## Jurnal EMT KITA
Indonesian Journal for the Economics, Management and Technology .
Jurnal Ekonomi dan Manajemen Teknologi (EMT) KITA, 8(2), 2024, 701-714 Available online at  http://journal.lembagakita.org/index.php/emt
Analisis Dampak Anggaran Infrastruktur Perkapita yang Dimediasi oleh Anggaran Keamanan Perkapita Berpengaruh Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Aceh
Zainuddin 1* , Cut Hamdiah 2 , Maryam 3 , T. Makmur 4 1*,2,3 Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Serambi Mekkah, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, Indonesia.
4 Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, Indonesia
Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh anggaran infrastruktur per kapita dan anggaran keamanan per kapita terhadap pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan Produk Domestik Regional Bruto di Provinsi Aceh. Serta untuk  menguji  anggaran  keamanan  per  kapita  memediasi  anggaran  infrastruktur  per  kapita  dalam  mempengaruhi pertumbuhan  di  Provinsi  Aceh  selama  periode  observasi.  Data  dalam  analisis  ini  berasal  dari  www.bps.go.id  dan www.djpk.go.id. Analisis ini menggunakan analisis data panel dengan model efek acak dan menggunakan uji Sobel. Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  anggaran  infrastruktur  per  kapita  dan  anggaran  keamanan  per  kapita  secara  simultan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh. Anggaran infrastruktur per kapita sebagian signifikan terhadap pertumbuhan  ekonomi  di  Provinsi  Aceh,  dan  anggaran  keamanan  per  kapita  tidak  signifikan  terhadap  pertumbuhan ekonomi  di  Provinsi  Aceh.  Selain  itu,  variabel  anggaran  keamanan  per  kapita  tidak  dapat  memediasi  anggaran infrastruktur per kapita dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh.
Kata kunci: Anggaran; Infrastruktur; Keamanan; Per Kapita; Pertumbuhan Ekonomi.
Abstract. The aim of this research is to examine the influence of the per capita infrastructure budget and per capita security budget on economic growth as measured by Gross Regional Domestic Product in Aceh Province. As well as to examine the per capita security budget mediating the per capita infrastructure budget in influencing growth in Aceh  Province during the observation period. The data in this analysis comes from www.bps.go.id and www.djpk.go.id. This analysis uses panel data analysis with a random effect model and uses the Sobel test. The research results show that the per capita infrastructure budget and per capita security budget simultaneously influence economic growth in Aceh province. The per capita infrastructure budget is partially significant to economic growth in Aceh province, and the per capita security budget is not significant to economic growth in Aceh province. Furthermore, the per capita security budget variable cannot mediate the per capita infrastructure budget in influencing economic growth in Aceh Province.
Keywords: Budget; Infrastructure; Security; Per Capita; Economic Growth.
* Corresponding Author. Email: zainuddin@serambimekkah.ac.id 1* .
DOI: https://doi.org/10.35870/emt.v8i2.2385
Received: 19 March 2024, Revision: 28 March 2024, Accepted: 10 April 2024, Available Online : 20 April 2024. Print ISSN: 2579-7972; Online ISSN: 2549-6204. Copyright @ 2024. Published by Lembaga Otonom Lembaga Informasi dan Riset Indonesia (KITA INFO dan RISET).

## Pendahuluan
Pada  era  otonomi  daerah  saat  ini,  pemerintah daerah mempunyai keleluasaan untuk mengatur dan  mengurus  daerahnya  sendiri.  Pemerintah daerah otonom mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat  setempat  menurut  prakarsa  sendiri berdasar  aspirasi  masyarakat  yang  dituangkan dalam  UU  No.  32  tahun  2004.  Desentralisasi fiskal  itu  sendiri  merupakan  memberi wewenang  yang  luas  kepada  pemerintah subnasional  terutama  dalam  hal  penentuan anggaran  belanjanya  (Zainuddin,  Masbar, Nazamuddin,  &  Nasir,  2017).  Dengan pelaksanaan  otonomi  daerah  ini  pemerintah
daerah  diharapkan  mampu  membangun daerahnya  secara  optimal  dan  memacu pertumbuhan  ekonomi  serta  peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi dalam hal ini adalah Produk Domestik Regional  Bruto  (PDRB).  PDRB  berperan sebagai  pengukur  tingkat  pendapatan  bruto dalam suatu wilayah atau daerah. Provinsi Aceh yang  terdiri  dari  23  kabupaten  dan  kota  yang memiliki otonomi khusus seiring diundangkanya  UU  Nomor  11  tahun  2006 tentang
pemerintahan Aceh. Berikut pertumbuhan  ekonomi  (PDRB)  di  kabupaten dan  kota  yang  ada  di  wilayah  Provinsi  Aceh, seperti  terlihat  pada  perkembangannya  pada gambar berikut ini:
Gambar 1. PDRB (dalam jutaan) Kabupaten/Kota se Aceh (Sumber BPS Aceh)
Berdasarkan  gambar  diatas  terlihat  bahwa perekembangan  PDRB  kabupaten  dan  kota  se Provinsi  Aceh  tidak  jauh  berkembang  dari tahun  ke  tahun.  Bahkan  terlihat  ada  yang menurun,  seperti  yag  terjadi  pada  Kabupaten Aceh  Utara  dan  Kota  Lhokseumawe.  Dengan demikian,  jelas  terlihat  bahwa  pembangunan yang  dilakukan  oleh  pemerintah  otonomi belum  mampu  memberikan  dampak  yang mendukung terjadinya peningkatan pertumbuhan  ekonomi  dalam  hal  ini  PDRB masing-masing  daerah  yang  ada  di  wilayah Provinsi Aceh.
Dalam rangka untuk meningkatkan pertumbuhan  ekonomi  atau  PDRB  masing-
masing kabupaten/kota se Provinsi Aceh, maka pemerintah
harus
menitikberatkan pembangunan  yang  menudukung  terjadinya peningkatan  PDRB  itu  sendiri.  Berbagai  faktor yang  mimiliki  peranan  pentinga  dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, diantaranya  pembangunan  infrastruktu  dan keamanan.  Menurut  Friawan  (2008)  ada  tiga alasan  utama  mengapa  infrastruktur  penting dalam  sebuah  integrasi  ekonomi.  Pertama, ketersedian  infrastruktur  yang  baru  merupakan mesin  utama  pembangunan  ekonomi.  Kedua, untuk  memperoleh  manfaat  yang  penuh  dari integrasi,  ketersediaan  jaringan  infrastruktur sangat  penting  dalam  memperlancar  aktivitas perdagangan dan investasi. Alasan ketiga adalah
0,00 2.000.000,00 4.000.000,00 6.000.000,00 8.000.000,00 10.000.000,00 12.000.000,00 14.000.000,00 16.000.000,00 18.000.000,00 20.000.000,00 Si me u lu e
A ce h S in gki l A ce h S e latan A ce h T e n gg ara
A ce h T imu r A ce h T e n gah
A ce h B arat A ce h B es ar Pid ie Bir e u en A ce h U tar a A ce h B arat D aya G ayo L u es A ce h T amian g N ag an R aya
A ce h Jay a
Ben er M er iah Pid ie Jay a Ba n d a A ce h Sab an g La n gs a Lh o ks eu maw e Su b u lu ss alam 2011 2012 2013
2014 2015
perhatian terhadap perbaikan infrastruktur juga penting untuk mengatasi kesenjangan
pembangunan ekonomi antar negara.
Faktor  infrastruktur  ditentukan  terutama  oleh kualitas  jalan,  infrastruktur  kereta  api, transportasi  udara  dan  pasokan  listrik merupakan  faktor  kunci  yang  menentukan pertumbuhan ekonomi (Palei, 2015).
Selanjutnya, bahwa pengeluaran untuk infrastruktur  dan  penambahan  dalam  akses  ke infrastruktur yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi  dan  pembangunan  di  Afrika  Sub- Sahara  (Kodongo  &  Ojah,  2016).  Kemudian, Babatunde  (2016)  mengungkapkan  bahwa belanja infrastruktur yang dilakukan pemerintah berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap pertumbuhan ekonomi. Pembangunan infrastruktur  merupakan  salah  satu    aspek penting  dan  vital  untuk  mempercepat proses pembangunan    nasional    maupun    regional. Infrastruktur  juga  memegang  peranan  penting sebagai   salah   satu   penggerak   pertumbuhan ekonomi (Sumadiasa, 2015)
Selanjutnya,  faktor  keamanan  juga  berperanan penting  dalam  hal  pembangunan  untuk pertumbuhan  ekonomi,  karena  dengan  adanya keamanan yang baik akan tercipta suasana yang kondusif  untuk  kegiatan  ekonomi.  Para investor  akan  berinvestasi  di  suatu  wilayah sangat  ditentukan  oleh  tingkat  keamanan  yang terjamin  atau  dengan  kata  lain  pertimbangan keamanan  merupakan  suatu  hal  yang  mutlak diperluakan  dalam  kegiatan  ekonomi.  Ada hubunngan  jangkan  panjang  antara  anggaran pertahanan dan keamanan dengan pertumbuhan  ekonomi  di  Afrika  Selatan (Mosikari  &  Matlwa,  2014).  Selanjutnya,  ada hubungan  antara  anggaran  keamanan  atau kepolisian  dengan  pertumbuhan  ekonomi  di Brazilia  (Steeves,  Petterini,  &  Moura,  2015). Kemudian,  masing-masing  tingkat  dua  atau kabupaten  atau  kota  di  wilayah  Provinsi  Aceh diberi hak untuk menentukan besaran anggaran belanjanya  secara  luas,  aka  tetapi  hingga  pada tahun  2015  belum  mampu  menciptakan pertumbuhan  ekonomi  yang  diukur  dengan PDRB  dengan  terus  terjadi  penigkatan  dari tahun  ke  tahun  melainkan  ada  wilayah kabupaten atau kota justru terjadi tren menurun dari  tahun  ke  tahun,  seperti  pada  gambar
berikut ini:
Gambar 2. Laju Pertumbuhan Ekonomi Rata- rata Seluruh Kabupaten dan Kota di Provinsi Aceh.
Berdasarkan  gambar  diatas  dapat  kita  lihat bahwa  pekembangan  pertumbuhan  ekonomi yang  terjadi  menurun  dari  tahun  ke  tahun, padahal  dalam  pengalokasian  anggaran  baik anggaran  infrastruktur  dan  keamanan  disetiap tingkat  dua  terjadi  peningkatan.  Dengan demikian,  permasalahan  yang  terjadi  adalah terjadinya perbandingan terbalik antara anggaran  infrastruktur  dan  anggaran  yang meningkat  dari  tahun  ke  tahun  pada  satu  sisi dan terjadinya penurunan pertumbuhan ekonmi dari  tahun  ke  tahun  pada  sisi  yang  lain.  Oleh sebab  itu,  maka  dapat  dirumuskan  pertanayan penelitian  ini  adalah  apakah  anggaran pembangunan infrastruktur yang dimediasi oleh anggaran  keamanan  berpengaruh  terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh.

## Tinjauan Literatur
Teori Pertumbuhan Ekonomi Pada awal pembangunan, umumnya perencanaan pembangunan
ekonomi berorientasi  pada  masalah  pertumbuhan. Pertumbuhan  ekonomi  adalah  proses  kenaikan output  dalam  jangka  panjang,  yang  diukur melalui indikator perkembangan PDRB riil dari tahun  ke  tahun.  PDRB  merupakan  indikator pengukur nilai output akhir ( final output ) barang dan jasa yang dihasilkan penduduk suatu daerah dengan  mengurangi  penghasilan  penduduk daerah  tersebut  di  luar  negeri  dari  pendapatan daerah  dan  kemudian  ditambahkan  dengan penghasilan  penduduk  asing  yang  berproduksi di  daerah  tersebut  pada  tahun  atau  periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan proses  yang  berkelanjutan  merupakan  kondisi utama  bagi  kelangsungan  pembangunan
1,60 1,80 2,00 2,20 2011 2012 2013 2014 2015 Pertumbuhan rata-rata
ekonomi.  Pertumbuhan  ekonomi  dapat bersumber  dari  sisi agregate  demand (AD)  dan atau agregate  supply (AS).  Dari  sisi  AD, pergeseran  kurva  ke  kanan  mencerminkan permintaan  dalam  perekonomian  meningkat. Sedangkan  dari  sisi  AS  pertumbuhan  ekonomi dilihat  dari  sisi  produksi  dan  didasarkan  pada teori neo- klasik dan modern. Kelompok teori neo-klasik,  memusatkan  perhatian  terhadap efek positif  dari  akumulasi  kapital  (investasi fisik)    terhadap    pertumbuhan  ekonomi,  dan peranan  teknologi  terhadap  pertumbuhan output  tidak  mendapat  perhatian  secara eksplisit.
Beberapa  teori  pertumbuhan  ekonomi,  seperti teori pertumbuhan klasik dipelopori oleh Adam Smith, David Ricardo,  Maltus dan Jhon Stuart Mill  yang  menyatakan  bahwa  pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh empat faktor, yaitu: luas  tanah,  jumlah  penduduk,  jumlah  barang dan  modal  dan  teknologi  yang  digunakan. Menurut  Sukirno  (2006)  teori  pembangunan kaum  klasik  berpandangan  bahwa  1)  Tingkat perkembangan  suatu  masyarakat  tergantung kepada  empat  faktor  yaitu  jumlah    penduduk, jumlah    stok    barang-barang    modal,    luas tanah    dan    tingkat  teknologi  yang  dicapai,  2) Pendapatan  nasional  suatu  masyarakat  dapat dibedakan    menjadi    tiga    jenis  pendapatan, yaitu  :  upah  para  pekerja,  keuntungan  para pengusaha  dan  sewa  tanah  yang  diterima pemilik  tanah,  3)  Kenaikan  upah  akan menyebabkan  pertumbuhan  penduduk,  4) Tingkat  keuntungan  merupakan  faktor  yang menentukan  besarnya  pembentukan  modal, apabila  tidak  terdapat  keuntungan  maka pembentukan  modal  tidak  akan  terjadi  dan perekonomian  akan  mencapai  tingkat stationary state , dan 5) Hukum  hasil  lebih  yang  semakin berkurang    berlaku    untuk    segala    kegiatan ekonomi    sehingga    mengakibatkan,    tanpa adanya    kemajuan    teknologi,  pertambahan penduduk  akan  menurunkan  tingkat  upah, menurunkan  tingkat  keuntungan,  akan  tetapi menaikan tingkat sewa tanah.
Selanjutnya,  teori  pertumbuhan  Neo – klasik pertama  sekali  dikembangkan  oleh  Robert Solow,  yang  memperoleh  hadiah  Nobel  pada tahun  1987  untuk  teorinya  tersebut.  Teorinya dikemukakannya  dalam Quarterly  Journal  of
Economics terbitan  bulan  Pebruari  1956,  dalam tulisan yang berjudul : A Contribution of the theory of  Economic  Growth berpendapat  bahwa pertumbuhan ekonomi bersumber dari pertambahan  dan  perkembangan  faktor-faktor yang  memengaruhi  penawaran  agregat (Simon, 2010).
Model pertumbuhan Solow menunjukkan bagaimana tabungan,
pertumbuhan populasi, dan kemajuan teknologi memengaruhi tingkat ouput perekonomian serta pertumbuhannya  sepanjang  waktu  (Mankiw, 2007).  Seraca  matematis  model  pertumbuhan ekonomi model Solow adalah sebagai berikut:

## 𝑌  =  𝑓 (𝐾, 𝐿, 𝐴)
Dimana,  dalam  model  ini  memasukan  variabel kemajuan  teknologi  yang  ditandai  dengan efisiensi  tenaga  kerja.  Pertumbuhan  ekonomi suatu  negara  di  ukur  oleh  dua  indikator  utama yaitu  PDB  untuk  ruang  lingkup  nasional  dan PDRB  untuk  ruang  lingkup  regional.  Menurut Mankiw  (2007)  PDB  adalah  nilai  pasar  barang dan  jasa  akhir  yang  diproduksi  dalam perekonomian  selama  kurun  waktu  tertentu. PDB  sering  di  anggap  sebagai  ukuran  terbaik dari kinerja perekonomian. Tujuan GDP adalah meringkas  aktivitas  ekonomi  dalam  nilai  uang tunggal  selama  periode  waktu  tertentu. Gross Domestic  Product atau  Produk  Domistik  Bruto (PDB)  adalah  salah  satu  ukuran  pendapatan nasional  dan  output  untuk  ekonomi  suatu negara  tertentu  pada  suatu  periode  waktu tertentu,  definisi  PDB  didasarkan  pada  total nilai  pasar  semua  barang  dan  jasa  akhir  yang diproduksi di dalam negeri dalam jangka waktu tertentu  (biasanya  satu  tahun),  dan  proses evaluasi  juga  melibatkan  jumlah  nilai  tambah pada  setiap  tahap  produksi  (tahap  peralihan) dari  semua  komoditas  akhir  (barang  dan  jasa) yang  diproduksi  di  suatu  negara  dalam  jangka waktu tertentu secara moneter  (Kira, 2013).
Selanjutnya,  menurut  Saberan  (2002)  PDRB adalah  nilai  tambah  yang  mampu  menciptakan dari  berbagai  aktivitas  ekonomi  dalam  suatu wilayah . Istilah  PDRB  merupakan  gabungan dari  empat  kata.  Pertama  adalah  produk  yang berarti  seluruh  nilai  produksi  baik  barang maupun  jasa.  Kedua  adalah  domestik  yang berarti  perhitungan  nilai  produksi  yang dihasilkan  hanya  oleh  faktor-faktor  produksi
yang  berada  dalam  wilayah  domestik  tanpa melihat    apakah    faktor    produksi    tersebut dikuasai  oleh  penduduk  atau  bukan.  Ketiga adalah  regional,  artinya  perhitungan  nilai produksi yang dihasilkan hanya oleh penduduk tanpa  memperhatikan  apakah  faktor  produksi yang digunakan berada dalam wilayah domestik atau  bukan.  Untuk  mengukur  PDRB  dalam analisis ini dilakukan sebagai berikut:

## 𝑃𝐷𝑅𝐵
𝑝𝑒𝑟 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎 = 𝑃𝐷𝑅𝐵 𝑎𝑡𝑎𝑠 ℎ𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑟 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑢𝑑𝑢𝑘

## Pembangunan Infrastruktur
Pembangunan  infrastruktur  yang  dilakukan oleh  pemerintah  kabupaten  atau  kota  bisa berupa  pembangunan  jalan  raya,  irigari, bangunan  sekolah,  bangunan  rumah  sakit, pengadaan  air  bersih  dan  lain  sebagainya. Infrastruktur  sangat  berperan  di  dalam meningkatkan  aktivitas  ekonomi.  Sesuai  yang dianyatakan  oleh  Nurkse  (1953)  bahwa ekonomi  tidak  dapat  berkembang  tanpa  basis infrastruktur  yang  tepat.  Kemudian      Sjafrizal (2008b)  menyataan  bahwa  untuk  menciptakan dan meningkatkan kegiatan ekonomi diperlukan  sarana  infrastruktur  yang  memadai, khususnya pada infrastruktur jalan. Sedangkan, Zheng  and  Kuroda  (2013)    mengemukakan bahwa infratsruktur publik dapat meningkatkan pertumbuhan  dan  mengurangi  kesenjangan pendapatan secara bersamaan.
Dengan demikian, dapat dikatakan
bahwa pembangunan  infrastruktur  merupakan  kunci dalam kegiatan ekonomi dan untuk meningkatakan pertumbuhan ekonomi. Menurut  (Palei,  2015)  bahwa  infrastruktur berupa  kualitas  jalan,  kereta  api,  transportasi udara dan pasokan listrik berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, (Kodongo & Ojah, 2016) menyatakan bahwa pengeluaran untuk  infrastruktur  dan  penambahan  dalam akses  ke  infrastruktur  yang  mempengaruhi pertumbuhan  ekonomi  dan  pembangunan. Kemudian,  Babatunde  (2016)  mengungkapkan bahwa  belanja  infrastruktur  yang  dilakukan pemerintah  berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
Dengan  adanya  infrastruktur  yang  baik  dan memadai,  maka  dengan  sendirinya  aktivitas usaha  masyarakat  akan  lancar  dan  begitu  juga dengan  investor  akan  mau  berivestasi
membangun  usahanya  di  daerah  tersebut. Keterlibatan  pemerintah  dalam  membangun pembangunan  infrastruktur  mutlak  diperlukan, karena  pembangunan  ini  rata-rata  merupakan barang  publik  yang  seharusnya  dibangun  oleh pemerintah. Dengan demikian, pengukuran dari pembangunan  infrastruktur  adalah  besaran anggaran  belanja  pemerintah  pada  bidang infrastruktur.  Untuk  mengukur  anggaran infrastruktur dapat dilakukan sebagai berikut:
𝐼𝑛𝑓𝑟𝑎 𝑝𝑒𝑟 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎= 𝑎𝑛𝑔𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛 𝑖𝑛𝑓𝑟𝑎𝑠𝑡𝑟𝑢𝑘𝑡𝑢𝑟 𝑝𝑒𝑟 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑢𝑑𝑢𝑘
Keamanan Keamanan  suatu  daerah  sangat  diperlukan dalam  rangkan  untuk  kegiatan  ekonomi masyarakat  dan  begitu  juga  dengan  investor yang  akan  menanamkan  modalnya  disuatu daerah  akan  sangat  tergantung  pada  keamanan daerah  tersebut.  Untuk  mendukung  upaya pembangunan  ekonomi  daerah,  pemerintah daerah  perlu  membuat  kebijakan  yang mendukung  penanaman  modal  yang  saling menguntungkan  baik  bagi  pemerintah  daerah, pihak  swasta  maupun  terhadap  masyarakat. Tumbuhnya  iklim  investasi  yang  sehat  dan kompetitif diharapkan akan memacu perkembangan
investasi yang saling menguntungkan  dalam  pembangunan  daerah (Putri,  2014).  Kebijakan  pemerintah  daerah menyangkut  keamanan  atau  situasi  yang kondusif,  agar  upaya  mendatangkan  investasi dapat  terlaksana  dan  kegiatan  ekonomi masyarakat  terjamin.  Bahwa  perlu  adanya anggaran keamanan untuk menciptakan layanan ekonomi,  termasuk  transportasi  dan  pariwisata (Nataliya, 2013).
Kemudian, (Oriavwote & Eshenake, 2013) yang mengungkapkan  bahwa  pengeluaran  untuk keamanan  internal  memainkan  peran  dalam mempengaruhi  tingkat  pertumbuhan  ekonomi. Ada  hubunngan  jangkan  panjang  antara anggaran  pertahanan  dan  keamanan  dengan pertumbuhan  ekonomi  (Mosikari  &  Matlwa, 2014).  Kemudian,  ada  hubungan  antara anggaran  keamanan  atau  kepolisian  dengan pertumbuhan  ekonomi  di  Brazilia  (Steeves, Petterini,  &  Moura,  2015).  Dengan  demikian, untuk  melihat  upaya  pemerintah  daerah  dalam hal  menjamin  keamanan  pada  daerahanya adalah  melalui  anggaran  belanja  pada  sekor
keamanan. Anggaran keamanan yang dianggarkan  oleh  pemerintah  kabupaten/kota diseluruh  Provinsi  Aceh  dapat  diukur  sebagai berikut:
𝐾𝑒𝑎𝑚𝑎𝑛𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑟 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎 𝐴𝑛𝑔𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛 𝑘𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑟 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑢𝑑𝑢𝑘

## Kerangka Pemikiran
Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia akan memberikan  keleluasaan  bagi  pemerintah otonom dalam menetapkan anggaran belanjanya untuk mencapai tujuan
pembangunan, yaitu mensejahterakan masyarakat  seutuhnya.  Tingkat  kesejahteraan masyarakat  salah  satunya  dapat  dilihat  pada pertumbuhan  ekonomi  yang  terjadi  di  masing- masing daerah, begitu juga bagi  Provinsi Aceh yang terdiri dari 23 pemerintah tingkat dua atau kabupaten  dan  kota.  Pertumbuhan  ekonomi dalam hal ini diukur dengan Produk Domestik Regional  Bruto  (PDRB)  per  kapita  di  masing- masing  pemerintah  kabupaten  dan  kota  di Provinsi  Aceh  banyak  dipengaruhi  oleh berbagai  faktor,  diantaranya  pembangunan infrastruktur dan kondisi keamanan.
Pembangunan infrastruktur merupakan pembangunan  fisik  yang  sangat  dibutuhkan oleh  masyarakat  dalam  rangka  kegiatan ekonominya.  Apabila  infrastruktur  tidak memadai,  maka  akan  mempengaruhi  kegiatan ekonomi masyarakat sehingga dapat dinyatakan bahwa  pertumbuhan  ekonomi  akan  melambat.
Begitu juga dengan arus investasi yag masuk ke suatu  daerah  pertimbangan  infarastruktur  yang dibutuhkan menjadi alasan dalam pertimbangan para  investor.  Pengadaan  pembangunan infrastruktur  merupakan  barang  publik  yang menjadi  tanggung  jawab  dari  pemerintah, sehingga  sejauh  mana  kesiapan  pembangunan infrastruktur dapat dilihat pada anggaran belanja di  bidang  pembangunan  infrastrukturnya. Dengan  demikian,  jelas  terlihat  bahwa pertumbuhan  ekonomi  di  suatu  daerah  sangat berhubungan dengan ketersediaan pembangunan  infrastruktur  yang  baik  dan memadai.
Selanjutnya,  keamanan  merupakan  suatu  hal yang  sangat  dibutuhkan  untuk  kegiatan ekonomi  masyarakat.  Apabila  suatu  daerah terjamin keamananya, maka dapat memediasikan  kegiatan  ekonomi  masyarakat akan  bergairah  dan  begitu  juga  dengan  arus invetasi akan masuk ke daerah tersebut, namun sebaliknya  bila  keamanan  tidak  terjamin  dapat dipastikan bahwa daerah tersebut akan menjadi tidak berdaya dalam kegiatan ekonomi. Dengan demikian,  terlihat  bahwa  keamanan  sangat mempengaruhi  kegiatan  ekonomi  masyarakat, sehingga  untuk  meningkatkan  pertumbuhan ekonomi  sangan  diperlukan  keadaan  yang kondusif di daerah tersebut. Berdasarkan uraian sebelumnya, maka dapat digambarkan skematis kerangka  pemikiran  penelitian  ini,  seperti  pada gambar berikut ini:

## Gambar 3. Kerangka pemikiran penelitian

## Hipotesis
Berdasarkan  kerangka  penelitiaan  sebelumnya, maka  dapat  dibuat  hipotesis  penelitian  ini adalah sebagai berikut:
𝐻 1 :  Anggaran  infrastruktur  perkapita  dan anggaran  keamanan  perkapita  secara bersama-sama  berpengaruh  terhadap pertumbuhan  ekonomi  di  Provinsi Aceh
𝐻 2 :  Anggaran infrastruktur perkapita berpengaruh  terhadap  pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh
𝐻 3 :  Anggaran keamanapitan perk berpengaruh  terhadap  pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh
𝐻 4 :  Anggaran  infrastruktur  yang  dimediasi oleh  anggaran  keamanan  perkapita berpengaruh  terhadap  pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh.
Anggaran
Infrastruktur perkapita (Inf) Anggaran Keamanan perkapita (SC) Pertumbuhan Ekonomi/PDRB perkapita (PE)

## Metodologi Penelitian
Ruang Lingkup Penelitian Ruang  lingkup  penelitian  ini  meliputi  23 kabupaten  dan  kota  di  wilayah  Provinsi  Aceh. Penelitian  ini  menggunakan  data  panel  yakni menggabungkan  data time series dan cross section. Fokus  penelitian  pada  pertumbuhan  ekonomi yang diukur dengan Produk Domestik Regional Bruto  (PDRB),  belanja  pemerintah  kabupaten atau kota sektor pembagunan infrastruktur dan anggaran  sektor  keamanan  periode  2011 sampai dengan 2015.

## Data dan Sumber Data
Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  data  sekunder  yang  bersumber  dari publikasi  resmi,  yaitu  dari  publikasi  Badan Pusat Statistik, dan publikasi Direktorat Jendral Perimbangan  Keuangan,  serta  sumber-sumber lain  yang  dipublikasikan.  Data  diperoleh melalui www.bps.go.id, dan www.dpjk.go.id.

## Model Analisis data
Penelitian ini mempergunakan data deret waktu ( time series )  dan  kerat  lintang  ( cross section )  yang menghasilkan  data  yang  bersifast  data  panel. Berdasarkan  skema  kerangka  pemikiran,  maka dapat  diformulakan  persamaan  dasar  dalam penelitian ini adalah:
𝑃𝐸  =  𝑓(𝐼𝑁𝐹, 𝑆𝐶) (1)
Menurut  Green  (2012:349)  bahwa  secara
umum regresi data panel adalah sebagai berikut:
𝑌 𝑖𝑡 = 𝛼 + 𝑋 𝑖𝑡 ′ 𝛽 + 𝜀 𝑖𝑡 dimana, i = 1,...,n, dan t = 1,…,T
Berdasarkan  persamaan  dasar  penelitian  ini, maka dapat diformulasikan regresi linear adalah sebagai berikut:
𝑃𝐸 𝑖𝑡 = 𝛽 0 + 𝛽 1 𝐼𝑁𝐹 𝑖𝑡 + 𝛽 2 𝑆𝐶 𝑖𝑡 + 𝜀 𝑖𝑡 (2)
Persamaan  tersebut  bisa  diubah  dalam  bentuk logaritma, yaitu sebagai berikut:
ln(𝑃𝐸 𝑖𝑡 ) = 𝛽 0 + 𝛽 1 ln (𝐼𝑁𝐹 𝑖𝑡 ) + 𝛽 2 ln (𝑆𝐶 𝑖𝑡 ) + 𝜀 𝑖𝑡 (3)
Notasi: 𝑃𝐸 𝑡𝑖 :  Pertumbuhan  ekonomi  (PDRB) perkapita 𝐼𝑁𝐹 𝑖𝑡
:  Belanja pembangunan infrastruktur perkapita 𝑆𝐶 𝑖𝑡 :  Belanja keamanan perkapita
i : Cross section ( i = 1,…, N) t : Time series ( t = 1,…,T) 𝛽 0 :  Konstanta 𝛽 1 𝑑𝑎𝑛 𝛽 2
:  Koefisien  atau  parameter  yang ditaksir 𝜀 𝑖𝑡
:  Error
Untuk  pengujian  mediasi  dapat  dilakukan, seperti gambar berikut ini:

## Gambar 4. Model Analisis Data
Definisi dan Operasionalisasi Variabel Dalam  penelitian  ini,  analisis  terfokus  pada hubungan  antara  pembangunan  infrastruktur, belanja  keamanan,  dan  pertumbuhan  ekonomi di  Provinsi  Aceh.  Untuk  menggambarkan variabel-variabel yang terlibat dalam penelitian, berikut  adalah  definisi  dan  operasionalisasi variabel  yang  digunakan.  Pertama,  variabel
pertumbuhan ekonomi (PE) mengacu pada nilai tambah  yang  dihasilkan  dari  berbagai  aktivitas ekonomi  dalam  suatu  wilayah.  Dalam  konteks penelitian  ini,  pertumbuhan  ekonomi  diukur sebagai  Produk  Domestik  Regional  Bruto (PDRB)  per  kapita  di  tingkat  Provinsi  Aceh. Data  ini  diperoleh  dari  Badan  Pusat  Statistik Republik  Indonesia  (BPS  RI)  dan  dilaporkan
secara tahunan dengan skala rasio. Selanjutnya, variabel belanja sektor pembangunan infrastruktur  (INF)  mencakup  belanja  yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten/kota di
Provinsi Aceh untuk pembangunan infrastruktur. Data ini diperoleh dari Direktorat Jenderal  Perimbangan  Keuangan  Kementerian Keuangan RI dan Kementerian Dalam Negeri, juga  dilaporkan  secara  tahunan  dengan  skala rasio.  Terakhir,  variabel  belanja  sektor
keamanan  (SC)  merujuk  kepada  belanja  yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten/kota di Provinsi  Aceh  untuk  keamanan  dan  ketertiban masyarakat. Sama seperti variabel INF, data ini juga  diperoleh  dari  sumber  yang  sama  dan dilaporkan  dengan  skala  rasio  secara  tahunan. Adapun  ringkasan  definisi  dan  operasionalisasi varibel  dalam  penelitian,  seperti  pada  tabel berikut ini:
Tabel 1. Definisi dan Operasionalisasi Penelitian Variabel Singka- tan Definisi Pengukuran Sumber Cakupan  Skala Pertumbuhan ekonomi (PDRB) PE nilai tambah yang mampu menciptakan  dari berbagai  aktivitas ekonomi  dalam suatu wilayah PE  =  pada tigkat II di Provinsi Aceh dibagi jumlah penduduk Badan Pusat Statistik Republik Indonesia (BPS RI) Tahunan Rasio Belanja  sektor pembangunan infrastruktur INF Belanja yang dikeluarkan menurut pemerintah kabupaten/kota di provinsi INF =  Jlh belanja  sektor pembangunan infratsruktur dibagi  jumlah penduduk Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Kementrian Keuangan  RI, dan Kementrian Dalam Negeri Tahunan Rasio Belanja  sektor keamanan SC Belanja yang dikeluarkan menurut pemerintah kabupaten/kota di provinsi SC = Jlh belanja  sektor keamanan dibagi  jumlah penduduk Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Kementrian Keuangan  RI, dan Kementrian Dalam Negeri Tahunan Rasio

## Hasil dan Pembahasan
Deskripsi Variabel Penelitian Selama  periode  observasi  variabel  penelitian, seperti terlihat pada tabel berikut ini: Tabel 2. Deskripsi Variabel Penelitian PE INF SC Maximum 50842076 2122758. 2514773. Minimum 12009484 9523.354 9129.402 Std. Dev. 9512033. 426186.0 315404.3 Observations 115 115 115
Berdasarkan  tabel  2  diatas  dapat  dijelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi perkapita selama periode  pengamatan  tertinggi  sebesar  Rp 50.842.076 dimiliki oleh kota Banda Aceh pada tahun  2015  dan  yang  terendah  sebesar  Rp 12.009.484 berada pada kabupaten Aceh Singkil pada  tahun  2011.  Sedangkan,  nilai Std.  Dev sebesar  9.512.033  menandakan  bahwa  sebaran data  pertumbuhan  ekonomi  perkapita  selama periode  pengamatan.  Nilai  tertinggi  anggaran infrastruktur  perkapita  sebesar  Rp  2.122.758 berada pada kota Sabang pada tahun 2015, dan nilai terendahnya sebesar Rp  9.523,354 dimiliki oleh  kabupaten  Bireun  pada  tahun  2011. Sedangkan,  nilai Std.  Dev sebesar     426.186 menandakan  bahwa  sebaran  data  anggaran infrastruktur    perkapita  selama  periode pengamatan. Kemudian, nilai tertinggi anggaran keamanan  perkapita  sebesar  Rp   2.514.773 berada  di  kota  Sabang  pada  tahun  2011,  dan nilai  terendah  anggaran  keamanan  perkapita sebesar  Rp  9.129,402  dimiliki  oleh  kabupaten Bireuen pada tahun 2014. Sedangkan, nilai Std. Dev sebesar  315.404,3  menandakan  sebaran data  anggaran  keamanan  perkapita  selama periode pengamatan.

## Pemilihan Model Analisis
Dalam  pemilihan  model  analisis  data  dalam penelitian  ini  dilakukan  dengan  melakukan  uji, yaitu:

## Uji Chow
Pengujian  ini  dilakukan  untuk  memiih  antara common  effect  model dengan fixed  effect  model ,  dan hasil ujinya seperti pada tabel berikut ini:
Tabel 3. Redundant Fixed Effects Tests
Effects Test Statistic d.f. Prob. Cross- section F 2211.932434  (22,89)  0.0000
Berdasarkan  Tabel  3  didapat  nilai Prob.  Cross- section F sebesar 0,000, maka nilai ini lebih kecil dari  nilai  kritis  0,05  (0,000  <  0,05).  Dengan demikian,  berdasarkan  uji  Chow  disimpulkan bahwa  model  yang  terbaik  untuk  analisis  ini adalah fixed effect model .
Uji Hausman Uji  Hausman  atau  Hasman  test  dilakukan untuk  memilih  antara fixed  effect  model dengan
Random  effect  model ,  hasil  pengujiannya  adalah seperti pada tabel berikut ini:
Tabel 4. Correlated Random Effects - Hausman Test Test Summary Chi-Sq. Statistic Chi- Sq. d.f.  Prob. Cross-section random 2.868509 3 0.4123
Berdasarkan  Tabel  4  didapat  bahwa  nilai Prob. Cross-section random sebesar 0,4123, maka nilai ini lebih besar dari nilai kritis 0,05 (0,4123 > 0,05). Dengan  demikian,  berdasarkan  Hausmant  test dapat  disimpulkan  bahwa  model  yang  terbaik dipergunakan  adalah Random  effect  model .  Oleh sebab itu, karena tidak ada hasil yang konsisiten antara  uji  Chow  dan  uji  Hausman,  maka  perlu dilakukan uji Lagreng Multiplier .
Uji Lagrang Multiplier Pengujian  ini  dilakukan  untuk  memilih  antara fixed  effect  model dengan Random  effect  model ,  dan hasil pengujiannya seperti pada tabel berikut ini:
Tabel 5. Lagrange Multiplier Tests for Random
Effects Test Hypothesis Cross- section Time Both Breusch- Pagan 207.2087   0.700271   207.9089 (0.0000) (0.4027) (0.0000)
Berdasarkan  Tabel  5  didapat  nilai  probabilitas Both – Breusch-pagan sebesar 0,000, maka nilai ini  lebih  kecil  dari  nilai  kritis  0,05  (0,0000  < 0,05).    Berdasarkan  uji  Lagrenge  Multiplier dapat  disimpulkan  model  yang  terpilih  untuk analisis  ini  adalah Random  effect  model .  Dengan demikian,  berdasarkan  pengujian  yang  telah dilakukan  sebelumnya,  maka  diambil  suatu kesimpulan  bahwa  model  yang  dipergunakan dalam analisis ini adalah Random effect model .
Uji Asumsi Klasik Uji asumsi klasik dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

## Uji Normalitas
Pengujian  normalitas  dilakukan  untuk  melihat apakah  data  dalam  penelitian  ini  sudah
berdistribusi normal, hasil pengujiannya seperti
terlihat pada gambar berikut ini:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 -0.075 -0.050 -0.025 0.000 0.025 0.050 0.075 Series: Standardized Residuals Sample 2011 2015 Observations 115 Mean 1.11e-17 Median 0.000638 Maximum 0.085294 Minimum -0.089235 Std. Dev. 0.038760 Skewness 0.021978 Kurtosis 2.359242 Jarque-Bera 1.976576 Probability 0.372213
Gambar 5. Uji Normalitas
Berdasarkan  gambar  diatas  didapat  nilai probabilitas  Jarque-Bera  sebesar  0,372213  dan hasil  ini  menunjukan  bahwa  lebih  besar  dari nilai kritis (0,372213 > 0,05). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini berdistribusi normal.

## Uji Multikolinieritas
Uji  multikolinieritas  bisa  dilakukan  dengan melihat  nilai correlation antar  variabel  yang  ada, berikut  hasil  uji correlation seperti  terlihat  pada tabel berikut ini:
Tabel 6. Correlation
Variable PE INF SC PE 1 - 0.092800659 - 0.005676194 INF - 0.092800659 1 - 0.133978064 SC - 0.005676194 - 0.133978064 1
Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa nilai correlation dari  variabel  pertumbuhan ekonomi perkapita (PE), anggaran pembangunan infrastruktur perkapita (INF) dan anggaran  keamanan  perkapita  (SC)  lebih  kecil dari 0,80. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa  data  dalam  penelitian  ini  terbebas  dari multikoliniearitas.

## Uji Heteroskedastisitas
Dalam  analisis  yang  mempergunakan random effect  model ,  maka  heteroskedastisitas  sudah disembuhkan  dengan  pembobotan  ( weigths ) dengan  cara cross-section  weights .  Dengan demikian,  model  ini  sudah  terbebas  dari heteroskedastisitas.

## Uji Signifikansi
Untuk  menguji  signifikansi  dalam  analisis  ini mempergunakan  random  effect  model,  hasil pengujian  adalah  seperti  pada  tabel  berikut  ini:
Tabel 7. Hasil Uji Signifikansi dan Sobel Test Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 17.07052 0.450564 37.88699 0.0000 LOG(INF) 0.021528 0.007503 2.869074 0.0049 LOG(SC) 0.007815 0.008965 0.871795 0.3852 R-squared 0.117853 Mean dependent var 0.963739 Adjusted R-squared 0.094011 S.D. dependent var 0.048767 S.E. of regression 0.046419 Sum squared resid 0.23917 F-statistic 4.943101 Durbin-Watson stat 0.64461 Prob(F-statistic) 0.002931 Sobel test statistic 0.83402
Berdasarkan  tabel  7  diatas  didapat  bahwa  nilai Prob (F-staistic) sebesar 0,002931 lebih kecil dari nilai kritis (0,002931 < 0,05). Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan tidak bisa menerima hipotesis  nul  ( 𝐻 0 )  dan  menerima  hipotesis alternatif ( 𝐻 𝑎 ), artinya  anggaran pembangunan infrastruktur  perkapita  (INF),  anggaran keamanan  perkapita  (SC),  dan  personel  polisis perkapita (PP) secara bersama-sama berpengaruh  signifikan  terhadap  pertumbuhan ekonomi  di  Provinsi  Aceh  periode  2011-2015. Nilai Prob. t-Statistic untuk variabel INF sebesar 0,0049  dan  nilai  koefisiennya  ( 𝛽 1 )  sebesar 0,021528,  yang  berarti  bahwa  nilai  ini  lebih kecil  dari  nilai  kritis  (0,0049  <  0,05).  Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan tidak dapat menerima  hipotesis  nul  ( 𝐻 0 )  dan  menerima hipotesis alaternatif  ( 𝐻 𝑎 ), artinya bahwa secara statistik  anggaran  pembangunan  infrastruktur perkapita  (INF)  berpengaruh  signifikan terhadap  pertumbuhan  ekonomi  di  Provinsi Aceh periode 2011-2015. Kemudian, nilai Prob. t-Statistic untuk  variabel  anggaran  keamanan perkapita  (SC)  sebesar  0.3852  dan  nilai koefisien  ( 𝛽 2 )  sebesar    0.007815,  yang bermakna  bahwa  nilai  ini  lebih  besar  dari  nilai kritis (0,3852 > 0,05). Dengan demikian, dapat ditarik  kesimpulan  bahwa  secara  statistik menerima  hipotesis  nul  ( 𝐻 0 )  dan  belum  dapat menerima  hipotesis  alternatif  ( 𝐻 𝑎 ),  artinya variabel  anggaran  keamanan  perkapita  (SC) berpengaruh  tapi  tidak  signifikan  terhadap pertumbuhan  ekonomi  di  Provinsi  Aceh periode  2011-2015.  Kemudian,  Sobel  test statistic  atau  nilai  Z  sebesar  0,83401784  atau 0,834, maka nilai Z lebih kecil dari 1,96 (0,834 <  1,96).  Dengan  demikian,  variabel  anggaran keamanan  perkapita  tidak  bisa  memediasi anggaran infrastruktur perkapita mempengaruhi  pertumbuhan  ekonomi  di Provinsi Aceh selama periode pengamatan.

## Pembahasan
Berdasarkan  uji  hipotesis  yang  dilakukan sebelumnya,  maka  dapat  dinyatakan  bahwa variabel  anggaran  infrastruktur  perkapita, anggaran  keamanan  perkapita  dan  personel polisi perkapita secara berasama-sama berpenagaruh  secara  signifikan  terhadap pertumbuhan  ekonomi  di  Provinsi  Aceh. Alasannya, apabila infrastruktur sudah memadai  yang  akan  memperlancar  mobilitas
masyarakat  dalam  beraktivitas,  dan  bila keamanan  sudah  terjamin  dalam  kegiatan ekonomi  masyarakat,  seperti  tidak  adanya  rasa takut  lagi  bagi  masyarakat  untuk  beraktivitas baik di siang hari maupun di malam hari, maka dengan  sendirinya  akan  dapat  meningkatkan pendapatan masyarakat, sehingga pada akhrinya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Anggaran  infrastruktur  perkapita  berpengaruh signifikan  (nilai  Prob,  pada  level  0,0049) terhadap  pertumbuhan  ekonomi  di  Provinsi Aceh.  Nilai  pengaruhnya  sebesar  0,021528, dapat  diartikan  bahwa  apabila  diadakan anggaran  infrastruktur  perkapita  sebesar  satu satuan,  maka  akan  terjadi  pertumbuhan ekonomi  sebesar  0,021528  satuan  atau  sebesar 2,1528  persen.  Hal  ini  terjadi  karena  pada anggaran infastruktur akan adanya pembangunan  fisik  yang  mendukung  aktivitas ekonomi  masyarakat,  seperti  pembangunan jalan,  jembatan,  dan  fasilitas  umum  lainya. Dimana, semua pembangunan ini akan member kemudahan  bagi  masyarakat  dalam  melakukan aktivitas  ekonominya,  seperti  pembangunan jalan    yang  dapat  memperlancar  mobilitas masyarakat  dalam  melakukan  aktivitasnya, sebagai contoh adanya pembangunan jalan yang menghubungkan antara tempat tinggal masyarakat  dengan  tempat  usahanya  dan  yang menghubungkan  antar  wilayah,  sehingga memudahkan  mobilitas  masyarakat  dalam melaksanakan kegiatan ekonomi.
Selanjutnya,  pembangunan  jembatan  yang menghubungkan  antar  tempat  yang  dapat memberi  manfaat  lebih  bagi  masyarakat  dalam kegiatan  ekonomi,  seperti  masyarakat  dengan mudah  ketempat  usahanya,  sebagai  contoh masyarakat  tidak  lagi  terhlang  dengan  sungai karena  sudah  ada  jembatan.  Pembangunan irigasi  yang  dapat  member  manfaat  langsung pada produktivitas pertanian, dan pembangunan jaringan  listrik  yang  dapat  menjamin  pasokan listrik untuk kegiatan ekonomi masyarakat, serta dengan  adanya  ketersediaan  listrik  akan  masuk investasi yang menanamkan modalnya di daerah tersebut.  Begitu  juga  dengan  fasilitas  lainya, seperti  pembaungan  pasar  yang  memadai, sehingga  akan  tercipta  sentra-sentra  ekonomi masyarakat  dalam  memasarkan  produk-produk yang  dihasilkan  oleh  masyarakat.  Dengan
demikan,  dapat  dinyatakan  bahwa  anggaran infrastruktur  perkapita  dapat  mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh. Hasil penelitian  ini  sesuai  dengan  penelitian  yang dilakukan  (Srinivasu  &  Islamia,  2013),  (Palei, 2015),  (Kodongo  &  Ojah,  2016),  dan (Babatunde, 2016).
Kemudian,  variabel  anggaran  keamanan perkapita  berpengaruh  tetapi  tidak  signifikan (nilai  Prob.  pada  level  0,3852)  terhadap pertumbuhan  ekonomi  di  Provinsi  Aceh.  Hal ini  terjadi  karena  anggaran  kemanan  perkapita baru  dapat  mempengaruhi  pertumbuhan ekonomi  dilaksanakan  bersamaan  dengan variabel anggaran infrastruktur, karena variabel ini  tidak  berkorelasi  langgsunga  dengan pertumbuhan ekonomi, namun sangat dibutuhkan  untuk  mendukung  kegiatan ekonomi  masyarakat.  Nilai  pengaruhnya sebesar  0,007815  satuan  atau  sebesar  0,7815 persen.  Nilai  pengaruh  ini  dapat  dimaknai bahwa  apabila  anggaran  kemanan  perkapita satu  satuan  dilaksanakan  berbarengan  dengan anggaran  infrastuktur  perkapita,  maka  akan dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Provinsi  Aceh  sebesar  0,7815  persen.  Dengan adanya  anggaran  keamanan  yang  dianggarkan disetiap  kabupaten  dan  kota  di  Provinsi  Aceh, maka  dapat  digerakan  polisi  pamomg  praja untuk  mengawasi  jalannya  program-program pemerintah.  Seperti bagaimana mengatur para pedagang  di  pasar-pasar  agar  tidak  semrawut, sehingga  perdagangan  berjalan  tertib  dan lancar.  Dengan  adanya  anggaran  keamanan, maka  program-program  pemerintah  dapat digerakan utuk menjaga ketentraman masyarakat dalam kegiatan ekonominya.  Hasil penelitian  ini  sesuai  dengan  penelitian  yang dilakukan oleh (Nataliya, 2013),  (Oriavwote & Eshenake,  2013),  (Mosikari  &  Matlwa,  2014), (Steeves,  Petterini,  &  Moura,  2015),  dan  (Ali, 2016). Selanjutnya, variabel anggaran keamanan perkapita  tidak  bisa  memediasi  anggaran infrastruktur  perkapitan  dalam  mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh karena memang  anggaran  keamanan  itu  tidak  bisa langsung  bisa  mendongkrak  infrastruktur  itu sendiri.

## Kesimpulan dan Saran
Berdasarkan  uraian  pembahasan  sebelumnya, maka  terlihat  variabel  anggaran  infrastruktur perkapita  dan  anggaran  keamanan  perkapita secara  bersama-sama  dapat  mempengaruhi pertumbuhan  ekonomi  yang  diukur  dengan PDRB di Provinsi Aceh. Anggaran infrasrtuktur perkapita  secara  parsial  signifikan  dan  variabel anggaran  keamanan  perkapita  tidak  signifikan terhadap  pertumbuhan  ekonomi  di  Provinsi Aceh.  Sedangkan,  variabel  anggaran  keamanan perkapitan  tidak  bisa  memediasi  variabel anggaran infrastruktur perkapita dalam mepengaruhi pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh.  Berdasarkan  kesimpulan,  maka  untuk mempercepat  laju  pertumbuhanekonomi  di Provinsi  Aceh  harus  lebih  fokus  pada pembangunan infrastruktur itu sendiri. Dengan kata  lain,  sangat  diperlukan  peningkatan anggaran  infrastruktur  perkapita  ditingkatkan untuk  mendingkrak  pertumbuhan  ekonomi  itu sendiri.

## Daftar Pustaka
Babatunde, S. A. (2016). Government spending on infrastructure and its relationship with economic growth – Evidence from Lagos State, Nigeria under Governor Akinwunmi Ambode. Academy of Contemporary Research Journal, 5, 16-25.
Basuki, A. T. (2014). Regresi Model PAM, ECM, dan Data Panel. Yogyakarta: KDT.
Friawan,  D.  (2008).  Kondisi  Pembangunan Infrastruktur di Indonesia. CSIS Vol.2/37. Jakarta:  Lembaga  Penerbit  Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
Fasoranti,  M.  M.  (2012).  The  effect  of government expenditure on infrastructure on the growth of the Nigerian economy. International  Journal  of  Economics  and Financial  Issues,  2 (4),  513 – 518.  Retrieved from www.econjournals.com
Green,  W.  H.  (2012). Econometric  Analysis. Seventh  Edition.  New  York:  Pearson Education, Inc.
Kira, A. R. (2013). The factors affecting Gross Domestic  Product  (GDP)  in  developing countries: The case of Tanzania. European Journal  of  Business  and  Management,  5 (4), 2222 – 2839.
Kodongo,  O.,  &  Ojah,  K.  (2016).  Does infrastructure  really  explain  economic growth  in  Sub-Saharan  Africa? Review  of Development  Finance,  6 (2),  105 – 125. https://doi.org/10.1016/j.rdf.2016.12.00 1 Kumssa,  A.  (2015,  March).  Police  corruption: A  perspective  on  its  nature  and  control. Donnish  Journal  of  Political  Science  and International Relations, 1, 01-08.
Mosikari,  T.  J.,  &  Matlwa,  K.  (2014).  An analysis  of  defence  expenditure  and economic  growth  in  South  Africa. Mediterranean Journal of Social Sciences, 5 (20), 2769 – 2776. https://doi.org/10.5901/mjss.2014.v5n2 0p2769
Nesterova,  M.  (2016).  Journal  of  Security  and Sustainability  Issues.  ISSN  2029-7017 print  /  ISSN  2029-7025  online  2016 December Volume 6 Number 2.
Palei,  T.  (2015).  Assessing  the  impact  of infrastructure  on  economic  growth  and global  competitiveness. Procedia Economics and  Finance,  23 (October  2014),  168 – 175. https://doi.org/10.1016/S2212- 5671(15)00322-6
Peraturan Presiden Nomor 52. (2010). Tentang Susunan  Organisasi  dan  Tata  Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 22. (2010). Tentang Susunan dan Tata Kerja Tingkat
Kepolisian Daerah.
Peraturan kepala Kepolisian Nomor 23. (2010).
Tentang  Susunan  dan  Tata  Kerja  Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor.
Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 16. (2012). Tentang Mutasi Anggota Kepolisian.
Putri,  P.  I.  (2014).  Pengaruh  Investasi,  Tenaga Kerja,  Belanja  Modal,  Dan  Infrastruktur Terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  Pulau Jawa. Journal  of  Economic  and  Policy,  109- 120. Simon,  H.  A.  (2010).  A  contribution  to  the theory of economic growth. The Quarterly Journal  of  Economics,  70 (1),  65 – 94. https://doi.org/10.1093/qje/qjr044.Adv ance
Steeves, G. M., Petterini, F. C., & Moura, G. V. (2015).  The  interiorization  of  Brazilian violence, policing, and economic growth. EconomiA, 16 (3), 359 – 375. https://doi.org/10.1016/j.econ.2015.09.0
03
Sumadiasa,  I.  K.  (2015).  Analisis  Pengaruh Pembangunan  Infrastruktur  Jalan,  Listrik dan PMA Terhadap Pertumbuhan PDRB Provinsi  Bali  Tahun  1993-2014. E-Jurnal EP Unud, 5, 925- 947.
Tarigan,  R.  (2006). Ekonomi  Regional  Teori  dan Aplikasi. Jakarta: Bumi Aksara.
Undang-Undang  Nomor  2.  (2002).  Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Undang-Undang  Nomor  33.  (2004).  Tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
Undang-Undang  Nomor  32.  (2004).  Tentang Pemerintah Daerah.
Undang-Undang  Nomor  11.  (2006).  Tentang Pemerintah Aceh.
Undang-Undang  Nomor  52.  (2010).  Tentang Susunan  Organisasi  dan  Tata  Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Zainuddin,  M.,  Masbar,  R.,  Nazamuddin,  &
Nasir,  M.  (2017).  The  effect  of  the provincial government public expenditures  on  the  autonomy  regional era  in  Indonesia. European  Journal  of Accounting  Auditing  and  Finance  Research,  5, 63-70.
Zheng,  D.,  &  Kuroda,  T.  (2013).  The  role  of public  infrastructure  in  China’s  regional inequality  and  growth:  A  simultaneous equations  approach. Developing Economies, 51 (1), 79 – 109.