## PROBLEMATIKA YURIDIS SISTEM ALOKASI HUKUM DALAM PENGAWASAN HAKIM
The Juridical Problems of Allocation Legal System in the Judge Control
Muhtadi
Fakultas Hukum, Universitas Lampung email: muhtadi.1977@gmail.com

## abstract
The  procedure  Oversight  Judge  (How  It  Treats  People)  is  regulated  by  an internal  mechanism  by  the  Supreme  Court as  an  institution  builder through the remedies and oversight mechanisms of behavior, as well as the external monitoring  Judicial  Commission  behavior  of  justices  and  judges  in  the Supreme Court. While the constitutional judges monitored internally without the  involvement  of  outside  agencies.  There  is  injustice  setting  norms supervision  of  judges  (How  It  Distribute).  If  the  justices  and  courts  in Supreme Court monitored externally by Judicial Commission and internally by  the  Supreme  Court,  Court  only  supervised  institution's  own  internal artificial.
Keywords: Judge Supervision, and System Allocation Law

## abstrak
Prosedur  Pengawasan  Hakim  ( How  It  Treats  People )  diatur  dengan mekanisme  internal  oleh MA  sebagai  pembina  institusi  melalui  mekanisme upaya  hukum  dan  pengawasan  perilaku,  serta  KY  sebagai  pengawas eksternal  terhadap  perilaku  hakim  agung  dan  hakim  di  bawah  MA. Sedangkan  hakim  konstitusi  diawasi  secara  internal  tanpa  keterlibatan lembaga  luar.  Terdapat  ketidakadilan  pengaturan  norma  pengawasan  hakim ( How  It  Distribute ).  Jika  hakim  agung  dan  badan  peradilan  dalam lingkungan MA diawasi secara eksternal oleh KY dan internal oleh MA, MK hanya diawasi lembaga buatan internal sendiri.
Kata Kunci : Pengawasan Hakim, dan Sistem Alokasi Hukum

## A. Pendahuluan
Sejak  diundangkan  dan  diberlakukan  Undang-Undang  No.  14  Tahun 1970  tentang  Kekuasaan  Kehakiman  kemudian  diganti  dengan  Undang- Undang No. 35 Tahun 1999 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang kemudian dicabut  dan  diganti  oleh  Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.  4  Tahun
2004  tentang  Kekuasaan  KeHakiman. 1 Yang  kemudian  mengalami perubahan  dan  sampai  sekarang  diatur  dalam  Undang-  Undang  No.  48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu: 2
“Kekuasaan  Kehakiman  adalah  kekuasaan  Negara  yang  merdeka untuk  menyelenggarakan  peradilan  guna  menegakkan  hukum  dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945,  demi  terselenggaranya  Negara Hukum Republik Indonesia”.
Adanya  reformasi  pada  tahun  1998,  Undang-Undang  Dasar  1945 sebagai hukum tertinggi mengalami perubahan. Perubahan Undang-Undang Dasar  1945  telah  membawa  perubahan  dalam  kehidupan  ketatanegaraan khususnya kekuasaan kehakiman. 3 Ditinjau dari segi tata negara, kekuasaan kehakiman  identik  dengan  badan  “yudikatif”.  Menurut  pasal  24  ayat  (1), kekuasaan  kehakiman  dilakukan  oleh  sebuah  Mahkamah  Agung  dan  lain- lain  badan  kehakiman  menurut  Undang-Undang.  Kemudian  dalam penjelasan pasal 24 dan 25 ditegaskan: 4
“Kekuasaan kehakiman kekuasaan yang  merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Berhubung dengan itu, harus diadakan jaminan  dalam  Undang-Undang  tentang  kedudukan  para hakim”.
Penjelasan  pasal  tersebut  dikemukakan  bahwa  kekuasaan  kehakiman yang  merdeka  mengandung  pengertian  bebas  dari  campur  tangan  pihak kekuasaan lainnya. Walaupun demikian, kebebasan itu sifatnya tidak mutlak karena  hakim  bertugas  menegakkan  hukum  dan  keadilan  dengan  jalan menafsirkan  hukum  dan  mencari  dasar  serta  asas-asas  yang  menjadi landasannya  melalui  perkara-perkara  yang  diproses  di  pengadilan  sehingga putusannya mencerminkan perasaan keadilan masyarakat. 5
Terkait  dengan  hukum  sebagai  alokasi  sistem  ( law  as  an  allocative system ) Lawrence M. Friedman 6 menuliskan bahwa :
“What  is  this justice that, in  the  broadest sense,  the legal  system must  produce?  The concept.  Of  course,  defies  definition,  and it is the subject of a wide philosophical literature. For our purposes, it
1 Sophar  Malu  Hutagalung, Praktik  Peradilan  Perdata ( Teknis  Menangani  Perkara  di Pengadilan ), (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 5.
2 Pasal 1 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
3 Jaenal  Arifin, Peradilan  Agama  dalam  Bingkai  Reformasi  Hukum  di  Indonesia (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 140.
4 M. Yahya Harahap, K edudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU NO. 7 Tahun
1989 (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 98.
5 Cik  Hasan  Bisri, Peradilan  Agama  di  Indonesia (Jakarta:  Raja  Grafindo  Persada,  1998), hlm. 143-145.
6 Lawrence M. Friedman, The Legal System : A Social Science Perpective, (New York: Russel Sage Foundation, 1975), hlm. 20.
refers  to  expectations  and  assesments.  People  in  a  society  expect the law to meet their ethical standards. They will judge it on how it performs. By “performs” we mean, how it treats people and how it distributes its benefits and costs.”
Secara  bebas  diterjemahkan  bahwa  “dalam  pengertian  umum,  seperti apa  keadilan  yang  hendak  wujudkan  sistem  hukum?.  Tentunya,  sulit mendefinisikan  konsepsi  keadilan  dan  selama  ini  sebatas  menjadi  kajian dalam  berbagai  literatur  filsafat.  Untuk  tujuan  kita,  makna  keadilan  lebih mengacu  pada  pengharapan  dan  penilaian  masyarakat.  Masyarakat  menilai hukum yang adil adalah yang sesuai dengan standar etis mereka. Menilainya dari  bagaimana  hukum  itu bekerja.  Yaitu,  perlakuan hukum  terhadap orang dan bagaimana pendistribusian hukum terhadap keuntungan dan kerugian.”
Terlepas dari penolakan terhadap pendefinisian hukum oleh Salmond 7 sebagai “ the  body  of  principles  recognized  and  applied  bye the  state  in  the administration  of  justice ,”  tetapi  keadilan  merupakan  penekanan  yang menonjol dalam menitikberatkan tujuan berhukum, demikian pula meskipun legal  utilitarism e  Bentham 8 secara  tegas  menjadikan  doktrin  kemanfaatan hukum  sebagai  aras  utama  berhukum,  tetap  saja  kemanfataan  tersebut sedapat mungkin mengurangi praktik-praktik ketidakadilan.
Keadilan dalam teori hukum klasik yang dikembangkan pemikir barat dengan teori etisnya merupakan tujuan utama, sedangkan aliran positivisme (legalistik)  berkiblat  kepada  kepastian.  Adapun  teori-teori  hukum  modern menempatkan  keadilan,  kemanfaatan  dan  kepastian  hukum  sebagai  standar baku dalam tujuan hukum, dan secara kasuistis, ketiga tujuan tersebut dapat berdiri  sendiri  atau  berdasarkan  skala  prioritas  menempati  urutannya masing-masing  secara  proporsional. 9 Namun  demikian,  di  antara  teori-teori yang dikembangkan para pemikir hukum dan kenegaraan sejak jaman yunani kuno, romawi, islam serta pemikir-pemikir hukum Indonesia kekinian tidak pernah melepaskan keadilan dari salah satu kondisi yang hendak diwujudkan oleh hukum.
Pasal 5 ayat (1) Undang-undang (UU) Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan  Kehakiman 10 menyebutkan  bahwa  hakim  dan  hakim  konstitusi wajib  menggali,  mengikuti,  dan  memahami  nilai-nilai  hukum  dan  rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
7 Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (legal theory) dan Teori Peradilan (judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence), (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 73.
8 Ibid., hlm. 78.
9 Ibid., hlm. 213.
10 Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  ( LNRI )  Tahun  2009  Nomor  157,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ( TLNRI ) Nomor 5076.
Menurut Romli Antasasmita 11 norma tersebut, yaitu:
“...Aspek sosiologis mengandung makna bahwa hakim harus peka dan  tanggap  terhadap  nilai  keadilan  yang  berkembang  dalam masyarakat.  Sedangkan  secara  teleologis,  mengandung  makna bahwa hakim harus memahami tujuan pembentukan suatu undang- undang dan tujuan umum dari hukum yaitu memelihara ketertiban, kepastian  hukum  dan  keadilan  serta  kemanfaatan  dalam  suatu rangkaian  sistematis  yang  sepatutya  tercermin  dalam  putusan pengadilan..”
Lebih dari itu, dalam Pasal 197 ayat (1) huruf a UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 12 menyaratkan pencantuman pada kepala (irah-irah) setiap vonis hakim tulisan “DEMI KEADILAN BERDASARKAN  KETUHANAN  YANG  MAHA  ESA”  dan  apabila disimpangi maka putusan dimaksud menjadi batal demi hukum.
Namun demikian, sudut pandang dan makna keadilan bagi masyarakat dalam menilai setiap perundang-undangan, dan ataupun putusan pengadilan adalah  berdasarkan  pada  standar  etik  yang  mereka  pahami  sebagai  sebuah keharusan yang memang harusnya demikian sebuah norma yang diterapkan. Kontekstualisasi  pemaknaan  demikian  salah  satunya  tercermin  dari penolakan  31  (tiga  puluh  satu)  orang  hakim  agung  terhadap  keterlibatan Komisi  Yudisial  (KY)  melakukan  pengawasan  terhadap  hakim  Mahkamah Agung  (MA)  yang  kemudian  mereka  berusaha  menarik  hakim  Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai bagian yang tidak dapat pula diawasi KY, sehingga muncullah  Putusan  MK  Nomor  005/PUU-IV/2006  tentang  Pengujian Undang-undang  Nomor  22  Tahun  2004  tentang  Komisi  Yudisial  dan Undang-undang  Nomor  4  tahun  2004 tentang  Kekuasaan Kehakiman,  yang substansinya justru menguatkan peran KY dalam mengawasi hakim MA dan hakim-hakim yang ada di bawah lingkungan MA serta mengecualikan hakim MK dari pengawasan KY.
Mengingat terjadinya kekosongan hukum pengawasan yang dilakukan KY  sebagai  akibat  ketidakpastian  hukum  pelaksanaan  kegiatan  tersebut, 13 DPR bersama presiden melakukan perubahan terhadap paket UU kekuasaan Kehakiman sebagaimana disarankan dalam putusan MK.
11 Romli  Antasasmita, Teori  Hukum  Integratif  :  Rekonstriksi  terhadap  Teori  Hukum Pembangunan  dan  Teori  Hukum  Progressif, (Yogyakarta:  Genta  Publishing,  2012),  hlm.
39.
12 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.
13 Lihat  Putusan  MK  No.  005/PUU-IV/2006  tentang  Pengujian  Undang-undang  Nomor  22 Tahun  2004  tentang  Komisi  Yudisial  dan  Undang-undang  Nomor  4  tahun  2004  tentang Kekuasaan Kehakiman, hlm. 200-201.
Undang-undang  paket  kekuasaan  kehakiman  yang  mengalami penggantian adalah UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman 14 menjadi  UU  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman,  yang kemudian  disusul  dengan  perbaikan  UU  No.  24  Tahun  2003  tentang Mahkamah  Konstitusi 15 dengan  UU  No.  8  Tahun  2011  tentang  Perubahan UU  Nomor  24  Tahun  2003  tentang  Mahkamah  Konstitusi 16 dan  terakhir perbaikan  UU  KY  dengan  UU  Nomor  18  Tahun  2011  tentang  Perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. 17
Pengawasan  terhadap  hakim  yang  dilakukan  KY  sebagaimana  diatur dalam UU Kekuasaan Kehakiman 2004, dan perubahan UU KY 2011 diakui sebagai hukum yang sesuai dengan kehendak Pasal 24B UUD 1945. Namun demikian,  terkait  pengawasan  yang  dilakukan  Majelis  Kehormatan Mahkamah  Konstitusi  “yang  dua  anggotanya  berasal  dari  unsur  DPR  dan pemerintah”, terhadap hakim konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 27A ayat  (2)  UU  Nomor  8  Tahun  2011,  yang  sejatinya  merupakan  penjabaran lebih  lanjut  dari  Pasal  23  UUMK  dan  Pasal  44  UU  Kekuasaan  Kehakiman oleh  sejumlah  pemikir  ketatanegaraan  Indonesia  dipandang  sebagai  pilihan politik  yang  dapat  mempengaruhi  independensi  MK,  karenanya  harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Sudut pandang sejumlah pakar tersebut kemudian bermuara pada inskonstitusionalitas Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi sebagai organ pengawas hakim MK sebagaimana terdapat dalam  Putusan  MK  No.  049/PUU-IX/2011  tentang  Pengujian  Undang- undang  Nomor  8  Tahun  2011  tentang  Perubahan  UU  No.  24  Tahun  2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap UUD 1945.
Penghapusan organ pengawas hakim konstitusi dalam Pasal 27A ayat (2)  UU  MK,  oleh  MK  ditindaklanjuti  dengan  penerbitan  Peraturan  MK Nomor  1  Tahun  2013  tentang  Majelis  Kehormatan  Mahkamah  Konstitusi yang  didasarkan  pada  Pasal  27A  ayat  (7)  UUMK  yang  menyatakan  bahwa ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  susunan,  organisasi,  dan  tata  beracara persidangan  Majelis  Kehormatan  Mahkamah  Konstitusi  diatur  dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi.
Namun  demikian,  perubahan  organ  pengawas  hakim  kostitusi  yang benar-benar tidak lagi melibatkan unsur politik dan pemerintah juseru tidak diikuti  dengan  kesadaran  tinggi  penegakan  etik  individu  hakim  konstitusi
14 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358.
15 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43316.
16 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  5226.
17 Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2011  Nomor  106,  Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5250.
sehingga  terjadilah  penangkapan  M.  Akil  Mochtar  yang  diduga  terlibat dalam  pengaturan  putusan  sengketa  pemilihan  kepala  daerah  yang disidangkan  MK. Mahkamah  yang  semula  berada  pada  puncak  kehormatan sebagai  lembaga  negara  yang  bebas  dari  berbagai  praktik  mafia  hukum mengalami  degradasi  dan  kehilangan  kepercayaan  publik,  sehingga kemudian  pemerintah  mengeluarkan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti Undang-Undang  (Perpu)  No.  1  Tahun  2013  tentang  Perubahan  Kedua  atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang kemudian  ditetapkan  DPR  menjadi  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2014 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi Undang-Undang. 18
Kegagalan  pengawasan  internal  MK  tersebut  oleh  Perpu  dijadikan pintu  masuk  mengembalikan  keterlibatan  KY  dalam  pembentukan  organ pengawas hakim konstitusi bersama MK, serta penyusunan dan menetapkan Kode  Etik  dan  Pedoman  Perilaku  Hakim  Konstitusi  dengan  membentuk Majelis Kehormatan Mahkamah
Konstitusi yang sekretariatnya berkedudukan  di  KY,  bahkan  disebutkan  bahwa  ketentuan  lebih  lanjut mengenai  kode  etik  dan  pedoman  perilaku  hakim  konstitusi,  tata  cara pemilihan  Majelis  Kehormatan  Hakim  Konstitusi,  susunan  organisasi  dan tata  kerja  Majelis  Kehormatan  Hakim  Konstitusi  diatur  dengan  Peraturan Bersama Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial.
Mengingat  belum  terbentuknya  Majelis  Kehormatan  sebagaimana dimaksud  Perpu,  Mahkamah  menerbitkan  PMK  Nomor  2  Tahun  2013 tentang  Dewan  Etik  Mahkamah  Konstitusi  yang  bekerja  menjalankan  tugas dan wewenang Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi yang dibuat bersama MK dan KY.
Kehadiran  KY  yang  terlibat  dalam  mendesain  Majelis  Kehormatan Mahkamah  Konstitusi  sebagaimana  dimaksud  Pasal  27A  Perpu  oleh sejumlah  dosen  dikategorikan  sebagai  tindakan  pemerintah  yang bertentangan  dengan  UUD  1945.  Pada  akhirnya,  Perpu  No.  1  Tahun  2013 yang  ditetapkan  menjadi  UU  No.4  Tahun  2014  dinyatakan  bertentangan dengan  UUD  1945  melalui  Putusan  MK  No.  1-2/PUU-XII/2014  tentang Pengujian UU Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2013  tentang  Perubahan  Kedua  Atas  UU  Nomor  24  Tahun  2003  tentang Mahkamah  Konstitusi  terhadap  UUD  1945.  Atas  dasar  vonis  tersebut,  MK kemudian  berdasarkan  Pasal  23  UU  MK  menetapkan  PMK  No.  2  Tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang mencabut dan
18 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5493.
menyatakan  tidak  berlaku  PMK  No.  1  Tahun  2013  dan  PMK  No.  2  Tahun 2013.
Fungsi  dan  kedudukan  organ  pengawas  hakim  sebagaimana  uraian- uraian  tersebut  di  atas  apabila  dikaitkan  dengan  sudut  pandang  Friedman yang  menjadikan  fungsi  hukum  sebagai  sistem  alokasi  menimbulkan beberapa permasalahan akademik antara lain, a) bagaimana hukum mengatur pengawasan  hakim  ( How  it  performs )?;  b)  bagaimana  hukum  mengawasi hakim ( How it treats people )?; c) perlakuan hukum bagaimanakah yang adil dalam  mengawasi  hakim  ( How  it  distribute )  ?;  dan  d)  Apakah  mengawasi hakim  dapat  memberikan  keuntungan  atau  justru  merugikan  ( How  its  cost and benefit ) ?
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  teoretis  dengan menggunakan pendekatan konsep dan perundang-undangan serta pendekatan case dengan  mengaji  abstraksi  putusan  Mahkamah  Konstitusi  tentang Pengawasan Hakim (Uji Materi UU KY).

## B. Pembahasan
1. Norma Hukum Pengawasan Hakim ( How It Performs )
Kekuasaan  kehakiman  yang  dilaksanakan  MA  dan  badan  kehakiman lainnya  merupakan  salah  satu  lembaga  negara  yang  sejak  sebelum kemerdekaan  telah  eksis,  yaitu  Mahkamah  Agung  Pemerintah  Hindia Belanda  di  Indonesia  ( Het  Hooggerechtshoof  vor  Indonesia, selanjutnya ditulis HGH) yang didirikan dengan Reglement op de Rechtelijk Organisatie en  het  Beleid  der  Justitie (RO)  tahun  1842.  HGH  merupakan  peradilan kasasi ( hof van Cassitie ), dan pengadilan banding ( Appel ) bagi putusan Raad van  Justietie (RV). 19 Sedangkan  bagi  pribumi  ( inlander )  atau  yang dipersamakan, HGH  merupakan RV, sebagai peradilan tingkat banding dan Landraad sebagai  peradilan  tingkat  pertama. 20 Masa  Pendudukan  Inggris, HGH  menjadi Supreme Court of Justice yang berfungsi sebagai pengadilan apel putusan Court of Justice Semarang dan Surabaya. 21
Sebagai pengadilan tertinggi, HGH juga bertugas/berwenang untuk:
a. mengawasi  jalannya  peradilan  di  seluruh  Indonesia  sehingga  dapat berjalan secara patut dan wajar;
b. mengawasi perbuatan/kelakuan hakim serta pengadilan-pengadilan;
c. memberi teguran-teguran apabila diperlukan;
19 A. Mukti Arto, Konsepsi Ideal MA ; Redefenisi Peran dan Fungsi Mahkamah Agung Untuk Membangun Indonesia Baru , (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hlm. 181.
20 Wirjono  Prodjodikoro, Azas-Azas  Hukum  Tatanegara  Indonesia, (Jakarta:  Dian  Rakjat, 1983), hlm. 97.
21 http://72.14.235.104/search?q=cache:MPHopkLosFwJ:www.ma-ri.go.id/Html/Sejarah1_4 .htm+Penetapan+Pemerintah+Nomor+9/S.D+Tahun+1946&hl=id&ct=clnk&cd=1&gl=id, terakhir kali dikunjungi pada November 2014, jam . 13.25 WIB.
d. berhak minta laporan, keterangan-keterangan dari semua pengadilan baik sipil maupun militer, Pokrol Jendral dan lain pejabat penuntut umum. 22
Pasca kemerdekaan, berdasarkan Pasal II aturan Peralihan UUD 1945, kedudukan  MA  sederajat  dengan  DPR,  Presiden,  DPA,  BPK,  yang selanjutnya  oleh  TAP  MPR  Nomor  VI/MPR/1973  jo  TAP  MPR  Nomor III/MPR/1978  tentang Kedudukan  dan  Hubungan  Tata-Kerja  Lembaga Tertinggi  Negara  dengan/atau  antar  Lembaga  –Lembaga  Tinggi  Negara disebut  sebagai  lembaga  tinggi  negara,  serta  ditegaskan  Pasal  1  Undang- undang  Nomor  14  Tahun  1985  yang  menyebutkan  bahwa  “Mahkamah Agung  adalah  Lembaga  Tinggi  Negara  sebagaimana  dimaksudkan  dalam Ketetapan  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  Republik  Indonesia  Nomor III/MPR/1978.”
Sebagai pejabat negara, hakim MA dipilih presiden berdasarkan daftar nama  yang  diusulkan  DPR,  sedangkan  DPR  mengajukan  nama  tersebut kepada  presiden  berdasarkan  hasil  kesepakatan  dalam  forum  MA  dan Departemen  Kehakiman  (Forum  Mahdep). 23 Dalam  praktik,  peranan departemen sangat menonjol dibandingkan MA, sehingga faktor kedekatan, suka  tidak  suka  ( like  and  dislike )  dengan  lingkungan  eksekutif  (presiden) menjadi salah satu pertimbangan pengisian jabatan hakim MA kala itu, yang berarti serupa dengan terjadinya campur tangan eksekutif. Namun demikian, berbeda  dengan  pemilihan  di  Amerika,  meskipun  tidak  semua  menjadi hakim  agung,  Indonesia  lebih  mendekati  sistem  Perancis  yang  sama-sama berbasis  hukum  sipil.  Hakim  Indonesia  merupakan  jabatan  karir  yang diangkat  presiden,  direkrut  dengan  proses  seleksi  dari  alumni  fakultas hukum  oleh  departemen  atas  usul  (permintaan)  MA, 24 serta  mengikuti pelatihan (pendidikan) sebelum menjalankan tugasnya. Meskipun berkedudukan  sebagai  pejabat  kekuasaan  kehakiman, 25 hakim  merupakan Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS)  yang  tunduk  pada  pengawasan  eksekutif (departemen),  sedangkan  teknis  yudisial  diawasi  MA. 26 Konsekuensinya,
22 Ibid.
23 Lihat  Pasal  8  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  1985  tentang  Mahkamah  Agung (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1985  Nomor  73,  Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316).
24 Lihat  Pasal  16  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  1986  (Lembaran  Negara  Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor , TLN Nomor ), jo Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Pasal 15 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31
Tahun 1997.
25 Lihat Pasal 12 (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, jo Pasal 12 (1) Undang-Undang Nomor  5  Tahun  1986,  Pasal  11  (1)  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989,  Pasal  5  (1)
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997.
26 Lihat Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, jo Pasal 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun  1986,  Pasal  5  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989,  Pasal  6  Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997.
meskipun  diberhentikan  sebagai  hakim,  tidak  serta  merta  berhenti  sebagai PNS. 27
Kewenangan MA, pada prinsipnya memiliki kesamaan dengan HGH, sebagai pengadilan tertinggi, 28 wewenang pengawasan dan pembinaan teknis yudisial  serta  perbuatan  badan  peradilan  dan  hakim, 29 serta  wewenang  lain yang  diatur  undang-undang. 30 Namun  demikian,  pembinaan  organisasi, administrasi,  keuangan  badan  peradilan  di  bawah  MA  merupakan kewenangan departemen terkait.
Pasca  perubahan  empat  kali  UUD  Tahun  1945,  struktur  organisasi negara dibentuk dengan separation of power menempatkan MA dan lembaga negara lainnya sederajat, tidak lagi terdapat nomenklatur lembaga tinggi dan tertinggi  negara.  Secara  radikal,  hakim  di  semua  tingkatan  merupakan pejabat negara, dengan pembinaan dan pengawasan teknis yudisial dan non yudisial berada dalam kendali MA/MK 31 sebagai wujud peradilan satu atap ( one  roof  system )  terdapat  hakim  non-karir  di  MA 32 ataupun  dalam lingkungan  peradilan  dibawahnya, 33 serta  MK. 34 Di  samping  itu,  untuk menjaga  agar  peradilan  dijalankan  secara  seksama  dan  sewajarnya,  ketua pengadilan negeri dan banding melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim. 35
Akan  tetapi,  untuk  tidak  terjadi  semangat  melindungi  lembaga  dan penyalahgunaan independensi dalam menjalankan wewenangnya, pengawasan  perilaku  hakim  tidak  lagi  merupakan  monopoli  lembaga peradilan, melainkan dibentuk organ konstitusi lain, Komisi Yudisial (KY), yang  berwenang  ”mengusulkan  pengangkatan  hakim  agung  dan  memunyai wewenang  lain  dalam  rangka  menjaga  dan  menegakkan  kehormatan, keluhuran  martabat,  serta  perilaku  hakim.” 36 Penggalan  anak  kalimat “…wewenang  lain  dalam  rangka  menjaga  dan  menegakkan  kehormatan, keluhuran  martabat,  serta  perilaku  hakim”  selanjutnya  diterjemahkan Undang-undang  Nomor  4  Tahun  2004  dan  Undang-Undang  Nomor  22
27 Lihat Pasal 21 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, jo Pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Pasal 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.
28 Lihat Pasal 2, jo Pasal 28 – Pasal 31, Pasal 33, Pasal 34 UU MA.
29 Lihat Pasal 32 UU MA.
30 Lihat Pasal 35 – Pasal 39 UU MA.
31 Lihat Pasal 31 UU KK.
32 Pasal 7 (2, 3) UU KK.
33 Lihat  Pasal  2,  jo  Pasal  27-Pasal  29  Undang-undang  Nomor  26  Tahun  2000  tentang Pengadilan  Hak  Asasi  Manusia,  Pasal  78  Undang-undang  Nomor  31  Tahun  2004  tentang Pengadilan Perikanan.
34 Lihat Pasal 16 dan Pasal 18 (1) UU MK.
35 Lihat pasak 53 (1,2) UUPU.
36 Lihat Pasal 24B (1) UUD Tahun 1945.
Tahun  2004  sebagai  norma  pengawasan  perilaku  hakim, 37 dan  norma tersebut berlaku serupa bagi hakim di Mahkamah Konstitusi.
Di samping pengawasan dilakukan organ konstitusi tersebut, terhadap perbuatan  dan  pelayanan  umum  pejabat  publik  termasuk  badan  peradilan, terdapat  pengawasan  dengan  melibatkan  peran  serta  masyarakat  yang dilakukan Komisi Ombudsman Nasional (KON). 38
Pada perkembangannya, meskipun Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 oleh UU  KK  2004  dan  UU  KY  2004  diartikan  wewenang  pengawasan  KY termasuk  terhadap  hakim  MK  dan  hakim  agung  serta  seluruh  hakim  di lingkungan  badan  peradilan  di  lingkungan  MA,  tetapi  31  (tiga  puluh  satu) hakim MA mengajukan judicial review terhadap UU KY dan UU KK yang kemudian  lahir  Putusan  MK  No.  005/PUU-IV/2006  yang  justru  di  luar permintaan  para  hakim  agung  tersebut,  yaitu  menyatakan  hakim  MA  dan hakim-hakim yang berada dalam lingkungan MA sebagai objek pengawasan KY sedangkan Hakim Konstitusi tidak dapat diawasi KY.
Putusan Mahkamah menyatakan bahwa :
“...hakim  konstitusi  tidak  termasuk  dalam  pengertian  hakim  yang perilaku  etiknya  diawasi  oleh  Komisi  Yudisial.  Pengawasan terhadap  pelaksanaan  kode  etik  hakim  konstitusi  dilakukan  oleh Majelis Kehormatan yang tersendiri sesuai dengan ketentuan Pasal 23  UUMK  sebagai  pelaksanaan  Pasal  24C  ayat  (6)  UUD  1945. Untuk  seterusnya,  kedudukan  Mahkamah  Konstitusi  sebagai lembaga  pemutus  sengketa  kewenangan  lembaga  negara  yang kewenangannya  diberikan  oleh  undang-undang  dasar,  termasuk sengketa  yang  melibatkan  KY  dan  MA,  tidak  lagi  terganggu sebagai akibat diperluasnya pengertian hakim yang meliputi hakim konstitusi dimaksud. Hal demikian secara langsung berkaitan pula dengan  kepentingan  para  Pemohon  sendiri  untuk  adanya penyelesaian  konstitusional  atas  permasalahan  yang  dihadapi dalam hubungan antara MA dan KY, yang sekiranya permohonan mengenai  hakim  konstitusi  ini  tidak  dikabulkan,  niscaya kredibilitas  dan  legitimasi  Mahkamah  Konstitusi  sendiri  dalam memeriksa,  mengadili,  dan  memutus  perkara a  quo dapat  terus- menerus dipertanyakan.” 39
Sedangkan  wewenang  KY  mengawasi  Hakim  Agung  dan  hakim dalam  lingkungan  badan  peradilan  di  MA  oleh  putusan  MK  disebutkan bahwa :
“...  Persoalan  yang  berkaitan  dengan  pertanyaan  apakah  hakim menurut Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 meliputi pengertian hakim
37 Lihat Pasal 13 huruf b, jo Pasal 20–Pasal 25.
38 Lihat Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000 tentang Komisi Ombudsman Nasional.
39 Putusan MK Nomor 005/PUU-IV/2006, hlm. 199.
agung  atau  tidak,  tidaklah  dapat  ditemukan  dasar-dasar konstitusional yang meyakinkan. Pembentuk undang-undang dapat saja  menentukan  bahwa  untuk  kepentingan  pembinaan  bertahap dan  untuk  kepentingan  jangka  panjang  berdasarkan  pertimbangan teleologis  bahwa  di  masa  depan  apabila  seluruh  hakim  agung sudah  merupakan  produk  rekruitmen  oleh  KY  maka  untuk pengawasan cukuplah bagi KY mengurusi perilaku etik para hakim di bawah hakim agung. Sekiranya undang-undang menentukan hal demikian,  Mahkamah  Konstitusi  berpendapat  bahwa  hal  itu tidaklah bertentangan dengan UUD 1945. Namun sebaliknya, jika undang-undang  menentukan  bahwa  hakim  agung  termasuk  ke dalam  pengertian  hakim  yang  perilaku  etiknya  diawasi  oleh  KY secara eksternal, sebagaimana telah dijelaskan dalam uraian di atas, maka  Mahkamah  Konstitusi  berpendapat  bahwa  hal  itu  pun  tidak bertentangan dengan UUD 1945. Apalagi, para hakim agung yang ada  sekarang juga  tidak  direkrut  berdasarkan  ketentuan  baru  yang melibatkan  peran  KY  sebagaimana  ditentukan  dalam  UUD  1945. Pilihan  kebijakan  hukum  yang  demikian,  menurut  Mahkamah Konstitusi, juga tidak bertentangan dengan UUD 1945. 40
Putusan  MK  oleh  DPR  dan  Pemerintah  ditindaklanjuti  dengan penggantian  UU  KK  2004  menjadi  UU  KK  No.  48  Tahun  2009  yang diteruskan dengan perubahan UU KY dengan UU No. 18 Tahun 2011.
Pengawasan hakim dalam  UU KK Tahun 2004 yang semula terdapat dalam Pasal 34 ayat (3) dihapus dengan membuat rumusan pengawasan yang lebih terperinci sebagaimana diatur dalam Pasal 40-43 UU KK Tahun 2009. Sedangkan  perubahan  yang  signifikan  dalam  UU  KY  No.  18  Tahun  2011 adalah  dengan  menghilangkan  wewenang  mengusulkan  penjatuhan  sanksi hakim  MK  kepada  ketua MK  sebagaimana  semula  terdapat  dalam  Pasal  21 UU  KY  Tahun  2004.  Di  samping  itu,  prosedur  pengawasan  KY  terhadap hakim MA dan badan peradilan di lingkungan MA lebih dipertegas prosedur atau  mekanisme  pengawasan  tersebut  dalam  UU  KY  Tahun  2011. Sedangkan  pengawasan  hakim  MK  secara exvressis  verbis dalam  Pasal  44 UU KK Tahun 2009 dikembalikan kepada mekanisme Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi sebagaimana terdapat dalam Pasal 23 UU MK.

## 2. Prosedur Pengawasan Hakim ( How It Treats People )
Adapun  tolok  ukur  pengawasan  perilaku  hakim  selain  dalam  bentuk syarat  administratif  kelayakan  jabatan,  norma  larangan-larangan  tertentu disertai  sanksi  dalam  undang-undang  paket  kekuasaan  kehakiman,  juga terdapat  dalam  Kode  Kehormatan  Hakim  (KKH)  Tahun  1966,  yang
40 Ibid., hlm. 199-200.
selanjutnya  disempurnakan  dalam  Musyawarah  Nasional  (MUNAS)  XIII Ikatan  Hakim  Indonesia  (IKAHI)  2002.  Hanya  saja,  KKH  tersebut  bersifat umum ( general ) dan tidak aflikatif.
Amanat  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  1999  tentang  Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang melegitimasi Dewan Kehormatan Hakim (DKH) menyusun kode etik ( code of conduct ) bagi hakim, serta berwenang mengawasi perilaku hakim, memberikan rekomendasi mengenai perekrutan, promosi, dan mutasi hakim, meskipun KY menyusun code of conduct , pada akhirnya pimpinan MA mengeluarkan surat keputusan Nomor
104A/SK/XII/2006  tanggal  22  Desember  2006  tentang  Pedoman  Perilaku Hakim (PPH). Berbeda dengan PPH Amerika Serikat yang hanya memuat 7 Canon dengan  26  penjabaran,  PPH  MA  mengandung  10  (sepuluh)  prinsip dengan 24 (dua puluh empat) poin penjabaran. 41
PPH  MA  tidak  menyebutkan  secara  tersurat  jenis  sanksi  yang  akan dijatuhkan kepada hakim yang tidak mematuhinya, kecuali bagian D angka 3 PPH yang secara fakultatif menyebutkan :
Pelanggaran  terhadap  Pedoman  ini dapat diberikan  sanksi.  Dalam menentukan  yang  layak  dijatuhkan,  harus  dipertimbangkan  faktor-faktor yang berkaitan dengan pelanggaran, yaitu latar belakang, tingkat keseriusan, dan  akibat  dari  pelanggaran  tersebut  terhadap  lembaga  peradilan  ataupun pihak lain.
Jenis  sanksi  yang  dapat  dijatuhkan  kepada hakim  dalam  proses  akhir pengawasan  justru  ditemukan  dalam  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun 2004,  yaitu  berupa  teguran  tertulis,  pemberhentian  sementara,  atau pemberhentian. 42 Tetapi,  ini  tidak  dapat  diartikan  secara mutatis  mutandis sebagai  bentuk  sanksi  terhadap  pelanggaran  PPH  yang  dibuat  MA. Melainkan  sanksi  yang  dapat  diusulkan  KY  kepada MA.  Selain itu,  bentuk sanksi terhadap hakim dalam menjalankan tugasnya dapat ditemukan dalam undang-undang paket kekuasaan kehakiman. 43 Namun demikian, jenis sanksi yang disebutkan terakhir inipun secara tegas merujuk jenis pelanggaran yang dikualifikasikan  oleh  undang-undang  itu  sendiri,  artinya  tidak  serta  dapat dikategorikan  sebagai  salah  satu  yang  dikualifikasikan  PPH,  dan  bahkan terhadap  sanksi  pemberhentian  tetap  tidak  dengan  hormat  disebabkan melakukan  perbuatan  yang  tercela  oleh  undang-undang  “perbuatan  tercela”
41 Kesepuluh  prinsip  dimaksud  adalah  (1)  berperilaku  adil,  (2)  berperilaku  jujur,  (3) berperilaku  arif  dan  bijaksana,  (4)  bersikap  mandiri,  (5)  berintergasi  tinggi,  (6) bertanggungjawab,  (7)  menjunjung  tinggi  harga  diri,  (8)  berdisiplin  tinggi,  (9)  berperilaku rendah hati, dan (10) bersikap profesional.
42 Lihat Pasal 23 (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004.
43 Lihat Pasal 11 (1) jo Pasal 12 (1) UUMA, Pasal 19 (1) dan Pasal 20 (1) UUPU, Pasal 19(1) dan Pasal 20(1) UUPTUN, Pasal 18(1) dan Pasal 19(1) UUPA.
diartikan  sebagai  perbuatan  atau  sikap,  baik  di  dalam  maupun  di  luar pengadilan yang dapat merendahkan martabat hakim. 44
Implementasi  pengawasan  di  lapangan  secara  internal  dilakukan  MA dengan  membentuk  Badan  Pengawasan  (BP)  MA  berdasarkan  surat keputusan  Ketua  MA  No.  KMA/080/SK/VIII/2006  tentang  Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan, dan dilakukan dengan  cara  pengawasan  rutin/reguler,  pengawasan  keuangan  dan penanganan  pengaduan  sebagai  bentuk  pengawasan  fungsional  BP  MA.  Di samping  itu,  terdapat  pengawasan  melekat  dari  atasan  langsung  (Ketua PN/Banding) yang didasarkan Pasal 53 UUUPU, serta Keputusan Ketua MA Nomor  KMA/096/SK/X/2006  tentang  Tanggung  Jawab  Ketua  Pengadilan Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dalam Melaksanakan Tugas Pengawasan.
Pasca  penghapusan  wewenang  KY  mengawasi  hakim  MK  dalam Putusan  MK  No.  005/PUU-IV/2006  yang  kemudian  perbaikan  UUKY  dan penggantian  UU  KK  2004,  mekanisme  pengawasan  hakim  berdasarkan UUKK  dilakukan  sekaligus  antara  MA  dan  KY.  Secara  internal  MA mengawasi  perilaku  para  hakim  sekaligus  sebagai  bentuk  pembinaan, sedangkan  dalam  bidang  yudisial  MA  melakukan  pengawasan  melalui mekanisme  upaya  hukum,  baik  upaya  hukum  biasa  dan  upaya  hukum  luar biasa.  Namun  demikian,  pengawasan tersebut tidak  dapat  dijadikan  sebagai cara untuk mengganggu kemerdekaan hakim dalma melaksanakan tugasnya.
Pengawasan  hakim  secara  eksternal  dilakukan  KY  berdasarkan ketentuan  Pasal  40  UUKK,  yang  pelaksanaan  pengawasan  tersebut dilandaskan  pada  kode  etika  dan  pedoman  perilaku  hakim  yang  dibuat bersama  antara  MA  dan  KY.  Namun  demikian,  KY  dapat  melakukan analisis terhadap putusan hakim yang sudah final sebagai dasar pelaksanaan mutasi  hakim  yang  bersangkutan.  Prosedur  pengawasan  oleh  KY  terhadap lebih lanjut dijabarkan dalam UU KY Tahun 2011, yang pada prinsipnya KY dalam melakukan pengawasan terhadap hakim berdasarkan Pasal 20 ayat (1) UU KY, memunyai tugas untuk :
a. melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim;
b. menerima  laporan  dari  masyarakat  berkaitan  dengan  pelanggaran  kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim;
c. melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim secara tertutup;
d. memutuskan  benar  tidaknya  laporan  dugaan  pelanggaran  kode  etik dan/atau pedoman perilaku hakim; dan
44 Lihat  Penjelasan  Pasal  12  (1)  huruf  b  UUMA,  Penjelasan  Pasal  20(1)  huruf  b  UUPU, Penjelasan Pasal 20(1) huruf b UUPTUN, Penjelasan Pasal 19(1) huruf b UUPA.
e. mengambil  langkah  hukum  dan/atau  langkah  lain  terhadap  orang perseorangan,  kelompok  orang,  atau  badan  hukum  yang  merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.
Di samping itu, untuk menjaga kebenaran prosesi pengawasan terkait dengan  laporan  atau  informasi  pelanggaran  etika  dan  pedoman  perilaku hakim,  KY  dapat  meminta  data  atau  informasi  kepada  badan  peradilan terkait,  dan  peradilan  tidak  dapat  menolak  permintaan  tersebut.  Dalam proses  pengawasan  hakim  tersebut,  apabila  ditemukan  dan  terbukti  bahwa hakim terduga atau terlapor melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku  hakim  yang  berakibat  pada  pemberhentian  tetap  dengan  pensiun atau pemberhentian tetap dengan tidak hormat, maka pemberhentian tersebut harus  diusulkan  KY  kepada  Majelis  Kehormatan  Hakim  sebagaimana dijabarkan dalam Pasal 22B sampai dengan Pasal 25 UU KY.

## 3. Perlakuan Adil dalam Mengawasi Hakim ( How It Distribute )
Keadilan adalah konsep abstrak, sehingga setiap sudut pandang dapat memberikan  justfikasi  adil  dengan  logika  dan  argumentasi  masing-masing. Alam  pikiran  politik  kenegaraan  mengartikulasikan  keadilan  sebagai pencapai-pencapaian  yang  diberikan  atau  terkait  dengan  hak-hak  politik yang diberikan negara. Namun demikian, keadilan dapat berarti ukuran yang diberikan  atau  ditentukan  undang-undang.  Di  lain  pihak,  adil  dapat  berarti pencapaian  kesuksesan  yang  diraih,  atau  dapat  berarti  pemerataan pendapatan  atau  bagian-bagian  tertentu  tanpa  mempertimbangkan  prestasi ataupun  kedudukan  dalam  kelompok.  Bagi  perdagangan,  adil  justru  berarti nilai  keseimbangan  antara  pemberian  dan  penerimaan  dari  dua  belah  pihak dalam  bertransaksi.  Dalam  kontek  pidana  klasik,  adil  berarti  penggantian nyawa  dengan  nyawa,  anggota  badan  dengan  anggota  badan  yang  serupa. Demikian  pula  pandangan  berbeda,  menjadi  atau  disebut  adil  manakala setiap  orang  diberikan  bagian  sesuai  tanggung  jawab  atau  proporsionalitas dan profesionalisme yang bersangkutan. Karenanya menjadi benar apa yang dituliskan N.E. Algra sebagaimana dikutip Ahmad Ali 45 yang  menyebutkan bahwa  “... rechtvaardig ,  lebih  banyak  tergantung  pada rechtmatigheid (kesesuaian dengan hukum) pandangan seorang penilai...”
Satjipto Rahardjo 46 menuliskan bahwa :
“  Sekalipun  hukum  itu  langsung  dihadapkan  kepada  pertanyaan- pertanyaan  yang  praktis,  yaitu  tentang  bagaimana  sumber-sumber daya  itu  hendak  dibagi-bagikan  dalam  masyarakat,  tetapi  ia  tidak bisa  terlepas  dari  pemikiran  yang  lebih  absrak  yang  menjadi landasannya,  yaitu  pertanyaan tentang  “mana  yang  adil”  dan  “apa
45 Op.Cit., hlm. 222.
46 Ibid., hlm. 223.
keadilan itu?”. Tatanan sosial, sistem sosial, dan hukum tidak bisa langsung  menggarap  tersebut  tanpa  diputuskan  lebih  dahulu tentang  konsep  keadilan  oleh  masyarakat  yag  bersangkutan.  Kita juga  mengetahui  bahwa  keputusan  ini  tidak  bisa  dilakukan  oleh subsistem  sosial,  melainkan  oleh  subsistem  budaya,  seperti  yang ditunjukkan dalam bagian sibernetika...” Dalam pengawasan hakim sebagaimana dimaksud Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 sebagaimana kemudian dijabarkan dalam UU KK, UU KY, UU MK serta UU paket kekuasaan kehakiman lain (UU PTUN, UU Pengadilan Umum,  UU  Pengadilan  Agama)  menimbulkan  persoalan  keadilan  yang kemudian  memunculkan  perdebatan  yuridis  yang  berakhir  di  MK sebagaimana dimaksud Putusan MK No. 005/PUU-IV/2006.
Bagi  hakim  MA  pengawasan  KY  seharusnya  hanya  terhadap  hakim- hakim  bukan  hakim  agung,  tetapi  terbatas  hanya  hakim-hakim  di  bawah dalam  lingkungan  MA  (pengadilan  negeri/agama,  TUN,  dan  banding). Demikian pula, pengawasan KY tidak berlaku teradap hakim MK.
Pasal  24B  ayat  (1)  UUD  1945  oleh  MK  dalam  putusan a  quo dipahami dalam satu tarikan nafas berbeda, wewenang menjaga kehormatan dan  keluhuran  hakim  berada  pada  ranah  KY  yang  disistematika  pasalnya berada setelah pasal yang mengatur MA dan hakim-hakim dalam lingkungan MA. Sedangkan keberadaan hakim MK diatur setelah pengaturan wewenang KY,  yaitu  MK  diatur  dalam  Pasal  24C  UUD  1945.  Dengan  demikian, menjadi  benar  sudut  pandang  MK  dalam  putusan  tersebut  sebagai  utusan yang adil apabila KY tidak mengawasi hakim MK. Lebih dari itu, Pasal 23 UU  MK  2003  sama  sekali  menegasikan  kehadiran  KY  dalam  ranah pemberhentian  dan/atau  penjatuhan  sanksi.  Namun  demikian,  apabila dikaitkan dengan tertangkapnya M. Akil Mochtar oleh KPK, yang pada saat penangkapan merupakan ketua MK, sudut pandang MK dalam Putusan No. 005/PUU-IV/2006  dan  No  49/PUU-IX/2011  justru  menunjukkan  dampak ketidakadilan dari penegasian hakim MK sebagai objek pengawasan KY.
Demikian pula pada saat kehadiran Perppu No. 1/2013 sebagai bentuk respon  pemerintah  atas  kasus  M.  Akil  Mochtar  yang  memberikan  peluang keterlibatan KY dalam pembentukan Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi oleh MK diartikan sebagai kemunduran penegakan hukum pengawasan KY, yang menurut MK bertentangan dengan yurisprundensi MK melalui Putusan Nomor 1-2/PUU-XII/2014. Dalam kondisi demikian, nampak adanya praktik ketidakadilan  perlakukan  pengawasan  terhadap  hakim  di  lingkungan  MA dan  lembaga  peradilan  di  bawahnya  dengan  hakim  Konstitusi  yang  cukup diawasi lembaga internal yang dibuat MK.

## C. Penutup
Berdasarkan analisis yang telah diuraikan, maka penulis menyimpulkan  bahwa  prosedur  pengawasan  hakim  ( How  It  Treats  People ) diatur  dengan  mekanisme  internal  oleh  MA  sebagai  pembina  institusi melalui  mekanisme  upaya  hukum  dan  pengawasan  perilaku,  serta  KY sebagai  pengawas  eksternal  terhadap  perilaku  hakim  agung  dan  hakim  di bawah  MA.  Sedangkan  hakim  konstitusi  diawasi  secara  internal  tanpa keterlibatan  lembaga  luar.  Terdapat  ketidakadilan  pengaturan  norma pengawasan  hakim  ( How  It  Distribute ).  Jika  hakim  agung  dan  badan peradilan  dalam  lingkungan  MA  diawasi  secara  eksternal  oleh  KY  dan internal oleh MA, MK hanya diawasi lembaga buatan internal sendiri.

## Daftar Pustaka
A. Buku
Ali,  Achmad,  2012, Menguak  Teori  Hukum  (legal  theory)  dan  Teori Peradilan  (judicialprudence)  Termasuk  Interpretasi  Undang-Undang (Legisprudence), Kencana Prenada Media Group, Jakarta. Arifin, Jaenal, 2008, Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia , Jakarta: Kencana. Arto,  A.  Mukti,  2001, Konsepsi  Ideal  MA;  Redefenisi  Peran  dan  Fungsi Mahkamah  Agung  Untuk  Membangun  Indonesia  Baru ,  Pustaka Pelajar, Yogyakarta. Atmasasmita, Romli, 2012, Teori Hukum Integratif : Rekonstriksi terhadap Teori  Hukum  Pembangunan  dan  Teori  Hukum  Progressif, Yogyakarta: Genta Publishing Bisri,  Cik  Hasan,  1998, Peradilan  Agama  di  Indonesia ,  Jakarta:  Raja Grafindo Persada. Friedman,  Lawrence  M.,  1975. The  Legal  System:  A  Social  Science Perpective, Russel Sage Foundation, New York Harahap,  M.  Yahya,  2009, Kedudukan  Kewenangan  dan  Acara  Peradilan Agama UU NO. 7 Tahun 1989 , Jakarta: Sinar Grafika. Hutagalung,  Sophar  Malu,  2011, Praktik  Peradilan  Perdata (Teknis Menangani Perkara di Pengadilan), Jakarta: Sinar Grafika. Prodjodikoro, Wirjono, 1983, Azas-Azas Hukum Tatanegara Indonesia, Dian Rakjat, Jakarta.

## B. Peraturan Perundang-Undangan
Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Undang-undang  Nomor  26  Tahun  2000  tentang  Pengadilan  Hak  Asasi Manusia.
Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Pengadilan Perikanan. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Keputusan  Presiden  Nomor  44  Tahun  2000  tentang  Komisi  Ombudsman
Nasional.
Putusan  MK  No.  005/PUU-IV/2006  tentang  Pengujian  Undang-undang
Nomor  22  Tahun  2004  tentang  Komisi  Yudisial dan Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

## C. Karya Ilmiah
Jayus, Jaja Ahmad, 2014, Hakim Sebagai Pejabat Negara, makalah diskusi publik LeIP, Jakarta.

## D. Internet
Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004. http://www.kamusbesar.com/27136/nilai http://www.kamusbesar.com/24813/manfaat http://www.kamusbesar.com/9732/efisiensi http://72.14.235.104/search?q=cache:MPHopkLosFwJ:www.ma-ri.go.id/Ht ml/Sejarah1_4.htm+Penetapan+Pemerintah+Nomor+9/S.D+Tahun+1 946&  hl=id&ct=clnk&cd=1&gl=id,  terakhir  kali  dikunjungi  pada November 2014, jam . 13.25 WIB.