Jurnal Riset Ekonomi dan Bisnis
ISSN 1979-4800 E-ISSN 2580-8451
Strategi peningkatan layanan perizinan melalui online single submission risk-based approach (oss rba) di Jawa Tengah
Rina Gusma Devita, Kesi Widjajanti, Paulus Wardoyo
Magister Manajemen, Universitas Semarang, Semarang

## Info Artikel
Sejarah Artikel: Diterima: 06-10-23
Disetujui: 01-04-2024
Dipublikasikan:  06-04-2024

## Abstrak
Penelitian  ini  merupakan  studi  mengenai  strategi  yang  dilakukan  dalam  meningkatkan kemudahan layanan perizinan melalui sistem OSS RBA di Provinsi Jawa Tengah dengan pendekatan  kualitatif  dan  teknik  pengumpulan  data  melalui  wawancara  mendalam, observasi dan arisp/dokumentasi. Teknik analisis data melalui reduksi data, penyajian data dan  penarikan  kesimpulan.  Dari  hasil  penelitian  terdapat  faktor  penghambat  dalam penerapan  sistem  OSS  RBA  yaitu  faktor  internal  dan  eksternal.  Faktor  internal  berupa kendala  pada  sistem,  integrasi  sistem  dengan  berbagai  kementerian  belum  terlaksana dengan  baik,  adanya  regulasi  yang  tumpang  tindih,  adanya  jenis  izin  yang  belum diakomodir,  terbatasnya room  upload persyaratan  serta  terbatasnya  jumlah  petugas layanan.  Faktor  eksternal  berupa  ketidakmampuan  pelaku  usaha  mengakses  OSS  RBA. Strategi yang di gunakan dalam meningkatkan kemudahan layanan perizinan berusaha di Jawa  Tengah  melalui  strategi  teknologi  dengan  memanfaatkan  teknologi  informasi  dan komunikasi  melalui  kanal  zoom,  email  serta  kontak  langsung  dengan  Kementerian Investasi.  Strategi  inovasi  berupa  inovasi  digitalisasi  layanan  perizinan  melalui  SIAP Jateng  dan  Lakon- e Pandu.  Strategi  operasi  melalui  gerai  provinsi,  klinik  investasi  dan kegiatan pendidikan serta pelatihan bagi petugas layanan perizinan.

## Strategy  to  improve  licensing  services  through  online  single  submission risk-based approach (oss rba) in Central Java
Keywords: Business Licensing; OSS
RBA; Strategy

## Abstract
This  research  is  a  study  on  the  strategies  employed  to  improve  the  ease  of  licensing services  through  the  OSS  RBA  system  in  Central  Java  Province,  using  a  qualitative approach  and  data  collection  techniques  including  in-depth  interviews,  observations,
and  documentation  analysis.  Data  analysis  techniques  involve  data  reduction,  data presentation, and conclusion drawing. The research findings reveal inhibiting factors in the implementation of the OSS RBA system, both internal and external. Internal factors include  system  constraints,  incomplete  system  integration  with  various  ministries, overlapping regulations, unaccommodated types of permits, limited room for uploading requirements, and a shortage of service officers. External factors involve the inability of business actors to access the OSS RBA. Strategies used to enhance the ease of licensing services in Central Java Province include technological strategies utilizing information and communication technology through Zoom channels, email, and direct contact with the  Ministry  of  Investment.  Innovative  strategies  include  digitalization  innovations  in licensing  services  through  SIAP  Jateng  and  Lakon-e  Pandu.  Operational  strategies involve  provincial  outlets,  investment  clinics,  educational  activities,  and  training  for licensing service officers.
🖂 Alamat korespondensi:  *rina.gdevita@gmail.com

## PENDAHULUAN
Pelayanan  perizinan  merupakan  salah  satu  bentuk  pelayanan  langsung  yang  diberikan kepada masyarakat atau pelaku usaha. Dalam memberikan pelayanan yang prima perlu dilakukan perbaikan pelayanan sehingga dapat meningkatkan kepuasan masyarakat dan menciptakan daya saing investasi. Menurut Maslihatin (2016), pelayanan publik adalah segala  kegiatan  pelayanan  yang  dilaksanakan  oleh  penyelenggara  pelayanan  publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Salah satu pelayanan publik yang menjadi sorotan masyarakat adalah pelayanan publik di sektor perizinan. Perizinan mempunyai peranan penting, yaitu bagi Pemerintah, perizinan untuk mengatur ketertiban dan sebagai alat pengendalian pengawasan dan bagi masyarakat/pelaku usaha adalah sebagai kepastian hukum dan hak, perlindungan kegiatan usaha, dan sebagai  legalitas usaha.  Dengan memiliki  perizinan berusaha,  pelaku usaha atau investor tidak perlu was–was atau khawatir dalam melakukan kegiatan usaha karena mempunyai legalitas berupa izin usaha.
Dalam  rangka  mengukur  kepuasan  masyarakat  sebagai  pengguna  layanan  dan meningkatkan  kualitas  penyelenggara  pelayanan  publik,  pemerintah  telah  menerbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun  2017  Tentang  Pedoman  Penyusunan  Survei  Kepuasan  Masyarakat  Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.
Tabel 1. Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2019 – 2021 Komponen 2019 2020 2021 Skor Nilai Skor Nilai Skor Nilai Kesesuaian persyaratan 3,56 A 3,53 B 3,73 A Kemudahan Prosedur 3,35 B 3,48 B 3,69 A Waktu Penyelesaian 2,99 C 3,39 B 3,62 A Kesesuaian /Kewajaran Biaya Pelayanan 3,85 A 3,87 A 3,93 A Kesesuaian Produk Pelayanan 3,14 B 3,49 B 3,74 A Kompetensi petugas Pelayanan 3,62 A 3,57 A 3,79 A Perilaku Petugas Pelayanan 3,7 A 3,59 A 3,81 A Kualitas sarana dan prasarana 3,65 A 3,54 A 3,75 A Penanganan pengaduan, saran dan masukan 3,75 A 3,69 A 3,87 A Sumber: DPMPTSP Provinsi Jateng, 2021
Berdasarkan  Tabel  1.  diketahui  bahwa  selama  tahun  2019  –  2021  kualitas pelayanan perizinan pada Dinas Penanaman Modal  dan Pelayanan Terpadu Satu  Pintu (DPMPTSP)  Provinsi  Jawa  Tengah  cenderung  mengalami  peningkatan  kualitas pelayanan  dan  pada  tahun  2021  berada  pada  kinerja  pelayanan  sangat  baik.  Namun terdapat atribut penilaian yang secara konsisten selama 3 tahun berturut-turut di bawah nilai rata-rata kinerja dan selalu menjadi nilai yang terendah walaupun terdapat perbaikan pada  setiap  tahunnya  yaitu  pada  aspek  kemudahan  prosedur  dan  waktu  penyelesaian. Pada tahun 2019 nilai dari kemudahan prosedur masih berada pada nilai 3,35 dan waktu penyelesaian  2,99  dengan  nilai  rata-rata  seluruh  atribut  sebesar  3,52.  Pada  tahun  2020 nilai dari kemudahan prosedur masih berada pada nilai 3,48 dan waktu penyelesaian 3,39 dengan nilai rata-rata seluruh atribut sebesar 3,57. Sedangkan pada tahun 2021 nilai dari kemudahan prosedur masih berada pada nilai 3,69 dan waktu penyelesaian 3,62 dengan nilai rata-rata seluruh atribut sebesar 3,77.
Hal  tersebut  mengindikasikan  perlunya  peningkatan  kualitas  pelaksanaan pelayanan  perizinan  secara  berkelanjutan  yang  menganut  prinsip–prinsip  manajemen yang  efisien,  transparan  dan  akuntabel  pada  setiap  unit  pelayanan  instansi  pemerintah sebagai upaya perbaikan kinerja biroksasi pelayanan publik dalam rangka mewujudkan kesejahteraan  masyarakat.  Menurut  Maslihatin  (2016)  kualitas  perizinan  berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan investasi. Sejalan dengan Kurniawan et al. (2020) menyimpulkan  kualitas  pelayanan  dan  kepuasan  mempunyai  hubungan  positif  dimana peningkatan  kualitas  pelayanan  mengalami  kenaikan  maka  kepuasan  akan  mengalami kenaikan  atau  bertambah.  Sehingga  demi  mewujudkan  Jawa  Tengah  sebagai  “Ladang Investasi  Tahun  2025‟  yang  berfokus  pada  peningkatan  dan  pemberian  kemudahan penanaman  modal  memunculkan  urgensi  untuk  menstrategikan  serta  menentukan langkah  konkret  bagi  (DPMPTSP)  Provinsi  Jawa  Tengah  dalam  peningkatan  kualitas layanan.
Grafik 1. Layanan Pendampingan Tahun 2019 - 2021

## Sumber: DPMPTSP Prov Jateng, 2021
Dalam meningkatkan kemudahan berusaha Pemerintah menerbitkan PP Nomor 5 tahun 2021 terkait Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui sistem
2344 3337 11120 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 2019 2020 2021 L A Y A N A N   P E N D A M P I N G A N
Online Single Submission-Risk Based Approach (OSS RBA) yang merupakan penerapan dari UU Nomor 11 tahun 2020 terkait Cipta Kerja. Menurut Salzabhila (2022) OSS RBA merupakan  terobosan  atau  inovasi  yang  sangat  efektif  serta  sangat  bermanfaat  bagi masyarakat sebagai upaya untuk mempermudah masyarakat dalam mengurus perizinan berusaha.  Ginting  et  al.  (2022)  menilai  bahwa  perubahan  kebijakan  ini  mendapatkan respon yang positif dari badan pelaksana dan pelaku usaha selaku sasaran dari kebijakan.
Pasca  terbitnya  PP  5  tahun  2021,  berdasarkan  grafik  1  dapat  dilihat  jumlah layanan pendampingan  DPMPTSP Provinsi  Jawa Tengah  dari tahun ke tahun semakin meningkat,  pada  tahun  2019  sebanyak  2344  layanan,  tahun  2020  meningkat  42%  dan tahun  2021  meningkat  sebanyak  233%.  Adapun  peningkatan  jumlah  layanan  di karenakan adanya perubahan regulasi perizinan berusaha yang tertuang dalam UU Cipta Kerja dan adanya PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dimana mencabut peraturan sebelumnya dan merupakan penerapan dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 terkait Cipta Kerja.
Dalam pelaksanaannya perubahan kebijakan tersebut banyak ditemukan kendala yang berpengaruh secara langsung terhadap kualitas layanan perizinan. Pada penelitian yang  dilakukan  oleh  Kusumaningsih  et  al.  (2021),  menyimpulkan  bahwa  pelaksanaan perizinan  berusaha  di  Kota  Serang  belum  efektif  dilihat  dari  menurunnya  jumlah  izin yang terbit di tahun 2019 sangat drastis jika dibandingkan dengan jumlah izin tahun 2018. Selanjutnya  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Nofsy  (2021)  menyimpulkan  dalam implementasi  sistem  OSS  RBA  terdapat  kendala  berupa  sarana  dan  prasarana  yang kurang memadai, pegawai yang kurang berkualitas, kurangnya kemampuan pelaku usaha dalam penggunaan sistem OSS RBA dan pemanfaatan teknologi.
Dalam  mengatasi  hambatan  implementasi  OSS  RBA  menurut  Rahayu  (2023) strategi yang dapat dilakukan diantaranya (1) perlu adanya peningkatan kualitas sumber daya  aparatur  dan  fasilitas  dalam  membantu  pelayanan  perizinan  dengan  sistem  OSS RBA,  (2)  perlu  peningkatan  kegiatan  sosialisasi  tentang  pelayanan  perizinan  dengan sistem OSS RBA kepada pelaku usaha untuk mengatasi kesulitan dalam memahami dan mengakses  pengurusan  perizinan  secara  online,  (3)  adanya  hubungan  yang  lebih  baik kepada  pelaku  usaha  dengan  mengutamakan  kenyamanan  dalam  proses  prosedur pelayanan.  Pemerintah  dalam  hal  ini  selaku  penyelenggara  sekaligus  aktor  pemberi layanan ( servant ) sudah seyogyanya memberikan pelayanan ( service ) yang terbaik (Irfani et al., 2021). Bagi DPMPTSP Jawa Tengah diperlukan adanya penentuan strategi yang sesuai dalam mengatasi permasalahan perizinan OSS RBA demi meningkatkan kualitas layanan  perizinan  berusaha  di  Jawa  Tengah,  sehingga  penelitian  ini  dilakukan  dengan tujuan untuk mengetahui faktor penghambat dalam penerapan layanan perizinan berbasis OSS RBA dan merumuskan strategi peningkatan kualitas pelayanan perizinan OSS RBA di DPMPTSP Jawa Tengah dengan menggunakan konsep Service Dominant Logic .
Service-Dominant  Logic merupakan  paradigma  baru  pemasaran  yang menekankan  penyediaan  layanan/jasa  sebagai  tujuan  utama  pertukaran  ekonomi  dan pemasaran  (Lupiyoadi,  2013).  Menurut  konsep  Service  Dominant  Logic  (Vargo  et  al., 2008)  kualitas  layanan  dapat  ditingkatkan  dengan  cara  melibatkan  pelanggan  dalam
penciptaan nilai bersama ( value co-creation ) atas suatu layanan. Agar nilai layanan dapat tersampaikan  maka  pelanggan  harus  belajar  bagaimana  menggunakan,  memelihara, memperbaiki, dan beradaptasi dengan barang tersebut agar dapat memenuhi kebutuhan, situasi atau perilakunya yang khusus (Vargo et al., 2004).
Berdasarkan fenomena yang telah dikemukakan dan guna tercapainya kemudahan perizinan  berusaha  di  Provinsi  Jawa  Tengah  sehingga  berimplikasi  semakin meningkatnya  jumlah  investasi  pada  Provinsi  Jawa  Tengah,  maka  permasalahan  yang dirumuskan  dalam  penelitian  ini  adalah  “Bagaimana  menyusun  strategi  yang  dapat digunakan  untuk  meningkatkan  kemudahan  layanan  perizinan  berusaha  melalui  OSS RBA”.

## Service Dominant Logic
Service-Dominant Logic (SDL) yang diperkenalkan oleh Vargo & Lusch (2004) adalah paradigma baru pemasaran yang mengutamakan layanan dalam proses pertukaran. Pemasaran yang goods-centered dalam Goods-Dominant Logic (GDL) dipandang tidak menghargai peran jasa dan sangat mungkin menghambat pemahaman pemasaran secara umum.  Kemunculan Service-Dominant  Logic diawali  karena  adanya  pergeseran perspektif  pemasaran  yang  berfokus  pada  sumber  daya  tak  terlihat  ( intangible resourches ),  penciptaan  nilai  bersama  serta  relasional.  Pergeseran  perspektif  ini berkembang  dari  aliran  pemikiran  mikroekonomika,  manajemen  pemasaran  hingga terbentuknya fenomena jasa yang berada diluar mikroekonomika ataupun pemasaran jasa.
Dalam Service-Dominant Logic , (Vargo et al., 2006) sengaja menggunakan kata service dalam  bentuk  tunggal.  Hal  ini  mengindikasikan  bahwa service adalah  proses, yaitu  memanfaatkan operant  resource (sumber  daya  manusia,  organisasional, informasional  dan  relasional)  yang  memiliki  pengetahuan  dan  keterampilan terspesialisasi melalui tindakan, proses dan kinerja demi manfaat dan kepentingan pihak lain  atau  pihak  sendiri  (Vargo  &  Lusch,  2006). Operant  resource dalam  konteks penelitian  ini  merupakan  sumber  daya  yang  diperoleh  dari  respon  konsumen  terhadap rencana  nilai  yang  ditawarkan  perusahaan.  Sedangkan  kata services (bentuk  jamak) menyiratkan jumlah atau unit keluaran yang dilekatkan pada nilai dan jumlah keluaran yang lebih cenderung kepada Goods-Dominant Logic.
Faktor  kunci Goods-Dominant  Logic adalah  output  fisik  dan  transaksi  diskrit. Sedangkan Service-Dominant  Logic menekankan intangibility ,  proses  pertukaran  dan relasi  (Tjiptono  et  al.,  2011)  sebagai  faktor  kuncinya.  Perbedaan  konsep Service- Dominant  Logic dengan  konsep  pemasaran  tradisional  juga  terletak  pada  posisi pelanggan. Secara umum konsep Service Dominant Logic memandang pelanggan sebagai bagian  yang  terintegrasi  dengan  perusahaan.  Dalam  membangun  konsep Service- Dominant Logic , Vargo  &  Lusch (2004) juga memaparkan perspektif pemasaran yang bersumber dari ilmu  layanan. Dalam perspektif ini pelanggan merupakan sumber daya operant  dan  sebagai  kolaborator  dalam  penciptaan  nilai.  Terdapat  tiga  dimensi  dalam konteks nilai menurut Kuzgun & Asugman (2015) yaitu (1) multi-actor interactions , (2) value  co-creations ,  dan  (3) long-term  relationship .  Artinya  model  pemasaran  yang
diterapkan SD  Logic adalah value  co-creation dengan  melibatkan  pelanggan  sebagai bagian internal. Tempat penciptaan nilai beralih dari “produsen” ke proses “ co-creation ” yang merupakan kolaborasi antar kelompok (Vargo dan Lusch 2008). Lusch et.al (2008) menjelaskan  pola  kolaboratif  dicerminkan  dalam  hubungan  kerja  yang  lebih  dekat, aliansi, usaha patungan, kemitraan, dan kecenderungan menuju pencarian sumber daya

## Strategi Organisasi
Dalam kaitannya dengan pelayanan publik ada tiga strategi yang dapat diterapkan pada suatu organisasi menurut Mark Moore (1995) yang terdiri dari: (1) Strategi teknologi yang melibatkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Dalam konteks ini, teknologi dapat digunakan untuk meningkatkan aksesibilitas, mengoptimalkan proses, dan meningkatkan interaksi antara pemerintah dan masyarakat. Teknologi harus mampu meningkatkan produktivitas meningkatkan kualitas pelaporan kepada pengawas, dan menghasilkan organisasi  yang lebih  fleksibel.  (2)  Strategi  inovasi:  strategi  ini  berkaitan  dengan  mengembangkan pendekatan baru, ide-ide kreatif, dan solusi inovatif untuk memecahkan masalah dalam pelayanan  publik.  Inovasi  dapat  melibatkan  penggunaan  metode  baru,  pengembangan produk atau layanan baru, atau pengadopsian praktik terbaik dari sektor swasta atau sektor publik  lainnya.  Inovasi  yang  dilakukan  tergantung  pada  kemampuan  organisasi  dalam beradaptasi  terhadap  perubahan  lingkungan  politik  dan  tata  kelola.  Organisasi  harus mampu  mengidentifikasi  jenis  inovasi  yang  diperlukan  karena  inovasi  akan menggunakan  berbagai  asset  organisasi  secara  intensif.  Pada  banyak  organisasi  sektor publik,  para  pegawai  tidak  biasa  berinovasi,  serta  kewenangan  untuk  inisiatif  inovasi biasanya  dilakukan  oleh  manajer  puncak.  (3)  Strategi  operasi:  strategi  ini  melibatkan pengelolaan operasional yang efisien dan efektif dalam penyediaan pelayanan publik. Hal ini mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan pengawasan yang baik dalam rangka memastikan pelayanan publik yang berkualitas dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

## METODE
Penelitian ini merupakan  penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi yang  digunakan  untuk  mengetahui  strategi  yang  bisa  dilakukan  dalam  meningkatkan kemudahan  perizinan  berusaha  melalui  sistem Online  Single  Submission-Risked  Based Approach (OSS RBA) sehingga tujuan dari adanya Undang- Undang Cipta Kerja dalam penyederhanaan proses perizinan bisa tercapai.
Penelitian  dilakukan  di  DPMPTSP  Provinsi  Jawa  Tengah  dengan  metode pengumpulan  data  adalah  wawancara  mendalam  guna  memperoleh  data  penelitian dengan informan sebanyak 7 orang, yang berasal dari DPMPTSP Provinis Jawa Tengah sebanyak  3  orang  dan  dari  pelaku  usaha  sebanyak  4  orang  sebagai  pengguna  dan penerima  manfaat  dari  layanan  perizinan  berusaha  dengan  harapan  akan  mendapatkan informasi yang akuntabel dengan memperhatikan protokol wawancara sebagai pedoman dalam  melakukan  wawancara.  Kemudian  dilakukan  observasi  di  lapangan  agar  dapat
melihat  berbagai  kejadian  yang  relevan  dengan  tetap  berpedoman  pada  persoalan penelitian. Selanjutnya melalui arsip/data sekunder antara lain studi dokumentasi dan data lain  yang  berhubungan  dengan  penelitian  di  antaranya  data  jumlah  izin  sesuai  dengan Pergub Jateng No. 4 Tahun 2022, jumlah izin sebelum dan sesudah terbitnya PP Nomor 5 Tahun 2021, dan data jumlah layanan pendampingan tahun 2020-2023.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Sistem Online Single Sumbission-Risk Based Approach (OSS RBA) merupakan sebuah  sistem  elektronik  terintegrasi  yang  dikelola  dan  diselenggarakan  untuk penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko sesuai dengan UU Ciptakerja junto Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan PP 5 Tahun 2021. Sistem OSS RBA adalah satu sistem ideal untuk menciptakan kemudahan berusaha  di  Indonesia  dengan  adanya  transparansi  dan  kepastian  bagi  pelaku  usaha. Sistem  OSS  RBA  sebagai  sistem  tunggal  yang  berlaku  secara  nasional  yang  harus digunakan dan dilaksanakan oleh seluruh perangkat daerah di Indonesia, namun di dalam implementasinya  dengan  sistem  yang  terus  berkembang  masih  ditemukan  kendala- kendala atau faktor penghambat baik penghambat dari faktor internal maupun dari faktor eksternal.
Dalam  konsep S-D  Logic (Vargo  &  Lusch,  2008)  dalam  proses  layanan  para- actors  internal  dan eksternal  bersama-sama berperan dalam penciptaan nilai  ( value co- creation ) sehingga dalam melihat hambatan layanan harus dilihat dari kedua sisi karena mereka  yang  mengintegrasikan  sumber  daya  operant  yang  dimiliki  dalam  kolaborasi dalam ekosistem layanan untuk menciptakan value co-creation .
Secara garis besar faktor penghambat pertama dilihat dari aspek internal berasal dari  peran  sumber  daya  internal  dalam  mendukung  layanan  berupa  sarana  prasarana dalam  bentuk  teknologi  informasi  sistem  OSS  RBA  itu  sendiri  yang  masih  terus berkembang.  Dalam  implementasi  sistem  OSS  RBA  sering  mengalami  kendala  pada sistem  server  OSS  yang  masih  sering up  and  down, integrasi  sistem  antar Kementerian/Lembaga  yang  belum  terlaksana  dengan  baik,  terdapat  regulasi  yang tumpang  tindih,  jenis  izin  yang  tidak  diakomodir  oleh  sistem,  terbatasnya room untuk mengunggah dokumen persyaratan, dan terbatasnya jumlah sumber daya manusia yang ada di DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah khususnya petugas layanan perizinan berusaha pasca  terbitnya  Peraturan  Pemerintah  Nomor  5  Tahun  2021  tentang  Penyelenggaraan Perizinan  Berusaha  Berbasis  Resiko  yang  ditindak  lanjuti  dengan  terbitnya  Peraturan Gubernur  Jawa  Tengah  Nomor  4  Tahun  2022  tentang  Penyelenggaraan  Perizinan Berusaha  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  di  Provinsi  Jawa  Tengah  bahwa  jumlah perizinan  yang  menjadi  kewenangan  Gubernur  meningkat  jauh  dibandingkan  dengan jumlah perizinan sebelumnya.
Penambahan  jenis  perizinan  tersebut  mengakibatkan  penambahan  volume perizinan,  intensitas  layanan  dan  pendampingan  OSS  semakin  meningkat  sementara jumlah sumber daya manusia (petugas layanan perizinan) tidak ada penambahan personil. Dengan  jumlah  personil  petugas  layanan  yang  sama  dengan  jumlah  petugas  layanan
sebelum bertambahnya jumlah perizinan yang menjadi kewenangan Gubernur sementara pemahaman masyarakat akan sistem OSS RBA sangat minim dan memerlukan layanan pendampingan yang tidak sebentar yang mengakibatkan proses bisnis dalam melakukan verifikasi persyaratan permohonan izin memerlukan waktu yang lebih lama.
Tabel 2. Jenis Perizinan Sebelum dan sesudah terbitnya PP 5 Tahun 2021 No  Jenis Perizinan Pergub  Jateng  No  39 Tahun 2020 Pergub  Jateng  No  4 Tahun 2022 1 Perizinan OSS 54 1436 2 Perizinan non-OSS 70 55 Total 124 1491
Sumber: DPMPTSP Provinsi Jateng, 2023
Faktor penghambat dalam penerapan sistem OSS RBA yang kedua berasal dari faktor  eksternal  yang  ditemukan  dari  hasil  penelitian  adalah  belum  optimalnya  pelaku usaha  mengintegrasikan  sumber  dayanya  dalam  proses  pelayanan  berupa ketidakmampuan  pelaku  usaha  untuk  mengakses  OSS  RBA  atau  yang  dikenal  dengan gagap teknologi. Gagap tekonologi yang di maksud adalah masih ada masyarakat yang tidak tahu apa itu email, tidak tahu cara membuka email sehingga tidak tahu hak akses OSS  yang  dimiliki,  tidak  tau  cara  membuat  hak  akses,  tidak  bisa  login  OSS  dan tidak familiar dengan isian-isian data pada OSS. Hal ini dapat dilihat dari observasi data jumlah layanan pendampingan yang dilakukan oleh DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah.

## Tabel 3. Jumlah Layanan Pendampingan OSS RBA
Sumber: DPMPTSP Provinsi Jateng, 2023
Dari  data  layanan  pendampingan  yang  dilakukan  DPMPTSP  Provinsi  Jawa Tengah dapat dilihat peningkatan jumlah layanan pada tahun 2021 sebanyak 233%, hal ini  disebabkan  pada  tahun  2021  terjadi  peralihan  regulasi  perizinan  berusaha  yang awalnya  pengajuan  perizinan  secara offline menjadi online atau  yang  disebut  dengan digitalisasi layanan perizinan melalui sistem OSS RBA. Perubahan proses bisnis tersebut mengakibatkan  melonjaknya  layanan  pendampingan  OSS  dikarenakan  pemahaman masyarakat akan sistem digitalisasi layanan masih kurang. Selanjutnya pada tahun 2022 terjadi peningkatan jumlah layanan sebanyak 22% dibandingkan tahun 2021. Meskipun OSS  RBA  sudah  mulai  berjalan  selama  1  tahun  namun  dalam  implementasinya  masih banyak kendala-kendala yang dihadapi serta masih banyaknya masyarakat yang belum paham akan mekanisme dan regulasi sistem OSS RBA.
Tahun Jumlah Pendampingan Keterangan (1) (2) (3) 2020 3.337 Januari-Desember 2021 11.120 Januari-Desember 2022 13.538 Januari-Desember
Dalam S-D Logic pelanggan, dalam hal ini adalah pelaku usaha, adalah peserta aktif  ( active  player) yang  membawa  keterampilan  atau  kompetensi  yang  diperlukan dalam  proses  pertukaran  sehingga  dapat  diajak  berdialog,  berkolaborasi,  dan  bekerja sama untuk  menciptakan solusi  bersama-sama dalam meningkatkan layanan. Sehingga ketidakmampuan pelaku usaha dalam ekosistem OSS RBA merupakan hambatan kritis yang  harus  diupayakan  dan  didorong  agar  dapat  lebih  berperan  aktif  dalam  upaya peningkatan proses layanan.
Hambatan  dari  sumber  daya  internal  maupun  eksternal  tentu  saja  menghalangi dalam mewujudkan kecepatan proses bisnis layanan perizinan berusaha melalui sistem OSS RBA. Value co-creation melalui integrasi sumber daya hanya mungkin terjadi jika para- actors (internal dan eksternal) menyadari potensi sumber daya yang tersedia serta interaksi  dan  kolaborasi  yang  menerus  diantara actors (Peters  et  al,  2014).  Sehingga rentang  ( gap )  yang  masih  terjadi  pada  sumber  daya  operant  (sumber  daya  manusia, organisasional, informasional, dan relasional) yang terlibat dalam ekosistem OSS RBA perlu  distrategikan  untuk  dapat  mengatasi  hambatan  integrasinya  dalam  meningkatkan kemudahan layanan.
Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang telah dilakukan terhadap faktor-faktor penghambat dalam penerapan sistem OSS RBA, upaya yang telah dilakukan  oleh  DPMPTSP  Provinsi  Jawa  Tengah  melalui  strategi-strategi  organisasi dalam menyelesaikan faktor-faktor penghambat tersebut sehingga terciptanya pelayanan perizinan  yang  transparan,  akuntabilitas  serta  memberikan  kepuasan  masyarakat  yang akan berdampak terhadap daya tarik investasi di Jawa Tengah, dan pada akhirnya daya tarik  investasi  ini  akan  meningkatkan  realisasi  investasi  yang  secara  umum  akan berpengaruh terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah.
Dalam kaitannya dengan pelayanan publik ada tiga strategi yang dapat diterapkan pada suatu organisasi menurut Mark Moore (1995) yang terdiri dari strategi teknologi, strategi  inovasi  dan  strategi  operasi.  Strategi  teknologi  yang  digunakan  dalam memfasilitasi  hambatan  pada  sistem  OSS  RBA  seperti  server error ,  integrasi  sistem belum  terlaksana  dengan  baik,  regulasi  tumpang  tindih  dan room unggah  persyaratan yang  terbatas  dilakukan  dengan  memanfaatkan  teknologi  melalui  zoom,  email  serta kontak  langsung  melalui  teknologi  komunikasi  dengan  Kementerian  Investasi  selaku pemilik sistem sekaligus pengembang atas sistem OSS RBA agar kendala sistem dapat segera terselesaikan.
Pada  strategi  inovasi  dalam  meningkatkan  layanan  perizinan  berusaha  melalui OSS  RBA  berupa  digitalisasi  layanan  perizinan  dengan  nama  Sistem  Informasi  dan Aplikasi  Perizinan  (SIAP)  Jateng.  Pada  sistem  aplikasi  SIAP  Jateng  dapat  diperoleh informasi mengenai regulasi yang mengatur setiap sektor perizinan, menu info perizinan yang bisa diajukan sesuai dengan sektor izin sehingga memudahkan para pelaku usaha dalam mencari informasi dan mengajukan perizinan berusaha yang tidak terdapat pada sistem OSS RBA. Sistem SIAP Jateng juga dilengkapi dengan fitur tracking izin yang memudahkan  pelaku  usaha  dalam  mengetahui  proses  permohonan  izin  yang  diajukan sudah  sampai  tahap  apa  dan  permohonan  izinnya  apakah  sedang  berproses  pada  dinas
teknis  atau  di  DPMPTSP  Provinsi  Jateng  untuk  diproses  lebih  lanjut  sesuai  dengan Standar  Operasional  Prosedur  (SOP)  yang  mengacu  kepada  peraturan  dan  perundang- undangan.  Selain  itu  pada  sistem  SIAP  Jateng  juga  dilengkapi  dengan  buku  panduan beserta  video  tutorial  untuk  memudahkan  pelaku  usaha  dalam  mengajukan  perizinan berusaha  Sistem  ini  digunakan  sebagai  salah  satu  alternatif  percepatan  pelaksanaan perizinan  berusaha  dalam  mem- backup OSS  RBA  dan  berfungsi  sebagai  saluran pengajuan izin yang belum diakomodir oleh sistem OSS RBA. Selain itu adanya Layanan Konsultasi  dan  Pendampingan  Terpadu  Secara  Elektronik  (Lakon- e Pandu).  Lakon- e Pandu  dibangun  dengan  tujuan  untuk  membangun  sinergi  dan  kolaborasi  melalui platform digital antara seluruh stakeholder dalam penyelenggaran layanan konsultasi dan pendampingan guna meningkatkan kualitas pelayanan perizinan di DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah.
Pada strategi operasi upaya mengatasi hambatan terhadap faktor eksternal  yang berasal  dari  pelaku  usaha  (gagap  teknologi)  dilakukan  melalui  kegiatan  sesuai  dengan rencana program peningkatan kualitas layanan perizinan dan penyelenggaaan pelayanan terpadu satu pintu di daerah yang cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif dan  akuntabel  berupa  gerai  layanan  provinsi  yang  tersebar  di  7  kabupaten/kota,  klinik investasi, layanan mobil keliling secara berkala dan terjadwal dan berkolaborasi dengan Organisasi  Perangkat  Daerah  (OPD)  teknis  dengan  sasaran  masyarakat  yang  berlokasi jauh dari kantor DPMPTSP ataupun pada kabupaten/kota yang sekiranya banyak pelaku usaha membutuhkan layanan pendampingan.
Selain  itu  untuk  meningkatkan  kualitas  sumber  daya  manusia  dalam  hal kompetensi  petugas  layanan  perizinan,  perlu  dilakukan  pendidikan  dan  pelatihan  yang bekerja sama dengan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, pasca implementasi  dari  PP  5  tahun  2021  tentang  Penyelenggaraan  Pelayanan  Perizinan Berusaha  Berbasis  Resiko  melalui  OSS  RBA  terjadi  perubahan  regulasi,  perubahan mekanisme,  perubahan  persyaratan,  dan  perubahan  jenis  izin  yang  semakin  meningkat jenisnya  sehingga  perlu  di  tingkatkan  kompetensi  dan  pengetahuan  petugas  layanan perizinan baik itu melalui pelatihan, diklat ataupun bimbingan-bimbingan teknis, dengan harapan  bisa  meningkatkan  kompetensi  petugas  layanan  perizinan  baik  secara administrasi maupun secara teknis.

## PENUTUP
Sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dilakukan mengenai strategi peningkatan layanan perizinan berusaha melalui OSS RBA di Jawa Tengah terdapat faktor penghambat dalam penerapan sistem OSS RBA yang berasal dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal  berupa  kendala  pada  sistem  OSS  RBA  yang  belum  sempurna,  integrasi  sistem dengan  berbagai  kementerian  belum  terlaksana  dengan  baik,  masih  adanya  regulasi  yang tumpang  tindih,  adanya  jenis  izin  yang  belum  diakomodir  pada  sistem,  terbatasnya room upload persyaratan  serta  terbatasnya  jumlah  petugas  layanan.  Hambatan  faktor  eksternal berasal dari belum optimalnya pelaku usaha mengintegrasikan sumber dayanya dalam proses pelayanan  berupa  ketidakmampuan  pelaku  usaha  untuk  mengakses  OSS  RBA  atau  yang
dikenal dengan gagap teknologi. Analisis strategi yang dilakukan DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah  dalam  memberikan  kemudahan  layanan  perizinan  berusaha  melalui  strategi teknologi, strategi inovasi dan strategi operasi yang berfokus pada penciptaan nilai bersama ( value  co-creation )  melalui  integrasi  sumber  daya  operant  internal  dan  eksternal  (pelaku usaha). Pada strategi teknologi dengan memanfaatkan teknologi melalui zoom , email , serta kontak  langsung  melalui  teknologi  komunikasi  dengan  Kementerian  Investasi  selaku pemilik  sistem  sekaligus  pengembang  atas  sistem  OSS  RBA  agar  kendala  sistem  dapat segera  terselesaikan,  analisis  strategi  inovasi  berupa  adanya  digitalisasi  layanan  perizinan melalui sistem aplikasi SIAP Jateng untuk mem- backup OSS RBA dan berfungsi sebagai saluran pengajuan izin yang tidak diakomodir OSS RBA dan adanya layanan konsultasi dan pendampingan terpadu secara elektronik (Lakon- e Pandu), kemudian pada strategi operasi yang dilakukan layanan perizinan melalui gerai layanan di kabupaten/kota, klinik investasi dan  layanan  mobil  keliling.  Adapun  keterbatasan  dalam  penelitian  ini  yakni  penelitian dilakukan dalam fase awal sistem OSS RBA dan pengambilan informasi hanya terbatas pada DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah.

## DAFTAR PUSTAKA
Ginting,  A.  H.,  Bahroni,  R.,  &  Rumbekwan,  M.  (2022).  Implementasi  Kebijakan Pelayanan  Perizinan  Usaha  Mikro  Kecil  Berbasis  OSS  RBA  di  Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur. Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja , 12 (1), 71– 85. https://doi.org/10.33701/jiwbp.v12i1.2486
Irfani,  K.,  Naziyah,  F.  A.,  &  Widiyarta,  A.  (2021).  Model  Analisis  SWOT  Dalam Peningkatan  Kualitas  Pelayanan  Online  Single  Submission  (OSS)  Pada DPMPTSP Provinsi Jawa Timur. Jurnal Administrasi Negara , 27 (1).
Kurniawan,  Derry,  Abdi  Khairusy,  &  Mirza.  (2020).  pengaruh  pelayanan. Jurnal Manajemen Dan Bisnis (JUMANIS) Prodi Kewirausahaan , 02 . https://doi.org/10.47080
Kusumaningsih, Rila, Azzahra, & Fatimah. (2021). Kualitas Pelayanan Perizinan Pada Lembaga  Online  Single  Submission  (OSS)  di  Dinas  Penanaman  Modal  dan Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  Kota  Serang  Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah Nomor  24  Tahun  2018  Tentang  Pelayanan  Perizinan  Berusaha  Terintegrasi Secara Elektronik. Hukum Dan Keadilan , Volume 8 .
Kuzgun, E., & Asugman, G. (2015). Value in Services  – A Service Dominant Logic Perspective. Procedia  -  Social  and  Behavioral  Sciences , 207 ,  242–251. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.10.093
Lupiyoadi,  R.  (2013). Manajemen  Pemasaran  Jasa  Berbasis  Kompetensi .  Jakarta. Salemba EMpat
Maslihatin,  &  Erlina.  (2016).  Dampak  Kualitas  Pelayanan  Perizinan  Terhadap Peningkatan  Investasi  pada  UPT  Pelayanan  Perizinan  Terpadu  Provinsi  Jawa Timur. Kebijakan Dan Manajemen Publik. , 4 (2).
Moore, & Mark. (1995). Creating Public Value Strategic Management in Government. London: Hardvard University Press .
Nofsy,  &  Farras  Aretha.  (2021).  Efektifitas  Online  Single  Submission  (OSS)  Dalam Pelayanan  Perizinan  Berusaha  di  Dinas  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan Terpadu  Satu  Pintu  (DPMPTSP)  Kota  Padang  Sumatera  Barat. Jurnal  Ilmiah Magister Ilmu Administrasi .
Peters  et  al.  (2014).  Theorizing  about  resource  integration  through  service-dominant logic. Marketing Theory , 14(3) (249).
Rahayu, & Riani. (2023). Efektifitas Pelayanan Perizinan dengan sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan  Perizinan  Terpadu  Satu  Pintu  Kabupaten  Banyumas. Repository, Universitas Jenderal Sudirman.
Salzabhila,  &  Ananda.  (2022). Implementasi  Sistem  Online  Single  Submission  Risk Based  Approach  di  Kantor  Dinas  Penanaman  Modal  Pelayanan  Terpadu  Satu Pintu Kabupaten Pangkep .
Tjiptono, Fandy., Chandra, & Gregorius. (2011). Service, Quality & Satisfaction (3rd ed.). Andi Offset.
Vargo, S. L., Lusch, & R. F. (2004). Evolving to a new dominant logic for marketing. . Journal of Marketing , 68 (1) (1e17).
Vargo, S. L., Lusch, & R. F. (2008). Service-dominant logic. Continuing the Evolution.. Academy of Marketing Science , 36(1) (1e10).
Vargo, S. L., Lusch, R. F., Morgan, & F. W. (2006). Historical perspectives on service- dominant logic. In R. F. Lusch, & S. L. Vargo (Eds.), The service-dominant logic of  marketing:  Dialog,  debate  and  directions  (pp.  29–42 (Armonk,  Ed.).  M.E. Sharpe Inc.