TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP CORPORATE SOCIAL RESPONBILITY (CSR) SEBAGAI ETIKA BISNIS DAN ETIKA SOSIAL
Putu Edgar Tanaya Fakultas Hukum Universitas Udayana E-mail: edgartanaya43@gmail.com

## ABSTRAK
Perseroan  merupakan  badan  hukum  layaknya  manusia  yang  mempunyai  organ serta  saling  mempengaruhi  dan  dipengaruhi  pihak  lain.  Suatu  perseroan  tidak hanya  memperhatikan  kepentingan  para  pemegang  saham  ( shareholder ),  namun juga  harus  memperhatikan  kepentingan  pihak  –  pihak  yang  terafiliasi  dengan aktivitas  perusahaan  seperti  karyawan,  masyarakat,  termasuk  juga  lingkungan sekitar tempat perseroan melakukan usahanya ( stakeholder ). Melalui pelaksanaan corporate  social  responsibility (CSR),  perseroan bertanggung  jawab memperhatikan  kepentingan  para stakeholder nya  sehingga  antara  kegiatan mencari  keuntungan  ( profit  oriented )  dan  kegiatan  sosial  dapat  berjalan  secara seimbang. Pelaksanaan  CSR  tentunya  akan  memberikan  keuntungan baik  materil maupun  imateril  kepada stakeholder ,  namun  pelaksanaan  CSR  juga  memberikan keuntungan untuk perseroan. Melalui pelaksanaan CSR, kegiatan bisnis perseroan akan  dapat  berjalan  secara  berkelanjutan  ( sustainable )  karena  mendapat dukungan dari dari para stakeholder . Berdasarkan hal tersebut CSR menjadi etika bisnis dan etika sosial perseroan dalam menjalankan usahanya.
Kata Kunci: Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Etika Bisnis, Etika Sosial

## ABSTRACT
Legal  entities  such  as  human  beings  have  organs  and  affect  each  other  and influenced others. The company is not only responsible for the shareholders, but also to  be  responsible  for  the  interest  of  stakeholders.  Throught  the  implementation  of corporate  social  responsibility  will  create  a  balance  between  profit  and  social activities. The implementation of corporate social responsibility would provide profit and/or  benefit  to  the  stakeholder,  but  the  implementation  of  corporate  social responsibility  will  also  provide  profit  and/or  benefit  to  company.  The  company’s business  activities  will  be  run  in  a  sustainable  manner,  due  to  the  support  of stakeholders. so, corporate social responsibility is a business ethics and social ethics of the company in running its business.
Key words: Corporate Social Responsibility, Business Ethics, Social ethics
Pendahuluan
Perkembangan  dunia  usaha  di Indonesia  telah  memasuki  era globalisasi,  sehingga  dunia  usaha dituntut  untuk  berkembang  semakin pesat.  Kondisi  yang  demikian  ini
mengakibatkan munculnya perseroan (Pasal  1  butir  (1)  Undang-Undang No.40  tahun  2007  )  yang  melakukan usaha  diberbagai  bidang.  Berbicara mengenai  perseroan,  maka  tidak dapat  dilepaskan  dengan  tujuan  dari
perseroan  itu  sendiri.  Perseroan berdiri  tidak  mungkin  tanpa  suatu tujuan  tertentu,  perseroan  yang dilatarbelakangi oleh adanya kebutuhan masyarakat tersebut, tumbuh  dan  berkembang  dengan tujuan  utama  yaitu  keuntungan ( profit oriented )
Seiring  dengan  tujuan  utama dari  perseroan,  perkembangan  dunia usaha  dewasa  ini  tidak  dapat dipisahkan dengan lingkungan eksternalnya.  Lingkungan  eksternal yang dimaksud adalah selain mengejar keuntungan suatu perseroan juga harus memperhatikan masyarakat dan lingkungan sekitarnya, agar semua aktifitas dapat berjalan dengan seimbang. Kenyataan  tidak sejalan  dengan pengharapan, perseroan
masih menunjukan  sikap  "acuh  tak  acuh" terhadap  peranan  masyarakat  dalam suatu perseroan, dengan alasan dadil bahwa  perusahaan  hanya  mencari keuntungan  dan  atau  laba  (Azheri, 2008).  Menyikapi  kondisi  tersebut, dalam  dunia  usaha  muncul  berbagai diskursus  yang  berkaitan  dengan pengelolaan  dunia  usaha  itu  sendiri, terutama  berkaitan  dengan  tanggung jawab yang harus diemban oleh suatu perusahaan.  Salah  satu  yang  muncul adalah  terminologi  tanggung  jawab sosial perusahaan yang dalam bahasa inggris  disebut  sebagai Corporate
Social  Responsibility (selanjutnya disingkat CSR).
CSR  telah  menjadi  sebuah  isu global,  namun  belum  ada  satu defenisi  tunggal  dari CSR yang
diterima secara global. Secara etimologis CSR dapat  diartikan sebagai  tanggung  jawab  sosial perusahaan  atau  korporasi. CSR kini jadi  frasa  yang  semakin  populer  dan
marak  diterapkan  perusahaan  di berbagai belahan dunia.
Di  Indonesia,  konsep  CSR semakin  menguat  terutama  setelah dinyatakan  dengan  tegas  dalam Undang-Undang  No  40  Tahun  2007 Tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya  disingkat  UUPT),  Dalam UUPT  Pasal  1  angka  3,  dinyatakan: “Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan  untuk  berperan  serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan  guna  meningkatkan kualitas  kehidupan  dan  lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya”. Kemudian  Pasal  74  ayat  (1), menyatakan: "Perseroan yang menjalankan  kegiatan  usahanya  di bidang  dan/atau  berkaitan  dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan  Lingkungan".  Lahirnya  kedua undang – undang tersebut “memaksa” perseroan  untuk  melaksanakan  CSR dengan  disertai  sanksi  jika  tidak melaksanakannya.
Perumusan  CSR  ke  dalam peraturan  perundang  –  undangan tersebut  sebagai  akibat  banyaknya perseroan  yang  hanya  melakukan kegiatan operasionalnya namun kurang memberikan perhatian terhadap kepentingan sosial.  padahal antara  perusahaan,  masyarakat,  dan lingkungan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan sehingga diantara ketiganya saling mempengaruhi dan dipengaruhi. Berdasarkan  latar  belakang diatas  menjadi  menarik  bagi  penulis untuk  mengkaji  dari  pandangan sosiologi  hukum  mengenai  tanggung jawab  sosial  dan  lingkungan  (CSR) sebagai etika bisnis dan etika sosial
Perspektif CSR Sebagai Etika Bisnis dan  Etika  Sosial  dari  Pandangan Sosiologi Hukum
Manusia  adalah pendukung  hak dan  kewajiban.  Lazimnya  dalam hukum dan pergaulan hukum dikenal dengan  istilah  subyek  hukum.  Tetapi manusia bukanlah satu-satunya subyek  hukum,  karena  masih  ada subyek  hukum  lainnya  yaitu  segala sesuatu  yang  menurut  hukum mempunyai  hak  dan  kewajiban, termasuk apa yang dinamakan badan hokum (Ali, 2011).
Menurut  kenyataan  yuridis, badan hukum adalah wujud riil, sama riilnya  dengan  manusia  dan  lain-lain perikatan  ( verbintenis )  (Ali,  2011,). Badan  hukum  dari  awal  lahirnya sampai pertanyaan mengenai eksistensi  badan  hukum  banyak menimbulkan perdebatan ( debatable ).  Secara  fiksi  badan hukum diperlakukan seperti manusia, sehingga  seharusnya  (ideal)  suatu badan  hukum  juga  berperilaku seperti manusia.
Manusia  dalam  kenyataannya sebagai  mahluk  sosial,  banyak  aspek eksternal  diluar  diri  manusia  yang perlu  diperhatikan  demi  terciptanya kehidupan  yang  harmonis,  nyaman, dan  seterusnya.  Sama  halnya  dengan badan  hukum,  dalam  kenyataan yuridis badan hukum pun beriteraksi dengan  aspek-aspek  eksternal  dari badan hukum tersebut. Badan hukum perlu  melakukan  hubungan  hukum berlandaskan  kepercayaan,  sehingga hubungan-hubungan  hukum  tersebut dapat  terealisasikan  dengan  baik dengan  badan  hukum  atau  subyek hukum yang lain.
Manusia dalam kehidupan bisnis  merupakan  pelaku  dalam aktifitas-aktifitas bisnis, selain manusia badan hukum juga
merupakan  pelaku  bisnis  yang menjalankan  aktifitas-aktifitas  bisnis. Begitu juga kaidah bisnis tersebut ada kaedah-kaedah hukum yang mengatur.  Dapat  dikatakan  kaedah- kaedah  hukum  tersebut  sebagai petunjuk  oleh  pelaku-pelaku  bisnis tersebut  untuk  bertindak  dalam menjalankan bisnis.
Bisnis  tidak serta  merta  /  tidak begitu  saja  dapat  diartikan  segala tindakan-tindakan  /  usaha-usaha  / kerjasama - kerjasama dalam memperoleh keuntungan ( profit oriented ).  Telah  terjadi  perubahan paradigm  (Kuhn,  1970)  dimana kegiatan badan hukum dalam melaksanakan aktifitas-aktifitas bisnis untuk kepentingan mendapatkan profit atau memberikan deviden  kepada  pemegang  saham ( shareholder) akan  tetapi  telah bergeser dari awalnya hanya memperhatikan kepentingan shareholder saja  tapi  perhatian  juga tertuju kepada stakeholder.
Pendekatan stakeholder ini sebenarnya  sudah  diterapkan  oleh masyarakat  tradisional,  misalnya masyarakat  adat  Bali.  Di  Bali  dikenal istilah tri hita karana yang menekankan keseimbangan hubungan antara tuhan ( parhyangan ), sesama manusia
( pawongan ), dan lingkungan ( palemahan ).  Keseimbangan  akan tercipta jika ketiga hal tersebut dapat berjalan  beriringan  satu  sama  lain. Masuknya  pengaruh  -  pengaruh ekonomi  yang  menekankan  pada pendekatan shareholder (efisiensi) merubah  paradigma  masyarakat dalam  menjalankan  bisnis.  Namun dengan munculnya pendekatan
stakeholder dewasa ini, membuktikan bahwa  kembali  terjadi  perubahan paradigma  masyarakat  bahwa  dalam
menjalankan kegiatan bisnis. Perusahaan yang menjalankan kegiatan bisnis harus menyeimbangkan  antara  pendekatan ekonomi ( profit oriented ) dan budaya sosial  (tanggung  jawab  sosial) sehingga  segala  sesuatu  berjalan secara berkelanjutan.
Pendekatan stakeholder digunakan  khususnya  sebagai  etika bisnis yang mengintegrasikan kepentingan  bisnis  disatu  pihak  dan tuntutan  etika  dipihak  lain  (Keraf, 2012). Dasar pemikiran dari pendekatan stakeholder bahwa semua pihak yang punya kepentingan dalam  suatu  kegiatan  bisnis  terlibat di dalamnya karena ingin memperoleh  keuntungan,  maka  hak dan  kepentingan  mereka  harus diperhatikan  dan  dijamin.  Pada akhirnya dengan pendekatan stakeholder bermuara  pada  prinsip tidak merugikan hak dan kepentingan para pihak berkepentingan mana pun dalam suatu kegiatan bisnis. Kultur perusahaan berparadigma  dan  memfokuskan perhatian  kepada stakeholder tidak hanya  mendapatkan  nilai  tambah pada profit saja,  akan  tetapi  bisa memperoleh kemanfaatan lebih
( benefit ) demi kelangsungan usahanya.  Sebuah  perusahaan/badan hukum yang berparadigma stakeholder tidak hanya menempatkan  esensinya  hanya  pada entitas bisnis semata tetapi merupakan  juga  bagi  entitas-entitas yang lain. Badan Hukum dalam menjalankan  usahanya  tidak  luput dari  dampak  yang  diakibatkan olehnya,  sehingga  kenyataan  yuridis yang menyebabkan dia ada sepatutnya pula dilihat dari perspetif kenyataan  sosial  dimana  ia  berada,
sehingga perihal keberadaannya tersebut harus diimbangi juga dengan tanggung  jawab  terhadap  lingkungan sosial dia berada. Konsep tersebut populer disebut  dengan corporate  social responsibility (CSR). Dalam pelaksanaan  CSR  ini  sebenarnya  ada hubungan  timbal  balik  yakni  saling membutuhkan dan saling mempengaruhi  antara  perseroan dengan stakeholder ,  di  satu  sisi stakeholder tentunya merasakan manfaat  peningkatan  kualitas  hidup dari  pelaksanaan  CSR  tersebut  dan disisi  lain  perseroan  juga  merasakan manfaat  dari  pelaksanaan  CSR tersebut  yakni  kelancaran  kegiatan usaha yang dilakukan oleh perseroan tanpa hambatan dari faktor eksternal dan  mendapat  keuntungan  sosial berupa  kepercayaan  ( trust )  dari stakeholder . Disini terlihat pelaksanaan CSR tidak hanya memberikan  manfaat  hanya  untuk perusahaan  dan shareholder saja tetapi juga memberikan manfaat juga untuk stakeholder ( greatest happiness of the greatest number ).
Masyarakat  merupakan  salah satu stakeholder yang juga memberikan  andil  dalam  kelancaran aktifitas  suatu  badan  hukum  / perusahaan,  Masyarakat  yang  berada di  sekitar  perusahaan  adalah  salah satu  pemangku  kepentingan  utama dari  sistem  perusahaan.  Ini  tidak terlepas dari hakekat bahwa masyarakat  memberikan  dukungan akan  keberlangsungan  operasinal perusahaan.  Sebagai  pihak  yang memangku kepentingan ( stakeholders ) utama, maka masyarakat setempat harus dianggap sebagai bagian dari perusahaan. Perhatian  terhadap  masyarakat dapat dilakukan dengan cara
melakukan  aktivitas-aktivitas  serta pembuatan  kebijakan-kebijakan  yang dapat  meningkatkan  kompetensi yang  dimiliki  di  berbagai  bidang. Kompetensi yang meningkat ini pada gilirannya  diharapkan  akan  mampu dimanfaatkan bagi peningktan kualitas  hidup  masyarakat.  Dengan menjalankan CSR, perusahaan diharapkan  tidak  hanya  mengejar keuntungan  jangka  pendek,  namun juga turut berkontribusi bagi peningkatan kesejahteraan dan kualitas  hidup  masyarakat  dan lingkungan  sekitar  dalam  jangka panjang.
Elkington  (2010)  menjelaskan bahwa  ketiga  unsur  yakni profit, people, dan planet senantiasa  berada dalam kondisi kait-mengkait. Keuntungan  memang  merupakan bagian  yang  terpenting  dan  juga sebagai  tujuan  utama  dari  setiap aktivitas ekonomi perusahaan. Dengan  diperolehnya  keuntungan, perusahaan dapat memberikan deviden  bagi  pemegang  saham, mengalokasikan sebagian keuntungan  yang  diperoleh guna membiayai pertumbuhan dan pengembangan usaha di masa depan, serta membayar  pajak.  Alokasi  dana yang  tercantum  di  dalam  laporan tahunan yang diperoleh guna membiayai  pembangunan  usaha  di masa  depan  merupakan  bentuk tanggung  jawab  perusahaan  dalam menjalankan  bisnisnya  terhadap sosial dan lingkungan sekitar. CSR  dalam  pelaksanaannya tentu memerlukan perangkat- perangkat  kaedah  hukum  yang  baik untuk  menjamin  bahwa  CSR  ini pelaksanaannya dapat berjalan secara  berkelanjutan,  maka  dalam pembuatan  suatu  kaedah  hukum tentang CSR tidak hanya
memperhatikan  sisi  yuridisnya  saja karena hukum itu sendiri tidak bebas nilai  (interdisipliner)  yakni  hukum mempengaruhi  dan  dipengaruhi  oleh sub-sub  sistem  lain  seperti  Budaya Sosial,  Sosial,  Politik,  Ekonomi (Rahardjo,  1991).  Sehingga  banyak hal yang harus dijadikan pertimbangan  dalam  pembentukan suatu peraturan perundang- undangan agar hukum tersebut dapat diterima oleh masyarakat (mempunyai keberlakuan sosiologis). Kembali lagi suatu hukum diciptakan untuk  manusia  bukan  untuk  hukum itu  sendiri,  jadi  dalam  pembuatan peraturan  tentang  CSR  itu  sendiri harus sesuai dengan jiwa masyarakat sehingga  peraturan  tersebut  dapat dilaksanakan dengan penuh kesadaran karena  dirumuskan sesuai dengan  nilai-nilai  yang  hidup  di dalam masyarakat. Badan  hukum  yang  beretika dalam  berbisnis  tentunya  baik  ada ataupun  tidak  suatu  aturan  yang mengatur sudah selayaknya mempunyai andil dalam pembangunan nasional dengan melaksanakan  tanggung  jawab  sosial dan lingkungan secara berkelanjutan. Dengan memulai mengkomunikasikan  kegiatan  CSR mereka melalui penyelarasan kebijakan,  penyusunan  perencanaan strategis,  pelaksanaan  mekanisme kerja  hingga  pada  monitoring, evaluasi dan pendokumentasian pelaksanaan kegiatan. Dengan demikian, perusahaan dapat mengindentifikasi  beberapa  langkah prioritas  sekaligus  menunjukkan bagaimana  rangkaian  kegiatan  CSR ini secara significant dapat membawa perbaikan dalam peningkatan kualitas  hidup  masyarakat  dan  juga pelestarian fungsi lingkungan,
dimana  pada  akhirnya  akan  menjaga keberlanjutan  pembangunan  secara menyeluruh.
Kenyataan  yuridis  dan  sosial inilah,  menempatkan  para  pemikir- pemikir  layaknya  manusia  dalam lingkungan  sosial  diikat  oleh  etika- etika,  kaidah-kaidah  baik etika  bisnis maupun etika sosial.
Kesimpulan Dari pandangan sosiologi hukum  pelaksanaan  CSR  sebagai etika  bisnis  dan  etika  sosial merupakan  suatu  tanggung  jawab badan  hukum  mengingat  badan hukum  merupakan  subyek  hukum yang  dalam  kenyataan  yuridis disejajarkan  seperti  manusia  sebagai subyek  hukum  yang  utama.  sehingga konsekunsinya ketika manusia sebagai  mahluk  sosial  memiliki banyak  aspek  eksternal  yang  harus diperhatikan  yang  dalam  hal  ini memperhatikan stakeholder termasuk  lingkungan  hidup  melalui pelaksanaan CSR. Setiap perlakukan yang dilakukan perusahaan terhadap aspek-aspek  eksternal  tersebut  pada akhirnya akan mempengaruhi keberlanjutan  dan  perkembangan badan hukum tersebut.
Daftar Pustaka Ali,  Chidir,  2011, Badan  Hukum , cetakan  keempat,  PT.  Alumni, Bandung Huijbers, Theo, 1995, Filsafat Hukum, Kanisus, Yogyakarta. Keraf,  A.  Sonny,  2012, Etika  Bisnis:
Tuntutan dan Relevansiny , cetakan ke-16, Kanisus, Yogyakarta
Kuhn,  Thomas  Samuel,  1970, The Sturcture of Scientific Revolution, The  University  of  Chicago  Press,
Chicago ,  diterjemahkan  Tjun Surjaman, 2012, Peran Paradigma dalam Revolusi Sains , Cetakan  ke-7,  Pt.  Remaja
Rosdokarya, Bandung.
Rahardjo, Satjipto, 1991, Ilmu Hukum , PT Citra Aditya Bakti, Bandung Siagian,  Matias  dan  Agus  Suriadi, 2010, CSR  Perspektif  Pekerjaan Sosial , FISIP USUPress, Medan. Wahyudi,  Isa  dan  Busyra  Azheri, 2008, corporate social responsibility: Prinsip, Pengaturan  dan  Implementasi ,
In-Trans Publishing, Malang.

## Undang-Undang
Undang-Undang  Nomor  25  Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran  Negara  Republik Indonesia  Tahun  2007  Nomor 67,  Tambahan  Lembar  Negara Republik Indonesia Nomor 4724). Undang-Undang  Nomor  40  Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas  (Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor  106,  Tambahan  Lembar
Negara  Republik  Indonesia Nomor 4756).