Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 Pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan
Sri Hartati 1 , Edduar Hendri 2 , Emma Lilianti 3
1 Fakultas Ekonomi Universitas PGRI Palembang
2 Fakultas Ekonomi Universitas PGRI Palembang, hendri_edduar@yahoo.com 3 Fakultas Ekonomi Universitas PGRI Palembang, emmaliliantiok@gmail.com

## ABSTRACT
The purpose of this study is to analyze the application of government accounting standards based on PP.  71  of  2010  At  the  Public  Works  Office  of  Bina  Marga  and  Spatial  Planning  of  South  Sumatra Province  which  is  analyzed  through  Financial  Statements,  Information  Systems  /  Devices  used  and Organizational  Commitment  Performance  time  is to  determine  the  obstacles  in the  Application  of  PP No.71  of  2010  concerning  Accrual-Based  Government  Accounting  Standards  just  implemented  in 2018. This type of research is qualitative descriptive research. This research was conducted by taking an object at the Public Works Office of Bina Marga and Spatial Planning of South Sumatra Province, which is located at Jalan Ade Irma Nasution No. 10 Palembang. The types of data used in this study are primary data and secondary data. Methods of data analysis using descriptive analysis. Based on data  analysis,  the  implementation  of  SAP  Public  Works  Office  of  Highways  and  Spatial  Planning  of South  Sumatra  Province  which  is  indicated  by  Commitment,  Information  Systems  /  Devices  used  is concluded that seen from the preparation of financial statements not based on PP. 71 Year 2010, the Information System / Tool used is SIMDA Version 2.7.7 which has been accrual based but still needs socialization in its application as well as Organizational Commitment that supports the accrual-based government regulation.
Keywords: Accrual Based SAP, Implementation of PP No. 71 of 2010

## ABSTRAK
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis  Penerapan  Standar  Akuntansi  Pemerintah Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 Pada Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan yang dianalisis melalui Laporan Keuangan,  Sistem Informasi/Perangkat yang digunakan dan Komitmen  Organisasi.Time  kinerja  untuk  mengetahui  kendala  dalam  Penerapan  PP  No.71  Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual yang baru diterapkan pada tahun 2018. Jenis penelitian adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan mengambil objek pada Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan yang beralamat di Jalan Ade Irma Nasution No. 10 Palembang. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Metode Analisis data menggunakan analisis deskriptif. Berdasarkan analisis data maka  Penerapan  SAP  Dinas  PU  Bina  Marga  dan  Tata  Ruang  Provinsi  Sumatera  Selatan  yang diindikasikan  dengan  Komitmen,  Sistem  Informasi/Perangkat  yang  digunakan  disimpulkan  bahwa dilihat  dari  penyusunan  laporan  keuangan  belum  berdasarkan  PP  No.  71  Tahun  2010,  Sistem Informasi/Perangkat  yang  digunakan  adalah  SIMDA  Versi  2.7.7  yang  telah  berbasis  akrual  tetapi masih  perlu  untuk  diadakan  sosialisasi  dalam  penerapannya  serta  Komitmen  Organisasi  yang mendukung dengan adanya peraturan pemerintah berbasis akrual tersebut.
Kata Kunci : SAP Berbasis Akrual , Penerapan PP No. 71 Tahun 2010

## A. PENDAHULUAN
Terciptanya good  governance yang baik  menjadi  tuntutan  masyarakat. Good governance adalah  suatu  sistem  tata  kelola  organisasi  untuk  mengefektifkan, mengefisienkan, mengekonomiskan dan memproduktifkan pengelolaan sumber daya
ekonomi  dalam  rangka  pencapaiaan  tujuan  organisasi  dengan  prinsip  keterbukaan dan  pertanggungjawaban.  Pemerintah  harus  memiliki  sistem  manajemen  yang handal,  serta  kebijakan  dan  prosedur  yang  baik  dengan  dukungan  manajemen personal  yang  baik.  Sebuah  kriteria  yang  bisa  dipakai  untuk  mengukur  derajat akuntabilitas  publik  adalah  akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  negara  oleh pemerintah. Efektivitas dan efisiensi kebijakan publik akan terefleksikan dari laporan keuangan  pertanggungjawaban  APBN/APBD.  Transparansi  berarti  keterbukaan pemerintah  dalam  memberikan  informasi  yang  terkait  dengan  aktifitas  pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi.
Pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya  yang  akan  di  gunakan  untuk  pengambilan  keputusan  ekonomi,  sosial,  dan politik oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan  dan  akuntabel  sesuai  dengan  prinsip good  governance dalam pengelolaan keuangan maka harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003  tentang  Keuangan  Negara,  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2004  tentang Perbendaharaan  Negara  dan  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2004  tentang Pengawasan  dan  Pertanggungjawaban  Keuangan  Negara  yang  memayungi pengelolaan keuangan negara maupun keuangan daerah.
Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010, Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) harus diaplikasikan  untuk  penyusunan  laporan  keuangan  tahun  anggaran  2010.  Artinya bahwa  penyajian  laporan  keuangan  tahun  2010  sudah  harus  sesuai  dengan  SAP. Penyusunan  laporan  keuangan  yang  berpedoman  pada  Standar  Akuntansi Pemerintahan  bermanfaat  untuk  pemenuhan  kebutuhan informasi  keuangan  secara umum  yang  lebih  berkualitas  bagi  para  pengguna  laporan  keuangan  dalam  rangka menilai  akuntabilitas  dan  membuat  keputusan  ekonomi,  sosial  maupun  politik.  Bagi para  pengawas  keuangan  daerah,  laporan  keuangan  yang  berbasis  standar akuntansi  memberikan  tantangan  baru  dalam  peningkatan  aspek  pengawasan terhadap  kualitas  laporan  keuangan  pemerintah.  Tantangan  tersebut  adalah kemampuan  pihak  pengawas  dalam  mengungkap  kewajaran  penyajian  laporan keuangan  melalui  opini  yang  diberikannya.  Kemampuan  ini  tentunya  diharapkan memperbaiki pengelolaan keuangan daerah.
Penerapan  akuntansi  yang  baik  oleh  instansi  pemerintah  akan  menghasilkan laporan  keuangan  instansi  pemerintah  yang  baik.  Pengawasan  yang  optimal terhadap  kualitas  laporan  keuangan  instansi  pemerintah  akan  menjamin  bahwa laporan  keuangan  tersebut  disajikan  secara  benar  dan  wajar  sesuai  Standar Akuntansi Keuangan Pemerintahan sehingga informasi yang terdapat dalam laporan keuangan tersebut dapat dimanfaatkan sebagai bahan pengambil keputusan.
Dinas  Pekerjaan  Umum  Bina  Marga  dan  Tata  Ruang  Provinsi  Sumatera Selatan  merupakan  salah  satu  Dinas  yang  harus  melaksanakan  penerapan  sistem akuntansi  pemerintah  pada  pengelolaan  keuangan  daerah  secara  baik  dan  benar pada  setiap  periode  pelaporan.  Sejalan  dengan  akan  diterapkannya  SAP  berbasis Akrual Pada Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, dan dengan direvisinya PP  No.  24  Tahun  2005  menjadi  PP  No.  71  Tahun  2010  membawa  beberapa perubahan  dalam  standar  dan  mekanisme  penyajian  laporan  keuangan.  Di  dalam perubahan  tersebut,  terdapat  beberapa  kendala  dalam  pelaksanaan  penerapan Standar Akuntansi Pemerintah PP No. 71 Tahun 2010 seperti kurangnya sosialisasi dan  bimbingan  teknik  sehingga  dalam  pembukuannya  sangat  sedikit  yang mengetahui  sistem  akuntansi  pemerintahan  yang  telah  berubah.  Selain  itu, kurangnya  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  yang  berkompeten  yaitu  aparatur
pemerintah  daerah  yang  memiliki  kemampuan  berupa  pengetahuan,  keterampilan, sikap  dan  prilaku  terhadap  pengelolaan  keuangan  khususnya  dibidang  akuntansi serta sistem informasi/ perangkat yang digunakan dan komitmen organisasi menjadi kendala  dalam  menerapkan  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  Berdasarkan  PP  No. 71 Tahun 2010 dalam mewujudkan kualitas dan keandalan laporan keuangan.
Dinas  Pekerjaan  Umum  Bina  Marga  dan  Tata  Ruang  Provinsi  Sumatera Selatan  sebagai  salah  satu  entitas  pelaporan  dalam  menyajikan  laporan  keuangan pada  Tahun  Anggaran  2014  masih  menggunakan  PP  No.  24  Tahun  2005  berbasis Kas  Menuju  Akrual.  Laporan  keuangan  yang  disajikan  pada  tahun  2014  meliputi Laporan  realisasi  anggaran,  neraca,  laporan  arus  kas,  dan  catatan  atas  laporan keuangan.  Kemudian  Pemerintah  membuat  revisi  menjadi  PP  No.  71  Tahun  2010 terhadap  laporan  keuangan  berbasis  akrual  dengan  menyiapkan  SDM  yang berkompeten,  SIMDA  yang  merupakan  perangkat  pendukung  dan  Komitmen Organisasi.  Laporan  keuangan  yang  disajikan  pada  tahun  2015  meliputi  Laporan realisasi  anggaran,  laporan  perubahan  saldo  anggaran  lebih  (laporan  perubahan SAL), neraca, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan operasional dan catatan atas laporan keuangan. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan merupakan Badan Layanan Umum (BLU)sebagai entitas akuntansi  yang  menjadi  bagian  dari  sistem  akuntansi  dan  pelaporan  keuangan pemerintah  daerah  tentunya  memegang  peranan  penting  dalam  menyediakan  data dan  informasi  yang  lengkap  dan  benar  demi  mencapai  kualitas  laporan  keuangan. Research  gap  dalam  penulisan  ini  melihat  penelitian  Fatmawati  (2016)  yang menunjukkan bahwa kantor Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menerapkan SAP berbasis Akrual.

## B. KAJIAN TEORI

## 1.    Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)
Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan  negara  yang  mengatur  tentang  pertanggungjawaban  pelaksanaan Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara (APBN)  berupa laporan  keuangan  yang telah  diperiksa  Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK),  namun  pemerintah  pusat maupun  daerah  belum  bisa  menyusun  laporan  keuangan  karna  hal  ini  disebabkan belum tersedianya standar yang mengatur tentang bentuk dan isi laporan keuangan pada saat itu.
Menurut  Komite  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  mengatakan  bahwa  SAP adalah  prinsip-prinsip  akuntansi  yang  diterapkan  dalam  menyusun  dan  menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian SAP  merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan di Indonesia (Peraturan Pemerintah RI No 71 Tahun 2010).
Komite  SAP  bertugas  menyiapkan  penyusunan  konsep  Rancangan  Peraturan Pemerintah  tentang  SAP  sebagai  prinsip-prinsip  akuntansi  yang  wajib  diterapkan dalam  menyusun  dan  menyajikan  laporan  keuangan  pemerintah  pusat  dan pemerintah  daerah.  Komite  Standar  Akuntansi  Pemerintah  (KSAP)  bertujuan mengembangkan  program-program  pengembangan  akuntabilitas  dan  manajemen keuangan pemerintahan,termasuk mengembangkan SAP.

## 2. Tujuan Akuntansi Pemerintahan
Menurut  Renyowijoyo  (2010:27)  menyatakan  adapun  tujuan  dari  Akuntansi Pemerintahan adalah sebagai berikut : Ada 3 tujuan pokok Akuntansi Pemerintahan,
yaitu : a. Pertanggungjawaban
(Accountability and stewardship) : Informasi keuangan yang berguna bagi penanggung jawab pemerintahan.
b. Manajerial (Managerial) :  Informasi  keuangan  yang  berguna  untuk  perumusan kebijaksanaan, pengambilan keputusan dan penilaiaan kinerja pemerintah.
c. Pengawasan (Control) : Akuntansi pemerintahan memungkinkan terselenggaranya  pemeriksaan  oleh  aparat  fungsional  secara  efektif  dan efisien.  Sedangkan  secara  umum,  tujuan  akuntansi  pemerintahan  adalah memberikan jasa dan pelayanan kepada masyarakat.
Sedangkan  tujuan  Akuntansi  Pemerintah  menurut  Abdul  Halim  (2010:28) adalah :
a. Pertanggungjawaban (accountability dan stewardship)
Tujuan  pertanggungjawaban  memiliki  arti  memberikan  informasi  keuangan yang lengkap cermat, dalam bentuk dan waktu yang tepat , yang berguna bagi pihak  yang  bertanggungjawab  yang  berkaitan  dengan  operasi  unit-unit pemerintah.  Lebih  lanjut,  tujuan  pertanggungjawaban  ini  mengharuskan  tiap orang  atau  badan  yang  mengelola  keuangan  negara  harus  memberikan pertanggungjawaban dan perhitungan.
b. Manajerial Tujuan  manajerial  berarti  bahwa  akuntansi  pemerintah  harus  menyediakan informasi  keuangan  yang  diperlukan  untuk  perencanaan,  penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian anggaran, perumusan kebijaksanaan dan pengambilan keputusan, serta penilaian kinerja pemerintah.
c. Pengawasan
Tujuan  pengawasan  memiliki  arti  bahwa  akuntansi  pemerintah  harus memungkinkan  terselenggaranya  pemeriksaan  aparat  pengawasan  fungsional secara efektif dan efisien.
Dari  definisi  yang  dikemukakan  diatas  maka  dapat  penulis  simpulkan  bahwa tujuan  akuntansi  pemerintahan  terdiri  dari akuntabilitas pemerintah  yaitu  berkaitan dengan informasi yang lengkap dan cermat, manajerial yaitu yang berkaitan dengan perencanaan,  penganggaran,  perumusan  kebijaksanaan,  pengambilan  keputusan dan  penilaiaan  kinerja  dan  pengawasan  terhadap  laporan  keuangan  secara  efektif dan  efisien.  Dari  keterangan  tersebut  di  atas,  diharapkan dengan  adanya  akuntansi pemerintah,  mampu  membangun  hubungan  kepercayaan  yang  baik  antara pemerintah  baik  pusat  maupun  daerah  dengan  masyarakat  melalui  informasi  yang disajikan  dalam  laporan  keuangan  dengan  tujuan  untuk  mensejahterakan masyarakat.  Penerapan  SAP  diyakini  akan  berdampak  pada  peningkatan  kualitas pelaporan keuangan di pemerintahan pusat dan daerah.

## 3. Kerangka Konseptual Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)
SAP  diterapkan  dilingkungan  pemerintahan,  yaitu  pemerintah  pusat, pemerintah  daerah,  dan  satuan  organisasi  dilingkungan  pemerintah  pusat/daerah, jika  menurut  peraturan  perundang-undangan  satuan  organisasi  dimaksud  wajib menyajikan laporan keuangan.
Keterbatasan dari penerapan SAP akan dinyatakan secara eksplisit pada setiap standar yang diterbitkan. Proses penyiapan SAP  merupakan mekanisme prosedural yang  meliputi  tahap-tahap  kegiatan  yang  dilakukan  dalam  setiap  penyusunan
Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) oleh komite.
Menurut Bastian  (2010:77) mengatakan  bahwa  kandungan  yang  berada  pada akuntansi  pemerintahan  adalah  mencakup  akuntansi  manajemen,  sistem  akuntansi keuangan,  perencanaan  keuangan  dan  pembangunan,  sistem  pengawasan  dan pemeriksaan,  serta  berbagai  implikasi  finansial  atas  kebijakan-kebijakan  yang dilakukan pemerintah.
SAP  menurut  PP  No.  71 Tahun  2010  terdiri dari  Kerangka  Konseptual dan 12 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP), yaitu :
 PSAP 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan
 PSAP 02 tentan Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas
 PSAP 03 tentang Laporan Arus Kas
 PSAP 04 tentang Catatan Atas Laporan Keuangan
 PSAP 05 tentang Akuntansi Persediaan
 PSAP 06 tentang Akuntansi Investasi
 PSAP 07 tentang Akuntansu Aset Tetap
 PSAP 08 tentang Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan
 PSAP 09 tentang Akuntansi Kewajiban
 PSAP  10  tentang  Koreksi  Kesalahan,  Perubahan  Kebijakan  Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Operasi YangTidak dilanjutkan.
 PSAP 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian
 PSAP 12 tentang Laporan Operasional
Dengan  adanya  SAP  maka  laporan  keuangan  pemerintah  pusat/daerah  akan lebih  berkualitas  (dapat  dipahami,  relevan,  andal  dan  dapat  diperbandingkan)  dan laporan  tersebut  akan  diaudit  terlebih  dahulu  oleh  BPK  untuk  diberikan  opini  dalam rangka  meningkatkan kredibilitas laporan,  sebelum  disampaikan  kepada  para stakeholder antara  lain:  pemerintah  (eksekutif),  DPR/DPRD  (legislatif),  investor, kreditor,  dan  masyarakat  pada  umumnya  dalam  rangka  transparansi  dan akuntabilitas keuangan negara.

## 4. Pengguna dan Kebutuhan Informasi Para Pengguna
Menurut  Peraturan  Pemerintah  (PP)  No.  71  Tahun  2010,  Kelompok  utama pengguna laporan keuangan pemerintah, namun tidak terbatas pada :
 Masyarakat
 Para wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga peeriksa
 Pihak yang member atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman
 Pemerintah
Sedangkan menurut  kerangka konseptual akuntansi   pemerintahan, terdapat beberapa kelompok utama pengguna laporan keuangan pemerintah daerah yaitu : a.    Masyarakat
Informasi  tentang  pertanggungjawaban  pelaksanaan  APBD  dibutuhkan  oleh masyarakat dalam menilai transparasi dan akuntabilitas pengelolaan  keuangan daerah  yang  pendanaannya  sebagian  besar  dari  pembayaran  pajak  dan retribusi yang dilakukan oleh rakyat.
b.   Para Wakil Rakyat (DPRD)
Lembaga  legislatif  berkepentingan  terhadap  informasi  yang  dihasilkan  oleh akuntansi  keuangan  daerah  dalam  rangka  mengawasi  dan  menjaga
keseimbangan terhadap kemungkinan penyalahgunan kekuasaan.
c. Lembaga Pemeriksa Lembaga Pemeriksa seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berkepentingan  terhadap  informasi  akuntansi  keuangan  daerah  untuk memeriksa  dan  memberikan  opini  apakah  pemda  dalam  pengelolaan keuangannya sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
d. Analis dan Peneliti Informasi  yang  dihasilkan  dari  pelaporan  keuangan  pemda  biasanya diwujudkan dalam database Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD)  sangat diperlukan oleh analis maupun peneliti yang digunakan untuk membuat analisis dan riset tentang berbagai hal yang terkait dengan kemampuan ekonomi suatu pemda.
e.    Pihak  yang  memberi  atau  berperan  dalam  proses  donasi,  investasi  dan pinjaman
Informasi keuangan daerah dipergunakan oleh pihak yang memberikan donasi untuk  melihat  apakah  donasi  yang  diberikannya  sudah  sesuai  dengan  tujuan peruntukkannya.  Investor  berkepentingan  menggunakan  informasi  keuangan daerah dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi terkait dengan investasi yang  telah  atau  akan  dilakukannya.  Pihak  yang  akan  memberikan  pinjaman berkepentinagan  untuk  menilai  apakah  entitas  pemda  mempunyai  kapabilitas ekonomi untuk mengembalikan pinjaman yang diberikan.
f. Pemerintah Pusat Pemerintah  pusat  memerlukan  informasi  pelaporan  keuangan  pemda  untuk mengevaluasi pertanggungjawaban Kepala Daerah karena adanya desentralisasi  dalam  pengelolaan  keuangan  negara  yang  diserahkan  kepada Gubernur / Bupati/ Walikota selaku pengelola keuangan daerah
g. Pemerintah Daerah Lainnya
Sesuai  dengan  karakteristik  utama  struktur  pemerintahan  seperti  yang  telah diuraikan  diatas  khususnya  adanya  transfer  pendapatan  antar  pemerintah, maka pemda lain memerlukan informasi pelaporan keuangan pemda lainnya.
Laporan  keuangan  pemerintah  tidak  dirancang  untuk  memenuhi  tujuan spesifikasi dari masing-masing kelompok pengguna karena informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan umum guna memenuhi kebutuhan informasi dari semua  kelompok  pengguna.  Namun  pajak  sumber  utama  pendapatan  pemerintah, maka kebutuhan informasi para pembayar pajak perlu mendapatkan perhatian.

## 5. Peranan dan Tujuan Pelaporan Keuangan
Laporan  keuangan  disusun  untuk  menyediakan  informasi  yang  relevan mengenai  posisi  keuangan  dan  seluruh  transaksi  yang  dilakukan  suatu  entitas pelaporan  selama  satu  periode  pelaporan.  Laporan  keuangan  terutama  digunakan untuk  membandingkan  realisasi  pendapatan,  belanja,  transfer,  dan  pembiayaan dengan  anggaran  yang  telah  ditetapkan,  menilai  kondisi  keuangan,  mengevaluasi efektivitas  dan  efisiensi  suatu  entitas  pelaporan,  dan  membantu  menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.
Menurut PP No. 71 Tahun 2010 setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan  kegiatan  secara  sistematis  dan  terstruktur  pada  periode  pelaporan untuk kepentingan :
a. Akuntabilitas
Mempertanggungjawabkan  pengelolaan  sumber  daya  serta  pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.
b. Manajemen Membantu  para  pengguna  untuk  mengevaluasi  pelaksanaan  kegiatan  suatu entitas  pelaporan  dalam  periode  pelaporan  sehingga  memudahkan  fungsi perencanaan,  pengelolaan  dan  pengendalian  atas  seluruh  asset,  kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.
c.   Transparasi
Memberikan  informasi  keuangan  yang  terbuka  dan  jujur  kepada  masyarakat berdasarkan  pertimbangan  bahwa  masyarakat  memiliki  hak  untuk  mengetahui secara  terbuka  dan  menyeluruh  atas  pertanggungjawaban  pemerintah  dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan  ketaatanya pada peraturan perundang-undangan.
d. Keseimbangan Antargenerasi (intergeneration equity)
Membantu  para  pengguna  dalam  mengetahui  kecukupan  penerimaan pemerintah  pada  periode  pelaporan  untuk  membiayai  seluruh  pengeluaran yang  dialokasikan  dan  apakah  generasi  yang  akan  datang  diasumsikan  akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.
e. Evaluasi Kinerja
Mengevaluasi  kinerja  entitas  pelaporan,  terutama  dalam  penggunaan  sumber daya  ekonomi  yang  dikelola  pemerintah  untuk  mencapai  kinerja  yang direncanakan.
Adapun  tujuan  pelaporan  keuangan  pemerintah  adalah  untuk  menyajikan informasi  yang  berguna  untuk  pengambilan  keputusan.  Menurut Mardiasmo (2018:203) memaparkan bahwa secara garis besar, Tujuan umum penyajian laporan keuangan oleh pemerintah daerah adalah sebagai berikut :
1. Untuk  memberikan  informasi  yang  digunakan  dalam  pembuatan  keputusan ekonomi,  social  dan  politik  sebagai  bukti  pertanggungjawaban  ( accountability ) dan pengelolaan ( stewardship ).
2. Untuk  memberikan  informasi  yang  digunakan  untuk  mengevaluasi  kinerja manajerial dan organisasi.
Mardiasmo ( 2018: 205) secara khusus, tujuan penyajian laporan keuangan oleh pemerintah daerah adalah sebagai berikut :
a. Memberikan  informasi  keuangan  untuk  menentukan  dan  memprediksi  aliran kas,  saldo  neraca,  dan  kebutuhan  sumber  daya  financial  jangka  pendek  unit pemerintah.
b. Memberikan  informasi  keuangan  untuk  menentukan  dan  memprediksi  kondisi ekonomi  suatu  unit  pemerintahan  dan  perubahan-perubahan  yang  terjadi didalamnya.
c. Memberikan  informasi  keuangan  untuk  memonitor  kinerja,  kesesuaianya dengan  peraturan  perundang-undangan,  kontrak  yang  telah  disepakati  dan ketentuan lain yang diisyaratkan.
d. Memberikan  informasi  bentuk  perencanaan  dan  penganggaran,  serta  untuk memprediksi  pengaruh  pemilikan  dan  pembelanjaan  sumber  daya  ekonomi terhadap pencapaian tujuan operasional.
e. Memberikan informasi untuk mengevaluasi kinerja dan organisasional.
Berdasarkan  PP  No.  71  Tahun  2010  tentang  Standar  Akuntansi  Pemerintah (SAP)  menyatakan  bahwa  pelaporan  keuangan  pemerintah  seharusnya  menyajikan informasi  bagi  para  pengguna  untuk  menilai  akuntabilitas  dan  membuat  keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, politik dengan cara :
1. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya keuangan.
2. Menyediakan  informasi  mengenai  kecukupan  penerimaan  periode  berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran
3. Menyediakan  informasi  mengenai  jumlah  sumber  daya  ekonomi  yang digunakan  dalam  kegiatan  entitas  pelaporan  serta  hasil-hasil  yang  telah dicapai.
4. Menyediakan  informasi  mengenai  bagaimana  entitas  pelaporan  mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
5. Menyediakan  informasi  mengenai  posisi  keuangan  dan  kondisi  entitas pelaporan  berkaitan  dengan  sumber-sumber  penerimaannya,  baik  jangka pendek  maupun  jangka  panjang  termasuk  yang  berasal  dari  pungutan  pajak dan pinjaman.
6. Menyediakan  informasi  mengenai  perubahan  posisi  keuangan  entitas pelaporan,  apakah  mengalami  kenaikan  atau  penurunan,  sebagai  akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.
Untuk  memenuhi  tujuan-tujuan  tersebut,  laporan  keuangan  menyediakan informasi  mengenai  pendapatan,  belanja,  transfer,  dana  cadangan,  pembiayaan, asset, kewajiban, ekuitas dana dan arus kas suatu entitas pelaporan.

## 6. Basis Akuntansi Pemerintah
Basis  akuntansi  merupakan  prinsip-prinsip  akuntansi  yang  menerapkan  kapan pengaruh  atas  transaksi  atau  kejadian  harus  diakui  untuk  tujuan  pelaporan keuangan.  Menurut  KSAP  PP  No.  71  Tahun  2010,  bahwa  basis  akuntansi  ada  2 (dua), yaitu:
a) Basis Kas (Cash Basis of Accounting)
Basis  Kas  merupakan  salah  satu  konsep  yang  sangat  penting  dalam akuntansi,  dimana  pencatatan  basis  kas  adalah  teknik  pencatatan  ketika transaksi  terjadi  dimana  uang  benar-benar  diterima  atau  dikeluarkan.  Dengan kata lain Akuntansi Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi  dan  peristiwa  lainnya  pada  saat  kas  atau  setara  kas  diterima  atau dibayar  yang  digunakan  untuk  pengakuan  pendapatan  belanja  dan pembiayaan.  Akuntansi  berbasis  kas  ini  tentu  memiliki  kelebihan  dan keterbatasan.  Kelebihan-kelebihan  akuntansi  berbasis  kas  adalah  laporan keuangan  berbasis  kas  memperlihatkan  sumber  dana,  alokasi,  dan penggunaan  sumber-sumber  kas,  mudah  untuk  dimengerti  dan  dijelaskan, pembuat  laporan  keuangan  tidak  membutuhkan  pengetahuan  yang  mendetail tentang  akuntansi  dan  tidak  memerlukan  pertimbangan  ketika  menentukan jumlah  arus  kas  dalam  suatu  periode.  Sementara  itu  keterbatasan  akuntansi berbasis  kas  adalah  hanya  memfokuskan  pada  arus  kas  dalam  periode pelaporan  berjalan,  dan  mengabaikan  arus  sumber  daya  lain  yang  mungkin berpengaruh pada kemampuan pemerintah untuk menyediakan barang-barang
danjasa-jasa  saat  sekarang  dan  saat  mendatang,  laporan  posisi  keuangan (neraca)  tidak  dapat  disajikan  karena  tidak  terdapat pencatatan  secara double entry ,  tidak  dapat  menyediakan  informasi  mengenai  biaya  pelayanan  ( cost  of service ) sebagai alat untuk penetapan harga ( pricing ), kebijakan kontrak publik, untuk kontrol dan evaluasi kinerja.

## b.   Basis Akrual
Teknik Basis Akrual memiliki fitur pencatatan dimana transaksi sudah dapat dicatat  karena  transaksi  tersebut  memiliki  implikasi  uang  masuk  atau  keluar  di masa  depan.  Transaksi  dicatat  pada  saat  terjadinya  transaksi  walaupun  uang belum  benar-benar  diterima  atau  dikeluarkan.  Dengan  kata  lain  basis  akrual digunakan  untuk  pengukuran  aset,  kewajiban  dan  ekuitas  dana.  Jadi  basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Basis akrual adalah : Suatu basis akuntansi dimana transaksi ekonomi atau peristiwa akuntansi diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat  terjadinya  transaksi  tersebut,  tanpa  memperhatikan  waktu  kas  diterima atau dibayarkan.
Dalam akuntansi berbasis akrual, waktu pencatatan ( recording) sesuai dengan saat  terjadinya  arus  sumber  daya,  sehingga  dapat  menyediakan  informasi  yang paling  komprehensif    karena  seluruh    arus  sumber  daya  dicatat.  Basis  akrual menyediakan informasi yang paling komprehensif karena seluruh arus sumber daya dicatat,termasuk  transaksi  internal  dan  arus  ekonomi  lainnya.  Secara  sederhana, dikatakan  bahwa  penerapan  akuntansi  berbasis  akrual  ditujukan  untuk  mengatasi ketidakcukupan  basis  kas  untuk  memberikan  data  yang  lebih  akurat.  Heather Thompson  dalam  Bambang  Widjajarso  (2010:97)  menyampaikan  beberapa  tujuan penggunaan basis akrual yakni sebagai berikut:
1. Untuk  meningkatkan  efisiensi  dan  efektivitas  sistem  keuangan  dalam  sektor publik.
2. Untuk  meningkatkan  pengendalian  fiskal,  manajemen  aset  dan  budaya  sector publik.
3. Untuk meningkatkan akuntabilitas dalam program penyediaan barang dan jasa oleh pemerintah.
4. Menyediakan  informasi  yang  lebih  lengkap  bagi  pemerintah  untuk  mengambil keputusan.
5. Untuk mereformasi sistem anggaran belanja.
6. Untuk  mencapai  tramsparasi  yang  lebih  luas  atas  biaya  pelayanan  yang dilakukan oleh pemerintah.
Dengan  demikian,tujuan  penerapan  basis  akuntansi  akrual  pada  dasarnya untuk memperoleh informasi yang tepat atas jasa yang diberikan pemerintah dengan lebih transparan. Tujuan penerapan basis akrual lainnya adalah untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan pemerintah.
Manfaat-manfaat  penerapan  basis  akrual  menurut  H  Thompson  dalam Bambang Widjajarso (2010:101),akan mencakup hal-hal seperti:
a. Menyediakan gambaran yang utuh atas posisi keuangan pemerintah.
b. Menunjukkan  bagaimana  aktifitas  pemerintah  dibiayai  dan  bagaimana pemerintah dapat memenuhi kebutuhan kasnya.
c. Menyediakan  informasi  yang  berguna  tentang  tingkat  yang  sebenarnya
kewajiban pemerintah.
d. Meningkatkan daya pengelolaan aset dan kewajiban pemerintah.
e. Basis  akrual  sangat  familiar  pada  lebih  banyak  orang  dan  lebih  komprehensif dalam penyajian informasinya.

## 7. Komponen Laporan Keuangan
Peraturan  Pemerintah  No.  71  tahun  2010  tentang  standar  akuntansi pemerintahan  merupakan  pedoman  dalam  menyusun  laporan  keuangan  yang digunakan  sampai  saat  ini.  Basis  akuntansi  yang  digunakan  dalam  SAP  ini  adalah basis kas menuju akrual ( cash toward accrual ), dimana penggunaan basis kas untuk pengakuan  pendapatan,belanja,transfer,  dan  pembiayaan  serta  basis  akrual  untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana.

## 8.    Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010 Berbasis Akrual
Basis akuntansi berbasis Kas Menuju Akrual merupakan suatu pendekatan unik yang  dikembangkan  oleh  Indonesia  untuk  dapat  menyajikan  empat  laporan keuangan  pokok  yang  diamanatkan  Undang-Undang  (UU)  dan  disesuaikan  dengan kondisi  (peraturan,  sistem,  sarana  dan  prasarana,  serta  Sumber  Daya  Manusia)  di Indonesia  yang  sampai  dengan  tahun  2004  masih  menggunakan  pembukuan tradisional  ( single  entry )  berbasis  kas,  belum  menggunakan  akuntansi  modern ( double  entry )  sehingga  sangat  sulit  atau  bahkan  tidak  mungkin  bila  langsung menerapkan akuntansi modern berbasis akrual. Basis kas menuju akrual relatif tidak dikenal di negara-negara lain, yang merupakan pendekatan transisi dari kas menuju akrual  yang  berhasil.  Basis  kas  menuju  akrual  ini  pada  dasarnya  merupakan  suatu pendekatan  Basis  Akuntansi Modified  Accrual, sistem  akuntansi  dan  aplikasi komputer yang digunakan dan dikembangkan sendiri.
Pada Tahun 2005, pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24  Tahun  2005  tentang  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  (SAP)  yang  mengatur mengenai pengakuan pendapatan dan belanja  menggunakan basis kas, sedangkan untuk aset, kewajiban, dan ekuitas menggunakan basis akrual. Untuk menghasilkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang sesuai dengan SAP, Pemerintah juga  mengembangkan  Sistem  Akuntansi  Pemerintah  Pusat  berbasis  kas  menuju akrual.  Untuk  penyeragaman  mekanisme  penyajian  informasi  pendapatan  dan belanja  secara  akrual,  diterbitkan  Peraturan  Dirjen  Perbendaharaan  (Perdirjen) Nomor  62  Tahun  2009  tentang  Tata  Cara  Penyajian  Informasi  Pendapatan  dan Belanja secara Akrual pada Laporan Keuangan.
Penyusunan laporan keuangan dengan akuntansi berbasis Kas Menuju Akrual, pemerintah pusat saat ini sudah dapat menyediakan laporan keuangan sebagaimana diamanatkan  UU,  Kementerian/Lembaga  juga  telah  dapat  mengimplementasikan relatif  cukup  baik  dan  telah  cukup  baik  menyediakan  informasi  akrual  walaupun secara periodik dan dengan usaha-usaha tambahan yang tidak berdasarkan sistem.
Namun  ada  beberapa  hal  yang  belum  bisa  dipenuhi  dengan  akuntansi  Kas Menuju  Akrual.  Hal  pertama  adalah  laporan  keuangan  berbasis  kas  menuju  akrual belum  memperlihatkan kinerja pemerintah secara keseluruhan, saat ini hanya fokus pada sumber daya keuangan berupa kas ( financial assets) . Laporan keuangan juga tidak  menggambarkan  beban  keuangan  yang  sesungguhnya,  karena  beban  yang diakrualkan (misalnya beban penyusutan, beban penyisihan piutang tak tertagih, dan beban  yang  terutang  lainnya)  tidak  diinformasikan  dalam  Laporan  Realisasi Anggaran  maupun  laporan  lainnya,  hanya  memberikan  gambaran  parsial  bukan
menyeluruh tentang keuangan negara sesuai maksud UU 17 Tahun 2003. Selain itu laporan keuangan berbasis Kas Menuju Akrual juga kurang memberikan rekam jejak atas  perubahan  nilai  ekuitas  pemerintah,  karena  setiap  transaksi  terkait  aset  dan kewajiban  akan  langsung  membebani  ekuitas.  Dengan  demikian  informasi  akrual hanya  dapat  disajikan  secara  periodik  yaitu  pada  saat  pelaporan  (semester  dan tahunan).  Bila  sewaktu-waktu  dibutuhkan  informasi  hak  dan  kewajiban  maka diperlukan usaha-usaha tambahan yang tidak berdasarkan sistem  ( by system ). Sedangkan  Kelebihan  Basis  akrual  adalah  dapat  menyediakan  laporan keuangan  sebagaimana  diamanatkan  UU,  Kementerian/Lembaga  telah  dapat mengimplementasikan  relatif  cukup  baik  dan  telah  menyediakan  informasi  akrual walaupun  secara  periodik  dan  dengan  usaha-usaha  tambahan  yang  tidak berdasarkan sistem.
Kekurangan  yang  terjadi  dalam  penerapan  basis  akrual  adalah  Biaya  yang belum  dibayarkan  secara  kas,  akan  dicatat  efektif  sebagai  biaya  sehingga  dapat mengurangi  pendapatan  dan  tidak  ada  perkiraan  yang  tepat  kapan  kas  yang  belum dibayarkan oleh pihak lain dapat diterima. Adapun kelebihan dari basis akrual adalah Beban diakui saat terjadi transaksi sehingga informasi yang diberikan lebih andal dan terpercaya  dan  laporan  keuangan  dapat  dijadikan  sebagai  pedoman  dalam menentukan kebijakan dimasa datang dengan lebih tepat.

## 9. Sistem Informasi (Perangkat yang digunakan)
Menurut  Agus  Mulyanto  (2009  :  29)  mendefinisikan  sistem  informasi  sebagai suatu  komponen  yang  terdiri  dari  manusia,  teknologi  informasi,  dan  prosedur  kerja yang  memproses,  menyimpan,  menganalisis,  dan  menyebarkan  informasi  untuk mencapai  suatu  tujuan.  Sedangkan  Menurut  Yakub  (2012:20),  bahwa  Sistem informasi  merupakan  sebuah  susunan  yang  terdiri  dari  beberapa  komponen  atau elemen.
Dari  penjelasan  beberapa  ahli  diatas  maka  dapat  penulis  simpulkan  bahwa sistem  informasi  merupakan  suatu  komponen  yang  terdiri  dari  manusia,  teknologi dan prosedur kerja untuk mencapai suatu tujuan.
Menurut  Mustakini  (2009:42),  bahwa  sistem  informasi  mempunyai  enam  buah komponen, yaitu:
a. Komponen input atau komponen masukan, b. Komponen model, c. Komponen output atau komponen keluaran d. Komponen teknologi, e. Komponen basis data, f. Komponen kontrol atau komponen pengendalian.
Keenam komponen ini harus ada dan membentuk satu kesatuan. Jika satu atau lebih  komponen  tersebut  tidak  ada,  maka  sistem  informasi  tidak  akan  dapat melakukan  fungsinya,  yaitu  pengolahan  data  dan  tidak  dapat  mencapai  tujuannya, yaitu menghasilkan informasi yang relevan, tepat waktu dan akurat.

## C. METODE PENELITIAN
Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif  kualitatif. Moleong (2010:11) metode deskriptif kualitatif artinya “Data yang dikumpulkan bukan berupa data angka,melainkan data yang berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen  pribadi,  catatan  atau  memo  peneliti  dan  dokumen  resmi  lain  yang

## mendukung”.

## 1) Variabel Penelitian
Menurut  Sugiyono  (2017:38)  menyebutkan  bahwa  variabel  penelitian  adalah “Segala  sesuatu  yang  berbentuk  apa  saja  yang  ditetapkan  oleh  peneliti  untuk mempelajari  sehingga  diperoleh  informasi  tentang  hasil  tersebut,kemudian ditarik kesimpulan”.
Dalam  penelitian  ini,  variabel  yang  digunakan  adalah  Standar  Akuntansi Pemerintahan  dengan  definisi  operasional  prinsip-prinsip  Akuntansi  yang diterapkan  dalam  menyusun  dan  menyajikan  laporan  keuangan  pemerintahan, indikatornya  dapat  diukur  dari  sumber  daya  manusia,  alat/perangkat  yang memadai  dan  komitmen  organisasi  dalam  menerapkan  peraturan  yang  telah ditetapkan  oleh  pemerintah.  Secara  ringkas,  variabel  dan  definisi  operasional dapat dituangkan sebagai berikut :

## Tabel Variabel Dan Definisi Istilah
No Variabel Definisi Operasional Indikator 1. Standar Akuntansi Pemerintah prinsip-prinsip Akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintahan. -    Laporan Realisasi Anggaran (LRA) -    Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) -    Neraca -    Laporan Operasional (LO) -    Laporan Arus Kas (LAK) -    Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) -    Catatan atas Laporan Keuangan

## 2)  Populasi
Menurut  Sugiyono  (2012:61),  yaitu  sebagai  berikut: “Populasi  adalah  wilayah generalisasi  yang  terdiri  atas:  obyek/subyek  yang  mempunyai  kualitas  dan karakteristik  tertentu  yang  ditetapkan  oleh  peneliti  untuk  dipelajari  dan kemudian ditarik kesimpulannya”. Populasi dalam penelitian ini adalah Laporan Keuangan  di  Dinas  Pekerjaan  Umum  Bina  Marga  dan  Tata  Ruang  Provinsi Sumatera Selatan
3)  Sampel Menurut  Sugiyono  (2012:62)  sampel  adalah  “Bagian  dari  jumlah  dan karakteristik  yang  dimiliki  oleh  populasi tersebut”.  Sampel  yang  digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan Keuangan di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga  dan  Tata  Ruang  Provinsi  Sumatera  Selatan  Tahun  Anggaran  2015  s/d 2018 .

## 4)  Teknik Pengumpulan Data
Menurut  Semiawan  (2010:103)  teknik  pengumpulan  data  adalah  sebagai berikut :
a)  Wawancara
Wawancara  (interview)  adalah  suatu  kejadian  atau  suatu  proses  interaksi antara pewawancara (interviewer) dan sumber informasi atau orang yang di wawancarai (interviewee) melalui komunikasi langsung
b)  Metode Observasi (Pengamatan)
Observasi berarti mengumpulkan data langsung dari lapangan.

## c)  Metode Dokumentasi
Metode  dokumentasi  adalah  metode  pengumpulan  data  yang  digunakan untuk  menelusuri  data  historis.  Dokumen  tentang  orang  atau  sekelompok orang,  peristiwa  atau  kejadian  dalam  situasi  sosial  yang  sangat  berguna dalam penelitian kualitatif
d)  Angket ( Questioner )
Angket adalah responden mengisi kuesioner yang disusun oleh peneliti.
Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi.

## 5)  Teknik Analisis Data
Menurut  Silalahi  (2010:304)  metode  analisis data ini  terbagi  menjadi  dua  yaitu sebagai berikut :
 Metode analisis kualitatif berupa catatan-catatan yang biasanya cenderung banyak sehingga memerlukan waktu yang cukup lama untuk menganalisisnya  secara  seksama.  Dalam  analisis  data  kualitatif  adalah penyajian data dimana berarti sebagai sekumpulan informasi yang tersusun yang  memberi  kemungkinan  akan  adanya  penarikan  kesimpulan  dan pengambilan tindakan tertentu.
 Metode analisis kuantitatif menggunakan data statistik dan dapat dilakukan dengan  cepat.  Metode  kuantitatif  ini  menggunakan  statistik  sebagai  alat analisis datanya.
Dalam Penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis data yaitu analisis deskriptif  kualitatif  dengan  menggunakan  pendekatan  deskriptif.  Metode  ini memaparkan  sesuatu  dengan  cara  mendeskripsikan,  mencatat,  menganalisis dan menginterpretasikan kondisi yang saat ini terjadi. Metode analisis deskriptif sesuai  dengan  hakikatnya  adalah  data  yang  telah  terkumpul  kemudian diseleksi,  dikelompokkan,  dilakukan  pengkajian,  intepretasi  dan  disimpulkan. Selanjutnya hasil kesimpulan itu dideskripsikan. Adapun langkah-langkah yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut :
a)  Melakukan wawancara dengan informan mengenai laporan keuangan yang diperlukan dalam penelitian ini.
b)  Membandingkan  data  wawancara  antar  informan  yang  satu  dengan  yang lainnya.
c)  Membandingkan  data  wawancara  dengan  dokumentasi  yang  telah dikumpulkan.
d)  Menarik kesimpulan.

## D. HASIL PENELITIAN
1) Penerapan  SAP  di  Dinas  PU  Bina  Marga  dan  Tata  Ruang  Provinsi Sumatera Selatan
Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  tahun  2010  tentang  Standar  Akuntansi Pemerintahan,  berbuah  keputusan  penghapusan  standar  akuntansi  pemerintah nomor 24 tahun 2005 berbasis kas menuju akrual. Sejalan dengan amanat Undang- undang  No.  17  tahun  2003  tentang  Keuangan  Negara  dan  Undang-Undang  No.  1 Tahun  2004  tentang  Pembendaharaan  Negara,  maka  Pemerintah  Pusat  akan menerapkan  akuntansi  berbasis  akrual.  Pasal  12  dan  13  UU  No.  1  tahun  2004
tentang  Pembendaharaan  Negara  menyatakan  bahwa  pendapatan  dan  belanja dalam  APBN  dicatat  menggunakan  basis  akrual.  Hal  ini  didasarkan  atas pertimbangan bahwa basis akrual dapat memberikan informasi keuangan yang lebih lengkap  daripada  basis  lainnya,  terutama  untuk  informasi  piutang  dan  utang pemerintah.  Selain  itu,  laporan  keuangan  berbasis  akrual  juga  menyediakan informasi  mengenai  kegiatan  operasional  pemerintah,  evaluasi  efisiensi  dan efektivitas serta ketaatan terhadap peraturan.
Penerapan  standar  akuntansi  pemerintah  (SAP)  berbasis  akrual  penuh selambat-lambatnya  dimulai  tahun  2015.  Sebagaimana  disebutkan  dalam  peraturan pemerintah No 71 Tahun 2010 pasal 1 ayat (8) bahwa yang dimaksud SAP berbasis akrual  adalah  standar  akuntansi  pemerintahan  yang  mengakui  pendapatan,  beban, aset,  utang  dan  ekuitas  dalam  pelaporan  finansial  berbasis  akrual,  serta  mengakui pendapatan,  belanja,  dan  pembiayaan  dalam  pelaporan  pelaksanaan  anggaran berdasarkan basis yang diterapkan dalam APBN/APBD.
Dinas  Pekerjaan  Umum  Bina  Marga  dan  Tata  Ruang  Provinsi  Sumatera Selatan sebagai salah satu entitas pelapor dalam penyajian laporan keuangan pada tahun  2014  masih  menggunakan  PP  24  tahun  2005  berdasarkan  Accrual  Ke  Kas. Sementara  pada  akhir  2015  Dins  Pekerjaan  Umum  Bina  Marga  dan  Tata  Ruang Provinsi  Sumatera  Selatan  telah  mulai  menerapkan  PP  Tahun  71  2010  tentang laporan  keuangan  berdasarkan  akrual  meskipun  tidak  sepenuhnya  dengan menyiapkan  sumber  daya  manusia  yang  kompeten,  SIMDA  yang  merupakan perangkat  dukungan  dan  Organisasi  Komitmen.  Laporan  keuangan  telah  disajikan pada  tahun  2015  meliputi laporan  realisasi anggaran,  neraca  dan laporan  arus  kas. Laporan keuangan adalah:
 Laporan Realisasi Anggaran
Laporan  Realisasi  Anggaran  mengungkapkan  kegiatan  keuangan  pemerintah pusat/daerah  yang  menunjukkan  ketaatan  terhadap  APBN/APBD.  Laporan Realisasi  Anggaran  menyajikan  ikhtisar  sumber,  alokasi  dan  penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah dalam satu periode pelaporan.
 Neraca
Neraca  menggambarkan  posisi  keuangan  suatu  entitas  pelaporan  mengenai aset,kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
 Laporan Arus Kas Laporan  Arus  Kas  menyajikan  informasi  kas  sehubungan  dengan  aktivitas operasi,  investasi,  pendanaan,  dan  transitoris  yang  menggambarkan  saldo awal,  penerimaan,  pengeluaran,  dan  saldo  akhir  kas  pemerintahpusat/daerah selama  periode  tertentu.  Unsur  yang  dicakup  dalam  Laporan  Arus  Kas  terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas.

## 2) Proses  Realisasi  Anggaran  di  Dinas  PU  Bina  Marga  dan  Tata  Ruang Provinsi Sumatera Selatan
Setelah  keluar  Surat  Perintah  Pencairan  Dana  (SP2D)  dari  Kantor  BPKAD kemudian  bagian  keuangan  Dinas  PU  Bina  Marga  dan  Tata  Ruang  Provinsi Sumatera  Selatan  mengeluarkan  kwitansi  panjar  yang  di  tandatangan  oleh Bendahara  Pengeluaran  dan  Bendahara  Pengeluaran  Pembantu  yang  akan diserahkan  ke  masing-masing  Pemegang  Uang  Muka  Kerja  (PUMK)  selanjutnya diserahkan  ke  Pejabat  Pembuat  Komitmen  (PPK)  untuk  digunakan  sesuai  rencana belanja yang akan direalisasikan.

## Gambar Bagan Arus

## 3) Pencatatan  dan  Pembukuan  Laporan  Keuangan  di  Dinas  PU  Bina  Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan
Pencatatan  dan  Pembukuan  dibuat  diinput  oleh  Bendahara  Pengeluaran Pembantu  total  kwintansi  seluruh  belanja  dicatat  di  Buku  Pembantu  Panjar  yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Bendahara Pengeluaran dan bendahara Pengeluaran Pembantu selanjutnya seluruh kwintansi per item dicatat di Buku  Kas  Umum  (BKU)  beserta  nilai  seluruh  pajak  yang  dipotong  yang ditandatangan oleh Pejabat Pembuat Komitmen  (PPK) dan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP). Setelah dicatat di buku pembantu panjar dan buku kas umum baru dibuat  neraca  dan  laporan  realisasi  anggaran  yang  ditandatangan  oleh  bendahara pengeluaran pembantu.

## Gambar Bagan Arus

## 4) Alat Yang Digunakan Dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual
Dalam  rangka  mendukung  penerapan  basis  akuntansi  akrual,  penggunaan teknologi  yang  andal  sangat  diperlukan  guna  mendukung  keberhasilan  pengolahan data  baik  pada  masa  transisi  maupun  masa  penerapan  basis  akrual  secara  penuh. Penggunaan  alat  yang  memadai  dalam  menerapkan  standar  akuntansi  berbasis akrual  diarahkan  untuk  mengembangkan  sistem  akuntansi  dalam  rangka mempermudah pegawai dalam  menginput dan mengolah data keuangan yang akan disajikan didalam laporan keuangan.
Dinas  PU  Bina  Marga  dan  Tata  Ruang  Provinsi  Sumatera  Selatan  telah
SP2D Bag. Keuangan Dinas PU BM Kwitansi panjar Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) PUMK
Jumlah Kwitansi Buku Pembantu Panjar Buku Kas Umum (BKU) Neraca Laporan Realisasi Anggaran
menyiapkan  sistem  untuk  membuat  laporan  keuangan  yang  diberikan  oleh  pusat. Aplikasi  bernama  SIMDA  merupakan  Sistem  Informasi  Manajemen  Daerah  yang berbasis  akrual.  Aplikasi  SIMDA  dapat  diimplementasikan  menggunakan  teknologi, client/server dari  penyusunan  anggaran  dan  pertanggungjawaban  keuangan  yang baik.  Sebelumnya,  aplikasi  SIMDA  yang  digunakan  adalah  SIMDA  versi  2.7.1 Berbasis  Kas  Menuju  Akrual  Sedangkan  pada  tahun  2015  telah  menggunakan SIMDA versi 2.7.7 Berbasis Akrual. Dengan adanya aplikasi SIMDA versi 2.7.7 maka pengelolaaan laporan keuangan akan lebih mudah dilaksanakan.

## E. PEMBAHASAN
1) Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berdasarkan PP No. 71 Tahun  2010  Pada  Dinas  Pekerjaan  Umum  Bina  Marga  dan  Tata  Ruang Provinsi Sumatera Selatan
Proses  pengajuan  dan  pencaiaran  dana  di  Dinas  PU  Bina  Marga  dan  Tata Ruang  Provinsi  Sumatera  Selatan  berdasarkan  peraturan  pemerintah  daerah masing-masing dengan melampirkan semua berkas lampiran-lampiran yang berlaku pada peraturan daerah tersebut.
Realisasi  anggaran  di  Dinas  PU  Bina  Marga  Provinsi  Sumatera  Selatan  tidak berdasarkan PP No.71 Tahun 2010 karena di Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi  Sumatera  Selatan  pendapatan  di  kas  tidak  digunakan  untuk  membayarkan utang seperti yang tercantum didalam peraturan PP No.71 Tahun 2010 karena setiap akhir  tahun  antara  rencana  dan  realisasi  harus  habis  terserap  sampai  100% sehingga tidak ada dana yang terdapat didalam  kas bendahara.  Hal ini dikarenakan jika  seandainya  masih  terdapat  sisa  atau  kelebihan  anggaran  pada  tahun  yang bersangkutan,  maka  besar  kemungkinan  akan  diadakan  pengurangan  dana  pada tahun  berikutnya,  sesuai  dengan  mata  anggaran  yang  mengalami  sisa  anggaran. Kondisi seperti ini tentunya sangat tidak baik untuk kelanjutan suatu kegiatan, maka untuk  mengefektifkan  suatu  kegiatan  maka  dana  yang  tersedia  juga  harus  sesuai dengan besarnya anggaran kegiatan.
Pencatatan  dan  pembukuan  laporan  keuangan  di  Dinas  PU  Bina  Marga  dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2014 tidak berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 karena didalam pencatatan pembukuan di Dinas PU Bina marga dan Tata Ruang hanya dibuat dalam bentuk necara dan laporan realisasi keuangan saja  sedangkan  dalam  PP  No.  71  Tahun  2010  komponen  laporan  keuangan pokoknya  terdiri  dari  Laporan  Anggaran,  Laporan  Realisasi  Anggaran,  Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.
Alat  yang  digunakan  dalam  menerapkan  Standar  Akuntansi  Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual di Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan  Tahun  Anggaran  2014  masih  menggunakan  sistem  manual  dengan melakukan  pencatatan  pembukuan  di  buku  pengawas  kredit  belum  diterapkanya aplikasi online seperti yang diterapkan di PP No. 71 tahun 2010 yaitu aplikasi SIMDA yang  digunakan  adalah  SIMDA  versi  2.7.1  Berbasis  Kas  Menuju  Akrual  Sedangkan pada tahun 2015 telah menggunakan SIMDA versi 2.7.7 Berbasis Akrual.

## 2) Komitmen Organisasi
Salah  satu  penyebab  kelemahan  penyusunan  Laporan  Keuangan  pada beberapa  Kementrian/lembaga  adalah  lemahnya  komitmen  pimpinan  Satuan  Kerja Perangkat  Daerah  (SKPD)  penerima  dana  Dekonsentrasi/Tugas  Pembantuan.
Kasubbag  Keuangan  mengungkapkan  bahwa  pimpinan  sangat  mendukung penerapan  basis  akrual  yang  telah  ditetapkan  oleh  pemerintah.  Diharapkan penerapan  standar  berbasis  akrual  ini  dapat  dilaksanakan  dengan  baik  sehingga laporan keuangan yang akan disajikan dapat transparan dan akuntabel.
Komitmen  Dinas  PU  Bina  Marga  dan  Tata  Ruang  Provinsi  Sumatera  Selatan dalam  menerapkan  basis  akrual  untuk  pelaporan  keuangan  sangat  mendukung peraturan ini dapat terlaksana dengan baik meskipun  pada prakteknya masih belum dapat  terlaksana  dengan  baik  karena  terdapat  beberapa  kendala  yang  harus dihadapi.  Akan  tetapi,  Dinas  PU  Bina  Marga  dan  Tata  Ruang  Provinsi  Sumatera Selatan  berkomitmen  untuk  terus  berusaha  belajar  dan  berlatih  dalam  penerapan SAP  berbasis  akrual  dalam  pelaporan  keuangan.  Adapun  bentuk  perbaikan  yang dilakukan  oleh  Dinas  PU  Bina  Marga  dan  Tata  Ruang  Provinsi  Sumatera  Selatan terhadap  para  pegawainya  antara  lain  yaitu  dengan  cara  mengikuti  pelatihan- pelatihan,  diklat  dan  sosialisasi  yang  diadakan  oleh  BPKAD  yang  berkaitan  dengan penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA).
F.

## 3) Rencana Strategis Dalam Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual
Dalam  menerapkan  PP  No.71  tahun  2010  dan  untuk  memenuhi  ketentuan Pasal 10 ayat (2) Permendagri No.64 Tahun 2013 tentang Penerapan SAP Berbasis Akrual  Pada  Pemerintah  Daerah  yang  mengharuskan  penerapan  SAP  Berbasis Akrual  pada  pemerintah  daerah  paling  lambat  mulai  Tahun  2015,  Dinas  PU  Bina Marga  dan  Tata  Ruang  Provinsi  Sumatera  Selatan  menyadari  sepenuhnya  bahwa penerapan SAP dalam menyajikan laporan keuangan di setiap kementerian/lembaga maupun  daerah  sangat  wajib  segera  dilaksanakan.  Adanya  audit  yang  akan dilakukan oleh BPK berperan terhadap opini yang akan diberikan BPK atas laporan keuangan.  Dasar  BPK  melakukan  audit  adalah  SAP,  sehingga  penyusunan laporan keuangan  harus  berprinsip  pada  transparansi  dan  akuntabilitas.  Dinas  PU  Bina Marga  dan  Tata  Ruang  Provinsi  Sumatera  Selatan  yang  dalam  hal  ini  penggunaan aplikasi  SIMDA  keuangan  yang  sudah  mengakomodir  sistem  akuntansi pemerintahan  berbasis  akrual,  diharapkan  dapat  menunjang  kesiapan  untuk  lebih mapan  dan  mantap  dalam  menerapkan  SAP  Berbasis  Akrual  dalam  menyajikan laporan  keuangan.  Dengan  hal  ini,  Dinas  PU  Bina  Marga  dan  Tata  Ruang  Provinsi Sumatera  Selatan  menunjukan  komitmen  dan  apresiasi  nyata dalam  melaksanakan dan/atau  menerapkan  peraturan  pemerintah  untuk  menerapkan  SAP.  Berbasis Akrual yang diharapkan dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih akuntabel dan transparan.

## G. KESIMPULAN DAN SARAN

## 1) Kesimpulan
Berdasarkan hasil pembahasan penelitian ini, maka ditarik kesimpulan bahwa:
a)  Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan di Dinas PU Bina Marga  dan Tata Ruang  Provinsi  Sumatera  Selatan  pada  Tahun  Anggaran  2018  belum menerapkan PP No. 71 Tahun 2010 karena dalam pencatatan dan pembukuan laporan keuangan cuma terdapat komponen laporan realisasi anggaran, necara dan laporan arus kas sedangkan komponen laporan keuangan yg berdasarkan PP  No.  71  Tahun  2010  yang  lainnya  belum  ada  dan  SAP  di  Dinas  PU  Bina Marga  dan  Tata  Ruang  belum  berbasis  akrual  karena  transaksi  dicatat  pada saat  terjadinya  transaksi  uang  masuk  dan  keluar  harus  sama  antara  yang diterima dengan yang dikeluarkan pada saat terjadinya transaksi.
b)  Sistem  informasi  pada  Dinas  PU  Bina  Marga  dan  Tata  Ruang  Provinsi Sumatera  Selatan  telah  menggunakan  SIMDA  Versi  2.7.7  cukup  membantu dalam penerapan pelaporan keuangan.
c)  Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan berkomitmen untuk  menerapkan  pelaporan  keuangan  berbasis  akrual  dengan  melalui pelatihan-pelatihan  dalam  bentuk  diklat  dan  sosialisasi  yang  diadakan  oleh BPKAD  yang  berkaitan  dengan  penerapan  Sistem  Informasi  Manajemen Daerah (SIMDA).

## 2) Saran
Berdasarkan  kesimpulan  diatas    maka  peneliti  menyarankan  hal-hal  sebagai berikut :
a)  Hendaknya  Dinas  PU  Bina  Marga  dan  Tata Ruang  Provinsi  Sumatera  Selatan menerapkan  PP  No.71  Tahun  2010  pada  penyusunan  laporan  keuangan. Setiap  komponen-komponen  laporan  keuangan  harus  diterapkan  secara lengkap agar mempermudah dalam proses pemeriksaan laporan keuangan.
b)  Penggunaa  aplikasi  SIMDA  harus lebih dioptimalkan lagi,,  baik oleh  penyusun maupun  pengguna,  agar  laporan  keuangan  yang  dihasilkan  lebih  akurat  dan lebih handal.
c)  Hendaknya Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan, selalu  melakukan  penyempurnaan  /  perbaikan  dalam  penerapan  PP  No.71 tahun  2010  dalam  penyusunan  laporan  keuangan,  sehingga  penerapan Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual pas diimplementasikan dalam struktur pemerintahan.

## DAFTAR PUSTAKA
Bastian  Indra,  2010, Akuntansi  SektorPublik  Suatu  Pengantar ,  Edisi  Ketiga, Erlangga: Jakarta.
Mulyanto,  Agus,  2009, Sistem  Informasi  Konsep  dan  Aplikasi, Pustaka  Pelajar: Yogyakarta.
Mardiasmo, 2018, Akuntansi Sektor Publik , ANDI: Yogyakarta.
Moleong, Lexy, 2010, Metodologi Penelitian Kualitatif, Penerbit PT Remaja
Rosdakarya : Bandung
Mustakini,  Jogiyanto  Hartono,  2009, Sistem  Informasi  Teknologi ,  Andi  Offset: Yogyakarta.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negri  Nomor  13  Tahun  2006  Tentang  Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  8  Tahun  2006  tentang  Pelaporan  Keuangan  dan Kinerja Instansi Pemerintah.
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Indonesia.
Renyowijoyo,  Muindro,  2010, Akuntansi  Sektor  Publik –  Organisasi  Non  Laba .  Edisi Kedua, Mitra Wacana Media : Jakarta.
Semiawa,  C.  R.  (2010). Metode  Penelitian  Kualitatif  Jenis,  Karakteristik  dan Keunggulannya. Grasindo: Jakarta
Silalahi, U, 2010, Metode Penelitian Sosial , Unpar Press: Bandung.
Sugiyono, 2017, Memahami Penelitian Kualitatif , Alfabeta: Bandung.
Widjajarso,  Bambang,2008, Penerapan  Basis  Akrual  Pada  Akuntansi  Pemerintah Indonesia : Sebuah Kajian Pendahuluan.
Yakub, 2012, Pengantar Sistem Informasi , Graha Ilmu: Yogyakarta.