## KONSEP KEADILAN DALAM PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM  MENURUT
UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA TAHUN 1960

## THE CONCEPT OF JUSTICE IN THE MANAGEMENT AND UTILIZATION OF NATURAL RESOURCES BASED ON THE 1960

## BASIC AGRARIAN LAW

## M. Yazid Fathoni
Fakultas Hukum Universitas Mataram Email : myazidfathoni@gmail.com
Naskah diterima : 01/01/2013; revisi : 12/02/2013; disetujui : 24/02/2013

## A bstrAct
The Agrarian Law of 1960 is  basic rule for managing and exploiting natural resources  in Indonesian which one it’s aim is to create justice to both state and  citizen. Even though justice has been  established as it’s aim, but still the justice as stipulated in Agrarian Law of 1960 is unclear such as it’s definition, standing and position, function, as well as it’s profile and character. Such vagueness impacts on variety of things including the final purpose to which the law directs. Nevertheless, theoretically, the justice on the perspective of Agrarian Law of 1960 is relatively closer to utilitarianism theory has i.e. to create the happiness and welfare for the greatest number of Indonesian people. Finally, according to utilitarianism perspective, the happiness and welfare supposes to be enjoyed and possessed  by every body, or if it can’t be realized,  at least by the greatest number of people.

## Keywords: Natural Resources, Managing,  Justice

## A bstrAk
Undang-Undang Pokok Agraria 1960 merupakan aturan dasar dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia dengan salah satu tujuannya ingin menciptakan  keadilan bagi negara dan rakyat. Walaupun telah ditetapkan sebagai tujuannya,  keadilan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Pokok Agraria 1960 tersebut  masih saja terasa belum jelas pengertian, kedudukan, lingkup serta liku- liku mengenainya. Ketidakjelasan konsep keadilan ini berimplikasi berbagai hal, termasuk kepada ketidakjelasan tujuan akhir yang diinginkan undang-undang tersebut. Namun demikian, jika dikaji secara teoritik, konsep keadilan yang dimaksudkan oleh Undang- Undang Pokok Agraria 1960 lebih dekat dekat dengan konsep dalam teori utilitarianisme, yakni ingin menciptakan kebahagiaan bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Akhirnya berdasarkan konsep dalam utilatianisme kebahagiaan selayaknya dapat dinikmati oleh setiap orang/individu, tetapi bila tidak dapat dicapai, maka diupayakan agar kebahagiaan itu dapat dinikmati oleh sebanyak mungkin individu dalam masyarakat (the greatest happiness for the greatest number of people).
Kata Kunci : Sumber Daya Alam, Managing, Keadilan

## PENDAHULUAN
s ejAk diundAngkAn pada tanggal 24 september 1960, perbincangan mengenai konsep keadilan dalam pengelolaan  sumber
daya alam menurut  Undang-Undang Pokok Agraria 1960 menarik untuk di ketengahkan. Bagaimana tidak, mulai dari tahun 1619 saat datangnya VOC ( Veerenigde  Oost Indishe   Compagnie), kemudian   datangnya
M. Yazid Fathoni  | Konsep Keadilan Dalam Pengelolaan Dan Pemanfaatan Sumber .......................
Pemerintah Hindia Belanda  (dengan sistem cultur stelsel Tahun 1830 yang kemudi- an diganti dengan Agrarische Wet 1870,) ke mudian  setelah  kemerdekaan (dengan Undang-Undang Pokok Agraria 1960), seja rah   mencatat  masyarakat   Indonesia belum mampu menikmati hasil sumber daya alam dari  tanahnya sendiri secara  maksimal untuk kepentingannya sendiri (baca: untuk kepentingan rakyat Indo nesia). Arti  nya,  mereka belum dapat menikmati ke  adilan di negerinya sendiri secara utuh. Kalau sebelumnya masyarakat Indonesia mem perjuangkan  keadilan    ter hadap  ke- sewenang-   wenangan  pemerintah  kolonial dan akhirnya harus berbagi pe ngelolaan dan pemanfaatan  sumber daya alam dengan pemerintah  kolonial, maka saat ini masyara- kat Indonesia memperjuangkan ke adilan dengan terpaksa bersitegang  dengan negara ataupun korporasi, dan berbagi pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam den- gan  negara (yang diwakili oleh pe  merintah) atau  kor porasi.   Akibatnya,  gesekan- gese- kan  yang  mengakibat kan   ko n  flikpun  ti- dak terhindarkan, antara masyarakat de ngan   negara  me lalui  hak   me  nguasainya dan  masyarakat dengan  korporasi dengan legitimasi  negaranya.
Persoalan  keadilan dalam pengelolaan sumber daya alam memang merupakan salah satu persoalan esensial di dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam menciptkan stabilitas di masyarakat. Hal ini  karena  sumber daya alam, khususnya bidang  agraria, se sungguhnya merupakan tempat menggantung kan keberlanjutan hidup dan cerminan harga diri suatu masya- rakat.  Karena begitu vitalnya persoalan ke- adilan dalam pengelolaan sumber daya alam ini bagi masyarakat, Undang-Undang Po- kok Agraria 1960, sebagai aturan dasar pe- nge lolaan  sumber daya alam di Indonesia, menempatkan “keadilan” sebagai tujuan dibentuknya aturan ini
”…bumi, air dan ruang angkasa, sebagai
karunia Tuhan Yang Maha Esa mempun- yai fungsi yang amat penting untuk mem- bangun masyarakat yang adil dan mak- mur (Undang-Undang Pokok Agraria 1960 bagian menimbang huruf a)
Tujuan Undang-undang  pokok agraria ialah meletakkan dasar-dasar bagi penyu- sunan hukum agraria nasional, yang akan membawa kemakmuran ke bahagiaan dan keadilan (Penjelasan umum Undang- Undang Pokok Agraria 1960)
Namun demikian, walaupun telah di- tetapkan sebagai tujuan dari Undang-Un- dang Pokok Agraria 1960, namun masyara- kat  belum bisa merasakan secara penuh ke- adilan yang diinginkan oleh  undang-undang ter sebut. Tidak berbeda dengan dalam tataran praktis, dalam tataran teoritis- pun, konsep keadilan yang dimaksud oleh undang- undang ter sebut masih saja terasa tidak jelas pengertian, kedudukan,  lingkup, serta pelbagai liku-liku mengenainya. Ketidak jelasan konsep tersebut ber implikasi kepada tidak jelas pula cara untuk memban- gun masyarakat sesuai dengan tujuan yang diinginkan.
Dalam tulisan ini, penulis hanya akan memfokuskan diri pada sisi ketidak jelasan keadilan dalam Undang-Undang Pokok Agararia 1960 (secara teoritis), sebab dengan ketidakjelasan secara teoritis ini akan membawa kepada ketidakjelasan pada konsep  keadilan yang diinginkan dalam pengelolaan sumber daya alam, khususnya di bidang agraria. Ketidakjelasan ini lebih lanjut menyebabkan ketidakjelasan pula dalam tataran praktis khsusunya ter hadap mekanisme yang ditata untuk men capai tujuan hakiki yang dikehendaki, yakni masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan apa yang dicitakan dalam Undang- Undang Pokok Agraria 1960.
Walaupun, pada saat ini, beragam ben- tuk penguasaan sumber daya alam coba di sajikan untuk memberikan ruang ke-
J urnal IuS | Vol I | Nomor 1 | April  2013 | hlm,

## 44~59
pada siapa saja yang ingin menguasai dan memanfaatkan secara konkret sumber daya alam yang ada di Indonesia, mulai dari hak-hak di bidang pertanahan  sampai dengan hak-hak di bidang kehutanan dan per tambangan, akan tetapi faktanya ke- beradaan berbagai macam hak yang ter- sedia ini belum mampu secara maksimal men ciptakan kemakmuran bagi rakyat dan bangsa Indonesia.
Jika pengelolaan sumber daya alam ini tidak ditata dengan baik maka akan ter- jadi kesenjangan antara apa yang diharap- kan dengan apa yang dijalankan, legitimasi negara menjadi taruhannya. Jika keadaan ini terus berlangsung maka dikhawatirkan tidak saja aksi demonstrasi saja yang akan berlangsung, tetapi tindakan-tindakan lain seperti penggergahan, penguasaan lahan secara sepihak oleh masyarakat akan me- nyusul terjadi pula sebagai reaksi pen carian keadilan masyarakat, akhirnya negara dan masyarakat akan bertemu selalu dalam konflik. 1
Masyarakat, sebagai pemilik  kedaulatan yang dijamin oleh konstitusi, jika memilik fakta dan tuntutan yang ada, sesungguh- nya hanya menginginkan akses yang jelas ter hadap pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam. Selama ini mereka seringkali berperan sebagai penonton ter- hadap  peng eksploitasian  sumber daya alam di  tempat mereka, ketimpangan  sosialpun terjadi antara yang mengusahakan  dengan yang tidak mengusahakan. Bagi yang  tidak mengusahakan mereka selalu berada di bawah dalam berbagai hal, ditambah lagi mereka mendapatkan dampak dari segala kegiatan yang diusahakan. Keadaan ini secara tidak langsung telah menciptakan stratifikasi  sosial atau lapisan dalam ke- hidupan ber masyarakat di tempat mereka, hukum  (dalam arti peraturan perundang- undangan) mengambil peran dalam men-
1 Hiski Darmayana, Hakekat Reformasi Agraria, tanggal 31 Desember 2011 dalam Berdikari Online..
ciptakan keadaan ini. Jika masy arakat menganggap pelapisan ini se bagai ketidak- adilan maka bukan tidak mungkin hukum- lah yang paling dipersalahkan, artinya disi- ni hukum dianggap tidak bisa menjamin hak- hak dasar masyarakat atas  sumber daya alamnya. Jika negara tidak bijak dan  tepat menyikapinya maka tidak heran kelak masy- arakat akan melakukan sendiri  pe negakan hak-hak kolektif mereka, penegakan hak- hak masyarakat dengan cara yang mungkin dianggap melanggar  hukum (peraturan pe- rundang-undangan) oleh  negara.
Dari uraian di atas maka penulis men- coba untuk mencari beberapa kejelasan ter- hadap beberapa permasalahan berikut :
1. Bagaimana sesungguhnya konsep keadi- lan yang di anut oleh Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960?
2. Bagaimanakah mekanisme yang ditata untuk mencapai konsep keadilan yang di anut  oleh   Undang-undang  Pokok Agraria 1960?
Berbagai cara melihat hukum telah me lahirkan berbagai macam pandangan mengenai hukum. Ada yang melihat  hukum sebagai perwujudan nilai-nilai tertentu, ada yang melihat hukum sebagai suatu sistem peraturan-peraturan yang abstrak 2 , adapula yang memahami hukum sebagai alat untuk mengatur masyarakat 3 . Apabila kita me milih untuk melihat hukum seb- agai per wujudan dari nilai-nilai tertentu maka  pilihan ter sebut akan membawa kita
2 Bagi seseorang yang memilih untuk melihat hukum sebagai suatu sistem peraturan-peraturan yang abstrak, maka perhatiannya akan terpusat pada hukum sebagai suatu lembaga yang benar-benar otonom, yaitu yang bisa kita bicarakan sebagai subyek tersendiri, terlepas dari kaitan-kaitannya dengan hal-hal diluar peraturan terse- but. Satcjipto Raharjo, Ilmu Hukum , PT. Citra Aditya Bakti :Bandung, 2000, hlm. 6.
3 Selanjutnya bagi seseorang yang memahami hukum sebagai alat untuk mengatur masyarakat, maka pilihan- nya akan jatuh pada penggunaan metode sosiologis. Paham ini mengkaitkan hukum kepada usaha untuk mencapai tujuan-tujuan serta memenuhi kebutuhan- kebutuhan konkrit dalam masyarakat. Oleh karena itu, metode ini memusatkan perhatiannya pada pengamatan mengenai efektifitas hukum. Ibid
M. Yazid Fathoni  | Konsep Keadilan Dalam Pengelolaan Dan Pemanfaatan Sumber ....................... kepada metode yang bersifat idealis,  yakni yang ber usaha menguji hukum untuk mewujudkan  nilai-nilai   tertentu 4 . Pemiki- rannnya  dalam  metode ini berfokus pada apa saja yang menjadi tuntutan dari nilai tersebut dan apa yang se harusnya dilaku- kan oleh hukum untuk mewujudkan nilai itu. Dalam hal ini maka hukum telah di- lihat se bagai taraf yang utama, yakni  untuk mendistribusikan dan menjaga  alokasi   nilai yang benar  menurut masyarakat.  Alokasi ini, yang tertanam dengan pemahaman akan kebenaran,  adalah apa yang  umumnya disebut   se bagai keadilan 5 . Dengan demi- kian  keadilan  dapat di katakan merupakan penjaga suatu nilai yang dianggap benar oleh masyarakat.  Dalam pem bicaraan kita mengenai sumber daya alam menarik  untuk mengutip pendapat Benjamin   Wolmen mengenai nilai,  secara singkat beliau me ng- artikan nilai antara lain sebagai derajat dari keberhargaan atau keunggulan yang diberi- kan kepada atau  diperoleh dari suatu obyek ( the degree of worth or excellence assigned from the object ) 6 .
Oleh karena itu, berdasarkan pendapat Benjamin Wolmen tersebut, dapat dikatakan bahwa pengelolaan sumber daya alam yang berkeadilan adalah pengelolaan  sumber daya alam yang dilakukan oleh  negara yang mampu memberikan derajat kebahagiaan kepada masyarakatnya secara  keseluruhan. Derajat kebahagiaan masya rakat secara keseluruhan tersebut akan dapat dilihat dan ter lihat jika individu- individu  dalam masya- rakat mendapat kepuasan. Dari  titik ini timbul suatu pertanyaan, kenapa  kepuasan individu yang harus dilihat?, jawabannya adalah karena individu- individu tersebut- lah yang sesungguhnya yang ada dan berada dalam masyarakat.
4 Ibid
5 Lawrence M. Friedmann, Legal System (A social Science Persfective) , Nusamedia, diterjemahkan oleh M. Khozim, 2009, hlm. 19.
6 The Liang Gi, Teori-teori Keadilan , Super, 1979, hlm. 11.
Jika kita analisis lebih lanjut kondisi di atas seolah-olah ada dua komponen yang berperan dan  ingin dipenuhi, yakni ke pentingan kolektif (masyarakat) dan kepentingan individual. Dua komponen (kolektif dan individual) sesungguhnya bukanlah suatu pertentangan baru. Sejak zaman  Yunani dan Romawi   pertentangan tersebut telah menjadi pertentangan- per- tentangan antara para philosophis pada saat itu. W Friedmann 7 sendiri menggambarkan kolektivisme dan individualisme adalah sebagai bagian dari pertentangan–perten- tangan (antinomi) pokok  dalam teori hu- kum yang berada di anta ra filsafat dan tori politik. Teori-teori hukum mengambil salah satu dari tiga sikap: apakah ia menempat- kan individu di bawah masyarakat, atau me- nempatkan masyarakat di bawah indi vidu, ataukah berusaha  untuk menggabungkan kedua tuntutan yang  berlawanan ter sebut.
Sehubungan dengan pertentangan dua komponen tersebut menarik untuk meng- uraikan kritik John  Rawls terhadap teori utilitarianisme dan akan coba kita kaitkan dengan bagaimana pengelolaan sumber daya alam yang berkeadilan di Indonesia. Dalam teori utilitarianisme yang ingin di- wujudkan dalam masyarakat adalah men- capai ke bahagiaan yang paling besar bagi sejumlah orang yang sebesar mungkin (the greatest happiness of the greatest num- ber) .   Menurut  Bentham, salah satu peng- anut aliran utilitariisme ini, tujuan ini se sungguhnya dikejar bagi semua orang (everybody to count for one, no body for more than one) . Tetapi itu tidak berarti bahwa manusia sebagai pribadi menjadi tujuan dalam susunan masyarakat 8 . Dalam teori utilatarisme manusia sebagai pribadi tidak
7 W Friemann, Legal Theory , Rajawali Pers, diter- jemahkan oleh Muhamad Arifin, 1990, hlm. 40.
8 Kebahagiaan selayaknya dapat dinikmati setiap orang /individu, tetapi bila tidak dapat tercapai, maka diupayakan agar kebahagiaan itu dapat dinikmati oleh sebanyak mungkin individu dalam masyarakat tersebut (the greatest happines of the greates nummber. Darji Dar- moharjo Dan Sidharta, Pokok-Pokok Filsafat Hukum; Apa Dan Bagaimana Filsafat Hukum Di Indonesia , Gramedia Pustaka Utama : Jakarta, hlm. 116.
J urnal IuS | Vol I | Nomor 1 | April  2013 | hlm,

## 44~59
dipedulikan. Soalnya ialah bahwa dalam teori ini pembagian kepuasan tidak dising- gung. Dikejar suatu  kepuasan yang sebe- sar mungkin, tetapi diminta juga bahwa orang tertentu mengorbankan diri demi kebahagiaan yang lebih besar bagi sekelom- pok lain. Artinya bahwa me nurut mereka kepuasan yang lebih besar bagi sekelompok orang merupakan  kompensasi yang secu- kupnya bagi berkurangnya ke puasan bagi sekelommpok lain. Akibatnya orang-orang yang sudah beruntung lebih ber untung lagi, dan keuntungan ini  dirampas dari orang yang sudah kurang beruntung. Jelaslah bahwa dengan cara  demikian  manusia di- perlakukan sebagai  sarana;  prinsip-prinsip ekonomis diutamakan di atas kebutuhan pribadi   manusia 9 .
Rawls berpendapat bahwa  dalam mas ya- rakat yang diatur menurut  prinsip- prinsip utilitarisme orang- orang akan ke hilangan harga diri, lagi pula  bahwa  pelayanan demi perkembangan bersama akan lenyap. Rawls berpendapat juga,  bahwa sebenarnya teori ini lebih keras dari apa yang dianggap normal oleh rakyat. Memang boleh jadi orang diminta pengorbanan demi kepentingan umum, tetapi tidak dapat di benarkan bahwa pengorbanan ini perta ma-tama diminta dari orang-orang yang sudah kurang beruntung dalam  masyarakat  zaman sekarang. 10
Untuk memperbaiki hal ini, maka perlu diterapkan  prinsip kesamaan dan ketidak- samaan dalam kehidupan bermasyarakat. Prinsip kesamaan, tiap-tiap pribadi mem- punyai hak akan suatu sistem total ke- bebasan-kebebasan dasar yang sebesar mungkin, sejauh sistem kebebasan itu  dapat disesuaikan dengan sistem ke babasan yang sama besar bagi orang lain.  Menurut prin- sip ini keseluruhan keuntungan  mas ya- rakat dibagi rata diantara anggota- anggota masyarakat yang sama. Pe merataan yang disetujui mencakup pemerataan dalam
9 Theo Hujbers, Filsafat Hukum Dalam Lintas Sejarah , Kanisus, 1990, hlm. 96.
10 Ibid , hlm. 197.
kebebasan- kebebasan, dalam peluang untuk berkembang, lagi pula pemerataan dalam pendapatan dan kekayaan 11 .   Prinsip ketidak samaan, situasi ketidak samaan harus diberikan aturan yang sedemikian rupa sehingga paling me nguntungkan golongan masyarakat yang paling lemah. Hal ini dapat dipenuhi dengan salah satu syarat situasi ketidak samaan menjadi maxi- mum minimorum bagi golongan orang yang paling lemah. Artinya situasi masyarakat harus demikian sehingga dihasilkan untung yang paling tinggi yang mungkin dihasilkan bagi golongan orang-orang yang kecil 12 .
Dengan demikian sudah dapat terlihat perbedaan antara teori yang dipaparkan oleh John Rawls dengan teori dalam utili- tarianisme . Teori Utilitarianisme mem- bawa ke arah suatu  maksimum penggu- naan barang bagi suatu komunitas ( aver- age utility , dihitung per capita). Teori John Rawls membawa ke arah suatu  maksimum penggunaan barang secara merata dengan tetap memperhatikan kepribadian tiap-tiap orang 13 .
Tipe penelitian yang digunakan  dalam memecahkan permasalahan dalam  konsep keadilan dalam pengelolaan dan pe man- fa atan  sumber daya alam di indonesia menurut Undang-Undang Pokok Agraria yaitu  dengan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan hu- kum 14 , hal ini membedakannya dengan
11 Ibid , hlm. 200.
12 ibid 13 Ibid , hlm.201.
14 Dalam penelitian ini, Jenis dan sumber bahan hu- kum yang digunakan adalah: Bahan Hukum Primer yak- ni bahan hukum yang terdiri dari aturan hukum yakni seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria serta peraturan pelaksanaannya, peraturan-pe- rundangan yang terkait dengan  sumber daya alam  lain- nya; Bahan Hukum Sekunder yakni bahan hukum yang diperoleh dari buku, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, serta simposium yang dilakukan pakar ter- kait dengan pembahasan  penguasaan, pengelolaan, dan pemanfaatan sumber daya alam; Bahan Hukum tersier yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk atau
M. Yazid Fathoni  | Konsep Keadilan Dalam Pengelolaan Dan Pemanfaatan Sumber ....................... penelitian hukum  sosiologis atau empiris yang ter utama meneliti data (baik primer maupun sekunder) 15.
Penelitian hukum normatif terhadap konsep  keadilan dalam pengelolaan, dan pemanfaatan  sumber daya alam  menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 adalah penelitian untuk mencari kejelasan menganai konsep yang  melatarbelakangi undang-undang tersebut dan bagaimana cara mencapai tujuan sesuai dengan konsep keadilan tersebut.
Konsep adalah realitas yang berada di ranah atau tataran idea manusia,  hadir sebagai konstruksi yang menggambar- kan  dalam wujudnya yang abstrak yang simbolis suatu realitas empiris. Konsep (berasal dari kata latin conceptus yang berarti “buah gagasan” berhubungan dengan  benda atau gejala, bukan benda atau  gejala, bukan gejala atau faktual itu sendiri, melainkan gambaran yang di- imajinasikan dan didefinisikan saja 16
Dengan demikian, maka dalam pene- litian ini yang akan dicari adalah ide, gaga- san, dan pola pemikiran dibalik Undang- Undang Pokok Agraria itu sendiri dalam hal pengelolaan atas sumber daya alam di Indonesia. Untuk mengetahui hal ter- sebut maka peneliti menggunakan bebe- rapa pendekatan. Pertama, pendekatan per- aturan  perundang- undangan (statute ap-
penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia, dan lain-lain.
15 Lihat  Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Cetakan ke 3, UI Press : Jakarta, 1986, hlm. 51. Lihat pula pembahasan jenis-jenis penelitian hu- kum dalam buku Soejono Soekanto. Penelitian Hukum Normatif (Suatu tinjauan singkat ) , Cetakan ke 6, Raja Grafindo : Jakarta, 2003, hlm. 12
16 Soetandyo Wignjosoebroto, Hukum (Paradigma, Metode dan Dinamika Maslahanya , Elsam dan Huma. Cetakan I, Jakarta, 2002, hlm. 179..Hampir serupa den- gan hal tersebut, B. Arief Sidharta, menyatakan  bahwa dari asal katanya, konsep berarti: mencakup, mengand- ung, menyedot, menangkap. Kata bendanya adalah “ conseptus” yang secara harpiah berarti: tngkapan. Jadi perkataan “konsep” berarti hasil tangkapan intelek atau akal budi manusia . Sinonimnya adalah perkataan “idea”(ide).  B. Arief  Sidharta, Pengantar Logika ( Sebuah langkah Pertama Pengenalan Medan Telaah , Cetakan ke 2, Refika Aditama : Bandung, 2008, hlm. 21.
proach) yakni pendekatan yang berkenaan dengan peraturan hukum yang mengatur masalah yang ber kenaan dengan sumber daya alam keagrariaan. Kedua, pendekatan konseptual (conceptual   approach) adalah pendekatan-pendekatan untuk mengeta- hui konsep- konsep yuridis mengenai pen- gaturan penguasaan, pe ngelolaan, dan pemanfaatan  sumber daya alam di Indone- sia. Ketiga, pendekatan filsafat (philosophi- cal approach) digunakan untuk mengetahui secara menyeluruh, mendasar, dan spekula- tif, dengan tujuan untuk menjawab isu hu- kum (legal issue) yang muncul dengan cara mengupasnya secara mendalam.

## PEMBAHASAN
A. Keadilan Menurut Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960
Sesuai dengan judul tulisan ini “ Konsep Keadilan Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Menurut Undang-Undang Pokok Agraria 1960”, maka jelaslah lingkup tulisan ini adalah sumber daya alam dalam lingkup  agraria. Kata agraria seringkali dipakai dalam arti yang berbeda. Dalam bahasa  latin ager berarti tanah atau sebi- dang tanah. Agraria dalam kamus berarti sebagai urusan pertanian; urusan pemilikan tanah; sedangkan agraris diartikan menge- nai pertanian; mengenai petani atau cara hidup petani; bersifat pertanian 17 . Sebutan agraria  atau dalam bahasa inggris agrar- ian diartikan tanah dan dihubungkan den- gan usaha pertanian 18 . Sebutan agrarian laws bahkan seringkali digunakan untuk menunjuk kepada perangkat peraturan- peraturan hukum yang bertujuan menga- dakan pembagian tanah-tanah yang luas dalam rangka lebih meratakan penguasaan dan pemilikannya, hal ini hampir sama jika
17 Tri Rama K, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia , Karya Agung, 2005, hlm. 18.
18 Black Law Dictionary, 1983, west publishing co., St paul, Minn, dalam Budi Harsono, Hukum Agraria Indonesia (Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Indonesia, Isi dan Pelaksanaannya) , Djambatan, 2005, hlm. 5
J urnal IuS | Vol I | Nomor 1 | April  2013 | hlm,

## 44~59
orang menyebut agraria di lingkungan ad- ministrasi pemerintahan dipakai dalam arti tanah, baik tanah pertanian maupun tanah non pertanian 19 .
Berbeda dengan hal tersebut, Undang- Undang Pokok Agraria 1960 memberikan arti yang lebih luas terhadap pengertian agraria dibandingkan dengan pengertian sehari-hari maupun dalam pengertian administrasi. Undang-undang menyebut- kan secara tidak langsung bagian-bagian dari agraria  yakni, bumi, air dan  kekayaan alam yang ter kandung di dalamnya. Dengan  demikian, secara normatif, penger- tian agraria hampir memilki arti yang sama dengan  sumber daya alam, namun demikian menyamakan begitu saja pengertian agraria dengan  sumber daya alam tidak sepenuh- nya tepat, sebab Undang-Undang Pokok Agraria 1960 tidak menempatkan “ udara ” secara  spesifik sebagai bagian dari agraria, sedangkan kata “ sumber daya alam” digu- nakan juga me lingkupi bagian udara. Oleh karena itu pengertian agraria lebih sem- pit dari sumber daya alam sehingga tepat- lah  kalau kita mengatakan hukum agraria merupakan suatu kelompok berbagai  bidang hukum, yang mengatur hak-hak pengua- saan atas sumber daya alam tertentu.
Kelompok hukum sumber daya alam ter- tentu tersebut antara lain 20 :
1. Hukum tanah,  yang mengatur hak-hak penguasaan tanah, dalam arti permukaan bumi;
2.  Hukum air, mengatur hak-hak penguasaan atas air;
3. Hukum pertambangan, yang mengatur hak-hak penguasaan atas bahan bahan galian sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-undang tentang pertambangan;
4. Hukum perikanan yang mengatur hak- hak penguasaan atas kekayaan alam yang terkandung di dalam air;
19 Ibid
20 Ibid , hlm.8
5. Hukum  penguasaan  atas  tenaga  dan unsur-unsur dalam ruang angkasa (bukan space law ), mengatur hak-hak penguasaan atas tenaga dan unsur-unsur dalam ruang angkasa seabagaimana yang dimaksud dalam Pasal 48 Undang-Undang Pokok Agraria 1960.
Akhirnya jelaslah apa yang dimaksud sumber daya alam dalam lingkup  agraria atau  sumber daya alam dalam lingkup Undang- undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Per aturan Dasar Pokok-pokok Agraria.
Berbicara tentang konsep keadilan sumber daya alam dalam Undang-Undang Pokok Agraria 1960 kita tidak bisa lepas dari dasar negara kita, yakni Pancasila. Di dalam ketentuannya, Pancasila, khususnya dalam pembicaraan kita mengenai konsep ke adilan dalam pengelolaan sumber daya alam, maka yang relevan adalah apa yang tertera dalam sila 2 dan sila 5 Pancasila, dalam sila ke 2 dan sila ke 5 dinyatakan masing-masing “ke manusiaan yang adil dan beradab dan ke adilan sosial bagi se- luruh rakyat Indonesia”, yang pertama mengandung arti mengakui kemanusiaan manusia pribadi sebagai ke utuhan dan yang kedua mengandung arti keadilan sosial, yang merupakan  pencakupan dari kema- syarakatan dan keadilan ( sociale  rechtvaar- digheid is een samenvatting van  gemeenschap en  rechtvaar digheid ) 21
Jika kita cermati makna sila-sila yang dikemukakan oleh O. Notohamidjojo di atas  maka Sila 2 Pancasila merupakan pengakuan manusia sebagai mahluk indi- vidu di dalam tatanan bernegara dan berbangsa, yakni pengakuan dirinya se- bagai manusia, pengakuan terhadap hak- hak yang dimilkinya, dan pada akhirnya mengisyaratkan  per lindungan   terhadap apa yang dimilkinya. Sedangkan sila 5
21 O Notohamidjojo, Demi Keadilan Dan Kemanu- siaan (Beberapa Bab dari FIlsafat Hukum) , BPK Gunung Mulia : Jakarta Pusat, 1975, hlm. 17
M. Yazid Fathoni  | Konsep Keadilan Dalam Pengelolaan Dan Pemanfaatan Sumber .......................
Pancasila melihat pengakuan terhadap hak-hak individu seperti yang dijelaskan di atas harus  dihadapkan pada hak individu lainnya, atau keberadaan hak  individu ini harus ditata sehingga tidak mengganggu kepentingan yang lebih besar yaitu kepentingan  bersama (kolektif) atau bisa kita sebut  dengan   kepentingan sosial.
Butir  nilai pedoman penghayatan Pancasila : Sila ke 2: Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.
1.  Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.
2. Mengakui persamaan derajat, persa- maan hak dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membeda-bedakan suku, ke turunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan  se bagainya.
3. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia.
4. Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selira.
5. Mengembangkan sikap tidak semena- mena terhadap orang lain.
7. Menjunjung  tinggi  nilai-nilai kemanu- siaan.
8.  Gemar melakukan kegiatan kemanusia an.
9.  Berani membela kebenaran dan ke adilan.
10. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia.
11. Mengembangkan sikap hormat menghor- mati dan bekerjasama dengan bangsa lain.
Butir  nilai pedoman penghayatan Pan- casila : Sila ke 5: Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia
1. Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan;
2. Mengembangkan  sikap  adil terhadap se sama;
3. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban;
4.  Menghormati hak orang lain;
5. Suka memberikan pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri;
6. Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan ter- hadap orang lain;
7.  Tidak menggunakan hak milik untuk hal- hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah;
8.  Tidak menggunakan hak milik untuk hal- hal yang bertentangan dengan atau me- rugikan kepentingan umum;
9. Suka bekerja keras.
10.Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan ke- sejahteraan bersama.
11.Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.
Dari uraian tersebut di atas, makna maupun butir Pancasila, sesungguhnya kita  dapat melihat adanya dua komponen yang berperan dan sekaligus berkonflik yang coba diselaraskan oleh Pancasila yak- ni, ke pentingan individu dan kepentingan kolektif (masyarakat). Pertanyaan yang muncul sesudahnya apakah dari uraian tersebut kita dapat menyimpulkan dalam sistem hukum nasional kita sesungguh- nya menempatkan individu di atas masya- rakat, atau masyarakat di atas individu, atau sistem hukum  nasional kita mencoba menyeimbangkan kedua ke lompok kepen- tingan tersebut.
Pada dasarnya posisi menghadapi per- tentangan tersebut tidak terlalu jelas jika kita melihat konsep bernegara kita.  Seperti
J urnal IuS | Vol I | Nomor 1 | April  2013 | hlm,

## 44~59
kita ketahui, pada dasarnya, terdapat dua model konsep dasar bernegara di dunia ini, yakni model negara hukum liberal dan model negara hukum sosialis, yang per- tama mengagungkan individu di atas ke- pentingan lainnya dan yang kedua menga- gungkan kepentingan bersama di atas ke- pentingan lainnya. Dalam soal kepemilikan, konsep negara hukum liberal klasik selama seseorang/ subyek hukum dapat menguasai suatu obyek hukum maka kepemilikan ter- hadap  individu  diperkenankan,   seda ng kan konsep negara hukum sosialis sebaliknya peran individu sangat dibatasi, justru peran negaralah yang menonjol dalam ber- bagai hal termasuk  dalam hal kepemilkan. Dalam pe ngelolaan dan pemanfaatan sum- ber daya alam,  sebagai contoh di bidang pertambangan, sebagai  negara yang dapat mewakili negara hukum liberal klasik, sep- erti  Amerika dan Australia pe milkan bahan galian ( sumber daya alam tambang) adalah pemilik tanah, baik  sebelum maupun sesu- dah ditambang.  Negara hanya akan men- gambil bagian  dalam bentuk pajak penghas- ilan pemilik dan  pengusaha yang menam- bang bahan galian ter sebut. Disini tidak mengenal izin usaha pertambangan dari pe merintah.  Untuk negara sosialis seperti Rusia sebaliknya pemilikan bahan galian (sumber daya alam tambang) baik sebelum dan sesudah ditambang pemiliknya adalah negara 22 .
Konsekuensi dari paham liberalisme yang mengutamakan pemilikan individu (indivi dual ownership), maka  negarapun dikonstruksikan sebagai suatu badan organisasi atau subyek hukum yang dapat mempunyai hak milik atas sum- ber daya alam. Konstruksi yang demikian sejalan dengan teori domein yang secara harfiah,  berarti  milik negara (staatsdo- mein). Meskipun demikian tidak semua sumber daya alam dapat menjadi obyek
22 Lihat Uraian lebih Jelasnya dalam Abarar Saleng, Hukum Pertambangan , UII Press, Yogyakarta, 2007, hlm. 104-105
domein negara, melainkan ditentukan berdasarkan alasan-alasan tertentu mis- alnya terhadap sumber daya alam yang karena sifat alamnya tidak dapat dimil- iki secara perorangan dan sumber daya alam yang semata-mata untuk kepent- ingan masyarakat (eenige gemenschap in betrekkingstan). Sedangkan paham Marxisme ini dengan suatu thesis, bahwa semua  sumber daya alam harus dikuasai oleh negara untuk  menjamin  dis tribusi, sedangkan anti thesisnya ialah pemilikan perorangan atas sumber daya alam diha- puskan atau dil arang dan  sintesisnya ial- ah sumber daya alam menjadi milik ber- sama yang secara konkret dimiliki negara (etatisme). Oleh karena itu, pada negara- negara  sosialis  (komunis) yang berpaham marxisme, pemilikan individual (indi- vidual  ownership) atas sumber daya alam tidak dikenal dan tidak pernah diakui se- cara hukum 23 .
Berbeda dengan hal tersebut, Indonesia tidak memakai konsep kepemilkan  dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam, melainkan konsep penguasaan  se suai dengan Pasal 33 UUD 1945. Walaupun demikian,  sumber daya alam bukannya ti- dak ada pemilliknya, pemiliknya adalah Bangsa Indonesia (Pasal 1 Undang-Undang Pokok Agraria 1960), namun pengelolaan- nya saja yang dilaksanakan oleh negara seb- agai  organisasi terbesar dalam sebuah bang- sa. Dengan demikian yang memiliki hak dalam pengelolaan sumber daya alam hany- alah negara, dari mana negara mendapat- kan hak ini tentu saja dari seluruh rakyat Indonesia melalui Hak Bangsa (pemilik sumber daya alam).
Negara sebagai pemilk hak  pengelolaan ini mendapatkan kewenangan dari konstitusi dasar dan dijabarkan lebih  lanjut dalam berbagai peraturan-perundang- undangan  sumber daya alam (lihat Pasal 33 UUD 1945, UUPA Tahun 1960, UU
23 Lihat uraiannya, Ibid , hlm.10-12.
M. Yazid Fathoni  | Konsep Keadilan Dalam Pengelolaan Dan Pemanfaatan Sumber .......................
Pertambangan Mineral Batubara 2009, Undang-undang Kehutanan dan undang- undang  sumber daya alam lainnya). Dalam Undang-Undang Pokok Agraria, pengelolaan  sumber daya alam berpangkal pada pendirian, bahwa untuk mencapai sebesar-besarnya ke mak muran rakyat Indonesia tidak perlu dan tidaklah pula pada tempatnya, bahwa bangsa Indonesia ataupun Negara bertindak sebagai pemilik sumber daya alam. Adalah tepat jika Negara, bertindak sebagai badan penguasa. Adapun tugas yang diemban  negara  sebagai badan penguasa berdasarkan ketentuan tersebut adalah:
a. Mengatur dan menyelenggarakan per- untukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaannya;
b.  Menentukan dan mengatur hak-hak yang dapat dipunyai atas (bagian dari) bumi, air dan ruang angkasa itu;
c. Menentukan dan mengatur hubungan- hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang me ngenai bumi, air dan ruang angkasa.
(Pasal 2 ayat 2  UUPA 1960)
Dari ketiga hal tersebut, jika dikaji secara mendalam, kewenangan yang diberikan ke- pada negara ini sesungguhnya hanya dalam bidang publik semata, dengan tujuan akhir dalam rangka untuk menyelenggarakan dan memberikan sebesar-besarnya kemakmu- ran bagi rakyat Indonesia sesuai dengan amanat UUD 1945.
Bumi , air dan kekayaan alam yang ter- kandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-be- sarnya untuk kemakmuran rakyat (Pasal 3 ayat 3 UUD 1945)
Dengan demikian, konsep konstitusi negara kita dengan hak penguasaan yang dimilikinya bertujuan untuk  menciptakan se besar-besarnya kemakmuran rakyat atau menciptakan sebanyak mungkin
ke  ba  hagian  bagi  sebagian  besar  rakyat Indonesia. Jika kita coba menempatkan dalam kerangka teoritik, konsep konstitusi kita ini lebih dekat  dengan konsep teoritik dalam utiliti aranisme . Dalam konsep utilitiaranisme tujuan akhir hukum atau perundang- undangan adalah kebahagian yang ter banyak atau terbesar bagi obyek yang  diaturnya. Jeremey  Bentham, sebagai pelopor aliran utilitarianisme , menguraikan bahwa  hukum atau peraturan perundang- undangan  harus berakhir  dengan menem- pat kan hak individu di bawah  ke butuhan- kebutuan masyarakat 24 .
Yang utama dalam konsep utili- tarianisme adalah kepentingan kolektif (kepentingan bersama), kepentingan indi- vidu sama sekali tidak diabaikan oleh kon- sep ini tetapi  selalu dilihat dalam kerangka atau jaringan  untuk memenuhi kepentin- gan  bersama.  Konsekuensi dari paham ini bahwa pembatasan ataupun penghilangan hak  individu diperkenankan selama hal itu dalam  tataran untuk kesejahteraan dan ke- bahagiaan  bersama. Akhirnya berdasarkan konsep   dalam utilatianisme kebahagiaan selayaknya dapat dinikmati oleh setiap orang/individu, tetapi bila tidak dapat dica- pai, maka diupayakan agar kebahagiaan itu dapat dinikmati oleh sebanyak mungkin in- dividu dalam masyarakat (bangsa) tersebut (the greatest happiness for the greatest num- ber of people ) 25
Kelemahan dalam teori utilitarianisme ini adalah manusia sebagai pribadi tidak di pedulikan. Soalnya ialah bahwa dalam teori ini pembagian kepuasan ini tidak di- singgung. Dikejar suatu kepuasan yang sebesar mungkin, tetapi diminta juga bahwa orang tertentu mengorbankan diri demi kebahagiaan yang lebih besar bagi sekelompok lain. Artinya bahwa  menurut
24 Subadi, Penguasaan Dan Penggunaan Tanaha Ka- wasan Hutan (Menuju Penguasaan dan Pendayagunaan Berwawasan Lingkungan, Berkelanjutan dan Berpihak Pada Kemakmuran Rakyat dalam Perspektif Otonomi Daerah) , Prestasi Pustaka Publisher : Jakarta,  hlm. 30 25 Darji Damaharjo dan Sidharta, loc.cit
J urnal IuS | Vol I | Nomor 1 | April  2013 | hlm,

## 44~59
mereka ke puasan yang lebih besar bagi sekelompok orang merupakan  kompensasi yang secukupnya bagi berkurangnya ke- puasan bagi se kelompok lain. Akibatnya orang-orang yang sudah beruntung lebih ber untung lagi, dan ke untungan ini di- rampas dari orang yang  sudah kurang ber- untung. Jelaslah bahwa dengan cara demi- kian  manusia di berlakukan sebagai sarana; prinsip- prinsip ekonomis diutamakan di atas kebutuhan pribadi  manusia 26 .
Konsep inilah, dengan berbagai variasi- nya, yang sesungguhnya dekat dengan konsep negara Indonesia dalam penge- lolaan  sumber daya alam, sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945, “dikuasai oleh negara kemudian dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kebahagiaan raky- at  Indonesia”. Kepemilikan individu diper- kenankan asalkan sifatnya tidak bersifat vital terhadap per ekonomian dan keaman- an negara.  Lebih lanjut lagi, kepemilikan individu   diper kenankan  jikalau  obyek kepemilikannya tidak menguasai hajat hid- up orang banyak, dalam arti obyek tersebut tidak memiliki nilai yang tinggi  (contoh sumber daya alam logam) yang mampu memberikan sumber yang besar bagi nega- ra untuk dimanfaatkan sebagai modal un- tuk membahagiakan sebagian besar rakyat Indonesia.
Akibat penerapan hal tersebut, sum- ber daya alam yang memiliki nilai yang tinggi memang seluruhnya dikuasai oleh negara, sedangkan sumber daya alam yang berupa tanah dan sumber daya alamnya dalam  batas tertentu sebagian dikuasai oleh negara dan sebagian lagi dikuasai oleh raky- at baik melalui saluran hak kepemilikan (Hak  Milik) maupun saluran penggunaan dan peng uasaan (Hak  Guna Usaha, Hak Guna   Bangunan,  Hak Pakai). Namun per- lu diingat, semua hak yang dapat dimiliki oleh rakyat tersebut penggunaanya dibatasi dengan fungsi sosial (lihat Pasal 6 UUPA),
26 Theo Hujbers, loc.cit.
artinya dia harus dilihat sebagai pendu- kung atau tidak mengganggu kehidupan dan kepentingan bersama. Pengorbanan terhadap salah satu pemegang hak dimung- kinkan jika hal ter sebut dilihat sebagai hal yang dapat mendatangkan kesejahteraan bagi sebagian besar masyarakat, dalam arti untuk ke pentingan umum (Lihat: Per- aturan  Presiden Republik Indonesia Nomor 65  Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksa- naan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum).

## B. Mekanisme Untuk Mencapai Konsep
Keadilan Dalam UUPA
Telah dijelasakan sebelumnya bahwa UUPA merupakan aturan dasar untuk beberapa  sumber daya alam tertentu, wa- laupun demikian yang paling menonjol dia- tur dalam UUPA adalah permasalahan per- tanahan. Perioritas ini oleh UUPA   mungkin karena menganggap  sumber daya alam yang lainnya sesungguhnya bertumpu pada tanah atau permukaan bumi, tidak heran ke mudian beberapa kalangan menganggap bahwa  UUPA identik dengan pengaturan hukum tanah 27 .
Dalam melaksanakan hak penguasaan- nya negara terhadap tanah maka  pertama- tama perlu diketahui bahwa hak menguasai negara meliputi semua tanah dalam wilayah Republik Indonesia, baik tanah-tanah yang di atasnya belum ada status hak mau- pun yang di atasnya sudah ada status hak, dalam arti hak perorangan. Tanah-tanah yang  belum dihaki dengan status hak per- orangan oleh UUPA disebut tanah-tanah
27 Bahwa atas dasar hak menguasai dari negara… ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hu- kum. Hak-hak atas tanah tersebut memberi wewenang un- tuk mempergunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada di atasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaaan tanah itu… (Pasal 4 Undang-Undang Pokok Agraria 1960)
M. Yazid Fathoni  | Konsep Keadilan Dalam Pengelolaan Dan Pemanfaatan Sumber ....................... yang di kuasai langsung oleh Negara  (Pas- al 28, 37, 41, 43, 49 UUPA), atau  dalam bidang administrasi pertanahan maupun dalam  bahasa ke seharian disebut dengan tanah   negara . Pengertian tanah negara ini ke mudian mengalami perkembangan ditinjau dari segi kewenangan penguasa- annya, ada kecenderungan memperinci status tanah- tanah yang semula tercakup dalam  pengertian tanah- tanah negara itu menjadi: tanah-tanah Wakaf, tanah-tanah Hak  Pengelolaan, tanah-tanah Hak Ulayat, tanah-tanah Kaum, tanah-tanah Kawasan Hutan, dan tanah yang tidak dimasukkan dalam hak-hak tertentu atau tanah yang benar-benar langsung dikuasai oleh negara yang dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional 28 . Pengertian tanah negara yang di atasnya terdapat hak-hak yang melekat seperti disebutkan yang ter akhir ini  disebut sebagai tanah negara dalam arti sempit, sedangkan tanah yang tidak melekat hak di atasnya disebut sebagai tanah negara dalam arti luas.
Dengan demikian, seperti diuraikan di atas, semua tanah yang ada di wilayah Indonesia dikuasai oleh negara baik dalam arti tanah negara maupun bukan tanah neg- ara. Tanah tersebut kemudian dipergunak- an dan diperuntukkan untuk kebahagiaan sebahagian besar rakyat Indonesia dengan menyalurkannya melalui saluran-saluran hak yang telah ditetapkan. Undang-Undang Pokok Agraria 1960 menyebutkan beberapa saluran hak yang dapat digunakan untuk mencapai hal tersebut yaitu: hak-hak atas tanah:  Hak Milik, Hak  Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Sewa, Hak Membuka Tanah, Hak Memungut Ha- sil Hutan, Hak-hak yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas yang akan ditetapkan dengan undang-undang, serta hak-hak yang sifatnya sementara dan hak- hak atas air dan ruang angkasa. (Pasal 16 UUPA).
28 Lihat uraiannya dalam Budi Harsono, op.,cit , hlm. 271-272.
Dari berbagai macam hak tersebut,  warga negara Indonesia sangat jelas dapat atau memenuhi syarat untuk memperoleh hak tersebut tanpa terkecuali. Namun demikian selain warga negara, negara juga memberi- kan peluang kepada subyek hukum yang berupa rechtpersoon (badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia) un- tuk mendapatkan hak
“Pada dasarnya semua hak yang dise- butkan dalam UUPA dapat dimiliki oleh badan hukum, kecuali untuk hak milik hanya bisa dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum tertentu yang ditetapkan kemudian dalam Per- aturan Pemerintah (Pasal 21 UUPA dan Per aturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang Penunjukan Badan-badan Hukum Yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah). “
Selain kedua subyek hukum tersebut, orang asing yang berkedudukan di Indone- sia, badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia (Pasal 45 UUPA), perwakilan negara asing dan perwakilan badan internasional (Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996) dapat memiliki hak penguasaan dan penggunaan tanah untuk keperluan tertentu dengan Hak Pakai. Untuk selanjutnya, tulisan ini akan menfokuskan pembahasannya kepada dua subyek hukum yang disebutkan pada awal paragraf, yakni warga negara (indivi- du) dan badan hukum. Pilihan ini didasar- kan pada semakin tingginya ketegangan antara kedua subyek hukum tersebut pada akhir-akhir ini dalam hal penguasaan dan pemanfaatan   tanah..
Dalam rangka melaksanakan sebesar- besarnya kebahagiaan untuk rakyat Indo nesia tersebut (Pasal 33 ayat 3; Pas- al 2 ayat 3 UUPA), jika melihat jenis hak dan subyek hak yang diberikan kita  dapat menyimpulkan  bahwa  UUPA, sebagai aturan dasar dalam pengelolaan sumber daya alam agraria, memberikan kebaha-
J urnal IuS | Vol I | Nomor 1 | April  2013 | hlm,

## 44~59
giaan atau kemakmuran tersebut secara langsung  maupun tidak langsung kepada masyarakat. Secara langsung melalui hak- hak yang bisa dimiliki oleh individu atau perorangan warga negara Indonesia,  secara tidak langsung melalui hak-hak yang bisa dimiliki oleh suatu badan hukum atau warga  negara asing. Secara langsung artinya disini seorang individu atau warga negara dapat secara langsung menikmati hasil hak yang dimilkinya,  karena mereka mengolah dan  memanfaatkan sen diri hak tersebut. Sedang kan secara tidak langsung yakni pengelolaan yang dilakukan melalui badan hukum /korporasi, selanjutnya masyarakat/ warga negara mendapatkan kenikmatan dan  kesejahteraan melalui negara dengan berbagai program pembangunannnya, neg- ara  mendapatkan modalnya untuk mewu- judkan hal tersebut dari iuran/pajak hak- hak yang diterbitkan  untuk  badan hukum/ korporasi tersebut. Jika kita kaji le bih mendalam,   secara   langsung   individu   dapat menikmati langsung dari obyek haknya sedangkan secara tidak langsung individu mendapatkannya melalui negara dengan mekanisme tertentu yang  ditetapkannya.
Sangat jelas, secara langsung negara leb- ih menjamin daripada secara tidak  langsung dalam menciptakan kebahagian bagi  rakyat Indonesia, karena negara lebih dapat memasti kan masyarakat men dapatkan ke- nikmatan dari hak yang dimilikinya. se- cara tidak langsung negara membutuhkan mekanisme dan pengawasan yang ketat sehingga dapat menyerap dan mendistri- busikan kebahagiaan itu untuk masyarakat, jika tidak maka dalam pengelolaan  sumber daya alam tersebut yang diuntungkan hanya  se gelintir pihak yakni badan hukum/ korporasi atau dalam tingkatan yang  lain adalah  pe merintah dengan aparaturnya 29 .
29 Kondisi ini sesungguhnya merupakan konsekuensi dari prinsip dalam UUPA yang menghendaki bahwa se- tiap orang atau badan hukum yang mempunyai sesuatu hak atas tanah diwajibkan untuk mengelola dan meman- faatkan secara aktif hak yang dimilkinya. Untuk memas- tikan dan melindungi prinsip ini, UUPA menetapkan semua hak yang di sebutkan tersebut jika ditelantarkan
Secara tidak langsung sepertinya lebih banyak digunakan daripada secara lang- sung terhadap tanah yang di atasnya tidak melekat hak (tanah negara), walaupun negara memberikan peluang kepada per- orangan, namun justru badan hukum yang berbentuk korporasilah yang paling banyak menonjol sebagai pemegang hak. Hal ini sangat memungkinkan, sebab, pengelolaan selain Hak  Milik membutuhkan modal, ke- mampuan, dan kesungguhan yang besar, walaupun pada  akhirnya seiring waktu ti- dak sedikit korporasi sebagai pemegang hak terbukti hanya memiliki modal tanpa ke- mampuan dan  kesungguhan.
Secara tidak langsung mungkin di- pandang oleh negara lebih sesuai dengan konsep keadilan yang ingin diterapkan oleh UUPA daripada secara langsung; hal ini karena negara dengan cara ini lebih dapat menjamin  dalam menciptakan pemerataan kabahagian. Pengorbanan terhadap salah suatu individu atau kelompok dimung- kinkan jika hal ter sebut dilihat sebagai hal yang dapat men datangkan kesejahteraan bagi sebagian besar masyarakat, dalam arti untuk ke pentingan umum. Artinya bahwa menurut konsep ini kepuasan yang lebih be- sar bagi sekelompok orang merupakan kom- pensasi yang secukup nya bagi berkurang- nya  kepuasan bagi kelompok yang lain ( Li- hat: Peraturan Presiden Republik  Indonesia Nomor 65  Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pe ngadaan  Tanah Bagi Pelak- sanaan Pembangunan  Untuk  Kepentingan Umum) .  Memang boleh jadi orang di minta pe ngorbanan demi kepentingan umum, tetapi sangat ironis jikalau  dalam republik ini  pengorbanan  ini pertama-tama di minta dari orang-orang yang sudah kurang berun-
atau tidak dimanfaatkan secara aktif oleh pemegang hak maka haknya akan hapus dan obyek haknya akan jatuh kepada negara (lihat: Pasal 27 huruf a, Pasal 34 huruf e, dan Pasal 40 huruf e UUPA 1960, serta peraturan pelaksanaannya dalam Peraturan Pemerintah RI No. 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Ta- nah Terlantar).
M. Yazid Fathoni  | Konsep Keadilan Dalam Pengelolaan Dan Pemanfaatan Sumber ....................... tung dalam masyarakat, baik di bidang eko- nomi dan  kepemilikan.
Akibat dari kebijakan ini seringkali orang yang memang dalam kesulitan akan di tambah beban  kesulitan yang lain lagi. Atau orang yang tidak beruntung mem- punyai kekuasaan secara politik ataupun ekonomi seringkali menjadi korban pe- nerapan  mekanisme yang ditetapkan oleh negara, hal ini diperparah dengan buruknya keadaan struktur hukum di Indonesia. Aki- batnya orang-orang yang sudah kurang beruntung lebih tidak beruntung lagi, dan keuntungan ini seringkali dimanfaatkan oleh orang yang memang sudah beruntung. Orang-orang yang beruntung ini seringkali memanfaatkan kekuasaan dan negara se- bagai wadah untuk mencapai tujuannya, hukum sebagai alat legitimasinya. Jelaslah bahwa dengan cara demikian manusia di- perlakukan se bagai sarana untuk mengun- tungkan  orang yang memang sudah berun- tung.
Untuk memperbaiki kondisi ini maka dalam penerapan hukum diperlukan prinsip kesamaan dan ketidaksamaan dalam  hukum. Prinsip kesamaan, tiap-tiap pribadi  mempunyai hak akan suatu sistem total kebebasan-kebebasan dasar yang se- besar mungkin, sejauh sistem kebebasan itu dapat disesuaikan dengan sistem kebabasan yang sama besar bagi orang lain.  Menurut prinsip ini keseluruhan keuntungan masy- arakat dibagi rata diantara anggota- anggota masyarakat yang sama.  Pemerataan yang ditujui mencakup pemerataan dalam ke- bebasan - kebebasan,  dalam  peluang  untuk berkembang, lagipula pemerataan dalam pendapatan dan kekayaan 30 .   Dengan   de- mi kian, melalui prinsip ini  negara  dalam melakukan pengelolan sumber daya alam harus memberikan  peluang kepada siapa saja, tidak membedakan ras, kulit, jenis kelamin, agama, suku, dalam melakukan penguasaan dan pemanfaatan sumber daya
30 Ibid, 200
alam. Tujuan dari prinsip ini adalah agar mereka yang nantinya menjadi pemegang hak dapat mengelola dan memanfaatkan hak yang diberikan, hak tersebut akan di- pergunakan untuk menunjang kebutuhan hidupnya. Dengan adanya pemerataan pemegang hak maka diharapkan dapat tercipta pemerataan kebahagiaan.
Namun yang menjadi permasalahan dalam  prinsip kesamaan ini, khususnya dalam  pengelolaan  sumber daya alam, adalah munculnya dua model subyek hukum yang dapat menjadi pemegang hak yakni per orangan dan badan hukum. Kalau pemerataan tersebut antara perorangan- perorangan dalam masyarakat mungkin ti- dak ada masalah dan barangkali terasa  lebih adil, akan tetapi jika pemerataan tersebut disamakan antara badan hukum dengan individu dalam masyarakat maka akan menjadi masalah dan akan terasa kurang adil. Hal ini dikarenakan individu dalam masyarakat sesungguhnya merupakan golongan yang kurang beruntung, artinya mereka memilki kemampuan ekonomi yang lebih lemah; sedangkan badan hukum atau lazimnya di sebut korporasi merupakan golongan  yang beruntung, artinya mereka memiliki kemampuan ekonomi yang lebih baik. Ke senjanganpun terjadi antara golon- gan yang beruntung dan kurang beruntung, efeknyapun berimplikasi kepada berbagai bidang. Golongan yang kurang beruntung seringkali menjadi penonton terhadap golongan yang beruntung. Tidak mengher- ankan kemudian banyak di negeri ini kita melihat konflik yang terjadi antara badan hukum atau korporasi dengan legitimasi negaranya ber konflik dengan masyarakat, dalam arti individu-individu disekitarnya.
Dengan demikian untuk menutupi ke kurangan ini maka negara selain me nerapkan  prinsip kesamaan harus juga menarapkan  prinsip ketidaksamaan dalam pengelolaan sumber daya alam.  Prinsip keti- daksamaan, situasi ketidaksamaan harus
J urnal IuS | Vol I | Nomor 1 | April  2013 | hlm,

## 44~59
diberikan aturan yang sedemikian rupa sehingga paling menguntungkan  golongan masyarakat yang paling lemah. Hal ini dapat dipenuhi dengan salah satu syarat, situasi ketidaksamaan menjadi maximum minimorum bagi golongan orang yang paling lemah. Artinya situasi masyarakat harus demikian sehingga dihasilkan untung yang paling tinggi yang mungkin dihasilkan bagi golongan orang-orang kecil 31 .Dengan demikian,  dalam   pengelolaan sumber daya alam,  walaupun kedua subyek hukum an- tara individu dan kor porasi sama-sama me- milki hak untuk menjadi sebagai  pemegang hak sesuai  dengan prinsip kesamaan na- mun  mereka tidak boleh dilihat sama. Ses- uai dengan prinsip ketidaksamaan, maka untuk  menentukan siapakah yang paling diutamakan sebagai pemegang hak harus dilihat siap yang paling tidak beruntung dalam  masyarakat, dalam arti siapa yang paling tidak ber untung  dalam ekonomi.
Akhirnya, kita dapat mengatakan bahwa penerapan  prinsip ketidaksamaan sangat sesuai dengan pengelolaan sumber daya alam secara langsung sesuai dengan apa yang dipaparkan sebelumnya dalam tulisan ini. Dengan cara demikian, tujuan yang ingin dicapai dalam UUPA oleh negara lebih terjamin dibandingkan cara atau me- kanisme yang lainnya.

## KESIMPULAN
Undang-Undang Pokok Agaraia Tahun 1960 sesungguhnya merupakan aturan dasar dan aturan pertama di bidang sumber daya alam setelah Indonesia merdeka. Keberadaan Undang-undang Dasar di bidang  sumber daya alam ini memiki tujuan salah satunya adalah membangun masyarakat yang adil (bagian menimbang huruf a Undang-Undang Pokok Agraria 1960). Walaupun telah ditetapkan dalam tujuannya,  keadilan yang di maksud dalam Undang-undang Pokok Agararia 1960
31 ibid,
tidak jelas pengertian, kedudukan, lingkup, serta  pelbagai liku me ngenainya. Namun demikian, jika dikaji lebih mendalam maka keadilan yang dimaksud oleh undang- undang tersebut lebih dekat dengan keadilan yang dikemukakan dalam teori utilatiarisme, yakni ingin diwujudkan dalam masyarakat adalah mencapai kebahagiaan yang paling besar bagi sejumlah orang yang sebesar mungkin (the greatest happiness of the greatest number. Pengorbanan salah satu individu atau beberapa individu tertentu di- mungkinkan selama hal itu dalam  tataran untuk kesejahteraan dan kebahagiaan ber- sama.  Memang boleh jadi orang diminta pengorbanan demi kepentingan umum, tetapi sangat ironis jikalau dalam republik ini pengorbanan  ini pertama-tama diminta dari orang-orang yang sudah kurang beruntung dalam masyarakat, baik di bidang ekonomi dan  kepemilikan.
Untuk mewujudkan keadilan yang di- inginkan oleh Undang-Undang Pokok Agraria 1960, kebahagiaan bagi selu- ruh rakyat Indonesia, negara memberi- kan be berapa saluran hak yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh rakyat Indone- sia. Hak-hak yang dimaksud Undang-Un- dang Pokok Agraria tersebut yang terpent- ing adalah hak-hak  di bidang hukum tanah. Akan tetapi  kemudian terjadi permasalah- an, ternyata Undang-Undang Pokok Agrar- ia tidak  hanya memberikan peluang kepada individu,  dalam arti rakyat Indonesia saja untuk  menguasai dan mengelola sumber daya alam di  Indonesia. Negara juga mem- berikan peluang kepada badan hukum/kor- porasi,  bahkan kepada pihak asing asalkan ia  berbentuk  badan hukum yang didirikan menurut hukum  Indonesia. Akibatnya, mereka tidak mendapatkan keadilan yang utuh terhadap sumber daya alamnya, dalam arti tidak dapat mengelola dan memanfaat- kan sumber daya alamnya secara langsung. Walaupun mekanisme yang ditetapkan oleh negara ini ber tujuan memberikan ke- bahgiaan bagi seluruh rakyat Indonesia,
M. Yazid Fathoni  | Konsep Keadilan Dalam Pengelolaan Dan Pemanfaatan Sumber ....................... namun hal ini kurang  menjamin, hal ini di- perparah  dengan buruknya  struktur  hukum di   Indonesia. Tidak heran kemudian ma-
syarakat tak henti-hentinya melakukan tuntutan agar dilakukan   reformasi agraria.

## Daftar Pustaka
Abarar Saleng, Hukum Pertambangan , UII Press, Yogyakarta, 2007 B. Arief  Sidharta, Pengantar Logika (Sebuah langkah Pertama Pengenalan Medan Telaah” Cetakan ke 2, Refika Aditama, Bandung, 2008
Budi Harsono, Hukum Agraria Indonesia (Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Indonesia, Isi dan Pelaksanaannya), Djambatan, Jakarta, 2005 Darji Darmoharjo Dan Sidharta, Pokok-Pokok Filsafat Hukum; Apa Dan Bagaimana Filsafat Hukum Di Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta , 1999
Lawrence M. Friedmann, Legal System (A social Science Persfective), Nusamedia,  diterjemahkan oleh M. Khozim, Bandung, 2009 O Notohamidjojo, Demi Keadilan Dan Kemanusiaan (Beberapa Bab dari FIlsafat Hukum), BPK Gunung Mulia, Jakarta Pusat, 1975
Satcjipto Raharjo, Ilmu Hukum , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000 Subadi, Penguasaan Dan Penggunaan Tanaha Kawasan Hutan (Menuju Penguasaan dan Pendayagunaan Berwawasan Lingkungan, Berkelanjutan dan  Berpihak Pada Kemakmuran Rakyat dalam Perspektif Otonomi Daerah ,  Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2010
Soerjono Soekanto. Penelitian Hukum Normatif (Suatu tinjauan singkat), Cetakan ke 6, Raja Grafindo, Jakarta, 2003 ________, pengantar Penelitian Hukum, Cetakan ke 3, Jakarta UI Press. 1986
Soetandyo Wignjosoebroto, Hukum (Paradigma, Metode dan Dinamika Maslahanya”2 Cetakan I, Jakarta, Elsam dan Huma. 2002 The Liang Gi, Teori-teori Keadilan (Sumbangan Bahan Untuk Pemahaman  Pancasila), Super, Yogyakarta,  1979 Theo Hujbers, Filsafat Hukum Dalam Lintas Sejarah, Kanisus, Yogyakarta, 1990
Tri Rama K, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Karya Agung, Surabaya, 2005
W. Friedmann, Legal Theory, Rajawali Pers, diterjemahkan oleh Muhamad Arifin, Jakarta,1990