## EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.3, No.5, Juli 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)

## Pengaruh Pajak Reklame, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, dan Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bengkulu
Devi Ika Apriyani Sitanggang 1 , Helmi Herawati 2 , Winny Lian Seventeen 3 1,2,3 Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH, Bengkulu, Indonesia E-mail: deviikha2904@gmail.com 1 , helmiherawati77@gmail.com 2 , wlseventteen@gmail.com 3 Article History:
Received: 15 Juni 2024
Revised: 28 Juni 2024
Accepted: 01 Juli 2024 Abstract:
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pajak reklame, pajak hotel, pajak hiburan dan pajak parkir terhadap produksi asli Kota Bengkulu (PAD). Dengan menggunakan data sekunder laporan keuangan Provinsi Kabupaten Bengkulu, dilakukan analisis regresi untuk menguji hubungan antar variabel-variabel tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pajak Reklame, Pajak Hotel, Pajak Hiburan dan Retribusi Parkir berpengaruh positif terhadap PAD Kota Bengkulu. Pajak hotel memberikan kontribusi terbesar terhadap PAD, disusul pajak hiburan, pajak reklame, dan biaya parkir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan efisiensi sistem perpajakan dapat menjadi strategi yang efektif untuk meningkatkan PAD Kota Bengkulu.
Keywords: Pajak Reklame, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Retribusi Parkir, PAD.
PENDAHULUAN Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang digunakan untuk menunjang pembangunan seluruh warga negara Indonesia. Pajak dipungut dari warga negara Indonesia dan merupakan kewajiban yang dapat dilaksanakan. Pembangunan negara Indonesia terutama dilakukan oleh rakyat dan pemerintah. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pembangunan harus terus ditingkatkan dengan meningkatkan pengetahuan masyarakat akan tanggung jawab membayar pajak. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah iuran kepada negara yang dibayarkan kepada seseorang atau suatu organisasi dalam lingkup undang-undang dan dipergunakan untuk negara, tanpa menerima penerimaan langsung. pembayaran. Kebutuhan pembangunan sebagian besar penduduk. Dari pemahaman fakta di atas jelas terlihat bahwa tujuan perpajakan adalah untuk mensejahterakan atau menyejahterakan masyarakat.
Bengkulu adalah sebuah provinsi di pulau Sumatra, Indonesia. Provinsi ini terletak di sebelah barat daya Pulau Sumatera dan berbatasan dengan Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, dan Lampung di pesisir barat Pulau Sumatera Selatan. Pada tahun 2020, provinsi ini berpenduduk 2.091.314 jiwa, kepadatan penduduk 105 jiwa/km2, serta terdiri dari 9 kabupaten dan 1 provinsi, 7 diantaranya berada di tepi laut. Melihat dari sumber daya alam yang ada di Provinsi Bengkulu, patut dicatat bahwa PAD provinsi tersebut memiliki nilai yang rendah padahal Provinsi Bengkulu mengandalkan sumber daya alam seperti pertanian, pertambangan (emas, perak, batu bara) dan Sumber Daya Alam. Sumber daya kelautan berupa laut, sungai, dan samudra memberikan banyak peluang. Ibu kota Provinsi Bengkulu, ibu kota pemerintahannya terletak di kota Bengkulu.
Kota Bengkulu merupakan kota terbesar kedua sebagai ibu kota pemerintahan setelah kota Padang di pantai barat pulau Sumatera, dan kemudian diperintah oleh Inggris sebelum dianeksasi oleh Raja Palembang. sedang dikirimkan. Untuk Belanda. Luas permukaannya 152,00 km² dan jumlah penduduknya 371.828 jiwa pada tahun 2021. Kota Bengkulu mempunyai sejarah panjang kemerdekaan Indonesia. Salah satu tanda sejarah yang terlihat adalah perannya sebagai salah satu pusat penyebaran semangat perjuangan dan kemerdekaan pada masa penjajahan Belanda. Pada masa perjuangan kemerdekaan, Bengkulu menjadi basis pergerakan kemerdekaan Indonesia. Salah satu momen terpentingnya adalah berdirinya Badan Intelijen Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada tahun 1945. BPUPKI merupakan badan yang merundingkan kemerdekaan Indonesia dan meletakkan dasar negara merdeka.
Jelas bahwa PAD sebagai pusat administrasi mempunyai nilai yang besar bagi pemerintah Bengkulu; PAD tersedia di pendapatan dan bea cukai.
Pendapatan Daerah (PAD) adalah pendapatan asli daerah (PAD) dan seluruh pendapatan yang diterima daerah dari pasar di daerah, dipungut berdasarkan pengaturan daerah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Riadi et al., 2015: 28 ) Kelompok pajak di Indonesia terbagi menjadi dua jenis: pajak pusat dan daerah. Pajak umum atau pajak negara adalah pajak yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat (Badan Pajak Pusat) dengan ketentuan uangnya digunakan untuk mendanai APBN. Sedangkan pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah provinsi/kota, dan digunakan di daerah. Dari pajak daerah yang dipungut pemerintah negara bagian tersebut antara lain pajak bumi dan bangunan (PBB), pajak kendaraan bermotor, pajak tembakau, pajak air permukaan dan tol, sedangkan pemerintah daerah mempunyai sebelas pajak (Restoran) yang dipungut di daerah. Pajak, Pajak Hotel, Pajak Parkir, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Batu Bata, Pajak Air Tanah dan Pajak Bumi, Pajak Desa dan Pajak Pembangunan Desa serta biaya-biaya yang berkaitan dengan perolehan hak atas tanah dan bangunan. (pajak.go.id, 2020).
Pendapatan daerah merupakan salah satu sumber penting pembangunan daerah, termasuk pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan program pembangunan lainnya. Oleh karena itu, berdasarkan informasi di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul Pengaruh Pajak Reklame, Pajak Hotel, Pajak Hiburan dan Retribusi Parkir terhadap Pintu Masuk Taman di Kota Bengkulu.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana pengaruh pajak reklame, pajak hotel, pajak hiburan dan retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah kota Bengkulu dan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara tingkat ketepatan waktu pembayaran dengan pendapatan daerah.

## LANDASAN TEORI
(Waluyo 2015:28) mengatakan bahwa Pajak adalah suatu iuran yang terutang (dapat dipaksakan) kepada Negara tanpa jaminan yang dapat langsung dikenakan oleh orang yang wajib membayar berdasarkan peraturan. Tujuannya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berkaitan dengan kewajiban persiapan pemerintahan negara.
(Djajadiningrat 2016: 1) berpendapat bahwa pajak adalah suatu kewajiban untuk menyerahkan sebagian kekayaan kepada kas negara, bukan sebagai denda seperti dalam peraturan, tetapi tergantung pada keadaan, peristiwa dan tindakan yang memberikan jangka waktu tertentu. waktu. Hal ini dapat ditentukan dan dilaksanakan oleh pemerintah, namun pelayanan perbaikan tidak dapat diberikan langsung oleh pemerintah untuk melindungi

## EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.3, No.5, Juli 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)
300
kesejahteraan masyarakat.
Menurut saya, menurut pendapat banyak ahli, pengungkapan pajak dan pembayarannya harus dilakukan oleh penanggung jawab atau badan hukum sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Pajak diatur dengan undang-undang dan dapat digunakan dengan cara apa pun yang dapat diterima oleh wajib pajak.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode statistik. Metode kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan filsafat positivisme, yang dapat diartikan sebagai metode penelitian yang digunakan untuk melakukan penelitian terhadap alam semesta atau sampel tertentu, mengumpulkan data dengan menggunakan alat penelitian, dan melakukan analisis statistik untuk menguji hipotesis (Sugiyono, 2014: 9). . Berdasarkan pertanyaan penelitian dalam penelitian ini, maka penelitian ini didasarkan pada penelitian deskriptif . Penelitian deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan kedudukan variabel-variabel yang diteliti dan hubungan antar variabel dengan yang lain.
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode statistik. Mengolah penelitian untuk mencapai suatu kesimpulan dengan menggunakan rumus. Teknik pengolahan data pada penelitian ini menggunakan bantuan program Rasio, karena kemampuan program ini dalam menganalisis statistik selama kegiatannya terbatas. Data ini juga menggunakan triwulan sepuluh tahun (time series) dari tahun 2014 hingga tahun 2023 di kota Bengkulu.
Variabel Definisi Variabel Formula/ rumus Pajak Reklame (X 1 ) Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan yang meliputi semua jenis pertunjukan, permainan, permainan ketangkasan, dan atau keramaian dengan nama dan bentuk apa pun yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolahraga Pajak Reklame = Nilai Reklame×Tarif Pajak Di mana: 1. Pajak Rekalme Adalah jumlah pajak yang harus dibayarkan 2. Nilai reklame adalah nilai/ harga dari reklame yang dihitung 3. Tarif pajak adalah persentase/ nilai tetap yang digunakan sebagai tarif pajak reklame Pajak Hotel (X 2 ) Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel yang penerimaanya disesrahkan kepada Kabupaten atau Kota Pajak Hotel=Tarif Kamar× Persentsase Pajak Di mana: 1. Tarif kamar adalah biaya kamar yang dihitung sebelum pajak 2. Persentase pajak adalah persentase pajak yang dikenakan pada tarif kamar/ total pengeluaran
301 Variabel Definisi Variabel Formula/ rumus Pajak Hiburan (X 3 ) Pajak hiburan adalah pajak atas pengelenggaraan hiburan yang meliputi semua jenis pertunjukan, permainan, permainan ketangkasan, dan atau keramaian dengan nama dan bentuk apa pun yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolahraga. Pajak Hiburan= nilai tiket atau pendapatan kegiatan hiburan × Tarif pajak hiburan Dimana 1. Pajak hiburan adlah jumlah pajak yang harus dibayarkan 2 Nilai tiket/ pendapatan kegiatan hiburan adalah nilai total tiket yang dijual/
pendapatan persentase total dari kegitan hiburan 3 Tarif pajak hiburan adalah persentase / nilai tetap yang digunakan sebagai tarif pajak hiburan
Retribusi Parkir (X 4 ) Retribusi parkir memiliki arti sebagai tempat parker yang tidak selalu terkena pajak daerah. Hal ini karena retribusi parker termasuk objek retribusi daerah. Dalam arti, lain tempat parkir tersebut sudah diizinkan atau disediakan khusus oleh pemerintah daerah untuk kepentingan individu atau badan.retribusi diambil dari orang-orang yang menggunakan jasa parkir yang dikelola pemerintah Retribusi Parkir=Tarif Parkir × Waktu Parkir 1 Retribusi Parkir adalah jumlah retribusi yang harus dibayarkan 2 Tarif Pajak adalah persentase adalah biaya per jam/ tarif parkir yang berlakku 3 Waktu parkir adalah lamanya kendaran parkir, biasanya dihitung per jam Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pendapatan asli daerah merupakan akumulasi dari pos penerimaan pajak yang berisi pajak daerah dan pos retribusi daerah, pos penerimaan nonpajak yang berisi hasil dari perusahaan milik daerah, pos penerimaan investasi serta pengolahan sumber daya alam. Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri, semakin tinggi peranan PAD dalam struktur keuangan daerah, maka semakin tinggi pula kemampuan keuangan yang dimiliki oleh daerah untuk melaksanakan kegiatan pembangunan daerahnya
Gambar 1. Tabel Definisi Operasional pada januari 2024

## EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.3, No.5, Juli 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)

## 302
Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data kuantitatif dengan menggunakan bantuan program Rasio sebagai alat untuk menguji data tersebut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pembahasan, Badan Pendapatan Daerah Kota Bengkulu merupakan instansi badan pemerintah yang baru berdiri sendiri pada awal tahun 2017 yang merupakan restrukriasasi organisasi yang sebelumnya masih bergabung dengan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPAD) Kota Bengkulu.
Berdasarkan peraturan Walikota Bengkulu Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Badan Daerah Kota Bengkulu, Secara Organisasi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Bengkulu dipimpin oleh Kepala Badan yang bertanggung jawab langsung kepada Walikota Bengkulu.
Objek dalam penelitian ini adalah pengaruh penerimaan pajak reklame, pajak hotel, pajak hiburan dan retribusi parkir. Penelitian ini dilaksanakan di Badan Pendapatan Asli Daerah Kota Bengkulu. Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang Pendapatan Daerah, sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah laporan realisasi penerimaan pajak reklame, pajak hotel, pajak hiburan dan retribusi parkir daerah Kota Bengkulu selama 10 tahun mulai dari tahun 2014-2023. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 40 data kuartal yang diperoleh dari data laporan berupa pajak reklame, pajak hotel, pajak hiburan dan retribusi parkir dan pendapatan asli daerah Kota Bengkulu periode 2014-2023. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh penerimaan pajak reklame, pajak hotel, pajak hiburan dan retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah Kota Bengkulu.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan pajak reklame berpengaruh positif dan signifikan terhadap produktivitas asli kabupaten Bengkulu. Hal ini terlihat jelas dari nilai 0,041 lebih kecil dari nilai 0,05. Sehingga dapat dipastikan bahwa pajak reklame berpengaruh positif dan signifikan terhadap pajak kota di Bengkulu. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan iklan membawa serta peningkatan pendapatan primer.
Pajak pemasaran merupakan salah satu dari beberapa pajak daerah yang pajak pemasarannya dapat digunakan untuk meningkatkan pendapatan daerah, tergantung pada pendapatan asli daerah tersebut. Pajak reklame mutlak diperlukan bagi pemerintah daerah untuk mencapai tujuannya dalam membiayai belanja daerah. Seiring dengan perkembangan ekonomi yang semakin membaik, banyak investor yang menginvestasikan uangnya sedemikian rupa sehingga jelas akan meningkatkan pendapatan awal dari pajak pemasaran unit . Direktur Perencanaan dan Pembangunan
Bapenda Kota Bengkulu mengatakan, pihaknya membayar pajak reklame melalui sistem elektronik yang memungkinkan pendataan reklame akurat. Proses ini meliputi pengukuran dan identifikasi lokasi pemasangan iklan, yang mempengaruhi tarif pajak yang ditetapkan dalam SKPD.
Demikian pula informasi yang diperoleh dari keterangan pegawai Dinas Pendapatan Kota Bengkulu menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bengkulu memfasilitasi pembayaran pajak oleh Wajib Pajak yang bekerja sama dengan sistem pembayaran melalui Indomaret, Alfamart, Tokopedia, Bukalapak dan lain-lain demi kenyamanan Anda. Bagi Wajib Pajak yang mengetahui
tanggung jawabnya, ini adalah salah satu cara untuk mengubah tingkat pendapatan pertama melalui pajak reklame yang ditawarkan Pemerintah Kota Bengkulu. Selain itu, orang atau perusahaan yang memiliki bisnis atau produk pasti membutuhkan media periklanan untuk mempromosikan iklannya. produk atau perusahaan. Saat ini kegiatan usaha di Kota Bengkulu semakin meningkat, baik di bidang jasa maupun perdagangan. Salah satu alat promosi adalah poster (iklan). Oleh karena itu, kebutuhan akan iklan semakin meningkat khususnya di kota Bengkulu.
Temuan penelitian ini serupa dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan (Djodi Setiawan dan Ujang Tayudin 2019), yang menyatakan bahwa beban iklan berpengaruh signifikan terhadap PAD. Namun penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang menunjukkan bahwa pajak reklame tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap PAD (Dessy Fadina Lubis 2017).
Penerimaan pajak iklan dapat meningkatkan produksi primer di daerah, yang selanjutnya dapat digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan daerah. Pajak reklame merupakan salah satu sumber pendapatan yang dapat mendiversifikasi pendapatan daerah sehingga daerah tidak hanya terbatas pada satu jenis pajak atau sumber pendapatan saja. Dengan tambahan pendapatan dari pajak periklanan, Bapenda dapat membelanjakan uang tersebut untuk mengembangkan dan meningkatkan infrastruktur kota. Pendapatan dari pajak reklame memungkinkan Bapenda untuk secara efektif menegakkan peraturan mengenai papan reklame dan reklame di kota, sehingga mengurangi kekerasan dan kekacauan.

## KESIMPULAN
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pajak reklame, pajak hotel, pajak hiburan dan pajak parkir terhadap produksi asli Kota Bengkulu (PAD). Dengan menggunakan data sekunder laporan keuangan Provinsi Kabupaten Bengkulu, dilakukan analisis regresi untuk menguji hubungan antar variabel-variabel tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pajak Reklame, Pajak Hotel, Pajak Hiburan dan Retribusi Parkir berpengaruh positif terhadap PAD Kota Bengkulu. Pajak hotel memberikan kontribusi terbesar terhadap PAD, disusul pajak hiburan, pajak reklame, dan biaya parkir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan efisiensi sistem perpajakan dapat menjadi strategi yang efektif untuk meningkatkan PAD Kota Bengkulu.

## PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS
Trimakasih kepada Ibu Helmi Herawati, S.E., M.Si dan Ibu Winny Lian Seventeen, S.E.,M.Ak yang telah memberikan arahan dan koreksi sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.

## DAFTAR REFERENSI
Aisyah, Nurul. 2015. “Pengaruh Pphpasal 21 Masa Terhadap Jumlah Pajak Yang Disetor Pada Pt.Detecon Asia-Pacific Ltd.” Moneter - Jurnal Akuntansi Dan Keuangan 11(1):1–8. Aji, Bayu Purnomo, I. Ketut Kirya, and Gede Putu Agus Jana Sesila. 2018. “Analisis Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kabupaten Buleleng.” Bisma: Jurnal Manajemen 4(2):95–104.
Assa, Jeremiah Reinhart, Lintje Kalangi, and Winston Pontoh. 2018. “Pengaruh Pemeriksaan Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado.” Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi 14(1):516–22. doi: 10.32400/gc.13.04.21412.2018.
Astuti, Sutika Endang Dwi Puji. 2010. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepuasan

## EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.3, No.5, Juli 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)
Konsumen Terhadap Penginapan Hotel Winaria Siak Sri Indrapura.” Journal of Chemical Information and Modeling 53(9):1689–99.
Djajanigrat 2016. “Pembayar Pajak Berdasarkan Penerapan Beban Pajak Daerah Yang Diatur Dalam Undang-Undang Pajak Dan Retribusi Daerah.” Cepalo 4(2):143–56. doi: 10.25041/cepalo.v4no2.2067.
Erlina. 2016. “Analisi Kontribusi Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar Periode 2007-2014.”
Firdaus. 2014. “Pengaruh Pajak Hotel, Hiburan Dan Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang.” 93.
Hardiyanti, Vira. 2013. “Analisis Pemungutan Pajak Hiburan Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Surabaya.” Jurnal Akuntansi AKUNESA 2(1):1–23. Herrmann, Helmut, and Herbert Bucksch. 2014. “Self-Supporting.” Dictionary Geotechnical Engineering/Wörterbuch GeoTechnik 1197–1197. doi: 10.1007/978-3-642-41714- 6_191957.
Hidayatulloh (2019:18. 20AD. “Teori Pemungutan Pajak, (Hidayatulloh (2019:18. Vol 103 Page 12 ).” Andrew’s Disease of the Skin Clinical Dermatology. (28).
Ilanoputri, Salsabila Aufadhia. 2020. “Pelayanan Yang Diterima Oleh Masyarakat Sebagai Pembayar Pajak Berdasarkan Penerapan Beban Pajak Daerah Yang Diatur Dalam Undang-Undang Pajak Dan Retribusi Daerah.” Cepalo 4(2):143–56. doi: 10.25041/cepalo.v4no2.2067.
Indrihastuti, Poppy, and Mulimatul Amaniyah. 2020. “Peran Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Malang.” Optima : Jurnal Ilmiah Agribisnis, Ekonomi Dan Sosial 4(1):6–12.
Iqbal, Muhammad; Mayoda, Azizah Olvicka. 2023. Pengaruh Pajak Parkir, Pajak Reklame, Dan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Balikpapan.
Ismail, Tjip. 2013. “Analisis Dan Evaluasi Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah.” Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI 1–90. Juliarini, Aniek. 2020. “Komparasi Penerimaan Pajak Daerah Kota Dan Kabupaten Di Indonesia Setelah Berlakunya Undang-Undang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.” Jurnal BPPK : Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan 13(2):1–10. doi: 10.48108/jurnalbppk.v13i2.227. Korengkeng, Raymond R., Herman Karamoy, and Winston Pontoh. 2017. “Analisis Potensi, Efektifitas, Efisiensi, Dan Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Di Kabupaten Minahasa Utara.” Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi 12(01):210–19. doi: 10.32400/gc.12.01.17207.2017.
Lohonauman, Indriani Luisa. 2016. “Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Sitaro.” Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi 4(1):172–80.
Lumikis, Riri I. .., David P. E. Saerang, and Ventje Ilat. 2015. “Analisis Potensi Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di Seluruh Kabupaten/ Kota Provinsi Maluku Utara.” Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing “Goodwill” 6(2):52–63. doi: 10.35800/jjs.v6i2.10495.
Mandak, S., T. Runtu, S. K. Walandouw, Evaluasi Perlakuan, Akuntansi Penerimaan, Pajak Hiburan, and D. I. Badan. 2023. “EVALUATION OF ACCOUNTING TREATMENT OF ENTERTAINMENT TAX REVENUE IN Jurnal EMBA Vol . 11 No . 3 Agustus 2023 , Hal . 891-901 S . Mandak ., T . Runtu ., S . K . Walandouw.” 11(3):891–901.
Mardiasmo (2018:7). 2018. “Pajak, Sistem Pemungutan.” Journal of Chemical Information and Modeling 53(9):8–24.
Naibaho, F., J. J. Sondakh, and S. Tangkuman. 2021. “Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Effectiveness and Contribution of Hotel Tax on Local Revenue (Pad).” 105 Jurnal EMBA 9(3):105–12.
Rahmawati, and Edy Sutrisno. 2020. “Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Tangerang Selatan.” Jurnal Pembangunan Dan Administrasi Publik 2(2):26–37.
Rioni, Yunita Sari. 2020. “Analisis Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembuatan NPWP UKM Di Kebun Lada Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat.” Jurnal Perpajakan 1(2):28–37. Riadi, Halim 2015. “Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) Berdasarkan Peraturan Daerah. .” Bisma: Jurnal Manajemen 7(2):98–104.
Salsabilla, Sheila. 2021. “Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Dan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Empiris Pada Bapenda Kota Semarang Tahun 2017- 2019).” 122.
Siahaan. 2016. “Analisis Pemungutan Pajak Hiburan Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Surabaya.” Jurnal Akuntansi AKUNESA 2(1):1–23.”
Siregar, Syahdan. 2023. “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2003-2021.” Journal of Development Economic and Social Studies 2(1):196–196. Soemitro, Mardiasno. 2014. “Definisi Pajak Kas Negara.” Jurnal Akuntansi AKUNESA 2(1):1– 23.
Supriadi, Apip, Gusti Tia Ardiani, and Chandra Budhi.L.S. 2020. “Analisis Potensi Pajak Hotel Dan Restoran Di Kota Tasikmalaya.” WELFARE Jurnal Ilmu Ekonomi 1(1):45–51. doi: 10.37058/wlfr.v1i1.1578.
Syahrial, and Sotuyo. 2014. “Peranan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kota Lhokseumawe.” Jurnal Kebangsaan 3(Januari):20–28.
Tahir, Rosmayani, Rosalina A. .. Koleangan, and Jacline I. Sumual. 2016. “Analisis Penerimaan Pajak Daerah Serta Pengaruhnya Terhadap Belanja Daerah Di Kabupaten Minahasa Utara.” 16(03):1–11.