## Implementasi Pandangan Plato tentang Negara Ideal dalam Toleransi Umat Beragama di Indonesia
Andreas Doweng Bolo 1* ,Purwanti 2 ,Vabianus Louk 3 ,Mateus Elbert Biliyandi 4 ,Federikson Pehan Ritan 5 ,dan Belasius Pantur 6 1,2,3,4,5,6 Universitas Katolik Parahyangan, Bandung. * Corresponding Author, Email: andrea@unpar.ac.id

## ARTICLE INFO
ABSTRACT
Keywords:
Teori politik;
Kewarganegaraan; Keberagamaan;
Falsafah bangsa; Moderasi beragama;
This paper is intended to foster a sense of love for the country so that people are able to become human beings with a state and religion.
The love for the country makes the people have the same vision as the state. Being a human being with a state and religion enables a person in his entirety to be led to the call of conscience and holiness. The call to become a human being in the state cannot be without being a religious person, and vice versa. Using literature method and descriptive analysis, this paper tries to explore various relevant literature sources. Through this paper, it can be said that the realization of inter-religious tolerance is related to how to make people have a good quality of life. This good quality of life is based on Plato's view of the ideal state where everyone has the will to improve the quality of life. Quality humans are humans who are able to maintain harmony between state and religious life so that religious tolerance can be realized.
Article history:
Received 2022-09-01 Revised 2022-09-05 Accepted 2022-09-12

## ABSTRAK
Tulisan ini ditujukan untuk menumbuhkan rasa cinta pada negara sehingga masyarakat mampu menjadi manusia yang bernegara dan beragama. Rasa cinta pada negara menjadikan masyarakat  mempunyai satu visi yang sama dengan negara. Menjadi manusia yang bernegara dan beragama memampukan seseorang dalam seluruh dirinya dituntun kepada panggilan hati nurani dan kesucian. Panggilan menjadi manusia bernegara tidak bisa tanpa menjadi manusia yang beragama, begitupun sebaliknya. Dengan metode kepustakaan dan analisis deskriptif, tulisan ini mencoba mengeksplorasi berbagai sumber literatur yang relevan. Melalui tulisan ini dapat dikatakan bahwa terwujudnya toleransi antar umat beragama berkaitan bagaimana menjadikan masyarakat memiliki kualitas hidup yang baik. Kualitas hidup yang baik ini bertitik tolak dari pandangan Plato mengenai negara ideal yang setiap orang memiliki kemauan untuk meningkatkan kualitas hidup. Manusia yang berkualitas adalah manusia yang mampu menjaga keharmonisan antara hidup bernegara dan beragama sehingga toleransi beragama dapat terwujud.
This is an open access article under the CC BY-SA license.

## 1. Pendahuluan
Indonesia merupakan negara yang terkenal dengan keberagaman suku, budaya, adat istiadat, dan agama. Keberagaman bagi bangsa Indonesia merupakan takdir, hadiah dari Tuhan. Keberagaman tentu tidak bisa ditolak dan tidak mungkin menjadikannya seragam. Keberagaman menjadikan manusia mampu melihat keindahan dan keunikan dari setiap perbedaan. Keberagaman membuat hidup manusia tidak stagnan melainkan dinamis. Keberagaman akhirnya menjadikan manusia memiliki suatu kesadaran untuk menjadi manusia yang bernegara dan beragama agar toleransi beragama terwujud.
Indonesia begitu kaya sehingga ada enam agama dan aliran/penghayat kepercayaan yang diakui oleh negara, yaitu Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu serta Penghayat Kepercayaan. Keberagaman agama melahirkan sikap toleransi dan membangun kerjasama antar umat beragama. Keberagaman agama harus dijaga dan Pancasila, menjadi ideologi negara yang menekankan terciptanya suatu habitus kerukunan antar umat beragama. Pancasila, menjadi perekat dan pemersatu dalam segala keberagaman serta memungkinkan terciptanya keharmonisan (Samho et al., 2012).
Toleransi antar umat beragama menjadi fokus negara yang tidak akan pernah berhenti karena masyarakat Indonesia sangat beragam. Masalah mengenai toleransi antar umat beragama juga menjadi pembicaraan yang tidak pernah usai. Para tokoh agama dan tenaga pendidik menjadi model dalam membangun manusia bernegara dan beragama. Para tokoh agama dan tenaga pendidik juga menjadi garda terdepan dalam mewujudkan sikap toleransi beragama. Maka sangatlah penting adanya pendidikan Pancasila yang dimulai sejak dini agar Pancasila tidak sekedar menjadi pengetahuan tetapi menjadi jantung kehidupan (Pheeney, 2019; Solissa, 2020; Supriyanto, 2021).
Toleransi antar umat beragama menjadi sarana terwujudnya suatu negara yang damai dan adil. Pemimpin negara menjadi penanggung jawab utama terwujudnya suatu negara yang adil dan damai melalui kebijakan dan keputusan yang dibuat  (Pappas, 2004). Plato, filsuf Yunani kuno memiliki pandangan mengenai negara ideal. Bagi Plato, negara ideal adalah negara yang penuh dengan kebajikan dan keadilan. Setiap warganya berfungsi sebagaimana mestinya dalam upaya merealisasikan negara ideal. Agar negara ideal dapat terwujud nyata, yang patut menjadi raja ialah mereka yang mempelajari filsafat. Filsuflah yang layak menjadi seorang raja karena dianggap tahu tentang kebajikan, kebaikan, dan keadilan (Rapar, 2020).
Keadilan menjadi dasar mewujudkan suatu negara yang ideal dan keadilan sebagai kebajikan yang tertinggi. Kualitas pemimpin dan kualitas masyarakat menjadi penentu terwujudnya negara ideal. Manusia yang berkualitas ialah mereka yang mampu menciptakan keadilan. Keadilan itu bukanlah keadilan yang sifatnya untuk keuntungan dirinya semata tetapi bagaimana membuat orang lain bahagia, dan aman. Keadilan itu dekat dengan kebaikan dan kebenaran. Menjadi manusia yang adil berarti menjadi manusia yang punya rasa cinta pada negara dan manusia yang beragama (Pickel & Schnabel, 2018).
Keadilan adalah keunggulan jiwa dan  jiwa yang paling baik adalah ketika memiliki keadilan. Keadilan yang dilaksanakan dengan baik, bersumber dari manusia atau jiwa yang berkualitas. Manusia yang berkualitas bukan hanya dilihat dari segi pengetahuan tetapi bagaimana ia mampu bernegara dan beragama. Manusia yang bernegara tidak bisa dipisahkan dari realitas manusia beragama. Manusia yang bernegara ialah manusia yang mampu tunduk dan patuh pada setiap kebijakan negara dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Manusia yang beragama ialah manusia yang bukan hanya mengetahui bagaimana agama mengajarkan tentang kebaikan dan kebenaran tetapi mampu mengamalkan nilai kebaikan dalam masyarakat majemuk (Amri et al., 2018).
Tulisan ini merupakan hasil analisis yang mampu membuka pemahaman akan adanya korelasi antara pemikiran Plato dan kebebasan beragama di Indonesia. Negara ideal yang dimaksud oleh Plato pada dasarnya berkaitan dengan pembentukan manusia yang berkualitas. Manusia yang berkualitas dalam konteks Indonesia adalah manusia yang bernegara dan
beragama. Untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas, tanggung jawab terbesar ada di para tokoh agama dan para pendidik. Apa yang disampaikan dan diarahkan para tokoh agama dan para pendidik tentu akan didengarkan (Hiskett, 2021).
Adapun tujuan dari tulisan ini adalah sebagai sarana komunikasi penulis dalam memaparkan  refleksi analitisnya untuk mewujudkan toleransi antar umat beragama. Penulis berpendapat bahwa para tokoh agama dan tenaga pendidik haruslah menyadari kembali mengenai eksistensi dirinya di tengah keberagaman agama. Gagasan Plato tentang negara ideal tergambar dalam kualitas diri yang mampu mewujudkan sikap adil, di mana para tokoh agama dan tenaga pendidik menjadi garda terdepan dalam mewujudkan sikap adil. Tokoh agama dan tenaga pendidik diharapkan mampu membantu mencetak Sumber Daya Manusia yang mampu bersikap adil dengan benar. Memberikan pengertian yang benar mengenai bagaimana menjadi manusia yang bernegara dan beragama. Dengan demikian, para pendidik dan tokoh agama memiliki tanggung jawab yang besar untuk membangun manusia yang berkualitas sehingga mampu mewujudkan kerukunan antar umat beragama di Indonesia.

## 2. Metode
Metode penulisan yang digunakan dalam proses penyusunan artikel ilmiah ini adalah studi kepustakaan. Penulis melakukan penelitian kepustakaan sebagai pegangan dalam mengeksplorasi sejumlah literatur berkaitan dengan tema yang diangkat dalam tulisan ini, baik dari buku-buku maupun dari internet untuk mendukung proses penelitian. Peneliti juga mengumpulkan berbagai informasi berupa data terutama yang berkaitan dengan konteks Indonesia serta memilih informasi yang relevan (Yin, 2002).
Selain itu, dalam karya ilmiah ini, penulis menggunakan metode analisisdeskriptif untuk menggali dan menganalisis pemikiran Plato mengenai gagasan filsafat politiknya terutama konsep negara ideal dalam kaitannya dengan toleransi beragama di Indonesia (Lincoln & Guba, 1985). Dalam tulisan ilmiah ini juga memuat berbagai analisis filosofis tokoh-tokoh yang melakukan interpretasi atas pemikiran Plato yang berkaitan dengan konsep hidup yang baik ( euzen ) dan adil.

## 3. Hasil Penelitian dan Pembahasan
a. Negara Yang Baik
Negara menurut Plato adalah perwujudan dari keadilan. Negara lahir karena realitas dari manusia yang seorang diri tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendirian. Manusia membutuhkan orang lain, dan perlu berasosiasi. Pengalaman inilah yang menyadarkan manusia akan perlunya untuk berkumpul dan membentuk negara (Wimmer, 2018). Negara yang terbentuk, perlu membawa seluruh warganya mengalami kebahagiaan. Kebahagiaan bisa diwujudkan bila di dalamnya terwujud kesadaran untuk membaharui idea. Orang yang berbudi baik ialah mereka yang punya pengetahuan. Pengetahuan membawanya untuk mengerti mengenai kebaikan dalam hidup dan keadilan dalam pergaulan hidup (Gordon da Cruz, 2017).
Gagasan negara ( modern ) sebagaimana sekarang ini berakar dari perjanjian Westphalia 1648. Negara adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah ( governed ) oleh sejumlah pejabat dan yang berhasil menuntut dari warga negaranya ketaatan pada peraturan perundang- undangan melalui penguasaan (kontrol) monopolistis terhadap kekuasaan yang sah. Negara memiliki wewenang untuk menetapkan cara-cara dan batas-batas sampai dimana kekuasaan dapat digunakan dalam kehidupan bersama, baik oleh individu, golongan atau asosiasi, maupun oleh negara sendiri. Melalui  batas-batas tersebut, negara dapat mengintegrasikan dan membimbing kegiatan-kegiatan sosial dari masyarakat ke arah tujuan bersama. Wewenang yang dimiliki oleh negara, baik itu warganya untuk taat, pada akhirnya bertujuan untuk menciptakan kebahagiaan bagi rakyatnya (Budiardjo, 2008).
Kembali ke pemikiran Plato, negara adalah perwujudan dari keadilan. Negara lahir karena realitas dari manusia yang seorang diri tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendirian. Manusia membutuhkan orang lain, dan perlu berasosiasi. Pengalaman inilah yang menyadarkan manusia akan perlunya untuk berkumpul dan membentuk negara  (Copleston, 2003). Negara yang terbentuk, perlu membawa seluruh warganya mengalami kebahagiaan. Kebahagiaan bisa diwujudkan bila di dalamnya terwujud kesadaran untuk membaharui idea. Orang yang berbudi baik ialah mereka yang punya pengetahuan. Pengetahuan membawanya untuk mengerti mengenai kebaikan dalam hidup dan keadilan dalam pergaulan hidup.
Terbentuknya suatu negara menurut pandangan Plato di atas sangat relevan dengan kerinduan masyarakat dewasa ini dalam mewujudkan sikap yang baik (euzen). Salah satu sikap yang baik di ruang publik dewasa ini adalah toleransi antar umat beragama. Berdasarkan data yang dihimpun per tahun 2021, Kerukunan Umat Beragama (KUB) berada dalam level yang baik, yakni 72,39 dibandingkan pada tahun 2020 di level 67,46 (Ayu, 2021). Toleransi antar umat beragama terkadang mengalami hambatan karena nilai keadilan kurang direalisasikan dan kurangnya kesadaran bahwa satu sama lain saling membutuhkan (Safei, 2020; Safei & Millie, 2016). Kondisi hidup beragama di Indonesia pun sangat dinamis, maka diperlukan upaya secara terus menerus untuk meningkatkan nilainilai toleransi. Sebagai upaya untuk memaksimalkan terwujudnya toleransi antar umat beragama Kementerian Agama mencanangkan tahun 2022 sebagai tahun toleransi (Al-Asyhar, 2022).
Masalah toleransi sebenarnya menjadi tanggung jawab semua agama, semua warga masyarakat, dan tokoh agama serta tenaga pendidik menjadi penggerak utama. Setiap tokoh agama diharapkan ikut terlibat membangun sikap toleransi dan memberi pemahaman yang benar mengenai bagaimana bertoleransi (Safei, 2020). Setiap tokoh agama memiliki tanggung jawab untuk membangun umatnya menjadi manusia yang berkualitas di hadapan Tuhan dan sesama. Ketika semua umat beragama mampu menjadi manusia yang berkualitas maka toleransi dan keadilan terhadap semua agama yang berbeda dapat terwujud dengan lebih baik. Dengan terwujudnya toleransi dan keadilan maka akan menciptakan kebahagiaan bagi semua orang (Sheppard, 2009).

## b. Negara Yang Adil
Menurut Plato, keadilan terjadi ketika kebajikan tertinggi dijunjung tinggi, ketika hak- hak seseorang dihargai, identitas dan kodrat kemanusiaannya dihormati, dan perbedaan yang melekat dalam setiap pribadi tidak dipermasalahkan. Keadilan adalah kebajikan/keutamaan yang tertinggi, ketika setiap warga masyarakat mampu mewujudkan toleransi dalam hidupnya. Toleransi beragama di Indonesia akan selalu berkaitan dengan bagaimana keadilan itu dilaksanakan. Hal ini akan selalu berkaitan dengan bagaimana kualitas hidup setiap warga masyarakat. Toleransi beragama juga akan berkaitan dengan bagaimana negara berlaku adil terhadap agama-agama yang ada di Indonesia. Keadilan adalah kebajikan yang tertinggi karena selalu berkaitan dengan bagaimana harus memanusiakan manusia. Inilah yang dikatakan Plato bahwa keadilan sebagai keutamaan; virtue (Sunaryo & Purnamawati, 2022).
Tujuan dan cita-cita masyarakat yang adil dan makmur selaras dengan pembukaan  UUD Negara Republik Indonesia (NRI) 1945. Alinea pertama pembukaan UUD 1945 menyatakan bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia berlaku untuk kebebasan setiap orang yang memiliki identitas diri sebagai ‘orang Indonesia’. Kemerdekaan yang dinyatakan sebagai hak segala bangsa menyiratkan pengakuan yang baik bahwa setiap bangsa maupun setiap orang tanpa kecuali adalah setara. Kesetaraan bukan hanya hak tetapi juga sebuah kenyataan yang melekat dalam kemanusiaan kita yaitu: suku, ras, agama, budaya, dan lain-lain. Kenyataan yang melekat tersebut tidak bisa menghapus kenyataan bahwa kita adalah setara sebagai manusia (Samho et
al., 2012). Kebebasan dan juga kesetaraan inilah menjadi pintu masuk untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.
Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang bukan hanya beragama tetapi juga bernegara. Sering kali kesadaran untuk menjadi manusia yang bernegara dan beragama masih kurang. Masih banyak ditemukan, sebagian orang hanya bernegara atau sebaliknya hanya beragama. Padahal kedua hal tersebut tidak bisa dipisahkan dan selalu berjalan bersama. Menjadi manusia yang bernegara dan beragama memungkinkan manusia punya kepedulian yang besar untuk mewujudkan kedamaian bagi negara dan agama.
Manusia yang bernegara menunjukkan bahwa ia menjadi bagian dari suatu negara. Ia menyatukan seluruh cita-citanya yang berlandaskan pada Pancasila dan membangun semangat nasionalisme di tengah keberagaman. Manusia yang bernegara berarti ia selalu berada dalam posisi terdepan dalam menyatakan keberagaman dan menghidupi nilai toleransi. Bernegara berarti tetap berada di garis terdepan ketika toleransi dikoyak dan Pancasila diganti  dengan ideologi yang lain. Bernegara berarti berada di garis depan dalam melakukan perubahan demi menjaga keutuhan bangsa (Kitt et al., 2021).

## c. Membangun Toleransi Agama Berdasarkan Kebaikan dan Keadilan
Manusia yang beragama berarti ia memiliki kesadaran bahwa manusia membutuhkan Tuhan untuk menuntun hidupnya ke arah yang lebih baik. Manusia bukan hanya sekedar memiliki agama atau memiliki Tuhan, tetapi secara akal budi mengetahui apa yang diajarkan oleh agamanya secara benar. Pengetahuan yang didapatkan dari agama mengajaknya tidak untuk berhenti pada pemahaman saja tetapi bagaimana merealisasikan ajaran agama dalam hidup sehari-hari. Kebaikan dan kasih juga dinyatakan kepada pemeluk agama lain sebab setiap agama tidak pernah mengajarkan tentang kebaikan dan kasih untuk dirinya sendiri maupun untuk agamanya sendiri. Tanda bahwa manusia beragama yaitu, ia mampu mewujudkan kebaikan dan kasih kepada setiap orang (Fargues, 2019; Swanson & Gamal, 2021).
Pancasila dalam sila pertama berbunyi, “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Artinya ketuhanan merupakan  wujud dari keyakinan dasar manusia Indonesia yang di dalamnya terkandung penyerahan dan harapan akan kehidupan bangsa Indonesia yang lebih baik, adil, dan makmur. Masyarakat Indonesia membangun dirinya dalam sebuah tanggung jawab moral-religius luhur. Mempertanggungjawabkan kemajuan dan perkembangan hidupnya tidak hanya di hadapan sesama tetapi terutama di hadapan Tuhan yang Mahakuasa. Ketuhanan yang Maha Esa pada akhirnya secara eksplisit mengandung pengertian bahwa bangsa Indonesia sepakat mengakui dasar ketuhanan sebagai pegangan bersama seluruh masyarakat Indonesia yang berbeda agama dan keyakinan (Samho et al., 2012).
Bangsa Indonesia sepakat mengakui dasar ketuhanan sebagai pegangan bersama seluruh masyarakat Indonesia yang berarti bahwa semua masyarakat Indonesia bernegara dan juga beragama. Sebagai masyarakat Indonesia, kita tidak bisa hanya bernegara atau beragama saja. Dengan menjadi manusia yang bernegara dan beragama, ia punya  kemauan untuk mencintai negaranya dan juga mencintai agamanya. Manusia mampu punya rasa cinta pada tanah airnya dan punya andil untuk mewujudkan negara yang damai (Wilding et al., 2020). Manusia juga punya kewajiban mewujudkan ajaran agamanya di tengah-tengah keberagaman (Azis et al., 2021). Kedua hal ini apabila bisa berjalan dan direalisasikan secara bersama, tentu akan menjadikan toleransi menjadi hal yang mungkin terjadi.
Manusia ketika ia lahir ke dunia, secara otomatis ia menjadi bagian dari suatu negara, ia menjadi manusia yang bernegara. Ia memiliki hak untuk memiliki Tuhan dengan memilih agama yang sesuai dengan hati nuraninya. Dengan penuh kebebasan, manusia memilih Tuhan dalam agama tertentu dan ia kini bukan hanya sebagai manusia yang bernegara tetapi juga beragama. Manusia sering kali melupakan identitas awalnya, bahwa sebelum ia beragama terlebih dahulu
ia menjadi manusia yang bernegara (Powell, 2018). Manusia yang beragama tidak bisa lepas dari keadaan awalnya, yaitu sebagai manusia bernegara.
Salah satu penyebab terjadinya radikalisme agama adalah manusia terlalu eksklusif dalam hidup beragama. Ia hanya melihat kebenaran dalam agamanya dan lupa bahwa ia juga menjadi bagian dari negara yang sejak dulu mengakui adanya kebenaran di setiap agama. Ia tidak mampu melihat bahwa di setiap agama, juga memiliki Tuhan sebagai satu-satunya sumber kebenaran absolut. Maka sangatlah penting membangun sikap sebagai manusia yang bernegara dan beragama agar cakrawala dalam memandang segala sesuatu dapat dilakukan secara luas dan obyektif.
Mewujudkan negara ideal seperti yang dicita-citakan oleh Plato dalam konteks negara Indonesia di tengah keberagaman berarti menjadi manusia yang beragama dan bernegara. Negara  akan mencapai suatu kondisi yang penuh dengan kedamaian ketika setiap orang sungguh menjadi manusia yang bernegara dan beragama. Ia akan memiliki cinta yang besar bagi negaranya dan juga bagi agamanya serta terus mengupayakan terciptanya kedamaian. Setiap negara selalu punya cita-cita untuk membahagiakan warganya, begitu pun setiap agama menginginkan kebahagiaan dalam diri umatnya. Dengan menjadi manusia yang bernegara dan beragama, maka apa yang dicita-citakan oleh negara dan agama dapat terwujud.

## 4. Kesimpulan
Pandangan Plato mengenai negara ideal mengajak masyarakat Indonesia supaya menjadi manusia yang berkualitas, yaitu manusia yang bernegara dan beragama. Hidup bernegara dan beragama adalah dapat mengarahkan kepada manusia yang berkeutamaan. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi penentu untuk mewujudkan suatu negara yang damai, adil, dan bahagia serta bertoleransi. Dengan keanekaragaman agama yang ada, maka Indonesia perlu membentuk dan membangun SDM yang berkualitas dan berkebajikan. Manusia yang berkebajikan menjadi landasan dalam hidup bernegara dan beragama. Dengan landasan kebajikan itu, maka toleransi beragama memungkinkan untuk diwujudkan dalam masyarakat. Dengan demikian, keberagaman dapat diterima sebagaimana adanya sehingga menumbuhkan sikap hidup bersama yang sehat dalam rangka mewujudkan toleransi beragama.
Menjadi manusia yang berkualitas dan berkebajikan, manusia yang bernegara dan beragama dimulai dari masing-masing individu, komunitas, dan masyarakat. Toleransi beragama dimulai dari diri sendiri yang mau terbuka terhadap agama lain dan menghormati keberadaan agama lain. Para pendidik dan tokoh agama menjadi garda depan yang memberikan teladan hidup bernegara dan beragama. Toleransi beragama sangatlah penting untuk diwujudkan  karena setiap orang tidak bisa hidup sendiri di tengah keberagaman agama.
Menjadi manusia yang berkualitas dalam kehidupan bernegara dan beragama menuntut manusia juga berperilaku jujur, ikhlas, dan lapang dada. Segala perbedaan dalam sistem teologis setiap agama janganlah dijadikan alat untuk merusak kualitas persaudaraan antar agama, tetapi hendaknya dijadikan sebagai sumber untuk saling memperkaya pengalaman keagamaan bangsa ini. Para tokoh agama dan pendidik memiliki peran besar untuk memberikan pemahaman yang benar terkait manusia yang bernegara dan beragama serta membentuk manusia yang berkualitas. Jadi, implementasi pandangan Plato tentang negara ideal dalam mewujudkan toleransi umat beragama di Indonesia berkaitan erat dengan membangun SDM yang berkualitas.

## Daftar Pustaka
Al-Asyhar, H. T. (2022). Pencanangan Tahun Toleransi 2022 . kemenag.go.id. https://kemenag.go.id/read/pencanangan-tahun-toleransi-2022.
Amri, M., Afifuddin, A., & Bin-Tahir, S. Z. (2018). Religious Pluralism of the Indonesian Traditional Islamic Education Institutions. The Journal of Social Sciences Research , 4 (12), 446– 450. Ayu, I. D. (2021). Indeks Kerukunan Umat Beragama Tahun 2021 Masuk Kategori Baik . kemenag.go.id. https://kemenag.go.id/read/indekskerukunan-umat-beragama-tahun-2021- masuk-kategori-baik
Azis, D. K., Saihu, M., Hsb, A. R. G., & Islamy, A. (2021). Pancasila Educational Values in Indicators Religious Moderation in Indonesia. FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman ,
7 (2), 229–244. Budiardjo, M. (2008). Dasar-Dasar Ilmu Politik . Ikrar Mandiriabadi. Copleston, F. (2003). History of Philosophy Volume 1: Greece and Rome (Vol. 1). A&C Black.
Fargues, É. (2019). Simply a matter of compliance with the rules? The moralising and responsibilising function of fraud-based citizenship deprivation in France and the UK. Citizenship Studies , 23 (4), 356–371.
Gordon da Cruz, C. (2017). Critical community-engaged scholarship: Communities and universities striving for racial justice. Peabody Journal of Education , 92 (3), 363–384.
Hiskett, M. (2021). Islamic education in the traditional and state systems in Northern Nigeria. In
Conflict and harmony in education in tropical Africa (pp. 134–151). Routledge.
Kitt, S., Axsen, J., Long, Z., & Rhodes, E. (2021). The role of trust in citizen acceptance of climate policy: Comparing perceptions of government competence, integrity and value similarity. Ecological Economics , 183 , 106958. Lincoln, Y., & Guba, E. (1985). Naturalistic Inquiry . Sage Publications. Pappas, N. (2004). Routledge philosophy guidebook to Plato and the Republic . Routledge. Pheeney, C. E. (2019). Pancasila culture and social justice. Research for Social Justice , 157–162.
Pickel, G., & Schnabel, A. (2018). Contributions of Religions to the Common Good in a Pluralistic Society: An Empirical Answer From a Sociological Perspective. In Public Theology, Religious Diversity, and Interreligious Learning (pp. 79–93). Routledge.
Powell, A. J. (2018). Mind and spirit: hypnagogia and religious experience. The Lancet Psychiatry , 5 (6), 473–475.
Rapar, J. H. (2020). Pustaka Filsafat Pengantar Filsafat . Safei, A. A. (2020). Sosiologi Toleransi Kontestasi, Akomodasi, Harmoni (Vol. 1, Issue 1). Deepublish. Safei, A. A., & Millie, J. (2016). Religious Bandung II: The champion arrives. Inside Indonesia a Quarterly Magazine on Indonesia .
Samho, B., Djunatan, S., Laku, S. K., & Bolo, A. D. (2012). Pancasila kekuatan pembebas . Kanisius. Sheppard, D. J. (2009). Plato’s republic: An edinburgh philosophical guide . Edinburgh University Press.
Solissa, A. B. (2020). The Reactualization of The Pancasila Values in The Light of Perennial Philosophy. ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin , 21 (1), 49–70.
Sunaryo, S., & Purnamawati, S. A. (2022). Legal Politics of Pancasila Ideology against Radicalism in the State of Law Enforcement. Jurnal Jurisprudence , 11 (2), 141–155.
Supriyanto, E. E. (2021). Revitalization of Pancasila as a Solution to the Problems Faced by the Indonesian Nation. Jurnal Pendidikan Nusantara , 1 (2).
Swanson, D. M., & Gamal, M. (2021). Global Citizenship Education/Learning for Sustainability:
Tensions,‘flaws’, and contradictions as critical moments of possibility and radical hope in educating for alternative futures. Globalisation, Societies and Education , 19 (4), 456–469.
Wilding, R., Baldassar, L., Gamage, S., Worrell, S., & Mohamud, S. (2020). Digital media and the affective economies of transnational families. International Journal of Cultural Studies , 23 (5), 639–655.
Wimmer, A. (2018). Nation building: Why some countries come together while others fall apart. Survival , 60 (4), 151–164.
Yin, R. K. (2002). Studi kasus: desain dan metode. Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa .