## MEKANISME LETTER OF CREDIT SYARIAH DI PT BANK BNI SYARIAH

## Meisa Yutika
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

## ABSTRACT
The  existence  of  the  changing  times,  demanding  a  State  of  international  relations  in  order  to support  economic  development.  One  form  of  international  relations,  namely  business  and international trade. one of the first in the international payment system is to use a letter of credit (LC) on the banking service product. LC Sharia is a product that is adopted from Conventional Banking products. However, until now, has not found the regulation governing implementation mechanisms explicitly Sharia LC in Indonesia. Therefore, the need for research on the mechanism of LC in the Islamic Penbankan In Indonesia. The purpose of this research was: 1) To compare the mechanism of implementation of the LC in Islamic banks and Conventional Banks, as well as looking for the difference between the two; 2) To know the regulations used in regulating Islamic Bank Sharia LC; 3) Mechanism to find out the views of the economic law of the Sharia (HES) against Sharia in LC mechanism Islamic banking in Indonesia.  The framework of thought from this research that is using rule jurisprudence mu'amalah "a" meaning originally mu'amalah can be done until there is evidence again outlaw. If the mechanism of implementation of the LC in Conventional  Banks  is  relatively  the  same  as  the  mechanism  of  LC  in  Islamic  banks,  then  the regulation mechanism of LC in Conventional Banks can be used as a regulatory mechanism of LC  Sharia,  as  it  is  not  contrary  to  the  HES.  Research  methods  used  in  this  research  is  the juridical normative method, and using the conceptual approach and the approach of comparison. As  for  legal  research  in  this  unfamiliar  term  data  but  rather  a  source  of  law,  After  the  legal materials  collected  the  next  step  is  to  analyze  the  legal  materials,  described  and  meninjauanya from the viewpoint of HES, then pulled his conclusion. From the results of this research noted that basically the mechanism of implementation of the LC in Islamic banking in Indonesia (PT. Bank  BNI  Syariah)  is  not  contrary  to  the  HES.  Although  there  has  been  no  regulation  which regulates  clearly  regarding  the  implementation  of  the  Islamic  Sharia  and  banking  LC  refers  to the  applicable  regulation  in  banking  Accounting  i.e.  UCP,  but  in  practice  there  are  some differences as in the Fund the arrears. Funds allocated for future delinquent Social Fund rather than to the operational funds of the bank, then it is not contrary to the HES.

## KEYWORD
Letter of Credit (LC); LC Syariah; Fatwa Dewan Syariah Nasional; Akad; Murabahah, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

## PENDAHULUAN
Adanya perubahan zaman, menuntut sebuah  negara  melakukan  hubungan  in- ternasional  untuk  menunjang  pemba- ngunan  ekonomi.  Salah  satu  bentuk hubungan  internasional  yaitu  bisnis  dan perdagangan  internasional.  Alasan  uta- ma  sebuah  negara  melakukan  hubungan perdagangan  internasional  yaitu  untuk menunjang  pembangunan  ekonominya dengan  memperluas  pangsa  pasar.  Salah satu  bentuk  hubungan  perdagangan  in- ternasional  yang  dilakukan  oleh  Indone- sia  yaitu  pembentukan  Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).
Bisnis  dan  perdagangan  merupakan proses  tukar  menukar  yang  didasarkan atas  kehendak  sukarela  dari  masing-ma- sing  pihak  yang  didasarkan  untuk  men- dapatkan  keuntungan.  Namun,  dilihat dari prosesnya perdagangan antar negara atau  bisa  juga  disebut  dengan  perda- gangan  internasional  lebih  rumit  bila dibandingakan  sengan  proses  perda- gangan  dalam  negeri.  Sebab  perdagang- an  internasional  sudah  pasti  akan melewati  batas-batas  negara  dan  ber- hubungan  dengan  pemerintahan  lain yang  sudah  tentu  berhubungan  juga dengan  mata  uangnya,  politik  ekono- minya serta sistem atau aturan tata niaga pemerintahan  negara  tersebut.  Dalam kasus  ini,  kehadiran  bank  atau  lembaga keuangan  sangat  dibutuhkan  untuk mempermudah  jalannya  transaksi  bisnis perdagangan  internasional,  disebabkan para  pihak  (ekspor  maupun  importir) terpisah secara geografis dan geopolitis.
Salah satu sistem pembayaran dalam perdangan  internasional  yaitu  dengan menggunakan letter  of  credit (LC)  pada produk  jasa  perbankan.  Secara  konsep- tual,  LC  merupakan  sebuah  produk  dan pengembangan  dari  komunitas  bisnis yang  terdapat  diperadaban  barat.  LC hadir  dengan  batuan  dari  majelis  per- dagangan  internasional  yang  mener- bitkan  regulasi  yang  mengatur  isi  dan prosedur dari LC yang digunakan dalam perdagangan  internasional.  Guna  me- nunjang  keinginan  masyarakat  muslim Indonesia  sebagai  umat  mayoritas  di negara  ini  yang  ingin  mengaplikasikan keIslamannya  secara ka>ffah (menye- luruh)  dalam  setiap  sendi  kehidupan termasuk  dalam  melakukan  transaksi bisnis, maka jasa perbankan syariah yang melayani  transaksi  bisnis  seperti  LC  sa- ngat  diharapkan  keberadaannya  terlebih dengan adanya MEA.
Adapun regulasi LC yang ada di Bank Konvensional  maupun  Bank  Syariah memiliki  acuan  aturan  yang  sama  yaitu the Uniform Custom and Practice (UCP) 600 yang  mana  aturan  itu  dibuat  dan  berasal dari barat. Mengingat LC yang dilaksanakan  oleh  bank-bank  konven- sional  dalam  praktiknya  yang  mene- rapkan  bunga,  hal  mana  yang  sangat ditentang  oleh  syariat  Islam  dan  haram keberadaannya  menurut  fatwa  Majelis Ulama  Indonesia  (MUI)  No.1  tahun  2004. Selanjutnya aturan yang dikeluarkan oleh Dewan  Syariah  Nasional  (DSN)  MUI mengenai  LC  yaitu  berupa  fatwa  No. 34/DSN-MUI/IX/2002  tentang Letter of Credit Impor  Syariah  dan  fatwa  No.
35/DSN-MUI/IX/2002  tentang Letter  of Credit Ekspor Syariah serta fatwa No.57/DSN-MUI/V/2007  tentang Letter  of Credit dengan  Akad Kafa>lah  Bil‘ujrah .
Ketiga  fatwa  ini  hanya  memaparkan prinsip-prinsip  syariah  tentang  perda- gangan  antarnegara  sebagai  solusi  bagi kedua  belah  pihak.  Dalam  fatwanya Majelis  Ulama  Indonesia  menetapkan bahwa  LC  yang  sesuai  dengan  prinsip syariah  adalah  menggunakan  akad-akad seperti wakalah  bil‘ujrah,  kafalah  bil‘ujrah, qard{,  murabahah,  salam,  istisna’,  musya- rakah, mudarabah, dan hawalah yang meru- pakan instrumen-instrumen penting yang dimiliki  bank  Islam  untuk  mendukung kelancaran transaksi bisnis dan perdagangan.

## Rumusan Masalah
LC  syariah  merupakan  sebuah pro- duk  yang  diadopsi  dari  produk  Per- bankan  Konvensional.  Namun,  hingga saat  ini  belum  ditemukan  regulasi  yang mengatur  secara  jelas  mekanisme  pelak- sanaan  LC  Syariah  di  Indonesia.  Oleh sebab itu, perlu adanya penelitian menge- nai  mekanisme  LC  di  Perbankan  Syariah di  Indonesia.  Dari  penjelasan  tersebut peneliti mencoba merumuskan pertanyaan penelitian di antaranya: 1. Bagaimana  mekanisme  pelaksanaan LC yang berlaku di Bank Syariah dan apa  yang  membedakannya  dengan LC  yang  berlaku  di  Bank  Konven- sional?
2. Apa regulasi yang dipakai Bank Sya- riah dalam mengatur mekanisme LC syariah?
3. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah  terhadap  mekanisme  LC syariah  di  perbankan  syariah  di Indonesia?

## Tujuan Penelitian
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah:  1). Untuk  membandingkan  mekanisme  pe- laksanaan  LC  yang  berlaku  di  Bank Syariah  dan  Bank  Konvensional,  serta mencari perbedaan diantara keduanya 2). Untuk  mengetahui  regulasi  yang  dipakai Bank  Syariah  dalam  mengatur  meka- nisme  LC  syariah  3)  untuk  mengetahui tinjauan  hukum  ekonomi  syariah  (HES) terhadap  mekanisme  LC  syariah  di Perbankan Syariah di Indonesia

## Metodologi
Metode  penelitian  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  metode yuridis  normatif,  serta  menggunakan pendekatan  konseptual  dan  pendekatan perbandingan . Adapun dalam penelitian hukum  ini  tidak  dikenal  istilah  data  me- lainkan  sumber  hukum,  Setelah  bahan- bahan  hukum  terkumpul  langkah  selan- jutnya  adalah  menganalisis  bahan-bahan hukum.
Analisis dilakukan dengan mengurai- kan  atau  memecahkan  masalah  yang diteliti  berdasarkan  bahan-bahan  hukum yang  diperoleh  kemudian  diolah  ke dalam  pokok  permasalahan  yang  diaju- kan.  Analisis  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  dilakukan  dengan  meng- gunakan  metode  yuridis  normatif  yaitu mendeskripsikan dan menganalisis materi isi  dan  keabsahan  bahan-bahan  hukum
yang  diperoleh  dari  bahan  pustaka  me- lalui  studi  kepustakaan  dan  studi  per- aturan  per-Undang-Undangan  dengan cara  mempelajari  regulasi  serta  aturan dan  fatwa-fatwa  terkait  mekanisme  pe- laksanaan LC Syariah di Indonesia sesuai dengan  tujuan  penelitian  dan  untuk menjawab  rumusan  pertanyaan  sehingga dapat ditarik kesimpulan penelitiannya.

## Kerangka Teoritik
Kerangka  pemikiran  dari  penelitian ini  yaitu  menggunakana  kaidah  fikih mu‘amalah
yang  artinya  hukum  dari  akad muamalah  yang  dilakukan  oleh  manusia pada dasarnya diperbolehkan. Kebolehan tersebut  berlangsung  selama  tidak  dite- mukan nash dalam  Al-Qur’an  atau  Al- Hadist  yang  menyatakan  keharamannya. Apabila  ditemukan  sebuah nash yang menyatakan  haram,  maka  pada  saat  itu akad  muamalah  tersebut  menjadi  ter- larang berdasarkan syara’ .
Prinsip  muamalah  ini  mengacu  pada ketentuan  umum  yang  ada  dalam  Al- Quran  surat  Al-Baqarah  ayat  29  yang artinya  “Dia-lah  Allah,  yang  menjadikan segala  yang  ada  di  bumi  untuk  kamu”. Pada  prinsip  ini  mengandung  makna bahwa pada mulanya bentuk pelaksanaan muamalah  dilakukan  berdasarkan  kebia- saan  manusia  dalam  berinteraksi  di bidang  ekonomi.  Kebiasaan  ini  bisa  terus dilakukan  sepanjang tidak ada dalil yang melarangnya.  Jika  mekanisme  pelak- sanaan  LC  di  Bank  Konvensional  relatif sama  dengan  mekanisme  LC  di  Bank
Syariah,  maka  regulasi  mekanisme  LC  di Bank  Konvensional  bisa  dijadikan  regu- lasi  mekanisme  LC  Syariah,  karena  tidak bertentangan dengan HES.

## PEMBAHASAAN
Pada  SOP  LC , baik  itu  SOP  di  Bank Syariah  maupun  Bank  Konvensional  ter- dapat  beberapa  perbedaan  dan  per- samaan. Beberapa perbedaan yang sangat terlihat  dari  mekanisme  pelaksanaan  LC di Bank Syariah dengan yang ada di Bank Konvensional  yaitu  terdapat  pada  bagian akad/perjanjian  yang  digunakan,  jangka waktu  pelunasan,  serta  penetapan  denda keterlambatan, sebagai berikut:
1. Pada  bagian  akad/perjanjian  yang  di- gunakan  (pada  Bank  Konvensional apabila MD<100% dibuatkan PPLC dan didudukan  sebagai  suatu  perjanjian; sedangkan  pada  Bank  Syariah  apabila MD<100%  diberlakukan  syarat-syarat murabah}ah untuk penambahan fasilitas plafond  LC  yang  ditandatangani  pada saat dokumen diterima bank).
2. Jangka  waktu  pelunasan  (untuk sight LC  di  Bank  Konvensional  selambat- lambatnya  7  hari  sejak  tanggal  diteri- manya  dokumen  LC  oleh  bank;  se- dangkan di Bank Syariah pelunasan se- lambat-lambatnya 14 hari sejak tanggal diterimanya dokumen LC oleh bank).
3. Penetapan denda keterlambatan (perhi- tungan  denda  kertelambatan  pada Bank  Konvensional  yaitu  dengan  cara ({nilai  nominal  LC  ×  kurs  jual  saat tanggal konversi valuta asing ke rupiah × lamanya tunggakan × 5% (bunga den- da  keterlambatan)}÷360);  sedangkan
denda  keterlambatan  di  Bank  Syariah bank  memungut  denda  tunggakan sebesar  5%  pertahun  secara  propor- sional dihitung dari besarnya angsuran tertunggak,  dengan  batasan  minimal Rp 10.000,- dan maksimal Rp 100.000,-). Meskipun  terdapat  penetapan  denda keterlambatan di Bank Syariah, namun setiap  tunggakan  dan  pendapatan  atas denda  ini  bank  mengalokasikannya untuk  dana-dana  sosial.  Hal  ini  sesuai dengan  fatwa  DSN  MUI  No.17/DSN- MUI/IX/2000  Tentang Sanksi  Menunda Pembayaran.
Ketentuan terkait produk LC di Bank Syariah  dijelaskan  dalam  SEOJKNomor 36/SEOJK.03/2015  tentang  Produk  dan Aktivitas  Bank  Umum  Syariah  dan  Unit Usaha  Syariah  mengenai  Kodifikasi  Pro- duk  dan  Aktivitas  Standar  Bank  Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yaitu:
1. Untuk  pembiayaan  impor  mengguna-
kan LC:
a. PBI  No.7/6/PBI/2005  tentang  Trans- paransi  Informasi  Produk  Bank  dan Penggunaan  Data  Pribadi  Nasabah dan ketentuan pelaksanaan yaitu SE BI No. 7/25/DPNP beserta ketentuan perubahannya.
b. PBI  No.9/19/PBI/2007  tentang  Pelak- sanaan  Prinsip  Syariah  Dalam  Ke- giatan  Penghimpunan  Dana  dan
Penyaluran  Dana  serta  Pelayanan Jasa  Bank  Syariah  dan  ketentuan pelaksanaan yaitu SEBI No. 10/14/DPbS beserta ketentuan
perubahannya.
c. PBI No.13/23/PBI/2011 tentang Pene- rapan  Manajemen  Risiko  Bagi  Bank
Umum  Syariah  dan  Unit  Usaha Syariah.
d. PBI  No.  14/26/PBI/2012  tentang  Ke- giatan  Usaha  dan  Jaringan  Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank.
e. POJK  No.1/POJK.01/2013  tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
f. SEOJK No.12/SEOJK.07/2014 tentang Penyampaian Informasi dalam
Rangka  Pemasaran  Produk  dan/
Atau Layanan Jasa Keuangan.
g. SEOJK No.13/SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku.
h. SEOJK No.14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan  dan  Keamanan  Data dan/atau  Informasi  Pribadi  Kon- sumen.
i. UCP.
j. International Standards Banking

## Practice

## Fatwa Dewan Syari’ah Nasional
a. Fatwa  DSN  No.  35/DSN-MUI/IX/ 2002 tentang LC Ekspor Syariah.
b. Fatwa  DSN  No.  60/DSN-MUI/V/ 2007  tentang  Penyelesaian  Piutang dalam Ekspor

## Standar Akuntansi
a. PSAK  terkait  sesuai  dengan  akad yang digunakan.
b. Mengacu pada PAPSI yang berlaku.
2. Untuk  pembiayaan  ekspor    menggu- nakan LC :
a. PBI  No.  7/6/PBI/2005  tentang  Trans- paransi  Informasi  Produk  Bank  dan Penggunaan  Data  Pribadi  Nasabah dan ketentuan pelaksanaan yaitu SE
BI No. 7/25/DPNP beserta ketentuan perubahannya.
b. PBI  No.9/19/PBI/2007  tentang  Pelak- sanaan  Prinsip  Syariah  Dalam  Ke- giatan  Penghimpunan  Dana  dan Penyaluran  Dana  serta  Pelayanan Jasa  Bank  Syariah  dan  ketentuan pelaksanaan  yaitu  SE  BI  No. 10/14/DPbS  beserta  ketentuan  per- ubahannya.
c. PBI No.13/23/PBI/2011 tentang Pene- rapan  Manajemen  Risiko  Bagi  Bank Umum  Syariah  dan  Unit  Usaha Syariah.
d. PBI  No.  14/26/PBI/2012  tentang  Ke- giatan  Usaha  dan  Jaringan  Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank.
e. POJK  No.  1/POJK.01/2013  tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
f. SEOJK No.12/SEOJK.07/2014 tentang Penyampaian Informasi dalam Rangka  Pemasaran  Produk  dan/
Atau Layanan Jasa Keuangan.
g. SEOJK No.13/SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku.
h. SEOJK No.14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan  dan  Keamanan  Data dan/atau  Informasi  Pribadi  Kon- sumen.
Fatwa Dewan Syari’ah Nasional
i. Fatwa  DSN  terkait  sesuai  dengan akad yang digunakan.
Standar Akuntansi
j. PSAK  terkait  sesuai  dengan  akad yang digunakan.
k. Mengacu pada PAPSI yang berlaku.
UCP  akan  berlaku  untuk  semua kredit  berdokumen  atau documentary
credit apabila  didalamnya  menyebutkan secara tegas bahwa kredit tersebut tunduk kepada  UCP  600  dan  UCP  600  mengikat semua pihak yang bersangkutan kecualidengan  tegas  ditentukan  lain dalam  kredit  tersebut. “The  Uniform Costums  and  Practice  for  Documentary Credits,  1993  Revision,  ICC  Publication  No 600,  shall  apply  to  all  Documentary  Credits (include  to  the  extent  to  wich  they  may  be applicable, Standby Letter(s) of Credits) where they  are  incorporated  into  the  text  of  the credit.  They  arebinding on  all  parties  thereto, unless  otherwise  expressly  stipulated  in  the credit”
Akad  yang  digunakan  pada  produk LC  Syariah  di  bank  BNI  Syariah  adalah akad waka>lah dan  akad mura>bah}ah. bila digunakan  tabel  perbandingan  antara mekanisme  pelaksanaan  LC  Syariah dengan  Fatwa  DSN  MUI  No.34  maka akan didapatkan hasil sebagai berikut:

## Pelaksanaan LC
Impor Syariah di Perbankan Syariah (Akad Wakalah dan Murabah}ah )
Mekanisme LC Syariah Menurut Fatwa DSN-MUI No.
34
(Akad Murabah}ah )
BNI Syariah memberikan wakalah kepada nasabah untuk melakukan pembelian barang, setelah itu eksportir dan
Bank bertindak selaku pembeli yang mewakilkan kepada importir untuk melakukan transaksi dengan eksportir;
importir/ nasabah melakukan sales contract
Jika dokumen clean atau
nasabah
menerima discrepency , maka BNI Syariah membeli barang tersebut dari eksportir dengan pembayaran dilakukan pada saat jatuh tempo wesel.
Pengurusan dokumen dan pembayaran dilakukan oleh bank saat dokumen diterima ( at sight ) dan/ atau tangguh sampai dengan jatuh tempo ( usance );
Bank menjual barang tersebut ke nasabah
dengan akad murabahah yang
ditandatangani
pada saat
nasabah mengambil dokumen. Selanjutnya nasabah membayar angsuran murabahah kepada bank
Bank menjual barang secara murabahah kepada importir, baik dengan pembayaran
tunai maupun cicilan.
Terhadap fasilitas plafond
LC yang
diberikan,
nasabah
dikenakan biaya
Biaya-biaya yang dikeluarkan oleh bank akan
diperhitungkan sebagai harga perolehan barang.
administrasi sebesar 1% dari maksimum plafond LC yang dinyatakan dalam nominal. Sedangkan tarif pembiayaan murabahah mengacu pada tarif pembiayaan yang berlaku di bank tersebut dan dihitung proporsional dari sejak pencairan pembiayaan sampai dengan jatuh tempo pembiayaan.
Apabila  ditinjau  dari  kaidah fiqh mu’amalah yang menyatakan:
“
”Pada  asalnya mu’amalah boleh dilakukan sampai ada dalil yang mengharamkannya.  Kata mu’amalah pada kaidah  ini  dimaksudkan  kepada  LC  di Bank  Syariah.  Sejauh  ini  belum  ada  dalil yang secara jelas mengharamkan LC, lalu dari  tabel  perbandingan  dapat  dilihat tidak ada suatu pelanggaran aturan Fatwa DSN  MUI  yang  juga  saat  proses  pem- buatannya fatwa merujuk pada Al Quran, hadits, ijma’ dan kaidah fikih. Maka dapat dinyatakan  bahwa  pelaksanaan  LC  di Bank  BNI  Syariah  tidak  bertentangan dengan HES.

## SIMPULAN
Berdasarkan    hasil    penelitian  dan pembahasan  dari  pertanyaan  penelitian mengenai perbedaan LC yang terdapat di Perbankan  Syariah  dan  yang  terdapat  di Perbankan  Konvensional,  regulasi  yang mengatur  mekanisme  pelaksanaan  LC Syariah,  serta tinjauan  HES  terhadap  me- kanisme  pelaksanaan  di  Perbankan  Sya- riah  di  Indoneisa,  yaitu  dapat  disim- pulkan bahwa:
1. Terdapat beberapa perbedaan yang sa- ngat  terlihat  dari  mekanisme  pelaksa- naan LC di Bank Syariah  dengan yang ada  di  Bank  Konvensional  yaitu  ter- dapat  pada  bagian  akad/perjanjian yang  digunakan,  jangka  waktu  pelu- nasan,  serta  penetapan  denda  keter- lambatan.
2. Belum  adanya  regulasi  yang  dibuat oleh pemerintah Indonesia yang menje- laskan  mengenai  mekanisme  pelaksa-
naan LC di Perbankan Syariah di Indo- nesia.  Saat  ini  mekanisme  pelaksanaan LC di Indonesia baik untuk Perbankan Syariah  maupun  Konvensional  masih mengacu pada peraturan UCP 600.
3. Pada  dasarnya,  mekanisme  pelaksa- naan  LC  di  Bank  BNI  Syariah  tidak bertentangan  dengan  HES.  Sesuai dengan  kaidah  fikih mu‘amalah yang menerangkan  bahwa  asal mu‘amalah adalah  boleh  kecuali  ada  dalil  yang mengharamkannya.  Pada  penelitiian ini  yang  dimaksud  dengan  kata mu‘amalah yaitu LC. Sebab sampai saat ini  belum  ada  dalil  yang melarang/ mengharamkan  LC  maka  hukum  LC adalah  boleh.  Pada  pelaksanaan  LC  di salah  satu  Perbankan  Syariah  di  Indo- nesia  (yaitu  BNI  Syariah),  tidak  ter- dapat  suatu  pelanggaran  aturan  Fatwa DSN  MUI  yang  juga  saat  proses  pem- buatannya  merujuk  pada  Al  Quran, hadits, ijma’ dan kaidah fikih.

## DAFTAR PUSTAKA
Al  Asqalani,  Al  Hafidz  Ibnu  Hajar.  (2000). Bulughul  Maram  Min  Adillatil Ahkam (diterjemahkan oleh Achmad Sunarto). Jakarta: Pustaka Amani.
Amrin,  Abdullah.  (2006). Asuransi Syariah.  Jakarta:  PT  Elex  Media  Komputindo Kelompok Gramedia.
Antonio,  Muhammad  Syafi’i.  (2007). Bank  Syariah  dari  Teori  ke  Praktik .  Jakarta:  Gema Insani bekerjasama Tazkia Cedekia.
Ascarya. (2006). “Comparing Islamic Banking Development in Malaysia and Indonesia: Lesson  for  Instruments  Development”, Paper,  Presnted on  Periodic  Discussion Directorate of Monetary Management
Bafadal,  Fadhal  AR, dkk.  (2007). Syaamil  Quran  Edisi  Khat Madinah. Bandung: Syaamil Quran.
Bank  Indonesia ,  Jakarta.  Diakses  melalui http://www.researchgate.net/publicati- on/304783424 pada tanggal 6 Mei 2017.
Bendifallah,  Hamza.  (2010).  “Legal  Issue  Resulting  from  The  Autonomy  of  letter  of credit  in  International  Sale  of  Goods  (Malaysian  Position)” .  Disertasi .  Ahmad Ibrahim  Kuliyyah  of  Laws,  International  Islamic  University  Malaysia.  Diakses melalui http://www.lib.iium.edu.my/mom2/cm/content/view/view.jsp?key=Y T5RU3XcHN2Z684e7gp4oBoQdcC16Lek20150619144114945 pada  tanggal  6  Mei 2017.
Fatwa  No.57/DSN-MUI/V/2007  Tentang Letter  of  Credit Menggunakan Akad Kafalah Bil-Ujrah .
Fatwa No.34/DSN-MUI/IX/2002 Tentang Letter of Credit Impor Syariah.
Fatwa No.35/DSN-MUI/IX/2002 Tentang Letter of Credit Ekspor Syariah.
Harahap,  Sofyan  Safri,  Wiroso,  dan  Muhammad  Yusuf.  (2010). Akuntansi Perbankan Syariah (disi Cetakan ke-IV). Jakarta: LPFE Usakti.
Hermansyah. (2005). Hukum Perbankan Nasional Indonesia Edisi Kedua . Jakarta: Kencana.
International  Chamber  of  Commerce (ICC) Uniform  Costums  and  practice  for  Documentary Credits ( UCP 500).
Janwari, Yadi. 2005. Asuransi Syariah . Bandung: Pustaka Bani Quraisy.
Karim,  Adiwarman  A.  (2013). Bank  Islam  Analisis  Fiqh  dan  Keuangan . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Kementerian Agama. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).
Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Bunga
( Interst/Fa’idah ) .
Lahsasna,  Ahcene.  (2011).“Implementation  of  Islamic  Letter  of  Credit  in  International Trade ” . Article.  Faculty  of Shari’a  and  Law  Islamic Science. Diakses  melalui http://www.maybank2u.com.my/iwov-resources/islamic- my/document/my/en/islamic/scoe/knowledge-centre/research- paper/Islamic_Letter_of_Credit.pdf pada tanggal 6 Mei 2017.
Lampiran  V  Surat  Edaran  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  36/SEOJK.03/2015  Tentang Produk dan Aktivitas Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
Lewis,  Mervyn  dan  Latifa  Algaod.  (2001). Perbankan  Syariah  (Prinsip, Praktik,  Prospek). Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta (Anggota IKAPI).
Madjid.  M.  Nazori.  (2011).“Nuansa  Konvensional  dalam  Perbankan  Syariah’.  Jurnal,
Naral  Fiqh”. Jurnal  Kajian  Ekonomi  Islam  dan Kemasyarakatan  Vol.  3  No.  1,  Juni 2011.
Mardani. (2005). Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia . Jakarta: Kencana. Muchtar,  Bustari,  Rose  Rahmidani,  dan  Menik  Kurnia  Siwi.  (2016). Bank  dan Lembaga Keuangan Lain , Jakarta: Kencana.
Muhammad. (2007). Aspek Hukum dalam Muamalat. Yogyakarta: Graga Ilmu.
Muhammad.  (2009). Model-Model  Akad  Pembiayaan  di  Bank  Syariah .  Yogyakarta:  UII Press.
Nawawi, Ismail. (2012). Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer . Bogor: Ghalia Indonesia. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 04/M-DAG/PER/1/2015. Peter Mahmud Marzuki. (2010). Penelitian Hukum . Jakarta: Kencana.
Rahmatullah,  Indra.  (2015). Aset  Hak  Kekayaan  Intelektual  Sebagai  Jaminan dalam Perbankan . Yogyakarta: Deepublish.
Rosmawani binti Che Hasim dan Akhtar Zaitie binti Abdul Aziz. (2009).“Islamic Letter of  Credit  (LC)  :  an  Overview  on  Legal  and  Shari’ah  Issues”. Paper,  the International  Conference  on Corporate  Law  2009  at  Surabaya,  Indonesia .  Diakses melalui http://eprints.um.edu.my/9456/ pada tanggal 6 Mei 2017.
Sholahuddin, Muhammad. (2011). Kamus Istilah Ekonomi, Keuangan, dan Bisnis Syariah A -
Z . Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
Sjahdeini,  Sutan  Remy.  (2014). Perbankan  Syariah  (Produk-Produk  dan Aspek-Aspek Hukumnya) . Jakarta: Kencana.
Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. (2006). Penelitian Hukum Normatif . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Suhendi, Hendi. (2002). Fiqh Muamalah . Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
Sutedi, Adrian. (2014). Hukum Ekspor Impor . Jakarta: Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya Grup).
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.
Waluyo, Bambang. (2008). Penelitian Hukum dalam Praktek . Jakarta: Sinar Grafika.