## Mekanisme Fiktif Positif, Pengaturan Tata Ruang, Dan Hubungan Pusat-Daerah Dalam Kerangka UU Cipta Kerja: Tawaran Rekomendasi Kebijakan
Maria Dika Puspita Sari 1 , Antonius Galih Prasetyo 2 1 Universitas Gajah Mada, 2 Lembaga Administrasi Negara e-mail : 1 mariadika.lan@gmail.com e-mail : 2 antgalihprasetyo@gmail.com
Abstrak. Lahirnya UU Cipta Kerja mendukung kemudahan dan kepastian berusaha di Indonesia. Secara umum,  UU  ini  menandai  adanya  perubahan  paradigma  perizinan  berusaha  di  Indonesia,  dari  yang awalnya  berbasis lisensi  menjadi  berbasis risiko.  Salah  satu  bentuk  percepatan  proses  perizinan adalah melalui mekanisme fiktif positif yang salah satunya terdapat pada proses perizinan yang terkait dengan Kesesuaian  Kegiatan  Pemanfaatan  Ruang  (KKPR)  dengan  Rencana  Detail  Tata  Ruang  (RDTR)  Daerah. Ketetapan  baru  ini  berpotensi  tidak  efektif  dijalankan  karena  baru  sebagian  kecil  wilayah  di  Indonesia yang  memiliki  RDTR  terintegrasi  dalam  sistem  OSS  RBA.  Selain  itu  posisi  kewenangan  penataan  ruang sebagian besar ada di Pemerintah Pusat padahal masalah penataan ruang ini site specific  dan Pemerintah Daerah juga memiliki kepentingan dalam pemanfaatan dan pengendalian ruang bagi upaya pembangunan daerah. Beberapa alternatif kebijakan untuk mengantisipasi hal ini, yaitu (1) akselerasi penyusunan RDTR bagi  daerah  strategis,  (2)  akselerasi  RDTR  di  semua  daerah,  serta  (3)  mendorong  kolaborasi  antara Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah  dalam  hal  penilaian  dan  pengawasan  KKPR.  Berdasarkan analisis  efektivitas  dan  sumber  daya  yang  dibutuhkan  untuk  melaksanakan  ketiga  alternatif  kebijakan, rekomendasi kebijakan mengerucut pada alternatif ketiga.
Kata kunci: fiktif positif; izin usaha; pemerintah daerah; tata ruang; UU Cipta Kerja
Abstract, The  birth  of  the  Job  Creation  Law  supports  the  ease  and  certainty  of  doing  business  in Indonesia.  In  general,  this  law  marks a change  in the  paradigm  of  business  licensing  in  Indonesia,  from being  license-based  to  risk-based.  One  form  of  accelerating  the  licensing  process  is  through  positive fictitious  mechanisms,  one  of  which  is  contained  in  the  licensing  process  related  to  the  Conformity  of Spatial  Utilization  Activities  (KKPR)  with  Regional  Spatial Detail  Plans  (RDTR). This  new  regulation  has the potential to be ineffective because only a small number of regions in Indonesia have RDTR integrated into the RBA OSS system. In addition, the position of authority for spatial planning is mostly in the Central Government, even though this spatial planning issue is site specific and the Regional Government also has an  interest  in  the  utilization  and  control  of  space  for  regional  development  efforts.  Several  alternative policies  to  anticipate  this,  namely  (1)  accelerating  the  preparation  of  RDTR  for  strategic  regions,  (2) accelerating RDTR in all regions, and (3) encouraging collaboration between the Central Government and Regional  Governments  in  terms  of  KKPR  assessment  and  supervision.  Based  on  the  analysis  of  the effectiveness  and  resources  needed  to  implement  the  three  policy  alternatives,  the  policy recommendations focus on the third alternative..
Keywords: : positive fictitious; business permit; local government; spatial; Job Creation Act

## 1. PENDAHULUAN
Lahirnya UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja merupakan perwujudan dari salah satu Program Prioritas Kerja Presiden, yaitu penyederhanaan regulasi. Selain itu, UU  Cipta  Kerja  ini  juga  merupakan  salah  satu  upaya  pemerintah  untuk  mendorong tumbuhnya investasi di Indonesia. Melalui metode Omnibus Law, UU ini telah merevisi 79 UU dari berbagai sektor sekaligus. UU Cipta Kerja terdiri dari 15 Bab dan 186 Pasal, dengan 11 kluster, yaitu peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan usaha, perizinan berusaha, ketenagakerjaan, dukungan koperasi dan UMKM, dukungan riset dan inovasi, pengadaan lahan, kawasan ekonomi, kemudahan berusaha, investasi pemerintah pusat dan percepatan PSN, administrasi pemerintahan, dan pengenaan sanksi.
Sebagai  operasionalisasi  UU  Cipta  Kerja,  telah  terbit  beberapa  peraturan pelaksana  dari  UU  Cipta  Kerja,  di  antaranya  yaitu  PP  No.  5  Tahun  2021  tentang Penyelenggaraan  Perizinan  Berusaha  Berbasis  Risiko;  PP  No.  6  Tahun  2021  tentang Penyelenggaraan  Perizinan  Berusaha  di  Daerah;  PP  No.  7  Tahun  2021  tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan KUMKM; PP No. 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, serta Perpres No. 10 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 49 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.
Regulasi  tentang  proses  perizinan  dalam  kerangka  UU  Cipta  Kerja  membawa kompleksitas, salah satunya dalam aspek izin yang terkait dengan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan  Ruang  (KKPR)  dengan  Rencana  Detail  Tata  Ruang  (RDTR)  Daerah. Ketetapan  baru  ini  berpotensi  tidak  efektif  dijalankan  karena  baru  sebagian  kecil wilayah di Indonesia yang memiliki RDTR terintegrasi dalam sistem OSS RBA. Selain itu posisi  kewenangan  penataan  ruang  sebagian  besar  ada  di  Pemerintah  Pusat,  padahal masalah  penataan  ruang  ini  site  specific  dan  Pemerintah  Daerah  juga  memiliki kepentingan  dalam  pemanfaatan  dan  pengendalian  ruang  bagi  upaya  pembangunan daerah.  Penelitian  ini  berusaha  menjawab  apa  alternatif  penyelesaian  yang  dapat ditawarkan dari sengkarut masalah di atas.

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  metode  kualitatif  berupa  studi  literatur.  Data yang  didapatkan  dari  sumber  sekunder  berupa  regulasi,  artikel,  dan  laporan  yang relevan  menjadi  dasar  dari  penarikan  analisis  dan  kesimpulan.  Sifat  dari  tulisan  ini bersifat praktis, yakni policy brief yang direkomendasikan kepada pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Perubahan Kebijakan Perizinan dari Berbasis Lisensi ke Berbasis Risiko Terkait  dengan  Perizinan  Berusaha,  UU  Cipta  Kerja  secara  umum  menandai  adanya pergeseran paradigma dari yang semua berbasis lisensi menjadi berbasis risiko. Dengan pengaturan yang baru ini, tidak semua pelaku usaha wajib mengurus izin usaha. Hanya usaha yang masuk ke dalam kategori risiko menengah tinggi dan risiko tinggi saja yang harus  memiliki  izin  usaha.  Sementara  usaha  dengan  kategori  risiko  menengah  rendah
dan risiko rendah cukup mendaftarkan Nomor Induk Berusaha (NIB). NIB ini berfungsi sebagai identitas dan legalitas usaha.
Hal lain yang juga diatur dalam UU Cipta Kerja adalah pemanfaatan sistem Online Single Submission  (OSS)  untuk  seluruh  proses  perizinan  berusaha.  Sistem  OSS  ini  menjadi NSPK  tunggal  bagi  pemerintah  pusat,  pemerintah  daerah  dan  pelaku  usaha.  Oleh karenanya,  pemerintah  daerah  wajib  menggunakan  sistem  ini  dalam  pelayanan perizinan  berusaha,  sedangkan  sistem  pendukung  lainnya  dapat  dikembangkan  oleh masing-masing  pemerintah  daerah sesuai  dengan  persyaratan  pemerintah  pusat.  Pada sistem  OSS  yang  baru  ini  terdapat  pengaturan  percepatan  penerbitan  izin  bagi  Proyek Strategis  Nasional  (PSN)  maupun  kegiatan  usaha  yang  berlokasi  di  Kawasan  Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Industri (KI), dan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) yang tidak ada pada versi sebelumnya.
Di  pemerintah  daerah,  pelayanan  perizinan  menjadi  kewenangan  Dinas  Penanaman Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  (DPMPTSP).  DPMPTSP  ini  juga  berwenang untuk  melakukan  pengawasan  terhadap  pelayanan  izin  yang  telah  diterbitkan.  Secara spesifik  penjelasan  ini  terdapat  pada  Pasal  34  ayat  (2)  PP  6/2021  yang  menyebutkan bahwa  Kepala  DPMPTSP  Provinsi  sebagai  koordinator  pengawasan  terintegrasi  untuk kewenangan  provinsi,  dan  Kepala  DPMPTSP  Kabupaten/Kota  sebagai  koordinator pengawasan  terintegrasi  untuk  kewenangan  Kabupaten/Kota.  Dengan  demikian,  UU Cipta  Kerja  memberikan  standard  dan  kepastian  hukum  bagi  pelaksanaan  perizinan berusaha di daerah.
Salah satu kebijakan yang tertuang dalam UU Cipta Kerja untuk memberikan kepastian hukum  bagi  para  pelaku  usaha  dalam  memeoleh  pelayanan  perizinan  adalah  adanya mekanisme fiktif positif. Hal ini juga telah diadopsi dalam sistem OSS terbaru, yaitu OSS Risk  Based  Assessment  (OSS  RBA).  OSS  versi 1.1  (lama)  tidak  memiliki  standar  waktu pengurusan  dan  ketidakpastian  Ini  tentunya  dapat  menghambat  kegiatan  para  pelaku usaha.  Dengan  OSS  RBA,  setiap  perizinan  memiliki  standar  yang  jelas  sehingga menciptakan kepastian bagi pelaku usaha. Ketika semua syarat telah terunggah lengkap oleh pihak yang mengajukan, maka akan segera  mendapat respons balik dalam jangka waktu  tertentu  yang  telah  ditetapkan,  yaitu  izin  diterbitkan,  atau  ditolak.  Melalui mekanisme  fiktif  positif,  verifikasi  pemenuhan  persyaratan  oleh  kementerian/lembaga (K/L)  atau  pemerintah  daerah  (D)  terkait  akan  disetujui  secara  otomatis  oleh  sistem apabila  tidak  kunjung  mendapat  tindak  lanjut  oleh  K/L/D  yang  bersangkutan  hingga melebihi batas waktu standar operasi prosedur.
Dalam PP 5/2021, mekanisme fiktif positif berlaku pada proses perizinan yang terkait dengan  kesesuaian  lokasi  dengan  RDTRD  (Pasal  180  (4)),  zonasi  laut  (Pasal  182  (8)), kawasan hutan (Pasal 185 (7)) dan pemenuhan izin lingkungan untuk sertifikasi standar (Pasal  199  (1)  untuk  usaha  risiko  menengah  tinggi,  dan  Pasal  204  untuk  usaha  risiko tinggi).  Jangka  waktu  penerbitan  atau  penolakan  persetujuan  kesesuaian  kegiatan pemanfaatan  ruang  ditetapkan  paling  lama  2O  hari.  Sementara  untuk  jangka  waktu proses verifikasi sertifikasi standar ditetapkan lebih lanjut oleh kementerian/lembaga, DPMPTSP  provinsi,  DPMPTSP  kabupaten/kota,  Administrator  KEK,  dan  Badan Pengusahaan KPBPB sesuai kewenangan masing-masing.

## Fiktif Positif dan Tata Ruang dalam UU Cipta Kerja
Mekanisme  fiktif  positif  semacam  ini  memang  memberikan  kepastian  bagi  para pengusaha  dalam  memeroleh  layanan  perizinan.  Namun  di  sisi  lain,  hal  ini  juga membuka  kemungkinan  adanya  ketidaksesuaian  dengan  kapasitas  pemerintah  dalam melakukan  verifikasi  data  lapangan.  Pembahasan  berikutnya  akan  difokuskan  pada mekanisme  fiktif  positif  dalam  hal  Kesesuaian  Kegiatan  Pemanfaatan  Ruang  (KKPR) karena  ini  merupakan  tahap  awal  yang  dilalui  oleh  sebagian  besar  kegiatan  berusaha. Dalam  hal  verifikasi  kesesuaian  kegiatan  pemanfaaatan  ruang,  sistem  OSS  RBA  akan mencocokan  dengan  dokumen  Rencana  Detail  Tata  Ruang  (RDTR)  yang  telah  dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan telah terintegrasi di sistem OSS RBA. Apabila RDTR tidak tersedia, maka pemeriksaan lokasi akan dilakukan berdasarkan dokumen Rencana Tata Ruang  (RTR)  wilayah  nasional,  pulau/kepulauan,  Kawasan  strategis  nasional,  wilayah provinsi, atau wilayah kabupaten/kota. Pemeriksanaan ini dilakukan oleh kementerian yang  menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  di  bidang  tata  ruang  atau  dalam  hal  ini adalah  Kementerian  ATR/BPN  dan  untuk  ruang  laut  oleh  Kementerian  Kelautan  dan Perikanan atau Pemerintah Provinsi sesuai kewenangannya.
Potensi masalah mungkin terjadi apabila mencermati jumlah kabupaten/kota yang telah memiliki  RDTR.  Pada  website  oss.go.id  disampaikan  bahwa  hingga  30  Juli  2021,  baru terdapat  44  RDTR  terintegrasi  OSS  di  seluruh  wilayah  Indonesia.  Jumlah  ini  baru mencakup  sekitar  8,56%  dari  total  514  kabupaten/kota  yang  ada  di  Indonesia. Sementara  itu,  jumlah  kabupaten  yang  telah  memiliki  RTR  online  ada  396  dan  untuk kota  sebanyak  92.  Artinya  belum  seluruh  wilayah  memiliki  dokumen  sebagai  dasar penilaian sehingga ketentuan baru tersebut tidak dapat dijalankan secara efektif. Lebih lanjut,  terdapat  potensi  penyalahgunaan  ruang  apabila  sumber  penilaian  kesesuaian pemanfaatan  ruang  adalah  dokumen  RTRW  yang  isinya  masih  sangat  umum.  Hal  ini dapat menyebabkan masalah keberlanjutan lingkungan dan sosial masyarakat.
Terhambatnya  penyusunan  RDTR  di  daerah  ditengarai  setidaknya  oleh  2  penyebab, yaitu  sulitnya  negosiasi  politik  antara  pemerintah  daerah  dan  DPRD,  serta ketidakpastian  waktu  dan  prosedur  mendapatkan  persetujuan  substansi  dari Pemerintah  Pusat  (KPPOD,  2021).  Penyebab  pertama  telah  diatasi  dengan  adanya ketentuan  yang  menyatakan  bahwa  penetapan  RDTR  cukup  berdasarkan  Peraturan Kepala  Daerah.  Sementara  penyebab  kedua  menandakan  adanya  masalah  koordinasi dan sinkronisasi di level pemerintah pusat.
Dalam hal penataan ruang, UU Cipta Kerja menegaskan peran pemerintah pusat sebagai pemegang  kewenangan  penyelenggaraan  penataan  ruang.  Sementara  kewenangan pemerintah  daerah  hanya  pada  proses  perencanaan  tata  ruang  dengan  menyediakan dokumen RTRW dan RDTR. Hal ini menunjukkan tidak adanya kewenangan substantif bagi  Daerah  untuk  menata,  mengendalikan,  maupun  melakukan  pengawasan  terhadap pemanfaatan  ruang  di  daerah.  Di  sisi  lain,  kemampuan  pemerintah  pusat  dari  segi kuantitas dan akses ke daerah di seluruh Indonesia sangat terbatas untuk benar-benar mengetahui  dan  memahami  kondisi  di  lokasi,  karena  masalah  pemanfaatan  ruang  ini sifatnya  sangat  site  specific.  Pada  2021,  jumlah  Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  (PPNS) Penataan  Ruang  mencapai  881  orang  yang  tersebar  di  seluruh  provinsi  di  Indonesia (jpnn.com,  2021).  Jumlah  ini  masih  minim  jika  dibandingkan  dengan  jumlah  wilayah

## pengawasan yang mencapai 514 kabupaten/kota.

## Alternatif Kebijakan
Adanya  ketentuan  mengenai  fiktif  positif  di  dalam  UU  Cipta  Kerja  di  satu  sisi  harus diapresiasi  karena  menunjukkan  keinginan  pemerintah  untuk  melayani  masyarakat dengan memberikan kepastian hukum, khususnya dalam hal waktu dan biaya layanan. Namun  di  sisi  lain,  berlakunya  ketentuan  tersebut  juga  mengandung  permasalahan tersendiri dalam hal efektivitas implementasi dan kurang leluasanya posisi kewenangan pemerintah  daerah  untuk  mengatur  pemanfaatan  ruang  di  wilayahnya.  Untuk mengantisipasi  permasalahan  tersebut,  maka  terdapat  beberapa  strategi  yang  dapat dijadikan sebagai alternatif kebijakan.

## 1. Akselerasi penyusunan RDTR bagi daerah strategis
Daerah strategis yang dimaksud dalam hal ini mencakup wilayah Proyek Strategis Nasional  (PSN)  dan  Kawasan  Ekonomi  Khusus  (KEK).  Kedua  kategori  wilayah  ini perlu  mendapat  prioritas  karena  berkaitan  langsung  dengan  kegiatan pembangunan  nasional.  Pemerintah  dapat  memberikan  fasilitasi  dan  percepatan proses penyusunan RDTR di wilayah strategis tersebut.
2. Akselerasi RDTR di semua daerah Dengan  mempertimbangkan  urgensi  dokumen  RDTR  sebagai  basis  verifikasi Kesesuaian  Kegiatan  Pemanfaatan  Ruang  (KKPR),  maka  percepatan  penyusunan dokumen  tersebut  perlu  menjadi  agenda  kebijakan  instansi  terkait,  dalam  hal  ini adalah Pemerintah Daerah dan Kementerian ATR/BPN. Proses pendampingan oleh instansi vertikal di masing-masing wilayah serta mempercepat proses persetujuan substansi  merupakan  hal-hal  krusial  yang  perlu  untuk  segera  ditindaklanjuti  oleh instansi terkait.
3. Kolaborasi  antara  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah  dalam  hal  penilaian dan pengawasan KKPR
Pemerintah  Pusat,  dalam  hal  ini  adalah  Kementerian  ATR/BPN,  telah  memiliki instansi  vertical  yang  tersebar  di  berbagai  wilayah  Indonesia.  Instansi  ini  juga memiliki  sumber  daya  manusia  yang  memang  memiliki  spesialisasi  dalam  hal melakukan pengawasan kesesuaian tata ruang, yaitu Penyidik PNS (PPNS) penataan ruang.  Namun  demikian,  jumlah  tenaga  fungsional  ini  terbatas.  Di  sisi  lain, Pemerintah  Daerah  juga  merupakan  pihak  yang  memiliki  pengetahuan  dan kepentingan  untuk  memanfaatkan  ruang  di  wilayahnya  untuk  pembangunan kesejahteraan daerahnya. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi antara kedua actor tersebut,  baik  pada  saat  penilaian  KKPR  (apabila  daerah  belum  memiliki  RDTR), serta  pelaksanaan  pengawasannya.  Dengan  demikian,  peran  pemerintah  daerah tidak  hanya  berhenti  saat  tahap  perencanaan  pemanfaatan  ruang,  melainkan berkesinambungan  hingga  pengawasan  untuk  memastikan  izin  yang  telah diterbitkan  oleh  sistem  OSS  RBA  memang  telah  sesuai  dengan  persyaratan  dan implementasi  peruntukannya  di  lapangan.  Hal  ini  penting  untuk  dilakukan, khususnya untuk usaha dengan kategori risiko menengah tinggi dan risiko tinggi.
Dari  segi  efektivitas,  alternatif  pertama  tidak  menjawab  masalah  secara  komprehensif karena  hanya  menargetkan  sebagian  daerah.  Alternatif  2  lebih  komprehensif  karena
mencakup  seluruh  daerah  tapi  tidak  menyentuh  akar  masalah  berupa  moral  hazard yang  mungkin  timbul  akibat  mekanisme  fiktif  positif  yang  mengesankan  ketergesa- gesaan  dan  pragmatism.  Sedangkan  alternatif  3  menyentuh  akar  masalah  sehingga paling efektif menyelesaikan masalah.
Dari  segi  sumber  daya  (anggaran,  waktu,  SDM), alternatif  2 memerlukan  sumber  daya yang besar untuk melaksanakan pendampingan hingga percepatan proses penyusunan RDTR di sekitar 90% wilayah kabupaten/kota di Indonesia. Sementara itu, alternatif 1 lebih  efisien  dari  sisi  sumber  daya  karena  hanya  berfokus  di  beberapa  wilayah  yang termasuk  dalam  kategori  strategis  saja.  Selain  itu,  wilayah-wilayah  yang  ditargetkan tersebut  juga  memiliki  potensi  besar  untuk  mendukung  pembangunan  nasional  dan menarik  investasi  sehingga  memiliki  kemanfaatan  yang  cukup  signifikan.  Sedangkan alternatif  3  merupakan  pilihan  yang  memerlukan  paling  sedikit  sumber  daya  karena berupa  peningkatan  dari  kondisi  yang  sudah  ada  dan  biaya  yang  mungkin  timbul mencakup  keperluan  untuk  mendukung  upaya  koordinasi  dari  kedua  institusi  Pusat (Kementerian ATR/BPN) dan pemerintah daerah.

## Rekomendasi Kebijakan
Dengan mempertimbangkan unsur efektivitas dan sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan ketiga alternatif kebijakan yang disampaikan di atas, maka rekomendasi yang  ditawarkan  adalah  alternatif  ketiga.  Bagi  daerah  yang  telah  memiliki  RDTR terintegrasi dalam sistem OSS RBA, maka perlu dilibatkan dalam tahap pemantauan dan pengawasan  terhadap  pemberian  izin  usaha  yang  telah  diterbitkan.  Dengan  demikian, pemerintah  daerah  dapat  menjalankan  fungsi  pengendalian  pemanfaatan  ruang  di wilayahnya dan mengetahui tingkat kemanfaatannya bagi kemajuan daerah. Sementara itu,  bagi  daerah  yang  belum  memiliki  RDTR  terintegrasi  dengan  sistem  OSS  RBA, Kementerian ATR/BPN perlu melibatkan pemerintah daerah saat melakukan penilaian KKPR.  Hal  ini  dapat  dilakukan  melalui  forum  komunikasi  atau  menambahkan  tahapan konfirmasi dengan pemerintah daerah saat melakukan penilaian.
Dalam  jangka  menengah,  penyusunan  RDTR  di  seluruh  wilayah  Indonesia  perlu didorong  untuk  segera  diselesaikan  dan  diintegrasikan  dengan  sistem  OSS  RBA. Relevansi  dan  efektivitas  RDTR  juga  perlu  dievaluasi  secara  berkala  sehingga mekanisme fiktif positif benar-benar dapat dipastikan memang selaras dengan kondisi nyata di lapangan dan mendukung efektivitas serta kualitas pelayanan perizinan.

## 4. KESIMPULAN
UU Cipta Kerja sebagai rezim regulasi terbaru yang mendukung investasi melalui liberalisasi  kemudahan  berusaha  di  Indonesia  mengandung  potensi  masalah  akibat pemberlakuan  mekanisme  fiktif  positif  yang  salah  satunya  diterapkan  pada  proses perizinan yang terkait dengan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dengan Rencana  Detail  Tata  Ruang  (RDTR)  Daerah.  Aturan  ini  berpotensi  tidak  efektif dijalankan  karena  baru  sebagian  kecil  wilayah  di  Indonesia  yang  memiliki  RDTR terintegrasi.  Aturan  ini  juga  seolah  menafikan  daya  tawar  dan  agensi  dari  Pemerintah Daerah  yang  sesungguhnya  merupakan  pihak  yang  paling  paham  dan  paling berkepentingan dengan tata kelola terkait tata ruang di daerah. Dari beberapa alternatif
kebijakan  yang  mungkin  dapat  dirumuskan  untuk  mengurai  masalah  tersebut, kolaborasi yang lebih kuat antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam hal penilaian  dan  pengawasan  KKPR  dipandang  sebagai  pendekatan  yang  terbaik  dari  sisi efektivitas dan sumber daya yang dibutuhkan .

## DAFTAR PUSTAKA
UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berbasis Risiko. PP Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perizinan di Daerah. PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. KPPOD. 2021. KPPOD Brief Edisi Khusus 20th KPPOD.
Website  OSS.  https://oss.go.id/informasi/lokasi-usaha?tab=rtr&page=1&sub_tab=rdtr  [diakses pada 26 September 2021]
Website  jpnn.com.  https://www.jpnn.com/news/andi-dorong-pembentukan-sekretariat-ppns- penataan-ruang-di-daerah, Jumat 21 Juli 2021 [diakses pada 26 September 2021]