## Wajah Hukum

## Peranan Hukum Kepailitan Menghadang Potensi Kepailitan Dalam Industri Keuangan Syariah

## Serlika Aprita
Fakultas Hukum,Universitas Muhammadiyah Palembang JL.Jendral A.Yani 13 Ulu Palembang 30263 Correspondence Email:5312lika@gmail.com
Abstrak. Penyelesaian sengketa dalam ekonomi syariah dapat ditempuh melalui jalur litigasi. Jika mengacu pada Pasal 2 ayat (1) UU  No.  37  Tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban  Angsuran,  dinyatakan  bahwa  seorang  debitur  yang mempunyai sekurang-kurangnya dua orang pemberi pinjaman dan tidak melunasi paling sedikit satu kewajiban yang telah timbul dan  dapat  ditagih,  dinyatakan  pailit  berdasarkan  pilihan  pengadilan.  ,  baik  atas  ajakan  sendiri  atau  sejalan  dengan  sekurang- kurangnya satu pemegang utang.  lebih  banyak penyewa. Jika perkara  yang dimaksud adalah perkara  likuidasi keuangan syariah, pengadilan  yang  dimaksud  dalam  Undang-Undang  ini  adalah  Pengadilan  Tinggi.  Strategi  pemeriksaan  yang  digunakan  adalah standarisasi eksplorasi yang halal. Namun, seiring dengan berkembangnya organisasi-organisasi standar dan organisasi-organisasi yang  bergerak  sebagai  lembaga  moneter,  baik  bank  maupun  non-bank,  otoritas  publik  harus  bereaksi  dengan  memberikan pengadilan  khusus  untuk  menyelesaikan  kasus-kasus  bisnis  yang  dilakukan  oleh  organisasi-organisasi  Islam.  Dengan  cara  ini, penting  bahwa Pengadilan Bisnis  yang  berada dalam  iklim Pengadilan Ketat dibuat untuk memenuhi kepastian hukum, nilai dan komponen ekuitas untuk elemen sah perusahaan yang mempertahankan bisnisnya dengan standar syariah.
Kata Kunci : lembaga penyelesaian sengketa, ekonomi syariah, kepailitan syariah.
Abstract. Dispute  resolution in sharia economics  can be pursued through litigation. If referring to Article 2 passage (1) of Law No. 37 of 2004 concerning Liquidation and Delay of Obligation Installment Commitments, it is expressed that a debt holder who has at least two lenders and doesn't pay off somewhere around one obligation that is expected and can be If the case alluded to is a  sharia  monetary  chapter  11  case,  the  court  alluded  to  in  this  Law  is  the  Strict  Court.  The  exploration  technique  utilized  is standardizing  lawful  examination.  However,  along  with  the  growth  of  ordinary  companies  and  companies  that  act  as  financial institutions, both banks and non-banks, the government should respond by providing a special court to resolve commercial cases committed by Islamic companies. Thus, it is necessary that the Commercial Court  within the Religious Courts be established in order to fulfill  legal  certainty,  usefulness  and  elements  of  justice for corporate  legal entities that  run their  business  with  sharia principles.
Keywords: dispute resolution institutions, sharia economics, sharia bankruptcy.

## PENDAHULUAN
Industri keuangan syariah potensi kemajuannya sangat besar, dibandingkan dengan negara lain, Indonesia masih sangat  jauh  tertinggal.  Industri  keuangan  syariah  juga  mengalami  tantangan  yang  besar  sehubungan  dengan  adanya covid-19, sehingga pertumbuhan ekonomi menjadi sangat tidak stabil. Dimana ada kenaikan perkara dalam jummlah perkara di Pengadilan Niaga. Dimana salah satu penyebabnya adalah kesulitan ekonomi akibat covid-19. Dalam dunia bisnis,  pasang  surut  keuangan  suatu  hal  yang  lazim.  Termasuk  dalam  industri  keuangan  dan  sektor  bisnis  syariah, tidak jarang kesulitan keuangan menyebabkan debitor dipailitkan, bahkan tidak jarang juga menimpa kreditor karena sebab tertentu. Kepailitan dalam konteks hukum dapat dimaknai sebagai ketidakmampuan peminjam untuk memenuhi komitmennya  kepada  pemberi  pinjaman  pada  waktu  yang  telah  ditentukan  sebelumnya.  Dengan  asumsi  ada ketidakberdayaan  untuk  membayar  kewajiban, 1 salah  satu  pengaturan  hukum  yang  dapat  diambil  oleh  kedua peminjam dan pemberi pinjaman adalah melalui undang-undang pasal 11 dengan mengajukan permohonan penundaan komitmen  angsuran  kewajiban  (PKPU)  atau  kepailitan  ke  Pengadilan  Niaga.  Namun  bagi  industri  keuangan  atau bisnis syariah, mekanisme PKPU dan Kepailitan di Pengadilan Niaga dirasakan tidak dirasakan sesuai dengan prinsip- prinsip  syariah,  sehingga  menurut  UU  No.3  Tahun  2016  serta  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Tahun  2012  menjadi ranah absolut dari peradilah agama atau mahkamah Syariah. 2
Upaya restrukturisasi industri keuangan syariah menghadapi Covid-19 dimana untuk industri keuangan syariah juga  terdampak.  Untuk  itu  OJK  melalui  POJK  No.11/POJK.03/2020  telah  memberikan  pelonggaran  terhadap  bisnis moneter,  termasuk  syariah,  di  mana  telah  memberikan  kemudahan  langkah-langkah  pembangunan  kembali  dan
1 Trisadini  Prasastinah  Usanti  dan  Nurwahjuni, Model  Penyelesaian  Kredit  Bermasalah ,  (Surabaya:  Revka  Pertra  Media, 2014), hlm. 100.
2 Any Nugroho. Hukum Perbankan Syariah . (Yogyakarta:Aswaja Pressindo,2015),hlm.12.
penjadwalan  ulang  untuk  klien  yang  terkena  dampak  virus  Corona. 3 Khusus  untuk  UMKM  atau  yang  memiliki pembiayaan  di  bawah  Rp  10  miliar,  khususnya  untuk  industri  perjalanan,  transportasi,  penginapan,  pertukaran, penanganan dan pertambangan. Berkenaan dengan sistem Insolvensi dan PKPU syariah, khususnya masalah keuangan syariah  telah  menjadi  kewenangan  Pengadilan  Tinggi.  Kemana  saja  seharusnya  dirumuskan  satu  regulasi  tentang kepailitan  syariah  berupa  UU  atau  dimasukan  dalam  perubahan  UU  Kepailitan  yang  ada  sekarang,  khususnya mengenai  kepailitan  syariah  yang  sudah  seharusnya  untuk  diakomodir,  termasuk  dalam  mekanisme  penyelesaiannya yang  harus  menjadi  bagian  dari  sengketa  ekonomi  syariah.  Banyaknya  perkara  kepailitan  dalam  lembaga  keunagan syariah  yang  ditangani  oleh  Pengadilan  Niaga  yang  memang  tidak  sesuai  dengan  prinsip  syariah,  untuk  itu  ia mendorong agar kepailitan syariah ditangani oleh Pengadilan Agama.
Terdapat  perebutan  standar  antara  Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2004  tentang  Likuidasi  dan  Penundaan Komitmen  Angsuran  Kewajiban  dengan  Pedoman  Pengadilan  Tinggi  2/2008  tentang  Pengumpulan  Undang-Undang Moneter Syariah (KHES) dan Perma Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelunasan Perkara Keuangan Syariah, mendorong  kepailitan  di  sektor  ekonomi  syariah  ke  Pengadilan  Agama. 4 Perlu  adanya  harmonisasi  dan  kamarisasi mengenai  kepailitan  dan  PKPU  di  sektor  bisnis  syariah.  Untuk  itu  diusulkan  perlu  adanya  fatwa  DSN  MUI  terkait mekanisme  kepailitan  syariah  agar  menjadi  pedoman  bagi  industri  keuangan  syariah.  Selain  itu  juga  mendorong Mahkamah  Agung  khususnya  kamar  agama  untuk  melakukan  perubahan  Perma  mengenai  ekonomi  syariah  dengan memasukan  kompetensi  penanganan  kepailitan  di  bidang  bisnis  syariah,  walaupun  terjadi  resistensi,  perlu  terus didorong terwujudnya mekanisme kepailitan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. 5
Dalam dunia bisnis, pasang surut keuangan suatu hal yang lazim. Termasuk dalam industri keuangan dan sektor bisnis  syariah,  tak  jarang  kesulitan  keuangan  menyebabkan  debitur  dipailitkan,  bahkan  tak  jarang  juga  menimpa kreditor karena sebab tertentu. Kepailitan dalam konteks hukum dapat dimaknai sebagai ketidakberdayaan pemegang rekening  (pemegang  utang)  untuk  memenuhi  komitmennya  kepada  penyewa  pada  waktu  yang  telah  ditentukan sebelumnya. Dengan asumsi ada ketidakberdayaan untuk membayar kewajiban, salah satu pengaturan yang sah yang dapat  ditempuh  oleh  dua  pemegang  utang  dan  pemberi  pinjaman  adalah  melalui  undang-undang  likuidasi  dengan mengajukan permohonan penangguhan  komitmen angsuran  kewajiban  (PKPU) atau kepailitan ke Pengadilan Bisnis. Namun bagi industri keuangan atau bisnis yang bergerak dengan prinsip syariah, mekanisme PKPU dan kepailitan di Pengadilan  Niaga  dirasa  tidak  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  syariah.  Sehingga  menurut  UU  No  3  Tahun  2016  serta Putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2012, menjadi ranah kompetensi absolut dari Peradilan Agama atau Mahkamah Syariah. 6
Upaya rekstrukturisasi industri keuangan syariah menghadapi Covid-19 dimana industri keuangan syariah juga terdampak.  Untuk  itu  OJK  melalui  POJK  No.  11/POJK.03/2020  telah  memberikan  kelonggaran  terhadap  bisnis moneter, mengingat syariah telah memberikan kemudahan dalam membangun kembali dan menjadwal ulang langkah- langkah  untuk  klien  yang  terkena  dampak  virus  Corona.  Khusus  untuk  UMKM  atau  yang  memiliki  pembiayaan  di bawah  Rp  10  miliar,  terutama  untuk  industri  perjalanan,  transportasi,  penginapan,  pertukaran,  persiapan  dan  area pertambangan.  Mengenai  sistem  PKPU  dan  Bab  11  dalam  industri  bisnis  syariah,  tidak  diragukan  lagi  harus  ada PKPU  dan  instrumen  penyelesaian  kepailitan  syariah,  terutama  karena  perdebatan  keuangan  syariah  telah  berubah menjadi  kewenangan  Pengadilan,  pedoman  likuidasi  syariah  harus  dianggap  sebagai  undang-undang  atau  dikenang untuk revisi Undang-Undang Likuidasi saat ini. Jumlah kasus likuidasi di yayasan moneter Islam yang ditangani oleh Business Court yang memang tidak sesuai dengan prinsip syariah.
Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Likuidasi dan Penundaan Kewajiban Komitmen Bagian (UUK-PKPU),  yang  dimaksud  oleh  pengadilan  adalah  bahwa  yayasan  yang  memenuhi  kebutuhan  untuk menyelesaikan  pasal  11  perkara  dinyatakan  dalam  Pasal  1  ayat  (7)  khususnya  Pengadilan  Bisnis  yang  berada  di lingkungan  pengadilan  secara  umum.  .  Dalam  pasal  lain,  khususnya  Pasal  300  ayat  (1):  “Pengadilan  sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini,  sebagaimana halnya memeriksa dan memilih permohonan penegasan Pasal 11 dan  Penundaan  Tanggung  Jawab  Bagian,  juga  didukung  untuk  memeriksa  dan  memilih  kasus-kasus  yang  diubah. dalam  bidang  usaha  yang  isiannya  dilengkapi  demi  hukum”. 7 Dengan  mempertimbangkan  pasal-pasal  ini,  secara spekulatif,  disimpulkan  bahwa  kasus-kasus  kepailitan  dan  kasus-kasus  berbeda  yang  muncul  dari  pasal  11  atau pertukaran  yang  berbeda  berada  di  bawah  lingkungan  Pengadilan  Bisnis  secara  langsung.  Padahal,  sekali  lagi,  yang
3 Ashinta Sekar Bidari,  Reky Nurviana,  “Stimulus  Ekonomi Sektor Perbankan Dalam Menghadapi  Pandemi Coronavirus Disease 2019 Di Indonesia”, Jurnal Ilmu Hukum , Vol. 4 No. 1, Maret 2020, hlm. 298.
4 Sutan  Remy  Sjahdeini,. Sejarah,  Asas,  dan  Teori  Hukum  Kepailitan:  Memahami  Undang-Undang  No.  37  Tahun  2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran . (Jakarta: Kencana,2015),hlm.77.
5 Ahmad  Mujahidin,. Prosedur  Penyelesaian  Sengketa  Ekonomi  Syariah  di  Indonesia ,  (Jakarta:  Ghalia  Indonesia,2010), hlm.33.
6 Amran Suadi, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori dan Ekonomi , (Jakarta : Penerbit Kencana, 2017), hlm. 329.
7 Sutan  Remy  Sjahdeini,. Sejarah,  Asas,  dan  Teori  Hukum  Kepailitan:  Memahami  Undang-Undang  No.  37  Tahun  2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran .( Jakarta: Kencana,2015),hlm.76.
disempurnakan oleh perkumpulan-perkumpulan yang menggunakan prinsip syariah adalah pengembangan “Ekonomi Syariah”. Dan semua kasus yang muncul dari praktik terkait uang syariah secara spekulatif berada di bawah lingkup Pengadilan  Parah.  Hal  ini  dapat  ditemukan  dalam  Pasal  49  UU  No.  3  Tahun  2006  tentang  Pemerataan  yang  Berat. Mengingat  pertanyaan  antara  dua  asosiasi  yang  sah,  ada  kejanggalan  yang  konsisten  interminis  dalam  kekuasaan segera untuk menyelesaikan likuidasi asosiasi syariah .
Peningkatan  struktur  moneter  Islam  saat  ini  semakin  kuat  dan  inovatif.  Pasalnya,  tidak  hanya  banyak  negara yang  berlomba-lomba  untuk  fokus  pada  masalah  keuangan  syariah,  tetapi  juga  semakin  beragamnya  instrumen keuangan syariah dalam organisasi keuangan syariah. Mulai dari perbankan syariah, asuransi syariah, dan sektor usaha permodalan  syariah.  Demonstrasi  sudut  pandang  uang  Islam  yang  memenuhi  berbagai  distrik  di  planet  ini,  secara bertahap membawa kemajuan ke instrumen yang sah juga. Dimana pada awalnya tidak ada instrumen hukum moneter Islam yang substansial, saat ini telah dibuat hal-hal unik dalam hukum moneter Islam.
Sesuatu  yang secara jujur  dimunculkan oleh  kegiatan perspektif moneter  syariah di  Indonesia adalah terbitnya UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Sejak berdirinya bank syariah di Indonesia pada tahun 1992, para ahli  publik  telah  mengesahkan  undang-undang  dan  peraturan  yang  terkait  dengan  Perbankan  Syariah.  Saat  ini, Perbankan Syariah diatur dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Sebagaimana dinyatakan dalam undang-undang tersebut, kami memandang bahwa di Indonesia terdapat dua struktur moneter, yaitu sistem normal dan sistem syariah. Hukum mengoordinasikan dari atas ke bawah dengan alasan yang sebenarnya, misalnya, jenis asosiasi yang dapat dijalankan dan dijalankan oleh bank syariah. Dengan kemajuan organisasi terkait uang Islam di Indonesia, peluang olok-olok antara lembaga keuangan Islam dan pelanggan mereka akan jauh lebih menonjol. 8

## METODE
Untuk menemukan jawaban atas permasalahan di atas, tulisan ini menggunakan standarisasi pemeriksaan yang sah.  Standarisasi  pemeriksaan  yang  sah  adalah  eksplorasi  yang  sah  atas  pedoman,  standar,  dan  standar  yang  sah, termasuk  konvensi  yang  sah  yang  membuat  dan  berkaitan  dengan  subjek  eksplorasi. 9 Menurut  Soejono  Soekonto, pengaturan pemeriksaan yang sah bertujuan untuk penelitian yang mengacu pada standar hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum dan pedoman, dekat dengan hukum, dan sejarah yang sah. 10 Bahan hukum yang digunakan dalam audit ini dipisahkan menjadi tiga bahan yang sah yaitu fundamental, discretionary, dan tersier. Materi legitimasi yang mendasar adalah UU no. 37 Tahun 2004 tentang Bagian 11, UU No. 3 Tahun 2006 tentang Pemerataan Berat, Putusan Pengadilan  Nomor  93/PUU/X/2012  dan  PERMA  Nomor 2  Tahun  2008  tentang  KHES.  Perlengkapan  opsional  yang sah umumnya adalah referensi yang sah yang dikecualikan dari arsip negara yang sebenarnya seperti buku, eksposisi, proposal, dll yang memenuhi subjek ujian. Selain itu, untuk menyelesaikan dua bahan yang sah, diperlukan beberapa istilah  yang  sah  dan  tidak  dikenal  yang  diingat  untuk  beberapa  kata  referensi,  buku  referensi  dan  kesimpulan  yang memenuhi  syarat  tentang  tema  penelitian  sebagai  fitur  bahan  hukum  tersier.  Metodologi  yang  digunakan  dalam eksplorasi  ini  adalah  rule  approach  (metodologi  yang  sah)  dan  metodologi  yang  dihitung  (the  idea  approach). Metodologi  hukum  adalah  untuk  berkonsentrasi  secara  preskriptif  tentang  standar  tindakan  hukum,  sedangkan pendekatan  ide  adalah  untuk  membangun  ide  total  pemeriksaan  ini  baik  dengan  menyempurnakan  ide-ide  yang  ada atau  tidak  ada.  Pemeriksaan  khusus  yang  digunakan  adalah  sinkronisasi  dan  harmonisasi  dengan  menggunakan hipotesis kekuasaan dan kaidah lex terlatih profesional.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Kedudukan Pengadilan Niaga dan Kewenangannya dalam Menyelesaikan Perkara Kepailitan
Pailit  adalah  suatu  kondisi  di  mana  peminjam  tidak  dapat  melakukan  angsuran  atas  kewajibannya  kepada banknya.  Kondisi  tidak  mampu  membayar  biasanya  karena  kesengsaraan  moneter  ( Monetary  Trouble ). 11 Namun demikian, pailitnya suatu bank tidak sesederhana pailitnya suatu organisasi biasa sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2  ayat  (1)  UU  No.  37  Tahun  2004  tentang  Likuidasi  dan  Penundaan  Ikatan  Angsuran  Kewajiban,  dengan  lebih spesifik:  “Peminjam  yang  mempunyai  sekurang-kurangnya  dua  orang  pemberi  pinjaman  dan  tidak  melunasi  paling sedikit  satu  kewajiban  yang  telah  timbul  dan  dapat  ditagih,  dinyatakan  pailit  oleh  pengadilan.  pilihan,  baik  atas permintaan  mereka  sendiri  atau  sejalan  dengan  setidaknya  satu  pemberi  pinjaman".  Kemudian,  pada  saat  itu  yang menjadi persoalan adalah  salah  satu ormas  Islam dianggap tidak mampu membayar kewajibannya, lalu pada saat itu harus  diajukan  permohonan  likuidasi?  Pengadilan  Bisnis  bukanlah  perluasan  ke  pengadilan  lain,  Pengadilan  Bisnis penting untuk atau berada di dalam iklim Pengadilan Keseluruhan. Hal ini dapat dibayangkan berdasarkan Pasal 8 UU
8Mardani, Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011), hlm. 97.
9 Soerjono  Soekanto  &  Sri  Mamudji,  Penelitian  Hukum  Normatif  (Suatu  Tinjauan  Singkat),  (  Jakarta  :  Rajawali Pers,2001),hlm,23.
10 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 2007), hlm. 51.
11 Serlika  Aprita, Hukum  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang:Perspektif  Teori ,  (Malang:Setara Press,2018).hlm.45.

## Serlika Aprita, Peranan Hukum Kepailitan Menghadang Potensi Kepailitan Dalam Industri Keuangan Syariah
No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, khususnya, “Dalam peradilan biasa dapat dibuat spesialisasi-spesialisasi yang  diminta  oleh  undang-undang”.  Selain  itu,  dalam  penjelasan  pasal  tersebut,  “spesialisasi”  adalah  adanya detasemen/spesialisasi  dalam  lingkungan  hukum  secara  umum,  misalnya  Peradilan  Wilayah,  Peradilan  Remaja, Peradilan  Keuangan”,  dan  salah  satunya  adalah  Peradilan  Wilayah.  Pembentukan  pengadilan  bisnis  sebagai  asosiasi yang menangani kasus pasal 11 bergantung pada pertimbangan kecepatan dan keluasan.Pasal 11 Perkara dalam UUK- PKPU ditentukan oleh jangka waktu penyelesaian di tingkat pengadilan bisnis, dan penyembuhan yang sah yang dapat diambil  oleh  pihak  yang  mendokumentasikan  perbedaan  pendapat  secara  langsung  di  tingkat  kasasi  ke  Pengadilan Tinggi  tanpa  ada  rayuan  kepada  Pengadilan  Tinggi.  Pengadilan.  Oleh  karena  itu,  kasus  likuidasi  akan  diselesaikan lebih cepat daripada kasus normal di pengadilan daerah. Jadi secara normatif kewenangan langsung pengadilan bisnis adalah  untuk  menganalisis,  mengadili  dan  memilih  kasus-kasus  permohonan  likuidasi  dan  penangguhan  komitmen angsuran  kewajiban  (PKPU).  Ini  juga  diklarifikasi  dalam  Pasal  300  ayat  (1)  UUK-PKPU,  bahwa  permohonan  pailit dan  verbalisasi  PKPU  dianalisis  dan  dipilih  oleh  visioner  bisnis.  Dengan  rencana  pasal  ini,  mungkin  memberikan pemahaman  bahwa  setiap  instansi  likuidasi  dan  PKPU  yang  diarsipkan  setelah  pengukuhan  UU  No. 37  Tahun  2004 harus  diajukan  ke  pengadilan  bisnis.  Selain  tindakan  yang  ditentukan  dalam  UUK-PKPU,  kewenangan  langsung pengadilan  bisnis  atas  kasus  kepailitan  juga  diperkuat  oleh  undang-undang.  Putusan  Perdebatan  Tinggi  Sah No.013PK/N/1999  tanggal  2  Agustus  1999  tentang  gambaran  penilaian  sahnya  kata  likuidasi  antara  PT  Putra  Putri Fortuna  dan  rekan-rekannya,  sebagai  kemungkinan  PK  terhadap  PT  Persatuan  Hayati  Indonesia  (PT  Enindo  )  dan mitra, sebagai diidentifikasi dengan apakah badan Mediasi dapat menyelesaikan kasus kepailitan.
Dalam  pertimbangannya  yang  sah,  para  ajudikator  menilai  bahwa  "walaupun  Diskresi  merupakan  tambahan hukum yang dibawa ke dunia dari kondisi mediasi. Statuta telah merasakan dampak yang sah yang memberikan Asersi kekuatan  untuk  menyelesaikan  kasus-kasus  yang  muncul.  dari  suatu  pengertian,  berdasarkan  pedoman  Pacta  Sunt Servenda  (1338  Common  Code).Meskipun  demikian,  dalam  pertimbangan-pertimbangan  tambahan  yang  sah,  hakim menyatakan  bahwa,  bagaimanapun,  ahli  langsung  dalam  situasinya  sebagai  tambahan  hukum  tidak  dapat menggantikan otoritas pengadilan bisnis (exctra standar) yang secara tegas disetujui untuk melihat dan mengintervensi penyelesaian  atau  likuidasi  kewajiban.  UU-PKPU  terbaru  juga  mengoordinasikan  penyelesaian  pertanyaan  pasal  11 tentang  persetujuan  dengan  proklamasi  opsional,  untuk  lebih  eksplisit  "Pengadilan  masih  mendukung  untuk  melihat dan  menyelesaikan  tuntutan  penegasan  pasal  11  dari  majelis  yang  mengendalikannya.  pernyataan  perjanjian, sepanjang  komitmen  yang  menjadi  alasan  di  balik  permohonan  likuidasi  itu  telah  mendukung  jalannya  perbuatan sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  2  ayat  (1)  Undang-undang  ini.”  Terlepas  dari  penilaian  tersebut,  dapat  pula dipertimbangkan  untuk  menentukan  konflik  antara  pengadilan  bisnis  atau  badan  mediasi,  khususnya  melalui  aturan dan aturan otorisasi yang sah di Indonesia. menyajikan enam prinsip Salah satu norma tersebut adalah bahwa undang- undang  yang  dibuat  oleh  organisasi  yang  lebih  tinggi  memiliki  kedudukan  dan  kedudukan  yang  lebih  besar. Penyelesaian  olok-olok  likuidasi  yang  direkomendasikan  oleh  hukum  adalah  badan  pengadilan.  Aturan  UUK-PKPU tentang pengadilan bisnis dikaitkan dengan bagian V "pedoman yang unik" mulai dari Pasal 299-302 dan karenanya menyebar  di  berbagai  pasal  dan  pemberitahuan  itu  cukup  dengan  "pengadilan",  hal  ini  dengan  mengacu  pada pengaturan  Pasal  1  angka  (7)  yang  dimaksud  dengan  pengadilan  adalah  pengadilan  bisnis.  Sampai  dengan pemberitahuan lebih lanjut, alasan permintaan melalui kantor media I biasanya muncul dalam pengaturan yang dibuat antara orang yang berkewajiban dan bank, sehingga berdasarkan  aturan  ini, mengakui kekuatan yang diberikan oleh undang-undang memiliki status  yang  lebih tinggi daripada  kontrak  yang diselesaikan oleh dua pertemuan interogasi. Oleh  karena  itu,  sudah  sepatutnya  penyelesaian  sengketa  pasal  11  diselesaikan  di  pengadilan  bisnis.  Mengingat klarifikasi  ini,  tampaknya  memberikan  jaminan  yang  sah  bahwa  kasus-kasus  kepailitan  adalah  wewenang  langsung dari  Pengadilan  Bisnis.  Dengan  tujuan  bahwa  pengadilan  yang  berbeda  dan  badan  tujuan  debat  yang  tidak  sesuai secara mengejutkan tidak memenuhi syarat untuk menyelesaikan kasus likuidasi.

## Latar  Belakang  Dualisme  Kewenangan  Mengadili  Antara  Pengadilan  Niaga  Dan  Pengadilan  Agama  Dalam Perkara Kepailitan Dan PKPU Pada Lembaga Keuangan Syariah
Mengenai  pemaksaan  yang  terjadi  antara  Pengadilan  Bisnis  dan  Pengadilan  Tinggi  dalam  memeriksa  dan menengahi  kasus  likuidasi  dan  PKPU  di  yayasan  moneter  Islam,  itu  benar-benar  terletak  pada  ruang  pencampuran wilayah  hukum  adat  (umum)  ke  wilayah  publik  yang  mengejutkan.  Undang-undang  yang  menggunakan  prinsip- prinsip  hukum  moneter  syariah,  membawa  kemajuan  pemanfaatan.  hukum  adat  ke  ruang  hukum  keuangan  syariah merupakan  bagian  dari  kelemahan  halal.  Selama  ini  Pasal  11  berlaku  secara  lengkap,  khususnya  bagi  semua  orang atau perkumpulan yang akan dilikuidasi sehingga tidak mengetahui apakah pasal 11 itu normal atau tergabung dalam pengertian  keuangan  syariah  dalam  pengaturannya.  Sementara  itu,  dalam  perspektif  hukum  terkait  uang  syariah  itu sendiri,  likuidasi  yang  terjadi  pada  badan-badan  terkait  uang  syariah  atau  orang-orang  yang  melakukan  pengaturan moneter  syariah  dipandang  sebagai  bagian  dari  semacam  "penyelidikan"  yang  pada  umumnya  dirasakan  oleh Pengadilan.  pasal  49  huruf  (I)  UU.  Nomor  3  Tahun  2006  tentang  Pemerataan  yang  Berat.  Mengutip  penilaian  M. Natsir Asnawi bahwa selama kerumitan atau kerumitan itu tidak dijelaskan, makna olok-olok harus tetap pada makna umumnya, khususnya mencakup berbagai pertanyaan yang telah dan mungkin terjadi di bidang uang Islam. 12 Tentu saja, percampuran kekuatan juga terjadi karena perluasan kemampuan Mahkamah Agung ke dalam ranah hukum  publik  menurut  hukum  keuangan  syariah.  Prinsip-prinsip  orang  Islam  sampai  sekarang  tidak  dipandang sebagai  individu  Muslim,  tetapi  telah  digambarkan  sebagai  orang  non-Muslim  atau  substansi  hukum  biasa  yang dengan  sengaja  menyerah  dan  mengikat  secara  sah  rencana  permainan  yang  tunduk  pada  pengaturan  keuangan syariah.  Peningkatan  kemampuan  hukum  Dalam  ranah  hukum  moneter  syariah  telah  menyusup  ke  dalam  batas wilayah  hukum  adat  secara  keseluruhan  yang  telah  menjadi  panutan  sejati  bagi  masyarakat  Indonesia  sehingga memungkinkan  untuk  mengkoordinir  wilayah  hukum  adat  secara  menyeluruh  dengan  hukum  terkait  uang  syariah semakin jelas.
12 M.  Natsir  Asnawi ,  Hukum  Acara  Perdata,  Teori,  Praktik  dan  PERMAsalahannya  di  Peradilan  Umum  dan Peradilan Agama , (Yogyakarta: UII Press, Cet. I, 2016), hlm. 54
Benturan norma antara Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Likuidasi dan PKPU dengan Pedoman Pengadilan Tinggi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Macam-Macam Hukum Uang Syariah (KHES) dan Perma Nomor 14 Tahun 2016 tentang Kerangka Pembahasan Ekyar Pelunasan. UU No. 37 Tahun 2004 membawa pembahasan likuidasi ke Pengadilan Niaga sedangkan Perma No. 2 Tahun 2008 dan Perma No. 14 Tahun 2016 memberi kuasa kepailitan di bidang  moneter  syariah  ke  Pengadilan  Tinggi  untuk  melakukan  harmonisasi  dan  roomisasi  terhadap  pasal  11  dan PKPU di kawasan bisnis syariah. Oleh karena itu, penting untuk memiliki fatwa DSN MUI yang diidentikkan dengan sistem kepailitan syariah sehingga menjadi aturan bagi industri uang syariah. Selain itu, juga memberikan wewenang kepada Pengadilan Tinggi, khususnya kamar-kamar yang ketat untuk melakukan perubahan Perma mengenai masalah keuangan  syariah  dengan  memasukkan  kemampuan  mengurus  kepailitan  di  bidang  bisnis  syariah.  Meskipun  ada pertentangan, kami akan terus memperkuat landasan instrumen pasal 11 yang sesuai dengan standar syariah. Sampai saat  ini,  debat  di  pengadilan  membutuhkan  banyak  waktu,  uang,  dan  energi,  meskipun  standarnya  cepat,  mendasar, dan  biayanya  minimal.  Bagaimanapun,  yang  terjadi  memang  sering  tidak  sesuai  dengan  pedoman.  Demikian  pula dalam penyelesaian soal-soal di bidang keuangan dan bisnis syariah. 13 Dengan asumsi Anda perlu mengambil langkah yang  sah  di  Pengadilan,  Lembaga  Bantuan  Keuangan  Syariah  (LJKS)  atau  klien  harus  merenungkan  kompleksitas yang  terjadi,  juga  bahwa  tidak  semua  hakim  yang  ketat  memiliki  pemahaman  yang  sama  tentang  hukum  keuangan syariah, yang sejujurnya adalah sebagai namun tidak bersahabat. Untuk mengatasi hal ini, penting untuk menentukan target penyelidikan keputusan di bidang uang Islam yang merupakan substansi yang sah dan dirasakan oleh para ahli. Sehingga  kualitasnya  dapat  berubah  menjadi  tujuan  soal  pilihan  yang  sederhana,  cepat  dan  mendasar  serta  memiliki daya paksa bagi LJKS.
Kehadiran  BASYARNAS  telah  dirasakan  dalam  pedoman  hukum  seperti  UU  No.  30  Tahun  1999,  Pedoman Pengadilan  Tinggi  dan  selanjutnya  Fatwa  DSN  MUI,  namun  diakui  belum  cukup  maksimal  untuk  sampai  pada pertanyaan moneter syariah di distrik. Hal lain yang menjadi persoalan adalah pengaturan  yang tidak tertib di antara majelis-majelis,  yang  dalam  perjanjian  tersebut  sebenarnya  menetapkan  dua  alternatif  penyelesaian  yang  sah,  yaitu BASYARNAS dan Pengadilan Tinggi. Soal-soal di Pengadilan Ketat menghabiskan sebagian besar hari dalam waktu yang cukup lama bahkan ada yang membutuhkan waktu satu tahun untuk menyelesaikannya. Ini menunjukkan bahwa interogasi  di  pengadilan  tidak  kuat.  Sementara  itu,  jika  Anda  mengambil  kursus  BASYARNAS,  tidak  semua kabupaten memiliki BASYARNAS, ini juga  menjadi masalah. Pada tahun 2011, MES telah memulai Badan Syafaat Moneter Syariah (BAMES), lengkap dengan semua tolnya. Namun, setelah Beberapa waktu kehadiran BAMES juga tidak dapat hadir karena komponen yang berbeda. Ketua Bidang Dukungan MES menyampaikan bahwa penataan Slip merupakan  hal  mendesak  yang  harus  segera  ditindaklanjuti.  Lagi-lagi,  Thalis  mengungkapkan  bahwa  akan  lucu  jika tidak  ada  LAPS  yang  secara  eksplisit  mengatur  perdebatan  moneter  dan  bisnis  syariah.  Bahkan,  baru  6  LAPS  yang terdaftar  di  OJK  yang  semuanya  non  syariah,  antara  lain  BMAI  untuk  proteksi,  BAPMI  untuk  bidang  usaha permodalan, LAPSPI untuk perbankan, BAMPPI untuk penjaminan dan BMPPI untuk toko barang bekas dan lembaga pembiayaan. Disampaikan Pengurus KOHEBSI, kehadiran Omissions akan menjadi ajang silaturahmi bagi LAPS bagi industri  administrasi  moneter  syariah,  baik  perbankan  syariah,  perlindungan  syariah,  pembiayaan  syariah,  termasuk fintech  syariah.  Menurut  dia,  tanda  langkah  penyelesaian  dalam  Slip  adalah  syafaat  oleh  Arbiter  Syariah  yang  telah ditegaskan  oleh  Pengadilan  Tinggi  dan  Ajudikator  dan  Mediator  Syariah  yang  dijamin  oleh  Pengadilan  Tinggi  yang nantinya  dapat  dipulihkan  dari  BASYARNAS.  Oleh  karena  itu,  ia  berkeyakinan  bahwa  semua  hubungan  bantuan moneter syariah di bawah OJK, harus bersatu dan bersinergi untuk pengakuan Pelanggaran ini. Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa alasan perkara tersebut saat ini sedang ditangani oleh Pengadilan Bisnis karena adanya benturan baku antara UU Kepailitan dan PERMA tentang KHES yang  sampai  saat ini belum terselesaikan. . , terdapat kekosongan legitimasi  sejauh  likuidasi  yang  bertumpu  pada  akad  syariah  dan  adanya  surat  KMA  No.  32/SK/IV/2006  tentang aturan pelaksanaan buku II. Hasil nyata jika kasus tersebut ditangani oleh Pengadilan Bisnis adalah ketidaknyamanan substansi  hukum  terkait  uang  Islam  ke  dalam  hukum  moneter  umum,  perdebatan  antara  tujuan  dan  alamat  yang mengikat  secara  hukum  dan  pemikiran  angsuran  kasus  yang  menekankan  pada  norma-norma  bisnis  dan  pengaturan bisnis alih-alih nilai yang murah hati. Mengingat kekuatan spekulasi dan pedoman master materi lex, dianggap bahwa pasal 11 kasus dan PKPU mengandalkan kontrak syariah adalah kapasitas langsung dari Pengadilan.
13 Yudha  Indrapraja, Kegagalan  Hukum  di  Indonesia  Dalam  Menciptakan  Kepastian  Hukum  Terkait  Sengketa Kepailitan Perbankan Syariah , Jurnal As-Syariah, Vol 16, (2014), h. 233.

## SKEMA : Batas Kewenangan Mengadili
Garis Merah Putus-putus adalah batas kewenangan Pengadilan Niaga. Garis Hijau putus-putus adalah batas kewenangan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah.

## Adanya Kondisi “Legal Loophole”tentang Hukum Kepailitan Syariah
Sejak  disahkannya  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  tentang  Hukum  Berat,  aturan  Syariah  Bagian  11 sampai  saat  ini  belum  ada.  Faktor  super  yang  dapat  dibayangkan  adalah  bahwa  situasi  Pasal  11  dan  PKPU  akan menjadi  kasus  yang  jarang  naik  ke  atas  dan  tidak  sebanyak  kasus  umum  yang  luas  sehingga  para  ahli  publik  untuk keadaan sekarang tidak melatihnya. . DPR secara andal mengakui keberadaan UU tersebut. Anehnya, dalam pasal 49 huruf (I) mengenai segmen penjelasan “aspek keuangan syariah” hanya menitikberatkan pada poin (k) saja dan tidak menolak indikasi likuidasi syariah sebagai salah satu komponen pembahasan terkait uang syariah.
Menurut  Amran  Suadi  (Pengawas  Mahkamah  Agung)  ketika  kondisi  pembicaraan  Hukum  Mahkamah  Agung sekitar  saat  itu,  pada  saat  itu,  kaki  tangan  dan  ahli  Pengadilan  Parah  sengaja  menghindari  tanda  pasal  11  yang bergantung pada kontrak syariah sebagai komponen syariah. Dalam diskusi terkait uang, ini adalah upaya politik yang murni  dengan  tujuan  memposisikan  hukum  moneter  Islam  ke  dalam  wilayah  hukum  publik  tidak  terlihat  serius  dan radikal dan membutuhkan siklus yang benar-benar berkembang untuk dirasakan oleh masyarakat secara keseluruhan. Bagian  dari  titik  sekitar  kemudian  adalah  untuk  menghindari  pengaruh  Pengadilan  Parah  dalam  menangani  diskusi keuangan syariah sehingga tidak ada. Untuk kepentingan politik sehubungan dengan persekutuan atau teknik likuidasi bagi  bank  syariah,  maka  pada  saat  itu  masalah  kepailitan  berbasis  syariah  di  Indonesia  diselesaikan  dengan  aturan baku Pasal 11. Aturan kepailitan berdasarkan syariah dalam aturan Indonesia hanya ada dalam Perma Nomor 2 Tahun 2008  tentang  KHES  dan  anehnya  kemudian  beberapa  artikel  membicarakannya.  Diantara  pasal-pasal  yang  memuat pasal  11  dan  PKPU  mulai  dari  pasal  1  pasal  6,  7,  8,  pasal  5  pasal  2,  pasal  7  dan  8.)  merupakan  bentuk  formalisasi syariat  Islam  yang  sejati,  hanya sebagai jalan untuk memenuhi syariat. kebutuhan dalam  ruang sasaran pembahasan. NS.  Sampai  saat  ini,  kehadiran  KHES  oleh  afiliasi  tertentu  belum  ditanggapi,  umumnya  berpikir  bahwa  payung hukum  belum  berubah  menjadi  aturan  untuk  Pengadilan  Tinggi.  Ketiadaan  aturan  setingkat  undang-undang  yang mengatur  pasal  11  yang  bergantung  pada  akad  syariah  membuat  kewenangan  intervensi  likuidasi  dan  kasus  PKPU dalam asosiasi keuangan syariah justru masuk dalam ranah Busi mengingat, semua materiil yang termuat dalam Perma No. 2 Tahun 2008 tentang KHES juga mengandung hukum acara dan substansi khusus untuk melihat pasal 11 perkara yang bertumpu pada akad syariah dan jika signifikan payung hukumnya diperluas menjadi undang-undang.
Hasil  sah  dari  penanganan  perkara  subordinasi  syariah  pasal  11  oleh  Pengadilan  Niaga  dengan  cepat mempengaruhi  pemanfaatan  hukum  materiil  yang  digunakan.  Menurut  pandangan  utang  syariah  di  Indonesia,  ada kecenderungan untuk mengubah pengakuan komitmen syariah menjadi kewajiban konvensional. Hal ini menimbulkan kesan adanya ketegangan substansi hukum terkait uang syariah menjadi hukum moneter biasa .
Perubahan hakekat hubungan hukum secara khusus dapat dilihat dari bagian persyaratan pencatatan permintaan likuidasi dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Ayat 11 dan Penundaan Kewajiban Komitmen  Bagian  secara  khusus.  keberadaan  bank  dan  pemegang  obligasi.  Setiap  penyelidikan  pasal  11  yang bertumpu  pada  syariah  yang  terjadi  secara  andal  mengajukan  upaya-upaya  untuk  dipaksakan  untuk  meningkatkan prasyarat  para  rentenir  dan  pemegang  obligasi,  meskipun  perkumpulan  tersebut  (penghuni  dan  peminjam)  tidak  ada dalam setiap pembiayaan syariah, dalam syariah. pembiayaan hanya asosiasi afiliasi diketahui, khususnya satu pihak membantu  yang  lain.  Lainnya,  yang  dibiayai  untuk  membantu  orang-orang  yang  uang  tunainya  maupun  sebaliknya, tidak  memiliki  alasan  untuk  mengeksploitasi  pembiayaan  Islam.  Karena  pendokumentasian  kasus-kasus  yang bergantung  pada  pengaturan  syariah  ke  Pengadilan  Bisnis,  potensi  untuk  memadukan  ide  pembiayaan  syariah  nyata dengan  pemikiran  komitmen  standar  tidak  diragukan  lagi  akan  terjadi. 14 Kedua,  satu  lagi  akibat  dari  penanganan perkara  pendirian  usaha  yang  berkaitan  dengan  uang  syariah  oleh  Pengadilan  Niaga  adalah  akan  terjadi  sinkronisasi antara  pengaturan  dan  alasan  penyidikannya.  Subbagian  dan  subbagian  keuangan  syariah  dicakup  oleh  istilah  bisnis syariah,  misalnya  murabahah,  refleksi,  mudharabah,  qardh,  hiwalah,  ijarah,  kafalah,  dan  sebagainya.  Kasus-kasus diselesaikan  dalam  lingkungan  yang  sah  yang  benar-benar  bertanggung  jawab  atas  masalah-masalah  yang  berkaitan dengan  nilai-nilai  syariah  Islam.  Dalam  hal  diajukan  pada  struktur  legitimasi  yang  tidak  memiliki  makna  aturan syariah,  yang  akan  muncul  adalah  tidak  adanya  kesepakatan  antara  akta  kesepakatan  dan  motivasi  di  balik  diskusi. Pemahaman diselesaikan di dalam struktur syariah, sedangkan penyelesaiannya dilakukan dalam lingkungan yang sah yang tidak menggunakan aturan dan norma syariah.
Untuk  mengakhiri  perjuangan  baku  antara  UU  no.  37  Tahun  2004  dan  PERMA  Nomor  2  Tahun  2008  harus dilakukan  upaya  sinkronisasi.  Menurut  penulis,  kata  pailit  dan  PKPU  dalam  Pasal  300  ayat  1  Undang-Undang Likuidasi  Nomor  37  Tahun  2004  mempunyai  arti  umum  atau  mengandung  arti  umum  yang  mengacu  pada  standar dasar  moneter  yang  berhadapan  dengan  Pasal  11  seperti  perkumpulan  perusahaan,  perbankan  umum,  dll.  hukum dibuat. Kesepakatan tentang  kata likuidasi dan PKPU dalam landasan moneter bersama dalam pasal  tersebut selama ini sebagian besar dirasakan pemikiran bahwa sifat umum mereka telah dibatasi oleh adanya lex specialis (spesialisasi) dalam  penyajiannya.  dari  beberapa  asosiasi  terkait  uang  Islam.  Penyajian  asosiasi  keuangan  Islam  mengurangi keberadaan  lembaga  keuangan  adat  yang  memiliki  substansi  sendiri  dari  strategi  otentik  yang  luar  biasa  dari  tujuan diskusi  menurut  yang  konvensional,  di  mana  tujuan  penyelidikan  diselesaikan  dengan  mengandalkan  norma-norma syariah.  Di  sini  jelas  ada  PERMA  nomor 2 Tahun  2008  yang  dituangkan  dalam  pasal  7 ayat  2  sebagai  lex  specialis (aturan  yang  belum  pernah  terjadi  sebelumnya)  yang  benar-benar  menggantikan  norma  umum  pasal  300  ayat  1  UU Likuidasi dalam menyelesaikan olok-olok pasal 11 dan PKPU dalam  Islam. organisasi moneter dengan memberikan kesanggupan kepada Pengadilan Tinggi untuk mengadilinya sesuai dengan perintah Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006.  Berdasarkan  masalah  yang  menyertainya,  dapatkah  kedudukan  PERMA  lex  master  didasarkan  pada  standar yang  sah?  Pembuatnya  sependapat  dengan  Jimly  Asshidqie. 15 yang  mengandung  Peraturan  Induk  (PERMA)  sebagai peraturan yang  tidak lazim sehingga tergantung pada peraturan lex master untuk mencemarkan badan pengatur yang bersifat  generalis  dan  sesuai  dengan  yang  direncanakan  oleh  pembuatnya  selama  belum  ada  peraturan  perundang- undangan  yang  mengatur  pasal  11  dan  PKPU  dalam  perkumpulan  keuangan  yang  memanfaatkan  syariah.  prinsip.  , PERMA Nomor 2 Tahun 2008 sebagai pengisi 23 Jimly Asshidqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme, hal. 278-279. 21  tidak  sah  untuk  memilih  kapasitas  Pengadilan  Agung  dalam  kasus  likuidasi  dan  PKPU  yang  bergantung  pada kontrak syariah.24 Pemberian kapasitas kepada Pengadilan Bisnis untuk melihat masalah kepailitan dan PKPU dalam asosiasi  terkait  uang  yang  menggunakan  pedoman  syariah  adalah  terlarang  sikap  dan  bertentangan  dengan  amanat UUD  1945  yang  menjamin  kesempatan  bagi  setiap  pengikutnya  untuk  mengamalkan  ajarannya  yang  keras.25 Perubahan sesuai dengan hukum moneter syariah bagi umat Islam atau lembaga keuangan bahwa pemanfaatan prinsip syariah adalah hak dan peluang sentral untuk harus dipikirkan. Anehnya jika pembahasan pasal 11 dan PKPU dalam perkumpulan terkait uang syariah dipilih berdasarkan hukum moneter baku, bukan hukum keuangan syariah.
14 Ghansam  Anam,  dkk, Problematika  Aplikasi  Ekonomi  Syariah  Dalam  Rezim  Hukum  Kepailitan  Di  Indonesia, Jurnal Bina Mulia Hukum, Vol. 2, (2017), h. 70.
15 Dian  Asriani  Lubis, Kepailitan  Menurut  Ibnu  Rusyd  dan  Perbandingannya  Dengan  Hukum  Kepailitan  di Indonesia, Jurnal Hukum Islam, Vol. XIII, No. 2, Nopember 2013,hlm.22.
Persentase perkara kepailitan dan PKPU di lima Pengadilan Negeri periode Januari 2019-Juni 2020. Sumber: Riset HOL
Kuantitas  kasus  Pasal  11  dan  PKPU  akan  terus  berkembang  selama  pandemi.  Contoh  permohonan  Pasal  11, khususnya  PKPU,  berkembang  secara  mendasar  hingga  saat  ini.  Menurutnya,  kasus  utang  dan  PKPU  yang  jauh jangkauannya  karena  debitur  wanprestasi  akibat  Covid.  Misalnya,  tidak  membuat  tanggung  jawab,  misalnya, membayar  komitmen  karena  keadaan  keuangan  asosiasi  yang  menurun.  Kondisi  ekonomi  Indonesia  mungkin  akan berdampak besar karena Covid, meskipun penurunan Covid yang mempengaruhi dunia usaha, membuat para spesialis keuangan  sulit  untuk  memenuhi  tanggung  jawab  mereka  dengan  cara  yang  menyenangkan.  Kompensasi  mereka dipengaruhi  kecuali  jika  asosiasi  memiliki  banyak  spekulasi  atau  cadangan  dana  cadangan  sehingga  mereka  dapat memenuhi tanggung jawab mereka. Praktis semua visioner bisnis akan kesulitan memenuhi tanggung jawabnya dalam kondisi  pandemi  Covid.  Dengan  selesainya  aksi  bisnis,  cicilan  juga  akan  berhenti.  Hal  ini  membuat  asosiasi  lalai memenuhi kewajibannya untuk mengawasi tagihan tepat waktu.

## SIMPULAN
Alasan terjadinya dualisme kekuasaan mediasi antara Pengadilan Niaga dan Pengadilan Tinggi dalam pasal 11 perkara  dan  PKPU  dalam  yayasan  moneter  syariah  adalah  karena  tidak  sinkronnya  standar  legitimasi  yang  termuat dalam  Pasal  300  ayat  1  Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2004  tentang  Likuidasi  dan  PKPU  serta  Pasal  7  ayat  2 PERMA  Nomor  2  Tahun  2008  tentang  KHES.  Ketidaksinkronan  standar  dalam  kedua  pedoman  ini  mendorong pengenalan pemahaman dualisme keterampilan arbitrase dalam kasus kepailitan dan PKPU dalam organisasi moneter Islam.
Perkara  kepailitan  dan  PKPU  yang  didasarkan  pada  kontrak  syariah  sepenuhnya  merupakan  kemampuan Pengadilan  Tinggi.  Ini  tergantung  pada  dua  pendapat,  khususnya  profesional  yang  terlatih  secara  lex  dan  hipotesis kekuasaan.  Kehadiran  PERMA  No.  2  Tahun  2008  menggantikan  pengaturan  Bab  11  UU  yang  standar  hukumnya belum  sampai  pada  substansi  hukum  keuangan  syariah.  Mengingat  hipotesis  kekuasaan,  tidak  salah  lagi  ada  titik puncak  ke  posisi  untuk  memberikan  penilaian.  UU  Kepailitan  hanya  terampil  untuk  menengahi  kasus  likuidasi  dan PKPU  di  lembaga  keuangan  biasa,  sementara  UU  Pengadilan  Tinggi  menengahi  semua  perdebatan  moneter  syariah mengingat kepailitan dan PKPU untuk organisasi moneter syariah.
Adanya kekosongan hukum atau klausul pelarian yang sah dalam set umum hukum di Indonesia di mana tidak ada pedoman yang jelas sehubungan dengan prosedur pailit atau metodologi untuk yayasan moneter  Islam, sehingga perdebatan  likuidasi  yang  bergantung  pada  kontrak  syariah  diselesaikan  dengan  kepailitan  adat.  pedoman.  Pedoman likuidasi  berdasarkan  kontrak  syariah  dalam  pedoman  Indonesia  hanya  ada  dalam  PERMA  Nomor  2  Tahun  2008 tentang KHES dan anehnya kemudian beberapa pasal menelitinya. Menurut penciptanya, kekurangan pedoman tingkat undang-undang  yang  mengatur  likuidasi  yang  bergantung  pada  akad  syariah  adalah  hal  yang  membuat  otoritas menyelesaikan kasus kepailitan dan PKPU dalam organisasi moneter syariah masih berada di ranah Pengadilan Bisnis.

## DAFTAR PUSTAKA
Adrian Sutedi , Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan . Jakarta : Raih Asa Sukses., 2014. Ahmad Mujahidin, Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia , Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010. Any Nugroho, Hukum Perbankan Syariah . Yogyakarta:Aswaja Pressindo, 2015. Daeng Naja, Akad bank Syariah , Pustaka. Yogyakarta:Yustisia, 2011.
Elyta Ras Gintin, Hukum Kepailitan : Teori Kepailitan . Jakarta : Sinar Grafika,2018.
Jimly As-shiddiqie, Perihal Undang-Undang , Jakarta:LIPI,2004. Jono, Hukum Kepailitan . Jakarta : Sinar Grafika, 2018. Mardani, Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia .Bandung:PT.Refika Aditama,2018. Maria Farida Indrati S, Ilmu Perundang-Undang: Jenis, Fungsi, Materi Muatan. Yogyakarta: Kanisius, 2007. Muh.Firdaus,dkk, Sistem dan Mekanisme Pengawasan Syariah .Jakarta : Renaisan, 2005. Muhammad, Manajemen Bank Syariah .Yogyakarta : UPP AMP YKPN,2002. M.Hadi  Shubhan, Hukum  Kepailitan,  Prinsip,  Norma,  dan  Praktik  di  Peradilan. Jakarta:  Kencana  Prenada  Media Group,2012.
Munir Fuady, Hukum Pailit, Bandung : Citra Aditya Bhakti, 2002. M. Natsir Asnawi, Hukum Acara Perdata, Teori, Praktik dan PERMAsalahannya di Peradilan Umum dan Peradilan Agama , Yogyakarta: UII Press, Cet. I, 2016 Soerjono  Soekanto  &  Sri  Mamudji, Penelitian  Hukum  Normatif  (Suatu  Tinjauan  Singkat), .  Jakarta  :  Rajawali Pers,2001.
Sutiyoso  Bambang, Penyelesaian  Sengketa  Bisnis  :  Solusi  dan  Antisipasi  Bagi  Peminat  Bisnis  Dalam  Menghadapi Sengketa Kini dan Mendatang .Yogyakarta:Citra Media,2006. Sutan  Remy  Sjahdeini, Hukum Kepailitan  :Memahami  Undang-Undang Nomor  37 Tahun  2004 Tentang  Kepailitan. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti,2009.
Serlika  Aprita, Hukum  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang:Perspektif  Teori. Malang:Setara Press, 2018. Sutan Remy Sjahdeini,. Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran . Jakarta: Kencana,2015. Trisadini  Prasastinah  Usanti  dan  Nurwahjuni, Model  Penyelesaian  Kredit  Bermasalah ,  (Surabaya:  Revka  Pertra Media, 2014 Victorianus  M.H.  Randa  Puang, Penerapan  Asas  Pembuktian  Sederhana  dalam  Penjatuhan  Putusan  Pailit, Cet.  I. Bandung: Satu Nusa,2011.

## Jurnal
Ashinta  Sekar  Bidari,  Reky  Nurviana.  (2020).  “Stimulus  Ekonomi  Sektor  Perbankan  Dalam  Menghadapi  Pandemi Coronavirus Disease 2019 Di Indonesia”, Jurnal Ilmu Hukum , Vol. 4 No. 1. Dian  Asriani  Lubis.  (2013). Kepailitan  Menurut  Ibnu  Rusyd  dan  Perbandingannya  Dengan  Hukum  Kepailitan  di Indonesia, Jurnal Hukum Islam, Vol. XIII, No. 2. Ifa Lathifa Fitriani. (2012). Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dalam Pemaknaan Hukum Islam dan Sistem Hukum Positif di Indonesia, Jurnal Supremasi Hukum, Vol. 5 No. 1. Yudha  Indrapraja.  (2014). Kegagalan  Hukum  di  Indonesia  Dalam  Menciptakan  Kepastian  Hukum  Terkait  Sengketa Kepailitan Perbankan Syariah , Jurnal As-Syariah, Vol 16.

## Webinar
Webinar“Menghadang  Potensi  Kepailitan  Dalam  Industri  Keuangan  Syariah,  diselenggarkaan  oleh  Perkumpulan Konsultan Hukum Ekonomi dan Bisnis Syariah Indonesia (KoHEBSI) bekerjasama dengan TNC & Friends dan Kantor Hukum Sidqi &Sidqi Advocates , Jumat 10 Juli 2020.