## IMPLEMENTASI PENGAMANAN OBJEK VITAL OLEH KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI UTARA DI KOTA MANADO

## IMPLEMENTATION OF SECURING VITAL OBJECTS BY THE NORTH SULAWESI REGION POLICE IN MANADO CITY
Vicky Tandaju (1) , Novie R. Pioh (2) , Alfon Kimbal (2)
1) Mahasiswa Pascasarjana Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Pembangunan, Universitas Sam Ratulangi, Manado 2) Staf Pengajar dan Peneliti pada Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Pembangunan, Universitas Sam Ratulangi, Manado *Penulis untuk korespondensi : tandajuvicky@gmail.com
Naskah diterima melalui Website Jurnal Ilmiah agrisosioekonomi@unsrat.ac.id
: Selasa, 16 November 2021 Disetujui diterbitkan : Minggu, 28 November 2021

## ABSTRACT
This  research  aims  to  analyze  the  implementation  of  the  security  of  vital  objects  by  the Directorate of Security of Vital objects of the North Sulawesi Region Police in Manado City. This research was carried out at the Directorate of Security of Vital Objects of the Regional Police of North Sulawesi Province  and  several  vital  objects  in Manado  City. This  research  used  qualitative  research  methods  to explore  in  depth  the  problems  that  occur.  The  instruments  used  were  direct  observation  in  the  field, literature and in-depth interviews with 15 informants. From the results of research in the field, it was found that the security of vital objects from the organizational aspect is still experiencing obstacles where the unit tasked with securing vital objects in Manado City is not yet clear, from the aspect of interpretation or understanding there are still obstacles to the understanding of vital object managers who do not consider security. as an investment then from the application aspect there are still some members who are negligent in carrying out their duties. Therefore the importance of socialization to managers of vital objects and also coordination between units in securing vital objects so that the implementation of policies for securing vital objects in   Manado City goes well.
Keywords: implementation; policy; vital object

## ABSTRAK
Penelitain ini bertujuan untuk Menganalisis Implementasi Pengamanan Objek Vital oleh Direktorat Pengamanan  Objek  Vital  (Dit  Pam  Obvit)  Polda  Sulut  di  Kota  Manado.  Penelitian  ini  dilaksanakan  di Direktorat Pengamanan Objek Vital Kepolisian Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan beberapa objek vital di Kota Manado. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif untuk menggali secara mendalam permasalahan  yang  terjadi.  Adapun  instrumen  yang  digunakan  adalah  dengan  pengamatan  langsung  di lapangan, kepustakaan dan wawancara mendalam dengan para informan sebanyak 15 informan. Dari hasil penelitian di lapangan, ditemukan bahwa pengamanan objek vital dari aspek organisasi masih mengalami kendala dimana belum tegasnya satuan yang bertugas mengamankan objekvital yang ada di Kota manado, dari aspek interpretasi atau pemahaman masih adanya kendala pada pemahaman dari pengelola objek vital yang belum menganggap keamanan sebagai sebuah investasi kemudian dari aspek aplikasi masih terdapat beberapa  anggota  yang lalai dalam menjalankan tugasnya.  Oleh  sebab  itu  pentingnya  sosialisasi  kepada pengelola objek vital dan juga koordinasi antara satuan dalam pengamanan objek vital agar implementasi kebijakan pengamanan objek vital di Kota Manado berjalan dengan baik
Kata Kunci : implementasi; kebijakan; objek vital
Implementasi Pengamanan Objek Vital Oleh Kepolisian………..…………………(Vicky Tandaju, Novie R. Pioh, Alfon Kimbal)

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Di  dalam  data  konfigurasi  standar pengamanan memuat kebutuhan data terpenting dari  elemen  pengamanan  lainnya,  yaitu: Komponen Pengamanan meliputi data manusia/personil  pengamanan;  infrastruktur pengamanan  meliputi  sarana  dan  prasarana penunjang  pengamanan,  piranti  lunak  sampai dengan  dokumen  data  pengamanan  berupa pengolahan  data  dan  evaluasi;  penetapan  dan pembinaan  area  pengamanan;  konsep  umum pengamanan  berupa  rencana  dan  program kekuatan  dan  kemampuan  tenaga  ipengamanan yang  akan  digunakan  di  objek,  dan  personil pengamanan  meliputi  data  kekuatan  jumlah pelaksana pengamanan dan data jumlah personil pengamanan yang dibutuhkan. Dalam Peraturan Kapolri  13  tahun  2017  tentang  pemberian bantuan  pengamanan  pada  objek  vital  nasional dan  objek  tertentu  mengatur  bahwa  kebutuhan jumlah  personil  pengamanan  dari  unsur  Polri ditentukan  sesuai  dengan  kesepakatan  dalam perjanjian kerjasama.
Kota Manado merupakan ibukota Provinsi  Sulawesi  Utara  yang  memiliki  banyak objek  vital  nasional  nasional  dan  objek  vital tertentu jika dibandingan dengan daerah lain di Sulawesi Utara. Keberadaan objek-objek vital tersebut dikarenakan selain pusat pemerintahan,  Kota  Manado  juga  merupakan pusat  perekonomian  oleh  sebab  itu  tingkat kerawanan  iakan  gangguan  keamanan dan ketertiban pada objek vital tersebut lebih tinggi, kemajemukan  masyarakat,  tuntutan  ekonomi menjadi faktor pemicu tingginya angka kejahatan di Kota Manado.
Dalam implementasi pengamanan objek vital di Kota Manado bahwa masih ada beberapa masalah  yang  terjadi  antara  lain:  Belum meratanya  kekuatan  dan  kemampuan  anggota pengemban  fungsi  Dit  Pam  Obvit,  di  dalam menghadapi tugas dan terkait situasi Kamtibmas yang  mengarah  pada  tindak  pidana  yang  sudah meresahkan masyarakat seperti kejahatan jalanan (premanisme) maupun antisipasi adanya Terorisme  dan  kelompok  garis  keras  serta penjambretan,  pencurian  dengan  kekerasan  dan
pencurian  kendaraan  bermotor  khususnya  di Kota Manado, terbatasnya sarana dan prasarana penunjang  dan  belum  tercukupinya  kebutuhan biaya  pemeliharaan  sarana  dan  prasarana tersebut, masih adanya anggota yang berprilaku tercelah dan melakukan tindak pidana sehingga akan berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat.
Dari  hasil  data  di  lapangan,  didapati bahwa  jumlah  anggota  rill  berjumlah  111 anggota  yang  ada  dalam  tubuh  Dit  Pam  Obvit, namun jumlah tersebut masih dikurangi dengan aparatur sipil negara dan perwira menengah serta beberapa aparat yang berdinas dikantor. Adapun jumlah objek vital yang bekerjasama dengan Dit Pam Obvit di Sulawesi Utara berjumlah 14 objek dan di kota manado ada 4 pengelola objek vital yang bekerjasama dengan Dit Pam Obvit Polda Sulut.
Keberadaan objek vital di Kota Manado merupakan  yang  terbanyak  dari  semua  daerah kabupaten/kota  di  Sulawesi  Utara,  hal  tersebut wajar  karena  Kota  Manado  merupakan  ibukota Provinsi Sulawesi Utara dan juga pusat bisnis di Sulawesi  Utara  sehingga  banyak  kantor-kantor pemerintah,  BUMN/BUMD  serta  perusahaan- perusahaan  industri,  perguruan  tinggi  maupun perbankan berkantor di Kota Manado serta objek lainnya yang membutuhkan pengemanan khusus atau  patrol  pengamanan.  Dalam  penelitian  ini, peneliti meneliti implementasi dari pengemanan objek  vital  dari  Direktorat  Pengamanan  Objek Vital Polda Sulut di Kota Manado.
Adanya permasalahan internal organisasi  mengenai  interpretasi  tentang  sistem pengamanan  yang  diselenggarakan  di  wilayah Polda  Sulut  khususnya  kota  Manado  yakni dalam  peraturan  Kapolri Nomor  13  tahun  2017 dijabarkan  bahwa  pengelola  objek  vital  wajib untuk membuat kontrak kerjasama, namun tidak dijelaskan  terperinci  bagian  mana  yang  wajib memberikan  bantuan  pengamanan.  Dit  Pam Obvit jelas merupakan direktorat yang berfungsi untuk  mengamankan  objek  vital,  namun  pada kenyataan  dilapangan  terdapat  pengamanan yang bersumber dari Sabhara Polres, Brimob dan bahkan  Polsek  sehingga  menimbulkan  tanda tanya  mengenai  fungsi  kepolisian  mana  yang menangani bagian pengamanan objek vital.

## Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  masalah  di atas,  rumusan  masalah  dalam  penelitian  ini adalah  mengapa  implementasi  pengamanan pengamanan  objek  vital  oleh  Direktorat Pengamanan Objek Vital (Dit Pam Obvit) Polda Sulut di Kota Manado belum optimal?

## Tujuan Penelitian
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  meng- analisis implementasi pengamanan pengamanan objek  vital  oleh  Direktorat  Pengamanan  Objek Vital (Dit Pam Obvit) Polda Sulut di Kota Manado

## Manfaat Penelitian
Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Secara  teoritis  diharapkan  penelitian  ini dapat  mengembangkan  khasanah  ilmu pengetahuan terlebih khusus ilmu pemerintahan.
2. Secara praktis diharapkan dapat memberikan kontribusi  kepada  Kepolisian  Republik Indonesia  khususnya  Kepolisian  Daerah Sulawesi  Utara  dalam  kajian  pengambilan keputusan terkait pengamanan objek vital.
3. Bagi  peneliti  lainnya  yang  diharapkan penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk me- lakukan penelitian lainnya terkait pengamanan objek vital.

## METODE PENELITIAN

## Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian  ini  dilaksanakan  di  Direktorat Pengamanan  Objek  Vital  (Dit  Pam  Obvit) Kepolisian  Daerah  Sulawesi  Utara  dan  juga beberapa objek vital yang ada di Kota Manado.

## Informan Penelitian
Adapun  yang  dijadikan  sebagai  informan dalam penelitian ini  adalah sebagai berikut:
1. Wakil Direktur Pam Obvit Polda Sulut
2. 3  Pengelola  Objek  Vital  yang  bekerjasama dengan Dit Pam Obvit
3. 2 Pengelola Objek Vital yang  tidak bekerjasama dengan Dit Pam Obvit
4. 3 Anggota Pam Obvit
5. Masyarakat

## Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data
Teknik pengumpulan dan pengolahan data dalam penelitian kualitatif  dapat dilakukan dalam berbagai bentuk yaitu melalui :
1. Observasi/pengamatan.
2. Wawancara.
3. Data Primer  dan data sekunder
4. Studi Dokumen.

## Teknik Analisa Data
Analisis  data  yang  digunakan  adalah analisis  deskriptif.  Analisis  secara  deskriptif, dimaksudkan  sebagai  usaha  untuk  menjelaskan bagian-bagian  dari  keseluruhan  data  melalui klarifikasi  dan  kategorisasi,  sehingga  dapat tersusun  suatu  rangkaian  deskripsi  yang  lebih sistematis.  Rangkaian  itu  melalui  pengumpulan data,  catatan  lapangan,  dan  penyajian  data  yang dilakukan.
Proses  klarifikasi  dan  kategorisasi  data atau informasi dilakukan sejak berada di lapangan bersamaan dengan  proses  pengumpulan  data, kemudian  dilanjutkan  secara  lebih  rinci  dan sistematik  setelah  keseluruhan  data  terkumpul. Klarifikasi  dan  kategorisasi  data  dilakukan secara bagian-bagian, tetapi tetap dalam konsteksnya  dan  dilakukan  secara  simultan. Kedalaman kategorisasi data pada tingkat penyajian,  termasuk  juga  didalamnya  interpretasi kualitatif yang dilakukan secara induktif berdasarkan  pendekatan  yang  digunakan  dalam penelitian.  Kategorisasi  data  yang  mengandung interpretasi  kualitatif  kemudian  diikuti  oleh langkah pembahasan dan penganalisaan dilakukan terhadap  berbagai  fenomena  yang  menyangkut implementasi  pengamanan  objek  vital  di  Kota Manado.  Seluruh  data  kualitatif  yang  telah terkumpul  dari  lapangan  ditelaah,  direduksi  dan kemudian diabstraksikan  sehingga  terbentuk satuan informasi. Satuan informasi ini ditafsirkan dan diolah menjadi kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Gambaran Umum Kota Manado
Kota  Manado  adalah  salah  satu  dari  15 Kabupaten/Kota  (11  Kabupaten  dan  4  Kota)  di provinsi  Sulawesi  Utara  dan  merupakan  ibu  kota provinsi Sulawesi Utara. Secara administratif Kota Manado  terbagi  ke  dalam  11  wilayah  kecamatan
Implementasi Pengamanan Objek Vital Oleh Kepolisian………..…………………(Vicky Tandaju, Novie R. Pioh, Alfon Kimbal)
serta 87 kelurahan dan desa, dan juga memiliki luas wilayah sekitar 162,53 km 2 . Namun, dengan adanya program reklamasi Pantai Teluk Manado,  luas  daratannya  telah  bertambah kurang  lebih  seluas  67  Ha  kota  ini  sering  kali disebut  sebagai  Kota  Menado.  Manado  terletak di  Teluk  Manado,  dan  dikelilingi  oleh  daerah pegunungan. Adapun  batas  wilayah  Kota Manado adalah:
a. Sebelah Utara: Berbatasan dengan Kecamatan Wori,  Kabupaten  Minahasa  Utara  dan  Selat Mantehage.
b. Sebelah Timur: Berbatasan dengan Kecamatan Dimembe,  Kabupaten  Minahasa  Utara  dan Kecamatan Tombulu, Kabupaten Minahasa.
c. Sebelah Selatan: Berbatasan dengan
Kecamatan Pineleng, Kabupaten Minahasa.
d. Sebelah  Barat:  Berbatasan  dengan  Teluk Manado/Laut Sulawesi.
Secara  Geografis ,  Kota  Manado  terletak antara:
a. 124°40' - 126°50' BT
b. 1°30' - 1°40' LU
Jarak  antara  kota  Manado  sebagai  ibu kota  provinsi  Sulawesi  Utara  dengan  beberapa kota lainnya:
a. Manado-Airmadidi 15,00 KM
b. Manado-Bitung 44,30 KM
c. Manado-Tomohon 21,60 KM
d. Manado-Tondano 35,05KM
e. Manado-Kotamobagu 183,72 KM Kota  Manado  juga  merupakan  kota  pantai yang  memiliki  garis  pantai  sepanjang  18,7 kilometer.  Kota  ini  juga  dikelilingi  oleh perbukitan  dan  barisan  pegunungan.  Wilayah daratannya  didominasi  oleh  kawasan  berbukit dengan sebagian dataran rendah di daerah pantai. Interval ketinggian dataran antara 0-40% dengan puncak  tertinggi  di  gunung  Tumpa.  Wilayah perairan Kota ini meliputi pulau Bunaken, pulau Siladen dan pulau Manado Tua. Pulau Bunaken dan Siladen memiliki topografi yang bergelombang  dengan  puncak  setinggi  200 meter.  Sedangkan  pulau  Manado  Tua  adalah pulau  gunung  dengan  ketinggian  ±  750  meter. Sementara  itu  perairan  teluk  Manado  memiliki kedalaman  2-5  meter  di  pesisir  pantai  sampai 2.000  meter  pada  garis  batas  pertemuan  pesisir dasar lereng benua.

## Pembahasan
Keamanan  merupakan  aspek  penting dalam  sebuah  kegiatan  yang  berkaitan  dengan aktivitas keuangan dan yang berharga, keberadaan sebuah  institusi  kepolisian  merupakan  hal  yang penting bagi sebuah objek yang dianggap penting dan vital. Dari hasil wawancara diatas denga para informan,  keberadaan  pengamanan  eksternal  di Kota  Manado  pada  objek-objek  vital  sudah diterapkan  oleh  pengelola  dan  pihak  kepolisian, kepolisian  selaku  penyedia  jasa  keamanan memberikan  anggota  terlatih  guna  menjaga objek  tersebut,  dan  sebagai  gantinya  pihak pengelola  memberikan  jasa  pengamanan  bagi negara dan juga kesejahteraan bagi anggota yang menjaga. Dalam penelitian ini, sumber data yang diambil  melalui  data  kepustakaan,  profil lembaga Pam Obvit Polda Sulut serta wawancara dengan  para  informan.  Penulis  membahas menggunakan teori dari Jones yang mengemukakan  bahwa  teori  implementasi kebijakan  terdiri  dari  tiga  aktivitas  utama  yakni: Organisasi,  Interpretasi  dan  Aplikasi.  Yang dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut:

## Organisasi
Implementasi  Kebijakan  Pengamanan Objek  Vital  telah  diatur  dalam  Keputusan Presiden No. 63 tahun 2004 tentang Pengamanan Obvitnas  dan  dalam  Peraturan  kapolri  No.13 Tahun  2017  bahwa  Pengamanan  Obvitnas  dan Objek  Tertentu.  Dalam  pelaksanaannya  di- laksanakan pihak Kepolisian Republik Indonesia.  Dalam  aspek  organisasi  jelas mengamanatkan institusi kepolisian adalah yang wajib  mplementasikan  hal  tersebut  terutama yang ada di daerah-daerah.
Pengorganisasian  dalam  implementasi kebijakan  publik,  rnenurut  Jones  (1996:  296) yaitu:  Sebagai  kegiatan  yang  bertalian  dengan pembentukan  atau  penataan  kembali  sumber daya,  unit-unit  serta  metode  untuk  menjadikan program berjalan". (organization: The establishment  or  rearrangement  of  resources, units, and methodes for putting a program into effect). Artinya untuk mencapai tujuan implementasi  kebijakan,  pemerintah  harus melakukan tindakan yang berupa penghimpunan dan  pengelolaan  sumber  daya  yang  dimiliki melalui metode yang telah ditentukan yang terlihat
dalam  pembagian  pekerjaan  dalam  struktur organisasi yang mengarah pada upaya mewujudkan  kebijaksanaan  sesuai  dengan  apa yang  menjadi  tujuan  atau  sasaran.  Atau  dengan perkataan lain dapat dipahami bahwa pengorganisasian adalah proses yang dinamis dan merupakan  fungsi  manajer,  sedangkan  organisasi itu  hanya  wadah  atau  alat  tempat  manajer melakukan kegiatannya-kegiatannya untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Jadi pengorganisasian diproses oleh organisator (manajer) dalam rangkaian kerja dalam organisasi. Berdasarkan pendapat dari Jones tersebut, peneliti menganalisis bahwa ada hubungan antara Sumber  daya  manusia,  keuangan  dan  sarana prasarana dalam implementasi kebijakan pengamanan objek vital di Kota Manado oleh Dit Pam Obvit Polda Sulut.

## Sumberdaya Manusia
Dari  hasil  wawancara  dengan  informan Wakil  direktur  Pam  Obvit  Polda  Sulut  terlihat bahwa salah satu masalah yang pada implementasi pengamanan objek vital oleh Direktorat Pam Obvit Polda  Sulut  adalah  kurangnya  personel  atau sumberdaya  manusia  yang  bertugas  untuk melaksanakan  pengamanan  objek  vital,  hal tersebut  diakibatkan  luas  wilayah  cakupan  untuk memberikan  jasa  pengamanan  objek  vital,  belum lagi  ditambah  dengan  perkembangan  daerah  dari tahun ketahun dengan munculnya banyak perusahaan  baik  perbankan  maupun  industri hingga  membutuhkan  pengamanan  eksternal  dari Polda Sulut.
Sumber daya aparatur merupakan sumber daya  birokrasi  yang  sangat  penting  dalam organisasi  kepolisian.  Kelembagaan  birokrasi kepolisian  yang  baik  hanya  dapat  berjalan,  jika diisi  dan  dijalankan  oleh  sumber  daya  manusia yang  memiliki  komitmen  dan  kompetensi  yang memadai.  Begitu  juga  sumber  daya  berupa anggaran  yang  disediakan  harus  mencukupi jumlahnya karena keberadaanya dapat diibaratkan seperti  ’darah’  bagi  tubuh  organisasi,  sehingga organ-organ  tubuh  yang  lain  dapat  berfungsi optimal  dalam  menjalankan  tugas  dan  fungsinya. Semua  unsur  yang  merupakan  bagian  dari  unsur sumber daya itu memiliki peran dan fungsi masing- masing sebagai satu kesatuan, sehingga jika salah satunya tidak dipenuhi maka akan mempengaruhi kinerja sumber daya secara keseluruhan.
Kualitas  sumberdaya  yakni  personel kepolisian  juga  berpengaruh  terhadap  kualitas pelayanan kepada masyarakat, dari hasil wawancara dengan informan Kepala Sub Direktorat  VIP  (Kasubdit  VIP)  Polda  Sulawesi Utara  terungkap  bahwa  masih  adanya  ketidak disiplinan  aparat  dalam  menjalankan  tugas meskipun hal tersebut tidak berakibat fatal, namun situasi dan kondisi bisa berubah kapan saja tanpa bisa  diprediksi,  namun  solusi  demi  solusi  terus dijalankan,  dimana  patroli  terus  diadakan  dalam rangka  menjamin  keamanan  dan  kinerja  aparat, selain  itu  setiap  bulan  setiap  anggota  wajib memberikan  laporan  dan di audit untuk mengetahui kinerja anggota.
Sumber  daya  manusia  yang  menjadi persoalan  sering  menjadi  hambatan  dalam organisasi,  mengingat  letak geografis dan perbandingan  penduduk  Kota  Manado  dan kabupaten  lainnya,  dengan  keterbatasan  sumber daya yang ada, tidak ada pilihan lain bahwa tugas pelayanan, khususnya di bidang pengamanan objek vital  harus  bisa  dilaksanakan  sebaik  mungkin. Belum  lagi  jika  dengan  kualitas  sumber  daya personil  yang  tidak  semuanya  berkualitas  jika dilihat  dari  sisi  tingkat  pendidikan  yang  relatif rendah dikaitkan dengan persoalan yang kompleks di  masyarakat.  Dalam  kontesks  ini  keberadaan sistem  pengawasan  atau  kontrol  menjadi  sangat penting  dan  relevan  untuk  memonitor    setiap laporan dan pengaduan masyarakat serta keberadaan objek vital itu sendiri. Informan kunci menjelaskan bahwa saat ini sumber daya manusia Polri yang ada di Dit Pam Obvit Polda Sulut masih belum  memadai  dan  juga  terbatasnya  tingkat pendidikan  dan  pelatihan taktik  dan teknis fungsi penyelidikan  yang  dimiliki  masih  jauh  dari tuntutan  dan  persoalan  masyarakat  yang  muncul, sejauh  ini upaya  yang  dilakukan  untuk meningkatkan kualitas sumber daya yang ada masih  belum  sepenuhnya  efektif  dalam menjawab kebutuhan objektif tersebut . Sejumlah upaya seperti pelatihan fungsi pam obvit dalam upaya yang tergolong intensif.

## Keuangan
Aspek  keuangan  juga  menjadi  penting dalam menjalankan  sebuah  kebijakan,  dengan adanya  perputaran  uang  dalam  sebuah kegiatan  akan  memudahkan  program tersebut berjalan  dengan  baik,  hal  tersebut  juga  berlaku
Implementasi Pengamanan Objek Vital Oleh Kepolisian………..…………………(Vicky Tandaju, Novie R. Pioh, Alfon Kimbal)
dalam implementasi kebijakan pengamanan objek vital di Kota Manado. Dari hasil penelitian melalui wawancara  dengan  para  informan  kunci  terlihat bahwa sebelum melaksanakan kegiatan pengamanan pada sebuah objek vital, maka wajib untuk  membuat  sebuah  kontrak  kerjasama  antar Direktorat  Pam  Obvit  Polda  Sulut  dan  Pengelola Objek  Vital.  Dalam  kontrak  kerjasama  tersebut juga  turut  mencantumkan  besaran  yang  harus dibayarkan  pihak  pengelola  objek  vital  kepada institusi  polri  yang  terhitung  sebagai  pendapatan negara bukan pajak dengan besaran yang berbeda- beda  masing-masing  objek  vital  tergantung kesepakatan sesuai peraturan perundang- undangan.
Dari  hasil  penelusuran  data  sekunder  di lapangan peneliti melihat bahwa setoran dari pihak pengelola tersebut  masuk  ke  kas  negara  dan kemudian dilanjutkan dengan prosedur keuangan  apabila  untuk  memberikan  jasa pengamanan  kepada  anggota  yang  ada  di lapangan,  dengan  kata  lain  jasa  pengamanan anggota  tidak  langsung  diberikan  kepada anggota,  melainkan  harus  dilaporkan  terlebih dahulu  dan  dibuatkan  laporan  pembayaran  jasa pengamanan  kepada  anggota yang  melaksanakan pengamanan.
Dalam membiayai operasional di Direktorat  Pam  Obvit  Polda  Sulut,  pihak  Bagian Keuangan  Polda  Sulut  memiliki  peran  dan tanggung jawab untuk dapat melakukan pengaturan  sumber  daya  keuangan  melalui pembuatan  anggaran (budgeting), mencari sumber  daya  keuangan (financing ),  dan mengatur penggunaan anggarannya atau pembelanjaannya (costing). Permasalahan  yang timbul  dalam  pembiayaan  operasional  untuk pelayanan, berkenaan dengan sumber pembiayaan yang terbatas dan strategi distribusi serta alokasi yang kurang jelas arah penggunaanya.    Wahab  (2001)  mengatakan bahwa  Dana  tak  dapat  disangkal  merupakan salah  satu  faktor  penentu  dalam  program,  baik program regulatif dimana dana diperlukan untuk menggaji atau menyewa tenaga personalia yang memungkinkan dilakukannya analisis teknis yang diperlukan untuk membuat peraturan, mengadministrasikan  program  dan  memonitor pelaksanaannya sehingga terbuka peluang mencapai tujuan formal organisasi pemerintahan.
Implementasi  kebijakan  bergantung  pada penetapan tingkat batas ambang penyediaan dana. Tingkat  batas  ambang  yang  tidak  memadai, menyebabkan  suatu  program  gagal  sebelum dimulai.  Sebaliknya,  tingkat  ambang  batas pendanaan program yang memadai memang dapat menunjang, sekalipun tidak menjamin bahwa suatu program dapat segera dimulai dengan tepat, lancar dan  berhasil.  Salah  satu  langkah  yang  bisa dilakukan  dalam  melaksanakan  implementasi kebijakan, yakni meningkatkan sumber daya yang ada  dengan  ketersediaan  sumber  dana  guna meningkatkan  personal  birokrasi  yang  lebih manusiawi.

## Sarana dan Prasarana
Implementasi Pengamanan Objek Vital di Kota  Manado  oleh  Direktorat  Pam  Obvit  Polda Sulut tidak terlepas dari peran sarana dan prasarana penunjang kerja. Adapun ketersediaan sarana dan prasanan penunjang di Direktorat Pam Obvit Polda Sulut  dalam  menjalankan  tugas  mereka  masih tergolong  kurang,  hal  ini  disebabkan  luasnya jumlah cakupan pengamanan, namun khusus untuk kota Manado tergolong cukup mengingat keberadaan  dari  kantor  Polda  Sulut  dan  Juga Direktorat  Pam  Obvit  berada  di  Kota  Manado sehingga  memudahkan  menggunakan  sarana  dan prasarana tersebut untuk pelaksanaan pengamanan. Adapaun  sarana  dan  prasanana  penunjang  kerja seperti  bangunan  kantor,  peralatan  kantor, komputer,  motor,  mobil  pimpinan  dan  mobil patroli,  senjata  api,  rompi  anti  peluru, metal detector, x-ray .
Implementasi  kebijakan  perlu  dukungan sumber  daya,  karena  hal  ini  sangat  menentukan dalam  bidang  sarana  dan  prasarana  dasar. Keberhasilan implementasi kebijakan dapat dinilai dari ketersediaan  dan  kecukupan  sarana  dan prasarana yang mempunyai peranan penting terhadap peningkatan kinerja lembaga. Dalam proses implementasi kebijakan, sumber-sumber yang tersedia  karena  sangat  menunjang  keberhasilan implementasi kebijakan, dalam hal ini yang dimaksud juga  adalah peralatan  yang  dapat  memperlancar implementasi yang efektif.
Sumber  daya  peralatan  merupakan  sarana  yang digunakan  untuk  operasionalisasi  implementasi suatu  kebijakan  yang  meliputi  gedung,  tanah  dan sarana  yang  semuanya  memudahkan  dalam memberikan  pelayanan  dalam  implementasi kebijakan.
Dengan  demikian,  perlu  ada  dukungan sarana/prasarana di Direktorat Pam Obvit Polda Sulut  sangat  diharapkan  untuk  menunjang terlaksanya  kebijakan  pengamanan  objek  vital. Bagaimanapun,  sarana  dan  prasarana  menjadi utama  dalam  pengembangan  pelayanan  dewasa ini. Secara langsung perlu pihak Direktorat Pam Obvit  Polda  Sulut  selalu  melakukan  evaluasi untuk  sarana  prasarana,  yang  mana  hasil  dari evaluasi  tersebut  juga  dijadikan  bahan  rujukan kekurangan  yang  perlu  dilengkapi  sebagai pendukung  dari  kemajuan  pengamanan  objek vital  hingga  memberikan  rasa  aman  bagi masyarakat pada umumnya.

## Interpretasi
Interpretasi  menurut  Jones  (1996)  adalah "Menafsirkan  agar  program  (serangkaian  dalam status) menjadi rencana dan pengarahan yang tepat dan  dapat  diterima  serta  dilaksanakan”.  Jadi interpretasi  berkait  erat  dengan  para  pelaksana (implementators) untuk memahami apa yang harus mereka  kerjakan  sesuai  dengan  yang  seharusnya. Penafsiran  yang  keliru  atau  salah  terhadap  suatu kebijakan  publik,  akan  mengakibatkan  terjadinya kesalahan  dalam  implementasi  kebijakan  publik tersebut.  Akibatnya  tujuan  dari  kebijakan  yang diimplementasikan tersebut tidak tercapai.
Pada rumusan interpretasi dalam pelaksanaan  kebijakan  ini  menitikberatkan  pada kejelasan,  ketelitian,  konsistensi,  penyusunan prioritas,  sumber  daya  yang  cukup  dan  lain sebagainya.  Proses  kebijakan  sangat  tergantung pada  komunikasi  antara  kata  dan  makna (penafsiran).  Penafsiran  adalah  suatu  hal  yang penting  untuk  memahami  apa  yang  terjadi  pada setiap tahapan pembuatan keputusan. Hal tersebut ditekankan karena kita sering menganggap bahwa hukum, perundang-undangan, keputusan, pedoman serta perintah bersifat definitive. Seringkali mereka tidak  bersifat  demikian,  oleh  sebab  itu  perhatian yang  besar  harus  diberikan  kepada  cara  yang digunakan  para  pelaksana  dalam  menafsirkan tanggung jawab mereka.
Kemampuan menafsirkan sebuah kebijakan  oleh  implementor  merupakan  sebuah kunci keberhasilan program kebijakan, hal tersebut berlaku  juga  pada  implementasi  kebijakan pengamanan  objek  vital  di  Kota  Manado  oleh Direktorat  Pam  Obvit  Polda  Sulut.  Berdasarkan wawancara dengan informan kunci yakni pimpinan
Direktorat  Pam  Obvit  Polda  Sulut  terlihat  bahwa pemahaman  akan  kebijakan  pengamanan  objek vital telah dimiliki oleh pimpinan dengan beberapa kebijakan yang diambil.
Implementor  yang menjadi  ujung  tombak dalam implementasi kebijakan pengamanan objek vital  adalah  anggota  kepolisian  yang  bertugas  di lapangan  itu  sendiri,  sangat  diharapkan  akan tingkat pemahaman yang tinggi dari para personel tersebut.  Dari  hasil  wawancara  dengan  para informan kunci yakni pimpinan dan juga dari pihak anggota polisi terlihat bahwa kesadaran akan tugas pokok mereka dipahami baik dan dijalankan sesuai dengan  perintah  yang  diberikan  melalui  surat perintah  yang  selalu  dievaluasi  setiap  bulan. Meskipun  ada  beberapa  kelalaian  yang  terjadi berkaitan  dengan  prosedur  kerja  di  lapangan, namun  sejauh  ini  kinerja  kepolisian  yang  ada  di lapangan  tergolong  baik,  hal  tersebut  juga  diakui oleh informan dari pihak pengelola dan masyarakat yang  menyaksikan  secara  langsung  tugas  dan kinerja anggota kepolisian pam obvit yang berjaga. Profesionalitas  aparat  sangat  dibutuhkan  dalam upaya keberhasilan implementasi kebijakan pengamanan objek vital tersebut.
Dalam  penelitian  ini,  peneliti  juga mengkaji  mengenai  tingkat  pemahaman  dan penafsiran dari pihak pengelola objek vital, dimana dalam  Pasal  4  ayat  (3)  peraturan  kapolri  No.13 Tahun  2017 bahwa  Pengamanan  Obvitnas  dan Objek  Tertentu  oleh  pengelola  Obvitnas  atau Objek  Tertentu  harus  dipandang  sebagai  aset atau  investasi  dan  bukan  merupakan  beban biaya.  Namun  dari  hasil  data  empiris  di lapangan,  peneliti  melihat  masih  ada  beberapa objek  vital  terutama  aktivitas  perbankan  yang belum  memiliki  sistem  keamanan  yang  baik terutama  dengan  kepolisian,  padahal  keamanan menurut aturan kapolri wajib menjadi sebuah aset. Ada  juga  objek  vital  seperti  bank  BRI  dan  Bank Sulut banyak yang hanya mengandalkan keamanan internal  dan  kurang  melibatkan  unsur  Polri dalamnya.  Jadi  dalam  penelitian  ini  kemampuan menafsirkan kebijakan bukan hanya diharapkan dari  anggota  polri  saja  namun  juga  yang  tidak kalah  penting  adalah  kemampuan  menafsirkan dari pihak pengelola objek vital itu sendiri.
Keberhasilan  organisasi  publik  sangat ditentukan sumber daya manusia yang memiliki nilai-nilai  yang  mengandung  profesionalitas, akuntabilitas,  transparansi,  pelayanan  prima,
Implementasi Pengamanan Objek Vital Oleh Kepolisian………..…………………(Vicky Tandaju, Novie R. Pioh, Alfon Kimbal)
demokratis, efisiensi, efektifitas, supremasi hukum,  dan dapat  diterima  seluruh  masyarakat, dan  mendukung  keberhasilan  organisasi  publik dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, serta  menentukan  juga  pemanfaatan  sumber- sumber  lainnya  yang  dapat  dikelola  secara efektif.  Betapa  pentingnya  kontribusi  terhadap peningkatan/pengembangan profesionalitas sumber daya manusia aparatur serta dampaknya terhadap  kualitas  pelayanan  yang  diberikan mereka.
Kualifikasi
pendidikan dan pengetahuan/keterampilan  aparat,  memberikan beberapa  kontribusi  terhadap  peningkatan profesi sumber daya aparatur serta produktifitas mereka. Pertama, kesesuaian pendidikan dengan tugas yang diberikan, terwujud pada kemampuan beradaptasi dengan perkembangan- perkembangan baru dalam tugas, kualitas SDM sepadan  dengan  kapasitas  beban  tugas  menurut hierarki  kewenangan  dan  tanggung  jawab, kemampuan  spesialisasi  yang  dapat  memberikan penguatan individu terhadap tugas yang dijalankan.  Kedua,  kesesuaian  pengetahuan  dan keterampilan terwujud pada: kemampuan mempersiapkan, menata dan memperbaiki pekerjaan,  inisiatif  lebih  cepat  tumbuh  oleh karena adanya semangat baru untuk menciptakan kinerja  yang  lebih  baik  dan  spesialisasi  dalam bidang  tugasnya,  kontribusi  terhadap  kemajuan tim  dalam  suatu  unit  kerja  untuk  menyelesaikan tugas-tugas  secara  kolektif.  Ketiga,  kesesuaian penempatan  setelah  program pendidikan  masih dalam  tahap  dikembangkan  karena  harus  ada keinginan dan kesadaran, baik pimpinan maupun anggota untuk berusaha memahami secara lebih baik  menganai  prosedur  yang  sesuai  dengan bidang tugas masing-masing.

## Aplikasi
Dalam  implementasi  kebijakan,  aspek aplikasi  merupakan  konsep  yang  dikemukakan oleh  Jones.  Menurut  Jones  (1996) Application: the  routine  provision  of  services,  payment,  or other  agreed  upon  program  objectives  or instruments". yang  dimaksud  aplikasi  adalah; "Ketentuan  rutin  dari  pelayanan,  pembayaran atau  lainnya  yang  disesuaikan  dengan  tujuan atau perlengkapan program.
Aplikasi suatu kebijakan publik merupakan  faktor  menentukan  implementasi kebijakan  publik.  Pelaksanaan  pekerjaan  yang meliputi  penyediaan  atau  penyesuaian  terhadap tujuan program dan perangkatnya. Implementasi kebijakan  yang  akan  dilaksanakan  dengan pengerahan segala sumber daya melalui aplikasi ini  diharapkan  akan  muncul  respon  dari kelompok  masyarakat  apakah  menerima  atau menolak hasil kebijakan tersebut.
Dari  hasil  wawancara  dengan  para informan masyarakat, terlihat bahwa keberadaan anggota  kepolisian  dalam  mengamankan  objek vital  di  kota  Manado  sangat  memberikan dampak  positif  kepada  masyarakat  baik penerima  jasa  pada  objek  vital  maupun masyarakat  yang  ada  di  sekitar  objek  vital tersebut,  selain itu  menurut  informan  pengelola objek  vital  mengungkapkan  bahwa  keberadaan personel  kepolisian  memberikan  rasa  aman ekstra  selain  dari  pengamanan  internal  yang memang telah ada, hal tersebut dirasakan karena kewenangan  dari  kepolisian  dan  juga  mereka merasa  anggota  polisi  semuanya  telah  terlatih dalam situasi apapun terutama dalam pengamanan.
Dari  data  sekunder  dilapangan  peneliti menganalisis bahwa objek vital yang ada di Kota Manado cukup banyak selain perbankan terdapat juga  sektor  jasa  seperti  mall,  perusahaan- perusahaan  serta  pengamanan  melekat  pada pejabat  pemerintah,  perkantoran  serta  gedung pemerintah.  Namun  dilapangan  peneliti  masih menemukan  beberapa  pelanggaran  standar operasional prosedur atau etika dalam kedinasan oleh  anggota  dalam  menjalankan  tugas  seperti tidak menggunakan alat pelindung diri contohnya  rompi  anti  peluru  dan  bermain permainan  saat  sementar  bekerja,  hal  tersebut tentunya  dapat  berdampak  buruk  ketika  terjadi kejadian seperti perampokan karena dalam posisi tersebut anggota tidak siap, sedangkan menurut informan  pimpinan  Dit  Pam  Obvit,  anggota sebelum  bekerja  diberikan  pembekalan  melalui apel rutin dan diingatkan untuk selalu siaga saat jam kerja terutama pada posisi rawan dan tidak bermain  permainan  di  HP  saat  bertugas, kalaupun  menggunakan  HP  untuk  kepentingan tertentu.
Keberhasilan  implementasi  kebijakan pengamaman objek vital di Kota Manado, dapat dilihat  sejauhmana  masyarakat  dan  pengelola objek  vital  yang  ada  di  Kota  Manado  dapat menerima  manfaat  dan  pelayanan  yang  lebih baik  dari  aparat  pelaksana  dalam  memberikan rasa aman. Oleh karena itu proses implementasi yang terdiri atas dimensi organisasi, interpretasi dan  aplikasi  hendaknya  dapat  dilaksanakan secara  konsisten,  sehingga  diharapkan  mampu meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pengamanan  objek  vital  yang  ada  di  Kota Manado.
Aplikasi  atau  penerapan  kebijakan pengemanan objek vital di Kota Manado secara keseluruhan  berjalan  dengan  baik  pada  objek yang bekerjasama dengan Direktorat Pam Obvit Polda  Sulut.  Peneliti  menilai  situasi  keamanan yang  kondusif  dari  daerah  Sulawesi  Utara  itu sendiri terutama Kota Manado turut memberikan andil  besar  dalam  keberhasilan  institusi  Polri khususnya  Direktorat  pengamanan  objek  vital Kepolisian  Daerah  Sulawesi  Utara,  dimana dengan  situasi  yang  jarang  terjadi  perampokan dan pencurian pada objek vital menjadi hal yang baik  dalam  pelaksanaan  tugas  pokok  Polri. Namun  keadaan  tersebut  juga  bisa  menjadi boomerang  bagi  pihak  kepolisian  dan  pihak pengelola  objek  vital  dimana  seperti  kita  ketahui bersama situasi keamanan pada suatu objek dapat berubah seketika tanpa bisa diprediksi, oleh sebab itu  perlu  adanya  kewaspadaan  ekstra  dari kepolisian  dan  pengelola  objek  vital  dan menjadikan keamanan sebagai aset bukan sebagai beban.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pem- bahasan yang telah dikemukakan, maka kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Dari  aspek  organisasi  berdasarkan  hasil penelitian terlihat masih adanya tarik menarik antar satuan kepolisian dalam menjaga sebuah objek vital sebagai contoh satuan brimob dan polsek  menjaga  sebuah  objek  vital  tanpa adanya  koordinasi  dengan  satuan  Pam  Obvit
Polda  Sulut  selain  itu  juga  aspek  jumlah sumberdaya personel pada Pam Obvit Polda Sulut masih menjadi persoalan yang umum dalam  tubuh  organisasi,  untuk  dukungan keuangan  dan  sarana  prasana  penunjang sudah  memadai  mengingat  letak  Kantor Polda  sulut  dan  Kantor  Direktorat  Pam Obvit  berada  di  Kota  Manado  sehingga memudahkan  menggunakan  sumberdaya yang tersedia.
2. Pemahaman  akan  penyelenggara  kebijakan pengamanan objek vital pada penelitian ini dapat  dibagi  3  yakni  pimpinan  Direktorat Pengamanan  Objek  Vital  Polda  Sulut, Anggota  yang  bertugas  di  lapangan  dan pengelola objek vital. Pada aspek interpretasi  atau  penafsiran  penyelenggara kebijakan dilapangan oleh aktor-aktor tersebut belum semuanya memahami penafsiran  kebijakan  tersebut,  dari  unsur pimpinan sendiri telah memahami, sedangkan unsur anggota belum sepenuhnya memahami isi  kebijakan  dimana  masih  ada kedapatan beberapa anggota yang lalai dalam melaksanakan  tugas  meskipun  dalam  hal kecil,  untuk  pengelola  objek  vital  belum semuanya mengerti akan penting dari sistem keamanan dari pihak kepolisian, kebanyakan dari mereka masih memikirkan biaya  yang  akan  dikeluarkan  serta  mereka telah memiliki satuan pengamanan internal dan  juga  situasi  kota  Manado  yang  aman membuat mereka enggan menggunakan jasa kepolisian.
3. Pada aspek aplikasi atau penerapan dilapangan tentang pengamanan objek vital di Kota  Manado  berjalan  dengan  baik  dengan tidak pernah terjadinya kejadian perampokan atau kejadian yang merugikan pengelola objek vital, namun pada teknisnya masih ada bebrea anggota  yang  melanggar  etika  dan  SOP  saat bekerja seperti  tidka  menggunakan  alat pelindung diri seperti rompi anti peluru ada juga  yang  masih  sering  main game saat bertugas.  Namun  secara  keseluruhan  masih banyak  objek  vital  yang  belum  tercover sepenuhnya  oleh  pihak  kepolisian,  situasi keamanan  yang  kondusif  di  Kota  Manado sangat membantu kinerja dari pihak kepolisian.
Implementasi Pengamanan Objek Vital Oleh Kepolisian………..…………………(Vicky Tandaju, Novie R. Pioh, Alfon Kimbal)

## Saran
Berdasarkan kesimpulan penelitian, berikut adalah masukan yang dapat diberikan :
1. Dalam rangka memperkuat aspek organisasi dalam  implementasi  pengamanan  objek vital  di  Kota  Manado  khususnya  institusi Polda  Sulut  kiranya  dapat  memperkuat koordinasi  dengan  pihak  Polresta  dan Polsek  yang  memberikan  jasa  keamanan yang sama pada objek vital yang ada di Kota Manado  sehingga  semua  objek  vital  yang ada dapat di kontrol dan di cover . Sinergitas dengan  Polresta,  polsek  serta  Brimob  dan jgua  tidak  terjadi  kesalahpahaman  dalam menjaga sebuah objek vital.
2. Untuk  meningkatkan  tingkat  pemahaman (interpretasi)  anggota  dalam  menjalankan tugasnya  perlu  adanya  pelatihan  mengenai keberadaan  mereka  di  lapangan  dan penggunaan  senjata  serta  menghadapi situasi  sulit.  Untuk  pengelola  objek  vital hendaknya  Direktorat  Pengamanan  Objek Vital  Polda  Sulawesi  Utara  dapat  intens turun  ke  lapangan  guna  memberikan sosialisasi  mengenai  pentingnya  keamanan dari pihak kepolisian.
3. Untuk menjamin aplikasi kebijakan
pengemanan  pada  objek-objek  vital  yang ada  di  Kota  Manado  sebaiknya  Direktorat Pengamanan  Objek  Vital  Polda  Sulawesi Utara mengadakan Patroli rutin ke lapangan dan  juga  sekaligus  mengecek  keberadaan anggota  di  lapangan  dan  bukan  hanya menunggu laporan bulanan anggota. Secara umum  pihak  kepolisian  Polda  Sulut  antar lembaga  dan  unit  juga  terus  bersinergi menjaga  stabilitas  keamanan  di  Kota Manado  sehingga  potensi  untuk  terjadinya tindak  pidana  kejahatan  pada  objek  vital dapat di minimalisir atau dapat dihindari
.

## DAFTAR PUSTAKA
Jones,  Charles  O.  1996.  Pengantar  Kebijakan Publik (Public  Policy) ,  Jakarta:  PT. Rajagrafindo Persada.
Wahab. 2001. Analisis Kebijakan dari Formulasi ke  Implementasi  Kebijakan  Negara. Jakarta: Bumi Aksara.
Yosua  Carlos,  2020.  Jurnal  berjudul  Peran Kepolisian  Dalam menjaga  keamanan Objek  Vital  di  Kota  Manado.  Jurnal Eksekutif  Unsrat.  Volume  2  Nomor  5 tahun 2020.