Volume 16, Nomor 1, Bulan Januari, Tahun 2018

## ANALISIS YURIDIS ASAS PERADILAN SEDERHANA CEPAT DAN BIAYA RINGAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA
M. Usrin Fakultas Hukum Universitas Palembang Email: m.usrin@yahoo.com

## ABSTRACT
Purpose of the study: to analyze and describe simple and simple simple justice principles  in  the  criminal  justice  system.  Research  Method:  This  research  uses normative juridical method. The result of the research: that the application of simple, quick and light cost principle in the criminal justice can be applied at the time of the examination  on  the  perpetrators  of  criminal  acts  committed  several  crimes (samenloop)  by  way  of  merging  seseuai  with  article  18  paragraph  (2)  Book  of  Law Criminal law Keywords : judicial principle; simple justice system; low cost

## ABSTRAK
Tujuan  penelitian  :  untuk  menganalisis  dan  menjabarkan  asas  peradilan sederhana cepat dan biaya ringan dalam sistem peradilan pidana.  Metode Penelitian: penelitian  ini  menggunakan  metode  yuridis  normative.  Hasil  penelitian:  bahwa penerapan  asas  peradilan  sederhana,  cepat  dan  biaya  ringan  dalam  Peradilan  tindak pidana  dapat  diterapkan  pada  saat  pemeriksaan  pada  pelaku  tindak  pidana  yang melakukan beberapa tindak pidana ( samenloop ) denga cara melakukan penggabungan seseuai dengan pasal 18 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Kata kunci : asas peradilan; sistem peradilan sederhana; biaya ringan

## I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Hukum acara pidana menjelaskan tentang bagaimana cara-cara badan peradilan menjalankan fungsinya sebagai penegak  hukum  pidana  materiil, yaitu  bagaimana  hakim  menjalankan fungsinya, bagaimana jaksa menjalankan fungsinya sebagai penuntut  umum  dan  bagaimana polisi menjalankan fungsinya sebagai  penyidik  atau  secara  singkat
dapat dikatakan hukum pidana formil adalah hukum yang mengatur tentang  bagaimana  negara  melalui alat-alatnya  melaksanakan  haknya untuk  memidana  dan  menjatuhkan pidana. 1
Selain  mengatur  tentang  hal- hal  diatas,  Kitab  Undang-undang Hukum  Acara  Pidana  menetapkan asas-asas  yang  menjadi  landasan
1 Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia , Sinar Grafika, Jakarta, 1996, halaman . 8
Volume 16, Nomor 1, Bulan Januari, Tahun 2018
pembuatannya  yang  merujuk  pada penegakkan  hak  asasi  manusia. KUHAP  telah  mengangkat  dan menempatkan tersangka atau terdakwa  yang  menjalani  proses peradilan  dalam  kedudukan  yang berderajat,  sebagai  makhluk  Tuhan yang memiliki harkat derajat kemanusiaan yang utuh. 2 Salah satu asas yang terkandung  dalam  Kitab  Undang- undang Hukum Acara Pidana sebagai penegakan hak asasi manusia dalam proses peradilan yang merupakan intepretasi Undang- undang  Nomor  48  Tahun  2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa peradilan dilakukan  dengan  sederhana,  cepat dan biaya ringan. Peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan ini dimaksudkan untuk memberi perlindungan dan memberikan kepastian hukum bagi tersangka atau terdakwa  yang  menjalani  proses peradilan. Peradilan sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan  acara  yang  efisien  dan efektif.
Asas  ini  menjelaskan  bahwa proses  peradilan  dalam  menegakkan hukum  dan  keadilan  tidak  berbelit- belit  dan  tidak  terlalu  lama  yang berkenaan  dengan  asas  selanjutnya yaitu peradilan cepat. Dengan proses peradilan  yang  sederhana,  proses
2 M. Yahya Harahap , Pembahasan
Permasalahan  dan  Penerapan  KUHAP ,
Buku I, Ed. 2., cet.2, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, halaman .1
peradilan tidak akan memakan waktu yang  lama  sehingga  mengurangi kemungkinan perkara akan
terkatung-katung.  Asas  biaya  ringan adalah  biaya  perkara  yang  dapat terpikul oleh rakyat. Namun demikian,  dalam  pemeriksaan  dan penyelesaian perkara tidak mengorbankan ketelitian dalam mencari kebenaran dan keadilan. Asas  ini  juga  menjelaskan bahwa proses peradilan tidak memakan biaya yang banyak sehingga  tidak  membebani  orang yang  menjalani  proses  peradilan. Ketiga  prinsip  ini  pada  dasarnya merupakan  satu  kesatuan  dan  tidak dapat  berdiri  sendiri-sendiri  karena berkaitan  satu  dengan  yang  lain. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana telah meletakkan asas sederhana,  cepat  dan  biaya  ringan sebagai  suatu  landasan,  tetapi  apa asas  peradilan  sederhana,  cepat  dan biaya  ringan  ini  akan  dapat  menjadi kenyataan dalam rangka penegakkan hukum  dan  keadilan  di  Indonesia? Ketentuan-ketentuan  dalam  Kitab Undang-undang
Hukum
Acara Pidana  tidak  mengatur    sanksi  atas pelanggaran yang dilakukan terhadap asas-asas  tersebut  sehingga  tingkat kepatuhan  akan  pelaksanaan  asas tersebut masih rendah.
B. Permasalahan
Berbicara  tentang  penegakan hukum pidana di
Indonesia, menimbulkan  banyak  permasalahan yang  dapat  diteliti,  demikian  juga halnya  dalam  implementasi  asas hukum  dalam  peradilan  pidana,
Volume 16, Nomor 1, Bulan Januari, Tahun 2018
sehingga dalam tulisan ini dirumuskan  permasalahan  tentang bagaimana  penerapan  asas  peradilan sederhana,  cepat  dan  biaya  ringan dalam Peradilan tindak pidana.
C. Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan penelitian yuridis normatif.
D. Tujuan penelitian : untuk menganalisis dan menjabarkan asas peradilan sederhana  cepat  dan  biaya    ringan dalam sistem peradilan pidana II. PEMBAHASAN
Penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan  Dalam  Sistem  Peradilan Pidana Asas  peradilan  sederhana,
cepat  dan  biaya  ringan  dituliskan oleh  KUHAP harus  diterapkan secara  konsekuen  dalam  seluruh tingkat peradilan. Dari pernyataan ini penerapan  asas  peradilan  sederhana, cepat dan biaya ringan secara tersirat juga  diartikan  diterapkan  dalam seluruh  proses  yang  ada  dalam tingkat  peradilan.  Hal  ini  dapat ditemukan dalam KUHAP mengenai proses  penanganan  perkara  pidana yang  semuanya  disertai  dengan  kata segera baik dari tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan sampai sidang pengadilan. Dalam penerapan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan,  terdapat  ketentuan  hukum pidana yang mengintepretasikan asas tersebut dengan memungkinkan
adanya penggabungan beberapa tindak  pidana.  Dalam  kasus  ini aparat  penegak  hukum  menurut penelitian  pustaka  oleh  penulis, aparat  telah  menerapkan  ketentuan pidana penggabungan beberapa tindak pidana tersebut dengan menggabungkan  beberapa  tindak pidana  menjadi  suatu  perbuatan berlanjut. Alasan digabungkannya tindak  pidana  tersebut  merujuk  pada perbuatan  yang  dilakukan  terdakwa merupakan perbuatan yang sama dan mempunyai hubungan yang
sedemikian  rupa,  dilakukan  dalam waktu  yang  tidak  berjauhan  dan dilakukan terdakwa sebagai perwujudan satu kesatuan kehendak/niat yang terlarang. 3
Dalam hal ini aparat penegak hukum telah  menerapkan  asas  ini  dengan baik  untuk  efektifitas  pemeriksaan perkara.
Yang  menjadi  permasalahan adalah  koordinasi  antara  aparat penegak hukum Seperti yang dipaparkan  diatas,  bahwa  laporan polisi  akan  dugaan  tindak  pidana yang  sama  dan  terdakwa  yang  sama telah  dilakukan  sebelum  adanya pelimpahan perkara ke sidang pengadilan.  Merunut  waktu  laporan polisi  yang  dilakukan    terdapat selang  waktu  3  bulan  untuk  kiranya dapat
dipergunakan untuk melakukan  koordinasi  antara  aparat penegak hukum.
3 H. Hamrat Hamid, Pembahasan Permasalahan KUHP , Sinar
Grafika, Jakarta, 199 , halaman. 574
Volume 16, Nomor 1, Bulan Januari, Tahun 2018
Menurut hemat penulis, dalam  penerapan  asas  peradilan cepat,  sederhana  dan  biaya  ringan seharusnya dilakukan koordinasi antara  aparat  penegak  hukum,  untuk proses  penggabungan  tindak  pidana. Perkara  dugaan  tindak  pidana  yang terjadi  digabung  dengan  dugaan tindak  pidana  yang  terjadi  menjadi satu  acara  pemeriksaan  perkara dengan  penggabungan  tindak  pidana perbuatan  berlanjut  seperti  yang telah  dirumuskan  aparat  penegak hukum. Jangan sampai adanya tindak pidana yang dapat digabungkan akan tetapi dipisahkan oleh aparat penegak hukum. Hal  ini  jelas  bertentangan dengan asas peradilan cepat, sederhana  dan  biaya  murah.  Dimana proses  peradilan  menjadi  berlarut- larut karena diperiksa di dua pengadilan, proses peradilan menjadi lebih  rumit  karena  pemeriksaan dilakukan sendiri-sendiri dan memakan  biaya  yang  lebih  banyak dengan dua biaya perkara. Azas Peradilan Cepat, Sederhana  dan  Biaya  Ringan  telah diatur dalam Undang-undang Nomor 48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan,
bahwa  peradilan  dilakukan  dengan sederhana,  cepat  dan  biaya  ringan, selanjutnya dalam dinyatakan, bahwa Pengadilan membantu pencari keadilan  dan  berusaha  mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat  tercapainya  peradilan  yang sederhana, cepat dan biaya ringan.
Selanjutnya dalam penjelasan Undang-undang tersebut
menyatakan,  bahwa  ketentuan  ini dimaksudkan untuk memenuhi harapan para pencari keadilan. Dalam  Undang-undang  Nomor  8 tahun  1981  tentang  Hukum  Acara Pidana, secara ekplisit tidak dijumpai redaksi  cepat,  sederhana  dan  biaya ringan, namun azas tersebut diamanatkan  agar  ditegakkan  dalam undang-undang tesebut. Dalam penjelasan  umum  yang  menyatakan, bahwa azas yang mengatur perlindungan  terhadap  keluhuran harkat  martabat  manausia  yang telah diletakkan  di  dalam  undang-undang tentang Kekuasaan Kehakiman.
Menurut UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pada  Pasal  2  ayat  (4)  menyebutkan bahwa  peradilan  dilakukan  dengan sederhana,  cepat,  dan  biaya  ringan. Asas  sederhana,  cepat  dan  biaya ringan  adalah  asas  peradilan  yang paling  mendasar  dari  pelaksanaan dan pelayanan administrasi peradilan yang mengarah pada prinsip dan asas efektif dan efisien. 4 Sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan  cara  efesien  dan  efektif (Penjelasan Pasal  2 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009). Sederhana juga
dapat dimaknai  sebagai  suatu  proses  yang tidak berbelit-belit, tidak rumit, jelas, lugas, non  interpretable ,  mudah
4 Sidik  Sunaryo, Kapita  Selekta  Sistem Peradilan  Pidana ,  UMM  Press,  Malang,
2005, halaman 44-45
Volume 16, Nomor 1, Bulan Januari, Tahun 2018
dipahami,  mudah  dilakukan,  mudah diterapkan,  sistematis,  konkrit  baik dalam sudut pandang pencari keadilan, maupun dalam sudut pandang penegak hukum yang mempunyai  tingkat  kualifikasi  yang sangat  beragam,  baik  dalam  bidang potensi  pendidikan  yang  dimiliki, kondisi  sosial  ekonomi,  budaya  dan lain-lain. 5
Namun  dalam  prakteknya asas  sederhana  hanya  dimaknai sebatas  masalah  administratif  belaka tanpa  adanya  pemahaman  bahwa asas  sederhana  harus  menjadi  jiwa dan  semangat  motivasi  penegak hukum  yang  dilaksanakan  secara menyeluruh  pada  setiap  tingkatan dan  institusi.  Cepat,  harus  dimaknai sebagai upaya strategis untuk menjadikan  sistem  peradilan  sebagai institusi yang dapat menjamin terwujudnya/  tercapainya  keadilan dalam  penegakan  hukum  secara cepat oleh pencari keadilan. 6
Bukan  hanya  asal  cepat terselesaikan  saja  yang  diterapkan tapi pertimbangan  yuridis,  ketelitian, kecermatan,  maupun  pertimbangan sosilogis yang menjamin rasa keadilan masyarakat juga diperhatikan. Asas ini meliputi cepat dalam proses, cepat dalam hasil, dan cepat dalam evaluasi terhadap kinerja  dan  tingkat  produktifitas institusi peradilan. 7
5 Ibid , halaman. 46
6 Ibid, hal.aman 47
7 Romli  Atmasasmita, Sistem  Peradilan Pidana  Kontemporer ,  Kencana  Prenada Media Group, Jakarta, 2010, halaman. 83
Biaya  ringan  adalah  biaya perkara  yang  dapat  dijangkau  oleh masyarakat  (Penjelasan  Pasal  2  ayat (4)  UU  No.48  Tahun  2009).  Biaya ringan  juga  mengandung  makna bahwa  mencari  keadilan  melalui lembaga  peradilan  tidak  sekedar orang yang mempunyai harapan akan jaminan  keadilan  didalamnya  tetapi harus  ada  jaminan  bahwa  keadilan tidak  mahal,  keadilan  tidak  dapat dimaterialisasikan, dan keadilan yang  mandiri  serta  bebas  dari  nila- nilai lain yang merusak nilai keadilan itu sendiri. 8
Asas  sederhana,  cepat,  dan biaya  ringan dalam pemeriksaan dan menyelesaian  perkara  di  pengadilan tidak  mengesampingkan  ketelitian dan  kecermatan  dalam  mencari kebenaran  dan  keadilan  (Penjelasan Pasal  2  ayat  (4)  UU  No.48  Tahun 2009).  Apabila  asas  sederhana, cepat,  biaya  ringan  sebagaimana telah  diuraikan  di  atas  menjadi semangat  para  penegak  hukum, maka  sistem  peradilan  pidana  yang efektif dan efisien dapat di wujudkan. 9
Pembenahan sistem peradilan pidana  akhirnya  tidak  dapat  hanya tergantung dalam pemahaman harfiah dari penegak hukum terhadap asas  sederhana,  cepat  dan  biaya ringan  saja,  namun  dari  itu  semua adalah nurani penegak hukum,
pencari keadilan, penguasa, legislatif dan sistem yang membingkai
8 Ibid , halaman. 48
9 Ibid.,
Volume 16, Nomor 1, Bulan Januari, Tahun 2018
institusi  peradilan  juga  menjadi faktor  dominan.  Semua  faktor  itu jika  dapat  dimaksimalkan  bukan tidak  mungkin  sistem  peradilan pidana  kita  akan  lebih  baik  lagi  dan akan  menciptakan  peradilan  yang bersih, jujur, objektif dan adil.

## III.  PENUTUP
Dari  pembahasan  pada  bab terdahulu  maka  dapat  disimpulkan bahwa  penerapan  asas  peradilan sederhana,  cepat  dan  biaya  ringan dalam  Peradilan  tindak  pidana  dapat diterapkan  pada  saat  pemeriksaan pada  pelaku  tindak  pidana  yang melakukan  bebrapa  tindak  pidana ( samenloop )  denga  cara  melakukan penggabungan  seseuai  dengan  pasal 18 ayat (2) KUHP.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdulkadir  Muhammad, Hukum  dan Penelitian  Hukum, Citra  Aditya  Bakti, Bandung, 2004 Andi  Hamzah, Hukum  Acara  Pidana ,  Ed. Revisi, cet. 3, Sinar Grafika, Jakarta, 2004 Andi  Hamzah, Hukum  Acara  Pidana Indonesia , Sinar Grafika, Jakarta, 1996 Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian  Ilmu  Hukum ,  Mandar  Maju, Bandung, 2008
Bambang  Pernomo, Orientasi  Hukum Acara  Pidana  Indonesia ,  cet.  2,
Amerta Buku, Yogyakarta, 1998
Eddy  Rifai, Hukum  Acara  Pidana  dalam
Praktek , Fakultas Hukum UNILA, Bandar Lampung, 1990 H. Hamrat Hamid, Pembahasan Permasalahan KUHP , Sinar Grafika, Jakarta, 1997
Johni  Ibrahim, Teori  &  Metodologi
Penelitian  Normatif,  Cetakan  III , Bayumedia  Publishing,  Malang, 2007 Lilik  Mulyadi, Putusan  Hakim  Dalam Hukum Acara Pidana , Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007 Lintong  O.  Siahaan, Jalannya  Peradilan Prancis Lebih Cepat dari Peradilan  Kita ,  Ghalia  Indonesia, Jakarta, 1980
Mardjono  Reksodiputro, Bunga  Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana , Pusat Pelayanan Keadilan dan \ Pengabdian  Hukum  Universitas Indonesia, Jakarta, 1997 M. Syamsudin , Operasionalisasi Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007 Muchsin, Ikhtisar  Ilmu  Hukum, Badan Penerbit Iblam, Jakarta, 2006 M. Yahya Harahap , Pembahasan Permasalahan  dan  Penerapan KUHAP ,  Buku  I,  Ed.  2.,  cet.2, Sinar Grafika, Jakarta, 2001 Romli  Atmasasmita, Sistem  Peradilan Pidana  Kontemporer ,  Kencana Prenada  Media  Group,  Jakarta,
2010
R. Soesilo , Hukum Acara Pidana , Politeia, Bogor, 1979Sidik Sunaryo, Kapita Selekta  Sistem  Peradilan  Pidana , UMM Press, Malang, 2005 Soedjono  Dirjosisworo, Pengantar  Ilmu Hukum, Raja  Grafindo  Persada, Jakarta, 1983 Sudikno  Mertokusumo  dan  Mr.  A  Pitli, Bab-Bab  Tentang  Penemuan  Hukum ,  PT. Citra Aditya Bakti, Yogyakarta, 1993