## IMPROVING  EMPLOYEE  COMPETENCY  IN  DEVELOPING  AND  IMPLEMENTING STANDARD  OPERATIONAL  PROCEDURES  THROUGH  NADIME

## PENINGKATAN  KOMPETENSI  PEGAWAI  DALAM  MENYUSUN  DAN MELAKSANAKAN  STANDAR  OPERASIONAL  PROSEDUR  MELALUI TAHAPAN  NADIME

## Heni Mardiningsih
Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Surabaya E-mail : heni.muttaqien@gmail.com
The purpose of this study was to describe the stages of Need Assessment, Development, Implementation, Monitoring  and Evaluation  (NADIME)  in compiling  and  implementing  SOP according  to  the standard  that determine by Ministry of Religion. This study was also determined to understand the improvement of employee competencies  through  the  stages  of  Need  Assessment,  Development,  Implementation,  Monitoring  and Evaluation in compiling and implementing SOP at MTsN 3 Ponorogo. The method used in this research is descriptive qualitative. Based on the phenomena described in natural words based on interview techniques, observation  and  documentation.  The  results  of  the  research data  analysis  shows  that  there  is  a  gradual increase  in  employee  competence  in  compiling  and  implementing  SOP  significantly,  through  the  initial stages of understanding the concept of SOP preparation and development based on the Ministry of Religion’s technical guidelines number 168 of 2010, increasing the ability to identify SOP needs, establishing an SOP development team to obtain input from information from users of madrasah services as well as refining SOP, implementing SOP in daily tasks at madrasahs and conducting monitoring and evaluation in monitoring SOP implementation.
Keyword : Employee  competencies,  SOP,  NADIME
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mendeskripsikan  penerapan  tahapan-tahapan Need  Assessment, Development,  Implementation,  Monitoring  and  Evaluation (NADIME)  dalam  menyusun  dan  melaksanakan SOP sesuai  dengan standar yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama. Penelitian ini juga bertujuan mengetahui  peningkatan  kompetensi  pegawai  melalui  tahapan-tahapan Need  Assessment,  Development, Implementation, Monitoring and Evaluation dalam menyusun dan melaksanakan SOP di MTsN 3 Ponorogo. Adapun  metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  kualitatif  deskriptif,  berdasarkan  fenomena  yang dideskripsikan  dalam  bentuk  kata-kata  yang  alamiah  berdasarkan  teknik  wawancara,  observasi  dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada peningkatan kompetensi pegawai secara bertahap dalam  menyusun  dan  melaksanakan  SOP  secara  signifikan,  melalui  tahap  awal  dalam  memahami  konsep penyusunan  dan  pengembangan  SOP  berdasarkan  petunjuk  teknis  Kementerian  Agama  nomor  168  tahun 2010, peningkatan kemampuan mengidentifikasi kebutuhan SOP, melakukan pembentukan tim pengembangan SOP untuk mendapatkan masukan informasi dari pengguna layanan madrasah serta menyempurnakan SOP, melakukan penerapan SOP dalam tugas sehari-hari di madrasah dan melakukan monitoring dan evaluasi dalam memantau pelaksanaan SOP.
Kata  Kunci : Kompetensi pegawai,  SOP, NADIME

## ABSTRACT
ABSTRAK

## PENDAHULUAN A. Latar  Belakang
Berdasarkan  peraturan  Presiden  No.  81 Tahun  2010  tentang Grand  Design Reformasi Birokrasi  2010-2025,  bahwa  penerapan reformasi  birokrasi  di  lingkungan  Kementerian Agama  Provinsi  Jawa  Timur  dilakukan  untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Adapun bentuk  peningkatan  kualitas  pelayanan  adalah perbaikan  dan  penyempurnaan  proses penyelenggaraan  administrasi  pemerintahan sehingga  mencerminkan  birokrasi  yang  mampu menjalankan  fungsi  pelayanan  umum  yang memuaskan, berkualitas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.  Dalam  mewujudkan pelayanan yang berkualitas dibutuhkan Standar Operasional  Prosedur  (SOP)  sebagai  petunjuk teknis  bagi  para  pegawai  dalam  melaksanakan tugas  pelayanan  sesuai  dengan  standar  yang telah  ditentukan.  SOP  digunakan  sebagai  alat ukur dalam mencapai mutu pelayanan yang dilaku- kan  oleh  pegawai.  Untuk  menyusun  dan melaksanakan SOP dibutuhkan partisipasi penuh dari semua unsur pegawai yang ada dalam Lembaga pendidikan, khususnya di madrasah-madrasah di Jawa Timur. Kementerian Agama mengeluarkan Pedoman  Penyusunan  SOP  Nomor  168  Tahun 2010  untuk  memberikan  petunjuk  kepada Lembaga  Pendidikan  di  bawah  naungannya dalam menyusun dan melaksanakan SOP.
Berdasarkan  hasil  pra  penelitian  yang dilakukan oleh peneliti dapat dinyatakan bahwa penyusunan  SOP  pada  madrasah-madrasah  di Jawa  Timur  belum  menghasilkan  dokumen  SOP yang sesuai dengan petunjuk yang sudah ditetap- kan  oleh  Kementerian  Agama,  begitu  juga dengan  pelaksanaan  SOP  yang  belum  maksimal penggunaannya  sebagai  petunjuk  teknis pegawai  dalam  melakukan  pekerjaan  sehari- hari. Permasalahan yang tersebut di atas diper- oleh  dari  tugas  penyusunan  SOP  yang  dikirim oleh peserta Pelatihan Di Wilayah Kerja (PDWK) Pelayanan  Publik  di  Kabupaten/Kota  di Jawa  Timur,  baik melalui  tatap  muka  langsung maupun  lewat Learning  Management  System (LMS) Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Surabaya.  Hasil  wawancara  juga  menunjukkan bahwa  peserta  dalam  menyusun  SOP  lebih
cenderung  mengambil  contoh-contoh  SOP  yang diperoleh  dari searching di  internet,  dari  pada menyusun  sendiri.  Peserta  menyatakan  kurang paham dalam menyusun SOP, terlalu rumit dalam membuat SOP dari beberapa bidang, keterbatasan waktu  dalam  menyusun  SOP  dan  tidak  ada  tim penyusun SOP di madrasah, peserta beranggapan bahwa  SOP  sebagai  kelengkapan  dokumentasi akreditasi saja. Guru maupun staf dalam melaku- kan tugas sehari-hari di madrasah tidak berdasar- kan SOP yang telah disusun bahkan dokumen SOP tersebut tersimpan rapi di almari dan dikeluarkan jika ada tim akreditasi yang datang ke madrasah.
Berdasarkan  pengamatan  selama  proses pembelajaran di kelas, dan dokumen yang dikirim petugas  di  LMS,  serta  hasil  wawancara  dengan peserta (dilakukan bulan Agustus dan September 2020),  menyatakan  bahwa  peserta  tidak memiliki  kompetensi dalam  penyusunan SOP,  hal ini tidak sesuai dengan pendapat Mulyasa (2004 : 37-38), bahwa pengetahuan, keterampilan, nilai, sikap  yang  direfleksikan  dalam  kebiasaan  ber- pikir  dan  bertindak.  Situasi  sosial  tersebut menarik peneliti untuk memberikan pendampingan kepada  peserta  agar  memiliki  kompetensi  dalam penyusunan  dan  pelaksanaan  SOP  sesuai  dengan petunjuk teknis penyusunan SOP 168 tahun 2010 melalui  beberapa  tahapan,  yang  terdiri  dari penilaian kebutuhan SOP (SOP Need Assessment ), Pengembangan SOP (SOP Development ), penerapan SOP  (SOP Implementation ),  monitoring  dan evaluasi  SOP  (SOP Monitoring  and  Evaluation ). Pendampingan melalui workshop dilakukan  untuk mengembangkan   kesanggupan berfikir dan bekerja bersama-sama secara kelompok  ataupun bersifat perseorangan  untuk  membahas  dan  memecahkan segala permasalahan   yang   ada   baik   mengenai masalah-masalah   yang bersifat teoritis maupun yang bersifat  praktis  dengan  tujuan  untuk  dapat meningkatkan  kualitas  kompetensi  pegawai dalam  melaksanakan  tugas  (Sahertian  dan Mataheru,  1981  :  108).  Berdasarkan  latar belakang masalah yang sudah dijelaskan di atas, maka  fokus  penelitian  ini  adalah:  Bagaimana penerapan  tahapan-tahapan  Need  Assessment, Development,  Implementation,  Monitoring  and Evaluation?  Apakah  tahapan-tahapan Need Assessment,  Development,  Implementation,
Monitoring  and  Evaluation dapat  meningkat- kan  kompetensi  pegawai  dalam  menyusun dan  melaksanakan  SOP?  Dan  tujuan  dari penelitian  ini  adalah  untuk  mendeskripsikan penerapan  tahapan-tahapan Need  Assessment, Development,  Implementation,  Monitoring and Evaluation dalam menyusun dan melaksana- kan SOP sesuai dengan standar yang telah ditetap- kan oleh Kementerian Agama, serta mengetahui peningkatan  kompetensi  pegawai  melalui tahapan-tahapan Need Assessment, Development, Implementation,  Monitoring  and  Evaluation dalam  menyusun  dan  melaksanakan  SOP  di MTsN  3  Ponorogo.  Adapun  manfaat  penelitian ini  secara  teoritis  dapat  menambah  wawasan dan  pengembangan  kompetensi  widyaiswara dalam  melakukan  proses  pembelajaran  pada pelatihan pelayanan publik dan kajian penelitian lanjutan,  serta  menjadi  dasar  bagi  pegawai yang  ada  di  madrasah  dalam  menyusun  dan melaksanakan  SOP  sebagai  petunjuk  teknis dalam melakukan tugas sehari-hari di madrasah. Berdasarkan  fokus  penelitian  yang  telah dikemukakan  di  atas  maka  peneliti  tertarik untuk  meneliti  peningkatan  kompetensi pegawai  dalam  menyusun  dan  melaksanakan SOP melalui NADIME di MTsN 3 Ponorogo.

## KAJIAN  TEORI

## A. Peningkatan  Kompetensi  Pegawai
Kompetensi  merupakan  kemampuan  dan kemauan  dalam  melaksanakan  tugas  dengan kinerja yang efektif dan efisien untuk mencapai tujuan  organisasi  (Hutapea  dan  Thoha,  2008  : 28).  Berdasarkan Keputusan  Kepala  BKN 46  A/ 2003,  mengartikan  kompetensi  merupakan karakteristik dan kemampuan yang dimiliki oleh PNS  yang  berupa  keterampilan,  pengetahuan serta  sikap  perilaku  yang  dibutuhkan  dalam pelaksanaan  tugas  jabatannya,  sehingga  PNS dapat  menjalankan  tugas  jabatannya  secara profesional, efektif dan efisien.
Hasil  penelitian  (Mulyadi,  2010) membuktikan  bahwa  variabel  kompetensi memiliki  pengaruh  yang  positif  dan  cukup signifikan  terhadap  tingkat  produktivitas  kerja pegawai.  Dalam  penelitiannya  diuraikan  bahwa kompetensi melalui indikator prestasi, melayani, memimpin, mengelola, berfikir, dan kepribadian
yang efektif memiliki  pengaruh terhadap tingkat produktivitas  kerja  sebesar  48,71  %  yang  mana pengaruh ini termasuk ke dalam kategori sedang. Selain  itu  hasil  penelitian  (Wasti,  2017)  juga membuktikan  bahwa  variabel  kompetensi memiliki  pengaruh  yang  positif  tetapi  tidak signifikan  terhadap  produktivitas  kerja  pegawai. Dalam penelitiannya diuraikan bahwa kompetensi melalui  sub  variabel  kemampuan  personal, kemampuan mengelola perubahan, dan kemampuan mengelola  budaya  kerja  memiliki  pengaruh sebesar 16,3 % yang mana pengaruh ini termasuk ke dalam kategori kecil.
Manfaat kompetensi yang disampaikan oleh Ruky (2006 : 107) adalah keterampilan, pengetahuan dan  karakteristik  yang  dibutuhkan  dalam bekerja  sehingga  memperjelas  standar  kerja dan arahan  yang ingin dicapai  yang berpengaruh pada kepuasan kerja dan kinerja pegawai.

## B. Pelatihan
Pelatihan  merupakan  proses  untuk  melatih pegawai  baru  atau  karyawan  lama  tentang keterampilan  dasar  yang  dibutuhkan  oleh pegawai  agar  dapat  melaksanakan  tugasnya dengan baik, (Gary Dessler, 2015 : 284). Pelatihan merupakan  upaya  organisasi  dalam  bentuk pemberian  bantuan  kepada  tenaga  kerja  secara bertahap,  terpadu  dan  berkesinambungan,  yang dilakukan  oleh  tenaga  profesional,  dengan harapan  dapat  meningkatkan  efektivitas  dan produktivitas  peserta  dalam  bidang  tertentu, sehingga  tujuan  organisasi  dapat  dicapai (Hamalik, 2007  :10)
Pelatihan adalah usaha yang dilakukan oleh Lembaga  Pendidikan  agar  pegawai  memiliki keterampilan  dasar,  meningkatkan  pengetahuan dan  keahlian  secara  bertahap  dan  berkesinam- bungan  yang  dilakukan  oleh  tenaga  yang professional,  sehingga  pegawai  memiliki  kinerja yang  professional  sesuai  dengan  bidang  tugas dan standar yang telah ditetapkan.

## C. Standar  Operasional  Prosedur
Petunjuk penyusunan SOP nomor 168 tahun 2010 menyatakan bahwa tujuan SOP dibuat agar ada  perbaikan  dalam  penyelenggaraan  tugas  dan fungsi  dalam  memberikan  pelayanan  kepada masyarakat.  SOP  diharapkan  dapat  memberikan
kepastian,  keseragaman,  pengendalian,  dan kelancaran  serta  tanggung  jawab  dalam  proses pelaksanaan  tugas,  serta  kejelasan  hak  maupun kewajiban  bagi  masyarakat  dalam  mendapat- kan pelayanan. Adapun rinsip-prinsip SOP adalah menjadi  pedoman  yang  terukur,  berisi  kejelasan tugas,  kapan,  siapa,  waktu,  biaya,  output  dan tanggung jawab dalam melakukan kegiatan.
Tathagati (2018 : 1)   mengatakan   bahwa SOP  secara      luas      dapat  didefinisikan  sebagai dokumen yang menjabarkan aktivitas operasional yang  dilaksanakan  secara  benar,  tepat  dan konsisten,  untuk  menghasilkan  produk  sesuai standar yang telah ditetapkan sebelumnya.
SOP merupakan dokumen yang berhubungan dengan  prosedur  yang  dijalankan  dengan kronologis  dalam  menyelesaikan  sebuah pekerjaan,  bertujuan  mendapatkan  hasil  kerja yang paling efektif dari para pegawai dengan biaya yang serendah-rendahnya.  SOP seringkali terdiri atas manfaat, kapan dibuat atau direvisi, metode penulisan  prosedur  dan  juga  disertai  dengan bagan  flowchart  pada  bagian  akhir  (Laksmi, 2008 : 52).
Tahapan Need  Assessment , Development, lmplementation,  Monitoring  and  Evaluation dalam  menyusun  SOP  sesuai  petunjuk  teknis Kementerian  Agama  terdiri  dari:  [1]  tahapan Need  Assessment atau  penilaian  kebutuhan SOP,  yakni  mengidentifikasi  kebutuhan  SOP yang  akan  disusun.  Jika  Lembaga  Pendidikan sudah  memiliki  SOP  maka  dibutuhkan  proses identifikasi perubahan-perubahan yang disesuai- kan  dengan  kebutuhan  pelayanan.  Lembaga Pendidikan yang belum memiliki SOP akan melaku- kan  identifikasi  kebutuhan  SOP  yang  digunakan dalam  melaksanakan  tugas,  sehingga  tujuan Lembaga  dapat  tercapai.  Penilaian  kebutuhan sangat  bermanfaat  untuk  menentukan  ruang lingkup,  jenis,  format,  jumlah  SOP,  dan  jumlah SDM  apalagi  jika  Lembaga  Pendidikan  semakin besar dan berkembang. Dalam penilaian kebutuh- kan dibutuhkan komitmen dari pimpinan sebagai agen  of  change yang  menjadi  panutan  bagi seluruh  pegawai  yang  menjadi  bawahannya. Penilaian  kebutuhan  Lembaga  Pendidikan berkaitan  erat  dengan  skala  priotitas  terhadap prosedur  kegiatan  yang  distandarkan,  hal  ini
disesuaikan  dengan  keinginan  masyarakat  yang menginginkan  perubahan  dalam  pelayanan.  [2] tahapan Development SOP,  meliputi  kegiatan pembentukan  tim  pengembang  SOP  terdiri  dari para  pegawai  yang  berkompeten,  teknik pengumpulan  informasi  melalui focus  group discussion ,  wawancara,  survey, benchmarking dan telaah dokumen yang ada, melakukan analisis terhadap  prosedur  yang  berhasil  diidentifikasi untuk  dibuatkan  standarnya,  penulisan  SOP untuk  mendapatkan  prosedur  yang  baik  sesuai dengan  format  SOP,  pengintegrasian  SOP dalam sebuah dokumen yang menjadi petunjuk dalam pelaksanaan tugas, dan pengujian atau reviu SOP oleh tim  harus  dilakukan  melalui  penerapan  langsung pada  organisasi.  Terakhir  adalah  pengesahan SOP  dilakukan  oleh  pimpinan  setelah  diuji  dan direviu  oleh  tim.  [3]  tahapan  Implemetation SOP,  dalam  praktek  penyelenggaraan  tugas  dan fungsi  organisasi  setelah  ditetapkan  oleh pimpinan  organisasi.  Proses  penerapan  harus dapat  memastikan    bahwa  output  yang  ditetap- kan  dalam  SOP  dapat  diwujudkan,  [4]  tahapan Monitoring  and  Evaluation, pelaksanaan penerapan  SOP  agar  sesuai  dengan  output  yang diharapkan  harus  dipantau  secara  terus  menerus sehingga  proses  penerapannya  dapat  berjalan dengan  baik.  Beberapa  masukan  informasi  dari monitoring yang dilakukan oleh tim, akan dilakukan evaluasi  dalam  penyempurnaan  penyusunan  SOP secara cepat dan tepat sesuai kebutuhan. Tahapan ini  didukung oleh  Arikunto  dan  Cepi (2008  :  2), yang  mengatakan  evaluasi  merupakan  kegiatan dalam  rangka  mengumpulkan  informasi  tentang berjalannya  sesuatu kegiatan,  informasi tersebut digunakan  untuk  menentukan  alternatif  yang tepat dalam pengambilan sebuah keputusan.

## D. Penelitian  terdahulu  yang  Relevan
Terdapat  karya  tulis  ilmiah  yang  mem- bahas  tentang  penyusunan  SOP  tetapi  bukan untuk  meningkatkan  kompetensi  pegawai  dalam menyusun  dan  melaksanakan  SOP.  Penelitian yang  relevan  dengan  judul  Tinjauan  Pelaksanaan Administrasi  Penyusunan  SOP  Pada  Lembaga Penjaminan  Mutu  Universitas  Islam  Nusantara Bandung  karya  Alia  Nurussyifa  (2019).  Tujuan penelitiannya  adalah  meninjau  langkah-langkah
penyusunan  SOP  dan  alur  pelaksanaan  SOP administrasi  di  LPM  UNINUS  Bandung. Kesimpulan  penelitian  adalah  langkah- langkah penyusunan SOP di  LPM UNINUS sudah sesuai  dengan  teori  Tathagati  (2018  :  108), hanya  saja  penyusunan  SOP  lebih  singkat  dan menggunakan  Bahasa  yang  ringan  agar dimengerti oleh pegawai.
Penelitian  tentang  SOP  dengan  judul Pengelolaan  Arsip  Dinas  Kearsipan  dan Perpustakaan  Provinsi  Sumatera  Barat  karya Helmi Daini dan Marlini Program Studi Informasi Perpustakaan  dan  Kearsipan  FBS  Universitas Negeri  Padang  (2017).  Penelitian  ini  hanya membahas  tentang  tahapan  penyusunan  SOP kearsipan  saja.  Kesimpulan  penelitian  bahwa tahapan  pembuatan  SOP  Pengelolaan  Arsip  di Dinas  Kearsipan  dan  Perpustakaan  Provinsi Sumatera  Barat  di  antaranya:  mengumpulkan informasi  sebanyak  mungkin  mengenai  proses pengelolaan  arsip;  melakukan  diskusi  untuk menerima  pendapat  dan  masukan  dari arsiparis;  membuat  draf  baku  dengan  tim; melakukan  uji  coba  draf  yang  sudah  dibuat; jika  SOP  dirasa  cukup  efektif,  selanjutnya melakukan  persetujuan  dari  kepala  bidang pembinaan;  menggunakan  bahasa  yang  mudah dipahami;  pembuatan  identitas;  cantumkan dokumen  pendukung;  cantumkan  tanggal pembuatan  dan  tanggal  revisi;  dan  cantumkan petugas yang mengesahkan.
Penelitian  mengenai  penyusunan  Standar Operasional  Prosedur  (SOP)  pernah  dilakukan oleh  Nikhlatus  Syarifah  (2020),  dengan  judul Penerapan  Standar  Operasional  Prosedur  (SOP) dalam  Meningkatkan  Kinerja  Pegawai  pada Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren di  Kantor  Kementerian  Agama  Kota  Surabaya. Penelitian  ini  tidak  membahas  tahapan  dalam penyusunan  SOP  dan  tidak  membentuk  tim dalam  penyusunannya.  Kesimpulannya  bahwa SOP  yang  ada  di  PD  Pontren  berisi  aturan dalam  mengerjakan  suatu  pekerjaan  sesuai dengan  tugas  dan  fungsi  pegawai.  Pembuatan SOP  di  PD  Pontren  dibuat  oleh  stakeholder terkait  masing-masing  seksi  dalam  forum Focus  Group  Discussion  namun  masih  dalam pengawasan  kepala  kantor.  Masing-masing
seksi  memiliki  SOP  sendiri-sendiri  namun  ada beberapa seksi yang memiliki SOP yang sama.

## B.  Kerangka  berpikir
Pelatihan Pendampingan Penyusunan dan pelaksanaan SOP Memberi pemahaman tentang konsep SOP SOP Need Assessment
SOP Development & pembentukan tim
Pemberian Tugas Mengukur keberhasilan dalam pelatihan SOP Implementation SOP Monitoring and Evaluation
Peningkatan Kompetensi Pegawai Dalam Menyusun dan Melaksanakan SOP

## Gambar 1 Peningkatan Kompetensi Pegawai dalam Menyusun dan Melaksanakan SOP melalui NADIME
Peningkatan  kompetensi  pegawai  dalam menyusun  dan  melaksanakan  SOP  akan  tercapai melalui  beberapa tahapan  berikut  ini: [1]  peserta mendapatkan  konsep penyusunan dan  pelaksanaan SOP melalui pelatihan penyusunan SOP yang diberi- kan  oleh  narasumber,  [2]  peserta  diberikan  tugas oleh  narasumber  untuk  menyusun  SOP  sesuai dengan format yang sesuai dengan petunjuk teknis penyusunan  SOP,  dalam  hal  ini  narasumber  ingin mengetahui  seberapa  jauh  pemahaman  peserta dalam menyusun SOP, [3] berdasarkan tugas yang dikumpulkan  oleh  peserta,  dikoreksi  oleh  nara- sumber  dan  menyimpulkan  bahwa  peserta  kurang memiliki  kompetensi  dalam  menyusun  SOP,  [4] narasumber  melakukan  pendampingan  dalam penyusunan SOP di tempat tugas melalui tahapan- tahapan  penyusunan  dan  pelaksanaan  SOP  sesuai dengan teori dan petunjuk teknis penyusunan SOP yang ditetapkan oleh Kementerian Agama. Diharap- kan  melalui  beberapa  tahapan  pelatihan  dan pendampingan  yang  dilakukan  oleh  narasumber, menghasilkan  dokumen  SOP  yang valid dan reliable, dapat meningkatkan kompetensi pegawai dalam menyusun SOP dan melaksankan SOP sesuai dengan  bidang  tugasnya  masing-masing  serta output sesuai mutu baku yang telah distandarkan.

## METODE  PENELITIAN
Berdasarkan  fokus  penelitian  yang  sudah disampaikan  di  atas,  penelitian  ini  mengguna- kan  pendekatan  kualitatif  deskriptif.  Moleong (2011 : 6) menyatakan bahwa subjek penelitian akan  memahami  fenomena  tentang  apa  yang dialami  secara  holistik  dengan  situasi  social dan  dideskripsikan  dalam  bentuk  kata-kata yang  alamiah  dengan  memanfaatkan  berbagai metode  alamiah.  Analisis  data  menggunakan condensation,  data  display  dan  conclusion  dari Miles,  M.B.  Huberman,  Saldana  (2014  :  10). Desain  kualitatif  penelitian  ini  menghasilkan antara  lain:  [1] data  deskriptif  yang  diperoleh dari  informan  melalui  wawancara  langsung berupa  kata-kata  tertulis  atau  lisan  tentang pemahaman  pegawai  yang  mengikuti  PDWK Pelayanan  Publik  di  Kankemenag  Kabupaten Ponorogo  dan  proses  pendampingan  di  MTsN  3 Ponorogo  yang  terdiri  dari  61  pegawai.  Study dokumentasi  dari  pemberian  tugas  kepada peserta  PDWK  dalam  menyusun  SOP,  dilakukan oleh  peneliti  untuk  mengetahui  kompetensi peserta  di  awal  dalam  menyusun  SOP,  apakah sudah  sesuai  dengan  format  yang  ditentukan oleh  Kementerian  Agama  atau  belum.  [3] wawancara,  dokumentasi  dan  observasi  dilaku- kan  oleh  peneliti  dengan  melakukan  pendampi- ngan pada pegawai MTsN 3 Ponorogo, mencatat kebutuhan  yang  diperlukan  dalam  menyusun dan  melaksanakan  SOP,  peneliti  juga  melaku- kan  observasi  dengan  membentuk  Focus Group  Discussion  (FGD)  masing-masing  bidang dalam  penetapan  kebutuhan  SOP,  membahas hasil  penyusunan  SOP  dari  masing-masing bidang  ke  forum  yang  lebih  besar  untuk mendapatkan  masukan  dan  saran  perbaikan dari  seluruh  pegawai  yang  ada  di  MTsN  3 Ponorogo,  sehingga  SOP  yang  disusun  sesuai dengan  kebutuhan  pelayanan  di  madrasah, dari kegiatan ini dilakukan wawancara, observasi untuk  mengali  peningkatan  kompetensi pegawai,  [4]  pengembangan  dan  implementasi SOP  di  observasi  oleh  peneliti  untuk menyempurnakan  SOP  sesuai  dengan  saran  dan masukan  dalam  forum  diskusi,  peneliti  melihat dokumentasi SOP, pembentukan tim pengembang SOP  madrasah  untuk  memantau  pelaksanaan
dan  penyempurnaan  SOP,  serta  pengesahan  SOP oleh kepala  madrasah,  melaksanakan SOP sesuai dengan  tugas  jabatan  masing-masing  pegawai, [5]  peneliti  melakukan  observasi  dari  hasil monitoring  dan  evaluasi  dilakukan  oleh  tim pengembang SOP, untuk mengetahui pelaksanaan SOP  oleh  masing-masing  pegawai,  jika  ditemu- kan  adanya  kendala  atau  ketidaksesuaian maupun  informasi  yang  belum  ada  dalam  SOP maka  akan  dilakukan  penyempurnaan  SOP,  [6] wawancara,  dan  dokumentasi  dilakukan  oleh peneliti  untuk  mengetahui  hasil  evaluasi  yang dilakukan  oleh  tim  pengembang  SOP  seperti penyempurnaan SOP, membuat SOP yang baru dan membuang  SOP  yang  tidak  sesuai,  dan perkembangan  pelaksanaan  SOP.  Dari  beberapa tahapan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  subyek penelitian  diharapkan  dapat  memberikan gambaran  tentang  keberhasilan  dalam  pening- katan  kompetensi  pegawai  dalam  menyusun dan melaksanakan SOP di madrasah dan menghasil- kan  output  sesuai  dengan  standar  yang  telah ditentukan dalam SOP.

## TEMUAN  DAN  PEMBAHASAN A. TEMUAN
Kondisi  awal  sebelum  pembimbingan melalui  tahapan  dalam Need  Assessment , Development,  lmplementation,  Monitoring and Evaluation dalam menyusun SOP berdasarkan hasil  wawancara  dan  study  dokumentasi  serta observasi lapangan, adalah sebagai berikut:

## Pelatihan  Di  Wilayah  Kerja  (PDWK)  Pelayanan Publik
Berdasarkan  analisis  data  pra  penelitian yang  dilakukan  oleh  peneliti,  bahwa  peserta belum  memiliki  kompetensi  dalam  menyusun dan  melaksanakan  SOP,  dari  30  peserta  PDWK Pelayanan  Publik  memahami  SOP  sebagai dokumen  persyaratan  kelengkapan  akreditasi, adanya keterbatasan waktu dalam menyusun SOP dari  berbagai  bidang,  tidak  menggunakan  SOP dalam melakukan tugas sehari-hari, tidak adanya tim penyusun SOP, ada  yang berpendapat bahwa SOP  adalah  alur/tahapan  dalam  melakukan pekerjaan  yang  berupa  gambar,  bahkan  ada peserta  yang  baru  mengetahui  format  SOP. Sedangkan  dari  hasil  dokumentasi  berupa
pengiriman  tugas dalam  menyusun SOP,  peserta lebih  cenderung  mengambil  contoh  dari searching di  internet  dari  pada  menyusun sendiri,  karena  tidak  ada  kesamaan  dalam format maupun komponen SOP milik Kementerian Agama.
Pendampingan  tahapan Need  Assessment Berdasarkan hasil analisis data menyebut- kan  bahwa  peserta  belum  memahami  cara mengidentifikasi kebutuhan SOP apa yang harus disusun,  kegiatan  apa  yang  membutuhkan  SOP dan kegiatan apa yang tidak membutuhkan SOP, berapa  banyak  SOP  yang  harus  dibuat,  siapa pelaksana SOP, seperti apa kualifikasi pelaksana dan  dasar  hukum  yang  sesuai  dengan  kegiatan. Adapun  hasil  dokumentasi  menyebutkan  bahwa SOP  yang  dimiliki  oleh  MTsN  3  Ponorogo tahun  pembuatannya  sudah  lama  yakni  2007, ada  yang  dibuat  2012  dan  2015,  hal  ini  sudah tidak  sesuai  dengan  kondisi  pelayanan  saat  ini yakni  tahun  2020  yang  lebih  ke  pelayanan terintegrasi dengan sistem pelayanan elektronik, sehingga SOP tersebut sudah tidak bisa diterap- kan dalam pelayanan di madrasah.
Pendampingan  tahap Development SOP
Berdasarkan  hasil  analisis  data  bahwa pimpinan  belum  membentuk  tim  pengembang SOP,  belum  mensosialisasikan  SOP  sebagai petunjuk  teknis  dalam  melaksanakan  tugas sehari-hari  kepada  seluruh  pegawai,  25  % pegawai  yang  memberikan  informasi  tambahan dalam penyempurnaan SOP, penempatan simbol- simbol  yang  masih  salah,  pengisian  dasar hukum  yang  kurang  tepat,  pelaksana  kegiatan, ketepatan  waktu  pelayanan  dan  output  yang dihasilkan.  Selain  itu  pegawai  belum  memiliki kemampuan  memilah  mana  SOP  yang  seharus- nya  tidak  dipakai  dan  SOP  yang  perlu  dilaku- kan  perubahan  dalam  tahapan  kegiatannya, belum  mampu  menghubungkan  keterkaitan  SOP dalam satu bidang dan mengkaitkan SOP antara bidang satu dengan bidang yang lain.
Pendampingan  tahap Implementation SOP Berdasarkan  hasil  analisis  data,  bahwa SOP  yang  sudah  disusun  tidak  didistribusikan kepada  setiap  pegawai  melainkan  disimpan
sebagai  kelengkapan  dokumen  yang  dibutuhkan saat  akreditasi.  Sehingga  pegawai  tidak mengetahui  SOP  baru  yang  digunakan  sebagai pedoman  dalam  melakukan  tugas,  sehingga pegawai  tidak  dapat  memberikan  masukan apabila dalam pelaksanaan ada tahapan kegiatan yang  kurang  atau  perlu  disempurnakan  atau  di- buang  agar  lebih  efektif  dan  efisien  dalam pelaksanaan tugas.
Pendamp i ngan  tahap M onit ori ng  and Evaluation SOP
Berdasarkan hasil analisis data yang dilaku- kan  peneliti  bahwa  monitoring  terhadap pelaksanaan  SOP  tidak  dilakukan  tiap  bidang tetapi  secara  keseluruhan  sehingga  tidak mendapatkan  informasi  secara  detail  demi kesempurnaan  dari  pelaksanaan  SOP.  Selain  itu belum  dilakukan  pencatatan  atau  notulensi tentang  informasi  yang  diberikan  pegawai dalam  pelaksanaan  SOP  yang  kurang  sesuai dengan  tahapan  atau  bahkan  menambah tahapan  kegiatan.  Penyempurnaan  SOP  hanya berdasarkan  daya  ingatan  dilakukan  oleh  tim pengembang SOP.
5.

## Tabel  1   Temuan Penelitian
TAHAPAN DALAM PENYUSUNAN  DAN PELAKSANAAN SOP TEMUAN MASALAH  DALAM PENYUSUNAN  DAN  PELAKSANAAN  SOP Pelatihan Di Wilayah Kerja (DPWK) P e l a y a n a n P u b l i k ( d i l a k u k a n melalui  wawancara, observasi dan dokumentasi) 1. Peserta  belum  memiliki  kompetensi dalam menyusun dan melaksanakan SOP Pegawai  menganggap  SOP  sebagai dokumen dalam persyaratan kelengkapan akreditasi Keterbatasan  waktu  dalam  menyusun SOP dari berbagai bidang,
Tidak  menggunakan  SOP  dalam  melaku- kan tugas sehari-hari.
Tidak  adanya  tim  penyusun  SOP,
Peserta  mengetahui  SOP  sebatas  alur/ tahapan dalam melakukan pekerjaan yang berupa gambar-gambar Ada  peserta  yang  baru  mengetahui format SOP.
Peserta lebih cenderung mengambil contoh dari searching di internet dari pada menyusun sendiri, sehingga tidak ada kesamaan dalam format SOP milik Kementerian Agama
2. 3. 4. 5.
6.
7.
8.

## Pendampingan Tahap
Development  SOP (dilakukan  melalui 1. Pimpinan belum membentuk tim pengembang SOP, belum mensosialisasikan SOP sebagai petunjuk teknis dalam melak-sanakan tugas sehari-hari kepada seluruh pegawai

## PEMBAHASAN
Proses  pendampingan  dilakukan  dalam bentuk  Workshop  penyusunan  SOP  untuk  mem- berikan  solusi  dalam  meningkatkan  kompetensi pegawai  dalam  menyusun  dan  melaksanakan SOP sesuai dengan petunjuk yang telah ditetap- kan  oleh  Kementerian  Agama  dan  menyesuai- kan Permenpan RB 15 tahun 2014. Pendampingan ini  dilakukan  atas  permintaan  kepala  madrasah dan rekan kerja, agar MTsN 3 Ponorogo memiliki SOP  yang  sesuai  standar.  Program  Kementerian Agama  dalam  meningkatkan  mutu  pelayanan  di madrasah melalui pelayanan terpadu satu pintu, mensyaratkan  adanya  SOP  sebagai  petunjuk
teknis  pegawai  dalam  melaksanakan  tugas.  Di- dalam  SOP  terdapat  pelaksana  tugas  dan  mutu baku  yang  terdiri  dari  kelengkapan  dalam melaksanakan kegiatan, ketepatan waktu pelayanan dan  output  yang  dihasilkan  dari  kegiatan  yang dilakukan.  Dengan  adanya  standar  mutu  yang ditetapkan dalam SOP, maka kepuasan masyarakat pengguna  layanan  madrasah  dapat  tercapai. Pernyataan  diatas  sesuai  dengan  prinsip-prinsip SOP  KMA  168  tahun  2010,  bahwa  SOP  menjadi pedoman  yang  terukur,  berisi  kejelasan  tugas, kapan, siapa, waktu, biaya, output dan tanggung jawab  dalam  melakukan  kegiatan.  Kebijakan tersebut  didukung  oleh  Tathagati  (2018  :  1) mengatakan   bahwa SOP secara   luas   dapat di- definisikan  sebagai  dokumen  yang  menjabar- kan  aktivitas  operasional  yang  dilaksanakan secara  benar,  tepat  dan  konsisten,  untuk  meng- hasilkan produk sesuai standar yang telah ditetap- kan sebelumnya
Adapun tahapan dalam proses pendampingan yang  dilakukan  oleh  peneliti  sekaligus  menjadi narasumber adalah sebagai berikut:
Tahapan Need  Assessment SOP.
Langkah  yang  dilakukan  dalam Need Assessment SOP adalah:  [1] melakukan identifikasi kebutuhan SOP, peneliti membentuk Focus Group Discussion (FGD)  berdasarkan  bidang  masing- masing  pegawai, diantaranya  kepegawaian,  tata usaha,  keuangan,  waka  kesiswaan,  waka kurikulum,  waka  kelembagaan,  waka  sarana, perpustakaan, laboratorium, bimbingan konseling, keamanan,  hal  ini  dilakukan  oleh  peneliti  agar penyusunan  SOP  sesuai  dengan  kompetensi bidang masing-masing pegawai, sesuai pendapat dari  Hutapea  dan  Thoha,  (2008  :  28)  yang menyatakan  bahwa  kompetensi  merupakan keterampilan,  kemampuan  dan  pengetahuan yang  dimiliki  oleh  pegawai  dalam  melaksanakan tugas  secara  professional  dalam  suatu  bidang tertentu.  Peneliti  mengelompokkan  pegawai berdasarkan  bidangnya masing-masing,  agar ada informasi  yang  terkait  dengan  kebutuhan penyusunan  SOP,  hal  ini  karena  pegawai  lebih paham  tahapan  kegiatan  yang  harus  dilakukan, karena  merupakan  tugas  yang  dilakukan  sehari- hari  di  madrasah,  [2]  peneliti  meminta  masing-
w a w a n c a r a ,
observasi  dan dokumentasi) 2.
3.
4. Sebagian  pegawai  memberikan  informasi tambahan  dalam  penyempurnaan  SOP, sebagai perbaikan diantaranya: penempatan symbol-simbol yang masih salah, pengisian dasar hukum yang kurang tepat, pelaksana kegiatan,  ketepatan  waktu  pelayanan dan output yang dihasilkan.
Pegawai  belum  memiliki  kemampuan memilah mana SOP yang seharusnya tidak dipakai  dan  SOP  yang  perlu  dilakukan perubahan dalam tahapan kegiatannya
Pegawai  belum  mampu  menghubung- kan  keterkaitan  SOP  dalam  satu  bidang dan  mengkaitkan  SOP  antara  bidang satu dengan bidang yang lain.
P e n d a m p i n g a n Tahap  Im plemen-
tation  SOP  (dilaku-
kan  melalui  wawan- cara,  observasi  dan dokumentasi) 1. SOP  yang  sudah  disusun  tidak didistribusikan  kepada  setiap  pegawai melainkan disimpan sebagai kelengkapan dokumen yang dibutuhkan saat akreditasi. Pegawai tidak mengetahui SOP baru yang digunakan  sebagai  pedoman  dalam melakukan  tugas  serta  memberikan masukan  apabila  dalam  pelaksanaan ada  tahapan  kegiatan  yang  kurang  atau perlu  disempurnakan  atau  dibuang  agar lebih  efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugas
2.
1. Monitoring  terhadap  pelaksanaan  SOP tidak  dilakukan  tiap  bidang  tetapi  secara keseluruhan  sehingga  tidak  mendapat- kan  informasi  secara  detail  demi kesempurnaan dari pelaksanaan SOP. Belum dilakukan pencatatan atau notulensi tentang  informasi  yang  diberikan  pegawai dalam  pelaksanaan  SOP  yang  kurang sesuai  dengan  tahapan  atau  bahkan menambah tahapan kegiatan. Penyempurnaan  SOP  hanya  berdasar- kan  daya  ingatan  dilakukan  oleh  tim pengembang  SOP,  hasil  penyempurnaan SOP  dikonsultasikan  dengan  peneliti sebagai narasumber melalui e-mail.
Pendampingan Tahap Monitoring and Evaluation SOP
2. 3.

## Jurnal Diklat Keagamaan, Vol. 14, no. 3, September - Desember 2020
masing FGD  menentukan jumlah  SOP perbidang, jika  tiap  bidang  sudah  memiliki  SOP  tetapi masih  belum  sesuai  format,  atau  sudah  tidak sesuai  dengan  kondisi  pelayanan  saat  ini  maka harus melakukan perubahan atau penyempurnaan SOP,  jika  perbidang  belum  memiliki  SOP,  maka harus  membuat  SOP  yang  baru,  [3]  menyusun SOP  baru  maupun  memperbaiki  atau menyempurnakan  SOP  yang  lama  dilakukan dengan  cara  mengali  informasi  dari  beberapa rekan  kerja  (guru  atau  staf),  kepala  sekolah, peserta  didik  dan  wali  murid  atau  disesuaikan dengan alur standar pelayanan yang telah ditetap- kan  dalam  kebijakan  internal  maupun  eksternal madrasah, [4] tiap bidang menyusun SOP sesuai dengan  kebutuhan  pelayanan  di  madrasah dengan  pendampingan  oleh  narasumber,  tujuan- nya  agar  pegawai  dalam  FGD  dapat  menyusun SOP  sesuai  dengan  format  yang  sudah  ditetap- kan  oleh  Kementerian  Agama,  sehingga  setiap komponen  yang  ada  dalam  format  SOP  dapat diisi  dengan  tepat  sesuai  dengan  tingkat kompetensi  pegawai  dalam  menterjemahkan setiap  komponen  SOP.  Sesuai  dengan  hasil penelitian  (Wasti,  2017)  yang  membuktikan bahwa  variabel  kompetensi  memiliki  pengaruh yang  positif  tetapi  tidak  signifikan  terhadap produktivitas  kerja  pegawai,  [5]  semua pegawai kembali  pada forum  besar untuk  mem- bahas  SOP  tiap bidang,  harapannya  agar  semua pegawai  di  MTsN  3  Ponorogo  mengetahui  SOP yang sudah dibuat tiap bidang. Peneliti meminta tiap  bidang  untuk  memberikan  masukan  berupa informasi  tambahan  dalam  kelengkapan penyusunan  SOP,  keterkaitan  SOP  dengan  SOP bidang-bidang  yang  lain,  siapa  pelaksana  yang sesuai  dengan  kompetensi  bidang,  menentu- kan  mutu  baku yang  terdiri  dari  syarat/keleng- kapan pelaksanaan kegiatan, waktu penyelesaian dan output yang akan dicapai, [6] merevisi SOP sesuai  dengan  masukan  dari  semua  pegawai  di MTsN 3 Ponorogo, memberikan nomor urut SOP, mencetak  SOP  dan  meminta  tanda  tangan Kepala  Madrasah.  Dari  tahap  akhir  penilaian kebutuhan  ini  peneliti  mengamati  mulai  adanya pemahaman dalam penyusunan SOP.
Dalam  hal  ini  narasumber  sebagai pendamping  harus  memberikan  penguatan
tentang  konsep  SOP,  berdasarkan  KMA  168 tahun  2010  bahwa  tujuan  SOP  dibuat  agar  ada perbaikan  dalam  penyelenggaraan  tugas  dan fungsi  dalam  memberikan  pelayanan  kepada masyarakat.  SOP  diharapkan  dapat  memberi- kan  kepastian,  keseragaman,  pengendalian,  dan kelancaran  serta  tanggung  jawab  dalam  proses pelaksanaan  tugas,  serta  kejelasan  hak  maupun kewajiban  bagi  masyarakat  dalam  mendapat- kan  pelayanan.  Kebijakan  tersebut  didukung oleh Laksmi (2008 : 52) yang menyatakan bahwa SOP  adalah  dokumen  yang  berhubungan  dengan prosedur  yang  dijalankan  dengan  tahapan dalam  menyelesaikan  sebuah  pekerjaan,  ber- tujuan  mendapatkan  hasil  kerja  yang  paling efektif  dengan  biaya  yang  serendah-rendahnya. Hasil  penelitian  yang  relevan  juga  menyimpu- lkan  bahwa  SOP  berisi  aturan  dalam  mengerja- kan  sesuatu  sesuai  dengan  bidang  tugas  dan fungsi  pegawai,  penyusunan  SOP  melalui  FGD agar ada  masukan dan  saran dari  pegawai yang lain (Nikhlatus Syarifah, 2020).
Pelaksana dalam SOP adalah pegawai baik PNS  maupun  tenaga  honorer  yang  bekerja  di MTsN  3  Ponorogo.  menerima  gaji,  honor  dan tunjangan  dari  anggaran  yang  tersedia  di madrasah,  ada  kinerja  yang  dihasilkan  oleh pegawai  dalam  melakukan  kegiatan  berupa output.  Jika  pegawai  bekerja  sesuai  dengan SOP,  maka  dapat  mendukung  tercapainya program  Kementerian  Agama  pusat  dalam peningkatan  dan  mengembangan  mutu Pendidikan  di  madrasah.  Hasil  tahapan identifikasi kebutuhan SOP menyimpulkan bahwa pegawai  memiliki  kemampuan  dalam  meng- identifikasi  kebutuhan  SOP  per  bidang,  serta mampu menyusun SOP per bidang.
Tahap Development SOP
SOP  yang  dijadikan  petunjuk  dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di madrasah perlu pengembangan  dalam  pelaksanaannya,  bukan petunjuk  kegiatan  instan  yang  langsung  jadi, tetapi  membutuhkan  peninjauan  yang  berulang kali sebelum menjadi SOP yang valid dan reliable. Peneliti  meminta  kepala  madrasah  untuk membentuk  tim pengembangan  SOP, terdiri  dari pegawai  yang  memiliki  kompetensi,  agar  dapat
menghasilkan  SOP  yang  optimal,  keaktifan  tim dalam  memberikan  informasi  mengenai kemajuan penyusunan di awal sampai pelaksanaan akan memperoleh hasil SOP yang optimal.
Data wawancara dengan Kepala madrasah, rekan guru, staf tata usaha, serta dokumen SOP menyatakan  bahwa  dalam  pelaksanaan  SOP pengajuan  sarana  pembelajaran  terdapat masukan  informasi  dari  pengguna  layanan madrasah, yakni pengajuan sarana pembelajaran oleh  guru  yang  mendapatkan  tugas  tambahan sebagai wali kelas, dengan menambahkan prosedur yang  kurang  lengkap  dalam  proses  pengajuan sarana  pembelajaran,  yakni  belum  memasuk- kan  pengisian  formulir  kebutuhan  sarana pembelajaran  pada  kolom  tahapan  kegiatan, begitu juga dengan SOP penggunaan laboratorium yang  mendapatkan  informasi  tambahan  dari guru-guru,  yakni  belum  memasukkan  jadwal penggunaan laboratorium serta belum dibuatnya SOP  Keselamatan  Kerja di  Ruang  Laboratorium, terdapat  pula  SOP  Penggunaan  Layanan Perpustakaan  yang  mendapatkan  masukan  dari guru-guru  yang  membutuhkan  layanan perpustakaan, yang tercantum dalam SOP Layanan Perpustakaan  hanya  pelayanan  kepada  peserta didik saja, selain itu SOP Layanan Perpustakaan terkait  dengan  SOP  Pemberian  Sanksi  Terhadap Pemustaka  dan  SOP  Penambahan  Koleksi Perpustakaan. Ruky  (2006 :  107)  menyebutkan tentang  manfaat  kompetensi  adalah  mem- perjelas  standar  kerja  dan  arahan  yang  ingin dicapai.  pegawai  harus  memiliki  keterampilan, pengetahuan  dan  karakteristik  apa  saja  yang dibutuhkan  dalam  pekerjaan,  sehingga  ber- pengaruh  terhadap  kepuasan  kerja  dan  kinerja- nya. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Helmi Daini  dan  Marlini  (2017)  menyimpulkan  bahwa tahapan  dalam  menyusun  SOP  dengan mengumpulkan  informasi  sebanyak  mungkin mengenai  pelaksanaan  SOP,  melakukan  diskusi, menerima  pendapat  dan  masukan,  membuat draf  baku  dengan  tim,  melakukan  uji  coba  draf dan meminta persetujuan kepala madrasah.
Analisa  data  tersebut  menyimpulkan bahwa  pegawai  memahami  keterkaitan  antara SOP yang satu dengan SOP yang lain, baik SOP dalam  satu  bidang  maupun  SOP  antar  bidang.
Pegawai saling memberikan  informasi dan saling melengkapi  tentang  prosedur  dalam  pelaksanaan SOP  yang  masih  kurang  dan  menambah  SOP baru  karena  diperlukan  sebagai  petunjuk  dalam melakukan  tugas  yang  dianggap  penting.  Tim pengembang  SOP  harus  memiliki  kompetensi dalam  melakukan  penyempurnaan  SOP,  membuat SOP  yang  belum  ada,  membuang  SOP  jika  tidak diperlukan.
Tahap lmplementation SOP
Proses penerapan SOP harus dapat memasti- kan  bahwa  output  yang  sudah  dijadikan  standar baku  dapat  diwujudkan,  hal  ini  menjadi  tugas tim  untuk  membagikan  SOP  ke  masing- masing  pegawai  dan  melakukan  sosialisasi tentang  pengunaan  SOP  yang  sesuai  dengan standar  baku  yang  telah  ditetapkan  oleh  kepala madrasah.  Sosialisasi merupakan  upaya  lembaga yang  memberikan  bantuan  kepada  pegawai secara  bertahap,  terpadu  dan  berkesinam- bungan,  dengan  harapan  dapat  meningkatkan efektivitas  dan  produktivitas  pegawai  dalam bidang  tertentu,  sehingga  tujuan  organisasi dapat  dicapai  (Hamalik,  2007  :  10).  Sehingga dibutuhkan  sosialisasi  dalam  pelaksanaan  SOP yang  berulang-ulang  yang  disisipkan  melalui rapat  rutin.  Diharapkan  dengan  penyampaian informasi  yang  berulang-ulang  pegawai  dapat memahami  pelaksanaan  SOP  dan  meningkatkan kompetensi  dalam  melaksanakan  tugas  sesuai dengan standar baku yang sudah ditetapkan oleh madrasah. Berdasarkan  analisis data  menyimpul- kan bahwa pegawai cukup mampu penerapan SOP yang  distandarkan,  bahwa  pegawai  melakukan pekerjaan sesuai dengan SOP tetapi ada tahapan kegiatan yang kadang kala tidak dilalui.
Tahapan Monitoring  and  Evaluation SOP Peneliti  memberikan  bimbingan  terhadap pelaksanaan  SOP  secara  terus  menerus  melalui pantauan  tim  pengembang,  sehingga  proses penerapannya  dapat  berjalan  dengan  baik. Berdasarkan  analisis  data  bahwa  monitoring dilakukan  oleh  tim  pengembang  di  setiap bidang  untuk  memantau  pelaksanaan  SOP, menerima  masukan  dan  saran  perbaikan  dari SOP    yang  sudah  diterapkan,  mencatat  semua informasi yang terkait dengan pelaksanaan SOP.
Evaluasi  dilakukan  oleh  tim  pengembang untuk  menindaklanjuti  beberapa  informasi  yang masuk  dari  setiap  bidang,  menyusun  SOP  baru, menganti SOP, menyempurnakan SOP harus dilaku- kan  dengan  teliti  agar  ada  standar  yang  valid dan reliable. Menurut Arikunto dan Cepi (2008 : 2) mengatakan bahwa evaluasi merupakan kegiatan dalam  rangka  mengumpulkan  informasi  tentang berjalannya sesuatu kegiatan, informasi tersebut digunakan  untuk  menentukan  alternatif  yang tepat dalam pengambilan sebuah keputusan.
Pendapat Spencer dan Spencer dalam Hamzah B.  Uno  (200  7:  63)  bahwa  kompetensi  adalah motif  tentang  sesuatu  yang  dipikirkan  sehingga menyebabkan  sesuatu,  konsep  diri  yakni  sikap, nilai,  image  seseorang,  dan  pengetahuan  yakni informasi  yang  dimiliki  dalam  bidang  tertentu sedangkan  keterampilan  merupakan  kemampuan untuk melaksanakan  tugas-tugas yang  berkaitan dengan  fisik  dan  mental.  Pendapat  berbeda sebagai  penguat  meningkatnya  kompetensi disampaikan  oleh  W ibowo  (2012  :  323) mengungkapkan,  kompetensi adalah  kemampuan individu  berdasarkan  pengetahuan,  keterampilan serta sikap  kerja yang  digunakan untuk  melaku- kan  pekerjaan.  Didukung  oleh  Hasil  penelitian (Mulyadi,  2010)  membuktikan  bahwa  variabel kompetensi  memiliki  pengaruh  yang  positif  dan cukup  signifikan  terhadap  tingkat  produktivitas kerja  pegawai.  Hasil  penelitian  terdahulu  yang dilakukan oleh Alia Nurassyifa (2019) menyimpul- kan  langkah-langkah  penyusunan  SOP  dan  alur pelaksanaan SOP.
Dalam  tahapan  monitoring  dan  evaluasi berdasarkan  analisia  data  peneliti  bahwa pegawai  memiliki  kompetensi  dalam  menyusun dan  melaksanakan  SOP,  hal  ini  dibuktikan dengan  kemampuan  pegawai  dalam  memahami konsep  SOP,  menyusun  SOP,  melakukan penyempurnaan SOP melalui informasi yang diberi- kan  oleh  pegawai  selaku  pengguna  layanan kepada  pelaksana  SOP,  memiliki  kemampuan dalam  menghubungkan  SOP  yang  satu  dengan
SOP  yang  lain,  tetapi  dalam  pelaksanaan  SOP perlu  sosialisasi  kepada  pegawai  agar  lebih memahami  teknis  pelaksanaan  tugas  yang sudah  dibakukan  dalam  SOP  yang  sudah  disyah- kan oleh kepala madrasah.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  analisis  data  dapat  disimpul- kan  bahwa  penerapan  tahapan Need  Assessment, Development,  Implementation,  Monitoring  dan Evaluation dalam  menyusun  dan  melaksanakan SOP  di  MTsN  3  Ponorogo  terdiri  dari:  Tahapan identifikasi kebutuhan SOP  menyimpulkan bahwa pegawai memiliki kemampuan dalam mengidentifikasi kebutuhan SOP per bidang, serta mampu  menyusun  SOP  per  bidang.  Tahap pengembangan  SOP  menyimpulkan  bahwa pegawai memahami keterkaitan antara SOP yang satu dengan  SOP yang lain, baik SOP dalam satu bidang maupun SOP antar bidang. Tahap implementasi SOP  menyimpulkan  bahwa  pegawai  cukup mampu penerapan SOP yang distandarkan, tetapi ada  tahapan  kegiatan  yang  kadang  kala  tidak dilalui. Tahapan monitoring dan evaluasi berdasar- kan  analisia  data  peneliti  bahwa  pegawai memiliki  kompetensi  dalam  menyusun  dan melaksanakan  SOP,  tetapi  dalam  pelaksanaan SOP  perlu  sosialisasi  kepada  pegawai  agar lebih  memahami  teknis  pelaksanaan  tugas  yang sudah  dibakukan  dalam  SOP  yang  sudah  disyah- kan oleh kepala madrasah.
Peningkatan  kompetensi  pegawai  dalam menyusun dan melaksanakan SOP melalui tahapan Need Assessment,  Development, Implementation, Monitoring  and  Evaluation cukup  signifikan, hasil menunjukkan bahwa 73 % pegawai memiliki keterampilan dasar dalam menyusun SOP per bidang, mampu  menghubungkan  SOP  per  bidang  maupun antar  bidang,  mampu  memberikan  masukan  dan saran  dalam  penyempurnaan  SOP,  tetapi  dalam pelaksanaan SOP perlu sosialisasi kepada pegawai agar  lebih  memahami  teknis  pelaksanaan tugas  yang sudah dibakukan dalam SOP. [  ]

## DAFTAR  PUSTAKA
Achmad S. Ruky. 2006, Sistem Manajemen Kinerja , Jakarta : PT. Gramedia. Pustaka utama.
Alia Nurussyifa (2019). Praktik, L. K., & Bakti, A. S. D. M. T. Tinjauan Pelaksanaan Administrasi Penyusunan
Jurnal Diklat Keagamaan, Vol. 14, no. 3, September - Desember 2020
Standard Operating Procedure Pada Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Islam Nusantara Bandung. Arikunto, Suharsimi dan Abdul Jabar, Cepi Safrudin (2008). Evaluasi Program Pendidikan . Jakarta: PT Bumi Aksara
Daini, H., & Marlini, M. (2017). Pembuatan Standard Operating Procedure (SOP) Pengelolaan Arsip Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat . Ilmu Informasi Perpustakaan dan Kearsipan, 6 (1), 238-246.
Desseler, Gary. 2015. Manajemen Sumber Daya Manusia . Jakarta: Salemba Empat Fuad, Laksmi, dkk.  2008. Manajemen Perkantoran Modern. Jakarta:  Penerbit Pernaka.
Garaika, G. (2019). The  Role  of  Training  And  Development  In  The  Process  Of  Improving  Employee Achievement. Journal Dinamika STIE Lampung , 5 (2), 203-213. Hamalik, Oemar. 2007. Manajemen Pengembangan Kurikulum . Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. Hutapea, Parulian dan Nurianna Thoha, 2008, Kompetensi komunikasi Plus : Teori, Desain,. Kasus dan Penerapan untuk HR dan Organisasi yang Dinamis , Penerbit Gramedia Pustaka Utama, Jakarta Kemenpan RB nomor 15 Tahun 2014. Pedoman Standar Pelayanan . Jakarta.
Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 168 tahun 2010 Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Agama . Jakarta. Moleong, L.J. (2011). Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi . Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
Mulyadi. 2010. Pengaruh Motivasi Dan Kompetensi Kerja Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan Pada Pt. Galamedia Bandung Perkasa. Jurnal Manajerial. vol 9 (17).
Mulyasa, E. 2004. Kurikulum Berbasis Kompetensi; Konsep Karakteristik, dan Implementasi . Bandung: Rodya Karya
Piet A. Sahertian dan Frans Mataheru, Prinsip dan Teknik Supervisi Pendidikan , (Surabaya: Usaha Nasional, 1981), hal. 108
Syarifah, N. (2019). Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam meningkatkan kinerja pegawai pada Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren di Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya (Doctoral dissertation, UIN Sunan Ampel Surabaya).
Tathagati, Arini.   2014. Step   by   Step   Membuat   SOP (Standard   Operating Procedure) , Yogyakarta: Efata Publishing
Uno,   Hamzah   B.   2007. Model   Pembelajaran   Menciptakan   Proses   Belajar Mengajar yang Kreatif dan Efektif . Jakarta: Bumi Aksara.
Wasti. 2017. Pengaruh Kompetensi dan Semangat Kerja Terhadap Produktivitas Kerja di Kantor Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu . ttp://ejournal.pin.or.id/site /wpcontent/uploads/2017/01/ pin_wasti_pe ngaruh%20(01-31-17-01-32-02).pdf
Wibowo (2012). Manajemen Kinerja . Jakarta: raja Grafindo Persada.
Widodo, S. E. (2015). Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia , Yogyakarta: Pusaka Pelajar.