Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039
Vol.  4,  No. 3 – Nov  2023,  Hal.  355-372  |  Tersedia  online  pada https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: https://doi.org/10.55637/jph.4.3.8242.355-372

## KEBIJAKAN HUKUM PEMERINTAH INDONESIA DALAM PELAKSANAAN VAKSINASI COVID-19 DITINJAU DARI HAK ASASI MANUSIA ATAS KESEHATAN
Fauzia Fahmi, M. Zamroni, Budi Pramono
Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Hang Tuah, Surabaya Email: fauziafahmi95@gmail.com

## Abstrak
Untuk menganalisis layanan vaksinasi COVID-19 bagi masyarakat Indonesia dalam perspektif hak asasi manusia atas kesehatan dan tanggung jawab negara untuk memenuhi hak asasi manusia atas kesehatan dalam pelaksanaan vaksinasi, dilakukan penelitian terhadap kedua hal tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif  dengan  pendekatan  perundang-undangan  dan  pendekatan  konseptual.  Beberapa  hal  yang  ditemukan dalam penelitian ini, antara lain mengenai kebijakan pemerintah dalam pemberian vaksin Covid-19 yang menuai berbagai sudut pandang, termasuk sudut pandang hak asasi manusia. Dalam hal ini dinamika yang terjadi terhadap layanan yang diberikan cukup membuat pemerintah berhasil dan bertahan dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Hal  ini  kemudian  menjadikannya  sebagai  bentuk  tanggung  jawab  negara  dalam  penanganan  Covid-19  di Indonesia.  Tanggung  jawab  yang  diberikan  tidak  hanya  sekedar  memberikan  vaksin,  tetapi  juga  terdapat perlindungan  hukum  bagi  masyarakat  Indonesia  yang  telah  divaksinasi.  Hal  ini  juga  karena  melihat  beberapa negara menerapkan hal ini yang didukung oleh instrumen hukum internasional dalam penanganan Covid-19 di Indonesia.
Kata Kunci: Kebijakan Hukum, Vaksin Covid-19, Hak Asasi Manusia atas kesehatan

## Abstract
In order to analyze the COVID-19 vaccination services for the Indonesian people in terms of the human right to health and the state's responsibility to fulfill the human right to health in carrying out vaccinations, a study was conducted on both of these matters. This research was conducted using normative juridical research methods with statute approach and conceptual approach. There are several things that were found in this research, including regarding  the  government's  policy  towards  administering  the  Covid-19  vaccine  which  reaps  various  points  of view, including the view of human rights. In this case the dynamics that occur for the services provided are enough to make the government successful and survive in carrying out these policies. Then this makes it a form of state responsibility  for  handling  Covid-19  in  Indonesia.  the  responsibility  given  is  not  necessarily  just  giving  the vaccine, but there is legal protection for the Indonesian people who are vaccinated. This is also due to seeing several countries implementing this which are supported by international law instruments in handling Covid-19 in Indonesia.

## Keywords: Legal Policy, Covid-19 Vaccine, Humanright to health

## I. PENDAHULUAN
Pada penghujung tahun 2019 terdapat corona virus jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa muncul di Wuhan, China, yang pada manusia menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang serius. Virus tersebut bertransmisi dari manusia ke manusia  dengan  sangat  cepat  dan  mudah  sehingga  penyebaran  virus  tersebut  sulit  untuk  dibendung. Inilah yang menjadi dasar World Health Organizazion (WHO) merubah status Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dari epidemi lokal menjadi sebuah pandemi (Susio, 2020).
Pemerintah Indonesia pertama kali mengumumkan kasus COVID-19 pada tanggal 2 Maret tahun 2020.  Presiden  Joko  Widodo  melalui  Keputusan  Presiden  Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Penetapan Kedaruratan  Kesehatan  Masyarakat Corona  Virus  Disease  2019 (COVID-19),  menetapkan  status
kedaruratan  kesehatan.  Disisi  lain  terus  bertambahnya  jumlah  pasien  COVID-19  berpotensi  pada kolapsnya sistem kesehatan karena rumah sakit kewalahan dalam menangani jumlah pasien yang sangat banyak  (Fitriani,  2020).  Kondisi  tersebut  mengakibatkan  hak  asasi  atas  kesehatan  termasuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik tidak terpenuhi.
Hingga  saat  ini,  pengobatan  COVID-19  masih  dalam  tahap  pengembangan.  Upaya  terbaik menghindari penularan COVID-19 adalah dengan disiplin protokol kesehatan dan melakukan kegiatan vaksinasi.  Upaya  mendatangkan  vaksin  merupakan  upaya  terbaik  Pemerintah  untuk  melindungi  dan menyehatkan  masyarakatnya.  Vaksinasi  merupakan  proses  yang  dilakukan  untuk  membentuk kekebalan spesifik pada tubuh seseorang agar terlindungi dari suatu penyakit, dalam hal ini COVID- 19. Dengan harapan agar tubuh menjadi kebal dan tidak mengalami efek yang berat ketika suatu saat terpapar oleh virus penyebabnya (Marzuki, 2021).
Dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19 Pemerintah Indonesia telah mendisitribusikan sebanyak 116,4 juta dosis vaksin atau 85% ke daerah di Indonesia (per 24 agustus 2021). Terdapat 2 kebijakan yang ditetapkan  Pemerintah  Indonesia sebagai langkah penanggulangan pandemi COVID-19:
(1) Peraturan  Presiden  Nomor  99  Tahun  2020  tentang  Pengadaan  Vaksin  dan  Pelaksanaan Vaksinasi  dalam  rangka  Penanggulangan  Pandemi Corona  Virus  Disease 2019  (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas  Peraturan  Presiden  Nomor  99  Tahun  2020  tentang  Pengadaan  Vaksin  dan  Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); dan
(2) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
Namun hal tersebut menuai kesan negatif, pra dan pasca pelaksanaan vaksinasi COVID-19 oleh pemerintah, mengisyaratkan bahwa persoalan penanganan kesehatan atas pandemi sejatinya selalu saja dikaitkan dengan politik. Melalui pemberitaan media tampak betapa masyarakat Indonesia membeludak ikut antrean untuk divaksin. Misalnya kerumunan di Lantai 8 dan 12 Pasar Tanah Abang dan beberapa tempat  lain  yang  membuat  petugas  penanganan  COVID-19  kewalahan  mengatur  antrean.  Hal  ini menggambarkan kurangnya persiapan pada pelaksanaan vaksinasi COVID-19 massal. Pada tahun 2020 terdapat 172 negara di dunia dan 1.000 lebih perusahaan farmasi  atau riset obat-obatan yang terlibat dalam ‘perlombaan’ untuk menemukan, menciptakan dan memproduksi vaksin COVID-19, sehingga vaksin  COVID-19  tidak  lagi  hanya  penting  terhadap  kepentingan  kesehatan  masyarakat  namun  juga mengandung nilai ekonomi yang cukup besar.
Sehubung  dengan  kebijakan  tersebut,  berdasarkan  alasan  medis  terdapat  beberapa  kondisi sesorang tidak dapat divaksin COVID-19, diantaranya:
1. Terkonfirmasi menderita Covid-19
2. Sedang hamil atau menyusui
3. Mengalami gejala ISPA, seperti batuk, pilek, sesak napas dalam 7 hari terakhir
4. Ada  anggota  keluarga  serumah  yang  kontak  erat  atau  suspek  atau  konfirmasi  atau  sedang dalam perawatan karena penyakit Covid-19 sebelumnya
5. Memiliki riwayat alergi berat atau mengalami gejala sesak napas, bengkak, dan kemerahan setelah divaksinasi Covid-19 sebelumnya (untuk vaksinasi ke-2)
6. Sedang mendapatkan terapi aktif jangka panjang terhadap penyakit kelainan darah
7. Menderita penyakit jantung (gagal jantung atau penyakit jantung koroner)
8. Menderita  penyakit  autoimun  sistemik  (SLE  atau  lupus,  Sjogren,  vaskulitis,  dan  autoimun lainnya
9. Menderita  penyakit  ginjal  (penyakit  ginjal  kronis  atau  sedang  menjalani  hemodialysis  atau dialysis peritoneal atau transplantasi ginjal atau sindroma nefrotik dengan kortikosteroid
10. Menderita penyakit Reumatik Autoimun atau Rhematoid Arthritis
11. Menderita penyakit saluran pencernaan kronis
12. Menderita penyakit hipertiroid atau hipotiroid karena autoimun
13. Menderita  penyakit  kanker,  kelainan  darah,  imunokompromais  atau  defisiensi  imun,  dan penerima produk darah atau transfusi
14. Apabila berdasarkan pengukuran tekanan darah didapati hasil 140/90 atau lebih 15. Menderita HIV dengan angka CD4 kurang dari 200 atau tidak diketahui Berkaitan  dengan  distribusi  vaksin  pun  menimbulkan  problematika  dalam  kebijakan  ini.  Juru Bicara Vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi mengungkap alasan distribusi vaksin Covid-19 belum merata di sejumlah daerah dikarenakan keterbatasan stok dan teknis produksi di dalam negeri. Menurut Nadia dari total 130 juta dosis vaksin yang tersedia di Indonesia, sebanyak 68 juta dosis di antaranya sudah didistribusikan ke seluruh daerah. Sebanyak 50 persen dosis  vaksin COVID-19 didistribusikan ke tujuh provinsi di Pulau Jawa dan Bali. Sebab angka kasus di wilayah itu yang cukup tinggi. Sisanya, disebar ke 27 provinsi di luar Jawa dan Bali.
Kemudian terkait dengan anggaran vaksin COVID-19, apabila meninjau anggaran kesehatan di tahun 2021 setidaknya ada sebanyak 6,2 persen dari APBN atau sebesar Rp169,7 triliun diperuntukkan bagi sisi kesehatan.Anggaran kesehatan direncanakan setara 6,2 persen APBN dan diarahkan terutama untuk peningkatan dan pemerataan dari sisi supply serta dukungan untuk pengadaan vaksin. Sementara anggaran kesehatan untuk 2022 ada sebesar 9,4 persen dari belanja negara. Ini jauh lebih tinggi daripada yang  seharusnya  sekitar  5  persen  yang  ditetapkan  secara  konstitusi  dari  belanja  negara.  Anggaran kesehatan  ini  nantinya  akan  digunakan  untuk  membiayai  kegiatan  penanganan  pandemi  seperti vaksinasi  COVID-19  dan  perawatan  pasien  terkonfirmasi  positif  COVID-19.  Sejalan  dengan  hal tersebut, dapat dikatakan bahwa persentase anggaran negara untuk kesehatan dikatakan cukup dalam membiayai kegiatan penanganan pandemi seperti vaksinasi COVID-19.
Saat  diberlakukannya  PPKM  Darurat,  sertifikat  vaksin  menjadi  salah  satu  syarat  untuk melakukan  beberapa  kegiatan.  Namun  pada  masyarakat  yang  masuk  kedalam  kriteria  tidak  bisa menerima vaksin, akan kesulitan melakukan kegiatan tersebut. Sejak keluarnya Instruksi Kementerian Dalam Negeri (Inmendagri) nomor 15 tahun 2021 dan Surat Edaran Satgas Penangananan COVID-19 Nomor 16 Tahun 2021 tentang ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri pada Masa Pandemi COVID- 19,  maka  pelaku  perjalanan  diwajibkan  untuk  menunjukkan  bukti  vaksin  setidaknya  dosis  pertama. Dalam  kategori  PPKM  Level  4  dan  Level  3  juga  mewajibkan  menunjukkan  kartu  vaksin  minimal vaksinasi dosis pertama bagi pelaku perjalanan. Pada tanggal 12 Agustus 2021, pemerintah melakukan uji coba secara gradual untuk pusat perbelanjaan di wilayah dengan level 4, yang nantinya masyarakat harus menunjukkan setifikat atau kartu sudah vaksin COVID-19 hingga 23 Agustus 2021.
Berdasarkan  permasalahan  yang  terjadi  membuattimbul  pertanyaan  sejauh  mana  keseriusan Pemerintah  Indonesia  membuat  kebijakan  dalam  menanggulangi  pandemi  COVID-19  ini,  dan komitmen Pemerintah Indonesia terhadap perlindungan hak asasi manusia atas kesehatan masyarakat sebagaimana  yang  dimanatkan  dalam  pasal  28H  ayat  (1)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperleh pelayanan kesehatan”.
Belum  ditemukan  penelitian  yang  mengkaji  secara  khusus  mengenai  kebijakan  pelaksanaan vaksinasi  COVID-19  ditinjau  dari  hak  asasi  manusia  atas  kesehatan,  karenanya  penulis  berpendapat perlu  diteliti  lebih  lanjut  mengenai  kebijakan  hukum  Pemerintah  Indonesia  dalam  pelaksanaan vaksinasi COVID-19 apakah sudah maksimal untuk melindungi dan memenuhi hak asasi atas kesehatan masyarakat.
Berdasarkan rumusan penelitian di atas, maka apat ditentukan tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah:
1. Untuk  menganalisis  pelayanan  vaksinasi  COVID-19  masyarakat  Indonesia  ditinjau  dari  Hak Asasi Manusia atas kesehatan
2. Untuk  menganalisis  tanggung  jawab  negara  terhadap  pemenuhan  Hak  Asasi  Manusia  atas kesehatan dalam pelaksanaan vaksinasi

## II. METODE PENELITIAN
Tipe  penelitan  yang  akan  digunakan  adalah  menggunakan  metode  penelitan  yuridis  normatif, yang  terdiri  dari  penelitian  terhadap  norma  hukum,  azas-azas  hukum,  sistematika  hukum  dan sinkronisasi  hukum.  Penelitian  ini  menggunakan  beberapa  pendekatan  yaitu  pendekatan  perundang- undangan (statute  approach) dan  pendekatan  konseptual (conceptual  approach). Sumber  data
penelitian  ini  bersumber  dari  bahan  hukum  primer,  sekunder  dan  tersier  (Sunggono,  1998).  Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakanpendekatan perundang-undangan yangberkaitan  dengan isu yang dikaji. Selain itu peneliti menggunakan pendekatan konseptual, maka peneliti juga mengumpulkan bahan bacaan hukum baik yang terdapat  dalam buku, jurnal, maupun sumber lain yang mengandung konsep-konsep  hukum  dan  berhubungan  dengan  tanggung  jawab  negara  atas  pelaksanaan  vaksinasi COVID-19 yang dimaksud. Berdasarkan identifikasi masalah hukum yang akan dikaji tersebut, peneliti akan melakukan penelusuran guna untuk menemukan, memahami dan menjelaskan secara mendalam tentang isu hukum tersebut, sehingga diperoleh jawaban terhadap isu hukum yang diajukan. Penelitian ini  bersifat  analisis  deskriptif,  yang  menggambarkan  fakta-fakta  yang  diteliti,  yang  selanjutnya dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan, teori-teori, dan pendapat ahli hukum. deskriptif analisis,yaitu  suatu  metode  yang  berfungsi  untuk  mendeskripsikan  atau  memberi  gambaran  terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum (Sugioyono, 2010).

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1   Pelayanan Vaksinasi Covid-19 Masyarakat Indonesia Ditinjau dari Hak Asasi Manusia Atas
Kesehatan
3.1.1 Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam  Pelayanan Kesehatan Berupa Pemberian Vaksinasi COVID-19
Kondisi pandemi COVID-19 telah menyebabkan berbagai hal, antara lain pelayanan kesehatan yang ditandai modifikasi pelayanan dari tenaga kesehatan, perubahan penggunaan gedung dan fasilitas rumah  sakit,  perubahan  kualitas  pelayanan  kesehatan,  perluasan  peran  tenaga  kesehatan,  strategi manajemen pelayanan kesehatan dan psikologi. Selain itu, juga berdampak pada ekonomi, masyarakat, pendidikan,  kesehatan  mental,  kesehatan  reproduksi/kehamilan  dan  aspek  masyarakat  lainnya (Sarasnita & Raharjo, 2021).
Dalam menghadapi kedaruratan pandemi COVID-19, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan  mengenai  pelaksanaan  vaksinasi  COVID-19  yang  memiliki  tujuan  untuk  mengurangi penyebaran,  penularan  COVID-19,  menurunkan  angka  kesakitan  dan  kematian  akibat  COVID- 19,terciptanya kekebalan kelompok di masyarakat ( herd immunity ) serta melindungi masyarakat untuk tetap  produktif  secara  sosial  dan  ekonomi.  Intervensi  vaksinasi  harus  dilakukan  dalam  menunjang penerapan protokol kesehatan yang efektif guna memutus mata rantai penularan COVID-19.
Vaksin merupakan sebuah zat atau substansi yang berguna untuk membantu melawan penyakit tertentu. Vaksin mengandung virus  yang sudah dilemahkan maupun yang sudah mati. Virus tersebut membantu  guna  mengetahui  virus  yang  menyerang  tubuh.  Dengan  ini  sistem  imun  akan  mudah melawan  virus  yang  terdapat  di  dalam  tubuh.  Vaksinasi  merupakan  pemberian  vaksin/antigen  yang dapat mengembangkan pembentukan antobodi atau pembentukan imunitas di dalam tubuh. Vaksinasi berupaya untuk pencegahan pertama yang utama dalam mencegah penyakit yang dapat dicegah melalui vaksinasi.  Dengan  praktik  vaksinasi  yang  tepat,  diharapkan  akan  tercapai  perlindungan/kekebalan tubuh yang memadai, penyuntikan yang aman dan kejadian Ikutan Pasca Imunisasi yang lebih sedikit. Pada dasarnya sistem imun tubuh dapat terbentuk secara otomatis ketika seseorang terkena infeksi atau virus yang menjadi penyebabnya. Namun, virus corona mempunyai risiko kematian dan penularan yang tinggi.  Maka  diperlukan  cara  lain  untuk  membentuk  sistem  kekebalan  tubuh  yaitu  dengan  vaksinasi (Sutikno, 2020).
Vaksinasi  COVID-19  memiliki  tujuan  untuk  menurunkan  transmisi/penularan  COVID-19, mengurangi  angka  mortalitas  akibat  COVID-19,  mencapai  kekebalan  kelompok  di masyarakat  ( herd immunity ) dan melindungi masyarakat dari COVID-19 agar tetap produktif secara sosial dan ekonomi (Pardede, 2021). Apabila cangkupan vaksinasi cukup tinggi dan merata di seluruh wilayah maka akan terciptanya kekebalan imun dalam jangkauan kelompok.
Vaksinasi  COVID-19  dapat  dilakukan  setelah  dipastikan  keamanan  dan  efektivitasnya  dalam upaya mengurangi penyakit dan kematian serta mendorong pembentukan kekebalan imun yang bersifat kelompok. Secara keseluruhan dari kumpulan prioritas di atas akan mendapatkan vaksin COVID-19, vaksin akan diteruskan ke kelompok penerima vaksin COVID-19 lainnya, dimulai dari penduduk di daerah yang banyak kasus COVID-19 nya sampai dengan ke seluruh wilayah Indonesia (Rifaldi, 2021). Hal tersebut dilakukan  untuk meningkatkan sistem  kekebalan tubuh  seseorang untuk menanggulangi virus COVID-19.
Kekebalan imun dalam sebuah kelompok akan tercapai ketika vaksinasi tinggi dan tersebar di seluruh wilayah. Dari segi ekonomi, upaya pencegahan melalui vaksinasi dinilai lebih murah biayanya dibandingkan dengan upaya pengobatan. Per tanggal 13 Januari 2021 lalu, pelaksanaan vaksinasi ini dilanjutkan  hingga  seluruh  wilayah  Indonesia  baik  provinsi,  kabupaten,  dan  kota.  Pemerintah  telah berupaya  memuhi  persyaratan  vaksinasi  dengan  berbagai  cara,  baik  melalui  program government  to government maupun  langsung  ke  produsen  vaksin.  Vaksinasi  dini  merupakan  salah  satu  cara  untuk mengendalikan jumlah penularan COVID-19 dan melawan wabah tersebut (Arina, 2021).
Penanganan pengendalian COVID-19 telah memasuki tahapan penting yaitu  vaksinasi sebagai bagian  dari  penyelenggaraan  kekarantinaan  kesehatan.  Secara  hukum,  penolakan  untuk  melakukan vaksinasi COVID-19 merupakan bagian dari penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan dapat dikenai sanksi pidana. Menurut ratio legis Pasal 15 ayat (2) jo Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang  Kekarantinaan  Kesehatan  memberikan  konstruksi  makna  “Bahwa  setiap  orang  yang  tidak mematuhi  penyelenggaraan  kekarantinaan  kesehatan  (vaksinasi  adalah  bagian  dari  kekarantinaan kesehatan) dipidana dengan pidana penjara paling lama satu tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 menjelaskan bahwa setiap orang berhak atas pelayanan kesehatan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan sebagai undang-undangn turunan dari UUD NRI Tahun 1945, tidak ada pasal yang  secara  jelas  mengatur  bahwa  pemberian  vaksinasi  merupakan  bagian  dari  kewajiban.Undang- undang hanya mengatur vaksinasi sebagai bentuk jaminan kesehatan artinya tidak ada frasa yang tegas mengatakan bahwa vaksin itu suatu kewajiban.
UUD NRI 1945 menyatakan bahwasannya pelayanan kesehatan merupakan hak. Sehingga dapat juga diartikan bahwa vaksinasi merupakan bagian dari pelayanan kesehatan yang menjadi hak setiap orang untuk mendapatkannya. Berdasarkan kamus besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa kewajiban memiliki arti harus dikerjakan, tidak boleh tidak dilaksanakan, sedangkan hak diartikan sebagai sesuatu yang  patut  atau  patut  diterima  untuk  memajukan  supremasi  konstitusi  sebagaimana  yang  dimaksud dalam  pasal  1  ayat  (2)  UUD  NRI  1945,  segala  jenis  peraturan  tidak  boleh  bertentangan  dengan konstitusi, sehingga dapat terbentuknya:
1. Tidak bertentangan dengan konstitusi;
2. Ada keserasian aturan hukum yang berjenjang;
3. Tidak melanggar hak konstitusional warga negara.
Sebagai  dasar  penyusunan  aturan  hukum,  perlu  dilakukan  analisis  hierarki  atau  tata  urutan peraturan perundangan-undangan. Berkaitan dengan hal tersebut, di Indonesia disebutkan dalam Pasal 7  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundangan- undangan, urutan peraturan perundang-undangan terbagi atas UUD NRI Tahun 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan  Rakyat,  Undang-Undang/Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang (Perppu),  Peraturan  Pemerintah,  Peraturan  Presiden,  Peraturan  Daerah  Provinsi  Perdaprov  dan Peraturan  Daerah  Kabupaten/Kota  (Perda  Kab/Kota).  Pada  dasarnya,  setiap  orang  berhak  untuk memilih pelayanan kesehatan yang dibutuhkan bagi dirinya. Hal ini selaras dengan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan  yang  menyatakan  bahwa  “Setiap  orang berhak  secara  mandiri  bertanggung  jawab  menentukan  sendiri  pelayanan  kesehatan  yang  diperlukan bagi dirinya”.
Berdasarkan  ketentuan  tersebut,  maka  secara  harfiahvaksinasi  COVID-19  adalah  sebuah  hak seseorang sebagai bagian pemilihan pelayanan kesehatannya. Namun, jika struktur hukum digunakan secara  sistematis  (mengacu  pada  sistem  peraturan  perundang-undangan  secara  komprehensif)  dan dalam  kondisi  aktual,  maka  hak  asasi  manusia  terkait  vaksinasi  COVID-19  akan  bertransformasi sebagai hak publik ketika dihubungkan dengan darurat kesehatan dan berjangkitnya penyakit menular yang berkaitan dengan hak atas kesehatan bagi masyarakat lebih besar dimana akibat tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah.
Upaya  pencegahan  dengan  memberikan  program  vaksinasi  bila  dianalisis  dari  segi  ekonomi, akan lebih menghemat biaya bila dibandingkan dengan pembayaran untuk berobat. Pelayanan vaksinasi COVID-19  dilakukan  dengan  tetap  mengimplementasikan  protokol  kesehatan  yakni  dengan menerapkan upaya Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) dan menjaga jarak aman 1 (satu) sampai 2 (dua) meter, sesuai dengan Petunjuk Teknis Pelayanan Vaksinasi Pada Masa Pandemi COVID-19.
Penyebaran  COVID-19  yang  begitu  tinggi  membuat  hal  ini  genting  untuk  dibuat  langkah penanggulangannya, sehingga oleh Presiden Jokowi ditetapkan sebagai Darurat Kesehatan Masyarakat melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020. Secara logika, situasi darurat kesehatan masyarakat sangat berbeda dengan situasi normal pada umumnya. Dalam analisis asas hukum lex spesialis derogat lex generalis, penetapan hak privat dalam pemilihan pelayanan kesehatan berupa vaksinasi COVID-19 dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tidak dapat digunakan dikarenakan terdapat  kondisi  dan  ketentuan  khusus  yang  dimuat  dalam  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular yang merupakan salah satu undang-undang yang lebih khusus dibandingkan dengan Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular  mengesampingkan  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan  terkait pengaturan substansi yang memiliki koherensi.
Oleh karena itu, vaksinasi COVID-19 sebagai bagian dari pelaksanaan kekarantinaan kesehatan dan sebagai penanggulangan wabah penyakit menular merupakan hak masyarakat untuk memperoleh jaminan  dan  pemenuhan  kesehatan.  Tanpa  adanya  kewajiban  vaksinasi,  seseorang  dapat  menjadi penyebab penularan virus COVID-19 dan membahayakan hak masyarakat lainnya untuk memperoleh jaminan  dan  pemenuhan  kesehatan  pada  dirinya.  Maka  dari  itu,  ancaman  hukuman  pidana  terkait dengan  kewajiban  vaksin  COVID-19  sebagai  alat  untuk  melindungi  hak  masyarakat  lainnya  yang merupakan hak publik terkait dengan pemenuhan hak atas kesehatan dan perlindungan dari COVID-19 yang bersifat filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam kerangka hukum serta legalitas konstitusi.
Mengacu pada Pasal 1 ayat 1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 menyatakanbahwa:
“Vaksin adalah produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme yang sudah mati atau  masih  hidup  yang  dilemahkan,  masih  utuh  atau  bagiannya,  atau  berupa  toksin mikroorganisme  yang  telah  diolah  menjadi  toksoid  atau  protein  rekombinan,  yang ditambahkan dengan zat lainnya, yang bila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu”
Dalam pelaksanaan vaksinasi terhadap warga masyarakat telah terdapat beberapa peraturan yang dapat dijadikan dasar kebijakan vaksinasi di Indonesia diantaranya sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273).
2. Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan  (Lembaran  Negara  Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063).
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236).
4. Undang-Undang  Nomor  2 Tahun  2020  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  2020  tentang  Kebijakan  Keuangan  Negara  dan  Stabilitas Sistem  Keuangan  untuk  Penanganan  Pandemi Corona  Virus  Disease 2019  (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516).
5. Peraturan  Presiden  Nomor  99  Tahun  2020  tentang  Pengadaan  Vaksin  dan  Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 227).
6. Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  14  Tahun  2021  Tentang  Perubahan  Atas Peraturan  Presiden  Nomor  99  Tahun  2020  Tentang  Pengadaan  Vaksin  Dan  Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangig Penanggulangan Pandemi Corona Virus Desease 2019 (COVID-19).
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pengadaan Vaksin dalam  rangka  Penanggulangan  Pandemi  Corona  Virus  Disease  2019  (COVID-19)  (Berita
Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2020  Nomor  1229)  sebagaimana  telah  diubah  dengan Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  79  Tahun  2020  tentang  Perubahan  atas  Peraturan Menteri  Kesehatan  Nomor  28  Tahun  2020  tentang  Pelaksanaan  Pengadaan  Vaksin  dalam rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 ( COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1266)
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2021  Nomor  172)  (Oskar Arifandi  Ginting,  M. Yamin Lubis, 2021).
Kemudian pemerintah juga telah menetapkan enam jenis vaksin yang digunakan untuk vaksinasi COVID-19  di  Indonesia.  Keenam  vaksin  tersebut  yaitu  Bio  Farma  (Persero),  Astra  Zeneca-Oxford, Sinopharm,  Moderna,  Pfizer-BioNTech,  dan  Sinovac.  Penetapan  enam  jenis  vaksin  itu  melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor  H.K.01.07/Menkes/9860/2020 tentang Penetapan Jenis Vaksin Untuk Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19.
Pemerintah  juga  telah  membuat  kebijakan  terkait  bagaimana  negara  menangani  dan  berupaya mencegah  serta  menghentikan  penyebaran  virus  COVID-19.  Seperti  kebijakan  sistem lockdown , kebijakan menjaga jarak secara fisik, serta program vaksin COVID-19. Kedua sistem yang diterapkan berjalan kurang efektif, hingga pada akhirnya pemberian vaksin ini dinilai lebih efektif dengan tetap melakukan dua kebijakan sebelumnya. Pada awal pelaksanaan vaksinasi COVID-19, sasaran utamanya adalahtenaga  kesehatan,  asisten  tenaga  kesehatan,  dan  tenaga  penunjang  yang  bekerja  pada  fasilitas pelayanan  kesehatan,  lansia  dantenaga/petugas  pelayanan  publik,  masyarakat  rentan  dari  aspek geospasial, sosial dan ekonomi, masyarakat lainnya.
Pada awal program ini, pemerintah telah memberkan rencana yang cukup untuk jangka ke depan. Hal ini ditunjukan dengan pemberian vaksin yang dilakukan secara bertahap dan terus menerus dalam pendistribusiannya.  Pelaksanaan  vaksin  COVID-19  tahap  I  dilaksanakan  mulai  bulan  Januari  2021, tahap II dimulai pada bulan Februari 2021 dan tahap III dimulai pada bulan Juli 2021 yang didukung dengan  penelitian  terkait  pelaksanaan  program  vaksinasi  COVID-19  telah  sesuai  dengan  Peraturan Pemerintah dan pemberian vaksin sudah tepat sasaran (Fitrianingrum, 2021).
Dengan  demikian,  pemerintah  secara  bertahap  akan  dapat  menekan  jumlah  penularan  virus sehingga seluruh wilayah Indonesia dinyatakan bebas virus corona akibat penerapan kebijakan ini. Oleh karena  itu,  agar  tidak  menimbulkan  masalah  baru  bagi  pemerintah  dan  masyarakat,  maka  kebijakan vaksin  ini  harus  dikembangkan  sesuai  dengan  konsep  kebijakan  publik  yang  didasarkan  pada rasionalitas dan pemikiran yang komprehensif. Setiap kebijakan pemerintah memuat undang-undang yang berisikan perintah atau larangan yang bertujuan untuk melindungi masyarakat (Saraswati, K. C., &  Sunarta,  2021).  Protokol  kesehatan  harus  terus  dipatuhi  masyarakat  Indonesia  untuk  memastikan keberhasilan vaksinasi dan mencegah munculnya kembali pandemi COVID-19.
Pelaksanaan  Program  Vaksinasi  COVID-19  di  Indonesia  tidak  lepas  dari  berbagai  kendala. Sebagian besar masyarakat mendukung program vaksinasi COVID-19 ini, namun tak sedikit pula yang meragukan  manfaat  dan  efektivitas  vaksin  COVID-19.  Diketahui  bahwa  pemerintah  Indonesia  telah melaksanakan vaksinasi COVID-19 tahap pertama dan kedua menggunakan Vaksin Sinovac yang telah melalui  uji  klinis  dengan  beberapa  tahapan  dan  mendapat  izin  edar  dari  Badan  Pengawas  Obat  dan Makanan (BPOM) serta dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Namun, masih ada beberapa masyarakat yang menolak untuk divaksin, sehingga sulit untuk melaksanaan program vaksinasi di berbagai daerah.
Dalam  pelaksanaan  vaksinasi  yang  begitu  massif,  terdapat  beberapa  faktor  menyebabkan terhambatnya vaksinasi di Indonesia yaitu (Anjani Eka Puteri, 2021).
1. Kekhawatiran masyarakat tentang efek samping vaksin
2. Keraguan masyarakat akibat penolakan vaksin dari tokoh masyarakat, penolakan vaksin di media sosial, keraguan terhadap kehalalan vaksin, dan keraguan karena mereka belum pernah menerima vaksin
Namun, hal itu dapat dimitigasi dengan arahan Presiden untuk meyakinkan masyarakat. Hal ini dikarenakan  pemberian  suntikan  vaksin  membutuhkan  keahlian  dan  tidak  dapat  digunakan  secara mandiri  oleh  pasien.  Oleh  karena  itu,  Presiden  Republik  Indonesia,  Joko  Widodo  mengeluarkan perintah melalui instruksi presiden terkait pelaksanaan program vaksin di Indonesia.
Kebijakan vaksinasi ini juga memberikan dampak terhadap yang lain seperti munculnya aplikasi PeduliLindungi (yang pada saat ini sudah berganti nama menjadi SatuSehat). Aplikasi ini merupakan
salah  satu  upaya  pemerintah  dalam  menanggulangi  penyebaran  COVID-19.  Hal  ini  dirancang  untuk mendeteksi aktivitas masyarakat di fasilitas umum. Hanya mereka yang telah menyelesaikan vaksinasi tahap  pertama  atau  kedua  yang  diizinkan  masuk  ke  fasilitas  umum  saat  menggunakan  aplikasi PeduliLindungi  (Herdiana,  2021).  Masyarakat  yang  menggunakan  fasilitas  umum  akan  menjalani proses  penyaringan,  yang  diharapkan  dapat  mengurangi  penyebaran  COVID-19  di  tempat-tempat umum  melalui  aplikasi  tersebut.  Kebijakan  ini  telah  dilaksanakan  dengan  baik  dan  membantu pemerintah mengawasi aktivitas masyarakat di tempat-tempat umum (Mustika, T. P., Fajriani, S. W.., Prasetio, M. B., & Pernantah, 2022).
Sebagai hasil dari penerapan kebijakan ini, protokol kesehatan telah terpenuhi. Vaksinasi harus dilakukan oleh semua orang di Indonesia tanpa melihat batasan usia, akan tetapi harus juga dilihat dari segi  kesehatan  masyarakat  dalam  pemberian  vaksin  ini.  Karena  terdapat  beberapa  kondisi  yang menyebabkan  masyarakat  tidak  dapat  diberikan  vaksin  COVID-19.  Kebijakan  ini  bertujuan  untuk meningkatkan imunitas masyarakat agar terhindar dari gejala virus corona dan terhindar dari infeksi. Pemerintah memberikan vaksin gratis kepada seluruh masyarakat dan menerapkan kebijakan ini secara merata di setiap daerah.
Pada bulan juli 2021, dari total 130 juta dosis vaksin yang tersedia di Indonesia, sebanyak 68 juta dosis di antaranya sudah didistribusikan ke seluruh daerah. Sebanyak 50 persen dosis vaksin COVID- 19 didistribusikan  ke tujuh provinsi di Pulau Jawa dan Bali. Sebab angka kasus di wilayah itu yang cukup tinggi. Sisanya, disebar ke 27 provinsi di luar Jawa dan Bali. Di Jakarta, ada 6,95 juta orang (65,77%) yang telah mendapatkan dosis pertama vaksin corona. Dari jumlah tersebut, sebanyak 2,15 juta orang (20,35%) juga telah mendapatkan dosis kedua vaksin corona. Sementara di beberapa provinsi lain, cakupan vaksinasi masih sangat rendah, bahkan untuk dosis pertama. Lampung, misalnya, baru mampu menyuntikkan kepada 598.895 orang atau 6,64% dari populasinya. Sedangkan, pemberian dosis kedua  vaksin  corona  baru  kepada  311.264  orang  atau  3,5%  dari  total  penduduk.  Demikian  pula  di Maluku Utara telah memberikan dosis pertama kepada 108.186 orang (8,4%). Sedangkan, pemberian dosis kedua vaksin corona baru kepada 41.470 (3,23%).
Dalam  hal  ini  negara  melaksanakan  urusan  wajibnya  ( Obligatory  Public  Health  Functions) dengan melaksanakan program vaksinasi COVID-19 pada saat pandemi. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya “ Public Goods ” yang dilakukan oleh suatu negara. Oleh karena itu seluruh biaya vaksinasi harus ditanggung  sepenuhnya  oleh  negara.  Untuk  mempercepat  penurunan  pandemi  diperlukan  cakupan imunisasi sebesar 70% agar ‘ herd immunity’ segera tercapai dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun. Vaksinasi  COVID-19  harus  mencakup  kelompok  usia  lanjut  (>60  tahun)  yang  merupakan  kelompok risiko  tinggi  terinfeksi  COVID-19  dengan  mortalitas  yang  juga  tinggi.  Pelayanan  vaksinasi dilaksanakan  melalui  fasilitas  Kesehatan  milik  negara  ataupun  swasta  yang  telah  ditunjuk  dan memenuhi standar.
Dinas  Kesehatan  Provinsi,  Dinas  KesehatanKabupaten/Kota  dan  puskesmas  harus  melakukan advokasi kepada pemangku kebijakan setempat, serta berkoordinasi dengan lintas program, dan lintas sektor  terkait,  termasuk  organisasi  profesi,  organisasi  kemasyarakatan,  organisasi  keagamaan,  tokoh masyarakat  dan  seluruh  komponen  masyarakat  dalam  pelaksanaan  kegiatan  pelayanan  vaksinasi COVID-19.  Petugas  kesehatan  harusnya  juga  melakukan  upaya  komunikasi,  informasi  dan  edukasi (KIE) kepada masyarakat serta memantau status vaksinasi setiap sasaran yang ada di wilayah kerjanya untuk  memastikan  setiap  sasaran  mendapatkan  vaksinasi  COVID-19  lengkap  sesuai  dengan  yang dianjurkan.
Berdasarkan  data  yang  diperoleh  per  tanggal  11  Juni  2023,  terdapat  203.846.168  orang  telah melakukan  vaksinasi  dosis  pertama  dan  174.894.634  orang  telah  diberikan  vaksin  dosis  kedua.  Hal tersebut  pada  dasarnya  secara  tidak  langsung  pemerintah  berhasil  mencapai  target  pelaksanaan vaksinasi COVID-19, dimana ditargetkan vaksinasi harus mencapai 200 juta orang yang mendapatkan vaksin  COVID-19.  Ini  menunjukan  bahwa  kebijakan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  sudah  efisien dalam implementasinya.
Akan  tetapi,  dilain  sisi  atas  keberhasilan  tersebut  juga  terdapat  kendala  lain  dimana  terdapat beberapa  kondisi  tertentu  yang  menyebabkan  seseorang  tidak  dapat  diberikan  vaksin  COVID-19. Adapun kelompok orang tidak bisa divaksin Covid-19, seperti yang memiliki alergi berat dan kondisi tertentu, ketentuannya diperkuat dalam buku Pedoman Tatalaksana Covid-19 Edisi 4 yang baru dirilis tahun  2022.  Dalam  buku  pedoman  tersebut  disebutkan  beberapa  kategori  orang  tidak  bisa  divaksin Covid-19, di antaranya sebagai berikut:
1. Pasien dengan kanker darah
2. Pasien dengan kanker tumor padat
3. Pasien  dengan  kelainan  darah  (talasemia,  imunohematologi,  hemofilia,  gangguan koagulasi dan kelainan darah lainnya).
Ditegaskan bahwa pasien dengan beberapa  kelainan atau penyakit di atas,  harus dipantau dan dianalisis  terlebih  dahulu  oleh  dokter  bertanggung  jawab  atas  penyakitnya  itu  untuk  mengeluarkan pernyataan kelayakan, apakah boleh atau bisa diberikan vaksin Covid-19 atau tidak. Pemberian vaksin Covid-19 tidak diperbolehkan jika tidak ada izin dari dokter ahli di bidang terkait.

## 3.1.2 Tinjauan Hak Asasi Manusia Atas Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19
Berdasarkan  pasal  1  poin  1  Undang-Undang  tentang  kesehatan,  definisi  kesehatan  adalah keadaaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi, karena itu kesehatan merupakan dasar dari diakuinya derajat kemanusiaan. Tanpa kesehatan,  seseorang  menjadi  tidak  seimbang  secara  kondisional.  Tanpa  kesehatan,  seseorang  tidak akan mampu memperoleh hak-hak lainnya. Hak atas kesehatan sebagai hak asasi manusia telah diakui dan diatur dalam berbagai instrumen nasional bahkan internasional.
Hak  atas  kesehatan  tidak  berarti  hak  setiap  orang  untuk  menjadi  sehat,  atau  pemerintah  harus menyediakan sarana pelayanan kesehatan yang mahal di luar kesanggupan pemerintah. Namun, lebih menuntut agar  pemerintah  dan  pejabat  publik  mampu  mengimplementasikan  berbagai  kebijakan  dan program  kerja  yang  berbasis  pada  ketersediaan  dan  efisiensi  fasilitas  kesehatan  untuk semua.Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) International Covenant on Economic, Social and Cultural Right (ICESCR) hak atas kesehatan dijelaskan sebagai “hak setiap orang untuk menikmati standar tertinggi yang  dapat  dicapai  atas  kesehatan  fisik  dan  mental”  tidak  mencakup  area  pelayanan  kesehatan. Sebaliknya, dari sejarah perancangan dan makna gramatikal pasal 12 ayat (2) yang menyatakan bahwa langkah-langkah yang akan diambil oleh Negara Pihak pada kovenan ini guna mencapai perwujudan hak ini sepenuhnya, harus meliputi hal-hal yang diperlukan untuk mengupayakan :
a) Ketentuan-ketentuan untuk pengurangan tingkat kelahiran-mati dan kematian anak serta perkembangan anak yang sehat;
b) Perbaikan semua aspek kesehatan lingkungan dan industri;
c) Pencegahan, pengobatan dan pengendalian segala penyakit menular, endemik, penyakit lainnya yang berhubungan dengan pekerjaan;
d) Penciptaan kondisi-kondisi yang akan menjamin semua pelayanan dan perhatian medis dalam hal sakitnya seseorang.
Terdapat  korelasi  antara  hak  asasi  manusia  dan  kesehatan.  Seringkali  akibat  dari  pelanggaran HAM adalah pelanggaran terhadap kesehatan dan sebaliknya, pelanggaran terhadap hak atas kesehatan juga  merupakan  pelanggaran  terhadap  HAM.  Perlu  diketahui  bahwa  penerapan  HAM  dibatasi  oleh HAM  orang  lain.  Setiap  manusia  yang  menyadari  dirinya  sebagai  manusia  seutuhnya  memiliki kewajiban untuk mengakui dan menghormati HAM orang lain, demi terlaksana dan tegaknya HAM itu sendiri (Gunakaya, 2017).
Lingkaran kanan bawah dari lingkaran hubungan antara HAM dan Kesehatan merupakan akibat tidak terpenuhi atau gagalnya pemerintah dalam memenuhi kewajibannya. Sementara itu, lingkaran atas erat kaitannya dengan hak atas kesehatan yang terlanggar oleh praktik-praktik kekerasan, yang menjadi bagian dari pelanggaran hak sipil dan politik. Untuk lingkaran kiri bawah menggambarkan hubungan antara HAM dan Kesehatan yang terjadi akibat kondisi masyarakat yang rentan. Kesehatan merupakan salah  satu  kebutuhan  manusia  yang  sangat  vital  dan  telah  menjadi  bagian  dari  Hak  Asasi  Manusia (HAM).  Sebagai  bagian  dari  HAM,  maka  dalam  pemenuhan  hak  atas  kesehatan  tersebut  sangat dibutuhkanlah sarana dan prasarana berupa Fasilitas Kesehatan (Faskes) atau pelayanan kesehatan yang baik dan layak.
R. J. Vincent seperti dikutip oleh Howard mengemukakan HAM dasar dari pengertian tentang kebutuhan  dasar  manusia  dan  dari  teorinya  tentang  apa  yang  strategis  diperlukan  untuk  melindungi HAM. Ia menegaskan bahwa salah satu hak dasar ialah hak untuk hidup. Ia menambahkan bahwa hak tentatif  yakni  hak  atas  kebebasan,  maksudnya  ialah  “bukan  dalam  pengertian  heroik  kebebasan  atau kematian,  tetapi  dalam  pengertian  bahwa  hak  tersebut  penting  untuk  bisa  menikmati  hak  yang  lain, termasuk hak untuk hidup (Islami, 2019).
Vaksin selain sebagai komoditi yang memiliki nilai ekonomi, memiliki aspek hukum yang tidak kalah penting dalam melindungi sebagai karya intelektual manusia. Sebagai karya intelektual manusia dikarenakan dalam proses menghasilkan tersebut manusia mendayagunakanintelektualitasnya, waktu, bahkan  biaya  yang  tidak  sedikit.  Proses  tersebut  dilakukan  tidak  hanya  sekali  selesai,  melainkan beberapa  kali  ( trial  and  error )  hingga  dihasilkan  sebuah  formula  vaksin  yang  benar-benar  dapat mengatasi  penyebaran  pandemi  COVID-19.  Sebuah  vaksin  yang  telah  dilindungi  melalui  instrumen hukum pada akhirnya tidak boleh orang lain menggunakan secara sembarangan tanpa seizin penemu (inventor)  vaksin  tersebut.  Pelanggaran  atas  hal  tersebut  seseorang  dapat  berurusan  dengan  masalah hukum yang mungkin tidak hanya akan mengalami kerugian materiil melainkan juga immaterial.Segala kebijakan hukum yang dipilih oleh pemerintah tentu harus bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat terutama di bidang kesehatan.
Dalam wabah ini kesehatan dan keselamatan masyarakat sangat terancam sehingga pemerintah harus  sangat  hati-hati  mengambil  tindakan  apa  pun  agar  tidak  berimbas  pada  kerugian  masyarakat. Penting  kiranya  juga  untuk  memperhatikan  prinsip  kepastian  hukum  tidak  hanya  dalam  menjamin keselamatan masyarakat pada umumnya, melainkan perintah pula harus menjadi garda terdepan yang melindungi  para  tenaga  medis  yang  tengah  berjuang  mengobati  ribuan  pasien  yang  terinfeksi  virus corona.  Upaya  pengendalian  pandemi  COVID-19  terus  berpacu  dengan  waktu.  Berbagai  strategi dilakukan  pemerintah  pusat  maupun  daerah  melalui  Satgas  Penanganan  COVID-19  masing-masing. Meski terkesan belum optimal terutama dalam sinkronisasi berbagai kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah, namun semangat untuk menekan laju penularan kian masif agar tidak semakin meningkat.
Harus diakui, karakteristik virus yang memiliki nama ilmiah Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus2 (SARSCoV-2) itu kian kompleks. Tercatat setidaknya 75 juta manusia di muka bumi telah terpapar virus tersebut, yang merenggut lebih dari 2 juta nyawa manusia. Di Indonesia, setali tiga uang jumlah yang terpapar tiap hari terus meningkat kisaran 700 ribuan, meski angka kesembuhan juga terus meningkat. Salah satu harapan sebagai jurus penyelamat adalah ketersediaan vaksin.
Pentingnya  kesehatan  sebagai  hak  asasi  manusia  dan  sebagai  kondisi  yang  diperlukan  untuk terpenuhinya  hak-hak  lain  telah  diakui  secara  internasional.  Hak  atas  kesehatan  meliputi  hak  untuk mendapatkan kehidupan dan pekerjaan yang sehat, hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, dan perhatian khusus terhadap kesehatan ibu dan anak. Pasal 25 Universal Declaration of Human Rights (UDHR) menyatakan : Everyone has the right to a standard of living adequate for the health and well- being  of himself  and  of his  family,  including food,  clothing,  housing andmedical  care  and  necessary social services, and the right to security in the event of unemployment, sickness, disability, widowhood, old age or other lack of livelihood in circumstances beyond his control (Leilani Ismaniar Indar, Muh. Alwy Arifin, 2014).
Hal  ini  menunjukkan  bahwa  setiap  orang  berhak  atas  taraf  kehidupan  yang  memadai  untuk kesehatan  dan  kesejahteraan  dirinya  sendiri  dan  keluarganya,  termasuk  hak  atas  pangan,  sandang, papan, dan pelayanan kesehatan, pelayanan sosial yang diperlukan, serta hak atas keamanan pada saat menganggur, sakit, cacat, ditinggalkan oleh pasangannya, lanjut usia, atau keadaan-keadaan lain yang mengakibatkan merosotnya taraf kehidupan yang terjadi di luar kekuasaannya (Ardinata, 2020).
Landasan  utama  bahwa  perlindungan  HAM  merupakan  kewajiban  pemerintah  adalah  prinsip demokrasi bahwa sesungguhnya pemerintah  diberi amanah  kekuasaan  adalah untuk melindungi  hak- hak  warga  negara.  Terlebih  lagi  dengan  konsep  negara  kesejahteraan  sebagai  konsep  negara  modern telah memberikan kekuasaan lebih besar pada pemerintah untuk bertindak. Kekuasaan ini semata-mata adalah  untuk  memajukan  dan  mencapai  pemenuhan  hak  asasi  manusia.  Pemerintah  tidak  lagi  hanya menjaga  agar  seseorang  tidak  melanggar  atau  dilanggar  haknya,  namun  harus  mengupayakan pemenuhan  hak-hak  tersebut.  Demikian  pula  dengan  hak  atas  kesehatan,  merupakan  kewajiban pemerintah untuk memenuhinya.
Kewajiban Pemerintah untuk memenuhi hak atas kesehatan sebagai hak asasi manusia memiliki landasan yuridis internasional dalam Pasal 2 Ayat (1) Konvensi Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Pasal 28  I  Ayat  (4)  UUD  NRI  Tahun  1945  menyatakan  bahwa  perlindungan,  pemajuan,  penegakan,  dan pemenuhan  hak  asasi  manusia  adalah  tanggung  jawab  negara,  terutama  pemerintah.  Kewajiban pemerintah  ini  juga  ditegaskan  dalam  Pasal  8  Undang-Undang  39  Tahun  1999  Tentang  Hak  Asasi Manusia.
Bentuk  upaya  Negara  dalam  memberikan  pelayanan  kesehatan  yaitu  dengan  meluncurkan Program  Jaminan  Kesehatan  Nasional  (JKN).  Program  ini  diselenggarakan  oleh  BPJS  (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) yang merupakan lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24  Tahun  2011  tentang  BPJS  yang  diamanatkan  dalam  Undang-Undang  No.  40  Tahun  2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).
Jaminan Kesehatan Nasional  (JKN) ini dijadikan  sebagai upaya pemerintah  untuk mengayomi masyarakatkecil yang selama ini kesulitan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.Hak asasi manusia merupakan  hak  dasar  seluruh  umat  manusia  tanpa  ada  perbedaan  .  Mengingat  hak  dasar  merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, maka pengertian hak asasi manusia adalah hak sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang melekat pada diri manusia, bersifat kodrati, universal dan abadi, berkaitan dengan harkat dan martabat manusia (Arinanto, 2018).
Pemenuhan hak untuk hidup sehat merupakan hak dasar yang harus dijamin, karena kesehatan merupakan  bagian  dari  kebutuhan  primer  setiap  manusia.  Kondisi  sehat  badan  dan  jiwa  akan memungkinkan  setiap  manusia  untuk  melakukan  aktifitas  dan  karyanya.  Kesehatan  merupakan  pula bagian dari kebutuhan menuju hidup sejahtera. Hak semacam ini merupakan salah satu hak dasar dalam pelayanan Kesehatan.

## 3.2   Tanggung  Jawab  Negara  Terhadap  Pemenuhan  Hak  Asasi  Manusia  atas  Kesehatan  Dalam
Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19
3.2.1 Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Yang Menerima Vaksinasi COVID-19 Sebagai Bentuk Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Asasi Manusia Atas Kesehatan
Indonesia adalah Negara yang menganut Negara hukum modern yang religius ( religious welfare state ). Oleh karenanya pemerintah mempunyai tugas membangun kesejahteraan umum dalam berbagai lapangan ( bestuurzorg ) dengan konsekuensinya pemberian kemerdekaan kepada penyelenggara negara dalam  menjalankannya.  Dalam  rangka  bestuurzorg  ini  diberikan  kemerdekaan  untuk  bertindak  atas inisiatifnya  sendiri  untuk  turut  serta  dalam  mengatur  kehidupan  sosial  rakyatnya.  Dalam perkembangannya,  peran  Negara  pada  abad  ini  berbeda  dengan  peran  Negara  pada  abad-abad sebelumnya  dimana  Negara  hanya  berperan  sebagai  Negara  penjaga  malam  ( nachwachterstataat ) (Santoso, 2021).
Tanggung  jawab  negara  dalam  memberikan  pelayanan  publik  termuat  dalam  alinea  ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI  1945)  yang  menegaskan  bahwa  tujuan  didirikannya  Negara  Republik  Indonesia  adalah  untuk memajukan  kesejahteraanumum  dan  mencerdaskan  kehidupan  bangsa.  Selain  dalam  pembukaan, tanggung jawab negara dalam pelayanan publik juga diatur dalam batang tubuh, yakni dalam Pasal 34 ayat (3) UUD NRI 1945 yang berbunyi, “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas umum yang layak”.
Amanat  kedua  ketentuan  tersebut  yang  dimuat  dalam  konstitusi  sebagai  hukum  tertinggi (supreme law of the land) mengandung makna bahwa Negara berkewajiban memenuhi kebutuhan setiap warga  negara  melalui  suatu  sistem  pemerintahan  yang  mendukung  terciptanya  penyelenggaraan pelayanan  publik  dalam  rangka  memenuhi  kebutuhan  dasar  dan  hak  sipil  setiap  warga  negara sebagaimana tertuang dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945. "Setiap orang berhak hidup sejahtera
lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”
Pasal 34 ayat (4) UUD NRI 1945 ditegaskan pula, “ketentuan lebih lanjut mengenai pasal ini diatur dalam undang-undang”. Oleh karenanya konkritisasi ketentuan pada Pasal 34 ayat (3) dan Pasal 28H  ayat  (1)  UUD  NRI  1945  adalah  adanya  undang-undang  di  bidang  kesehatan  yang  menjamin terpenuhinya  kebutuhan  warga  Negara  masyarakat  akan  jaminan  pelayanan  kesehatan  yang  baik. Namun  proses  konkritisasi  tersebut  di  atas  harus  juga  memperhatikan  azas-azas  dalam  pembentukan peraturan perundang-undangan terutama keadilan dan kepastian hukum agar pelayanan kesehatan dapat berkualitas dan bermanfaat yang bagi semua pihak.
Dalam upaya untuk menghormati ( to respect ), melindungi ( to protect ) dan memenuhi ( to fulfil ) sebagai  kewajiban  negara  mengimplementasikan  norma-norma  HAM  pada  hak  atas  kesehatan  harus memenuhi prinsip-prinsip :
1. Ketersediaan pelayanan kesehatan
2. Aksesibilitas
3. Penerimaan
4. Kualitas
Sementara itu dalam kerangka 3 bentuk kewajiban negara untuk memenuhi hak atas kesehatan dapat dijabarkan sebagai berikut :
a. Menghormati hak atas kesehatan
b. Melindungi hak atas kesehatan
c. Memenuhi hak atas Kesehatan
Dalam  rangka  memenuhi  hak  atas  kesehatan  negara  harus  mengambil  langkah-langkah  baik secara  individual,  bantuan  dan  kerja  sama  internasional,  khususnya  di  bidang  ekonomi  dan  teknis sepanjang tersedia sumber dayanya, untuk secara progresif mencapai perwujudan penuh dari hak atas kesehatan sebagaimana mandat dari pasal 2 ayat (1) International Covenant on Economic, Social and Cultural Right (ICESCR)
Penyediaan fasilitas dan pelayanan Kesehatan yang baik dan layak merupakan tanggung jawab dari  negara  dan  menjadi  hak  dari  setiap  warga  negara  yang  diatur  dalam  UUD  NRI  Tahun  1945. Sebagaimana  termaktub  dalam  Pasal  28H  (1)  UUD  NRI Tahun  1945  yang  berbunyi:  “Setiap  orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Lebih lanjut, Pasal 28H Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 mengatur tentang hak asasi manusia yang terkait dengan hak masyarakat untuk memperoleh jaminan  sosial  yang  memungkinkan  pengembangan  diri  pada  masyarakat  sebagai  manusia  yang memiliki harkat dan martabat.Hak warga negara untuk memperoleh fasilitas dan pelayanan kesehatan yang layak kembali dipertegas dalam Pasal 34 ayat (3) UUD NRI yang berbunyi: “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitaspelayanan umum umum yang layak”.
Ketentuan UUD NRI 1945 menunjukkan bahwa negara memiliki kewajiban yang bersifat mutlak dalam menunjang kelangsungan hidup manusia Indonesia dengan menyediakan fasilitas kesehatan yang baik dan layak bagi siapa saja, sebagaimana dijelaskan padal Pasal 34 ayat (2) UUD NRI 1945 bahwa “Negara  mengembangkan  sistem  jaminan  sosial  bagi  seluruh  rakyat  dan  memberdayakan masyarakatyang  lemah  dan  tidak  mampu  sesuai  dengan  martabat  kemanusiaan”.  Hal  ini  bermakna bahwa dalam hal pemenuhan hak atas kesehatan masyarakat Indonesia tidaklah bersifat diskriminatif, karena  harus  memperlakukan  setiap  orang  sama  dalam  menerima  manfaat  dari  fasilitas  pelayanan kesehatan  tersebut.Sebagai  derivasi  dari  UUD  NRI  1945,  pada  Pasal  8  Undang-Undang  Nomor  39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Undang-Undang HAM) disebutkan bahwa:  “Perlindungan, penegakan,  dan  pemenuhan  hak  asasi  manusia  menjadi  tanggung  jawab  pemerintah”.Hal inimenunjukkan bahwa konstitusi Indonesia bukan saja sebagai hukum tertinggi di negeri, tetapi juga merupakan perwujudan perlindungan hak asasi manusia dalam konteks kesehatan.
Perlindungan  hukum  bagi  warga  negara  dari  tindakan  pemerintahan  pada  prinsipnya  memiliki tujuan sebagai berikut:
a. Perlindungan hukum dalam rangka menjamin terpenuhinya hak-hak warga negara.
b. Perlindungan  hukum  dalam  rangka  mencegah  terjadinya  tindakan  yang  merugikan  hak-hak warga negara.
c. Perlindungan  hukum  menyediakan  akses  bagi  warga  negara  untuk  menghentikan  tindakan pelanggaran, mendapatkan ganti kerugian atau tindakan pemulihn atas pelanggaran haknya.
d. Perlindungan  hukum  dalam  menjamin  tersedianya  ganti  kerugian  atau  tindakan  pemulihan terhadap hak warga negara yang telah dirugikan.
Berdasarkan hal tersebut, dalam pelaksanaan vaksinasi terdapat sebuah efek samping yang harus diperhatikan oleh pemangku kebijakan untuk melindungi masyarakat yang telah melakukan vaksinasi. Efek samping yang dilaporkan akibat pemakaian vaksin adalahnyeri di tempat bekas suntikan, merasa kelelahan, sakit kepala, nyeri otot, menggigil, demam, nyeri sendi, pembengkakan di tempat suntikan, kemerahan  di  tempat  suntikan,  mual,  kurang  enak  badan,  pembengkakan  kelenjar  getah  bening (l imfadenopati ).
Reaksi alergi berat biasanya akan terjadi beberapa menit hingga satu jam setelah mendapatkan dosis Vaksin COVID-19. Biasanya penyuntik vaksin akan meminta penerima vaksin untuk menunggu sejenak agar dapat memantau apakah akan muncul alergi berat pada penerima vaksin. Efek vaksin yang terjadi  pada  mereka  yangdi  atas  60  tahun  dan  mereka  dengan  penyakit  penyerta  (komorbid),  yang memang  memiliki  risiko  tinggi  untuk  tertular,  penyakitnya  menjadi  berat  dan  rentan  terhadap  risiko kematian. Data menyebutkan bahwa mereka yang berusia di atas 65 tahun adalah 9% dari penduduk dunia,  tapi  disisi  lain  30%  -40%  kasus  COVID-19  di  dunia  adalah  mereka  yang  berumur  di  atas  65 tahun  dan  juga  sekitar  80%  kematian  akibat  penyakit  ini.  Kelompok  risiko  tinggi  harus  dilindungi, karena ini akan banyak mempengaruhi penurunan angka kesakitan dan bahkan juga kematian.
Kasus yang terjadi di wilayah Indonesia terkait efek pada pemberian vaksin bagi penerima vaksin banyak  terjadi  seperti  contoh  yang  terjadi  di  Kota  Semarang,  95  orang  warga  di  Kota  Semarang terinfeksi Virus Corona setelahmenjalani vaksinasi.Ada 160 orang terkonfirmasi positif setelah divaksin pertama, dan ada 35 orang yang terkonfirmasi positif setelah divaksin kedua. Kasus yang terjadi di Kota Banyumas, 2 orang lansia meninggal setelah di vaksin. Kasus yang terjadi di Kota Lumajang, 1 orang meninggal setelah di vaksin, mengalami gelaja demam, pusing dan batuk setelah itu meninggal dunia.
Berdasarkan  kasus  yang  telah  terjadi,  Negara  wajib  melindungi  masyarakat  dari  efek  adanya vaksin tertuang dalam pasal 11a ayat 5 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Presiden  Nomor  99  Tahun  2020Tentang  Pengadaan  Vaksin. Pengaturan  perlindungan  hukum  pemberian  vaksin  COVID-19  diatur  dalam  aturan  dimana  setara memenuhi  tersebut  pada  masyarakat  di  Indonesia  dimasa  yang  akan  mendatang,  bahwa  dalam menggunakan hak dan kebebasan konstitusional, harus juga disertai dengan kesadaran akan kewajiban dan  tanggung  jawab  konstitusional  untuk  menghormati  hak  dan  kebebasan  orang  lain.  Jika  hak  dan kebebasan yang diperjuangkan ternyata berbenturan dengan hak dan kebebasan orang lain, maka yang dicari adalah kebenaran substansial dan perlindungan hukum (Perdana, 2023).
Pemberian  vaksin  COVID-19pada  masyarakat  di  Indonesia  telah  memenuhi  perlindungan hukum, bahwa vaksinasi dalam rangka penanganan COVID-19 adalah suatu hak sekaligus kewajiban dari  warga  negara.  Memang,  terdapat  hak  seseorang  untuk  memilih  pelayanan  kesehatan  baginya. Namun  bila  dilihat  pada  konteks  virus  COVID-19  yang  berskala  pandemi,  serta  merujuk  pada  poin kedua  bahwa  seseorang  yang  tidak  divaksin  justru  dapat  berpotensi  menjadi  virus  carrier  bagi  orang lain, makahak tersebut dapat dikurangi dalam rangka untuk mencapai tujuan negara yakni melindungi segenap bangsa  Indonesia dan seluruh tumpah darah  Indonesia  (dalam hal ini, melindungi dari virus COVID-19), dan juga termasuk melindungi hak asasi seseorang itu sendiri dalam rangka memperoleh hak  untuk  hidup  secara  sehat.  Oleh  sebab  itu,  vaksinasi  yang  pada  mulanya  adalah  suatu  hak  bagi seseorang  dapat  berubah  menjadi  suatu  kewajiban  mengingat  negara  dalam  keadaan  darurat  dan selanjutnya adalah berkaitan dengan kewajiban asasi manusia untuk menghargai hak asasi orang lain, dalam hal ini adalah hak atas kesehatan orang lain.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease Of 2019 (COVID 19). Pasal 15B yang berbunyi: “(1) Dalam  hal  terdapat  kasus  kejadian  ikutan  pasca  vaksinasi  yang  dipengaruhi  oleh  produk  Vaksin COVID-19  berdasarkan  hasil  kajian  kausalitas  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  l5A  ayat  (3)  dan kasus  tersebut  menimbulkan  kecacatan  atau  meninggal,  diberikan  kompensasi  oleh  pemerintah” (Hitaminah, 2023).
kompensasi  sebagai  pertanggung  jawaban  negara  pasca  pelaksanaan  vaksinasi  COVID-19  itu dibagi menjadi dua. Hal ini  terdapat dalam Peraturan Presiden Republik  Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan  Vaksinasi  dalam  Rangka  Penanggulangan  Pandemi Corona  Virus  Disease  Of  2019
(COVID  19)  Pasal  15  B  ayat  (2)  dan  (3):  Kompensasi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  berupa santunan cacat atau santunan kematian. Dan besaran kompensasi nya juga diatur dalam Pasal 15 B ayat (3): Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, bentuk, dan nilai besaran untuk kompensasi sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  ditetapkan  oleh  Menteri  Kesehatan  setelah  mendapat  persetujuan  Menteri Keuangan.
Contoh kasus pasca pelaksanaan vaksinasi COVID-19 yang terjadi yaitu kasus Bupati  Sleman Sri Purnomo yang terinfeksi COVID-19 beberapa hari setelah disuntik vaksin COVID-19. Yang terjadi pada Bupati Sleman ini adalah co-insiden. Setelah divaksin pertama, kekebalan tubuh belum terbentuk. Maka dengan itu sebagai bentuk pertanggung jawaban pemerintah atas kejadian yang menimpa Bupati Sleman,  pemerintah  akanmenanggung  biaya  perawatan  pasien.  Seperti  yang  tertera  dalam  Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 semua biaya akan ditanggung sepenuhnya oleh Pemerintah Daerah atau sumber pembiayaan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari kasus ini dapat dilihat sebagai contoh bahwa pemerintah bertanggung jawab dan menganggung seluruh akibat yang terjadi pasca pelaksanaan vaksinasi COVID-19 terhadap masyarakat di Indonesia. Hal ini juga diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease Of 2019 (COVID 19).
Sesuai Pasal 11 A ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi  dalam  Rangka  Penanggulangan  Pandemi  Corona  Virus  Disease  Of  2019  (COVID  19) disebutkan  bahwa  Pemerintah  mengambil  alih  tanggung  jawab  hukum  terhadap  keamanan  (safety), mutu  (quality),  dan  khasiat  (efficacy)  imunogenisitas.  Selanjutnya  juga  dalam  ayat  (4),  dan  (5) menyebutkan bahwa pemerintah juga ikut bertanggung jawab hukum terhadap kasus  kejadian ikutan pasca  vaksinasi  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  baik  sebelum  atau  sesudah penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat. Kemudian dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor  14  Tahun  2021  tentang  Perubahan  atas  Peraturan  Presiden  Nomor  99  Tahun  2020  tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) Pasal 15 ayat (4) terhadap kasus kejadian ikutan pasca vaksinasi covid-19 sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1)  dilakukan  pengobatan  dan  perawatan  sesuai  dengan  indikasi medis dan protokol pengobatan. Pada ayat selanjutnya diatur bahwa biaya pengobatan dan perawatan dilaksanakan  dengan  ketentuan  untuk  peserta  program  jaminan  kesehatan  nasional  yang  aktif, ditanggungmelalui  mekanisme  jaminan  kesehatan  nasional,  dan  untuk  peserta  program  jaminan kesehatan  nasional  yang  non-aktif  dan  selain  peserta  program  jaminan  kesehatan  nasional  di  danai melalui mekanisme pendanaan lain yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara.
Oleh karena itu bentuk perlindungan hukum secara umum diketahui ada 2 jenis, yaitu : Pertama, Bentuk Perlindungan Hukum Preventif (Mencegah terjadinya  masalah). Bentuk perlindungan hukum preventif  dalam  pelaksanaan  vaksinasi  COVID-19  ini  yang  dilakukan  pemerintah  yakni  dengan membentuk  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  secara  detail  mengenai  ketentuan  hukum dalam pelaksanaan vaksinasi di Indonesia. Kemudian juga bentuk perlindungan hukum preventif yang dilakukan  yaitu  oleh  Badan  Pengawas  Obat  dan  Makanan  (BPOM).  BPOM  adalah  suatu  lembaga pemerintah di Indonesia yang memiliki tugas untuk melakukan pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BPOM juga memiliki fungsi dalam hal pelaksanaan pengawasan obat dan makanan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar. Dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19 ini BPOM bertanggung jawab terhadap keamanan, khasiat, dan mutu vaksin yang beredar di Indonesia.
Kedua  Bentuk  Perlindungan  Hukum  Represif  (Menyelesaikan  masalah).  Bentuk  perlindungan hukum represif dapat dilihat dalam Pasal 15 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus DiseaseOf  2019  (COVID  19)  berbunyi  “Kementerian  Kesehatan  dan  Badan  Pengawas  Obat  dan Makanan  bersama  dengan  pemerintah  daerah  provinsi  dan  pemerintah  daerah  kabupaten/  kota melakukan pemantauan dan penanggulangan kejadian ikutan pasca vaksinasi COVID-19.”
Adapun tugas dari lembaga-lembaga yang sudah disebutkan di atas memiliki kewenangan dan tugas antara lain :
a. Sesuai yang terdapat pada Pasal 13 A ayat (5) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin  dan  Pelaksanaan  Vaksinasi  Dalam  Rangka  PenanggulanganPandemi  COVID-19, Kementerian,  Lembaga,  Pemerintah  daerah  ataupun  Badan  sesuai  dengankewenangannya  itu berhak memberikanatau mengenakan sanksi administratif bagi sasaran penerima vaksin COVID- 19 yang tidak mengikuti vaksinasi COVID-19.
b. Sesuai yang terdapat pada Pasal 15 A ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19, dalam rangka  pemantauan  kejadian  ikutan  pasca  vaksinasi  COVID-19  sebagaimana  dimaksudkan dalam Pasal 15 dilakukan pencatatan dan Pelaporan serta investigasi.
c. Dengan adanya peraturan ini, dapat dilihat bahwa salah satu bentuk perlindungan hukum represif (untuk menyelesaikan masalah) juga sudah dilakukan pemerintah Indonesia dengan membentuk peraturan perundang-undangan secara jelas mengenai penyelesaian masalah apabila terjadi suatu masalah yang berkaitan dengan COVID-19 khususnya pelaksanaan vaksinasi COVID-19
Apabila  masyarakat  tidak  mendapatkan  perlindungan  hukum  pasca  pelaksanaan  vaksinasi COVID-19, maka ada upaya yang dapat dilakukan, yaitu dengan mengajukan gugatan perdata melalui tiga  bentuk  yaitu  gugatan  perdata.  Gugatan  perdata  dapat  diajukan  berdasarkan  perbuatan  melawan hukum ( onrechtmatigedaad ), baik itu yang secara langsung maupun tidak secara langsung dikenakan kepada pelaku. Gugatan hukum yang dikenakan langsung pada pelaku diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata  yang  menyatakan  bahwa  “Tiap  perbuatan  yang  melanggar  hukum  dan  membawa  kerugian kepada  orang  lain,  mewajibkan  orang  yang  menimbulkan  kerugian  itu  karena  kesalahannya  untuk mengganti  kerugian  tersebut”Gugatan  ini  pada  dasarnya  dapat  diajukan  kepada  pemerintah  karena pemerintah sudah mengambilalih pertanggung jawaban hukum dari pelaksanaan vaksinasi COVID-19 berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## IV. KESIMPULAN DAN SARAN

## 4.1 Kesimpulan
1. Pelaksanaan  vaksinasi  COVID-19  berkaitan  erat  dengan  hak  asasi  manusia,  dimana  setiap orang memiliki hak yang sudah timbul sejak lahir. Hak asasi manusia bukanlah penghalang bagi  pemerintah  dalam  pelaksanaan  vaksinasi,  hal  ini  dikarenakan  pemerintah  sudah melakukan tanggung jawabnya terhadap warga negara dalam pemberian vaksin COVID-19. Hal tersebut dimulai dari hadirnya vaksin pertama kali di Indonesia. Pemerintah mengeluarkan sebuah kebijakan dalam pelaksanan vaksinasi COVID-19 yang berkaitan dengan pemenuhan hak asasi manusia masyarakatnya. Pelaksanaan kebijakan didasari dengan adanya peraturan perundang-undangan  yang  mengatur.  Akan  tetapi  dalam  pelaksanaan  vaksinasi  tersebut terhadap beberapa hambatan diantaranya mengenai pendistribusian vaksin di awal yang belum meratadimana pemasukan vaksin sekitar 50% hanya terfokuskan pada 7 provinsi di pulau Jawa dan  Bali  saja  serta  terdapat  kondisi  secara  medis  dimana  seseorang  tidak  dapat  di  vaksin berdasarkan dengan buku pedoman pelaksanaan vaksinasi COVID-19.
2. Tanggung  jawab  negara  dalam  perlindungan  hukum  sudah  diterapkan  baik  secara  preventif maupun  represif  yang  mengisyaratkan  terkait  sebelum  terjadinya  pelanggaran  hukum  dan penanggulangan  setelah  adanya  pelanggaran  tersebut,  akan  tetapi  masih  belum  secara menyeluruh  dikarenakan  terdapat  suatu  kondisi  dimana  seseorang  tidak  dapat  di  vaksin berdasarkan  alasan  medis.  Negara  mengupayakan  banyak  hal  bagi  masyarakatnya  dalam mengeluarkan  kebijakan  tersebut  yang  tentunya  memperhatikan  hak  asasi  manusia  atas kesehatan. Hak asasi manusia atas kesehatan ini merupakan sebuah hak setiap warga negara dalam  memperoleh  kesehatan  yang  layak,  baik  pelayanan,  fasilitas,  dan  hal-hal  yang mencangkup pemenuhan hak untuk kesehatan yang diberikan negara. Tanggung jawab negara juga  tidak  hanya  berlandaskan  hukum  nasional  saja,  dikarenakan  COVID-19  merupakan penyakit  yang  menyebar  di  seluruh  dunia,  maka  pemerintah  Indonesia  juga  melakukan harmonisasi  terhadap  instrumen  hukum  internasional.  Hal  tersebut  dilakukan  guna pelaksanaan vaksin sebagai bentuk tanggung jawab negara dapat berkolaborasi dengan negara lain dalam penanggulangan COVID-19.

## 4.2 Saran
1. Pemerintah  perlu  meninjau  kembali  terkait  pendistribusian  yang  belum  merata  dalam pemberian vaksin COVID-19 di Indonesia
2. Pemerintah perlu melakukan perlindungan hukum khusus terkait seseorang yang benar-benar tidak dapat dilakukan vaksin COVID-19 berdasarkan alasan medis

## DAFTAR PUSTAKA
Anjani Eka Puteri, D. (2021). Analisis Implementasi  Kebijakan Vaksinasi  Covid-19 Di Indonesia. Jurnal  Ilmu Administrasi , 19 (1).
Ardinata, M. (2020). Tanggung Jawab Negara Terhadap Jaminan Kesehatan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Jurnal HAM , 11 (2).
Arina,  E.  (2021).  Strategi  Dan  Tantangan  Dalam  Meningkatkan  Cakupan  Vaksinasi  COVID-19  Untuk  Herd Immunity. J Med Hutama , 1 (1). Arinanto, S. (2018). Indonesia, Hak Asasi  Manusia  dalam Transaksi  Politik di  Indonesia . Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
Fitriani, N. I. (2020). Tinjauan Pustaka COVID-19: Virologi, Patogenesis, dan Manifestasi Klinis. Jurnal Medika Malahayati , 4 (3).
Fitrianingrum,  L.  (2021).  Evaluasi  Kebijakan  Penanganan  COVID-19  Pemerintah  Provinsi  Jawa  Barat : (Evaluation Of The West Java Provincial Government’s Policy On COVID-19). Jpsi J Public Sect Innov , 1 (2). Gunakaya, A. W. (2017). Hukum Hak Asasi Manusia . Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
Herdiana, D. (2021). Aplikasi Peduli Lindungi: Perlindungan Masyarakat Dalam Mengakses Fasilitas Publik di Masa Pemberlakuan Kebijakan PPKM. Jurnal Inovasi Penelitian , 2 (6).
Hitaminah, K. (2023). Perlindungan Hukum Bagi  Masyarakat Yang Telah Mengikuti Vaksinasi. Jurnal  Hukum Politik dan Agama , 3 (1). Islami,  R. . (2019). Analisa Aset  Bangunan Berbasis Peraturan Menteri  Pekerjaan  Umum No. 11PRT/M/2013 Studi  Kasus  Gedung  A  Universitas  Muhammadiyah  Jember.  Universitas  Muhammadiyah  Jember.  Hal.  1 Dengan Pemberian Kredit Diss . Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta. Leilani  Ismaniar  Indar,  Muh.  Alwy  Arifin,  A.  R.  A.  (2014). Hukum  dan  Bioetik  Dalam  Perspektif  Etika  Dan Hukum . Yogyakarta: Deepublish. Marzuki, I. (2021). COVID-19: Seribu Satu Wajah . Jakarta: Yayasan Kita Menulis.
Mustika, T. P., Fajriani, S. W.., Prasetio, M. B., & Pernantah, P. S. (2022). Implementasi Pembelajaran Tatap Muka Terbatas pada Masa New Normal di MTsN 3 Rokan Hulu. Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan , 5 (3).
Oskar Arifandi Ginting, M. Yamin Lubis, I. A. (2021). Analisis Kebijakan Kewajiban Vaksinasi COVID-19 Oleh Pemerintah  Terhadap  Setiap  Warga  Masyarakat  Dalam  Perspektif  Hak  Asasi  Manusia  Dan  Hak Konstitusional Warga Negara. Jurnal Ilmiah Metadata , 3 (2).
Pardede,  M.  (2021).  Aspek  Hukum  Kekarantinaan  Kesehatan  Dan  Perlindungan  Konsumen  Dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19. Jurnal Penelitian Hukum De Jure , 21 (1).
Perdana, R. S. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Yang Telah Divaksin Covid 19 dan Mempunyai Efek Bagi Kesehatannya. Jurnal Hukum , 3 (1). Rifaldi,  M.  (2021). Pandemi  Virus  Corona,  Cetakan  Ke-01 .  Bengkulu:  Yayasan  Sahabat  Alam  Rafflesia, Bengkulu.
Santoso, G. G. dan A. P. A. (2021). Perlindungan Hukum Tenaga Kesehatan Di Masa Pandemi COVID-19. Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE , 14 (2).
Sarasnita N, Raharjo Ud, R. Y. (2021). Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Pelayanan KesehatanRumah Sakit Di Indonesia. Jurnal Kesehatan , 2 (1).
Saraswati,  K.  C.,  &  Sunarta,  I.  N.  (2021).  Implementasi  Kebijakan  Vaksinasi  COVID-19  Dalam  Mengurangi Tingkat Penyebaran Virus Corona di  Kota Denpasar. Restorica: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi  Negara dan Ilmu Komunikasi , 7 (2). Sugioyono. (2010). Metode Penelitian Kualitatif . Jakarta: Rajawali Pers. Sunggono, B. (1998). Metodologi Penelitian Hukum . Jakarta: Raja Grafindo Persada. Susio, A. (2020). Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini. Jurnal Penyakit Dalam Indonesia , 7 (1). Sutikno, A. C. P. (2020). Vaksin COVID-19 Sebagai Pemenuhan Hak Asasi Manusia. Jurnal Lex Renaissance , 5 (4).
Atika Fp. Analisis Kesiapan Pelaksanaan Program Vaksinasi COVID-19 Di Dinas Kesehatan Kota Padang Tahun 2021 [Diploma]. Universitas Andalas; 2021 https://www.presidenri.go.id/siaran-pers/alokasi-belanja-negara-2021-untuk-sektor-kesehatan-dan-pendidikan/, Diakses pada tanggal 1 Februari 2022, jam 09.00 WIB.
https://ekonomi.bisnis.com/read/20211018/10/1455852/anggaran-kesehatan-apbn-2022-94-persen-bkf-masih- jadi-fokus, Diakses pada tanggal 1 Februari 2022, jam 09.00 WIB https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210317150545-20-618667/195-warga-semarang-positif-usai- divaksin-mayoritas-nakes, pada 5 juni 2023, Pukul 13.30WIB https://www.merdeka.com/peristiwa/2-lansia-di-banyumas-meninggal-usai-vaksin-ombudsman-minta- kemenkes-tambah-skrining.htmlpada 5 juni 2023, Pukul 15.21 WIB https://surabaya.tribunnews.com/2021/07/03/seorang-pria-lumajang-meninggalsehari-suntik-vaksin-covid-19- astrazeneca-pusing-meriang-muntah, pada 5 juni 2023, Pukul 13.32 WIB
https://www.kompas.com/sains/read/2021/01/22/110000923/bupati-sleman-positif-covid-19-usai-vaksin-begini- penjelasan-ahli?page=all ( Diakses pada tanggal 14 Juni 2023 Pukul 09:44 WIB)
Majda El Muhtaj, Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia dari UUD 1945 sampai dengan Perubahan UUD 1945 Tahun 2002.
Lely Arrieanie, Kesan dan Pesan Politik di Balik Vaksinasi, Koran SINDO, https://nasional.sindonews.com/read/482610/18/kesan-dan-pesan-politik-di-balik-vaksinasi-1626239249
Diakses pada tanggal 1 September 2021, jam 09.30 WIB
Redaksi  Sehat  Negeriku,  116,4  Juta  Dosis  Vaksin  COVID-19  telah  Didistribusikan  ke  Daerah, https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20210824/5138338/1164-juta-dosis-vaksin-  COVID- 19-telah-didistribusikan-ke-daerah/ Diakses pada tanggal 1 September 2021, Jam 09.00 WIB
Tjandra Yoga Aditama, COVID-19 dalam Tulisan Prof.Tjandra. Badan Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI.
United Nations, Human Rights:A Basic Handbook For Un Staff , Office Of The High Commissioner For Human Rights United Nations Staff College Project
Wiwik Afifah dan Deasy N Paruntu, “Perlindungan Hukum Hak Kesehatan Warga Negara Berdasarkan Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial”, Mimbar Keadilan, 2015
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886)
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2020  Tentang  Kebijakan  Keuangan  Negara  Dan  Stabilitas  Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 ( COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi  Undang-Undang,  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2020  Nomor  134,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516).
Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  99  Tahun  2020  Tentang  Pengadaan  Vaksin  Dan  Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 227)
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Perpres Nomor  99  Tahun  2020  Tentang  Pengadaan  Vaksin  Dan  Pelaksanaan  Vaksinasi  Dalam  Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 227)
Peraturan Menteri  Kesehatan Republik Indonesia  Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka  Penanggulangan  Pandemi Corona  Virus  Disease 2019  (COVID-19),  (Berita  Negara  Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172)
Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  28  Tahun  2020  tentang  Pelaksanaan  Pengadaan  Vaksin  dalam  rangka Penanggulangan  Pandemi Corona  Virus  Disease 2019  (COVID-19)  (Berita  Negara  Republik  Indonesia Tahun 2020 Nomor 1229) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 79 Tahun 2020  tentang  Perubahan  atas  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  28 Tahun  2020  tentang  Pelaksanaan Pengadaan Vaksin dalam rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1266)
Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor  18  Tahun  2021  tentang  Perubahan  atas  Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan  Pandemi Corona  Virus  Disease 2019  (COVID-19).  (Berita  Negara  Republik  Indonesia Tahun 2021 Nomor 592)
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/4638/2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 ( COVID-19). Universal Declaration of Human Rights (UDHR)
International Covenant on Civil and PoliticalRights (ICCPR) International Covenant on Economic, Social and Cultural Right (ICESCR) International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (ICERD) Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (Women’s Convention) Convention  against  Torture  and  Other  Cruel,  Inhuman  or  Degrading  Treatment  or  Punishment  (Torture Convention, or CAT).
Convention on the Rights of the Child (Children’s Convention , or CRC). International Health Regulation (IHR)
WHO. 25 Question and answer on health and human rights. Health and human rights publication series;issue N0 1, July 2002.
Yusuf,  PPKM  Jawa-Bali  diperpanjang  hingga  16  Agustus  2021,  Berita  Pemerintahan,  Kominfo, https://kominfo.go.id/content/detail/36256/ppkm-jawa-bali-diperpanjang-hingga-16-agustus- 2021/0/berita , Diakses pada tanggal 2 September 2021, jam 09.00 WIB.