## PENGHUKUMAN BAGI KORPORASI PERUSAK LINGKUNGAN
Fakhri Usmita
Universitas Islam Riau fakhri@soc.uir.ac.id

## ABSTRAK
Meski telah ada perorangan maupun korporasi yang ditetapkan sebagai tersangka pembakaran lahan, bahkan telah ada diantaranya yang diberikan sanksi. Namun pembakaran lahan secara luas yang menyebabkan polusi udara berupa kabut asap di beberapa wilayah Indonesia masih terjadi. Saya berargumentasi itu disebabkan oleh belum tergentarjerakannya pelaku dan calon pelaku  oleh  sanksi  yang  ada.  Secara  umum terdapat  lima  doktrin  utama  penghukuman, yaitu: rehabilitasi,  deterrence,  incapacitation,  retribusi,  dan  restorative  justice.  Menggunakan pendekatan  literatur,  disarankan  adanya  perbaikan  pola  penghukuman  bagi  korporasi  pelaku kejahatan lingkungan di Indonesia. Sehingga diharapkan, penghukuman bagi korporasi di masa dating, selain mempu memperbaiki keadaan sosial, juga mendatangkan efek gentar dan jera.
Kata Kunci : Kejahatan Lingkungan, Korporasi, Penghukuman

## ABSTRACT
Although there are individuals or corporations that are designated as suspected land-burning, there are even some of them given sanctions. However, extensive land burning which caused air pollution in the  form  of  haze  in  some  areas  of  Indonesia  is  still  happening.  I  argued  that  was caused  by  the  undisputed  offenders  and  prospective  offenders  by  the  existing  sanctions.  In general  there  are  five  main  doctrines  of  punishments,  likely:  rehabilitation,  deterrence, incapacitation,  retribution,  and  restorative  justice.  Using  a  literary  approach,  it  is recommended  to  improve  the  punishment  pattern  for  corporate  crime  actors  in  Indonesia. Hopefully,  the  punishment  for  corporations  in  the  future,  in  addition  to  improving  social conditions, also brings a trempative and deterrent effect.
Keywords : Environmental Crime, Corporate, Punishment

## PENDAHULUAN
Sejak  revolusi  industri  hingga  sekarang,  korporasi  telah  berkembang  sedemikian rupa  sehingga  seakan  menjadi  suatu  entitas  baru  di  luar  masyarakat  bahkan  negara. Keberadaan  korporasi  tidak  lagi  terikat  lokasi  atau  wilayah  tertentu,  melainkan  telah lintas  negara.  Mengingat  era  ekonomi  liberal,  peran  korporasi  sebagai  pemilik  kapital kian  mengintrusi  kebijakan  politik,  ekonomi,  dan  sosial  suatu  negara  (Bhaskar,  dan Umakanth, 1999: 218).
Korporasi seakan bergerak bebas sesukanya tanpa tersentuh aturan-aturan yang ada, hingga tidak jarang pergerakannya menimbulkan kerugian bagi pihak lain seperti yang dilakukan oleh korporasi perkebunan yang ada di Indonesia. Salah satu contoh “kesema- menaan”  yang  dilakukan  oleh  korporasi  perkebunan,  terutama  dalam  mengelola  lahan mereka  (sebagian  besar  berupa  tanah  gambut)  dengan  melakukan  pembakaran  guna pembersihan atau pengalihfungsian lahan ( land clearing ), yang kemudian menimbulkan derita bagi masyarakat akibat polusi udara.
Emisi  karbon  yang  diakibatkan  dari  pembakaran  lahan  gambut  lebih  tinggi dibanding  lahan  atau  hutan  dengan  jenis  tanah  lainnya.  Hal  ini  karena,  emisi  karbon tidak  hanya  dihasilkan  dari  pembakaran  di  atas  tanahnya  saja,  tetapi  juga  dari terbakarnya tanah gambut itu sendiri. Dengan menggunakan metode pengukuran dijital ditemukan  bahwa  emisi  karbon  dari  pembakaran  tanah  gambut  yaitu  2,84  x  10 -3 ton C/ha, dan 3984,33 ton C/ha emisi karbon dari pembakaran di atas tanah gambut (Hafni, 2017). Artinya, emisi karbon yang dihasilkan daerah yang memiliki lahan gambut akan berbeda dengan lahan yang bukan gambut. Dapat dibayangkan sumbangsih pembakaran lahan  gambut  yang  terjadi  pada  percepatan  perubahan  iklim  global  sebagai  dampak rumah kaca. Pembakaran lahan yang sangat luas selain merusak lingkungan sekitarnya, juga telah menyebabkan menurunnya kualitas udara.
Asap  yang  berasal  dari  kebakaran  hutan  mengandung  campuran  gas,  partikel,  dan bahan kimia akibat pembakaran yang tidak sempurna. Komposisi asap kebakaran hutan terdiri  dari  gas  seperti  karbon  monoksida,  karbon  dioksiada,  nitrogen  oksida,  ozon, sulfur  dioksida,  dan  lain  sebagainya.  Dalam  jangka  akut,  asap  kebakaran  hutan  akan menyebabkan  iritasi  selaput  lendir  mata,  hidung,  tenggorokan,  sehingga  menimbulkan mata perih dan berair, hidung berair dan rasa tidak nyaman di tenggorokan, mual, sakit kepala,  dan  memudahkan  terjadinya  infeksi  saluran  pernapasan  atas  (ISPA).  Dampak tersebut  dapat  berbeda-beda pada setiap orangnya, dampak terburuk dapat terjadi pada ibu hamil, balita, lanjut usia, dan orang yang bermasalah dengan jantung atau paru-paru (Infodatin, 2015: 3).
Dinas  kesehatan  provinsi  Riau  misalnya  mencatat,  selama  29  Juni  hingga  29 Oktober  2015  proporsi  terbesar  penyakit  dampak  asap  adalah:  ISPA  sebesar  83,92%, dan diikuti oleh penyakit kulit 6,7%, penyakit mata 4,83%, asma 3,88%, dan pneumonia 1,34%. Kasus penderita ISPA di Riau termasuk tinggi dibanding provinsi lainnya yaitu
lebih  dari  6000  kasus  pada  bulan  September  dan  Oktober  2015,  ironisnya  angka penderita menunjukkan tren meningkat meski jumlah titik api menunjukkan penurunan (Infodatin, 2015: 3-4).
Mengingat  besarnya  dampak  polusi  udara  akibat  pembakaran  lahan,  maka pemerintah  Indonesia  telah  menerbitkan  aturan  tentang  pembakaran  lahan  atau  hutan. Larangan  pembakaran  lahan  seperti  terdapat  dalam  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup,  atau  Undang-undang  Nomor  18  Tahun  2004 Tentang  Perkebunan.  Undang-undang  Nomor  18  Tahun  2004  misalnya,  melarang pembakaran  dalam  membuka  atau  membersihkan  lahan,  bila  dilanggar,  maka  dapat dikenakan sanksi pidana, atau mengganti kerugian sebesar 3 hingga 10 milyar rupiah.
Meski telah diatur, pengalihfungsian lahan dengan menggunakan pola pembakaran masih  terjadi  hampir  di  seluruh  Indonesia,  sebagai  konsekuensi  dari  penggunaan  pola pembukaan  lahan  secara  primitif  (meski  dilakukan  oleh  perusahaan  modern).  Data Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  Republik  Indonesia  pada  Maret  2019 menunjukkan  lebih  dari  5  ribu  hectare  lahan  dan  hutan  terbakar  di  seluruh  Indonesia, dengan rincian lima provinsi yang mengalami kebakaran lahan dan hutan terluas seperti pada table berikut.

## Tabel 1
Rekapitulasi Luas Kebakaran Hutan dan Lahan (Ha) Sembilan Provinsi Di
Indonesia Tahun 2015-2019 No. Provinsi Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 1 Kalimantan Selatan 196,516.77 2,331.96  8,290.34 98,637.99 - 2 Kalimantan Tengah 583,833.44 6,148.42  1,743.82 41,521.31 8,45 3 Papua 350,005.30  186,571.60  28,767.38 87,676.88 - 4 Riau 183,808.59 85,219.51  6,866.09 37,220.74 1.994,26 5 Sumatera Selatan 646,298.80 8,784.91  3,625.66 13,019.68 - Jumlah 1,962,477.90  291,072.40  51,310.29 280,094.60 2.002,71 Total Nasional 2.611.411,44 438.363,19 165.483,92 510.564,21 5.775,69 Sumber: http://sipongi.menlhk.go.id/pdf/luas_kebakaran, diakses 27 Maret 2019
Tabel  di  atas  menggambarkan  lima  provinsi  yang  mengalami  kebakaran  hutan terluas  (akumulasi  selama  lima  tahun  terakhir  diatas  belasan  ribu  hektare).  Secara nasional,  tahun  2015  merupakan  puncak  kebakaran  lahan  terburuk  yaitu  seluas 2.611.411 hektar lebih. Dari kelima provinsi terluas yang mengalami kebakaran di atas, sejak  2015  hingga  maret  2019,  provinsi  Sumatera  Selatan  menempati  urutan  pertama dengan  luas  671.700  hektar  lebih,  disusul  provinsi  Papua  seluas  653.000  hektar  lebih, provinsi  Kalimantan  Tengah  dengan  kebakaran  lahan  atau  hutan  seluas  yaitu  633.200 hektare lebih. Dan data tersebut masih mungkin bertambah hingga akhir tahun 2019.
Upaya  pemberian  sanksi  kepada  pelaku  atau  mereka  yang  dianggap bertanggungjawab  telah  dilakukan.  Seperti  halnya  perilaku  kejahatan  yang  luar  biasa lainnya,  penanganan  kejahatan  korporasi  terkait  kejahatan  lingkungan  juga  melibatkan sinergitas  banyak  pihak.  Pengusutan  setidaknya  telah  dilakukan  sejak  tahun  2015,  dan hingga tahun 2018  telah sekitar 500 perusahaan yang diberikan sanksi. Adapun sanksi yang dikenakan beragam tergantung luas lahan milik korporasi yang terbakar. Dari 500 lebih  korporasi  yang  diberi  sanksi  tersebut,  sebagian  besar  berupa  sanksi  administrasi, hanya sekitar sepuluh  diantaranya diteruskan secara perdata (“500 Perusahaan Dikenai Sanksi Langgar Aturan Lingkungan”).
Sejak  tahun  2009  hingga  2018,  hukuman  yang  diberikan  kepada  korporasi  pelaku kejahatan lingkungan di Indonesia lebih bersifat administratif seperti: permintaan maaf kepada  masyarakat,  membayar  ganti  kerugian,  pembekuan  oprasional,  hingga pencabutan izin usaha.
Meski telah dilakukan pemberian sanksi administrasi terutama berupa teguran atau surat  peringatan,  ternyata  belum  dapat  mengurangi  terjadinya  pembakaran  lahan  dan hutan oleh korporasi atau perorangan. Hal tersebut dimungkinkan karena penghukuman yang  diberikan  belum  mendatangkan  dampak  penggentarjeraan  kepada  korporasi. Begitu  juga  pada  pemenuhan  rasa  keadilan  bagi  korban  (baik  masyarakat  maupun lingkungan).  Pada  kejahatan  lingkungan,  derita  atau  kerugian  dapat  tidak  serta  merta langsung dirasakan oleh korban. Sehingga perlu diwacanakan adanya pemberian sanksi (penghukuman) bagi korporasi pelaku kejahatan lingkungan.

## PENGHUKUMAN
Hukum  lahir  dari  nilai-nilai  yang  hidup  di  tengah  masyarakat,  dan  keberadaannya dapat mempengaruhi perilaku sosial. Hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa hukum lahir  disusun  oleh  masyarakat  guna  menjaga  kestabilan  masyarakat  yang  ada.  Hukum memiliki  kuasa  untuk  mengontrol  perilaku  manusia  dan  memaksa  agar  adanya kesesuaian  perilaku  dengan  aturan-aturan  tersebut.  Inilah  yang  kemudian  disebut sebagai  karakteristik  hukum,  yang  membedakannya  dari  aturan-aturan  yang  bersifat normatif,  yaitu  adanya  mekanisme  kontrol,  atau  yang  disebut  sebagai  sanksi  atau penghukuman (Sunarso, 2004: 80).
Berdasarkan pemahaman tersebut, diperoleh gambaran bahwa penghukuman adalah pemberian  sanksi  dikarenakan  telah  melakukan  pelanggaran  terhadap  peraturan  yang ada,  yang  dianggap  mengganggu  kestabilan  sosial.  Artinya,  hukuman  hanya  dapat diberikan  bila  telah  ada  aturan  yang  mengatur  tentang  suatu  perilaku  yang  boleh  atau tidak boleh dilakukan, dan hukuman yang diberikan karena adanya peraturan yang telah dilanggar.
Isu utama dari penghukuman adalah pelaksanaan keadilan moral,  karena  di  dalam penghukuman  tersirat  adanya  pemaksaan,  pengurangan  kesenangan  atau  pembatasan hak-hak  pribadi,  bahkan  pencederaan  akibat  dari  pelanggaran  terhadap  norma  yang telah  dilakukan.  Dan  dengan  pemberian  hukuman,  diharapkan  dapat  kembali memulihkan  keadilan  sosial  yang  terusak  akibat  adanya  pelanggaran  terhadap  norma- norma yang dianut.
Bagaric (2001: 34) mengutip definisi Herbert Moris, bahwa penghukuman diartikan sebagai penempatan seseorang yang diyakini telah menyalahi kayakinan umum kedalam deprivasi  atau  perampasan  kebebasan,  dimana  perampasan  kebebasan  tersebut  sebagai akibat  dari  perilaku  yang  salah  dari  orang  tersebut.  Artinya,  penghukuman  sebenarnya lebih  ditujukan  kepada  adanya  perbuatan  yang  tidak  disukai,  dimana  pelaku,  atau masyarakat lain tidak lagi melakukan hal serupa.
Definisi  Moris  tersebut  diperjelas  oleh  von  Hirsch  (Bagaric,  2001:34):  bahwa penghukuman  diberikan  kepada  seseorang  berupa  perampasan  (perlakuan  yang  keras), karena orang tersebut telah melakukan suatu kesalahan, hal ini dapat diartikan (bahwa) sebagai  bentuk  penghinaan  terhadap  apa  yang  telah  diperbuatnya,  atau  penghukuman
seseorang  berupa  sesuatu  yang  menyakitkan  atau  suatu  hal  yang  tidak  menyenangkan, karena  dia  telah  melakukan  suatu  hal  yang  salah,  dengan  pemahaman  bahwa penghinaan  tersebut  diberikan  kepada  pelaku  untuk  perbuatan  atau  kesalahannya (Bagaric, 2001: 34).
Menurut  Mustofa  (2005:  87),  secara  umum,  tujuan  pemberian  hukuman  pada akhirnya  adalah  agar  orang  tidak  melakukan  kejahatan,  yang  kemudian  diistilahkan sebagai  penjeraan  khusus,  dan  penjeraan  umum  atau deterrence .  Dimana,  penjeraan khusus, dan penjeraan umum mengandung dua makna, yaitu: takut akan penghukuman atau  yang  lebih  dikenal  dengan general  deterrence (penggentar),  dan  takut  dihukum karena pernah dihukum yang dikenal sebagai specific deterrence (penjera).
Dari  pengertian  tersebut  tergambar  bahwa  penghukuman  diberikan  kepada  orang yang diyakini telah melakukan suatu pelanggaran terhadap norma (baik tertulis, maupun tidak  tertulis),  berupa  memberikannya  suatu  hal  yang  tidak  menyenangkan,  dimana pemberian  sesuatu  yang  tidak  menyenangkan  tersebut  karena  orang  tersebut  telah melakukan  suatu  perbuatan  yang  dianggap  tercela,  salah  atau  dihina  oleh  masyarakat. Pengertian  tersebut  juga  menyiratkan  bahwa  pemberian  hukuman  hanya  kepada  suatu perbuatan  tertentu,  dan  seseorang  tidak  dapat  dihukum  karena  perbuatan  yang  tidak dilakukannya. Untuk itu, harus ada keyakinan yang kuat bahwa seseorang tersebut telah melakukan pelanggaran terhadap norma-norma yang dianut oleh masyarakat.
Dengan  pemberian  hukuman  tidak  hanya  berdampak  pada  si  pelaku,  tetapi  juga diharapkan dapat berdampak kepada khalayak luas agar tidak melakukan perbuatan atau pelanggaran norma tersebut. Dan kepada mereka yang pernah diberikan hukuman tidak mengulangi lagi perbuatan salah atau melanggar norma-norma masyarakat yang ada.
Menurut  Scott,  pemberian  hukuman  harus  dilakukan  oleh  badan  yang  berwenang guna  menghindari  pembalasan  dendam  atau  “main  hakim  sendiri”.  Menurut  Scott, setidaknya  terdapat  lima  bentuk  doktrin  penghukuman,  yaitu  rehabilitasi, deterrence, incapacitation, retribusi , dan restorative justice (Scott, 2008: 180).

## a.  Rehabilitasi
Walau  terdapat  lima  bentuk  penghukuman,  namun  Scott,  lebih  cenderung membahas  dua  bentuk  penghukuman  yaitu  ‘reformasi’  dan  ‘rahabilitasi’,  dimana keduanya  memiliki  kesamaan,  namun  sebenarnya  berbeda.  Kesamaan  kedua  tipe  ini
yaitu: pertama, Meyakini bahwa pelaku kejahatan adalah “berbeda”  dari orang normal, dimana  perbedaan  tersebut  secara  langsung  berkaitan  dengan  perilakunya.  Kedua, bahwa  masyarakat  dapat  melakukan  “normalisasi”  dengan  menggunakan  mesin-mesin sosial,  dan  masyarakat  memiliki  hak  untuk  melakukan  itu,  dan  ketiga,  penghukuman secara umum adalah menempatkan orang tersebut dalam penjara.
Reformasi  penghukuman  diutamakan  pada  perubahan  diri  perilaku,  dimana  di dalamnya terdapat  re-edukasi,  pengajaran, pelatihan, atau penanaman nilai-nilai  moral. Asumsi  utama  pada  model  ini  ialah  bahwa  pelaku  adalah  orang  yang  tidak  bermoral, tidak  bertanggungjawab  atau  menolak  untuk  bertanggung  jawab,  sehingga  pelaku memerlukan  pendidikan  moral,  keterampilan  dalam  bekerja,  pemahaman  keagamaan, pendidikan atau pelatihan kerja (Scott, 2008; 19).
Berbeda dengan reformasi penghukuman, rehabilitasi tidak diarahkan pada adanya perubahan pada diri pelaku, melainkan pada upaya mengembalikan individu kembali ke lingkungan  masyarakat  dimana  pelaku  telah  melakukan  kejahatan  di  sana.  Asumsi pemikiran  ini  adalah  bahwa  seseorang  melakukan  kejahatan  karena  kemerosotan kondisi  mental,  phisikal  dan  moral  dari  si  pelaku.  Oleh  karena  itu,  jika  permasalahan yang  dihadapi  dapat  didiagnosa,  kita  akan  mampu  menyembuhkan  pelaku,  dan  pada akhirnya  perilaku  yang  salah  dalam  masyarakat.  Pemikiran  ini  terkait  dengan pendekatan medis, forensik psikologi, dan psikiatri (Scott, 2008: 19).
Rehabilitasi  sebagai  bentuk  dan  tujuan  dari  penghukuman  didasari  oleh  asumsi bahwa  tingkah  laku  merupakan  hasil  suatu  penyebab  yang  terjadi  pada  masa  lampau, yang dapat diidentifikasikan. Pengetahuan mengenai sebab-sebab tersebut memungkinkan  diadakannya  pengendalian  ilmiah  terhadap  perilaku.  Pengetahuan  ini juga dapat dijadikan dasar untuk menangani nara pidana (Soekanto dan Santoso, 1988: 84).
Pada  pelaksanaannya,  rehabilitasi  dan  reformasi  sering  dilaksanakan  secara bersamaan. Namun  kedua pendekatan ini menuai kritik, diantaranya  (Scott, 2008:  20): Bahwa kejahatan bukanlah penyakit atau wabah, melainkan konstruksi sosial. Mungkin saja  kejahatan  muncul  karena  ketidakpahaman  dalam  memberikan  respon  terhadap keadaan  yang  dihadapi,  jadi  pelaku  mungkin  tidak  berbeda  dengan  orang  lainnya. Mungkin saja perilakunya merupakan cerminan labeling dari proses yang ada.

## b.  Deterrence (Penggentarjeraan)
Konsep  penghukuman  ini  didasari  oleh  pemikiran  utilitarianisme,  dimana  moral dan  pilosofi  politik  berpengaruh  besar  dalam  membangun  kebijakan  sosial  untuk memaksimalkan kebaikan dan meminimalkan keburukan. Kalangan utilitarian meyakini bahwa  kita  (manusia)  dapat  merencanakan,  memikirkan,  atau  memilih  antara  sesuatu yang  menyakitkan  dan  menyenangkan.  Dalam  kaitannya  dengan  penghukuman,  derita dari  penghukuman  adalah  upaya  untuk  mengurangi  derita  yang  dialami  korban, sehingga  konsep  ini  berkeyakinan  bahwa  penjahat  harus  dihukum.  Konsep penghukuman deterrence terdiri  dari  dua  bagian  yaitu individual atau specific deterrence (penjeraan  kepada  individu  pelaku),  dan general  deterrence (penjeraan kepada khalayak umum) (Scott, 2008: 21).
Specific  deterrence (penjeraan  kepada  individu  pelaku)  berkaitan  pembatasan kebebasan  secara  fisik,  dimana  terpidana  ditempatkan  dalam  suatu  institusi  guna mencegah pelaku secara fisik berinteraksi dengan masyarakat. Penghukuman ditujukan untuk memisahkan pelaku dari perilakunya, dengan merubah psikologis pelaku. Dengan demikian, diharapkan pelaku akan takut akan konsekuensi yang akan diterimanya bila ia melakukan pengulangan tindak kejahatan.
General  deterrence (penjeraan kepada khalayak  umum), melibatkan kontrol sosial dan  menitikberatkan  pada  peningkatan  kalkulasi  sosial  akan  ketakutan  terhadap  sanksi yang  ada.  Sehingga  khalayak  umum  (bukan  pelaku)  kemudian  menjadi  gentar  untuk melakukan kejahatan. Rasa gentar ini diperoleh dari melihat adanya individu lain yang menjalani  hukuman  akibat  dari  suatu  perbuatan  yang  melanggar  aturan  hukum  yang ada.  Kedua  konsep  ini  melekat  satu  sama  lain  menjadi  satu  kesatuan  yang  tidak  dapat dipisahkan, maka konsep deterrence ini kemudian dipahami sebagai penggentar(dan)jeraan.

## c.  Incapacitation (Pengurangan Kapasitas/ Kemampuan)
Pemikiran  ini  didasari  asumsi  bahwa  kejahatan  adalah  siklus  dan  generasional (diturunkan), sehingga penghukuman diperlukan untuk membatasinya dari generasi lain. Inkapasitasi  diartikan sebagai  upaya untuk  mengurangi  kapasitas pelaku  untuk  berbuat jahat  dalam  rangka  melindungi  kepentingan  masyarakat  luas.  Jika  ingin  melindungi
masyarakat,  harus  ditemukan  terlebih  dahulu  siapa  yang  dapat  membahayakan masyarakat, setelah ditemukan, maka mereka harus dipisahkan dari masyarakat.
Asumsi dasar cara pandang inkapasitasi, bahwa mereka yang dikurung (setidaknya selama  masa  kurungan)  tidak  dapat  melakukan  kejahatan.  Pembatasan  ruang  gerak, termasuk  didalamnya  juga  diyakini  membatasi  peluang  pelaku  mengulang  kembali kejahatan dimasa datang. Setidaknya demikian pemikiran menurut Cohen (1983: 1).
Scott  (2008:  24)  menganggap  bahwa  penerapan  konsep  ini  sulit  ditemui  karena banyak kelemahan, terutama dalam hal prediksi. Kita tidak dapat menghukum seseorang untuk  perbuatan  yang  tidak  (belum)  dilakukannya.  Menempatkan  pelaku  kejahatan  di dalam penjara dirasa tidak dapat mengendalikan kejahatan secara signifikan, pemikiran ini merupakan kritik bagi cara pandang inkapasitasi.
Logika  sederhana  pemikiran  ini  bahwa  orang  yang  terkurung  tidak  akan  dapat melakukan  kejahatan  di  komunitasnya.  Pembatasan  ruang  gerak  (inkapasistasi)  terbagi dua, yaitu inkapasitasi selektif, dan inkapasitasi kolektif. Inkapasitasi selektif diberikan pada level individu tergantung pada prediksi kemungkinan potensi ia akan mengulangi kejahatannya  kembali.  Pemberian  inkapasitasi  selektif  ini  memungkinkan  adanya pemberian hukuman yang berbeda (Cohen, 1983: 4).
Inkapasitasi  kolektif  dimana  pembatasan  yang  diberikan  tidak  memandang kemungkinan  pelaku  akan  mengulangi  perbuatannya,  tetapi  pada  agregasinya.  Dapat saja  berdasarkan  catatan  kriminalnya  terdahulu,  namun  hukuman  yang  diberikan seragam (Cohen, 1983: 4).
Cohen  mengkritik  penempatan  pelaku  dalam  lembaga  pemasyarakatan,  karena menurutnya  tidak  serta  merta  meminimalisir  angka  kejahatan  dan  tidak  mengurangi permasalahan yang dihadapi. Cohen mencontohkan, penjahat jalanan (terutama mereka yang  menjadikan  kejahatan  sebagai  pekerjaan)  yang  ditangkap  dan  dipenjara,  maka posisinya akan digantikan oleh pelaku lainnya. Begitu juga dengan permasalahan yang ditimbulkan karena terus menempatkan terpidana dalam lembaga pemasyarakatan, akan menimbulkan  over  kapasitas,  dan  tentu  menambah  beban  tanggungan  negara  (Cohen, 1983: 9).
Terkait  penggentarjeraan,  inkapasitasi  juga  belum  dapat  mengurangi  tingkat residivisme secara signifikan. Terutama pada kejahatan tertentu, dianggap belum dapat
memberikan  efek  jera  bagi  terpidana.  Demikian  pula  pada  kenyataan  bahwa  pelaku- pelaku tertangkap yang  belum memiliki catatan  kriminal  juga tidak sedikit. Sementara untuk  inkapasitasi  kolektif,  terutama  pada  pelaku  remaja,  pemberian  inkapasitasi menunjukkan  hasil  yang  fungsional,  artinya  memberi  pengaruh  pada  terjadinya pengulangan  tindakan,  dan  peniruan.  Cohen  mengutip  hasil  penelitian  Erlich  (1974), bahwa  inkapasitasi  pada  tahun  1960  memberi  pengaruh  sekitar  10  persen  dalam pengendalian  kejahatan  (Cohen,  1983:  14).  Hal  ini  akan  dapat  lebih  berpengaruh  bila kita dapat mengetahui karir kriminal dari pelaku. Untuk itu disyaratkan pencatatan atau administrasi  kriminal  dalam  sistem  peradilan  pidana  yang  baik.  Dengan  adanya pencatatan yang baik diharapkan dapat mencegah pengulangan tindak kejahatan dimasa datang.  Berdasarkan  catatan  tersebut  kemudian  diprediksi  tingkat  potensi  pengulangan kejahatan,  sehingga  dapat  disusun  kebijakan  kepada  si  pelaku,  seperti  pelarangan  atau pengawasan ketika berada di daerah tertentu.
Pada  konsep  inkapasitasi  –guna  menghindari  kelebihan  kapasitas  di  lembaga pemasyarakatan-  pembatasan  ruang  gerak  pelaku  dapat  juga  melibatkan  lembaga penjamin  (probasi),  dan  komunitas  si  pelaku  ( community  penalties ).  Kebijakan  ini umumnya  diterapkan  kepada  remaja  atau  untuk  kejahatan  ringan,  dimana  pelaku ditempatkan  di  tengah  komunitasnya.  Hukuman  diberikan  berdasarkan  keputusan pengadilan,  dimana  pembinaan  dilakukan  secara  tidak  langsung  oleh  lembaga  probasi (Raynor, 2002: 928).
Kebijakan  ini  menyaratkan  adanya  peran  komunitas  dalam  mengawasi  terpidana. Untuk itu, diperlukan juga adanya kesadaran hukum yang tumbuh di tengah komunitas tersebut.  Pada  beberapa  negara  seperti  Inggris  dan  Wales,  kebijakan  inkapasitasi  jenis ini  melibatkan  pihak  ketiga  (korporasi),  dan  mengurangi  peran  dari  komunitas. Sehingga  dikesankan  bahwa  penghukuman  tidak  lagi  sebagai  pelayanan  masyarakat, tetapi lebih sebagai tawar-menawar antara pemerintah dengan masyarakat.

## d.  Retribusi (Pembalasan)
Restribusi sering dikaitkan dengan keadilan. Prinsip dari konsep ini adalah: jika kita menyakiti  seseorang,  maka  kita  layak  untuk  disakiti.  Konsep  penghukuman  ini  adalah pada pelaku yang melakukan kesalahan, maka dihukum sama dengan apa yang telah ia lakukan.  Istilah  yang  terkenal  dalam  konsep  ini  adalah  “mata  dibalas  mata”,  atau
“nyawa  dibayar  nyawa”.  Menurut  Scott,  konsep  penghukuman  inipun  mulai ditinggalkan  karena  dinilai  banyak  memiliki  kelemahan,  seperti  adanya  kesadaran bahwa  terdapat  perbedaan  lapisan  sosial  dalam  masyarakat,  dan  umumnya  kejahatan kekerasan dilakukan oleh kalangan kelas menengah ke bawah.

## e.  Reintegrative Justice (Pemulihan Keadilan)
Reintegrasi diartikan sebagai upaya pengembalian keseimbangan yang goyah akibat terjadinya  kejahatan  atau  pelanggaran.  Umumnya  konsep  ini  tidak  melibatkan  sistem peradilan  pidana  secara  formal,  melainkan  hanya  pada  tataran  diskresi  (kebijakan). Prinsip  utama  penerapan  konsep  ini  adalah  pada  respon  komunitas  berupa:  perbaikan atau  pemulihan,  ganti  rugi,  rekonsiliasi,  dan  reintegrasi  atau  menyatukan  kembali. Pendekatan ini membuka peluang bagi komunitas menetukan sendiri bentuk sanksi yang akan diberikan kepada pelaku. Konsep ini mengedepankan pendekatan informal, dalam arti  kontrol  menjadi  perluasan  dari  kekuatan  negara,  model  baru  dari  disiplin, pengawasan,  dan  regulasi.  Jadi,  kontrol  langsung  dari  sistem  peradilan  pidana  lebih diarahkan pada kejahatan-kejahatan yang serius (Scott, 2008: 27).
Pendekatan  ini  diyakini  dapat  lebih  menjawab  pertanyaan  kritis  terkait penghukuman, yaitu apakah penghukuman dapat mengurangi atau memunculkan derita bagi terhukum? Apakah penghukuman dapat memperbaiki luka yang telah terjadi?

## A. Perbandingan Bentuk Penghukuman kepada Korporasi
Pemberian  sanksi  kepada  korporasi  masih  dalam  perdebatan  hingga  saat  ini. Perdebatan-perdebatan  tersebut  umumnya  terkait  siapa  yang  harus  diberi  sanksi, korporasi  secara  institusi?  Atau  personalia  sebagai  pelaksana  teknis?  Berikut  beberapa pelaksanaan  hukum  kepada  korporasi  di  beberapa  negara.  Pandangan  hukum  negara- negara  tersebut  dirujuk  pada  tulisan  ini  karena  dianggap  memberi  pengaruh  pada pandangan hukum (setidaknya) bagi negara-negara di sekitarnya.

## 1. Kerajaan Inggris
Terkait  penghukuman  terhadap  korporasi  atau  badan  usaha,  Kerajaan  Inggris sebelum  abad  19  pernah  menerapkan deodand  law .  Pasal  yang  terkenal  dari deodand
law ini  adalah:  jika  ada  seekor  sapi  menyeruduk  laki-laki  atau  perempuan,  yang kemudian  menyebabkan  laki-laki  atau  perempuan  itu  meninggal,  maka  sapi  tersebut dapat  dilempar  dengan  batu  hingga  mati,  dan  dagingnya  tidak  boleh  dimakan (Alschuler, 2009).
Deodand law ini banyak dikritik, karena dianggap tidak logis, dapat disalahgunakan oleh  penuntut  umum,  dan  dianggap  dapat  menghukum  orang  yang  tidak  bersalah, misalnya  pemilik  saham  dari  sebuah  perusahaan  dapat  dihukum  bila  ada  pekerjanya melakukan kejahatan (Alschuler, 2009). Meski hukum ini tidak berlaku lagi, namun ini menjadi salah satu dasar pemikiran bagi para pemikir (tataran teoritis) terkait bagaimana penuntutan tanggungjawab kepada pemilik alat produksi. Di Inggris sendiri setelah abad 19,  meski  tidak  ada  hukum  khusus  terkait  korporasi,  tetapi  telah  banyak  perusahaan yang dilakukan penuntutan, dan dikenakan sanksi (Dubber, 2013: 218).

## 2. Amerika Serikat
Sejak  awal  abad  20,  Amerika  Serikat  telah  memasukkan  korporasi  sebagai  entitas yang dapat  dikenakan sanksi pidana. Melalui Statuta New York Central dimungkinkan adanya penghukuman kepada korporasi jika ada oknum atau personal yang dipekerjakan oleh  perusahaan  yang  melakukan  pelanggaran,  dan  perbuatan  tersebut  menguntungkan korporasinya.  Statuta  ini  cukup  jelas  menggambarkan actus  reus dan mens  rea dari suatu  perilaku.  Dimana  hampir  semuanya  merupakan  kejahatan  kerah  putih  ( white collar crime ).
Pada kasus pidana oleh korporasi, Mahkamah Agung dapat tidak mempertimbangkan  apakah  petinggi  perusahaan  dapat  dikenakan  sanksi  atau  tidak. Sehingga  direktur,  manajer,  hingga  pegawai  lapangan  dapat  dikenakan  sanksi (Alschuler,  2009).  Hukuman  yang  dapat  dikenakan  kepada  korporasi  dapat  berupa denda,  restitusi,  perdata,  dan  administrasi,  bahkan  sanksi  reputasi.  Alschuler menyontohkan kasus Nancy Temple (2002), dimana juri memutuskan bersalah sehingga perusahaan tersebut harus tutup dan tidak dapat menyelamatkan pekerjaan bagi 85.000 pekerjanya.  Hal  tersebut  dikenal  sebagai collateral  consequence ,  dimana  mereka (korporasi) dipandang sebagai entitas kolektif (Alschuler, 2009).
3. Jerman
Jerman  merupakan  negara  yang  tidak  memiliki  hukum  yang  mengatur  tentang pemidanaan terhadap korporasi. Hukum Jerman menganggap bahwa perusahaan adalah entitas tak kasat mata, tidak dapat diambil sumpahnya, tidak dapat dikatakan melakukan pelanggaran  terhadap  suatu  kesepakatan,  sehingga  korporasi  tidak  memiliki  kewajiban pidana  dan  tidak  dapat  dikenakan  sanksi  atau  dihukum.  Dengan  prinsip  utamanya adalah societas  delinquere  non  potest ,  dimana  korporasi  tidak  dapat  melakukan kejahatan sehingga tidak dapat dihukum (Dubber, 2013: 205).
Ketiadaan  hukuman  bagi  korporasi  di  Jerman  dan  beberapa  Negara  Eropa  di sekitarnya  dianggap  berkontribusi  bagi  kemunculan  kelompok-kelompok  pemerhati lingkungan  bahkan  kelompok  garis  keras  (yang  dikenal  sebagai eco  terrorisme )  di kawasan Eropa. Beberapa kelompok ini dianggap bertanggungjawab pada penyerangan baik  verbal  hingga  fisik  kepada  perusahaan-perusahaan  bahkan  personal  (seperti  artis- artis) yang dianggap bertanggungjawab atau mendukung kerusakan lingkungan.

## 4. Indonesia
Ancaman  hukuman  bagi  korporasi  di  Indonesia  telah  ada  dalam  undang-undang yang  mengatur  tindak  pidana  diluar  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  (KUHP). Seperti  dalam  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2010  tentang  Pencegahan  dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang  Kehutanan,  dan  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Pengelolaan dan  Perlindungan  Lingkungan  Hidup  (Aliansi  Nasional  Reformasi  KUHP).  Ancaman pidana, tetapi tidak termaktub dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana inilah yang dianggap sebagai  salah satu  titik lemah penegakan hukum  kepada korporasi  di  Negara ini.
Penghukuman  yang  diberikan  kepada  korporasi  umumnya  bersifat  administratif, pemberian denda, restitusi, atau pembayaran kompensasi. Kasus korporasi yang sempat mendapat  perhatian  publik  adalah  kasus  PT.  Newmont  Minahasa,  dimana  perusahaan hanya  dikenakan  sanksi  administrasi,  dan  tidak  dapat  dibuktikan  benar-benar  bersalah dalam  pemeriksaan  pengadilan.  Hampir  serupa  juga  ditemui  pada  kasus  pembakaran lahan  dan  hutan  yang  terjadi  sejak  tahun  2009-2018.  Dari  500an  korporasi  yang
diproses hukum, sebagian besar hanya diberikan sanksi administrative. Hanya sebagian kecil  kemudian  diteruskan  ke  pengadilan  perdata.  Untuk  kasus  pidana,  lebih  kepada person individu, tidak dikembangkan kepada korporasinya.

## PEMBAHASAN
Pemberian  sanksi  atau  hukuman  kepada  seorang  pelaku  sejatinya  merupakan bentuk dari reaksi masyarakat kepada perbuatan tersebut. Mengutip harapan Arens dan Lasswell  bahwa  dengan  pemberian  sanksi  seharusnya  memberikan  masyarakat  akan rasa  lebih  aman  (Davids,  1967:  524).  Pemberian  hukuman  kepada  seorang  individu pelaku  sudah  tidak  lagi  diperdebatkan,  namun  tidak  sama  halnya  dengan  aktifitas korporasi yang melakukan pelanggaran hukum.
Pemberian sanksi kepada korporasi sebagai entitas pelaku kejahatan sering menjadi perdebatan,  terutama  dalam  hal:  definisi  perilaku  jahat,  ada  atau  tidaknya  kaitan  batin antara  pelaku  dangan  perbuatannya  ( mens  rea ),  siapa  yang  seharusnya  bertanggung jawab  (The  Yale  Law  Journal,  1976:  1091),  rasanya  tidak  adil  jika  kesalahan  yang dilakukan  oleh  personal  kemudian  pertanggungjawaban  dibebankan  kepada  korporasi (Anderson, dan Waggoner, 20114; 15).
Hal  tersebut  dianggap  sebagai  penyebab  mengapa  hukuman  kepada  korporasi sebagai  pelaku kejahatan jarang sekali diberikan. Selain karena sulit  membuktikannya, bila  pun  ada  pemberian  sanksi  terkesan  belum  mewakili  keadilan  atau  harapan korbannya,  hanya  menyentuh  tingkat  oprasional  atau  manajer  rendah  dari  suatu korporasi.  Sehingga  korporasi  atau  perusahan-perusahaan  pelaku  kejahataan  ini kemudian terkesan sebagai suatu entitas yang tidak tersentuh hukum, meski korban atau kerugiannya nyata.
Pemikiran  tersebut  ditentang  oleh  kelompok  pemikiran  kolektifisme.  Pemikiran kolektifisme  menyamakan  entitas  korporasi  dengan  individu.  Pemikiran  ini menganggap, bila individu harus bertanggungjawab, dan dapat dihukum atas perbuatan, maka  secara  filosofi,  korporasi  sebagai  suatu  entitas  sebenarnya  juga  dapat  diberikan sanksi  (Corlett,  1988:  1).  Pemikiran  ini  menganalogikan:  jika  korporasi  dapat  menjadi korban  maka  dapat  pula  menjadi  pelaku  dari  kejahatan  (Clough  dalam  Levy.  Et.all, 2017;  163). Korporasi  dapat  dikatakan ikut  bersalah jika memperoleh keuntungan dari kesalahan yang dilakukan oleh anggotanya (Díez 2011: 78), dan harus mengembalikan
ketertiban publik (Bharadwaj, 2009: 201). Jadi tidak ada alasan korporasi terbebas dari tanggung  jawab  akibat  kesalahan,  karena  mereka  yang  memiliki  otonomi  dalam pengambilan keputusannya (Rafalko, 1989: 917).
Dubbink  dan  Smith  (2009:  223)  berpendapat  bahwa  pemberian  beban  tanggung jawab  (sanksi)  kepada  korporasi  di  tengah  masyarakat  modern  merupakan  perluasan dari  perwujudan  kesejahteraan  sosial,  dan  merupakan  langkah  perlindungan  moral masyarakat.
Terkait  siapa  yang  menjadi  objek  dari  penanggung  jawab  korporasi,  secara  teori dalam  setiap  tingkatan  organisasi  memiliki  tanggung  jawab  yang  berbeda,  termasuk pendapatan  dari  kegiatan  organisasi  Orland  (1991,  51).  Oleh  karena  itu,  sanksi  yang diberikan  berbeda  di  tiap  tingkatan,  mungkin  dapat  dikaitkan  dengan  besarnya  ia memperoleh  keuntungan  dari  perbuatan  tersebut.  Asumsi  ini  juga  dijadikan  jawaban atas  pertanyaan  mengapa  terdapat  perbedaan  sanksi  bagi  korporasi.  Orland mengasumsikan bahwa tujuan penghukuman adalah kesetaraan bagi pelaku kejahatan.
Sebagai  suatu  entitas  yang  dapat  dikenakan  penghukuman,  walau  penghukuman yang  dikenakan  kepada  korporasi  jelaslah  berbeda  dengan  sanksi  kepada  individu (Hamdani,  dan  Klement,  2008:  271).  Hamdani  dan  Klement  (2008)  mencontohkan, kepada korporasi tidak dapat diberikan hukuman secara fisik. Meski demikian, doktrin- doktrin penghukuman dapat dilekatkan pada hukuman yang diberikan.
Sebenarnya  terkandung  aspek deterrence (penggentarjeraan)  dalam  penghukuman administratif.  Secara  khusus,  diharapkan  korporasi  terhukum  tidak  akan  mengulangi perbuatan atau kebijakannya yang salah lagi. Secara umum diharapkan masyarakat atau korporasi-korporasi  lain  (yang  belum  melakukan  kejahatan)  tidak  akan  melakukan kejahatan serupa. Namun secara empiris, pemberian sanksi administratif bagi korporasi perusak  lingkungan  belum  dapat  mengurangi  tingkat  pembakaran  lahan  secara signifikan.  Lahan-lahan  yang  pernah  terbakar  tidak  jarang  kembali  terbakar,  bahkan ditemui pada kawasan perusahaan yang pernah diberikan sanksi.
Masih  berulangnya  pembakaran  lahan  atau  hutan  tersebut  dimungkinkan  karena pemberian  sanksi  formal  berupa  sanksi  administratif,  perdata,  maupun  pidana  ternyata tidak  mendatangkan  efek  jera  dan  gentar,  sehingga  tidak  signifikan  menekan  angka pembakaran  lahan.  Untuk  itu  Simpson,  dkk  (2013)  menawarkan  adanya  keterlibatan
asosiasi  korporasi  terutama  dalam  mengawasi  aktifitas,  dan  dapat  memberikan  sanksi bagi  anggotanya,  yang  sanksi  tersebut  diakui  secara  formal.  Sanksi  informal  yang diberikan  asosisasi  dapat  berupa  publikasi  reputasi  negatif  korporasi  yang  melanggar aturan. Sanksi seperti ini diyakini sangat “memukul”, terutama elit korporasi tersebut.
Pelibatan  asosiasi  korporasi  sejenis  dalam  memberi  hukuman  didasari  pada pemahaman  bahwa  asosiasilah  yang  paling  memahami  dinamika  kegiatan  usaha mereka.  Asosiasi  diharapkan  dapat  melakukan  pengawasan  internal  kepada  semua anggotanya, dan dapat menjadi penggentarjeraan alternatif bagi korporasi. Namun untuk tataran Indonesia, menyerahkan tanggung jawab sepenuhnya kepada asosiasi korporasi dalam  memberikan  sanksi  kepada  anggotanya  dirasa  sulit  berhasil.  Terutama  terkait kemauan dan kesanggupan asosiasi memberikan sanksi secara objektif bagi anggotanya, selain  kemungkinan  munculnya  konflik  kepentingan  ketika  berhadapan  dengan korporasi  atau  pemilik  modal  yang  kuat,  saingan  usaha,  atau  bagaimana  mereka  dapat mengontrol  atau  mengawasi  diri  mereka  sendiri?  Guna  meminimalisir  subjektifitas asosiasi  dalam  pengawasan  ataupun  pengendalian,  diperlukan  penguatan  asosiasi (Hamdani, dan Klement, 2008: 298).
Pandangan  pesimistis  melihat  sulit  diharapkan  adanya  objektifitas  dari  asosiasi dalam  pengawasan  internal  atau  memberi  stigma  bagi  anggotanya  yang  melanggar hukum,  malah  umumnya  pelaku  justru  memperoleh  dukungan  dari  relasi  atau asosiasinya. Sehingga baik personal atau korporasi pelaku kejahatan lingkungan jarang terkena  stigma  atau  label.  Untuk  itu,  Simpsons  dkk  (2013,  265)  menyarankan  adanya kombinasi  sanksi  formal  dan  sanksi  non  formal.  Adanya  perluasan  pemberian  sanksi, tidak hanya formal, dan in formal, tetapi juga aadanya sanksi non formal yang diberikan oleh  masyarakat.  Penegakan  hukum  formal  dapat  diberikan  kepada  manajer  atau  agen yang  bertanggungjawab  atas  kejahatan  yang  dilakukan,  sedangkan  sanksi  non  formal dapat  diberikan oleh asosiasi  ataupun masyarakat berupa  berkurangnya respek asosiasi atau masyarakat terhadap korporasi tersebut.
Bila sanksi formal lebih kepada pendekatan fisik, sanksi non formal lebih ditujukan sebagai  sanksi  psikologis.  Sanksi  psikologis  ini  juga  ditawarkan  oleh  Corlett.  Corlett meragukan  efektifitas  pemberian  sanksi  formal  berupa  sanksi  administratif  kepada korporasi.  Menurut  Corlett,  korporasi  dapat  melakukan  beragam  upaya  dalam  rangka menghindari  hukuman,  seperti:  melakukan  restrukturisasi  pengurus,  mengangkat
manajer  baru,  relokasi  oprasi,  membuat  resume  kinerja  baru,  mengganti  nama perusahaan,  bahkan  mengganti  objek  usaha,  dan  lain  sebagainya.  Oleh  karena  itu, pemberian  sanksi  non  formal  berupa  sanksi  psikologis  harus  diberikan  (terutama  oleh konsumen). Dengan pemberian sanksi psikologis ini, diyakini korporasi akan dibayangi rasa  bersalah  kemanapun  mereka  pergi,  dan  apapun  yang  mereka  lakukan  (Corlett, 1988: 205).
Senada  dengan  Corlett  (1988),  Hamdani  dan  Klement  (2008)  juga  menyarankan keterlibatan masyarakat ( civil ) dalam pemberian sanksi kepada korporasi (Hamdani dan Klement,  2008:  279-280).  Hamdani  dan  Klement  (2008)  merasionalisasikan  bahwa yang paling ditakuti oleh korporasi  adalah rusak atau hilangnya reputasi  mereka. Oleh karena  itu,  setelah  diputuskan  bersalah,  pengadilan  harus  mengumumkan  kepada masyarakat tentang korporasi pelaku kejahatan, dan biarkan kemudian masyarakat yang memberi penilaiannya sendiri. Hamdani dan Klement percaya bahwa perusakan reputasi korporasi  memiliki  potensi  dampak  kerusakan  yang  besar  dibanding  pemberian  sanksi formal.  Menurut  mereka,  pemberian  citra  atau  reputasi  buruk  ini  dapat  menjadi substansi hukuman moneter (Hamdani dan Klement, 2008: 280).
Penghukuman yang diberikan kepada korporasi  sebaiknya  lebih  bersifat  kebajikan (altruistis)  dibanding  penghukuman  yang  bersifat  retribusi  atau  penarikan  denda.  Egas dan  Riedl  (2008),  menemukan  bahwa  penghukuman  berupa  kebajikan  telah  menekan biaya yang dikeluarkan oleh negara, namun pada saat yang sama memiliki dampak yang sangat  besar  kepada  terpidana.  Penghukuman  yang  diberikan  kepada  korporasi seharusnya  berganda,  tidak  hanya  dalam  satu  bentuk,  misalnya  sanksi  denda  saja, melainkan ada sanksi lain yang mengikuti seperti pemberian reputasi negatif. Egas dan Riedl mencontohkan, pemberian sanksi berupa reputasi negatif kepada korporasi dapat dilakukan  misalnya  oleh  pembayaran  jual-beli  secara  elektronik  seperti  eBay. Pemberian  sanksi  negatif  tersebut,  tidak  saja  mengganggu  penjualan  atau  pembelian, tetapi juga secara langsung pada tingkat kepercayaan konsumen bahkan pemilik modal.
Penyertaan  sanksi  non  formal  merupakan  wujud  dari  pengakuan  dan  pemenuhan hak-hak  masyarakat,  yang  merupakan  korban  sebenarnya  dari  suatu  perbuatan korporasi.  Masyarakat  dengan  mekanismenya  sendiri  menentukan  bentuk  sanksi  yang dikenakan kepada korporasi. Terlepas bila kemudian masyarakat tidak
memanfaatkannya,  tapi  setidaknya  hal  tersebut  merupakan  langkah  besar  merekatkan kembali keretakan masyarakat dengan korporasi akibat perbuatan yang dilakukan.
Kita  tidak  dapat  berharap  terlalu  banyak  pada  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana  Indonesia  (KUHP)  yang  ada  saat  ini,  karena  belum  mengatur  tentang pertanggungjawaban  pidana  oleh  korporasi.    Sehingga    dapat  ditafsirkan  bahwa sebenarnya  KUHP  belum  mengakui  korporasi  sebagai  subjek  penghukuman.  Secercah harapan  muncul  dalam  wacana  Rancangan  Undang-Undang  KUHP  (RUU-KUHP). RUU  KUHP  ini  setidaknya  telah  memandang  korporasi  sebagai  subjek  penghukuman. Hal  ini  terlihat  pada  pada  Pasal  48  RUU  KUHP  dimana  termaktub  bahwa  “Korporasi merupakan  subyek  tindak  pidana”.  Selanjutnya  Pasal  49  menyatakan  bahwa  korporasi dapat digolongkan sebagai pelaku tindak pidana, serta pada Pasal 50 terkait sanksi, yaitu sanksi  dapat  dikenakan  kepada  korporasi  dan/atau  pengurusnya  pengendali  korporasi tersebut.”
Dengan  dimasukkannya  korporasi  sebagai  subjek  penghukuman,  diharapkan pengadilan  dapat  lebih  memberi  keadilan  kepada  masyarakat  dan  lingkungan  yang berkonflik  dengan  perusahaan.  Pada  RUU  KUHP  tersebut  belum  tergambar  jenis  atau seberapa  beratnya  hukuman  yang  diberikan  kepada  korporasi  pelaku  kejahatan.  Pada pasal 57A, termaktub beberapa pertimbangan dalam memberikan penghukuman kepada korporasi.  Dari  beberapa  poin  pada  pasal  57A  tersebut,  hanya  satu  yang  membahas tingkat  kerugian  kepada  masyarakat.  Itupun  masih  menyimpan  banyak  pertanyaan, terutama  terkait  definisi  masyarakat  yang  mana?  Mengingat  dampak  akibat  kejahatan korporasi  umumnya  sangat  luas,  dan  dalam  jangka  yang  lama.  Apakah  masyarkat sekitarnya,  atau  masyarakat  umum  yang  merasakan  kerugiannya?  Apa  parameternya, siapa yang mengukur atau membuktikan tingkat kerugian masyarakat tersebut? Apakah masyarakat  secara  keseluruhan  sebagai  korban  atau  hanya  yang  melapor?  Atau tanggungjawab  diambil  alih  pemerintah  sebagai  representasi  rakyat?  Ancaman  sanksi juga  hanya  tertuju  pada  pelaksana  teknis,  tanpa  menyasar  mereka  yang  memperoleh keuntungan  dari  operasional  korporasi  tersebut.  Kekaburan  penafsiran  ini  harus  lebih diperjelas sebelum disahkan.
Sebagai  bagian  dari extra  ordinary  crime ,  dalam  tataran  praktis  patut dipertimbangkan penghukuman yang diberikan sebaiknya bersifat amalgam , yaitu tidak hanya satu jenis penghukuman saja, atau hanya melibatkan satu pihak pemberi hukuman
saja.  Misalnya  pengadilan  dapat  melibatkan  penyedia  jasa  transaksi  pembayaran elektronik  eBay,  bursa  saham,  atau  bank  dalam  memberikan  sanksi  kepada  korporasi, dan  KUHP  harus  mengaturnya.  Khusus  untuk  kejahatan  korporasi,  Indonesia  boleh menyontoh Statute New York Central. Usulan pemberian sanksi akumulasi yang muncul dalam risalah akademis RUU KUHP juga baik untuk dipertimbangankan. Bila disahkan dan disosialisasikan, diharapkan KUHP  ini dapat memberi efek gentar, setidaknya ada pemikiran ulang bagi korporasi bila ingin melakukan kejahatan. Pemberian sanksi yang tidak  hanya  menyasar  pelaksa  teknis,  dibarengi  dengan  merehabilitasi  kerusakan,  dan “mengganti” kerugian yang diderita masyarakat, diharapkan lebih dapat menjembatani dan memperbaiki rasa keadilan masyarkat.

## KESIMPULAN
Sebagai  suatu  perilaku  yang  dikelompokkan  dalam white  collar  crime ,  dimana pelaku umumnya berasal dari elit sosial, bahkan dapat mempengaruhi keputusan politik, sosial,  ekonomi,  maka  sudah  seharusnya  hukuman  yang  diberikan  kepada  korporasi juga memiliki level yang berbeda dari kejahatan konvensional.  Saat ini, penghukuman bagi korporasi pelaku pembakaran lahan atau kejahatan lingkungan di Indonesia hanya berupa sanksi administrasi. Meski memiliki efek penggentarjeraan ( deterrence ), namun belum  secara  signifikan  mengurangi  peristiwa  pembakaran  lahan.  Terobosan penghukuman  mungkin  dapat  dilakukan  dengan  memberikan  sanksi  psikologis  kepada perusahaan.  Pemberian  sanksi  psikologis  tersebut  dapat  dilakukan  dengan  melibatkan opini asosiasi korporasi, atau masyarakat terutama terhadap reputasi korporasi tersebut.
Pengawasan internal oleh asosiasi diharapkan dapat efektif pada level manajer atau pengambilan  kebijakan.  Pelibatan  mesin-mesin  masyarakat  ( social  engeneering )  lebih berkemungkinan  memberi  efek  penggentarjeraan  selain  lebih    berpotensi  pada pengrusakan  reputasi  korporasi,  disaat  yang  sama  juga  dapat  mempercepat  perekatan kembali (reintegrasi) keretakan yang ada akibat perusakan lingkungan. Untuk itu perlu diwacanakan  dimungkinkannya  pelibatan  pihak  ketiga  dalam  pemberian  hukuman kepada korporasi.

## DAFTAR PUSTAKA
Kutipan Buku:
Bagaric,  Mirko.  2001. Sentencing:  A  Rational  Approach .  London,  Sydney,  Cavendish Publishing Limited.
Mustofa, Muhammad. 2005. Metodologi Penelitian Kriminologi . Depok, Fisip UI Press.
Scott, David. 2008. Penology . London, Sage Publications Ltd.
Sunarso,  Siswanto.,  2004. Penegakan  Hukum  Psikotropika  Dalam  Kajian  Sosiologi Hukum . Jakarta, Raja Grafindo Perkasa.
Raynor,  Peter.  “Communiy  Penalties,  Probation,  and  Offender  Management”  dalam Mike  Maguire,  Rod  Morgan,  Robert  Reiner  (Eds.),  The  Oxford  Handbook  of Criminology, Oxford: Oxford University Press, 2002, hlm. 928-954.

## Kutipan Artikel Jurnal:
Alschuler, Albert, "Two Ways to Think about the Punishment of Corporations" (2009).
Faculty Working Papers. Paper 192. http://scholarlycommons.law.northwestern.edu/facultyworkingpapers/192.
Anderson,  James  M.  and  Waggoner,  Ivan.,  “How  Did  Criminal  Law  Come  to  Be Applied  to  Corporate  Behavior,  and  WhatLessons  Can  We  Draw  from  That History?”. The  Changing  Role  of  Criminal  Law  in  Controlling  Corporate
Behavior, RAND Corporation. (2014).
www.jstor.org/stable/10.7249/j.ctt1287mfw.9.
Bharadwaj,  Ananthi.  “Corporate  Manslaughter  and  Corporate  Homicide  Act,  2007”.
National  Law  School  of  India  Review ,  Vol.  21,  No.  1  (2009),  pp.  201-212.
Student Advocate Committee. https://www.jstor.org/stable/44283697. Accessed: 25-03-2019 19:02 UTC.
Bhaskar,  T.K.  and  Umakanth,  V.  “Corporate  Criminality  And  Law”. Journal  of  the Indian  Law  Institute, Vol.  38,  No.  2  (April-June  1996),  pp.  218-228.  Indian
Law  Institute.  www.jstor.org/stable/43927471.  Accessed:  25-03-2019  19:29 UTC.
Brodeur, Jean‐Paul. “Comparative Penology in Perspective”. Crime and Justice , Vol. 36, No.  1,  Crime,  Punishment,  and  Politics  in  a  Comparative  Perspective  (2007), pp. 49-91. The University of Chicago Press.
https://www.jstor.org/stable/10.1086/592806
Clough,  Jonathan.  “Improving  the  Effectiveness  of  Corporate  Criminal  Liability:  Old Challengesin  a  Transnational  World”.  Dalam  Levy,  Ron.,  Molly  O’brien,
Simon Rice, Pauline Ridge, Margaretthornton (edt). New Directions for Law in Australia:    Essays  in  Contemporary  Law  Reform.  ANU  Press.  (2017). www.jstor.org/stable/j.ctt1ws7wbh.18.
Cohen, Jacqueline. 1983. “Incapacitation as a Strategy for Crime Control: Possibilities and  Pitfalls”. Crime  and  Justice ,  Vol.  5  (1983),  pp.  1-84.  The  University  of Chicago  Press.  www.jstor.org/stable/1147469.  Accessed:  18-03-2019  17:15 UTC.
Corlett,  J.  Angelo.  “Corporate  Responsibility  and  Punishment”. Public  Affairs Quarterly , Vol. 2, No. 1 (Jan., 1988), pp. 1-16. University of Illinois Press on behalf  of  North  American  Philosophical.  www.jstor.org/stable/40435665. Accessed: 25-03-2019 18:42 UTC.
Davids,  Leo.  “Penology  and  Corporate  Crime”. The  Journal  of  Criminal  Law, Criminology,  and  Police  Science ,  Vol.  58,  No.  4  (Dec.,  1967),  pp.  524-531. Northwestern University Pritzker School of Law.
www.jstor.org/stable/1141911. Accessed: 28-03-2019 17:52 UTC.
Díez, Carlos Gómez-Jara. “Corporate Culpability as a Limit to the Overcriminalization of  Corporate  Criminal  Liability:  The  Interplay  Between  Self-Regulation, Corporate  Compliance,  and  Corporate  Citizenship”. New  Criminal  Law Review:  An  International  and  Interdisciplinary  Journal ,  Vol.  14,  No.  1
(Winter 2011), pp. 78-96. University of California Press. www.jstor.org/stable/10.1525/nclr.2011.14.1.78.
Dubber,  Markus  D.  “The  Comparative  History  and  Theory  of  Corporate  Criminal Liability”. New  Criminal  Law  Review:  An  International  and  Interdisciplinary Journal ,  Vol.  16,  No.  2  (Spring  2013),  pp.  203-240.  University  of  California Press. https://www.jstor.org/stable/10.1525/nclr.2013.16.2.203
Dubbink,  Wim  and  Smith,  Jeffery.  “A  Political  Account  of  Corporate  Moral Responsibility”.  Ethical  Theory  and  Moral  Practice,  Vol.  14,  No.  2,  BSET
Conference 2009 (April2011), pp. 223-246. Springer. www.jstor.org/stable/41472586. Accessed: 25-03-2019 19:00 UTC.
Egas,  Martijn.,  Riedl,  Arno.  “The  Economics  of  Altruistic  Punishment  and  the Maintenance of Cooperation”. Proceedings: Biological Sciences , Vol. 275, No. 1637 (Apr. 22, 2008), pp. 871-878. Royal Society. www.jstor.org/stable/25249590. Accessed: 24-05-2019 06:54 UTC.
Hafni,  Dinda  Aisyah  Fadhillah.  2017. Estimasi  Luas  Kebakaran  Dan  Emisi  Karbon Akibat  Kebakaran  Hutan  Dan  Lahan  Gambut  Di  Kabupaten  Siak,  Provinsi Riau . Bogor: Institut Pertanian Bogor.
Hamdani, Assaf., and Klement, Alon.“Corporate Crime and Deterrence”. Stanford Law Review ,  Vol.  61,  No.  2  (Nov.,  2008),  pp.  271-310.  Stanford  Law  Review. www.jstor.org/stable/40379686. Accessed: 30-03-2019 01:04 UTC.
Lergetporer,  Philipp.  Silvia  Angerer,  Daniela  Glätzle-Rützler  and  Matthias  Sutter.
“Third-Party  Punishment  Increases  Cooperation  In  Children  Through (Misaligned)  Expectations  And  Conditional  Cooperation”.  Proceedings  of  the National Academy of Sciences of the United States of America,Vol. 111, No. 19  (May  13,  2014),  pp.  6916-6921.  National  Academy  of  Sciences. www.jstor.org/stable/23772698. Accessed: 24-05-2019 07:12 UTC.
Simpson, Sally S. Carole Gibbs, Melissa Rorie, Lee Ann Slocum, Mark A. Cohen and Michael  Vandenbergh.  “An  Empirical  Assessment  Of  Corporate
Environmental  Crime-Control  Strategies”.  The  Journal  of  Criminal  Law  and Criminology  (1973-),  Vol.  103,  No.  1  (Winter  2013),  pp.  231-278.
Northwestern University Pritzker School of Law.
www.jstor.org/stable/24615613. Accessed: 28-03-2019 20:32 UTC.
The Yale Law Journal. “Decisionmaking Models and the Control of Corporate Crime”.
The  Yale  Law  Journal ,  Vol.  85,  No.  8  (Jul.,  1976),  pp.  1091-1129.  The  Yale Law  Journal  Company,  Inc.  www.jstor.org/stable/795585.  Accessed:  28-03- 2019 17:48 UTC.
Rafalko,  Robert  J.    “Corporate  Punishment:  A  Proposal”.  Journal  of  Business  Ethics,
Vol. 8, No. 12 (Dec., 1989), pp. 917-928. Springer. https://www.jstor.org/stable/25071985. Accessed: 24-03-2019 13:30 UTC.
Kutipan Website:
“Rekapitulasi Luas Kebakaran Hutan dan Lahan (Ha) Per Provinsi Di Indonesia Tahun 2014-2019”.  http://sipongi.menlhk.go.id/hotspot/luas_kebakaran.  Diakses  27 Maret 2019, 14.00 WIB.
“Inilah  Ratusan  Perusahaan  dengan  Lahan  Terbakar  yang  Bakal  Kena  Sanksi”. www.mongabay.co.id/2015/09/18/inilah-ratusan-perusahaan-dengan-lahan- terbakar-yang-bakal-kena-sanksi/. Diakses 27 Maret 2019, 14.00 WIB.
“500 Perusahaan Dikenai Sanksi Langgar Aturan Lingkungan”.
https://kabar24.bisnis.com/read/20180823/16/830589/500-perusahaan-dikenai- sanksi-langgar-aturan-lingkungan. Diakses 27 Maret 2019, 14.00 WIB.
http://sipongi.menlhk.go.id/hotspot/luas_kebakaran. Diakses 27 Maret 2019.