## KEDUDUKAN HARTA BERSAMA PERKAWINAN POLIGAMI

## Arif Zunaidi
Fakultas Syariah IAIN Kediri  Jalan Sunan Ampel No.7, Ngronggo, Kecamatan Kota Kediri, Rejomulyo, Jawa Timur 64127 arifzunaidi@gmail.com
Abstract
Islam allows the marriage of more than one partner, provided that the husband can be fair and get permission from the first wife. As a result of polygamous marriages, there is legal uncertainty about joint assets, both in the first, second, third and fourth wives. The purpose of this paper is to find out the legal certainty of shared assets in polygamous marriages. The method used is a normative legal research method, using a regulatory approach, both Islamic law, Law Number 1 of 1974 and KHI. As a result, there is legal uncertainty especially for the first wife based on the Compilation of Islamic Law, specifically legal protection for the property with the wife brought in by her husband’s second marriage. According to Law No. 1 of 1974, each wife gets a second share, whereas according to Islamic law the status of a woman’s property does not change with the marriage.

## Keywords
: polygamy, shared assets

## A. Pendahuluan
1.  Latar Belakang
Sebagai mahluk sosial yang memiliki kecendrungan hidup bersama dan berdampingan  dengan  yang  lainnnya, manusia selalu ingin bergaul, berkumpul serta berdampingan dengan masyarakat sekitarnya (zoon  politicion). Secara kod- rati,  manusia  diciptakan  secara  ber pa- sang-pasangan. Sehingga manusia me- miliki keinginan berkeluarga melalui perkawinan.
Perkawinan adalah proses membentuk keluarga yang sah, antara pria dan wanita yang  sebelumnya  terpisah,  menjadi  satu kesatuan  yang  utuh.  Perkawinan  adalah akad yang menghalalkan sebuah pergaulan antara  pria  dan  wanita  dan  membatasi hak  dan  kewajiban  dengan  yang  bukan mahramnya.
Menurut  UU  No  1  Tahun  1974, perkawinan  adalah  ikatan  lahir  batin antara seorang pria  dengan  seorang wanita  sebagai  suami  istri  dengan  tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
Sebuah Rumah tangga yang bahagia akan  terwujud  jika  terpenuhinya  semua kebutuhan,  baik  kebutuhan  rohani  atau jasmani. Rohani berhubungan dengan sifat kenyamanan dan kebahagiaan, sedangkan jasmani  bersifat  materi.  Kebutuhan  jas- mani atau materi inilah yang bisa diukur dan dilihat dari indikator kebahagian.
Sudah  jadi  safat  asli  manusia,  men- cintai materi. Ketika pernikahan sudah dinyatakan sah oleh agama atau undang-undang,  UU  No  1  Tahun  1974 menyematkan suami sebagai kepala rumah tangga, sedangkan istri sebagai pengatur dalam kehidupan rumah tangga. Hasil kerjasama da pembagian tugas tersebut menghasilkan penghasilan yang disebut penghasilan bersama atau harta bersama.
Masalah  muncul,  jika  ternyata sang laki-laki memiliki dua istri. Harta bersama yang dimaksudkan undang- undang adalah untuk pasangan suami istri tanpa hadirnya istri kedua. Jika istri kedua hadir, maka akan ada percampuran harta dari istri pertama dan istri kedua. Inilah hal yang menarik untuk dikaji pada harta  bersama,  khususnya  pada  kasus
perkawinan  poligami.  Menjadi  semakin menarik, karena baik ditinjau dari Undang Undang No 1 Tahun 1974, PP No 9 Tahun 1975  dan  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI) tidak membahas secara terperinci tentang perlindungan harta bersama khususnya pada kasus perkawinan poligami.

## 2.  Kerangka Teori
Hukum  Islam  dan  hukum  positif, keduanya  mengenal  istilah  perkawinan poligami.  Undang-Undang  Perkawinan yang  berlaku  di  Indonesia,  mengatur seseorang yang dapat beristri lebih dari seorang, sebagaimana disebut dalam pasal 4 ayat (1) dan pasal 4 ayat (2). 1 Untuk bisa berpoligami, seseorang harus mempunyai izin dari pengadilan dengan menyebutkan alasan-alasan  yang  dibenarkan,  antara lain  :  1).  Isteri  tidak  dapat  menjalankan kewajibannya  sebagai  isteri;  2).  Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak  dapat  disembuhkan.  3).  Istri  tidak dapat melahirkan keturunan.
Selain alasan yang dibenarkan diatas, pihak pengadilan juga memeriksa syarat- syarat  yang  diwajibkan  oleh  undang- undang,  yaitu  :  1).  Adanya  persetujuan dari  isteri/isteri-isteri.  2).  Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka. 3). Adanya jaminan bahwa suami  akan berlaku  adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka. 2
Islam mengenal perkawinan poligami serta mengenal adanya harta bersama dalam  pekawinan  poligami, 3 sedangkan dalam  hukum  positif,  undang-undang memberi  pengakuan  secara  tegas  bahwa suami-istri masing-masing pihak memiliki kecakapan berbuat hukum. Pengaturan
1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan
2 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 pasal 5 ayat 1
3 QS An-Nisa ayat 32 memungkinkan adanya harta bersama  baik  dalam  perkawinan  monogami  maupun poligami
harta  bersama  dalam  perkawinan  diatur sebagai  berikut  :  1).  Dalam  perkawinan monogami,  pada  dasarnya  tidak  terjadi pemisahan harta bersama, kecuali apabila ditentuan  dalam  perjanjian  perkawinan. 4 2).  Dalam  perkawinan  poligami,  harta bersama dari masing-masing istri berdiri secara terpisah. 5
Hukum  yang  terkodiﬁkasi  bersifat kaku dan dinilai ketinggalan zaman. 6 Karena masalah yang dihadapi oleh oleh  manusia  semakin  komplek,  maka dibutuhkan sebuah pelenturan makna agar hukum dapat menjawab secara aktual setiap kasus baru. 7
Hukum yang baik, paling tidak harus memenuhi  asas  keadilan,  asas  kepastian dan asas kemanfaatan.
Asas Keadilan: adil artinya seimbang. Keadilan disini diartikan dengan mem- berikan hak yang setara dengan kapasitas secara  proporsional,  juga  memberi  sama banyak kepada setiap orang apa yang menjadi jatahnya berdasarkan prinsip keseimbangan. Hukum tanpa keadilan tidaklah ada artinya.
Asas Kepastian : Adanya asas kepastian hukum merupakan harapan bagi pencari keadilan  terhadap  tindakan  sewenang- wenang.  Adanya  kepastian  hukum masyarakat akan tahu kejelasan akan hak dan  kewajiban  menurut  hukum.  Tanpa ada kepastian hukum maka orang akan tidak tahu apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatanya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum Asas  kemanfaatan  :  Kemamfaatan hukum perlu diperhatikan karena semua orang  mengharapkan  adanya  manfaat dalam pelaksanaan penegakan hukum.
4 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 pasal 29
5 Kompilasi Hukum Islam pasal 94 ayat (1)
6 Pasal  5  ayat  (1)  Undang-Undang  No  48  tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.
7 Yusriza,  Metode  Penemuan  Hukum,  http:// regafelix.wordpress.com/2012/06/06/metode- penemuan-hukum/ diakses  pada tanggal 20 November 2018
Jangan sampai penegakan hukum justru menimbulkan keresahan masyrakat. Prof.  Satjipto  Raharjo  berpendapat bahwa  keadilan  memang  salah  satu  nilai utama,  tetapi  tetap  disamping  yang lain-lain,  seperti  kemanfaatan  (utility, doelmatigheid).  Maka  dari  itu  di  dalam penegakan  hukum,  perbandingan  antara manfaat  dengan  pengorbanan  harus proporsional. 8

## 3.  Metode Penelitian
Tulisan ini dititikberatkan pada data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan.  Agar  data  yang  dimaksud dapat diperoleh, penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut: 1)  Jenis  penelitian:  jenis  penelitian yang digunakan dalam penyusunan ini adalah penelitian kepustakaan (library research) yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur  (kepustakaan),  baik  berupa buku,  catatan,  maupun  laporan  hasil penelitian dari penelitian terdahulu.
9 2)  Metode Analisis Data: untuk menganalisa data dipergunakan metode  deskriptif  analitis  yaitu menjelaskan serta menggambarkan data-data yang diperoleh sehingga masalah yang dipermasalahkan dapat terjawab dengan jelas.

## B. Pembahasan
a)  Tinjauan Umum Tentang Perkawinan
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa: “Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin  antara  seorang  pria  dengan  seorang wanita  sebagai  suami    istri    dengan    tujuan membentuk  keluarga  (rumah  tangga)  yang
8 25http://rasjuddin.blogspot.com/2013/06/ hubungan-3-tujuan-hukum-kepastian-hukum.html diakses pada hari sabtu tanggal 1 desaember 2018
9 M.  Iqbal  Hasan, Pokok-Pokok  Materi  Metodologi Penelitian  dan  Aplikasinya, (Jakarta::  Ghalia  Indonesia, 2002), hlm. 11.
bahagia  dan  kekal  berdasarkan  Ketuhanan Yang Maha Esa”.
Dari  Pasal  1  Undang-Undang Perkawinan di atas dapat dijelaskan bahwa ikatan  lahir  bathin  adalah  bahwa  ikatan itu tidak hanya cukup dengan ikatan  lahir saja atau ikatan bathin saja.  Akan tetapi kedua-duanya harus terpadu. Ikatan bathin merupakan dasar ikatan lahir, yang dapat dijadikan fondasi  dalam  membina keluarga yang bahagia berdasarkan ketuhanan  Yang Maha  Esa. 10
Pencantuman Ketuhanan Yang Maha Esa adalah karena Negara Indonesia berdasarkan  kepada  Pancasila,  yang  sila pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. 11
Sedangkan berdasarkan Kompilasi Hukum  Islam,    Pasal  2  menyebutkan perkawinan    adalah  akad  yang  sangat kuat  untuk  mentaati  perintah  Allah  dan melaksanakannya merupakan ibadah. Serta    bertujuan    untuk    mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah .

## 1.  Perkawinan Menurut Hukum Islam
Perkawinan  dalam    Islam    disebut ikatan  atau  “ aqad ”  dari  laki-laki dan perempuan. 12 Berulang  kali  Al-Quran menerangkan  bahwa  sepasang  laki-laki dan perempuan sebagai makhluk yang dicitakan oleh yang satu dari yang lain. Al- Quran berﬁrman:
“Dan Allah telah membuat istri untuk kamu dari diri kamu sendiri dan memberikan kamu dari istri kamu anak laki-laki dan perempuan (16;72)
“Dan  diantara  pertanda  Allah  ialah  ia menciptakan  jodoh  dari  diri  kamu  sendiri agar  kamu  merasa  tentram  dengannya  dan
10 Amir Syarifuddin. 2009. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia . Jakarta. Kencana.Hal. 45.
11 13Muhammad Idris Ramuyo.1995. Asas-Asas Hukum Islam . Jakarta. Sinar Graﬁka. Hal. 43.
12 Kamal Muchtar. 1974. Azas-azas  Hukum  Islam tentang Perkawinan . Jakarta. Bulan Bintang. Hal. 1.
dijadikan Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesunggunhya pada demikian itu benar-benar tanda- tanda kamu yang berfikir”
Menurut  Hukum  Islam,  tujuan perkawinan  adalah  menurut  perintah Allah untuk  memperoleh  keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mendirikan rumah tangga yang  damai dan tentram. 13
Jadi  tujuan  perkawinan  adalah  untuk mennegakkan agama, untuk  mendapatkan keturunan,  untuk  mencegah  maksiat dan untuk membina rumah tangga yang damai  dan tentram. 14

## 2.  Akibat perkawinan
Perkawinan  yang  dilaksanakan  akan menimbulkan akibat, baik terhadap suami- istri,  harta-kekayaan  maupun  anak  yang dilahirkan dari perkawinan keduanya. a.  Akibat  Perkawinan  Terhadap  Suami istri
1)  Suami  istri  sama-sama  bertang- gung  jawab  untuk  menjadikan rumah tangga yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha  Esa 15
2)  Hak  dan  kedudukan  suami-istri adalah seimbang baik dalam kehidupan  rumah  tangga,  per- gaulan hidup bersama dalam masyarakat 16
3)  Baik  suami/istri  masing-masing berhak untuk melakukan  per- buatan  hukum 17
4)  Suami adalah kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga.
13 Mahmud Yunus. 1960. Hukum Perkawinan Dalam Islam . Jakarta. Studi Pustaka Muhammadiyah.
14 Hilman Hadikusuma. 1977. Hukum  Perkawinan Adat . Jakarta. Pradnya Paramita. Hal.158.
15 Pasal  30  Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang- Undang No. 1 tentang Perkawinan).
16 Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang  No.  1  Tahun 1974  jo.  PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tentang Perkawinan).
17 Pasal  31 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. PP  No.  9  Tahun  1975  tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 tentang Perkawinan).

## a)  Suami  istri  menentukan
tempat kediaman mereka.
b)  Suami    istri    wajib    saling mencintai,
hormat menghormati, dan saling setia.
c)  Suami  wajib  melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu sesuai dengan kemampuannya.
d)  Istri  wajib  mengatur  urusan rumah tangga dengan baik b. Akibat Perkawinan Terhadap Anak 1)  Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya sampai anak-anak tersebut kawin dan dapat berdiri sendiri 18
2)  Anak  wajib  menghormati  orang tua dan mentaatinya.
3)  Anak yang dewasa wajib memelihara orang tua dan keluarga dalam garis keturunan ke  atas    sesuai    kemampuannya, apabila  memerlukan  bantuan anaknya 19

## 3.  Asas-asas Perkawinan
Asas-asas  perkawinan  yang  dimuat dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974  tentang  Perkawinan  dan  Kompilasi Hukum Islam adalah:
1)  Asas Sukarela: dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 6 dan KHI pasal 16 tersebut dicantumkan bahwa “Perkawinan  harus  didasarkan  atas persetujuan  kedua  calon mempelai”. Oleh  karena  perkawinan  mempunyai maksud agar suami istri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia. Sesuai dengan hak asasi manusia,  suatu  perkawinan  harus mendapat persetujuan dari kedua
18 Pasal  45  Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 jo. PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang- Undang No. 1 tentang Perkawinan).
19 Pasal 46 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tentang Perkawinan)
calon  suami  istri,  tanpa  ada  paksaan dari pihak manapun.

## 2)  Asas Partisipasi aktif  Keluarga: akad
nikah merupakan hak prerogativ bagi  calon  suami  dan  istri,  mereka bisa memilih dan menentukan pilihan mereka sendiri. Tapi karena perkawinan  adalah  peristiwa  yang berhubungan  dengan  orang  lain, khususnya keluarga, dapat dimengerti jika hukum Islam, Undang- Undang  Perkawinan  dan  KHI  tetap mempertahankan asas keterlibatan atau  partisipasi  aktif  keluarga  dalam perkawinan ini. 20
3)  Asas  Monogami  terbuka:  hukum perkawinan di Indonesia pada dasarnya menganut  asas  monogami,  seperti yang tertuang dalam pasal 3 ayat (1)  Undang-Undang  nomor  1  tahun 1974  tentang  perkawinan “seorang pria  hanya  boleh  mempunyai  seorang istri  dan  seorang  wanita  hanya  boleh memiliki  seorang  suami”. Penerapan asas monogami dalam Undang- Undang nomor l Tahun 1974  tentang perkawinan  dapat  dikecualikan.  Hal ini  terlihat  dalam  Pasal  3  ayat  (2) Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, “pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang  suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki  oleh  pihak-pihak  yang bersangkutan”. Kemudian dalam KHI juga disebutkan dalam  pasal  56  ayat  (1)    bahwa “Suami yang  hendak  beristeri lebih dari satu orang harus  mendapat    izin    dari    Pengadilan Agama”. Poligami  diberi tempat yang diatur dengan beberapa pasal dan ayat yang mengaturnya.
Walau poligami diberi tempat, bukan berarti  bahwa  poligami  dijadikan  asas dalam Undang-Undang No. 1  tahun  1974 tentang    perkawinan  dan  Impres  nomor
20 Samsul Amin, Tinjauan Perkawinan
1 tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam. Hal tersebut merupakan pengeucalian saja,  yang  ditujukan  kepada  orang yang menurut hukum dan agama atau kepercayaannya dengan pembatasan atau  syarat,  ada  alasan  tertentu  yang menndapat ijin  dari  pengadilan.
Hal ini menunjukan, bahwa dipergunakan asas monogami dalam perikatan    perkawinan.  Akan  tetapi  asas monogami yang dianut Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tersebut  tidak  bersifat  mutlak,  tetapi bersifat pengarahan kepada pembentukan perkawinan  yang  sakinah  dengan jalan mempersulit dan mempersempit penggunaan poligami dan bukan menghapuskannya sama sekali. 21
Ketentuan adanya asas monogami ini bukan hanya bersifat limitatif saja, karena dalam  Pasal  3  ayat  (2)  Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan dimana  pengadilan dapat memberikan izin pada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang  apabila dikehendaki para pihak bersangkutan. Kententuan ini membuka kemungkinan seorang suami untuk melakukan poligami dengan izin pengadilan.Hal ini  erat  kaitannya  dengan  berbagai macam  agama  yang  ada  yang  dianut oleh masyarakat karena ada agama yang melarang untuk  berpoligami  dan ada agama  yang  membenarkan atau membolehkan   poligami. 22
1)  Asas  mempersulit  talak:  tujuan perkawinan  adalah  untuk  membina keluarga yang bahagia baik lahir atau batin, kekal hingga maut memisahkan dan sejahtera. Jika nantinya
21 Titik  Triwuan  Tutik  dan  Trianti.  2007. Poligami prespektif Perikatan Nikah . Jakarta. Prestasi Pustaka.,Hal 120.
22 Dani  Tirtana.  2008. Analisis  Yuridis  Izin  Poligami Dalam  Putusan  Pengadilan  Agama  Jakarta  Selatan .Fakutas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatulah Jakarta.Hal.
29.
pernikahan tersebut memunculkan banyak permasalahan yang berujung pada  gugatan  perceraian,  maka penga dilan punya wewenang untuk melakukan perceraian dan mempersulit jatuhnya talak. 23
2)  Asas  Kedewasaan:  berkenaan  dengan asas  kedewasaan  ini,  di  indonesia standard yang digunakan adalah penetapan usia nikah bagi laki-laki usia minimal 19 tahun dan wanita 16 tahun.
3)  Asas  Memperbaiki  Derajat  Kaum Wanita: perbedaan tugas anatara suami  dan  istri  dalam  keluarga, bukanlah sebuah diskriminasi. Ini semua semata-mata sebagai bagan dari pembagian tugas agar rumah tangga berjalan sesuai dengan kaidah.
4)  Asas Selektivitas: asas ini menekankan bahwa perkawinan haruslah dilandasi asas selektif, baik bibit, bebet, bobot. Tujuannnya adalah agar pernikahan ini bisa sepadan tanpa ada yang merasa dirugikan. 24

## b) Tinjauan Umum Tentang Poligami
1.  Pengertian Poligami: poligami adalah ikatan  perkawinan  yang  mengawini beberapa  lawan  jenisnya  dalam waktu  bersaman.  Waktu  bersamaan bukan berarti bersaan saat ijab qobul, tetapi bersamaan dalam menjalani kehidupan berkeluarga dan berumah tangga secara bersama-sama. 25 Cakupan makna poligami termasuk di  dalamnya  pernikahan  poligyni, pernikahan laki-laki dengan beberapa wanita  sekaligus.  Poliandri,  yakni wanita  menikahi  beberapa  laki-laki
23 Ibid., Samsul Amin.
24 Ibid. Samsul amin.
25 Al-Qamar  Hamid.  2005. Hukum  Islam  Alternatif Terhadap Masalah Fiqih Kontemporer . Jakarta. Restu Ilahi. Hal. 19.
secara bersamaan. 26 Dalam praktiknya, poligami dianggap biasa di kalangan masyarrakat. Sedangkan poliandri dianggap  tabu,  meski  di  beberapa negara  mengakui  perkawinan  jenis ini. 27

## 2.  Poligami Menurut Hukum Islam
Islam menerima poligami sebagai pengecualian,  karena  perkawinan yang diingikan   Islam adalah perkawinan  monogami.  Firman  Allah SWT dalam Surat An-Nisa’ ayat 3:
Dan  jika  kamu  takut  tidak  akan dapat  berlaku  adil  terhadap  (hak-hak) perempuan  yang  yatim  (bilamana  kamu mengawininya),maka  kawinilah  wanita- wanita  (lain)  yang  kamu  senangi:  dua,  tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan  dapat  berlaku  adil,  maka  (kawinilah) seorang  saja,  atau  budak-budak  yang  kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya (Q.S Anisa’ ayat 3). 28
Menurut Muhammad Baqir Al-Habsyi, dalam  Al-Quran  tidak  ada  satu  ayat pun yang  memerintahkan atau meng- anjurkan  poligami,  sebutan  tentang hal  itu  dalam  Qs  An-Nisa  ayat    3 hanyalah  sebagai  informasi  sampi- ngan  dalam  kerangka  perintah  Allah agar memperlakukan  sanak keluarga terutama anak-anak yatim dan harta mereka dengan perlakukan yang adil. 29 Para  mufassir  berpendapat,  poli- gami merupakan rukhhsah yang dilakukan karena alasan darurat demi  mendapatkan  kemaslahatan, baik  kemaslahatan  dalam  agama, sosial maupun kemanuasiaan. Karena
26 Departemen  Pendidikan  Nasional.2008. Kamus Besar  Bahasa  Indonesia. Jakarta. Pt. Gramedia Pustaka Utama.Hal. 1089.
27 Chmad Kuzari. 1995. Nikah  Sebagai  Perikatan . Jakarta. Pt Raja Graﬁndo.Hal. 159.
28 Qur’an Karim dan Terjemahan
29 Muhammad  Baqir  Al-Habsyi.  2002. Fiqih  Praktis (Menurut  Al-Quran,  As-Sunnah,  dan  Pendapat  Para  Ulama . Bandung. Mizan.Hal. 91.

## sifatnya  adalah  darurat,  maka
semestinya pada kondisi biasa seorang laki-laki hendaknya hanya beristri satu orang saja, monogami. 30 Ayat  ini  berbicara  mengenai diperbolehkannya poligami dan itu pun merupakan pintu kecil yang hanya dapat dilalui oleh orang yang sangat membutuhkan dan dengan syarat yang  tidak  ringan. Selain itu, ayat itu juga diakhiri dengan anjuran untuk ber-monogami “Yang  demikian itu  adalah  lebih  dekat  kepada  tidak berbuat aniaya. ” 31
3.  Poligami  Menurut  Hukum  Positif Indonesia Undang-undang Nomor  1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam tidak ditemukan pengertian poligami. Hanya pada Pasal 3 ayat (2) Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI Pasal  56  yang  menyatakan  bahwa pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari satu apabila dikehendaki oleh pihak-pihak  yang  bersangkutan,  dan pelaksanaanya dilakukan menurut tata cara yang diatur dalam bab VIII PP No. 9 Tahun 1975 Suami yang akan melakukan poligami, harus memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974. Klausul kebolehan poligami ini sebenarnya hanyalah pengecualian ketika dalam keadaan dhororiyat . Harus  mendapat  izin pengadilan. 32 Pasal 57 Kompilasi Hukum  Islam  menyatakan  bahwa pengadilan hanya memberi izin apabila: 1. Istri tidak dapat menjalankan
30 Ibid., Rahmi. Hal 121
31 M. Quraish Shihab. 2006. Tafsir Al-Mishbah; Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur’an .Tangerang. Lentera Hati.
Hal. 338-345.
32 Syarat-syarat poligami tertuang dalam pasal 4 dan 5 Undang- Undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 55, 56, 57, 58 Kompilasi hukum Islam.
kewajibannya  sebagai  istri,  2.  Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. 3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan
Alasan-alasan  pada  pasal  4  ayat  (2) tersebut  bersifat  fakultatif,  artinya salah satu saja dari tiga hal itu dapat dijadikan alasan permohonan poligami ke pengadilan.
4.   Prosedur Poligami Pengadilan    Agama    menurut kompetensinya akan menerima pengajuan, memeriksa, mengadili dan memutus serta menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang salah satunya tentang perkawinan. Adapaun  hukum acara yang berlaku di Peradilan Agama  adalah  hukum  acara  perdata yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum kecuali yang telah diatur secara khusus sesui Pasal 54 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama. Terkait pemberian izin beristri lebih dari seorang diatur dalam PP no. 10 tahun 1983  jo PP no. 45 tahun 1990 tentang  izin  perkawinan  dan  perce- raian  bagi  PNS,  sedangkan  untuk seluruh warga Indonesia diatur dalam Undang-Undang  nomor  1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Impres nomor 1 tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam. 33
Pengadilan akan memeriksa ada atau tidaknya  pernjanjian  dari  istri,  baik perjanjian  lisan  maupun  tertulis, dengan syarat apabila perjanjian itu  merupakan  perjanjian  lisan, perjanjian itu harus diucapkan di depan  sidang Pengadilan. Pada pasal 41 juga menjelaskan untuk membuktikan  bahwa  suami  sanggup menjamin keperluan hidup istri-istri
33 Asril.2015.  Eksistensi  Kompilasi  Hukum  Islam Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.Jurnal Hukum Islam.Vol XVNo.1.Hal. 40.

## dan anak-anak dan pernyataan bahwa
suami sanggup berbuat adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka dengan peryataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Ada beberapa pemeriksaan yang harus dilakukan yaitu: 1. Surat keterangan mengenai penghasilan  suami  yang ditandatangani oleh bendahara tempat  bekerja;  atau  2.  Surat keterangan  pajak  penghasilan;  atau 3. Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan.
5.  Harta  Bersama  Perkawinan  Poligami Menurut UU No 1 Tahun 1974 Menurut Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang  wanita  sebagai  suami  istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah  tangga)  yang  bahagia  baik jasmani atau pun rohani dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 34 Perkawinan memiliki hubungan dengan asas agama/ kerohanian,  sehingga  perkawinan tidak hanya unsur lahir/jasmani yang terpenuhi, juga unsur batin/rohani. Pasal  2  Ayat  (1)  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan perkawinan  sah  apabila  dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Sedangkan  Pasal  2  ayat  (2)  Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan di catat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun  yang  dimaksud  dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang
34 Wibisono, Yusuf. 1980. Monogami atau Poligami Sepanjang Masa. Bulan Bintang. Jakarta. 1980: 47
berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini. Ini artinya,  perkawinan  yang  dilakukan oleh orang-orang yang beragama Islam, perkawinannya baru di anggap sah apabila dilakukan menurut hukum agama Islam. Begitu pun apabila terjadi  perkawinan  orang-orang  non Islam, perkawinannya baru di anggap sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya. 35 Tiap-tiap perkawinan diharuskan ada- nya  pencatatan  perkawinan  menu- rut ketentuan yang berlaku 36 . Maka pencatatan  perkawinan  menu rut agama  Islam  dilakukan  oleh  pegawai pencatat  perkawinan  pada  Kantor Catatan Sipil. Pencatatan  perkawinan  gunanya sebagai pengakuan sahnya per ka- winan  oleh  Negara,  dan  lembaga yang  berwenang  untuk  melakukan pencatatan pernikahan ini adalah Kantor  Urusan  Agama  dan  Kantor Catatan Sipil. Penyelenggaraan pencatatan perkawinan pada lembaga harus dilaksanakan oleh Negara, karena Lembaga  pencatat  perkawinan  ini mempunyai 4 (empat) tujuan, yaitu: 1) Untuk mewujudkan kepastian hukum; 2)  Untuk  membentuk  ketertiban hukum;  3)  Untuk  pembuktian;  dan 4)  Untuk  memperlancar  aktivitas Pemerintah di bidang kependudukkan atau administrasi kependudukan 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur larangan seorang laki-laki melangsungkan  perkawinan  dengan lebih dari seorang perempuan dalam
35 Sudiyat,  Imam.  1981. Pembahasan  Hukum Perkawinan Nasional . Yogyakarta: Liberty. 81: 24
36 Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
37 Ibid., Situmorang, 14.
waktu  yang  bersamaan.  Selanjutnya, Pasal  3  ayat  (2)  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memberikan pengecualian  bahwa,  Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Pada  dasarnya,  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menganut asas monogami tetapi tidak mutlak. Laki- laki dimungkinkan melangsungkan perkawinan lebih dari satu wanita atas permahonan izin dari Pengadilan 38
Pengadilan hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai  istri,  istri  mendapat  cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan istri tidak dapat melahirkan keturunan. 39 Praktik  di  masyarakat,  banyak  kasus poligami yang pelaksanaannya tidak menga jukan permohonan izin kepada  Penga dilan.  Apabila  terjadi kasus  per kawinan  poligami  yang pelak sa naannya  tidak  mengajukan permohonan  izin  kepada  Pengadilan, maka  perkawinan  poligami  itu  di anggap tidak sah menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang  Perkawinan  karena  secara administratif  tidak  tercatat  menurut hukum  negara,  sehingga  akibat hukum yang timbul apabila terjadi kasus  perkawinan  poligami  yang pelaksanaannya tidak mengajukan permohonan  izin  kepada  Pengadilan, maka  perkawinan  poligami  tersebut tidak  bisa  dicatatkan  pada  Pegawai Pencatat  Perkawinan  dan  tidak  bisa diterbitkan Akta Nikah. 40
38 Ibid., Abdurrahman, 79.
39 Ibid., 80
Secara  historis,  ribuan  tahun sebelum  Islam  turun  di  Jazirah Arab, masyarakat telah mengenal dan mempraktekkan poligami. Poligami saat  itu  tidak  mengenal  batas,  baik dalam hal jumlah isteri maupun syarat moralitas keadilan. Lalu Islam datang melakukan koreksi terhadap perilaku poligami  yang  tidak  manusiawi  itu. Koreksi Islam menyangkut dua hal: Pertama,  membatasi  jumlah  istri hanya  empat,  dan  kedua,  poligami hanya dibolehkan bagi suami yang menjamin keadilan untuk para isteri. 41 Dalam aspek hukum poligami tentunya juga membawa konsekuensi tertentu, di antaranya menyangkut hak dan kewajiban  suami  dan  istri  maupun yang menyangkut harta kekayaan dalam perkawinan. Kedudukkan suami istri Menurut Undang-Undang  Perkawinan,  suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga. Hak dan kedudukan mereka seimbang baik dalam rumah tangga maupun di dalam masyarakat.  Di  samping  itu,  masing- masing pihak berhak unluk melakukan perbuatan hukum.
Selain hal tersebut di atas salah satu hal  yang  krusial  dalam  perkawinan poligami adalah tentang harta benda dalam  perkawinan.  Pembagian  harta perkawinan setelah berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dalam  realitas  hukum  positif  di Indonesia masih terdapat pluralisme hukum yang mengatur tentang harta kekayaan dalam perkawinan. Harta  benda  perkawinan  adalah harta yang terdapat di dalam suatu perkawinan, yang merupakan gabungan dari harta asal suami, harta asal istri dan harta bersama. Pasal
41 Nia  DiNata, Berbagi  suami:  fenomena  poligami  di Indonesia. Jakarta: Gramedia, 2015. hal. 7

## 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa  harta  benda  yang  diperoleh selama  perkawinan  menjadi  harta bersama. Harta  bawaan  dari  masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Mengenai  harta  bersama,  suami  atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Mengenai harta bawaan  masing-masing,  suami  dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. 42 Harta  benda  perkawinan  dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974  tentang  Perkawinan  dibedakan menjadi  2  (dua)  macam,  yaitu:  1) Harta Ber sama, Harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan,  tanpa  dipersoalkan asalnya baik yang diperoleh dari istri  maupun  dari  suami,  semuanya merupakan harta milik bersama suami istri;  2)  Harta  Bawaan,  Harta  Bawan adalah harta yang dibawa masuk oleh masing-masing suami istri kedalam perka winannya.  Harta  benda  yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah  atau  warisan  termasuk  harta bawaan 43
Tujuan  dilaksanakannya  perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga)  yang  bahagia  dan  kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.  Namun,  apabila  tujuan  tersebut tidak  tercapai,  maka  suami  atau istri tersebut diberikan pilihan yaitu melakukan pemutusan perkawinan.
42 Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
43 Siti Musdah Mulia. Islam  Menggugat  Poligami. Jakarta: PT. Gramedia. 2005: 8.

## Pasal 38 Undang-Undang Nomor
1  Tahun  1974  disebutkan  bahwa perkawinan  dapat  putus  karena kematian,  perceraian  dan  atas keputusan Pengadilan. Putusnya perkawinan karena kematian merupakan takdir dari Tuhan Yang Maha  Esa,  sedangkan  putusnya perkawinan
karena perceraian berarti gagalnya pelaksanaan tujuan perkawinan.  Putusnya  perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Hal ini sesuai dengan Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam (KHI). 44
Berdasarkan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI), perceraian dapat terjadi karena alasan : 1) Salah satu pihak berbuat  zina  atau  menjadi  pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; 2)  salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama  2  (dua)  tahun  berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;  3)  salah  satu  pihak mendapat  hukuman  penjara  5  (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah  perkawinan  berlangsung; 4)  salah  satu  pihak  melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain; dan  5)  salah  satu  pihak  mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya  sebagai  suami  atau istri;  6)  suami  melanggar  taklik talak  dan;  7)  peralihan  agama  atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga. Akibat  perceraian  ini,  otomatis  akan berpengaruh pada harta bersama suami istri. Apabila terjadi perceraian,
44 Riduan Syahrani, Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata . Bandung: Alumni, 1985: 100

## harta bersama dibagi menjadi 2 (dua)
antara suami dan istri. 45 Separuh harta bersama manjadi hak pasangan yang hidup lama. Sedangkan pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian hidup atau mati. 46 Pelaksanaan pembagian harta dalam perkawinan melalui pengadilan agama biasanya terjadi karena tidak adanya titik temu antara para pihak (dalam hal ini suami-istri yang akan atau telah bercerai)  dalam  porsi  pembagiannya. Permohonan pembagian harta dalam perkawinan  melalui  pengadilan agama,  dapat  dilakukan  secara bersamaan dengan pengajuan gugatan perceraian (kumulatif) atau dapat pula digugat secara terpisah setelah putus perceraian. Apabila gugatan cerainya ditolak, maka permohonan pembagian harta bersamanya dapat ditolak. Hal ini disebabkan oleh karena pembagian harta perkawinan tersebut bagian dari gugatan cerai.
6.  Pembagian  Harta  Bersama  Perkawi- nan Poligami Menurut Hukum Islam Perkawinan  model  poligami  ini  ba- nyak  menimbulkan  dampak  negatif terhadap kehidupan istri dan anak- anaknya. Kompilasi Hukum Islam memberikan pengaturan yang hampir mirip de- ngan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai harta benda dalam perkawinan.  Adanya  harta  ber sama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik ma sing-masing suami atau istri. 47 Berdasarkan pasal ini, terdapat peng- gabungan hak milik menjadi harta bersama di dalam perkawinan.
45 Ibid., Nasution, 17
46 Ibid., Rasyid, 374
Pasal 86 ayat 1 KHI selanjutnya dinyatakan: “Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan  harta  istri  karena  perkawinan”. Selanjutnya pasal 86 ayat 2 KHI menyatakan “Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya,  demikian  juga  harta  suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya”. Berdasarkan 2 pasal tersebut dapat ditafsirkan  adanya  pengaturan  yang memisahkan hak kepemilikan pada harta  benda  dalam  perkawinan sebagaimana yang ditetapkan oleh kaidah-kaidah hukum Islam. Pertama: terdapat ketentuan yang mengatur adanya harta bersama (pasal 85  KHI).  Dengan  demikian  adanya harta bersama ini menimbulkan konsekuensi terjadinya percampuran harta kekayaan suami dan istri selama perkawinan berlangsung menjadi hak kepemilikan  kolektif  si  suami  dan si istri baik dalam hal penghasilan masing-masing menjadi harta bersama. 48
Kedua: terdapat ketentuan yang mengatur bahwa tidak ada penggabungan harta dalam perkawinan,  melainkan  tetap  terjadi pemisahan harta benda.  Ayat 1 pasal 86 KHI secara tegas memberikan dasar hukum untuk meniadakan harta bersama sehingga secara otomatis meniadakan pula hak kepemilikan secara kolektif suami dan istri Dari  uraian  diatas  dapat  diambil kesimpulan bahwa KHI membagi harta kekayaan  dalam  perkawinan  terbagi atas harta pribadi dan harta bersama. Keputusan  Menteri  Agama  Republik Indonesia Nomer 154 Tahun 1991
48 Harahap, Informasi  Materi  KHI  Mempositifkan Abstraksi  Hukum Islam Dalam Kompilasi  Hukum Islam dan Peradilan  Agama  Dalam  Sistem Hukum  Indonesia,  P.T. Logos Wacana Ilmu, Jakarta 200: 44

## tentang Pelaksanaan Intruksi Presiden
Nomer 1 Tahun 1991, di dalam Pasal 82 menyatakan: hak istri yang dipoligami adalah mendapatkan tempat tinggal dan biaya hidup secara berimbang dengan istri-istri yang lain. 49 Di  dalam  KHI  sebenarnya  sudah diatur terkait harta bersama istri yang  dibawa  ke  pernikahan  kedua oleh  suami  yang  berpoligami,  yakni dalam Pasal 92 Keputusan Menteri Agama  Republik  Indonesia  Nomer 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Intruksi Presiden Nomer 1 Tahun 1991,  sebagai  berikut:  “Suami  atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama.” Berdasarkan di atas dapat disimpulkan pembagian harta bersama untuk istri-istri  yang  dipoligami.  Dalam perkawinan  poligami  wujud  harta bersama, tidak terpisah antara suami dengan masing-masing istri. Istri pertama tetap mendapatkan porsi pembagian harta bersama meski suaminya telah menikah untuk yang kedua,  ketiga  atau  keempat  kalinya. Jadi proposisi pembagiannya adalah kepemilikan harta bersama istri pertama adalah lebih besar dari istri kedua, istri kedua lebih besar dari istri ketiga, dan istri ketiga lebih besar dari keempat. 50
7.  Pembagian Harta Bersama Perkawinan Poligami Jika Terjadi Perceraian Perceraian mengharuskan adanya pembagian harta bersama bagi para pihak yang ditinggalkannnya. Pembagian ini dilakukan guna menentukan hak-hak para pihak yang
49 Ibid., Wasman, 560.
50 Desi  Fitrianti, Harta  Bersama  Dalam  Perkawinan Poligami Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Hukum Islam. Intelektualita: volume 06, nomor 01, 2017.
ditinggalkannya. 51 Harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan di luar hadiah atau warisan. 52
Terdapat tiga macam harta kekayaan dalam  perkawinan,  yaitu 53 : 1. Harta pribadi  suami,  2.  Harta  pribadi  isteri ialah,  3.  Harta  bersama  suami  isteri atau syirkah ialah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan,  tanpa  mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun. 54 Dalam  Undang-undang  Perkawinan tidak diatur secara jelas pembagian harta  bersama  apabila  perkawinan putus karena perceraian. Dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974  Tentang  Perkawinan  hanya disebutkan  bahwa  “Bila  perkawinan putus  karena  perceraian,  harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing”. Pengertian “hukum- nya masing-masing” adalah dapat meliputi  hukum  agama,  hukum  adat atau hukum-hukum lainnya yaitu hukum yang berlaku bagi perkawinan tersebut. 55
Mengenai besarnya bagian istri- istri  dalam  perkawinan  poligami Undang-Undang tidak mengaturnya secara  tegas.  Hanya  ditafsirkan  dari ketentuan  Pasal  31  ayat  (1)  Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menentukan Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak
51 Hilma  Hadi  Kusumo, Hukum  Perkawinan  Adat , Citra Aditya Bakti, Bandung, cet. IV, 1999, hlm. 156.
52 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia , PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm. 200.
53 Mukti,  Arto ,  Praktek  Perkara  Perdata  pada Pengadilan Agama , Pustaka Pelajar, Yogyakarta 1998, hlm.
70.
54 Nurﬁanti, Aspek  Yuridis  Harta  Bersama  Dalam Perkawinan  Poligami  Menurut  Undang-undang  Nomor  1 tahun 1974 Tentang Perkawinan . Jurnal ilmu hukum legal opinion. Edisi 3, volume 3, tahun 2015
55 Penjelasan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1/1974 Tentang Perkawinan.
kedudukan suami. Maka hak istri atas harta bersama adalah berbanding seimbang dengan suaminya. Bila diprosentasekan maka hak istri dengan hak sumai adalah 50% : 50% atau ½ : ½ . Pendapat ini sejalan dengan pendapat Mahkamah Agung Republik Indonesia, pedoman Yurisprudensi Mahkamah Agung  RI  tanggal  7  Maret  1959 Nomor: 393/K/Sip/1958 telah menjadi Yuris prudensi  Mahkamah  Agung  RI bahwa  seorang  janda  mendapat  ½ dari harta gono-gini. Yurisprudensi tersebut diikuti dengan Yurisprudensi Mahkamah  Agung  RI  tanggal  1-10- 1969 Nomor : 376 k/sip/1969 yang menetukan “pembagian harta gono- gini antara bekas suami istri masing- masing 50 %. 56 Tahun  2008  Mahkamah  Agung  RI menerbitkan sebuah buku tentang Pedoman  Teknis  Peradilan  Agama, Bila terjadi pembagian harta bersama bagi suami yang mempunyai istri lebih dari satu orang karena kematian atau perceraian, cara perhitungannya adalah sebagai berikut: untuk istri pertama ½ dari harta bersama dengan suami yang diperoleh selama perkawinan,  ditambah  1/3  x  harta bersama yang diperoleh suami bersama dengan istri pertama dan istri  kedua,  ditambah  ¼  x  harta bersama yang diperoleh suami bersama  dengan  istri  ketiga,  istri kedua dan istri pertama, ditambah 1/5 x harta bersama yang diperoleh suami bersama  istri  keempat,  ketiga,  kedua dan pertama. 57 Dari  ketentuan  itu,  bagian  istri pertama akan lebih besar dibanding
56 Pedoman  Yurisprudensi  Mahkamah  Agung  RI tanggal 7 Maret 1959 Nomor : 393/K/Sip/1958
57 Pedoman  Teknis  Peradilan  Agama  Dalam  Buku II Pasca Rakernas Akbar Jakarta Tanggal 27 September 2008, Mahkamah Agung RI, hlm. 9.

## bagian istri ke-2 dan seterusnya.
Harta yang diperoleh suami selama dalam ikatan perkawinan dengan istri pertama,  merupakan  harta  benda bersama milik suami dan istri pertama. Sedangkan harta yang diperoleh suami selama  dalam  ikatan  perkawinan dengan istri kedua dan selama itu pula suami masih terikat perkawinan dengan  istri  pertama,  maka  harta tersebut merupakan harta bersama milik  suami,  istri  pertama  dan  istri kedua.  Demikian  Pula  halnya  dengan perkawinan  kedua  apabila  suami melakukan  perkawinan  dengan  istri ketiga dan keempat. Ketentuan harta bersama tersebut tidak berlaku atas harta yang diperuntukkan bagi istri kedua,  ketiga  dan  keempat  (seperti rumah, perabotan rumah dan pakaian) sepanjang harta yang diperuntukkan istri  kedua,  ketiga  dan  keempat  itu tidak  melebihi  1/3  (sepertiga)  dari harta bersama yang diperoleh dengan istri kedua, ketiga dan keernpat. 58
8.  Pembagian Harta Bersama Perkawinan
Poligami Jika Terjadi Kematian Kematian suami/istri mengakibatkan putusnya  perkawinan.  Secara  hu- kum kematian ini meangkibatkan terbu kanya    pintu  pembagian  waris. Penyelesaian  hak-hak  dan  kewaji- ban-kewajiban sebagai akibat meninggalnya  seseorang,  diatur  oleh hukum waris. Hukum waris mengandung pengertian yang meliputi “kaidah-kaidah” dan asas-asas yang mengatur proses beralihnya harta benda dan hak-hak serta  kewajiban-kewajiban  seseorang yang meninggal dunia“. Hilman Hadikusumah mengemukakan bahwa  “warisan  menunjukkan  harta kekayaan dari orang yang telah meninggal,  yang  kemudian  disebut
58 Ibid, hlm. 9.
pewaris,  baik  harta  itu  telah  dibagi- bagi atau pun masih dalam keadaan tidak terbagi-bagi”. 59
Contohnya  kasus,  Amir  mempunyai istri 3 orang yaitu (Binti, Cinta, Desi) kemudian Amir meninggal dunia. Dari harta bersama tersebut dikeluarkan masing-masing ½ bagian apa yang menjadi  milik  tuan  A.  Berarti  tuan A  memiliki  ½  bagian  Harta  bersama dari  perkawinannya  dengan  istrinya Binti,  ½  bagian  Harta  bersama  dari perkawinannya  dengan  istrinya Cinta,  ½  bagian  harta  bersama  dari perkawinannya  dengan  istrinya  Desi. Sehingga bagian harta bersama tuan A adalah ½ + ½ + ½ = 3/2 bagian. Seluruh bagian tuan Amir dikumpulkan menjadi satu dan jatuh menjadi  harta  peninggalan  Tuan  A. Sedangkan yang menjadi bagian istri Binti,  Cinta,  Desi  dari  harta  tetap  di kuasai masing-masing pihak. 60 Jika di samping harta peninggalan amir atas Harta Bersama ini ada lagi Harta peninggalan lainnya milik amir, maka Harta Peninggalannya ini digabung dengan Harta peninggalan yang lainnya manjadi satu. Terhadap harta ini seluruh ahli waris serentak berhak mewarisi  sesuai  dengan  porsi  yang ditentukan oleh Faraidh. Kemudian atas harta peninggalan dari suami yang telah terkumpul diatas maka bagian atau porsi janda dalam harta  warisan  diatur  dalam  Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan Janda mendapatkan 1/4 (seperempat) bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan  anak,  maka  janda
59 Hilman  Hadikusumah,  Hukum  Waris  Adat, Alumni, Bandung, 1980, hlm. 23.
60 M.Yahya  Harahap ,  Informasi  Materi  KHI Mempositifkan  Abstraksi  Hukum  Islam  Dalam  Kompilasi Hukum  Islam  dan  Peradilan  Agama  Dalam  Sistem  Hukum Indonesia , P.T. Logos Wacana Ilmu, Jakarta, hlm 354-355.
mendapatkan  1/8  (seperdelapan) bagian.

## Dari ketentuan Pasal 180 Kompilasi
Hukum Islam di atas dapat disimpulkan apabila perkawinan tersebut memiliki anak, maka bagian 3 orang janda tuan A 1/8 :3=1/24. Maka bagian janda Binti, Cinta, Desi akan memperoleh masing- masing 1/24 bagian dari jumlah harta peninggalan amir. Kemudian apabila suami memiliki 4 orang janda maka bagian masing-masing janda adalah 1/8 : 4 = 1/32. Kemudian apabila perkawinan  tersebut  tidak  memiliki anak, maka bagian 3 orang janda tuan Amir 1/4 : 3 = 1/12. Maka bagian janda Binti,  Cinta,  Desi  akan  memperoleh masing-masing 1/12 bagian dari jumlah harta peninggalan Tuan Amir. Apabila suami memiliki 4 orang janda maka bagian masing-masing janda adalah ¼ : 4 = 1/16. Sejak  tahun  2008,  Mahkamah  Agung RI menerbitkan Pedoman Teknis Peradilan  Agama  yang  pembagian harta bersama bagi suami yang mempunyai istri lebih dari satu orang karena  kematian  atau  perceraian, cara perhitungannya adalah sebagai berikut : untuk istri pertama ½ dari harta bersama dengan suami yang  diperoleh  selama  perkawinan, ditambah  1/3  x  harta  bersama  yang diperoleh suami bersama dengan istri pertama dan istri kedua, ditambah ¼ x harta bersama yang diperoleh suami bersama  dengan  istri  ketiga,  istri kedua dan istri pertama, ditambah 1/5 x harta bersama yang diperoleh suami bersama  istri  keempat,  ketiga,  kedua dan pertama. 61
Istri kedua juga demikian akan memperoleh bagian dari istri ketiga dan ke empat. Pada Tahun 2010 Amir
61 Pedoman  Teknis  Peradilan  Agama  Dalam  Buku  II Pasca  Rakernas  Akbar  Jakarta  Tanggal  27  September  2008, Mahkamah Agung RI, hlm. 9.

## meninggal dunia. Jika para pihak
telah saling setuju dan mufakat untuk melakukan  pembagian  warisan  dari harta peninggalan Amir maka terlebih dahulu harus diketahui besarnya harta peninggalan Amir dari keempat kali perkawinannya. Dari Kasus di atas dapat diketahui bahwa besarnya harta peninggalan  Amir  adalah  sebagai berikut :
1)  Dari  perkawinan  Amir  yang pertama dengan Binti adalah : ½ x  Rp.  1.000.000.000  (satu  Milyard = Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).
2)  Dari  perkawinan  Amir  yang kedua  dengan  Cinta  adalah  :  ½  x Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah = Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).
3)  Dari  perkawinan  Amir  yang ketiga  dengan  Desi  adalah  :  ½  x
Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)  =  Rp.  250.000.000  (dua ratus lima puluh juta rupiah).
4)  Dari  perkawinan  Amir  yang keempat dengan Esti adalah : ½ x  Rp.  300.000.000  (tiga  ratus  juta rupiah) = Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah).
Maka total keseluruhan harta peninggalan A adalah Rp. 500.000.000 + Rp. 300.000.000+  Rp. 250.000.000 + Rp. 150.000.000 = Rp. 1. 200.000.000 (satu Milyard dua ratus juta rupiah).

## C. Penutup
Harta  bersama  perkawinan  poligami menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun  1974  Tentang  Perkawinan  akibat perceraian tidak diatur secara tegas. Hanya  menegaskan  bahwa  suami  istri mempunyai hak dan kedudukan yang seimbang dalam kehidupan rumah tangga. Kedudukan harta bersama bila terjadi perceraian adalah seimbang. ½ (setengah)
milik  suami  dan  ½  (setengah)  milik  istri. Besarnya bagian harta bersama jika akibat meninggalnya salah satu dari mereka adalah Janda mendapatkan ¼ (seperempat) bagian  bila  pewaris  (suami)  tidak meninggalkan anak. Jika meninggalkan anak, maka seperdelapan istri-istri dalam perkawinan  poligami.  Apabila  pewaris memiliki  4  janda  yang  mempunyai  anak, maka masing-masing memperoleh bagian 1/8:4=1/32.  Apabila  perkawinan  tersebut tidak memiliki anak, maka bagian 4 orang janda adalah 1/4:4=1/16. Artinya besarnya bagian janda dalam perkawinan poligami tergantung banyaknya jumlah janda yang ditinggalkan.

## DAFTAR PUSTAKA

## Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan
Pedoman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 7 Maret 1959 Nomor : 393/K/Sip/1958
Pedoman  Teknis  Peradilan  Agama  Dalam Buku II Pasca Rakernas Akbar Jakarta Tanggal 27 September 2008
Amir Syarifuddin. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia . Jakarta: Kencana, 2009.
Ahmad Roﬁq, Hukum Islam di Indonesia, PT. Raja Graﬁndo Persada, Jakarta, 1995.
Achmad  Kuzari, Nikah  Sebagai  Perikatan . Jakarta. Pt Raja Graﬁndo. 199
Arto  Mukti, Praktek  Perkara  Perdata  pada Pengadilan  Agama ,  Pustaka  Pelajar, Yogyakarta 1998.
Departemen  Pendidikan  Nasional, Kamus Besar  Bahasa  Indonesia. Jakarta. Pt. Gramedia Pustaka Utama, 2008.
Hamid  Al-Qamar, Hukum  Islam  Alternatif Terhadap  Masalah  Fiqih  Kontemporer. Jakarta. Restu Ilahi 2005.
Hilman Hadikusuma. Hukum  Perkawinan Adat. Jakarta . Pradnya Paramita. 1977
Hilman  Hadikusumah, Hukum  Waris  Adat, Alumni , Bandung, 1980.
Hilma  Hadi  Kusumo, Hukum  Perkawinan Adat, Citra Aditya Bakti, Bandung, cet. IV, 1999.
Imam  Sudiyat, Pembahasan  Hukum Perkawinan  Nasional . Yogyakarta: Liberty 1981.
Kamal Muchtar. Azas-azas  Hukum  Islam tentang  Perkawinan  . Jakarta. Bulan Bintang 1974.
M. Quraish Shihab. Tafsir Al-Mishbah; Pesan,  Kesan  Dan  Keserasian  Al-Qur’an . Tangerang. Lentera Hati. 2006.
Muhammad Baqir Al-Habsyi.. Fiqih Praktis (Menurut  Al-Quran,  As-Sunnah,  dan Pendapat Para Ulama. Bandung. Mizan.
2002.
Siti  Musdah  Mulia, Islam  Menggugat Poligami. Jakarta: PT. Gramedia. 2005
Mahmud Yunus. Hukum  Perkawinan Dalam  Islam . Jakarta. Studi Pustaka Muhammadiyah. 1960.
Muhammad Idris Ramuyo.. Asas-Asas Hukum  Islam .  Jakarta.  Sinar  Graﬁka 1995.
M.  Iqbal  Hasan, Pokok-Pokok  Materi Metodologi  Penelitian  dan  Aplikasinya,
Jakarta:: Ghalia Indonesia, 2002.
M.Yahya  Harahap, Informasi  Materi  KHI Mempositifkan  Abstraksi  Hukum  Islam Dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  dan Peradilan  Agama  Dalam  Sistem  Hukum Indonesia, P.T.  Logos  Wacana  Ilmu, Jakarta, 2004 Nia DiNata, Berbagi suami: fenomena poligami di Indonesia . Jakarta: Gramedia, 2015.
Riduan Syahrani, Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata . Bandung: Alumni, 1985
Titik  Triwuan  Tutik  dan  Trianti. Poligami prespektif  Perikatan  Nikah . Jakarta.
Prestasi Pustaka 2007.
Wibisono,  Yusuf.  1980.  Monogami  atau Poligami Sepanjang Masa. Bulan Bintang. Jakarta. 1980: 47
Desi  Fitrianti, Harta Bersama Dalam Perkawinan  Poligami  Menurut  Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Hukum Islam. Intelektualita: volume 06, nomor 01, 2017.
Dani  Tirtana. Analisis  Yuridis  Izin  Poligami Dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Fakutas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatulah Jakarta 2008.
Asril. Eksistensi  Kompilasi  Hukum  Islam Menurut  Undang-Undang  Nomor  12 Tahun  2011  Tentang  Pembentukan Peraturan  Perundang-Undangan  . Jurnal Hukum Islam.Vol XVNo.1. 2015
Yusriza, Metode  Penemuan  Hukum , h t t p : / / r e g a f e l i x . w o r d p r e s s . com/2012/06/06/metode-penemuan- hukum/
Samsul  Amin, Tinjauan  Hukum  Islam terhadap pelaksanaan Juklak /07/III/1998 tentang  izin  kawin  bagi  anggota  polri (Studi  kasus  di  kepolisian  daerah  Jawa Tengah), Skripsi  pada  jurusanAhwal al-Syakhsiyah,  Fakultas  Syariah,  IAIN Walisongo Semarang, 2005
-