……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………... ISSN 2798-6489 (Cetak)
Juremi: Jurnal Riset Ekonomi
ISSN 2798-6535 (Online)

## STUDI KEPATUHAN PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DENGAN PEMUTIHAN PAJAK SEBAGAI VARIABEL MODERASI
Oleh Diaz Juan Marcheita 1 , Arif Nugroho Rachman 2
1,2 Program Studi S1 Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta Email: 1 diazmarcheita@gmail.com , 2 arifnugroho.rachman@gmail.com

## Abstract
The  purpose  of  this  research  is  to  determine  the  effect  of  taxpayer  awareness,  sanctions,  and income  level  on  taxpayer  compliance  in  paying  motor  vehicle  taxes  and  to  determine  the moderation of perceptions of tax bleaching program on the effect of taxpayer awareness, sanctions, and income level on compliance taxpayer in paying motor vehicle tax. The population in this study are all two-wheeled motorized vehicle taxpayers in Surakarta. Sampling using purposive sampling technique  with  the  criteria  of  taxpayers  who  joined  in  the  tax  bleaching  program.  The  samples tested  are  100  samples  using  multiple  linear  regression  analysis  technique  to  test  the  effect  of awareness,  sanctions  and  income  level  on  tax  compliance  in  paying  motor  vehicle  taxes  and moderate regression analysis (MRA) to test the moderating effect of tax bleaching perceptions on the effect of taxpayer awareness, sanctions and income level on taxpayer compliance in paying motor vehicle tax. The result of this research state that taxpayer awareness, sanctions, and income level have a positive effect on taxpayer compliance in paying motor vehicle taxes. However, the perception  of  tax  bleaching  cannot  moderate  the  effect  of  taxpayer  awareness,  sanctions,  and income level on taxpayer compliance in paying motor vehicle tax in Surakarta.
Keywords: Tax Bleaching, Tax Awareness, Sanctions, Income, Taxpayer Compliance

## PENDAHULUAN
Pajak adalah satu dari beberapa sumber pemasukan negara dimana pengaturan penggunaanya berada dalam kendali pemerintah  (Esmaeel,  2013)  telah  dijelaskan pula didalam UU nomor 28 tahun 2009, Pajak merupakan partisipasi wajib warga negara atau badan, ditentukan oleh peraturan perundangan, tidak  mendapat  timbalan  dan  dimanfaatkan guna keperluan negara dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat (Ezer et al, 2017).  Menurut  lembaga  pemungutnya,  pajak dapat  dibagi  kedalam  beberapa  kelompok diantaranya  Pajak  Pusat  dan  Pajak  Daerah. Pajak Daerah merupakan pajak yang pemungutannya diserahkan kepada pemerintah Daerah sedangkan Pajak Pusat pemungutannya diserahkan kepada pemerintah pusat.
Peraturan  Undang-undang  nomor  28 Tahun  2009,  mencatat  kendaraan  bermotor sebagai  objek  pajak  yaitu  pajak  atas  dominasi
atau  kepemilikan.  Penerimaan  atas  pajak kendaraan  bermotor  menjadi  penyumbang pendapatan  daerah  yang  penerimaannya  dapat digunakan  untuk  menunjang  pembangunan daerah dimana 10% penerimaan pajak kendaraan  bermotor  diperuntukkan  guna mendanai  perbaikan  jalan,  menambah  serta meningkatkan  sarana  transportasi  (Anggoro, 2017).
Selama  beberapa  tahun  terakhir  ini, semua  daerah  diseluruh  dunia  sedang  dilanda pandemi  covid  19  yang  membawa  dampak cukup serius. Sektor kesehatan bukan menjadi satu  satunya  sektor  yang  terdampak  pandemi, melainkan  sektor  perekonomian  juga  terkena dampaknya. Salah satu dampak pandemi covid 19  terhadap  perekonomian  negara  adalah turunnya  rasio  pajak.  Menurut  data  resmi  dari Direktorat Jendral Pajak, pada tahun 2020 rasio pajak  turun  sebesar  1,5%  (CNBCIndonesia). Seperti  kita  ketahui,  pandemi  covid  mulai
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… Juremi: Jurnal Riset Ekonomi
ISSN 2798-6489 (Cetak) ISSN 2798-6535 (Online)
memasuki  wilayah  Indonesia  pada  bulan Desember  2019  dan  masih  terus  berlanjut hingga sekarang. Bapenda Jateng menyebutkan pada  tahun  2020  tercatat  1.7  juta  pemilik kendaraan  di  Jawa  Tengah  belum  melakukan pembayaran  atas  pajak  kendaraan  bermotor yang  telah  jatuh  tempo,  dengan  nilai  yang mencapai Rp 500 milyar (iNewsjateng). Kadin Indonesia  menyatakan  sampai  dengan  awal Oktober  2020  terdapat  Pemutusan  Hubungan Kerja terhadap lebih dari 6,4 juta para pekerja, oleh  karena  itu  menyebabkan  tambahan pengangguran  sejumlah  2,67  juta  orang (Detiknews). Diprediksikan kesulitan ekonomi yang  diakibatkan  pandemi  covid19  menjadi penyebab  turunnya  kepatuhan  wajib  pajak sehingga  menyebabkan  tunggakan  pajak  yang sangat  besar. Kesulitan ekonomi yang dialami wajib pajak akibat dari pendapatan yang rendah akan mempengaruhi kesadaran dalam membayar pajak (Sofiana, 2021).
Tabel 1. Perbandingan Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Kota Surakarta (dalam ribu rupiah)
Sumber: bppkad.surakarta.go.id Tabel  diatas  menunjukkan  besarnya penerimaan pajak daerah di wilayah Surakarta selama  5  tahun  terakhir.  Tahun  2020  menjadi tahun  dengan  penerimaan  pajak  paling  rendah dibandingkan  dengan  4  tahun  sebelumnya dengan  pencapaian  kurang  dari  50%.  Dimana selama  tahun  2016  sampai  dengan  2019 pencapaiannya melebihi 100% dengan penerimaan  tertinggi  terjadi  pada  tahun  2019. Satu tahun berikutnya, penerimaan pajak turun secara  siginifakan.  Penurunan  penerimaan pajak  ini  bukan  tidak  mungkin  berasal  dari menurunnya  kepatuhan  wajib  pajak  yang diakibatkan  dari  krisis  ekonomi  selama  masa pandemi.
Pemerintah  dalam  usaha  menaikkan pendapatan pajak selama masa pandemi covid 19,  memberikan  kebijakan  pemutihan  pajak salah satunya di wilayah Surakarta. Pemutihan pajak  merupakan  kebijakan  penghapusan sanksi  atau  denda  keterlambatan  pembayaran pajak kendaraan bermotor. Kebijakan pemutihan  pajak  ini  didasarkan  pada  Pergub Nomor 5 Tahun 2021. Program  pemutihan ini dimulai pada 6 Mei  2021 hingga 6 September 2021.  Terdapat  hubungan  kausalitas  antara kebijakan  pemutihan  pajak  dan  penerimaan pajak kendaraan bermotor dalam masa pandemi covid-19, kebijakan ini  ditujukan memberikan kemudahan kepada wajib pajak yang terdampak  pandemi  covid-19  (Darmakanti, 2021).  Tingkat  kepatuhan  membayar  pajak mempengaruhi  banyak  sedikitnya  pendapatan pajak  yang  diterima,  semakin  bertambah tingkat  perilaku  patuh  wajib  pajak  maka penerimaan  pajak  pun  akan  meningkat (Waluyo, 2019) .
Penelitian  dengan  objek  kepatuhan wajib pajak memang sudah sering dan bahkan banyak  dilakukan.  Namun,  seiring  dengan banyaknya  penelitian  yang  dilakukan  tidak semua  menampilkan  hasil  yang  positif. Beberapa  penelitian  memperlihatkan  bahwa kesadaran wajib pajak tidak mampu mempengaruhi  perilaku  patuh  wajib  pajak (Karnedi et al, 2019). Faktor sikap wajib pajak adalah  faktor  yang  dapat  mengatur  kesadaran wajib  pajak.  Sikap  wajib  pajak  dibentuk  oleh berbagai dimensi salah satunya sikap terhadap kebijakan pajak (Troutman,1993 dalam Salman et al, 2019). Penelitian lain menyebutkan sanksi pajak  tidak  mampu  mempengaruhi  perilaku patuh  wajib  pajak  (Rizal,  2019).  Walaupun wajib pajak mengetahui bahwa ada sanksi tegas untuk perilaku tidak patuh wajib pajak, namun wajib  pajak  tidak  menghiraukannya.  Pada dasarnya kebijakan pemutihan pajak ditujukan kepada masyarakat supaya masyarakat mendapat keringanan dalam pembayaran pajak yang meliputi pembebasan sanksi administrasi. Hasil  penelitian  menunjukan  setiap  naik  satu
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………... ISSN 2798-6489 (Cetak)
Juremi: Jurnal Riset Ekonomi
ISSN 2798-6535 (Online)
satuan  pemutihan  pajak,  perilaku  patuh  wajib pajak akan naik 29,1% (Widajantie et al, 2020). Hal  ini  lah  yang  menjadi  fokus  bagi  peneliti melakukan  penelitian  mengenai  moderasi pemutihan pajak terhadap sanksi dan kesadaran wajib  pajak  serta  peneliti  menambahkan  satu variable  lain  yaitu  tingkat  pendapatan  wajib pajak. Dimana pada masa pandemic seperti ini pendapatan  wajib  pajak  menurun,  sehingga memungkinkan  jika  kebijakan  ini  dapat membantu  wajib  pajak.  Dengan  adanya kebijakan  pemutihan  pajak  ini,  kesadaran masyarakat  terhadap  pentingnya  pajak  dapat meningkat  serta  diharapkan  masyarakat  lebih memberikan  perhatian  terhadap  sanksi  pajak yang  diberikan  akibat  tidak  patuh  pada  pajak. Hasil  penelitian  yang  masih  kontradiktif  dan kontradiksi kebijakan pemutihan dengan sanksi pajak menjadi hal yang menarik peneliti untuk melakukan  penelitian  mengenai  moderasi pemutihan pajak, karena kebijakan ini bisa saja menjadi katalisator pemerintah dalam meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak  atau justru  menjadi  penghambat  dalam  usaha menurunkan  tindakan  tidak  patuh  pada  pajak yang  disebabkan  ketergantungan  wajib  pajak pada kebijakan ini.

## LANDASAN TEORI Teori Atribusi
Fritz  Heider  (1958)  melalui  teori atribusinya  menerangkan  terdapat faktor internal (internal  forces) dan  faktor  eksternal (external  forces) yang  dapat  mengendalikan sikap  individu  (Larasati  &  Subardjo,  2018). Teori atribusi menerangkan mengenai bagaimana memahami perilaku individu terhadap  kejadian  sekitar.  Di  dalam  teori  ini dijelaskan pula mengenai bagaimana hubungan perilaku  dengan  sikap  dan  karakteristik individu, sehingga hanya dengan memperhatikan perilaku individu, akan terlihat bagaimana  karakteristik  dan  sikap  individu tersebut  dalam  menghadapi  situasi  tertentu. Kesadaran  dapat  dipertimbangkan  menjadi salah satu faktor berasal dari individu itu sendiri
sehingga dapat mempengaruhi perilaku individu  atau  wajib  pajak  dalam  menunaikan kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotornya.  Sedangkan  Tingkat  pendapatan, sanksi  dan  persepsi  program  pemutihan  pajak dapat dipertimbangkan sebagai faktor dari luar yang dapat memperngaruhi perilaku patuh pada wajib pajak.

## Theory of Reason Action
Teori reason action oleh Icek Ajzen dan Martin Fishbein (1980) pada dasarnya menjelaskan  mengenai  korelasi  sikap  dan perilaku,  dimana  dalam  memahami  perilaku sukarela  individu  dapat  dilakukan  dengan memeriksa dasar motivasi yang menjadi alasan untuk  melakukan  sesuatu  tersebut  (Ghozali, 2020).  Fishben  dan  Ajzen  dalam Theory  of Reason  Action menjelaskan  empat  konsep dalam  mendefinisikan  perilaku  diantaranya Tindakan,  Target,  Konteks  dan  Waktu. Hubungan teori ini dengan kebijakan pemutihan  pajak  adalah  Pemerintah  dalam upaya  meningkatkan  penerimaan  pajak  pada masa  pandemi,  mengambil  tindakan  dengan membuat kebijakan pemutihan pajak. Kebijakan pemutihan pajak digunakan sebagai instrument  pemerintah  untuk  mengarahkan perilaku  wajib  pajak  menuju  ke  kepatuhan pajak.  Kepatuhan  pajak  kemudian  diharapkan akan meningkatkan penerimaan pajak. Pemutihan pajak dapat menjadi motivator bagi masyarakat  untuk  membayar  pajak  kendaraan bermotornya  dimasa  pandemi.  Kebijakan penghapusan denda pajak atau sanksi administrasi  inilah  yang  kemudian  digunakan masyarakat  umtuk  menunaikkan  kewajiban perpajakannya yang sebelumnya terhalang oleh krisis ekonomi akibat pandemi covid 19.
Theory of Planned Behavior
Ajzen  (1985)  menjelaskan  mengenai Theory  of  planned  behavior (TPB)  dan merupakan  turunan  dari Theory  Action Reaction menerangkan satu komponen tambahan  yang  dapat  mempengaruhi  perilaku actual.  Komponen  tersebut  adalah  kontrol perilaku yang dirasakan (Ghozali, 2020). Ajzen
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… Juremi: Jurnal Riset Ekonomi
ISSN 2798-6489 (Cetak) ISSN 2798-6535 (Online)
menambahkan  apabila  individu  memiliki kontrol perilaku yang dirasakan semakin tinggi, menyebabkan kepercayaan diri tentang kemampuan  melakukan  suatu  perilaku  akan meningkat. Teori ini memiliki korelasi dengan faktor  faktor  yang  dapat  mengendalikan perilaku  patuh  pada  pajak,  diantaranya kesadaran wajib pajak. Kesadaran wajib pajak dapat  mempengaruhi  niat  dalam  berperilaku memenuhi  kewajiban  perpajakan.  Kinerja perilaku  bergantung  pula  pada  kontrol  yang cukup pada perilaku yang dilakukan. Program pemutihan pajak dapat berperan sebagai control terhadap  kesadaran  pajak  dimana  persepsi wajib  pajak  mengenai  program  pemutihan pajak bisa saja menurunkan maupun menaikan pengaruh  kesadaran,  sanksi  maupun  tingkat pendapatan  wajib  pajak  dalam  berperilaku patuh. Persepsi wajib pajak mengenai penerimaan  manfaat  dari  program  pemutihan ini  dapat  menjadi  control  bagi  wajib  pajak untuk menjalankan kewajiban perpajakannnya.

## Pengertian Kebijakan
Kebijakan perpajakan sebagai bagian dari sistem  perpajakan  berfungsi  sebagai  alat pemerintah dibidang perpajakan untuk mencapai  tujuan  sosial  dan  ekonomi  dengan membidik  sasaran  tertentu  (Devano  dan Rahayu,  2006  dalam  Salman et  al, 2019) . Kebijakan  menurut  Carl  J  Friedrich  diartikan sebagai  serangkaian  konsep  tindakan  yang diusulkan dalam suatu lingkungan, menunjukan hambatan  dan  peluang  untuk  mencapai  tujuan tertentu. Kebijakan pemutihan pajak merupakan peniadaan sanksi administrasi yang diberikan oleh pemerintah dan bertujuan untuk menurunkan sikap ketidak patuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak kendaraan bemotor.

## Hipotesis dan Kerangka pemikiran Pengaruh kesadaran wajib Pajak
Kesadaran  wajib  pajak  bersumber  dari pada individu itu sendiri sehingga wajib pajak mau membayar pajak. Sejalan dengan penelitian  terdahulu  yang  mengemukakan kesadaran  wajib  pajak  mampu  mempengaruhi kepatuhan  wajib  pajak  di  Wilayah  Samsat
Karanganyar  (Sabtiharini,  2020),    dan  di wilayah  Samsat  Surabaya  Utara  (Arfamaini  et al, 2021). Maka Kesadaran wajib pajak dapat di katakan  sebagai  salah  satu  faktor  penentu kepatuhan  wajib  pajak.  Berdasarkan  uraian tersebut dapat dibuat dugaan sementara sebagai berikut :
H1:  Kesadaran  wajib  pajak  memberikan pengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

## Pengaruh sanksi pajak
Deterrence  theory menguji  mengenai pengaruh  hukuman  terhadap  suatu  tindakan yang  illegal  agar  seseorang  menjadi  jera (Salman et  al ,  2019).  Pemberian  hukuman  ini sebagai  bentuk  pencegahan  terhadap  individu agar  tidak  melakukan  tindakan  yang  dilarang atau  tidak  menaati  peraturan  yang  berlaku. Pemberian  sanksi  perpajakan  yang  tegas diharapkan menjadi sebuah tindakan pencegahan  terhadap  sikap  tidak  patuh  pada pajak.  Searah  dengan  uraian  tersebut,  hasil penelitian  mengemukakan  sanksi  mampu memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan  wajib  pajak  kendaraan  bermotor  di wilayah  Samsat  Karanganyar  (Sabtiharini, 2020), di wilayah Samsat Gianyar sanksi pajak juga  mampu    memberikan  pengaruh  positif terhadap kepatuhan wajib pajak (Juliantari et al, 2021) Berdasarkan uraian tersebut, sanksi pajak diperhitungkan  sebagai  faktor  yang  dapat memberikan  pengaruh  pada  kepatuhan  wajib pajak sehingga dapat dibuat dugaan sementara sebagai berikut :
H2:  Sanksi  pajak  memberikan  pengaruh terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

## Pengaruh tingkat pendapatan
Seseorang  dengan  pendapatan  yang cukup  tinggi  akan  lebih  mudah  untuk memenuhi  kebutuhan  hidupnya  termasuk membayar pajak, sedangkan seseorang dengan pendapatan yang rendah cenderung sulit untuk mencukupi  kebutuhannya  dan  memilih  untuk mencukupi  kebutuhan  primernya  terlebih
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………... ISSN 2798-6489 (Cetak)
Juremi: Jurnal Riset Ekonomi
ISSN 2798-6535 (Online)
dahulu  dari  pada  memenuhi  kewajiban pembayaran pajak. Dalam menjalankan kewajiban membayar pajak dipengaruhi pendapatan wajib pajak  (Sumitro, 1987 dalam Hidayat  et  al,  2019).  Hasil  penelitian  yang sudah pernah dilakukan menyatakan pendapatan  mampu  mempengaruhi  secara signifikan  kepatuhan  wajib  pajak  di  Desa Bunuo  Kabupten  Bone  Bolango  (Podungge, 2020).  Berdasarkan  uraian  dari  penelitian tersebut dapat dibuat dugaan sementara sebagai berikut:
H3: Tingkat pendapatan memberikan pengaruh terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Pengaruh  moderasi  persepsi  pemutihan pajak terhadap kesadaran pajak Fasilitas  pengampunan  pajak  meliputi penghapusan  denda  administrasi  perpajakan yang meliputi denda pajak selama masa pajak, bagian  tahun  pajak,  sampai  akhir  tahun  pajak terakhir (Sumarsan: 2017). Penelitian terdahulu mengenai tax amnesty yang merupakan bagian dari  pengampunan  pajak,  didapatkan  hasil bahwa persepsi terhadap kebijakan tax amnesty tidak  mampu  memoderasi  kesadaran  wajib pajak (Sari, 2018). Secara umum Kebijakan tax amnesty dan  pemutihan  pajak  memiliki kesamaan  konsep  yaitu  pengampunan  pajak. Jika  pada tax  Amnesty pengampunan  pajak mengarah  pada  pengampunan  pajak  atas  aset yang  dimiliki  oleh  WPOP,  pemutihan  pajak mengarah  pada  penghapusan  denda  pajak. Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik dugaan sementara sebagai berikut:
H4: Persepsi pemutihan pajak dapat memoderasi pengaruh kesadaran terhada  kepatuhan  wajib  pajak  dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Moderasi  persepsi  pemutihan  pajak  pada sanksi pajak
Secara logika sanksi pajak dibuat untuk meningkatkan
perilaku taat pajak.
Meningkatnya    sanksi  perpajakan  semakin menghalangi  wajib  pajak  terhadap  tindakan ketidakpatuhan  pada  pajak  (Perabavathi  et  al,
2017). Pemerintah membuat kebijakan pemutihan pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor. Penghapusan  sanksi  admistratif  pajak  ini bertolak  belakang  dengan  tujuan  pemberian sanksi  pajak  sehinga  terdapat  kemungkinan bahwa  pemutihan  pajak  dapat  memoderasi secara positif maupun negatif pengaruh sanksi administratif pajak terhadap perlaku kepatuhan. Penelitian  terdahulu  membuktikan  bahwa tax amnesty tidak  mampu  memoderasi  pengaruh sanksi  pajak  terhadap  kepatuhan  pajak  (Sari, 2018). Tax  amnesty dan  pemutihan  pajak merupakan program  pengampunan pajak yang dibuat  oleh  pemerintah  dengan  tujuan  yang sama  yaitu  meningkatkan  kepatuhan  wajib pajak.  Berdasarkan  uraian  diatas  dapat  dibuat dugaan sementara sebagai berikut:
H5: Persepsi pemutihan pajak dapat memoderasi  pengaruh  sanksi  terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
Pengaruh  moderasi  persepsi  pemutihan pajak  terhadap  tingkat  pendapatan  wajib pajak
Bloomqist,  2003  dalam  (Larasati  et  al, 2018)  menyatakan  penghindaran  terhadap pembayaran  pajak  lebih  mungkin  dilakukan oleh  wajib  pajak  dengan  pendapatan  terbatas yang disebabkan pengeluaran yang lebih besar dari  pendapatannya.  Krisis  ekonomi  yang melanda  dimasa  pandemi  berdampak  pada pendapatan masyarakat.
Kebijakan penghapusan  denda  pajak  diharapkan  dapat meringankan beban masyarakat dalam membayar tunggakan pajaknya. Dengan adanya  penghapusan  denda  pajak  dapat memperkecil nilai rupiah yang akan dibayarkan oleh  wajib  pajak  karena  wajib  pajak  hanya membayarkan  pokok  pajaknya  saja  sehingga diharapkan  kebijakan  ini  dapat  memoderasi pengaruh tingkat pendapatan wajib pajak pada perilaku patuh pajak terutama pajak kendaraan bermotor.  Berdasarkan  uraian  diatas  dapat dibuat dugaan sementara sebagai berikut:
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… Juremi: Jurnal Riset Ekonomi
ISSN 2798-6489 (Cetak) ISSN 2798-6535 (Online) H6:  Kebijakan  pemutihan  pajak  dapat memoderasi pengaruh tingkat pendapatan pada kepatuhan wajib pajak dalam  membayar  pajak  kendaraan bermotor
Kerangka Pemikiran

## METODE PENELITIAN Metode pengumpulan data
Metode  pengumpulan  data  dengan metode  survey  melalui  kuisioner.  Penelitian metode  survey  dilakukan  pada  waktu  tertentu dengan tujuan menjelaskan kondisi
sesungguhnya pada waktu penelitian, mengidentifkasi  keadaan  sekarang  untuk  di bandingkan, menentukan hubungan yang hidup diantara  kejadian  spesifik  (Sudaryono,  2019). Pada  penelitian  survey  dibutuhkan  data  yang didapatkan  langsung  dari  responden  yang disebut data primer (Raihan, 2017). Responden penelitian  ini  adalah  seorang  wajib  pajak kendaraan  bermotor  roda  dua  di  wilayah Surakarta.
Populasi dan sample Populasi merupakan sekumpulan individu  yang  memiliki  karakteristik  untuk diteliti  menurut  kriteria  yang  ditentukan  oleh peneliti  (Raihan,  2017).  Wajib  pajak  pemilik 389.746  kendaraan  bermotor  di  wilayah Surakarta menjadi populasi yang diteliti dalam penelitian  ini.  Pengambilan  sample  penelitian yang  diujikan  menggunakan  teknik purposive sampling menggunakan  kriteria  wajib  pajak kendaraan bermotor di wilayah Surakarta yang mengikuti program pemutihan pajak pada tahun 2021  dengan  jumlah  sample  100  yang didapatkan menggunakan rumus slovin dengan ketentuan berikut:
n = N ÷ (1 + Ne 2 ) = 389.746 ÷ (1 + (389.746 x (0,1) 2 ) = 99,97 (dibulatkan 100)

## Teknik analisis
Penilaian  kuisioner  yang  disebarkan menggunakan  skala  pengukuran  skala  likert dengan  ketentuan  sebagai  berikut  :  Sangat Tidak  Setuju  (STS)  meiliki  nilai  1,    Tidak Setuju  (TS)  memiliki  nilai  2,  Kurang  Setuju (KS) memiliki nilai 3, Setju (S) memiliki nilai 4  dan  Sangat  Setuju  (SS)  memiliki  nilai  5 dengan ketentuan jumlah indikator pertanyaan sebagai  berikut:  variable  kesadaran  (X1)  4 indikator  pertanyaan,  sanksi  (X2)  4  indikator pertanyaan,  pendapatan  (X3)  4  indikator pertanyaan, variable pemutihan (Z) 5 indikator pertanyaan,  dan  kepatuhan  (Y)  5  indikator pertanyaan.  Berikut  tabel  persebaran  tingkat pendapatan  yang  digunakan  sebagai  sample yang diuji:
Tabel 2. Tingkat Pendapatan
Tingkat Pendapatan Jumlah sample Diatas 5 juta 6 3 Juta - 5 Juta 17 1 Juta - 3 Juta 45 Dibawah 1 Juta 22 Tidak Berpenghasilan 10 Total sample 100
Sumber: Data diolah tahun 2021
Analisis  data  menggunakan  analisis kuantitatif.  Penelitian  kuantitatif  memiliki tujuan untuk menilai suatu teori, menampilkan fakta  dan  mendeskripsikannya  secara  statistik (Raihan,  2017).  Dalam  penelitian  ini  menguji kontrol dari variabel moderasi pemutihan pajak yang menurut teori theory of planned behaviour (TPB) telah diuraikan ada kontrol perilaku yang dirasakan yang dapat mempengaruhi kepercayaan diri tentang kemampuan melakukan  sesuatu.  Data  yang  diambil  dalam penelitian ini sebelumnya telah dibuat tabulasi data  kemudian  diolah  dengan  menggunakan SPSS 22 dengan teknik regresi linier berganda (Uji  T)  guna  menguji  pengaruh  tiap  variable
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………... ISSN 2798-6489 (Cetak)
Juremi: Jurnal Riset Ekonomi
ISSN 2798-6535 (Online)
independent  (X)  serta  Analisis Moderate Regresion  Analysis untuk  mengukur  tingkat pengaruh variable moderasi (Z). Sebelum data diolah terlebih dahulu dilakukan uji instrument data  (uji  validitas  dan  uji  reliabilitas)  dan  uji Asumsi klasik (uji
normalitas, multikolinearitas, heterokedastisitas dan autokorelasi).
Penelitian  ini  di  jabarkan  dalam  dua  model sebagai berikut:
Model uji regresi linier berganda: Y = α + β 1 X 1 + β 2 X 2 + β 3 X 3 + e Model Moderate Regression Analysis (MRA) : Y = α + β 1 X 1 + β 2 X 2 + β 3 X 3 + β 4 Z + β 1 (X 1 Z) + β 2( X 2 Z) + β 3( X 3 Z) + e

## Definisi dan pengukuran variabel Kepatuhan wajib pajak (Y)
Secara  umum  kepatuhan  merupakan kesediaan untuk mengambil tindakan atau tidak terhadap  suatu  aktivitas  tertentu  berdasarkan aturan-aturan yang ada. Kepatuhan perpajakan merupakan persepsi wajib pajak tentang segala sesuatu yang dihasilkan dari interaksi masyarakat  dengan  pemerintah  mengenai perpajakan (Dewi et al., 2017). Perilaku patuh pada  kewajiban  perpajakan  dapat  dilihat  dari ketepatan waktu wajib pajak dalam membayar pajak, memenuhi persayaratan dalam membayar  pajak,  kepatuhan  pada  peraturan pajak (Wardani et al, 2017)
Kesadaran wajib pajak (X1)
Kesadaran pajak adalah sikap wajib pajak bersedia melakukan pembayaran pajak berdasarkan pada ketulusan dan keikhlasan hati nurani  (Wardani  et  al,  2017).  Semakin  baik kesadaran  wajib  pajak  akan  mempengaruhi pemahanan  wajib  pajak,  pemahaman  wajib pajak  akan  berpengaruh  terhadap  kepatuhan wajib  pajak  (Tikupadang  et  al.,  2020). Kesadaran  dalam  membayar  pajak  dapat dicerminkan  dari  pemahaman  wajib  pajak terhadap  kewajiban  sebagai  wajib  pajak, keyakinan  wajib  pajak  bahwa  pembayaran pajak dimanfaatkan guna membiayai pembangunan  negara  dan  daerah,  serta
kemauan dari dalam diri wajib pajak (Wardani et al, 2017) .

## Sanksi pajak (X2)
Sanksi  pajak  merupakan  konsekuensi dari  tindakan  tidak  patuh  pada  pajak,  dapat berupa denda maupun sanksi pidana (Karwur et al.,  2020).  Sanksi  pajak  digunakan  sebagai jaminan ketaatan terhadap peraturan perpajakan.  Selain  itu  sanksi  juga  berfungsi sebagai sarana pencegahan tindakan pelanggaran  terhadap  ketentuan  perpajakan (Mardiasmo,  2018).  Pengukuran  sanksi  dapat dilihat  dari  pengetahuan  mengenai  sanksi perpajakan,  tujuan  diberikannya  sanksi  pajak, dan persepsi keadilan sanksi pajak (Wardani et al, 2017)

## Tingkat pendapatan (X3)
Pendapatan  merupakan  penghasilan guna  memenuhi  kebutuhan  hidup  setiap individu,  adanya  penghasilan  membuat  setiap individu  bisa  mencukupi  kebutuhan  hidupnya sehari-hari  (Hidayat  et  al,  2019).  Pendapatan merupakan  suatu  hal  yang  berperan  penting dalam  perekonomian  individu.  Pendapatan digunakan  sebagai  alat  untuk  memenuhi kebutuhan  hidup  masing  masing  individu seperti membayar pajak. Pengukuran pendapatan  dilihat  dari  rentang  nominal penghasilan per bulan wajib pajak, kesanggupan  dan  kemauan  wajib  pajak  dalam memenuhi  kewajiban  perpajakan  meskipun pendapatannya rendah (Krisnadeva et al, 2020) Persepsi pemutihan Pajak (Z)
Pemutihan pajak kendaraan merupakan suatu kebijakan penghapusan sanksi administrasi  pajak  atau  denda  keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor yang di lakukan  pemerintah  untuk  menertibkan  warga negara  yang  memiliki  tunggakan  pajak, dilaksanakan selama periode tertentu (Ferry et al,  2020) .  Pengukuran  moderasi  pengaruh pemutihan  pajak  dapat  dinilai  dari  partisipasi wajib  pajak  dalam  program  pemutihan  serta dari  persepsi  wajib  pajak  terhadap  program pemutihan (Ferry et al, 2020).
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… Juremi: Jurnal Riset Ekonomi
ISSN 2798-6489 (Cetak) ISSN 2798-6535 (Online)

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berikut adalah hasil uji statistik deskriptif guna memberikan deskripsi sample yang diujikan:
Tabel 3. Statistik deskriptif
Sumber: Data diolah (SPSS 22) tahun 2021 Tabel 3 memperlihatkan statistik deskriptif  dari  sample  yang  diuji.  Jumlah sample yang diujikan adalah 100 sample. Nilai terendah variabel Kepatuhan adalah 12,00, nilai tertinggi  variabel  kepatuhan  pajak  22,00,  nilai rerata variable kepatuhan adalah 19,59. Besaran nilai  yang  didapat  menerangkan  bahwasanya tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  yang  diteliti cukup  tinggi.  Kemudian  untuk  variabel kesadaran wajib pajak memiliki nilai terendah 11,00,  nilai  tertinggi  kesadaran  wajib  pajak 20,00  dan  nilai  rerata  16,24.  Variabel  sanksi pajak  memiliki  nilai  terendah  10,00,  nilai tertinggi 19,00 dan nilai rerata 15,63. Variabel tingkat  pendapatan  wajib  pajak  memiliki  nilai terendah  8,  nilai  tertinggi  24,00  dengan  nilai rerata  sebesar  18,21.  Variabel  persepsi pemutihan pajak memiliki  nilai  terendah 7,00, nilai tertinggi 25,00 dengan rerata 18,83.
Uji Asumsi Klasik Uji Normalitas Tabel 4. One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Sumber : Data diolah (SPSS 22) tahun 2021
Tabel
4 hasil uji normalitas menggunakan uji non parametrik (One Sample Kolmogorov Smirnov Test) dapat  dilihat pada baris Asymp Sig (2-tailed) yaitu sebesar 0,042. Menurut  kriteria  uji  normalitas  data  tidak berdistribusi  normal  karena  memiliki  nilai  sig <0,05.  Namun  menurut  teorema  limit  pusat ( central limit theorm ) menjelaskan bahwa data dengan nilai n atau sampel sebesar lebih dari 30 memiliki  kurva  distribusi  sample  yang cenderung berdistribusi normal sehingga dapat diabaikan  atau  dimaklumi  (Yuliawati  et  al, 2021)
Uji Heterokedastisitas
Tabel 5 . Uji Spearman Rho Variabel Sig. (2-tailed) KESADARAN ,561 SANKSI ,359 PENDAPATAN ,612 PEMUTIHAN ,910 Sumber: Data diolah (SPSS 22) tahun 2021 Tabel 5 menunjukan hasil uji heteroskedastisitas teknik Spearman Rho. Nilai Sig.  (2-tailed)  pada  masing-masing  varibel yang  diuji  adalah  sebesar  >  0,05  dapat  ditarik kesimpulan  tidak  terdapat  heteroskedastisitas pada sample yang diujikan.
Uji Multikolineratias
Tabel 6. Uji Multikolineritas Tolerance VIF KESADARAN ,890 1,123 SANKSI ,910 1,099 PENDAPATAN ,832 1,201 PEMUTIHAN ,989 1,011 Sumber: Data diolah (SPSS 22) tahun 2021 Tabel 6 menunjukkan hasil uji multikolinearitas dengan masing-masing variable  memiliki  nilai Tolerance >  0,10  dan nilai VIF < 10 atau tidak terjadi multikolinearitas pada sample yang diujikan
Uji Autokorelasi
Tabel 7. Uji Durbin Watson
Sumber: Data diolah (SPSS 22) tahun 2021
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………... ISSN 2798-6489 (Cetak)
Juremi: Jurnal Riset Ekonomi
ISSN 2798-6535 (Online)
Tabel  7  menunjukkan  hasil  uji Durbin
Watson didapatkan  nilai  DW  sebesar  1,989. Berdasarkan hasil perhitungan dan
perbandingan,  nilai  DW  ( Durbin  Watson )  ada pada  interval  antara  d u dan  4-d u sehingga disimpulkan  tidak  terjadi  autokorelasi  pada sample yang diujikan.
Uji Reliabilitas
Tabel 8. Reliability statistic Keterangan Cronbach's Alpha N  of Items Kesadaran ,792 4 Sanksi ,707 4 Pendapatan ,772 4 Pemutihan ,780 5 Kepatuhan ,700 5 Sumber : Data diolah (SPSS 22) tahun 2021
Tabel  8  menunjukan  nilai  hasil  uji reliabilitas,  dapat  dilihat  pada Cronbach's Alpha yaitu  sebesar  >  0,60.  Kesimpulan  dari pengujian ini adalah masing-masing pertanyaan yang diajukan dalam kuisioner bersifat reliabel. Uji Validitas
Metode uji validitas pernyataan menggunakan  korelasi  bivariate  dengan  nilai Sig. (2-tailed) pada masing-masing pertanyaan <  0,05  yang  berarti  validitas  diterima  atau masing-masing item pertanyaan valid.

## Hasil Uji Hipotesis
Tabel 9. Uji Regresi Linier Berganda
Sumber: Data diolah (SPSS 22) tahun 2021 Model Regresi 1: Y = 6,329 + 0,240 X 1 + 0,343 X 2 + 0,220 X 3 + e

## Tabel 10. Uji Regresi Moderasi (Moderate Regression Analysis)
Sumber: Data diolah (SPSS 22) tahun 2021 Model Regresi 2: Y = - 3,605  + 0,214X 1 + 1,239X 2 + 0,083X 3 + 0,461Z + 0,003X 1 Z – 0,045X 2 Z + 0,007X 3 Z + e Pembahasan

## a. Pengaruh Kesadaran Terhadap Kepatuhan Pajak
Hasil  uji  regresi  linier  berganda  (uji  t) terhadap  variabel  kesadaran  wajib  pajak, variabel kesadaran wajib pajak (X1) signifikansi t (sig) bernilai 0,013 atau α < 0,05 maka  dugaan  sementara  1  (Hipotesis  1) diterima. Nilai koefisien regresi β sebesar 0,240 bernilai positif, menjelaskan tingkat kesadaran wajib  pajak  mampu  memberikan  pengaruh positif  secara  parsial  terhadap  kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Apabila nilai kesadaran naik satu satuan maka kepatuhan  wajib  pajak  akan  meningkat  24% dengan  asumsi  variabel  lain  yang  diujikan dalam  penelitian  ini  bernilai  tetap.  Hasil  ini mendukung  penelitian  dari  (Sari,  2018), (Sabtiharini, 2020), dan (Arfamaini, 2021). b.  Pengaruh  Sanksi  terhadap  Kepatuhan

## Pajak
Huji  regresi  linier  berganda  terhadap variabel  sanksi  (X2),  nilai  sig  variabel  sanksi pajak adalah 0,004 atau α < 0,05 maka dugaan sementara  2  (Hipotesis  2)  diterima.  Nilai koefisien regresi β sebesar 0,343 bernilai positif menjelaskan sanksi pajak mampu memberikan pengaruh  positif  secara  parsial  terhadap kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor.  Naiknya  satu  satuan  sanksi  pajak akan menaikan tingkat kepatuhan pajak sebesar 34,3%  dengan  asumsi  variable  lain  dalam penelitian  ini  bernilai  tetap.  Sanksi  yang bersifat tegas dan adil dapat membuat jera para
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… Juremi: Jurnal Riset Ekonomi
ISSN 2798-6489 (Cetak) ISSN 2798-6535 (Online)
pelanggar  peraturan  perpajakan.  Hasil  ini mendukung  penelitian  dari  (Sari,  2018), (Sabtiharini, 2020), dan (Juliantari et al, 2021). b. Pengaruh Pendapatan terhadap Kepatuhan Pajak
Hasil uji regresi linier berganda variabel tingkat  pendapatan  (X3),  nilai  sig  variabel tingkat  pendapatan  0,004  atau  α  <  0,05  maka dugaan  sementara  3  (Hipotesis  3)  diterima. Nilai koefisien regresi β sebesar 0,220 bernilai positif  menjelaskan  tingkat  pendapatan  wajib pajak  mampu  memberikan  pengaruh  positif secara parsial terhadap kepatuhan pembayaran pajak  kendaraan  bermotor.  Semakin  besar pendapatan wajib pajak maka kepatuhan pajak juga  meningkat.  Pada  kelompok  wajib  pajak dengan  pendapatan  rendah  akan  cenderung rendah  pula  tingkat  kepatuhannya.  Hal  ini dikarenakan  wajib  pajak  dengan  pendapatan rendah cenderung akan menggunakan pendapatannya terlebih dahulu untuk memenuhi  kehidupan  sehari  hari  dari  pada membayar pajak. Hasil penelitian ini menolak penelitian  dari  (Rahman,  2018),  (Puteri  et  al., 2019) dan (Hidayat, 2019) namun mendukung penelitian dari (Podungge, 2020).
d.  Pengaruh  Moderasi  Persepsi  Pemutihan Pajak Terhadap Kesadaran Pajak
Hasil  uji Moderate  Regression  Analysis (MRA) variable kesadaran*pemutihan menunjukkan  nilai  sig  0,906  atau  α  >  0,05, koefisien regresi β 0,003 pada interaksi antara variable kesadaran (X1) dan persepsi pemutihan  (Z).  Variabel  persepsi  pemutihan pajak  dalam  penelitian  ini  tidak  mampu memoderasi  pengaruh  parsial  kesadaran  pajak terhadap  kepatuhan  pajak  sehingga  dugaan  4 (Hipotesis  4)  diterima.  Ada  atau  tidaknya program pemutihan pajak tidak dapat mempengaruhi kesadaran wajib pajak. Hasil ini mendukung  penelitian  lalu  yang  menyatakan tax  amnesty tidak  mampu  memoderasi pengaruh  kesadaran  wajib  pajak  (Sari,  2018). Tax  amnesty dan  pemutihan  pajak  merupakan bagian  dari  kebijakan  pengampunan  pajak, namun  kedua  program  ini  tidak  dapat
mempengaruhi  atau  memoderasi  pengaruh kesadaran terhadap kepatuhan pajak.
e. Pengaruh  Moderasi  Pemutihan  Pajak Terhadap Sanksi Pajak
Pada  hasil  uji Moderate  Regression Analysis nilai  sig  variable  sanksi*pemutihan adalah  sebesar  0,229  atau  lebih  dari  0,05 sehingga  dugaan  5  ditolak.  Menurut  hasil penelitian  ini,  pemutihan  pajak  tidak  dapat memoderasi  pengaruh  sanksi  pajak  terdapat kepatuhan  pajak.  Masyarakat  yang  menjadi responden dalam penelitian ini, dengan ada atau tidaknya  program  pemutihan  cenderung  akan tetap  patuh  terhadap  pajak.  Sanksi  yang diberikan sudah cukup untuk membuat jera para wajib  pajak. Deterence  theory dalam  hal  ini dapat  menjelaskan  pengaruh  sanksi  yang  kuat dapat menghindarkan wajib pajak dari perilaku tidak  patuh  sehingga  baik  sebelum  maupun sesudah  program  pemutihan  tidak  akan mempengaruhi  pengaruh  sanksi  terhadap kepatuhan  pajak.  Hasil  ini  menolak  penelitian sebelumnya  dengan  hasil tax  amnesty mampu memoderasi  pengaruh  parsial  sanksi  pajak terhadap perilaku patuh pada pajak (Sari, 2018). f.  Pengaruh  Moderasi  Pemutihan  Pajak Terhadap Pendapatan
Berdasarkan hasil uji Moderate
Regression Analysis nilai sig variable pendapatan*pemutihan  adalah  sebesar  0,769 atau  >  0,05  sehingga  dugaan  6  ditolak. Pemutihan pajak pada penelitian ini tidak dapat memoderasi  pengaruh  pendapatan  terhadap perilaku  patuh  pada  pajak. Theory  of  planned behaviour dalam  hal  ini  gagal  menjelaskan mengenai  pengaruh  kontrol  perilaku  yang dirasakan. Pada dasarnya persepsi wajib pajak mengenai  kebermanfaatan program  pemutihan pajak tidak dapat menjadi motivasi atau alasan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Responden  yang  memiliki  pendapatan  rendah dalam penelitian ini cenderung akan tetap patuh dan  mengusahakan  kewajiban  pembayaran pajak kendaraan bermotornya.
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………... ISSN 2798-6489 (Cetak)
Juremi: Jurnal Riset Ekonomi
ISSN 2798-6535 (Online)
PENUTUP Kesimpulan
Dari  pemaparan  analisis  data  dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dan tingkat pendapatan wajib pajak secara parsial berpengaruh positif signifikan pada kepatuhan pembayaran  pajak  kendaraan  bermotor  di wilayah  Surakarta.  Akan  tetapi  variabel pemutihan  pajak  tidak  dapat  memoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, maupun  tingkat  pendapatan  wajib  pajak  pada kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor roda dua di wilayah Surakarta.
Keterbatasan dalam penelitian ini adalah ruang  lingkup  yang  terbatas  di  wilayah Surakarta dengan jumlah sample yang terbatas. Program pemutihan yang dibuat oleh pemerintah  tidak  hanya  diberlakukan  di wilayah  Surakarta  saja  melainkan  diseluruh wilayah  provinsi  jawa  tengah  dan  provinsi lainnya. Selain itu penelitian ini hanya menguji pada  wajib  pajak  dengan  kendaraan  roda  dua dengan  tingkat  pendapatan  terbesar  diatas  5 juta.  Saran  bagi  peneliti  selanjutnya  dapat menjangkau  wilayah  yang  lebih  luas  dengan persebaran tingkat pendapatan lebih merata dan dengan  jumlah  sample  yang  lebih  besar. Peneliti selanjutnya dapat memasukkan variabel lain yang belum diuji dalam penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA
[1]  Anggoro,  D.D.  (2017).  Pajak  Daerah  dan retribusi Daerah. UBPress.
[2]  Arfamaini,R.,  &  Susanto,  A.K.  (2021). Pengaruh  Pengetahuan  Pajak  ,  Kesadaran Wajib  Pajak  ,  Sanksi  Pajak  dan  Kualitas Pelayanan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak  Dalam  Membayar  Pajak  Kendaraan Bermotor  (  Studi  Pada  Wajib  Pajak  Di Kantor Bersama Samsat  Surabaya  Utara ). Eco-Socio:  Jurnal  Ilmu  dan  Pendidikan Ekonomi, 5(1), 12–33.
[3]  Darmakanti,  N.M.,  &  Febriyanti,  N.K.E.S. (2021). Efektivitas Pemutihan Pajak
Kendaraab Bermotor Pada Masa Pandemi. Jurnal pacta sunt servanda, 2(2), 88–94. [4] Dewi, L. R. K., Sulindawati, N. L. G. E., &
Sinarwati,  N.  K.  (2017).  Pengaruh  Sikap Rasional  dan  Lingkungan  Wajib  Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel
Moderasi  (Studi  Kasus  pada  Wajib  Pajak Orang  Pribadi  yang  terdaftar  di  KPP Pratama  Singaraja).  E-Journal  S1  Ak Universitas Pendidikan  Ganesha, 7(1), 1– 11.
[5]  Esmaeel, E. S. (2013). The impact of direct- indirect  taxation  on  consumer.  IOSR Journal of Engineering, 03(6), 08–13.
[6]  Ezer,  E.,  &  Ghozali,  I.  (2017).  Pengaruh Tingkat  Pendapatan,  Tarif  Pajak,  Denda Pajak, Dan Probabilitas Pemeriksaan Pajak Terhadap  Kepatuhan  Pajak.  Diponegoro Journal of Accounting, 6(3), 407–419.
[7]  Ferry,  W.,  &  Sri,  D.  (2020).  Pengaruh Pemutihan  Pajak  Dan  Kesadaran  Wajib Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor  Di  Kota  Palembang.  Jurnal Keuangan Dan Bisnis, 53(9), 1689–1699.
[8]  Ghozali,  I.  2013.  Aplikasi  Analisis Multivariate  dengan  Program  SPSS.  Edisi 7. Universitas Diponegoro.
[9]  Ghozali, I. (2020). 25 Grand Theory :Teori Besar  Ilmu  Manajemen,  Akuntansi,  dan Bisnis  (Untuk  Landasan  Teori  Skripsi, Tesis dan Disertasi). 2020. Yoga Pratama.
[10] Hidayat,  R.A.I  &  Islami,  I.N.  (2019). Pengaruh  Sosialisasi  Pajak,  Sanksi  Pajak dan  Pendapatan  Wajib  Pajak  terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak  Bumi  dan  Bangunan  di  Kecamatan Serang  Baru(Studi  Empiris  Kecamatan Serang Baru, Desa Jayamulya).
Accounting Global Journal, 3(2), 145-159.
[11] Juliantari,  N.K.A.,  &  Sudiartana,  I.M.,  & Dicriyani,  N.L.G.M.  (2021).  Pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, kewajiban  moral,  sanksi  pajak,  dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… Juremi: Jurnal Riset Ekonomi
ISSN 2798-6489 (Cetak) ISSN 2798-6535 (Online)
pajak  dalam  membayar  pajak  kendaraan bermotor di kantor samsat gianyar. Jurnal Kharisma, 3(1), 128–139.
[12] Karnedi, N. F., & Hidayatulloh, A. (2019). Pengaruh  Kesadaran  Perpajakan,  Sanksi Pajak  Dan  Tax  Amnesty  Terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi. Jurnal Profita, 12(1), 1.
[13] Karwur, J. M., Sondakh, J. J., & Kalangi, L.  (2020).  Pengaruh  Sikap  Terhadap Perilaku,  Norma  Subyektif,  Kontrol
Perilaku Yang Dipersepsikan Dan Kepercayaan  Pada  Pemerintah  Terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi
Dengan Niat Sebagai Variabel Intervening (  Survey  Pada  KPP  Pratama  Manado  ). Jurnal  Riset  Akuntansi  Dan  Auditing “GOODWILL”, 11(2), 113–130.
[14] Krisnadeva, A.A.N & Merkusiwati,
N.K.L.A.  (2020).    Faktor-Faktor  yang Memengaruhi  Kepatuhan  Wajib  Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor  di  Kota  Denpasar.  e-Jurnal Akuntansi  Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis Universitas Udayana,
Indonesia, 30(6),1425–1440.
[15] Larasati,  F.  S.,  &  Subardjo,  A.  (2018). Pengaruh Penerapan E-System Perpajakan Terhadap.  Jurnal  Ilmiah  Akuntansi,  1(1), 29–39.
[16] Mardiasmo. Perpajakan. (2018). Andi.
[17] Perabavathi, S., & Zainol, B. (2017). The Relationship  between  Tax  Rate  ,  Penalty Rate , Tax Fairness and Excise Duty Non- compliance.  SHS  web  of  conferences  34. 1101
[18] Podungge, S. N., & Zainuddin, Y. (2020).
Pengaruh Tingkat Pendapat dan
Pengetahuan  Terhadap  Kepatuhan  dalam Membayar  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  di Desa  Bunuo  Kabupaten  Bone  Bolango. Jurnal Ekonomi Syariah, 1, 66–78.
[19] Puteri,  P. O., Syofyan, E., &  Mulyani,  E. (2019). Analisis Pengaruh Sanksi Administrasi,  Tingkat  Pendapatan,  Dan Sistem  Samsat  Drive  Thru  Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan
Bermotor.  Jurnal  Eksplorasi  Akuntansi, 1(3), 1569–1588.
[20] Rahman,  A.  (2018).  Pengaruh  Kesadaran Wajib  Pajak,  Tingkat  Pendidikan,  dan Pendapatan terhadap Kepatuhan
Membayar  Pajak  Bumi  dan  Bangunan.
Jurnal  Akuntansi  Universitas  Negeri Padang, 6(1), 1–20.
[21] Raihan.  (2017).  Metodologi  Penelitian. Universitas Islam Jakarta.
[22] Rizal, A. S. (2019). Pengaruh Pengetahuan Wajib  Pajak,  Kesadaran  Wajib  Pajak, Sanksi  Pajak  Kendaraan  Bermotor  Dan Sistem  Samsat  Drive  Thru  Terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang, 7(1), 76.
[23] Sabtiharini, D.A., & Ismawati, K. (2020). Pengaruh  Tarif  Pajak,  Kesadaran,  dan Sanksi  Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan Wajib  Pajak  Kendaraan  Bermotor  (Studi Kasus pada WPOP Samsat Karanganyar). Surakarta  Accounting  Review  (SAREV) Vol., 2(2), 32–39.
[24] Salman,  R.K.,  &  Tjaraka,  H.  (2019). Pengantar Perpajakan: Cara Meningkatkan Kepatuhan Pajak. Indeks.
[25] Sari, A. P. (2018). Persepsi Tax Amnesty Sebagai  Pemoderasi  Pengaruh  Kesadaran Wajib  Pajak  dan  Sanksi  Perpajakan  Pada Kepatuhan  WPOP.  E-Jurnal  Akuntansi Universitas Udayana, 22 (1), 464–491.
[26] Sofiana, L. (2021). Pengaruh Sanksi Pajak dan Tingkat Pendapatan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan
Kesadaran  Sebagai  Variabel  Mediasi.
Jurnal Akuntansi Indonesia. 17 (1). 52-63.
[27] Sudaryono. (2019). Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitaif, mix method. Rajagrafindo Persada.
[28] Sumarsan, T. (2017). Perpajakan Indonesia  Pedoman  Perpajakan  Yang Lengkap  Berdasarkan  Undang  Undang Terbaru. Indeks.
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………... ISSN 2798-6489 (Cetak)
Juremi: Jurnal Riset Ekonomi
ISSN 2798-6535 (Online)
[29] Tikupadang,  W.K.,  &  Palalangan,  C.A. (2020). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak,
Pengetahuan Sistem, E-Filling, Tax Audit, Dan Tax Avoidance Terhadap Penerimaan Pajak  (Studi  Kasus  Pada  KPP  Makassar Utara).  Paulus  Journal  of  Accounting (PJA). 1(2), 45–53.
[30] Waluyo.  (2019).  Pengaruh  Penambahan Jumlah  Wajib  Pajak,  Pemeriksaan  Pajak, Penagihan  Pajak,  Dan  Kepatuhan  Wajib Pajak  Terhadap  Penerimaan  Pajak.  Jurnal Ilmiah Binaniaga, 8(02), 155.
[31] Wardani, D. K., & Rumiyatun, R. (2017). Pengaruh  Pengetahuan  Wajib  Pajak, Kesadaran  Wajib  Pajak,  Sanksi  Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat
Drive  Thru  Terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Jurnal
Akuntansi, 5(1), 15.
[32] Widajantie,  T.  D.,  &  Anwar,  S.  (2020). Pengaruh  Program  Pemutihan  Pajak
Kendaraan  Bermotor,  Kesadaran  Wajib Pajak,  Sosialisasi  Pajak,  Dan  Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan  Bermotor  (Studi  Pada  Kantor Bersama  Samsat  Surabaya  Selatan). Behavioral Accounting Journal, 3(2), 129–
143.
[33] sYuliawati,  Y.,  &  Sutrisno,  P.  (2021). Faktor Yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak.  Jurnal  Informasi,  Perpajakan, Akuntansi,  Dan  Keuangan  Publik,  16(2), 203.
[34] Ahmad. A. (2021). 1,7 Juta Warga Jateng
Nunggak Bayar Pajak Kendaraan Bermotor.  Diakses  pada  15  September 2021, dari https://jateng.inews.id/amp/berita/17-juta-
warga-jateng-nunggak-bayar-pajak- kendaraan-bermotor-ini-alasannya [35] Lidya  J.S.  (2021).  Sejak  10  tahun  lalu begini penerimaan pajak RI. Diakses pada 21 September 2021, dari
https://www.cnbcindonesia.com/news/202
10318131044-4-231105/sejak-10-tahun-
lalu-begini-gambaran-penerimaan-pajak- ri.
[36] Nurcholis.  M.  (2020).  9,77  Juta  Orang Kena  PHK.  Diakses  pada  15  September 2021, dari https://news.detik.com/berita/d- 5278957/977-juta-orang-kena-phk-mpr- soroti-sdm-dan-literasi-teknologi
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… Juremi: Jurnal Riset Ekonomi
ISSN 2798-6489 (Cetak) ISSN 2798-6535 (Online)

## HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN