Volume 13, Number 2, 2022

## PERJUANGAN PANGERAN NOTOKUSUMO DAN IR. SUKARNO: KAJIAN KOMPARATIF HISTORIS
Harto Juwono
Program Studi Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Sebelas Maret hartojuwonomtl@gmail.com

## Abstrak
Tulisan ini merupakan hasil kajian terhadap dua tokoh terkenal dalam sejarah Indonesia khususnya sejarah Jawa, yaitu Pangeran Notokusumo yang kemudian menjadi KGPA Paku  Alam  I  dan  Sukarno  yang  kemudian  menjadi  presiden  pertama  Indonesia. Tujuannya  adalah  untuk  mengangkat  kesamaan  nilai  yang  diperoleh  dari  proses perjuangan  keduanya  dalam  menghadapi situasi  di  bawah  dominasi  kolonial.  Untuk bisa  mewujudkan  tujuan  ini,  metodologi  yang  digunakan  adalah  strukturasi  dengan tekanan pada peran agent dalam proses interaksi dan reproduksinya terhadap struktur yang  ada,  sehingga  menghasilkan  suatu  bentuk  struktur  baru.  Dengan  analisis  ini, proses perjuangan mereka bisa digambarkan dan terutama interaksi antara agent dan struktur  yang  ada  ( agency ).  Dari  situ  bisa  ditemukan  adanya  bentuk  perbandingan historis  dalam  struktur  yang  berbeda  namun  dengan  system  yang  serupa,  yaitu peralihan kekuasaan dari satu rezim ke rezim yang lain. Karena batasan dari tulisan ini adalah  era  sebelum  kemerdekaan,  data  yang  digunakan  difokuskan  pada  data  atau referensi yang dihasilkan pada era kolonial atau sezaman seperti khasanah arsip yang tersimpan  di  ANRI  yaitu  bundel  Yogyakarta,  dengan  tambahan  beberapa  referensi sumber sekunder.
Keywords: Notokusumo, Sukarno, Pergantian Kekuasaan, Kerjasama, Struktur.

## Abstract
This  paper  is  the  result  of  a  study  of  two  famous  figures  in  Indonesian  history, especially  the  history  of  Java,  namely Prince  Notokusumo  who later  became  KGPA Paku Alam I and Sukarno who later became Indonesia's first president. The aim is to raise the common values obtained from the struggle process of the two in dealing with the  situation  under  colonial  domination.  To  be  able  to  achieve  this  goal,  the methodology  used  is  structuration  with  an  emphasis  on  the  role  of  the  agent  in  the process of interaction and reproduction of the existing structure, so as to produce a new form of structure. With this analysis, the process of their struggle can be described and especially the interaction between the agent and the existing structure (agency). From there it can be found that there is a form of historical comparison in a different structure but with a similar system, namely the transfer of power from one regime to another. Because the limitation of this paper is the pre-independence era, the data used is focused on data or references produced in the colonial era or contemporaries such as the archives stored at ANRI, namely the Yogyakarta bundle, with the addition of several secondary sources references.
Keywords: Notokusumo, Sukarno, Change of Power, Cooperation, Structure.

## PENDAHULUAN
Tulisan ini berusaha mengungkapkan perbandingan dua tokoh yang memegang peranan penting dalam era dan struktur yang berbeda, namun menunjukkan pola taktik yang  serupa  untuk  mempertahankan  eksistensi  dirinya.  Dari  perbandingan  tersebut, setidaknya ada dua hal yang sangat menentukan peran mereka.
Pertama, struktur yang berlangsung pada masa mereka hidup menunjukkan masa perubahan  yang  besar  sebagai  akibat  dari  pergantian  rezim  kekuasaan.  Pangeran Notokusumo memainkan peran penting dan strategisnya pada masa pergantian rezim kekuasaan  kolonial  dari  Belanda  kepada  Inggris,  sementara  Ir,  Sukarno  mengalami pergantian kekuasaan dari rezim kolonial Hindia Belanda menuju rezim militer Jepang lebih dari seabad kemudian. Dalam konteks historiografi Indonesia, kedua periode ini sangat penting di luar era pemerintahan kolonial Belanda, dan arti penting keduanya juga menghubungkan kepulauan Indonesia dengan perubahan konstelasi politik dunia pada  zamannya:  yang  pertama  dengan  proses  peperangan  Napoleon  di  Eropa,  yang kedua dengan Perang Dunia II di Pasifik.
Kedua,  masing-masing  memiliki  kemampuan  dan  potensi  untuk  memainkan peranannya sehingga mereka bukan hanya mampu menyelamatkan diri dari polarisasi politik yang mewarnai strukturnya namun juga mampu memanfaatkan struktur tersebut untuk  tampil  dalam  menempati  posisi  strategis  dalam  struktur  baru  yang  diciptakan sebagai akibat perubahan politik. Keduanya memiliki kesamaan menghadapi struktur lama  sebagai  lawan  utama  dalam  perjuangannya,  yaitu  rezim  kolonial  Belanda,  dan memanfaatkan rezim atau struktur baru yang dibentuk pasca keruntuhan struktur lama. Dengan strateginya, keduanya juga memperoleh kepercayaan dari rezim penguasa baru yang memberi mereka peluang untuk memainkan peran strategisnya sehingga akhirnya membuka jalan menuju kesempatan dalam membentuk struktur baru.
Melalui  perbandingan  tersebut  arti  penting  adalah  membuktikan  adanya perulangan  pola  yang  dimainkan  oleh  taktik  politik  dari  para  tokoh  yang  berperan sebagai agent dalam  perubahan  struktur  yang  terjadi  pada  historiografi  Indonesia.
Meskipun  dengan  lingkup  yang  berbeda,  Notokusumo  pada  level  local  sementara
Sukarno  di  tingkat  nasional,  keduanya  mampu  menggunakan  kemampuan  yang  ada untuk membentuk tatanan baru dan memisahkan diri dari struktur lama. Dalam hal ini pola  strategi  politik  yang  melatar  belakangi  kesamaan  dari  keduanya,  yakni  latar belakang kehidupan budaya Jawa yang dominan menegaskan permainan politik yang sama pada kedua tingkatan itu.
Dengan melihat arti penting di atas, tulisan ini bermaksud untuk menampilkan makna  yang  bisa  dipetik  dari  proses  pembentukan  struktur  baru,  Kadipaten Pakualaman  dan  Negara  Republik  Indonesia  yang  merdeka,  yang  dimotori  oleh keduanya  dalam  konteks  masing-masing.  Terlepas  dari  perbedaan  ruang  dan  waktu, tekanan yang diberikan di sini adalah menempatkan mereka dalam proses perubahan struktural dan interaksi yang mereka lakukan sebagai suatu proses yang berakhir pada penggantian struktur baru di bawah kepemimpinan masing-masing ( agency ).
Sejumlah karya pernah dibuat terkait dengan kedua tokoh sentral yang menjadi agent dalam karya ini. Antara lain karya C. Poensen, “Amangkoeboewana II” yang dimuat dalam majalah Bijdrage tot Koninklijk Instituut voor Indische Taal, Land en Volkenkunde tahun 1905 yang antara lain mengisahkan peran Pangeran Notokusumo dalam  proses  pergolakan  politik  di  Kesultanan  Yogyakarta  di  bawah  pemerintahan Sultan  Hamengku  Buwono  II.  Begitu  juga  dengan  karya  seorang  penulis  anonim, “Overzicht  van  de  voornaamste  gebeurtenissen  in  het  Djocjakartasche  rijk,  sedert deszelfs stichting (1755) tot aan het einde van het Engelsche tusschenbestuur (1815)” dalam Tijdschrift  voor  Nederlandsch  Indie, tahun  1844,  jilid  III,  peran  Pangeran Notokusumo  mendapatkan  posisi  yang  penting  dalam  proses  peristiwa  yang berlangsung di Yogyakarta.
Beberapa karya mengenai Ir. Sukarno juga telah dibuat khususnya yang melihat perjuangannya sejak era penjajahan Belanda. Karya Benedict R.G.O. Anderson, Java in  a  time  of  revolution:  occupation  and  resistance  1944-1946 memuat  keterangan tentang  peran  penting  Sukarno  di  masa  pendudukan  Jepang  hingga  tercapainya revolusi kemerdekaan. Dalam tulisannya, Anderson menjelaskan bagaimana Sukarno melakukan  interaksi  dengan  para  tokoh  penting  ( agent )  lainnya  dalam  proses
perubahan yang berlangsung dari struktur militer Jepang hingga menuju suatu struktur baru yang ditandai dengan kemerdekaan Indonesia.

## METODE
Dari latar belakang yang disampaikan di atas, tampak jelas bahwa dalam kajian ini  metodologi  strukturasi  menjadi  sarana  untuk  menjelaskan  proses  rekonstruksi sekaligus  untuk  mengarahkan  hasil  analisis  dalam  bentuk  kesimpulan.  Meskipun tulisan ini lebih menunjukkan pada bentuk perbandingan ( comparative history ), namun ada kesamaan besar yang ditunjukkan oleh kedua fenomena itu. Kesamaan ini adalah adanya  peran  individu  sebagai  bagian  dari  struktur  yang  melalui  kemampuan ( capability ) 1 dan lewat proses interaksi ( agency ) mampu mendobrak tatanan yang ada dan menciptakan tatanan baru sebagai karya mereka (reproduksi).
Penggunaan comparative  historical  analysis seperti  yang  disinggung  di  atas cukup  penting  mengingat  dengan  penerapan  analysis  tersebut  akan  bisa  ditemukan persamaan dan perbedaan dalam usaha untuk mengangkat determinan kausalitas ( an effort  to  highlight  causal  determinants )  yang  membentuk  rangkaian  peristiwa  dan menjadi titik awal dari perkembangannya (Lange, 2013: 4).
Dengan  meminjam  istilah  Anthony  Giddens, change  and  order ,  kedua  tokoh utama  dalam  peristiwa  ini  berusaha  diungkapkan  dengan  latar  belakang  lingkungan hidup  mereka  dan  arah  pemikirannya  yang  mengakibatkan  mereka  mengalami benturan dengan struktur lama dan mendorong ide mereka untuk menciptakan struktur baru. Proses ini hanya bisa mereka hadapi dan jalani ketika keduanya memiliki modal dalam  bentuk  kemampuan  ( capability )  dan  dimungkinkan  oleh  aturan-aturan  dari struktur yang ada.
Meskipun keduanya mengalami penekanan dari struktur lama, yakni penahanan oleh  penguasa  kolonial  Belanda,  dalam  perubahan  struktur  yang  terjadi  mereka
1 Giddens menyebut knowledgeability dan capability dari agent sebagai berlaku universal bisa mempengaruhi kondisi bertindak (Brand and Jary, 2014: 100).
memperoleh peluang untuk menampilkan diri dan menggunakan kemampuannya. Baik rezim kolonial Inggris pada tahun 1812 maupun rezim militer Jepang pada tahun 1942 membuka  peluang  terhadap  orang-orang  yang  dianggap  lawan  utama  rezim  lama, sebagai para tokoh yang dipercaya dan diberi kesempatan untuk memainkan peranan penting  mereka,  meskipun  hal  itu  dimanfaatkan  bagi  kepentingan  masing-masing rezim baru.
Dengan menggunakan pendekatan Giddens, Christopher Lloyd menyampaikan sebagai berikut:
Agency  in  general  has  two  related  meanings.  First,  it  is  the  relative autonomous power that an entity or part of a system has to produce an effect, that is, to be an agent of a change or phenomenon. Second, it is the power that a  person  has  to  act  on  behalf  o  another,  according  to  a  certain  remit  or instruction, to try to bring about a result or outcome desired by the principal (Lloyd, 1989: 93).
Agency pada  umumnya  memiliki  dua  makna  yang  terkait.  Pertama, agency merupakan kekuatan otonom yang bersifat relative sehingga satuan atau bagian dari  suatu  system  menghasilkan  efek,  yakni  menjadi  agen  perubahan  atau fenomena.  Kedua, agency merupakan  kekuatan  yang  dimiliki  orang  untuk bertindak  atas  nama  orang  lain  menurut  pesan  atau  instruksi  tertentu,  dalam mencoba  menciptakan  hasil  atau  produk  yang  dikehendaki  oleh  pelaku utamanya.
Dari  penjelasan  Lloyd  tersebut  bisa  diketahui  bahwa  unsur  kekuatan  ( power ) dalam proses perubahan yang dilakukan oleh agent sangat penting. Dengan kekuatan ini, maka perubahan bisa diciptakan oleh agent sesuai dengan tujuan yang akan dicapai olehnya.

## Apa yang dimaksud oleh Lloyd ini ditegaskan lebih lanjut demikian
Power is indeed unevenly distributed so that in all societies most people have little power to control and alter their own life patterns, while a few people have a great deal of power to control their own lives and the lives of others, and to manipulate  and  transform  social  situations  and  structures.  The  social embeddedness and class distinctiveness of power seem undeniable (Christipher Lloyd, 1989: 94).
Kekuatan sebenarnya terbagi tidak merata sehingga dalam semua masyarakat, kebanyakan orang memiliki sedikit kekuatan untuk mengontrol dan mengubah
pola hidup mereka sendiri, sementara sedikit orang memiliki banyak kekuatan untuk mengontrol hidupnya dan kehidupanorang lain dan memanfaatkan serta mengubah  situasi  dan  struktur  social.  Ketrikatan  social  dan  perbedaan  klas kekuatan tampaknya tidak bisa dibantah.
Lloyd  melihat  bahwa  tidak  semua  anggota  ( agent )  dalam  struktur  bisa  tampil untuk melakukan perubahan karena penguasaan kekuatan ( power ) tidak merata. Oleh karenanya power menjadi inti dari kemampuan untuk menciptakan proses perubahan, di samping keberadaan agent sendiri. Dalam hal ini power bisa diperoleh agent melalui kemampuannya  ( capability )nya  sendiri  seperti  yang  disampaikan  oleh  Giddens, maupun dimungkinkan oleh struktur yang berlaku dalam keberadaan agent.

## A. Pangeran Notokusumo
Pangeran Notokusumo adalah seorang putra dari Pangeran Mangkubumi, yang kemudian bertahta di Yogyakarta sebagai Sultan Hamengku Buwono I. Notokusumo dilahirkan  di  daerah  Kedu  pada  tahun  1760,  seperti  kakaknya  Raden  Mas  Sundoro yang kelak menggantikan ayahnya sebagai raja di Kesultanan Yogyakarta dengan gelar Sultan Hamengku Buwono II.  Ibunya adalah Raden Ayu Srenggoro, putri dari seorang bupati di tanah Kedu Kyai Tumenggung Notoyudo (Rouffaer, 1918: 603). 2
Tidak lama setelah kelahirannya, seiring dengan posisi ayahnya yang semakin mapan bertahta di Yogyakarta, Notokusumo  bersama ibunya dibawa ke Yogyakarta atas  perintah  Sultan  Hamengku  Buwono  I  dan  sejak  itu  tinggal  dan  dibesarkan  di lingkungan  kraton  Yogyakarta  bersama  kakaknya  Raden  Mas  Sundoro.  Keduanya memiliki hubungan dekat dengan ayahnya, dan ayahnya juga memberikan perhatian kepada  kedua  putranya  yang  diharapkan  akan  menjadi  pilar  utama  Kesultanan Yogyakarta  di  masa  mendatang.  Ini  terbukti  ketika  pada  tahun  1780an,  Raden  Mas Sundoro dilantik menjadi putra mahkota sementara Notokusumo mendapatkan gelar
2 Ada hubungan erat antara daerah Kedu dan Sultan Hamengku Buwono I karena pada masa  perjuangannya  melawan  VOC  sebelum  tahun  1755,  Kedu  menjadi  daerah  gerilya Pangeran Mangkubumi. Oleh karenanya para putra utama Pangeran Mangkubumi dilahirkan di daerah Kedu dan juga memiliki darah keturunan elite penguasa Kedu (Louw, 1889: 49-50).
sebagai  pangeran  yang  diminta  untuk  mendampingi  kakaknya  kelak  memerintah sebagai raja di Yogyakarta ( Gedenkschrift uitgegeven ter gelegenheid van het 25 jarig Bestuurs  Jubileum  van  Zijne  Hoogheid  P.A.A.  Pakoealam  VII,  hoofd  van  het Pakoealamsche huis 1906-1931, tanpa tahun terbit: 2).
Sejak  awal  perhatian  Sultan  Hamengku  Buwono  I  terhadap  Pangeran Notokusumo sangat besar dan mereka menjalin hubungan yang baik, bahkan melebihi putra mahkota Raden Mas Sundoro. Salah satunya adalah kepercayaan sultan kepada Notokusumo yang ditugasi sebagai pemimpin kesatuan pengamanan kraton. Dengan tugas  itu.  Notokusumo  mampu  mengamankan  kraton  Yogyakarta  dan  wilayah kesultanan  dari  ancaman  gerombolan kecu yang  mengganggu  keamanan  kawula Yogyakarta.  Berkat  tindakan  Notokusumo,  suasana  keamanan  di  Kesultanan Yogyakarta  berhasil  ditegakkan.  Hal  ini  menumbuhkan  kepercayaan  Sultan Hamengku  Buwono  I  yang  semakin  besar  terhadap  Notokusumo  (Poensen,  1902: 346). 3
Selain  mendapatkan  kepercayaan  dan  perhatian  dari  ayahnya,  posisi Notokusumo secara politik kekeluargaan juga diperkuat lewat perkawinannya dengan putri Tumenggung Sosrowinoto, yang menjadi ayah Raden Ayu Adipati Sepuh atau permaisuri Sundoro yang merupakan putra mahkota. Dengan demikian Notokusumo memiliki hubungan periparan dengan Sundoro selain juga sebagai adik kandung.
Namun  demikian  langkah  ini  justru  mulai  menimbulkan  kekhawatiran  pada putra mahkota terhadap keberadaan Notokusumo. Selain juga statusnya yang semakin kuat dalam perkawinan dan perhatian serta simpati dari ayahnya, Notokusumo yang dikenal  memiliki  sikap  yang  mudah  bergaul  dan  baik  menimbulkan  keseganan  di lingkungan para petinggi kesultanan dibandingkan putra mahkota sendiri. Selain itu
3 Gerombolan perampok yang disebut bajag gento itu disinyalir bukan sebagai kelompok criminal  biasa,  tetapi  dicurigai  dikirim  oleh  seorang  penguasa  dari  luar  Yogyakarta  dengan tugas untuk menciptakan gangguan keamanan ( ngricugi ) di wilayah Yogyakarta. Keberhasilan Notokusumo ini bukan hanya menimbulkan pujian dari kalangan kraton kesultanan namun juga dari para bangsawan kasunanan Surakarta yang berada di perbatasan wilayah Yogyakarta dan terganggu oleh aksi kejahatan itu, bukti apresiasi ditunjukkan kepadanya.
juga bakat dan kemampuan pribadi yang dimiliki oleh Notokusumo sebagai ahli politik dan juga ahli seni cukup menonjol, yang menimbulkan kekaguman dari berbagai pihak seperti yang terbukti di bawah ini
Rekenen wij de periode vanaf de laatste decennia der 18de eeuw, toen Pakoe Alam I als jeugdige prins, Pangeran Notokoesoemo, reeds op zich de aandacht vestigde door zijn ijver voor de studie der Javaansche letteren, de politiek en de staatsinstellingen, tot den huidigen tijd als eene reeks van vijf geslachten, dan  kan  zonder  overdrijving  worden  vastgesteld  dat  elk  opvolgend  gelacht zonder  onderbreking  een  of  meer  waardige  beofenaars  der  letterkunde  en schooner kunsten levered (Dewantara, 1931: 1) .
Jika kita memperhitungkan periode sejak decade terakhir abad XVIII, ketika Paku  Alam  I  sebagai  pangeran  muda  Pangeran  Notokusumo  mencurahkan perhatian dengan kerajinannya untuk mempelajari kesusastraan Jawa, politik dan  lembaga  Negara,  sampai  sekarang  ini  sebagai  keturunan  lima  generasi, maka  tanpa  berlebihan  bisa  ditegaskan  bahwa  setiap  generasi  secara  terus- menerus menghasilkan para tokoh sastra dan seni yang indah.
Meskipun kesaksian di atas berasal dari periode lebih dari satu abad kemudian, hal itu menjadi bukti bahwa Notokusumo mencoba menjadi perintis dalam peradaban baru  untuk  keturunannya,  yang  kelak  akan  menurunkan  suatu  dinasti  yakni Pakualaman.
Tentu saja perkembangan yang dialami oleh Notokusumo ini menjadikan dirinya sebagai  sumber  ancaman  bagi  mereka  yang  dianggap  mapan  pada  posisinya, khususnya putra mahkota Raden Mas Sundoro. Putra mahkota merasa bahwa perhatian dan  kasih  sayang  ayahnya  lebih  banyak  dicurahkan  kepada  Notokusumo  daripada dirinya sebagai putra mahkota. Hal ini juga dia rasakan terhadap lingkungan sekitarnya yang  lebih  menyegani  adiknya  dan  merasa  takut  atau  menjaga  jarak  untuk  bergaul dengannya.
Hal  itu  terbukti  dari  suatu  babad  yang  dikutip  oleh  Poensen.  Dalam  babad tersebut dikisahkan bahwa Notokusumo bermimpi bertemu dengan almarhum Sultan Hamengku  Buwono  I  dan  mendapatkan  perintah  agar  memegang  kendali pemerintahan  atas  Kesultanan  Yogyakarta.  Ketika  menyampaikan  pesan  ini  kepada beberapa  bangsawan  tinggi  di  kraton,  mereka  juga  mendukung  bila  Notokusumo
tampil  sebagai  raja  pada  kesempatan  sebelum  pelantikan  Sundoro  menjadi  Sultan Hamengku  Buwono  II  tahun1792  sesuai  dengan  pesan  ayahandanya  ( among anglindung waleripun ingkang swargi kemawon ) (Poensen, 1905: 78).
Sikap tersebut semakin jelas tampak setelah pelantikan tahta Sundoro menjadi Sultan  Hamengku  Buwono  II  pada  tahun  1792.  Notokusumo  merasakan  posisinya semakin  sulit  karena  harus  menghadapi  dua  pilihan:  membantu  raja  sesuai  perintah almarhum  ayahnya  dalam  memerintah  Kesultanan  Yogyakarta,  tetapi  sekaligus menghadapi  sikap  Sultan  yang  tetap  mencurigai  dan  tidak  mempercayainya sepenuhnya.  Akibatnya,  Notokusumo  sering  mengeluhkan  kondisi  dan  kesulitan tersebut kepada residen Yogyakarta van den Berg ( ANRI, Memorie van Overgave van J.G. van den Berg over het Jaar 1805, Bundel Yogyakarta, No 339).
Posisi dan situasinya semakin rumit ketika kondisi internal di kraton Yogyakarta secara  politik  semakin  kompleks  pada  awal  abad  XIX.  Berbagai  kepentingan  yang berbeda-beda saling berjuang bukan hanya untuk mempertahankan eksistensi masing- masing  namun  juga  untuk  mendapatkan  posisi  yang  strategis  dalam  jangka  waktu lama. Konspirasi politik segera terjadi yang mengakibatkan terjadinya faksionalisme, dan  ini  diperparah  dengan  melibatkan  raja  secara  langsung  yang  berusaha mempertahankan  hegemoninya  di  antara  perpecahan  dan  pertentangan  internal  di antara kerabatnya.
Sultan Hamengku Buwono II yang sejak muda menunjukkan sikap anti-Belanda ingin  menegakkan  integritas  kedudukannya  sekaligus  kerajaannya  terhadap  tekanan dan  ambisi  teritorial  VOC  dan  kemudian  pemerintah  Bataaf  yang menggantikannya sejak tahun 1800. 4 Raja ini merasa perlu untuk membentuk lingkaran kekuatan politik
4 VOC  yang  menguasai  Hindia  Timur  sebenarnya  sejak  tahun  1795  sudah  dinyatakan bangkrut  dan  pemerintah  Belanda  tidak  memperpanjang  anggarannya  sehingga  dinyatakan berakhir  keberadaannya  pada  tanggal  31  Desember  1799.  Menurut  aturan  resminya, pemerintah  Belanda  mengambil  alih  semua  milik  dan  tanggungjawab  VOC  termasuk koloninya di Hindia Timur. Namun pergolakan politik yang terjadi di Belanda sejak dekade terakhir  abad  XVIII  mengakibatkan  pembubaran  Negara  Belanda  lama  dan  pembentukan Republik Bataf yang merupakan rekayasa rezim revolusioner Perancis (Beel, 1880: 72).
yang terdiri atas mereka yang dipercaya untuk melindungi diri bukan hanya terhadap ancaman Belanda namun juga terhadap orang-orang yang dicurigainya dari kalangan kerabatnya. Untuk itu, pada tahun 1803 ia mengangkat salah seorang putranya Raden Mas  Surojo  sebagai  putra  mahkota,  yang  lahir  pada  tahun  1770  dan  telah  diajukan sebagai calon putra mahkota pada 20 Agustus 1792, jadi hanya beberapa bulan sejak kenaikan Sultan Hamengku Buwono II. 5
Langkah  ini  menciptakan  kristalisasi  dalam  perpecahan  di  internal  kerabat terutama  mereka  yang  merasa  disisihkan  oleh  raja.  Salah  satu  tokoh  penting  yang dianggap sebagai “lawan” kelompok raja adalah Patih Danurejo II, yang sebelumnya bernama Raden Tumenggung Mertonegoro. Tokoh ini adalah putra bupati Banyumas yang sekaligus cucu dari Patih Danurejo I di zaman pemerintahan Sultan Hamengku Buwono  I.    Karena  tekanan  residen  VOC  di  Yogya  Baron  Wouter  van  Ijsseldijk, meskipun pada bulan-bulan terakhir keruntuhannya, pada tanggal 7 September 1799 diangkat menjadi patih menggantikan kakeknya yang wafat pada bulan Agustus 1799 ( ANRI,  Memorie  van  Overgave  van  Residen  Roubert  Wouter  van  Ijsseldijk, bundel Yogyakarta).
Karena  hutang  budinya  dan  juga  karena  posisinya  yang  rentan  di  depan  raja, Danurejo II merasa lebih tergantung dan wajib meminta perlindungan kepada Belanda. Oleh  karenanya  sejak  awal,  Danurejo  II  lebih  banyak  berfungsi  sebagai  pembela kepentingan  Belanda  di  kraton  Yogyakarta  daripada  sebagai  patih  yang  menjadi pelaksana  perintah  raja  dalam  bidang  pemerintahan.  Meskipun  secara  pribadi  ia menjadi  menantu  Sultan  Hamengku  Buwono  II  lewat  perkawinannya  dengan  Gusti Ratu  Timur,  Danurejo  II  tidak  banyak  membela  raja  dan  mertuanya  ketika  terjadi benturan kepentingan dengan Belanda di Yogyakarta.
Selain dengan Sultan Hamengku Buwono II dan kelompok kerabatnya, Danurejo II  juga  merasa  memiliki  musuh  besar  lain  yang  dianggap  berbahaya.  Ia  adalah
5 Dalam  tulisannya,  J.  Hageman  menyebutkan bahwa  Mangkubumi  adalah  Surojo dan memiliki  saudara  bernama  Pangeran  Timur  yang  kelak  menjadi  Pangeran  Mangkudiningrat dan sangat dekat dengan Sultan (Hageman, 1860: 318).
Pangeran  Notokusumo  yang  kemudian  diperkuat  oleh  putranya  Pangeran Notodiningrat  serta  beberapa  bangsawan  lain.  Tujuan  Notokusumo  adalah menegakkan  integritas  dan  kewibawaan  kraton  Yogya  terhadap  ancaman  dan pelemahan  oleh  taktik  Belanda  yang  didukung  Danurejo  II.  Dengan  demikian Notokusumo lebih berkepentingan menghadapi Danurejo II daripada terhadap Sultan Hamengku Buwono II meskipun ada kecurigaan dari kakaknya ini terhadap ambisinya (Veth, 1912: 274).
Dalam  konstelasi  politik  demikian,  Notokusumo  memandang  perlu  untuk memiliki posisi dan pengaruh yang lebih kuat, terutama sejak Gubernur Jenderal H.W. Daendels pada bulan Februari 1808 menuntut penerapan aturan baru di kraton Yogya yang  dianggap  menurunkan  kewibawaan raja  Jawa  ( ANRI,  De  Nieuwe  Ceremonieel Regelen in Javaansche Kraton, Bundel Solo). 6 Notokusumo melihat bahwa tindakan tersebut  menjadi  awal  intervensi  kolonial  dalam  internal  kraton,  dan  hal  itu  perlu dicegah  sekuat  tenaga.  Oleh  karenanya  Notokusumo  kemudian  mengumpulkan sejumlah petinggi kraton seperti Ratu Kencono Wulan (permaisuri Sultan Hamengku Buwono  II)  yang  putrinya  Raden  Ajeng  Suratmi  dinikahkan  dengan  putra Notokusumo,  Tumenggung  Notodiningrat 7 pada  tahun  1805,  dan  Raden  Ronggo Prawirodirjo, adipati Monconegoro Wetan di Madiun yang sekaligus menjadi menantu Sultan Hamengku Buwono II dan komandan pasukan keamanan kraton.
Pembentukan  konstelasi  ini  bukan  berarti  tanpa  kepentingan  sendiri.  Ratu Kencono  Wulan  bersedia  bergabung  dengan  Notokusumo  dengan  komitmen  bahwa putranya akan diangkat menjadi raja sementara Notodiningrat menantunya akan bisa diangkat  sebagai  patih  untuk  mendampinginya  (Anon,  1844:  154-155).  Dengan
6 Aturan  ini  menyangkut  tata  cara  penyambutan Minister yang  merupakan  wakil pemerintah  Belanda  di  Vorstenlanden.  Meskipun  awalnya  Sultan  Hamengku  Buwono  II menolak  menerapkannya,  tekanan  Daendels  kepadanya  di  Bantulan  pada  tahun  1810 memaksakan pelaksanaan aturan ini di kratonnya.
7 Notodiningrat  adalah  putra  Notokusumo yang  lahir  dari  perkawinannya  dengan putri Tumenggung  Sosrowinoto,  adik  ipar  Patih  Danurejo  I  pada  tahun  1785  (Marihandono  dan Juwono, 2008: 86).
melibatkan  Raden  Ronggo  yang  menjadi  panglima  pasukan  kraton  sejak  1805 menggantikan Tumenggung Notoyudo, Ratu Kencono Wulan memiliki harapan besar pada keberhasilan rencana dan ambisinya tersebut.
Tentu saja pihak yang paling terancam dengan rencana ini adalah Danurejo II. Sementara  melalui  Raden  Ronggo 8 ,  kelompok  Notokusumo  bisa  mendekati  Sultan Hamengku Buwono II, Danurejo II merasa posisinya sangat berbahaya (Adams, 1931: 332). Oleh karenanya ia mendekati putra mahkota Raden Mas Surojo yang bersama adiknya  Pangeran  Adikusumo  bisa  digunakan  untuk  menjamin  kelangsungan statusnya  di  kraton.  Selain  itu  kepercayaan  Danurejo  II  atas  perlindungan  dan dukungan Belanda sangat besar dalam menghadapi lawan-lawan politiknya.
Intervensi  Daendels  yang  semakin  gencar  terhadap  kesultanan  Yogyakarta sebagai akibat laporan Danurejo II mengakibatkan ketegangan politik yang memuncak pada  akhir  1810.  Keseganan  Sultan  Hamengku  Buwono  II  memenuhi  sejumlah tuntutan Daendels selain peraturan penyambutan pejabat Belanda dituduhkan sebagai akibat  hasutan  kelompok  Notokusumo  yang  mengandalkan  kekuatan  Ronggo Prawirodirjo. Oleh karenanya, untuk mewujudkan tuntutannya khususnya penguasaan atas  produk  hutan  di  Yogyakarta,  Daendels  mengambil  tindakan  tegas.  Pada  bulan Desember  1810  ia  mengirimkan  pasukan  ekspedisi  ke  Madiun  setelah  tuntutan penyerahan Ronggo Prawirodirjo tidak dikabulkan oleh Sultan Hamengku Buwono II (Bruinsma,  1915:  762).  Sebagai  hasil  dari  ekspedisi  ini  pada  tanggal  17  Desember 1810,  Ronggo  ditembak  mati  di  desa  Pasekaran,  Kertosono  ( Samboengan  Boekoe Tjarita-an Tanah Djawa bagian ka-3 , 1890: 13).
Setelah  hilangnya  Ronggo,  Daendels  menuntut  kepada  Sultan  Hamengku Buwono II agar menyerahkan Pangeran Notokusumo dan Tumenggung Notodiningrat sebagai  terdakwa  pelaku  utama  konspirasi  kraton  bersama  Ronggo.  Sultan  tidak memiliki pilihan lain kecuali menyerahkan kedua kerabatnya ini, yang oleh Daendels
8 Selain sebagai panglima pasukan kraton, Ronggo juga menjadi adipati Monconegoro wetan  dengan  kedudukan  di  Madiun  sejak  tahun  1804  setelah  menggantikan  pejabat pendahulunya Pangeran Mangkudipuro yang dipecat oleh Sultan Hamengku Buwono II.
kemudian  dibawa  ke  Batavia.  Namun  dalam  perjalanan  ke  Batavia,  keduanya diturunkan  di  Cirebon  dan  Daendels  memerintahkan  penahanan  mereka  di  benteng Cirebon kepada prefect Matthijs Waterloo.
Meskipun  dalam  perintah  Daendels  tersirat  bahwa  Notokusumo  dan Notodiningrat harus dilenyapkan, Waterloo yang mengenal Notokusumo sejak masa penugasannya di Yogyakarta tidak melaksanakan perintah itu. 9 Di samping itu masa penahanan  ini  juga  berlangsung  tidak  lama  karena  pada  bulan  Mei  1811  Daendels diberhentikan  dari  jabatannya  sebagai  Gubernur  Jenderal  dan  digantikan  oleh  Jan Willem Janssens
Pemerintahan  Janssens  hanya  berlangsung  beberapa  bulan,  karena  pada  bulan Agustus 1811 pasukan Inggris mendarat di Batavia dan setelah pertempuran selama satu bulan, pada tanggal 11 September 1811 pemerintahan Belanda-Perancis di bawah Janssens menyerah di Tuntang kepada panglima Inggris Sir Samuel Auchmuty. Sejak itu pemerintahan Inggris dilaksanakan di Jawa di bawah Thomas Stamford Raffles.
Bagi Inggris, semua tahanan politik di masa Daendels/Janssens dianggap sebagai sekutu yang berharga untuk membantu pelaksanaan pemerintahannya. Salah satu dari mereka  adalah  Pangeran  Notokusumo  dan  putranya  Notodiningrat.  Oleh  karenanya pada  bulan  Desember  1811  dengan  pendudukan  Cirebon,  keduanya  dibebaskan  dan bersama  John  Crawfurd  yang  diperintahkan  oleh  Raffles  untuk  menjadi  residen  di Yogyakarta, mereka berdua kembali ke Yogyakarta. 10
Menghadapi  perubahan  baru  ini,  Notokusumo  yang  berorientasi  anti-Belanda dan bermaksud ingin menegakkan kembali integritas Kesultanan Yogyakarta, memilih untuk bekerjasama dengan penguasa Inggris. Setibanya di Yogyakarta, Notokusumo
9 Selain  juga  perkenalan  pribadinya,  Waterloo  menerima  nasehat  Nahuys  van  Burgst untuk tidak melaksanakan perintah Daendels tersebut (Rangers, 1947: 175).
10 Keduanya dibutuhkan oleh Raffles untuk menjadi penengah dalam ketegangan yang segera terjadi antara Sultan Hamengku Buwono II dan John Crawfurd akibat penolakan Sultan untuk menerima tuntutan status quo Inggris. Kunjungan Raffles ke kraton pada awal Desember 1811 juga tidak mampu mengubah pandangan Sultan. Akibatnya Raffles meminta Crawfurd agar  kedua  pangeran  itu  didatangkan  ke  Yogya  dan  tiba  pada  tanggal  16  Desember  1811 (Hageman, 1857: 417).
menjumpai kondisi bahwa perubahan telah terjadi. Putra Mahkota Surojo sejak Januari 1811  telah  dijadikan  penguasa  sementara  Sultan  Hamengku  Buwono  II  diturunkan. Namun hal ini tidak berlangsung lama mengingat Sultan kembali mengambil alih tahta dan menurunkan Surojo. Langkah ini diikuti dengan pembunuhan terhadap Danurejo II yang dianggap sebagai agen Belanda di Keraton Yogyakarta.
Dengan demikian perkembangan ini menjadikan Sultan Hamengku Buwono II sebagai  sosok  terkuat  secara  politik  di  kraton  Yogyakarta  dengan  menyingkirkan lawan-lawannya. Posisinya diperkuat dengan mengangkat Tumenggung Sumodiningrat yang sebelumnya bergabung dengan Notokusumo melawan Daendels, namun  berhasil  selamat  berkat  perlindungan  Sultan  dan  diangkat  menjadi  panglima pengawal raja menggantikan Raden Ronggo Prawirodirjo.
Akan  tetapi  kondisi  itu  tidak  berlangsung  lama.  Setelah  kunjungan  Mayor Robinson  ke  kraton  Yogyakarta  pada  bulan  November  1811  untuk  memperbaharui hubungan politik, tanda-tanda permusuhan kembali muncul karena Sultan Hamengku Buwono II tidak bersedia mengakui status quo yang diminta oleh Raffles. Ketegangan ini  segera  mengarah  pada  konflik  dalam  kunjungan  Raffles  ke  Yogyakarta  sebulan kemudian dan adanya konspirasi yang dibangun antara Sultan Hamengku Buwono II dan Sunan Paku Buwono IV di Surakarta.
Konspirasi  ini  bermaksud  untuk  bekerjasama  mengusir  Inggris  dan  merebut kembali lahan yang dirampas oleh Daendels. Untuk itu surat-menyurat terjadi antara kedua raja Jawa ini. Notokusumo mendengar hal ini melalui orang-orang yang setia kepadanya  dan  mengetahui  bahwa  upaya  itu  tidak  akan  berhasil.  Menurutnya perlawanan terhadap pemerintah Inggris akan sia-sia dan justru mengakibatkan resiko yang besar bagi Kesultanan Yogyakarta. Bertolak dari hal tersebut, ia mengingatkan Sumodiningrat tentang resiko yang bisa terjadi. Akan tetapi Sultan tetap bertahan pada pendapatnya  sehingga  pada  tanggal  18  Juni  1812  tentara  Inggris  menyerang  kraton
Yogyakarta dan terjadi peristiwa bedah Ngayogyakarta (Collis, 2000: 58). 11 Sebagai akibat dari peristiwa itu, Raffles menurunkan Sultan Hamengku Buwono II dari tahta dan  menahannya  di  benteng Fort  Cornwallis di  Pulau  Penang  (Thorn,  2012:  190). Sebagai  penggantinya  Surojo  kembali  diangkat  menjadi  raja  dengan  gelar  Sultan Hamengku Buwono III.
Sementara  itu  jasa  Notokusumo  dalam  hal  ini  mendapatkan  penghargaan  dari Raffles,  di  samping  juga  arti  strategis  kebijakan  Inggris  bagi Vorstenlanden untuk mengawasi  Kesultanan  Yogyakarta.  Dengan  bertolak  dari  kepentingan  itu,  pada tanggal 17 Maret 1813 Raffles memberi Notokusumo status sebagai Pangeran Merdika seperti yang dimiliki oleh Mangkunegoro di Surakarta dan menduduki tahta sebagai Pangeran  Paku  Alam,  yang  memulai  dinasti  Pakualaman.  Melalui  statusnya  ini, Notokusumo  juga  mendapatkan  tanah  apanage  seluas  2000 cacah yang  terletak  di Kulon  Progo  (Adikarto)  (Anon,  1861:  139).  Dengan  demikian  perjuangan Notokusumo mencapai puncak dengan menjadi seorang penguasa merdeka di wilayah Yogyakarta, namun dinastinya tetap menjadi pendamping bagi Kesultanan Yogyakarta sepanjang sejarahnya.

## B. Ir. Sukarno
Sukarno dilahirkan di kampong Paneleh, di kota Surabaya dengan nama Kusno pada tanggal 6 Juni 1901. Ayahnya adalah Raden Soekemi Sosrodihardjo dan ibunya bernama Ida Ayu Nyoman Rai. Dilihat dari nama kedua  orangtuanya, Sukarno atau Kusno dilahirkan dari kalangan elite pribumi atau setidaknya kelas menengah dalam struktur  sosial  masyarakat.  Kedua  orang  tua  Sukarno  memiliki  latar  belakang  kelas bangsawan dari masing-masing etnisnya, Jawa dan Bali. Bahkan ibu Sukarno memiliki nama  yang  menunjukkan  asal-usulnya  dari  kasta  brahmana  sebagai  kasta  tertinggi
11 Penyerbuan terhadap kraton Yogya dilakukan oleh pasukan berkekuatan hampir seribu orang  yang  terdiri  atas  tentara  Inggris  dan  Sepoy  di  bawah  pimpinan  Kolonel  Robert  R. Gillespie. Oleh karenanya peristiwa ini juga sering dikenal sebagai Geger Sepey (Hannigan, 2012: 249).
dalam  masyarakat  Bali. 12 Namun  demikian  dalam  kehidupan  sejak  kecil  hingga dewasa,  Sukarno  lebih  banyak  dibesarkan  dalam  lingkungan  budaya  Jawa  sehingga karakteristik sebagai sosok orang Jawa cukup jelas.
Selain dari latar belakang elitis pada keluarganya, status pekerjaan orang tuanya sebagai  guru  menunjukkan  bahwa  Sukarno  dilahirkan  dan  dibesarkan  dalam lingkungan  intelektual  modern  yang  akan  mempengaruhi  pola  berpikir  dalam pertumbuhannya.  Terutama  waktu  kelahiran  Sukarno  sangat  mendukung  suasana tersebut  karena  pada  saat  itu  Politik  Etis  sebagai  pedoman  kebijakan  pemerintah kolonial Belanda di Indonesia menekankan pendidikan sebagai salah satu aspek dalam program kerjanya bagi masyarakat pribumi.
Dengan  perpaduan  dua  gaya  kehidupan  tersebut,  elitis  dan  intelektual,  bisa dipahami  bagaimana  proses  pertumbuhan  dan  perkembangan  pemuda  Sukarno selanjutnya. Hingga usia remaja, Sukarno telah menerima fasilitas pendidikan modern yang disediakan oleh orangtuanya. Melalui koneksi ayahnya sebagai guru, pada bulan Juni 1911 Sukarno dalam usia 10 tahun bisa memasuki Europeesche Lagere School di kota  Mojokerto,  sekolah  yang  disediakan  terutama  bagi  anak-anak  Eropa  dan  Indo- Eropa dengan standard yang tinggi bagi non-Eropa.
Setelah  menyelesaikan  pendidikannya  di  ELS,  pada  tahun  1915  Sukarno meneruskan sekolahnya ke Hoogere Burger School di kota Surabaya dan mengambil jurusan  B  (ilmu  pasti  alam).  Seperti  halnya  ELS,  HBS  yang  merupakan  sekolah menengah dengan masa belajar lima tahun, merupakan sekolah yang diutamakan bagi anak-anak  Eropa.  Dalam  hal  ini  bukan  hanya  masa  belajar  yang  lebih  singkat dibandingkan dengan sekolah menengah untuk anak-anak non-Eropa (MULO, AMS) namun  juga  memberikan  kualitas  pelajaran  yang  bisa  menyiapkan  para  muridnya untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi.
12 Darah  Bali  dari  kasta  tertinggi  yang  mengalir  pada  Sukarno  mengakibatkan pengaruhnya  di  Bali  sangat  besar  sampai  sekarang.  Orang  Bali  mengakui  hubungan kekerabatan itu danjugamengidendikkan Sukarno dengan budaya Bali (Putra, dalam Jennifer Lindsay and Maya H.T. Liem, 2012: 335).
Selama bersekolah di HBS ini, Sukarno mondok di sebuah rumah milik Hadji Oemar  Said  (HOS)  Tjokroaminoto.  Di  pondokan  ini,  Sukarno  bertemu  dengan sejumlah  teman  seusianya  seperti  Muso,  Alimin,  Darsono,  Abdul  Muis  dan  Agus Salim. Selain bersama kawan-kawan ini, Sukarno juga memperoleh banyak informasi dari  Tjokroaminoto  yang  merupakan  ketua  gerakan  Sarekat  Islam,  suatu  organisasi politik berbasis Islam yang cukup dominan dalam dunia pergerakan pada dekade kedua abad  XX  di  Indonesia.  Melalui  pergaulan  dengan  Tjokroaminoto  dan  kawan- kawannya,  Sukarno  memperoleh  ide  tentang  dunia  politik  dan  pergerakan  dari berbagai  latar  belakang  ideology.  Dari  situ,  Sukarno  kemudian  merumuskan konsepnya  tentang  perpaduan  ideology  (nasionalisme,  Islamisme  dan  komunisme) dalam  perjuangannya  di  masa  mendatang  sekaligus  menjadi  konsep  doktriner  bagi pedoman kehidupan bernegara.
Setelah  menyelesaikan  pendidikannya  di  HBS  pada  bulan  Juli  1921,  Sukarno meneruskan  ke  jenjang  pendidikan  tinggi.  Jurusan  yang  diminatinya  adalah  tehnik bangunan,  sehingga  pilihannya  jatuh  pada Hoogere  Technische  School (Sekolah Tinggi  Teknik)  di  Bandung  yang  dimasukinya  pada  awal  tahun  1922.  Setelah menempuh pendidikan selama empat tahun, Sukarno dinyatakan lulus ujian sebagai insinyur pada tanggal 25 Mei 1926 dan diwisuda pada tanggal 3 Juli 1926 ( Algemeen Handelsblad voor Nederland, 19 Juni 1926). 13
Akan  tetapi  dibandingkan  karir  pendidikannya,  aspek  politik  dan  organisasi dalam  kehidupan  Sukarno  lebih  menonjol.  Selama  menjadi  siswa  di  HBS,  dalam nuansa pergaulannya di rumah pondokan, Sukarno menjadi aktivis dalam organisasi massa. Pada mulanya ia bergabung dalam gerakan politik Tri Koro Dharmo sebagai cabang  kepemudaan  dari  Budi  Utomo,  yang  pada  tahun  1918  kemudian  berubah menjadi Jong Java.  Berkaitan dengan hal itu, Sukarno juga mulai memperkenalkan
13 Bersama Soetedjo dan Anwari, Sukarno adalah tiga orang insinyur yang lulus pertama tahun  itu  dari  beberapa  belas  orang  peserta  ujian  lainnya.  Kemudian  Sukarno  dan  Anwari membuka kantor teknis di Bandung untuk biro arsitek bangunan.
ide-ide politiknya secara tertulis agar dikenal oleh public lewat artikelnya yang dimuat dalam surat kabar milik SI, “Oetoesan Hindia”.
Hubungan  eratnya  dengan  SI  yang  telah  terbina  sejak  belajar  di  Surabaya dilanjutkan ketika duduk di bangku kuliah. Hal ini terjadi lewat tinggalnya di rumah milik seorang tokoh SI Jawa Barat yaitu Haji Sanusi. Pada saat tinggal di tempat ni, Sukarno menjalin kontak dengan para tokoh politik dari Indische Partij, yaitu Soewardi Soerjaningrat (Ki Hadjar Dewantara). Tjipto Mangunkusumo dan Douwes Decker.
Dengan  pengetahuan  politiknya,  semangat  perjuangan  Sukarno  untuk mewujudkan Indonesia yang merdeka dan bebas dari penindasan serta dominasi asing tumbuh  pesat.  Setelah  lulus  dari  THS,  Sukarno  tidak  kembali  ke  Jawa  Timur melainkan tetap berada di Bandung. Pada tahun-tahun kuliahnya, ia telah mengilhami pembentukan Algemeene  Studie  Club 14 dan  tidak  lama  kemudian  ia  mengubahnya menjadi  sebuah  partai  politik  yang  bertujuan  memperjuangkan  kemerdekaan Indonesia, yaitu Partai Nasional Indonesia (PNI) yang diproklamirkan pada tahun 1927 ( De  Nieuwe  Vorstenlanden, 13  Desember  1926; Het  nieuws  van  den  dag  voor Nederlandsch Indie, 26 September 1927).
Partai Nasional Indonesia ini menganut garis perjuangan radikal, yaitu tidak mau bekerjasama  dengan  pemerintah  kolonial  (non-koperasi).  Ini  diwujudkan  dengan melarang  pegawai  pemerintah  menjadi  anggotanya  dan  selalu  menyerang  kebijakan pemerintah kolonial lewat mass media meskipun tidak menggunakan jalur kekerasan fisik.  Setidaknya  selama  hampir  tiga  tahun,  Sukarno  melalui  PNI  terus  melakukan perjuangan  menentang  kolonialisme  sehingga  akhirnya  pemerintah  Belanda memutuskan  untuk  menangkapnya  pada  tanggal  29  Desember  1929  dan menjebloskannya  ke  penjara  Banceuy  dengan  tuduhan  membuat  keresahan  ( De Sumatra Post, 30 Desember 1929). 15
14 Studi  klub  ini  dipimpin  oleh  Sukarno,  Dermawan  dan  Anwari.  Sejak  pendiriannya, pemerintah  Belanda  mencurigai  bahwa  studi  klub  ini  berafiliasi  dengan  gerakan  komunis karena sifat radikalismenya.
15 Sukarno ditangkap bersama Gatot Mangkuprojo.
Selama satu tahun penyelidikan dilakukan terhadap dirinya dan setelah semua bukti  dinyatakan  lengkap,  Sukarno  dihadirkan  ke  persidangan  pengadilan  negeri ( landraad ) Bandung bersama beberapa rekan pergerakannya dari PNI pada tanggal 18 Desember  1930.  Dalam  persidangan  itu,  Sukarno  membacakan  pembelaannya  yang kemudian  dikenal  sebagai  Indonesia  Menggugat.  Dalam  vonisnya  tanggal  27 Desember 1930, pengadilan menyatakan Sukarno bersalah dan menjatuhkan hukuman dua  tahun  penjara  potong  tahanan  yang  harus  dijalaninya  di  rumah  tahanan Sukamiskin,  Bandung  sampai  tanggal  31  Desember  1931  ( Het  Volk, 27  Desember 1930; De Locomotief, 30 Desember 1931).
Setelah  keluar  dari  penjara,  Sukarno melihat  kenyataan  bahwa  partainya  telah dinyatakan  bubar  dan  terlarang  oleh  pemerintah  Belanda.  Oleh  karenanya  untuk meneruskan  perjuangannya  demi  kemerdekaan  Indonesia,  ia  memilih  bergabung dengan rekan dan pengacara nya Mr. Sartono yang telah membentuk organisasi politik Partindo  pada  bulan  Juli  1932.  Ternyata  partai  ini  merupakan  penjelmaan  dari  PNI lama karena sebagian besar anggotanya adalah bekas anggota PNI, dan Sukarno tetap menggunakannya untuk perjuangan nasionalismenya kembali.
Karena sikapnya yang keras dan revolusioner terhadap pemerintah, pada awal bulan  Agustus  1933  pemerintah  Belanda  memutuskan  untuk  menangkap  kembali Sukarno 16 . Kini pemerintah Belanda mengambil tindakan untuk mencegah kembalinya Sukarno  ke  panggung  politik  dan  berhubungan  dengan  bekas  pengikut  dan  rekan- rekannya,  yaitu  dengan mengasingkannya  ke  Ende,  pulau  Flores.  Tujuannya adalah agar  Sukarno  terisolasi  dari  rekan-rekannya  yang  lain  meskipun  di  Flores diperkenankan membawa keluarganya ( De Indische Courant, 17 Februari 1934).
Ketika  selama  ditahan  di  Flores  Sukarno  berhasil  menjalin  hubungan  dengan penduduk setempat dan melalui fasilitas yang disediakan oleh institusi agama di sana, Sukarno berhasil menyiarkan ide-ide Indonesia merdeka kepada penduduk setempat
16 Sukarno  ditangkap  karena  dituduh  membuat  dan  menyebarkan  brosur  “Mencapai Indonesia Merdeka” selain juga sejumlah tulisan kerasnya yang dimuat dalam harian Fikiran Rajat di Bandung ( De Locomotief, 1 Agustus 1933).
dan beberapa orang Indonesia yang juga ditahan di tempat itu. Akibatnya pemerintah Belanda  kemudian  memutuskan  setelah  lima  tahun  kemudian  untuk  memindahkan Sukarno  ke  tempat  pembuangan  baru  di  Bengkulu  pada  tahun  1938  ( De  Indische Courant, 5  Mei  1938). 17 Sukarno  tetap  tinggal  di  tempat  ini  selama  tahun-tahun terakhir  pemerintahan  Belanda  dengan  terus  menyiarkan  ide-ide  perjuangan kemerdekaan nasionalnya kepada penduduk Bengkulu.
Ketika tentara Jepang menyerbu Indonesia dan mengambil alih kekuasaan dari Belanda pada tanggal 9 Maret 1942, status Sukarno masih menjadi tahanan politik di Bengkulu, Perhatian pemerintah militer Jepang kepada Sukarno dan para tokoh politik yang melawan Belanda segera muncul pada bulan-bulan pertama pendudukan ketika mereka membutuhkan dukungannya dalam rangka memobilisasi masyarakat Indonesia dalam membantu upaya perangnya melawan Sekutu. 18
Hanya dalam waktu satu minggu, Sukarno mendapatkan perhatian dari panglima Jepang di Sumatra yang berkedudukan di Bukit Tinggi. Pada tanggal 17 Maret 1942 Sukarno dijemput oleh utusan panglima itu dan dihadapkan kepadanya dan ditanya
Anda  sebagai  patriot  sangat  cinta  kepada  rakyat.  Anda  menghendaki  suatu Indonesia  Merdeka.  Namun  tahukah  Anda  bahwa  Indonesia  merdeka  hanya bisa  terwujud  melalui  kerjasama  dengan  Jepang? ( Asia  Raya, tanggal  13 November 1944). 19
Menghadapi tawaran tersebut, Sukarno tidak memiliki pilihan lain kecuali hanya menerimanya.  Pada  saat  yang  bersamaan  panglima  Jepang  di  Jawa  Letnan  Jenderal Hitoshi Imamura menerima masukan dari sejumlah pemuda pergerakan yang dipanggil ke istana. Melalui mereka Imamura mengetahui nilai Sukarno dalam perjuangannya
17 Selama perjalanan dari Flores ke Bengkulu via Surabaya dan Batavia (dengan kereta api), Sukarno mendapatkan pengawalan ketat oleh agen-agen polisi politik Hindia Belanda. Di Surabaya Sukarno hanya diberi waktu 15 menit untuk bertemu keluarganya di stasiun.
18 Kapten Sakaguchi yang diperintahkan menjemput Sukarno berkata kepadanya: “Kami merasa  terhormat  bertemu  Anda  Tuan  Sukarno,  karena  nama  Anda  telah  terkenal  di  Asia. Kami tahu bahwa Anda adalah orang yang sangat berpengaruh dan pemimpin di negeri ini” (Geerken, 2017: 130).
19 Tulisan  ini  merupakan  pengakuan  Sukarno  sendiri  yang  disampaikan  lewat  pidato radio beberapa hari sebelumnya.
melawan  Belanda  dan  manfaatnya  bagi  kepentingan  rezim  militer.  Untuk  itu,  ia kemudian memerintahkan  penjemputan  Sukarno  dari  Bengkulu.  Kolonel  Nakayama adalah perwira yang diperintahkan oleh Imamura untuk menjemput dan berhubungan dengan Sukarno agar bersedia bekerjasama dengan rezim militer. Dalam catatannya,

## Nakayama memberikan kesaksian sebagai berikut
Door de gesprekken die ik met hem had, kreeg ik de indruk dat hij een man was met  een  ijzeeren  wil,  wiens  hartstocht  voor  de  onafhankelijkheid  hem  nooit verliet.  Ik  bewonderde  hem  zeer  en  was  er  van  overtuigd  dat  hij  in  zijn openbare revedoeringen over de gemeenschappelijke welvaart sprak. Daarom vormde ik een commissie, die eens per week vergaderde en onder mijn directe toezicht  de  instelling  van  een  burgerlijk  bestuur  zou  bestuderen (Brugmans, 1960: 480) .
Melalui  pembicaraan  yang  aku  lakukan  dengannya,  aku  menangkap  kesan bahwa  dia  adalah  sosok  dengan  keinginan  kuat  yang  guratan  hatinya  bagi kemerdekaan tidak pernah lepas darinya. Aku sangat mengaguminya dan yakin bahwa  dalam  pidato  umum  tentang  kemakmuran  rakyat  dia  akan menyampaikannya.  Karenanya  saya  membentuk  sebuah  komisi  yang  sekali setiap  minggu  mengadakan  rapat  di  bawah  pengawasanku  langsung  akan mempelajari pembentukan pemerintahan sipil.
Dari sini setelah tiba di Jakarta pada tanggal 9 Juli 1942, Sukarno menyatakan kesediaannya  kepada  Imamura  untuk  bekerjasama  dengan  Jepang  namun  dengan jaminan  bahwa  Jepang  akan  memungkinkan  tercapainya  Indonesia  merdeka,  bukan sebagai  bagian  dari  Jepang  atau  sebagai  Negara  boneka  Jepang.  Ini  terbukti  dari penolakan  Sukarno  untuk  bergabung  dalam  gerakan  Tiga  A  yang  dibentuk  pada tanggal 8 April 1942 di bawah bekas tokoh Parindra, Sjamsudin. Menurut Sukarno, gerakan Tiga-A tidak mencerminkan kepentingan Indonesia melainkan lebih banyak mengutamakan kepentingan Jepang.
Kesepakatan  ini  akhirnya  terwujud  dengan  pembentukan  organisasi  massa pertama yang disetujui oleh Jepang pada tanggal 8 Desember 1942 yaitu Pusat Tenaga Rakyat (Putera). Dalam organisasi ini Sukarno bersama tiga tokoh Indonesia lainnya (Muh, Hatta, Ki Hadjar Dewantara dan Haji Mas Mansyur) duduk sebagai pimpinan. Putera  secara  resmi  disahkan  pada  tanggal  8  Maret  1943  oleh  Jenderal  Kumakichi
Harada,  sebagai  pengganti  Imamura  yang  dipindahkan  pada  bulan  November  1942. Tujuan  Putera  adalah  mengontrol  rakyat  dan  menyalurkan  aktivitas  mereka  demi kepentingan mendukung program perang Jepang (Pluvier, 1974: 219).
Tampaknya  Jepang  mengetahui  bahwa  Putera  kurang  maksimal  mendukung kepentingannya  dan  hanya  dimanfaatkan  oleh  Sukarno  serta  para  tokoh  lain  untuk mengobarkan  semangat  juang  rakyat  bagi  kemerdekaan  Indonesia.  Oleh  karenanya setahun kemudian, rezim militer membubarkan Putera dan menggantikannya dengan Djawa Hokokai pada tanggal 1 Maret 1944. Djawa Hokokai memiliki jangkauan lebih luas dengan mencakup juga bukan hanya orang pribumi melainkan orang Timur Asing dan Indo-Eropa. Dengan demikian Jepang bermaksud menekan peran Sukarno dalam memanfaatkan organisasi massa bentukannya.
Akan  tetapi  niat  Jepang  juga  tidak  bisa  diterapkan  seutuhnya.  Jepang  tetap memerlukan kehadiran Sukarno karena kemampuan Sukarno dan pengaruhnya yang mulai  meluas  di  kalangan  masyarakat  bagi  pengerahan  massa.    Sebagai  akibatnya, dalam  struktur  kepemimpinan  Djawa  Hokokai,  Sukarno  bersama  Hatta  dan  Mas Mansur tetap menduduki posisi penting (Tuong Vu, 2010: 163).
Ketika situasi perang Pasifik semakin tidak menguntungkan bagi Jepang, Tokyo mengambil  kebijakan  yang  lebih  lunak  untuk  menarik  dukungan  bangsa  Indonesia. Pada tanggal 7 September 1944 Perdana Menteri Kuniaki Koiso mengeluarkan janji pemberian  kemerdekaan  bagi  Indonesia.  Sebagai  langkah  tindak  lanjut,  pada  bulan April  1945  pemerintah  militer  membentuk  Badan  Penyelidik  Usaha  Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Sukarno duduk di dalamnya (Benda, Kames, Irikura and Kishi, 1965: 260-261).
Dengan  pembentukan  BPUPKI  ini  langkah  menuju  kemerdekaan  Indonesia tidak lagi terbendung meskipun ada upaya Jepang untuk menunda sampai September 1946.  Dalam  hal  ini  Sukarno  memainkan  peranan  penting  dan  ini  terbukti  dengan pidato yang disampaikannya pada tanggal 1 Juni 1945 tentang dasar Negara Indonesia yang  merdeka,  yang  dikenal  sebagai  Pancasila  di  depan  sidang  umum  BPUPKI.
Dengan  demikian  aspirasi  nasional  bagi  suatu  Negara  merdeka  yang  baru  telah disiapkan dan langkah menuju kemerdekaan telah dekat. 20
Rezim  militer  mengikuti  perkembangan  ini  dengan  serius  dan  pada  akhir  Juli 1945 Sukarno bersama Hatta dan beberapa tokoh lainnya dipanggil menemui panglima kawasan  selatan  Jepang  Marsekal  H.  Terauchi  di  Dalat,  Saigon  untuk mendapatkan informasi tentang sikap terakhir Tokyo. Dalam pembicaraan ini, Terauchi mengatakan bahwa Tokyo menyatakan pemberian kemerdekaan Indonesia diserahkan kepada para pemimpin  Indonesia  dan  Sukarno  diminta  kembali  ke  Indonesia  untuk  melakukan persiapannya (Husein, 2010: 40).
Setibanya kembali di Jakarta pada tanggal 14 Agustus 1945, Sukarno kemudian membentuk  Panitia  Persiapan  Kemerdekaan  Indonesia  (PPKI)  yang  bertugas menyiapkan secepat mungkin langkah-langkah teknis bagi proklamasi kemerdekaan dan  pembentukan  Negara  Indonesia  baru.  Sukarno  yang  tampil  kembali  sebagai pimpinan  panitia  bersama  beberapa  tokoh  lain  berhasil  menyatukan  pandangan  di antara para anggotanya terutama menyangkut dasar ideology Negara.
Sukarno  tampaknya  masih  berpegang  pada  komitmen  yang  dibuat  dalam pembicaraan  dengan  Terauchi  tentang  tanggal  kemerdekaan  Indonesia.  Oleh karenanya ketika penyerahan Jepang kepada Sekutu terjadi pada tanggal 14 Agustus 1945,  Sukarno  tetap  menolak  desakan  kelompok  pemuda  agar  secepatnya memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Penolakan ini mengakibatkan penculikannya  ke  Rengasdengklok  dari  Jakarta  oleh  para  pemuda  dan  pembicaraan yang berlangsung di sana pada tanggal 15 Agustus 1945 mengarah pada kesepakatan bahwa  proklamasi  akan  diumumkan  beberapa  hari  kemudian.  Setelah  pembuatan konsep naskahnya di rumah Laksamana Maeda pukul 04.00 tanggal 17 Agustus 1945,
20 Pancasila  yang  disampaikan  oleh  Sukarno  saat  itu  berbeda  dengan  Pancasila  yang sekarang menjadi dasar resmi Negara RI. Urutan sila-sila versi Sukarno adalah: nasionalisme Indonesia,  peri  kemanusiaan,  musyawarah,  keadilan  sosial  dan  ketuhanan  yang berkebudayaan.  Dari  situ  diketahui  bahwa  hanya  perbedaan  susunan  sila  yang  ditemukan dibandingkan Pancasila sekarang, sementara pada prinsipnya tidak banyak perbedaan (Friend, 1988: 113).
Sukarno bersama Hatta dan para tokoh lain mengumumkan proklamasi kemerdekaan Indonesia  pada  pukul  10.00  yang  menandai  lahirnya  Negara  baru  yaitu  Indonesia merdeka. Keesokan harinya Sukarno dipilih sebagai presiden pertama RI (Anderson, 1972: 82).

## C. Analisis
Dua  tokoh  tersebut  di  atas  dan  jalan  hidup  serta  perjuangan  mereka  masing- masing  menarik  untuk  dianalisis  dalam  konteks  komparatif.  Seperti  yang  dikatakan oleh Matthew Lange di atas, bahwa komparatif history akan mengangkat perbedaan dan persamaan dari suatu fenomena sejarah dalam perbedaan ruang dan waktu. Dalam hal ini juga akan dicoba untuk melakukan komparasi antara keduanya dalam konteks struktur dan perubahan struktur yang dialaminya.
Ditinjau dari aspek momentum historis kesamaan yang muncul adalah keduanya berada pada awal suatu bentuk struktur baru. Notokusumo lahir pada awal kesultanan Yogyakarta  terbentuk  sebagai  suatu  entitas  politik  dengan  hegemoninya  pasca Perjanjian Giyanti, dengan demikian Notokusumo memasuki suatu periode baru dalam historiografi Yogyakarta sebagai saksi dari upaya penegakkan integritas politik oleh Sultan  Hamengku  Buwono  I  dalam  memantapkan  posisinya  dan  status  kerajaannya dalam konstelasi politik Jawa akhir abad XVIII.
Sementara  itu  Sukarno  juga lahir  pada awal  pembentukan  struktur  baru,  yaitu dengan  dimulainya  penerapan  Politik  Etis  di  Hindia  Belanda  sebagai  upaya pembentukan tatanan pemerintahan kolonial modern. Melalui kebijakan ini, Sukarno memasuki  era  kehidupan  yang  diwarnai  dengan  upaya  pencerdasan  individu  lewat program edukasi kolonial yang sebenarnya dimaksudkan untuk menegakkan eksistensi birokrasi  Hindia  Belanda  pada  abad  XX.  Situasi  ini  jelas  memberikan  modal  bagi Sukarno untuk mengembangkan diri bukan hanya menghadapi situasi baru tetapi juga membekali diri dengan kemampuan baru yang diperolehnya.
Pada  tahap  awal  perjuangannya,  keduanya  menghadapi  struktur  serupa  yang ditegakkan oleh rezim kolonial sebagai lawan utama mereka. Notokusumo melindungi
diri  dalam  konspirasi  politik  di  dalam  kraton,  sedangkan  Sukarno  menggunakan kesempatan  dalam  pergerakan  nasional  sehingga  mampu  memperoleh  posisi  yang strategis. Keduanya harus mengakhiri sementara perjuangannya ketika tidak mampu menghadapi  tekanan  struktur  yang  ada  dan  harus  menghentikan  perjuangannya  di penjara:  Notokusumo  di  Cirebon,  sementara  Sukarno  di  Sukamiskin,  Bengkulu  dan Ende.
Faktor ketiga yang menunjukkan kesamaan struktural adalah keduanya mampu memanfaatkan perubahan struktur yang ada demi kemapanan posisinya. Notokusumo memanfaatkan  kehadiran  pemerintah  Inggris  yang  menggantikan  Belanda  dan menawarkan  kerjasamanya,  sementara  Sukarno  menggunakan  rezim  militer  Jepang dalam  rangka  memperjuangkan  ide-ide  politiknya.  Melalui  pemanfaatan  perubahan struktural  yang  berlangsung,  keduanya  akhirnya  mencapai  tujuan  masing-masing sebagai  factor  keempat:  Notokusumo  membentuk  dan  menjadi  pemimpin  dinasti Pakualaman, Sukarno membentuk dan memimpin Indonesia merdeka.
Tentu saja ada perbedaan antara keduanya yang mewarnai perjuangan mereka: Notokusumo tidak bisa melepaskan diri dari konteks politik Kesultanan Yogyakarta di mana  dirinya  tetap  tunduk  kepada  sultan-sultan  yang  berkuasa,  sementara  Sukarno memiliki  kebebasan  dalam  hal  ini.  Sukarno  tidak  tunduk  kepada  struktur  kolonial, yang  dibuktikan  dengan  kebebasannya  dalam  membangun  gerakan  kepartaian  dan menjadi musuh dari struktur yang berlaku.
Dari komparasi di atas, keduanya tetap  dinyatakan sebagai agent dari struktur yang ada dan mampu menggunakan fasilitas yang dimungkinkan oleh struktur untuk melakukan  aktivitas  mereka  ( agency ).  Dengan  menggunakan  konsep  Lloyd  di  atas, keduanya telah dibekali dengan power yang ada sejak awal: Notokusumo adalah putra raja  sementara  Sukarno  adalah  keturunan  elite  kelas  menengah.  Dalam pertumbuhannya mereka juga menggunakan kemampuan ( capability ) yang diperoleh selama perjuangannya: Notokusumo memanfaatkan dukungan dari kelompok istana, sementara  Sukarno  menggunakan  pengetahuan  yang  diperoleh  lewat  jenjang pendidikannya.
Ditinjau  dalam  keberhasilan agency mereka,  keduanya  mengalami  persamaan yaitu  kegagalan  dalam  melakukan  perubahan  struktural  di  bawah  rezim  kolonial Belanda.  Namun  demikian  dengan  berubahnya  struktur,  mereka  bisa  menggunakan potensi  dan  fasilitas  yang  diberikan  oleh  struktur  baru  untuk  melakukan  perubahan secara menyeluruh demi keberhasilan upaya dan ide-ide mereka.

## KESIMPULAN
Analisis sejarah komparatif terutama pada sosok yang tampil dalam melakukan dan memimpin proses perubahan perlu dilakukan untuk bisa bukan hanya menemukan kesamaan nilai melainkan juga bisa untuk mengangkat peran tokoh lain yang selama ini  masih  memerlukan  penjelasan.  Melalui  komparatif,  nilai-nilai  salah  satu  tokoh angkat terangkat dan terbukti memiliki kualitas perjuangan yang sama meskipun dalam konteks ruang dan zaman berbeda.
Dalam kajian ini, nilai perjuangan Pangeran Notokusumo sebagai pendiri dinasti Pakualaman pada dasarnya serupa dengan perjuangan Ir. Sukarno bagi seluruh bangsa dan Negara Indonesia. Tentu saja perbedaan zaman menentukan dalam masing-masing baik  dari  aspek  filosofis,  politik  maupun  juga  geografis.  Di  era  awal  abad  XIX pemikiran Notokusumo tidak mencakup seluruh Hindia Belanda, melainkan  terbatas pada lingkup Kesultanan Yogyakarta atau setidaknya pada pulau Jawa bagian tengah. Sementara itu filosofis politik Sukarno sudah menjangkau seluruh Indonesia dengan bentuk Negara nasional yang modern.
Dari  komparasi  ini  khususnya  bagi  Pangeran  Notokusumo,  perannya  dalam agency atau  proses  perubahan  struktur  menjadi  sangat  penting  ketika  ditempatkan dalam  struktur  Kesultanan  Yogyakarta  atau  konstelasi  politik  Jawa  awal  abad  XIX. Perjuangannya  yang  berakhir  sebagai pangeran  merdika dan  pendiri  dinasti Pakualaman ditentukan oleh peran dan kemampuannya untuk itu meskipun tidak ada rencana oleh struktur yang dirancang untuk mengarah ke sana, yang berbeda dengan Sukarno dengan ide perjuangan kemerdekaannya sejak di bawah rezim kolonial.

## DAFTAR PUSTAKA
Adams, L., “Geschiedkundige Aanteekeningen omtrent de Residentie Madioen” dalam Djawa . tahun 1931. jilid XIX.
Anderson,  Benedick  R.  O.G.  1972. Java:  in  a  time  of  revolution:  occupation  and resistance 1944-1946. Ithaca: Cornell University Press.
Anon.  “Bijdrage tot  de  geschiedenis  van  Vorstenlanden  op  Jawa”  dalam Tijdschrift voor Nederlandsch Indie. tahun 1861. jilid II.
Anon.  “Overzicht  van  de  voornaamste  gebeurtenissen  in  het  Djocjakartasche  rijk, sedert  deszelfs  stichting  (1755)  tot  aan  het  einde  van  het  Engelsche tusschenbestuur (1815)” dalam Tijdschrift voor Nederlandsch Indie. tahun 1844. jilid III.
ANRI, De Nieuwe Ceremonieel Regelen in Javaansche Kraton. dalam bundel Solo.
ANRI,  Memorie  van  Overgave  van  J.G.  van  den  Berg  over  het  jaar  1805. bundel Yogyakarta.
ANRI,  Memorie  van  Overgave  van  Residen  Roubert  Wouter  van  Ijsseldijk. bundel Yogyakarta.
Beel, H.J., “Oost Indie na den val der Compagnie” dalam Tijdspiegel. tahun 1880, jilid
1.
Benda,  Harry  J.,  Kames  K,.  Irikura  and  Koicjhi  Kishi.  1965. Japanese  Military Administration in Indonesia: Selected Documents. Michigan: Yale Universioty Press.
Brand, Christopher G.A., and David Jary. 2014. Gidden’s theory of structuration: a Critical Appreciation. Oxford: Taylor and Francis.
Brugmans,  I.J.  1960. Nederlandsch  Indie  onder  Japanse  besetting:  gegevens  en documenten over de jaren 1942-1945. Franeker, T,. Wever.
Bruinsma,  A,  E,  J,.  “Boschregeling  in  tijdperk  van  den  Gouverneur  Generaal Daendels”. dalam Tectona . jilid VIII tahun 1915.
Collis, Maurice. 2000. Raffles. Singapore: Graham Brash.
Djoko  Marihandono  dan  Harto  Juwono. 2008. Sultan  Hamengku  Buwono  II. Yogyakarta: Banjar Aji Production.
Friend,  Theodore.  1988. The  Blue-eyed enemy:  Japan  against  the  West  in  Java  and Luzon 1942-1945. New Jersey: Princenton University Press.
Gedenkschrift uitgegeven ter gelegenheid van het 25 jarig Bestuurs Jubileum van Zijne Hoogheid P.A.A. Pakoealam VII, hoofd van het Pakoealamsche huis 1906-1931.
Geerken, Horst H. 2017. Hitler’s Asian Adventure. Bonn, BoD.
Hageman,  J.,  “De  Engelschen  op  Java”  dalam Tijdschrift  van  Bataviaasch Genootschap. tahun 1857. jilid VI.
Hageman,  J,.  “Geschied  en  Aardrijkskundig  overzigt  van  Java  op  het  einde  der Achttiende eeuw” dalam Tijdschrift van Bataviaasch Genootschap. tahun 1860. jilid IX.
“Inlandsche Bandoengsche Ingenieurs” dalam Algemeen Handelsblad voor Nederland. tanggal 19 Juni 1926.
“Ir. Soekarno naar Benkoelen” dalam De Indische Courant. tanggal 5 Mei 1938.
“Ir. Soekarno’s vrijlating” dalam De Locomotief. tanggal 30 Desember 1931.
Ki Hadjar Dewantara. Letteren en kunst in het Pakoealamsche geslacht. 1931. Djokja, H. Bunning.
“Krachtig  Politioneel  Optreden  tegen  de  PNI”  dalam De  Sumatra  Post. tanggal  30 Desember 1929.
Lange, Matthew. 2013. Comparative Historical Methods. London: SAGE Publ.
Lindsay, Jennifer and Maya H.T. Liem. 2012. Heirs to World Culture: Being Indonesia 1950-1965. Leiden. KITLV Press.
Lloyd, Christipher. 1989. The Structures of History. Oxford: Blackwell Publ.
“Onder toezicht der politie” dalam De Nieuwe Vorstenlanden. tanggal 13 Desember 1926.
“Pengembangan  Rakjat  Indonesia  ke  arah  kemerdekaan  kini  dimoelai”  dalam Asia Raya. tanggal 13 November 1944.
“Perserikatan National Indonesia” dalam Het nieuws van den dag voor Nederlandsch Indie. tanggal 26 September 1927.
Pluvier, Jan. 1974. Southeast Asia from Kolonialism to Independence. Kuala Lumpur: Oxford University Press.
Poensen, C., “Amangku Buwana II Sepuh” dalam Bijdragen  tot  Koninklijk  Instituut voor Indische Taal-, Land en Volkenkunde. tahun 1905.
Poensen, C., “Mangkoeboemi, Ngajogjakarta’s eerste Soeltan” dalam Bijdrage tot de Taal, Land en Volkenkunde. tahun 190. jilid 52.
Rushdy  Husein.  2010. Terobosan  Sukarno  dalam  Perundingan  Linggarjati. Jakarta. Kompas.
Samboengan  Boekoe  Tjarita-an  Tanah  Djawa  bagian  ka-3. 1890.  Surabaya:  Gebr. Gimberg en Co.
“Soekarno gevonnist” dalam Het Volk. tanggal 27 Desember 1930.
Stibbe, D.G., en H.J. de Graaf. 1918. Encyclopaedie van Nederlandsch Indie, vierde deel. ‘s Gravenhagge: Martinus Nijhoff.
Thorn, William. 2012. The Conquest of Java; nineteenth century Java seen through the eyesos a soldier of British Empire. Vermont: Tuttle Publishing.
Tuong  Vu.  2010. Paths  to  development  in  Asia:  South  Korea,  Vietnam,  China  and Indonesia, New York: Cambridge University Press.
Veth, P.J. 1912. Java Geographisch, Ethnologisch, Historisch, tweede deel: Nieuwe Geschiedenis, Haarlem: De Erven F. Bohn.
Welderen-Rangers, Daniel Welco van. 1947. The failure of liberal kolonial policy in Jawa Netherland East India (1816-1830). The Hague: Martinus Nijhoff.