## TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERMOHONAN IZIN POLIGAMI KARENA KETIDAKMAMPUAN PELAYANAN KEBUTUHAN SEKSUAL
(Studi Putusan Hakim Nomor 663/Pdt.g/2020/PA Mrs)
Muh Zuhdi Hamdi Fahmi¹, Asni², Musyfikah Ilyas³ 123 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Email : zuhdihamdi35@gmail.com

## Abstrak
Pokok masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu tentang Permohonan izin poligami dengan  alasan  ketidakmampuan  dalam  melayani  kebutuhan  seksual  (Studi  Putusan  Nomor: 663/Pdt.G/2020/Pa.Mrs.)  Adapun  sub  masalah  yang  penulis  angkat  yakni,  Bagaimana pertimbangan  hukum  hakim  dalam  memutus  pada  perkara  Nomor:663/Pdt.G/2020/Pa.Mrs. kemudian  sub  masalah  kedua  yaitu  bagaimana  tinjauan  hukum  islam  terhadap  putusan Nomor: 663/Pdt.G/2020/Pa.Mrs, Jenis penelitian yang digunakan merupakan jenis penelitian Field Research atau lapangan yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Maros. Penelitian juga merupakan  penelitian  kualitatif  dengan  menggunakan  pendekatan  yuridis  normatif  dan pendekatan  hukum  lainnya.  Adapun  yangyang  menjadi    sumber  data  dalam  penelitian  ini yakni  bersumber  dari  data  primer  dan  data  sekunder,  kemudian  data  dikumpulkan  melaui metode wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan: bahwa Pertimbangan hukum  hakim  dalam  memutus  perkara  Nomor  663/Pdt.G/2020/PA  Mrs  tentang  pemberian izin poligami adalah pemohon telah memenuhi alasan yang bersifat fakulatif sesuai ketentuan Pasal  4  ayat  (2)  huruf  (a)  jo  Pasal  57  huruf  (a).  Selain  itu  pemohon  juga  telah  memenuhi persyaratan kumulatif sesuai ketentuan pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 55 ayat (2) dan Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam. Hakim berpendapat  alasan  poligami  karena  ketidakmampuan  dalam  melayani  kebutuhan  seksual suami  dapat  disetarakan  dengan  alasan  isteri  tidak  dapat  menjalankan  kewajibannya  sebagai isteri. Kedua,  Majelis Hakim  dalam  menjatuhkan  putusan  tersebut,  juga  berpedoman  pada hukum islam yaitu QS Al-Nisa/4: 3. Dan juga sesuai dengan fiqih yang berbunyi Menghindari mafsadat harus didahulukan dari pada menarik maslahat. Implikasi dari penelitian ini adalah dalam menangani  perkara terkait  permohonan izin poligami agar lebih berhati-hati dan teliti dalam memutus sebuah perkara karena dalam hal ini dapat menjadi celah hukum bagi seorang suami dapat bebas melakukan poligami poligami.Untuk masyarakat yang hendak melakukan poligami,  diharapkan  berpikir  dengan  matang  sebelum  melakukan  poligami,  karena  kelak akan  dihadapkan  dengan  tanggung  jawab  yang  lebih  besar  Jika  merasa  tidak  sanggup  untuk dapat berlaku adil serta tidak mampu memenuhikebutuhan istri-istri dan anak-anaknya, maka cukup  nikahi  satu  orang  perempuan  saja,  karena  hal  tersebut  merupakan  perbuatan  yang zalim.
Kata Kunci: Poligami, Putusan Hakim, Hukum Islam.
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Permohonan Izin Poligami Karena ketidakmampuan Pelayanan Kebutuhan Seksual (Studi Putusan Hakim Nomor: 663/Pdt.G/2020/PA Mrs)
Muh. Zuhdi Hamdi Fahmi, Asni, Musyfikah Ilyas

## Abstract
The  main  problem  that  will  be  studied  in  this  research  is  the  application  for  a  polygamy permit  on  the  grounds  of  inability  to  serve  sexual  needs  (Study  Decision  Number: 663/Pdt.G/2020/Pa.Mrs.).  in  deciding  on  case  Number:  663/Pdt.G/2020/Pa.Mrs.  then  the second  sub-problem  is  how  to  review  Islamic  law  on  the  decision  Number: 663/Pdt.G/2020/Pa.Mrs.  The  type  of  research  used  is  a  type  of  Field  Research  or  field research  carried  out  at  the  Maros  Religious  Court.  This  research  is  also  a  qualitative research using a normative juridical approach and other legal approaches. The data sources in  this  study  are  sourced  from  primary  data  and  secondary  data,  then  the  data  is  collected through  interview  and  documentation  methods.  The  results  of  this  study  indicate:  that  the judge's legal considerations in deciding case Number 663/Pdt.G/2020/PA Mrs regarding the granting  of  a  polygamy  permit  are  that  the  applicant  has  fulfilled  faculative  reasons according to the provisions of Article 4 paragraph (2) letter (a) in conjunction with Article 57 letter  (a).  In  addition,  the  applicant  has  also  fulfilled  the  cumulative  requirements  in accordance  with  the  provisions  of  Article  5  paragraph  (1)  of  Law  Number  1  of  1974 concerning  marriage  in  conjunction  with  Article  55  paragraph  (2)  and  Article  58  of  the Compilation  of  Islamic  Law.  The  judge  was  of  the  opinion  that  the  reason  for  polygamy  is because of the inability to serve the husband's sexual needs, and the wife cannot carry out her obligations as a wife. Second, the Panel of Judges in making the decision was also guided by Islamic law, namely QS Al-Nisa/4: 3. And also in accordance with fiqh which reads Avoiding mafsadat must take precedence over attracting benefit. The implication of this research is in handling cases  related to  polygamy permit  applications to  be more  careful  and thorough in deciding  a  case  because  in  this  case  it  can  be  a  legal  loophole  for  a  husband  to  be  free  to practice  polygamy.  For  people  who  want  to  do  polygamy,  it  is  expected  to  think  carefully mature  before  committing  polygamy,  because  later  you  will  be  faced  with  greater responsibilities. If you feel  you are unable to  act fairly and are unable to  meet  the needs  of your wives and children, then it is enough to marry only one woman, because this is an unjust act. .
Keywords: Polygamy, Judge’s Decision, Islamic Law.

## A. Pendahuluan
Manusia  merupakan  makhluk  sosial  yang  tidak  mampu  hidup  dalam  keterasingan, maksudnya  manusia  mempunya  naluri    sifat  ketergantungan    antara  laki-laki  dan perempuan  demi  kebahagiaan  dan  harmoni  dalam  kehidupan.  Salah  satu  cara    untuk mengikat  hubungan  tersebut  adalah  melalui  suatu  ikatan  suci  yang  dikenal  dengan perkawinan  sebagai  suatu  ikatan  lahir  dan  bathin  antara  seorang  pria  dengan  seorang wanita  yang  umumnya  berasal  dari  lingkungan  yang  berbeda  terutama  sekali  dari lingkungan  keluarga  asalnya  kemudian  mengikatkan  diri  untuk  mencapai  suatu  tujuan,
Muh. Zuhdi Hamdi Fahmi, Asni, Musyfikah Ilyas
yaitu  keluarga  yang  kekal  dan  bahagia. 1 Islam  mengatur  masalah  perkawinan  dengan amat teliti dan terperinci, untuk membawa manusia hidup berkehormatan, sesuai dengan kedudukannya yang amat mulia ditengah-tengah makhluk Allah yang lain. 2
Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan membentuk  keluarga  (rumah  tangga)  yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan  ketuhanan yang  maha  esa. 3 Menikah  adalah  salah  satu  Sunnah  Rasulullah  saw.  yang  tergolong penting. Islam  tidak ada yang namanya pemisahan diri dengan kelompok tertentu yang memiliki  jenis  kelamin  yang  berbeda. 4 Dalam  hal  ini  perkawinan  merupakan  suatu  hal yang  amat  penting  dalam  kehidupan  untuk  melanjutkan  keturunan,  apalagi  hal  ini dianggap sesuatu hal yang sakral. 5
Pernikahan  merupakan  sesuatu  yang  sakral  dikehidupan  manusia  karena  telah menjadikan  perempuan  sebagai  pasangan  laki-laki  begitupun  sebaliknya,  semua  itu untuk  mewujudkan  rasa  tentram  yang  penuh  kasih  sayang  diantara  mereka. 6 Prosesi perkawinan tidak hanya sakral dari sudut pandang agama namun juga sakral dari sudut pandang adat dan istiadat. 7 Pada dasarnya prinsip perkawinan adalah monogami, namun dalam prakteknya, pilihan monogami  atau poligami dianggap persoalan parsial.  Pilihan monogami  atau  poligami  bukanlah  sesuatu  yang  didasarkan  pilihan  bebas,  melainkan harus  selalu  merujuk  pada  prinsip-prinsip  dasar  syar’iah  yaitu  terwujudnya  keadilan yang membawa kemaslahatan dan tidak mendatangkan mudarat dan kerusakan. 8
Poligami ini sangat kontroversial, ada kelompok yang menolak poligami namun ada juga yang pro terhadap poligami. Pada sisi yang menolak poligami, banyak yang mengaitkan
1 Rahmatiah  HL,  Studi  Kasus  Perkawinan  Di  Bawah  Umur, al-daulah  Volume  5  No.  1 (Juni  2016). h.114
2 Muhammad Sabir, Pernikahan Via Telepon, Jurnal Al-Qadau Volume 2 No.2 (2015), h.198.
3 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan , Pasal 1.
4 Andi  Intan  Cahyani,  Poligami  dalam  Perspektif  Hukum  Islam, Jurnal  Al-Qadau  Volume  5  No.2 (Desember, 2018), h.272.
5 Zulfahmi Alwi, Tinjauan Hukum Islam Tentang Tradisi Mabollo dalam Adat Perkawinan Bugis, Al- Qadauna Volume 2 No.2, (Desember, 2021), h.104.
6 Musfirah,  Istiqamah,  Analisis  Pelaksanaan  Isbat  Nikah  Terhadap  Pernikahan  Sirri  di  Pengadilan Agama Bantaeng, Qadauna Volume 2 Edisi Khusus (Oktober, 2021), h. 806.
7 Nahda  Alya  Rachyanti,  Muh.  Saleh  Ridwan,  Penghapusan  Larangan  Pernikahan  Satu  Kantor, Qadauna Volume 2 No. 1 (Desember, 2020), h.146.
8 Ramlah, Musyfika Ilyas, Praktik Poligami Di Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar. Qadauna Volume 1 No. 1 (Desember 2019), h.64.
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Permohonan Izin Poligami Karena ketidakmampuan Pelayanan Kebutuhan Seksual (Studi Putusan Hakim Nomor: 663/Pdt.G/2020/PA Mrs)
Muh. Zuhdi Hamdi Fahmi, Asni, Musyfikah Ilyas
poligami  merupakan  bentuk  ketidakadilan  gender,  Pada  kelompok  yang  pro  terhadap poligami,  banyak  yang  berpendapat  bahwa  poligami  merupakan  upaya  untuk meminimalisir perselingkuhan dan prostitusi.
masyarakat  cenderung  memandang  pihak  laki-laki  sebagai  pelaku  utama  karena dianggap  tidak  mampu  mengendalikan  perasaan  terhadap  lawan  jenisnya  sehingga terjadi  perkawinan  yang  kedua  ketiga  dan  keempat,  hal  inilah  yang  membuat  laki-laki disudutkan  dalam  kehidupan  masyarakat,  karena  hal  tersebut  yang  menjadi  penyebab sehingga  masih  banyak  masyarakat  beranggapan  bahwa  pelaku  poligami  itu  tidaklah wajar. 9
Meskipun  poligami  telah  dilegalkan  oleh  islam,  akan  tetapi  bukan  berarti  tidak diwajibkan  kepada  seluruh  umatnya.  Karena  orang  yang  berpoligami  jarang  yang mampu  membebaskan  diri  dari  kedzaliman  yang  diharamkan. 10 Islam  datang memperketat  kebolehan  poligami,  diantaranya  seperti  membatasi  dengan  jumlah minimal empat isteri, bahkan menjadikan sarana untuk mengatasi persoalan anak yatim. Salah satu tujuan Islam memperbolehkan laki-laki untuk dapat berpoligami ialah sebagai alternatif  untuk  mengatasi  penyaluran  kebutuhan  biologisnya  agar  tidak  terjerumus  ke jurang kemaksiatan.
Sesungguhnya  terdapat  sebuah  kekeliruan  dalam  praktik  poligami  dimasyarakat  yang dimana seorang suami terlalu tinggi rasa egoisnya yang hanya mengikuti hawa nafsunya dalam hal seksual yang membuat seorang istri kewalahan melayaninya dan harus pasrah dan rela untuk dimadu karena keterbatasan melayani suaminya. 11 Pada umumnya hanya terdapat  tiga  alasan  poligami  yang  Pengadilan  Agama  dapat  kabulkan,  sebagaimana diatur dalam Undang-Undang N0 1 Tahun 1974 Pasal 4 Ayat (2) yaitu: Isteri tidak dapat menjalankan  kewajibannya  sebagai  isteri;    Isteri  mendapat  cacat  badan  atau  penyakit
9 Hasbi, Supardin, Kurniati, Pertimbangan Hakim Terhadap Pemberian Izin Poligami Menurut Undang- Undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ( Studi Kasus di Pengadilan Agama Sungguminasa). Jurnal Al-Qadau Volume 8 No.1 (Juni, 2021), h.103.
10 Ibnu Hamdun, Muh. Saleh Ridwan, Tinjauan Hukum Islam Tentang Dampak Poligami Terhadap Istri di Kabupaten Gowa. Qadauna Volume 1 No. 1 (Desember, 2019), h. 35.
11 Hasbi,  dkk,  Pertimbangan  Hakim  Terhadap  Pemberian  Izin  Poligami  Menurut  Undang-Undang  RI No.  1 Tahun  1974  Tentang  Perkawinan (  Studi  Kasus  di  Pengadilan  Agama  Sungguminasa). Jurnal  Al-Qadau Volume 8 No.1 (Juni, 2021), h.104.
Muh. Zuhdi Hamdi Fahmi, Asni, Musyfikah Ilyas
yang tidak dapat disembuhkan; Isteri tidak dapat melahirkan keturunan. 12
Terdapat    satu  putusan  yang  penulis  temui  terkait  dengan  permohonan  izin  poligami, yakni  putusan  yang  bertempat  di  Pengadilan  Agama  Maros  dengan    Putusan  Nomor  : 663/Pdt.G/2020/PA  Mrs.  Dalam  putusan  tersebut  disebutkan  bahwa  salah  satu  alasan pemohon  mengajukan  izin  poligami  ke  Pengadilan  Agama  ialah  karena  pemohon memiliki  hasrat  seksual  yang  tinggi,  sementara  istri  pemohon  tidak  mampu  melayani kebutuhan  seksual  pemohon.  Alasan  demikian  tidak  disebutkan  secara  khusus  pada Undang-Undang  Perkawinan,  Dengan  demikian  penulis  sangat  tertarik  untuk  mengkaji lebih  dalam mengenai tinjauan hukum Islam serta pertimbangan hukum Hakim terhadap Permohonan Izin Poligami pada Putusan Hakim Nomor : 663/Pdt.G 2020/PA Mrs).

## B. Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  diterapkan  pada  pengkajian  ini  yaitu  jenis  penelitian  lapangan ( field  research )  dengan  jenis  pendekatan  kualitatif,  yaitu  penelitian  dengan mengumpulkan  data  primer  dari  lapangan  langsung,  yang  bersumber  dari  wawancara dengan  narasumber  yang  bertujuan  untuk  memberikan,  mendeskripsikan  serta menggambarkan  suatu  peristiwa  yang  terjadi  dalam  lingkup  masyarakat  untuk menemukan  makna  dalam  konteks  yang  sebenarnya.  Selain  itu  penulis  juga menggunakan  metode  pendekatan  yuridis  normatif  yaitu  penelitian  yang  dilakukan dengan  menelaah  hukum  yang  bersifat  teoritis,  yaitu  UU  tentang  Perkawinan  serta Kompilasi Hukum Islam. Lokasi penelitian yang dipilih yaitu Pengadilan Agama Maros. Metode pengumpulan data yang diterapkan yaitu metode dokumentasi dan wawancara
C. Hasil dan Pembahasan
1. Analisis  Perimbangan  Hakim  pada  Perkara  Nomor  663/Pdt.G/2020/Pa  Mrs. tentang Pemberian Izin Poligami
Islam memberikan kebolehan untuk dapat poligami namun terdapat beberapa syarat yang  harus  dipenuhi  diantaranya  batasan  istri  yang  dapat  dinikahi  yaitu  sampai
12 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan , Pasal 4 Ayat (2).
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Permohonan Izin Poligami Karena ketidakmampuan Pelayanan Kebutuhan Seksual (Studi Putusan Hakim Nomor: 663/Pdt.G/2020/PA Mrs)
Muh. Zuhdi Hamdi Fahmi, Asni, Musyfikah Ilyas
empat istri, serta dapat berlaku adil dan dapat memenuhi keperluan istri-istrinya dan anak-anaknya.  Suami  yang  hendak  melakukan  poligami  harus  memperoleh pengabsahan  terlebih  dahulu  pada  pengadilan,  bagi  yang  beragama  Islam permohonan izin poligami diajukan ke Pengadilan Agama.
Putusan dengan nomor : 663/Pdt.G/2020/Pa Mrs  yaitu putusan yang diajukan oleh Pemohon  bernama  Baco  (nama  samaran),  tempat  tanggal  lahir,  Maros,  12 Desember  1978,  beragama  Islam,  pendidikan  terakhir  SD,  bekerja  sebagai  enjual barang  campuran,  beralamat  di  Dusun  Bonto  Paddingin,  Desa  Bonto  Tallasa, Kecamatan  Simbang,  Kabupaten  Maros.  Melawan  Melawan  Termohon  yaitu bernama  Becce  (nama  samaran),  tempat  tanggal  lahir,  Maros,  6  Februari  1986, beragama Islam, Pendidikan terakhir S-1, bekerja sebagai penjual barang campuran, beralamat  di  Dusun  Bonto  Paddingin,  Desa  Bonto  Tallasa,  Kecamatan  Simbang, Kabupaten  Maros.  Maksud  yang  disampaikan  kepada  Majelis  Hakim  yaitu  untuk melakukan  pernikahan  dengan  calon  istri  kedua  yang  bernama  Sitti  (nama samaran),  tempat  tanggal  lahir,  Barandasi,  5  Agustus  2000,  beragama  Islam, bekerja  sebagai  guru  mengaji,  beralamat  di  Dusun  Patalassang,  Desa Tunikamaseang,  Kecamatan  Bontoa,  Kabuaten  Maros.  Pemohon  telah  melakukan pernikahan  dengan  isteri  pertama  sejak  tanggal  28  Sepetember  2003  dan  telah dikaruniai  dua  orang  anak.  Pemohon  bekerja  sebagai  penjual  barang  campuran yang mempunyai total penghasilan Rp. 15.000.000,00 setiap bulannya.
Sebelum  ketahap  persidangan,  upaya  mediasi  juga  dilakukan  oleh  Majelis  Hakim. Mediasi  merupakan  suatu  proses  informal  yang  ditujukan  untuk  memungkinkan para  pihak  yang  bersengketa  mendiskusikan  perbedaan-perbedaan  mereka  secara pribadi dengan bantuan pihak ketiga yang netral. 13 Majelis Hakim telah melakukan proses    mediasi  pada  tanggal  6  Januari  2021  yang  dimediatori  oleh  Muh  Arief Ridha, (Hakim Mediator Pengadilaan Agama Maros) namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan.
13 Abdul Halim Talli, Mediasai dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008, Jurnal Al-Qadau Volume 2 No. 1 (2015), h.78.
Muh. Zuhdi Hamdi Fahmi, Asni, Musyfikah Ilyas
Pada  persidangan    tersebut  Majelis  Hakim  mentapkan  fakta-fakta  dasar keterbuktian  dalil  permohonan  pemohon  yang  berdasarkan  pada  bukti-bukti  surat serta 2 orang saksi, diantaranya yaitu :
1. Bahwa  Pemohon  dan  Termohon  adalah  suami  isteri,  yang  hidup  rukun  dan tinggal  bersama sejak setelah menikah sampai sekarang dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
2. Bahwa  Termohon  mengaku  tidak  mampu  melayani/meladeni  Pemohon  dalam hal hubungan suami istri sejak bulan Oktober 2020.
3. Bahwa  Termohon  tidak  keberatan  dan  mengizinkan  Pemohon  untuk  menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon.
4. Bahwa  termohon  telah  mengenal  calon  isteri  kedua  Pemohon  bernama  Nur Rezky Amanda yang bekerja sebagai guru mengaji.
5. bahwa  calon  isteri  kedua  Pemohon  tidak  memiliki  hubungan  nasab,  semenda, ataupun  sesusuan  dengan  Pemohon  dan  Termohon  serta  tidak  terikat  dengan perkawinan dengan laki-laki lain.
6. Bahwa  Pemohon  bekerja  sebagai  pedagang  dan  penjual  barang  campuran  dan memiliki  penghasilan  tetap  setiap  bulannya  sejumlah  Rp  15.000.000,00  (lima belas juta rupiah).
7. Bahwa  selama  dalam  perkawinan,  Pemohon  dan  Termohon  telah  memperoleh harta  bersama  berupa  sawah  dan  tanah  kaplin,  2  (dua)  kendaraan  roda  empat dan 3 (tiga) kendaraan roda dua. 14
Salah  satu  fakta  yang  Mejelis  Hakim  gunakan  sebagai  pertimbangan  dalam mengabulkan  permohonan  pemohon  yaitu,  termohon  mengaku  tidak  mampu melayani/meladeni  kebutuhan  seks/biologis  pemohon  yang  tinggi  sejak  bulan oktober 2020. Adapun alasan poligami yang bersifat fakulatif menurut Pasal 4 ayat (2) UU No 1 Tahun 1974 Jo Pasal 57 KHI:
“Pengadilan  Agama  hanya  memberikan  izin  kepada  seorang  suami  yang akan beristri lebih dari seorang apabila:
a. Istri tidak menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
14 Salinan Putusan No. 663/Pdt.G/2020/Pa Mrs.
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Permohonan Izin Poligami Karena ketidakmampuan Pelayanan Kebutuhan Seksual (Studi Putusan Hakim Nomor: 663/Pdt.G/2020/PA Mrs)
Muh. Zuhdi Hamdi Fahmi, Asni, Musyfikah Ilyas
b. Isteri  mendapat  cacat  badan  atau  penyakit  yang  tidak  dapat disembuhkan;
c. Isteri tidak dapat menghasilkan keturunan”. 15
Dilihat dari beberapa syarat di atas, tidak ada persyaratan yang menyebutkan bahwa ketidakmapuan  dalam  melayani  kebutuhan  seksual  suami  yang  tinggi  dapat ditetapkan sebagai alasan untuk dapat melakukan poligami. Namun Majelis Hakim berpendapat  bahwa  poligami  karena  ketidakmampuan  dalam  melayani  kebutuhan seksual  suami,  dapat  disetarakan  dengan  isteri  tidak  dapat  menjalankan kewajibannya  sebagai  isteri.  Menurut  pendapat  bapak  Muh.  Arief  Ridha,  S.H., M.H. Hakim Pengadilan Agama Maros mengatakan:
“Alasan  poligami  karena  ketidakmampuan  pelayan  kebutuhan  seksual dapat  disetarakan  dengan  alasan  isteri  tidak  mampu  menjalankan kewajibannya  sebagai  isteri.  untuk  dapat  membuktikan  seorang  suami mempunyai hasrat seksual yang tinggi, dapat dibuktikan melalui pengakuan istrinya.” 16
Selanjutnya  adapun  persyaratan  poligami  yang  bersifat  kumulatif  telah  ditetapkan dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 5 ayat (1) yaitu:
“Untuk  dapat  mengajukan  permohonan  ke  pengadilan  sebagaimana dimaksud  dalam  pasal  4  ayat  (1)  Undang-Undang  ini  harus  memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
a. Adanya persetujuan dari isteri;
b. Adanya  kepastian  bahwa  suami  mampu  menjamin  keperluan- keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka”. 17
Persetujuan  istri  dapat  diajukan  secara  lisan  dapat  juga  diajukan  secara  tertulis  di hadapan  persidangan.  Biasanya  hakim  meminta  keterangan  istri  secara  lisan dihapan persidangan untuk menghindari pemalsuan surat persetujuan.
“Tingkat  permohonan  poligami  yang  masuk  di  Pengadilan  Agama  Maros sangat  rendah,  bahkan  dalam  setahun  biasanya  hanya  terdapat  satu perkara yang masuk di Pengadilan Agama Maros, salah satu penyebabnya ialah  karena  suami  sulit  memperoleh  izin  poligami  dari  istri,  yang
15 Republik Indonesia, Undang-Undang No 1 Tahun 1974, Bab I, Pasal 4 ayat (2).
16 Muh Arief Ridha, Hakim Pengadilan Agama Maros, Wawancara , Maros, 6 April 2022.
17 Republik Indonesia, Undang-Undang No 1 Tahun 1974, Bab I, Pasal 5 ayat (1).
Muh. Zuhdi Hamdi Fahmi, Asni, Musyfikah Ilyas
merupakan salah satu syarat untuk dapat melakukan poligami”. 18
Syarat  selanjutnya  ialah  mampu  berlaku  adil  serta  mampu  menjamin  keperluan hidup  isteri-isteri  dan  anak-anak  mereka.  Keadilan  dalam  kaitannya  dengan poligami  sampai  dengan  saat  ini  masih  terus  dan  senantiasa  dipercakapkan, khususnya  ketika  melihat  adanya  problematika  di  seputar  praktek  poligami  yang dilakukan  oleh  sebagian  umat  Islam. 19 Untuk  dapat  memberikan  jaminan  bahwa suami  dapat  berlaku  adil,  pemohon  harus  membuat  surat  pernyataan  berupa  dapat berlaku adil terhadap isteri-isteri pemohon. Sedangkan untuk membuktikan seorang suami  dapat  memenuhi  kehidupan  istri-istrinya  dan  anak-anaknya,  maka  Hakim berwenang  untuk  menghitung  jumlah  kekayaan  pemohon  dan  pemohon menyertakan  surat  keterangan  penghasilan  yang  yang  diketahui  oleh  kepala  desa setempat.
“Hakim  tidak  selamanya  berkewajiban  untuk  memantau  keadilan  suami terhadap istri-istrinya, namun Hakim mempunyai peran untuk mengigatkan kepada  pemohon  bahwa  keadilan  merupakan  kewajiban  seorang  suami, utamanya dari segi materil” 20
Pembagian  harta  bersama  perlu  diselesaikan  pada  perkara  poligami,  sebagaimana termuat pada pasal 94 KHI :
1. Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri.
2. Pemilikan  harta  bersama  dari  perkawinan  seorang  suami  yang mempunyai isteri lebih dari seorang sebagaiman tersebut ayat (1), dihitung pada  saat  berlangsungnya  akad  perkawinan  yang  kedua,  ketiga  atau keempat. 21
Disaat  berlangsungnnya  sebuah  perkawinan  maka  antara  suami  dan  istri  telah terjalin dalam suatu hubungan kekeluargaan. Sehingga diantara suami dan istri akan menghasilkan  penghasilan  mereka  bersama.  Maka  akan  timbul  suatu  harta
18 Muh Arief Ridha, Hakim Pengadilan Agama Maros, Wawancara , Maros, 6 April 2022.
19 Sippah  Chotbah,  Nilai  Keadilan  dalam  Syariat  Poligami, Jurnal  Al-Qadau  Volume  4  No.  1 (Juni 2017), h.174.
20 Muh Arief Ridha, Hakim Pengadilan Agama Maros, Wawancara , Maros, 6 April 2022.
21 Mahkamah  Agung  RI  Kompilasi  Hukum  Islam,  Bab  XII, Tentang  Harta  Kekayaan  Dalam Perkawinan, Pasal 93.
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Permohonan Izin Poligami Karena ketidakmampuan Pelayanan Kebutuhan Seksual (Studi Putusan Hakim Nomor: 663/Pdt.G/2020/PA Mrs)
Muh. Zuhdi Hamdi Fahmi, Asni, Musyfikah Ilyas
kekayaan didalam keluarga tersebut. 22
“Meskipun  tidak  terdapat  putusnya  perkawian  pada  poligami,  harta bersama  yang  dimiliki  oleh  pemohon  dan  termohon    perlu  diselesaikan. Pembagian  harta  bersama  harus  berdasarkan  persetujuan  kedua  belah pihak.  Pembagian  harta  bersama  bertujuan  agar  jelas  batasan  hartanya, serta  untuk  menjaga  agar  tidak  terjadi  keributan  masalah  harta  terhadap istri-istrinya” . 23
Berdasarkan fakta-fakta tersebut, secara yuridis suami atau pemohon terbukti telah memenuhi  unsur  alasan  fakulatif  dan  syarat  kumulatif  yang  sesuai  dengan ketentuan  yang  terdapat  pada  pasal  4  ayat  (2)  huruf  a  dan  Pasal  5  ayat  (1)  UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 55 ayat (2), Pasal 57 huruf (a) dan  Pasal  58  ayat  (1)  huruf  (a)  dan  huuf  (b)  KHI.  Majelis  Hakim  berpendapat bahwa    pemohon  telah  mencukupi  alasan  hukum  serta  patut  untuk  dikabulkan. Menurut  penulis,  pertimbangan  hukum  yang  Majelis  Hakim  PA  Maros  gunakan dalam  memberikan  izin    poligami  pada  putusan  Nomor  663/Pdt.G/2020/Pa.  Mrs telah  sesuai  dan  tidak  menyalahi    keteapan  yang    terdapat  dalam  perundang- undangan.  Dalam  hal  ini  telah  memenuhi  ketentuan  yang  terdapat  dalam  Pasal  4 dan  Pasal  5  ayat  (1)  UU  Nomor  1  Tahun  1974  jo  jo.  Pasal  55  ayat  (2),  Pasal  57 huruf (a) dan Pasal 58 ayat (1) huruf (a) dan huuf (b) Kompilasi Hukum Islam. Meskipun izin poligami karena alasan ketidakmampuan dalam melayani kebutuhan seksual suami tidak disebutkan secara khusus dalam UU No 1 Tahun 1974, namun Majelis Hakim menafsirkan bahwa ketidakmampuan pelayanan kebutuhan seksual dapat  disetarakan  dengan  alasan  poligami  karena  “istri  tidak  mampu  menjalankan kewajibannya sebagai istri”.
Pemohon  telah  mengajukan  bukti-bukti  tertulis  serta  menghadirkan  saksi-saksi untuk  menguatkan  dalil-dalil  permohonannya.  Bahwa  bukti  P.1  sampai  dengan bukti  P.19  yang  merupakan  surat-surat    asli  dan  fotokopi  telah  memenuhi  syarat formil pengajuan bukti di persidangan, karena telah bermaterai cukup, bercap pos,
22 Nurul  Ainun  Marfu’ah,  dkk,  Legal  Reasoning  Hakim  dalam  Menentukan  Besaran  Bagian  Harta Bersama dalam Perkara Perceraian (Studi Putusan Nomor 139/Pdt.G/2017/PA Takalar 1B), Qadauna Volume 2 Nomor 1 (Desember 2020), h.28.
23 Muh Arief Ridha, Hakim Pengadilan Agama Maros, Wawancara , Maros, 6 April 2022.
Muh. Zuhdi Hamdi Fahmi, Asni, Musyfikah Ilyas
serta berupa surat asli dan fotokopi yang sesuai dengan aslinya,  Hal ini telah sesuai dengan  Pasal  165  HIR.  Dalam  persidangan  terdapat  dua  orang  saksi  yang dihadirkan  oleh  para  pihak,  kedua  saksi  tersebut  telah  disumpah  dan  memberikan ketrangan  sesuai  dengan  pengetahuan  serta  penglihatannya  sendiri,oleh  karenanya kesaksian  tersebut  sah  sebagai  alat  bukti  dan  telah  sesuai  dengan    pasal  164  HIR jo.Pasal 170-172 HIR.
Berdasrkan  pertimbangan-pertimbangan  serta  fakta-fakta  di  persidangan,  maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan pemohon karena telah mencukupi syarat- syarat  dan  alasan  yang  tidak  bertentangan  dengan  peraturan  perundangundangan yang  berlaku  serta,  tidak  menyalahi  ketentuan  hukum  islam,    oleh  karenanya pemohon dapat menikah lagi (Poligami) dengan isteri kedua.
2. Tinjauan  Hukum  Islam  Terhadap  Putusan  Nomor  663/Pdt.G/2020/Pa  Mrs. tentang Pemberian Izin Poligami
Islam  memberikan  kebolehan  kepada  laki-laki  tertentu  untuk  melaksanakan poligami  sebagai  alternatif  ataupun  jalan  keluar  untuk  mengatasi  penyaluran kebutuhan  seks  laki-laki  atau  sebab  lain  yang  mengganggu  ketenangan  batinnya agar  tidak  sampai  jatuh  kelembah  perzinaan  maupun  pelajaran  yang  jelas-jelas diharamkan agama. Oleh sebab itu, tujuan poligami adalah menghindari agar suami tidak terjerumus ke jurang maksiat yang dilarang islam dengan mencari jalan yang halal, yaitu poligami. 24
Adapun  perkara  yang  terjadi  di  PA  Maros  dengan  nomor  putusan 663/Pdt.G/2020/Pa  Mrs  tentang  Permohonan  poligami,  dimana  isteri  dalam keterangannya  mengaku  tidak  sanggup  meladeni  hasrat  seksual  suami.  Untuk menghindari  perbuatan  zina,  pemohon  beranggapan  poligami  merupakan  solusi yang tepat.
24 Tihami,  dan  Sohari  Sahrani, Fikih  Munakahat:  Kajian  Fikih  Nikah  Lengkap, (Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada, 2014), h.358.
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Permohonan Izin Poligami Karena ketidakmampuan Pelayanan Kebutuhan Seksual (Studi Putusan Hakim Nomor: 663/Pdt.G/2020/PA Mrs)
Muh. Zuhdi Hamdi Fahmi, Asni, Musyfikah Ilyas
Alasan-alasan  poligami  yang  dapat  dikabulkan  Pengadilan  Agama  diatur  dalam Undag-undang No 1 Tahun 1974  pada Pasal 4 ayat(2) yaitu 25 :
a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri
Alasan  demikian  memang  dapat  dibetulkan,  karena  salah  satu  tujuan  pernikahan yaitu  saling  memberikan  hak  pasangannya,  salah  satu  hak  istri  terhadap  suaminya yaitu  memenuhi  hasrat  biologis  suami.  Oleh  karenanya  alasan  poligami  karena ketidakmampuan memenuhi hasrat seksual suami, dapat disetarakan dengan alasan isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri.
b.  Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan Seorang  isteri  tidak  mampu  menjalankan  kewajibannya  secara  maksimal  apabila memiliki  cacat  atau  penyakit  yang  bahkan  sulit  untuk    disembuhkan,  dan  seorang suami  akan  merasa  terbebani  apabila  menjalankan  peran  ganda  dalam  rumah tangganya.  Oleh  karenanya  upaya  poligami  merupakan  pilihan  yang  sangat  tepat, daripada  meninggalkan  seorang  istrinya  yang  dalam  kondisinya  sangat membutuhkan bantuan suaminya.
c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan
Alasan tersebut bisa dibetulkan sebagai alasan poligami karena hadirnya keturunan merupakan  salah  satu  cita-cita  dalam  berumah  tangga.  Dengan  adanya  keturunan akan meningkatkan keharmonisan dalam rumah tangga. Alasan demikian juga tidak bertentangan dengan hukum agama.
Ketiga alasan diatas merupakan alasan fakulatif yang yang Majelis Hakim gunakan sebagai  pijakan  dalam  mengabulkaan  atau  tidaknya  permohonan  pemohon. Meskipun  alasan  poligami  karena  ketidakmampuan  dalam  melayani  kebutuhan seksual  suami  tidak  disebutkan  secara  eksplisit  didalam  undang-undang,  namun Majelis  Hakim  berpendapat  bahwa  alasan  demikian  dapat  disetarakan  dengan alasan isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri.
Majelis  Hakim  dalam  pertimbangan  hukumnya  tidak  hanya  bersandar  atas ketentuan  perundang-undangan,  namun  juga  bersandar  dengan  ketentuan  yang terdapat dalam hukum islam yaitu  pada firman Allah dalam QS Al-Nisa/4: 3 yang
25 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Bab I, Pasal 4 ayat (2).
Muh. Zuhdi Hamdi Fahmi, Asni, Musyfikah Ilyas
dijadikaan sebagai pertimbangan hukum dalam putusan ini yang berbunyi :
ْ نِاَو ْ مُت فِخ َْلَّا ْا وُطِس قُ ت ِْف ىٰمٰتَ ي لا ا وُحِك ناَف اَم َْباَط ْ مُكَل َْنِ م ِْءۤاَسِ نلا ْٰن ثَم َْثٰلُ ثَو َْعٰبُرَو ْۚ ْ نِاَف ْ مُت فِخ َْلَّا ا وُلِد عَ ت ْ ةَدِحاَوَ ف ْ وَا اَم ْ تَكَلَم ْ مُكُناَ يَْا ْۗ َْكِلٰذ ْٰٓن دَا لَّا ْۗا وُل وُعَ ت
Terjemahnya:
“Dan  jika  kamu  khawatir  tidak  akan  mampu  berlaku  adil  terhadap  (hak- hak)  perempuan  yatim  (bilamana  kamu  menikahinya),  maka  nikahilah perempuan  (lain)  yang  kamu  senangi:  dua,  tiga  atau  empat.  Tetapi  jika kamu  khawatir  tidak  akan  mampu  berlaku  adil,  maka  (nikahilah)  seorang saja,  atau  hamba  sahaya  perempuan  yang  kamu  miliki.  Yang  demikian  itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim”. 26
Konteks  ayat  tersebut  menetapkan  ketentuan  yang  memberikan  kebolehan  bagi setiap  laki-laki  untuk  dapat  menikahi  perempuan  dengan  batas  sampai  4  orang perempuan,  dengan  catatan  bahwa  perkawinan  bukan  hanya  untuk  pelampiasan hasrat  seksual  belaka,  tetapi  untuk  memenuhi  pemenuhan  nilai-nilai  keadilan terhadap  istri-istri  dan  anak-anaknya,  maka  Allah  memberikan  ketegasan  apabila seorang laki-laki tidak dapat berlaku adil, maka satu wanita cukup untuk dinikahi. Hakim dalam dalam menjatuhkan putusan juga perlu memperhatikan kaidah-kaidah fiqih sebagai pertimbangan hukumnya.  Dalam putusan tersebut disebutkan bahwa salah  satu  maksud  dan  tujuan  pemohon  mengajukan  permohonan  izin  poligami ialah untuk menjauhi perbuatan zina, maka pemohon menganggap poligami sebagai solusi yang tepat. Pernyataan tersebut sesuai dengan kaidah fqih yang berbunyi:
أرد ْدسافلما مدقم ىلع بلج ْلاصلما
Artinya:
“Menghindari mafsadat harus didahulukan dari pada menarik maslahat”. 27
Pada  perkara  poligami  dalam  putusan  ini,  dikabulkan  atau  tidaknya  permohonan pemohon  untuk  dapat  poligami,  pastinya  pemohon  maupun  termohon  akan
26 Kementrian Agama RI. Al-Qura’an dan Terjemahan , 2022. h.77
27 Hamim  HR,  Ahmad  Muntaha, Pengantar  Kaidah  Fikih  Syafiiyah:  Penjelas  Nazhm  al-Fara’id  al- Bahiyah , (Kediri: Santri Salaf Press, 2013), h.97.
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Permohonan Izin Poligami Karena ketidakmampuan Pelayanan Kebutuhan Seksual (Studi Putusan Hakim Nomor: 663/Pdt.G/2020/PA Mrs)
Muh. Zuhdi Hamdi Fahmi, Asni, Musyfikah Ilyas
mendapatkan  mudharat.  Apabila  permohonan  pemohon  ditolak,  maka  risiko  yang akan  dihadapi  pemohon  dan  termohon  akan  lebih  besar,  dan  apabila  terdapat  dua hal  yang  menimbulkan  risiko  (mudharat),  maka  risiko  yang  lebih  ringan  yang menjadi pilihan, ketentuan ini sesuai dengan kaidah fiqih yang berbunyi :
اَذِإ َْضَراَعَ ت ِْنَتََدَس فَم َْيِعوُر اَمُهُمَظ عَأ ا رَرَض ُْرِبِ ِْباَكِت اَمِهٍفَخَأ
“Apabila  dihadapkan  dengan  dua  mafsadah  maka  supaya  dijaga  jangan sampai  mengerjakan  yang  mafsadahnya  lebih  besar  dengan  cara mengerjakan mafsadah yang lebih ringan” 28
Konteks  kaidah  fiqih    di  atas  yaitu,    ketika  seseorang  diperhadapkan  dengan  dua pilihan dimana kedua pilihan sama-sama memiliki sisi mudharat, maka yang dipilih adalah  mudharat  yang  memiliki  dampak  lebih  kecil  dan  ringan.  Dalam  masalah poligami  tersebut  apabila  poligami  tidak  dikabulkan,  maka  akan  muncul  dua mudharat.  Mudharat  yang  pertama  yaitu  perzinahan,  sedangkan  mudharat  yang kedua  yaitu  dampak  dari  poligami  itu  sendiri,  jika  poligami  dikabulkan  sang  istri tentu  akan  merasakan  sakit  hati  .  Maka  dari  itu,  upaya  yang  Majelis  Hakim  telah lakukan  dalam  memberikan  izin  sudah  tepat,    karena  telah  memilih  risiko  yang lebih  ringan  dan  tidak  bertentangan  dengan  ketentuan  perundang-undangan  dan juga tidak melenceng dengan ketentuan hukum islam.
Penulis  berpendapat,  petimbangan  hukum  yang  Majelis  Hakim  gunakan  dalam mengabulkan  permohonan  poligami  dalam  putusan  tersebut  telah  sesuai  atas ketetapan-ketetapan yang terdapat pada perundang-undangan maupun syariat islam. Majelis  Hakim  benar-benar  mempertimbangkan  kemudharatan  yang  akan  timbul dikemudian  hari,  misalnya  apabila  permohonan  poligami  tersebut  ditolak, ditakutkan akan melakukan sesuatu  yang dilarang oleh syariat  agama atau bahkan melakukan pernikahan siri.

## D. Penutup
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  yang  telah  penulis  analisis,  maka  dapat
28 M.Maftuhin  Ar-Raudi, Kaidah  Fqih  Menjawab  Problematika Sepanjang  Jalan, (Yogyakarta:  Gava Media, 2015), h.164.
Muh. Zuhdi Hamdi Fahmi, Asni, Musyfikah Ilyas
disimpulkan  bahwa  :  Majelis  Hakim  pada  pertimbangan  hukumnya  dalam  memutus perkara dengan Nomor 663/Pdt.G/2020/PA Mrs tentang pemberian izin poligami adalah pemohon telah memenuhi alasan yang bersifat fakulatif sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf  (a)  jo  Pasal  57  huruf  (a).  Dan  juga  telah  memenuhi    persyaratan  kumulatif sebagaimana  ketentuan  pada  Pasal  5  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 tentang perkawinan jo  Pasal  55 ayat  (2) dan Pasal  58 Kompilasi  Hukum Islam.  Hakim berpendapat  alasan  poligami  karena  ketidakmampuan  dalam  melayani  kebutuhan seksual  suami  dapat  disetarakan  dengan  alasan  karena  istreri  tidak  dapat  menjalankan kewajibannya sebagai isteri.
Hakim    dalam  menjatuhkan  putusannya  tidak  hanya  berdasarkan  pada  Undang-undang namun  juga  berdasarkan  dengan  ketentuan  yang  terdapat  dalam  hukum  islam,  salah satunya  yaitu  Majelis  Hakim  bersandar  pada  firman  Allah  dalam  QS  Al-Nisa/4:  3. Dalam  putusan  tersebut  disebutkan  bahwa  salah  satu  maksud  dan  tujuan  pemohon mengajukan  permohonan  izin  poligami  ialah  untuk  menjauhi  perbuatan  zina,  maka pemohon menganggap poligami sebagai solusi yang tepat. Hal ini sesuai dengan kaidah fqih  yang  berbunyi:  “Menghindari  mafsadat  harus  didahulukan  dari  pada  menarik maslahat”.
Selain itu penulis menemukan beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai saran sekaligus sebagai  pertimbangan  dari  hasil  penelitian  ini  yaitu  Hakim  dalam  menangani  perkara permohonan  poligami  khususnya  pada  perkara  permohonan  poligami  karena  alasan ketidakmampuan dalam melayani kebutuhan sesksual, agar  lebih berhati-hati dan lebih teliti dalam mengabulkan permohonan izin poligami, karena hal ini dapat menjadi celah hukum  bagi  seorang  suami  dapat  bebas  melakukan  poligami.  Untuk  masyarakat  yang hendak  melakukan  poligami,  diharapakan  berpikir  dengan  matang  sebelum  hendak melakukan poligami, karena kelak akan dihadapkan dengan tanggung jawab yang lebih besar.
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Permohonan Izin Poligami Karena ketidakmampuan Pelayanan Kebutuhan Seksual (Studi Putusan Hakim Nomor: 663/Pdt.G/2020/PA Mrs)
Muh. Zuhdi Hamdi Fahmi, Asni, Musyfikah Ilyas

## Daftar Pustaka

## Buku
Ar-Raudi, M. Maftuhin. Kaidah Fqih Menjawab Problematika Sepanjang Jalan, Yogyakarta: Gava Media, 2015.
HR,  Hamim  dan  Ahmad  Muntaha. Pengantar  Kaidah  Fikih  Syafiiyah:  Penjelas  Nazhm  al- Fara’id al-Bahiyah , Kediri: Santri Salaf Press, 2013.
Kementrian Agama RI. Al-Qura’an dan Terjemahan , 2022.
Putusan No. 663/Pdt.G/2020/Pa Mrs.
Tihami,  dan  Sohari  Sahrani, Fikih  Munakahat:  Kajian  Fikih  Nikah  Lengkap, Jakarta:  PT. Rajagrafindo Persada, 2014.

## Jurnal
Alwi,  Zulfahmi.  “Tinjauan  Hukum  Islam  Tentang  Tradisi  Mabollo  dalam  Adat  Perkawinan Bugis”. Qadauna Volume 2 No.2, (Desember, 2021). h.104.
Chotbah, Sippah. “Nilai Keadilan dalam Syariat Poligami”. Jurnal Al-Qadau Volume 4 No. 1 (Juni 2017). h.174.
Hamdun , Ibnu dan Muh. Saleh Ridwan “Tinjauan Hukum Islam Tentang Dampak Poligami Terhadap Istri di Kabupaten Gowa”. Qadauna  Volume  1 No. 1 (Desember, 2019). h. 35.
Hasbi,  dkk.    “Pertimbangan  Hakim  Terhadap  Pemberian  Izin  Poligami  Menurut  Undang-
Undang  RI  No.  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan  (  Studi  Kasus  di  Pengadilan Agama Sungguminasa)”. Jurnal Al-Qadau Volume 8 No.1 (Juni, 2021). h.103.
HL, Rahmatiah, “Studi Kasus Perkawinan Di Bawah Umur”. al-daulah Volume 5 No. 1 (Juni 2016). h.114
Intan, Andi Cahyani, “Poligami dalam Perspektif Hukum Islam”. Jurnal Al-Qadau Volume 5 No.2 (Desember, 2018). h.272.
Marfu’ah,  Nurul  Ainun,  dkk. “ Legal  Reasoning  Hakim  dalam  Menentukan  Besaran  Bagian Harta  Bersama  dalam  Perkara  Perceraian  (Studi  Putusan  Nomor  139/Pdt.G/2017/PA Takalar 1B)”. Qadauna Volume 2 Nomor 1 (Desember 2020). h.28.
Musfirah  dan  Istiqamah.  “Analisis  Pelaksanaan  Isbat  Nikah  Terhadap  Pernikahan  Sirri  di Pengadilan Agama Bantaeng”. Qadauna Volume 2 Edisi Khusus (Oktober, 2021).  h. 806.
Rachyanti,  Nahda  Alya  dan  Muh.  Saleh  Ridwan.  “Penghapusan  Larangan  Pernikahan  Satu Kantor”. Qadauna Volume 2 No. 1 (Desember, 2020). h.146.
Ramlah  dan    Musyfika  Ilyas.  “Praktik  Poligami  Di  Kecamatan  Campalagian  Kabupaten Polewali Mandar”. Qadauna Volume 1 No. 1 (Desember 2019).  h.64.
Sabir,  Muhammad.  “Pernikahan  Via  Telepon”. Jurnal  Al-Qadau  Volume  2  No.2 (2015). h.198.
Talli  ,  Abdul  Halim.  “Mediasai  dalam  PERMA  Nomor  1  Tahun  2008”. Jurnal  Al-Qadau Volume 2 No. 1 (2015). h.78.

## Peraturan Perundang-undangan
Muh. Zuhdi Hamdi Fahmi, Asni, Musyfikah Ilyas
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Mahkamah Agung RI Kompilasi Hukum Islam, Bab XII, Tentang Harta Kekayaan Dalam Perkawinan.

## Wawancara
Muh Arief Ridha, Hakim Pengadilan Agama Maros, Wawancara , Maros, 6 April 2022.