## PENGARUH PAD, DANA PERIMBANGAN, SILPA, KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DENGAN ALOKASI BELANJA MODAL SEBAGAI VARIABEL
INTERVENING (STUDI PADA KABUPATEN/KOTA PROVINSI
SUMATERA SELATAN)

## Verawaty
Universitas Bina Darma verawaty@binadarma.ac.id
Siti Salwa Universitas Bina Darma salwasiti302@gmail.com

## ABSTRACT
Human development is a process of expanding choices for humans, especially in accessing development results and achieving human development goals. This can be seen from the HDI. This study aims to analyze PAD, DAU, DAK, DBH, SilPA, Poverty  and  Unemployment  which  affect  HDI  through  capital  expenditure  as  an intervening variable. This study used path analysis with SPSS and the Sobel test. The results of the study, namely PAD and unemployment have a significant effect on  HDI.  DAU,  DAK,  DBH,  SiLPA,  Poverty  have  no  significant  effect  on  HDI. DAK,  DBH,  Poverty  have  a  significant  effect  on  Capital  Expenditures  and  PAD have  no  significant  effect  on  Capital  Expenditures.  DAU  SiLPA,  unemployment has  no  significant  effect  on  capital  expenditure  but  capital  expenditure  does  not intervene  in  all  research  variables.  From  the  results  of  the  conclusion,  the government  pays  more  attention  to  efforts  to  increase  the  HDI  both  through capital expenditure and other fund allocations.
Keywords: IPM, Balancing Fund, Poverty, Unemployment, Capital Expenditure

## ABSTRAK
Pembangunan  manusia  adalah  sebuah  proses  perluasan  pilihan  bagi  manusia, khususnya  dalam  mengakses  hasil  pembangunan  dan  tercapainya  tujuan pembangunan manusia ini dapat ditinjau dari IPM. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis  PAD,  DAU,  DAK,  DBH,  SilPA,  Kemiskinan  dan  Pengangguran yang  mempengaruhi  IPM  melalui  belanja  modal  sebagai  variabel  intervening. Penelitian  ini  menggunakan  analisis  jalur  dengan  SPSS  dan  uji  sobel.  Hasil penelitian  yaitu  PAD  dan  Pengangguran  berpengaruh  signifikan  terhadap  IPM. DAU,  DAK,  DBH,  SiLPA,  Kemiskinan  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap IPM.  DAK,  DBH,  Kemiskinan  berpengaruh  signifikan  terhadap  Belanja  Modal dan  PAD  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  Belanja  modal.  DAU  SiLPA, Pengangguran  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  Belanja  modal  namun
Belanja  Modal  tidak  mengintervensi  seluruh  variabel  penelitian. Dari  hasil kesimpulan  pemerintah  lebih  memperhatikan  upaya  peningkatan  IPM  baik  dari melalui belanja modal maupun alokasi dana lainnya.
Kata  Kunci :  IPM,  Dana  Perimbangan,  Kemiskinan,  Pengangguran,  Belanja Modal

## PENDAHULUAN
Pembangunan  merupakan  proses  yang  dilakukan  secara  berkesinambungan  bagi perbaikan  taraf  hidup  masyarakat  dan  bertujuan  untuk  menciptakan  lingkungan yang  memungkinkan  rakyat  untuk  menikmati  umur  panjang,  menjalankan kehidupan yang produktif serta perluasan ekonomis dan sosial bagi setiap individu serta  bangsa  secara  keseluruhan.  Salah  satu  komponen  yang  memegang  peranan vital  dalam  pembangunan  suatu  negara  adalah  manusia  (Verawaty  dkk.,  2020). Pembangunan  manusia  adalah  sebuah  proses  perluasan  pilihan  bagi  manusia, khususnya dalam mengakses hasil pembangunan seperti memperoleh pendapatan, kesehatan,  dan  pendidikan  (Dewi,  2017).  Tercapainya  tujuan  pembangunan manusia  ini  dapat  ditinjau  dari  Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM).  Pengertian IPM yang dikeluarkan oleh UNDP yang menyatakan bahwa Indeks Pembangunan Manusia  (IPM)  atau Human  Development  Indeks (HDI)  merupakan  salah  satu pendekatan  untuk  mengukur  tingkat  keberhasilan  pembangunan  manusia. Fenomena saat ini  adalah seiring dengan melambatnya IPM nasional, pada tahun 2020  terdapat  10  provinsi  yang  mengalami  penurunan  IPM  dengan  sebab utamanya karena penurunan pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Berikut ini data Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2020.
Tabel 1 Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 No. Kabupaten/Kota IPM(%) Kategori 1. Kabupaten Ogan Komering Ulu 69,32 Sedang 2. Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur 69,28 Sedang 3. Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan 65,30 Sedang 4. Kabupaten Ogan Komering Ilir 66,32 Sedang 5. Kabupaten Ogan ilir 67,06 Sedang 6. Kabupaten Muara Enim 68,74 Sedang
Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan, 2020
Berdasarkan  tabel  tersebut,  dapat  dilihat  bahwa  IPM  Provinsi  Sumatera  Selatan belum memperlihatkan nilai  yang optimal karena nilainya masih jauh dari angka 100.  Melihat  kondisi  tersebut,  bila  dibandingkan  dengan  DKI  Jakarta  (80,77%) sedangkan  Provinsi  Sumatera  Selatan  (70,01%)  seharusnya  IPM  Provinsi Sumatera  Selatan  harus  ditingkatkan.  Risdiana,    (2020)  menyebutkan,  IPM  di suatu  daerah  akan  meningkat  apabila  ketiga  unsur  (kesehatan,  pendidikan  yang dicapai,  dan  standar  kehidupan/  ekonomi)  dapat  ditingkatkan.  Verawaty  dkk. (2021)  juga  menyebutkan  untuk  meningkatkan  pembangunan  manusia  yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat di suatu daerah maka diperlukan dana anggaran  pembangunan  khusus  untuk  daerah  tersebut  yang  berkaitan  dengan desentralisasi ekonomi (otonomi daerah).

## TELAAH LITERATUR
Teori  keagenan  ( Agency  Theory )  adalah  hubungan  keagenan  sebagai  kontrak dimana satu orang atau lebih ( principal) terlibat dengan orang lain ( agent ) untuk melakukan  pelayanan  kepada  mereka  yang  melibatkan  beberapa  otoritas pengambilan  keputusan  kepada  agen.  (Jensen  dan  Meckling  1976  dalam  Afif  & Yulianti,  2019).  Teori fiscal  federalism dibedakan  menjadi  dua  perspektif.
Pertama,  teori  tradisional  yang  menekankan  keuntungan  alokatif  dari desentralisasi  (Hayek  1945  dalam  Wertianti  &  Dwirandra,  2013).  Kedua,  teori perspektif  baru  dikemukakan  yang  menekankan  pada  bagaimana  kebijakan desentralisasi  fiskal  mempengaruhi  perilaku  pemerintah  daerah  (Musgrave  1959
7. Kabupaten Lahat 67,44 Sedang 8. Kabupaten Musi Rawas 66.79 Sedang 9. Kabupaten Musi Banyuasin 67,69 Sedang 10.  Kabupaten Banyuasin 66,74 Sedang 11.  Kabupaten Empat Lawang 65,25 Sedang 12.  Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir 64,70 Sedang 13.  Kabupaten Musi Rawas Utara 64,49 Sedang 14.  Kota Palembang 78,33 Sedang 15.  Kota Prabumulih 74,55 Sedang 16.  Kota Pagar Alam 68,31 Sedang 17.  Kota Lubuk Linggau 74,78 Sedang Sumatera Selatan 70,01 Sedang
dan Oates 1972 dalam Wertianti & Dwirandra, 2013). Sinuraya (2020) pengertian IPM  sebagai  salah  satu  pendekatan  untuk  mengukur  tingkat  keberhasilan pembangunan  manusia,  dihitung  dari  data  yang  dapat  menggambarkan  empat komponen.  Belanja  modal  adalah  salah  satu  komponen  belanja  langsung  yang digunakan  untuk  membiayai  kebutuhan  investasi  dimana  pengeluaran  yang manfaatnya  melebihi  satu  tahun  anggaran  ini  dapat  menambah  aset  pemerintah yang  selanjutnya  meningkatkan  biaya  pemeliharaan  (Komariah  dkk.,  2019). Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  merupakan  pendapatan  yang  murni  dihasilkan daerah  dengan  mengoptimalkan  sumber  potensi  dari  pengelolaan  kekayaan  asli daerah  dan  partisipasi  masyarakat  daerah  yang  terdiri  dari  atas  Pajak  Daerah, Retribusi Daerah, Laba BUMD dan lain-lain PAD yang sah (Verginia 2017 dalam Amalia  &  Haryanto,  2019).  DAU  merupakan  salah  satu  komponen  belanja  pada APBN, dan menjadi salah satu komponen pendapatan pada APBD yang bertujuan sebagai  pemerataan  kemampuan  keuangan  antar  daerah  untuk  mendanai kebutuhan  daerah  otonom  dalam  rangka  pelaksanaan  desentralisasi  (Talangamin dkk., 2019). DAK berdasarkan UU No.15 Tahun 2017 ialah dana yang bersumber dari  APBN  yang  dialokasikan  kepada  pemerintah  daerah  dengan  tujuan  untuk membantu  mendanai  kegiatan  khusus  yang  merupakan  kepentingan  daerah  yang sesuai dengan prioritas daerah (Fathia & Rusdi, 2020). Menurut UU No. 15 Tahun 2017,  DBH  adalah  dana  yang  bersumber  dari  APBN  yang  dialokasikan  kepada pemerintah  daerah  berdasarkan  angka  persentase  tertentu  sesuai  dengan kebutuhan  daerah  dalam  rangka  pelaksanaan  desentralisasi  fiskal.  DBH  terdiri dari  DBH  pajak  dan  DBH  sumber  daya  alam  (Fathia  &  Rusdi,  2020).  Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) adalah selisih lebih/kurang antara  realisasi  pendapatan-LRA  dan  belanja,  serta  penerimaan  dan  pengeluaran pembiayaan  dalam  APBN/APBD  selama  satu  periode  pelaporan  (SAP,  2021). Novriansyah, (2018) menjelaskan kemiskinan merupakan masalah yang dihadapi oleh  semua  negara  di  dunia,  terutama  negara  sedang  berkembang.  Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan,  antara  lain  tingkat  pendapatan  masyarakat,  pengangguran,  kesehatan, pendidikan, akses  terhadap barang dan jasa, lokasi,  geografis, gender, dan lokasi lingkungan.  Pengangguran  merupakan  suatu  keadaan  dimana  seseorang  yang
tergolong  dalam  kategori  angkatan  kerja  tidak  mempunyai  pekerjaan  dan  juga secara aktif tidak sedang mencari pekerjaan (Fahri dkk., 2020).

## METODOLOGI PENELITIAN
Populasi  pada  penelitian  ini  adalah  kabupaten/kota  di  Provinsi  Sumatera  Selatan dan  melaporkan  data  PAD,  DAU,  DAK,  DBH,  SiLPA,  Kemiskinan, Pengangguran  dan  data  Indeks  Pembangunan  Manusia  serta  belanja  modal kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan yang terdiri dari 17 kabupaten/kota. Data  yang  digunakan  diambil  dari  Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  dan  DJPK Departemen Keuangan. Metode yang digunakan untuk pengambilan sampel yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode sampling  jenuh .  Data  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  sekunder  yang  merupakan  data  tidak langsung.  Data  sekunder  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  PAD, DAU,  DAK,  DBH,  SiLPA,  Angka  Kemiskinan  dilihat  dari  persentase  penduduk miskin,  Pengangguran  dari  tingkat  pengangguran  terbuka,  Indeks  Pembangunan Manusia, dan Belanja Modal kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan periode tahun 2016-2020. Metode dalam penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif yang  digunakan  mengukur  kekuatan  hubungan  antara  variabel  dependen  dengan variabel  independen  dalam  sebuah  populasi  dalam  penelitian  ini.  Teknik  analisis kuantitatif yaitu suatu bentuk penelitian yang berdasarkan data yang dikumpulkan secara sistematis dari objek yang diteliti dengan menggabungkan hubungan antar variabel  yang  terlibat  di  dalamnya.  Teknik  analisis  data  pada  penelitian  ini dimulai dari analisis deskriptif, uji asumsi klasik, uji hipotesis dan uji sobel.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Setelah dilakukan outlier dari 85 sampel, 19 data dinyatakan sebagai data outlier. Semua variabel penelitian telah lolos uji asumsi klasik. Hasil uji normalitas, yaitu nilai Kolmogorov-Smirnov (K-S) dan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) dengan seluruh variabel  di  atas  α  =  0,05  yang  berarti  data  yang  diuji  terdistribusi  normal.  Pada hasil  uji  run  test  penelitian  ini,  nilai  Asymp. Sig.  (2-tailed)  lebih  besar  dari  0,05 maka  dapat  disimpulkan  tidak  ada  autokorelasi  Hasil  uji  multikolinearitas
menyatakan  nilai  tolerance  untuk  seluruh  variabel  lebih  besar  dari  10%  dan  VIF lebih  kecil  dari  10  yang  berarti  bahwa  data  penelitian  ini  tidak  terjadi multikolinearitas. Hasil uji heteroskedastisitas menyatakan nilai signifikansi untuk setiap  variabel  bebas  terhadap  nilai  absolute  residual  lebih  besar  dari  0,05  yang berarti bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam penelitian ini. Dengan demikian  semua  variabel  penelitian  bisa  diuji  pada  tahapan  selanjutnya.  Berikut hasil regresi untuk persamaan substruktural I dan II:
Tabel 2 Analisis Regresi untuk persamaan substruktural I
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 5,440 3,988 1,364 ,178 PAD -,098 ,103 -,145 -,953 ,345 DAU ,249 ,237 ,233 1,048 ,299 DAK ,274 ,163 ,319 1,679 ,099 DBH ,388 ,101 ,476 3,821 ,000 SiLPA -,059 ,025 -,249 -2,390 ,020 Kemiskinan ,438 ,214 ,223 2,044 ,045 Pengangguran -,087 ,132 -,074 -,663 ,510
a. Dependent Variable: Belanja Modal
Tabel 3 Analisis Regresi untuk persamaan substruktural II
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 4,996 ,477 10,465 ,000 PAD ,052 ,012 ,573 4,230 ,000 DAU -,045 ,028 -,313 -1,586 ,118 DAK ,016 ,020 ,143 ,832 ,409 DBH -,011 ,013 -,098 -,798 ,428 SiLPA -,002 ,003 -,072 -,749 ,457 Kemiskinan -,066 ,026 -,251 -2,528 ,014 Pengangguran ,069 ,016 ,437 4,449 ,000 Belanja Modal -,034 ,015 -,252 -2,183 ,033
a. Dependent Variable: IPM
Analisis  jalur  merupakan  perluasan  dari  analisis  regresi  linier  berganda berdasarkan data yang ada pada penelitian ini maka nilai-nilai koefisien jalur beta dari  hasil  uji  analisis  persamaan  substruktural  pertama  dan  persamaan substruktural kedua.
Tabel 4 Pengaruh Variabel Pada Analisis Jalur Jalur Pengaruh langsung (direct effect) Pengaruh  tidak langsung (indirect effect) Pengaruh total (total effect) Keterangan X1 → Y2 -0,145 -0,145 X1=PAD X2=DAU X3=DAK X4=DBH
X5=SiLPA
X6= Kemiskinan X7=Pengangguran Y1=IPM Y2=Belanja Modal X2 → Y2 0,233 0,233 X3 → Y2 0,319 0,319 X4 → Y2 0,476 0,476 X5 → Y2 -0,249 -0,249 X6 → Y2 0,223 0,223 X7 → Y2 -0,074 -0,074 X1 → Y1 0,573 0,573 X2 → Y1 -0,313 -0,313 X3 → Y1 0,143 0,143 X4 → Y1 -0,098 -0,098 X5 → Y1 -0,072 -0,072 X6 → Y1 -0,251 -0,251 X7 → Y1 0,437 0,437 Y2 → Y1 -0,252 -0,252 X1 → Y2 → Y1 0,573 0,03654 0,60954 X2 → Y2 → Y1 -0,313 -0,058716 -0,371716 X3 → Y2 → Y1 0,143 -0,080388 0,062612 X4 → Y2 → Y1 -0,098 -0,119952 -0,217952 X5 → Y2 → Y1 -0,072 -0,062748 -0,009252 X6 → Y2 → Y1 -0,251 -0,058716 -0,309716 X7 → Y2 → Y1 0,437 0,018648 0,455648
Signifikan  atau  tidak  pengaruh  mediasi  dapat  diuji  dengan Metode  Product  of Coefficient . Metode Product of Coefficient dapat dilakukan dengan menggunakan uji  sobel.  Hasil  uji sobel  test memberikan  nilai  estimasi indirect  effect yang kemudian  dicari  nilai  z  hitungnya  dengan  cara  membagi  besarnya  nilai  data terhadap nilai standar error dan membandingkan dengan z tabel sebesar 1,96.
𝑧 = 𝑎𝑏 𝑠 𝑎𝑏 𝑠 𝑎𝑏 = √𝑏 2 𝑠𝑎 2 + 𝑎 2 𝑠𝑏 2 + 𝑠𝑎 2 𝑠𝑏 2
Tabel 5 Hasil Sobel Test Z hitung PAD 0.877 DAU -0.953 DAK -1.350 DBH -1.952
SiLPA 1.634 Kemiskinan -1.519 Pengangguran 0.632 Sumber: Data diolah, 2022

## Pengaruh PAD, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Belanja Modal
Pada  hasil  uji  t  diketahui  nilai  signifikansi  variabel  PAD  sebesar  =  0,000  lebih kecil dari tingkat signifikansi sebesar 0,01 (α=1%) dan  nilai t hitung = 2,044 ˃ t tabel  =  1,672  yang  berarti  bahwa  PAD  berpengaruh  signifikan  positif  terhadap IPM.  Hal  ini  sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  Adiputra  dkk.  (2015), namun berbeda dengan penelitian Kurniasari (2021). PAD digunakan pemerintah daerah  untuk  membiayai  pembangunan  maka  semakin  besar  PAD  akan  semakin besar  pula  kemampuan  daerah  dalam  membiayai  pembangunannya  sehingga meningkatkan nilai IPM. Dengan demikian, hipotesis 1a yang menyatakan bahwa PAD  berpengaruh  positif  terhadap  IPM  diterima. Pada  hasil  uji  t  diketahui  nilai signifikansi  variabel  PAD  sebesar  0,011  lebih  kecil  dari  tingkat  signifikansi sebesar  0,05  (α=5%)  dan  nilai  t  hitung  =  -0,953  ˂  t  tabel  =  1,671  yang  berarti bahwa  PAD  berpengaruh  signifikan  negatif  terhadap  belanja  modal.  Hasil  ini konsisten dengan hasil penelitian Patadang dkk. (2021), namun bertolak belakang dengan  penelitian  Heliyanto  &  Handayani  (2016).  Hal  ini  tidak  sesuai  dengan pernyataan  Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004  bahwa  salah  satu  sumber pendanaan  pelaksanaan  Pemerintahan  Daerah  untuk  membiayai  belanja  daerah terdiri  atas  Pendapatan  Asli  Daerah.  Dengan  demikian,  hipotesis  1b  yang menyatakan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap belanja modal ditolak. Pada uji  sobel  untuk  melihat  pengaruh  belanja  modal  dalam  mengintervensi  PAD terhadap IPM didapatkan hasil z hitung yaitu 0,877 lebih kecil dari z tabel dengan tingkat  signifikansi  0,05  yaitu  sebesar  1,96,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa belanja modal tidak mengintervensi  pengaruh PAD terhadap  IPM. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian Melgiana dkk. (2020) namun berbeda dengan penelitian Raviyanti  dkk.  (2017)  bahwa  PAD  berpengaruh  terhadap  kualitas  pembangunan manusia  melalui  alokasi  belanja  modal.  Dapat  disimpulkan  bahwa  PAD  secara langsung  dapat  meningkatkan  IPM  tanpa  dialokasikan  melalui  belanja  modal. Dengan  demikian,  hipotesis  1c  yang  menyatakan  bahwa  belanja  modal mengintervensi PAD terhadap IPM ditolak

## Pengaruh DAU, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Belanja Modal
Pada  hasil  uji  t  diketahui  nilai  signifikansi  variabel  DAU  sebesar  0,118    lebih besar dari tingkat signifikansi sebesar 0,05 (α=5%) dan nilai t hitung = -1,586 ˂ t tabel  =  1,672  yang  berarti  bahwa  DAU  tidak  berpengaruh  signifikan  negatif terhadap  IPM.  Penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  Adiputra  dkk.  (2015), namun  berbeda  dengan  penelitian  Verawaty  dkk.  Hal  ini  disebabkan  karena Pemerintah  Provinsi  Sumatera  Selatan  belum  tepat  sasaran  dalam  pengalokasian Dana  alokasi  Umum  sehingga  perlu  adanya  petunjuk  maupun  pengawasan  lebih mendalam  agar  Dana  bagi  hasil  ini  berdampak  pada  peningkatan  IPM.  Dengan demikian,  hipotesis  2a  yang  menyatakan  bahwa  DAU  berpengaruh  positif terhadap  IPM  ditolak.  Pada  hasil  uji  t  diketahui  nilai  signifikansi  variabel  DAU adalah 0,299 lebih besar dari tingkat signifikansi sebesar 0,05 (α=5%) dan nilai t hitung  =  1,048  ˂  t  tabel  =  1,671  yang  berarti  bahwa  DAU  tidak  berpengaruh signifikan  negatif  terhadap  belanja  modal.  Hasil  ini  sejalan  dengan  penelitian Adiputra dkk. (2015) berbeda dengan hasil penelitian Raviyanti dkk. (2017). Hal ini  tidak  sesuai  dengan  pernyataan  Undang-Undang  Nomor  33  Pasal  5  Tahun 2004  tentang  sumber  pendanaan  pemerintah  daerah  dalam  APBD  yaitu  DAU digunakan  untuk  membiayai  belanja  daerah  yang  salah  satunya  adalah  belanja modal.  Dengan  demikian,  hipotesis  2b  yang  menyatakan  bahwa  DAU berpengaruh positif terhadap belanja modal ditolak. Pada uji sobel  nilai  z  hitung yaitu -0.953 lebih kecil dari z tabel dengan tingkat signifikansi 0,05 yaitu sebesar 1,96.  Maka  dapat  disimpulkan  bahwa  belanja  modal  tidak  mengintervensi pengaruh  DAU  terhadap  IPM.  Hasil  penelitian  ini  konsisten  dengan  penelitian Melgiana  et  al. (2020) namun  berbeda dengan penelitian Raviyanti et  al. (2017). Hasil ini tidak sejalan dengan pernyataan penelitian Raviyanti et al (2017) bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) dialokasikan untuk membiayai belanja modal untuk membangun sarana dan  prasarana yang bertujuan untuk  memajukan daerah serta meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat.  Dengan  demikian,  hipotesis  2c  yang menyatakan bahwa belanja modal mengintervensi DAU terhadap IPM ditolak.
Pengaruh DAK, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Belanja Modal
Pada hasil uji t diketahui nilai signifikansi variabel DAK adalah 0,409 lebih besar dari tingkat signifikansi sebesar 0,05 (α=5%) dan nilai t hitung = 0 ,832 ˂ t tabel = 1,672  yang  berarti  bahwa  DAK  tidak  berpengaruh  signifikan  negatif  terhadap IPM.  Penelitian  Kurniasari  (2021)    juga  menemukan  hasil  bahwa  tidak  ada pengaruh  signifikan  dan  negatif  antara  DAK  dan  IPM,  berbeda  dengan  hasil penelitian Wahyu & Dwirandra (2015). DAK yang tinggi tidak serta-merta dapat meningkatkan  IPM.  Dengan  demikian,  hipotesis  3a  yang  menyatakan  bahwa DAK  berpengaruh  positif  terhadap  IPM  ditolak.  Pada  hasil  uji  t  diketahui  nilai signifikansi  variabel  DAK  adalah  0,004  lebih  kecil  dari  tingkat  signifikansi sebesar  0,01  (α=1%)  dan  nilai  t  hitung  =  1,679  ˃  t  tabel  =  1,671  yang  berarti bahwa  DAK  berpengaruh  signifikan  positif  terhadap  belanja  modal.  Konsisten dengan hasil penelitian Melgiana dkk. (2020) namun berbeda dengan Heliyanto & Handayani  (2016).  Dari  hasil  tersebut  sesuai  dengan  pendapat  Kementerian Dalam  Negeri  dalam  artikel  Dana  Perimbangan,  Sumber  Pendapatan  Daerah Terbesar  (2013)  menunjukkan  efektifitas  dan  optimalisasi  penggunaan  dana perimbangan  merupakan  satu  kesatuan  yang  tidak  dapat  dipisahkan  dari pengelolaan  daerah  khususnya  belanja  daerah.  Dengan  demikian,  hipotesis  3b yang  menyatakan  bahwa  DAK  berpengaruh  positif  terhadap  belanja  modal diterima. Pada uji sobel nilai z hitung yaitu -1,350 lebih kecil dari z tabel dengan tingkat  signifikansi  0,05  yaitu  sebesar  1,96,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa belanja  modal  tidak  mengintervensi  pengaruh  DAK  terhadap  IPM.  Hasil penelitian  ini  sejalan  dengan  Verawaty  dkk.  (2020),  namun  berbeda  dengan penelitian  Raviyanti  dkk.  (2017).  DAK  pada  Provinsi  Sumatera  Selatan  tidak dialokasikan  untuk  Belanja  Modal  yang  bertujuan  untuk  meningkatkan  IPM melalui  indikatornya  seperti  bidang  pendidikan  dan  kesehatan,  melainkan dialokasikan  untuk  belanja  lainnya,  seperti  bidang  infrastruktur,  kelautan  dan perikanan  serta  prasarana  pemerintah.  Dengan  demikian,  hipotesis  3c  yang menyatakan bahwa belanja modal mengintervensi DAK terhadap IPM ditolak.

## Pengaruh DBH, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Belanja Modal
Pada hasil uji t diketahui nilai signifikansi variabel DBH adalah 0,428 lebih besar dari  tingkat  signifikansi  sebesar  0,05  (α=5%)  nilai  t  hitung  = -0,798 ˂  t  tabel  = 1,672  yang  berarti  bahwa  DBH  tidak  berpengaruh  signifikan  negatif  terhadap IPM.  Hasil  ini  sesuai  dengan  penelitian  Adiputra  dkk.  (2015)  namun  berbeda dengan Verawaty dkk. (2020). Hasil ini tidak sejalan dengan pendapat Williantara dan Budiasih, 2016 dalam Patadang dkk, (2021) yang menyatakan DBH memiliki potensi  yang  cukup  tinggi  terhadap  pendapatan  suatu  daerah  sehingga  dapat membiayai  belanja  daerah  dengan  baik  yang  akan  berdampak  pada  pada kesejahteraan  masyarakat.  Namun  pada  penelitian  di  Sumatera  Selatan  ini  DBH tidak  semerta-merta  dapat  meningkatkan  IPM.  Dengan  demikian,  hipotesis  4a yang menyatakan bahwa DBH berpengaruh  negatif terhadap  IPM diterima.  Pada hasil uji t diketahui nilai signifikansi variabel DBH adalah 0,000 lebih kecil dari tingkat  signifikansi  sebesar  0,01  (α=1%)  dan  nilai  t  hitung  =  3,821  ˃    t  tabel  = 1,671  yang  berarti  bahwa  DBH  berpengaruh  signifikan  positif  terhadap  belanja modal. Hal ini sejalan dengan penelitian Rizki Kurniasari  (2021) namun  berbeda dengan  hasil  penelitian  Verawaty,  Rolia  Wahasusmiah  dan  Amnah  (2020), Firnandi  Heliyanto  dan  Nur  Handayani  (2016),  dan  Susanti  dan  Fahlevi  (2016). Hasil  ini  menjelaskan  bahwa  pemerintah  daerah  kabupaten/kota  di  Provinsi Sumatera  Selatan  yang  mendapatkan  DBH  yang  besar  akan  memiliki  belanja modal  yang  besar  pula.  Dengan  demikian,  hipotesis  4b  yang  menyatakan  bahwa DBH  berpengaruh  negatif  terhadap  belanja  modal  ditolak.  Pada  uji  sobel  nilai  z hitung yaitu -1,952 lebih kecil dari z tabel dengan tingkat signifikansi 0,05 yaitu sebesar 1,96, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini mampu membuktikan belanja modal tidak mengintervensi pengaruh DBH terhadap IPM. Hal ini sesuai dengan  penelitian  Adiputra  dkk.  (2015)  dan  tidak  signifikan  pada  penelitian Verawaty  dkk.  (2017).  Hasil  penelitian  ini  tidak  sejalan  berdasarkan  Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2004 bahwa salah satu dari sumber-sumber pendanaan pelaksanaan  Pemerintah  Daerah  untuk  mendanai  belanja  daerah  adalah  DBH. Dengan  demikian,  hipotesis  4c  yang  menyatakan  bahwa  belanja  modal  tidak mengintervensi DBH terhadap IPM diterima.
Pengaruh SiLPA, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Belanja Modal
Pada  hasil  uji  t  diketahui  nilai  signifikansi  variabel  SiLPA  adalah  0,457  lebih besar dari tingkat signifikansi sebesar 0,05 (α=5%) dan nilai t hitung = -0,749 ˂ t tabel  =  1,672  yang  berarti  bahwa  SiLPA  tidak  berpengaruh  signifikan  negatif terhadap IPM. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Verawaty dkk. (2020) dan berbanding  terbalik  dengan  penelitian  Wahyu  &  Dwirandra  (2015). SiLPA memungkinkan  adanya  peluang  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat yang  diukur  dengan  IPM  namun  dana  tersebut  harus  dialokasikan  untuk  sektor- sektor  yang  dapat  meningkatkan  IPM  seperti  pendidikan,  kesehatan,  dan infrastruktur.  Dengan  demikian,  hipotesis  5a  yang  menyatakan  bahwa  SiLPA berpengaruh  negatif  terhadap  IPM  diterima.  Pada  hasil  uji  t  diketahui  nilai signifikansi  variabel  SiLPA  adalah  0,020  lebih  kecil  dari  tingkat  signifikansi sebesar  0,05  (α=5%)  dan  nilai  t  hitung  =  -2,390  ˂  t  tabel  =  1,671  yang  artinya SiLPA  berpengaruh  signifikan  negatif  terhadap  IPM.  Penelitian  ini  tidak  sejalan dengan  penelitian  Indiyanti  &  Rahyuda  (2018)  namun  sejalan  dengan  penelitian Verawaty  dkk.  (2020).  Hasil  ini  menjelaskan  bahwa  pemerintah  daerah kabupaten/kota  di  Provinsi  Sumatera  Selatan  tidak  menggunakan  SiLPA  secara maksimal  seperti  fungsinya  yang  tercantum  dalam  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri  Nomor  13  Tahun  2006,  salah  satunya  untuk  membantu  mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja  langsung seperti belanja  modal sehingga  pembangunan  daerah  yang  belum  terealisasi  pada  tahun  sebelumnya ataupun  yang  telah  direncanakan  pada  tahun  yang  bersangkutan  dapat dilaksanakan.  Dengan  demikian,  hipotesis  5b  yang  menyatakan  bahwa  SiLPA berpengaruh  negatif  terhadap  belanja  modal  diterima.    Pada  uji  sobel  nilai  z hitung  yaitu  1,634  lebih  kecil  dari  z  tabel  dengan  tingkat  signifikansi  0,05  yaitu sebesar 1,96, maka dapat disimpulkan bahwa belanja modal tidak mengintervensi pengaruh SiLPA terhadap IPM. Konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Verawaty dkk. (2020) namun berbeda dengan hasil penelitian Adiputra dkk. (2015).  Konsisten  dengan  pendapat  Verawaty  dkk.  (2020)  menyebutkan  SiLPA pemerintah  daerah  kabupaten/kota  di  Provinsi  Sumatera  Selatan  tidak  menjadi sumber  penerimaan  pembiayaan  dalam  mendukung  pembangunan  daerah  karena memiliki sumber pendanaan lain seperti PAD, DAU, dan DBH. Dengan demikian,
hipotesis  5c  yang  menyatakan  belanja  modal  tidak  mengintervensi  SiLPA terhadap IPM diterima.

## Pengaruh  Kemiskinan,  Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM)  dan  Belanja Modal
Pada hasil uji t diketahui nilai signifikansi variabel Kemiskinan adalah 0,014 lebih kecil dari tingkat signifikansi sebesar 0,05 (α=5%) dan nilai t hitung = -2,528 ˂ t tabel  =  1,672  yang  berarti  bahwa  Kemiskinan  berpengaruh  signifikan  negatif terhadap  IPM.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  pengaruh  negatif  Kemiskinan terhadap  IPM  seperti  pada  penelitian  Kiha  dkk.  (2021)  dan  tidak  sejalan  dengan hasil  penelitian.  Sinuraya  (2020).  Dengan  demikian,  hipotesis  6a  yang menyatakan  bahwa  Kemiskinan  berpengaruh  positif  terhadap  IPM  ditolak . Pada hasil uji t diketahui nilai signifikansi variabel Kemiskinan adalah 0,045 lebih kecil dari  tingkat  signifikansi  sebesar  0,05  (α=5%)  nilai  t  hitung  =  2,044  ˃  t  tabel  = 1,671  yang  berarti  bahwa  Kemiskinan  berpengaruh  signifikan  positif  terhadap belanja  modal.  Alokasi  belanja  modal  didasarkan  pada  kebutuhan  daerah  akan sarana  dan  prasarana,  baik  untuk  kelancaran  pelaksanaan  tugas  pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Susilowati dkk. (2017), menyebutkan bila semakin besar  pengeluaran  anggaran  dalam  belanja  modal  maka  akan  menurun  angka kemiskinan. Dengan demikian, hipotesis 6b yang menyatakan bahwa Kemiskinan berpengaruh positif terhadap belanja modal diterima. Pada uji sobel nilai z hitung yaitu -1.519 lebih kecil dari z tabel dengan tingkat signifikansi 0,05 yaitu sebesar 1,96,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  belanja  modal  tidak  mengintervensi pengaruh Kemiskinan terhadap IPM. Kemiskinan diduga dapat menjadi disparitas dalam  peningkatan  IPM  karena  mampu  menghambat  seseorang  untuk mendapatkan  tingkat  pendidikan  dan  kesehatan  yang  layak  sehingga  tidak  ada peningkatan  pada  sumber  daya  manusia  (Ningrum  dkk.,  2020).  Sehingga  tidak perlu  adanya  pengaruh  belanja  modal  antara  Kemiskinan  dengan  peningkatan IPM.  Dengan  demikian,  hipotesis  6c  yang  menyatakan  bahwa  belanja  modal mengintervensi Kemiskinan terhadap IPM ditolak.

## Pengaruh Pengangguran, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Belanja Modal
Pada  hasil  uji  t  diketahui  nilai  signifikansi  variabel  Pengangguran  adalah  0,000 lebih kecil dari tingkat signifikansi sebesar 0,01 (α=1%) t hitung = 4,449 ˃ t tabel = 1,672 yang berarti Pengangguran berpengaruh signifikan positif terhadap IPM. Penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  Sinuraya  (2020),  namun  tidak  sesuai dengan hasil penelitian Kiha dkk. (2021). Sejalan dengan pendapat Sukirno, 2013 dalam  Primandari  (2020)  mengatakan  pengangguran  dapat  mengurangi pendapatan  yang  membuat  masyarakat  tidak  dapat  memenuhi  kebutuhan- kebutuhannya termasuk pendidikan, kesehatan dan sudah tentu akan menurunkan daya  beli  sehingga  tingkat  kemakmuran  dan  kesejahteraan  masyarakat  akan menurun. Dengan demikian, hipotesis 7a yang menyatakan bahwa Pengangguran berpengaruh  positif  terhadap  IPM  diterima.  Pada  hasil  uji  t  diketahui  nilai signifikansi variabel adalah 0,510 lebih besar dari tingkat signifikansi sebesar 0,05 (α=5%) nilai t hitung = -0,663 ˂ t tabel = 1,671, yang berarti Pengangguran tidak berpengaruh  signifikan  negatif  terhadap  belanja  modal.  Pengangguran  tidak menjadi  acuan  utama  dalam  proses  penyusunan  alokasi  belanja  modal  di kabupaten/kota  Provinsi  Sumatera  Selatan.  Dengan  demikian,  hipotesis  7b  yang menyatakan  bahwa  Pengangguran  berpengaruh  positif  terhadap  belanja  modal ditolak.  Pada  uji  sobel  nilai  z  hitung  yaitu 0.632 lebih  kecil  dari  t  tabel  dengan tingkat  signifikansi  0,05  yaitu  sebesar  1,96,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa belanja  modal  tidak  mengintervensi  pengaruh  Pengangguran  terhadap  IPM. Wahyuni 2005 dalam Kiha dkk. (2021) mengatakan bahwa tingkat pengangguran merupakan keadaan seseorang yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan guna  memperoleh  pendapatan.  Ketika  tingkat  pengangguran  meningkat  maka indeks  hidup  layak  suatu  masyarakat  meningkat  maka  perusahaan-perusahaan akan mempekerjakan tenaga kerja lebih sehingga tingkat indeks hidup layak para pekerja  akan  meningkat  sehingga  akan  mengurangi  Indeks  Pembangunan Manusia.  Namun  dari  hasil  penelitian  menunjukkan  tidak  adanya  dampak  dari belanja  modal  terhadap  hubungan  Pengangguran  dengan  IPM  karena pengangguran  memiliki  dampak  signifikan  secara  langsung  dan  cepat mempengaruhi  pembangunan  manusia.  Dengan  demikian,  hipotesis  7c  yang
menyatakan  bahwa  belanja  modal  mengintervensi  Pengangguran  terhadap  IPM ditolak.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  menunjukkan  bahwa  hanya  PAD  dan Pengangguran berpengaruh signifikan positif terhadap IPM. Namun DAU, DAK, DBH,  SiLPA,  Kemiskinan  tidak  berpengaruh  signifikan  negatif  terhadap  IPM. DAK,  DBH,  Kemiskinan  justru  berpengaruh  signifikan  positif  terhadap  Belanja Modal  dan  PAD  berpengaruh  signifikan    negatif  terhadap  Belanja  modal,  DAU SiLPA,  Pengangguran  tidak  berpengaruh  signifikan  negatif  terhadap  Belanja modal  serta  Belanja  Modal  tidak  mengintervensi  seluruh  variabel  penelitian terhadap  IPM.  Sehingga  seharusnya  Pemerintah  lebih  memperhatikan  upaya peningkatan  IPM  ini  baik  dari  melalui  belanja  modal  maupun  alokasi  dana lainnya.  Mengingat  Belanja  Modal  memberikan  manfaat  jangka  panjang  bagi publik  melalui  pembangunan  sarana  dan  prasarana  di  sektor  pendidikan, kesehatan,  dan  pendapatan  sehingga  indikator  IPM  Sumatera  Selatan  dapat  ikut meningkat dan mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran. Pada penelitian selanjutnya  dapat  menggunakan  beberapa  variabel  independen  yang  lain  terkait IPM  seperti  Dana  Otonomi  Khusus,  Bantuan  Keuangan  Provinsi  dan  lain-lian, populasi  daerah  yang  diteliti  dapat  diperluas  bukan  hanya  provinsi  Sumatera Selatan  dengan  periode  pengamatan  yang  lebih  panjang  agar  lebih  akurat  dalam membandingkan hasil penelitian dari tahun ke tahun.

## DAFTAR PUSTAKA
Adiputra,  I.  M.  P.,  Dwiyantari,  N.  K.  D.,  &  Darmada,  D.  K.  (2015).  Pengaruh PAD  ,  Dana  Perimbangan  dan  SiLPA  terhadap  Kualitas  Pembangunan Manusia dengan Alokasi Belanja Modal sebagai Variabel Intervening (Studi Pada  Pemerintah  Kabupaten/Kota  di  Bali). Simposium  Nasional  Akuntansi XVIII .
Afif, A. N., & Yulianti, Y. (2019). Determinan Indeks Pembangunan Manusia di Wilayah Indonesia Timur (Studi kasus Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Papua pada tahun 2013-2016). Solusi , 16 (4), 181–210.
Amalia,  A.  F.  N.,  &  Haryanto.  (2019).  Analisis  Pengaruh  Pendapatan  Asli Daerah,  Dana  Alokasi  Umum,  dan  Belanja  Modal  terhadap  Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2017. Diponegoro Journal of Accounting ,
8 (2), 1–13.
Dewi,  N.  (2017).  Pengaruh  Kemiskinan  dan  Pertumbuhan  Ekonomi  terhadap Indeks  Pembangunan  Manusia  di  Provinsi  Riau. Jurnal  Online  Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau , 4 (1), 870–882. Fahri,  Jalil,  A.,  &  Kasnelly,  S.  (2020). Meningkatnya  Angka  Pengangguran  di tengah Pandemi (Covid-19) . 2 (pengangguran akibat covid 19), 45–60. Fathia,  P.  B.,  &  Dedi  Rusdi,  SE.,  M.Si.,  Ak.,  C.  (2020).  Pengaruh  Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, dan Pendapatan  Asli  Daerah  terhadap  Belanja  Modal. Prosiding  Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Ekonomi.
Fretes, P. N.  De.  (2017). Pengaruh Dana Perimbangan, Pendapatan Asli  Daerah, dan  Pertumbuhan  Ekonomi  terhadap  Indeks  Pembangunan  Manusia  di Kabupaten  Kepulauan  Yapen. Jurnal  Akuntansi  &  Ekonomi  FE.  UN  PGRI Kediri , 2 (2), 1–33.
Heliyanto,  F.,  &  Handayani,  N.  (2016).  Pengaruh  PAD,  DAU,  DAK  dan  DBH terhadap  Pengalokasian  Anggaran  Belanja  Modal. Jurnal  Ilmu  dan  Riset Akuntansi : , 5 (3), 1–17.
Indiyanti,  N. M.  D., & Rahyuda, H. (2018). Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah terhadap  Alokasi  Belanja  Modal  di  Provinsi  Bali. E-Jurnal  Manajemen Universitas Udayana , 7 (9), 4713.
Kiha,  E.  K.,  Seran,  S.,  &  Lau,  H.  T.  (2021).  Pengaruh  Jumlah  Penduduk, Pengangguran,  dan  Kemiskinan  terhadap  Indeks  Pembangunan  Manusia (IPM) di Kabupaten Belu. Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora , 2 (07), 60– 84.
Komariah,  D.,  Yogiantoro,  M.,  &  Hukom,  A.  (2019).  Pengaruh  Belanja  Modal dan  Pertumbuhan  Ekonomi  terhadap  Indeks  Pembangunan  Manusia. Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis Fakultas Ekonomi UNIAT , 4 (S1), 523–532. Kurniasari, R. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap  Indeks  Pembangunan  Manusia  dengan  Belanja  Modal  sebagai Variabel Intervening. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi , 10 (3), 1–25. Melgiana,  A.  C.,  Rupa,  I.  W.,  &  Riasning,  N.  P.  (2020).  Pengaruh  Pendapatan Asli  Daerah,  Dana  Alokasi  Umum  dan  Dana  Alokasi  Khusus  terhadap Indeks  Pembangunan  Manusia  dengan  Belanja  Modal  sebagai  Variabel Intervening (Studi Empiris di Kabupaten/Kota di Provinsi Bali). Jurnal Riset Akuntansi Warmadewa , 1 (1), 45–49.
Ningrum,  J.  W.,  Khairunnisa,  A.  H.,  &  Huda,  N.  (2020).  Pengaruh  Kemiskinan, Tingkat  Pengangguran,  Pertumbuhan Ekonomi dan Pengeluaran Pemerintah terhadap  Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM)  di  Indonesia  Tahun  2014- 2018 dalam Perspektif Islam. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam , 6 (2), 212. Novriansyah,  M.  A.  (2018).  Pengaruh  Pengangguran  dan  Kemiskinan  terhadap Pertumbuhan  Ekonomi  di  Provinsi  Gorontalo. Gorontalo  Development Review , 1 (1), 59–73.
Patadang,  T.  M.,  Rotinsulu,  T.  O.,  &  Rorong,  I.  P.  F.  (2021).  Pengaruh Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD),  Dana  Bagi  Hasil  (DBH),  Dana  Alokasi Umum  (DAU),  Dan  Dana  Alokasi  Khusus  (DAK)  terhadap  Indeks Pembangunan  Manusia  (IPM)  Minahasa  Tenggara  dengan  Pengeluaran  di Bidang  Kesehatan  sebagai  Variabel  Intervening. Jurnal  Pembangunan
Ekonomi dan Keuangan Daerah , 22 (2), 132–149.
Primandari,  N.  R.  (2020).  Pengaruh  Pertumbuhan  Ekonomi  dan  Pengangguran terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Sumatera Selatan Periode  Tahun  2004  –  2018. PARETO:  Jurnal  Ekonomi  dan  Kebijakan Publik , 2 (2), 25.
Raviyanti,  A.  A.,  Rahayu,  S.,  &  Mahardika,  D.  P.  K.  (2017).  Pengaruh  PAD, DAU,  DAK  terhadap  IPM  dengan  Belanja  Modal  sebagai  Variabel Intervening  (Studi  pada  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Papua  tahun  2009  - 2013). Jurnal Ekonomi , 22 (2), 243–256. Risdiana, F. Y. (2020). Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk Perempuan terhadap Indeks  Pembangunan  Manusia. ENTITA:  Jurnal  Pendidikan  Ilmu Pengetahuan Sosial dan Ilmu-Ilmu Sosial , 2 (2), 257–270. Sinuraya,  M.  B.  (2020).  Pengaruh  Pengeluaran  Pemerintah,  Kemiskinan, Pengangguran,  dan  Pertumbuhan  Ekonomi  terhadap  IPM  di  Provinsi Sumatera. Jurnal Kajian Ekonomi dan Kebijakan Publik , 5 (2), 217–223. Susanti,  S.,  &  Fahlevi,  H.  (2016).  Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah,  Dana Alokasi  Umum,  dan  Dana  Bagi  Hasil  terhadap  Belanja  Modal  (Studi  pada Kabupaten/Kota  di  Wilayah  Aceh). Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Ekonomi Akuntansi (JIMEKA) , 1 (1), 1.
Susilowati, N. I., Susilowati, D., & Hadi, S. (2017). Pengaruh Alokasi Dana Desa, Dana  Desa,  Belanja  Modal,  dan  Produk  Domestik  Regional  Bruto  terhadap Kemiskinan  Kabupaten/Kota  di  Jawa  Timur. Jurnal  Ilmu  Ekonomi , 1 ,  514– 526.
Talangamin,  O.  B.,  Kindangen,  P.  .,  &  Koleangan,  R.  A.  M.  (2019).  Pengaruh Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD),  Dana  Alokasi  Umum  Dan  Dana  Alokasi Khusus  terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  di  Kota  Tomohon. Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah , 19 (7), 1–11. Verawaty, Gunarto, M., Wahasusmiah, R., & Merina, C. I. (2021). Determinants of human development index in Indonesia . Verawaty,  Wahasusmiah,  R.,  &  Amnah.  (2020). Peningkatan  Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui Alokasi Belanja Modal . Wahyu,  I.  P.  A.,  &  Dwirandra,  A.  A.  N.  .  (2015).  Kemampuan  Belanja  Modal Memoderasi  Pengaruh  PAD,  DAU,  DAK  dan  SiLPA  pada  IPM. E-Jurnal Akuntansi , 12 (3), 546–565.
Wertianti,  I.  G.  A.  G.,  &  Dwirandra,  A.  A.  N.  .  (2013).  Pengaruh  Pertumbuhan Ekonomi  Pada  Belanja  Modal  Dengan  Pad  Dan  Dau  Sebagai  Variabel Moderasi. E-Jurnal Akuntansi , 4 (3), 567–584.
Adiputra,  I.  M.  P.,  Dwiyantari,  N.  K.  D.,  &  Darmada,  D.  K.  (2015).  Pengaruh PAD  ,  Dana  Perimbangan  dan  SiLPA  terhadap  Kualitas  Pembangunan Manusia dengan Alokasi Belanja Modal sebagai Variabel Intervening (Studi Pada  Pemerintah  Kabupaten/Kota  di  Bali). Simposium  Nasional  Akuntansi XVIII .
Afif, A. N., & Yulianti, Y. (2019). Determinan Indeks Pembangunan Manusia di Wilayah Indonesia Timur (Studi kasus Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Papua pada tahun 2013-2016). Solusi , 16 (4), 181–210.
Amalia,  A.  F.  N.,  &  Haryanto.  (2019).  Analisis  Pengaruh  Pendapatan  Asli Daerah,  Dana  Alokasi  Umum,  dan  Belanja  Modal  terhadap  Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2017. Diponegoro Journal of Accounting ,
8 (2), 1–13.
Dewi,  N.  (2017).  Pengaruh  Kemiskinan  dan  Pertumbuhan  Ekonomi  terhadap Indeks  Pembangunan  Manusia  di  Provinsi  Riau. Jurnal  Online  Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau , 4 (1), 870–882. Fahri,  Jalil,  A.,  &  Kasnelly,  S.  (2020). Meningkatnya  Angka  Pengangguran  di tengah Pandemi (Covid-19) . 2 (pengangguran akibat covid 19), 45–60. Fathia,  P.  B.,  &  Dedi  Rusdi,  SE.,  M.Si.,  Ak.,  C.  (2020).  Pengaruh  Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, dan Pendapatan  Asli  Daerah  terhadap  Belanja  Modal. Prosiding  Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Ekonomi.
Fretes, P. N.  De.  (2017). Pengaruh Dana Perimbangan, Pendapatan Asli  Daerah, dan  Pertumbuhan  Ekonomi  terhadap  Indeks  Pembangunan  Manusia  di Kabupaten  Kepulauan  Yapen. Jurnal  Akuntansi  &  Ekonomi  FE.  UN  PGRI Kediri , 2 (2), 1–33.
Heliyanto,  F.,  &  Handayani,  N.  (2016).  Pengaruh  PAD,  DAU,  DAK  dan  DBH terhadap  Pengalokasian  Anggaran  Belanja  Modal. Jurnal  Ilmu  dan  Riset Akuntansi : , 5 (3), 1–17.
Indiyanti,  N. M.  D., & Rahyuda, H. (2018). Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah terhadap  Alokasi  Belanja  Modal  di  Provinsi  Bali. E-Jurnal  Manajemen Universitas Udayana , 7 (9), 4713.
Kiha,  E.  K.,  Seran,  S.,  &  Lau,  H.  T.  (2021).  Pengaruh  Jumlah  Penduduk, Pengangguran,  dan  Kemiskinan  terhadap  Indeks  Pembangunan  Manusia (IPM) di Kabupaten Belu. Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora , 2 (07), 60– 84.
Komariah,  D.,  Yogiantoro,  M.,  &  Hukom,  A.  (2019).  Pengaruh  Belanja  Modal dan  Pertumbuhan  Ekonomi  terhadap  Indeks  Pembangunan  Manusia. Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis Fakultas Ekonomi UNIAT , 4 (S1), 523–532. Kurniasari, R. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap  Indeks  Pembangunan  Manusia  dengan  Belanja  Modal  sebagai Variabel Intervening. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi , 10 (3), 1–25. Melgiana,  A.  C.,  Rupa,  I.  W.,  &  Riasning,  N.  P.  (2020).  Pengaruh  Pendapatan Asli  Daerah,  Dana  Alokasi  Umum  dan  Dana  Alokasi  Khusus  terhadap Indeks  Pembangunan  Manusia  dengan  Belanja  Modal  sebagai  Variabel Intervening (Studi Empiris di Kabupaten/Kota di Provinsi Bali). Jurnal Riset Akuntansi Warmadewa , 1 (1), 45–49.
Ningrum,  J.  W.,  Khairunnisa,  A.  H.,  &  Huda,  N.  (2020).  Pengaruh  Kemiskinan, Tingkat  Pengangguran,  Pertumbuhan Ekonomi dan Pengeluaran Pemerintah terhadap  Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM)  di  Indonesia  Tahun  2014- 2018 dalam Perspektif Islam. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam , 6 (2), 212. Novriansyah,  M.  A.  (2018).  Pengaruh  Pengangguran  dan  Kemiskinan  terhadap Pertumbuhan  Ekonomi  di  Provinsi  Gorontalo. Gorontalo  Development Review , 1 (1), 59–73.
Patadang,  T.  M.,  Rotinsulu,  T.  O.,  &  Rorong,  I.  P.  F.  (2021).  Pengaruh Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD),  Dana  Bagi  Hasil  (DBH),  Dana  Alokasi Umum  (DAU),  Dan  Dana  Alokasi  Khusus  (DAK)  terhadap  Indeks Pembangunan  Manusia  (IPM)  Minahasa  Tenggara  dengan  Pengeluaran  di Bidang  Kesehatan  sebagai  Variabel  Intervening. Jurnal  Pembangunan
Ekonomi dan Keuangan Daerah , 22 (2), 132–149.
Primandari,  N.  R.  (2020).  Pengaruh  Pertumbuhan  Ekonomi  dan  Pengangguran terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Sumatera Selatan Periode  Tahun  2004  –  2018. PARETO:  Jurnal  Ekonomi  dan  Kebijakan Publik , 2 (2), 25.
Raviyanti,  A.  A.,  Rahayu,  S.,  &  Mahardika,  D.  P.  K.  (2017).  Pengaruh  PAD, DAU,  DAK  terhadap  IPM  dengan  Belanja  Modal  sebagai  Variabel Intervening  (Studi  pada  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Papua  tahun  2009  - 2013). Jurnal Ekonomi , 22 (2), 243–256. Risdiana, F. Y. (2020). Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk Perempuan terhadap Indeks  Pembangunan  Manusia. ENTITA:  Jurnal  Pendidikan  Ilmu Pengetahuan Sosial dan Ilmu-Ilmu Sosial , 2 (2), 257–270. SAP. (2021). Standar Akuntansi Pemerintahan 2021 . Sinuraya,  M.  B.  (2020).  Pengaruh  Pengeluaran  Pemerintah,  Kemiskinan, Pengangguran,  dan  Pertumbuhan  Ekonomi  terhadap  IPM  di  Provinsi Sumatera. Jurnal Kajian Ekonomi dan Kebijakan Publik , 5 (2), 217–223. Susanti,  S.,  &  Fahlevi,  H.  (2016).  Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah,  Dana Alokasi  Umum,  dan  Dana  Bagi  Hasil  terhadap  Belanja  Modal  (Studi  pada Kabupaten/Kota  di  Wilayah  Aceh). Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Ekonomi Akuntansi (JIMEKA) , 1 (1), 1.
Susilowati, N. I., Susilowati, D., & Hadi, S. (2017). Pengaruh Alokasi Dana Desa, Dana  Desa,  Belanja  Modal,  dan  Produk  Domestik  Regional  Bruto  terhadap Kemiskinan  Kabupaten/Kota  di  Jawa  Timur. Jurnal  Ilmu  Ekonomi , 1 ,  514– 526.
Talangamin,  O.  B.,  Kindangen,  P.  .,  &  Koleangan,  R.  A.  M.  (2019).  Pengaruh Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD),  Dana  Alokasi  Umum  Dan  Dana  Alokasi Khusus  terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  di  Kota  Tomohon. Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah , 19 (7), 1–11. Verawaty, Gunarto, M., Wahasusmiah, R., & Merina, C. I. (2021). Determinants of human development index in Indonesia . Verawaty,  Wahasusmiah,  R.,  &  Amnah.  (2020). Peningkatan  Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui Alokasi Belanja Modal . Wahyu,  I.  P.  A.,  &  Dwirandra,  A.  A.  N.  .  (2015).  Kemampuan  Belanja  Modal Memoderasi  Pengaruh  PAD,  DAU,  DAK  dan  SiLPA  pada  IPM. E-Jurnal Akuntansi , 12 (3), 546–565.
Wertianti,  I.  G.  A.  G.,  &  Dwirandra,  A.  A.  N.  .  (2013).  Pengaruh  Pertumbuhan Ekonomi  Pada  Belanja  Modal  Dengan  Pad  Dan  Dau  Sebagai  Variabel Moderasi. E-Jurnal Akuntansi , 4 (3), 567–584.