## Strategi Perbankan Syariah Dalam MenghadapiPembiayaan Dengan Akad Mudharabah Yang Bermasalah (Studi Di Bri Syariah Pamekasan)
Syamsul Arifin Djoko Subagyo e-mail:syamsularifin181@gmail.com

## ABSTRACT
Islamic banking has a main function to distribute funds to the community in need in the form of financing. Financing is a large part of the assets of sharia banks that must be maintained in term of quality. Financing is one of the functions of sharia banks by distributing funds to the community  in  need  (user  of  funds).  One  of  the  contracts  used  by  sharia  banks  in  distributing  funds  in  the  form  of  financing  is  mudharabah contract.  The  mudharabah  contract  is  a  profit-sharing  agreement  when  the  shohibul  mall  /rabbul  mall  provides  capital  (100  percent)  to mudharib, to engage in productive activities in which the profit generated will be divided among them according to the agreement specified in the contract.
This study is aimed to know and understand how the application of mudaraba contracts and banking strategies in overcoming a financing with  mudaraba  contracts  that  are  problematic,  and  to  know  and  understand  whether  the  applied  strategy  is  in  accordance  with  the  Fatwa (policies) of DSN MUI.
The  method  used  in  this  research  is  descriptive  qualitative  research  method  or  naturalistic  research  because  the  research  is  done  on natural condition (natural setting). This descriptive qualitative research method is used to get in-depth data, a data that contains meaning.
The findings of the research done in BRI Syariah Pamekasan in facing the financing problems with the mudharabah contract, found two problems.  First,  the  problem  arising  from  the  internal  banking  itself,  this  problem  occurs  when  BRI  Syraiah  employees  do  not  run  the  SOP (procedures)  that  has  been  set.  Second  problem  is  the  external  factor  of  banking.  This  problem  occurs  because  mudharib/  fund  manager  has moral hazard. For example, by not using the funds for productive business but used for consumptive costs.
Efforts done by BRI Syariah Pamekasan dealing with mudharabah financing problem is by using two approaches. First, the pre-customer approach. This approach focuses on selecting prospective customers both in terms of behavior/ character and business run. Second, the post- customer  approach.  This  approach  is  carried  out  when  the  financing  has  been  distributed  to  customers  and  experiencing  non-performing financing. This is done by monitoring and restructuring
Keywords : Financing, mudharabah contract, banking strategy.

## PENDAHULUAN
Pasca  krisis  moneter  (1997/1998),  bank  syariah  mulai dikenal  orang  bahkan  dikalangan  bank  konvensional,  kendali  bank syariah  di  Indonesia  telah  berdiri  sejak  1992.  Krisis  moneter  yang menghancurkan  beberapa  bank  konvensional  membuat  para  pakar bankir  mulai  berfikir  dan  mencarai  alternatif  perbankan  dengan sistem syariah.
Pendirian  Bank  Syariah    medahului  penetapan  peraturannya adalah sesuatu yang unik, karena tidak didukung oleh aturan khusus mengenai  perbankan  syariah  sebagai  payung  hukum.  Pendirian Bank  Syariah  didirikan  tahun  1991  sedangkan  aturan  tentang  bagi hasil ditetapkan tahun 1992. Keunikan bank ini terdapat pada sistem yang menjadi landasa operasional bank, yaitu sistem bagi bagi hasil keuntungan dan kerugian ( loss and profit sharing ),
mengeyampingkan  sistem  bunga  ( interest ).  Bank-bank  yang  ada pada  saat  itu  mengacu  kepada  Undang-undang  Nomor  14  Tahun 1967  tentang  Pokok-Pokok  Perbankan,  yang  menyatakan  semuan bank  dalam  menjalankan  kegiatan  usahanya  menganut  sistem bunga. 1
Prinsip  perbankan  syariah  merupakan  bagian  dari  ajaran Islam yang berkaitan dengan  ekonomi.   Salah   satu  prinsip  dalam ekonomi  Islam  adalah larangan  riba dalam  berbagai  bentuknya, dan  menggunakan  sistem  antara  lain  prinsip  bagi  hasil.  Dengan prinsip  bagi  hasil,  Bank  Syariah  dapat  menciptakan  iklim  investasi yang  sehat  dan  adil  karena  semua  pihak  dapat  saling  berbagi  baik keuntungan  maupun  potensi  risiko  yang  timbul  sehingga  akan menciptakan  posisi  yang  berimbang  antara  bank  dan  nasabahnya. Dalam jangka panjang, hal ini akan mendorong pemerataan ekonomi
1 Atang Abd. Hakim, Fiqih Perbankan Syariah Transformasi Fiqih Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-undangan , (Bandung: Refika Aditama, 2011),  9
nasional karena hasil keuntungan tidak hanya dinikmati oleh pemilik modal saja, tetapi juga oleh pengelola modal. 2
Fungsi  utama  bank  syariah  adalah  menghimpun  dana  dari masyarakat  dalam  bentuk  titipan  dan  investasi,  memyalurkannya dana kepada masyarakat yang membutuhkan, dan juga memberikan pelayanan  dalam  bentuk  jasa  perbankan  syariah. 3 Penyaluran pembiayaan  pada  kuartal  I  tahun  2017,  PT  BRI  Syariah  mencatat penyaluran pembiayaan mencapai Rp 17,98 triliun, naik 6,45 persen dibanding  kuartal  I  2016  sebesar  Rp.  16,89  triliun. 4 Bahkan  pada tahun 2017 bulan Agustus jumlah pembiayaan yang tersalurkan oleh Bank  BRI  Syariah  mencapai  Rp.  18,71  triliun,  jumlah  tersebut tercatat  sudah  menembus  92,25  persen  dari  total  target outstanding pembiayaan akhir tahun sebesar Rp. 19,65 triliun. 5 Dengan  jumlah  penyaluran  pembiayaan  yang  begitu  besar, tentunya  BRI  Syariah  dalam  menjalankan  usahanya  tidak  semudah dengan  apa  yang  dicita-citakan  dan  yang  diamanatkan  oleh peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Bank  syariah  dalam menjalankan  fungsinya  masih  banyak  menghadapi  tantangan  yang membuat  penetrasi  dan  perkembangannya  menjadi  tertahan,  salah satu bentuk permasalahan tersebut adalah terletak pada pembiayaan yang bermasalah atau non performing financing (NPF).
Pembiayaan  merupakan  sebagian  besar  dari  aset  bank syariah yang harus dijaga kualitasnya. Pembiayaan merupakan salah satu  fungsi  dari  bank  syariah  yaitu  menyalurkan  dana  kepada masyarakat  yang  membutuhkan  ( user  of  fund ).  Masyarakat  dapat memperoleh  pembiayaan  dari  bank  asalkan  dapat  memenuhi
2 Penjelasan Undang-udang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
3 Ismail, Perbankan Syariah , (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014),  39
4 http://www.dream.co.id di akses tanggal 12 Januari 2018
5 http://www.kontan.co.id diakses tanggal 12 Januari 2018
ketentuan dan persyaratan yang berlaku. Dari kegiatan tersebut bank akan memperoleh return atau pendapatan. 6
Pembiayaan  atau financing merupakan  pendanaan  yang disediakan  oleh  satu  pihak  untuk  pihak  lain  guna  mendukung investasi,  baik  yang  dilakukan  sendiri  maupun  lembaga.  Dengan demikian  ia  senantiasa  berkaitan  dengan  aktivitas  bisnis. 7 Penyaluran dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Sehingga  penerima dana berkewajiban  mengembalikan  pembiayaan  yang  telah  diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad.
Akad mudharabah merupakan  akad  kerjasama  usaha  antara dua  pihak  di  mana  pihak  pertama  ( shahibul  maal )  menyediakan seluruh  modal  (100%)  modal,  sedangkan  pihak  kedua  menjadi pengelola.  Keuntungan  usaha  secara  secara mudharabah dibagi menurut  kesepakatan  yang  dituangkan  dalam  kontrak,  sedangkan apabila  rugi  ditanggung  oleh  pemilik  modal  selama  kerugian  itu diakibatkan  karena  kecurangan  atau  kelalaian  pengelola,  si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. 8 Berdasarkan  problematika  tersebut  di  atas,  penulis  sangat tertarik  untuk  melakukan  penelitian  yang  lebih  mendalam  terhadap “Strategi Perbankan Syariah dalam Menghadapi Pembiayaan dengan Akad  Mudharabah  Yang  Bermasalah  (Studi  di  BRI  Syariah Pamekasan.”
Metode  penelitian  adalah  metode  yang  digunakan  dalam aktivitas  penelitian.  dan  metodologi  adalah  ilmu  tentang  berbagai
6 Ismail, Perbankan Syariah , (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014),  41
7 Atang Abd. Hakim, Fiqih Perbankan Syariah Transformasi fiqih Muamalah ke dalm Peraturan Perundang-undangan (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011), 219 8 Muhammad Syafii Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik , (Depok, Gema Insani, 2017), 95
metode dalam penelitian 9 . Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah  metode  penelitian  deskriptif  kualitatif  atau  penelitian naturalistik  karena  penelitiannya  dilakukan  pada  kondisi  yang alamiah  ( natural  setting ).  Deskriptif  dalam  pengertiannya  adalah pencarian  fakta  dengan  interpretasi  yang  tepat. 10 Kualitatif  adalah penelitian  yang  menggunakan  kata-kata  atau  gambar  dan  bukan angka-angka,  seandainya  dalam  penelitian  tersebut  terdapat  angka- angka, maka sifatnya hanya sebagai penunjang saja. 11 Jenis  penelitian  ini  termasuk  studi  kasus  atau  penelitian lapangan  ( field  research )  adalah  karena  informasi  dan  data  yang diperlukan  didapat  dari  BRI  Syariah  Cabang  Pamekekasan  yang bersifat  deskriptif.  Metode  pendekatan  menggunakan  dua  cara pendekatan  yakni, Yuridis  Normatif ,  yaitu  cara  pandang  dengan melihat  ketentuan  atau  aturan  hukum  dalam  perumusan  aturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang ada, atau menelaah semua undang-undang dan regulasi  yang bersangkut paut  dengan  permasalahan  yang  ada. 12 Serta  pendekatan Yuridis Sosiologis ,  yaitu  pendekatan  tidak  hanya  melihat  permasalahan hukum dalam perumusan atau perundang-undangan  yang ada tetapi melihat permasalahan hukum itu dalam pelaksanaannya atau melihat bagaimana dilaksanakannya suatu aturan hukum kedalam realitanya. Adapun  tehnik  pengumpulan  data yang  gunakan  adalah interview/wawancara,  studi  kepustakaan  ( library  risearch ),  dan dokumentasi. Sedangkan analis data  yang digunakan adalan editing dan analizing .
9 Boedi Abdullah, Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah, ( Bandung: CV. Pustaka Setia, 2014), hlm 49 10 Moh Nazir, Metode Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), Cet Ke 5, hlm 54 11 Sudarwan Danim, Menjadi Peneliti Kualitatif, (CV. Pustaka Setia, 2002), hlm 5
12 Dyah Ochtorina Susanti dan A’an Efendi, Penelitian Hukum (Legal researc),
( Jakarta, Sinar Grafika, 2014), hlm 110

## PEMBAHASAN 1. Definisi Pembiayaan
Menurut  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998  tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1992  tentang Perbankan “ pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang  dibiayai  untuk  mengembalikan  uang  atau  tagihan  tabungan setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil” 13 .
Selain  itu  juga  istilah  pembiayaan  dapat  dilihat  dalam Undang-Undang  Nomor  21  tahun  Tahun  2008  tentang  Perbankan Syariah
“ Pembiayaan  adalah  penyediaan  dana  atau  tagihan  yang dipersamakan dengan itu berupa:
a. transaksi  bagi  hasil  dalam  bentuk  mudharabah  dan musyarakah;
b. transaksi  sewa-menyewa  dalam  bentuk  ijarah  atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik;
c. transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna’; d. transaksi  pinjam  meminjam  dalam  bentuk  piutang qardh; dan e. transaksi  sewa-menyewa  jasa  dalam  bentuk  ijarah
untuk transaksi multijasa
berdasarkan  persetujuan  atau  kesepakatan  antara  Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai  dan/atau  diberi  fasilitas  dana  untuk  mengembalikan  dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujrah, tanpa imbalan, atau bagi hasil . 14
13 Lihat Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998
14 Lihat Pasal 1 angka 25 UU Nomor 21 Tahun 2008
Pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah kepada pihak yang  membutuhkan  haruslah  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  syariah, artinya produk tersebut harus bebas dari unsur riba ( unsury ), gharar ( uncertainty ),  dan maysyir ( speculative ).  Oleh  karena  itu,  setiap investasi  atau  pembiayaan  yang  dilakukan  oleh  bank  syariah  harus sesuai  dengan  prinsip-prinsip  atau  norma-norma  Islam.  Ada  lima segi  regiulitas  yang  harus  diterapkan  dalam  pembiayaan  perbankan syariah. Lima segi tersebut adalah: 15 a. tidak ada transaksi keuangan berbasis bunga (riba). b. Pengenalan  pajak  religius  atau  pemberian  sedekah dan zakat. c. Pelarangan  produk  produksi  barang  dan  jasa  yang bertentangan dengan sistem nilai Islam (haram).
d. Penghindaran  aktivitas  ekonomi  yang  melibatkan
maysyir (judi), dan gharar (ketidak pastian). e. Penyediaan takaful (asuransi Islam).
Pembiayaan  dalam  perbankan  syariah  menurut  Al-Harran dapat dibagi tiga: 16 Pertama, Return bearing financing , yaitu bentuk pembiayaan  yang  secara  komersial  menguntungkan,  ketika  pemilik modal  mau  menanggung  risiko  kerugian  dan  nasabah  juga memberikan  keuntungan. Kedua,  Return  fee  finanncing ,  yaitu bentuk  pembiayaan  yang  tidak  untuk  mencari  keuntungan  yang lebih  ditujukan  kepada  orang  yang  membutuhkan  ( poor ),  sehingga tidak  ada  keuntungan  yang  dapat  diberikan. Ketiga,  Charity financing , yaitu bentuk pembiayaan yang memang diberikan kepada orang  miskin  dan  membutuhkan,  sehingga  tidak  klaim  terhadap pokok dan keuntungan.
2. Pengertian, Rukun, dan Syarat Akad
15 Khotibul Umam, Perbankan Syariah Dasar-dasar dan Dinamika Perkembanganya di Indonesia, (Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2016), 102 16 Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah ¸(Jakarta, RajaGrafindo Persada,
2015), 122
Lafal  akad  dari  lafal  arab al-akad yang  berarti  perikatan, perjanjian dan pemufakatan al-ittifaq . Secara terminolgi  fiqih, akad didefinisikan dengan:
هلحم ىف هرثا تبثي عورشم هجو يلع لوبقي باجياابترا pertalian  ijab  (pernyataan  melakukan  ikatan ) dan  qabul (pernyataan  menerima  ikatan)  seseuai  kehendak  syariat  yang berpengaruh pada obyek perikatan . 17
Menurut pengertian umum, akad adalah segala sesuatu yang dilaksanakan  dengan  perikatan  antara  dua  pihak  atau  lebih  melalui proses ijab dan kabul yang didasarkan pada ketentuan hukum Islam dan  memiliki  akibat  hukum  kepada  para  pihak  dan  objek  yang diperjanjikan. 18
Sedangkang  menurut  Kompilasi  Hukum  Ekonomi  Syariah, akad  adalah  kesepakatan  dalam  suatu  perjanjian  antara  dua  pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. 19
Selain  itu,  pengertian  terkait  dengan  akad  dapat  dilihat  di dalam  Undang-  Undang  Nomor  21  Tahun  2008  tentang  Perbankan Syariah, Akad adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau UUS  dan  pihak  lain  yang  memuat  adanya  hak  dan  kewajiban  bagi masing-masing pihak sesuai dengan Prinsip Syariah. 20
Akad  merupakan  salah  satu  elemen  yang  sangat  penting yang  harus  ada  dalam  transaksi  syariah  (muamalah),  karena  halal haramnya  harta  yang  didapat  salah  satunya  ditentukan  oleh  aka  itu sendiri.  Oleh  karena  itu,  akad  haruslah  dilaksanakan  sebagaimana disebutkan dalam firman Allah S.W.T QS. Al-Maidah ayat 1:
17 Abd. Hadi, Memahami Akad-akad dalam Perbankan Syariah dan Dasar-dasar Hukumnya , (Surabaya, Sinar Terang, 2015), 79 18 Wawan Muhwan Hariri, Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan Islam , (Bandung, Pustaka Setia, 2011), 243
19 Lihat Pasal 20 ayat (1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
20 Lihat Pasal 1 Angka  13 UU Nomor 21 Tahun 2008
َٰىَلۡتُي اَم  َّلَِّإ  ِمََٰعۡنَ ۡلۡٱ ُةَميِهَب مُكَل  ۡتَّل ِحُأ ِِۚدوُقُعۡلٱِب ْاوُف ۡوَأ ْا َٰٓوُنَماَء  َنيِذَّلٱ اَهُّيَأَََٰٰٓي ُدي ِرُي اَم ُمُك ۡحَي َهَّللٱ َّنِإ ٌۗ م ُرُح  ۡمُتنَأ َو ِدۡيَّصلٱ يِ ل ِحُم  َرۡيَغ  ۡمُكۡيَلَع “ Hai  orang-orang  yang  beriman,  penuhilah  aqad-aqad  itu . Dihalalkan  bagimu  binatang  ternak,  kecuali  yang  akan  dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika  kamu  sedang  mengerjakan  haji.  Sesungguhnya  Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”
Rukun  dalam  akad  menurut  Kompilasi  Hukum  Ekonomi Syariah ada empat, yaitu: 21 1) Pihak-pihak akad, 2) Obyek akad, 3) Tujuan pokok akad, dan 4) Kesepakatan Syarat dalam akad ada empat, yaitu 22 1) Syarat berlakunya akad ( In’iqod ). Syarat ini ada yang umum  dan  khusus.  Syarat  umum  harus  selalu  ada  pada  setiap  aka, seperti  syarat  yang  harus  ada  pada  setiap  pelaku  akad,  objek  akad dan shighah akad,  akad  bukan  pada  sesuatu  yang  diharamkan,  dan akad  pada  sesuatu  yang  bermanfaat.  Sementara  itu,  syarat  khusus merupakan sesuatu  yang harus ada pada akad-akad tertentu, seperti misalnya dua orang saksi pada akad nikah. 2)
Syarat  sahnya  akad  ( Shihah ),  yaitu  syarat  yang diperlukan secara syariah agar akad berpengaruh, seperti dalam akad perdagangan harus bersih dari cacat.
Syarat sahnya akad harus terhindar dari 6 (enam) hal, yaitu: 23 21 Lihat Pasal 22 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
22 Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah , (Jakarta, RajaGrafindo Persada,
2015), 35 23 Mardani, Hukum Perikatan Syariah di Indonesi , (Jakarta, Sinar Grafika, 2013),
53

## a)
Al-Jahalah (Ketidak  jelasan  tentang  harga,  jenis  dan spesifikasinya,  waktu  pembayaran,  atau  lamanya  opsi,  dan penanggung atau penanggung jawab); b) Al-Ikrah (Keterpaksaan); c) Attauqit (pembatasan waktu); d) Al-Gharar (Ada unsur kemudharatan); dan e) Al-Syarthu  al-fasid (Syarat-syaratnya  rusak,  seperti pemberian  syarat  pada  pembeli  untuk  menjual  kembali  barangnya yang dibelinya kepada penjual dengan harga yang lebih murah.
3) Syarat  terealisasikannya  akad  ( Nafadz ),  syarat berlakunya  akad  yaitu pertama, adanya  kepemilikan  terhadap barang  atau  adanya  otoritas  ( al-wilayah )  untuk  mengadakan  akad, baik  secara  langsung  atau  perwakilan. Kedua, pada  barang  jasa tersebut tidak terdapat hak orang lain. 4) Syarat lazim ,  yaitu  bahwa  akad  harus  dilaksanakan apabila tidak ada cacat.

## 3. Pengertian Pembiayaan Mudharabah
Secara bahasa mudaharabah diambil dari kata al-dharbfi al-
Ardh ,  yang  berarti  perjalanan  untuk  berniaga. 24 Allah  SWT.
berfirman dalam surat Al-Muzammil:
ِهَّللٱ ِل ۡضَف نِم َنوُغَت ۡبَي  ِض ۡرَ ۡلۡٱ يِف َنوُب ِر ۡضَي َنو ُرَخاَء َو
.... “.... dan  yang  lainnya  berjalan  dimuka  mencari  sebagian karunia Allah” 25
Makna  secara  bahasa  yang  berbeda  yang  ditawarkan  oleh Atang  Abd.  Hakim,  yaitu Al-Mudharabah berasal  dari  kata  “ al-
24 Yadi Janwari, Lembaga Keuangan Syariah , (Bandung, Remaja Rosdakarya, 2015), 58
dharb ” yang berarti al-safar (perjalanan), al-mist (seimbang), 26 dan al-shinf (bagian). 27
Pengertian al-mudaharabat secara terminologi dikemukakan oleh  para  ulama  fiqih  dengan  redaksi  yang  berbeda-beda  meskipun substansinya  sama.  Ulama  Hanafiah  menjelaskan, mudharabah termasuk perkongsian dalam keuntungan (حبرلا يف ةكرش), dan dengan demikian,  ia  adalah  akad  perkongsian  keuntungan  atas  harta  yang diberikan oleh pemilik moda kepada pelaku usaha ( حبرلا يف ةكرشلا دقع رخلَّا نم لمعو نينجلا دحا نم لامب).
Pengertian  dari mudharabah atau qirad adalah  penanaman dana  dari  pemilik  dana  ( shahibul  maal )  kepada  pengelola  dana ( mudharib )  untuk  melakukan  kegiatan  usaha  tertentu,  dengan pembagian menggunakan metode bagi  untung dan rugi  ( proffit  and loss sharing ) atau metode bagi pendapatan ( revenue sharing ) antara kedua  belah  pihak  berdasarkan  nisbah  yang  telah  disepakati sebelumnya. Kentungan yang ada dibagi sesuai dengan syarat-syarat yang  telah  disepakati,  sedangkan  jika  terjadi  kerugian,  maka dibebankan  kepada  pemilik  harta  saja.  Sementara  orang  yang mengusahakan  menanggung  kerugian  dalam  usahanya,  sehingga tidak perlu diberi beban kerugian yang lain. 28
Muhammad  Syafii  Antonio  mendefinisikan mudharabah adalah  akad  kerja  sama  usaha  antara  dua  pihak  dimana  pihak pertama  ( shahibul  maal )  menyediakan  seluruh  (100%)  modal, sedangkan  pihak  lainnya  menjadi  pengelola.  Keuntungan  usaha dibagi  menurut  kesepakatan  yang  dituangkan  dalam  kontrak, sedangkan  apabila  ruggi  ditanggung  oleh  pemilik  modal  selama kerugian  itu  bukan  akibat  kelalaian  si  pengelola.  Seandainya
26 Al-quran, 4:101  ( ِض ۡرَ ۡلۡٱ يِف  ۡمُت ۡب َرَض اَذِإ َو)
27 Atang Abd. Hakim, Fiqih Perbankan Syariah Transformasi Fiqih Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-undangan , (Bandung, Refika Aditama, 2011), 213
28 Khotibul Umam, Perbankan Syariah Dasar-dasar dan Dinamika Perkembanganya di Indonesia, (Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2016), 131
kerugian itu kerana kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. 29
Pembiayaan mudharabah dalam  praktik  di  perbankan syariah  Indonesia  juga  tidak  sama  persis  dengan  konsep  klasik mudharabah . Perbedaan krakteristik pokok pembiayaan
mudharabah dalam  literatur  kalasik  dan  praktik  Indonesia  dapat dilihat pada Tabel 2.1
Tabel  2.1  Perbandingan  Krakteristik  Pokok  Pembiayaan Mudharabah dalam Literatur Klasik dan Praktik di Indonesia Krakteristik Pokok Prakti k Klasik Praktik di Indonesia Tujuan transaksi Invest asi dengan pihak lain ( mudharib ) Pembiayaan/pen yediaan fasilitas Pengelola usaha Mudh arib Nasabah ( mudharib ) Pembagian hasil Profit and loss sharing Revenue sharing Penentuan nisbah bagi hasil Nisba h  bagi  hasil tetap  selama periode perjanjian Nisbah bagi hasil dapat berubah selama periode perjanjian ( multiple sharing ratio ) dan ditetapkan  dalam  akad
29 Muhammad Syafii Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik , (Jakarta,
Gema Insani, 2017), 95
di awal periode kontrak Pembayaran pokok Dilak ukan satu kali diakhir periode (i) Dilakuka n  satu kali  diakhir periode, atau (ii) Diangsur Pembayaran bagi hasil Dilak ukan satu kali  di  akhir periode Diangsur Profit rate Dihit ung  satu  kali di akhir periode  atas dasar  100% nilai penempatan dana  investor sejak awal periode perjanjian Dihitung atas dasar  dana  awal  yang masih  (dan  dianggap) digunakan oleh nasabah Dalam hal terjadi kerugian Untuk  satu  kali angsuran pokok: (i) bagi hasil  dibayar  periodik sesuai  dengan  periode angsuran pokok dan profit  rate dihitung  dari jumlah  nominal  bagi hasil perdana awal 100% atau (ii) bagi hasil
dibayar  periodik  sesuai dengan periode angsuran pokok dan profit  rate dihitung  dari jumlah  nominal  dari bagi hasil yang didiscount karena menurunnya  share  dana bank dalam usaha nasabah ( decreasing participation ) Kolateral Tanpa jaminan Dengan jaminan Secara  umum ,  mudharabah terbagi  menjadi  dua  jenis:
mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah . 30 a. Mudharabah Mutlaqah Mudharabah  mutlaqah adalah  bentuk  kerjasama  antara
shahibul maal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Dalam pembahasan  fiqih  ulama  salafus  saleh  seringkali  dicontohkan dengan  ungkapan if  al  ma  syi’ta (lakukanlah  sesukamu)  dari shahibul  maal ke mudharib yang memberi kekuasaan sangat  besar. Dalam istilah bahasa  Inggrisnya dikenal  dengan istilah unrestricted investment (URIA) Mudharabah  mutlaqah .  Namun  demikian, apabila dipandang perlu, shahibul  maal boleh menetapkan batasan- batasan  atau  syarat-syarat  tertentu  guna  menyelamatkan  modalnya dari risiko kerugian.
30 Muhammad Syafii Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik , (Depok, Gema Insani, 2017), 97
b. Mudharabah Muqayyadah Mudharabah  Muqayyadah atau  disebut  juga  dengan  istilah retricted  mudharabah/specifed  mudharabah atau  dalam  istilah Inggrisnya  disebut retricted  invesment  account ( RIA )adalah kebalikan  dari mudharabah  mutlaqah si mudharib dibatasi  oleh spesifikasi  jenis  usaha,  waktu  atau  tempat  usaha.  Adanya pembatasan  ini  seringkali  mencerminkan  kecendrungan  umum  si shahibul maal dalam memasuki jenis dunia usaha. 4.  Strategi    Perbankan  dalam  Menghadapi  Pembiayan
Mudaharabah yang Bermaslah Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah adalah kesulitan-kesulitan  keuangan  yang  dihadapi  nasabah.  Penyebab kesulitan keuangan tersebut dapat dibagi kedalam dua faktor, yakni faktor internal dan faktor eksternal.
BRI  Syariah  pamekasan  dalam  menghadapi  pembiayaan dengan  akad mudharabah yang  bermasalah,  mengunakan  dua metode  pendekatan,  yakni  pendekatan  pra  menjadi  calon nasabah/ mudharib dan pendekatan pasca menjadi nasabah/ mudharib. Hal  itu  dilakukan  agar  semua  yang  telah direncakan  oleh  pihak  bank  terkait  dengan  penyaluran  pembiayaan denga  akad mudharabah berjalan  sesuai  dengan  yang  diinginkan oleh  pihak  atau  setidaknya  meminimalisir  terjadinya  pembiyaan yang bermasalah.
Pertama ,  pendekatan  pra  menjadi  nasabah  .  Analisis  yang dilkukan  oleh  pihak  bank  terhadap  calon  nasabah  dengan permohonan pembiayaan mudharabah adalah sebagai berikut:
1. Analisa  terhadap  kriteria  5  C  (chracter,  capital, capacity, condition of economic, dan collateral). 2. Bank  hanya  akan  membiayai  terhadap  usaha-usaha yang produktif.  Hal ini sesuai dengan Fatwa DSN Nomor 07/DSN- MUI/IV/2000  tentang  Pembiayaan  Mudharabah  (Qiradh)  poin pertama  angka  satu  yang  menyatakan  “Pembiayaan  Mudharabah
adalah  pembiayaan  yang  disalurkan  oleh  LKS  kepada  pihak  lain untuk suatu usaha yang produktif”.
3. Bank  tidak  akan  memberikan  pembiayaan  terhadap calon debitur yang terkena BI Checking.
4. Bank  tidak  diperkenankan  memberikan  pembiayaan kepada  usaha-usaha  yang  sudah  dari  awal  pemeriksaan  oleh  bank ternyata usaha yang dijalankan tidak sehat. 5.
Bank  tidak  memberikan  pembiayaan  melebihi  batas maksimum pembiayaan.
Kedua, Pendekatan  pasca  menjadi  nasabah.  antara  lain melalui: 1) Penjawalan kembali ( rescheduling ), yaitu
penjadwalan pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya.
Hal  ini  dilakukan  dengan  cara,  pihak  BRI  Syariah Pamekasan  akan  melakukan  penjadwalan  ulang  dari  jadwal  yang sudah  ditetapkan  sebelunya,  misalnya  dengan  cara  memberikan waktu  yang  lebih  lama  yang  biasanya  angsurannya  pengembalian modalnya  adalah satu  bulan diubah menjadi  dua  bulan sekali. Atau bisa  saja  pihak  BRI  Syariah  Pamekasan  akan  memperpanjang jangka waktu pelunasannya.
2) Persyaratan kembali ( reconditioning ), yaitu perubhan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok  kewajiban  nasabah  yang  harus  dibayarkan  kepada  bank. Misalnya  dengan  cara  perubahan  nisbah  dalam  pembiayaan mudharabah atau  perubahan  proyeksi  bagi  hasil  dan  pemberian potongan. 31 3) Penataan  kembali  ( restructuring ),  yaitu  peubahan persyaratan  pembiayaan  misalnya  penambahan  dana  fasilitas pembiayaan  bank,  hal  ini  bertujuan  agar  kegiatan  usaha  nasabah dapa kembali berjalan dengan baik.
Dalam  Surat  Edaran  Bank  Indonesia  No.  10/34/DPbS,  22 Oktober  2008  Perihal:  Restrukturisasi  Pembiayaan  bagi  Bank Umum  Syariah  dan  Unit  Usaha  Syariah  diatur  secara  lebih  teknis, yakni bahwa: 1. Pembiayaan  yang  akan  direstrukturisasi  dianalis berdasarkan: a. Prospek  usaha  nasabah  dan/atau  kemampuan membayar  sesuai  proyeksi  arus  kas  untuk  nasabah  pembiayaan produktif; atau b. Kemampuan membayar sesuai proyeksi arus kasuntuk nasabah pembiayaan non produktif. 2. Pembiyaan  kepada  pihak  terkait yang  akan direstrukturisasi  dianalis  oleh konsultan keuangan independen  yang memiliki izin usaha dan reputasi yang baik. 3. Analisi yang dilakukan BUS atau UUS dan konsultan keuangan  independen  terhadap  pembiayaan  yang  direstrukturisasi pembiayaan didokumentasikan secara lengkap dan jelas.
4. Restrukturisasi pembiayaan dituangkan dalam addendum  akad  pembiayaan  dan/atau  melakukan  akad  pembiayaan yang baru mengikuti krakteristrik masing-masing bentuk pembiayaan.
5.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  dari  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan  oleh penulis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.
1. Penerapan  pembiayaan  dengan  akad  Mudharabah yang di laksanakan di BRI Syariah Pamekasan apabila di tinjau dari segi  hukum  Islam  sudah  sah  karena  sudah  memenuhi  syarat-syarat sahnya  akad,    serta  sudah  sesuia  dengan  peraturan  yang  berlaku  di Indonesia  yakni  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2008  tentang Perbankan Syariah serta sudah sesuai dengan Fatwa Dewan syariah Nasional-Majelis  Ulama  Indonesia  No  :  7/DSNMUI/IV/2000
tentang  Pembiayaan  Mudharabah,    di  sana  telah  di  terangkan  dasar hukumnya, dan apabila relisasinya tidak sesuai dengan fatwa, maka dewan  pengawas  syariah  sebagai  kepanjangan  Dewan  Syariah nasinal akan menegurnya.
2. Strategi  Perbankan  Syariah  dalam  menghadapi pembiayaan yang bermasalah baik itu dari faktor internal dan faktor eksternal,  dilakukan  dengan  menggunakan  dua  metode  analisa. Analisa  yang pertamai, adalah  analisa  yang  dilakukan  pra  menjadi nasabah, baik itu berupa kepada diri calon nasabah dan/atau kepada usaha  yang  akan  diberikan  pembiayaan  oleh  pihak. Kedua ,  adalah analisa  pasca  menjadi  nasabah.  Analisa  ini  dilakukan  ketika seseorang  telah  menjadi  nasabah  dan  mengalami  pembiayaan  yang bermasalah,  ini  dilakukan  dengan  cara  restrukturisasi  pembiayaan bagi nasabah yang dinyatakan bermasalah.

## SARAN
1. Bagi  pihak  bank  agar  lebih  meningkatkat  inovasi pembiayaan mudharabah, sehingga  pembiayaan mudharabah menjadi  salah  satu  pilihan  bagi  masyarakat  dalam  membangun perekonomian. Selain itu juga bank lebih banyak mensosialisasikan produk  pembiayaan  perbankan  syariah  kepada  masyarakat  umum khususnya masyarakat muslim .
2.
Bank  harus  lebih  hati-hati  dalam  penyaluran pembiayaan  bermasalah,  artinya  bank  tidak  hanya  mementingkan target  penyaluran  oleh  perusahan,  tetapi  juga  harus  memikir  resiko yang  akan  dihadapi  jika  nanti  pembiayaan  yang  diberikan  kepada nasabah  menjadi  pembiayaan  yang  bermasalah  ( non  performing financing ).

## DAFTAR PUSTAKA
A.  Karim  ,  Adiwarman. Bank  Islam  Analisis  Fiqih  dan  Keuangan. Cetakan ke-12. Depok: RajaGrafindo Persada, 2017. Abdullah, Boedi . Beni Ahmad Saebani. Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah .  Bandung: CV. Pustaka Setia, 2014.
Ali,  Zainuddin .  MetodePenelitianHukum .    Jakarta:  Sinar  Grafika,
2009.
Antonio,  Muhammad,  Syafii. Bank  Syariah  Dari  Teori  Ke  Praktik .
Cetakan Keduapuluh Tujuh, Jakarta: Gema Insani, 2017.
Ascarya. Akad  dan  Produk  Bank  Syariah .  Jakarta:  RajaGrafindo
Persada, 2015. Danim,  Sudarwan. Menjadi  Peneliti  Kualitatif ,    Bandung:    Pustaka Setia, 2002.
Hadi,  Abd. Memahami  Akad-akad  dalam  Perbankan  Syariah  dan Dasar-dasar Hukumnya . Surabaya: Sinar Terang, 2015. Hakim,  Atang,  Abd    Fiqih. Perbankan  Syariah  Transformasi  Fiqih Muamalah  ke  dalam  Peraturan  Perundang-undangan .
Bandung: Refika Aditama, 2011.
Hasan,  M.  Iqbal .  Metodologi  Penelitian  dan  Aplikasinya .  Bogor: Ghalia Indonesia, 2002.
Hariri,  Wawan,  Muhwan. Hukum  Perikatan  Dilengkapi  Hukum Perikatan Islam . Bandung: Pustaka Setia, 2011.
Ismail, Perbankan Syariah . Cetakan ke-3. Jakarta: Kencana, 2014.
Janwari,  Yadi. Lembaga  Keuangan  Syariah .  Bandung:  Remaja
Rosdakarya, 2015. Lusiana Elizabeth, Manajemen Resiko dalam Transaksi Pembiayaan Mudaharabah .  Tesis  S2  Program  Sarjana  PSTT  UI  Jakarta,
2009. Mardani, Hukum  Perikatan  Syariah  di  Indonesia .  Jakarta:    Sinar Grafika, 2013.
Muhammad, Sistem  &  Prosedur  Operasional  Bank  Syariah .
Yogyakarta, UII Press ,2000.
Nazir, Moh. Metode Penelitian .  Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003. Ning  Karnawijaya. Kegiatan  Bank  Syariah  Mandiri  (BSM)  dalam
Pemberian  Kredit  Mudharabah Tinjauan Aspek  Yuridis . Tesis,  Program  Magister  Pasca  Sarjana  Universitas  Islam Negeri Kalijaga Yogyakarta, 2009.
Sugiyono, Metodologi  Penelitian  Kualitati  Kuantitatif  dan  R&D .
Bandung: Alfa Beta, 2008.
Susanti, Dyah, Ochtorina dan A’an Efendi, Penelitian Hukum (Legal researc ).  Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
Umam,  Khotibul. Perbankan  Syariah  Dasar-dasar  dan  Dinamika Perkembanganya  di  Indonesia .  Jakarta:  RajaGrafindo Persada, 2016.
Usanti,  Trisadini.  Abd.  Somad, Transaksi  Bank  Syariah .  Jakarta:
Bumi Angkasa, 2015.
http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam- nusantara/15/05/27/noywh5-inilah-10-negara-dengan- populasi-muslim-terbesar-di-dunia    diakses  tanggal    15
Februari 2018.
BRI  Syariah,  “ Sejarah  Bank  BRI  Syariah ”,  dalam  http://www.bri syariah.co.id/?q=sejarah, diakses pada 27 Januari 2018.