Tan, F. T., (2022) Polemik Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (7) 10, E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax  Literate:  Jurnal  Ilmiah  Indonesia  p–ISSN:  2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 7, No. 10, Oktober 2022

## POLEMIK POKOK PIKIRAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Federico Timotius Tan Fakultas Hukum Universitas Indonesia Email: federico.tan@gmail.com

## Abstrak
Secara umum, lembaga perwakilan baik di tingkat pusat maupun daerah memiliki tugas  yang  kurang  lebih  sama,  seperti  pembentukan  peraturan,  melakukan pengawasan dan hak anggaran. Namun, pada poin hak anggaran, DPRD memiliki kewenangan  lebih  lewat  adanya  mekanisme  pokok  pikiran,  yang  mengijinkan DPRD  untuk  mengusulkan  kegiatan  secara  spesifik  untuk  diakomodasi  dalam Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD).  Praktik  ini  berbeda  jauh  dari DPR  yang  pasca  putusan  MK  Nomor  35/PUU-XI/2013,  memosisikan  hak  budget sebatas menerima dan menolak RAPBN yang diajukan pemerintah. Dengan adanya mekanisme  pokok  pikiran,  dikhawatirkan  DPRD  memiliki  hak  budget  yang melampaui apa yang dicita-citakan. Kekuasaan keuangan yang berlebihan ini dapat terlihat dari banyaknya kasus korupsi yang melibatkan dana pokok pikiran DPRD. Hasil  penelitian  menemukan  bahwa  hak  pokir  yang  dimiliki  oleh  DPRD  adalah paradoks  dari  perkembangan  teori  perwakilan  dan  juga  peraturan  perundang- undangan yang berlaku. Di satu sisi, pokir legal karena DPRD merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintahan daerah, karenanya bisa ikut membahas satuan tiga APBD. Di sisi lain, tafsir MK pada praktik yang sama untuk DPR RI berkata lain, karena tidak sesuai dengan semangat pemisahan kekuasaan.
Kata Kunci :  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Anggaran; Pokok Pikiran; Keuangan Daerah

## Abstract
In general, representative institutions at both the central and regional levels have more or less the same tasks, such as formulating regulations, conducting oversight and  budgeting  rights.  However,  at  the  point  of  budget  rights,  DPRD  has  more authority through the existence of a main idea mechanism, which allows DPRD to propose  specific  activities  to  be  accommodated  in  the  Regional  Revenue  and Expenditure Budget (APBD). This practice is very different from the DPR, which, after the Constitutional Court's decision Number 35/PUU-XI/2013, positioned the budgetary right to accept and reject the RAPBN proposed by the government. With the  mechanism  of  the  main  idea,  it  is  feared  that  the  DPRD  has  the  right  to  a budget that exceeds what it aspires to. This excessive financial power can be seen from  the  many  cases  of  corruption  involving  the  main  funds  of  the  DPRD.  The results of the study found that the right of thought owned by the DPRD is a paradox of  the  development  of  the  theory  of  representation  as  well  as  the  applicable  laws
and  regulations.  On  the  one  hand,  thinking  is  legal  because  DPRD  is  part  of  the administration of regional government, so it can participate in discussing the three APBD units. On the other hand, the MK's interpretation of the same practice for the DPR  RI  says  differently,  because  it  is  not  in  accordance  with  the  spirit  of separation of powers.
Keywords: Regional  House  of  Representatives;  Budget;  Main  Thoughts;  Regional Finance

## Pendahuluan
Salah  satu  ciri  dari  negara  modern  yang  menganut  demokrasi  adalah  adanya lembaga perwakilan. Di Indonesia, hal ini bisa terlihat melalui lembaga seperti Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Majelis Permusyawaran Rakyat di tingkat  pusat.  Sedangkan  di  daerah,  ada  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  di  tingkat provinsi  maupun  kabupaten/kota.  Baik  di  pusat  maupun  daerah,  fungsi  dari  lembaga perwakilan  ini  kurang  lebih  sama,  seperti  fungsi  pembentukan  peraturan,  fungsi pengawasan,  dan  fungsi  anggaran.  Satu  hal  unik  yang  membedakan  antara  lembaga perwakilan  di  tingkat  pusat  dan  daerah,  adalah  adanya  pokok  pikiran  (pokir)  bagi DPRD.
Istilah  ini  tidak  terdapat  dalam  Undang-Undang  No.  23  Tahun  2014  Tentang Pemerintahan  Daerah,  melainkan  baru  digunakan  dalam  Peraturan  Pemerintah  No.  20 Tahun  2018  Tentang  Pedoman  Penyusunan  Tata  Tertib  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Kota. Di dalam Pasal 54 huruf a, PP 20/2018 memberikan kewenangan  kepada  Badan  Anggaran  untuk  bisa  memberikan  saran  dan  pendapat berupa  pokok  pikiran  kepada  kepala  daerah  dalam  mempersiapkan  rancangan  APBD, sebelum rencana kerja pemerintah ditetapkan. Istilah pokir juga bisa ditemukan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 (Republik Indonesia, 2003) yang memberikan mekanisme penelaahan pokir dan menjelaskan dasar pokir yakni reses atau aspirasi masyarakat.
Secara  kasat  mata  tidak  ada  yang  bermasalah  dengan  hak  pokir  yang  dimiliki oleh DPRD. Namun, jika kita melihat pemberitaan yang ada mengenai penggunaan hak pokir, praktiknya banyak dihinggapi dengan korupsi. Di Kota Malang misalnya, Komisi Pemberantasan  Korupsi  berhasil  membongkar  korupsi  massal  yang  dilakukan  oleh  41 anggota  DPRD  Kota  Malang.  Terjadi  permintaan  ‘uang  pokir’  oleh  Arief  Wicaksono, Ketua DPRD Kota Malang sebesar Rp700.000.000 untuk anggota-anggota DPRD Kota Malang,  demi  kelancaran  pembahasan  raperda  APBD  perubahan  2015  (Aminudin, 2015).
Ada  pula  kasus  korupsi  yang  melibatkan  Ketua  dan  tiga  Wakil  Ketua  DPRD Provinsi  Sulawesi  Barat.  Menurut  penuturan  Kejaksaan  Tinggi  Sulawesi  Selatan  dan Barat,  modus  yang  digunakan  adalah  memasukkan  proyek  melalui  mekanisme  pokok pikiran agar terlihat seolah-olah aspirasi masyarakat (CNN Indonesia, 2022).
Kasus  monumental  yang  melibatkan  penggunaan  hak  pokir  DPRD  adalah  di DKI  Jakarta  pada  tahun  2015  Gubernur  DKI  Jakarta  pada  sat  itu  menemukan  adanya
anggaran  siluman  dalam  bentuk  pokir  dari  tahun  2012  hingga  2015  yang  mencapai Rp40  triliun.  Gubernur  mempermasalahkan  pengajuan  pokir  di  luar  tahapan musyawarah  perencanaan  pembangunan,  sehingga  patut  dicurigai  kebenaran  pokir tersebut, apakah betul merupakan aspirasi rakyat atau ‘titipan’ belaka (Ramdani, n.d.). Kasus  ini  menciptakan  keributan  besar  antara  Gubernur  dan  DPRD  Provinsi  DKI Jakarta, dari pengguliran hak angket hingga akhirnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak lagi mengakomodir anggaran pokir sampai hari ini.
Sebetulnya  masih  ada  banyak  kasus-kasus  korupsi  yang  melibatkan  hak  pokir. Perdebatan  mengenai  hak  ini  juga  banyak  terjadi  baik  yang  pro  maupun  kontra. Komentar  pro  pernah  dilontarkan  oleh  Reydonnyzar  Moenek,  yang  pada  tahun  2015 menjabat  sebagai  Direktur  Jenderal  Keuangan  Daerah  Kementerian  Dalam  Negeri.  Ia berpendapatan  bahwa  pokir  tidak  bermasalah  dan  sah-sah  saja  selama  pengusulannya sesuai dengan tahapan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan (Daerah, n.d.). Sedangkan  kritikan  terhadap  hak  pokir  dilayangkan  oleh  beberapa  akademisi,  seperti Hifdzil Alim, Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada yang menilai bahwa  pokir  hanyalah  bahasa  sandi  dalam  korupsi  dengan  tujuan  untuk  mengelabui (Risalah,  n.d.).  Peneliti  Pusat  Studi  Konstitusi  Fakultas  Hukum  Universitas  Andalas, Beni  Kurnia  Illahi,  juga  memberikan  kritik  terhadap  pokir.  Ia  menilai  bahwa  pokir bertentangan dengan konstitusi, putusan pengadilan, dan banyak peraturan perundang- undangan (Illahi, 2022).
Hak  pokir  pada  akhirnya  menjadi  sebuah  polemik  tersendiri  bagi  pejabat  di tingkat daerah dan upaya pemberantasan korupsi. Di satu sisi, anggota-anggota DPRD membutuhkan  mekanisme  pokir  untuk  bisa  mengakomodasi  aspirasi,  aduan,  dan masalah  yang  diterimanya.  Pokir  menawarkan  solusi  dengan  memastikan  bahwa kegiatan  yang  diusulkan  akan  dilaksanakan  pada  tahun  anggaran  selanjutnya.  Di  sisi lain,  pokir  sendiri  bisa  dijadikan  loophole  untuk  mengambil  keuntungan  bagi  diri sendiri  atau  golongannya.  Belum  lagi,  indikasi  bahwa  hak  pokir  telah  melampaui kewenangan ideal dari sebuah lembaga perwakilan.
Berdasarkan  pemaparan  di  atas,  penulis  hendak  menganalisis  hak  pokir  yang dimiliki  oleh  DPRD,  ditinjau  dari  filsafat  hukum,  perkembangan  teori  lembaga perwakilan yang berkembang, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu,  penulis  juga  hendak  mencari  tahu  bentuk  terbaik  bagi  kelembagaan  DPRD,  agar dapat memperjuangkan aspirasi masyarakat dengan maksimal.

## Metode Penelitian
Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  yuridis  normatif.  Penelitian  yuridis normatif  dapat  juga  dikatakan  sebagai  suatu  studi  kepustakaan  karena  yang  diteliti adalah  peeraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  tentang  hak  keuangan  yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Dalam  penelitian  hukum  normatif,  yang  menjadi  sumber  data  adalah  data sekunder,  yang  terdiri  dari  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder,  dan  bahan hukum  tersier.  Penelitian  hukum  normatif  tidak  memerlukan  sampling,  karena  data
sekunder (sebagai sumber utamanya) memiliki bobot dan kualitas tersendiri yang tidak bisa  diganti  dengan  jenis  data  lainnya.  Tujuannya  adalah  menganalisis  penerapan hukum  dan  peraturan  perundang-undangan  terkait  yang  dihubungkan  dengan  produk hukum yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini agar ditemukan penafsiran yang ideal berdasarkan perkembangan teori hukum.

## Hasil dan Pembahasan

## A. Kedudukan, Tugas, dan Wewenang DPRD
Salah  satu  aspek  penting  dalam  pelaksanaan  otonomi  daerah  adalah  adanya desentralisasi fiskal. Lewat desentralisasi fiskal, terjadi pelimpahan sumber keuangan negara  untuk  dikelola  oleh  pemerintahan  daerah.  Tujuannya  untuk  mengurangi ketimpangan  fiskal  antara  pemerintah  pusat  dengan  pemerintah  daerah,  dan  antar pemerintah  daerah,  sebagai  bentuk  dukungan  pemerintah  pusat  untuk  mendorong pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah. Desentralisasi fiskal dalam praktiknya terwujud dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD menjadi dasar bagi pemerintah daerah, untuk menjalankan roda pemerintahannya selama satu tahun.
Peran  dan  kedudukan  DPRD  dalam  menyusun  dan  menetapkan  APBD mengalami  pasang  surut  dalam  sejarah  ketatanegaraan  Indonesia.  Pada  masa  orde baru, dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah,  tidak  dijelaskan  secara  rinci  batas  kewenangan  DPRD  dalam  menyusun APBD.  Pada  masa  ini,  DPRD  merupakan  bagian  dari  pemerintah  daerah  dengan kepala  daerah.  Dalam  Undang-Undang  No.  22  Tahun  1999  Tentang  Pemerintahan Daerah,  DPRD  memiliki  kewenangan  bersama-sama  dengan  kepala  daerah  untuk menentukan arah dan kebijakan umum APBD. Sedangkan pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, DPRD hanya memiliki kewenangan untuk  membahas  arah  dan  kebijakan  umum  -yang  kini  terwujud  dalam  dokumen Kebijakan Umum Anggaran- setelah diajukan oleh kepala daerah.
Sepintas  kewenangan  ini  terlihat  sama  saja,  namun  bila  kita  melihat  lagi konstruksi pemerintahan daerah pada era UU 22/1999, hal ini justru membuat celah terjadinya  korupsi.  Dalam  UU  22/1999,  DPRD  memiliki  kedudukan  sebagai  badan legislatif  daerah.  Pada  masa  ini,  pemerintahan  daerah  cenderung  bernuansa legislative heavy, di mana DPRD memiliki kekuasaan lebih dalam menentukan arah pembangunan  daerah.  DPRD  mempunyai  hak  untuk  mencalonkan  kepala  daerah, memilih  kepala  daerah,  dan  dapat  memberhentikan  kepala  daerah.  Dengan kewenangan ini, potensi terjadinya kolusi antara DPRD dengan kepala dearah sangat tinggi.
Baru  pada  masa  Undang-Undang  32  Tahun  2004  Tentang  Pemerintahan Daerah  dan  UU  23/2014,  kedudukan  DPRD  beralih  menjadi  unsur  penyelenggara pemerintahan  daerah.  Pergeseran  kedudukan  ini  dianggap  perlu  dilakukan  karena kekuasaan legislasi atau pembentukan undang-undang pada hakikatnya tidak pernah dilimpahkan ke daerah. Kekuasaan legislasi adalah mutlak milik badan legislatif di
tingkat  pusat.  Pendapat  senada  diutarakan  oleh  Bagir  Manan  yang  menilai  bahwa peraturan  daerah  sebagai  produk  hukum  DPRD  dan  kepala  daerah,  merupakan rumpun  administratiefrechtelijke  dan  bukan  staatrechtelijke,  sebagai  konsekuensi dari bentuk negara kesatuan yang dianut Indonesia. Sehingga, pemerintahan daerah dalam  kerangka  otonomi  daerah  merupakan  bagian  dari  penyelenggaraan administrasi negara dan tidak menghapus hubungan pusat dan daerah.
Tafsir  terhadap  unsur  penyelenggara  pemerintahan  daerah,  sering  dijadikan alasan bagi diberikannya hak pokir kepada DPRD. Jika dilihat dari fungsinya, DPRD dalam  UU  23/2014  memiliki  fungsi  pembentukan  peraturan  daerah,  fungsi pengawasan, dan fungsi anggaran. Lebih lanjut dijelaskan, DPRD mempunyai tugas dan wewenang, yaitu:
1. membentuk perda bersama kepala daerah;
2. membahas  dan  memberikan  persetujuan  rancangan  perda  tentang  APBD  yang diajukan oleh kepala daerah;
3. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan APBD;
4. memilih kepala daerah;
5. mengusulkan  pengangkatan  dan  pemberhentian  gubernur  kepada  Presiden melalui  Menteri  Dalam  Negeri  untuk  mendapatkan  pengesahan  pengangkatan dan pemberhentian;
6. memberikan  pendapat  dan  pertimbangan  kepada  pemerintah  daerah  terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
7. memberikan  persetujuan  terhadap  rencana  kerja  sama  internasional  yang dilakukan oleh pemerintah daerah;
8. meminta  laporan  keterangan  pertanggungjawaban  kepala  daerah  dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi;
9. memberikan  persetujuan  terhadap  rencana  kerja  sama  dengan  daerah  lain  atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah; dan
10. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pokir secara spesifik baru diberikan melalui Permendagri 20/2018. Hak pokir termaktub  dalam  Pasal  54  huruf  a,  yang  memberikan  kewenangan  kepada  badan anggaran untuk memberikan saran dan pendapat berupa pokok pikiran DPRD kepada kepala  daerah,  dalam  mempersiapkan  rancangan  APBD  sebelum  peraturan  Kepala Daerah  tentang  nencana  kerja  Pemerintah  Daerah  ditetapkan.  Pokir  kembali ditegaskan  dalam  Permendagri  86/2017,  yang  menjelaskan  bahwa  rancangan  awal Rencana Kerja Perangkat Daerah mecakup salah satunya adalah penelaahan pokok- pokok pikiran DPRD.
Pokir  baru  dijelaskan  secara  detil  dalam  Pasal  178  Permendagri  86/2017, yakni:
1. Penelaahan  pokok-pokok  pikiran  DPRD  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal 153  huruf  k  merupakan  kajian  permasalahan  pembangunan  Daerah  yang
diperoleh  dari  DPRD  berdasarkan  risalah  rapat  dengar  pendapat  dan/atau  rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses.
2. Pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselaraskan dengan  sasaran  dan  prioritas  pembangunan  serta  ketersediaan  kapasitas  riil anggaran.
3. Risalah  rapat  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),  adalah  dokumen  yang tersedia  sampai  dengan  saat  rancangan  awal  disusun  dan  dokumen  tahun sebelumnya yang belum ditelaah.
4. Hasil  telaahan  pokok-pokok  pikiran  DPRD  dirumuskan  dalam  daftar permasalahan pembangunan yang ditandatangani oleh Pimpinan DPRD.
5. Pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum Musrenbang RKPD dilaksanakan.
6. Pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dimasukkan kedalam e-planning bagi Daerah yang telah memiliki SIPD.
7. Pokok-pokok  pikiran  DPRD  yang  disampaikan  setelah  melewati  batas  waktu sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (5),  akan  dijadikan  bahan  masukan  pada penyusunan perubahan RKPD dasar perubahan APBD tahun berjalan atau pada penyusunan RKPD tahun berikutnya.
Ketentuan  secara  teknis  bagi  daerah  baru  akan  diatur  kembali  dalam Peraturan  Tata  Tertib  DPRD  tiap  daerah.  Misalnya  dalam  menunjang  tuntutan pertanggungjawaban, daerah bisa menetapkan sistem e-pokir, seperti yang dilakukan oleh  Kota  Semarang  melalui  bappeda.semarangkota.go.id/pokir,  atau  pun  Provinsi Kalimantan  Barat  melalui  pokir.simdalrenbang.kalbarprov.go.id.  Walau  sudah memiliki  situs  resmi,  nampaknya  keinginan  politik  untuk  memenuhi  asas transparansi  dan  akuntabilitas  masih  belum  maksimal.  Di  Kota  Semarang,  e-pokir sudah  berhenti  memperbaharui  data  sejak  tahun  2021.  Sedangkan  dalam  e-pokir Provinsi Kalimantan Barat, mengharuskan adanya akun untuk bisa masuk ke dalam sistem dan melihat kegiatan-kegiatan yang diusulkan.

## B. Pokir sebagai Hak Budget DPRD
Jika  dilihat  dari  sejarahnya,  sistem  perwakilan  sebetulnya  hidup berdampingan  dengan  sistem  demokrasi.  Sistem  perwakilan  lahir  untuk  menunjang berkembangnya demokrasi. Pada saat kehidupan bernegara masih sangat sederhana, masyarakat  berdemokrasi  dengan  cara  mendatangi  langsung  balai  kota  untuk menyampaikan  aspirasinya  kepada  pemimpin.  Hal  ini  disebut  dengan  direct democracy.  Kehadiran  langsung  masyarakat  dimungkinkan  karena  ukuran  negara yang masih sangat kecil yang biasa disebut dengan city state atau Polis. Dengan terus berkembangnya kehidupan bernegara, ukuran wilayah yang terus bertambah karena perang,  ekspansi,  pertambahan  jumlah  penduduk,  hingga  migrasi,  menyebabkan demokrasi langsung menjadi semakin sulit untuk dilaksanakan. Masyarakat memiliki kehidupan di luar politik yang sudah cukup menyita perhatiannya. Dari sini lah lahir ide  untuk  mengirim  perwakilan.  Alih-alih  mendatangi  langsung  balai  kota,
masyarakat  menunjuk  seseorang  untuk  menjadi  wakilnya  dalam  menyampaikan aspirasi dan mendengar proposal kebijakan pemimpin.
Keberadaan  perwakilan  ini  menjadi  salah  satu  dasar  dari  pemikiran Montesquieu  ketika  mengajukan  ide  pemisahan  kekuasaan.  Menurut  Montesquieu, kekuasaan  itu  ada  untuk  menampung,  membiacarakan,  dan  memperjuangkan keterwakilan kepentingan rakyat banyak serta merumuskan peraturan, dalam sebuah lembaga  bernama  ‘legislatif’.  Wakil-wakil  rakyat  menjadi  mediator  antara masyarakat  dengan  penguasa,  menjadi  komunikator  dan  agregator  aspirasi  dan kepentingan  orang  banyak.  Montesquieu  kemudian  menawarkan  pembagian kekuasaan  menjadi  Eksekutif,  Legislatif,  Kekuasaan  Kehakiman,  dengan  tujuan masing-masing  cabang  kekuasaan  memiliki  wewenang  untuk  saling  mengawasi. Dengan demikian, kekuasaan tidak akan berada di satu tangan tunggal, tetapi justru terbagi dan dibedekan dengan pemegang kekuasaan lainnya.
J.J.  Rousseau  juga  menuangkan  pemikirannya  terhadap  konsep  perwakilan melalui buku Du Contrat Social. Menurut Rousseau, bentuk negara yang baik adalah bentuk  negara  republik,  karena  dianggap  paling  mampu  mengakomodasi  Volonto Generaale  atau  kehendak  umum.  Ia  menilai  bahwa  manusia  hidup  dalam  situasi lugu/polos  dan  memiliki  kecenderungan  untuk  mencintai  dan  menghormati  dirinya sendiri.  Penghormatan  pada  dirinya  sendiri  tidak  akan  pernah  terlepas  dari  upaya juga  memikirkan  apa  yang  terbaik  menurut  dirinya  dan  pasti  juga  setiap  orang memikiran yang terbaik itu untuk dirinya. Maka kehendak umum itu adalah wujud dari  setiap  orang  berpikir  tentang  kebaikan-kebaikan  yang  perlu  untuk  dirinya sendiri. Kehendak Umum adalah kehendak bersama semua individu yang mengarah kepada  kepentingan  umum.  Loyalitas  pada  diri  sendiri  itu  kemudian  berakhir menjadi loyalitas kepada negara secara mutlak, sehingga negara akan tahu persis apa yang terbaik bagi warga negaranya.
Pemikiran-pemikiran  Montesquieu  dan  Rousseau  terus  dijadikan  landasan dalam  menyusun  format  sistem  perwakilan  sampai  hari  ini.  Dalam  konteks  era modern saat ini, ciri dari negara demokratis bisa dilihat dari keberadaan penguatan kedaulatan  rakyat  melalui  lembaga  perwakilan.  Kepada  perwakilan  (pemimpin eksekutif)  dan  lembaga-lembaga  perwakilan  ini,  diberikan  pula  kewenangan  untuk mengurus keuangan negara/daerahnya dalam bentuk hak budget.
Pertama  kali  hak  budget  digunakan  untuk  membatasi  pengeluaran  anggaran negara yang dilakukan oleh raja atau pemerintahan yang ada. Hak untuk membatasi pengeluaran  anggaran  negara  sebagian  besar  diberikan  kepada  lembaga  perwakilan (parlemen)  seperti  di  Belanda,  dan  ada  pula  yang  menggunakan  sistem/program anggaran  seperti  yang  dilakukan  oleh  Amerika  pada  era  Presiden  Johsnon  yang bernama  Planning,  Programming,  Budgeting  Systems  (PPBS)  pada  tahun  1965. Sistem  atau  program  yang  dimaksud  adalah  serangkaian  peraturan  perundang- undangan,  badan  independen  di  bawah  arahan  Presiden,  yang  bertugas  menyusun rancangan anggaran negara, dan badan independen di bawah parlemen yang bertugas mengawasi pelaksanaan anggaran negara.
Hak  budget  juga  memiliki  batasan.  Dalam  hal  ini,  berkaitan  erat  dengan sistem  pembukuan  yang  dianut  dalam  membentuk  suatu  rancangan  anggaran negara/daerah.  Karenanya,  batasan  dari  hak  budget  lebih  kepada  teoritis  ilmu ekonomi,  karena  dalam  ilmu  ekonomi,  anggaran  harus  didasarkan  pada  sisi penerimaan dan pengeluaran. Menurut pengamat hukum administrasi negara, Ronny Sautma  Hotma  Bako  dalam  disertasinya  yang  berjudul  Penggunaan  Hak  Budget Dalam  Penetapan  Anggaran  Pendapatan  Dan  Belanja  Negara,  pengertian  ilmu ekonomi  pada  anggaran  diterima  oleh  ilmu  hukum  terutama  dalam  kerangka penyusunan  anggaran.  Oleh  ilmu  hukum,  keistimewaan  dari  ilmu  ekonomi diterapkan  pada  dua  lembaga  negara  yang  berperan  penting  dalam  perumusan anggaran,  yakni  lembaga  pemerintah  yang  bertugas  untuk  menyusun  rancangan anggaran  negara,  dan  lembaga  parlemen  yang  bertugas  mengawasi  rancangan anggaran negara.
Berdasarkan  hal  ini,  maka  lembaga  pemerintah  menyusun  rancangan anggaran  negara,  baik  unsur  pengeluaran  negara  maupun  penerimaan  negara, sedangkan  lembaga  parlemen  bertugas  untuk  mengawasi  pemerintah.  Bentuk pengawasan  ini  hanya  sebatas  mengawasi  jumlah  pengeluaran  anggaran  negara, sedangkan  dalam  hal  penerimaan  negara  lembaga  parlemen  hanya  mengawasi pelaksanaannya  saja,  karena  unsur  penerimaan  negara  sifatnya  tidak  pasti.  Hal  ini diamini dengan sebuah studi yang dilakukan oleh World Bank.
Dalam studinya pada peran lembaga perwakilan dalam perumusan anggaran negara, World Bank menemukan bahwa sekalipun parlemen diberikan kewenangan yang  memadai  untuk  mengubah  proposal  anggaran,  sering  kali  hak  tersebut  tidak digunakan. Dalam 99 negara yang menjadi sampel dalam penelitian, total hanya dua negara  yang  menyetujui  anggaran  dengan  tingkat  perubahan  3-20%.  Sedangkan  97 lainnya,  menyetujui  anggaran  dengan  perubahan  minor  di  bawah  3%  atau  bahkan tidak  sama  sekali.  Hal  ini  disebabkan  karena  keterlibatan  yang  besar  dalam  proses perumusan  anggaran,  membutuhkan  kapasitas  yang  besar  pula  untuk  menganalisa anggaran.  Sebanyak  72%  negara  di  dunia  tidak  memiliki  organisasi  yang  khusus merumuskan anggaran. Alasan lainnya adalah karena parlemen akan membutuhkan akses informasi aktual dan benar dari pemerintah secara konsisten.
Dalam konteks hak pokir yang dimiliki oleh DPRD, argumen yang membela keberadaan hak ini adalah posisi DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Memang jika dilihat sejak era UU 32/2004, DPRD bukan lah badan legislatif lagi  seperti  pada  masa  UU  22/1999,  karenanya  tidak  bisa  disebut  sebagai  lembaga legislatif  (parlemen).  Fungsi  anggaran  yang  diberikan  kepada  DPRD  juga  cukup luas. Dalam Pasal 152 UU 23/2014, fungsi anggaran dijelaskan sebagaimana berikut:
1. Fungsi  anggaran  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  149  ayat  (1)  huruf  b diwujudkan  dalam  bentuk  pembahasan  untuk  persetujuan  bersama  terhadap Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang APBD Kabupaten/Kota yang diajukan oleh bupati/wali kota.
2. Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
a. membahas  KUA  dan  PPAS  yang  disusun  oleh  bupati/wali  kota  berdasarkan RKPD;
b. membahas rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang APBD kabupaten/kota;
c. membahas rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang perubahan APBD kabupaten/kota; dan
d. membahas rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten/kota
Kewenangan  ini  bila  dibandingan  dengan  lembaga  perwakilan  di  tingkat pusat, yakni DPR RI, maka sebetulnya DPRD memiliki kekuasaan yang lebih besar. DPR  RI  pasca  Putusan  Mahkamah  Konsitusi  Nomor  35/PUU-IX/2013,  tidak  lagi diberikan  wewenang  untuk  menyetujui  APBN  yang  terperinci  dari  unit  organisasi, fungsi,  program,  kegiatan,  sampai  jenis  belanja,  melainkan  hanya  unit  organisasi, fungsi,  dan  program.  Hal  ini  telah  dimuat  dalam  Undang-Undang  Majelis Permusyawarat Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3) yang baru, Nomor 17 Tahun 2014.
Dalam  pertimbangannya,  Majelis  Hakim  MK  menyatakan  fungsi  anggaran dari  DPR  RI  tidak  terlalu  jauh  ikut  membuat  perencanaan  anggaran,  akan  tetapi hanya  memberikan  persetujuan  atas  rencana  yang  diajukan  oleh  presiden.  Hal  ini dikarenakan  adanya  prinsip  pembagian  kekuasaan  dan  check  and  balance,  yang mengakibatkan  kewenangan  DPR  RI  dibatasi  dan  ditegaskan  pada  fungsi pengawasan  jalannya  pemerintahan.  Sedangkan  fungsi  perencanaan  sudah merupakan  fungsi  eksekutif,  yaitu  merencanakan  dan  melaksanakan  atau mengeksekusi  jalannya  pemerintahan.  Menurut  Majelis  Hakim  MK,  pembahasan terperinci  sampai  satuan  tiga  yang  memuat  kegiatan  dan  jenis  belanja  kementerian atau  lembaga,  dapat  menimbulkan  persoalan  konstitusional  DPR  RI  dalam menjalankan fungsi anggaran.
Persoalan  tersebut  berasal  dari  keikutsertaan  DPR  RI  dalam  membahas rancangan  APBN  yang  terperinci  sampai  pada  kegiatan  dan  jenis  belanja.  Hal  ini tidak  sesuai  dengan  fungsi  dan  kewenangan  DPR  RI  sebagai  lembaga  perwakilan yang  seharusnya  tidak  ikut  menentukan  perencanaan  yang  sifatnya  sangat  rinci tersebut.  Kegiatan  dan  jenis  belanja  merupakan  urusan  penyelenggaraan pemerintahan  negara  yang  dilaksanakan  oleh  presiden  sebagai  perencana  dan eksekutor APBN.
Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menjelaskan: “Menurut Mahkamah, pembahasan  terinci  sampai  pada  tingkat  kegiatan  dan  jenis  belanja kementerian/lembaga  dapat  menimbulkan  persoalan  konstitusional  apabila  dilihat dari kewenangan konstitusional DPR sebagaimana telah diuraikan di atas. Persoalan tersebut  bersumber  dari  keikutsertaan  DPR  dalam  membahas  RAPBN  yang terperinci sampai dengan kegiatan dan jenis belanja. Hal tersebut tidak sesuai dengan fungsi dan kewenangan DPR sebagai lembaga perwakilan yang seharusnya tidak ikut menentukan perencanaan yang sifatnya sangat rinci sampai dengan tingkat kegiatan
dan  jenis  belanja.  Adapun  kegiatan  dan  jenis  belanja  merupakan  urusan penyelenggaraan  pemerintahan  negara  yang  dilaksanakan  oleh  Presiden  sebagai perencana dan pelaksana APBN.
Lebih  lanjut,  Majelis  Hakim  juga  menilai  kewenangan  ini  telah  melampaui batas  lembaga  legislative.  Menurut  Mahkamah,  selain  itu,  pembahasan  terperinci sampai pada tingkat kegiatan dan jenis belanja (satuan tiga) dalam APBN merupakan implementasi  program  atas  perencanaan  yang  merupakan  wilayah  kewenangan Presiden,  karena  pelaksanaan  rincian  anggaran  sangat  terkait  dengan  situasi  dan kondisi  serta  dinamika  sosial  ekonomi  pada  saat  rencana  tersebut  di- implementasikan. Ketika DPR melalui Badan Anggaran memiliki kewenangan untuk membahas  RAPBN  secara  terperinci  sampai  dengan  tingkat  kegiatan  dan  jenis belanja  maka  pada  saat  itu  DPR  telah  melewati  kewenangannya  dalam  melakukan fungsi anggaran dan telah terlalu jauh memasuki pelaksanaan perencanaan anggaran yang merupakan ranah kekuasaan eksekutif. Menurut Mahkamah harus ada batasan mengenai  rincian  anggaran  yang  dapat  dibahas  atau  diubah  oleh  DPR.  Selain  itu, proses  perencanaan  anggaran  adalah  proses  kerja  yang  sangat  spesifik  dan  teknis, sehingga  hanya  dipahami  secara  mendetail  dan  terperinci  oleh  masing-masing penyelenggara negara tersebut.
Kewenangan DPRD di lain hal, bisa membahas rancangan peraturan daerah tentang  APBD  yang  rinciannya  mencakup  urusan  pemerintahan  daerah,  organisasi, program,  kegiatan,  sub  kegiatan,  akun,  kelompok,  jenis  pendapatan,  belanja,  dan pembiayaan. Terhadap kewenangan DPRD ini, menurut Refly Harun, pakar hukum tata  negara,  sebetulnya  telah  dibatasi  melalui  Surat  Edaran  Menteri  Dalam  Negeri yang  terbit  tidak  lama  setelah  putusan  MK  35/PUU-IX/2013  keluar.  SE  tersebut mengatur mekanisme penganggaran daerah untuk mengikuti mekanisme di DPR RI, di  mana  pembahasan  APBD  tidak  sampai  pada  tingkat  satuan  tiga  atau  mata anggaran (kegiatan dan jenis belanja).
Kembalinya mekanisme penganggaran DPRD hingga bisa membahas satuan tiga  atau  mata  anggaran  seperti  hari  ini,  disebabkan  karena  tidak  adanya  keinginan politik  untuk  mempertahankan  nilai  tersebut.  DPR  RI  dan  pemerintah  pusat  telah merespons putusan MK 35/PUU-IX/2013 terhadap UU MD3 yang lama, yang pada akhirnya melahirkan UU MD3 yang baru Nomor 17 Tahun 2014. Namun, terhadap SE  Mendagri  yang  mengatur  mekanisme  penganggaran  daerah,  tidak.  Setelah  UU MD3  yang  lama  dinyatakan  tidak  lagi  berlaku,  tidak  ada  tindak  lanjut  terhadap  SE Mendagri,  yang  menyebabkan  SE  tersebut  juga  tidak  lagi  berlaku.  DPR  RI  dan pemerintah pusat juga tidak memiliki keinginan untuk mempertahankan nilai tersebut semasa pembahasan UU Pemerintahan Daerah 23/2014. Kekuasaan DPRD dibiarkan luas begitu saja dan menjadi celah untuk terjadinya korupsi.
Kewenangan  untuk  membahas  satuan  tiga,  memberikan  legitimasi  kepada keberadaan  pokir.  Pokir  dianggap  merupakan  wujud  konkrit  dari  aspirasi  warga, karena DPRD berhak untuk mengusulkan penambahan kegiatan di APBD. Lagi-lagi, sebetulnya  ide  ini  pernah  diuji  materi  di  MK  dalam  putusan  Nomor  106/PUU-
XIII/2015, tepatnya pada Pasal 80 huruf j UU MD3 yang memberi kewenangan bagi anggota  DPR  RI  untuk  mengusulkan  dan  memperjuangkan  program  pembangunan daerah pemilihan. Meskipun putusan Majelis Hakim MK menyatakan Pasal 80 huruf J UU MD3 konstitusional, namun dalam pertimbangan, Majelis Hakim menjelaskan bahwa:
Pasal  80  huruf  j  UU  17/2014  bukanlah  semata-mata  merupakan  kebijakan hukum  terbuka  yang  dipilih  oleh  pembentuk  Undang-Undang  dalam mengimplementasikan  tugas  menyerap  aspirasi  rakyat  melainkan  sekaligus amanat  kepada  seluruh  anggota  DPR  untuk  sungguh-sungguh  menyerap aspirasi  rakyat  di  mana  hal  itu  tidak  terlepas  dari  fungsi  legislasi,  fungsi anggaran,  dan  fungsi  pengawasan  dari  DPR.  Ketiga  fungsi  dimaksud berkaitan dengan fungsi pemerintah sebagai lembaga eksekutif yang bertugas melaksanakan  pembangunan  nasional  demi  tercapainya  tujuan  nasional. Pembagian  tugas  antara  legislatif  dan  eksekutif  telah  jelas  dalam  sistem ketatanegaraan Indonesia. Bahwa DPR sebagai penyerap aspirasi rakyat yang mencakup  seluruh  wilayah  Indonesia  akan  membawa  aspirasi  tersebut  ke forum dewan perwakilan rakyat sebagai lembaga perwakilan, yang kemudian diserahkan  kepada  lembaga  eksekutif,  baik  tingkat  pusat  maupun  daerah, untuk  dilaksanakan.  Terkait  dengan  dana  aspirasi  yang  menjadi  akar permasalahan  dalam  permohonan  a  quo,  menurut  Mahkamah  adalah permasalahan  implementasi  dari  norma  Pasal  80  huruf  j  UU  17/2014,  yang bukan  merupakan  permasalahan  konstitusional  yang  menjadi  kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya.
Lewat  pertimbangan  ini,  Majelis  Hakim  MK  telah  menggariskan  batasan pengawalan aspirasi, aduan, dan masalah yang dilakukan oleh DPR RI maupun DPRD, yakni diserahkan kepada lembaga eksekutif baik di tingkat pusat maupun daerah untuk dilaksanakan,  bukan  dengan  langsung  memasukkan  aspirasi  tersebut  masuk  ke  dalam anggaran.  Proses  penyerahan  aspirasi  dari  DPRD  kepada  pemerintah  daerah  perlu dilakukan,  agar  kepala  daerah  bisa  menyesuaikan  usulan  tersebut  dengan  rencana pembangunan  yang  telah  dibuatnya.  Karena  apa  bila  tidak,  maka  kasus  ribut-ribut anggaran  seperti  yang  pernah  terjadi  di  Pemerintahan  Provinsi  DKI  Jakarta  akan kembali  terulang,  di  mana  DPRD  Provinsi  DKI  Jakarta  menganggarkan  pembelian Uninteruptable  Power  Supply  melalui  mekanisme  pokir,  yang  tidak  sesuai  dengan rencana kerja Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Dugaan kerugian negara dalam kasus ini mencapai Rp130 miliar.
Menyerap  aspirasi  sudah  merupakan  tugas  mutlak  sebuah  lembaga  perwakilan, namun untuk bisa memasukkan kegiatan secara spesifik ke dalam dokumen anggaran, merupakan kekuasaan yang berbeda dan tidak bisa disematkan kepada lembaga rumpun legislatif.  Sebetulnya  hal  ini  mudah  dipahami  melalui  logika  pertanggungjawaban APBD secara sederhana.
Setiap tahunnya,
kepala daerah harus
mempertanggungjawabkan  pelaksanaan  APBD  melalui  dokumen  Pertanggungjawaban
Penggunaan  APBD.  Akan  janggal  rasanya,  jika  kepala  daerah  juga  harus  dituntut mepertanggungjawabkan  kegiatan  yang  bukan  usulannya.  Apa  bila  di  kemudian  hari ditemukan  ada  masalah  terkait  kegiatan  yang  diusulkan  melalui  pokir,  maka  kepala daerah bisa ikut terseret. APBD seharusnya menjadi cerminan utuh dan khusus dari visi dan  misi  kepala  daerah,  dengan  terus  memperhatikan  masukan  dari  DPRD  sebagai perpanjangan suara rakyat.
Ketidakseragaman  praktik  lembaga  perwakilan  tingkat  pusat  dan  daerah merupakan akibat dari bentuk yang dipilih dalam menjalankan otonomi daerah. Seperti yang  sudah  dijelaskan  sebelumnya,  DPRD  pernah  menjadi  badan  legislatif  daerah sebelum  kemudian  menjadi  unsur  penyelenggara  pemerintahan  daerah.  Terhadap  hal ini, Marbun memberikan komentar yang menyatakan bahwa:
Adapun  pembentukan,  pertumbuhan,  dan  pergeseran  dari  kedudukan  ‘legislatif daerah’  selama  ini  selalu  dikaitkan  dengan  Undang-Undang  dasar  dan  produk perundang-undangan  yang  mengatur  tentang  pemerintahan  daerah.  Perubahan ketentuan  kedudukan  DPRD  dari  suatu  peraturan  ke  peraturan  lainnya  sangat signifikan  dan  selalu  merupakan  perubahan  total.  Setiap  perubahan  undang- undang terbaru tentang pemerintahan daerah, biasanya mengganti hampir semua ketentuan  pokok  yang  diatur  sebelumnya.  Anehnya,  undang-undang  terbaru selanjutnya, biasanya kembali atau mendekati isi ketentuan yang lama.
Perubahan dan eksperimen yang dilakukan dalam mencari format terbaik otonomi daerah ini, menyebabkan hak pokir yang dimiliki oleh DPRD menjadi sebuah paradoks. Di  satu  sisi,  pokir  legal  karena  DPRD  merupakan  bagian  dari  penyelenggaraan pemerintahan  daerah,  karenanya  bisa  ikut  membahas  satuan  tiga  APBD.  Di  sisi  lain, tafsir  MK  pada  praktik  yang  sama  untuk  DPR  RI  berkata  lain,  karena  tidak  sesuai dengan  semangat  pemisahan  kekuasaan.  Di  satu  sisi,  kita  menyadari  bahwa  lembaga perwakilan  tidak  bisa  ikut  membahas  satuan  tiga  anggaran  karena  merupakan kewenangan  eksekutif.  Namun  di  sisi  lain  juga,  lembaga  perwakilan  tidak  bisa  serta- merta  menerima  suatu  kegiatan  hanya  karena  program  yang  diajukan  terlihat  baik. DPRD sering kali juga membutuhkan satuan tiga untuk menilai program yang diajukan.

## Kesimpulan
Ketentuan  secara  teknis  bagi  daerah  baru  akan  diatur  kembali  dalam  Peraturan Tata  Tertib  DPRD  tiap  daerah.  Misalnya  dalam  menunjang  tuntutan pertanggungjawaban,  daerah  bisa  menetapkan  sistem  e-pokir,  seperti  yang  dilakukan oleh  Kota  Semarang  melalui  bappeda.semarangkota.go.id/pokir,  atau  pun  Provinsi Kalimantan Barat melalui pokir.simdalrenbang.kalbarprov.go.id. Walau sudah memiliki situs  resmi,  nampaknya  keinginan  politik  untuk  memenuhi  asas  transparansi  dan akuntabilitas  masih  belum  maksimal.  Di  Kota  Semarang,  e-pokir  sudah  berhenti memperbaharui  data  sejak  tahun  2021.  Sedangkan  dalam  e-pokir  Provinsi  Kalimantan
Barat,  mengharuskan  adanya  akun  untuk  bisa  masuk  ke  dalam  sistem  dan  melihat kegiatan-kegiatan yang diusulkan.

## BIBLIOGRAFI
Peraturan Perundang-Undangan
Undang No. 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah
Undang-Undang 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
Peraturan  Pemerintah  No.  20  Tahun  2018  Tentang  Pedoman  Penyusunan  Tata  Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan  Daerah  Tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang  Daerah  Dan Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah,  Serta  Tata  Cara  Perubahan Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang  Daerah,  Rencana  Pembangunan  Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 35/PUU-IX/2013 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-XIII/2015
Rick  Stapenhurst,  Legislative  Oversight  and  Budgeting:  A  World  Perspective, (Washington DC: World Bank, 2012)
Osbin Samosir, Sistem Perwakilan Politik di Era Modern, (Jakarta: UKI Press, 2021)
Rahyunir Rauf, Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, (Riau: Zanafa Publishing, 2018)
Indra  Muchlis  Adnan,  Kedudukan  DPRD  dan  Kepala  Daerah  Pasca  Reformasi  di Indonesia, (DIY: Trussmedia Grafika, 2016)
Anggi  Rahajeng,  Perencanaan  Penganggaran  Keuangan  Daerah,  (Yogyakarta:  Gadjah Mada University Press, 2016)
Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Depok: RajaGrafindo Persada, 2004)
Ronny  Sautma  Hotma  Bako,  Penggunaan  Hak  Budget  Dalam  Penetapan  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (Studi  Kasus  Fungsi  Anggaran  Dalam  Rangka Proses  Demokratisasi  di  Indonesia),  Disertasi,  (Jakarta:  Universitas  Indonesia, 2003)
Wulan Pri Handini, Problematika Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Dprd) di  antara  Kekuasaan  Legislatif  Dan  Ekesekutif,  dalam  Jurnal  Majalah  Hukum Nasional No. 1, 2019
Sunanda  Haizel  Fitri,  Kedudukan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD)  dalam Penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun 2014, dalam Jurnal Online Mahasiswa Universitas Riau No. 1, 2019
Mei  Susanto,  Eksistensi  Hak  Budget  DPR  dalam  Sistem  Ketatanegaraan  Indonesia, dalam Jurnal Ilmu Hukum Universitas Padjajaran, Vol. 3, No. 1, 2016
Muhammad Aminudin, APBD-P Tahun 2015 Ini Berujung Korupsi Massal DPRD Kota Malang, news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4200617/apbd-p-tahun-2015-ini- berujung-korupsi-massal-dprd-kota-malang, diakses pada 20 Juni 2022
CNN  Indonesia,  Ketua  DPRD  Sulbar  dan  Tiga  Wakilnya  Tersangka  Korupsi  APBD, cnnindonesia.com/nasional/20171005074430-12-246234/ketua-dprd-sulbar-dan- tiga-wakilnya-tersangka-korupsi-apbd, diakses pada 20 Juni 2022
Ramdani, Ahok Ungkap Dana Pokir Rp40 T, mediaindonesia.com/megapolitan/1482/ahok-ungkap-dana-pokir-rp40-t,  diakses pada 20 Juni 2022
Detik  News,  Dirjen  Keuangan  Daerah:  Pokir  Bisa,  tapi  Tidak  Boleh  Naik  di  Tengah Jalan  APBD,  news.detik.com/berita/d-2876792/dirjen-keuangan-daerah-pokir- bisa-tapi-tidak-boleh-naik-di-tengah-jalan-apbd, diakses pada 20 Juni 2022
Dian  Fath  Risalah,  Pengamat:  'Uang  Pokir'  adalah  Istilah  untuk  Kelabui  KPK, republika.co.id/berita/nasional/hukum/17/10/19/oy2qa1409-pengamat-uang-pokir- adalah-istilah-untuk-kelabui-kpk, diakses pada 20 Juni 2022
Beni Kurnia Illahi, Bancakan Korupsi Daerah Bernama Pokir, geotimes.id/opini/bancakan-korupsi-daerah-bernama-pokir,  diakses  pada  20  Juni 2022
Ayunda  Windyastuti  Savitri,  Pengamat  Tegaskan  DPRD  Tak  Punya  Wewenang Mengajukan  Anggaran,  news.detik.com/berita/d-2852573/pengamat-tegaskan- dprd-tak-punya-wewenang-mengajukan-anggaran, diakses pada 20 Juni 2022
Arsito Hidayatullah, Refly Harun: "Satuan Tiga" APBD adalah Kewenangan Eksekutif, suara.com/news/2015/03/04/170100/refly-harun-satuan-tiga-apbd-adalah- kewenangan-eksekutif, diakses pada 20 Juni 2022
Nur Khafifah, Ahok Ungkap Awal Munculnya UPS yang Melenyapkan Anggaran Truk Sampah, news.detik.com/berita/d-3134892/ahok-ungkap-awal-munculnya-ups- yang-melenyapkan-anggaran-truk-sampah, diakses pada 20 Juni 2022

## Copyright holder:
Federico Timotius Tan (2022)
First publication right: Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: