## PERAN PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK DALAM KEMITRAAN BERBASIS CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
Nuraida Muji Kurnia Eka Pratiwi, Sutomo, dan Dina Suryawati
FISIP Universitas Jember, Jl. Kalimantan-Kampus Tegalboto, Jember 68121, Telp. (0331) 335586-331342, Fax. (0331) 335586, E-mail: aidapratiwie@gmail.com

## PENDAHULUAN
Perubahan paradigma administrasi neg- ara dari government menuju governance menimbulkan berbagai bentuk inovasi pe- mikiran yang direalisasikan dalam pengam- bilan kebijakan dan tindakan oleh pemer- intah. Paradigma governance memiliki ide pokok bahwa pemerintah bukan satu-sat- unya aktor tunggal dalam penyelenggaraan pemerintahan, akan tetapi terdapat aktor-ak- tor lain yang juga berperan signifikan, yaitu pihak swasta dan masyarakat. Implikasi dari paradigma tersebut yaitu beberapa kebutu- han publik yang tidak dapat dipenuhi oleh
Abstract: The Role of Government in Gresik Based Partnership Corporate Social Responsibility (CSR). This study aims to describe the implementation of CSR-based partnership program by PT. Semen Gresik and Government’s role in optimizing the partnership. This research approach is qualitative approach with descriptive type, while the data analysis is to use interactive model. The results showed that the CSR program partnership model adopted by PT. Semen Gresik venture philanthropy partnerships using the plasma core, but the partnership is still pseudo partnership and the role of government in optimizing partnerships Gresik still be mandating and partnering, in the form of a mandate to form a company with a team sub-district and district level coordination to KISS (coordination, integration, synchronization, and synergy). However, the role of facilitating and endorsing yet implemented, so that such a partnership can not be optimized.
Keywords: corporate  social  responsibility, the partnership, the role of government, coordination.
Abstrak: Peran Pemerintah Kabupaten Gresik dalam Kemitraan Berbasis Corporate Social Responsibility (CSR) . Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan program kemitraan berbasis CSR oleh PT. Semen Gresik dan peran Pemerintah Kabupaten Gresik dalam mengoptimalkan kemitraan tersebut. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif, sedangkan analisis data menggunakan model analisis interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program kemitraan CSR PT. Semen Gresik mengadopsi model venture philanthropy dengan pola kemitraan menggunakan inti plasma, namun kemitraan masih bersifat pseudo partnership dan peran Pemerintah Kabupaten Gresik dalam mengoptimalkan kemitraan masih berupa mandating dan partnering, dalam bentuk pemberian mandat kepada perusahaan dengan membentuk tim koordinasi tingkat kecamatan dan kabupaten untuk melakukan KISS (koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergisitas). Namun peran facilitating dan endorsing belum dijalankan, sehingga kemitraan tersebut belum dapat dioptimalkan.
Kata kunci: tanggungjawab sosial perusahaan, kemitraan, peran pemerintah, koordinasi.
negara dapat disediakan oleh pihak swasta, namun tetap berada pada kontrol dan ba- tas-batas yang diatur oleh pemerintah. Pen- gendalian dari pemerintah tersebut dibutuh- kan untuk menjamin tercapainya keadilan dan kesejahteraan masyarakat sesuai amanat konstitusi.
Pergeseran paradigma tersebut san- gat relevan apabila diaplikasikan dalam pelaksanaan otonomi daerah. Otonomi daerah menuntut pemerintah daerah untuk mampu memenuhi kebutuhan publik tanpa membebankan sepenuhnya kepada Ang- garan Pendapatan Biaya Daerah (APBD),
sehingga pemerintah daerah harus mampu mengoptimalkan potensi yang ada di daer- ahnya untuk menyejahterakan masyarakat. Salah satu sektor yang cukup potensial un- tuk dikembangkan adalah Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Pada skala nasional, UMKM menyumbang 57,8 % pendapatan domestik bruto, dan menyerap 97,7 % tena- ga kerja serta merupakan salah satu bentuk pengaplikasian prinsip ekonomi kerakyatan yang tepat, (Kompas, 2008). Dalam hal ini, Kabupaten Gresik sebagai salah salah daer- ah otonom perlu mengambil pilihan terse- but, karena kondisi geografis dan pesatnya industrialisasi yang menimbulkan kesulitan untuk mengoptimalkan sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan. Di samping itu, jumlah usaha kecil yang mengalami pening- katan setiap tahun juga harus mendapatkan respon yang positif dari Pemerintah Kabu- paten Gresik.
Keberadaan PT. Semen Gresik Tbk, merupakan salah satu BUMN terbesar di Indonesia yang berdiri di Kabupaten Gresik dilihat dari perannya sebagai 3 kontribu- tor terbesar penyumbang PAD Kabupaten Gresik (DPPKAD Kabupaten Gresik tahun 2013, gresikkab.go.id). PT. Semen Gresik sebagaimana BUMN yang lain melakukan corporate  social  responsibility  (CSR) se- bagai bentuk upaya untuk menyeimbangkan lingkungannya. CSR saat ini tidak hanya dilakukan untuk memenuhi tuntutan norma- tif, akan tetapi karena motif investasi sosial bagi keberlanjutan perusahaan dan perbaikan kualitas lingkungan. Salah satu bentuk CSR PT. Semen Gresik yaitu program kemitraan, yang memiliki fokus pengembangan usaha kecil. Program tersebut sangat relevan un- tuk mengoptimalkan potensi usaha kecil di Kabupaten Gresik sehingga masyarakat mampu menyejahterakan hidupnya melalui usahanya sendiri. Pada tahun 2012, aloka- si dana untuk pinjaman modal yaitu sebesar 130 miliar rupiah, dan jumlah tersebut men- galami peningkatan setiap tahun (Bappeda, 2012). Dalam pelaksanaan program kemitraan tersebut memunculkan berbagai dinamika,
baik itu berupa hambatan, peluang, maupun tantangan. Walaupun secara normatif dan teoritis program kemitraan telah memili- ki konsep dan kerangka yang jelas, namun dalam operasionalisasinya muncul berbagai kesenjangan atau ketimpangan. Kesenjan- gan yang ditemukan oleh peneliti yaitu: (a) ketidakmerataan akses mitra binaan terha- dap kegiatan kemitraan; (b) minimnya akses informasi dan pengetahuan terkait program kemitraan; dan (c) rendahnya jaminan untuk perubahan yang signifikan terhadap pening- katan usaha kecil. Berdasarkan fenomena tersebut maka pertanyaan penelitianya ada- lah bagaimana pelaksanaan program kemi- traan Corporate Social Responsibility (CSR) dan peranan pemerintah dalam mengopti- malkan program Corporate  Social Respon - sibility  (CSR) tersebut. Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan upaya dari perusahaan untuk meminimalisir kesenjangan yang ada di lingkungan akibat dari aktivitas yang dilaku- kannya. Gunawan (2008) menyebutkan adanya beberapa bentuk-bentuk CSR, yaitu: (1) CSR berbentuk karitif (charity) ; (2) CSR berbentuk kedermawanan (philantrophy) ; dan (3) CSR berbentuk pemberdayaan mas- yarakat (community development) . Penjela- san dari setiap bentuk CSR tersebut dapat dipahami dari tabel 1.
Berdasarkan beberapa kelemahan dan keunggulan yang secara implisit diketahui dari table 1 dapat dikatakan bahwa ben- tuk corporate citizenship yang diwujudkan dalam community  development merupa- kan bentuk CSR yang paling ideal karena memiliki muatan keberlanjutan dan pem- berdayaan.
Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, terdapat beberapa pola ke- mitraan yaitu: (a) inti-plasma; (b) subkon- trak; (c) dagang umum; (d) waralaba; dan (e) keagenan, sedangkan model kemitraan oleh Sulistyani (dalam Kusumadewi, 2012) diilhami dari fenomena biologis kehidupan organisme dan mencoba mengangkatnya ke dalam pemahaman yang kemudian dibeda-
kan menjadi beberapa model berikut: (a) Pseudo  partnership, atau kemitraan semu merupakan kerjasama antara dua pihak atau lebih, namun tidak sesung- guhnya melakukan kerjasama yang seimbang antara yang satu dengan lain- nya;
(b) Mutualism partnership, atau kemitraan mutualistik merupakan kerjasama dua pihak atau lebih yang sama-sama men- yadari aspek pentingnya melakukan ke- mitraan yaitu untuk saling memberikan manfaat lebih sehingga tercapai tujuan secara optimal;
(c) Conjungtion  partnership, atau kemi- traan melalui peleburan dan pengem- bangan merupakan kemitraan yang dianalogikan dari kehidupan “parame- cium” yang melakukan konjungsi untuk mendapatkan energi dan kemudian terp- isah untuk selanjutnya dapat melakukan pembelahan diri. Secara  lebih  spesifik,  O’Rouke (dalam Mulkhan dan Pratama, 2011)
mendeskripsikan peran sektor publik yang dapat diadopsi oleh pemerintah dalam pelaksanaan CSR yaitu: mandatory (per- an legislasi), facilitating (terkait pelaporan CSR), partnering (proses penguatan dengan multi-stakeholder), dan endorsing (publika- si dan pemberian penghargaan). Berdasarkan fenomena dan paparan teori tersebut, penelitian ini bertujuan un- tuk mendeskripsikan pelaksanaan program kemitraan berbasis CSR oleh PT. Semen Gresik serta peran pemerintah dalam men- goptimalkan pelaksanaan kemitraan terse- but untuk pengembangan usaha kecil di Ka- bupaten Gresik.

## METODE
Penelitian ini menggunakan pendekat- an penelitian kualitatif dengan tipe deskrip- tif. Penelitian kualitatif menggunakan pola berpikir induktif, yaitu menangkap berbagai fenomena-fenomena sosial, kemudian men- ganalisisnya dan selanjutnya melakukan terorisasi berdasarkan pengamatan tersebut. 3
Tabel 1. Perbedaan antara charity, philantrophy , dan corporate citizenship No Tahapan Charity Philantrophy Corporate Citizenship 1. Motivasi Agama, tradisi, adat Norma, etika, dan hukum universal: Redistribusi kekayaan Pencerahan diri dan rekonsiliasi dengan ketertiban sosial 2. Misi Mengatasi masalah sesaat Mencari dan mengatasi akar masalah Memberikan kontribusi kepada masyarakat dalam penyelesaian masalah yang sifatnya mendasar 3. Pengelolaan  Jangka pendek untuk menyelesaikan masalah sesaat Terencana, terorganisir, terprogram Terinternalisasi dalam kebijakan perusahaan sehingga sifatnya berkelanjutan 4. Pengorganisa sian Kepanitiaan Yayasan/Dana abadi profesionalisasi Keterlibatan berbagai pihak (pemerintah, swasta, masyarakat), baik dalam pengelolaan dana maupun sumber daya lain 5. Penerima manfaat Orang miskin  Masyarakat luas Masyarakat luas dan perusahaan 6. Kontribusi Hibah sosial Hibah pembangunan Hibah sosial dan pembangunan, serta keterlibatan masyarakat dalam perencanaan maupun pelaksanaan
(Sumber: Membuat Program CSR Berbasis Pemberdayaan Partisipatif , Gunawan, 2008)
KISS
Tabel 1. Perbedaan antara charity, philantrophy, dan corporate citizenship
(Sumber: Membuat Program CSR Berbasis Pemberdayaan Partisipatif, Gunawan, 2008)
Nuraida Muji Kurnia Eka Pratiwi, Sutomo, dan Dina Suryawati, Peran Pemerintah Kabupaten Gresik dalam Kemitraan Berbasis Corporate Social Responsibility
Imforman kunci dalam penelitian ini adalah pejabat birokrasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik dan PT. Semen Gresik serta masyarakat usaha menengah kecil. Pe- nentuan imforman kunci berdasarkan pur - posive sampling . Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, doku- mentasi, dan triangulasi. Kemudian teknik analisis data yaitu menggunakan model analisis interaktif, mulai dari  pengumpulan data, reduksi data, interpretasi, analisis data, dan penarikan kesimpulan

## HASIL
Progran Kemitraan Berbasis CSR CSR memiliki bentuk turunan yaitu Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yang seringkali menimbulkan ker- ancuan dan perdebatan terkait praktik CSR dan PKBL. Namun, apabila didasarkan pada aturan hukum yang menaunginya, maka akan dapat diketahui bahwa PKBL merupa- kan bentuk operasional dari CSR. Dalam hal ini, CSR dilakukan oleh perusahaan secara umum dengan landasan hukum Undang-Un- dang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perse- roan Terbatas, sedangkan PKBL lebih spesi- fik dilakukan oleh BUMN dengan landasan hukum Peraturan Menteri BUMN Nomor 5 Tahun 2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan. PT. Semen Gresik (Per- sero) Tbk, sebagai salah satu Badan Usa- ha Milik Negara (BUMN), melaksanakan program kemitraan sebagai bentuk dari tanggungjawab sosial perusahaan. Sasaran yang ingin dicapai dalam kemitraan adalah meningkatkan kemampuan kewirausahaan dan manajerial serta memberikan pinjaman permodalan, peningkatan kemampuan pro- duksi dan pemasaran, sehingga usaha kecil yang dibina dapat menjadi usaha yang tang- guh dan mandiri. Bentuk kemitraan yang dilakukan oleh PT. Semen Gresik (Persero) Tbk. kepada para mitra binaan adalah se- bagai berikut:
(a) Pinjaman modal kerja (pinjaman lu- nak), yaitu pinjaman modal kerja dan investasi ini diberikan untuk pening-
katan modal usaha, pengadaan sarana kerja dan moderisasi peralatan. Besar pinjaman modal yang diberikan kepa- da mitra binaan yaitu paling besar Rp 50.000.000,- dengan besar jasa admin- istrasi pinjaman sebesar 6% per tahun dari limit pinjaman atau sesuai keputu- san Menteri, sedangkan batas pengajuan pinjaman maksimal 3x pengajuan. Lim- it pinjaman tersebut didasarkan pada je- nis usaha, volume usaha, dan agunan. (b) Bantuan pembinaan, yaitu bantuan un- tuk peningkatan kualitas SDM para mitra binaan, dalam bentuk pendi- dikan, pelatihan dan pemagangan untuk meningkatkan kemampuan kewirau- sahaan.
(c)  Promosi hasil produksi, yaitu upaya un- tuk meningkatkan kemampuan usaha kecil dan koperasi dalam pemasaran ha- sil produksi di dalam dan di luar negeri melalui pameran. Terkait peran pemerintah daerah ter- cantum dalam pasal (7), peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2009, dalam pelaksanaan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan Pemerintah berfungsi sebagai: (a)  Fasilitator/mediator yaitu yang menjem- batani antara kepentingan masyarakat dengan    perusahaan;
(b)  Pemberi informasi tentang perencanaan pembangunan daerah kepada perusa- haan, sehingga dapat dijadikan masu- kan untuk menyusun materi dan sasaran kegiatan tanggungjawab sosial perusa- haan;
(c)  Pengatur keseimbangan kegiatan tang- gungjawab sosial perusahaan pada mas- yarakat, sehingga tidak terjadi ketimpa- ngan;
(d) Pengembangan kemitraan antara peru- sahaan dengan masyarakat sekitar. Berdasarkan pada Peraturan Bupati Gresik Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pe- doman Pelaksanaan tanggungjawab sosial perusahaan, langkah strategis yang dilaku- kan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik adalah membentuk tim koordinasi pelaksa- naan CSR, yang dibagi menjadi tim ting-
kat kecamatan dan tingkat kabupaten. Tim koordinator tersebut yang akan melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sin- ergitas  (KISS) antara program Pemerin- tah Kabupaten Gresik dengan  program CSR perusahaan-perusahaan di Kabupaten Gresik. Secara umum, peran Pemerintah Kabupaten Gresik yang dikoordinir oleh Bappeda Gresik adalah menghimpun pro- gram-program perusahaan, kemudian me- metakan program-program tersebut untuk diklasifikasikan  menjadi  tiga,  adalah  pro- gram yang dibiayai oleh APBN, APBD, dan perusahaan. Tujuan dari strategi tersebut yaitu untuk mengurangi over lapping dari program yang diberikan oleh perusahaan, dalam arti program yang sudah dilkaukan oleh pemerintah kembali dilakukan oleh pe- rusahaan, demikian pula dengan sebaliknya. Di samping itu, seringkali program-program perusahaan hanya berada pada “ring satu” perusahaan, sedangkan masyarakat yang be- rada di wilayah jauh dari lingkungan peru- sahaan minim tersentuh oleh program CSR. Substansi dari kebijakan tersebut adalah ter- capainya sebuah akselerasi pembangunan dengan mengoptimalkan peran dari tiga pi- lar pembangunan, yaitu pemerintah daerah, pihak swasta, dan masyarakat. Apabila keti- ga pilar pembangunan tersebut sudah mam- pu berjalan secara sinergis, maka diharapkan masyarakat Kabupaten Gresik dapat lebih sejahtera, dan segala bentuk kebijakan pem- bangunan dapat dikoordinasikan melalui satu pintu. Secara keseluruhan peran Pe- merintah Kabupaten Gresik dalam kegiatan CSR dapat dilihat dalam gambar 1. Berkaitan dengan peran pemerintah dalam pelaksanaan CSR, menyebutkan ada empat yaitu mandatory (peran legislasi), fa- cilitating (terkait pelaporan CSR), partner- ing (proses penguatan dengan multi-stake- holder), dan endorsing (publikasi dan pemberian penghargaan). Peran mandatory tersebut diwujudkan dalam bentuk membuat regulasi yang berisi tentang mandat-mandat yang harus dilakukan oleh pihak pemerin- tah, swasta, dan masyarakat. Peraturan yang telah dirumuskan oleh Pemerintah Kabu-
paten Gresik yaitu Peraturan Bupati Gresik No 47 tahun 2009 tentang Pedoman Pelak- sanaan Tanggungjawab Sosial Perusahaan, peran facilitating dilakukan oleh Pemerin- tah dalam bentuk penyediaan informasi atau pengetahuan terkait kebijakan CSR, dalam bentuk buku pedoman, pengumuman resmi, yang selanjutnya digunakan sebagai pan- duan untuk melakukan pelaporan kegiatan CSR yang telah dilakukan oleh perusahaan. Peran partnering dalam hal ini dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Gresik dengan membentuk tim koordinasi CSR pada ting- kat kecamatan dan kabupaten. Tim terse- but bertugas untuk mengkoordinasikan dan mensinkronkan antara usulan masyarakat dengan program CSR perusahaan, serta pro- gram yang akan dilaksanakan pemerintah, supaya tidak terjadi overlaping, sedangkan peran endorsing dilakukan untuk memberi- kan dukungan bagi perusahaan, yaitu dapat dilakukan melalui pemberian reward bagi perusahaan yang konsisten dalam pelaksa- naan CSR. Reward bagi perusahaan tersebut berupa insentif, keringanan pajak, maupun kerjasama publikasi sehingga perusahaan tersebut memiliki brand yang baik di pers- pektif masyarakat atas kepeduliannya terh- adap lingkungan. Dalam pelaksanaan CSR di Kabupaten Gresik, Pemerintah Kabupat- en Gresik telah menjalankan fungsi-fungsi tersebut.  Secara  lebih  spesifik,  Pemerintah Kabupaten Gresik menjalankan fungsinya seperti yang diatur dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pe- doman Pelaksanaan Tanggungjawab Sosial Perusahaan, pasal (7) poin (e) dan (f) yaitu sebagai fasilitator atau mediator yang men- jembatani antara kepentingan masyarakat dengan perusahaan; dan sebagai pemberi in- formasi tentang perencanaan pembangunan daerah kepada perusahaan, sehingga dapat dijadikan masukan untuk menyusun materi dan sasaran kegiatan Tanggungjawab sosial perusahaan.
Program kemitraan sebagai salah satu wujud CSR dapat dikatakan mendekati praktik community  development yang di- anggap sebagai bentuk CSR paling ideal.
Nuraida Muji Kurnia Eka Pratiwi, Sutomo, dan Dina Suryawati, Peran Pemerintah Kabupaten Gresik dalam Kemitraan Berbasis Corporate Social Responsibility
Program kemitraan usaha bersifat sebagai stimulan bagi pelaku usaha kecil baik da- lam aspek permodalan maupun peningkatan kemampuan manajerial dan pemasaran, se- hingga diharapkan pelaku usaha kecil dapat mengembangkan usahanya sehingga menja- di usaha besar yang mampu membuka kes- empatan kerja bagi masyarakat sekitarnya. Pada dasarnya, apabila menggunakan lan- dasan Peraturan Bupati Gresik Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Tanggungjawab Sosial Perusahaan pasal (7) poin (d),  salah satu dari fungsi pemerintah daerah yaitu mengembangkan kemitraan an- tara perusahaan dengan masyarakat sekitar. Oleh karena itu, dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Gresik telah memiliki kewenan- gan untuk mengoptimalkan kemitraan an- tara usaha kecil dengan PT Semen Gresik selaku usaha besar yang berdiri di Kabupat- en Gresik.
Namun, pada pelaksanaannya, Pemer- intah Kabupaten Gresik belum mengopti- malkan program kemitraan tersebut untuk menstimulus usaha masyarakat dalam men- capai percepatan pembangunan. Pemerintah belum mampu mensinergikan antara potensi
usaha kecil masyarakat di Kabupaten Gresik dengan potensi program kemitraan PT. Se- men Gresik. Hingga tahun 2013 ini, jumlah mitra binaan secara keseluruhan di Kabupat- en Gresik mencapai 4.321 unit, sedangkan total UKM yang ada di Kabupaten Gresik yaitu sebanyak 22.518 unit, sehingga dapat disimpulkan mitra binaan PT. Semen Gresik hanya mencapai 19% dari jumlah UKM se- cara keseluruhan di Kabupaten Gresik. Hal tersebut tidak dapat dipisahkan dari proses koordinasi dan sinkronisasi program CSR, yang ditunjukkan dari data-data berikut: (a)  Pada usulan kegiatan setiap kecamatan, hanya 2 dari 18 kecamatan di Kabupat- en Gresik yang mengusulkan kegiatan pengembangan dan pembinaan usaha kecil, sehingga dari total 792 kegiatan yang diusulkan setiap kecamatan, ha- nya ada 4 kegiatan yang berhubungan dengan pengembangan usaha kecil, se- dangkan 16 kecamatan (788 kegiatan) lainnya melakukan kegiatan CSR dalam bentuk lain, seperti pembangunan infra- struktur, pengadaan sarana prasarana, bantuan beasiswa, pengadaan barang, dan beberapa kegiatan lainnya.
Tabel 1. Perbedaan antara charity, philantrophy , dan corporate citizenship No Tahapan
Charity Philantrophy Corporate Citizenship 1. Motivasi Agama, tradisi, adat Norma, etika, dan hukum universal: Redistribusi kekayaan Pencerahan diri dan rekonsiliasi dengan ketertiban sosial 2. Misi Mengatasi masalah sesaat Mencari dan mengatasi akar masalah Memberikan kontribusi kepada masyarakat dalam penyelesaian masalah yang sifatnya mendasar 3. Pengelolaan  Jangka pendek untuk menyelesaikan masalah sesaat Terencana, terorganisir, terprogram Terinternalisasi dalam kebijakan perusahaan sehingga sifatnya berkelanjutan 4. Pengorganisa sian Kepanitiaan Yayasan/Dana abadi profesionalisasi Keterlibatan berbagai pihak (pemerintah, swasta, masyarakat), baik dalam pengelolaan dana maupun sumber daya lain
5. Penerima manfaat Orang miskin  Masyarakat luas Masyarakat luas dan perusahaan 6. Kontribusi Hibah sosial Hibah pembangunan Hibah sosial dan pembangunan, serta keterlibatan masyarakat dalam perencanaan maupun pelaksanaan (Sumber: Membuat Program CSR Berbasis Pemberdayaan Partisipatif , Gunawan, 2008)

## KISS
Gambar 1. Gambaran peran Pemerintah Kabupaten Gresik dalam Pelaksanaan CSR
(b)  Hanya terdapat dua SKPD di Kabupat- en Gresik dengan usulan program yang berkaitan dengan program kemitraan untuk pengembangan usaha kecil, yai- tu Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan, dan  Kantor Pember- dayaan Masyarakat.
(c)  Hanya 5 perusahaan dari 24 perusahaan (yang melaporkan CSR) yang memiliki program kemitraan berbasis CSR untuk pembinaan usaha kecil. Berdasarkan data tersebut dapat diketa- hui respon yang rendah terhadap program kemitraan, sehingga peran Pemerintah Ka- bupaten Gresik dalam hal ini penting untuk memberikan pemahaman dan menyamakan persepsi antara ketiga pihak, yaitu Pemer- intah Kabupaten Gresik, pihak swasta, dan masyarakat terkait pentingnya community development sebagai bentuk ideal CSR yang diwujudkan dalam program kemitraan. Terdapat beberapa faktor yang mel- atarbelakangi sulitnya melakukan sinkro- nisasi untuk program kemitraan. Pertama, dari pihak Pemerintah Kabupaten Gresik menganggap bahwa program kemitraan secara substansi berbeda dengan CSR, se- hingga pemerintah daerah merasa tidak berwenang untuk memegang andil terkait program tersebut. Bapak Prasetya Hadi selaku staff Bappeda Kabupaten Gresik sekaligus penanggungjawab tim koordina- si CSR, menyatakan bahwa program ke- mitraan itu di bawah kendali kementerian BUMN, sedangkan pemerintah daerah di bawah kendali Departemen Dalam Negeri, sehingga kewenangannya sudah berbeda dan harus dipisahkan. Kedua, dari pihak PT. Semen Gresik, menganggap bahwa pemer- intah daerah hanya memiliki orientasi prof- it sehingga pertimbangan pendapatan lebih diutamakan daripada belanja yang sifatnya investasi jangka panjang. Tidak adanya kes- amaan persepsi tersebut menjadi faktor yang menyebabkan sulitnya mengkomunikasikan program kemitraan.
Program Kemitraan dan Bina Lingkun- gan (PKBL) merupakan bentuk operasional dari CSR, terbukti dari landasan hukum da-
lam peraturan menteri tersebut juga meng- gunakan UU Perseroan Terbatas. PKBL memiliki aturan sendiri yang dirumuskan oleh Kementerian BUMN, sehingga BUMN memiliki aturan teknis tersendiri terkait pelaksanaan CSR. Hal ini dilakukan karena BUMN merupakan perusahaan yang dimi- liki oleh negara, sehingga porsi kewajiban untuk melakukan tanggungjawab sosialn- ya lebih besar. Sebagai perusahaan negara, BUMN dituntut untuk melaksanakan CSR tidak sebatas berbentuk kepedulian dan kedermawanan, akan tetapi juga memuat prinsip pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, terdapat program kemitraan yang menggunakan prinsip community  develop - ment dalam pelaksanaannya. Pada dasarnya, kewenangan pemerin- tah daerah terkait kemitraan telah diatur den- gan cukup jelas dalam beberapa produk hu- kum berikut: (a) pasal (11) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM; (b) pasal (16) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2011 tentang tanggu- ngjawab sosial perusahaan; dan (c) pasal (7) poin (d) Peraturan Bupati Gresik Nomor 47 Tahun 2009 tentang pedoman pelaksanaan tanggungjawab sosial perusahaan. Dari ke- tiga landasan hukum tersebut, terdapat le- gitimasi bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan terkait program kemitraan. Pe- merintah daerah memang tidak memiliki ke- wenangan secara instruktif kepada BUMN terkait teknis pelaksanaan program kemi- traan, akan tetapi pemerintah daerah dapat mengkomunikasikan atau mengkoordi- nasikan program kemitraan tersebut dengan BUMN karena memiliki tujuan dan prinsip yang sama.
Berdasarkan dan ketentuan terse- but ternyata peran pemerintah Kabupaten Gresik dalam kemitraan yang dilakukan PT. Semen Gresik mengalami ketimpangan dengan tidak berjalannya beberapa fungsi, (a) facilitating yaitu pemerintah seharusnya memberikan suatu rujukan atau guidelines misalnya dalam bentuk SOP yang juga ha- rus dimiliki oleh PT. Semen Gresik; (b) part- nering yaitu dalam kegiatan kemitraan ini,
Nuraida Muji Kurnia Eka Pratiwi, Sutomo, dan Dina Suryawati, Peran Pemerintah Kabupaten Gresik dalam Kemitraan Berbasis Corporate Social Responsibility
pemerintah seharusnya terlibat dalam proses promosi inisiatif kerjasama multi-stakehold- er atau kerjasama dengan pihak PT. Semen Gresik; dan (c) endorsing yaitu pemerin- tah seharusnya mampu mengawal pelapo- ran program kemitraan melalui usaha yang positif dalam kerangka transparansi, dengan tindak lanjut berupa insentif dan disinsentif bagi PT. Semen Gresik. Hanya satu fungsi terkait dengan mandating memang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah dengan memberikan mandat kepada perusahaan melalui Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2009.

## PEMBAHASAN
Pelaksanaan sebuah program memun- culkan berbagai dinamika dalam implemen- tasinya, baik itu berupa hambatan, peluang, maupun tantangan. Demikian pula dengan kenyataan yang terjadi pada program ke- mitraan ini. Walaupun secara normatif dan teoritis program kemitraan telah memili- ki konsep dan kerangka yang jelas, namun dalam operasionalisasinya muncul berbagai kesenjangan atau ketimpangan. Kesenjan- gan antara harapan dan rencana yang telah dirumuskan dengan fakta yang terjadi di lapangan disebabkan oleh beberapa faktor, baik dari internal PT. Semen Gresik maupun dari mitra binaan, bahkan terdapat faktor dan aktor  lain  yang  memiliki  peran  signifikan pula, yaitu dari pihak pemerintah Kabupat- en Gresik. Kesenjangan yang terjadi dalam pelaksanaan program kemitraan ini ditemu- kan melalui proses wawancara dengan infor- man penelitian dan melakukan observasi di lokasi penelitian. Terdapat kesulitan dalam mendapatkan database seluruh UKM di Ka- bupaten Gresik yang menjadi mitra binaan PT. Semen Gresik, sehingga menggunakan alternatif lain, yaitu mencari profil mitra bi- naan PT. Semen Gresik melalui buku “Suk- ses Usaha Bersama Semen Gresik” yang berisi tentang identitas pemilik UKM yang memenangkan UKM Awards Tahun 2011 dan Tahun 2012. Di samping itu, peneliti juga menggali data tentang UKM binaan PT. Semen Gresik melalui Dinas Koperasi,
UKM, Perindustrian dan Perdagangan Ka- bupaten Gresik. Namun, pada kenyataannya dinas tersebut juga mengalami kesulitan da- lam meminta transparansi terkait database mitra binaan kepada PT. Semen Gresik. Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik usaha kecil yang menjadi mitra binaan PT. Semen Gresik dan observasi di lapangan dapat diidentifikasi beberapa per- masalahan dan hambatan dalam pelaksa- naan kemitraan adalah: (a)   Ketidakmerataan akses mitra binaan Dari hasil pengamatan dan wawancara yang dilakukan, terjadi kesenjangan dalam pelaksanaan program kemitraan oleh PT. Semen Gresik ini, yaitu ter- kait akses terhadap kegiatan kemitraan yang bersifat bantuan non-materi, sep- erti pendidikan, pelatihan, magang, dan pameran. Beberapa pelaku usaha men- gaku tidak pernah mendapat kesempa- tan untuk diikutkan dalam pameran. In- formasi yang didapatkan dari salah satu mitra binaan PT. Semen Gresik, yaitu Ibu Budiarty yang memiliki usaha di bidang industri tekstil yaitu “Griya Ba- tik”, mengakui bahwa selama menjadi binaan PT. Semen Gresik, belum pernah diikutkan dalam pameran, baik lokal maupun nasional. Namun, hal tersebut tidak membuat Bu Arty kecil hati kare- na ternyata pemerintah daerah Povin- si Jawa Timur memberikan perhatian lebih kepada usaha Bu Arty, sehingga beliau diikutsertakan dalam beberapa pameran. Padahal menurut pengamatan, produk yang dihasilkan layak untuk dii- kutkan dalam pameran, karena memili- ki nilai keunikan dan memuat aspek lo- kal yang tinggi. Batik dulit Bu Arty ini memiliki tingkat eksklusivitas tinggi, karena dibuat dengan cara tradisional dan berbahan alami.
Informasi yang sama juga didapatkan dari Bapak Ahmad Irwan, pemilik us- aha songkok bermotif, UD Gading Ga- jah. Usaha Bapak Irwan yang berlokasi di Jalan KH. Hasyim Asyari ini memi- liki 10 orang karyawan dengan sistem
pekerjaan dibawa pulang ke rumah mas- ing-masing. Songkok produksi Bapak Irwan ini memiliki keunikan pada mo- tifnya yang bervariasi, dapat juga me- mesan songkok dengan motif eksklusif, satu songkok satu motif. Pak Irwan men- gaku tidak pernah diikutsertakan dalam pameran selama menjadi mitra binaan PT. Semen Gresik., baik di wilayah Jawa Timur maupun lingkup nasional. Namun, di pihak lain, yaitu H. Tasrip- in yang memiliki usaha sarung tenun di Desa Wedani Kecamatan Cerme, men- gaku pernah diikutkan dalam pameran di Jakarta selama menjadi mitra binaan PT. Semen Gresik. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dianalisis bahwa terdapat ketidakmerataan atau bahkan ketidakadilan terkait akses mi- tra binaan dalam mengikuti pameran. Hal ini perlu diperhatikan kembali ter- kait kejelasan kriteria peserta pameran dan kelayakan produk yang diikutkan dalam pameran. Di samping itu, terkait dengan pelatihan, pendidikan, dan pe- magangan, beberapa mitra binaan yang diwawancarai mengaku belum pernah mendapatkan pembinaan yang sifatnya non-material tersebut. Belum diketahui secara jelas faktor penyebabnya, namun yang perlu ditekankan yaitu pihak PT. Semen Gresik harus menyediakan akses yang sama kepada seluruh mitra binaan, dan memberikan kriteria yang jelas ter- kait standar produk yang diikutsertakan dalam pameran.
(b)  Minimnya akses informasi Menurut hasil wawancara yang dilaku- kan peneliti terhadap beberapa mitra binaan PT. Semen Gresik, beberapa mi- tra binaan menyebutkan bahwa sumber informasi terkait pelaksanaan program tidak didapatkan dari petugas resmi dari Biro Program Kemitraan PT. Semen Gresik, akan tetapi dari pihak-pihak lain yang secara kebetulan mengetahui informasi tentang program tersebut. In- formasi yang berasal bukan dari pihak resmi perusahaan tersebut seringkali
menimbulkan simpang siur atau keti- dakpastian tekait dengan persyaratan dan tata cara  pengajuan untuk menjadi mitra binaan. Kesulitan terutama diala- mi oleh pelaku usaha kecil yang berasal dari masyarakat awam, sehingga perlu pendampingan khusus supaya mereka mendapatkan akses yang sama. Hal ini dialami oleh Bapak Karim yang memi- liki usaha peracangan di Kecamatan Cerme. Bapak Karim menyebutkan bahwa dirinya mendapatkan informasi terkait program kemitraan dari sauda- ra yang bekerja di PT. Semen Gresik. Namun, terjadi penafsiran informasi yang kurang tepat, atau informasi yang disampaikan kurang lengkap, sehingga menimbulkan kekecewaan dari Bapak Karim.
Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan yang dilakukan peneliti menunjukkan adanya kurangnya akses informasi yang diberikan oleh PT. Se- men Gresik terhadap pelaku usaha ke- cil yang ada di Kabupaten Gresik, baik melalui media cetak maupun elektron- ik. Peneliti belum menjumpai papan pengumuman, spanduk, maupun seleb- aran terkait program tersebut, sehingga pemilik usaha kecil yang tidak memili- ki kerabat yang bekerja di PT. Semen Gresik kesulitan mendapatkan informa- si tentang program tersebut. Kurangnya akses informasi yang diberi- kan oleh PT. Semen Gresik pada pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) belum terbina dengan baik. Pentingnya komu- nikasi dalam konteks organisasi adalah berfungsi sebagai sumber informasi, karena melalui komunikasi dapat di- gali informasi yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan (Heru, 2009). komunikasi merupakan suatu proses pada setiap interaksi antar individu atau kelompok dalam sistem sosial. Proses komunikasi dalam konteks organisasi dapat melalui saluran formal dan infor- mal, baik secara vertikal dan horizontal. (c)  Rendahnya jaminan kualitas SDM
Nuraida Muji Kurnia Eka Pratiwi, Sutomo, dan Dina Suryawati, Peran Pemerintah Kabupaten Gresik dalam Kemitraan Berbasis Corporate Social Responsibility

## PT. Semen Gresik merupakan sebuah
BUMN yang berbentuk perseroan, den- gan orientasinya yaitu mengejar keun- tungan (profit oriented), sehingga terkait dengan upaya peningkatan kualitas mau- pun kuantitas usaha kecil masyarakat bukanlah menjadi sebuah agenda pokok yang menjadi tujuan perusahaan. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan program kemitraan ini cenderung kurang opti- mal dengan minimnya perhatian dalam bentuk monitoring maupun evaluasi terhadap mitra binaan. Kegiatan pela- tihan maupun pembinaan yang dilaku- kan belum menyentuh secara substansi kepada seluruh mitra binaan, apalagi jaminan untuk meningkatkan kualitas SDM pelaku usaha kecil tersebut. Di samping itu, pembatasan besarnya mod- al dan frekuensi peminjaman maksimal sebanyak 3x juga menjadi permasala- han tersendiri bagi pelaku usaha kecil. Beberapa dari pelaku usaha kecil terse- but belum merasakan perubahan yang signifikan dari program pengembangan usaha kecil yang dilakukan oleh PT. Se- men Gresik ini. Kemajuan usaha yang dialami oleh beberapa mitra binaan bu- kan semata-mata merupakan outcome dari program kemitraan ini, akan teta- pi dari beberapa faktor lain yang lebih dominan. Jumlah mitra binaan yang mencapai 13.000 unit menjadi tantangan tersendiri, karena tidak semuanya dapat dijangkau atau diakomodir terkait dengan pembinaan yang berbentuk pelatihan, magang, atau pameran. Jangka waktu menjadi mitra binaan yang dibatasi maksimal 7,5 tahun (setiap tahap memiliki batas waktu pinjaman selama 2,5 tahun) juga menjadi tantangan, karena da- lam jangka waktu tersebut sangat minim untuk menyukseskan sebuah usaha, apalagi usaha yang dirintis mulai dari bawah. Bu- tuh waktu yang lebih panjang untuk mem- berikan perubahan yang signifikan terhadap kualitas maupun kuantitas dari usaha para mitra binaan. Selain itu melakukan wawan- cara dengan mitra binaan PT. Semen Gresik
dengan berbagai skala dan jenis usaha, dan juga melakukan cross check sumber data. Triangulasi sumber data ini peneliti laku- kan dengan menggunakan pihak pemerin- tah daerah sebagai informan terkait pelak- sanaan program kemitraan yang dilakukan PT. Semen Gresik. Dalam hal ini, peneliti melakukan penggalian data di Bappeda Ka- bupaten Gresik, yaitu pada beberapa pega- wai pemerintah yang terlibat dalam pelaksa- naan program kemitraan. Berdasarkan hasil wawancara pada Bapak Tino Rendra (Staff Bappeda Kabupaten Gresik), menyebutkan bahwa PT. Semen Gresik memiliki program kemitraan yang berjalan cukup massif  di- lihat dari beberapa kegiatan pada program kemitraan yang dijalankan. Namun, ter- dapat beberapa kekurangan dalam pelaksa- naan program kemitraan tersebut, terutama permasalahan koordinasi antara PT. Semen Gresik dengan pemerintah daerah atau Satu- an Kinerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait di Kabupaten Gresik, misalnya Dinkoper- indag. Lemahnya koordinasi tersebut men- gakibatkan pelaksanaan kemitraan berjalan parsial sehingga hasilnya kurang optimal. Apabila koordinasi dari pihak Pemerintah Kabupaten Gresik, PT. Semen Gresik, dan pihak mitra binaan berjalan massif yang dapat diukur dengan intensitas koordinasi dan perkembangan yang dicapai dari usa- ha mitra binaan, maka program kemitraan sebagai sebuah upaya pemberdayaan akan dapat berjalan lebih optimal.
Berdasarkan analisis terhadap pelaksa- naan kemitraan berbasis CSR yang dilaku- kan oleh PT. Semen Gresik, mulai dari bentuk atau format program, alokasi pen- danaan, prosedur dan persyaratan program, hingga proses pelaksanaan kemitraan, dapat dikatakan bahwa pelaksanaan kemitraan ini memiliki pola inti plasma. Disebut memili- ki pola inti plasma karena dalam kemitraan ini PT. Semen Gresik sebagai pelaku usaha besar melakukan pembinaan terhadap para pelaku usaha kecil, baik yang berbentuk tangible maupun intangible. Hal tersebut sesuai dengan penjelasan Pasal 27 huruf (a) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 bah-
wa yang dimaksud dengan pola inti plasma adalah hubungan kemitraan antara usaha ke- cil dengan usaha menengah atau usaha besar sebagai inti membina dan mengembangkan usaha kecil yang menjadi plasmanya da- lam menyediakan lahan, penyediaan sara- na produksi, pemberian bimbingan teknis manajemen usaha dan produksi, perole- han, penguasaan dan peningktan teknologi yang diperlukan bagi peningkatan efisiensi dan produktivitas usaha. Kemitraan antara PT. Semen Gresik dengan masyarakat Ka- bupaten Gresik (pemilik Usaha Kecil) ini dapat disebut sebagai Subordinate union of partnership, dimana salah satu pihak hanya merupakan subordinat atau bagian kecil dari entitas kemitraan, dalam hal ini yaitu pelaku usaha kecil. Sulistyani (dalam Kusumadewi, 2012) menyebutkan bahwa kemitraan sema- cam ini terjadi antara dua pihak atau lebih yang memiliki status, kemampuan, atau kekuatan yang tidak seimbang satu sama lain. Kemudian apabila mencermati pros- es kemitraan secara lebih mendalam, dapat dikatakan bahwa kemitaan ini bersifat Pseu- do partnership atau kemitraan semu. Sebe-
narnya hanya satu pihak yang mendominasi mulai dari perumusan kebijakan hingga im- plementasi program, sedangkan pihak lain hanya berperan sebagai objek atau target dari program. Selanjutnya Sulistyani men- jelaskan bahwa pseudo partnership merupa- kan kerjasama antara dua pihak atau lebih namun tidak sesungguhnya melakukan kerjasama yang seimbang antara yang satu dengan lainnya sehingga kemitraan dilaku- kan dalam aspek formalitas, namun secara substansi belum mewujudkan adanya ker- jasama yang proporsional antara kedua be- lah pihak. Dalam hal ini, PT. Semen Gresik mempunyai andil besar dalam menentukan dan menjalankan seluruh prosedur dan per- syaratan kemitraan, sedangkan pihak mi- tra binaan yaitu masyarakat pemilik usaha kecil di Kabupaten Gresik hanya bertindak sebagai kelompok sasaran atau penerima progam-program yang diberikan oleh PT. Semen Gresik. Apabila terjadi ketidakse- suaian dalam pelaksanaannya, pihak mitra binaan tidak dapat memberikan pengaruh besar terkait perubahan dalam sistem yang diterapkan. Tidak terjadi hubungan timbal
Dalam hal ini, sebagai salah satu SKPD yang berkaitan langsung dengan pengembangan usaha kecil, Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan (Dinkoperindag) Kabupaten Gresik harus melihat peluang dari program kemitraan PT. Semen Gresik dan menganalisis potensi usaha kecil di Kabupaten Gresik saat ini. Namun, peran Dinkoperindag dapat dikatakan belum optimal  dalam hal ini, karena belum pernah melakukan koordinasi atau komunikasi dengan PT. Semen Gresik terkait pembinaan dan pengembangan usaha kecil di Kabupaten Gresik. Hal tersebut sangat disayangkan, karena pada dasarnya antara PT. Semen Gresik dengan Dinkoperindang dapat melakukan koordinasi dan sinkronisasi dalam pembinaan usaha kecil. Dinkoperindang sebagai SKPD yang memiliki kewenangan yang sah untuk mengambil kebijakan terkait pengembangan usaha kecil dapat melakukan identifikasi dan pemetaan potensi usaha kecil berikut permasalahan yang menjadi penghambat perkembangan usaha. Dinkoperindag juga dapat melakukan sosialisasi dan pendampingan untuk beberapa program tertentu sesuai kebutuhan. Terkait akses permodalan, Dinkoperindag tidak dapat memberikan bantuan lebih karena keterbatasan anggaran. Dalam hal inilah Dinkoperindag dapat berkoordinasi dengan PT. Semen Gresik, karena dalam program kemitraan PT. Semen Gresik terdapat bantuan peminjaman modal. Namun, yang menjadi kelemahan dalam program kemitraan PT. Semen Gresik yaitu minimnya proses pendampingan dan identifikasi permasalahan/kebutuhan dari mitra binaan, sehingga mitra binaan terkesan hanya mendapatkan pinjaman modal yang tidak jauh berbeda dengan pinjaman modal dari sistem perbankkan. Berkaitan dengan lemahnya program kemitraan yang ditawarkan PT. Semen Gresik tersebut, Dinkoperindag sebagai SKPD Kabupaten Gresik harus mampu mengotimalkan fungsinya dengan menjalin komunikasi secara intens dalam bentuk KISS (koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergisitas), sehingga dampak positif dari program kemitraan PT. Semen Gresik dapat  dioptimalkan demi pengembangan usaha kecil di Kabupaten Gresik.
SIMPULAN Pelaksanaan CSR yang dilakukan oleh PT. Semen Gresik mengadopsi model venture philantrophy karena masyarakat diberi kebebasan untuk menentukan sumber-sumber
Kemitraan PT. Semen Gresik
Pemerintah Kab. Gresik
 Bappeda dan Dinkoperindag Usaha Kecil/mitra binaan Mandating Facilitating Partnering Endorsing  Tim Koordinasi CSR

##  Pelaksanaan KISS

## CSR PT. Semen Gresik
Gambar 2 Gambaran ideal peran pemerintah daerah dalam kemitraan berbasis CSR Gambar 2 Gambaran ideal peran pemerintah daerah dalam kemitraan berbasis CSR
Nuraida Muji Kurnia Eka Pratiwi, Sutomo, dan Dina Suryawati, Peran Pemerintah Kabupaten Gresik dalam Kemitraan Berbasis Corporate Social Responsibility
balik yang sinergis dalam kemitraan ini, karena input dalam sistem didominasi oleh satu pihak.
Berdasarkan analisis permasalahan yang timbul terkait  pelaksanaan program kemitraan PT. Semen Gresik, maka dapat dirumuskan rekomendasi untuk member- ikan solusi bagi peran Pemerintah Kabu- paten Gresik untuk dapat mengoptimalkan program kemitraan ini dengan melakukan beberapa upaya berikut: (a) menyediakan informasi atau pengetahuan terkait program kemitraan dari PT. Semen Gresik; (b) men- jamin keadilan dalam mendapatkan akses berbagai bentuk kegiatan kemitraan yang ditawarkan PT. Semen Gresik; dan (c) men- jamin adanya peningkatan secara kualitas maupun kuantitas dari usahanya sebagai dampak positif dari keikutsertaan dalam program kemitraan.
Berdasarkan rekomendasi tersebut maka secara ideal, peran Pemerintah Kabu- paten Gresik dapat diilustrasikan pada gam- bar 2. Dalam hal ini, sebagai salah satu SKPD yang berkaitan langsung dengan pengembangan usaha kecil, Dinas Koper- asi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan (Dinkoperindag) Kabupaten Gresik harus melihat peluang dari program kemitraan PT. Semen Gresik dan menganalisis poten- si usaha kecil di Kabupaten Gresik saat ini. Namun, peran Dinkoperindag dapat dika- takan belum optimal  dalam hal ini, karena belum pernah melakukan koordinasi atau komunikasi dengan PT. Semen Gresik ter- kait pembinaan dan pengembangan usaha kecil di Kabupaten Gresik. Hal tersebut sangat disayangkan, karena pada dasarnya antara PT. Semen Gresik dengan Dinko- perindang dapat melakukan koordinasi dan sinkronisasi dalam pembinaan usaha kecil. Dinkoperindang sebagai SKPD yang memi- liki kewenangan yang sah untuk mengambil kebijakan terkait pengembangan usaha kecil dapat melakukan identifikasi dan pemetaan potensi usaha kecil berikut permasalahan yang menjadi penghambat perkembangan usaha. Dinkoperindag juga dapat melaku-
kan sosialisasi dan pendampingan untuk be- berapa program tertentu sesuai kebutuhan. Terkait akses permodalan, Dinkoperindag tidak dapat memberikan bantuan lebih kare- na keterbatasan anggaran. Dalam hal inilah Dinkoperindag dapat berkoordinasi dengan PT. Semen Gresik, karena dalam program kemitraan PT. Semen Gresik terdapat bantu- an peminjaman modal. Namun, yang menja- di kelemahan dalam program kemitraan PT. Semen Gresik yaitu minimnya proses pen- dampingan  dan  identifikasi  permasalahan/ kebutuhan dari mitra binaan, sehingga mitra binaan terkesan hanya mendapatkan pinja- man modal yang tidak jauh berbeda dengan pinjaman modal dari sistem perbankkan. Berkaitan dengan lemahnya program ke- mitraan yang ditawarkan PT. Semen Gresik tersebut, Dinkoperindag sebagai SKPD Ka- bupaten Gresik harus mampu mengotimal- kan fungsinya dengan menjalin komunikasi secara intens dalam bentuk KISS (koordina- si, integrasi, sinkronisasi, dan sinergisitas), sehingga dampak positif dari program kemi- traan PT. Semen Gresik dapat  dioptimalkan demi pengembangan usaha kecil di Kabu- paten Gresik.

## SIMPULAN
Pelaksanaan CSR yang dilakukan oleh PT. Semen Gresik mengadopsi model ven- ture philantrophy karena masyarakat diberi kebebasan untuk menentukan sumber-sum- ber penghidupan mereka sendiri. Namun, praktik CSR di lapangan masih berbentuk charity dan philantrophy, serta sebagian kecil berbentuk community  development . Community  development sebagai bentuk ideal dalam praktik CSR diwujudkan da- lam program kemitraan. PT. Semen Gresik sebagai BUMN yang melaksanakan kemi- traan menggunakan pola inti plasma kare- na PT. Semen Gresik sebagai pelaku usaha besar melakukan pembinaan terhadap para pelaku usaha kecil. Kemitaan ini bersifat Pseudo partnership atau kemitraan semu, karena sebenarnya hanya satu pihak yang mendominasi mulai dari perumusan aturan atau kebijakan hingga implementasi pro-
gram, sedangkan pihak lain hanya berperan sebagai objek atau target dari program. Pemerintah Kabupaten Gresik telah menjalankan peran mandating dan facilitiat- ing dalam pelaksanaan CSR secara umum. Peran mandating dilakukan oleh pemerin- tah Kabupaten Gresik dengan memberikan mandat kepada perusahaan melalui Pera- turan Bupati, sedangkan peran partnering dilakukan dalam bentuk pelaporan program CSR perusahaan dalam proses KISS (Koor- dinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergis- itas) melalui tim koordinasi tingkat keca- matan dan kabupaten. Namun secara khusus peran Pemerintah Kabupaten Gresik terkait kemitraan berbasis CSR belum optimal, se- hingga program kemitraan berbasis CSR yang dilakukan PT. Semen Gresik belum dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk pengembangan usaha kecil. Hal tersebut terjadi karena belum adanya kesepahaman terkait wewenang pola koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Gresik dengan PT. Semen Gresik selaku BUMN pelaksana, di samping minimnya transparansi dari PT. Se- men Gresik menjadi kendala tersendiri. Berdasarkan analisis terhadap pelaksa- naan kemitraan berbasis CSR yang dilaku- kan PT. Semen Gresik yang belum mencapai hasil optimal, maka perlu dirumuskan SOP atau peraturan teknis lainnya yang menga- tur tentang pelaksanaan program kemitraan. Dalam aturan tersebut perlu ditekankan ter- kait peran pemerintah daerah dalam mem- fasilitasi antara usaha kecil dengan PT. Semen Gresik. SOP ini perlu dirumuskan pada kedua instansi yaitu Pemerintah Kabu- paten Gresik dan PT. Semen Gresik sebagai BUMN pelaksana. Pemerintah Kabupaten Gresik dapat bekerja sama dengan PT. Se- men Gresik untuk membuka sentra industri di beberapa wilayah Kabupaten Gresik ber- basis potensi lokal unggulan di Kabupaten Gresik, sehingga dalam hal ini peran Dinko- perindag dibutuhkan untuk memetakan kelompok-kelompok UKM, wilayah mana yang menjadi sentra industri tekstil (sarung, songkok, mukenah, batik), industri makanan (makanan khas, olahan hasil tambah, olahan
hasil laut), industri handycraft, dan lain-lain. Untuk meninjaklanjuti proses kemitraan se- cara konkrit, Pemerintah Kabupaten Gresik perlu melakukan monitoring dan evaluasi secara teratur dan berkelanjutan terhadap perkembangan usaha kecil yang menjadi mitra binaan PT. Semen Gresik, sehingga dapat diukur terkait perkembangan atau ke- majuan dari usaha yang dijalankan. Moni- toring dan evaluasi juga perlu dilakukan di internal Pemerintah Kabupaten Gresik ter- kait kinerja SKPD dalam melakukan KISS untuk program kemitraan. Dalam pelaksanaan penelitian ini, ter- dapat beberapa kelemahan yaitu peneliti ti- dak melakukan penelitian tentang dampak dari penghentian sementara PKBL BUMN oleh Kementerian BUMN, serta perubah- an atas Peraturan Menteri BUMN Nomor 5 Tahun 2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan yang telah diubah menjadi Peraturan Menteri BUMN Nomor 20 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri BUMN No- mor 5 Tahun 2013. Sehubungan dengan itu perlu dilakukan penelitian lebih lanjut ter- kait perubahan-perubahan regulasi tentang kebijakan pemerintah dalam program CSR sehingga kebijakan-kebijakan pemerintah dapat berdampak pada perkembangan usaha yang dilakukan mitra binaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## DAFTAR RUJUKAN
Gunawan, A. 2008. Membuat Program CSR Berbasis Pemberdayaan Partisipatif. Buku Online tidak dipublikasikan. Heru Sulistyo. 2009. Pengaruh Kem- pimpinan Spritual dan Komunika- si Organisasional terhadap Kinerja Karyawan. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, II (2). Kusumadewi, T. 2012. Kemitraan BUMN dengan UMKM sebagai Bentuk Cor- porate Social Responsbility (CSR) (Studi Kemitraan PT. Telkom Kandatel Malang dengan UMKM Olahan Apel Di Kota Batu). Jurnal  Administrasi Publik (JAP), 1 (5).
Nuraida Muji Kurnia Eka Pratiwi, Sutomo, dan Dina Suryawati, Peran Pemerintah Kabupaten Gresik dalam Kemitraan Berbasis Corporate Social Responsibility
Mulkhan, U. dan Pratama, Maulana A. 2011. Peran Pemerintah dalam Kebijakan Corporate Social Responsibility (CSR) dalam Upaya Mendorong Pembangu- nan Berkelanjutan (Sustainable Devel- opment). Jurnal  Ilmiah  Administrasi Publik dan Pembangunan, 2 (1).
Kompas. 2008, 30 Mei. Kontribusi UKM pada PDB Lebih dari Rp. 2000 Triliun, tanggal 30 Mei 2008. Diakses di http:// nasional.kompas.com/read/2008/
05/30/15293886/kontribusi.ukm.pada. pdb.lebih.dari.rp.2.000.triliun pada tanggal 15 April 2013.
Bappeda Jawa Timur, 2012. Semen Gresik Tingkatkan Dana Pinjaman Jadi Rp130 Miliar. Diakses di http:// bappeda.jatimprov.go.id/2012/02/19/ semen-gresik-tingkatkan-dana-pinja- man-jadi-rp130-miliar/ pada tanggal 25 Ferbruari 2013.