## E-SPT DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN PELAPORAN PPH 21 PADA KPP PRATAMA MAKASSAR BARAT

## Muh. Nurdin 1)
(Universitas Patria Artha)
Muh. Yasin Noor WK 2)
(Politeknik Informatika Nasional)
Yasinreds13@gmail.com

## ABSTRACT
This study aims to determine the application of e-SPT in improving compliance with PPh 21 reporting at KPP Pratama Western Makassar. The type of research used is descriptive  qualitative,  the  author  provides  an  objective  description  or  explanation of  the  actual  situation  under  study  objectively.  To  obtain  the  required  data,  the author conducts data collection activities by means of interviews and observations. The study was conducted for one month, April to May 2018. The result of the study shows  that  the  implementation  of  e-SPT  has  not  been  able  to  improve  taxpayer compliance in reporting PPh 21 at KPP Pratama Western Makassar because each year the PPh 21 report experienced a significant decline from 2015 to 2017.
Keywords : E-SPT, Compliance, Taxpayers

## I. PENDAHULUAN
Pajak  merupakan  peranan  yang  sangat  penting  dalam  kehidupan bernegara, karena merupakan sumber penerimaan utama negara yang digunakan untuk  membiayai  pengeluaran  pemerintah  dan  pembangunan.  Jenis  pajak  dapat dibedakan  menjadi  Pajak  Pertambahan  Nilai  (PPN),  Pajak  Bumi  dan  Bangunan (PBB),  Pajak  Penjualan  atas  Barang  Mewah  (PPnBM),  Bea  Materai,  Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan (PPh).
Pajak  penghasilan  itu  sendiri  terdiri  dari  berbagai  unsur,  salah  satunya adalah  Pajak  Penghasilan  Pasal  21  yang  merupakan  pajak  penghasilan  yang dikenakan  atas  penghasilan  berupa  gaji,  upah,  honorarium,  tunjangan  dan pembayaran  lain  dengan  nama  dan  dalam  bentuk  apapun  sehubungan  dengan
pekerjaan  atau  jabatan,  jasa,  dan  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  orang  pribadi Subjek Pajak dalam negeri.
Salah  satu  bentuk  modernisasi  sistem  administrasi  perpajakan  yang dilakukan  oleh  Direktorat  Jenderal  Pajak,  yaitu  dengan  diterapkan  aplikasi elektronik  SPT  ( e -SPT).  Aplikasi e -SPT  adalah  aplikasi  sistem  informasi  yang dikembangkan  Direktorat  Jenderal  Pajak  dalam  memberikan  pelayanan  prima kepada  Wajib  Pajak  untuk  melaporkan  pajaknya  secara  elektronik  dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi. Dalam hal ini data pajak diinput dengan  menggunakan  media  komputer,  yang  secara  resmi  dikeluarkan  oleh Direktorat Jenderal Pajak, sehingga semua Wajib Pajak dalam menyusun laporan pajaknya  menggunakan  aplikasi  yang  seragam.  Tujuan  aplikasi e -SPT  ini dikembangkan  Direktorat  Jenderal  Pajak  adalah  untuk  memudahkan  Wajib  Pajak dalam menyusun laporan pajaknya, kemudian melaporkannya (Rahayu, 2017).
Wajib pajak tidak perlu datang secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP)  untuk  memenuhi  kewajiban  perpajakannya  dalam  hal  perhitungan  jumlah pajak  terutangnya.  Sedangkan  bagi  aparat  pajak,  teknologi e -SPT  ini  mampu memudahkan  mereka  dalam  pengelolaan  database  karena  penyimpanan dokumen-dokumen wajib pajak telah dilakukan dalam bentuk digital.
Wajib  pajak  dikatakan  patuh  apabila  memenuhi  semua  kewajiban perpajakannya.  Kepatuhan  perpajakan  merupakan  tindakan  wajib  pajak  dalam pemenuhan  kewajiban  perpajakannya  sesuai  dengan  ketentuan  perundang- undangan  dan  peraturan  pelaksanaan  perpajakan  yang  berlaku  dalam  suatu Negara.  Kepatuhan  perpajakan  dapat  diidentifikasi  melalui  kepatuhan  wajib  pajak dalam  mendaftarkan  diri,  kepatuhan  untuk  menyetorkan  kembali  SPT,  kepatuhan dalam  menghitung,  memperhitungkan,  dan  membayar  pajak  terutang,  kepatuhan dalam pelaporan dan pembayaran tunggakan.
Banyaknya  jumlah  wajib  pajak  yang  terlambat  dan  tidak  menyampaikan SPT  sangat  menghawatirkan  karena  dengan  tidak  menyampaikan  SPT menandakan bahwa wajib pajak  tidak memenuhi kewajibannya untuk menghitung dan  membayar  pajak  terutangnya.  Penerapan e -SPT  tidak  terlepas  dari  berbagai perilaku pemikiran wajib pajak yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak  orang  pribadi.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  tingkat  kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan PPh 21 setelah diterapkannya e -SPT.

## II.  TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

## Pajak
Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung  dapat  ditunjukkan  dan  yang  digunakan  untuk  membayar  pengeluaran umum. ” (Mardiasmo, 2016). Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 16 tahun 2009  tentang  Ketentuan  Umum  dan  tata  cara  Perpajakan  pada  pasal  1  ayat  1 berbunyi:
“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau  badan  yang  bersifat  memaksa  berdasarkan  Undang-undang,  dengan tidak  mendapatkan  imbalan  secara  langsung  dan  digunakan  untuk  keperluan negara bagi sebesar- besarnya kemakmuran rakyat”.

## Pelaporan Pajak
Surat  pemberitahuan  (SPT)  adalah  surat  yang  oleh  Wajib  Pajak  (WP) digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau  bukan  objek  pajak  dan/atau  harta  dan  kewajiban  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Rahayu, 2017) .
Batas  waktu  penyampaian  SPT  Masa  paling  lama  20  (dua  puluh)  hari setelah  akhir  Masa  Pajak,  kecuali  untuk  SPT  Masa  PPh  Pasal  22,  PPN  dan PPnBM  yang  dipungut  oleh  Direktorat  Jenderal  Bea  dan  Cukai  yaitu  secara mingguan paling  lama pada hari kerja terakhir minggu berikutnya, dan SPT Masa PPh Pasal 22, PPN dan PPnBM yang dipungut oleh bendahara paling lama 14 hari setelah  Masa  Pajak  berakhir.  Untuk  Wajib  Pajak  dengan  kriteria  tertentu  yang melaporkan  beberapa  Masa  Pajak  dalam  satu  SPT  Masa,  paling  lama  20  hari setelah  berakhirnya  Masa  Pajak  terakhir.  SPT Tahunan  Pajak  Penghasilan Wajib Pajak  orang  pribadi,  paling  lama  3  (tiga)  bulan  setelah  akhir  Tahun  Pajak, sedangkan  untuk  SPT  Tahunan  Pajak  Penghasilan  Wajib  Pajak  badan,  paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak (Rahayu, 2017)
Menurut  UU  No.28  tahun  2007  tentang  Perubahan  Ketiga  atas  Undang- Undang  Nomor  6  Tahun  1983  tentang  Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara Perpajakan yang mulai berlaku 1 Januari 2008, apabila Surat Pemberitahuan tidak
disampaikan  dalam  jangka  waktu  seperti  ketentuan  di  atas  atau  batas  waktu perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan.
Pengertian e -SPT
Aplikasi e -SPT  (elektronik  SPT)  adalah  aplikasi  sistem  informasi  yang dikembangkan  DJP  dalam  memberikan  pelayanan  prima  kepada  Wajib  Pajak untuk melaporkan pajaknya secara elektronik dengan memanfaatkan perkembangan  teknologi  informasi.  Dalam  hal  ini  data  pajak  diinput  dengan menggunakan  media  komputer,  yang  secara  resmi  dikeluarkan  oleh  DJP, sehingga  semua  Wajib  Pajak  dalam  menyusun  laporan  pajaknya  menggunakan aplikasi yang seragam. (Rahayu, 2017)
Dalam (Rahayu, 2017) e -SPT yang telah dikembangkan dan diterapkan oleh Direktorat  Jenderal  Pajak  adalah  : E -SPT  pajak  penghasilan E -SPT  untuk  Pajak Pertambahan Nilai (PPN) disebut e -Faktur.

## Kepatuhan Wajib Pajak
Pengertian  kepatuhan  pajak  menurut  Rahman  (2010:32)  dalam  (Zuhdi, Topowijono,  &  Azizah,  2015) adalah  “suatu  keadaan  dimana  wajib  pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya”.
Kepatuhan  dibagi  menjadi  dua  macam,  yaitu:  kepatuhan  formal  dan  kepatuhan material

## III. METODELOGI PENELITIAN

## Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian  ini  berlangsung  di  Kantor  Pelayanan  Pajak  (KPP)  Pratama Makassar Barat yang terletak di Jalan Balaikota 15, Telepon (0411) 3634316, Fax (0411)  3636006.  Waktu  penelitian  ini  dilaksanakan  selama  kurang  lebih  1  (satu) bulan sejak bulan April sampai dengan bulan Mei 2018.

## Teknik Pengumpulan Data
Salah  satu  kegiatan  dalam  penelitian  ini  adalah  merumuskan  teknik pengumpulan  data  sesuai  dengan  masalah  yang  diteliti.  Agar  diperoleh  data  dan keterangan  yang  lengkap  maka  harus  digunakan  teknik  pengumpulan  data  yang tepat. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

## Studi Kepustakaan
Studi  pustaka  adalah  pengumpulan  data  dengan  kategori  dan  klasifikasi  bahan tertulis  yang  berhubungan  dengan  masalah  penelitian  baik  dari  sumber  buku, dokumen, jurnal ilmiah dan lain-lain.
Studi Lapangan
a. Metode observasi
Metode  observasi  adalah  penelitian  yang  dilakukan  dengan  cara  mengadakan pengamatan  terhadap  obyek,  baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung (Mahmud,  2011).  Observasi  sebagai  alat  pengumpulan  data  harus  sistematis artinya observasi serta pencatatannya dilakukan menurut prosedur atau aturan- aturan tertentu sehingga dapat diulangi kembali oleh peneliti lain. Selain itu hasil observasi  itu  harus  memberikan  kemungkinan  untuk  menafsirkannya  secara ilmiah.  Dalam  hal  ini  observasi  dilakukan  untuk  mengetahui  tingkat  kepatuhan pelaporan PPh 21 setelah penerapan e -SPT.
b. Interview (Wawancara)
Wawancara  digunakan  sebagai  teknik  pengumpulan  data  apabila  peneliti  ingin melakukan  studi  pendahuluan  untuk  menemukan  permasalahan  yang  harus diteliti,  dan  juga  apabila  peneliti  ingin  mengetahui  hal-hal  dari  responden  yang lebih  mendalam  dan  jumlah  respondennya  sedikit/kecil.  Teknik  pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tantang diri sendiri atau self report, atau setidak-tidaknya  pada  pengetahuan  dan  atau  keyakinan  pribadi.  (Sugiyono, 2014). Wawancara ini dilakukan dengan pegawai KPP Pratama Makassar Barat bagian  seksi  pelayanan  dan  Wajib  Pajak  untuk  mengumpulkan  informasi mengenai  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  pada  KPP  Pratama  Makassar  Barat dalam melaporkan SPT PPh 21.
c.  Metode dokumentasi
Metode  dokumentasi  adalah  metode  pengumpulan  data  yang  bersifat dokumentasi  atau  catatan.  Metode  dokumentasi  dapat  dikelompokkan  menjadi dua  yaitu  dokumentasi  dalam  arti  luas  yang  berupa  foto-foto  dan  rekaman, sedangkan  dokumentasi  dalam  arti  sempit  adalah  kumpulan  data  verbal  yang berbentuk  tulisan.  Adapun  kegunaan  metode  ini  adalah  untuk  mencari  data yang  kaitannya  dengan  penelitian  yang  akan  dilaksanakan  pada  KPP  Pratama Makassar Barat.

## Teknik Analisis Data
Metode  analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode deskriptif kualitatif dan Analisis komparatif. Deskriptif kualitatif merupakan  analisis yang  dilakukan  dengan  cara  mengambarkan  fakta  atau  keadaan  yang  terjadi  di lapangan  atas  suatu  obyek  dalam  bentuk  uraian  kalimat  berdasarkan  informasi dari  pihak  berwewenang  melalui  wawancara,  pengamatan  langsung  di  lapangan serta laporan yang berhubungan dengan penelitian ini. Analisis komparatif adalah penelitian  yang  bersifat  membandingkan.  Penelitian  ini  dilakukan  untuk membandingkan  persamaan  dan  perbedaan  dua  atau  lebih  fakta-fakta  dan  sifat- sifat objek yang diteliti berdasarkan kerangka pemikiran tertentu.

## IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
KPP Pratama  Makassar Barat adalah salah satu satuan kerja yang berada di  bawah  unit  Direktorat  Jenderal  Pajak  Kementerian  Keuangan  yang  secara hierarki  berada  di  bawah  Kantor  Wilayah  DJP  Sulawesi  Selatan,  Barat,  dan Tenggara.  Lahirnya  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  merupakan  langkah Direktorat  Jenderal  Pajak  dalam  menerapkan  pelayanan  satu  atap  sebagai tuntutan  reformasi  birokrasi  dalam  Lingkungan  Kementerian  Keuangan.  Kantor Pelayanan Pajak Pratama merupakan penggabungan tiga kantor pelayanan, yaitu Kantor  Pelayanan  Bumi  dan  Bangunan,  Kantor  Pemeriksaan  Pajak,  dan  Kantor Pelayanan Pajak.
Genderang  modernisasi  di  Lingkungan  Direktorat  Jenderal  Pajak melahirkan  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Makassar  Barat  sesuai  dengan Peraturan  Menteri  Keuangan  No.67/PMK.01/2008  tanggal  6  Mei  2008,  Sebagai Pengalihan  dari  Kantor  Pelayanan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  Ujung  Pandang. KPP  Pratama  Makassar  Barat  termasuk  sebagai  salah  satu  kantor  yang mengalami  modernisasi  administrasi  perpajakan  yang  bercirikan  administrasi berbasis  fungsi  yang  melaksanakan  administrasi  perpajakan  Pajak  Penghasilan (PPh),  Pajak  Pertambahan  Nilai  (PPN),  dan  Pajak  Tidak  Langsung  Lainnya. Wilayah kerja KPP Pratama Makassar Barat mencakup empat kecamatan di Kota Makassar yaitu Kecamatan Ujung Pandang, Mariso, Mamajang, dan Tamalate.
Sejak awal terbentuknya KPP Pratama Makassar Barat sebagai bagian dari modernisasi  administrasi  perpajakan,  kantor  ini  telah  mengalami  empat  kali pergantian  kepemimpinan.  Dimulai    pada  bulai  Mei  2008  sampai  dengan  bulan Oktober 2008 dipimpin  oleh Bapak Dr. Drs. Tubagus Djodi Rawayan Antawidjaja, S.E,  Ak.,  M.M,  M.Hum.  Periode  selanjutnya  dipimpin  oleh  bapak  Agung Budiwibowo, S.T., M.T, sampai dengan bulan Januari 2012, di periode selanjutnya dipimpin oleh Bapak Drs. Ashri, M.M, dan kemudian pada bulan Juli 2016 dipimpin oleh Bapak Muh. Sukri Subki S.H.,M.H hingga sekarang.

## Penyajian Data Hasil Penelitian
Salah  satu  metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  diperoleh  peneliti melalui beberapa metode yaitu dengan observasi langsung dan interview. Adapun data  yang  didapatkan  peneliti  dalam  penyajian  data  hasil  penelitian  sebagai berikut:

## Tabel 1 Jumlah Wajib Pajak Melaporkan SPT PPh 21 Manual
No Tahun Pajak Jumlah WP OP Terdaftar Jumlah Pelaporan SPT Manual 1 2014 84.263 25.899 2 2015 89.705 25.824 3 2016 95.279 4.449 4 2017 100.602 366*
Sumber: Seksi PDI KPP Pratama Makassar Barat
*) Angka yang terakumulasi sampai bulan Agustus 2017
Tabel 2 Jumlah Wajib Pajak Melaporkan e- SPT PPh 21
No Tahun Pajak Jumlah WP OP Terdaftar Jumlah Pelaporan e- SPT 1 2015 89.705 34.615 2 2016 95.279 12.780 3 2017 100.602 4.055 Sumber: Seksi PDI KPP Pratama Makassar Barat
*) Angka yang terakumulasi sampai bulan Mei 2017

## Pelaporan Wajib Pajak Menggunakan SPT Manual
Berdasarkan  tabel  1  menjelaskan  bahwa  Jumlah  wajib  pajak  orang  pribadi terdaftar  tiap  tahunnya  mengalami  peningkatan.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  data
diatas pada tahun 2014 terdapat 84.263 jumlah wajib pajak, tahun 2015 meningkat menjadi  89.705,  pada  tahun  2016  meningkat  menjadi  95.279,  dan  pada  tahun 2017 sebesar 100.602 Wajib Pajak terdaftar. Jumlah pelaporan SPT manual pada tahun  2014  sebesar  25.899  Wajib  Pajak,  ditahun  2015  sebesar  25.824  Wajib Pajak, pada tahun 2016 sebesar 4.449 Wajib Pajak sampai dengan bulan Agustus 2017 sebesar 366 Wajib Pajak.

## Pelaporan Menggunakan e -SPT
Berdasarkan Table  2 jumlah pelaporan e -SPT pada saat penerapannya yaitu pada  tahun  2015  sebesar  34.615  Wajib  Pajak,  pada  tahun  2016  sebesar  12.780 Wajib Pajak, dan pada sampai bulan Mei 2017 sebesar 4.055 Wajib Pajak.
Perbandingan Pelaporan SPT Manual dan E -SPT Tabel  1 Persentase Tingkat Kepatuhan Melaporkan SPT Manual
Tahun Pajak Jumlah WP OP Pelaporan Menggunakan SPT Manual Tingkat Kepatuhan (%) 2014 84.263 25.899 30,73% 2015 89.705 25.824 28,78% 2016 95.279 4.449 4,66% 2017 100.602 366 0,36%
Sumber : Data diolah, 2018
Dari  persentase  data  diatas  pada  tahun  2014    jumlah  wajib  pajak  orang pribadi  terdaftar  sebesar  84.263  wajib  pajak  sedangkan  jumlah  pelaporan menggunakan  SPT  Manual  sebanyak  25.899  wajib  pajak  dengan  persentase tingkat  kepatuhan  sebesar  30,73%.  Pada  tahun  2015  Jumlah  wajib  pajak  orang pribadi  terdaftar  meningkat  sebesar  89.705  wajib  pajak  sedangkan  jumlah pelaporan  menggunakan  SPT  Manual  sebanyak  25.824  wajib  pajak  dengan persentase tingkat kepatuhan sebesar 28,78%.
Pada  tahun  2016  Jumlah  wajib  pajak  orang  pribadi  terdaftar  meningkat sebesar  95.279  wajib  pajak  sedangkan  jumlah  pelaporan  menggunakan  SPT Manual sebanyak 4.449 wajib pajak dengan persentase tingkat kepatuhan sebesar 4,66%.  Pada  tahun  2017  jumlah  wajib  pajak  orang  pribadi  terdaftar  meningkat sebesar  100.602  wajib  pajak  sedangkan  jumlah  pelaporan  menggunakan  SPT Manual sebanyak 366 wajib pajak dengan persentase tingkat kepatuhan 0,36%.
Table 2 Persentase Tingkat Kepatuhan Melaporkan e -SPT Tahun Pajak Jumlah WP OP Pelaporan e - SPT Tingkat Kepatuhan % 2015 89.705 34.615 38,58% 2016 95.279 12.780 13,41% 2017 100.602 4.055 4,03%
Sumber : Data diolah, 2018
Dari  persentase  data  diatas  pada  tahun  2015  jumlah  wajib  pajak  orang pribadi  terdaftar  sebesar  89.705  wajib  pajak  sedangkan  jumlah  pelaporan menggunakan e -SPT  sebanyak  34.615  wajib  pajak  dengan  persentase  tingkat kepatuhan  sebesar  38,58%.  Pada  tahun  2016  jumlah  wajib  pajak  orang  pribadi terdaftar  meningkat  sebesar  95.279  wajib  pajak  dengan  jumlah  pelaporan menggunakan e -SPT  sebanyak  12.780  wajib  pajak  dengan  persentase  tingkat kepatuhan sebesar 13,41%.
Pada  tahun  2017  jumlah  wajib  pajak  orang  pribadi  terdaftar  meningkat sebesar  100.602  wajib  pajak  sedangkan  jumlah  pelaporan  menggunakan e -SPT sebanyak 4.055 wajib pajak dengan persentase tingkat kepatuhan sebesar 4,03%.

## Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Tabel 3 jumlah wajib pajak patuh dan tidak patuh
Tahun Pajak Jumlah WP OP Pelaporan e -SPT Pelaporan SPT Manual Jumlah WP OP Patuh WP OP tidak patuh 2014 84.263 - 25.899 25.899 58.364 2015 89.705 34.615 25.824 60.439 29.266 2016 96.279 12.780 4.449 17.229 78.050 2017 100.602 4.055 366 4.421 96.181

## Sumber, data diolah 2018 Tahun 2017 estimasi data sementara
Dapat  dilihat  dari  data  diatas  pada  tahun  2014  jumlah  wajib  pajak  orang pribadi terdaftar sebesar 84.263 dengan jumlah wajib pajak patuh sebesar 25.899 wajib pajak sedangkan wajib  pajak tidak  patuh sebanyak 58.364. Kemudian pada tahun 2015 jumlah wajib pajak orang pribadi sebanyak 89.705 wajib pajak dengan
jumlah  wajib  pajak  patuh  sebesar  60.439  dengan  jumlah Wajib  Pajak  tidak  patuh sebanyak 29.266.
Pada  tahun  2016  jumlah  wajib  pajak  orang  pribadi  terdaftar  sebesar  96.279 dengan  jumlah  wajib  pajak  patuh  sebesar  17.229  sedangkan  jumlah  wajib  pajak tidak patuh sebesar 78.050. Kemudian pada tahun 2017 estimasi data sementara jumlah  wajib  pajak  orang  pribadi  terdaftar  sebesar  100.602  dengan  jumlah  wajib pajak  patuh  sebesar  4.421  sedangkan  jumlah  wajib  pajak  tidak  patuh  sebesar 96.181.

## Tabel 4 persentase kepatuhan Wajib Pajak
Tahun pajak Jumlah WP OP Jumlah WP Patuh Persentase 2015 89.705 60.439 67% 2016 95.279 17.229 18% 2017 100.602 4.421 4%

## Sumber, data diolah 2018 Tahun 2017 estimasi data sementara
Dapat  dilihat  dari  data  diatas  bahwa  dalam  tiga  tahun  terakhir  persentase kepatuhan  wajib  pajak  mengalami  penurunan.  Hal  ini  dapat  dilihat  pada  tahun 2015  jumlah  wajib  pajak  patuh  sebesar  60.439  dengan  persentase  tingkat kepatuhan  sebesar  67%,  pada  tahun  2016  jumlah  wajib  pajak  patuh  sebesar 17.229 dengan persentase kepatuhan sebesar 18%, pada tahun 2017 jumlah wajib pajak patuh sebesar 4.421 dengan persentase kepatuhan sebesar 4%.
Berdasarkan  hasil  pengamatan  dan  wawancara  dengan  Pelaksana  Seksi Pelayanan  bapak  Zainun  Zulfan  Maulana  dan  juga  wajib  pajak  penurunan pelaporan SPT PPh 21 disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:
a. Masih  ada  wajib  pajak  yang  belum  paham  cara  tata  cara  penggunaan e - SPT.
b. Masih ada wajib pajak yang belum mengerti cara pengoperasian perangkat elektronik.
c.  File CSV gagal terupload saat ingin melapor online.
d. File CSV error karena ada bagian-bagian dari e -SPT yang lupa diinput.
e. Masih  ada  wajib  pajak  yang  belum  mengetahui  batas  akhir  pelaporan  SPT Masa.
f.  Kurangnya kesadaran Wajib Pajak dalam melaporkan PPh 21.
g. Masih ada Wajib Pajak berpenghasilan Nihil  yang merasa tidak perlu untuk melaporkan SPT Tahunan.

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan e -SPT belum dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan PPh 21 pada KPP Pratama Makassar Barat, karena setiap tahunnya pelaporan PPh 21 mengalami penurunan yang signifikan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017.

## Saran
Saran-saran  yang  dapat  diberikan  dari  penulis  sehubungan  dengan  hasil penelitian dan kesimpulan adalah sebagai berikut:
1.  Disarankan  kepada  pihak  KPP  Pratama  Makassar  Barat  meningkatkan sosialisasi-sosialasi  secara  langsung  kepada  Wajib  Pajak  dengan  tujuan memberikan  pembelajaran  tentang  cara  penggunaan  dan  manfaat  sistem aplikasi e -SPT.
2.  Disarankan  kepada  pihak  Direktorat  Jenderal  Pajak  (DJP)  agar  membuat sistem  yang  mudah  untuk  melaporkan  pajak  secara  elektronik  sehingga masyarakat  tidak  ragu  dan  tidak  mengalami  kesulitan  untuk  menjalankan aplikasi  tersebut.  Kemudahan  tersebut  mencakup  kemudahan  untuk mengganti data  yang salah input sehingga keluhan  penggunaan e -SPT dapat diatasi.
3.  Disarankan kepada pihak KPP Pratama Makassar Barat untuk memaksimalkan pelayanan dan pengawasan terhadap Wajib Pajak salah satu cara  adalah  dengan  menambah  jumlah  pegawai  terutama  di  bagian  tenaga pengawasan  terhadap Wajib  Pajak  serta  lebih  baik  lagi  dalam  merekam  data pengguna e -SPT  yang  melapor  pajak  tepat  waktu,  terlambat,  maupun  tidak melapor.
4.  Disarankan  agar  wajib  pajak  menyadari  kewajibannya  perpajakannya  dalam hal melaporkan Pajak Penghasilannya tepat waktu.

## DAFTAR PUSTAKA
Hidayat, N., & Purwana, D. (2017). Perpajakan: Teori & Praktik. Jakarta: Rajawali Pers.
Lingga, I. S. (2012). Pengaruh Penerapan e-SPT Terhadap Efisiensi Pemrosesan Data  Perpajakan:  Survey  Terhadap  Pengusaha  Kena  Pajak  pada  KPP Pratama X, Bandung. Jurnal Akuntansi Vol.4 No.2 , 2. Mahmud. (2011). Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: CV Pustaka Setia. Makabimbang,  A.  F.  (2013).  Analisis  Perhitungan,  Pembayaran  dan  Pelaporan PPh Pasal 21 Pada Dinas Pendidikan Kecamatan Tuminting. Jurnal EMBA Vol.1 No.4 , 130.
Maria, D. (2013). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Tingkat  Kepatuhan  Pengusaha  Kena  Pajak  Di  Kantor  Pelayanan  Pajak (KPP) Pratama Bandar  Lampung. Jurnal Bisnis Darmajaya Vol. 01 No. 01 , 45.
Mardiasmo.  (2016). Perpajakan-Edisi  Terbaru  2016. Yogyakarta:  C.V  ANDI OFFSET .
Rahayu,  S.  K.  (2017).  Perpajakan  Konsep  dan  Aspek  Formal.  Bandung:  Penerbit Rekayasa Sains.
Republik  Indonesia.  Peraturan  Direktur  Jenderal  Pajak  Nomor  PER-16/PJ/2017 Tentang  Pedoman  Teknis  Tata  Cara  Pemotongan,  Penyetoran  dan Pelaporan  Pajak  Penghasilan  Pasal  21  dan/atau  Pajak  Penghasilan  Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.
Republik  Indonesia.  Peraturan  Direktur  Jenderal  Pajak  Nomor  PER-01/PJ/2017 Tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Elektronik.
Republik  Indonesia.  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2008  Tentang  Pajak Penghasilan
Republik  Indonesia.  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2009  Tentang  Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
Sugiyono,  P.  D.  (2014).  Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif  dan  R&D. Bandung: Penerbit Alfabeta.
Thomas  Sumarsan,  S.  M.  (2017). Perpajakan  Indonesia:  Pedoman  Perpajakan yang Lengkap berdasarkan Undang-Undang Terbaru, Edisi Kelima. Jakarta Barat: Penerbit Indeks.
Zuhdi, F. A., Topowijono, & Azizah, D. F. (2015). Pengaruh Penerapan E-SPT dan Pengetahuan  Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak. Jurnal Perpajakan (JEJAK) Vol. 7 No. 1 , 3.