## ANALISIS PENERAPAN HEDGING DI PERBANKAN SYARIAH INDONESIA

## ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF ISLAMIC HEDGING AT THE INDONESIA
Lina Ade Chusmita 1a ; Sahlan Hasbi 2b
1a Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Islam Universitas Djuanda Bogor, Jl. Tol Ciawi No. 1, Kode Pos 35 Bogor 16720
2b Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Islam Universitas Djuanda Bogor, Jl. Tol Ciawi No. 1, Kode Pos 35 Bogor 16720
(Diterima oleh Dewan Redaksi 10-06-2016) (Dipublikasikan oleh Dewan Redaksi 01-12-2016)

## ABSTRACT
This research aims to determine the application of hedging in Islamic Banking Indonesia in mitigating the market risk resulting from fluctuations in foreign currency exchange rates.  Researchers  using  qualitative  methods,  techniques  Miles  and  Huberman  Model. The  object  of  this  study  is  that  adopted  sharia  hedging  instrument  of  Conventional Banking  products  and  prescribed  and  packaged  in  provisions  DSN-MUI  Fatwa  No. 96/DSN-MUI/IV/2015, PBI 18/2/PBI/2016 and DPS Opinion No. 17/26/DPS/XII/2015 concerning  the  Proposed  Transaction  Hedging  (Hedging)  Sharia.  The  purpose  and object  of  concern  to  researchers,  then  pure  researchers  took  samples  at  PT.  Bank Syariah  Mandiri  (BSM)  that  have  implemented  sharia  hedging  through  forward contracts  agreement.  The  results  of  this  study,  it  can  simply  be  concluded  that  the application of hedging has been implemented by BSM in accordance with the provisions of  both  the  provisions of  the  DSN-MUI,  PBI  and  DPS.  But  on the  other hand  there  are things  that  must  be  considered  more  serious  for  banks  to  implement  sharia  hedging instruments.  This  is  because  there  is  the  inherent  nature  of  the  hedging  diinstrument which is difficult to be avoided and eliminated.

## Keywords: Hedging, Forward Contract Agreement

## ABSTRAK
Penelitan  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  penerapan hedging di  Perbankan  Syariah Indonesia  dalam    memitigasi  risiko  pasar  akibat  dari fluktuasi  kurs valas.  Peneliti menggunakan  metode  kualitatif,  dengan  teknik  Model  Miles and Huberman.  Adapun obyek dari penelitian ini adalah instrumen hedging syariah yang diadopsi dari produk Perbankan Konvensional , lalu disyariahkan dan dikemas dalam ketentuan Fatwa DSN- MUI  No.    96/DSN-MUI/IV/2015,  PBI  No.  18/2/PBI/2016  dan  Opini  DPS  No. 17/26/DPS/XII/2015 tentang Rencana Transaksi Lindung Nilai (Hedging) Syariah.  Dari tujuan dan obyek yang menjadi perhatian peneliti, kemudian peneliti murni mengambil sampel  di  PT.Bank  Syariah  Mandiri  (BSM)  yang  telah  menerapkan hedging syariah melalui  kontrak forward  agreement .  Hasil  dari  penelitian  ini,  secara  sederhana  dapat disimpulkan,  bahwa  penerapan hedging yang  telah  diterapkan  oleh  BSM  telah  sesuai dengan ketentuan, baik ketentuan dari Fatwa DSN-MUI, PBI maupun DPS. Akan tetapi disisi  lain  ada  hal  yang  harus  menjadi  pertimbangan  lebih  serius  bagi  bank  untuk
menerapkan intrumen hedging syariah. Hal ini dikarenakan terdapat sifat yang melekat diinstrument hedging tersebut yang memang sulit untuk dihindari dan dihilangkan.
Kata kunci : Hedging, Contract Forward Agreement.
Lina Ade Chusmita. 2016. Analisis Penerapan Hedging di Perbankan Syariah Indonesia. (6): 292 – 299

## PENDAHULUAN
Perkembangan  dan  pertumbuhan perbankan  syariah,  bukan  berarti  tidak diimbangi  oleh  risiko.Mengingat  dalam perkembangan dan pengembangan produk  perbankan  syariah  tidak  hanya untuk  transaksi  dalam  negeri  saja, melainkan juga mencakup transaksi luar negeri. Maka, perbankan syariah
Indonesia diharapkan dapat mempersiapkan  penanganan  mengenai permasalahan
yang dimungkinkan terjadi, salah satunya adalah permasalahan mengenai perubahan nilai tukar  mata  uang  yang  tidak  menentu, seperti tergambar pada gravik berikut :
Gambar 1.
Nilai Tukar Rupiah/USD 18-29 Januari 2016 Terlihat  pada  gambar  di  atas, pergerakan
nilai
tukar rupiah
dimungkinkan  memberikan  imbas  yang tidak menguntungkan, mengingat hutang luar  negeri  Indonesia  didominasi  Dollar AS semakin meningkat. Hal ini dikhawatirkan  apabila  nilai  rupiah terhadap  USD  jatuh  dan  perusahaan- perusahaan belum melakukan hedging (lindung nilai) terhadap transaksinya,  makadimungkinkan  akan memberikan  poin  negatif  terhadap
perekonomian, ditambah dengan tingginya ketidak pastian di pasar global. Berdasarkan  hal  tersebut  bank syariah mengindikasikan bahwa perlunya suatu instrumen untuk menjaga  atau  mengurangi  risiko  akibat fluktuasi  kurs rupiah,  karena  tidak  ada yang dapat memastikan keadaan di masa mendatang. Kemudian perbankan syariah memilih suatu alternatif hedging (lindung  nilai)  sebagai  alternatif  untuk menekan  risiko fluktuasi nilai  tukar. Dengan  instrumen hedging ,  maka  nilai tukar  rupiah  dapat  lebih  terkendali. Sebelum  munculnya  konsep hedging di syariah khususnya di Indonesia, hedging telah diimplementasikan oleh perbankan konvensional  dalam  berbagai  bentuk transaksi  keuangan  seperti: forward, option , future dan swap. Namun,  dalam praktiknya hedging syariah yang dibolehkan  diterapkan  di  Indonesia berdasarkan  Fatwa  Dewan  Syariah nasional  melalui  Fatwa  NO:  96/DSN- MUI/IV/2015  tentang hedging hanyalah melalui  instrumen forward  agreement, untuk  kebutuhan  yang  sifatnya urgent (lil hajah) .

## MATERI DAN METODE
Jenis  penelitian  ini  adalah  deskriktif kualitatif  yang  ingin  memberikan gambaran  tentang  praktik hedging yang akan  diterapkan  di  perbankan  syariah Indonesia.  Teknik  pengumpulan  data yang  dilakukan  menggunakan  metode wawancara  atau  interview  secara langsung kepada beberapa pihak seperti divisi treasury pada  BSM  yang  telah mempraktikan sistem hedging , beberapa
ahli  fikih  yang  mengetahui  praktik hedging yang sesuai dengan prinsip atau kaidah-kaidah  syariah  (hukum  Islam) dan  didukung  dengan  beberapa  data lainnya.
Metode  pengelolaan  data  dan analisis data menggunakan metode Miles and  Huberman yang  merupakan  suatu model  pengumpulan  data  dari  beberapa sumber,  baik  primer  maupun  skunder. Dari  pengumpulan  data  tersebut  akan dilakukan  reduksi  atau  memilih  data valid dan  tidak valid ,  kemudian  untuk memudahkan  dalam  melakukan  kajian, perolehan  data  tersebut  maka  penulis sajikan ke dalam tabel, selanjutnya akan dilakukan analisis serta menarik kesimpulan.  Secara  sederhana  proses tersebut  dapat  diamati  dalam  gambar sebagai berikut:
Gambar 2.
Komponen dalam Analisis Data Sumber : Dari berbagai macam sumber Analisis dilaksanakan setelah semua data  sudah  terkumpul  dan  telah dirangkum  ke  dalam  bentuk  tabel. Analisis  data  ini  bertujuan  untuk penyederhanaan  data  agar  lebih  mudah dibaca  serta  dipahami.  Analisis  data yang akan dilakukan dari hasil penelitian meliputi:
1.
Analisis  perolehan  data  yang bertujuan
untuk mengetahi
penerapan hedging yang  sesuai dengan prinsip syariah.
2. Penyajian  dalam  bentuk  tabel, tujuannya untuk mengetahui penerapan hedging yang  telah dilakukan.
Analisis yang menunjukan hasil dari penerapan hedging di perbankan syariah
khususnya  di  Indonesia  dan  kendala yang dialami dalam menerapkan hedging.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Mekanisme
(Hedging) di

## Perbankan Syariah Indonesia
PT.  Bank  Syariah  Mandiri  (BSM) adalah salah satu dari beberapa lembaga jasa  keuangan  yang  berstatus  bank devisa  sejak  tahun  2002.  Sesuai  dengan statusnya  BSM  menjalankan  usahanya meliputi  dalam  dan  luar  negeri  dan sedikit  banyaknnya  atas  kegiatan terebut,  maka  BSM  akan  dihadapkan oleh  berbagai  permasalahan,  salah satunya  adalah  permasalahan  mengenai naik-turunnya  nilai  tukar  mata  uang. Oleh  karena  itu,  BSM  mengindikasi bahwa  diperlukannya  usatu  sistem  atau pengaturan  guna  memitigasi  risiko  yang dimungkinkan terjadi akibat fluktuasikurs mata  uang,  disamping  itu, untuk  memenuhi  kebutuahan  nasabah dan  disatu  sisi  untuk  mendukung kegiatan BSM secara maksimal. Penelitian  ini  dilakukan  di  BSM karena  BSM  merupakan  satu-satunya bank  syariah  yang  telah  menjalankan sistem hedging di  Indonesia.  Sistem hedging yang  diterapkan  oleh  BSM berdasarkan hasil penelitian telah sesuai dengan himbauan DSN-MUI No. 96/DSN- MUI/IV/2015  tentang Hedging  syariah, Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor 18/2/PBI/2016  dan  opini  Dewan Pengawas
Syariah BSM Nomor 17/26/DPS/XII/2015. Kesesuaian
praktik hedging yang di terapkan di BSM, secara  sederhana  dapat  diketahui  dari kesesuaian  terhadap  kriteria-kriteria struktur pengaturan yang telah ditentukan  oleh  Fatwa  DSN-MUI,  PBI, OJK  dan  Beberapa  Para  Ahli  Fikih    di Indonesia. Pengaturan tersebut meliputi: Definisi tansaksi hedging, pelaku transaksi, pelaksanaan transaksi, underlying transaksi,  biaya  transaksi,
Mengumpulkan Data Merangkum Data
Menyajikan Data
ANALISIS Kesimpulan
pencatatan  dan  pelaporan  transaksi serta  sanksi  terhadap  pelanggaran taransaksi.
Praktik hedging yang  dimaksud  yaitu, praktik  yang  dilakukan  oleh  perbankan syariah  dengan  pemohon  fasilitas hedging (nasabah),  untuk  kebutuhan yang  sifatnya  mendesak  ( lil-hajjah) dalam  mekanisme forward  agreement yaitu  saling  berkomitmen  ( muwa’adah) untuk  melakukan  akad  jual-beli  mata uang  secara spot di  masa  yang  akan datang  (sesuai  kesepakatan),  dengan rangkaian at-tahawwuth al-basith dan/atau at-tahawwut  murakkab yaitu lindung  nilai  syariah  (LNS)  secara komplek  dan/atau  sederhana.    Secara sederhana  mekanisme  transaksinya dapat dilihat pada gambar berikut:
1. At-Tahawwut al-Basith (Sederhana)
Gambar 3. Mekanisme Hedging Sederhana

## 2. At-Tahawut al-Murakkab (Komplek)
Gambar 4. Mekanisme hedging Kompleks Keterangan Lindung Nilai Syariah (LNS)
1. Sederhana:  transaksi  LNS  dengan akad al-Basith yaitu  skema forward agreement, ketika  jatuh  tempo dilakukan  akad  dan  serahterima mata uang sesuai dengan kesepakatan secara spot.
2. Komplek:  Transaksi  LNS  dengan sekema  berupa  rangkaian  transaksi spot dan forward agreement, bedanya dengan  poin  1  hanya  terletak  di transaksi spot sebelum forward agreement.
Berdasarkan  rangkaian  transaksi LNS  di  atas,  maka  secara  sederhana
dapat dipahami transaksi melaui instrumen forward agreement merupakan  bentuk  transaksi spot yang ditunda.  Kemudian,  jika  dinilai  lebih lanjut,  instrument ini mempunyai suatu kelemahan diantaranya adalah, pemembatalan wa’ad untuk  melakukan akad  jual  beli  mata  uang  dikemudian hari,  maka  secara  otomatis  transaksi hedging dengan  melaui  rangkaian forward  agreement tersebut  batal.  Oleh sebab  itu,  inilah  yang  disebut  dengan kemudharatan ( gharar) yang  melekat pada  transaksi hedging yang  sulit dihindari dan dihilangkan (DSN-MUI, PBI dan  Ahli  Fikih:2016).  Namun,  hal  ini dinilai  lebih  baik  jika  dibandingkan dengan  penerapan hedging yang  sudah diterapkan di Perbankan Syariah Malaysia  dengan  mekanisme  akad murabahah dua kali sekaligus dalam satu kali transaksi. Secara sederhana mekanisme tersebut dapat diilustrasikan pada gambar berikut:
Gambar 5. Mekanisme Hedging di Perbankan Syariah Malaysia
Keterangan:
1. Murabahah 1:  Bank  X  membeli komoditas kepada nasabah A dengan menggunkan  akad murabahah untuk tiga bulan mendatang.
2. Murabahah 2: pada waktu yang sama, Bank  X  menjual  komoditas  kepada nasabah B untuk tiga bulan ke depan.
Mekanisme  LNS  di  atas  dapat diilustrasikan  sebagai  berikut:  pada transaksi murabahah 1,  bank  membeli komoditas  tertentu  kepada  nasabah  A,
Wa’ad Spot Murabahah 1 Murabahah 1 Nasabah A Bank X
Nasabah B Spot Spot Wa’ad
misalnya dengan jenis mata uang Ringgit Malaysia  berjumlah  MYR  39.700  untuk tiga  bulan  ke  depan.  Pada  saat bersamaan  bank  X  menjual  komoditas tersebut kepada nasabah B, misal dengan jenis  mata  uang  Dollar  Amerika  Serikat dengan  jumlah  USD  10.000  untuk  tiga bulan mendatang. Dan kesepakatan nilai tukar atau kurs MYR terhadap USD yang telah  disepakati  adalah  senilai  MYR 4.000/USD.
Berdasarkan ilustrasi tersebut, maka dapat  dipastikan  bahwa  pada  tiga  bulan mendatang  bank  X  akan  melakukan transaksi  sesuai  dengan  kesepakatan kepada  nasabah  A  dan  B  tanpa melakukan akad kembali pada saat jatuh tempo,  hal  ini  dikarenkan  bank  X  dan nasabah  menggunakan  akad murabahah pada  saat  awal  transaksi.  Berdasarkan penelitian terdahulu, landasan penerapan LNS tersebut adalah
menggunakan  hadits al-kharaj  bil- dhaman dan prinsip al-ghumu bil gurmu, yang artinya profit itu muncul bersamaan  dengan  risiko,  atau  hak  atas hasil  usaha  itu  muncul  karena  adanya keharusan  untuk  menanggung  risiko. Risiko  yang  dimaksud  adalah  jikal transaksi  Bank  X  dengan  nasabah  A gagal,  maka  akan  memperi  pengaruh terhadap  transaksi  Bank  X  kepada nasabah B.
Berdasarkan
risiko yang dimungkinkan  timbul  dalam  praktik hedging di  atas,  maka  selanjutnya  DSN- MUI  dan  beberapa  pihak  lainnya  untuk mengkaji  ulang  instrumen hedging tersebut,  hingga  didapatlah hedging dengan  instrumen  baru  yang  dianggap risikonya  lebih  kecil  dan  lebih  efisien. Oleh  sebab  itu  DSN-MUI  mengeluarkan fatwa  yang  berkenaan  dengan hedging dengan  mekanisme  saling  berjanji ( muwa’adah) untuk  melaksanakan  akad jual  beli  mata  uang  dimasa  yang  akan datang.  Alasan  DSN-MUI  menganggap insrumen ini lebih efisien, hal ini karena bank  tidak  harus  melakukan  dua  kali
transaksi  dalam  satu  waktu,  dan  jika nasabah  gagal  memenuhi wa’ad pada saat jatuh tempo tidak akan menimbulkan  gagalnya  transaksi  bank yang bersangkutan dengan nasabah lain. Secara  sederhana  praktik hedging yang telah diterapkan oleh perbankan syariah Malaysia  dan  Indonesia  dapat  dipahami dalam tabel berikut:
Tabel 2. Perbedaan Kontrak hedging di
Perbankan syariah Malaysia dan Indonesia Ketentuan Malaysia Indonesia Awal Transaksi Kontrak Hedging dengan akad murabahah. Kontrak hedging dengan forwar agreement Hari Penyerahan Menyerahkan kedua jenis mata uang tanpa melakukan akad. Melakukan akad dan diikuti dengan penyerahan kedua jenis mata uang ( spot).
Sumber:  Forum  Seminar  UIN  Syarif Hidayatullah Jakarta, 17 Maret 2016
Berdasarkan tabel di atas, mekasisme  lindung  nilai (hedging) melalui  kontrak forward  agreement menurut  DSN-MUI  dapat  dipahami sebagai  berikut:  pada  mulanya  kedua belah  pihak  (bank  dan  nasabah) besepakat/janji  ( muwa’adah) untuk melakukan transaksi akad jual/beli mata uang  secara spot di  masa  (sesuai kesepakatan),  kemudian  pada  saat  hari penyerahan,  kedua  belah  pihak  baru melakukan akad jual beli secara spot dan diikuti  dengan  serah  terima  kedua  jenis mata uang sesuai kesepakatan.
Berdasarkan  pembahasan  di  atas jika ditelaah lebih lanjut, sistem hedging yang  akan  diterapkan  oleh  perbankan syariah Indonesia tidak menutup kemungkinan terdapat kelemahan, walaupun  sebelumnya  telah  dianggap lebih  efisien  jika  dibandingkan  dengan sistem hedging di  perbankan  syariah Malaysia,  tetap  saja  sistem hedging tersebut  mengadung  risiko.  Risiko  yang
dimaksud  adalah  adanya  kemungkinan gharar yang  tidak  dapat  dihindarkan. Gharar yang  dimaksud  adalah  ketidak pastian  nasabah  dalam  melakukan  akad sesuai  perjanjian  pada  awal  transaksi seperti yang telah dibahas sebelumnya. Berkaitan  dengan  hal  tersebut,  sesuai dengan  penelitian  yang  dilakukan  dan pendapat  beberapa  para  ahli  fikih sebelumnya,  jika  dapat  diusahakan untuk  mencari  alternatif  lain  yang dianggap  pantas  untuk  diterapkan  di perbankan  syariah  Indonesia,  agar diusahakan  untuk  dapat  dicari  dan didiskusikan  kembali,  dibandingkan harus mengadopsi sesuatu yang mengandung gharar. Hal  ini  sesuai dengan  kaidah  fikih  yang  artinya “ kemudharatan  itu  harus  dihilangkan” (Mansoori,2010:122) .

## KESIMPULAN DAN IMPLIKASI
Setelah  melakukan  penelitan  dan kajian  dalam  pembahasan  mengenai “Analisis Penerapan Hedging di Perbankan  Syariah  Indonesia  (Studi pada  Bank  Syariah  Mandiri)”  maka, penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Penerapan hedging di  perbankan syariah  Indonesia,  khususnya  BSM mengikuti ketentuan PBI No.
18/2/PBI/2016,  Fatwa  No.96/DSN- MUI/IV/2015  ,  opini  DPS  No. 17/26/DPS/XII/2015 serta POJK No.
24/POJK.03/2015.
Dan untuk sementara  penerapan hedging di perbankan syariah Indonesia khususnya  di  BSM  belum  dapat dilaksanakan secara maksimal.
2. Faktor penyebab terhambatnya penerapan hedging di  perbankan syariah Indonesia khususnya di BSM untuk sementara, sebagai berikut:
a. Masih  terbatasnya  pengetahuan nasabah maupun pihak bank mengenai akad dan wa’ad terkait
impelementasiannya  dalam  kontrak perjanjian hedging ,
b. Lamanya  rentang  waktu  dalam melakukan  perumusan hedging oleh pihak  BI,OJK,  DSN-MUI  maupun pihak terkait  lainnya,
Belum  tersedianya  sistem  untuk input data  mengenai  laporan  harian umum  bank  (LHBU)  oleh  pihak  BI, sehingga  hal  ini  menyebabkan  tidak bersedianya  bank counterparty untuk melakukan hedging syariah, serta belum tersedianya standar operasional prosedur (SOP) maupun manual operasional  (MO)  oleh  pihak  bank. khususnya di BSM.

## DAFTAR PUSTAKA
Naskah jurnal atau abstrak. Zam,  Agus  Fajri,  Setiawan  Budi  Utomo dan  Iwan  Kurniawan  hadianto (1997), Analisis  Kesesuaian  Konsep Hedge Konvensional terhadap
Prinsip Syariah. Buku Al-Albani, Muhammad Nashruddin. (2015).  Shahih  At-Targhib  wa  At- Tarhib (Terjemahan). Jakarta: Darul Haq.
Ascarya.  (2012).  cetakan  ke-4. Akad  dan Produk  Bank  syariah,  Akad  dan produk  Bank  Syariah  Malaysia  dan Indonesia. Jakarta: Rajawali.
Cahyono, Bambang Tri (1996). Manajemen Strategi, Fungsi Manajemen. Jakarta: IPWI. Indriantoro,  Nur  bambang  Supomo (1999). Metodologi Penelitian Bisnis, Untuk Akuntansi dan Manajemen. Yogyakarta:  BPFE, Anggota IKPI.
Iska,  Syukri.  (2012). Sisitem  Perbankan Syariah di Indonesia dalam Perspektif  Fiqih  Ekonomi,  Asas, Fungsi  dan  Aturan  Perbankan  di Indonesia. Yogyakarta: Fajar Media. Karim, Adiwarman A. (2007). Bank Islam, Analisis  Fiqih  dan  Keuangan.
Menejemen  Risiko  Bank  Syariah. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Kasmir.  (2013). Bank  dan  Keuangan Syariah. Jakarta: Rajawali M.  Yusanto,  Ismail  dan  M.  Arif  Yunus. (2009). Pengantar  Ekonomi  Islam. Bogot: Al-Azhar Press
Mansoori,  Muhammad  Toher  (2010) Kaidah-kaidah  Fiqih  Keuangan  dan Transaksi  Bisnis. Bogor:  Ulil  Albab Institute.
Muhammad  dan  Dwi  suwikno.  (2009). Akuntasi perbankan Syariah, Pengakuan  dan  Pengukuran  dalam Akuntasi Perbankan Syariah, Pengakuan  dan  Pengukuran  Sharf.
Yogyakarta: TrustMedia.
Muhyiddin  Athiyyah.  (2009). Kamus Ekonomi  Islam. Surakarta:  Ziyad Visi Media
Rax, Raflus.
(1996). Treasury management (Banking and
Corporate). Jakarta:  18  November 1996.
Sugiyono.  (2005). Memahami  Penelitian Kualitatif, Bandung: Alfabeta Taqiyuddin,  an-Nabhani  (2010). Sistem Ekonomi  Islam,  Kurs  Pertukaran Mata  Uang,  dan  Interaksi  Uang Antar Negara. Bogor: Al-Azhar. Tarmizi,  Irwandi  (2015). Harta  haram Muamalat  Kontemporer,  Hedging Syariah. Bogor:  PT.  Berkat  Mulya Insani.
Yusanto, M. Ismail, M. Arif Yunus. (2009).
Pengantar  Ekonomi  Islam. Bogor. Al-Azhar Press.
Laporan pada pertemuan ilmiah (konferensi, workshop, dll) yang tidak tercakup dalam buku atau proseding.
Bank Indonesia. (2016). Hedging Syariah ( at-tahawuth al-Islami).
Program
Pnedalaman Pasar Keuangan. Seminar Nasional  Transaksi  Lindung  Nilai
Syariah (at-thawwuth al- Islami/Islamic  Hedging) Perspektif
Fatwa,  Regulasi  dan  Praktik.  UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
DSN-MUI.  (2016).  Urgensi  Penerbitan Fatwa  tentang  Transaksi  Lindung Nilai  Syariah  Atas  Nilai  Tukar. Seminar  Nasional  Transaksi  Lindung Nilai Syariah (at-thawwuth al- Islami/Islamic  Hedging) Perspektif Fatwa,  Regulasi  dan  Praktik.  Jakarta:
UIN Syarif Hidayatullah.
Hosen,  Nadratuzzaman.  (2016).  Praktik Hedging di  Berbagai  Negara.  Seminar Nasional  Transaksi  Lindung  Nilai
Syariah (at-thawwuth al- Islami/Islamic  Hedging) Perspektif Fatwa,  Regulasi  dan  Praktik.  Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
JFX.  (2016).  Implementasi  Transaksi Hedging Syariah  di  Bursa  Komoditi. Seminar  Nasional  Transaksi  Lindung
Nilai Syariah (at-thawwuth al- Islami/Islamic  Hedging) Perspektif Fatwa,  Regulasi  dan  Praktik.  Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
Karim,  Adiwarman  A.  (2016).  Konsep dan  Urgensi Hedging Syariah  dalam Upaya  Mitigasi  Risiko  di  Lembaga Keuangan  Syariah.  Seminar  Nasional Transaksi  Lindung  Nilai  Syariah (at- thawwuth  al-Islami/Islamic  Hedging) Perspektif  Fatwa,  Regulasi  dan Praktik.
Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah. Otoritas Jasa Keuangan. (2016). Kabijakan  Regulasi  OJK  Terkait Produk  dan  Pengaturan Hedging Syariah.  Seminar  Nasional  Transaksi Lindung  Nilai  Syariah (at-thawwuth al-Islami/Islamic  Hedging) Perspektif Fatwa,  Regulasi  dan  Praktik.  Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
Karya  Ilmiah  Lepas  yang  dimuat  pada Website . Bank  Indonesia.  (2014). Surat  Edaran Nomor  16/5/DPM/2014  tanggal  8 April  2014  Tentang  Perubahan Ketiga  Atas  Surat  Edaran  Bank Indonesia  Nomor  7/23/DPD/2005 tanggal  8  Juli  2015  Pembatasan Transaksi  dan  Pemberian  Kredit Valuta Asing oleh Bank.
Bank  Indonesia.  (2016). Peraturan  Bank Indonesia  Nomor  18/2/PBI/2016 tanggal  24  Februari  2016  Tentang Transaksi Lindung Nilai Berdasarkan Prinsip Syariah.
Diakses dari http://www/bi.go.id Bank  Syariah  Mandiri.  (2015). Opini Dewan Syariah Nomor 17/26/DPS/XII/2015  tanggal  28 Desember  2015  Tentang  Rencana
Transaksi  Lindung  Nilai  (Hedging) Syariah.