## DILEMATIKA KEWENANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM MENYELENGGARAKAN PILKADA DAN PEMILU
MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR 1945

## DEDE KURNIAWAN
Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Jln. Raya Jakarta KM 4 Pakupatan, Serang-Banten email: kurniawandede195@gmail.com

## ABSTRACT
The polemics that has arisen over the role of the KPU as  well as the accountability of the  Provincial  KPUD  and  Regency  /  City  KPU  over  the  issuance  of  Law  No.  32  of  2004 concerning Regional Government. After that, Law Number 22 Year 2007 concerning Election Organizers  was  born,  changed  to  Law  Number  15  of  2011  concerning  Election  Organizers and was last amended again to Law Number 7 of 2017 concerning General Elections. Article 18 paragraph (4) of the 1945 Constitution that "Governors, Regents, and Mayors respectively as  Head  of  Regional  Provinces,  Regencies  and  Cities  are  democratically  chosen.  Therefore this  study  aims  to  explain  the  Authority  of  the  Election  Commission  Against  Election  in Democratic  Elections  According  to  the  1945  Constitution.  The  research  method  used  is normative juridical as the main method and empirical juridical as a supporting method, with the  form  of  qualitative  analysis,  the  data  used  in  this  study  comes  from  primary  and secondary  data.  Based  on  the  results  of  the  analysis  and  discussion  concluded:  First,  in  a legal concept according to Article 22E Paragraph (2) of the 1945 Constitution, the selection of Regional Heads and Deputy Regional Heads is not included in the General Elections, but in  terms  of  Article  22E  Paragraph  (1),  Elections  because  they  are  carried  out  directly, publicly,  freely,  secretly,  honestly  and  fairly.  In  the  legal  concept,  seen  from  Article  22E Paragraph  (2)  of  the  1945  Constitution  and  Article  22E  Paragraph  (5)  of  the  1945 Constitution,  in  fact  ,  the  KPU  is  not  authorized  to  hold  elections  for  Regional  Heads  and Deputy Regional Heads, but substantially seen from Article 22E Paragraph (1), and practices the  election  of  Regional  Heads  and  Deputy  Regional  Heads  conducted  directly,  publicly, freely, confidentially, honestly and fairly by itself can be held by the KPU. Secondly, the KPU should not carry out the Election of Heads of Regional Heads and Deputy Regional Heads, but  it  shall  be  carried  out  by  the  organizers  of  Local  Elections  as  Special  Pilkada  in accordance with their respective regions.
Keywords: Role of Election Commission of Election, Democratic Election,

## 1945 Constitution

## ABSTRAK
Polemik  yang  pernah  muncul  soal  peranan  KPU  serta  pertanggungjawaban  KPUD Provinsi  dan  KPU  Kabupaten/Kota  atas  lahirnya  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004 tentang  Pemerintahan  Daerah.  Setelah  itu  lahirlah  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2007 tentang  Penyelenggara  Pemilu,  dirubah  menjadi  Undang-Undang  Nomor  15  tahun  2011 tentang  Penyelenggara  Pemilu  dan  terakhir  dirubah  lagi  menjadi  Undang-Undang  Nomor  7
Dilematika Kewenangan Komisi Pemilihan Umum Dalam Menyelenggarakan Pilkada dan Pemilu Menurut Undang-Undang Dasar1945
Tahun  2017  tentang  Pemilihan  Umum.  Pasal  18  ayat  (4)  UUD  1945  bahwa  “Gubernur, Bupati, dan Wali Kota masing-masing sebagai Kepala Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dipilih secara demokratis Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang Kewenangan Komisi Pemilihan Umum Terhadap Pilkada Dalam Pemilu Demokratis Menurut Undang-Undang  Dasar  1945.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  yuridis  normatif sebagai metode utama dan yuridis empiris sebagai metode pendukung, dengan bentuk analisis kualitatif,  data  yang  dipergunakan  dalam  penelitian  ini  bersumber  dari  data  primer  dan sekunder. Berdasarkan  hasil analisis dan pembahasan diperoleh kesimpulan: Pertama, secara konsep hukum menurut Pasal 22E Ayat (2) UUD 1945, pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak termasuk Pemilu, tetapi ditinjau dari Pasal 22E Ayat (1), secara substansi dan  praktek  pelaksanaannya  termasuk  Pemilu  karena  dilakukan  secara  langsung,  umum, bebas,  rahasia,  jujur  dan  adil.  Secara  konsep  hukum  dilihat  dari  Pasal  22E  Ayat  (2)  UUD 1945  dan  Pasal  22E  Ayat  (5)  UUD  1945,  sesungguhnya  KPU  tidak  berwenang menyelenggarakan  pemilihan  Kepala  Daerah  dan  Wakil  Kepala  Daerah,  tetapi  secara substansi dilihat dari Pasal 22E Ayat (1), serta praktek pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan  Wakil  Kepala  Daerah  yang  dilakukan  secara  langsung,  umum,  bebas,  rahasia,  jujur  dan adil dengan  sendirinya dapat diselenggarakan oleh  KPU.  Kedua Sebaiknya penyelenggaraan Pemilihan  Kepala  Kepala  Daerah  dan  Wakil  Kepala  Daerah  tidak  dilaksanakan  oleh  KPU, tetapi  dilaksanakan  oleh  penyelenggara  Pemilu  Lokal  sebagai  Lembaga  Khusus  Pilkada sesuai di daerahnya masing-masing.
Kata Kunci : Kewenangan KPU, Pilkada, Pemilu Demokratis, UUD 1945
A. PENDAHULUAN
Indonesia lahir sebagai negara merdeka  dengan  membawa  semangat demokrasi.  Oleh  karena  itu,  tercakup dalam  semangat  tersebut  pelembagaan secara  mantap  asas  desentralisasi  dalam sistem  ketatanegaraan.  Asas  desentralisasi merupakan  bagian  yang  sangat  penting  di dalam negara demokrasi. 1 Sebagai gagasan dan  bentuk  pemerintahan  yang  telah bersedimentasi  dalam  peradaban  politik, demokrasi  telah  diterima  secara  luas  oleh penduduk dunia sebagai  metode dan dasar legitimasi  perwujudan  kedaulatan  rakyat dalam membangun keamanan dan ketertiban politik. 2
1 Mahfud  MD.  2014. Politik  Hukum  di Indonesia .  Jakarta:  Raja  Grafindo  Persada.  Hlm.
319.
2 Firdaus, Constitutional Engineering , Desain Stabilitas  Pemerintahan  Demokrasi  dan  Siste Kepartaian ,  Bandung:  Yrauma  Widya,  2015,  hal. 20.
Pemilihan  Kepala  Daerah  atau  yang sering  disebut  Pilkada  dalam  penyeleng- garaanya  di  Indonesia  merupakan  sebuah polemik  di  masyarakat  yang  sampai dengan  saat  ini  belum  terselesaikan.  Di Indonesia dikenal dua sistem penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada),  yaitu  Pilkada  secara  tidak langsung  yang  dilakukan  pada  masa  awal kemerdekaan serta Pilkada secara langsung sesudah era reformasi. 3 Semangat demokratisasi  pasca  reformasi  1998 mengubah  secara  drastis  mekanisme pengisian  jabatan  Kepala  Daerah.  Pasal 18  ayat  (4)  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 menyebutkan  bahwa  Gubernur,  Bupati, dan  Wali  Kota  masing-masing  sebagai Kepala Daerah Provinsi, Kabupaten, dan
3 Al  Fajar  Nugraha  dan  Atika  Mulyandari, Pilkada Langsung dan Tidak Langsung, Mazahib,Vol XV, No. 2 (Desember 2016), Pp. 208- 237, ISSN 1829-9067; EISSN 2460-6588, hal. 209.
Kota dipilih secara demokratis. 4 Ada dua substansi yang menjadi amanat konstitusi  yang  terkandung  dalam  Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 tersebut. Pertama, bahwa  pengisian  jabatan  Kepala  Daerah dan Wakil Kepala Daerah harus dilakukan  melalui  pemilihan.  Pengisian jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah  tersebut  tidak  boleh  dilakukan melalui  cara  lain  di  luar  cara  pemilihan, misalnya dengan cara pengangkatan atau penunjukan.  Kedua  pemilihan  tersebut harus  dilakukan  secara  demokratis, artinya  harus  memenuhi  kaidah-kaidah demokrasi.  Pasal  18  ayat  (4)  UUD  1945 tidak  mewajibkan  pembentuk  Undang- Undang  (DPR  bersama  Presiden)  untuk menggunakan  prosedur  atau  tata  cara pemilihan  tertentu,  secara  langsung ataupun tidak langsung. Hal itu diserahkan sepenuhnya kepada pembentuk  Undang-Undang,  sepanjang telah
terpenuhinya kaidah-kaidah demokrasi. 5 Undang-Undang
memandang bahwa  pemilihan  Kepala  Daerah  dan Wakil  Kepala  Daerah  secara  demokratis dapat  dilakukan  melalui  dua  cara. Pertama,  pemilihan  oleh  DPRD.  Kedua, pemilihan  secara  langsung  oleh  rakyat. 6
Jika Pilkada dilakukan secara demokratis sesuai  dengan  amanat  Pasal  18  ayat  (4) UUD 1945, maka Pilkada dapat dilaksanakan tidak langsung yaitu dipilih oleh  DPRD  berdasarkan  aturan  dan prosedur  yang  transparan  dan  akuntabel. Sedangkan  Pemerintah  Pusat  hanya memberikan  pengesahan  saja.  Undang- Undang  Dasar  1945  Pasal  22E  Ayat  (5)
4 Lihat Pasal 18 ayat (4) UUD 1945.
5 Rusdianto Sesung, Hukum Otonomi Daerah Kesatuan,  Daerah  Istimewa,  dan  Daerah  Otonomi Khusus , Bandung: Refika Aditama, 2013, hal. 136.
6 Titik  Triwulan  Tutik, Konstruksi  Hukum Tata  Negara  Indonesia  Pasca  Amandemen  UUD 1945, Jakarta:  Kencana  Prenada  Media  Group, 2011, hal. 270.
menyebutkan  bahwa  pemilihan  umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan  umum  yang  bersifat  nasional, tetap,  dan  mandiri. 7 Ketentuan  lebih lanjut  tentang  pemilihan  umum  diatur dengan Undang-Undang. 8 Pemilihan umum  dilaksanakan  secara  langsung, umum,  bebas,  rahasia,  jujur,  dan  adil setiap  lima  tahun  sekali. 9 Dikatakan langsung,  artinya  rakyat  sebagai  pemilih mempunyai  hak  untuk  memberikan suaranya  secara  langsung  sesuai  dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara. 10
Pemilihan  yang  bersifat  umum mengandung
makna menjamin kesempatan  yang  berlaku  menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi  berdasarkan  suku,  agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan,  dan  status  sosial. 11 Setiap warga  negara  yang  berhak  memilih bebas  menentukan  pilihannya  tanpa tekanan  dan  paksaan  dari  siapa  pun.  Di dalam  melaksanakan  haknya,  setiap warga negara dijamin keamanannya oleh negara,  sehingga  dapat  memilih  sesuai dengan  kehendak  hati  nurani. 12 Dalam memberikan  suaranya,  pemilih  dijamin bahwa  pilihannya  tidak  akan  diketahui oleh pihak mananpun. Pemilih memberikan  suaranya  pada  surat  suara dengan  tidak  dapat  diketahui  oleh  orang
7 Pasal  22E  Ayat  (5)  Undang-Undang  Dasar 1945.
8 Pasal  22E  Ayat  (6)  Undang-Undang  Dasar 1945.
9 Pasal  22E  Ayat  (1)  Undang-Undang  Dasar 1945.
10 Lihat  Penjelasan  Atas  Undang-Undang Nomor  10  Tahun  2008  tentang  Pemilihan  Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.
11 Lihat  Penjelasan  Atas  Undang-Undang Nomor  10  Tahun  2008  tentang  Pemilihan  Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.
12 Lihat  Penjelasan  Atas  Undang-Undang Nomor  10  Tahun  2008  tentang  Pemilihan  Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.
Dilematika Kewenangan Komisi Pemilihan Umum Dalam Menyelenggarakan Pilkada dan Pemilu Menurut Undang-Undang Dasar1945
lain. 13 Dalam  penyelenggaraan  Pemilu ini, penyelenggara Pemilu, aparat Pemerintah,  peserta  Pemilu,  pengawas Pemilu, pemantau Pemilu, pemilih, serta semua  pihak  yang  terkait  harus  bersikap dan  bertindak  jujur  sesuai  dengan peraturan  perundang-undangan. 14 Setiap pemilih  dan  peserta  Pemilu  mendapat perlakuan sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun. 15

## B. RUMUSAN MASALAH
Dari  pemaparan  latar  belakang tersebut diatas maka penulis merumuskan  suatu  permasalahan  yakni bagaimana kewenangan Komisi Pemilihan Umum dalam Menyelenggarakan  Pilkada  dan  Pemilu menurut UUD 1945?

## C. PEMBAHASAN
1. Kewenangan Komisi Pemilihan Umum  Dalam  Menyelenggarakan
Pilkada  dan  Pemilu  Menurut  UUD 1945
Karena  Pemilu  merupakan  sebuah pilar  demokrasi  yang  dianggap  paling efektif dalam memecahkan masalah peralihan kekuasaan.  Lewat Pemilu proses peralihan  kekuasaan  dijamin  lebih  aman dan  lebih efektif karena dapat  mengurangi tingkat  kekacauan. 16 Pasal  22E  Ayat  (5) UUD 1945 menyebutkan bahwa Pemilihan umum  diselenggarakan  oleh  suatu  komisi pemilihan  umum  yang  bersifat  nasional, tetap,  dan  mandiri.  Bagi  banyak  kalangan
13 Lihat  Penjelasan  Atas  Undang-Undang Nomor  10  Tahun  2008  tentang  Pemilihan  Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.
14 Lihat  Penjelasan  Atas  Undang-Undang Nomor  10  Tahun  2008  tentang  Pemilihan  Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.
15 Lihat  Penjelasan  Atas  Undang-Undang Nomor  10  Tahun  2008  tentang  Pemilihan  Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.
16 Jimly  Asshiddiqie, Peradilan  Etik  dan Etika  Konstitusi ,  Jakarta:  Sinar  Grafika,  2015, hal.
271-272.
ahli  hukum  tata  negara,  rumusan  di  atas dipahami,  UUD  1945  meletakan  lembaga penyelenggara  Pemilu  sebagai  salah  satu lembaga  negara  yang  penting.  Walaupun demikian,  UUD  1945  tidak  mengharuskan nama  lembaga  tersebut  adalah  Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal itu ditunjukan  dari  rumusan  frasa  “komisi pemilihan  umum”  yang  ditulis  dengan huruf kecil. Oleh karena  itu, nama  Komisi Pemilihan  Umum  merupakan  nama  yang diberi  melalui  Undang-Undang  sebagai pengaturan  lebih  lanjut  dari  ketentuan UUD  1945,  bukan  nama  yang  secara eksplisit  diberikan  langsung  oleh  UUD 1945. 17
Ketegasan  pada  Pasal  22E  Ayat  (5) UUD  1945  tersebut  jelas  dan  tidak bermakna  ganda.  Makna  yang  terkandung dalam  Pasal  22E  Ayat  (5)  UUD  1945 tersebut  adalah  terdapat  dua  hal,  pertama makna kewenangan  yang tercantum dalam kata  yang  bersifat  aktif,  yakni  pemilihan umum diselenggarakan, kata diselenggara- kan mengandung makna sebagai kewenangan  yang  melekat  pada  lembaga atau sebutan lain menurut Undang-Undang sebagai  penjabaran  Pasal  22E  UUD 1945. 18 Makna yang kedua yang tercantum dalam  Pasal  22E  Ayat  (5)  1945  adalah terdapat  kata  oleh  suatu  komisi  pemilihan umum,  melekat  kata  sifat  dan  kedudukan suatu lembaga atau badan dan atau sebutan lain,  yang  akan  diterjemaahkan  menurut Undang-Undang,  dan  makna  yang  ketiga yang terdapat dalam kalimat yang tercantum dalam Pasal 22E Ayat (5) adalah bersifat  nasional,  tetap  dan  mandiri.  Yang dapat  diterjemahkan  sebagai  kedudukan hukum  lembaga/  komisi  dan  atau  badan yang  berwenang  melaksanakan  pemilihan
17 Khairul  Fahmi, Pemilihan  Umum  Dalam Transisi  Demokrasi:  Kompilasi  Catatan  Atas Dinamika  Pemilu  dan  Pilkada  di  Era  Reformasi , Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016, hal. 128.
18 Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 65/PUU-XIV/2016.
umum sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. 19
Disebutkan  sangat  jelas  bahwa  suatu pemilihan  umum  diselenggarakan  untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil  Presiden,  dan  DPRD,  sebagaimana terdapat  dalam  Pasal  22E  Ayat  (2)  UUD 1945,  dan  sangat  jelas  bahwa  definisi maupun  tujuan  diselenggarakannya  suatu pemilihan  umum  adalah  tidak  termasuk memilih Gubernur, Bupati dan  Wali  Kota, sehingga  makna  yang  terkandung  dalam penafsiran  Pasal  22E  Ayat  (5)  UUD  1945 mengenai kewenangan, sifat dan kedudukan suatu komisi  pemilihan umum, tidak termasuk pemilihan Kepala Daerah. 20
Penegasan  Pasal  22E  Ayat  (5)  UUD  1945 mengenai  kewenangan,  kedudukan,  sifat dari adanya suatu komisi pemilihan umum untuk  menyelenggarakan  suatu  pemilihan umum  tidak  dapat  dimaknai  secara epistimologi  penulisan  suatu  ketentuan Undang-Undang  semata,  yakni  sekedar menafsirkan  bahwa  penulisan  komisi pemilihan  umum  dalam  huruf  kecil  pada Pasal 22E Ayat (5) UUD 1945
menunjukan  adanya  kewenangan  ganda dalam  hal  ini  selain  melaksanakan  Pemilu juga  termasuk  melaksanakan  Pilkada.  Hal ini  tidak  dapat  terjadi  karena,  definisi Pemilu  dalam  UUD  1945,  dan  termasuk kewenangan  lembaga  yang  menyeleng- garakannya  adalah  jelas  dan  terang menderang,  tidak  mengandung  muli  tafsir, dimana  tidak  terdapat  wewenang  KPU dalam  hal  ini  yang  disebutkan  dalam Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2011, sebagai  penyelenggara  Pemilu,  bukan sebagai  penyelenggara  Pilkada. 21 Pasal 22E Ayat (6) menyebutkan bahwa ketentuan  lebih  lanjut  mengenai pemilihan umum  diatur  dengan  Undang-Undang. Makna  Pasal  22E  Ayat  (6)  UUD  1945
19 Ibid .
20 Ibid . 21 Ibid .
inilah, dilahirkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara  Pemilu  yang  secara  jelas dalam  Pasal  1  Ayat  (1)  dan  seterusnya, menjelaskan  tentang  diselenggarakannya suatu  pemilihan  umum  yang  tergolong dalam  dua  fase,  yakni  pemilihan  umum anggota DPR, DPD, DPRD, dan pemilihan umum  untuk  memilih  Presiden  dan  Wakil Presiden.  Sedangkan  Pasal  1  Ayat  (4)
Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2011 tentang Penyelenggara Pemilu
menyebutkan  pemilihan  Gubernur,  Bupati dan  Wali  Kota,  tidak  tergolong  sebagai Pemilu. 22
Nomenklatur Undang-Undang Nomor  15  Tahun  2011  jelas  menyebut Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2011 adalah  tentang  Penyelenggara  Pemilu, tentu  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun 2011  adalah  sebagai  penjabaran  yang terdapat  dalam  Pasal  22E  UUD  1945, halmana  kedudukan  dan  sifat,  termasuk kelembagaan  dalam  hal  penyelenggara pemilihan  umum  adalah  menggunakan penyebutan  penyelenggara  Pemilu  dengan sebutan komisi pemilihan umum, sebagaimana  tersebut  dalam  Pasal  22E Ayat (5) UUD 1945, dan dalam penjabaran Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2011, telah  dijabarkan  di  dalamnya  mengenai keberadaan  suatu  lembaga  penyelenggara Pemilu  termasuk  adanya  suatu  Badan Pengawas  Pemilu  (Bawaslu)  dan  Dewan Kehormatan
Penyelenggara Pemilu (DKPP)  sebagaimana  yang  terdapat  dalam Pasal  1  Ayat  (16)  dan  Ayat  (22). 23 Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017
Tentang Pemilu Pasal 1 ayat (1) menyebutkaan  bahwa  yang  dimaksud dengan  Pemilu  adalah  sarana  kedaulatan rakyat  untuk  memilih  anggota  Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan  Daerah,  Dewan  Perwakilan
22 Ibid . 23 Ibid .
Dilematika Kewenangan Komisi Pemilihan Umum Dalam Menyelenggarakan Pilkada dan Pemilu Menurut Undang-Undang Dasar1945
Rakyat  Daerah,  yang  dilaksanakan  secara langsung,  umum,  bebas,  rahasia,  jujur  dan adil  dalam  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945. 24 Ayat (2) Penyelenggara  Pemilu  adalah  pelaksana tahapan  Pemilu  yang  dilaksanakan  oleh penyelenggara Pemilu. 25 Ayat (7)
Penyelenggara  Pemilu  adalah  lembaga yang  menyelenggarakan  Pemilu  yang terdiri  atas  Komisi  pemilihan  Umum, Badan  Pengawas  Pemilu,  dan  Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggara  Pemilu  untuk  memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
anggota Dewan Perwakilan Daerah,
Presiden  dan  wakil  Presiden,  dan  untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat  Daerah  secara  langsung  oleh rakyat. 26 Dengan adanya jaminan demokrasi  yang  beraturan  demikian  itulah kesejahteraan dan keadilan dapat diwujudkan dengan sebaik-baiknya. 27

## 2. Implementasi KPU dalam Pilkada
Polemik  yang  pernah  muncul  soal peranan  KPU  serta  pertanggungjawaban
KPUD Provinsi dan  KPU Kabupaten/Kota dalam  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah terselesaikan  dengan  keluarnya  Undang- Undang  Nomor  22  Tahun  2007  tentang Penyelenggara  Pemilu.  KPUD  Provinsi dan  KPUD  Kabupaten/Kota  yang  lepas sama  sekali  (tidak  lagi  bersifat  hierarkis dan  struktural)  dengan  KPU  dalam
24 Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.
25 Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.
26 Pasal 1 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.
27 Jimly  Asshiddiqie, Konstitusi  Bernegara , Malang: Setara Press, 2015, hal. 218.
penyelenggaraan  Pilkada  direkat  lagi dengan regulasi baru ini. 28
Undang-Undang  Nomor  22  Tahun 2007 tentang
Penyelenggara ini menciptakan  sebuah  tatanan  kelembagaan baru  KPU  secara  komprehensif  yang mengakomodasi  rezim  Pemilu  dan  rezim Pilkada  secara  bersamaan.  Pengesahan Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2007 tentang Penyelenggara ini sekaligus mempertegas  eksistensi  KPU  sebagai lembaga  negara  yang  bersifat  nasional, tetap,  dan  mandiri.  Sebelum  menguraikan format kelembagaan KPU menurut Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2007 tentang  Penyelenggara  Pemilu,  perlu digambarkan sekilas tentang format kelembagaan  KPU  menurut  Undang- Undang  Nomor  12  Tahun  2003  tentang Pemilihan  Umum  Anggota  DPR,  DPD, dan  DPRD,  dan  kelembagaan  menurut Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Ini ditujukan untuk melihat kelembagaan KPU secara  lebih  jelas  dan  menyaingi  berbagai perubahan-perubahan  yang  terjadi  terkait dengan kelembagaan KPU secara keseluruhan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu. 29
Dalam  Pemilu  DPR,  DPD,  DPRD Provinsi  dan  DPRD  Kabupaten/Kota, sesuai  dengan  Undang-Undang  Nomor  12 Tahun  2003  tentang  Pemilihan  Umum Anggota  DPR,  DPD,  dan  DPRD  bahwa KPU  berperan  sebagai  (1)Pembuat  aturan pemilihan;  (2)Pelaksana  proses  pemilihan dan (3)Pelaksana penegakan hukum dalam pemilihan.  Sementara  KPU  Provinsi  dan KPU Kabupaten/Kota berperan sebagai (1) Pelaksana  proses  pemilihan  dan  (2)
Penegakan hukum dalam pemilihan. Peran KPU, KPU Provinsi dan KPU
28 Khairul  Fahmi,  Pemilihan  Umum  Dalam Transisi Demokrasi, op.cit ., hal. 113.
29 Ibid .
Kabupaten/Kota mencerminkan bahwa
KPU secara kelembagaan bersifat vertikal, hierarkis dan struktural. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota merupakan pelaksana dari semua ketentuan dan arahan yang dibuat KPU. Begitu juga dengan soal anggaran, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota  lebih  banyak  berperan sebagai  pelaksana  saja.  Oleh  sebab  itu, baik program maupun anggaran, semuanya bersifat  sentralistik. 30 Berdasarkan  tugas dan  wewenang  KPUD  yang  diatur  dalam Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004 tentang  Pemerintahan  Daerah,  dalam Pilkada Provinsi, KPUD Provinsi berperan sebagai  (1)  Pembuat  aturan  pemilihan;  (2) Pelaksana  proses  pemilihan  dan  (3) Penegakan hukum dalam pemilihan.
Sementara
KPUD
Kabupaten/Kota menjalankan peranan sebagai (1)
Pelaksana  proses  pemilihan  dan  (2) Penegakan hukum dalam pemilihan. Pelaksanaan Pilkada Provinsi Provinsi oleh KPU  Provinsi  lepas  dari  supervisi  KPU, karena memang tidak ada kewenangan dan tugas  yang  diberikan  kepada  KPU  untuk melakukan supervise penyelenggaraan pemilihan  Kepala  Daerah  dan  Wakil Kepala  Daerah  oleh  Undang-Undang Nomor  12  Tahun  2003  tentang  Pemilihan Umum  Anggota  DPR,  DPD,  dan  DPRD maupun Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004  tentang  Pemerintahan  daerah. 31
Selanjutnya  pada  pelaksanaan  Pilkada Kabupaten/Kota,  KPUD  Kabupaten/Kota menjalankan  peranan  sebagai  (1)Pembuat aturan  pemilihan,  (2)Pelaksana  proses pemilihan dan (3)Penegakan hukum dalam pemilihan. Sementara PPK berperan sebagai  pelaksana  proses  pemilihan  dan penegakan hukum dalam pemilihan. Dalam  proses  pemilihan  Kepala  Daerah dan  Wakil  Kepala  Daerah  Kabupaten/ Kota, KPUD Kabupaten/Kota tidak
30 Ibid .
31 Ibid .
mendapatkan  supervise  baik  dari  KPU maupun  KPU  Provinsi,  karena  memang tidak ada kewenangan serta tugas KPU dan KPU  Provinsi  untuk  melaksanakannya. 32 Uraian  tentang  peranan  KPU,  KPU Provinsi dan  KPU  Kabupaten/Kota di atas menggambarkan  bahwa  beban  dan  risiko kerja  paling  berat  itu  ada  pada  KPU Kabupaten/Kota,  sebab  semua  proses pemilihan  harus  dilaksanakan  oleh  KPU Kabupaten/Kota.  Sementara  KPU  hanya sampai  selesainya  Pemilu  Anggota  DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Sedangkan untuk pemilihan  Kepala  Daerah  dan  Wakil Kepala  Daerah  baik  Provinsi  maupun Kabupaten/Kota,  KPU  tidak  ikut  campur. KPU  Provinsi  hanya  sampai  pada  proses pemilihan  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur, sedangkan  Pemilu  Bupati  dan  Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota,  KPU  Provinsi  tidak  ikut  membantu. Sementara menurut Undang-Undang
Nomor  12  Tahun  2003  tentang  Pemilihan Anggota  DPR,  DPD  dan  DPRD  bahwa kelembagaan KPU bersifat nasional, hierarkis dan struktural.
Begitu juga dengan masalah pertanggungjawaban  KPU  Provinsi  dan KPU Kabupaten/Kota
dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dn  Wakil  Kepala  Daerah  sebagaimana diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. KPU  Provinsi  dan  KPU  Kabupaten/Kota tidak  bertanggung  jawab  kepada  KPU sebagai  atasan  (lembaga  vertikal),  tetapi KPUD Provinsi dan  KPU Kabupaten/Kota bertanggung  jawab  kepada  publik  (Dalam Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004, KPUD  bertanggung  jawab  kepada  DPRD, tapi  setelah  gugatan  Judicial  Review  16 KPU  Provinsi  dan  beberapa  LSM  di kabulakan  MK,  maka  KPUD  dalam
32 Ibid .
Dilematika Kewenangan Komisi Pemilihan Umum Dalam Menyelenggarakan Pilkada dan Pemilu Menurut Undang-Undang Dasar1945
penyelenggaraan
Pilkada bertangung jawab kepada publik). 33
Uraian  di  atas  menunjukan  sebuah kelembagaan KPU yang terkoyak. Tatanan KPU  yang  hierarkis  dan  struktural  seperti apa yang dipahami dalam Undang-Undang Nomor  12  Tahun  2003  tentang  Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD rusak dan semakin  kehilangan  formatnya  pada  saat penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan  Wakil  Kepala  Daerah  berdasarkan Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004 tentang Pemerintahan Daerah. Kelembagaan KPU kehilangan bentuk atau format  yang  tidak  jelas,  tapi  itulah kenyataan  format  kelembagaan  KPU  di bawah duo Undang-Undang yang mengatur  tentang  pemilihan  umum  dan pemilihan  Kepala  Daerah  dan  Wakil Kepala Daerah. 34 Setelah lahirnya Undang- Undang  Nomor  22  Tahun  2007  tentang Penyelenggara Pemilu,
KPU dapat bernafas  lega.  Sebab  secara  kelembagaan, KPU dapat mempertahankan format kelembagaannya  secara  konsisten  baik pada  saat  Pemilu  anggota  DPR,  DPD  dan DPRD  Provinsi  dan  Kabupaten/Kota, Pemilu  Presiden  dan  Wakil  Presiden maupun  pemilihan  Kepala  Daerah  dan Wakil  Kepala  Daerah.  Hal  ini  tentunya akan  berimplikasi  positif  terhadap  kerja- kerja  KPU  secara  keseluruhan. 35 Secara sepintas,  dari  kewenangan  KPU,  KPU Provinsi  dan  KPU  Kabupaten/Kota  yang diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu dapat  dipahami  bahwa  pembagian  tugas antara institusi penyelenggara Pemilu pada masing-masing tingkatannya cukup proporsional.  KPU  tidak  bisa  lepas  dari proses  pemilihan  Kepala  Daerah  dan Wakil  Kepala  Daerah,  baik  Provinsi maupun  Kabupaten/Kota.  KPU  punya
33 Ibid .
34 Ibid .
35 Ibid .
kewenangan  dan  tugas  untuk  melakukan supervisi.  Begitu  juga  dengan  KPU Provinsi,  tugasnya  tidak  hanya  berhenti sampai  pada  tahap  dilantiknya  Gubernur dan  Wakil  Gubernur,  tetapi  juga  terlibat dalam  supervisi  pemilihan  Kepala  Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota yang  ada  di  wilayah  kerjanya.  Dengan format ini, pada akhirnya lembaga penyelenggara  Pemilu  ini  dapat  bekerja sama dan sama-sama  bekerja dalam  setiap bentuk dan jenis Pemilu yang diselenggarakan. 36
Secara  umum  dapat  digambarkan format  kelembagaan  KPU  dalam  Undang- Undang  Nomor  22  Tahun  2007  tentang Penyelenggara Pemilu bahwa KPU dikukuhkan menjadi lembaga vertikal yang bersifat  hierarkis  dan  struktural.  Dalam Undang-Undang  Nomor  22  tahun  2007 tentang Penyelenggara Pemilu dapat dilihat bahwa  Pemilu  dikelompokan  menjadi  tiga jenis  (1)  Pemilu  anggota  DPR,  DPD, DPRD  Provinsi  dan  DPRD  Kabupaten/ Kota;  (2)  Pemilu  Presiden  dan  Wakil Presiden; (3) Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil  Kepala  Daerah.  Pada  masing- masing  Pemilu  tersebut,  KPU,  KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota terlibat aktif  dengan  peran  yang  berbeda  sesuai dengan proporsinya masing-masing. Dalam  pelaksanaan  Pemilu  anggota  DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota  dan  Pemilu  Presiden  dan Wakil  Presiden  peranan  KPU,  KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu nyaris sama dengan peranan dalam Undang-Undang Nomor 12
Tahun  2003  tentang  Pemilihan  Anggota DPR,  DPD  dan  DPRD  dan  Undnag- Undang  Nomor  23  Tahun  2003  tentang Pemilu  Presiden  dan  Waki  Presiden.
Hanya saja pengaturan mengenai
36 Ibid .
wewenang  dan  tugas  KPU,  KPU  Provinsi dan  KPU  Kabupaten/Kota  dalam  Undang- Undang  Nomor  22  Tahun  2007  tentang Penyelenggara Pemilu lebih rinci dan jelas dibandingkan pengaturan tugas dan wewenang  dalam  Undang-Undang  Nomor 12  tahun  2003  dan  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003. 37 Peranan  KPU  sebagai  supervisor penyelenggaraan  Pemilu  Kepala  Daerah dan  Wakil  Kepala  Daerah  tergambar  dari tugas dan kewenangan KPU yang dicantumkan  dalam  Pasal  8  Ayat  (3) Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2007 tentang  Penyelenggara  Pemilu  antara  lain (a)menyusun  dan  menetapkan  pedoman tata  cara  penyelenggaraan  sesuai  dengan tahapan  yang  diatur  dalam  peraturan perundang-undangan;  (b)  mengoordinasi- kan dan memantau tahapan; (c) melakukan evaluasi  tahunan  penyelenggaraan  pemilu; (d)  menerima  laporan  hasil  pemilu  dari KPU  Provinsi  dan  KPU  Kabupaten/Kota; (e)  menonaktifkan  sementara  dan/atau mengenakan  sanksi  administratif  kepada anggota  KPU  Provinsi  yang  terbukti melakukan  tindakan  yang  mengakibatkan terganggunya  tahapan  penyelenggaraan pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan  rekomendasi  Bawaslu  dan ketentuan pengaturan perundang- undangan; dan (f) melaksanakan tugas dan wewenang  lain  yang  diberikan  oleh undang-undang. 38
Adapun peranan KPU Provinsi
sebagai supervisor penyelenggaraan pemilihan  Kepala  Daerah  dan  Wakil Kepala  Daerah  Kabpaten/Kota  tercermin dari  tugas  dan  wewenang  KPU  Provinsi dalam  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun 2007  tentang  Penyelenggara  Pemilu  Pasal 9 Ayat (3) huruf s yang menyatakan bahwa KPU  Provinsi  bertugas  dan  berwenang untuk  “memberikan  pedoman  terhadap
37 Ibid .
38 Ibid .
penetapan organisasi dan tata cara penyelenggaran Pemilu Kepala Daerah dan Wakil  Kepala  Daerah  Kabupaten/Kota sesuai  dengan  tahapan  yang  diatur  dalam peraturan  perundang-undangan.” 39 Tugas dan  wewenang  yang  dimiliki  KPU  dan KPU  Provinsi  untuk  melakukan  supervisi pelaksanaan pemilihan  Kepala  Daerah dan Wakil  Kepala  Daerah  menunjukan  sebuah hubungan yang integral, struktural, hierarkis serta konsisten antara KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagai lembaga  vertikal.  Konsistensi  hubungan kelembagaan  antara  KPU  dengan  KPU Provinsi  dan  KPU  Kabupaten/Kota  harus bertanggung  jawab  kepada  KPU.  Untuk pertanggungjawaban  KPU  Provinsi  dalam pemilihan  Kepala  Daerah  dan  Wakil Kepala  Daerah  Provinsi  tersermin  dari tugas  dan  wewenang  KPU  Provinsi  dalam Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2007 tentang  Penyelenggara  Pemilu  Pasal  9 Ayat  (3)  huruf  (m)  yang  menyatakan bahwa  KPU  Provinsi  bertgas  untuk “melaporkan  hasil  Pemilu  Kepala  Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi kepada KPU”.  Selain  menyampaikan  laporan kepada KPU, KPU Provinsi juga diberikan tugas untuk “menyampaikan laporan mengenai hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil  Kepala  Daerah  Provinsi  kepada Dewan  Perwakilan  Rakyat,  Presiden, Gubernur,  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah Provinsi” (Undang-Undang Nomor 22  Tahun  2007  tentang  Penyelenggara Pemilu Pasal 9 Ayat (3) huruf u). 40
Sedangkan pertanggungjawaban KPU  Kabupaten/Kota  dalam  penyeleng- garaan  pemilihan  Kepala  Daerah  dan Wakil Kepala daerah Kabupaten/Kota juga ditujukan  kepada  KPU  melalui  KPU Provinsi.  Hal  ini  diatur  dalam  ketentuan Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2007 tentang  Penyelenggara  Pemilu  Pasal  10
39 Ibid .
40 Ibid.
Dilematika Kewenangan Komisi Pemilihan Umum Dalam Menyelenggarakan Pilkada dan Pemilu Menurut Undang-Undang Dasar1945
Ayat  (3)  huruf  n  yang  menyatakan  bahwa KPU  Kabupaten/Kota  bertugas  untuk “melaporkan  hasi  Pemilu  Kepala  Daerah dan  Wakil  Kepala  Daerah  Kabupaten/kota kepada  KPU  melalui  KPU  Provinsi”.  Di samping  itu,  sesuai  dengan  ketentuan Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2007 tentang  Penyelenggara  Pemilu  Pasal  9 Ayat  (3)  huruf  u  bahwa  KPU  Kabupaten/ Kota  juga  bertugas  untuk  menyampaikan hasil  Pemilihan  Kepala  Daerah  dan  Wakil Kepala  Daerah  Kabupaten/Kota  kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Menteri Dalam Negeri, Bupati/Wali  Kota  dan  Dewan  Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. 41 3. Penyelenggara Lokal Daerah Sebagai Lembaga Khusus Pilkada Ambiguitas konseptual dalam menempatkan rezim hukum Pilkada berimplikasi pada
mekanisme kelembagaan,  teknis  pelaksanaan  maupun anggaran.  Secara  kelembagaan,  pemilihan Kepala  Daerah  dan  Wakil  Kepala  Daerah dilaksanakan  oleh  KPU  dan  Bawaslu beserta  jajarannya  dari  pusat  hingga daerah.  Keseluruhan  sistem  kelembagaan penyelenggara pemilu masih menggunakan nomenklatur  “pemilihan  umum”.  Usaha untuk  memilah  dan  memisahkan  serta mengeluarkan  pemilihan  Kepala  Daerah dan  Wakil  Kepala  Daerah  dari  rezim pemilihan  umum  tampak  pula  dalam desain  peradilan  pemilihan  Kepala  Daerah dan  Wakil  Kepala  Daerah  khususnya penyelesaian  perselisihan  hasil  Pilkada tersebut. 42
41 Ibid .
42 Firdaus, Problematika  Hukum  dan  Masa Depan  Pilkada  Serentak ,  Makalah  disampaikan pada Seminar Nasional dengan Tema “ Masa Depan Pilkada  Serentak ”  yang  diselenggarakan  oleh Laboratorium Administrasi
Negara FISIP UNTIRTA, Hotel Grand Krakatau, Serang, Banten, Kamis 10 Desember 2015.
Untuk
memberikan kepastian terhadap  penyelenggara  pemilihan  Kepala Daerah  dan  Wakil  Kepala  Daerah  yang dilaksanakan  secara  langsung,  umum, bebas,  rahasia,  jujur  dan  adil.  Maka Amandemen konstitusi Pasal 22E Ayat (2) UUD  1945  bahwa  pemilihan  umum diselenggarakan  untuk  memilih  anggota Dewan  Perwakilan  Rakyat,  Dewan Perwakilan  Daerah,  Presiden  dan  Wakil Presiden  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah. 43 Bisa ditambahkan untuk memilih  Pilkada  juga.  Pasal  Ayat  (5) UUD  1945  bahwa  Pemilihan  Umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan  umum  yang  bersifat  nasional, tetap,  dan  mandiri. 44 bisa  ditambahkan dan/atau  lembaga  khusus  penyelenggara lokal daerah.
Pasal  18  Ayat  (4),  bahwa  Gubernur,
Bupati,  dan  Wali  Kota  masing-masing sebagai Kepala Daerah Provinsi, Kabupaten,  dan  Kota  dipilih  secara demokratis Memperhatikan praktek penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan  Wakil  Kepala  Daerah  yang  dilakukan secara  langsung,  umum,  bebas,  rahasia, jujur  dan  adil,  maka  sebaiknya  Pemilihan Kepala  Daerah  dan  Wakil  Kepala  Daerah dikategorikan sebagai Pemilu. Jika Pemilihan  Kepala  Daerah  dan  Wakil
Kepala  Daerah  tidak  dapat  di  konsepsi sebagai Pemilu, maka sebaiknya penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak dilaksanakan oleh KPU, tetapi
dilaksanakan  oleh  penyelenggara  Pemilu Lokal  sebagai  Lembaga  Khusus  Pilkada sesuai di daerahnya masing-masing.
43 Lihat Pasal 22E Ayat (2) UUD 1945.
44 Lihat Pasal 22E Ayat (5) UUD 1945.

## D. PENUTUP
Berdasarkan hasil pembahasan diatas tentang  Dilematika  Kewenangan  Komisi Pemilihan  Umum  Dalam  Menyeleng- garakan Pilkada dan Pemilu Menurut UUD 1945,  maka  terdapat  dua  kesimpulan, yakni  secara  konseptual  hukum  menurut Pasal  22E  Ayat  (2)  UUD  1945  dan  Pasal 24  C  Ayat  (1)  UUD  1945,  pemilihan Kepala  Daerah  dan  Wakil  Kepala  Daerah tidak  termasuk  Pemilu,  tetapi  ditinjau  dari Pasal  22E  Ayat  (1),  secara  substansi  dan praktek  pelaksanaannya  termasuk  Pemilu karena  dilakukan  secara  langsung,  umum, bebas,  rahasia,  jujur  dan  adil.  Secara konsep hukum dilihat dari Pasal 22E  Ayat (2)  UUD  1945  dan  Pasal  22E  Ayat  (5) UUD  1945,  sesungguhnya  KPU  tidak berwenang  menyelenggarakan  pemilihan Kepala  Daerah  dan  Wakil  Kepala  Daerah, tetapi  secara  substansi  dilihat  dari  Pasal 22E  Ayat  (1),  serta  praktek  pelaksanaan pemilihan  Kepala  Daerah  dan  Wakil Kepala  Daerah  yang  dilakukan  secara langsung,  umum,  bebas,  rahasia,  jujur  dan adil dengan sendirinya dapat diselenggarakan  oleh  KPU.  Sebaiknya penyelenggaraan Pemilihan Kepala Kepala
Daerah  dan  Wakil  Kepala  Daerah  tidak dilaksanakan oleh KPU, tetapi dilaksanakan  oleh  penyelenggara  Pemilu Lokal  sebagai  Lembaga  Khusus  Pilkada sesuai di daerahnya masing-masing.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Asshiddiqie, Jimly. 2015. Konstitusi Bernegara . Malang: Setara Press.
______________,  2015. Peradilan  Etik dan  Etika  Konstitusi .  Jakarta:  Sinar Grafika.
Fahmi,  Khairul.  2016. Pemilihan  Umum Dalam Transisi Demokrasi: Kompilasi  Catatan  Atas  Dinamika Pemilu dan Pilkada di Era
Reformasi .  Jakarta:  Raja  Grafindo Persada.
Firdaus.  2015.  Constitutional  Engineering.
Desain Stabilitas Pemerintahan
Demokrasi  dan  Sistem  Kepartaian .
Bandung: Yrama Widya.
Hanitijo Soemitro, Ronny. 1998.
Metodologi  Penelitian  Hukum  dan Jurimetri . Jakarta: Ghalia Indonesia.
MD,  Mahfud.  2014. Politik  Hukum  di Indonesia ,  Cetakan  Ke-6.  Jakarta:
Raja Grafindo Persada.
Sesung, Rusdianto. 2013. Hukum Otonomi Daerah Kesatuan, Daerah Istimewa, dan Daerah Otonomi Khusus . Bandung: Refika Aditama.
Triwulan  Tutik,  Titik.  2011. Konstruksi Hukum  Tata  Negara  Indonesia Pasca  Amandemen  UUD  1945. Jakarta:  Kencana  Prenada  Media Group.
Dilematika Kewenangan Komisi Pemilihan Umum Dalam Menyelenggarakan Pilkada dan Pemilu Menurut Undang-Undang Dasar1945
Jurnal dan Makalah Seminar:
Firdaus. Problematika  Hukum  dan  Masa Depan  Pilkada  Serentak .  Makalah disampaikan  pada  Seminar  Nasional dengan  Tema  “ Masa  Depan  Pilkada Serentak ” yang diselenggarakan oleh
Laboratorium  Administrasi  Negara FISIP  UNTIRTA,  Hotel  Grand Krakatau,  Serang,  Banten,  Kamis  10 Desember 2015
Nugraha,  Al  Fajar  dan  Mulyandari,  Atika.
Pilkada Langsung dan Tidak
Langsung, Mazahib,Vol  XV,  No.  2 (Desember 2016), Pp. 208-237, ISSN
1829-9067; EISSN 2460-6588. Hlm. 209.
Hukum/Peraturan Perundang- undangan:
Undang-Undang Dasar 1945.
Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2008 tentang  Pemilihan  Umum  Anggota DPR, DPD, dan DPRD.
Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017 Tentang Pemilu.
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 65/PUU-XIV/2016.