## ZAKAT SEBAGAI INSTRUMEN FISKAL DALAM MENUTUPI GOVERMENT EXPENDITURE DI INDONESIA
Tsaniyatul Haliyah, Ridan Muhtadi, Gancar Candra Premananto Departemen Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Airlangga. Email: nianio.haliyah@yahoo.com ridanmuhtadi@gmail.com

## ABSTRACT
The potential of zakat which is large in the country up to now has not been utilized  by  the  Indonesian  government  to  improve  people's  welfare.  A  new strategy is needed so that the potential of zakat in Indonesia can be absorbed optimally and distributed according to sharia provisions and community needs. This study aims to try to offer an idea to make zakat as an instrument of fiscal policy in Indonesia, namely to enter zakat into the posture of the Indonesian state budget, the aim of  which is to optimize the absorption of zakat in the country  and  on  its  distribution  target.  The  strategy  that  the  authors  offer  to realize this is through reforming the regulatory aspects, making the structure and  position  of  a  more  strategic  zakat  institution,  namely  by  forming  a directorate general of zakat, and entering the state budget posture zakat, namely the zakat receipt post at the receipt of non-tax revenues, and zakat expenditure posts  are  in  the  state  expenditure  post  for  poverty  alleviation.  Therefore, political will is needed in order to realize zakat as an instrument of fiscal policy in Indonesia.
Keywords : Zakat, Fiscal Policy, Poverty, Regulation, State Budget, Political Will

## PENDAHULUAN
Dalam Islam dikenal Baitul Mal sebagai lembaga yang menjadi sentral pengaturan fiskal kenegaraan.  Baitul Mal berperan dalam mengatur penerimaan dan pengeluaran negara pada Masa Rasulullah dan dinasti pemerintahan Islam selanjutnya.  Konsep  Baitul  Mal  secara  umum  adalah  bagaimana  menjaga pengeluaran negara agar seimbang dengan pendapatan negara ( balanced budget ). Dalam sebuah riwayat, Qubaishah Ibnul Mukhariq pernah mendatangi Rasulullah SAW untuk mengadukan ajuan tentang bayaran diyat dan hutang. Rasulullah bersabda “tunggulah terlebih dahulu, sehingga zakat datang kepada kita” 1 . Dalam riwayat ini kita dapat mengetahui bahwa sikap Rasulullah adalah
1 Karim,Adiwarman  A.2004. Sejarah  Pemikiran  Ekonomi  Islam .Jakarta:PT  Grafindo Persaea,phlm.29
beliau  tidak  mengeluarkan  uang  negara  di  muka  sebelum  pemasukan  datang apalagi  sampai  melakukan  hutang.  Meskipun  dalam  Islam    hutang diperbolehkan namun tidak dianjurkan dalam Islam.
Dalam pengelolaan keuangan Negara, selain anti berhutang Rasulullah SAW  juga  menerapkan  kebijakan balanced  budget (keseimbangan  antara penerimaan dan pengeluaran). Dr. Abdullah Asy-Syaikh Mahmud Ath-Thahir pakar ekonomi Islam dari Universitas King Sau’ud dalam Muqadimah fi Iqtishaiyat Al-Maliyah  Al-Ammah menilai  bahwa  strategi balance  budget sudah  diterapkan pada masa Rasulullah SAW. Begitupun juga pada masa Umar bin Khattab (13- 23 H/634-644 M) dimana pada masa beliau keuangan publik diurus lebih serius 2 . Kekhalifahan memiliki buku induk yang mendata rencana anggaran, pemasukan dan pengeluaran negara yang dihitung tahunan seperti praktek yang kita saksikan dalam konsep APBN modern saat ini 3 .
Begitupun juga yang terjadi ketika masa kepemimpinan Umar Bin Abdul Azis (717-720H) kekhalifahan ‘pusing’ karena tidak menemukan orang miskin di negara Islam. Sebagaimana diriwayatkan Athiyah bin Qais, khalifah Umar Bin Abdul  Azis  memerintahkan  Abdul  Hamid  bin  Abdurrahman,  menteri  yang mengurus zakat kekhalifahan, yang tengah berada di Irak untuk membagikan harta kepada kaum miskin. Sebelumnya khalifah menemukan kelebihan harta di kas  negara.  Lantas  Abdul  Hamid  kerepotan,  “sesungguhnya  aku  telah membagikan gaji dan bagian harta itu kepada umat manusia. Tetapi di dalam Baitul Mal masih terdapat sisa”. Inilah yang menjadi salah satu catatan sejarah bahwa konsep kebijakan fiskal yang ada dalam Islam membawa kesejahteraan bagi umat manusia.
Konsep keuangan publik yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan  kekhalifahan  Islam  ini  sebenarnya  dapat  menjadi  pertimbangan  untuk diadopsi dalam sistem keuangan publik di negara kita. Dengan potensi zakat yang sangat besar yang dimiliki oleh negara kita, maka seharusnya negara tidak perlu berhutang untuk menutupi defisit APBN yang saat ini terjadi.
Zakat  memiliki  peran  strategis  dalam  kesejahteraan  umat,  khususnya untuk  pengentasan  kemiskinan.  Hal  ini  dikarenakan  zakat  memiliki  fungsi distribusi harta yang bertujuan untuk memenuhi kebutuan dasar si miskin dan memperbaikit  taraf  hidupnya  sehingga  kelak  diharapkan  dia  dapat  bertindak menjadi muzakki (orang yang mengeluarkan zakat) bukan lagi seorang mustahik
2 Sharing, Mengelola Keuangan Publik Secara Islami . Edisi 35 thn IV November 2009
3 Sharing, Mengelola Keuangan Publik Secara Islami . Edisi 35 thn IV November 2009
189 | ‘Ulûmunâ : Jurnal Studi Keislaman
Akan  tetapi,  potensi  zakat  yang  besar  di  Indonesia  saat  ini  belum  dikelola dengan  tepat  sehingga  belum  mampu  memberikan  dampak  signifikan  dalam pengentasan kemiskinan. Padahal diperkirakan potensi zakat setiap tahunnya di Indonesia  hingga  Rp300  triliun 4 .  Seharusnya  zakat  dapat  dijadikan  sebagai instrumen kebijakan fiskal di Indonesia sehingga menambah pemasukan APBN dan meningkatkan alokasi dana untuk pengentasan kemiskinan. Karena selama ini APBN selalu defisit dan selalu ditutupi oleh hutang.
Untuk  menutup  defisit  pada  APBN  pemerintah  membuka    opsi pendanaan  melalui  empat  sumber.  Pertama,  pinjaman  luar  negeri  dengan persyaratan lunak dan jangka panjang. Kedua, mengutamakan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) rupiah di pasar dalam negeri. Ketiga, membuka akses pembiayaan di pasar internasional seperti obligasi dan sukuk global. Sementara itu total utang yang diperoleh tahun ini ditargetkan sebesar Rp214,139 triliun 5 . Padahal disisi lain, peningkatan anggaran untuk pengentasan kemiskinan yang ditutup  melalui  hutang  ini  belum  memberikan  dampak  signifikan  terhadap penurunan  angka  kemiskinan  di  Indonesia.  padahal  jika  kita  tinjau  dari  sisi ekonomi  Islam,  hutang  adalah  hal  yang  harus  dihindari  meskipun diperbolehkan.
Defisit  yang  sering  terjadi  dalam  APBN  seharusnya  mendorong pemerintah untuk melakukan strategi baru, yakni dengan melakukan imbalance budget (surplus budget) agar fungsi alokasi dapat maksimal dan pemerintah tidak perlu lagi berhutang untuk menutupi defisit anggaran yang sering terjadi pada APBN. Hutang harus terus dikurangi bahkan bila perlu dihilangkan sehingga negara tidak lagi terbebani dengan hutang dan bunga yang sangat memberatkan negara dan masyarakat.
Mengenai  sumber  penerimaan  negara,  selama  ini  negara  kita  hanya masih  mengandalkan  pajak  sebagai  tumpuan  penerimaan  negara  padahal sumber-sumber pendapatan secara Islami, salah satunya adalah zakat memiliki potensi yang besar. Seharusnya potensi ini dapat dimasukkan ke dalam sumber penerimaan negara sehingga dapat menambah pundi-pundi kas negara. Dengan demikian upaya untuk mengoptimalisasikan penerimaan dari sektor zakat harus dilakukan  disamping  peranan  distribusi  zakat  dalam  pengurangan  angka kemiskinan yang sudah terbukti secara historis dan teoritis.
Gambar 1.
4 www.Baznas.go.id
5 www.badankebijakanfiskal.go.id
Vol.4  No.2 Desember 2018 | 190

## Kerangka Berpikir
Sumber: Olahan Penulis
Berdasarkan uraian diatas, maka tujuan dalam tulisan ini, yakni menjelaskan Pengeluaran  Pemerintah  dalam  APBN  Untuk  Pengentasan  Kemiskinan  dan implikasinya dalam menurunkan Angka Kemiskinan. Menjelaskan peran Zakat Sebagai Instrumen Fiskal Islam untuk Pengentasan Kemiskinan. Menjelaskan Potensi Zakat di Indonesia dan Potensinya dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia.  Menjelaskan  Faktor-Faktor  Penyebab  Kurang  Optimalnya Penyerapan dana Zakat di Indonesia. Menjelaskan Konsep dan Strategi untuk menjadikan  Zakat  Sebagai  Instrumen  Kebijakan  Fiskal  di  Indonesia  untuk Pengentasan kemiskinan.

## Teorisasi Zakat dan Instrumen fiskal Islam
1. Zakat dan Fungsi Zakat
Agama  Islam  mengajarkan  bahwa  seluruh  kekayaan  yang  dimiliki hanyalah titipan Allah yang mana di dalamnya ada hak untuk orang-orang yang kurang mampu. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah:
Zakat sebagai obligatory
sector Rancangan Struktur Kelembagaan yang strategis Memasukkan Zakat Kedalam Postur APBN Pembenahan Regulasi Zakat sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal Government Expenditure
untuk pengentasan
Kemiskinan
191 | ‘Ulûmunâ : Jurnal Studi Keislaman
“Berimanlah  kamu  kepada  Allah  dan  Rasul-Nya  dan  nafkahkanlah  sebagian  dari hartamu  yang  Allah  telah  menjadikan  kamu  menguasainya.  Maka  orang-orang  yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar.” (QS. Al-Hadiid:7)
Karena  itu,  untuk  mendistribusikan  kekayaan  maka  setiap  penganut agama  Islam  diwajibkan  untuk  mengeluarkan  zakat  sebagaimana  dijelaskan dalam al-Quran surat 59 ayat 7. Zakat adalah rukun Islam ketiga setelah syahadat dan shalat sehingga kedudukannya sangat penting. Selain itu Allah menjamin balasan  yang  luar  biasa  bagi  umat  Islam  yang  menunaikan  zakatnya,  hal  ini sangat jelas diterangkan dalam QS. Al-Baqarah ayat 261.
“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap  bulir  seratus  biji.  Allah  melipat  gandakan  (ganjaran)  bagi  siapa  yang  Dia kehendaki.  Dan  Allah  Maha  Luas  (karunia-Nya)  lagi  Maha  Mengetahui.” (QS.  Al Baqarah:261)
Ditinjau dari segi bahasa kata zakat berasal dari bahasa arab, yaitu zaka (masdar) yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik. Sedangkan menurut istilah fiqih, zakat berari sejumlah harta tertentu yang dikeluarkan dari harta tertentu untuk golongan tertentu 6 . Definisi  “tertentu"  menunjukkan  bahwa  ada  aturan  tertentu  dalam penentuan  jumlah  zakat,  harta  yang  wajib  dizakati,  orang  yang  wajib mengeluarkan zakat ( muzakki ), orang yang menerima zakat ( mustahiq ) yang telah di tetapkan dalam al-Quran sebagai pedoman utama ajaran agama Islam. Umat islam dalam kehidupannya mengenal dua istilah zakat, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah dalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam yang memenuhi syarat pada saat bulan puasa (ramadhan), sedangkan zakat mal adalah zakat yang wajib dikeluarkan umat Islam yang memenuhi syarat dari hartanya yang telah mencapai satu nishab (ukuran tertentu dari harta yang wajib dizakati  )  maupun  satu haul (satu  tahun) . Keduanya  merupakan fardhu„ain (diwajibkan  bagi  setiap  individu  umat  islam).  Sebagaimana  yang  disebutkan dalam Surah At-Taubah ayat 103 bahwa zakat harus diambil oleh pemimpin atau negara dengan sistem yang legal dan efektif.
“ Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui” .
6 Qardawi, Yusuf. 1999. Hukum Zakat . Bandung: Mizan.hlm 34
Adapun jenis harta yang wajib dizakati, al-Quran hanya merumuskannya secara  umum,  Dr.  Yusuf  Qardawi  dalam  bukunya hukum  zakat menjelaskan beberapa  jenis  kekayaan  yang  wajib  dizakati,  antara  lain:  emas  dan  perak, tanaman dan buah-buahan, usaha, barang-barang tambang. Selain itu Utomo 7
(2006), menjelaskan bahwa jenis kekayaan tersebut harus memenuhi beberapa syarat, yaitu;
a. harta  yang  halal  dan tayyiban (baik  bagi  kesehatan  orang  yang mengkonsumsinya),
b. harta produktif dan berpotensi produktif ,
c. milik penuh dan berkuasa, menggunakannya,
d. mencapai nishab (standar minimal harta yang dikenakan zakat),
e. surplus dari kebutuhan primer dan terbebas dari hutang, dan
f. haul (sudah berlalu setahun).
Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi orang yang wajib zakat antara lain 8 ; a. beragama Islam,
b. aqil , berakal dan mampu membedakan antara yang baik dan yang buruk,
c. baligh ,  mencapai  usia  wajib  melaksankan  ajaran  Islam  umumnya  diatandai dengan kematangan seksual, dan
d. memiliki harta yang wajib dizakati dan mencapai satu nishab atau satu haul.
Sedangkan  golongan  yang  berhak  menerima  zakat  sebagaimana disebutkan dalam Q.S. At-Taubah ayat 58-60, adalah sebagai berikut; a. orang fakir, orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya dan tidak memiliki mata pancaharian,
b. orang miskin, orang yang memilki mata pencarian namun tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pokoknya,
c. amil  zakat,  orang  yang  membantu  mengumpulkan,  mengelola  dan menyalurkan zakat,
d. mu`allaf , orang yang baru masuk Islam,
e. budak, orang yang tidak merdeka,
f. gharimin ,  orang  yang  berhutang  untuk  kemaslahatan  dirinya  ataupun kemaslahatan orang lain dan memenuhi syarat untuk menerima zakat,
g. fii sabilillah , orang yang berjuang di jalan Allah, dan
h. ibnu  sabil ,  orang  yang  dalam  perjalanan  dan  tidak  mampu  memenuhi kebutuhan pokoknya.
7 Utomo, S. 2006.Zakat dan Pembangunan. Jakarta:Perbit Pustaka
8 Hidayat, Ach. Syaful. 2010. Analisis Tata Kelola dan Distribusi Zakat Pada Lembaga .Jakarta:Global
193 | ‘Ulûmunâ : Jurnal Studi Keislaman
Semua yang tersebut diatas jika memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam syariat Islam maka berhak untuk menerima zakat. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di buku Hukum Zakat yang ditulis oleh DR. Yusuf Qardhawi 9 . Sedangkan fungsi zakat meliputi antara lain;
a. mengangkat derajat fakir miskin,
b. membantu memecahkan masalah para gharimin , ibnu sabil dan mustahiq lainnya,
c. membentangkan  dan  membina  tali  persaudaraan  sesama  umat  Islam  dan manusia pada umumnya,
d. menghilangkan sifat kikir dan laba para pemilik harta,
e. menghilangkan  sifat  dengki  dan  iri  (kecemburuan  sosial)  dari  hati  orang- orang miskin,
f. menjembatani jurang antara si kaya dengan si miskin di dalam masyarakat (pemerataan dan pengentasan kemiskinan),
g. mengembangkan  rasa  tanggung  jawab  sosial  pada  diri  seseorang  terutama yang memiliki harta,
h. mendidik manusia untuk disiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain padanya, dan
i. menjadi sarana pemerataan pendapatan untuk mencapai keadilan.

## 2. Kebijakan Fiskal dan Tujuannya
Menurut Wolfson sebagaimana  dikutip Suparmoko 10 . Kebijakan fiskal ( fiskal  policy )  merupakan  tindakan-tindakan  pemerintah  untuk  meningkatkan kesejahteraan  umum  melalui  kebijakan  penerimaan  dan  pengeluaran pemerintah, mobilisasi sumberdaya, dan penentuan harga barang dan jasa dari perusahaan.
Sedangkan  menurut  Samuel  dan  Nordhaus  kebijakan  fiskal  adalah 11 : “Proses  pembentukan  perpajakan  dan  pengeluaran  masyarakat  dalam  upaya menekan fluktuasi siklus bisnis, dan ikut berperan dalam menjaga pertumbuhan ekonomi, penggunaan tenaga kerja yang tinggi, bebas dari laju inflasi yang tinggi dan berubah-ubah”.
Musgrave  dalam  hal  ini  mengatakan,  Kebijakan  fiskal  adalah  Setiap tindakan  perpajakan  dan  pengeluaran  tertentu  untuk  mempengaruhi perekonomian  dengan  tiga  cara:  alokasi,  distribusi  dan  stabilisasi
9 Qardawi, Yusuf. 1999. Hukum Zakat . Bandung: Mizan.hlm 34
10 M.Suparmok, Keuangan  Negara  Dalam  Teori  dan  Praktek ,  Cet.VII,  BPFE,  Yogyakarta,  1997,
Hlm.256
11 Paul A.Samuelson dan wiliam Nordhaus, Macroeconomics , Alih Bahasa Haris Munanandar, Dkk, Makroekonomi , Erlangga, Jakarta, 1996, Hlm.344
perekonomian 12 . Menurut Wirasasmita (dkk) 13 . Fiskal berhubungan dengan uang dan kredit, terutama keuangan pemerintah. Sementara Kebijakan Fiskal ( fiskal policy ) adalah kebijakan pemerintah mengenai pajak, hutang negara ( public debt ), pengadaan  dan  pembelanjaan  dana  pemerintah  serta  kebijakan-kebijakan tersebut menyangkut efek-efek yang ditimbulkannya terhadap kegairahan swasta dan terhadap perekonomian secara keseluruhan.
Menurut Abdul Mannan 14 . Kebijakan fiskal adalah langkah pemerintah untuk  membuat  perubahan–perubahan  dalam  sistem  perpajakan  atau  dalam pembelanjaan, yang bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi  Negara.  Kebijakan  fiskal  merupakan  kebijakan  yang  diambil  oleh pemerintah dalam rangka mengatur pendapatan dan pengeluaran Negara untuk mempengaruhi  perekonomian  agar  lebih  baik  atau  stabil.  Kebijakan  fiskal mempunyai peran yang sangat penting dalam perekonomian makro.
Kebijakan Fiskal bisa dikatakan salah satu kebijakan ekonomi makro yang sangat penting dalam rangka 15 : a. Membantu memperkecil fluktuasi dari siklus usaha.
b. Mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang sustainable , kesempatan kerja yang tinggi
c. Membebaskan dari inflasi yang tinggi atau bergejolak
Saat ini, kebijakan fiskal menempati posisi yang sangat strategis dalam pembangunan  perekonomian  dalam  sebuah  Negara.  Karena  kebijakan  fiskal mengalami  perkembangan  yang  luas,  bukan  hanya  saja  untuk  mengatasi pengangguran,  tetapi  lebih  luas  lagi  sebagai  kebijakan  ekonomi  luar  negeri (ekonomi internasional). Sehingga kebijakan fiskal sering disebut juga sebagai “politik  ekonomi” .  Apa  lagi  kebijakan  fiskal  di  Negara-negara  maju  (terutama barat) sebagai syarat dalam meningkatkan pertumbuhan ekonominya.
3. Zakat Sebagai Instrumen Fiskal Islam
Al-Qur’an tidak memberikan perincian kebijakan fiskal. Akan tetapi, ada beberapa  ajaran  ekonomi  dan  prinsip-prinsip  pengarah  yang  terekam  dalam sunnah  sebagai  pengarah  dan  penjelasnya.  Dengan  demikian,  sunnah  Nabi menjadi sumber penting kedua keuangan publik dalam Islam setelah al-Qur’an.
Dalam Islam, kebijakan fiskal merupakan suatu kewajiban negara dan menjadi  hak  rakyat,  sehingga  kebijakan  fiskal  bukanlah  semata-mata  sebagai
12 Richard  A  Musgrave  dan  Peggy  B  Musgrave, Keuangan  Negara  dalam  teori  dan  praktek, Edisi 5,,Alih Bahasa Alfonsus Sirait) Erlangga, 1993,hlm.5 13 Wirasasmita (dkk), Kamus Lengkap Ekonomi , Pioner Jaya, 1999, Bandung, halaman 177
14 MA Mannan, Islamics Economics, theory and practice , Alih Bahasa M.Nastangin, Teori dan Praktek Ekonomi Islam , cet VII, Pt Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1995, Hlm.230
15 6 Ani Sri Rahayu, Pengantar Kebijakan Fiskal , Bumi Aksara, Jakarta, 2010,Hal. 2
195 | ‘Ulûmunâ : Jurnal Studi Keislaman
suatu  kebutuhan  untuk  perbaikan  ekonomi  maupun  untuk  peningkatan kesejahteraan  rakyat  saja,  akan  tetapi  lebih  pada  penciptaan  mekanisme distribusi  ekonomi  yang  adil.  Karena  hakikat  permasalahan  ekonomi  yang melanda umat manusia adalah berasal dari bagaimana distribusi harta di tengah- tengah masyarakat terjadi. Jadi uang publik dipandang sebagai amanah di tangan penguasa  dan  harus  diarahkan  pertama-tama  pada  lapisan  masyarakat  yang lemah  dan  orang-orang  miskin,  sehingga  tercipta  keamanan  masyarakat  dan kesejahteraan umum.
Al-Mawardi  -seorang  pemikir  terkemuka  abad  ke-5  M  berpendapat bahwa  pelaksanaan imamah (kepemimpinan  politik  keagamaan)  merupakan kekuasaan  absolut  dan  pembentukannya  merupakan  suatu  keharusan  demi terpeliharanya  agama  dan  pengelolaan  dunia.  Berkaitan  dengan  hal  tersebut, negara memiliki peran aktif demi tereralisasinya tujuan material dan spiritual. Dalam  Islam,  terpenuhinya  pekerjaan  dan  kepentingan  publik  bagi  rakyat merupakan kewajiban keagamaan dan moral penguasa 16 .Tegaknya suatu Negara bergantung  pada  kemampuan  pemerintah  mengumpulkan  pendapatan  dan mendistribusikannya  pada  kebutuhan  kolektif  masyarakat.  Dengan  ini  cukup jelas bahwa penguasa atau pemerintah memiliki peran penting dalam pengaturan keuangan publik, termasuk zakat. Hal ini juga yang dijelaskan oleh Abdullah M. Sadeq  dalam  buku Development  issues  in  Islam yang  menjelaskan  bahwa  negara memiliki  peran  sentral  dalam  menciptakan  kondisi  yang  kondusif  dalam pengelolaan zakat yang optimal 17 . Ada  beberapa  karya  fuqaha  terdahulu  yang  membahas  mengenai keuangan publik dan segenap kebijakannya. Satu di antaranya adalah kitab al- Kharaj . Karya monumental ini dinisbahkan kepada ahli fikih dan sarjana besar Qady  Abu    Yusuf.  Dengan  daya  analisis  yang  tinggi,  AbuYusuf  berusaha menganalisis  masalah  keuangan  dan  menunjukkan  beberapa  kebijakan  yang harus diadopsi untuk kesejahteraan rakyat 18 .Karya lain yang terkenal adalah al- Amwal salah satu yang paling terkenal adalah karya Abu ‘Ubaid, yang membahas masalah keuangan dan pengelolaan keuangan negara dalam konteks historis dan fikih.
Konsep keuangan publik yang dipraktikkan oleh Rasulullah SAW dan pemerintahan Islam sangat konsen terhadap kesesuaian antara pemasukan dan pengeluaran negara yang sesuai dengan aturan syariah. Sedangkan APBN dalam sistem  saat  ini  tidak  memperhatikan  hal  tersebut.  Pemasukan  dari  berbagai sumber  dilebur  menjadi  satu  tanpa  melihat  dari  mana  asalnya  apakah  dari
16 Ini  sebagaimana  dijelaskan  oleh  E.  Ames  dan  R.  Trap  dalam The  Birth  and  Death  of  Taxes Hypothesis: The Journal of Economic History. Lihat: Sabahuddin Azmi, Menimbang Ekonomi Islam , h.
162.
17 Sadeq, M. Abdullah (ed).2006. Development Issues in Islam .Kuala Lumpur IIUM Press
18 Azmi,Sabahuddin, Menimbang Ekonomi Islam , h. 46.
kepemilikan  umum  atau  negara,  dan  memang  demikian  adanya  aturannya. Setelah semua pemasukan dilebur menjadi satu, baru digunakan untuk berbagai pembiayaan negara.

## 4. Zakat adalah Sumber utama Pendapatan Negara Islam
Keuangan  publik  Islam  masa  awal  telah  membedakan  sumber-sumber pendapatan dan keuangan negara ( al-mawarid al-maliyah li al-dawlah ). Berdasarkan perolehannya,  sumber-sumber  pendapatan  negara  tersebut  menurut  Abdul Wahhab  Khalaf  dapat  dikategorikan  menjadi  dua,  yakni  yang  bersifat  rutin ( dawriyyah ) dan pendapatan insidental ( ghayr dawriyyah ). Pendapatan rutin negara terdiri dari zakat, kharaj (pajak bumi/tanah), jizyah (pajak jaminan keamanan atas non-Muslim), dan ‘ushur (pajak ekspor dan impor). Sedangkan pendapatan tidak rutin adalah  pemasukan  dari  sektor  tak  terduga  seperti  dari ghanimah dan fai’
(harta rampasan  perang), ma’adin (seperlima  hasil  tambang)  dan rikaz (harta karun), harta peninggalan dari pewaris yang tidak mempunyai ahli waris, harta temuan dan segala bentuk harta yang tidak diketahui secara pasti pemiliknya 19 . Mengenai sumber pendapatan negara (Baitul Mal) dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok: pertama , bersumber dari kalangan muslim (zakat mal, zakat fitrah, wakaf, nawaib , sedekah, dan amwal fadla ). Kedua , penerimaan yang bersumber dari kalangan nonmuslim seperti jizyah, kharaj, dan ushur. Dan ketiga , penerimaan  dari  sumber  lain  seperti ghanimah,  fai’ ,  uang  tebusan,  hadiah  dari pimpinan  negara  lain  dan  pinjaman  pemerintah  baik  dari  kalangan  muslim maupun nonmuslim. Lebih lengkap dapat dilihat pada tabel berikut
Tabel 2.
Sumber Penerimaan Negara pada Masa Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin NO  SUMBER PENERIMAAN TAHUN MULAI DIBERLAKUKAN 1 Zakat Diperintahkan tahun 2H dan diwajibkan tahun 9 H 2 Jizyah Setelah tahun 7 H 3 Kharaj Setelah tahun 7 H 4 ‘Ushur Setelah tahun 7 H 5 Nawaib - 6 Pinjaman - 7 Wakaf Tahun  4  H,  melalui  penaklukan  Bani Nadhir
19 Khalaf,Abd al-Wahhab. 1977. al-Siyasah al-Shar’iyyah . al-Munirah: Matba’ah al-Taqaddum.
197 | ‘Ulûmunâ : Jurnal Studi Keislaman
8 Fai’
Tahun 7 H atau 8 H 9 Khums Tahun 2 H, setelah perang Badar 10 Amwa l fadla - 11 Kaffarah -
Sumber: Diolah dari beberapa literatur
Zakat  adalah  salah  satu  sumber  pendapatan  utama  dalam  negara Islam. 20 . Inti dari sumber keuangan negara dalam ekonomi yang islami adalah zakat.  Pendapatan  zakat  didistribusikan  untuk mustahik zakat  yang  meliputi delapan golongan, sebagaimana tercantum dalam QS. Al-Taubah (9): 60. Dana yang berasal dari zakat sama sekali tidak diperbolehkan untuk menarik laba atau modal  pembangunan.  Zakat  sebagai  sumber  penerimaan  utama  memiliki potensi  yang  besar  mengingat  hukumnya  yang  wajib.  Selain  itu  objek  zakat dalam dunia modern saat ini bertambah luas dengan dimungkinkannya menarik zakat  profesi  selain  zakat  pertanian  dan  peternakan,  zakat  perusahaan  dan sebagainya. Ajaran Islam dengan rinci telah menentukan syarat, kategori harta yang  harus  dikeluarkan  zakatnya,  dan  lengkap  dengan  tarifnya.  Pemerintah dapat memperluas objek yang wajib dizakati dengan berpegang pada nash - nash umum yang ada dan pemahaman terhadap realita modern.

## 5. Pengentasan Kemiskinan adalah Pengeluaran Pemerintah Islam
Terkait kebijakan pengeluaran pemerintah, pengendalian anggaran yang efisien  dan  efektif  merupakan  landasan  pokok  dalam  kebijakan  pengeluaran pemerintah, yang dalam ajaran Islam dipandu oleh kaidah-kaidah syariah dan penentuan  skala  prioritas.  Para  ulama  terdahulu  telah  memberikan  kaidah- kaidah umum yang didasarkan dari al-Qur’an dan al-Sunnah dalam memandu kebijakan belanja pemerintah. Diantara kaidah-kaidah tersebut adalah: 21
a. Pembelanjaan pemerintah harus dalam koridor maslahah .
b. Menghindari mashaqqah (kesulitan)  dan mudarrat harus  didahulukan ketimbang melakukan pembenahan.
c. Kaidah al-ghiurm bi al-gunmy , yaitu kaidah yang menyatakan bahwa yang mendapatkan  manfaat  harus  siap  menanggung  beban  (yang  ingin beruntung harus siap menanggung kerugian).
d. Kaidah malayatimm  al-wajib  illa bihi fahuwa  wajib .  Yaitu  kaidah  yang menyatakan  bahwa  “sesuatu  hal  yang  wajib  ditegakkan,  dan  tanpa ditunjang oleh faktor penunjang
20 Muhammad Saddam, Ekonomi Islam (Jakarta: Gramedia, 2002), hlm. 89.
21 Umer Chapra, The Future of Economics: An Islamic  Perspective (Jakarta: As-Syamil &  Gravika,
2001), h. 288.
e. Lainnya  tidak  dapat  dibangun,  maka  menegakkan  faktor  penunjang tersebut menjadi wajib hukumnya”.
Adapun  kaidah  syariah  yang  berkaitan  dengan  belanja  umum pemerintah mengikuti kaidah-kaidah yang telah disebutkan di atas. Secara rinci pembelanjaan negara harus didasarkan pada 22 :
1. Prinsip  efisiensi  dalam  belanja  rutin.  Yaitu  mendapatkan  sebanyak mungkin  manfaat  dengan  biaya  yang  semurah-murahnya.  Dengan demikian, akan jauh dari sifat mubazir dan kikir, di samping alokasinya harus sesuai syariah
2. Prinsip  keadilan.  Artinya,  tidak  hanya  berpihak  pada  orang  kaya  saja dalam pembelanjaan.
3. Prinsip komitmen pada syariah dengan skala prioritas dari yang wajib, sunnah, mubah atau darurah, hajiyyah, dan kamaliyyah.
Mengenai pengeluaran negara selama masa pemerintahan Rasululullah SAW secara sistematis digunakan untuk hal-hal tertentu dan tersebut di bawah ini dalam tabel berikut 23 .
Tabel 3.
Pengeluaran dalam Pemerintah Islam
Primer Sekunder  Biaya pertahanan seperti persenjataan, unta dan persediaan
 Penyaluran  zakat  dan ushur kepada yang berhak menerimanya
 Pembayaran  gaji  untuk  wali,  qady, guru,  imam,  muadzin  dan  pejabat negara
 Pembayaran upah para sukarelawan
 Pembayaran utang negara
 Bantuan  untuk  musafir  (dari  daerah fadak)
 Bantuan  untuk  orang  yang  belajar agama di Madinah
 Jamuan  untuk  delegasi  keagamaan, utusan  suku  dan  negara  serta  biaya perjalanan
 Hadiah untuk pemerintah negara lain
 Pembebasan  kaum  muslimin  yang menjadi budak
 Pembayaran denda atas mereka yang terbunuh    secara  tidak  sengaja  oleh pasukan kaum muslimin
 Pembayaran  utang  orang  yang meninggal dalam keadaan miskin
 Pembayaran  tunjangan  untuk  orang miskin
22 Ibid hlm. 295
23 Ibid., hlm. 51.
199 | ‘Ulûmunâ : Jurnal Studi Keislaman
 Tunjangan  untuk  sanak  saudara Rasulullah
 Pengeluaran rumah tangga Rasulullah saw  Persediaan darurat 
Dalam Islam upaya mengatasi kemiskinan dilakukan melalui dua jalur, yaitu  pertama  mendorong  orang  miskin  untuk  bekerja  keras  dan  kedua mendorong orang kaya untuk membantu orang miskin. Menurut Qardawi 24 , al- Qur’an  datang  untuk  mengajak  para  hartawan  untuk  menginfakkan  sebagian hartanya untuk orang lain termasuk yang utama adalah zakat. Tujuan pertama dari zakat adalah untuk memenuhi kebutuhan orang miskin. Fakir miskin adalah sasaran pertama dari pengeluaran zakat. Zakat telah membuktikan bahwa Islam sejak dulu memberikan perhatian terhadap penyelesaian persoalan kemiskinan dan memberikan perlindungan terhadap fakir miskin. Pemerintah mempunyai kewenangan  mengatur  efektivitas  dan  profesionalisme  pengelolaan  zakat. Dengan keberadaan zakat sebagai sedekah wajib, pemerintah dapat memaksa rakyatnya  yang  mampu  dan  telah  mencapai  syarat  wajib  zakat  untuk menyediakan dana bagi penanggulangan kemiskinan melalui instrumen zakat 25 .
6. Potensi Zakat di Indonesia dan Potensinya dalam Pengentasan Kemiskinan di

## Indonesia
Indonsia memiliki potensi zakat yang besar di Indonesia. Menurut Didin, ketua BAZNAS jika terkoordinasi dengan baik, potensi zakat di Indonesia ini sangat besar. Menurut riset Baznas dan Fakultas Ekonomi Manajemen (FEM) IPB tahun 2011 menunjukkan bahwa potensi zakat nasional mencapai angka 3,4 persen dari total Produk Domestik Bruto (PDB). Dengan persentase ini, maka potensi zakat di negara kita setiap tahunnya tidak kurang dari Rp 217 triliun. Sedangkan  khusus  mengenai  potensi  zakat  dari  Giro  Wadiah  dan  Deposito Mudharabah  di  perbankan  syariah,  penelitian  tersebut  menemukan  bahwa potensi zakat keduanya mencapai masing-masing sebesar Rp 155 miliar dan Rp 739 miliar. Potensi yang besar ini tidak akan terealisasikan jika tidak disertai oleh semangat  dan  komitmen  kerja  sama  dari  semua  pihak,  baik  dari  kalangan pengambil kebijakan, dunia usaha dan masyarakat secara umum 26 .
24 Qardhawi, Yusuf.2002. Teologi Kemiskinan: Doktrin Dasar dan Solusi Islam atas Problem Kemiskinan . Yogyakarta: Mitra Pustaka. Hlm. 30
25 Rafiq,S.2003. Zakatt dan Pengentasan Kemiskiman .Jakarta:Global.hlm.23
26 www.Baznas.go.id
Jumlah penduduk Muslim di Indonesia, yaitu sekitar 86% dari  250 juta jiwa,  atau  sekitar  200  juta  jiwa.  Jumlah  ini  menempatkan  Indonesia  sebagai berpenduduk  Muslim  terbesar  di  dunia.  Arab  Saudi  yang  100%  Muslim  saja hanya memiliki sekitar 30 juta jiwa 27 . Membaiknya kondisi perekonomian bangsa yang tentu saja menjadi salah satu represenstasi dari kondisi perekonomian masyarakat (Muslim). Data BPS (Badan Pusat Statistik) menunjukkan bahwa selama tiga tahun terakhir, terjadi peningkatan  Pendapatan  Perkapita  penduduk  di  Indonesia,  yaitu  besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu negara. Sebagaimana diketahui bahwa pendapatan per kapita sering digunakan sebagai tolok ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan sebuah negara, semakin besar pendapatan per kapitanya, semakin  makmur  negara  tersebut.  Berikut  data  perkembangan  pendapatan perkapita Indonesia 3 tahun terakhir:

## Tabel 4
Kenaikan Pendapatan Perkapita Penduduk Indonesia Tahun Pendapatan Perkapita Kenaikan dari tahun sebelumnya (%) 2009 23,9 juta 11,6 % 2010 27,1 juta 13,3% 2011 30,8 juta 13,8%
sumber:BPS
Jika  dihitung  per  bulan,  rata-rata  pendapatan  per  kapita  penduduk Indonesia sekitar Rp2,56 juta. Dengan dasar asumsi bahwa mayoritas penduduk adalah muslim, maka tentu saja kenaikan pendapatan sebagian besar terjadi pada keluarga muslim. Dan dapat dipahami jika disebutkan bahwa terjadi peningkatan jumlah  kelas  menengah  di  Indonesia.    Beberapa  pengamat  bahkan  secara kuantitatif  menyatakan  bahwa  setidaknya  terjadi  peningkatan  sekitar  50  juta orang kaya baru.
Dari  dua  faktor  diatas  saja,  maka  potensi  Rp217  triliun  pertahun sebagaimana hasil penelitian Kemenag dan Baznas di atas, merupakan sesuatu yang  cukup  realistis.  Katakanlah,  jika  dari  86%  jumlah  masyarakat  Muslim, sekitar  60%  merupakan  muzakki,  dan  rata-rata  membayar  zakat  sebesar  Rp2 juta, maka zakat yang bisa terkumpul sekitar 248 Trilyun.
27 Data lebih lanjut bisa dilihat di www.bps.go.id atau www.worldbank.or.id tentang komposisi jumlah penduduk muslim di Indonesia dan dunia
201 | ‘Ulûmunâ : Jurnal Studi Keislaman
Jika dibandingkan dengan total APBN Indonesia 2012 sebesar Rp1,418 triliun,  maka  potensi  zakat  adalah  seperempatnya.  Sebuah  angka  yang  sangat besar untuk penguatan dan pengembangan ekonomi ummat. Bahkan beberapa pihak  ada  yang  menyebut  potensi  zakat  umat  Indonesia  sebenarnya  adalah sepertiga dari APBN. Tentu jumlah ini sangat potensial untuk menutupi defisit APBN  bahkan  dapat  mendorong  surplus  APBN  jika  diserap  dan  dikelola dengan optimal.
Adapun  mengenai  peran  zakat  dalam  pengentasan  kemiskinan  sudah banyak dikemukakan dan diteliti oleh para ahli. Antara lain:
1. Menurut  Qardhawi  (1999)  potensi  zakat  yang  bisa  dikumpulkan pada  beberapa  negara  yang  berpenduduk  Muslim  adalah  minimal 6,3%  dari  total  GDP  nya.  Jika  jumlah  tersebut  didistribusikan dengan  baik,  maka  diperkirakan  akan  mencukupi  untuk menanggulangi  masalah  kemiskinan  sekaligus  membantu pemerintah dalam pemerataan distribusi pendapatan (Sadeq, 2002).
2. Untuk penanggulangan kemiskinan, zakat diyakini bisa memicu pertumbuhan ekonomi. Seperti diungkapkan oleh Awan (1980, dikutip oleh Sadeq, 2002) zakat mendorong seseorang untuk menjadi lebih produktif melali distribusi harta.
3. Beik (2009) tentang program penanggulangan kemiskinan Dompet Duafa menunjukkan bahwa program tersebut mampu menurunkan jumlah  orang  miskin  sebesar  10%.  Hasil  analisa  menunjukkan bahwa  zakat  mampu  mengurangi  jumlah  keluarga  miskin  dari  84 persen  menjadi  74  persen.  Kemudian  dari  aspek  kedalaman kemiskinan,  zakat  juga  terbukti  mampu  mengurangi  kesenjangan kemiskinan  dan  kesenjangan  pendapatan,  diindikasikan  oleh penurunan nilai P 1 dari Rp 540.657,01 menjadi Rp 410.337,06 dan nilai  I  dari  0,43  menjadi  0,33.  Sedangkan  ditinjau  dari  tingkat keparahan  kemiskinan,  zakat  juga  mampu  mengurangi  tingkat keparahan kemiskinan yang ditandai dengan penurunan nilai Indeks Sen  (P2)  dari  0,46  menjadi  0,33  dan  nilai  indeks  FGT  dari  0,19 menjadi 0,11.

## 7. Model Pengelolaan Zakat di Berbagai Negara dan di Indonesia
Sejatinya, pengelolaan harta zakat sejak zaman Rasulullah sampai dengan kejatuhan  khilafah  Islamiah  merupakan  tanggung  jawab  pemerintah  (Sadeq, 2002). Namun belakangan model pengelolaan zakat di beberapa negara Muslim menjadi bervariasi. Sadeq mengklasifikasikan dua model pengelolaan zakat yang ada pada saat Inl yaknl; dikelola oleh negara dan dikelola oleh swasta dibawah pengawasan negara. Negara-negara yang pengelolaan zakatnya dilakukan oleh negara  antara  lain  Pakistan,  Sudan\  Saudi  Arbia,  Yaman,  dan  Malaysia.
Sedangkan  negara-negara  yang  melakukan  pengelolaan  zakat  melalui  swasta antara lain Kuwait dan Bangladesh dan Afrika Selatan (Ahmed, 2004).
Di  Indonesia  sendiri  konsep  pengelolaan  zakat  menerapkan penggabungan  antara  pengelolaan  oleh  negara  dengan  swasta  sebagaimana diatur  oleh  Undang-undang  No.  38  tahun  1999  tentang  pengelolaan  zakat kemudian amandemen pada UU No.23 tahun 2011.

## 8. Kelemahan Pengelolaan Zakat di Indonesia
Akan tetapi terdapat beberapa kelemahan dalam pengelolaan zakat dengan model ini di Indonesia (Herdianto,t.t), antara lain:
1. Kelemahan Pengelolaan Zakat dari Aspek Yuridis.; yakni permasalahan mengenai  aspek  regulasi  yang  kurang  sempurna  dan  tumpang  tindah satu sama lain
2. Kelemahan Pengelolaan Zakat dari Aspek Sosiologis.; yakni berkaitan dengan pola pikir masyarakat dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah sebagai pengelola zakat
3. Kelemahan  Pengelolaan  Zakat  Dari  Aspek  Institusi  Dan  Manajemen Zakat.; yakni berkitan dengan proses pengumpulan dan pendistribusian dana zakat disamping itu posisi dan peran pelaksana badan pengelola zakat yang masih belum strategis. Disamping itu pengelolaan zakat yang kurang transparan dan akuntabilitas adalah salah satu penyebab kurang berkembangnya zakat di Indonesia
Strategi  Menjadikan  Zakat  sebagai  Instrumen  Kebijakan  Fiskal  di Indonesia untuk Pengentasan Kemiskinan 1. Pembenahan Regulasi Zakat di Indonesia Aspek regulasi merupakan salah satu aspek paling fundamental yang mendorong perkembangan zakat di tanah air. Sebenarnya zakat di Indonesia sudah  mendapat  perhatian  yang  cukup  baik  dari  pemerintah  terutama semenjak  dikeluarkannya  UU  No  23  tahun  2011,  akan  tetapi  akan  tetapi beberapa  aspek  regulasi  yang  sudah  ada  perlu  dikembangkan  dan disempurnakan lagi agar pengelolaan zakat di tanah air semakin efektif dan strategis.  Dalam  Undang-Undang  yang  pertama  kali  tentang  zakat,  yakni Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, secara eksplisit  menyebutkan bahwa  pengelolaan  zakat  merupakan kegiatan perencanaan,  pengorganisasian, pelaksanaan,  dan pengawasan  terhadap pengumpulan dan  pendistribusian  serta  pendayagunaan zakat.  Ini menunjukkan bahwa undang-undang tersebut harus dapat dijadikan sebagai landasan dalam mengatur lebih lanjut mengenai zakat, infaq dan shadaqah, sehingga  hukum  (peraturan  perundang-undangan)  dimaksud  harus
203 | ‘Ulûmunâ : Jurnal Studi Keislaman
dipandang sebagai: a) alat rekayasa sosial/pembangunan ( law as a tool of social engeneering );  b)  instrumen  penyelesaian  masalah  ( dispute resolution );  dan  c) instrumen pengatur perilaku masyarakat ( social control ). Meskipun UU terbaru mengenai  zakat  telah  dibentuk,  yakni  UU  No.  23  tahun  2011  tentang pengelolaan zakat, namun keberadaan UU terbaru ini masih belum cukup untuk menjadikan zakat sebagai sebuah kebijakan yang dapat memberikan efek pembangunan secara masif, karena masih dipandang sebagai kewajiban sukarela bukan kewajiban memaksa bagi tiap umat Islam.
Beberapa hal yang perlu dibenahi kembali dalam aturan perundang- undangan mengenai zakat antara lain; Pertama, pengumpulan zakat, dalam hal  ini  disebutkan  bahwa  dalam  pasal  21  ayat  (1)  disebutkan  bahwa dalam rangka pengumpulan zakat, muzakki melakukan perhitungan sendiri atas kewajiban zakatnya .  Pasal  ini  secara eksplisit  menyebutkan  bahwa  zakat  hanya  masih bersifat sukarela, belum merupakan kewajiban yang dipaksakan oleh negara. Padahal  dalam  sejarah  Islam,  zakat  adalah  kewajiban  yang  diambil  atau dipaksa  oleh  negara  bagi  para  wajib  zakat.  Meskipun  dalam  pasal  22 disebutkan  bahwa zakat  yang  dibayarkan  oleh  muzaki  kepada  BAZNAS  atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak namun kebijakan ini juga hanya merupakan langkah persuasif agar masyarakat lebih intens membayar zakat. Akan tetapi perlu disadari kembali bahwa langkah ini masih belum cukup menjadikan zakat sebagai obligatory sector . Kedua, mengenai  penyelenggaraan  zakat.  Saat  ini  badan  yang bertugas dalam melaksanakan pengelolaan zakat adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang dibentuk oleh pemerintah. Dalam pasal 5 ayat (3) disebutkan bahwa BAZNAS merupakan lembaga pemerintah non struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri . Seharusnya lembaga  yang  mengurusi  zakat  harus  lebih  strategis  lagi  dan  kuat  secara kerangka  struktural.  Bila  perlu  zakat  harus  dibuat  seperti  pajak  secara struktural,  yakni  dibentuk  Direktoral  Jenderal  Pajak  sehingga  benar-benar kuat secara struktural dan kuat secara pelaksanaan. Selanjutnya dalam pasal 7 ayat  (1) BAZNAS  menyelenggarakan  fungsi;  perencanaan  pengumpulan, pendistribusian,  dan  pendayagunaan  zakat dengan  kata  lain  penyelenggaraan fungsi  pengumpulan,  pendistribusian,  dan  pendayagunaan  zakat  masih bersifat terpisah dari kebijakan nasional sebagaimana halnya penyelenggaraan pajak. Meskipun dalam ayat (2) disebutkan bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS dapat bekerjasama dengan pihak terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan namun kerjasama yang ada sekarang masih belum bersifat  strategis  dalam  mengeksplorasi  para  wajib  zakat.  Selama  ini BAZNAS masih bekerjasama dengan pusat-pusat  perbelanjaan atau bank- bank  syariah  untuk  mengumpulkan  zakat  sehingga  zakat  yang  terkumpul masih  bersifat  zakat  maal  saja.  Seharusnya  BAZNAS  bisa  bekerjasama
dengan  kementerian  lain  yang  lebih  strategis,  seperti  kementerian perdagangan,  kementerian,  pertanian,  atau  pun  kementerian  kelautan  dan perikanan untuk mengumpulkan zakat-zakat lainnya, seperti zakat pertanian, peternakan, dan sebagainya.
Ketiga, diversifikasi zakat tidak diikuti dengan strategi pengumpulan zakat sesuai dengan klasifikasi objek zakat. Dalam pasal 4 ayat (1) disebutkan bahwa zakat meliputi zakat maal dan zakat fitrah. Dan ayat (2) zakat maal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a) emas, perak, dan logam mulia lainnya; b) uang dan surat berharga lainnya; c) perniagaan ; d) pertanian, perkebunan, dan kehutanan; e) peternakan dan perikanan; f) pertambangan; g) perindustrian; h) pendapatan dan jasa; dan i) rikaz. Padahal dalam pasal ini sudah jelas bahwa objek zakat sangat beragam, namun hingga saat ini porsi zakat yang masih dominan yang berhasil dikumpulkan oleh BAZNAS belum menyentuh  zakat  peternakan,  pertanian,  dan  sebagainya. Keempat , permasalahan mengenai distribusi zakat. Dalam pasal 25, 25, dan 27 dalam strategi  pendistribusian  zakat  masih  belum  terdapat  penjelasan  mengenai pendistribusian zakat secara nasional dan strategis. Artinya pendistribusian zakat  masih  bertumpu  kepada  kebijakan  BAZNAS  atau  LAZ  dan  belum menjadi instrumen strategis dalam kebijakan fiskal nasional.

## 2. Pembentukan  Struktur  dan  Kerangka  Kelembagaan  yang  Lebih Strategis
Saat ini dalam struktur ketatanegaraan BAZNAS sebagai badan yang mengurus zakat secara nasional merupakan lembaga non struktural sehingga keberadaan lembaga ini belum memiliki kesetaraan dengan lembaga-lembaga negara  yang  keberadaannya  dibawah  kementerian.  Hal  ini  tentu  akan berdampak pada kurang optimalnya penyerapan zakat dari masyarakat. Oleh karena  itulah  tata  organisasi  dan  manajemen  zakat  di  tanah  air  harus dilakukan.  Struktur  dan  manajemen  zakat  yang  ada  saat  ini  dinilai  masih belum efektif dan efisien, selain itu inaccountability dan intransparancy lembaga zakat di Indonesia menjadi salah satu penyebab zakat di Indonesia terhambat untuk  berkembang.  Hal  ini  memang  karena  skema  pengelolaan  zakat  di Indonesia  merupakan  gabungan  dari  pemerintah  dan  swasta.  Jika  kita bercermin pada sejarah, maka pada masa Rasulullah SAW dan pemerintahan Islam selanjutnya pengelolaan zakat dilakukan oleh negara, begitu pun juga yang dijelaskan oleh para pemikir Islam bahwa pengelolaan zakat merupakan tanggung  jawab  negara.nOleh  karena  itulah  struktur  pengelolaan  dan manajemen zakat di Indonesia harus dibenahi. Adapun langkah yang dapat dilakukan adalah dengan bercermin atau mengambil contoh dari struktur tata organisasi kenegaraan yang sudah ada dan berkembang di tanah air.
Saat ini pajak adalah sumber pendapatan utama dan terbesar negara. Dari  tahun  ke  tahun  jumlah  pajak  yang  berhasil  dikumpulkan  terus
205 | ‘Ulûmunâ : Jurnal Studi Keislaman
meningkat  yang  kemudian  berimplikasi  pada  peningkatan  kemampuan negara  untuk  membiayai  program-program  pembangunan  negara.  Ada baiknya  jika  zakat  ingin  diserap  secara  optimal  oleh  negara,  maka  strategi dalam  pengumpulan  dana  zakat  harus  dibuat  dan  dikembangkan sebagaimana cara pengumpulan pajak oleh negara. Direktorat Jenderal Pajak adalah best  practice yang  dapat  diadopsi  oleh  pemerintah  dalam  memungut dana zakat. Direktorat Jenderal Pajak adalah lembaga struktural yang berada di  bawah  kementerian  keuangan  Republik  Indonesia,  sehingga  secara struktur  dan  wewenang  lebih  strategis  dan  bersifat  memaksa  dalam memungut  dana  pajak,  berikut  adalah  gambaran  struktur  organisasi Direktorat Jenderal Pajak yang bisa diadopsi oleh negara
Gambar 2.
Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Pajak

## Sumber: Direktorat Jenderal Pajak
Struktur organisasi zakat di negara kita juga harus demikian jika ingin zakat sebagai instrumen kebijakan fiskal di Indonesia. Berikut gambaran atau ilustrasi  jika  lembaga  zakat  dijadikan  sebagai  lembaga  struktural  seperti Direktorat jenderal. Hal ini tentu ditujukan agar penyerapan dana zakat semakin efektif dan optimal. Dengan dijadikan zakat sebagai direktorat jenderal, maka pengumpulan  dana  zakat  dan  pengalokasiannya  dapat  lebih  transparan  dan akuntabilitas. Hal ini juga bertujuan agar dana zakat jelas dan dibedakan dengan sumber pendapatan negara lainnya. Selama ini dalam postur penerimaan negara
di Indonesia dibedakan penerimaan dari sektor pajak dan non pajak, khususnya mengenai zakat, maka zakat pula harus mendapat wadah khusus sebagai salah satu  sumber  pemasukan  negara.  Hal  ini  tentu  karena  dalam  aturan  syariah, golongan-golongan yang berhak menerima dana zakat sudah ditentukan dalam al-qur’an, yakni delapan asnaf. Oleh karena itulah pos zakat harus dibedakan dengan  lainnya.  Sebagaimana  yang  dijelaskan  oleh  Khalaf  bahwa  sumber- sumber pendapatan dalam konteks negara Islam memang berbeda, tidak boleh dikumpulkan dan dilebur menjadi satu sebagaimana praktek pada APBN saat ini.  Pada  masa  Rasulullah  SAW  dan  masa  Abu  Bakar  Ra  sebagai  khalifah, seorang  kepala  negara  bertindak  juga  sebagai  kepala  pemerintahan  termasuk melakukan  pemungutan  zakat  dan  mendistribusikannya  secara  langsung. Dimana  saat  itu  sistem  yang  ada  pada  baitul  maal  sebagai  kas  negara  masih bersifat sederhana.  Namun ketika masa Umar Ra. sistem baitul mal yang ada kemudian  dilengkapi  dengan  sistem  administrasi  yang  tertata  baik  dan  rapi merupakan kontribusi terbesar yang diberikan khalifah Umar Ra kepada dunia Islam dan kaum muslimin 28 . Dalam  catatan  sejarah,  pembangunan  institusi  baitul  mal dilatarbelakangi oleh kedatangan Abu Hurairah yang ketika itu menjabat sebagai Gubernur  Bahrain  dengan  membawa  harta  hasil  pengumpulan  pajak kharaj sebesar 500.000 dirham. Hal ini terjadi pada tahun 16 H. Kemudian khalifah Umar Ra bermusyawarah dengan para sahabatnya dan memutuskan untuk tidak mendistribusikan harta baitul mal tetapi disimpan sebagai cadangan, baik untuk darurat, pembayaran gaji para tentara maupun untuk berbagai kebutuhan umat lainnya.  Inilah  menjadi  salah  satu  contoh  mengapa  lembaga  yang  mengurusi harta  umat  termasuk  pengelolaan  zakat  harus  dibangun,  baik  pembangunan secara fisik maupun sistemnya karena lembaga ini memiliki peran yang sangat strategis  untuk  pembangunan  umat.  Seperti  itulah  kelembagaan  zakat  di Indonesia disamping diperkuat dari posisi struktural, yakni menjadi Direktorat Jenderal sebagaimana Direktorat Jenderal Pajak juga harus memiliki bangunan fisik dan sistem yang memadai, baik di pusat pemerintahan, maupun di ibu kota- ibukota provinsi sebagaimana yang dilakukan khalifah Umar Ra  membangun bangunan  lembaga  baitul  mal  pertama  kali  didirikan  di  Madinah  sebagai pusatnya kemudian diikuti dengan pendirian cabang-cabangnya disetiap ibu kota provinsi.

## 1) Pengangkatan Kepala dan Pengurusan
Untuk menangani lembaga baitul mal Khalifah Umar Ra mengangkat Abdullah Ibn Irqam sebagai bendahara negara dan Abdurrahman ibn Ubaid Al- Qari’  sebagai  dan  Muayqad  sebagai  wakilnya.  Dari  sinilah  kita  mengetahui bahwa  untuk  mengurus  harta  umat  termasuk  zakat  diperlukan  pengangkatan
28 M.A.Sabzwari, The Concept of Saving in Islam (Karachi:An NIT Publication,1982),hlm. 51
207 | ‘Ulûmunâ : Jurnal Studi Keislaman
seorang  kepala,  jika  dalam  konteks  saat  ini  adalah  pengangkatan  direktur jenderal  zakat,  dan  sekretaris  jenderal  zakat.  Para  pejabat  ini  hanya  berperan sebagai  pemegang  amanah.  Sedangkan  di  tingkat  provinsi  pejabat  yang bertanggung jawab terhadap harta umat tidak bergantung kepada gubernur dan mereka  mempunyai  otoritas  penuh  dalam  melaksanakan  tugasnya  serta bertanggung jawab secara langsung kepada pemerintah pusat dalam hal ini pusat pengelola baitul mal 29 .
2) Pembuatan Departemen Pendukung Untuk mendistribusikan harta baitul mal, Khalifah Umar Ra mendirikan beberapa  departemen  yang  dianggap  perlu,  seperti 30 Departemen  Pelayanan militer,  departemen  kehakiman  dan  eksekutif,  departemen  pendidikan  dan departemen jaminan sosial.
Dari  langkah  yang  dilakukan  Umar  Ra  diatas,  kita  dapat  mengetahui bahwa untuk menjalankan kebijakan diperlukan suatu departemen pendukung. Dalam hal ini jika zakat akan dijadikan sebagai instrumen kebijakan fiskal, maka selain  infrastruktur  dan  sistem  yang  mendukung,  maka  diperlukan  juga departemen-departemen  atau  divisi-divisi  pendukung,  seperti  yang  telah  ada pada  struktur  Direktorat  Jenderal  Pajak  saat  ini,  hanya  saja  diperlukan penyesuaian-penyesuaian  agar  sesuai  dengan  kebijakan  zakat,  adapun  divisi- divisi yang harus dibentuk tersebut antara lain:
a. Direktorat Informasi dan Dokumen.
Direktorat ini berfungsi untuk menyebarluaskan segala informasi yang berkaitan  dengan  zakat,  baik  kepada  perorangan,  institusi,  lembaga pendidikan  dan  lain  sebagainya.  Bagian  ini  berfungsi  juga  sebagai sumber  data  para  muzakki  dan  mustahik  secara  nasional  untuk memudahkan pengumpulan dan distribusi zakat.
b. Direktorat Perencanaan Potensi dan Sistem Zakat Direktorat  ini  berfungsi  untuk  mengidentifikasi  potensi  zakat  secara nasional. Kemudian merencanakan sistem bagaimana pengumpulan dan pendistribusian zakat yang tepat dan efektif.
c. Direktorat Peraturan Zakat Direktorat  ini  berfungsi  untuk  mengatur  permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan legalitas, prosedur, dan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan administrasi perzakatan nasional.
d. Direktorat Zakat Fitrah Direktorat  ini  berfungsi  untuk  mengatur  pengumpulan  dan pendistribusian zakat fitrah. Hal ini dikarenakan zakat fitrah memiliki
29 Irfan mahmud, Ekonomi Pemerintah Umar bin Khattab (Jakarta:Pustaka Firdaus,1997)hlm. 152- 153
30 Afzalurrahman, Doktrin Ekonomi Islam (Yogyakarta:PT Dhana Bakti Zakat,1995)hlm 169-173
tata cara dan waktu tersendiri dalam pengumpulan dan pendistribusian, sehingga diperlukan divisi khusus untuk mengaturnya.
e. Direktorat Zakat Mal
Direktorat  ini  bertujuan  untuk  mengatur  pengumpulan  dan pendistribusian  zakat  mal.  Sebagaimana  dalam  ketentuan  Undang- Undang bahwa zakat mal terdiri dari a) zakat emas, perak, dan logam mulia  lainnya  b)  uang  dan  surat  berharga  lainnya;  c)  perniagaan  ;  d) pertanian, perkebunan, dan kehutanan; e) peternakan dan perikanan; f) pertambangan;  g)  perindustrian;  h)  pendapatan  dan  jasa;  dan  i)  rikaz. Maka direktorat ini harus bekerjasama dengan departemen-departemen terkait,  seperti  departemen  pertanian,  perindustrian  dan  sebagainya sesuai dengan objek zakat.
f. Direktorat Penyidikan dan Penagihan Zakat
Direktorat  ini  berfungsi  untuk  menyelidiki  sudah  wajib  atau  tidaknya seseorang untuk menunaikan zakat beserta besaran zakat yang wajib dia keluarkan. Selain itu juga divisi ini akan melakukan penagihan kepada wajib zakat (muzakki).
g. Direktorat Penyuluhan Zakat
Direktorat  ini  berfungsi  untuk  melakukan  penyuluhan  atau  sosialisasi mengenai  kewajiban  mengeluarkan  zakat  bagi  yang  sudah  mencapai syarat. Penyuluhan dilakukan baik secara online maupun secara off line dalam  arti  melakukan  penyuluhan  langsung  ke  tempat-tempat  yang strategis, seperti kantor, universitas, perusahaan dan sebagainya.
Selain  membentuk  divisi-divisi  pendukung,  maka  diperlukan  juga pembukaan cabang-cabang di ibu kota-ibu kota provinsi di Indonesia. Hal ini sebagaimana yang telah dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab Ra. Langkah ini  selain  bertujuan  untuk  memperluas  akselerasi  dan  penyerapan  zakat  dari wajib zakat juga untuk mendukung optimalisasi dan efektivitas distribusi zakat.
Oleh  karena  itu  di  tiap-tiap  ibu  kota  provinsi  harus  dibuka  kantor wilayah Direktorat Jenderal Zakat sebagai perwakilan lembaga pusat di daerah. Untuk mendukung kinerja kantor perwakilan ini, maka diperlukan juga unit-unti pendukung,  antara  lain;  kantor  pemeriksaan  dan  penyidikan  zakat  yang berfungsi untuk menyelidiki potensi zakat yang ada di daerah. Kemudian kantor pelayanan  zakat  yang  berfungsi  untuk  menerima  zakat  secara  langsung  dari masyarakat  atau  pihak-pihak  yang  ingin  mengeluarkan  zakatnya.  Kemudian kantor  unit  pengumpul  zakat  yang  berfungsi  membuka  stand-stand  zakat  di tempat-tempat strategis seperti pusat-pusat perbelanjaan, pusat perkantoran dan sebagainya.  Dan  kantor  penyuluhan  dan  pengamatan  potensi  zakat  yang berfungsi  untuk  melakukan  penyuluhan  atau  sosialisasi  zakat  sekaligus melakukan pengamatan terhadap potensi-potensi zakat yang ada di daerah.
209 | ‘Ulûmunâ : Jurnal Studi Keislaman

## Memasukkan Zakat ke  dalam Postur APBN
Dalam  sistem  ekonomi  fiskal  Indonesia  saat  ini,  sumber  penerimaan pemerintah terdiri dari tiga bagian. Pertama , dan merupakan sumber penerimaan primer,  berasal  dari  pungutan  pajak. Kedua ,  berasal  dari  penerimaan  negara bukan pajak. Ketiga , adalah hibah atau bantuan dan pinjaman luar negeri. Lebih sistematis dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 5 Pos-Pos Sumber Penerimaan Pemerintah Indonesia
No   Penerimaan Negara
1 Penerimaan Pajak
a.  Pajak  dalam  negeri  (pajak  penghasilan,  perseroan,  pertambahan nilai, penjualan, dsb) b. Pajak perdagangan internasional 2 Penerimaan Negara Bukan Pajak
a. Penerimaan sumber daya alam
b. Bagian pemerintah atas laba BUMN
c. Penerimaan negara bukan pajak lainnya
3 Hibah dan Bantuan Luar Negeri
Tabel 6

## Pos-Pos Pengeluaran Pemerintah Indonesia
NO  Pengeluaran Negara
1
a. Belanja Negara b. Belanja pemerintah pusat
c. Belanja daerah
2 Pembiayaan a. Dalam Negeri
b. Luar negeri
c. Tambahan pembiayaan hutang
Sumber : Nota Keuangan, APBN Indonesia 2018
Hampir tiap tahun penerimaan negara masih ditumpukan pada sektor pajak dan dari tahun ke tahun penerimaan dari pajak terus meningkat Ini berarti bahwa  hampir  85%  lebih  penerimaan  APBN  berasal  dari  pajak.  Meskipun terjadi  kenaikan  penerimaan  negara  dari  pajak  dan  non  pajak  namun peningkatan ini masih belum mampu menutup defisit anggaran APBN. Dengan demikian untuk meningkatkan penerimaan negara, maka zakat adalah alternatif yang  tepat  untuk  dijadikan  sebagai  instrumen  APBN,  apalagi  diperkirakan bahwa potensi zakat di Indonesia hingga Rp300 triliun, jumlah ini tentu sangat
cukup untuk menutupi kebutuhan anggaran negara sehingga negara tidak perlu lagi berhutang karena defisit anggaran.
Jika zakat dimasukkan sebagai instrumen dalam kebijakan fiskal, maka zakat dalam postur APBN akan masuk ke dalam pos penerimaan bukan pajak. Hal ini karena pos zakat harus khusus dan diatur berdasarkan syariah, dana zakat tidak bisa digabung dan dilebur dengan dana lain, karena golongan yang berhak menerima zakat sudah jelas berdasarkan syariah, yakni delapan asnaf zakat.

## Tabel 7 Skenario Pos Penerimaan Zakat dalam Postur APBN
No   Penerimaan Negara 1 Penerimaan Pajak a.  Pajak  dalam  negeri  (pajak  penghasilan,  perseroan,  pertambahan nilai, penjualan, dsb)
b. Pajak perdagangan internasional
2 Penerimaan Negara Bukan Pajak
a. Penerimaan sumber daya alam
b. Bagian pemerintah atas laba BUMN
c. Penerimaan negara bukan pajak lainnya
d. Penerimaan dari zakat (ilustrasi)

## 3 Hibah dan Bantuan Luar Negeri
Untuk pos pengeluaran zakat, maka ketentuannya berdasarkan aturan syariah,  yakni  berdasarkan  surah  At-Taubah  ayat  60  dan  berdasarkan  skala prioritas. Hal ini juga sudah tercantum di dalam UU No.23 tahun 2011 tentang zakat,  bahwa  distribusi  zakat  berdasarkan  pasal  25 zakat  wajib  didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam . Dan dalam pasal 26 pendistribusian zakat, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 25 dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Kemudian dalam pasal 27  mengenai  pendayagunaan  zakat,  dalam  ayat  (1) zakat  dapat  didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat . Dalam ayat (2) pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik sudah terpenuhi.
Sehingga dalam hal ini untuk pos pengeluaran zakat adalah pada pos belanja pemerintah untuk pengentasan kemiskinan.
Tabel 8

## Skenario Pos Pengeluaran Zakat dalam Postur APBN
NO  Pengeluaran Negara 1 a. Belanja Negara
b. Belanja pemerintah pusat  (pos pengeluaran zakat)
211 | ‘Ulûmunâ : Jurnal Studi Keislaman
c. Belanja daerah
2 Pembiayaan a. Dalam Negeri
b. Luar negeri
c. Tambahan pembiayaan hutang
Saat ini belanja negara untuk pengentasan kemiskinan cukup tinggi, yakni sebesar  Rp115,5  triliun  untuk  sasaran  penurunan  kemiskinan  menjadi  sekitar 9,5-10,5 persen melalui beberapa program berikut;
• Pelaksanaan  Program  Keluarga  Harapan  (PKH),  dalam  bentuk  bantuan  tunai  bersyarat  dengan anggaran Rp2,8 T untuk keluarga miskin dengan syarat pendidikan dan kesehatan dengan sasaran 2,4 juta RTSM;
• Penyediaan beras dengan harga murah untuk rakyat miskin dengan anggaran Rp17,2 T untuk 15,5 juta RTS;
• Peningkatan pemberdayaan masyarakat melalui pelaksanaan program PNPM Mandiri, yang antara lain terdiri atas: (1) PNPM Perdesaan di 5.230 kecamatan (Rp8,0 T); dan (2) PNPM Perkotaan di 10.922 kelurahan (Rp1,7T).
Jika  zakat  dimasukkan  ke  dalam  instrumen  kebijakan  fiskal,  maka  pos pengeluarannya tentu yang paling utama dan prioritas adalah untuk pengentasan kemiskinan.  Apabila  dana  pengentasan  kemiskinan  mampu  ditutupi  melalui dana  zakat,  maka  alokasi  dana  penanggualangan  kemiskinan  yang  ada  dapat dialokasikan  ke  sektor  lain,  seperti  sektor  pendidikan,  infrastruktur,  ataupun kesehatan. Disamping itu dengan adanya pemasukan dari zakat dalam APBN, maka tentunya akan memperkecil peluang terjadinya defisit anggaran.
Dalam  hal  pendistribusian  pendapatan  zakat,  Al-Mawardi  menyatakan bahwa  kewajiban  negara  untuk  mendistribusikan  zakat  harta  kepada  orang- orang fakir dan miskin hanya taraf pada sekedar untuk membebaskan mereka dari  kemiskinan.  Tidak  ada  jumlah  tertentu  untuk  membantu  mereka  karena ‘pemenuhan  kebutuhan’  merupakan  istilah  yang  relatif.  Untuk  memenuhi kebutuhan  hidupnya  sehingga  terbebas  dari  kemiskinan,  seseorang  bisa  jadi hanya membutuhkan satu dinar, sementara yang lain mungkin membutuhkan seratus dinar 31 . Dengan  kata  lain,  peneluaran  pemerintah  untu  pengentasan  kemiskinan melalui  dana  zakat  ditujukan  untuk  dua  hal,  pertama,  digunakan  untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin, baik kebutuhan dasar mereka akan makanan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Kedua, jika kebutuhan dasar ini sudah terpenuhi, maka pemerintah wajib memberdayakan mereka agar mereka  dapat  mandiri  dengan  tujuan  utama  yakni  mengeluarkan  mereka  dar jeratan kemiskinann.
31 Ali bin Muhammad Al-Mawardi, Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah (Kairo Maktabah al- Taufiqiyyah,t.t.)  hlm. 122.
Disamping  itu,  Al-mawardi  berpendapat  bahwa  zakat  harus didistribusikan di wilayah tempat zakat itu diambil. Pengalihan zakat ke wilayah lain hanya diperbolehkan apabila seluruh golongan mustahik zakat di wilayah tersebut telah menerima zakat secara memadai. Kalau terdapat surplus, maka wilayah yang paling berhak menerimanya adalah wilayah terdekat dengan zakat tersebut  diambil.  Hal  ini  berarti  sistem  pengumpulan  dan  alokasi  dana  zakat harus terkonsentrasi dan berdasarkan skala prioritas, yakni dari daerah untuk daerah tersebut, namun jika terjadi surplus, maka barulah ditransfer ke daerah lain yang membutuhkan, yakni daerah terdekat.
213 | ‘Ulûmunâ : Jurnal Studi Keislaman

## Gambar 4. Model Rekonstruksi Zakat Sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal untuk Pengentasan Kemiskinan di Indonesia
Zakat sebag ai instru men kebij akan fiskal Penempatan dalam postur APBN
Pengentasan Kemiskinan di
Indonesia
Pembenahan aspek fundamental Revisi dan Penyempurnaan Regulasi Zakat As Obgligatory Sector Pembenahan Struktural Pembentukan Ditjen Pajak (Negara Mengatur Secara Penuh) Koordinasi dan Sinergi dengan Departemen terkait Pengawasan Oleh BPK agar transparan dan akuntabilitas
pengeluaran Penerimaan Pos Penerimaan Negara Non Pajak Pos Pengeluaran Negara untuk Pengentasan Kemiskinan
(faqir dan
Miskin) Jaminan sosial (primer) Pemberdaya an (sekunder) Security education Security healthy Security labor Security food Mustahik menjadi enterpreneur Pengentasa n Kemiskinan di Indonesia

## Kesimpulan
Pengeluaran Pemerintah dalam APBN Untuk Pengentasan Kemiskinan dari  tahun  ke  tahun  terus  meningkat,  namun  selama  ini  tidak  memberikan implikasinya besar dalam menurunkan Angka Kemiskinan.
Zakat adalah salah satu Instrumen Fiskal utama dalam Islam. Baik pada masa  awal  pemerintahan  Islam  pada  masa  Rasulullah  dan  pemerintahan- pemerintahan Islam selanjutnya tidak pernah memisahkan zakat sebagai salah satu  sumber  utama  pemasukan  negara  Islam.  Disamping  itu,  zakat  memiliki peran  yang  strategis  dalam  pengentasan  kemiskinan  karena  sasaran  penerima zakat, yakni kaum fakir dan miskin sudah ditetapkan oleh syariah.
Potensi  Zakat  di  Indonesia  sangat  besar,  diperkirakan  per  tahunnya hingga mencapai angka Rp300 triliun dan disisi lain zakat juga memiliki potensi dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia karena tujuan utama zakat adalah memenuhi basic need mustahik hingga mereka terbebas dari jeratan kemiskinan. Sebagaimana  yang  dikemukakan  oleh  Beik  (2009)  bahwa  zakat  dapat mengurangi angka kemiskinan hingga 10 persen. Disamping mengurangi angka keparahan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan antar masyarakat.
Meskipun potensi zakat di Indonesia sangat besar namun penyerapan zakat di Indonesia masih sangat rendah dan jauh dari harapan. Adapun faktor- faktor penyebab kurang optimalnya penyerapan dana zakat di Indonesia sangat beragam, mulai dari sikap skeptis masyarakat yang menganggap bahwa negara tidak perlu ikut campur dalam zakat, masalah infrastruktur lembaga pengumpul zakat hingga political will yang masih kurang.
Konsep zakat sebagai instrumen kebijakan fiskal pada dasarnya adalah bagaimana agar zakat dapat dimasukkan sebagai salah satu sumber pemasukan APBN sebagaimana halnya sumber lainnya seperti pajak, hibah dan sebagainya sehingga  mampu  meningkatkan  pendapatan  APBN  dan  meningkatkan pengeluaran  negara  pada  sektor  pengentasan  kemiskinan.  Adapun  Strategi untuk menjadikan zakat sebagai instrumen kebijakan fiskal di Indonesia adalah melalui pembenahan regulasi dan penyempurnaan UU tentang zakat, kemudian lembaga  yang  mengurusi  zakat  secara  nasional  harus  terstruktural  menjadi direktorat jenderal dibawah kementerian keuangan agar daya serap zakat lebih optimal  dan  efektif.  Dan  terakhir  adalah  memasukkan  zakat  dalam  postur penerimaan  APBN  yakni  pada  pos  penerimaan  bukan  pajak  dan  pos pengeluaran zakat pada pos belanja negara untuk pengentasan kemiskinan. Saran
Penulis  berharap  dari  tulisan  yang  penulis  susun  ini  dapat  dijadikan sebagai  pertimbangan  bagi  pemerintah  Republik  Indonesia  dan  pihak-pihak yang terkait agar menjadikan zakat sebagai salah satu instrumen kebijakan fiskal di negeri ini. Hal ini mengingat potensi zakat di Indonesia sangat besar terlebih
215 | ‘Ulûmunâ : Jurnal Studi Keislaman
mayoritas penduduk Indonesia adalah umat Islam. Dengan menjadikan zakat sebagai instrumen dalam kebijakan fiskal diharapkan penyerapan dana zakat dari penduduk wajib zakat (muzakki) dapat meningkat dan pendapatan negara pun akan  meningkat  kemudian  akan  berdampak  pada pengurangan  defisit  APBN sehingga  negara  kita  akan  terhindar  dari  hutang.  Disamping  itu  tentunya, diharapkan  dengan  meningkatnya  pendapatan  negara  dari  dana  zakat,  maka akan  meningkat  pula  alokasi  dana  untuk  pengentasan  kemiskinan  sehingga jumlah  penduduk  miskin  di  negeri  ini  dapat  berkurang  dengan  signifikan. Dengan  demikian political  will dari  para  birokrat  dan  elite  politik  untuk merealisasikan zakat sebagai instrumen dalam kebijakan fiskal.

## DAFTAR PUSTAKA
Afzalurrahman.1995. Doktrin Ekonomi Islam ,Yogyakarta:PT Dhana Bakti Zakat Alawi,  Nadhif.  2006. Pengaruh  Anggaran  Belanja  Pembangunan  Daerah  Terhadap Kemiskinan Studi Kasus:  Kab/Kota di Jawa Tengan tahun 2002-2004 Ali  bin  Muhammad  Al-Mawardi,t.t, Al-Ahkam  Al-Sulthaniyyah .Kairo:Maktabah al-Taufiqiyyah Ani Sri Rahayu.2010. Pengantar Kebijakan Fiskal ,Jakarta: Bumi Aksara Badan Pusat Statistik. 2010. Data Strategis Basri, Faisal dan Munandar, Haris. 2009. Lanskap ekonomi Indonesia; kajian dan renungan  terhadap  masalah-masalah  struktural,transformasi  baru,  dan  prospek perekonomian Indonesia. Jakarta:Kharisma Putra Utama Chapra,  Umer.2001. The  Future  of  Economics:  An  Islamic  Perspective, Jakarta:  As- Syamil & Gravika Hidayat, Ach. Syaful. 2010. Analisis Tata Kelola dan Distribusi Zakat Pada Lembaga Zakat, Infaq  dan  Shadaqoh  (LAGZIZ)  di  Malang.  (www.research- report.umm.ac.id, diakses Mei 2019) Irfan  mahmud.1997. Ekonomi  Pemerintah  Umar  bin  Khattab, Jakarta:Pustaka Firdaus Khalaf,Abd al-Wahhab. 1977. al-Siyasah al-Shar’iyyah . al-Munirah: Matba ‟ ah al- Taqaddum. MA Mannan.1995. Islamics Economics, theory and practice , Alih Bahasa M.Nastangin, Teori  dan  Praktek  Ekonomi  Islam ,  cet  VII,  Yogyakarta:PT  Dana  Bhakti Wakaf M.Suparmok.1997. Keuangan  Negara  Dalam  Teori  dan  Praktek ,  Cet.VII, Yogyakarta:BPFE Muhammad Saddam.2002. Ekonomi Islam, Jakarta: Gramedia M.A.Sabzwari.1982. The Concept of Saving in Islam. Karachi:An NIT Publication Paul A.Samuelson dan wiliam Nordhaus.1996. Macroeconomics , Alih Bahasa Haris Munanandar, Dkk, Makroekonomi , Jakarta:Erlangga
Rafiq,S.2003. Zakatt dan Pengentasan Kemiskiman .Jakarta:Global Richard A Musgrave dan Peggy B Musgrave.1993. Keuangan Negara dalam teori dan praktek, Edisi 5,,Alih Bahasa Alfonsus Sirait.Jakarta:Erlangga, 1993 Sabahuddin Azmi.2010. Menimbang Ekonomi Islam ,Jakarta:Pustaka Sharing, Mengelola Keuangan Publik Secara Islamin . Edisi 35 thn IV November 2009 Qardawi, Yusuf. 1999. Hukum Zakat . Bandung: Mizan. Qardhawi,  Yusuf.2002. Teologi  Kemiskinan:  Doktrin  Dasar  dan  Solusi  Islam  atas Problem Kemiskinan . Yogyakarta: Mitra Pustaka Todaro,  Michael.P  and  Smith,  Stephen  C.2006. Pembangunan  Ekonomi . Jakarta:Erlangga Utomo, S. 2006.Zakat dan Pembangunan. Jakarta:Perbit Pustaka Wibowo, Ferry. 2009. Analisis Hubungan Alokasi Anggaran Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP)Dengan Indeks   Pembangunan Manusia dan Angka Kemiskinan . Wirasasmita (dkk).1999. Kamus Lengkap Ekonomi ,Bandung: Pioner Jaya. http://www.baznas.go.id/Potensi Zakat di Indonesia, diakses 23 Februari 2013 http://www.fiskal.depkeu.go.id/Nota  Keuangan/APBN  Indonesia  2009, diakses 23 Oktober 2018