## JSAP: Journal Syariah and Accounting Public
ISSN:  2622-3538
Available  Online at https://journal.umgo.ac.id/index.php/JSAP/index
Vol. 6, No. 1, Juli 2023 DOI:  10.31314/jsap.5.1.1-7.2023

## ANALISIS KINERJA PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA MOTODUTO
Lukfiah Irwan Radjak 1 , Felmi D. Lantowa 2 , Nurjana Suleman 3 , Nopriyanto Torana 4 1.  Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Gorontalo, Indonesia
2.  Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Gorontalo, Indonesia
3.  Program Studi Komputerisasi Akuntansi, STIMIK Ichsan Gorontalo, Indonesia
4.  Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Gorontalo, Indonesia Email; lukfiahradjak@umgo.ac.id, felmi.lantowa@umgo.ac.id, nurjanaayyatulhusna@gmail.com, nopriyanto.h.torana96@gmail.com
Info Artikel:  Diterima: 13 Juni 2023, Disetujui: 23 Juli 2023, Publish 27 Juli 2023

## Abstract:
This  research  aims  to  determine  the  performance  of  the  Motoduto  Village  Government  in managing  the  Village  Fund.  This  research  used  a  qualitative  approach  and  conducted interviews  with  9  informants.  The  results  indicated  the  overall  performance  indicators studied have not been implemented properly by the Village Government. It was also found the main factors that led to the absence of performance allocations and the existence of a non-budgetary in the Motoduto Village Government were productivity, responsiveness and accountability  factors.  It  is  recommended  to  the  Motoduto  Village  Government,  providing facilities that can accommodate aspirations, criticisms, or suggestions. For transparency of information  about  Village  Funds,  you  can  use  media  in  the  form  of  billboards  placed  in strategic  places.  For  the  quality  of  the  Motoduto  Village  apparatus,  the  Government  can plan routine programs/training that can support village financial management.
Keywords: Performance, Village Fund Management.

## Abstrak:
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  kinerja  Pemerintah  Desa  Motoduto  dalam pengelolaan  Dana  Desa  menggunakan  pendekatan  kualitatif  dan  melakukan wawancara  terhadap  9  informan.  Hasil  penelitian  ini  menunjukan,  keseluruhan indikator  kinerja  yang  diteliti  belum  diterapkan  secara  baik  oleh  Pemerintah  Desa Motoduto.  Ditemukan  juga  bahwa  faktor  utama  yang  menyebabkan  tidak didapatkannya  alokasi  kinerja  dan  adanya  anggaran  non  budgeter  di  Pemerintahan Desa  Motoduto  yaitu,  faktor  produktivitas,  responsivitas  dan  akuntabilitas. Direkomendasikan  kepada  Pemerintah  Desa  Motoduto,  menyediakan  sarana  yang dapat menampung aspirasi, kritik, ataupun saran. Untuk transparansi informasi tentang Dana  Desa,  dapat  menggunakan  media  berupa  baliho  yang  diletakan  di  tempat strategis  Untuk  kualitas  aparatur  Desa  Motoduto,  Pemerintah  Desa  Motoduto  bisa merencanakan program/pelatihan rutin yang dapat menopang pengelolaan Keuangan desa.
Kata kunci : Kinerja, Pengelolaan Dana Desa

## PENDAHULUAN
Di  era  reformasi  ini,  pemerintah telah  menempatkan  desa  sebagai  ujung tombak negara dalam melakukan
pembangunan dan peningkatan kesejahteraan  masyarakat.  Hal  tersebut diindikasikan  dengan  lahirnya  Undang- Undang  Desa  Nomor  6  Tahun  2014. Dengan  adanya  Undang-Undang  Desa tersebut,  desa  diberikan  wewenang  dan sumber dana yang memadai oleh pemerintah  pusat,  dengan  tujuan  agar dapat mengelola potensi yang ada di desa. Adapun  salah  satu  sumber  pendapatan yang  diterima  oleh  desa  yaitu  berasal  dari Dana Desa.
Setiap  tahun,  pemerintah  pusat telah  menganggarkan  Dana  Desa  yang cukup besar. Pada tahun 2015, Dana Desa dianggarkan sebesar Rp. 20.007.000.000.000,00, tahun 2016
menjadi  Rp.  46.098.000.000.000,00  dan tahun 2017 meningkat menjadi Rp. 60.000.000.000.000,00,  (Buku  Saku  Dana
Desa,  2017).  Kemudian,  pada  tahun  2020 Dana Desa mencapai Rp.
71.019.000.000.000,00  dan  tahun  2021  ini Dana Desa meningkat menjadi Rp. 72.000.000.000.000, (Adriyanto, 2021).
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa  selain  memiliki  jumlah  yang  sangat besar,  anggaran  Dana  Desa  juga  semakin meningkat dari tahun ke tahun. Akan tetapi,
dengan  semakin  meningkatnya  Dana  Desa dari tahun ke tahun menimbulkan permasalahan  yang  harus  diseriusi  oleh pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah  daerah  maupun  pemerintah desa.  Di  antaranya,  tentang  implementasi pengelolaan  Dana  Desa  yang  masih  rentan terhadap  beberapa  risiko,  seperti  kesalahan prosedur  dan  administrasi,  penyimpangan anggaran serta adanya kemungkinan pelaksanaan  kegiatan  pembangunan  desa yang terhambat atau terhenti, (Kurnianingrum,  2021).  Oleh  karena  itu, dalam  pengelolaan  Dana  Desa,  dibutuhkan juga kinerja yang baik dari pemerintah desa, agar  nantinya  dapat  berpengaruh  pada pencapaian  tujuan  dari  Dana  Desa  itu sendiri. Fauzi dan Nugroho (2020) menjelaskan  bahwa  kinerja  merupakan prestasi  yang  dicapai  oleh  individu  dalam setiap melakukan tugas ataupun pekerjaanya, yang didukung dengan kompetensi  berupa  kemampuan,  skill  dan attitude dalam melaksanakan pekerjaan/tugasnya. Harahap (2013)
menjelaskan  bahwa  kinerja  di  lingkungan sektor  publik  pada  dasarnya  merupakan hasil  kerja  secara  kualitas  dan  kuantitas yang  dicapai  organisasi  dan  pegawai  dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung  jawabnya.  Sedangkan  menurut Zaharuddin dkk (2021), dalam ruang lingkup organisasi kinerja didefinisikan sebagai hasil
dari  kegiatan  kerja  sama  diantara  anggota atau  komponen  organisasi  dalam  rangka mewujudkan tujuan organisasi.
Adapun  dalam  mencapai  kinerja yang  baik  khususnya  dalam  pengelolaan keuangan  desa,  maka  perlu    untuk memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja tersebut. Dari penelitian  sebelumnya  yang  dilakukan  oleh Hartajunika  dkk  (2015),  dengan  judul “Faktor-Faktor  Yang  Mempegaruhi  Kinerja (Studi  Empiris  Pada  Kantor  Dinas  Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten
Buleleng)”  didapatkan  hasil  bahwa  faktor tujuan  yang  jelas  dan  terukur,  motivasi kerja,  sistem  pengukuran  kinerja,  insentif, dan desentralisasi secara simultan berpengaruh  signifikan  terhadap  kinerja organisasi sektor publik pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buleleng. Penelitian yang dilakukan Kurniawan  (2013)  pada SKPD    Pemerintah Kabupaten  Kerinci  dengan  judul  “Pengaruh Komitmen  Organisasi,  Budaya  Organisasi, dan Kepuasan Kerja”, menghasilkan kesimpulan penelitian bahwa secara parsial faktor komitmen organisasi, budaya organisasi, dan kepuasan kerja berpengaruh positif terhadap kinerja organisasi  publik  di  Pemerintah  Kabupaten Kerinci.  Kemudian,  menurut  teori  yang dijelaskan oleh Ahmadi (2021), faktor-faktor utama  yang  dapat  mempengaruhi  kinerja
pegawai,  yaitu  faktor  lingkungan  kerja organisasi,  kompetensi  individu/pegawai, budaya  kerja,  dan  motivasi.  Selanjutnya, Wahyudi  dkk  (2013)  mengemukakan,  salah satu konsep pengukuran yang penting untuk diterapkan  dalam  pengukuran  kinerja  sektor publik  yaitu  konsep  value  for  money,  yang terdiri  dari  tingkat  ekonomi,  efisiensi  dan efektivitas.  Dwiyanto  (Dalam  Dwiyanto  dkk, 2021), mengemukakan bahwa kinerja birokrasi publik dapat diukur dengan indikator  produktivitas,  kualitas  layanan, responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas.
Pemerintah  pusat  sendiri,  sudah memberikan  motivasi  kepada  pemerintah desa  untuk  meningkatkan  kinerjanya  dalam mengelola  Dana  Desa  yang  dibuktikan dengan  ditambahkannya  alokasi  kinerja dalam  struktur  Dana  Desa  di  tahun  2020, yang  sebelumnya  hanya  terdiri  dari  tiga alokasi yaitu, alokasi dasar, alokasi formula, dan alokasi afirmasi. Adapun alokasi kinerja tersebut dikhususkan untuk desa-desa yang memiliki  tingkat  kinerja  yang  baik.  Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia  Nomor  205/PMK.07/2019  tentang pengelolaan  Dana  Desa,  pada  pasal  6  ayat 5-6 disebutkan secara rinci bahwa pemerintah  desa  yang  memiliki  kinerja terbaik  dinilai  berdasarkan  pengelolaan keuangan  desa,  pengelolaan  Dana  Desa, capaian  keluaran  Dana  Desa,  dan  capaian
hasil pembangunan desa.
Berikutnya, berdasarkan data tentang  rincian  Dana  Desa  di  Kabupaten Gorontalo yang dilampirkan pada Peraturan Bupati  Gorontalo  Nomor  26  Tahun  2020, Pemerintah Kabupaten
Gorontalo
mengalokasikan Dana Desa sesuai dengan regulasi  dari  pemerintah  pusat,  yaitu dengan  menambahkan alokasi  kinerja dalam  struktur  Dana  Desa  yang  kemudian dibagikan  pemerintah  daerah  ke  tiap-tiap desa  di  Kabupaten  Gorontalo,  termasuk untuk  desa-desa  yang  ada  di  Kecamatan Boliyohuto.  Berikut  ini  adalah  tabel  tentang rincian pembagian Dana Desa di

## Kecamatan Boliyohuto:
Tabel  1.  Rincian  Pembagian  Dana Desa di Kecamatan Boliyahuto

## Sumber. Hasil Olah Data, 2022
Dari  tabel  diatas  dapat  dilihat bahwa  masih  banyak  desa-desa  yang  ada di  Kecamatan  Boliyohuto  yang  belum mendapatkan  alokasi  kinerja.  Akan  tetapi, peneliti  lebih  tertarik  untuk  melakukan penelitian  di  Desa  Motoduto,  karena  selain salah  satu  desa  yang  tidak  mendapatkan alokasi kinerja, pada tahun anggaran 2016- 2017  pernah  terjadi  penyelewengan  Dana Desa yang dilakukan oleh salah satu aparat desa,  yang  dimana  kasus  tersebut  sudah
mendapatkan
ketetapan hukum sebagaimana informasi yang peneliti dapatkan dari situs hulondalo.id (2021) yang menyajikan informasi tentang hasil konferensi  pers  pada  tanggal  11  Desember 2020  yang  disampaikan  oleh  Armen  Wijaya selaku  Kepala  Kejaksaan  Tinggi  Kabupaten Gorontalo. Selain itu, berdasarkan observasi awal  dengan  mewawancarai  salah  satu aparat  Desa  Motoduto,  peneliti  menemukan adanya  beberapa  asas  pengelolaan  Dana Desa yang belum diterapkan oleh Pemerintah  Desa  Motoduto,  diantaranya asas transparan dan akuntabel. Hal tersebut dibuktikan dengan masih adanya penggunaan  Dana  Desa  untuk  anggaran non  budgeter,  yaitu  dengan  menggunakan biaya  untuk  kegiatan  atau  acara  desa  yang tidak  dianggarkan  dalam  APBDesa  tapi dibebankan dari anggaran APBDesa.
Berdasarkan  latar  belakang  diatas, maka  penulis  bermaksud  untuk  melakukan penelitian  de ngan  judul  “Analisis  Kinerja Pengelolaan Dana Desa Di Desa Motoduto”. Adapun  tujuan  dari  penelitian  ini  adalah untuk untuk  mengetahui kinerja Pemerintah Desa  Motoduto  dalam  mengelola  Dana Desa,  sehingga  dalam  penelitian  ini,  hanya akan  difokuskan  pada  analisis  kinerja Pemerintah Desa Motoduto dalam pengelolaan Dana Desa.

## METODE  PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian
No Nama Desa Alokasi Dasar Alokasi Kinerja Alokasi Formula Pagu Dana Per Desa 1. Sidomulyo Rp651.999.000,00 - Rp181.992.000,00 Rp833.991.000,00 2. Parungi Rp651.999.000,00 - Rp258.125.000,00 Rp910.124.000,00 3. Diloniyohu Rp651.999.000,00 - Rp321.800.000,00 Rp973.799.000,00 4. Sidodadi Rp651.999.000,00 - Rp206.783.000,00 Rp.858.782.000,00 5. Potanga Rp651.999.000,00 - Rp536.276.000,00 Rp1.188.275.000,00 6. Motoduto Rp651.999.000,00 - Rp275.755.000,00 Rp927.754.000,00 7. Iloheluma Rp651.999.000,00 - Rp327.821.000,00 Rp979.820.000,00 8. Monggolito Rp651.999.000,00 - Rp185.100.000,00 Rp837.099.000,00 9. Bandung Rejo Rp651.999.000,00 Rp144.096.0000,00 Rp316.147.000,00 Rp1.112.242.000,00 10. Dulohupa Rp651.999.000,00 Rp144.096.0000,00 Rp175.362.000,00 Rp971.457.000,00 11. Sidomulyo Selatan Rp651.999.000,00 - Rp227.486.000,00 Rp879.485.000,00 12. Bongongoayu Rp651.999.000,00 - Rp145.771.000,00 Rp797.770.000,00 13. Tolite Rp651.999.000,00 - Rp243.761.000,00 Rp895.760.000,00
studi  kasus  (case  study).  Dalam  penelitian ini,  peneliti  menggunakan  sumber  data primer  dan  sekunder.  Jumlah  informan dalam  penelitian  ini  sebanyak  9  orang, terdiri  dari  Kepala  Desa,  Sekretaris  Desa, Kaur  Keuangan,  Kaur  Perencanaan,  Kasi Pemerintahan, Kasi Pelayanan, Kasi Kesejahteraan, Ketua BPD dan LPM. Untuk teknik pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Untuk teknik analisis data menggunakan  teknik  miles  dan  Huberman, yang  terdiri  dari  reduksi  data,  display  data serta  penarikan  kesimpulan  dan  verifikasi. Kemudian,  untuk  mengecek  keabsahan data,  menggunakan  teknik  triangulasi  data. Adapun  obyek  penelitian  ini  dilakukan  di Desa  Motoduto  Kecamatan  Boliyohuto Kabupaten  Gorontalo.  Alasan  dipilihnya lokasi tersebut, karena pada tahun anggaran  2016-2017,  di  Pemerintahan Desa  Motoduto  pernah  terjadi  kasus penyelewengan    Dana  Desa.  Pemerintah Desa  Motoduto  juga  belum  menerapkan beberapa asas pengelolaan keuangan desa sebagaimana  yang  diamanatkan  dalam permendagri  nomor  20  tahun  2018,  yaitu asas  transparan  dan  akuntabel  yang dibuktikan dengan masih adanya penggunaan  Dana  Desa  untuk  anggaran non  budgeter.  Selain  itu,  pada  tahun anggaran  2020  Pemerintah  Desa Motoduto tidak mendapatkan alokasi kinerja.
Sehingga  dengan  alasan-alasan  tersebut, membuat  peneliti  tertarik  untuk  melakukan penelitian  di  Desa  Motoduto.  Adapun indikator pengukuran kinerja yang digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  indikator  yang dikemukakan  oleh  Agus  Dwiyanto,  yang terdiri dari indikator kualitas layanan, produktivitas,  responsivitas,  responsibilitas dan akuntabilitas.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Desa Motoduto merupakan pemekaran  dari  Desa  Parungi,  yang  resmi menjadi  desa  definitif  pada  januari  2004. Desa  Motoduto  adalah  salah  satu  desa  di Kecamatan Boliyohuto Kabupaten Gorontalo yang  memiliki  luas  wilayah  9,5  km.  Secara topopografis,  Desa  Motoduto  terletak  pada ketinggian  98  meter  diatas  permukaan  laut dan  terletak  pada  bagian  barat  Kabupaten Gorontalo  berbatasan  langsung  dengan, sebelah  barat  Desa  Tangkobu  Kabupaten Boalemo, sebelah timur berbatasan langsung  dengan  Desa  Dulohupa,  sebelah utara  Desa  Sidomulya  Selatan,  serta sebelah selatan Desa Totopo. Lahan di desa Motoduto  sebagian  besar  merupakan  tanah kering 80% dan tanah lainnya 20%. Adapun hasil  penelitian  tentang  kinerja  pengelolaan Dana  Desa  di  Desa  Motoduto yaitu sebagai berikut:

## Kualitas Layanan
Bayaknya pandangan negatif yang terbentuk mengenai organisasi publik timbul karena  adanya  ketidakpuasan  masyarakat terhadap  kualitas  layanan  yang  diberikan oleh organisasi publik. Dari konsep tersebut,  dapat  diartikan  bahwa  kualitas layanan adalah totalitas tindakan organisasi publik  dalam  memberikan  layanan  yang sesuai  atau  melampaui  kebutuhan  yang diharapkan  oleh  masyarakat  baik  berupa barang  atau  jasa.  Sehingga  dalam  konteks ini,  kepuasan  masyarakat  Desa  Motoduto terhadap layanan dapat digunakan sebagai tolak ukur untuk menilai kinerja Pemerintah Desa Motoduto dalam melakukan pengelolaan Dana Desa.
Berdasarkan hasil penelitian tentang kesopanan aparatur, peneliti menemukan  bahwa  dalam  menanggapi aspirasi  masyarakat,  Pemerintah  Desa Motoduto sudah bersikap ramah dan sopan terhadap  masyarakat.  Akan  tetapi,  hasil penelitian  tentang  kepuasan  masyarakat, peneliti  menemukan  bahwa  masih  ada ketidakpuasan  dari  beberapa  kelompok masyarakat  terhadap pelayanan yang diberikan  oleh  Pemerintah  Desa  Motoduto, karena  merasa  belum  tersentuh  dengan program  bantuan  sosial  BLT  Dana  Desa dan  juga  ketidakpuasan terhadap  informasi tentang  penyaluran  bantuan  BLT  Dana Desa serta ketidakpuasan terhadap pembangunan yang dilakukan oleh
Pemerintah  Desa  Motoduto,  yang  dimana tidak  terlalu  terlihat  dan  juga  tertinggal dibandingkan  dengan  pembangunan  yang ada di desa pemekaran dari Desa Motoduto, yaitu  Desa  Dulohupa.  Sehingga  dari  hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa,  kualitas  layanan  Pemerintah  Desa Motoduto  masih  kurang  optimal,  karena masih  adanya  salah  satu  faktor  yang  belum tercapai  secara  sempurna,  yaitu  faktor kepuasan  masyarakat  yang  diindikasikan dengan  adanya  ketidakpuasan  masyarakat terhadap  pelayanan,  pembangunan  dan pemberian  informasi  dari  Pemerintah  Desa Motoduto.  Hal  ini  sejalan  dengan  penelitan dari  Asmawati  dkk  (2018)  yang  meneliti tentang  kinerja  Pemerintah  Desa  Dore Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima dalam pengelolaan Dana Desa, yang menghasilkan  kesimpulan  bahwa  kualitas layanan  di  Pemerintah  Desa  Dore  masih kurang  optimal  karena  ketiga  faktor  yang digunakan untuk mengukur  kualitas layanan di  Pemerintah  Desa  Dore  yaitu  faktor penampilan aparatur dalam melayani masyarakat, kenyamanan tempat melakukan  pelayanan,  dan  kemudahan proses  layanan  yang  belum  diterapkan secara  baik. Menurut  Nurdin (2019)  kualitas pelayanan publik yang baik dapat dilihat dari faktor-faktor seperti faktor sarana pelayanan yang  memadai,  faktor  keandalan  yang maksimal,  faktor  daya  tanggap,  faktor
jaminan, faktor harga, dan faktor empati.

## Produktivitas
Produktivitas adalah tingkat kemampuan  suatu  organisasi  publik  dalam memberikan  pelayanan  atau  hasil  kerja yang  sesuai  dengan  apa  yang  diharapkan oleh  masyarakat  dan  organisasi  publik  itu sendiri.  Definisi  tersebut  didasarkan  dari konsep produktivitas, dimana konsep tersebut  tidak  hanya  digunakan  untuk mengukur tingkat efisiensi, akan tetapi juga digunakan  untuk  mengukur  efektivitas pelayanan organisasi publik.
Berdasarkan  hasil  hasil  penelitian tentang efektivitas layanan peneliti menemukan  bahwa,  Pemerintah  Desa Motoduto  masih  kurang  efektif  dalam menggunakan  Dana  Desa  karena  belum bisa  memaksimalkan  penggunaan  Dana Desa  untuk  menghasilkan  keluaran  atau program yang telah ditetapkan. Hal tersebut dibuktikan,  pada  tahun  2020  pelaksanaan pembangunan fisik yang direncanakan oleh Pemerintah  Desa Motoduto  terhenti.  Selain itu,  pada  tahun  2020  Pemerintah  Desa Motoduto  mengalami  SILPA  dan  pada tahun  2021  Pemerintah  Desa  Motoduto juga masih mengalami keterlambatan dalam melaksanakan program atau kegiatan  yang  telah  disepakati.  Kemudian, dari  hasil  penelitian  tentang  kualitas  SDM peneliti  menemukan  bahwa  masih  adanya
keterbatasan  potensi  dari  aparatur  Desa Motoduto  dalam  mengelola  Dana  Desa khususnya  pada  tahap  perencanaan,  yang dibuktikan dengan tidak adanya aparat desa yang bisa melakukan perencanaan anggaran biaya. Sehingga dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa produktivitas  Pemerintah  Desa  Motoduto masih  belum  optimal  karena  kurangnya kualitas SDM di pemerintahan Desa Motoduto.  Di  sisi  lain,  Pemerintah  Desa Motoduto juga belum efektif dalam menggunakan Dana Desa. Hasil ini memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan  oleh  Asmawati  dkk  (2018)  yang meneliti  tentang  kinerja  Pemerintah  Desa Dore  Kecamatan  Palibelo  Kabupaten  Bima dalam  pengelolaan  Dana  Desa,  yang menghasilkan  kesimpulan  bahwa  tingkat produktivitas  aparatur  Desa  Dore  masih rendah  karena  untuk  jabatan  yang  penting dalam  pengelolaan  Dana  Desa  tidak  diisi oleh  aparatur  yang  mempunyai  tingkat pendidikan  yang  mendukung,  sehingga antara tingkat pendidikan dan tanggungjawab  tidak  seimbang,  kemudian karena tingkat kedisiplinan dalam menyelesaikan  tugas,  aparatur  Desa  Dore masih  mengalami    keterterlambatan.  Dari segi teori, Wahyudi dkk (2013)
mengemukakan  bahwa  suatu  organisasi, program,  ataupun  kegiatan  dapat  dikatakan efektif  apabila  mampu  menghasilkan  output
yang  sesuai  dengan  rencana  atau  tujuan yang telah ditetapkan.

## Responsivitas
Responsivitas  adalah  kemampuan organisasi  untuk  mengenali  kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas  pelayanan,  serta  mengembangkan program-program  pelayanan  publik  sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Singkatnya, responsivitas menunjuk pada keselarasan antara program  dan  kegiatan  pelayanan  dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Apabila  terdapat  ketidakselarasan  antara kegiatan  pelayanan  dan  program  terhadap kebutuhan masyarakat maka dapat dikatakan  responsivitas  suatu  organisasi publik  masih  rendah,  sehingga  secara otomatis  kinerja  organisasi  publik  juga rendah.
Dari hasil penelitian tentang tanggapan pemerintah desa terhadap keinginan  masyarakat  peneliti  menemukan bahwa,  Pemerintah  Desa  Motoduto  sudah cukup  baik  dalam  menanggapi  aspirasi masyarakat,  karena  dalam  melakukan pembangunan,  Pemerintah  Desa  Motoduto sudah  memperhatikan  dan  menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Sedangkan dari  sisi  daya  tanggap  pemerintah  desa dalam menyusun agenda, peneliti menemukan bahwa  Pemerintah Desa
Motoduto kurang tanggap dalam melakukan perencanaan  Dana  Desa,  karena  masih adanya beberapa kendala yang dialami oleh
Pemerintah
Desa Motoduto dalam menyusun  APBDesa  diantaranya  belum adanya  aparat  desa  yang  bisa  melakukan perhitungan  perencanaan  anggaran  biaya. Selain itu, Pemerintah Desa Motoduto belum bisa  menyesuaikan  dengan  kondisi  yang dialami oleh pemerintah desa, yang dibuktikan  dengan  adanya  keterlambatan penyusunan  APBDesa  yang  disebabkan oleh  keterlambatan  penerimaan  PAGU anggaran  Dana  Desa.  Berdasarkan  hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa responsivitas Pemerintah Desa Motoduto  dalam  pengelolaan  Dana  Desa masih  kurang  optimal  karena  kurangnya daya  tanggap  Pemerintah  Desa  Motoduto dalam  menyusun  agenda  yang  dibuktikan dengan  adanya  kendala  dalam  menyusun APBDESA.  Hasil  ini  berbeda  dengan  hasil penelitian yang dilakukan oleh Asmawati dkk (2018) yang meneliti tentang kinerja Pemerintah  Desa  Dore  Kecamatan  Palibelo Kabupaten  Bima  dalam  pengelolaan  Dana Desa dengan kesimpulan bahwa responsivitas  Pemerintah  Desa  Dore  sudah baik  karena  Pemerintah  Desa  Dore  sudah dapat  mengenali  kebutuhan  dan  aspirasi masyarakat.  Sedangkan  jika  dilihat  dari  sisi teori,  Sellang  dkk  (2019)  menjelaskan bahwa,  pelayanan  publik  yang  responsive
dapat  artikan  sebagai  bentuk  kemampuan organisasi untuk mengidentifikasi kebutuhan  masyarakat,  menyusun  prioritas kebutuhan dan mengembangkannya kedalam berbagai program pelayanan.

## Responsibilitas
Responsibilitas adalah keselarasan  antara  pelaksanaan  kegiatan organisasi  publik  dengan  prinsip-prinsip administrasi  yang  benar  atau  sesuai dengan  kebijakan  organisasi,  baik  secara langsung maupun tidak langsung.
Dari hasil penelitian tentang kesesuaian dengan prosedur, peneliti menemukan  bahwa  dalam  melakukan pengelolaan  Dana  Desa,  Pemerintah  Desa Motoduto  sudah  sesuai  dengan  prosedur yang  berlaku  khususnya  pada  tahap perencanaan anggaran karena dalam menyusun  APBDesa  Pemerintah  desa sudah berpedoman pada dokumen RPJMDesa  dan  Dokumen  RKPDesa.  Akan tetapi,  hasil  penelitian  tentang  komitmen aparatur  desa,  peneliti  menemukan  bahwa komitmen  Pemerintah  Desa  Motoduto dalam  melakukan  pengelolaan  Dana  Desa masih  kurang  maksimal  karena  masih adanya  kebijakan  yang  dibuat  tapi  tidak ditangani  dengan  sebagaimana  mestinya, misalnya  seperti  tidak  adanya  controlling yang dilakukan oleh Kepala Desa terhadap Tim  Pelaksana  Kegiatan  (TPK)  luar  yang
menyebabkan tidak adanya inisiatif dari TPK luar dalam mengadakan pembicaraan dengan  pihak  ketiga  untuk  melakukan  kerja sama  dalam  hal  pengadaan  barang  atau bahan yang akan digunakan untuk pembangunan  fisik,  sehingga  hal  tersebut menyebabkan  Pemerintah  Desa  Motoduto mengalami keterlambatan dalam melakukan pembangunan. Sehingga dari hasil penelitian  tentang  responsibilitas,  dapat disimpulkan  bahwa  tingkat  responsibilitas Pemerintah
Desa Motoduto dalam melakukan  pengelolaan  Dana  Desa  masih kurang  optimal,  karena  faktor  komitmen yang  kurang  maksimal  dari  Pemerintah Desa  Motoduto.  Hasil  penelitian  ini  sejalan dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh Asmawati  dkk  (2018)  yang  menghasilkan kesimpulan bahwa responsibilitas
Pemerintah  Desa  Dore  belum  optimal  yang disebabkan oleh
tingkat pertanggungjawaban bawahan terhadap atasan  masih  rendah.  Dari  sisi  teori, Wahyudi  dan  Salam  (2020)  menjelaskan bahwa responsibilitas adalah sikap komitmen yang dapat dilihat dari proses dan hasil kerja yang sesuai standar.

## Akuntabilitas
Akuntabilitas  publik  adalah  ukuran yang dapat digunakan untuk melihat seberapa besar konsistensi antara kebijakan dan  kegiatan  organisasi  publik  dengan
kebutuhan  masyarakat  banyak.  Kinerja organisasi  publik  tidak  hanya  dilihat  dari ukuran  internal  yang  dikembangkan  oleh organisasi  publik  atau  pemerintah,  seperti pencapaian  target,  akan  tetapi  kinerja  juga harus  dinilai  dari  ukuran  eksternal,  seperti nilai-nilai  dan  norma  yang  berkembang dalam masyarakat yang meliputi transparansi  pelayanan,  prinsip  keadilan, jaminan  penegakan  hukum,  hak  asasi manusia,  dan  orientasi  layanan.  Suatu kegiatan  memiliki  akuntabilitas  yang  tinggi apabila  kegiatan  itu  dianggap  benar  dan sesuai  dengan  nilai  dan  norma  yang  ada dalam  masyarakat  atau  yang  dimiliki  oleh stakeholders.
Dari  keseluruhan  hasil  penelitian tentang  transparansi  informasi,  peneliti menemukan bahwa  Pemerintah Desa Motoduto belum sepenuhnya bersifat transparan  kepada  masyarakat  karena tingkat aksesibilitas dan keutuhan informasi yang  masih  terbatas.  Hal  tersebut  dapat dibuktikan dengan tidak adanya media atau sarana  publikasi  yang  bisa  menjangkau keseluruhan masyarakat dan  memuat informasi  utuh  tentang  Dana  Desa  , sehingga yang mengetahui informasi tentang  Dana  Desa  tersebut  hanyalah orang-orang  tertentu  saja.  Kemudian,  hasil penelitian  tentang  kepatuhan  terhadap prosedur, peneliti menemukan bahwa tingkat kepatuhan Pemerintah Desa
Motoduto  terhadap  prosedur  yang  berlaku masih rendah karena masih adanya penggunaan  Dana  Desa  untuk  kegiatan yang  tidak  terlampirkan  dalam  APBDesa. Penggunaan  Dana  Desa  untuk  anggaran non  budgeter  tersebut  dilakukan  dengan menggunakan dua cara yaitu, yang pertama, Pemerintah Desa Motoduto tinggal menyesuaikan  dengan  kegiatan  serupa yang sudah tercantum dalam APBDesa dan cara yang kedua, Pemerintah Desa Motoduto  menggunakan  sistem  pinjam dengan  menggunakan  dua  opsi  yaitu,  opsi pertama,  dengan  melakukan  pengambilan dana dari kegiatan yang sudah terlampirkan di  APBDesa  kemudian  digantikan  dana tersebut  dengan  anggaran  yang  bersumber dari  PAD.  Selanjutnya  untuk  opsi  kedua, dengan  menggunakan  dana  yang  berasal dari  dana  yang  dipinjamkan  oleh  aparatur Desa  Motoduto  dan  dana  pinjaman  dari salah  satu  masyarakat  yang  memiliki  toko harian, kemudian untuk melakukan pembayaran  atau  pengembalian  dana  yang dipinjamkan  tersebut  akan  dibayarkan  oleh kaur keuangan dengan mengacu pada bukti transaksi yang dimiliki oleh aparat desa dan pemilik  toko.  Sehingga  dari  hasil  penelitian tentang  akuntabilitas  dapat  disimpulkan bahwa  tingkat  akuntabilitas  Pemerintah Desa  Motoduto  dalam  pengelolaan  Dana Desa  masih  kurang  optimal,  penyebabnya karena  masih  adanya  penggunaan  Dana
Desa  untuk  anggaran  non  budgeter  dan juga karena kurang maksimalnya
Pemerintah Desa Motoduto dalam menyampaikan  informasi  tentang  Dana Desa  kepada  masyarakat.  Hasil  ini  sejalan dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh Asmawati  dkk  (2018)  tentang  kinerja Pemerintah Desa Dore Kecamatan Palibelo Kabupaten  Bima  dalam  pengelolaan  Dana Desa, dimana tingkat akuntabilitas Pemerintah  Desa  Dore  dalam  pengelolaan Dana  Desa  masih  rendah.  Kemudian,  dari sisi  regulasi  seperti  permendes  nomor  13 tahun  2020  menjelaskan  bahwa  untuk penggunaan
Dana Desa wajib dipublikasikan oleh Pemerintah desa kepada  masyarakat  di  ruang  publik  yang dapat  diakses  masyarakat  desa  yang dilakukan  secara  swakelola  dan  partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat desa.  Selanjutnya, dari permendagri nomor 20  tahun  2018  mengamanatkan  bahwa pada  tahap  pelaksanaan  atau  penggunaan keuangan  desa,  pemerintah  desa  dilarang melakukan  pungutan  selain  yang  telah ditetapkan dalam peraturan desa. Berdasarkan teori yang dijelaskan oleh oleh Ardianto  dkk  (2013)  bahwa  suatu  individu atau  organisasi  dikatakan  memiliki  nilai akuntabilitas  apabila  dapat  menjawab  hal- hal  yang  menyangkut  pertanggungjawaban tentang  sumber  daya  publik  yang  dikelola. Hadi (2020) menjelaskan bahwa salah satu
asas pengelolaan keuangan desa yang baik dapat  digambarkan  melalui  pengelolaan keuangan  desa  yang  transparan  atau penerapan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mengakses informasi seluas-luasnya  tentang  keuangan  desa secara  benar,  jujur  dan  tidak  diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## KESIMPULAN
Pengelolaan Dana Desa di Pemerintahan Desa Motoduto belum diterapkan secara baik dikarenakan keseluruhan  indikator  kinerja  yang  diteliti yaitu indikator kualitas layanan, produktivitas,  responsivitas,  responsibilitas dan  akuntabilitas  belum  tercapai  secara optimal.  Selain  itu,  peneliti  menemukan bahwa  faktor  utama  yang  menyebabkan Pemerintah Desa Motoduto tidak mendapatkan  Alokasi  Kinerja  di  tahun  2020 adalah  faktor  produktivitas  dan  faktor responsivitas.  Faktor  produktivitas  yang masih  rendah  menyebabkan  adanya  SILPA dan keterhentian pelaksanaan pembangunan  fisik  yang  direncanakan  oleh Pemerintah  Desa  Motoduto  di  tahun  2020. Kemudian, faktor responsivitas yang rendah juga  menyebabkan  adanya  keterlambatan penerimaan  PAGU  anggaran  Dana  Desa sehingga menyebabkan adanya SILPA pada
tahun 2020. Selanjutnya, faktor utama yang menyebabkan  adanya  penggunaan  Dana Desa  untuk  anggaran  non  budgeter  adalah faktor akuntabilitas dan faktor produktivitas.
Faktor  akuntabilitas  yang  kurang  optimal menyebabkan adanya keterbatasan aksesibilitas informasi baik dari sisi keutuhan  informasi  ataupun  dari  sisi kemudahan  dalam  mendapatkan  informasi tentang  Dana  Desa.  Faktor  produktivitas yang rendah menyebabkan adanya anggaran  program  atau  kegiatan  yang kurang  pas  atau  tidak  sesuai  dengan kebutuhan yang dapat menunjang
Pemerintah Desa Motoduto dalam melakukan pengelolaan Dana
Desa
sehingga  akan  berdampak  pada  adanya penggunaan  Dana  Desa  untuk  anggaran non budgeter.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmadi.  (2021).  Optimalisasi  Motivasi  dan Kinerja Pegawai: Memahami Faktor- Faktor Yang Mempengaruhinya.
(Nurrahmawati,  Ed.)  Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani. Ardianto,  Anggi;  Rizqiani,  Annisa  Arif; Ramadhan, Bobi Dio; Suseno, Hurip R.  T.;  Raharja,  Muhammad  Nuur Rasyid; Zahrowan, Onie Nur; Sinaga,  Roby  Wilson;  Alam,  Sabda; Fitriyanti,  Annisa.  (2013).  Pengantar Akuntabilitas  Kinerja.  In  R.  M. Harahap (Ed.), Pengelolaan Akuntabilitas  Kinerja  Sektor  Publik Konsep,  Praktik,  Studi  Kasus  dan Topik  Lanjutan  (pp.  18-35).  Jakarta:
Pusat Informasi Pengawasan BPKP.
Adriyanto.  (2021).  Kebijakan-Dana-Desa- 2021.pdf. (pada https://djpk.kemenkeu.go.id  ›...PDF ''KEBIJAKAN  DANA  DESA  TAHUN 2021”). Diakses 08 September 2021.
Asmawati,  I.,  Basuki,  P.,  &  Rifa,  A.  (2018). Kinerja  Pemerintah  Desa  Dalam
Pengelolaan  Dana  Desa  (Studi  pada Desa  Dore  Kecamatan  Palibelo Kabupaten Bima). E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 25(3), 2379-2401.
Dwiyanto,  A.,  Partini,  Ratminto,  Wicaksono,
B.,  Tamtiari,  W.,  Kusumasari,  B.,  &
Nuh,  M.  (2021).  Reformasi  Birokrasi Publik  Di  Indonesia.  (T.  U.  Press, Ed.) Gadjah Mada University Press. Fauzi,  A.,  &  Nugroho  A.,  R.  H.  (2020). Manajemen Kinerja. Surabaya:
Airlangga University Press. Hadi,  B.  (2020).  Buku  Saku  Transparansi dan  Akuntabilitas  Realisasi  APB Desa. (M. Hasan, G. Palayukan, & L. Suriyani, Eds.) Jakarta Pusat: Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK). Harahap,  Rudy  M.  (2013).  Akuntabilitas Kinerja Sektor: Peluang dan Tantangannya  ke  Depan.  In  R.  M. Harahap (Ed.), Pengelolaan Akuntabilitas  Kinerja  Sektor  Publik Konsep,  Praktik,  Studi  Kasus  dan Topik  Lanjutan  (pp.  12-17).  Jakarta: Pusat Informasi Pengawasan BPKP.
Hartajunika,  Gerry;  Sujana,  Edi;  Atmadja, Anantawikrama Tungga;. (2015). Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi Kinerja  Organisasi  Sektor  Publik (Studi  Empiris  Pada  Kantor  Dinas Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi Kabupaten Buleleng). e-Jurnal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha,
3(1).
Hulondalo.id.  (2020).  Tahun  2020,  ini dugaan kasus korupsi yang diungkap Kejari Kabupaten Gorontalo. (pada https://hulondalo.id/tahun-2020-ini- dugaan-kasus-korupsi-yang- diungkap-kejari-kabupaten- gorontalo/amp/). Diakses 12 Oktober 2021. Kurnianingrum,  Farida.  (2021).  Pedoman- PKD-2021.-6-7-januari.pdf. (pada https://djpk.kemenkeu.go.id  ›  ...PDF PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN  DESA  TAHUN  2021). Diakses 08 September 2021.
Kementrian  Keuangan  Republik  Indonesia. (2017).  Buku  Saku  Dana  Desa. (pada  https://www.kemenkeu.go.id  › ...PDF  buku-saku-dana-desa.pdf  - Kementerian  Keuangan).  Diakses 27 Juli 2021.
Kurniawan, M. (2013). Pengaruh Komitmen Organisasi,  Budaya  Organisasi,  dan Kepuasan  Kerja  Terhadap  Kinerja
Organisasi Publik. Jurnal AKuntansi, 1(3), 1-27. Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia. (2018).  Permendagri  Nomor  20 Tahun 2018. (pada https://peraturan.bpk.go.id  ›  Details PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2018 tentang  Pengelolaan  Keuangan  ...).
Diakses 13 Mei 2021.
Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia. (2019). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 205/PMK/.07/2019 tentang Pengelolaan  Dana  Desa.  (pada https://jdih.kemenkeu.go.id  ›  ...PDF Peraturan Menteri Keuangan Nomor
205/PMK.07 /2019). Diakses 16 Juni 2021.
Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. (2020). Peraturan-Menteri-Desa-
Pembangunan-Daerah-Tertinggal-
dan-Transmigrasi-Nomor-13-Tahun- 2020-tentang-Prioritas-Penggunaan- Dana-Desa-2021-Salinan.pdf.  (pada https://sdgsdesa.kemendesa.go.id  › ...PDF  SALINAN  -  SDGs  Desa). Diakses 08 September 2021.
Nurdin,  I.  (2019).  Kualitas  pelayanan  ( perilaku  aparatur  dan  komunikasi birokrasi  dalam  pelayanan).  (Lutfiah, Ed.) Surabaya: Media Sahabat
Cendekia.
Pemerintah  Kabupaten  Gorontalo.  (2020). PERBUP Kab.Gor No 26 TH 2020 ttg Perubahan  Atas  Perbup  No  55  th 2019  ttg  Tata  Cara  Pembagian  dan
Penetapan Rincian Dana Desa
Setiap  Desa  Kab  Gor  T.A  2020. (pada  https://peraturan.bpk.go.id  ›
Details PERBUP Kab. Gorontalo No.
26  Tahun  2020  tentang  Perubahan ...). Diakes 25 Maret 2021.
Pemerintah  Pusat.  (2014).  UU  NO.6  Tahun 2014  Tentang  Desa  [JDIH  BPK  RI]. (pada    https://peraturan.bpk.go.id  › Details  UU  No.  6  Tahun  2014 tentang  Desa  [JDIH  BPK  RI]).
Diakses 25 Maret 2021.
Sellang,  K.,  Jamaluddin,  &  Mustanir,  A. (2019).  Strategi  Dalam  Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. (Q.
Media,  Ed.)  Pasuruan:  CV.  Penerbit Qiara Media.
Wahyudi,  E.,  Syafitra  ,  D.,  Ishlahi,  M.  F., Perdiansyah,  F.,  Togatorop,  Y.  A., Siahaan,  A.  A.,  &  Sihombing,  A.  S. (2013).  Pengukuran  dan  Pelaporan Kinerja.  In  R.  M.  Harahap  (Ed.), Pengelolaan  Akuntabilitas  Kinerja Sektor  Publik  (pp.  67-86).  Jakarta:
Pusat Informasi Pengawasan BPKP. Wahyudi,  &  Salam,  R.  (2020).  Komitmen Organisasi, Kajian: Manajemen Sumber