AGAMA KEADILAN SEBAGAI NARASI PEMIKIRAN HUKUM ISLAM MASDAR F. MAS’UDI
Mahsun IAI Ngawi

## Abstract
This article explains Masdar F. Mas’udi’s thoughts on the “Religion of Justice” which is  the  main  focus  of  the  theme  of  Islamic  legal  thought.  The  concentration  of  his studies  refers  to  the  two  books  he  has  written,  namely  the  religion  of  justice:  the treatise on zakat (tax) Islam and women’s reproductive rights: the fiqh dialogue on empowerment. The meeting point of thought in these two books, in addition to the choice of the same paradigm, is also the dominant theme of discussion on benefit, justice, democracy, and human rights (egalitarianism). The discourse and the manifestation of  the  appropriate  methodology  were  compiled  and  practiced  by  Masdar  referring to the fields of zakat/taxes and women’s fiqh. From the reconstruction of his various thoughts,  a  lot  of  controversy  emerged.  The  results  of  this  paper  indicate  that  the paradigms and methods as well as implementation in the practice of ijtihad refer to the areas of zakat, taxes, hajj, and women’s issues. In addition, Masdar’s thoughts also include spiritual teachings and individual morality and the most important thing is the inspiration of an adequate basic framework of social concepts for an era or modern era that is so complex with human problems in all dimensions.
Keywords: religion of justice, qat’i-danni, zakat-tax.

## Abstrak
Artikel ini menjelaskan pemikiran Masdar F. Mas’udi tentang “Agama Keadilan” yang menjadi fokus besar tema pemikiran hukum Islam. Konsentrasi kajiannya mengacu kepada dua buku yang telah ditulisnya yaitu agama keadilan: risalah zakat (pajak) Islam dan hak-hak reproduksi perempuan: dialog fiqih pemberdayaan. Titik temu pemikiran dalam kedua buku ini di samping pilihan paradigmanya yang sama juga begitu dominannya tema pembahasan tentang kemaslahatan, keadilan, demokrasi, dan hak-hak asasi manusia (egalitarianisme). Diskursus dan manifestasi metodologi yang  tepat  disusun  dan  dipraktekkan  oleh  Masdar  mengacu  pada  bidang  zakat/ pajak dan fiqih wanita. Dari rekonstruksi berbagai pemikirannya, muncul banyak kontroversi. Hasil dari tulisan ini menunjukkan bahwa paradigma dan metode serta
implementasi dalam laku ijtihad mengacu pada bidang-bidang zakat, pajak, haji, dan isu-isu perempuan. Selain itu, pemikiran Masdar juga meliputi ajaran spiritual dan moralitas individual dan yang terpenting adalah inspirasi kerangka dasar konsep sosial yang memadai bagi suatu zaman atau era modern yang demikian kompleks persoalan kemanusiaannya dalam seluruh dimensi.
Kata kunci: agama keadilan, qat’i-danni, zakat-pajak.

## A. PENDAHULUAN
Agama Keadilan sebagai tema pernikiran hukum Islam Masdar ini muncul, ditandai dengan terbitnya dua buku yang pertama “Agama Keadilan: Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam”, pada 1991, 28 dan dilanjutkan dengan buku yang kedua, yaitu “Islam dan Hak- hak  Reproduksi  Perempuan:  Dialog  Fiqih  Pemberdayaan”  pada  1997. 29 Dalam  buku pertama  Masdar, 30 mencoba  membangun  dan  menawarkan  garis-garis  dasar  pernikiran (paradigma) hukum Islam altematif yang nantinya dipergunakan dalam membuat analisis model baru atas berbagai persoalan sosial-keagamaan. Dalam hal ini permasalahan zakat menjadi eksperimentasi analisis pilihan pertamanya. Sedangkan pada buku yang kedua, sebagaimana  paradigma  dan  pisau  analisis  yang  dipakai  dan  diintrodusir  dalam  buku pertama, Masdar menggunakan metode dan pendekatannya dalam isu pembahasan hak- hak reproduksi perempuan.
Konsistensi dalam hal penggunaan paradigma dan pencarian metodologi baru dalam kedua buku tersebut patut diapresiasi sebagai hal yang luar biasa. Bagi Masdar ketegasan paradigma  dan  kejelasan  metodologi  adalah  dua  hal  yang  harus  dituntaskan  di  awal sebelum masuk ke wilayah dan medan ijtihad praktis. Dan hal inilah yang diupayaakaan Masdar secara konsisten.  Masdar berpandangan bahwa Islam datang pada hakekatnya untuk menegakkan keadilan di tengah-tengah kehidupan manusia. Ketika umat manusia pra Islam sedang dilanda suatu kondisi, di mana yang kuat menindas yang lemah, yang mengeksploitasi yang miskin serta carut marutnya isu hak azasi manusia, Islam datang dengan ajarannya yang revolusioner. Sebagai agama akhir zaman, Islam merupakan agama komprehensif, universal dan sempurna. Kesempurnaan ini, meliputi ajaran spritual dan moralitas individual dan yang terpenting adalah inspirasi dan semacam kerangka dasar untuk  suatu  tawaran  konsep  sosial  yang  memadai  bagi  suatu  zaman  atau  era  modern yang  demikian  kompleks  persoalan  kemanusiaannya  dalam  seluruh  dimensi.  Narnun sayangnya,  demikian  Masdar,  ketika  kita  menengok  pada  konstruksi  pernikiran  Islam lama, justru tidak ditemukan mana konsep Islam tentang kehidupan sosial yang dinanti- nanti itu.
Inilah,  diantaranya  kerangka  yang  menjadi  kegelisahan  dan  latar  belakang munculnya pemikiran Masdar yang ia kemas melalui them besar Agama Keadilan. Tulisan berikut  berupaya  memotret  pemikiran  Masdar  terutama  berkaitan  narasi  pemikiran Agama  Keadilan  yang  ia  propagandakan.  Beberapa  pembahasan  yang  menjadi  konsen tulisan ini meliputi persoalan paradigma, opsi metodologi dan manifestasi ijtihad yang telah dilakukan Masdar.
28 Lihat  Masdar  F.  Mas’Udi, Agama  Keadilan  :  Risalah  Zakat  (Pajak)  dalam  Islam,  (Jakarta  :  P3M 1991).
29 Lihat  Masdar  F.  Mas’udi, Islam  dan  Hak-hak    Reproduksi  Perempuan:  Dialog  Fiqih  Pemberdayaan , (Bandung : Mizan, 1997)
30 Mengenai  Biografi  Masdar  F.  Mas’udi  dapat  dilihat  pada  Mujamil  Qomar, NU  Liberal  :  Dari Tradisionalisme Ahussunnah ke Universalisme Islam , (Bandung : Mizan, 2002), hlm198-200): Iqbal Abdurrauf Saimina (ed), Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam , (Jakarta : Pustaka Panjimas, 1988), hlm 193-194.
Mahsun
Vol. 15, No. 2, September 2021 156

## B. UPAYA PENEGAKAN KEMBALI CITA-CITA SOSIAL ISLAM
Titik  temu  pernikiran-pemikiran  Masdar  dalam  kedua  buku,  Agama  Keadilan: Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam dan Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan: Dialog Fiqih Pemberdayaan, di samping pilihan paradigmanya yang sama dan belum berubah, adalah begitu dominannya tema pembahasan tentang kemaslahatan; keadilan, demokrasi, dan hak-hak azasi manusia (egalitarianisme) yang dianggapnya meluncur dan menjadi cita luhur ajaran Islam, sebagai rahmat li al- ‘älamïn.
“Agama  Keadilan  hadir  menyeruak  sebagai  sebuah  tema  pemikiran  hukum Islam, pada prinsipnya berusaha ingin mengembalikan elemen dasar nilai kemaslahatan kemanusianan;  keadilan  sosial,  demokrasi,  dan  hak-asasi  manusia  (egalitarianisme) ini ke dalam dan sebagai nilai fundamental bangunan pemikiran hukum Islam (fiqih). Dalam amatan Masdar, sejak awal hadirnya syari’at Islam sebenarnya tidak memiliki basis (tujuan) lain kecuali”kemaslahatan manusia”. Ungkapan standar dan harga mati bahwa syari’ah dicanangkan demi kebahagian manusia, lahir-batin; dunia-ukhrawi, sepenuhnya mencerminkan prinsip kemaslahatan tadi. 31
Lahirnya tema pemikiran “Agama Keadilan” ini secara empiris juga dilatarbelakangi oleh  pergulatan  dan  pengamatan  Masdar  sebagai  aktifis  LSM  dengan  kenyataan  sosial umat Islam yang dinilainya timpang. 32 Dalam hal ini tema pemikiran “Agama Keadilan” bisa berarti sebuah upaya penegakkan kembali bangunan sosial dan kemanusiaan Islam dari  timbunan  puing-puing  kesejarahannya.  Menurut  amatan  Masdar,  dalam  rentang sejarahnya yang panjang, yang lebih dari sepuluh abad, urnat Islam telah mengabaikan amanat sosial (kekhalifahan)-nya yang nota bene begitu jelas dalam ajaran agamanya. Bukan tidak ada dimensi sosial yang telah ditegakkan oleh umat Islam dalam peri kehidupan politik, ekonomi maupun sosialnya, melainkan kesemuanya itu nampak sebagai sesuatu yang tidak punya kaitan organik dan fungsional dengan jantung keyakinan agamanya. Islam  dengan  komitmen  sosialnya  yang  begitu  eksplisit,  telah  direduksi  menjadi agama yang hanya berurusan dengan peri kehidupan yang berskala personal dan bersifat penuh personal (private oriented). Pada dimensi kehidupan individual umatnya, barangkali Islam masih membersitkan pengaruhnya, akan tetapi untuk dimensi kehidupan sosialnya, pengaruh itu hampir-hampir tak terasa lagi. 33 Masuk dalam tatanan masyarakat feodalistis, umat Islam ikut bersikap feodal, masuk tatanan masyarakat borjuis-kapitalistis juga ikut berperilku seperti itu. 34
Masdar  meyakini  bahwa  sebagai  agama  akhir  zaman,  Islam  merupakan  agama komprehensif,  universal  dan  sempurna  Kesempurnaan  ini,  bukan  hanya  dalam  ajaran spritual dan moralitas individualnya, melainkan justru yang terpenting adalah sejauhmana ia memberikan inspirasi dan semacam kerangka dasar untuk suatu tawaran konsep sosial yang  memadai  bagi  suatu  zaman  atau  era  modern  yang  demikian  kompleks  persoalan 31 Masdar F. Mas’udi, ”Meletakkan Kembali Maslahah sebagai Acuan Syari’ah” dalam Ulumul  Qur’an No. 3 Vol VI 1995, hlm. 94.
32 Lihat pada Masdar F.Mas’udi, “Prakata”.dalam Masdar F. Mas’udi Agama Keadilan… hlm.Vii-viii.
33 Pandangan  Masdar  ini  sejalan  dengan  pandangan  an-Naim  tentang  kajian  dalam    hukum  Islam yang kurang proporsional  dan tidak sebanding dalam memberikan perhatian pada masalah-masalah sosial. Dengan merujuk pada Joseph Schacht, an-Naim menemukan bahwa perhatian hukum  Islam lebih terfokus pada hukum keluarga dan hukum waris dan  sangat lemah pada hukum pidana, perpajakan, konstitusi dan peperangan. Sedangkan terhadap  hukum kontrak dan obligasi  sedang  terhadap hukum kontrak dan obligasi, sedang intemational dalam Islam, terj. Ahmad  Suaedy  dan Amiruddin Arrani, (Yogyakarta : LKIS , 1994) hlm.
63. 34 Abdurrahman Wahid, “Kasus  Penafsiran yang Tuntas “ Kata Pengantar dalam Masdar F.  Mas’udi, Agama … , hlm. x.
kemanusiaannya dalam seluruh dimensi. Narnun ketika kita menengok pada konstruksi atau  bangunan  pernikiran  lama,  justru  tidak  ditemukan  mana  konsep  Islam  tentang kehidupan sosial yang dinanti-nanti itu. 35
Sedangkan  syürä  sebagai  mekanisme  untuk  mencapai  kesepakatan  umat,  justru tidak  mendapatkan  perhatian  fiqih  sepanjang  sejarah.  Pada  perkembangannya,  ijmak bahkan dipandang tidak ada lagi; yang berarti syura tidak dibutuhkan lagi. Warisan fiqih yang sepi dari partisipasi umat manusia dan hanya lebih diproyeksikan untuk kepentingan diri sendiri. Inilah yang hingga sekarang masih kita warisi dan praktekkan. 36 Karena hal demikian, sudah waktunya dilakukan perombakan-perombakan menuju bangunan fiqih yang yang didasarkan pada hasil musyawarah.
Wajah fiqih sendiri, sebagai potret luar dan “menyolok” dari syari’at Islam, yang selama  ini  kelihatan  dingin,  kurang  menunjukan  pemihakan  (engagement)  terhadap kepentingan masyarakat, dalam pandangan Masdar, lebih karena adanya beberapa celah kelemahan paradigma, orientasi, prioritas, dan perwatakan di dalam fiqih sendiri. Karena itu watak-watak eksklusif dalam fiqih seperti; pertama , watak pemikiran fiqih juz’iyah, kasuistik, dan micro oriented; kedua , formulasinya yang hanya berguna untuk menangani persoalan pasca kejadian; ketiga , pengabaian penanganan masaiah-masaiah strategis; dan keempat , formalistik, 37 perlu segera dicarikan rumusan pengganti yang lebih menjañjikan agar mampu menghadirkan kemaslahatan universal dan keadilan sosial. Dalam konteks ini maka segala bentuk tawaran teoretis (ijthadi) apapun, baik didukung oleh nas maupun tidak, yang mampu menjamin kemaslahatan kemanusiaan dalam kacamata Islam adalah sah dan umat Islam terikat untuk mengambil dan merealisasikannya. 38
Masdar mengkritik keterikatan yang berlebihan terhadap teks (nas), seperti yang dipromosikan paham ortodoksi, yang telah membuat prinsip kemaslahatan hanya menjadi jargon kosong, dan syariah yang pada mulanya adalah jalan telah menjadi tujuan bagi dirinya  sendiri.  Berdasarkan  pemikiran  ini,  kaidah  yang  selama  ini  dipegang  teguh  di dunia fiqih yang berbunyi ižã sahhal hadisu fahuwa mažhäbï , 39 perlu ditinjau kembali, sebab  kaidah  ini  hanya  memperhatikan  bunyi  harfiah  nas  (teks)  daripada  kandungan substansinya, atau lebih mengutamakan ketentuan legal formal daripada tuntutan keadilan sebagai jiwanya. Sebagai konsekuensinya ia bisa disubtitusi dengan kaidah yang berbunyi ižä sahhat maslahatu fahiya mažhäbï . Dengan ungkapan provokatif demikian, Masdar berusaha meletakkan kembali (atau merekonstruksi?) kaidah Imam Syafi’i yang selama ini secara “kasar” dipahami sebagai memberikan  dasar  bagi  pemahaman  yang  tekstual-formal,  mengesampingkan  cita  rasa kemaslahatan dan keadilan. Terlihat bahwa dengan kaidah pengganti yang ditawarkan, yang  setidaknya  secara  redaksional  tidak  terlalu  berbeda  dengan  kaidah  awal,  secara filosofis  menunjukkan  bahwa  nalar  pembentukan  yang  dipergunakannya  rekonstruksi, belum sampai dalam batas-batas dekonstruksi. Dengan demikian, sejatinya Masdar ingin meletakkan  makna  dan  ruh  dari  kaidah  Imam  Syafi’i  dalam  bingkai  semestinya  yaitu kemaslahatan universal, sebagaimana awal mula kaidah ini lahir.

## C. REKONSTRUKSI KONSEP QAT’Ï -ZANNÏ
Untuk melahirkan satu format hukum Islam yang eksistensinya mematrik diri pada kemaslahatan universal; menghargai rasa keadilan sosial dan hak-hak azasi manusia, maka
35 Mujamil Qomar, NU Liberal …, hlm. 202. 36 Masdar F. Mas’Udi, “Meletakkan kembali …, hlm. 99.
37 Ibid., hlm 96.
38 Ibid., hlm 97.
39 Ibid.,hlm 97 ; Id, Agama Keadilan …, hlm 110

## Mahsun
Vol. 15, No. 2, September 2021 158
ijtihad menjadi ihtiar pertama yang mutlak harus dilakukan. Pandangan umum mengenai ijtihad yang selama ini bisa dikatakan hanya menjangkau sasaran hal-hal yang bersifat zannï  (satu  teks  yang  tidak  atau  kurang  pasti  dan  dapat  diubah-ubah  pemahamannya oleh  ijtihad),  dan  kurang  mencermati  dimensi  ajaran  yang  diyakini  sebagai  qat’ï  (teks yang dianggap pasti dan pemahamannya tidak bisa diubah-ubah oleh ijtihad). Menurut Masdar, dengan meletakkan kembali maslahah sebagai asas ijtihad, maka konsep lama tentang qat’ï-zannï terasa begitu gagap untuk menyahuti perbagai persoalan baru yang terus berkembang. Dari sini pentingya rekonstruksi kedua konsep ini agar lebih punya tenaga (power) dalam memberikan assist dan kontitum pemecahan berbagai masalah yang lebih maslahah. 40
Dalam  pandangan  Masdar,  apa  yang  disebut  sebagai  dalil  qat.’ï  sesuai  makna harfiahnya  sebagai  sesuatu  yang  bersifat  pasti,  tidak  berubah-rubah  sehingga  bersifat fundamental  adalah  nilai  kemaslahatan  dan  keadilan  itu  sendiri  yang  merupakan  jiwa dan epitome hukum. Sedang yang masuk katagori zannï (tidak pasti dan berubah-ubah) adalah seluruh ketentuan batang tubuh atau teks, ketentuan normatif yang dimaksudkan sebagai upaya untuk menerjemahkan yang qat.’ï (nilai kemaslahatan dan keadilan) dalam kehidupan nyata. Oleh karena itu benar adanya jika dikatakan bahwa ijtihad tidak bisa terjadi pada wilayah qat’ï, dan hanya bisa dilakukan dalam wilayah yang zannï. 41 Berdasarkan hal ini, hukum potong tangan bagi pencuri, lempar batu bagi pezina, persentase jumlah pembagian  waris,  monopoli  hak  talak  bagi  suami,  keterlibatan  wali  dalam  nikah,  dan ketentuan-ketentuan teknis lain yang bersifat non etis, masuk katagori zannï. Ketentuan- ketentuan  ini  pada  gilirannya  akan  mengalami  perubahan,  sebab  “perubahan  atas ketentuan-ketentuan syara’ (baik al-Qur’an maupun hadis, apalagi hasil ijtihad ulama) yang bersifat teknis secara teoretis bisa, walaupun tidak harus”. 42
Secara eksplisit rekonstruksi konsep qat’ï-zannï ini mengancam ketentuan formalitas fiqih. Kecenderungan yang begitu kuat dalam mengubah ketentuan-ketentuan yang bersifat teknis ini, dengan sendirinya akan menanggalkan banyak ‘ketentuan legal formal, karena dipandang tidak lagi sesuai dengan kebutuhan. Dalam hal ini Masdar menyatakan bahwa ketentuan formal legal, bagaimanapun, harus menjadi acuan tingkah laku masyarakat. Segala  persoalan  yang  terjadi  dalam  kehidupan  masyarakat  harus  ditundukkan  pada ketentuan  formal  atau  legal  yang  berlaku  dan  sah.  Akan  tetapi,  pada  saat  yang  sama, hendaknya selalu disadari sedalam-dalamnya bahwa patokan formal atau legal haruslah selalu tunduk pada cita kemaslahatan yang hidup dalam nurani masyarakat. 43
Masdar mencoba menempatkan cita agung kemaslahatan berada di atas patokan formal. Cita kemaslahatan ini mengendalikan arah pernahaman terhadap ketentuan nas yang legal atau formal. Ayat-ayat teknis, aplikatif, dan instrumental itu tidak mengikat, tetapi tidak harus diubah. Sebab, relevansinya masih dapat dipakai pada konteks tertentu. Namun  di  sisi  lain,  terbuka  bagi  kita  untuk  membangun  tawaran  teknis  baru,  yang akan terasa lebih efektif diaplikasikan Dengan demikian perubahan yang terjadi, semata tergantung  pada  rasa  keadilan  kita. 44 Altematif  teknis  lain  yang  mungkin  saja  dipakai, harus berlandaskan kemasiahatan yang diukur dengan nurani masyarakat tertentu.

## D. MASALAH ZAKAT (PAJAK) DAN HAK-HAK REPRODUKSI PEREMPUAN
Dua  permasalahan  yang  pembahasannya  terlihat  cukup  komprehensif,  serta 40 Masdar F. Mas’udi, ”Meletakkan…,hlm 97; Id., Agama Keadilan …. hlm 17-19, khususnya catatan kaki 5.
41 Ibid., hlm. 97-98.
42 Masdar F. Mas’udi, Islam dan Hak-hak …, hlm.37 dan 39.
43 Idem, “Meletakkan …, hlm 97 ; Id, Agama Keadilan …, hlm 134.
44 Mujamil Qomar ,  NU Liberal …, hlm. 204.
Agama Keadilan sebagai Narasi Pemikiran Hukum Islam Masdar F. Mas’udi
menunjukkan aplikasi dari model metode yang dipilihnya adalah masalah zakat (pajak) dan  hak-  hak  reproduksi  perempuan.  Berikut  ini  secara  berkelindan  akan  dipaparkan bagaimana ijtihad Masdar mengenai dua hal ini.Berangkat dari  konsep qat’ï dan zanni di atas, Masdar coba menawarkan konsep baru tentang zakat (pajak). Dalam analisisnya, zakat merupakaan ajaran pokok Islam, yang paling dekat dengan inti persoalan, yakni ketidakadi1an. 45 ”Ajaran  zakat  bukanlah  ajaran  untuk  kepentingan  umat  Islam  saja, melainkan adalah ajaran untuk kemaslahatan dan keadilan semesta, untuk rahmatan li al-‘alamin”. 46 Inti ajaran zakat yang mutlak, universal, dan tidak berubah adalah: (l) Siapa pun yang mampu harus menginfakkan sebagian kemampuan (rezeki) yang diterimanya. (2) Kemampuan (rezeki) yang diinfakkan oleh atau dipungut dari yang mampu itu harus ditasarufkan untuk kemaslahatan seluruh anggota masyarakat, dengan memprioritaskan mereka yang lemah. 47
Orang-orang non-lslam yang lemah di samping orang-orang Islam sendiri harus mendapat perhatian dalam pembagian zakat yang bakal meringankan beban ekonomi yang mereka derita. Dengan demikian, kemaslahatan yang dimaksudkan adalah kemaslahatan menyeluruh, lintas agama, suku, golongan, dan sebagainya.
Umat Islam, terutama para pemimpin dan ulama, tidak bisa melepaskan tanggung jawab  atas  terjadinya  ketidakadilan  semesta  yang  disebabkan  oleh  negara.  Dengan memisahkan ajaran zakat dari lembaga pajak, umat Islam telah benar-benar memisahkan negara dan agama. 48 Pemisahan ini menyebabkan umat Islam menanggung beban yang sangat berat karena harus melaksanakan dua macam kewajiban, yaitu menunaikan zakat sebagai kewajiban agama dan membayar pajak sebagai kewajiban warga negara. Akibatnya, kewajiban mengeluarkan zakat selalu terkalahkan.
Relasi antara “zakat” sebagai konsep keagamaan (keruhanian), di satu pihak dan “pajak” sebagai konsep keduniawian (kelembagaan), di lain pihak, sama sekali bukanlah hubungan dualisme yang dikotomistis, melainkan hubungan keesaan wujud yang dialektis. Zakat  bukanlah  suatu  yang  harus  dipisahkan,  diparalelkan,  dan  apalagi  dipersaingkan dengan pajak”, melainkan justru harus disatukan sebagaimana disatukannya ruh dengan badan,  atau  jiwa  dengan  raga.  “Zakat”  merasuk  ke  dalam  “pajak”  sebagai  badan  atau raga  sebagai  proses  pengejawantahan.  Oleh  karena  itu,  pertanyaan  yang  menyangkut operasionalisasi  dan  ketentuan  tersebut  di  atas  adalah  pertanyaan  yang  hanya  relevan untuk pengaturan pajak, bukan zakat. Zakat adalah soal niat, soal motivasi, soal komitmen spiritual-moral yang ada pada pribadipribadi beriman selaku rakyat yang membayarkan pajaknya. 49
Berdasarkan rasa keimanannya itu, orang bukan saja merasa berkewajiban membayar pajak  pada  atau  melalui  negara,  sekaligus  berhak  mentransendentasikan  pernbayaran pajaknya itu sebagai penunaian zakatnya, hanya dengan “niat” yang dinyatakan dalam hati. 50 Pajak yang dilaksanakan dengan niat zakat akan menumbuhkan kesadaran bahwa pajak yang dibayarkan bukan sebagai persembahan atau pembayaran utang kepada negara, melainkan persembahan karena Allah SWT, sesuai dengan perintah-Nya. Ikrar batiniyah ini dapat mengangkat pemberian pajak bersifat duniawi, bernilai ukhrawi, dan sekaligus
45 Masdar F. Mas’udin, Agama Keadilan …, hlm 4.
46 Idem, Zakat Kita definisikan Ulang”, Makalah tidak diterbitkan.
47 “Zakat dan Pajak : Jawaban Masdar Farid Mas’udi Kepada Kiai Kholil Bisri Rembang”. Aula, No. 7 Agustus 1992 hlm 70-71.
48 Ibidm hlm 74.
49 Masdar F. Mas’udi,” Kembalikan Konsep Zakat-Pajak pada Tempatnya”, Aula No. 5 Juni 1992, hlm.
79. 50 Idem, Agama Keadilan …, hlm. 119.

## Mahsun
Vol. 15, No. 2, September 2021 160
memberikan  efek  pembebasan  dari  keterbudakan  oleh  negara,  atau  status  kehambaan hanya kepada Allah SWT semata. 51
Kronologi pernikiran antara zakat dan pajak ini tidak bisa disalahpahami bahwa Masdar sedang menyamakan zakat dengan pajak. Akan tetapi ia hanya ingin mengatakan bahwa zakat adalah sebuah konsep etik dan moral untuk pajak. Pemikiran tentang zakat dan pajak itu muncul setelah Masdar tertarik untuk mencari bentuk konsep Islam tentang kehidupan sosial itu seperti apa? Kalau harus mencari dalam hukum-hukum Islam, tiada lain kecuali adalah konsep zakat sebagai rukun Islam yang ketiga itu. Ini yang ditelusuri dan untuk menemukan kerangka yang jelas tentang konsep sosial yang terkandung dalam ajaran itu memang harus membongkar dan melengkapi konstelasi terhadap paham-paham dan konsep-konsep zakat yang ada, baik klasik maupun semi modern.
Di  samping  gagasan  integratif  itu,  bertolak  pada  substansi  keadilan,  Masdar mencoba  memperluas  cakupan  harta  yang  harus  dizakatkan  (amwål  az-zakäf).  Untuk zaman sekarang, tidaklah adil jika kita hanya menggunakan pungutan sedekah wajib atas kurma dan anggur, sementara itu, kelapa sawit, apel, kopi, dan tembakau yang tidak kalah ekonomisnya, kita bebaskan begitu saja. Tidak adil juga ketika kita kenakan beban sedekah wajib  atas  pendapatan  sektor  pertanian  sedangkan  dari  sektor  industri  dan  jasa  justru kita bebaskan. 52 Jika Nabi Saw. tidak membicarakan, bukan berarti kekayaan-kekayaan itu sudah ada dan berlaku lazim pada masyarakat di sekitar Nabi SAW waktu kehidupannya, tentu akan juga akan dikenakan zakat (pajak), seperti jenis kekayaan yang telah ditentukan. 53 Oleh  karena  itu,  tidak  perlu  lagi  memahami  barang-barang  yang  disebut  dalam  nas, justru yang lebih penting adalah menangkap substansi kewajiban zakat itu sehingga bisa diperluas cakupannya.
Selanjutnya teori qat’ï dan dannï digunakan Masdar untuk mengungkap konsep Islam dan hak-hak reproduksi perempuan. Dalam pandangannya, bias gender kelaki-lakian dalam penafsiran teks keagamaan, telah mengantarkan corak pemahaman yang merugikan bagi hakhak perempuan. Sebuah contoh penafsiran ini adalah ayat istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok tanam  itu  bagiaman  saja  kamt’  kehendaki  (QS  al-Baqarah  (2):  223).  Kernungkinan ayat ini lebih dimaksudkan sebagai pemberitahuan tentang kesuburan wanita dari pada tentang seks. Akan tetapi, para ulama menafsirkanya sebagai diktum bahwa wanita (istri) itu dalam keadaan apa pun harus memenuhi keinginan seksual suami. 54 Sementara itu, suami bisa berbuat bebas sekehandaknya tanpa memperhatikan kepentingan istri dalam hal yang sama (seks). Jika istri menolak ajakan seks suaminya, dikatakan berdosa besar, tatapi tidak pernah diungkapkan adanya dosa yang sama besarnya jika suami menolak kehendak seks istrinya.
Dalam  pandangan  Masdar  adalah  pesantren,  salah  satunya,  yang  senantiasa mengangkat  pola  penafsiran  yang  merugikan  hak-hak  reproduksi  perempuan.  Model pemikiran  yang  menempatkan  perempuan  pada  posisi  inferior  di  hadapan  laki-laki, menjadi “wacana pemikiran” yang berkembang cukup luas di kalangan ini. Oleh karena itu metode panyadaran akan hak-hak reproduksi perempuan melalui pendekatan keagamaan penting  diterapkan  di  pesantren.  Metode  ini  dipakai  melalui  sebuah  forum  advokasi, suatu proses rekonstruksi atas berbagai penafsiran teks-teks Agama. 55 Akan tetapi, tentu 51 Idem., “Kembalikan Konsep …, hlm 52 Idem., Meletakkan Kembali …, hlm 98.
53 Idem., Agama Keadilan …, hal 138
54 Masdar  Farid  Mas’udi  Rosalia  Siortino  dan  Lies  Marcoes,  “Learning  From  Islam,  Advocacy  of Reproduction Righs in Indonseia Pesantren”, Studi Islamica, IV, 2, hlm 83-84.
55 Ibid., hlm. 84.
Vol. 15, No. 2, September 2021 161
saja harus ada kesiapan untuk menerima perubahan dan pengembangan wawasan kendati berlawånan dengan yang dimiliki sebelumnya. Kesiapan itu semakin matang jika didasari adanya  prinsip  kesetaraan  antara  laki-laki  dan  perempuan.  Lebih  dari  itu  perlu  juga diperhitungkan perlakuan sejarah selama ini terhadap perempuan, gerakan feminisme dan persepsi masyarakat terhadapnya.
Sebagai  justifikasi  pensubordinasian  perempuan,  para  ulama  mendasarkan  pada teologis bahwa kaum laki-laki itu pemimpin dari kaum wanita ( QS al-Nisa’ (4): 34 ). Kata pemimpin sebagai terjemahan dari kata “ qawwãmün ” itulah yang ikut menyebabkan pemahaman  yang  kurang  tepat  terhadap  posisi  wanita.  Oleh  karena  itu,  Masdar menyesalkan, mengapa qawwäm(ün) yang dinyatakan al-Qur’an tersebut tidak diartikan sama, penopang atau penguat. 56 Suatu pernaknaan yang akan menuntun suatu kesimpulan yang memposisikan wanita seimbang dengan pria dalam segala segi kehidupan. Mereka akan  memperoleh  hak-hak  yang  layak  yang  selama  ini  masih  dimanipulasi  oleh  kaum lelaki. Kata qawwäm dengan  pengertian  sama,  penopang  dan  penguat  itu,  dikaitkan dengan kata qawwäm di tempat lain, yaitu pada qawwämüna bi al-qisth..., yang berarti pendukung atau penegak keadilan. Selain itu, jika qawwãm itu diartikan pemimpin akan sangat bergantung pada makna dan kultur politik sosial masyarakat yang bersangkutan. Pengertian pemimpin pada qawwãm itu terikat pada kultur penafsir. Akan tetapi, kalau qawwãm ‘ala jelas berarti penegak, penguat, dan penopang yang bebas dari keterkaitan itu. Pembebasan pengertian dan keterikatan itu meneguhkan wewenang perempuan yang setara dengan laki-laki. Al-Qur’an sendiri menunjukkan kesetaraan itu, dimana dikatakan bahwa baik laki-laki maupun perempuan diciptakan dari jiwa yang sama (nafs wäþidah). Jenis  kelamin  mereka  tidaklah  terlalu  penting  sebab  yang  menentukan  kemulyaan derajatnya di sisi Allah SWT adalah ketakwaanya.
Ketika  berhubungan  seks,  pada  detik-detik  kenikmatannya,  istri  sama  sekali bukan objek, melainkan juga subjek. Tidak adil kalau hanya satu pihak yang merasakan kenikmatannya,  sedangkan  pihak  lain  hanya  kena  getahnya. 57 Sebaliknya,  pekerjaan rumah  tangga  (memasak,  mencuci,  memandikan  atau  menyusui  anak,  dan  merawat rumah ), bukanlah tanggung jawab istri, melainkan tanggung jawab suami sebagai bagian dari nafkah yang harus dibayarkanya. 58 Padahal, hingga sekarang pekerjaan rutinitas itu menurut hampir semua orang adalah sebagai tugas seorang istri, dan dalam realitasnya selalu  dikerjakan  oleh  istri.  Sementara  itu,  suami  banyak  bekerja  mencari  nafkah  di luar  rumah.  Dengan  pekerjaan  mencari  nafkah  itu,  suami  merasa  telah  menunaikan kewajibanya secara optimal dan selesai.
Mengenai masalah warisan, Masdar menegaskan, (l) terobosan dan modifikasi secara teoretis adalah bisa, dan dalam kondidsi tertentu malah tidak terelakkan. (2) terobosan atau modifikasi itu haruslah tetap berpijak pada ide dasar dari ayat-ayat itu sendiri. (3) syariat dalam QS al-Nisa (4) ayat I antara pewaris pria dan wanita secara teoretis bisa saja dirubah, dimodifikasi. 59 Pernyataan ini jelas mendukung pernyataan Munawir Sjadzali sebelumnya. Terlepas dari dukungan itu, pernikiran tersebut muncul sebagai rangkaian dari pandangan Masdar yang menempatkan perempuan seimbang dan sebanding dengan laki-laki.
Advokasi  Masdar  terhadap  perempuan  secara  konseptual  juga  menyentuh  hak-
56 Masdar F. Mas’udi, Islam dan Hak-hak …, 62.
57 Ibid., hlm. 119.
58 Ibid., hal 85.
59 Masdar  Farid  Mas’udi,  “Memahami  Ajaran  Suci  dengan  Pendekatan  Transformasi”,  dalam  Iqbal Abdurrauf Saimina (ed), Polemik Reaktualisasi …, 190-191.

## Mahsun
Vol. 15, No. 2, September 2021 162
haknya untuk menjadi pernimpin tertinggi (Presiden). Dalam amatan Masdar, anggapan menurut agama bahwa perempuan tidak berhak menjadi pemimpin, semata-mata karena berkelamin perempuan, harus ditinjau kembali. Kepemimpinan bisa dipegang oleh siapa saja asalkan dia mampu. 60 Kemampuan justru yang mesti dijadikan ukuran boleh tidaknya seorang  menjadi  Presiden.  Pada  hakekatnya  laki-laki  maupun  perempuan,  memiliki peluang yang sama sehingga boleh bersaing.
Pandangan  atau  pemikiran  yang  selama  dianut  tentang  hak-hak  reproduksi perempuan, sebagaimana pandangan atau pemikiran lainnya juga tidak bisa tumbuh dari ruang yang kosong, tanpa pengaruh tertentu. Bisa dikatakan ia tumbuh sebagai reaksi terhadap  gejala  di  masyarakat.  Dalarn  tinjauan  Masdar,  persoalan  relasi  laki-laki  dan perempuan dalam perspektif demokrasi diyakini adalah prinsip kesetaraan, keadilan, dan nondiskriminasi. Prinsip-prinsip demokrasi itu berpapasan secara kuat, ketika kita melihat relasi  gender  yang  sangat  timpang  dalam  kehidupan  masyarakat  dan  terutama  dalam masyarakat beragama, agama apapun yang dipeluk. Semua agama mempunyai persoalan serius  mengenai  relasi  gender,  kecuali  Islam  yang  lebih  memberikan  tempat  kepada perempuan. Meskipun masih dipandang bermasalah karena Islam diyakini sebagai agama kemanusiaan yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi, persamaan derajat, dan martabat manusia.

## E. PENUTUP
Pemikiran hukum Islam yang digagas oleh Masdar melalui tema “Agama Keadilan” berangkat  dari  kegelisahan  Masdar  tentang  tidak  ditemukannya  konsep  klasik  Islam tentang kehidupan social yang cukup memadai. Masdar berpandangan bahwa Islam datang untuk menegakkan keadilan di tengah-tengah manusia. Sebagai agama akhir zaman, Islam merupakan agama komprehensif, universal dan sempurna. Kesempurnaan ini, meliputi ajaran spritual dan moralitas individual dan yang terpenting adalah inspirasi dan semacam kerangka dasar untuk suatu tawaran konsep sosial yang memadai bagi suatu zaman atau era modern yang demikian kompleks persoalan kemanusiaannya dalam seluruh dimensi.
Narnun sayangnya ketika kita menengok pada konstruksi pernikiran lama, justru tidak  ditemukan  mana  konsep  Islam  tentang  kehidupan  sosial  yang  dinanti-nanti  itu. Dari sinilah upaya ilmiah dilakukan oleh Masdar. Setelah meyakinkan akan visi dan misi Islam sebagai agama rahmatan lil alamin, selanjutnya Masdar merumuskan paradigma dan metode serta mengimplementasikan keduanya dalam laku ijtihad dalam bidang-bidang zakat, pajak, haji, dan isu-isu perempuan.
Dalam  melakukan  rekonstruksi  konsep  qat’i-zanni,  Masdar  dinilai  tuntas  oleh banyak kalangan, tak terkecuali demikian penilaian Abdurrahman Wahid. 61 Bahkan dalam amatan  Martin  van  Bruinessen,  buku  dan  gagasan  Masdar  ini  dinilai  sebagai  gagasan dan  buku  yang  paling  orisinal  dan  provokatif  yang  ditulis  oleh  orang  NU  di  waktu yang sama. 62 Sebagai pemikir yang berlatar belakang tradisionalis, Masdar dinilai sukses merekonstruksi konsep ushul fiqh dengan pendekatan dekonstruksi dan hermeneutika.
60 Idem., Islam dan Hak-hak …, hlm 64.
61 Abdurrahman Wahid, “Kasus Penafsiran Ulang yang Tuntas”, Kata Pengantar untuk buku Masdar F. Mas’Udi , Agama Keadilan : Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam, (Jakarta : P3M 1991).
62 Martin van Bruinessen, NU, Tradisi, Relasi-relasi Kuasa,Pencarian Wacana Baru , (Yogyakarta: LKIS, 1994),  hlm. 294
Agama Keadilan sebagai Narasi Pemikiran Hukum Islam Masdar F. Mas’udi
Vol. 15, No. 2, September 2021 163

## DAFTAR PUSTAKA
Abdurrahman Wahid, “Kasus Penafsiran Ulang yang Tuntas”, Kata Pengantar untuk buku Masdar F. Mas’udi, Agama Keadilan : Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam , (Jakarta : P3M 1991).
Mahsun  Fuad, Hukum  Islam  Indonesia,  dari  Nalar  Partisipatoris  Hingga  Emansipatoris , (Yogyakarta: LK i S , 2005) Mansour Faqih, Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi , (Yogyakarta: Insist_Pustaka Pelajar, 2001) Masdar F. Mas’udi, Agama Keadilan : Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam, (Jakarta : P3M 1991).
Masdar F. Mas’udi, Islam dan Hak-hak  Reproduksi Perempuan: Dialog Fiqih Pemberdayaan , (Bandung : Mizan, 1997)
Masdar F. Mas’udi, ”Meletakkan Kembali Maslahah sebagai Acuan Syari’ah” dalam Ulumul Qur’an No. 3 Vol VI 1995.
Masdar F. Mas’udi, “Kembalikan Konsep Zakat-Pajak pada Tempatnya”, Aula No, 1992. Martin van Bruinessen, NU, Tradisi, Relasi-relasi Kuasa, Pencarian wacana Baru, (Yogyakarta: LK i S , 1994) Marzuki  Wahid  dan  Rumadi, Fiqih  Mazhab  Negara:  Kritik  atas  Politik  Hukum  Islam  di Indonesia, (Yogyakarta: LK i S , 2003) Mujamil  Qomar,  NU  L iberal  :  Dari  Tradisionalisme  Ahussunnah  ke  Universalisme  Islam , (Bandung : Mizan, 2002) Iqbal Abdurrauf Saimina (ed), Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam , (Jakarta: Pustaka Panjimas,
1988)
Mahsun
Vol. 15, No. 2, September 2021 164