## KEKUATAN AKTA NOTARIS DALAM MENJAMIN HAK KEPERDATAAN 

## RAHMAWATI BOTY
STIH Putri Maharaja Payakumbuh Jln. Pahlawan No. 59 Kota Payakumbuh Sumatra Barat e-mail: rahmawati.boty67@gmail.com

## Abstract
Notarial  Deed  is  be  able  guarantee  the  civil  rights  of  the  legal  subject,  after  authentic agreement  and  determination,  so  that  there  is  no  approval  of  the  cancellation  of  the  parties,  the right  of  civilization  of  the legal  subject  can  not  be  contested.  The  type  of  research  conducted  is  a Normative Juridical legal research which is about what becomes the Strength  of Notarial Deed in guaranted the Right of civilization. This research have The role and function of the Notary deed to the legal relationship between legal subjects is to formalizd the contents. The legal power of notarial deed if used as a means of verification in civil cases is as perfect or formal evidence. Losses in the responsibility of a notary when doing negligence to the client. Notary's role in making deed either in legal theory or practice is Notary also assigned to do registration and validated the letters / deeds made under the hand.
Keywords: Notarial Deed, Civil Rights

## Abstrak
Akta Notaris mampu menjamin hak keperdataan subjek hukum, setelah dilakukan perjanjian dan  ketetapan  secara  otentik,  sehingga  belum  ada  persetujuan  pembatalan  dari  pihak-pihak  yang berhak, maka hak keperdataan subjek hukum tersebut tidak dapat diganggu gugat. Jenis penelitian yang  dilakukan  adalah  penelitian  hukum  Yuridis  Empiris  yang  bersifat  tentang  apa  yang  menjadi Kekuatan  Akta  Notaris  dalam  menjamin  Hak  keperdataan.  Penelitian  ini  mengahasilakan  yaitu Peranan  dan  fungsi  akta  Notaris  terhadap  hubungan  hukum  antar  subjek  hukum  adalah  untuk mensyahkan  secara  formal  isi.  Kekuatan  hukum  akta  Notaris  apabila  dipergunakan  sebagai  alat pembuktian dalam perkara perdata adalah sebagai bukti yang sempurna ataupun formal. Kerugian di  tanggung  notaris  apabila  melakukan  kelalaian  terhadap  klien.  Peranan  Notaris  dalam pembuatan akta baik di dalam teori hukum maupun praktek adalah Notaris juga ditugaskan untuk melakukan pendaftaran dan mensyahkan surat-surat/akta-akta yang dibuat di bawah tangan.
Kata Kunci: Akta Notaris, Hak Keperdataan
 Naskah diterima: 31 Agustus 2017, direvisi: 07 Sebtember 2017, disetujui untuk terbit: 13 Sebtember 2017

## PENDAHULUAN
Dalam lalu lintas perhubungan hukum  secara  perdata  antara  manusia ataupun  badan  hukum  sering  dilakukan perjanjian,  keputusan  dan  ketetapan tertentu  yang  dituangkan  ke  dalam  suatu akte  otentik  yang  dibuat  dan  disaksikan dihadapan notaris. Tentunya apabila suatu perjanjian  atau  ketetapan  yang  terdapat dalam suatu akte tertentu yang maksudnya  agar  pihak-pihak  yang  tertera dalam  akta  tersebut  memiliki  hak  dan kewajiban  secara  hukum,  sehingga  denga demikian  isi  dari  akte  tersebut  menjadi sah dan harus dipatuhi oleh para pihak.
Setelah  isi  perjanjian  yang  diajukan oleh  pihak-pihak  tertuang  dalam  akta notaris, maka surat tersebut menjadi surat otentik yang memimiliki kekuatan pembuktian sempurna dalam suatu perkara  dan  menjadi  undang-undang  bagi para  pihak.  Atas  dasar  kewenangan  yang diberikan  oleh  Undang-Undang  kepada notaris, maka Notaris dapat menjamin dan menyimpan akte yang dibuat tersebut juga terdapat  aneka  ragam  pembuktiannya, misalnya  kekuatan  dalam  pembuktian bahwa  seseorang  telah  atau  melakukan perbuatan  hukum  (misal:  wasiat,  hibah dan sebagainya), kekuatan eksekusi (misal:  akte  hipotek)  memiliki  kekuatan lainnya dalam rangka konteks hukum.
Akta  Notaris  mampu  menjamin  hak keperdataan subjek hukum, setelah dilakukan perjanjian dan ketetapan secara otentik,  sehingga  belum  ada  persetujuan pembatalan dari pihak-pihak yang berhak, maka  hak  keperdataan  subjek  hukum tersebut  tidak  dapat  diganggu  gugat.
Misalnya  hak  subjek  hukum  terdapat dalam  akta  Notaris  tersebut  adalah menerima  cicilan  pembayaran  setiap tanggal  satu  dalam  sebulan,  atau  berhak atas  sebidang  tanah  dari  bagian  harta tertentu dalam waktu yang telah ditentukan.  Berdasarkan  adanya  akta Notaris yang menuangkan hak-hak tersebut, maka hak perdata subjek hukum tersebut harus dihormati.
Adapun  yang  menjadi  permasalahan dalam  bahasan  dalam  tulisan  ini  adalah: Bagaimanakah  Kekuatan  Akta  Notaris dalam menjamin Hak keperdataan.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  dilakukan adalah  penelitian  hukum  Yuridis  Empiris yang bersifat tentang bagaimana Kekuatan  akta  notaris  dalam  menjamin hak keperdataan dilapangan yakni dengan mengumpulkan  data  yang  terdapat  di lapangan  dan  menghubungkan  dengan Undang-undang  terkait  dengan  hukum perdata.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Jaminan  Akta  Notaris  Terhadap Hak Keperdataan.
Didalam ilmu hukum terdapat beberapa  macam  hak  diantaranya  hak mutlak  dan  hak  nisbi.  Sebelumnya terlebih  dahulu  penulis  jelaskan  tentang pengertian  hak.  Menurut  pendapat  C.S.T Kansil  dalam  bukunya  Pengantar  Ilmu Hukum  dan  Tata  Hukum  Indonesia  yang beliau  kutip  dari  pendapat  L.J.  Van Apeldroon bahwa:
“ Hak  ialah  hukum  yang  dihubungkan dengan  seorang  manusia  atau  subjek hukum  tertentu  dan  dengan  demikian menjelma  menjadi  suatu  kekuasaan dan  suatu  hak  timbul  apabila  hukum mulai bergerak ”
Dalam hukum seseorang yang mempunyai  hak  milik  atas  dari  benda kepadanya  diizinkan  untuk  menikmati hasil dari benda miliknya. Benda tersebut dapat  dijual,  digadaikan  atau  diperbuat apa  saja  asalkan  tidak  bertentangan dengan  Undang-Undang.  Yang  dimaksud dengan  hak  mutlak  ialah  hak  yang memberikan wewenang kepada seseorang untuk  melakukan  perbuatan,  hak  mana dapat  dipertahankan  terhadap  siapapun juga,  dan  sebaliknya  setiap  orang  juga harus menghormati hak tersebut.
Hak  mutlak  dapat  dibagi  dalam  3 (tiga) golongan:
a. Hak  asasi  manusia,  misalnya  hak seseorang  untuk  dengan  bebas bergerak  dan  tinggal  dalam  suatu Negara.
b. Hak  publik  mutlak,  misalnya  hak negara untuk memungut pajak dari rakyatnya.
c. Hak  keperdataan,  misalnya  hak marital  (hak  seorang  suami  untuk menguasai istrinya, hak kekuasaan orang  tua,  hak  perwalian  dan pengampunan dan sebagainya.
Sedangkan  hak  nisbi  (relatife),  ialah yang  memberikan  wewenang  kepada seseorang  tertentu  atau  beberapa  orang tertentu untuk agar supaya seseorang atau beberapa  orang  lain  tertentu  memberikan sesuatu,  melakukan  sesuatu  atau  tidak
melakukan sesuatu. “Hak relatife sebagian  besar  terdapat  dalam  hukum perikatan yang timbul bersangkutan”.
Dari  persetujuan  jual  beli  terdapat hak  relative  seperti:  hak  penjual  untuk menerima  pembayaran  dan  kewajibannya untuk menyerahkan barang kepada pembeli, dan hak pembeli untuk menerima barang dan kewajibannya untuk melakukan pembayaran kepada penjual.
Dari  uraian  tentang  hak  tersebut, maka  penulis  akan  menguraikan  khusus tentang  hak  keperdataan  dalam  hak relative  yang  berasal  dari  persetujuan- persetujuan  oleh  para  pihak.  Dalam praktek  hukum  di  masyarakat,  antar pribadi  dengan  pribadi  yang  lain  selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang berhubungan  dengan  hukum,  misalnya hutang  piutang,  jual  beli,  perkawinan, kerjasama  dalam  suatu  usaha,  menerima hak,  melepaskan  hak,  menghibahkan, wasiat dan sebagainya.
Keseluruhan hal diatas dapat dituangkan  ke  dalam  akta  otentik  yang dibuat  oleh  pejabat  yang  berwenang  atas dasar  ketentuan  Undang-Undang  dalam hal ini adalah Notaris. Hubungan perbuatan  hukum  yang  dilakukan  antar subjek hukum (badan hukum dan manusia) akan lebih terjamin dan berkekuatan hukum jika hal itu dibuat dan dituangkan  oleh  dan  atau  dihadapan Notaris. Meskipun perjanjian  yang dibuat dibawah  tangan  juga  dapat  menjadi  alat bukti  dalam  mempertahankan  hak,  akan tetapi  hal  itu  dapat  dibatalkan  apabila terdapat bukti lain yang melemahkan atau
membantah  surat  bukti  yang  dibuat  di bawah tangan tersebut.
Pembahasan  mengenai  hak  perdata yang  termasuk  dari  bagian  hak  mutlak, penulis  katakan  dengan  pembahasan tentang perbuatan, perjanjian dan penetapan.  Ketiga  hal  ini  merupakan bahan-bahan  yang  dapat  diperbuat  oleh Notaris  ke  dalam  suatu  akta  otentik. Maksudnya  adalah  apabila  antar  individu atau  pihak-pihak  yang  akan  melakukan suatu  perbuatan  hukum  dapat  menjadi bukti bagi pihak-pihak yang tertera dalam akta  otentik,  sehingga  mereka  masing- masing  memiliki  dasar  hukum  untuk mempertahankan hak perdatanya.
Yang  dimaksud  perbuatan  hukum adalah:
“ Perbuatan  dengan  tujuan  untuk pernyataan kemauan yang terkandung didalamnya,  menciptakan  suatu  hak bagi  seseorang  atau  merubah sesuatu hak yang telah ada atau mengakhirinya ”.
Demikian juga halnya dengan perjanjian,  kesepakatan  para  pihak  atau individu yang mengharap tentang perjanjian  akan  menjadi  otentik  dan bermakna  pembuktian  yang  kuat  apabila dinyatakan dalam suatu akta Notaris.
Sehingga  berdasarkan  pembahasan diatas  dihubungkan  dengan  hak  perdata subjek  hukum  (manusia  dan  badan hukum) untuk melakukan suatu perbuatan hukum, perjanjian dan penetapan atas apa yang  mereka  inginkan  atau  hendaki, merupakan tindakan yang dapat menjamin perbuatan,  perjanjian  dan  penetapan tersebut  jika  dituangkan  dalam  akta
otentik  yang dibuat oleh Notaris, dan hak perdata  mereka  pun  menjadi  lebih terjamin  oleh  hukum  dan  tidak  dapat  di ganggu  gugat  oleh  pihak  lain  sepanjang Undang-Undang tidak melarangnya.

## B. Kekuatan  Akta  Notaris  dalam Pembuktian Perkara Perdata
Kekuatan  akta  otentik  maupun  akta Notaris  merupakan  akibat  langsung  dari adanya tugas-tugas pejabat  Notaris  yanng diberikan  oleh  ketentuan  Perundang- undangan. Bahwa dalam hubungan hukum  harus  ada  keterangan-keterangan otentik yang berguna sebagai alat pembuktian bagi pihak-pihak yang memberikan  keterangan  dan  dituangkan ke  dalam  akta  Notaris  sehingga  menjadi akta otentik.
Pemberian  tugas  kepada  Notaris merupakan  kepercayaan  yang  diberikan oleh  Undang-Undang  dan  sekaligus pemberian  pembuktian  kepada  akta-akta yang dibuat oleh Notaris. Notaris menuangkan  dalam  akta  atas  keterangan atau hasil dari apa yang disaksikan dalam melakukan jabatan Notaris sepanjang para pihak menginginkannya. Atau menuangkan  secara  otentik  semua  hal yang diterangkan oleh para pihak penghadap  agar  keterangan-keterangan tersebut  dicantumkan  dalam  suatu  akta dan  tugas  Notaris  untuk  membuat  akta mengenai hal tersebut.
Pada  akta  Notaris  terdapat  3  (tiga) kekuatan pembuktian yaitu:
1. Kekuatan pembuktian lahiriah
2. Kekuatan pembuktian formal
3. Kekuatan pembuktian material
Yang  dimaksud  dengan  kekuatan pembuktian  lahiriah  adalah  kemampuan akta  itu  sendiri  untuk  membuktikan dirinya  sebagai  akta  otentik,  kekuatan pembuktian  ini  oleh  pasal  1875  KUH Perdata tidak dapat diberikan kepada akta yang  dibawah  tangan.  Karena  akta  yang dibuat  dibawah  tangan  baru  berlaku  sah, yakni  sebagai  yang  benar-benar  berasal dari  orang  terhadap  siapa  akta  itu dipergunakan,
apabila yang
menandatanganinya  mengakui  kebenaran dari  tanda  tangannya  itu  apabila  dengan cara  yang  sah  menurut  hukum  dapat dianggap  sebagai  telah  diakui  oleh  yang bersangkutan.
Berdasarkan pengertian kekuatan pembuktian  akta  otentik  secara  lahiriah dan tidak terdapatnya kekuatan pembuatan  pada  akta  dibawah  tangan, maka  dapat  diambil  suatu  penafsiran bahwa  secara  lahir  akta  otentik  tersebut dapat  membuktikan  akan  kebenaran bahwa  akta  yang  dibuat  oleh  Notaris merupakan  akta  Otentik.  Jadi  akta  itu sendiri yang membuktikan keotentikannya,  sedangkan  akta  yang dibuat  secara  dibawah  tangan  tidak memiliki  kekuaan  pembuktian,  tetapi kekuatan  pembuktiannya  hanya  sebatas apabila  orang  yang  menandatangani  akta di  bawah  tangan  itu  mengakui  secara  sah menurut  hukum  dan  diakui  oleh  yang bersangkutan.
Kekuatan  pembuktian  akta  Notaris dalam  perkara  perdata  dapat  dimakukan dalam  secara  persidangan  khususnya bagian  pembuktian  surat-surat.  Dengan diajukannya akta Notaris
yang
berhubungan dengan silang sengketa yang sedang  diproses,  maka  akan  terlihat  oleh para  pihak  bahwa  sebelumnya  benar  ada peristiwa  perjanjian  yang  disepakati,  dan hal  ini  diketahui  dari  apa  yang  tertera dalam  akta  Notaris  tersebut,  misalnya para penghadap, tempat kedudukan, saksi- saksi  dan  hal-hal  yang  telah  diterangkan, diperjanjikan  dan  yang  di  tetapkan  para pihak.
Menurut pendapat Sudikno Mertokusumo bahwa: “ Kekuatan pembuktian formal didasarkan  atas  benar  tidaknya  ada pernyataan oleh yang bertanda tangan  dibawah  akta  itu.  Kekuatan pembuktian formil ini memberi kepastian  tentang  peristiwa  bahwa pejabat  dan  para  pihak  menyatakan dan  melakukan  apa  yang  dibuat dalam  akta,  sedangkan  kekuatan pembuktian  materil  ini  memberikan kepastian  tentang  materi  suatu  akta, memberi  kepastian  tentang  peristiwa bahwa  pejabat  atau  para  pihak menyatakan  dan  melakukan  seperti yang dimuat dalam akta” 1
Selanjutnya penulis mencoba membahas  kekuatan  pembuktian  akta otentik  dengan  melihat  pada  apa  yang berlaku  dalam  hukum  acara  perdata. Sebuah  azas  yang  mengatakan  “ akta publika  probant  sese  ipsa” yang maksudnya  adalah  suatu  akta  yang lahirnya tampak sebagai akta otentik serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan,  maka  akta  itu  berlaku  atau dapat  dianggap  sebagai  akta  otentik, sampai terbukti sebaliknya. Hal ini berarti bahwa  tanda  tangan  pejabat  dianggap
Sudikno Mertokusumo, Op.Cit , Hlm. 123
sebagai  aslinya,  sampai  ada  pembuktian sebaliknya.
Beban  pembuktiannya  terletak  pada
siapa yang mempersoalkan otentik tidaknya.  Beban  pembuktian  ini  terikat pada  ketentuan  seperti  yang  diatur  dalam pasal  138  HIR  (pasal  164  Rbg,  148  Rv). Kekuatan  pembuktian  lahir  ini  berlaku bagi  kepentingan  atau  keuntungan  dan terhadap  setiap  orang  dan  tidak  terbatas pada  para  pihak  saja.  Sebagai  alat  bukti, maka  akta  otentik  ini  keistimewaannya terletak pada kekuatan pembuktian lahir.
Dalam  kekuatan  pembuktian  formil akta otentik, berari membuktikan
kebenaran  dari  apa  yang  dilihat,  dengan dan dilakukan pejabat. Ini adalah pembuktian  tentang  kebenaran  dari  pada keterangan  pejabat  sepanjang  mengenai apa yang dilakukan dan dilihatnya. Dalam hal  ini  yang  telah  pasti  ialah  tentang tanggal  dan  tempat  akta  dibuat  serta keaslian tanda tangan.
Kekuatan  pembuktian  materil  akta otentik tidak lain hanya untuk membuktikan  kebenaran  apa  yang  dilihat dan  dilakukan  oleh  Notaris.  Apabila
Notaris mendengar keterangan pihak yang bersangkutan,  maka  itu  hanyalah  berarti bahwa telah pasti pihak yang bersangkutan menerangkan demikian terlepas dari pada kebenaran isi keterangan  tersebut.  Semua  akta  otentik mempunyai  kekuatan  pembuktian  materil ini  diserahkan  kepada  pertimbangan hakim.
Kekuatan  pembuktian  akta  Notaris
(otentik),  menurut  pasal  165  HIR  dalam
pasal 285 Rbg bahwa otentik sebagai akta partai, dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum (Notaris) mempunyai nilai kekuatan pembuktian:
1 Sebagai alat pembuktian yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna ( volledige bewijskracht) dan mempunyai kekuatan  pembuktian  yang  mengikat ( bindende bewijskracht):
a. Sempurna  dan  mengikat  sebagai bukti  terhadap  pihak-pihak  yang membuat akta.
b. Sempurna  dan  mengikat  kepada ahli waris kedua belah pihak
c. Dan  juga  kepada  setiap  orang yang mendapat hak dari pada akta tersebut
2 Dan  juga  sebagai  pembuktian  yang sempurna  tentang  segala  apa  yang disebut dalam akta:
a. Baik  mengenai  isi  materi  pokok soal yang tertuang didalamnya
b. Demikian  juga  tentang yang berupa pemberitahuan belaka yang ada  hubungannya  dengan  pokok persoalan
3 Merupakan kekuatan sebagai keterangan resmi dari seorang pejabat yang membuang akta tersebut tentang:
a. Apa  yang  dialami  si  pejabat  tadi pada  waktu  pertumbuhan  akta, baik  tentang  kebenaran  pihak- pihak yang menghadap kepadanya, serta apa yang diucapkan pihak-pihak yang menghadap itu.
b. Dianggap  benar  oleh  hakim  dan terhadap  semua  orang  tentang
tanda tangan dan tanggal
pembuatan surat akta otentik tadi
Sifat  kesempurnaan  akta  Notaris (otentik) dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. a)  Sifat  kesempurnaan  itu  tidak
merupakan  alat  pembuktian  yang mempunyai kekuatan yang memaksa ( dwingende bewijskracht .  b)  Sifatnya  juga
tidak  merupakan  alat  pembuktian yang  mempunyai  kekuatan  yang menentukan ( bersissende bewijskracht) .
2. Akan  tetapi  sifat  sempurnanya  itu tidak  memerlukan  pengakuan  dari pihak-pihak  yang  bersangkutan supaya akta itu mempunyai
kekuatan  yang  sempurna.  Sebab itu  jika  pihak  lawan  hendak melumpuhkan akta otentik mengenai  kepalsuan  isi  dan  tanda tangan,  maka  untuk  itu  orang tersebut  harus  melakukan  dengan tuduhan  dakwaan  pemalsuan  surat kepada kejaksaan.
3. Kesempurnaan akta otentik
selamanya  dianggap  benar  sampai ada  bukti  lawan  yang  dapat melumpuhkannya. Pelumpuhan dengan bukti lawan itu dipikulkan kepada  pihak  yang  melakukan perlawanan tadi, sehingga
misalnya:  kalaupun  seseorang  itu mempunyai  akta  tetapi  dapat dilumpuhkan  pihak  lawan,  maka surat akta tadi dianggap tidak ada.

## C.  Peranan  dan  Fungsi  Akta  Notaris Dalam  Hubungan  Perdata  Subjek Hukum
Membicarakan peran dan fungsi tidak terlepas  dari  kegunaan  dan  manfaat  dari akta  Notaris  di  dalam  masyarakat. Hubungan anggota masyarakat antara satu dengan  yang  lain,  baik  antar  subejk hukum  (manusia  dan  badan  hukum  ) dengan  yang  lainnya.  Dalam  hal  ini dilihat  khusus  hubungan  subjek  hukum secara  perdata,  bukan  secara  publik  yang bersifat kenegaraan atau umum.
Kepentingan  hukum  subjek  hukum (manusia  dan  badan  hukum)  harus dijamin atas dasar ketentuan keperdataan. Karena  badan  hukum  ataupun  manusia selalu  mengikatkan  diri  dalam  suatu persetujuan  atau  perjanjian.  Misalnya dalam  dunia  perdagangan  selalu  terjadi hutang  piutang,  jual  beli  dan  sebagainya. Contoh  yang  sering  terjadi  adalah  A berhutang  uang  pada  B  dengan  memakai jaminan,  untuk  perikatan  ini  mereka sepakat  menuangkan  hutang  piutang tersebut  ke  dalam  akta  Notaris  agar menjadi  otentik.  Demikian  juga  dengan jual beli, dapat dimintakan kepada Notaris untuk  dibuat  akta  jual  beli  tersebut  dan sebagainya.
Contoh-contoh di atas dapat dikatakan  adanya  hubungan  perdata  antar subjek  hukum  (manusia  dan  badan hukum)  secara  perikatan  dan  dituangkan ke  dalam  akta  Notaris,  sehingga  menjadi dasar  pembuktian  dari  pada  yang  telah para  pihak  perbuat,  perjanjian  dan ditetapkan  atas  kepentingan  masing- masing.
Hubungan-hubungan  perdata  antar subjek  hukum  yang  dituangkan  ke  dalam akta  Notaris  (otentik)  inilah  yang  penulis maksudkan  akan  berperan  dan  berfungsi di  masyarakat.  Hal  ini  menunjukkan dinamika suatu masyarakat dalam melakukan  hubungan  yang  satu  dengan yang  lain.  Karena  akta  Notaris  sebagai alat  bukti  yang  sah  dan  berkekuatan hukum,  maka  sudah  selayaknya  subjek hukum (orang dan badan hukum) mempergunakannya  untuk  menjamin  hak perdata  mereka,  setelah  terjadinya  suatu perjanjian tertentu antara subjek hukum.

## D. Analisa kasus
Kasus Posisi
Pengadilan  Negeri  Bukittinggi  telah memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor  13/PDT/G/1989/PN-BKT  antara H.Muchtar  sebagai  Penggugat,  lawan Armen  Effendi  bakar  dan  Havid  Dt. Manindih sebagai tergugat.
Pada  gugatan  tersebut,  penggugat menggunakan  surat  bukti  perjanjian pemborongan yang dilegalisir oleh Notaris  Pengganti  Burahim  Esde  tanggal 28  Juli  1986  dibawah  nomor  16217/1986 dan  perobahannya  yang  juga  dilegalalisir oleh  Notaris  Pengganti  Buharim  Esde pada  tanggal  29  Juli  1986  di  bawah nomor  16219/1986  (PI)  dan  surat  bukti akte  Notaris  nomor  20  tanggal  5 November  1986  yang  dibuat  di  hadapan Notaris Ny. Julinar Idris, SH (PII)
Terhadap  surat  bukti  tersebut,  salah satu  petitum  gugatan  Penggugat  (Petitum No.2),  Meminta  kepada  Majelis  Hakim mensyahkan surat bukti yang dilegalisir di
hadapan Notaris Pengganti Burahim Esde, SH (PI).
Adapun gugatan yang diajukan Penggugat sebagai berikut:
Bahwa antara Penggugat dan Tergugat  pada  tanggal  28  Juli  1986  telah mengadakan perjanjian pemborongan toko  bertingkat  yang  terletak  di  jalan syech Bantam Kotamadya Bukittinggi.
Bahwa jumlah harga borongan tersebut adalah sebesar Rp. 192.000.000,- (Seratus  sembilan  puluh  dua  juta  rupiah) untuk 10 (sepuluh) buah toko bertingkat.
Untuk membiayai pembangunan toko tersebut  mendapat  pinjaman  dari  bank yang diusahakan oleh Tergugat I. Pelaksanaan  pekerjaannya  sampai  selesai 100% selama 240 hari kalender, terhitung sejak  tanggal  I  menerima  pembayaran uang muka dan surat jaminan bank (Bank Garansi)  sebagai  jaminan  pembayaran dari  Penggugat  sebagai  Pihak  Pertama yang memborongkan pekerjaan.
Atas  usaha  tergugat  I,  Penggugat mendapat  kredit  dari  PT.  Bank  Nasional Bukittinggi dengan surat utang Nomor 20 yang dibuat di hadapat Notaris Ny. Julinar Idris, SH pada tanggal 6 November 1986, adapun  kredit  yang  Penggugat  peroleh sebesar  Rp.  67.500.000,-  (  enam  puluh tujuh  ribu  lima  ratus  ribu  rupiah)  untuk pembangunan 3 buah petak toko bertingkat.
Sebagai  jaminan  utang  Penggugat kepada  Bank  nasional,  Penggugat  telah menyerahkan  secara  P.E.O  ( fiduciare Eigendom Overdracht) ketiga toko
tersebut  yaitu  toko  yang  terletak  di  jalan syech bantam No. 16B, 16C dan 20.
Terhadap perjanjian
tersebut Penggugat  telah  memenuhi  kewajiban menyerahkan  toko  kepada  Tergugat  yaitu toko  No.  16B  dan  16C,  sedangkan  toko No. 20 tetap dikuasai oleh tergugat walau perjanjian telah habis masa kontraknya.
Tiba-tiba  pada  tanggal  24  Juli  1987 tanpa  diduga  oleh  Penggugat  toko  No  20 oleh  Juru  Sita  Pengganti  Pengadilan
Negeri Bukittinggi melakukan
pengosongan  terhadap  toko  No.  20  dan menyerahkan toko No. 20 tersebut kepada tergugat II, dasar penyerahan adalah:
Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri  Bukittinggi  dalam  perkara perdata No. 69/B.Q/1981/PN-BKT dan keputusan pengadilan Tinggi DBP No. 25/B/Q/1983 PT  PDG  dan  keputusan  Mahkamah Agung RI reg No. 75/K/PDT. 1984.
Terhadap putusan tersebut Penggugat mengajukan  bantahan  akan  tetapi  Juru Sita  Pengadilan  negeri  Bukittinggi  tetap melaksanakan eksekusinya.
Atas  tindakan  pengadilan  Negeri Bukittinggi
Penggugat mengadukan permaslahannya  kepada  bapak  Ketua mahkamah  Agung  RI  di  Jakarta  dan bapak Ketua Pengadilan Tinggi di Padang kemudian  pada  tanggal  27  November 1987  Juru  Sita  Pengadilan  Negeri Bukittinggi  mencabut  pembatalan  Berita Acara Pengosongan/penyerahan yang dilaksanakan  oleh  Juru  Sita  Pengganti Pengadilan  Negeri  Bukittinggi  tertanggal 28  Januari  1987  terhadap  toko  syech Bantam No. 20 dan terhadap toko No. 20
tersebut statusnya keadaan sebelum adanya perkara.
Atas  perintah  mahkamah  Agung  RI terhadap  pencabutan/pembatalan  berita Acara pengosongan/penyerahan yang dilaksanakan  oleh  Juru  Sita  Pengadilan negeri  Bukittinggi,  Tergugat  II  tidak bersedia keluar/mengosongkan toko bahagian  bawah  yang  dikuasai  dengan alasan  ia  tidak  serta  dalam  perjanjian pemborongan tanggal 29 Juli 1986.
Akibat  tidak  diserahkannya  toko tersebut  tergugat  I  selaku  pemborong tidak  dapat  membongkar  toko  yang  lama untuk  dibangun  toko  yang  baru  dan  pada tanggal  29  Juli  1986  tergugat  II  telah menyetujui  serta  menyerahkan  kepada tergugat  !  dengan  surat  pernyataan tertanggal  29  Juli  1986  yang  antara  lain isinya sebagai berikut :
a. Tergugat  II  menyetujui  perjanjian yang telah dibuat antara
Penggugat  dan  tergugat  I  tanggal 28 Juli 1986.
b. Bahwa  dengan  persetujuan  itu, maka  dengan  sendirinya  Tergugat II  telah  termasuk  selaku  pihak pertama  dari  surat  perjanjian tanggal  28  Juli  1986  tersebut  di atas.
Walaupun telah adanya surat perjanjian  tersebut  dan  instruksi  dari Mahkamah Agung RI agar eksekusi  yang telah  dilaksanakan  di  batalkan,  namun kenyataan    toko  No.  20  tersebut  tetap dikuasai oleh Penggugat II.
Dengan  tidak  diserahkannya  toko oleh tergugat I maupun tergugat II kepada
Penggugat  (toko  No.  20)  sesuai  dengan perjanjian  kontrak  bangunan  tanggal  28 Juli  1986  dan  perubahannya  tanggal  29 Juli  1986  adalah  merupakan  suatu wanprestasi  sehingga  dapat  menimbulkan kerugian  suatu  wanprestasi  sehingga dapat menimbulkan kerugian pada Penggugat sebesar Rp. 10.000.000,- sejak bulan  Juni  1987  sampai  bulan  November 1989  ditambah  Rp.  4.000.000,-  setiap tahunnya  sampai  Tergugat  –  tergugat menyerahkan  toko  bertingkat  jalan  syech Bantam  No.  20  Bukittingi  kepada Penggugat,  maka  Penggugat  dalam  salah satu  petitum  gugatannya  meminta  kepada Majelis  Hakim  menyatakan  syah  kontak perjanjian  pemborongan  yang  dilegalisir oleh  Notaris  Pengganti  Burahim  Esde pada  tanggal  28  Juli  1986  di  bawah  No. 16217/1986  dan  perobahannya  yang  juga dilegalisird oleh Notaris pengganti
Buharahim  Esde  pada  tanggal  29  Juli 1986 di bawah No. 16219/1986 (petitum) No. 2.
Terhadap  tergugat  tersebut  telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri
Bukittinggi  pada  tanggtal  29  Oktober 1990  yang  amarnya  berbunyi  sebagai berikut:
DALAM KOMPENSI:
DALAM EKSEPSI:
- Menolak eksepsi Tergugat I
- Menerima  eksepsi  tergugat  II sebagian
- Menyatakan gugatan terhadap Penggugat  II  tidak  dapat  diterima ( nebis in indem) DALAM POKOK PERKARA
- Mengabulkan  gugatan  Penggugat masuk sebagian;
- Menyatakan perjanjian
pemborongan  pembangunan  toko, kontrak No 16217.1986 tertanggal 28  Juli  1986  dan  perobahannya tertanggal 29 Juli 1986 adalah sah.
- Menghukum  tergugat  I  untuk menyerahkan  3  petak  toko  jalan syech  Bantam  No.  16B,  16  C  dan
No. 20 Bukittinggi kepada
Penggugat sejak bulan Juli 1987; - Menyatakan bahwa perbuatan tergugat I yang tidak mau menyerahkan  toko  Jalan  Syech
Bantam No. 20 Bukittinggi kepada penggugat adalah merupakan perbuatan wanprestasi; - Menghukum  Tergugat  I  untuk menerima uang perlunasan kontrak  perjanjian  pemborongan dari Penggugat;
- Menolak gugatan selebihnya. DALAM REKONPENSI
- Menyatakan  gugatan  rekonpensi penggugatan  rekonpensi/Tergugat I konpensi di tolak seluruhnya. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI
- Membebankan biaya perkara kepada Tergugat I konpensi/Penggugat rekonpensi biaya perkara sebesar Rp.
114.500,-  (seratus  empat  belas ribu lima ratus rupiah)
Terhadap  putusan  Pengadilan  Negeri Bukittinggi Tergugat-tergugat mengajukan banding, tertanggal 8
November  1990  dan  Pengadilan  Tinggi Padang telah menjatuhkan putusan tertanggal 20 Agustus 1991.
Yang  amarnya  berbunyi  sebagai berikut:
Pengadilan Tinggi:
- Menerima permohonan akan
pemeriksaan dalam peradilan tingkat  banding  yang  diajukan
oleh  kedua  belah  pihak  dalam perkara ini.
- Menguatkan  putusan  Pengadilan negeri  Bukittinggi  tanggal  29 Oktober Perdata No. 13/PDT.G/1989/PN.BKT,  dalam perkara  antara  kedua  belah  pihak yang  dimohonkan  pemeriksaan dalam tingkat banding;
- Menghukum para tergugat- Terbanding/Pembanding untuk
membayar  biaya  perkara  dalam tingkat  banding  yang  sampai  hari ini berjumlah Rp. 10.000; (sepuluh ribu rupiah)
Atas  putusan  –  putusan  Pengadilan Tinggi padang tersebut tergugat
menngajukan kasasi ke Mahkamah Agung tertanggal  10  Oktober  1991  dan  5 November  1991  dan  oleh  Mahkamah Agung  dijatuhkan  Putusan  pada  tanggal 28  september  1993  yang  amarnya berbunyi sebagai berikut:
Mahkamah Agung:
Menyatakan, bahwa permohonan kasasi dari Pemohon kasasi II : Havid DT. Manindih tersebut tidak dapat menerima;
Menolak  permohonan  kasasi  dari pemohon  kasasi  I  ARMEN  EFENDI BAKAR  DAN  Permohon  kasasi  III  :  H. MUCHTAR TERSEBUT:
Menghukum Pemohon kasasi I,II dan III  untuk  membayar  biaya  perkara  dalam tingkat  kasasi  ini  ditetapkan  masing  – masing  Rp.  20.00,-  (dua  puluh  ribu rupiah).
Dari  putusan  Pengadilan  Negeri, Pengadilan  Tinggi,  Mahkamah  Agung
dapat diambil catatan terhadap surat bukti yang  menggunakan  akta  Notaris  sebagai berikut:
Surat  bukti  PI  yang  merupakan perjanjian  pemborongan  yang  dilegalisir oleh  Notaris  Pengganti  Burahim  Esde dinyatakan  sah  oleh  putusan  Pengadilan Negeri Bukittinggi yang dikuatkan
Pengadilan Tinggi dan Mahkamah
Agung.
Adapun petitum berupa hukum Pengadilan  Negeri  Bukittinggi  karena surat  bukti  P  I  dikuatkan  surat  bukti  T  I. IV  dan  T  II.  IV  yang  merupakan perjanjian pemborongan antara Penggugat dengan  Tergugat  (sama  dengan  surat dengan  bukti  mPenggugat  I)  di  samping itu Tergugat tersebut, sedangkan terhadap surat  bukti  P  II  merupakan  surat  bukti pendukung  untuk  menguatkan  surat  bukti PI  maka  terhadap  surat  PII  ini  yang  juga merupakan
akta Notaris keabsahannya/kekuatannya tidak dipermasalahkan dalam putusan Pengadilan  Negeri  maupun  Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.

## SIMPULAN DAN SARAN
Setelah  membahas  permasalahan- permasalahan  yang  ada  dalam  penelitian ini,  maka  penulis  mengambil  kesimpulan sebagai berikut:
1 Peranan  dan  fungsi  akta  Notaris terhadap  hubungan  hukum  antar subjek  hukum  (orang  dan  badan hukum)  adalah  untuk  mensyahkan secara  formal  isi  (materi)  yang diperjanjikan  atas  dasar  kepentingan pihak  –  pihak,  sehingga  memiliki
fungsi mempertegas hubungan hukum yang berkaitan dengan hak, kewajiban dan  tanggung  jawab  para  pihak  yang tertera  dalam  suatu  akta  otentik (Notaris).
2 Kekuatan  hukum  akta  Notaris  apabila dipergunakan sebagai alat pembuktian dalam  perkara  perdata  adalah  sebagai bukti  yang  sempurna  ataupun  formal untuk  mendukung  keterangan  saksi, sepanjang  para  pihak  yang  tertera dalam suatu akta notaris tersebut sadar dan tanpa paksaan pada saat pembuatan akta dan tidak ada pembatalan  oleh  para  pihak,  maka Notaris  tersebut  menjadi  alat  bukti yang  sempurna  atau  formal,  sehingga tidak  dapat  dikesampingkan  pada forum peradilan perkara perdata.
3 Tanggung  jawab  seorang  Notaris  atas kerugian  yang  diderita  oleh  kliennya apabila  karena  kelalaiannya  seorang klien  dirugikan  maka  Notaris  yang bersangkutan karena kelalaiannya dapat dituntut ganti rugi seperti dalam hal  batalnya  sesuatu  akta  dapat menimbulkan  kerugian  pada  orang- orang  yang  bersangkutan,  dan  itu dapat  memberikan  peluang  kepada mereka itu untuk menuntuk ganti rugi kepada  Notaris  yang  bersangkutan karena  kelalaiannya,  bukan  karena perbuatan  melawan  hukum  ( onrech matige  daad) .  Dalam  hal  ini  Notaris, karena  ketentuan  yang  tersebut  dalam peraturan  jabatan  Notaris  sendiri mempunyai pertanggung jawaban
keperdataan ( civielrechttelijk verantwoordelijkheid) .
4 Peranan  Notaris  dalam  pembuatan akta  baik  di  dalam  teori  hukum maupun  praktek  adalah  Notaris  juga ditugaskan untuk melakukan pendaftaran  dan  mensyahkan  surat- surat/akta-akta  yang  dibuat  di  bawah tangan.  Selain  itu  Notaris  berperan juga  memberikan  nasehat  hukum  dan menjelaskan mengenai undang- undang  kepada  pihak-pihak  yang bersangkutan  dan  datang  menghadap kepada  Notaris  untuk  membuat  suatu perjanjian  tertentu  dengan  pihak  lain. Secara praktek tindakan harus menjadi penasehat  para  kliennya  secara  tidak mutlak.
Adapun  yang  menjadi  saran-saran ataupun usul dari penulis tentang pembahasan  penelitian  ini,  khususnya yang  berkaitan  dengan  akta  otentik (Notaris) adalah sebagai berikut:
1. Akta  Notaris  (otentik)  sebagai  alat pembuktian  yang  sempurna  harus tetap menjadi pedoman dasar mengadili  oleh  para  hakim  dan rujukan  bagi  bagi  para  pihak  dalam menyelesaikan silang sengketa perdata.  Karena  apa  yang  tertera  di dalam  akta  otentik  (Notaris)  tersebut merupakan  catatan  resmi  tentang perbuatan,  perjanjian  dan  ketetapan yang  diajukan  para  pihak,  kemudian hal itu disahkan, disaksikan dihadapan  pejabat  Notaris  atas  dasar keinginan mereka.
2. Hendaknya para catur wangsa
(hakim,  jaksa,  pengacara,  polisi  dan Notaris) benar-benar meneliti keabsahan  hukum  suatu  akta  otentik
(Notaris) dalam mempergunakan akta
Notaris  yang  ada  pada  suatu  silang sengketa.
3. Sebaiknya akta Notaris dalam pembuatannya harus memperinci secara  jelas  segala  peristiwa  hukum yang terjadi sehingga tidak menimbulkan  kekaburan  bagi  akta tersebut  sehingga  hakim  mengalami kesulitan  dalam  menilai  isi  akta tersebut.

## UCAPAN TERIMAKASIH
Puji  dan  Syukur  penulis  ucapkan  ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan  Rahmat  dan  Karunia-Nya,
sehingga akhirnya penulis dapat
menyelesaikan  penulisan  karya  ilmiah  ini yang  berjudul:  “KEKUATAN  AKTA NOTARIS  DALAM  MENJAMIN  HAK KEPERDATAAN ”
Penulis  menyadari  bahwa  tanpa bantuan dan dorongan dari berbagai pihak tidak  mungkin  karya  ilmiah  ini  dapat diselesaikan.  Oleh  karena  itu  pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:
1. Bapak  Dr.  Eviandi  Ibrahim  S.H., M.Hum selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Putri Maharaja
Payakumbuh
2. Seluruh  rekan-rekan  Dosen  Sekolah Tinggi  Ilmu  Hukum    Putri  Maharaja yang  tidak  dapat  penulis  sebutkan satu-persatu.

## DAFTAR PUSTAKA
Ardiwilaga,  Roestandi,  1962, “Hukum Agraria Indonesia Dalam Teori dan Praktek” , NV, Mas Baru, Bandung.
Abdulrrahman, 1978, “Kedudukan Hukum Adat Dalam Rangka
Pembangunan” ,  Cet.  ke  I,  Alumni Bandung.
Bahri,  Syamsul,  1981, “Pelestarian Tanah Ulayat Dengan Model Suku” , Unand Press.
_____________ , 1982, “Pendaftaran Tanah  Ulayat,  Transaksi  dan  Hak Pertanggungan Atas Tanah” ,
Unand Press.
_____________,  1987, “Hukum  Agraria Indonesia  Selayang  Pandang” ,
Unand Press.
_____________,  1987, “Beberapa  Aspek Hukum  Adat  Yang  Berpengaruh Terhadap  Pendaftaran  Tanah” ,
Disertasi, KPK, UGM-USU,
Medan.
Boerhan,  Boerma  dkk,  1983, “Tanah Ulayat  Dalam  Pembangunan” , Unand Press.
Darus, Mariam, 1989, “Perjanjian Kredit Bank” ,  Cet.  ke  empat,  Alumni Bandung.
_____________, 1991, “Bab-Bab
Tentang Kreditetverband Gadai dan fiducia” ,  Citra  Aditya  Bandung, Bandung.
Effendi  Syofyan,  1984, “Hukum  Agraria di  Indonesia,  Kumpulan  Lengkap Undang-Undang  dan  Peraturan” , Jilid 1-9, Ghalia Indonesia.
Harsono,  Boedi,  1970, “UUPA  Sejarah Penyusunan
Isi dan Pelaksanaannya” ,  Jilid  ke  dua, Jembatan Jakarta.
_____________,  1976, “BPHN,  Seminar
Hukum Adat dan Pembinaan
Hukum  Nasional” ,  Cet.  ke  satu, Bina Cipta Bandung.
_____________,  1988, “Hukum  Agraria
Indonesia Himpunan Peraturan Hukum  Tanah” ,  Cet  ke  delapan, Jembatan. Hakimi, Idrus, 1988, “Adat  Alam Minangkabau” , CV. Rosda,
Bandung.
Kode Etik..Notaris.