Vol. 17. No. 1, Agustus 2017, 121-149
DINAMIKA PERBEDAAN MADZHAB DALAM ISLAM (Studi terhadap Pengamalan Madzhab di Aceh)
Muhammad Zukhdi STIS Ummul Ayman, Pidie Jaya Email: zukhdi@gmail.com

## Abstrak
Penelitian ini mengangkat tentang eksistensi madzhab dan perbedaan pendapat dalam Islam; studi  terhadap  pengamalan madzhab fikih  di  Aceh.  Mayoritas  masyarakat Aceh  fanatik  kepada  mazhab,  terutama madzhab Syafi’i  disebabkan  guru mengajarkan  fikih  bermazhab  Syafi’i  secara  bersilsilah,  kitab  yang  dikaji  juga bersilsilah.  Perbedaan  pendapat  berujung  pada  dua  komunitas  masyarakat  Aceh, yaitu  komunitas  tradisional  dan  komunitas  moderenis,  kelompok  tradisional menganut  fikih madzhab empat  (Hanafi,  Maliki,  Syafi’i  dan  Hanbali)  khususnya madzhab Syafi’i.  Eksistensi madzhab fikih  dan  perbedaan  pendapat  terus berkembang  dalam  Islam  sampai  saat  ini  di  Aceh.  Namun  perbedaan  ini  masih keberatan  untuk  diterima,  baik  oleh  kalangan  tradisional,  maupun  modernis.  Untuk menghindari  perbedaan-perbedaan  disarankan  untuk  mendalami  pemahaman  fikih, disarankan juga kepada  pihak ulama dan intelektual supaya membuka forum dialog secara objektif, baik tingkat internal maupun eksternal.

## Kata Kunci: Madzhab; Perbedaan Pendapat; Fikih; Aceh

## Abstract
This  study has  a theme  about  the  existency  of  school  (mazhab)  and  different perspectives  in  Islam;  a  study  of  the  practice  of  Islamic  jurisprudence  school  in Aceh.  Majority  of  Acehnese  community  is  fanatic  to  school  (mazhab),  particularly mazhab  Syafi’ i,  as  the  teacher  teachIslamic  jurisprudence  school  and  use  its  book based on its genealogy. Different perspectives divide Acehnese community into two groups,  namely  traditional  community  and  modern  community.  Traditional  group adheres  to  the  jurisprudence  of  four  schools  (Ha nafi,  Maliki,  Syafi’i  dan  Hanbali) , particularly,  the  school  of  Syafi’i.  T he  existency  of  school  (mazhab)  and  different perspectives in  community  continue  to  develop  in  Islam  until  now,  including  in Aceh.  However,  these  differences  are  still  difficult  to  accept  by  both  traditional circles  and  modernist.  To  avoid  the  differences,  it  is  suggested  to  deepen  an understanding  of Islamic  jurisprudence;  it  is  also  suggested  to  the  scholars  and intellectuals to open an objective dialogue forum in both internal and eksternal level.
Keywords: School Madzhab; Different perspectives; Islamic Jurisprudence; Aceh

## ﺺﻠﺨﺘﺴﻣ
مﻼﺳﻹا ﰲ تﺎﻓﻼﺘﺧﻻاو ﺐﻫاﺬﳌا دﻮﺟو لﻮﺣ ﺔﺳارﺪﻟا ﺮﻀﲢ : ﺐﻫاﺬﳌا ﺔﺳرﺎﻤﳌ ﺔﺳارد
ﻪﻴﺸﺗا ﰲ ﻲﻬﻘﻔﻟا . ﻲﻌﻓﺎﺸﻟا ﺐﻫﺬﳌا ﺔﺻﺎﺧو ،ﺐﻫاﺬﻤﻠﻟ نﻮﺒﺼﻌﺘﳌا ﻪﻴﺸﺗا ءﺎﻨﺑأ ﻦﻣ ﺮﺜﻛأ ﺔﻴﻬﻘﻔﻟا ﺐﺘﻜﻟااﻮﺳرد ﺎﻤﻛ ﻞﺴﻠﺴﻣ ﻖﻳﺮﻃ ﻦﻋ ﻲﻌﻓﺎﺸﻟا ﺐﻫﺬﳌﺎﺑ ﲔﻤﻠﻌﳌا مﺎﻴﻗ ﺐﺒﺴﺑ .
ﺪﻗو
ﲔﺘﻔﺋﺎﻃ  ﱃإ  فﻼﺘﺧﻻا  ىدأ نﺎﻀﺘﺣاو  ،  ﻊﻤﺘ ﺎﺜﻳﺪﺣو  يﺪﻴﻠﻘﺘﻟا  ﻊﻤﺘ ا  ،ﻪﻴﺸﺗآ  ﰲ ﺔﻴﻬﻘﻔﻠﻟا ﺐﻫاﺬﻣ ﻊﺑرأ ﺔﻳﺪﻴﻠﻘﺘﻟا تﺎﻋﺎﻤﳉا ) ﻲﻠﺒﻨﳊاو ،ﻲﻌﻓﺎﺸﻟاو ،ﻲﻜﻟﺎﳌاو ،ﻲﻔﻨﳊا ( ﺔﺻﺎﺧو ، نأ  ﺎﻣإو  تﺎﻓﻼﺧﻹا  ﺎﻣإ  مﻮﻴﻟا  ﱴﺣ  ﻪﻴﺸﺗأ  ﰲ  ﻊﻘﻳ  ﺎﻣ  ﻚﻟذو،ﻲﻌﻓﺎﺸﻟا  ﺐﻫاﺬﳌا ﲟ راﻮﳊا ىﺪﺘﻨﳕﻮﻜﻳ نأ  ﻦﺴﺤﺘﺴﳌا ﻦﻣو ،لﻮﺒﻘﻟﺔﺿﱰﻌﳕﻮﻜﺗ ﻢﻬﻠﻌﻟﺎﻴﺟرﺎﺧو ﺎﻴﻠﺧاد ،ﺔﻴﻋﻮﺿﻮ
نﻮﳏﺎﺴﺘﻣ . ﺔﻴﺴﻴﺋﺮﻟا تﺎﻤﻠﻜﻟا : ﺐﻫاﺬﻣ ; يأﺮﻟا ﰲ تﺎﻓﻼﺘﺧﻻا ; ﻪﻘﻔﻟا ; ﻪﻴﺸﺗا

## A. Pendahuluan
Pada  masa  Nabi  Muhammad  Saw  semua  permasalahan  syari’ah  diserahkan sepenuhnya  kepada  Nabi  saw,  dengan  berpedoman  kepada  al- Qur’an.  Periode Khulafaur  Rasyidin  sumber  hukum  didasari  pada    al- Qur’an  dan  Sunah  dan  ijtihad para    Sahabat.  Ijtihad  dilakukan  pada  saat  muncul  permasalahan  yang  tidak ditemukan dalilnya dalam  al- Qur’an maupun Hadis. 1 Para  Sahabat ketika menerima al- Qu’ran  dan  Hadis  mengamalkan  menurut  teks  zahir,  kecuali  beberapa    Sahabat, seperti  Umar  bin  Khattab.  Umar  kadang  kala  mengusulkan  pendapatnya  kepada Khalifah  Abu  Bakar  al-Shiddiq  untuk  dijadikan  sumber  kebijakan,  seperti upaya pengumpulan  al- Qur’an dan sebagainya. 2
Pada  masa    Sahabat  terdapat  dua  corak  dalam  mengistinbat  hukum,  yaitu sebahagian  sangat  kuat  berpegang  teguh  kepada  Al- Qu’ran  dan  Hadis , tidak menggunakan ra’yu, seperti Ibnu Abbas dan Ibnu Mas’ud. Sementara ka langan lain mendalami  makna  dan dilalah dari  suatu  lafaz  nas  serta  memahami  ruh  syari’at, seperti Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khatab. 3 Pada masa khalifah Bani Umaiyah dan Bani  Abbas  munculnya  mazhab-mazhab  fikih,  seperti  Imam  Hanifah  Imam  Malik,
1 Taha  Jabir  Fayyadl  Al-Ulwani  , Al  Adab al-Ikhtilaf al-Islam,  terj  Abul  Fahmi  (Jakarta: Gema Insani Press, 1991), 36.
2 Ibrahim  Husen,  “ Sampai  di  Mana  Ijtihad dapat  Berperan” (Bandung:  IAIN  Gunung  Jati, 15 Maret 1989), 75.
3 Asep Saifuddin al-Mansur, Kedudukan Madzhab dalam Syari’ah Islam (Jakarta: Pustaka al- Husna, 1984), 35.
Imam Syaf i‘i, Imam Hanbali, Imam Daud Zahiri dan lainya. 4 Umat Islam selanjutnya bertaklid 5 kepada mazhab-mazhab fikih yang telah berkembang.
Kerajaan Samudera  Pasai  merupakan  kerajaan  Islam  pertama  di  Indonesia bermazhab  Syafi’i,  demikian  juga  kerajaan Aceh  Darussalam,  dan  kerajaan  Islam lainnya  di  Indonesia. 6 Melihat  dan  mengamati  fenomena  perkembangan  dalam masyarakat sekarang ini dapat dikatakan bahwa, perbedaan pendapat dalam madzhab atau  antar madzhab semakin  marak  dan  memicu  perbedaan  yang  tajam  di  kalangan umat Islam di Aceh. Perbedaan pendapat di kalangan masyarakat sekarang semakin tajam  antara  komunitas  masyarakat.  Perbedaan  pendapat  sudah  hilangkan  sifat toleransi  ( tasāmuh )  dalam  kalangan  masyarakat  Aceh,  sehingga  munculnya  ide ulama-ulama  yang  tergabung dalam  Majelis  Permusyawaratan  Ulama  (MPU) Kabupaten Aceh Timur melalui Muzakarah Ulama, menyetujui menjadikan madzhab Syafi’i sebagai madzhab mahalli (lokal) untuk masyarakat Aceh melalui qanun yang disetujui  oleh  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Aceh  (DPRA)  untuk menetapkan  satu madzhab dalam pengamalan masyarakat Aceh supaya tidak mudah terpengaruh oleh aliran sesat dan tidak menimbulkan kebingungan dalam masyarakat awan. 7
Muzakarah  ulama  MPU  tingkat  kebupaten  Aceh  Utara  tahun  2015  juga mengisyarahkan bahwa, pemerintah Aceh  hendaknya menetapkan madzhab Syafi’i atau madzhab yang  empat  sebagai  landasan  hukum  Islam  di  Aceh,  karena masyarakat Aceh dari masa Kerajaan Aceh Darussalam, mulai masa Sultan Iskandar Muda  bermazhab  Syafi’i,  karena madzhab Syafi’i  di  Aceh lebih  mapan  dan  lebih thiqah (terpercaya),  baik  guru-gurunya  maupun  kitab-kitabnya. 8 Keberadaan madzhab di  Aceh  pada  dasarnya  tidak  menimbulkan  persoalan.  Namun  dengan berkembangnya  ilmu  pengetahuan  dan  munculnya  ide-ide  pembaharuan  yang  tidak menganut madzhab tertentu,  menimbulkan  perbedaan  di  kalangan  masyarakat. Sebahagian  masyarakat  yang  fanatik madzhab menolak  perbedaan  pendapat, sebahagian lain yang tidak fanatik menerima perbedaan. Akibat perbedaan madzhab
4 Muhammad Abu Zahrah, Tarikh Madhāhib Islamiyah (Cairo: Dar al-Fikr Arabi, t. t), 302- 303; Muhammad ‘Ali Sayis, Tarikh Fiqh al Islami (Cairo: Maktabah Muhammad Ali Subhi, t.t), 120- 121.
5 Abdul  Qadir  Mustafa  Badran, Nazhatun  Khatir  ‘Atir  Syarh  Raudhah  al - Nāẓzir, Jilid  2 (Makkah: Dar al Baz, t.t), 452.
6 Darmawan Rahmat, Perkembangan Islam di Indonesia (Surabaya: Pustaka Kencana. 1999), 22.
7 Muzakarah  Ulama  yang  berlangsung  di Aula  Serbaguna  Idi  Rayeuk  Kabupaten  Aceh Timur. Senin (13/10/2014)
8 Hasil Muzakarah MPU Aceh Utara di Aula Lido Graha, Cunda. Lhokseumwe, 29-10-2015.
di  sebahagian  kalangan  masyarakat  Aceh  sering  menimbulkan  perpecahan. Berangkat  dari  persoalan  di  atas,  maka  penulis  akan  berusaha  menjelaskan  tentang eksistensi madzhab dan perbedaan pendapat dalam Islam study terhadap pengamalan madzhab fikih di Aceh.

## B. Pembahasan

## a. Mazhab Fikih dan  Perkembangannya
Kata madzhab berasal  dari  kata dhahaba-yadhabu- dhahaban artinya yaitu jalan  yang  dilalui  dan  dilewati  sesuatu  yang  menjadi  tujuan  seseorang. 9 madzhab juga  berarti al- ra’yu, yang  artinya  “pendapat”.  Dengan  demikian, madzhab dapat disebut sebagai suatu pegangan bagi seseorang dalam berbagai masalah. Ulama fikih berbeda  dalam  mendefenisikan madzhab secara  istilah.  Adapun  defenisi-defenisi tersebut dapat dilihat sebagai berikut:
1. Wahbah  Zuhaili  memberi  batasan madzhab sebagai  segala  hukum  yang mengandung  berbagai  masalah,  baik  dilihat  dari  aspek  metode  yang  mengantar pada  kehidupan  secara  keseluruhan  maupun  aspek  hukumnya  sebagai  pedoman hidup. 10
2. Ibrahim  al-Bajuri  dan  Muhammad  Syata  Al-Dimyati  mengatakan, madzhab adalah pendapat para imam – imam  yang berkaitan dengan hukum. 11
3. Muslim Ibrahim mendefenisikan madzhab sebagai aliran pikiran yang merupakan hasil  ijtihad  seorang  mujtahid  tentang  hukum  dalam  Islam  yang  digali  dari  ayat al- Qur’an atau Hadis yang dapat diijtihadkan . 12
Dari  beberapa  pengertian  di  atas,  dapat disimpulkan  bahwa  yang  dimaksud dengan madzhab menurut istilah meliputi dua pengertian. Pertama, madzhab adalah jalan  pikiran  atau  metode  yang  ditempuh  oleh  seorang  imam  mujtahid  dalam menetapkan  hukum  atau  peristiwa  berdasarkan    al- Qur’an  dan  Hadis. Kedua, madzhab adalah  fatwa  atau  pendapat  seorang  imam  mujtahid  tentang  hukum  suatu peristiwa yang diambil dari  al- Qur’an dan Hadis.
9 Muhammad Abu Bakar Razi, Mukhtar Sihah (Cairo: Dar al Manar, t.th), 118; Ahmad bin Muhammad bin Ali al Faiyumi al Muqri, Misbahul Munir (Beirut: Maktabah al ‘Asriyah 1997), 111, Ibnu Manzur, Lisanul al-Arab, Jilid V (Bairut: Dar Ihya‘ Turas al -Arbi, 1997), 66. Luwis Ma’luf, Al - Munjid fi Al-Lughah wa Al-Alam, 1986 (Bairut: Dar Al Masyariq), 239-240.
10 Wahbah Al-Zuhaili, Al-Fiqh al- Islāmī wa Adillatuhu juz 1 (Bairut: Dar Al Fikr1989), 27.
11 Ibrahim al-Bajuri, Hasyiyah al Bajuri ala Abi Qasim al- Ghazi, Jilid I (Semarang: Thaha Putra, t.th), 19.
12 Muslim Ibrahim, Pengantar Fiqh Maqaran (Jakarta: Erlangga,1991), 47.
Istilah madzhab sering juga digunakan dalam banyak disiplin ilmu. Misalnya ilmu kalam. Ilmu tersebut dipelajari berbagai madzhab dan aliran, seperti Asy‘ariyah, Maturidiyah,  Jabbariyah,  Qadariyah,  Syi’ah,  Khawarij  dan  lainnya .  Madzhab dapat juga  diartikan  sebagai  aliran,  kepercayaan  atau  sekte.  Madzhab dipakai  dalam permasalahan  Tasawuf,  Nahwu,  Saraf,  dan  Iain-lain.  Madzhab dalam  kamus  besar Indonesia sudah diindonesiakan yang artinya yaitu,  haluan, aliran  mengenal hukum Islam. 13
Pada  masa  kenabian,  proses  pembinaan  hukum  Islam  dibagi  menjadi  dua periode, yaitu periode Makkah, periode ini dikenal dengan periode pembinaan akidah dan akhlak, dan periode  Madinah dikenal sebagai periode penataan dan pemapanan masyarakat.  Pada  periode  Madinah,  ayat-ayat  yang  memuat  hukum  mulai diturunkan,  baik  yang  bersifat  ibadah mahdah maupun  ibadah  sosial.  Periode  ini umat  Islam  sudah  memiliki  dasar  akhlak  dan  akidah  yang  kuat  sebagai  landasan terhadap aspek-aspek lainnya.
Periode  Khulafaur  Rasyidin  sumber  hukum  didasari  pada    al- Qur’an  dan Sunah  dan  ijtihad  para    Sahabat.  Ijtihad  dilakukan  pada  saat  muncul  permasalahan yang  tidak  ditemukan  dalilnya  dalam    al- Qur’an  maupun  Hadis.  Masa  ini  muncul permasalahan  semakin  kompleks,  karena  banyaknya  ragam  budaya  dan  etnis  yang masuk  ke  dalam  agama  Islam.  Ketika  menemukan  suatu  kasus,  para    Sahabat berusaha mencari jawaban dari  al- Qur’an. Jika di dalam  al - Qur’an tidak ditemukan dalil  yang  jelas,  mereka  mencari  jawaban  dari  Hadis.  Dan  jika  tidak  ada  landasan yang jelas dalam hadis, maka para  Sahabat melakukan ijtihad. 14 Para  Sahabat ketika menerima  Al- Qu’ran  dan  Hadis,  mereka  mengamalkan  menurut  teks  yang  zahir, kecuali beberapa  Sahabat seperti Umar bin Khattab. Umar kadang kala mengambil kebijakan  sendiri,  misalnya  mencabut  hukum  potong  tangan  pada  musim  krisis pangan. 15
Perkembangan hukum  Islam pada masa periode   Tabi’in dan  Bani  Umaiyah (661-750  M.)  dimulai  pada  awal  abad  ke-2  H  dan  berakhir  pada  abad  ke-4  H. Perpindahan  pusat  kerajaan  Islam  dari  Madinah  ke  Kuffah  mempengaruhi  bentuk hukum  Islam. Perbedaan kedua wilayah tersebut  mengakibatkan muncul dua aliran,
13 Depdikbud, Kamus Besar Indonesia, Edisi III (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 726.
14 Taha Jabir Fayyadl Al-Ulwani , Al Adabul Ikhtilaf -Islam, terj Abul Fahmi (Jakarta: Gema Insani Press, 1991), 36.
15 Ibrahim Husen, “ Sampai di Mana Ijtihad dapat Berperan” (Bandung: IAIN Gunung Jati, 15 Maret 1989), 75.
yaitu aliran ahlu al-hadis yang berpusat di Madinah dan aliran ahlu ra’yi berpusat di Kuffah Ulama-ulama yang digolongkan dalam aliran ahlu al-hadis membatasi kajian fikihnya    kepada    al- Qur’an  dan  Hadis,  serta  tidak  melangkah  dalam  penalaran. Mereka  sangat  berhati-hati  ketika  mengemukakan  fatwa  suatu  permasalahan. Sedangkan  kalangan  ulama  aliran ahlu  al- ra’yi tidak  hanya  memahami  makna  nas, tetapi  mendalami  juga dilalah dari  suatu  lafaz  serta  memahami  tujuan  syari’ah. Perkembangan madzhab fikih  masa  khalifah  Bani  Abbas  sangat  pesat.  Masa  ini muncul madzhab fikih,  di  antaranya  ada  beberapa madzhab masih  ekses  sampai sekarang,  ada  pula  yang  sudah  punah. Di  antara madzhab masih  eksis  dengan pengunaan  nas  dan  sangat  sedikit  mengunakan  ra’yu,  seperti  Imam  Malik,  Daud Zahiri  dan  lainya,  sedangkan  Imam  Abu  Hanifah  cenderung  mengunakan ra’yu dalam  mazhabnya,  sehingga  digelar  dengan madzhab ahli  ra’yi .  Sedangkan  Imam Syafi‘i membuat metode pertengahan antara keduanya.
Pada  pertengahan  abad  ke-4  sampai  pertengahan  abad  ke-7  H  semangat ijtihad  menurun  di  kalangan  ulama  fikih,  bahkan  mereka  cukup  puas  dengan  fikih yang  telah disusun  dalam  berbagai  mazhab.  Ulama  lebih  banyak  mencurahkan perhatian dalam mengomentari, memperluas atau meringkas masalah yang ada dalam kitab  fikih madzhab masing-masing,  sehingga  muncul  anggapan  bahwa,  roh  ijtihad sudah tertutup. Umat Islam selanjutnya bertaklid kepada mazhab-mazhab fikih yang telah  berkembang.  Kondisi  ini  terus  berlanjut  hingga  muncul  abad  kebangkitan hukum Islam.
Pada  periode  kebangkitan  hukum  Islam  ditandai  munculnya  Majalah al- Ahkam  al- ‘Adliyyah sampai  sekarang.  Munculnya  Majalah al-Ahkam  al- ‘Adliyyah merupakan  salah  satu  bentuk  pemahaman  baru  terhadap  hukum  Islam.  Majalah al- Ahkam al- ‘Adliyyah bukan termasuk salah satu madzhab fikih. Periode kebangkitan ada  tiga  ciri  pembentukan  fikih  Islam,  yang  pertama  yaitu,  munculnya  Majalah al- A ḥkām  al - ‘Adliyyah sebagai  hukum  perdata  umum  yang  diambilkan  dari  fikih madzhab Hanafi di Turki. Yang kedua ialah berkembangnya upaya kodifikasi hukum Islam. Yang  ke  tiga  yaitu munculnya  pemikiran  untuk  memanfaatkan  berbagai pendapat  yang  ada  di  seluruh  mazhab,  disesuaikan dengan  kebutuhan  zaman. Munculnya  kodifikasi  hukum  Islam  dalam  bentuk  Majalah al-A ḥkām  al - ‘Adliyyah yang  terdiri  atas  1.851  pasal  dilatarbelakangi  oleh  kesulitan  para  hakim  dalam menentukan hukum yang akan diterapkan di pengadilan, sementara kitab-kitab fikih muncul  dari  berbagai madzhab dan  sering  dalam  satu  masalah  terdapat  beberapa
pendapat. Memilih  pendapat  terkuat  dari  berbagai  kitab  fikih  merupakan  kesulitan bagi  para  hakim  di  pengadilan,  di  samping  memerlukan  waktu  yang  lama.  Oleh sebab  itu,  pemerintah  Turki  Usmani  berpendapat  bahwa,  harus  ada  satu  kitab fikih/hukum yang bisa diterapkan di pengadilan. 16
Muncul  berbagai  pemikiran  di  kalangan  ulama  pada  abad  ke-19  di  berbagai negara  Islam  untuk  mereimplementasi  pendapat  dari  berbagai madzhab serta menimbang dalil yang paling kuat antara semua pendapat itu. Pengambilan pendapat dilakukan  tidak  saja  dari madzhab yang  empat,  tetapi  juga  dari  para    Sahabat  dan Tabi’in, dengan syarat bahwa pendapat itu lebih tepat dan sesuai. Pada Tahun 1920 dan  1925  pemerintah  Mesir  menyusun  kitab  hukum  perdata  dan  hukum  keluarga yang disaring dari pendapat yang ada dalam berbagai kitab fikih. Dengan demikian, seluruh pendapat dalam madzhab fikih merupakan suatu kumpulan hukum dan boleh dipilih untuk diterapkan di berbagai daerah sesuai dengan kebutuhan.
Semangat  kodifikasi  hukum  Islam  di  berbagai  negara  Islam  ikut  didorong oleh  pengaruh  hukum  Barat  yang  mulai  merambah ke  berbagai  dunia  Islam. Pengaruh hukum Barat menyadarkan ulama untuk merujuk kembali kepada khazanah intelektual  mereka  dan  memilih  pendapat madzhab yang  tepat  diterapkan  saat  ini. Beberapa  negara  Islam  telah  merumuskan  hukum  keluarga  yang  diambil  dari berbagai pendapat mazhab, seperti di Yordania, Suriah, Sudan, Maroko, Afghanistan, Turki, Iran, Pakistan, Malaysia dan Indonesia.
Kemunculan  ide  pembaharuan  dan  aktualisasi  hukum  Islam  di  Indonesia dengan  mengembalikan  hukum  Islam  kepada  sumber  aslinya  Al- Qu’ran  dan  hadis. Ide  tersebut  telah  membuka  pintu  ijtihad  seluas-luasnya  dengan  meninggalkan madzhab fikih dan  meninggalkan  taklid  atau  mengambilkan  hukum  yang  terkuat dalilnya  dari  berbagai madzhab fikih.  Hal  tersebut  menimbulkan  pro  kontra  dalam kalangan ulama-ulama dan masyarakat di nusatara. Sebahagian ulama meneriama ide pembaharuan,  namun  sebahagian  yang lain  menolaknya,  mereka  tetap  berpegang kepada madzhab fikih  yang telah dimodifikasi, sehingga terbentuk dua macam pola pemikiran dan pemahaman  fikih di Indonesia.
16 Ahmad Hanafi, Pengantar dan Sejarah Hukum Islam,Cet. V (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1989), 216.

## b. Perbedaan Pendapat dalam madzhab Fikih
Perbedaan  pendapat  sama  maknanya  dengan  ikhtilaf.  Secara  bahasa ikhtilaf berasal  dari  kata khalafa, yakhlifu khalfan. Adapun  maknanya yaitu berbeda, mengganti,  dan  lain-lainnya. 17 Sedangkan  makna ikhtilaf  secara  istilah  adalah perbedaan  pendapat  yang  terjadi  diantara  beberapa  pertentangan  untuk  menggali kebenarannya dan sekaligus untuk menghilangkan kesalahannya. 18
Terjadi  perbedaan  pendapat  dalam  menetapkan  hukum  Islam,  di  samping disebabkan  oleh  faktor  manusiawi,  juga  faktor  agama.  Faktor  tersebut  mengalami perkembangan  sepanjang  pertumbuhan  hukum  pada  generasi  berikutnya,  sehingga kadang-kadang  menimbulkan  pertentangan  keras,  terutama  di  kalangan  masyarakat awam.  Tetapi  pada  masa  kemajuan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  sekarang  ini, masalah khilafiah dalam  persolaan furu’iyah tidak  begitu  dipersoalkan.  Wahbah menyebutkan  sebab-sebab  utama  yang  menimbulkan  perbedaan  di  kalangan  imam- imam madzhab secara lebih rinci sebagai berikut 19
1. Perbedaan Arti dari beberapa kata Arab.
Al- Qur’an banyak terdapat kata -kata yang mempunyai arti ganda, seperti kata “al - quruu’u” yang mempunyai makna “suci” dan juga “haid”. Para  Sahabat dalam  memberikan  makna al- quru’ yang  berkaitan  dengan  masalah  iddah wanita yang dicerai suami berbeda pendapat. Ummul Mukminin Aisyah, Ibnu Umar, Zaid bin Tsabit ra. memberi makna al- quru’ suci. Sedang Abu Bakar,
Umar  bin  Khatthab,  Utsman  bin  Affan  dan  Ali  bin  Abi  Thalib  memberikan makna al- quru’ sebagai  haid.  Perbedaan  ini  berlanjut sampai  imam-imam mazhab. Imam Malik, Imam Syafi’i dan Imam Ahmad bin Hanbal mengikuti pendapat  kelompok  yang  pertama,  sementara  Imam  Abu  Hanifah  mengikuti pendapat kelompok kedua.
2. Perbedaan Riwayat.
Sebuah  hadis  kadang  kala  dapat  diketahui  oleh  ulama  tertentu  saja,  tetapi hadis tersebut tidak diketahui oleh ulama yang lainnya. Atau sampainya hadis tersebut  kepada  sebagian  ulama  melalui  jalur  sanad  yang  lemah.  Sedangkan yang lain menerimanya melalui jalur sanad yang kuat.
17 Ahmad Muhammad ‘Ali al Faiyumi al - Muqri , Misbahul al Munir ( Beirut: Maktabah al- ‘Asriyah 1997), 95.
18 Ali Muhammad Al-Jurjani, At- Ta’rifat (Dar al Aqsa’ tt), 99.
19 Wahbah az-Zuhaili al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu. Jild 1( Beirut :Dar al Fikr, 1984), 67- 72.
3. Perbedaan Sumber.
Dalam  berijtihad,  terdapat  sumber-sumber  dalil  yang  telah  disepakati  oleh ulama mujtahid, seperti  al- Qur’an, Sunah, ijmak dan kias. Namun di samping sumber-sumber  tersebut,  ada  beberapa  sumber  yang  masih  diperselisihkan, seperti istihsan, maslahah mursalah, syar’u man qa blana, `urf, dan lain-lain.
Dalam menyikapi sumber-sumber tersebut, ada golongan yang menerima dan ada juga yang menolak, atau yang menerima tetapi bersyarat.
4. Perbedaan kaidah-kaidah usul fikih.
Ulama  usul  misalnya  berbeda  dalam  menyikapi  kalimat  atau  kata  umum, sebagian berpendapat tidak dapat dijadikan dalil secara mutlak, sebagian lain mengatakan  boleh  menjadi  dalil.  Contoh  lain  misalnya  pendapat madzhab Dhahiri  yang  mengatakan: “al -Mafhum  al- Muwafaqah” tidak  dapat  dipakai sebagai  dalil  istinbath.  Tetapi  mazhab-mazhab  lain  dapat  menerimanya sebagai dalil.
5. Ijtihad dengan dasar Qiyas.
Masalah ini banyak membuka perbedaan dalam skala yang luas. Persoalan ini membuka  peluang  terjadinya  perbedaan  di  antara  ulama.  Misalnya madzhab Syafi’i  mengatakan,  bahwa  tertib  dalam  melakukan wudu  adalah  fardu, apabila  hal  tersebut  diabaikan  maka  wudunya  tidak  sah.  Pendapat  tersebut didasarkan dalil kias dalam melakukan tata cara ibadah yang lainnya, seperti ibadah sa’i.
6. Kontradiksi dan Pengunggulan Dalil.
Contohnya  Imam  Malik,  Imam  Syafi’i  dan  Imam  Ahmad  bin  Hanbal mengatakan  bahwa,  orang  yang  sedang  melakukan  ihram,  tidak  boleh menikah atau menikahkan, dengan dasar hadis Nabi SAW yang diriwayatkan Utsman bin Affan ra. bahwa Rasulullah bersabda:
ُﺢِﻜْﻨُﯾ  َﻻَو ُمِﺮْﺤُﻤﻟْا ُﺢِﻜْﻨَﯾ َﻻ
Artinya:  orang  yang  sedang  ihram  tidak  boleh  menikah  dan  menikahka".

## (HR. Imam Muslim)
Hadis  lain  juga  menjelaskan  hal  yang  sama,  yaitu  hadis  riwayatkan  Oleh Yazid  bin  al- A’sham  dari  Maimunah ra.  Hadis  tersebut  bermakna  bahwa,  Nabi menikahinya setelah tahallul, dan kumpul dengan beliau dalam keadaan halal (bebas ihram)”. (HR. Imam Ahmad dan Imam Turmudzi).
Sedangkan  Imam  Abu  Hanifah,  membolehkan  nikah  ketika  sedang melakukan  ihram,  atas  dasar hadis  yang  diriwayatkan  Ibnu  Abbas  ra,  yaitu  Nabi Muhammad SAW menikahi Maimunah ketika Rasul sedang ihram”. (HR. Bukhari). Dalam  contoh  tersebut  di  atas,  nampak  adanya  dua  dalil  yang  kontradiktif,  dan terjadi perbedaan di antara ulama dalam memilih dalil yang unggul.

## c. Eksistensi Madzhab di Aceh
Kesultanan Perlak adalah kerajaan Islam pertama di Nusantara. Kerajaan ini berkuasa  pada  Tahun  840  hingga  1292  Masehi  di  sekitar  wilayah  Peureulak.  Posisi strategis  dan  hasil  alam  yang  melimpah  membuat  Perlak berkembang  sebagai pelabuhan niaga yang maju pada abad VIII hingga XII. Perlak sering disinggah oleh kapal  dari  Arab,  Persia,  Gujarat,  Malaka,  Cina,  serta  dari  seluruh  kepulauan Nusantara.  Masyarakat  Islam  berkembang  melalui  perkawinan  campur  antara saudagar muslim dengan perempuan setempat. 20
Kerajaan Islam Perlak pernah menjadi pusat pendidikan Islam, yaitu Zawiyah Cot Kala. Zawiyah Cot Kala merupakan dayah. Dayah pada masa tersbut disamakan dengan Perguruan Tinggi. Adapun materi yang diajarkan yaitu bahasa Arab, tauhid, tasawuf,  akhlak,  ilmu  bumi,  ilmu  bahasa  dan  sastra  Arab,  sejarah  dan  tata  negara, mantiq,  ilmu  falaq  dan  filsafat.    Zawiyah  Cotkala  didirikan  oleh  ulama  Pangeran Teungku  Chik  Muhammad  Amin,  pada  akhir  abad  ke-3  H/abad  10  M  Sultan Mahdum Alaudin Muhammad Amin (1243-1267 M,) seorang Sultan yang alim, arif dan  bijaksana.  Zawiyah  Cot  Kala  merupakan  lembaga  tinggi  yang  mengajarkan kitab-kitab  agama  yang  berbobot  pengetahuan  tinggi,  misalnya  kitab Al-Umm karangan Imam Syafi’i dan lain-lain 21 Keterangan ini menunjukan bahwa, pada masa kerajaan Perlak sudah ada pengajian tinggi seperti pengajian al-Umm dan lain-lain.
Kerajaan  Islam  Samudra  Pasai,  yang  didirikan  pada  abad  ke-10  M  dengan raja pertamanya Malik Ibrahim bin Mahdum dan yang kedua bernama Al-Malik Al- Shaleh.  Ibnu  Batutah  dari  Maroko  sempat  singgah  di  Kerajaan  Pasai  pada  zaman pemerintahan Malik Al-Zahir. Malik Al-Zahir terkenal dengan raja yang alim dalam ilmu  agama  dan  bermazhab  Syafi’i. 22 Ibnu  Batutah  selama  tinggal  di  istana  sempat bertemu dengan  dua  ulama  dari  Syairaz  dan  Asfihan  yang  berbangsa  Sayyid  yang
20 Muliadi  Kurdi, Aceh  di  Mata  Sejarawan:  Rekonstuksi  Sejarah  Sosial  Budaya (Banda Aceh: LKAS 2009), 69.
21 A. Hasjmy Sejarah Masuk, 136.
22 Hamka, Sejarah Umat Islam (Singapura: Pustaka Nasional. Ptc. LTD, 1994), 704.
kemudian  diangkat  menjadi  qadhi  di  kerajaan  Pasai.  Kealiman  dan  kemajuan madzhab Syafi’i  dalam  negeri  Pasai  membuat  daya  tarik  ulama  ulama  dari  Mesir, Madinah, pantai Yaman dan Malabar menjadi pusat perniagaan dan pusat pengkajian agama Islam dalam madzhab Syafi’i. 23
Masyarakat  Aceh  pada  masa  kerajaan  Aceh  Darussalam  juga  bermazhab Syafi’i.  Kerajaan  ini  didirikan  oleh  Sultan  ’Ali  Mughayat  Syah  .  kerajaan  tersebut adalah  kerajaan  Islam  dengan  undang-undang  dasarnya  Adat  Mahkota  Alam,  yaitu yang  diciptakan  atas  arahan  Sultan  Iskandar  Muda,  misalnya  disebutkan  sumber- sumber  hukum  yang  dipakai  dalam  negara  ialah    al- Qur’an,  Hadis,  Ijmak  Ulama Ahlussunnah  dan  Kias. 24 Pada  masa  itu  banyak  ulama  menganut madzhab Syafi’i seperti  Nuruddin  Ar- Raini  dan  Syekh  Abdul  Ra’uf  al -Singkili.    Pernyataan  Ibnu Batutah  dan  Marcopolo  yang  menceritakan  tentang  kegiatan-kegiatan agama  di kesultanan Aceh. pada masa kerajaan Darussalam  sudah muncul sistem pendidikan Islam  yang  teratur  yang  dicetus  oleh  sultan  Iskandar  Muda.  Sultan      menjadikan ulama-ulama  seperti  Nuruddin  ar-Raniry  (wafat  1659  M)  yang  menulis  kitab-kitab fikih madzhab Syafi’i dalam bahasa Melayu, as-Shirath al-Mustaqim, Abdurrauf al- Singkili  yang  terkenal  sebagai  guru  tarekat  Syattariyah  dan  pengarang  karya-karya sufi,  juga  menulis  kitab  fikih  seperti Mir'at  al Ṭhullāb  fī  al -Ma'rifat  al-A ḥkām  al - Syar'iyah li al- Mālik al- Wahhāb .
Kerajaan Aceh pernah menjadi pusat kajian Islam dengan sejumlah kita-kitab yang  bereputasi  internasional  yang  ditulis  oleh  ulama-ulama  Aceh.  Seperti  kitab Tarjuman  al-Mustafid yang  merupakan  kitab  tafsir  al- Qur’an  lengkap  30  juz  dalam bahasa  Melayu  yang  ditulis  oleh  ulama  Aceh,  yaitu  Syekh  Abdurrauf  as-Singkili. Pada  masa  lalu  semua  pejabat  negara  adalah  tamatan  dayah,  mulai  dari  pejabat rendah  sampai  raja,  demikian  juga  dalam  dunia  militer,  mulai  dari  tamtama  sampai panglima.  Lembaga  pendidikan dayah  di  masa  lalu  menyediakan  berbagai  mata pelajaran  agama  dan  umum,  sehingga  banyak  ulama-ulama  pada  masa  lalu  ahli dalam ilmu pertanian, ilmu falak, bahkan ilmu persenjataan. 25
Adapun  perkembangan madzhab fikih  di  Aceh  setelah Kesultanan  Aceh dikembangkan melalui lembaga pendidikan dan organisasi masyarakat yang bergerak di  bidang  pendidikan  dan  keagamaan.  Lembaga-lembaga  dan  ormas  terdiri  dari,
23 Hamka, Sejarah Umat Islam , 705.
24 A.  Hasymy, Sejarah  Masuk  dan  Berkembangnya  Islam  di  Indonesi; Kumpulan  Pra  Saran pada Seminar 17-20 Maret 1963 di Aceh (Bandung: Al- Ma’arif, 1993), 249.
25 Mastuhu, Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren (Jakarta: INIS, 1994), 39.
dayah,  perguruan  Tinggi  Islam,  organisasi  Masyarakat  yang  terdiri  dari Muhamadiyah,  Alwasliyah  Nahdatul  Ulama,  Persatuan  Dayah  Insyafuddin, Himpunan  Ulama  Dayah  Aceh,  Majelis  Ulama  Nangero  Aceh  (MUNA),  Persatuan Majlis Taklim di desa-desa dan lainya
Dayah  merupakan  lembaga  pendidikan  tertua  di  Indonesia.  Dayah  Cot  Kala adalah  dayah  pertama  di  Asia  Tenggara  dan  Nusantara.  Pada  saat  ini  dayah dikelompokan  ke  dalam  3  fase. Fase  Pertama:  Dayah  Cot  Kala  (abad  10  M) Fase kedua:  Dayah  Mayang  Baiturrahman;  Keemasan  Perkembangan  Pendidikan  Dayah (abad 16-18 M) Fase ketiga: Kemunduran Dayah masa Penjajahan Belanda (abad 19 M dan abad 20 M) dan fase keempat: kebangkitan Dayah, lahirnya perguruan tinggi di dayah  tradisional. Pada  masa  penjajahan  Belanda  banyak dayah  yang  dibakar termasuk mesjid raya Banda Aceh, sehingga pendidikan dayah mundur.
Lembaga  pendidikan  Dayah  yang  dibangun  setelah  masa Kesultanan  Aceh dan masa penjajahan di antaranya: Dayah Kruengkalee pada tahun 1916. 26 Menurut keterangan  hasil  dari  wawancara  penulis  dengan  murid  Abu    Hasan  yang  masih hidup, 27 Abu  Hasan  Kruengkalee  adalah  seorang  ulama  tasawuf  yang  menganut aliran  tarekat  Haddadiyah,  yaitu  tarekat  yang  berpangkal  dari  Said  Abdullah  Al- Haddad,  sedangkan  dalam  bidang  fikih  Abu  Hasan  mengajarkan  fikih madzhab Syafi’i. Kajian  kitab  fikih  berorientasi  pada  pemikiran I mam  Syafi’i  dan  para pengikutnya atau dikenal dengan istilah Syafi’iyah. Selain itu, kajian -kajian terhadap ilmu tasawuf merujuk kepada pemikiran tasawuf yang dikembangkan oleh Imam al- Ghazali. Di antara  murid  Abu  Krueng  Kale  yaitu Abu Muhammad  Yusuf  Kruet Lintang. Abu  Kruet  Lintang membangun dayah  Darul  Mutaalimin,  Tahun  1943  M. Dayah Abu Kruet Lintang masih eksis sampai sekarang, kepemimpinan Dayah Kreut Lintang sekarang dipegang oleh menantunya yaitu, Tgk H. Abdullah Rasyid. 28
Penyebaran  fikih madzhab yang  mengakar  di  Aceh  sampai  saat  ini  juga melalui  Dayah  darusalam  Labuhan  Haji. Dayah  ini    didirikan  oleh  Syekh  Haji Muhammad  Muda  Waly  al-Khalidy  di  Blang  Poroh  Labuhan  Haji  tahun  1942  M. Dayah  ini  menjadi  pusat  kajian  ilmu  fikih,  tauhid dan  tasawuf.  Dayah  Darussalam telah  mendidik  kader  ulama- ulama  yang  bermazhab  Syafi’i  dan  mendidik  kader
26 Shabri  A,  dkk, Biografi  Ulama-Ulama Aceh  Abad  XX (Banda  Aceh:  Dinas  Pendidikan Prop.NAD, 2007), 63.
27 Wawancara dengan Abu Daud Zamzami,19-10-2016 serta juga dengan Abu Tumin Blang Bladeh.
28 Hasil wawancara dengan salah satu alumni Dayah tgk Nazaruddin. 10-10-2016
ulama  beraliran  Asy’ariyah  dan  Maturidiyah  yang  dikenal  dengan ahlusunnah  wal jama’ah . Bahkan, hampir seluruh pimpinan Dayah di Aceh pernah menimba ilmu di Dayah Darussalam. 29
Abuya H. Muda Wali telah mendidik kader- kader ulama Syafi’iyah menjadi guru-guru  agama  di  pelosok-pelosok  Aceh,  di  antaranya  Tengku  Adnan  Mahmud Bakongan, Tuanku Idrus Batu Basurek Bangkinang (Sumatera Barat), Tuanku Labai Sati  Malalo  Padang  Panjang,  Tengku  Mohd.  Daud  Zamzamy  Aceh  Besar,  Tengku ‘Abdul  ‘Aziz  Saleh,  Samalanga,  ,  Tengku  H  Mohd.  Amin  (Abu  Tumin)  Blang Bladeh, dan lain-lain 30
Adapun  di  antara  alumni  dayah  Darussalam  yang  banyak  mendidik  dan menciptakan  kader  ulama Syafi’iyah  adalah  MUDI  MESRA  (Ma`hadal  Ulum Diniyah  Islamiyah  Mesjid  Raya)  Samalanga  didrikan  oleh  Tgk.  Abdul  Aziz  bin Shaleh  (almarhum  Abon  Samalanga).  Dayah  MUDI  telah  melahirkan  beberapa Dayah  Unggulan  di  Aceh  dan  luar  Aceh,  di  antaranya:  Dayah  al  Munawwarah pimpinan  Tgk  H.  Usman  Kutakrueng.  Dayah  Ummul  Aiman  Samalanga  yang dipimpin  oleh  Tgk  H.  Nuruzzahri.  Dayah  Malikussaleh  Pantonlabu  yang  didirikan oleh  Tgk  H.  Ibrahim  Bardan. Dayah  Darul  Huda  Lueng  Angen  Lhok  Nibang pimpinan Tgk Muhammad Daud. Dayah Da rul Ma’arif  di Cot Treung pimpinan Tgk H. Muhammad Amin. Dayah Budi Lamno Aceh Jaya dan lain lain. 31
Dayah  Madinatut  Diniyah  Babussalam  Blanbladeh  Bireun  adalah  salah  satu cabang  dari  Labuhan  Haji  yang  dipimpin  oleh  Tgk  Muhammad  Amin. Dayah  ini juga  telah  melahirkan  ulama  dan  dayah,  seperti  Dayah  Paloh  Gadeng  Aceh  Utara yang  didirikan  oleh  Tgk  H.  Mustafa  Putih  (Abu  Paloh  Gadeng)  Dewantara  Aceh Utara  dan  lain-lain.  Begitu  pula  dayah  lain  yang  telah  mengakar  dan  mendirikan cabang – cabang  Dayah  dengan  ciri  khas  masing – masing  dengan  sejumlah  Dayah yang  tidak  terhitung  jumlahnya  yang  tersebar  di  sejumlah  kabupaten/kota  di  Aceh bahkan di luar Aceh,  dengan demikian perkembangan madzhab fikih Syafi’i sangat kuat  dalam  masyarakat  yang  mengikat  pada  jaringan  ulama-ulama  Aceh  yang mengakar pada Abu Hasan Kreung Kalee ada juga yang mengakar pada Syekh Muda Wali al-Khalidi.
29 Tim Peneliti IAIN Ar-Raniry: Misry A. Muchsin Ensiklopedi Pemikiran Ulama Aceh, 315.
30 Tim Peneliti IAIN Ar-Raniry: Misry A. Muchsin Insiklopedi… , 329.
31 Waled Nuruzzahri, wawancara dikediamanya 12 Oktober 2016.
Lembaga pendidikan tinggi Islam adalah salah satu lembaga pendidikan dan perkembangan  di  bidang  pendidikan  Islam  di  Aceh  termasuk  di  bidang  fikih. F akultas Syari’ah Kutaraja Banda Aceh diresmikan pada tanggal 2 September 1960 sebagai  cabang  dari  IAIN  al- Jami’ah  al -Islamiyah  al-Hukumiyah  Jogyakarta  yang didasarkan pada Keputusan Menteri Agama Nomor 40 Tahun 1960. Kehadiran IAIN Ar-Raniry  khususnya  Faku ltas  Syari’ah  membuka  khazanah  fikih  menjadi  luas  dan terbuka  khususnya  dalam  bidang  kajian  fikih madzhab juga  perbandingan madzhab sehingga konsep pembahuruan dalam bidang fikih menjadi kajian yang konfrehensif tidak hanya madzhab Syafi’I, tetapi dalam be rbagai tinjauan madzhab dalam  Islam. Hal  ini  dilihat  dari  kajian  dalam  Fakultas  Syari’ah,  sehingga  kalangan  akademisi menjadi salah satu yang mendukung aliran pembaharuan hukum Islam di Aceh, baik dalam bidang hukum maupun akidah.
Setelah  Kemerdekaan,  perkembangan  pendidikan madzhab fikih  di  Aceh masih  tetap  menganut  aliran  fikih madzhab sekalipun  perkembangan  ilmu pengetahuian  dan  informasi  semakin  maju,  munculnya  aliran  pembaharun  ternyata tidak  dapat  merubah  prinsip  pengamalan madzhab Syafi’i  dalam  masya rakat  Aceh juga  prinsip  ulama-ulama  tradisional  yang  tetap  konsisten  mengajar  kitab  fikih mazhab.
Dalam  bidang  fikih, dalam  rangka  mengajarkan  agama  Islam  NU  menganut dan  mengikuti  produk  hukum  Islam  dari  salah  satu madzhab empat  (Imam  Hanafi, Imam  Maliki,  Imam  Syafi’i,  Imam  Hanbali),  sebagai  konsekuensi  dari  menganut faham ahlus  sunnah  wal  jama’ah . 32 Model  pemahaman  fikih  Muhammadiyah sebagaimana yang diungkapkan Al Yasa’ Abubakar:, “Muhammadiyah dalam paham keagamaannya  menyatakan  diri  tidak  terikat  dengan  model  pemahaman  mazhabiah dan juga tidak terikat dengan model pemahaman salafiah. Mereka mengajukan model baru yaitu model pemahaman tajdidiah. Di dalam berbagai dokumen, yang resmi dan tidak  resmi,  Muhammadiyah  hampir  selalu  menyatakan  diri  sebagai  persyarikatan (gerakan)  yang  kembali  kepada    al- Qur’an  dan  Sunah  dan  sekaligus  juga  sebagai gerakan  tajdid.  Anggaran  Dasar  tahun  2000,  dalam  Pasal  4  menyebutkan: (1) Muhammadiyah  adalah  Gerakan  Islam,  Dakwah  Amar  Ma`ruf  Nahi  Munkar  dan Tajdid,  bersumber  pada   al- Qur’an  dan  Sunah:  (2)  Muhammadiyah  berasas  Islam . Dengan demikian dalam diri Muhammadiyah melekat tiga ciri utama. Ciri pertama,
32 Masyhur Amin, NU & Ijtihad politik Kenegaraannya (Yogyakarta: AL-Amin, 1996), 80.
merupakan substansi yaitu bersumber kepada  al- Qur’an dan Sunah Rasulullah. Ciri yang  kedua merupakan  metode  atau  manhaj  yang  dipilih  dalam  upaya  memahami dan mengamalkan  al- Qur’an dan Sunah, yaitu model tajdidiah. Ketiga kegiatan dan amalan organisasi  yang akan dilakukan  yaitu dakwah  yang berisi amar makruf nahi munkar. 33
Dayah  Inshafuddin, yaitu  sebuah  organisasi  dayah  yang  secara  teologis menganut  paham Ahlussunnah  wal  jama’ah dan  secara  fikih  menganut madzhab Syafi’i. Organisasi Persatuan Dayah Inshafuddin didirikan di Seulimeum Aceh Besar pada  tanggal  5  Zulkaidah  1388  H  atau  bertepatan  dengan  tanggal  4  Pebruari  1968 M.. Salah satu ciri penting dari organisasi Inshafuddin adalah dengan tetap konsisten pada  pola-pola  tradisional,  serta  menjunjung  tinggi  nilai-nilai  kitab  kuning. Inshafuddin  secara  organisasi  berperan  besar  bagi  perubahan  sosial  dan  keagamaan di  Aceh. 34 menurut  pengakuan  dari  Tgk.M.  Daud  Zamzami  prakarsa  bendiri Inshafuddin    muncul  dari  inspirasi  dan  arahan  Abu  Hasan  Krueng  Kalee, pembentukan  organisasi  ini  karena  ada  suatu  keprihatinan  dari  ulama-ulama  Dayah terhadap  perkembangan  lembaga  pendidikan  Dayah  yang  pada  awal  orde  baru kurang mendapat perhatian termasuk pemerintah sendiri. pemerintah dan masyarkat disibukkan  dengan  politik    sehingga  ulama  turut  terseret  dalam  dunia  politik. 35 Persatuan  Dayah  Inshafuddin  adalah  organisasi  Islam,  di  bidang  Akidah menganut paham  Ahlussunnah  Wal  Jama’ah  (Sunni)  dan  dalam  bidang  Syari’at  menganut madzhab Imam Syafi’i. 36
Berdasarkan  data  yang  penulis  analisis dapat disimpulkan  bahwa  faktor- faktor  yang  menyebabkan perkembanga madzhab fikih  dan  perbedaan  pendapat  di Acah sampai saat ini adalah sebagai berikui.
1. Faktor guru.
Para  guru  dari  masa  ke  masa  selalu  mengkaderisasi  murid-murid  untuk menyampaikan  dan  mengembangkan madzhab fikih  yang  dianutnya  kepada masyarakat.  Faktor  tersebut  sangat  dominan  dalam  komunitas  dayah,  balai pengajian, pengajian umum.
33 Fiqh , Muhammadiyah on June 28, 2015 by Al Yasa Abubakar .
34 Syahrizal Abbas, Dinamika dan Tradisi Menulis di Kalangan Ulama Dayah” , dalam Daud Zamzami, dkk, Pemikiran Ulama Dayah Aceh. Cet 1 (Prenada: Jakarta, 2007), xiv.
35 M.  Hasbi  Amiruddin, Apresiasi  Dayah  sebagai  Lembaga  Pendidikan  Islam  di Aceh ( Banda Aceh: PB Ishafuddin, 2010), 5.
36 Anggaran Dasar Dayah Ishafuddin, pasal 4.
2. Faktor  kitab.  Adapun  kitab  yang  dijadikan  referensi  dalam  kajian-kajian  ilmiyah selama ini di Aceh adalah kitab fikih mazhab
3. Faktor  lembaga.  Adapun  lembaga  pendidikan  Islam  yang  berkembang  di  Aceh terdiri  dari  dayah  dan  sekolah  serta  perguruan  tinggi  Islam.  Semua  lembaga pendidikan tersebut mempelajari kitab fikih mazhab.
4. Faktor  organisasi  masyarakat  Islam.  Semua  ormas  Islam  turut  ikut  serta mempelajari bidang keagamaan termasuk fikih mazhab.
Abu  Tumin  Blangbeladeh,  Bireun  menjelaskan,  secara  panjang-lebar menjelaskan  tentang  pengertian madzhab dan  kenapa  bermazhab  Syafi’i  di  Aceh. Menurut  Abu  Tumin,  bermazhab  adalah  mengikuti  pendapat  imam  mujtahid  dalam bidang  hokum  (mengikuti  pendapat  bukan  mujtahid  berarti  bukan  bermazhab). Orang  bermazhab  karena  belum  mampu  berijtihad  dengan  keterbatasan  ilmu  yang dimiliki. Madzhab Syafi’i yang berkembang di Aceh menurut Abu Tumin sudah ada sejak  masa  kerajaan,  sejak  syekh  Abdurauf  As-Singkili,  Syekh  Nurddin  Ar-Raniry, namun  setelah  runtuhnya Kerajaan  Islam  Aceh  Darussalam.  Madzhab Syafi’i dikembangkan  oleh  Abu  Muhammad  Hasan  Kreung  Kalee  (1886  H-1973  M)  yang belajar  di  Mekkah  al-Mukarramah  dari  guru- gurunya  yang  bermazhab  Syafi’i.  Abu Hasan  Kreung Kalee menganut madzhab Syafi’i  dari  guru -gurunya  yang  bersilsilah kepada  guru-guru  mereka,  sampai  kepada I mam  Syafi’i  dan  berpesan  untuk disampaikan kepada murid-muridnya, maka sampai hari ini ulama-ulama Aceh tetap konsisten dengan madzhab Syafi’i.
Abu Tumin juga memaparkan keunggulan madzhab Syafi’i, madzhab Syafi’i adalah madzhab yang  seimbang  dalam  menggunakan  nass  dan  ra’yu  (logika), berbeda dengan Imam  Maliki  yang lebih cenderung  kepada Asar ahli  Madinah dan Imam  Hanafi  yang  lebih  cenderung  mengunakan  logika  dalam  istinbath hukumnya. Sedangkan I mam Syafi’i  yang berguru pada Imam Malik juga berguru pada murid- murid  Abu  Hanifah,  sehingga madzhab I mam  Syafi’i  unggul  dibandingkan  dengan madzhab lainnya.    Abu  Tumin  memaparkan  juga  alasan  ulama  Aceh  bermazhab Syafi’i,  yakni    karena  silsilah ulama-ulama  yang  menyampaikan madzhab Syafi’i dapat dipercaya,(siqah masyaikh), dapat dipercaya periwayatanya (Siqah Naqil), juga silsilah  kitab – kitab  dari  dasar  sampai  sekarang  berkesinambungan  dari al-Umm, Mukhtasar Muzan ī sampai ke Imam Nawawi, Ibnu Hajar dan ke guru yang dipelajari
sekarang  ini  (Siqah  Silsilah  Kutub). 37 Karena  kesiqahan  guru-gurunya,  bersisilah kitab-kitab yang sampai kepada kami membuat madzhab Syafi’i yang kami pilih dan kami  sampaikan  kepada  murid- murid  kami  dan  kepada  masyarakat  umum  sampai sekarang ini.
Abu Tumin juga memaparkan keunggulan madzhab Syafi’i, madzhab Syafi’i adalah madzhab yang seimbang dalam mengunakan nass dan ra’yu (logika), berbeda dengan Imam  Maliki  yang  lebih  cenderung  kepada Asar  ahli  Madinah dan Imam Hanafi  yang  lebih  cenderung  mengunakan  logika  dalam istinb āṭ hukumnya. Sedangkan I mam  Syafi’i  sempat  berguru  pada Imam  Malik  serta  berguru  pada murid-murid  Abu  Hanifah,  sehingga madzhab I mam  Syafi’i  unggul  dibandingkan dengan madzhab lainnya.  Abu Tumin memaparkan kenapa ulama Aceh bermazhab Syafi’i  karena  silsilah  ulama -ulama  yang  menyampaikan madzhab Syafi’i  dapat dipercaya,  (siqah  masyaikh)  dapat  dipercaya  periwayatanya  (Siqah  Naqil)  juga silsilah  kitab – kitab  dari  dasar  sampai  sekarang  berkesinambungan  dari al-Umm- Mukhtarsar  Muzani sampai  ke Imam  Nawawi,  Ibnu  Hajar  dan  ke  guru  yang dipelajari  sekarang  ini  (Siqah  Silsilah  Kutub) 38 Karena  kesiqahan  guru-gurunya, bersisilah  kitab-kitab  yang  sampai  kepada  kami  membuat madzhab Syafi’i    yang kami  pilih  dan  kami  sampaikan  kepada  murid-murid  kami  dan  kepada  masyarakat umum sampai sekarang ini.
Dalam  wancara  tentang  bermazhab  dan  pengamalan  masyarakat  sehari-hari dalam  masyakat  Aceh  baik  person  ataupun berjamaah,  kebanyakan  para informan menjawab “Bermazhab itu wajib/suatu keharusan bagi masyarakat awam dan orang yang  belum  mempunyai  kemampuan  berijtihad”.  Para  reponden    berargumentasi bahwa,  ulama-ulama  sekarang  belum  sampai  kepada  tingkatan  mujtahid,  karena menurut  mereka  mencapai  tingkatan  ijtihad  memerlukan persyaratan  yang  sulit diwujudkan  (syarat-syaratnya  begitu  ketat  di  antaranya  harus  menguasai  berbagai ilmu  syarak,  seperti  menguasai  ilmu  al- Qur’an  termasuk  ayat  ayat  hukum, mengetahui  hadis  dengan  sanad  juga  rijal  hadis,  mengetahui  bahasa  Arab, mengetahui ijmak kias dan lainnya) ujar Waled Marhban Bakongan Aceh Selatan, 39
37 Wawancara  dengan  Tgk  H  Muhammad  Amin  Blangbeladeh  Bireun pada  tanggal  25- Oktober 2016.
38 Wawancara  dengan  Tgk  H  Muhammad  Amin  Blangbeladeh  Bireun pada  tanggal  25-10 2016.
39 Wawancara dengan Waled Marhaban Bakongan Aceh Selatan tgl. 12-10-2016.
Tgk Mustafa Paloh Gadeng,( Abu Mustafa puteh), 40 Abu Yahya Tualang Cut, Aceh  Tamieng,  Abu  Ismi  Mila,(Aceh  Pidie)  Tgk  Muhammad  Yusuf    Alue  Kayee kunyet Nisam, (Aceh Utara) Tgk Rafli, Waido (Aceh Pidie), Tgk Bukhari Ribee, kec. Delima  (Kab.Pidie),  Waled  Nuruzahri  (waled  Nu)  Samalanga,  Tgk  Munir  (Walidi Perlak) dan lainnya. Semua informan yang diwawancarai sepakat tentang keharusan bermazhab  saat  ini.  Sementara  Abu  Tumin,  Abu  Daud  Zamzami  dan  lainnya menambahkan bermazhab   pada dasarnya tidak merupakan keharusan selama sudah mampu  berijtihad,  kalau  sudah  mampu  berijtihad  tidak  boleh  bermazhab  karena menurutnya pintu ijtihad tidak pernah tertutup.
Abu  Tumin  tidak  menafikan  ada  beberapa  kasus  yang  diamalkan  oleh masyarakat Aceh bukan bermazhab Syafi’i. Hal yang senada juga disampaikan oleh Tgk  H.  Daud  Zamzami  bahwa,    pengamalan madzhab di  Aceh  adalah madzhab Syafi’i dan kitab  yang diajarkan oleh ulama -ulama Aceh di dayah Abu Muhammad Hasan  Kreung  Kalee  Aceh  Besar  dan Dayah  Darussalam  Labuhan  Haji,  Aceh Selatan. Ulama-ulama Aceh dari dahulu mengkaji, mempelajari, mengajarkan kepada murid-muridnya  dan  masyarakat fikih  yang  bermazhab  Syafi’ i, 41 sehingga  saat  ini semua  ulama  lulusan Dayah  Krueng  Kalee  dan Dayah  Labuhan  Haji  mengajarkan kitab-kitab fikih madzhab Syafi’i.
Kepala Dinas Syariat dalam wawancaranya berpendapat bahwa, pengamalan madzhab di  Aceh  hampir  sel uruhnya  bermazhab  Syafi’i  dalam  berbagai  aspek hukum,  baik  aspek  Ibadah,  muamalah  munakahah  dan  lainnya.  Akan  tetapi kebanyakan  masyarakat  kurang  tahu  tentang madzhab Syafi’i,  tidak  dapat membedakan antara pendapat I mam Syafi’i atau Syafi’iyah, maka perbed aan terjadi kadang-kadang  dalam  lingkup madzhab Syafi’i.  Dengan  demikian  perbedaan pendapat  dan  konflik  di  Acah  adalah  konflik  antara  komunitas  masyarakat  bukan konflik antar mazhab. 42
Dari  hasil  wawancara  dengan  para informan tentang  bermazhab  dan pengamalan madzhab di  Aceh  peneliti  menemukan  bahwa,  mayoritas  para  ulama dayah  dan  masyarakat    mengamalkan madzhab Syafi’i    dengan  beberapa pertimbangan,  yakni  karena  terpercaya  guru-guru  yang  menyampaikan  mazhab,
40 Abu  Mustafa  merupakan  ketua  MPU  Kab.  Aceh  Utara  (aktif  sampai  sekarang)  alumni Dayah Babussalam Blangbladeh. Sebagai pemandu pengajian umum di beberapa kab/kota di Aceh.
41 Wawancara  dengan  Abu  Tumin dan  Tgk  H.  Daud  Zamzami,  di  kediamannya  tgl.  19-10- 2016.
42 Wawancara dengan Syahrizal Abbas di kedimannya tgl 29-10-2016.
terpercaya  kitab-kitab  dan  bersilsilah  sampai  ke kitab al-Umm.  Madzhab Syafi’i merupakan madzhab yang seimbang antara mengunakan nass dan akal.
Dalam  hal  pengamalan  keberagaman madzhab di  Aceh    sebahagian ulama/Tgk yang diwawancarai menerangkan bahwa, di Aceh seharusnya bermazhab Syafi’i  tidak  boleh madzhab lain,  karena  masyarakat  Aceh  yang  kebanyakan  awan sudah  terbiasa  dengan madzhab Syafi’i  dalam  pengamalan  sehari -hari,  apabila diajarkan madzhab lain  dengan  berbagai  macam  model  dan  ragam  bentuk pengamalan, maka dapat membingungkan, bahkan dapat menimbulkan kekacauan. 43
Dalam  wawancara  dengan  pihak  FPI  Aceh,  pada  dasarnya  Islam  yang berkembang di Aceh dari dahulu sampai sekarang menganut madzhab Syafi’i dalam amalan  sehari-hari,  mengajak  untuk  keluar  dari madzhab yang  telah  ada  dan mengamalkan berbagai madzhab dikhawatirkan menimbulkan kekacauan di kalangan masyarakat  awam,  menurut    FPI  untuk  masyarakat  awam  harus  satu madzhab sebagai madzhab pemersatu  masyarakat  dalam  aspek  beribadah,  bermuamalah  dan lainnya. 44 Menurut  FPI  Aceh    keberagaman madzhab di  kalangan  intelektual  tidak akan  menimbulkan  konflik  karena  keilmuannya,  kearifannya  dalam  menghadapi perbedaan.
Informan juga mengatakan bahwa, referensi kitab-kitab fikih Hanafi, Maliki, Hanbali  yang memadai, bahkan kitab- kitab fikih Syafi’i atau Syafi’iyah juga belum memadai. Beberapa informan juga menyatakan keberatan menerima madzhab lain di Aceh saat ini karena tidak ada guru/tenaga ahli dalam madzhab lain yang mampu dan menguasai usul fikih dan fikihnya, (bukan membaca terjemahan, lalu mengambil di sana-sini  tanpa  mengetahui  secara  mendalam  usul-usul madzhab yang  diajarkan). Menurut informan seharusnya  pengkajian madzhab lain  harus  lengkap  dan berjenjang dimulai dari tahapan  awal, menengah  dan tahapan tinggi, seperti silsilah pengajian kitab dalam madzhab Syafi’i. 45
Sebagian informan mengatakan  keberagaman madzhab di  Aceh  boleh  saja, selama  pengamalannya  konsiten  dengan madzhab yang  diikuti  dan  tidak  terjadi talfiq.  Persoalan talfiq dalam  bermazhab  para informan berpendapat  bahwa, talfiq tidak dibolehkan kerena dengan talfiq menimbulkan pendapat baru yang tidak diakui
43 Wawancara  dengan  Walidi  Tgk  Munir  (Perlak)  di  kediamannya)  itulah  salah  satu  alasan muzakarah di Idi yang mengusulkan madzhab Syafi’i sebagai madzhab lokal untuk Aceh Timur.
44 Wawancara dengan Muhammad Yusuf Qardawi, pada tgl 27-11-2016.
45 Wawancara  dengan  Tgk  Muhammad  Yusuf Kayee  Kunyet,  Nisam  (Ketua  MUNA  Aceh Utara) 18-10-2015.
oleh  imam  mazhab.  Apabila  ini  dilakukan  akan  menimbulkan  kekacauan  dalam pengamalan madzhab di  kalangan  masyarakat  awam,  orang  awan  yang  ingin meenghindari  hukum  dengan  mengambil  yang  ringan-ringan  saja  dan  yang  mudah menurut  hawa-nafsu  mereka. 46 Mareka  mencontohkan  menikah  tanpa  wali  dengan mengikuti  pendapat  Hanafi,  pendapat  ini  banyak  diikuti  oleh  muda-mudi  sekarang ujar salah seorang informan.

## d. Perbedaan Pendapat dalam Pengamalan Fikih di Aceh
Perbedaan  pendapat  dalam madzhab fikih  sebenarnya  dapat  diterima  oleh mayoritas  ulama  Aceh  dan  kalangan  ulama Syafi’iyah  di  Aceh  dalam  masalah ijtihadiyah.  Beberapa  sumber  dari  tokoh  masyarakat/Tgk  yang  diwawancarai memberikan  pandangan  bahwa,  perbedaan  pendapat  dalam madzhab fikih  dapat diterima  apabila  perbedaan  dalam madzhab yang  muktabar,  seperti madzhab empat (Hanafi, Maliki, Syafi’i dan Hanbali). Mereka berargumentasi bahwa, madzhab telah terbukukan  dan  sanad  periwatannya  siqhat, 47 sedangkan madzhab lain  yang  tidak terbukukan  masih  diragukan  kesiqahannya  dan  perlu  penelitian  lebih  lanjut. Sebahagian informan mengatakan Wahabiyah Salafiyah bukan aliran madzhab fikih, juga  bukan madzhab akidah,  tetapi  aliran  keras  dan  aliran  pengkafiran  umat  Islam. Pernyataan tersebut diungkapkan oleh Abu Tumin, Abu Mustafa Puteh, Tgk Bulkaini dan  lainnya,  sehingga  perlu  dipanggil  dan  didiskusikan  tentang  pandangan keagamaan yang mereka miliki.
Sebahagian informan berpendapat,  perbedaan  pendapat  dan  keberagaman dalam madzhab empat dapat diterima karena mazhabnya terbukukan, dapat ditela’ah keabsahanya, namun perbedaan madzhab yang tidak terbukuan tidak dapat diterima. Dalam persoalan perbedaan pendapat  yang berkembang di Aceh dalam pengamalan madzhab fikih  Kebanyakan informan menjawab  perbedaan  ini  hal  wajar  terjadi, karena  berbeda madzhab disebabkan  hasil  ijtihad  pada  furu’iyah.  P erbedaan pendapat  yang  terjadi  selama  ini  kebanyakan  masalah  furu’iyah,  seperti  masalah kunut  pada  salat subuh,  jumlah  rakaat  tarawih,  doa  dan  zikir  bersama  setelah  salat, ,zakat  fitrah  dengan  uang,  muwalat  dalam  khutbah,  qadha  salat  dan  banyak  kasus
46 Hasil wawancara dengan para Tgk Marhaban Kuta Cane,(anggota MPU), Abu Muhammad Seriget  (Langsa)  Tgk  Muhammad  Yahya Tualang  Cut  (anggota  MPU  Aceh  Tamieng),  Tgk  Ismi (Mila),  Tgk  Bukhari  (Ribee),  Waled  Marhaban  (Aceh  Selatan), Walidi  Tgk  Munir  (Perlak),  Waled Nur  Zahri  (Waled  Nu Samalanga,  Tgk  Hasbi  Nyak  Dewa  Kuta  Fajar Aceh  Selatan,  dan  lain  lainya. dari tgl 9 s/d 26- Oktober 2016.
47 Hasil Muzakar MPU Aceh Utara 2015.
khilafiyah  lainnya.  Perbedaan-perbedaan  dalam  praktek  ini  di  masyarakat  terus terjadi  dan  berlanjut  sampai  saat  ini  antara  kelompok    tua  (tradisional)  terdiri, ulama-ulama  dayah,  Tgk  balee  pengajian,  anggota  majlis  taklim,  santri  dayah, termasuk organisasi masyarakat seperti NU, HUDA, MUNA, FPI Aceh dan lainnya komunitas  ini  masih  konsisten  dengan  pengamalan  tradisi  masa  lalu  yang mengamalkan ajaran agama Islam yang bemazhab Syafi’i.
Sementara kelompok moderenis yang di dalamnya komunitas Muhammadiyah,  akademisi  berbeda  pendapat  dengan  komunitas  yang  tradisional dalam persoalan khilafiyah. Perbedaan pendapat antara dua komuitas (tradisional dan Moderenis)  sudah  lama  terjadi,  persoalan  disebahagian  tempat  memang  terjadi konflik  dan  dapat  diselesaikan.  Dalam  wawancara    dengan  tokoh  agama  dan masyarakat  di  beberapa  wilayah  Aceh  mengatakan  bahwa,    masih  terjadi  masih terjadi  perdebatan  dan  konflik  dalam  masyarakat  dalam  persoalan  khilaf,  namun dapat  diatasi  oleh  tokoh  masyarakat  dan  MPU  setempat,  ini  terjadi  di  beberapa daerah di Aceh Tamieng, Aceh Timur Aceh Selatan, Aceh Pidie, Aceh Tenggara dan lainnya. 48
Perbedaan dalam pengamalan madzhab di Aceh yang memicu perbedaan dan perpecahan  adalah  menyalahkan  orang  lain  yang  tidak  sependapat  dengannya menyatakan  perbuatan itu  bid’ah,  tidak  pernah  dilakukan  Nabi  Muhammad  Saw, tidak ada dalil tentang bermazhab, haram bertaklid, dan lainnya, sementara kelompok yang disalahkan menuding balik sehingga terjadi konflik. 49 Akibat terjadi perbedaan di masyarakat kadang-kadang terkotak-kotak, karena berbeda madzhab sehingga ada anggapan  di  masyarakat  seseorang  adalah  kelompok Muhammadiyah,  NU, teungku dayah,  ulama  kampungan,  ulama  modern.  Pengelompokan  ini  di  sebagian  tempat menjadi  jurang  pemisahan  dan  hilangnya  rasa  pesatuan  pesatuan  umat. Akibatnya, dalam  pengajian – pengajian  sering  menjadi  titik  singgung  kepada  pendapat  yang berlawanan.  Namun  di  sebagian  daerah  tidak terlalu  menonjol,  karena  ada sebahagian  tokoh  ulama  yang  dapat  menyelesaikan.  Namun  di    sebahagian  tempat yang lain masih menjadikan perpecahanan apalagi ada kelompok yang terlaku keras membid’ahkan  dan  menyesatkan  kelompok  lainnya  yang  tidak  sependapat dengannya.
48 Wawancara dengan Tgk Marhaban Kutacane, Tgk Muhammad Yahya Aceh Tamiang, Tgk Bukhari Ribee Aceh Pidie.
49 Wawancara  dengan  Tu  Bulqaini,  tgl.13-10-2016.  dan Tgk  Faisal  di  tempatnya tgl  20-10- 2016.
Pendapat  beberapa  tokoh  ulama  Aceh,  seperti  Abu  Tumin,  Abu  Daud Zamzami, Abu Muhammad Langsa, Prof. Syarizal Abbas, Syama’un Risyad Lc dan beberapa  tokoh  ulama  lainnya  mengutarakan  persoalan  khilafiyah  ijtihadiyah  dapat membuka  peluang  untuk  berdialog,  diskusi  dalam  menyelesaikan  perbedaan, menghilangkan  jurang  pemisah,  secara  terpisah  Abu  Tumin  mengatakan  bahwa, berbeda  pendapat  harus  selalu  membuka  forum    musyawarah  dan  dialog,  sehingga saling mencaci, mencela dan lainnya dapat menyelesaikan. Perbedaan pendapat yang terjadi  dalam  komunitas  masyarakat  Aceh  secara  garis  besar  antara  kelompok tradisional yang tergabung di dalamnya komunitas dayah, NU, HUDA, MUNA, FPI Aceh dan masyarakat umum, kelompok ini memposisikan dirinya pengikut madzhab Syafi’ i  dan  salah  satu madzhab yang  empat,  membolehkan  taklid  kepada  mazhab, bahkan  mereka  berpendapat  wajib  bermazhab  bagi  orang  orang  awam,  mengkaji, mengamalkan  pendapat madzhab atau  mengamalkan  pendapat  yang  kuat  yang ditarjih oleh Imam Nawawi dan lainnya  yang mempunyai kapasitas mujtahid tarjih. Apabila terjadi perbedaan pendapat dan hal yang baru mereka menyelesaikan melalui muzakarahdan bahsul masail.
Sementara  kelompok  moderenis  memposisikan  diri  sebagai  kelompok  tajdid dengan  berijtihad  hukum  pada  sumber aslinya  al- Qur’an  dan  hadis,  tidak  mengikat dirinya  kepada madzhab tertentu,  tidak  fanatik  mazhab,  mengharuskan  ijtihad, melarang  taklid,  apabila  terjadi  peselisahan  dalil  atau  perselisihan  pendapat  mereka mengunakan  tarjih  melalui majlis  tarjih.  Perbedaan  metode istinb āṭ hukum  antara dua  komunitas  menimbulkan  perbedaan  pendapat  dan  cara  pengamalan  agama. Perbedaan antara dua komunitas ini berujung pada tidak saling menerima antara satu dengan  yang  lain.  Sehingga  perbedaan  berujung  dengan  sikap  yang  tidak terpuji, seperti saling menuding, mencela, membid’ahkan, bahkan saling mengkafirkan. Juga muncul  sikap  mengkultuskan  pendapat  kelompoknya  yang  paling  benar  dan  yang lainnya  sesat-menyesatkan.    Menanggapi  perbedaan  metode  yang  digunakan  ulama tradisional  yang  mengkaji  dan  menganalisa  hukum  fikih  yang  merujuk  pada  kitab – kitab klasik dan pada kitab al-Umm, juga komunitas ulama yang menganalisa hukum langsung  pada    al- Qur’an  dan  hadis  melalui  pintu  ijtihad  sebagaimana  yang  terjadi saat  ini,  penulis  berargumentasi  bahwa,  kedua  metode  ini  masih  mempunyai kelemahan masing-masing yang perlu dibenahi.
Kelompok  ulama  tradisional  yang  mengamalkan  hukum  berdasarkan  pada pendapat  imam  mujtahid,  atau  mujtahid  dalam madzhab tanpa  meneliti  kembali
kepada  dalil-dalil  yang  mereka  gunakan  membuat  penelitian  terputus,  padahal seharusnya semua hukum harus bersumber kepada dalil aslinya yaitu  al- Qur’an dan Hadis,  tidak  berhenti  pada  teks  kitab-kitab  imam madzhab atau  pengikut  mazhab. Menurut penulis, ulama harus terus meneliti sampai kepada dalilnya, sehingga dapat diketahui dalil yang digunakan oleh imam mazhab. Menurut penulis, berpegang pada pendapat  ulama madzhab bukan  berarti  tidak  mengikuti  al- Qur’an  dan  hadis,  tetapi memberikan  kepercayaan  kepada  hasil  ijtihad  mereka  dari al- Qur’an  dan  Hadis.
Persoalan tersebut dibenarkan pada orang yang belum sampai pada tingkatan ijtihad.
Sementara mengali hukum atau berijtihad hukum langsung berdasarkan pada al- Qur’an  dan  Hadis  tanpa  memahami  kaidah -kaidah  hokum,  berupa  penguasaan usul fikih  dan  pengusaan    bahasa  Arab  yang  baik  dan  ilmu  adalah  hal  yang  keliru, apalagi  bagi  orang  yang  berijtihad  tidak  memiliki  keilmuan  yang  memadai  akan menimbulkan  bermacam  corak  ragam  hukum  yang  dapat  menimbulkan  kekacauan. Dalam  berijtihad  perlu  diketahui  bahwa,    al- Qur’an  dan  hadis  adalah  dua  sumber hukum  Islam  yang  tidak  dapat  ditolak  oleh  siapapun,  karena  warisan  Nabi  dan tempat  berpijak  umat  Islam.  Para  imam madzhab semua  sepakat    al- Qur’an  dan hadist sebagai landasan untuk menggali hukum. Kemampuan manusia diberikan oleh Allah SWT tidak  sama,  kemampuan  yang  tinggi  dan  mempunyai  kesanggupan mengali  hukum  dari  sumber    al- Qur’an  dan  Hadis.  Sementara  bagi  orang  yang kurang  mampu  daya  ingat  atau  penalaran  yang  rendah  dibenarkan  bertanya  dan mengikuti  pendapat  orang  yang  mengerti,  hal  ini  kemudian  muncul madzhab dan taklid kepada mazhab.
Menurut  penulis  ijtihad  boleh  saja  dilakukan.  Walau  demikian  penulis  tidak sependapat dengan membuka hak berijtihad seluas-luasnya dan kepada semua orang yang tidak mempunyai kapasitas dalam bidang agama, dan tidak menguasi usul fikih, ilmu  tafsir,  ilmu  hadis  dan  sebagainya.  Ahli  ijtihad  menurut  penulis  harus  sangat selektif  dan  mempunyai  niat  yang  bersih  dan  ketulusan  karena  Allah SWT,  bukan keinginan  hawa  nafsu,  kepentingan  kelompok  atau  golongan,  karena  Nabi Muhammad  memberikan  legalitas  mendapatkan  pahala,  yakni  dua  pahala  jika ijtihadnya benar dan satu pahala, apabila ijtihadnya salah.
Menanggapi  hal  ini  penulis  berangapan  bahwa,  beritjihad  yang  dapat dilakukan sekarang adalah persoalan baru yang tidak terdapat dalam  al- Qur’an dan Hadis. Orang-orang yang mengerti al- Qur’an dan hadis dan mampu berijtihad harus berusaha berijtihad, sekalipun bukan ijtihad mutlak tetapi pada manhaj imam-imam
madzhab terdahulu.  Seperti  yang ditawarkan  oleh  Qadri  Azizi  dalam  bukunya Reformasi  Bermazhab.  Contohnya  ijtihad  yang  dilakukan  dewasa  ini  oleh  lembaga Ulama Indonesia (MUI) NU dan Muhammadiyah dan MPU Aceh.
Menurut  penulis,  ulama  Syafi’iyah  tidak  kaku  dalam  menanggapi  tentang ijtihad dan taklid. Ulama- ulama Syafi’iyah  tidak memaksa harus bermazhab Syafi’i, tetapi  dibolehkan  berpindah  kepada madzhab lainnya. 50 Dalam  hal  ini  penulis mengutip beberapa sumber kitab referensi. Seorang kadi atau hakim dalam madzhab Syafi’i  harus  mujtahid  (ma mpu  berijtihad)  dan  memutuskan  dengan  ijtihadnya. Persyaratan  ini  membuktikan  ijtihad  itu  harus  ada  pada  seorang  hakim.  Seharusnya seorang  hakim  mampu  berijtihad  dan  memutuskan  perkara  dengan  ijtihadnya. Apabila tidak mampu beritihad dibolehkan taklid kepada mazhab. Menurut Imam al- Nawawi  dan  Rafi’i  apabila  seorang  hakim  tidak  mampu  berijtihad  dibolehkan memutuskan  perkara  dengan  pendapat madzhab yang  dikutinya,  bahkan  Imam Mawardi  membolehkan  memutuskan  perkara  pada madzhab yang  dikehendakinya. Menurut ibn u Ruf’ah (salah seorang ulama Syafi’iyah) seorang hakim yang muqalid (tidak  mampu  berijtihad)  apabila  putusan  bertentangan  dengan  mazhabnya dinyatakan  gugur.  Pendapat  ini  sesuai  dengan  pendapat  Imam  Nawawi  dan  Subki. Namun tidak disetujui oleh Imam Ghazal i, dan Imam Rafi’i. 51
Realitas  yang  terjadi  di  dalam  pengamalan  hukum  Islam  di Aceh,  masih terjadi  perbedaan  antara  sebagian  komunitas  masyarakat  Aceh  dengan  komunitas yang  lain.  Di  mana  komunitas  ulama  tradisional  yang  terdiri  di  dalamnya  Ulama Dayah, NU, HUDA, MUNA dan mayoritas masyarakat yang bermazhab Syafi’i dan mengikat  diri  dengan madzhab tertentu,    sementara  konmunitas  moderenis  terdiri dari  Muhammadiyah  dan  wahabi    salafiyah  yang  tidak  bermazhab  atau  lintas mazhab.  Sikap  tidak  terpuji  dimunculkan di  dalam  kelompoknya,  sehingga menimbulkan  kebencian  antara  kelompok,  akhirnya  menimbulkanperpecahan. Akibat  kebencian  akhirnya  menimbulkan    konflik  antara  umat  Islam  seperti  yang
50 Pendapat  ulama  muta ’a khirin termasuk  Ibnu  Hajar  dan  lain  lainnya.  Dibolehkan berpindah-pindah  dari  satu madzhab ke madzhab yang  lain,  sekalipun  sekedar  mencoba-coba, selamanya  atau  pada  sebagian  kasus  terbaru  selama  tidak  terjadi  talfiq  juga  dibolehkan  bertalid dengan madzhab lain  bukan  karena mengambil  yang  mudah  mudah,  tetapi  karena  kondisi  darurat. Contohnya  yaitu orang  yang  waswas  dalam  berniat  pada  wudu  atau  salat. Atau  bacaan  fatihah  di belakang  imam,  diboleh  tidak  berniat,  atau  tidak  membaca  fatihah  di  belakang  imam  (menurut madzhab Syafi’i niat wajib dan membaca fatihah wajib. menurut madzhab Hanafi hukumnya sunat). Lihat Zainuddin Malibari: I’ānah al - Ṭālibīin , 217.
51 Zainuddin Malibari: I’ānah al - Ṭālibīn, Jild IV( Bandung, Syirkah al Ma’arif t.th.), 216.
terjadi di beberapa tempat di Aceh.  Perbedaan-perbedaan terjadi berbagai tempat di Aceh dalam skala kecil, seperti yang diungkapkan beberapa informan, namun dapat diselesaikan  oleh  MPU  setempat.  Konflik  dan  kebencian  yang  ditimbulkan  karena perbedaan pendapat atau madzhab yang diikuti akan memecah-belah persatuan umat Islam,  memutus  hubungan  persaudaraan  sesama  muslim.  Perpecahan  dan persengkatan seperti ini yang dilarang oleh Islam.
Apabila  perbedaan  pendapat  dianggap  sebagai  bagian  dari  perpecahan  dan ajang  untuk  merusak  persaudaraan  atau  menimbulkan  kebencian,  saling  menghina, mengejek, mengklaim pendapat  yang  paling  benar,  tidak  ada  toleransi  (tasamuh), maka  perbedaan  ini  adalah  bagian  dari ikhtilaf  tadad. Namun  apabila  perbedaan pendapat  atau  berbedaan madzhab dianggap  sebagai  bentuk  keberagaman  dalam ajaran  Islam,  bukan  dalam  bentuk  perbedaan  yang  dapat  disalahkan  antara  satu dengan lainnya, tetapi karena berbeda persepsi dalam memahami nas  al- Qur’an dan hadis, seperti yang terjadi perbedaan antara imam mazhab, maka perbedaan tersebut dianggap sebagai ikhtilaf li Tanawwu’ .
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  para  ulama-ulama,  tokoh  masyarakat, para cendikiawan  muslim  Aceh,  bahwa  di  kalangan  para  ulama  kharismatik  Aceh beranggapan  perbedaan  yang  terjadi  di  Aceh  pada  masalah furu’iyah yang  terjadi selama  ini  adalah  bagian  dari perbedaan  yang  masih  dapat  dibenarkan,  juga  dapat diselesaikan  melalui  pendekatan  musyawarah  dan  dialog,  perbedaan  tersebut menurut peneliti disebut sebagai Ikhtilaf al-Tanaw wu’ Namun perbedaan pendapat di kalangan    masyarakat  awam  dan  orang  yang  masih  terbatas  ilmu  dalam  komunitas masyarakat  Aceh  menilai  perbedaan  pendapa  khlafiyah  sebagai ikhtilaf  tadad, sehingga  mereka  mudah  digiring  untuk  menyerang  kelompok  lain,  membid’ahkan serta  mudah  mengkafirkan  atau  menyesatkan  yang  tidak  sependapat  dengannya. Anggapan seperti ini banyak terjadi di kalangan umat Islam dewasa ini.
Perbedaan madzhab dan berbeda pendapat di kalangan  intelektual atau ulama diatasi dengan  sikap saling memahami, menghargai dan toleransi antara satu dengan yang  lain,    membuka  forum  dialog  dengan  individu  atau  kelompok  yang  berselisih pendapat, tidak memaksa kehendak pendapatnya kepada orang lain. tidak mengklaim pendapatnya  paling  benar  dengan  menyalahkan  orang  lain,  harus    memahami  dalil yang  digunakan  kelompok  yang  berseberangan    pendapat. 52 Adapun  perbedaan
52 Lihat  beberapa  penjelasan  terkait  di Anton  Widyanto,  “PENGEMBANGAN  FIQH  DI ZAMAN MODERN,” Jurnal Ilmiah Islam Futura 10, no. 2 (2011): 82 – 100,
madzhab atau  perbedaan  pendapat  di  kalangan  awam  dan  pelajar  yang  ilmunya masih terbatas disebut sebagai perbedaan tadad, maka langkah yang harus ditempuh adalah  memperkenalkan  dasar-dasar  muncul  mazhab,  metode  pengambilan  hukum imam mazhab,  dan  etika/adab  menghadapi  perbedaan  pendapat  atau  mempelajari fikih ikhtilaf. Sedangkan  ulama dan intelektual harus membimbing kelompok awam untuk  memahami  perbedaan  dan  memutuskan  dengan  menetapkan  hukum  secara pasti.
Dalam konteks perbedaan pendapat di Aceh, beberapa kasus  seperti mu’alat khutbah,  memegang  tongkat  waktu  khubah,  berkunut  pada  salat  subuh,  membaca basmalah pada fatihah khilafiyah lainnya harus dapat dicermati dengan menghormati penduduk setempat yang mengakui sebagai perbuatan dan keberagaman tanpa perlu menampakkan  perbedaan.  Apabila  tidak  dapat  dilakukan  pengompromian  dalam masalah  ijtihadiyah  karena  berbeda  prinsip  dan  berbeda  metodologi  seperti khilafiyah antara madzhab yang terdapat dua pendapat, maka perlu disikapi sebagai berikut:  a.tidak  menganggap  fasiq, mubtadi ’  dan  kafir  pihak  yang  berselisih  paham dengannya.  b.  Melakukan  dialog  yang  sehat  dengan  mengutamakan  dalil  dan argumentasi  c.  tidak  memaksakan  kehendak  atau  paham  kepada  pihak  lain  d.  tidak mengklaim kebenaran mutlak berada pada pihaknya.
Dalam  hal  menyelesaikan    perbedaan  pendapat madzhab dan  perbedaan pendapat  yang  terjadi  dalam  pengamalan madzhab di  Aceh,  sebagaimana  yang dikemukan  para informan,  harus  diselesaikan  dengan  duduk  bermusyawarah  dan mencari akar persoalan, dibahas dengan argumentasi dan dalil yang kuat, mendalami kembali,  tidak  menghasut,  memprovokasi  massa,  menfitnah,  membid’ahkan. Pernyataan  ulama  kharismatik  Aceh  Abu  Tumin,  Abu  Daud  Zamzami,  Prof Syahrizal Abbas dan beberapa tokoh lainnya dapat memberikan solusi penyelesaian konflik.

## C. Penutup
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  dapat  disimpulkan  sebagai  berikut: Pertama, pengamalan  fikih  di  Aceh  secara  mayoritas  berdasarkan madzhab Syafi’i atau Syafi’iyah, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya:
doi:10.22373/JIIF.V10I2.46; Jabbar Sabil, “Dinamika Teori Maq As Id,” Jurnal Ilmiah Islam Futura 10, no. 2 (2011): 36 – 49.
1. Para  ulama-ulama  terdahulu  mengikuti  kepada madzhab gurunya,  selanjutnya dikembangkan kepada murid-murid dan masyarakat. Hal demikian sudah berlaku sejak dari masa masuknya Islam ke Aceh abad ke 13, masa kerajaan Aceh Perlak, Pasai dan Aceh Darusalam, hingga saat ini.
2. Beranggapan  bahwa, madzhab Syafi’i  sebagai  salah  satu madzhab yang  dapat dipercaya (siqah) dari  empat madzhab yang  muktabar,  karena  ke-siqah-an  guru- gurunya  dan  kesiqahan  kitab-kitabnya  dari al-Umm sampai  kitab Minhāj Imam Nawawi dan seterusnya.
3. Keilmuan  ulama-ulama  Aceh  dan  referensi  kitab  yang  dipelajari  di  kalangan mayoritas  masyarakat  Aceh  adalah  kitab madzhab Syafi’i ,  baik  kitab  dalam bahasa Arab maupun bahasa Jawi (bahasa Arab-melayu).
Namun  sebagian  kalangan  masyarakat  Aceh mengamalkan  hukum  Islam berdasarkan  pada  hasil  pentarjihan  dalil  berdasar  yang  terkuat  dari    al- Qur’an  dan Hadis,  tanpa  menganut madzhab tertentu.  Mereka  berpedoman  kepada  buku himpunan  putusan  tarjih  (HPT). Kedua,  ada  beberapa  faktor  yang  menyebabkan berkembang madzhab fikih  di  Acah  sampai  saat  ini    yaitu,  karena  guru,  kitab lembaga,  dan  organisasi  masyarakat  Islam. Ketiga,  sebagian  kalangan  ulama  dapat menerima  perbedaan  pendapat  dalam  mazhab,  namun  sebahagian  masih berat menerima keberagaman madzhab karena pengamalan fikih bermazhab Syafi’i sudah mengakar  dalam  masyarakat  dari  dahulu  sampai  sekarang,  Aceh  masih  belum memiliki  referensi  kitab madzhab Hanafi,  Maliki,  Hanbali  yang  memadai,  Aceh belum memiliki tenaga ahli fikih madzhab selain Syafi’i yang menguasai metode dan fikih.
Keempat,  ulama  khalismatik  Aceh  beranggapan  perbedaan  yang  terjadi  di Aceh  pada  masalah furu’iyah yang  terjadi  selama  ini  adalah  bagian  dari  perbedaan yang  masih  dapat  dibenarkan,  juga  dapat diselesaikan  melalui  pendekatan musyawarah dan dialog, perbedaan tersebut menurut peneliti disebut sebagai Ikhtilaf al- Tanawu’ .  Namun  perbedaan  pendapat  di  kalangan    masyarakat  awam  dan  orang yang  masih  terbatas  ilmu  dalam  komunitas  masyarakat  Aceh  menilai  perbedaan pendapat khilafiyah sebagai ikhtilaf tadad. Kelima, perbedaan pengamalan madzhab dan  perbedaan  pendapat  dalam  berbagai  kasus  furu’iyah  masih  terjadi  di  Aceh sampai saat ini, namun keragaman madzhab dan perbedaan pendapat masih memicu perpecahan dalam  masyarakat  Aceh,  masing-masing  pihak  mengklaim  pendapatnya paling kuat dan pendapat lain salah. Hal ini dipicu oleh beberapa faktor, yaitu masih
kurangnya  pemahaman  terhadap madzhab yang  diikutinya,  tidak  mengetahui  etika bermazhab  dan  cara  bermazhab  yang  sebenarnya,  keyakinan  yang  berlebihan terhadap madzhab dan  pendapat  yang  diikutinya,  ada  keinginan  hawa  nafsu, sehingga  mempertahankan  pendapat  walaupun  pendapat  lemah,  atau  ingin mempertahankan  pendapat  kelompok  masing-masing,  serta  ada  sifat  buruk sangka kepada pendapat yang berlainan dengannya.

## DAFTAR PUSTAKA
‘Ali  Sayis,  Muhammad. Tarikh  Fiqh  al  Islami.  Cairo:  Maktabah  Muhammad  Ali Subhi, t.th.
A.  Hasymy. Sejarah  Masuk  dan  Berkembangnya  Islam  di  Indonesi; Kumpulan  Pra Saran pada Seminar 17-20 Maret 1963 di Aceh. Bandung: Al- Ma’arif, 1993.
Abbas, Syahrizal. Dinamika dan Tradisi Menulis di Kalangan Ulama Dayah” , dalam Daud Zamzami, dkk. Pemikiran Ulama Dayah Aceh, cet 1. Jakarta: Prenada, 2007.
Abu Zahrah, Muhammad. Tarikh Madhahib Islamiyah. Cairo: Dar al-Fikr Arabi, t.th.
Al-Bajuri, Ibrahim. Hasyiyah al Bajuri ala Abi Qasim al- Ghazi, Jilid  I. Semarang: Thaha Putra, t.th.
Al-Jurjani, Ali Muhammad. At- Ta’rifat . Dar al Aqsa’ t.th.
Al-Mansur, Asep  Saifuddin. Kedudukan madzhab dalam  Syari’ah  Islam .  Jakarta: Pustaka al- Husna, 1984.
Al-Muqri,  Ahmad  bin  Muhammad    bin  Ali  al-Faiyumi, Misbahul  Munir.  Beirut:
Maktabah al ‘Asriyah, 1997.
Al-Ulwani, Taha Jabir Fayyadl. Al Adabul Ikhtilaf -Islam, terj Abul Fahmi. Jakarta: Gema Insani Press, 1991. hlm. 36
Al-Zuhaili,  Wahbah. Al-Fiqh  Al-Islami  wa  Adillatuhu juz  1.  Beirut:  Dar  Al  Fikr, 1989.
Amin, Masyhur. NU & Ijtihad politik Kenegaraannya. Yogyakarta: Al-Amin, 1996.
Amiruddin, M. Hasbi. Apresiasi Dayah sebagai Lembaga Pendidikan Islam di Aceh. Banda Aceh: PB Ishafuddin, 2010.
Anggaran Dasar Dayah  Ishafuddin, pasal 4.
Az-Zuhaili,  Wahbah. Al-Fiqh  al-Islami  wa  Adillatuhu, Jilid  1.  Beirut: Dar  al  Fikr, 1984.
Badran, Abdul Qadir Mustafa. Nazhatun Khatir ‘Atir Syarh Raudhah An Nazir, Jilid 2. Makkah: Dar al Baz, t.th.
Depdikbud, Kamus Besar Indonesia, Edisi III. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
Hamka. Sejarah Umat Islam. Singapura: Pustaka Nasional. Ptc. LTD, 1994.
Hanafi,  Ahmad, Pengantar  dan  Sejarah  Hukum  Islam, cet.  V.  Jakarta:  PT.  Bulan Bintang, 1989.
Husen, Ibrahim, “ Sampai di Mana Ijtihad dapat Berperan” . Bandung: IAIN Gunung Jati, 15 Maret 1989.
Ibnu Manzur. Lisanul al-Arab, Jilid V. Beirut: Dar Ihya‘ Turas al -Arbi, 1997.
Ibrahim, Muslim. Pengantar Fiqh Maqaran. Jakarta: Erlangga,1991.
Kurdi, Muliadi. Aceh di Mata Sejarawan: Rekonstuksi Sejarah Sosial Budaya. Banda Aceh: LKAS, 2009.
Luwis Ma’luf. Al-Munjid fi Al-Lughah wa Al-Alam. Beirut: Dar Al Masyariq, 1986.
Malibari, Zainuddin. I’anah Al - Talibin, Jilid IV. Bandung:   Syirkah al Ma’arif t.th.
Mastuhu. Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren. Jakarta: INIS, 1994. hlm. 39
Rahmat,  Darmawan. Perkembangan  Islam  di  Indonesia. Surabaya:  Pustaka Kencana. 1999.
Razi, Muhammad Abu Bakar. Mukhtar Sihah. Kairo: Dar al Manar, t.th.
Sabil,  Jabbar.  “Dinamika  Teori  Maq  As  Id.” Jurnal  Ilmiah  Islam  Futura 10,  no.  2 (2011): 36 – 49.
Shabri  A,  dkk. Biografi  Ulama-Ulama  Aceh  Abad  XX.  Banda Aceh:  Dinas Pendidikan Prop.NAD, 2007.
Widyanto,  Anton.  “PENGEMBANGAN  FIQH  DI  ZAMAN  MODERN.” Jurnal Ilmiah Islam Futura 10, no. 2 (2011): 82 – 100. doi:10.22373/JIIF.V10I2.46.