## Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Di Provinsi Kalimantan Timur
Muhamad Japri , Sitti Aisyah, Ria Trisnomurti, Solikin
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long Samarinda jalanbugis49@gmail.com Article Info Abstract
Article History
Received: April 30, 2020 Accepted: June 30, 2020 Tourism is a service trade industry that has a complex regulatory mechanism because it includes the arrangement of the movement of tourists from their home country to return to their home countries. To be able to achieve the success of tourism development, cross- sectoral support programs are required which is a program that is expected to be carried out by various agencies / other institutions that  will  help  determine  the  success  of  cultural  development  and tourism. This study aims to (a) know and review the implementation of tourism development policy in East Kalimantan Province and (b) know  and  review  the  readiness  of  government  officials  in implementing  the  program.  Research  methods  in  the  form  of empirical legal research using primary and secondary data support and utilizing persuasive approaches in the form of interviews. The results show that the implementation of tourism development policy favors  nature  conservation  and  the  strategies  used  in  attracting tourists  to  East  Kalimantan.  Obstacles  often  faced  by  the  East Kalimantan  Provincial  Government  in  implementing  tourism development  policies  include  the  lack  of  seriousness  of  local  and municipal governments to support the work programs of the Tourism Office. Keywords: Implementation of
Policy, Tourism,
Apparatus Readiness, Province of Kalimantan Timur

## ABSTRAK
Pariwisata  merupakan  industri  perdagangan  jasa  yang  memiliki  mekanisme  pengaturan  yang kompleks  karena  mencakup  pengaturan  pergerakan  wisatawan  dari  negara  asalnya  hingga kembali  ke  negara  asalnya.    Untuk  dapat  mencapai  keberhasilan  pembangunan  pariwisata diperlukan  program  pendukung  lintas  sektoral  yang  merupakan  program  yang  diharapkan dilakukan  oleh  berbagai  instansi/lembaga  lain  yang  akan  ikut  menentukan  keberhasilan pembangunan  kebudayaan  dan  pariwisata.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  (a)  mengetahui  dan mengkaji implementasi kebijakan pengembangan pariwisata di Provinsi Kalimantan Timur dan (b)  mengetahui  dan  mengkaji  kesiapan  aparatur  pemerintah  dalam  melaksanakan  program tersebut.  Metode  penelitian  berupa  penelitian  hukum  empiris  menggunakan  dukungan  data primer  dan  sekunder  serta  memanfaatkan  pendekatan  persuasif  berupa  wawancara.  Hasil menunjukkan  bahwa  implementasi  kebijakan  pengembangan  pariwisata  berpihak  pada pelestarian alam dan strategi-strategi yang digunakan dalam menarik wisatawan ke Kalimantan Timur.  Kendala  yang  sering  dihadapi  oleh  Pemerintah  Provinsi  Kalimantan  Timur  dalam melaksanakan  kebijakan  pengembangan  pariwisata  antara  lain  adalah  kurang  seriusnya pemerintah  daerah  dan  kota  untuk  mendukung  program  kerja  Dinas  Pariwisata.  Selain  itu kendala juga terdapat pada masyarakat yang terkadang tidak taat dengan aturan.
Kata Kunci  : Implementasi Kebijakan, Pariwisata, Kesiapan Aparatur, Provinsi Kalimantan Timur

## LATAR BELAKANG
Dewasa  ini  kita  sedang  dihadapkan  pada  kondisi  masyarakat  dunia  dan masyarakat  Indonesia  yang  sedang  mengalami  perubahan  menghadapi  tata hubungan  antar  bangsa  yang  semakin  terbuka  dan  bebas.  Hal  ini  mendorong perlunya  perubahan  tatanan  kehidupan  masyarakat  Indonesia.  Arus  informasi budaya  yang  datang  dari  luar  semakin  meningkat  dan  tidak  dapat  dicegah sehingga  apabila  tidak  waspada,  dikhawatirkan  akan  dapat  mengancam ketahanan budaya bangsa. Oleh karena itu, upaya untuk memperkuat ketahanan budaya menjadi salah satu tugas penting dalam pembangunan kebudayaan dan pariwisata.
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2000  tentang  Program Pembangunan Nasional (Propenas), khususnya Bab VII tentang Pembangunan Sosial dan Budaya ditetapkan bahwa pembangunan kebudayaan dan pariwisata dilaksanakan melalui Program Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan dan Program  Pengembangan  Pariwisata.  Tujuan  Program  Pelestarian  dan Pengembangan  Kebudayaan  adalah  untuk  menanamkan  nilai-nilai  budaya bangsa  dalam  rangka  menumbuhkan  pemahaman  dan  penghargaan masyarakat  kepada  warisan  budaya  bangsa,  keragaman  budaya  dan  tradisi, meningkatkan  kualitas  berbudaya  masyarakat,  menumbuhkan  sikap  kritis terhadap nilai-nilai budaya dan memperkokoh ketahanan budaya.
Visi  Pembangunan  Kebudayaan  dan  Pariwisata  adalah:  “Terwujudnya kebudayaan  dan  pariwisata  yang  maju,  dinamis  dan  berwawasan  lingkungan yang mampu mencerdaskan kehidupan bangsa serta meningkatkan peradaban, persatuan  dan  persahabatan  antar  bangsa”.  Indonesia  memiliki  sumber  daya alam  dan  sumber  daya  manusia  yang  cukup  besar  sebagai  modal  dasar pembangunan  dan  perkembangan  kebudayaan  dan  kepariwisataan.  Modal dasar tersebut apabila dikelola dan direncanakan dengan baik dan terarah akan mempunyai peranan yang besar dalam menunjang pencapaian tujuan nasional, yakni  meningkatkan  kesejahteraan  dan  kemakmuran  rakyat,  memperluas  dan meratakan  kesempatan  berusaha  dan  lapangan  kerja,  mendorong pembangunan daerah, memperkenalkan dan mendayagunakan objek dan daya tarik wisata serta memupuk rasa cinta tanah air dan mempererat persahabatan antar bangsa.
Masa kolonialisasi yang lebih dari 350 tahun menyebabkan Indonesia mengalami involusi  budaya 1 dan  mewariskan  budaya  pasif  dan  nrimo.  Masa  Pasca Kolonialisasi juga tidak memperbaiki keadaan bahkan sebagian yang pada masa kerajaan dan penjajahan belum mendapat kesempatan mobilisasi ke atas, pada saat  mereka  mendapatkannya  malah  ikut  memperkokoh  sistem  nilai  elit birokrasi. 2 Dengan  demikian,  perjalanan  budaya  selama  beratus-ratus  tahun tersebut tidak mewariskan etos kerja yang kuat kepada masyarakat Indonesia.
1 Umar Khayam, 1991, Transformasi Budaya Kita , dalam Menerawang Masa Depan Ilmu Pengetahuan, Teknologi  dan  Seni:  Dalam  Perkembangan  Budaya  Masyarakat  Bangsa  Indonesia,  Penerbit  ITB, Bandung, hlm. 79
Indonesia  bukannya  tidak  memiliki  prinsip-prinsip  yang  bisa  membangun  etos kerja yang baik. Sebut saja prinsip “ sepi ing pamrih rame ing gawe ” (giat bekerja tanpa  pamrih)  dalam  budaya  Jawa  yang  memiliki  makna  yang  sangat  dalam. Namun derasnya pengaruh budaya luar melibas prinsip-prinsip tersebut sebelum sempat mengakar kembali di dalam masyarakat Indonesia setelah beratus tahun perjalanan sejarah bangsa Indonesia yang tidak mendukung. 3
Melihat kondisi tata nilai budaya kita yang tidak mendukung maka untuk dapat berkiprah dalam pariwisata fleksibel yang merupakan suatu fenomena teknologi, mau  tidak  mau  harus  diiringi  dengan  pembangunan  budaya  masyarakat Indonesia 4 agar  dapat  mencapai  kemampuan-kemampuan  yang  diperlukan. Oleh karena itu, perubahan-perubahan yang terjadi di dalam masyarakat kita di masa  yang  akan  datang  tidak  lagi  kita  harapkan  sebagai  proses  alamiah, melainkan sebagian terbesar terjadi karena hasil perencanaan sosial budaya. 5

## METODOLOGI A.  Pendekatan Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang mengutamakan  penelitian  lapangan  untuk  memperoleh  data  primer.  Untuk menunjang  dan  melengkapi  data,  maka  dilakukan  penelitian  yuridis  normatif, yaitu  penelitian  yang  dilaksanakan  dengan  cara  penelitian  kepustakaan  untuk memperoleh data sekunder.

## B.  Jenis dan Sumber Data
Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah:
a.  Data  Primer,  adalah  data  yang  diperoleh  dari  penelitian  lapangan  dengan cara  wawancara  dan  mengajukan  daftar  pertanyaan  kepada  narasumber penelitian
b.  Data Sekunder, adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang merupakan bahan-bahan hukum yang terdiri dari: 6
1)  Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat yang terdiri dari :
a)  Undang-Undang Dasar 1945
b)  Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang
c)  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  1997  tentang  Pengelolaan Lingkungan Hidup
d)  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2000  tentang  Program Pembangunan Nasional (Propenas)
3 Wiwien Tribuwani, 1997, Pergeseran Paradigma Sistem Produksi dan Budaya Masyarakat Indonesia , Tinjauan  Terhadap  Industri  Pariwisata  Indonesia ,  dalam  Pariwisata  Indonesia  Berbagai  Aspek  dan Gagasan Pembangunan, Pusat Penelitian Kepariwisataan Lembaga Penelitian ITB, Bandung, hlm. 83
4 Astrid  S.  Susanto,  1991, Masalah  Teknologi  dan  Sosial  Budaya  Dalam  Pengembangan  Budaya Masyarakat Bangsa Indonesia , Dalam Menerawang Masa Depan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni: Dalam Perkembangan Budaya Masyarakat Bangsa Indonesia, Penerbit ITB, Bandung, hlm. 125
5 Jakob Oetama, 1991, Transformasi Kebudayaan: Ilmu, Teknologi, Seni , dalam Menerawang Masa Depan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni: Dalam Perkembangan Budaya Masyarakat Bangsa Indonesia, Penerbit ITB, Bandung, hlm. 64
6 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat , PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13
e)  Peraturan  perundang-undangan  lainnya  yang  berkaitan  dengan penelitian ini.
2)  Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan kejelasan terhadap bahan hukum primer, yang terdiri dari buku-buku literatur, makalah, artikel, hasil penelitian dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.
3)  Bahan  Hukum  Tertier,  yaitu  bahan  hukum  yang  memberi  petunjuk maupun  penjelasan  terhadap  bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum sekunder, yang terdiri dari :
a)  Kamus Umum Bahasa Indonesia
b)  Kamus Hukum
c)  Kamus Inggris-Indonesia
d)  Ensiklopedia
C.  Teknik Pengumpulan Data
a.  Wawancara,  yaitu  melakukan  tanya  jawab  secara  langsung  dengan subjek  penelitian  (narasumber  dan  responden)  tentang  permasalahan dalam penelitian ini dengan menggunakan pedoman wawancara
b.  Daftar  pertanyaan,  yaitu  menyampaikan  daftar  pertanyaan  secara tertulis  kepada  subjek  penelitian  (narasumber  dan  responden)  tentang permasalahan dalam penelitian ini.
c.  Studi dokumen, yaitu dengan cara mempelajari, mengkaji dan menelaah bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier.

## D.  Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokasi di Provinsi Kalimantan Timur.

## E.  Teknik Sampling
Pengambilan  sampel  dilakukan  dengan  teknik non  random  sampling ,  yaitu teknik pengambilan sampel dengan tidak memberikan kesempatan yang sama kepada  anggota  populasi  yang  dipilih  untuk  dijadikan  sampel.  Adapun  jenis pengambilan sampel yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling , yaitu pengambilan sampel yang dilakukan dengan cara menetapkan calon  responden  berdasarkan  kriteria  tertentu  yang  telah  ditetapkan sebelumnya.

## PEMBAHASAN

## A.  Implementasi  Kebijakan  Pengembangan  Pariwisata  di  Provinsi Kalimantan Timur
Perkembangan  sektor  pariwisata  ini  di  satu  sisi  memberikan  keuntungan ekonomis  yang  cukup  tinggi.  Keuntungan  ekonomis  ini  membawa  pengaruh pada pendapatan negara secara umum dan kesejahteraan masyarakat sekitar secara khusus. Kehadiran wisatawan dapat diartikan sebagai kehadiran rezeki bagi sejumlah orang mulai para pemandu wisata, tukang becak, sampai dengan para  pedagang.  Dengan  demikian,  sektor  pariwisata  bukan  sekedar memberikan keuntungan bagi pelaku-pelaku bidang pariwisata melainkan juga memberikan keuntungan sektor-sektor lain di luar pariwisata.
Namun,  karena  tuntutan  untuk  mencari  keuntungan  ekonomi  semata,  ada sejumlah hal yang pada akhirnya terkorbankan atau tidak diperhatikan. Misalnya
saja,  karena  tuntutan  penyediaan  penginapan  bagi  para  wisatawan,  sejumlah tempat  dibongkar  untuk  mendirikan  hotel.  Karena  tuntutan  pengembangan pariwisata terjadi pembebasan tanah besar-besaran. Akibatnya, pola hidup dan perilaku  sejumlah  anggota  masyarakat  di  sekitar  obyek  wisata  menjadi menyimpang  dari  pola  hidup  dan  perilaku  budaya  aslinya.  Bahkan  banyak  di antara  mereka  rela  mengorbankan  etika  dan  sopan  santun  demi  “keuntungan finansial”. Misalnya saja, banyak orang berusaha keras merayu para wisatawan untuk  membeli  produk  atau  souvenir  tertentu  dengan  harapan  orang  tersebut memperoleh “bonus” dari para penjualnya.
Jika  kecenderungan-kecenderungan  tersebut  tidak  segera  diatasi,  ada kemungkinan sektor pariwisata mengalami stagnasi, bahkan kemunduran. Hal itu  disebabkan  karena  para  wisatawan  tentu  saja  akan  mengkomunikasikan pengalaman  pahit  tertentu  pada  teman-temannya.  Lama  kelamaan  jumlah wisatawan akan berkurang. Hal itu mengakibatkan mundurnya sektor pariwisata. Tantangan terbesar yang harus dihadapi dalam pengembangan kepariwisataan Indonesia adalah akan segera diberlakukannya globalisasi di segala sektor, yang secara  bertahap  akan  dimulai  dengan  pemberlakuan  AFTA  pada  tahun  2003 yang dilanjutkan dengan APEC pada tahun 2010. Kondisi ini akan memberikan akibat dan dampak langsung terhadap proses pembangunan kepariwisataan dan industri  pariwisata.  Proteksi  pemerintah  terhadap  industri  pariwisata  yang melahirkan infant  industry tidak  akan  dapat  dinikmati  lagi  oleh  sektor  swasta. Dalam kaitan inilah terlihat betapa pentingnya kesiapan SDM pariwisata.
Bentuk-bentuk  tantangan  globalisasi  terhadap  sektor  pariwisata  mencakup faktor-faktor sebagai berikut:
1.  Mutu Produk
Pada  dasarnya  produk  wisata  meliputi  tuga  unsur,  yaitu  alam,  budaya, serta  buatan.  Ketiga  unsur  produk  tersebut  tidak  secara  otomatis  dimiliki  oleh negara destinasi wisatawan. Kondisi daya tarik wisata saat ini, dalam konteks global  negara-negara  ASEAN  (khususnya  Indonesia),  memiliki  banyak kesamaan,  yaitu  masih  tergantung  pada  keindahan  alam,  kecuali  Singapura yang  merupakan  negara  industri  dan  perdagangan  yang  kekuatannya  justru terletak  pada  aset  yang  bersifat  buatan.  Kegiatan  pariwisata  sosial  ( social tourism ) masih baru merupakan unsur pendukung karena pada kenyataannya: 1) persentase motivasi berwisata atas daya tarik alam masih dominan, dan 2) negara-negara berkembang yang pada umumnya masih sedang mencari bentuk dalam  pembangunan  nasionalnya  belum  cukup  mampu  untuk  mengeksploiasi secara khusus dan detail atas aspek-aspek yang bersifat sosial karena beberapa konsideran  yang  mempengaruhinya,  seperti  stabilitas  politik  dan  ekonomi, kesenjangan  tingkat  kesejahteraan  masyarakat  yang  masih  tinggi,  kesiapan infrastruktur dan sebagainya.
2.  Mekanisme Pasar
Mekanisme pasar akan menentukan dan mengatur siapa yang terbaik di antara masing-masing negara dengan segala komoditas dan produk pelayanan terbaik yang dimilikinya. Peran dan campur tangan pemerintah dalam mengatur mekanisme pasar cenderung semakin kecil. Oleh karena itu peran sektor privat
dituntut  untuk  semakin  berkualitas  dengan  segala  kemampuannya  agar  dapat bertarung di pasar bebas tersebut.
3.  Akses Informasi
Kemajuan  teknologi  yang  memungkinkan  manusia  untuk  menyalurkan segala bentuk keinginannya telah menjadikan dunia sebagai suatu tempat yang tanpa  batas.  Meluasnya  jaringan  internet  secara  massal  akan  menciptakan mekanisme informasi yang lengkap. Masukan informasi yang lengkap tentunya akan menyebabkan para wisatawan semakin mudah untuk menyeleksi kawasan- kawasan  yang  akan  mereka  kunjungi.  Namun  demikian  di  sisi  lain,  bagi  para produsen, kondisi ini justru mengakibatkan naiknya tingkat kompetisi di antara sesama  negara  destinasi.  Hanya  negara  yang  mampu  menginformasikan keunggulan  produk  pariwisatanya  secara  tepat  sasaran  dan  mampu mengantisipasi  kecenderungan  pasarlah  yang  akan  unggul  dalam  persaingan global tersebut.
Sebagai gambaran, hingga tahun 1994 Indonesia baru memiliki 7 kantor PPPI di luar negeri yang berfungsi sebagai marketing intellegences di samping juga berperan sebagai salah satu ujung tombak pemasaran paiwisata nasional. Jumlah ini jauh lebih sedikit apabila dibandingkan dengan Filipina (10 kantor), Singapura (16 kantor), Thailand (11 kantor), serta Malaysia (13 kantor). 4.  Daya Saing
Aspek daya saing merupakan cerminan kesiapan dan kemampuan produk wisata  serta  penguasaan  terhadap  pasar  dan  informasi  yang  diformulasikan secara tepat pada strategi dan program pengembangan pariwisata. Faktor-faktor yang memperlihatkan daya saing kepariwisataan Indonesia antara lain:
a.  Peta pendapatan: dalam lima tahun terakhir peringkat pertama pendapatan nasional  negara-negara  Asean  dipegang  oleh  Singapura,  yaitu  sebesar 32,73% dari total pengeluaran wisatawan di Asean. Posisi Indonesia pada peringkat ke-3 atau sebesar 18,88%.
b.  Peta  jumlah  wisatawan:  secara  kuantitas  Malaysia  pada  posisi  pertama sebesar 29,5% sementara Indonesia pada urutan ke-4 (9,98%)
c.  Peta asal wisatawan: Thailand adalah Jepang dan Eropa, Malaysia adalah Singapore,  Singapore  adalah  Jepang  dan  Eropa,  Filipina  adalah  Amerika Utara dan Indonesia adalah Singapura
d.  Peta  lama  tinggal:  Filipina  menduduki  peringkat  pertama  (11,5  hari)  dan Indonesia pada urutan ke-2 (10,5 hari).

## B.  Kesiapatan Aparatur Pemerintah dalam Melaksanakan Program Pengembangan Pariwisata di Provinsi Kalimantan Timur
Kecenderungan  dan  perkembangan  baru  dalam  dunia  kepariwisataan  yaitu tumbuhnya minat wisatawan global, regional dan nasional untuk kembali ke alam ( back to nature ). Hal tersebut menunjukkan adanya peningkatan penghargaan dan penghayatan wisatawan terhadap alam dan lingkungannya.
Dalam menjalankan perannya, industri pariwisata harus menerapkan konsep dan peraturan  serta  panduan  yang  berlaku  dalam  pengembangan  pariwisata  agar mampu mempertahankan dan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan yang nantinya  bermuara  pada  pemberian  manfaat  ekonomi  bagi  industri  pariwisata
dan  masyarakat  lokal.  Industri  pariwisata  yang  sangat  berperan  dalam pengembangan  pariwisata  adalah,  biro  perjalanan  wisata,  hotel  dan  restoran. Selain itu juga didukung oleh industri pendukung pariwisata lainnya.
Ada banyak cara sebenarnya untuk memajukan pariwisata negara kita. Memang untuk memajukan pariwisata budaya bukan hanya tugas pemerintah tetapi juga masyarakat.  Namun  tentunya  Kementerian  Kebudayaan  dan  Pariwisata,  serta Dinas  Pariwisata  di  seluruh  daerah  di  Indonesia,  sebagai  instansi  pemerintah yang  bertugas  memajukan  kebudayaan  dan  pariwisata  Indonesia,  memiliki tanggung  jawab  yang  lebih  besar.  Pertama,  Kementerian  Kebudayaan  dan Pariwisata  sesuai  dengan  fungsinya  yang  hanya  sebagai  perumus  kebijakan, harus  berani  dan  tegas  menentukan  konsep,  visi,  dan  misi  pariwisata  budaya Indonesia.
Kedua,  sesuai  dengan  semangat  otonomi  daerah  yang  menyerahkan  tugas pengembangan kebudayaan dan pariwisata kepada Dinas Pariwisata di masing- masing  daerah,  maka  Dinas  Pariwisata  harus  benar-benar  menangkap pelimpahan  tugas  dan  wewenang  itu  sebagai  peluang  untuk  memajukan masyarakat di daerahnya.
Ketiga,  para  pengamat  pariwisata  dan  budaya  sudah  saatnya  untuk  lebih mengutamakan  kajian  dan  penelitian  yang  merekomendasikan  bagaimana memajukan kebudayaan dan pariwisata Indonesia dibandingkan dengan kajian dan  penelitian  yang  selalu  memberikan  kritik  yang  belum  tentu  konstruktif terhadap kebijakan pembangunan pariwisata dan budaya.
Keempat,  peran  serta  masyarakat  dalam  pembangunan  sentra  budaya  di masing-masing daerah harus diutamakan. Misalnya, kelompok kebudayaan dan kesenian  yang  akan  dipentaskan  harus  bergiliran  dan  tidak  dimonopoli  oleh kelompok kesenian tertentu saja.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  baik  penelitian  kepustakaan  maupun  penelitian lapangan, serta analisis dan pembahasan yang telah penulis lakukan pada bab- bab terdahulu, berikut disajikan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:
1.  Sejauh  ini  implementasi  kebijakan  pengembangan  pariwisata  dapat  dilihat dari aturan-aturan yang berpihak pada pelestarian alam dan strategi-strategi yang digunakan dalam menarik wisatawan ke Kalimantan Timur. Masyarakat banyak yang ikut berpartisipasi dalam pengembangan pariwisata, khususnya dalam  kepatuhan  masyarakat  terhadap  aturan  yang  pada  dasarnya  juga untuk pariwisata daerahnya masing-masing. Kendala yang sering dihadapi oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam melaksanakan kebijakan pengembangan pariwisata antara lain adalah kurang seriusnya pemerintah daerah dan kota untuk mendukung program kerja Dinas Pariwisata.
2.  Kesiapan aparatur pemerintah dalam melaksanakan program pembangunan pariwisata di Kalimantan Timur terbilang cukup siap, namun mungkin butuh ditingkatkan dalam bentuk promosi daerah dan pembangunan infrastruktur
daerah yang lebih menarik wisatawan, baik itu dari sisi transportasi maupun tempat  wisata  karena  daerah  Kalimantan  Timur  yang  luas  sehingga membutuhkan alat transportasi yang memadai.

## REFERENSI
Astrid  S.  Susanto,  1991, Masalah  Teknologi  dan  Sosial  Budaya  Dalam Pengembangan  Budaya  Masyarakat  Bangsa  Indonesia ,  Dalam Menerawang Masa Depan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni: Dalam Perkembangan  Budaya  Masyarakat  Bangsa  Indonesia,  Penerbit  ITB, Bandung, hlm. 125.
Jakob Oetama, 1991, Transformasi Kebudayaan: Ilmu, Teknologi, Seni , dalam Menerawang Masa Depan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni: Dalam Perkembangan  Budaya  Masyarakat  Bangsa  Indonesia,  Penerbit  ITB, Bandung, hlm. 64.
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat , PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13 Umar  Khayam,  1991, Transformasi  Budaya  Kita ,  dalam  Menerawang  Masa Depan  Ilmu  Pengetahuan,  Teknologi  dan  Seni:  Dalam  Perkembangan Budaya Masyarakat Bangsa Indonesia, Penerbit ITB, Bandung, hlm. 79
Wiwien Tribuwani, 1997, Pergeseran Paradigma Sistem Produksi dan Budaya Masyarakat  Indonesia , Tinjauan  Terhadap  Industri  Pariwisata  Indonesia , dalam Pariwisata Indonesia Berbagai Aspek dan Gagasan Pembangunan, Pusat Penelitian Kepariwisataan Lembaga Penelitian ITB, Bandung, hlm. 83