ISSN 1693-3699 (Cetak)                                               Juli 2015. Vol.13, No.2 ISSN 2442-4102

## KOMUNIKASI KONFLIK DALAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA PERIKANAN DI KAWASAN TAMAN NASIONAL KARIMUNJAWA
(Kasus: Desa Karimunjawa, Kecamatan Karimunjawa)
( Conflict Communication of Fisheries Management in
Karimunjawa National Park )
Titania Aulia 1 , Sarwititi Sarwoprasodjo 2 , Arif Satria 2
1 Program Keahlian Komunikasi, Program Diploma IPB
2 Fakultas Ekologi Manusia IPB, Jl. Kamper Kampus IPB Dramaga E-mail: titaniaaulia@gmail.com

## ABSTRACT
Differences of perception in the fisheries resources management in the area of  Karimunjawa National Park (KNP) is still  perceived  by  all  stakeholders,  especially  the  Karimunjawa  National  Park  Officer  (KNPO)  as  authorities.  As KNPO, attempts to communicate with the fishermen, even with using of communication media, such as notice boards, poster,  leaflet,  and  implementation  of  the  No  Take  Zone  Campaign  Program.  Fishermen  believe  that  the  lack  of information due to lack of communication, so KNPO regarded as enemies of fishermen. The purpose of this study was to  analyze  the  perception  of  fishermen  on  aspects  of  fisheries  resources  management,  resulting  in  conflict  due  to differences  in  perception.  This  study  has  revealed  that  the  social  characteristics  (age  and  experience  of  fisheries resources management) and trust of KNPO correlated to perception of fishermen in fisheries resources management aspects. The characteristics of fishermen who have different perceptions with KNPO were fishermen who lived near KNPO office, fishermen who did not participate in the activities of KNPO, young age, and fishing experience is still lacking.
Keywords: communication media, perception, conflict

## ABSTRAK
Perbedaan  persepsi  dalam  pengelolaan  sumberdaya  perikanan  di  kawasan  Taman  Nasional  Karimunjawa  (TNKJ) masih  dirasakan  oleh  para  pemangku  kepentingan  terutama  pihak  Balai  Taman  Nasional  Karimunjawa  (BTNKJ) sebagai  pemegang  otoritas.  Pihak  BTNKJ  berupaya  untuk  berkomunikasi  dengan  nelayan,  bahkan  dengan menggunakan  media  komunikasi,  seperti  papan  pengumuman,  poster,  leaflet,  dan  pelaksanaan  Program  Kampanye Zona  Inti.  Nelayan  beranggapan  bahwa  masih  kurang  mendapatkan  informasi  karena  kurangnya  komunikasi, sehingga  BTNKJ  dianggap  sebagai  musuh  nelayan.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis  persepsi nelayan  terhadap  aspek  pengelolaan  sumberdaya  perikanan,  sehingga  menyebabkan  konflik  akibat  perbedaan persepsi.  Penelitian  ini  telah  mengungkapkan  bahwa  karakteristik  sosial  (umur  dan  pengalaman  pengelolaan sumberdaya  perikanan)  dan  bentuk  kepercayaan  terhadap  pihak  BTNKJ  berhubungan  dengan  persepsi  nelayan terhadap  aspek  pengelolaan  sumberdaya  perikanan.  Ciri-ciri  nelayan  yang  memiliki  perbedaan  persepsi  dengan BTNKJ adalah nelayan yang tempat tinggalnya berdekatan dengan kantor BTNKJ, nelayan yang tidak diikutsertakan dalam kegiatan BTNKJ, umur yang masih muda, dan pengalaman melaut yang masih kurang.
Kata kunci: media komunikasi, persepsi, konflik
ISSN 1693-3699 (Cetak)                                               Juli 2015. Vol.13, No.2 ISSN 2442-4102
PENDAHULUAN Kawasan konservasi perairan Indonesia  memiliki  luas  15.764.210,85 ha (Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis  Ikan  2013),  sehingga  diperlukan adanya  upaya  pengelolaan  kawasan. Salah  satu  bentuknya  berupa  taman nasional  laut  yang  dikelola  oleh  Balai Taman Nasional Karimunjawa
(BTNKJ) di bawah pengawasan langsung  dari  Kementerian  Kehutanan yang  memiliki  luas  sebesar  111.625,0 ha.  Pengelolaan  TNKJ  berupa  sistem zonasi  yang  penetapannya  dilakukan oleh  pemerintah  pusat  melalui  SK Dirjen PHKA No. 127/Kpts/DJ- VI/1989. Sejak penetapan taman nasional  tersebut,  konflik  kepentingan dalam  pengelolaan  sumberdaya  antar stakeholders tidak  dapat  dihindari. Pendekatan  sentralistik  masih  dominan dalam  perkembangan  program  kawasan konservasi  di  Indonesia,  meskipun hukum otonomi lokal telah dibuat tahun 1999  yang  otoritasnya  pengelolaan sumberdaya perikanan diberikan kepada pemerintah  lokal  (Satria et  al. 2006). Selanjutnya,  revisi  zonasi  dilakukan dengan  dikeluarkannya  SK  Dirjen PHKA No. 79/IV/Set-3/2005 dan diperbaharui kembali dengan SK Dirjen PHKA  No.  28/IV-Set/2012,  namun hanya  melibatkan  elemen  masyarakat tertentu.
Purwanti et al.
(2008)
memaparkan  bahwa adanya  perbedaan kepentingan  dan  permasalahan  yang dihadapi  TNKJ  telah  menimbulkan konflik karena adanya perbedaan interpretasi  terhadap  aturan  (BTNKJ dan Pemda Kabupaten Jepara dalam hal pemanfaatan  ruang  dan  kewenangan pengelolaan  TNKJ)  dan  antara  BTNKJ dengan masyarakat Karimunjawa karena kurangnya pemahaman masyarakat terhadap tujuan
pengelolaan.  Selain  itu,  Satria et  al. (2013)  menyatakan  bahwa  adanya
TNKJ dianggap tidak pernah melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan.
Konflik kepentingan dalam pemanfaatan sumberdaya juga terjadi di beberapa  taman  nasional  laut  di Indonesia.  Dalam  penelitian  Sembiring et  al. (2010)  di  Taman  Nasional  Teluk Cenderawasih  (TNTC)  terdapat  zona inti (“zona tabungan”) yang  membatasi ruang    gerak  nelayan  tradisional. Begitupula  dengan  penelitian  Hanan (2010)  di  Taman  Nasional  Wakatobi, masih terdapat masyarakat yang memiliki  persepsi  negatif  terhadap taman  nasional  yang  dianggap  sebagai bentuk  pengusiran  masyarakat  dari wilayah kelola.
Konflik  ini  tidak  hanya  terjadi  di taman nasional Indonesia, namun terjadi pula  di  kawasan  konservasi  laut  luar Indonesia. Menurut persepsi para nelayan,  adanya  kawasan  konservasi telah  menyebabkan  penurunan  dalam penangkapan  ikan,  meskipun  nelayan menangkap ikan hanya untuk pemenuhan  kebutuhan  hidup.  Secara umum  nelayan  kurang  memahami mengenai  aturan  dan  lokasi  garis  batas (zona). Pihak pengelola kawasan konservasi  laut  dianggap  kurang  dalam menyampaikan informasi tersebut karena  komunikasi  antara  pihak-pihak terkait  tidak  berjalan  dengan  baik (Castro dan Cruz 2009, Trung Ho et al. 2012,  Hamilton  2012,  Jentoft et  al. 2012, serta Bennett dan Dearden 2013). Beberapa  hasil  penelitian  yang  telah dikemukakan, menunjukkan bahwa baik di kawasan konservasi laut di Indonesia maupun  luar  Indonesia,  masih  belum menjelaskan mengenai adanya perbedaan  persepsi dapat memicu timbulnya  konflik.  Dengan  demikian, penelitian  tentang  hal  tersebut  menjadi penting  untuk  dilakukan.  Penelitian  ini bertujuan  untuk  mendeskripsikan  dan menganalisis  hubungan  karakteristik
ISSN 1693-3699 (Cetak)                                               Juli 2015. Vol.13, No.2 ISSN 2442-4102
sosial  dan  tingkat  kepercayaan  dengan persepsi pengelolaan sumberdaya perikanan di kawasan TNKJ. TINJAUAN PUSTAKA Pengelolaan sumberdaya perikanan  tidak  terlepas  dari  adanya perbedaan  kepentingan  di  antara  para stakeholder terkait. Konflik  “ada bilamana  terjadi  saat  tidak  sesuai dengan  aktivitas”  (Deutsh  1973 dalam Gudykunst  dan  Kim  1997).  Konflik tidak  dapat  dihindari  dalam  setiap hubungan  yang  berlangsung.  Konflik dapat  muncul  dari  persepsi  yang bertentangan. Gifford
(1987)
menyatakan  bahwa  persepsi  manusia terhadap  lingkungan  dipengaruhi  oleh karakteristik personal, karakteristik budaya,  dan  karakteristik  fisik  dari lingkungan  itu  sendiri.  Hal  lain  yang mempengaruhi persepsi adalah kepercayaan.  Persepsi  terhadap  aspek pengelolaan sumberdaya perikanan (Ruddle  1999 dalam Satria  2009) difokuskan  pada  batas  wilayah  berupa zonasi,  aturan,  pemegang  otoritas,  dan sanksi.

## METODE PENELITIAN
Penelitian dirancang dengan menggunakan  kombinasi  pendekatan kuantitatif dan kualitatif dengan menggunakan  metode  survai  yang bersifat deskriptif korelasional (Singarimbun dan Effendi 2008). Penelitian  dilaksanakan  di  kawasan
Taman  Nasional  Karimunjawa  dengan pemilihan Desa Karimunjawa, Kecamatan  Karimunjawa,  Kabupaten Jepara.  Penelitian  dilaksanakan  pada bulan  Desember  2014  sampai  Januari 2015.  Jumlah  sampel  dalam  penelitian ini  adalah  46  orang  nelayan  yang dilakukan  dengan  pengambilan  sampel acak sederhana. Analisis statistik menggunakan  korelasi  Rank  Spearman dan Chi-Square. Pengolahan data
menggunakan  Microsoft  Excel  2007 dan SPSS 20.0

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Karakteristik Nelayan Karimunjawa
Umur responden nelayan termasuk  kategori  sedang,  yaitu  antara 34-47  tahun.  Pada  kisaran  umur  ini, responden termasuk dalam usia produktif karena secara fisik memungkinkan  nelayan  untuk  bekerja secara  optimal.  Selain  itu,  nelayan relatif lebih mudah menerima informasi, baik  dari  masyarakat  setempat  maupun nelayan  pendatang  dari  luar  desa, meskipun masih bersifat lokalit.
Sebagian  besar  tingkat  pendidikan formal  responden  termasuk  kategori rendah.  Hampir  seluruh  nelayan  di Karimunjawa memulai pekerjaan menjadi nelayan sejak kecil pada saat di sekolah  dasar.    Kondisi  ini  disebabkan faktor  ekonomi  yang  menuntut  anak- anak bekerja membantu orang tua.
Pengalaman sebagian besar nelayan (50%) dalam mengelola sumberdaya perikanan termasuk kategori  rendah,  yaitu  8-22  tahun.  Hal ini disebabkan nelayan memiliki pekerjaan  sampingan  sebagai  pemandu wisata ( tour guide ), akibat perkembangan  pariwisata  yang  terus meningkat  di  Karimunjawa.  Terdapat nelayan  responden  (10,87%)  mencoba pekerjaan lain, seperti bekerja di mebel, tukang  bangunan,  dan  jasa  angkutan barang sebagai  upaya  diversifikasi pendapatan. Mayoritas responden berasal dari Karimunjawa yang mempunyai  latar  belakang  orang  tua berasal  dari  suku  Jawa,  Madura,  Bugis, dan  Buton.  Sebagian  besar  penduduk asli  Karimunjawa  sudah  bermigrasi  ke daerah lain.
ISSN 1693-3699 (Cetak)                                               Juli 2015. Vol.13, No.2 ISSN 2442-4102

## Kepercayaan
Berdasarkan  Tabel  1,  lebih  dari 50% responden memiliki tingkat kepercayaan yang masih rendah terhadap  BTNKJ.  Hal  ini  karena BTNKJ masih belum mampu menjelaskan aturan yang berlaku kepada  nelayan,  sehingga  kesadaran nelayan  agar  patuh  terhadap  aturan masih rendah. Komunikasi yang terjalin di  antara  BTNKJ  dan  nelayan  juga dapat  dikatakan  tidak  efektif  karena pihak  BTNKJ  hampir  tidak  pernah
berbaur dengan nelayan. Nelayan
beranggapan bahwa kepercayaan masyarakat tidak akan terbentuk selama belum  terjalin  komunikasi  yang  baik antara pihak BTNKJ dengan nelayan.
Tabel 1   Persentase  responden  nelayan menurut  tingkat  kepercayaan terhadap  BTNKJ  di  Desa
Karimunjawa, 2015 Tingkat kepercayaan terhadap BTNKJ Persentase (%) Rendah 54.35 Sedang 28.26 Tinggi 17.39 Total 100.00
Menurut  Satria et  al. (2013), kepercayaan  nelayan  terhadap  BTNKJ berada  di  urutan  ketiga  setelah  juragan dan LSM Wildlife Conservation Society ( WCS)  dalam  penyampaian  upaya konservasi. Bennett dan Dearden (2013) mengungkapkan  bahwa  nelayan  di sekitar  kawasan  konservasi  Thailand sering tidak percaya terhadap Departemen Taman Nasional,
Margasatwa,  dan  Konservasi  Tanaman (DNP)  dan  beranggapan  lebih  baik masyarakat  yang  melindungi  kawasan. Ongare et al. (2013) menyatakan bahwa secara umum penduduk tidak mempercayai  orang  luar  dan  adanya batasan bahasa dalam penerapan
komunikasi.  Ditinjau  dari  perspektif kepercayaan,  orang  yang  dituakan  dan pertemuan  komunitas  menjadi  saluran komunikasi  yang  paling  efisien  karena adanya akses, keakraban, dan kurangnya  hambatan  bahasa.  Berbeda pada  hasil  penelitian  Jentoft et  al.
(2012),  nelayan  di  Lira  merasa  percaya dan diberdayakan karena terdapat hubungan personal dengan pemerintahan  dan  ilmuwan  terkait dengan kawasan konservasi laut.

## Media Komunikasi
Komunikasi terbentuk dalam penyampaian  pesan  (informasi)  dari pihak  BTNKJ  sebagai  pengirim  pesan ( sender )  kepada  masyarakat  terutama nelayan  ( receiver ).  Dalam  hal  ini, penggunaan  media  komunikasi  sebagai salah  satu  sarana  untuk  penyampaian pesan  sudah  terealisasi  di  kawasan TNKJ.  Pembuatan  media  dilakukan dengan  cara  pembuatan  poster  dan leaflet  keanekaragaman  hayati  pada tahun  2002  dan  2003.  Lalu,  pada  tahun 2004, adanya pembuatan leaflet pengelolaan TNKJ  (dalam  bahasa Indonesia dan Inggris), serta pembuatan leaflet wisata alam Karimunjawa (BTNKJ  2008).  Selain  itu,  adanya Program  Kampanye  RARE  Pride  yang memfokuskan  pada  Kampanye  Zona Inti yang merupakan salah satu program kerjasama  antara  BTNKJ,  LSM  WCS, dan LSM RARE. Program ini berlangsung  pada  tahun  2011-2012  dan merupakan  salah  satu  upaya  untuk memberikan  informasi  kepada  nelayan tentang zona inti. Pada hasil penelitian
Widyatmoko et  al. (2012),    media komunikasi  dalam  Program  Kampanye Zona  Inti  yang  mampu  menyampaikan efek  komunikasi  dua  arah  berupa  SMS ( Short  Message  Service )  sebesar  35.5% dengan interval penerimaan SMS sebanyak  21-30  kali.  Kegiatan  ini
ISSN 1693-3699 (Cetak)                                               Juli 2015. Vol.13, No.2 ISSN 2442-4102
dinamakan  SMS blast .  Selain  SMS blast , terdapat kegiatan lainnya (BTNKJ 2012),  seperti  pemasangan  spanduk, poster,  penempelan  stiker  tanda  batas zona  inti,  iklan  layanan  masyarakat melalui RRI Semarang, dan sebagainya. Namun demikian, sebagian besar masyarakat nelayan masih belum mengerti  maksud  dari  penggunaan media  tersebut  dan  hanya  selintas melihat dan mendengar karena kurangnya komunikasi terhadap informasi yang disampaikan. Kampanye RARE  Pride  masih  berlanjut  di  tahun 2013, namun tidak lagi difokuskan pada Kampanye  Zona  Inti.  Kampanye  yang dilakukan  pada  tahun  2013,  yaitu mengenai  pengambilan  ikan  kerapu sesuai  dengan  ukurannya  serta  zona pemanfaatan  wisata.  Hal  ini  membuat masyarakat  berpersepsi  negatif  kembali terhadap  BTNKJ  karena  penyampaian pesan hanya berdasarkan program.
Papan pengumuman juga digunakan  sebagai  media  komunikasi. Papan-papan  ini  biasanya  ditaruh  di pinggir  jalan  agar  orang  yang  melintas dapat  melihatnya.  Salah  satu  contoh papan  pengumuman  adalah  larangan menangkap dan mengambil ikan dengan menggunakan  bom,  potasium,  dan kompresor. Penggunaan bom dan potasium dapat merusak terumbu karang  dan  mematikan  ikan-ikan  kecil, serta  penggunaan  kompresor  dapat merusak kesehatan yang dapat mengakibatkan  kelumpuhan  bahkan kematian.  Namun  demikian,  masih terdapat  nelayan  yang  tidak  peduli dengan  penjelasan  pada  papan  tersebut.
Penggunaan  kompresor  masih  banyak digunakan  oleh  nelayan  tembak  di Dusun  Lego,  Desa  Karimunjawa.  Para nelayan  ini  beranggapan  bahwa  dengan menggunakan  alat  bantu  kompresor, pendapatan  akan  meningkat.  Pihak BTNKJ  sudah  melakukan  upaya  kerja sama dengan LSM WCS untuk
melakukan sosialisasi mengenai kompresor, namun para nelayan tembak ini  tetap  melakukan  penangkapan  ikan dengan menggunakan alat bantu kompresor.
Persepsi Persepsi Nelayan terhadap Zonasi Berdasarkan Tabel 2, dapat diketahui  bahwa  persepsi  responden terhadap  zonasi  adalah  merugikan  bagi nelayan.  Hal  ini  disebabkan  oleh  zona inti  lebih  luas  daripada  zona  yang  lain, zona inti dekat dari kawasan penangkapan  ikan,  dan  di  sekitar kawasan  zona  inti  tidak  terdapat  tanda batas  yang  jelas  (pelampung  atau buoy yang  berwarna  merah).  Sebagian  besar nelayan mengetahui maksud dari pembuatan zona inti dan lokasi zona inti dengan adanya informasi yang didapatkan (dari teman sesama nelayan, kampanye  zona  inti,  dan  sebagainya) dan  nelayan  cenderung  mematuhinya karena  takut  dengan  sanksi.  Namun demikian,  masih  terdapat  nelayan  yang memasuki  kawasan  zona  inti  karena dianggap tidak ada yang mengetahuinya.  Nelayan  yang  berani menangkap  ikan  di  sekitar  kawasan zona  inti  dilakukan  pada  malam  hari. Itupun  hanya  dilakukan  oleh  sebagian kecil  nelayan,  mengingat  sanksinya relatif berat.
Tabel 2  Persentase  persepsi  responden nelayan  terhadap  zonasi  di kawasan
TNKJ, Desa Karimunjawa, 2015 Persepsi responden nelayan terhadap zonasi Persentase (%) Merugikan 52.17 Cukup merugikan 36.96 Menguntungkan 10.87 Total 100.00 Hal  ini  didukung  oleh  hasil penelitian Sembiring (2010) yang
ISSN 1693-3699 (Cetak)                                               Juli 2015. Vol.13, No.2 ISSN 2442-4102
mengungkapkan bahwa penetapan zonasi Taman Nasional Teluk
Cenderawasih  telah  membatasi  ruang gerak  nelayan  tradisional  khususnya  di zona  inti  yang  merupakan  “zona tabungan”.  Hal  ini  menimbulkan konflik  karena  dalam  zona  inti  terdapat hasil  laut  yang  melimpah.  Hasil penelitian  Trung  Ho et  al. (2012), beberapa  responden  di  Nha  Trang  dan Con  dao,  Vietnam  mempersepsikan perkembangan kawasan konservasi memiliki  dampak  negatif  terhadap kehidupan  terutama  bagi  keluarga  yang menangkap  ikan  di  kawasan  yang  saat ini  dijadikan  zona  inti  dalam  kawasan konservasi.  McClanahan et  al. (2014) mengungkapkan  bahwa  persepsi  paling negatif  terhadap  batasan  ditemukan  di desa-desa  dekat  kawasan  penutupan penangkapan  ikan  karena  terdapat ketergantungan  terhadap  sumberdaya laut  dan  angka  yang  tinggi  dalam pekerjaan per rumah tangga, tetapi tidak menggantungkan hidupnya pada pertanian,  peternakan  dan  pariwisata. Hasil penelitian Castro dan Cruz (2009) tidak  sepakat  karena  sebagian  besar nelayan  komersial  di  Alentejo  pada tahun 2008, menyetujui adanya keberlanjutan larangan mengambil cadangan  laut  di  beberapa  kawasan konservasi.
Persepsi  BTNKJ  terhadap  zonasi TNKJ  adalah  menguntungkan  bagi nelayan  karena  ikan  yang  masuk  dapat berkembangbiak di dalam zona inti dan dapat  ditangkap  kembali  oleh  nelayan jika  ikan-ikan  tersebut  sudah  besar  dan keluar  dari  zona  inti.  Berbagai  macam jenis  ikan  dapat  dilestarikan  dengan adanya zona inti.
Persepsi Nelayan terhadap Aturan Berdasarkan Tabel 3, dapat disimpulkan  bahwa  persepsi  responden terhadap aturan BTNKJ termasuk banyak dan ketat. Sebagaimana
diketahui  bahwa  aturan  yang  telah dibuat sudah baik karena melalui proses dalam pembuatannya. Namun demikian, aturan  yang  banyak  dan  harus  dipatuhi serta ketatnya aturan tersebut mengakibatkan  sebagian  besar  nelayan merasa  terkekang  untuk  melaut  di wilayahnya sendiri. Informasi mengenai aturan  didapatkan  dari  teman  sesama nelayan, LSM WCS, BTNKJ, dan DKP. Aturan yang terdapat di kawasan TNKJ meliputi  larangan  memasuki  zona  inti, larangan  mengambil  jenis  ikan  yang tidak diizinkan untuk ditangkap, larangan  penggunaan  alat  tangkap  yang tidak  ramah  lingkungan,  dan  larangan menangkap  ikan  pada  musim  ikan berkembangbiak.
Hasil  penelitian  Jentoft et  al. (2012),  terlihat  sama  dengan  kondisi  di BTNKJ,  nelayan  di  L’Estartit-Medes
Islands dan La
Restinga mempersepsikan  bahwa  aturan  dari kawasan konservasi dianggap tidak adil bagi  nelayan,  namun  berbeda  dengan nelayan  di  Lira  yang  mempersepsikan bahwa  aturan  sudah  memadai  untuk mencapai  tujuan  kawasan  konservasi. Bennett dan Dearden (2013) menunjukkan  bahwa  terdapat  dampak minimal  pada  nelayan  karena  peraturan DNP  mengizinkan  nelayan  skala  kecil memancing  di  kawasan  konservasi sepanjang  nelayan  mengikuti  aturan Departemen  Perikanan  atau  peraturan DNP  tidak  secara  teknis  mengizinkan penangkapan ikan di kawasan konservasi, tetapi pengelola tidak memaksakan peraturan. Begitupula dengan  hasil  penelitian  McClanahan et al. (2014),  aturan  mengenai  penutupan kawasan,  tidak  menguntungkan  dan mengurangi daerah tangkapan ikan serta terdapat pembatasan alat tangkap, maka tidak  dapat  menangkap  jenis  ikan tertentu,  dan  tidak  menguntungkan  jika jenis ikan dipilih.
ISSN 1693-3699 (Cetak)                                               Juli 2015. Vol.13, No.2 ISSN 2442-4102
Tabel 3  Persentase  persepsi  responden nelayan terhadap aturan BTNKJ,  Desa  Karimunjawa, 2015 Persepsi responden nelayan terhadap aturan BTNKJ Persentase (%) Banyak dan ketat 54.35 Banyak namun tidak ketat 41.30 Tidak banyak dan tidak ketat 4.35 Total 100.00 Persepsi  BTNKJ  terhadap  aturan adalah  aturan  di  kawasan  TNKJ  dibuat untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan demi kesejahteraan nelayan. Nelayan  juga  diikutsertakan  dalam pembuatan  rezonasi  pada  tahun  2011, sehingga  aturan  yang  dibuat  tidak bersifat top-down . Pihak BTNKJ menganggap  bahwa  pola  pikir  dan tingkat  kesadaran  nelayan  terhadap sumberdaya alam masih rendah. Pelanggaran  aturan  di  kawasan  TNKJ masih  terjadi  hingga  saat  ini.  Para nelayan dianggap belum mampu memikirkan keberlanjutan dan kelestarian sumberdaya hayati perairan. Kebijakan  antara  BTNKJ  dan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) di dalam  kawasan  TNKJ  mengalami tumpang tindih, sehingga
mengakibatkan nelayan kurang memahami  aturan  yang  harus  dipatuhi. Aturan yang berlaku menurut BTNKJ di bawah Kementerian Kehutanan (Kemenhut)  mengacu  pada  UU  No  5 Tahun  1990  serta  PP  RI  No.  68  Tahun 1998 dan permasalahan zonasi mengacu pada  SK Dirjen PHKA  No.  28/IV- Set/2012.  Aturan  menurut  DKP  di bawah  Kementerian  Kelautan  dan Perikanan  (KKP)  adalah  UU  No.  45 tahun 2009 dan UU No. 1 Tahun 2014. Hal  ini  didukung  oleh  Satria et  al.
(2006) bahwa terdapat perbedaan persepsi  antara  Kemenhut  dan  KKP dalam  memperhatikan  konservasi  dan
melestarikan  sumberdaya  alam.  KKP mengembangkan  kebijakan  konservasi dalam  dasar  perlindungan  ekosistem yang  memisahkan  kawasan  dan  jenis satwa ke dalam kategori yang dilindungi  dan  tidak  dilindungi.  Jenis ikan  juga  diklasifikasikan  ke  dalam dilindungi  dan  tidak  dilindungi  dimana kawasan penangkapan ikan, musim  dan ukuran  ikan  tidak  dipertimbangkan dalam  pengelolaan.  Menurut  KKP, konservasi  laut  merupakan  hal  yang mudah  jika  diperlakukan  dengan  cara- cara  tertentu  karena  KKP  percaya bahwa  pengelolaan  daratan  berbeda dengan pengelolaan laut.

## Persepsi Nelayan terhadap Pemegang Otoritas
Pihak  BTNKJ  adalah  pemegang otoritas yang melaksanakan tugas dalam mengelola kawasan TNKJ, baik di darat maupun  laut.  Tabel  4  menunjukkan bahwa  persepsi  responden  terhadap pihak  BTNKJ,  yaitu  BTNKJ  tidak peduli  terhadap  masyarakat.  Persepsi responden  terhadap  BTNKJ  adalah BTNKJ memiliki kekuasaan dan wewenang  yang  kuat,  tetapi  belum mampu  melibatkan  masyarakat  untuk bekerja sama dalam mengelola kawasan TNKJ  karena  hanya  mengikutsertakan pihak-pihak tertentu saja, seperti pembentukan  MMP.  Pihak  BTNKJ dianggap belum mampu memberdayakan  masyarakat  di  sekitar kawasan  TNKJ.  Komunikasi  yang dilakukan  oleh  BTNKJ  masih  terbatas pada  program  yang  dijalankan,  seperti ditunjukkan  pada  kampanye  zona  inti. Pihak BTNKJ yang bekerjasama dengan LSM WCS dan RARE menyampaikan  pesan  berupa  informasi mengenai  zona  inti,  namun  masih kurang melibatkan partisipasi nelayan.
Hasil  penelitian  Bennett  dan Dearden  (2013)  mendukung  temuan penelitian yang ditunjukkan oleh
ISSN 1693-3699 (Cetak)                                               Juli 2015. Vol.13, No.2 ISSN 2442-4102
pemegang otoritas di kawasan konservasi Thailand adalah Department of  National  Parks,  Wildlife  and  Plant Conservation (DNP). Persepsi responden terhadap DNP adalah pengawasan  DNP  hanya  di  pulau-pulau saja, namun tidak terdapat pengontrolan di  laut.  Salah  satu  pihak  LSM  yang terdapat di kawasan tersebut mengatakan  bahwa  DNP  salah  dalam menggunakan otoritas. Pihak DNP tidak peduli  dengan  sumberdaya  dan  hanya bertindak seolah-olah memilikinya. Penelitian  Trung  Ho et  al. (2012)  juga menyatakan  bahwa  persepsi  positif terhadap  pemegang  otoritas  tergantung pada  kebutuhan  hidup  yang  dapat dipenuhi oleh pemegang otoritas. Komunitas  lokal  akan  meningkatkan persepsi  dan  kesadaran  mengenai  isu lingkungan  dan  degradasi  sumberdaya setelah mendapatkan pendidikan mengenai  lingkungan  dari  pemegang otoritas kawasan konservasi. Tabel 4  Persentase persepsi responden  nelayan  terhadap pemegang  otoritas  TNKJ,
Desa Karimunjawa, 2015 Persepsi responden nelayan terhadap pemegang otoritas TNKJ Persentase (%) Tidak peduli terhadap masyarakat 56.52 Kurang peduli terhadap masyarakat 39.13 Peduli terhadap masyarakat 4.35 Total 100.00 Pihak  BTNKJ  sebagai  pemegang otoritas mempersepsikan dirinya
sebagai  pengelola  kawasan  TNKJ  yang menjalankan  tugas  untuk  melindungi kawasan konservasi. Tugas yang dilakukan oleh pihak BTNKJ
memerlukan  dukungan  dari  masyarakat sekitar kawasan karena masyarakat turut mengakses  sumberdaya  yang  ada  di kawasan TNKJ, baik darat maupun laut.
Akan  tetapi,  pihak  BTNKJ  selalu dianggap  musuh  oleh  masyarakat  yang tidak  menyukai  keberadaan  BTNKJ. Sebagaimana  diketahui,  TNKJ  telah terbentuk  sejak  tahun  1986  dan  hingga saat  ini,  permasalahan  yang  terjadi antara  BTNKJ  dan  nelayan  terus berlanjut  terutama  hal  yang  berkaitan dengan  pemenuhan  hidup  masyarakat sekitar kawasan TNKJ. Selain itu, LSM WCS turut membantu dalam mendukung pengelolaan kawasan TNKJ yang lebih efektif, meskipun LSM WCS berpihak  kepada  BTNKJ  bukan  kepada nelayan  karena  adanya  kesepakatan kerjasama kemitraan sejak tahun 1997.

## Persepsi Nelayan terhadap Sanksi
Sanksi  diberikan  pada  pelanggar aturan.  Tabel  5  menjelaskan  bahwa persepsi  responden  terhadap  sanksi termasuk kategori sedang sebesar 52.17 %. Informasi mengenai sanksi didapatkan  dari  teman  sesama  nelayan, LSM  WCS,  BTNKJ,  dan  DKP  bahkan ada  yang  melihat  secara  langsung pemberian  sanksi.    Persepsi  responden mengenai  sanksi  bahwa  pemberlakuan sanksi  ekonomi  dan  sanksi  hukum sudah  cukup  efektif  untuk  dilakukan. Nelayan merasa ketakutan karena sanksinya bersifat tegas, nyata, mengikat, dan memaksa, sehingga tidak ingin  melakukan  pelanggaran  terutama yang  berhubungan  dengan  hukuman pidana.  Para  nelayan  Karimunjawa masih  memikirkan  keluarga  karena  jika melakukan  pelanggaran,  maka  merasa malu dengan lingkungan sekitar.
Tabel 5  Persentase  persepsi  responden nelayan terhadap sanksi TNKJ, Desa Karimunjawa, 2015
Persepsi responden nelayan terhadap sanksi TNKJ Persentase (%) Tidak efektif 28.26 Cukup efektif 52.17
ISSN 1693-3699 (Cetak)                                               Juli 2015. Vol.13, No.2 ISSN 2442-4102
Efektif 19.57 Total 100.00 Persepsi  BTNKJ  terhadap  sanksi adalah cukup efektif karena pelanggaran yang  terjadi  di  sekitar  kawasan  TNKJ semakin berkurang. Para nelayan masih merasa takut jika tidak sengaja tertangkap  oleh  pihak  BTNKJ  atau MMP.  Bila  satu  sampai  dua  kali tertangkap, hanya diberi peringatan atau hukuman  ekonomi  (denda  dan  atau penyitaan  barang).  Jika  pelanggaran sudah  sampai  untuk  ketiga  kalinya tertangkap,  maka  akan  dikenakan  vonis hingga  dibawa  ke  Semarang  (sanksi hukum).  Hal  ini  didukung  dalam penelitian  Arias  dan  Sutton  (2013) bahwa  nelayan  komersial  di  Taman Laut The  Great  Barrier  Reef percaya tentang  hukuman  bagi  yang  melanggar aturan  jika  tertangkap  menangkap  ikan
di  zona  larang  tangkap  oleh  pemegang otoritas, maka akan dilakukan penyitaan barang,  peringatan,  sidang  pengadilan, atau bahkan dipenjara.
Konflik akibat Perbedaan Persepsi Hubungan Karakteristik
Sosial Responden  terhadap  Persepsi  dalam Pengelolaan Sumberdaya Perikanan
Peubah  pada  karakteristik  sosial yang digunakan untuk uji korelasi Rank Spearman  adalah  umur,  tingkat  dalam pendidikan  formal,  dan  pengalaman pengelolaan sumberdaya perikanan, sedangkan peubah pekerjaan sampingan dan  asal  daerah  menggunakan  tabulasi silang  dengan  uji  Chi-square.  Hasil  uji statistik ditunjukkan pada Tabel 6.
Tabel 6  Nilai koefisien korelasi karakteristik sosial menurut persepsi aspek pengelolaan sumberdaya perikanan di kawasan TNKJ, Desa Karimunjawa, 2015
Peubah karakteristik sosial Zonasi Aturan Pemegang otoritas Sanksi Umur 0.311* 0.318* 0.423** 0.207 Tingkat pendidikan formal 0.043 0.087 -0.028 -0.152 Pengalaman mengelola sumberdaya perikanan 0.408** 0.381** 0.454** 0.334* Pekerjaan sampingan 1) 0.042 0.112 0.549 0.043 Asal daerah 1) 0.604 0.377 0.106 0.330
**nyata pada taraf α = 0.01; * nyata pada taraf α = 0.05
Berdasarkan  hasil  uji  statistik dengan  menggunakan  korelasi  Rank Spearman  (Tabel  6),  diketahui  bahwa terdapat  hubungan  nyata  dan  positif antara  umur  dan  persepsi  menurut zonasi  (0.311)  serta  umur  dan  persepsi menurut  aturan  (0.318).  Lalu,  terdapat hubungan  sangat  nyata  dan  positif antara  umur  dan  persepsi  menurut pemegang  otoritas  (0.423).    Semakin rendah  umur  seseorang,  maka  semakin negatif  persepsinya  terhadap  zonasi, aturan, dan pemegang otoritas.
Hamilton  (2012)  menyatakan  bahwa umur  yang  semakin  tua  pada  nelayan
Kamboja menunjukkan dukungan terhadap  kawasan  konservasi  dan  bagi nelayan di Filipina, umur tidak mempengaruhi persepsi terhadap kawasan konservasi.
Pada pengalaman dalam mengelola  sumberdaya  alam,  terdapat hubungan  nyata  dan  positif  antara pengalaman mengelola sumberdaya dan persepsi  menurut  sanksi  (0.334).  Selain itu, terdapat hubungan sangat nyata dan positif  antara  pengalaman  mengelola sumberdaya  perikanan  dan  persepsi menurut  zonasi  (0.408),  pengalaman mengelola  sumberdaya  perikanan  dan aturan (0.381), serta pengalaman
ISSN 1693-3699 (Cetak)                                               Juli 2015. Vol.13, No.2 ISSN 2442-4102
mengelola  sumberdaya  perikanan  dan persepsi  menurut  pemegang  otoritas (0.454).  Semakin  rendah  pengalaman mengelola  sumberdaya  alam,  semakin negatif  persepsi  para  nelayan  terhadap zonasi,  aturan,  pemegang  otoritas,  dan sanksi.  Para  nelayan  yang  belum  lama melaut  menyatakan  bahwa  tidak  terlalu mempedulikan  zona  larang  tangkap karena  pernyataan  nelayan  bahwa  ikan termasuk  sumberdaya  yang  tidak  akan habis.  Penelitian  Leleu et  al. (2012) memberikan  hasil  yang  berbeda  bahwa semakin kurang lama dalam pengalaman  menangkap  ikan,  semakin positif  persepsinya  tentang  zona  larang tangkap.  Para  nelayan  Karimunjawa yang  belum  lama  melaut  mengakui bahwa aturan diperlukan, namun  aturan yang  ada  saat  ini  terlalu  banyak  dan berlebihan.  Begitupula  dengan  persepsi nelayan terhadap BTNKJ sebagai pemegang otoritas. Pihak BTNKJ belum  terlalu  mempedulikan  kehidupan nelayan  sekitar  karena  tugas  utamanya untuk melindungi kawasan konservasi. Pada  peubah  tingkat  pendidikan formal,  diketahui  bahwa  tidak  terdapat hubungan  antara  pekerjaan  sampingan dengan persepsi terhadap zonasi, aturan, dan  pemegang  otoritas,  dan  sanksi. Begitupula  pada  peubah  pekerjaan sampingan  dan  asal  daerah  yang diketahui bahwa tidak terdapat hubungan  dengan  persepsi  menurut aspek pengelolaan sumberdaya perikanan di kawasan TNKJ berdasarkan  hasil  uji  statistik  dengan menggunakan  korelasi  Chi  Square (Tabel 6). Menurut McClanahan et al. (2008), persepsi nelayan terhadap pembatasan  pengelolaan  dan  manfaat hanya  lemah  berkorelasi  dengan  status sosial  ekonomi  penduduk  desa,  baik  di dalam  maupun  di  luar  Taman  Laut Pulau  Mafia,  Tanzania.  Selanjutnya, McClanahan et al. (2014) mengungkapkan bahwa terdapat hubungan  positif  antara  faktor  sosial ekonomi (pengambilan keputusan komunitas, jumlah pekerjaan, dan lokasi daratan)  terhadap  persepsi  keuntungan yang  diterima  dalam  perbedaan  pilihan pengelolaan.
Hubungan  Kepercayaan  terhadap BTNKJ  menurut  Persepsi  dalam Aspek Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Peubah kepercayaan menggunakan uji korelasi Rank Spearman. Hasil uji tersebuut menunjukkan bahwa terdapat hubungan sangat  nyata,  positif,  dan  kuat  antara peubah kepercayaan dan persepsi dalam aspek zonasi, aturan, pemegang otoritas, dan  sanksi  (Tabel  7).  Semakin  rendah kepercayaan  seseorang,  maka  akan semakin  rendah  persepsinya  terhadap aspek zonasi, aturan, pemegang otoritas, dan  sanksi.  Hal  ini  sesuai  dengan penelitian  Bennett  dan  Dearden  (2013) bahwa  terdapat  hubungan  kepercayaan mengenai  pemenuhan  kehidupan  dan hasil konservasi dengan persepsi pengelolaan dan pemerintahan.
Tabel 7  Hubungan  tingkat  kepercayaan  terhadap  BTNKJ  menurut  persepsi  terhadap aspek  pengelolaan  sumberdaya  perikanan  di  kawasan  TNKJ,  Desa Karimunjawa, 2015
Peubah Zonasi Aturan Pemegang otoritas Sanksi Kepercayaan 0.465*** 0.490*** 0.581*** 0.673*** ***nyata pada taraf α = 0.01 Persepsi  merupakan  inti  dari komunikasi. Persepsi memerankan
ISSN 1693-3699 (Cetak)                                               Juli 2015. Vol.13, No.2 ISSN 2442-4102
peran yang penting dalam konflik, yaitu sebagai  tujuan  perselisihan  (Lumsden dan  Lumsden  2000  dalam  Littlejohn dan Domenici 2007).  Berdasarkan hasil yang  telah  dipaparkan,  dapat  diketahui bahwa terdapat konflik vertikal (perbedaan status sosial) antara nelayan Desa Karimunjawa dan BTNKJ. Dalam kasus ini masih dianggap memiliki akar yang dangkal dan muncul hanya adanya kesalahpahaman mengenai persepsi yang  memunculkan  konflik  tertutup. Nelayan  yang  memiliki  perbedaan persepsi  dengan  BTNKJ  memiliki  ciri- ciri,  seperti  nelayan  yang  tempat tinggalnya  berdekatan  dengan  kantor BTNKJ, nelayan
yang tidak
diikutsertakan  dalam  kegiatan  BTNKJ, umur yang masih muda, dan pengalaman melaut yang masih kurang.

## SIMPULAN DAN SARAN
Simpulan Media
komunikasi sudah dipergunakan oleh pihak BTNKJ sebagai upaya untuk memberikan informasi  kepada  nelayan.  Akan  tetapi, para  nelayan  membutuhkan  penjelasan lebih  rinci  dengan  adanya  penggunaan media  tersebut.  Tingkat  kepercayaan responden  nelayan  terhadap  pihak BTNKJ masih tergolong rendah. Hal ini dikarenakan komunikasi yang terjalin di antara  BTNKJ  dan  nelayan  dapat dikatakan  tidak  efektif  karena  pihak BTNKJ  hampir  tidak  pernah  berbaur dengan nelayan. Sebagian besar responden  nelayan  masih  memiliki persepsi  negatif  terhadap  pemberlakuan zonasi (merugikan), aturan (banyak dan terlalu  ketat),  dan  pemegang  otoritas (tidak  peduli  terhadap  masyarakat nelayan).
Perbedaan persepsi antara BTNKJ dan  nelayan  termasuk  konflik  vertikal (perbedaan kekuasaan) dan berdasarkan tipe  konflik  termasuk  konflik  tertutup yang  bersifat  tersembunyi  dan  perlu
diangkat ke permukaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara karakteristik sosial dan persepsi pengelolaan sumberdaya perikanan  serta  tingkat  kepercayaan terhadap  BTNKJ  menurut  persepsi pengelolaan sumberdaya perikanan. Oleh  karena  itu,  ciri-ciri  nelayan  yang memiliki  perbedaan  persepsi,  sehingga mampu  menimbulkan  konflik  dengan BTNKJ  adalah  nelayan  yang  tempat tinggalnya  berdekatan  dengan  kantor BTNKJ, nelayan yang tidak diikutsertakan  dalam  kegiatan  BTNKJ, umur yang masih muda, dan pengalaman melaut yang masih kurang.

## Saran
Implikasi dari adanya pengelolaan sumberdaya  perikanan  di  kawasan TNKJ  berupa  zonasi,  aturan,  pemegang otoritas,  dan  sanksi,  maka  diperlukan upaya  yang  mengarah  pada  komunikasi interaktif  antara  BTNKJ  dan  nelayan agar  terjadi  persamaan  persepsi.  Pihak BTNKJ perlu mengkader nelayan tokoh muda sebagai liaison officer (penghubung  antara  satu  pihak  nelayan dengan  pihak  nelayan  lainnya)  untuk membangun hubungan kepercayaan dan jalinan  kerjasama  yang  baik  dengan nelayan-nelayan  lain.  Terkait  kebijakan antara  BTNKJ  dan  DKP,  diperlukan pembahasan yang rinci sebelum disosialisasikan kepada nelayan, sehingga  aturan  yang  disampaikan dapat  diterima  oleh  nelayan  dengan bahasa yang mudah dimengerti. Nelayan  juga  harus  mampu  mengubah persepsinya  terhadap  BTNKJ  dengan berusaha  memahami  pekerjaan  pihak BTNKJ  sebagai  pemegang  otoritas. Selain itu, diperlukan peran  LSM WCS dalam menyampaikan informasi mengenai pengelolaan sumberdaya perikanan  untuk  seluruh  nelayan  (tidak hanya nelayan tembak yang
ISSN 1693-3699 (Cetak)                                               Juli 2015. Vol.13, No.2 ISSN 2442-4102
menggunakan  alat  bantu  kompresor yang diberikan informasi).

## DAFTAR PUSTAKA
Arias    A  dan  Sutton  SG.  2013. Understanding  recreational  fishers’ compliance  with  no-take  zones  in The  Great  Barrier  Reef  Marine Park. Ecology and Society.
18(4):18-26. Bennett  NJ,  Dearden  P.  2013.  Why local  people  do  not  support conservation: Community
perceptions  of  marine  protected area livelihood impacts, governance and  management  in  Thailand.
Marpol. 44 (1): 107-116.
[BTNKJ] Balai Taman Nasional Karimunjawa. 2008. Statistik Balai Taman Nasional Karimunjawa tahun 2007 . Semarang  (ID):  Balai  Taman Nasional Karimunjawa. [BTNKJ] Balai Taman Nasional Karimunjawa. 2012. Statistik Balai Taman Nasional Karimunjawa tahun 2011 . Semarang  (ID):  Balai  Taman Nasional Karimunjawa. Castro  JJ,  Cruz  T.  2009.  Marine conservation in a Southwest Portuguese  National  Park.  ICS,  SI 56,  Proceedings  of  the  10th International Coastal Symposium. 1 (1): 385-389.
[Dit.  KKJI]  Direktorat  Konservasi Kawasan  dan  Jenis  Ikan.  2013. Informasi kawasan konservasi perairan  Indonesia .  Jakarta  (ID): Direktorat Jenderal Kelautan,
Pesisir,  dan  Pulau-pulau  Kecil, Kementerian
Kelautan dan Perikanan. Gudykunst  WB,  Kim  YY.  1997. Communicating  with  strangers:  An approach to
intercultural communication,  3rd  ed.  New  York
(US):  McGraw-Hill  Companies,
Inc. Hamilton  M.  2012.  Perceptions  of fishermen towards marine protected areas in Cambodia and the Philippines. Bioscience Horizons. 5 (1): 1-24.
Hanan  LOMS.  2010. Kajian  strategi pengelolaan  sumberdaya  laut  oleh masyarakat  adat  dalam  kawasan Taman  Nasional  Wakatobi [tesis].
Bogor  (ID):  Institut  Pertanian Bogor. Jentoft S, Pascual-Fernandez JJ, Modino  RDC,  Gonzalles-Ramallal M,  Chuenpagdee  R.  2012.  What stakeholders  think  about  marine protected  areas:  Case  studies  from Spain.  Human  Ecology.  40  (2): 185-197.
Leleu  K,  Alban  F,  Pelletier  D, Charbonnel E, Letourneur Y, Boudouresque  CF.  2012.  Fishers’ perceptions  as  indicators  of  the performance  of  marine  protected areas (MPAs). Marpol. 36 (2): 414- 422.
Littlejohn  SW,  Domenici  K.  2007.
Communication,  conflict,  and  the management of differences. Illinois (US): Waveland Press, Inc.
McClanahan  TR,  Cinner  J,  Kamukuru AT,  Abunge  C,  Ndagala  J.  2008. Management preferences, perceived  benefits  and  conflicts among resource users and managers in  the  Mafia  Island  Marine  Park, Tanzania. Environmental
Conservation. 35 (4): 340-350. McClanahan TR, Cinner JE, Abunge C, Rabearisoa A, Mahatante P,
Ramahatratra  F,  Andrianarivelo  N. Ecology and Society. 2014.
Perceived  benefits  of  fisheries management restrictions in
Madagascar.  Ecology  and  Society.
19(1): 5-15.
ISSN 1693-3699 (Cetak)                                               Juli 2015. Vol.13, No.2 ISSN 2442-4102
Ongare  D,  Macharia  A,  Mwakaje  A,
Muchane  M,  Warui  C,  Mugoya  C, Masiga  C,  Nikundiwe  A,  Muiti  A, Wakibara  J.  2013.  Environmental communication: A review of information sources and communication channels for enhanced  community  based  natural resource management in the
Greater  Mara  Region  of  Kenya. JSD. 7 (1):  65-74. Purwanti  F,  Alikodra  HS,  Basuni  S, Soedharma D. 2008. Pengembangan co-management Taman  Nasional Karimunjawa . IJMS. 13 (3): 159-166. Satria  A,  Sano  M,  Shima  H.  2006. Politics of marine conservation area in Indonesia: from a centralised to a decentralised system.  IJESD. 5 (3): 240-261. Satria  A.  2009. Pesisir  dan  laut  untuk rakyat . Bogor (ID): IPB Press.
Satria  A,  Purnomo  AM,  Aziziy  A. 2013. Pengelolaan kawasan
konservasi  laut  secara  kolaboratif:
Upaya  menimbang  peran  institusi patron  klien .  Di  dalam:  Prastowo, Sulistiono,  Agik  S,  Bambang  HS, editor. Prosiding  Seminar  Hasil- Hasil  Penelitian  Institut  Pertanian Bogor 2012, Buku 3 Bidang Sosial, Ekonomi,  dan  Budaya ;  2012  Des
10-11;  Bogor,  Indonesia.  Bogor
(ID): LPPM IPB. hlm 625-643.
Sembiring  E,  Basuni  S,  Soekmadi  R. 2010. Resolusi  konflik  pengelolaan Taman Nasional Teluk Cenderawasih  di  Kabupaten  Teluk Wondama . JMHT. 16 (2): 84-91.
Singarimbun M, Effendi S. 2008.
Metode penelitian survai . Jakarta (ID): LP3S.
Trung  Ho  TV,  Cottrell  A,  Valentine  P,
Woodley S. 2012. Perceived barriers  to  effective  multilevel governance of
human-natural systems:  An  analysis  of  Marine
Protected  Areas  in  Vietnam.  JPE. 19 (1): 17-35.
Widyatmoko BM, Purwanti F, Suryanto A.  2012. Kepedulian  masyarakat dan  efektivitas  kampanye  zona  inti di  Taman  Nasional  Karimunjawa . MARJ. 1 (1): 1-6.
ISSN 1693-3699 (Cetak)                                               Juli 2015. Vol.13, No.2 ISSN 2442-4102
Biodata Penulis Nama : Titania Aulia Alamat : Taman Cimanggu Jl. Soka VI/10 Bogor 16163 Alamat e-mail : titania.aulia@gmail.com Pendidikan terakhir  :  S1 Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, FEMA-IPB Asal tulisan :  bagian dari tesis yang Disampaikan pada Seminar Sekolah Pascasarjana IPB