How to cite: Achmad Chusanudin, Yanuar Ramadhan (2022) Peran Etika Sosial terhadap Pencegahan Kecurangan Laporan Keuangan Dana Desa, Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, 7 (5). E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 7, No. 5, Mei 2022

## PERAN ETIKA SOSIAL TERHADAP PENCEGAHAN KECURANGAN LAPORAN KEUANGAN DANA DESA

## Achmad Chusanudin, Yanuar Ramadhan
Universitas Esa Unggul Jakarta, Indonesia Email: maschusan@gmail.com, yanuar.ramadhan@esaunggul.ac.id

## Abstrak
Kasus  Kecurangan  penyalahgunaan  dana  desa  sudah  banyak  terjadi  di  Indonesia. Dengan  adanya  kasus  yang  melibatkan  oknum  perangkat  desa,  membuat pengelolaan  dana  desa  menjadi  penting  untuk  dikawal,  dan  diawasi  oleh  seluruh kalangan  masyarakat  bersama-sama  untuk  mencegah  adanya  tindakan  kecurangan dalam  pengelolaan  keuangan  desa.  Dengan  adanya  penelitian  ini,  diharapkan pengelola dana desa akan mendapatkan nilai lebih yaitu memiliki etika social yang tinggi.  Sehingga  hal ini akan mengurangi  kesempatan atau  kasus  korupsi.  Dengan adanya  etika  social  ini  diharapakan  dana  desa  yang  ada  dapat  digunakan sebagaimana  manfaat  asalnya  yaitu  untuk  kepentingan  masyarakat  desa  bukan dinikmati  oleh  segelintir  oknum  tertentu.  Penelitian  ini  menggunakan  metode penelitian  kepustakaan.  Sedangkan  metode  pengumpulan  data  yang  digunakan yakni metode dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data analisis isi.  Hasil  penelitian  ini  yaitu  hendaknya  pengelolaan  dana  desa  menggunakan prinsip transparansi atau keterbukaan, Akuntabilitas, dan Prinsip value for money. Hendaknya  pengelola  dana  desa  memiliki  etika  social  agar  terwujud  pengelolaan yang  Amanah,  Hendaknya  ada  kontrol  social  dari  seluruh  elemen  masyarakat berhubungan dengan penggunaan keuangan desa.
Kata Kunci : dana desa; transparansi; akuntabilitas; amanah; dan etika sosial

## Abstract
financial  management.  With  this  research,  it  is  hoped  that  village  fund  managers will  get  more  value,  namely  having  high  social  ethics.  So  this  will  reduce opportunities  or  cases  of  corruption.  With  this  social  ethic,  it  is  hoped  that  the existing village funds can be used as their original benefit, namely for the benefit of the  village  community,  not  enjoyed  by  a  handful  of  certain  individuals.  This research uses library research method. While the data collection method used is the method  of  documentation.  This  study  uses  content  analysis  data  analysis techniques.  The  results  of  this  study  are  that  the  management  of  village  funds should  use  the  principles  of  transparency  or  openness,  accountability,  and  the principle  of  value  for  money.  Village  fund  managers  should  have  social  ethics  so that trustworthy management can be realized, there should be social control from all elements of society related to the use of village finances.
Keywords: village funds; transparency; accountability; trust; and social ethics

## Pendahuluan
Dana desa adalah sejumlah uang yang dikelola oleh pemerintah desa yang berasal dari  Anggaran  Pendapatan  Belanja  Negara  yang  diperuntukan  untuk  desa  yang ditransfer  melalui  APBD  kabupaten/kota  dan  digunakan  untuk  membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan,  dan  pemberdayaan  masyarakat.  Pagu  Dana  Desa  Tahun  2022  telah ditetapkan  sebesar  Rp68  triliun  dan  dialokasikan  kepada  74.961  desa  di  434 kabupaten/kota se-Indonesia (www.setgab.go.id).
Menurut  Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  No.  49/PMK.07/2016, pengelolaan  dana  desa  lebih  menekankan  pada  bagaimana  cara  mengalokasikan anggaran,  menyalurkan,  melakukan  pemantauan  serta  melakukan  evaluasi  dana  desa tersebut. Pada peraturan ini, aspek transparansi dalam pengelolaan dana desa merupakan aspek yang penting (Triani & Handayani, 2018) . Aspek transparansi ini berfungsi untuk menunjang  pemerintahan  desa  khususnya  dalam  melakukan  proses  menyusun  laporan dana  desa  sehingga  dapat  terhindar  dari  berbagai  kecurangan  atau  manipulatif  dalam menyusun  serta  mengelola  laporan  dana  desa  tersebut.  Lebih  dari  itu,  dengan  adanya transparansi  laporan  keuangan  dana  desa  juga  berfungsi  untuk  meningkatkan kepercayaan  pemerintah  di  mata  masyarakat  di  desa  tersebut (Halmawati  &  Mustin, 2015) .
Kecurangan  kasus  penyalahgunaan  dana  desa  sudah  banyak  terjadi  di  Indonesia. Kasus terbaru yaitu kasus penyalahgunaan keuangan  desa oleh oknum mantan pejabat desa  (Kades)  berinisial  BR  (50)  dan  Bendahara  berinisial  WT  (43)  di  salah  satu  desa pada Kecamatan Nanusa, Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara (Sulut), mereka ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi dana desa sebesar Rp 480 juta. (www.kompas.com).  Kasus  lain  juga  terjadi  di  Desa  Sodong,  Kabupaten  Pandeglang, Kepala  desa  mendapatkan  hukuman  kurungan  penjara  selama  3  tahun  dan  4  bulan sebagai  balasan  atas  korupsi  dari  dana  desa  senilai  Rp  418  juta.  Begitu  juga  anaknya, yang bekerja sebagai kepala urusan (Kaur) keuangan desa, juga mendapatkan hukuman dengan  hukuman  sama  (www.detik.com).  Kasus  lain  juga  terjadi  di  lamongan.  Rali Sugiarto  (47)  mantan  perangkat  desa  dan  tim  pelaksana  proyek  dana  desa  (DD)  Desa Sumberejo  Kecamatan  Pucuk  Lamongan  Jawa  Timur.  Tersangka  di  tangkap  saat melakukan  pelarian  di  daerah  kalimantan  setelah  dua  tahun  masuk  menjadi  daftar pencarian orang (www.detik.com).
Dengan  adanya  banyak  kasus  yang  melibatkan  oknum  pejabat  desa,  membuat proses  pengelolaan  anggaran  dana  desa  menjadi  sangat  perlu  untuk  dikawal,  dan diawasi oleh semua lapisan masyarakat guna untuk mencegah adanya tindakan korupsi dalam  penggunaan  dana  desa  tersebut.  Korupsi  ini  dapat  ditangani  dengan  adanya transparansi serta keterbukaan dalam pengelolaan dana desa. Aspek keterbukaan dalam mengelola dana desa merupakan sesuatu yang penting dan wajib ada dalam setiap unsur pemerintahan  baik  di  tingkat  desa  maupun  tingkat  atasnya.  Dengan  adanya  aspek keterbukaan  ini  dapat  menjadikan  masyarakat  dalam  sebuah  wilayah  mengerti  akan pentingnya suatu program khususnya pengembangan  program desa. Dalam mengelola
perekonomian di desa khususnya keuangan dana desa, sudah tentu harus memiliki aspek keterbukaan atau transparansi agar adanya program yang sudah disepakati dalam bidang perekonomian  bisa  berjalan  lancar  sehingga  manfaat  akan  didapatkan  oleh masyarakat setempat. Aspek transaparansi atau keterbukaan ini bisa dimulai dari proses awal yaitu rencana anggaran pengelolaan program pembangunan, memilih tim pelaksana program, melakukan  rencana  program,  melakukan  alokasi  pendanaan,  serta  evaluasi  program tersebut (Vol, 2019) .
Selain  adanya  transparansi  atau  keterbukaan,  dalam  mengelola  dana  desa diperlukan  manajemen  pengelolaan  keuangan  dana  desa  yang  baik  dan  sesuai  dengan aturan yang berlaku, hal ini dilakukan guna untuk menghindari adanya kesalahan dalam menyalurkan serta menggunakan dana tersebut. Seperti diketahui bersama bahwa dana desa  ini  merupakan  sumber  ekonomi  yang  digunakan  untuk  kemaslahatan  masyarakat desa.  Nominal  dana  desa  juga  tidak  sedikit  untuk  ukuran  masyarakat  desa.  Sehingga dengan  adanya  manajemen  pengelolaan  yang  tepat  dan  sesuai  dengan  ketentuan  yang berlaku,  dana  yang  jumlahnya  sangat  besar  tersebut  dapat  digunakan  sesuai  dengan sasaran  dan  tujuannya (Fahri,  2014) .  Tidak  hanya  dari  manajemen  pengelolaan  yang baik  saja,  hal  ini  juga  sudah  tertuang  dalam  Peraturan  Menteri  dalam  Negeri  yaitu berkaitan dengan cara mengelola dana tersebut sehingga prosesnya memiliki aspek yang sesuai  dengan  prinsip  manajemen  yang  baik  yaitu  aspek  keterbukaan,  akuntabelitas, partisipatif dan dilakukan dengan cara yang tertib dan disiplin.
Menurut (Hanafie, Nugraha, Huda, & Bahri, 2017) dalam hal mengelola keuangan daerah  ada  beberapa  hal  yang  perlu  untuk  diperhatikan  khususnya  dalam  tata  kelola pemerintahan yang baik, yaitu : adanya aspek transparansi atau keterbukaan, aspek ini memiliki makna atau fungsi agar masyarakat diwilayah tersebut dapat berkontribusi dan mempunyai  hak  dan  akses  yang  sama  untuk  mengetahui  berjalannya  proses  anggaran suatu  program  tersebut.  Aspek  selanjutnya  yaitu  aspek  akuntabilitas,  dengan  adanya aspek  akuntabilitas  ini  maka  pertanggungjawaban  publik  terkait  perencanaan  proses penganggaran  suatu  program  mulai  dari  perencanaan  program  kerja,  penyusunan program  kerja,  serta  adanya  pelaksanaan  program  tersebut  harus  benar-benar  dapat dilaporkan  dan  dipertanggungjawabkan.  Aspek  yang  terakhir  yaitu  aspek value  for money ,  aspek  ini  meyakinkan  bahwa  apabila  program  yang  ada  dilaksanakan  harus sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat sehingga akan tercipta suatu program yang bagus dan tepat sasaran tidak boros dan kehilangan prinsip utama dari program tersebut yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektif.
Penelitian  tentang  pengelolaan  dana  desa  sudah  banyak  dilakukan  di  Indonesia diantaranya yaitu; (Azhari, 2019; Fahri, 2014; Fait dkk, 2021; Hardianto & Desa, 2022; Kholmi,  2017;  Segah  et  al.,  n.d.;  Suharyono,  2020;  Tedi  et  al.,  2020;  Triani  & Handayani, 2018; Veronica et al., 2020; Wardhana et al., 2018) . Penelitian ini dilakukan dengan  tema  yang  berbeda-beda  seperti  tentang  pengelolaan  dana  desa,  manajemen dana  desa,  serta  kecurangan  dalam  penggunaan  dana  desa.  Sebagai  contoh  yaitu penelitian  yang  sudah  dilakukan  beberapa  peneliti (Poima  &  Nugraheshty  Hapsari, 2020) mendapatkan hasil bahwa terkadang penggunaan dana desa disuatu wilayah akan
sesuai dengan apa yang seharusnya ada. Sehingga potensi kecurangan tidak ditemukan dalam  pengelolaan  dana  desa  tersebut.  Berbeda  dengan  di  daerah  lainnya  yang  mana banyak  sekali  penyalahgunaan  wewenang  dalam  mengelola  dana  desa.  Seperti  pada kasus  yang  sudah  peneliti  sebut  pada  paragraf  sebelumnya.  Kasus  tersebut  menjadi contoh  untuk  kita  semuanya  bahwa  disetiap  kesempatan  ada  suatu  risiko  kecurangan yang perlu untuk didalam dan diteliti agar mengetahui cara dan solusi dalam menangkal kecurangan tersebut.
Penelitian  ini  memiliki  kebaruan  yaitu  adanya  manajemen  kontrol  etika  social dalam penggunaan dana desa. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan pengelola dana desa akan mendapatkan nilai lebih yaitu etika social. Sehingga hal ini akan mengurangi kesempatan atau kasus korupsi. Dengan  adanya etika social ini diharapakan dana desa yang  ada  dapat  digunakan  sebagaimana  manfaat  asalnya  yaitu  untuk  kepentingan masyarakat desa bukan dinikmati oleh segelintir oknum tertentu.
a) Dana Desa
Indonesia  memiliki  jumlah  desa/kelurahan  83.381  yang  berada  di  seluruh provinsi  di  Indonesia.  Pada  awalnya  desa  merupakan  sebuah  wilayah  dimana masyarakat  tinggal  bersama  dengan  tradisi  dan  adat  yang  sama  sehingga  memiliki hukum adat tersendiri, biasanya masyarakat di suatu desa memiliki kesamaan ikatan lahir  dan  batin  yang  kuat,  ikatan  sosial,  ekonomi  dan  biasanya  merupakan  suatu keluarga  turun  temurun  dari  zaman  dahulu.  Di  Indonesia  sendiri  desa  pertama  kali ditemukan  oleh  Mr.  Herman  Warner  Muntinghe,  beliau  merupakan  orang  belanda yang bekerja di Indonesia. Pada catatan-catatan laporannya terhadapa pemerintahnya beliau  menyebutkan  bahwa  adanya  desa  di  daerah  pesisir  pulau  jawa  bagian  utara. Selain itu, terdapat juga desa di daerah luar pulau jawa. Sebagaimana catatan sejarah china, pada zaman dahulu juga di sepanjang pantai utara jawa sudah terdapat banyak desa  atau  tempat  tinggal.  Hal  ini  dikarenakan  sepanjang  jalur  pantai  pesisir  utara jawa  merupakan  akses  untuk  perdagangan  dengan  wilayah  luar  negeri.  Menurut undang-undang  otonomi  daerah  no  23  tahun  2004  menyebutkan  bahwa  desa merupakan  kesatuan  masyarakat  hukum  yang  memiliki  batas-batas  wilayah  yang berwenang  untuk  mengatur  dan  mengurus  kepentingan  masyarakat  setempat  yang diakui  dan  dihormati  dalam  sistem  Pemerintahan  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia (Veronica et al., 2020) .
Dana  desa  merupakan  program  negara  yang  berfungsi  untuk  memakmurkan masyarakat  desa  secara  langsung  dengan  menggunakan  dana  anggaran  dari  APBN negara.  Dana  ini  ditransfer  langsung  melalui  daerah  sehingga  dana  ini  kemudian dapat  digunakan  langsung  oleh  desa  untuk  kemakmuran  masyarakatnya.  Banyak sekali  program  yang  bisa  dilakukan  dan  dilaksanakan  mulai  dari  pembangunan infrasturktur  fisik  seperti  jalan  raya,  fasilitasa  umum  dan  lainnya.  Selain  itu  juga, dana ini bisa digunakan untuk pengembangan wilayah desa tersebut. Besaran jumlah dana  desa  ini  dihitung  berdasarkan  jumlah  desa  yang  dialokasikan  dan  diperhatikan dengan  melihat  jumlah  penduduk  desa  tersebut  serta  kondisi  alam  lingkungannya (Kementrian Keuangan Republik Indonesia, 2017) .
Secara  garis  besar  dana  desa  yang  ada  di  Indonesia  memiliki  beberapa  tujuan diantaranya yaitu :
a. Guna meningkatkan kualitas pelayanan publik yang ada di desa
b. Membantu masyarakat untuk mengentaskan kemiskinan di desa
c. Membantu perekonomian masyarakat desa
d. Menghilangkan adanya kesenjangan antar desa
e. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan
Berkaitan  dengan  manajemen  pengelolaan  dana  desa,  terdapat  beberapa  aturan yang  berlaku  sehingga  dana  yang  ada  ini  dikelola  dengan  baik  dan  sesuai  dengan peruntukannya.  Dalam  proses  evaluasi  program  dana  desa  ini,  semua  tahapan dilakukan dengan seksama dan baik mulai dari tahapa perencanaan program sampai dengan  berakhirnya  program  tersebut  dengan  laporan  pertanggungjawaban  sebagai tahap diakhirnya. Proses evaluasi program ini dilakukan oleh pemerintah pusat secara teratur  sinergis  dan  terpadu. Evaluasi  program  ini  merupakan  hal  yang  sangat  perlu untuk  dilakukan  guna  mendukung  dan  mengawasi  penggunaan  uang  dana  desa tersebut  yang  jumlahnya  banyak.  Sehingga  program  yang  direncakan  terlaksana dengan  baik  dan  dengan  optimal  bisa  dirasakan  manfaatnya  oleh  masyarakat  desa tersebut.  Selain  adanya  evaluasi  terhadapa  program  tersebut,  pemerintah  juga membuat  peraturan  berkaitan  dengan  sanksi.  Hal  ini  dimaksud  untuk  menjaga  dan mengawasi agar dana tersebut benar dikelola dengan baik dan tidak disalahgunakan oleh oknum perangkat desa (Kementrian Keuangan Republik Indonesia, 2017) .
b) Teori Fraud (Kecurangan)
Teori  fraud  atau  kecurangan merupakan  teori  yang  dikemukakan  oleh  Cressey, seorang  peneliti  yang  melakukan  penelitian  dengan  cara  melakukan  wawancara terhadap  250  narapidana  yang  melakukan  tindakan  kasus  korupsi.  Dalam  teori  ini, ada  tiga  hal  yang  membuat  seseorang  untuk  melakukan  kecurangan  yaitu  adanya tekanan  baik  yang  bersifat  ekonomi  maupun  aspek  lainya,  selain  tekanan  juga terdapat  faktor  kesempatan  dan  faktor  rasionalisasi.  Ketiga  faktor  inilah  yang memotivasi  seseorang  untuk  melakukan  tindakan  sesuatu  kecurangan.  Kecurangan sendiri  merupakan  suatu  istilah  umum  yang  mempunyai  banyak  cakupan  arti  atau tindakan  yang  tidak  baik  seperti  menipu,  menggelapkan,  perilaku  tidak  jujur  serta melakukan rekayasa demi untuk mendapatkan keuntungan pribadi maupun bersama. (Nyoman & Suryandari, 2016) .
Tindakan fraud (kecurangan) ini merupakan kejahatan penipuan yang dilakukan dengan  sengaja  oleh  pelaku  sehingga  pelaku  mendapatkan  keuntungan  dan  bisanya dilakukan  dengan  rahasia  atau  sembunyi  sembunyi,  terkadang  tindakan  curang  ini juga membuat masyarakat tidak sadar bahwa masyarakat sendiri sedang tertipu oleh sang  penipu  tersebut.  Sebagaimana  diungkapkan  oleh  yang  penemu  teori  fraud, Kecurangan  biasanya  terjadi  dikarenakan  keadaan  seseorang  sedang  dalam  tekanan sehingga  terdorong  untuk  melakukan  hal  yang  tidak  baik  ataupun  memanfaatkan kesempatan  yang  ada  dengan  menggunakan  aji  mumpung  dan  juga  bisa  dengan melakukan  pembenaran  (diterima  oleh  masyarakat  secara  umum)  bahwa  hal
demikian  tidak  bermasalah.  Dalam  perusahaan,  biasanya  tindakan  kecurangan  ini bisa  dilakukan  oleh  siapa  saja,  tetapi  biasanya  dilakukan  oleh  oknum  yang  tidak bertanggung  jawab.  Dengan  adanya  tindakan  ini  baik  kecurangan  disengaja  yang didasari  ketidakjujuran  yang  bisa  dilakukan  oleh  seseorang  maupun  yang  tidak disengaja,  baik  karyawan  maupun  pimpinan  dapat  mengakibatkan  pada  meruginya perusahaan.  Kerugian  baik  secara  financial  maupun  non-financial.  Kerugian perusahaan karena fraud ini pada akhirnya dapat menyebabkan kebangkrutan (Putri, 2017) .
c) Tekanan
Seseorang  dalam  melakukan  tindak  kecurangan  biasanya  dalam  keadaan tertekan  atau  memiliki  tekanan,  baik  dari  dalam  pribadi  seorang  tersebut,  maupun tekanan  yang  berasal  dari  faktor  eksternal  seperti  keluarga,  teman,  lingkungan  dan faktor  lainnya.  Tekanan  ini  biasanya  berkaitan  dengan  faktor  keuangan  seperti keuangan seseorang lagi sulit, sedangkan kebutuhan semakin banyak sehingga lebih besar  pasak  daripada  tiang.  Dengan  banyaknya  tekanan,  maka  seseorang  bisa menjadi  stress  dan  sehingga  tergoda  untuk  melakukan  perbuatan  yang  melanggar etika dan hukum tersebut. Selain faktor keuangan, bisa juga kecurangan berasal dari adanya tekanan  bukan  keuangan.  Seperti adanya  keluarga  maupun  adanya  ancaman dari pihak lain. Selain itu juga ada faktor dalam diri sendiri yaitu faktor kekurangan atau  faktor  serakah  hanya  untuk  kepentingan  pribadi  dan  untuk  mencapai  status tertentu (Jensen,  2021) .  Dengan  adanya  serakah  ini  maka  seseorang  akan  bisa melakukan perbuatan kecurangan khususnya dalam bidang keuangan atau wewenang (Puspitanigrum, Taufiq, & Wijaya, 2019) .
d) Kesempatan
Kecurangan  biasanya  terjadi  jika  seseorang  memiliki  peluang  atau  kesempatan untuk  melakukan  perbuatan  kecurangan  tersebut.  Waktu  atau  kesempatan  dalam melakukan  tindakan  curang  ini  hampir  selalu  ada  di  setiap  level  kedudukan  mulai dari  karyawan  tingkat  bawah  sampai  dengan  tingkat  manajemen.  Namun, kesempatan yang dimiliki oleh setiap orang akan berbeda satu sama lainnya. Contoh kesempatan  yang  dimiliki  oleh  karyawan  biasa  akan  lebih  kecil  jika  dibandingkan karyawan  tingkat  manajemen.  Sehingga  kesempatan  yang  dimiliki  juga  lebih  besar bagi  orang  yang  memiliki  jabatan  tinggi  pada  suatu  organisasi  perusahaan  ataupun organisasi (Putri,  2017) .  Tindakan  kecurangan  yang  diakibatkan  oleh  adanya kesempatan  ini  biasanya  disebabkan  karena  pengendalian  internal  suatu  organisasi yang  kurang,  kurangnya  pengawasan,  atau  penyalahgunaan  wewenang.  Dalam mencegah adanya kecurangan dengan faktor kesempatan ini, pihak manajemen atau pimpinan  organisasi  dapat  membuat  suatu  prosedur  yang  ketat  dan  jelas,  baik  dari perencanaan  program,  proses  pelaksanaan  program  dan  proses  evaluasi  program. Dengan  adanya  aturan  ini,  diharapkan  akan  membuat  sedikit  atau  memperkecil kesempatan untuk melakukan tindakan kecurangan.
e) Rasionalisasi
Rasionalisasi merupakan sikap atau karakter yang dapat mendukung diri sendiri untuk  melakukan  pembenaran  atas  tindakan  yang  telah  dilakukannya  terlebih tindakan  kecurangan.  Tindakan  ini  biasanya  dilakukan  oleh  seseorang  untuk melindungi  diri  sendiri  dari  tindakan  kecurangan  bahwa  tindakan  tersebut menurutnya  adalah  hal  yang  biasa  dan  wajar  dilakukan  walaupun  sebenarnya mengerti  bahwa  tindakan  tersebut  tidak  baik  dan  melanggar  hukum.  Aspek rasionalisasi  ini  biasanya  dilakukan  ketika  seseorang  mengalami  kesulitan  atau keadaan  terpaksa.  Sebagai  contoh  dikarenakan  mempunyai  kebutuhan  mendesak maka  seorang  pejabat  akan  menggunakan  uang  organisasi  yang  ada  dengan  alasan meminjam uang tersebut dan akan dikembalikan suatu saat nanti, selain itu juga demi membahagiakan diri sendiri maupun orang lain, maka pejabat tersebut menggunakan uang yang bukan haknya, sehingga dimata masyarakat perbuatan tersebut seolah-olah sudah biasa dan wajar (Nyoman & Suryandari, 2016) .

## Gambar 1 Fraud Teori
Sumber: www.mas-software.com
Berdasarkan gambar diatas, sesungguhnya teori fraud yang secara istilah awam bisa  dikatakan  sebagai  tindakan  perbuatan  kecurangan  oleh  seseorang  baik  secara pribadi  maupun  secara  kelompok.  Tindakan  ini  mempunyai  tujuan  yaitu  untuk mencari  keuntungan  baik  berupa  uang  maupun  dalam  bentuk  lainya.  Tindakan kecurangan  ini  biasanya  memiliki  dampak  yang  dapat  merugikan  orang  lain  secara individu maupun masyarakat (Diany, 1980) .
Sebagaimana  disebutkan  pada  paragraf  diatas,  teori  fraud  triangle  yang dicetuskan Cressey  (1953) dengan  cara  melakukan  penelitian  terhadap  para narapidana  yang  melakukan  kejahatan  korupsi,  sehingga  menyimpulkan  tentang faktor yang menjadi penyebab korupsi atau kecurangan. Teori ini masih relevan dan bahkan  juga  dipakai  oleh  peneliti  dan  praktisi  sebagai  pendekatan  dalam medeteksi suatu tindak kecurangan. Sebagai contohnya yaitu seperti penelitian yang dilakukan oleh (Apriliana  &  Agustina,  2017) .  Penelitian  tersebut  mendapatkan  hasil  bahwa prediksi  kecurangan  pelaporan  keuangan,  dipengaruhi  oleh  stabilitas  keuangan,
kualitas auditor eksternal, dan jumlah foto CEO dalam laporan tahunan perusahaan. Sedangkan  pergantian  direksi  perusahaan  tidak  memiliki  pengaruh  yang  signifikan terhadap  prediksi  kecurangan  pelaporan  keuangan.  Selain  penelitian  tersebut, penelitian  serupa  juga  dilakukan  oleh (Andrew,  Candy,  &  Robin,  2022) Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  Stimulus,  Capability,  dan  Financial  Distress  efektif mendeteksi  fraud.  Deteksi  fraud  dalam  penelitian  menyimpulkan  bahwa  perusahaan yang  memiliki  indikasi  kuat  melakukan  fraud  adalah  perusahaan  yang  termasuk dalam kategori industri dalam Klasifikasi Industri BEI. Selain dari penelitian kedua peneliti tersebut, juga dilakukan penelitian oleh (Wahyuni & Budiwitjaksono, 2017) . Dimana  peneliti  tersebut  berhasil  menunjukan  bahwa  beberapa  faktor  secara signifikan  dapat  mendeteksi  adanya  kecurangan  laporan  keuangan,  faktor-faktro tersebut yaitu tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi.
Penelitian fraud pada pengelolaan dana desa di Indonesia juga sudah dilakukan yaitu diantaranya oleh (Syarifudin, 2020) . Pada penelitian ini, peneliti mendapatkan hasil  bahwa  kontrol  dari  perilaku,  adanya  tekanan  normatif  dan  mimetik  serta kesadaran  diri  memiliki  pengaruh  terhadap  pencegahan  keinginan  melakukan kecurangan. Sehingga dengan adanya kontrol diri dari seorang aparatur desa, hal ini dapat  mengurangi  keinginan  untuk  melakukan  kecurangan  berkaitan  dengan keuangan dana desa. Penelitian lain juga dilakukan oleh (Wijayanti & Hanafi, 2018) . Pada penelitian ini, terdapat temuan yang menunjukan bahwa adanya moralitas yang baik  yang  dimiliki  oleh  perangkat  desa  maka  perilaku  ini  dapat  juga  mencegah kecenderungan  untuk  melakukan  tindakan  kecurangan  atau  korupsi  anggaran  dana desa.  Adanya  moralitas  yang  baik  ini  dapat  dilaksanakan  atau  diberikan  kepada aparat  desa  dengan  cara  meningkatkan  iman  dan  takwa,  meningkatkan  rasa  syukur dan  perilaku  kebaikan  lainnya  guna  meningkatkan  kesalehan  diri  sendiri.  Hal  ini digunakan sesuai dengan kaidah memulai dari diri sendiri.
Selain  penelitian  tentang  kecurangan  dana  desa  tersebut  diatas,  penelitian  juga dilakukan oleh (Rahayu, Ekasari, & Mukoffi, 2021) yang penelitiannya mendapatkan hasil bahwa adanya prinsip akuntabilitas dalam mengelola dana desa bisa dilakukan dengan berbagai elemen masyarakat sehingga adanya program tersebut dapat diawasi sehingga  berjalan  dengan  lancar  dan  baik.  Dengan  adanya  peran  serta  masyarakat maka  dapat  mengurangi  kesempatan  untuk  melakukan  tindakan  curang  dalam mengelola  keuangan  desa tersebut.  Sehingga  dana  yang ada  bisa  disalurkan  dengan tepat sesuai dengan yang diprogramkan.
f) Etika Sosial
Manusia  merupakan  makhluk  sosial.  Hal  ini  berarti  manusia  memerlukan interaksi  satu  sama  lainnya.  Semenjak  kecil  sampai  dengan  usia  lanjut,  manusia banyak  sekali  memerlukan  bantuan  dari  yang  lainnya.  Sebagai  contoh  saat  masih kecil  memerlukan  perawatan  serta  bermain  dengan  alam  lingkungan  sekitarnya. Dalam bersekolah menjumpai teman-teman dan guru sehingga dalam proses belajar menjadi  lebih  semangat  dan  lebih  berasa  rasa  kebersamaannya.  Begitu  juga  saat dewasa. Kita bekerja dan berkeluarga dan bercengkerama dengan orang lain. Hampir
setiap  aktivitas  kita  sehari  hari  memerlukan  adanya  kontribusi  dari  orang  lain disekitar kita.
Dalam  kehidupan  bermasyarakat,  sesama  tetangga  saling  menghargai  dan menghormati  sehingga  tercipta  kehidupan  yang  harmonis  dan  indah.  Begitu  juga seterusnya  sampai  dengan  tingkat  paling  tinggi  dalam  kehidupan  bernegara. Kehidupan ini akan berasa normal dan indah apabila ada suatu aturan yang mengikat masyarakat sehingga dengan adanya hukum masyarakat ini dapat membuat hubungan dalam bermasyarakat sesuai dengan aturan yang berlaku. Hampir semua masyarakat setuju bahwa setiap kebaikan yang ada memiliki nilai positif. Sementara kecurangan atau  perbuatan  tercela  termasuk  hal  atau  sifat  yang  dapat  merugikan  masyarakat. Norma seperti hal tersebut diatas merupakan sebuah etika sosial yang dapat dierima dan  bisa  diterapkan  oleh  segenap  masyarakat.  Norma  atau  nilai  ini  misalnya  nilai ketuhanan, kebenaran, keindahan, dan kebaikan (Parmono, 1995) .
Etika  ini  merupakan  suatu  cabang  keilmuan  dari  filsafat.  Dengan  adanya  etika diharapkan masayarakat dapat menghadapi segenap perubahan yang ada baik berupa kebaikan  maupun  yang  berupa  kejahatan.  Dengan  adanya  etika  ini  diharapkan mampu menghadapi perubahan sosial budaya secara kritis dan objektif. Masyarakat desa  di  Indonesia  memiliki  hukum  yang  bernama  norma.  Norma  yang  ada  di masyarakat  ini  seperti  norma  sopan  santun,  norma  hukum,  norma moral  dan  norma lainya. Norma umum ini digunakan untuk semua elemen masyarakat. Dengan adanya norma  ini,  akan  terjadi  hubunan  yang  baik  dan  harmonis.  Selain  norma  umum, terdapat juga norma khusus yaitu norma dalam keadaan aituasi tertentu dalam status situasi yang khusus baik mereka pilih sendiri ataupun karena keadaan mereka (Djoko S, 2018) .
Etika  sosial  atau  norma  sosial  merupakan  aturan  dalam  kehidupan  sehari-hari. Dengan  adanya  aturan,  kehidupan  yang  dijalankan  oleh  seseorang/kelompok  yang terkait  dengan  kehidupan  dalam  kesehariannya  seperti  bergaul  dengan  teman, keluarga, dan masyarakat bisa terwujud sesuai dengan tujuan awal (Shazwan, 2010) . Adanya  pelanggaran  norma  atau  etika  sosial  ini  akan  mengakibatkan  sanksi  sosial yang  sangat  berat  bahkan  dampaknya  akan  berjangka  panjang.  Sebagai  contoh hukuman  sosial  atas  seorang  yang  melakukan  korupsi,  maka  di  mata  masyarakat pelaku tersebut akan dikucilkan dan nilai akan kejujuran akan terciderai.
Norma  atau  etika  social  memiliki  manfaat  sebagaimana  diungkapkan  oleh (Shazwan, 2010) sebagai berikut:
a) Menumbuhkan rasa dan perilaku tanggung jawab
b) Etika sosial dapat digunakan sebagai pedoman
c) Etika sosial dapat meningkatkan nilai kredibilitas perusahaan atau organisasi
d) Terlaksananya ketertiban dan menjadikan teraturnya organisasi
e) Etika sosial menjadi kontrol sosial di masyarakat
f) Dengan adanya etika yang baik dapat meningkatkan kesejahteraan organisasi
g) Mencegah gangguan atau sesuatu yang tidak diinginkan dari pihak luar
h) Melindungi hak-hak angota organisasi
i) Etika sosial dapat digunakan untuk memecahkan berbagai permasalahan yang ada

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  literature  review.  Untuk  mengumpulkan  data peneliti  menggunakan  metode  dokumentasi  yaitu  berupa  jurnal  penelitian  dan  data lainya. Sedangkan analisis data digunakan teknik analisis isi.

## Hasil dan Pembahasan
Kecurangan  kasus  penyalahgunaan  dana  desa  sudah  banyak  terjadi  di  Indonesia. Kasus terbaru yaitu kasus penyalahgunaan keuangan  desa oleh oknum mantan pejabat desa  (Kades)  berinisial  BR  (50)  dan  Bendahara  berinisial  WT  (43)  di  salah  satu  desa pada Kecamatan Nanusa, Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara (Sulut), mereka ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi dana desa sebesar Rp 480 juta. (www.kompas.com).  Kasus  lain  juga  terjadi  di  Desa  Sodong,  Kabupaten  Pandeglang, Kepala  desa  mendapatkan  hukuman  kurungan  penjara  selama  3  tahun  dan  4  bulan sebagai  balasan  atas  korupsi  dari  dana  desa  senilai  Rp  418  juta.  Begitu  juga  anaknya, yang bekerja sebagai kepala urusan (Kaur) keuangan desa, juga mendapatkan hukuman dengan  hukuman  sama  (www.detik.com).  Kasus  lain  juga  terjadi  di  lamongan.  Rali Sugiarto  (47)  mantan  perangkat  desa  dan  tim  pelaksana  proyek  dana  desa  (DD)  Desa Sumberejo  Kecamatan  Pucuk  Lamongan  Jawa  Timur.  Tersangka  di  tangkap  saat melakukan  pelarian  di  daerah  kalimantan  setelah  dua  tahun  masuk  menjadi  daftar pencarian orang (www.detik.com).

## Gambar 2 Kasus Korupsi Dana Desa 1
Sumber : www.kompas.com

## Gambar 3
Kasus Korupsi Dana Desa 2
Sumber : www.detik.com
Masih  banyaknya  kasus  korupsi  dana  desa  di  Indonesia  merupakan  bukti  masih adanya  fraud  atau  kecurangan  pada  pengelolaan  dana  tersebut  oleh  oknum  yang  tidak bertanggung jawab. Hal ini menjadi pekerjaan rumah kita semua untuk mencari solusi guna  mengawal  pembangunan  yang  baik  untuk  masyarakat  desa.  Besarnya  anggaran dana desa ini juga menjadi kewajiban bersama untuk mengawasi penggunaan anggaran tersebut. Baik dari sisi pemerintahan, hukum serta seluruh elemen masyarakat yang ada. Guna  mengantisipasi  adanya  fraud  (kecurangan)  dalam  pengelolaan  dana  desa  seperti kasus  yang  sudah  disampaikan  diatas,  maka  berdasarkan  tinjauan  dari  berbagai penelitian maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut:
a) Menjaga  stabilitas  keuangan  aparat  desa,  hal  ini  bisa  dilakukan  dengan  adanya kesejahteraan yang diterima oleh perangkat desa, sehingga dalam kehidupan sehari- hari bekerja secara fokus dan efektif.
b) Adanya kontrol dari perilaku aparat desa, dengan adanya kesadaran diri sendiri dan tanggung jawab terhadap pengabdian, maka hal ini akan mencegah aparat desa untuk memiliki keinginan melakukan kecurangan berkaitan dengan keuangan dana desa.
c) Meningkatkan moralitas yang baik yang dimiliki oleh perangkat desa, dengan adanya moralitas  ini  maka  kecenderungan  untuk  melakukan  tindakan  kecurangan  atau korupsi anggaran dana desa bisa dicegah.
d) Memberikan  bekal  kepada  aparat  desa  dengan  cara  meningkatkan  iman  dan  takwa, meningkatkan  rasa  syukur  dan  perilaku  kebaikan  lainnya  guna  meningkatkan kesalehan diri sendiri.
e) Memiliki  etika  sosial  yang  tinggi  sehingga  perangkat  desa  yang  akan  melakukan kecurangan senantiasa ingat akan adanya sanksi sosial
f) Meningkatkan peran serta masyarakat. Dengan adanya peran serta masyarakat maka dapat  mengurangi  kesempatan  untuk  melakukan  tindakan  curang  dalam  mengelola keuangan desa tersebut. Sehingga dana yang ada bisa disalurkan dengan tepat sesuai dengan yang diprogramkan
Selain itu, untuk menghindari adanya korupsi, juga dapat dilakukan kontrol social dengan  menerapkan  etika  social.  Etika  social  disini  yaitu  etika  yang  dilandasi  dengan norma-norma  social.  Sehingga  akan  membuat  perangkat  pengelola  dana  desa  tersebut melakukan  kehati-hatian  dalam  melakukan  pemanfaatan  terkait  dana  desa.  Selain  itu, kontrol juga dapat dilakukan melalui masyarakat langsung yang melihat dan menikmati hasil  dari  pengelolaan  dana  tersebut.  Apabila  dianggap  tidak  sesuai  bisa  dilakukan musyawarah atau melaporkan langsung dengan melakukan tabayyun terhadap pengelola dana tersebut.

## Kesimpulan
Dari  hasil  review  literature  dapat  disimpulkan  bahwa:  1)  Pengelolaan  dana  desa hendaknya  dilakukan  dengan  prinsip  transparansi  atau  keterbukaan,  akuntabilitas,  dan prinsip value for money . 2) Hendaknya pengelola dana desa memiliki etika social agar terwujud  pengelolaan  yang  amanah  3)  Hendaknya  ada  kontrol  social  dari  seluruh elemen masyarakat berkaitan dengan penggunaan dana desa.

## BIBLIOGRAFI
Andrew,  Andrew,  Candy,  Candy,  &  Robin,  Robin.  (2022).  Detecting  Fraudulent  Of Financial  Statements  Using  Fraud  Score  Model  And  Financial  Distress. International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR) ,
6 (1). Google Scholar
Apriliana,  Siska,  &  Agustina,  Linda.  (2017).  The  Analysis  of  Fraudulent  Financial Reporting  Determinant  through  Fraud  Pentagon  Approach. Jurnal  Dinamika Akuntansi , 9 (2), 154–165. https://doi.org/10.15294/jda.v7i1.4036. Google Scholar
Djoko  S,  FX.  Warsito.  (2018).  Etika  Moral  Berjalan,  Hukum  Jadi  Sehat. Binamulia Hukum , 7 (1), 26–35. https://doi.org/10.37893/jbh.v7i1.13. Google Scholar
Fahri,  Lutfhi  Nur.  (2014).  Pengaruh  Pelaksanaan  Kebijakan  Dana  Desa  terhadap Manajemen  Keuangan  Desa  dalam  Meningkatkan  Efektivitas  Program Pembangunan Desa. Jurnal Publik , 11 (1), 75–88. Google Scholar
Fait  dkk.  (2021).  Akuntabilitas  Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  (Studi  kasus: Desa  Tikonu  Kecamatan  Wundulako  Kabupaten  Kolaka). Jurnal  Administrasi Negara , 9 (1), 102–114. Google Scholar
Halmawati,  &  Mustin,  Farah  Asalin.  (2015).  Penerapan  Transparansi  Pelaporan Keuangan  Dalam  Perspektif  Tekanan  Eksternal  Dan  Komitmen  Organisasi. Seminar Nasional Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi , (c). Google Scholar
Hanafie,  H.,  Nugraha,  A.,  Huda,  M.,  &  Bahri,  S.  (2017). Akuntabilitas  Pengelolaan Dana Desa dalam Mewujudkan Kesejahteraan dan Pemerataan Pembangunan di Kecamatan Masalembu, Kabupaten Sumenep … . (1), 7–38. Google Scholar
Hardianto,  Hardianto,  &  Desa,  Alokasi  Dana.  (2022).  Determinasi  Pemberdayaan Masyarakat  Dan  Pemberantasan  Kemiskinan  Desa :  Analisis  Dana  Desa  Dan Alokasi Dana Desa ( Literature Review Manajemen Keuangan ). Jurnal Manajmen Pendidikan Dan Ilmu Sosial , 3 (1), 266–275. Google Scholar
Jensen,  Michael  C.  (2021).  U.S.  Corporate  Governance:  In A  Theory  of  the  Firm . https://doi.org/10.2307/j.ctv22d4ztc.5. Google Scholar
Kementrian  Keuangan  Republik  Indonesia.  (2017).  Buku  Pintar  Dana  Desa.
Kementerian Keuangan Republik Indonesia , 113. Google Scholar
Kholmi, Masiyah. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Di Desa Kedungbetik Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang). Journal of Innovation in Business  and  Economics , 7 (2),  143.  https://doi.org/10.22219/jibe.vol7.no2.143- 152. Google Scholar
Nyoman,  Ni,  &  Suryandari,  Ayu.  (2016). Ni  Nyoman  Ayu  Suryandari  I  Dewa  Made Endiana. Google Scholar
Parmono  Parmono.  (1995).  Nilai  dan  Norma  Masyarakat. Jurnal  Filsafat . Google Scholar
Penyusun,  Nama,  &  Avrie  Diany,  Yuvita.  (1980). Semarang,  12  Maret  2014  Dosen Pembimbing . Google Scholar
Poima,  Agri  Christy,  &  Nugraheshty  Hapsari,  Apriana.  (2020).  Strategi  Anti  Fraud dalam  Pengelolaan  Dana  Desa. International  Journal  of  Social  Science  and Business , 4 (1), 18–24. https://doi.org/10.23887/ijssb.v4i1.21176. Google Scholar
Puspitanigrum, Mia, Taufiq, Eindye, & Wijaya, Satria Yudhia. (2019). Pengaruh Fraud Triangle  Sebagai  Prediktor  Kecurangan  Pelaporan  Keuangan. Jurnal  Bisnis  Dan Akuntansi , 21 (1), 77–88. Google Scholar
Putri, Anisa. (2017). Kajian : Fraud ( Kecurangan ) Laporan Keuangan Anisa Putri ., S . E  .,  M  .  M. Jurnal  Riset  Akuntansi  Dan  Komputerisasi  Akuntansi ,  2. Google Scholar
Rahayu, Fransiska, Ekasari, Luh Dian, & Mukoffi, Ahmad. (2021). Upaya Pencegahan Kecurangan  Dalam  Mengelola  Dana  Desa  Sesuai  Dengan  Prinsip  Akuntabilitas Dan  Transparansi. Moneter  -  Jurnal  Akuntansi  Dan  Keuangan , 8 (2),  129–134. https://doi.org/10.31294/moneter.v8i2.11034. Google Scholar
Segah, Boby, Raya, Palangka, & Kalimantan, Central. (n.d.). Peran Masyarakat Dalam Memantau Penggunaan Dana Desa The Role of the Community in Monitoring the Use of Village Funds . Google Scholar
Shazwan, Mohamad. (2010). Definisi Etika Perniagaan . Google Scholar
Suharyono,  Suharyono.  (2020).  Evaluasi  Penggunaan  Dana  Desa  dan  Alokasi  Dana
Desa. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi , 20 (2), 648. https://doi.org/10.33087/jiubj.v20i2.963. Google Scholar
Syarifudin, Akbar. (2020). Keinginan Mencegah Fraud Pada Penggunaan Dana Desa . 2507 (February), 1–9. Google Scholar
Tedi, Ketut Wisas, Sulindawati, Ni Luh Gede Erni, & Yasa, I. Nyoman Putra. (2020). Pengaruh  Akuntabilitas  Alokasi  Dana  Desa,  Kebijakan  Desa  Dan  Kelembagaan Desa Atas Pengelolaan Keuangan Desa Wisata (Studi Empiris pada Desa-Desa di Kecamatan Banjar). Vokasi : Jurnal Riset Akuntansi , 9 (1), 18. https://doi.org/10.23887/vjra.v9i1.24660. Google Scholar
Triani,  Ni  Nyoman  Alit,  &  Handayani,  Susi.  (2018).  Praktik  Pengelolaan  Keuangan Dana Desa. Jurnal Akuntansi Multiparadigma , 9 (1), 136–155. https://doi.org/10.18202/jamal.2018.04.9009. Google Scholar
Veronica,  Deka,  Winarni,  Etik,  &  Soleh,  Ahmad.  (2020).  Evaluasi  Keberhasilan Penggunaan  Dana  Desa  (Studi  Kasus  Desa  Maju  Jaya  Kecamatan  Pelepat  Ilir, Kabupaten  Bungo). J-MAS  (Jurnal  Manajemen  Dan  Sains) , 5 (2),  318. https://doi.org/10.33087/jmas.v5i2.202. Google Scholar
Vol, Jurnal J. iscan. (2019). Jurnal J-Iscan Vol.1 No. 2 Juli-Desember 2019 . 1 (2), 83–
96. Google Scholar
Wahyuni, Wahyuni, & Budiwitjaksono, Gideon Setyo. (2017). Fraud Triangle Sebagai Pendeteksi  Kecurangan  Laporan  Keuangan. Jurnal  Akuntansi , 21 (1),  47. https://doi.org/10.24912/ja.v21i1.133. Google Scholar
Wardhana, Irwanda Wisnu, Arifin, Bondi, Suhendra, Maman, Wicaksono, Eko, Saputra, Acwin Hendra, Tenrini, Rita Helbra, Ariutama, I. Gede Agus, Djunedi, Praptono, Solikin,  Akhmad,  Damayanty,  Sofia  Arie,  Setiawan,  Hadi,  Handoko,  Rudi,  & Rahman, Arif Budi. (2018). Kajian dana desa Analisis empiris badan usaha milik desa,  kesempatan  kerja,  infrastuktur  pada  seribu  desa  di  Indonesia . Google Scholar
Wijayanti,  Provita,  &  Hanafi,  Rustam.  (2018).  Pencegahan  Fraud  pada  Pemerintahan Desa. Jurnal Akuntansi Multiparadigma , 9 (2), 331–345. Google Scholar

## Copyright holder:
Achmad Chusanudin, Yanuar Ramadhan (2022)
First publication right: Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: