INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 5798-5810 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Analisis Perspektif Security Dilemma di Kawasan Asia Timur:

## Transformasi Pertahanan dan Keamanan Jepang
Rezky Ramadhan Antuli 1 ✉ , Riady Ibnu Khaldun 2 , M Chaerul Anwar 3 , Muhammad Sajidin 4 , Danar Hafidz Wardhana 5 , Dwi Rianisa Mausili 6
Universitas Sulawesi Barat
Email: rezky.ramadhanantuli@unsulbar.ac.id 1 ✉

## Abstrak
Modernisasi pertahanan dan keamanan militer negara-negara di kawasan Asia Timur menjadi sebuah dilemma keamanan di kawasan. Meningkatnya anggaran belanja militer Jepang  dari tahun ke tahun merupakan kekhawatiran terhadap bangkitnya negara-negara lain dalam aspek militernya seperti China dan Korea Utara. Di sisi lain masih berlangsungnya sengketa-sengketa wilayah yang terjadi di kawasan Asia  mengharuskan  Jepang  untuk  terus  melakukan  transformasi  pertahanan  militernya.  Berdasarkan konsep security dilemma tindakan yang di lakukan oleh satu negara menjadi sebuah ancaman bagi negara yang lainnya. Meskipun upaya yang dilakukan hanya sebatas upaya pertahanan namun akan di nilai sebagai tindakan ofensif yang akan mengancam keamanan nasionalnya. Peningkatan keamanan dan  pertahanan  militer China  dan  Korea Utara  di pandang  sebagai  ancaman  oleh  Jepang  sehingga membuat  Jepang  malakukan  upaya  yang  sama.  Hal  inilah  yang  menciptakan  dilemma  keamanan kawasan Asia Timur yang berdampak pada stabilitas keamanan kawasan bahkan global.
Kata Kunci: Asia Timur, Jepang, Dilema Keamanan

## Abstract
The modernization of military defense and security for countries in the East Asian region has become a security dilemma in the region. The increase in Japan's military spending from year to year is a concern for the rise of other countries in military aspects such as China and North Korea. On the other hand, ongoing  territorial  disputes  in  the  Asian  region  require  Japan  to  continue  to  transform  its  military defense. Based on the concept of security dilemma, actions taken by one country become a threat to other countries. Even though the efforts made are only limited to defense efforts, they will be considered as offensive actions that will threaten national security. The increase in security and military defense of China and North Korea is seen as a threat by Japan, causing Japan to make the same efforts. This is what creates a security dilemma in the East Asian region which has an impact on regional and even global security stability.

## Keywords: East Asia, Japan, Security Dilemma

## PENDAHULUAN
Kawasan Asia Timur merupakan salah satu wilayah yang berpengaruh dan penting bagi studi mengenai dinamika kawasan. Hal tersebut dikarenakan kawasan ini mempunyai sumber  daya  yang  melimpah  baik  dari  segi  ekonomi,  politik,  sosial  budaya  hingga pertahanan  militer.  Kepemilikan  sumber  daya  besar  inilah  yang  kemudian  mengundang respon dari negara-negara lain di luar kawasan. Negara-negara seperti Jepang, China, dan Korea  Selatan  merupakan  negara-negara  impian  dari  negara  lain  untuk  dijadikan  mitra dalam kerjasama internasional.
Umumnya kawasan Asia Timur mengalami dinamika atau perkembangan yang cukup signifikan  setelah  era  perang  dingin.  Pasca  perang  dingin  negara-negara  di  kawasan  ini saling bersaing satu sama lain untuk dapat  mencapai status sebagai negara yang maju. Perkembangan tersebut tidak hanya meliputi aspek ekonomi dan politik saja namun juga pada peningkatan pertahanan militer dan keamanan negara, demokrasi, serta isu- isu yang berkaitan dengan hak asasi manusia (Maheswara dkk, 2020).
Jepang  yang  merupakan  salah  satu  negara  besar  di  kawasan  Asia  Timur  juga mengalami  perkembangan  yang  sangat  pesat  utamanya  pada  aspek  keamanan  dan pertahanan negaranya pada era sebelum dan sesudah perang dunia terjadi. Jepang harus memenuhi tuntutan dari para negara pemenang perang setelah Perang Dunia II berakhir. Momentum  menyerahnya  Jepang  kepada  negara  sekutu  menjadikan  Jepang  berada  di bawah kendali pemerintahan sementara Supreme Commander Alliance on Pacific (SCAP) negara Amerika Serikat.
Setelah Jepang kalah dalam Perang Dunia II, negara ini harus tetap berpegangan pada pola politik luar negeri Jepang yang sesuai dengan konstitusi demokrasi tahun 1947 dalam
menjalin  hubungan  luar  negerinya  dengan  dengara  lain.  Berdasarkan  konstitusi  yang diterbitkan  pada  tahun  1947  khususnya  pada  pasal  9  berhubungan  dengan  pertahanan Jepang, negara ini tidak lagi memiliki kemampuan untuk dapat terlibat dalam perang. Hal ini disebabkan kekuatan militer spesifik pada persenjataan Jepang baik laut, darat, udara telah dilumpuhkan.  Selain mencegah Jepang untuk terlibat kembali dalam perang yang akan  muncul  di  kemudian  hari  konstitusi  ini  juga  digunakan  untuk  mencegah  serta menyelesaikan  konflik  internasional  dengan  menggunakan  pendekatan  kekuatan  militer (Ayu, 2015).
Perjanjian  antara  Amerika  Serikat  dengan  Jepang  pada  tahun  1960  kemudian mengalami  perubahan.  Hasilnya  Amerika  Serikat  mendapatkan  hak  untuk  mendirikan sebuah  pangkalan  militer  di  teritori  Jepang  dengan  komitmen  untuk  menjaga  stabilitas keamanan nasional serta melindungi Jepang ketika sewaktu-waktu Jepang di serang oleh negara  lain.  Berdirinya  pangkalan  militer  Amerika  Serikat  di  Jepang  menjadi  sebuah pertanda  eksistensi  permanen  pertamanya  di  kawasan  Asia.  Pangkalan  militer  tersebut setelah beberapa tahun kemudian mendapatkan respon protes di Jepang karena di nilai menjadi tempat dalam menyokong operasi tempur selama perang Vietnam.
Sumber: U.S. Office of the Secretary of Defense
Dari  data  di  atas  menunjukan  jumlah  personil  militer  Amerika  Serikat  yang ditempatkan  di  Jepang  lebih  banyak  dibandingkan  dengan  yang  ada  di  negara-negara lainnya. Jepang di bawah rezim Perdana Menteri Shinzo Abe pada tahun 2015 menafsirkan kembali  konstitusinya  dalam  suatu  langkah  bersejarah.  Revisi  ini  memungkinkan penggunaan aspek militer Jepang untuk pertama kalinya akan tetapi dalam kondisi terbatas. Perubahan ini juga membantu membuka peluang besar Jepang dan Amerika Serikat dalam merevisi pedoman militer pertahanan keduanya sekali lagi. Kedua negara lebih fokus pada
aliansi yang terbangun sebagai tameng ancaman keamanan pada saat ini serta memperluas lagi  jangkauan  kerjasama  dalam  bidang  pertahanan  militer  satu  sama  lain  (Counsil  on Foreign Relations, 2024).
Jepang di masa pemerintahan perdana Menteri Shinzo Abe mengalami perubahan signifikan dalam aspek politik dan keamanannya. Salah satu kebijakan yang di buat Abe adalah  menguatkan  peran  negaranya  dalam  bidang  militer  dan  Jepang.  Abe  beserta kabinetnya  menyetujui  reinterpretasi  dari  klausul  pasifis  yang  di  sebut  dengan  pasal  9. Sebagai pemimpin tertinggi Jepang, Shinzo Abe berupaya melakukan gerakan kampanye di  kalangan  masyarakat  serta  kalangan  politik  Jepang  bahwa  Jepang  butuh  untuk membentuk  sebuah  kekuatan  pertahanan  militer  yang  mumpuni.  Hal  ini  untuk mengantisipasi  perubahan  situasi  keamanan  di  kawasan.  Di  sisi  lain  dengan  bangkitnya ekonomi negara-negara di kawasan seperti China, Korea Selatan serta ancaman kepemilikan senjata pemusnah masal milik Korea utara nampaknya menjadi alasan utama Jepang harus melakukan  perubahan  serta  transformasi  dalam  bidang  pertahanan  dan  keamanan negaranya.
Asia  Timur  menjadi  tempat  tinggal  bagi  negara-negara  yang  sekarang  memiliki kekuatan dan kemampuan yang besar dalam segala aspek. Bangkitnya negara-negara di kawasan ini bukan hanya menarik perhatian negara lain di luar kawasan untuk melakukan kerjasama  internasional  namun  juga  dapat  menjadi  pemicu  konflik  besar  dalam  dunia internasional.  China  sebagai  negara  yang  mendominasi  ekonomi  dunia  dewasa  ini  serta Korea Utara yang secara massif melakukan percobaan rudal balistiknya membuat Jepang merasa khawatir atas eksistensi kedua negara tersebut. Atas dasar inilah mengapa Jepang secara bertahap juga melakukan perubahan terhadap peningkatan kapasitas pertahanan dan  keamanan  nasionalnya.  Berdasarkan  hal  tersebut  penelitian  ini  akan  menganalisis bagaimana  perspektif security  dilemma  di  kawasan  Asia  Timur  terhadap  transformasi pertahanan dan keamanan Jepang.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  deskriptif  kualitatif.  Penelitian  ini menjelaskan  bagaimana  analisis  perspektif security  dilemma  terhadap  transformasi pertahanan dan keamanan Jepang berdasarkan interpretasi data-data atau informasi yang diperoleh  peneliti.  Penelitian  ini  menggunakan  sumber  data  sekunder.  Sumber  data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui literatur, artikel, jurnal, berita, laporan, situs resmi terkait isu penelitian yang relevan. Teknik penyajian data yang digunakan merupakan
penyusunan  sekumpulan  data  yang  telah  didapatkan  dan  direduksi  yang  memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan (Silalahi, 2012).

## Kerangka Konseptual
Barry Buzzan dan Ole Weiver mengungkapkan konsep security dilemma merupakan kondisi spiral aksi dan reaksi dalam aspek keamanan termasuk pambangunan persenjataan sebuah  negara  dengan  negara  lainnya.  Buzzan  menjelaskan  negara-negara  yang menunjukkan perilaku aksi dan reaksi dalam security dilemma dengan sebuah istilah the action-reaction model. Model yang disebutkan oleh Buzzan ini menggambarkan perspektif klasik sebagai dasar bagi perkembangan perlombaan senjata (arm race) yang di lakukan oleh  setiap  negara  di  dunia  khususnya  negara  yang  konsen  pada  aspek  pembangunan militer.  Prinsip  dasar  dari  model  aksi  dan  reaksi  ini  adalah  ketika  satu  negara  merasa terancam  oleh  eksistensi  dari  negara  lain  maka  negara  tersebut  akan  melakukan peningkatan kekuatan persenjataan militernya
Struktur politik dalam sistem internasional yang anarki membentuk model aksi dan reaksi ini. Kondisi sistem internasional yang demikian menjadi sebuah ancaman keamanan bagi seluruh negara karena pandangan bahwa satu negara akan menjadi ancaman bagi negara  yang  lain  dalam  aspek  kedaulatan,  kelangsungan  hidup,  serta  kesejahteraanya. Kondisi sistem internasional yang anarkis adalah bentuk dari hubungan politis antar negara yang  pada  akhirnya  menciptkan  perlombaan  pembangunan  militernya  dalam  garis  pola aksi-reaksi. Negara- negara akan cenderung terperangkap dalam situasi “too much and too little”  dalam  upayanya  untuk  meningkatan  kapasitas  pertahanan  negaranya.    Istilah too much berarti negara pada akhirnya mencapai atau berusaha mencapai tingkat kemampuan dalam melakukan tindakan agresi. Sedangkan too little karena negara-negara lainnya pasti juga akan melakukan tindakan yang sama yakni meningkatkan kemampuan kekuataanya sehingga membuat negara pertama tadi merasa terancam keamanannya (Barry Buzzan dan Ole Weiver, 2003).
Sebuah negara yang memiliki keinginan untuk mengembangkan atau meningkatkan aspek  keamanannya  melalui  pembangunan  persenjataan  militer,  sering  kali  akan  di pandang  oleh  negara  lain  bahwa  upaya  tersebut  merupakan  tindakan  yang  berlebihan. Asumsi  ini  didasarkan  bahwa  apa  yang  yang  menjadi  keinginan  sebuah  negara  untuk meningkatkan  persenjataan  militernya  melebihi  dari  sebuah  kebutuhan  yang  diperlukan dalam aspek keamanannya bahkan di nilai memiliki potensi kekuatan ofensif. Di sisi lain negara  pertama  merasa  bahwa  tindakan  yang  dilakukan  tersebut  terlalu  sedikit  karena mendapatkan respon dari negara yang lainnya. Negara yang lain juga akan melakukan hal
yang sama yakni meningkatkan persenjataan militer mereka juga sehingga dalam hal ini negara  pertama  memandang  bahwa  kondisi  ini  justru  akan  mengancam  keamanannya karena merasa upaya mereka masih belum maksimal.
Negara pertama tadi akan terus melakukan upaya dalam peningkatan pembangunan kekuatannya sebagai respon akan negara-negara yang lain yang juga telah melakukan hal yang sama. Tindakan negara-negara ini akan terus terjadi dengan pola yang sama (proses aksi-reaksi) seperti sebuah model lingkaran yang tidak akan ada ujung akhirnya. Satu pihak merasa tindakan kesiagaan  defensif pihak yang lain merupakan sebuah tindakan  ofensif sehingga  pihak  tersebut  akan  menanggapi  dengan  melakukan  kesiapaan  persenjataan. Masing-masing pihak  akan saling berlomba  untuk menjadi pihak yang unggul sehingga tercipta  kondisi  perlombaan  senjata  dan  pasukan  (arm  race).  Kondisi  seperti  inilah  yang kemudian  menciptakan  dilemma  keamanan  (security  dilemma)  dalam  hubungan internasional (Little & Smith dalam Meilianawati, 2017)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Transformasi Pertahanan Militer Jepang
Secara  historis  Jepang  merupakan  negara  di  kawasan  Asia  Timur  yang  memiliki kemampuan  pertahanan  militer  yang  diperhitungkan.  Pada  awal  abad  ke  -20  Jepang berkembang  menjadi  negara  dengan  kekuatan  militer  yang  mumpuni  di  dunia.  Hal  ini terlihat  dengan  adanya  kekuatan  angkatan  laut  kekaisaran  Jepang  yang  pernah mengalahkan angkatan laut kerajaan Rusia dalam pertempuran perang Rsuia-Jepang pada tahun 1904-1905 yang dikenal dengan pertempuran Selat Tshusima. Kemenangan perang ini memunculkan semangat ultranasionalis dalam militer Jepang bahkan pada tahun 1930- an Jepang memiliki keinginan untuk mendominasi atau menguasai kawasan Asia Timur dari aspek sumber dayanya hingga membebaskan negara Asia dari kolonialisme Eropa. Secara singkat  Jepang  berhasil  menguasai  kawasan  Asia  Timur  hingga  Asia  Tenggara  pada umumnya.  Hal  ini  dikarenakan  taktik  serangan  militer  Jepang  sangat  mumpuni  serta ketidaksiapan  negara-negara  di  Asia  Tenggara  dalam  membendung  serangan  Jepang (Abrianto, 2022).
Kekalahan  Jepang  pada  Perang  Dunia  II  juga  menandai  runtuhnya  kekuatan pertahanan militer Jepang yang sempat mengalami kejayaan. Jepang dihadapkan dengan tuntutan  untuk  berpegang  pada  konstitusi  1947.  Berdasarkan  pasal  9  konstitusi  tersebut membuat kekuatan militer Jepang baik darat, udara, laut mengalami kelemahan. Sebagai gantinya  Amerika  Serikat  menjadi  negara  yang  akan  melindungi  Jepang  dari  aspek keamanan  nasionalnya.  Melihat  kondisi  Asia  Timur  yang  semakin  berpotensi  untuk
mengancam keamanan nasional Jepang, negara ini kemudian melakukan reformasi dalam aspek  keamanan  dan  pertahanannya  dengan  melakukan  peningkatan  program  politik keamanan.  Program  ini  terlaksana  dengan  adanya  rincian National  Defense  Program Guidelines (NDPG) yang menjadi panduan pertahanan Jepang dengan munculnya konsep Dynamic Defense Force (DDF) pada tahun 2010. Konsep ini memungkinkan Jepang untuk membentuk pasukan SDF yang lebih agresif dan mobilitatif. Program NDPG ini juga berisi tentang  rancangan  untuk  meningkatkan  kekuatan  angkatan  udara  dan  maritim  Jepang dalam upaya menghadapi konflik serta serangan dari negara lainnya (Ayu, 2015).
Keseriusan Jepang dalam melakukan revolusi di bidang pertahanan dan keamanannya terlihat dari dinaikannya anggaran pada aspek tersebut untuk pertama kalinya pada tahun 2000.  Kenaikan  anggaran  tersebut  sebesar  4.935  milyar  yen  dimana  meningkat  sebesar 0,3% dari anggaran belanja tahun 1999 yang menunjukkan angka 4.920 milyar yen. Besaran jumlah  anggaran  ini  jika  di  hitung  dalam  mata  dollar  Amerika  di  tambah  dengan menguatnya mata uang yen maka peningkatannya dari US $ 43,2 milyar menjadi US $ 45,6 milyar. Penambahan jumlah personil dan biaya pemeliharaan secara meningkat sebesar 15 milyar yen dalam anggaran belanja Jepang.
Aspek penyediaan peralatan militer menurun sebesar 34,4 milyar yen dimana karena adanya pergeseran kebijakan dalam Badan Pertahanan Jepang (Japan’s Defense Agency). Pergeseran  anggaran  ini  lebih  difokuskan  pada  pembiayaan  dalam  pelatihan  kapasitas kesiagaan dan intelijen negara. Melalui kerjasama Jepang-Amerika Serikat dalam program Theater Missile Defense (TMD) anggaran belanja didalamnya sebesar 2 milyar yen atau US $ 17 milyar untuk membiayai sebuah proyek penelitian.
Jepang kemudian  pada tahun 2007 meningkatkan anggaran pertahanan militernya lebih tinggi 1,5 persen dari anggaran tahun 2006 dimana mengalami kenaikan menjadi 41,75 miliar  dollar  Amerika  Serikat.  Anggaran  sebesar  tersebut  digunakan  oleh  Jepang  untuk proyek  pengadaan,  pengadaan  senjata  rudal,  pengadaan  kapal  selam  non  nuklir  yang terbaru, dengan teknologi yang lebih canggih, lebih senyap, mempunyai kemampuan sonar serta lebih kuat dalam menghadapi serangan lawan. Saat ini Jepang mempunyai 16 kapal selam konvensional yang tidak bertenaga nuklir disebabkan berdasarkan konstitusi Jepang yang menyebutkan tidak ada penggunaan nuklir dalam urusan keamanan dan pertahanan negara tersebut (Satris, 2015).
Modernisasi militer serta perubahan postur pertahanan keamanan Jepang terlihat juga dari  berbagai  upaya  yang  dilakukan  seperti  meningkatkan  kualitas  persenjataan  yang dimilikinya.  Modernisasi  dalam  bidang  militer  Jepang  dilakukan  khusus  pada  garda terdepan  dalam  menangkal  ancaman  serta  serangan  musuh  yakni  angkatan  udara  dan
angkatan lautnya. Selama hampir 10 tahun dimana anggaran pertahanan militernya turun, pemerintah  Jepang  kemudian  menaikan  kembali  sekitar  2,1  triliun  US  dollar  dalam mendukung  program  tersebut.  Anggaran  sebesar  itu  rencananya  akan  dilakukan  oleh Jepang untuk modernisasi pesawat tempur F-15, membangun sistem pertahanan militer anti rudal, serta pengadaan P-3C untuk kepentingan keamanan wilayah lautnya. Jepang juga akan  mendatangkan  pesawat  dengan  kemampuan  stealth  F-35  yang  diproduksi  oleh Amerika Serikat.
Jepang  secara  resmi  pada  tahun  2012  memesan  pesawat  berkemampuan  stealth tersebut. Selanjutnya Jepang telah memproduksi persenjataan yang berdasarkan pada cetak biru persenjataan yang berasal dari Amerika Serikat seperti pesawat F-16 serta helikopter. Transformasi Jepang dalam bidang pertahanan keamanan ini memiliki arti bahwa Jepang telah siap menjadi negara yang normal secara kapasitas dan kapabilitas militernya meskipun di lain sisi secara konstitusi belum terwujud dan siap untuk mengamankan negaranya dari ancaman yang datang dari negara lain khususnya negara-negara di kawasan seperti Korea Utara dan China yang sewaktu-waktu dapat menyerang negara tersebut (Rachmat, 2017).
Pada Desember 2022 Jepang secara mengejutkan melakukan sebuah transformasi kebijakan militer terbarunya. Transformasi tersebut ditandai dengan disepakatinya kebijakan ekspansi  militer  Jepang  secara  besar-besaran  oleh  Perdana  Menteri  Kishida  Fumio  sejak berdirinya Self-Defence  Forces  (SDF)  (nama  pasukan  militer  milik  Jepang)  pasca  Perang Dunia II pada tahun 1954. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas militer Jepang saat ini tidak lepas  dari  adanya  tiga  dokumen  utama  yang  akan  merupakan  pondasi  bagi  era  baru pembangunan kekuatan militer negara tersebut. Ketiga dokumen utama tersebut adalah procurement plan, national security strategy, dan national defence plan.
Jepang  memiliki  keleluasaan  dalam  meningkatkan  alokasi  pengeluaran  anggaran belanjanya dengan disepakatinya ketiga dokumen utama tersebut. Anggaran belanja yang sebelumnya hanya sebesar 1 persen dari total PDB negara naik hingga 2% yang nanti akan berlaku  sampai  pada  tahun  2027.  Meskipun  kenaikan  anggaran  ini  terlihat  sangat  kecil namun pada kenyataanya anggaran yang naik tersebut mencapai angka 320 milyar dollar Amerika. Dengan angka tersebut menempatkan Jepang pada posisi tertinggi ketiga sebagai negara  dengan  anggaran  belanja  militer  terbesar  di  dunia.  Posisi  tersebut  hanya  kalah dengan  Amerika  Serikat  dan  China  di  posisi  teratas.  Anggaran  sebanyak  itu  dapat dimakasimalkan Jepang dengan mengadakan persenjataan militer yang canggih yang dapat dikembangkan oleh Jepang dalam aspek pertahanan negaranya (Taufik, 2023).
Perspektif Security Dilemma dalam Transformasi Pertahanan dan Keamanan
Stabilitas  keamanan  di  kawasan  di  Asia  Pasifik  dapat  ditentukan  oleh  situasi  yang berlangsung di sub kawasannya yaitu kawasan Asia Timur. Hal tersebut dikarenakan region ini menjadi tempat yang didiami oleh negara-negara besar yang secara ekonomi menjadi salah  satu  barometer  perekonomian  dunia  internasional.  Kemampuan  negara-negara  di kawasan ini mulai dari aspek ekonomi, politik, serta pertahanan militernya merata satu sama lain. Kondisi inilah yang kemudian membuat Asia Timur menjadi kawasan yang sangat rawan akan terjadinya konflik karena adanya rivalitas yang kuat diantara negara-negara kawasan. Adanya persaingan antara Jepang dan China, Korea Selatan dan Korea Utara, sering kali memicu ketegangan  dalam  berbagai isu  bahkan mengundang negara-negara  lainnya di luar kawasan untuk terlibat.
Munculnya  China  sebagai  kekuatan  baru  dalam  bidang  ekonomi  dan  militernya dewasa  ini  berdampak  pada  perubahan  dalam  struktur  di  kawasan.  Jepang  merupakan negara  yang  massif  merespon  perubahan  China  di  kawasan  serta  membuat  hubungan rivalitas kedua negara semakin kuat. Meskipun sering kali pemerintah China dan Jepang melakukan berbagai perjanjian kerjasama diberbagai aspek namun tidak dapat merubah posisi mereka di dunia internasional sebagai dua negara yang bersaing sengit untuk menjadi yang terbaik di kawasan maupun dalam skala global.
Model spiral aksi-reaksi yang dikenalkan oleh Buzzan dalam kondisi ini terlihat dimana perubahan  yang  dilakukan  oleh  China  dari  aspek  ekonomi  dan  militernya  mendapatkan reaksi atau respon dari Jepang untuk melakukan hal yang sama khususnya dalam bidang pertahanan militernya. Preposisi dari model aksi dan reaksi kedua negara ini bahwa negara akan memperkuat persenjataannya karena adanya ancaman yang akan diterima dari negara lain. Jepang merasa perubahan yang dilakukan China menjadi ancaman terhadap keamanan nasionalnya.
Masing-masing  negara  merasa  terancam  satu  sama  lain  dengan  adanya perkembangan ekonomi dan militer keduanya. Situasi ini menjadi fenomena umum diantara Jepang dan China di kawasan. Menarikanya di saat China sedang fokus membangun armada militer mereka dengan mengadakan alusista dengan teknologi canggih, Jepang di satu sisi masih terus berjuang untuk mendapatkan kembali kesempatan dalam membangun kembali angkatan  bersenjatanya.  Jepang  beberapa  kali  melakukan  upaya  untuk  merevisi  pasal  9 konstitusi Jepang dan semakin mendapatkan hasil yang positif. Ketegangan kedua negara ini  tidak  hanya  sebatas  pada  persaingan  ekonomi  dan  militer  saja,  sengeketa  wilayah kepulauan Senkaku pun menjadi faktor penguat ketengangan kedua negara.
Situasi  tanpa  adanya  otoritas  tertinggi  di  kawasan  Asia  Timur  dimana  didalamnya menjadi tempat tinggal negara-negara yang memiliki kekuatan yang sebanding membuat
satu sama lain merasa tidak aman sehingga memunculkan rasa kecurigaan satu sama lain. Ketakutan  serta  kecurigaan  negara-negara  ini  yang  menjadi  faktor  terjadinya  kompetisi untuk menjadi yang terkuat diantara mereka agar mendapatkan kedamaian. Hal ini selaras dengan  disebutkan oleh Buzzan bahwa kondisi sistem internasional  yang anarkis adalah bentuk  dari hubungan politis antar negara yang  pada akhirnya  menciptkan perlombaan pembangunan  militernya  dalam  garis  pola  aksi-reaksi.  Negara-negara  akan  cenderung ter perangkap dalam situasi “too much and too little” dalam upayanya untuk meningkatan kapasitas  pertahanan  negaranya.  Jepang  memandang  bahwa  China  sebagai  negara  di kawasan Asia Timur yang memiliki potensi untuk berkonflik dengan negaranya begitupun pandangan China terhadap Jepang. Kedekatan Jepang dengan Amerika serikat pun semakin menguatkan kecurigaan dan kecemasan China di kawasan.
Peningkatan anggaran militer China dari tahun ke tahun tentu bukan tanpa alasan. China  membangun  dan  memperkuat  sistem  militernya  sebagai  bagian  dari  adanya kekhawatiran terhadap potensi ancaman dari negara-negara Asia Pasifik seperti Jepang dan negara-negara  Asia  Pasifik  lainnya.  Hal  ini  yang  kemudian  melatarbelakangi  China  terus memperkuat  kekuatan  militernya.  Asumsi-asumsi  inilah  yang  dibangun  oleh  China kemudian  berimplikasi  terhadap  peningkatan  anggaran  militer  dalam  memperkuat pertahanan  dan  keamanan  negaranya.  Dampak  dari  peningkatan  militer  China  tersebut, menimbulkan berbagai security dilemma di kawasan Asia Pasifik terutama Jepang sebagai negara tetangga di Asia Pasifik.
Modernisasi  pertahanan  militer  Jepang  dengan  meningkatkan  anggaran  militernya dari tahun ke tahun mempunyai alasan yang kuat. Jepang membangun dan memperkuat sistem militernya sebagai bagian dari adanya kekhawatiran terhadap potensi ancaman dari negara-negara  Asia  Timur  lainnya  seperti  China  dan  negara-negara  lainnya.  Ditambah dengan  kehadiran  Korea  Utara  sebagai  negara  yang  memiliki  kekuatan  militer  yang mumpuni di kawasan. Beberapa waktu silam Korea Utara sering kali melakukan percobaan rudal balistik dan alusistanya yang berteknologi tinggi membuat Jepang semakin cemas dan khawatir  akan  keamanan  nasionalnya.  Hal  ini  yang  menjadi  faktor  utama  Jepang  secara massif meningkatkan kekuatan dalam aspek militernya. Asumsi inilah yang dibangun oleh Jepang kemudian berimplikasi terhadap peningkatan anggaran militer dalam memperkuat pertahanan  dan  keamanan  negaranya.  Peningkatan  pertahanan  militer  Jepang  inilah menimbulkan berbagai security dilemma di kawasan Asia Timur.
Transformasi Jepang menjadikan negara ini sebagai negara yang mempunyai potensi untuk menjadi penguasa di kawasan Asia Timur. Hal ini merespon negara-negara lainnya karena di pandang sebagai ancaman. Seperti halnya dalam konsep security dilemma bahwa
sebuah negara yang memiliki keinginan untuk mengembangkan atau meningkatkan aspek keamanannya melalui pembangunan persenjataan militer, sering kali akan di pandang oleh negara  lain  bahwa  upaya  tersebut  merupakan  tindakan  yang  berlebihan.  Negara  lain khususnya  China  tidak  ingin  melihat  Jepang  tumbuh  sebagai  kekuatan  utama  dalam kawasan  Asia  Timur  termasuk  memiliki  kekuatan  militer  yang  mumpuni  karena  di  nilai sebagai hal yang berlebihan.
Jepang merupakan salah satu negara di Asia Timur yang sangat merespon perubahan dan perkembangan China di berbagai aspeknya khususnya dalam aspek militernya. Jepang memandang  China  dan  Korea  Utara  sebagai  musuh  utama  di  kawasan  yang  dapat mengancam keamanan nasionalnya. Jepang terdorong untuk melakukan upaya menaikkan anggaran militernya secara besar besaran karena melihat pengembangan kekuatan militer Korea Utara dan China yang setiap waktunya mengalami kenaikan yang sangat signifikan.
Meskipun  upaya  Jepang  dalam  menambah  anggaran  dalam  bidang  pertahanan keamanannya  sebagai  upaya  defensif  namun  negara-negara  lain  khusunya  China memandang bahwa hal inilah merupakan tindakan ofensif. Hal ini juga berlaku sebaliknya. Sebagaimana dalam konsep security dilemma bahwa satu pihak merasa tindakan kesiagaan defensif pihak yang lain merupakan sebuah tindakan ofensif sehingga pihak tersebut akan menanggapi dengan melakukan kesiapaan persenjataan. Masing-masing pihak akan saling berlomba untuk menjadi pihak yang unggul sehingga tercipta kondisi perlombaan senjata dan pasukan (arm race).
Langkah-langkah  yang  diambil  oleh  Jepang  dalam  rangka  mengimbangi  kekuatan militer China, menjadi salah satu bagian dari kekhawatiran Jepang atas dominasi China dan negara  lain  di  kawasan.  Kondisi  inilah  yang  kemudian  membawa  Jepang  pada  situasi security dilemma. Upaya yang dilakukan oleh Jepang akan menjadi dilemma buat negara lain meskipun pada dasarnya tidak ada niat untuk Jepang dalam melakukan tindakan ofensif kepada  mereka.  Sebaliknya  upaya  yang  dilakukan  China  dan  Korea  Utara  dalam meningkatkan pertahanan dan keamanannya hanya untuk sebatas tindakan pertahanan saja akan menjadi dilema juga buat Jepang. Hal ini akan berlangsung terus menerus dan tidak akan ada akhir dan ujungnya seperti sebuah bentuk lingkaran.

## SIMPULAN
Transformasi dan modernisasi yang dilakukan oleh negara-negara di kawasan Asia Timur  menjadi  potensi  konflik  diantara  mereka.  Peningkatan  aspek  keamanan  militer China, Korea Utara dan lainnya menjadi sebuah ancaman bagi Jepang. Meskipun tindakan yang dilakukan negara-negara tersebut adalah upaya untuk pertahanan namun Jepang
menilai bahwa hal tersebut sewaktu-waktu dapat menjadi opsi penyerangan terhadapnya. Hal  inilah  yang  kemudian  merespon  Jepang  untuk  melakukan  hal  yang  sama  dengan menaikkan  anggaran  pertahanan  militernya  dalam  jumlah  yang  sangat  besar  tiap tahunnya. Salah satu upaya Jepang adalah mengadakan persenjataan dengan teknologi canggih dan menguatkan kembali hubungan dengan sekutunya Amerika Serikat dalam mengembangkan sistem pertahanan militernya.
Dalam konsep security dilemma tidak ada negara yang ingin menjadi yang tertinggal di banding negara yang lainnya terutama di kawasan Asia Timur. Satu negara tidak akan tinggal diam ketika melihat negara yang lain meningkatkan kemampuan militernya. Sama halnya dengan Jepang, kehadiran China dan Korea Utara di kawasan merupakan sebuah ancaman  terhadap  keamanan  nasionalnya.  Ditambah  dengan  perubahan  atau modernisasi yang dilakukan oleh kedua negara dalam aspek militernya, Jepang juga pasti akan  melakukan  hal  yang  sama  bahkan  melebihi  apa  yang  dilakukan  oleh  China  dan negara lainnya.
Sebuah negara yang memiliki keinginan untuk mengembangkan atau meningkatkan aspek  keamanannya  melalui  pembangunan  persenjataan  militer,  sering  kali  akan  di pandang oleh negara lain bahwa upaya tersebut merupakan tindakan yang berlebihan. Melihat kondisi negara-negara di kawasan Asia Timur terutama Jepang dan China, upaya keduanya dalam melakukan transformasi dalam aspek militernya akan di pandang secara berlebihan karena sewaktu-waktu hal itu akan menjadi tindakan ofensif. Hal inilah yang membuat  masing-masing  negara  tidak  akan  saling  percaya  sehingga  dapat mempengaruhi stabilitas keamanan kawasan bahkan global.

## DAFTAR PUSTAKA
Abrianto, Octaviadi. (2022). Sistem Pertahanan Jepang Pada Perang Dunia Ii Di Kawasan Hutan Lindung Pananjung, Pangandaran Imperial Japanese Army Defense System During World War Ii in Pananjung, Pangandaran. Jurnal Panalungtik 5(1): 46-60.
Ayu,  Ananda.  (2015).  “Upaya  Jepang  Dibawah  Pemerintahan  Shinzo  Abe  dalam Meningkatkan Pertahanan Militer”. Jurnal Transformasi 28 (11): 89 -219.
Buzzan, Barry dan Weiver, Ole. (2003). Region and Power the Structure in International Security. Cambridge University Press: Cambridge.
CFR.org. (2024). The U.S.-Japan Alliance. Di akses melalui
https://www.cfr.org/backgrounder/us-japan-alliance ,  pada  tanggal  10  Mei  2024 pukul 16.00 WITA.
Maheswara,  Ida  Bagus,  Susanti,  Sukma,  Fasisaka,  Idin.  (2020).  “Program  Peningkatan
Militer  Jepang  di  kawasan  Asia  Pasifik  melalui  NDPG  (National  Defense  Program Guideline) pasca masuknya dukungan dari AS.” Jurnal Hubungan Internasional 1 (1). Rachmat, N A. (2017). Security Dilemma Dalam Dinamika Hubungan Bilateral China dan Jepang. Jurnal Interdependence 5(1): 1-9.
Richard Little and Michael Smith, “Perspective on World Politics“ dalam Meilianawati, Selly. (2017).  Pengaruh  Implementasi  Kebijakan  Extended  Deterrence  Amerika  Serikat terhadap Kondisi Stabilitas Keamanan Semenanjung Korea. eJournal Ilmu Hubungan Internasional 5(4): 1331-1338.
Silalahi, Ulber. (2012). Metode Penelitian Sosial. Bandung: PT. Refika Aditama.
Taufik,  Muhammad.  (2023).  Kebangkitan  Total  Kekuatan  Militer  Jepang?.  Di  akses melaluihttps://kumparan.com/muhammad-taufik-1672144073106359249/kebang kitan-total-kekuatan-militer-jepang-1zWu6Y7bjyV, pada tanggal 10 Mei 2024 pukul 16.00 WITA.