Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039 Vol. 3, No. 1 – Maret 2022, Hal. 60-67| Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: https://doi.org/ 10.22225/jph.3.1.4625.60-67

## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENCIPTA LAGU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014
Yosef Primus Bana, I Nyoman Putu Budiartha, Desak Gde Dwi Arini Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia 22jpliony@gmail.com, putubudiartha59@gmail.com, arinidesak1966@gmail.com

## Abstrak
Hak  cipta  adalah  hak  eksklusif  pencipta  yang  timbul  secara  otomatis  berdasarkan  prinsip  deklaratif  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Keberadaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak  Cipta  memang  diperuntukkan  khusus  untuk  melindungi  hak  bagi  mereka  yang  telah  menghasilkan  karya yang  telah  dipublikasikan.  Tujuan  penelitian  ini  guna  mengungkap  bentuk  perlindungan  hukum  bagi  pencipta lagu menurut undang-undang nomor 28 tahun 2014 serta akibat hukum apabila terjadi pelanggaran pengedaran lagu menurut undang-undang nomor 28 tahun 2014. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian hukum normative dengan pendekatan perundang-undangan. Teknik pengumpulan data dilakukan secara  kepustakaan.  Sumber  bahan  hukum  yang  digunakan  berupa  sumber  bahan  hukum  primer  dan  sekunder yang kemudian disajikan dalam bentuk analisis deskriptif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Perlindungan hukum  merupakan  perlindungan  terhadap  kepentingan  manusia  yang  dilindungi  oleh  hukum  atau  haknya  agar pelaksanaannya tidak  merugikan orang  lain  melalui kaedah  hukum,  baik  yang  bersifat Preventif  maupun  yang bersifat  Represif.  Akibat  hukum  penggunaan  karya  cipta  (musik  dan  lagu)  tanpa  izin  dari  pencipta  atau pemegang  hak  ciptanya  yang  sah  adalah  gugatan  ganti  rugi  secara  perdata  melalui  Pengadilan  Niaga  dan tuntutan  pidana  berupa  tindak  pidana  pelanggaran  hak  cipta  yang  menurut  undang  undang  merupakan  suatu jenis tindak pidana aduan.
Kata Kunci : Pelanggaran Pengedaran Lagu, Pencipta Lagu, Perlindungan Hukum

## Abstract
Copyright  is  the  exclusive  right  of  the  creator  that  arises  automatically  based  on  declarative  principles  in accordance  with the provisions of laws and regulations. The existence of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright  is  specifically  intended  to  protect  the  rights  of  those  who  have  produced  published  works.  The purposes of this study are to reveal the form of legal protection for songwriters according to law number 28 of 2014 and the legal consequences if there is a violation of song distribution according to law number 28 of 2014. The type of research used in this study is a normative legal research type with an approach legislation. The data collection  technique  was  carried  out  in  the  library.  The  sources  of  legal  materials  used  are  primary  and secondary sources of legal materials which are then presented in the form of descriptive analysis. The results of the  study  reveal  that  legal  protection  is  the  protection  of  human  interests  that  are  protected  by  law  or  their rights so that their implementation does not harm others through legal methods, both preventive and repressive. The  legal  consequences  of  using  copyrighted  works  (music  and  songs)  without  permission  from the  author  or the  legal  copyright  holder  are  a  civil  lawsuit  for  compensation  through  the  Commercial  Court  and  criminal charges  in  the  form  of  a  criminal  act  of  copyright  infringement  which  according  to  law  is  a  type  of  criminal complaint.
Keywords: Violation of Song Circulation, Songwriter, Legal Protection

## I. PENDAHULUAN
Pasal  33  ayat  (4)  Undang-undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  mengatur  bahwa perekonomian  rakyat  dikoordinasikan  atas  pemerintahan  mayoritas  finansial  dengan  persekutuan, efektifitas dengan pemerataan, keterpeliharaan dengan pengetahuan ekologi, kebebasan, dan menjaga keseimbangan  antara  kemajuan  dan  moneter  publik.  solidaritas.  Pasal  1  ayat  (1)  UU  No.  19  Tahun 2002 tentang Hak Cipta,  yang  telah digantikan dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 yang telah  disahkan  di  Jakarta  dan  mulai  berlaku  pada  tanggal  16  Oktober  2014  disertai  penjelasan  yang termuat  dalam  Penyempurnaan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  5599  yang mengakibatkan  ditolaknya  UU  Kekayaan  Intelektual  yang  lama,  khususnya  UU  Nomor  19  Tahun 2002 yang menyatakan hal itu. Hak Cipta adalah hak pilih dari pembuatnya yang dengan sendirinya didasarkan  pada  suatu  definitif  kemudian  ciptaan  itu  dibuat  dalam  suatu  struktur  yang  substansial
dengan  praktis  tidak  ada  pedoman-pedoman  yang  muncul  sesuai  dengan  pengaturan  peraturan perundang-undangan.
Kehadiran Kekayaan Intelektual (UU Nomor 28 Tahun 2014 Hak Cipta) secara eksplisit untuk menjamin  kebebasan  orang-orang  yang  telah  menciptakan  karya  yang  berasal  dari  penggunaan  atau artikulasi,  kecerdasan,  dan  yang  bersifat  material,  dengan  asumsi  mereka  belum  melalui  apa  pun seperti pemikiran data, dan lain-lain dengan batas waktu tertentu. Lembaga Manajemen Kolektif yang berhak  memungut  dan  mendistribusikan  royalti  harus  mendapatkan  Surat  Keputusan  (SK)  dari Kementerian Hukum dan HAM RI. Saat ini, Lembaga Manejemen Kolektif yang telah mendapat SK dari  Kementerian  Hukum  dan  HAM  RI  berjumlah  6  Lembaga  Manejemen  Kolektif  yang  terbagi dalam 2 kelompok, yaitu Lembaga Manejemen Kolektif Hak Cipta dan Lembaga Manejemen Kolektif Hak  Terkait.  Lembaga  Manejemen  Kolektif  Hak  Cipta  adalah  Lembaga  Manejemen  Kolektif  Karya Cipta  Indonesia  (KCI),  Lembaga  Manejemen  Kolektif  Wahana  Musik  Indonesia  (WAMI),  dan Lembaga  Manejemen  Kolektif  Royalti  Anugrah  Indonesia  (RAI)  sedangkan  Lembaga  Manejemen Kolektif  Hak  Terkait  adalah  LMK  PAPPRI,  LMK  Sentra  Lisensi  Musik  Indonesia  (SELMI),  dan LMK  Anugrah  Royalti  Dangdut  Indonesia  (ARDI).  Menghadirkan  narasumber  dari  LMK-LMK tersebut  dimaksudkan  untuk  mensosialisasikan  mengenai  pemungutan  dan  pendistribusian  royalti  di bidang  musik  kepada  para  Pencipta  Lagu/Musik,  Penyanyi,  Pemusik,  Pelaku  Pertunjukan,  Produser Fonogram,  dan  Pemilik  Hak  Terkait  di  Denpasar-Bali.  Selain  itu,  para  Pencipta  Lagu/Musik, Penyanyi, Pemusik, Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, dan Pemilik Hak Terkait di Denpasar  - Bali yang ingin bergabung menjadi anggota LMK dapat mendaftar secara langsung pada saat kegiatan yang dilakukan di Hotel Aston Denpasar-Bali.
Royalti sebagai “Payment made to an author or inventor for each copy of a work ar article sold under  a  copyright  or  patent",  atau  lebih  pada  dasarnya  merupakan  angsuran  yang  dibuat  kepada pembuat untuk karyanya yang dijual atau dipopulerkan oleh klien. di bawah undang-undang hak cipta atau  paten.  Enkapsulasi  kebebasan  finansial  yang  diklaim  oleh  pembuatnya,  pembuatnya  mendapat kedaulatan  dari  apa  yang  dia  buat (Miladiyanto,  2015) .  Indonesia  merupakan  negara  yang  memiliki keragaman etnis dan sosial yang sama melimpahnya dalam ekspresi seni dan tulisan dengan kemajuan yang memerlukan jaminan  hak  cipta  untuk dilindungi  inovasi  yang dibawa  ke dunia dari keragaman tersebut.  Perbaikan  di  bidang  pertukaran,  industri,  dan  usaha  telah  berlangsung  cepat  sehingga memerlukan  perluasan  asuransi  bagi  pembuat  dan  pemilik  kebebasan  terkait  sambil mempertimbangkan kepentingan wilayah lokal yang lebih luas.
Hak Kekayaan Intekektual adalah terjemahan resmi dari Intellectual Property Rights (IPR) dan dalam  Bahasa  Belanda  disebut  sebagai Intellectual  Eigendom (Subroto  &  Suprapedi) .  Berdasarkan berbagai  konvensi  internasional  yang  terkait  dengan  Hak  Kekayaan  Intelektual  (selanjutnya  di  sebut HKI),  perlindungan  HKI  dapat  diberikan  dalam  bentuk  Paten,  Paten  sederhana,  desain  industri, merek, rahasia dagang, perlindungan varietas tanaman, desain tata letak sirkuit terpadu dan Hak Cipta. Hak  cipta  yang  berbeda  membuat  Indonesia  menjadi  rumah  aman  bagi  privateers  sehingga  banyak pemegang  Freedoms inovasi  Terlindungi bingung. HKI adalah  apa yang dapat dibandingkan dengan hak  inovasi  berlisensi.  Pada  dasarnya,  HKI  adalah  hak  yang  muncul  sebagai  akibat  dari  pemikiran yang  diciptakan  oleh  suatu  barang  yang  bermanfaat  bagi  orang  lain.  Inovasi  yang  dilindungi Kebebasan  juga  dapat  diartikan  sebagai  hak  istimewa  bagi  seseorang  karena  orang  tersebut  telah membuat  sesuatu  dari  pertimbangannya  yang  bermanfaat  bagi  orang  lain.  Hak  cipta  sebagaimana dimaksud  oleh  Patricia  Loughlan  adalah  jenis  kepemilikan  yang  memberinya  hak  selektif  untuk mengontrol pemanfaatan dan pemanfaatan ciptaan ilmiah, untuk melaporkan atau meniru ciptaannya. Sebagaimana  manifestasi  yang  dicirikan  dalam  klasifikasi  hak  cipta,  khususnya  karya  tulis, pertunjukan,  musik  dan  imajinatif,  seperti  halnya  akun-akun  kuat,  film,  radio  dan  transmisi,  seperti halnya karya-karya yang digubah yang diulang-ulang melalui distribusi (Djaja, 2009) .
Situs berita teknologi informasi dan komunikasi bernama Detikinet ialah bagian dari website detik.com yang menggugah berita mengenai  pelanggaran musik,  Tindakan  Telkomsel bersama Sony BMG pada  pokoknya  adalah  memotong  lagu  “Didadaku  Ada  Kamu”  ciptaan  Dodo  Zakaria  sebagai Nada Sambung Pribadi (NSP) atau Ring Back Tone (RBT) sebagai bentuk pelanggaran Hak Integritas penggunaan  karya  rekaman  suara  yang  dalam  amar  putusannya,  majelis  hakim  yang  diketuai  Heru Purnomo yang diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 13 September 2016.
Dodo Zakaria mencatat klaimnya dengan survei bahwa ada pengabaian kebebasan moral dan hak istimewa moneter  untuk demonstrasi. Pertunjukan melodi Dodo dapat dirangkai menjadi bentuk
tekukan,  mutilasi  atau  berbagai  jenis  kemajuan  yang  menggabungkan  antara  warping,  cutting, obliterating, diidentikkan dengan karya yang dilindungi yang pada akhirnya akan merugikan apresiasi dan  pujian  sang  pencipta.  Dodo  Zakaria  juga  menyatakan  bahwa  pencipta  berhak  dikenang  atas ciptaannya  atau  kembali  dengan  anggapan  bahwa  ciptaan  itu  dipergunakan  seluruhnya  sebagaimana tercantum  dalam  penjelasan  Pasal  24  UU  Kekayaan  Intelektual  Nomor  19  Tahun  2002,  mutilasi merupakan  pelanggaran  hak  moral.  Penjelasan  di  balik  klaim  tersebut  telah  dibantah  oleh  pihak Telkomsel  dan  Sony  BMG,  dimana  mereka  menyatakan  bahwa  saat  itu  ada  izin  antara  Sony  BMG dan Dodo Zakaria, yang menyatakan bahwa  Dodo menerima pemutaran lagu dalam struktur apapun. Telkomsel  kepada  otoritas  yang  ditunjuk,  namun  juri  tidak  melihat  bukti  yang  diberikan.  Penjelasan selanjutnya  adalah Dodo Zakaria dan bukan  koordinasi dari  klaim yang direkam oleh Dodo Zakaria, dengan  alasan  bahwa  tidak  masuk  akal  untuk  mengharapkan  memainkan  nada  dalam  nada  dering karena pembatasan.
Hal senada diungkapkan dewan juri  Telkomsel dan  Sony BMG. Pihak  yang berperkara  harus dianggap  dapat  diandalkan  dan  meminta  keduanya  untuk  melibatkan  segala  jenis  pemanfaatan  nada Dodo  sebagai  NSP/ring  back  tone  untuk  kepentingan  bisnis.  Meski  Telkomsel  dan  Sony  BMG dinyatakan  telah  menyalahgunakan  kebebasan  etis  mereka,  namun  juri  tidak  menghukum  mereka untuk  membayar  remunerasi  sebagaimana  disebutkan  oleh  pihak  yang  dirugikan,  khususnya  Dodo Zakaria  yang  berjumlah  hingga  Rp.  10.300.000.000.  Pejabat  yang  ditunjuk  tak  perlu  pusing-pusing membayar  Dodo  Zakaria  yang  dinilai  tidak  layak  untuk  merinci  atau  mengklarifikasi  kemalangan yang  dialami  Dodo  karena  kebebasan  etisnya  telah  diabaikan.  Menurut  Rapin  Mudiardjo  selaku Direktur  Eksekutif Information  and  Communication  Technology (ICT) Watch mengatakan  bahwa putusan hakim yang menolak tuntuan ganti rugi dapat dibenarkan. Putusan hakim sudah tepat, karena dalam gugatan masalah hak moral, pemenuhannya bukan dengan ganti rugi materil melainkan dengan perintah hakim untuk menghentikan pelanggaran hak moral lebih lanjut.
Penelitian  terdahulu  yang  relevan  dengan  penelitian  ini  mengungkapkan  bahwa  perlindungan hukum yang telah ditetapkan berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang hak cipta belum berjalan secara  efektif dikarenakan banyaknya bukti pelanggaran terkait  hak cipta  dan musik. Hal ini pun perlu adanya edukasi bagi masyarakat mengenai UU tersebut sebagai perlindungan hukum (Assa, 2016) . Lebih lanjut, Swari & Subawa (2018) akibat hukum yang terjadi apabila penyiaran lagu mengunggah lagu tanpa izin pencipta di Youtube berdasarkan Pasal 54 dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor  28  Tahun  2014  tentang  Hak  Cipta  yaitu  diblokirnya  situs  Youtube  tersebut  oleh  Menteri  di bidang  telekomunikasi  dan  informatika.  Sedangkan  menurut Irmayanti  &  Purwanti  (2019) perlindungan  hukum  bagi  pencipta  lagu  terbagi  atas  dua  yaitu  dengan  upaya  preventif  dengan melakukan pencatatan ciptaan dan upaya represif yaitu penyelesaian sangketa arbitrase (pengadilan). Dari  fenomena  tersebut  maka  dilakukan  penelitian  yang  bertujuan  untuk  mengungkap  bentuk perlindungan  hukum  bagi  pencipta  lagu  menurut  undang-undang  nomor  28  tahun  2014  serta  akibat hukum apabila terjadi pelanggaran pengedaran lagu menurut undang-undang nomor 28 tahun 2014.

## II. METODE PENELITIAN
Tipe  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  tipe  penelitian  hukum  normatif  dengan pendekatan  perundang-undangan.  Pengumpulan  bahan  hukum  dilakukan  dengan  membaca  dan mengkaji dari penelitian terhadap beberapa buku atau literatur yang ada kaitannya dengan Hak Cipta dan  menginventarikan  bahan  hukum  dan  peraturan  perundang-undangan  tersebut  kedalam  kutipan. Adapun  sumber  bahan  hukum  terbagi  atas  dua  yaitu  sumber  bahan  hukum  primer  berupa  Kitab Undang-undang  Perdata,  Undang-undang  Nomor  28  Tahun  2014  tentang  Hak  Cipta,  Peraturan Menteri Kehakiman RI Nomor M. 01-HC. 03.01 Tahun 1987 tentang Pendaftaran Ciptaan, Keputusan Ditjen  HKI  Nomor  H-01.PR.07.06  Tahun  2004  tentang  Petunjuk  Pelaksanaan  Pemerimaan Permohonan Hak Kekayaan Intelektual melalui Kantor Wilayah Departemen dan HAM RI, Peraturan Menteri  hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor HKI.2-OT.03.01.03 tentang Pengesahan  tarif royalti untuk rumah bernyanyi (karaoke). Sedangkan sumber bahan hukum sekunder diperoleh dari membaca buku-buku, dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan penulis bahas dalam penelitian  ini,  selain  itu  sumber  bahan  hukum  sekunder  ini  merupakan  bahan  perkuliahan  yang  ada. Setelah sumber data dikumpulkan, maka selanjutnya di analisis secara sistematis.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Bentuk  Perlindungan  Hukum  Bagi  Pencipta  Lagu  Menurut  Undang-undang  Nomor  28 Tahun 2014
Suatu  hal  yang  dipandang  penting  berkenaan  dengan  hukum  dalam  keterkaitannya  dengan  bahasa sebagai  ruang  lingkup  atau  wilayah  kajian  teori  hukum  menurut  Bruggink  juga  aturan  dan  norma hukum. Isi norma hukum adalah keseluruan ciri (unsur-unsur) yang memujudkan norma itu. Bruggink memandang  aturan  hukum  ( rechtsrege l)  sebagai  suatu  bentuk  pernyataan  dan  memaknai  arti  dari aturan hukum itu di tunjukan dengan istilah norma hukum (Atmadja, I Dewa Gede Budiartha, 2018) . Perlindungan  suatu  ciptaan  timbul  secara  otomatis  sejak  ciptaan  itu  diwujudkan  dalam  bentuk  yang nyata,  apabila  sudah  di  daftarkan  atau  belum  didaftarkan,  Pendaftaran  ciptaan.  Pada  23  September 2014,  DPR  RI  menyetujui  Rancangan  Undang-undang  Hak  Cipta  menjadi  undang-undang  yang meliputi  12  butir  materi  baru  Undang-undang  No.  28  Tahun  2014  merupakan  perbaikan  terhadap Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (UU No. 19 Tahun 2002).
(Muhammad (2001) sarana perlindungan Hukum ada dua macam berupa sarana perlindungan hukum preventif yaitu subjek hukum ditawarkan kesempatan untuk mempresentasikan perspektif atau sentimen mereka sebelum jenis pilihan pemerintah  yang  konklusif. Tujuannya  agar perdebatan  tidak terjadi.  Keamanan  hukum  preventif  sangat  besar,  menyiratkan  bahwa  kegiatan  bergantung  pada peluang  bergerak  dengan  asuransi  yang  sah  yang  membuat  otoritas  publik  tidak  dibatasi  untuk mengambil  keputusan  berdasarkan  pengawasan.  Di  Indonesia,  tidak  ada  pedoman  khusus  mengenai keamanan  yang  sah  secara  preventif.  Sedangkan  sarana  perlindungan  hukum  represif  seperti perlakuan keamanan yang sah oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Regulasi di Indonesia memiliki tempat  dengan  klasifikasi  asuransi  yang  sah  ini.  Standar  jaminan  terhadap  kegiatan  pemerintah dimulai dari gagasan pengakuan dan keamanan kebebasan bersama dengan alasan bahwa seperti yang ditunjukkan oleh sejarah dari barat, pengenalan gagasan sehubungan dengan pengakuan dan jaminan kebebasan  dasar  adalah  membatasi  dan  menetapkan  komitmen  daerah  dan  otoritas  publik.  Standar kedua  jaminan  yang  sah  terhadap  kegiatan  pemerintah  adalah  hukum  dan  ketertiban.  Asuransi  yang sah  akan  diterapkan  kemudian  pemilik  pekerjaan  dan  dapat  ditambahkan  ke  awal  di  pengadilan dengan  asumsi  muncul  pertanyaan  di  masa  depan  terhadap  pekerjaan.  Jenis  Jaminan  Keistimewaan Finansial dan Kebebasan Moral dalam Hak Cipta. ng hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat(1) huruf c,  huruf  d,  huruf  dan/  atau  huruf  H  untuk  penggunaan  secara  komersial  dipidana  dengan  pidana penjara  paling  lama  3  (tiga)  tahun  dan/atau  denda  paling  banyak  Rp.  500.000.000,-  (lima  ratus  juta rupiah).  Setiap  orang  yang  dengan  tanpa  hak  dan/atau  tanpa  izin  pencipta  atau  pemegang  hak  cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf  e  dan/atau  huruf  g  untuk  penggunaan  secara  komersil  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling lama  4  (empat)tahun  dan/atau  denda  paling  banyak  Rp.  1.000.000.000,-  (satu  milyar  rupiah).  Setiap orang  yang  memenuhi  unsur  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3)  yang  dilakukan  dalam  bentuk pembajakan, di pidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh)  tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah).
Beberapa  hal  yang  dapat  digarisbawahi  dengan  menitikberatkan  pada  demonstrasi  kriminal yang  terdapat  dalam  Pasal  113  di  atas  yang  menurut  penulis  merupakan  suatu  tahapan  kebalikan dalam  memberikan  jaminan  yang  sah  kepada  penata  melodi  atau  musik,  khususnya  secara  tegas terhadap  aransemen  yang  saat  ini  tidak  mengandung  bahaya  pidana  pokok  tidak  sama  dengan pengaturan pidana perambahan hak cipta yang baru-baru ini diatur dalam Pasal XII Pasal 72 Undang- undang  Nomor  19  Tahun  2002  tentang  Hak  Cipta  yang  mengatur  pidana  pokok  1  (satu)  tahun  dan ditambah denda pokok sebesar Rp. 1.000.000,- (1.000.000 rupiah).
Demikian  pula,  hukuman  terberat  yang  dapat  diterapkan  kepada  pelanggar  hak  cipta  dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 lebih tinggi, dari 5 menjadi 7 tahun penjara sedangkan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 dari 1 (satu) menjadi 4 (empat) di penjara, selain dari tindak pidana perampokan dengan hukuman paling  berat 10 (sepuluh) lama penjara. Selanjutnya, Pasal 120 UU  Kekayaan  Intelektual  mengatur  bahwa  tindak  pidana  unjuk  rasa  yang  dimaksud  dalam  undang- undang  ini  merupakan  delik  keberatan.  Dengan  kesepakatan  bahwa  suatu  pembuktian  pidana pelanggaran  hak-hak  istimewa  baru  dapat  dilakukan  dengan  pemeriksaan  serta  pemeriksaan  di kemudian  hari  telah  terjadi  pelanggaran  dari  pembuat  atau  calon  pemegang  hak  cipta  sebagai  pihak atau  korban  yang  dirugikan.  Dengan  mempertimbangkan  macam-macam  pembuktian  pidana
perambahan  hak  cipta  sebagai  delik  aduan  (klacht  delict)  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  120  UU Kekayaan  Intelektual,  dapat  dikatakan  bahwa  sejujurnya  keberadaan  dan  keberadaan  UU  Kekayaan Intelektual  ini  merupakan  suatu  kemajuan  mundur  dalam  memberikan  kepastian  hukum  kepada pembuatnya di Indonesia. sejak undang-undang kekayaan intelektual yang baru ini telah mengajukan pelanggaran  hak  cipta,  terlebih  dahulu  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  dan  pedoman kekayaan  intelektual  sebagaimana  dimaksud  dalam  undang-undang  nomor  7  tahun  1987,  yang kemudian diubah dengan undang-undang nomor 12 tahun 1997 dan undang-undang nomor 19 Tahun 2002  tentang  Hak  Cipta  merupakan  perbuatan  yang  melanggar  hukum  konvensional.  Ini  jelas merupakan  masalah  dalam  menemukan  dengan  memberikan  jaminan  yang  sah  kepada  penulis  lirik atau  musik.  Hasil  yang  sah  adalah  bahwa  polisi  tidak  peduli  tentang  persyaratan  hukum  untuk pelanggaran hak cipta meskipun fakta bahwa hal itu terjadi di layar dengan asumsi tidak ada gerutuan dari  pihak  yang  kebebasannya  telah  disalahgunakan.  Melakukan  hal  tersebut  dalam  undang-undang kekayaan intelektual masa lalu, yang dituangkan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982, yang mengatur  pidana  merupakan  pelanggaran  hak  cipta,  merupakan  delik  keberatan.  Padahal, memasukkan  jenis  perbuatan  salah  sebagai  delik  gerutuan  dalam  Undang-undang  Nomor  6  Tahun 1982  dianggap  sebagai  salah  satu  kelemahan  Undang-undang  Nomor  6  Tahun  1982  dalam mengalahkan perambahan hak cipta karena hukum pidana sebagai delik keberatan. Spesialis bisa saja menangkap  pelakunya  nanti  keluhan  dari  orang  yang  bersangkutan.  Apalagi  jika  dilihat  dari  latar belakang  sejarah  peraturan  perundang-undangan  dan  pedoman  kekayaan  intelektual,  dapat  diketahui dengan  jelas  bahwa  salah  satu  alasan  perubahan  Undang-undang  Nomor 6  Tahun  1982  tentang  Hak Cipta  dengan  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1987  tentang  Perubahan  Undang-undang  Nomor  6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta dengan alasan bahwa pedoman jenis demonstrasi pidana pelanggaran hak cipta dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 adalah delik protes sehingga dipandang tidak patut. Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Pemasyarakatan atas Undang- undang  Nomor  6  Tahun  1982  tentang  Hak  Cipta  menggarisbawahi,  “masih  dengan  tujuan  untuk memperluas kecukupan dakwaan, pengaturan bahwa perambahan hak cipta merupakan tindak pidana juga dipandang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. kebutuhannya. Pelanggaran semacam itu harus  diperlakukan  sebagai  pelanggaran  adat.  Kegiatan  itu  tidak  akan  benar-benar  didasarkan  hanya pada adanya keluhan.
Hak Cipta adalah hak pilih dari pembuatnya yang dengan demikian didasarkan pada standar- standar  definitif  yang  kemudian  ciptaan  tersebut  diakui  dalam  suatu  struktur  yang  substansial  tanpa mengurangi  segala  sesuatu  yang  muncul  sesuai  dengan  pengaturan  undang-undang  dan  pedoman- pedoman  seperti  dalam  undang-undang  hak  istimewa.  Kebebasan  moral  adalah  hak  istimewa  yang dibawa  oleh  pencipta  yang  tidak  dapat  dipisahkan.  Mengingat  pasal  24  undang-undang  kekayaan intelektual,  kebebasan  moral  meliputi:  pembuat  atau  ahli  warisnya  berhak  menuntut  pemegang  hak cipta  dengan  tujuan  agar  nama  pencipta  diingat  atas  ciptaannya.  Suatu  ciptaan  tidak  dapat  diubah meskipun  pemilik  hak  cipta  telah  diserahkan  kepada  kumpul-kumpul  lain  selain  dengan  asisten pembuatnya  atau  dengan  asisten  penerima  manfaat  utamanya  jika  pencipta  meninggal  dunia. Pengaturan  sebagaimana  disinggung  dalam  ayat  (2)  juga  akan  berlaku  untuk  perubahan  judul  dan judul  ciptaan  tambahan,  penggabungan,  dan  perubahan  nom  de  plume  pencipta.  Pembuatnya sebenarnya  memiliki  hak  istimewa  untuk  melakukan  perubahan  pada  ciptaannya  sesuai  dengan kehormatan di arena publik. Sedangkan hak ekonomi ini merupakan hak yang dimiliki oleh pencipta terkait atas hak dari karya cipta yang diumumkan dan diperbanyak, sebagaiman di atur dalam pasal 8 undang-undang hak cipta.
Pencipta  atau  Pemegang  Hak  Cipta  sebagaimana  dimaksud  di  atas  memiliki  hak  ekonomi untuk  melakukan  Penerbitan  Ciptaan;  Penggandaan  Ciptaan  dalam  segala  bentuknya;  Penerjemahan Ciptaan; Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan; Pendistribusian Ciptaan atau  salinannya;  Pertunjukan  Ciptaan;  Pengumuman  Ciptaan;  Komunikasi  Ciptaan;  dan  Penyewaan Ciptaan. Kewajiban dari pencipta lagu tidak  spesifik di atur dalam undang-undang namun timbulnya kewajiban  berdasarkan  perjanjian  lisensi  dengan  memenuhi  unsur  di  dalam  Kitab  Undang-undang Hukum  Perdata  (KUH  Perdata)  Pasal  1313  dan  Pasal  1320  dan  juga  secara  khusus  dalam  Pasal  80 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014, Kecuali dipedanjikan lain, pemegang Hak Cipta atau pemilik  Hak  Terkait  berhak  memberikan  Lisensi  kepada  pihak  lain  berdasarkan  perjanjian  tertulis untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 25 ayat (2).
Secara umum dari lisensi tersebut muncul beberapa kewajiaban oleh pencipta yaitu:Pencipta lagu memberikan ciptaannya dalam bentuk lagu untuk dieksploitasi oleh produser. Tidak memberikan lisensi  yang  sama  atas  lagu  tersebut  kepada  produser  rekaman  suara  lain  dalam  bentuk  dan  versi apapun  selama  jangka  waktu  perjanjian  lisensi  itu  berlaku.  Berdasarkan  hak  dan  kewaiban  diatas, menurut penulis seharusnya undang-undang mengatur secara jelas ketentuan tentang  lisensi agar hak dan  kewajiban  dapat  di  berlakuakn  secara  adil  antara  pencipta  dan  produser  dan  tidak  meimbulkan masalah  di  kemudian  hari.  Lemahnya  ketentuan  yang  mengatur  tentang  lisensi  dapat  menimbulkan berbagai macam pelangaran yang mengakibatkan kerugian pada hak moral dan ekonomi.

## 2. Akibat  Hukum  Apabila  Terjadi  Pelanggaran  Pengedaran  Lagu  Menurut  Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014
Dalam dunia perdagangan, yang dijalankan dalam bergai benuk bisnis, baik menjaga hubungan bisnis, maupun dalam memilih bentuk penyelesaian sengketa bisnis, perjanjian menjadi tolak ukurnya. Oleh karena  itu,  dalam  membuat  perjanjian  untk  menjaga  dan  menyelesaikan  sengketa,  haruslah  harulah didasakan pada ketentuan-ketentuan hukum, khususnya hukum perjanjian yang diatur dalam buku ke III  KUHPer,  untuk  menghidari  terjadinya  penyelesaian  masalah  hukum  yang  terkadang  dapat melahirkan masalah  hukum baru (Putra & Kesumajaya, 2017) . Jika terjadi suatu  sengketa antar para pihak  dan  atas  sengketa  tersebut  tidak  ada  pengaturan  yang  jelas  dalam  perjanjian  yang  di  sepakati para  pihak,  buakn  berarti  perjanjian  belum  mengikat  para  pihak  atau  dengan  sendirinya  batal  demi hukum.  Karena  pengadilan  dapat  mengisi  kekosongan  hukum  tersebut  melalui  penafsiran  untuk menemukan hukum yang berlaku bagi para pihak yang membuat perjanjian (Suharnoko, 2014) . Perlu  ditegaskan  bahwa  tidak  semua  orang  mengetahui  dan  memahami  hak-hak  istimewa yang  diperoleh  dari  pembuatnya,  karena  pengamanan  dan  jaminan  hak  cipta  diprogramkan,  dengan asumsi  diselidiki  dari  atas  ke  bawah,  hak  cipta  bersifat  otonom,  untuk  lebih  spesifik  jaminannya adalah  diberikan  tanpa  bergantung  pada  pengaturan  asuransi  yang  sah  di  negara  tetangga  (Asuransi kebebasan).  Dengan  cara  ini,  hak  cipta  menyerupai  kebebasan  dasar  yang  dibawa  ke  dunia  sejak sebuah karya yang memenuhi persyaratan hak cipta dibuat oleh pembuatnya (Jened, 2007) .
Hak cipta terdiri dari hak terbatas bagi pemilik hak cipta untuk kelompok yang berbeda untuk menggunakan karya mereka yang dilindungi, dan sekali lagi, mereka juga dapat melarang penggunaan karya tersebut. Hak istimewa selektif itu adalah substansi dari kepemilikan hak cipta (Atmadja, 2003) . Hukum  kekayaan  intelektual  memberikan  kesepakatan  bahwa  hak  cipta  adalah  hak  yang  luar  biasa, hal  ini  mengandung  pengertian  bahwa  pengertian  undang-undang  tersebut  bersumber  dari  hubungan suatu jenis yang luar biasa dengan pembuat atau pemilik hak yang dihubungkan dengan kemungkinan tentang  persyaratan  untuk  pengakuan  dan  penghargaan  atas  usaha  mereka.  Upaya  pembuat  untuk semua  kekuatan,  usaha  dan  penebusan  dosa  telah  dikandung  dari  sebuah  karya  atau  ciptaan.  Lebih lanjut  ia  mengungkapkan  bahwa  menurut  pandangan  keuangan,  dengan  asumsi  keuntungan  yang didapat atau dirasakan dari hasil jerih payah pembuatnya lebih menonjol, semakin penting nilai yang dihasilkan sebelumnya (Margono, 2003) .
Hasil  dari  hak  cipta  (pengisian  yang  dilindungi  musik  dan  melodi)  sebagai  hak  yang membatasi  adalah  bahwa  pertemuan  yang  berbeda  dilarang  untuk  mengambil  keuntungan  dari  hak- hak  moneter  dari  karya  yang  dilindungi  musik  dan  lagu  tersebut  tanpa  izin  dari  pencipta  atau pemegang  hak  cipta  yang  sah.  Masing-masing  perambahan  hak  cipta  sebagai  hibah  ini,  Undang- undang  Kekayaan  Intelektual  telah  memberikan  jaminan  kepada  pembuatnya  sebagai  hal  yang  biasa untuk membayar sebagaimana negara lebih berhak dari pada salah untuk menyelesaikan demonstrasi kriminal  sesuai  Pasal  113  Undang-undang  nomor  28  Tahun  2014  tentang  Hak  Cipta,  yang  secara lengkap adalah sebagai berikut:
a) Setiap  orang  yang  tanpa  hak-hak  istimewa  mengabaikan  kebebasan  moneter  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf (I) untuk penggunaan kantor-kantor bisnis akan ditolak dengan  kurungan  selama-lamanya  1  (satu)  tahun  dan  denda  batas  Rp.  100.000.000,- (100.000.000 rupiah).
b) Setiap orang yang tanpa kebebasan dan tambahan tanpa persetujuan pembuat atau pemegang hak  cipta  mengajukan  pelanggaran  hak  finansial  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  9  ayat (1)  huruf  c,  huruf  d,  huruf  f,  serta  huruf  H  untuk  penggunaan  kantor  usaha.  akan  ditolak dengan  penahanan  paling  lama  3  (tiga)  kali  atau  berpotensi  denda  paling  banyak  Rp. 500.000.000,- (500.000.000 rupiah).
c) Setiap orang yang tanpa hak istimewa dan tambahan tanpa izin dari pembuat atau pemegang hak cipta mengajukan pelanggaran kebebasan moneter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, serta huruf g untuk pemanfaatan kantor usaha. akan ditolak dengan  penahanan  paling  lama  4  (empat)  kali  atau  berpotensi  denda  paling  banyak  Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
d) Setiap  orang  yang  memenuhi  kebutuhan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3)  diajukan sebagai pencurian, penahanan dengan jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) kali, serta denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah).
Sesuai dengan Pasal 120 UU Kekayaan Intelektual, demonstrasi pidana perambahan hak cipta merupakan delik protes. Untuk pelanggaran  kebebasan pembuat musik,  undang-undang  memberikan jaminan yang sah kepada pembuat atau pemegang hak cipta untuk mencatat klaim remunerasi  untuk ekuitas  bisnis.  Pemegang  hak  cipta  dapat  meminta  pengadilan  bisnis  keluar  dari  jalurnya  dan mengambil  serta  menyimpannya  sebagai  bukti  yang  mengidentifikasi  dengan  pelanggaran  hak  cipta. Menghitung  pelanggaran  untuk  mencegah  kemalangan  yang  lebih  menonjol.  Hal  ini  cenderung terlihat,  dilihat  dari  batasan-batasan  tertentu  bahwa  UU  Kekayaan  Intelektual  memberikan  jaminan kepada pemegang hak cipta musik secara diam-diam melalui jaminan langit sebagai organisasi selain diskresi  dan  penyelesaian  elektif  untuk  perdebatan  atau  hak  cipta  di  atas  dengan  kebebasan sebagaimana yang digambarkan dan jaminan tersebut. dari jam kasus.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Bentuk  perlindungan  hukum  bagi  pencipta  lagu  menurut  Undang-undang  nomor  28  tahun  2014. Perlindungan  Hukum  Preventif  dan  hukum  reprensif.  Keamanan  preventif  yang  sah  sangat  besar, menyiratkan  bahwa  kegiatan  bergantung  pada  peluang  untuk  bergerak  dengan  jaminan  hukum  yang membuat  otoritas  publik  tidak  dibatasi  untuk  mengambil  keputusan  berdasarkan  kehati-hatian.  Di Indonesia,  tidak  ada  pedoman  khusus  mengenai  asuransi  hukum  preventif.  Meskipun  demikian, pedoman  mengenai  NSP  masih  belum  jelas,  dengan  alasan  bahwa  produser  NSP  memiliki  hak istimewa  untuk  memainkan,  mengubah,  digarap  oleh  melodi  yang  dibuat  oleh  pencipta  sehingga mereka  dapat  memperoleh  kebebasan  finansial.  Sementara  undang-undang  jaminan  keras  berencana untuk menentukan perdebatan. Perlakuan jaminan yang sah oleh Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha  Negara  di  Indonesia  mendapat  tempat  dengan  kelas  jaminan  yang  sah  ini.  Pedoman penjaminan  terhadap  kegiatan  pemerintah  dimulai  dari  gagasan  pengakuan  dan  jaminan  kebebasan bersama mengingat fakta bahwa sebagaimana ditunjukkan oleh sejarah dari barat, pengenalan gagasan mengenai  pengakuan  dan  jaminan  kebebasan  dasar  berada  di  membatasi  dan  menetapkan  komitmen daerah  dan  otoritas  publik.  Pedoman  kedua  keamanan  yang  sah  terhadap  demonstrasi  pemerintah adalah  hukum  dan  ketertiban.  Akibat  hukum  dari  pengabaian  alunan  melodi  sebagaimana  dimaksud dalam  undang-undang  nomor  28  tahun  2014  Akibat  hak  cipta  (musik  dan  fungsi  yang  dilindungi nada) sebagai hak pilih adalah pembatasan perkumpulan yang berbeda dari menggunakan kebebasan finansial  dari  musik  dan  karya  yang  dilindungi  nada  tanpa  persetujuan  dari  pembuat  atau pemegangnya. hak cipta yang substansial. Setiap pelanggaran hak cipta seperti hibah, Undang-undang Hak Cipta telah memberikan asuransi kepada pembuatnya sebagai kasus umum untuk membayar dan negara di jalur yang benar untuk melakukan  demonstrasi kriminal. Sesuai Pasal 120 Undang-undang Nomor  28  Tahun  2014  tentang  Hak  Cipta,  demonstrasi  pidana  perambahan  hak  cipta  adalah  delik aduan.

## 2. Saran
Berdasarkan  kajian  dari  hasil  penelitian  diatas,  maka  penulis  bermaksud  memberikan  saran  yang mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi perkembangan musik  tanah air. Kepada Pemerintah, sebagai pemegang kekuasaan atas segala kebijakan sebaiknya pemerintah membentuk aturan yang baku dalam membuat  lisensi  agar  pencipta  lagu  dan  produser  rekaman  memiliki  patokan  dalam  membuat  lisinse yang  mengikat  secara  hukum.  Sebaiknya  Peraturan  perundang-undangan  perlu  penambahan  serta perubahan  Undang-undang  Nomor  28  Tahun  2014  Tentang  Hak  Cipta  secara  rinci,  mengenai  Nada Sambung  Pribadi  dan  pemungutan  royalti  yang  dilakukan  oleh  Lembaga  Manajemen  Kolektif sehingga  kewenangan  LMK  dalam  perlindungan  hukum  pencipta  agar  tidak  diragukan  oleh masyarakat. Kepada Pelaku Usaha, sebagai pihak yang menjalankan bisnis khususnya adalah produksi
rekaman  music  dana  tau  lagu,  sebaiknya  lebih  memperhatikan  pokok-pokok  dari  perjanjian  lisensi yang telah di sepakati agar di kemudian hari tidak ada sengketa yang menimbulkan kerugian ekonomi maupun moral bagi pencipta lagu. Kepada Masyarakat, sebagai pihak yang menikmati music dan tau lagu, sebaikanya menghindari segala pembajakan lagu agar dapat mendukung perkembangan industri musik tanah air.

## DAFTAR PUSTAKA
Assa,  M.  N.  (2016).  Upaya  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Hak  Cipta  Lagu  dan  Musik  di  Internet Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014. Lex Privatum , 4 (1), 147–155. Atmadja, I Dewa Gede Budiartha, I. N. P. (2018). Teori-teori Hukum . Setara Press, Malang. Atmadja, H. T. (2003). Hak Cipta Musik Lagu . Pascasarjana FH UI. Djaja, E. (2009). Hukum Hak Kekayaan Intelektual . Sinar Grafika, Jakarta.
Irmayanti,  S.  L.  D.  V.,  &  Purwanti,  N.  P.  (2019).  Upaya  Perlindungan  Hukum  Bagi  Pencipta  Lagu Terkait Unggahan Cover Version pada situs Soundcloud. Kertha Semaya , 7 (4), 1–15.
Jened,  R.  (2007). Hak  Kekayaan  Intelektual:  Penyalahgunaan  Hak  Eksklusif .  Airlangga  University Press.
Margono, S. (2003). Hukum Perlindungan Hak Cipta . CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta.
Miladiyanto,  S.  (2015).  Royalti  Lagu/Musik  Untuk  Kepentingan  Komersial  Dalam  Upaya Perlindungan Hak Cipta Lagu/Musik. Rechtldee , 10 (1), 1–17. Muhammad,  A.  (2001). Kajian  Hukum  Ekonomi  Hak  Kekayaan  Intelektual .  Citra  Adirya  Bakti, Bandung.
Putra,  A.  .  P.  Y.,  &  Kesumajaya,  I.  W.  W.  (2017).  Pengaruh  Produksi,  Indeks  Harga  Perdagangan Besar  dan  Kurs  Dollar  Amerika  Serikat  Terhadap  Ekspor  Kayu  Lapis  di  Indonesia. E-Journal Ekonomi Pembangunan , 6 (8), 1544–1572. Subroto,  M.  A.,  &  Suprapedi.  (2008). Pengenalan  HKI  (Hak  Kekayaan  Intelektual)  Konsep  Dasar Kekayaan Intelektual untuk Penumbuhan Inovasi . Indeks, Jakarta. Suharnoko. (2014). Hukum Perjanjian : Teori dan Analisa Kasus . Kencana. Jakarta.
Swari,  P.  D.  A.,  &  Subawa,  I.  M.  (2018).  Perlindungan  Hukum  Lagu  yang  diunggah  Tanpa  Izin Pencipta di Situs Youtube. Kertha Semaya , 6 (10), 1–15.