Penerapan Pendekatan Per se Illegal Dalam Pemeriksaan Kasus Penetapan Harga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Kasus Putusan KPPU RI No. Nomor 14/KPPU-I/2014)
1 Henny Damaryanti, 2 Setyo Utomo, 3 Annurdi 1,2,3 Dosen Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti Pontianak
email korespondensi: henny.kasdi@gmail.com

## Abstrak
Terjadinya persaingan antara pelaku usaha dalam dunia usaha merupakan sesuatu hal  yang  sewajarnya  terjadi,  namun  demikian  dalam  praktek  persingan  tersebut dapat  saja  ditemukan  adanya  pelaku  usaha  yang  melakukan  persaingan  usaha yang tidak sehat salah satunya ialah terjadinya “perjanjian penetapan harga” yang merupakan  salah  satu  bentuk  perjanjian  yang  dilarang  oleh  hukum  persaingan usaha di Indonesia. Sehingga peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sangat  penting  dalam  pengawasan  persaingan  usaha  dalam  rangka  menjamin persaingan  yang  sehat . Penelitian  ini  merupakan  penelitian  yuridis  normatif, dimana data yang digunakan pada penelitian ini antara lain peraturan perundang- undangan,  dokumen-dokumen  dan  tulisan-tulisan  yang  berkaitan  dengan permasalahan  yang  diteliti.  Berdasarkan  hasil  penelitian  diketahui  bahwa  KPPU dalam  pemeriksaan  kasus  sebagaimana  dalam  Putusan  KPPU  RI  Nomor 14/KPPU-I/2014,  megenai  dugaan  terjadinya  perjanjian  penetapan  harga  telah tepat menggunakan  pendekatan  per  se illegal  dalam  memeriksa  perkara tersebut, sehingga  KPPU  dalam  pemeriksaannya  hanya  perlu  membuktikan  adanya pelanggaran  terhadap  Pasal  5  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999, tanpa  harus  membuktikan  adanya  dampak  dari  perjanjian  penetapan  harga  yang dapat  mengakibatkan  terjadinya  praktek  monopoli  dan/atau  persaingan  usaha tidak sehat.
Kata kunci: Pendekatan Per se Illegal, Kasus Putusan KPPU, Penetapan Harga

## Pendahuluan
Perkembangan dunia usaha di Indonesia  menimbulkan  dampak
dengan semakin bertambahnya
jumlah  pelaku  usaha  baik  yang berasal  dari  dalam  negeri  maupun pelaku  usaha  yang  berasal  dari negara  asing  yang  menjalankan usahanya di Indonesia, dengan semakin banyaknya jumlah perusahaan  ini  tentunya  berdampak dengan semakin ketatnya persaingan para pelaku usaha.
Semakin  banyaknya  jumlah pelaku  usaha  tentunya  berdampak positif  terhadap  konsumen  yakni dengan semakin bertambahnya
pilihan konsumen terhadap suatu
barang  dan/atau  jasa  yang  dapat mereka pilih sesuai dengan kebutuhan dan keinginan para konsumen.  Sehingga  para  pelaku usaha  yang  memproduksi  ataupun memasarkan  suatu  barang  dan/atau jasa  tentunya  dapat  memperoleh keuntungan  yang  jumlahnya  relatif besar  dan  dapat  mempertahankan eksistensinya di dunia usaha.
Namun dengan semakin banyaknya  jumlah  pelaku  usaha yang  berdampak  langsung  terhadap semakin  ketatnya  persaingan  di dunia usaha tentunya mengharuskan para pelaku usaha untuk menciptakan serta menjalankan suatu  strategi  bisnis  untuk  dapat bersaing.  Dalam  keadaan  seperti  ini tidak  jarang  terdapat  pelaku  usaha yang  melakukan  perbuatan  curang untuk agar dapat menjaga eksistensinya di dunia bisnis, sehingga pada tanggal 5 Maret 1999 lahirlah  Undang-Undang  No.  5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek  Monopoli  dan  Persaingan Usaha  Tidak  Sehat  sebagai  dasar hukum persaingan usaha di Indonesia  dengan  harapan  dapat menciptakan iklim usaha yang sehat di  Indonesia  serta  memperhatikan pula keseimbanga antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum.
Salah satu larangan dalam UU No.  5  Tahun  1999  ialah  mengenai perjanjian  penetapan  harga  yang diatur dalam Pasal 5 undang-undang ini.  Selanjutnya  sebagaimana  diatur dalam  UU  No.  5  Tahun  1999 dinyatakan  secara  tegas  bahwa KKPU  merupakan  pihak  yang memiliki  kewenagan  menangani perkara yang berkaitan dengan
dugaan  pelanggaran  UU  No.  5 Tahun 1999 tersebut.
Selanjutnya, KPPU dalam mengangani perkara dugaan terjadinya perjanjian penetapan harga  sebagaimana  diatur  dalam Pasal  5  UU  No.  5  Tahun  1999 menggunakan  pendekatan per  se- illegal untuk  memutuskan  apakah memang benar telah terjadi pelanggaran atau tidak dalam
perkara  tersebut  terhadap  ketentuan dalam  Pasal  5  UU  No.  5  Tahun 1999  tentang  Larangan  Praktek Monopoli  dan  Persaingan  Usaha Tidak Sehat.
Berdasarkan  uraian  di  atas penulis merasa tertarik untuk menulis  sebuah  penelitian  dengan judul “Penerapan Pendekatan Per se Illegal Dalam  Pemeriksaan  Kasus Penetapan Harga Berdasarkan Undang-Undang  Nomor  5  Tahun 1999  Tentang  Larangan  Praktek
Monopoli  Dan  Persaingan  Usaha Tidak  Sehat  (Studi  Kasus  Putusan KPPU  RI  No.  Nomor  14/KPPU- I/2014)”.

## Rumusan Masalah
Adapun yang menjadi rumusan  masalah  dalam  penelitian ini  adalah  :  “Bagaimana  penerapan prinsip per se illegal dalam pemeriksaan  kasus  penetapan  harga berdasarkan Undang-Undang
Nomor  5  Tahun  1999  Tentang  Anti Monopoli  Dan  Persaingan  Usaha Tidak Sehat?”

## Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, karena
menggunakan  data  sekunder  atau sering juga disebut
dengan
penelitian  kepustakaan.  Penelitian hukum  normatif  adalah  penelitian hukum  yang  meletakkan  hukum sebagai  sebuah  bangunan  sistem norma. Sistem norma yang dimaksud  adalah  mengenai  asas- asas,  norma,  kaidah  dari  peraturan perundang-undangan,
putusan pengadilan,  perjanjian  serta  doktrin (ajaran). 31 Data  sekunder  yang digunakan pada penelitian ini antara lain  peraturan  perundang-undangan yang  berkaitan  dengan  hukum persaingan usaha, dokumen - dokumen  dan  tulisan-tulisan  yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
Metode  analisis  data  yang digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  deskriptif  kualitatif,  artinya penulis  akan  memaparkan  dan menjelaskan  data  yang  diperoleh dari studi kepustakaan, yang dituangkan  dalam  bentuk  uraian logis  dan  sistematis.  Setelah  bahan- bahan  hukum  yang  diperlukan berhasil dikumpulkan, tahap selanjutnya  dibuatlah  suatu  analisis untuk memperoleh kejelasan
penyelesaian  masalah,  kemudian ditarik  kesimpulan  secara  deduktif, yaitu  dari  hal  yang  bersifat  umum menuju  hal  yang  bersifat  khusus. Pada  tahap  ini  bahan  hukum dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian  rupa  sampai  berhasil menyimpulkan kebenaran yang dapat  dipakai  untuk  menjawab permasalahan-permasalahan yang diajukan dalam penelitian.

## Pembahasan
Tinjauan Umum Larangan Penetapan  Harga  dalam  Hukum Persaingan Usaha
Tujuan  hukum  persaiangan usaha  menurut  Kheimani  bukan hanya dimaksudkan untuk mengatur persaingan  usaha,  melainkan  boleh tidaknya  pratik  monopoli.  Tujuan pokok  hukum  persaingan  usaha tersebut, yaitu sebagai berikut: 32
1. Memelihara  kondisi  kompetisi yang bebas, perlindungan terhadap persaingan ( competition )  tidaklah  identik dengan  perlindungan  terhadap pesaing  ( competitors ).  Hukum persaingan  usaha  ditujukan untk  melindungi  persaingan,
bukannnya  untuk  melindungi pesaing.  Tujuan  ini  dilandasi oleh baik oleh alasan ekonomi (efisiensi  dalam  persaingan) maupun  ideologi  (kebebasan yang sama untuk berusaha dan bersaing).  Persaingan  yang sehat  akan  membawa  dampak terhadap  alokasi  dan  relokasi sumber  daya  ekonomi  secara efesien. Di samping itu, persaingan  yang  bebas  akan memacu inovasi dalam teknologi maupun proses produksi. 2. Mencegah persaingan kekuatan  ekonomi  ( prevention of  abuse  of  economic  power ).
Tujuan  ini  dilandasi  oleh pemikiran pembentuk kekuatan ekonomi, baik melalui monopoli maupun persaingan yang rentan terhadap penyalahgunaan yang
31 Mukti  Fajar  Nur  Dewata  dan
Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian  Hukum  Normatif  &  Empiris , Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal 34. 32 Rachmadi  Usman,  2013, Hukum Acara  Persaingan  Usaha  di  Indonesia , Sinar Grafika, Jakarta, hal 21.
merugikan  pelaku  ekonomi lain yang lebih lemah.
Melindungi konsumen ( protection  of  customer ).  Di  negara maju, perlindungan konsumen merupakan isu yang cukup menonjol  dalam  hukum  persaingan usaha  dan  mendapat  perhatian khusus  selama  dua  dekade  terakhir ini.
Pendekatan  hukum  terhadap pelanggaran undang-undang persaingan  usaha  atau  undang- undang antimonopoli, dapat digunakan  dengan  2  (dua)  teori pendekatan  oleh  otoritas  Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk menganalisis, apakah telah  terjadi  atau  tidak  indikasi pelanggaran undang-undang tersebut  oleh  pelaku  usaha. 33
Pendekatan  yang  digunakan  yaitu pendekatan secara yuridis dan pendekatan ekonomi. Pendekatan yuridis ini digunakana dengan cara menganalisi apakah  suatu  perbuatan,  perjanjian ataupun  suatu  kegiatan  melanggar ketentuan  hukum  persaingan  usaha. Pendekatas  yuridis  (hukum)  ini dapat dibagi menjadi 2 (dua), yakni :
1. Pendekatan per se illegal Pendekatan rule of reason adalah suatu pendekatan   yang  digunakan oleh lembaga otoritas persaingan      usaha    untuk membuat evaluasi mengenai akibat perjanjian atau kegiatan usaha tertentu, guna
33 Suhasril  dan  Mohammad  Taufik Makarao,  2010, Hukum  Larangan  Praktik Monopoli  dan  Persaiangan  Usaha  Tidak Sehat  di  Indonesia ,  Ghalia  Indonesia, Jakarta, Hal 107.
menentukan apakah suatu perjanjian atau kegiatan tersebut  bersifat  menghambat atau  mendukung  persaingan. 34
Selanjutnya  menurut  Kissane &  Benerofe  bahwa  suatu perbuatan  dalam  peraturan persaingan  usaha  dikatakan sebagai  ilegal  secara per  se illegal , apabila “.......pengadilan telah memutuskan secara jelas adanya antipersaingan, dimana tidak  diperlukan  lagi  analisa terhadap  fakta-fakta  tertentu dari  masalah  yang  ada  guna memutuskan,  bahwa  tindakan tersebut telah melanggar hukum”. 35
Pembenaran  substantif  dalam per  se  illegal  harus  didasarkan  pada fakta  atau  asumsi,  bahwa  perilaku tersebut dilarang karena dapat mengakibatkan kerugian bagi pesaing lainnya dan atau konsumen. 36 Ada  2  (dua)  syarat yang harus dipenuhi dalam
pendekatan per  se  illegal ,  sebagai berikut 37 :
1. Pendekatan tersebut harus ditujukan kepada perilaku usaha/bisnis,  untuk  diterapkan pada kondisi pasar yang bersangkutan,  karena  putusan melawan hukum dijatuhkan
34 http://www.hukumonline.com/klini k/detail/lt4b94e6b8746a9/pentingnya- prinsip-per-se-dan-rule-of-reason-di-uu- persaingan-usaha diakses pada tanggal 20 Juni 2016.
35 Suhasril  dan  Mohammad  Taufik Makarao, Op cit , hal 108.
36 Andi  Fahmi  Lubis,  Anna    Maria Tri  Anggraini,  dkk, Hukum  Persaingan Usaha  Antara  Teks  dan  Konteks ,  Deutsche Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH, hal 61.
37 Suhasril dan Mohammad Taufik Makarao, Op cit , hal 109-109.
tanpa  disertai  pemeriksaan lebih lanjut.
2. Adanya identifikasi secara tepat atau mudah tentang jenis praktik  atau  batasan  perilaku yang  terlarang.  Penilaian  atas tindakan  dari  pelaku  usaha,
baik  di  pasar  maupun  dalam proses  di  pengadilan  harus dapat ditentukan secara mudah.  L.  Budi  Kagramanto menambahkan  :  “Terkadang perilaku  yang  terlarang  dan sah  atau  diperbolehkan  oleh undang-undang  antimonopoli terletak  pada  batas-batas  yang tidak jelas. Pembenaran pendekatan per se scara substantif  harus  berdasarkan fakta,  bahwa  perilaku  tersebut dilarang  karena  berdampak menimbulkan  kerugian  bagi pihak  lain,  konsumen  ataupun pelaku  usaha  pesaing.  Hal seperti  inilah  yang  sekiranya oleh pengadilan sebagai alasan pembenaran”. Selanjutnya Areeda dan Kaplow menggambarkan ruang lingkup  dari  kategori per  se illegal sebagai  berikut 38 :Jika X telah dinyatakan sebagai per se  illegal ,  orang  harus  sering kali  menentukan  apakah  suatu perbuatan  yang  dituduhkan dalam  kasus  tertentu  masuk dalam  kategori  X.  Dalam  hal ini,  setidaknya  terdapat  tiga kesulitan.  Pertama,  definisi awal  dari  X  mungkin  tidak pasti, kabur, atau  keduanya.
38 Partnership for Business
Competition, Persaingan Usaha dan Hukum  yang  mengaturnya  di  Indonesia ,
Tahun  2001,  hal  91  dalam  Susanti  Adi Nugroho,  2014, Hukum  Persaingan  Usaha di  Indonesia  :  Dalam  Teori  dan  Praktik Serta  Penerapan  Hukumnya ,  PT.  Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta, hal 738.
Kedua,  meskipun  tampaknya jelas,  setidaknya  pada  intinya, kategori  X  mungkin  sukar untuk diterapkan pada perbuatan  tertentu  sebelum diuji hakim. Ketiga, perbuatan yang tampaknya sesuai dengan  kategori  X  dapat mengandung arti melawan hukum, tetapi pengadilan akan ragu-ragu  untuk  sampai  pada keputusan itu sehubungan dengan  aktivitas  yang  belum pernah dianalisis oleh pengadilan mana pun, dan jika diputuskan  berbahaya  bagi keadaan  yang  umum  bagi kasus-kasus,  terutama  ketika muncul, prima  facie ,  adanya alasan-alasanyang mungkin mengizinkan perbuatan tersebut. dalam keadaan seperti  itu,  hakim  akan  sangat merasa  tergerak  untuk  (1) mempercayai bahwa perbuatan  tertentu  itu  tidak merupakan  kategori  X  sama sekali, atau (2) untuk membuat pengecualian apabila kualifikasi  hukum  tampaknya disahkan oleh analisis
gramatikal.
Berikut  ini  ada  beberapa pertanyaan  yang  dapat  digunakan sebagai  alat  untuk  meninjau  adanya perbuatan per se illegal 39 :
1. Apakah  ada  manfaat  sosial bagi  perbuatan price  fixing (yakni  manfaat  yang  tidak dapat dicapai melalui persaingan)  dalam  lingkungan apa pun? Apakah hal  ini
39 Susanti  Adi  Nugroho,  2014, Hukum  Persaingan  Usaha  di  Indonesia: Dalam  Teori  dan  Praktik  Serta  Penerapan Hukumnya , PT. Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta, hal 738-739.
sering  terjadi?  Apakah  tidak ada  mekanisme  yang  lebih baik untuk menghadapi masalah tersebut? 2. Jika price fixing untuk beberapa kasus, haruskah diadakan pengaturan lebih lanjut? Apakah lembaga pelaksana hukum dapat (secara  hukum)  melakukan tujuan tersebut? 3. Apakah  lembaga  pelaksana mampu  membuat  pembenaran yang  dapat  dipercaya  dalam kasus tertentu mengenai manfaat  price  fixing,  tingkat bahayanya,  atau  penyesuaian terus-menerus yang perlu apabila  akibat  buruk  tidak dapat dihindari? 4. Apakah kemanfaatan- kemanfaatan  tersebut  di  atas dapat  dibuktikan  dalam  kasus tersebut, atau dengan kata lain, dapatkan pengadilan menentukan  kasus  mana  yang bisa  memperoleh  pembenaran kasus? 5. Untuk  membenarkan  kartel tidak hanya  dengan menunjukkan adanya kemanfaatan  atau  sebaliknya, tetapi  juga  harus  berhubungan secara signifikan bahaya penetapan  harga,  yang  tidak secara  umum  ditiadakan  oleh beberapa  pembenaran  yang diakui.  Haruskah  pengadilan diberikan diskresi untuk membolehkan kartel demi kepentingan  umum?  Untuk seluruh kepentingan atau kepentingan  dalam  tingkat tertentu? Bagaimana 6. Apakah larangan absolut tersebut terutama berguna untuk  mencegah  orang  yang potensial melakukan price fixing, baik melalui penjelasan larangan  itu  maupun  dengan berbagai sanksi yang menyertai larangan berdasarkan kategori tertentu? 2. Rule of reason
Pendekatan rule  of  reason adalah  suatu  pendekatan  yang menggunakan  analisis  pasar serta dampaknya terhadap persaingan, sebelum dinyatakan  sebagai  melanggar undang-undang. 40 Selanjutnya, Suhasril dan Mohammad Taufik  Makarao  memberikan pendapat mengenai pendekatan rule  of  reason yaitu 41 “Diterapkan  terhadap tindakan-tindakan  yang  tidak bisa  secara  mudah  dilihat ilegalitasnya tanpa menganalisis  akibat  tindakan itu terhadap kondisi persaingan.  Jadi  diisyaratkan untuk mempertimbangkan faktor-faktor seperti latar belakang dilakukannya tindakan,  alasan  bisnis  dibalik tindakan itu dan lain sebagainya.
Setelah mempertimbangkan faktor-faktor  tersebut  barulah  dapat ditentukan  apakah  suatu  tindakan bersifat ilegal atau tidak. Pendekatan r ule  of  reason diterapkan  pada tindakan-tindakan  yang  berpotensi membawa  akibat  negatif  terhadap persaingan, dan pada akhirnya selalu dituntut kemampuan  untuk kemanfaatan tersebut diperuntukarkan dengan bahaya  kenaikan  harga  dan berkurangnya produk? 40 Andi Fahmi Lubis, Anna Maria
Tri Anggraini, dkk, Op cit , hal 82.
41 Suhasril dan Mohammad Taufik Makarao, Op. Cit. , hal 110.
membuktikan  adanya  dampak  telah terjadinya  persaingan  usaha  tidak sehat/curang”.  Jika  suatu  kolaborasi
mengandung sifat-sifat prokompetitif dan sekaligus antikompetitif  maka  rule  of  reason memungkinkan  untuk  diterapkan.
Perilaku  tersebut  berlaku  terhadap penyelidikan multi-faktor yang
mempertanyakan tig hal, yaitu 42 : 1. Apakah pembatasan perdagangan tersebut membatasi output dan menaikkan harga? 2. Apakah manfaat efisiensi melebihi  akibat  antikompetitif yang mungkin timbul? 3. Apakah  pembatasan  tersebut sepatutnya  diperlukan  untuk mencapai  tujuan  efisiensi? Dengan demikian tampak bahwa rule of reason terutama memfokuskan diri secara langsung pada dampak terhadap  kondisi  persaingan dari  perbuatan  pembatasan yang diselidiki.
Agar  perbuatan  pelaku  usaha tidak  mengarah  kepada  praktirk monopoli  dan  persaingan  usaha tidak sehat, Undang-Undang  Nomor 5  Tahun  1999  melarang  pelaku usaha  melakukan  tindakan  tertentu yang dapat dikelompokkan menjadi 43 : 1. Perjanjian yang dilarang (Pasal  4  sampai  dengan  Pasal 16); 2. Kegiatan  yang  dilarang  (Pasal 17  sampai  dengan  Pasal  24);
dan
42 Susanti Adi Nugroho, Op cit , hal.
3. Posisi  Dominan  (Pasal  25 sampai dengan Pasal 29).
Perjanjian  penetapan  harga termasuk  dalam  kategori  perjanjian yang  dilarang  berdasarkan  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1999,
dengan penjelasan sebagai berikut : 1. Perjanjian penetapan harga Perjanjian    penetapan harga dilarang berdasarkan ketentuan hukum  persaingan  usaha  di Indonesia  sebgaimana  diatur dalam Pasal 5 sampai dengan
Pasal 8 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, yang terdiri dari :
a. Perjanjian penetapan harga ( Price Fixing Agreement )
Perjanjian penetapan harga ( price     fixing     agreement ) merupakan     salah      satu strategi      yang      dilakukan para  pelaku    usaha    yang bertujuan                     untuk menghasilkan     laba     yang setinggi-tingginya. Dengan adanya     penetapan     harga yang    dilakukan     diantara pelaku     usaha      (produsen atau penjual), maka akan meniadakan persaingan dari segi  harga    bagi     produk yang    mereka      jual     atau pasarkan, yang kemudian dapat            mengakibatkan surplus      konsumen     yang seharusnya dinikmati oleh pembeli     atau     konsumen dipaksa beralih ke produsen atau     penjual.      Kekutan untuk mengatur harga, pada dasarnya merupakan perwujudan dari kekuatan menguasai pasar  dan
739.
43 Rachmadi Usman, 2013, Hukum Persaingan Usaha di Indonesia , Sinar Grafika, Jakarta, hal 102.
menentukan   harga  yang tidak masuk akal. 44
Larangan perjanjian penetapan  harga   tersebut diatur dalam Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1999, yang menyatakan : (1) Pelaku  Usaha  dilarang membuat perjanjian dengan  pelaku  usaha pesaingnya untuk menetapkan  harga  atas suatu  barang  dan  atau jasa yang harus dibayar oleh  konsumen  atau pelanggan  pada  pasar bersangkutan yang sama. (2) Ketentuan sebagaimana  dimaksud dalam  ayat  (1)  tidak berlaku bagi: a. suatu perjanjian yang  dibuat  dalam suatu usaha patungan; atau b. suatu perjanjian yang didasarkan undang-undang yang berlaku. b. Perjanjian diskriminasi harga Pasal 6 UU No 5 Tahun 1999  mengatur  mengenai larangan perjanjian diskriminasi  harga,  yang menyatakan : Pelaku usaha dilarang membuat  perjanjian  yang mengakibatkan pembeli yang  satu  harus  membayar dengan harga  yang berbeda dari  harga  yang  harus dibayar oleh pembeli lain
untuk barang dan atau jasa yang sama.
Terdapat  beberapa   syarat untuk terjadinya diskriminasi harga, yaitu 45 : 1).   Para  pihak    haruslah melakukan kegiatan bisnis, sehingga diskriminasi       harga akan  merugikan    apa yang  disebut    dengan “ primary  line injury ”,
yakni diskriminasi harga  yang  dilakukan produsen   atau   grosir terhadap   pesainganya. Demikian pula diskriminasi harga dapat merugikan “ secondary  line ”  jika diskriminasi         harga dilakukan oleh produsen terhadap suatu grosir, atau retail yang satu dan yang lain mendapatkan
perlakuan khusus. Hal ini akan menyebabkan grosir atau retail yang tidak disenangi tidak dapat berkompetisi secara  sehat    dengan grosir atau retail lain yang disenangi. 2). Terdapat perbedaan harga baik secara langsung maupun tidak langsung, misalnya melalui  diskon  atau pembayaran secara kredit,  namun  pada pihak  lain  harus  cash dan tidak ada diskon.
44 Philip  Areeda, Anti trust  Analysis, Text, Case, Little Brown Company, Op cit , hal. 91.
45 Mustafa  Kamal  Rokan,  2012, Hukum  Persaingan  Usaha  :  Teori  dan
Praktiknya  di  Indonesia ,  Rajawali  Pers, Jakarta, hal 105.
3). Dilakukan terhadap pembeli  yang  berbeda. Jadi  dalam  hal  ini paling  sedikit  harus ada dua pembeli. 4). Terhadap  barang  yang sama tingkat kualitasnya. 5). Perbuatan      tersebut secara substansial akan merugikan,     merusak atau mencegah terjadinya  persaingan yang sehat atau dapat menyebabkan monopoli pada suatu aktivitas perdagangan. c. Perjanjian  harga  pemangsa atau  jual  rugi  ( predatory
price ) Berdasarkan sudut pandang ekonomi predatory   price
ini dapat dilakukan dengan menetapkan     harga    yang tidak wajar, dimana harga
lebih  rendah    dari    pada biaya varabel rata-rata. 46 Sebagaimana         diketahui bahwa    harga    atas   suatu produk          atau jasa merupakan faktor penting dalam dunia perdagangan, sehingga   dapat    diketahui bahwa alasan utama pelaku usaha   untuk    menetapkan harga pemangsa atau jual rugi atau untuk mematikan pesaingnya.          Mengenai predatory    pricing dalam Black’s    Law     Dictionary dijelaskan sebagai berikut : “Antitrust violation, consist of pricing below appropiate measure of cost for purpose of  eliminating   competitors
46 Susanti Adi Nugroho, Op. Cit. , hal
in  short  run  and  reducing competition in long run”.
Mengenai  perjanjian  yang menetapkan harga di bawah harga pasar ( predatory pricing ) diatur dalam Pasal 7  UU  No  5  Tahun  1999, yang  menyatakan  bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku  usaha  pesaingnya untuk  menetapkan  harga  di bawah  harga  pasar,  yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. d. Penetapan harga jual kembali ( resale price maintenance ) Pasal 8 UU No. 5 Tahun 1999  menyatakan  bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku  usaha  lain  yang memuat  persyaratan  bahwa penerima  barang  dan  atau jasa  tidak  akan  menjual atau memasok kembali barang  dan  atau  jasa  yang diterimanya,  dengan  harga yang  lebih  rendah  daripada harga yang telah diperjanjikan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Black‟s  Law  Dictionary mendefinisikan mengenai penetapan harga jual kembali ( resale price maintenance ), sebagai berikut : “An  aggrement  between  a manufacturer  and  retailer that  the  latter  should  not resale  below  a  specified minimum price. Such schemes operate to prevent
price  competition  between the various dealers handling a given manufacturer‟s product with the manufacturer generally  suggesting  an appropriate  resale  price and enforcing dealer acquiescene  through  some from of coercive sanction”. Salah  satu  alasan  diadakan perjanjian resale price maintenance ini adalah untuk  menghindari infra- brand  competition diantara para  distributor,  yang  bisa mengancam stabilitas jaringan ecerannya. Di samping itu, mungkin supplier ingin juga mempertahankan  persepsi para  konsumen  terhadap kualitas  produknya.  Resale price maintenance bisa juga terjadi ketika melaksanakan price  fixing dari  kartel diantara  para retailer .  Hal ini  dilakukan  karena  sulit untuk melaksanakannya dengan  perjanjian  resale price maintenance. Mungkin juga supplier menetapkan resale  price maintenance untuk melaksanakan perjanjian price fixing diantara supplier ini dengan
supplier lain. 47 1. Penerapan  Pendekatan  Per se Illegal dalam  Putusan KPPU Putusan Perkara Komisi Pengawas Persaingan Usaha
47 Ibid , hal158.
Republik Indonesia Nomor 14/KPPU-I/2014 selanjutnya disebut Komisi  yang  memeriksa  Perkara Nomor  14/KPPU-I/2014  tentang
Dugaan Pelanggaran Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang  Nomor  5  Tahun
1999  terkait  Penjualan  Liquefied
Petroleum  Gas  (LPG)  di  wilayah
Bandung dan Sumedang yang dilakukan  oleh  :  Terlapor  I,  PT Limas  Raga  Inti;  Terlapor  II,  PT Surya  Buana  Rahayu;  Terlapor  III, PT  Sumber  Kerang  Indah;  Terlapor IV,  PT  Adigas  Jaya  Pratama  ; Terlapor V, PT Tirta Gangga Tama;
Terlapor VI, PT Arias Mas; Terlapor VII, Pusat Koperasi Pegawai  Negeri  (PKPRI);  Terlapor VIII, Koperasi Karyawan dan Pensiunan  Perusahaan  Gas  Negara (KOPKAR PGN) Bandung; Terlapor  IX,  PT  Kurnia  Sari Rahayu;  Terlapor  X,  PT  Sinarbakti Abadigas;  Terlapor  XI,  PT  Baragas Nasional; Terlapor XII, PT Indonesian Alina Houtman Vegetables (INAHOVTRACO); Terlapor  XIII,  PT  Lembang  Abadi
Indah;  Terlapor  XIV,  PT  Sawitto Indah  Berkah;  Terlapor  XV,  PT Guna  Bumi  Utama;  Terlapor  XVI, PT  Griya  Putra  Anugrah;  Terlapor XVII,  PT  Api  Gas  Nasional, berkedudukan  di  Jalan  Cibaduyut Raya  Nomor  220,  Bandung,  Jawa Barat;
Adapun kronologi kasus ini, sebagai berikut : 1. Bahwa pada tanggal 21 Juni 2011 telah dilakukan kesepakatan bersama  mengenai  harga  jual LPG  kepada  pelanggan  LPG diwilayah Bandung dan Sumedang,  Jawa  Barat  oleh anggota  Bidang  LPG  Hiswana Migas  DPC  Bandung  Sumedang (selanjutnya disebut Surat Kesepakatan Harga);
2. Bahwa  anggota  Bidang  LPG Hiswana  Migas  DPC  Bandung Sumedang yang melakukan kesepakatan sebagaimana dimaksud  adalah  PT  Limas  Raga Inti, PT Surya Buana Rahayu, PT Sumber Kerang Indah, PT Adigas Jaya  Pratama,  PT  Tirta  Gangga Tama,  PT  Arias  Mas,  Pusat Koperasi Pegawai Negeri, Koperasi  Pegawai  dan  Pensiunan Perusahaan Gas Negara Bandung,  PT  ASLI,  PT  Kurnia Sari  Rahayu,  PT  Sinarbakti Abadigas,  PT  Baragas  Nasional, PT  YUNITA  PERMAI,  PT Indonesian Alina Houtman Vegetables,  PT  Lembang  Abadi Indah,  PT  Sawitto  Indah  Berkah, PT  Guna  Bumi Utama, PT Griya
Putra  Anugrah,  PT  Api  Gas Nasional;
3. Bahwa  objek  kesepakatan  adalah tentang harga jual LPG tabung isi
12  Kg,  tabung  isi  50  Kg  dan penjualan  menggunakan  bulk LPG; Selanjutnya Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam perkara ini memutuskan : 1. Menyatakan bahwa Terlapor I,
Terlapor  II,  Terlapor  III, Terlapor  IV,  Terlapor  V, Terlapor  VI,  Terlapor  VII, Terlapor  VIII,  Terlapor  IX, Terlapor  X,  Terlapor  XI, Terlapor  XII,  Terlapor  XIII, Terlapor  XIV,  Terlapor  XV, Terlapor  XVI  dan  Terlapor XVII  terbukti  secara  sah  dan meyakinkan melanggar  Pasal
5  ayat  1  Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999; 2. Menghukum Terlapor I, membayar  denda  sebesar  Rp. 10.904.174.600,00 (sepuluh milyar sembilan ratus empat
juta  seratus tujuh  puluh  empat ribu  enam  ratus  rupiah)  yang harus  disetor  ke  Kas  Negara sebagai  setoran  pendapatan denda  pelanggaran  di  bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi  Pengawas  Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); 3. Menghukum Terlapor II, membayar  denda  sebesar  Rp. 256.502.400,00 (dua ratus
lima  puluh  enam  juta  lima ratus  dua  ribu  empat  ratus rupiah)  yang  harus  disetor  ke Kas  Negara  sebagai  setoran pendapatan denda pelanggaran di  bidang  persaingan  usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas  Persaingan  Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755  (Pendapatan  Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); 4. Menghukum Terlapor III, membayar  denda  sebesar  Rp. 1.987.143.400,00  (satu  milyar sembilan  ratus  delapan  puluh tujuh  juta  seratus empat  puluh tiga  ribu  empat  ratus  rupiah) yang  harus  disetor  ke  Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di  bidang  persaingan  usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas  Persaingan  Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755  (Pendapatan  Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); 5. Menghukum Terlapor IV, membayar  denda  sebesar  Rp.
888.696.600,00  (delapan  ratus delapan  puluh  delapan  juta enam  ratus  sembilan  puluh enam  ribu  enam  ratus  rupiah) yang  harus  disetor  ke  Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di  bidang  persaingan  usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas  Persaingan  Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755  (Pendapatan  Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); 6. Menghukum Terlapor V, membayar  denda  sebesar  Rp. 94.398.800,00 (sembilan puluh  empat  juta  tiga  ratus sembilan  puluh  delapan  ribu delapan  ratus  rupiah)  yang harus  disetor  ke  Kas  Negara sebagai  setoran  pendapatan denda  pelanggaran  di  bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi  Pengawas  Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); 7. Menghukum Terlapor VI, membayar  denda  sebesar  Rp. 1.790.247.800,00  (satu  milyar tujuh ratus sembilan puluh juta dua  ratus  empat  puluh  tujuh ribu  delapan  ratus  rupiah) yang  harus  disetor  ke  Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di  bidang  persaingan  usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas  Persaingan  Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); 8. Menghukum  Terlapor  VII, membayar  denda  sebesar  Rp.
22.338.400,00  (dua  puluh  dua juta  tiga  ratus  tiga  puluh delapan  ribu  empat  ratus rupiah)  yang  harus  disetor  ke Kas  Negara  sebagai  setoran pendapatan denda pelanggaran di  bidang  persaingan  usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas  Persaingan  Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755  (Pendapatan  Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); 9. Menghukum  Terlapor  VIII, membayar  denda  sebesar  Rp. 34.639.000,00 (tiga puluh empat  juta  enam  ratus  tiga puluh  sembilan  ribu  rupiah) yang  harus  disetor  ke  Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di  bidang  persaingan  usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas  Persaingan  Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755  (Pendapatan  Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); 10. Menghukum Terlapor IX, membayar  denda  sebesar  Rp.
1.122.979.000,00  (satu  milyar seratus  dua  puluh  dua  juta sembilan  ratus  tujuh  puluh sembilan  ribu  rupiah)  yang harus  disetor  ke  Kas  Negara sebagai  setoran  pendapatan denda  pelanggaran  di  bidang persaingan usaha Satuan Kerja
Komisi  Pengawas  Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755
(Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); 11. Menghukum Terlapor X, membayar  denda  sebesar  Rp. 83.182.600,00  (delapan  puluh tiga juta seratus delapan puluh dua  ribu  enam  ratus  rupiah) yang  harus  disetor  ke  Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di  bidang  persaingan  usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas  Persaingan  Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755  (Pendapatan  Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); 12. Menghukum Terlapor XI, membayar  denda  sebesar  Rp. 135.141.000,00  (seratus  tiga puluh  lima  juta  seratus  empat puluh  satu  ribu  rupiah)  yang harus  disetor  ke  Kas  Negara sebagai  setoran  pendapatan denda  pelanggaran  di  bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi  Pengawas  Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); 13. Menghukum  Terlapor  XII, membayar  denda  sebesar  Rp.
125.450.600,00  (seratus  dua puluh  lima  juta  empat  ratus lima  puluh  ribu  enam  ratus rupiah)  yang  harus  disetor  ke Kas  Negara  sebagai  setoran pendapatan denda pelanggaran di  bidang  persaingan  usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas  Persaingan  Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode  penerimaan 423755  (Pendapatan  Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); 14. Menghukum  Terlapor  XIII, membayar  denda  sebesar  Rp.
522.007.200,00  (lima  ratus dua  puluh  dua  juta  tujuh  ribu dua  ratus  rupiah)  yang  harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi  Pengawas  Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); 15. Menghukum  Terlapor  XIV, membayar  denda  sebesar  Rp.
1.100.184.800,00  (satu  milyar seratus  juta  seratus  delapan puluh empat ribu delapan ratus rupiah)  yang  harus  disetor  ke
Kas  Negara  sebagai  setoran pendapatan denda pelanggaran di  bidang  persaingan  usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas  Persaingan  Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755  (Pendapatan  Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha 16. Menghukum  Terlapor  XV, membayar  denda  sebesar  Rp. 45.016.200,00  (empat  puluh lima  juta  enam  belas  ribu  dua ratus rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi  Pengawas  Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755
(Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); 17. Menghukum  Terlapor  XVI,
membayar  denda  sebesar  Rp. 874.365.800,00  (delapan  ratus tujuh  puluh  empat  juta  tiga ratus  enam  puluh  lima  ribu delapan  ratus  rupiah)  yang harus  disetor  ke  Kas  Negara sebagai  setoran  pendapatan denda  pelanggaran  di  bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi  Pengawas  Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); 18. Menghukum  Terlapor  XVII, membayar  denda  sebesar  Rp.
159.464.000,00  (seratus  lima puluh  sembilan  juta  empat ratus  enam  puluh  empat  ribu rupiah)  yang  harus  disetor  ke
Kas  Negara  sebagai  setoran pendapatan denda pelanggaran di  bidang  persaingan  usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas  Persaingan  Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755  (Pendapatan  Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); 19. Memerintahkan  Terlapor  I
sampai  dengan  Terlapor  XVII melakukan pembayaran denda, melaporkan dan menyerahkan  salinan  bukti pembayaran  denda tersebut  ke Komisi  Pengawas  Persaingan
Usaha (KPPU).
Adapun  para  terlapor  diduga melakukan  pelanggaran  terhadap Pasal 5 ayat (1) Undang-undang
Nomor  5  Tahun  1999  tentang Larangan  Praktek  Monopoli  dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang berbunyi : “ Pelaku Usaha dilarang membuat  perjanjian  dengan pelaku usaha pesaingnya untuk  menetapkan  harga  atas suatu  barang  dan  atau  jasa yang  harus  dibayar  oleh konsumen atau pelanggan pada  pasar    bersangkutan yang sama ”.
Sebagaimana  diketahui  dalam pemeriksaan  suatu  perkara  dugaan pelanggaran ketentuan Undang-
Undang  Nomor  5  Tahun  1999 tentang  Larangan  Praktek  Monopoli dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat, terdapat  dua  metode  yang  dapat digunakan dalam memeriksa perkara yaitu  pendekatan per  se  illegal dan pendekatan rule of reason .
Dalam  perkara  yang  ditangani oleh KPPU ini, para terlapor diduga telang  melanggar  ketentuan  dalam
Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 5  Tahun 1999, sehingga dalam pemeriksaannya KPPU menggunakan  pendekatan  Per  se illegal dalam  memeriksa  kasus tersebut. Adapun alasan yang dinyatakan oleh KPPU menggunakan  pendekatan per  se illegal dalam memeriksa perkara ini, sebagai berikut : 1. Bahwa dalam hukum persaingan dikenal dua metode  untuk  menilai  apakah suatu  perbuatan  melanggar hukum persaingan yaitu per se illegal dan rule of reason; 2. Bahwa  pendekatan  rule  of reason adalah suatu
pendekatan  yang  digunakan oleh lembaga otoritas persaingan usaha untuk membuat  evaluasi  mengenai akibat perjanjian atau kegiatan usaha tertentu, guna menentukan apakah suat perjanjian atau kegiatan tersebut  bersifat  menghambat atau  mendukung  persaingan.
(Dr.  Andi  Fahmi  Lubis,  S.E., M.E., DKK.,  Hukum Persaingan  usaha  antara  teks dan  konteks,  (Jakarta:  KPPU RI., 2009; 3. Bahwa  pendekatan  per  se illegal adalah menyatakan setiap  perjanjian  atau  kegiatan usaha  tertentu  sebagai  ilegal, tanpa  pembuktian  lebih  lanjut atas dampak yang ditimbulkan dari  perjanjian  atau  kegiatan usaha  tersebut.  (Dr.  Andi
Fahmi  Lubis,  S.E.,  M.E., DKK., Hukum Persaingan usaha antara teks dan konteks, (Jakarta: KPPU RI., 2009); 4. Bahwa Kegiatan yang dianggap sebagai per se illegal biasanya  meliputi  penetapan harga  secara  kolusif  atas produk tertentu, serta pengaturan  harga  penjualan kembali; 5. Bahwa dalam UU No. 5 tahun
1999  juga  menggunakan  dua metode  ini,  hal  ini  dapat dilihat  dari  ketentuan  pasal- pasalnya,  yakni  pencantuman kata-kata “yang dapat mengakibatkan” dan atau “patut  diduga”.  Kata-kata tersebut  menyiratkan  perlunya penelitian secara lebih mendalam, apakah suatu tindakan  dapat  menimbulkan praktek monopoli yang bersifat menghambat
persaingan. Sedangkan penerapan  pendekatan  per  se illegal  biasanya  dipergunakan dalam pasal-pasal yang
menyatakan  istilah  “dilarang”, tanpa  anak  kalimat  “…yang dapat    mengakibatkan…”. Oleh  karena  itu,  penyelidikan terhadap  beberapa  perjanjian atau  kegiatan  usaha,  misalnya kartel  (Pasal  11)  dan  praktek monopoli  (Pasal  17)  dianggap menggunakan  pendekatan  rule of reason. Sedangkan pemeriksaan terhadap perjanjian  penetapan  harga (Pasal 5) dianggap menggunakan  pendekatan  per se  illegal.  (Dr.  Andi  Fahmi Lubis, S.E., M.E., DKK., Hukum Persaingan usaha antara teks dan konteks, (Jakarta: KPPU RI., 2009); 6. Bahwa  pembenaran  substantif dalam  per  se  illegal  harus didasarkan  pada  fakta  atau asumsi, bahwa perilaku
tersebut  dilarang  karena  dapat mengakibatkan  kerugian  bagi pesaing  lainnya  dan  atau konsumen.  Hal  tersebut  dapat dijadikan  pengadilan  sebagai alasan pembenar dalam pengambilan  keputusan.  Oleh karena  itu,  terdapat  dua  hal penting yang harus diperhatikan  oleh  pengadilan, pertama, adanya dampak merugikan  yang  signifikan dari  perilaku  tersebut.  Kedua, kerugian tersebut harus tergantung pada kegiatan yang dilarang.  (Dr.  Andi  Fahmi Lubis,  S.E.,  M.E.,  DKK., Hukum Persaingan usaha antara teks dan konteks, (Jakarta: KPPU RI., 2009).
Selanjutnya para terlapor mengajukan  beberapa  hal  mengenai pendekatan  hukum  yang  seharusnya digunakan oleh KPPU dalam memeriksa  perkara  ini  sebagai berikut : 1. Bahwa  Para  Terlapor  sangat menyadari bahwa Majelis Komisi  Yang  Mulia  dalam memutuskan  perkara  a  quo akan berfokus pada pendekatan  Per  Se  Illegal, namun  dengan  adanya  hal-hal yang  baru  yang  ditemukan dalam perkara a quo, Terlapor sangat berharap kiranya Majelis  Komisi  yang  mulia juga  melakukan  pendekatan Rule of Reason; 2. Bahwa  pendekatan  Rule  of Reason akan membuat Majelis Komisi  Yang  Mulia  dapat memberikan putusan yang tepat  atau  dengan  kata  lain dapat menemukan hukumnya/Ius  Curia  Novit untuk  menciptakan  persaingan usaha  yang  sehat  bagi  para terlapor  maupun  pelaku  usaha lainnnya; 3. Di  Amerika  Serikat  dalam menyelesaikan perkara persaingan usaha pada perkembangannya sudah mulai meninggalkan pendekatan Per se Illegal yang bersifat  absolut,  dan  lebih cenderung menggunakan penggabungan  Per  Se  Illegal dan  pendekatan  Rule  Of Reason,  hal  ini  dapat  dilihat dari  para  ahli  hukum  di Amerika  Serikat  yang  selalu melihat rule of reason dan per se  rule  secara  kontekstual artinya prinsip tersebut muncul  karena  putusan  hakim dalam mengadili suatu perkara
persaingan  usaha.  J.  David Reitzel  (2001;  965)  secara lengkap  dikutip  pemahaman Reitzel  mengenai  rule  of reason adalah sebagai berikut : In  Standard  Oil  the  court rejected  its  earlier  position that  all  contracts  in  restraint of  trade  were  prohibited    by the  Sherman  Act  and  applied what has come to be called the rule of reason. The Court rule that  the  Congressional  intent was  to  prohibit  only  those contracts that reasonably restrainted  trade.  This  rule  of reason – that is the process of determining   if    a defendant‟s conduct sufficiently  anticompetitive  to constitute  an  “unreasonable restraint”  –  is  very  much  a part  of  antitrust  law  today Section 1 cases; 4. Bahwa Rule of reason menurut Cheeseman merupakan kebalikan dari kriteria  per  se  illegal  yang menentukan  meskipun  suatu perbuatan telah  memenuhi rumusan undang-undang, namun jika ada alasan obyektif (biasanya alasan ekonomi) yang dapat membenarkan (reasonable) perbuatan tersebut; 5. Bahwa oleh karenannya berdasarkan  pendekatan  Per Se  Illegal  dan  pendekatan Rule Of Reason maka tindakan  Para  TERLAPOR yang  turut  menandatangani kesepakatan  usulan  tidaklah dapat dipersalahkan telah melanggar  pasal  5  ayat  1
Undang-Undang  No.  5  tahun 1999,  mengingat  betapa  besar resiko  yang  timbul  bagi  Para
Terlapor (agen-agen  Gas
LPG)  dengan  adanya  banting- membanting  harga  jual  Gas LPG/Predatory  Pricing,  justru dengan  adanya  tindakan  para Terlapor yang menandatangani  Kesepakatan usulan  tersebut  akan  membuat para  agen-agen  Gas  LPG dalam  menjual  gas  tidak melakukan  tindakan  Predatory Pricing dan membuat persaingan usaha menjadi sehat  (sesuai  Pasal  3  dan Konsiderans  Undang-Undang
No. 5 Tahun 1999);
6. Bahwa  dipersidangan  seluruh terlapor  memberi  keterangan
yang  sama  bahwa  salah  satu penyebab harus adanya kenaikan  harga  atau  biaya transport  adalah  disebabkan adannya Inflasi, Kenaikan Upah  Minimum  Karyawan, spare  part  dan  oprasional kendaraan, sementara PERTAMINA mulai dari tahun  2009  sampai  dengan akhir  tahun  2013  sama  sekali tidak  menaikkan  margin  bagi para Terlapor, hal ini menyebabkan  margin  yang didapat menjadi sangat berkurang  dan  bahkan  ada Terlapor  mengalami  minus omset; 7. Bahwa  guna  bertujuan  untuk menyelamatkan  usaha  para Terlapor dan tetap terselenggarannya  pelayanan pendistribusian  LPG  kepada masyarakat, maka Para Terlapor dengan dalam keadaan  terpaksa,  mau  tidak mau (suka tidak suka) membuat  kesepakatan  usulan dengan harapan kiranya PERTAMINA sebagai pembuat kebijakan  dapat menaikkan  harga  Gas  LPG.
(vide  BAP  Para  Terlapor  dan
Bukti Para Terlapor); 8. Bahwa   pada    faktanya   juga dalam persidangan meskipun para Terlapor termasuk Para TERLAPOR menandatangani Kesepakatan    Usulan    para terlapor juga tidak melaksanakan penjualan Gas LPG    sesuai    kesepakatan usulan hal ini dapat dilihat dalam  persidangan  terdapat harga yang bervariasi yaitu: Rp.  68.000,-    (enam   puluh delapan ribu rupiah); Rp.  69.000,-  (enam  puluh sembilan ribu rupiah); Rp.  70.200,-  (tujuh  puluh  ribu dua ratus rupiah);
Rp.  71.200,-  (tujuh  puluh  satu ribu dua ratus rupiah Rp.  72.000,-  (tujuh  puluh  dua ribu rupiah Rp.  73.000,-  (tujuh  puluh  tiga ribu rupiah); Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah). 9. Harga-harga tersebut membuktikan  bahwa  harga yang  berlaku  dipasaran  masih sesuai dengan mekanisme pasar yang sehat dan konsumen tidak dirugikan (vide  Bukti-bukti  pembukuan penjualan,  pembayaran,  surat jalan); 10. Bahwa dengan adanya kenaikan inflasi sebesar 4.34% (vide bukti Berita resmi Statistik  Badan  Pusat  Statistik Republik Indonesia), kenaikkan upah minimum karyawan (vide bukti Rekapitulasi  UMK  2008-2012 Dinas Tenaga kerja dan transmigrasi  provinsi  Jawa Barat), Kenaikkan Spare  Part
dan  Oprasional  Kendaraan (vide BAP Sidang Para Terlapor)  lagi-lagi  menjadi buah  simalakama  bagi  para Terlapor  disatu  sisi  Para Terlapor  harus  tetap  menjual tanpa  ada  kenaikkan  harga kepada para konsumen sehingga  LPG  tetap  dapat disalurkan  kepada  konsumen dengan baik disatu sisi mereka harus  memenuhi  kebutuhan oprasional  perusahaan  yang disebebakan  adanya  inflasi, kenaikan Upah Minimum Karyawan,  kenaikkan  Spare part dan Operasional kendaraan,  oleh  karenanya Para  Terlapor  sangat  berharap kirannya  dalam  memberikan putusan  Majelis  Komisi  Yang Mulia juga lebih mengedepankan pendekatan Per  Se  Illegal  dan  Rule  Of Reason, sehingga sudah selayaknya Para Terlapor dapat dibebaskan dari tuntutan Pasal 5 ayat 1  Undang-undang No.  5  Tahun  1999  dari Investigator;- Sebagaimana  telah  diuraikan diatas bahwa KPPU dalam memeriksa perkara dugaan pelanggaran  UU  No.  5  Tahun  1999 dapat menggunakan metode pendekatan per  se  illegal atau rule of reason . Namun dalam perkara ini karena para terlapor diduga melakukan perjanjian penetapan harga  sebagaimana  diatur  dalam Pasal  5  ayat  (1)  UU  No.  5  Tahun
1999,  sehingga  KPPU  sudah  tepat menggunakan  pendekatan per  se illegal dalam memeriksa perkara ini. Penggunaan  pendekatan  per  se illegal  dalam  memeriksa  perkara  ini KPPU hanya perlu membuktikan
adanya  pelanggaran  yang  dilakukan oleh  para  terlapor  dengan  melihat unsur yang terkandng dalam Pasal 5 ayat (1), tanpa perlu memperhatikan atau  pun  membuktikan  adanya dampak  yang  disebabkan  oleh tindakan  yang  dilakukan  oleh  para terlapor.
Dalam  menangani  kasus  ini Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)  menguraikan  unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 5 ayat (1) tersebut, sebagai berikut :
1. Pelaku Usaha
a. Bahwa  yang  dimaksud  pelaku usaha  berdasarkan  Pasal  1 angka 5 Undang-undang
Nomor  5  Tahun  1999  adalah “Orang perorangan atau badan usaha,  baik  yang  berbentuk badan  hukum  atau  bukan badan  hukum  yang  didirikan dan berkedudukan atau melakukan  kegiatan  dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri  maupun  bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan  usaha  dalam  bidang ekonomi”; b. Bahwa sesuai dengan pembahasan mengenai
identitas  para  terlapor  dalam bab  Para  Pihak  di  atas,  Tim menilai  bahwa  PT  LRI,  PT
SBR, PT SKI, PT AJP, PT PT TGT,  PT  AM,  PT  KSR,  PT
SBA,
PT BN, PT INAHOVTRACO,  PT  LAI, PT  SIB,  PT  GBU,  PT  GPA,
PT  AGN  adalah  perusahaan yang berbentuk Badan Hukum yang  didirikan  dan melakukan kegiatan  usaha  dalam  wilayah hukum negara Republik Indonesia dan KOPKAR PGN adalah badan usaha yang
berbentuk Koperasi yang didirikan dan melakukan kegiatan  usaha  dalam  wilayah hukum negara Republik Indonesia  sehingga  memenuhi definisi  pelaku  usaha  sesuai dengan  ketentuan  pasal  1 angka 5 undang-undang No. 5 Tahun 1999;
c. Bahwa dengan demikian,
unsur  pelaku  usaha  telah terpenuhi. 2. Perjanjian Penetapan Harga
a. Perjanjian sebagaimana dinyatakan  dalam  Pasal  1 angka  7  Undang-Undang  No.
5 Tahun 1999 adalah : “suatu  perbuatan  satu  atau lebih  pelaku  usaha  untuk mengikatkan diri terhadap satu atau  lebih  pelaku  usaha  lain dengan  nama  apa  pun,  baik tertulis maupun tidak tertulis.”
b. Bahwa Tim menemukan adanya Surat Kesepakatan Bersama  Harga  Jual  LPG Anggota Bidang LPG Hiswana Migas DPC Bandung Sumedang  tanggal  21  Juni 2011; c. Bahwa  yang  diatur  dalam kesepakatan  tersebut  adalah tentang harga jual LPG tabung isi  12  Kg,  tabung  isi  50  Kg, dan  penjualan  menggunakan bulk LPG;
d. Bahwa  kesepakatan  tersebut telah  ditandatangani  PT  LRI,
PT SBR, PT SKI, PT AJP, PT
TGT, PT AM, PKPRI, KOPKAR  PGN,  PT  KSR,  PT SBA, PT BN, PT INAHOVTRACO,  PT  LAI, PT  SIB,  PT  GBU,  PT  GPA dan  PT  AGN  yang  juga merupakan anggota dari Hiswana Migas DPC Bandung Sumedang; e. Bahwa  sebelum  kesepakatan yang  tertuang  dalam  Surat Kesepakatan  Bersama  Harga Jual  LPG  Anggota  Bidang LPG  Hiswana  Migas  DPC Bandung Sumedang  tanggal 21  Juni  2011  ditandatangani dan  disepakati,  sebelumnya telah  dilakukan  rapat  dan pertemuan  untuk  membahas kesepakatn penetapan harga; f. Bahwa diketahui, latar belakang,  motif  dan  tujuan kesepakatan  penetapan  harga telah  dibahas  dan  disepakati dalam  suatu  rangkaian  rapat dan  pertemuan  diantara  para
Terlapor; g. Bahwa kesepakatan yang tertuang dalam Surat Kesepakatan  Bersama  Harga Jual  LPG  Anggota  Bidang LPG  Hiswana  Migas  DPC
Bandung  Sumedang  tanggal 21 Juni 2011 berjalan efektif; h. Bahwa  secara  formal  maupun materiil  kesepakatan  harga telah dibentuk oleh para terlapor yang merupakan distributor/  agen  gas  LPG untuk jenis 12 Kg, tabung isi 50 Kg dan penjualan menggunakan bulk LPG untuk wilayah Bandung dan Sumedang dalam kurun waktu mulai  21  Juni  2011  sampai dengan 15 Desember 2013;
i. Bahwa dengan demikian unsur perjanjian  penetapan  harga telah terpenuhi.
3. Pesaing
a. Bahwa  sesuai  dengan  definisi pasar  bersangkutan  yang  telah ditetapkan  oleh  Tim  yaitu penjualan Produk LPG kemasan  tabung  isi  12  Kg, tabung isi 50 Kg, dan penjualan menggunakan  bulk
LPG dengan wilayah pemasaran di Bandung Sumedang, maka Tim mengidentifikasi  pelaku  usaha yang berada pada pasar bersangkutan  tersebut  adalah PT LRI, PT SBR, PT SKI, PT
AJP,  PT  TGT,  PT  AM, PKPRI,  KOPKAR  PGN,  PT KSR,  PT  SBA,  PT  BN,  PT INAHOVTRACO,  PT  LAI, PT  SIB,  PT  GBU,  PT  GPA dan PT  AGN;-------------------- --------------- b. Bahwa  berdasarkan  uraian pada unsur perjanjian penetapan harga di atas,
diketahui bahwa terdapat kesepakatan  Bersama  Harga Jual  LPG  untuk  produk  LPG
kemasan  tabung  isi  12  Kg, tabung  isi  50  Kg  dan  bulk yang  secara  materil  dilakukan oleh  PT  LRI,  PT  SBR,  PT SKI,  PT  AJP,  PT  TGT,  PT AM,  PKPRI,  KOPKAR  PGN, PT KSR, PT SBA, PT BN, PT INAHOVTRACO,  PT  LAI, PT  SIB,  PT  GBU,  PT  GPA dan PT AGN;
c. Bahwa  PT  LRI,  PT  SBR,  PT SKI,  PT  AJP,  PT  TGT,  PT
AM,  PKPRI,  KOPKAR  PGN, PT KSR, PT SBA, PT BN, PT INAHOVTRACO,  PT  LAI, PT  SIB,  PT  GBU,  PT  GPA dan  PT  AGN  berada  pada pasar bersangkutan yang sama sebagaimana telah diidentifikasi oleh Tim, sehingga  pelaku  usaha  yang satu  bersaing  dengan  pelaku usaha yang lainnya; d. Bahwa dengan demikian unsur pesaing telah terpenuhi.
4. Unsur Barang dan atau Jasa
a. Bahwa yang dimaksud dengan Barang menurut Pasal 1 Angka 16 Undang-undang No. 5  Tahun  1999  adalah  setiap benda,  baik  berwujud  maupun tidak  berwujud,  baik  bergerak maupun  tidak  bergerak,  yang dapat diperdagangkan, dipakai,  dipergunakan,  atau dimanfaatkan  oleh  konsumen atau pelaku usaha;
b. Bahwa dalam penyelidikan ini yang  dimaksud  barang  adalah LPG  dengan  merk  Elpiji dengan ukuran tabung 12 Kg , 50 Kg dan Bulk;
c. Bahwa dengan demikian unsur barang terpenuhi.
5. Pasar Bersangkutan
a. Bahwa  Tim  menilai  pasar persangkutan  penyelidikan  ini adalah  produk  LPG  kemasan tabung  isi  12  Kg  dan  tabung isi  50  Kg  serta  penjualan menggunakan bulk LPG dengan  wilayah  pemasaran  di Bandung  Sumedang  kurun waktu  11  Juni  2011  sampai dengan 15 Desember 2013;
b. Bahwa dengan demikian unsur pasar bersangkutan terpenuhi.
Dalam Pasal 5 ayat (1) UU Nomor  5  Tahun  1999  sebagaimana telah  diuraikan  ditas  secara  jelas dinyatakan adanya larangan penetapan harga, namun selanjutnya dalam  Pasal  5  ayat  (2)  UU  No.  5 Tahun  1999  tersebut  diatur  bahwa terdapat  hal  yang  dikecualikan terhadap ketentuan tersebut sehingga tidak dinilai sebagai perjanjian  yang  dilarang  dalam hukum persaingan usaha di Indonesia.  Adapun  Pasal  5  ayat  (2),
menyatakan :
(2) Ketentuan  sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi: a. suatu perjanjian yang  dibuat  dalam suatu usaha patungan; atau b. suatu perjanjian yang didasarkan undang-undang yang berlaku. Berdasarkan ketentuan
dalam  Pasal  5  ayat  (2)  UU  No.  5 tahun  1999  tersebut,  KPPU  dalam perkara  ini  memeriksa  pemenuhan unsur yang terkadung dalam Pasal 5 ayat (2) tersebut, sebagai berikut : 1. Unsur Usaha Patungan
a. Bahwa  perusahaan  patungan
adalah sebuah perusahaan yang dibentuk melalui perjanjian  oleh  2  (dua)  pihak atau  lebih  untuk  menjalankan aktivitas  ekonomi  bersama, dimana  para  pihak  bersepakat untuk  membagi  keuntungan dan  menanggung  kerugian yang dibagi secara proporsional berdasarkan perjanjian tersebut; b. Bahwa Surat Kesepakatan Bersama  Harga  Jual  LPG Anggota Bidang LPG Hiswana Migas DPC Bandung Sumedang  tanggal  21  Juni 2011  tidak  dilakukan  dalam suatu usaha patungan; c. Bahwa dengan demikian unsur usaha patungan tidak terpenuhi. 2. Unsur Perjanjian yang didasarkan Undang-undang yang Berlaku
a. Bahwa  perjanjian  penetapan harga  yang  dilakukan  bukan merupakan  perjanjian  yang didasarkan oleh
Undang- undang yang berlaku;
b. Bahwa dengan demikian unsur perjanjian  yang  didasarkan Undang-undang  yang  berlaku tidak terpenuhi. Berdasarkan uraian mengenai  pemenuhan  unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 5 ayat (1) UU  No.  5  Tahun  1999,  KPPU sudah tepat menyatakan bahwa para terlapor  terbukti  bersalah  karena telah melanggar ketentuan mengenai larangan  perjanjian  penetapan  harga sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  5 ayat  (1)  tersebut,  tanpa  harus membuktikan  adanya  dampak  yang disebabkan dari tindakan dari perbuatan  yang  dilakukan  oleh  para terlapor.

## Kesimpulan
Komisi  Pengawas  Persaingan Usaha  (KPPU)  dalam  pemeriksaan kasus  sebagaimana  dalam  Putusan KPPU  RI  Nomor 14/KPPU-I/2014,
megenai dugaan terjadinya perjanjian  penetapan  harga  dengan objek LPG telah tepat menggunakan pendekatan  per  se  illegal  dalam memeriksa perkara tersebut, sehingga KPPU dalam pemeriksaannya hanya perlu membuktikan  adanya  pelanggaran terhadap  Pasal  5  ayat  (1)  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1999 tentang  Larangan  Praktek  Monopoli dan  Persaingan  Usaha  tidak  Sehat, tanpa  harus  membuktikan  adanya dampak  dari  perjanjian  penetapan harga  yang  dapat  mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau  persaingan  usaha  tidak sehat.

## DAFTAR PUSTAKA
Areeda,  Philip, Anti  trust  Analysis, Text,  Case, Little  Brown
Company. Dewata,  Mukti  Fajar  Nur  dan Yulianto  Achmad,  2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris ,  Pustaka  Pelajar, Yogyakarta. Lubis,  Andi  Fahmi,  dkk, Hukum Persaingan Usaha Antara Teks  dan  Konteks ,  Deutsche Gesellschaft  fur  Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH. Nugroho, Susanti Adi, 2014, Hukum Persaingan Usaha      di Indonesia : Dalam Teori  dan Praktik    Serta      Penerapan Hukumnya , PT. Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta. Partnership for Business Competition, Persaingan Usaha dan Hukum  yang
mengaturnya  di  Indonesia , Tahun 2001. Rokan, Mustafa Kamal, 2012, Hukum  Persaingan  Usaha  : Teori dan Praktiknya di Indonesia , Rajawali Pers, Jakarta. Suhasril dan Mohammad Taufik Makarao, 2010, Hukum Laragan Praktik Monopoli dan Persaiangan Usaha Tidak Sehat di Indonesia , Ghalia Indonesia, Jakarta. Usman,  Rachmadi,  2013, Hukum Acara  Persaingan  Usaha  di Indonesia , Sinar Grafika, Jakarta. Usman,  Rachmadi,  2013, Hukum Persaingan Usaha di Indonesia , Sinar Grafika, Jakarta. http://www.hukumonline.com/klinik /detail/lt4b94e6b8746a9/penti ngnya-prinsip-per-se-dan-rule- of-reason-di-uu-persaingan- usaha diakses pada tanggal 20 Juni 2016.