Jl. Lumba - Lumba No. 9, Kebonsari, Sumbersari, Mrapa, Sempusari, Kec. Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68122 Email: nurdin252005@gmail.com

## Mengurangi Politik Uang Dalam Pilkada, Mungkinkah? Suara Publik di Tiga Kabupaten di Jawa Timur
Asmuni* 1 , Agus Trihartono 2 , Abdus Sair 3 1 STIA Pembangunan Jember, Jember, Indonesia
2 FISIP Universitas Jember 3 Program Studi Sosiologi FISIP Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

## JURNAL TRANSFORMATIVE
Vol. 8 No. 2 Tahun 2022
DOI: 10.21776/ub.transformative.2022.008.02.3
Abstract. This paper examines public opinion polling on money politics used in elections, especially for local leader  elections  (Pilkada).  Previous  works  on  voting  behavior  in  Indonesia  have  confirmed  that  voter acceptance of money politics has been elevated and has profound concerns. Voters' acceptance of money politics is in the range of one-third of the national average and even higher in East Java at two-fifths of the voters. Therefore, money politics is a real problem as it is often used to influence the ballot. However, when money politics is considered omnipresent, this work reveals that  some voting communities refuse money politics. The survey, which was conducted in three districts in East Java, namely Lumajang regency, Jember regency, and Situbondo regency, point out groups of voters who rejected money politics at the regional level. Although voters who are politically vulnerable to money politics are still significant, the voters who consider money politics inappropriate have a wider diversity and distribution. Thus, underlining community groups that are relatively immune to money politics provides hope that there is still optimism in minimizing the damage to elections due to money politics. In short, this work suggests there is still space in preserving the quality of elections from money politics, especially at local leader elections.
Keywords: Voting Behavior, Money Politics, Local Leader Elections, East Java Politics, Indonesian Studies
Abstrak. Paper ini  menjelaskan  opini  masyarakat  terhadap politik  uang  dalam  pemilihan  umum  (pemilu), khususnya  pemilihan  kepala  daerah  (Pilkada).  Studi-studi  sebelumnya  menunjukkan  tingkat  penerimaan pemilih terhadap politik uang relatif mengkhawatirkan karena berada pada kisaran sepertiga dalam skala nasional, dan bahkan lebih tinggi pada level Jawa Timur karena mencapai kisaran dua per lima. Karenanya, politik uang dalam semua tingkat pemilihan langsung adalah nyata dan bahkan sering digunakan sebagai salah  satu  upaya  memenangkan  calon.  Namun,  ketika  politik  uang  dianggap omnipresent ,  kelompok- kelompok  masyarakat  yang  menolak  politik  uang  juga  tidak  kalah  menggembirakan.  Hasil  survei  opini masyarakat  di  tiga  kabupaten  di  Jawa  Timur,  yakni:  Kabupaten  Lumajang,  Kabupaten  Jember,  dan Kabupaten  Situbondo,  menunjukkan  bahwa  masih  ada  kelompok-kelompok  pemilih  yang  potensial membendung politik uang di tataran pemilu lokal. Meskipun pemilih yang rentan terhadap politik uang tidak kecil, pemilih yang memandang politik uang sebagai hal yang tidak patut sesungguhnya memiliki populasi lebih  besar  dengan  sebaran  yang  lebih  beragam  dan  luas. Memahami kelompok  masyarakat  yang  relatif imun  terhadap  politik  uang  ini  memberikan  harapan  bahwa  masih  ada  ruang  bagi  optimisme  dalam meminimalisasi besarnya destruksi politik uang dalam menjaga kualitas pemilu, khususnya dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada).
Kata Kunci: Prilaku Pemilih; Politik Uang; Pemilihan Kepala Daerah; Politik Jawa Timur; Studi Indonesia
Received: 24/03/2022            Revised: 02/08/2022          Accepted: 11/09/2022

## PENDAHULUAN
tudi  ini  mengenai  peluang  penolakan  terhadap  politik  uang  dalam  pemilu kepala daerah (Pilkada). Studi ini berasal dari hasil survei opini publik yang dilakukan  di  tiga  daerah  di  Jawa  Timur  yakni  Kabupaten  Situbondo,
Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Jember. Ketiga Kabupaten ini dikenal sebagai daerah pandhalunaga n. Yakni sebuah daerah yang masyarakatnya hibrid hasil percampuran dari dua kebudayaan besar, yakni Madura dan Jawa di daerah tapal kuda.
Sejauh ini, beberapa studi terkait politik uang dalam pemilihan umum baik nasional maupun lokal baik di Indonesia atau negara lainnya lebih banyak menunjukkan bagaimana politik  uang  terjadi,  serta  dengan  cara  dan platform apa  politik  uang  umumnya dilakukan(Muhtadi,  2019a).  Selain  itu  tidak  sedikit  studi  politik  uang  baik  di  Indonesia maupun  di  wilayah  lain  dikaitkan  dengan  relasi  kekuasaan  yang  ada  dan  yang  akan terbentuk (Aspinall dan Berenschot 2019). Singkatnya, politik uang hampir bisa dikatakan omnipresent dalam  sebagian,  untuk  tidak  mengatakan  semua,  pemilihan  umum  di Indonesia dan di beberapa negara berkembang lainnya (India, Filipina).
Sedikit berbeda dengan studi-studi terdahulu tersebut, penelitian ini mencoba lebih melihat sisi lain dari pemilu dan politik uang. Studi ini memberikan fokus pada kelompok pemilih yang menolak gempuran jual-beli suara dalam pemilu. Dengan kata lain, sebuah eksplorasi  terhadap  pendapat  masyarakat  pemilih  yang  menolak  politik  uang.  Ketika pesimisme terhadap kualitas pemilu meningkat akibat maraknya politik uang, penelitian ini mendapati bahwa masih ada ruang tersisa untuk membendung jual beli suara. Studi  ini menemukan bahwa penolakan masyarakat terhadap jual-beli suara meskipun tidak dapat dikatakan  signifikan,  namun  juga  bukan  angka  yang  dapat  dipandang  sebelah  mata. Seperti  akan  dijelaskan  dalam  bagian  pembahasan,  tampaknya  masih  cukup  besar persentase  masyarakat  yang  relatif  imun  terhadap  gempuran  jual-beli  suara.  Tentu  saja studi ini tidak bisa dianggap mencerminkan realitas umum di Jawa Timur, pun data yang diperoleh bukanlah berasal dari hasil survei yang  bersifat longitudinal .  Karenanya, klaim dan optimisme bahwa politik uang akan berakhir dan pemilu yang relatif berkualitas akibat besarnya imunitas pemilih terhadap politik uang adalah argumen yang terlalu dini. Namun, paling  tidak,  studi  ini  dapat  menunjukkan  bahwa  ada  informasi  awal  di  mana  imunitas pemilih Pilkada terhadap politik uang terjadi, dan membendung politik uang dalam Pilkada bukan sama sekali jauh panggang dari api.

## S
Untuk menunjukkan gambaran di atas, paper ini disusun menjadi beberapa bagian. Setelah pendahuluan dan metode penelitian, paper ini mengulas studi-studi sebelumnya atas fenomena politik uang khususnya dalam konteks Pilkada di Indonesia. Setelah melihat riset-riset  yang  pernah  dilakukan,  bagian  selanjutnya  adalah  temuan  dan  diskusi mengungkapkan temuan awal hasil survei opini publik di tiga kabupaten. Meskipun tidak sangat  signifikan, paper ini  ingin  menyampaikan  bahwa  imunitas  masyarakat  pemilih terhadap  gempuran  politik  uang  relatif  meningkat  menjelang  detik-detik  pencoblosan dalam  Pilkada.  Temuan  ini  dengan  segala  keterbatasannya,  membuka  ruang  optimisme bahwa  politik  uang  di  dalam  Pilkada  tidak  bisa  selalu  diandalkan  sehingga  karenanya kualitas  Pilkada  yang  lebih  baik  bukan  sebuah  harapan  kosong  apalagi  isapan  jempol belaka.

## METODE
Penelitian ini merupakan penelitian opini publik dengan populasi di tiga kabupaten yaitu Lumajang, Jember dan Situbondo. Secara keseluruhan penelitian ini dibagi dalam tiga pelaksanaan dari tahun 2018 sampai dengan 2019. Rinciannya, penelitian opini publik di Kabupaten  Lumajang  dilakukan  bulan  Oktober-November  2018,  Kabupaten  Situbondo bulan Juli-Agustus 2019 dan Kabupaten Jember bulan November-Desember 2019. Konteks waktu  yang  berbeda  tersebut  sesungguhnya  disebabkan  penelitian  ini  memang  terkait dengan politik uang dalam konteks pemilu kepada daerah pada masing-masing kabupaten.
Penelitian ini menggunakan metode multistage random sampling . Kerangka populasi dalam  penelitian  ini  adalah  warga  negara  di  masing-masing  kabupaten  yang  punya  hak pilih, yaitu semua warga negara di masing-masing kabupaten berumur 17 tahun ke atas atau  sudah  menikah.  Penelitian  ini  menggunakan  sampel  820  responden  pada  masing- masing tingkatan Kabupaten. Jadi, penarikan sampelnya dilakukan atas kerangka populasi di  masing-masing  kabupaten  sehingga  menjadikan  jumlah  sampel  tetap  besar  pada masing-masing tingkat kabupaten.
Sampel berasal dari seluruh kecamatan (distrik kabupaten) yang terdistribusi secara proporsional. D imana responden terpilih secara random yang ketat, diwawancarai secara tatap muka. Dengan demikian, toleransi kesalahan (margin of error/ MoE) dihitung pada level masing-masing kabupaten yaitu sebesar ±3,5% dengan tingkat kepercayaan 95%. Oleh karena  itu,  data  opini  publik  tentang  politik  uang  ini  dalam  analisis  data  bisa
diperbandingkan antar kabupaten. Penyajian data digambarkan secara deskriptif frekuensi pada masing-masing kabupaten yang diperbandingkan.

## STUDI JUAL-BELI SUARA DAN POLITIK UANG
Penelitian  politik  uang  dan  jual-beli  suara  dalam  pemilihan  umum  telah  banyak dilakukan. sebagai perbandingan di beberapa negara Penelitian lain tentang jual beli suara dalam  pemilihan  umum,  khususnya  negara-negara  berkembang  dilakukan  Rueda  (2015) yang  menjelaskan  cara  kandidat  membeli  suara  dalam  pemilihan  umum.  Penelitian  ini menunjukkan  salah  satu  kunci  jual-beli  suara  karena  keberadaan  agen  (calo)  yang  bisa dipercaya. Melakukan penelitian di Nigeria, jual-beli suara memungkinkan terjadi karena para agen (calo) menjaga pemilih untuk  tetap setia kepada pemberi uang ketika sudah disuap.  Bahkan  para  pemilih  memfasilitasi  pemilih  lain  ketika  membutuhkan  material (terutama uang tunai). Berbeda dengan penelitian Muhtadi, penelitian Rueda tidak secara khusus mencermati waktu beli suara yang efektif, tetapi secara signifikan menunjukkan bahwa pemilih sangat rentan terhadap suap bahkan ketika pemilih telah memiliki referensi pilihan sebelumnya. Pada penelitian lain ditemukan bahwa pola menjelang hari pemilihan menunjukkan tingkat aktivitas jual beli suara yang tinggi  (Wang dan Kurzman, 2007).  Ini mirip dengan pola jual beli suara yang terjadi di Indonesia.
Kajian  tentang  hubungan  timbal-balik  (relasi)  kekuasaan  terkait  politik  uang dijelaskan sebagai hubungan yang personal,  di mana klien memberikan dukungan kepada patronnya  setelah  memperoleh  keuntungan  berupa  material  (Hutchcroft,  2014).  Hal serupa  juga  dijelaskan  Hicken  (2008)  bahwa  hubungan  timbal-balik  harus  bersifat langsung,  dalam  artian  reaksi  dari  pertukaran  materi  (uang)  terhadap  suara.  Meskipun sering kali relasi tersebut terkadang tidak satu level. Di mana patron biasanya mempunyai kedudukan  hierarkis  yang  lebih  tinggi.  Tetapi  dalam  pemilihan  umum  yang  bebas  dan dilakukan di dalam bilik suara, para patron sesungguhnya juga bertaruh atas kepatuhan dari pemilih yang dibeli suaranya (Schedler dan Schaffer, 2007).
Pada tataran lebih besar, jual beli suara bisa menjadi bagian dari konsep politik uang. Banyak teori yang menjelaskan tentang politik uang, salahnya teori adalah teori patron- klien(Sukmajati & Aspinall, 2015: hal 4-20) . Dalam konteks Indonesia, politik uang selalu terkait penggunaan uang atau barang untuk mempengaruhi pilihan suara dalam pemilihan umum.  Patronase-klientelisme  merujuk  kepada  kandidat  sebagai  patron  ketika
mempunyai  kemampuan  untuk  menyalurkan  material  atau  keuntungan  kepada  calon pemilih. Sementara klientelisme karakteristik hubungannya. Sebab karakteristik tersebut bisa  dilihat  dari  bentuk-bentuknya  seperti  pemberian-pemberian  pribadi,  pelayanan, pemberian  barang  secara  berkelompok,  atau  janji  pemberian  proyek  (proyek  gentong babi). Bentuk yang lain, dari levelnya yaitu pembelian secara pribadi (retail vote buying) atau  grosiran/ kulakan  (wholesale  vote  buying) kepada  aktor-aktor  yang  menjadi  calo termasuk penyelenggara sekalipun.
Dalam  konteks  Indonesia,  penelitian  tentang  fenomena  politik  uang  atau  jual  beli suara  dilengkapi  dengan  sudut  pandang  berbeda,  tidak  hanya patronase-klientelisme tetapi dilihat dari identitas kepartaian. Fenomena politik uang atau jual beli suara dijelaskan oleh  Muhtadi  (2013)  disebabkan  semakin  mencairnya  identitas  kepartaian  pemilih. Pembuktian hipotesisnya adalah semakin rendah rasa kedekatan atau rasa memiliki partai politik  seseorang  maka  semakin  besar  pula  suara  pemilih  terbeli.  Dengan  kata  lain, pengalaman ditawari material (hadiah, uang tunai, bantuan pada kelompok atau proyek) bagi pemilih yang menerima selalu berasosiasi dengan lemahnya kepartaian. Penelitian ini, sejalan misalnya dengan temuan bahwa pemilihan langsung selalu memunculkan pemilih yang  belum  bersikap (swing  voter) sampai  mendekati  pemungutan  bisa  dimanfaatkan untuk  dibeli  suaranya(Stokes,  2005).  Penelitian  lain  Nichter  (2008)  melihat  redupnya identitas  kepartaian  dan  kemunculan  pemilih  yang  belum  bersikap (swing  voter), mengakibatkan  pihak  “pemberi”  memilih  menguatkan  pendukung  loyal  untuk  diberi insentif (politik uang). Meskipun demikian, beberapa penelitian tentang politik uang dan identitas kepartaian ini menguatkan teori politik uang yang sudah ada yaitu masih dalam koridor patron-klien.
Penelitian yang dilakukan oleh  (Muhtadi, 2019: 47), misalnya menjelaskan jual beli suara  adalah  fenomena  umum  terjadi  di  Indonesia  khususnya  di  setiap  perhelatan pemilihan umum (pemilu). Meskipun intervensi politik uang tidak sama di setiap tingkatan, tetapi pola intervensinya cenderung memiliki kemiripan di mana semakin mendekati hari pelaksanaan pemilu, tingkat jual beli suara semakin masif. Dalam pelaksanaan politik uang beberapa cara dilakukan. Para pemain dalam pemilihan umum, baik kandidat maupun tim suksesnya umumnya memanfaatkan agen lapangan (calo). Para kandidat melalui para calo melakukan  jual  beli  suara  dengan  melakukan  "serangan  fajar."  Penelitian  lain  yang dilakukan  Trihartono  (2014)  menemukan  survei  menjadi  salah  satu  pintu  masuk  untuk
mengetahui peta seberapa jauh jual-beli suara dalam pemilihan umum dapat  dilakukan. Menggunakan survei, khususnya pemilihan kepala daerah, politik uang dilakukan secara relatif  canggih. Dalam  banyak  kasus  pemilihan  kepada  daerah  ( local  leader  elections), kandidat  atau  tim  sukses menggunakan  survei  untuk  melakukan  pemetaan.  Beberapa survei dilakukan khusus untuk mengetahui simpul sosial dan cara-cara yang paling efisien dalam membeli suara. Bukan hanya jumlah nominal yang umumnya berlaku, lebih dari itu kapan dan bagaimana jual-beli itu dilakukan dapat diperoleh melalui apa yang biasa disebut quick survey yang berisi beberapa pertanyaan pokok terkait peta politik uang dan simpul sosial  yang  dapat  mempengaruhi  perubahan  pilihan  dalam  pencoblosan. Survei  adalah salah  satu  mekanisme  mengetahui  peta  jalan  bagi  serangan  fajar  ( sunshine  attack), pendistribusian penyuapan (pembagian uang atau barang) dilakukan pada hari pemilihan atau menjelang hari pemilihan.
Pada tataran kajian  empiris di Indonesia, fenomena politik uang juga dapat dilihat dari  kajian  Sihidi  dkk.,  (2019)  yang  melihat  adanya  implikasi  dari  praktek  politik  uang memunculkan  pemilihan  langsung (electoral) dengan  pendekatan  padat  modal.  Dimana kekuatan kandidat selalu dilihat dari kekuatan finansial sebagai faktor utama. Penelitian yang hampir sama dilakukan oleh  Qodir  (2014)  memandang variasi politik dilaksanakan dengan  canggih,  beberapa  varian  misalnya doorprize, uang  saku,  serta  janji  proyek.  Hal tersebut  menunjukkan  bentuk-bentuk  politik  uang  dalam  teori  patron-klien  semakin terbukti.
Kajian  lain  yang  menarik  tentang  politik  uang  di  Indonesia  adalah  perpaduan politisasi etnis dan politik uang (Damanik, 2015). Dalam kajiannya, pemanfaatan isu etnis dan agama sebagai pijakan tradisional kemudian dibingkai dalam pemberian hadiah secara langsung (uang tunai, barang) maupun telah memperoleh manfaat ekonomi dalam waktu yang lama dari patron membuat fenomena politik uang tidak terbantahkan. Demikian juga dengan kajian pembelian suara tentang bagaimana target, teknik serta pemaknaan dari pembelian  suara    dijelaskan  oleh    Rohman  (2015),  yang  melihat  pemilih  loyalis  sebagai target sasaran. Hal tersebut menegaskan temuan Nichter (2008) dalam konteks Indonesia para kandidat lebih memilih basis pendukung loyalis sebagai target sasaran dibandingkan pemilih yang belum bersikap (swing voter). Teknisnya, adalah membentuk jaringan sampai pemilih.  Namun  demikian,  politik  uang  bukanlah  satu-satu  cara  untuk  memenangkan kandidat. Sebab penelitian ini, dalam konteks pemilihan lokal memperlihatkan bahwa jual-
beli suara tidak linear dengan perolehan suara, yaitu mengalami kebocoran 20-30%.
Pada  penelitian  tingkat  nasional  misalnya,  kebocoran  jual-beli  suara  juga  terjadi. beberapa ahli meneliti efektivitas politik uang atau jual beli suara. Hilangnya suara yang ditargetkan dengan politik uang misalnya, Muhtadi (2019)  menjelaskan hanya kurang lebih 10%  mempengaruhi  kemenangan  kandidat.  Bagaimanapun  kandidat  (para  patron)  juga kesulitan mendefinisikan  kriteria basis  dukungan, sehingga menjadi tidak tepat sasaran. Dan penyebab mencairnya kriteria tersebut adalah “politik uang”. Berdasarkan penelitian Rubaidi (2015)  menggambarkan politik aliran sebagai salah satu cara melihat peta basis politik  telah  memudar.  Keberadaan  peta  politik  aliran  semakin  tumpang  tindih  dengan adanya  politik  uang.  Salah  satu  catatan  penting,  politik  uang  menjadi  semacam klientelisme baru yang cenderung sporadis dan distribusi menyasar basis dukungan politik.
Berangkat dari berbagai studi penting tentang politik uang dan jual beli suara yang cenderung pesimis terhadap jalannya pemilihan umum di Indonesia baik nasional maupun lokal.  Penulis  ingin  menganalisa  tentang  hal-hal  yang  tertinggal  dari  kajian  politik  uang, yaitu politik uang adalah tetap minoritas. Proposisi utamanya adalah pemilu baik nasional maupun lokal secara umum berjalan adil, jujur dan rahasia. Salah satu variabel yang akan dianalisa adalah mayoritas pemilih di Indonesia menolak adanya politik uang.

## TEMUAN AWAL: SUMBANGSIH DARI TIGA KABUPATEN
Penelitian  ini  menyajikan  temuan  opini  publik  terkait  persepsi  pemilih  terhadap penerimaan  politik  uang.  Temuan  ini  memperkuat  temuan  tentang  adanya  politik  uang seperti dijelaskan oleh banyak ahli sebelumnya. Secara khusus, dalam momen pemilihan kepala daerah juga menunjukan adanya politik uang. Tetapi seberapa merusak politik uang tersebut terhadap mutu demokrasi? Itu permasalahan yang akan dijawab dalam penelitian ini.  Temuan  dari  penelitian  memperlihatkan  pemilih  yang  kebal  terhadap  politik  uang sangat  menggembirakan.  Artinya.  Mayoritas  pemilih  pada  dasarnya  memilih  kandidat tidak didasarkan transaksi uang atau hadiah dari kandidat.
Penelitian  ini  menggunakan  data  dari  hasil  survei  opini  publik  dengan  metode multistage random sampling sebagai data primer. Sampel diambil atas populasi yang lebih besar  dari  ukuran  minimal  sebesar  800  sampel  per-kabupaten.  Secara  teoritik  jumlah sampel sudah sangat presentasi menggambarkan populasi.
Berikut adalah temuan terkait politik uang, seperti pada Tabel 1.
Tabel.1 Tingkat Penerimaan Politik Uang
Wajar Tidak Wajar Tidak Jawab Lumajang 52 % 42.3 % 5.7 % Jember 34.5 % 60.9 % 4.6 % Situbondo 30.2 % 66.6 % 3.2 % Rata-rata 38.9 % 56.6 % 4.5 %
Sumber: Survei Opini Publik tahun 2018-2019 tiga Kabupaten Lumajang, Jember dan Situbondo
Temuan  penelitian  ini  juga  mengungkapkan  rata-rata  pemilih  yang  menganggap wajar politik uang hanya seperti tiga dari sampel. Ini artinya jika dihitung absolut pemilih yang toleran terhadap politik uang berada di  margin +- 3% dari prediksi itu di angka 32 % sampai 38 %. Tetapi posisi penerimaan politik uang, juga memberikan peluang bahwa dari semua yang toleran terhadap politik uang punya peluang bahwa sejatinya  efektivitasnya jauh  di  angka  tersebut.  Hal  tersebut  jika  mengacu  kepada penelitian-penelitian  tentang efektivitas politik uang dalam mendulang suara.  Muhtadi (2013) misalnya, melihat tingkat efektivitas  jual  beli  suara  hanya  10-11%  secara  nasional.  Pada  konteks  pemilu  lokal, kebocoran politik uang menyentuh 20-30% (Rohman, 2015).
Tabel.1 juga menunjukkan, lebih dari separuh mereka yang punya hak pilih menolak politik  uang.  Hal  tersebut  merupakan  modal  politik  untuk  dalam  taraf  tertentu mewujudkan  pemilihan  umum,  khususnya  pemilihan  kepala  daerah  secara  lebih berkualitas. Penolakan terhadap politik uang, setidaknya yang menganggap politik uang bukan  hal  yang  wajar,  merupakan  celah  menutup  praktik  jual  beli  suara.  Celah  ini setidaknya  dapat  menjadi  modal  bahwa  praktik  jual  beli  suara  dalam  pemilihan  dapat diminimalisir  melalui  suara-suara  penolakan  sebagaimana  dalam  temuan  penelitian  ini. Sekaligus ini sebagai optimisme untuk memutus jual beli suara tersebut yang secara linier terlihat jelas dalam data di tiga kabupaten di atas.
Selain itu, temuan penelitian ini juga dapat dilihat dari tingkat pendidikan pemilihan sebagai usaha membendung mata rantai politik uang. Bahwa politik uang punya hubungan yang  relatif  dekat  dengan  pendidikan  dari  pemilih.  Berikut  sebaran  penerimaan  dan penolakan politik uang, seperti pada Tabel 2.
Tabel 2. Tingkat Penerimaan dan Penolakan Politik Uang Berdasarkan Pendidikan
Wajar Tidak Wajar Tidak Jawab Pasca Sarjana 3.0 % 6.6 % 2.2 % Sarjana 4.0 % 8.4 % 0.3 % Diploma 1.1 % 10.8 % 0.8 % SMA /Sederajat 4.0 % 8.7 % 0.1 % SLTP/Sederajat 5.4 % 7.1 % 0.1 % SD/Sederajat 6.3 % 6 % 0.2 % Tidak Tamat SD 6.8 % 5.2 % 0.4 % Tidak Pernah Sekolah 8.2 % 3.7 % 0.4 %
Sumber: Survei Opini Publik tahun 2018-2019, sebaran penerimaan dan penolakan Politik uang
Penerimaan dan penolakan politik uang terdistribusi di semua segmen pemilih ketika dilihat dari pendidikan. Tetapi secara diametral kelompok berpendidikan tinggi lebih kebal dari serangan politik uang. Sementara pemilih yang berpendidikan rendah sangat mungkin untuk dijadikan target jual-beli suara. Secara konsisten, pemilih yang pendidikan lebih baik melihat  jual-beli  suara  dalam  pemilu  dianggap  akan  merusak  jalannya  demokrasi.  Hal tersebut bisa diartikan pemilih berpendidikan lebih baik berpotensi memilih kandidat atas hal-hal yang ideal seperti visi misi kandidat atau citra kandidat lainnya.
Sebaliknya,  kelompok  yang  berpendidikan  rendah  secara  umum  melihat  ajang pemilihan  umum  termasuk  Pilkada  sebagai  ajang  transaksional.  Karena  sifatnya  yang transaksional membuat pembelian suara akan lebih subur di kelompok-kelompok pemilih semacam  ini.  Apalagi  jika  pendistribusian  materi  jual-beli  suara  melibatkan  kantong- kantong komunitas  yang terorganisir dan beririsan pimpinan informal. Diskusi  informal, dengan  tim  sukses  di  Jember  dan  Lumajang  menggambarkan  memang  menyasar kelompok-kelompok tersebut sebagai sasaran utama baik dilakukan dari rumah ke rumah atau  melalui  pimpinan  formal-informal  paling  bawah  seperti  ketua  Rukun  Tetangga, kelompok penjudi atau kiai kampung.
Penelitian  ini  juga  melihat  kelompok  pemilih  berdasarkan  interval  umur.  Berikut tingkat penerimaan politik uang berdasarkan interval umur, seperti pada Tabel 3.
Tabel.3 Tingkat Penerimaan dan Penolakan Politik Uang Berdasarkan Interval Umur
Wajar Tidak Wajar Tidak Jawab 17- 22 Tahun 3,9 % 6.9 % 0 % 23 - 28 Tahun 3,1 % 8.1 % 0.2 % 29 - 34 Tahun 3.5 % 7.3 % 0.3 % 35 - 40 Tahun 3.7 % 6.7 % 0.8 % 41 - 46 Tahun 5.4 % 5.1 % 0.5 % 47 - 52 Tahun 4.3 % 6.5 % 0.4 % 53- 58 Tahun 5.4 % 4.9 % 0.6 % 59 - 64 Tahun 4.4 % 6.2 % 0.5 % 65 - Ke atas 5.2 % 4.9 % 1.2 %
Sumbe r: Survei  Opini  Publik  tahun  2018-2019,  sebaran  penerimaan  dan  penolakan  Politik  uang berdasarkan interval umur.
Dari segi kelompok umur, sebaran kelompok yang menganggap hal yang wajar atau tidak  wajar  berjalan  relatif  linear.  Data  ini  menunjukkan  tingkat  penolakan  politik  uang secara umum lebih tinggi dibandingkan penerimaan uang hampir di semua interval umur. Sebaran  penolakan  politik  uang  yang  hampir  merata  di  semua  segmen  interval  umur menggambarkan kesadaran tentang politik uang yang akan menggerus kualitas pemilu.
Mayoritas pemilih berdasarkan segmen interval umur melihat politik uang sesuatu yang tabu, tetapi juga ditemui kelompok pemilih berdasarkan umur yang toleran terhadap politik uang. Pada kelompok pemilih berdasarkan interval umur seperti 41 - 46 tahun, 53- 58 tahun, 65 tahun - ke atas yang toleran terhadap politik uang lebih tinggi dibandingkan yang tidak toleran. Tetapi perbedaan antara yang menerima dengan yang menolak pada kelompok umur tersebut sangat tipis (tidak signifikan).
Berdasarkan  data  tersebut  digaris-bawahi  bahwa  semakin  tua  umur  pemilih menganggap pemberian sesuatu (uang dan barang) saat pemilu sebagai hal yang wajar. Sementara kelompok pemilih dengan umur lebih muda memandang pemberian sesuatu (uang dan barang) secara umum masih memandang hal yang tabu.

## PEMBAHASAN
Berdasarkan konstruksi temuan penelitian ini dan studi-studi para ahli sebelumnya tentang politik uang di Indonesia memperlihatkan bahwa politik uang dan jual-beli suara itu selalu menjadi bahaya laten terhadap kualitas demokrasi, termasuk pemilihan kepala
daerah. Temuan penelitian ini melihat realitas tersebut yaitu rataan pemilih yang terimbas (melihat politik uang sebagai kewajaran) sebesar 34,5%. Tetapi ditengah destruksi politik uang  tersebut  memperlihatkan  pemilih  yang  kebal  terhadap  politik  uang  merupakan mayoritas yaitu mencapai 59,3%. Sisanya merahasiakan pilihannya. Tingginya angka yang kebal terhadap politik uang sesungguhnya merupakan modal politik bagi bangsa ini karena bisa jadi itu menunjukkan bahwa karakteristik pemilih memang lebih banyak melihat hal- hal ideal dalam demokrasi. Semisal jika  berujuk pada hasil rilis survei bahwa masyarakat Indonesia memang menganggap bahwa sistem demokrasi itu berjalan kearah yang benar. Data  survei  dari  Lembaga  Survei  Indonesia  (LSI)  memperlihatkan  bahwa  kepuasan terhadap  jalannya  demokrasi  yang  diterjemahkan  sebagai  pemilihan  langsung  masih sangat dominan yaitu mencapai 69,8%  dari warga yang mempunyai hak pilih(LSI, 2019) . Selain itu, Indonesia juga mempunyai pengalaman tentang penyelenggaraan monumental yaitu  pemilu  1999.  Realitas  ini  sejatinya  menjadi  modal  bagi  bangsa  ini  untuk  terus menyelenggarakan  pemilu  di  rel  yang  benar  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  demokrasi. Prinsip-prinsip demokrasi harus menjadi roh dengan tetap melibatkan banyak komponen masyarakat  sebagai  penyanggah,  mulai  lembaga keagamaan,  lembaga  masyarakat,  dan lembaga pers untuk membantu penyelenggaraan Pemilu tanpa politik uang. Bahwa ada politik  uang  di  setiap  penyelenggaraan  pemilu  harus  menjadi  bahan  evaluasi  dan  tetap meningkatkan pendidikan dan pengetahuan publik terhadap para pemilih yang cenderung tidak tahan terhadap godaan uang.

## Belajar Pada Pemilu Tahun 1999
Keberhasilan penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) 1999 adalah pembelajaran berharga bagi jalannya demokrasi. Sebab dalam pemilu tersebut dinilai paling demokratis dan  hampir  tidak  ada  permainan  politik  uang.  Sebagai  pemilihan  umum  pertama  pasca jatuhnya  rezim  orde  baru,  Pemilu  1999  memperoleh  antusiasme  bahkan  euforia  pada semua lapisan masyarakat.
Hasilnya,  dari  segi  penyelenggaraan  dan  kualitas  Pemilu  diakui  sebagai  salah  satu pemilu  di  Indonesia  yang  paling  demokratis.  Penilaian  ini  bukan  hanya  dari  formalitas disahkan pemilu oleh komisi pemilihan umum tetapi dari hasil lembaga-lembaga pemantau pemilu  yang  terlibat  juga  mengungkapkan  hal  yang  sama.  Semua  pemantau  pemilu independen  menggambarkan  seperti  Komite  Independen  Pemantau  Pemilu  (KIPP),
University  Network  for  Free  Election  (UNFREL),  Centre  for  Electoral  Reform  (CETRO), Jaringan  Pendidikan  Pemilih  untuk  Rakyat  (JPPR),  Forum  Rektor,  Perkumpulan  untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mencatat penyelenggaraan yang bersih  (Simanjutak, 2017). Jika pun ada penolakan terhadap hasil pemilu 1999 dilakukan oleh peserta pemilu yang gagal memperoleh suara signifikan tetapi dari pemilih sendiri, pemilu 1999 seperti pelepas  dahaga  setelah  pemilu-pemilu  orde  baru  dijalankan  secara  formalitas  karena pemenangnya sudah pasti diketahui.
Dibandingkan pemilu-pemilu langsung setelahnya, Pemilu 1999 juga relatif sepi dari politik  uang.  Salah  satu  penyebabnya  adalah  sistem  pemilu  1999  yang  menggunakan sistem  proporsional  tertutup  (Muhtadi,  2019).  Dimana  para  kontestan  (para caleg ) mempunyai ruang yang lebih terbatas untuk melakukan manuver. Sehingga pola supply and  demand antara  pemilih  dengan  yang  dipilih  tidak  secara  terbuka  dilakukan.  Tetapi, diatas sistem pemilu yang diberlakukan, hampir semua ahli sepakat bahwa pemilu 1999, suara  pemilih  “tidak  bisa  dibeli”.  Pengalaman  ini  sesungguhnya  modal  politik  berharga bahwa pada titik tertentu pilihan politik itu mencerminkan harga diri pemilih yang sangat sulit untuk dipertukarkan dengan kepentingan sesaat, termasuk jual beli suara.

## Legitimasi
Penting  untuk  melihat  bahwa  legitimasi  pemilu  berangkat  dari  pemikiran  bahwa pemilu menghasilkan pemimpin  yang diterima secara sah dari segi hukum dan diterima secara mayoritas. Pengalaman pemilu di Indonesia secara umum disahkan secara hukum diterima oleh mayoritas. Pada pemilihan nasional, setidaknya pemilu telah berjalan dengan baik, setidaknya ini dibuktikan dengan terselenggaranya pemilu legislatif dan presiden dari 2004 sampai dengan 2019. Demikian juga dengan penyelenggaraan Pilkada juga berjalan dengan baik. Gambar utama pemilu di Indonesia adalah pemilu yang sukses.
Tentu saja, banyak kritik yang  tajam  dari pelaksanaan pemilu terutama gencarnya praktik  politik  uang.  Tetapi  hasil  akhirnya  tidak  menyurutkan  penilaian  tentang  pemilu (baik  pemilu  nasional  atau  Pilkada)  adalah  sah (legitimated). Ada  beberapa  alasan mengapa  hal  tersebut  berhasil. Pertama, pemilu  termasuk  Pilkada  tidaklah  serta  merta dikontaminasi dengan politik uang. Secara umum, pemilih tidaklah terpengaruh isu politik uang. Temuan penelitian ini menggambarkan bahwa mayoritas calon pemilih tidak toleran terhadap jual beli suara. Temuan lain juga menggambarkan pemilu berjalan dengan jujur,
adil dan rahasia. Data Indikator politik Indonesia misalnya menggambarkan bahwa 94,5% pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya memandang pemilu berlangsung jujur dan adil.  Sementara  pemilih  yang  menilai  bahwa  Pilkada  tidak  jujur  dan  adil  hanya  4,2%  dan sisanya tidak bersedia menilai (Indikator, 2018).
Kedua, Politik  uang  tidak  efektif.  Banyak  studi  sebelumnya  seperti  diungkap    oleh Muhtadi  (2019)  dan  (Rohman,  2015)  bahwa  jual  beli  suara  tidaklah  linear  dengan kemenangan  kandidat.  Sebab  dalam  pelaksanaannya  politik  uang  selalu  mengalami kebocoran.  Sehingga  pengguna  suara  efektif  dapat  diasumsikan  adalah  kelompok- kelompok  yang  melakukan  pilihan  atas  dasar  lain,  selain  uang  atau  barang.  Bahkan kelompok  pemilih  yang  mengaku  toleran  terhadap  politik  uang,  lebih  dari  separuhnya ditentukan hati nurani pemilih ketika hari pencoblosan tiba (Indikator, 2017). Gambaran ini setidaknya  menguatkan  alasan  bahwa  hasil  pemilu  mempunyai  legitimasi  yang  kuat terlepas dari dinamika yang terjadi sepanjang proses pemilihan.
Ketiga, pemilu  dianggap  sebagai  arena  suksesi  yang  biasa.  Sebelum  dan  sesudah pemilihan  umum  bagi  sebagian  besar  pemilih  merupakan  hari  yang  wajar.  Hal  tersebut bukan  hanya  terjadi  di  kelompok  yang  tidak  mau  menerima  uang  sebagai  imbalan pencoblosan  tetapi  bagi  pemilih  yang  bisa  dibeli  juga  menganggap  pemilihan  bukan segala-galanya.  Artinya,  secara  umum  pemilih  akan  menerima  siapa  saja  yang  telah memperoleh suara terbanyak untuk dilegalkan. Sering terjadi kisruh politik selalu terjadi pada tataran tim pemenangan yang kalah saja.

## Partisipasi
Proposisi tentang partisipasi adalah semakin tinggi partisipasi pemilih maka semakin rendah  dinamika  politik  uang.  Sebab  dengan  semakin  tinggi  partisipasi  pemilih  akan semakin  luas  segmentasi  pemilih  yang  terlibat  dalam  pemilu.  Pemilih  yang  beragam mempersulit pelaksanaan distribusi politik uang, setidaknya tidak tepat sasaran.
Temuan penelitian ini terkonfirmasi segmentasi yang majemuk menjadi unsur utama untuk meminimalisasi destruksi politik uang. Data temuan menunjukkan bahwa kelompok yang imun terhadap politik uang tidak hanya bertumpu pada satu segmen saja, misalnya di  kelompok  berpendidikan  tinggi  atau  pemilih  yang  lebih  muda.  Secara  keseluruhan imunitas  terhadap  politik  uang  juga  ditemukan  pada  kelompok-kelompok  sebaliknya
seperti kelompok pada pendidikan yang lebih rendah atau kelompok pemilih yang lebih tua.
Partisipasi  yang  dihadirkan  dari  kelompok-kelompok  yang  relatif  imun  terhadap politik uang akan menghambat laju politik uang. Setidaknya, politik uang menjadi kurang berguna dalam upaya memenangkan kandidat.

## KESIMPULAN
Optimisme  dalam  meminimalisasi  destruksi  politik  uang  dalam  pemilu,  khususnya Pilkada  bukan  hal  yang  mustahil.  Temuan  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  dalam kelompok-kelompok pemilih terdapat modal politik untuk menjaga pemilihan supaya tetap bersih dan jujur. Kesan yang meletakkan politik uang sebagai “fenomena puncak gun ung es”  boleh  dipandang  ada  benarnya.  Tetapi  hal  tersebut  tidak  bisa  digeneralisasi  bahwa pemilu telah rusak. Bagaimana pun pemilih yang menolak menggadaikan suaranya untuk terlibat dalam pemilihan adalah mayoritas. Hal tersebut merupakan modal politik berharga untuk menjaga kualitas pemilu, termasuk Pilkada.
Walau  demikian,  hasil  penelitian  ini  masih  perlu  diperluas  di  daerah-daerah  lain  di Jawa Timur atau di luar Jawa Timur untuk melihat apakah komunitas pemilih yang memiliki daya imun terhadap godaan politik uang karena faktor pendidikan tinggi dan juga umur yang  lebih  muda,  atau  karena  ada  faktor  yang  lain,  seperti  faktor  agama,  budaya, lingkungan atau id politik yang jelas dapat memberi efek?. Catatan kritis ini menjadi penting karena  ketiga  Kabupaten  ini  sebagai  lokus  penelitian  bisa  jadi  memiliki  kondisi  sosial budaya yang berbeda dengan daerah lain.
Yang  tidak  kalah  pentingnya  juga,  temuan  penelitian  ini  setidaknya  dapat memberikan kontribusi kepada pemangku kebijakan (stakeholders) bahwa pemilu bersih dan jujur  menjadi perhatian hampir di semua segmen pemilih. Pemangku kebijakan perlu menindaklanjuti temuan-temuan dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat edukasi politik. Pemangku  kebijakan  perlu  memperluas  kerjasama  dengan    kelompok-kelompok masyarakat  yang  sebelumnya  tidak  bersentuhan  langsung  dengan  pemilu.  Sementara, kerjasama  dengan  kelompok-kelompok  yang  bersentuhan  langsung  dengan  pemilu, seperti kelompok pemantau pemilu tetap dilanjutkan.

## DAFTAR PUSTAKA
Aspinall, E., & Berenschot, W. (2019). Democracy for Sale: Pemilihan Umum, Klientelisme, dan Negara di Indonesia (pertama). Yayasan Obar Indonesia.
Damanik, A. T. (2015). Medan Sumatera Utara. Antara Politik Etnik dan Politik Uang. In M.
Aspinall,  Edward;  Sukmajati  (Ed.),  Politik  Uang  di  Indonesia:  Patronase  dan Klientelisme di Pemilu Legislatif 2014 (1 ed., hal. 100 – 125). PolGov.
Hicken, A. D. (2008). How Do Rules and Institutions Encourage Vote Buying? Elections For Sale, 47 – 60. https://doi.org/10.1515/9781626372085-006 .
Hutchcroft,  P.  D.  (2014).  Linking  Capital  and  Countryside:  Patronage  and  Clientelism  in Japan,  Thailand,  and  the  Philippines.  Clientelism,  Social  Policy,  and  the  Quality  of Democracy, 174 – 203.
Indikator, I. P. I. (2017). Rilis Survei: Peta Peluang Para Tokoh dalam Pemilukada Provinsi Jatim. Surabaya, 11 Juni 2017.
Indikator, I. P. I. (2018). Rilis Exit Poll Pemilu Kepala Daerah Jawa Timur. Jakarta, 27 Juni 2018.
LSI,  L.  S.  I.  (2019).  Tantangan  Intoleransi  dan  Kebebasan  Sipil  serta  Modal  Kerja  pada Periode Kedua Pemerintahan Joko Widodo. Survei LSI, 1(1), 69. http://www.lsi.or.id/file_download/175
Muhtadi, B. (2013). Politi Uang dan Dinamika Elektoral di Indonesia: Sebuah Kajian Awal Interaksi  antara  “Party - ID”  dan  Patron -Klien.  Penelitian  Politik,  10(1),  41 – 58. www.annualreviews.org .
Muhtadi, B. (2019a). Politik Uang dan New Normal dalam Pemilu Paska-Orde Baru. In Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS (Vol. 5, Nomor 1,
hal. 55 – 74). https://doi.org/10.32697/integritas.v5i1.413 .
Muhtadi, B. (2019b). Vote Buying in Indonesia; The Mechanics of Electoral Bribery. In Vote Buying in Indonesia. Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1007/978-981-13-6779-3
Nichter, S. (2008). Vote buying or turnout buying? Machine politics and the secret ballot.
American Political Science Review, 102(1), 19 – 31. https://doi.org/10.1017/S0003055408080106 .
Qodir,  Z.  (2014).  Politik  Uang  Dalam  Pemilu-Pemilukada  2014:  Modus  dan  Resolusinya. Jurnal Administrasi Pemerintahan Daerah, 8(2), 39 – 54.
Rohman, N. (2015). Pati, Jawa Tengah: Target, Teknik dan Makna Pembelian Suara. In M. Aspinall,  Edward;  Sukmajati  (Ed.),  Politik  Uang  di  Indonesia:  Patronase  dan Klientelisme di Pemilu Legislatif 2014 (1 ed., hal. 329-352.). PolGov.
Rubaidi. (2015). Jawa Timur: Klientelisme baru dan Pudarnya Politik Aliran. In M. Aspinall,
Edward;  Sukmajati  (Ed.),  Politik  Uang  di  Indonesia:  Patronase  dan  Klientelisme  di Pemilu Legislatif 2014. (1 ed., hal. 380 – 402). PolGov.
Rueda,  M.  R.  (2015).  Buying  votes  with  imperfect  local  knowledge  and  a  secret  ballot.
Journal of Theoretical Politics, 27(3), 428 – 456.
https://doi.org/10.1177/0951629814533841
Schedler, A., & Schaffer, F. C. (2007). What Is Vote Buying? Elections for Sale: The Causes and Consequences of Vote Buying, 17 – 30.
Sihidi, I. T., Khanifah, L. N., & Romadhan, A. A. (2019). Relasi Politik Uang Dan Party-Id Di Indonesia. CosmoGov, 5(2), 204. https://doi.org/10.24198/cosmogov.v5i2.23293
Simanjutak,  N.  Y.  (2017).  Pemantauan  Dalam  Proses  Penyelenggaran  Pemilu.  Jurnal Bawaslu, 3(3), 305 – 321.
Stokes,  S.  C.  (2005).  Perverse  accountability:  A  formal  model  of  machine  politics  with evidence  from  Argentina.  American  Political  Science  Review,  99(3),  315 – 325. https://doi.org/10.1017/S0003055405051683 .
Sukmajati, M., & Aspinall, E. (2015). Sukmajati, Mada, and . “Politik Uang di Indonesia.” Yogyakarta: PolGov (2015e. PoLGov.
Trihartono,  A.  (2014).  Beyond  measuring  the  voice  of  the  people:  The  evolving  role  of political polling in Indonesia’s local leader elections. Southeast Asian Studies, 3(1), 151 – 182.
Wang, C.-S., & Kurzman, C. (2007). The Logistics: How t o Buy Votes.” In Schaffer, F.C. (ed.) Elections  for  Sale:  The  Causes  and  Consequences  of  Vote  Buying.  (hal.  61 – 78). Boulder: Lynne Reinner.