Yokotani
p-ISSN : 2541-2345 , e-ISSN : 2580-8842

## PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN PEMERINTAH TERKAIT PENYALAHGUNAAN IZIN PERTAMBANGAN OLEH PARA PENERIMA IZIN DI PROVINSI BANGKA BELITUNG

## Yokotani
Fakultas Hukum, Universitas Bangka Belitung yokotani@ymail.com
Abstrak Permasalahan perizinan dan pengelolaan lingkungan khususnya pertambangan  di  wilayah  Provinsi  Bangka  Belitung,  diawali  sejak munculnya  Izin  Usaha  Penambangan  atau  IUP.  Dampak  perizinan  yang diberikan  masih  banyak  yang  tidak  memenuhi  standar  pemulihan  lahan pertambangan. Hal tersebut dapat dilihat dalam permasalahan pertambangan darat  dan  laut  yang  terjadi  di  provinsi  Bangka  Belitung.  Penelitian  ini menggunakan  metode  penelitian  hukum  normatif.  Penelitian  ini  bertujuan untuk  menganalisis  adanya  pihak  yang  melakukan  perbuatan  melawan hukum  dalam  penyalahgunaan  izin  pertambangan,  dan  untuk  mengetahui perlindungan  hukum  terhadap  masyarakat  akibat  kerusakan  lingkungan hidup  di  Provinsi  Bangka  Belitung.  Hasil  penelitian  ini  adalah  Pemerintah (pusat maupun daerah) yang mengeluarkan Izin Usaha Penambangan (IUP). Pelaksanaan  penambangan  tersebut,  diharuskan  memperhatikan  ekosistem lingkungan  yang  ada  disekitar  wilayah  pertambangan.  Pelaksanaan penambangan  yang  dimulai  dari  Analisa  Mengenai  Dampak  Lingkungan (Amdal),  akibat rusaknya  lingkungan  tersebut,  warga  tidak  bisa menikmati lingkungan  hidup  yang  laik  sesuai  dengan  amanah  UUD  NRI  Tahun  1945 Pasal  28  H  ayat  (1).  Perlindungan  hukum  yang  sekarang  masih  digunakan adalah melalui UUPPLH yang secara isi atau materinya masih relevan.
Keywords:  Perbuatan  Melawan  Hukum;  Lingkungan  Hidup;  Izin Pertambangan
Yokotani
p-ISSN : 2541-2345 , e-ISSN : 2580-8842

## MAKING AGAINST THE LAW TAKEN BY THE GOVERNMENT RELATING TO THE ABUSE OF MINING LICENSES BY LICENSORS IN THE BANGKA BELITUNG PROVINCE

## Abstarct
Licensing issues and environmental management, especially mining in the Bangka Belitung  Province,  started  since  the  advent  of  Mining  Business  Operating Production License or IUP. Impact License rendered still many that do not meet the  standards  of  mining  land  restoration.  This  can  be  seen  in  the  land  and  sea mining  problems  that  occur  in  the  province  of  Bangka  Belitung.  This  research uses normative legal research methods. This study aimed to analyze the party who committing  an  act  against  the  law    in  the  abuse  of  mining  permits,  and  to determine  the  legal  protection  of  people  due  to  environmental  degradation  in Bangka Belitung Province. The result of this research is the government (central or  local)  which  issued  a  Mining  Business  License  (IUP).  The  extraction operations,  are  required  to  pay  attention  to  environmental  ecosystems  that  exist around  the  mining  area.  Extraction  operations  that  began  on  Environmental Impact Assessment (EIA), due to the damage to the environment, residents can not enjoy  the  environment  that  were  eligible  in  accordance  with  the  mandate  of  the Constitution  of  the  Republic  of  Indonesia  NRI  1945  Article  28  H  paragraph  (1). Legal protection that are still being used is through the  UUPPLH, which is still relevant in terms of content or material.
Keywords: Tort; Environment; Mining Permit
Yokotani
p-ISSN : 2541-2345 , e-ISSN : 2580-8842
I. Pendahuluan A. Latar Belakang Indonesia merupakan  negara  yang kaya  dengan  sumberdaya alam.  Sumberdaya    alam (baik renewable dan non renewable )  merupakan sumberdaya  yang  esensial bagi  kelangsungan  hidup manusia.  Hilangnya  atau berkurangnya  ketersediaan sumberdaya  tersebut  akan berdampak  sangat  besar bagi  kelangsungan  hidup umat  manusia.  Kekayaan sumberdaya alam Indonesia  ini  pula  yang menyebabkan negara Indonesia  dijajah  selama berabad-abad  oleh  negara Belanda  dan  juga  selama tiga  setengah  tahun  oleh negara  Jepang.    Salah  satu sumberdaya  alam  yang  di miliki adalah mineral batubara,  yang  termasuk dalam golongan sumberdaya non renewable . 1 Terlaksananya pembangunan jangka panjang  dan  berkelanjutan tersebut memerlukan pengetahuan  yang  serius baik  dari  segi  yuridis, maupun teknis dalam pemanfaatan  sumber  daya alam yang tersedia. 2 Pengelolaan dan
1 Samuel Risal, DB. Paranoan, Suarta Djaja, Analisis  Dampak  Pertambangan  Terhadap Kehidupan  Sosial  Ekonomi  MasyarakatDi Kelurahan Makroman , Jurnal Administrative  Reform  Vol  1  No  3,  2013, Smarinda, Universitas Mulawarman,hlm 8. 2 Puspa Melati Hasibuan, “Dampak Penambangan  BahanGalian  Golongan  C Terhadap Lingkungan Sekitarnya Di Kabupaten  Deli  Serdang”,  Jurnal  Equality, Vol. 11 No.1,2006, Hal. 26-28. penguasaan  sumber  daya alam telah dibangun melalui  semangat  UUD 1945  Pasal  33  dengan tujuan utama adalah untukKonsepsi  lingkungan hidup  yang  merupakan bagian  utuh  dari  sebuah negara,  khususnya  Negara Kesatuan Republik Indonesia  yang  di  atur dalam Undang-Undang Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya  disebut  UUD NRI  1945)  pada  Pasal  33 ayat (3) menyebutkan bahwa bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai  oleh  negara  dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.  Berdasarkan  pada aturan  dasar  negara  ini,
menyatakan  secara  tegas dan  jelas  bahwa  seluruh kematraan yang ada dalam wilayah Indonesia dikuasai negara  untuk  kemakmuran rakyat  tanpa  terkecuali. Salah satu konsepsi kemakmuran tersebut adalah memiliki lingkungan  yang  cukup baik  untuk  kehidupan.  Hal tersebut  termaktub  dalam UUD  NRI  1945  dalam
Pasal  28  H  ayat  (1)  yang menyatakan  bahwa  setiap orang berhak hidup sejahtera  lahir  dan  batin, bertempat tinggal dan mendapatkan  lingkungan hidup  yang  baik  dan  sehat serta  berhak  memperolah pelayanan kesehatan. Komitmen tentang pengelolaan lingkungan hidup  di  Indonesia  telah diatur  dalam  Pasal  28  H, ayat (1) dan Pasal 33 Ayat
(3),  dan  (4)  UUD  1945.
Yokotani
p-ISSN : 2541-2345 , e-ISSN : 2580-8842
Selanjutnya  dalam UU Nomor  17  Tahun  2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, UU Nomor  39  Tahun  1999 tentang Hak Asasi Manusia, maupun UU Nomor  32  Tahun  2009 tentang  Perlindungan  dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disingkat  UUPPLH).  Hal ini  semakin  mempertegas bahwa negara bertanggungjawab untuk memenuhi hak warga negara, yakni untuk mendapatkan  lingkungan baik  dan  sehat  sesuai dengan  ketentuan  yang berlaku.  Negara  menjamin bahwa pemanfaatan sumber  daya  alam  akan mem-berikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi  kesejahteraan  dan mutu  hidup  rakyat,  baik bagi  generasi  masa  kini, maupun yang akan datang. Menurut Gunawan, lingkungan  hidup  adalah bagian yang tidak terpisahkan  dari  urusan Hak Asasi Manusia. 3 Penataan  lingkungan hidup  yang  baik  tersebut, secara perlahan mengalami kemunduran bahkan dikategorikan sebagai merosotnya kualitas lingkungan  yang  ada.  Hal ini dibuktikan kualitas lingkungan  hidup  di  salah satu  wilayah  Provinsi  di Indonesia,  yaitu  wilayah
Provinsi  Bangka  Belitung.
3 Gunawan, Hak  Atas  Lingkungan  dan
Tanggung  Jawab  Lingkungan  Korporasi , Jurnal Hukum Jentera, Nomor 18, Tahun IV,
2008,  Jakarta,  Sekolah  Tinggi  Hukum
Indoenesia Jentera, hlm. 46.
Provinsi  Bangka  Belitung yang secara geografis berada dalam susunan wilayah Sumatera dan secara nyata memiliki sumber  daya  alam  yang cukup melimpah, khususnya timah. Pengelolaan  sumber  daya alam  di  Provinsi  Bangka Belitung, khususnya timah,  sejak  awal  sudah diberikan kepada PT. Timah  yang  secara  umum melakukan tindakan eksplorasi  terkait  timah tersebut. Eksplorasi timah mempunyai  permasalahan setelah sekian lama berjalan, yaitu dengan adanya persinggungan penambangan  dengan  laut dan  pantai  bahkan  di daerah darat. Persinggungan penambangan  diwiliayah laut atau pantai, menimbulkan  efek  atau dampak  secara  massive terhadap lingkungan secara  langsung  dan  tidak langsung  walaupun  secara hukum  Provinsi  Bangka Belitung telah mengimplementasikan Rencana  Zonasi  Wilayah Pesisir  dan  Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K). Wilayah  atau  matra  darat, tambang  menghancurkan hutan secara langsung baik penggundulan hutan bahkan rusaknya ekosistem darat secara kentara dapat dilihat dampaknya akibat tambang  resmi  maupun ilegal. Direktur Wahana Lingkungan Hidup (Walhi)  wilayah  Bangka Belitung, Ratno Budi,
Yokotani
p-ISSN : 2541-2345 , e-ISSN : 2580-8842
menyatakan bahwa industri tambang tidak pernah taat pada ketentuan rekalamasi  lahan.  Bekas tambang  dibiarkan  saja, sementara pemerintah tidak tegas menindak. Dalam  hal  ini  pemerintah lalai, selalu menunggu izin tambang  berakhir.  Kalau sudah berakhir tanpa reklamasi, perusahaan tidak akan mau bertanggung jawab. 4 Walhi  berpendapat  bahwa Provinsi  Bangka  Belitung merekomendasikan agar tidak bersandar pada faktor tambang timah untuk menggerakan ekonomi,  tetapi  beralih  ke industri perikanan dan pariwisata yang berkelanjutan  yang  lebih ramah lingkungan. Pelaksanaan pertambangan,  baik  dilaut maupun di daratan, pertambangan  yang  telah dilakukan  memiliki  kaitan erat dengan tanggungjawab perusahaan dan pemerintah, baik pusat maupun daerah. Tanggungjawab tersebut merupakan sebuah keniscayaan akibat kegiatan pertambangan yang dilakukan tidak sesuai atau tidak memperhatikan kualitas lingkungan  serta  prinsip- prinsip pengelolaannya. Pengelolaan  pertambangan secara  nyata  dilakukan  di wilayah  lautan  maupun
4 Nurhadi  Sucahto, Timah  Memakmurkan dan Menghancurkan Bangka-Belitung , diakses  di  www.voaindonesia.com/  Timah Memakmurkan dan Menghancurkan Bangka-Belitung/,  diakses  pada  tanggal  2 September 2019 pukul 8.43 wib. daratan  mendasarkan  pada perolehan izin usaha pertambangan. Izin pertambangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah,  baik  pusat maupun daerah, merupakan salah satu bentuk  luaran  dari  sebuah keputusan  pejabat  publik yang sesuai dengan kewenangannya terkait perizinan  dan  pengelolaan tambang tersebut. Permasalahan perizinan  dan  pengelolaan lingkungan khususnya pertambangan  di  wilayah Provinsi  Bangka  Belitung, diawali  sejak  munculnya Izin  Usaha  Penambangan atau  IUP.  Penelitian  ini, yang menjadi titik fokusnya  adalah  peranan pemerintah dalam hal permasalahan  izin  yang merupakan  bagian  dari keputusan  pejabat  publik,
baik  pemerintah  provinsi maupun pemerintah daerah melalui  dinas-dinas  yang terkait perizinan. Koordinasi pada hakikatnya adalah merupakan  tindakan  kerja sama  saling  menunjang untuk mendapatkan keselarasan  yang  pada  ak- hirnya  akan  menghasilkan kerja  sama  yang  baik antara semua pihak. Koordinasi menjadi sangat diperlukan dalam kaitannya  dengan  usaha pertambangan, oleh karena dalam pelaksanaannyaterkait dengan persyaratan berbagai  bentuk  perizinan yang tidak saja merupakan kewenangan instansi teknis  dalam  hal  ini  Dinas ESDM,  akan  tetapi  terkait
Yokotani
p-ISSN : 2541-2345 , e-ISSN : 2580-8842
dengan  instansi  sectoral lainnya.  Keterkaitan  ini tampak  dalam  beberapa hal tentang perizinan. Misalnya,  terkait  dengan Amdal dan Izin lingkungan yang melibatkan instansi Bapedalda,  izin  mengenai limbah B3 yang terdiri dari izin pengangkutan, penghasil,  pengumpulan, pengolahan, dan izin penyimpanan yang sebagian merupakan kewenangan pemerintah pusat dan sebagian menjadi kewenangan daerah,  dan  jika  wilayah pertambangan  berada  pada wilayah kabupaten/kota, maka  IUP  diterbitkan  oleh Dinas  ESDM.  Di  sinilah dibutuhkan adanya koordinasi sebelum menerbitkan  berbagai  izin tersebut,  maupun  dalam melakukan pengawasan sebagai konsekuensi diterbitkannya  IUP.  Oleh sebab itu diperlukan norma  hukum  yang  secara tegas mengatur. 5 Pemerintah atau dinas  yang  mengeluarkan izin, sebagai penentu kebijakan  atas  perizinan pertambangan  di  wilayah Provinsi  Bangka  Belitung. Dampak  perizinan  yang diberikan  masih  banyak yang tidak memenuhi standar  pemulihan  lahan pertambangan. Hal tersebut dapat dilihat dalam permasalahan
5 Fenty  U.  Puluhuluwa, Pengawasan Sebagai  Instrumen Penegakan Hukum Pada
Pengelolaan  Usaha  Pertambangan  Mineral Dan Batubara, Jurnal Dinamika Hukum Vol
11  No  2,  2013,  Purwokerto,  Universitas Jendral Sudirman, 310-311.
pertambangan  darat  dan laut yang terjadi di Provinsi  Bangka  Belitung. Permasalahan yang diambil terkait pertanggungjawaban pemerintah terhadap kerusakan lingkungan yang  sudah  terjadi  bahkan telah  merusak  lingkungan dan  ekosistem  darat  dan laut, sehingga perlu perhatian yang lebih dalam serta sistematis komprehensif dalam menyikapi permasalahan lingkungan. B. Perumusan Masalah Berdasarkan  uraian permasalahan perusakan lingkungan akibat izin penambangan tersebut, maka peneliti tertarik menganalisis  lebih  dalam tentang bentuk pertanggungjawaban pemerintah,  dalam  bentuk penelitian  dengan  judul: Perbuatan Melawan Hukum  Yang  Dilakukan Pemerintah Terkait Penyalahgunaan Izin Pertambangan Oleh Para  Penerima  Izin  Di Provinsi Bangka Belitung. Berdasarkan latar belakang  masalah  di  atas, peneliti mengemukakan permasalahan yang dituangkan dalam rumusan masalah sebagai berikut: 1. Apakah pemerintah bisa diposisikan sebagai para pihak yang melakukan perbuatan melawan  hukum  dalam penyalahgunaan izin pertambangan? 2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap masyarakat akibat kerusakan
Yokotani
p-ISSN : 2541-2345 , e-ISSN : 2580-8842
lingkungan  hidup  di Provinsi Bangka Belitung? C. Metode Penelitian Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif atau yuridis normatif. Penelitian  hukum  yang dilakukan dengan cara meneliti  bahan  pustaka atau data sekunder. 6 Dalam penelitian ini, hukum dikonsepsikan sebagai  apa  yang  tertulis dalam peraturan perundang-undangan  atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah yang merupakan patokan berperilaku  manusia  yang dianggap pantas. 7 II. PEMBAHASAN A. Posisi Pemerintah Dalam Penyalahgunaan Izin Pertambangan Konsep negara hukum  merupakan  bagian yang tidak terpisahkan dalam  sistem  hukum  yang menjadi bagian utuh dalam sebuah  keilmuan  hukum. Konsep negara hukum merupakan terjemahan istilah  “ rechstaat ”.  Istilah rechstaat berasal dari Freidrich Julius Stahl, yang diilhami oleh Immanuel  Kant. 8 Istilah rechtsstaat yang diterjemahkan sebagai
6 Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamuji,
P enelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat ,  Raja  Grafindo  Persada,  Jakarta, 2015, hlm. 13-14
7 Zainal  Asikin  dan  Amirudin, Pengantar Metode  Penelitian  Hukum ,  Raja  Graindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 118.
8 Ridwan  HR, Hukum  Administrasi  Negara , Edisi  Revisi,  Jakarta,  Penerbit  Rajawali Pers, 2014, hlm. 3.
Negara  hukum  menurut
Philipus  M.Hadjon  mulai populer  di  Eropa  sejak abad ke-19,meski pemikiran  tentang  hal  itu telah  lama  ada.  Menurut Stahl,  unsur-unsur  negara hukum  ( rechstaat )  adalah sebagai berikut: a. Perlindungan hak asasi manusia; b. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak itu; c. Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan; d. Peradilan  administrasi dalam perselisihan. 9 Pemikiran dari Immanuel  Kant  disebut konsep negara hukum dalam  arti  sempit.  Hal tersebut dikarenakan menempatkan  fungsi recht pada staat ,  yang  hanya berfungsi sebagai alat perlindungan hak-hak individual. Gagasan negara  hukum  Immanuel Kant  dinamakan  negara hukum  liberal,  yang  sifat liberalnya  bertumpu  pada liberty ( vrijheid )  dan  asas demokrasi ( gelijkheid ). 10
Selain memakai istilah rechstaat , juga lazim menggunakan istilah “ the  rule  of  law ”  untuk mengartikan
negara hukum 11 . Belanda dan Jerman lazim menggunakan isitilah “ rechstaat ”, Inggris
memakai “ the rule of law ”,
9 Ibid
10 Sudargo  Gautama, Pengertian  Tentang Negara  Hukum ,  Bandung,  Penerbit  PT Alumni, 1973, hlm. 7.
11 Bachtiar, Problematika  Implementasi Putusan  Mahkamah  Konstitusi, Jakarta, Penerbit Raih Asa Sukses, 2015, hlm. 30.
Yokotani
p-ISSN : 2541-2345 , e-ISSN : 2580-8842
Prancis menggunakan “ etat Detroit ”, dan Amerika Serikat “ government  of  law,  but not  a  man .” 12 Menurut Padmo  Wahyono,  negara hukum adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Sementara itu, Muhammad Yamin menggunakan  kata  negara hukum  dengan  padanan kata rechstaat atau government  of  law yang akan  dijelaskan  sebagai berikut: “Republik  Indonesia adalah negara hukum ( rechstaa t, Government  of
Law ) tempat keadilan yang tertulis berlaku, bukan negara polisi, negara militer,  tempat  polisi  dan prajurit memegang pemerintahan dan keadilan,  dan  bukan  pula negara kekuasaan ( machstaa t)  tempat  tenaga dan kekuatan badan melakukan wewenang” 13 Selain itu, Jimly Assiddiqie juga menggunakan istilah nomokracy sebagai padanan  negara  hukum yaitu: “Gagasan,  cita,  atau ide  negara  hukum,  selain terkait dengan konsep rechstaat dan rule  of  the law , juga berkaitan dengan
nomocracy yang  dari  kata nomos yang  berarti  norma dan cratos adalah kekuasaan.  Norma  atau hukum  merupakan  factor penentu dalam 12 Ibid .
penyelenggaraan kekuasaan.” 14 Dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik  Indonesia  Tahun 1945  Pasal  1  Ayat  (3) menyebutkan bahwa Negara  Indonesia  adalah negara hukum. Konsekuensi logisnya bahwa negara menggunakan hukum sebagai  landasan  dalam menjalankan nsebuah fungsinya  dalam  melayani masyarakat.  Dahlan  Thaib menyatakan bahwa Ketentuan Indonesia adalah Negara hukum juga tidak dapat dilepaskan dari Pembukaan  UUD  1945 sebagai citanegara hukum,kemudian ditentukan  dalam  batang tubuh dan penjelasan UUD 1945 (sebelum diamandemen).  Alinea  I Pembukaan  UUD  1945 mengandung kata perikeadilan;  dalam  alinea II terdapat kata adil; dalam alinea  II  terdapat  kata Indonesia; dalam alinea IV terdapat kata keadilan sosial dan kata kemanusiaan yang adil.Semua  istilah  tersebut merujuk  pada  pengertian Negara hukum,karena salah  satu  tujuan  Negara hukum adalah untuk mencapai  keadilan. 15
14 Jimly  Asshiddiqie, Pokok-Pokok  Hukum Tata  Negara  Indonesia  Pasca  Reformasi , Jakarta,  Penerbit  Bhuana  Ilmu  Populer,
2008, hlm. 298. 15 Dahlan  Thaib, Kedaulatan  Rakyat  Negara Hukum  dan  Hak-hak  Asasi  Manusia , Kumpulan  Tulisan  dalam  rangka  70  tahun Sri  Soemantri  Martosoewignjo,  Media Pratama,Jakarta,1996, hlm. 25.
Yokotani
p-ISSN : 2541-2345 , e-ISSN : 2580-8842
Konsep negara hukum, menurut A. Hamid S.  Attamimi  menyebutkan bahwa  dalam  abad  ke-20 ini  hampir  tidak  ada  suatu negara pun yang menganggap sebagai negara modern tanpa menyebutkan dirinya “negara berdasar atas hukum”. 16 Menurut Ridwan  HR  memberikan pendapat tentang Indonesia  sebagai  negara hukum adalah sebagai berikut: “Indonesia  sebagai negara  hukum  menganut desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintah.Setiap penyelenggaraan urusan pemerintahan haruslah berdasarkan hukum ( wetmatigheid van bestuur ).Sebagai negara yang menganut desentralisasi  mengandung arti bahwa urusan pemerintah  itu  terdiri  atas urusan  pemerintahan  puat dan  urusan  pemerintahan daerah,  yang  diberikan otonomi  yakni  kebebasan dan  kemandirian  untuk mengatur  dan  mengurus rumah tangga daerah.” 17 Negara  hukum  yang dalam menjalankan fungsinya,  terdapat  organ atau lembaga yang berfungsi untuk menjalankan roda 16 A.  Hamid  S.  Attamimi,  Der  Rechtsstaat
Republik Indonesia dan Perspektifnya Menurut Pancasila dan UUD 1945, Makalah pada  seminar  sehari  dalam  rangka  Dies
Natalis  Univeritas  17  Agustus  1945  Jakarta ke-42,  diselenggarakan  oleh  FH  Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, 9 Juli 1994, hlm.6 dapat  dilihat  dalam  Ridwan  HR., Loc.Cit., hlm. 7.
17 Ridwan HR, Loc. Cit.,. hlm 17.
kekuasaan.  Dalam  negara hukum,  hukum  dijadikan sebagai  dasar  pelaksanaan atau penyelenggaraan kenegaraan,  pemerintahan dan  pelayanan  terhadap masyarakat. Terdapat tujuan hukum sendiri dalam arti lebih luas menurut  N.  E.  Algra  dan H.C.J.G.  Jansen  dalam bukunya Rechtsingang Een  Orientasi  in  Het Recht ,  yang  menyebutkan bahwa sasaran negara hukum  adalah  terciptanya kegiatan kenegaraanm pemerintahan dan kemasyarakatan yang bertumpu  pada  keadilan, kedamaian, dan kemanfaatan atau kebermaknaan. Dalam negara  hukum,  ekesistensi hukum  dijadikan  sebagai instrumen  dalam  menata kehidupan kenegaraan, pemerintahan dan kemasyarakatan. 18 Kegiatan negara yang  bersifat  administratif merupakan  bagian  yang tidak  terpisahkan  dalam menjalankan roda pemerintahan. Hukum administrasi negara merupakanbagian besar dalam sebuah sistem kontinental. Beberapa pendapat tentang pengertian administrasi negara, salah satunya adalah  Bahsan  Mustafa yang mendefinisikan administrasi negara sebagai berikut: 19
Gabungan  jabatan-jabatan
18 Ridwan HR., Ibid ., hlm.21
19 Bahsan  Mustafa, Pokok-Pokok  Hukum Administrasi  Negara ,  Citra  Aditya  Bakti, Bandung,  1990,  hlm.8  lihat  juga  di  Ridwan
HR., Loc.Cit., hlm 27.
Yokotani
p-ISSN : 2541-2345 , e-ISSN : 2580-8842
yang dibentuk dan disusun secara bertingkat yang diserahi  tugas  melakukan sebagian  dari  pekerjaan pemerintah dalam arti luas, yang tidak diserahkan kepada badan-badan pembuat undang-undang dan badan-badan kehakiman”. Dalam  menjalankan roda pemerintahan, pemerintah  (dalam  hal  ini kekuasaan eksekutif), melaksanakan aktivitas dalam bidang hukum publik. Badan hukum publik melakukan kegiatan-kegiatan publik seperti  membuat  peraturan ( regeling ),  mengeluarkan kebijakan ( beleid ), keputusan  ( besluit )  dan ketetapan ( beschikking ), kedudukannya adalah sebagai jabatan atau organisasi jabatan ( ambtenorganisatie ),  yang tunduk  dan  diatur  hukum publik dan diserahi kewenangan publik ( publiekbevoegdheid ), bukan sebagai badan hukum ( rechtspersoon ), yang tunduk dan mengikatkan diri pada hukum  privat  dan  yang dilekati  dengan  kecakapan ( bekwaam ) hukum. 20 Lembaga pemerintah mendapatkan  kewenangan dalam  menjalankan  tugas pokok dan fungsinya untuk  menjalankan  roda pemerintahan.  Pengertian kewenangan dalam Kamus Umum  Bahasa  Indonesia yaitu  hak  dan  kekuasaan untuk  melakukan  segala
20 Ibid ., hlm. 74.
sesuatu. 21 Kekuasaan merupakan inti dari penyelenggaraan negara agar negara dalam keadaaan bergerak ( de staat in beweging ) sehingga  Negara  itu  dapat berkiprah, bekerja, berkapasitas, berprestasi dan  berkinerja  melayani warganya. 22 Kekuasaan menurut Miriam Budiharjo adalah “Kemampuan seseorang atau sekelompok orang manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok  lain  sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu sesuai dengan keinginan  dan  tujuan  dari orang atau negara.” 23 Negara diasosiasikan sebagai  bentuk  organisasi negara yang memiliki sebuah struktur dan kewenangan unutk berbuat atau  tidak  berbuat  sesuatu yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Negara merupakan  bentuk  hukum dari  kesatuan  bangsa  yang dapat mengadakan hubungan  dengan  pihak ke-3 yang dapat disimpulkan  bahwa  negara adalah  salah  satu  bentuk badan  hukum. 24 Menurut
21 Tim  Penyusun  Kamus-Pusat  Pembinaan Dan  Pengembangan  Bahasa, Kamus  Besar Bahasa  Indonesia ,  Jakarta,  Penerbit  Balai Pustaka, 1989, hlm 1170.
22 Rocky  Marbun, Sistem  Peradilan  Pidana Indonesia  (Suatu  Pengantar) ,  Malang, Penerbit Setara Press, 2015, hlm 82.
23 Miriam  Budiharjo, Dasar-Dasar  Ilmu Politik , Jakarta, Penerbit Gramedia Pustaka Utama, 1998, hlm. 35-36. 24 Sudikno Mertokusumo, Perbuatan Melawan  Hukum  Oleh  Pemerintah ,  Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hlm.44.
Yokotani
p-ISSN : 2541-2345 , e-ISSN : 2580-8842
pandangan Sudikno Mertokusumo  berpendapat bahwa suatu badan hukum dapat dipertanggungjaabkan  atas perbuatan melawan hukum dari  organnya,  apabila  itu dilakukan dalam lingkungan tugasnya. 25 Badan hukum yang diasosiasikan dengan negara yang bisa mempertanggungjawabkan tindakannya dari pelaksanaan tugasnya. Tindakan badan hukum  (negara)  melalui pemerintah sebagai pelaksana peraturan perundang-undangan  yang dalam kewenangannya mengeluarkan sebuah keputusan,  baik  berupa peraturan maupun kebijakan.  Peraturan  yang bisa  dikeluarkan  sebuah peraturan  yang  dilihat  atas ruang lingkup wilayah pengenaan peraturan tersebut. Apabila pemerintah tersebut mengeluarkan  kebijakan, bisa berupa perizinan, konsesi,  dan  dispensasi. Hanya  pemerintah  saja sebagai pengambil kebijakan yang berhak mengeluarkan sebuah kebijakan berupa perizinan.  Peneliti  hanya akan  fokus  pada  tataran perihal perizinan yang dikeluarkan pemerintah berkaitan dengan perizinan pertambangan. Perizinan yang dikeluarkan  oleh  pejabat publik (pemerintah) merupakan tindakan administrasi  negara  yang 25 Ibid ., hlm. 47
digunakan  sebagai  dasar hukum  pelaksanaan  suatu tindakan dalam ranah tertentu.  Menurut  Bagir Manan mendefinisikan tentang izin adalah sebagai berikut:  Izin  dalam  arti luas berarti suatu persetujuan  dari  penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperbolehkan melakukan  tindakan  atau perbuatan  tertentu  yang secara  umum  dilarang. 26
Dalam  kesempatan  lain, Philipus M. Hadjon menyatakan  bahwa  Izin merupakan salah satu instrumen yang paling banyak  digunakan  dalam hukum administrasi. Pemerintah  menggunakan izin  sebagai  sarana  yuridis untuk mengemudikan tingkah  laku  para  warga. Izin ialah suatu persetujuan  dari  penguasa berdasarkan undang- undang atau peraturan pemerinah  untuk  dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan. 27 Perizinan bidang pertambangan,  khususnya perizinan pertambangan, terdapat  peraturan  terkait Izin  Usaha  Penambangan (IUP). IUP yang dikeluarkan  oleh  pejabat publik, merupakan mendasarkan pada pemenuhan persyaratan 26 Bagir Manan, Ketentuan-Ketentuan Mengenai  Pengaturan  Penyelenggaraan  Hak Kemerdekaan  Berkumpul  Ditinjau  dari Perspektif  UUD  1945,  Makalah,  Tidak Dipublikasikan,  Jakarta,  1995,  hlm.8.,  dapat dilihat di Ridwan HR., Loc.Cit., hlm. 208.
27 Ibid., hlm. 208
Yokotani
p-ISSN : 2541-2345 , e-ISSN : 2580-8842
yang  secara  prinsip  wajib dipenuhi oleh para kelompok  atau  perusahaan yang akan melakukan tindakan penambangan. Persyaratan tentang penambangan dapat diketahui melalui  Undang- Undang  Nomor  32  Tahun 2009 tentang (Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Menurut peraturan lingkungan hidup ini, khususnya  Pasal  36  ayat (1) UUPPLH menyebutkan bahwa Setiap usaha dan/atau kegiatan  wajib  memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memilki izin lingkungan,  yang  seiring dengan  Pasal  22  ayat  (1) yang  menyebutkan  bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan  yang  berdampak penting tehadap lingkungan  hidup  wajib memiliki  amdal  (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan). Berdasarkan  aturan tersebut  mengindikasikan bahwa  perusahaan  atau penguasa yang akan melakukan  kegiatan  atau usaha yang berkaitan dengan  lingkungan  harus memperhatikan aspek lingkungan  sebagai  faktor utama yang harus diperhatikan. Agar lingkungan  tetap  dalam keadaan  lestari,  menurut Undang-Undang Nomor 32  Tahun  2009  mengatur secara komprehensif tentang  perlinungan  dan pengelolaan lingkungan hidup,  yang  telah  diatur dalam  Pasal  76  ayat  (1) UUPPLH yang
menyebutkan bahwa Menteri,  gubernur,  atau bupati/alikota  menerapkan sanksi administratif kepada  penanggungjawab dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap  izin  lingkungan. Walaupun peraturan tentang pengeloalan lingkungan  tersebut  sudah dikeluarkan, kadang masih banyak dilakukan pelanggaran.  Pelanggaran lingkungan  tersebut  juga terjadi  di  Provinsi  Bangka Belitung. Pelanggaran lingkungan ini yang sering terjadi  pencemaran  udara, penambangan  tanah  tanpa pengembalian  fungsi  atau tanpa reklamasi.
Pemerintah
diposisikan  sebagai  badan hukum  dengan  perspektif bahwa  pemerintah  dalam kewenangannya bisa memposisikan dalam hukum  publik  dan  hukum privat .  Tindakan  hukum pemerintah dalam pemberian izin kepada pihak yang memohon perizinan dimasukan dalam kedudukan pemerintah  menggunakan hukum publik karena memberikan  izin  (bersegi satu), namun disisi lainnya,  terdapat  klausula perjanjian antar pemerintah  (baik  pusat, provinsi,  maupun  daerah) dengan pihak ketiga, maka harus  tunduk  dan  patuh terhadap  ketentuan  hukum perdata,  walaupun  untuk masalah kedudukan keluarnya perizinan pertambangan,  ada  yang berpendapat  bersegi  satu ada  juga  pendapat  bersegi
Yokotani
p-ISSN : 2541-2345 , e-ISSN : 2580-8842
dua,  yang  pada  unsur terpentingnya adalah konsepsi perlindungan dari pemerintah terhadap ekosistem,  darat  dan  laut, yang dijadikan zona penambangan. Posisi pemerintah sebagai  badan  hukum  bisa dimintai pertanggungjawabannya melalui dinas terkait, khususnya  dinas  pemberi izin,  hal  ini  dimaksudkan dengan tujuan bahwa pemberi  izin  agar  lebih selektif dalam memberikan izin dengan melihat, menilai serta memperhatikan  kelayakan dan kemauan dari perusahaan untuk melakukan tindakan resboisasi,  reklamasi  dan rehabilitasi  terhadap  tanah atau laut pasca penambangan.  Pemerintah disini  berperan  penuh  atas keluarnya  izin  sehingga secara  langsung  maupun tidak langsung ikut bertanggungjawab  dalam rusaknya lingkungan hidup di  wilayahnya,  khususnya wilayah  Provinsi  Bangka Belitung. Pelaksanaan suatu tindakan hukum atau kewenangannya, pejabat dalam posisi bertindak dalam domain publik (keluarnya izin). Pemerintah  secara  khusus memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan  pada  waktu sebelum  pengajuan  izin, pada saat izin berjalan, dan pada saat izin habis (pasca penambangan). Apabila kegiatan penambangan yang dilakukan oleh usaha atau  kegiatan  perusahaan yang  telah  usai  masa izinnya,  tidak  melakukan tindakan reklamasi, reboisasi  dan  rehabilitasi terhadap  lahan  atau  zona penambangan, maka secara  hukum  pemerintah berhak melakukan tindakan  sanksi  terhadap perusahaan tersebut. Sanksi yang bisa diberikan adalah  sanksi  administasi, sanksi  perdata  dan  sanksi pidana, karena telah merusak lingkungan berdasarkan  evaluasi  dan pengawasan dinas pemerintah dan Badan Lingkungan Hidup (BLH). Hal ini penting sebagai dasar pertimbangan perlindungan bagi lingkungan atau alam sekaligus perlindungan terhadap  masyarakat  yang tingggal atau yang terdampak  tidak  langsung (misalkan  tinggal  dipesisir pantai)  yang  berdekatan dengan lokasi penambangan. Kerugian yang diakibatkan oleh aktifitas penambangan tersebut, atas izin penambangan  (IUP)  yang diberikan oleh pemerintah, bisa dijadikan dasar “gugatan”  di  Pengadilan Tata  Usaha  Negara,  yang pada  pokok  gugatannya adalah untuk memerintahkan kepada pemerintah  dan  perusahan yang melaksanakan aktifitas penambangan untuk bertanggungjawab atas pencemaran lingkungan, baik darat dan/atau laut, yang dijadikan wilayah atau zona  penambangan  agar mau melaksanakan
Yokotani
p-ISSN : 2541-2345 , e-ISSN : 2580-8842
reklamasi,  reboisasi  dan rehabilitasi  wilayah  yang terkena  dampak  kerusakan lingkungan, khususnya diwilayah Provinsi Bangka Belitung. Pelanggaran lingkungan  yang  ada  di Provinsi  Bangka  Belitung ini mengakibatkan rusaknya lingkungan rusak tak  terkendali,  baik  oleh tambang  resmi  maupun ilegal. Sebanyak tiga perempat dari wilayah Kepulauan Bangka- Belitung  yang  seluas  1,6 juta  hektar,  masuk  dalam Izin  Usaha  Pertambangan (IUP)  skala  besar  dan inkonvensional. Sisanya direbut oleh industri kehutanan dan baru sebagian kecil untuk ruang hidup warganya. 28 Permasalahan  lingkungan yang  terjadi  di  wilayah provinsi  Bangka  Belitung ini berkaitan dengan pengelolaan pasca penambangan yang dilakukan  oleh  perusahaan tambang legal dan tindakan atau kegiatan tambang ilegal yang dilakukan oleh masyarakat. Undang- undang PPLH secara tegas disebutkan  bahwa  apabila terjadi  sengketa  atau  ada pihak yang secara langsung  maupun  tidak langsung terdampak kerugian atas kegiatan yang menyebabkan lingkungan hidup mengalamai kerusakan, maka perselisihan bisa diselesaikan melalui pengadilan  ataupun  diluar 28 Nurhadi Sucahyo, Ibid .
pengadilan. 29 Jadi  dalam posisi pemberi izin, pemerintah bisa diposisikan  sebagai  badan hukum  yang  bisa  digugat serta mempertanggungjawabkan atas  apa  yang  dilakukan ataupun  belum  dilakukan (pembiaran) khususnya perihal reklamasi lingkungan pasca tambang. B. Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Atas Pencemaran Lingkungan Menurut sistem pengelolaan    lingkungan hidup,    negara  memiliki kekuasaan penuh atas bumi,  air  dan  tanah  yang digunakan untuk kemakmuran  rakyat  yang terhimpun  dalam  sumber daya  alam yang melimpah yang ada di wilayah nusantara ini. Negara melalui kekuasaan eksekutifnya,  pemerintah, berhak  untuk  mengatur, mengendalikan, dan mengembangkan    segala hal yang berkenaan dengan pengelolaan lingkungan. Untuk melaksanakan tindakan tersebut, dikeluarkanlah undang-undang yang mengatur tentang pengelolaan lingkungan hidup  yaitu    Undang- Undang    No.  32  Tahun 2009  tentang  perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan  Hidup. 29 Pasal  84  UUPPLH  menyebutkan  bahwa penyelesaian  segketa  lingkungan  hidup dapat  ditempuh  melalui  pengadilan  atau  di luar  pengadilan  berdasarkan  pilihan  secara sukarela para pihak yang bersengketa.
Yokotani
p-ISSN : 2541-2345 , e-ISSN : 2580-8842
Permasalahan lingkungan  tidak  telepas dari beberapa masalah yang bersinggungan antara manusia,  pemerintah  dan lingkungan,  salah  satunya terkait dengan pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan  yang  sedari awal  manusia  mencoba untuk mengelola demi kemaslahatan umat, berubah  menjadi  sebuah bencana  apabila  dalam pengelolaannya hanya bertujuan untuk mendapatakan  proit  atau keuntungan semata, sehingga kerusakan lingkungan tidak bisa dihindari.  Di  Indonesia, terjadi  beberapa  kerusakan lingkungan  yang  menjadi sorotan  dunia  akademisi dan  pencinta  lingkungan bahkan dunia internasional, salah satunya  adalah  keusakan tambang atau penambangan  di  wilayah Bangka Belitung. Kerusakan lingkungan akibat penambang  (ekplorasi  dan eksploitasi) secara sembarangan  dan  tidak memperhatikan  ekosistem lingkungan, berdampak pada  masyarakat  sekitar wilayah penambangan pada khususnya dan wilayah  Bangka  Belitung pada umumnya. Kerusakan lingkungan memiliki efek secara langsung  pada  pertanian apabila  penambangan  di daerah  darat  dan  hasil tangkapan  ikan,  apabila terjadi pada nelayan didaerah laut. Yang menjadi  sorotan  dalam penelitian ini adalah
tentang perlindungan hukum terhadap masyarakat yang terdampak akibat pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Kerusakan lingkungan tersebut, secara umum dapat dilihat dari beberapa aspek  yang  terkait,  salah satunya terkait dengan sanksi  terhadap  pelaku pengrusakan. Para pelaku pencemaran dan kerusakan lingkungan tersebut, secara nyata telah merugikan warga setempat, baik secara langsung  maupun  tidak langsung.  Secara  hukum dalam perlindungan hukumnya  bisa  dilakukan penindakan hukum terhadap para pelaku perusak lingkungan tersebut,  khususnya  para pelaku usaha yang berkecimpung dalam penambangan  agar  bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan adanya  penjatuhan  sanksi. Sanksi yang bisa diterapkan  dalam  kasus pengrusakan lingkungan yang bisa dilakukan oknum,  baik  perseorangan ataupun badan hukum menurut  UUPPLH  adalah dengan menjatuhkan 3 (tiga) jenis sanksi, diantaranya  adalah  sanksi administrasi, sanksi
perdata  dan  sanksi  pidana yang bersifat komulatif. Pada    Pasal    76 sampai  dengan  pasal    83 UUPPLH dijelaskan tentang sanksi administratif    yang    dapat diterapkan terhadap perseorangan  atau  badan
Yokotani
p-ISSN : 2541-2345 , e-ISSN : 2580-8842
hukum    yang    terbukti melakukan    pelangaran yaitu  sebagai  berikut:
Hukum    lingkungan
juga    terbuka    ruang pengenaan  terhadap  para perusak  lingkungan  terkait hukum    perdata,  yakni mengenai perangkat- perangkat    hukum  yang mengatur  hubungan  privat antar  warga  masyarakat. Banyak penegasan mengenai hak-hak keperdataan yang ditetapkan    dalam    hukum lingkungan, dapat dicontohkan  adalah  hak atas  lingkungan  yang  baik dan  sehat, hak  untuk melakukan usaha atau aktifitas  kehidupan,  hak untuk mendapat perlindungan lingkungan. Salah    satu  unsur dalam  hukum keperdataan di dalam hukum lingkungan  terkait  dengan pertanggungjawaban  ganti rugi ( liability ) yang terdapat  dalam  Pasal  1365 KUHPerdata yang mendasarkan serta menjelaskan    bahwa  "tiap perbuatan melanggar hukum,  yang  membawa kerugian kepada  seorang lain,  mewajibkan  orang yang    karena    salahnya menerbitkan  kerugian  itu, mengganti kerugian tersebut. 30 Betapa mahalnya sebuah perlindungan  dan  keadilan yang  harus  diperjuangkan dalam  kasus  perusakan lignkungan  hidup  serta ekosistemnya. Terhadap kasus-kasus yang 30 Pasal 1365 KUHPerdata
berkaitan dengan lingkungan, terdapt beberapa alternatif penyelesaian. Penyelesaian tersebut  dapat    ditempuh dengan dua cara penyelesaian sengketa,yaitu melalui pengadilan  (litigasi)  atau di  luar    pengadilan    (non litigasi) dengan mendasarkan  pada  pilihan secara    sukarela    para pihak  yang  bersengketa. Apabila telah  dipilih upaya penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui jalur pengadilan  atau  litigasi, pihak penggugat melakukan  sebuah  upaya gugatan    yang  dilakukan melalui  pengadilan. Pihak gugatan tersebut bisa melalui Legal  Standing atau melalui gugatan Class Action .  Gugatan  tersebut yang secara umum merujuk pada dampak yang ditimbulkan oleh para  pelaku  usaha  baik perseorangan maupun badan hukum yang mengakibatkan  kerusakan lingkungan  hidup  beserta ekosistem  yang  ada  di dalamnya.  Hal  ini  musti dilakukan supaya para pelaku usaha tersebut lebih bijak  dalam  melaksanakan tindakan eksplorasi maupun eksploitasi terhadap lingkungan. Perihal  penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan atau diselenggarakan    untuk mencapai kata sepakat kesepakatan melalui beberapa tahapan musywarah  dari    para pihak  tentang  bentuk  dan
Yokotani
p-ISSN : 2541-2345 , e-ISSN : 2580-8842
besamya ganti rugi dan/atau tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan pasca  penambangan,  serta mengenai tindakan tertentu guna  menjamin  tidak  akan terjadinya atau terulangnya dampak  negatif  terhadap lingkungan    hidup.  Hal tersebut  bertujuan  untuk menjamin  bahwa  tidak akan  ada  lagi  sebuah tindakan penambangan yang  serampangan  tanpa melihat  lingkungan  dan ekosistem yang ada didalamnya. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka perlu adanya  evaluasi  penyebab terjadinya  perusakan  dan pencemaran    lingkungan meskipun negara kita telah memiliki    aturan    yang bisa dibilang cukup sempuma. Untuk mengatasi    kekurangan- kekurangan  yang  terdapat dalam pelaksanaan UUPPLH, maka: Pertama, Pemerintah terus melakukan pengawasan secara komprehensif terhadap  izin    usaha. Berbagai tugas Pemerintah    dengan    jelas diatur  dalam    UUPPLH, yaitu    dalam    Bab    IX mengenai Tugas dan Wewenang Kepala Daerah,    dan    dalam    Bab XII  UUPPLH  mengenai pengawasan  dan    sanksi administratif.  Aturan  ini menjadi rujukan serta acuan  dalam  pelaksanaan pemberian  izin  maupun konsesi pertambangan atau yang  beehubungan  dengan lingkungan,  yang  dalam hal  ini  bagi    pemerintah untuk melaksanakan
tugasnya  terutama    dalam memberikan    izin    usaha. Pemerintah juga wajib melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis    (KLHS)    dan wajib  melakukan  Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) sehingga perusahaan yang beroperasi adalah perusahaan    yang  benar- benar    secara  persiapan dan teknologi melaksanakan penambangan atau tindakan penambangan yang tidak merusak lingkungan secara massive.  Izin  diberikan kepada  pelaku  usaha  yang telah    memenuhi  aturan yang terdapat dalam UUPPLH.    Tidak    hanya pada    saat  awal  pendirian dan    pemberian    izin    saja pemerintah memiliki peran    yang    penting, tetapi setelah pelaksanaan/pengoperasia n    industri    tersebut pemerintah juga memerhatikan dengan sungguh-sungguh  dampak yang    ditimbulkan  dari suatu    kegiatan    industri bahkan  perlu  ditambahkan tindakan  pemerintah  pasca tambang  agar  lingkungan kembali berfungsi sebagaimana mestinya Kedua, terkait dengan  pelaku  usaha  yang tidak melakukan atau melaksanakan kewajibannya  dengan  baik yang  sudah  diatur  dalam Pasal 68 UUPPLH disebutkan    bahwa    setiap orang    yang    melakukan
Yokotani
p-ISSN : 2541-2345 , e-ISSN : 2580-8842
usaha    dan/ataukegiatan berkewajiban:
a. memberikan    informasi yang    terkait    dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara  benar,    akurat, terbuka,    dan    tepat waktu; b. menjaga  keberlanjutan fungsi lingkungan hidup;  dan c. menaati ketentuan tentang baku mutulingkungan    hidup dan/  atau  kriteria baku kerusakan    lingkungan hidup Setiap  pelaku  usaha diwajibkan atau diharuskan memenuhi kewajiban    sebagaimana terdapat    dalam  pasal tersebut,    terutama    dalam memberikan informasi yang dibutuhkan sehingga  pemerintah  juga terbantu dalam pengawasan    lingkungan dan  dapat  memperkirakan efek atau daerah tedampak kerusakan atau pencemaran lingkungan yang    mungkin    terjadi sehingga  tidak  merugikan banyak    pihak.  Hal  ini perlu  dan  penting  supaya para  pelaku  usaha  tidak hanya mengambil tambang atau  isi  dan  kandungan yang  ada  dalam  air  dan tanah, namun juga melakukan perawatan secara nyata sehingga dampak-dampak yang ditikbulkan bisa diantisipasi  secara  dini guna  keberlanjutan  daerah atau wilayah penambangan tersebut. Secara prinsip, keberadaan suatu
perusahaan    industri    di sekitar wilayah pemukiman    dan    sungai tentunya memberikan efek positif untuk mengurangi pengangguran. Masyarakat    di  sekitar wilayah    industri    bisa mendapatkan    pekerjaan di perusahaan tersebut sebagai    tanggungjawab dari    adanya Corporate Social Responsibility (CSR),    yaitu  tanggung jawab perusahaan terhadap wilayah sekitamya. 31 Tidak dapat dipungkiri, hal ini menjadi  dilematis    karena saat  terjadi    perusakan atau pencemaran lingkungan    akibat  dari kegiatan  industri  tersebut, masyarakat  sekitar    tidak mau menggunakan haknya untuk memberikan laporan kepada pemerintah, padahal    dalam  pasal  65 ayat (6) UUPPLH disebutkan bahwa: "setiap    orang  berhak melakukan    pengaduan akibat  dugaan  pencemaran dan/atau perusakan lingkungan  hidup Perlunya peningkatan    kesadaran terhadap masyarakat berkaitan dengan terjadinya    pencemaran atau    perusakan    akibat suatu    kegiatan    industri,
bahwa    pendapatan    yang diperoleh
tidaklah
31 Anton  Wibowo,  Manajemen  Lingkungan Corporate  Social  Responsibility,  Gunung Agung, Jakarta, 2011, hlm.102
Yokotani
p-ISSN : 2541-2345 , e-ISSN : 2580-8842
sebanding dengan kerugian yang akan diderita    baik    untuk    saat ini    maupun    untuk  saat yang  akan    datang    karena pemulihan terhadap lingkungan  hidup  yang rusak/tercemar memerlukan  waktu  yang tidak    sebentar.    Banyak pencemaran yang mungkin terjadi di kawasan industri,    tidak  hanya pencemaran tanah  dan air, udara    pun  bisa  tercemar. Pencemaran tersebut memungkinkan  banyaknya penyakit    yang    timbul, misalnya    saja  penyakit kulit  seperti    gatal-gatal, diare,  akibat konsumsi  air yang    tidak    bersih, pernafasan    pun  bisa terganggu dengan tercemarnya udara, yangmenjadi korban tentunya  bisa  siapa  saja. Ketiga, mensosialisasikan atau membumikan isi dari UUPPLH ini kepada masyarakat  terutama  bagi yang  masih  awam  terkait hak-hak masyarakat di wilayah  sekitar  tambang atau  area  penambangan yang  terdampak  langsung maupun  tidak  langsung. Masyarakat harus mengetahui tindakan nyata  yaitu  perlindungan dari  pemerintah    (pusat amupuan provinsi kabupten/kota) terhadap lingkungan  hidup  sekitar mereka  dengan  dorongan dan support dari pemerintah  tersebut  akan mewujudkan supremasi hukum    melalui  upaya penegakan  hukum  secara konsisten    dan  berpihak pada kepentingan
masyrakat.  Hal  ini  akan memberikan  suatu  pijakan atau  landasan    kuat  bagi terselenggaranya pembangunan,baik dibidang  ekonomi,  politik, sosiai budaya, dan pertahanan keamanan nasional.  Namun  dalam kenyataan untuk mewujudkan supremasi hukurn    tersebut    rnasih memerlukan  proses    dan massa    agar  supremasi hukurn    irnplikasi    secara komprehensif terhadap restrukturisasi pernbangunan    nasional yang berwawasan lingkungan. Untuk mewujudkannya dibutuhkan  budaya  kinerja dan  kerja  sama  dari  para pihak    antara    penegak hukum dan  masyarakat.

## III.KESIMPULAN
.
Pelaksanaan penambangan  yang  dimulai dari Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), kemudian dikeluarkannya izin oleh pemerintah serta pasca penambangan  adalah  tugas pemerintah melalui dinas dan/atau  Badan  Lingkungan Hidup. Walaupun dalam senyatanya  banyak  tambang yang  ditinggal  begitu  saja  di wilayah Bangka Belitung (BaBel) tanpa adanya reklamasi, reboisasi dan rehabilitasi oleh para perusahaan pertambangan. Akibat  rusaknya  lingkungan tersebut,  warga  tidak  bisa menikmati  lingkungan  hidup yang  laik  sesuai  dengan amanah  UUD  NRI  Tahun 1945 Pasal 28 H ayat (1).
Yokotani
p-ISSN : 2541-2345 , e-ISSN : 2580-8842
Perlindungan hukum yang sekarang masih digunakan  adalah  melalui UUPPLH yang secara isi atau materinya masih relevan, walaupun masih belum maksimal.  Menurut  peneliti, terdapat celah yang dilakukan oleh pada pengusaha tambang nakal untuk melakukan “penyelundupan hukum” terkait  usaha  penambangan tersebut. Penyelundupan hukum  yang  dimaksud  disini adalah para pengusaha pertambangan tidak mau melaksanakan reklamasi, reboisasi dan rehabilitasi terhadap lahan pertambangan, yang  kemudian  “lari”  tanpa bertanggungjawab. Rekomendasi  dari  penelitian ini adanya alternatif pengawasan yang sebelumnya  dari  unsur  dinas pemerintah  dan  BLH  saja, ditambahkan  dengan  adanya unsur masyarakat sekitar tambang yang model pengawasannya didampingi oleh  BLH  untuk  memberikan evaluasi tertulis dan rekomendasi terkait penanganan lahan pasca penambangan.

## IV. DAFTAR PUSTAKA
A.  Hamid  S.  Attamimi, Der Rechtsstaat Republik Indonesia dan Perspektifnya Menurut Pancasila dan UUD 1945 , Makalah pada seminar  sehari  dalam rangka Dies Natalis Univeritas  17  Agustus 1945 Jakarta ke-42, diselenggarakan  oleh  FH Universitas  17  Agustus 1945 Jakarta, 9 Juli 1994 Anton  Wibowo, Manajemen Lingkungan Corporate Social Responsibility , Gunung  Agung,  Jakarta, 2011 Bachtiar, Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi, Jakarta,  Penerbit  Raih Asa Sukses, 2015 Bagir Manan, Ketentuan- Ketentuan Mengenai Pengaturan Penyelenggaraan Hak Kemerdekaan  Berkumpul Ditinjau  dari  Perspektif UUD  1945 ,  Makalah, Tidak Dipublikasikan, Jakarta, 1995 Bahsan  Mustafa, Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara , Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990 Dahlan Thaib, Kedaulatan Rakyat  Negara  Hukum dan Hak-hak Asasi Manusia , Kumpulan Tulisan  dalam  rangka  70 tahun Sri Soemantri Martosoewignjo,  Media Pratama,Jakarta,1996 Jimly Asshiddiqie, Pokok- Pokok Hukum Tata Negara  Indonesia  Pasca Reformasi , Jakarta, Penerbit  Bhuana  Ilmu Populer, 2008 Miriam Budiharjo, Dasar- Dasar  Ilmu  Politik , Jakarta, Penerbit Gramedia Pustaka Utama, 1998 Nurhadi Sucahto, Timah Memakmurkan dan Menghancurkan  Bangka- Belitung , diakses di www.voaindonesia.com/ Timah Memakmurkan dan Menghancurkan Bangka-Belitung/, diakses  pada  tanggal  2 September  2019  pukul 8.43 wib.
Yokotani
p-ISSN : 2541-2345 , e-ISSN : 2580-8842
Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara , Edisi Revisi, Jakarta, Penerbit  Rajawali  Pers, 2014 Rocky Marbun, Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Suatu Pengantar) , Malang, Penerbit  Setara  Press, 2015 Soerjono  Soekanto  dan  Sri Mamuji, P enelitian Hukum  Normatif:  Suatu Tinjauan  Singkat ,  Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015 Sudargo  Gautama, Pengertian Tentang  Negara  Hukum , Bandung,  Penerbit  PT Alumni, 1973 Sudikno Mertokusumo, Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pemerintah, Cahaya  Atma  Pustaka, Yogyakarta, 2014 Tim  Penyusun  Kamus-Pusat Pembinaan Dan Pengembangan  Bahasa, Kamus  Besar  Bahasa Indonesia , Jakarta, Penerbit  Balai  Pustaka, 1989 Zainal  Asikin  dan  Amirudin, Pengantar Metode Penelitian  Hukum ,  Raja Graindo Persada, Jakarta,
2003

## Jurnal
Fenty U. Puluhuluwa, Pengawasan Sebagai Instrumen Penegakan Hukum Pada Pengelolaan Usaha Pertambangan  Mineral Dan  Batubara, Jurnal Dinamika  Hukum  Vol 11 No 2, 2013, Purwokerto, Universitas Jendral Sudirman. Gunawan, Hak Atas Lingkungan dan Tanggung Jawab Lingkungan  Korporasi , Jurnal  Hukum  Jentera, Nomor  18,  Tahun  IV, 2008,  Jakarta,  Sekolah Tinggi Hukum Indoenesia Jentera Puspa Melati Hasibuan, “Dampak Penambangan BahanGalian  Golongan C Terhadap Lingkungan  Sekitarnya Di Kabupaten Deli Serdang”, Jurnal Equality, Vol. 11 No.1,2006.
A. Samuel  Risal,  DB.  Paranoan,
Suarta  Djaja, Analisis  Dampak Pertambangan Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi MasyarakatDi Kelurahan Makroman ,  Jurnal  Administrative Reform  Vol  1  No  3,  2013, Smarinda, Universitas Mulawarman.