## MADANI
Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 11 No 3 (2019) : Desember 2019 (P-ISSN 2085 - 143X) (E-ISSN 2620 - 8857)
Kinerja Kepala Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Sidorukun Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato

## Umar Sune
Universitas Pohuwato Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik umaralmarisi@gmail.com

## Abstract
The  problem  in  this  study  is  the  Performance  of  the  Village  Head  in  Infrastructure Development in Sidorukun Village, Randangan District, Pohuwato Regency and What are the inhibiting  factors.  As  for  the  purpose  of  this  study  is  to  determine  the  Performance  of  the Village  Head  in  Sidorukun  Village  Infrastructure  Development,  Randangan  Subdistrict, Pohuwato Regency and its inhibiting factors.
The design of this study the authors chose the type of descriptive qualitative research, using descriptive qualitative study methods that describe methods that are directed to solve problems  by  describing  or  describing  what  the  results  of  the  study  are.  Data  collection techniques in this study use several ways, among others, observation, namely, to look directly at and find information that is related to research, interviews, that is, to obtain information directly from respondents through a two-way communication process, namely questionnaire, list of questions from researchers to respondents either directly or indirectly. Analysis of the data where the data obtained in the field will be analyzed qualitatively. Qualitative analysis is used  to  describe  the  efforts  made  in  the  form  of  the  performance  of  the  village  head  in infrastructure development in Sidorukun Village, Randangan sub-district, Pohuwato Regency.
The results obtained show that the Performance of the Village Head in Infrastructure Development  in  Sidorukun  Village,  Randangan  District,  Pohuwato  Regency.  Seen  in Coordinating  community  empowerment  activities,  Coordinating  efforts  to  implement  peace and public order and Coordinating the application and enforcement of laws and regulations is still  lacking  or  not  working  as  well  as  in  village  infrastructure  development  there  is  active participation  of  the  community  in  development,  the  existence  of  a  sense  of  community responsibility for development and community capacity villages to develop can be improved, this  does  not  work  and  the  inhibiting  factors  where  the  Internal  Factors  are  Awareness  or Willingness Factors and External Factors namely Government Leadership.
Keywords: Village Development, Village Head, Infrastructure Development.

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 11 No 3 (2019) : Desember 2019

## Pendahuluan
Penerapan  prinsip-prinsip  good governance
dalam pengelolaan pemerintahan  menjadi  suatu  tuntutan utama,  karena  masyarakat  mulai  kritis dalam  memonitor  dan  mengevaluasi pelayanan  dari  instansi  pemerintah. Disisi  lain,  pengukuran  keberhasilan maupun  kegagalan  instansi  pemerintah dalam  menjalankan  tugas  pokok  dan fungsinya sulit dilakukan secara obyektif, karena  belum  diterapkannya  sistem pengukuran kinerja, yang dapat menginformasikan  tingkat  keberhasilan secara  obyektif  dan  terukur  dari pelaksanaan  program-program  disuatu instansi pemerintah. Organisasi didirikan sebagai  suatu  wadah  untuk  mencapai suatu atau beberapa tujuan.
Organisasi tersebut harus
mengelolah  berbagai  dan  rangkaian kegiatan yang diarahkan menuju
tercapainya tujuan
organisasi.
Pelaksanakan  rangkaian  kegiatan  dalam organisasi  dilakukan  oleh  manusia ( humanbeing )  yang  bertindak  sebagai aktor atau peserta dalam organisasi yang bersangkutan,  maka  dengan  sendirinya kinerja  ( performance )  organisasi  yang bersangkutan  banyak  tergantung  pada perilaku  manusia  yang  terdapat  dalam organisasi  tersebut.  Memasuki  era globalisasi  seperti  sekarang  ini,  salah
satu  tantangan  terbesar  yang  dihadapi oleh  pegawai  birokrasi  pemerintahan daerah sebagai personifikasi pemerintahan yang kita kenal selama ini adalah  menampilkan  profesionalisme dan  mandiri  dalam  pelayanan  publik. Proses  pembangunan  nasional  yang berlangsung dewasa ini sedang mengalami  pergeseran  dari  bingkai sistem otoriter ke sistem demokrasi.
Hal ini menyebabkan
penyelenggaraan  pemerintahan  menjadi sorotan  yang  tajam,  terutama  dalam aspek transparansi, akuntabilitas, efisiensi  dan  efektifitas.  Dalam  konteks ini,  penerapan  prinsip-prinsip  good governance dalam pengelolaan pemerintahan  menjadi  suatu  tuntutan utama,  yang  di  tandai  dengan  semakin terbentuknya masyarakat dalam memonitor  dan  mengevaluasi  manfaat serta nilai yang diperoleh atas pelayanan dari instansi pemerintah.
Birokrasi  sedang  bergeser  dari paradigma  sentralistik  ke  desentralistik, dari  otoritarian  keegalitarian  dan demokratis,  dari  kedaulatan  Negara  ke kedaulatan  rakyat,  dari  organisasi  yang besar  menjadi  ramping  tapi  kaya  fungsi, dari rowing (semua  dikerjakan  sendiri) menjadi stering (mengarahkan).  Upaya- upaya  tersebut  masih  dibayangi  oleh ketidakpastian  dan  sedang  mencari

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 11 No 3 (2019) : Desember 2019
bentuk yang tepat. Pada dasarnya upaya tersebut  diarahkan  untuk  mendapatkan dukungan  administrasi  negara  yang mapan mengenai kelancaran dan keterpaduan  pelaksanaan  tugas  dan fungsi  birokrasi  dalam  mewujudkan administrasi yang makin handal, professional,  efisiensi,  efektif  serta tanggap  terhadap  aspirasi  rakyat  dan dinamika perubahan lingkungan.
Salah  satu  gejala  yang  tampak dalam  proses  pergeseran  ini  adalah makin  meningkatnya  perhatian  aspek budaya  dalam  studi  organisasi.  Tidak hanya  sebagai  salah  satu  bagian  penting dalam  studi  organisasi,  tetapi  konsep budaya  dipergunakan  sebagai  metafora untuk  menjelaskan  perwujudan  dan hakekat organisasi. Penggunaannya dalam  analisis  organisasi,  budaya  tidak hanya  dipandang  sebagai  sesuatu  yang ada  dan  hidup  dalam  suatu  organisasi, tetapi  juga  sesuatu  yang  dipergunakan sebagai  landasan  pemikiran  dalam pemahaman  organisasi.  Sebagai  suatu variabel  dalam  organisasi,  budaya dipelajari  sebagai  bagian  dari  sistem organisasi secara keseluruhan.
Dalam  konteks ini,  budaya  dilihat sebagai  sesuatu  yang  hidup  di  suatu organisasi yang mengikat semua anggota organisasi dalam upaya mencapai tujuan bersama.  Budaya  juga  dapat  dilihat
sebagai  bagian  dari  suatu  lingkungan organisasi  yang  mempengaruhi  perilaku dan penampilan ( performance ) organisasi.  Analisis  terhadap  kinerja birokrasi  publik  menjadi  sangat  penting atau dengan kata lain memiliki nilai yang amat strategis.
Informasi mengenai kinerja aparatur  dan  faktor-faktor  yang  ikut berpengaruh  terhadap  kinerja  aparatur sangat penting untuk diketahui, sehingga pengukuran  kinerja  aparat  hendaknya dapat  diterjemahkan  sebagai  suatu kegiatan  evaluasi  untuk  menilai  atau melihat  keberhasilan  dan  kegagalan pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  yang dibebankan kepadanya.
Oleh karena itu kinerja merupakan analisis interpretasi keberhasilan  dan  kegagalan  pencapaian kinerja.  Penilaian  kinerja  aparatur merupakan  suatu  kegiatan  yang  sangat penting karena  dapat  digunakan  sebagai ukuran  keberhasilan  organisasi  dalam mencapai misinya. Terbatasnya informasi  mengenai  kinerja  aparatur terjadi  karena  kinerja  belum  dianggap sebagai  suatu  hal  yang  penting  sehingga tidak jarang ditemukan dalam perekruitan suatu jabatan yang didasarkan  pada  pertimbangan like  and dislike pimpinan serta masih melekatnya budaya  paternalisme.  Secara  mental

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 11 No 3 (2019) : Desember 2019
setiap aparat birokrasi, masih ditemukan adanya  tradisi  dan  tata  pergaulan  yang bersifat paternalisme, misalnya dihadapan  pimpinan  dinas,  seorang aparat bawahan sulit untuk menunjukan penolakannya  atas  suatu  ide  atau gagasan pimpinan.
Penolakan  atas  ide  pimpinan secara  terbuka  dapat  berarti  membuka konflik antara pimpinan dan bawahannya.  Disamping  itu,  kendala yang dihadapi dalam rangka peningkatan profesionalisme  aparatur  adalah  inovasi dan  kreativitas  aparat  birokrasi  masih relatif  rendah.  Hal  ini  dapat  ditunjukan pada  kondisi  riil  yang  ada  yakni manakala  Pimpinan  melakukan  Tugas (Dinas) Luar, maka ada anggapan bahwa tugas dan tanggung jawab yang ada pada bawahan  dapat  ditunda  pelaksanaannya atau  dengan  kata  lain  bawahan  selalu menunggu  pimpinan  kembali  untuk meminta  petunjuk  kepada  pimpinan terhadap  pelaksanaan  tugas  pokok  dan fungsinya  sehingga  pelaksanaan  tugas bawahan senantiasa harus dalam pengawasan langsung pimpinan.
Pada  tataran  inilah  dirasakan faktor kepemimpinan dan budaya sangat berpengaruh  terhadap  kinerja  aparat birokrasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya  sesuai  dengan  visi,  misi  dan tujuan  organisasi.  Peraturan  Pemerintah
Republik  Indonesia  No  41  Tahun  2007 tentang  organisasi  perangkat  daerah mencetuskan  kelurahan  merupakan wilayah  kerja  lurah  sebagai  perangkat daerah  kabupaten/kota  dalam  wilayah kecamatan  yang  berkedudukan  dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui camat. Berdasarkan Peraturan
Pemerintah  Nomor  19  Tahun  2008 tentang  Kecamatan,  dalam  Pasal  14  ayat (1)  dimana  kecamatan  merupakan perangkat daerah kabupaten/kota sebagai  pelaksana  teknis  kewilayahan yang  mempunyai  wilayah  kerja  tertentu dan dipimpin oleh Camat.
Pemerintah  Kabupaten  Mamuju terbagi dalam 15 Kecamatan. Kecamatan merupakan  suatu  organisasi  dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Organisasi kecamatan merupakan  unsur  lini  kewilayahan, Camat menjalankan tugas pokok sebagai unsur  lini  yaitu “  to  do,  to  act ”  artinya kegiatan  Camat  beserta  jajarannya bersifat operasional, memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat.
Berbagai  upaya  telah  dilakukan oleh  pemerintah  untuk  membentuk sosok  aparat  pemerintah  yang  ideal sesuai  dengan  tuntutan  saat  ini.  Namun kenyataannya keluhan masyarakat terhadap  kinerja  aparat  pemerintahan

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 11 No 3 (2019) : Desember 2019
dalam  melayani  kerap  kali  mewarnai proses  hubungan  antara  yang  melayani dengan  yang  dilayani.  Fenomena  yang hampir  dapat  dijumpai  pada  berbagai instansi pemerintah, tidak terkecuali juga dijumpai di lingkungan kerja Pemerintah Kabupaten  Pohuwato  khususnya  Kinerja Kepala  Desa  Dalam  Pembangunan Infrastruktur Desa Sidorukun Kecamatan Randangan  Kabupaten  Pohuwato,  Desa Sidorukun  yang  menjadi  objek  dalam penelitian  ini.  Atas  dasar  latar  belakang pemikiran di atas, penulis tertarik untuk melakukan  penelitian  dengan  judul  : Kinerja Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur  Desa  Sidorukun  Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato”.

## KAJIAN PUSTAKA
1. PENGERTIAN KINERJA
Istilah kinerja merupakan terjemahan dari performance yang sering diartikan oleh para cendekiawan sebagai “penampilan”, “unjuk kerja”, atau “prestasi”  (Yeremias  T.  Keban,  2004  : 191).  Secara  etimologis,  kinerja  adalah sebuah  kata  yang  dalam  bahasa Indonesia berasal dari kata dasar “kerja” yang  menerjemahkan  kata  dari  bahasa asing  prestasi,  bisa  pula  berarti  hasil kerja. Sehingga pengertian kinerja dalam organisasi  merupakan  jawaban  dari berhasil  atau  tidaknya  tujuan  organisasi
yang telah ditetapkan ( www.wikipedia.com ).
Berbeda  dengan  Bernardin  dan Russel  (1993  :  379)  dalam  Yeremias  T. Keban (2004 : 192) mengartikan kinerja sebagai therecord  of  outcomes  produced on  a  specified  job  function  or activityduring  a  specified  time  period. Dalam definisi ini, aspek yang ditekankan oleh  kedua  pengarang  tersebut  adalah catatan tentang outcome atau hasil akhir yang  diperoleh  setelah  suatu  pekerjaan atau  aktivitas  dijalankan  selama  kurun waktu tertentu.
Dengan  demikian  kinerja  hanya mengacu  pada  serangkaian  hasil  yang diperoleh  seorang  pegawai  selama periode  tertentu  dan  tidak  termasuk karakteristik  pribadi  pegawai  yang dinilai. Sedangkan Suyadi Prawirosentono (1999 : 2) mendefinisikan kinerja sebagai performance, yaitu hasil kerja yang dapat dicapai  oleh  seseorang  atau  sekelompok orang  dalam  suatu  organisasi,  sesuai dengan  wewenang  dan  tanggung  jawab masing-masing,  dalam  rangka  upaya mencapai tujuan
organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar  hukum  dan  sesuai  dengan moral  dan  etika.  Definisi  kinerja organisasi  yang  dikemukakan  oleh Bastian  dalam  Hessel  Nogi  (2005  :  175)

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 11 No 3 (2019) : Desember 2019
sebagai  gambaran  mengenai  tingkat pencapaian  pelaksanaan  tugas  dalam suatu  organisasi,  dalam  mewujudkan sasaran,  tujuan,  misi,  dan  visi  organisasi tersebut.  Senada  dengan  pendapat Bastian  dalam  Hessel  Nogi  tersebut, Encyclopedia of Public Administration and Public  Policy Tahun  2003  dalam Yeremias  T.  Keban  (2004  :  193), jugamenyebutkan kinerja dapat memberikan  gambaran  tentangseberapa jauh  organisasi  mencapai  hasil  ketika dibandingkandengan  pencapaian  tujuan dan target yang telah ditetapkan.
Dari  beberapa  definisi  di  atas, dapat  ditarik  suatu  kesimpulanbahwa kinerja  merupakan  suatu  capaian  atau hasil  kerja  dalamkegiatan  atau  aktivitas atau program yang telah direncanakansebelumnya guna mencapai tujuan serta sasaran yang telahditetapkan  oleh  suatu  organisasi dan  dilaksanakan  dalam  jangka  waktu tertentu. FAKTOR

## YANG MEMPENGARUHI KINERJA
Kinerja  merupakan  suatu  capaian atau  hasil  kerja  dalam  kegiatan  atau aktivitas  atau  program  yang  telah direncanakan sebelumnya guna mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan  oleh  suatu  organisasi  dan dilaksanakan  dalam  jangka  waktu
tertentu yang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Dalam Yeremias T. Keban (2004 : 203)  untuk  melakukan  kajian  secara lebih  mendalam  tentang  faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penilaian kinerja di Indonesia, maka perlu melihat beberapa faktor penting sebagai berikut :
Kejelasan  tuntutan  hukum  atau peraturan perundangan untuk melakukan  penilaian  secara  benar  dan tepat.  Dalam  kenyataannya,  orang menilai  secara  subyektif  dan  penuh dengan bias tetapi tidak ada suatu aturan hukum yang mengatur atau mengendaikan perbuatan tersebut.
Manajemen sumber daya manusia yang berlaku memiliki fungsi dan proses yang  sangat  menentukan  efektivitas penilaian kinerja. Aturan main menyangkut  siapa  yang  harus  menilai, kapan  menilai,  kriteria  apa  yang digunakan  dalam  sistem  penilaian kinerja sebenarnya diatur dalam manajemen  sumber  daya  manusia tersebut.  Dengan  demikian  manajemen sumber  daya  manusia  juga  merupakan kunci utama keberhasilan sistem penilaian kinerja.
Kesesuaian  antara  paradigma yang  dianut  oleh  manajemen  suatu organisasi  dengan  tujuan  penilaian kinerja.  Apabila  paradigma  yang  dianut masih  berorientasi  pada  manajemen

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 11 No 3 (2019) : Desember 2019
klasik,  maka  penilaian  selalu  biasa kepada  pengukuran  tabiat  atau  karakter pihak yang dinilai, sehingga prestasi yang seharusnya menjadi fokus utama kurang diperhatikan.
Komitmen  para  pemimpin  atau manajer  organisasi  publik  terhadap pentingnya  penilaian  suatu  kinerja.  Bila mereka  selalu  memberikan  komitmen yang tinggi terhadap efektivitas penilaian kinerja,  maka  para  penilai  yang  ada dibawah otoritasnya akan selalu berusaha  melakukakan  penilaian  secara tepat  dan  benar.  Menurut  Soesilo  dalam Hessel  Nogi  (2005  :  180),  kinerja  suatu organisasi  dipengaruhi  adanya  faktor- faktor berikut :
Struktur organisasi sebagai
hubungan  internal  yang  berkaitan
dengan fungsi yang menjalankan aktivitas organisasi.
Kebijakan  pengelolaan,  berupa visi  dan  misi  organisasi;  Sumber  daya manusia,  yang  berhubungan  dengan kualitas  karyawan  untuk  bekerja  dan berkarya secara optimal.
Sistem  informasi  manajemen, yang  berhubungan  dengan  pengelolaan data  base  untuk  digunakan  dalam mempertinggi kinerja organisasi.
Sarana  dan  prasarana  yang dimiliki,  yang  berhubungan  dengan penggunaan teknologi bagi
penyelenggaraan  organisasi  pada  setiap aktivitas organisasi.
Selanjutnya  Yuwono  dkk.dalam Hessel Nogi (2005 : 180) mengemukakan bahwa  faktor-faktor  yang  dominan mempengaruhi  kinerja  suatu  organisasi meliputi  upaya  manajemen  dalam menerjemahkan  dan  menyelaraskan tujuan  organisasi,  budaya  organisasi, kualitas  sumber  daya  manusia  yang dimiliki  organisasi  dan  kepemimpinan yang  efektif.  Banyak  faktor  yang mempengaruhi  kinerja  organisasi  baik publik  maupun  swasta.  Secara  detail Ruky  dalam  Hessel  Nogi  (2005  :  180) mengidentifikasikan  faktor-faktor  yang berpengaruh  langsung  terhadap  tingkat pencapaian  kinerja  organisasi  sebagai berikut :
Teknologi yang meliputi peralatan kerja  dan  metode  kerja  yang  digunakan untuk  menghasilkan  produk  dan  jasa yang dihasilkan oleh organisasi, semakin berkualitas  teknologi  yang  digunakan, maka  akan  semakin  tinggi  kinerja organisasi tersebut.
Kualitas input atau  material  yang digunakan oleh organisasi.
Kualitas  lingkungan  fisik  yang meliputi  keselamatan  kerja,  penataan ruangan, dan kebersihan.

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 11 No 3 (2019) : Desember 2019
Budaya  organisasi  sebagai  pola tingkah  laku  dan  pola  kerja  yang  ada dalam organisasi yang bersangkutan.
Kepemimpinan  sebagai  upaya untuk mengendalikan anggota organisasi agar bekerja sesuai dengan standard dan tujuan organisasi.
Pengelolaan sumber daya manusia yang meliputi
aspek kompensasi,  imbalan,  promosi,  dan  lain- lainnya.
Menurut  Atmosoeprapto,  dalam Hessel Nogi (2005 : 181) mengemukakan bahwa  kinerja  organisasi  dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal, secara lebih lanjut kedua faktor tersebut diuraikan sebagai berikut :
 Faktor eksternal, yang terdiri dari
:
Faktor  politik,  yaitu  hal  yang berhubungan  dengan  keseimbangan kekuasaan  Negara  yang  berpengaruh pada  keamanan  dan  ketertiban,  yang akan mempengaruhi ketenangan organisasi untuk berkarya secara maksimal.
Faktor  ekonomi,  yaitu  tingkat perkembangan
ekonomi yang berpengaruh  pada  tingkat  pendapatan masyarakat  sebagai  daya  beli  untuk menggerakkan sektor-sektor lainya sebagai suatu system ekonomi yang lebih besar.
Faktor  sosial,  yaitu  orientasi  nilai yang  berkembang  di  masyarakat,  yang mempengaruhi pandangan mereka terhadap  etos  kerja  yang  dibutuhkan bagi peningkatan kinerja organisasi.
 Faktor internal, yang terdiri dari :
Tujuan  organisasi,  yaitu  apa  yang ingin  dicapai  dan  apa  yang  ingin diproduksi oleh suatu organisasi.
Struktur  organisasi,  sebagai  hasil desain  antara  fungsi  yang  akan dijalankan  oleh  unit  organisasi  dengan struktur formal yang ada.
Sumber  Daya  manusia,  yaitu kualitas  dan  pengelolaan  anggota organisasi  sebagai  penggerak  jalanya organisasi secara keseluruhan.
Budaya Organisasi, yaitu gaya dan identitas  suatu  organisasi  dalam  pola kerja  yang  baku  dan  menjadi  citra organisasi yang bersangkutan.
Dari  berbagai  pendapat  di  atas dapat  disimpulkan  bahwa  terdapat banyak  faktor  yang  mempengaruhi tingkat  kinerja  dalam  suatu  organisasi. Namun  secara  garis  besarnya,  faktor yang  sangat  dominan  mempengaruhi kinerja  organisasi  adalah  faktor  internal (faktor  yang  datang  dari  dalam organisasi)  dan  faktor  eksternal  (faktor yang datang dari luar organisasi).   Setiap organisasi  akan  mempunyai  tingkat kinerja  yang  berbeda-beda  karena  pada

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 11 No 3 (2019) : Desember 2019
hakekatnya  setiap  organisasi  memiliki ciri  atau  karakteristik  masing-masing sehingga  permasalahan  yang  dihadapi juga cenderung berbeda tergantung pada faktor internal dan eksternal organisasi.

## PENILAIAN KINERJA
Menurut  Larry  D.  Stout  dalam Hessel Nogi (2005 : 174) mengemukakan bahwa  pengukuran  atau  penilaian kinerja  organisasi  merupakan  proses mencatat  dan  mengukur  pencapaian pelaksanaan  kegiatan  dalam  arah pencapaian misi ( missionaccomplishment )  melalui  hasil yang  ditampilkan  berupa  produk,  jasa ataupun  suatu  proses.  Berbeda  dengan pernyataan  yang  dikemukakan  oleh Bastian  (2001  :  330)  dalam  Hessel  Nogi (2005  :  173)  bahwa  pengukuran  dan pemanfaatan  penilaian  kinerja  akan mendorong pencapaian tujuan organisasi dan  akan  memberikan  umpan  balik untuk  upaya  perbaikan  secara  terus menerus.
Secara rinci,
Bastian
mengemukakan peranan
penilaian pengukuran  kinerja  organisasi  sebagai berikut :
Memastikan  pemahaman  para pelaksana  dan  ukuran  yang  digunakan untuk pencapaian prestasi.
Memastikan  tercapainya  skema prestasi yang disepakati. Memonitor dan mengevaluasi kinerja dengan
perbandingan  antara  skema  kerja  dan pelaksanaanya.
Memberikan
penghargaan maupun  hukuman  yang  objektif  atas prestasi  pelaksanaan  yang  telah  diukur, sesuai  dengan  sistem  pengukuran  yang telah disepakati.
Menjadikanya sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan  dalam  upaya  memperbaiki kinerja organisasi.
Mengidentifikasi apakah kepuasan  pelanggan  sudah  terpenuhi. Membantu proses kegiatan organisasi.
Memastikan  bahwa  pengambilan keputusan  telah  dilakukan  secara objektif. Menunjukkan peningkatan yang perlu dilakukan.
Mengungkapkan permasalahan yang terjadi, Begitu pentingnya penilaian kinerja  bagi  keberlangsungan  organisasi dalam  mencapai  tujuan,  maka  perlu adanya  indikatorindikator  pengukuran kinerja  yang  dipakai  secara  tepat  dalam organisasi tertentu.
Menurut  Agus  Dwiyanto  (2006  : 49  )  penilaian  kinerja  birokrasi  publik tidak cukup dilakukan dengan menggunakan  indikator  yang  melekat pada  birokrasi  itu,  seperti  efisiensi  dan efektivitas,  tetapi  juga  harus  dilihat  dari indicator  indikator  yang  melekat  pada pengguna jasa, seperti kepuasan

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 11 No 3 (2019) : Desember 2019
pengguna jasa, akuntabilitas dan responsivitas.  Penilaian  kinerja  dari  sisi pengguna  jasa  menjadi  sangat  penting karena  birokrasi  publik  juga  muncul karena  tujuan  dan  misi  birokrasi  publik seringkali bukan hanya memiliki stakeholder yang  banyak  dan  memiliki kepentingan  yang  sering  berbenturan satu sama lainya menyebabkan birokrasi publik  mengalami  kesulitan  untuk merumuskan  misi  yang  jelas.  Akibatnya, ukuran kinerja organisasi publik di mata para stakeholder juga berbeda-beda.
Dan  menurut  Ndraha,  Taliziduha (1991:  32)  Kinerja  kepala  desa  dapat melakukan dimana :
 Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa
 Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan; PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

## DESA
Definisi pembangunan
merupakan  upaya  yang  sistematik  dan berkesinambungan/berkelanjutan  untuk menciptakan  keadaan  yang  dapat menyediakan  berbagai  alternative  yang sah    bagi  pencapaian  aspirasi  setiap warga  yang  paling  humanistik  (Anwar
2005:34,  Dalam  Hubungan  Dengan Konsep Pembangunan Daerah).
Taliziduhu Ndraha dalam Soebroto (2001:45) memberikan beberapa  kriteria  yang  terdapat  dalam pembangunan masyarakat desa, yaitu :
Adanya partisipasi aktif
masyarakat  dalam  pembagunan.  Adanya rasa tanggungjawab masyarakat terhadap pembangunan.
Kemampuan  masyarakat  desa untuk berkembang telah dapat ditingkatkan.  Prasarana  fisik  telah  dapat dibangun dan dipelihara.
Lingkungan  hidup  yang  serasi telah  dapat  dibangun  dan  dipelihara. Sedangkan Mely G. Tan dan Koentjaraningrat  dalam Soebroto  (2001: 60),  memberikan  beberapa  hal  yang dapat digunakan untuk menilai keberhasilan  pembangunan  masyarakat desa, yaitu :
Hasil usaha pembaharuan tersebut  harus  dapat  dilihat  secara konkrit dalam waktu yang singkat. Usaha pembaharuan  tersebut  harus  dapat bermanfaat  bagi  masyarakat  yang bersangkutan.  Usaha-usaha  tersebut tidak  boleh  bertentangan  dengan  sistem nilai  budaya  dan  norma-norma  yang masih berlaku di dalam masyarakat desa.
Sejalan dengan pemaparan diatas, dalam  pelasanaan  pembagunan  yang

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 11 No 3 (2019) : Desember 2019
direncanakan oleh pemerintah; partisipasi  masyarakat  merupakan  hal yang sangat mempengaruhi keberhasilan proses pembangunan itu sendiri. Karena masyarakatlah  yang  mengetahui  secara obyektif kebutuhan mereka.
Salah  satu  titik  berat  bagi pembangunan  nasional  adalah  wilayah pedesaan  dengan  berbagai  kenyamanan dan daya tarik tersendiri Kemiskinan dan ketidak  mampuan  masyarakat  pedesaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan  dengan  kehidupan  mereka. Hal  ini  merupakan  salah  satu  kegagalan kebijakan pemerintah dimasa lalu karena seringkali kebijakan yang ditempuh tidak sesuai dengan kondisi ekosistim wilayah, keinginan  serta  nilai-nilai  kehidupan yang  dianut  oleh  masyarakat.  Kebijakan pemerintah  tersebut  hanya  didasarkan kepada tujuan meningkatkan kapital dan kepentingan  segolongan  tertentu  saja yang  merugikan  golongan  masyarakat yang lain, tidak memperhatikan keberagaman  wilayah  yang  ada  serta tidak  sesuai  dengan  kebutuhan  daerah. Seharusnya keberagaman potensi wilayah  baik  kondisi  biofisik  wilayah,
kemampuan
sumberdaya alam, pertumbuhan  penduduk,  dan  akses  ke pasar  yang  berbeda  menghendaki perlakuan  ataupun  kebijakan  yang berbeda  pula  yang  sesuai  dengan
karakteristik yang dimilikinya. Kesalahan dalam  pengaturan  dan  perancangan program-program pembangunan menyebabkan kegagalan proses
pembangunan itu sendiri.
Keragaman  wilayah  pedesaan  di Indonesia tergantung kepada tipologinya yang  bervariasi,  yang  oleh  Anwar  (2005 :37),  kebijakan  pertanian  dan  pedesaan tidak  dapat  dilakukan  secara  seragam untuk  semua  keadaan  wilayah  yang masing-masing  memiliki  kekhasan  dan sifat-sifat  khusus  yang  berbeda  satu dengan  yang  lain,  sehingga  setiap kebijakan  harus  memperhatikan  kondisi perkembangan  dari  wilayah  yang bersangkutan  yang  secara  konseptual tergantung  kepada  akses  pasar  dan biaya-biaya transaksi.
Kesenjangan  spasial  yang  terjadi antar  wilayah  perkotaan  yang  bercorak industri  dan  jasa  dengan  wilayah pedesaan  yang  di  dominasi  oleh  sektor pertanian.  Maka  diperlukan  terobosan dalam  menyeimbangkan  pembangunan yang  berdampak  pada  pembangunan infrastruktur (fisik) desa, dan perekonomian  rakyat  pedesaan  (non fisik).
Untuk  itu  Wresniwiro  (2007:45), mengemukakan suatu konsep
pembangunan untuk mengurangi ketimpangan  spasial  tersebut  dengan

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 11 No 3 (2019) : Desember 2019
menyeimbangkan
pembangunan-kota
yang dilakukan secara terpadu.
Keseimbangan  spasial  tersebut  dapat tercapai  apabila  dalam  perencanaan pembangunan  pedesaan  memperhatikan berbagai  faktor  yang  terkait  dan pembangunan diarahkan untuk mencapai  tujuan:  (1)pemerataan,  (2) pertumbuhan,  (3)  keterkaitan,  (4) keberimbangan, (5) kemandirian, dan (6) keberlanjutan.
Keterpaduan tujuan pembangunan tersebut dalam
perencanaan  dan  proses  pembangunan akan meningkatkan produktifitas daerah pedesaan  dengan  berpegang  pada prinsip pembangunan yang berkelanjutan  dan  tetap  menjunjung tinggi  nilai-nilai  keutamaan  yang  dianut masyarakat.  Pembangunan  bukanlah kegiatan  pada  ruang  kosong  tetapi kegiatan  yang  dilakukan  pada  tempat dimana sejumlah penduduk yang memiliki  nilai-nilai  tertentu  menjadi obyek  dan  sekaligus  sebagai  subyek pembangunan.
Sehingga  nilai-nilai  keutamaan yang  dianut  masyarakat,  organisasi swadaya  dan  pengelolaan  sumberdaya yang  bersifat  swadaya  hendaknya menjadi landasan penyelenggaraan pembangunan. Pendekatan pembangunan  ke  wilayah  pedesaan
harus  dilakukan  tidak  hanya  kegiatan fisik saja (infrastruktur), melainkan yang lebih  penting  sebagai  entry  point-nya adalah  kegiatan  ekonomi  (non  fisik) berdasarkan  pada  potensi  unggulan dimasing-masing wilayah, sehingga kesejahteraan  rakyat  pedesaan  dapat segera terwujud.
Sebab  kunci  dari  pembangunan yaitu  kurangnya  masyarakat  yang  masih tergolong  kurang  sejahtera  dibidang perekonomian, dimana hal itu dikategorikan  sebagai  rakyat  miskin. Dikarenakan  prekenomian  rakyat  yang tidak  memenuhi  kebutuhan  hidup  dari segi  sandang  dan  pangan.  Dimana sebagian orang terkadang pembangunan diartikan adanya gedung megah. Padahal pembangunan  itu  ada  dua  segi  yaitu pembangunan  fisik  dan  non  fisik. (Wresniwiro, 2007:58).

## METODE PENELITIAN

## Teknik Pengumpulan Data
Menurut  Husaini  Usman  dan Purnomo  Setiady  (2001:54-73),  bahwa dalam  pengumpulan  data  terdiri  dari, “Observasi,  wawancara,  angket  dan dokumentasi.  Melihat  hal  itu  sehingga peneliti  menggunakan    dalam  teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan  beberapa  cara  anatara lain:

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 11 No 3 (2019) : Desember 2019
1. Observasi  yaitu,  untuk  melihat secara  langsung  dan  mencari informasi  yang  ada  kaitanya dengan penelitian.
2. Wawancara yaitu, untuk memperoleh  informasi  secara langsung  dari  responden  melalui proses komunikasi dua arah.
3. Angket  yaitu  ,  daftar  pertanyaan dari  peneliti  kepada  responden baik  secara  langsung  atau  tidak langsung.
4. Dokumentasi yaitu, bentuk
dokumen-dokumen  yang  ada  dan berkaitan didalam penelitian ini. Untuk  mendapatkan  data  yang lebih  baik    dalam  arti  mendekati kenyataan (objektif) sudah tentu diperlukan  suatu  instrumen  atau  alat pengumpulan  data  yang  baik  dan  lebih penting lagi  adanya  alat  ukur  yang  valid dan  handal (reliabel). Dan  untuk  itu dapat  menyakini  bahwa  instrumen  atau alat    ukur  yang  di  gunakan  itu valid  dan handal, maka instrumen tersebut sebelum  digunakan  harus  di  uji  secara kualitatif  dan  menghasilkan  data  yang obyektif.
Teknik Analisis Data
Data  Yang  didapatkan  dilapangan akan  dianalisis  secara  kulitatif.  Analisis kualitatif
digunakan untuk
menggambarkan  upaya  yang  dilakukan
berupa  Kinerja  Kepala  Desa  Dalam
Pembangunan Infrastruktur Desa Sidorukun Kecamatan Randangan
Kabupaten  Pohuwato,  serta  faktor- faktor  penghambat Kinerja Kepala Desa Dalam  Pembangunan  Infrastruktur  Desa Sidorukun
Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato. Pembahasan Kinerja Kepala Desa Dalam Pembangunan  Infrastruktur  Desa Sidorukun  Kecamatan  Randangan Kabupaten Pohuwato Kinerja Kepala Desa Dalam penyelenggaraan  pemerintahan  tertuang dalam  danmerupakan  yang  menjadi indikator  penelitian  ini  antara  lain:
Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; Mengkoordinasikan upaya
penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban  umum,  Mengkoordinasikan penerapan  dan  penegakan  peraturan perundang-undangan. Pembangunan infrastruktur  desa  indikatornya,adanya partisipasi  aktif  masyarakat  dalam pembagunan, adanya rasa tanggungjawab  masyarakat  terhadap pembangunan dan kemampuan masyarakat  desa  untuk  berkembang telah dapat ditingkatkan.
Adapun  cara  penyusunan  program, dengan  mengikuti  beberapa  langkah

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 11 No 3 (2019) : Desember 2019
berikut:  (1)  mengidentifikasi  masalah yang harus diintervensi, (2) menegaskan tujuan  yang  hendak  dicapai  dan  (3) merancang struktur proses implementasi.  Di  pihak  lain,  untuk mengimplementasikan  kebijakan,  secara rinci.  Casley  dan  Kumar,  menunjukkan sebuah  metode  dengan  enam  langkah sebagai berikut :
1. Identifikasi  masalah.  Batasilah masalah  yang  akan  dipecahkan atau  dikelola  dan  pisahkan masalah dari gejala yang
mendukungnya. Rumuskan
sebuah hipotesis.
2. Tentukan faktor-faktor yang menjadikan adanya masalah
tersebut. Kumpulkan data
kuantitatif maupun kualitatif yang memperkuat hipotesis. 3. Kajilah hambatan dalam
pembuatan keputusan. Analisislah situasi politik dan organisasi yang dahulu mempengaruhi pembuatan kebijakan. Pertimbangkan  berbagai  variabel seperti  komposisi  staf,  moral  dan kemampuan  staf,  tekanan  politik,
kepekaan budaya, kemauan penduduk dan efektivitas
manajemen.
4. Kembangkan solusi-solusi
alternatif.
5. Perkirakan  solusi  yang  paling layak.  Tentukan  kriteria  dengan jelas  dan  terterapkan  ( aplicable ) untuk  menguji  kelebihan  dan kekurangan setiap solusi alternatif.
6. Pantaulah  terus  umpanbalik  dari tindakan  yang  telah  dilakukan guna  menentukan    tindakan  yang perlu diambil berikutnya.
Evaluasi  publik  merupakan  suatu kondisi  dinamis  yang  berhubungan dengan produk, jasa manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi  harapan.  Evaluasi  publik  akan menyentuh  masalah  kualitas  layanan yang  diberikan  oleh  organisasi  publik pada  masyarakat  sebagai  pelanggan. Kualitas  pelayanan  umumnya  berfokus pada  masyarakat,  sehingga  produk pelayanan  didesain,  diproduksi  serta diberikan  untuk  memenuhi  keinginan dan  kepuasan  pelanggan.  Dan  Effendi dalam  Widodo,  (2001:21).  Birokrasi publik harus dapat memberikan layanan publik  yang  lebih  profesional,  efektif, sederhana,  transparan,  terbuka,  tepat waktu,  responsif  dan  adaptif  serta sekaligus  dapat  membangun  kualitas manusia  dalam  arti  meningkatkan kapasitas individu dan masyarakat untuk secara aktif menentukan masa depannya sendiri.

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 11 No 3 (2019) : Desember 2019
Arah pembangunan kualitas
manusia  tadi  adalah  memberdayakan kapasitas manusia dalam arti menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan  dan  krativitasnya  untuk mengatur dan menentukan masa depannya sendiri.
Goetsch dan Davis dalam Tjiptono, (1996:56) mendefinisikan kualitas  merupakan  suatu  kondisi dinamis  yang  berhubungan  dengan produk,  jasa,  manusia,  proses  dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan. Konteks daerah, penyelenggaraan pelayanan publik Mengacu  pada  UU  No  32  Tahun  2004 tentang  pemerintahan  daerah  pasal  22 haruslah  bisa  diwujudkan  di  dalam rencana  kerja  pemerintahan  daerah karena  merupakan  kewajiban  daerah yang  nantinya  akan  dijabarkan  dalam bentuk  APBD.  Pelayanan  publik  dimulai dari  akte  kelahiran,  surat  idenstitas  diri, pelayanan kesehatan dasar, pendidikan , keamanan dan ketertiban, hak-hak untuk hidup  secara  adil,  surat  menyurat merupakan kebutuhan dasar.
Yang  menjadi  persoalan  ialah seringkali  pada  saat  kita  membutuhkan layanan  yang  cepat,  yang  kita  dapatkan malah  sebaliknya.  Lamban,  berbelit-belit
dan  dalam  situasi  seperti  inilah  yang membuat kita merasakan bahwa Kepemimpinan Camat Dalam Penyelenggaraan  PelayananPublik  itu buruk dan tidak baik terkait permasalahan  kebutuhan  pelayanan publik.

## Kinerja Kepala Desa
Kinerja  kepala  desa  sebenarnya yang  menjadi  persoalan  disini  ada  pada pelaksananya  yakni  para  birokrat  itu sendiri  artinya  bahwa  dalam  hal pelaksanaan  sumber  daya  yang  kurang memadai  mengisi  ditataran  birokrat untuk  pencapaian  tugas  administartif. Secara  akademik,kinerja  Kepala  Desa Dalam  Pembangunan  Infrastruktur  Desa Sidorukun Kecamatan
Randangan
Kabupaten  Pohuwato  adalah  penyelesai masalah /  a  world  of  solution namun dalam  prakteknya  ini  bagian  dari masalah/  parts  of  the  problems,  hal  ini kemudian  yang  menyebabkan  malasnya masyarakat berurusan dengan birokrasi/pemerintahan.
Beberapa  langkah  yang  harus diambil  oleh  pihak  pemerintah  adalah mengambil langkah strategis untuk dapat mengefektifkan  kembali  pelayanan  yang ideal dengan mengambil langkah  dimana Kinerja Kepala Desa Sidorukun:
a) Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa.

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 11 No 3 (2019) : Desember 2019
Salah  satu  urusan  di  kantor Kepala  Desa  Sidorukun,  berdasarkan uraian  dari  narasumber  dan  beberapa masukan  peserta  rapat  maka  rapat merumuskan,  pengamalan  nilai-nilai luhur  Pancasila  dan  budaya  bangsa, fundamentalisme yang ekstrim, lunturnya  sikap  dan  kesatuan  bangsa serta  kegotong-royongan  di  masyarakat merupakan embrio yang dapat mendorong  terjadinya  potensi  konflik masyarakat. Bagaimanakah strategi pembinaan yang tepat, efektif dan efisien agar  masyarakat  mampu  mencegah terjadinya  gangguan  di  lingkungan Kepala Desa Sidorukun.
Masih  kurang  kepedulian  warga masyarakat untuk menyampaikan
informasi  potensi  gangguan  kamtibmas sehingga penanganan antisipasi gangguan  di  lingkungan  Kepala  Desa Sidorukun
menjadi lambat.
Bagaimanakah kebijakan pelayanan publik terbaik untuk menjawab ketidakpuasan  masyarakat    salah  satu bentuk  ketegasan  pemerintah  adalah komoditas  regulasi  atau  aturan  hukum. Komoditas regulasi/aturan hukum seharusnya mampu mengantisipasi segala  bentuk  pelanggaran  sehingga tercipta  kondisi  masyarakat  terlindungi, aman  dan  tertib.  Lemahnya  komoditas regulasi  secara  langsung  maupun  tidak
langsung memberikan celah bagi kelompok-kelompok yang tidak menghargai  hak-hak  dan  keberagaman kehidupan  serta  persatuan  bangsa, sehingga  memicu  kepada  masyarakat untuk  bertindak  dengan  caranya  sendiri yang  pada  hakekatnya  justru  melanggar hukum  dan  mengganggu  ketertiban. Terkait  dengan  perkembangan  kondisi dan  situasi  saat  ini,  bagaimanakah penegakan aturan hukum yang tepat.
Ketidakdewasaan  dunia  usaha dan  masyarakat  dalam  pemenuhan  hak dan  kewajiban  hal  ini  diwujudkan dengan  aksi-aksi  yang  juga  berpotensi menimbulkan kerawanan gangguan Kamtibmas di masyarakat. Bagaimanakah upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kesadaran  bermasyarakat  di  kalangan masyarakat  dan  dunia  usaha.  Lemahnya nilai  toleransi  dan  saling  menghargai antar  sesama  anggota  masyarakat mencerminkan  belum  dewasanya  kita dalam  bermasyarakat.  Hal  ini  tercermin adanya kelompok kelompok radikal yang memaksakan  kehendak  di  masyarakat. Toleransi dan kegotong-royongan terkadang baru muncul apabila baru ada bencana. Bagaimana upaya agar komponen  aparat  di  daerah  dari  di lingkungan Kecamatan Randangan Kabupaten  Pohuwato  dapat  lebih

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 11 No 3 (2019) : Desember 2019
berperan dalam meningkatkan perlindungan,  kepedulian,  toleransi  dan partisipasi  masyarakat  dalam  segala situasi dan kondisi.
b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
Kepala  Desa  Sidorukun  dalam mengoordinasikan upaya peyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum meliputi:
 Melakukan  koordinasi  dengan Kepolisian Negara Republik
Indonesia dan/atau Tentara Nasional  Indonesia mengenai program dan
kegiatan
penyelenggaraan  ketenteraman dan  ketertiban  umum  di  wilayah kecamatan ;
 Melakukan  koordinasi  dengan pemuka agama yang  berada  di wilayah  kerja kecamatan untuk mewujudkan  ketenteraman  dan ketertiban  umum  masyarakat  di wilayah kecamatan ; dan
 Melaporkan
pelaksanaan
pembinaan  ketenteraman  dan ketertiban kepada
bupati / walikota .
Tujuan  dalam  penyelenggaraan ketentraman  dan  ketertiban  umum merupakan  harapan  yang  dikehendaki dari  setiap  pemerintah  daerah,  keadaan
masyarakat  yang  tentram  dan  kondusif. semua  ini  merupakan  pengharapan dimana  pemerintah,  pemerintah  daerah, masyarakat  dapat  melaksanakan  segala kegiatannya  dengan  tentram,  tertib  dan teratur.  Penyelenggaraan  ketentraman dan  ketertiban  umum  ini  di  definisikan bagaimana  langkah-langkah  yang  harus dilakukan  pemerintah  daerah  untuk mencapai  tujuannya,  keadaan  yang dimana  tuntutan,  larangan,  pemaksaan yang  diberikan  kepada  masyarakat maupun kepada penyelenggara pemerintah  daerah  itu  sendiri.  Untuk mencapai  tujuan  tersebut  tentulah adanya  keselarasan  antara  pengenalan terhadap apa dan mau kemana atau juga dapat dikatakan tepat sasaran.
Usaha  dari  pemerintah  daerah dalam  mewujudkan  keadaan  tentram dan  ketertiban  umum  dapat    dibagi dalam  tahap  perencanaan  awal  yang matang,
pelaksanaan yang
berkesinambungan sampai pada
pengukuran atau yang menentukan arah kebijakan  selanjutnya.  Adapun  hasil wawancara  peneliti  dengan  salah  satu aparat  yang  berada  di  Kantor    Desa Sidorukun mengatakan bahwa:
“Upaya  pemerintah  desa  dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban  umum  sudah  cukup  optimal dengan  mengadakan  pos  kambling  di

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 11 No 3 (2019) : Desember 2019
setiap  dusun  dan  aparat  pengamanan (hansip)”  (Wawancara  17  november 2014).
Namun  berbeda  halnya  dengan yang dirasakan oleh salah seorang warga bernama  Ali  Najib  Tantu  mengatakan  : “Kami masih merasa kurang nyaman dan aman  karena  aparat  pengamanan  tidak berjaga selama 24 jam, tetapi di satu sisi kami merasa tentram karena masyarakat yang  ada  didusun  kami  hidup  dengan harmonis, damai dan saling menghormati, menjaga satu dengan yang lain”. (Wawancara 19 november 2014).
Mengkoordinasikan penerapan dan  penegakan  peraturan  perundang- undangan. Kepala Desa Sidorukun dalam mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang- undangan meliputi:
 Melakukan  koordinasi  dengan satuan  kerja  perangkat  daerah yang  tugas  dan  fungsinya  di bidang penerapan peraturan perundang-undangan;
 Melakukan  koordinasi  dengan satuan  kerja  perangkat  daerah yang  tugas  dan  fungsinya  di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia ; dan
 Melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan  perundang-undangan di  wilayah kecamatan kepada bupati / walikota .
Kepala Desa Sidorukun berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah  desa,  "  Kepala  Desa  Sidorukun atau  sebutan  lain  adalah  pemimpin  dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja desa yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh  pelimpahan  kewenangan pemerintahan  dari Bupati / Walikota untuk  menangani  sebagian  urusan otonomi  daerah,  dan  menyelenggarakan tugas umum pemerintahan".
Bedasarkan  hasil wawancara peneliti  dengan  salah  seorang  aparat yang  ada  mengatakan  bahwa  :  “  Upaya dalam  mengkoordinasikan  penerapan dan  penegakan  peraturan  perundang- undangan  sudah  dilaksanakan  dengan maksimal,  salah  satu  contoh  yang  kami lakukan  ialah  memberikan  sosialisasi kepada masyarakat dan juga penempelan poster-  poster    menyangkut  peraturan  - peraturan daerah ”.
Pembangunan infrastruktur desa .
Salah  satu  titik  berat  bagi pembangunan  nasional  adalah  wilayah pedesaan  dengan  berbagai  kenyamanan

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 11 No 3 (2019) : Desember 2019
dan daya tarik tersendiri Kemiskinan dan ketidak  mampuan  masyarakat  pedesaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan  dengan  kehidupan  mereka. Hal  ini  merupakan  salah  satu  kegagalan kebijakan pemerintah dimasa lalu karena seringkali kebijakan yang ditempuh tidak sesuai dengan kondisi ekosistim wilayah, keinginan  serta  nilai-nilai  kehidupan yang  dianut  oleh  masyarakat.  Adapun indikator dari pembangunan infrastruktur  desa  adalah  sebagai berikut:
Adanya  partisipasi  aktif  masyarakat dalam pembagunan
Keberhasilan suatu proses
pembangunan  tidak  dapat  dilepaskan dari adanya partisipasi anggota masyrakatnya,  baik  sebagai  kesatuan sistem  maupun  sebagai  individu  yang merupakan  bagian  yang  sangat  integral yang  sangat  penting  dalam  proses dinamika  pembangunan,  karena  secara prinsip  pembangunan  ditunjukkan  guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Oleh  sebab  itu  tanggung  jawab  berhasil tidaknya  pembangunan  tidak  saja ditangan pemerintah tetapi juga ditangan masyarakat.
Oleh  karena  itu  kesadaran  dan partisipasi aktif dari masyarakat merupakan salah satu kunci keberhasilan pembangunan,  dalam  hal  ini  mencapai
target  pembangunan  perlu  ditunjukkan oleh kebijaksanaan pemerintah.
Sehubungan  dengan  itu  didapat dikatakan  bahwa  pembangunan  yang sedang  dalam  proses  ditentukan  oleh besar  kecilnya  partisipasi  masyarakat yaitu :
a. Partisipasi sebagai titik awal perubahan.
b. Partisipasi  dalam  memperhatikan, menyerap  dan  memberi  tanggapan terhadap informasi.
c. Partisipasi dalam perencanaan.
d. Partisipasi dalam melaksanaan operasional.
e. Partisipasi  dalam  menerima  dan mengembangkan hasil pembangunan.
f. Partisipasi dalam menilai pembangunan.
Melihat  bentuk  partisipasi  yang dikemukakan  di  atas,  bagi  masyarakat desa  Sidorukun  kecamatan  Randangan dengan  corak  kehidupannya  untuk mencapai sukses pembangunan hendaknya lebih mengetahui
kemampuan  dan  keadaan  nyata  dengan memperhatikan aspek-aspek pokok yang berkaitan  dengan  pembangunan.  Hal  ini sesuai dengan hasil wawancara bersama Pak  Hasbi  yakni  seorang  warga  desa Sidorukun  kecamatan  Randangan  yang mengatakan  bahwa  :  “Tidak  semua program  pembangunan  yang  ada  bisa

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 11 No 3 (2019) : Desember 2019
terlaksana  di  kecamatan  randangan,
pembangunan desa Sidorukun kecamatan Randangantetap meperhatikan kondisi masyarakat, lingkungan, dan manfaat dari pembangunan  yang  akan  di  laksnaka, selain  itu  tidak  semua  pembangunan yang  ada,  kita  “Masyarakat’  bisa berpartisipasi  aktif,  karena  memang harus  melihat  apakah  pembangunan  ini di  tujukan  untuk  kami  atau  tidak ” (wawancara tanggal  30 November 2014).
Adapun bentuk partisipasi masyarakat  tersebut  yang  secara  umum mewarnai masyarakat ikut berpartisipasi dalam pembangunan, partisipasi tersebut  apabila  diklasifikasikan  secara ideal,  maka  menurut  hemat  penulis  ada empat  aspek  yang  bentuk  ideal partisipasi  masyarakat  desa  Sidorukun kecamatan Randangan dalam pembangunan  yaitu  partisipasi  dalam bentuk  ide/pemikiran  (non  fisik),  uang (dana),  materi  (barang),  dan  partisipasi secara  langsung  (tenaga/fisik).  Keempat aspek  tersebut  dapat  dilihat  melalui serangkaian  uraian  hasil  penelitian  ini. Desa Sidorukun menyelenggarakan Musrenbang  Desa  pada  tanggal  22 november  2014,  yang  dihadiri  oleh  60 Orang  terdiri  dari  para  Ketua  RW, organisasi  masyarakat,  LPMD,  Palmas, tokoh  masyarakat,  tokoh  pemuda  dan
PKK.  Masyarakat  yang  diundang  cukup antusias dalam mengikuti proses perencanaan pembangunan mereka merasa  lebih  dihargai  sebagai  anggota masyarakat, karena dikutsertakan dalam proses perencanaan pembangunan. seperti  yang  diutarakan  oleh  salah seorang  anggota  PKK  desa  tetangga sebagai  berikut  ini:  ”  Kami  merasa  lebih diperhatikan  dan  diorangkan,  jadi  saya merasa  senang  sekali.  Kalau  usulan  ini bisa  gol  saya  nanti  pasti  akan mendukungnya”. (wawancara tanggal 22 november 2014).
Hal yang senada juga disampaikan oleh  peserta  yang  lain,  berikut  ini:  “Kita merasa plong karena usulan-usulan yang telah kita rumuskan di tingkat dusun bisa masuk  menjadi  agenda  pembangunan Desa Sidorukun harapan kami selanjutnya  adalah bahwa program yang diusulkan  tersebut  bisa  disetujui  dan dianggarkan  sampai  tingkat  Kabupaten”. (wawancara tanggal 22 november 2014).
Dari  pernyataan  di  atas  terbukti bahwa sebenarnya untuk sebagian besar masyarakat  mengharap  dilibatkan  di dalam proses perencanaan pembangunan, namun karena kurangnya sosialisasi tentang
perencanaan pembangunan  menyebabkan  mereka tidak  hadir  dalam  proses  perencanaan pembangunan  (musrenbang).  Kepala

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 11 No 3 (2019) : Desember 2019
Desa  Sidorukun  berusaha  untuk  dapat melibatkan  masyarakat  dalam  setiap tahap proses perencanaan pembangunan tahun ini. Proses perencanaan pembangunan  diselenggarakan  selama sehari  dari  jam  08.00  sampai  jam  16.30. Berikut petikan pernyataannya:
”Saya  usahakan  untuk  proses perencanaan  pembangunan  kali  ini sedapat  mungkin  bisa  melibatkan masyarakat  secara  keseluruhan,  namun karena  kesibukan  dan  keterbatasan ruang  maka  tidak  seluruhnya  saya undang,  toh  aspirasi  mereka  sudah ditampung  dalam  list  daftar  prioritas kegiatan  RT/RW,  saya  yakin  mereka memaklumi.” (Wawancara 11 November 2014).
Sedangkan  proses  perencanaan pembangunan di Desa Sidorukun berlangsung selama 2 jam 38 menit yakni dari jam 13.52 sampai dengan jam 16.30, pada  tanggal  23  novenber  2014  yang dihadiri  oleh  31  Orang  peserta  terdiri dari  para  ketua  RW,  Ketua  LPM,  Ketua Palmas
(Pelayanan
Kesehatan Masyarakat), dengan mekanisme sebagai berikut:
1. Tahap  Persiapan,  terdiri  dari kegiatan  rembug  warga  tingkat dusun  yang  menghasilkan  daftar
prioritas kegiatan yang disampaikan
kepada Desa,
penetapaan  tim  penyelenggara musrenbang Kelurahan yang bertugas menyusun jadwal, agenda, mengundang calon peserta dan menyiapkan peralatan, bahan dan materi.
2. Tahap pelaksanaan, terdiri dari:
a. Pembukaan acara oleh Sekretaris Desa Sidorukun.
b. Pemaparan  kepala  Desa Sidorukun, tentang  deadline penyelenggaraan musrenbang kelurahan .
c. Pemaparan Kasi Pemerintahan,  tentang  hasil musrenbang  dusun/rembug tingkat dusun.
3. Keluaran
Menetapkan  4  Orang  delegasi untuk  mengikuti  musrenbang  tingkat Kecamatan.  Berdasarkan  mekanisme  di atas,  belum  ada  agenda  pembahasan kegiatan  yang  diusulkan  oleh  masing- masing  dusun  untuk  ditetapkan  menjadi daftar  prioritas  kegiatan  yang  akan disampaikan  ke  Kecamatan.  Begitu  pun dengan
Desa Sidorukun proses perencanaan pembangunan tidak mengagendakan penetapan daftar kegiatan  yang  akan  diusulkan  ke  tingkat Kecamatan,  sehingga  daftar  tersebut dibuat oleh pihak desa tanpa melibatkan peserta yang hadir dalam musrenbang.

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 11 No 3 (2019) : Desember 2019
Adanya rasa tanggungjawab
masyarakat terhadap pembangunan
Adanya rasa tanggungjawab masyarakat  terhadap  pembangunan tidak  lepas  dari  anggaran  atau  Dana. Dana  merupakan  salah  satu  penggerak utama  yang  mene  ntukan  dalam penyelengaraan  pembangunan,  tetapi yang  tidak  kalah  pentingnya  adalah sumbangan  masyarakat  dalam  bentuk materi  (barang).  Tidak  semuanya masyarakat  menyumbang  dalam  bentuk uang  tetapi  ada  juga  masyarakat  yang berpartisipasi  dalam  bentuk  materi (barang),  bahkan  ada  masyarkat  yang menyumbangkan  kedua-duanya  (uang dan  materi).  Hal  ini  didasari    karena adanya rasa tanggung jawab masyarakat terhadap pembangunan yang dilaksanakan  di  daerahnya,  khususnya desa Sidorukun.
Sumbangan materi (barang)
biasanya  dilakukan  secara  langsung dimana  sumbangan  materi  (barang)
tersebut
diperuntukkan untuk
pembangunan  yang  bersifat  fisik  seperti pembangunan masjid, jembatan, perbaikan  jalanan  dan  sarana-sarana umum lainnya.
Tingkat  partisipasi  masyarakat dalam  bentuk  materi  (barang)  berada dalam kategori rendah, karena berdasarkan wawancara langsung
dengan  informan  mengatakan  bahwa masyarakat lebih banyak menyumbangkan  dalam  bentuk  uang (dana).  Alasan  lain  yang  diungkapkan informan  bahwa  untuk  menyumbang dalam  bentuk  materi  prosedurnya  agak rumit dan menyita waktu dan tenaga. Hal ini sesuai dengan yang di ungkapkan oleh Kepala Desa Sidorukun.yang mengatakan bahwa;
“Jarang  sekali  masyarakat  yang memberikan  sumbangan  dalam  bentuk materi. Mereka lebih memilih memberikan  uang,  karena  mereka  tidak mau  repot.  Namun  ada  juga  yang memang  memberikan  materi  seperti kayu,  pasir,  batu  dan  lain-lain.” (wawancara tanggal 17 November 2014) Berdasarkan  data  yang  diperoleh dari  beberapa  informan  diatas  bahwa barang    yang  disumbangkan  dalam pembangunan,  biasanya  dalam  bentuk material  seperti  pasir,  batu,  kayu  papan dan kayu balok .
Kemampuan  masyarakat  desa  untuk berkembang telah dapat ditingkatkan
Kemampuan  masyarakat  desa untuk berkembang telah dapat ditingkatkan  dilihat  pada  setiap  proses pembangunan  suatu  masyarakat  mutlak bagi  tercapainya  tujuan  pembangunan. Idealnya  adalah  merupakan  iuaran  dan partisipasi mesyarakat yaitu usaha untuk

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 11 No 3 (2019) : Desember 2019
menumbuhkan  kemampuan  masyarakat untuk  berpartisipasi,  sehingga  proses pembangunan dapat meringangkan beban  pemerintah  desa  dan  akhirnya pembangunan itu dapat dirasakan secara adil dan merata.
Demikian  pula  secara  sederhana dapat  diketahui  bahwa  masyarakat hanya  akan  terlihat  dalam  aktifitas selanjutnya  apabila  mereka  merasa  ikut ambil  bagian  dalam  menentukan  apa yang  akan  dilaksanakan  pemerintah Desa. Hal penting yang perlu diperhatikan  adalah  kesediaan  untuk membantu  berhasilnya  setiap  program pembangunan di desa sesuai kemampuan yang dimiliki setiap orang/anggota masyarakat tanpa berarti mengorbankan  kepentingan  diri  sendiri sudah dikategorikan ke dalam pengertian  partisipasi.  Oleh  sebab  itu dalam  partisipasi  Non  Fisik  masyarakat sangat  mendasar  sekali,  terutama  dalam tahap  perencanaan  dan  pengambilan keputusan.    Karena  keikutsertaan  ini adalah  sebgai  ukuran  tingkat  partisipasi masyarakat.  Semakin  besar  kemampuan untuk menentukan nasib sendiri semakin besar  partisipasi  dalam  pembangunan. Hal  ini  sesuai  dengan  uraian  Camat Randangan,  mengemukakan bahwa:
”Pembangunan  yang  dilihat  pada kemampuan  masyarakat  desa  untuk
berkembang  telah  dapat  ditingkatkan  di desa  Sidorukun  kecamatan  Randanagan sebagian besar adalah hasil musrembang yang  telah  di  laksanakan  bersama masyarakat.  Secara  tidak  langsung  ide dan  gagasan  pembangunan  awalnya merupakan  bagian  dari  partisipasi masyarakat  kecamatan    Randangan,  jadi mereka  ’masyarakat’  memang  sudah berpartisipasi”  (wawancara  tanggal  15 November 2014)
Keberhasilan suatu pembangunan,  bagaimana  bentuk  dan hasilnya  tidak  dapat  dilepaskan  oleh adanya  putusan-putusan  yaitu  melalui tahapan-tahapan pengambilan keputusan.  Pada  tahap-tahap  tertentu keterlibatan  masyarakat  sangatlah  di butuhkan mengingat ide-ide atau pemikiran dapat menjadi bahan pertimbangan.
Partisipasi  masyarakat  dalam bentuk  non  fisik  adalah  bagaimana masyarakat  terlibat  dalam  memberikan buah pikirannya dalam proses pembangunan. Partisipasi dapat
diwujudkan  pada  berbagai  macam kesempatan, seperti melalui
pertemuan/rapat,  melalui  surat/saran dan tanggapan terhadap proses pembangunan. Penyaluran ide-ide dan sumbangan pemikirannya dapat

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 11 No 3 (2019) : Desember 2019
disalurkan lewat lembaga-lembaga formal  yang  ada.  Untuk  mengetahui partisipasi masyarakat di Desa Sidorukun  dalam  pembangunan  dengan bentuk  Ide/Pemikiran,  maka  dapat dilihat pada keikutsertaan dalam mengikuti  rapat-rapat  dan  keaktifan dalam memberikan  pendapat dan  saran dalam pertemuan.
Kemampuan  masyarakat  desa sidorukun  untiuk  berkembang  telah dapat  ditingkatkan  di  lihat  pula  pada menentukan  gagal  tidaknya  suatu program  atau  proyek.  Pada  tahap pelaksanaan  pembangunan  terdapat beberapa jenis kegiatan yang memungkinkan  masyarakat  dapat  ikut terlibat  dan  ambil  bagian  terutama menyangkut  pelaksanaan  pekerjaan karena  pada  bagian  ini  masyarakat memiliki  kesempatan  untuk  ikut  terlibat memberikan  dukungan,  motivasi  atau semangat,  mengorbankan  tenaga,  waktu dan  material.  Untuk  mengkaji  berapa besar  tingkat  partisipasi  masyarakat dalam  pelaksanaan  pembangunan  maka perlu  mengidentifikasi  jenis  kegiatan yang  berhubungan  dengan  kegiatan pelaksanaan sebagai indikator pengukuran  tingkat  partisipasi  terdiri dari:  (1)  upaya  yaitu  dorongan  atau semangat  yang  terkandung  dalam  diri masyarakat  untuk  mendukung  program
atau  memiliki  sifat  ajakan  kepada masyarakat  lain,  tumbuh  rasa  memiliki; (2)  kemauan  masyarakat  untuk  ikut ambil bagian dalam setiap jenis kegiatan baik  dalam  proses  sosialisasi  maupun proses pelaksanaan kegiatan; (3) kesediaan  dan  kemampuan  masyarakat untuk  berkontribusi  sumber  daya  baik tenaga,  waktu,  material,  uang  serta kehadiran  dan  keatifan  masyarakat untuk  menerima  informasi.  Untuk menggali  data  tentang  seberapa  jauh tingkat  partisipasi  masyarakat  dalam pelaksanaan  pembangunan  di  Desa Sidorukun maka aspek tersebut.
Faktor-  faktor    penghambat  Kinerja Kepala  Desa  Dalam  Pembangunan Infrastruktur Desa
Sidorukun
Kecamatan  Randangan  Kabupaten Pohuwato .
Sebagaimana  diketahui  bahwa pembangunan  tidak  hanya  merupakan usaha pemerintah semata atau masyarakat  saja,  akan  tetapi  suatu kegiatan bersama yang hasilnya diharapkan dapat memberikan kemakmuran  dan  kesejahteraan  bagi seluruh lapisan masyarakat. Keberhasilan pembangunan desa
Sidorukun  merupakan  cermin  dari keberhasilan  pembangunan  nasional, karena  itu  titik  berat  pembangunan

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 11 No 3 (2019) : Desember 2019
nasional  diletakkan  pada  pembangunan kecamatan.
Apabila  pembangunan  tersebut dilaksanakan diwilayah kecamatan, maka sudah jelas bahwa partisipasi masyarakat  kecamatanlah  yang  menjadi kunci keberhasilannya. Namun demikian peran  serta  masyarakat  dalam  proses pembangunan  tentunya  banyak  faktor yang mempengaruhi tingkat keterlibatannya  dalam  pembangunan, menurut  hemat  penulis  faktor  yang mempengaruhi  peran  serta  masyarakat dalam  pembangunan  di  Desa  Sidorukun Kecamatan  Randangana  dalah  faktor intern yang meliputi kesadaran, pendidikan dan
penghasilan/pendapatan. Sedangkan faktor  ekstern  meliputi  kepemimpinan pemerintah dan peralatan/fasilitas.
Faktor Intern yang meliputi :
Faktor  Kesadaran  /  Kemauan Keikutsertaan  dalam  suatu  kegiatan pembangunan  bukan  timbul  begitu  saja akan  tetapi  karena  adanya  yang mendorongnya  untuk  berpartisipasi. Salah  satu  diantaranya    adalah  faktor kesadaran  masyarakat  itu  sendiri. Apabila  warga  masyarakat  sudah  sadar mengenai  arti  pentingnya  pembangunan itu,  maka  jelas  mereka  juga  akan  lebih banyak  melibatkan  diri  didalamnya.  Hal ini  dimaksudkan  agar  apa  yang  menjadi
cita-cita  pembangunan  dapat  tercapai yakni  memberikan  hidup  sejahtera kepada  semua  warga  masyarakat, demikian  pula  halnya  dengan  warga masyarakat di Desa Sidorukun Kecamatan  Randangan  yang  merupakan lokasi penelitian ini.
Alasan  informan  memberikan jawaban  faktor  kesadaran  pribadi  yang merupakan pendorong masyarakat untuk  partisipasi  dalam  pembangunan karena  adanya  suatu  kepedulian  atau kesadaran untuk ikut terlibat baik secara langsung  maupun  tidak  langsung  dalam pembangunan  tersebut.  Sesuai  dengan hasil  wawancara  yakni  menggambarkan bahwa:
“Alasan  kami  ikut  berpartisipasi karena  kami  masih  punya  rasa solidaritas  yang  tinggi  sesama  warga masyarakat  untuk  saling  membantu. Kami  juga  memang  terbiasa  akan  kerja gotong royong. Tapi terkadang terkendala karena ada yang kerja sebagai buruh…” (wawancara tanggal 27 November 2014) Indikasi ini memperlihatkan bahwa betapa besar kesadaran masyarakat di Desa Sidorukun Kecamatan Randangan untuk
berpartisipasi dalam pembangunan.
Faktor  Ekstern  yang  meliputi  :

## Kepemimpinan Pemerintah

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 11 No 3 (2019) : Desember 2019
Telah  dikemukakan  pada  bagian terdahulu  bahwa  partisipasi  masyarakat dalam  pembangunan  di  Desa  Sidorukun Kecamatan  Randangan  pada  khususnya tidak  timbul  begitu  saja  melaikan terpengaruh  oleh  beberepa  faktor  dan salah  satunya  adalah  kepemimpinan pemerintah setempat.
Karena masyarakat adalah merupakan  paduan  dari  beberapa individu yang  mempunyai  sifat/karakter yang berbeda-beda, maka untuk
memadukannya diperlukan suatu kekuatan yakni kemampuan pendinamisan oleh pimpinan pemerintah,  dalam  hal  ini  adalah pemerintah  desa.  Kepemimpinan  yang baik  dan  mampu  menyatu  dengan karakter  masyarakat  yang  dipimpin dalam  mambina  dan  mengarahkan masyarakat  untuk  berpartisipasi  dalam pembangunan,  akan  tetapi  terjadi sebaliknya  jika  kepemimpinan  yang diterapkan oleh pemerintah bertentangan  dengan  sifat  dan  karakter dari masyarakat yang dipimpinnya. Berhasilnya masyarakat
berpartisipasi dalam pembangunan diperlukan  adanya  kepemimpinan  yang dapat  menyatu  dengan  sikap  dan karakter  masyarakat  setempat,  karena dengan  kepemimpinan  yang  baik  dan terarah oleh pemerintah maka jelas akan
mendorong masyarakat untuk patuh dan taat kepada pemerintah dan kebijksanaan  dalam  pembangunan  akan dilaksanakan  dengan  baik  tanpa  merasa ada unsur paksaan atau keterpaksaan.
Dari hasil uraian pada pembahasan  diatas  penulis  dapat menarik  benang  merannya  dimana Kinerja Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Sidorukun Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato , dalam Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dan mengkoordinasikan penerapan dan
penegakan peraturan perundang- undangan masih kurang atau tidak jalan, begitu pula pada pembangunan infrastruktur  desa  adanya  partisipasi aktif  masyarakat  dalam  pembagunan, Adanya  rasa  tanggungjawab  masyarakat terhadap pembangunan dan Kemampuan masyarakat  desa  untuk  berkembang telah  dapat  ditingkatkan  ini  juga    tidak jalan.  Sedangkan  Faktor    penghambat kinerja kepala desa dalam pembangunan infrastruktur di desa Sidorukun Kecamatan
Randangan
Kabupaten
Pohuwato dimana Faktor Intern terdapat Faktor  Kesadaran  atau  Kemauan  dan

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 11 No 3 (2019) : Desember 2019
Faktor  Ekstern  yakni  Kepemimpinan Pemerintah.
Hal ini dapat disimpulkan melalui
hasil penelitian yang ditemukan dilapangan menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian teori yang dikemukakan  oleh  Taliduzuhu  Ndraha (1991:23) yang diukur melalui indikator Independen dan Dependen menunjukkan bahwa dalam mengukur kinerja maupun keberhasilan Kepala Desa dalam pembangunan  Infrastruktur  di  Desa Sidorukun  Kecamatan  Randagan  dapat dilihat dari kedua faktor tersebut di atas.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian yang telah  dilaksanakan    di  desa  sidorukun kecamatan randangan kabupaten
pohuwato  dapat  diperoleh  kesimpulan sebagai berikut:
1. Kinerja  kepala  desa  dalam pembangunan infrastruktur desa  Sidorukun  Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato, terlihat pada mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan  ketentraman dan  ketertiban  umum  dan mengkoordinasikan  penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan masih
kurang  atau  tidak  jalan,  begitu pula pada pembangunan infrastruktur desa adanya partisipasi  aktif  masyarakat dalam  pembagunan,  Adanya rasa tanggungjawab masyarakat terhadap  pembangunan  dan Kemampuan  masyarakat  desa untuk  berkembang  telah  dapat ditingkatkan hal ini tidak jalan.
2. Faktor    penghambat  kinerja kepala desa dalam pembangunan  infrastruktur  di desa  Sidorukun  Kecamatan Randangan
Kabupaten
Pohuwato  masih  dipengaruhi faktor  intern  seperti  faktor kesadaran  atau  kemauan  dan faktor ekstern yakni
kepemimpinan  pemerintah  itu sendiri. Saran Berdasarkan uraian dan kesimpulan  yang  telah  dipaparkankan sebelumnya maka penulis
mengemukakan  saran-saran  sebagai berikut :
1. Perlu    adanya  perbaikan  kinerja kepala  desa  dalam  pembangunan infrastruktur  di  desa  Sidorukun dan  pembentukan  perda  yang mengatur  tentang  koordinasikan kegiatan pemberdayaan

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 11 No 3 (2019) : Desember 2019
masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban
umum.
2. Perlu adanya peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam pembagunan, agar
masyarakat  turut  bertanggung jawab  terhadap  pembangunan dan kemampuan masyarakat desa untuk  lebih  ditingkatkan  serta kesadaran dan kemauan memiliki jiwa  kepemimpinan yang adaptif .
Daftar Pustaka
Arikunto  Suharsimi,  1996. Prosedur Penelitian , Jakarta, Rineke Cipta.
Dwiyanto,  Agus,  1995. Penilaian  Kinerja Organisasi  Publik ,  Jurusan  Ilmu Administrasi  Negara,Fisipol  UGM, Yogyakarta.
Hamdi  Muchlis,  2002. Bungan  Rampai Pemerintahan ,  Yarsif  Watampone,
Jakarta.
Handoko H, 2000. Manajemen Personalia Dan Sumber Daya Manusia, Yogyakarta,   BFFEYogyakarta. Harbani Pasolong, 2008. Teori Administrasi Publik, Alfabeta,
Bandung.
Hendra,  J.P.,  2002, Organisasi  Publik,
(Kasus  di  Dinas  Lingkungan  Hidup
KabupatenPurwakarta)  , Tesis tidak diterbitkan. Yogyakarta:
Program Pasca  Sarjana MAPUGM. Henry. S, 1995, Manajemen Sumber Daya Manusia ,  Bagian  Penerbitan  STIE
YKPN,  Yogyakarta.
Inu  Kencana,  Djamaludin  Tandjung,
Supardan  Modeong  (1999).  Ilmu Administrasi   Publik,Jakarta, Rineke Cipta
Irawan, P.1997. Analisis Kinerja:Panduan Praktis Untuk Menganalisis Kinerja Organisasi,Kinerja Proses dan Kinerja Pegawai , LAN RI, Jakarta.
Nasution,  S,  2002.  Metode  Penelitian Naturalistik Kualitatif, Tarsito,
Bandung. Nasution,S,  2002.  Metode  Penelitian Naturalistik Kualitatif, Tarsito, Bandung.
Ndraha,  Taliziduhu.  1991.  Dimensi-
Dimensi  Pemerintah  Desa.  Jakarta: Bumi   Aksara.
Osborne,  David  &  Ted  Gaebler.  1996.
Reinventing  Government  :  How  The EnterpreneurialSpirit
Is Transforming The Public Sector , The Adidson
Wesley  Publishing
CompanyInc.