PENGATURAN HUKUM PERSETUJUAN SIRKULER LINTAS NEGARA PEMEGANG SAHAM PT PMA DALAM PERJANJIAN KREDIT NOTARIAL
Rini Oktarina a , Muhammad Syaifuddin b , Achmad Syarifudin c a Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, E-mail: dzaki.nisa@gmail.com , b Dosen Fakultas Hukum Sriwijaya,
c Notaris/PPAT Wilayah Provinsi Sumatera Selatan
Naskah diterima: 23 September 2019; revisi: 16 Oktober 2019; disetujui: 18 November 2019 DOI: 10.28946/rpt.v%vi%i.392

## Abstrak:
Investasi baik yang berasal dari dalam negeri maupun asing sangat diperlukan untuk menunjang roda pembangunan  dan  perekonomian  di  Indonesia.  Dalam  menggerakkan  pembangunan  tersebut, seringkali  investor  perlu  mendapat  suntikan  pembiayaan  kredit  dari  perbankan.  Bagi  investor  vang berbentuk  PT  yang  mendapat  fasilitas  kredit  dari  perbankan,  persetujuan  pemegang  saham  adalah salah  satu  dokumen  wajib  yang  harus  dipenuhi.  Kendala  pemenuhan  dokumen  tersebut  seringkali ditemui pada PT PMA, yang biasanya pemegang saham PT PMA berdomisili di luar negeri. Sebagai solusinya, pemegang saham PT PMA akan memberikan persetujuan melalui keputusan sirkuler yang ditandatangani  di  negara  asal  pemegang  saham.  Dalam  Perseroan  Terbatas  (PT),  Rapat  Umum Pemegang Saham Perseroan (RUPS) merupakan organ tertinggi yang  mewakili kepentingan seluruh pemegang  saham  dalam  PT  tersebut.    PT  yang  mendapatkan  pembiayaan  kredit  dari  perbankan, biasanya akan dimintakan persetujuan dari pemegang saham terkait fasilitas yang diperoleh PT.  Hal ini  yang  bisa  menjadi  salah  satu  alasan  diadakannya  RUPS.  RUPS  dapat    dilaksanakan  secara konvensional dan secara sirkuler. RUPS secara konvensional dilakukan dengan  cara mengumpulkan seluruh  pemegang  saham  secara  bersamaan.  Seringkali  juga  ditemukan  kesulitan  untuk ”mengumpulkan”  para  pemegang  saham  di  saat  yang  bersamaan,  dan  untuk  mengatasi  hal  tersebut dapat  dilaksanakan  pengambilan  keputusan  secara  sirkuler,  sebagaimana  diatur  dalam  pasal  91  UU No.  40/2007  tentang  Perseroan  Terbatas  (PT).  Pada  prakteknya,  keputusan  sirkuler  ini  dapat  dibuat dan  ditandatangani  oleh  pemegang  saham  PT  yang  berkedudukan  di  luar  wilayah  Indonesia  (luar negeri), keputusan sirkuler inilah yang sering disebut sebagai Keputusan Sirkuler Lintas Negara. Atas dasar  Keputusan  Sirkuler  inilah  nantinya  akan  dituangkan  dalam  akta  perjanjian  kredit  yg  dibuat secara notarial.
Kata kunci : Keputusan Sirkuler; Persetujuan Pemegang Saham
Abstract :
Both  domestic  and  foreign  investments  are  needed  to  support  the  wheels  of  development  and  the economy  in  Indonesia.  In  driving  the  development,  investors  often  need  to  get  credit  financing injections from banks. For PT investors who obtain credit facilities from banks, shareholder approval is one of the mandatory documents that must be met. Constraints on the fulfillment of these documents are often encountered at PT PMA, which is usually the shareholder of PT PMA domiciled abroad. As a solution, the shareholders of PT PMA will give their approval through a circular decision signed in
Pemegang Saham PT PMA dalam Perjanjian Kredit Notarial RINI OKTARINA, MUHAMMAD SYAIFUDDIN, ACHMAD SYARIFUDIN
the country of origin of the shareholders. In a Limited Liability Company (PT), the General Meeting of  Shareholders  of  the  Company  (GMS)  is  the  highest  organ  that  represents  the  interests  of  all shareholders  in  the  PT.  PT  that  obtains  credit  financing  from  banks,  usually  will  be  asked  for approval from shareholders related to the facilities obtained by PT. This could be one of the reasons for  the  holding  of  a  General  Meeting  of  Shareholders.  RUPS  can  be  held  conventionally  and circularly.  GMS  is  conventionally  conducted by  gathering  all shareholders  together. It  is  also often difficult to "gather" shareholders at the same time, and to overcome this a circular decision can be made, as provided for in article 91 of Law No. 40/2007 concerning Limited Liability Companies (PT). In practice, this circular decision can be made and signed by PT shareholders domiciled outside the territory  of  Indonesia  (overseas),  this  circular  decision  is  often  referred  to  as  the  Cross-Country Circular Decision. On the basis of this Circular Decree, it will later be contained in a notarial deed of credit agreement.
Keywords : Circular Resolution; Shareholder Resolution

## LATAR BELAKANG
Di  tahun  2015,  Indonesia  termasuk  salah  satu  negara  anggota  ASEAN  yang  turut melaksanakan ASEAN Economic Community (AEC) atau biasa disebut dengan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Landasan hukum implementasi AEC adalah Cetak Biru Komunitas Ekonomi  ASEAN  (Asean  Economic  Community  Blueprint),  sebagaimana  tercantum  dalam Declaration  on  the  Asean  Economic  Community  Blueprint,  selanjutnya  disingkat  Deklarasi AEC  Blueprint.  Deklarasi  AEC  Blueprint  adalah  hasil  KTT  ASEAN  di  Singapura  pada tanggal 20 November 2007. 1
Investasi  diharapkan  dapat  menggerakkan  roda  perekonomian  nasional  sehingga mampu  mempercepat  proses  pembangunan  nasional.  Salah  satu  bentuk  penanaman  modal adalah dengan cara mengambil bagian saham pada saat pendirian perusahaan terbatas, hal ini memberikan kesempatan bagi warga negera asing ataupun badan hukum  asing lainnya  yang berkedudukan  di  luar  negeri  untuk  turut  ambil  bagian  sebagai  pemegang  saham  dalam kepemilikan perusahaan modal asing tersebut. Penanaman modal asing wajib dalam bentuk Perseroan  Terbatas (PT)  berdasarkan  hukum  Indonesia  dan  berkedudukan  di  wilayah Indonesia sebagaimana diatur pada UU Penanaman Modal No. 25 Tahun 2007 . 2
Dalam  Perseroan  Terbatas  (PT),  Rapat  Umum  Pemegang  Saham  Perseroan  (RUPS) merupakan  organ  tertinggi  yang  mewakili  kepentingan  seluruh  pemegang  saham  dalam  PT tersebut.    PT  yang  mendapatkan  pembiayaan  kredit  dari  perbankan,  biasanya  akan dimintakan persetujuan dari pemegang saham terkait fasilitas yang diperoleh PT. Hal ini yang bisa  menjadi  salah  satu  alasan  diadakannya  RUPS.  RUPS  dapat    dilaksanakan  secara konvensional  dan  secara  sirkuler.  RUPS  secara  konvensional  dilakukan  dengan  cara mengumpulkan  seluruh  pemegang  saham  secara  bersamaan.  Seringkali  juga  ditemukan kesulitan untuk ”mengumpulkan” para pemegang saham di saat  yang bersamaan, dan untuk mengatasi  hal  tersebut  dapat  dilaksanakan  pengambilan  keputusan  secara  sirkuler, sebagaimana diatur dalam pasal 91 UU No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas (PT).
Pada prakteknya, keputusan sirkuler ini dapat dibuat dan ditandatangani oleh pemegang saham  PT  yang  berkedudukan  di  luar  wilayah  Indonesia  (luar  negeri),  keputusan  sirkuler
1 Ridwan.  2015.  Margin  Apresiasi  Harmonisasi  Hukum  Indonesia  dalam  Perspektif  Empat  Pilar  ASEAN Economic Community, Palembang : Jurnal Penelitian Hukum Supremasi Hukum Vol. 24, No. 2, hal. 179.
2 Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pasal 5 ayat 3
Pemegang Saham PT PMA dalam Perjanjian Kredit Notarial RINI OKTARINA, MUHAMMAD SYAIFUDDIN, ACHMAD SYARIFUDIN
inilah yang sering disebut sebagai Keputusan Sirkuler Lintas Negara. Atas dasar Keputusan Sirkuler  inilah  nantinya  akan  dituangkan  dalam  akta  perjanjian  kredit  yg  dibuat  secara notarial.
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  Menganalisis  dan  menjelaskan  pengaturan hukum  pemberian  persetujuan  pemegang  saham  perusahaan  penanaman  modal  asing  secara sirkuler lintas negara dalam pembuatan akta perjanjian kredit di hadapan notaris ditinjau dari aspek  kriteria  keputusan,  pertimbangan,  prosedur,  kelebihan  dan  kekurangannya dibandingkan  pemberian  persetujuan  pemegang  saham  secara  langsung;  Menganalisis  dan menjelaskan  prosedur  hukum  pembuatan  dan  substansi  akta  perjanjian  kredit  antara  Bank selaku  kreditur  dan  perusahaan  penanaman  modal  asing  selaku  Debitur  di  hadapan  notaris yang  persetujuan  pemegang  sahamnya  diberikan  secara  sirkuler;  dan  Mengembangkan pengaturan  hukum  pemberian  persetujuan  pemegang  saham  perusahaan  penanaman  modal asing secara sirkuler lintas negara dalam pembuatan akta perjanjian kredit di hadapan notaris.
Dengan manfaat penelitian secara teoritis yang diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum dan diharapkan dapat dijadikan bahan rujukan untuk  penelitian-penelitian  selanjutnya  dalam  rangka  pembangunan  hukum  secara  nasional. Manfaat  Praktis  yang  diharapkan  dapat  menjadi  referensi  dan  menjamin  kepastian  hukum pihak  Bank  selaku  kreditur,  PT  sebagai  debitur  dan  notaris  sebagai  pejabat  yang  membuat akta perjanjian kredit.

## METODE
Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi, oleh karenanya diperlukan adanya  kerangka  konsepsional  dan  kerangka  atau  landasan  teoritis  sebagai  suatu  syarat penting. 3 Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  menggunakan  penelitian hukum  Normatif,  yaitu  suatu  penelitian  hukum  kepustakaan. 4 Dengan Pendekatan Perundang-undangan  ( Statue  Approach )  untuk  untuk  memperoleh  diskripsi  analisa  regulasi hukum.
Jenis  dan  sumber  bahan  penelitian  ini  berupa  bahan-bahan  hukum  yang  terdiri  dari bahan  hukum  primer  yaitu  peraturan  perundang-undangan,  dan  peraturan  pemerintah, diantaranya  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata,  Undang-Undang  No.40  Tahun  2007 tentang  Perseroan  Terbatas  dan  Undang-undang  No.  30  Tahun  2004  dan  Undang-Undang Nomor  2  Tahun  2014  tentang  Jabatan  Notaris.  Bahan  hukum  sekunder  meliputi  hasil penelitian,  jurnal  ilmiah,  hasil  seminar  atau  pertemuan  ilmiah  lainnya  yang  mempunyai keterkaitan langsung dan relevan dengan objek kajian penelitian. Serta bahan Hukum Tersier yaitu  bahan  penunjang  seperti  kamus  hukum,  surat  kabar  dan  majalah  yang  relevan  dengan kajian hukum ini. 5

## ANALISIS DAN DISKUSI
3 Peter Mahmud Marzuki, 2011, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 35.
4 Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji, Penelitian  Hukum  Normatif  (Suatu  Tinjauan  Singkat ).  Jakarta:  Raja Grafindo Persada, 2001 hlm 29.
5 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Op.Cit , Hlm. 14-15
Pemegang Saham PT PMA dalam Perjanjian Kredit Notarial RINI OKTARINA, MUHAMMAD SYAIFUDDIN, ACHMAD SYARIFUDIN
Keputusan  RUPS  adalah  sah  jika  persyaratan  penyelenggaraan  telah  dipenuhi  dan  dihadiri oleh  pemegang  saham  dengan  memenuhi  ketentuan  kuorum  serta  jumlah  pemegang  saham yang telah ditentukan dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 dan anggaran dasar PT. Penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPS dilakukan dengan pertimbangan :
1. Sesuai dengan ketentuan anggaran dasar (ps.4 UUPT).
2. Penyelenggaraan dapat dilakukan oleh Direksi atau atas permintaan pemegang saham minimal  10%,  baik  dengan  pemanggilan  (ps.68  dan  69  (1)  hingga  (5)  UUPT),  atau pemegang saham hadir semua (lihat ps.69 (5) UUPT).
3. Dilaksanakan berdasarkan musyawarah mencapai mufakat  (ps.74  (1) UUPT). Sesuai dengan ps.74 (2) UUPT, bila tidak tercapai, maka berdasarkan suara biasa terbanyak (cukup lebih banyak dari yang lain; tidak harus melebihi setengah).
4. RUPS diadakan di tempat kedudukan perseroan atau di tempat perseroan melakukan kegiatan usahanya berdasarkan anggaran dasar (pasal 76 ayat (1) UUPT)
5. Bagi  RUPS  Perseroan  Terbuka  dapat  diadakan  di  tempat  kedudukan  bursa  di  mana saham perseroan dicatatkan (pasal 76 ayat (2) UUPT)
6. Tempat dilaksanakannya RUPS harus terletak di  wilayah negara Republik  Indonesia (pasal 76 ayat (3) UUPT).
7. Selain  di  tempat  Perseroan,  RUPS  juga  dapat  diselenggarakan  melalui  media elektronik,  misalnya  media  telekonferensi  atau  video  konferensi  (pasal  77  ayat  (1) UUPT).
RUPS memiliki kelebihan antara lain :
(1) Lebih aman karena para pemegang saham hadir dan menyetujui usulan rapat

## (2) Diambil berdasarkan jumlah kuorum
(3) Hukum yang berlaku adalah hukum Negara Indonesia karena Risalah Keputusan dibuat di Indonesia
Selain itu RUPS memiliki kekurangan antara lain :
(1) Tidak efisien dari segi waktu dan biaya pelaksanaan

## (2) Mekanisme yang prosedural
(3) Harus melakukan rapat fisik/ berkumpul dalam waktu yang bersamaan.

## Keputusan Sirkuler
Pengambilan keputusan sirkuler dilakukan dengan cara mengirimkan secara tertulis usul yang akan  diputuskan  kepada  semua  pemegang  saham  dan  usul  tersebut  disetujui  secara  tertulis oleh  seluruh  pemegang  saham.  Keputusan  ini    bersifat  mengikat  dan  mempunyai  kekuatan hukum yang sama dengan keputusan RUPS.
Keputusan Sirkuler ini dilakukan khususnya apabila dibutuhkan persetujuan pemegang saham  dalam  hal  pemberian  fasilitas  kredit  dari  perbankan,  dimana  para  pemegang  saham
Pemegang Saham PT PMA dalam Perjanjian Kredit Notarial RINI OKTARINA, MUHAMMAD SYAIFUDDIN, ACHMAD SYARIFUDIN
terkendala jarak dan geografis, dalam hal ini pemegang saham PT PMA yang berada di luar negeri.
Apabila  keputusan  sirkuler  ditandatangani  oleh  pemegang  saham  baik  orang asing/badan  hukum  asing  yang  berkedudukan  di  luar  negeri,  maka  dokumen  yang  akan digunakan di Indonesia tersebut harus mendapat legalisasi dari instansi terkait sesuai dengan Peraturan Menteri Luar Negeri No. 09/A/KP/XII/2006/01 perihal Panduan Umum Tata Cara Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri Oleh Pemerintah Daerah. 6
Keputusan Sirkuler memiliki kelebihan antara lain :

## (1) Efisiensi dari segi waktu dan biaya pelaksanaan

## (2) Mekanisme yang simpel dan praktis

## (3) Dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja
Selain itu Keputusan Sirkuler memiliki kekurangan antara lain :
(1) Harus menyakini kebenaran tanda tangan karena ada potensi pemalsuan tanda tangan.

## (2) Keputusan harus disetujui oleh seluruh pemegang saham
(3) Harus  mendapatkan  legalisasi  perwakilan  Negara/KBRI  apabila  keputusan    ditanda tangani di luar negeri.

## Prosedur  Hukum  Pembuatan  Akta  Perjanjian  Kredit  Perusahaan  Penanaman  Modal Asing
Perjanjian  kredit  adalah  perjanjian  pinjam-meminjam  antara  bank  sebagai  kreditur  dengan pihak lain sebagai debitur yang mewajibkan debitur untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu  tertentu  dengan  pemberian  bunga. 7 UU  Perbankan  memberikan  ketentuan-ketentuan pokok  yang  merupakan  pedoman  perkreditan  yang  wajib  dimiliki  dan  diterapkan  oleh  bank dalam pemberian kredit, 8 yaitu:
1. Pemberian kredit dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis.
2. Bank harus memiliki keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur yang antara lain diperoleh dari penilaian seksama terhatap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha nasabah debitur.
3. Kewajiban bank untuk menyusun dan menerapkan prosedur pemberian kredit.
4. Kewajiban  bank  untuk  memberikan  informasi  yang  jelas  mengenai  prosedur  dan persyaratan kredit.
5. Larangan  bank  untuk  memberikan  kredit  dengan  persyaratan  yang  berbeda  kepada Nasabah Debitur dan atau pihak-pihak terafiliasi.
6 Lampiran  Peraturan  Menteri  Luar  Negeri  No.  09/A/KP/XII/2006/01  perihal  Panduan  Umum  Tata  Cara Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri Oleh Pemerintah Daerah, Ketentuan ayat 68 – 71.
7 UU No.10/1998 tentang Perbankan.
8 Penjelasan Pasal 8 ayat (2) UU Perbankan No.10 Tahun 2008.
Pemegang Saham PT PMA dalam Perjanjian Kredit Notarial RINI OKTARINA, MUHAMMAD SYAIFUDDIN, ACHMAD SYARIFUDIN

## 6. Penyelesaian sengketa.
Pada prinsipnya, ketentuan-ketentuan pokok tersebut tidak hanya memberikan pedoman atau landasan bagi bank sebagai kreditur untuk menerapkan prinsip kehati-hatian, melainkan juga  dapat  digunakan  sebagai  pegangan  bagi  para  nasabah  debitur  dalam  memperoleh fasilitas  kredit  dari  bank.  Ada  dua  jenis  perjanjian  kredit  yang  digunakan  bank,  yaitu Perjanjian  Kredit  di  Bawah  Tangan  dan  Perjanjian  Kredit  Notarial.  Secara  umum,  alur prosedur/tahapan pembuatan akta perjanjian kredit dapat dijelaskan sebagai berikut :
(1) Debitur mengajukan permohonan kredit dan memberikan data-data perusahaan
(2) Permohonan  kredit  beserta  data-data  perusahaan  disampaikan  kepada  Bank  selaku kreditur
(3) Bank melakukan proses analisa kredit berdasarkan ketentuan dan pedoman yang berlaku.
(4) Berdasarkan analisa kredit akan diputus apakah kredit disetujui atau tidak.
(5) Apabila  permohonan  kredit  disetujui,  maka  Bank  akan  menerbitkan  SPPK  (Surat Penawaran Pemberian Kredit) kepada Debitur.
(6) Setelah SPPK ditandatangani oleh pihak Debitur dan Kreditur (Bank), maka kedua belah pihak akan menandatangani Perjanjian Kredit yang dapat dibuat baik secara bawah tangan atau notarial.
Klasifikasi perjanjian berdasarkan sifatnya, meliputi :
a).  Esensialia,  merupakan  sifat  yang  harus  ada  di  dalam  perjanjian  dan  yang  menentukan atau menyebabkan perjanjian itu tercipta.
b).  Naturalia, merupakan sifat bawaan perjanjian yang melekat pada perjanjian.
c).  Aksidentialia,  merupakan  sifat  yang  melekat  pada  perjanjian  yang  secara  tegas diperjanjikan oleh para pihak. Dalam hukum perjanjian terdapat pula beberapa azas yang dapat dijadikan sebagai pedoman, azas-zas tersebut antara lain terdapat dalam pasal 1320, pasal 1338 ayat 1, 2 dan 3 KUH Perdata, antara lain :
(1) azas konsensualisme
(2) azas kebebasan berkontrak
(3) azas kekuatan mengikat
(4) azas itikad baik.
Sistematika/anatomi perjanjian kredit umumnya terdiri dari 4 (empat) bagian, yaitu:
a) Judul perjanjian
b) Komparisi, yang berisi mengenai para pihak yang mengadakan perbuatan hukum.
c) Isi Perjanjian Kredit, yang memuat hal-hal yang diperjanjikan oleh para pihak.
d) Penutup,  yang  memuat    pilihan  domisili  hukum  apabila  terjadi  pertikaian  di  dalam penyelesaian  kredit dan   ketentuan  mulai  berlakunya  perjanjian  kredit  dan penandatanganan perjanjian kredit.
Dalam  pembuatannya,  ada  hal-hal  pokok  yang  wajib  diperhatikan  dalam  pembuatan  akta perjanjian kredit yaitu :
Pemegang Saham PT PMA dalam Perjanjian Kredit Notarial RINI OKTARINA, MUHAMMAD SYAIFUDDIN, ACHMAD SYARIFUDIN
a. Subjek Hukum dalam Perjanjian Kredit.
Perjanjian kredit dapat juga ditinjau dari sudut subyek hukumnya, yaitu dari sisi kreditur maupun debitur.  Dari sisi  kreditur, perjanjian kredit dapat  dilakukan antara dua kreditur dengan  satu  debitur,  yang  disebut  sebagai  kredit  sindikasi.  Dari  sisi  debitur,  subyek hukumnya  dapat  berstatus  badan  hukum  (korporasi)  maupun  perorangan.  Walaupun badan  hukum  korporasi  dan  orang  perseorangan  dapat  melakukan  tindakan  hukum ( rechtsbevoegdheid ),  namun  keduanya  tetap  memiliki  pengecualian  atau  pembatasan. Pengecualian  atau  pembatasan  ini  biasanya  diatur  secara  tegas  dalam  peraturan perundang-undangan.  Sebagai  contoh,  terhadap  subyek  hukum  perseorangan,  KUH Perdata  masih  memberlakukan  adanya  kecakapan  berbuat  dan  ketidakcakapan  berbuat bagi anak-anak di bawah umur, yang belum genap 21 tahun atau di bawah pengampuan.
b. Isi Perjanjian Kredit
Isi  perjanjian  kredit  mengenai  limit  kredit,  jangka  waktu  kredit,  tujuan  kredit,  bentuk kredit,  suku bunga kredit, biaya-biaya kredit, agunan dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan perjanjian kredit.

## c. Berakhirnya Perjanjian
Pengakhiran  perjanjian  kredit  mengacu  pada  ketentuan  di  dalam  Pasal  1381  KUHPer, yaitu  mengenai  hapusnya  perikatan.  Namun  dari  sekian  alasan  hapusnya  perikatan  yang dimaksud  dalam  Pasal  1381  KUHPer,  pada  prakteknya  hapusnya  atau  berakhirnya perjanjian kredit lebih banyak disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
(1)   Pembayaran
(2) Subrogasi
(3)   Pembaharuan Utang atau Novasi
(4)   Perjumpaan Utang atau Kompensasi
Implementasi  pembuatan  akta  Perjanjian  Kredit  di  tiap  bank  berbeda-beda.  Bahkan  di masing-masing  Bank  memiliki  prosedur  dan  format  baku  tertentu  sesuai  dengan  Standar Operasional Prosedur Kredit.

## Nilai dan Asas Hukum Keputusan Sirkuler Lintas Negara
Sesuai  dengan  ketentuan  Undang-Undang  No.40  Tahun  2007  Pasal  102  ayat  1  yang berbunyi:
―Direksi  wajib  meminta  persetujuan  RUPS  untuk:  mengalihkan  kekayaan  Perseroan;  atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan; yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen)    jumlah  kekayaan  bersih  Perseroan  dalam  1  (satu)  transaksi  atau  lebih,  baik  yang berkaitan satu sama lain maupun tidak.‖
Pemegang Saham PT PMA dalam Perjanjian Kredit Notarial RINI OKTARINA, MUHAMMAD SYAIFUDDIN, ACHMAD SYARIFUDIN
Perusahaan  penanaman  modal  asing  pada  umumnya  pemegang  sahamnya  merupakan orang  asing/badan  hukum  asing  yang  berkedudukan  di  luar  negeri  yang  memiliki  kendala geografis dan jarak, dan untuk menanggulangi hal tersebut, undang-undang telah menentukan bahwa  RUPS  dapat  dilaksanakan  tanpa  perlu  adanya  rapat  secara  fisik  melalui  keputusan sirkuler (pasal 91 UUPT).
Berdasarkan fenomena di atas, ditemukan beberapa asas hukum antara lain :

## (1) Asas Pacta Sunt Servanda
Biasa  dikenal  juga  dengan  asas  kepastian  hukum  yang  berarti  bahwa  setiap  perjanjian menjadi  hukum  yang  mengikat  bagi  para  pihak  yang  melakukan  perjanjian  (Pasal  1338 ayat 1 KUH Perdata).

## (2) Asas Territorial
Asas  ini  merupakan  asas  yang  berdasar  pada  kekuasaan  suatu  Negara  atas  daerah  atau wilayahnya. Suatu Negara bisa melaksanakan hukum  bagi  setiap orang ataupun barang yang berada di  wilayahnya. Tetapi, untuk  setiap  orang  atau barang  yang  berada di  luar wilayahnya  akan  diberlakukan  hukum  asing  atau  hukum  internasional  sepenuhnya. Artinya hukum suatu wilayah hanya berlaku dalam wilayah tersebut, sedangkan di luar wilayah diberlakukan hukum yang berbeda, dalam hal ini hukum internasional.

## (3) Asas Kepentingan Umum
Asas  ini  berdasarkan  pada  wewenang  Negara  untuk  mengatur  dan  melindungi kepentingan  dalam  kehidupan  masyarakat.  Dalam  hal  ini  suatu  Negara  dapat menyesuaikan  diri  dengan  semua  keadaan  yang  ada  dan  peristiwa  yang  bersangkutan dengan kepentingan umum. Artinya, suatu hukum tidak terikat pada batas-batas wilayah suatu Negara.

## (4) Asas Keterbukaan
Asas  ini  menjelaskan  tentang  adanya  kesediaan  atau  keterbukaan  masing-masing  pihak dalam  hubungan  antar  bangsa  berlandaskan  hukum  internasional  untuk  memberikan informasi dengan jujur yang dilandasi dengan rasa keadilan, sehingga setiap pihak akan mengetahui secara jelas mengenai manfaat, hak dan kewajiban dalam menjalin hubungan internasional.
Merujuk  pada  asas  hukum  yang  telah  diuraikan  di  atas,  pada  penerapannya  untuk membantu  percepatan  proses  Pemberian  Keputusan  Sirkuler  oleh  Pemegang  Saham Perusahaan Penanaman Modal Asing yang berada di lokasi yang berbeda dapat menggunakan media surat menyurat ataupun email. Di saat yang bersamaan, Pemberian Keputusan Sirkuler oleh Pemegang Saham Perusahaan Penanaman Modal Asing juga harus tetap memperhatikan tempat/lokasi  ditandatangani  keputusan  tersebut.  Apabila  keputusan  sirkuler  ditandatangani oleh  pemegang  saham  baik  orang asing/badan  hukum  asing  yang  berkedudukan  di  luar negeri, maka dokumen yang akan digunakan di Indonesia tersebut harus mendapat legalisasi dari instansi terkait sesuai dengan Ketentuan  ayat 68 – 71 Lampiran Peraturan Menteri Luar
Pemegang Saham PT PMA dalam Perjanjian Kredit Notarial RINI OKTARINA, MUHAMMAD SYAIFUDDIN, ACHMAD SYARIFUDIN
Negeri  No.  09/A/KP/XII/2006/01  perihal  Panduan  Umum  Tata  Cara  Hubungan  dan Kerjasama Luar Negeri Oleh Pemerintah Daerah yang berbunyi :
‗‘68.Legalisasi artinya pengesahan terhadap dokumen dan hanya dilakukan terhadap tanda tangan  dan  tidak  mencakup  kebenaran  isi  dokumen.  Setiap  dokumen  Indonesia  yang akan  dipergunakan  di  negara  lain  atau  dokumen  asing  yang  akan  dipergunakan  di Indonesia perlu dilegalisasi oleh instansi yang berwenang.
69.Dokumen  yang  dibuat  atau  diterbitkan  di  Indonesia  termasuk  di  Daerah,  dan  akan dipergunakan  di  negara  lain,  harus  dilegalisasi  oleh  Departemen  Hukum  &  HAM  RI, Departemen Luar Negeri RI, dan Perwakilan RI di luar negeri.
70.Dokumen-dokumen  asing  yang  diterbitkan  di  luar  negeri  dan  ingin  dipergunakan  di wilayah  Indonesia,  harus  pula  melalui  prosedur  yang  sama,  yaitu  dilegalisasi  oleh Kementerian  Kehakiman  dan/atau  Kementerian  Luar  Negeri  negara  dimaksud  dan Perwakilan Republik Indonesia di negara setempat.
71.Atas  dasar  itu,  semua  pihak  yang  berkepentingan  di  Indonesia  khususnya  di  Daerah harus  menolak  dokumen-dokumen  yang  tidak  atau  belum  dilegalisasi  sesuai  dengan ketentuan yang dimaksud di atas.‖
Dengan  dipenuhinya  persyaratan  dan  tata  cara  untuk  dokumen  Keputusan  Sirkuler Pemegang Saham Perusahaan Penanaman Modal Asing yang dibuat dan ditandatangani oleh pemegang  saham  yang  berkedudukan  di  luar  negeri  sesuai  dengan  Ketentuan    ayat  68  –  71 Lampiran  Peraturan  Menteri  Luar  Negeri  No.  09/A/KP/XII/2006/01  sebelum  dokumen tersebut  digunakan  untuk  dituangkan  pada  Akta  Perjanjian  Kredit  yang  akan  dibuat  oleh notaris  yang  berada  di  wilayah  Indonesia,  akan  memberikan  kepastian  dan  perlindungan hukum  bagi  para  pihak  baik  dari  sisi  Bank  sebagai  kreditur,  Perusahaan  Penanaman  Modal Asing sebagai debitur maupun notaris sebagai pejabat umum  yang membuat akta perjanjian notarial tersebut.
Kebutuhan  Sosiologis  ( Legal  Needs )  Yang  Melatarbelakangi  Pengaturan  Hukum Keputusan Sirkuler Lintas Negara
Didapat  melalui  informasi  internet,  ada  beberapa  perusahaan  terbatas  dalam  negeri  yang pernah bahkan sering melakukan pengambilan keputusan secara sirkuler, antara lain :
a) PT Pertamina ( www.pertamina.com )
b) PT Inhutani V ( http://bumn.go.id/perhutani/application )
c) PT Bentoel Group ( www.bentoelgroup.com )
d) PT Bank Danamon Indonesia Tbk. ( https://www.danamon.co.id )
e) PT Bank Tabungan Pembangunan Nasional ( https://www.btpn.com )
Merujuk  fenomena  di  atas,  sangat  besar  kemungkinan  bagi    PT  Penanaman  Modal Asing yang berada di Indonesia untuk mengambil keputusan sirkuler pemegang saham secara lintas  negara  dalam  setiap  pengambilan  keputusan  perusahaannya  mengingat  seringkali pemegang saham perusahaan tersebut merupakan badan usaha atau orang yang berkedudukan
Pemegang Saham PT PMA dalam Perjanjian Kredit Notarial RINI OKTARINA, MUHAMMAD SYAIFUDDIN, ACHMAD SYARIFUDIN
di luar negeri. Perlunya pengaturan lebih rinci tentang hal ini agar memberikan kepastian dan perlindungan  hukum  bagi  para  pihak  yang  berkepentingan  apabila  seandainya  dokumen keputusan  sirkuler  dibuat  dan  ditandatangani  oleh  pemegang  saham  di  luar  negeri  tersebut akan dipergunakan di wilayah Indonesia.

## Reformulasi Normatif dalam Pengaturan Hukum Keputusan Sirkuler Lintas Negara
Sebagai tahapan awal untuk melakukan perbaikan terhadap Undang-Undang ini, ada baiknya kita  melakukan benchmarking ke  beberapa  peraturan  perundang-undangan  negara  lain  yang mengatur mengenai pemberian persetujuan pemegang paham secara sirkuler.
Di negara Singapura, pengambilan keputusan secara sirkuler dikenal dengan Keputusan Tertulis ( Written Resolution ). Berdasarkan ketentuan Companies Act Chapter 50 art. 184DA diatur  bahwa  Keputusan  Tertulis  ( Written  Resolution )  harus  disetujui  dalam  waktu  28  (dua puluh) delapan hari sejak keputusan tersebut dibuat. Apabila melebihi jangka waktu 28 (dua puluh) delapan hari, maka keputusan tersebut batal. Berikut kutipan Companies Act Chapter 50 art. 184DA part (1) – (2)  :
(1)  Unless  the  constitution  of  a  company  otherwise  provides,  a  resolution  proposed  to  be passed by written means lapses if it is not passed before the end of the period of 28 days beginning  with  the  date on  which  the written  resolution  is  circulated  to  the  members  of the company.
(2) The agreement to a resolution is ineffective if indicated after the expiry of that period.
Selain  itu,  regulasi  di  Singapura  membuka  kesempatan  diadakannya  rapat  secara  fisik apabila 5% (lima persen) dari pemegang saham tidak menyetujui keputusan tertulis tersebut selama 7 (tujuh) hari keputusan tersebut diedarkan seperti bunyi Companies Act Chapter 50 art. 184D part (1) :
(1)  Any  member  or  members  of  a  private  company  or  an  unlisted  public  company representing at least 5% of the total voting rights of all the members having the right to vote on a resolution at a general meeting of the company may, within 7 days after —
(a)  the  text  of  the  resolution  has  been  sent  to  him  or  them  in  accordance  with  section 184C; or
(b)  the documents referred to  in  section 183(3A) in  respect  of  the resolution  have been served on him or them, as the case may be, give notice to the company requiring that a general meeting be convened for that resolution.
Sedangkan  di  negara  Belanda,  pengambilan  keputusan  secara  sirkuler  dikenal  dengan istilah Resolution  without  a  Meeting atau  ( ‖Unanimous  Consent  Resolution‖) dimana perusahaan  dengan  satu  atau  beberapa  pemegang  saham  dimungkinkan  untuk  melakukan pengambilan  keputusan  secara  sirkuler  sesuai  ketentuan  dalam  HR  1995  NJ  No.595  yang berbunyi :
‖Machtsstrijd  in  vennootschap.  Besluitvorming  aandeelhouders  buiten  vergadering;  enig aandeelhoulder.  Gevolg  intrekking  besluiten  tot  statutenwijziging  en  uitgifte  van  aandelen;
Pemegang Saham PT PMA dalam Perjanjian Kredit Notarial RINI OKTARINA, MUHAMMAD SYAIFUDDIN, ACHMAD SYARIFUDIN
vrijheid  emissiebesluit  te  herroepen.  Verplichting  tot  raadpleging  bestuurder.  Toetsing vennoostschapsrechtelijk  ontslag  bestuurder  aan  redelijkheid  en  billijkheid.  Strijdmet redelijkheid en billijkheid door misbruik van omstandigheden.‖
Di  Amerika  sendiri,  keputusan  sirkuler  dikenal  dengan  istilah  ” written  resolution ” yang diatur dalam Companies Act 2006 Ch.2 art. 288 – 300. Written resolution dipersiapkan oleh para direktur yang akan dikirimkan kepada semua anggota yang memenuhi persyaratan melalui  hardcopy  atau  sarana  elektronik  dan  situs  web.  Salinan  keputusan  harus menginformasikan  bagaimana  menandakan  persetujuan  untuk  resolusi  tersebut  beserta tanggal dibuatnya. Berikut kutipan Companies Act 2006 Ch.2 art. 291 part (1)- (4) :

## ―291  Circulation of written resolutions proposed by directors
(1) This  section  applies  to  a  resolution  proposed  as  a  written  resolution  by  the directors of the company.
(2) The  company  must  send  or  submit  a  copy  of  the  resolution  to  every  eligible member.
(3) The company must do so—
(a)   by  sending  copies  at  the  same  time  (so  far  as  reasonably  practicable)  to  all eligible  members  in  hard  copy  form,  in  electronic  form  or  by  means  of  a website, or
(b)   if  it  is  possible  to  do  so without  undue  delay,  by  submitting  the  same  copy  to each  eligible  member  in  turn  (or  different  copies  to  each  of  a  number  of eligible  members  in  turn),  or  by  sending  copies  to  some  members  in accordance  with  paragraph  (a)  and  submitting  a  copy  or  copies  to  other members in accordance with paragraph (b).
(4)  The  copy  of  the  resolution  must  be  accompanied  by  a  statement  informing themember—
(a)   how to signify agreement to the resolution (see section 296), and
(b)   as to the date by which the resolution must be passed if it is not to laps.‖
Berdasarkan  pertimbangan  filosofis,  kebutuhan  sosiologis  dan  yuridis  serta  hasil benchmarking peraturan undang-undang perusahaan di beberapa negara, penulis berpendapat perlunya diadakan reformulasi peraturan terhadap UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mengatur tentang proses penyelenggaraan persetujuan pemegang saham secara sirkuler,  sehingga  dengan  adanya  reformulasi  ini  dapat  dijadikan  panduan  dalam  proses penyelenggaraan pengambilan keputusan secara sirkuler pemegang saham perseroan terbatas.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  uraian  dan  pembahasan  yang  telah  dikemukakan  sebelumnya,  maka  dapat disampaikan  suatu  kesimpulan  sebagai  berikut:  Pengaturan  hukum  pemberian  persetujuan
Pemegang Saham PT PMA dalam Perjanjian Kredit Notarial RINI OKTARINA, MUHAMMAD SYAIFUDDIN, ACHMAD SYARIFUDIN
secara  sirkuler  pemegang  saham  perusahaan  penanaman  modal  asing  dalam  hal  kriteria keputusan,  pertimbangan  dan  prosedur  secara  umum  telah  diatur  dalam  Undang-Undang No.40  Tahun  2007  tentang  Perseroan  Terbatas,  namun  dibutuhkan  suatu pengaturan  hukum yang lebih terperinci dalam tata cara penyelenggaraan pemberian persetujuan secara sirkuler, khususnya  apabila  perusahaan  tersebut  merupakan  Perusahaan  Penanaman  Modal  Asing dimana pemegang sahamnya merupakan orang asing/badan asing yang berkedudukan di Luar Negeri sehingga hasil keputusan sirkuler ini juga akan memberikan kepastian hukum karena memiliki  kekuatan  hukum  mengikat  yang  sama  dengan  pemberian  persetujuan    pemegang saham melalui mekanisme RUPS.
Prosedur  hukum  pembuatan  perjanjian  kredit  telah  diatur  secara  umum  dalam  UU Perbankan  No.10  Tahun  2008  Penjelasan  Pasal  8  ayat  (2)  mengenai  ketentuan-ketentuan pokok  bagi  bank  yang  memberikan  kredit  kepada  debiturnya,  berlaku  juga  perusahaan penanaman modal asing. Dalam hal pembuatan akta Perjanjian Kredit yang dibuat di hadapan notaris, prosedur hukum pembuatan aktanya juga mengacu pada ketentuan UU No. 30 Tahun 2004  Jo.  UU  No.2  Tahun  2014  Tentang  Jabatan  Notaris  yang  selanjutnya  akan  disesuaikan dengan peraturan internal masing-masing Bank yang mengatur mengenai substansi perjanjian kredit, dimana setiap persetujuan pemegang saham atas tindakan direksi untuk menjaminkan asset  perusahaan  sebagai  agunan  kredit  baik  yang  diberikan  secara  RUPS  ataupun  secara sirkuler selalu ditulis di bagian komparisi pihak debitur di akta perjanjian kredit.
Gagasan  konseptual  pengaturan  hukum  pemberian  persetujuan  pemegang  saham perusahaan penanaman modal asing muncul atas dasar pertimbangan filosofis yang memiliki value added dari asas hukum seperti Pacta Sunt Servanda, asas Territorial, asas kepentingan umum  dan  asas  keterbukaan,  serta  kebutuhan  sosiologis  yang  dilatarbelakangi keanekaragaman investasi yang ada di Indonesia sebagai wujud dari implementasi MEA, dan pertimbangan  yuridis  dikarenakan  belum  lengkapnya  pengaturan  hukum  pelaksanaan pengambilan  keputusan  secara  sirkuler  dalam  UU  Perseroan  Terbatas  No.40  Tahun  2007. Atas  dasar  pertimbangan  tersebut,  penulis  berpendapat  bahwa  perlu  diadakan  reformulasi pengaturan hukum dalam hal ini menambah ketentuan ayat pada Pasal 91 UU No.40 Tahun 2007  tentang  Perseroan  Terbatas  mengenai  persyaratan  dan  tata  cara  atau  mekanisme penyelenggaran pemberian persetujuan secara sirkuler.

## DAFTAR PUSTAKA
Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Buku Kedua: Benda.
Law of Singapore, Companies Act Chapter 50 art. 184DA
Law of Ducth, HR 1995 NJ No.595
Law of America, Companies Act 2006 Ch.2 art. 291Peter Mahmud Marzuki, 2011, Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Peraturan Menteri Luar Negeri No. 09/A/KP/XII/2006/01 perihal Panduan Umum Tata Cara Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri Oleh Pemerintah Daerah
Ridwan.  2015.  Margin  Apresiasi  Harmonisasi  Hukum  Indonesia  dalam  Perspektif  Empat Pilar ASEAN Economic Community, Palembang : Jurnal Penelitian Hukum Supremasi Hukum Vol. 24, No. 2.
Pemegang Saham PT PMA dalam Perjanjian Kredit Notarial RINI OKTARINA, MUHAMMAD SYAIFUDDIN, ACHMAD SYARIFUDIN
Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji,  2001,  Penelitian  Hukum  Normatif  (Suatu  Tinjauan Singkat). Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Soerjono Soekanto, 2007, Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.
Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.