## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 2 (2023)   649-664   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i2.2843

## Peran Tokoh Masyarakat Dalam Pembagian Harta Waris terhadap Anak
Angkat
Nabilah Falah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta falahnabilah99@gmail.com

## ABSTRACT.
Adopted children cannot inherit the assets of their adoptive parents and only have rights through a mandatory testament, the amount of which cannot be more than 1/3 of the assets left by their adoptive parents as stated in Article 209 paragraph (2) KHI. The fact that happened in the Bobosan sub-district there were 3 (three) cases of inheritance distribution for adopted children who received  the  entire  adoptive  parent's  inheritance.  This  paper  attempts  to  explain  the  role  of community leaders in the distribution of the inheritance of adopted children that occurred in the Bobosan sub-district, Banyumas Regency. This type of research is field research using an empirical juridical approach. The data source used was obtained from primary data sources in the field  by conducting  in-depth  interviews  with  the  informants  studied.  The  method  used  in  the  qualitative analysis, namely describing, interpreting and interpreting research data by linking role theory (role theory). Based on the results of the study it can be concluded that the role of community leaders in the  distribution  of  the  inheritance  of  adopted  children  in  the  Bobosan  sub-district  is  a  religious figure who is trusted by the community to be able to make decisions on inheritance distribution by considering the value of more benefit. According to the religious leader, the division of inheritance that occurs is a need for Ḍaruriyat, adopted children who live in dependence to live in their parents' house and continue the business of their adoptive parents. So that the family and the surrounding community  consider  the  adopted  child  to  be  the  full  successor  of  the  assets  and  efforts  of  the adoptive parents in order to prioritize the benefit of the adopted child.

## Keywords: Roles, Religious Leaders, Inheritance, Adopted Children

## ABSTRAK.
Anak angkat tidak dapat mewarisi  harta orang tua angkatnya dan hanya memiliki hak melalui  wasiat  wajibah  yang  besarnya  tidak  boleh  lebih  dari  1/3  bagian  dari  harta  yang ditinggalkan  orang  tua  angkatnya  sebagaimana  bunyi  Pasal  209  ayat  (2)  KHI.  Kenyataan  yang terjadi  di  kelurahan  Bobosan  terdapat  3  (tiga)  kasus  pembagian  waris  anak  angkat  yang memperoleh  harta  waris  orang  tua  angkat  seluruhnya.  Tulisan  ini  mencoba  menjelaskan mengenai  peran  tokoh  masyarakat  dalam  pembagian  harta  waris  anak  angkat  yang  terjadi  di kelurahan  Bobosan,  Kabupaten  Banyumas.  Jenis  penelitian  ini  merupakan  penelitian  lapangan ( field research ) dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Sumber data yang digunakan diperoleh  dari  sumber  data  primer  dilapangan  dengan  cara  melakukan  wawancara  mendalam terhadap  informan  yang  diteliti.  Metode  yang  digunakan  dalam  analisis  secara  kualitatif,  yaitu menjabarkan,  menginterprestasikan  serta  menafsirkan  data  hasil  penelitian  dengan mengkaitkan  teori  peran  ( role  theory ).  Berdasarkan  hasil  penelitian  dapat  disimpulkan  bahwa peran  tokoh  masyarakat  dalam  pembagian  harta  waris  anak  angkat  di  kelurahan  Bobosan merupakan seorang tokoh  agama yang dipercayai masyarakat mampu memberikan keputusan pembagian  waris  dengan  mempertimbangkan  nilai  kemaslahatan  yang  lebih  banyak.  Menurut

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 2 (2023)   649-664   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i2.2843
tokoh agama tersebut pembagian harta waris yang terjadi merupakan kebutuhan Ḍaruriyat anak angkat yang hidup ketergantungan tinggal di rumah orang tuanya dan melanjutkan usaha orang tua  angkatnya.  Sehingga  keluarga  dan  masyarakat  sekitar  menganggap  anak  angkat  menjadi penerus  penuh  atas  harta  dan  usaha  orang  tua  angkatnya  demi  mengutamakan  kemaslahatan anak angkat.
Kata kunci: Peran, Tokoh Agama, Harta Waris, Anak Angkat

## PENDAHULUAN
Hukum  waris  merupakan  salah  satu  bagian  dari  hukum  perdata  yang  secara keseluruhan merupakan bagian terkecil dari hukum keluarga. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami  peristiwa  hukum  yang  dinamakan  kematian.  Hukum  waris  adalah  hukum yang  mengatur  segala  sesuatu  yang  berkenaan  dengan  peralihan  hak  dan  atau kewajiban atas harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia. Dengan demikian dalam hukum kewarisan ada tiga unsur pokok yang saling terkait yaitu pewaris, harta peninggalan (warisan), dan ahli waris.
Di  Indonesia  hukum  waris  masih  sangat  beragam  pelaksanaannya,  sehingga berlaku  bermacam-macam  sistem  hukum  kewarisan.  Pemberlakuan  sistem  hukum waris  di  Indonesia  yang  terdiri  dari  hukum  kewarisan  Barat  yang  tercantum  dalam Burgerlijk Wetboek (BW), hukum kewarisan Islam, dan hukum kewarisan Adat. Setiap dari  sistem  hukum  tersebut  memiliki  karakter  tersendiri  dalam  pengaturannya, termasuk  pengaturan  terkait  kewarisan  terkhusus  perihal  bagian-bagian  harta  yang dibagikan kepada ahli waris.
Seiring  dengan  perkembangan  zaman,  muncul  berbagai  problematika kontemporer  salah  satunya  terkait  dengan  hukum  kewarisan  terhadap  anak  angkat. Menurut  pandangan  hukum  Islam,  pengangkatan  anak  tidak  membawa  akibat  hukum dalam  hal  hubungan  darah,  hubungan  wali-mewali  dan  hubungan  waris        mewaris dengan  orang  tua  angkatnya.    Namun  kenyataannya,  masyarakat  masih  memahami bahwa  waris  orang  tua  angkat  pada  hakikatnya  merupakan  hak  penuh  dari  anak angkatnya  sebagaimana  yang  terjadi  pada  kasus  pembagian  waris  pada  anak  angkat yang terjadi di kelurahan Bobosan, Kabupaten Banyumas.
Pembagian harta waris menimbulkan munculnya sengketa di masyarakat yang memerlukan  jalan  tengah  dalam  penyelesaiannya.  Meskipun  Undang-Undang  telah mengatur  dala  penyelesaian  pembagian  harta  waris  dapat  dilakukan  dengan mengajukan  ke  Pengadilan  Agama  (bagi  yang  beragama  Islam),  fakta  di  lapangan menunjukkan  masih  banyak  masyarakat  yang  memilih  untuk  menyelesaikan  secara kekeluargaan menggunakan mediator seorang tokoh masyarakat setempat.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Pada  penelitian  ini  penulis  menggunakan  informan,  yaitu  anak  angkat  yang berada  di  kelurahan  Bobosan,  Kecamatan  Purwokerto  Utara,  Kabupaten  Banyumas. Ditemukan  sebanyak  3  (tiga)  kasus  yang  terjadi  dimana  informan  penelitian  selaku anak  angkat  dalam  penelitian  ini,  memperoleh  harta  waris  dari  orang  tua  angkatnya lebih dari 1/3 harta yang ditinggalkan dengan penyelesaian secara kekeluargaan oleh tokoh masyarakat setempat.
Sebelum melakukan penelitian lebih  lanjut,  penulis melakukan telaah  pustaka, yakni kajian tehadap penelitian-penelitian terdahulu guna mengetahui perbedaan dan keunikan  dari  penelitian  yang  penulis  angkat.  Oleh  karenanya,  penulis  melakukan penelusuran pada penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan antara lain :
Pertama, penelitian  oleh  Andi  Sri  Rezky  Wulandari  yang  menjelaskan kedudukanhukum pengangkatan anak terhadap pemberian harta peninggalan pewaris menurut  hukum  perdata,  anak  yang  diadopsi  secara  sah  melalui  putusan  pengadilan kedudukannya  sama  dengan  anak  kandung  sehingga  berhak  mewarisi  harta peninggalan orang tuanya. Sedangkan menurut hukum Islam pengangkatan anak tidak membawa  akibat  hukum  dalam  hal  waris  sehingga  anak  adopsi  tidak  mewarisi  harta peninggalan orang tua angkatnya. 1 Sedangkan penelitian penulis menjelaskan mengenai pembagian  harta  waris  anak  angkat  yang  melebihi  dari  1/3  harta  waris  yang ditinggalkan.
Kedua ,  penelitian  oleh  Abdul  Latif,  dkk  menjelaskan  pandangan  KUHPerdata mengenai  status  anak  yang  diangkat  akan  berubah  menjadi  seperti  seorang  anak  sah sehigga berhak mendapatkan waris dari orang tua angkatnya. Namun pembagian harta peninggalan  di  Kelurahan  Tirto  dari  orang  tua  angkat  kepada  anak  angkatnya didasarkan  pada  wasiat  dan  dengan  cara  musyawarah      mufakat  internal  keluarga. 2 Sedangkan  penelitian  penulis  menjelaskan  mengenai  pembagian  harta  waris  anak angkat yang melebihi dari 1/3 harta waris yang ditinggalkan.
Ketiga , penelitian oleh M. Alfan Fathoni menjelaskan tentang anak angkat dalam pandangan asas keadilan proporsional dapat diberikan bagian yang lebih, menyimpang dari ketentuan Pasal 209 KHI yang menyatakan bahwa bagian anak   angkat maksimal hanya 1/3 bagian harta pusaka atas dasar kontribusi apa yang  pernah dilakukan  oleh anak  tersebut. 3 Sedangkan penelitian penulis menjelaskan mengenai pembagian harta waris anak angkat yang melebihi dari 1/3 harta waris yang ditinggalkan.
Keempat , penelitian oleh Ahmad Falih Mahruz menjelaskan tentang peran tokoh masyarakat sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa waris di Desa  Wonosalam
1 Andi  Sri  Rezky  Wulandari,  “Studi  Komparatif  Pembagian  Harta  Warisan  Terhadap  Anak  Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata”, Jurnal Cahaya Keadilan Vol 5. No. 2, hlm. 1 2 Abdul Latif, dkk, “Kedudukan Anak Angkat dalam Pembagian WarisanPerspektif Hukum Islam dan KuhPerdata”, Al-Hukkam: Journal of Islamic Family Law Volume 1 Nomor 2, Tahun 2021, hlm. 155. 3 M. Alfan Fathoni, “Penerapan Asas Proporsionalitas dalam Proses Pembagian Waris Anak Angkat”, Jurnal Legitima : Vol. 1 No. 1 Desember 2018, hlm. 40

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Kecamatan  Wonosalam  Kabupaten  dan  hasil  penyelesaian  sengketa    waris    melalui mediator    tokoh    masyarakat    di  Desa    Wonosalam      tersebut    tidak    mempunyai kekuatan   hukum  yang eksekutorial, karena tidak dikukuhkan dengan pembuatan akta perdamaian ataupun surat perjanjian perdamaian sesuai pasal 27 Peraturan Mahkamah Agung    Nomor    1    Tahun    2016    tentang    Prosedur    Mediasi    dan    pasal    1851  KUH Perdata.
Kelima ,  penelitian  oleh  Budi  Setio  Nugroho  menjelaskan  tentang  peran  tokoh adat  dalam  pembagian  harta  waris  menurut  hukum  adat  berdasarkan  data  dan pembahasan  hasil  penelitian  diketahui  berperan.  Dengan  ditunjukannya  hasil presentase  yang  menunjukan  presentase  lebih  dari  50%  kepala  keluarga  merasakan peran dan manfaat dari tokoh adat khususnya dalam menengahi pembagian harta waris dikalangan  masyarakat  hukum  adat  yang  tidak  bisa  diselesaikan  sendiri  olehs atukeluarga.
Terhadap penjelasan pada penelusuran penelitian di atas, menunjukkan adanya persamaan  topik  penelitian  ini  dengan  penelitian  di  atas  yang  sama-sama  mengkaji tentang pembagian waris anak angkat dan peran tokoh masyarakat dalam pembagian waris.  Namun  penelitian  ini  memiliki  perbedaan  yang  cukup  signifikan  mulai  dari tempat  penelitian  yang  berbeda,  metode  penelitian  yang  berbeda  dan  pendekatan penelitian  yang  berbeda  dengan  penelitian  sebelumnya.  Oleh  karenanya  penulisan  ini memiliki keunikan dan originalitas sendiri dari penelitian yang telah dijelaskan di atas. Berdasarrkan  latar  belakang  tersebut,  maka  penulis  tertarik  untuk  membahas  lebih lanjut mengenai peran tokoh masyarakat dengan rumusan masalah “Bagaimana peran tokoh  masyarakat  dalam  pembagian  harta  waris  anak  angkat  di  kelurahan  Bobosan, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas?”.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  lapangan  ( field  research )  dengan  jenis penelitian kualitatif yang bersifat  normatif, praktis dan preskriptif. 4 Ilmu  hukum yang bersifat  preskriptif,  mempelajari  tujuan  hukum,  nilai-nilai  keadilan,  validitas  aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yang diperoleh dari wawancara dengan responden terkait, yaitu  anak  angkat  yang  memperoleh  harta  waris  dan  satu  tokoh  agama.  Wawancara dilakukan  di  Kelurahan  Bobosan,  Purwokerto  Utara  pada  bulan  Juli  2022.  Data  yang diperoleh  dianalisis  secara  deduktif  yaitu  menjelaskan  suatu  hal  yang  bersifat  umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Tinjauan Umum tentang Pengangkatan Anak
4 Philipus  M.  Hadjon  dan  Tatiek  Sri  Djatmiati, Argumentasi  Hukum (Yogyakarta:  Gadjah  Mada University Press, 2005). hlm.1.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 2 (2023)   649-664   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i2.2843

## 1. Pengertian Pengangkatan Anak
Pengangkatan  anak  merupakan  kebiasan  yang  dilakukan  dengan mengangkat  anak  orang  lain  sebagai  anak  sendiri,  yang  di  dalam  bahasa  Arab disebut dengan istilah Tabanni . Sementara konsepsi pengangkatan anak dalam Staatsblad 1917-129  dikenal  dengan  istilah  adopsi  yang  berasal  dari  kata adoptie dalam  bahasa  Belanda,  atau adoption dalam  bahasa  Inggris.  Menurut Kamus Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan bahwa adopsi adalah pengambilan (pengangkatan) anak orang lain secara sah untuk menjadi anak sendiri. 5
Pengangkatan  anak  secara  etimologi  (bahasa)  adalah  pengangkatan terhadap  anak  orang  lain  untuk  dijadikan  sebagai  anak  sendiri,  sedangkan pengertian  pengangkatan  anak  secara  terminologi  (istilah)  adalah  suatu  cara untuk  mengadakan  hubungan  antara  orang  tua  dan  anak  yang  diatur  dalam peraturan  perundang-undangan.  Adapun  akibat  dari  pengangkatan  anak tersebut  menyebabkan  anak  yang  diadopsi  kemudian  memiliki  status  anak kandung yang sah dengan segala hak dan kewajibannya. 6 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun  2007  tentang  Pelaksanaan  Pengangkatan  Anak, memberikan definisi  pengangkatan  anak  adalah  suatu  perbuatan  hukum  yang  mengalihkan seorang  anak  dari  lingkungan  kekuasaan  orang  tua,  wali  yang  sah  atau  orang lain  yang  bertanggung  jawab  atas  perawatan,  pendidikan  dan  membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat. 7
Dalam  pandangan  hukum  Islam,  terdapat  beberapa  hal  yang  perlu diperhatikan  dalam  penetapan  anak  angkat  tersebut. Pertama ,  dalam pandangan        hukum  Islam  anak  angkat  tidak  dapat  menggunakan  nama  ayah angkatnya, seperti dijelaskan dalam Surah al-Ahzab ayat 4 dan 5 yang berbunyi sebagai berikut :
ُمُكَجا َو ْزَا  َلَعَج  اَم َوۚ  ٖهِف ْوَج  ْيِف  ِنْيَبْلَق  ْنِّم  ٍلُجَرِل ُ هاللّٰ  َلَعَج  اَم ْمُكَءۤاَيِعْدَا  َلَعَج  اَم َوۚ ْمُكِت ٰهَّمُا  َّنُهْنِم  َن ْوُرِهٰظُت  ْيِٕۤۤـهلا ِٰل  ْمُه ْوُعْدُا َلْيِبَّسلا ىِدْهَي  َوُه َو  َّقَحْلا ُل ْوُقَي ُ هاللّٰ َوْۗ ْمُكِها َوْفَاِب  ْمُكُل ْوَق  ْمُكِلٰذ  ْْۗمُكَءۤاَنْبَا َّل  ْنِاَف ۚ ِ هاللّٰ  َدْنِع ُطَسْقَا  َوُه  ْمِهِٕۤىۤاَب ْم ِب ْمُتْأَطْخَا ْٓاَمْيِف  ٌحاَنُج ْمُكْيَلَع  َسْيَل َوْۗ ْمُكْيِلا َوَم َو  ِنْيِّدلا ىِف ْمُكُنا َوْخِاَف ْمُهَءۤاَبٰا ا ْْٓوُمَلْعَت َناَك َوْۗ ْمُكُب ْوُلُق  ْتَدَّمَعَت اَّم  ْنِكٰل َو  ٖه
اًمْي ِحَّر اًر ْوُفَغ ُ هاللّٰ
“Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya,  Dia tidak menjadikan istri-istrimu  yang kamu  zihar itu  sebagai ibumu, dan Dia  pun  tidak  menjadikan  anak  angkatmu  sebagai  anak  kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah
5 Muhammad  Rais,  “Kedudukan  Anak  Angkat  Dalam  Perspektif  Hukum  Islam,  Hukum  Adat  Dan Hukum Perdata(Analisis Komparatif)”, Jurnal Hukum Diktum , Volume 14, Nomor 2, Desember 2016, hlm.  184.
6 Rusli Pandika, Hukum Pengangkatan Anak (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 105.
7 Ibid., hlm. 105

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
mengatakan sesuatu yang hak dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggillah  mereka  (anak  angkat  itu)  dengan  (memakai)  nama  bapak mereka. Itulah yang adil di sisi Allah. Jika kamu tidak mengetahui bapak mereka,  (panggillah  mereka  sebagai) saudara-saudaramu  seagama  dan maula-maulamu.  Tidak  ada  dosa  atasmu  jika  kamu  khilaf  tentang  itu, tetapi (yang ada  dosanya) apa yang disengaja oleh  hatimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.
Kedua , antara ayah angkat dengan anak angkat, ibu angkat dan saudara angkat tidak mempunyai hubungan darah. Mereka dapat tinggal serumah, tetapi harus menjaga ketentuan mahram, antara lain tidak dibolehkan melihat 'aurat, berkhalwat,  ayah  atau  saudara  angkat  tidak  dapat  menjad  wali  perkawinan untuk  anak  angkat  perempuan. Ketiga ,  di  antara  mereka  tidak  bisa  saling mewarisi, karena dalam hukum Islam, anak angkat tetap menjadi ahli waris dari orang  tua  kandungnya  dan  anak  tersebut  tetap  memakai  nama  dari  ayah kandungnya.

## 2. Aturan Hukum Pengangkatan Anak di Indonesia
Aturan hukum pengangkatan anak di Indonesia dilakukan berdasarkan hukum  adat  setempat,  hukum  agama  dan  juga  hukum  positif  yang  berlaku dengan  mempehatikan  perlindungan  dan  kesejahteraan  bagi  anak.  Sistem hukum  yang  berlaku  di  Indonesia  mempunyai  aturan  yang  berbeda  terhadap pengangkatan anak, baik mengenai eksistensi, bentuk maupun isi dari lembaga pengangkatan  anak.  Berbagai  peraturan  perundang-undangan  memiliki  tujuan untuk  melindungi  dan  mensejahterakan  anak,  dimana  pengangkatan  anak menjadi  topik  yang  sangat  diperhatikan.  Aturan  pengangkatan  anak  diatur dalam  berbagai  aturan  seperti  oleh  Undang-undang  Nomor  4  Tahun  1974 tentang  Kesejahteraan  Anak  dan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2003 tentang  Perlindungan  Anak  yang  didalamnya  mengatur  tentang  pengangkatan anak, baik menurut adat dan kebiasaan harus mengutamakan kepentingan anak dengan  mengedepankan  kepentingan  kesejahteraan  anak,  sehingga  untuk melaksanakan  ketentuan  tersebut  pemerintah  menerbitkan  Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak.
Pengangkatan  anak  dapat  dilaksanakan  apabila  memenuhi  syarat  baik bagi anak yang akan di angkat maupun bagi orang tua angkatnya. Menurut Pasal 1 UU Perlindungan Anak menyebutkan syarat anak yang akan di angkat yaitu :
a. Belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
b. Merupakan anak terlantar atau ditelantarkan;
c. Berada  dalam  asuhan  keluarga  atau  dalam  Lembaga  Pengasuhan Anak;

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 2 (2023)   649-664   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i2.2843
d. Memerlukan perhatian khusus.
Sedangkan  syarat  bagi  calon  orang  tua  angkat  menurut  Pasal  13  PP Pengangakatan anak apabila memenuhi syarat umum yaitu :
a. Sehat jasmani dan rohani;
b. Berumur  paling  rendah  30  (tiga  puluh)  tahun  dan  paling  tinggi  55
(lima puluh lima) tahun;
c. Beragama sama denagan agama calon anak angkat
d. Berkelakuan  baik  dan  tidak  pernah  dihukum  karena  telah melakukan kejahatan; e. Bertsatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun;
f. Tidak merupakan pasangan sejenis;
g. Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
h. Dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial;
i. Memperoleh  persetujuan  anak  dan  izin  tertulis  orang  tua  atauwali anak;
j. Membuat  pernyataan  tertulis  bahwa  pengangkatan  anak  adalah demi  kepentingan  terbaik  bagi  anak,  kesejahteraan  dan perlindungan anak;
k. Adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat;
l. Telah  mengasuh  anak  angkat  paling  singkat  6  (enam)  bulan,  sejak izin pengasuhan diberikan; dan
m. Memperoleh izin Menteri dan/atau kepala instansi sosial.
Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan, bahwa aturan hukum mengenai  pengangkatan  anak  di  Indonesia  semakin  ketat  dengan  adanya berbagai persyaratan yang harus dipenuhi pasca lahirnya UU perlindungan anak dan  juga  PP  Pengangkatan  anak,  karena  pengangkatan  anak  akan  memiliki akibat hukum salah satunya mengenai kewarisan bagi anak angkat.

## B. Hak Waris Anak Angkat

## 1. Aturan Hukum Waris Anak Angkat
Sistem  kewarisan  yang  dianut  oleh  KUHPerdata  menganut  sistem parental  atau  bilateral  terbatas,  dimana  setiap  anggota  keluarga

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
menghubungkan  dirinya  pada  keturunan  ayah  ibunya.  Hukum  perdata mengenal  sistem  pewarisan  menurut  wasiat  ( testament )  sebagaimana ketentuan  Pasal  875  KUHPerdata  yang  menyatakan  bahwa  surat  wasiat  atau testament  adalah  sebuah  akta  berisi  pernyataan  seseorang  tentang  apa  yang dikehendakinya,  terjadi  setelah  ia  meninggal  yang  dapat  dicabut  kembali olehnya. Merujuk kepada ketentuan Pasal 12 Stb. 1917 No. 129, dengan adopsi maka  selanjutnya  anak  angkat  atau  adopsi  menggunakan  nama  keluarga orangtua angkatnya dan mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan anak kandung  dari  orangtua  angkatnya.  Anak  angkat  juga  mempunyai  kedudukan hukum yang sama dengan anak kandung dari orangtua angkatnya dan dianggap telah  terputus  hubungan  hukum  antara  anak  angkat  dengan  orangtua kandungnya. Dengan pengangkatan demikian, maka si anak angkat mempunyai kedudukan sama dengan ahli waris.
Berbeda halnya dengan ketentuan umum dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal  171  yang  menyatakan,  bahwa  anak  angkat  adalah  anak  yang  dalam  hal pemeliharaan  untuk  hidupnya  sehari-hari  biaya  pendidikan  dan  sebagainya beralih  tanggungjawabnya  dari  orang  tua  asal  kepada  orang  tua  angkatnya berdasarkan putusan pengadilan. Atas dasar pengertian tersebut jelaslah bahwa yang  dilarang  menurut  Hukum  Islam  adalah  pengangkatan  anak  sebagai  anak kandung  dalam  segala  hal.  Dari  sini  terlihat  adanya  titik  persilangan  menurut ketentuan  hukum  perdata,  yang  menghilangkan  atau  memutuskan  kedudukan anak  angkat  dengan  orang  tua  kandungnya  sendiri.  Hal  ini  bersifat  prinsip dalam lembaga Adopsi karena adanya ketentuan yang menghilangkan hak-hak ayah kandung dan dapat merombak ketentuan-ketentuan mengenai waris.
Namun  untuk  melindungi  hak-hak  anak  angkat  dan  orang  tua  angkat Kompilasi  Hukum  Islam  memberi  kepastian  hukum  berupa  wasiat  wajibah sebagaimana  telah  diatur  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  yang menyatakan bahwa :

## Pasal 209
1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan  Pasal  193,  sedangkan  terhadap  orangtua  angkat  yang  tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah, sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya.
2) Terhadap  anak  angkat  yang  tidak  menerima  wasiat,  diberi  wasiat wajibah  sebanyak-banyaknya  1/3  dari  harta  warisan  orangtua angkatnya.
Meskipun anak angkat dengan orang tua angkat ada jalinan kasih sayang yang kuat seperti layaknya dengan orang tua kandung, tetapi mereka tetap saja tidak  ada  memiliki  hubungan  sedarah.  Karena  hubungan  darah  tidak  akan

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
pernah putus antara orang tua kandung dengan anaknya. Oleh karena itu, antara anak adopsi dan hak waris tidak ada hubungan sama sekali. Hal ini dikarenakan pada  prinsipnya  pengangkatan  anak  dalam  Hukum  Islam  adalah  bersifat pengasuhan anak dengan tujuan agar seorang anak tidak sampai terlantar atau menderita  dalam  pertumbuhan  dan  perkembangannya.  Oleh  karenanya,  anak angkat tidak termasuk golongan orang yang menerima warisan dari orang tua angkatnya,  maka  karena hal ini mereka akan menerima harta warisan melalui wasiat wajibah.  Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa pembagian harta  waris  anak  angkat  tidak  boleh  melebihi  dari  1/3  dari  harta  waris  yang ditinggalkan sebagaimana dijeaskan dalam Pasal 209 KHI tersebut.
2. Sampel Kasus Pembagian  Harta Waris kepada Anak angkat di Kelurahan Bobosan, Kecamatan Purwokerto, Kabupaten Banyumas
Data  yang  penulis  temukan  melalui  pengumpulan  data  dengan  cara melakukan  wawancara  mendalam,  terdapat  3  (tiga)  kasus  anak  angkat  yang memperoleh harta waris lebih dari 1/3 harta yang ditinggalkan.  Adapun untuk lebih lanjut penulis uraikan dalam tabel dibawah ini :

## Tabel 1 Kasus Pembagian Waris Anak Angkat
Sumber: Wawancara, Juli 2022
Nama Orangtua Angkat (Inisial) Alamat Nama anak angkat (inisial) Harta yang ditinggalkan Harta yang diperoleh anak angkat BN Bobosan RT 05/RW 02 AN (perempuan) Rumah  beserta seisinya Seluruh harta peninggalannya SL Bobosan RT 06/RW 02 TM (perempuan) Rumah  beserta tanah Seluruh harta peninggalannya MY Bobosan RT 06/Rw 02 DR (perempuan) Sebidang rumah   Sebidang rumah
Berdasarkan  data  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  pembagian  harta waris terhadap anak angkat lebih dari 1/3 harta yang ditinggalkan, yaitu para anak  angkat  memperoleh  harta  waris  hampir  seluruh  dari  harta  yang ditinggalkan oleh orang tua angkatnya.
C. Analisis Peran Tokoh Masyarakat Terhadap pembagian Harta Waris Anak Angkat di Kelurahan Bobosan, Kabupaten Banyumas

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 2 (2023)   649-664   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i2.2843
Warisan atau harta peninggalan menurut Hukum Islam yaitu sejumlah harta benda serta segala hak dari yang meninggal dunia dalam keadaan bersih. Artinya, harta peninggalan yang diwarisi oleh para ahli waris adalah sejumlah harta  benda  serta  segala  hak,  setelah  dikurangi  dengan  pembayaran  hutang- hutang  pewaris  dan  pembayaran-pembayaran  lain  yang  diakibatkan  oleh wafatnya  si  peninggal  waris.  Dalam  hukum  waris  BW,  wujud  harta peninggalan meliputi seluruh hak dan kewajiban dalam lapangan hukum harta kekayaan  yang  dapat  dinilai  dengan  uang.  Jadi  harta  peninggalan  yang  akan diwarisi  oleh  para  ahli  waris  tidak  hanya  meliputi  hal-hal  yang  bermanfaat berupa  aktiva  atau  keuntungan,  melainkan  juga  termasuk  hutang-hutang  si pewaris  yang  merupakan  pasiva  dari  harta  kekayaan  yang  ditinggalkan, sehingga  kewajiban  membayar  hutang  pada  hakikatnya  beralih  juga  kepada ahli waris.
Sumber  hukum  kewarisan  Islam  yang  pertama  ialah  Al-Quran  salah satunya Surat  An-Nisa ayat  11 dalam hal  ini menjelaskan bagian-bagian ahli waris sebagai berikut :
ُُمُكْي ِص ُُْي ُ ُُٰاللّ ُ ُ ْيِف ُ ُْمُكِد َلَ ََْا ُ ُِسَكَّرهِن ُ ُُمْثِم ُ ُِّظَح ُ ُِهْيَيَثْوُ ْلَا ُ ُ  ۚ ُْنِاَف ُ َُّهُك ُ ُ ءۤاَسِو ُ َُق َُْف ُ ُِهْيَتَىْثا ُ َُّهٍَُهَف ُ اَثُهُث ُ اَم ُ َُك َسَت ُ ُ  ۚ ُْنِا ََ ُ ُْتَواَك ُ ُ ةَد ِحا ََ ُ اٍََهَف ُ ُُفْصِّىنا ُ ُ  ۚ ًُِْي ََُبَ ِلَ ََ ُ ُِّمُكِن ُ ُ د ِحا ََ ُ اَمٍُْىِّم ُ ُُسُدُّسنا ُ اَّمِم ُ َُك َسَت ُ ُْنِا ُ َُناَك ُ ُ ًَن ُ ُ دَن ََ ُ ُ  ۚ ُْنِاَف ُ ُْمَّن ُ ُْهُكَي ُ ُ ًَّن ُ ُ دَن ََ ُ ُ  ًَث ِز ََ ََّ ُ ُُي َُٰبَا ُ ًُِِّمُ ِلَِف ُ ُُثُهُّثنا ُ ُ  ۚ ُْنِاَف ُ َُناَك ُ ُ  ًَن ُ ُ ة َُْخِا ُ ًُِِّمُ ِلَِف ُ ُُسُدُّسنا ُ ُ ْهِم ُ ُِدْعَب ُ ُ ةَّي ِص ََ ُ ُْي ِص ُُّْي ُ ُ اٍَِب ُ ََُْا ُ ُ هْيَد ُ ُ  ۚ ُْمُكُؤۤاَبٰا ُ ُ ْمُكُؤۤاَىْبَا ََ ُ َُلَ ُ َُن َُْزْدَت ُ ُْمٍُُّيَا ُ ُُب َسْقَا ُ ُْمُكَن ُ ا عْفَو ُ ُ  ۚ ُ ةَضْي ِسَف ُ َُهِّم ُ ُِٰاللّ ُ ُ  ۚ َُّنِا ُ َُٰاللّ ُ َُناَك ُ ا مْيِهَع ُ ا مْيِكَح
“Allah  mensyariatkan  (mewajibkan)  kepadamu  tentang  (pembagian warisan  untuk)  anak-anakmu,  (yaitu)  bagian  seorang  anak  laki-laki sama  dengan  bagian  dua  orang  anak  perempuan.  Jika  anak  itu semuanya  perempuan  yang  jumlahnya  lebih  dari  dua,  bagian  mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang  saja,  dia  memperoleh  setengah  (harta  yang  ditinggalkan). Untuk  kedua  orang  tua,  bagian  masing-masing  seperenam  dari  harta yang  ditinggalkan,  jika  dia  (yang  meninggal)  mempunyai  anak.  Jika dia  (yang  meninggal)  tidak  mempunyai  anak  dan  dia  diwarisi  oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat  sepertiga. Jika dia (yang meninggal)  mempunyai  beberapa  saudara,  ibunya  mendapat seperenam.  (Warisan  tersebut  dibagi)  setelah  (dipenuhi)  wasiat  yang dibuatnya  atau  (dan  dilunasi)  utangnya.  (Tentang)  orang  tuamu  dan anak-anakmu,  kamu  tidak  mengetahui  siapa  di  antara  mereka  yang lebih  banyak  manfaatnya  bagimu.  Ini  adalah  ketetapan  Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.
Sumber hukum kewarisan Islam yang kedua adalah as-Sunnah. Hadis yang menjadi ketentuan dalam pembagian warisan antara lain :

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 2 (2023)   649-664   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i2.2843
لاق ُ لُسز ُ الله ُ ىهص ُ الله ُ ًيهع ُ مهسَ ُ اُقحنأ ُ ضئاسفنا ُ اٍهٌأب ُ امف ُ يقب ُ مجسىنَلأٍُف ُ سكذ
“Rasulullah SAW bersabda, “Berikanlah harta warisan kepada yang berhak mendapatkannya, sedangkan sisanya untuk laki-laki yang paling dekat garis keturunannya”.
Sumber  hukum  kewarisan  Islam  selanjutnya  yaitu  ijma‟  dan  ijtihad para  ulama.  Ijma‟  diartikan  sebagai  suatu  kesepakatan  para  imam  mujtahid mengenai  hukum  dari  suatu  masalah  yang  terjadi  setelah  meninggalnya Rasulullah.  Sedangkan  ijtihad  ialah  mengerahkan  semua  kemampuan  untuk menetapkan  suatu  hukum-hukum  syariat  Islam.  Ijma‟  dan  ijtihad  para mujtahid  juga  mempunyai  peranan  yang  krusial  dalam  memperjelas permasalahan-permasalahan  mengenai  warisan  yang  belum  terdapat  atau belum jelas  dalam al-Qur‟an dan  Hadis.  Sebagai  contohnya  yaitu pembagian sama rata dalam masalah kakek bersama dengan saudara-saudara, bagian ahli waris  yang  ditambah  dan  dikurangi  dalam  masalah  „Aul  dan  Radd,  dan  lain sebagainya.
Sumber hukum  kewarisan  Islam  selain tiga  yang  sudah disebutkan di atas,  hukum  waris  di  Indonesia  juga  diatur  di  dalam  pasal-pasal  yang tercantum  di  KHI  yang  juga  mengatur  mengenai  waris  bagi  anak  angkat. Anak  angkat  pada  dasarnya  tidak  dapat  mewarisi  harta  warisan  orang  tua angkatnya,  hal  ini  didasarkan  pada  ketentuan  hukum  Islam  yang  mengatur bahwa pengangkatan anak tidak merubah ketentuan dalam perihal wali, nasab dan  juga  waris.  Ketentuan  tersebut  kemudian  diatur  dan  dituangkan  dalam Pasal 209 KHI mengenai bagian waris anak angkat sebagai bentuk melindungi hak-hak anak angkat dengan memberi kepastian hukum berupa wasiat wajibah yang tidak lebih dari 1/3 harta yang ditinggalkan.
Berdasarkan  hasil  wawancara  penulis  dengan  informan  yang merupakan  anak  angkat  yang  memperoleh  waris  dari  orang  tua  angkatnya, ketiga  informan  menunjukkan  telah  memperoleh  harta  waris  lebih  dari  1/3 dari harta yang ditinggalkan. Oleh karenanya, untuk menganalisis lebih lanjut penulis akan memaparkan tiap kasus sebagai berikut :
Kasus pertama ,  informan  AN  anak  angkat  perempuan  dari  BN  yang telah meninggal dunia pada Tahun 2018 dengan meninggalkan harta warisan berupa rumah seluas kurang lebih 100m dengan ahli waris hanya istrinya dan AN  selaku  anak  angkat.  Berdasarkan  wawancara  terhadap  informan  AN menyatakan bahwa pembagian waris ayah angkatnya dibagi setelah beberapa bulan  kemudian  ibu  angkatnya  meninggal  sehingga  ahli  waris  hanya  tersisa

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
AN  selaku  anak  angkat.  Kedua  orangtua  angkatnya  tidak  meninggalkan  ahli waris langsung yang berhak mewarisi harta warisnya.
Kasus kedua , informan  TM anak angkat  perempuan dari SL  (seorang janda)  yang  telah  meninggal  dunia  pada  Tahun  2017  dengan  meninggalkan harta  warisan  berupa  rumah  dan  sebidang  tanah  kurang  lebih  seluas  240m dengan  ahli  waris  seorang  adik  laki-laki  dan  TM  selaku  anak  angkatnya.
Pembagian  harta  waris  tidak  pernah  dirembukan  dan  langsung  dikuasai  TM selaku anak angkatnya, hal ini dikarenakan adik laki-laki SL selaku ahli waris sah memang tidak mempedulikan harta waris kakanya.
Kasus ketiga , informan DR anak angkat perempuan dari MY (seorang janda)  yang  telah  meninggal  dunia  pada  tahun  2015  dengan  meninggalkan harta warisan berupa rumah seluas kurang lebih 125m dengan ahli waris adik perempuan  dan  DR  selaku  anak  angkat.  Pembagian  harta  waris  dilakukan secara musyawarah dengan hasil DR selaku anak angkat memperoleh seluruh bagian harta waris.
Ketiga kasus  di  atas menunjukkan pembagian  waris orang tua angkat kepada  anak  angkat  melebihi  dari  1/3  harta  yang  ditinggalkan  tanpa  adanya wasiat.  Namun  berdasarkan  wawancara  yang  penulis  lakukan  kepada  ketiga informan tersebut, menunjukkan adanya kebiasaan masyarakat yang meyakini bahwa anak angkat yang akan melanjutkan tinggal dirumah peninggalan orang tua  angkatnya  sebagai  bentuk  penerus  keluarga,  sehingga  ahli  waris  lainnya juga  tidak  mempermasalahkan  penguasaan  hak  waris  terhadap  anak  angkat tersebut.
Pembagian harta waris yang dilakukan oleh ketiga kasus pengangkatan anak tersebut juga tidak melalui adanya penetapan pengadilan melalui wasiat wajibah.  Pembagian  waris  anak  angkat  dengan  melalui  peran  tokoh masyarakat setempat yang dianggap memiliki pemahaman tentang pembagian waris.  Tokoh  masyarakat  tersebut  adalah  seorang  kyai  yang  telah  dikenal  di daerah  penduduk  dan  dianggap  memiliki  otoritas  dalam  menentukan pembagian harta waris terhadap anak angkat. Peran tokoh masyarakat ini yang kemudian  penulis kaitkan dengan teori peran ( role theory ).
Menurut Soerjano Soekanto, Peranan ( role ) merupakan aspek dinamis kedudukan  (status)  seseorang  dimana  apabila  seseorang  melaksanakan  hak dan  kewajibannya  sesuai  dengan  kedudukannya,  maka  ia  menjalankan  suatu peranan.  Peranan  yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi  dalam  pergaulan  kemasyarakatan.  Posisi  seseorang  dalam  masyarakat merupakan  unsur  statis  yang  menunjukkan  tempat  individu  pada  organisasi

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 2 (2023)   649-664   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i2.2843
masyarakat. Peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diridan sebagai  suatu  proses.  Sehingga  seseorang  menduduki  suatu  posisi  dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan mencakupn 3 (tiga) hal yaitu :
a. Peranan  meliputi  norma-norma  yang  dihubungkan  dengan  posisi atau  tempat  seseorang  dalam  masyarakat.  Peranan  dalam  arti  ini merupakan  rangkaian  peraturan-peraturan  yang  membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
b. Peranan  adalah  suatu  konsep  tentang  apa  yang  dapat  dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
c. Peranan  juga  dapat  dikatakan  sebagai  perilaku  individu  yang penting bagi struktur sosial.
Dalam pembagian harta waris dalam kasus yang diteliti, para informan menyatakan  bahwa  telah  mempercayai  kebijakan  seorang  tokoh  agama  di daerah  setempat  dalam  menentukan  bagian  waris.  Peran  tokoh  agama  ini (seorang  kyai)  memberikan  peranan  dalam  membimbing  seseorang  dalam menentukan  bagian  harta  waris  anak  angkat.  Berdasarkan  hasil  wawancara terhadap  Bapak  Alwi  selaku  kyai  dan  tokoh  agama  yang  dihormati masyarakat  setempat,  menyatakan  bahwa  beliau  selaku  tokoh  masyarakat diberikan  kepercayaan  untuk  memberikan  bimbingan  tentang  konsep pembagian  waris  menurut  hukum  Islam.  Adapun  yang  melatar  belakangi masyarakat  untuk  memilih  menyelesaikan  secara  kekeluargaan  dengan melibatkan  tokoh  masyarakat  karena  ketidak  pahaman  masyarakat  dalam mengajukan  penetapan  ke  Pengadilan  Agama.  Masyarakat  juga  menganggap bahwa  pembagian  waris  melalui  penetapan  pengadilan  hanya  membuang waktu  dan  biaya  yang  cukup  menguras  sehingga  mempercayai  tokoh  agama dalam membagi waris secara kekeluargaan.
Berdasarkan hasil wawancara terhadap bapak Alwi selaku tokoh  adat yang  melakukan  pembagian  waris  anak  angkat,  pembagian  harta  waris tersebut  didasarkan  atas  dasar  kerelaan  ahli  waris  (keluarga  kandung)  untuk memberikan  bagian  hartanya  kepada  anak.  Oleh  karenanya  selaku  tokoh agama,  beliau  mempertimbangkan  aspek  kemaslahatan  anak  angkat  menurut hukum Islam.  Menurutnya Pembagian harta waris anak angkat ini merupakan kebutuhan  Ḍaruriyat  yang  mana  merupakan  tingkat  kebutuhan  primer  yang harus  ada  karena  melihat  latar  belakang  anak  angkat  pada  penelitian  ini merupakan anak yang diasuh sejak balita dan tinggal bersama di rumah orang tua  angkatnya.  Hal  ini  menyebabkan  anak  angkat  tersebut  menjadi ketergantungan  tinggal  di  rumah  orang  tuanya  hingga  orang  tua  angkatnya meninggal  dunia.  Bahkan  berdasarkan  penelitian  terhadap  ketiga  informan,

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
ketiga  informan  tersebut  TM,  DR  dan  AN  melanjutkan  usaha  orang  tuanya berupa  warung  klonthong  yang  berdiri  di  atas  tanah  rumah  orang  tua angkatnya,  sehingga  usaha  orang  tua  angkatnya  ini  merupakan  bagian  dari mata  pencaharian  yang  secara  turun  temurun  diturunkan  kepada  anak angkatnya.
Berdasarkan  penjelasan  tersebut  dapat  penulis  simpulkan  bahwa pembagian harta waris kepada anak angkat ini merupakan bagian dari tingkat kebutuhan  untuk  mencapai  kemaslahatan  dengan  memelihara  harta  ( ḥifz  al- māl )  dan  memelihara  jiwa  ( ḥifz  an-nafs ).  Harta  dan  jiwa  merupakan  bagian yang perlu dilindungi demi kehidupan yang tentram sehingga mempertahankan harta waris orang tua angkat dalam kasus ini mencapai dua tujuan kemaslahatan tersebut. Selain itu, berdasarkan hasil wawancara, ketiga informan  menyatakan  bahwa  ahli  waris  (keluarga  kandung)  orang  tua angkatnya  tidak  mempermasalahkan  pembagian  harta  waris  kepada  anak angkat  yang  melebihi  1/3  dari  harta  yang  ditinggalkan,  hal  ini  dikarenakan dalam  lingkungan  masyarakat  sekitar  yang  menganggap  bahwa  anak  angkat merupakan  anak  kandung  yang  tetap  memiliki  hak  penuh  atas  harta  waris orang  tua  angkatnya.  Selain  itu,  adanya  anggapan  bahwa  anak  angkat merupakan  anak  kandung  yang  telah  mengurus  orang  tua  angkatnya  hingga rentan sehingga harta tersebut merupakan bagian dari imbalan perbuatan anak angkatnya  semasa  hidup  orang  tua  angkatnya.  Oleh  karenanya  dapat  penulis simpulkan,  meskipun  pembagian  harta  waris  terhadap  anak  angkat  ini  tidak sesuai dengan aturan hukum khususnya dalam KHI yang mengatur pembagian harta  anak  angkat  tidak  lebih  dari  1/3  harta  yang  di  tinggalkan,  tetapi pembagian harta waris orang tua angkat ini mengutamakan kemaslahatan anak angkat tanpa adanya perebutan hak dari pihak keluarga kandung.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  pembahasan  tersebut  diatas,  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa peran  tokoh  masyarakat  dalam  hal  ini  tokoh  agama  memiliki  pengaruh  terhadap pembagian  harta  waris  anak  karena  kepercayaan  masyarakat  akan  kebijakan  tokoh agama  dalam  mempertimbangkan  kemaslahatan  yang  lebih  banyak.  Meskipun  pada dasarnya anak angkat tidak dapat mewarisi harta waris dari orang tua angkatnya, tetapi anak  angkat  mendapatkan  wasiat  wajibah  yaitu  wasiat  yang  pelaksanaannya  tidak dipengaruhi atau tidak bergantung kepada kemauan atau kehendak si yang meninggal dunia. Namun besarnya tidak boleh lebih dari 1/3 bagian dari harta warisan orang tua angkatnya sesuai dengan Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pembagian harta waris terhadap anak angkat yang terjadi di kelurahan Bobosan terdapat 3 (tiga) kasus pembagian waris anak angkat dibagi melalui pertimbangan tokoh agama dengan mempertimbangkan harta waris tersebut merupakan kebutuhan Ḍaruriyat anak angkat

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
yang  hidup  ketergantungan  tinggal  di  rumah  orang  tuanya  dan  melanjutkan  usaha orang tua angkatnya. Oleh karenanya dapat disimpulkan, pembagian waris anak angkat ini mengutamakan kemaslahatan anak angkat dengan adanya unsur kerelaan dari pihak keluarga kandung.

## DAFTAR PUSTAKA
Literatur :
Bakri,  Asafri  Jaya.  1996, Konsep  Maqāşid  asy-Syarī‟ah  Menurut  asy-Syaṭibi ,  Jakarta:  PT Raja Grafindo.
Mawardi,  Ahmad  Imam.  2010, Fiqh  Minoritas  Fiqh  al-Aqlliyat  dan  Evolusi  Maqāşid Asysyarī‟ah dari Konsep ke Pendekatan , Yogyakarta: LkiS.
Pandika, Rusli. 2014. Hukum Pengangkatan Anak, Jakarta: Sinar Grafika.
Ramulyo,  Mohd.  Idris.  1999, Hukum  Perkawinan  Islam;  Suatu  Analisis  dari  Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam , Cet. Kedua, Jakarta: Bumi Aksara. Syariffudin, Amir. 2006, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan , Jakarta: Kencana.
Syarifuddin, Amir. 2008, Ushul Fiqh , Jilid II, Cet. ke-4, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Jurnal dan Karya Ilmiah:
Al-Ghazali,  Muhammad  “Perlindungan  Terhadap  Hak-Hak  Anak  Angkat  dalam Pembagian Harta Waris Perspektif  Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam”, Jurnal Qiyas Vol. 1 No. 1, April 2016, pp. 101-106.
Amalia, Endah dan Ashif Az Zafi, “Penyetaraan Gender Dalam Hal Pembagian Warisan”, Jurnal Ahkam , Volume 8, Nomor 2, November 2020, pp. 213-232.
Fathoni,  M.  Alfan,  “Penerapan  Asas  Proporsionalitas  dalam  Proses  Pembagian  Waris Anak Angkat”, Jurnal Legitima : Vol. 1 No. 1 Desember 2018, pp. 20-43.
Latif, Abdul dkk, “Kedudukan Anak Angkat dalam Pembagian WarisanPerspektif Hukum Islam dan KuhPerdata”, Al-Hukkam: Journal of Islamic Family Law Volume 1 Nomor 2, Tahun 2021, pp. 155-172
Rais,  Muhammad,  “Kedudukan  Anak  Angkat  dalam  Perspektif  Hukum  Islam,  Hukum Adat  Dan  Hukum  Perdata  (Analisis  Komparatif)”, Jurnal  Hukum  Diktum ,  Volume  14, Nomor 2, Desember 2016, pp. 183-200
Ramdhani,  Ria,  “Pengaturan  Wasiat  Wajibah  Terhadap  Anak  Angkat  Menurut  Hukum Islam”, Jurnal Lex et Societatis , Vol. III/No. 1/Jan-Mar/2015, pp. 54-63

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Usman,  Sumiati,  “Kedudukan  Hukum  Anak  Angkat  Terhadap  Hak  Waris” Jurnal  Lex Privatum , Vol.I/No.4/Oktober/2013, pp. 136-147.
Wulandari,Andi Sri Rezky, “Studi Komparatif Pembagian Harta Warisan Terhadap Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata”, Jurnal Cahaya Keadilan Vol 5. No. 2, pp. 1-21.
Peraturan Perundang-undangan :
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)