## Pemerintahan Provinsi Lampung 1945-1964
Arizka Warganegara Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Lampung e-mail: arizka.warganegara@fisip.unila.ac.id

## Abstract
This is a library research about political elite contestation in Lampung from 1945 until  1964,  at  that  time  there  are  three  major  ideology,  first  is  Islam,  second  is Nationalism  and  third  is  Communism.  In  the  old  orde  era,  the  elite  politics competition in the national level describe the same thing with the local level. If in the national level there are three major ideology, in Lampung also three ideology had  played  important  role,  the  Party  Communist  (PKI),  Indonesian  Nationalsit Party  (PNI)  and  Masyumi  (Islamic  Faction).  In  the  first  political  stage  after Independence  of  Indonesia.  In  1964,  there  was  a  first  Lampung’s  Governor Election,  at  that  time  R.A  Zulkifli  Warganegara  had  appointed  to  be  Lampung first Governor, but because of the political intervention his position was replaced by Koesno  Danopoyo  which was fully supported by Communist Party.  This  is  a decsriptive qualitative research, the main data comes from indepth interview and documentation.  The  results  shown  that  there  is  basic  difference  between Lampung’s political elite contestation in the old orde era and reformation era. In the old orde era the competition based on ideology but in the reformation era the competition based on purely political interest.

## Keywords: contestation, political elite and election

## I. Pendahuluan
Pemilihan  Gubernur  periode kedua  Syaharudin  Z.P  (2009-2014) telah  usai,  tidak  ada  sesuatu  yang mengkhawatirkan,  semua  berjalan sukses  dan  tidak  ada  gelombang kejut yang diprediksikan akan terjadi sebelum pilgub diselenggarakan, dan yang lebih penting di Lampung telah terjadi  sebuah  model  pembelajaran penting  demokrasi  lokal  di  negara ini.
Fantastico dalam bahasa Italia ,
tujuh pasang calon Gubernur Lampung merupakan yang terbanyak di  Indonesia,  hal  ini  berbeda  sekali dengan  propinsi  lain  yang  rata-rata hanya menghasilkan dua sampai lima calon  cagub  saja,  ditambah  lagi dengan adanya dua calon independen. Namun seiring dengan keheningan, ketenangan pencoblosan dan  hasil  akhir  pleno  KPUD,  detak politik  di  daerah  ini  eskalasinya semakin  meninggi  saja.  Penyebab utama hal ini adalah tuntutan keenam cagub  mengenai  pro  kontra  proses dan hasil pilgub. Pertanyaan lanjutannya adalah apakah ini
merupakan  ke- khas -an  politik  lokal di  Lampung?  yang  seolah  terus berada  dalam  dilema  dan  sensasi politik  berkepanjangan  sejak  awal propinsi ini dibentuk.
Jika  saya  boleh  mengurai sedikit  sejarah  yang tertinggal  dalam konteks  politik  di  Lampung,  harus diakui  memang    Lampung  memiliki potensi  dilema  dan  sensasi  politik yang tinggi, dimulai pada awal tahun
1964 ketika R.A Zulkifli Warganegara memenangkan
Pemilihan Gubernur Lampung pertama  kala  itu,  dengan  mendapat dukungan  penuh  NU  di  parlemen lokal. 1
Namun  karena  persoalan  intrik politik  yang  sangat  ideologis,  faksi komunis  tidak  mendukung.  Dan, Soekarno  sebagai  Presiden  RI  kala itu menganggap penting untuk menjaga logika politik keseimbangan antara Islam, Nasionalis dan Komunis maka kemudian dilantiklah Koesnodanupoyo  sebagai  Gubernur
Lampung  pertama,  seorang  yang mendapat  restu  tentunya  dari  faksi komunis  kala  itu  untuk  memimpin Lampung.
Akan  tetapi  seolah  dilema  dan keunikan  politik  lokal  di  Lampung terus  berlanjut,  tidak  sampai  satu periode  seorang  Koesnodanupoyo mengarungi  jabatan  empuknya,  dan kemudian  terlahirlah  seorang  putra Lampung,  Zainal  Abidin  Pagar
Alam, mendapatkan kesempatan untuk memimpin Lampung.
Praktis  pasca  Gubernur  Zainal Abidin  Pagar  Alam  atau  lebih tepatnya  era  Orde  Baru,  dilema politik  dan  sensasi  elit  di  Lampung diredam  oleh  kekuasaan  sentralistik Pak  Harto,  Lampung  menjadi  satu- satunya  Propinsi  di  Sumatera  yang pemilihan  gubernur  selalu  melewati logika dropping pusat. Dalam konteks kekinian, seolah pendulum sejarah itu terulang kembali  pasca  orde  baru  runtuh, lebih  tepatnya  pasca  berakhirnya kekuasaan Gubernur Oemarsono
(gubernur terakhir dropping-red ) eskalasi politik lokal kembali meninggi  dan  berada  dalam  dilema dan sensasi politik yang
berkepanjangan.
1 Anonim, 100  Tokoh  Terkemuka  Lampung . Penerbit Lampung Post tahun 2008
Berawal dari kontroversi terpilihnya  seorang  Alzier  Dianis Thabranie sebagai Gubernur Lampung  yang  tidak  dilantik  oleh Presiden  Megawati,  dan  berujung pada  terbitnya  SK  15  yang  pada waktu itu seolah membuat pemerintahan  di  Lampung  berhenti sejenak. Pada bagian lain sebagai bagian dari kelanjutan sejarah politik lokal di Lampung, momentum Pilgub 2008 kemarin sebenarnya merupakan waktu  yang  tepat  bagi  politik  lokal Lampung  untuk  dapat  keluar  dari “kutukan” dilema dan sensasi politik selama  ini,  kemenangan  Pasangan
Oedin-Joko terhadap keenam pasangan lainnya dengan angka yang lumayan  fantastis  lebih  dari  40 persen,  pada  awalnya  memberikan angin segar bahwa akhirnya Lampung dapat merasakan nikmatnya berpesta demokrasi lokal. Selain logika dropping
Gubernur di era orde lama kemudian dilanjutkan pada era orde barua, serta konflik  yang  selalu  mewarnai  setiap kali  pemilihan  gubernur  di  provinsi ini.  Dalam  konteks  yang  lebih ideologis  juga  menarik  melihat beragam  kepentingan  elit  politik Lampung di era Orde Lama.
Dalam  skema  kontestasi  elit politik  lokal  di  era  orde  lama,  maka logika  politik  aliran  tidak  dapat dihidari. Pertarungan elit politik orde lama  baik  di  level  pusat  sampai dengan  provinsi  selalu  diwarnai dengan  kepentingan  ideologis  antara golongan  nasionalis,  agama  dan komunis.
Kontestasi antar elit di Lampung  tercermin  misalkan  dalam pemilihan  Gubernur  Lampung  yang pertama  pada  tahun  1964  tersebut.
Misalkan  golongan  NU  (Nahdlatul Ulama)  dan  Masyumi  kala  itu
mendukung R.A Zuklkifli Warganegara sementara itu golongan Nasionalis yang berpatronkan dengan PNI (Partai Nasionalis Indonesia) mengusung mantan Residen Lampung, Mr. Gele Harun.
Dalam  penelitian  ini  juga menarik  melihat  konfigurasi  politik aliran  dalam  ranah  konflik  dan kompetisi  antar  elit  politik  Lampung pada  masa  itu.  Tarik  menarik  antar golongan  nasionalis,  agama  dan komunis ditambah lagi dengan situasi  kisruh  politik  nasional  pada tahun  1964-1965  membuat  tensi konflik  dan  kompetisi  antar  elit  di Lampung pun tidak dapat dihindarkan.    Hal  inilah  yang  secara makro  menyebabkan  beberapa  hal positif  yang  merupakan  bagain  dari pembangunan  demokrasi  lokal  tidak dapat  berkembang  dengan  baik. Dengan  merujuk  pada  permasalahan ilmiah  yang  tertera  diatas  maka  ada beberapa hal yang akan diteliti dalam penelitian ini: “Bagaimanakah kontestasi elit  politik lokal  Lampung di era Orde Lama?”
II. Pembahasan
2.1.  Karesidenan  Lampung  Dalam Sejarah Setelah  tersusun  Pemerintah Keresidenan Lampung Republik Indonesia, segera pula dibentuk  KNI
Daerah  Lampung  diketuai  R.A. Basyid  Warganegara  dan  cabang- cabang  KNI  Daerah  di  kewedanaan. Kemudian  semua  KNI  dibubarkan dan  dari  tahun  1946  dibentuk  DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) Keresidenan  Lampung  diketuai  A. Yasin  (Masyumi),  beranggotakan wakil  partai  dan  organisasi  rakyat (buruh,  tani,  pemuda  dan  wanita) yang ada di kala itu.
Pada tanggal 23 Agustus 1945, Mr.  A.  Abbas  sebagai  anggota
Persiapan  Kemerdekaan  Indonesia dari  Lampung,  bersama  2  orang anggota  PPKI  dari  Sumatera  Utara, yaitu  Mr.  Teuku  Mohammad  Hasan dan  Dr.  M.  Amir,  pada  tanggal  23
Agustus 1945 bersama-sama berangkat  dari  Jakarta  dengan  kapal terbang ke Palembang. Mereka inilah yang membawa berita resmi mengenai  Proklamasi  Kemerdekaan Indonesia  tanggal  17  Agustus  1945. Setelah  ketiga  anggota  PPKI  ini bertemu  dan  berunding  dengan  Dr. A.  K.  Gani,  seorang  tokoh  Nasional Perjuangan  Kemerdekaan  Indonesia, maka  malamnya  tanggal  23  Agustus 1945  itu  juga  Mr.  A.    Abbas melanjutkan  perjalanannya  dengan kereta api ke Tanjungkarang (Lampung). Selanjutnya,  Mr.  A.  Abbas segera mengadakan pertemuan dengan  tokoh-tokoh  dan  pemuka- pemuka masyarakat di Tanjungkarang  dan  sekitarnya  untuk mengambil langkah berikutnya sesuai degan petunjuk dari pemerintah pusat di Jakarta. Mr.  A.  Abbas  yang  ditunjuk sebagai  Residen  pertama  untuk Lampung setelah proklamasi, membentuk Komite Nasional Indonesia  Daerah  Lampung  yang selanjutnya disusul dengan dibentuknya komite-komite Nasional di tingkat Kawedanan dan
Kecamatan.  Sebagian  besar  anggota Komite  Nasional  Indonesia  Daerah Lampung, sebagian besar merupakan mantan anggota Susyangikai (semacam  DPRD  buatan  Pemerintah Tentara Pendudukan Jepang) Karesidenan Lampung, yaitu sebagai berikut.

## Dewan Pimpinan:
Ketua : R. A. Basyid Warganegara Wakil Ketua : Dr. Badril Munir
Sekretaris  Umum  :  R.  Suharjo

## Harjowardoyo
Anggota Dewan:
1. W. A Rakhman
2. Mr. Gele Harun
3. A. Aziz Gustam
4. A. Aziz Cindarbumi
5. K. H. Harun
6. K. H. Ali Tashim
7. Syamsuddin
8. Abdullah Suhaili
9. A. Yasin
10. Sumarno
11. Suwardi
12. R. Pagar Alam
13. K.H Nawawi
14. dr. Drajat
Badan Pekerja:
1. Ketua
W. A. Rakhman
2. Wakil Ketua Mr. Gele Harun
3. Sekretaris Umum
A. Aziz Cindarbumi
4. Sekretaris I : Aziz Rauf
5. Sekretaris II : A. Khalik Shahib
6. Bendahara: Kgs. A. Solikhin
7. Perlengkapan: H. Zainal Nuh
Pada  tanggal  5  September 1945, keluarlah sebuah instruksi dari Pemerintah  Pusat  untuk  dilakukan pengambilalihan kekuasaan di kawedanan-kawedanan, serta pengibaran  bendera  Merah  Putih secara menyeluruh, dengan penjagaan seperlunya. Setelah Mr. A. Abbas berunding  dengan  beberapa  pejabat kantor Karesidenan Lampung, antara lain  Sultan  Rahim  Pasaman  dengan pihak Residen Lampung, maka pihak pemerintah Jepang (Syukocan) bernama Kobayashi, bersama dengan beberapa pejabat Jepang, menyerahkan  kekuasaan  kepada  Mr. A.  Abbas  selaku  Residen  Lampung dari Pemerintah Republik Indonesia.
Adapun  susunan  Pemerintah Republik  Indonesia  yang  pertama dari  Karesidenan  Lampung  adalah sebaga berikut.
Residen : Mr. A. Abbas Pembantu : Sutan Rahim Pasaman Sekretaris: A. Lumban Tobing
Kepala  Kepolisian  :  R.  Suharjo Harjowardoyo Kepala Kehakiman : Mr. Gele Harun Kepala Kantor Kemakmuran/ Ekonomi : Kgs. A. Somad Solikhin Kepala Kantor Penernagan :  Amir Hasan Kepala  Kantor  Kehewanan:  Dr. Samil Kepala Kantor PU: Mas Sahid
Kepala Kantor Kesehatan: Dr. Kajat Kepala Kantor Pos Besar : Lim Ceng Kieng
Kepala  Kantor  Telepon/  Paragraf  : M. Nur Kepala Jawatan Kereta Api : Ibrahim Kepala Kantor Agama : K. H. Muhammad Thoha Pada  bulan  februari  tahun 1946, tentara Jepang yang menduduki  daerah  Lampung  telah selesai seluruhnya meninggalkan Lampung menuju Palembang.
Namun  demikian,  sejak  negara Republik  Indonesia  diproklamirkan, sisitem  pemerintahan  Jepang  masih diteruskan.  Pada  Surat  Keputusan Gubernur  Sumatera  (Medan)  tanggal 17  Mei  1946  No.  113,  Karesidenan
Lampung dibagi menjadi 3 Kabupaten,  11  Kawedanan.  Setiap Kawedanan  dibagi  atas  beberapa
Kecamatan  dan  setiap  Kecamatan dibagi lagi menjadi beberapa Marga.
Kabupaten-kabupaten
dan
Kawedanan-kawedanan  di  daerah Karesidenan Lampung itu adalah:
A.      Kabupaten  Lampung Utara dengan Kawedanan:
1. Kawedanan Menggala
2. Kawedanan Kotabumi
3. Kawedanan Way Kanan
4. Kawedanan Krui
Dengan Bupatinya adalah Burhanuddin B.    Kabupaten  Lampung  Tengah, dengan Kawedanan 1. Kawedanan Sukadana
2. Kawedanan Metro
3. Kawedanan Way Seputih Dengan Bupatinya adalah Zainabun C.  Kabupaten  Lampung  Selatan, dengan Kawedanan 1. Kawedanan Kalianda Kawedanan Telukbetung 2. Kawedanan Kedondong
Dengan  Bupatinya  adalah  R.A
Basyid Warganegara
Pada  10  September  1946, terjadilah  suatu  rapat  raksasa  di Lapangan  Enggal  Tanjung  Karang yang diadakan oleh Panitia Perbaikan Masyarakat  (PPM),  yang  tokoh- tokoh  penggeraknya  antara  lain: Abdullah  Sani,  Abdul  Kohar,  dan sebagai  pembicaranya  adalah  Zainal Abidin.  Mereka  mendesak  agar  Mr.
A. Abbas segera turun dari jabatannya  dan  digantikan  oleh  Dr. Badril Munir sebagai Residen Lampung,  dan  wakilnya  adalah
Ismail.  Selanjutnya,  Pemerintahan
Karesidenan  Lampung  diambil  alih oleh  Komandan  Resimen  III  Letkol M.  Arief,  dan  diberikan  kepada  Dr.
Badril  Munir  dan  Ismail  sebagai wakilnya,
sambil menunggu keputusan dari Pemerintah Pusat.
Kemudian,  pada  tanggal  29 Oktober  1946,  Mr.  Hermani  dari Pemerintah Pusat melalui Palembang datang  ke  Tanjung  Karang  untuk menyelesaikan  kekalutan  masalah ini.  Oleh  Pemerintah  Pusat,  disetujui
bahwa  Dr.  Badril  Munir  menjadi Residen Lampung, tetapi Ismail tidak dapat diterima menjadi Wakil Residennya. Selanjutnya, ditugaskanlah R. M. Rukadi Wiryoharjo  dari  Jakarta  sebagai Wakil  Residen  Lampung.  Mereka menjabat  hingga  pada  tanggal  29
November  1947  Dr.  Badril  Munir meletakkan  jabatannya,  dan  diganti oleh  R.  M.  Rukadi  Wiryoharjo sebagai Residen Lampung yang baru. Adapun  yang  menjabat  sebagai Wakil  Residen  adalah  R.  A.  Basyid Warganegara.
Pada  bulan  Agustus  1945 sampai  dengan  pertengahan  tahun 1947,  Sumatera  merupakan  satu propinsi, uang dipimpin oleh gubernur  M.  Teuku  Muhammad, yang berkedudukan di Medan, Sumatera  Utara.  Pada  pertengahan tahun 1947, Propinsi Sumatera dibagi  menjadi  3  (tiga) sub Propinsi, yaitu:
1. Sub  Propinsi  Sumatera  Utara  di Medan
2. Sumatera Tengah di Bukittinggi
3. Sumatera Selatan di Palembang Karesidenan  yang  masuk  Sub Propinsi  Sumatera  Selatan,  ialah Karesidenan Palembang, Karesidenan  Lampung,  karesidenan
Jambi,  Karesidenan  Bengkulu,  dan Karesidenan  Bangka  Belitung.  Pada tanggal  5  Mei  1947,  Pemerintah mengeluarkan  sebuah  dekrit  yang berisi perintah untuk mempersatukan semua  kekuatan  bersenjata,  yaitu TRI  dan  laskar-laskar  atau  badan pejuang.

## 2.2.  Pergulatan  Ideologi  Elit  Orde Lama Lampung
Sejarah  demokrasi  Indonesia selalu  melewati  fase  20  tahun-an. Dimulai  pada  tahun  1908  adalah masa  konsolidasi  awal,  kemudian
pada  tahun  1928  seluruh  pemuda- pemudi  jong  java,  jong  sumatera, jong  bugis  dan  lainnya  berkumpul untuk  menyatakan  diri  dalam  satu perikatan  berbahasa,  berbangsa  dan bertanah  air  satu  Indonesia,  tidak tepat 20 tahun, tepatnya 1945 sejarah bangsa  ini  dimulai  dengan  sebuah proklamasi  kemerdekaan  walaupun tahun  ini  sebenarnya  tetap  menjadi sebuah kontroversi sebab buat penjajah Belanda pengakuan kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia  baru  terjadi  pada  tahun 1948. Pada tahun 1965 terjadi sebuah peristiwa  yang  menggemparkan  kala itu  penumbangan  rezim  orde  lama kepada rezim orde baru.
Kemudian  pada  tahun  1985 terjadi  sebuah  guncangan  ekonomi akibat  banyak  pengangguran  pada masa  itu,  banyak  lulusan  perguruan tinggi  tidak  mendapatkan  pekerjaan yang  layak  sebagai  seorang  sarjana. Kemudian tidak tepat 20 tahun, pada tahun 1998 terjadilah sebuah reformasi politik dengan tumbangnya rezim  orde  baru.  Demokratsiasi dimulai, persoalan-persoalan otoritarianisme  dalam  bidang  politik dan  sosial  kemasyarakatan  mulai direformasi.
Lebih  dari  9  (sembilan)  tahun semenjak 1998 sampai dengan sekarang, bangsa ini telah mengalami era demokratisasi akan tetapi ternyata  disebalik  itu  banyak  sekali terjadi fase-fase yang tidak terprediksi dan terkadang menjadikan demokrasi sebagai pembenar  dari  tindakan  yang  anarki dan tidak bermanfaat. Oleh sebab itu kita  perlu  sebuah  konsep  demokrasi yang  aplikatif  dan  berdasarkan  pada nilai-nilai ke-Indonesia-an.
Permasalahan sejarah dan kontemporer Sistem Politik Indonesia  adalah  belum  adanya
sebuah nilai demokrasi yang diyakini sebagai  bagian  dari  nilai  Ke- Indonesia-An.  Selama  ini  demokrasi hanya  dilihat  sebagai  bagian  dari rutinitas prosedural saja bukan substansi  yang  harus  diyakini  dan kemudian  dijalankan  oleh  elemen bangsa.
Kontestasi  politik  lokal  tidak terlepas  dari  kontestasi  elit  politik nasional.  Pada  bagian  penulis  akan mendahului  dengan  menerangkan selintas  mengenai  Politik  Indonesia di  era  orde  lama.  Pada  masa  itu  (era 1945-1964)  di  level  nasional    telah terjadi  2  (dua)  model  demokrasi yaitu model demokrasi liberal parlementer  dan  model  demokrasi terpimpin. Beberapa ciri dari demokrasi liberal yang paling mencolok adalah karena harus mengakomodasi  banyak  partai  maka sistem pemerintahannya adalah sistem yang parlementer. Selama sistem  politik  yang liberal tersebut tercatat beberapa kali pergantian  pemerintahan.  Diawali dengan Pemerintahan  PM  Syahrir (14  November  1945-  27  Juni  1947), kedua  di  bawah  Pemerintahan  PM Amir  Syarifudin    (  3  Juli  1947  –  29 Januari  1948),  Pemerintahan  PM  M. Hatta    (  29  Januari  1948  –  20 Desember  1949).  Pada  era  PM
M.Hatta  terjadilah  Konferensi  Meja Bundar di Den Haag Belanda (23-29 Okt’49) Indonesia mengalami perubahan bentuk negara dari Kesatuan  (unitaris)  menjadi  negara federal  sesuai  dengan  UUD  RIS. NKRI salah satu dari 16 negara yang berfederasi dengan RIS. Dan
kemudian  pada  tanggal  15  Agustus 1950  pengesahan  UUD  Sementara,
Indonesia  kembali  menjadi  negara kesatuan.
Selanjutnya  Kabinet  di  pimpin oleh Natsir  (6 September 1950 – 27
April  1951),  Kabinet  Sukiman- Suwirjo    (27  April  1951  –  3  April 1952), Kabinet Wilopo – Prawoto (3 April  1952  –  30  Juli  1953),  Kabinet Ali  Sastroamijoyo    (  30  Juli  1953  – 12 Agustus 1955 ), Kabinet Burhanuddin  Harahap    (  12  Agustus 1955 – 24 Maret 1956 ),  Kabinet Ali Sastroamijoyo II (24 Maret 1946 – 9 April  1957),  dan  kemudian  diakhiri oleh    Kabinet    Karya  Djuanda (Kabinet Extra Parlementer) terhitung 9 April 1957 – 9 Juli 1959. Dalam konteks lembaga legislatif tercatat tiga bentuk institusi legislatif  yang  pernah  berdiri  yaitu
KNIP  (Komite  Nasional  Indonesia Pusat)  yang  berdiri  pada  tanggal  29 Agustus 1945  s.d 15 Februari 1950, kemudian  DPR RI  15 Februari 1950 s.d  16  Agustus  1950  dan    DPR Sementara  terhitung  tanggal  17 Agustus 1950 – 26 Maret 1956
Beberapa  partai  politik  yang ada antara lain:
a. Partai Nasional Indonesia (PNI )
Ketua :   Ir. Soekarno
b. Partai  Komunis  Indonesia  (PKI) Ketua :   M. Jusup
c. Masjumi Ketua :   dr. Sukiman Wirjo
d. Partai  Buruh  Indonesia  (PBI) Ketua :   Nyono
e. Partai Rakjat Djelata Ketua :   Sutan Dewanis
f. Partai Kristen Indonesia (Parkindo) Ketua Probowinoto
g. Partai  Sosialis  Indonesia  (PSI) Ketua :   Amir Sjarifuddin
h. Partai Rakyat Sosialis     (Parsi) Ketua :   Sutan Sjahrir Era demokrasi terpimpin dimulai semenjak Presiden Soekarno mengeluarkan  Dekrit  Presiden  ,pada tanggal  5  Juli  1959,  yang  berisikan mengenai Pembubarkan
Konstituante, Menetapkan UUD 1945  berlaku  bagi  segenap  bangsa Indonesia  dan  menyatakan  tidak berlakunya  lagi  UUD  1950  dan Membentuk  MPRS  yang  terdiri  dari anggota-anggota DPR, utusan
daerah-daerah  dan  utusan  golongan- golongan.
Jika pada  demokrasi  liberal sistem  pemerintahan  yang  harus mengakomodasi  banyak  kepentingan maka  dalam  sistem  demokrasi  yang terpimpin  oleh  sebab  Soekarno menjadi nilai tunggal sistem pemerontahan  pun  berubah  menjadi sistem  presidensil.  Dalam  sistem  ini presiden  mempunyai  peran  besar dalam pengaturan konfigurasi kekuasaan dalam kabinet. Pada masa demokrasi terpimpin  terdapat  dua  kabinet, Kabinet  Presidensial  disebut  sebagai
Kabinet  Kerja  I  masa  kerja    10  Juli 1959    s.d  18  Februari  1960, Kemudian dilanjutkan Kabinet Kerja II  dengan  struktur  kabinetnya  sama dengan  struktur  kabinet  Kerja  I. istilah  yang  terkenal  untuk  kedua kabinet  ini  adalah  kabinet  Dwikora dan Kabinet Ampera
Lembaga  legislatif  merupakan hasil  pemilu  pertama,  DPR  hasil Pemilu    29  September  1955  yang bertugas  sejak  26  Maret  1956  s.d  5 Maret  1960,  kemudian  dilanjutkan oleh  DPR  Gotong  Royong  yang bertugas  sejak  24  Juni  1960  s.d  19 November 1966. Sementara itu di era terpimpin  pada  pemilu  pertama partai  peserta  pemilu  tahun  1955 berjumlah 118 partai politik,
diantaranya  adalah  PNI,  Masjumi, NU,  PKI,  PSII,  Parkindo,  Partai Katholik, PSI, dan lainnya.
Pada  era  orde  lama  kompetisi ideologi  di  pusat  juga  merupakan bagian  dari  cermin  politik  lokal  dan persaingan  ideologi  di  Lampung,
PNI, PKI, NU dan Masjumi merupakan  partai-partai  politik  yang berkuasa  di  Lampung.  Hasil  pemilu nasional 1955 juga merupakan cerminan  hasil  pemilu  lokal  di Lampung tahun 1955. Nasionalis, Islam dan Komunisme  merupakan  4  (empat) aliran  ideologi  yang  dominan  di Lampung.  Dominasi  ketiga  ideologi itu sama dengan konfigurasi kekuatan  parpol  di  pusat.  Pemilu 1955  menghasilkan  empat  kekuatan politik  besar,  yakni  PNI,  Masyumi, NU, dan PKI,  yang meraih 77% dari kursi  DPR.  Kabinet  hasil  Pemilu adalah  koalisi  PNI  dan  Masyumi  di bawah  PM  Ali  Sastroamidjojo  dari PNI. Namun,  stabilitas  pemerintahan yang diharapkan dari pemilu pertama itu  tidak  tercapai.  Kabinet  ini  hanya bertahan  setahun  karena  banyak menghadapi benturan dengan kekuasaan  presiden  serta  pergolakan di  daerah  (Lampost,  11  Desember
2008).
Situasi  politik itu  sama dengan kondisi  di  Lampung  seperti  yang dijelaskan oleh Pangeran Nur sebagai salah satu tokoh pada masa itu:
Saya  kurang  jelas  kalau  di tingkat  pusat,  kalau  di  tingkat Lampung  ini  NU  pada  waktu  itu yang  agak  tenar.  Sebab  pada  waktu itu anggota DPRnya kebanyakan dari NU, PNI, PSII, IKIP, Masyumi pada waktu  itu  sudah  dibekukan  atau belum  ya.  Saya  masa  kecilnya  tidak ke  zaman  Masyumi  (Wawancara,  1 Desember 2009)
Kemudian hal itu juga didukung  oleh  pernyataan  dari  Dr.
Arifin Nitipradjo:
Pada waktu  itu PNI  yang lebih banyak,  disusul  oleh  PKI.  Masyumi juga  ada.  Tapi  Masyumi  juga  ada, tapi Masyumi juga kebetulan kelihatan sudah agak lemah, ya terus
terang  saya  katakan  agak  lemah, sehingga tertinggal oleh PKI ini, dan PKI  memang  menjalankan  taktik mereka bagaimana juga supaya dapat menang.  Tapi  untung  saja  masih dapat  diatasi  oleh  PNI.  Masyarakat masih  percaya  terutama  pada  waktu itu  adanya  pengaruh  Bung  Karno. Ketua  Masyumi  waktu  itu  Basyid kebetulan beliau itu ditunjuk  sebagai anggota  DPR,  dari  Lampung,  dari Sumatera  Selatan  pada  waktu  itu. Dan  kebetulan  Lampung  mendapat suara  juga,  sehingga  Basyid  itulah yang jadi wakil Masyumi pada waktu itu.  Seingat  saya  Pak  Basyid  itulah. (Wawancara, 1 Desember 2009)
Pada  masa  itu  memang  tiga ideologi besar yang  menguasai konfigurasi kekuatan politik di Lampung.  Ideologi  nasionalis  yang diwakili  oleh  PNI  (Partai  Nasionalis Indonesia), Masjumi dan NU (Nahdlatul  Ulama)  yang  mewakili Ideologi  Islam  dan  PKI  (Partai
Komunis  Indonesia)  yang  mewakili ideologi komunisme.
Pada  era  orde  lama  PNI mendominasi  parlemen  di  Lampung pada  sisi  lain  dominasi  PNI  dan ideologi nasionalisme juga
disebabkan oleh Peran Masjumi yang sudah  melemah,  pada  satu  sisi melemahnya  peran  Masjumi  itu disebabkan  oleh  dua  hal  pertama adalah  menguatnya  PNI  dan  PKI, kedua  keberpihakan  Soekarno  pada dua  ideologi  diluar  Islam  menjadi pemicu lanjutannya.
Pada  bagian  lain  melemahnya Ideologi Islam dalam partai politik di era  orde  lama  juga  disebabkan  oleh di  era  orde  lama  masjumi  sempat dibekukan  oleh  Pemerintah  dalam hal  ini  melalui  Kepres  Soekarno. Sehingga  dalam  konteks  kepolitikan lokal  di  Lampung-pun  Masjumi menjadi  partai  yang  tidak  lagi
mendominasi,  hal  ini  sama  dengan pernyataan  Pangeran  Nur  bahwa memang  pada  tahun  akhir  1940-an sampai  dengan  awal  tahun  1950-an Masjumi  dibekukan  oleh  Pemeritah Orde Lama. Oleh karena Masjumi dibekukan  atau  dalam  bahasa  politik sedikit  dilumpuhkan perannya dalam politik, maka dalam konteks Lampung,  Partai  yang  berbasisi ideologi  Islam  lainnya  seperti  NU mengambil peran sebagai representasi  Partai  Islam  dalam struktur  pemerintahan  lokal  dan nasional.  Seperti  halnya  pernyataan dari Pangeran Nur sebagai berikut:
Masyumi  dengan  NU  dulu bersatu.  Sebetulnya,  ya  sesudah Masyumi  dibekukan,  maka  kekuatan Islam  dominan  di  NU.  Sesudah  G30 SPKI,  NU  ini  muncul.  Semua pejabat,  dapat  dibilang  orang  NU semua, sampai Bupati. Sampai Mendagri, Basuki Rachmat dulu 'kan ada  hubungan  dengan  NU.  (Hasil Wawancara, 1 Desember 2009) Setelah Masjumi perannya dilemahkan  oleh  pemerintah  maka NU (Nahdlatul Ulama) secara otomatis  mengambil  peran  partai yang  berbasis  Islam,  apalagi  posisi ini  diperparah  dengan  peran  PKI yang  semakin  hari  semakin  dominan dalam  ranah  politik  orde  lama. Ketika  masjumi  melemah  maka peran-peran  partai  Islam  berada dalam  pundak  NU,  hampir  semua pejabat  pemerintahan sampai dengan
Bupati mempunyai keterkaitan hubungan dengan NU.
Mengenai  dominannya  peran NU  dalam  politik  Lampung  pada waktu  itu  yang  menggantikan  peran Masjumi  juga  dijelaskan  lebih  lanjut oleh Pangeran Nur:
Di  pusat,  kerjasama  antara Idham  Cholid  dengan  Sukarno  agak
kuat,  sampai  ke  Suharto.  Sebab kejayaan  NU  itu  pada  masa  Idham Cholid.  Kemudian  dalam  konteks Lampung,  satu  dua  dengan  PNI  dan NU (Wawancara, 1 Desember 2009)
Pada  posisi  ini  sangatlah  jelas bahwa  dalam  konteks  Lampung  di era  Orde  Lama  ada  tiga  golongan partai  yang  sangat  dominan  di Lampung  yaitu  PNI,  PKI  dan  NU, sementara  itu  pada  posisi  tertentu peran  Masjumi  yang  dahulu  sejak kemerdekaan atau dalam era demokrasi  liberal  begitu  dominan sebagai  perwakilan  partai  Islam dalam  peta  konfigurasi  kekuatan politik  Indonesia  di  masa  tersebut. Hal  ini  dapat  terjadi  karena  pada masa  itu  pimpinan  NU  KH.  Idhan Cholid  mempunyai  hubungan  yang erat dengan Soekarno yang menjabat presiden sekaligus sebagai
“pembesar”  dari  PNI,  relasi  khusus ini  yang  kemudian  menyebabkan kerjasama  antara  PNI  dan  NU  juga dapat berjalan dengan baik.
Oleh sebab NU adalah
menganut  ideologi  Islam,  maka fatsoen  politik  tetap  menjadi border line yang  jelas  bagi  kader-kader  NU kala  itu  berpolitik.  Prinsip  politik tidak  ada  saling  menjegal,  toleransi, kompromi  dan  berlandaskan  pada ukhuwah.  Sesuai  dengan  pernyataan dari Pangeran Nur:
Secara garis besar NU
penyatuan,  gap  tidak  ada,  orang  itu digiring  ke  doa.  Kala  NU  dulu sebenarnya bertentangan dengan Masyumi,  tapi  tidak,  jadikan  satu. Sebab  kita ahlussunnah  Rois  Am begitu dominan, ia berkuasa tunggal. Berkiblat  kepada  Al-Qur'an  dan hadits.  Kompormi,  apapun  selesai dengan  Presiden  Soeharto,  apapun dengan  Soekarno,  KH.  Wahab  ini menyelesaikannya.  Cuma  dulu  yang nggak  mau  Masyumi  mengajak
berontak, dia tidak mau. (Wawancara, 1 Desember 2009) Dalam konteks tertentu sebenarnya  pada  masa  itu  diantara kelompok  ideolog  Islam  sekalipun terjadi  sebuah  persaingan,  secara sederhana  antara  NU  dan  Masjumi walaupun  berasas  islam  akan  tetapi tetap  saja  pada  masa  itu  terjadi persaingan  politik.  Dasar  persaingan politik antara NU dan Masjumi  pada waktu itu adalah persoalan kepahaman akan nilai islam,
masjumi menganggap membawa konsep  revitalisasi  islam  dan  politik sementara  itu  pandangan  NU  dan politik  pada  masa  itu  terlihat  masih cenderung  konservatif.  Pada  bagian inilah  antara  NU  dan  Masjumi  tidak bisa menyatu. Ketika Masjumi dibekukan oleh Soekarno atas desakan PKI maka NU sebagai Partai Islam dengan cepat mengambil peran Masjumi. Begitu  dominannya  PNI  dalam kursi  di  Parlemen  nasional  dan  lokal di era tersebut ternyata tidak menjadikan  partai  ini  dominan  pula dalam  akar  rumput,  justru  PKI  yang menjadi  partai  yang  mendominasi akar  rumput  pada  masa  itu  karena PKI  mempunyai  sel-sel  politik  di setiap  kelompok  kepentingan  yang ada seperti misalnya PKI mempunyai kelompok  pengaderan  di  kalangan petani  dan  buruh,  hal  ini  sesuai dengan  penjelasan  oleh  Pangeran Nur:
Sebelum  tahun  1965  yang menonjol  PKI.  Sebab  PKI  ini  dapat dikatakan  kuat  kerjanya  di  bawah. Massanya  dari  petani  dan  segala macam,  itu  kan  banyak  massanya. Dapat  dibilang  dia  'kan  bisa  terikat dengan  petani.  Petani  mudah  sekali dipengaruhi  olehnya.  Sebab  massa itu 'kan banyak petani. Semua petani itu lari ke PKI, sebab yang membagi-
bagi tanah dulu 'kan PKI. (Wawancara, 1 Desember 2009) Selain  dengan  menggunakan kelompok-kelompok pengaderan, cara  lain  yang  dilakukan  PKI  adalah dengan menggunakan strategi  politik pertanahan. Peran sentral PKI dengan membagi-bagikan tanah pada para  petani  adalah  cara  lain  yang digunakan PKI untuk meraih simpati massa akar rumput pada waktu itu.
Selain  mendominasi  dengan menggunakan  buruh  dan  petani beberapa organisasi PKI juga digunakan untuk mempengaruhi pelajar, seperti ideologisasi IPPI atau dikenal  Ikatan  Pelajar  Indonesia, merujuk  hasil  wawancara  dengan Arifin Nitipradjo Tegamoan:
Ya,  setelah    pemilu  1955  juga memang  dominan  sekali  PNI,  tetapi boleh  dikatakan  PKI  itu  yang  paling banyak  menyelusup.  Kita  tahu  dia menyelusup  ya,  untuk  masuk  ke semua  partai  ini.  Jadi  korban  waktu itu  saya  aktif  di  IPPI,  banyak  sekali anggota-anggita  kita  itu,  pelajar- pelajar  itu  diselusupi  dipengaruhi oleh  Pemuda  Rakyat  waktu  itu  dan juga  IPPI  di  situ  ada  IPPI  perguruan tinggi  ya,  karena  IPPI  perguruan tinggi itu sendiri, jadi pada mahasiswa  itu  adlah  IPPI  perguruan tinggi,  istilahnya.  Itu  banyak  betul tersusupi  oleh  Pemuda  Rakyatnya. Sehingga  pada  tahun  1950  untuk pemilu  itu  tahun  1955  kita  ini  boleh dikatakan  jadi  rebutan  antara  partai- Partai  itu,  dimana  partai  itu  gencar sekali akan mendirikan anak partailah,  anak-anak  muda  itu.  Saya dipengaruhi  segala  macam  dengan janji-janji yang kebetulan pada waktu itu  baru  menjelang  mahasiswa  baru masuk  sampai  dipengaruhi  segala macam,  tapi  untung  saja  saya  tidak terpengaruh.  Tetapi  pada  waktu Kongres  Pemuda  sedunia  di  Beijing
waktu  itu,  kita  IPPI  mengirimkan bukan  berupa  peserta,  tapi  peninjau. Itu  IPPI  Ketua  DKI,  namanya  Edi Abdurrahman.  Saya  waktu  itu  DKI, orang  DKI.  Tapi  saya  sangat  kaget sekali  sepulangnya  dari  Beijing  itu,
belum mendarat di Lapangan Kemayoran,  teman-temannya  sudah menghembuskan. Bahwa Edi Abdurrahman  itu  sudah  membawa jubah  merah,  istilahnya.  PKI-lah.
Dan memang boleh dikatakan, waktu hadir  kesana  itu  ya,  dia  itu  sudah mendapat  pesan-pesan  dari  PKI barangkali.  Sehingga,  termasuk  saya sangat menolak pendapat- pendapatnya  yang  akan  dibawa  ke Jakarta inilah, ke Indonesia.
(Wawancara, 1 Desember 2009)
Proses  ideologisasi  IPPI  oleh PKI  kemudian  menyebabkan  banyak pelajar  secara  tidak  sadar  menjadi bagian  dari  keanggotaan  PKI.  Pada masa  itu  PKI  begitu  cerdas  dan cerdiknya para punggawa PKI sehingga bisa memanfaatkan kekosongan  ideologi  para  pelajar tersebut dan akhirnya mempengaruhi mereka  untuk  menjadi  bagian  dari PKI.  Pada  masa  itu  banyak  sekali pelajar  yang  tidak  menyadari  bahwa mereka  telah  menjadi  bagian  dari PKI,  karena  PKI  dengan  cerdas menggunakan strategi sel-sel ideologi  sehingga  strategi  menarik massa  PKI  nyaris  tidak  kelihatan sebagai  bagian  dari  strategi  politik
PKI.
Pada  bagian  lain  persaingan
ideologi ditingkat pusat justru membuat  kerangka  persaingan  yang sama  pada  politik  di  Provinsi Lampung, “kemesraan politik” antara NU  dan  PNI  mulai  memudar  karena ada  persaingan  antara  Soekarno  dan Wahid  Hasyim,  pada  Pemilu  1955 ketua  NU  kala  itu  K.H  Wahid Hasyim  mencalonkan  diri  menjadi
Presiden, sesuai dengan hasil wawancara  dengan  Pangeran  Nur
“Pemilu 1955 memang banyak juga, kuat  juga  PKI.  Pada  1955,  Wahid Hasyim  'kan  mencalonkan  presiden, namun ditabrak di Bandung.”
Terlepas  benar  tidaknya  adanya konspirasi untuk menggulingkan pencalonan  Wahid  Hasyim  dengan cara  kecelakan  yang  penuh  dengan rekayasa tersebut. Kemesraan antara elit-elit politik  faksi  ideologi  Nasionalis dengan  Islam  mulai  memudar  pasca pemilu 1955, dalam konteks Lampung  kemesraan  itu  tidaklah luntur  justru  pada  masa  itu  ada  11 (sebelas) partai politik secara bersama  kompak  untuk  mendukung terbentuknya Provinsi Lampung,
sesuai  dengan  pernyataan  dari  Ariin Nitipradjo Tegamoan : Yang  pokok  pada  waktu  itu karena  dititikberatkan  ya,  11  partai ini kompak untuk mendukung berdirinya  propinsi.  Terutama  yang dipelopori  oleh  Partai  PNI  lah, Nasional.  Pada  waktu  itu  memang betul PNI memang betullah dominan pada  waktu  itu.  Nah,  itulah  saya katakan,  mungkin  karena  hubungan baik  tadi.  Ideologi  itu  seolah-olah tidak  bertentangan,  karena  hubungan baik  antara  mereka  ini.  Terutama  di Lampung,  kalau  saya  perhatikan, hubungan  keluarga,  hubungan  satu sama  lain,  hubungannya  baik  sekali. Meskipun  ada  Masyumi,  ada  PKI, ada PNI. Cuma boleh dikatakan yang keras  itu  antara  Masyumilah  dengan PKI.  Kalau  kita  banding-bandingkan keseluruhannya,  Masyumi  dengan PKI  inilah.  Ditambah  lagi  setelah PKI  dapat  angin,  dapat  dukungan besar  dari  PNI,  disitulah,  mulai beranjaknya,  sampai  tahun  1955  itu, sehingga  PKI  boleh  dikatakan  hebat sekali.  Karena  PKI  yang  diketuai
oleh Aidit pada waktu itu, sekeluarga besar  termasuk  adik-adiknya  Sobron Aidit,  sangat  aktif  dalam  hal  itu. Saya  sangat  betul  dengan  adiknya Ilaih Sobron Aidit, tapi entah kemana dimana sekarang, tidak tahu. Tinggal nama  saja  itu.  (Wawancara,  1 Desember 2009) Persaingan ideologi di Lampung  justru  terlihat  antara  PKI dan Masjumi, atas dorongan PKI lah yang  kemudian  membuat  Soekarno membekukan  Masjumi,  justru  pada akhirnya  sementara  PNI  memang menguasai  parlemen.  Pertarungan ideologi  yang  terasa  di  Lampung adalah  persaingan  antara  PKI  dan Masjumi  antara  ideologi  Islam  dan Komunisme. Sesuia dengan pernyataan Arifin Nitipradjo Tegamoan: Nah,  itulah  saya  katakan, mungkin  karena  hubungan  baik  tadi. Ideologi itu seolah-olah tidak bertentangan,  karena  hubungan  baik antara  mereka  ini.  Terutama  di Lampung,  kalau  saya  perhatikan, hubungan  keluarga,  hubungan  satu sama  lain,  hubungannya  baik  sekali. Meskipun  ada  Masyumi,  ada  PKI, ada PNI. Cuma boleh dikatakan yang keras  itu  antara  Masyumilah  dengan PKI.  Kalau  kita  banding-bandingkan keseluruhannya,  Masyumi  dengan PKI  inilah.  Ditambah  lagi  setelah PKI  dapat  angin,  dapat  dukungan besar  dari  PNI,  disitulah,  mulai beranjaknya,  sampai  tahun  1955  itu, sehingga  PKI  boleh  dikatakan  hebat sekali.  Karena  PKI  yang  diketuai oleh Aidit pada waktu itu, sekeluarga besar  termasuk  adik-adiknya  Sobron Aidit,  sangat  aktif  dalam  hal  itu. Saya  sangat  betul  dengan  adiknya Ilaih Sobron Aidit, tapi entah kemana dimana sekarang, tidak tahu. Tinggal nama  saja  itu.  (Wawancara,  1 Desember 2009)
Pernyataan  itu  menjadi  sesuatu yang  mesti  kita  renungi  terutama bagi persaingan elit-elit politik Lampung dimasa sekarang ini. Bagaimana  para  tokoh  politik  senior Lampung berhasil meredam persaingan  politik  aliran  yang  cukup tinggi  dengan  hanya  mengandalkan jiwa  besar  dan  berlandas  pada fatsoen politik yang dipegang bersama.
2.3. Kontestasi Politik Elit Lampung Orde Lama Menurut Pangeran Nur (Sekretaris  Wilayah  NU  Pertama Lampung) bahwa revolusi di Lampung  dimulai  pada  era  tahun 1940-an,  hal  ini  disampaikan  beliau dalam sebuah wawancara, ada beberapa  tokoh  yang  merupakan tokoh-tokoh  revolusi  di  Lampung antara  lain  Mr.  Abbas,  Nur  Effendi, Abdul  Kadir  Raja  Rimba  dan  tokoh- tokoh  lainnya.  Tokoh-tokoh  inilah yang  menjadi  ikon  dari  perjuangan revolusi fisik di Lampung.
Politik  itu  sebenarnya  begini. Sepengetahuan saya di waktu revolusi,  Mr  Abbas  itu  pelopor revolusi.  Memang  dulu  perjuangan ini  terbagi  dua.  Saya  masih  kurang jelas pemimpinnya itu masih terbentuk  Sukardi  cs.,  Mas  Adi mereka  itu,  Nur  Effendi.  Sebelah selatan dulu yang memimpin perjuangan  dulu  Almarhum  Abdul
Kadir  Raja  Rimba,  sekutu  pahlawan Radin Inten. (Wawancara, 1 Desember 2009) Setelah itu relatif bahwa pertarungan  elit  politik  di  Lampung terjadi  lagi  pasca  pemilu  1955,  pada saat itu seperti halnya hasil dipusat di daerah  termasuk  Lampung,  PNI menjadi  pemenang  pemilu  pertama untuk  wilayah  Lampung  diikuti  oleh
PKI dan kemudian Masjumi. Sepertihalnya  yang  diungkap  oleh Arifin Nitipradjo Tegamoan: Pada waktu itu memang pertama kali dulu, waktu itu, kongres kita  masih  sangat  memperjuangkan 17  Agustus.  Jadi,  semua  partai  itu boleh  dikatakan  sangat  dikerahkan untuk  mempertahankan  perjuangan proklamasi  17  Agustus.  Pada  waktu itu  peran  Masyumi  cukup  kuat. Tetapi karena gerakan2nya ini sangat teratas, masih bisa dikonter oleh PKI,
karena PKI ini terus-menerus memperjuangkan dirinya supaya dapat suara terbanyak untuk
mendapat  daerah  pemilihan  nanti, tahun  1955  itu  ya.  Sehingga  mereka itu  menyelusup  ke  bawah  semua.
Sebenarnya,  Masyumi  pada  waktu itu  cukup  kuat.  Masyumi,  PNI,  baru PKI-lah. Ya itulah urutannya.
(Wawancara, 1 Desember 2009) Dalam konteks tertentu Soekarno yang memang dekat dengan  masa  beraliran  komunis karena  dia  sendiri  mengganggap dirinya  sebagai  Marhenis  maka dalam  dimensi  kerjasama  politik Soekarno  pada  masa  itu  lebih  dekat dengan  faksi  komunis  dibandingkan dengan  Islam,  kedekatan  Soekarno dengan  faksi  Islam  baru  terjadi manakala  Masjumi  telah  dibekukan dan Idham Chalik membina hubungan yang intens dengan dirinya.
Hal itulah yang menjadi
penyebab  awal  hubungan  kerjasama politik  antara  elit-elit  partai  yang beraliran  nasionalis  agak  sulit  untuk bekerjasama  dengan  elit-elit  politik yang  beraliran  Islam,  akibatnya ketika pemilihan Gubernur Lampung pertama  kali  tahun  1964,  kader  NU R.A Zulkifli Warganegara yang telah terpilih  di  Parlemen  tidak  dilantik oleh  Soekarno  karena  alasan  faksi
komunis  tidak  menyetujui.  Hal  ini sesuai  dengan  wawancara  dengan Pengeran Nur sebagai berikut:
Itu  dicalonkan NU, tapi  karena dia  menang  dicegat  PKI,  tidak  jadi diangkat  menjadi  Gubernur.  PKI pernah  dia  tadinya  menang,  dalam pemilihan  gubernur.  Tapi  karena dicegat  oleh  PKI  di  Pusat,  yaitu
Subandrio, dibatalkan hasil pemilihan, diggugat, dipilih kembali. Karena PKI masih dominan.
Masyumi  dan  NU  belum  kuat menandingi  PKI,  karena  PKI  masih cukup  kuat.  PKI  menguasai  petani. Massanya  yang  paling  besar  adalah PKI.  Pemimpinnya  Juned  Suropati. Tapi ada juga, orang dari Jawa Barat yang  aktif,  dan  orang  Batak.  Sebab staf  PKI  di  Kampung  Sawah  dulu, NU-lah yang mengambil alih. Setelah  G30  SPKI  meletus,  NU berperan  untuk  membantu  ABRI. Tapi,  sebelum  itu,  gubernur  pertama Lampung  ini  Zulkifli.  PKI  sangat dominan.  NU  baru  muncul  waktu PKI ditumpas dan
Masyumi dibekukan. NU pertama  di  Lampung di  Bandar  Lampung  H.  Marhasan SS.,  saya  Sekwil.  Setelah  Marhasan diganti  Kiai  Zahri.  (Wawancara,  1 Desember 2009)
Perihal  pencegatan  oleh  faksi komunis terhadap pelantikan Gubernur  terpilih  pertama  ini  juga diungkapkan oleh R.A Zulkifli Warganegara sebagai berikut
“Semua  menyusulkan  saya  menjadi Gubernur  Lampung  tahun  1964, kecuali  PKI.  Cuma  satu  aja,  saya tidak  mengerti.  Saya  belum  pulang, sudah  ribut  untuk  itu.” Faksi komunis tidak bersetuju karena sosok Zulkifli  yang  didukung  oleh  NU dibawah  Pimpinan  Wilayah  kala  itu Hi.  Narhasan  SS  dan  Sekretaris Pangeran  Nur,  dianggap  sebagai representasi  golongan  Islam,  dan
pada  masa  itu  Soekarno  juga  berada dalam  dilema  untuk  menjaga  politik keseimbangan sebagai Presiden yang tetap  memerlukan  dukungan  politik dari  PKI.  Kita  juga  ingat  misalnya bagaimana politik keseimbangan yang  coba  dimainkan  oleh  Soekarno pada akhirnya tidak maksmal sehingga  terjadinya  pemberontakan G-30 S/PKI tersebut: Persoalan  ketidaksetujuan  PKI atas Pelantikan R.A Zulkifli Warganegara sebagai gubernur pertama  Lampung  karena  persoalan persaingan ideologis anatra elit Islam dan  PKI  juga  diungkapkan  oleh Pangeran Nur sebagai berikut:
R.A  Zulkifli  Warganegara  itu dicalonkan  NU,  tapi  karena  dia menang  dicegat  PKI,  tidak  jadi diangkat  menjadi  gubernur.  dia tadinya  menang,  dalam  pemilihan gubernur.  Tapi  karena  dicegat  oleh PKI  di  Pusat,  yaitu  Subandrio, dibatalkan hasil pemilihan, diggugat, dipilih  kembali.  Karena  PKI  masih dominan.  Masyumi  dan  NU  belum kuat  menandingi  PKI,  karena  PKI masih  cukup  kuat.  PKI  menguasai petani.  Massanya  yang  paling  besar adalah  PKI.  Pemimpinnya  Juned Suropati.  Tapi  ada  juga,  orang  dari
Jawa  Barat  yang  aktif,  dan  orang Batak.  Sebab  staf  PKI  di  Kampung Sawah dulu, NU-lah yang mengambil  alih.  Setelah  G30  SPKI meletus, NU berperan untuk membantu  ABRI.  Tapi,  sebelum  itu, gubernur  pertama  Lampung  ini Zulkifli  Warganegara.  PKI  sangat dominan.  NU  baru  muncul  waktu PKI ditumpas dan Masyumi dibekukan. NU pertama  di  Lampung di  Bandar  Lampung  H.  Marhasan SS.,  saya  Sekwil.  Setelah  Marhasan diganti  Kiai  Zahri.(Wawancara,  1 Desember 2009)
Hal ini juga sama dengan yang diungkapkan oleh R.A Zulkifli Warganegara sebagai berikut: Ini sudah permintaan Soekarno sehingga  Danupodjo  yang  di-drop dari pusat sebagai Gubernur
Lampung  pertama.  Kala  itu  saya masuk  serambinya  Soekarno  yang sudah  ditunggu  oleh  orang-orang PKI.  Jadi  dia  itu  dipengaruhi  PKI. Sukarno  terjepit  di  pusat.  Hasil pemilihan  dikirim  ke  pusat.  Saya dipanggil  Soekarno,  saya  dikatakan, dek  sambil  ditepuk  kamu  pantas. Tapi bagaimana ya? Saya harap adek mengerti  saya.  Saya  nggak  ada permasalahan,  apa  kata  Bapak,  itu saya  ikuti.  Saya  sebab  mendengar sehingga  timbul  hal  itu  yang  justru untuk menolong Pak Karno.
(Wawancara, 1 Oktober 2009)
Oleh  sebab  karena  hal  itu adalah  permintaan  resmi  Soekarno kepada  dirinya  maka  pada  saat  itu R.A  Zulkifli  Warganegara  tidak membantah keinginan Soekarno sehingga  persoalan  itu  dianggap selesai oleh R.A Zulkifli Warganegara.
Pada  era  orde  lama  dalam konteks  elit  Islam  di  Lampung, setelah  Masjumi  dibekukan  oleh Soekarno  peran  dari  elit-elit  Islam dalam sistem politik banyak dilakoni oleh NU seperti apa yang diungkapkan  oleh  Pangeran  Nur “Saya  kurang  jelas  kalau  di  tingkat pusat,  kalau  di  tingkat  Lampung  ini NU pada waktu itu yang agak tenar. Sebab  pada  waktu  itu  anggota DPRnya  kebanyakan  dari  NU,  PNI, PSII,  IKIP,  Masyumi  pada  waktu  itu sudah dibekukan.”
Dalam  konteks  yang  lain, pertarungan  antar  elit  relatif  tidak seperti  halnya  sekarang  yang  tidak dapat  berkompromi  dan  seperti halnya yang digambarkan oleh Arifin
Nitipradjo Tegamoan, Arifin mengungkapkan  bahwa  pada  masa itu ketika PNI dibawah kepemimpinan  Gele  Harun  proses ideologisasi  yang  dilakukan  PKI tidak  mempengaruhi  PNI,  walaupun secara ideologi hal itu memungkinkan  karena  kedekatan elit-elit  PNI  pusat  dengan  elit  PKI. Selain menggunakan pola ideologisasi pendekatan yang dilakukan PKI juga dengan mengajak pemuda-pemuda kala itu berolahraga seperi  halnya  yang  dikatakan  oleh Arifin Nitipradjo Tegamoan:
Elit-elit  partai  itu  pada  waktu itu ya, kebetulan pada waktu terakhir Pak  Alamsyah  ini  PNI  pada  waktu itu  ya  sudah  hampir  meletakkan jabatannya,  sehingga  akan  diganti oleh  Pak  Gele  Harun.  Nah,  pada waktu itulah juga kebetulah Pak Gele Harun  tidak  bisa  terpengaruh  oleh PKI  ini,  sehingga  masih  tegar  dan PNI  masih  tetap  dominan.  Itu sebabnya sehingga tidak bisa dikuasai oleh PKI seluruhnya. Massa PKI dominan sekali terutama umpamanya  di  Bandar  Lampung, bisa  saya  kasih  contoh,  kebetulan meskipun  saya  ada  di  Jakarta  pada waktu  itu.  Saya  tahu  betul,  pemuda- pemuda,  terutama  anak-anak  dari Kampung  Sawah,  lapangan  bola Brebes  itu  boleh  dikatakan  sangat dikuasai  oleh  PKI  semuanya.  Itu hampir  semulah  anak-anak  muda,
semua dikuasai oleh PKI. (Wawancara, 1 Desember 2009) Seperti  yang digambarkan oleh berbagai narasumber dalam penelitian  ini  terlihat  sekali  bahwa pertarungan  elit  dimasa  orde  lama model  pertarungan  politik  aliran yang  mana  terlihat  sekali  kompetisi antar elit itu mengacu pada kepentingan  ideologis,  bukan  sebuah transaksional  politik  spserti  halnya
sekarang.  Akan  tetapi  walaupun  itu adalah  sebuah  pertarungan  politik aliran akan tetapi tetap saja kompromi  dan  fatsoen  atau  etika politik  menjadi  acuan  kompetisi. Seperti  halnya  yang  diungkap  oleh Arifin Nitipradja Tegamoan:
Ya,  sesungguhnya,  macam  di daerah  ya,  terutama  di  daerah,  kalau melihat  elit-elit  politik  atau  ketua- ketuanya  itu,  seolah-olah,  ya  karena hubungan baik barangkali ya. Cakar- cakaran  itu  sangat  berkurang  sekali. Meskipun  pandangan  mereka  lain2. Tetapi,  kalau  sebangsa  cakar-cakran tidak  ada.  Ditambah  lagi,  usulan karena  adanya  perjuangan  untuk memperjuangkan  Lampung  menjadi propinsi.  Sehingga,  mereka  yang dipelopori  oleh  Ketua  PNI,  sehingga merka  kompak  sekali  untuk  hal  itu. Jadi  kami,  yang  diluar  Lampung, pada  waktu  itu,  cukup  mendukung saja. Aduh, jauh betul. Perbedaannya terutama  hubungan  antar  partai  itu berdasarkan  hubungan  baik.  Ya, aman-aman  saja.  Mungkin  karena dasarnya hubungan baik, ya, kekeluargaan.  Ide  itu  soal  kedua, yang  pertama  itu  hubungan  baik, kekeluargaan.  Sekarang  ide  duluan, harus  menang  juga,  itu  idenya  harus menang.  Itu  yang  menyebabkan  jadi cakar-cakaran  terus.    (Wawancara,  1 Desember 2009)
Hal  kontras  terjadi  dalam politik Lampung kontemporer, ketika persaingan  politik  aliran  sudah  tidak mengemuka  lagi  maka  konflik- konflik  politik  di  daerah  ini  sering sekali  disebabkan  oleh  persoalan yang tidak substantif yang sebenarnya mudah untuk diselesaikan.

## III. Simpulan
1. Terdapat  perubahan  mendasar konflik dan kontestasi elit politik lokal  di  Lampung  pada  era reformasi jika dibandingkan dengan  era  orde  lama,  pada  era reformasi  konflik  lebih  pada persoalan kepentingan antar aktor  politik  sedangkan  di  era orde  lama  konflik  lebih  pada konflik  yang  disebabkan  oleh politik  aliran.  Karena  konflik  di era  reformasi  ini  lebih  bersifat konflik  kepentingan  aktor  maka model-model penyelesaian transaksional  lebih  mengemuka dibandingkan dengan model konsensus  atau  mufakat  seperti di era orde lama.
2. Kontestasi elit politik di Lampung  pada  era  Orde  Lama tahun 1945 sampai dengan 1964 diwarnai  oleh  3  (tiga)  ideologi besar  yaitu  Nasioalis,  Islam  dan Komunisme.
3. PNI,  PKI,  Masjumi  dan  NU adalah  partai  yang  mendominasi parlemen  lokal  Lampung  di  era orde lama.
4. Ketika  Masjumi dibekukan oleh Soekarno, maka NU yang
kemudian  menjadi  representasi dominan  basis  massa  Islam dalam sistem politik.
5. Konflik elit politik lokal Lampung  di  era  orde  lama merepresentasikan konflik politik  aliran  Indonesia  pada masa  yaitu  antara  pengikut ideologi  Nasionalis,  Islam  dan Komunisme, akan
tetapi
terjalnya  konflik  politik  aliran dapat diselesaikan dengan proses negosiasi dan mufakat.

## Daftar Pustaka
Burhan  Bungin.2001.  dalam Metode Penelitian Kualitatif (Aktualisasi  Metodelogis  ke Arah Ragam Varian Kontemporer). PT Raja Grafindo Press. Jakarta. Dewan  Harian  Angkatan  45.  1994. Buku  I-III:  Untaian  Bunga Rampai Perjuangan di Lampung. PT Agung Sidapore. Jakarta Giddens, Anthony. 1985. Kapitalisme  dan  Teori  Sosial Modern (Penerj. Suheba Kramdibrata).  Jakarta  :  UI- Press Hadari  Nawawai.  1987.  dalam . Metode Penelitian Bidang Sosial . UGM Press. Yogyakarta Ida,  Laode.  2002. Otonomi  Daerah,
Demokrasi  Lokal  &  Clean Government . Jakarta: PSPK Anonim, 100  Tokoh  Terkemuka
Lampung . Lampung Post. 2008 Arif  Mahkya. Menyambut  Dewan Baru 6  Sepetember  2004  di
Lampung Post Salim  Alatas. Politik  Aliran  dalam Pemilu 2009