Penyuluhan Hukum Pancasila Sebagai Grundnorm Hukum Pada Masa Penerimaan Anggota Baru (MAPABA) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Tahun 2022
Junaidi 1 ,  Desmawaty  Romli 2 ,  Mila  Surahmi 3 ,  Citra  Dewi  Saputra 4  * ,  Randi Aritama 5 , M. Martindo Merta 6 , Zaimah Husin 7 , Meirina Nurlani 8 1,2,3,4,5,6,7,8 Fakultas Hukum Universitas Sjakhyakirti Email : junaidi@unisti.ac.id 1 , romlidesmawati@yahoo.com 2 , milamimi@unisti.ac.id 3 , citra_dewi@unisti.ac.id 4 *, Randiaritama@ymail.com 5 , m3r7a_mail@yahoo.co.id 6 , zaimah.husin@gmail.com 7 ,  meirinanurlani05@gmail.com 8

## Abstract
Pancasila  as  the  basic  gurnnorm  in  the  laws  and  regulations  in  Indonesia has not  been well understood. The participants (students) only know Pancasila as the nation's way of life, outlook on life and life guidance. With this legal counseling, participants (students) can understand, understand and be able to apply by analyzing every existing legislation in  accordance  with  Pancasila.  This  legal  counseling  can  be  carried  out  to  be  able  to provide  benefits  to  participants  (students)  in  attending  lectures  on  campus.  The application of this counseling is applied in everyday life to be wiser in understanding the making  of  laws  and  regulations.  To  form  students  who  are  intelligent,  responsive  and have good morals who are aware of and obey the rule of law.
Keywords: Pancasila Law Counseling, Legal Gurndnorm, Mapaba PMII.

## Abstrak
Pancasila  sebagai  gurndnorm  dasar  dalam  peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia belum  dipahami  dengan  baik.  Para  peserta  (mahasiswa)  hanya  mengetahui  Pancasila sebagai  pedoman  hidup  bangsa,  pandangan  hidup  dan  tuntunan  hidup.  Dengan  adanya penyuluhan  hukum  ini  membuat  para  peserta  (mahasiswa)  dapat  mengerti,  memahami dan  bisa  mengaplikasikan  dengan  menganalisis  setiap  peraturan  perundang-undangan yang ada sesuai dengan Pancasila. Penyuluhan hukum ini dapat dilaksanakan untuk dapat memberikan  manfaat  kepada  para  peserta  (mahasiswa)  dalam  mengikuti  perkuliahan  di kampus. Penerapan dari penyuluhan ini diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari untuk lebih  bijak  dalam  memahami  pembuatan  peraturan  perundang-undangan.  Membentuk mahasiswa yang cerdas, tanggap dan berakhlak baik yang dapat menyadari dan taat pada aturan hukum.
Kata Kunci : Penyuluhan Hukum Pancasila, Gurndnorm Hukum, Mapaba PMII.

## Pendahuluan
Sistem hukum Indonesia berakar dan berpijak pada Pancasila sebagai norma dasar negara. Pancasila ditempatkan pada tataran norma hukum Indonesia seperti grundnorm (norma  dasar)  atau staatfundamentalnorm (norma  dasar  negara)
(Eleanora, 2012). Dalam konteks Indonesia sebagai  negara atau bangsa, Pancasila ditempatkan  sebagai gurndnorm atau  norma  dasar    dalam  hal  ini  (Rahardjo,
Randi Aritama, M. Martindo Merta, Zaimah Husin, Meirina Nurlani
2014).  Pancsila  adalah  dasar  berdirinya  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia (NKRI)  Selain  itu,  Pancasila  juga  merupakan  sumber  dari  segala  hukum  Negara (Sidi et al., 2021).
Keterkaitan  Pancasila  dengan  sistem  dan  hirarki  peraturan  perundang- undangan Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan  Undang-Undang,  yang  menyebutkan  bahwa  “Pancasila  adalah sumber  dari  segala  sumber  hukum  dalam  negara”  (Purwadi  et  al.,  2015). Ketentuan  tersebut  menegaskan  kedudukan  Pancasila  sebagai  dasar  hukum, filosofis,  dan  ideologis  negara,  sehingga  muatan  materi  dalam  ketentuan  hukum tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila Eksistensi pancasila sebagai norma  dasar  juga  diakui  dalam  UUD  1945  (UUD  1945)    alinea  keempat pembukaan, yaitu UUD 1945 dalam sistem dan hirarki hukum  Indonesia disebut sebagai “Hukum Dasar” (Lailam, 2014).
Terkait  dengan  hal  tersebut,  legislasi  Undang-Undang  Nomor  12  tahun 2011mengatakannya  secara  eksplisit  Pancasila  adalah  sumbernya  semua  sumber hukum  negara    Penjelasan  artikel  ini  menyatakan  asas  Pancasila  itu  sumber  dari segala  sumber  hukum  sesuai  Pembukaan  UUD  Republik  Indonesia  1945  yang membawa Pancasila sebagai dasar dan ideology Negara dan dasar filosofi Bangsa dan  negara,  jadi  semua  orang  substansi  ketentuan  tersebut  tidak  dapat  ditolak dengan  nilai-nilai  yang  dikandungnya  dalam  Pancasila.  Peraturan  ini  artinya Pancasila  harus  diterjemahkan  dan  diperlakukan  dalam  segala  bentuk,  derajat hukum dan peraturan perundang-undangan (Mahfud MD, 2011).
Nilai-nilai Pancasila telah dijabarkan dalam beberapa peraturan perundang- undangan yang ada Undang-undang, ketetapan, keputusan, kebijakan pemerintah, program pembangunan dan peraturan lainnya pada dasarnya merupakan nilai-nilai instrumental untuk merumuskan nilai-nilai inti Pancasila (Ihsan, 2012).
Proses  pembentukan  hukum  bersifat erga  omnes secara  umum.  Idealnya, regulasi  yang  dikembangkan  juga  untuk  kepentingan  umum    dan  bukan  untuk kepentingan  kelompok  ( community  interest )  Tapi  saat  ini  undang-undang  tidak terlalu maju sejak saat kepentingan umum diartikan sebagai kepentingan penguasa yang berkuasa atau bahkan  mereka yang secara formal memiliki kekuasaan untuk membentuk  peraturan  perundang-undangan  (Tauda,  2018).  Dalam  konteks  yang sama  Fajrul menyatakan  bahwa  mekanisme  judicial  review  yang  digunakan  oleh Mahkamah Konstitusi saat ini merupakan mekanisme yang ideal dan efektif untuk melindungi  nilai  Pancasila  agar  tetap  bertahan  sebagai  produk  perundang- undangan, khususnya undang-undang (Falaakh, 2011).
Perkembangan  sistem  hukum    Indonesia  dari    reformasi  (1998)  hingga amandemen dilakukan sebanyak 4 (empat) kali. Perbedaan karakteristik peraturan perundang-undangan  sangat  jelas  dari  waktu  ke  waktu,  tetapi  Pancasila  selalu menjadi  pedoman  penting  dalam  perubahan  tersebut  karena  Pancasila  adalah perjanjian pertama yang mendukung konstitusionalisasi, selama pembukaan UUD 1945 tidak diubah, demikian pula kedudukan Pancasila sebagai landasan filosofis pembangunan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  tidak  akan  berubah, perubahan yang terjadi berupa sistem dan kelembagaan untuk melaksanakan cita- cita berdasarkan nilai-nilai Pancasila (Aziz, 2019).
Pancasila  sebagai  nilai  luhur  bangsa  Indonesia  bagi  generasi  muda, khususnya mahasiswa. Melatih mahsiswa menganalisis dan menemukan berbagai persoalan  kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa  dan  bernegara  dengan
Junaidi, Desmawaty Romli, Mila Surahmi, Citra Dewi Saputra, Randi Aritama, M. Martindo Merta, Zaimah Husin, Meirina Nurlani
menggunakan sistem pemikiran yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mahasiswa bisa memahami  proses  mekanisme  sistem  hukum  di  Indonesia  yang  berlandaskan Pancasila.
Ada  permasalahan  yang  timbul  dari  mahasiswa  yang pertama ,  peranan Pancasila dalam sistem hukum, khususnya dalam peraturan perundang-undangan. Kedua ,  sejauh  mana  Pancasila  menjiwai  dan  mengimplikasinya  dalam mempengaruhi sistem hukum Indonesia.

## Metode Pengabdian
Dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi diperlukan suatu kegiatan berupa penyuluhan hukum dan pengabdian kepada masyarakat dalam memberikan pemahaman  dan  edukasi.  Kegiatan  penyuluhan  hukum  terhadap  masyarakat  ini dilaksanakan  pada  Masa  Penerimaan  Mahasis  Baru  (MAPABA)  Pergerakan Mahasiswa  Islam  Indonesia  tahun  2022,  dilaksanakan  di  Gedung  PWNU Sumatera Selatan.
Metode  dalam  implementasi  pengabdian  masyarakat  dengan  cara penyuluhan hukum, sebagai berikut :
1) Melakukan  kerjasama  Pergerakan  Mahasiswa  Islam  Indonesia  (PMII) Sumatera  Selatan,  untuk  dapat  menyediakan  tempat,  waktu  pelaksanaan, peserta  penyuluhan  dari  anggota  baru  yang  PMII.  Kegiatan  ini  dilaksanakan untuk memberikan pembekalan dan edukasi bagi anggota baru PMII;
2) Menyiapkan  berbagai  materi  yang  berhubungan  dengan  Pancasila  sebagai gurndnorm hukum dalam sistem hukum di Indonesia;
3) Penyuluhan  hukum  ini  dilaksanakan  dengan  cara  penyampaian  materi  yang diberikan  oleh  pemateri  yang  terdiri  dari  dosen  hukum  Universitas Sjakhyakirti secara bergantian, dan dilanjutkan dengan diskusi antara pemateri bersama dengan para peserta

## Hasil dan Pembahasan
1. Fungsi Pancasila dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan
Pancasila  berfungsi  sebagai  asas  dasar  negara  ( state  fundamental  norm ) yang disahkan dalam pembukaan UUD 1945  Jadi, terapkan dan hubungkan setiap orang Indonesia kapanpun dan dimanapun dia berada  (Mustafa, 2003). Pancasila juga  telah  berkembang  menjadi    konsensus  filosofis  yang  memuat  komentar- komentar transendental yang menyatukan sikap dan pandangan bangsa Indonesia terhadap masa depan (Kaderi, 2015).
Namun  konsekuensi  dan  implikasinya  adalah  bahwa  Pancasila  dengan segala  silanya  secara  keseluruhan  memberikan  landasan  dan  arah  bagi perkembangan  etika  sosial  bagi  kita,  termasuk  etika  politik  Selain  itu,  sebagai pandangan  hidup  masyarakat  dan  dasar  negara,  Pancasila  menganut  nilai-nilai sebagai berikut (Widjaja, 2004):
1) nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan dan nilai kemanusiaan dan nilai keadilan;
2) Nilai ideal, nilai material, nilai spiritual, nilai pragmatis dan nilai positif;
3) Nilai etika, nilai estetika, nilai logika, nilai sosial dan nilai religi Pancasila  tidak  hanya  menjadi  sumber    peraturan  perundang-undangan, tetapi juga  sumber moralitas, terutama menyangkut legitimasi kekuasaan, hukum,
Junaidi, Desmawaty Romli, Mila Surahmi, Citra Dewi Saputra, Randi Aritama, M. Martindo Merta, Zaimah Husin, Meirina Nurlani
dan  berbagai  kebijakan  dalam  penyelenggaraan  dan  penyelenggaraan  negara Pancasila  sebagai  nilai  memberikan  landasan  fundamental  dan  universal  bagi seseorang  dalam  kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa  dan  bernegara  Namun ketika  nilai-nilai  tersebut  diterjemahkan  ke  dalam  kehidupan  praktis,  yaitu  ke dalam kehidupan nyata bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, maka nilai-nilai tersebut  ditransformasikan  menjadi  standar  yang  jelas  untuk  menjadi  pedoman (Widjaja, 2004).
Ide  hukum,  atau  cita-cita  hukum,  memandang  hukum  pada  hakekatnya sebagai  aturan  tingkah  laku  masyarakat  yang  didasarkan  atas  gagasan,  pikiran, perasaan, cipta dan prakarsa masyarakat itu sendiri dan diwujudkan dalam 3 (tiga) unsur, yaitu: Keadilan, Efisiensi ( Doelmatigheid ).dan legalitas. keamanan Dalam upaya  penguatan  legislasi  nasional. Rechtidee Pancasila    memiliki  peran  dan tanggung jawab sebagai berikut: (Rusli, 2011)
a) Sebagai acuan pengaturan dan konstruksi;
b) Sebagai  pendorong  dan  pedoman  ( guiding  principle )  bagi  penegakan  hukum (proses legislatif, hukum dan penuntutan);
c) metode  dan  penjelasan  relevan  yang  dipelajari  sebagai  kunci  pembuatan hukum oleh lembaga-lembaga yang berdaya;
d) Sebagai ukuran evaluasi dalam penegakan hukum, sehingga menjadi “lingkup pengakuan”  bangsa  (batas  pembenaran,  standar  moralitas,  kehormatan  dan martabat);
e) Leitstern mewujudkan cita-cita masyarakat Tidak    jauh  berbeda,  sebagaimana    dikemukakan    Teguh  Prasetyo  dalam kaitannya  dengan  Pancasila  sebagai  gagasan  hukum,  Pancasila  dalam  hal  ini memiliki 3 (tiga) nilai, yaitu nilai fundamental, nilai instrumental dan  nilai praktis (Prasetyo,  2014)  Membentuk  hukum  nasional  untuk  melaksanakan  substansi hukum  yang  baik  merupakan  salah  satu  cara  untuk  mencapai  tujuan  hukum pancasila.  Karena  secara  filosofis,  hukum  bertujuan  untuk  mencapai  perdamaian melalui  keserasian  antara  nilai-nilai  tatanan  dengan  damai  (Purbacaraka  & Soekanto, 1991).
Sebagai  instrumen  hukum  untuk  mencapai  tujuan  tersebut,  selain  sila pancasila untuk mencapai tujuan negara, juga harus bertindak sesuai dengan cita- cita hukum empat prinsip rechtsidee (Hangabei, 2018);
1) Melindungi seluruh elemen bangsa (nation) dan integritas ( integrasi );
2) Terwujudnya keadilan sosial di bidang ekonomi dan sosial;
3) Menegakkan  kedaulatan  rakyat  ( demokrasi )  dan  supremasi  hukum ( nomokrasi );
4) Mewujudkan toleransi yang berlandaskan kemanusiaan dan kesopanan dalam kehidupan beragama
Pembangunan  hukum  Indonesia  harus  berakar  pada  nilai-nilai  luhur
Pancasila  agar  aturan  yang  berlaku  saat  ini  sesuai  dengan  jiwa  (rakyat  spirit) bangsa Indonesia  (Fatoni, 2015) Undang-undang semacam itu dengan sendirinya menciptakan  undang-undang  aspirasi  dan  penyesuaian  serta  mempengaruhi implementasinya di masyarakat. Fungsi Pancasila sebagai bintang penuntun oleh karena itu sesuai dengan prinsip hukum Indonesia.
Pancasila  juga  merupakan  norma  fundamental  ( staatfundamentalnorm ), artinya    Pancasila  merupakan  norma  fundamental  yang    harus  dikembangkan dalam UUD 1945 dan hukum positif lainnya di Indonesia (Bunga, 2011). Sebagai
Randi Aritama, M. Martindo Merta, Zaimah Husin, Meirina Nurlani
standar dasar negara, Pancasila juga dimaknai sebagai prinsip dasar negara, yang memiliki substansi dan makna yang abstrak, umum, dan universal (Kaelan, 2009).
Pancasila  memainkan  peran  sentral  dan  krusial  sebagai    substansi  kunci Konstitusi.  Hal  ini  penting  ketika  Pancasila  melindungi  peraturan  perundang- undangan  dari  kemungkinan  penyimpangan  atau  pengingkaran  terhadap  cita-cita bangsa  Indonesia  yang  terkandung  di  dalamnya.  Selain  itu,  nilai-nilai  Pancasila tercantum  dalam  peraturan  perundang-undangan  yang  memuat  amanat  Pasal  2 Undang-Undang  Nomor  12  tahun  2011,  dan  TAP  MPRS  No.  XX/MPRS/1966 yang menyatakan. Pembangunan yang benar selalu berpedoman pada Pancasila.
Pancasila sebagai gurndnorm dasar dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia  belum  dipahami  dengan  baik.  Para  peserta  (mahasiswa)  hanya mengetahui  Pancasila  sebagai  pedoman  hidup  bangsa,  pandangan  hidup  dan tuntunan  hidup.  Dengan  adanya  penyuluhan  hukum  ini  membuat  para  peserta (mahasiswa)  dapat  mengerti,  memahami  dan  bisa  mengaplikasikan  dengan menganalisis  setiap  peraturan  perundang-undangan  yang  ada  sesuai  dengan Pancasila.

## 2. Pancasila  Menjiwai  dan  Mengimplikasikan  dalam  Sistem  Hukum Indonesia
Hukum  berfungsi  sebagai  pelayan  terhadap  kebutuhan  masyarakat,  maka hukum  harus  selalu  diperbaharui  agar  nyata  atau  sesuai  dengan  kondisi  dan kebutuhan  masyarakat  yang  dilayaninya,  dan  dalam  pembaharuan  hukum  yang berkesinambungan  ini,  Pancasila  harus  menjadi  sumbernya.  semangat,  tetap dalam sumber norma dan  nilai Pancasila merupakan titik tolak penyelenggaraan sistem hukum Indonesia yang tertuang dalam UUD 1945.
Syachran Basah menyebut pengertian negara hukum Indonesia berlandaskan negara  hukum  Pancasila.  Makna  konsep  negara  hukum  berdasarkan  Pancasila. Menurut  Syachran,  didasarkan  pada  analisis  pelaksanaan  tugas  dan  tanggung jawab  pemerintah,  dengan  jaminan  bahwa  tindakan  pemerintah  tidak  melanggar hak  dan  kewajiban    manusia,  serta    keseimbangan  antara  kepentingan  negara perwakilan. kepentingan umum dan kepentingan rakyat (perseorangan), sehingga perselisihan  (perselisihan)  antara  pemerintah  dan  rakyat  terjamin  perlindungan hukumnya berdasarkan Pancasila (Basah, 2000).
Sebagai  cita  hukum,  Pancasila  memiliki  implikasi  bahwa  Pancasila  itu positif menjadi pedoman yang harus dilakukan melalui instruksi memiliki konten untuk setiap aturan hukum yang dibuat oleh Pemerintah kepada pihak berwenang dan  membatasi  secara  negatif  ruang  muatan  peraturan  perundang-undangan.  Isi peraturan hukum harus berdasarkan asas common law , yaitu sila dalam Pancasila baik sendiri maupun bersama-sama (Attamimi., 1990).
Pancasila  bukan  hanya  cita-cita  hukum,  tetapi  juga  standar  dasar pemerintahan.  dengan  demikian,  segala  kaidah  Pancasila,  dan  tata  tertib  serta segala  kaidah,  menjadi  standar  dasar  atau  standar  tertinggi  bagi  pelaksanaan segala  undang-undang  yang  mengatur  kehidupan  bangsa  Indonesia  Kedudukan Pancasila    sebagai  cita  hukum  mengarah  pada  pembentukan,  penerapan,  dan penegakan hukum Indonesia yang tidak dapat mengelak dari nilai-nilai Pancasila sebagai cita hukum yang berwatak konstitusional dan mengatur. Pancasila sebagai norma  dasar  negara  menentukan  dasar  validitas  atau  legitimasi  norma  hukum dalam sistem hukum Indonesia (Attamimi., 1990).
Randi Aritama, M. Martindo Merta, Zaimah Husin, Meirina Nurlani
Maria  Farida  Indrati  Soeprapto  menetapkan  dalam  teori  tingkatan  standar hukum  bahwa  pancasila,  sebagai  standar  dasar  negara,  merupakan  standar tertinggi dan karenanya tidak lagi dimodifikasi oleh standar di atasnya Pancasila bersifat  presupposed  atau  predeterminan yang  kemudian  berfungsi  sebagai  lokus ketergantungan pada norma hukum di bawahnya (Soeprapto, 2011).
Pancasila  sebagai  cita  hukum  dan  standar  dasar  negara  sebagaimana dinyatakan  A  Hamid  S  Attamimi  dan  Maria  Farida  Indrati  Soeprapto  dapat mencatat pentingnya Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum Negara. Pertama ,  pancasila  merupakan  sumber  hukum  formal  tertinggi  di  pengadilan Negara.  Hukum  Indonesia  memperoleh  legitimasi  atau  validitas  hanya  jika pembentukannya  sesuai  atau  tidak  bertentangan  dengan  Pancasila. Kedua , Pancasila  merupakan  sumber  hukum  substantif  tertinggi  dalam  hukum  negara Artinya, isi atau substansi semua undang-undang di Indonesia harus berdasarkan atau  tidak    menyimpang  dari  ketentuan  Pancasila  baik  sendirian  atau  bersama- sama. Ketiga , Pancasila harus mampu menguji semua hukum positif yang ada di Indonesia. Pancasila menjadi  puncak pengujian kadar air dan kadar hukum positif Indonesia.
Pentingnya  Pancasila  bagi  negara  hukum  Indonesia  antara  lain  meletakkan dasar  keseimbangan  di  segala  bidang  penyelenggaraan  negara;  pertama, keseimbangan dalam  dan luar seperti yang terlihat dalam perintah ketuhanan dan keharusan  keadilan  dan  kemakmuran  sesuai  dengan  kemajuan  ekonomi;  kedua, keseimbangan  antara  internasionalisme  ( kosmopolitanisme )  dan  nasionalisme ( nasionalisme )  sesuai  dengan  tuntutan  kemanusiaan  dan    persatuan;  ketiga, keseimbangan  kepentingan  negara  dan  rakyat  sebagaimana  disyaratkan  oleh persatuan  dan  kerakyatan;  keempat,  keseimbangan  antara  demokrasi  politik  dan demokrasi  ekonomi,  serta  kewarganegaraan  dan    keadilan  sosial  bagi  seluruh rakyat Indonesia; dan kelima, keseimbangan antara individu, masyarakat, bangsa dan negara, yang dijabarkan dalam kesatuan jaringan prinsip Pancasila.
Penyuluhan hukum ini dapat dilaksanakan untuk dapat memberikan manfaat kepada  para  peserta  (mahasiswa)  dalam  mengikuti  perkuliahan  di  kampus. Penerapan  dari  penyuluhan  ini  diaplikasikan  dalam  kehidupan  sehari-hari  untuk lebih  bijak  dalam  memahami  pembuatan  peraturan  perundang-undangan. Membentuk  mahasiswa  yang  cerdas,  tanggap  dan  berakhlak  baik  yang  dapat menyadari dan taat pada aturan hukum.

## Simpulan
Berdasarkan  pemaparan  dalam  diskusi  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa Pancasila  sebagai  sumber  segala  hukum  positif  Indonesia  berarti  Pancasila merupakan sumber hukum dalam arti formil sekaligus sumber hukum dalam arti substantif  yang  tertinggi  dalam  hukum  positif  Indonesia  Pembentukan  hukum positif di tingkat pusat dan daerah, baik menurut proses pembentukan, isi maupun pemeriksaannya,  harus  didasarkan  pada  Pancasila  sebagai  sumber  hukum  dalam arti  formal  dan  sebagai  sumber  hukum  dalam  arti  substantif  yang  setinggi- tingginya.  .  Semua  badan  yang  berwenang  membentuk  undang-undang  negara harus  berdasarkan  norma-norma  dasar  pancasila,  hal  ini    harus  dilakukan  karena sumber  utama  kekuasaan  semua  undang-undang  negara adalah  pancasila  sebagai norma dasar.
Randi Aritama, M. Martindo Merta, Zaimah Husin, Meirina Nurlani

## Daftar Pustaka
Attamimi.,  A.  H.  S.  (1990). Peranan  Keputusan  Presiden  Republik  Indonesia dalam  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Negara  Suatu  Studi  Analisis Mengenai  Keputusan  Presiden  yang  Berfungsi  Pengaturan  dalam  Kurun Waktu Pelita I-Pelita IV . Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia.
Aziz, A. S. (2019). Pancasila Sebagai Cita Luhur Pembangunan Hukum Nasional. QISTIE , 12 (2), 219–238.
Basah,  S.  (2000). Eksistensi  dan  Tolok  Ukur  Badan  Peradilan  Administrasi  di Indonesia . Alumni.
Bunga,  D.  (2011).  Penanggulangan  Pornografi  dalam  Mewujudkan  Manusia Pancasila. Jurnal Konstitusi , 8 (4), 453–478.
Eleanora,  F.  N.  (2012).  Pancasila  Sebagai  Norma  Dasar  Dalam  Sistem  Hukum Indonesia. ADIL: Jurnal Hukum , 3 (1), 141–165.
Falaakh,  M.  F.  (2011). Menuju  Legislasi  yang  Pancasilais  “Menurut  Siapa?” dalam  Prosiding  Sarasehan  Nasional:  Implementasi  Nilai-Nilai  Pancasila dalam  Menegakkan  Konstitusionalitas  Indonesia .  Sekretariat  Jenderal  dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
Fatoni,  S.  (2015).  Pembaruan  Hukum  Pidana  Melalui  Aktualisasi  Nilai-Nilai Pancasila  Berorientasikan  Pendekatan  Religius. Ahkam:  Jurnal  Hukum Islam , 3 (1), 43–66.
Hangabei,  S.  M.  (2018). Memahami  Ideologi  Dalam  Hukum  (Norma  Dasar  dan Arah Politik Hukum Indonesia) .
Ihsan,  F.  (2012). Ekonomi  Pancasila :  Gagasan  dan  Kemungkinan .  Pustaka LP3ES.
Kaderi,  M.  A.  (2015). Pendidikan  Pancasila  untuk  Perguruan  Tinggi .  Antasari Press.
Kaelan.  (2009). Filsafat  Pancasila:  Pandangan  Hidup  Bangsa  Indonesia . Paradigma.
Lailam,  T.  (2014).  Konstruksi  Pertentangan  Norma  Hukum  dalam  Skema Pengujian Undang-Undang. Jurnal Konstitusi , 11 (1), 18–42.
Moh.  Mahfud  MD.  (2011). Pancasila  sebagai  Tonggak  Konvergensi  Pluralitas Bangsa,  dalam  Prosiding  Sarasehan  Nasional:  Implementasi  Nilai-Nilai Pancasila  dalam  Menegakkan  Konstitusionalitas  Indonesia .  Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
Mustafa, B. (2003). Sistem hukum Indonesia terpadu . Citra Aditya Bakti.
Prasetyo, T. (2014). Membangun Hukum Nasional Berdasarkan Pancasila. Jurnal Hukum Dan Peradilan , 3 (3), 213–222.
Purbacaraka,  P.,  &  Soekanto,  S.  (1991). Ikhtisar  Antinomi :  Aliran  Filsafat Sebagai Landasan Filsafat Hukum . Rajawali Pers.
Purwadi,  H.,  Sulistiyono,  A.,  &  Firdausy,  A.  G.  (2015).  Konsekuensi
Randi Aritama, M. Martindo Merta, Zaimah Husin, Meirina Nurlani
Transplantasi  Hukum  terhadap  Pancasila  sebagai  Norma  Dasar  dan  Hukum Lokal. Yustisia Jurnal Hukum , 4 (1), 73–88.
Rahardjo, S. (2014). Ilmu Hukum . Citra Aditya Bakti.
Rusli,  T.  (2011).  Pembangunan  Hukum  Berdasarkan  Cita  Hukum  Pancasila. Pranata Hukum , 6 (1).
Sidi,  R.,  Basri,  H.,  Akbar,  A.,  Irhamuddin,  I.,  &  Sinaga,  N.  (2021). Staatsfundamentalnorm  (Pancasila)  Sebagai  Bahan  Pembaruan  Sistem Hukum Di Indonesia. Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum , 2 (3), 501–512.
Soeprapto,  M.  F.  I.  (2011). Ilmu  Perundang-undangan  Dasar-dasar  dan Pembentukannya . Kanisius.
Tauda,  G.  (2018).  Pemaknaan  Pancasila  sebagai  Norma  Fundamental  Negara. Jurnal Penelitian Humano , 9 (2), 296–311.
Widjaja, A. W. (2004). Penerapan Nilai-Nilai Pancasila dan HAM di Indonesia . Pustaka LP3ES.