## Peran OHCHR dalam Kasus Pembunuhan di Luar Hukum dalam Kebijakan Perang Melawan Narkoba Filipina

## Dinda Anisa Rakhmawulan dan Nuraeni Universitas Padjadjaran

## Abstrak
Office of the UN High Commissioner of Human Rights (OHCHR) atau Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia merupakan organisasi hak asasi manusia antarpemerintah yang menyediakan layanan konsultasi dan kerjasama teknis, baik di tingkat nasional maupun regional. OHCHR akan terlibat jika suatu negara mengalami hambatan terkait hak asasi manusia. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis dan menggambarkan peran OHCHR dalam kasus pembunuhan di luar hukum sejak diberlakukannya Kebijakan Perang Melawan Narkoba di Filipina. Penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, melalui data yang didapat dengan studi literatur dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa OHCHR memiliki beberapa peran dalam keterlibatannya, yaitu: (1) sebagai aktor yang berinteraksi secara lnsgung dengan pemerintah, keluarga korban, dan organisasi internasional lainnya; (2) sebagai forum dikskusi hak asasi manusia dalam sesi reguler Dewan Hak Asasi Manusia; dan (3) sebagai sumber daya politik yang dukungannya diperebutkan oleh negara-negara.
Kata Kunci: Hak Asasi Manusia Internasional; Kebijakan Perang Melawan Narkoba; Organisasi International; Pelanggaran Hak Asasi Manusia;

## Pembunuhan di Luar Hukum
The Office of the UN High Commissioner of Human Rights is an intergovern- mental human rights organization that provides advisory services and technical cooperation at both the national and regional levels. OHCHR will get involved if a country experiences obstacles related to human rights. This paper aims to analyze and describe the role of OHCHR in cases of extrajudicial killings since the enactment of the War on Drugs Policy in the Philippines. The author uses a qualitative approach with descriptive methods. The author obtains the required data through literature studies and interviews. The results showed that OHCHR has several roles in its involvement, namely as an actor to communicate with the government, victims’ families, and other international organizations; as a forum to discuss human rights cases in the regular sessions of the UN Human Rights Council; also as a political resource where countries fight over what the OHCHR have to do to support their positions.
Keywords:  Extra-Judicial  Killings;  Human  Rights  Violations;  International Human Rights; International Organization; War on Drugs Policy

## Pendahuluan
Office  of  the  UN  High  Commissioner  of  Human  Rights (OHCHR) atau Kantor Komisaris Tinggi untuk Hak Asasi Manusia merupakan organisasi antarpemerintah yang bertugas untuk menyediakan layanan konsultasi dan melakukan kerja sama teknis terkait hak asasi manusia, baik di tingkat nasional maupun regional. Tugas-tugas tersebut dilaksanakan berdasarkan mandat Komisaris Tinggi di bawah resolusi Majelis Umum 48/141.  Pada tingkat negara, OHCHR melakukan kerja sama dengan negara mitra untuk memperkuat sistem perlindungan hak asasi manusia dan menerapkan langkah-langkah efektif untuk menghilangkan hambatan dalam realisasi hak asasi manusia di negara tersebut (OHCHR 2017). OHCHR memiliki mandat untuk mempromosikan dan melindungi semua hak asasi manusia dengan dipimpin oleh Komisaris Tinggi untuk Hak Asasi Manusia. OHCHR memberikan dukungan logistik, administratif, dan substantif untuk mekanisme kerja Hak Asasi Manusia di PBB, seperti Dewan Hak Asasi Manusia dan badan-badan perjanjian inti. OHCHR membahas pelanggaran hak asasi manusia, mempromosikan bantuan hak asasi manusia dan pendidikan, meninjau catatan hak asasi manusia negara, bekerja untuk mencegah pelanggaran hak asasi manusia, menanggapi keadaan darurat, dan berfungsi sebagai forum internasional untuk dialog terkait hak asasi manusia (OHCHR 2019).
Berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia, sejak 1 Juli 2016 saat Rodrigo Duterte mulai menjabat sebagai presiden Filipina, Filipina mulai menjalankan Kebijakan Perang Melawan Narkoba atau yang dikenal sebagai Kebijakan War on Drugs. Kebijakan War on Drugs ini dianggap kontroversial karena menimbulkan salah satu permasalahan Hak Asasi Manusia (HAM) yang buruk karena kebijakan ini dilakukan dengan membunuh orang yang dianggap terlibat dengan penggunaan dan peredaran obat-obat terlarang. Hingga saat ini, kebijakan tersebut telah menelan ribuan korban jiwa termasuk mereka yang tidak bersalah. Korban jiwa datang khususnya dari penduduk miskin yang tinggal di pinggiran kota termasuk anak-anak. Mayoritas pembunuhan atas setiap individu dilakukan tanpa melalui proses keadilan atau tanpa izin dari pengadilan sebagaimana karakteristik dari pembunuhan ekstra-yudisial. Tulisan ini kemudian bertujuan untuk menggambarkan bagaimana pelanggaran hak asasi manusia terjadi dalam pemberlakuan Kebijakan War  on  Drugs di Filipina. Selain itu, tulisan ini juga bertujuan untuk menganalisis peran OHCHR yang merupakan organisasi internasional di bidang HAM dalam menghadapi kasus pembunuhan di luar hukum dalam Kebijakan War on Drugs di Filipina.

## Metode Penelitian
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mengeksplorasi dan memahami anggapan suatu individu atau kelompok terhadap suatu masalah (Cresswell 2009). Selain itu, penulis menggunakan metode deskriptif dalam penjelasan analisis dari tulisan ini yaitu dengan menggambarkan kasus pembunuhan di luar hukum dalam pemberlakuan Kebijakan War  on  Drugs dan karakteristiknya, dengan detail spesifik mulai dari situasi, keadaan sosial hingga hubungan saat fenonmena ini berlangsung. Dilanjutkan dengan analisis peran OHCHR sebagai organisasi internasional yang bergerak di bidang hak asasi manusia dalam menanggapi dan menangani kasus ini. Dalam melakukan penelitian ini, peneliti mengumpulkan data-data dari berbagai sumber, seperti jurnal, laporan, buku, dan data partisipan yang didapatkan dengan melakukan wawancara dengan narasumber yang relevan.
Dalam sebuah penelitian kualitatif, peneliti merupakan instrumen penelitian utama. Namun, peneliti dapat menggunakan protokol, yaitu sebuah instrumen untuk mengumpulkan data, namun peneliti sendiri yang harus mengumpulkan seluruh informasi yang dibutuhkan. Lalu, data-data yang sudah dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data induktif, yaitu dengan mengilustrasikan usaha peneliti secara berulang-ulang dalam hal tema dan basis data hingga menghasilkan serangkaian tema komprehensif. Selanjutnya, peneliti melakukan triangulasi data dengan membandingkan dan mengecek kembali hasil wawancara dengan berbagai jurnal, laporan dan berita terkait Kebijakan War  on  Drugs dan OHCHR. Peneliti juga akan melakukan hal yang sama terhadap data yang ada dalam suatu laporan atau artikel. Lalu, peneliti membuat interpretasi berdasarkan data tersebut hingga pada akhirnya membuat kesimpulan yang komprehensif.

## Peran Organisasi Internasional
Andrew  Heywood  mendefinisikan  organisasi  internasional  (OI)  sebagai institusi dengan prosedur-prosedur formal dan keanggotaan yang berisikan tiga negara atau lebih. Organisasi internasional dikarakteris- tikkan berdasarkan aturan yang bertujuan untuk meregulasi hubungan antara negara-negara anggota berdasarkan struktur formal yang mengimplementasikan dan menegakkan regulasi ini. Meski demikian, organisasi internasional juga dapat dipandang sebagai instrumen, arena, maupun aktor. Organisasi internasional sebagai sebuah instrumen merupakan mekanisme yang digunakan oleh negara dalam mencapai
kepentingan nasionalnya. Sebagai arena, organisasi internasional memfasilitasi negara yang ingin berargumen dan bertukar informasi serta berfungsi sebagai lembaga permanen untuk diplomasi konferensi. Sebagai aktor, organisasi internasional memungkinkan negara untuk mengambil keputusan bersama yang membutuhkan perhitungan kedaulatan (Heywood 2011).
Sedangkan menurut Ian Hurd, organisasi internasional memiliki tiga peran berdasarkan ontologinya, yakni sebagai aktor, forum, dan sumber daya. Organisasi internasional merupakan aktor dalam dunia politik yang dikonstitusikan sebagai entitas independen oleh hukum internasional serta terpisah dari negara-negara pembentuk dan anggotanya. Mereka memiliki kedudukan hukum dengan hak dan kewajiban tertentu serta dapat menuntut dan digugat. Organisasi antar rnegara secara hukum bersifat independen dari pendirinya. Sebagai sebuah praktik di dunia politik, pada dasarnya organisasi internasional terdiri atas unit-unit yang merupakan aktor-aktor independen. Hal ini berarti organisasi internasional harus diakui oleh komunitas internasional sebagai aktor yang keputusannya berdampak kepada komunitas internasional tersebut. Oleh karena itu, organisasi internasional selalu bersifat sebagai aktor kolektif daripada kesatuan. Dampak organisasi internasional sebagai aktor terbukti di dunia nyata setiap kali organisasi internasional memengaruhi bentuk atau praktik politik dunia untuk aktor lain (Hurd 2014).
Organisasi internasional juga bertindak sebagai tempat pertemuan di mana negara dapat membahas kepentingan dan masalah yang menjadi perhatian bersama. Para aktor dalam diskusi ini adalah negara anggota organisasi internasional itu sendiri dan OI mungkin tidak memiliki peran selain sebagai focal  point  atau  lokasi  fisik  dengan  staf  pendukung.  Ini merupakan kontribusi penting bagi hukum dan politik internasional tetapi sangat berbeda dari peran “aktor” yang dijelaskan di atas (Hurd 2014). Dalam peran mereka sebagai forum, organisasi internasional merepresentasikan perpanjangan dari praktik Eropa di abad kesembilan belas yang mengadakan “konferensi” ad hoc di antara pemerintah, seperti Konvensi Jenewa pertama. Merujuk pada hal tersebut, PBB kini dinilai dapat memberikan dukungan logistik yang berpengalaman untuk pertemuan besar semacam itu meskipun PBB sendiri mungkin tidak hadir sebagai peserta formal. Pertemuan ini mewakili bentuk peran organisasi internasional sebagai forum yang paling jelas. Selain itu, sebagian besar organisasi internasional memiliki badan paripurna di mana semua anggota memiliki wakil serta memiliki tujuan untuk musyawarah umum mengenai pekerjaan di dalam organisasi. Musyawarah umum ini dapat
memiliki efek legitimasi yang kuat pada organisasi dan keputusannya. Mereka juga berguna untuk memfasilitasi negosiasi sampingan di antara anggota (Hurd 2014).
Terakhir, organisasi internasional merupakan sumber daya politik yang digunakan oleh negara untuk mencapai tujuannya, baik secara domestik maupun internasional. Negara menggunakan pernyataan, tindakan, dan hasil dari organisasi internasional sebagai bahan untuk mendukung posisi mereka. Negara-negara memperebutkan apa yang organisasi internasional harus katakan dan lakukan pada dunia politik mereka. Negara anggota bahkan harus menghabiskan banyak energi untuk mengejar, menyebarkan, atau menolak sumber daya ini. Hal ini menggambarkan adanya kekuatan dari organisasi internasional (Hurd 2014). Tulisan ini akan menganalisis bagaimana OHCHR melakukan perannya dalam menghadapi salah satu kasus pelanggaran hak asasi manusia, yaitu pembunuhan ekstra-yudisial di Filipina.

## Kedaulatan Negara dan Organisasi Internasional
Kedaulatan adalah otoritas tertinggi atas suatu negara. Setiap elemen dari  definisi  ini  menyorot  aspek-aspek  penting  dari  konsep  kedaulatan. Pemegang kedaulatan memiliki sebuah otoritas tertinggi dan teritorialitas yang menjadi prinsip di mana anggota komunitas didefinisikan. Hal ini menunjukkan bahwa keanggotaan mereka ditentukan oleh tempat tinggal di dalam teritori tersebut (Philpott 2016). Pada awalnya, norma yang menyatakan bahwa negara dapat menikmati otonomi internal dan tidak dapat ditundukkan oleh otoritas eksternal menjadi batasan dari sistem negara saat Westphalia. Para scholar berfokus pada erosi kedaulatan dengan mensugestikan kedaulatan negara yang mungkin dapat menjadi absolut. Hal ini dibantah dengan kelemahan negara itu sendiri terhadap pengaruh eksternal seperti globalisasi, perkembangan norma HAM internasional, keberadaan aktor lain seperti Multinational  Corporation (MNC) dan Non-Governmental  Organization (NGO), serta pasar keuangan global. Kedaulatan negara kemudian selalu diuji dan diperebutkan (Karens dan Mingst 2010).
Seiring berjalannya waktu, kedaulatan mulai berubah dengan semakin kaburnya batasan antara isu domestik dan isu luar negeri. Perkembangan globalisasi serta keberadaan aktor non-negara dan masyarakat sipil transnasional mulai menghilangkan kedaulatan negara. Globalisasi menghubungkan isu dan aktor secara kompleks yang mana permasalahan ekonomi, kemanusiaan, kesehatan, dan lingkungan tidak lagi melihat batas-batas negara. Proses penyelesaian masalah ini pada umumnya
Jurnal Hubungan Internasional □ Tahun XIV, No. 2, Juli - Desember 2021
dilakukan secara multilateral (Karens dan Mingst 2010). Dalam penelitian ini, peneliti melakukan analisis mengenai organsisasi antar pemerintah yang merupakan organisasi beranggotakan negara-negara berdaulat. Menurut J. Samuel Barkin, terdapat dua poin utama dalam pembahasan ini, yaitu kedaulatan internal dan eksternal. Kedaulatan internal merujuk kepada otonomi dan kemampuan negara untuk membuat serta menegakkan aturan-aturan secara domestik. Sementara itu, kedaulatan eksternal merujuk kepada pengakuan suatu negara dari negara lain atau diterimanya suatu negara oleh komunitas internasional (Barkin 2013).
Tujuan negara bergabung dalam suatu organisasi antarpemerintah adalah untuk bernegosiasi dan mengimplementasikan perjanjian yang sesuai dengan kepentingan negara maupun kelompok. Negara berpartisipasi  untuk  memberikan  mekanisme  penyelesaian  konflik  dan berpartisipasi untuk mengambil keuntungan dari organisasi terpusat dalam melakukan tugas-tugas kolektif. Menurut Karens dan Mingst (2010) negara-negara tersebut setuju untuk berdiskusi dengan negara-negara lain dan mengikuti norma-norma kebiasaan dengan masih mempertahankan kedaulatannya (Karens dan Mingst 2010). Argumen-argumen tersebut akan sangat berkaitan dengan apa yang akan dibahas. OHCHR kemudian disini merupakan organisasi internasional yang bergerak dalam isu hak asasi manusia. Duterte merupakan kepala negara berdaulat yang bisa menentukan kebijakan apa yang akan diambil negaranya. Dalam penelitian ini, peneliti akan menganalisis bagaimana peran OHCHR dikaitkan dengan argumentasi mengenai kedaulatan negara yang telah dibahas sebelumnya.

## Hasil Analisis

## Sejarah  dan  Keterlibatan  OHCHR  dalam  Upaya  Pencegahan Pelanggaran Hak Asasi Manusia
Program HAM PBB telah berkembang sejak awal munculnya pada sekitar 60 tahun lalu. Awal terbentuknya program ini masih bersifat sederhana yang mana secara organsiasi dimulai dengan pembentukan divisi kecil di Markas Besar PBB pada sekitar tahun 1940-an. Pada sekitar tahun 1980- an, divisi ini kemudian berpindah ke Jenewa dan berkembang menjadi Pusat HAM (Centre  for  Human  Rights). Pada Konferensi HAM Dunia tahun 1993, komunitas internasional memutuskan untuk membentuk mandat yang lebih kuat dengan dukungan institusi. Negara anggota PBB kemudian membentuk OHCHR berdasarkan pada Resolusi Majelis Umum PBB pada tahun 1993 (OHCHR 2013).
Pertumbuhan aktivitas HAM PBB berjalan seiringan dengan meningkatnya kekuatan gerakan HAM Internasional sejak Sidang Umum PBB mengadopsi Deklarasi Universal HAM pada 10 Desember 1948. Deklarasi ini dibentuk sebagai standar pencapaian bersama untuk semua orang dan bangsa. Deklarasi ini merupakan deklarasi pertama dalam sejarah manusia yang menetapkan hak-hak dasar sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang harus dinikmati oleh seluruh umat manusia. Dari waktu ke waktu, Deklarasi Universal HAM ini telah diterima secara luas sebagai norma dasar HAM yang harus dihormati oleh seluruh pemerintah negara. Tanggal 10 Desember, bertepatan dengan hari diadopsinya deklarasi ini, menjadi Hari HAM Internasional. Deklarasi ini, bersamaan dengan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik dengan dua Protokol Opsionalnya, serta Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, membentuk Ketentuan Internasional tentang HAM atau yang dikenal sebagai International Bill of Human Rights  (OHCHR 2013).
Bersamaan dengan perkembangan hukum HAM internasional, sejumlah badan HAM PBB telah dibentuk untuk menanggapi tantangan HAM yang terus berubah seiring dengan berjalannya waktu. OHCHR diandalkan untuk dukungan substansif dan seketariat dalam menjalankan tugas badan-badan tersebut. Badan-badan ini dapat berbasis piagam (charter-based) dan politik yang terdiri atas perwakilan negara dengan mandat yang ditetapkan oleh Piagam PBB.  Badan ini juga dapat berupa komite berbasis perjanjian (treaty-based) dengan pembentukan ahli independen dengan satu pengecualian, yakni dibentuk oleh perjanjian HAM internasional dan dimandatkan untuk memantau kepatuhan negara pihak (state parties) dengan kewajiban perjanjian mereka. Pada 5 April 1994, José Ayala-Lasso, seorang pengacara dan diplomat dari Ekuador menjadi Kepala OHCHR pertama (OHCHR 2013).
OHCHR bersama dengan organisasi atau lembaga lain sejak tahun 2018 telah bekerja sama untuk mengaplikasikan hak asasi manusia dalam berbagai agenda global. OHCHR dengan berbagai organisasi lainnya membuat  pihak-pihak  yang  berkonflik  dan  aktor  yang  terlibat  dalam operasi perdamaian semakin mematuhi hak asasi manusia dan hukum humaniter internasional serta memberikan perlindungan yang lebih besar kepada warga sipil. OHCHR juga berupaya untuk melakukan counter-terrorism dan mencegah terjadinya kekerasan ekstermisme. Tindakan ini dilakukan sesuai dengan hukum internasional. OHCHR memiliki strategi untuk mencegah dan merespon konflik secara konsisten dengan mengintegrasikan hak asasi manusia dan mekanisme keadilan, termasuk untuk keadilan transisi dengan memberikan peningkatan
Jurnal Hubungan Internasional □ Tahun XIV, No. 2, Juli - Desember 2021
pertanggungjawaban  bagi  pelanggaran  yang  berkaitan  dengan  konflik (OHCHR 2017).
OHCHR juga mengintegrasikan hak asasi manusia pada dukungan PBB terhadap pasukan keamanan nasional dan regional, lembaga penegak hukum, dan aktor non-negara. Aktor-aktor tersebut juga diharapkan dapat mematuhi kebijakan due diligence hak asasi manusia. OHCHR berusaha untuk meningkatkan pemahaman terkait implikasi hak asasi manusia dan gender dalam pembangunan dan penyebaran teknologi, senjata, dan taktik baru. Hal ini akan membuat penggunaan perusahaan keamanan dan militer swasta serta pembangunan dan penyebaran teknologi, senjata, dan taktik menjadi semakin konsisten dengan hak asasi manusia dan hukum humaniter internasional (OHCHR 2017). Mekanisme-mekanisme ini dilakukan kepada negara-negara secara universal, termasuk kepada Filipina. Perkembangan hak asasi manusia di Filipina akan dibahas pada bagian selanjutnya.

## Perkembangan Isu Hak Asasi Manusia di Filipina
Sejak 27 November 1950, Filipina telah menandatangani dan mengadopsi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Elpidio Quirino selaku Presiden Filipina pada saat itu menandatangani Proklamasi No. 225 mengenai tanggal 10 Desember sebagai Hari Hak Asasi Manusia. Pada proklamasi  tersebut, Presiden Elpidio Quirino juga mengajak seluruh masyarakat untuk mempublikasikan, menyebarluaskan, menjelaskan, dan memahami teks DUHAM (Philippine Government 1950). Selain DUHAM, Filipina juga menandatangani beberapa perjanjian internasional terkait Hak Asasi Manusia, yaitu sebagai berikut:
Tabel 1. Perjanjian HAM Internasional yang Sudah Ditandatangani dan/atau Diratifikasi oleh Filipina
Jurnal Hubungan Internasional □ Tahun XIV, No. 2, Juli - Desember 2021

## Sumber: Situs Web OHCHR (ohchr.org)
Secara keseluruhan, hak-hak warga negara Filipina dapat ditemukan di paragraf ketiga Konstitusi Negara Filipina atau yang disebut sebagai Bill of Rights. Dalam konstitusi ini terdapat 22 bagian yang mendeklarasikan hak-hak warga negara Filipina yang perlu dijaga dengan baik oleh negara (Philippine Government 1987). Terlepas dari berbagai hukum domestik yang dianut, Hak Asasi Manusia di Filipina diarahkan oleh UN International Bill of Human Rights, yaitu konsolidasi dari tiga dokumen legal terkait HAM yakni DUHAM, Kovenan Internasional tentang Hak- Hak Sipil dan Politik (ICCPR), dan Kovenan Internasional tentang Hak- Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR) (OHCHR 1996). Sebagaimana telah disebutkan dalam Tabel 4.1, Filipina sudah menandatangani dan meratifikasi ICCPR dan ICESCR. Untuk itu, Filipina berkewajiban untuk mengakui perjanjian-perjanjian tersebut dan menerapkan hukum yang sesuai untuk memastikan pemenuhan hak setiap warga negaranya.
Hal ini berkaitan dengan dibentuknya komite antarlembaga untuk pembunuhan di luar hukum, penghilangan paksa, penyiksaan, dan pelanggaran berat lainnya yang melibatkan aktivis politik, lingkungan, agraria dan buruh, serta praktisi media oleh Perintah Administratif No. 35. Namun, efektivitasnya tetap terbatas karena kurangnya independensi, transparansi, dan kekuatan. Selain itu, komite ini tidak mencakup pembunuhan terkait narkoba. Meskipun begitu, Filipina telah meratifikasi Protokol Opsional untuk Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat (Convention  against  Torture  and  Other  Cruel,  Inhuman  or Degrading Treatment or Punishment) serta mengambil langkah-langkah untuk membentuk mekanisme pencegahan nasional (OHCHR 2020).
Saat ini, situasi HAM di Filipina berfokus pada aturan publik dan keamanan nasional, termasuk perlawanan terhadap terorisme dan obat- obatan terlarang. Fokus ini mulai diaplikasikan pada hukum-hukum dan kebijakan-kebijakan yang sudah ada serta penerapan langkah-langkah baru. Walaupun sudah banyak perkembangan terkait HAM, khususnya dalam hak ekonomi dan sosial di Filipina dalam beberapa tahun terakhir, ancaman kemanan nasional tetap ada dan mengarah ke pelanggaran HAM yang serius, salah satunya adalah pembunuhan ekstra-yudisial (OHCHR 2020).
Walaupun Filipina tidak memiliki hukum yang memidanakan orang yang melakukan tindakan pembunuhan ekstra-yudisial, namun Filipina memiliki Revisi KUHP Filipina (Revised Penal Code) yang memberikan hukuman bagi berbagai jenis tindakan pidana seperti pembunuhan ilegal atau sewenang-wenang, penangkapan sewenang-wenang tanpa adanya
surat izin penangkapan, serta penyiksaan. Tindakan-tindakan ini dianggap melanggar harkat dan martabat fundamental manusia. Pada bagian selanjutnya akan dipaparkan mengenai bagaimana pelaksanaan Kebijakan  War  on  Drugs diduga melanggar hak asasi warga negara Filipina.

## Pelaksanaan Kebijakan War on Drugs
Sejak Duterte terpilih menjadi presiden, advokasi utama yang ia kampanyekan adalah mengurangi penyebaran obat-obatan terlarang di dalam masyarakat Filipina. Saat acara pelantikan resminya sebagai presiden Filipina, Duterte mendeklarasikan bahwa pemerintahannya akan memberikan perlawanan terhadap obat-obatan terlarang. Hal tersebutlah yang banyak disebut oleh orang-orang sebagai “War on Drugs”. Kebijakan ini kemudian diterapkan melalui dua komponen, yaitu Project Tokhang dan Project High Value Target (Esteban 2020).
Melalui Project Tokhang, polisi akan mendatangi rumah-ke-rumah untuk mencari terduga pelaku perdagangan obat-obatan terlarang. Para polisi kemudian akan mendatangi rumah terduga dan meminta drug personalities untuk menyerah, menjalani rehabilitasi, atau menandatangani dokumen yang menyatakan bahwa mereka akan memberikan informasi secara sukarela terkait dengan aktivitas peredaran obat-obatan terlarang di komunitas mereka (Esteban 2020). Drug personalities umumnya merupakan orang-orang yang terlibat dalam hal obat-obatan terlarang. Sebagian besar dari mereka adalah para pengguna, pengedar, dan penjual obat-obatan terlarang (Papa 2020). Sementara itu dalam Project High Value Target, pihak kepolisian akan melakukan operasi dan investigasi sindikat besar obat-obatan terlarang. Pada awal tahun 2016, dimana kebijakan War  on  Drugs mulai diimplementasikan, pihak kepolisian berfokus pada Project  Tokhang. Hal itu berarti polisi lebih fokus terhadap drug personalities yang ada di masyarakat dibandingkan dengan sindikat-sindikat besar. Meskipun begitu, terkadang mereka juga memasukan nama orang-orang yang berpengaruh besar dalam penyebaran obat-obatan terlarang di Filipina (Esteban 2020).
Meskidari negara lain berdatangan tekanan untuk menghentikan kebijakan tersebut, namun pemerintahan Duterte tetap melakukan kebijakan tersebut. Padahal seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Filipina memiliki Bill  of  Rights yang termuat dalam Konstitusi Filipina tahun 1987. Hak-hak warga negara Filipina merupakan suatu hal yang penting dan bersifat superior terhadap hukum, aturan, atau surat edaran
kepolisian manapun. Seharusnya, pelaksaaan operasi kepolisian dalam kebijakan ini sesuai dengan standar yang dinyatakan dalam Bill of Rights dan standar internasional yang sudah diadopsi oleh Filipina dan tergabung di dalam Konstitusi Filipina (Esteban 2020).

## Peran  OHCHR  dalam  Kasus  Pembunuhan  Ekstra-yudisial  dalam Kebijakan War on Drugs
PBB merupakan organisasi antarpemerintah paling penting yang dituntut bertanggung jawab untuk mempertahankan kedamaian dunia (Thakur 1994). OHCHR merupakan organisasi internasional bagian dari PBB yang menangani kasus dalam bidang Hak Asasi Manusia. OHCHR merupakan salah satu organisasi antarpemerintah yang memiliki peran penting dalam meyakinkan setiap negara anggota untuk melaksanakan hak asasi manusia dengan semestinya. Menurut Hurd (2014) organisasi internasional memiliki tiga peran utama, yaitu sebagai aktor, forum, dan sumber daya. Penulis akan menjelaskan peran dari OHCHR yang dianalisis dengan konsep milik Hurd. Filipina telah menjalin hubungan aktivitas kerja sama teknis dengan OHCHR terkait dengan kasus-kasus HAM di Filipina, termasuk dengan penasihat HAM senior yang telah mendukung negara-negara anggota PBB sejak tahun 2014 (OHCHR 2020). OHCHR juga telah banyak terlibat dalam investigasi kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam berlangsungnya Kebijakan War on  Drugs di Filipina. Dalam hal ini, OHCHR berperan proaktif untuk membantu berbagai lembaga hak asasi manusia dan keluarga korban dalam mencapai keadilan hak asasi manusianya.
Seperti yang diketahui dari Signe Poulsen selaku Penasihat Senior Komisi Hak Asasi Manusia PBB, OHCHR sempat beberapa kali mengadakan pertemuan dengan pemerintah Filipina untuk pembuatan laporan tahunan yang kemudian akan menjadi agenda konferensi dari Dewan Hak Asasi Manusia PBB. OHCHR juga melakukan beberapa kerja sama dengan organisasi internasional lainnya untuk menanggulangi kasus pelanggaran hak asasi manusia di Filipina ini, seperti kerjasama dengan UNICEF terkait hak anak dalam Kebijakan War on Drugs (Poulsen 2020). UNICEF membantu dalam hal penyediaan pangkalan data atau memantau pelanggaran hak anak yang terjadi (UNDP dan OHCHR 2010). Dalam laporannya, OHCHR menekankan bahwa di bawah hukum hak asasi manusia internasional, Filipina berkewajiban untuk membuat aturan dan prosedur untuk pelaporan, pengulasan, dan investigasi yang bersifat wajib untuk insiden mematikan dan mengancam jiwa lainnya (OHCHR 2020).
Ketika OHCHR melakukan pertemuan dengan perwakilan pemerintah Filipina, mereka menegaskan bahwa lembaga penegak hukum tidak dapat menyelidiki pembunuhan jika tidak ada pengaduan pribadi. Jika terdapat dugaan mengenai penghilangan nyawa atau pembunuhan yang berpotensi melanggar hukum, pemerintah seharusnya memiliki kewajiban untuk menyelidiki. Jika hasilnya tepat dan sesuai, maka mereka harus menuntut para pelakunya (OHCHR 2020). Dalam hal ini, tindakan OHCHR dalam melakukan pertemuan dengan pemerintah Filipina juga bersifat proaktif. Walau Gelie menyatakan bahwa peran OHCHR tidak begitu terlihat dalam penyelesaian kasus pembunuhan ekstra-yudisial di Filipina, namun setelah peneliti melakukan triangulasi data, OHCHR juga bukan hanya berperan secara substantif, tapi juga berusaha untuk proaktif menyelesaikan kasus ini.
OHCHR juga melakukan wawancara dengan keluarga korban dari pembunuhan ekstra-yudisial di Filipina. Keluarga korban yang sebagian besar adalah perempuan bersama dengan pengacara dan jurnalis mendapat beberapa kesulitan dalam mendokumentasikan kasus dan mendapatkan keadilan. Kesulitan-kesulitan tersebut antara lain seperti kurangnya pengawasan, pelecehan, ancaman, intimidasi, kurangnya pendidikan, kurangnya perlindungan saksi dan korban, keengganan lembaga penegak hukum untuk menyelidiki, dan keengganan hakim untuk memeriksa secara kritis kasus-kasus terkait narkoba. Keluarga yang diwawancarai oleh Komisi Hak Asasi Manusia Filipina juga mengungkapkan kekhawatirannya atas keselamatan, stigma, sumber daya keuangan yang terbatas, dan kebutuhan dasar yang mendesak dari anggota keluarga, terutama anak-anak sebagai alasan untuk tidak menempuh tindakan hukum (OHCHR 2020). Jaminan publik oleh Presiden untuk melindun- gi petugas polisi bahkan jika mereka membunuh 1.000 orang saat ber- tugas telah menghalangi para korban untuk mengejar keadilan dan lem- baga penegak hukum untuk menyelidiki pembunuhan (Mendez 2016) Peran OHCHR sebagai aktor dapat terlihat dari tindakan-tindakannya secara proaktif maupun substantif dalam menghadapi kasus pembunuhan ekstra-yudisial ini (OHCHR 2020).
OHCHR sebagai bagian dari PBB juga dapat terlibat dalam beberapa forum. Forum rekonsiliasi kepentingan negara yang berbeda-beda yang dilaksanakan oleh PBB memiliki legitimasi prosedural dan representasional, yaitu diakui secara umum sebagai forum yang diautentikasi oleh prosedur yang telah diterima secara bebas oleh perwakilan resmi masyarakat dunia (Thakur 1994). Contohnya adalah pada sesi reguler Dewan Hak Asasi Manusia ke 41 yang dilaksanakan pada 24 Juni hingga 21 Juli 2019. Resolusi yang diinisiasikan oleh Islandia
untuk meminta Komisi Hak Asasi Manusia PBB menampilkan laporan komprehensif mengenai situasi hak asasi manusia di Filipina. Setelah laporan tahunan OHCHR berjudul “Situation  of  Human  Rights  in  the Philippines” diterbitkan, Michele Bachelet sebagai Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB melanjutkan laporan tersebut ke Dewan Hak Asasi Manusia PBB. Pada sesi reguler Dewan Hak Asasi Manusia ke-44 yang dilaksankan pada 30 Juni hingga 17 Juli 2020, Bachelet memaparkan laporan tersebut. Selama sesi berlangsung, beberapa negara yang setuju dengan temuan laporan tersebut dan mengusulkan pertanggungjawaban.
Negara-negara yang dekat dengan Filipina tentu saja menolak laporan tersebut dan menyatakan bahwa hanya dialog konstruktif yang dapat menyelesaikan permasalahan hak asasi manusia di Filipina (Robertson 2020). Hingga akhirnya, berdasarkan resolusi yang diadopsi oleh Dewan Hak Asasi Manusia pada sesi reguler Dewan Hak Asasi Manusia PBB ke 45, PBB akan memberikan bantuan teknis untuk membantu pemerintah terutama Presiden Rodrigo Duterte dalam memastikan pembunuhan ekstra-yudisial dan pelanggaran lainnya untuk diselidiki dan dituntut dengan benar (Nebehay 2020). Dapat dilihat bahwa kasus pembunuhan ekstra-yudisial di Filipina ini telah didiskusikan dalam berbagai sesi reguler Dewan Hak Asasi Manusia PBB sebagai forum.
OHCHR juga berperan sebagai sumber daya, yang mana negara-negara memperebutkan apa yang organisasi internasional harus katakan dan lakukan untuk mendukung posisi mereka secara domestik maupun internasional. Agnes Callamard, Pelapor Khusus PBB untuk eksekusi ringkasan (UN  Special  Rapporteur  on  Summary  Execution), menyatakan pendapatnya dalam berita yang dirilis oleh OHCHR. Menurutnya klaim untuk memerangi perdagangan obat-obatan terlarang tidak membebaskan pemerintah Filipina dari kewajiban internasionalnya dan tidak melindungi negara atau aktor lain dari tanggung jawab atas pembunuhan ilegal. Filipina telah terikat secara legal pada kewajiban untuk menjamin hak untuk hidup dan keamanan dari setiap orang dalam negaranya, baik terduga kriminal atau pun tidak. Callamard menyatakan bahwa tindakan ini merupakan sebuah license  to  kill. Callamard juga menggarisbawahi bahwa arahan pemerintah yang seperti ini sangat tidak bertanggung jawab dan merupakan hasutan untuk melakukan kekerasan dan pembunuhan yang merupakan kejahatan di bawah hukum internasional (UN News Center 2016) (Agnello 2017).
Dalam laporan baru-baru ini, Duterte mengatakan kepada publik bahwa tindakan pembunuhan ilegal adalah hal yang buruk. Namun, Calliard menyatakan bahwa hal ini tidak cukup. Semua tuduhan pembunuhan dan
eksekusi di luar hukum harus segera diselidiki secara menyeluruh (UN News Center 2016). Duterte merespon hal ini dengan mengancam untuk keluar  dari  PBB  dan  menuduh  PBB  gagal  dalam  menyelesaikan  konflik penyelesaian, terorisme, dan kelaparan. Duterte juga mengatakan bahwa PBB tidak melakukan apa pun dan hanya mengkritisasi saja. Duterte juga mengatakan bahwa PBB tidak berguna, karena jika PBB melaksanakan mandatnya, maka perang-perang dan pembunuhan-pembunuhan yang terjadi bisa dihentikan. Pernyataan Duterte tersebut dikatakan untuk memperkuat posisi dan kepentingan nasional Filipina. Sebagaimana dalam sesi reguler ke-45 Dewan Hak Asasi Manusia, banyak negara yang menyetujui laporan OHCHR mengenai situasi hak asasi manusia di Filipina (BBC News 2016). Tindakan pembunuhan ekstra-yudisial dalam pelaksanaan kebijakan ini melanggar instrumen normatif utama dari rezim hak asasi manusia internasional, yaitu DUHAM. Dalam hal ini, OHCHR menjadi sumber daya politik dari negara-negara lain yang tidak setuju dengan tindakan pembunuhan ekstra-yudisial di Filipina. Filipina pun menjadikan hasil (output) pekerjaan OHCHR, dengan mengatakan PBB hanya bisa mengkritik dan tidak berguna untuk menjadi pembelaannya dalam melaksanakan kebijakan tersebut.
Ketika membahas mengenai peran organisasi internasional dalam suatu negara, maka tidak terlepas dari konsep kedaulatan negara. Menurut Esteban (2020) kedaulatan negara merupakan suatu konsep lama dalam hubungan internasional. Hari ini, masalah-masalah yang terjadi di dunia sudah bersifat multidimensi, transnasional, dan sebagian besar tidak dapat diselesaikan tanpa adanya kerja sama, mekanisme akuntabilitas, dan pelaksanaan kewajiban internasional. Organisasi internasional harus dilibatkan dalam mengampanyekan hak asasi manusia, mengawasi negara-negara untuk tetap melaksanakan perjanjian internasional, dan berupaya untuk menyelesaikan setiap kasus pelanggaran hak asasi manusia. Di samping itu, negara juga harus bekerja sama dalam meyakinkan negara-negara lainnya untuk tetap mengetahui kewajiban mereka, termasuk dalam hal hak asasi manusia (Esteban, 2020).
Namun, berdasarkan data yang diperoleh penulis, konsep kedaulatan negara dan kewajiban legal tetap berperan penting dalam kasus pembunuhan ekstra-yudisial dalam pelaksanaan Kebijakan War on Drugs di Filipina. Komisi HAM PBB telah banyak memberi himbauan dan saran terkait hal ini. OHCHR telah mengeluarkan laporan yang kemudian akan digunakan oleh Dewan HAM PBB. Semua hal ini akan terbentur dengan konsep kedaulatan negara namun, hak asasi manusia tetap berlaku secara universal. Filipina juga telah meratifikasi ICCPR, ICESCR, dan berbagai
perjanjian hak asasi manusia internasional lainnya yang terdapat dalam Tabel  1.  Sebagai  negara  yang  meratifikasi  dan  menandatangani perjanjian-perjanjian ini, Filipina seharusnya mematuhi komitmen yang sudah dibuat dan disetujui.
Selain itu, pada tahun 1945, berdasakan Pasal 55 dan 56 Piagam PBB, semua negara anggota PBB, termasuk Filipina, diwajibkan untuk mempromosikan hak asasi manusia dan membentuk kondisi stabil dan sejahtera yang dibutuhkan untuk hubungan perdamaian dan persahabatan (Forsythe 2017). Pemerintah Filipina pun wajib untuk mempromosikan dan menegakan hak asasi manusia di negaranya, sebagaimana yang telah diketahui bahwa Filipina merupakan anggota PBB. Maka dari itu, operasi dalam Kebijakan War  on  Drugs di Filipina khususnya yang dilakukan dengan cara menghilangkan hak hidup seseorang, seharusnya dihentikan. Pada kenyataannya, berdasarkan survey yang dilakukan oleh beberapa media di Filipina, masyarakat Filipina juga menginginkan pelaksanaan kebijakan yang lebih baik.
Dalam bagian sebelumnya, telah disebutkan bahwa Duterte menganggap PBB tidak berperan proaktif dan memberikan solusi terhadap konflik-konflik  internasional.  Ketika  menilai  dampak  suatu  organisasi internasional, kita juga harus realistis dalam menilai kewajibannya. Mengkritik Majelis Umum PBB memang sangat mudah, hanya dengan alasan bahwa banyak resolusi yang dikeluarkan oleh negara anggota PBB, namun gagal untuk diterapkan. Namun keluhan ini tidak masuk akal jika diingat bahwa dalam Pasal 10 Piagam PBB, Majelis Umum PBB hanya diberikan kekuasaan untuk membuat rekomendasi kepada negara dan tidak memiliki kekuasaan untuk mengambil keputusan atau memaksakan kewajiban baru (Hurd 2014). Hal ini juga berlaku pada Komisi HAM PBB, termasuk OHCHR. Komisi HAM PBB dan OHCHR hanya bisa berusaha untuk menegakan hak asasi manusia dengan menghimbau negara-negara untuk mematuhi kewajiban dan komitmennya saat sudah menjadi negara anggota dan menandatangani perjanjian-perjanjian hak asasi manusia internasional. OHCHR dapat mengumpulkan informasi mendalam dengan melakukan berbagai pertemuan dengan pemerintah dan wawancara dengan keluarga korban, namun selain itu Komisi HAM PBB dan OHCHR tidak bisa melakukan tindakan hukum yang efektif dalam menegakan HAM di Filipina.

## Kesimpulan
Sebagai organisasi internasional yang bergelut dalam bidang HAM, OHCHR tentu saja berperan penting dalam penyelesaian kasus ini. Filipina sudah menjalin hubungan aktivitas kerja sama teknis dengan OHCHR terkait dengan kasus-kasus HAM di Filipina. Kelemahan dari berbagai usaha organisasi internasional dalam melindungi hak asasi manusia tidak seharusnya menghalangi dalam melihat perubahan- perubahan positif yang sudah terjadi. OHCHR juga melakukan beberapa kerja sama dengan organisasi internasional lainnya untuk menanggulangi kasus pelanggaran hak asasi manusia di Filipina ini, seperti dengan UNICEF terkait dengan hak anak dalam Kebijakan War on Drugs. Dalam laporannya, OHCHR juga menyatakan bahwa mereka melakukan beberapa wawancara dengan keluarga korban pembunuhan ekstra- yudisial di Filipina. Untuk itu, peran OHCHR sebagai aktor dapat terlihat dari tindakan-tindakannya untuk menghadapi kasus pembunuhan ekstra-yudisial ini. Dapat dilihat bahwa kasus pembunuhan ekstra- yudisial di Filipina ini telah didiskusikan dalam berbagai sesi reguler Dewan Hak Asasi Manusia PBB. Hal ini sesuai dengan peran organisasi internasional kedua menurut Hurd, yaitu sebagai forum. Melalui forum ini, berbagai pandangan dari negara anggota dapat dijadikan solusi permasalahan.
OHCHR juga berperan sebagai sumber daya, di mana negara-negara memperebutkan apa yang organisasi internasional harus katakan dan lakukan untuk mendukung posisi mereka secara domestik maupun internasional. Dalam hal ini, Duterte menyatakan bahwa PBB tidak berperan pro aktif dalam menyelesaikan masalah-masalah hak asasi manusia di berbagai negara. Pernyataan Duterte tersebut dikatakan untuk memperkuat posisi dan kepentingan nasional Filipina. Dalam hal ini, OHCHR menjadi sumber daya politik dari negara-negara lain yang tidak setuju dengan tindakan pembunuhan ekstra-yudisial di Filipina. Filipina pun melihat hasil (output) dari OHCHR untuk menjadi pembelaannya dalam melaksanakan kebijakan tersebut.
Komisi HAM PBB dan OHCHR hanya bisa berusaha untuk menegakan hak asasi manusia dengan menghimbau negara-negara untuk mematuhi kewajiban dan komitmennya saat sudah menjadi negara anggota dan menandatangani perjanjian-perjanjian hak asasi manusia internasional. Namun, tindakan OHCHR dalam melakukan pertemuan dengan pemerintah Filipina dan bekerja sama dengan organisasi internasional lainnya juga sebetulnya dapat dikatakan bersifat proaktif walaupun memang pengaruhnya dalam menghentikan pembunuhan ekstra-yudisial
Jurnal Hubungan Internasional □ Tahun XIV, No. 2, Juli - Desember 2021
di Filipina, OHCHR bisa mengumpulkan informasi mendalam dengan melakukan berbagai pertemuan dengan pemerintah dan wawancara dengan keluarga korban. Selain apa yang telah disebutkan sebelumnya, Komisi HAM PBB dan OHCHR tidak bisa melakukan tindakan hukum yang efektif dalam menegakan HAM di Filipina.

## Referensi

## Buku atau Bagian dalam Buku
Archer, C., 1992. International Organizations. London: Routledge.
Barkin, S. J., 2013. International  Organizations:  Theories  and Institutions. New York: Palgrave Macmillan.
Cresswell, J., 2009. Research  Design:  Qualitative,  Quantitative,  and
Mixed Methods Approaches. Thousand Oaks: SAGE Publications.
Forsythe, D., 2017. Human Rights in International Relations. New York: Cambridge University Press.
Hanson, M. dan Dunne, T., 2009. “Human Rights in International Relations” dalam M. Goodhart, Human Rights: Politics and Practice. Oxford: Oxford University Press.
Heywood, A., 2011. Global Politics. London: Palgrave Macmillan.
Hurd, I., 2014. International Organizations: Politics, Law, Practice. New York: Cambridge University Press.
Karens, M. P., dan Mingst, K. A., 2010. International Organizations: The Politics and Processes of Global Governance. Colorado: Lynne Riener Publishers.
Schmitz, H. P. dan Sikkink, K., 2012. “International Human Rights“ dalam W. Carlnaes, T. Risse, dan B. A. Simmons, Handbook of International Relations, London: Sage Publications.

## Artikel Jurnal
Nassaji, H., 2015. “Qualitative and Descriptive Research: Data Type versus Data Analysis“, Language Teaching Research, 19(2): 129-132.
Reyes, D. A., 2016. “The Spectacle of Violence in Duterte’s War on Drugs“, Journal of Current Southeast Asian Affairs, 35(3): 111-137.
Thakur, R., 1994. “Human Rights: Amnesty International and United Nations“, Journal of Peace Research, 31(2): 143-160.
Virally,  M.,  1977.  “Definition  and  Classification  of  International Organizations: a Legal Approach“, International  Social  Science Journal, 29(1): 58-72.
Jurnal Hubungan Internasional □ Tahun XIV, No. 2, Juli - Desember 2021 292

## Laporan Penelitian
Office of High Commissioner of UN Human Rights, 2020. ”Situation of Human Rights in the Philippines”, Laporan Tahunan untuk Dewan HAM PBB. Jenewa: Office of High Commissioner of UN Human Rights
Agnello, A., 2017. “Extrajudicial Killings and Human Rights Education in the Philippines“, International Human Rights Internships Program - Working  Paper  Series, V(6), 1-30. Montreal: McGill Centre for Human Rights and Pluralism.

## Dokumen Resmi
Office  of  High  Commissioner  of  UN  Human  Rights,  1996.  The International  Bill  of  Human  Rights.  Jenewa:  Office  of  High Commissioner of UN Human Rights.
Office  of  High  Commissioner  of  UN  Human  Rights,  2019.  The  Human Rights  Council  and  the  role  of  the  Office.  Jenewa:  Office  of  High Commissioner of UN Human Rights.
Philippines Government, 1950. Proclamation  No.  225. Manila: The Philippines Government.
Philippines Government, 1987. The 1987 Constitution of the Republic of the Philippines - Article III. Manila: The Philippines Government.

## Publikasi Daring
BBC News, 2016. ”Philippines’ Rodrigo Duterte threatens to leave UN”, BBC News, 21 Agustus 2016, [daring]. Tersedia dalam [ https://www. bbc.com/news/world-asia-37147630 ] (diakses pada [24 Januari 2021]).
Mendez, C., 2016. “Duterte to PNP: Kill 1,000, I’ll protect you”, Philstar, 2 Juli 2016, [daring]. Tersedia dalam [ https://www.philstar.com/head- lines/2016/07/02/1598740/duterte-pnp-kill-1000-ill-protect-you ] (diakses pada [28 Januari 2021]).
Nebehay, S., 2020. “U.N. to step up rights work in Philippines after drug war killings”, Reuters, 7 Oktober 2020, [daring]. Tersedia dalam [ https:// www.reuters.com/article/us-philippines-rights-idUSKBN26S24K ]
(diakses pada [22 Februari 2021]).
Office of High Commissioner of UN Human Rights, 2013. ”Human Rights History: a Journey Through the Past 20 Years”, UN Human Rights. 11 Oktober 2013, [daring]. Tersedia dalam [https://www.ohchr.org/ EN/NewsEvents/Pages/HumanRightsHistory.aspx ] (diakses pada [10 Januari 2020]).
Office  of  High  Commissioner  of  UN  Human  Rights,  2017.  ”Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions”, UN Human  Rights, Juni 2017, [daring]. Tersedia dalam [ https://www. ohchr.org/en/issues/executions/pages/srexecutionsindex.aspx ] (diakses pada [18 Januari 2020]).
Philpott, D, 2016. ”Stanford Encyclopedia of Philosophy”, Stanford Uni- versity, [daring]. Tersedia dalam [ https://plato.stanford.edu/entries/ sovereignty/ ] (diakses pada [20 Januari 2020]).
Robertson, P., 2020. ”Philippines in Hot Seat at UN Rights Council”, Human Rights Watch, 30 Juni 2020, [daring]. Tersedia di [ https:// www.hrw.org/news/2020/06/30/philippines-hot-seat-un-rights- council ] (diakses pada [20 Februari 2021]).
UN News Center, 2016. “UN rights experts urge Philippines to end wave of extrajudicial killings amid major drug crackdown“, UN  News Center, 18 Agustus 2016, [daring]. Tersedia dalam [ https://news. un.org/en/story/2016/08/536902-un-rights-experts-urge-philip- pines-end-wave-extrajudicial-killings-amid-major#.WFEHNKIrKTd ] (diakses pada [24 Januari 2020]).
UNDP dan OHCHR, 2010. “UNDP-OHCHR Toolkit for Collaboration with National Human Rights Institution“, UNDP  dan  OHCHR, [daring]. Tersedia dalam [ https://www.undp.org/content/undp/en/home/ librarypage/democratic-governance/human_rights/NHRIsToolkit. html ] (diakses pada [22 Februari 2021]).

## Wawancara
Esteban, G., 2020. “Kebijakan War on Drugs dan Aktor-Aktor yang Terlibat di Dalamnya“, 31 Agustus. (D. A. Rakhmawulan, Pewawancara).
Papa, W., 2020. Peran LSM dan Organisasi Internasional dalam Kasus Pembunuhan Ekstra-Yudisial pada Kebijakan War on Drugs Filipina, 26 November. (D. A. Rakhmawulan, Pewawancara)
Jurnal Hubungan Internasional □ Tahun XIV, No. 2, Juli - Desember 2021
Poulsen, S., 2020. “Peran OHCHR dalam Kasus Pembunuhan Ekstra-Yudisial pada Kebijakan War on Drugs Filipina“, November 14. (D. A. Rakhmawulan, Pewawancara).