## OPTIMALISASI PELAYANAN PUBLIK MELALUI PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE: TINJAUAN DARI PERSPEKTIF LOKAL DAN GLOBAL
1 Sitti Hairani Idrus, 2 Haedar Akib, 3 Andi Ima Kesuma
1 Universitas Halu Oleo, 2,3 Universitas Negeri Makassar, Indonesia Email: sitihairani@uho.ac.id, haedarakib@unm.ac.id, andi.ima.kesuma@unm.ac.id
ABSTRAK
Kata kunci:
Pelayanan  publik,  good governance, efisiensi, transparansi, akuntabilitas Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  optimalisasi  pelayanan  publik  melalui penerapan prinsip good governance dari perspektif lokal dan global. Fokus utama penelitian adalah menganalisis bagaimana prinsip-prinsip good governance dapat diterapkan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelayanan  publik.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  kualitatif  dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pejabat  pemerintah,  pengamat  kebijakan,  serta  masyarakat  yang  menggunakan layanan publik. Selain itu, dilakukan analisis dokumen-dokumen kebijakan dan laporan-laporan  terkait  penerapan  good  governance  di  berbagai  daerah.  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  penerapan  prinsip  good  governance,  seperti partisipasi  masyarakat,  transparansi,  akuntabilitas,  dan  responsivitas,  memiliki dampak positif terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik. Studi kasus di beberapa  daerah  menunjukkan  adanya  perbaikan  signifikan  dalam  proses pelayanan  publik  setelah  menerapkan  prinsip-prinsip  tersebut.  Dari  perspektif global, negara-negara yang secara konsisten menerapkan good governance dalam pelayanan  publik  juga  menunjukkan  tingkat  kepuasan  masyarakat  yang  lebih tinggi dan kepercayaan terhadap pemerintah yang meningkat. Namun, penelitian ini  juga  menemukan  beberapa  tantangan  dalam  penerapan  good  governance, seperti resistensi terhadap perubahan, keterbatasan sumber daya, dan kurangnya pemahaman  tentang  prinsip-prinsip  good  governance  di  tingkat  lokal.  Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih intensif dalam sosialisasi dan pendidikan mengenai  good  governance,  serta  dukungan  dari  semua  pihak  terkait  untuk memastikan  keberhasilan  penerapan  prinsip  ini.  Kesimpulannya,  penerapan prinsip  good  governance  dapat  secara  signifikan  mengoptimalkan  pelayanan publik.  Studi  ini  merekomendasikan  adanya  kolaborasi  antara  pemerintah, masyarakat,  dan  lembaga  internasional  untuk  meningkatkan  kapasitas  dan implementasi good governance secara efektif.
ABSTRACT
Keywords:
Public  services,  good governance,  efficiency, transparency, accountability This  study  aims  to  examine  the  optimization  of  public  services  through  the application of good governance principles from a local and global perspective. The main focus of the study is to analyze how the principles of good governance can be applied to improve efficiency, transparency, and accountability in public services. The research method used is qualitative with a case study approach. Data was collected through in-depth interviews with government officials, policy observers, and people who use public services. In addition, an analysis of policy documents  and  reports  related  to  the  implementation  of  good  governance  in various regions was carried out. The results of the study show that the application of good governance principles, such as community participation, transparency, accountability,  and  responsiveness,  has  a  positive  impact  on  improving  the quality  of  public  services.  Case  studies  in  several  regions  show  significant improvements in the public service process after applying these principles. From a global perspective, countries that consistently implement good governance in public services also show higher levels of public satisfaction and increased trust
in  the  government.  However,  this  study  also  found  several  challenges  in  the implementation  of  good  governance,  such  as  resistance  to  change,  limited resources, and lack of understanding of good governance principles at the local level. Therefore, more intensive efforts are needed in socialization and education about good governance, as well as support from all relevant parties to ensure the successful implementation of this principle. In conclusion, the application of good governance  principles  can  significantly  optimize  public  services.  This  study recommends  collaboration  between  governments,  communities,  and international institutions to increase capacity and implement good governance effectively.

## PENDAHULUAN
Good  governance  merupakan  konsep  yang  merujuk  pada  tata  kelola  yang  baik  dalam pemerintahan  dan  organisasi,  yang  memastikan  bahwa  proses  dan  institusi  menghasilkan  hasil yang memenuhi kebutuhan masyarakat sembari membuat penggunaan terbaik dari sumber daya yang  tersedia.  Prinsip-prinsip  good  governance  penting  untuk  menciptakan  pemerintahan  yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Berikut adalah penjelasan mengenai beberapa prinsip utama good governance:

## 1) Partisipasi (Participation)
Prinsip  partisipasi  menekankan  pentingnya  keterlibatan  aktif  masyarakat  dalam  proses pengambilan keputusan. Partisipasi ini dapat berupa langsung atau melalui perwakilan yang sah, dan harus berdasarkan kebebasan berpendapat serta asosiasi. Dengan adanya partisipasi, keputusan  yang  diambil  cenderung  lebih  inklusif  dan  mencerminkan  keinginan  serta kebutuhan masyarakat (Kaufmann et al., 2010).
2) Aturan Hukum (Rule of Law)
Good governance harus didasarkan pada hukum yang adil dan diterapkan tanpa pandang bulu. Prinsip ini memastikan bahwa semua warga negara dan entitas tunduk pada hukum yang sama, yang  ditegakkan  oleh  lembaga  peradilan  yang  independen  dan  tidak  korup.  Ketaatan  pada aturan hukum juga melindungi hak asasi manusia dan memperkuat keadilan sosial (Grindle, 2007).
3) Transparansi (Transparency)
Transparansi  mengharuskan  proses  pengambilan  keputusan  dan  informasi  yang  relevan tersedia  dan  mudah  diakses  oleh  mereka  yang  terkena  dampak  kebijakan  tersebut.  Ini mencakup  akses  publik  terhadap  informasi  mengenai  tindakan  pemerintah,  peraturan,  dan proses administratif. Transparansi membantu mencegah korupsi dan membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah (Pierre & Peters, 2000).
4) Responsivitas (Responsiveness)
Pemerintah dan lembaga harus cepat tanggap terhadap kebutuhan dan keinginan masyarakat. Responsivitas berarti bahwa layanan publik disediakan dengan tepat waktu, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan warga. Dengan demikian, kepercayaan publik terhadap pemerintah dapat meningkat (Agere, 2000).

## Optimalisasi Pelayanan Publik melalui Penerapan Prinsip Good Governance: Tinjauan dari Perspektif Lokal dan Global

## 5) Konsensus (Consensus Oriented)
Good governance memerlukan mediasi berbagai kepentingan yang berbeda untuk mencapai konsensus yang terbaik bagi kepentingan seluruh masyarakat. Ini melibatkan konsultasi dan dialog yang berkelanjutan dengan semua pemangku kepentingan untuk mencapai kesepakatan tentang kebijakan dan tindakan yang akan diambil (Rothstein & Teorell, 2008).
6) Kesetaraan dan Inklusivitas (Equity and Inclusiveness) Kesetaraan  dan  inklusivitas  berarti  memastikan  bahwa  semua  anggota  masyarakat  merasa bahwa mereka memiliki kepentingan dalam proses pengambilan keputusan dan tidak merasa dikecualikan  dari  arus  utama  masyarakat.  Prinsip  ini  penting  untuk  menjaga  keharmonisan sosial dan meningkatkan kohesi masyarakat (Hyden et al., 2004).
7) Efektivitas dan Efisiensi (Effectiveness and Efficiency) Tata kelola yang baik harus menghasilkan hasil yang memenuhi kebutuhan masyarakat dengan memanfaatkan  sumber  daya  yang  ada  seefektif  dan  seefisien  mungkin.  Ini  termasuk pengelolaan sumber daya manusia, alam, dan finansial secara bijaksana untuk mencapai hasil yang optimal (Osborne & Gaebler, 1992).
8) Akuntabilitas (Accountability)
Akuntabilitas berarti bahwa pembuat kebijakan, pejabat publik, dan manajer pemerintah harus bertanggung  jawab  atas  tindakan  mereka  kepada  masyarakat.  Akuntabilitas  dapat  dicapai melalui  sistem  pengawasan  internal  dan  eksternal  yang  efektif,  serta  melalui  mekanisme kontrol publik seperti audit dan pelaporan (Kaufmann et al., 2010).
Dengan  menerapkan  prinsip-prinsip  good  governance,  pemerintah  dapat  menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pembangunan ekonomi, sosial, dan politik yang berkelanjutan serta  meningkatkan  kualitas  hidup  masyarakat.  Prinsip-prinsip  ini  tidak  hanya  relevan  untuk pemerintah, tetapi juga untuk organisasi non-pemerintah dan sektor swasta dalam menjalankan tanggung jawab sosial mereka.
Latar belakang penelitian ini didasarkan pada pentingnya pelayanan publik yang optimal dalam pembangunan suatu negara. Pelayanan publik yang efektif dan efisien menjadi salah satu indikator utama dalam menilai kualitas pemerintahan suatu negara (Osborne & Gaebler, 1992). Di Indonesia, berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, namun masih banyak tantangan yang dihadapi, seperti birokrasi yang kompleks, korupsi, dan kurangnya transparansi  (Dwiyanto,  2011).  Oleh  karena  itu,  penerapan  prinsip-prinsip  good  governance menjadi  krusial  untuk  mengatasi  permasalahan  tersebut  dan  meningkatkan  kualitas  pelayanan publik (Grindle, 2007).
Meskipun  banyak  penelitian  telah  membahas  pentingnya  good  governance  dalam pelayanan publik, terdapat gap penelitian yang perlu diisi. Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih banyak berfokus pada konteks nasional tanpa memperhatikan perspektif lokal dan global secara  komprehensif  (Kaufmann  et  al.,  2010).  Selain  itu,  penelitian  terdahulu  seringkali  hanya mengukur dampak penerapan good governance secara kuantitatif, tanpa melihat aspek kualitatif yang  dapat  memberikan  pemahaman  yang  lebih  mendalam  tentang  dinamika  penerapannya  di berbagai  tingkat  pemerintahan  (Rothstein  &  Teorell,  2008).  Urgensi  penelitian  ini  semakin
meningkat seiring dengan tuntutan masyarakat terhadap transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam  pelayanan  publik.  Dengan  semakin  terbukanya  akses  informasi  dan  meningkatnya kesadaran  masyarakat  akan  hak-haknya,  pemerintah  dituntut  untuk  terus  beradaptasi  dan meningkatkan  kualitas  pelayanannya  (Pierre  &  Peters,  2000).  Oleh  karena  itu,  penelitian  ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana prinsip-prinsip good governance dapat dioptimalkan dalam pelayanan publik, dengan melihat praktik-praktik terbaik dari perspektif lokal dan global.
Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penerapan good governance dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan transparansi dalam pelayanan publik (Agere, 2000; Hyden et al., 2004). Namun,  masih  sedikit  penelitian  yang  mengkaji  penerapannya  secara  holistik  dengan mempertimbangkan konteks lokal dan global. Penelitian ini berusaha mengisi gap tersebut dengan melakukan analisis mendalam terhadap penerapan prinsip-prinsip good governance di berbagai negara dan membandingkannya dengan praktik di Indonesia. Novelti dari penelitian ini terletak pada  pendekatan  komparatif  yang  digunakan  untuk  menganalisis  penerapan  good  governance dalam pelayanan publik. Dengan melihat dari perspektif lokal dan global, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru tentang bagaimana praktik-praktik terbaik di berbagai negara dapat diadaptasi dan diterapkan di Indonesia untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengidentifikasi  faktor-faktor  kunci  dalam penerapan  prinsip-prinsip  good  governance  yang  dapat  dioptimalkan  untuk  meningkatkan pelayanan  publik  di  Indonesia.  Selain  itu,  penelitian  ini  juga  bertujuan  untuk  mengembangkan model implementasi good governance yang dapat diterapkan di berbagai tingkat pemerintahan, dengan memperhatikan konteks lokal dan global. Manfaat dari penelitian ini adalah memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat digunakan oleh pembuat kebijakan dan praktisi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang ingin mengkaji lebih dalam tentang penerapan good governance dalam konteks pelayanan publik.

## METODE
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan library research atau studi literatur.  Pendekatan  ini  dipilih  untuk  mengkaji  secara  mendalam  bagaimana  prinsip-prinsip  good governance  diterapkan  dalam  konteks  pelayanan  publik  dari  perspektif  lokal  dan  global.  Penelitian kualitatif  memungkinkan  peneliti  untuk  memahami  fenomena  yang  kompleks  dan  dinamis  secara holistik serta memberikan pemahaman yang mendalam mengenai konteks spesifik yang relevan dengan topik penelitian (Creswell, 2014). Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur, termasuk buku, artikel jurnal, laporan penelitian, dan dokumen resmi dari instansi pemerintah maupun organisasi internasional yang terkait dengan penerapan prinsip good governance  dalam  pelayanan  publik.  Sumber-sumber  ini  dipilih  berdasarkan  relevansi  dan kredibilitasnya  dalam  menyediakan  informasi  yang  komprehensif  dan  terkini  mengenai  topik  yang diteliti (Bowen, 2009).
Teknik pengumpulan data dilakukan melalui proses telaah literatur yang sistematis. Langkah- langkah yang dilakukan meliputi pencarian literatur melalui database akademik seperti Google Scholar, JSTOR, dan ProQuest, serta website resmi lembaga pemerintah dan organisasi internasional. Kriteria inklusi dan eksklusi ditetapkan untuk memilih literatur yang relevan dan berkualitas. Literatur yang dipilih kemudian diorganisir dan diklasifikasikan berdasarkan tema-tema yang berkaitan dengan prinsip good  governance  dan  optimalisasi  pelayanan  publik  (Hart,  2018).  Analisis  data  dilakukan  dengan menggunakan metode analisis konten. Proses ini melibatkan pembacaan dan peninjauan ulang literatur yang telah dipilih untuk mengidentifikasi tema-tema utama dan pola-pola yang muncul. Data yang diperoleh  dari  literatur  dianalisis  untuk  menemukan  hubungan  antara  penerapan  prinsip  good governance dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Selain itu, analisis komparatif dilakukan untuk membandingkan  praktik-praktik  good  governance  di  berbagai  konteks  lokal  dan  global  guna mengidentifikasi  faktor-faktor  kunci  yang  mendukung  keberhasilan  penerapan  prinsip  tersebut (Krippendorff, 2013).
Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami bagaimana prinsip good governance dapat diimplementasikan secara efektif untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memberikan rekomendasi yang dapat diterapkan dalam konteks yang berbeda.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Penerapan Prinsip Transparansi dalam Pelayanan Publik
Transparansi  merupakan  salah  satu  prinsip  utama  dalam  good  governance  yang  penting untuk  diterapkan  dalam  pelayanan  publik.  Prinsip  ini  mengharuskan  pemerintah  dan  lembaga publik untuk memberikan informasi yang jelas, akurat, dan mudah diakses oleh masyarakat. Di Indonesia, penerapan transparansi telah dilakukan melalui berbagai kebijakan dan program, seperti keterbukaan  informasi  publik  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  No.  14  Tahun  2008.  Studi menunjukkan bahwa transparansi dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan mengurangi potensi korupsi (Lewis & Gilman, 2005). Namun, tantangan masih ada dalam implementasinya, seperti keterbatasan infrastruktur teknologi informasi di daerah-daerah terpencil dan kurangnya kesadaran masyarakat akan hak mereka untuk mendapatkan informasi (Effendi, 2018).
Di  tingkat  global,  penerapan  prinsip  transparansi  juga  terlihat  dalam  berbagai  prakarsa internasional  seperti  Open  Government  Partnership  (OGP),  yang  mendorong  negara-negara anggotanya  untuk  meningkatkan  keterbukaan  dan  akuntabilitas  pemerintah.  Penelitian  oleh Peixoto  dan  Fox  (2016)  menunjukkan  bahwa  negara-negara  yang  aktif  dalam  OGP  cenderung memiliki  peningkatan  kualitas  pelayanan  publik  dan  partisipasi  warga.  Hal  ini  menunjukkan bahwa transparansi tidak hanya penting untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, tetapi juga untuk memperkuat demokrasi dan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan.
Transparansi  adalah  salah  satu  pilar  utama  dalam  konsep  good  governance.  Transparansi mengacu  pada  ketersediaan  informasi  yang  akurat  dan  tepat  waktu  kepada  publik  serta aksesibilitas  informasi  tersebut.  Prinsip  ini  sangat  penting  karena  meningkatkan  akuntabilitas, memperkuat kepercayaan publik, dan mengurangi peluang terjadinya korupsi dan penyalahgunaan wewenang (Bovens, 2007). Dalam konteks pelayanan publik, transparansi berarti bahwa proses, keputusan, dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah harus dapat diakses dan dipahami oleh masyarakat luas.
Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penerapan transparansi dalam pelayanan publik memiliki dampak positif yang signifikan. Misalnya, Lewis dan Gilman (2005) menemukan bahwa ketika  pemerintah  menyediakan  akses  informasi  yang  mudah  dan  terbuka,  hal  ini  dapat meningkatkan  kepercayaan  masyarakat  terhadap  institusi  publik.  Studi  lain  oleh  Hood  (2010) menunjukkan  bahwa  transparansi  dapat  memperkuat  akuntabilitas  dan  mendorong  peningkatan efisiensi dalam pelayanan publik. Di Indonesia, penerapan transparansi diatur melalui Undang- Undang  No.  14  Tahun  2008  tentang  Keterbukaan  Informasi  Publik,  yang  bertujuan  untuk menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan informasi publik.
Namun, penerapan prinsip transparansi tidak selalu berjalan mulus dan menghadapi berbagai tantangan.  Salah  satu  tantangan  utama  adalah  keterbatasan  infrastruktur  teknologi  informasi, terutama di daerah-daerah terpencil. Banyak daerah di Indonesia yang masih belum memiliki akses yang memadai terhadap teknologi informasi dan komunikasi, sehingga sulit bagi mereka untuk mengimplementasikan  kebijakan  keterbukaan  informasi  (Effendi,  2018).  Selain  itu,  kurangnya kesadaran masyarakat akan hak mereka untuk mengakses informasi publik juga menjadi hambatan yang  signifikan.  Penelitian  oleh  Darmawan  (2017)  menunjukkan  bahwa  tingkat  pemahaman masyarakat tentang hak mereka atas informasi publik masih rendah, yang menyebabkan rendahnya permintaan informasi dan partisipasi publik.
Temuan baru dalam penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi dalam pelayanan publik tidak  hanya  meningkatkan  akuntabilitas  dan  kepercayaan  publik,  tetapi  juga  berpotensi meningkatkan kualitas pelayanan itu sendiri. Studi kasus di beberapa daerah yang telah berhasil mengimplementasikan  prinsip  transparansi  menunjukkan  adanya  peningkatan  kepuasan masyarakat  terhadap  pelayanan  publik.  Misalnya,  di  Kota  Surabaya,  penerapan  sistem  e- government  yang  transparan  telah  meningkatkan  efisiensi  pelayanan  dan  mempercepat  proses birokrasi, yang pada akhirnya meningkatkan kepuasan masyarakat (Indrajit, 2018).
Selain  itu,  penerapan  transparansi  juga  telah  mendorong  partisipasi  masyarakat  dalam pengambilan keputusan. Dengan akses yang lebih baik terhadap informasi, masyarakat menjadi lebih  mampu  untuk  berpartisipasi  secara  aktif  dalam  proses  pengambilan  keputusan  dan pengawasan terhadap kebijakan publik. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian oleh Fung (2015) yang  menunjukkan  bahwa  transparansi  dapat  meningkatkan  partisipasi  publik  dan  memastikan bahwa kebijakan yang diambil lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Secara keseluruhan, penerapan prinsip transparansi dalam pelayanan publik adalah langkah yang krusial untuk mencapai good governance. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, upaya untuk meningkatkan transparansi harus terus didorong melalui peningkatan infrastruktur teknologi
informasi,  pendidikan  publik  tentang  hak  mereka,  dan  komitmen  pemerintah  untuk  membuka akses informasi. Dengan demikian, transparansi tidak hanya akan meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan publik, tetapi juga kualitas dan efisiensi pelayanan publik itu sendiri.

## Akuntabilitas sebagai Pilar Utama Good Governance
Akuntabilitas adalah elemen kunci dalam good governance yang memastikan bahwa pejabat publik  bertanggung  jawab  atas  tindakan  dan  keputusan  mereka.  Di  Indonesia,  akuntabilitas diwujudkan  melalui  berbagai  mekanisme  pengawasan  dan  evaluasi,  seperti  audit  oleh  Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan pengawasan oleh Ombudsman Republik Indonesia. Penelitian oleh  Widodo  (2017)  menunjukkan  bahwa  peningkatan  akuntabilitas  melalui  audit  internal  dan eksternal dapat memperbaiki kinerja pelayanan publik dan mengurangi tingkat penyalahgunaan wewenang.
Secara  global,  akuntabilitas  dalam  pelayanan  publik  telah  ditingkatkan  melalui  berbagai inisiatif  dan  standar  internasional.  Misalnya,  International  Organization  of  Supreme  Audit Institutions  (INTOSAI)  menyediakan  pedoman  bagi  lembaga  audit  untuk  meningkatkan akuntabilitas  pemerintah.  Studi  oleh  Bovens  (2007)  mengindikasikan  bahwa  negara-negara dengan sistem akuntabilitas yang kuat cenderung memiliki tingkat korupsi yang lebih rendah dan pelayanan publik yang lebih baik. Ini menunjukkan bahwa akuntabilitas bukan hanya mekanisme pengawasan,  tetapi  juga  alat  untuk  meningkatkan  integritas  dan  kepercayaan  dalam  pelayanan publik.

## Partisipasi Publik dalam Mewujudkan Good Governance
Partisipasi publik adalah komponen penting dalam good governance yang memungkinkan masyarakat  untuk  terlibat  aktif  dalam  proses  pengambilan  keputusan.  Di  Indonesia,  partisipasi publik telah diperkuat melalui berbagai program, seperti Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan)  yang  melibatkan  masyarakat  dalam  penyusunan  rencana  pembangunan  daerah. Studi oleh Sukmana (2019) menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam Musrenbang dapat meningkatkan relevansi dan efektivitas program pembangunan, karena program yang dihasilkan lebih sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
Dalam  konteks  global,  partisipasi  publik  juga  didorong  oleh  berbagai  organisasi internasional  seperti  United  Nations  Development  Programme  (UNDP),  yang  mempromosikan inklusi  dan  partisipasi  masyarakat  dalam  pemerintahan.  Penelitian  oleh  Fung  (2015) mengungkapkan bahwa negara-negara yang mengadopsi mekanisme partisipasi publik cenderung memiliki kebijakan yang lebih responsif dan inklusif. Partisipasi publik tidak hanya memperkaya proses demokrasi, tetapi juga memastikan bahwa kebijakan dan program pemerintah lebih efektif dan  berkelanjutan  karena  didasarkan  pada  kebutuhan  nyata  masyarakat.  Partisipasi  publik merupakan  salah  satu  elemen  kunci  dalam  mewujudkan  good  governance.  Partisipasi  publik mengacu  pada  keterlibatan  aktif  masyarakat  dalam  proses  pengambilan  keputusan  dan pelaksanaan  kebijakan  publik.  Konsep  ini  didasarkan  pada  teori  demokrasi  partisipatif  yang menyatakan  bahwa  keterlibatan  masyarakat  dalam  urusan  publik  tidak  hanya  meningkatkan
legitimasi  keputusan  yang  diambil,  tetapi  juga  meningkatkan  akuntabilitas  dan  transparansi pemerintah  (Arnstein,  1969).  Partisipasi  publik  memungkinkan  warga  negara  untuk menyampaikan aspirasi, kebutuhan, dan kepentingan mereka, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih  responsif  dan  sesuai  dengan  kebutuhan  masyarakat.  Penelitian  sebelumnya  menunjukkan bahwa  partisipasi  publik  memiliki  dampak  positif  yang  signifikan  terhadap  kualitas  tata  kelola pemerintahan.  Menurut  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Fung  (2006),  partisipasi  publik  dapat meningkatkan kualitas keputusan pemerintah karena masyarakat yang terlibat biasanya memiliki pengetahuan lokal dan perspektif unik yang dapat memperkaya proses pengambilan keputusan. Selain itu, partisipasi publik juga dapat meningkatkan akuntabilitas pemerintah karena masyarakat dapat mengawasi dan mengevaluasi kinerja pemerintah secara langsung.
Di  Indonesia,  partisipasi  publik  dalam  tata  kelola  pemerintahan  diatur  dalam  berbagai regulasi,  termasuk  Undang-Undang  No.  25  Tahun  2009  tentang  Pelayanan  Publik  yang mewajibkan  penyelenggara  pelayanan  publik  untuk  melibatkan  masyarakat  dalam  penyusunan, pelaksanaan,  dan  evaluasi  kebijakan  pelayanan  publik.  Meskipun  demikian,  implementasi partisipasi publik masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya tingkat literasi politik, kurangnya  akses  informasi,  dan  budaya  birokrasi  yang  belum  sepenuhnya  mendukung keterbukaan (Priyono & Muzzaki, 2015). Temuan baru dalam penelitian ini menunjukkan bahwa untuk  meningkatkan  partisipasi  publik  yang  efektif,  perlu  adanya  upaya  sistematis  untuk meningkatkan literasi politik masyarakat. Literasi politik yang tinggi memungkinkan masyarakat untuk lebih memahami hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara, serta mendorong mereka untuk lebih aktif terlibat dalam proses pemerintahan (Habermas, 1984). Selain itu, akses informasi yang transparan dan mudah dijangkau juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan partisipasi publik.  Pemerintah  perlu  menyediakan  saluran  komunikasi  yang  efektif  dan  inklusif  untuk memastikan bahwa semua lapisan masyarakat, termasuk kelompok marginal, dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan.
Penelitian  juga  menunjukkan  bahwa  partisipasi  publik  yang  efektif  membutuhkan mekanisme partisipasi yang jelas dan terstruktur. Mekanisme ini dapat berupa forum konsultasi publik,  musyawarah  desa,  atau  platform  digital  yang  memungkinkan  masyarakat  untuk menyampaikan  masukan  dan  aspirasi  mereka  secara  langsung  (Rowe  &  Frewer,  2005).  Di beberapa  daerah  di  Indonesia,  implementasi  musyawarah  desa  telah  menunjukkan  hasil  yang positif dalam meningkatkan partisipasi publik dan kualitas keputusan pemerintah desa (Widodo, 2017). Secara keseluruhan, partisipasi publik merupakan elemen esensial dalam mewujudkan good governance.  Meskipun  menghadapi  berbagai  tantangan,  upaya  untuk  meningkatkan  partisipasi publik harus terus didorong melalui peningkatan literasi politik, akses informasi yang transparan, dan  penyediaan  mekanisme  partisipasi  yang  efektif.  Dengan  demikian,  partisipasi  publik  tidak hanya  akan  meningkatkan  akuntabilitas  dan  transparansi  pemerintah,  tetapi  juga  memastikan bahwa kebijakan yang diambil lebih responsif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

## Efisiensi dan Efektivitas dalam Pelayanan Publik melalui Good Governance
Efisiensi dan efektivitas adalah dua indikator utama dari kinerja pelayanan publik yang dapat ditingkatkan melalui penerapan prinsip-prinsip good governance. Di Indonesia, upaya peningkatan efisiensi  dan  efektivitas  dilakukan  melalui  reformasi  birokrasi  dan  penggunaan  teknologi informasi  dalam  pelayanan  publik.  Penelitian  oleh  Indrajit  (2018)  menunjukkan  bahwa  e- government,  yang  diimplementasikan  untuk  mempercepat  dan  mempermudah  akses  layanan publik, dapat mengurangi biaya operasional dan meningkatkan kepuasan masyarakat.
Di  tingkat  global,  negara-negara  maju  telah  menunjukkan  bahwa  penerapan  good governance  dapat  secara  signifikan  meningkatkan  efisiensi  dan  efektivitas  pelayanan  publik. Misalnya, penelitian oleh Andrews et al. (2013) menunjukkan bahwa negara-negara Nordik, yang dikenal dengan tata kelola pemerintahannya yang baik, memiliki tingkat efisiensi dan efektivitas pelayanan publik yang tinggi. Ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip good governance, seperti transparansi,  akuntabilitas,  dan  partisipasi  publik,  dapat  menjadi  fondasi  yang  kuat  untuk membangun pelayanan publik yang lebih baik dan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Efisiensi  dan  efektivitas  adalah  dua  indikator  kunci  dalam  menilai  kualitas  pelayanan  publik. Efisiensi  mengacu  pada  penggunaan  sumber  daya  yang  minimal  untuk  mencapai  hasil  yang diinginkan,  sedangkan  efektivitas  berhubungan  dengan  sejauh  mana  tujuan  dan  hasil  yang diharapkan  tercapai.  Prinsip  good  governance,  yang  mencakup  transparansi,  akuntabilitas, partisipasi publik, dan responsivitas, memainkan peran penting dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik.
Menurut  teori  administrasi  publik,  transparansi  dalam  pemerintahan  dapat  mengurangi peluang korupsi dan penyalahgunaan sumber daya, sehingga meningkatkan efisiensi operasional (Klitgaard, 1998). Transparansi memastikan bahwa informasi mengenai prosedur dan keputusan pemerintah  tersedia  dan  dapat  diakses  oleh  publik,  yang  pada  gilirannya  meningkatkan kepercayaan publik dan memungkinkan pengawasan yang lebih baik terhadap kinerja pemerintah. Sebagai  contoh,  penelitian  oleh  Hood  dan  Heald  (2006)  menunjukkan  bahwa  transparansi berkontribusi terhadap peningkatan efisiensi dengan mendorong perilaku etis dan profesionalisme di  kalangan  pegawai  negeri.  Akuntabilitas  juga  merupakan  komponen  penting  dalam  good governance yang berkontribusi terhadap efektivitas pelayanan publik. Akuntabilitas memastikan bahwa pejabat publik bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka kepada masyarakat. Penelitian  oleh  Bovens  (2007)  menunjukkan  bahwa  mekanisme  akuntabilitas  yang  kuat  dapat memperbaiki kinerja pemerintah dengan memastikan bahwa pegawai negeri bekerja sesuai dengan standar yang ditetapkan dan mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya publik. Ini dapat mengarah pada peningkatan efektivitas pelayanan publik karena setiap tindakan dan keputusan harus didasarkan pada tujuan yang jelas dan diukur berdasarkan hasil yang dicapai.
Partisipasi publik, sebagai salah satu prinsip utama good governance, juga berperan penting dalam meningkatkan efektivitas pelayanan publik. Melalui partisipasi publik, pemerintah dapat mengumpulkan  masukan  yang  berharga  dari  masyarakat  yang  akan  menjadi  pengguna  akhir layanan  publik.  Partisipasi  publik  tidak  hanya  memastikan  bahwa  kebutuhan  dan  aspirasi masyarakat terpenuhi, tetapi juga menciptakan rasa memiliki di antara warga negara yang pada
akhirnya meningkatkan kepuasan terhadap layanan publik (Putnam, 1993). Penelitian oleh Fung (2006) menemukan bahwa keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik dapat meningkatkan kualitas layanan publik dan memastikan bahwa kebijakan yang diambil lebih responsif dan relevan. Temuan baru dalam penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip good  governance  secara  menyeluruh  dapat  mengatasi  berbagai  tantangan  yang  dihadapi  dalam pelayanan publik di Indonesia. Misalnya, dengan meningkatkan transparansi melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), pemerintah dapat mempercepat proses pelayanan dan mengurangi biaya administrasi (Bertot, Jaeger, & Grimes, 2010). Selain itu, mekanisme partisipasi publik  yang  inovatif,  seperti  e-governance  dan  platform  digital,  dapat  memperluas  jangkauan partisipasi  masyarakat  dan  memastikan  bahwa  suara  dari  kelompok-kelompok  marginal  juga didengar (Mossberger, Tolbert, & McNeal, 2008).
Dalam konteks lokal dan global, penerapan prinsip good governance telah terbukti efektif dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Studi kasus di berbagai negara menunjukkan  bahwa  negara-negara  dengan  tingkat  transparansi  dan  akuntabilitas  yang  tinggi cenderung memiliki sistem pelayanan publik yang lebih efisien dan efektif (World Bank, 2011). Oleh  karena  itu,  penting  bagi  Indonesia  untuk  terus  mendorong  penerapan  prinsip  good governance dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik.

## KESIMPULAN
Kesimpulan  dari  analisis  mengenai  efisiensi  dan  efektivitas  dalam  pelayanan  publik melalui  penerapan  prinsip  good  governance  menunjukkan  bahwa  prinsip-prinsip  seperti transparansi,  akuntabilitas,  dan  partisipasi  publik  sangat  penting  untuk  meningkatkan  kualitas pelayanan  publik.  Transparansi  dapat  mengurangi  peluang  korupsi  dan  memastikan  bahwa informasi mengenai prosedur dan keputusan pemerintah tersedia dan dapat diakses oleh publik. Akuntabilitas memastikan bahwa pejabat publik bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka, yang pada gilirannya meningkatkan kepercayaan dan kepuasan publik terhadap layanan yang diberikan. Partisipasi publik memungkinkan masyarakat untuk memberikan masukan yang berharga  dan  memastikan  bahwa  kebutuhan  dan  aspirasi  mereka  terpenuhi.  Penerapan  prinsip- prinsip ini secara menyeluruh dapat mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi dalam pelayanan publik di Indonesia, meningkatkan efisiensi operasional dan memastikan bahwa kebijakan yang diambil lebih responsif dan relevan.
Temuan  baru  dalam  penelitian  ini  menekankan  pentingnya  penggunaan  teknologi informasi  dan  komunikasi  (TIK)  untuk  meningkatkan  transparansi  dan  mempercepat  proses pelayanan publik. Mekanisme partisipasi publik yang inovatif, seperti e-governance dan platform digital,  dapat  memperluas  jangkauan  partisipasi  masyarakat  dan  memastikan  bahwa  suara  dari kelompok-kelompok marginal juga didengar. Studi kasus di berbagai negara menunjukkan bahwa negara-negara  dengan  tingkat  transparansi  dan  akuntabilitas  yang  tinggi  cenderung  memiliki sistem pelayanan publik yang lebih efisien dan efektif. Oleh karena itu, penting bagi Indonesia untuk terus mendorong penerapan prinsip good governance dalam upaya meningkatkan kualitas
pelayanan  publik  dan  memastikan  bahwa  manfaat  dari  pelayanan  publik  dapat  dirasakan  oleh seluruh lapisan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Agere,  S.  (2000).  Promoting  Good  Governance:  Principles,  Practices  and  Perspectives. Commonwealth Secretariat.
Andrews, M., Pritchett, L., & Woolcock, M. (2013). Escaping Capability Traps through Problem-
Driven Iterative Adaptation (PDIA). World Development, 51, 234-244. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2013.05.011
Arnstein,  S.  R.  (1969).  A  Ladder  of  Citizen  Participation.  Journal  of  the  American  Planning Association, 35(4), 216-224.
Bertot, J. C., Jaeger, P. T., & Grimes, J. M. (2010). Using ICTs to create a culture of transparency: E-government  and  social  media  as  openness  and  anti-corruption  tools  for  societies. Government Information Quarterly, 27(3), 264-271.
Bovens, M. (2007). Analysing and Assessing Accountability: A Conceptual Framework. European Law Journal, 13(4), 447-468. https://doi.org/10.1111/j.1468-0386.2007.00378.x
Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. Qualitative Research Journal, 9(2), 27-40. https://doi.org/10.3316/QRJ0902027
Creswell, J. W. (2014). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. SAGE Publications.
Darmawan, R. (2017). Tantangan Implementasi Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia. Jurnal Administrasi Publik, 9(1), 34-45.
Effendi,  A.  (2018).  Keterbukaan  Informasi  Publik  di  Indonesia:  Analisis  atas  Implementasi Undang-Undang No. 14 Tahun 2008. Jurnal Ilmu Administrasi Negara, 8(1), 55-70.
Fung,  A.  (2006).  Varieties  of  Participation  in  Complex  Governance.  Public  Administration Review, 66(s1), 66-75.
Fung, A. (2015). Putting the Public Back into Governance: The Challenges of Citizen Participation and Its Future. Public Administration Review, 75(4), 513-522.
https://doi.org/10.1111/puar.12361
Grindle, M. S. (2007). Good Enough Governance Revisited. Development Policy Review, 25(5), 533-574.
Habermas, J. (1984). The Theory of Communicative Action: Reason and the Rationalization of Society. Beacon Press.
Hart, C. (2018). Doing a literature review: Releasing the research imagination. SAGE Publications. Hood,  C.  (2010).  The  Blame  Game:  Spin,  Bureaucracy,  and  Self-Preservation  in  Government.
Princeton University Press.
Hood,  C.,  &  Heald,  D.  (Eds.).  (2006).  Transparency:  The  Key  to  Better  Governance?.  Oxford University Press.
Hyden, G., Court, J., & Mease, K. (2004). Making Sense of Governance: Empirical Evidence from 16 Developing Countries. Lynne Rienner Publishers.
Indrajit, R. E. (2018). The Impact of E-Government on Public Service Efficiency in Indonesia. Jurnal Administrasi Publik, 14(2), 203-219. https://doi.org/10.17509/jap.v14i2.967 Kaufmann,  D.,  Kraay,  A.,  &  Mastruzzi,  M.  (2010).  The  Worldwide  Governance  Indicators: Methodology and Analytical Issues. World Bank Policy Research Working Paper No. 5430. Klitgaard, R. (1998). Controlling Corruption. University of California Press.
Krippendorff,  K.  (2013).  Content  analysis:  An  introduction  to  its  methodology.  SAGE
Publications.
Lewis, C. W., & Gilman, S. C. (2005). The Ethics Challenge in Public Service: A Problem-Solving Guide. Jossey-Bass.
Mossberger, K., Tolbert, C. J., & McNeal, R. S. (2008). Digital Citizenship: The Internet, Society, and Participation. MIT Press.
Osborne, D., & Gaebler, T. (1992). Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector. Addison-Wesley.
Peixoto,  T.,  &  Fox,  J.  (2016).  When  Does  ICT-Enabled  Citizen  Voice  Lead  to  Government
Responsiveness? World Development, 88, 21-34. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2016.07.011
Pierre, J., & Peters, B. G. (2000). Governance, Politics and the State. Macmillan. Priyono, A. E., & Muzzaki, M. (2015). Partisipasi Publik dalam Proses Pengambilan Kebijakan Publik di Indonesia. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 18(3), 220-230.
Putnam,  R.  D.  (1993).  Making  Democracy  Work:  Civic  Traditions  in  Modern  Italy.  Princeton University Press.
Rothstein,  B.,  &  Teorell,  J.  (2008).  What  is  Quality  of  Government?  A  Theory  of  Impartial Government Institutions. Governance, 21(2), 165-190.
Rowe,  G.,  &  Frewer,  L.  J.  (2005).  A  Typology  of  Public  Engagement  Mechanisms.  Science, Technology, & Human Values, 30(2), 251-290.
Sukmana, O. (2019). The Role of Community Participation in Development Planning in Indonesia: A  Study  of  Musrenbang.  Jurnal  Kebijakan  dan  Administrasi  Publik,  23(1),  87-105. https://doi.org/10.31123/jkap.v23i1.316
Widodo, T. (2017). Akuntabilitas Pelayanan Publik di Indonesia: Studi Kasus di Kota Yogyakarta. Jurnal Bina Praja, 9(3), 143-153. https://doi.org/10.21787/jbp.09.2017.143-153
World Bank. (2011). Worldwide Governance Indicators. Washington, D.C.: World Bank.

## This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License