DARI ONDERAFDEELING HINGGA TERBENTUKNYA

## KABUPATEN JENEPONTO (1909-1959)

## Ismail Syawal
Dosen Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Tadulako maield.thoratea@gmail.com

## Abstract
This  study  focuses  on  Jeneponto  as  a  Regency  in  South  Sulawesi  Province.  In  the historiography of South Sulawesi, Jeneponto has not been written much, including its changes since becoming Onderafdeeling until its formation as a Regency. This change prompted  the  writer  to  examine  the  occurrence  of  these  changes,  especially  the transition from Onderafdeeling to the current Jeneponto Regency. This study uses the historical  method  through  four  stages,  namely  Heuristics,  Criticism,  Interpretation, and  Historiography.  The  results  of  this  study  found  three  things,  namely:  (1)  the Turatea  Kingdom  appeared  as  one  of  the  Makassar  kingdoms  in  Jeneponto  which formed  a  unity  called  the  Turatea  Confederation  (Toeratea-landen).  This confederation was formed from three karaeng-an regions, namely Binamu, Bangkala, and  Laikang;  (2)  When  Turatea  was  annexed  by  the  Dutch  East  Indies,  in  1909  the Dutch  East  Indies  government  carried  out  a  regional  arrangement.  One  form  of arrangement  is  the  establishment  of  Onderafdeeling  Jeneponto;  and  (3)  Jeneponto was formed as a Level II Region/Regency in 1959 based on Law number 29 of 1959. The issuance of the Law was based on regional conditions, both in terms of population and security. The growth and development of Jeneponto Regency is inseparable from its history, economy, politics, and socio-culture.
Keywords: Onderafdeeling, Regency, Jeneponto

## Abstrak
Kajian  ini  difokuskan  pada  Jeneponto  sebagai  Kabupaten  di  Propinsi  Sulawesi  Selatan. Dalam  historiografi  Sulawesi  Selatan,  Jeneponto  belum  banyak  ditulis  termasuk perubahan-perubahannya  sejak  menjadi Onderafdeeling hingga  terbentuknya  sebagai Kabupaten.  Perubahan  inilah  yang  mendorong  penulis  untuk  mengkaji  terjadinya perubahan tersebut, utamanya peralihan dari Onderafdeeling menjadi Kabupaten Jeneponto saat  ini.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  sejarah  melalui  empat  tahapan,  yaitu Heuristik , Kritik , Interpretasi , dan Historiografi . Hasil penelitian ini ditemukan tiga hal, yakni:
(1)  Kerajaan  Turatea  tampil  sebagai  salah  satu  Kerajaan  Makassar  di  Jeneponto  yang membentuk  sebuah  kesatuan  yang  disebut  Konfederasi  Turatea  ( Toeratea-landen ).
Konfederasi  ini  terbentuk  dari  tiga  wilayah  ke- karaeng -an,  yakni  Binamu,  Bangkala,  dan Laikang;  (2)  Ketika  Turatea  dianeksasi  Hindia  Belanda,  pada  tahun  1909  pemerintah Hindia  Belanda  melalukan  penataan  wilyah.  Salah  satu  bentuk  penataan  itu  adalah pembentukan Onderafdeeling Jeneponto;  dan  (3)  Jeneponto  terbentuk  sebagai  Daerah Tingkat II/Kabupaten tahun 1959 berdasarkan Undang-Undang nomor 29 tahun 1959. Terbitnya  Undang-Undang  tersebut  didasarkan  pada  kondisi  daerah,  baik  dari  segi penduduknya maupun keamannya. Tumbuh dan berkembangnnya Kabupaten Jeneponto tidak terlepas dari sejarah, ekonomi, politik, dan sosial-budayanya.
Kata Kunci: Onderafdeeling, Kabupaten, Jeneponto

## Pendahuluan
Sejarah Sulawesi Selatan belum banyak membicarakan Jeneponto di bagian Selatan Propinsi  Sulawesi  Selatan,  padahal  Jeneponto  memiliki  sumber-sumber  sejarah  yang memadai dan memiliki perkembangan yang turut mempengaruhi kawasan ini dari masa ke masa. Sumber data tertua atau literatur yang menyebutkan keberadaan Jeneponto dilansir dalam  Peta  orang  Eropa  tahun  1693.  Nama  Jeneponto  disebut  “Jennepoento”, merupakan bagian dari wilayah Toeratte dengan beberapa kampung lainnya, seperti Tino, Roeenbia (baca: Rumbia), Pangie (baca: Panging), Tolo, Sapanang, Parapa (baca: Parappa), Binamo  (baca:  Binamu),  Tamanrojad  (baca:  Tamanroya),  Boeloe  Boeloe  (baca:  Bulo- Bulo),  Jennepoento  (baca:  Jeneponto),  Tana  Toa  (baca:  Tanatowa),  Bankala  (baca: Bangkala), Pantanglassang (baca: Pattallassang), Pangkajene. 1
Pada tahun 1752 Aubert melakukan pemetaan wilayah pulau Sulawesi. Dalam peta tersebut, Aubert menyebut kampung “Toeratea” dan beberapa pemukiman kecil, seperti Padjalawe,  Rongkeke,  Togotogo,  Petany,  Tino  dan  Telo  di  mana  terdapat  sungai  yang disebut sungai Tino di arah hulu terdapat kampung Rumbi (sungai Tino sekarang disebut sungai Kelara). 2 Secara geografis, kampung dan pemunkiman kecil ini terdapat dua sungai, yakni  sungai  Binamu  di  sebelah  barat  dan  sungai  Turatea  di  sebelah  baratnya  lagi. Kampung besar di sungai Binamu berada di arah hulu sungai, sedangkan kampung besar lainnya  berada  di  sungai Turatea  di  arah  hilir  (muara)  sungai. Wilayah  ini  di  dalam  peta diidentifikasi  sebagai  Turatea  (Toeratea).  Di  sebelah  sungai  Tino  terletak  wilayah Boeloecoemba  (Bulukumba)  di  muara  sungai  terdapat  benteng  VOC  di  kampung Bonthain  (Bantaeng),  dan  sebelah  timurnya  terdapat  benteng  VOC  di  kampung Boeloecomba (Bulukumba).
Selanjutnya,  tahun  1858  salah  seorang Kapitein  Belanda  bernama  F.G.  Steck membuat  peta  Sulawesi  dan  menyebutkan  wilayah  “Toeratea”  dengan  beberapa pemukiman kecil, yakni Alone (baca: Allu), Totjoe, Seloe, Nimoli, Munko, Manisse, Djato (baca:  Jeneponto),  Baring  baringang,  Nepo,  Mani,  Tabitomontjong,  Tabilomboe,  Toeti, Tare (baca: Taring), Borlie (baca: Boronglowe), Boenkall (baca: Bangkala), Tanaloa (baca: Tanatoa),  Nasara,  Nassoe,  Tonibole,  Batoelo,  Barobo  (baca:  Barobbo),  Boeloesoekang (baca:  Bulussukang),  Bola,  Baroe,  Jonggoa  Kaselombang,  Tounde,  Loensedie  Tino Padjinongan  (baca  Tino  Paccinongan),  Binamo  (baca:  Binamu),  Lambot,  Bonu,  Seropa (baca:  Parappa),  Belokalong  (baca:  Belokallong),  Boeloboloe  (baca:  Bulobulo),  dan  lain-
1 Map., “Sout Zee van Celebes,” 1693.
2 Jean Michiel Aubert, “Kart van Een Deel van de Zuidkust van Celebes,” 1752.
lain. 3 Kampung-kampung  tersebut  digambarkan  sebelum  Turatea  atau  Jeneponto mendapat  pengaruh  dari  Belanda.  Ketiga  sumber  inilah  yang  tertua  untuk  Jeneponto muncul dalam sebuah peta resmi.
Ian  Caldwell  &  Wayne  A  Bougas  dalam  bukunya  yang  berjudul:  “ Sejarah  Awal Binamu dan Bangkala di Sulawesi Selatan ” menyebut “Jeneponto” sebagai daerah taklukkan dari Kerajaan Binamu yang ketiga. Wilayah ini terletak di dekat muara sungai Jeneponto. Ketiga daerah taklukkan dan wilayah kekuasaan Kerajaan Binamu yaitu Sidenre, Balang, dan Jeneponto. 4 Hal yang hampir sama ditemukan oleh Muklis Hadrawi dalam kajiannya yang  berjudul  “ Bangkala  dan  Binamu:  Suatu  Kajian  Naskah  Lontara’  Dalam  Sosial-Politik Jeneponto Kuno ”, menyatakan Jeneponto sebenarnya sebuah nama yang dimunculkan pada abad  XIX  ketika  Sulawesi  Selatan  berada  pada  era  pemerintahan  kolonial.  Nama Jeneponto sebenarnya telah dikenal pada abad ke-17 yakni merujuk pada sebuah toponimi berstatus wanua palili (negeri bagian) dari kerajaan Binamu. Di dalam daftar palili Binamu toponimi itu sekarang disebut dengan nama Jeneponto Toa. Nama Jeneponto pun telah tercatat  di  dalam lontara’ sebagai  dokumen  pribumi  masyarakat  setempat  selain  hadir dalam tradisi lisan masyarakat. Pada abad XIX konteks toponimi Jeneponto merujuk pada area  yang  lebih  meluas  serta  merepresentasikan  wilayah  Bangkala  dan  Binamu.  Secara geografi  wilayah  kekuasaan  Bangkala  dan  Binamu  memang  melingkupi  wilayah Kabupaten Jeneponto sekarang ini, yakni Bangkala melingkupi wilayah timur dan Binamu melingkupi wilayah Barat Jeneponto. 5
Berdasarkan  beberapat  diktum  di  atas,  Jeneponto  sebagai  suatu  lokus  sejarah memiliki pengalaman sendiri dalam prosesi kesejarahannya. Di daerah ini pernah berdiri kerajaan  yang  bercorak  Makassar  dan  memiliki  wilayah  tersendiri.  Selain  itu,  daerah  ini juga  memiliki  sejarah  yang  menarik  sejak  masa  kolonial  hingga  terbentuknya  kabupaten otonom  di  wilayah  Sulawesi  Selatan  sekarang  ini.  Pertanyaannya  adalah  kapan  terjadi perubahan dan bagaimana prosesnya hingga Jeneponto terbentuk sebagai Kabupaten?

## Metode Penelitian
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  mengikuti  prosedur  kerja  dalam penelitian  sejarah  yang  disajikan  oleh  Gottschalk,  yakni  mengumpulkan  informasi  yang diperlukan  dari  berbagai  sumber,  pengujian  otentisitas  sumber-sumber  yang  didapatkan
3 F. G. Steck, “Kaart van Celebes En Onderhorigheden,” 1858.
4 Ian Caldwell & Wayne A Bougas, Sejarah Awal Binamu dan Bangkala di Sulawesi Selatan, Yogyakarta: Ombak. , 2016.
5 Muhlis  Hadrawi,  “Bangkala  dan  Binamu:  Suatu  Kajian  Naskah Lontara’ dalam  Sosial-Politik  Jeneponto Kuno,” ETNOSIA: Jurnal Etnografi Indonesia, Volume 2 Edisi 2, Desember 2017. , 2017.
(kritik  eksternal)  dan  penentuan  kredibilitas  sumber-sumber  yang  ditemukan  (kritik internal). 6 Penelitian  ini  bersifat  deskriptif  analitis  dengan  menggunakan  pendekatan konsep  ilmu-ilmu  sosial.  Kegiatan  mencari  dan  mengumpulkan  sumber  yang  terkait dengan  judul  penulis,  dilakukan  di  berbagai  tempat  seperti;  Perpustakaan  dan  ANRI Makassar.  Hasil  penelusuran  ini,  penulis  menemukan  berbagai  sumber  yang  meliputi buku, artikel, jurnal dan arsip.
Sumber-sumber yang digunakan dalam penulisan ini, diantaranya karya Ian Caldwell
&  Wayne  A  Bougas  tahun  2016  berjudul: Sejarah  Awal  Binamu  dan  Bangkala  di  Sulawesi Selatan , dan Muhlis Hadrawi berjudul: Bangkala dan Binamu: Suatu Kajian Naskah Lontara’ dalam  Sosial-Politik  Jeneponto  Kuno terbit  tahun  2017.  Sumber  tersebut  dijadikan  kerangka yang  menyeluruh.  Akan  tetapi  rinciannya  dilengkapi  dengan  laporan-laporan  politik (Pemerintah  Kolonia)  Hindia  Belanda.  Selain  itu,  secara  metodologi,  sumber  buku maupun  jurnal  itu  harus  dicocokkan  dengan  sumber-sumber  arsip,  karena  sebagian berdasar  dari  tradisi  lisan.  Artikel  sezaman  yang  diterbitkan  oleh  majalah  masa  kolonial Belanda, termasuk peta juga digunakan sebagai sumber.
Setelah  semua  sumber  terkumpul,  dilakukan  kritik  sumber,  yakni  menyaring  atau menyeleksi  setiap  sumber  sejarah  yang  berkaitan  dengan  Jeneponto.  Kritik  sumber  ini dilakukan  melalui  dua  tahapan,  yaitu;  kritik  ekstern  dan  kritik  intern.  Kritik  ekstern dilakukan  untuk  menguji  otentitas  (keaslian)  sumber  yang  meliputi  waktu  penulisan, penulisnya, dan lain sebagainya. Selain itu, kritik intern untuk memperoleh sumber yang memiliki  tingkat  validitas  (keakuratan)  tinggi,  khususnya  isi  sumber.  Melalui  kritik  ini, penulis  menetapkan  sumber  yang  dianggap  kredibel  terkait  pokok  bahasan  tentang Jeneponto.  Tahap  selanjunya  adalah  interpretasi  (penafsiran)  untuk  menyimpulkan sejumlah sumber mengenai bahan-bahan yang otentik. Pada tahapan ini, penulis mencoba menghubungkan beberapa sumber informasi terkait Jeneponto. Kemudian terakhir adalah historiografi,  yakni  penyajian  hasil  penelitian  sesuai  dengan  ketentuan  penelitian  sejarah dan  penulisan  yang  berlaku,  sehingga  dapat  memberikan  gambaran yang  jelas  mengenai proses penelitian, mulai dari perencanaan hingga penarikan kesimpulan.

## Hasil dan  Pembahasan
1. Gambaran Umum Jeneponto: Sebuah Kenyataan Historis
a. Kondisi Geografis
6 Louis Gottschalk, Mengerti Sejarah. Jakarta: Universitas Indonesia. , 1986.
Daerah  Jeneponto  merupakan  salah  satu  daerah  dalam  wilayah  administratif Propinsi  Sulawesi  yang  terletak  di  ujung  selatan  bagian  barat  ketimur  sepanjang  garis pantai  laut  flores  dengan  garis  koordinat  5.23’12”-5.42’1,2  Lintang  Selatang  dan 119.29’12”-119.56’44,9”  Bujur  Timur.  Secara  administrasi  Kabupaten  Jeneponto mencakup 113 desa/kelurahan yang terdiri dari 82 desa dan 31 kelurahan. Luas wilayah Kabupaten Jeneponto adalah 74.979 Ha atau 749,79 Km² dan hanya 1.20% dari wilayah Provinsi  Sulawesi  Selatan  yang  meliputi  11  Kecamatan.  Kesebelas  kecamatan  tersebut, terdiri  dari:  Bangkala  dengan  luas  121,82  km 2 ,  Bangkala  Barat  152,96  km 2 ,  Tamalatea 57,58 km 2 , Bontoramba 88,30 km 2 , Binamu 69,49 km 2 , Turatea 53,76 km 2 , Batang 33,04 km 2 , Arungkeke 29,91 km 2 , Tarowang 40,68 km 2 , Kelara 43,95 km 2 , dan Rumbia dengan luas 58,30 km 2 . Kesebelas Kecamatan tersebut,  Bangkala Barat merupakan wilayah yang terluas,  kemudian  menyusul  kecamatan  Bangkala  induk,  Bontoramba,  Binamu,  Rumbia, Tamalatea, Turatea, Kelara, Tarowang, Batang, dan yang terakhir Arungkeke. 7
Jeneponto memiliki batas wilayah sebagai berikut: sebelah Utara berbatasan dengan Gowa, sebelah Timur dengan Bantaeng, sebelah Selatan dengan Selat Flores, dan sebelah Barat dengan Takalar. Berdasarkan letaknya, Jeneponto terbagi menjadi 3 bagian, pertama, wilayah  pesisir  pantai  dengan  luas  170  km 2 yang  terdiri  dari:  Garassikang,  Pallengu, Mallasoro, Ci’nong, Tonrokassi, Kalumpang, Ujung Loe, Jeneponto, Bulo-bulo, Palajau, Togo-togo,  Arungkeke,  Pao  dan  Tarowang,  Tino.  Kedua,  wilayah  pegunungan  dengan luas  323  km 2 ,  yakni  Rumbia.  Ketiga,  wilayah  dataran  dengan  luas  200  km 2 ,  terdiri  dari: Pattopakang, Panyalangkang, Bangkala, Kalimporo, Tanatoa, Ruku-ruku, Nasraq, Balang, Sidenre, Pattalasang, Sapanang, Karang Loe, Jombe, Tolo, Bontorappo.

## b. Perkembangan Penduduk
Sebenarnya data penduduk memberi banyak kesaksian yang  sangat berarti dalam penelitian setiap wilayah dan masyarakatnya. Misalnya sensus tahun 1930 , Jeneponto telah memiliki  penduduk  sebanyak 147.652  jiwa . 8 Kemudian  pada  sensus  penduduk tahun 1961 ,  Jeneponto  terbagi  menjadi  enam  Kecamatan,  antara  lain:  Arungkeke,  Binamu  I, Binamu  II,  Binamu  III  Tamalatega,  Tarontang,  dan  Bangkala.  Keenam  kecamatan tersebut,  memiliki  jumlah  penduduk  sebanyak 183.443 jiwa (laki-laki  sebanyak  89.611 jiwa, dan perempuan sebanyak 93.832 jiwa). Hal ini dapat dirinci berdasarkan Kecamatan mencakup beberapa desa, antara lain: Arungkeke terdiri dari 5 Desa, yakni: Tamanraya,
7 BPS, “Kabupaten Jeneponto dalam Angka,” 2022.
8 Volkstelling 1930. Inheemsche Bevolking Van Borneo, Celebes, De Kleine Soenda Eilanden En De Molukken, Deel V, Departement Van Economische Zaken. Batavia: Landsdrukkerij, 1936. , n.d.
Petang/Tunrunggawang,  Arungkeke,  Bungeng,  dan  Pao  dengan  jumlah  penduduk sebanyak  8.012,  (laki-laki  sebanyak  3.765  jiwa,  dan  Perempuan  sebanyak  4.247  jiwa). Binamu I terdiri dari 21 desa, antara lain: Balang, Bulo-Bulo, Bontojai, Jeneponto, Jambe, Empoang,  Embo,  Kalumpang,  Karangrangpajaya, Lembang  Loe,  Mannyambang,  Ujung Loe, Patangtongang, Pattallassang, Parrapa, Paljau, Sapanang, Sapiri, Sidenre, Tarunsape, dan  Togo-Togo  dengan  jumlah  penduduk  sebanyak  51.414  jiwa,  (laki-laki  sebanyak 25.075, dan perempuan sebanyak 26.339 jiwa). Binamu II terdiri dari 7 desa, antara lain: Tolo,  Pangi,  Trilana,  Rumbri,  Kassi,  Pettiro,  dan  Bantorappo  dengan  jumlah  penduduk sebanyak  44.170  jiwa,  (laki-laki  sebanyak  21.444  jiwa  dan  perempuan  sebanyak  22.726 jiwa). Binamu  III  Tamalatega terdiri  dari  8  desa,  antara  lain:  Bonto  Tangga,  Bonto Ramba,  Tonrohassi,  Bangkala  Loe,  Balumbungan,  Layu,  Lentu,  Manjang  Loe  dengan jumlah  penduduk  sebanyak  32.524  jiwa,  (laki-laki  sebanyak  16.320  jiwa  dan  perempuan sebanyak 16.196 jiwa). Tarontang terdiri dari 6 desa, antara lain: Allu, Bontowa, Balang Loe,  Ujung,  Bontokatangka,  dan  Tino  dengan  jumlah  penduduk  sebanyak  9.354  jiwa, (laki-laki sebanyak 4.679 jiwa dan perempuan sebanyak 4.675 jiwa). Bangkala terdiri dari 14  desa,  antara  lain:  Allu,  Pallengu,  Garassikang,  Batubassi,  Nasara,  Malasoro,  Tanatoa, Bulu-bulu,  Pyanggoa,  Pattiro,  Tuju,  Karampuang,  Barana,  Bowwanging  dengan  jumlah penduduk sebanyak 37.969 jiwa, (laki-laki sebanyak 18.320 jiwa dan perempuan sebanyak 19.649 jiwa). 9
Perkembangan  selanjutnya,  yakni  pada tahun 1980 Jeneponto  mengalami peningkatan  jumlah  penduduk  sebanyak 241.627 jiwa (laki-laki  sebanyak  117.722  jiwa, dan perempuan sebanyak 123.905 jiwa). 10 Seiring berjalannya waktu, selama kurang lebih delapan belas tahun terakhir, yakni dari tahun 2004 s/d 2021, penduduk Jeneponto telah mengalami  perkembangan  yang  signifikan,  meskipun  di  tahun  2006  sempat  mengalami penurunan  jumlah  dari  tahun  sebelumnya.  Namun,  pada  tahun  berikutnya  yakni  2007 kembali  meningkat  dari  jumlah 329.023 jiwa menjadi 330.735 jiwa .  Hal  ini  terus mengalami peningkatan hingga mencapai jumlah 405.508 jiwa di tahun 2021. 11
2. Perubahan  Wilayah  Sulawesi  Selatan:  Terbentuknya Onderafdeeling Djeneponto
9 Masri Singarimbun, Sensus Penduduk 1961: Penduduk Desa Sulawesi Dan Maluku, Yogyakarta: Pusat Penelitian Dan Studi Kependudukan (PPSK) Universitas Gadjah Mada Dan Biro Pusat Statistik. , 1980.
10 Biro Pusat Statistik, “Sulawesi Selatan Dalam Angka, Ujung Pandang: Biro Pusat Statistik.,” 1980.
11 BPS 2007, 2010, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, dan 2022, Badan Pusat Statistik Kabupaten Jeneponto.
Tunduknya kekuasaan raja kerajaan-kerajaan lokal di Sulawesi termasuk Kerajaan Turatea  sebagai  akibat  dari  ditandatanganinya  Perjanjian  Bungaya  sebagai  takluknya Kerajaan Gowa pada Verenigde Oostindische Compagnie (VOC) 12 pada tanggal 18 Nopember 1667.  Kekuasaan  Hindia  Belanda  (HB)  di  Nusantara  diatur  dalam  rangka  melindungi sistem kekuasaan yang akan diterapkan sehingga HB membagi daerah menjadi dua bagian utama  yakni  daerah  yang  dikontrol  langsung  ( Rechtsreeksbestuursgebied atau Governementslanden ) dan daerah yang tidak langsung dikontrol ( Zelfbestuurslandschappen atau Vorstelanden ).  Daerah  yang  dikontrol  langsung  dibagi  lagi  menjadi afdeelingen dan  sub bagiannya onder  afdeelingen . Afdelingen dipimpin  langsung  oleh  seorang Kontroleur Belanda tetapi  yang  memerintah  dipegang  oleh  seorang  Bupati.  Bupati  adalah  seorang  penguasa baru yang dibuat oleh Belanda untuk menggantikan konsep Tumanurung sebagai penguasa tertinggi  tradisional  di  wilayah  Sulawesi  Selatan  termasuk  Turatea  dan  mereka  digelari sebagai raja. Bupati inilah yang menguasai keseluruhan Regentchaapen . 13 Kerajaan Pribumi seperti  Kerajaan  Turatea  tetap  diakui  sebagai Inlandsch  Bestuur (Pemerintah  lokal  atau pemerintah  pribumi)  dengan  gaji  berkisar  antara  20–75  gulden  yang  biasa  disebut bezoldiging atau Schadeloosteling  wegens  de  afstand  der  tophanen .  Pemerintahan  pribumi disarankan  oleh  pemerintah  Hindia  Belanda  untuk  mencari  sendiri  sumber-sumber pembiayaannya entah dengan menarik iuran dari penduduk atau melakukan tarikan dalam bentuk barang. 14
Pada  tahun  1824  terjadi  kesepakatan  yang  disebut  dengan  “Traktat  London” antara Inggris dengan Belanda untuk kemudian mengatur wilayah Asia Tenggara terutama wilayah  Malaysia  dan  wilayah  Indonesia.  Isi  traktat  London  bahwa  pihak  Belanda mengakui  kedudukan  Inggeris  atas  Singapura  dan  Semenanjung  Malaka  sementara Inggeris mengakui kedudukan Belanda di wilayah Kepulauan Sebelah Timur Semenanjung
12 Hindia-Belanda pada abad ke-17 dan 18 tidak dikuasai secara langsung oleh pemerintah Belanda namun oleh  perusahaan  dagang  bernama  Perusahaan  Hindia  Timur  Belanda  ( Verenigde  Oostindische  Compagnie atau VOC). VOC telah diberikan hak monopoli terhadap perdagangan dan aktivitas kolonial di wilayah tersebut oleh  Parlemen  Belanda  pada  tahun  1602.  Markasnya  berada  di  Batavia  (Jakarta)  sekarang.  Tujuan  utama VOC adalah mempertahankan  monopolinya terhadap  perdagangan rempah-rempah di  Nusantara. Hal ini dilakukan  melalui  penggunaan  dan  ancaman  kekerasan  terhadap  penduduk  di  kepulauan-kepulauan penghasil  rempah-rempah, dan terhadap orang-orang non-Belanda yang mencoba berdagang dengan para penduduk tersebut. Contohnya, ketika penduduk Kepulauan Banda terus menjual biji pala kepada pedagang Inggris,  pasukan  Belanda  membunuh  atau  mendeportasi  hampir  seluruh  populasi  dan  kemudian mempopulasikan  pulau-pulau  tersebut  dengan  pembantu-pembantu  atau  budak-budak  yang  bekerja  di perkebunan pala.
13 Heddy Shri Ahimsa Putra, “Hambatan Budaya Dalam Integrasi Politik: Sulawesi Selatan Pada Abd Ke- 19,” Buletin Antropoplogi, No. 16 Tahun VII/1991,” 1991.
14 Heddy Shri Ahimsa Putra, "Ana’ Karaeng di Bantaeng: Sebuah Studi Tentang Sejarah Politik di Kawasan Pesisisran  Sulawesi  Selatan," Laporan  Penelitian  P3MP  Universitas  Hasanuddin  yang  dibiayai  oleh  The  Toyota Foundation Japan . 1992.
Malaka  (Kepulauan  Indonesia),  keduanya  berjanji  untuk  membuka  wilayah  koloninya masing-masing  bagi kegiatan  perdagangan  maritime,  sekaligus  memberantas  bajak  laut. 15 Akibat  dari  perjanjian  ini  menyebabkan  kedudukan  Makassar  dari  Jabatan  Gubernur Makassar  ( Gouverneur  Macassar )  berubah  menjadi  Gubernur  Sulawesi  dan  Daerah taklukannya ( Gouverneur van Macassar en Onderhoorigheden ) atau dari Gouvernement van Macassar end Onderhoorigheden (Provinsi Makassar dan daerah taklukannya) menjadi Gouvernement van Celebes en Onderhoorigheden (Provinsi Sulawesi dan daerah taklukannya) pada tahun 1846.
Secara administratif, daerah kepulauan Hindia Timur pengaturannya dimulai pada tahun 1824 bersamaan dengan kunjungan Gubernur Jenderal G.G. van der Capellen ke Ambon  dan  Makassar.  Proses  ini  dimulai  di  daerah  Sulawesi  bagian  selatan  dengan diwajibkan  mereka  yang  bersedia  menjadi  sekutu  untuk  menandatangani  Perjanjian Bungaya  yang  diperbaharui  di  tahun  1824.  Hal  ini  disbutkan  dalam  Staatsblad  No.  31a 1824  tanggal  17  Juli  bahwa  (1)  Permukiman  utama  di  wilayah  ini  dijadikan  satu  distrik, yaitu  distrik  Makassar  yang  terdiri  dari  Benteng  Rotterdam,  Vlaardingen  ( de  stad vlaardingen ),  dan  kampung-kampung  sekitarnya  ( omliggende  kampongs )  serta  pulau-pulau  di sekitarnya;  (2)  Wilayah  lainnya  adalah  distrik-distrik  selatan  ( de  zuider  districten ),  yakni distrik  Maros,  Bulukumba  dan  Bantaeng  ( Boelecomba  en  Bonthain ),  dan  Pulau  Selayar. Distrik-distrik ini kemudian dibagi menjadi beberapa wilayah yang dibawahi oleh seorang regent (yang  wilayahnya  disebut regentschap ),  seperti:  Aing  Toa,  Bontolebang,  Glissong,
Polobanking, Sawakong, Manoeijoe, Balio, Linkes, Takalara, Toppe Djawa, dan Lakatang; (3)  Wilayah  Maros  terdiri  atas: regentschappen Maros,  Bontoa,  Tankoeroe,  Tanralielie,
Siembang, Soelewatang Rilaot (barat), Soelewatang Timboro  (selatan), Soelewatang Raja (timur),  Soediang,  Maniawa,  Tjamba,  Balotje,  Laija,  Laboradja,  Beengo,  Pankadjene  of Sioang,  Boengoro,  Labakkang,  Marang,  Kaloekoea,  Segerie,  Katene  dan  Mandelle;  (4) Wilayah Bulukumba dan Bantaeng terdiri dari regentschappen Bantaeng dan Tompo-Boeloe,
Gantarang,  Tala,  Palewoot  of  Palewooij,  Tanna-Bero,  Bonto  Tanga  dan  Ara,  Lemo- Lemo,  Oedjong  Lowe,  Weiro,  Langa-Langa,  Tiero  of  Tero  dan  Biera;  dan  (5)  Wilayah Seleijer,  terdiri  atas: regentschappen Bonto  Bangon,  Tanette,  Batang  Matta,  Boekiet,  Mare Mare, Bonea, Opa Opa, Gantarang, Balla Boeloe, Laijolo, Bonto Boros, Barang Barang, Poeta Bangon, dan Onto. 16
15 P. H. van der Kemp, “De Geschiedenis van Het London Tractat van 17 Maart 1824”, dalam BKI No. 56. 1904. , 1904.
16 “Staatsblad No. 31a” (1824).
Daerah  Turatea,  seperti  Bangkala,  Binamu  dan  Laikang  yang  awalnya  sebagai sekutu, kemudian diserap menjadi daerah pemerintahan. Penyerapan daerah Bangkala dan Binamu  dilakukan  melalui  Surat  Keputusan  Gubernur  Jendral  tahun  1866,  keduanya menjadi satu onderafdeeling dalam Zuiderdistricten . 17 Sedangkan daerah Laikang baru diserap menjadi daerah pemerintahan melalui Keputusan tanggal 17 Maret  1908. 18 Sama halnya kota Makassar dilakukan pengaturan pada tahun 1906, ketika Makassar ditetapkan sebagai gemente atau bagian dari perubahan yang dituntut masyarakat kota adanya otonomi sesuai Desentralisatiewet 1903.
Secara  administratif,  seluruh  wilayah  Sulawesi  Selatan  mulai  diatur  pada  tahun 1909.  Pengaturan  ini  dilakukan  melalui  Surat  Keputusan  Gubernur  Jenderal  tentang reorganisasi  pemerintahan  di  Sulawesi  Selatan. 19 Melalui  keputusan  ini,  Sulawesi  Selatan dibagi  menjadi  dua afdeelingen , yakni afdeeling Makassar  dan  Bonthain.  Kedua afdeeling ini masing-masing  dibagi  menjadi  lima onderafdeeling . Afdeeling Makassar  terdiri  dari onderafdeeling Makasser,  Pangkadjene,  Maros,  West-Goa  dan  Takalar.  Sedangkan afdeeling Bonthain  terdiri  dari onderafdeeling Bonthain,  Djeneponto,  Boeloekoemba,  Sindjai,  dan Saleier.  Masing-masing Afdeeling diperintah  oleh  Asistent  Resident,  sedangkan  untuk wilayah Onderafdeeling diperintah  seorang  kontrolir  ( Controleur ).  Jabatan-jabatan  itu  juga diemban oleh pejabat-pejabat dari pemerintah Belanda.
Dua  tahun  kemudian,  perubahan  itu  kembali  dilakukan  melalui  surat  keputusan Gubernur  Jenderal  tentang Reorganisatie  van  het  Bestuur  en  de  Bestuursmiddelen  in  genoemd Gouvernement , seluruh wilayah Sulawesi Selatan yang tadinya hanya dua afdeelingeng menjadi tujuh,  yakni: Makasser, Bonthain, Boni, Pare-Pare, Mandar, Loewoe, dan Oost-Celebes. Afdeeling Makasser  (Makassar)  dibagi  menjadi  lima onderafdeeling ,  yakni:  (1) Onderafdeeling Makasser yang membawahi distrik Makasser, Wadjo, Endeh, Malajoe, Oedjoengtanah dan Mariso  serta  pulau-pulau  di  sekitarnya.  (2) Onderafdeeling Pangkadjene.  (3) Onderafdeeling Maros  yang  terdiri  dari  distrik  Tjamba,  Malawa,  Tjenrana,  Laija,  Gantarang  Matinggi, Maros, Tanralili, Toerikale-landen, Ri Laoe, Bontoa, Bira, Biringkanaja, Montjongloe dan Soediang di bawah seorang Controleur yang berkedudukan di Maros. (4) Onderafdeeling West- Goa,  terdiri  dari  distrik  Goa  dengan  delapan onderdistrict ,  yakni  Karuwisi,  Mangasa, Tombolo, Borongloe, Patalasang, Borisallo, Manoedjoe dan Parigi, semuanya diperintah oleh  seorang Civiel  Gezaghebber yang  bertempat  di  Soenggoeminasa.  (5) Onderafdeeling
17 “Staatsblad No. 69” (1866).
18 “Staatsblad No. 253” (1908).
19 “Staatsblad No. 359” (1909).
Takalar  terdiri  dari  distrik  Takalara,  Topedjawa,  Polombangken,  Lamabone,  Galeson, Papa,  Lengkese,  Lakatong,  Bontonompo,  Montjobalang,  dan  Limbung.  Sedangkan Afdeeling Bonthain  (Bantaeng)  dibagi  menjadi  lima Onderafdeeling ,  yakni Onderafdeeling Bonthain, Djeneponto, Boeloekoemba, Sindjai, dan Saleier. Onderafdeeling Bonthain dibagi menjadi  tiga  distrik  yaitu  Bonthain,  Taroang  dan  Malakadji. Onderafdeeling Djeneponto dibagi empat distrik, diantaranya Laikang, Bangkala, Binamoe dan Aroengkeke di bawah seorang Civiel  Gezaghebber .  Sedangkan Onderafdeeling Boeloekoemba  terdiri  atas  distrik Boeloeokoemba  Toa,  Gantarang,  Oedjoengloe,  Kindang,  Bira  dan  Kadjang  di  bawah seorang Controleur . (4) Onderafdeeling Sindjai dibagi atas distrik Oost-Boelo-Boelo, Lamati, Tondong, West Boelo-Boelo, Manipi dan Toeroengan, Manimpahpi dan Pao. 20
Bagian  pemerintahan  Makassar  yang  terdiri  dari  lima  cabang  pemerintahan  itu, berdasarkan  penataan  wilayah  pemerintahan  daerah  adat  tahun  1916,  terdiri  dari  empat puluh  enam  daerah  adat.  Dalam  Staatsblad  No.  352  dinyatakan  bahwa  cabang pemerintahan  Makassar  terdiri  dari  distrik  Makassar,  Wajo,  Ujungtanah  dan  Mariso; cabang  pemerintahan  Pangkajene  terdiri  dari  distrik  Pangkajene,  Labakkang,  Sigeri, Marang,  dan  Baloci;  cabang  pemerintahan  Maros  terdiri  dari  distrik  Camba,  Malewa, Cenrana,  Laiya,  Gantarang-Matinggi,  Maros,  Tanralili,  Daerah  Turikale,  Rilau,  Bontoa, Bira,  Biringkanaya,  Moncongloe  dan  Sudiyang;  cabang  pemerintahan  Gowa  terdiri  dari distrik:  Limbung  dan  Monco  Balang,  Mangasa,  Tombolo,  Borongloe,  Pattallassang, Barisallo, Mamuju, dan Parigi; cabang pemerintahan Jeneponto-Takalar terdiri dari distrik Bontonompo,  Takalar,  Topejawa,  Polombangkeng,  Sanrobone,  Galesong,  Pappa, Lengkese, Lakatong, Laikang, Bangkala, Binamu, Arungkeke, dan Malakaji. 21
Pada  masa  selanjutnya  jumlah  itu  mengalami  perubahan.  Daerah  adat  Pangkajene misalnya, dibagi menjadi dua daerah adat yaitu Daerah Adat Pangkajene dan Daerah Adat Bungoro pada tahun 1918, mengingat penetapan tahun 1916 mencakup dua Wilayah bori , Pangkajene  dan  Bungoro.  Sama  halnya  dengan  daerah  Adat  Sigeri  yang  merupakan kesatuan wilayah bori Sigeri dan Mandalle, pada tahun 1918 dipisahkan dan masing-masing ditetapkan sebagai daerah adat. Bori Toroang sebelumnya merupakan wilayah daerah adat Binamu  kemudian  dipisahkan  dan  dijadikan  daerah  adat  Tarowang,  terlepas  dari  daerah adat Binamu. Perubahan-perubahan ini nampak dalam Staatsblad No. 352 dan 573 tahun
20 “Staatsblad No. 605” (1911).
21 Staatsblad No. 352 (1916).
1910, dan Staatsblad No. 476 tahun 1924. 22 Perubahan-perubahan tersebut pada dasarnya pemerintah menerima kedudukan bori dan menetapkannya sebagai wilayah daerah adat. 23
3. Dari Onderafdeeling  Jeneponto  ke  Kabupaten:  Proses  Pembentukan Daerah Otonom
Jeneponto  merupakan  salah  satu  wilayah  pemerintahan  di  Sulawesi  Selatan  yang memiliki  proses  sejarah  daerahnya.  Hal  tersebut  ditandai  dengan  dilakukannya  penataan wilayah  pemerintahan  di  Sulawesi  Selatan  termasuk Onerafdeeling Jeneponto  didalamnya.
Onderafdeeling Jeneponto tampil sebagai salah satu wilayah pemerintahan. Pada tahun 1917, wilayah pemerintahan Makassar dan  Bonthain dibagi menjadi tiga bagian pemerintahan, yakni  Makassar,  Sungguminasa,  dan  Bantaeng.  Bagian  pemerintahan  Makassar berdasarkan  perubahan  itu  terdiri  dari  tiga  cabang  pemerintahan  yaitu  Makassar,  Maros dan Pangkajene. Dua cabang pemerintahan lainnya dijadikan wilayah bagian pemerintahan Sungguminasa.  Sementara  cabang  pemerintahan  Jeneponto,  sebelum  perubahan  itu merupakan  salah  satu  cabang  pemerintahan  dari  bagian  pemerintahan  Sungguminasa. 24 Jika pertimbangan Swaab ini, dijadikan alasan perubahan penataan kembali pemerintahan, seharusnya  perubahan  yang  dilakukan  pada  tahun  1917  tidak  didasarkan  atas pertimbangan luasnya wilayah dan keinginan agar dapat melakukan pemerintahan secara saksama. Hal itu muncul karena perubahan pada masa Swaab kembali menempatkan luas wialayah bagian pemerintahan Makassar sesuai dengan pengaturan tahun 1911 ditambah cabang  pemerintahan  Jeneponto,  dengan  kata  lain  bagian  pemerintahan  Makassar  dan Sungguminasa dijadikan satu pemerintahan yaitu Makassar.
Pada  tahun  1931  adat Gemeenschap Malakaji  bergabung  dengan  Gowa  yang sebelumnya  berada  di  bawah Onderafdeeling Jeneponto.  Tahun  1937,  bekas  kekuasaan Gowa  dijadikan  satu  wilayah  bumiputera  yang  memiliki  pemerintahan  sendiri  sebagai kerajaan. Kedudukan Kerajaan Gowa berdasarkan penataan wilayah pemerintahan, sejajar dan  setaraf  dengan  wilayah  cabang  pemerintahan.  Pemerintahan  Gowa  secara  langsung berada  dibawah  pengawasan  asisten  risiden  Makassar.  Sedangkan  wilayah  cabang pemerintahan lainnya tidak berubah (tetap), kecuali cabang pemerintahan Jeneponto dan Takalar yang digabungkan dan dinamakan cabang pemerintahan. Pemerintahan Makassar ini  yang  berlangsung  hingga  tahun  1942,  ketika  tentara  Pendudukan  Jepang  mengambil alih kekuasaan atas wilayah Sulawesi Selatan.
22 Staatsblad No. 352, 573 (1910); dan Staatsblad No. 476 (1924).
23 Sagimun M. D., Pahlawan Nasional: Sultan Hasanuddin Ayam Jantan Dari Ufuk Timur, Jakarta: Balai Pustaka. , 1992.
24 Staatblad No. 476 (1924).
Pada  tahun  1938,  Hindia  Belanda  kembali  melakukan  penataan  ulang pemerintahan.  Daerah-daerah  kekuasaan  diluar  Jawa  dibagi  dalam  tiga  pemerintahan ( gouvernement )  yaitu  Sumatera,  Kalimantan  ( Borneo )  dan  Timur  Besar  ( Groote  Oost ). Pemerintahan  Timur  Besar  terdiri  dari  lima  keresidenan  ( residentie )  yaitu  Sulawesi  dan daerah bawahan, Menado, Maluku, Timor dan daerah bawahan, dan Bali dan Lombok. 25 Perubahan  ini  pada  dasarnya  tidak  merubah  penataan  pemerintahan  di  bagian pemerintahan  Makassar,  kecuali  perubahan  penyebutan Geuverbnement  Celebes  en Onderhoorigheden menjadi Residentie Celebes en Onderhorigheden . 26
Perubahan selanjutnya dilakukan pada tahun 1941, Keresidenan Celebes (Sulawesi) membagi  kedalam  tujuh afdeeling (kabupaten),  yaitu: afdeeling Makassar,  Bonthain,  Bone,
Pare-pare,  Mandar,  Luwu,  dan  Buton.  Ketujuh afdeeling ini  masing-masing  membawahi beberapa onderafdeeling ,  antara  lain: Afdeeling Makassar  terdiri  dari: onderafdeeling Makassar,
Maros, Pangkajene, Goa, Jeneponto-Takalar. Onderafdeeling Jeneponto-Takalar (JENTAK) terdiri  dari  beberapa  distrik,  antara  lain:  Distrik  Takalara,  Topejawa,  Polongbangkeng, Sanrabone,  Galesong,  Pappa,  Lengkese,  Lakatong,  Laikang,  dan  Bangkala,  pulau-pulau Tanakeke,  Auluang,  Satanga  dan  Dayang-Dayangan,  Binamu  (termasuk  masyarakat  adat Tarowang,  Rumbia,  dan  Tino-Pacinongan),  dan  Arungkeke. 27 Onderafdeeling Jeneponto- Takalar kembali dipisahkan pada tahun 1943.
Ketika  Pendudukan  Jepang  mulai  melebar  di  Indonesia  pada  1942-1945,  sistem pemerintahan  secara  keseluruhan  ikut  berubah,  seperti Residen diganti Syu , Stadgemente (Kotapraja) diganti Si , Afdeeling menjadi Ken , Onderafdeeling disebut Buken , Distrik menjadi Gun , Onderdistrik menjadi Son . Begitu pula dengan kepala-kepala yang memerintah, yakni Keresidenan  dibawahi  oleh  seorang Minseibu-tyookan , Ken oleh  seorang Ken  Kanriken , Bunken oleh seorang Buken Kanriken , Syuu oleh seorang Syuutyo , Gun oleh seorang Guntyoo ,
Son oleh seorang Sontyoo . Kedua sistim pemerintahan tersebut, menunjukkan bahwa secara administratif  posisi  Jeneponto  masa  Hindia  Belanda  setaraf Onderafdeeling dan  masa Pendudukan  Jepang,  Jeneponto  berubah  menjadi Buken yang  diperintah  seorang Buken Kanriken . 28
25 Staatblad No. 352 (1938).
26 Edward  L.  Poelinggomang, Perubahan  Politik  Dan  Hubungan  Kekuasaan  Makassar  1906-1942,  Yogyakarta: Ombak. , 2004.
27 B. S. Harvey, Pemberontakan Qahar Muzakkar Dari Tradisi Ke DI/TII. Jakarta: Grafiti. , 1989.
28 Dinas  Perpustakaan  dan  Kearsipan  Provinsi  Sulawesi  Selatan,  “Pemerintahan  Daerah  Kotamadya Parepare  Vol.  I  Tahun  1889-1981,  Makassar:  Dinas  Perpustakaan  Dan  Kearsipan  Provinsi  Sulawesi Selatan.,” 2017.
Awal  tahun  1946 Adatgemeenschap Laikang  yang  sebelumnya  bagian  dari  wilayah kekaraengan  Jeneponto  bergabung  dengan Onderafdeeling Takalar.  Pada  Januari  1948, Hadat Turatea terbentuk dan diketuai oleh seorang Bestuurshoofd bernama Sampara Daeng Lili. Onderafdeeling Jeneponto  kemudian  dibagi  menjadi  empat Distriten (distrik),  yakni Distrik Binamu, Bangkala, Arungkeke dan Tarowang. 29 Wilayah ini merupakan bagian dari Residen  Kordinator  Sulawesi  Selatan  berdasarkan  Surat  Keputusan  pembentukannya sebelumnya yang meliputi bekas Keresidenan Sulawesi Selatan dan Daerah Taklukannya ( Residentie  van  Zuid-Celebes  en  Onderhoorigheden ).  Surat  keputusan  Menteri  Dalam  Negeri tertanggal  17  Februari  1950  No.  Peta.  20/2/9.  Hal  ini  berdasarkan  penetapan Pemerintahan  Timur  Besar  ( Gouvernement  van  Grote  Oost )  pada  tanggal  24  Februari  1940 No.  21, bij’blad 14377,  Sulawesi  Selatan  terbagian  atas  tujuh Afdeeling ,  yaitu: Afdeeling Makassar, Afdeeling Bonthain, Afdeeling Bone, Afdeeling Pare-Pare, Afdeeling Mandar,
Afdeeling Luwu, Afdeeling Buton dan Laiwui. Khusus untuk wilayah Afdeeling Makassar yang membawahi Onderafdeeling Sungguminasa, Takalar, Jeneponto, Maros, Pangkajene. 30
Pada  tahun  1952  dilakukan  penataan  pemerintahan,  sehingga  Daerah  Sulawesi Selatan  diberi  kewenangan  untuk  mengatur  rumah  tangganya  sendiri.  Penataan  ini dilakukan melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 34 tahun 1952 tentang Pembubaran  Daerah  Sulawesi  Selatan  ( Swapraja )  dan  pembentukan  Daerah Swantantra (otonom)  tanggal  12  Agustus  1952.  Wilayah  Jeneponto  dimasukkan  dalam  wilayah Afdeeling Makassar yang berkedudukan di Sungguminasa. 31 Salah satu bentuk penataan itu adalah pembentukan DPRD di masing-masing tujuh daerah ( afdeeling ) di atas diwakili oleh anggota  yang  besaranya  berbeda-beda,  tergantung  dari  jumlah  penduduk,  potensi ekonomi dan luas  wilayah. Kewenangan diberikan agar daerah tersebut  dapat mengurus dan  mengatur  rumah  tangganya  sendiri.  Misalnya,  Makassar  yang  ibukotanya
29 ANRI  Makassar,  “Laporan  Politik  Tahun  1953  Dan  1959  Dari  Daerah  Jeneponto/Takalar.  Inventaris Arsip Statis Provinsi Sulawesi (Rahasia) Tahun 1946-1960, No. Register 242,” n.d.
30 Khusus untuk wilayah Afdeeling Makassar, dalam Beslit Menteri  Urusan  Dalam  Negeri  Negara  Indonesia Timur di Makassar tanggal  20 Maret  1950, menetapkan Afdelling Makasaar  pada  bagian  A.1,  1-5  dari beslit Gubernur  Timur Besar  diubah dengan beslit tertanggal Januari 1950 No. UPU1/1/45. Makassar dibagi lagi menjadi dua Afdeling tersendiri, yakni Afdeling Kota Makassar dan Afdeling Makassar (Lihat: UU Darurat RI No. 2 tahun 1957, “Pembubaran Daerah Makassar dan Pembentukan Daerah Gowa, Daerah Makassar Dan Daerah Jeneponto-Takalar”.
31 Hal  ini  tertuang  dalam  pasal  1  yang  berbunyi:  “Daerah  Makassar  yang  meliputi  daerah  administratif Afdeeling Makassar  menurut  penetapan  Gubernur  Timur  Besar  dulu  tanggal  24  Februari  1940  No.  21 (bijblad  No.  14377)  dan  terakhir  diubah  dengan  surat  keputusan  Gubernur  Sulawesi  tanggal  20  Oktober 1951 Nr.  618  terkecuali  daerah  Kota  Makassar  dan  Pulau-pulau,  seperti  Lae-lae,  Samalona  dan Moreaux. Selanjutnya  pada  pasal  2  disebutkan  bahwa  “Tempat  kedudukan  pemerintahan  Daerah-daerah  tersebut pada  pasal  1  adalah  masing-masing  sebagai:  1.  Daerah  Makassar  di  Sungguminasa”  (Lihat:  PP.  No.  34, “Tentang  Pembubaran  Daerah  Sulawesi  Selatan  dan  Pembagian  Wilayahnya  Dalam  Daerah-Daerah Swantara” (1952).
Sungguminasa  menckup  wilayah  Gowa,  Takalar,  Jeneponto,  Maros,  Pangkadjene  dan Pulau-pulau  Makassar,  memiliki  35  orang  anggota  DPRD.  Sedangkan  Bantaeng  dengan ibukota  Bantaeng yang  mencakup  Bantaeng,  Bulukumba,  Sinjai  dan  Selayar  mempunyai 21  orang,  Bone  35  orang,  Pare-pare  26  orang,  Mandar  20  orang,  dan  Luwu  25  orang DPRD Sementara. 32
Enam tahun kemudin, yakni pada tahun 1957 terjadi lagi perubahan di tiga daerah yaitu  Makassar,  Bone  dan  Luwu.  Ketiga  daerah  tersebut,  antara  lain:  Pertama,  Makassar yang dibagi menjadi tiga daerah, yaitu: (1) Makassar dengan ibukota Pangkajene, mencakup Maros dan pulau-pulau Spermonde dengan jumlah penduduk kurang lebih 325.000 jiwa. (2) Gowa, dengan ibukota Sungguminasa mempunyai penduduk kurang lebih 223.925 jiwa dengan  20  orang  anggota  DPRD  meliputi  bekas onderafdeeling Sungguminasa  dalam Swapraja  Gowa,  (3)  Jeneponto-Takalar  dengan  ibukota  Jeneponto  memiliki  jumlah penduduk  kurang  lebih  250.000  jiwa  dengan  20  orang  anggota  DPRD,  meliputi  bekas onderafdeeling Jeneponto dan Takalar. 33
Kedua,  Bone  dibagi  menjadi  3  daerah,  yaitu;  (1)  Daerah  Bone  dengan  ibu  kota Watampone  mempunyai  25  orang  anggota  DPRD,  meliputi  seluruh  bekas onderafdeeling Bone, (2) Wajo dengan ibukota Sengkang mempunyai 20 orang anggota DPRD, meliputi seluruh bekas onderafdeeling Wajo, (3) Soppeng dengan ibukota Watansoppen mempunyai 20  orang  anggota  DPRD,  meliputi  seluruh  bekas onderafdeeling Soppeng/Swapradja Soppeng.
Ketiga,  Daerah  Luwu  dimekarkan  menjadi  dua  daerah,  yaitu;  (a)  Daerah  Luwu dengan  ibukota  Palopo  mempunyai  20  orang  anggota  DPRD  meliputi  seluruh  bekas onderafdeeling Palopo,  Masamba,  dan  Malili,  (b)  Tanatoraja,  dengan  ibukota  Makale mempunyai  20  orang  anggota  DPRD,  meliputi  seluruh  bekas onerafdeeling Makale/Tanatoraja. Namun, ini berlaku hanya dua tahun sisebabkan oleh konflik politik, sehingga dua tahun berikutnya, tepat tanggal 1 Mei 1959 Pemerintah Republik Indonesia menetapkan  terbentuknya  daerah  tingkat  II  di  Sulawesi,  dan  pemisahan  Takalar  dari
32 UU Pembubaran Daerah Sulawesi Selatan dan Pembagian Wilayahnya dalam Daerah-Daerah Swantara, (1952).
33 UU  Darurat  RI  No.  2  tahun  1957,  Pembubaran  Daerah  Makassar  dan  Pembentukan  Daerah  Gowa, Daerah Makassar dan Daerah Jeneponto-Takalar.
Jeneponto. 34 Khusus  Daerah  Jeneponto,  memiliki  jumlah  penduduk  sebanyak  147.867 jiwa dan 15 orang anggota DPRD. 35
Sejak  terbentuknya  sebagai  Kabupaten,  Jeneponto  dipimpin  oleh  13  orang Bupati, yakni: Maladjong Dg. Liwang sebagai Bupati pertama  (1959-1960), kedua Abd. Jalil  Sikki  menggantikan  Maladjong  Dg.  Liwang  (1960-1966),  ketiga  Drs.  M.  Daud Nompo  (1967)  sebagai  Plt,  keempat  Morra  Karaeng  Bilu’  (1967-1972)  sebagai  Plt, kelima A. M. Amin Situru (1973-1974), keenam M. Ishak Iskandar (1974-1980); ketujuh Drs.  Palangkey  Dg.  Lagu  (1980-1985),  kedelapan  Drs.  Sehuddin  (1985-1990); kesembilan  Drs.  H.  M.  Ilyas  Mattewakkang  (1990-1993);  kesepuluh  H.  Sirajuddin  S. (1993-1998);  kesebelas  bernama  Dr.  Ir.  H.  Baharuddin  Baso  Tika,  MS  (1998-2003); keduabelas  Drs.  H. Radjamilo,  MP  berkusa  selama  dua  periode  sejak  (2003-2008)  dan (2008-2013); dan ketigabelas Drs. H. Ikhsan Iskandar, M. Si (2013-2018). Setelah masa jabatannya  berakhir,  Drs.  H.  Iksan  Iskandar,  M.  Si  kembali  tampil  dan  memenangkan Pilkada 2018. Sehingga, Drs.  H. Iksan Iskandar, M. Si mejabat kembali sebagai Bupati untuk yang kedua kalinya pada periode (2018-2023).
Awalnya  Bupati  mengendalikan  lima  kecamatan  yang  diwadahinya.  Kecamatan tersebut masing-masing Kecamatan Bangkala, Tamalatea, Binamu, Batang, dan Kelara. Selanjutnya menjadi enam kecamatan, yaitu Kecamatan Arungkeke, Binamu I, Binamu II,  Binamu  III  Tamalatega  (baca:  Tamalatea),  Tarontang  (baca:  Tarowang),  dan Bangkala.  Perkembangan  Kabupaten  Jeneponto  sampai  sekarang  ini  mengalami kemajuan.  Hal  tersebut  dibuktikan  dengan  adanya  pemekaran  wilayah  di  Kabupaten Jeneponto  menjadi  11  kecamatan,  antara  lain:  Kecamatan  Bangkala,  Bangkala  Barat, Tamalatea,  Bontoramba, Binamu,  Turatea,  Batang,  Arungkeke,  Tarowang, Kelara,  dan Rumbia. 36

## Kesimpulan
Berdasarkan  uraian  pada  bagian  sebelumnya,  dapat  disimpulkan  bawa  sebelum muncul Jeneponto, ada nama lain yang disebut ‘Turatea”. Turatea merupakan salah satu
34 UU RI No. 29 tahun 1959, “Pembentukan Daerah Tingkat II Di Sulawesi” (1959).
35 Badan  Arsip  dan  Perpustakaan  Daerah  Provinsi  Sulawesi  Selatan, Transliterasi  Memori  Timbang  Terima Residen Koordinator Sulawesi Selatan Alimoeddin Daeng  Mattiro, 5  November 1956-30 Juni 1960,  Makassar: Badan Arsip Dan Perpustakaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. , 2005.
36 Masri Singarimbun, Sensus Penduduk 1961: Penduduk Desa Sulawesi Dan Maluku, Yogyakarta: Pusat Penelitian Dan  Studi  Kependudukan  (PPSK)  Universitas  Gadjah  Mada  Dan  Biro  Pusat  Statistik. ,  1980;  Central  Statistics Agency (BPS) of South Sulawesi, Sulawesi Selatan Dalam Angka [South Sulawesi in Figures] 1981 , 1981; BPS, Sulawesi  Selatan  Dalam  Angka,  Ujung  Pandang:  Biro  Pusat  Statistik. ,  1980;  Central  Statistics  Agency  (BPS)  of South Sulawesi, Sulawesi Selatan Dalam Angka [South Sulawesi in Figure] 1983 , 1983; Central Statistics Agency (BPS) of South Sulawesi, Sulawesi Selatan Dalam Angka [South Sulawesi in Figure] 1984 , 1984.
Kerajaan  Makassar  (Jeneponto  sekarang),  di  Sulawesi  Selatan.  Dalam  penataan  wilayah, Jeneponto mengalami perubahan yang nampak sejak masa Hindia Belanda hingga masa Pendudukan  Jepang.  Ada  empat  perubahan  yang  nampak  di  Jeneponto,  antara  lain: Pertama, di masa Kerajaan, Jeneponto yang disebut Turatea adalah wilayah yang merdeka, memiliki sistem pemerintahan yang disebut ke- karaeng -an, dan mengatur negerinya sendiri. Kedua,  pada  tahun  1909,  pemerintah  Hindia  Belanda  melakukan  penataan  wilayah  di Sulawesi Selatan. Salah satu bentuk penataan yang dilakukan pemerintah Hindia Belanda yaitu pembentukan Onderafdeeling Jeneponto di bawah perintah seorang Civiel Gezaghebber . Ketiga, di masa Pendudukan Jepang, sistem pemerintahan di wilyah Jeneponto berubah menjadi Buken yang diperintah oleh seorang Buken Kanriken . Hal ini berlangsung hingga Belanda  kembali  menguasai  Indonesia,  dan  menempatkan  seorang Bestuurshoofd sebagai pemerintah  di Onderafdeeling Jeneponto  yang  terdiri  dari  empat Distriten (distrik),  yakni Distrik  Binamu,  Bangkala,  Arungkeke  dan  Tarowang.  Keempat,  pada  tahun  1957, Jeneponto  digabungkan  dengan  Takalar  yang  berkedudukan  di  Jeneponto.  Dua  tahun kemudian, pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Undang-Undang No. 29 tahun 1959  tentang  Pembentukan  Daerah  Tingkat  II  di  Sulawesi,  sehingga  kedua  daerah memiliki kedudukan masing-masing (berdiri  sendiri). Dengan demikian, Daerah Tingkat II Jeneponto berkedudukan di Jeneponto dan daerah Tingkat II Takalar berkedudukan di Takalar.

## Referensi
Aubert, Jean Michiel. “Kart van Een Deel van de Zuidkust van Celebes,” 1752.
B. S. Harvey. Pemberontakan Qahar Muzakkar Dari Tradisi Ke DI/TII. Jakarta: Grafiti. , 1989.
BPS. “Kabupaten Jeneponto Dalam Angka,” 2022.
———. Sulawesi Selatan Dalam Angka, Ujung Pandang: Biro Pusat Statistik. , 1980.
BPS  2007,  2010,  2014,  2015,  2017,  2018,  2019,  2020,  2021,  dan  2022,  Badan  Pusat Statistik Kabupaten Jeneponto, 2007. “No Title,” n.d.
F. G. Steck. “Kaart van Celebes En Onderhorigheden,” 1858.
Gottschalk, Louis. Mengerti Sejarah. Jakarta: Universitas Indonesia. , 1986.
Hadrawi, Muhlis. “"Bangkala Dan Binamu: Suatu Kajian Naskah Lontara’ Dalam Sosial- Politik  Jeneponto  Kuno”.” ETNOSIA:  Jurnal  Etnografi  Indonesia,  Volume  2  Edisi  2, Desember 2017. , 2017.
Ian Caldwell & Wayne A Bougas. Sejarah Awal Binamu Dan Bangkala Di Sulawesi Selatan, Yogyakarta: Ombak. , 2016.
Makassar,  ANRI.  “Laporan  Politik  Tahun  1953  Dan  1959  Dari  Daerah Jeneponto/Takalar. Inventaris Arsip Statis Provinsi Sulawesi (Rahasia) Tahun 1946- 1960, No. Register 242,” n.d.
Map. “Sout Zee van Celebes,” 1693.
P. H. van der Kemp. “De Geschiedenis van Het London Tractat van 17 Maart 1824”, Dalam BKI No. 56. 1904. , 1904.
Poelinggomang,  Edward  L. Perubahan  Politik  Dan  Hubungan  Kekuasaan  Makassar  1906- 1942, Yogyakarta: Ombak. , 2004.
PP.  No.  34.  Tentang  Pembubaran  Daerah  Sulawesi  Selatan  dan  Pembagian  Wilayahnya Dalam Daerah-daerah Swantara (1952).
Putra, Heddy Shri Ahimsa. “"Hambatan Budaya Dalam Integrasi Politik: Sulawesi Selatan Pada Abd Ke-19,” Buletin Antropoplogi, No. 16 Tahun VII/1991,” 1991.
———. “Ana’ Karaeng Di Bantaeng: Sebuah Studi Tentang Sejarah Politik Di Kawasan Pesisisran Sulawesi Selatan, Laporan Penelitian P3MP Universitas Hasanuddin Yang Dibiayai Oleh The Toyota Foundation Japan.,” 1992.
Sagimun M. D. Pahlawan Nasional: Sultan Hasanuddin Ayam Jantan Dari Ufuk Timur, Jakarta: Balai Pustaka. , 1992.
Selatan,  Badan  Arsip  dan  Perpustakaan  Daerah  Provinsi  Sulawesi. Transliterasi  Memori Timbang Terima Residen Koordinator Sulawesi Selatan Alimoeddin Daeng Mattiro, 5 November 1956-30  Juni  1960,  Makassar:  Badan  Arsip  Dan  Perpustakaan  Daerah  Provinsi  Sulawesi Selatan. , 2005.
Selatan,  Dinas  Perpustakaan  dan  Kearsipan  Provinsi  Sulawesi.  “Pemerintahan  Daerah Kotamadya Parepare Vol. I  Tahun 1889-1981, Makassar: Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan.,” 2017.
Singarimbun, Masri. Sensus Penduduk 1961: Penduduk Desa Sulawesi Dan Maluku, Yogyakarta: Pusat Penelitian Dan Studi Kependudukan (PPSK) Universitas Gadjah Mada Dan Biro Pusat Statistik. , 1980.
Staatblad No. 352 (1938).
Staatblad No. 476 (1924).
Staatsblad No. 253 (1908). Staatsblad No. 31a (1824).
Staatsblad No. 352 (1916). Staatsblad No. 359 (1909).
Staatsblad No. 476 (1924).
Staatsblad No. 605 (1911).
Staatsblad No. 69 (1866).
Statistik,  Biro  Pusat.  “Sulawesi  Selatan  Dalam  Angka,  Ujung  Pandang:  Biro  Pusat Statistik.,” 1980.
Sulawesi,  Central  Statistics  Agency  (BPS)  of  South. Sulawesi  Selatan  Dalam  Angka  [South Sulawesi in Figure] 1983 , 1983.
———. Sulawesi Selatan Dalam Angka [South Sulawesi in Figure] 1984 , 1984.
———. Sulawesi Selatan Dalam Angka [South Sulawesi in Figures] 1981 , 1981.
UU  Darurat  RI  No.  2  tahun  1957.  Pembubaran  Daerah  Makassar  dan  Pembentukan Daerah Gowa, Daerah Makassar dan Daerah Jeneponto-Takalar (1957).
UU RI No. 29 tahun 1959. Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (1959).
Volkstelling 1930. Inheemsche Bevolking Van Borneo, Celebes, De Kleine Soenda Eilanden En De Molukken, Deel V, Departement Van Economische Zaken. Batavia: Landsdrukkerij, 1936. , n.d.