## Evaluasi Perubahan Puskesmas menjadi
BLUD Terhadap Tata Pengelolaan Keuangan Daerah
Ken Sabardiman 1
Afrizal 2
Nunung Nurmaesah 3
1 STMIK Bina Sarana Global – Tangerang Email : ken.sabardiman@gmail.com
2 STMIK Bina Sarana Global – Tangerang Email: afrizal.msia@gmail.com
3 STMIK Bina Sarana Global – Tangerang Email: n.nurmaesah@stmikglobal.ac.id

## Abstrak
Perubahan  puskesmas  menjadi  badan  layanan  usaha  daerah  semata-mata  untuk  dapat  memberi  contoh konkrit  yang  menonjol dari penerapan manajemen  keuangan berbasis  pada hasil (kinerja).  Penelitian ini dilakukan  dengan  tujuan  untuk  mengetahui  tata  kelola  keuangan,  mengkaji  kebijakan  akuntansi  dan penelaahan rencana strategis puskesmas serta implikasinya terhadap fungsi pengelolaan keuangan daerah dan  dampaknya  pada  sistem  pelaporan  keuangan  BLUD.  Metode  penelitian  menggunakan  pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini diketahui masih banyaknya dokumentasi yang belum dilengkapi, terutama  hal-hal  yang  berkaitan  dengan  penerbitan  surat  keputusan,  baik  secara  internal  maupun eksternal.  Belum  adanya  keputusan  dari  pemerintah  daerah,  terutama  tentang  tarif  layanan  (masih menggunakan tarif lama) pasca penetapan BLUD, mempersulit puskesmas untuk merencanakan anggaran berbasis kinerja. Diperlukan dukungan berbagai pihak untuk keberlangsungan suksesnya layanan berbasis kinerja melalui puskesmas BLUD untuk dapat berdaya guna dan berhasil guna di masa mendatang. Untuk saat ini, adanya puskesmas BLUD belum berpengaruh secara signifikan, baik terhadap fungsi pengelolaan keuangan daerah maupun sistem pelaporan keuangan BLUD di Kabupaten Tangerang.
Kata kunci : Tata Kelola Keuangan, Kebijakan Akuntansi, Pelaporan Keuangan, BLUD

## PENDAHULUAN
Puskesmas  adalah  ujung  tombak  pemberian  pelayanan  kepada  masyarakat.  Paska  penetapan ketentuan BPJS di tahun 2014, peran  puskesmas menjadi semakin vital. Untuk meningkatkan pelayanan puskesmas,  maka  puskesmas  harus  memiliki  kewenangan  yang  lebih  luas  dalam  mengelola  pendapatan maupun pengeluaran. Pola yang paling tepat untuk hal tersebut adalah Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan  Umum  Daerah  (PPK  –  BLUD).  PPK  BLUD  memungkinkan  puskesmas  untuk  menggunakan pendapatan  negara  bukan  pajak  (PNPB)  yaitu  pendapatan  dari  layanan  pasien  secara  langsung,  tanpa harus  disetor  dahulu  ke  kas  negara.  Mekanisme  ini  tentu  sangat  membantu  puskesmas  dalam menyediakan obat-obatan, membayar biaya operasional dan pengeluaran lainnya sesuai dengan anggaran. Tanpa fleksibilitas tersebut sepertinya sulit bagi puskesmas untuk dapat memberikan layanan prima di era BPJS, karena pasien tidak membayar langsung tetapi menggunakan sistem kapitasi, sistem kapitasi yaitu Besaran pembayaran per-bulan yang dibayarkan dimuka oleh BPJS kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat  Pertama  berdasarkan  jumlah  peserta  yang  terdaftar  tanpa  memperhitungkan  jenis  dan  jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan (PMK Nomor 69 Tahun 2013).
Undang-undang  Nomor  1  Tahun  2004  tentang  Perbendaharaan  Negara,  membuka  koridor  baru bagi  penerapan  basis  kinerja  ini  di  lingkungan  pemerintah.  Dalam  Pasal  68  dan  Pasal  69  dari  undang- undang  tersebut,  instansi  pemerintah  yang  tugas  pokok  dan  fungsinya  memberikan  pelayanan  kepada masyarakat,  dapat  menerapkan  pola  pengelolaan  keuangan  yang  fleksibel  dengan  menonjolkan produktivitas, efisiensi dan efektivitas. Instansi demikian, dengan sebutan umum sebagai Badan Layanan Umum  (BLU),  diharapkan  dapat  memberi  contoh  kongkrit  yang  menonjol  dari  penerapan  manajemen keuangan  berbasis  pada  hasil  (kinerja).  BLU  juga  menjadi  salah  satu  produk  reformasi  pengelolaan
keuangan  negara,  yang  salah  satunya  adalah  terjadi  pergeseran  dari  penganggaran  tradisional  yang sekedar membiayai masukan ( input ) atau proses, ke penganggaran berbasis kinerja.
Dengan  pola  pengelolaan  keuangan  BLU,  fleksibilitas  diberikan  dalam  rangka  pelaksanaan anggaran,  termasuk  pengelolaan  pendapatan  dan  belanja,  pengelolaan  kas  dan  pengadaan  barang/jasa. BLU  juga  diberikan  kesempatan  untuk  mempekerjakan  tenaga  profesional  non  PNS  serta  kesempatan memberikan  imbalan  jasa  kepada  pegawai  sesuai  dengan  kontribusinya.  Sebagai  penyeimbang,  BLU dikendalikan  secara  ketat  dalam  perencanaan  dan  penganggarannya,  serta  dalam  pertanggung- jawabannya.  Dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  23  Tahun  2005  sebagaimana  telah  diubah  dalam Peraturan  Pemerintah  Nomor  74  Tahun  2012,  BLU  wajib  menghitung  harga  pokok  dari  layanannya dengan  kualitas  dan kuantitas yang  distandarkan oleh materi  teknis  pembina.  Dalam pertanggungjawabannya,  BLU  harus  mampu  menghitung  dan  menyajikan  anggaran  yang  digunakannya dalam  kaitan  dengan  realisasi  layanan.  Di  samping  itu,  BLU  berperan  sebagai  agen  dari  pimpinan lembaga  induknya.  Namun  dalam  kenyataannya  banyak  yang  harus  dipersiapkan,  bila  menginginkan puskesmas-puskesmas  di  Kabupaten  Tangerang   menjadi  Badan  Layanan  Umum  Daerah  (BLUD). Beberapa data yang diperlukan sebagai bahan kajian antara lain:
1. Peraturan Bupati/Perda tentang tupoksi puskesmas/dinas kesehatan.
2. Pendapatan dan biaya puskesmas 3 tahun terakhir 2016–2018.
3. Struktur organisasi masing-masing puskesmas.
4. Data pegawai masing-masing puskesmas beserta jabatan dan latar belakang  pendidikan.
5. Standar pelayanan minimal puskesmas;
6. Kinerja  masing-masing  puskesmas  periode  2016–2018  beserta  pedoman  dan  tata  cara penilaiannya;
7. Laporan keuangan/prognosa laporan keuangan 2016–2018;
8. System Operating Procedure (SOP) setiap unit layanan di masing-masing puskesmas;
9. Bagan alir masing-masing layanan di masing-masing puskesmas;
10. Pola tata kelola masing-masing puskesmas;
11. Rencana strategis bisnis masing-masing puskesmas;
12. Ketentuan mengenai tarif layanan masing-masing puskesmas;
PPK BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk  menerapkan  praktik-praktik  bisnis  yang  sehat  untuk  meningkatkan  layanan  kepada  masyarakat dalam  rangka  memajukan  kesejahteraan  umum  dan  mencerdaskan  kehidupan  bangsa  sebagaimana  yang diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah  (PP),  sebagai  pengecualian  dari  ketentuan  pengelolaan  keuangan negara pada umumnya. Puskesmas sebagai BLU, diberikan kebebasan dalam meningkatkan pelayanannya ke  masyarakat.  Puskesmas  akan  mengelola  sendiri  keuangannya,  tanpa  memiliki  ketergantungan  ke Pemerintah  Daerah  seperti  yang  terjadi  selama  ini. Perubahan  status  dinilai  akan  mempermudah  untuk mengembangkan  puskesmas,  utamanya  dalam  melayani  masyarakat  secara  maksimal.  Selama  ini puskesmas  selalu  mengandalkan  Anggaran  Pendapatan  Belanja  Daerah  (APBD)  dalam  pembelanjaan, kendati  sejauh  ini  masih  bisa  diatasi,  namun  terkadang  terkendala  lamanya  proses  pencairan  anggaran. Hal ini dinilai menghambat pelayanan terhadap masyarakat.

## KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS
Salah satu teori implementasi tentang kebijakan publik yaitu teori Edward III (1980), teori tersebut dapat dijadikan landasan bahwa implementasi kebijakan baru seperti perubahan status Puskesmas menjadi BLUD harus dipersiapkan dan direncanakan secara matang.

## Tata Kelola
Pengertian  tata  kelola (governance) dapat  diartikan  sebagai  cara  mengelola  urusan-urusan  publik. World  Bank dan United  Nation  Development  Program  (UNDP) dalam  Mardiasmo  (2009:17-18) memberikan definisi sebagai berikut:
1. World Bank mendefinisikan governance sebagai the way state power is used in managing economic and social resources for development of society.
Vol. 7 No. 2 Juli – Desember 2020
2. UNDP mendefinisikan governance sebagai the  exercise  of  political,  economic,  and  administrative authority to manage a nation’s affair at all levels.
Dalam  hal  ini, World  Bank lebih  menekankan  pada  cara  pemerintah  mengelola  sumber  daya sosial  dan  ekonomi  untuk  kepentingan  pembangunan  masyarakat,  sedangkan UNDP lebih  menekankan pada aspek politik, ekonomi, dan administratif dalam pengelolaan negara. Political governance mengacu pada proses pembuatan kebijakan. Economic governance mengacu pada proses pembuatan keputusan di bidang  ekonomi  yang  berimplikasi  pada  masalah  pemerataan,  penurunan  kemiskinan,  dan  peningkatan kualitas hidup. Administrative governance mengacu pada sistem implementasi kebijakan. Jika mengacu pada program World Bank dan UNDP , orientasi pembangunan sektor publik adalah menciptakan good  governance .  Pengertian good  governance sering  diartikan  sebagai  kepemerintahan yang  baik.  Sementara  itu, World  Bank mendefinisikan good  governance sebagai  suatu  penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha.

## Kebijakan Akuntansi
Menurut Hendriksen dan Van Breda (2000), kebijakan akuntansi merupakan batang tubuh standar akuntansi, pendapat, penafsiran, aturan, dan regulasi yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan dalam pelaporan  keuangannya.  Kebijakan  akuntansi  suatu  perusahaan  mencakup  metode-metode  untuk menerapkan  prinsip-prinsip  yang  oleh  manajemen  satuan  usaha  dianggap  sebagai  prinsip-prinsip  yang paling  tepat  untuk  keadaan  saat  itu,  untuk  menyatakan  secara  wajar  posisi  keuangan,  perubahan  dalam posisi  keuangan,  dan  hasil  operasi  sesuai  prinsip-prinsip  akuntansi  yang  berlaku  umum  dan  yang karenanya  telah  dipakai  untuk  menyusun  laporan  keuangan  tersebut.  Selanjutnya  Hendriksen  dan  Van Breda juga menyimpulkan bahwa  sebagian kebijakan akuntansi dapat diselesaikan dengan alasan-alasan teknis,  kebijakan-kebijakan  lainnya  dapat  diselesaikan  dengan  kompromi.  Kebijakan  akuntansi  BLU menurut  Restiarto  dan  Bawono  (2015),  mengacu  pada  prinsip-prinsip  akuntansi  berterima  umum  yang dimaksudkan  sebagai  ketentuan  yang  harus  dipahami  dan  ditaati  oleh  penyelenggara  sistem  akuntansi BLU/BLUD  dalam  melakukan  kegiatannya  serta  oleh  pengguna  laporan  dalam  memahami  laporan keuangan yang disajikan.

## Kebijakan Akuntansi Pendapatan
Pendapatan adalah arus kas masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas BLUD selama satu periode akuntansi yang mengakibatkan penambahan ekuitas bersih. Pengakuan:
1. Pendapatan usaha dari jasa layanan dan pendapatan usaha lainnya diakui pada saat diterima atau hak  untuk  menagih  timbul  sehubungan  dengan  adanya  barang/jasa  yang  diserahkan  ke masyarakat.
2. Pendapatan  dari  APBN/APBD  diakui  pada  saat  pengeluaran  belanja  dipertanggungjawabkan dengan diterbitkannya SP2D.
3. Pendapatan hibah berupa barang diakui pada saat hak kepemilikan berpindah dan telah memiliki nomor register hibah dari Kementerian Keuangan.
4. Pendapatan  hibah  berupa  uang  diakui  pada  saat  kas  diterima  oleh  BLUD  dan  telah  memiliki nomor register hibah dari Kementerian Keuangan.
Pengukuran:
1. Pendapatan  usaha  dari  jasa  layanan  dan  pendapatan  usaha  lainnya  dicatat  sebesar  nilai  wajar imbalan yang diterima atau yang dapat diterima.
2. Pendapatan dari APBN/APBD dicatat sebesar nilai pengeluaran bruto belanja pada SPM.
3. Pendapatan hibah berupa barang dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
4. Pendapatan hibah berupa uang dicatat sebesar kas yang diterima oleh BLUD.
5. Pengukuran pendapatan di atas menggunakan azas bruto.

## Pengungkapan:
Pendapatan disajikan secara terpisah pada laporan keuangan untuk setiap jenis pendapatan. Rincian jenis pendapatan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan (CaLK).

## Kebijakan Akuntansi Biaya
Biaya  adalah  penurunan  manfaat  ekonomi  selama  satu  periode  akuntansi  dalam  bentuk  arus keluar  kas  atau  berkurangnya  aset  atau  terjadinya  kewajiban  yang  mengakibatkan  penurunan  ekuitas bersih.

## Badan Layanan Umum (BLU)
Pengertian  atau  definisi  BLU  diatur  dalam  Pasal  1  angka  23  UU  No.  1  Tahun  2004  tentang Perbendaharaan  Negara,  yaitu  “Badan  Layanan  Umum  adalah  instansi  di  lingkungan  pemerintah  yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual  tanpa  mengutamakan  mencari  keuntungan  dan  dalam  melakukan  kegiatannya  didasarkan  pada prinsip efisiensi dan produktivitas”.
Pengertian  ini  kemudian  diadopsi  kembali  dalam  peraturan  pelaksanaannya  yaitu  dalam  Pasal  1 angka  1  PP  No.  23  Tahun  2005  tentang  Pengelolaan  Keuangan  Badan  Layanan  Umum.  Tujuan dibentuknya  BLU  adalah  sebagaimana  yang  diamanatkan  dalam  Pasal  68  ayat  (1)  yang  menyebutkan bahwa  “Badan  Layanan  Umum  dibentuk  untuk  meningkatkan  pelayanan  kepada  masyarakat  dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa”.
Kemudian  ditegaskan  kembali  dalam  PP  No.  23  Tahun  2005  sebagai  peraturan  pelaksanaan  dan Pasal  69  ayat  (7)  UU  No.  1  Tahun  2004,  Pasal  2  yang  menyebutkan  bahwà  “BLU  bertujuan  untuk meningkatkan  pelayanan  kepada  masyarakat  dalam  rangka  memajukan  kesejahteraan  umum  dan mencerdaskan  kehidupan  bangsa  dengan  memberikan  fleksibilitas  dalam  pengelolaan  keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, dan penerapan praktik bisnis yang sehat”.
Sedangkan Asas BLU diatur menurut Pasal 3 PP No. 23 Tahun 2005, yaitu:
1. Menyelenggarakan  pelayanan  umum  yang  pengelolaannya  berdasarkan  kewenangan  yang didelegasikan, tidak terpisah secara hukum dari instansi induknya.
2. Pejabat BLU bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan layanan umum kepada pimpinan instansi induk.
3. BLU tidak mencari laba.
4. Rencana kerja, anggaran dan laporan BLU dan instansi induk tidak terpisah.
5. Pengelolaan sejalan dengan praktik bisnis yang sehat.
Dan  uraian  definisi,  tujuan  dan  asas  BLU,  maka  dapat  terlihat  bahwa  BLU  memiliki  suatu karakteristik tertentu, yaitu:
1. Berkedudukan sebagai lembaga pemerintah yang tidak dipisahkan dan kekayaan Negara.
2. Menghasilkan barang dan/atau jasa yang diperlukan masyarakat.
3. Tidak bertujuan untuk mencarai laba.
4. Dikelola secara otonom dengan prinsip efisiensi dan produktivitas model korporasi.
5. Rencana kerja, anggaran dan pertanggungjawabannya dikonsolidasikan pada instansi induk.
6. Penerimaan, baik pendapatan maupun sumbangan dapat digunakan secara langsung.
7. Pegawai, dapat terdiri dan pegawai negeri sipil dan bukan pegawai negeri sipil.
8. BLU bukan subyek pajak.

## Puskesmas sebagai BLU Standar pelayanan dan tarif layanan
Puskesmas  yang  telah  menjadi  BLU/BLUD  menggunakan  standar  pelayanan  minimum  yang ditetapkan  oleh  menteri/pimpinan  lembaga/gubernur/bupati/  walikota  sesuai  dengan  kewenangannya, harus  mempertimbangkan  kualitas  layanan,  pemerataan  dan  kesetaraan  layanan,  biaya  serta  kemudahan untuk  mendapatkan  layanan.  Dalam  hal  puskesmas,  maka  standar  pelayanan  minimal  ditetapkan  oleh kepala daerah dengan peraturan kepala daerah.
Standar pelayanan minimal tersebut harus memenuhi persyaratan, yaitu:
1. Fokus  pada  jenis  pelayanan,  dalam  arti  mengutamakan  kegiatan  pelayanan  yang  menunjang terwujudnya tugas dan fungsi BLU/BLUD.
2. Terukur,  merupakan  kegiatan  yang  pencapaiannya  dapat  dinilai  dengan  standar  yang  telah ditetapkan.
3. Dapat  dicapai,  merupakan  kegiatan  nyata  yang  dapat  dihitung  tingkat  pencapaiannya,  rasional sesuai kemampuan dan tingkat pemanfaatannya.
4. Relevan  dan  dapat  diandalkan,  merupakan  kegiatan  yang  sejalan,  berkaitan  dan  dapat  dipercaya untuk menunjang tugas dan fungsi BLU/BLUD.
5. Tepat waktu, merupakan kesesuaian jadwal dan kegiatan pelayanan yang telah ditetapkan.
Puskesmas  yang  telah  menjadi  BLU/BLUD  dapat  memungut  biaya  kepada  masyarakat  sebagai imbalan  atas  barang/jasa  layanan  yang  diberikan.  Imbalan  atas  barang/jasa  layanan  yang  diberikan tersebut  ditetapkan  dalam  bentuk  tarif  yang  disusun  atas  dasar  perhitungan  biaya  per  unit  layanan  atau hasil  per  investasi  dana.  Tarif  layanan  diusulkan  oleh  puskesmas  kepada  menteri  keuangan/menteri kesehatan/  kepala  SKPD  sesuai  dengan  kewenangannya,  dan  kemudian  ditetapkan  oleh  menteri keuangan/kepala daerah dengan peraturan menteri keuangan/peraturan kepala daerah. Tarif layanan yang diusulkan dan ditetapkan tersebut harus mempertimbangkan hal- hal sebagai berikut:
1. Kontinuitas dan pengembangan layanan.
2. Daya beli masyarakat.
3. Asas keadilan dan kepatutan.
4. Kompetisi yang sehat.

## Pengelolaan Keuangan
Adanya  desentralisasi  dan  otonomi  daerah  dengan  berlakunya  UU  tentang  Pemerintahan  Daerah (UU  No.  32  Tahun  2004,  terakhir  diubah  dengan  UU  No.  12  Tahun  2008),  UU  No.  33  Tahun  2004 tentang  Perimbangan  Keuangan  Pusat  dan  Daerah,  serta  Kepmendagri  No.  29  Tahun  2002  tentang Pedoman  Umum  Penyusunan  APBD,  kemudian  PP  No.  23  Tahun  2005  tentang  Pengelolaan  Keuangan Badan  Layanan  Umum,  PP  No.  24  Tahun  2005  tentang  Standar  Akuntansi  Pemerintahan,  dan Permendagri No. 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, membuat  layanan kesehatan pemerintah daerah harus melakukan banyak penyesuaian khususnya dalam pengelolaan keuangan maupun penganggarannya, termasuk penentuan biaya.
Dengan  terbitnya  PP  No.  23  Tahun  2005,  layanan  kesehatan  pemerintah  daerah  mengalami perubahan menjadi BLU. Perubahan ini berimbas pada pertanggungjawaban keuangan tidak lagi kepada Departemen Kesehatan tetapi kepada Departemen Keuangan, sehingga harus mengikuti standar akuntansi keuangan  yang  pengelolaannya  mengacu  pada  prinsip-prinsip  akuntabilitas,  transparansi  dan  efisiensi. Anggaran yang akan disusunpun harus berbasis kinerja (sesuai dengan Kepmendagri No. 29 Tahun 2002). Penyusunan  anggaran  layanan  kesehatan  harus  berbasis  akuntansi  biaya  yang  didasari  pada  indikator input ,  indikator  proses  dan  indikator output ,  sebagaimana  diatur  berdasarkan  PP  No.  23  Tahun  2005 tentang  Pengelolaan  Keuangan  Badan  Layanan  Umum,  PMK  No.  76/PMK.05/2008  tentang  Pedoman Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum.

## Pelaporan dan Pertanggungjawaban
BLU  sebagai  instansi  di  lingkungan  pemerintah  yang  dibentuk  untuk  memberikan  pelayanan kepada  masyarakat  berupa  penyediaan  barang  dan/atau  jasa  yang  dijual  tanpa  mengutamakan  mencari keuntungan merupakan organisasi pemerintahan yang bersifat nirlaba. Sesuai dengan Pasal 26 ayat (2) PP No.  23  Tahun  2005  yang  menyebutkan  bahwa  “Akuntansi  dan  laporan  keuangan  BLU  diselenggarakan sesuai  dengan  standar  akuntansi  keuangan  yang  diterbitkan  oleh  asosiasi  profesi  akuntansi  Indonesia”. Ketentuan  ini  menimbulkan  inkonsistensi,  karena  BLU  merupakan  badan/  unit  atau  organisasi pemerintahan  yang  seharusnya  menggunakan  PSAP  atau  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  sebagaimana diatur menurut PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, namun dalam PP No. 23 Tahun  2005  menggunakan  PSAK  (Standar  Akuntansi  Keuangan)  yang  berasal  dan  IAI.  Sebagai
organisasi kepemerintahan yang bersifat nirlaba, maka layanan kesehatan  pemerintah daerah semestinya juga menggunakan SAP bukan SAK.
Laporan  keuangan  puskesmas  merupakan  laporan  yang  disusun  oleh  pihak  manajemen  sebagai bentuk penyampaian laporan keuangan suatu entitas. Laporan keuangan tersebut merupakan penyampaian informasi  kepada  pihak-pihak  yang  berkepentingan  terhadap  entitas  tersebut,  sehingga  isi  pelaporan keuangan  layanan  kesehatan  pemerintah  daerah  harus  mengikuti  ketentuan  untuk  pelaporan  keuangan sebagaimana  diatur  menurut  SAK,  yaitu  sebagal  organisasi  nirlaba  (PSAK  No.  45)  dan  menyanggupi untuk  laporan  keuangannya  tersebut  diaudit  oleh  auditor  independen.  Laporan  keuangan  layanan kesehatan harus diaudit oleh auditor independen.
1. Laporan  keuangan  puskesmas  daerah  sebagai  BLU  yang  disusun  harus  menyediakan  informasi untuk:
a. Mengukur jasa atau manfaat bagi entitas yang bersangkutan.
b. Pertanggungjawaban  manajemen  puskesmas  (disajikan  dalam  bentuk  laporan  aktivitas  dan laporan arus kas).
c. Mengetahui kontinuitas pemberian jasa (disajikan dalam bentuk laporan posisi keuangan).
d. Mengetahui perubahan aktiva bersih (disajikan dalam bentuk laporan aktivitas).
2. Laporan keuangan puskesmas daerah mencakup hal-hal berikut:
a. Laporan  posisi  keuangan  (aktiva,  utang  dan  aktiva  bersih,  tidak  disebut  neraca).  Klasifikasi aktiva  dan  kewajiban  sesuai  dengan  perusahaan  pada  umumnya.  Sedangkan  aktiva  bersih diklasifikasikan  aktiva  bersih  tidak  terikat,  terikat  kontemporer  dan  terikat  permanen.  Yang dimaksud pembatasan permanen adalah pembatasan penggunaan sumber daya yang ditetapkan oleh  penyumbang.  Sedangkan  pembatasan  temporer  adalah  pembatasan  penggunaan  sumber daya  oleh  penyumbang  yang  menetapkan  agar  sumber  daya  tersebut  dipertahankan  sampai pada periode tertentu atau sampai dengan terpenuhinya keadaan tertentu.
b. Laporan aktivitas (yaitu penghasilan, beban dan kerugian dan perubahan dalam aktiva bersih).
c. Laporan  arus  kas  yang  mencakup  arus  kas  dan  aktivitas  operasi,  aktivitas  investasi  dan aktivitas pendanaan.
d. Catatan  atas  laporan  keuangan,  antara  lain  sifat  dan  jumlah  pembatasan  permanen  atau temporer dan perubahan klasifikasi aktiva bersih.

## Standar Keberhasilan Program Puskesmas
Menurut  buku  pedoman  kerja  puskesmas,  Dinas  Kesehatan  Kabupaten/Kota  dan  Provinsi  secara rutin menetapkan target atau standar keberhasilan masing-masing kegiatan program. Standar pelaksanaan program  ini  juga  merupakan  standar  unjuk  kerja  ( performance  standard )  pegawai.  Standar  unjuk  kerja merupakan  ukuran  kualitatif  dan diukur  dengan  membandingkan  target  yang  sudah  ditetapkan  dengan output  (cakupan  pelayanan)  kegiatan  program.  Secara  kualitatif  keberhasilan  program  diukur  dengan membandingkan  standar  prosedur  kerja  untuk  masing-masing  kegiatan  program  dengan  penampilan (kemampuan)  staf  dalam  melaksanakan  kegiatan  masing-masing  program.  Cakupan  program  dapat dianalisis secara langsung oleh staf puskesmas dengan menganalisis data harian setiap kegiatan program. Perubahan  pengetahuan,  sikap  dan  perilaku  masyarakat  ( effect  program )  dan  dampak  program  ( impact program ) seperti tingkat kematian, kesakitan (termasuk gangguan gizi), tingkat kelahiran, dan kecacatan tidak  diukur  secara  langsung  oleh  puskesmas. Impact  program diukur  setiap  lima  tahun  melalui  Survei Kesehatan  Rumah  Tangga  (SKRT)  atau  Surkesnas  (Survei  Kesehatan  Nasional)  Depkes.  Khusus  untuk perkembangan masalah gizi dipantau setiap tiga tahun, tetapi hanya sampai di tingkat kabupaten. Standar pelayanan minimal program kesehatan pokok mulai diterapkan oleh Depkes tahun 2003 untuk menjamin bahwa dilaksanakan tugas utama pemerintah menyediakan pelayanan kesehatan masyarakat yang esensial di daerah.
Indikator derajat kesehatan masyarakat yang paling peka untuk menilai dampak ( impact ) program kesehatan  adalah IMR  (Infant  Mortality  Rate),  MMR  (Maternal  Mortality  Rate) dan BR  (Birth  Rate) . Untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, empat program pokok perlu lebih diprioritaskan oleh puskesmas  yaitu  KIA,  KB,  P2M,  dan  Gizi.  Keempat  program  pokok  tersebut  juga  dilaksanakan  secara
terpadu di luar gedung  puskesmas melalui  pos kesehatan di tingkat dusun atau  pos pelayanan kesehatan terpadu  (posyandu).  Sejak  tahun  1992/1993,  pemerintah  juga  telah  menempatkan  bidan  di  desa.  Bidan yang  bertugas  di  desa,  mengelola  pondok  bersalin  desa  (polindes).  Menurut  Anwar  (2013), pengembangan pelayanan  puskesmas di era desentralisasi sepenuhnya menjadi wewenang dan tanggung jawab  Dinas  Kesehatan  Kabupaten/Kota  dan  masalah  kesehatan  yang  potensial  berkembang  di  masing- masing  wilayah kerja puskesmas.  Konsep  puskesmas era desentralisasi  yang disusun oleh Depkes Pusat dapat  digunakan  oleh  Dinkes  Kabupaten/Kota  sebagai  pedoman  kerja  pelaksanaan  pengembangan  mutu pelayanan kesehatan masyarakat melalui puskesmas (Anwar, 2013).

## METODE PENELITIAN
Penelitian  menggunakan  rancangan  deskriptif  kualitatif,  alasan  pemilihan  metode  kualitatif menurut  Nazir  (2008)  adalah  karena  peneliti  dapat  mengikuti  dan  memahami  alur  peristiwa  secara kronologis,  dapat  menilai  sebab  akibat  dalam  lingkup  pikiran  orang-orang  setempat  memperoleh penjelasan  yang  banyak  dan  bermanfaat  serta  membimbing  untuk  memperoleh  penemuan  yang  tidak terduga  sebelumnya  dan  untuk  membentuk  kerangka  teoritis  baru.  Penelitian  ini  adalah  penelitian kualitatif  yang  bertujuan  mengetahui  kondisi  tata  kelola,  kebijakan  akuntansi  dan  rencana  strategis puskesmas  BLUD  berkaitan  dengan  fungsi  pengelolaan  keuangan  daerah  serta  dampaknya  pada  sistem pelaporan keuangan BLUD di pemerintah daerah. Penelitian terdiri dari dua tahap, tahap pertama adalah pertanyaan tentang aspek persyaratan dokumentasi tata kelola, kebijakan akuntansi dan rencana strategis puskesmas  BLUD,  dan  tahap  kedua  adalah  pertanyaan  kedalaman  atau indepth dari  jawaban  tahap pertama. Pertanyaan ini dilakukan terhadap 10 Puskesmas BLUD di Kabupaten Tangerang.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Tata Kelola Keuangan
Berdasarkan pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis  Pengelolaan  Keuangan  Badan  Layanan  Umum  Daerah  (BLUD),  pola  tata  kelola  merupakan peraturan  internal  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  (SKPD)  atau  unit  kerja  yang  akan  menerapkan  Pola Pengelolaan Keuangan (PPK) BLUD. Selanjutnya dalam pasal 31 dan 32 Permendagri Nomor 61 Tahun 2007  disebutkan,  BLUD  beroperasi  berdasarkan  pola  tata  kelola  atau  peraturan  internal,  yang  memuat antara lain:
1. Struktur  organisasi:  menggambarkan  posisi  jabatan,  pembagian  tugas,  fungsi,  tanggung  jawab, dan wewenang dalam organisasi.
2. Prosedur kerja: menggambarkan hubungan dan mekanisme kerja antar posisi jabatan dan fungsi dalam organisasi.
3. Pengelompokan  fungsi  yang  logis:  menggambarkan  pembagian  yang  jelas  dan  rasional  antara fungsi pelayanan dan fungsi pendukung yang sesuai dengan prinsip pengendalian internal dalam rangka efektifitas pencapaian organisasi.
4. Pengelolaan  sumber  daya  manusia:  merupakan  pengaturan  dan  kebijakan  yang  jelas  mengenai sumber  daya  manusia  yang  berorientasi  pada  pemenuhan  secara  kuantitatif  dan  kualitatif/ kompeten untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efisien, efektif, dan produktif.

## Prinsip-prinsip Tata Kelola
Prinsip-prinsip  tata  kelola  BLUD  sebagaimana  disebutkan  dalam  pasal  31  ayat  (2)  dan  pasal  33 Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 terdiri dari:
1. Transparansi:  merupakan  azas  keterbukaan  yang  dibangun  atas  dasar  kebebasan  arus  informasi agar informasi secara langsung dapat diterima bagi yang membutuhkan.
2. Akuntabilitas: merupakan kejelasan fungsi, struktur, sistem yang dipercayakan pada BLUD agar pengelolaannya dapat dipertanggungjawabkan.
3. Responsibilitas:  merupakan  kesesuaian  atau  kepatuhan  dalam  pengelolaan  organisasi  terhadap prinsip bisnis yang sehat berdasarkan perundang-undangan.
4. Independensi:  merupakan  kemandirian  pengelolaan organisasi  secara  profesional  tanpa  benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan  peraturan perundang-undangan dan prinsip bisnis yang sehat.

## Tujuan Penerapan Pola Tata Kelola
Pola tata kelola yang diterapkan pada Badan Layanan Umum Daerah puskesmas bertujuan untuk:
1. Memaksimalkan  nilai  puskesmas  dengan  cara  menerapkan  prinsip  keterbukaan,  akuntabilitas, dapat dipercaya dan bertanggung jawab.
2. Mendorong  pengelolaan  puskesmas  secara  profesional,  transparan  dan  efisien,  serta memberdayakan fungsi dan peningkatan kemandirian organ puskesmas.
3. Mendorong  agar  organ  puskesmas  dalam  membuat  keputusan  dan  menjalankan  kegiatan senantiasa dilandasi dengan nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang- undangan yang berlaku, serta kesadaran atas adanya tanggung  jawab sosial puskesmas terhadap stakeholder .
4. Meningkatkan kontribusi puskesmas dalam mendukung kesejahteraan umum masyarakat melalui pelayanan kesehatan.

## Sumber Referensi Pola Tata Kelola
Sumber referensi untuk menyusun pola tata kelola puskesmas antara lain adalah:
1. Peraturan  Pemerintah  Nomor  23  Tahun  2005  tentang  Pengelolaan  Keuangan  Badan  Layanan Umum.
2. Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  109/PMK.05/2007  tentang  Dewan  Pengawas  pada  Badan Layanan Umum.
3. Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  61  Tahun 2007  tentang  Pedoman    Teknis  Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
4. Keputusan  Menteri  Badan  Usaha  Milik  Negara  (BUMN)  Nomor:  KEP–117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktik-praktik Good Corporate Government (GCG) di lingkungan BUMN.
5. Peraturan  Menteri  Negara  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  Nomor  PER/02/  M.PAN/1/2007 Tanggal  25  Januari  2007  tentang  Pedoman  Organisasi  Satuan  Kerja  Di  Lingkungan  Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
6. Praktik-praktik terbaik (best practices) penerapan etika bisnis dalam dunia usaha.

## Perubahan Pola Tata Kelola
Pola  tata  kelola  puskesmas  ini  akan  direvisi  apabila  terjadi  perubahan  terhadap  peraturan  perundang- undangan  yang  terkait  dengan  pola  tata  kelola  puskesmas  sebagaimana  disebutkan  di  atas,  serta disesuaikan  dengan  fungsi,  tanggung  jawab,  dan  kewenangan  organ  puskesmas  serta  perubahan lingkungan.

## Rencana Strategis Bisnis Puskesmas
Strategi  bisnis  merupakan  upaya-upaya  yang  dilakukan  Unit  Pelaksan  Teknis  (UPT)  puskesmas  untuk mencapai  tujuan  dan  sasaran  strategis  yang  ditetapkan.  Upaya-upaya  tersebut  dilakukan  dengan menyusun  program-program  kerja  yang    direncanakan  dengan  memperhatikan  kekuatan  sumber  dana yang dimiliki.

## Program Kerja
Penetapan  program  kerja  merupakan  bagian  dari  tahap  formulasi  strategi  dalam  upaya  pencapaian  arah bisnis  UPT  puskesmas.  Adapun  secara  sistematis  program-program  kerja  diarahkan  pada  pencapaian keberhasilan  yang  mendukung  sasaran  strategis  dalam  empat  perspektif (Balanced  Scorecard )  sebagai berikut:

## Perspektif Pelanggan
Program-program  kerja  dalam  perspektif  ini  merupakan  upaya-upaya  peningkatan  kepuasan  pelanggan di bidang pelayanan pasien pada umumnya. Dimensi mutu layanan perspektif pelanggan didasarkan pada pemahaman publik terhadap puskesmas yang tidak secara langsung berkorelasi dengan spesifikasi teknis
pelayanan  kedokteran  klinik.  Program  kerja  pada  perspektif  pelanggan,  dengan  parameter  keberhasilan program sebagai berikut:

## Program Penataan Hubungan Pasien dengan Manjemen
Program  ini  merupakan  upaya  pencapaian  arah  bisnis  UPT  puskesmas  dengan  sasaran  meningkatnya kepuasan  pelanggan.  Program  penataan  hubungan  pasien  dengan  manajemen  merupakan  program  dari penjabaran Kepmendagri nomor 13 tahun 2010 sebagai berikut:

## Tabel 1 Program Penataan Hubungan Pasien dengan Manajemen
No Program Kepmendagri No. 13 Tahun 2010
Pagu Indikatif Penanggungjawab Program 1 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Rp.2.418.283.825 Koord.Promosi Kesehatan

## Perspektif Proses Bisnis Internal
Program–program kerja dalam perspektif ini, diarahkan pada upaya pemenuhan mutu layanan kesehatan yang  berorientasi  pada patient  safety .  Dimensi  mutu  pelayanan  didasarkan  pemahaman  provider kesehatan yang bersifat tehnis. Di samping itu, pada perspektif ini dilengkapi  dengan  program-program kerja    yang    menunjang    efisiensi,    efektifitas    dan  kelancaran  pelayanan.  Adapun  program  tersebut meliputi:

## Program Pelayanan Rawat Jalan dan Rawat Darurat
Program  ini  merupakan  upaya  pencapaian  arah  bisnis  puskesmas  dengan  sasaran  terpenuhinya safety patient sesuai standar mutu penanganan penyakit terbanyak di rawat jalan dan UGD.

## Perspektif Pertumbuhan Dan Pembelajaran
Program-program  kerja  pada  perspektif  ini  diarahkan  pada  upaya  peningkatan  pertumbuhan  puskesmas baik  dari  sisi  aset  berwujud  maupun  tak  berwujud.  Aset  berwujud  merupakan  infrastruktur  yang mendukung  pelayanan  sedangkan  aset  tak  berwujud  berupa human  capital  (commitment  &  capability), organization culture dan organization goodwill . Program-program tersebut adalah sebagai berikut:
1. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Program ini merupakan upaya pencapaian arah bisnis puskesmas dengan sasaran:
a. Meningkatnya komitmen pegawai melaksanakan tupoksi;
b. Meningkatnya kapabilitas pegawai;
c. Meningkatnya kecukupan tenaga pelayanan.
Program Pengembangan SDM merupakan penjabaran dari Program Kepmendagri Nomor 13 Tahun 2010 sebagai berikut:

## Tabel 2 Program Pengembangan SDM
No Program Kepmendagri No.13 Tahun 2010 Pagu Indikatif PenanggungJawab Program 1 1 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Rp.8.120.114.578 Kasubag TU

## Sumber : Puskesmas Kutabumi
2. Program Pengembangan Infrastruktur Pelayanan
Program  ini  merupakan  upaya  pencapaian  arah  bisnis  UPT  puskesmas  dengan  sasaran meningkatnya  kualitas  infrastruktur  pelayanan  merupakan  program  dari  penjabaran  Kepmendagri Nomor 13 Tahun 2010 sebagai berikut:

## Tabel 3. Program Pengembangan Infrastruktur Pelayanan
No Program Kepmendagri No. 13 tahun 2010 Pagu Indikatif Penanggungjawab Program 1 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Puskesmas Rp.47.200.000 Koord Pengelola Barang

## Sumber : Puskesmas Kutabumi
3. Program Peningkatan Kapasitas Sistem Manajemen Puskesmas
Program  ini  merupakan  upaya  pencapaian  arah  bisnis  puskesmas  dengan  sasaran  meningkatnya kapasitas  sistem  manajemen  puskesmas  merupakan  program  penjabaran  dari  Kepmendagri  Nomor 13 Tahun 2010 sebagai berikut:
Tabel 4. Program Peningkatan Kapasitas Sistem Manajemen Puskesmas
No Program Kepmendagri No.13 tahun 2010 Pagu Indikatif Penanggungjawab Program 1 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Rp.151.554.000 Koord Promkes

## Sumber : Puskesmas Kutabumi
Kerangka Pembiayaan Jangka Menengah ( medium term expenditure framework )
Program-program  kerja  yang  diarahkan  pada  pencapaian  tujuan  dan  sasaran  strategis  didukung  dengan kerangka  pembiayaan,  meliputi  proyeksi  pembiayaan  Belanja  Modal  dan  Belanja  Operasional.  Sebagai contoh,  dalam  jangka  menengah  diperlukan  pembiayaan  puskesmas  sebesar  Rp.11.788.495.039  dengan komposisi Belanja Operasional sebesar Rp.1.860.154.827 dan Belanja Modal sebesar Rp.1.000.768.975. Sumber pembiayaan tersebut berasal dari APBD Pemda Kabupaten Tangerang Rp.10.787.726.065 serta APBN  sebesar  Rp.1.000.768.975.  Di  dalam  unsur  Belanja  Operasional  terdapat  Belanja  Pegawai  PNS yang  masih  disubsidi  dari  Pemerintah  Daerah  sebesar  Rp.8.120.114.573 . Belanja  Program  tersebut diuraikan dalam empat perspektif sebagai berikut:

## T a b e l   5 .   K e r a n g k a   P e m b i a y a a n   J a n g k a   M e n e n g a h
No PERSPEKTIF Sumber Dana TOTAL PAGU INDIKATIF APBD APBN 1 PELANGGAN Rp.299.602.500 - Rp.299.602.500 2 PROSES BISNIS INTERNAL Rp.8.003.796.863 Rp.1.000.768.975 Rp.9.004.565.838 3 PEMBELAJARAN DAN PERTUMBUHAN Rp.1.860.154.827 - Rp.1.860.154.827 4 KEUANGAN Rp.624.171.875 - Rp.624.171.875 TOTAL BELANJA PROGRAM Rp.10.787.726.065 Rp.1.000.768.975 Rp.11.788.495.039 Sumber : Puskesmas Kutabumi
Rincian sumber pendanaan program masing-masing perspektif dapat diuraikan sebagai berikut:
Tabel 6. Program Masing Masing Perspektif
No PERSPEKTIF SUMBER DANA JUMLAH APBD APBN Subsidi Swad ana 1 PELANGGAN Rp.299.602.500 - - Rp.299.602.500 2 PROSES BISNIS INTERNAL Rp.8.003.796.863 - Rp.1.000.768.975 Rp.9.004.565.838 3 PEMBELAJARAN DAN PERTUMBUHAN Rp.1.860.154.827 - - Rp.1.860.154.827 4 KEUANGAN Rp.624.171.875 - - Rp.624.171.875 JUMLAH Rp.10.787.726.065 - Rp.1.000.768.975  Rp.11.788.495.039

## Sumber : Puskesmas Kutabumi

## Kebijakan Akuntansi
Kebijakan  akuntansi  pokok  yang  diterapkan  dalam  penyusunan  laporan  keuangan  UPT  Puskesmas Kabupaten Tangerang tahun 2015 adalah sebagai berikut :
1. Basis akuntansi yang digunakan dalam pelaporan keuangan ini adalah basis akrual.
2. Dalam basis akrual, aset, kewajiban, dan ekuitas dicatat berdasarkan basis akrual.

## Akuntansi Persediaan
Persediaan merupakan aset yang berwujud, yang dapat dirumuskan sebagai berikut:
1. Barang  atau  perlengkapan  ( supplies )  yang  digunakan  dalam  rangka  kegiatan  operasional puskesmas.
2. Barang  yang  disimpan  untuk  dijual  atau  diserahkan  kepada  masyarakat  dalam  rangka  kegiatan pelayanan kesehatan.
Persediaan  mencakup  barang  atau  perlengkapan  yang  dibeli  dan  disimpan  untuk  digunakan, misalnya  barang  habis  pakai  seperti  obat-obatan,  alat  tulis  kantor  (ATK),    barang  cetakan,  bahan  medis habis  pakai,  dan  alat  kebersihan.  Persediaan  dengan  kondisi  rusak  atau  usang  tidak  dilaporkan  dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

## Pengakuan
Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai  atau  biaya  yang  dapat  diukur  dengan  andal.  Persediaan  diakui  pada  saat  diterima  atau  hak kepemilikannya  dan/atau  penguasaannya  berpindah.  Pada  akhir  periode  akuntansi,  persediaan  dicatat berdasarkan  hasil  inventarisasi  fisik.  Persediaan  bahan  baku  dan  perlengkapan  yang  dimiliki  proyek swakelola  akan  dibebankan  ke  suatu  perkiraan.  Aset  untuk  konstruksi  dalam  pengerjaan,  tidak dimasukkan sebagai persediaan.

## Pengukuran
Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya  yang  secara  langsung  dapat  dibebankan  pada  perolehan  persediaan.  Potongan  harga,  rabat,  dan lainnya  yang  serupa  mengurangi  biaya  perolehan.  Nilai  pembelian  yang  digunakan  adalah  biaya perolehan  persediaan  yang  terakhir  diperoleh.  Barang  persediaan  yang  memiliki  nilai  nominal  yang dimaksudkan untuk dijual, seperti karcis pendaftaran pasien, dinilai dengan biaya perolehan terakhir.

## Penilaian
Seluruh  komponen  persediaan  dinilai  dengan  menggunakan  mata  uang  rupiah.  Jika  terdapat  transaksi yang  menggunakan  mata  uang  asing,  baik  itu  menambah  atau  mengurangi  nilai  persediaan,    maka
transaksi  tersebut  dikonversikan  ke  dalam  mata  uang  rupiah  berdasarkan  kurs  tengah  bank  sentral  pada saat transaksi atau pada saat pengakuan persediaan.

## Akuntansi Aset Tetap
Aset tetap  adalah aset berwujud yang  mempunyai masa  manfaat lebih dari 12 (dua belas)  bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Biaya perolehan adalah  jumlah  kas  atau  setara  kas  yang  dibayarkan  atau  nilai  wajar    yang  diberikan  untuk  memperoleh suatu  aset  pada  saat  perolehan  atau  konstruksi  sampai  dengan  aset  tersebut  dalam  kondisi  dan  tempat yang siap untuk dipergunakan.
Aset  tetap  diklasifikasikan  berdasarkan  kesamaan  dalam  sifat  atau  fungsinya  dalam  aktivitas  operasi entitas. Berikut adalah klasifikasi aset tetap yang digunakan:
1. Tanah
Tanah  yang dikelompokkan sebagai  aset tetap ialah tanah  yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
2. Peralatan dan Mesin
Peralatan  dan  mesin  mencakup  antara  lain:  alat  berat,  alat  angkutan,  alat  bengkel  dan  alat  ukur, alat  pertanian,  alat  kantor,  alat  rumah  tangga,  alat  studio,  komunikasi  dan  pemancar,  alat kedokteran dan kesehatan, alat laboratorium, komputer, alat keselamatan kerja.
3. Gedung dan Bangunan
Gedung  dan  bangunan  mencakup  seluruh  bangunan  gedung,  rambu-rambu,  dan  tugu  titik kontrol/pasti.
4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan
Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan dan jembatan, bangunan air, instalasi, dan jaringan.
5. Aset Tetap Lainnya
Aset tetap lainnya mencakup koleksi perpustakaan/buku dan barang bercorak seni/budaya/olahraga.
6. Konstruksi dalam Pengerjaan
Konstruksi  dalam  pengerjaan  mencakup  aset  tetap  yang  sedang  dalam  proses  pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai dilaksanakan seluruhnya.
7. Aset Lainnya
Aset  tetap  yang  tidak  digunakan  untuk  keperluan  operasional  pemerintah,  tidak  memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan pada pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

## Pengakuan Aset Tetap
Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria:
1. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan.
2. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.
3. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas dan dialihkan kepada pihak ketiga.
4. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

## Pengukuran Aset Tetap
Aset  tetap  dinilai  dengan  biaya  perolehan.  Apabila  penilaian  aset  tetap  dengan  menggunakan metode  tersebut  tidak  memungkinkan  maka  nilai  aset  tetap  didasarkan  pada  nilai  wajar  pada  saat perolehan.  Khusus  untuk  BLUD  puskesmas,  aset  tetap  disajikan  sebesar  biaya  perolehan  dikurangi akumulasi penyusutan.

## Aset Donasi
Aset donasi didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke satu entitas. Aset tetap  yang  diperoleh  dari  sumbangan  (donasi)  harus  dicatat  sebesar  nilai  wajar  pada  saat  perolehan. Apabila  penyerahan  aset  tetap  tersebut  dihubungkan  dengan  kewajiban  entitas  lain  kepada  pemerintah, maka hal tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai perolehan aset donasi. Perolehan aset donasi diakui sebagai pendapatan pemerintah dan juga diakui sebagai belanja modal dalam laporan realisasi anggaran. Pengeluaran  setelah  perolehan  awal  suatu  aset  tetap  yang  memperpanjang  masa  manfaat  atau  yang
kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang, dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

## Dokumentasi
Dalam  penelitian  ini  dipisahkan  antara  dokumen input ,  proses  dan output agar  dapat  dibedakan tahapan pemikiran dan masukan dari peneliti dalam pemenuhan pencapaian mutu pelayanan yang baik.

## Dokumen Input
Hampir  seluruh  puskesmas  menyatakan  memiliki  kebijakan  budaya  organisasi  dengan  berbagai versi,  walaupun  belum  semua  berisi  hubungan  langsung  dengan  BLUD.  Respoden  tidak  dapat menunjukkan  dokumen  tertulis  terkait  budaya  organisasi  BLUD  seperti  Surat  Keputusan  (SK)  Kepala Puskesmas dan System Operating Procedure (SOP) . Puskesmas juga belum dapat menunjukkan dokumen sistem  informasi  manajemen  keuangan,  berupa  kebijakan,  SK  Kepala  Puskesmas  dan SOP nya,  seperti kapan dilaksanakan pembahasan akuntabilitas kinerja keuangan secara rutin di internal puskesmas.

## Dokumen Proses
Kebijakan puskesmas BLUD mulai dari SK penetapan kelembagaan, kebijakan pejabat pengelola, kebijakan kepegawaian, pembinaan dan pengawasan, remunerasi dan kebijakan tarif.

## Dokumen Output
Penelaahan  akhir  dalam  proses  pengumpulan  data  melalui  dokumentasi  berupa  dokumen output yang terdiri dari kebijakan struktur organisasi, hospital by law , rencana strategis, rencana bisnis anggaran dan proses pengembangan pelayanan.
Tabel 7. Hasil Penelaahan Dokumen No. Dokumen Keterangan Kelengkapan Dokumen Input 1 Kebijakan Budaya Organisasi a SK Kepala Puskesmas Tidak Ada b Kebijakan Ada c System Operating Procedures Tidak Ada 2 Kebijakan Manajemen Informasi a SK Kepala Puskesmas/Direktur Tidak Ada b Kebijakan Ada c System Operating Procedures Tidak Ada Kelengkapan Dokumen Proses 1 Kebijakan Kelembagaan a SK Penetapan BLUD Ada b SK Lain (RS Rujukan, RS Pendidikan) Ada c SK selain  dari Kemkes Tidak Ada 2 Kebijakan Pejabat Pengelola a Kebijakan Penetapan Pejabat Pengelola BLUD Ada b SK Penunjukkan Pejabat Pengelola Ada 3 Kebijakan Kepegawaian a SK Penetapan Kepala Puskesmas BLUD Ada b SK Pegawai Non PNS Tidak Ada c Kebijakan Pegawai Non PNS (termasuk penggajian) Tidak Ada 4 Pembinaan dan Pengawasan a SK Dewan Pengawas dan SPI Tidak Ada b Standar Kinerja Pelayanan dan Target Pencapaian Ada c SK Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan Tidak Ada d Bukti Pembinaan dan Pengawasan/Notulen Rapat Tidak Ada
5 Remunerasi a Penyusunan dan Pengajuan Ada b SK Bupati Tidak Ada 6 Kebijakan Tarif a Proses Usulan Ada b SK Tarif Puskesmas Tidak Ada Kelengkapan Dokumen Output 1 Kebijakan Struktur Organisasi a Proses Pengajuan Struktur Organisasi Ada b SK Struktur Organisasi Tidak Ada 2 Hospital by Law a Dokumen/Buku Tidak Ada b Bukti Proses Pengajuan Tidak Ada c Bukti Keterlibatan Dewan Pengawas Tidak Ada d SK Pengesahan Tidak Ada 3 Rencana Strategis Bisnis (RSB) a Dokumen/Buku Ada b Bukti Proses Pengajuan Ada c Bukti Keterlibatan Dewan Pengawas Tidak Ada d SK Pengesahan Tidak Ada e Bukti Evaluasi Tidak Ada 4 Rencana Bisnis Anggaran (RBA) a Dokumen/Buku Ada b Bukti Proses Pengajuan Ada c Bukti Keterlibatan Dewan Pengawas Tidak Ada d SK Pengesahan Tidak Ada e Bukti Evaluasi Tidak Ada 5 Proses Pengembangan Pelayanan a Rencana Pengembangan Tertulis di RSB dan RBA Ada b Bukti  Pemanfaatan  Fleksibilitas  BLUD  (KSO,  Kredit, Pembangunan Berkala, Penggunaan Saldo dll) Tidak Ada

## Data Responden Puskesmas
BLUD  Puskesmas  Kutabumi,  BLUD  Puskesmas  Sepatan,  BLUD  Puskesmas  Sindang  Jaya, BLUD  Puskesmas  Curug,  BLUD  Puskesmas  Kronjo,  BLUD  Puskesmas  Mauk,  BLUD  Puskesmas Cikupa,  BLUD  Puskesmas  Balaraja,  BLUD  Puskesmas  Teluk  Naga  dan  BLUD  Puskesmas  Rajeg. Puskesmas-puskesmas  tersebut  berstatus  hanya  sebagai  Puskesmas  Pelayanan  Obstetri  Neonatal Emergensi  Dasar  (PONED)  dan/atau  sekaligus  Puskesmas  Dengan  Tempat  Perawatan  (DTP) . Untuk setiap puskesmas dilakukan wawancara terbuka dan tidak terbatas dengan didokumentasikan dengan foto dengan  responden  dan  dilakukan  perekaman  atas  wawancara  tersebut.  Setiap  puskesmas  dilakukan wawancara dengan pejabat terkait  sejumlah 3 (tiga)  orang, yaitu Kepala Puskesmas, Kepala Tata Usaha dan Bendahara.

## Dinas Kesehatan
Dilakukan  wawancara  dengan  Kepala  Bagian  Perencanaan  dan  Pengembangan  1  (satu)  orang, Kabag Promosi Kesehatan 1 (satu) orang dan Bagian Keuangan 1 (satu) orang.

## Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
Dilakukan  wawancara  dengan  Wakil  Kepala  Badan  Perencanaan  dan  Pembangunan  Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Tangerang, 1 (satu) orang.

## Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Dilakukan wawancara dengan Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), 1 (satu) orang.
Tabel 8. Hasil Wawancara No. Materi Wawancara Keterangan 1 Tata Kelola Keuangan a Struktur organisasi Sudah b System Operating Procedure (SOP) Sudah c Pengelompokkan fungsi Sudah d Pengelolaan SDM (rekrutmen non PNS) belum e Sistem remunerasi belum f Penyusunan Rencana Strategi Bisnis (RSB) Sudah g Penyusunan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) Sudah h Pengadaan barang dan jasa Sudah i Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sudah j Penetapan tarif pasca BLUD Belum k Penetapan auditor eksternal Belum 2 Kebijakan Akuntansi a Penerapan basis akrual Sudah b Akuntansi piutang Sudah c Akuntansi persediaan Sudah d Akuntansi akiva tetap Sebagian f Akuntansi hutang Sudah 3 Rencana Strategis a Proyeksi arus kas Sudah b Proyeksi neraca Sudah c Proyeksi laporan realisasi anggran Sudah d Proyeksi arus kas Sudah e Penyusunan renstra jangka pendek, menengah dan jangka panjang Sudah 4 Koordinasi dengan instansi terkait a Dinas Kesehatan Sudah b Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Sudah c Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sudah d Dampak Fungsi Pengelolaan Keuangan Daerah Tidak Signifikan e Dampak Sistem Pelaporan Keuangan BLUD Tidak Signifikan

## Hasil Wawancara
Dibuatkan daftar pertanyaan sebanyak 10 (sepuluh) materi pertanyaan dan bila dimungkinkan dilakukan pertanyaan  tambahan  untuk  memperoleh  kedalaman  jawaban,  kemudian  dirangkum  untuk  memperoleh hasil dan/atau simpulan.

## Pertanyaan 1:
Bagaimana  sistem  tata  kelola  keuangan  puskesmas  sebelum  ditetapkan  sebagai  BLUD  dan  setelah ditetapkan sebagai BLUD?

## Jawaban 1:
Pra  penetapan  BLUD,  puskesmas  hanya  sebagai  pelaksana  anggaran  dan  fungsi  tata  kelola  keuangan belum  sepenuhnya  dijalankan.  Setelah  penetapan  sebagai  BLUD,  maka  puskesmas  berfungsi  sebagai operator,  pengelola  dan  pengendali  keuangan  yang  sepenuhnya  dikelola  dan  dijalankan  secara  otonomi penuh.  Maka  atas  hal  tersebut,  seluruh  bagian  dibuat  tupoksi  masing-masing  untuk  dapat  dilaksanakan
dengan penuh tanggung jawab dan  melekat  pada  personal  yang  bersangkutan sehingga hasil  capaiannya berbasis kinerja.

## Pertanyaan 2:
Bagaimanakah  kebijakan  akuntansi  yang  berjalan  sebelum  penetapan  puskesmas  menjadi  BLUD dibandingkan dengan saat ini ketika telah ditetapkan sebagai BLUD?

## Jawaban 2:
Pra  penetapan  BLUD,  puskesmas  tidak  menyiapkan  dan  membuat  Laporan  Keuangan,  sehingga  tidak menganut  pada  sistem  pelaporan  keuangan  yang  seharusnya.  Dengan  penetapan  sebagai  BLUD,  maka sebagai  konsekuensi  adalah  menyiapkan  pelaporan  keuangan  dari  sejak  penerimaan  dana  anggaran sampai dengan penggunaan dana anggaran, sehingga untuk pembuatan Laporan Keuangan diperlukan hal- hal  mendasar  beberapa  rekening  ( account )  yang  memerlukan  kebijakan  akuntansi,  agar  pelaporan keuangan yang disajikan memenuhi standar akuntansi yang berlaku umum sebagai entitas publik.

## Pertanyaan 3:
Apakah  setiap  tahun  puskesmas  telah  membuat  rencana  strategis  sebelum  penetapan  BLUD  dan bagaimana implikasinya sejak penetapan sebagai BLUD?

## Jawaban 3:
Sebelum  ditetapkan  sebagai  BLUD,  tentunya  puskesmas  hanya  melakukan  usulan  dalam  bentuk  POA (Perencanaan  Operasional  Anggaran)  setiap  bulan  dan  setelah  disetujui  oleh  Dinas  Kesehatan,  maka dilakukan  pencairan  anggaran  operasional.  Setelah  ditetapkan  sebagai  BLUD,  maka  puskesmas melakukan  usulan  proyeksi  anggaran  operasional  BLUD  dan  rencana  strategis  bisnis  jangka  pendek, menengah dan jangka panjang melalui BPKAD setelah sebelumnya disetujui oleh BAPPEDA.

## Pertanyaan 4:
Apakah  penerapan  sistem  tata  kelola  keuangan  dan  kebijakan  akuntansi  puskesmas  BLUD  telah  sesuai dengan yang disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2005 sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah nomor 74 tahun 2012?

## Jawaban 4:
Menurut  kami  telah  sesuai  seperti  yang  disyaratkan  dalam  PP  23/2005  dan  telah  diubah  dalam  PP 74/2012.  Karena  secara  umum  Kepala  Puskesmas  yang  keseluruhannya  berlatar  belakang  medis, walaupun  kami  telah  dibekali  dengan  pelatihan  tentang  pengadaan  barang  dan  jasa  serta  pelatihan akuntansi,  tentunya  masih  banyak  kekurangan  di  banyak  bagian,  dan  kami  selalu  berbenah  maju  untuk kesempurnaan pelaksanaan dan pelaporan keuangan.

## Pertanyaan 5:
Apakah pejabat pengelola puskesmas BLUD telah memiliki kecakapan yang memadai melalui pelatihan yang difasilitasi oleh dinas terkait?

## Jawaban 5:
Walaupun telah melalui berbagai pelatihan yang terkait dengan BLUD dan pelaporan keuangan, menurut kami  masih  jauh  dari  memadai.  Tetapi  kami  selalu  rutin  berkonsultasi  dengan  instansi  terkait,  terutama BAPPEDA  dan  BPKAD,  sehingga  menambah  pengetahuan  tentang  pelaporan  keuangan  beserta  teknik- teknik penyajiannya sehingga memenuhi standar tertentu.

## Pertanyaan 6:
Apakah  petugas  bagian  akuntansi  dan  pengelola  keuangan  telah  memiliki  kecakapan  yang  memadai tentang aspek-aspek akuntansi dan keuangan tentang puskesmas BLUD.

## Jawaban 6:
Senada  dengan  pertanyaan  dan  jawaban  no.  5  di  atas,  penting  diketahui  bahwa  kami  belum  memiliki tenaga khusus yang mampu dan berlatar belakang akuntansi. Memang dengan peningkatan status menjadi
BLUD, memungkinkan kami melakukan rekrutmen pegawai yang berlatar belakang keuangan, akuntansi atau perbankan.

## Pertanyaan 7:
Bagaimana  sistem  koordinasi  yang  dijalin  dengan  Dinas  Kesehatan  Kabupaten,  BAPPEDA  Kabupaten dan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Asset Daerah Kabupaten?

## Jawaban 7:
Bila sebelumnya seluruhnya terpusat pada Dinas Kesehatan, baik tentang tata kelola, kebijakan akuntansi dan  rencana  strategis,  maka  saat  ini  koordinasinya  berubah.  Seluruh  rencana,  baik  operasional  dan anggaran  diusulkan  melalui  BPKAD  setelah  disetujui  oleh  BAPPEDA  dan  pelaporan  keuangan  juga langsung ke BPKAD. Jadi saat ini Dinas Kesehatan sebagai pendamping dan konselor untuk pelaksanaan BLUD, yang sebelumnya seluruhnya dilakukan oleh Dinas Kesehatan.

## Pertanyaan 8:
Bagaimana  manfaat  dan  dampaknya  sejak  puskesmas  berstatus  BLUD  terhadap  pelayanan  kesehatan  di puskesmas?

## Jawaban 8:
Menurut  hemat  kami,  pelayanan  kesehatan  terhadap  masyarakat  belum  berubah  secara  signifikan. Memang dengan penetapan puskesmas sebagai BLUD paling tidak merubah pola pikir dan kinerja staff, bahwa  dengan  kemandirian  puskesmas  melalui  BLUD,  akan  berdampak  langsung  pada  penerimaan, sehingga  motivasi  kepada  seluruh  staff,  bahwa  semakin  pelayanan  meningkat  maka  jumlah  kunjungan juga akan meningkat dan pada akhirnya berdampak pada penerimaan/pendapatan puskesmas.

## Pertanyaan 9:
Kendala  apa  sajakah  yang  masih  ditemukan  sejak  penetapan  puskesmas  menjadi  BLUD  hingga  saat  ini yang terkait dengan tata kelola keuangan, kebijakan akuntansi dan rencana strategis?

## Pertanyaan 10:
Saran apa sajakah yang diperlukan untuk kesuksesan sebuah puskesmas ketika ditetapkan sebagai BLUD untuk kemajuan di masa mendatang?

## Jawaban 9 dan 10:
Seiring  dengan  perjalanan  puskesmas  menjadi  BLUD  baru  seumur  jagung,  tentunya  banyak  sekali kendala-kendala  yang  ditemukan  di  lapangan.  Tetapi  hal  yang  paling  penting  dicatat  bahwa  sebuah langkah  maju  Pemerintah  Kabupaten  Tangerang  memulai  mengoptimalkan  operasional  puskesmas berbasis kinerja secara bertahap. Tentu kami sebagai puskesmas akan selalu berkoordinasi dengan pihak- pihak terkait dan berkonsultasi dengan Dinas Kesehatan, sehingga seluruh hal  yang telah ditetapkan akan kami  laksanakan  dengan  penuh  tanggung  jawab  dan  selalu  berkomitmen  untuk  maju  terus  pantang mundur demi kemajuan pelayanan kesehatan di Kabupaten Tangerang.
Hal  ini  merupakan  bekal  untuk  penetapan  BLUD  Puskesmas  selanjutnya,  agar  tahap  awal  ini sebagai  pelajaran  berharga,  sehingga  tahap  berikutnya    akan  lebih  siap  baik  dari  sisi  SDM,  fasilitator pelatihan,  etos  kerja,  petunjuk  teknis,  petunjuk  pelaksana  dan  peraturan  daerah  yang  melengkapi penetapan puskesmas sebagai BLUD.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  pembahasan  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  hampir  seluruh  prosedur  sistem operasional internal belum dibuatkan surat keputusan kepala puskesmas/internal, sehingga belum menjadi keputusan  yang  mengikat  bagi  seluruh  staf.  Peraturan  Bupati  tentang  penunjukkan  dan  penetapan puskesmas  yang  berubah  berbadan  hukum  BLUD  dan  Surat  Keputusan  Pejabat  Pengelola  BLUD  telah diterbitkan  dan  ditandatangani  Bupati,  tetapi  untuk  aturan  lainnya,  baik  mengenai  perubahan  tarif layanan, renemurasi  bagi  pegawai  non  PNS,  kewenangan  berinvestasi,  insentif  bagi  pengelola  termasuk honorarium  Dewan  Pengawas  belum  diterbitkan.  Penatalaksanaan  keuangan  dan  sistem  informasi akuntansi dilaksanakan oleh personal yang tidak cukup memiliki kecakapan di bidang akuntansi dan/atau
keuangan,  sehingga  saat  ini  menggunakan  personal  yang  telah  mengikuti  pelatihan  akuntansi.  Ketika operasionalisasi puskesmas semakin meningkat, maka personal khusus yang menangani pembukuan harus segera  dipersiapkan.  Pemisahan  aset,  baik  aset  lancar  dan  aset  tetap,  belum  seluruhnya  diserahkan/ dipindahtangankan  dari  Dinas  Kesehatan  ke  puskesmas,  sehingga  prosedur  pencatatan  dan  pengakuan atas aset-aset tersebut belum final. Evaluasi, baik internal maupun dengan instansi terkait belum berjalan secara  rutin  setiap  bulan,  karena  rutinitas  operasional  yang  padat  di  instansi  terkait,  di  samping  itu  juga kekurangan  personal  di  setiap  puskesmas  BLUD.  Penambahan  staff  dari  jalur  non  PNS  segera dilaksanakan  untuk  optimalisasi  operasional  puskesmas  BLUD.  Keputusan  tentang  penyesuaian  tarif layanan  berbasis  kinerja  belum  diputuskan  oleh  Pemerintah  Daerah,  sehingga  pelaporan  keuangan puskesmas  belum  menunjukkan  hasil  yang  positif  dan  belum  berpengaruh  secara  signifikan  terhadap pelaporan keuangan daerah terutama sumbangsih dari sektor BLUD.
Pemerintah  daerah  harus  sigap  dan  tanggap  untuk  mengeluarkan  kebijakan  yang  diperlukan  untuk operasional puskesmas BLUD, sehingga tanpa dukungan pemerintah daerah, mustahil operasional BLUD akan berjalan seperti yang direncanakan. Segera dibuatkan surat keputusan untuk seluruh sistem operasi dan personal, karena hal tersebut merupakan salah satu persyaratan administrasi BLUD. Penempatan the right  man  the  right  place harus  segera  direalisasi  untuk  percepatan  berjalannya  fungsi  pengelolaan keuangan daerah melalui operasionalisasi BLUD. Aset lancar dan aset tetap segera diserahkan/dipindahtangankan  berikut  surat-surat  atau  bukti  kepemilikan,  untuk  memudahkan inventarisasi  antara  Dinas  Kesehatan  dengan  puskesmas  BLUD.  Salah  satu  cara  melakukan  evaluasi, monitoring  dan  pengendalian,  baik  operasional  dan  administrasi  adalah  melakukan  rapat  bulanan, sehingga  akan  lebih  mudah  memecahkan  masalah  dan  mengambill  keputusan,  bilamana  diperlukan. Kebutuhan  staf  non  PNS  segera  direalisasi  untuk  optimalisasi  fungsi  puskesmas  sebagai  pusat  layanan tingkat  pertama.  Tarif  layanan  berbasis  kinerja  segera  disesuaikan,  sehingga  puskesmas  BLUD  tidak hanya membebani anggaran daerah, dan diharapkan dapat segera memberikan sumbangsih bagi keuangan daerah.

## REFERENSI
Anwar, A. 2013. Pengantar Administrasi Kesehatan . Binarupa Aksara. Jakarta. Hendriksen, Eldon S. dan Michael F. Van Breda. 2000. Teori Akunting (Terjemahan) . Interaksara. Batam. Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik . Penerbit ANDI. Yogyakarta. Nazir, M. 2008. Metode Penelitian . Ghalia Indonesia. Jakarta.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah .
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2013 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan  Pada  Fasilitas  Kesehatan  Tingkat  Pertama  Dan  Fasilitas  Kesehatan  Tingkat  Lanjutan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.02/2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum.
Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  73/PMK.05/2007 tentang  Perubahan  atas  Peraturan  Menteri Keuangan  Nomor  10/PMK.02/2006 Tentang  Pedoman  Penetapan  Remunerasi  bagi  Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.05/2007 tentang Dewan Pengawas pada Badan Layanan Umum.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05/2007 tentang Persyaratan Administratif dalam Rangka Pengusulan  dan  Penetapan Satuan  Kerja Instansi  Pemerintah  untuk  Menerapkan  Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  76/PMK.05/2008 tentang  Pedoman  Akuntansi  dan  Pelaporan Keuangan BLU.
Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  197/PMK.05/2008 tentang  Tata  Cara  Revisi  DIPA  untuk  Satuan Kerja BLU Tahun Anggaran 2008.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.05/2009 tentang Pengelolaan Pinjaman pada BLU.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2009 tentang Penghapusan Piutang BLU.
Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  92/PMK.05/2011 tentang  Rencana  Bisnis  dan  Anggaran  serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum.
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/02/M.PAN/ 1/2007 Tanggal 25 Januari  2007 tentang  Pedoman  Organisasi  Satuan  Kerja  Di  Lingkungan  Instansi  Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Restiarto, Yanuar E. dan  Icuk Rangga Bawono. 2015. Pengelolaan Keuangan BLU/ BLUD . UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara , pasal 68 dan 69 Restiarto,  Yanuar  E.  dan  Icuk  Rangga  Bawono.  2015. Pengelolaan  Keuangan  BLU/BLUD .  UPP  STIM YKPN. Yogyakarta.