## PENERAPAN  HUKUM PIDANA LINGKUNGAN  BAGI PELAKU PENCEMARAN  CITARUM DI KARAWANG
M. Holyone Nurdin  Singadimedja,  S.H., M.H Fakultas  Hukum,  Universitas  Singaperbangsa  Karawang Jl.  H.S Ronggowaluyo,  Teluk  Jambe  Timur  Karawang holyonesingadimedja@gmail.com
Naskah diterima:  27 Juli;  direvisi:  24 Agustus;  disetujui:  30 Agustus

## ABSTRAK
Lingkungan  hidup  sebagai  karunia  dan  rahmat  Tuhan  Yang  Maha  Kuasa  kepada rakyat  dan  bangsa  Indonesia  merupakan  ruang  bagi  kehidupan  dalam  segala  aspek dan  materinya  sesuai  dengan  wawasan  nusantara.  Penerapan  sistem  pidana lingkungan  dapat  menjadi  instrumen  preventif  bagi  keselarasan  dan  keberlanjutan bumi  yang  kerusakannya  dapat  dirasakan  tidak  hanya  di  masa  sekarang  tetapi  juga di  masa  yang  akan  datang  oleh  anak  cucu  kita  sehingga  perlu  optimalisasi  dari penegak  hukum.  Perumusan  masalah  dalam  penelitian  ini  yaitu  Bagaimana Penerapan  Hukum  Pidana  Lingkungan  Bagi  Pelaku  Pencemaran  Citarum Berdasarkan  Undang-undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  di  Karawang?  Metode  pendekatan  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  yuridis  normatif.  Metode Pendekatan  yuridis  normatif  digunakan  untuk  mengkaji  atau  menganalisis  data sekunder  yang  berupa  bahan-bahan  hukum,  terutama    bahan-bahan    hukum  primer dan  bahan  bahan  hukum  sekunder.  Hasil  pembahasan  menegaskan  bahwa penyelesaian  hukum  pidana  lingkungan  selama  ini  dijalankan  sesuai  ketentuan Hukum  acara  pidana  sangat  menyulitkan  bagi  hukum  acara  pidana  lingkungan adalah  pembuktian,  diperlukan  sumber  daya  manusia  yang  kuat  serta  proses penyeledikan  dan  penyidikan  yang  sempurna  berdasarkan  hukum  acara  pidana untuk  dapat  menerapkan  sanksi  pidana  terhadap  perusahaan  yang  melanggar ketentuan  di  bidang  lingkungan.
Kata kunci : Penerapan Hukum, Pidana Lingkungan, Pencemaran Citarum .
∽ Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure : Kajian Ilmiah Hukum ∽ Penerapan Hukum Pidana Lingkungan  Bagi  Pelaku  Pencemaran  Citarum  di  Karawang ∽ M.  Holyone  Nurdin Singadimedja ∽

## IMPLEMENTATION  OF CRIMINAL LAW  FOR POLLUTER ENVIRONMENTAL  POLLUTION  AT CITARUM RIVER KARAWANG
M. Holyone Nurdin  Singadimedja,  S.H., M.H Faculty  of Law,  University  of  Singaperbangsa  Falkirk Jl.  H.S Ronggowaluyo,  Teluk  Jambe  Karawang  East ida_holyone@yahoo.com

## ABSTRACT
Environment as gifts and graces of God the Almighty to the people and the nation of  Indonesia  is  a  space for life in all its aspects and material in accordance with the  archipelago  insight . The  application  of  the  criminal law system environment can  be  a  preventive  instrument  for  harmony  and  sustainability of the earth that the  damage  can  be  felt  not  only  in  the  present  but  also  in  the  future  by  our children  and  grandchildren  that  need  optimization  of  law  enforcement . The formulation  of  the  problem  in  this  research that how the application of criminal law  for  the  perpetrators  of  environmental  pollution  at  Citarum  River  by  Law Number  32  of  2009  on  the  Protection  and  Environmental  Management  in  the Karawang ? The  method  used  in  this  research  is  normative  juridical  approach.
Normative juridical approach method used to assess or analyze secondary data in the form of legal materials, especially primary law materials and secondary legal materials . Discussion  of  the  results  confirms  that  the  completion  of  the environmental  criminal  law  has  been  carried  out  in  accordance  with  the  law of criminal procedure very difficult for the criminal procedural law, the environment is  the  proof,  necessary  human  resources  are  strong  as  well  as  the  process  as  a survey and investigation of the perfect law of criminal procedure in order to apply criminal  sanctions  against  companies  violation  of  the  provisions  in  the  field  of environment .
Keywords : Application  of  the  Law,  Criminal  Environmental  Pollution  Citarum River.
∽ Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure : Kajian Ilmiah Hukum ∽ Penerapan Hukum Pidana Lingkungan  Bagi  Pelaku  Pencemaran  Citarum  di  Karawang ∽ M.  Holyone  Nurdin Singadimedja ∽

## A. Latar  Belakang Masalah
Lingkungan  hidup  sebagai  karunia  dan  rahmat  Tuhan  Yang  Maha  Kuasa kepada  rakyat  dan  bangsa  Indonesia  merupakan  ruang  bagi  kehidupan  dalam segala  aspek  dan  materinya  sesuai  dengan  wawasan  nusantara.  Dalam  rangka mendayagunakan  sumber  daya  alam  untuk  memajukan  kesejahteraan  umum seperti  diamanatkan  dalam  Undang-Undang  Dasar  1945  dan  untuk  mencapai kebahagiaan  hidup  berdasarkan  Pancasila. 1 Kaidah  dasar  yang  melandasi pembangunan  dan  perlindungan  lingkungan  hidup  Indonesia  terdapat  dalam Pembukaan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  (yang selanjutnya  disebut  dengan  UUD  NRI  Tahun  1945)  pada  alinea  keempat  yang pada  pokoknya  mewajibkan  pemerintah  untuk  mendayagunakan  sumber  daya alam  yang  ada  untuk  sebanyak-banyak  kesejahteraan  rakyat.  Pemikiran  tentang kewajiban  negara  ini  secara  konstitusional  tersebut  lebih  dijabarkan  lagi  dalam Pasal  33  ayat  (3)  UUD  NRI  Tahun  1945  yang  menegaskan  bahwa  prinsip  negara baik  “bumi  dan  air  dan  segala  kekayaan  yang  terkandung  di  dalamnya  dikuasai oleh  negara  dan  dipergunakan  untuk  sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat”  serta menjadi  hajat  hidup  orang  banyak  dikuasai  oleh  negara  untuk  digunakan  untuk kehidupan  orang  banyak  atau  dengan  kata  lain  negara  bertindak  sebagai penyelenggara  kepentingan  umum  ( Bestuurzorg ) 2 .
Berdasarkan  salah  satu  tujuan  hukum  pidana  yaitu  teori  gabungan  yang diungkapkan  salah  satu ahli  yaitu  Van  Bemmelen:
“(...) pidana bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat.
Tindakan  bermaksud  mengamankan  dan  memelihara  tujuan.  Jadi  pidana dan  tindakan,  keduanya  mempersiakan  untuk  mengembalikan  terpidana kedalam kehidupan masyarakat ”. 3
Dalam  hal  ini  hukum  pidana  menjadi  salah  satu  intrumen  bagi  penyelesaian sengketa  lingkungan  hidup  serta  dijadikan  sebagai  asas  dalam  lingkungan  hidup. Hukum  pidana  memainkan  peranan  dalam  upaya  penegakan  hukum  lingkungan, walaupun  beban  yang  ditimpakan  pada  hukum  pidana  tidak  melebihi  kapasitas yang  dimilikinya,  karena  dalam  upaya  penegakan  hukum  lingkungan  sangat tergantung  pada  berbagai  faktor  yang  hampir  tidak  ada  dipahami  dalam keseluruhanya. 4
Dari  keberadaan  perkembangan  pemikiran  tentang  teori-teori  hukum  pidana, maka  terdapat  beberapa  asas  yang  disepakati  oleh  para  penulis  atau  pakar  hukum pidana  yaitu  asas  legalitas  ( The  Principle  of  Legality )  yang  bersifat  preventif umum,  asas  kesamaan,  asas  proporsionalitas,  asas  publisitas  dan  asas  subsidaritas serta  asas  baru  dalam  Undang-undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  (yang  selanjutnya  disingkat dengan  UUPPLH)  yaitu  asas ultimum  remedium. 5 Konsep  asas  subsidaritas  sangat tidak  jelas  dan  kabur  sekali  untuk  dipedomani  dalam  tataran  aplikatif  dan  juga
1 Siswanto Sunarso, Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 1.
2 Syahrul  M achmud, Problematika  Penerapan  Delik  Formil  Dalam  Perspektif  Penegakan  Hukum Pidana Lingkungan Di Indonesia, Indonesia, (Bandung:  M andar M aju, 2012), hlm. 106.
3 Oemar Seno Adji, Peradilan Bebas Negara Hukum , (Jakarta: Erlangga,  1980), hlm. 8-9.
4 Syahrul M achmud, o.p cit., hlm. 120.
5 Ibid., hlm. 121.
∽ Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure : Kajian Ilmiah Hukum ∽ Penerapan Hukum Pidana Lingkungan  Bagi  Pelaku  Pencemaran  Citarum  di  Karawang ∽ M.  Holyone  Nurdin Singadimedja ∽
dianggap  sebagai  kelemahan  penerapan  penyelesaian  sengketa  pidana  UUPPLH dalam  melaksanakan  fungsinya.
Penafsiran  tersebut  dapat  dipertegas  bahwa, pertama pendayagunaan  hukum pidana  disandarkan  pada  tidak  efektifnya  hukum  administrasi  dan  hukum  perdata dan  alternatif  penyelesaian  sengketa.  Pemaknaan kedua, hukum  pidana  dapat langsung  didayagunakan  bila  tingkat  kesalahan  pelaku  relatif  berat  dan/atau  akibat perbuatanya  menimbulkan  keresahan  masyarakat. 6
Penerapan  sistem  pidana  lingkungan  dapat  menjadi  instrumen  preventif  bagi keselarasan  dan  keberlanjutan  bumi  yang  kerusakanya  dapat  dirasakan  tidak hanya  di  masa  sekarang  tetapi  juga  di  masa  yang  akan  datang  oleh  anak  cucu  kita sehingga  perlu  optimalisasi  dari  penegak  hukum  khususnya  pidana  yang  bertujuan pertama  untuk  memberikan  efek  jera  dan  derita  serta kedua memberikan  tekanan kepada  calon  pencemar  untuk  tidak  melakukan  pencemaran  dan/atau  perusakan lingkungan.  Dari  pembahasan  tersebut  diatas,  maka  dalam  penulisan  skripsiini penulis  mengambil  judul  “Penegakan  Hukum  Pidana  Lingkungan  Bagi  Pelaku Pencemar  Sungai  Citarum.

## B. Perumusan  masalah
Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah  dipaparkan  tersebut  di  atas,  terdapat beberapa  permasalahan  yang  diangkat  dalam  artikel  ini  adalah  Bagaimana Penerapan  Hukum  Pidana  Lingkungan  Bagi  Pelaku  Pencemaran  Citarum Berdasarkan  Undang-undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  di Karawang?

## C. Tujuan  Penelitian
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  menganalisis  terhadap Penerapan  Hukum  Pidana  Lingkungan  Bagi  Pelaku  Pencemaran  Citarum Berdasarkan  Undang-undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  di Karawang.
D. Metode Penelitian
1. Metode Pendekatan
Metode  pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan yuridis  normatif.  Metode  Pendekatan  yuridis  normatif  digunakan  untuk  mengkaji atau  menganalisis  data  sekunder  yang  berupa  bahan-bahan  hukum,  terutama bahan-bahan    hukum  primer  dan  bahan  bahan  hukum  sekunder. 7 Penelitian  ini menekankan  pada  data  sekunder  yang  menekankan  kajian  pada  asas-asas  hukum positif  yang  berasal  dari  data  kepustakaan  yang  berarti  akan  lebih  banyak  meneliti dan  mengkaji  data  sekunder  sebagai  pendekatan  normatif.  Yaitu  menganalisis Penerapan  Hukum  Pidana  Lingkungan  Bagi  Pelaku  Pencemaran  Citarum Berdasarkan  Undang-undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  di  Karawang.  Penelitian  yang  digunakan  bersifat deskriptif  yaitu  bertujuan  menggambarkan  realitas  objek  yang  diteliti,  dalam rangka  menemukan  hubungan  antara  dua  gejala  dengan  memberikan  gambaran secara  sistematis,  mengenai  peraturan  hukum  dan  fakta-fakta  sebagai  pelaksanaan peraturan  perundang-undangan  tersebut  di  lapangan. 8 Penelitian  ini  merupakan penelitian  hukum  normatif  yang  bersifat  kualitatif  yang  lebih  mementingkan
6 Ibid, hal 129.
7 Ronny  Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri , (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 11-12.
8 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian  Hukum , (Jakarta: UI Press, 1984), hlm. 96.
∽ Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure : Kajian Ilmiah Hukum ∽ Penerapan Hukum Pidana Lingkungan  Bagi  Pelaku  Pencemaran  Citarum  di  Karawang ∽ M.  Holyone  Nurdin Singadimedja ∽
pemahaman  data  yang  ada  dari  pada  kuantitas  atau  banyaknya  data. 9 Seiring dengan  itu,  dikaitkan  dengan  disiplin  ilmu  hukum,  penelitian  ini  termasuk penelitian  yuridis  normatif.
Langkah  awal  dalam  penelitian  ini  adalah  menginventarisasi  hukum  positif yang  berlaku.  Hukum  positif  yang  telah  diinventarisasi  kemudian  dipilah  menurut norma-normanya  untuk  menentukan  mana  yang  merupakan  norma  hukum  dan mana  yang  bukan  merupakan  norma  hukum.  Hasil  norma-norma  yang  telah dipilih tersebut ditelaah untuk melihat kesesuaiannya atau sinkronisasi, pencerminan  asas-asas  dan  hierarki  tata  urutan  perundang-undangan.  Sifat penelitian  yang  akan  dilakukan  yaitu  deskriptif  analitis. 10 Disebut  deskriptif karena  dari  penelitian  ini  diharapkan  diperoleh  gambaran  secara  menyeluruh  dan sistematis  mengenai  masalah  yang  diteliti.
2. Teknik Pengumpulan  Data
Dalam  rangka  mengumpulkan  data  yang  diperlukan  dalam  penelitian  ini maka  teknik  pengumpulan  data  yang  dilakukan  yaitu  dengan  melakukan  studi kepustakaan  ( library  Research ) . Yang  dimaksud  dengan  studi  kepustakaan  adalah pengkajian  informasi  tertulis  mengenai  hukum  yang  berasal  dari  berbagai  sumber dan  dipublikasikan  secara  luas  serta  dibutuhkan  dalam  penelitian  hukum  normatif yaitu  penulisan  yang  didasarkan  pada  data-data  yang  dijadikan  obyek  penelitian, seperti  peraturan  perundang-undangan,  buku-buku  pustaka,  majalah,  artikel,  surat kabar,  serta  segala  permasalahan  yang  akan  disusun  dan  dikaji  secara  kompre- hensif. 11 Sumber  data  dalam  penelitian  ini  berupa  data  sekunder  yang  terdiri dari: 12
a. Bahan  Hukum  Primer:  Dalam  hal  ini  Undang-Undang  Dasar  NRI  Tahun 1945,  Undang-undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan Pengelolaan  Lingkunagn  Hidup  serta  peraturan-peraturan  yang  terkait dengan  fokus  penulisan  ini  khususnya;
b. Bahan  Hukum  Sekunder,  yang  memberikan  penjelasan  dan  tafsiran terhadap  sumber  bahan  hukum  primer  seperti  buku  ilmu  hukum,  jurnal hukum,  laporan  hukum,  media  cetak  atau  elektronik,  pendapat  para sarjana,  kasus-kasus  hukum,  serta  simposium  yang  dilakukan  para  pakar terkait  dengan  pembahasan  tentang  hukum  pidana  lingkungan. 13
c. Bahan  Hukum  Tersier,  bahan  hukum  yang  memberikan  petunjuk  atau penjelasan  bahan  hukum  primer  dan  sekunder  seperti  kamus  hukum, ensiklopedia  dan dokumen  yang  terkait. 14

## E. Tinjauan  Teoretis dan  Yuridis
Bagi  Indonesia,  pembangunan  nasional  yang  diselenggarakan  adalah mengikuti  pola  pembangunan  berkelanjutan  yang  diakomodasi  dalam  Undang- Undang  Dasar  1945  Pasal  33  ayat  (3).  Ketentuan  tersebut  memberikan  dasar hukum  bagi  penyelenggaraan  pengelolaan  linkungan  hidup  yang  bertujuan melestarikan  kemampuan  lingkungan  hidup  agar  dapat  menunjang  kesejahteraan
9 Lexy M oleong, Metode Penelitian  Kualitatif, (Bandung:  Remaja  Rosda Karja, 2000), hlm. 3.
10 Rianto Adi, Metodologi Penelitian  Sosial dan Hukum, Edisi I,  (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 129.
11 Abdul  Kadir  M uhammad, Hukum  dan  Penelitian  Hukum ,  (Bandung:  Citra  Aditya Bakti, 2004), hlm. 81.
12 Ibid.,
13 Jhonny  Ibrahim, Teori  dan  Metodologi Penelitian Hukum Normatif , (M alang: Bayumedia, 2006), hlm. 392.
14 Ibid.,
∽ Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure : Kajian Ilmiah Hukum ∽ Penerapan Hukum Pidana Lingkungan  Bagi  Pelaku  Pencemaran  Citarum  di  Karawang ∽ M.  Holyone  Nurdin Singadimedja ∽
dan  mutu  hidup  generasi  mendatang. 15 Namun  tidak  hanya  diamanatkan  dari  satu Pasal  saja  terdapat  Pasal  lain  diantaranya  Pasal  28H  UUD  NRI  Tahun  1945  yang menjelaskan  bahwa  “Setiap  warga  negara  berhak  atas  lingkungan  hidup  yang  baik dan  sehat”  sebagai  bagian  dari  hak  asasi  warga  negara  di  Republik  Indonesia. Berdasarkan  Ketentuan  Umum  dalam  Bab  I  Undang-Undang  Nomor  32  tahun 2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  menjelaskan bahwa  “ Sengketa  lingkungan  hidup  adalah  perselisihan  antara  dua  pihak  atau lebih  yang  timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup ”.
Dalam pengkajian  terhadap  ketentuan  pemidanaan  tindak  kejahatan lingkungan,  terlebih  dahulu  perlu  dipahami  apakah  yang  dimaksud  dengan  pidana dan  pemidanaan  tersebut,  kemudian  dilanjutkan  dengan  makna  filosofis  yang terkandung dalam ketentuan-ketentuan pemidanaan yang berlaku ( ius constitutum ).  Untuk  memberikan  gambaran  yang  lebih  jelas,  berikut  ini dikemukakan  beberapa pendapatatau  pengertian  dari  para ahli  sebagai  berikut:
1. Soedarto:  Pidana  adalah  penderitaan  yang  sengaja  dibebankan  kepada  orang yang  melakukan  perbuatan  yang  memenuhi  syarat-syarat  tertentu;
2. Roeslan  Saleh:  Pidana  adalah  reaksi  atas  delik  dan  ini  berwujud  suatu nestapa  yang  dengan  sengaja  ditimpakan  negara  pada pembuat  delik  itu;
3. Fitzgerald: Punishment  is  the  authoritative  infliction  of  suffering  for anoffence ; 16
4. Ted  Honderich: Punishment  is  an  authority’s  infliction  of  penalty ( something  involving  deprivation  or  distress ) on  an  offender  for  an offence ; 17
5. Black’s  Law  Dictionary: Punishment  is  any  fine,  penalty  or  confinement inflicted  upon  a  person  by    authority  of  the  law  and  the  judgment  and sentence of a court, for some crime or offence committed by him or for his omission of a duty enjoined by the law . 18
Dari  beberapa  pengertian  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  pidana mengandung  unsur-unsur  atau  ciri-ciri  sebagai  berikut:
1. Pidana  itu  pada  hakikatnya  merupakan  suatu  pengenaan  penderitaan  atau nestapa  atau  akibat  lain-lain  yang  tidak  menyenangkan;
2. Pidana  itu  diberikan  dengan  sengaja  oleh  seseorang  atau  badan  yang mempunyai  kekuasaan  (oleh  pihak  yang  berwenang);
3. Pidana  itu  dikenakan  kepada  seseorang  yang  telah  melakukan  tindak  pidana menurut  undang-undang.  Sementara  pembatasan  makna  untuk  pengertian pemidanaan  menjadi  suatu  pengertian  yang  dilematis,  terutama  dalam menentukan  apakah  pemidanaan  ditujukan  untuk  melakukan  pembalasan
15 Yayasan  Bantuan  Hukum Indeonesia dan AusAID 2006, Panduan Bantuan Hukum di Indonesia, Jakarta, 2006, hal 214.
16 Terjemahan bebas:
Hukuman  adalah  penerapan  suatu  kewenangan  untuk  menyebabkan  penderitaan  karena  suatu pelanggaran  atau kejahatan.
17 Terjemahan bebas:
Hukuman  adalah  penderitaan  otoritas  untuk  hukuman  (sesuatu  yang  melibatkan  kekurangan  atau distress) pada pelaku untuk suatu pelanggaran  atau kejahatan.
18 Terjemahan bebas:
Hukuman adalah setiap baik, hukuman atau kurungan menimpa seseorang dengan otoritas hukum dan penghakiman  dan  hukuman  dari  pengadilan, untuk beberapa kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh dia atau untuk kelalaian  tugas yang diperintahkan oleh hukum.
∽ Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure : Kajian Ilmiah Hukum ∽ Penerapan Hukum Pidana Lingkungan  Bagi  Pelaku  Pencemaran  Citarum  di  Karawang ∽ M.  Holyone  Nurdin Singadimedja ∽
atas  tindak  pidana  yang  terjadi  atau  merupakan  tujuan  yang  layak  dari proses  pidana  adalah  pencegahan  tingkah  laku  yang  anti-sosial.  Menentukan titik  temu  dari  dua  pandangan  tersebut,  jika  tidak  berhasil  dilakukan, memerlukan  rumusan  barudalam  sistem  atau  tujuan  pemidanaan  dalam hukum  pidana.  Pemidanaan  mempunyai  beberapa  tujuan  yang  bisa diklasifikasikan  berdasarkan  teori-  teori  tentang  pemidanaan.  Teori  tentang tujuan  pemidanaan  berkisar  padaperbedaan  hakekat  ide  dasar  tentang pemidanaan,  dapat dilihat  dari  beberapa pemandangan. 19
Tujuan  Hukum  Lingkungan  yaitu  menciptakan  keseimbangan  kemampuan lingkungan  yang  serasi  ( environmental  harmony ).  Oleh  karena  itu  langkah- langkah konkrit untuk menciptakan keserasian lingkungan harus  melalui fungsinya  sebagai  berikut:
1. Sebagai  landasan  interaksional  terhadap  lingkungan  ( basic  to  environment interactive );
2. Sebagai  sarana  kontrol  atas  setiap  interaksi  terhadap  lingkungan  ( a  tool  of control );
3. Sebagai  sarana  ketertiban  interaksional  manusia  dengan  manusia  lain,  dalam kaitanya  dengan  kehidupan  lingkungan  ( a tool of social order );
4. Sebagai  sarana  pembaharuan  ( a  tool  of  social  engineering )  menuju lingkungan  yang  serasi,  menurut  arah  yang  dicita-citakan  ( agent  of changes ) . 20
Oleh  karena  itu  perangkat  hukum  yang  diundangkan  dapat  menjadi pedoman dalam melakukan pembangunan berwawasan lingkungan ( eco- development/pro-environment ). Hukum  dapat  pula  memerankan  fungsinya sebagai  kontrol  dan  menjadi  kepastian  bagi  semua  pihak  dalam  menciptakan keserasian  antara  pembangunan  yang  ditujukan  untuk  meraih  kesejahteraan  dan kemakmuran  rakyat  banyak  dengan  penggunaan  sumber  daya  alam  dengan  sangat hati-hati  karena  sangat  terbatas.  Sehingga  fungsi  hukum  sebagai a  tool  of  social engineering dapat  diarahkan  untuk  mencapai  pembangunan  berkelanjutan berwawasan lingkungan. Sebagaimana tertera dalam UUPPLH, yaitu:
“Penggunaan  sumber  daya  alam  harus  selaras,  serasi  dan  seimbang  dengan fungsi  lingkungan  hidup.  Sebagai  konsekuensinya,  kebijakan  rencana,  dan/atau program  pembangunan  harus  dijiwai  oleh  kewajiban  melak ukan  pelestarian lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan. Undang- undang  ini  mewajibkan  pemerintah  dan  pemerintah  daerah  untuk  membuat Kajian  Lingkungan  Hidup  Strategis  (KLHS)  untuk  memastikan  bahwa  prinsip pembangunan  berkelanjutan  telah  menjadi  dasar  dan  terintegrasi  dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program . 21
Materi  hukum  lingkungan  yang  merupakan  salah  satu  bidang  ilmu  hukum yang  paling  strategis,  karena  hukum  lingkungan  mempunyai  banyak  segi,  selain hukum  administrasi,  hukum  perdata,  hukum  pidana  dan  juga  mengandung  aspek hukum  pajak,  hukum  internasional,  hukum  penataan  ruang. Demikian  juga masalah  lingkungan  memiliki  aspek  yang  lebih  kompleks  tidak  hanya  bisa didekati  dari  aspek  hukum  semata,  namun  juga  memahami  pengertian  dasar  ilmu
19 M uladi  dan  Barda  Nawawi  Arief, Teori-teori  dan  Kebijakan  Pidana, (Bandung:  PT.  Alumni, 2005), hlm. 4.
20 Syahrul M achmud, o.p cit., hlm. 159.
21 Ibid.,
∽ Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure : Kajian Ilmiah Hukum ∽ Penerapan Hukum Pidana Lingkungan  Bagi  Pelaku  Pencemaran  Citarum  di  Karawang ∽ M.  Holyone  Nurdin Singadimedja ∽
lingkungan  dan  prinsip-prinsip  ekologi  yang  bersifat  interdisipliner  ( cross disciplinary/multidisciplinary  studies  aiding  law  school  cources ) , lintas  sektoral dan  integral  komprehensif. Karena  mengingat  kenyataan  bahwa  dinegara  yang sedang  berkembang  sebagian  besar  kegiatan  pembangunan  berada  di  bawah penguasaan  dan  bimbingan  pemerintah,  sudah  selayaknya  bahwa  masalah perlindungan lingkungan ini diintegrasikan kedalam proses perencanaan pembangunan  salah  satunya  adalah  keharusan  untuk  melakukan analisis  mengenai dampak  lingkungan (Amdal)  yang  merupakan  konsep  pengaturan  hukum  yang bersifat  revolusioner  di bidang  hukum. 22

## 1. Hukum  Pidana  Lingkungan
Membahas  hukum  pidana  lingkungan  tidak  terlepas  dari  hukum  pidana, maka  penulis  akan  terlebih  dahulu  membahas  tentang  hukum  pidana.  Pidana positif  kita  merupakan  warisan  pemerintah  kolonial  Belanda  yang  telah disesuaikan  dengan  alam  kemerdekaan.  Dewasa  ini  pemerintah  sedang  berusaha menyusun  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  yang  sesuai  dengan  jiwa  dan kepribadian  bangsa  Indonesia. 23 Menurut  Sudarto,  mendefinisikan  hukum  pidana sebagai  peraturan  yang  mengikat  kepada  suatu  perbuatan  yang  memenuhi  syarat- syarat  tertentu  suatu  akibat  yang  berupa  pidana.  Kemudian  pada  dasarnya  hukum pidana  berpokok pada dua hal,  yaitu:
a. Perbuatan  yang  memenuhi  syarat-syarat  tertentu:  Yang  dimaksud  adalah perbuatan  yang  dilakukan  oleh  orang  yang  memungkinkan  adanya pemberian  pidana.  Perbuatan  semacam  ini  dapat  disebut  “perbuatan  yang dapat  dipidana”  atau  “perbuatan  jahat”,  ini  harus  ada  orang  yang melakukanya  maka  persoalan  tentang  “perbuatan  tertentu”  itu  diperinci menjadi  dua,  ialah  perbuatan  yang  dilarang  dan  orang  yang  melanggar larangan  itu; 24
b. Pidana:  Yang  dimaksud  dengan  pidana  ialah  penderitaan  yang  sengaja dibebankan  kepada  orang  yang  melakukan  perbuatan  yang  memenuhi syarat-syarat  tertentu. 25
Menurut  Moeljatno  yang  dimaksud  dengan  hukum  pidana  adalah  bagian dari  keseluruhan  hukum  yang  berlaku  dari  suatu  negara  yang  mengadakan  dasar dan aturan-aturan  hukum:
a. Menentukan perbuatan-perbuatan masyarakat yang tidak boleh dilakukan,  dilarang,  dengan  disertai  ancaman  atau  sanksi  yang  berupa pidana  tertentu  bagi  barang  siapa  melanggar  larangan  tersebut;
b. Menentukan  kapan  dan  dalam  hal-hal  apa  kepada  mereka  yang  telah melanggar  larangan-larangan  itu  dapat  dikenakan  atau  dijatuhi  pidana sebagaimana  yang  telah  diancamkan;
c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana dapat dilaksanakan  apabila  ada  orang  yang  disangka  telah  melanggar  larangan tersebut. 26
22 Ibid.,
23 Warih  Anjari, Analisis  Yuridis  Hubungan  Tindak  Pidana  Ekonomi  dan  Tindak  Pidana  Korupsi Dalam Praktek, (Semarang:  FH-UNDIP, 1994), hlm. 1-28.
24 Sudarto, Hukum Pidana I, (Semarang:  Yayasan Sudarto, 1990), hlm 9.
25 Ibid., hlm. 9-10.
26 M oeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, (Jakarta: Bina Aksara, 1985), hlm. 1.
∽ Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure : Kajian Ilmiah Hukum ∽ Penerapan Hukum Pidana Lingkungan  Bagi  Pelaku  Pencemaran  Citarum  di  Karawang ∽ M.  Holyone  Nurdin Singadimedja ∽
Definisi  lain  yang  dapat  dikatakan  berlaku  secara  umum,  dirumuskan  oleh W.P.J.  Pompe  yang  menegaskan  “ hukum  pidana  itu  sama  halnya  dengan  hukum tata  negara,  hukum  perdata dan lain-lain bagian dari hukum biasanya diartikan sebagai  suatu  keseluruhan  peraturan-peraturan  yang  sedikit  banyak  bersifat umum  yang  diabstrahir  dari  keadaan  yang  bersifat  konkret ”. 27 Dari  definisi- definisi  diatas  nampak  bahwa  hukum  pidana  mendasar  pada  adanya  kekuasaan negara  itu  memberlakukan  norma-norma  yang  ditetapkan  dan  berlaku  pada  warga negaranya.  Disini  ketaatan  warga  negara  yang  ditekankan.  Disamping  itu  bagi mereka  yang  melanggar  dikenal  sanksi  yang  berupa  pidana  atau  nestapa.  Pada hukum  pidana  yang  diperlu  ditekankan  tidak  hanya  pemidanaan  terhadap terdakwa,  namun  perlu  diperhatikan  apakah  benar-benar  terdakwa  tersebut  yang telah  melakukan  tindak  pidana  yang  dituduhkan  atau  tidak.  Kemudian  melangkah apakah terdakwa karena perbuatan pidana yang dituduhkan dapat dipertanggungjawabkan  atau  tidak.  Hal  ini  berkaitan  dengan  asas  kesalahan  yaitu “tiada  pidana  tanpa  kesalahan”.  Sekitar  tahun  1970  di  Republik  Indonesia menganut  asas  tersebut  dalam  Undang-undang  Nomor  14  Tahun  1970  Pasal  6 ayat  (2),  yang  menyatakan: “Tiada  seorang  juga  dapat  dijatuhi  pidana,  kecuali apabila  pengadilan  karena  alat  bukti  yang  sah  menurut  undang-undang, mendapat  keyakinan  bahwa  seseorang, yang dianggap bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang dituduhkan atas dirinya ”. 28
Selain  asas  kesalahan,  untuk  adanya  suatu  perbuatan  dinyatakan  tindak pidana  oleh  hukum  pidana  maka  harus  ada  aturan  yang  mengaturnya  sebelum perbuatan  itu  dilakukan.  Ini  berkaitan  dengan  asas  legalitas  yaitu “Nullum Delictum  Noela  Poena  Sine  Previa  Lege  Poenali ”  yang  tercantum  dalam  Pasal  1 ayat  (1)  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  yang  menyatakan:  “ tiada  suatu perbuatan  dapat  dipidana  kecuali  atas  kekuatan  aturan  hukum  pidana  dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan ”. 29
Maka  hukum  pidana  menyatakan  suatu  perbuatan  yang  termasuk  dalan kategori  tindak  pidana  apabila  memenuhi  dua  asas  tersebut. 30 Selain  kedua  asas tersebut  ada  asas-asas  lain  yang  sifatnya  hanya  melengkapi  yang  terpenting  adalah kedua  asas  tersebut.  Penegakan  hukum  pidana  lingkungan  merupakan  serangkaian kegiatan  dalam  upaya  tetap  mempertahankan  lingkungan  hidup  dalam  keadaan lestari  yang  memberi  manfaat  bagi  generasi  masa  kini  dan  juga  generasi  masa depan.  Upaya  tersebut  sangat  kompleks  dan  banyak  sekali  kendala  dalam  tataran aplikatif. 31
Pengertian  penegakan  hukum  lingkungan  menurut  Tim  Penyusun  Kebijakan Strategi  dan  Rencana  Aksi  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  Kantor  Menteri Negara  Lingkungan  Hidup,  bahwa  penegakan  hukum  lingkungan  hidup  adalah tindakan  untuk  menerapkan  perangkat    hukum  melalui  upaya  pemaksaan  sanksi hukum  guna  menjamin  ditaatinya  ketentuan-ketentuan  yang  termuat  dalam peraturan  perundang-undangan  lingkungan  hidup. 32 Keberhasilan  penegakan
27 P.A.F. Lamintang, o.p cit., hlm 3.
28 Lihat Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 , Undang-undang tentang Pokok- pokok Kekuasaan Kehakiman, Pasal 6 ayat (2).
29 Lihat Kitab Undang-undang  Hukum Pidana Terjemahan M oeljatno, Pasal 1 ayat (1). Asas  ini  menegaskan  kepastian  bahwa  tiada  suatu tindakan dapat dipidana apabila tindakan tersebut belum diatur berdasarkan hukum yang berlaku sah di negara  tersebut.
31 Syahrul M achmud, o.p cit., hlm. 202.
32 M . Said Saile, Penegakan Hukum Lingkungan Hidup, (Jakarta: Restu Agung,  2003), hlm. 21.
∽ Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure : Kajian Ilmiah Hukum ∽ Penerapan Hukum Pidana Lingkungan  Bagi  Pelaku  Pencemaran  Citarum  di  Karawang ∽ M.  Holyone  Nurdin Singadimedja ∽
hukum  lingkungan  erat  terkait  dengan  kemampuan  dari  aparat  penegak  hukum lingkungan  erat  terkait  dengan  kemampuan  dari  aparat  penegak  hukum  serta kepatuhan  warga  masyarakat  terhadap  peraturan  perundang-undangan  yang  ada. Adapun  konsep  penegakan  hukum  lingkungan  dalam  UUPPLH  terdiri  penegakan hukum  administrasi,  perdata  dan  pidana.  Konsep  penegakan  hukum  pidana berupa:  tindak  pidana  materil,  tindak  pidana  formil,  tindak  pidana  korporasi, tindakan  tata tertib  dan tindak  pidana  lingkungan  hidup  adalah  kejahatan.
2. Asas-Asas
a. Asas  Lingkungan  Hidup:  UUPPLH  merupakan  perangkat  hukum  bagi kebijakan  publik  atau  pemerintah  dalam  perlindungan  dan  pengelolaan lingkungan  hidup.  Jika  dalam  UULH  1982  dan  UULH  1997  memuat  pula sasaran  di  samping  asas  dan  tujuan  dari  pengelolaan  lingkungan  hidup, UUPPLH hanya memuat asas dan tujuan. 33 Perlindungan  dan pengelolaan  lingkungan  hidup  menurut  UUPPLH  didasarkan  pada  14 asas, yaitu:
1). Tanggung  jawab  negara:  Negara  menjamin  pemanfaatan  sumber  daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan  dan  mutu  hidup  rakyat,  baik  generasi  masa  sekarang maupun  generasi  masa  mendatang;
2). Kelestarian  dan  keberlanjutan:  Setiap  orang  memikul  kewajiban  dan tanggung  jawab  terhadap  generasi  mendatang  dan  terhadap  sesamanya dalam  satu  generasi  dengan  melakukan  upaya  pelestarian  daya  dukung ekosistem  dan memperbaiki  kualitas  lingkungan  hidup;
3). Keserasian  dan  keseimbangan:  Pemanfaatan  lingkungan  hidup  harus memperhatikan  berbagai  aspek  seperti  kepentingan  ekonomi,  sosial, budaya  dan perlindungan  serta  pelestarian  ekosistem;
4). Keterpaduan: Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan  dengan  memadukan  berbagai  unsur  atau  menyinergi berbagai  komponen  terkait;
5). Manfaat: Segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan  disesuaikan  dengan  potensi  sumber  daya  alam  dan lingkungan  hidup  untuk  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  dan harkat  manusia  selaras  dengan  lingkunganya;
6). Kehati-hatian:  Setiap  usaha  harus  meminimalisir  atau  menghindari ancaman  terhadap  pencemaran  dan/atau  kerusakan  lingkungan  hidup.
7). Keadilan:  Perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup  harus mencerminkan  keadilan  secara  proporsional  bagi  setiap  warga  negara, baik  lintas  daerah,  lintas  generasi,  maupun  lintas  gender;
8). Ekoregion:  Perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup  harus memperhatikan  karakteristik  sumber  daya  alam,  ekosistem,  kondisi geografis,  budaya  masyarakat  setempat  dan kearifan  lokal;
9). Keanekaragaman  hayati:  Harus  memperhatikan  upaya  terpadu  untuk mempertahankan  keberadaan,  keragaman  dan  keberlanjutan  sumber daya  alam  hayati  yang  terdiri  atas  sumber  daya  alam  nabati  dan hewani  yang  bersama  dengan  unsur  nonhayati  disekitarnya  secara keseluruhan  membentuk  ekosistem;
33 Takdir Rahmadi, Hukum Lingkungan Di Indonesia , (Jakarta: Rajawali  Pers, 2012). hlm. 62.
∽ Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure : Kajian Ilmiah Hukum ∽ Penerapan Hukum Pidana Lingkungan  Bagi  Pelaku  Pencemaran  Citarum  di  Karawang ∽ M.  Holyone  Nurdin Singadimedja ∽
10). Pencemar  membayar:  Setiap  penanggung  jawab  yang  usaha  dan/atau kegiatanya  menimbulkan  pencemaran  dan/atau  kerusakan  lingkungan hidup  wajib  menanggung  biaya  pemulihan  lingkungan;
11). Partisipatif:  Setiap  anggota  masyarakat  didorong  untuk  berperan  aktif dalam  proses  pengambilan  keputusan  dan  pelaksanaan  perlindungan dan  pengelolaan  lingkungan  hidup,  baik  secara  langsung  maupun tidak  langsung;
12). Kearifan  lokal:  Setiap  perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan hidup  harus  memperhatikan  nilai-nilai  luhur  yang  berlaku  dalam  tata kehidupan  masyarakat;
13). Tata  Kelola  Pemerintahan  yang  Baik:  Perlindungan  dan  pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi,  transparansi, akuntabilitas,  efisiensi  dan keadilan;
14). Otonomi  Daerah:  Pemerintah  dan  pemerintah  daerah  mengatur  dan mengurus  sendiri  urusan  pemerintahan  dibidang  perlindungan  dan pengelolaan  lingkungan  hidup  dengan  memperhatikan  kekhususan  dan keragaman daerah dalam bingkai  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia. 34

## 3. Asas Pidana  Lingkungan  Hidup
Beberapa  prinsip  hukum  yang  dianut  baik  dalam  asas  perundang-undangan maupun  asas-asas  berlakunya  hukum  pidana,  berkaitan  erat  dengan  proses penerapan  dan  penegakan  hukum.  Asas-asas  perbuatan  pidana  yang  terdapat dalam  hukum  lingkungan  dapatlah  disebutkan  sebagai  berikut:
a. Doctrine  of  Strict  Liability :  Menurut  ajaran  ini pertanggungjawaban  pidana  dibebankan  kepada  yang  bersangkutan dengan  tidak  perlu  dibuktikan  adanya  kesalahan  (kesengajaan  atau kelalaian)  pada  pelakunya.  Ini  sering  disebut  juga  dengan absolute liability atau  dalam  bahasa  Indonesia  pertanggungjawaban  mutlak. 35
Menurut  Sutan  Remy  Sjahdeini  ajaran  ini  hanya  diberlakukan  kepada tindak  pidana  tertentu  saja  salah  satunya  adalah  tindak  pidana  yang menimbulkan  kematian  masal  atau  telah  menimbulkan  derita  jasmaniah secara  masal  yang  bukan  berupa  kematian  dan  pencemaran  dan kerusakan  lingkungan  dapat  berpotensi  mewujudkan  penderitaan  dan kematian  masal; 36 b. Doctrin  of  Vicarious  Liability :  Ajaran  ini  menjelaskan bahwa  pihak  lain  dapat  dipertanggungjawabkan  secara  pidana  atas perbuatan  pihak  lain.  Dalam common  law seorang  majikan  bertanggung jawab  secara vicarious atas  perbuatan  dari  bawahanya  yang  telah melakukan  gangguan  publik  atau  dalam  hal  membuat  pernyataan  yang dapat  merusak  nama  baik  orang  lain  begitu  pula  dalam  sebuah  korporasi sehingga  yang  bertanggung  jawab  adalah  korporasi  tersebut. 37 Penerapan doktrin  ini  hanya  dilakukan  setelah  dapat  dibuktikan  bahwa  memang
34 Penjelasan  Pasal 14 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan  Hidup.
35 Syahrul M achmud, o.p cit., hlm. 310.
36 Ibid., 37 Ibid.,
∽ Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure : Kajian Ilmiah Hukum ∽ Penerapan Hukum Pidana Lingkungan  Bagi  Pelaku  Pencemaran  Citarum  di  Karawang ∽ M.  Holyone  Nurdin Singadimedja ∽
terdapat  hubungan  subordinasi  antara  majikan  dan  orang  yang  melakukan tindak  pidana  tersebut.
c.
Doctrine  of  Delegation :  Doktrin  ini  adalah  salah  satu alasan  untuk  dapat  membebankan  pertanggungjawaban  pidana  secara vicarious .  Karena  ada  pendelegasian  wewenang  dari  seseoran  kepada orang  lain  untuk  melaksanakan  kewenangan  yang  ynag  dimilikinya. Pendelegasian  wewenang  oleh  majikan  kepada  bawahanya  ini  merupakan alasan  pembenar  bagi  pembebanan  pidana  kepada  majikanya  atas perbuatan  pidana  yang  dilakukan  oleh  bawahanya  yang  memperoleh pendelegasian  wewenang  itu. 38
4. Hukum  Pidana  Lingkungan  Hidup  Menurut  Undang-Undang Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolan Lingkungan  Hidup
Takdir  Rahmadi  menjelaskan  pengertian  tindak  pidana  lingkungan  dalam kata  delik  lingkungan,  delik  lingkungan  adalah  perintah  dan  larangan  undang- undang  pada  subjek  hukum  yang  jika  dilanggar  diancam  dengan  penjatuhan sanksi-sanksi  pidana,  antara  lain  pemenjaraan  dan  denda,  dengan  tujuan  untuk melindungi  lingkungan  hidup  secara  keseluruhan  maupun  unsur-unsur  dalam lingkungan  hidup  seperti  hutan  satwa,  lahan,  udara  dan  air  serta  manusia.  Delik lingkungan  hidup  tidak  hanya  ketentuan-ketentuan  pidana  yang  dirumuskan  dalam UUPPLH,  tetapi  juga  ketentuan-ketentuan  pidana  yang  dirumuskan  dalam peraturan  perundang-undangan  lain  sepanjang  rumusan  ketentuan  itu  ditujukan untuk  melindungi  lingkungan  hidup  secara keseluruhan  atau  bagian-bagianya. 39
Tindak  pidana  pada  UUPPLH  dikategorikan  kejahatan,  sanksi  bagi  pelaku yang  melakukan  dengan  sengaja  lebih  berat  dibandingkan  dengan  yang  dilakukan karena  kealpaan.  Pelaku  pencemaran  dan/atau  perusakan  lingkungan  yang dilakukan  dengan  sengaja  maupun  dengan  tidak  sengaja  atau  kealpaan  diancam secara  kumulatif  antara  hukuman  pidana  penjara  dan  hukuman  denda  dengan sanksi  minimal,  sedangkan  dalam  UUPLH  belum  dikenal  sanksi  minimum. 40
Rumusan  ketentuan  pidana  dalam  Undang-undang  Nomor  32  Tahun  2009 (UUPPLH)  merupakan  pengembangan  dana  revisi  terhadap  rumusan  ketentuan pidana  dalam  UULH  1997  dan  UULH  1982.  Jika  UULH  1982  hanya  memuat rumusan  ketentuan  pidana  yang  bersifat  delik  materiil,  maka  UULH  1997  memuat rumusan  delik  materiil  dan formil. 41
a. Delik  Materiil :  Ada  perbedaan  rumusan  delik  materil  terkait  dengan pencemaran  lingkungan  hidup  berdasarkan  UULH  1997  dengan  rumusan berdasarkan  UUPPLH.  UULH  1997  masih  mengadopsi  rumusan  dalam rumusan  UULH  1982  yaitu  tetap  menggunakan  kata  “pencemaran lingkungan  hidup”  sehingga  lebih  abstrak  dibandingkan  dengan  rumusan dalam  UUPPLH.  UULH  1997  memuat  pengertian  pencemaran  dan pengrusakan  lingkungan  hidup  dan  kedua  pengertian  itu  dapat  dijadikan acuan  untuk  menentukan  apakah  unsur  perbuatan  yang  mengakibatkan pencemaran  dan  perusakan  lingkungan  hidup  adalah  sebagaimana
38 Ibid.,
39 Takdir Rahmadi, o.p cit., hlm. 221.
40 Syahrul M achmud, o.p cit., hlm. 235.
41 Takdir Rahmadi, o.p cit., hlm. 224.
∽ Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure : Kajian Ilmiah Hukum ∽ Penerapan Hukum Pidana Lingkungan  Bagi  Pelaku  Pencemaran  Citarum  di  Karawang ∽ M.  Holyone  Nurdin Singadimedja ∽
dirumuskan  dalam  Pasal  1  ayat  (12),  yakni: “(...)  masuknya  atau dimasuknya  makhluk,  zat,  energi,  dan/atau  komponen  lain  kedalam lingkungan  hidup  oleh  kegiatan  manusia,  sehingga  kualitasnya  turun sampai  ke  tingkat  tertentu  yang  menyebabkan  lingkungan  hidup  tidak dapat berfungsi  lagi  sesuai  dengan  peruntukanya ”. 42
Untuk  menentukan,  bahwa  kualitas  lingkungan  hidup  turun,  sehingga  tidak dapat  berfungsi  lagi  sesuai  dengan  peruntukanya,  maka  harus  diambil  contoh  atau sampel  pada  tubuh  air  dalam  konteks  pencemaran  air  permukaan  dan  kandungan zat-zat  dari  ruang  udara  ( air  basin )  dalam  konteks  pencemaran  udara.  Sampel  air atau  kandungan  zat  kemudian  dibandingkan  dengan  baku  mutu  ambien  yang berlaku.  Oleh  sebab  itu,  jika  suatu  kegiatan  atau  sumber  pencemar  didakwa  telah mencemari  air  atau  udara,  maka  jaksa  penuntut  harus  mampu  membuktikan, bahwa  baku  mutu  air  atau  baku  mutu  udara  ambien  telah  menurun  akibat  buangan dari  kegiatan  terdakwa.  Baku  mutu  air  dapat  dilihat  dalam  lampiran  PP  Nomor  20 Tahun  1990,  sedangkan  baku  mutu  udara  ambien  dapat  dilihat  dalam  lampiran  PP Nomor  41  Tahun  1999.  Sebaliknya  dalam  UUPPLH  merumuskan  delik  materiil terkait  dengan  pencemaran  lingkungan  hidup  tidak  lagi  menggunakan  kata  atau istilah  “pencemaran  lingkungan  hidup”  tetapi  secara  konseptual  tidak  mengubah makna  dan  tujuan  yang  diinginkan.  Rumusan  UUPPLH  tidak  lagi  abstrak,  tetapi lebih  konkret  karena  menggunakan  istilah  “dilampauinya  baku  mutu  ambien  atau baku    mutu  air”.  Dengan  kata  lain,  pencemaran  lingkungan  hidup  terjadi  apabila baku  mutu  udara  ambien  dalam  hal  pencemaran  udara  atau  baku  air  laut  dalam  hal pencemaran  laut  telah  dilampaui.  Rumusan  delik  materil  ini  dapat  ditemukan dalam  Pasal   98 ayat  (1) dan Pasal   99 ayat  (1).
Pasal    99  ayat  (1)  menggunakan  rumusan  delik  materiil  yang  mirip  dengan Pasal    98  ayat  (1)  tersebut.  Bedanya  terletak  pada  unsur  mental  atau  “ mens  rea” dari  pelaku.  Jika  rumusan  Pasal  98  ayat  (1)  untuk  perbuatan  yang  dilakukan secara  sengaja,  Pasal    99  ayat  (1)  perbuatan  terjadi  akibat  kelalaian  si  pelaku. 43 Dengan  demikian,  UUPPLH  juga  membedakan  delik  materiil  atas  dasar  unsur kesalahan  ( mens  rea,  schuld )  pelaku  yaitu  kesengajaan  sebagaimana  dirumuskan dalam  Pasal   91 ayat  (1) dan kelalaian  dirumuskan  dalam  Pasal   99 ayat (1).
Selain  itu,  UUPPLH  juga  mengenal  delik  materiil  dengan  dua  kategori pemberatan. Pertama, pemberatan  terkait  dengan  “mengakibatkan  orang  luka dan/atau  bahaya  kesehatan  manusia”. Kedua, pemberatan  berupa  “  mengakibatkan orang  luka  berat  atau  mati”.  Jika  delik  materiil  yang  dilakukan  dengan kesengajaan  mengakibatkan  orang  luka  atau  bahaya  kesehatan,  pelaku  dikenai ancaman  hukuman  lebih  berat  yaitu  penjara  paling  singkat  4  (empat)  tahun  dan paling  lama  12  (dua  belas)  tahun  dan  denda  paling  sedikit  Rp.  4.000.000.000,00 (empat  miliar  rupiah)  dan  denda  paling  banyak  Rp.  12.000.000.000,00  (dua  belas miliar  rupiah). 44 Jika  delik  materiil  dengan  kesengajaan  mengakibatkan  orang  luka berat  atau  mati,  ancaman  pidanaya  lebih  berat  lagi  yaitu  minimal  5  (lima  )  tahun penjara  dan  maksimal  15  (lima  belas)  tahun  penjara,  denda  minimal  Rp.
42 Ibid.,
43 Pasal  99  ayat  (1)  UUPPLH:  “setiap  yang  karena  kelalaianya  mengakibatkan  dilampauinya baku mutu  udara  ambien,  naku  mutu  air,  baku  mutu  air  laut,  atau  kriteria  baku  kerusakan  lingkungan  hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit  Rp  3.000.000.000,00  (tiga  miliar  rupiah)  dan  paling  sedikit  Rp  10.000.000.000,00  (sepuluh  miliar rupiah).
44 UUPPLH, Pasal 98 ayat (2).
∽ Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure : Kajian Ilmiah Hukum ∽ Penerapan Hukum Pidana Lingkungan  Bagi  Pelaku  Pencemaran  Citarum  di  Karawang ∽ M.  Holyone  Nurdin Singadimedja ∽
5.000.000.000,00  (lima  miliar  rupiah)  dan  denda  maksimal  Rp.  15.000.000.000,00 (lima  belas  miliar  rupiah). 45 Jika  delik  materiil  dilakukan  dengan  kealpaan  yang mengakibatkan  orang  luka  atau  bahaya  kesehatan,  ancaman  hukumanya  adalah penjara  minimal  2  (dua)  tahun  penjara  dan  maksimal  6  (enam)  tahun  dan  denda minimal  Rp.  2.000.000.000,00  (dua  miliar  rupiah)  dan  maksimal  sebesar  Rp. 6.000.000.000,00  (enam  miliar  rupiah). 46 Jika  delik  materiil  dilakukan  dengan kealpaan  mengakibatkan  orang  mati  atau  luka  berat,  ancaman  hukuman  adalah penjara  minimal  3  (tiga)  tahun  dan  maksimal  9  (sembilan)  tahun  dan  denda minimal Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan  maksimal  Rp.
9.000.000.000,00 (sembilan  miliar  rupiah). 47
UUPPLH  juga  memuat  delik  materiil  yang  diberlakukan  kepada  pejabat pemerintah  yang  berwenang  di  bidang  pengawasan  lingkungan  pemberlakuan delik  materiil  ini  dapat  dipandang  sebagai  sebuah  kebijakan  pemidanaan  yang maju  dalam  rangka  mendorong  para  pejabat  pemerintah  untuk  sungguh-sungguh melaksanaan  pengelolaan  lingkungan  hidup.  Delik  materiil  tersebut  dirumuskan dalam  Pasal  112  yang  menjelaskan  bahwa  apabila  pejabat  yang  berwenang dengan  sengaja  tidak  melakukan  pengawasan  terhadap  penanggung  jawab  usaha maka  akan  dikenakan  pidana  penjara  maksimal  1  (satu)  tahun  dan  denda  paling banyak  5.000.000.000,00 (lima  ratus  juta  rupiah).
b. Delik  Formil : Pada  UULH  tahun  1982  yang  lalu  tidak  dikenal  adanya delik  formil,  karena  delik-delik  dalam  UULH  itu  hanya  dirumuskan secara  materiil. Dimasukannya  pasal-pasal  delik  formil  merupakan  hal baru  dalam  UUPLH,  hal  ini  dimaksudkan  membantu  memudahkan penuntut  umum  dalam  membuktikan  dakwaanya.  Mengingat  kesulitan penuntut  umum  dalam  daam  UULH  dalam  membuktikan  apakah  suatu usaha atau  industri  benar-benar  telah  mencemari  atau  merusak
lingkungan.  Salah  satu  kesulitan  penuntut  umum  waktu  itu  terkendala dengan  metode  pengambilan  sampel,  karena  dari  hasil  pemeriksaan laboratorium yang berbeda serta  cara  pengambilan  dan  waktu pengambilan  sampel  yang  berbeda,  menghasilkan  kesimpulan  yang berbeda pula,  tidak  jelas  limbah  siapa  yang  mencemari  lingkungan.
Untuk  menghindarkan  perbedaan  hasil  pemeriksaan  laboratorium,  saat  ini telah  ditentukan  oleh  gubernur  masing-masing  tentang  penentuan  laboratorium yang    ditunjuk  untuk  melakukan  pemeriksaan  atas  dugaan  adanya  pencemaran atau  perusakan  lingkungan  hidup.  Dengan  demikian  tidak  akan  terjadi  lagi  tarik menarik  kepentingan  menggunakan  hasil  pemeriksaan  laboratorium  yang  berbeda dengan  hasil  yang  berbeda  pula. 48 Pada  UUPLH  yang  lalu  delik  formil menggunakan  kata-kata    “(...) sangat  beralasan untuk menduga bahwa perbuatan tersebut  dapat  menimbulkan (...) Dari  kata  dapat  tersebut  maka  sesungguhnya kejahatan  pencemaran  dan/atau  perusakan  lingkungan  belum  benar-benar terjadi. Sedangkan pada rumusan UUPPLH kata dapa dihapuskan . 49
Delik  formil  berkaitan  dengan  hukum  administrasi,  merupakan  tindakan pemerintahan  atau  eksekutif  atau bestuurmaatregel atau the  measure/action  of
45 Ibid., Pasal 98 ayat (3).
46 Ibid., Pasal 99 ayat (2).
47 Ibid., Pasal 99 ayat (3).
48 Syahrul M acmud, o.p cit., hlm. 237.
49 Ibid., hlm 238-240.
∽ Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure : Kajian Ilmiah Hukum ∽ Penerapan Hukum Pidana Lingkungan  Bagi  Pelaku  Pencemaran  Citarum  di  Karawang ∽ M.  Holyone  Nurdin Singadimedja ∽
goverment terhadap  pelanggaran  perundang-undangan  yang  berlaku  dan  bersifat reparatoir (mengadakan  pada  keadaan  semula).  Seperti  tidak  dipenuhinya  syarat pembuangan  limbah  ke  alam  bebas  oleh  suatu  usaha  atau  kegiatan,  maka  terhadap usaha  atau  kegiatan  tersebut  dapat dikenakan  sanksi  hukum  administrasi.
Sanksi  administrasi  diatur  dalam  Pasal  76  sampai  dengan  Pasal  83 UUPPLH.  Sanksi  tersebut  dikenakan  kepada  pelanggar  ketentuan  administrasi dimulai  dengan  sanksi  teringan  semacam  peneguran  atau  peringatan  baik  teguran lisan, tertulis, dapat pula  dilanjutkan  dengan  paksaan  pemerintah  agar memperbaiki  instalasi  pengolahan  limbahnya  agar  limbah  yang  dihasilkan  sesuai dengan  ketentuan,  sekaligus  dapat  pula  dilakukan  paksaan  pemerintah  atau  uang paksa agar dilakukan tindakan penyelamatan, penanggulangan dan/atau pemulihan  atas  beban  biaya  penanggung  jawab  usaha  atau  kegiatan  dan  dapat  juga diwajibkan  membayar  denda  administrasi.  Dapat  diperintahkan  pula  agar dilakukan  pula  audit  lingkungan  secara  sukarela  untuk  memverifikasi  ketaatan terhadap  peraturan  perundang-undangan  lingkungan  hidup  yang  berlaku.  Terakhir pencabutan  izin  usaha,  apabila  semua  itu  tidak  membuat  pengusaha  atau penanggung  jawab  usaha  jera  dan  tetap  melanggar  peraturan  perundang-undangan dapat  dikenakan  sanksi  yang  lebih  berat  lagi  berupa  pencabutan  izin  sementara atau  tetap.  Atau  apabila  dipandang  lebih  bijaksana  dilanjutkan  dengan  proses pidananya  tanpa  harus  melakukan  pencabutan  izin  tetap  karena  dapat  berdampak luas  terhadap  hajat  hidup  orang  banyak.
Mengingat  kejahatan  yang  tercantum  pada  delik  formil  merupakan kejahatan  yang  sangat  ringan  saja,  hanya  pelanggaran  hukum  administrasi  yang ditentukan,  maka  penggunaan  sarana  non  penal  merupakan  kebijakan  yang  sangat dianjurkan.  Mengingat,  menjagalingkungan  agar  tetap  pada  keadaan  yang  baik dan  utuh,  sehat  dan  bermakna,  meka  pemulihan  lingkungan  harus  diutamakan.
Demikian  pula  dalam  sarana  penggunaan  sarana  penal  terhadap  kasus  yang  sangat sederhana,  akan menimbulkan  kontra  produksi  yang  kurang  bermanfaat. 50
Pengaturan  delik  formil  ini  memudahkan  pembuktian  bagi  penuntut  umum kerena  cukup  diukur  dari  tempat  limbah  dibuang  oleh  suatu  kegiatan  atau  industri. Manakala  limbah  yang  dibuang  kealam  bebas  tersebut  berada  diatas  ambang  batas baku  mutu  yang  ditentukan,  maka  pelaku  sudah  dapat  dijerat  dengan  hukuman pidana.  Demikian  pelaku  usaha  dan/atau  kegiatan  yang  diduga  melakukan kegiatanya  tanpa  izin,  maka  cukup  ditanyakan  surat  izinya. 51
5. Tindak  Pidana  Lingkungan  Hidup  sebagai Ultimum Remedium Perkataan ultimum  remedium ini  pertama  kali  dipergunakan  oleh  Menteri Kehakiman  Belanda  yaitu  Modderman  dalam  menjawab  pertanyaan  Mackay seorang  parlemen  Belanda  mengenai  dasar  hukum  perlunya  suatu  penjatuhan hukuman  bagi  seseorang  yang  telah  melakukan  suatu  pelanggaran  hukum.  Atas pertanyaan  tersebut  Modderman  menegaskan  “(...)  bahwa  yang  dapat  dihukum  itu pertama-tama  adalah  pelanggaran-pelanggaran  hukum.  Ini  merupakan  suatu conditio  sine  qua  non (syarat  yang  tidak  boleh  tidak  ada).  Kedua  yang  dapat dihukum  adalah  pelanggaran-pelanggaran  hukum  yang  menurut  pengalaman tidaklah  dapat  ditiadakan  dengan  cara-cara  lain.  Hukuman  itu  hendaknya merupakan  suatu  upaya  terakhir  ( ultimum  remedium ). Memang  terhadap  setiap ancaman  pidana  ada  keberatanya.  Setiap  orang  yang  berpikiran  sehat  akan
50 UUPPLH dalam Pasal  48 menggunakan  istilah kejahatan untuk tindak pidana lingkungan.
51 Syahrul M achmud, OpCit, Hlm 240.
∽ Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure : Kajian Ilmiah Hukum ∽ Penerapan Hukum Pidana Lingkungan  Bagi  Pelaku  Pencemaran  Citarum  di  Karawang ∽ M.  Holyone  Nurdin Singadimedja ∽
mengerti  hal  tersebut  tanpa  penjelasan  lebih  lanjut.  Ini  tidak  berarti  bahwa ancaman  pidana  akan  ditiadakan,  tetapi  selalu  harus  mempertimbangkan keuntungan  dan  kerugian  ancaman  pidana  benar-benar  menjadi  upaya  penyembuh serta harus  menjaga  jangan  sampai  membuat  penyakitnya  menjadi  lebih  parah”. 52
Asas ultimum  remedium sebagaimana  tercantum  dalam  penjelasan  umum UUPPLH  mengandung  makna,  bahwa  pada  dasarnya  fungsi  hukum  pidana lingkungan  untuk  menunjang  berfungsinya  hukum  administrasi.  Hukum  pidana lingkungan  hendaknya  baru  didayagunakan  apabila  hukum  administrasi  sudah tidak  berhasil.  Fungsi  hukum  pidana  yang  berfungsi ultimum  remedium tersebut baru  bisa  dilaksanakan  apabila  terpenuhi  beberapa  persyaratan  sebagai  berikut, delik  formil  tersebut  berupa  pelanggaran  terhadap  baku  mutu  air  limbah,  emisi, dan  gangguan.  Van  de  Bunt  mengemukakan  bahwa  hukum  pidana  sebagai ultimum  remedium memiliki  tiga  makna,  yaitu: 53 Pertama, penerapan  hukum pidana  hanya  terhadap  orang  yang  melanggar  hukum  secara  etis  sangat  berat. Kedua, hukum  pidana  sebagai  ultimum  remedium  karena  sanksi  hukum  pidana lebih  berat  dan  lebih  keras  daripada  sanksi  bidang  hukum  lain,  bahkan  sering membawa  dampak  sampingan,  maka  hendaknya  diterapkan  jika  sanksi  bidang hukum  lain  tidak  mampu  menyelesaikan  masalah  pelanggaran  hukum  (obat terakhir). Ketiga, hukum  pidana  sebagai  ultimum  remedium  karena  pejabat administrasilah  yang  lebih  dahulu  mengatahui  terjadinya  pelanggaran.  Jadi merekalah  yang  diprioritaskan  untuk  mengambil  langkah-langkah  dan  tindakan daripada  penegak  hukum  pidana. 54
Demikian  pula  Zevenbergen 55 ketika  membahas  tentang  tujuan  pemidanaan, maka  dia  berkesimpulan  bahwa  pada  hakekatnya  pidana  itu  hanya  suatu ultimum remedium suatu  jalan  terakhir  yang  bolehdipakai  jika  tiada  lagi  jalan  lain. Ditambahkan  oleh  N.H.T.  Siahaan  bahwa  berkaitan  dengan  fungsinya  yang represif,  hukum  pidana  hendaknya  dibantu  oleh  sejumlah  kebijakan  pengenaan perangkat  yang  berperan  kepada  arah  perlindungan  lingkungan.  Dengan  mengutip pendapat  Jaro  Madya,  fungsi  hukum  pidana  dinilai  oleh  para  pakar  sebagai perangkat  pamungkas  ( ultimum  remedium), karena  instrumen-instrumen  yang  lain dapat dinilai  sebagai  sarana yang  melindungi  lingkungan. 56
Dikaitkan  dengan  asas ultimum  remedium sebagaimana  dalam  UUPPLH, maka  pada  prinsipnya  status  fungsi  pidana  dalam  hukum  lingkungan  tidak  lebih sebagai  sarana  lapis  terakhir  (alternatif),  dimana  berbagai  perangkat  dan  sarana- sarana  perlindungan  lingkungan  yang  lebih  didahulukan  secara  fungsional, sementara  bila  sarana-sarana  tersebut  dirasakan  belum  mencapai  hasil  efektif maka  hukum  pidana  kemudian  difungsikan. 57
52 Alvi Syahrin, o.p cit., hlm. 9.
53 Ibid., hlm. 224.
54 Pamungkas  Satya  Putra  menjelaskan  bahwa  Asas  Ultimum  Remedium  sebenarnya  merupakan suatu asas yang memiliki kata dasar Ultimatum yaitu peringatan terakhir atau upaya memperingatkan dengan penggunaan  ancaman  pidana  pada  paksaan  pertama.  Pengaturan  dan Penerapan Ancaman Pemidanaan yang diawali terlebih dahulu dengan Penerapan Sanksi Administratif untuk sebuah tindakan melawan hukum.
55 Sofjan  Sastrawidjaja, Hukum  Pidana,  Asas  Hukum  Pidana  Sampai  Denagn  Alasan  Peniadaan Pidana, (Bandung: Armico, 1995), hlm. 31.
56 N.H.T. Siahaan, Hukum Lingkungan, (Jakarta: Pancuran Alam, 2009), hlm. 354-355.
57 Syahrul M achmud, o.p cit. hlm. 271.
∽ Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure : Kajian Ilmiah Hukum ∽ Penerapan Hukum Pidana Lingkungan  Bagi  Pelaku  Pencemaran  Citarum  di  Karawang ∽ M.  Holyone  Nurdin Singadimedja ∽
6. Ketentuan  Pidana  Dalam  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009 tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup
Dalam  UUPPLH  masalah  perbuatan  hukum  dapat  dibagi  menjadi  delik materil  dan  delik  formil.  Delik  materil  diatur  dalam  Pasal    98  ayat  (2)  dan  ayat  (3) dan  Pasal  99  ayat  (2)  dan  ayat  (3),  sedangkan  delik  formil  diatur  dalam  Pasal    98 ayat  (1),  99  ayat  (1)  dan  Pasal    100-109,  Pasal  lainya  mengatur  tentang kriminalisasi  terhadap  penyusun  AMDAL  tanpa  sertifikasi,  pejabat  pemberi  izin lingkungan tanpa dilengkapi dengan AMDAL, pemberi  informasi  palsu, penaggung  jawab  usaha  dan/atau  kegiatan  yang  tidak  melaksanakan  paksaan pemerintah,  juga  orang  yang  mencegah  menghalang-halangi  atau  mengagalkan tugas  pejabat pengawas,  selebihnya  delik  terhadap  korporasi.
Pengaturan  tentang  delik  materil  sebagaimana  tertera  pada  Pasal    98  ayat  (2) berupa:  perbuatan  setiap  orang  yang  dengan  sengaja  melakukan  perbuatan  yang mengakibatkan  dilampauinya  baku  mutu  udara  ambien,  baku  mutu  air,  baku  mutu air  laut  atau  kriteria  baku  kerusakan  lingkungan  hidup,  yang  mengakibatkan  orang luka  dan/atau  bahaya  kesehatan  manusia.  Sanksi  pidananya  penjara  paling  singkat 4  (empat)  tahun  dan  paling  lama  12  (dua  belas)  tahun  dan  denda  paling  sedikit  Rp. 4.000.000.000,-  (empat  miliar  rupiah)  dan  paling  banyak  Rp.  12.000.000.000,- (dua  belas  miliar  rupiah).  Sedangkan  untuk  ayat  (3)  yang  berakibat  orang  luka berat  atau  mati,  dipidana  penjara  paling  singkat  5  (lima)  tahun  dan  paling  lama  15 (lima  belas)  tahun  dan  denda  paling  sedikit  Rp.  5.000.000.000,-  (lima  miliar rupiah)  dan paling  banyak  Rp. 15.000.000.000,- (lima  belas  miliar  rupiah). Sedangkan  ketentuan  ketentuan  delik  materil  lainya  Pasal  99  ayat  (2) adalah  setiap  orang  yang  karena  kelalainya  mengakibatkan  dilampauinya  baku mutu  udara  ambien,  baku  mutu  air,  baku  mutu  air  laut,  atau  kriteria  baku kerusakan  lingkungan  hidup,  yang  berakibat  orang  luka  dan/atau  bahaya kesehatan  manusia,  dipidana  penjara  paling  singkat  2  (dua)  tahun  dan  paling  lama 6  (enam)  tahun  dan  denda  paling  sedikit  Rp.  2.000.000.000,-  (dua  miliar  rupiah) dan  paling  banyak  Rp.  6.000.000.000,-  (enam  miliar  rupiah).  Dan  bila  perbuatan tersebut  berakibat  orang  mati  atau  luka  berat,  diancam  dengan  pidana  penjara paling  lama  3  (tiga)  tahun  dan  paling  lama  9  (sembilan)  tahun,  dan  denda  paling sedikit  Rp.  3.000.000.000,-  (tiga  miliar  rupiah)  dan  paling  banyak  Rp. 9.000.000.000,- (sembilan  miliar  rupiah).
Delik  materil  mengandung  makna  bahwa  kejahatan  tersebut  telah  selesai dilakukan.  Hanya  saja  pada  Pasal  98  perbuatan  pidana  tersebut  dilakukan  secara sengaja,  sedangkan  Pasal  99  perbuatan  pidananya  dilakukan  tidak  secara  sengaja yang  biasa  dirumuskan  dengan  kata-kata  karena  kealpaan  atau  kelalaianya.  Delik sengaja  gradasinya  lebih  berat  dibandingtkan  dengan  delik  kealpaan,  karena dengan  sengaja  berarti  niat  jahatnya  belum  ada  sejak  awal,  namun  akibat perbuatanya  tersebut  alam  tercemar  dan/atau  rusak.
Pasal  116-118  mengatur  korporasi  atau  dalam  UUPPLH  disebut  badan usaha,  kalau  dalam  UUPLH  tidak  saja  mengenal  badan  hukum  atau  korporasi seperti  perseroan  dan  yayasan,  namun  selain  badan  hukum  tersebut  mengenalkan pula  bentuk  lain  seperti  perserikatan  atau  organisasi  lain  yang  dapat  diberikan sanksi  disamakan  dengan  badan hukum.
Sanksi  pidana  yang  diberikan  pada  kejahatan  lingkungan  yang  dilakukan oleh  badan  hukum  ini  diberikan  sanksi  kepada  pemberi  perintah  atau  pemimpin diperberat  ditambah  dengan  sepertiganya.  Hal  ini  dimaksudkan  bahwa  kejahatan
∽ Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure : Kajian Ilmiah Hukum ∽ Penerapan Hukum Pidana Lingkungan  Bagi  Pelaku  Pencemaran  Citarum  di  Karawang ∽ M.  Holyone  Nurdin Singadimedja ∽
yang  dilakukan  oleh  korporasi  dampaknya  dirasakan  lebih  berat  dan  lebih  parah dibandingkan  dengan  kejahatan  lingkungan  yang  dilakukan  oleh  perorangan. Pasal  116  ayat  (1)  ini  memperjelas  siapa  yang  dapat  dipertanggungjawabkan  atas perbuatan  kejahatan  lingkungan  yang  dilakukan  oleh  badan  usaha  atau  korporasi, maka  pertanggungjawabanya  dapat  dituntut  pada  badan  usaha  itu  sendiri  serta dapat  digabungkan  pula  dengan  pemberi  perintah  atau  pemimpin  badan  usaha tersebut.  Sedangkan  Pasal  116  ayat  (2)  menegaskan  bahwa  yang  dapat dipertanggungjawabkan  atas  kejahatan  lingkungan  yang  dilakukan  oleh  orang yang  berdasarkan  hubungan  kerja  atau  berdasarkan  hubungan  lain  yang  bertindak dalam  lingkup  kerja  badan  usaha,  sanksi  pidana  dijatihkan  kepada  pemberi perintah  atau  pemimpin  dalam  tindak  pidana  tersebut  tanpa  memeperhatikan tindak  pidana  tersebut  dilakukan  secara  sendiri-sendiri  atau  bersama-sama. 58 Bagaimana  merumuskan  suatu  perundang-undangan  yang  baik,  maka  MG.  Maura menyarankan  bahwa  untuk  dapat  merumuskan  suatu  hukum  pidana  lingkungan yang  ideal  harus  berisikan  3 (tiga)  kategori:
a. Kategori  kesatu : Perumusan  adanya  ancaman  bahaya  konkrit; b. Kategori  kedua : Adanya  perumusan  yang  memuat  ancaman  bahaya abstrak;
c. Kategori  ketiga         :  Perumusan  kejahatan  mandiri  untuk  polusi  dengan
akibat  yang  sangat  serius.
Tindak  pidana  kesengajaan  yang  merupakan  ancaman  bahaya  konkrit menurut  MG  Faura  dapat  dirumuskan  sebagai  berikut:  “ Any  person  who intentionally  introduces  or  discharges,  either  directly  or  indirectly  in contravention  of  the law substances, micro organism, noice and other vibrations or  into  the  water,  soil  or  atmosphere,  shall be punished (...)”. 59 Tindak/perbuatan pidana  yang  dilakukan  dengan  kesengajaan  dalam  UUPPLH  diatur  dalam  Pasal  98 ayat  (2)  dan  ayat  (3),  sedangkan  tindak/atau  perbuatan  pidana  yang  dilakukan secara  tidak  sengaja  diatur  dalam  Pasal  99  ayat  (2)  dan  ayat  (3)  delik-delik  ini merupakan  delik  materil.  Sedangkan  delik  materil  tentang  lingkungan  dalam RUUKUHP  konsep  tahun  2006  diatur  pada  Bagian  ke-6, Bab VIII pada Pasal 384,
Pasal  385, Pasal  387, Pasal 388, Pasal  389.
F.  Hasil  Pembahasan:  Penerapan  Hukum  Pidana  Bagi  Pelaku  Pencemaran Sungai  Citarum  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009 Tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup
1. Penerapan  Asas Ultimum  Remedium Tujuan  penegakan  Hukum  lingkungan  ( environmental  law  enforcement) adalah compliance (penataan) lingkungan.  Sehingga  tujuan  utama  dari  penegakan hukum  lingkungan  sesungguhnya  adalah  mempertahakan  keberadaan  lingkungan hidup  yang  baik,  sehat  demi  kelangsungan  makhluk  hidup  diatas  dunia  ini khususnya  bagi  kehidupan  manusia.  Dengan  demikian  fungsi  utama  dari penegakan  hukum  pidana  pada  pencemaran  atau  perusakan  lingkungan  hidup adalah ultimum remedium sebagai  penunjang  hukum  administrasi. 60
58 Syahrul M achmud, o.p cit., hlm. 294-295.
59 M G  Faura, Towards  a  New  Modelof  Criminalisation  of  Environmenyal  Pollution  the,  Case  of Indonesia, (Netherlands: University of M aastricht, 2004), hlm. 23-32.
60 Syahrul M achmud , o.p cit., hlm. 404.
∽ Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure : Kajian Ilmiah Hukum ∽ Penerapan Hukum Pidana Lingkungan  Bagi  Pelaku  Pencemaran  Citarum  di  Karawang ∽ M.  Holyone  Nurdin Singadimedja ∽
Implementasi  yang  terjadi  adalah  kecenderungan  memfungsikan  hukum pidana  dalam  masalah  lingkungan  sebagai premium  remedium sangat  menonjol dibandingkan  dengan  mendahulukan  upaya  hukum  lain,  padahal  delik  formil  lebih dominan  dibandingkan  dengan  delik  materil.  UUPPLH  lebih  menonjolkan  pidana pidana  penjara  bagi  pelanggar  hukum  administrasi  yang  justru  belum  melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan. Terlalu mengabaikan upaya pembenahan  lingkungan  sebagaimana  yang  seharusnya  dilakukan  oleh  rezim hukum  administrasi.
Dalam  delik  formil  ini  perbuatan  pelaku  ini  dapat  dikategorikan  relatif ringan  dan  juga  akibat  perbuatanya  belum  berdampak  besar  bagi  lingkungan, bahkan  dapat  saja  belum  ada  dampaknya  bagi  lingkungan,  oleh  karena  itu  tidak atau  belum  ada  masyarakat  yang  resah.  Sesuai  dengan  keterbatasan  fungsi  hukum pidana  sebagaimana  diuraikan  diawal,  maka  seharusnya  pelanggaran  terhadap delik  formil  tersebut  terlebih  dahulu  dilakukan  tindakan  hukum  adminstrasi. Pencegahan  serta  pemulihan  lingkungan  dari  upaya  tercemar  dan/atau  rusak  lebih utama  dari  sekedar  memasukan  seseorang  ke  penjara.  Dipidananya  seseorang  atas pelanggaran  hukum  administrasi  atau  delik  formil  tidak  dapat  mencegah  dan memulihkan  alam  dari  tindakan  pencemaran  dan/atau  peusakan  lingkungan. 61 Hukum  pidana  dalam  tindak  pidana  lingkungan  adalah ultimum  remedium dan merupakan  delik  formil,  namun  aparat  penegak  hukum  selalu  menerapkan  fungsi hukum  pidana premium remedium terhadap  delik  formil. 62
2. Penyelesaian Sengketa Hukum  Pidana  Lingkungan
Hukum  acara  yang  digunakan  dalam  peradilan  tindak  pidana  lingkungan tidak  beda  dengan  peradilan  pidana  pada  umumnya,  namun  yang  membedakan adalah  esensi  yang  harus  dimengerti  oleh  penegak  hukum  yang  sampai  saat  ini belum  bisa  dipahami  oleh  para  penegak  hukum  lingkungan  di  Indonesia. Penyelesain  sengketa  pidana  lingkungan  diatur  dalam  Pasal  87  Bab  XIII  Bagian Ketiga  tentang  Penyelesaian  Lingkungan  Hidup  Melalui  Pengadilan  dalam Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan  Hidup. UUPPLH  sebagai  sumber  formal  utama  hukum  lingkungan  di Indonesia  selain  memuat  ketentuan-ketentuan  hukum  dan  instrumen-instrumen hukum  seperti  yang  terkandung  dalam  undang-undang  sebelumnya  yaitu  UULH 1982  dan  UULH  1997  telah  juga  memuat  norma-norma  dan  instrumen-instrumen hukum  hukum  baru.  Beberapa  norma  hukum  baru  yang  penting  adalah  tentang perlindungan  hukum  atas  tiap  orang  yang  memperjuangkan  hak  atas  lingkungan hidup,  kewenangan  Pejabat  Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  (PPNS)  dan penciptaan  delik-delik  materil  baru.  Dalam  tulisan  ini  beberapa  norma  hukum baru yang  akan diuraikan. 63
Pertama ,  UUPPLH  telah  secara  tegas  mengadopsi  asas-asas  yang terkandung  dalam  Delarasi  Rio  1992,  yaitu  asas-asas  tanggungjawab  negara, keterpaduan,  kehati-hatian,  keadilan,  pencemar  membayar,  partisipatif  dan kearifan  lokal.  Pengadopsian  ini  merupakan  politik  hukum  yang  penting  karena dapat memperkuat kepentingan pengelolaan lingkungan hidup manakala berhadapan  dengan  kepentingan  ekonomi  jangka  pendek.  Hakim  dalam  mengadili
61 Ibid.,
62 Ibid., hlm. 370.
63 M ahkamah Agung RI, “Hukum Pidana Lingkungan”, http://www.mahkamah agung .go.id . Diunduh Pada Tanggal  24 Juni 2013.
∽ Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure : Kajian Ilmiah Hukum ∽ Penerapan Hukum Pidana Lingkungan  Bagi  Pelaku  Pencemaran  Citarum  di  Karawang ∽ M.  Holyone  Nurdin Singadimedja ∽
sebuah  perkara  dapat  menggunakan  asas-asas  itu  untuk  memberikan  perhatian  atas kepentingan  pengelolaan  lingkungan  hidup  yang  mungkin  tidak  diperhatikan  oleh pelaku  usaha  ataupun  pejabat pemerintah  yang  berwenang.
Kedua ,  UUPPLH,  khususnya  dengan  Pasal  66  UUPPLH  sangat  maju  dalam memberikan  perlindungan  hukum  kepada  orang  yang  memperjuangkan  hak  atas lingkungan  hidup  dari  kemungkinan  tuntutan  pidana  dan  perdata.  Perlindungan hukum  ini  sangat  penting  karena  pada  masa  lalu  telah  ada  kasus-kasus  di  mana para  aktivis  lingkungan  hidup  yang  melaporkan  dugaan  terjadinya  pencemaran dan  perusakan  lingkungan  hidup  telah  digugat  secara  perdata  atau  dituntut  secara pidana  atas  dasar  pencemaran  nama  baik  perusahaan-perusahaan  yang  diduga telah  menimbulkan  pencemaran  atau  perusakan  lingkungan  hidup.  Di  dalam sistem  hukum  Amerika  Serikat  dan  Phillipina,  jaminan  perlindungan  hukum seperti  ini  disebut  dengan  Anti  SLAPP  ( Strategic  Legal  Action  Against  Public Participation ),  yaitu  gugatan  yang  dilakukan  oleh  perusahaan  yang  diduga  telah mencemari  atau  merusak  lingkungan  hidup  kemudian  menggugat  si  pelapor  atau pemberi  informasi  atau whistle  blower dugaan  terjadinya  masalah-masalah lingkungan  dengan  tujuan  untuk  menimbulkan  rasa  takut  dan  kerugian  materil terhadap  pelapor  atau  pemberi  informasi  maupun  terhadap  pihak-pihak  lain  di masa  datang.
Gugatan  SLAPP  dapat  mematikan  keberanian  anggota-anggota  masyarakat untuk  bersikap  kritis  dan  menyampaikan  laporan  atau  informasi  tentang  dugaan atau  telah  terjadinya  masalah-masalah  lingkungan  hidup  oleh  sektor-sektor  usaha sehingga  pada  akhirnya  dapat  menggagalkan  pengelolaan  lingkungan  hidup  yang melibatkan  peran  aktif  masyarakat  madani  ( Civil  Socitey ).  Para  hakim  di Indonesia  penting  sekali  untuk  memahami  kehadiran  dan  kegunaan  Pasal  66 UUPPLH.
Ketiga ,  UUPPLH  telah  menimbulkan  perubahan  dalam  bidang  kewenangan penyidikan  dalam  perkara-perkara  lingkungan.  Berdasarkan  Pasal  6  ayat  (1)  Kitab Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP),  penyidik  adalah  pejabat  Polisi Negara  Republik  Indonesia  (seterusnya  disingkat  dengan  Polri)  dan  pejabat Pegawai  Negeri  Sipil  (seterusnya  disingkat  dengan  PPNS)  tertentu  yang  diberi wewenang  khusus  oleh  undang-undang.  UUPPLH  merupakan  salah  satu  undang- undang  sebagaimana  dimaksud  Pasal  6  ayat  (1)  yang  menjadi  dasar  bagi keberadaan  PPNS  sebagaimana  dirumuskan  dalam  Pasal  Kewenangan  POLRI selain  sebagaimana  disebutkan  dalam  Pasal  7  ayat  (1)  KUHAP,  antara  lain, melakukan  penangkapan,  penahanan,  penggeledahan,  dan  penyitaan,  pemeriksaan dan  penyitaan  surat  dan  wewenang  koordinasi  atas  pelaksanaan  tugas  PPNS (Pasal  7  ayat  (2),  Polri  sebagai  institusi  yang  berwenang  menyerahkan  berkas perkara  kepada  penuntut  umum  (Pasal  8  ayat  (2).  Dengan  demikian,  berdasarkan sistem  KUHAP,  PPNS  tidak  berwenang  menyerahkan  berkas  hasil  penyidikan secara  langsung  kepada  penuntut  umum,  tetapi  harus  melewati  POLRI.  UUPPLH telah  mengubah  ketentuan  yang  selama  ini  memberikan  kewenangan  kepada  Polri sebagai  institusi  satu-satunya  yang  dapat  menyerahkan  berkas  hasil  penyidikan kepada  penuntut  umum  sebagaimana  dinyatakan  dalam  Pasal  8  ayat  (2)  KUHAP. Dengan  diundangkannya  UUPPLH  telah  menimbulkan  perubahan.  Perubahan  ini terjadi  melalui  Pasal  94  ayat  (6)  UUPPLH  yang  menyatakan  ”hasil  penyidikan yang  telah  dilakukan  oleh  penyidik  pegawai  negeri  sipil  disampaikan  kepada penuntut  umum.”  Dengan  demikian,  Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  (PPNS)
∽ Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure : Kajian Ilmiah Hukum ∽ Penerapan Hukum Pidana Lingkungan  Bagi  Pelaku  Pencemaran  Citarum  di  Karawang ∽ M.  Holyone  Nurdin Singadimedja ∽
lingkungan  hidup  dapat  dan  berwenang  untuk  menyerahkan  berkas  hasil penyidikan  secara  langsung  kepada  penuntut  umum  tanpa  melalui  POLRI  lagi. Pemberian  kewenangan  ini  memang  masih  harus  dibuktikan  secara  empiris  pada masa  depan  apakah  akan  membawa  perkembangan  positif  bagi  upaya  penegakan hukum  lingkungan  pidana  atau  tidak  membawa  perubahan  apapun.  UUPPLH memberikan  kewenangan  PPNS dalam  penyidikan  untuk:
a. Melakukan  pemeriksaan  atas  kebenaran  laporan  atau  keterangan berkenaan  dengan  tindak  pidana  di  bidang  perlindungan  dan  pengelolaan lingkungan  hidup;
b. Melakukan  pemeriksaan  terhadap  setiap  orang  yang  diduga  melakukan tindak  pidana  di bidang  perlindungan  dan pengelolaan  lingkungan  hidup;
c. Meminta  keterangan  dan  bahan  bukti  dari  setiap  orang  berkenaan  dengan peristiwa  tindak  pidana  di  bidang  perlindungan  dan  pengelolaan lingkungan  hidup;
d. Melakukan  pemeriksaan  atas  pembukuan,  catatan  dan  dokumen  lain berkenaan  dengan  tindak  pidana  di  bidang  perlindungan  dan  pengelolaan lingkungan  hidup;
e. Melakukan  pemeriksaan  di  tempat  tertentu  yang  diduga  terdapat  bahan bukti,  pembukuan,  catatan  dan dokumen  lain;
f. Melakukan  penyitaan  terhadap  bahan  dan  barang  hasil  pelanggaran  yang dapat  dijadikan  bukti  dalam  perkaratindak  pidana  di  bidang  perlindungan dan pengelolaan  lingkungan  hidup;
g. Meminta  bantuan  ahli  dalam  rangka  pelaksanaan  tugas  penyidikan  tindak pidana  di bidang  perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup;
h. Menghentikan  penyidikan;
i. Memasuki  tempat  tertentu,  memotret  dan/atau  membuat  rekaman  audio visual;
j. Melakukan  penggeledahan  terhadap  badan,  pakaian,  ruangan  dan/atau tempat  lain  yang  diduga  merupakan  tempat  dilakukannya  tindak  pidana;
k. Menangkap  dan menahan  pelaku  tindak  pidana. 64
Keempat ,  dalam  UUPPLH  pendekatan  hukum  pidana  tidak  sebagai  upaya terakhir -yang lazim  disebut  dengan  istilah  ”ultimum  remedium”  untuk menghukum  perilaku  usaha  yang  menimbulkan  masalah  lingkungan  hidup.  Dalam UULH  1997  sanksi  pidana  menjadi  upaya  terakhir  setelah  penegakan  hukum administrasi  negara  tidak  efektif.  Dalam  UUPPLH,  ”ultimum  remedium”  hanya berlaku  untuk  satu  Pasal  saja,  yaitu  Pasal  100  UUPPLH  yang  menyatakan:
(1).Setiap  orang  yang  melanggar  baku  mutu  air  limbah,  baku  mutu  emisi,  atau baku  mutu  gangguan  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  3  (tiga)  tahun dan denda paling  banyak  Rp. 3000.000.000,00.
(2).Tindak  pidana  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  hanya  dapat  dikenakan apabila  sanksi  administratif  yang  telah  dijatuhkan  tidak  dipatuhi  atau  pelanggaran dilakukan  lebih  dari  satu  kali.
Dari  rumusan  Pasal  100  ayat  (2)  jelas  dapat  dipahami  bahwa  sanksi  pidana yang  tercantum  dalam  Pasal  100  ayat  (1)  baru  dapat  dikenakan  jika  sanksi administratif  tidak  efektif  atau  pelanggaran  dilakukan  berulang.  Hal  ini  berarti sanksi  pidana  berfungsi  sebagai  upaya  terakhir.
64 Ibid.,
∽ Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure : Kajian Ilmiah Hukum ∽ Penerapan Hukum Pidana Lingkungan  Bagi  Pelaku  Pencemaran  Citarum  di  Karawang ∽ M.  Holyone  Nurdin Singadimedja ∽
Kelima ,  UUPPLH  telah  secara  tegas  meletakkan  pertanggungjawaban pidana  kepada  pimpinan  badan  usaha  yang  telah  menimbulkan  pencemaran  atau perusakan  lingkungan  hidup.  Dalam  UULH  1997  tidak  disebut  secara  tegas pimpinan  atau  pengurus  badan  usaha  dapat  dikenai  pertanggungjawab  pidana. UULH  1997  hanya  menggunakan  istilah  “yang  memberi  perintah”  atau  “yang bertindak  sebagai  pemimpin”  dalam  tindak  pidana.  Dalam  UUPPLH  2009 pertanggungjawaban  pidana  pimpinan  badan  usaha  dirumuskan  dalam  Pasal  116 hingga  Pasal  119.  Namun,  UUPPLH  tetap  mengadopsi  pertanggungjawaban badan  usaha  ( corporate  liability ).  Pasal  116  UUPPLH  memuat  kriteria  bagi lahirnya pertanggungjawaban badan usaha dan siapa-siapa yang harus bertanggungjawab.
Jika  ditilik  rumusan  Pasal  116  UUPPLH,  pertanggungjawaban  badan  usaha timbul  dalam  salah  satu  kondisi  berikut  yaitu:  (1).  Tindak  pidana  lingkungan hidup  dilakukan  oleh  badan  usaha,  atau  atas  nama  badan  usaha  atau  (2).  Oleh orang  yang  berdasarkan  hubungan  kerja  atau  berdasarkan  hubungan  lain  yang bertindak  dalam  lingkup  kerja  badan  usaha.  Karena  badan  usaha  tidak  dapat bekerja  tanpa  digerakkan  oleh  manusia,  maka  pelaku  fisik  tetaplah  manusia,  yaitu orang  atas  nama  badan  usaha  atau  orang  yang  berdasarkan  perjanjian  kerja, misalkan seorang karyawan atau hubungan lain, misalkan perjanjian pemborongan  kerja.
Hal penting berikutnya adalah menentukan siapakah yang harus bertanggungjawab  jika  sebuah  tindak  pidana  lingkungan  hidup  dinyatakan  telah dilakukan  oleh  badan  usaha  atau  korporasi.  Pasal  116  ayat  (1)  menyebutkan ”tuntutan  pidana  dan  sanksi  pidana  dijatuhkan  kepada:  (a).  Badan  usaha  dan/atau (b).  Orang  yang  memberi  perintah  untuk  melakukan  tindak  pidana  tersebut  atau orang  yang  bertindak  sebagai  pemimpin  dalam  tindak  pidana  tersebut”.  Selain  itu, konsep  pertanggungjawaban  juga  harus  dipedomani  ketentuan  Pasal  118 UUPPLH  yang  menyatakan:  “Terhadap  tindak  pidana  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  116  ayat  (1)  huruf  a,  sanksi  pidana  dijatuhkan  kepada  badan  usaha yang  diwakili  oleh  pengurus  yang  berwenang  mewakili  di  dalam  dan  di  luar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selaku pelaku fungsional.”
Dengan  demikian,  dari  rumusan  Pasal  116  dan  Pasal  118  UUPPLH  dapat diketahui  bahwa  ada  tiga  pihak  yang  dapat  dikenai  tuntutan  dan  hukuman  ada  tiga pihak  yaitu:
a. Badan  usaha  itu  sendiri;
b. Orang  yang  memberi  perintah  atau  yang  bertindak  sebagai  pemimpin dalam  tindak  pidana;
c. Pengurus.
Pada  dasarnya  tanpa  rumusan  Pasal  118  UUPPLH  yang  menyebutkan
“sanksi  dikenakan  terhadap  badan  usaha  yang  diwakili  oleh  pengurus  yang berwenang  mewakili  di  dalam  dan  di  luar  pengadilan  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan  selaku  pelaku  fungsional”,  pengurus  tetap  juga  dapat  dikenai pertanggungjawaban  atas  dasar  kriteria  “orang  yang  memberi  perintah  atau  orang yang  bertindak  sebagai  pemimpin  dalam  tindak  pidana”  sebagaimana  dirumuskan dalam  Pasal  116  ayat  (1)  huruf  b.  Perbedaannya  adalah  rumusan  Pasal  116  ayat (1)  huruf  b  memang  mengharuskan  penyidik  dan  penutut  umum  untuk membuktikan  bahwa  penguruslah  yang  telah  bertindak  sebagai  orang  yang
∽ Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure : Kajian Ilmiah Hukum ∽ Penerapan Hukum Pidana Lingkungan  Bagi  Pelaku  Pencemaran  Citarum  di  Karawang ∽ M.  Holyone  Nurdin Singadimedja ∽
memberi  perintah  atau  yang  bertindak  sebagai  pemimpin  dalam  tindak  pidana, sehingga memerlukan kerja keras penyidik  dan  penuntut  umum  untuk membuktikan  peran  para  pengurus  dalam  tindak  pidana  lingkungan.  Sebaliknya, menurut  ketentuan  Pasal  116  ayat  (1)  huruf  b  dikaitkan  dengan  Pasal  118, pengurus  karena  jabatannya  secara  serta  merta  atau  otomatis  memikul pertanggungjawaban pidana, sehingga lebih memudahkan dalam upaya penuntutan  karena  tidak  membutuhkan  pembuktian  peran  para  pengurus  secara spesifik  dalam  sebuah  peristiwa  pidana  lingkungan.  Penjelasan  Pasal  118 UUPPLH memperkuat interpretasi bahwa jika  badan  usaha  melakukan pelanggaran  pidana  lingkungan,  tuntutan  dan  hukuman  ”dikenakan  terhadap pimpinan badan usaha atas dasar  pimpinan  perusahaan  yang  memiliki kewenangan  terhadap  pelaku  fisik  dan  menerima  tindakan  tersebut”.  Pengertian “menerima  tindakan  tersebut”  adalah  “menyetujui,  membiarkan  atau  tidak  cukup melakukan  pengawasan  terhadap  tindakan  pelaku  fisik,  atau  memiliki  kebijakan yang  memungkinkan  terjadinya  tindak  pidana  tersebut.”
Dengan  demikian,  pengurus  perusahaan  yang  mengetahui  dan  membiarkan karyawan  perusahaan  melepas  pembuangan  limbah  tanpa  melalui  pengeolahan dianggap  melakukan  tindak  pidana  atas  nama  badan  usaha,  sehingga  dirinya  harus bertanggungjawab.  Rumusan  ketentuan  dan  penjelasan  Pasal  118  UUPPLH merupakan  sebuah  terobosan  atau  kemajuan  jika  ditilik  dari  segi  upaya mendorong para pengurus perusahaan agar secara sungguh-sungguh melaksanakan  upaya  pencegahan,  pengendalian  dan  pemulihan  pencemaran  atau perusakan  lingkungan  manakala  memimpin  sebuah  badan  usaha.  Rumusan Ketentuan  Pasal  118  UUPPLH  mirip  dengan  vicarious  liability  dalam  sistem hukum  Anglo  Saxon.
Keenam ,  UUPPLH  juga  memuat  delik  materil  yang  diberlakukan  kepada pejabat pemerintah yang berwenang di bidang pengawasan  lingkungan. pemberlakukan  delik  materil  ini  dapat  dipandang  sebagai  sebuah  kebijakan pemidanaan  yang  maju  dalam  rangka  mendorong  para  pejabat  pemerintah  untuk sungguh-sungguh  melaksanakan  pengelolaan  lingkungan  hidup.  Delik  materil tersebut  dirumuskan  dalam  Pasal  112  UUPPLH  yaitu  “Setiap  pejabat  yang berwenang  yang  dengan  sengaja  tidak  melakukan  pengawasan  terhadap  ketaatan penanggungjawab  usaha  dan/atau  kegiatan  terhadap  peraturan  perundang- undangan  dan  izin  lingkungan  ,  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  71  dan  Pasal 72  yang  mengakibatkan  terjadinya  pencemaran  dan  atau  kerusakan  lingkungan yang  mengakibatkan  hilangnya  nyawa  manusia,  dipidana  dengan  pindan  penjara paling  lama  1  (satu)  tahun  atau  denda  paling  banyak  Rp.  500.000.000,  00  (lima ratus  juta  rupiah)”.
Hukum  lingkungan  Indonesia  berkembang  selain  karena  perkembangan legislasi  seperti  melalui  pengundangan  UULH  1982,  UULH  1997  dan  UUPPLH 2009,  juga  berkembang  melalui  putusan-putusan  pengadilan.  Dua  putusan Pengadilan  yang  dapat  dipandang  sebagai  putusan-putusan  penting  ( landmark decisions )  adalah  Putusan  Pengadilan  Negara  Jakarta  Pusat  dalam  perkara WALHI  melawan  PT.  IIU,  Menteri  Perindustrian,  Menteri  Kehutanan,  Menteri Dalam  Negeri,  Menteri  Lingkungan  Hidup  dan  Gubernur  Provinsi  Sumatera  Utara di  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat.  Gugatan  WALHI  diajukan  pada  masa berlakunya  UULH  1982  yang  pada  dasarnya  tidak  secara  tegas  mengakui  hak Lembaga  Swadaya  Masyarakat  untuk  mengajukan  gugatan  penegakan  hukum
∽ Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure : Kajian Ilmiah Hukum ∽ Penerapan Hukum Pidana Lingkungan  Bagi  Pelaku  Pencemaran  Citarum  di  Karawang ∽ M.  Holyone  Nurdin Singadimedja ∽
lingkungan,  tetapi  majelis  hakim  dalam  perkara  tersebut  menginterpretasikan  hak gugat  itu  dari  konsep  peranserta  masyarakat  dalam  pengelolaan  lingkungan  hidup yang  memang  diakui  dalam  UULH  1982  (Putusan  perkara  Walhi  lawan  PT  IIU No.  820/Pdt/G/1988). 65 Putusan  ini  kemudian  memberikan  inspirasi  bagi  pembuat undang-undang  untuk  merumuskan  hak  gugat  organisasi  lingkungan  hidup  ke dalam  undang-undang,  yaitu  Pasal  38  UULH  1997.  Putusan  penting  lainnya adalah  gugatan  oleh  Dedi  dan  kawan-kawan  (sebanyak  delapan  orang  termasuk Dedi)  terhadap  Presiden  RI,  Menteri  Kehutanan,  Perum  Perhutani,  Pemerintah Provinsi  Jawa  Barat  dan  Pemerintah  Kabupaten  Garut  di  Pengadilan  negeri Bandung.  Para  Penggugat  dan  orang-orang  yang  diwakili  mereka  adalah  korban tanah  longsor  Gunung  Mandalawangi  Kecamatan  Kadungora  Kabupaten  Garut dan  telah  menderita  kerugian  berupa  hilangnya  harta  benda,  rusaknya  lahan pertanian  dan  ladang,  meninggalnya  sanak  saudara  dan  rusaknya  fasilitas  umum serta  kerusakan  ekosistem  setempat.  Majelis  hakim  Pengadilan  Negeri  dalam pertimbangnnya  (PN.JKTNo.49/Pdt.G/2003/PN.BDG,  Tanggal  28  Agustus  2003), antara  lain,  mengatakan  bahwa  negara  memiliki  tanggung  jawab  dalam pengelolaan  lingkungan  hidup.  Tanggung  jawab  negara  itu  dilaksanakan  oleh pemerintah  yang  dipimpin  oleh  Presiden  Republik  Indonesia,  tetapi  karena Presiden  telah  membentuk  Menteri  Kehutanan,  maka  pengelolaan  kehutanan sepenuhnya  telah  menjadi  tanggungjawab  Menteri  Kehutanan.  Menteri  Kehutanan telah  memberikan  kewenangan  kepada  Perum  Perhutani  Jawa  Barat  untuk mengelola  kawasan  hutan  Gunung  Mandalawangi. 66
Pemerintah  Provinsi  Jawa  Barat  dan  Pemerintah  Kabupaten  Garut  sesuai dengan  lingkup  tugas  masing-masing  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan yang  berlaku,  khususnya  Undang-undang  Nomor  22  Tahun  1999  tentang Pemerintahan  Daerah  -yang  berlaku  pada  waktu  terjadinya  banjir  dan  longsor  di Gunung  Mandalawangi-  juga  memiliki  tanggung  jawab  untuk  melaksanakan pengelolaan  kawasan  hutan  Mandalawangi  karena  kawasan  hutan  itu  berada dalam  wilayah  hukum  Provinsi  Jawa  Barat  dan  Kabupaten  Garut.  Majelis  Hakim juga  dalam  pertimbanggnya  mengatakan  bahwa  telah  terjadi  perubahan  kebijakan pengelolaan  kawasan  hutan  di  Gunung  Mandalawangi  yang  dilakukan  oleh Menteri  Kehutanan,  yaitu  dengan  mengubah  status  fungsi  kawasan  hutan  yang sebelumnya  kawasan  hutan  lindung  kemudian  menjadi  kawasan  hutan  produksi terbatas  berdasarkan  SK  Menteri  Kehutanan  Nomor  419/KPTS/II/1999  dengan segala  akibat-akibatnya  seperti  berkurangnya  jumlah  tegakan  pohon  dan kegagalan  reboisasi  sehingga  kawasan  hutan  Mandalawangi  tidak  lagi  memiliki kemampuan  resapan  air.  Selanjutnya  Majelis  hakim  mengatakan  bahwa  kerugian lingkungan  dan  kerugian  materiil  para  Penggugat  yang  disebabkan  oleh  banjir  dan longsor  di  Gunung  Mandalawangi  telah  faktual  sehingga  tidak  perlu  dibuktikan lagi.  Masalah  hukum  yang  masih  perlu  dibuktikan  adalah  hubungan  kausalitas, yaitu  perubahan  fungsi  kawasan  hutan  Gunung  Mandalawangi  dari  kawasan  hutan lindung  menjadi  kawasan  hutan  produksi  yang  didasarkan  pada  perubahan kebijakan  kehutanan  sebagaimana  tercermin  dalam  SK  Menteri  Kehutanan  Nomor 419/KPTS/II/1999  telah  menyebabkan  banjir  dan  longsor.  Hal  yang  menarik adalah  Majelis  Hakim  juga  dalam  pertimbangannya  merujuk  pada  prinsip keberhati-hatian  ( precautionary  principle )  yaitu  prinsip  ke  15  dalam  Deklarasi
65 Ibid.,
66 Ibid.,
∽ Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure : Kajian Ilmiah Hukum ∽ Penerapan Hukum Pidana Lingkungan  Bagi  Pelaku  Pencemaran  Citarum  di  Karawang ∽ M.  Holyone  Nurdin Singadimedja ∽
Rio  sebagai  dasar  untuk  pemecahan  masalah  tentang  ”kurangnya  ilmu pengetahuan”  yang  diperlihatkan  dengan  keterangan-keterangan  para  saksi  ahli dari  kedua  belah  pihak  yang  saling  bertentangan  sehingga  keterangan  mereka tidak  dapat  dijadikan  alat  bukti  untuk  menyimpulkan  penyebab  fakta  telah terjadinya  banjir  dan  longsor  di  Gunung  Mandalawangi.  Meskipun  prinsip keberhati-hatian  belum  masuk  ke  dalam  perundang-undangan  Indonesia  pada waktu  perkara  ini  diadili,  hakim  ternyata  telah  menggunakan  prinsip  tersebut sebagai  dasar  pertimbangan  putusan.  Pemikiran  dan  pertimbangan  hakim  dalam kasus  ini  tidak  terlepas  dari  fakta  bahwa  salah  seorang  majelis  hakim  di  tingkat pertama  yang  mengadili  pernah  mengikuti  pelatihan  hukum  lingkungan  yang antara  lain  membahas  fungsi  prinsip-prinsip  yang  tercantum  dalam  Deklarasi  Rio sebagai  sumber  hukum. 67
Pengetahuannya  yang  diperoleh selama  pelatihan  telah  memperluas wawasan  dan  digunakan  dalam  praktik  hukum.  Fakta  ini  membuktikan  pula pentingnya  hakim  terus  menerus  meningkatkan  pengetahuan  melalui  pendidikan gelar  maupun  non  gelar,  misalkan  pelatihan-pelatihan.  Oleh  sebab  itu,  kebijakan Ketua  Mahkamah  Agung  (yang  selanjutnya  disebut  dengan  MA  RI)  untuk menyelenggarakan  program  sertifikasi  hakim  lingkungan  sebagaimana  didasarkan pada  Keputusan  Ketua  MA  RI  Nomor  134/KMA/SKIX/  2011  tentang  Sertifikasi Hakim  Lingkungan  Hidup  merupakan  sebuah  kebijakan  yang  tepat  karena  melalui program  ini  kapasitas  hakim  dalam  menangani  perkara  lingkungan  dapat  terus ditingkatkan. 68
3. Perkara  Pidana   Dalam Perkara  Lingkungan  di Karawang
Di  Karawang  sendiri  terdapat  satu  perkara  pidana  lingkungan  yang  langsung dipidanakan  yaitu  Perkara  Nomor  434/Pid.B/2011/PN.Krw,  yang  melanggar  Pasal 103 Jo. Pasal  116  ayat  (1)  huruf  a  dan  subsider  melanggar  Pasal 104 Jo. Pasal 116 ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan Pengelolaan  Lingkungan  Hidup.  Namun  karena  tidak  memenuhi  unsur  maka perkara  ini  dipuruskan  secara onslag dan  saat  ini  telah  upaya  hukum  kasasi  oleh jaksa  penuntut  umum.  Dalam  tuntutan  Jaksa  Penuntut  Umum  bahwa  sudah  terjadi pencemaran  dan  kerusakan  dalam  lingkungan  masyarakat  sungai  Kreteg Pangkalan  karena  sungai  keruh  dan  tidak  ada  ikan  seperti  sebelumnya. Sebenarnya  BPLHD  Karawang  sudah  melakukan  peringatan  namun  tidak  ada tindak  lanjut  dari  PT.  KPSS  sehingga  yang  terjadi  adalah  pencemaran  yang dirasakan  warga,  apabila  administrasi  berjalan  dengan  baik  maka  pencemaran tidak  akkan  terjadi  namun  dalam  implementasi  administrasi  tidak  didayagunakan dengan  baik  karena  peringatan  yang  disampaikan  seharusnya  cukup  untuk menuntut  PT.  KPSS  dalam  pidana  karena  administrasi  yang  telah  berjalan.  Salah satu  hambatan  bagi  penyelesaian  pidana  lingkungan  adalah  yaitu  pembuktian lingkungan  yang  sulit  bagi  PPNS  sehingga  salah  satu  unsur  tidak  ada  maka terdakwa  akan  dibebaskan  dari  tuntutan.  Dalam  Perkara  Nomor  434/Pid.B/2011 /PN.Krw  melanggar  Pasal  103 Jo. Pasal  116  ayat  (1)  huruf  a  yang  unsur-unsurnya sebagai  berikut  :
a. Dakwaan  Primair:  Ad  1:  Unsur  setiap  orang/terdakwa  (PT.  Karawang Prima  Sejahtera  Steel)  dan  diwakili  oleh  Terdakwa  Wang  Dong  Bing;  Ad 2:  Unsur  yang  menghasilkan  limbah  B3  tidak  melakukan  pengelolaan
67 Ibid.,
68 Ibid.,
∽ Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure : Kajian Ilmiah Hukum ∽ Penerapan Hukum Pidana Lingkungan  Bagi  Pelaku  Pencemaran  Citarum  di  Karawang ∽ M.  Holyone  Nurdin Singadimedja ∽
sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal    59  Undang-undang  Nomor  34 Tahun 2009 dan terdakwa telah mempunyai izin pengelolaan sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  59  Undang-undang  Nomor  32  Tahun 2009  maka  unsur  kedua  ini  tidak  terpenuhi  dan  terdakwa  yang  diwakili oleh  Wang  Dong  Bing  haruslah  dibebaskan  dari  dakwaan  primair tersebut.
b. Dakwaan  Subsidair:  Didakwa  melanggar  Pasal  104  Jo  Pasal  116  ayat  (1) Undang-undang  No  32  Tahun  2009  tentang  Pelindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan  Hidup  yang  unsurnya:
Ad. 1: Setiap  orang  / PT KPSS;
Ad.  2:  Unsur  melakukan  dumping  limbah  ke  media  lingkungan  tanpa  izin sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  60.  Unsur  ini  pada  dasarnya menyatakan  bahwa  melakukan dumping diperbolehkan  asalkan  telah mempunyai  izin  dari  pihak  yang  berwenang  dan  memenuhi  ketentuan yang  berlaku.
Dari  fakta  dipersidangan  bahwa  limbah  yang  dikelola  oleh  PT.  KPSS  yang diwakili  oleh  terdakwa  Wang  Dong  Bing  tidak  dikelola  dengan  semestinya  sesuai dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  18  tahun  1999 Jo .  Peraturan  Pemerintah Nomor  85  tahun  1999  tentang  Limbah  Bahan  Beracun  dan  berbahaya  serta Keputusan  Bapedal  Nomor  04/Bapedal/09/1995.  Bahwa  terdakwa  PT.  KPSS mempunyai  penampungan  limbah  akan  tetapi  berukuran  kecil  dan  tidak  jarang dibuang  langsung  ke sungai.
Terdakwa  telah  mengurus  izin  tempat  penyimpanan  sementara  dan  surat izin  tempat  penyimpanan  sementara  sudah  keluar  akan  tetapi  keluar  pada  saat proses  penyidikan.  Terdakwa  telah  melakukan clean  up namun  dilakukan  setelah adanya  pengawasan  dan  pembinaan.  Dari  fakta  diatas  meskipun  terdakwa  telah mempunyai  izin  dalam  melakuakn  dumping  akan  tetapi  tidak  menjadi  alasan pemaaf  dan pembenar  karena  dilakukan  saat perkara berjalan.
Terdakwa  telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  melakukan  tindak pidana  yang  didakwakan  kepadanya  yaitu  melanggar  Pasal  104 Jo. Pasal  116  ayat (1)  Undang-undang  Nomor  32  tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan  Hidup.  Namun  karena  Wang  Dong  Bing  bukan  merupakan  wakil  sah dari  PT.  KPSS  sehingga  dinyatakan error  in  persona dan  di  denda  sebanyak 500.000.000,-  (lima  ratus  juta  rupiah).  Dari  perkara  diatas  diketahui  bahwa  jaksa penuntut  umum  tidak  cermat  melihat  siapa  orang  yang  benar-benar  merupakan orang  yang  dapat  mempertanggungjawabkan  tindakan  suatu  badan  hukum.  Wang Dong  Bing  bukan  merupakan  jajaran  direksi  PT.  Karawang  Prima  Sejahtera  Steel (KPSS).
Perkara  ini  sudah  ditangani  sejak  2010,  sebelum  masuk  ke  ranah  pidana kasus  ini  terlebih  dahulu  diberikan  sanksi  administrasi  namun  sanksi  ini  tidak dihiraukan  oleh  pihak  KPSS.  Selanjutnya  kasus  ini  masuk  ke  ranah  hukum karena  adanya  pengaduan  dari  masyarakat  Desa  Wanakerta  mengalami  banyak penyakit  yang  disebabkan  oleh  limbah  yang  mencemari  Sungai  Kreteg.  Yang sangat  disayangkan  adalah  setelah  tidak  dihiraukannya  Sanksi  Administrasi  oleh KPSS,  BPLHD  Jawa  Barat  tidak  menindak  secara  lanjut  ke  ranah  hukum.  Kasus masuk  ke  ranah  hukum  setelah  masyarakat  terkena  penyakit  dari  limbah  PT. Karawang  Prima  Sejahtera  Steel  (KPSS).
∽ Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure : Kajian Ilmiah Hukum ∽ Penerapan Hukum Pidana Lingkungan  Bagi  Pelaku  Pencemaran  Citarum  di  Karawang ∽ M.  Holyone  Nurdin Singadimedja ∽

## G. Penutup

## 1. Kesimpulan
Penyelesaian  hukum  pidana  lingkungan  selama  ini  di  jalankan  sesuai ketentuan  Hukum  acara  pidana  sangat  menyulitkan  bagi  hukum  acara  pidana lingkungan  adalah  pembuktian,  diperlukan  sumber  daya  manusia  yang  kuat,  serta proses  penyeledikan  dan  penyidikan  yang  sempurna  berdasarkan  hukum  acara pidana  untuk  dapat  menerapkan  sanksi  pidana  terhadap  perusahaan  yang melanggar  ketentuan  di  bidang  lingkungan  termasuk  pencemaran  di  Sungai Citarum  Karawang.
2. Saran
Salah  satu  upaya  untuk  mengatasi  hal  tersebut  adalah  pendidikan  bagi penegak  hukum  pidana  lingkungan  agar  mereka  mengerti  esensi  perbedaan  delik materil  dan  formil  dalam  tindak  pidana  lingkungan  dirasa  sangat  diperlukan  serta memberikan  pendidikan  bagi  orang-orang  yang  bekerja  dalam  ranah  lingkungan karena  dalam  implementasi  belum  semua  tahu  tentang  esensi  Undang-undang Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup.
Selain  itu,  membangun  jaringan  informasi  tentang  penegakan  hukum  lingkungan baik  antar  aparat  maupun  lintas  sektor  khususnya  dengan  aktivis  lingkungan  dapat memberikan  peningkatan  kompetensi  secara signifikan.
H. Daftar  Pustaka
1. Buku
Adi,  Rianto. Metodologi  Penelitian  Sosial  dan  Hukum. Edisi  I.  Jakarta:  Granit 2004.
Adji,  Oemar  Seno. Peradilan Bebas Negara Hukum . Jakarta:  Erlangga.  1980. Anjari,  Warih. Analisis  Yuridis  Hubungan  Tindak  Pidana  Ekonomi  dan  Tindak Pidana Korupsi Dalam Praktek. Semarang:  FH-UNDIP. 1994. Faura, MG. Towards a New Modelof Criminalisation of Environmenyal Pollution the, Case of Indonesia. Netherlands:  University  of Maastricht.  2004. Ibrahim,  Jhonny. Teori  dan  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif .  Malang: Bayumedia.  2006.
Machmud,  Syahrul. Problematika  Penerapan  Delik  Formil  Dalam  Perspektif Penegakan  Hukum  Pidana  Lingkungan  Di  Indonesia. Bandung:  Mandar Maju.  2012.
Moeljatno. Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta:  Bina  Aksara.  1985.
________________.Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana.  1985. Moleong,  Lexy. Metode  Penelitian  Kualitatif. Bandung:  Remaja  Rosda  Karja. 2000.
Muhammad, Abdul  Kadir. Hukum  dan  Penelitian  Hukum .  Bandung:  Citra  Aditya Bakti.  2004.
Muladi.,  Barda  Nawawi  Arief. Teori-teori  dan  Kebijakan  Pidana. Bandung:  PT. Alumni.  2005.
Rahmadi,  Takdir. Hukum Lingkungan Di Indonesia . Jakarta:  Rajawali  Pers. 2012. Sastrawidjaja,  Sofjan. Hukum  Pidana,  Asas  Hukum  Pidana  Sampai  Dengan Alasan Peniadaan Pidana. Bandung:  Armico.  1995. Siahaan,  N.H.T. Hukum Lingkungan. Jakarta:  Pancuran  Alam.  2009.
Sudarto. Hukum Pidana I. Semarang:  Yayasan  Sudarto.  1990. Soekanto,  Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum . Jakarta:  UI Press. 1984.
∽ Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure : Kajian Ilmiah Hukum ∽ Penerapan Hukum Pidana Lingkungan  Bagi  Pelaku  Pencemaran  Citarum  di  Karawang ∽ M.  Holyone  Nurdin Singadimedja ∽
Soemitro, Ronny  Hanitijo. Metodologi  Penelitian  Hukum  dan  Jurimetri .  Jakarta: Ghalia  Indonesia.  1998.
Sunarso,  Siswanto. Hukum  Pidana  Lingkungan  Hidup  dan  Strategi  Penyelesaian Sengketa. Jakarta:  Rineka  Cipta.  2005. Yayasan  Bantuan  Hukum  Indonesia  dan  AusAID. Panduan  Bantuan  Hukum  di Indonesia. Jakarta:  Yayasan  Bantuan  Hukum  Indonesia  dan AusAID.  2006.
2. Peraturan  Perundang-undangan
Republik  Indonesia. Undang-Undang  Dasar  Republik  Indonesia  Tahun  1945 . UUD  Tahun  1945. Naskah Asli.
________________. Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945 , UUD  NRI Tahun  1945 Hasil  Amandemen. _______________.Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor
III/MPR/2000.
_______________. Ketetapan  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  Republik Indonesia  Garis-garis  Besar  Haluan  Negara ,  Tap  MPR  Nomor IV/MPR/1999.
_______________.Ketetapan  MPRS Nomor XX/MPRS/1966.
_______________. Undang-undang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan .  UU  No.  12  Tahun  2011.  LN  No.  82  Tahun  2011.  TLN.  No. 5234.
_______________. Undang-undang Pemilihan Umum Anggota Dewan
Perwakilan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah . UU No. 8 Tahun  2012.
_______________. Undang-undang  Perlindungan  Lahan  Pertanian  Pangan Berkelanjutan ,  UU  No.  41  Tahun  2009,  LN  No.  149  Tahun  2009.  TLN. No. 5059.
_______________. Undang-undang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan Hidup ,  UU  No.  32  Tahun  2009,  LN  No.  140  Tahun  2009.  TLN.  No. 5059.
_______________. Undang-undang  Pajak  dan  Retribusi  Daerah ,  UU  No.  28 Tahun  2009, LN No. 130 Tahun  2009. TLN. No. 5049.
_______________. Undang-undang Penataan Ruang . UU No. 26 Tahun 2007. LN No. 68. Tahun  2007. TLN  No. 4725.
3. Sumber  lainnya Mahkamah Agung RI, “Hukum Pidana Lingkungan”, http://www.mahkamah agung .go.id . Diunduh  Pada Tanggal  24 Juni  2013.