## Penolakan Klaim Asuransi Jiwa Dan Kesehatan
Pada PT. Allianz Indonesia

## Susi Nurkholidah
Magister Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah dan hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Email: rachel.susi098@gmail.com
Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  memahami  dan menganalisis faktor penyebab penolakan klaim oleh PT Allianz yang  diajukan  nasabah  bernama  Ifranius  yang  mana dibenarkan  menurut  hukum.  Berdasarkan  hasil  penelitian dapat  disimpulkan  bahwa  penolakan  klaim  oleh  PT  Allianz yang diajukan Ifranius karena PT Allianz tidak mengakui polis asuransi  yang  bersangkutan  dengan  meminta  persyaratan yang  bertentangan  dengan  peraturan  yang  berlaku,  selain itu juga  membebankan  kepada  PT  Allianz  untuk  mengganti kerugian  serta  terjerat  dalam  kasus  pidana  karena  tidak adanya  i’tikad  baik  dari  penanggung  untuk  menerima pengajuan klaim.
Kata kunci: klaim, asuransi, PT. Allians Indonesia

## A. Pendahuluan
Saat  ini  umat  Islam  di  Indonesia  dihadapkan  kepada masalah  asuransi  dalam  berbagai  bentuknya  (asuransi  jiwa, asuransi  kecelakaan,  asuransi  kesehatan  dan  sebagainya),  baik kehidupan bisnisnya, kehidupan keagamaannya, dan sebagainya (para  pegawai  atau  karyawan  dan  peserta  haji  pergi  haji diasuransikan). 1 Kehidupan  manusia  di  dunia  ini  dikepung berbagai  ancaman  bahaya  yang  selalu  memancing  rasa  takut. Manusia selalu dicekam kegelisahan atas rezeki dan ahalnya dan mencemaskan keluarganya serta segala bentuk kepanikan.
Perusahaan  jasa  asuransi  ini  lahir  ditengah  hiruk  pikuk kepanikan  dan  ketakutan  ini.  Berbagai  produk  dan  sistem asuransi  pun  ditawarkan,  mulai  dari  asuransi  sakit,  kematian, kebakaran,  kehilangan,  kecelakaan,  hingga  asuransi  kemacetan.
1 Masjfuk Zuhdi, Masail Fiqhiyah , (Jakarta: P.T. Took Gunung Agung,
1989), hlm. 133-134.
Az Zarqa’, Vol. 10, No. 1, Juni 2018
34
Sebagaimana  orang-orang  asuransi  sangat  akrab  dengan  istilah “ all  risks ”  dan  dalam  hal  muamalah  yang  mirip  dengan pengertian “all  risks” tersebut,  yang  diuraikan  menjadi  “semua dijamin  (diperbolehkan),  kecuali  hal-hal  yang  dilarang  secara spesifik dan yang terdapat pada daftar pengecualian.
Di  dalam  asuransi  jiwa,  kepentingan  yang  dapat diasuransikan  adalah  sesuatu  dugaan  akan  hilangnya  atau berkurangnya nilai ekonomis yang timbul  karena meninggalnya orang  yang  jiwanya  diasuransikan  (tertanggung).  Artinya  jika tertanggung  meninggal  dunia  maka  dari  segi  ekonomi,  hal tersebut dapat mengganggu perjalanan hidup penerima manfaat. Sehingga  besarnya  uang  pertanggungan  yang  nantinya  akan diberikan  oleh  penanggung,  dapat  dinilai  sebagai  bentuk  dari penggantian  nafkah  yang  biasanya  diterima  oleh  penerima manfaat saat tertanggung masih hidup. Seseorang membeli polis asuransi  yaitu  agar  dapat  menerima  manfaat  dari  produk asuransi yang dibelinya tersebut pada saat dibutuhkan, sehingga menghindarkan  dirinya  atau  keluarganya  dari  kesulitan ekonomi.  Allianz  adalah  salah  satu  perusahaan  asuransi  salah satunya  asuransi  jiwa.  Perusahaan  asuransi  memiliki  standar umum klaim asuransi jiwa termasuk pada PT Allianz.
Di dalam polis Asuransi jiwa disebutkan bahwa ketentuan syarat-syarat  dituangkan  untuk  mengajukan  suatu  klaim. Namun  pada  prakteknya  sering  kali  terjadi  tertanggung  dalam mengajukan  klaim  kepada  pihak  asuransi tidak  selalu  di  terima karena  ada  hal-hal  yang  menyebabkan  pengajuan  tersebut ditolak.  Dalam  hal  ini,  KUHD  juga  mengatur  mengenai pembatasan  tanggung  jawab  oleh  penanggung  kepada tertanggung atau penerima manfaat.

## B. Pembahasan
1. Pengertian Asuransi Jiwa Kata  asuransi  berasal  dari  bahasa  Inggris,  yaitu insurance ,  yang  dalam  bahasa  Indonesia  telah  menjadi bahasa  popular  dan  diadopsi  dalam  kamus  besar  bahasa Indonesia  dengan  padanan  kata  ‘pertanggungan’.  Dalam bahasa  Belanda  biasa  disebut  dengan  istilah assurantie (Asuransi) dan verzekering (Pertanggungan). 2
2 AM. Hasan Ali, Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam , (Jakarta: Kencana, 2004), hlm.57.
Az Zarqa’, Vol. 10, No. 1, Juni 2018
Sedangkan  Asuransi  jiwa menurut  ensiklopedia adalah asuransi yang bertujuan menanggung orang terhadap kerugian  finansial  tak  terduga  yang  disebabkan  karena meninggalnya  terlalu  cepat  atau  hidupnya  terlalu  lama.  Di sini terlukis bahwa dalam asuransi jiwa, risiko yang dihadapi adalah  risiko  kematian  dan  hidup  seseorang  terlalu  lama. 3 Asuransi  jiwa  juga  diartikan  sebagai  persetujuan  untuk mengadakan  pembayaran  sejumlah  uang  dengan  menerima premi  dalam  hubungan  hidup  atau  wafatnya  seseorang manusia. 4 Asuransi  mempunyai  unsur-unsur  sebagai berikut:
1. Adanya  pihak  tertanggung (insured) yaitu  seseorang atau  badan  atau  organisasi  yang  berjanji  untuk membayar  sejumlah  uang  (disebut  premi)  kepada pihak  penanggung.
2. Penanggung  ( insure )  yaitu  badan  atau  lembaga,  atau organisasi  tertentu  yang  dalam  skema  perjanjian  akan membayarkan  sejumlah  uang  (bisa  disebut  sebagai uang  santunan  atau  penggantian)  baik  secara berangsur-angsur  ataupun  secara  tunai  (sekaligus), kepada pihak pertama apabila terjadi sesuatu hal yang terjadi sesuai dengan apa yang diperjanjikan. 3. Obyek  asuransi  (utang,  baik  barang  maupun  orang), disyaratkan agar dapat diketahui dan tetap keadaannya, baik sudah tetap maupun akan tetap.
4. Adanya perjanjian asuransi
5. Adanya pembayaran premi
6. Adanya kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan (yang diderita tertanggung)
7. Adanya suatu peristiwa yang tidak pasti terjadinya. 5
2. Dasar Hukum Asuransi Jiwa Pemerintah telah
mengeluarkan perundang- undangan  untuk  mengatur  pelaksanaan  sistem  asuransi  di
Indonesia yaitu :
3 Https://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Asuransi_Jiwa.  Diakses  Pada Tanggal 02 Mei 2018, pukul 18.22 WIB.
4 Wirjono  Prodjodikoro, Hukum  Asuransi  Di  Indonesia,( Jakarta: PT Intermasa, 1991), hlm. 187.
5 Hermansyah ,  Hukum  Perbankan  Nasional  Indonesia ,  (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 11.
Az Zarqa’, Vol. 10, No. 1, Juni 2018
36
1. Berdasarkan KUHD, asuransi jiwa diatur dalam Buku I Bab X Pasal 302-Pasal 308 KUHD. Jadi hanya 7 (tujuh) pasal yang mengatur tentang asuransi jiwa.
2. Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia Nomor 53/Pmk.010/2012 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.
3. Prinsip- prinsip Asuransi Jiwa Menurut KUHD, perjanjian asuransi jiwa hanya boleh berlaku  bila  pemegang  polis  mempunyai insurable  interest atas  hidup  orang  yang  jiwanya  diasuransikan.  Sebagai contoh  adalah  seseorang  memiliki insurable  interest atas dirinya, maka ia dapat menutup perjanjian asuransi jiwa atas dirinya.  Contoh  lainnya  adalah  Seorang  anak  mempunyai insurable  interest atas  ayah  dan  ibunya  karena  ia mempunyai  kepentingan  atas  ayah  dan  ibunya,  maka  ia dapat  menutup  perjanjian  asuransi  jiwa  atas  ayah  dan ibunya. 6 Prinsip yang kedua adalah prinsip Indemnity dimana menurut  prinsip  ini  perjanjian  asuransi  itu  bertujuan memberikan ganti rugi terhadap kerugian yang diderita oleh tertanggung yang disebabkan oleh bahaya sebagaimana yang telah  ditentukan  didalam  polis.  Pihak  penanggung  bersedia membayar ganti rugi sebesar nilai kerugian riil yang diderita oleh tertanggung, tidak lebih. Hal ini dapat dikaitkan dengan fungsi  asuransi  yaitu  mengalihkan  atau  mengurangi  risiko yang  kemungkinan  diderita  atau  dihadapi  oleh  tertanggung karena terjadi suatu peristiwa yang tidak pasti. Oleh karena itu besarnya ganti rugi yang diterima oleh tertanggung harus seimbang dengan kerugian yang diderita. Prinsip indemnitas ini  diatur  salah  satunya  dalam  Pasal  252  KUHD  yaitu “kecuali  dalam  hal-hal  yang  disebutkan  dalam  ketentuan undang-ungang,  maka  tidak  bolehlah  diadakan  suatu petanggungan  kedua,untuk  jangka  waktu  yang  sudah dipertanggungkankan  untuk  harganya  penuh,dan  demikian itu  atas  ancaman  batalnya  petanggungan  kedua  tersebut.”
Pasal ini menjelaskan bahwa tertanggung tidak
6 Radiks  Purba, Memahami  Asuransi  Di  Indonesia, Seri  Umum  Ke-
10, (Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo, 1992) hlm.116.
Az Zarqa’, Vol. 10, No. 1, Juni 2018
diperbolehkan  untuk  mendapatkan  keuntungan  dari penanggung atas kerugian yang  ia derita kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.
Prinsip  ketiga  adalah  prinsip  subrogasi  yang  diatur dalam  Pasal  284  KUHD  yaitu:  “Seorang  penanggung  yang telah membayar kerugian sesuatu barang yang diasuransikan,  menggantikan  pihak  tertanggung  dalam segala  hak  yang  diperolehnya  terhadap  orang  orang  ketiga berhubung dengan penerbitan kerugian tersebut; dan pihak tertanggung  itu  yang  bertanggung  jawab  untuk  setiap perbuatan  yang  dapat  merugikan  hak  si  penanggung terhadap orang-orang ketiga itu”. Subrogasi dalam asuransi, secara umum dapat dijelaskan bahwa kerugian yang diderita oleh  tertanggung  akan  diganti  oleh  penanggung  tetapi  jika kerugian  tersebut  diakibatkan  oleh  bahaya  (risiko)  yang ditanggung  oleh  polis.  Jika  tertanggung  telah  memperoleh ganti  rugi  dari  penanggung,  maka  secara  yuridis, tertanggung tidak berhak lagi untuk menuntut ganti rugi dari pihak  lain,  yaitu  dari  pihak  yang  bertanggung  jawab  atas penyebab dari kerugian tersebut. 7
Asas  ini  digambarkan  sebagai  berikut,  misalnya  A mengasuransikan  rumahnya  pada  asuransi  kebakaran  X. Rumah  A  terbakar  habis,  dan  sebab  terbakarnya  adalah akibat  perbuatan  B.  Perusahan  asuransi  X  akan  mengganti kerugian  pada  si  A,  akan  tetapi  perusahaan  asuransi  juga meminta  ganti  rugi  pada  si  B,  sebagai  penyebab  kebakaran (biasanya  melalui  proses  pengadilan  dan  tanggung  jawab tertanggung). 8
Dalam  hal  ini  yang  berhak  menuntut  ganti  rugi kepada  pihak  lain  adalah  penanggung.  Atas  tuntutan tersebut,  pihak  tertanggung  wajib  membuat  “surat subrogasi”  untuk  diserahkan  kepada  pihak  penanggung, yang  berarti  hak  dari  tertanggung  untuk  menuntut  pihak yang  bertanggung  jawab  atas  kerugian  tersebut  berpindah kepada penanggung. Peralihan hak dari tertanggung kepada penanggung  berlangsung  secara  otomatis  sejak  penanggung
7 Djoko Prakoso, Hukum Asuransi Indonesia , (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 281.
8 Kuat Ismanto, Asuransi Perspektif Maqasid Asy-Syariah , cet-1,
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), hlm. 92.
Az Zarqa’, Vol. 10, No. 1, Juni 2018
38
membayar  ganti  rugi  kepada  tertanggung,  tetapi  dalam rangka  pelaksanaan  tuntutan  ganti  rugi  kepada  pihak  yang bertanggung jawab atas kerugian tersebut penanggung tetap memerlukan  surat  subrogasi. 9 Prinsip  subrogasi  ini  tidak dapat  diterapkan  di  dalam  perjanjian  asuransi  jiwa.  Sama halnya  dengan  prinsip indemnitas yaitu  dalam  perjanjian asuransi  jiwa,  pembayaran  sejumlah  uang  dari  penanggung kepada  tertanggung  atau  penerima  manfaat  bukanlah merupakan suatu bentuk ganti rugi. Sehingga subrogasi yang dilaksanakan oleh penanggung kepada pihak ketiga di dalam perjanjian  asuransi  jiwa  adalah  tidak  tepat  sebab  pihak ketiga  tidak  menimbulkan  suatu  kerugian,  lagi  pula pembayaran  uang  pertangungan  dari  penanggung  adalah jumlah  uang  pertangungan  yang  telah  disepakati sebelumnya.
Prinsip  yang  keempat  adalah  prinsip  itikad  baik. Setiap  perjanjian  termasuk  perjanjian  asuransi  jiwa,  harus dilaksanakan  dengan  itikad baik (Principle  of  Utmost Good Faith) .  Pada  perjanjian  asuransi  jiwa  unsur  paling  utama adalah  unsur  saling  percaya  dimana  pihak  penanggung percaya  bahwa  tertanggung  akan  memberikan  keterangan yang  sebenar-benarnya  dalam  surat  permohonan  asuransi jiwa  sampai  dengan  permohonan  klaim  asuransi  jiwa  bila terjadi  peristiwa  tidak  pasti.  Untuk  asuransi  jiwa,  prinsip itikad  baik  ini  dapat  lebih  jelas  dilihat  pada  Pasal  251 KUHD 10 yang  terkait  dengan  kewajiban  untuk  memberikan keterangan  yang  sebenarnya.  Dalam  pasal  tersebut perjanjian  asuransi  jiwa  akan  menjadi  batal  apabila tertanggung  memberikan  keterangan  yang  keliru  atau  tidak benar,  tanpa  melihat  apakah  pihak  tertanggung  beritikad baik atau buruk dan penanggung sebagai pihak yang merasa dirugikan  dapat  menolak  klaim  yang  diajukan  oleh tertanggung atau penerima manfaat.
4. Klaim Asuransi Jiwa Allianz
1. Ketentuan umum polis Asuransi Jiwa Allianz
9 Chairul  Huda  Dan  Lukman  Hakim, Tindak  Pidana  Dalam  Bisnis Asuransi,  Lembaga  Pemberdayaan  Hukum  Indonesia  (LPHI), Cetakan Pertama, (Jakarta: 2006), hlm. 13.
10 KUHD (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang).
Az Zarqa’, Vol. 10, No. 1, Juni 2018
Pada  BAB  II  pasal  6  tentang  pengecualian,  Polis  ini tidak menjamin:
1. Kecelakaan  yang  terjadi  sebagai  akibat  langsung dari Tertanggung: 1.1. turut  serta  dalam  lalu-lintas  udara,  kecuali sebagai  penumpang  yang  sah  (memiliki  tiket resmi) dalam suatu pesawat udara pengangkut penumpang  oleh  maskapai  penerbangan  yang memiliki izin untuk itu, 1.2. bertinju,  bergulat  dan  semua  jenis  olah  raga beladiri, rugby , hockey, olah raga diatas es atau salju,  mendaki  gunung  atau  gunung  es  dan semua  jenis  olah  raga  kontak  fi  sik, bungy jumping dan  sejenisnya,  memasuki  gua-gua atau  lubang-lubang  yang  dalam,  berburu binatang,  atau  jika  Tertanggung  berlayar seorang  diri,  atau  berlatih  untuk  atau  turut serta  dalam  perlombaan  kecepatan  atau ketangkasan  mobil  atau  sepeda  motor,  olah raga udara dan olah raga air, 1.3. dengan  sengaja  melakukan  atau  turut  serta dalam tindak kejahatan, 1.4. melanggar Peraturan dan Perundang- undangan yang berlaku,
1.5. menderita  burut  ( hernia ),  ayan  ( epilepsy ), sengatan matahari,
1.6. terserang  atau  terjangkit  gangguan-gangguan atau virus atau kuman penyakit dalam arti yang seluas-luasnya  dan  mengakibatkan  antara  lain timbulnya demam ( hayfever ), typhus, paratyphus, disentri, peracunan dalam makanan ( botulism ), malaria, sampar ( leptospirosis ),  fi  laria  dan  penyakit  tidur karena gigitan atau sengatan serangga kedalam tubuh, 1.7. mengalami  bertambah  parahnya  akibat-akibat kecelakaan  karena  mengidap  penyakit  gula, peredaran darah yang kurang baik, pembesaran pembuluh  darah,  butanya  satu  mata  jika  mata yang  lain  tertimpa  kecelakaan.  Dalam  hal  ini
Az Zarqa’, Vol. 10, No. 1, Juni 2018
40
besarnya  santunan  diberikan  tidak  lebih  tinggi dari yang akan diberikan jika tidak ada keadaan yang  memberatkan  akibat-akibat  kecelakaan itu.
2. Kecelakaan-kecelakaan  yang  disebabkan  atau ditimbulkan oleh :
2.1. Tertanggung  menjalankan  tugasnya  dalam Dinas  Kemiliteran  atau  Kepolisian  dan  atau yang berhubungan dengan atau yang diperbantukan  untuk  itu,  kecuali  jika  telah disetujui Penanggung dengan tidak mengurangi  apa  yang  ditetapkan  dalam  ayat (2.2) 2.2. baik langsung maupun tidak langsung karena :
2.2.1. Kerusuhan, pemogokan, penghalangan bekerja,  perbuatan  jahat,  huru-hara, pembangkitan  rakyat,  pengambilalihan kekuasaan, revolusi, pemberontakan, kekuatan  militer,  invasi,  perang  saudara, perang dan permusuhan, makar, terorisme, atau sabotase, 2.2.2. Tindakan-tindakan  kekerasan  termasuk pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan, penculikan  dengan  tidak  memandang apakah  tindakan-tindakan  itu  ditujukan terhadap  Tertanggung  atau  orang-orang lain, 2.2.3. Ditahannya  tertanggung  di  dalam  tempat tawanan  atau  tempat  pengasingan  karena deportasi  atau  dilaksanakan  secara  sah atau  tidak  sah  suatu  perintah  dari pembesar-pembesar atau instansi kemiliteran,  sipil  kehakiman,  kepolisian, atau politik yang telah diambil sehubungan dengan  keadaan  yang  tersebut  diatas  atau bahaya yang akan timbul dari keadaan yang demikian  itu  jika  tertanggung  atau  orang- orang  yang  ditunjuk  dalam  polis  ini menuntut santunan berdasarkan pertanggungan ini, maka yang
Az Zarqa’, Vol. 10, No. 1, Juni 2018
41 bersangkutan wajib membuktikan kecelakaan  tersebut  tidak  mempunyai hubungan  apapun  juga  baik  langsung maupun  tidak  langsung  dengan  kejadian- kejadian yang dikecualikan seperti tersebut dalam ayat ini. 2.2.4. baik  langsung  maupun  tidak  langsung karena  atau  terjadi  pada  reaksi-reaksi  inti atom dan atau nuklir. 3. Penanggung tidak berkewajiban membayar santunan atau penggantian atas: 3.1. biaya-biaya  yang  dikeluarkan  untuk  mencegah atau  mengurangi  kerugian  kecuali  jika  telah disetujui Penanggung. 3.2. Kecelakaan dan akibat-akibatnya yang disebabkan  oleh  tindakan  yang  dilakukan dengan  sengaja,  direncanakan,  dikehendaki oleh  Tertanggung  atau  pihak  yang  berhak menerima santunan, kecuali : 3.2.1. Karena Tertanggung menjalankan pekerjaannya, sebagaimana yang diterangkan dalam polis ini, atau 3.2.2. Karena Tertanggung berusaha menyelamatkan  dirinya,  orang  lain, hewan-hewan, barang-barang ataumempertahankan dan atau melindunginya  secara  sah  dengan  tidak mengurangi  apa  yang  ditetapkan  pada ayat (2.2.) diatas. 4. Pengobatan  atau  tunjangan  yang  timbul  sebagai akibat  langsung  atau  tidak  langsung  dari  infeksi virus HIV ( Human Immuno Defi ciency Virus ) atau varian-varian  virus  HIV,  termasuk  penyakit kehilangan daya tahan tubuh/kekebalan atau AIDS ( Acquired  Immuno  Defi  ciency  Syndrome )  dan penyakit  yang  berhubungan  atau  sejenis  AIDS (AIDS Refused Complex - ARC). 11
2. Penolakan terhadap klaim Asuransi Allianz
11 Https://Www.Allianz.Co.Id/Pdf/Brochure/Asuransi-Umum/Polis- Kartu-Proteksiku.Pdf. Diakses pada tanggal 5 Mei 2018, pukul 20.22 WIB.
Az Zarqa’, Vol. 10, No. 1, Juni 2018
42
Seorang  nasabah  bernama  Ifranius  Algadri  (sebagai tertanggung)  terkena  sakit  tifus  sekitar  September  tahun 2017.  Sesudah  dirawat  tujuh  hari,  dia  pulang  ke  rumah. Frans  mengklaim  biaya  perawatan  itu  ke PT  Allianz  Life, perusahaan asuransi yang baru dipakainya. Klaim pertama diterima  dan  tertanggung  mengisi  formulir  klaim  serta hanya  dimintai  kuitansi  legalisir,  hasil  pemeriksaan  dari laboratorium, dan resume medis dan yang disebut terakhir adalah catatan dokter memuat ringkasan kondisi kesehatan pasien.
Pada  November,  tertanggung  kembali  sakit.  Pada Januari, masalah sakit yang sama kembali lagi dan dibawa ke rumah sakit. Klaim biaya kedua perawatan itu diajukan oleh  tertanggung.  Namun,  berbeda  dari  klaim  pertama, Allianz  mengulur-ulur  waktu.  Frans  akhirnya  menelepon layanan konsumen Allianz, dengan niat menanyakan kabar klaim  bulan  November  yang  belum  dicairkan  sampai Januari  2017.  Pihak  Allianz    meminta  Frans  untuk melengkapi  syarat  rekam  medis  dalam  waktu  14  hari  dan jika tidak, klaim akan ditolak. Tentu saja masa tenggang itu sudah  dilewati  Frans.  Rekam  medis  yang  diminta  Allianz kepada  Frans  dianggap  sebagai  cara  perusahaan  asuransi mempersulit proses klaim biaya pengobatan.
3. Penolakan klaim asuransi oleh Allianz Dalam  praktek  perasuransian  tidak  semua  klaim yang  diajukan  oleh  tertanggung  diterima,  adapun  faktor- faktor yang menyebabkan ditolaknya klaim  antara nasabah dengan perusahaan Allianz antara lain: 12
a. Kelengkapan  dokumen  klaim.  Kelengkapan  dokumen merupakan  salah  satu  syarat  diterimanya  saat pengajuan klaim Asuransi. Sebelum pengajuan klaim, kelengkapan  semua  dokumen  diperlukan  karena  jika pemegang  polis  kurang  satu  dokumen  pengajuan klaim  maka  pihak  Asuransi  tidak  akan  menerima pengajuan  tersebut.  Bila  pengajuan  klaim  Asuransi jiwa,  dalam  pengajuan  klaim  biasanya  diperlukan surat  keterangan  dari  dokter  serta  mengisi  formulir klaim.  Saat  mengisi  formulir,  kejujuran  sangat
12 Http://Artikelasuransijiwaterbaru.Blogspot.Co.Id/2016/02/10-
Alasan-Klaim-Ditolak-Pihak-Asuransi.Html
Az Zarqa’, Vol. 10, No. 1, Juni 2018
diperlukan.  sebaiknya  Anda  isi  formulir  tersebut sejujur-jujurnya  dan  tidak  ada  unsur  kebohongan.
Pihak  Allianz    meminta  Frans  untuk  melengkapi syarat rekam medis. Menurut PERMENKES No: 269/MENKES/PER/III/2008  yang  dimaksud  rekam medis adalah berkas yang berisi catatan dan dokumen antara  lain  identitas  pasien,  hasil  pemeriksaan, pengobatan  yang  telah  diberikan,  serta  tindakan  dan pelayanan  lain  yang  telah  diberikan  kepada  pasien. 13 Pihak  rumah  sakit  tidak  pernah  memperkenankan memberi  catatan  medis  lengkap  karena  melanggar Permenkes  No  269/Menkes/PER/III/2008  tentang Rekam Medis. Sedangkan pihak Allianz tetap menolak pembayaran  klaim  nasabah  dengan  alasan  tidak memenuhi ketentuan dalam polis yang disepakati oleh mereka. 14 Atas  kasus  terhadap  penolakan  klaim kepada  nasabah,  pihak  PT.  Allianz  juga  melanggar pasal 62 UU 8/1999 tentang perlindungan konsumen.
Peraturan  otoritas  jasa  keuangan  nomor
23/pojk.  05/2015  Pasal  19  ayat  (1):  “polis  Asuransi harus  ditulis  dengan  jelas  sehingga  dapat  dibaca dengan mudah dan dimengerti oleh pemegang polis, tertanggung, atau peserta. Serta ayat (2): “dalam hal Polis  Asuransi  terdapat  perumusan  yang  dapat ditafsirkan sebagai: a. pengecualian atau pembatasan penyebab risiko yang ditutup berdasarkan  Polis  Asuransi  yang  bersangkutan; dan/atau  b.  pengurangan,  pembatasan,  atau pembebasan kewajiban Perusahaan, bagian perumusan  dimaksud  harus  ditulis  atau  dicetak dengan  huruf  tebal  atau  miring  sehingga  dapat dengan  mudah  diketahui  adanya  pengecualian  atau pembatasan penyebab risiko atau adanya
13 PERMENKES  No:  269/Menkes/Per/Iii/2008 Tentang  Rekam Medis. 14 Ibid. , Tentang Rekam Medis .
Az Zarqa’, Vol. 10, No. 1, Juni 2018
44
pengurangan, pembatasan, atau pembebasan
kewajiban Perusahaan. 15
b. Melebihi  waktu  yang  telah  ditentukan.  Perusahaan Asuransi  selalu  memberikan  batas  waktu  tertentu saat  pengajuan  klaim,  apabila  pemegang  polis melebihi  batas  waktu  yag  telah  ditentukan  maka pengajuan klaim bisa tertunda bahkan di tolak. Pada umumnya  batas  waktu  pengajuan  klaim  kendaraan mobil  atau  motor,  biasanya  hanya  3  x  24  jam  dan untuk  Asuransi  jiwa  batas  waktu  yang  ditentukan antara 30 sampai 60 hari. c. Klaim  tidak  tercakup  dalam  kesepakatan.  Polis Asuransi  berisikan  Klausul  atau  kesepatakan  apa saja  yang  masuk  dan  tidaknya  dalam  tanggungan Perusahaan  Asuransi.  Contohnya  bisa  di  ambil  dari Asuransi  kesehatan,  dalam  Asuransi  persyaratan masa  waktu  rawat  inap  agar  bisa  di  klaim  Asuransi misalnya  ketentuan  rawat  inap  24  jam.  Apabila pemegang  polis  harus  dirawat  inap  di  rumah  sakit, namun  jika  waktu  masih  kurang  dari  24  jam,  maka klaim  Asuransi  belum  bisa  di  ajukan  dan  jika diajukanpun  akan  ditolak  karena  belum  mencapai ketentuan  dari  waktu  yang  disyaratkan  pihak Asuransi.
d. Sebelum polis di beli penyakit sudah ada. Pada awal pembelian  polis,  sebaiknya  pembeli  polis  jujur  saat mengisi  formulir  dan  di  beri  pertanyaan  oleh  pihak Asuransi  mengenai  sakit  yang  sudah  di  alami. Karena bila pembeli polis terbukti menyembunyikan penyakit  yang  sebelumnya  sudah  ada  maka  saat mengajukan  klaim,  pihak  Asuransi  tidak  akan menerima klaim  tersebut  meskipun  sudah  melewati masa  tunggu.  Hal  ini  berkaitan  dengan  itikad  baik dari  tertanggung.  Ketentuan  ini  diatur  dalam  Pasal 251  KUHD  yang  menyatakan  bahwa  “Setiap keterangan  yang  keliru  dan  tidak  benar,  ataupun setiap tidak memberitahukan hal-hal yang diketahui oleh  si  tertanggung,  betapapun  itikad  baik  ada
15 Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  23  /Pojk.05/2015 Tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi.
Az Zarqa’, Vol. 10, No. 1, Juni 2018
45
padanya, yang demikian sifatnya sehingga, seandainya si penanggung telah mengetahui keadaan yang  sebenarnya,  perjanjian  itu  tidak  akan  ditutup atau  tidak  akan  ditutup  dengan  syarat-syarat  yang sama, mengakibatkan batalnya pertanggungan”. e. Pengecualian  dalam  pengajuan  klaim.  Perusahaan Asuransi  mengatur  apa  saja  yang  menjadi tanggungan  Asuransi  dan  juga  mengatur  dalm  hal pengecualian.  Dimaksud  pengecualian  adalah  hal yang  tidak  termasuk  dalam  tanggungan  Asuransi. Contoh yang bisa di ambil dari Asuransi Jiwa seperti kematian  dikarenakan  bunuh  diri,  tindakan kejahatan, dan hukuman pengadilan. f. Melanggar  hukum.  Polis  Asuransi  selalu  patuh dengan  hukum  yang  berlaku,  sehingga  tidak  akan mungkin  Asuransi  mengakomodasi  kejadian  karena tidak  pelanggaran  hukum.  Karena  jika  terbukti pemegang  polis  melakukan  tindak  pelanggaran hukum,  pengajuan  klaim  yang  dilakukan  kepada pihak  Asuransi  akan  di  tolak.  Pemegang  polis Asuransi  kesehatan  ketika  mengalaim  luka  berat juga  tidak  dapat  mengajukan  klaim,  karena  luka berat  tersebut  akibat  dihajar  massa  karena melakukan tindak kejahatan.
Pelanggaran  prinsip  itikad  baik  sebenarnya tidak  serta  merta  adalah  kesalahan  dari  pihak tertanggung,  jika  dalam  hal  ini  tertanggung  tidak mengetahui  penyakit  yang  dideritanya  maka merupakan kewajiban dari pihak penanggung untuk memeriksa kesehatan tertanggung. Sehingga apabila terjadi  permasalahan  pada  kesehatan  calon tetanggung  yang  tidak  memenuhi  syarat  di  polis dapat dicegah. Selain itu pemberian keterangan yang salah  oleh  tertanggung  atau  itikad  buruknya  seperti penipuan  oleh  tertanggung  dapat  diketahui.  Selain penolakan yang disebabkan karena melanggar itikad baik  atau  penyampaian  informasi  yang  salah, penolakan  klaim  biasanya  disebabkan  karena  tidak
Az Zarqa’, Vol. 10, No. 1, Juni 2018
46
memenuhi  ketentuan-ketentuan  yang  ada  di  polis asuransi. 16
Tertanggung  atau  pemegang  polis  sebaiknya menghindari  hal-hal  yang  membuat  klaim  Asuransi di tolak, karena banyak alasan pengajuan klaim bisa di  tolak.  mempelajari  dan  memahami  isi  polis merupakan  cara  terbaik  agar  terhindar  dari penolakan klaim asuransi. 17 Perjanjian asuransi jiwa hanya boleh berlaku bila pemegang polis mempunyai kepentingan  atas  hidup  orang  yang  jiwanya diasuransikan  dan  tidak  boleh  mencari  keuntungan dengan  mempertanggungkan  jiwa  tertanggung.  Jika hal  tersebut  terjadi  maka  perjanjian  asuransi  jiwa akan batal demi hukum. 18
Mengenai  klaim  asuransi  diatur  dalam beberapa  regulasi  yaitu  pada  Pasal  23  Ayat  (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun  1992  sebagaimana  telah  diubah  dengan Peraturan  Pemerintah  Nomor  39  Tahun  2008 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor  73  Tahun  1992  redaksinya  sebagai  berikut: “Perusahaan  asuransi  atau  perusahaan  reasuransi dilarang melakukan tindakan yang dapat memperlambat  penyelesaian  pembayaran  klaim, atau  tidak  melakukan  tindakan,  yang  seharusnya dilakukan  yang  mengakibatkan  keterlambatan penyelesaian  dan  pembayaran  klaim”.  Dengan memperhatikan  uraian  diatas  dapat  dijelaskan bahwa  dalam  perjanjian  asuransi,  maka  timbullah hak  dan  kewajiban  dari  para  pihak  yang  dikenal dengan nama  prestasi. Adanya wanprestasi tersebut
16 Aditama  Setya  Prakoso,  Rinitami  Njatrijani,  Paramita Prananingtyas,  “Polis  Asuransi  Jiwa  Sebagai  Alat  Bukti  Penuntutan  Klaim Dalam  Perjanjian  Asuransi  Jiwa  (Studi  di  PT  Asuransi  Jiwasraya  Semarang Timur)”, Diponegoro Law Journal Vol. 5, No.3, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, 2016, hlm. 9.
17 Hilda  Yunita  Sabrie,  “Pembayaran  Klaim  Asuransi  Jiwa  Akibat Tertanggung Bunuh Diri”, Jurnal Yuridika Vol. 26 No. 1, Januari-April 2011, hlm. 42. 18 Abdul kadir Muhammad, Pokok-Pokok Hukum Pertanggungan, cetakan ketiga, ( Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1977), hlm. 42.
Az Zarqa’, Vol. 10, No. 1, Juni 2018
memberikan hak kepada yang dirugikan untuk dapat menggugat ganti kerugian atas dasar wanprestasi ke Pengadilan Negeri. Mengenai bentuk ganti kerugian atas  dasar  wanprestasi  dapat  berupa  penggantian biaya, antara lain biaya-biaya yang telah dikeluarkan,  kerugian  yang  bener-benar  telah diderita  akibat  adanya  wanprestasi  dan  keuntungan yang  telah  dapat  dihitung  atau  dibayangkan  akan diperoleh jika tidak terjadi wanprestasi. 19

## C. Penutup
Berdasarkan uraian dan pembahasan sebagaimana bab sebelumnya,  dapat  disimpulkan  bahwa  penolakan  klaim karena tidak dipenuhinya syarat rekam medis yang diajukan oleh  nasabah  ifranius  tidak  dibenarkan  menurut  hukum, karena  PT  Asuransi  Allianz  yang  tidak  mengakui  polis asuransi  dengan  meminta  syarat  rekam  medis,  sedangkan catatan medis lengkap melanggar Permenkes No 269/Menkes/PER/III/2008  tentang  Rekam  Medis.  Dalam polis telah jelas disebutkan termasuk sebagai bentuk kerugian yang  dijamin  oleh  perusahaan  asuransi.  Perjanjian  tersebut sebenarnya  telah  memenuhi  unsur-unsur  asuransi  dan syarat-syarat perjanjian asuransi sebagaimana Pasal 1 angka 1 UU No. 2 Tahun 1992. PT Allianz dapat dikualifikasikan telah melakukan  wanprestasi,  yaitu  tidak  memenuhi  kewajiban yang  timbul  dalam  perjanjian  asuransi.  Makanya,  perlu dilakukan komunikasi yang lebih intensif antara perusahaan, agen, nasabah.
19 Dwi  Tatak  Subagiyo,  “Analisa  Hukum  Atas  Penolakan  Klaim Asuransi  Kesehatan  Dalam  Kasus  Antara  Handoyo  dengan  Perusahaan Asuransi Allianz”, PERSPEKTIF Vol. XVII No. 3 Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, September 2012, hlm. 142.
Az Zarqa’, Vol. 10, No. 1, Juni 2018
48

## Daftar Pustaka
Hasan  Ali.,  AM, Asuransi  Dalam  Perspektif  Hukum  Islam , Jakarta: Kencana, 2004. Hermansyah , Hukum Perbankan Nasional Indonesia , Jakarta: Kencana, 2006.
Http://Artikelasuransijiwaterbaru.Blogspot.Co.Id/2016/02/10- Alasan-Klaim-Ditolak-Pihak-Asuransi.Html. Https://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Asuransi_Jiwa. Https://Www.Allianz.Co.Id/Pdf/Brochure/Asuransi- Umum/Polis-Kartu Proteksiku.Pdf Huda.,  Chairul  dan  Lukman  Hakim, Tindak  Pidana  Dalam Bisnis  Asuransi,  Lembaga  Pemberdayaan  Hukum Indonesia (LPHI), Cetakan Pertama, Jakarta: 2006. Ismanto., Kuat, Asuransi Perspektif Maqasid Asy-Syariah , cet-
1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016. KUHD (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang). Muhammad., Abdul kadir, Pokok-Pokok Hukum Pertanggungan, cetakan  ke-tiga, Jakarta:  Citra  Aditya Bakti, 1977.
Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  23  /Pojk.05/2015 Tentang  Produk  Asuransi  Dan  Pemasaran  Produk Asuransi.
PERMENKES  No:  269/Menkes/Per/Iii/2008 Tentang  Rekam Medis.
Prakoso.,  Djoko, Hukum  Asuransi  Indonesia ,  Jakarta:  Rineka Cipta, 2004. Prodjodikoro.,  Wirjono, Hukum  Asuransi  Di  Indonesia,
Jakarta: PT Intermasa, 1991.
Purba., Radiks, Memahami Asuransi Di Indonesia, Seri Umum Ke-10, Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo, 1992.
Setya  Prakoso.,  dkk,  “Polis  Asuransi  Jiwa  Sebagai  Alat  Bukti Penuntutan Klaim Dalam Perjanjian Asuransi Jiwa (Studi di PT Asuransi Jiwasraya Semarang Timur)”, Diponegoro Law  Journal Vol.  5,  No.3,  Fakultas  Hukum,  Universitas Diponegoro, 2016.
Subagiyo.,  Dwi  Tatak, Analisa  Hukum  Atas  Penolakan  Klaim Asuransi  Kesehatan  Dalam  Kasus  Antara  Handoyo Dengan Perusahaan Asuransi Allianz , Jurnal
PERSPEKTIF Volume  XVII  No.  3  Tahun  2012  Edisi
Az Zarqa’, Vol. 10, No. 1, Juni 2018
49
September , Fakultas  Hukum  Universitas  Wijaya  Kusuma Surabaya.
Yunita Sabrie., Hilda, “Pembayaran Klaim Asuransi Jiwa Akibat Tertanggung  Bunuh  Diri”, Jurnal  Yuridika Vol.  26  No.1, Januari-April 2011.
Zuhdi.,  Masjfuk, Masail  Fiqhiyah ,  Jakarta:  P.T.  Took  Gunung Agung, 1989.