Jurnal Interpretasi Hukum |ISSN: 2746-5047 Vol. 2, No. 2 – Agustus 2021, Hal.403-408 | Tersedia online di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI : https://doi.org/10.22225/juinhum.2.2.3449.403-408

## PROSES PENANGGUHAN PENAHANAN DENGAN JAMINAN PADA TINGKAT PENYIDIK BERDASARKAN PASAL 31 KUHAP
I Made Arya Kusuma Winata, I Nyoman Gede Sugiartha & I Made Minggu Widyantara Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia madearyakusumawinata@gmail.com, nyomansugiartha14@gmail.com, mademinggu21@gmail.com

## Abstrak
Hukum  bukanlah  sekedar  pedoman  untuk  dilihat  dan  dibaca  atau  diketahui  saja,  melainkan  untuk dilaksanakan  dan  ditaati,  dari  segala  peraturan  hukum  adalah  bersifat  mengatur  dan  memaksa  anggota masyarakat untuk patuh mentaatinya, sehingga keseimbangan tiap-tiap hubungan dalam masyarakat dapat dicapai.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisa  syarat  dan  prosedur  yang  harus  dipenuhi pemohon agar  dapat  dilakukannya  penangguhan  penahanan  dan dasar  pertimbangan  bagi penyidik  untuk menangguhkan  penahanan dengan  jaminan.  Penelitian ini menggunakan  metode  normatif  pada  peraturan perundang-undangan, teori hukum dan pendapat sarjana. Dari penelitian ini ditemukan bahwa persyaratan dan  prosedur  yang  harus  dipenuhi  pemohon  agar  dapat  dilakukan  penangguhan  dan  penahanan  adalah penahanan harus ditetapkan oleh instansi Kepolisian yang menahan dan dasar pertimbangan bagi penyidik untuk menangguhkan penahanan dengan jaminan adalah Pasal 31 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Kata kunci: Penahanan, Penangguhan, Penyidik, dan Pasal 31 KUHP

## Abstract
Law  is  not  just  a  guide to  be  seen  and  read  or known,  but  to  be  implemented  and  obeyed,  of  all  legal regulations are of a regulatory nature and force members of society to obey them, so that the balance of every relationship in society can be achieved. The purpose of this research is to analyze the requirements and procedures that must be met by the applicant in order to carry out a suspension of detention and the basis  for  the  investigators  to  suspend  detention  on  bail.  This  research  uses  normative  methods  in statutory  regulations,  legal  theory  and  undergraduate  opinion.  The  researcher  found  out  that  he requirements  and  procedures  that  must  be  fulfilled  by  the  applicant  in  order  for  a  suspension  and detention to be carried out are that detention must be determined by the detaining Police agency and the basis for consideration for investigators to postpone detention on guarantee is Article 31 paragraph (1) of Law No. 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Law.
Keywords: Suspension, Detention, and Investigators

## I. PENDAHULUAN
Indonesia  adalah  Negara  yang  berdasarkan  hukum,    hal  ini  diartikan  bahwa  pemerintah  dan lembaga  negara  harus  dapat  dipertanggung  jawabkan  secara  hukum  ( Kansil,  2007:22 ).  Negara hukum  dalam  arti  luas  dapat  dikatakan  sebagai  negara  hukum  dalam  arti  materiil  yang  tidak sekedar  melindungi  segenap  bangsa  Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah  Indonesia,  namun negara  hukum  juga  harus  memajukan  kesejahteraan  umum  dan  mencerdaskan  kehidupan bangsa.
Hukum  dapat digolongkan  menjadi beberapa bagian  yang  didasarkan pada sumbernya, berlakunya, tempat berlakunya, waktu berlakunya, cara mempertahankannya, sifat serta isi yang ada  di  dalamnya.  Saat  ini  dimasyarakat  hukum  yang  paling  menonjol  dilihat  dari pelaksanaannya  adalah  hukum  pidana  yang  dengan  mekanisme  formal  hukum  acara  pidana. Namun  pada  pelaksanaannya  hukum  acara  pidana  terdapat  dilema  yang  tampak  bertentangan dengan  penegakan  HAM  yaitu  penahanan  terhadap  oknum  warga  negara  yang  disangka  atau
didakwa telah melakukan tindak pidana. Yang terpenting dari segala hukum ialah penggolongan hukum  berdasarkan  isinya,  yaitu  hukum  privat  dan  hukum  publik.  Penahanan  merupakan penempatan  tersangka  atau  terdakwa  yang  hanya  boleh  dilakukan  oleh  penyidik,  penuntut umum  dan  hakim.  Untuk  menjaga  agar  tidak  merugikan  karena  adanya  kemungkinan  untuk ditahan  cukup  lama  maka  dalam  hukum  acara  pidana  diatur  suatu  ketentuan  bahwa  tersangka atau terdakwa dapat memohon penangguhannya untuk ditangguhkan ( Berutu, 2017: 82-92 ). Menurut  Pasal  1  Angka  21  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP), penahanan  adalah  ditempatkannya  tersangka  atau  terdakwa  di  tempat  tertentu  oleh  penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam  undang-undang  ini.  Status  tahanan  sering  menjadi  berkepanjangan  karena  proses pemeriksaan  di  pihak  kepolisian  masih  berjalan.  Disebutkan  bahwa  Penangguhan  tahanan tersangka  atau  terdakwa  dari  penahanan  yaitu  mengeluarkan  tersangka  atau  terdakwa  dari penahanan sebelum masa atau waktu penahanannya berakhir ( Harahap, 1988 ).
Penangguhan ini diatur dalam pasal 31 KUHAP. Bunyi pasal 31 KUHAP, adalah bahwa atas  permintaan  tersangka  atau  terdakwa,  penyidik  atau  penuntut  umum  atau  hakim,  sesuai dengan  kewenangan  masing-masing,  dapat  mengadakan  penangguhan  penahanan  dengan  atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang berdasarkan syarat yang ditentukan ( Giraldo, 2020:1 ) . Sesuai  pasal  31  tersebut  dapat  ditarik  pengertian  bahwa  penangguhan  tahanan  tersangka  atau terdakwa  dari  penahanan  sebelum  batas  waktu  penahanan  berakhir,  namun  pelaksanaan  dari penahanan  masih  harus  dijalani  tersangka  atau  terdakwa  ditangguhkan,  sekalipun  masa penahanan  yang  diperintah  kepadanya  belum  habis.  Dengan  adanya  penangguhan  penahanan seorang tersangka atau terdakwa dikeluarkan dari tahanan pada saat masa tahanan yang sah dan resmi  sedang  berjalan  atau  belum  berakhir.  Terkait  dengan  jaminan,  KUHAP  menjelaskan jaminan  itu  dapat  berupa  uang  atau  jaminan  orang,  namun  besaran  uang  jaminan  untuk mendapatkan  penangguhan  penahanan  tidak  diatur  baik  didalam  KUHAP  maupun  peraturan pelaksanaan lainnya. Fenomena   yang   terjadi   bahwa   tersangka   atau   terdakwa   sulit untuk mendapatkan  penangguhan      penahanan      bahkan      hanya      orang-orang  tertentu  saja  yang mendapatkan penangguhan dengan jaminan uang.  Besaran uang jaminan  bervariasi tergantung berapa  besar  kerugian  negara  yang  ditimbulkan  akibat  perbuatan  itu,  disamping  itu  juga  uang jaminan tidak dikembalikan kepada tersangka atau terdakwa.
Implementasi  pasal  31  KUHP  Tentang  Penangguhan  Penahanan  Dengan  Jaminan  atau Tanpa  Jaminan  memberikan  peluang  bagi  para  pemohon  untuk  mengajukan  penangguhan penahanan  kepada  hakim  ( Hafid,  2010 ).  Dalam  pemberian  jaminan  orang  untuk  penangguhan penahanan  ini,  harus  menyertakan  identitas  orang  yang  menjadi  jaminan  agar  apabila  tahanan tidak kembali lebih dari 3 bulan maka orang yang menjadi jaminan harus menanggung prosedur yang  telah  ditetapkan  ( Auliani,  2017 ).  Tapi  dalam  proses  penangkapan  tahanan  tentunya  tidak luput  dari  yang  namanya  problematika.  Problematika  ini  muncul  akibat  adanya  pasal  31 KUHAP  yang  masih  memberikan  peluang  untuk  melakukan  penangguhan  penahanan  yang dapat memperngaruhi proses penangkapan itu sendiri ( Hasriady & Djanggih ).

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  termasuk  dalam  jenis  penelitian  hukum  normatif  yang  bersifat  penjelajahan (ekspolaritas)  dengan  menggunakan  bahan-bahan  kepustakaan  sebagi  sumber  data  penelitian. Pendekatan  masalah  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  yuridis  normatif yang  dilakukan  dengan  mempelajari  teori-teori,  konsep-konsep,  serta  peraturan  yang  berkaitan dengan  permasalahan.  Analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  analisi kualitatif  dengan  menggunakan  metode  penguraian  deskritif  analitis,  dimana  menurut Ariandi (2018:1) metode tersebut  menguraikan  data yang  diperoleh  dan  menghubungkannya satu sama lain untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat umum.

## III. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN
1. Persyaratan dan Prosedur yang Harus Dipenuhi Pemohon Penangguhan Penahanan Dalam  Pasal  31  KUHAP,  Penahanan  atas  diri  tersangka/terdakwa  dapat  ditangguhkan pelaksanaannya  oleh  peyidik.  Penuntut  umum  atau  Hakim  yang  menahannya  sesuai  dengan kewenangan  masing-masing.  Penangguhan  penahanan  dilakukan  dengan  jaminan  uang  atau orang  atau  tanpa  jaminan  sama  sekali.  Syarat  penangguhan  penahanan  harus  ditetapkan  oleh instansi  Kepolisian  yang  menahan,  tahanan  yang  bersangkutan  menyatakan  kesediaan  untuk menaati,  baru  kemudian  instansi  Kepolisian  yang  berwenang  memberi  penangguhan.  Masa penangguhan  penahanan  itu  tidak  termasuk  masa  status  tahanan,  oleh  karena  itu  tidak dipotongkan dalam hukuman yang dijatuhkan.
Dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Undang- Undang Hukum  Acara  Pidana  diatur  bahwa  dalam  permintaan  penangguhan  penahanan,  ada  jaminan yang  disyaratkan  yang  bisa  berupa:  Jaminan  uang  (Pasal  35)  dimana  jaminan  uang  ini ditetapkan  oleh  pejabat  yang  berwenang  sesuai  dengan  tingkat  pemeriksaan  dan  disimpan  di kepaniteraan  pengadilan  negeri  dan  jaminan  orang  (Pasal  36)  dimana  orang  penjamin  bisa penasihat  hukumnya,  keluarganya,  atau  orang  lain  yang  tidak  mempunyai  hubungan  apa  pun dengan tahanan.
Disebutkan  bahwa  Penangguhan  penahanan  terjadi  karena  adanya  asas  praduga  tak bersalah. Terjadinya penangguhan penahanan seolah-olah  didasarkan pada bentuk kontrak atau perjanjian  dalam  hubungan  perdata.  Itu  sebabnya  cenderung  untuk  mengatakan  terjadinya penangguhan  penahanan  berdasarkan  perjanjian  antara  orang  tahanan  dengan  pihak  instansi yang menahan ( Nurhasan, 2017:205-215 ).
Hakim  menentukan  apabila  ada  alasan  untuk  dapat  memberikan  penangguhan penahanan  dengan  ditentukan  syarat-syaratnya  adalah    Terdakwa  harus  bersedia  ditahan  kalau perintah  penundaannya  dicabut;  dan  Terdakwa  harus  bersedia  ditahan  kalau  ia  dalam  waktu penangguhan penahanan itu melakukan suatu perbuatan pidana yang ditentukan dalam Pasal 62 ayat 2 HIR (Syarat Multak) serta  Terdakwa harus  menyerahkan uang tanggungan atau barang berharga kepada pengadilan yang mengadilinya ” (Syarat Fakultatif) ( Soesilo, 2013 ).
Pasal  31  KUHAP  tidak  mengatur  prosedur  penangguhan  penahanan,  pasal  ini  hanya mengatur adanya kewenangan untuk menangguhkan penahanan dengan atau tanpa uang jaminan atau  orang  dan  kewenangan  untuk  mencabut  penangguhan  penahanan.  Setelah  dikabulkannya penangguhan  penahanan  dengan  jaminan  uang  selanjutnya  diadakan  perjanjian  antara  pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dengan tersangka atau penasehat hukumnya beserta  syarat-syarat  yang  harus  dipenuhinya.  Instansi  atau  pejabat  yang  berwenang  dapat menetapkan jumlah besarnya uang yang harus dijadikan jaminan.
Penangguhan penahanan  di dasari atas hukum  yang diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UU No.  8  Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP)  yang  berbunyi,  Atas  permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim, sesuai dengan kewenangan masing-masing,  dapat  mengadakan  penangguhan  penahanan  dengan  atau  tanpa  jaminan  uang atau  jaminan  orang,  berdasarkan  syarat  yang  ditentukan,  (2)    Karena  jabatannya  penyidik  atau penuntut  umum  atau  hakim  sewaktuwaktu  dapat  mencabut penangguhan  penahanan  dalam  hal tersangka atau tersangka atau terdakwa melanggar syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
Mengenai  syarat  penangguhan  penahanan  pada  penjelasan  Pasal  31  ayat  (1)  KUHAP, tersangka/terdakwa  (1)  Wajib  lapor.  Wajib  lapor  merupakan  salah  satu  syarat  dalam penangguhan penahanan. Karena wajib lapor berhubungan  dengan penahanan, maka ini berarti orang  yang  diwajibkan  untuk  melapor  tersebut  adalah  tersangka  atau  terdakwa  untuk  melapor setiap hari, satu kali  dalam setiap tiga  hari atau satu kali seminggu,  dan sebagainya. (2) Tidak keluar  rumah.  Tersangka/terdakwa  tetap  untuk  berada  di  rumah  selama  masa  penangguhan penahanan  dengan  mengadakan  pengawasan  untuk  menghindarkan  segala  sesuatu  yang  dapat menimbulkan  kesulitan  dalam  penyidikan,  penuntutan  atau  pemeriksaan  di  sidang  pengadilan. (3)  Tidak  keluar  kota.  Tidak  dilakukan  pengawasan  langsung  pada  penahanan  kota,  namun mereka yang ditahan wajib melapor pada waktu-waktu yang telah ditentukan.

## 2. Pertimbangan Aparatur Penegak Hukum Ditingkat Penyidikan
Sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  31  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP) Tentang Penangguhan Penahanan, suatu penagguhan penahanan dapat dimohonkan oleh semua tersangka  atau  terdakwa  dengan  jalan  mengajukan  permohonannya  kepada  instansi  yang melakukan  penahanan  baik  instansi  kepolisian,  kejaksaan  maupun  pengadilan  yang  dalam  hal ini diwakili oleh hakim. Setelah permohonan tersebut diutarakan maka instansi yang berwenang mempertimbangkan apakah permohonan penangguhan penahanan dari tersangka atau terdakwa dikabulkan atau ditolak.
Aparatur  penegak  hukum  yang  menurut  hukum  mempunyai  suatu  kewajiban  untuk memberitahukan  serta  menjelaskan  hak-hak  tersangka  sebelum  menjalani  proses  hukum  acara pidana,  seringkali  mereka  cenderung  menghindari  kewajibannya  tersebut. b Cara  mereka menghindari  kewajibannya  tersebut  yakni  dengan  tidak  memberitahukan  sama  sekali  atau membodohi  tersangka  atau  terdakwa,  memberitahukan  namun  disertai  dengan  ancaman (menakut-nakuti)  dengan  cara  yang  tidak  simpatik,  memberitahukan  namun  disertai  dengan keterangan  yang berkesan  halus  namun tidak jelas. Aparat penegak  hukum  dalam  menegakkan hukum  tidak  terlepas  akan  suatu  faktor-faktor  yang  mempengaruhinya,  hal  tersebut  penting karena  dalam  menegakkan  hukum,  seorang  polisi  langsung  berhadapan  dengan  masyarakat, sehingga  dalam  menegakkan  hukum  kadang  polisi  selaku  aparat  penegak  hukum  mempunyai masalah  ataupun  dampak  positif  serta  negatif  dalam  menegakkan  suatu  norma  positif  di masyarakat.
Faktor  penegak  hukum  merupakan  salah  satu  faktor  yang  penting  serta  tidak  bisa diabaikan  begitu  saja,  sebab  pengabaiannya  faktor-faktor  yang  ada  menyebabkan  tidak tercapainya  penegakan  hukum  yang  diharapkan  sesuai  tujuan  hukum  tersebut.  Aparat  penegak hukum tidak boleh seenaknya untuk melakukan penahanan akan tetapi haruslah didasarkan pada pertimbangan  hukum  yang  jelas  atau  paling  tidak  sebagaimana  yang  diatur  dalam  peraturan perundang-undangan yang berlaku.  Penahanan dan penangguhan penahanan sudah diatur dalam Pasal  1  angka  21  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP)    bahwa  penahanan adalah  penempatan  tersangka  atau  terdakwa  ditempat  tertentu  oleh  penyidik  atau  penuntut umum  atau  hakim  dengan  penetapannya,  dalam  hal  menurut  cara  yang  diatur  dalam  undang- undang ini.
Tindakan  Penahanan  oleh  penyidik  dengan  pertimbangan  bahwa  penahanan  dilakukan terhadap  tersangka  dalam  hal  adanya  keadaan  yang  mengkhawatikan  bahwa  tersangka melarikan  did  atau  menghilangkan  barang  bukti.  Untuk  dapat  dilakukan  penahanan,  harus memenuhi  syarat–syarat  : “ Unsur  Subyektif  (Akan  melarikan  diri;  Akan  merusak  atau menghilangkan  barang  bukti;  mengulangi  tindak  pidana;  mempengaruhi  atau  menghilangkan saksi) dan  Unsur Objektif dimaana penahanan hanya dapat dilakukan atau dikenakan dalam hal tindak pidana yang diacamdengan hukuman penjara 5 tahun atau lebih; Tindak pidana terhadap pasal-pasal tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (4) KUHAP.
Kondisi dari tersangka atau terdakwa  juga perlu  diperhatikan  dari aspek  ekonomi agar nantinya  dapat  mencerminkfan  adanya  suatu  keseimbangan,  sebagai  contoh  misalnya  bagi tersangka  atau  terdakwa  yang  kurang  mampu  maka  penetapan  jumlah  uang  jaminannya  tidak terlalu besar begitu juga sebaliknya dengan tersangka/terdakwa yang kondisi ekonominya dapat dikatakan  berkecukupan  maka  jumlah  uang  jaminannya  nantinya  jangan  terlalu  ringan.  Pada dasarnya  disesuaikan  dengan  kondisi  yang  ada  dan  kondisi  kemampuan  ekonomi  dari tersangka/terdakwa  sangat  berperan  terhadap  kebijaksanaan  dari  pejabat  yang  menentukan besarnya uang jaminan penangguhan tersebut.
Besarnya  jumlah  uang  jaminan  yang  ditetapkan  dalam  penetapan  suatu  penangguhan penahanan  sepenuhnya  merupakan  kewenangan  dan  kebijaksanaan  dari  instansi  yang mengabulkan  penangguhan  penahanan  tersebut  dan  sudah  tentu  tidak  terlepas  dengan  adanya kesepakatan  antara  instansi  tersebut  dengan  pemohon  penangguhan  tersebut.  Dengan  tidak adanya  suatu  ketentuan  manapun  yang  mengatur  mengenai  penetapan  jumlah  uang  jaminan tersebut  maka  yang  terjadi  adalah  adanya  perbedaan  rasa  keadilan  dimana  dalam  kasus  yang
serupa  penetapan  jumlah  uang  jaminan  dapat  berbeda-beda.  Setelah  dilakukan  pertimbangan terkait  alasan-alasan  yang  dikemukakan  tersangka/terdakwa  dan  menetapkan  besarnya  jumlah uang  jaminan  dan  menentukan  syarat  yang  harus  dipenuhi  oleh  tersangka/terdakwa  maka instansi  yang  mengabulkan  suatu  permohonan  penangguhan  membuatkan  suatu  bentuk perjanjian penangguhan berupa berita acara penangguhan, surat perintah penangguhan  maupun penetapan penangguhan penahanan. ”
Selama  tersangka  atau  terdakwa  tersebut  mentaati  seluruh  syarat  atau  ketentuan penangguhan penahanannya maka secara materil dan yuridis uang jaminan tersebut masih milik tersangka/terdakwa  dengan  cara  menyetor  dan  menitipkannya  pada  kepaniteraan  Pengadilan Negeri  sehingga  secara  nyata  uang  tersebut  tidak  dapat  digunakan  selama  perjanjian penangguhan masih berlangsung. Uang jaminan penangguhan baru kembali secara riil ke tangan tersangka/terdakwa  setelah  perjanjian  penangguhan  penahanan  berakhir.  Akan  tetapi  jika tersangka/terdakwa  melanggar  syarat-syarat  yang  ditentukan  dalam  perjanjian  berupa  tindakan uang  jaminan  yang  dititipkan  di  kepaniteraan  Pengadilan  Negeri  dengan  sendirinya  menjadi milik  Negara  dan  disetorkan  ke  kas  Negara  oleh  panitera  bersangkutan.  Penyidik,  Penuntut Umum  dan  Hakim  berwenang  mengadakan  penangguhan  penahanan  atas  permintaan tersangka/terdakwa  baik  dengan  jaminan  uang  atau  orang.  Aparat  penegak  hukum  dilarang melakukan  penyiksaan,  pelecehan,  serta  perampasan  terhadap  tersangka  karena  tindakan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang merendahkan martabat manusia. ”

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Persyaratan dan prosedur yang harus dipenuhi pemohon agar dapat dilakukan penangguhan dan penahanan  adalah  dengan  wajib  lapor  dan  tidak  keluar  rumah  dan  kota.    Dalam  PP  No.  27 Tahun  1983  tentang  Pelaksanaan  KUHAP  diatur  bahwa  dalam  permintaan  penangguhan penahanan,  ada  jaminan  yang  disyaratkan  yang  bisa  berupa  jaminan  uang  (Pasal  35)  dan jaminan orang (Pasal 36).
Yang  menjadi  dasar  pertimbangan  bagi  penyidik  untuk  menangguhkan  penahanan dengan jaminan adalah Pasal 31 ayat (1)  UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum  Acara Pidana (KUHAP). Jaminan penangguhan penahanan terdapat dalam PP No. 27 Tahun 1983 tersebut ada di  dalam  Pasal  35  dan  Pasal  36  tentang  Pelaksanaan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara Pidana  sebagimana  terakhir  diubah  dengan  PP  No.  58  Tahun  2010.    Aparatur  penegak  hukum yang  menurut  hukum  mempunyai  suatu  kewajiban  untuk  memberitahukan  serta  menjelaskan hak-hak tersangka sebelum menjalani proses hukum acara pidana, seringkali mereka cenderung menghindari kewajibannya tersebut. ”
Dalam  memberikan  penangguhan  penahanan  hendaknya  pemerintah  atau  aparatur penegak  hukum  memberitahukan  serta  menjelaskan  hak-hak  tersangka  sebelum  menjalani proses  hukum  acara  pidana  dan  tidak  menghindari  kewajibannya  tersebut  yaitu  menjelaskan tentang  apa  saja  hak-hak  yang  dimiliki  oleh  tersangka/terdakwa  dan  tidak  memberitahukan dengan  disertai  ancaman  (menakut-nakuti)  dengan  cara  yang  tidak  simpatik.  Bagi  masyarakat hendaknya selalu mengikut aturan-aturan yang berlaku dalam menjalankan hidup bermasyarakat agar  tidak  terjerat  kasus  hukum.  Dan  untuk  pelaku  sebaiknya  mengikuti  prosedur  dan persyaratan  yang  berlaku  dalam  penangguhan  penahanan  dengan  jaminan  sehingga  secara materil  dan  yuridis  uang  jaminan  yang  disetor  dapat  kembali  setelah  perjanjian  penangguhan penahanan berakhir.

## 2. Saran
Besarnya  uang  jaminan  hendaknya  ditetapkan  sehingga  tidak  menimbulkan  salah  penafsiran. Untuk  aparatur  penegak  hukum  juga  sebaiknya  memberitahukan  serta  menjelaskan  hak-hak tersangka  sebelum  menjalani  proses  hukum  acara  pidana  dan  tidak  menghindari  kewajibannya tersebut yaitu menjelaskan tentang apa saja hak-hak yang dimiliki oleh tersangka/terdakwa dan tidak  memberitahukan  dengan  disertai  ancaman  (menakut-nakuti)  dengan  cara  yang  tidak simpatik.

## DAFTAR PUSTAKA
Auliani,  N.  (2017).  Kajian  Yuridis  Terhadap  Penangguhan  Penahanan  Dengan  Jaminan  Orang Berdasarkan Pasal 31 Kuhap. Lex Privatum , Vol.5 (7).
Ariandi.  (2018).  Tinjauan  Hukum  Peminjaman  Nama  Badan  Usaha  Cv  Dalam  Proses  Lelang Pengadaan Barang Dan Jasa. Jurnal Fatwa Hukum, Vol.1(1).
Berutu,  E.  S.  (2017).  Penangkapan  Dan  Penahanan  Tersangka  Menurut  Kuhap  Dalam Hubungannya Dengan Hak Asasi Manusia. Lex Crimen, Vol.6(6).
Giraldo, M. A. (2020). Kedudukan Penyidik Dalam Prapenuntutan Berdasarkan Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Lex Crimen, Vol.9(4).
Hafid,  N.  (2010). Implementasi  Pasal  31  Kuhap  Tentang  Penangguhan  Penahanan  Dengan Atau Tanpa Jaminan . Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Harahap, M. Y. (1988). Buku Teks Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP; Jilid I. Pustaka Kartini, Jakarta.
Hasriady,  M.,  &  Djanggih,  H.  (2021).  ProblematikaProses  PenahananDalam  Sistem  Peradilan Pidana. Kalabbirang Law Journal , Vol.3 (1).
Kansil, C. S. T (1989). Pengantar ilmu hukum dan tata hukum Indonesia. Balai Pustaka, Jakarta. Nurhasan.  (2017).  Keberadaan  Asas  Praduga  Tak  Bersalah  Pada  Proses  Peradilan  Pidana.
Jurnal Ilmiah Universitas Batam ,
Soesilo,  R.  (2013).  Buku  Teks  Kitab  undang-undang  hukum  pidana  (KUHP)  serta  komentar- komentarnya lengkap pasal d emi pasal. Politeia, Bogor.