## Jurnal Risalah Kenotariatan
Volume 5, No. 2, Juli-Desember 2024 open access at : http://risalah.unram.ac.id Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

## PeneraPan SankSi Pidana TerhadaP anak Yang Berkonflik dengan hukum BerdaSarkan undang- undang SiSTem Peradilan Pidana anak
ApplicAtion of criminAl SAnctionS to children in conflict with the lAw BASed on the Juvenile
criminAl JuStice SyStem lAw

## Putri dzahra fatiha anwar Sidiq
Universitas Pelita Bangsa email : putrifas55@gmail.com

## Trias Saputra
Universitas Pelita Bangsa email: triassaputra@gmail.com

## abstrak
Dalam pertumbuhannya, bukan suatu keniscayaan jika anak akan mengalami konflik dengan hukum, namun pada hakikatnya anak tetaplah anak yang meskipun berkonflik dengan hukum tetap harus mendapatkan perlindungan hukum. Bagi anak yang berkonflik dengan hukum, perlindungan merupakan hal esensial yang perlu diberikan secara komprehensif dalam berbagai hal, aspek pemberitaan adalah salah satunya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum pada anak yang berkonflik dengan hukum.  Metode yuridis normatif dipilih penulis dalam penilitian ini dengan statute approach serta analythical approach menjadi bentuk pendekatannnya. Penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan bagi anak yang berkonflik dengan hukum telah secara jelas termaktub dalam berbagai peraturan. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak adalah dengan tujuan supaya segala perkara anak harus mengedepankan pendekatan restorative dalam penyelesainnya, namun dalam faktanya terdapat putusan perkara nomor 4/Pid.Sus.Anak/2023/PN.Jkt.Sel yang Dimana hakim memutuskan pidana penjara pada terdakwa anak sehingga tidak mengamanahkan apa yang sudah tertuang dalam peraturan perundangan bahwa pidana penjara merupakan upaya paling akhir yang dapat dijatuhkan pada anak yang berkonflik dengan hukum Kata kunci : Pendekatan Restorative, Anak, Berkonflik Dengan Hukum, Perlind- ungan Anak

## abstract
As they grow, it is not inevitable that children will experience conflict with the law, but in essence children are still children who, even though they are in conflict with the law, must still receive legal protection. for children in conflict with the law, protection is an essential thing that needs to be provided comprehensively in various ways, the reporting aspect is one of them. the aim of this research is to find out what forms of legal protection exist for children in conflict with the law. the normative juridical method was chosen by the author in this research with the statute approach and analytical approach being the form of approach. this research shows that protection for children in conflict with the law is clearly stated in
various regulations. from the results of this research it can be concluded that the enactment of law of the republic of indonesia number 11 of 2012 concerning the Juvenile criminal Justice System, amendments to law number 3 of 1997 concerning Juvenile courts is with the aim that all children’s cases must prioritize a restorative approach in their resolution, but in in fact, there is a decision in case number 4/pid.Sus.Anak/2023/pn.Jkt.Sel in which the judge decided on a prison sentence for a child defendant so that it did not mandate what was stated in the statutory regulations that imprisonment is the last resort that can be imposed on children in conflict with the law
Keywords : Restorative Justice, Children, Conflict with the Law, Child Protection

## a. Pendahuluan
Anak merupakan anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa  dan  bagian dari generasi muda yang merupakan sumber daya manusia yang memiliki beragam potensi untuk meneruskan cita-cita bangsa, di Indonesia prinsip tentang perlindungan anak terutama prinsip non diskriminasi terdapat pada Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur  bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, itu artinya bahwa seorang anak berhak untuk mendapatkan bimbingan dan perhatian sejak usia dini 1
Dalam pertumbuhan dan perkembangan seorang anak, keluarga memiliki peran yang sangat penting, jika keluarga tidak memberikan pendidikan yang cukup, anak-anak akan lebih cenderung melakukan tindakan kenakalan dalam masyarakat, yang dapat mengarah pada tindakan kriminal. Tindakan criminal ini dilakukan oleh anak pada umumnya merupakan hasil dari meniru atas apa yang ia lihat ataupun adanya sifat menyimpang anak, sehingga memerlukan penanganan serta pembinaan khusus dalam rangka menjamin terwujudnya perlindungan bagi anak sekalipun anak tersebut telah melakukan tindak pidana. 2
Perilaku penyimpangan yang dilakukan oleh anak disebut dengan kenakalan anak ( juvenillle delinquency ). Perilaku yang dianggap tidak sesuai dengan norma-norma yang ada di masyarakat sehingga pelanggaran-pelanggaran yang ditimbulkan lebih cenderung ke arah tindak pidana. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak, dewasa ini semakin meluas dan beragam , baik secara kualitas maupun kuantitas. Fenomena ini menjadi sebuah keprihatinan karena kenakalan yang dilakukan oleh anak tersebut bukan sekedar kenakalan biasa, melainkan cenderung mengarah pada tindakan kriminal yang tidak sesuai dengan norma hukum yang berlaku di Indonesia. 3 Layaknya seperti orang dewasa, anak yang melakukan tindak pidana juga akan menjalani proses pemeriksaan hukum yang membedakan hanya lah dari segi lama dan cara penanganannya. Dalam menghadapi dan menangani proses peradilan anak yang terlibat tindak pidana proses hukumannya memerlukan cara seperti pendekatan, pembinaan, penanganan, pelakuan merawat serta upaya memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. 4 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak mengatur bahwa setiap penyelesaian perkara anak yang melakukan atau diduga melakukan tindak pidana maka penyelesaiannya melalui jalur litigasi (pengadilan) diperkuat pada pasal 23 ayat (1) menyatakan bahwa pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada anak ialah pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan terakhir pidana pengawasan, arti dari kata pokok ialah yang paling utama, yg paling diharuskan, maka dengan begitu segala
1 Gultom, M. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. Bandung: PT Refika Aditama.
2 Chaziwi, A. (2002). Pelajaran Hukum Pidana Bag I. Jakarta: PT Raja Grafindo.
3 Paulus, H. (1997). Juvenile Delinquency (pemahaman dan penanggulangannya. Citra Aditya Bakti 4 Mulyadi, L. (2014). Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia,. Bandung: PT Alumni.
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 12~23
bentuk tindak pidana yang dilakukan oleh anak berdasarkan Undang-Undang No 3 Tahun 1997 mengharuskan anak untuk di penjara.
Bertitik tolak pada Undang-Undang No 3 Tahun 1997 negara menyadari bahwa penyelesaian melalui pengadilan memberikan dampak psikologis yang buruk bagi anak, belum lagi adanya stigma negative yang akan diberikan kepada masyarakat terhadap anak tersebut apabila sampai bersidang di pengadilan dan menyandang label “terpidana”. Hal inilah yang mendorong negara Indonesia untuk dibuatkannya ratifikasi atau perubahan atas UU Nomor 3 Tahun 1997 menjadi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 5 .
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa pidana penjara bagi anak yang berhadapan dengan hukum merupakan upaya paling terakhir dalam penyelesaian perkara anak. Yang diperkuat dalam pasal 71 Jo pasal 81 ayat (5) menyatakan bahwa pidana pokok bagi Anak terdiri dari pidana peringatan, pidana dengan syarat, pelatihan kerja,  pembinaan dalam lembaga, dan yang terakhr pidana penjara. Hal inlah yang menjadi tolak ukur dimana Undang-Undang Sistem Peradilan Anak memberikan sanksi pidana penjara yakni sebagai upaya paling akhir oleh karena itu diutamakan menempuh upaya-upaya diluar pengadilan.
Pada fakta nya terdapat  putusan perkara No 4/Pid.Sus/Anak/PN.Jkt .Sel dimana terdakwa anak yang berusia 15 tahun telah terbukti secara sah dan meyakinkan ikut serta dalam penganiayan yang mengakibatkan korban memiliki luka berat, atas perbuatannya pelaku dijatuhkan pidana penjara selama 3 tahun 6 bulan, berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan diatas, pengaturan hukuman penjatuhan pidana bagi pelaku anak yang berkonflik dengan hukum masih menjadi polemik, karena belum sepenuhnya diberlakukan pendekatan restorative secara maksimal.
Dalam artikel ini penulis dapat merumuskan dua rumusan masalah yakni pertama, Apakah penerapan sanksi pidana di indonesia terhadap anak yang berkonflik dengan hukum sudah sesuai dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Anak?. Kedua, Bagaimana penerapan sanksi pidana bagi anak yang berkonflik dengan hukum berdasarkan Undang- Undang Sistem Peradilan Anak pada Putusan Perkara No 4/Pid.Sus/Anak/PN.Jkt .Sel

## B. meTode PeneliTian
Jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum normatif menggunakan cara menganalisa suatu gejala hukum tertentu dengan sistematika dan menggunakan pemikiran tertentu. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Undang-Undang (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum yang digunakan adalah Bahan hukum primer berupa UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 perubahan atas Undang-Undang No 3 Tahun 1997 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sedangkan bahan hukum sekunder yaitu buku, kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, serta putusan pengadilan. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian hukum normatif ini dilakukan dengan cara studi pustaka (literatur) terhadap bahan-bahan hukum, baik itu bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Teknik Analisis Bahan Hukum dengan metode analisis deskriptif dan teknik penafsiran. penafsiran yang digunakan adalah penafsiran gramatika terhadap peraturan perundang- undangan 6
5 Harefa, B. H. (2019). Kapit Selekta Perlindungan Hukum Bagi Anak. Yogyakarta: CV Budi Utama. 6 Muhaimin. Metode Penelitian Hukum. Mataram : Mataram University Press, 2020.

## C. PemBahaSan
1. Penerapan sanksi pidana di indonesia terhadap anak yang berkonflik dengan hukum sudah sesuai dengan undang-undang Sistem Peradilan anak
Anak adalah pewaris sekaligus potret masa depan bangsa di masa datang, generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kejahatan. Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan anak yang berkonflik dengan hukum (children in conflict with the law), adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
Perkembangan masyarakat dan teknologi dewasa ini secara tidak langsung juga mempengaruhi tingkat kejahatan yang terjadi dengan berbagai modusnya kecenderungan peningkatan kejahatan ini dapat kita lihat dari pemberitaan di media masa baik cetak maupun media elektronik, kejahatan yang terjadi tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa akan tetapi juga dilakukan oleh anak baik mereka sebagai pelaku ataupun sebagai korban dari suatu tindak pidana. Banyaknya kasus anak yang berkonflik dengan hukum tersebut tentunya sangat mengkhawatirkan mengingat anak sebagai generasi penerus bangsa yang harus dilindungi oleh negara. kecendrungan peningkatan kasus yang dilakukan oleh anak tersebut dengan beragam modusnya harus segera diatasi.
Kasus anak yang berkonflik dengan hukum, menurut data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, menunjukkan tren peningkatan pada periode 2020 hingga 2023. Per 26 Agustus 2023, tercatat hampir 2.000 anak berkonflik dengan hukum. Sebanyak 1.467 anak di antaranya berstatus tahanan dan masih menjalani proses peradilan, sementara 526 anak sedang menjalani hukuman sebagai narapidana.
Anak-anak yang menjalani masa tahanan ditempatkan pada beragam fasilitas pemasyarakatan. Saat ini tahanan anak ditampung di lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) sebanyak 1190. Ada juga yang bertempat di lembaga pemasyarakatan (lapas) 234 orang, rumah tahanan negara (rutan) 53 orang, dan lembaga pemasyarakatan perempuan (LPP) sejumlah 7 orang. Apabila dibandingkan dengan data tiga tahun yang lalu, jumlah anak yang terjerat hukum belum pernah menembus angka 2.000. Menilik keadaan pada keadaan saat ini, angka anak tersandung kasus hukum 1.700-an orang. Kemudian selalu meningkat menjadi 1800-an anak. Tren yang cenderung meningkat menjadi alarm bahwa anak-anak Indonesia sedang tidak baik-baik saja dan cenderung menuju pada kondisi yang problematis.
Membicarakan masalah anak, tidak lepas dari pembicaraan hak-hak anak dan kewajiban anak. Anak akan selalu dibicarakan karena mereka adalah calon generasi penerus bangsa. Dengan kondisi yang demikian ini, mensejahterahkan anak akan selalu aktual dan terasa penting, Kondisi ini memunculkan perlunya melindungi anak. Tujuan perlindungan anak adalah menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.
Untuk dapat mencapai tujuan perlindungan anak ini, seperti yang dikemukakan oleh Shanty Dellyana bahwa perlu diusahakan suatu kondisi dimana setiap anak dapat
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 14~23
melaksanakan hak dan kewajibannya, dan sedapat mungkin harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.
Salah satu tindak pidana yang sering melibatkan anak sebagai pelakunya adalah penganiayaan. Penganiayaan sebagai salah satu bentuk kejahatan menjadi masalah sosial yang sangat sulit untuk dihilangkan. Tindak pidana penganiayaan yang dilakukan anak dibawah umur menjadi hal yang  sangat meresahkan, karena harusnya anak masih mengenyam pendidikan bukan sebagai pelaku tindak pidana. Hal ini menunjukkan perlu adanya pencegahan dan penanganan yang lebih serius.
Penanganan perkara anak yang tidak dibedakan dengan perkara orang dewasa dipandang tidak tepat karena sistem yang demikian akan merugikan kepentingan anak yang bersangkutan. Anak yang mendapat tekanan ketika pemeriksaan perkaranya sedang berlangsung akan mempengaruhi sikap mentalnya. Ia akan merasa sangat ketakutan, merasa stres dan akibat selanjutnya ia menjadi pendiam dan tidak kreatif. Dalam dirinya ia merasa dimarahi oleh pejabat pemeriksa dan merasa pula dirinya dijauhi oleh masyarakat.
Hal ini yang sangat merugikan kepentingan anak, jangan sampai nantinya setelah perkaranya selesai atau kembali ke masyarakat setelah menjalani masa hukuman, anak menjadi bertambah kenakalannya. Jangan sampai si anak yang pernah tersangkut perkara pidana tidak dapat bergaul dengan baik, sehingga tidak dapat mengabdikan diri kepada nusa dan bangsa. Oleh karena itu dalam menangani perkara anak terutama bagi para petugas hukum diperlukan perhatian khusus, pemeriksaannya atau perlakuannya tidak dapat disama ratakan dengan orang dewasa, perlu dengan pendekatan-pendekatan tertentu sehingga si anak yang diperiksa dapat bebas dari rasa ketakutan dan rasa aman.
Sebelum masuk pada pembahasan penerapaan sanksi pidana di Indonesia terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, Penulis sedikit akan mengulas tentang risalah sidang pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dimana rancangan undang-undang tersebut awalnya diusulkan oleh pemerintah sebagai bentuk upaya perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum juga sampai pada pembentukan panja terkait pembentukan undang-undang tersebut oleh Komisi III DPR RI yang terdiri dari 9 (sembilan) fraksi, yaitu fraksi Demokrat, fraksi Golkar, fraksi PDIP, fraksi PKS, fraksi PAN, fraksi PKB, fraksi Gerindra, fraksi Hanura, fraksi PPP dan pandangan pemerintah yang diwakili oleh Menteri Hukum dan HAM, Menteri Sosial, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Kesimpulan terkait pendapat mini fraksi-fraksi dapat diambil resume bahwasannya seluruh fraksi yang ada pada Komisi III DPR RI terdapat banyak perbedaan, sanggahan, maupun persetujuan  dalam rapat Mini Fraksi ini Terhadap Rancangan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana, perbedaan-perbedaan yang mendasar terkait rancangan pembentukan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pidana penjara dianggap sebagai upaya terakhir yang dapat dijatuhkan kepada anak serta proses penyelesaian pidana anak harus mengedepankan prinsip restorative justice .
Dari hasil laporan panja, pendapat mini fraksi-fraksi dan rapat kerja tingkat I Rancangan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dapat diambil kesimpulan bahwa komisi III DPR RI bersama pemerintah sepakat terkait perubahan yang ada dalam Rancangan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang baru harus mengedepankan hak-hak anak, antara lain hak untuk kelangsungan hidup, hak terhadap perlindungan, hak untuk tumbuh kembang dan hak untuk berpartisipasi
sebagaimana diatur dalam konvensi hak-hak anak. 7 Demikian penjelasan terkait Risalah Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Banyak kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak harus berakhir pada hukuman pemenjaraan dengan tujuan untuk memberikan efek jera, sehingga tidak mengulangi perbuatan menyimpang tersebut demi kepentingan masa depan anak yang lebih baik. Akan tetapi, hukuman penjara ternyata belum mampu menekan tingginya angka tindak pidana anak. Yang terjadi adalah beberapa dari anak dengan perilaku menyimpang tersebut mejadi residivis dan kembali dipenjarakan. Hal ini justru akan semakin berdampak buruk bagi tumbuh kembang anak tersebut.
Dalam perjalanannya, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dirasa belum memenuhi kebutuhan perlindungan anak dan keadilan bagi anak, pada saat Undang-Undang ini berlaku. semua tindak pidana yang dilakukan oleh anak akan diproses secara formal sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang artinya seorang yang melakukan tindak pidana tidak bisa menghindari proses peradilan seperti halnya orang dewasa. Namun tetap ada perbedaan perlakuan dalam proses peradilan pada tindak pidana anak dan orang dewasa. Hal ini disebabkan karena anak memiliki psikologis yang belum seimbang, yang membuat anak sering tidak menyadari dan memahami akibat yang akan ditimbulkan oleh perbuatannya.
Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa pidana penjara tidak hanya mengakibatkan perampasan kemerdekaan, tetapi juga menimbulkan akibat negatif terhadap hal-hal yang berhubungan dengan dirampasnya kemerdekaan itu sendiri. Akibat negatif itu antara lain terampasnya juga kehidupan seksual yang normal dari seseorang, sehingga sering terjadi hubungan homoseksual dan masturbasi di kalangan terpidana. Dengan terampasnya kemerdekaan seseorang juga berarti terampasnya kemerdekaan berusaha dari orang itu yang dapat mempunyai akibat serius bagi kehidupan sosial ekonomi keluarganya. Terlebih pidana penjara itu dikatakan dapat memberikan cap jahat (stigma) yang akan terbawa terus walaupun yang bersangkutan tidak lagi melakukan kejahatan. Akibat lain yang juga sering disoroti ialah bahwa pengalaman penjara dapat menyebabkan terjadinya degradasi atau penurunan derajat dan harga diri manusia. 8 Atas dasar inilah akhirnya Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menginisiasi adanya perubahan tentang sistem peradilan yang diberlakukan kepada anak. Maka dari itu, lahirlah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang disahkan pada tanggal 30 Juli 2012 serta diundangkan pada waktu itu juga.
Undang-undang tersebut banyak memberikan terobosan hukum baik dalam tujuan filosofi, sosiologis, yuridis dan psikopolitik masyarakat yang menjadikan undang- undang ini lebih memenuhi rasa keadilan bagi anak. Substansi pasal yang sangat jauh berbeda dari undang-undang sebelumnya ialah ketentuan mengenai criminal policy bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Bab V Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang mengatur tentang ketentuan Pidana dan Tindakan
Dalam Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa seorang anak yang belum mencapai usia 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan. Ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau sanksi dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.
7 Saputra, T. (2022). Penerapan Pidana Penjara Sebagai Upaya Terakhir Bagi Anak. Jurnal Hukum Visio Justisia , 6.
8 Priyanto, D. (2009). Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia. Bandung: Refika Aditama.
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 16~23
Menurut Sudarto yang dimaksud dengan sanksi pidana adalah penderitaan yang dengan sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Adapun menurut Roeslan Saleh yang dimaksud dnegan sanksi pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik. 9 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada anak terdiri dari :
a) Pidana Peringatan b) Pidana dengan Syarat c) Pelatihan Kerja d) Pembinaan dalam Lembaga e) Pidana Penjara Sedangkan untuk Pidana Tambahan terdiri atas :
a) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau b) Pemenuhan kewajiban adat
Terjadi perubahan paradigma penjatuhan hukuman yang baru terhadap anak melalui Undang -undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mana sekaligus menjadi pintu pembuka penanganan anak berkonflik dengan hukum sehingga undang-undang ini dapat diimplementasikan dengan baik demi kepentingan dan perlindungan terhadap anak.
Substansi mendasar yang diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 adalah pengaturan tegas mengenai keadilan restoratif ( restorative Justice) untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan, karena dalam proses nya Undang-undang Pengadilan anak Nomor 3 Tahun 1997 dirasa belum cukup untuk mengcover segala kebutuhan anak seperti perlindungan dan keadilan sehingga terbentuklah Undang- Undang Sistem Peradilan Anak yang kelak dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Semangat urgensi pembentukan dari Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak ini ialah menjadikan pidana penjara sebagai upaya terakhir sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pasal 81 ayat (5) “pidana penjara merupakan upaya paling akhir”
2. Penerapan sanksi pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum ber- dasarkan undang-undang Sistem Peradilan Pidana anak pada Putusan Perkara no 4/Pid.Sus/anak/Pn.Jkt .Sel
Dalam pembahasan ini penulis menyoroti sebuah kasus putusan pengadilan dimana terdakwa anak yang selanjutnya disebut Anak, berusia 15 tahun saat sedang diputus pada 08 Maret 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat tinggal di Jl. Ceger Raya No 04 RT/RW 02/01 Kel Jurangmangu Timur Kec Pondok Aren Kota Tanggerang Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Dalam pokoknya penuntut umum telah mengajukan dakawaan nya kepada terdakwa anak sebagai berikut :
1) Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan Penganiayaan Berat dengan rencana terlebih dahulu sebagaimana Pasal 355 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dalam dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum;
9 Saleh, R. (1987). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Penjelasannya. Jakarta: Aksara Baru.
2) Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu kepada Anak dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun di LPKA dikurangi selama Anak berada dalam tahan sementara dengan perintah anak tetap ditahan.
3) Menetapkan barang bukti (terlampir dalam lampiran putusan)
4)  Menetapkan agar anak membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah). Dan dalam pokok perkara nya hakim memutuskan bahwa :
1) Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan Penganiayaan Berat dengan rencana terlebih dahulu” sebagaimana dalam dakwaan Pertama Primair
2) Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan di LPKA
3) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4) Menetapkan agar anak agar tetap berada dalam tahanan
5) Menetapkan barang bukti (terlampir dalam lampiran putusan)
6) Membebankan kepada anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah).
Perlakuan hukum pada anak selayaknya mendapatkan perhatian yang serius karena bagaimana pun anak-anak ini adalah masa depan suatu bangsa. Oleh karena itu dalam pengambilan keputusan, hakim harus yakin benar bahwa keputusan yang diambil akan dapat menjadi suatu dasar yang kuat untuk mengembalikan dan mengatur anak menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya sebagai warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi kehidupan bangsa. 10
Hukum pidana disusun agar semua kepentingan negara, masyarakat, dan individu terlindungi secara seimbang dan serasi sesuai pancasila. Tujuan pemidanaan sangat penting menurut J. E. Sahetapy, seorang pakar hukum Indonesia. Hakim harus merenungkan aspek pidana atau pemidanaan dalam kerangka tujuan pemidanaan dengan memperhatikan rasa keadilan dalam masyarakat dan menganalisis relasi timbal balik antara pelaku dengan korban. 11
Proses penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum harus dilaksanakan berdasarkan asas sistem peradilan pidana anak. Adapun asas daripada sistem peradilan pidana anak meliputi perlindungan, keadilan, nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembangnya anak, pembinaan dan pembimbingan anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir serta penghindaran pembalasan.
Salah satu kelemahan UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak adalah inkonsistensinya terhadap isi Peraturan Minimum Standar Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Administrasi Peradilan bagi Anak (Beijing Rules). Dimana didalam aturan 11 Beijing Rules telah diatur dengan tegas ketentuan mengenai penanganan tindak pidana anak, namun tidak dimuat dalam Undang-Undang tersebut. Sehingga, secara tidak langsung telah terjadi pengabaian prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang termuat di dalam Konvensi Hak-Hak Anak dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Apalagi posisi anak dalam melakukan tindak pidana tidak sama dengan orang dewasa yang sudah mempunyai akal dan pengalaman, dimana anak berada pada taraf yang belum mampu memperjuangkan sesuatu yang menjadi hak nya. Secara hukum UU No.
10 Gosita, A. (2004). Masalah Perlindungan Anak. Jakarta: PT Ilmu Bhuana.
11 Fitri, W. (2017). Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia. Jakarta: PT Nusantara Persada Utama.
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 18~23
3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak lahir untuk memberikan perlindungan hukum terhadap tindak pidana anak. Namun, secara yuridis-formil ternyata Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak tidak cukup memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Sebagaimana Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin mengatakan UU No. 3 Tahun 1997 tidak lagi sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat. UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak belum secara komprehensif memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum.
restorative Justice adalah suatu proses pengalihan dan proses pidana formal ke informal sebagai alternatif terbaik penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dengan cara semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah untuk menangani akibat perbuatan anak di masa yang akan datang. Di Indonesia, walaupun konsep serupa telah lama dikenal dan dilaksanakan dalam masyarakat adat, namun pengembangan konsep restorative Justice merupakan sesuatu yang baru, yang mana kota Bandung menjadi salah satu tempat pelaksanaan pilot project Unicef tentang pengembangan konsep restorative Justice pada tahun 2003. 12
Proses restorative justice pada dasarnya merupakan upaya pengalihan dari proses peradilan pidana menuju proses penyelesaian musyawarah, yang pada dasarnya merupakan jiwa dari bangsa Indonesia, untuk menyelesaikan permasalahan dengan cara kekeluargaan untuk mencapai mufakat. Saat ini, di dalam sistem hukum Indonesia, sudah mulai mengarah kepada pengadopsian konsep restorative justice tersebut. Namun untuk sementara, masih diberlakukan secara partial dan memandang tingkat urgenitas yang sangat mendasar, yaitu ditemukan dalam UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang merupakan pembaharuan dari UU sebelumnya yaitu UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.
Ada beberapa prinsip dasar yang menonjol dari restorative justice terkait hubungan antara plaku, korban, keluarga, masyarakat, dan negara. Pertama, kejatahan ditempatkan sebagai gelaja yang menjadi bagian tindakan sosial dan bukan sekedar pelanggaran hukum pidana; kedua, restorative justice adalah teori peradilan pidana yang fokusnya pada pandangan bahwa kejahatan adalah tindakan oleh pelaku terhadap orang lain atau masyarakat daripada terhadap negara. Jadi lebih menekankan bagaimana hubungan atau tanggung jawab pelaku (individu) dalam menyelesaikan masalahnya dengan korban atau masyarakat; ketiga, kejahatan dipandang sebagai tindakan yang merugikan orang dan merusak hubungan sosial. Ini jelas berbeda dengan hukum pidana yang telah menarikm kejahatan sebagai masalah negara, hanya negara yang berhak menghukum; keempat, munculnya ide restorative justice sebagai kritik atas penerapan sistem peradilan pidana dengan pemenjaraan yang dianggap tidak efektif terhadap penyelesaian konflik social. 13 Perubahan terhadap UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak dilakukan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar perlindungan kepentingan terbaik anak yang berhadapan dengan hukum sebagai penerus bangsa. Oleh karena itu sudah seharusnya sistem pemidanaan terhadap tindak pidana anak harus memperhatikan kepentingan anak dan sesuai dengan standar nilai dan sejumlah instrumen nasional yang berlaku untuk anak. Semua instrumen hukum internasional dan instrumen nasional ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan perlindungan hak-hak anak. Indonesia sudah memiliki aturan untuk memenuhi, mensejahterakan, dan memenuhi hak-hak
12 Marlina. (2010). Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum. Medan: USU 13 Prayitno, K. P. (2009). Restorative Justice Untuk Peradilan Di Indonesia. Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman , 5.
anak. Namun tampaknya tidak cukup membawa perubahan yang signifikan bagi nasib anak-anak yang berhadapan dengan hukum, dan apa yang diharapkan pada kenyataan sering tidak dapat terlaksana dengan baik karena putusan hakim lebih bersifat punitive sehingga merugikan anak itu sendiri.
Jika bertolak pada model pendekatan restorative justice yang dikemukakan oleh Van Ness, maka dapat dikatakan bahwa model pada konsep pendekatan restorative justice pada saat itu sangat mirip dengan model Hybrid System. Yaitu dimana proses penetapan pada setiap anak yang melakukan tindak pidana, tetap dilaksanakan secara formal namun pendekatan restorative justice dapat dipergunakan untuk menentukan jenis sanksinya
Sistem pemidanaan yang edukatif harus menjadi prioritas hakim dalam menjatuhkan putusan. Menempatkan anak dalam penjara senantiasa menjadi pilihan terkahir dan dengan jangka waktu yang sesingkat mungkin. Menempatkan anak pada lembaga- lembaga yang mempunyai manfaat dan fungsi sosial serta perbaikan bagi anak itu lebih baik, namun diharapkan lembaga-lembaga dapat memberikan perawatan, perlindungan, pendidikan dan keterampilan khusus yang bersifat mendidik sehingga dapat berguna dengan tujuan membantu mereka memainkan peran-peran yang secara sosial konstruktif dan produktif di masyarakat
Merujuk pada peraturan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang lebih komprehensip dalam menempatkan posisi anak dalam hukum artinya, didalam undang-undang ini (SPPA) seluruh Aparat Penegak Hukum dilibatkan untuk turut serta menyelesasikan masalah anak. Peraturan ini jelas dibutuhkan hakim dalam menjatuhkan putusan kepada pelaku tindak pidana agar keselarasan dan kesesuaian antara putusan akhir dan peraturan perundang-undangan tercipta.
Pemenuhan tujuan hukum berupa kepastian hukum dalam Putusan Nomor 4/Pid. Sus/Anak/2023/PN.Jkt.Sel, perlu diperhatikan dan dikaji kembali. Dalam tulisan ini, Penulis menyoroti perbedaan antara Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengenai penjatuhan pidana anak yang berkonflik dengan hukum. Fokus utama pada aspek kemanfaatan adalah pidana penjara yang tidak memberi manfaat yang maksimal bagi ABH.
Pertama dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak mengatur bahwa setiap penyelesaian perkara anak yang melakukan atau diduga melakukan tindak pidana maka penyelesaiannya melalui jalur litigasi (pengadilan) diperkuat pada pasal 23 ayat (1) menyatakan bahwa pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada anak ialah pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan terakhir pidana pengawasan, arti dari kata pokok ialah yang paling utama, yg paling diharuskan, maka dengan begitu segala bentuk tindak pidana yang dilakukan oleh anak berdasarkan Undang-Undang No 3 Tahun 1997 mengharuskan anak untuk di penjara.
Sementara undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa pidana pokok yang dapat dijatuhkan bagi anak yang berkonflik dengan hukum terdiri dari pidana peringatan, pidana dengan syarat, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga, dan yang terakhr pidana penjara. Yang diperkuat dalam pasal 71 Jo pasal 81 ayat (5) “Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir”.
Jika dilihat dari dua undang-undang diatas, terjadi perbedaan konflik terkait penjatuhan pidana terhadap anak nakal. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 20~23
Tentang Pengadilan Anak menyatakan sanksi yang dapat dijatuhkan kepada anak yang berkonflik dengan hukum terdiri dari pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan terakhir pidana pengawasan. Sementara Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa pidana penjara hanya digunakan sebagai upaya paling akhir dalam penjatuhan putusan
Hakim dalam menjatuhkan pidana pokok atau tambahan kepada anak yang melakukan tindak pidana, baik menurut peraturan Perundang-Undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan harus di pertimbangkan dan di putuskan sebaik-baiknya. Mengingat untuk anak yang berhadapan dengan hukum akan berdampak bagi psikologisnya dan mendapat banyak stigma negatif, baik dari pribadi maupun lingkungannya. Akan tetapi harus di pertimbangakan juga dari sisi korban yang telah menjadi sasaran kejahatan pelaku yang mendatangkan dampak kerugian yang tidak sedikit 14
Dalam putusan diatas, terlihat bahwa hakim tidak menggunakan asas preferensi dalam menghadapi konflik antar norma hukum, yaitu lex posteriori derogat legi priori yang menyatakan bahwa peraturan yang baru mengesampingkan peraturan yang lama. 15 Mengingat Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak diundangkan pada tahun 2012 dan Undang-Undang Pengadilan Anak diundangkan pada tahun 1999, maka tidak sejalan dengan asas tersebut, hakim mengutamakan penggunaan Undang-Undang Pengadilan Anak dan mengesampingkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Bila diteliti lebih dalam, pertimbangan hakim dalam perkara ini tidak dapat dikatakan sepenuhnya telah benar. Menurut Artidjo Alkostar, putusan pengadilan sejatinya bertujuan untuk solusi autoritatif, artinya memberikan jalan keluar dari masalah hukum yang dihadapi oleh para pihak (penggugat melawan tergugat atau terdakwa melawan penuntut umum). Selain itu, putusan pengadilan juga harus sesuai dengan tujuan undang-undang yang dijadikan dasar putusan pengadilan tersebut. Khusus terkait pemidanaan anak, hakim dalam mengadili anak hendaknya memperhatikan penyebab (causa) anak melakukan tindak pidana, masa depan anak, dan penjatuhan sanksi yang sesuai dengan kebutuhan anak. 16
Bila melihat putusan diatas, tidak muncul solusi autoritatif terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang diberikan sanksi pidana penjara selama 3 tahun 6 bulan akibat menyuruh melakukan penganiayaan. Dimana pidana penjara bukanlah solusi yang memberikan jalan keluar atas permasalahan. Pidana penjara tidak memberikan solusi yang edukatif, dengan ditempatkannya anak yang berkonflik dengan hukum, hak-haknya sebagai anak tidak dapat dipenuhi secara maksimal. Selain itu, tujuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan memajukan kesejahteraan dan memperhatikan prinsip proporsionalitas juga tidak terpenuhi. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dibentuk dengan tujuan untuk menghindari penggunaan sanksi pidana yang semata-mata bersifat menghukum. Dengan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum yang tidak divonis untuk menjalani pidana pelatihan, maupun pengawasan maka putusan ini dapat dikatakan belum mampu memberikan solusi autoritatif. Selain itu, pemidanaan yang tidak sesuai dengan kebutuhan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum tentu tidak sejalan dengan asas kepentingan terbaik bagi anak. Pemidanaan dalam putusan belum mampu memberikan kehidupan yang lebih baik bagi Anak Yang
14 Melani, W. S. (2013). Hukum Pidana Anak. Bandung: Refika Aditama.
15 Mertokusumo, S. (2002). Mengenal Hukum (Suatu Pengantar). Yogyakarta: Cetakan Ketiga Liberty.
16 Alkostar, A. (2009). Dimensi Kebenaran dalam Putusan Pengadilan. Jakarta: Varia Peradilan, Majalah Hukum Tahun XXIV Nomor 281, Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI).
Berkonflik Dengan Hukum dan bukan cara terbaik untuk menyelesaikan masalah Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum.
Hal ini membuat pemahaman bahwa adanya ketidak sesuaian antara putusan dengan peraturan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Ini menjadi suatu permasalahan karena adanya tumpang tindih mengingat hakim dalam menjatuhkan putusan harus berlandaskan peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan analisis di atas, penulis berpendapat bahwa putusan hakim dalam kasus ini tidak sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan. Hakim seharusnya mempertimbangkan lebih banyak faktor yang meringankan, menafsirkan undang- undang dengan lebih fleksibel, dan mengadopsi pendekatan keadilan restorative justice . Oleh karena itu, putusan ini layak untuk dikaji ulang, dan diharapkan adanya banding yang dapat memberikan keadilan yang lebih proporsional bagi terdakwa.
Melihat hal yang meringankan bahwa terdakwa masih berusia dibawah 18 tahun, terdakwa menyesali perbuatannya serta orang tua terdakwa menderita penyakit stroke dan kanker paru-paru stadium 4 dan dalam pokoknya di kasus ini belum di upayakan proses pendekatan keadilan restorative sebagaimana yang tertuang dalam Undang- Undang Sistem Peradilan Anak bahwa pidana penjara merupakan upaya paling akhir yg bisa dijatuhkan kepada anak yang berkonflik dengan hukum oleh karena nya wajib diupayakan upaya lain diluar pengadilan (restorative justice).
Dilihat dari segi manapun, tindakan hakim yang mengabulkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum juga dianggap tidak menunjukkan suatu penalaran yang logis dan wajar. Karena karena penjatuhan pidana penjara dikhawatirkan tidak menjadi solutif dalam upaya perbaikan dan pembinaan nya. Padahal, sistem peradilan pidana terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum haruslah mengedepankan kasih sayang secara kekeluargaan dan bermaksud untuk memperbaiki diri anak.
Atas permasalahan-permasalahan diatas, Penulis berpandangan bahwa Putusan Nomor 4/Pid.Sus.Anak/2023/PN.Jkt.Sel belum mewujudkan keadilan hukum dan kemanfaatan bagi ABH. Keadilan hukum tidak terlihat dengan ABH yang tidak divonis menjalani pidana pelatihan maupun pembinaan lainnya sesuai amanat Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mana justru harus mendapatkan hukuman pidana penjara. Mengenai kemanfaatan, pidana penjara tidak memberi manfaat yang maksimal bagi anak yang berkonflik dengan hukum mengingat hal tersebut merupakan asas kepentingan terbaik bagi anak yang dijunjung oleh Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Penulis menyoroti juga bahwa sebagaimana giringan visi misi KUHP Nasional oleh Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej yang baru disahkan DPR beberapa waktu lalu, beliau mengatakan bahwa visi terdiri dari 3 yakni keadilan korektif yakni ditujukan untuk pelaku dalam rangka mengoreksi perbuatan melalui sanksi dalam bentuk pidana atau tindakan, yang kedua ialah keadilan restoratif yakni ditujukan kepada korban mengingat ketidakadilan yang diterima korban sebagai dampak tindak pidana haruslah dipulihkan, dan yang terakhir ialah keadilan rehabilitatif yakni ditujukan baik terhadap pelaku maupun korban, sanksi yang ditujukan kepada pelaku diharapkan dapat mengoreksi pelaku dan dapat diterima kembali oleh masyarakat.

## d. keSimPulan
Dari pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan sanksi pidana pada anak yang berkonflik dengan hukum di Indonesia ialah merujuk pada
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 22~23
Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahnu 2012 perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 19997 tentang Pengadilan Anak melalui pidana peringatan, pidana dengan syarat, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga dan yang terakhir pidana penjara, yang dalam hal ini hendaknya pidana penjara merupakan upaya paling akhir sebagaimana asas hukum pidana yakni ( ultimum remidum ) “pidana merupakan opsi paling akhir” yg dapat dijatuhkan kepada anak yang berkonflik dengan hukum untuk itu harus di upayakan pendekatan pemidanaan lain terlebih dahulu.
Selanjutnya dapat disimpulkan pula bahwa Putusan Perkara Nomor 4/Pid.Sus. Anak/2023/PN.Jkt.Sel  dalam hal ini penulis berpendapat yakni belum mewujudkan asa keadilan dan kemanfaatan hukum sebagaimana yang telah penulis uraikan secara gamblang pada pembahasan di bab IV. Dalam perkara ini hakim menjatuhkan pemidanaan terhadap anak dengan langsung menjatuhi hukuman pidana penjara selama 3 tahun 6 bulan padahal Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengatur dengan sangat jelas bahwa pidana pokok yang dapat dijatuhkan pada anak terdiri dari pidana peringatan, pidana dengan syarat, pelatihan kerja,  pembinaan dalam lembaga, dan yang terakhr pidana penjara yang dalam hal ini diperkuat dalam pasal 81 ayat 5 bahwa “pidana penjara merupakan upaya paling akhir yang dapat dijatuhkan pada anak”

## e. Saran
Kepada aparatur penegak hukum, penulis memberikan saran bahwa dalam menangani perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak harus memperhatikan dampak kedepan bagi anak apabila ia akan dikenakan hukum berupa pemidanaan. Penegak hukum harus mengupayakan pendekatan restorative justice berupa pembinaan, pelatihan kerja dan lain sebagainya kepada anak, sehingga proses pendidikan yang harus diperoleh oleh anak dapat tetap terlaksana.
Kepada orang tua, penulis memberikan saran agar kedua orang tua harus lebih memperhatikan anak nya, dan memberikan edukasi yang lebih kepada anak. Agar anak paham dengan suatu hal atau tindakan yang tidak boleh dilakukan maupun yang boleh dilakukan. Agar anak lebih memahami ketentuan-ketentuan hukum di Indonesia Kepada Masyarakat, penulis memberikan saran agar masyarakat lebih memberikan perhatian kepada anak-anak. Apabila ada seorang anak yang melakukan tindak pidana seharusnya masyarakat memberikan perlindungan dan pembelajaran terhadap anak tersebut. Agar anak tersebut tidak mengulangi perbuatan nya lagi

## dafTar PuSTaka
Jurnal
Alkostar, A. (2009). dimensi Kebenaran dalam putusan pengadilan. Jakarta: Varia Peradilan, Majalah Hukum Tahun XXIV Nomor 281, Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI).
Chaziwi, A. (2002). Pelajaran Hukum Pidana Bag I. Jakarta: PT Raja Grafindo.
Paulus, H. (1997). Juvenile Delinquency (pemahaman dan penanggulangannya. Citra Aditya Bakti
Mulyadi, L. (2014). wajah Sistem peradilan pidana Anak indonesia,. Bandung: PT Alumni.
Harefa, B. H. (2019). Kapit Selekta perlindungan hukum Bagi Anak. Yogyakarta: CV
Budi Utama
Gultom, M. (2018). perlindungan hukum terhadap Anak dalam Sistem peradilan pidana di indonesia. Bandung: PT Refika Aditama
Muhaimin. (2020), Metode Penelitian Hukum. Mataram : Mataram University Press,
Saputra, T. (2022). Penerapan Pidana Penjara Sebagai Upaya Terakhir Bagi Anak. Jurnal hukum visio Justisia , 6
Priyanto, D. (2009). Sistem pelaksanaan pidana penjara di indonesia. Bandung: Refika Aditama.
Melani, W. S. (2013). hukum pidana Anak. Bandung: Refika Aditama.
Mertokusumo, S. (2002). mengenal hukum (Suatu pengantar). Yogyakarta: Cetakan Ketiga Liberty.

## Peraturan Perundang-undangan.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.