## PENGEMBANGAN EKONOMI BERBASIS MARITIM DI PROVINSI BANTEN
Bani Adi Darma, email: bani.adidarma@bantenprov.go.id Analis Kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten

## ABSTRAK
Pemanfaatan  potensi  sektor  maritim  di  Provinsi  Banten  perlu  dilakukan  secara  professional  dan komprehensif  sehingga  dapat  mendorong  pembangunan  ekonomi  yang  berkelanjutan  di  Provinsi Banten. Artikel ini membahas tentang potensi serta strategi pengembangan potensi ekonomi berbasis maritim  di  Provinsi  Banten.  Provinsi  Banten  menerapkan  tiga  pendekatan  dalam  mencapai pembangunan  berkelanjutan  yaitu  aspek  ekonomi,  sosial  budaya  dan  lingkungan  sebagai  satu kesatuan.  Ketiga  pendekatan  tersebut  perlu  diturunkan  dalam  bentuk  tujuan  dan  sasaran  agar  visi besar dari pembangunan berkelanjutan Provinsi Banten dapat  tercapai. Pada sektor maritim, program dan indikator yang selama ini dikembangkan dalam mengukur capaian yang ditetapkan pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2018 sudah menyinggung mengenai ketiga aspek tersebut. Namun demikian  perlu  ada  penelaahan  kembali  terkait  strategi  dan  kebijakan  untuk  mencapai  tujuan pembangunan berkelanjutan di sektor maritim. Oleh karena itu, penyusunan Pengembangan Ekonomi Berbasis  Maritim  Provinsi  Banten  harus  dilakukan  guna  menunjang  rencana  pembangunan  jangka menengah Provinsi Banten tahun 2018-2022 Kata kunci : pembangunan, ekonomi maritim, provinsi banten

## ABSTRACT
The utilization of the maritime sector potential in Banten Province needs to be carried out professionally and comprehensively so that it can encourage sustainable economic development in Banten Province. This article discusses the potential and strategy for developing a maritime-based economic potential in Banten  Province.  Banten  Province  applies  three  approaches  in  achieving  sustainable  development, namely economic, socio-cultural and environmental aspects as a whole. The three approaches need to be derived in the form of goals and objectives so that a big vision of the sustainable development of Banten Province can be achieved. In the maritime sector, the programs and indicators that have been developed in measuring the achievements set out in the Regional Development Work Plan (RKPD) 2018 have alluded to these three aspects. However, there needs to be a review of strategies and policies to achieve the goals of sustainable development in the maritime sector. Therefore, the preparation of the Banten  Province  Maritime-Based  Economic  Development  must  be  carried  out  to  support  the  Banten Province's medium-term development plan from 2018-2022
Keywords : development, maritime economy, Banten province

## LATAR BELAKANG
Provinsi Banten secara umum merupakan dataran rendah dengan ketinggian 0- 200 meter di atas permukaan laut, serta memiliki beberapa gunung dengan ketinggian mencapai  2000  meter  di  atas  permukaan  laut.  Wilayah  Provinsi  Banten  bagian  utara berbatasan dengan Laut Jawa, bagian timur berbatasan dengan Provinsi DKI Jakarta, bagian  selatan  berbatasan  dengan  Samudera  Hindia,  dan  bagian  barat  berbatasan dengan Selat Sunda. Berdasarkan perbatasan utara, barat dan selatan, dapat terlihat bahwa Provinsi Banten memiliki potensi sektor maritim yang sangat besar. Menurut BPS Provinsi  Banten  (2017),  pada  tahun  2016,  di  Provinsi  Banten  terdapat  9.235  rumah tangga perikanan tangkap, dimana 8.676 rumah tangga atau 93,95 persen diantaranya merupakan rumah tangga yang menangkap ikan di laut, sementara sisanya merupakan rumah  tangga  yang  menangkap  ikan  di  perairan  umum.  Total  produksi  perikanan
(Jurnal Ilmu Ekonomi)
tangkap selama tahun 2016 sebesar 53.266,14 ton, dimana 52.443,14 ton atau 98,45 % diantaranya dihasilkan dari perikanan tangkap di laut.
Perikanan adalah kegiatan eksploitasi sumber daya hayati dari laut (Hempel dan Pauly,  2004  dalam  Fauzi  2010).  Menurut  UU  No  45  Tahun  2009  tentang  perikanan pengelolaan  perikanan  dilakukan  berdasarkan  asas  manfaat,  keadilan,  kebersamaan, kemitraan, kemandirian, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi, kelestarian dan pembangunan berkelanjutan. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia  dengan  17.504  pulau  dan  luas  perairan  laut  5,8  juta km2  serta  memiliki Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) seluas 2,7 juta Km2. Posisi strategis Indonesia yang berada diantara dua benua (Asia dan Australia) menempatkan Indonesia sebagai poros maritim dunia dalam konteks perdagangan global yang menghubungkan kawasan Asia- Pasifik  dengan  Australia  (KKP  2016).  Indonesia  mempunyai  potensi  besar  dalam pengembangan kelautan dan perikanan. Berdasarkan hasil kajian potensi lestari sumber daya  ikan  di  Indonesia  mencapai  9,9  juta  ton  per  tahun  baik  di  wilayah  Indonesia maupun di perairan (ZEEI). Potensi perikanan budidaya air tawar di Indonesia tercatat lebih dari 2 juta hektar (KKP 2016).
Arah pengembangan sektor perikanan dan kelautan ke depan sesuai dengan yang disampaikan oleh presiden dalam RPJMN 2014-2019 di mana laut adalah masa depan bangsa,  selain  itu  sebagai  negara  kepulauan  dengan  luas  wilayah  laut  yang  sangat besar,  percepatan  pembangunan  kelautan  merupakan  tantangan  yang  harus diupayakan untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Tantangan untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia antara lain 1) Perlunya penegakan kedaulatan dan yuridiksi nasional yang perlu diperkuat sesuai dengan konvensi PBB tentang Hukum Laut yang telah diratifikasi, 2) Bagaimana mengembangkan industry kelautan, industry perikanan, perniagaan laut dan peningkatan pendayagunaan potensi laut dan dasar laut bagi kesejahteraan rakyat Indonesia, 3) Menjaga daya dukung dan kelestarian fungsi lingkungan laut. Selain itu pada poin 7 pada RPJPN 2005-2025 yang memiliki sasaran untuk terwujudnya Indonesia sebagai negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan  kepentingan  nasional  ditandai  oleh  5  aspek,  yaitu:  1)  Terbangunnya jaringan saran dan prasaran sebagai perekat smeua pulau dan kepulauan Indonesia, 2) Meningkat  dan  menguatnya  SDM  di  bidang  kelautan  yang  didukung  pengembangan IPTEK, 3) Ditetapkannya wilayah negara kesatuan NKRI, asset dan hal-hal yang terkait dalam kerangka pertahanan negara, 4) Terbangunnya ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan, 5) Berkurangnya dampak bencana pesisir dan pencemaran laut. Perikanan dan kelautan merupakan salah satu sektor strategis di Indonesia.
Menurut statistik sumberdaya laut dan pesisir (2017), produksi perikanan tangkap selama  kurung  tahun  2011-2016  mengalami  pertumbuhan  sebesar  13,19  persen. Kenaikan  tersebut  didorong  oleh  peningkatan  produksi  perikanan  tangkap  di  laut sebesar 9,49  persen dan peningkatan  produksi  perikanan tangkap di perairan  umum sebesar 3,02 persen. Sedangkan perikanan budidaya mengalami pertumbuhan sebesar 2,91  persen.  Selain  itu  laju  pertumbuhan  penduduk  di  wilayah  pesisir  mengalami peningkatan  berdasarkan  data  potensi  desa  selama  2008-2014,  dimana  jumlah  desa yang berada di tepi laut mengalami kenaikan, namun secara persetase tidak ada kenikan yang  signifikan.  Peningkatan  laju  pertumbuhan  penduduk  tersebut  tentunya mempengaruhi  konsumsi  perikanan,  dimana  konsumsi  perikanan  mengalami peningkatan  yang  terlihat  dari  ketersediaan  ikan  selama  kurun  waktu  2014-2015 mengalami kenaikan sebesar 5,51 persen, diikuti dengan ketersediaan ikan per kapita
(Jurnal Ilmu Ekonomi)
yang naik sebesar 4,27 persen. Pada tahun 2016, perikanan termasuk dalam tiga sektor yang mempunyai kontribusi terbesar dalam tiga subsector yang mempunyai kontribusi terbsesar  dalam  Produk  Domestik  Bruto  (PDB)  untuk  lapangan  usaha  pertanian, kehutnan,  dan perikanan. Kontribusi  terbesar pada  sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan berasal  dari tanaman perkebunan (25,74 persen), tanaman pangan (25,46 persen)  dan  perikanan  (19,00  persen).  Kontribusi  perikanan  ini  sedikit  meningkat dibandingkan tahun 2015 yaitu sebesar 18,57 persen. Selain itu komoditas perikanan Indonesia tetap mengalami surplus dalam neraca perdagangan internasional. Volume ekspor hasil perikanan pada periode 2012-2015 terus mengalami kenaikan sebesar 1,49 persen per tahun. Sedangkan volume impor perikanan mengalami penurunan sebesar 6 persen per tahun pada periode yang sama. Selanjutnya rata-rata nilai tukar nelayan dan pembudidaya  ikan  (NTNP)  nasional  tahun  2016  sebesar  102,83  dimana  Nilai  Tukar Nelayan (NTN) memiliki indeks sebesar 108,24 dan Nilai Tuka Pembudidaya Ikan (NTPi) mencapai  98,96. Nilai tersebut dikatakan  meningkat  jika  dibandingkan  dengan tahun 2015,  dimana  rata-rata  NTNP  nasional  pada  tahun  2015  sebesar  102,38  atau  dapat dikatakan  NTNP  2016  meningkat  sebesar  0,45.  Sebagian  besar  masyarakat  pesisir sangat  bergantung  pada  sektor  perikanan  sehingga  sektor  perikanan  sering  disebut sebagai “employment of the last resort” dimana surplus tenaga kerja yang tidak terserap pada sektor lain akan mudah diserap oleh sektor perikanan (Fauzi, 2010).
Banten sebagai salah satu provinsi di Indonesia mempunyai potensi dan peran penting dalam pembangunan nasional termasuk dalam sektor maritim dan kelautan. Hal ini disebabkan wilayah laut Banten merupakan salah satu jalur laut potensial, dimana selat  sunda  merupakan  salah  satu  jalur  yang  dapat  dilalui  kapal  besar  yang menghubungkan  Australia,  Selandia  Baru,  dengan  Kawasan  Asia  Tenggara  misalnya Thailand,  Malaysia,  dan  Singapura.  Disamping  itu  Banten  merupakan  jalur perlintasan/penghubung dua pulau besar di Indonesia, yaitu Jawa dan sumatera. Bila dilihat dari sisi administrative, menurut statistic kelautan dan perikanan Banten (2014), Provinsi  Banten  memiliki  131  Desa  Pesisir  yang  tersebar  di  6  wilayah  Kabupaten  di Provinsi Banten, diantaranya Kab. Lebak (22 desa pesisir), Kab. Pandeglang (35 desa pesisir), Kab. Serang (36 desa pesisir), Kab. Tangerang (23 desa pesisir), Kota Cilegon (13 desa pesisir), Kota Serang (2 desa pesisir). Potensi perairan umum Provinsi Banten antara lain sungai (150 buah dengan total panjang sungai 2261,0 Km), cekdam/waduk (17 buah dengan total luas 620,5 Ha), danau/situ (72 buah dengan total luas 226,6 Ha), rawa (34 buah dengan total luas 1442,9 Ha), dan genangan lainnya (58 buah dengan total luas 432,6 Ha). Sedangkan luas perairan laut Provinsi Banten sebesar 11.486,72 Km2  yang  tersebar  di  wilayah  Kabupaten  dan  Kota  Provinsi  Banten.  Daerah  yang memiliki  luas  perairan  laut  terbesar  adalah  Kabupaten  Pandeglang,  yaitu  sebesar 1.702,00  Km2,  sedangkan  BPS  Banten  dalam  Angkat  (2017),  Kabupaten  Serang merupakan  daerah  yang  memiliki  luas  areal  budidaya  perikanan  menurut kabupaten/kota dan jenis budidaya di Provinsi Banten, dengan luasan total mencapai 5.894,57  ha.  Provinsi  Banten  mempunyai  dua  Wilayah  Pengelolaan  Perikanan  (WPP) yaitu  di  Perairan  Samudera  Hindia  dan  Perairan  Laut  Jawa.  Berdasarkan  UU  No.  23 Tahun 2014 Kewenangan pemerintah Provinsi untuk mengelola laut sepanjang 12 mil laut  diukur  dari  garis  pantai  ke  arah  laut  lepas  atau  ke  arah  perairan  kepulauan, sedangkan untuk wilayah laut yang berbatasan dengan provinsi lain dan kurang dari 24 mil, kewenangannya akan dibagi sama jarak atau diukur sesuai prinsip garis tengah dari wilayah antar dua provinsi.
(Jurnal Ilmu Ekonomi)
Potensi  sektor  maritim  baik  perikanan  tangkap  maupun  budidaya  di  Provinsi Banten  cukup  besar  dengan  produksi  perikanan  tangkap  sebesar  53.266,14  ton  dan produksi perikanan budidaya sebesar 105.480,81 ton pada tahun  2016. Daerah yang memiliki  produksi  perikanan  tangkap terbesar  di  wilayah  Provinsi  Banten  pada  tahun 2016  terdapat  di  Kab.  Pandeglang  (18.566,20  Ton)  dan  Kab.  Tangerang  (16.441,90 Ton). Tiga jenis ikan laut tangkap dengan jumlah terbanyak yang diperoleh di wilayah perairan Provinsi Banten adalah Ikan Tembang, Ikan Kembung, dan Ikan Tongkol abu- abu. Potensi maritim tidak hanya mencakup aspek produksi perikanan dan kelautan saja, melainkan aspek pariwisata khususnya wisata pesisir dan laut, serta aspek transportasi laut  yang meliputi  sarana  prasarana  transportasi  laut (pelabuhan, industri kapal  laut, jalur kapal laut, dsb) yang mana ke-tiga aspek tersebut akan mendorong pengembangan ekonomi  maritime  dan  kelautan  bagi  Provinsi  Banten  khususnya,  serta  untuk mewujudkan  Indonesia  menjadi  negara  maritim  yang  mandiri,  maju,  kuat,  dan berbasiskan  kepentingan  nasional  serta  akan  melahirkan  kemandirian  ekonomi  yang berkualitas dan mewujudkan bangsa yang berdaya saing sesuai dengan RPJMN 2015- 2019.
Tentunya  peningkatan sektor maritim ini  juga tidak hanya dari aspek ekonomi semata,  tetapi  juga  mementingkan  aspek  sosial  dan  lingkungan,  guna  mewujudkan pembanguan  ekonomi  yang  berkelanjutan.  Oleh  karena  itu  pengelolaan  kawasan konservasi laut dan keamanan laut menjadi penting guna keberlanjutan sektor maritim. Berdasarkan peta arahan zonasi Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil provinsi Banten, telah ditetapkan dua wilayah konservasi laut, yaitu Kawasan konservasi laut daerah teluk banten, dan Kawasan konservasi laut daerah Tanjung Jaya.
Pemanfaatan potensi sektor maritim di Provinsi Banten perlu dilakukan secara professional  dan  komprehensif  sehingga  dapat  mendorong  pembangunan  ekonomi yang berkelanjutan di Provinsi Banten. Saat ini sudah memasuki fase ke-empat dalam tahapan pembangunan jangka panjang (RPJPN Banten 2005-2025)  dimana Provinsi Banten  memasuki  tahap  akselerasi-II  yang  mana  RPJMD  ke-4  (Tahun  2018-2022) diarahkan  untuk  lebih  memantapkan  pembangunan  melalui  peningkatan  akselerasi pembangunan  di  segala  bidang  sebagai  persiapan  menuju  Provinsi  Banten  yang modern. Adapun prioritas pembangunan pada RPJMD ke-4 ini adalah: 1) Peningkatan keejahteraan social; 2) Pemantapan daya saing sumber daya manusia; 3) Pemantapan daya saing perekonomian; 4) Pemantapan kualitas pelayanan prasarana dan sarana wilayah;  5)  Pengelolaan  tata  ruang,  sumber  daya  alam,  dan  lingkungan  hidup;  6) Penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan bersih; 7) Optimalisasi fungsi dan peran  pusat  pertumbuhan  dan  kawasan  strategis.  Tantangan  dalam  mewujudkan terwujudnya prioritas pembangunan khususnya sesuai dengan RPJMD Provinsi Banten 2018-2022,  sehingga  dapat mewujudkan  Indonesia  sebagai  negara  kepulauan  yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional merupakan pekerjaan besar yang perlu didukung dengan kinerja masing-masing sektor perekonomian di Provinsi Banten.  Oleh  karena  itu  sektor  maritim  perlu  membuat  perencanaan  yang komprehensif dalam mendukung target tersebut karena sektor maritim memiliki  peran dalam peningkatan pembangunan Provinsi Banten. Pembuatan kajian Pengembangan Ekonomi Berbasis Maritim Provinsi Banten untuk mewujudkan tujuan dari RKPD Tahun 2018 yang terintegrasi dengan RPJMD 2018 – 2022 dan RPJMN 2015-2019 merupakan salah satu langkah awal untuk membuat perencanaan yang optimal.
Selain  memiliki  kontribusi  positif  yang  cukup  tinggi,  sektor  perikanan  juga memiliki  permasalahan  yang  cukup  kompleks.  Eksploitasi  yang  tinggi  menyebabkan
(Jurnal Ilmu Ekonomi)
besarnya  tekanan  terhadap  sumberdaya  sehingga  terjadi  penurunan  kualitas  dan kuantitas Sumber daya Perikanan. Masalah yang umum terjadi yaitu overfishing dan IUU fishing (Illegal, Unreported, Unregulated) atau kegiatan penangkapan ikan secara illegal, tidak dilaporkan, dan tidak mematuhi aturan. Masalah tersebut berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi, masalah lingkungan dan dampak sosial (Fauzi, 2010).
Selain  permasalahan IUU  Fishing,  tantangan  yang  dihadapi  dalam pengembangan  sektor  perikanan  adalah  permasalahan  harga  input  yang  cenderung masih tinggi baik untuk perikanan tangkap maupun budidaya. Harga input yang tinggi diantaranya seperti pakan, benih, dan bahan bakar minyak untuk melaut. , Masalah lain  dalam  perikanan  yaitu  degradasi  dan  pencemaran  perairan  yang  menyebabkan penurunan produktivitas perikanan. Selain itu menurut Wakil Kepala BAPPENAS dalam rapat  koordinasi  Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan  dengan  judul  Pembangunan Kelautan dalam RPJMN 2015-2019, memaparkan permasalahan umum sektor kelautan dan perikanan yang termasuk dalam wilayah maritim terbagi menjadi 6 isu/sektor, yaitu ekonomi kelautan, tata kelola laut, batas laut dengan negara tetangga dan keamanan laut,  konektivitas  antar  pulau,  bencana  dan  pencemaran  laut  dan  pesisir,  SDM  dan IPTEK kelautan. Berikut permasalahan tersebut yang dapat dilihat lebih rinci pada Tabel 1.

## Tabel 1.
Kondisi dan Permasalahan Umum Sektor Kelautan dan Perikanan ISU PERMASALAHAN Ekonomi Kelautan  Masih  banyak  pulau-pulau  kecil  yang  belum  dikelola  dan  dimanfaatan secara optimal.
 Peraturan  tentang perizinan/investasi  ulau-pulau  kecil dan  pesisir untuk wisata bahari belum jelas.
 Belum adanya pengaturan tata kelola mineral dasar laut.
 Pengaturan kabel dan pipa dasar laut.  Pengembangan ekonomi kelautan lainnya: biodiversity, wiata bahari, dll. Tata Kelola Laut  Tata  ruang  laut  belum  diatur  dan  rencana  zonasi  pesisir  (amanat  UU No.27/2007) belum selesai disusun. Batas Laut dengan Negara Tetangga dan Keamanan Laut  Perundingan  batas  laut  dengan  beberapa  negara  masih  belum  selesai dengan 9 negara tetangga.
 Masih maraknya praktek illegal fishing. Konektivitas antar Pulau  Sarana dan prasarana pelabuhan perintis yang belum memadai, terutama di wilayah timur.  Rute dan jumlah modal angkutan perintis yang masih terbatas.
Bencana dan Pencemaran Laut dan Pesisir  Aturan untuk pencemaran laut dari pelayaran internasional.  Kelembagaan dan mekanisme penanganan-penanganan hukumnya. SDM dan IPTEK Kelautan  Kualitas dan kuantitas SDM kelautan yang belum optimal sebagai contoh sebagian besar ABK kapal perikanan >60 GT berasal dari luar.
 Kelembagaan Pendidikan dan pelatihan.
 Masih kurangnya inovasi dan sosialisasi IPTEK kelautan yang tepat guna.
 Masih  belum  berkembangnya  wawasan  kebangsaan  Indonesia  sebagai negara kepulauan. Sumber: Rapat Koordinasi Kementerian Kelautan dan Perikanan, Tema: RKP 2015 dan RPJMN2015-2019, Jakarta, 28 Januari 2014
(Jurnal Ilmu Ekonomi)
Selain  permasalahan  umum  tersebut,  secara  khusus  sektor  kelautan  dan perikanan Provinsi Banten memiliki beberapa permasalahan. Berdasarkan RENSTRA DKP Banten Tahun 2012-2017, terdapat isu-isu strategis terkait pembangunan kelautan dan perikanan Provinsi Banten, diantaranya 1) Rendahnya pendapatan nelayan/pembudidaya ikan; 2) Masih kecilnya kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap  pertumbuhan  ekonomi  daerah;  3)  Kurang  optimalnya  pelayanan  jasa  di pelabuhan  perikanan;  4)  Rendahnya  kapasitas  sentra-sentra  produki  kelautan  dan perikanan yang memiliki komoditas unggulan; 5) Kurangnya ketersediaan hasil kelautan dan perikanan; 6) Rendahnya mutu dan keamanan produk perikanan sesuai standart; 7) kurangnya nilai tambah dan daya saing produk kelautan dan perikanan; 8) Kurang terpeliharanya  daya  dukung  dan  kualitas  lingkungan  sumber  daya  kelautan  dan perikanan; 9) Minimnya cakupan luas wilayah perairan Banten yang dapat diawasi oleh aparatur  pengawas  dinas  kelautan  dan  perikanan;  10)  Kurang  optimalnya  kinerja pengelenggaraan  pemerintahan  daerah  di  lingkungan  DKP  yang  efektif,  efisian,  dan akuntabel dalam rangka meningkatkan pelayanan public sektor kelautan dan perikanan.
Paparan  permasalahan  diatas,  hingga  saat  ini  permasalahan-permasalahan tersebut pada sektor kelautan dan perikanan masih berlanjut. Munculnya permasalahan tersebut juga dipengaruhi oleh kegagalan pengelolaan. Menurut Beddington et al (2007, dalam  Fauzi,  2010),  kegagalan  pengelolaan  merupakan  penyebab  terjadinya  krisis dalam perikanan. Kegagalan ini antara lain berupa kegagalan dalam mengakomodasikan dampak ekosistem dalam pengelolaan perikanan, ketiadaan insentif berbasis hak dalam mengelola  Sumber  daya  Perikanan  serta  kegagalan  dalam  mengendalikan  input perikanan.  Dengan  adanya  Undang-Undang  (UU)  No.32  Tahun  2009  tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup  khususnya pasal 42, pemerintah dan pemerintah  daerah  wajib  mengembangkan  dan  menerapkan  instrumen  ekonomi lingkungan  hidup dalam  rangka  menerapkan fungsi  lingkungan  hidup. Pada pasal  45 juga dikatakan bahwa pemerintah, dewan perwakilan rakyat RI, pemerintah daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah wajib mengalokasikan anggaran yang memadai untuk membiayai  perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup.  UU  No.  32  Tahun  2009 mengatur tentang pentingnya pengelolaan lingkungan hidup salah satunya ekosistem perairan yang menjadi faktor penting dalam pengembangan perikanan dan kelautan.
Dasar hukum lain yaitu UU No.45 Tahun 2009, dimana salah satu asas yang harus dilakukan  dalam  pengelolaan  perikanan  adalah  pembangunan  yang  berkelanjutan. Selain  itu  dasar  hukum  yang  secara  khusus  memperhatikan  sektor  maritime  dan kelautan  pada  Provinsi  Banten  tertuang  pada  RKPD  2018  yang  memiliki  keselarasan dengan  visi  misi  RPJMN  2015-2019,  dimana  misi  pertama  pada  RKPD  2018  adalah memacu pembangunan infrastruktur sejalan dengan misi nasional untuk mewujudkan Indonesia  menjadi  negara  maritime  yang  mandiri,  maju,  kuat,  dan  berbasiskan kepentingan nasional serta akan melahirkan kemandirian ekonomi yang berkualitas dan mewujudkan  bangsa  yang  berdaya  saing.  Kemudian  sasaran  pembangunan  sektor unggulan pada RKPD 2018 meliputi kedaulatan pangan (melalui produksi dalam negeri, pembangunan, peningkatan, dan rehabilitasi irigasi), kedaulatan energi, maritime, dan kelautan, pariwisata, manufaktur, ketahanan air, infrastruktur dasar, dan konektivitas. Berdasarkan  misi  RKPD  2018  tersebut,  dapat  disimpulkan  focus  pembangunan  di Provinsi Banten  adalah  pembangunan  yang  berkelanjutan.    Agar  misi tersebut  dapat terwujud, tentu harus menentukan strategi untuk keberlanjutan sumberdaya maritime dan  kelautan  yang  dapat  dijadikan  salah  satu  dasar  pembuatan  kebijakan.  Hal  ini
(Jurnal Ilmu Ekonomi)
memperkuat pentingnya penyusunan Pengembangan Ekonomi Berbasis Maritim Provinsi Banten.

## TINJUAN METODOLOGI
Tulisan  ini  merupakan  kajian  pengembangan  ekonomi  berbasis  maritim  provinsi banten  yang  dilakukan  untuk  memperoleh  informasi  mengenai  kegiatan  potensi  dan tantangan  dari  pengembangan  sektor  perekenomian  berbasis  maritim  di  Provinsi Banten.  Dilakukan  dengan  mengelaborasi  data-data  primer  dan  data  sekunder  yang terkait. Data sekunder diperoleh dari instansi terkait seperti Bappeda, Dinas Perikanan dan  Kelautan,  Dinas  Kebudayaan  dan  Pariwisata,  dan  stakeholder  lain  yang  terlibat dalam  upaya  pengembangan  sektor  maritim.  Sedangkan  untuk  data  primer,  proses pengumpulan  data  menggunakan  teknik  survei  dengan  instrumen  wawancara,  dan observasi  yang  dilakukan  pada  beberapa  wilayah  contoh.  Alternatif  metode  yang digunakan dalam kajian ini adalah Analisis SWOT dan content analysis.
Keempat  estimasi  besarnya  kebutuhan  investasi.  Teknik  ini  digunakan  untuk mengidentifikasi potensi  internal yang dimiliki  suatu  daerah  yaitu sektor-sektor mana yang merupakan sektor basis dan sektor mana yang bukan sektor basis. Pada dasarnya teknik ini menyajikan perbandingan relatif antara kemampuan satu sektor antara daerah yang  diselidiki  dengan  kemampuan  sektor  yang  sama  pada  daerah  yang  lebih  luas. Adapun tahapan di atas secara matematis dapat ditulis sebagai berikut :

## Konsep Analisis SWOT Pengembangan Ekonomi Berbasis Maritim
Analisis SWOT digunakan untuk mengidentifikasi potensi pengembangan sektor perekonomian  berbasis  maritim  di  Provinsi  Banten.  Analisis Strength  Weakness Opportunity and Threat (SWOT) digunakan untuk menggali informasi mengetahui factor internal  yang  berupa  kekuatan  dan  kelemahan.  Selanjutnya  analisis  dilakukan  untuk mengetahui  factor  eksternal  yang  dapat  menjadi  kendala  sekaligus  peluang  dalam mengembangkan sektor perekonomian di Provinsi Banten. Secara umum analisis SWOT dibagi 3 topik besar yang mencakup wisata, pariwisata dan perikanan.

## Konsep Perencanaan Investasi Pengembangan Ekonomi Berbasis Maritim
Pada bagian ini analisis dilakukan untuk menggabungkan data sekunder dan primer hasil  wawancara  dengan  stakeholder  terkait.  Penetapan  ruang  lingkup  rencana kebutuhan  investasi  pengembangan  ekonomi  berbasis  maritim  dilakukan  dengan metode content analysis dan analisis deskriptif. Content analysis adalah penelitian yang bersifat  pembahasan  mendalam  terhadap  isi  suatu  informasi  tertulis.  Holsti  (1969), analisis  isi  adalah  suatu  teknik  membuat  kesimpulan  dengan  cara  mengidentifikasi karakteristik-karakteristik  pesan  tertentu  secara  obyektif  dan  sistematis.  Krippendorff (1993) mendefenisikan analisis isi sebagai teknik penelitian dalam membuat kesimpulan- kesimpulan dari data konteksnya.

## METODE
Hasil  wawancara  selama  proses ground  truthing  dan  analisis  terhadap  data sekunder  dielaborasi  untuk  memperoleh  informasi  terkait  aspek  kebijakan  mengenai pengembangan  sektor  berbasis  maritime  di  Provinsi  Banten.  Secara  prinsip  analisis
(Jurnal Ilmu Ekonomi)
SWOT  yang  dilakukan  mencerminkan  dari  beberapa  sub  sektor  maritim  yang  ada  di Provinsi Banten seperti perikanan dan kelautan, wisata dan transportasi. Hasil analisis SWOT secara lebih rinci ditampilkan pada tabel berikut;
Tabel 2.

## Hasil Analisis SWOT Sub Sektor Pariwisata
Strength  Adanya  fasilitas  akomodasi  dan  aktifitas  khusus  lainnya, seperti water sport, diving, snorkeling, dll yang cukup baik.  Memiliki potensi wisata laut yang besar.  Memiliki  luas  1500  Ha  dan  peraturan  khusus  didalamnya untuk  memudahkan  investor  berinvestasi  di  wilayah  KEK Tanjung Lesung.  Memiliki badan pengelola dan masterplan yang sudah sangat baik.  Membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar KEK Tanjung Lesung.  Menyerap hasil bumi dan hasil laut masyarakat yang berada di sekitar wilayah KEK Tanjung Lesung.
 Terdapat event tahunan yaitu festival tanjung lesung setiap 23 September.  Aktivitas  kelompok  pemuda,  kelompok  nelayan,  yang tergabung dalam pokdarwis (kelembagaan kuat)  Aspek historis dari kawasan pelabuhan banten lama  Adanya pembentukan kampung wisata  Salah satu spot terkenal untuk kegiatan memancing  Kerjasama dengan, Pol Air, TNI AL, Sekolah Tinggi Perikanan dan Dinas Pariwisata  Adanya  kelembagaan  yang  menjamin  keselamatan pengunjung  Relawan tersebar di beberapa lokasi dan punya kompetensi  Potensi pantai yang landai dengan ombak yang tidak terlalu besar (Mendukung untuk kegiatan rekreasi pantai)  Termasuk wisata populer di Provinsi Banten  Tersedia sarana dan prasarana olahraga dan rekreasi pantai  Fasilitas akomodasi tersedia cukup baik  Aksesibilitas ke beberapa lokasi wisata populer yang cukup baik Weakness  Akses jalan yang masih belum cukup baik.  Lokasi KEK yang jauh, hingga memakan waktu cukup lama.
 Masih terdapat permasalahan dengan masyarakat setempat terkait rencana pengembangan KEK Tanjung Lesung.  Budaya masyarakat sekitar KEK Tanjung Lesung yang sulit untuk menerima budaya baru.
 Tidak  adanya  produk  khas  (baik  makanan,  minuman, maupun pakaian) yang ditawarkan oleh masyarakat sekitar untuk menarik para wisatawan.  Secara peraturan legal belum ada aturan di tingkat kelurahan
(Jurnal Ilmu Ekonomi)
 Infrastruktur  yang  belum  maksimal  (jalan)  dan  fasilitas pendukung lainnya  Kesiapan  masyarakat  masih  kurang  dalam  menerapkan sapta pesona  Belum adanya standarisasi dalam pelayanan kegiatan wisata  Lemahnya  penegakan  aturan  oleh  pemerintah  terhadap pemanfaatan ruang-ruang publik dan areal-areal privat. Opportunity  Memiliki perairan laut yang masih baik dan belum tercemar.  Antusias penduduk Banten, JABODETABEK dan mancanegara untuk berwisata di Tanjung Lesung.  Masih  terdapat  areal  yang  belum  dikembangkun  untuk mendukung pariwisata di KEK Tanjung Lesung
 Akan tersedia infrastruktur Jalan Tol Serang-Jakarta.  Lokasi  KEK  Tanjung  Lesung  yang  dekat  dengan  TN  Ujung Kulon, Gn. Krakatau.  Pengembangan wisata berbasis konservasi mangrove  Rencana  penutupan  wisata  di  sisi  Pelabuhan  Perikanan Nusantara Karangantu  Promosi  menggunakan  media  sosial  dan  dibantu  dinas pariwisata  Secara  kultur  masyarakat  yang  terdiri  dari  atas  berbagai macam etnis  Adanya zonasi kawasan pesisir untuk penggunaan ruang  Perkembangan  penduduk  di  wilayah  kabupaten/provinsi  di sekitar  kawasan  (Jabodetabek) yang  membutuhkan  wisata alam terutama pantai  Pengembangan usaha masyarakat Banten yang menjadi ciri khas Provinsi Banten Threat  Respon wisatawan nusantara terhadap isi Gunung Krakatau yang  erupsi  dan  isu  Tsunami  menyebabkan  wisatawan nusantara  mengurungkan  niatnya  berlibur  ke  kawasan wisata pantai barat Provinsi Banten.  Tata  Ruang  Pemanfaatan  sisi  darat  untuk pemukiman  dan kegiatan  ekonomi masyarakat di Buffer Zone  KEK  Tanjung Lesung  tidak  dikanedalika  dengan  baik  oleh  Pemerintah, hingga daerahnya menjadi kumuh.  Harga tiket masuk KEK Tanjung Lesung yang masih cukup mahal.
 Masih sedikit promosi yang dilakukan KEK Tanjung Lesung untuk berwisata menuju KEK Tanjung Lesung.
 Banyaknya alternative wisata pantai di Provinsi Banten.  Adanya  konflik  lahan  yang  digunakan  untuk  jalan  pada beberapa lokasi wisata  Faktor  cuaca  yang  berpengaruh  terhadap  kegiatan  wisata (wisata pulau dan wisata pantai)  Berkembangnya industri di sekitar kawasan pantai
(Jurnal Ilmu Ekonomi)
 Kurangnya  kemampuan  SDM  Banten  termasuk  wisatawan dalam mengelola dan menata kegiatan pariwisata khususnya wisata pantai.  Terjadinya  penyimpangan  pelaksanaan  tata  ruang  di lapangan
Tabel 3. Hasil Analisis SWOT Sub Sektor Perikanan Strength  Potensi produksi perikanan tangkap yang cukup besar  Ketersediaan lahan untuk perikanan budidaya  Terdapat  beberapa  produk  perikanan  unggulan  di  Provinsi Banten Weakness  Rendahnya pertumbuhan sektor perikanan  Kurangnya Pemanfaatan Sumber daya Kelautan yang sesuai dengan Zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil  Masiht terbatasnya jumlah industri olahan perikanan  Masih kurangnya Produksi Perikanan Tangkap  Lambatnya Peningkatan jumlah kelompok usaha mandiri Opportunity  Adanya peningkatan kunjungan wisata ke Provinsi Banten  Peningkatan  kebutuhan  terhadap  hasil  produksi  sektor perikanan (peningkatan konsumsi)  Pengembangan  kawasan  minapolitan,  kawasan  pelabuhan internasional. Threat  Potensi IUU Fishing di wilayah perairan potensi banten  Pencemaran  kawasan  perairan  akibat  limbah  industri  dan rumah tangga terutama pada kawasan utara 

## Perubahan iklim berpengaruh terhadap produksi
Tabel 4.

## Hasil Analisis SWOT Sub Sektor Transportasi Maritim
Strength  Salah  satu  transportasi  laut  terbaik  dari  merak  menuju bangkahuni.  Memiliki armada 60 buah kapal yang siap untuk digunakan dan memenuhi standard operasional nasional.  Membuka  lapangan  pekerjaan  bagi  masyarakat  di  sekitar Provinsi Banten.  Terdapat  jalur  kereta  api  langsung  menuju  pelabuhan merak. Weakness  Masih  terdapat  konflik  antara  pihak  ASDP  dengan masyarakat lokal.
(Jurnal Ilmu Ekonomi)
 Terbatasnya  industry  pendukung  perkapalan  yang  dimiliki oleh ASDP terkait industry perbaikan kapal.  Perbaikan kapal laut yang belum optimal  Aspek  keamanan  wisata  masih  harus  diperbaiki  terutama wisata kapal Opportunity  Terdapat  penumpang  kelas  menengah  keatas  dan pariwisata yang membutuhkan fasilitas dan pelayanan yang lebih  eksklusif, sehingga  perlunya dermaga eksklusif  yang dapat mengakomodir hal tersebut.  Mengingat  kebutuhan  transportasi  laut  masih  sangat dibutuhkan  untuk  pengiriman  barang  dalam  muatan  yang besar,  serta  untuk  kendaraan  berukuran  besar,  perlu menambah dermaga kapal agar kegiatan transportasi kapal laut lebih cepat.  Perlunya industri kapal laut ASDP Merak yang mendukung aktifitas preasportasi laut  Membuka  lapangan  pekerjaan  bagi  masyarakat  di  sekitar Provinsi Banten. Threat  Adanya  keberadaan  pelabuhan  kapal  lain  yang  menjadi pesaing  dari  ASDP  Merak,  yaitu  pelabuhan  elcity  dan tanjung priok.  Semakin  banyaknya  minat  penggunaan  transportasi  antar pulau yaitu pesawat terbang yang lebih cepat dan memiliki harga yang tidak jauh berbeda

## HASIL DAN ANALISIS
Pengembangan  wilayah  di  Provinsi  Banten  masih  cenderung  berkembang  di wilayah  utara  yang  bertumpu  pada  sektor  sekunder  dan  tersier.  Sedangkan  wilayah selatan yang bertumpu pada aktivitas ekonomi sektor primer masih belum memberikan sumbangan maksimal bagi pertumbuhan ekonomi. Orientasi investasi yang bertumpu pada  sumberdaya  lokal  masih  relatif  sedikit.  Pengembangan  sektor  berbasis  maritim merupakan  salah  satu  upaya  yang  dicanangkan  dalam  RPJMD  2017  –  2022  Provinsi Banten.
Pengembangan sektor maritim merupakan salah satu upaya untuk mendukung pengembangan sumber daya lokal khusunya dalam sub sektor perikanan dan pariwisata. Selain  itu  pengembangan  sektor  maritim  juga  akan  memperkuat  peran  sektor transportasi  dan  logistik.  Berdasarkan  hasil  analisis  rencana  kebutuhan  investasi berbasis maritim dikelompokan ke dalam beberapa bidang yaitu; infrastruktur, fasilitas umum,  kesehatan  dan  keamanan,  sumber  daya  manusia,  transportasi,  energi terbaharukan,  pengelolaan  limbah,  industri  perikanan,  komunikasi  dan  konservasi. Deskripsi lebih rinci mengenai kebutuhan investasi di masing-masing bidang dijabarkan sebagai berikut;
(Jurnal Ilmu Ekonomi)

## Infrastruktur
Pentingnya  infrastruktur  dalam  peningkatan  ekonomi  daerah  baik  untuk masyarakat, negara, dan swasta, maka untuk pengembangan ekonomi sektor berbasis maritim  perlu  ditingkatkan  pada  bagian  infrastruktur,  khususnya  penyediaan  jalan. Pembangunan jalan itu sendiri sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan pada areal itu sendiri,  dimana  jenis  jalan  juga  sudah  terbagi  menjadi  enam  jenis  jalan,  baik  yang bersifat  primer  dan  sekunder.  Misalnya  untuk  wisata  KEK  Tanjung  Lesung, pembangunan  jalan  yang  harus  dibangun  adalah  yang  jalan  arteri  primer,  atau  bisa dikatakan  jalan  tol  yang  mengarah  langsung  menuju  KEK  Tanjung  Lesung  dari  DKI Jakarta. Hal ini diperlukan mengingat KEK Tanjung Lesung memiliki potensi wisata yang sangat tinggi, kemudian dari segi peraturan investasi di wilayah tersebut sudah sangat dimudahkan  untuk  investor,  sehingga  kawasan  tersebut  dapat  dikatakan  sebagai kawasan yang memiliki peluang dan potensi bisnis yang tinggi.
Pembangunan  jalan  tol  tentunya  memudahkan  bagi  wisatawan  domestic  dan mancanegara untuk mengunjungi kawasan KEK Tanjung Lesung, kondisi saat ini akses jalan menuju KEK Tanjung Lesung kurang memadai dan tidak memberikan kesan yang menarik, atau menyenangkan bagi para wisatawan khususnya dari luar wilayah Provinsi Banten untuk berkunjung ke wilayah  tersebut. Begitu juga dengan kegiatan ekonomi investasi di wilayah KEK Tanjung Lesung, dimana kondisi saat ini dari 1500 ha kawasan KEK Tanjung Lesung, masih sedikit investor yang ingin berinvestasi diwilayah tersebut, dimana salah satu factor utama dari yang diperoleh dari hasil wawancara kepada pihak manajemen KEK Tanjung Lesung adalah infrastruktur/akses jalan menuju KEK Tanjung Lesung. Pembangunan jalan tol ini sebenarnya sudah dapat persetujuan dari Presiden Republik Indonesia untuk membangun ruas jalan tol dari Jakarta menuju wilayah KEK Tanjung  Lesung,  namun  hingga saat  ini  rencana tersebut  masih dalam  proses. Perlu kerjasama multi pihak dalam rencana pembangunan jalan tol terebut agar tidak hanya pihak  swasta  saja  yang  mendapat  keuntungan,  tetapi  pihak  lain  baik  itu masyarakat pada khususnya dan pemerintah/negara.
Pembangunan  jalan  selanjutnya  yang  dibutuhkan  dalam  bidang  infrastruktur adalan pembangunan jalan arteri sekunder yang menyambungkan dari suatu wilayah dengan  wilayah  lain  dalam  satu  wilayah  provinsi  banten  khususnya  juga  yang menyambungkan antara kawasan wisata pantai yang terdapat di Provinsi Banten. Saat ini terdapat lebih dari 10 (sepuluh) pantai di Provinsi Banten yang memiliki daya tarik wisata  bagi  masyarakat,  diantaranya  Pantai  Anyer,  Pantai  Tanjung  Lesung,  Pantai Sawarna, Pantai Bagedur, Pantai Carita, Karang Bolong, Pantai Ciputih, Pantai Cihara, Pantai Karang Taraje, Pantai Karangsongsong, dan pantai lainnya. Akses jalan menuju jalan  tersebut  perlu  ditingkatkan  kualitas  jalan,  pelebaran  jalan  dan  perlu  ditambah alternative  jalan  lainnya,  mengingat  pada  saat  musim  liburan  wisatawan  yang mengunjungi  wisata  pantai  di  Provinsi  Banten  melonjak  begitu  pesat,  sehingga  pada saat  terjadi  kemacetan  sulit  mencari jalur alternative  lain,  sehingga memakan  waktu yang cukup lama.

## Fasilitas Penunjang, Kesehatan dan Kemanan
Kebutuhan  investasi  dalam  rencana  pembangunan  sektor  berbasis kemaritiman, baik di bidang industry pariwisata, perikanan, transportasi, kuliner, dan  transportasi,  maka  pengelola  baik  itu  pemerintah  maupun  swasta  atau kelompok  masyarakat  harus  memenuhi  berbagai  hal  ketentuan-ketentuan, kriteria-kriteria, dalam memberikan fasilitas bagi pengunjung/wisatawan. Khusus wisata  pantai,  hal  utama  yang  harus  dipenuhi  adalah  fasilitas  kesehatan  dan keamanan  bagi  wisatawan, berikutnya  adalah  fasilitas  umum  lainnya.  Fasilitas kesehatan  sebagaimana  yang  dimaksud  adalah  seperti  rumah  sakit,  poliklinik, ambulance, dan lain sebagainya yang didalamnya juga sudah dipenuhi dengan peralatan-peralatan  kesehatan  dan  tenaga  medis  terlatih  yang  siap  dalam melayani dan menjalankan peran sebagaimana mestinya untuk mengobati para wisatwan  ata  pengunjung  yang  sakit  akibat  aktifitas-aktifitas  wisata  di  suatu kawasan  wisata.  Fasilitas  keamanan  yang  dimaksud  adalah  seperti  penjaga pantai, penjaga parkir, penjaga pintu masuk dan keluar kawasan wisata, menara pengawas, polisi, dan lain-lain. Terakhir mengenai fasilitas umum lainnya dalam industry pariwisata adalah berbagai fasilitas untuk memenuhi kebutuhan manusia (pusat perbelanjaan, olahraga, toko cenderamata, dan lain-lain), pusat informasi, trasnportasi,  lahan  parkir,  akses  jalan,  tempat  ibadah,    Perbankan,  internet, arena bermain, arena rekreasi, dan lain sebagainya.
Pemenuhan  kebutuhan  ini  merupakan  komitmen  sektor  pariwisata  untuk mewujudkan konsep pariwisata sapta pesona, yang mana terdapat tujuh unsur sapta  pesona  yang  harus  dipenuhi,  yaitu  keamanan,  ketertiban,  kebersihan, kesejukan,  keindahan,  keramahan,  dan  kenangan.  Tujuan  diselenggarakan program  sapta  pesona  adalah  untuk  meningkatkan  kesadaran,  rasa  tanggung jawab  segenap  lapisan  masyarakat,  baik  pemerintah,  swasta  maupun masyarakat luas untuk mampu bertindak dan mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari.

## Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia
Pengembangan perekonomian wilayah perlu mempertimbangkan berbagai macam faktor salah satunya adalah Sumber Daya Manusia (SDM). Sumber daya manusia  merupakan  salah  satu  komponen  penting  karena  berperan  sebagai pelaku  utama  dalam  pembangunan  perekonomian.  Dalam  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten 2017-2022, salah satu isu utama yang diangkat pada sub sektor perikanan dan sub sektor adalah masih terbatasnya  kapasitas  sumber  daya  manusia.  Oleh  karena  itu  investasi  dalam pembangunan  sumber  daya  manusia  akan  mendukung  upaya  pengembangan sektor  berbasis  kemaritiman.  Berdasarkan  hasil  wawancara  dan  penelaahan terhadap  dokumen  perencanaan  dan  informasi  data  sekunder,  dijabarkan kebutuhan program yang perlu diinvestasikan oleh pemerintah Provinsi Banten di  bidang  Sumber  Daya  Manusia  meliputi  pengembangan  UMKM  yang  terlibat
(Jurnal Ilmu Ekonomi)
dalam  kegiatan  wisata  bahari,  peningkatan  standar  pelayanan  wisata  dan, peningkatan kapasitas nelayan.

## Produksi Perikanan
Produksi perikanan yang dihasilkan dari Provinsi Banten menjadi salah satu supplai utama dalam bentuk mentah ke Provinsi DKI Jakarta. Dalam konteks ini nilai tambah produk sebagian besar dinikmati di Jakarta. Industri pengolahan dan pengawaetan perikanan dan biota air di Provinsi Banten jumlahnya relatif masih sedikit. Berdasarkan data BPS (2017) tentang direktori industri olahan, industri olahan  perikanan  dengan  kode  (102)  jumlahnya  hanya  18  industri  dengan serapan  tenaga  kerja  sebesar  2.383  orang.  Upaya  peningkatna  nilai  tambah melalui  produk  olahan  perikanan  masih  sangat  mungkin  untuk  ditingkatkan. Berdasarkan informasi dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) rencana pengembangan  Kawasan  Ekonomi  Khusus  (KEK)  dan  Pelabuhan  Internasional Bojonegara  (PIB)  merupakan  peluang  tersendiri  untuk  mewujudkan  konsep Kawasan Industri Perikanan Terpadu di Provinsi Banten.
Selain  pengembangan  industri  dalam  skala  besar,  Provinsi  Banten  juga mengembangkan  kawasan  minapolitan  yang  berada  di  beberapa Kabupaten/Kota.  Pengembangan  kawasan  minapolitan  diarahkan  agar  bisa menghasilkan  produk  perikanan  tangkap  dan  budidaya  yang  berkualitas  serta mampu  meningkatkan  kapasitas  perekonomian  masyarakat  di  area  tersebut. Namun demikian upaya untuk pengembangan kawasan minapolitan juga masih menghadapi  beberapa  kendala  terutama  terkait  dengan  fasilitas  pendukung. Terkait  dengan  penjelasan  di  atas  perlu  adanya  investasi  dalam  mendukung upaya peningkatan produksi perikanan khususnya di kawasan minapolitan dan umumnya  di  wilayah  provinsi  banten.  Bentuk  investasi  yang  perlu  dilakukan adalah;
1. Pembangunan  kawasan  industri  perikanan  terpadu  salah  satunya  di Kawasan Pelabuhan Bojonegara. Melalui keunggulan komparatif wilayah dan  dukungan  pemerintah  diharapkan  Provinsi  Banten  dapat  bersaing dengan  DKI  Jakarta  untuk  menghasilkan  produk  olahan  perikanan berkualitas bahkan berstandar ekspor.
2. Pada kawasan minapolitan Kabupaten Tanggerang dan Kabupaten Lebak salah satu kebutuhan industri penunjang yang perlu dilakukan  investasi adalah  pabrik  es.  Salah  satu  faktor  yang  menjadi  penyebab  rendahnya pendapatan nelayan adalah penanganan pasca panangkapan yang kurang baik  sehingga  menurunkan  kualitas  ikan  dan  harga  jual.  Pemenuhan kebutuhan akan es balok penting bagi nelayan. Kualitas ikan sangat cepat menurun  jika  es  batu  tidak  segera  tersedia  yang  berakibat  pada penurunan harga jual, terlebih pada saat hasil tangkapan melimpah.
3. Upaya lain yang dapat dilakukan untuk menjaga kualitas hasil tangakapan nelayan adalah melalui investasi pengadaan cold storage khususnya bagi nelayan-nelayan  kecil.  Pengadaan cold  storage  yang  dikelola  secara
(Jurnal Ilmu Ekonomi)
komunal  bertujuan  untuk  menyediakan  kebutuhan  ruang  penyimpanan ikan  bagi  nelayan  tangkap  dan  pedagang  sebelum  dipasarkan  dengan tujuan  supaya  kualitas  hasil  tangkapan  serta  barang  dagangan  mereka terjamin selama proses penanganan dan pemasarannya.
4. Selain dari aspek teknis produksi, dari sisi input fasilitas pendukung juga perlu diperhatikan salah satunya adalah fasilitas dock untuk kapal nelayan.
Dock kapal sangat penting dalam memfasilitasi reparasi kapal. Keberadaan dock  kapal  pada  area  yang  terdapat  banyak  nelayan  masih  minim sehingga  perlu  ada  investasi  dalam  pengadaan dock  kapal.  Salah  satu jenis  yang  bisa  digunakan  yaitu floating  dock.  Menurut  Kiryanto  et  al. (2013), floating dock merupakan bangunan air sebagai tempat reparasi kapal  yang  dinilai  cukup  efisien  dalam  pembangunannya  karena  tidak membutuhkan dana yang terlalu mahal.

## Transportasi
Upaya  pengembangan  sektor  pariwisata  berbasis  maritim  di  kawasan pantai  barat  dan  pantai  selatan  Provinsi  Banten  juga  perlu  didukung  dengan kemudahan  aksesibilitas,  salah  satunya  dalam  hal  ketersediaan  transportasi. Fasilitas pendukung transportasi untuk akses menuju lokasi bisa menggunakan transportasi  darat,  laut  maupun  udara.  Upaya  investasi  dalam  mendorong penyediaan transportasi yang baik, khususnya transportasi public sangat penting. Adapun  beberapa  investasi  pendukung  di  bidang  transportasi  yang  dapat dilakukan adalah;
1. Penyediaan bus wisata untuk akses antar pantai yang berada di wilayah barat  dan  selatan.  Fasilitas  bus  ini  perlu  dilengkapi  dengan  penunjang lainnya  seperti  shelter  bus  wisata  yang  akan  memudahkan  wisatawan dalam menggunakan bus.
2. Pembangunan dermaga wisata yang diharapkan menjadi alternatif untuk akses antara  lokasi wisata  di Provinsi Banten selain  menggunakan  jalur darat. Aksesibilitas menggunakan jalur laut antar lokasi wisata sekaligus juga  perlu  didukung  dengan  investasi  dalam  pengadaan  kapal  wisata. Kapal  wisata  diharapkan  dapat  menjadi  integrasi  antara  sektor  wisata dengan sektor perikanan. Kapal wisata yang dioperasikan biasanya adalah jenis  kapal wisata  yang memiliki karakter multi fungsi. Multi fungsi  dari kapal  yang  dimaksud  adalah  kapal  dapat  digunakan  untuk  beberapa macam kegiatan terkait dengan acara wisata bahari misalnya memancing, menyelam ataupun berjemur
3. Pembangunan  bandara  khusus  di  wilayah  Banten  bagian  selatan merupakan salah satu upaya untuk memudahkan  akses terhadap lokasi wisata di Banten Selatan, salah satunya adalah Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung
4. Shelter  bus,  dermaga,  bandara  dengan  tujuan  sebagai  investasi  yang dilakukan untuk menunjang kegiatan wisata dan transportasi
(Jurnal Ilmu Ekonomi)

## Komunikasi
Pengembangan sektor perekonomian berbasis maritim pada era sekarang sangat terkait dengan jaringan komunikasi yang bisa mendukung mobilitas orang dan barang. Akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi sangat penting dalam menghadapi persaingan di era disruption ke depan dimana orang sangat bergantung  kepada  internet.  Kenyamanan  dalam  kegiatan  wisata  dan  juga kemudahan  dalam  memasarkan  produksi  perikanan  dan  produk-produk  lokal lainnya saat ini sangat bergantung pada promosi dan pemasaran di media daring. Oleh  karena  itu  investasi  di  bidang  komunikasi  sangat  diperlukan  Adapun beberapa investasi yang dapat dilakukan adalah;
1. Penyediaan  infrastruktur  telekomunikasi  yang  memadai,  pada  lokasi wisata  bisa  disediakan  tower Base  Transceiver  Station  (BTS)  maupun mobile  BTS  yang  dapat  dipindahkan  sesuai  kebutuhan.  Penyediaan infrastruktur  ini  akan  sangat  menunjang  dalam  kelancaran  komunikasi nirkabel yang berimplikasi pada pelayanan maksimal.
2. Pembuatan media pemasaran berbasis daring (e-commerce) merupakan salah  satu  keniscayaan  pada  era  ini  termasuk  dalam  hal  ini  adalah bagaimana  infrastruktur  ( software  dan  hardware)  serta  sumberdaya manusianya. Produk-produk perikanan dan olahannya dari Provinsi Banten dapat  dikenal  oleh  masyarakat  baik  di  luar  maupun  di  Provinsi  Banten sendiri  melalui  fasilitas e-commerce.  Media  pemasaran  juga  dapat dimanfaatkan  sebagai  penunjang  untuk  kegiatan  wisata  yang  berusaha untuk memasarkan produk-produk olahan lokal.
3. Media  promosi  merupakan  salah  satu  komponen  penting  dalam  rangka menyebarluaskan  informasi  daerah  tujuan  wisata  bahari  di  Provinsi Banten.  Media  sosial  merupakan  salah  satu  cara  efektif  untuk  menarik minat  wisatawan.  Dinas  pariwisata  melalui  generasi  pesona  Indonesia telah berupaya untuk memaksimalkan promosi wisata di Banten. Namun demikian upaya untuk membuat konten promosi, manajemen akun media sosial  perlu  dilakukan  secara  lebih  baik  sehingga  upaya  promosi  lebih maksimal

## Energi Terbaharukan
Salah satu fasilitas penting dalam industri pariwisata yang telah dijelaskan pada  fasilitas  umum  adalah  energi.  Energi  merupakan  salah  satu  komponen utama dalam menggerakkan roda industry pariwisata, sebab energi ini digunakan untuk  berbagai  macam  hal  dalam  mendukung  kebutuhan  manusia  atau wisatawan, misalnya energi digunakan untuk lampu penerangan jalan, seluruh kebutuhan akomodasi mulai dari penginapan, restoran, dan lainnya, kemudian dibutuhkan  juga  untuk  sektor  komunikasi.  Pada  era  zaman  yang  sudah  maju seperti ini, akan sangat sulit jika manusia kehilangan sumberdaya energi untuk menghasilkan tenaga listrik, sebab tuntutan dari semua barang yang digunakan manusia hingga saat ini sebagian besar sangat membutuhkan tenaga listrik.
(Jurnal Ilmu Ekonomi)
Energi  dihasilkan  dari  sumberdaya  yang  terbarukan  dan  tidak  dapat terbarukan. Saat ini sumber energi yang masih umum digunakan adalah sumber energi tidak terbarukan, yaitu minyak, dan batubara. Sumberdaya tersebut suatu saat akan habis jika pemanfaatannya dilakukan secara terus menerus dan hingga saat  ini  cenderung  semakin  meningkat.  Hal  ini  disebabkan  pada  skala internasional permintaan terhadap barang minyak dan batubara semakin tinggi dan  tidak  ada  habisnya.  Pemanfaatan  tersebut  suatu  saat  akan  menimbulkan suatu kelangkaan terhadap sumberdaya tersebut, dehingga akan meningkatkan harga barang itu sendiri dan hanya orang-orang/kelompok tertentu yang masih sanggup  memperolehnya.  Hal  ini  merupakan  tantangan  di  dunia  sumberdaya energi, dimana  diperlukan suatu  inovasi  untuk menghasilkan barang substitusi atau sumber energi baru yang tidak dapat habis (sumberdaya energi terbarukan). Berdasarkan  penjelasan  diatas  mengenai  energi  terbarukan  beserta kebijakan  yang  menaungi  pengembangan  energi  terbarukan,  maka  terdapat suatu  kewajiban  juga  untuk  setiap  wilayah  Provinsi  untuk  mengembangkan energi terbarukan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, karena energi  merupakan  hal  yang  harus  dipenuhi  baik  secara  nasional,  maupun regional.  Mengantisipasi  pertumbuhan  kebutuhan  listrik  nasional  dan keterbatasan  ketersediaan  sumber  daya  alam  berbasis  fosil,  pemerintah Indonesia  sudah  menerbitkan  Kebijakan  Energi  Nasional  (KEN) yang berisikan kebijakan  pemerintah  tentang  pengelolaan  energi  nasional  yang  didalamnya telah  disusun  peta  jalan  menuju  peningkatan  peran  energi  terbarukan  dalam pembangkitan  energi  listrik  nasional  yang  digolongkan  sebagai  energi  listrik terbarukan.  Menurut  KEN  pembangkit  listrik  terbarukan  tersebut  adalah pembangkit listrik tenaga air (PLTA) dan mikrohidro (PLTM), pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), pembangkit listrik tenaga angin (PLTB), pembangkit listrik biomasa, pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTPB). Provinsi Banten memiliki potensi dalam menghasilkan sumberdaya energi terbarukan. Energi terbarukan yang  kemungkinan  dapat  digunakan  adalah  energi  angin,  energi  surya,  dan energi gelombang laut.

## Konservasi Mangrove
Kurangnya  Pemanfaatan  Sumberdaya  Kelautan  yang  sesuai  dengan Zonasi  wilayah  pesisir  dan  pulau-pulau  kecil  meruapakan  salah  satu  isu  yang terkait di bidang kemaritiman. Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebaiknya  juga  mempertimbangkan  upaya  konservasi.  Hal  ini  sesuai  dengan Undang-Undang  No.  27  Tahun  2007  tentang  Pengelolaan  Wilayah  Pesisir  dan Pulau-Pulau  Kecil.  Upaya  konservasi  mangrove  merupakan  bentuk green investment  yang  perlu  dilakukan  oleh  semua  pihak.  Pemeliharaan  tanaman mangrove  dapat  memberikan  manfaat  langsung  maupun  tidak  langsung terhadap  sub  sektor  perikanan  dan  pariwisata.  Pada  sub  sektor  perikanan, mangrove  dapat  menjadi  media  untuk  pemijahan  ikan  dan  sekaligus  dapat menjadi  sabuk  hijau  yang  melindungi  lahan  tambak.  Dari  aspek  pariwisata
(Jurnal Ilmu Ekonomi)
pengembangan wisata mangrove  juga  merupakan salah satu bentuk  alternatif wisata bahari yang mempunyai manfaat lebih. Upaya konservasi mangrove salah satunya  dapat  dilakukan  pada  zonasi  yang  ditetapkan  oleh  Bappeda  Provinsi Banten.  Salah  satu  lokasi  yang  dijadikan  konservasi  mangrove  adalah  di pelabuhan karangantu. Konservasi mangrove perlu melibatkan masyarakat lokal agar keberlanjutan tanaman mangrove bisa terjaga.

## Pengelolaan Limbah
Salah  satu  penyebab  penurunan  kualitas  lingkungan  adalah  adanya pencemaran,  baik  itu  pencemaran  air,  udara,  tanah,  lingkungan,  dan  lain sebagainya. Pencemaran itu sendiri terjadi akibat ulah manusia. Beberapa bahan pencemar  seperti  bahan  mikrobiologik  (bakteri,  virus,  dan  parasite),  bahan organic,  bahan  non-organik,  serta  bahan  kimi  lainnya  yang  sudah  banyak ditemukan (Mason, 1991).
Limbah merupakan buangan/bekas yang berbentuk cair, gas dan padat. Dalam air limbah terdapat bahan kimia sukar untuk dihilangkan dan berbahaya. Bahan kimia tersebut dapat memberi kehidupan bagi kuman-kuman penyebab penyakit disentri, tipus, kolera dsb. Air limbah tersebut harus diolah agar tidak mencemari dan tidak membahayakan kesehatan lingkungan.
Keberadaan limbah juga tidak hanya berdampak pada sektor pariwisata, melainkan juga berdampak pada sektor transportasi laut, dan perdagangan hasil laut (ikan). Jika limbah di daerah dermaga kapal laut tidak dikelola dengan baik, makan  akan  menumpuk  dan  akan  mengganggu  kenyamanan  penumpang, terlebih lagi jika limbah padat sudah mengendap banyak di lautan, maka akan membahayakan  dan  merugikan  penumpang.  Hal  ini  disebabkan  keberadaan limbah padat dilautan itu mengganggu aktifitas penyebrangan kapal di perairan laut. Terlebih jika limbah padat atau cair di daerah tempat pelelangan ikan tidak dikelola, akan mengakibatkan ikan yang dijual di tempat pelelangan ikan menjadi tercemar  dan  membahayakan  konsumen  yang  berbelanja  hasil  laut  di  tempat pelelangan ikan tersebut.

## Prioritas Program Pengembangan Ekonomi Berbasis Maritim
Berdasarkan analisis rencana kebutuhan investasi  berbasis maritim diatas, terdapat beberapa rekomendasi investasi yang diperlukan dalam rangka untuk meningkatan ekonomi berbasis maritim, diantaranya 1) Infrastruktur; 2) Fasilitas penunjang, kesehatan dan keamanan; 3) Peningkatan kapasitas SDM; 4) Industri perikanan; 5) Transportasi; 6) Komunikasi; 7) Energi terbarukan; 8) Konservasi mangrove; 9) Pengelolaan limbah. Dari delapan rekomendasi investasi tersebut, diperlukan analisis prioritas program pengembangan ekonomi berbasis maritime, dimana analisis ini dapat menunjukkan investasi apa yang paling diprioritaskan dan lebih penting terlebih dahulu untuk dilaksanakan.
Analisis  prioritas  program  pengembangan  ekonomi  berbasis  maritime  ini menggunakan  alat analisis  PROMETHEE,  dimana  dalam analisis  ini  dibutuhkan penilaian  yang  diperoleh  dari stakeholder  terkait  yang  berhubungan  dengan
(Jurnal Ilmu Ekonomi)
pengembangan  ekonomi  berbasis  maritim  mulai  dari  kelompok  masyarakat, pemerintah, dan pelaku usaha. Penilaian  ini  terkait bagaimana masing-masing rekomendasi investasi memiliki dampak untuk mengatasi masalah umum sektor maritime dan kelautan yang terkelompokkan menjadi enam kelompok isu, yaitu 1) Isu ekonomi kelautan; 2) Isu tata kelola laut; 3) Isu batas laut dengan negara tetangga dan keamanan laut; 4) Isu konektivitas antar pulau; 5) Isu bencana dan pencemaran  laut  dan  pesisir;  6)  Isu  SDM  dan  IPTEK  kelautan.  Penilaian  yang diberikan berupa persepsi setiap stakeholder mulai dari sangat rendah, rendah, biasa saja (netral), tinggi, dan sangat tinggi. Proses penilaian diperoleh melalui wawancara  langsung  dengan  pada stakeholder,  dan  FGD.  Berikut  hasil PROMETHEE yang dapat dilihat pada Gambar 1.

## Gambar 1.
Hasil PROMETHEE Prioritas Program Pengembangan Ekonomi Berbasis Maritim
Berdasarkan  Gambar  4  diatas,  dapat  diurutkan  prioritas  program pengembangan ekonomi berbasis maritime, yaitu:
1. Peningkatan  dan  Pengembangan  Kapasitas  SDM  Sektor  Kelautan  dan Perikanan,
2. Pengembangan Transportasi Laut,
3. Pengembangan Industri Perikanan,
4. Pengelolaan Limbah,
5. Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan SDM Pariwisata,
6. Rehabilitasi dan Konservasi Mangrove dan Terumbu Karang,
7. Peningkatan Media dan Telekomunikasi,
8. Peningkatan Fasilitas Umum, Kesehatan dan Keamanan,
9. Pengembangan Energi Terbarukan.
Sembilan urutan diatas dipengaruhi oleh hasil analisis, dimana program pertama memiliki  nilai  yang  paling  tinggi,  begitu  juga  sebaliknya,  program  yang menempati  posisi  terakhir  memiliki  nilai  yang  paling  rendah.  Pada  analisis  ini hanya  enam  program  yang  dikatakan  program  prioritas,  yaitu  program  dari nomor satu, hingga nomor enam, sedangkan tiga program urutan paling terakhir bukan berarti tidak perlu, tetapi memiliki arti program tersebut belum menjadi program prioritas yang harus dilakukan. Maka enam program prioritas tersebut antara lain:
1. Peningkatan  dan  Pengembangan  Kapasitas  SDM  Sektor  Kelautan  dan Perikanan,
2. Pengembangan Transportasi Laut,
(Jurnal Ilmu Ekonomi)
3. Pengembangan Industri Perikanan,
4. Pengelolaan Limbah,
5. Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan SDM Pariwisata,
6. Rehabilitasi dan Konservasi Mangrove dan Terumbu Karang.
Analisis  model  analisis  ini  memiliki  nilai  GAIA  sebesar  73,6%  yang  artinya kualitas model  yang digunakan dalam  analisis ini dapat  dikatakan  kesesuaian data  respon stakeholder  terhadap  kriteria  penilaian  dan  alternative kebijakan/program  pengembangan  ekonomi  berbasis  maritime  sudah reliable atau dapat dipercaya.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan hasil analisis prioritas program untuk pengembangan ekonomi berbasis  maritim,  terdapat  enam  prioritas  program  yang  terbagi  menjadi  dua kelompok, yaitu Blue Investment  dan Grey  Investment. Blue Investment  lebih mengarah pada program yang berfokus kepada pengembangan sektor perikanan dan ekosistem perikanan, diantaranya:
 Peningkatan dan Pengembangan SDM Lokal di Sektor Kelautan dan Perikanan . Hal  ini menjadi penting  untuk  meningkatkan kualitas dari  hasil perikanan  tangkap,  sehingga  ikan  yang  dikonsumsi  wisatawan.  Selain  itu dengan peningkatan dan pengembangan SDM lokal juga dapat meningkatkan minat  para  generasi  muda  untuk  mengembangkan  sektor  kelautan  dan perikanan,  dimana  saat  ini  semakin  sedikitnya  masyarakat  lokal  khususnya generasi muda untuk bekerja di sektor kelautan dan perikanan, padahal dari segi  ekonomi,  sektor  perikanan  merupakan  salah  satu  sektor  unggulan  di Provinsi Banten.
 Pengembangan  Industri  Perikanan .  Hal  ini  menjadi  penting,  dimana pengembangan  industri  perikanan  juga  dapat  menjadi  komponen  untuk meningkatkan  perekonomi  berbasis  maritim  di  Provinsi  Banten.  Hasil  dari industri perikanan ini tentunya dapat mendukung pengembangan Pariwisata yang dapat dijadikan sebuah cindera mata/oleh-oleh yang dapat dinikmati oleh wisatawan.
 Pengelolaan Limbah . Provinsi Banten yang memiliki potensi pengembangan pariwisata dan yang ditawarkan adalah wisata alam, maka pengelolaan limbah menjadi penting, jika pengelolaan limbah ini tidak berjalan dengan baik, maka lingkungan dan sumberdaya yang berada di Provinsi Banten akan terganggu sehingga  dapat  mengganggu  kegiatan  perekonomian  dan  wisata  di  wilayah tersebut.
 Rehabilitasi/Konservasi  Mangrove  dan  Terumbu  Karang .  Ekosistem pada  wisata  alam  dan  bahari  merupakan  obyek  wisata  yang  ditawarkan kepada wisatawan ketika berkunjung. Maka rehabilitasi/konservasi mangrove dan terumbu karang di daerah wisata menjadi penting agar atraksi wisata yang dapat dinikmati tidak rusak dan dapat berkelanjutan.
(Jurnal Ilmu Ekonomi)
Grey  Investment  lebih  mengarah  pada  program  yang  berfokus  kepada pembangunan infrastruktur dan SDM yang dapat menjadi pendukung dari sektor perikanan itu sendiri. Program tersebut diantaranya:  Pembangunan  dan  Pengembangan  Transportasi  Darat  dan  Laut . Transportasi darat dan laut menuju daerah wisata sangatlah penting, hal ini juga menjadi salah satu peluang investasi daerah wisata yaitu penyediaan alat transportasi yang nyaman untuk menuju daerah wisata. Saat ini belum ada mass transportation yang memiliki akses langsung menuju daerah wisata, oleh karena itu terbentuknya sarana dan prasarana tranportasi baik darat maupun laut  yang  menuju  daerah  wisata  akan  meningkatkan  minat  wisatawan berkunjung.
 Pembangunan  Infrastruktur  dan  Pengembangan  SDM  Pariwisata . Salah satu yang menjadi kelemahan daerah wisata di Banten saat ini adalah akses  menuju  kawasan  tersebut  yang  masih  belum  cukup  baik.  Adanya infrastruktur  yang  baik  akan  meningkatkan  kenyamanan  wisatawan berkunjung  ke  daerah  wisata,  serta  mempermudah  kebutuhan  pengiriman barang untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan, khususnya dalam hal ini adalah pangan.

## REFERENSI
Adi Sayoga I Made, Nuarsa I Made. 2013. Pemerataan Energi Gelombang Laut dengan Sistem Berpiston Aksi Ganda. Dinamika Teknik Mesin, Vol. 3 No.2 Juli 2013. ISSN: 2088-088X Agusbushro R, Makarau V.H, Sembel A. 2015. Analisis Kebutuhan Prasarana dan Sarana  Pariwisata  di  Kawasan  Taman  Nasional  Bunaken  Kecamatan Bunaken Kepulauan Manado. Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Sam Ratulanggi. Universitas Sam Ratulanggi. Manado [ID].
Badan  Pusat  Statistik  Provinsi  Banten.  2016.  Direktori  Perusahaan  Industri Pengolahan Provinsi Banten 2016. Banten [ID]
Badan Pusat Statistik Provinsi Banten. 2017. Banten Dalam Angka 2017. Banten [ID]
Binarwan  R.  2007.  Pengembangan  Fasilitas  Wisata  di  Taman  Kawah  Gunung Tangkuban  Perahu,  Kabupaten  Bandung,  Jawa  Barat. Jurnal Kepariwisataan  Indonesia  No.  1  Vol.  2.  Pusat  Penataan  dan Pengembangan Kepariwisataan Departemen Kebudayaan dan Pariwisata. Jakarta [ID].
Canning,  D.,  and  Pedroni,  P.  2004.  The  Effect  of  Infrastructure  on  Long  Run Economic Growth. Harvard University. 99 (9). pp: 1 – 30. Haris  A.  2009.  Pengaruh  Penatagunaan  Tanah  Terhadap  Keberhasilan pembangunan  Infrastruktur  dan  Ekonomi.  Direktorat  Tata  Ruang  dan Pertanahan, BAPPENAS. Jakarta [ID].
Karsaman  R.D,  Rodhiatun,  Harun  Al  Rasyid,  Idwan  S.  2015.  Kajian  Investasi Pembangunan Jalan Tol di Indonesia Berdasarkan Sistem Syariah: Studi
(Jurnal Ilmu Ekonomi)
Kasus  Jalan  Tol  Cikampek-Palimanan.  Jurnal  Perenanaan  Wilayah  dan Kota Vol. 26, No.2, hlm. 86-99. DOI: 10.5614/jpwk.2015.26.2.2. Kementerian  Energi  dan  Sumberdaya  Mineral.  2012.  Peraturan Menteri  Energi dan Sumberdaya Mineral Republic Indonesia No. 12 Tahun 2012 Tentang Penghematan Pemakaian Tenaga Listrik. Jakarta [ID].
Kementerian Kehutanan Republik Indonesia. 2012. Peraturan Menteri Kehutanan Republik  Indonesia  No.  P.4/MMENHUT-II/2012  tentang  Perubahan  Atas Peraturan  Menteri  Kehutanan  No.  P.48/MENHUT-II/2010  Tentang Pengusahaan  Pariwisata  Alam  di  Suaka  Margasatwa,  Taman  Nasional, Taman hutan Raya, dan Taman Wisata Alam. Jakarta [ID].
Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  Republik  Indonesia.  2016. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No.  P.31/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016  tentang  Pedoman  Kegiatan Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam pada Hutan Produksi. Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. 2016. Peraturan Menteri Pariwisata Republik  Indonesia  No.  14  tahun  2016  tentang  Pedoman  Destinasi Pariwisata Berkelanjutan. Jakarta [ID].
Krippendorff K. 1993. Analisis Isi: Pengantar dan Teori Metodologi. Jakarta (ID): Rajawali Press.
Mason  C.F.  1991.  Biology  of  Freshwater  Pollution:  Second  Edition.  Longman Scientific and Technical. New York [US] Mujiyanto,  S.  (2016), Manajemen  rantai  penyediaan  dan  pemanfaatan  energi nasional. Jakarta: PDTI-ESDM, Kementerian ESDM. https://www.esdm.go.id/id/publikasi/publikasi-hasil-kajian . Nugraheni,  D.  2012.  Kinerja  Keuangan  Daerah,  Infrastruktur,  Kemiskinan  : Analisis Kabupaten/Kota Di Indonesia 2006 – 2009. Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor. Bogor [ID].
Holsti OR. 1969. Content Analyis for the Social Sciences and Humanities. Addison Wesley Publishing Company.
Pranowo  H.C,  Poernomosidhi,  Sailendra  A,  Sartiyono  T,  Bintaro  W,  Nuryati  Y. 2004. Pedoman  Konstruksi  dan Bangunan:  Penentuan Klasifikasi Fungsi Jalan  di  Kawasan  Perkotaan.  Departemen  Permukiman  dan  Prasarana Wilayah. Jakarta [ID].
Pemerintah Republik Indonesia. 1985. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 26 Tahun 1985 Tentang Jalan. Jakarta[ID]
Pemerintah Republik Indonesia. 1992. Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang. Jakarta[ID]
Pemerintah Republik Indonesia. 1997. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.  47  Tahun  1997  Tentang  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Nasional. Jakarta[ID]
Pemerintah Republik Indonesia. 2007. Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 2007 Tentang Energi. Jakarta [ID].
Pemerintah Republik Indonesia. 2011. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025. Jakarta [ID].
(Jurnal Ilmu Ekonomi)
Pemerintah Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undnag Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Jakarta[ID] Pemerintah Republik Indonesia. 2014. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 101  tahun  2014  tentang  pengelolaan  limbah  bahan  berbahaya  dan beracun. Jakarta. [ID].
Rustiadi  E,  Saefulhakim  Sunsun,  Panuju  Dyah  R.  2011.  Perencanaan  dan Pengembangan Wilayah. Jakarta (ID): Yayasan Obor Indonesia. Utami  S.R.  2010.  Studi  Potensi  Pembangkit  Listrik  Tenaga  Gelombang  Laut dengan  Menggunakan  Sistem  OWC  di  Tiga  Puluh  Wilayah  Kelautan Indonesia.  Departemen  Teknik  Elektro.  Fakultas  Teknik.  Univeritas Indonesia. Depok [ID].
Yoeti A.O. Edisi Revisi 1996. Pengantar Ilmu Pariwisata. Angkasa. Bandung [ID].