## Proteksi Hukum Pasien Dalam Pelayanan Kesehatan di Ruang Opname RSUD dr. Slamet Garut
Aceng Ali Awaludin 1 , Andhika Lungguh Perceka 2

## Abstrak
Perlindungan  hukum  adalah  hak  untuk  memperoleh  keadilan,  keteraturan,  ketentuan, kegunaan, dan kenyamanan bagi hak-hak individu atau kelompok di mata hukum. Penelitian ini  membahas  tentang  perlindungan  hukum  pasien  ketika  menerima  layanan  perawatan kesehatan  di  Rumah  Sakit  dr.  Slamet  Garut  yang  dikaji  berdasarkan  aturan  perlindungan konsumen  dan  undang-undang  kesehatan  dengan  tujuan  untuk  mengetahui  bagaimana perlindungan hukum Pasien dan implementasinya dalam pelayanan kesehatan dan memenuhi hak-hak  pasien  oleh  tenaga  kesehatan  dan  rumah  sakit.  Teknik  yang  digunakan  deskriptif kuantitatif, analisis univariat, jumlah sampel 97 responden, data diambil menggunakan lembar pertanyaan dan hasilnya menunjukkan bahwa sebagian besar responden (66,0%) Perlindungan hukum pasien terpenuhi dan hampir setengah responden (34,0%) Perlindungan hukum pasien tidak  terpenuhi.  Harus  ada  strategi  atau  upaya  dari  rumah  sakit  untuk  lebih  meningkatkan aspek  perlindungan  hukum  pasien  untuk  mendapatkan  layanan  yang  tepat  bagi  pasien, sehingga perlindungan hukum pasien dapat terpenuhi sepenuhnya
Kata Kunci : Perlindungan hukum, pasien, layanan kesehatan.

## Abstract
Legal  protection  is  the  right  to  acquire  justice,  regularity,  provision,  usefulness  and convenience  to  the  rights  of  individuals  or  groups  in  the  eyes  of  the  law.  This  research discusses the protection of the patient's law when receiving health care services in Dr. Slamet Garut  Hospital  which  is  studied  at  the  rules  of  consumer  protection  and  health  legislation with the aim to know how the legal protection Patients and their implementation in healthcare services and fulfilling the rights of patients by health and hospital personnel. Techniques used quantitative descriptive, univariate analysis, sample number 97 respondents, data was taken using a question sheet and the results showed that most of the respondents (66.0%) Patient's legal protection is fulfilled and nearly half the respondent (34.0%) Patient legal protection is not  met.  There  should  be  a  strategy  or  effort  from  the  hospital  to  further  improve  the  legal protection aspect of the patient in order to obtain appropriate services to the patient, so that the patient's legal protection can be fully fulfilled.
Keywords :  legal protection, patient, health service.

## PENDAHULUAN
Usaha peningkatan kualitas kesehatan  baik  fisik  dan  non  fisik masyarakat  diperlukan  kerjasama  antara pemerintah,  swasta,  dan  perguruan  tinggi dalam  pembangunan  dibidang  kesehatan. Kesehatan  itu  sendiri  berarti  kondisi  fisik,
psikis dan sosial masyarakat  yang berjalan baik  serta  bebas  dari  penyakit  (WHO, 2010) .
Sebagai  penyedia  jasa  layanan kesehatan  baik  secara  individu  maupun organisasi, rumah sakit memberikan
layanan  kegawatdaruratan,  berobat  jalan, opname  dan  perawatan  serta  pemulihan berikut segala penunjangnya yang diperuntukan  untuk  untuk  kepentingan masyarakat  dalam  meningkatkan  kualitas hidup. Usaha peningkatan kualitas kesehatan  baik  fisik  dan  non  fisik masyarakat  diperlukan  kerjasama  antara pemerintah,  swasta,  dan  perguruan  tinggi dalam  pembangunan  dibidang  kesehatan. Kesehatan  itu  sendiri  berarti  kondisi  fisik, psikis dan sosial masyarakat  yang berjalan baik  serta  bebas  dari  penyakit  (WHO, 2010) .
Sebagai  penyedia  jasa  layanan kesehatan  baik  secara  individu  maupun organisasi, rumah sakit memberikan layanan  kegawatdaruratan,  berobat  jalan, opname  dan  perawatan  serta  pemulihan berikut segala penunjangnya yang diperuntukan  untuk  untuk  kepentingan masyarakat  dalam  meningkatkan  kualitas hidup.
Tenaga  kesehatan  di  era  digital  ini perlu  dibekali  dengan  pemahaman  dan kompetensi  akan  penggunaan  alat-alat kesehatan yang modern, sehingga teknologi tersebut dapat membantu mempercepat  dan  mempermudah  tenaga medis dalam memberikan layanan kesehatan serta mampu  mengurangi resiko yang  tidak  diinginkan  karena  kesalahan yang diakibatkan keselahan manusia (Pohan, 2015).
Meningkatnya  kesadaran  hukum masyarakat  tentang  hak  dan  kewajiban bagi seorang pasien dapat dilihat berdasarakan  dari  laporan  kejadian  atau berdasarkan kasus yang terjadi di masyarakat  yang  melibatkan  pasien  atau keluarga  pasien  dengan  rumah  sakit sebagai  provider  kesehatan.  Kesadaran  itu muncul karena ketidakpuasan keluarga dan pasien atau merasa dirugikan oleh pelayanan  di  rumah  sakit,  sehingga kepercayaan  masyarakat  terhadap  dunia medis menjadi berkurang dan pasien harus lebih berhati-hati, mengawasi dan bertanya ketika  tenaga  medis  memberikan  tindakan atau  pelayanan  kesehatan  sehingga  tidak terjadi kesalahan dan kelalaian oleh tenaga kesehatan  (Nurdin, 2015).
Bentuk proteksi diri sebagai seorang  konsumen  dibutuhkan  sikap  dan perilaku  yang  bertanggung  jawab  serta meningkatkan  kesadaran,  pengetahuan, rasa  peduli  dan  tidak  bergantung  pada orang  lain,  sehingga  meningkatkan  derajat dan harga diri konsumen (Nasution, 2017). Sebagai  penerima  manfaat  dari  layanan kesehatan  Pasien  wajib  dilindungi  hak- haknya  dan  dijamin  kesehatannya  dalam bentuk  aturan  dan  perundangan  yang berlaku  dimasyarakat.  Dengan  adanya undang-undang atau aturan bukan merupakan  jaminan  bahwa  di  instansi pelayanan  kesehatan  tidak  akan  terjadi kesalahan  atau  malparktik,  akan  tetapi meminamalisir  atau  menghindari  adanya
permasalahan  yang  merugikan  pasien. Adapun  ketidakpuasan  atau  kerugian  yang di  alami  pasien  dalam  pelayanan  adalah malpraktik  yang  di  lakukan  oleh  tenaga kesehatan. Walaupun hak-hak pasien sudah di  lindungi  dengan  undang-undang  tetapi tidak  menjamin  bahwa  tidak  akan  ada permasalahan bahkan disetiap tahun masalah  yang  merugikan  pasien  semakin bertambah  (Siringoringo,  Hendrawati  and Suharto, 2017).
Setiap  warga  negara  indonesia memiliki  harapan  untuk  hidup  secara layak,  damai,  aman  dilingkungan  yang sehat (Indonesia, 2016).  Upaya  menjamin pemenuhan hak-hak akan proteksi, jaminan dan  kepastian  hukum  dapat  terlakasana dapat  dengan  baik  khususnya  dalam pelayanan  bidang  kesehatan  dijamin  oleh negara (Presiden RI, 2009).
Kesejahteraan  merupakan  salah satu harapan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan akan kesehatan yang memerlukan suport hukum bagi pengelolaan kesehatan. Pelayanan kesehatan  yang  semula  hanya  berupa kuratif dan rehabilitatif sekarang
berkembang menjadi pembangunan kesehatan  yang  utuh,  sistematis,  dan berkelanjutan untuk
meningkatan, mencegah dan menyembuhkan serta memulihkan  dalam  upaya  peningkatan kesehatan (Kep, Kep and Purdiyani Bagian Pendidikan  Kesehatan  dan  Ilmu  Perilaku, 2015).
Adapun faktor yang mempengaruhi upaya  penyelenggaraan  kesehatan  yaitu faktor  lingkungan,  kemasyarakatan  dan tradisi,  ekonomi,  lingkungan  fisik  dan bilogis  yang  bersifat  berubah-ubah  dan rumit. Untuk mendapatkan standar kesehatan yang optimal pemerintah berusaha meningkatkan sarana dan fasilitas pelayanan  kesehatan  yang  komprehensif, sistematis, adil dan terjangkau masyarakat.
Dalam mewujudkan indonesia sehat sebagai bentuk dukungan masyarakat dalam  pembangunan  kesehatan yaitu Profesionalisme  tenaga  kesehatan  dalam memberikan pelayanan kesehatan sangatlah  penting  dalam  menjaga  kualitas pelayanan sehingga mempengaruhi kepuasan  pasien  di  pusat  pelayanan kesehatan  (Perceka,  2018).  Kepuasan pasien  merupakan  harapan  yang  diterima pasien setelah menerima layanan kesehatan setelah kebutuhan pasien terpenuhi (Nuryaasiinta, 2019).
Strategi pembangunan diranah kesehatan tersebut bertujuan dalam mengupayakan peningkatan mutu kesehatan,  sehingga  kualitas  pelayanan kesehatan  meningkat  sehingga  dibutuhkan standar kualitas pelayanan yang menyeluruh,  terstruktur  dan  dapat  di monitoring  serta  di  evaluasi  setiap  bentuk pelayanannya  agar  pelayanan  kesehatan menjadi baik.
Rumah  sakit  dr.  Slamet  Garut merupakan instansi kesehatan milik
pemerintah  kabupaten  Garut  terkareditasi B.  Sebagai  pusat  penanganan  kesehatan yang  lebih  tinggi  rumah  sakit  menerima pasien  yang  tidak  bisa  ditangani  oleh puskesmas dan klinik di Kabupaten Garut. RSUD  dr.  Slamet  Garut  menetapkan standar  aturan-aturan  mengenai  kebijakan- kebijakan  tata  tertib  yang  meliputi,  tata tertib  bagi  pengunjung,  pintu  masuk  dan pintu  keluar  rumah  sakit,  alur  dan  waktu distribusi  pada  instalasi  gizi,  laundry, sanitasi,  CSSD  dan  kedokteran  forensik. Serta  penerapan  hak-hak  pasien  dan proteksi  yang  diberikan  kepada  pasien guna memberikan pelayanan terbaik mereka kepada pasien.
Pasien  atau  pesakit  merupakan orang yang mendapatakan tindakan perawatan.  Pendapat  lain  pasien  adalah subyek yang mengalami penderitaan ( suffering )  dan  ketidaknyamanan  yang berat  yang  mengancam  keutuhan  atau integritas  seseorang  (Black  and  Black, 2018).
Karakteristik seseorang sangat mempengaruhi  pola  kehidupan  sesorang, karakteristik  bisa  dilihat  dari  beberapa sudut  pandang  diantaranya  umur,  jenis kelamin, tingkat ekonimi, pekerjaan, status perkawinan dan tingkat pendidikan seseorang. Kualitas hidup seseorang dipengaruhi  oleh  keseriusan  sesorang dalam menjaga kesehatannya. (Budiarto  & Anggraeni, 2002 dalam colina T.S 2013).
Wewenang  dan  tanggungan  orang sakit  yaitu:  menerima  penjelasan    aturan yang  ada  di  rumah  sakit,  menerima keterangan akan hak dan kewajiban pasien, memperoleh kans jasa yang sama, menerima  jasa  kesehatan  yang  berkualitas sesuai  dengan  standar  prosedur  pelayanan, menerima  layanan  yang  berdayaguna, mengajukan  komplain  pengaduan  atas kualitas  pelayanan  yang  diterima,  ketujuh, bebas memilih dokter dan ruang perawatan  sesuai  dengan  kemampuan, menghendaki  temu  muka  dengan  dokter lain  tentang  penyakit  yang  dialaminya (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44, 2009).
Keterikatan  antara  dokter  dan pasien adalah tolak ukur antara keseimbangan  wewenang  dan  tanggungjab untuk  mencapai  suatu  keadilan  didalam suatu tindakan, antara maka hak  yang satu harus  diimbangi  oleh  kewajiban  pihak yang lainnya, begitu juga dengan sebaliknya.
Interaksi  antara  dokter  dan  pasien dalam  ilmu  kedokteran  berupa  interaksi biomedis  aktif  dan  pasif.  Dokter  sebagai tenaga profesional memberikan jasa sesuai dengan kompetensi, standar dan kode etik profesi  dan  pasien  mendapatkan  jasa kesehatan tersebut (Muhamad Sadi, 2015).
Daya upaya yang diusahakan perorangan  atau  kelompok  dalam  suatu organisasi  untuk  memajukan  dan  menjaga kesehatan melalui pencegahan,
penyembuhan  penyakit  dan  rehabilitasi kesehatan  adalah  pelayanan  kesehatan (Muhamad Sadi, 2015).
Peran penting hukum dalam peningkatan  pelayanan  dalam  memberikan jaminan  keadilan  dan  proteksi  bagi  pasien di  instansi  pelayanan  kesehatan,  maka semakin  besar  peran  hukum  dalam menjalankan tanggungjawabnya.
Bagian  yang berinteraksi pada setiap kegiatan  pelayanan  kesehatan  di  instansi pelayanana  kesahatan,  yaitu  :  dokter, perawat,  bidan,  dan  apoteker.    Kaitan hukum  ditimbulkan  akibat  hubungan antara  pasien  dengan  dokter  dan  tenaga kesehatan lain karena adanya ketidakpuasaan  antara  pasien  dengan penyelenggara  kesehatan  atau  dengan tenaga  kesehatan  hubungan  pelayanan kesehatan (Muntaha, 2018).
Tindak  lanjut  rumah  sakit  untuk menjawab  keluhan  pasien  diantaranya rumah  sakit  menyediakan  kotak  saran  di setiap  ruangan  serta  layanan  pengaduan untuk  menerima  masukan  dan  komentar dari masyarakat. Respon terhadap ketidakpuasan  masyarakat  dilihat  dari kesesuaian antara prosedur layanan dengan tindakan  yang  diberikan  sehingga  apabila jasa  tidak  sama  dengan  prosedur  yang sudah  ditetapkan,  maka  rumah  sakit  akan memperbaikinya.
Rumah  Sakit  dr  Slamet  Garut menerima  pasien  BPJS  dan  pasien  non BPJS,  sehingga  pasien  yang  datang
mendapat  perlakuan  yang  sama  dalam pelayanana,  akan  tetapi  selalu  ada  kendala yang  dikeluhkan  oleh  setiap  pasien  BPJS pelayanan kesehatan. Diantaranya mengeluhkan  tentang  prosedur  perlayanan di  rumah  sakit  yang  rumit,  petugas  yang kurang ramah dan lamban, sehingga pasien dan  keluarga  tidak  puas  akan  pelayanan yang ada.
Bersumber  pada  hasil  pengamatan awal dengan dengan melakukan wawancara  diruang  opname  RSUD  dr. Slamet  Garut,  perawat  dan  mahasiswa praktik  memaparkan  sebelumnya  pada tahun  2018  pernah  terjadi  kesalahan pemberian  obat  terhadap  pasien  tapi  tidak ada  tindakan  yang  dilakukan  melainkan hanya menunggu apakah terjadi reaksi atau tidak  kepada  pasien.  Kemudian  pasien diantaranya menyatakan perawat melakukan  kesalahaan  saat  melakukan penyuntikan  infus  sampai  beberapa  kali penyuntikan sehingga menyebabkan pembengkakan.  Dari  permasalahan  diatas peneliti  tertarik  menelaah  lebih  lanjut tentang  proteksi  hukum  bagi  pasien  di ruang  opname  RSUD  dr  Slamet  Garut dalam pelayanan kesehatan.
Konsep  Proteksi  hukum  dalam bahas  Inggris  disebut  legal protection , yaitu  proteksi  kepada  seluruh  warga negara  Indonesia  dapat  berupa  proteksi secara  dan  mendapatkan  perlakuan  yang sama  di  mata  hukum.  Proteksi  wujud merupakan  proteksi  yang  wujud  suatu
benda  atau  barang.  Sedangkan  proteksi hukum  yaitu  proteksi  akan  kewenangan setiap warga Negara (Muntaha 2018).
Media  proteksi  hukum  ada  dua macam,  yaitu  media  proteksi  hukum melalui  pencegahan  dan  media  proteksi hukum  melalui  penyelesaian  sengketa. Dasar  proteksi  hukum  bagi  orang  yang sakit merupakan jaminan kepastian hukum berupa  proteksi  kepada  orang  sakit  dalam mendapatkan  jasa  kesehatan  yang  sesuai standar  pelayanan.    Dua  hal  yang  dapat menjadi  penghambat  atau  pendukung pelaksanaan  proteksi  hukum  pasien  yaitu faktor dari dalam yang menjadi pendukung berupa  komunikasi,  data  dan  tenaga kesehatan.  faktor  dari  luar  yang  menjadi pendukung Motivasi pasien, dan kepatuhan pasien.
Adapun faktor penghambat proteksi pasien  dari  dalam  yaitu  Komunikasi  yang kurang antara pasien dan tenaga kesehatan, sarana  medis  yang  tidak  representataive dan  suasana  kerja  yang  kurang  baik  dan faktor  penghambat  dari  luar  yaiitu  sikap pesimis pasien (Gde Muninjaya, 2014).

## METODE PENELITIAN
Desain  penelitian  yang  digunakan yaitu deskriptif kuantitatif dengan menggunakan variabel tunggal yaitu proteksi  hukum  pasien  dalam  pelayanan kesehatan  dengan  sampel  sebanyak  97 orang  yaitu  pasien  yang  sedang  menerima asuhan  keperawatan  di  Ruang  opname
RSUD  dr.  Slamet  Garut  dengan  metode non  probability  sampling secara quota sampling. Data diambil pada bulan Maret 2019  di  ruang  opname  RSUD  dr  Slamet Garut  dengan  membagikan  kuesioner kepada pasien. Data yang terkumpul diolah dengan dilakukan pemeriksaan data, pemberian  kode,  memasukan  data,  dan pengecekan kembali data.
Sesuai  dengan  rumusan  masalah bahwa fokus  penelitian ini  adalah  proteksi hukum  pasien  dalam  pelayanan  kesehatan diruang  opname  RSUD  dr  Slamet  Garut. Fokus  penelitian  yaitu  proteksi  hukum pasien  saat  menerima  jasa  kesehatan  di rumah  sakit  dr.  Slamet  Garut  yang  dikaji bersumber pada aturan Proteksi Konsumen dan perundang-undangan kesehatan dengan tujuan untuk mengetahui
bagaimanakah  proteksi  hukum  pasien  dan implementasinya dalam pelayanan kesehatan  serta  terpenuhinya  hak-hak pasien  oleh  tenaga  kesehatan  dan  rumah sakit.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Hasil Penelitian
a. Karakteristik  Pasien  di  Ruang  Opname RSUD dr. Slamet Garut
Tabel  1.  Sebaran  Data  Karakteristik Pasien  di  Ruang  opname  RSUD  dr. Slamet Garut
Karakteristik Pasien F % Jenis Kelamin Perempuan Laki-laki Usia 12-16 Tahun 17-25 Tahun 26-35 Tahun 36-45 Tahun 46-55 Tahun 56-65 Tahun >65 Tahun Pendidikan Pendidikan Dasar Pendidikan Menengah Pendidikan Atas Vokasi S1

## Pekerjaan
Tidak Bekerja Petani IRT Wiraswasta PNS/TNI/POLRI 50 47 1 18 21 31 14 10 2 1 40 14 33 5 5 18 16 33 28 2 51.5 48.5 1 18.6 21.6 32 14.4 10.3 2.1 1 41.2 14.4 34 5.2 5.2 18.6 16.5 34 28.9 2.1
Bersumber  pada  Tabel  1,  diketahui (51.5%)  responden    Perempuan,  (32.0%) responden  dewasa  akhir,  (1.0%)  remaja awal,  (41.2%)  responden    SD,  (1.0%)
responden Tidak sekolah, (34.0%)
responden    IRT,  dan  (2.1%)  responden PNS/TNI/POLRI.
b. Tingkat  Proteksi  Hukum  Pasien  di Ruang Opname RSUD dr. Slamet Garut Tabel  2. Sebaran  data  Proteksi  Hukum
Pasien di Ruang Opname RSUD dr. Slamet Garut Kategori F % Proteksi - Tidak Terpenuhi - Terpenuhi 33 64 34 66 Jumlah 97 100
Bersumber  pada  tabel  2  diketahui bahwa  (66.0%)  responden  terpenuhi  dan (34.0%) responden tidak terpenuhi

## 2. Pembahasan
Hasil penelitian tingkat karakteristik, diketahui  bahwa  hampir  setengahnya responden  (32.0%)  Dewasa  akhir,  Dan sebagian  kecil  dari  responden  (1.0%) Remaja  awal,  dan  diketahui  lebih  dari setengahnya responden (51.5%)
Perempuan,  dan  diketahui  bahwa  hampir setengahnya  responden  (41.2%)  SD,  dan sebagian  kecil  dari  responden  (1.0%) Tidak  sekolah,  dan  diketahui  bahwa hampir  setengahnya  responden  (34.0%) IRT, dan PNS/TNI/POLRI (2.1%) responden.  Penelitian  tingkat  proteksi hukum  pasien  diketahui  bahwa  (66.0%) responden  proteksi  hukum  terpenuhi  dan (34.0%)  responden  Tidak  terpenuhi.  Hasil penelitian  di  atas  menunjukan  bahwa proteksi  hukum  terhadap  pasien  (66.0%) responden  terpenuhi,  sehingga  pasien dalam  mendapatkan  pelayanan  kesehatan mendapatkan proteksi hukum  sudah sesuai dengan  perundangan.  Proteksi  hukum merupakan  upaya  proteksi  hak-hak  bagi masyarakat  diatur  dalam  peraturan  atau perundangan yang berlaku (Syafruddin and Anand, 2015).
Proteksi  hukum  terhadap  pasien merupakan  faktor  penting  dalam  sebuah pelayanan  kesehatan,  hal  ini  sependapat dengan  penelitian  lain  bahwa  proteksi hukum  terhadap  pasien  erat  kaitannya
dengan  adanya  kepatuhan  akan  standar prosedur  oleh  petugas  kesehatan  sehingga menghindari resiko kesalahan dalam penanganan,  tindakan  dan  pelayanan kesehatan.  (Ni  Luh  Gede  Yogi  Arthani, S.H.,  M.H.,  Made  Emy  Andayani  Citra, S.H., 2013).
Walaupun demikian kepuasan pasien terhadap pelayanan di rumah sakit menjadi tolak  ukur  pelayanan,  pada  kenyataannya masih  terdapat  kasus  dan  tanggung  gugat akibat  pasien  ketidakpuasan  pasien  yang melibatkan rumah sakit sehingga mengindikasi bahwa meningkatnya pemahaman hukum di masyarakat. Apabila pemahaman  hukum  meningkat,  maka masyarakat  semakin  paham  akan  haknya sebagai  pasien  dan  semakin  tinggi  pula hukum  melakonkan  tugasnya  di  bidang kesehatan (Nurdin, 2015).
Dalam  pelaksanaan  pemberian  layanan kesehatan  hak-hak  pasien  dilindungi  oleh perundang-undangan. Namun pada
kenyataan  dilapangan  masih  terdapat permasalahan yang menyebabkan
ketidakpuasan  dan  merugikan  pada  pasien (34.0%) responden tidak terpenuhi.
Peristiwa  ini  dapat  disebabkan  oleh keteledoran,  kurangnya  tanggung  jawab dan profesionalisme dari tenaga kesehatan. Malpraktik  adalah  bentuk  kerugian  yang dialami pasien yang diakibatkan kesalahan tindakan  dan  ketidak  hati-hatian  oleh penyelenggara  atau  petugas  kesehatan (Sibarani, 2017)..

## KESIMPULAN DAN SARAN

## 1. Kesimpulan
Proteksi  hukum  pasien  merupakan
salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat  yang  merupakan  bagian  dari kesejahteraan  bagi  pasien,  RSUD  dr Slamet  Garut  yang  merupakan  salah  satu rumah  sakit  milik  pemerintah  menetapkan standar  aturan-aturan  mengenai  kebijakan- kebijakan  tata  tertib  serta  penerapan  hak- hak pasien dan perlindungan yang diberikan kepada pasien guna memberikan pelayanan terbaik mereka kepada pasien.
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang telah dilakukan mengenai Gambaran
Perlindungan Hukum Pasien Dalam
Pelayanan  Kesehatan  Di  Ruang  Rawat Inap  RSUD  dr.  Slamet  Garut,  dapat diambil  kesimpulan  bahwa  sebagian  besar dari responden perlindungan hukum terpenuhi, dan hampir setengahnya responden Tidak terpenuhi. hal ini menunjukan  bahwa  perlindungan  hukum terhadap pasien termasuk didalamnya hak- hak pasien sudah terlaksana dengan cukup baik  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan yang berlaku.

## 2. Saran
Bagi  pihak  rumah  sakit  untuk  lebih meningkatkan  aspek  perlindungan  hukum terhadap pasien yang diberikan oleh rumah sakit  yaitu  dengan  meningkatkan  hak-hak pasien. dalam upaya mendukung peningkatan  kualitas  pelayanan  kesehatan serta  lebih  hati-hati,  professional  dan
bertanggung  jawab  dalam  menjalankan
tugas dan profesinya. Sehingga perlindungan hukum pasien dapat sepenuhnya terpenuhi.
1, 2 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Karsa Husada Garut Email: andhikalperceka@gmail.com

## DAFTAR PUSTAKA
Black,  H.  K.  and  Black,  H.  K.  (2018) ‘Social Suffering’, in Soul Pain . doi: 10.4324/9781315223698-5.
Indonesia,  K.  K.  R.  (2016) Pedoman Umum  Program  Indonesia  Sehat dengan Pendekatan Keluarga , Sekretariat Jendral Kementeria Kesehatan RI . Kep, S., Kep, M. and Purdiyani BagianPendidikan  Kesehatan  dan Ilmu  Perilaku,  F.  (2015)  ‘DALAM PENINGKATAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT MENUJU  MDGs  2015  Di  susun oleh :  UNIVERSITAS  SRIWIJAYA TAHUN 2012’, JURNAL KESEHATAN  MASYARAKAT  (e- Journal) .
Nasution,  A.  (2017)  ‘Sekilas  Hukum Perlindungan  Konsumen’, Jurnal Hukum & Pembangunan . doi:
10.21143/jhp.vol16.no6.1231.
Ni  Luh  Gede  Yogi  Arthani,  S.H.,  M.H., Made Emy Andayani Citra, S.H., M.
H. (2013) ‘Perlindungan hukum bagi pasien selaku konsumen jasa pelayanan kesehatan yang mengalami malpraktek’, Jurnal Advokasi FH UNMAS .
Nurdin,  M.  (2015) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN ATAS KORBAN MALPRAKTEK KEDOKTERAN , Jurnal Hukum Samudra Keadilan .
Nuryaasiinta, C. M. W. (2019) ‘Perlindungan Konsumen Bagi
Pasien  Selaku  Pemanfaat  Pelayanan Medis’, Kanun : Jurnal Ilmu Hukum . doi: 10.24815/kanun.v21i1.12812. Perceka, A. (2018) ‘Hubungan Perencanaan  dan  Pengarahan  Kepala Ruangan Dengan  Motivasi  Kerja  Perawat  di
RS  Pameungpeuk  Garut  Tahun 2017’, Jurnal  Ilmiah  Administrasi Publik . doi: 10.21776/ub.jiap.2018.004.01.9. Pohan,  I.  S.  (2015)  ‘Jaminan  Mutu Pelayanan Kesehatan’, in Manajemen Administrasi Rumah Sakit .
Presiden RI (2009) ‘UU RI No 36 Tentang Kesehatan’, UU RI No 36 2009 . Sibarani, S. (2017) ‘ASPEK PERLINDUNGAN HUKUM PASIEN  KORBAN  MALPRAKTIK DILIHAT DARI SUDUT PANDANG HUKUM DI INDONESIA’, Justitia  et  Pax .  doi: 10.24002/jep.v33i1.1417.
Siringoringo, V. M. P., Hendrawati, D. and
Suharto,  R.  (2017)  ‘Pengaturan Perlindungan Hukum Hak-Hak Pasien  Dalam  Peraturan  Perundang- Undangan  Tentang  Kesehatan  Di Indonesia’, Diponegoro Law Journal . Syafruddin,  S.  and  Anand,  G.  (2015) ‘Urgensi  Informed  Consent  terhadap Perlindungan Hak-hak Pasien’, Hasanuddin Law Review . doi: 10.20956/halrev.v1n2.89. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  44  (2009) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun
2009 , Tentang Rumah Sakit . WHO  (2010) Health  -  United  Nations Sustainable Development , WHO .