ANALISIS FINANSIAL REHABILITASI AREAL EKS IUPHHK-HA PT KAYON TIMBER COMPANY II DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Marthinus R. Lambung, Christopheros, Johanna Maria Rotinsulu dan Gimson Luhan
Fakultas Pertanian, Jurusan Kehutanan, Universitas Palangka Raya Jl. Yos Sudarso, Kampus UPR, Palangka Raya 73111

## ABSTRACT
Forest  concession  of  PT  Kayon  Timber  Company  II  is  one  of  some  forest  concessionaries  in  Central Kalimantan  Province  that  must  be  rehabilitated.    This  research  was  aimed    to  analyze  the  financial feasibility of Indonesian Strips Cutting and Planting (TJTI) and Clear Cutting with Artificial Regeneration (THPB) silvicultural systems   in order that to rehabilitate the site.  The observation results of commercial standing stock for diameter ≥ 20 cm namely 36.7 stems/ha and volume of 21.2 m 3 /ha, meanwhile the total standing stock of forest namely 67.8 stems/ha and volume of 35.36 m 3 /ha.  Applying the TJTI and THPB silvicultural  systems  are  suitable  at  the  interest  rate  of  18% . Profitable  of  IRR  namely  18%  bigger  than social bank rate.
Keynotes : Financial analysis, forest concession, profitable

## I. PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Berdasarkan Surat Keputusan
Menteri  Kehutanan  Republik  Indonesia No.  27/Kpts/Um/1974  tanggal  26  Januari 1974 HPH PT. Kayon Timber Company II memperoleh  Hak  Pengusahaan  Hutan (HPH)  untuk  areal  kerja  seluas  40.000  ha yang terletak di kelompok hutan Sebangau dan  Rungan,  Wilayah  Cabang  Dinas Kehutanan  Kahayan,  Dinas  Kehutanan Provinsi  Kalimantan  Tengah.  Dalam perkembangan selanjutnya kondisi ekonomi perusahaan dan kelayakan pengusahaan hutan dinilai tidak diperpanjang  izin  konsesi  pengelolaan HPH-nya  setelah  berakhir  jangka  waktu pengusahaan 20 tahun.
Berdasarkan
Surat Keputusan Menteri  Kehutanan  Nomor  :  362/Kpts- II/1993  tanggal  15  Juli  1993  telah ditetapkan, Pengusahaan Hutan Areal Eks HPH  oleh  BUMN  dalm  hal  ini  kegiatan perencanaan dan pengamanannya dilakukan  oleh  PT.  INHUTANI  sebagai agen pembangunan ( Agent of Develovment ) dalam pelaksanaan pengelolaan  sumberdaya  hutan  (khusus untuk Kalimantan Tengah PT. INHUTANI III). Namun dengan keterbatasannya  sehingga  areal  eks  HPH diserahkan  kembali  kepada  Pemerintah, dalam  hal  ini  dilaksanakan  oleh  Dinas Kehutanan  Provinsi  Kalimantan  Tengah, dan sebagian lagi pengelolaannya diserahkan dalam bentuk Ijin Pemanfaatan
Kayu (IPK) atau kegiatan lainnya.
Terhadap  Logged  Over  Area  (LOA) perlakuan  silvikultur  disesuaikan  dengan kondisi yaitu LOA kondisi baik, diterapkan  sistem  silvikultur  TPTI  diikuti dengan  pemeliharaan  hutan.    Untuk  LOA
Jurnal Hutan Tropika (ISSN: 1693-7643) Vol. XI No.2, Desember 2016. Hal. 48-55
kondisi  sedang,  perlakuannya  ada  2  (dua) alternatif, yakni penjajaran hutan dan TJTI (Tebang  Jalur  Tanam  Indonesia).Untuk LOA  kondisi  jelek,  diterapkan  tebang habis,  kemudian  dikerjakan  penanaman kembali (HTI, reboisasi dan lain-lain). Inventarisasi tegakan
LOA
dikerjakan  untuk  seluruh  lokasi  dengan dilakukan  kegiatan  timber  cruising  0,3  % pada  areal  kerja  PT.  Kayon  Timber Company  II  untuk  memperoleh  kondisi detail potensi hutannya.

## B. Tujuan
Penelitian  ini  bertujuan  mengetahui struktur  tegakan  dan  potensi  pohon dijadikan  dasar  dalam  menyusun  rencana pengelolaan dan pemanfaatan areal selanjutnya serta analisis finansialnya.

## II. METODE PENELITIAN

## A. Bahan dan Alat
Bahan  dan  alat  kegiatan  timber cruising yang digunakan adalah peta areal kerja  eks  HPH  PT.  Kayon  Timber Company II skala 1 : 50.000, meteran pita, alat  ukur  tinggi  pohon  (christen  meter, haga),  alat  pengukur  lereng  (helling, haga),  kompas,  GPS,    camping  unit, parang,  roll  meter/tali  pengukur,  tabel  isi pohon,  alat-alat  tulis,  buku  data  (tally sheet), alat hitung (counter), dan komputer.

## B. Cara Kerja Penelitian
Metode  inventarisasi  yang  digunakan adalah sistematik sampling 0,3% dari luas areal  kerja  eks  HPH  PT.  Kayon  Timber Company  II  seluas  1.200  ha.  Peletakan jalur  dan  jarak  antar  jalur  disesuaikan
dengan  kondisi  hutan.  Peletakan  jalur selebar  20  m  dilakukan  secara  sitematik dengan  jarak  antar  jalur  100  m  dan panjang  jalur  disesuaikan  dengan  lokasi dan  kondisi  hutan.  Di  sepanjang  jalur dibuat  petak  ukur  pengamatan  berukuran 20 m x 20 m untuk tingkat pohon, 10 m x 10 m untuk tingkat tiang, 5 m x 5 m untuk tingkat  pancang,  dan  2  m  x  2  m  untuk tingkat semai.
Semua  jenis  pohon  yang  berdiameter ≥  20  cm  harus  diinventarisasi  meliputi jenis,  jumlah,  tinggi,  dan  diameternya. Selanjutnya  permudaan  tingkat  tiang diinventarisasi  jenis,  jumlah,  tinggi,  dan diameternya. Inventarisasi permudaan tingkat  pancang  dan  semai  dicatat  jenis dan jumlahnya.

## C. Analisis Data

## 1. Perhitungan volume pohon
Perhitungan  volume  pohon  berdiri mengunakan rumus (Suyana, dan Soemarna, 1980) yaitu :
V  =  ¼  d 2 . t . f
Dimana :
V = Volume pohon berdiri (m 3 ) d = Diameter pohon (cm) t = Tinggi pohon bebas cabang (m) f = Angka bentuk, untuk hutan alam (0,7)
 = Konstanta (3,14)
Potensi  tegakan  mencakup  potensi jumlah  pohon  (N/ha)  dan  potensi  volume tegakan (m 3 /ha). Penyajian potensi tegakan  dibedakan  berdasarkan  kelompok jenis dan kelompok diameter.

## 2. Perhitungan Indeks Nilai Penting
Hasil  analisis  vegetasi  pada  petak contoh  untuk  setiap  tipe  dihitung  untuk mengetahui  Indeks  Nilai  Penting  (INP)
dengan
menggunakan persamaan
( Mueller-Dombois  and  Ellenberg,  1974; Soerianegara dan Indrawan, 1978) sebagai berikut:
Indeks  Nilai  Penting  (INP)  untuk  pohon dihitung berdasarkan rumus = KR + FR + DR,  khusus  untuk  tingkat  semai  dan sapihan dihitung berdasarkan rumus = KR + FR.

## 3. Perhitungan potensi tegakan
Hasil  pengukuran  dan  perhitungan jumlah    pohon/ha  dan  volume    pohon dibuat  berdasarkan  jenis  kayu  dan    kelas diameter  20 - 29 cm, 30 - 39 cm, ≥ 40 cm dan total.
Perhitungan  Volume  Etat  Luas  dan Etat  Massa  didasarkan  pada  SK  Dirjen Pengusahaan  Hutan Dirjen  PH  No.
36/Kpts/IV-BPH/96,  tanggl  26  Januari
1996 sebagai berikut :
Potensi tegakan = Luas x volume/ha Etat luas = LOA/(20 x 200) ha
Etat massa       = (0,7 x VLOA x
0,56)/(20x200) Keterangan :
20 = jangka waktu beroperasi HPH
0,7 = angka pengamanan 0,56 = faktor eksploitasi hutan VLOA = volume total eks HPH 200 = hari kerja dalam 1 tahun kalender 4. Analisis finansial : Analisa biaya dan keuntungan menggunakan  beberapa  metode  kriteria investasi  (Kadariah,  Karlina,  dan  Gray,
1976) sebagai berikut:
1. Net Present Value (NPV) :
       n 0 t 1 NPV t i Ct Bt Keterangan:
Bt = Benefit per tahun Ct = Cost per tahun (1+i) t = Discount factor
Keputusan :
a. Jika NPV > 0, maka usaha yang dijalankan layak untuk dilaksanakan.
b. Jika NPV < 0, maka usaha yang
dijalankan tidak layak untuk dilaksanakan.
c. Jika NPV = 0, maka usaha yang dijalankan tidak rugi dan tidak untung.
2. Benefit Cost Ratio (BCR)
             n t t n t t i Bt Ct i Ct Bt C B Net 1 1 1 1 / Keterangan: Bt = Benefit per tahun
Ct = Cost per tahun
Jurnal Hutan Tropika (ISSN: 1693-7643) Vol. XI No.2, Desember 2016. Hal. 48-55
(1+i) t = discount factor.
Keputusan :
a. Net  B/C  >  1,  maka  pembangunan pengelolaan hutan layak dilaksanakan.
b. Net  B/C  =  1,  pembangunan  pengelolaan hutan  tidak  menguntungkan  dan  tidak merugikan.
c. Net  B/C  <  1,  maka  maka  pembangunan pengelolaan hutan tidak layak dilaksanakan.
3. Internal Rate of Return (IRR) :
  1 2 2 1 1 1 i i NPV NPV NPV i IRR    
Keterangan: NPV 1 = NPV pada i 1 NPV 2 = NPV pada i 2 i 2 = Discount rate yang terendah i 1 = Discount rate yang tertinggi.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Mengacu  pada  ketentuan  yang  ada dan  berdasarkan  hasil  interpretasi  dan pengukuran secara planimeteri citra Lansad  TM7  band  542  path  118  raw  61 quadran  10,  maka  peruntukan  kawasan hutan  areal  eks  HPH  PT  Kayon  Timber Company  II  terdiri  dari  Hutan  Produksi (HP) seluas 37.280 ha (94,55%), dan areal Kawasan  Pengembangan  Produksi  (KPP)
seluas 2.720 ha (5,45%) akan dikeluarkan/dilepaskan untuk
non kehutanan.  Dari  hutan  produksi  terdiri areal  bekas  tebangan  (LOA)  yang  masih berhutan  seluas  29.460  ha  (73,65%)  dan areal  tidak  berhutan  seluas  7.820  ha (26,35%).

## Struktur dan Potensi
Data  rekapitulai  potensi  tegakan  per ha areal  eks  HPH  PT  Kayon  Timber Company  II  seperti  pada  Tabel  1,  bahwa
potensi  kayu  kelompok  komersial  satu untuk  diameter  ≥  20  cm  dengan  jumlah rata-rata  36,7  batang/ha  dan  volume  rata- rata  21,20  m 3 /ha,  potensi  kayu  kelompok komersial  lain  dengan  jumlah  rata-rata 31,1 batang/ha dan volume rata-rata 14,16 m 3 /ha,  potensi  total  dengan  jumlah  rata- rata  67,8  batang/ha  dan  volume  rata-rata 35,36 m 3 /ha.
Gambar  1.  Struktur  tegakan  berdasarkan hubungan antara kelas diameter dengan jumlah pohon
Pohon  yang  berdiameter  20  -  49  cm, yang  dikenal  dengan  istilah pohon  inti potensinya  27,47  m 3 /ha  dengan  kerapatan 66,71  batang/ha, telah  memenuhi  standar
Keputusan Menteri Kehutanan No:
88/Kpts-II/2003  tentang  kriteria  potensi hutan  alam  pada  hutan  produksi  yang dapat dilakukan pemanfaatan hutan secara lestari  dalam kriteria  baik untuk  rayon Kalimantan  sekurang-kurangnya  harus terdapat  pohon  yang  berdiameter  20  -  49 cm sebanyak 39 batang/ha.
ANALISIS FINANSIAL PT KAYON  (M.R. Lambung, dkk)

## Komposisi Jenis
Mukrimin (2011), Indeks nilai penting  ( importance  value  index )  adalah parameter kuantitatif yang dapat    dipakai
untuk  menyatakan  tingkat  dominansi (tingkat penguasaan) spesies-spesies dalam  suatu  komunitas.  Berdasarkan Indeks  nilai  penting  terbesar  pada  setiap tingkat  pertumbuhan  pada  Tabel  2 menunjukkan  bahwa komposisi  jenis vegetasi tingkat semai tertinggi pada jenis meranti  24,50%,  jelutung  23,51%,  dan keriung  21,27%;  tingkat  pancang  jenis meranti 22,57%, gerunggang 20,25%, dan balau  16,32%;  tingkat  tiang  jenis  meranti 55,37%,  keruing  31,01%,  dan    jelutung 21,87%,  dan  tingkat  pohon  jenis  meranti 55,54%,  kapur  naga  34,15%,  dan  keruing 25,09%.

## Perhitungan potensi seluruh areal
Potensi areal  eks  HPH  PT  Kayon Timber  Company  II  terdiri  dari  Hutan Produksi (HP) seluas 37.280 ha atau
sekitar  94,55%,  areal  Kawasan  Pengem bangan Produksu seluas 2.720 ha (5,45%). Dari  hutan  produksi  terdiri  areal bekas  tebangan  (LOA)  yang  masih berhutan  seluas  29.460  ha  (73,65%)  dan areal  tidak  berhutan  seluas  7.820  ha (26,35%) dapat dihitung potensi tegakan = 29.460 x 35,36 m 3 /ha = 1.041.705,60 m 3 . Setelah  dihitung  etat  luas  sebesar 7,365  ha/hari  dan  etat  volume  jenis komersial  61,21  m 3 /hari  lebih  kecil  dari standar  pemungutan  kayu  di  tanah  kering yakni  sebesar  sebesar  4.000  -  5.000 m 3 /tahun  atau  200  -  500  m 3 /hari  (SK Dirjen Pengusahaan Hutan No. 383/Kpts/V-RPH/92  tanggal  15  Agustus 1992 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan  KPHP)  sehingga  areal  eks No. Semai Pancang Tiang Pohon Jenis INP Jenis INP Jenis INP Jenis INP 1.  Meranti 24,5  Meranti 22,57  Meranti 55,37  Meranti 55,54 2.  Jelutung 23,51  Gerunggang  20,25  Keruing 31,01  Kapur naga  34,15 3.  Keruing 21,27  Balau 16,32  Jelutung 21,87  Keruing 25,09 4.  Mentibu 16,24  Mahang 15,78  Gerunggang  19,88  Belangeran   22,13 5.  Mahang   13,72 Tanah- tanah 15,77  Balau 19,76  Mahang 21,40 6.  Agathis 1370  Keruing 14,10  Agathis 18,25  Ketiau 18,78 7.  Ketiau 13,64  kacapuri 11,87 Tanah- tanah 15,51  Jelutung 18,44 8.  Banitan 10,50  Terantang 11,81  Mahang 15,21  Gerunggang  14,33 9. Kapur naga 10,23  Lilin-lilin 10,76  Mentibu 15,05  Kamandrah   13,46 10.  Terantang  9,87  Banitan 10,70  kacapuri 12,88  Lilin-lilin 12,82
Tabel 1. Indeks nilai penting (INP) untuk 10 jenis tertinggi pada tingkat pohon
Jurnal Hutan Tropika (ISSN: 1693-7643) Vol. XI No.2, Desember 2016. Hal. 48-55
HPH PT Kayon Timber Company II tidak layak diusahakan sistem TPTI.
Berdasarkan kriteria potensi pohon pada  areal  hutan  maka  kondisi  hutan Eks HPH PT Kayon Timber Company II yang berhutan seluas 29.460 ha dengan potensi jenis  komersial  sebesar  21,20  m 3 /ha termasuk  LOA kategori  sedang (10  -  29 m 3 /ha)
Tabel  2.  Perbandingan  biaya  pengelolaan
hutan menggunakan sistem TJTI dan THPB Berdasarkan Surat Keputusan Menteri  Kehutanan  No:  88/Kpts-II/2003 ,
maka  direkomendasikan  akan    dikelola dengan  TJTI  (Tebang  Jalur  Tanam Indonesia),  sedangkan    areal  tidak berhutan seluas 7.820 ha
direkomendasikan dengan THPB (Tebang Habis dengan Permudaan Buatan).

## Analisis finansial
Komponen biaya input analisis finansial  untuk  sistem  TJTI  dan  THPB disajikan dalam Tabel 2.
Berdasarkan  luasan  usaha  akan diperoleh output untuk TJTI luas tebangan tahunan  841,714  ha  x  5  m 3 /ha/thn  x  Rp. 4.000.000,-  =  Rp.16.822.940.000.000,-. Sedangkan  untuk  THPB  =  223,429  ha  x 10  m 3 /ha/thn  x  Rp.  4.000.000,-  = Rp.8.937.160.000.000,-. Pada skala No.  Uraian Kegiatan TJTI(Rp/ ha) THPB(Rp/ ha) 1. Biaya Investasi : a. Perencannaan 22.500 56.700 b. Pembuatan sarana prasarana 51.700 574.00 c. Penataan areal kerja 3.000  1.339.500 d. Persemaian 292.500 e. Inventarisasi  tegakan  sebelum penebangan 51.700 - f. Perapihan 30.000 - g. Inventarisasi tegakan tinggal 8.000 - h. Pengadaan bibit 45.200 - i. Penanaman 27.000 325.000 j. Pemupukan - 55.200 k. Penyulaman - 81.250 l. Pemeliharaan Tahap 1 25.600 - m. Pemeliharaan lanjutan Tahap 1 11.300 480.000 Tahap 2 18.500 334.500 Tahap 3 18.500 260.000 Tahap 4 18.500 111.000 n. Perlindungan 4.000 - 2. Biaya operasional a. Gaji dan upah karyawan 4.000 10.000 b. Biaya umum 5.000 451.000 c. Biaya pemeliharaan 1.000 66.000 d. Biaya penunjang 200 49.500
Asumsi  proyek  menghasilkan  riap tegakan  meranti  untuk  TJTI  ditetapkan dengan  asumsi  5  m 3 /ha/tahun,  sedangkan untuk THPB dengan asumsi 10 m 3 /ha/tahun,  sehingga  dalam  waktu  35 tahun,  maka  pada  hasil  tebangan  pada akhir  siklus  tebangan  dengan  volume untuk  TJTI  =  35  x  5  m 3 /ha/thn  =  175 m 3 /ha  dan  untuk  THPB  =  35  x  10 m 3 /ha/thn  =  350  m 3 /ha.  Dengan  demikian pendapatan  pada  saat  penebangan  untuk TJTI  =  175  x  Rp.4.000.000,-  (harga  kayu meranti  fress  cut  mekanis/FOB  pada  saat ini) = Rp.700.000.000,-/ha, untuk THPB =
350 x Rp.4.000.000,-
= Rp.1.400.000.000,-/ha.
Hasil  analisis  finansial  hanya  sistem TJTI  pada  tingkat  suku  bunga  18%  yang layak  diusahakan,  sedangkan  pada  tingkat suku  bunga  20  %  tidak  layak  diusahakan. Sedangkan untuk THPB pada tingkat suku bunga  18%  dan  20%  tidak  layak diusahakan.
ANALISIS FINANSIAL PT KAYON  (M.R. Lambung, dkk)
regional proyek tersebut
akan berkontribusi  pada  Pendapatan  Domestik Bruto  (PDRB)  dan  tambahan  pendapatan dari  pajak  Provisi  Sumber  Daya  Hutan (PSDH)  dan  menyerap  banyak  tenaga kerja.

## IV. KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Potensi  kayu  pada  areal  eks  HPH  PT Kayon  Timber  Company  II  sebesar potensi  kayu  kelompok  komersial  satu untuk  diameter  ≥  20  cm  dengan  jumlah rata-rata  36,7  batang/ha  dan  volume  rata- rata  21,20  m 3 /ha,  potensi  kayu  kelompok komersial  lain  dengan  jumlah  rata-rata 31,1 batang/ha dan volume rata-rata 14,16 m 3 /ha,  potensi  total  dengan  jumlah  rata-
rata  67,8  batang/ha  dan  volume  rata-rata 35,36 m 3 /ha.
Potensi areal  eks  HPH  PT  Kayon Timber  Company  II  dari  areal  bekas tebangan  (LOA)  yang  masih  berhutan seluas  29.460  ha  dapat  dihitung  potensi tegakan  =  29.460  x  35,36  m 3 /ha  = 1.041.705,60 m 3 .
Hasil perhitungan etat luas areal  eks HPH  PT  Kayon  Timber  Company  II sebesar 7,36 ha/hari dan etat volume 61,20 m 3 /hari  termasuk  kriteria  tidak  layak diusahakan.
Hasil  analisis  finansial  hanya  sistem TJTI  pada  tingkat  suku  bunga  18%  yang layak diusahakan, sedangkan pada tingkat suku bunga 20 % tidak layak diusahakan. Sedangkan untuk THPB pada tingkat suku bunga  18%  dan  20%  tidak  layak diusahakan.
1. Berdasarkan  analisis  finansial  hanya sistem TJTI layak diusahakan pada tingkat suku bunga 18% maka output usaha TJTI menghasilkan  pendapatan  sebesar  Rp. 16.822.940.000.000,-. maka akan berkontribusi  pada  pada  skala  regional dalam Pendapatan Domestik Bruto (PDRB)  dan  tambahan  pendapatan  dari pajak  Provisi  Sumber  Daya  Hutan (PSDH)seta  menyerap  banyak  tenaga kerja.

## Saran
Disarankan  untuk  penelitian  lanjutan tentang  analisis  finansial  dan  ekonomi kelayakan
pengusahaan hutan mengunakan  sistem  silvikultur  yang berbeda Parameter Investasi pada TJTI (Riap 5 m 3 /ha/tahun THPB (Riap 10 m 3 /ha/tahun Diskounto Biaya i = 18 % i = 20 % 315.641 264.060 7.664.342 6.362.812 Diskounto Pendapatan i = 18 % i = 20 % 373.503 172.848 747.005 345.695 NPV i = 18 % i = 20 % 71.702 -76.813 -6.917.327 -6.017.117 B/C Ratio i = 18 % i = 20 % 1,1833 0,6546 0,09746 0,05433 IRR (%) 18,96558 33,36809

## Tabel 3.   Profitbilitas  Finansial  Proyek
(analisis cash flow)
Jurnal Hutan Tropika (ISSN: 1693-7643) Vol. XI No.2, Desember 2016. Hal. 48-55

## DAFTAR PUSTAKA
Kadariah,  Karlina  L,  Gray  C.  1976. Pengantar  Evaluasi  Proyek  Edisi Revisi. Jakarta: Universitas Indonesia Press.  Sutomo  dan  Komet  Mangiri, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press. Mukrimin. 2011. Analisa Potensi Tegakan Hutan Produksi di Kecamatan
Parangloe  Kabupaten  Gowa.  Jurnal Hutan dan Masyarakat Volume 6, No.
1,  Mei  2011.  Fakultas  Kehutanan. Universitas Hasanuddin, Makassar.
Mueller-Dombois,  D.  &  H.  Ellenberg.
1974. Aims and methods of vegetation  ecology.  John  Wiley  &
Sons, New York.
Simon, H. 1996. Metode Inventore Hutan. Penerbit Aditya Media, Yogyakarta. Soerianegara ,  I.  &  Indrawan.  1978. Ekologi Hutan Indonesia. Departemen Managemen Hutan, Fakultas Kehutanan IPB, Bogor. Surat  Keputusan  Dirjen  Pengusahaan Hutan No. 383/Kpts/V-RPH/92 tanggl  15  Agustus  1992  tentang Petunjuk Teknis Pembentukan KPHP. Dapartemen Kehutanan Direktorat Jenderal Pengusahaan Hutan, Jakarta. Surat  Keputusan  Dirjen  Pengusahaan
Hutan  No.  36/Kpts/V-BPB/96  tanggl 26  Januari  1996  tentang  Pedoman Penyusunan  Bagan  Kerja  Tahunan Pengusahaan  Hutan  Areal  Eks  HPH oleh  BUMN  Lingkup  Departemen Kehutanan.  Dapartemen  Kehutanan
Direktorat Jenderal Pengusahaan Hutan, Jakarta. Suyana,  A.  dan  Komar  Soemarna,  1980. Inventarisasi Potensi Permudaan Alam  dan  Tegakan  Pohon  Sisa Tebangan Di Kelompok Hutan Sungai Dareh, Sumatera Barat. Lembaga  Penelitian  Hutan  Bogor, Bogor.
Undang-undang  Republik  Indonesia  No. 41  tahun  1999.    Tentang  Kehutanan. Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia  Nomor  3888. Diperbanyak  oleh  KOPKAR  Hutan,
Jakarta.