Urusan Agama) se-Jakarta  dibentuk  SPP  (Seksi Penasehat  Perkawinan),  kemudian
tahun  1956  dirubah  menjadi  P-5 (Panitia  Penasehat  Perkawinan  dan Penyelesaian  Perceraian)  yang  bergerak dibidang  usaha  mengurangi  perceraian dan  mempertinggi  nilai-nilai  perkawinan.
Hal  ini  mendapat  sambutan  luas  di Kementerian  Agama  Jawa  Timur, Kalimantan,  Lampung  dan  Sumatera Selatan. Bersamaan  dengan  itu  di  Bandung pada tanggal 3 Oktober 1954 didirikan BP4  (Badan  Penasehat  Perkawinan dan  Penyelesaian  Perceraian)  yang didukung  oleh  organisasi-organisasi wanita  dan  pemuka-pemuka  masyarakat yang  menyebar  ke  Jawa  Tengah. Langkah  tersebut  diikuti  oleh  DIY (Daerah  Istimewa  Yogyakarta  )  tahun 1957  dengan  mendirikan  BKRT  (Badan Kesejahteraan Rumah Tangga) yang menyebar  ke  tiap  Kabupaten  dan Kecamatan. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Undang-Undang  Nomor  1  Tahun
1974 tentang Perkawinan dan segala peraturan  pelaksanaannya  dipandang perlu  untuk  menegaskan  kembali pengakuan BP4 sebagai satu-satunya badan  yang  berusaha  dibidang penasihatan  perkawinan  dan  pengurangan angka perceraian, maka telah diterbitkan keputusan  Menteri  Agama  Nomor 30  tahun  1977  tentang  Penegasan Pengakuan Badan Penasihat Perkawinan Perselisihan  dan  Perceraian.  Dalam keputusan  ini  telah  ditegaskan  bahwa kedudukan BP4 sebagai badan semi resmi pemerintah yang bertugas membantu Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Kementerian Agama  RI,  dibidang  pemberian penasihatan perkawinan perselisihan rumah tangga dan perceraian. Keputusan Menteri  Agama  ini  sampai  saat  ini belum dicabut dan masih berlaku.
Jika  berbicara optimalisasi  fungsi
BP4, kita perlu membicarakan lembaga
BP4  dengan  segala  status,  fungsi, visi,  misi,  dan  kegiatannya.  Berdasarkan Surat  Keputusan  Menteri  Agama Nomor  30  Tahun  1977,  ditegaskan bahwa  BP4  adalah  satu-satunya badan  penunjang  tugas  pokok Kementerian  Agama  di  bidang penasihatan  perkawinan,  perselisihan dan  perceraian.  Sebelumnya  dalam Surat  Keputusan  Menteri  Agama Nomor  85  Tahun  1961,  dinyatakan bahwa  kepanjangan  BP4  adalah Badan  Penasihat  Perkawinan  dan Penyelesaian Perceraian. 1 Pada tahun 2006 Pengadilan Agama resmi  berpisah  dengan  Kementerian Agama,  dan  menjadi  satu  atap  dengan Mahkamah  Agung  berdasarkan  Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Perubahan struktur ini membawa dampak perubahan  tidak  hanya  pada  kinerja BP4 tetapi juga proses perceraian secara umum.
Reformasi  di  segala  bidang  ternyata tidak  menyentuh  substansi  fungsi  yang dijalankan  BP4  selama  ini.  Apalagi setalah  diatur  sistem  keuangan  Negara, terutama  terbitnya  Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003, maka lembaga- lembaga  semi  resmi  seperti  BP4,  P2A dan  BKM  otomatis  tidak  memperoleh biaya  operasioanal.  Ketiadaan  biaya opersional  ini  semakin  memperburuk kondisi  BP4  saat  itu,  dan  tidak berlebihan  jika  ada  yang  mengatakan wujuduhu  ka  adamihi (keberadaanya tidaklah berbeda dengan ketiadaanya).
BP4 adalah suatu badan penasihatan pembinaan dan pelestarian perkawinan, yang  merupakan  suatu  organisasi yang  bersifat  profesi.  Lembaga  ini pula  sebagai  penunjang  sebagian  tugas
1 Zubaidah  Muchtar ,  Optimalisasi  Peran BP4, disampaikan  pada  Pusdiklat  Tenaga Teknis  Keagamaan  di  Jakarta  pada  tanggal 27 April 2007.
Kementerian  Agama  Republik  Indonesia dalam  bidang  penasihatan  pembinaan dan pelestarian perkawinan tiap-tiap pasangan  suami  isteri  ( pasutri ). 2 Selain itu  BP4  juga  sebagai  lembaga  semi resmi  yang  bertugas  membantu Kementerian  Agama  dalam  meningkatkan mutu perkawinan dengan mengembangkan gerakan keluarga sakinah. 3
Pembinaan rumah tangga sakinah atau keluarga sakinah adalah keluarga yang  dibina  atas  perkawinan  yang sah,  mampu  memenuhi  hajat  spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi  suasana  kasih  sayang  antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan  selaras,  serasi  dan  mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam  nilai-nilai  keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. 4 Keberadaan BP4 di Kota Bandar
Lampung,  merupakan  suatu  upaya untuk  peningkatan  mutu  perkawinan dalam  mewujudkan  tiap-tiap  pasangan suami  isteri  dalam  berumah  tangga agar dapat selalu tercipta keharmonisan rumah  tangga  (bahagia  sejahtera) bagi  setiap  pasangan  suami  isteri tersebut.  Keberadaan  BP4  di  Kota Bandar  Lampung  yang  tadinya  hanya sekedar  nama  saja  tanpa  ada program  untuk  usaha  peningkatan mutu dan kualitas perkawinan dalam keluarga kini  mulai  dihidupkan  atau
2 BP4  Pusat, Anggaran  Dasar  dan Anggaran  Rumah  Tangga  BP4, Jakarta,  1990, hlm. 4
3 Badan  Penasihatan  Pembinaam  dan Pelestarian  Perkawinan, Hasil  Munas  BP4
XIII  tahun  2004  dan  Pemilihan  Keluarga Sakinah  Teladan  Tingkat  Nasional, Jakarta, 2005, hlm. 1
4 Departeman  Agama  RI, Modul  Diklat Rumpun  Bidang  Urusan  Agama,  Zakat  dan Wakaf  Pembinaan  Potensi  Keluarga  Sakinah Nasional, Badan  Litbang  dan  Diklat Keagamaan  Pusdiklat  Tenaga  Teknis Keagamaan, Jakarta, 2007 , hlm. 8.
dicanangkan kembali program pembinaan  keluarga  sakinah  yang diharapkan  sesuai  dengan  tujuan diadakannya perkawinan. Kevakuman  BP4  ternyata  tidak bertahan  lama.  Pada  saat  ini  mulai difungsikan  atau  diaktifkan  kembali BP4  di  KUA  KUA  sekecamatan
Bandar  Lampung  dan  difungsikan kembali  programnya  mungkin  didasarkan kepada  tingginya  angka  perceraian yang terjadi pada saat program BP4 ini vakum.
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif  dan  yuridis  empiris. Pendekatan  yuridis  normatif  yaitu pendekatan  yang  didasarkan  pada peraturan perundang-undangan, teori- teori,  dan  konsep-konsep  yang berhubungan dengan cakupan optimalisasi  fungsi  BP4  dalam  rangka menekan angka perceraian. Pendekatan yuridis  empiris  dilakukan  dengan cara  mengadakan  penelitian  lapangan, sumber  data  dalam  penelitian  ini adalah  data  kepustakaan  dan  data lapangan, sedangkan jenis data yang dibutuhkan  dalam  penelitian  ini adalah data sekunder dan data primer. Analisis  data  dilakukan  dalam  bentuk analisis  kualitatif,  yaitu  dengan  cara menguraikan  data  dalam  bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, lengkap, dan terperinci menurut pokok bahasan  yang  telah  ditentukan,  hal ini  guna  memudahkan  interpretasi dan  menarik  kesimpulan  sebagai jawaban permasalahan penelitian. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui faktor-faktor yang mendukung  pelaksanaan  program BP4 Kementrian Agama Kota Bandar Lampung  dalam  rangka  mewujudkan tujuan  perkawinan  yaitu  menciptakan keluarga sakinah. Juga untuk mengetahui langkah-langkah yang telah dilaksanakan  oleh  BP4  Kementrian
Agama dalam mengaktifkan kembali program  pembinaan  keluarga  sakinah, yang  diharapkan  dapat  mengurangi angka perceraian.
B. Pembahasan
1. Pengertian Pernikahan
Kata  nikah  berasal  dari  bahasa arab nikaahun yang  merupakan masdar atau  kata  asal  dari  kata nakaha.
Sinonimnya tazawwaja kemudian diterjemahkan  dalam  bahasa  Indonesia sebagai  pernikahan.  Sebutan  lain untuk  pernikahan  adalah az-zawaj yang  secara  harfiah  berarti  mengawinkan, mencampuri,  menemani,  mempergauli, menyertai,  dan  memperistri. 5 Kata an-nikh dan az-zawaj inilah  yang tersebut  dalam  Al-Qur‟an  dan  Hadits sebagai penyebutan syariah Pernikahan. 6
Secara terminology pernikahan menurut Abu  Hanifah  adalah:  “Aqad  yang dilakukan  untuk  memperoleh  kenikmatan dari  seorang  wanita,  yang  dilakukan dengan  sengaja”.  Pengukudan  yang dimaksud  disini  adalah  suatu pengukuhan  yang  sesuai  dengan ketetapan pembuatan syariah, bukan sekedar pengukuhan yang dilakukan oleh dua orang yang saling membuat „Aqad  (perjanjian)  yang  bertujuan hanya  sekedar  untuk  mendapatkan kenikmatan semata. 7 Kawin  dalam  Islam  dikenal  dengan istilah nikah atau zawwaj, secara harfiyah adalah مَّضلاَوُءْطَوْل َا bersenggama  atau
5 Ahmad  Warson  Munnawir, Al Munawwir  Kamus  Arab-Indonesia, cetakan Kedua  Puluh  Lima,  Pustaka  Progressif,
Surabaya, 2002, hlm 1461.
6 Muhammad  Amin  Suma, Hukum Keluarga  Islam  di  Dunia  Islam ,  Cetakan Pertama,  PT  Raja  Grafindo  Persada,
Jakarta, 2004, hlm. 42.
7 M. Ali Hasan, Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam , Cetakan Kedua , Siraja, Jakarta, 2006, hlm. 11.
bercampur. 8 Dalam  bahasa  Indonesia, “pernikahan”  berasal  dari  kata “kawin”,  yang  menurut  bahasa, artinya membentuk keluarga dengan lawan  jenis;  melakukan  hubungan kelamin atau bersetubuh. 9 2. Dasar Hukum Perkawinan Hukum nikah (pernikahan), yaitu hukum  yang  mengatur  hubungan antara  manusia  dengan  sesamanya yang mengangkut penyaluran kebutuhan biologis  antar  jenis,  dan  hak  serta kewajiban  yang  berhubungan  dengan akibat pernikahan tersebut. 10 Berdasarkan  Al-Qur‟an  Allah berfirman dalam surat Ar Rum ayat 21:
                                    
                                           
                                   
                           
            
“dan  di  antara  tanda-tanda  kekuasaan- Nya  ialah  Dia  menciptakan  untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu  cenderung  dan  merasa  tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu  rasa  kasih  dan  sayang Sesungguhny  pada  yang  demikian
8 Ibid, hlm. 13 9 H.M.A.  Tihami  dan  Sohari  Sahrani, Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap , Cetakan  Kedua,  PT  Grafindo  Persada, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 7
10 H.M.A.  Tihami  dan  Sohari  Sahrani, Op.Cit., hlm. 8 dikutip dari Zakiyah Darajat dkk, Ilmu Fiqih, Jilid II, Departemen Agama RI, Jakarta, 1985, hlm. 8
itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. 11 Rasaullullah SAW. Bersabda : ّ ِنِِإَف  َدوُلَوْلا  َدوُدَوْلا  اوُجَّوَزَ ت حاور(  .زََمَُلأا  ُمَكِب   رِشاَكُم و  ،مكلحاو  ئاسنلاو  دوادوبأ )بنل لأا هححص
“Menikahlah  dengan  wanita-wanita yang  penuh  cinta  kasih  dan  banyak melahirkan keturunan. Karena sesungguhnya  aku  merasa  bangga dengan  banyaknya  jumlah  kalian pada hari kiamat kelak.“(hadist yang diriwayatkan  Abu  Daud,  Nas‟I,  al- Hakim, dan disahihkan oleh al-Albani). 12
3. Syarat dan Rukun Perkawinan
Rukun adalah bagian dari hakikat sesuatu.Rukun  masuk  di  dalam subtansinya.Adanya  sesuatu  itu karena  adanya  rukun  dan  tidak adanya karena tidak ada rukun.Akad nikah  mempunyai  beberapa  rukun yang  berdiri  dan  menyatu  dengan substansinya. 13 Rukun  nikah  ada lima. 14 Yaitu : a. Mempelai laki-laki b. Mempelai perempuan c. Wali d. Dua orang saksi laki-laki e. Ijab dan qabul Sedangkan  syarat  adalah  hal-hal yang  melekat  pada  masing-masing
11 Departemen  Agama  RI,  Al-Qur‟an dan  Terjemahan,  Cetakan  Kesepuluh,  CV Penerbit Diponegoro, Bandung, 2006, hlm.
324
12 Ayyub,  Syaikh  Hasan, Fikih  Keluarga, Cetakan  Pertama,  Pustaka  Al-Kautsar, Jakarta, 2001, hlm. 6 13 Abdul  Aziz  Muhammad  Azzam  dan Abdul  Wahhab  Sayyed  Hawwas, Ibid .,  hlm 59
14 Dewani Romli, Op.Cit. , hlm. 21
unsur  yang  menjadi  bagain  dari  suatu perbuatan  hukum  atau  peristiwa hukum.  Akibat  tidak  terpenuhinya syarat adalah tidak sendirinya membatalkan perbuatan hukum atau peristiwa hukum, namun  perbuatan  atau  peristiwa hukum tersebut “dapat dibatalkan”.Syarat yaitu  sesuatu  yang  mesti  ada  yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan  (ibadah),  Sedangkan  sah yaitu  sesuatu  pekerjaan  (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat. 15 Persyaratan  dalam pernikahan sanag berhubungan  erat  dengan  rukun- rukun nikah, sebagai berikut : 16 a. Syarat mempelai laki-laki, yakni : 1).  Tidak  ada  hubunga  mahram dari calon istri
2). Kemaun sendiri (merdeka) 3). Jelas identitasnya 4).  Tidak  sedang  menjalankan ihram b.  Syarat  mempelai  perempuan, yaitu : 1). Tidak ada halangan syar‟i 2).  Tidak  berstatus  pumya  suami yang masih sah 3). Tidak ada hubunga mahram 4). Tidak dalam keadaan iddah 5). Kemauan sendiri (merdeka) 6). Jelas identitasnya 7).  Tidak  sedang  menjalan  kan ihram c. Syarat-syarat wali 1). Laki-laki 2). Baligh 3). Sehat akal 4). Tidak dipaksa 5). Adil 6). Tidak sedang ibadah ihram d. Syarat-syarat saksiLaki-laki
1). Baligh
15 H.M.A.  Tihami  dan  Sohari Sahrani, Op.Cit. , hlm. 12
16 Dewani Romli, Op.Cit ., hlm. 21
2). Sehat akal 3). Adil 4). Mendengar dan meliahat 5). Tidak dipaksa 6). Tidak sedang ibadah ihram 7). Paham bahasa yang digunakan untuk ijab qabul e. Syarat ijab qabul 1).  Ijab  dilakukan  oleh  wali  atau yang  mewakilinya,  sedangkan qabul  dilakukan  oleh  mempelai laki-laki  atau  yang  mewakilinya ( dengan  syarat  yang  ketat ),
keduanya harus mumayyis
2).  Dilangsungkan  dalam  satu majelis,  kemudian,  antara  ijab dan qabul tidak diperbolehkan diseling  dengan  kalimat  atau perbuatan yang dapat memisahkan anatar ijab dan qabul. 3).  Keduanya  tidak  diperbolehkan kontradeksi.  Misal,  seorang wali  apabila  mengakat  nikahkan putri  A,  maka  yang  diterimakan dalam qabul harus putri A. 4). Ijab dan qaabul dilakukan dengan ,melalui lisan serta didengar oleh masing-masing  wali,  saksi mauun kedua mempelai. 4. Hikmah Perkawinan Allah  menciptakan  makhluknya berpasang-pasangan,  menjadikan manusia laki-laki dan perempuan, hikmahnya  adalah  agar  supaya manusia  hidup  berpasang-pasangan, hidup suami istri, hidup berumah tangga  yang  damai  dan  teratur, untuk itulah maka harus diadakan ikatan  yang  suci  dan  kokoh  dan sangat sacral, yakni yakni pelaksanaan nikah. 17 Islam menganjurkan dan menggembirakan kawin sebagaimana tersebut  karena  ia  mempunyai pengaruh  yang  baik  bagi  pelakunya sendiri, masyarakatat dan seluruh
17 Dewani Romli, 0p.cit., hlm.27
umat  manusia.  Adapun  menurut ulama  fikih  Sayyid  Sabiq,  dalam kitabnya  Fikih  Sunnah  hikmah perkawinan adalah sebagai berikut 18 : a.  Sesungguhnya  naluri  seks merupakan  naluri  yang  paling kuat dank eras yang selamanya menuntut adanya jalan keluar. Bilamana  jalan  keluar  tidak dapat memuaskan, maka banyaklah manusia yang mengalami gonjangan dan  kacau  serta  menerobos jalan yang jahat. Dan kawinlah jalan  alami  dan  biologis  yang paling  baik  dan  sesuai  untuk menyalurkan  dan  memuaskan naluriah seks ini. Dengan kawin badan  jadi  segar,  jadi  tenang, mata  terpelihara  dari  melihat yang  haram  dan  perasaan tenang  menikmati  barang yang halal.
b.  Kawin,  jalan  terbaik  untuk membuat  anak-anak  menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan  hidup  manusia serta  memelihara  nasab  yang oleh Islam sangat di perhatikan.
c.  Selanjutnya,  naluri  kebapaan dan  keibuan  akan  tumbuh saling melengkapi dalam suatu hidup  dengan  anak-anak  dan akan  tumbuh  pula  perasaan- perasaan ramah, cinta dan sayang yang  merupakan  sifat-sifat baik  yang  menyempurnakan kemanusiaan seseorang.
d.  Menyadari  tanggung  jawab beristri  dan  menanggung  anak- anak menimbulkan sikap rajin dan  sungguh-sungguh  dalam memperkuat bakat dan pembawaan
18 Sayyid  Sabiq, Fiqih  Sunnah ,  Alih Bahasa  Oleh  Drs.  Moh  Thalib,  Jilid  6, Cetakan Ketujuh, PT Al-Ma‟arif, Bandung,
1990, hlm. 18-21
seseorang. Ia akan cekatan bekerja, karena dorongan tanggung jawab dan  memikul  kewajibannya, sehingga  ia  akan  banyak  bekerja dan mencari penghasilan yang dapat  memperbesar  jumlah kekayaan  dan  memperbanyak produksi. e. Pembagian tugas, dimana yang satu  mengurusi  dan  mengatur rumah tangga, sedangkan yang lain  bekerja  diluar,  sesuai dengan  batas-batas  tanggung jawab antara suami istri dalam menanggani tugas-tugasnya. f.  Dengan  perkawinan  di  antara dapat  membuahkan  tali  kekeluarga, memperteguh  kelanggengan rasa  cinta  antara  keluarga  dan memperkuat hubungan kemasyarakatan yang memang oleh  Islam  direstui,  ditopang dan  ditunjan.  Karena  yang saling  menunjang  lagi  saling menyayangi  akan  merupakan yang kuat lagi bahagia. g.  Dalam  salah  satu  pernyataan PBB  yang  disiarkan  oleh harian Nasional terbitan  sabtu 6/6  1959  menyatakan:  “Bahwa orang yang bersuami istri umurnya lebih  panjang  dari  orang-orang yang tidak bersuami istri, baik karena  menjanda,  bercerai atau senghaja membujang.”
5. Pengertian Talak Perceraian  menurut  ahli  fikih disebut thalaq atau furqah. Talak diambil  dari  kata قلاطا ,  artinya melepaskan,  atau  meninggalkan.
Sedangkan  dalm  istilah  syara‟  talak adalah melepaskan ikatan pernikahan, atau rusaknya hubungan pernikahan. 19
19 Kamal  Mukhtar, Azaz-azaz  Hukum Islam Tentang Pernikahan, Yogyakarta : Bulan Bintang, 1993, hlm 156
Definisi  talak  adalah  melepaskan ikatan tali pernikahan atau sebagainya. 20 Perceraian  dapat  pula  dipahami karena fasakh berarti  membatalkan pernikahan atau merusak pernikahan, faktor  penyebab  terjadinya faskh dapat  pula  karena  cacat,  cacat disini  adalah  cacat  terdapat  pada diri  suami  atau  isteri,  baik  cacat jasmani  atau  rohani.  Cacat  tersebut mungkin terjadi sebelum pernikahan, namun tidak diketahui oleh pihak lain  atau  cacat  yang  belaku  setelah terjadinya  pernikahan,  baik  ketauan setelah suami isteri bergaul. 21
6. Dasar Hukum Talak
Adapun  yang  menjadi  dasar hukum  perceraian  dalam  hukum Islam  adalah  telah  dijelaskan  dalam Al-Qur‟an dan Hadits yaitu : QS, At-Thalaq ayat 1 :
                                 
                                 
                                    
                      
                            
                                    
20 Syaikh  Muhammad  bin  Ibrahim  bin Abdullah At-Tuwaijiri, Ensiklopedi Islam Al- Kamil, Darus-Sunnah  Press,  Jakarta,  2011., hlm. 1052 21 Abdul  Ghofur  Ansori, Hukum Pernikahan Islam Persepektif Fikih Dan Hukum Positif, UII  Perss  Yogyakarta,  2011.,  hlm.,
143
                                
                                                           
                   
Hai  Nabi,  apabila  kamu  menceraikan Isteri-isterimu  Maka  hendaklah kamu  ceraikan  mereka  pada  waktu mereka dapat  (menghadapi)  iddahnya (yang  wajar)  dan    hitunglah  waktu iddah  itu  serta  bertakwalah  kepada Allah  Tuhanmu.  janganlah  kamu keluarkan  mereka  dari  rumah mereka  dan  janganlah  mereka
(diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang.    Itulah  hukum-hukum Allah,  Maka  Sesungguhnya  Dia Telah berbuat  zalim terhadap dirinya sendiri.  Kamu tidak  mengetahui barangkali  Allah  mengadakan  sesudah itu sesuatu hal yang baru. 22 7.  Putusnya Pernikahan dan Akibat Hukumnya Putusnya perkawinan menurut undang-undang  No.  1  tahun 1974  pasal  38  dijelaskan  bahwa perkawinan  dapat  putus  karna beberapa hal antara lain: a. Kematian salah satu pihak b.  Perceraian  baik  atas  tuntutan suami atau istri c.  Karna  putusan  Pengadilan Agama 8. Macam-Macam Talak Macam-macam talak dapat dilihat
dari beberapa segi diantaranya:
22 Departemen Agama RI, Al- Qur’an dan
Terjemah, Proyek Pengadaan Kitab Suci Al- Qur‟an, Jakarta, 1999, hlm. 945
a.  Talak  ditinjau  dari  segi  hak bekas  suami  atas  bekas  isterinya setelah  suami  menjatuhkan talak  atau  boleh  dan  tidaknya rujuk: 1). Talak raj‟i Talak  raj‟i  ialah  talak  yang suami  bisa  mengembalikan isterinya dalam perlindungannya sebelum berakhir masa iddah. Hal itu berlangsung dengan timbulnya  keinginan  suami untukmmerujukinya.25
Berdasarkan  firman  Allah SWT  didalam  Al-Qur‟an surat Al-Baqarah ayat 229:
                                       
                        …..
“  talak  (yang  dapat  dirujuk) itu  adalah  dua kali.  Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara  yang  ma‟ruf  atau menceraikan  dengan  cara yang baik…” Talak  yang  ditetapkan  Allah berlangsung  tahap  demi tahap  dan  boleh  menahan isterinya sesudah talak yang pertama  dengan  cara  ma‟ruf sebagaimana  diperbolehkannya sesudah  talak  yang  kedua. Yang  dimaksud  dengan menahan  ialah  merujuknya dan  mengembalika  nikahnya serta  mempergauli  dengan cara yang baik. Talak  raj‟i  tidak  mencegah suami menggauli istri, karena ia  tidak  menghilangkan  akad perkawinan dan tidak menghilangkan pemilikan serta tidak mempengaruhi keadaan. Meskipun talak itu menyebabkan perpisahan,
namun  tidak  menimbulkan sesuatu  akibat  selama  wanita yang  ditalak  masih  dalam iddah. Akibatnya hanya Nampak sesudah  berakhirnya  iddah tanpa dirujuk. Apabila iddahnya berakhir  dan  suami  tidak merujuknya. Maka isterinya lepas darinya. Apabila salah satu dari keduanya meninggal dunia. Maka yang lain mewarisi hartanya  selama  iddahnya belum  habis,  dan  suami wajib memberinya nafkah. 2). Talak Ba‟in Yaitu talak yang memisahkan istri dari suaminya secara final sehingga tidak bole merujuknya.  Talak  ba‟in terbagi  menjadi  dua  yaitu talak  ba‟in  kecil  (sughro) dan  talak  bain  besar (kubro) a). Talak Ba‟in Sughro Talak yang berakibat hilangnya hak terhadap bekas suami untuk  merujuk  bekas istrinya baik dalam masa iddah atau setelah habis masa iddah, kecuali dengan akad  nikah  dan  mahar yang baru. b). Talak Ba‟in Kubro Talak yang menghilangkan hak  bekas  suami  untuk nikah  kembali  dengan istrinya.  Kecuali  kalau bekas  istrinyatelah  kawin dengan laki-laki lain dan telah berkumpul sebagaimana suami  istri  secara  nyata dan  sah,  dan  juga  istri tersebut  telah  menjalani masa iddahnya serta iddahnya telah habis pula. 23 Allah  berfirman  dalam surat  Al-Baqarah  ayat 230:
Kemudian  jika  si  suami mentalaknya  (sesudah Talak  yang  kedua),  Maka perempuan itu tidak lagi halal  baginya  hingga  Dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya,
Maka tidak ada dosa bagi keduanya  (bekas  suami pertama  dan  isteri)  untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum
Allah. Itulah hukum-hukum Allah,  diterangkan-Nya kepada  kaum  yang  (mau) mengetahui. Sesungguhnya  perlu  diperhatikan bahwa pernikahan yang kedua itu  hendaklah  benar-benar menurut  kemauan  laki-laki yang kedua, dan benar-benar dengan  kemauan  perempuan bukan  karena  kehendak  suami yang  pertama.  Bukan  pula karena  maksud  supaya  ia dapat menikah kembali dengan laki-laki  yang  pertama,  tetapi memang betul-betuldengan niat  akan  kekal  sebagaimana pernikahan pada umumnya. 2).  Talak  ditinjau  dari  segi sesuai dengan talak yang di sunnahkan  Nabi  maka  talak dibagi menjadi dua yaitu:
a).  Talak  sunni,  yaitu  talak yang sesuai dengan talak yang  disunnahkan  atau
23 Ibrahim  Muhammad  Al  Jamal, Op,Cit, hlm. 288
dianjurkan oleh Rasulullah
SAW. Yang termasuk talak sunni  ialah  talak  yang dijatuhkan  kepada  isteri yang  suci  dan  belum dicampuri  dalam  masa itu  dan  tidak  dalam keadaan hamil. Para ahli fiqh  sepakat  bahwa  talak sunni  adalah  talak  yang halal. b).  Talak  bid‟i  yaitu  talak yang  tidak  sesuai  dengan sunnah atau ajaran Rasulullah  SAW.  Yang termasuk  talak  bid‟i  ialah talak yang dijatuhkan kepada isteri  yang  sedang  haid, talak  yang  dijatuhkan pada isteri diwaktu haid tetapi  telah  dicampuri dan  talak  yang  dijatuhkan terbilang  sekaligus.  Seperti dua  kali  sekaligus,  tiga kali  sekaligus  atau  talak yang  dijatuhkan  kepada istri untuk selama-lamanya. 24 Menurut  Pendapat  Ibnu Tamiyah, Ibnu Qoyyim, dan  Ibnu  Hazm,  talak bid‟i  adalah  talak  yang haram. Hal ini merupakan talak yang tidak sah dan talak  itu  tidak  jatuh karena  termasuk  talak yang  tidak  sesuai  dengan sunnah Rasulullah SAW. 25 3).  Talak  ditinjau  dari  segi Sighat
(ucapan)
Sihgat talak adalah bentuk kalimat yang diucapkan orang lelaki  untuk  menujukkan pelepas  ikatan  suami  isteri dan  mewujudkanperkataan
24 Kamal Muhtar, Op,Cit, hlm.170 25 Ibid, hlm.171
dengan perbuatan. Ada kalanya berupa  kalimat  terang-terangan dan ada kalanya sinditan. a). Talak dengan terang-terangan Maksud dari kalimat yang disampaikan ketika mengucapkannya  seperti kamu tertalak, kamu ditalak atau setiap perkataan yang berasal  dari  kata thalaq.
Sebagaimana  menurut
Asy  Syafi‟i  bahwa  kata- kata  talak  yang  terang terangan  ada  tiga  yaitu thalaq,firaaq, dan saraah. b). Talak dengan Sindiran Yaitu talak yang lafalnya tidak  menunjukkan  maksud talak, tetapi menunju talak dengan cara kinayah . Seperti kata-kata anti baa’in (kamu terpisah).  Ia  mengandung kemungkinan  terpisah dari perkawinan. Al-Banunah artinya  jauh  dan  terpisah, atau  kata-kata  kamu  haram bagi diriku. Itu mengandung kemungkinan  keharaman menikmati  dan  mengandung kemungkinan haram mengganggunya. Talak  yang  terang-terangan berlaku tanpa membutuhkan niat  untuk  menjelaskan maksudnya,  karena  petunjuk dan maknanya sudah jelas. Talak secara terang-terangan mempunyai syarat, yaitu lafalnya dihubungkan dengan  isteri,  seperti  ia katakana  isteriku  tertalak atau kamu tertalak.
Adapun kinayah atau sindiran maka talaknya tidak sah kecuali  dengan  bukti.  Jadi apabila orang yang mengucapkan kinayah itu berkata, saya
tidak  berniat  talak,  tetapi berniat makna lain, maka pengakuannya bole dipercaya dan  tidak  sah  talaknya. Karna  lafal  itu  mengandung kemungkinan  mempunyai arti  talak  lainnya.  Dan yang menentukan maksudnya adalah niat dan tujuannya. 9. Pengertian dan Dasar Hukum Keberadaan BP4 a. Pengertian Bandan Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan Badan  Penasehatan  Pembinaan dan  Pelestarian  Perkawinan (BP4)  adalah  suatu  lembaga yang  didirikan  oleh  Kementrian Agama Republik Indonesia dalam rangka untuk mendapatkan bantuan dan menunjang sebahagian tugas Kementrian  Agama  Republik Indonesia  dalam  hal  dan bidang  Penasehatan  perkawinan dan bertujuan untuk mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran Islam, untuk mencapai masyarakat dan  bangsa  Indonesia  yang maju, mandiri, bahagia, sejahtera baik secara material dan sepiritual. Status  Badan  Penasehatan Pembinaan  Pelestarian  Perkawinan di  Kementrian  Agama  adalah non-struktural  atau  semi  resmi, namun berdasarkan Surat Keputusan Mentri  Agama  no  30  tahun 1977  ditegaskan  bahwa  BP4 adalah  satu-satunya  badan penunjang tugas pokok Departemen Agama  dibidang  penasehatan Perkawinan,  perselisihan  dan perceraian.  Yang  memiliki kekuatan hukum berdasarkan: 1).  Penetapan  Mentri  Agama Nomor  53  Tahun  1958 tentang BP4 sebagai Badan semi  Resmi  Departemen Agama. 2).  Keputusan  Mentri  Agama RI  nomor  85  tahun  1961 tentang BP4. 3).  Keputusan  Mentri  Agama RI  nomor  30  tahun  1977 tentang Penegasan Pengakuan BP4 Pusat. 4).  Keputusan  Mentri  Agama RI  nomor  3  tahun  1999 tentang  Pembinaan  Gerakan Keluarga Sakinah 5).  Keputusan  Direktorat  Jendral Bimas  Islam  dan  Urusan Haji  nomor  D/7/1999 tentang  petunjuk  Pelaksanaan Pembinaan Keluarga Sakinah. 6). Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BP4 Pusat. 7).  Hasil-hasil  Musyawarah Nasional BP4.
10. Fungsi dan Tugas BP4 Fungsi dan tugas badan penasihatan, pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) tetap konsisten melaksanakan undang-undang  Nomor  1  tahun 1974  tentang  perkawinan  dan peraturan  perundangan  lainnya tentang perkawinan, oleh karenanya fungsi dan peranan badan penasihatan, pembinaan, dan pelestarian perkawinan (BP4)  sangat  diperlukan  masyarakat dalam mewujudkan kualitas perkawinan.
Tugas badan penasihatan, pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) berdasarkan  hasil  Musyawarah Nasional  yang  ditetapkan  di  Jakarta pada  tanggal  16  agustus  2004 yang  dipimpin  oleh  ketua  siding H.  Imam  Masykoer  Alie  dan sekertarisnya  siding  Drs.  H. Zamhari  Hasan,  M.M.  adalah menyelengarakan  kursus  calon pengantin,  penataran  atau  pelatihan, diskusi,  seminar  dan  kegiatan-
kegiatan  sejenisnya  yang  berkaitan dengan perkawinan dan keluarga. Di  antaranya, pertama ,  BP4  tidak lagi  menjadi  lembaga  mediasi,  kecuali pasangan  PNS  atau  pegawai  BUMN.
Warga  masyarakat  yang  hendak bercerai  langsung   mengajukan  sendiri ke  Pengadilan  Agama  tanpa  melalui BP4  desa  dan  kecamatan  setempat. Kedua ,  tidak  adanya  kontrol  yang ketat terhadap keinginan perceraian. Perceraian  yang  idealnya  adalah bagian dari solusi, justru tidak jarang menjadi  bentuk  baru  kekerasan terhadap pasangan. Ketiga ,  tidak adanya sinkronisasi  antara  Pengadilan  Agama dan  KUA.  Menyikapi  hal  tersebut pada  Juni  2009,  tepatnya  pada Musyawarah Nasional BP4 Ke-XIV mencoba  merevitalisasi  lembaga  tersebut. Dalam  Munas  tersebut  disepakati memperkuat  fungsi,  mediasi,  fasilitasi dan  advokasi  dalam  memperkokoh ketahanan  keluarga  sehingga  tidak hanya  menghindarkan  perceraian yang tidak perlu, juga meningkatkan kualitas keluarga di Indonesia. Rumusan lain  yang  dihasilkan  adalah  perubahan akronim BP4 menjadi Badan Penasehatan,
Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan. 26 11.  Peran  Badan  Penasehatan, Pembinaan  dan  Pelestarian Perkawinan . Upaya-upaya badan penasihatan, pembinaan  dan  pelestarian  perkawinan (BP4) senantiasa difokuskan pada bagaimana meningkatkan kualitas perkawinan dan mengurangi terjadinya perceraian. Yang pada intinya tugas dan  wewenang  badan  penasihatan, pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4)  Provinsi  Lampung  ialah
26 Ahmad  Athok  Lukman  Hakim, Revitalisasi  peran  BP4  (rifka  annisa) http://rifka-annisa.or.id/go/revitalisasi- peran-bp4/
meningkatkan  kualitas  perkawinan, serta mempertinggi mutu kehidupan berumah  tangga  masyarakat  sesuai dengan wilayah yuridiksinya. Secara  rinci  dapat  dijelaslan tugas wewenang badan penasihatan, pembinaan, dan pelestarian perkawinan (BP4) adalah sebagai berikut: a.  Memberi  bimbingan,  pelayanan, nasehat  kepada  masyarakat tentang kehidupan rumah tangga yang  sakinah,  mawaddah, warrahmah. b.  Memberikan  bimbingan  kepada calon  pengantin,  berisi  tentang materi agama, munakahat, kesehatan serta undang-undang pernikahan.
c.  Memberikan nasihat atau masukan kepada  keluarga  atau  suami isteri yang sedang berselisih Dari 3 poin besar yang sudah dijelaskan  diatas,  dapat  dilihat bahwa  tugas  dan  wewenang Badan  Penasihatan,  Pembinaan, dan  Pelestarian  Perkawinan  (BP4) ini  adalah  memperkuat  suatu hubungan  dalam  rumah  tangga, mempertinggi  mutu  pernikahan sehingga  tercipta  keluarga  yang sakinah, mawaddah, dan warrahmah, dan berperan dalam memperkecil peluang terjadinya perceraian.
12. Badan Penasehatan Pembinaan
Pelestarian  Perkawinan  Provinsi Bandar Lampung Badan Penasehatan  Pembinaandan Pelestarian  Perkawinan  (BP4)  Bandar Lampung merupan lembaga organisasi konseling yang bertugas membantu  Kementerian  Agama dalam eningkatkan mutu perkawinan dalam  mewujudkan  rumah  tangga bahagia dan sejahtera yaitu mewujudkan keluarga  yang  sakinah,  mawaddah dan  warahmah,  lembaga  ini berkembang dan selalu siap dibutuhkan
masyarakat dalam pelayanan mediasi keluarga bermasalah. BP4  sebagai  lembaga  medasi keluarga  bermasalah  dengan  berbagai metode  telah  berupaya  semaksimal mungkin agar pasangan tidak berpisah, namun  tingkat  keberhasilannya masih sangat rendah. 27 Maka beberapa upaya  pelestarian  rumahtangga diantaranya, penyelenggaraan suscatin  atau  pra  nikah  dan meningkatkan peran BP4 dengan penasehatan penasehatannya melalui  majelis  taklim  dan  organsasi sosial  masyarakat  serta  kualitatif mediator melalui diklat yang pada akhirnya  memiliki  sertifikat  yang memadai. Untuk  mencapai  suatu  tujuan atau  cita-cita  yang  ideal,  salah  satu faktor  penunjang  dan  dominan yang  tidak  bole  di  tinggalkan adalah adanya tata organisasi atau aturan  administrasi  dan  aturan administrasi yang baik dan tertib, demikian  pula  halnya  dengan Badan  Penasehatan  dan  Pelestarian Perkawinan  (BP4)  Provinsi  Lampung, sebagai  salah  satu  wadah  atau sarana dalam rangka penasehatan untuk  mencapai  tujuan  yang diharapkan bagi masyarakat pada umumnya.  Agar  jelas  kiranya akan  di  kemukakan  di  bawah  ini struktur organisasi Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan ditetapkan  dalam  Surat  Keputusan Ketua  Umum  Nomor:  60/9- P/BP4/IX/2014 tentang penetapan susunan pengurus Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)  Provinsi  Lampung  masa Bakti Tahun 2014-2019.
27 Wawancara  dengan  Drs.  H.  Marsum Ketua BP4 Provinsi Lampung

## 13.  Program-program  BP4  Provinsi
Lampung BP4  merupakan  badan  semi resmi  yang  bertugas  membatu Departemen Agama dalam meningkatkan  mutu  perkawinan dan sebagai mitra kerja Kementerian Agama  dalam  mengembangkan dan  mewujudkan  keluarga  sakinah menurut  ajaran  Islam  untuk mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia  yang  maju,  mandiri, sejahtera baik secara materiil dan sepiritual
Program yang telah di rancang oleh Badan Penasehatan  Pembinaandan
Pelestarian  Perkawinan  (BP4)  Bandar Lampung  masa  bakti  2014  sampai dengan 2019
No Jenis kegiatan Sasaran Kegiatan Indikator Kebijakan Ket 1 Bagian Organisasi dan sekretaris Profinsi dan seluruh Tingkatan Daerah Penataan Administrasi  dan Kesekretariatann ya - Terwujudnya Administrasi yang rapi, untuk  setiap kegiatan - Terealisasinya ruang sekretariat BP4 Peningkatan anggaran melalui APBD  dan APBN 2 Pendidikan dan pelatihan dan suscatin - Pengurus BP4 Privinsi, Kabupaten dan Kota - Calon pengantin Mengadakan diklat-diklat, kursus-kursus dan pelatihan untuk  mediator dan suscatin. Terlaksananya diklat-diklat, kursus-kursus dan pelatihan pelatihan di setiap tingkatan Peningkatan anggaran melalui APBD  dan APBN 3 Konsultasi mediasi dan Advokasi Huku dan Perkawina n Masyarakat Umum, PNS dan Remaja Pra Nikah Konseling, mediasi dan advikasi masalah Rumah Tangga dan Remaja Konseling di sekretariat di setiap waktu am kerja Terekrutnya tenaga konseling, mediator dan optimalnya peran personil pengurus BP4 4 Kemetrian dan Wira Usaha Kabupaten/K ota KUA/ Para calon Binaan Wira Usaha Mengaktifkan kemali pembelian majalah NP dan sertifikat Suscatin Mengadakan orientasi Wira Usaha KS di seluruh tingkatan Membentuk kelompok- kelompok usaha di semua tingkatan Meningkatnya usaha untuk pembiayaan operasional BP4 Terselenggarany a orientasi usaha diseluruh tingkatan Terbentuknya kelompok- kelompok binaan Terbina dan terbantunya Modal Usaha Kelompok Pendistribus ian majalah NP dan sertifikat catin dengan lancar Terdapatnya keluarga Pra sakinah 1-3 Tersedianya dana pemantauan untuk petugas 5 Publikasi dan informasi Masyarakat Umum Sosialisasi melalui: -Media Massa -Media Elektro -Tatap Muka -Kerjasama Dengan Dinas Instansi terkait Diketahuinya oleh masyarakat tentang peran dan fungsi BP4 Penganggara n dan baik melalui DIPA maupun dengan usaha BP4 yang tidak bertentanga n dengan AD/ART

## Sumber : BP4 Provinsi Lampung
C. Kesimpulan 1. Program-program yang dilaksanakan oleh  BP4  Provinsi  Lampung dalam menekan Angka Perceraian. Dalam  usaha  mengaktifkan program  Badan  Penasehatan, Pembinaan  dan  Pelestarian  Perkawinan (BP4)  di  Provinsi  Lampung menggunakan beberapa langkah, yaitu: a.  Melakukan pembinaan terhadap remaja usia nikah. Pembinaan yang dilakukan oleh Badan  Penasehatan,  Pembinaan dan  Pelestarian  Perkawinan (BP4)  Bandar  Lampung  adalah memberikan penyuluhan atau penjelasan  mengenai  masalah- masalah di dalam perkawinan seperti  hak-hak  dan  kewajiban- kewajiban  suami  istri  di  dalam berumah  tangga.  Pembinaan terhadap remaja usia nikah ini dilakukan  melalui  pengajian risma  di  tingkat  kecamatan dan  kelurahan-kelurahan  serta di  sekolah  sekolah  tngkat menengah  atas  di  tiap-tiap kecamatan  serta  pemberian pembekalan terhadap kelompok- kelompok di dalam keanggotaan PKK. b.  Melaksanakan  kursus  calon pengantin Pelestarian  sebuah  pernikahan belum  tentu  dapat  diupayakan setelah  terjadinya  permasalahan dalam rumah tangga. Namun pelestarian perkawinan haruslah diupayakan sejak sebelum terjadinya pernikahan. Melalui KMA No. 477  Tahun  2004,  pemerintah mengamanatkan  agar  sebelum pernikahan  dilangsungkan,  setiap calon pengantin harus diberikan wawasan  terlebih  dahulu  tentang
arti  sebuah  rumah tangga  melalui kursus calon pengantin.
Dengan  keluarnya  Surat  Edaran
Dirjen  Bimas  Islam  Nomor DJ.II/542/2013  tentang  kursus calon  pengantin,  merupan respon  dari  tingginya  angka perceraian  dan  kasus  KDRT di Indonesia. Dengan mengikuti suscati pasangan calon pengantin yang mau melangkah ke jenjang pernikahan akan dibekali materi dasar pengetahuan dan ketrampilan dalam  kehidupan  berumah tangga. Program kursus calon pengantin  akan  terlihat  jelas implikasinya apabila ada hubungan  kerjasama  antara pihak  pelaksana  dan  peserta suscatin, apalagi kursus calon pengantin bertujuan meningkatkan kualitas keluarga melalui pembinaan dan  pembekalan  terhadap pasangan suami isteri. c.  Konsultasi  bagi  suami  istri yang  mempunyai  masalah pada  jam  kerja  BP4  Provinsi Lampung.
Anggota  Korp  penasehatan BP4  Bandar  Lampung  selalu siap untuk memberikan bantuan kepada  setiap  anggota  masyarakat khususnya bagi setiap pasangan suami istri yang ingin berkonsultasi.  Untuk  mencapai keberhasilan di dalam melaksanakan atau memberikan nasehat maka
BP4 Bandar Lampung menggunakan tiga tahap antara lain, yaitu:
1).  Tahapan  pertama,  yaitu: proses utama yang dilakukan penasehatan  dengan  pasangan suami  istri.  Selanjutnya pasangan tersebut dipersilahkan untuk mengemukankan dan menjelaskan penyebab
kemelut itu sampai terjadinya. Dan  bantuan  bagaimanakah yang  di  inginkan  oleh pasangan suami istri tersebut, kemudian  setelah  menyimak dan mendengarkan keterangan- keterangan yang diperoleh, Korps  penasehat  dalam hal  ini  berusaha  sebaik mungkin memberikan nasehat, sehingga  pasangan  tersebut merasa  yakin  untuk  hidup berumah tangga.\ 2). Tahap lanjutan, yaitu: setelah proses  pertama  dilakukan oleh  petugas  penasehat, kemudian  menyimak  dan mempelajari  data  yang telah  diperoleh  dan  di himpun  pada  proses  yang pertama.  Selain  dari  pada itu, anggota Kops penasehat berusaha menanyakan kembali kepada  pasangansuami  istri tentang kebenaran atau tidaknya permasalahan-permasalahan yang telah diutarakan sebelumnya. Kemudian dilanjutkan dengan memanggil kedua belah  pihak dengan maksud segera menghadap Badan Penasehatan Pembinaan dan  Pelestarian  Perkawinan (BP4) atau petugas penasehat untuk  diberikan  penjelasan- penjelasan  mengenai  jalan penyelesaian  yang  dapat dilakukan  oleh  kedua  belah pihak dengan maksud untuk saling menyadari akan kekeliruan yang  pernah  dilakukan sebelumnya. 3). Tahap penyelesaian, yaitu: pada tahap yang ketiga ini, nasehat  yang  diberikan  oleh petugas  penasehat  mengenai hal-hal yang bertalian dengan pertentangan  yang  terjadi
antara  suami  istri,  yang maksudnya adalah para petugas penasehat  berusaha  semaksimal mungkin  untuk  dapat mengambil  suatu  kesimpulan atau jalan penyelesaian terhadap permasalahan-permasalahan yang  sudah  diteliti  dan  di proses melalui  tahap demi tahap yang dilakukan sebelumnya sebagai  suatu  jawaban  yang tepat, kemudian di sampaikan  kepada  suami istri agar kembali rujuk. 2.  Faktor-faktor  yang  dapat mempengaruhi  terlaksananya program BP4 Provinsi  Lampung dalam  upaya  menekan  angka perceraian. Dalam  usaha  mendukung terlaksananya  program  Badan
Penasehatan  Pembinaan  dan Pelestarian  Perkawinan  (BP4) tentunya mempunyai faktor yang dapat mempengaruhi terlaksananya BP4. Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan merupakan satu-satunya  badan  penggerak sebagian tugas Kementerian Agama RI  dalam  bidang  penasehatan perkawinan,  perselisihan  rumah tangga  dan  perceraian.  Keberadaan lembaga  ini  pun  dikuatkan dengan  SK  Menteri  Agama  RI No  30  Tahun  1977  dan  surat Direktorat  Jenderal  Bimbingan Masyarakat  Islam  dan  Urusan
Haji No. D/PW.001/1043/1998. Dari  penjelasan  faktor  tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa
Badan  Penasehatan  Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Bandar Lampung dalam melakukan pembinaan keluarga sakinah juga melakukan beberapa  kegiatan  yang  dapat mendukung  program  tersebut, antara lain yaitu:
a. Dilakukannya kegiatan penyuluhan atau  sosialisasi  tentang  masalah perkawinan.
b.  Dilakukannya  pemilihan  ibu dan  keluarga  sakinah  pada tingkat kecamatan pada setiap tahunnya  yang  selanjutnya dibina  lebih  lanjut  untuk  menjadi wakil  dalam  pemilihan  ibu teladan  dalam  tingkat  provinsi dan tingkat nasional c.  Melakukan  pembinaan  bagi calon pengantin untuk diberikan pendidikan  pernikahan  dan setalah  dilakukan  pendidikan tersebut calon pengantin diberikan piagam. d.  Memberikan  nasehat  bagi keluarga  yang  mempunyai masalah  dan  apabila  pihak Kantor  Urusan  Agama  tidak sanggup  menyelesaikan  masalah tersebut  maka  pihak  Kantor Urusan Agama akan memberikan surat  rekomendasi  ke  Pengadilan Agama  untuk  dapat membantu menyelesaikan  masalah  yang sedang  di  hadapi  oleh  keluarga tersebut. D. Daftar Pustaka Abdul  Ghani  Abdullah, Pengantar Kompilasi  Hukum  Islam  Dalam Hukum  Indonesia, Jakarta:  Gema Insani Press, 1994. Abdul Ghofur Ansori, Hukum Pernikahan  Islam  Persepektif  Fikih Dan  Hukum  Positif, UII  Perss Yogyakarta, 2011.
Ayyub,  Syaikh  Hasan, Fikih  Keluarga,
Cetakan  Pertama,  Pustaka  Al-
Kautsar, Jakarta.
Aliy  As‟ad,  Terjemah  Fat-hul  Mu‟in, Jilid 3, Menara Kudus, Yogyakarta, 1979. BP4 Pusat, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga , Jakarta, 1981.
BP4 Pusat, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BP4, Jakarta, 1990.
Badan  Penasihatan  Pembinaam  dan
Pelestarian  Perkawinan, Hasil Munas  BP4  XIII  tahun  2004  dan Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan Tingkat Nasional, Jakarta, 2005.
Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahan, Cetakan Kesepuluh, CV Penerbit Diponegoro, Bandung, 2006. Departemen  Agama  RI, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Direktorat  Jenderal  Pembinaan Kelembagaan  Agama  Islam,
Jakarta, 1999.
EOH,  O.S., Pernikahan  Antar  Agama Dalam Teori dan Praktek , Cetakan Kedua,  PT  Grafindo  Persada, Jakarta, 2001. Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundanan,  Hukum  Adat,  Hukum Agama ,  CV  Mandar  Maju,
Bandung, 1990.
Imron  Abu  Amar, Terjemah  Fat-hul Qarib, Jilid  2,  Menara  Kudus, Kudus, 1983.
Kamal  Mukhtar, Azaz-azaz  Hukum Islam Tentang Pernikahan, Yogyakarta  :  Bulan  Bintang, 1993. Lukman Hakim, Revitalisasi peran BP4 (rifka annisa) http://rifka-
annisa.or.id/go/revitalisasi- peran-bp4/
Mahmud  Yunus, Hukum  Perkawinan Dalam  Islam  Menurut  Mazhab Syafi’i  Hanafi  Maliki  Hanbali ,  PT. Hidakarya  Agung,  Jakarta,  Cet Ke-12, 1990.
Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Pernikahan  Islam  Suatu  Analisis dari  Undang-undang  No.  1  Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam , cet. Ke-2, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999).
Muhammad  Amin  Suma, Hukum
Keluarga  Islam  di  Dunia  Islam , Cetakan  Pertama,  PT  Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
M.  Ali  Hasan, Pedoman  Hidup  Berumah Tangga  Dalam  Islam ,  Cetakan Kedua, Siraja, Jakarta, 2006.
Rahmat  Hakim,
Hukum  Perkawinan Islam, CV. Pustaka Setia, Bandung, Cet Ke-1, 2000.
Redaksi  Sinar  Grafika, Undang-undang Pokok  Perkawinan, Sinar  Grafika,
Jakarta, Cet Ke-5, 2004.
Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah , Alih Bahasa Oleh  Drs.  Moh  Thalib,  Jilid  6, Cetakan  Ketujuh,  PT  Al-Ma‟arif, Bandung, 1990.
Soemiyati, Hukum Pernikahan Islam Dan Undang-undang  Pernikahan  No.1
Tahun 1974,
(Yogyakarta: PT.Liberti, 2004).
Syaikh  Hasan  Ayyub, Fiqh  Usratul Muslimah, Alih Bahasa  M. Abdul Ghoffar,  Pustaka  Al-Kautsar, Jakarta 2004.