Berdasarkan  Kompilasi  Hukum  Ekonomi Syariah  (KHES),  pembahasan  tentang Ijarah  (Sewa  menyewa)  terdapat  dalam Pasal 251 sampai dengan Pasal 286. Selain itu,  Ijarah  juga  diatur  dalam  Fatwa  Dewan Syariah  Nasional  (DSN)  NO:  09/DSN- MUI/IV/2000  tentang  Pembiayaan  Ijarah. Kedua  aturan  sebagai  dasar  pelaksanaan Ijarah bagi masyarakat.
Prioritas  permasalahan  mitra  yang akan diselesaikan adalah peningkatan pemahaman  kedua  kelompok  masyarakat itu tentang Peningkatan Pemahaman tentang Ijarah (sewa-menyewa)
berdasarkan  hukum  Islam  di  Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak.
Hasil  kegiatan  pengabdian  kepada masyarakat ini diharapkan dapat meningkatkan interaksi positif antara
dimensi  keilmuan  dan  dimensi  praktis kehidupan bermasyarakat dalam hal:
1. Meningkatnya pemahaman
masyarakat  tentang   Ijarah (sewa- menyewa) berdasarkan hukum Islam di Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak.
2. Tersedianya  bahan  acuan  bagi masyarakat    yang  akan  melakukan Ijarah
(sewa-menyewa) berdasarkan hukum Islam di Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak.
Terpublikasinya  hasil  kegiatan  ini agar  diketahui  dan  dapat  digunakan sebagai  literatur  bagi    masyarakat    luas tentang Ijarah (sewa-menyewa)
berdasarkan hukum Islam.

## Peningkatan Pemahaman Masyarakat Tentang Sewa-Menyewa (Ijarah) Berdasarkan Kompilasi Hukum  Ekonomi Syariah  (KHES) di Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak
MUHAMMAD AZANI 1 ; HASAN BASRI 2
1,2 Universitas Lancang Kuning Jln. Yos Sudarso KM 08 Rumbai Telp. (0761) 52581 E-mail : mhd. azani@unilak.ac.id
Abstract : The problem is a lack of understanding of partners Ijarah In general, the majority of Muslims know only conventional finance lease. Though there are leases governed by Islamic law.  Based  on  partner  issues  is  important  to  do  community  service.  The  results  of  these activities can be described as follows: 1) The results of evaluation of the activity shows that the  people  in  the  Kerinci  Kanan  Subdistrict  Siak  Regency  can  understand  the  material presented  by  a  team  of  devotion.  Indicator  of  their  understanding  listed  in  the  results  of  a questionnaire  given  at  the  time  of  the  activity.  They  chose  answers  in  the  questionnaire consists of  a selection of correct answers and the wrong answer. Their understanding of the average rises to 90% after being given legal counseling on Ijarah. 2) Practice lease object that occurred  in  the  Kerinci  Kanan  Subdistrict  Siak  Regency    turns  out  to  be  a  foot  unhealthy practices.  Recognition  activities  participants, they  in  general  migrants  were  renting  a  house, renting a place of business, and others. Object owner can cancel the lease of the object lease unilaterally agreed with tenants because there  is  a higher bid  from a third party. In  fact, the cancellation is contrary to Islamic law. 3) Practice lease object associated with the expiration of  the  lease  object  unilaterally  when  the  object  of  the  lease  has  not  expired.  Reason  rental owners  will  be  occupied  by  a  family,  so  the  tenant  should  immediately  terminate  the  lease contract  has  been  agreed  in  the  initial  contract.  Whereas  recognition  by  the  participants  of activities, the reason usually is actually just as a way to raise the cost of rent.
Keywords: Ijarah (Leasing), and Compilation of Sharia Economic Law
Peningkatan Pemahaman Masyarakat Tentang Sewa-Menyewa (Ijarah) Berdasarkan Kompilasi Hukum  Ekonomi Syariah  (KHES)  di Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak (Muhammad Azani, Hasan Basri)

## METODE
Rangkaian kegiatan yang dilaksanakan dalam  rangka  kegiatan  pengabdian  kepada masyarakat  menggunakan  dua  metode,  yaitu 1) Ceramah atau penyuluhan.  Dalam metode ini peneceramah atau penyuluh menyampaikan materi tentang   Ijarah (sewa- menyewa) berdasarkan hukum Islam terhadap  benda  bergerak  dan  benda  tidak bergerak.  Dalam  kesempatan  itu  peserta dibebaskan  untuk  bertanya  jawab  dengan penceramah.  Rincian  dari  metode  ini  adalah pemaparan  tentang  tentang      Ijarah  (sewa- menyewa) berdasarkan hukum Islam terhadap  benda  bergerak  dan  benda  tidak bergerak.  2)  Dialog  interaktif,  dalam  hal  ini peserta  diposisikan  sebagai  subjek  yang dapat  memberikan  ulasan  terkait  dengan problematika  tentang      Ijarah  (sewa- menyewa) berdasarkan hukum Islam terhadap  benda  bergerak  dan  benda  tidak bergerak.  Dialog  ini  sebagai  curah  pendapat ( brainstorming) untuk  memperoleh  masukan berupa  persoalan,  aspirasi,  usulan,  gagasan dan  solusi  sebanyak-banyaknya  dari  para peserta.  3)  Evaluasi    pemahaman  dengan menyebarkan  kuesioner  kepada  peserta  pada saat  sebelum  dan  sesudah  kegiatan.  Tujuan kuesioner untuk mengetahui tingkat pemahaman  peserta  tentang  Peningkatan Pemahaman  Warga  tentang      Ijarah  (sewa- menyewa) berdasarkan hukum Islam terhadap  benda  bergerak  dan  benda  tidak bergerak.
Dalam  kegiatan  ini,  prosedur  kerja dilaksanakan  dengan  beberapa  tahap,  yaitu, pertama tahap  persiapan.  Persiapan    ini difokuskan    dengan    menyiapkan    semua peralatan    yang    dibutuhkan    untuk melaksanan  kegiatan  ini, studi literatur dan melakukan    koordinasi  dengan    instansi terkait serta tokoh masyarakat untuk melakukan  kegiatan. Kedua, kunjungan  ke lokasi  untuk  menentukan  tempat  (lokasi) kegiatan  penyuluhan. Ketiga, perancangan modul  penyuluhan  hukum.  Tahap  ini mempersiapkan materi yang akan disampaikan dalam kegiatan. Modul
diperbanyak  sejumlah  peserta  yang  terlibat dalam kegiatan.
Keempat, pelaksana penyuluhan hukum  dilakukan  oleh  Tim  Pelaksana  dari Fakultas  Hukum  Universitas  Lancang Kuning  dan  materi  tentang      Ijarah  (sewa- menyewa)  berdasarkan  hukum Islam. Untuk mengetahui keberhasilan kegiatan ini dilakukan  evaluasi  setelah  kegiatan  ini dilakukan.  Evaluasi  dilakukan  setelah kegiatan  pembekalan  materi  pada  peserta. Teknik  mengevaluasi  adalah  dengan  cara mengidentifikasi jumlah peserta dan sekaligus  memberikan  kusioner  kepada peserta  terkait  dengan  materi  kegiatan sebelum  dan  sesudah  kegiatan.  Adapun yang menjadi ukuran keberhasilan kegiatan ini:  1)  Terwujudnya  kerja  sama  antara pelaksana kegiatan dengan pihak masyarakat  setempat,  2)  Jumlah  peserta yang hadir minimal 50% dari undangan, 3) Adanya  interaksi  dua  arah  dalam  kegiatan antara pembicara dan peserta, 4) Meningkatnya  pemahaman  peserta  terkait dengan  materi  yang  disampaikannya,  5) Peningkatan  pemahaman  peserta  kegiatan diukur dengan penyebaran kuesioner sebelum dan sesudah kegiatan.
Kelima, Partisipasi  Mitra  dalam Pelaksanaan  Program.  Agar  pelaksanaan kegiatan ini dapat terlaksana maka diperlukan  partisipasi  instansi  terkait  serta masyarakat  yang  berada  di  daerah  tersebut di  antaranya:  1)    Dalam    penentuan   lokasi ini  ditentukan    oleh  kepala  Kelurahan,  2) Masyarakat    bersedia  mengikuti  pelatihan tentang Ijarah (sewa-menyewa) berdasarkan  hukum  Islam  terhadap  benda bergerak dan benda tidak bergera dari awal hingga akhir kegiatan..

## HASIL
Hasil  kegiatan  pengabdian  berupa evaluasi  pemahaman  masyarakat  tentang ijarah  dan    analisis  praktik  ijarah  di Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak. Hasil ini dapat diuraikan sebagai berikut:
1) Hasil  evaluasi  kegiatan  menunjukkan bahwa masyarakat di Kecamatan
(Muhammad Azani, Hasan Basri)
66
Kerinci  Kanan  Kabupaten  Siak  dapat memahami  materi  yang  disampaikan oleh tim pengabdian. Indikator pemahaman  mereka  tercantum  dalam hasil  kuisioner  yang  diberikan  pada  saat kegiatan.  Mereka  memilih  jawaban dalam  kuisoner  terdiri  atas  pilihan jawaban  yang  benar  dan  jawaban  yang salah.    Pemahaman  mereka  rata-rata meningkat hingga 90 % setelah diberikan  penyuluhan  hukum  tentang ijarah.
2) Praktik  objek  sewa  yang  terjadi  di Kecamatan  Kerinci  Kanan  Kabupaten Siak ternyata menjadi praktik yang tidak sehat.  Pengakuan  peserta  kegiatan, mereka  pada  umunya  warga  pendatang yang  menyewa  rumah,  menyewa  tempat usaha, dan lain-lain. Pemilik objek sewa dapat  membatalkan  sepihak  atas  objek sewa  yang  disepakati  dengan  penyewa karena  ada  tawaran  yang  lebih  tinggi dari  pihak  ke  tiga.  Padahal  pembatalan ini bertentangan dengan hukum Islam.
Praktik  objek  sewa  terkait  dengan berakhirnya  objek  sewa  secara  sepihak  pada saat  objek  sewa  belum  berakhir.  Alasan pemilik  sewa  akan  ditempati  oleh  keluarga, sehingga  penyewa  harus  segera  mengakhiri akad  sewa  yang  telah  disepakati  di  awal akad.  Padahal  menurut  pengakuan  peserta kegiatan, alasan tersebut biasanya sebenarnya hanya  sebagai  cara  untuk  menaikkan  biaya sewa.

## PEMBAHASAN
Pelaksanaan penyuluhan
menggunakan    metode  ceramah  dan  dialog.
Sesi pertama menggunakan
metode
ceramah. Pemateri menyampaikan bahan/materi dalam bentuk slide power point tentang Peningkatan
Pemahaman Masyarakat  Tentang  Sewa  menyewa  (Ijarah) Berdasarkan  Hukum  Islam  di  Kecamatan Kerinci  Kanan  Kabupaten  Siak.  Peserta menyimak materi yang disampaikan pemateri.    Namun,    sebelum  peserta diberikan materi, peserta diberikan  kuisioner dengan beberapa pertanyaan tentang
Peningkatan  Pemahaman    Masyarakat Tentang
Sewa menyewa (Ijarah) Berdasarkan  Hukum  Islam.  Jawaban  yang benar  pada  kuisioner  itu  terdapat  materi yang disampaikan pemateri. Tujuan kuisioner  diawal penyampaian materi ialah mengukur pengetahuan peserta.
Evaluasi  penyuluhan  menggunakan metode    kuisioner/angket  berjumlah  dua puluh  empat.  Tim  penyuluhan  menyebar 24  kuisioner  kepada  peserta  dan  peserta menjawab  pertanyaan  dalam  kuisioner  itu dengan  cara  melingkari  jawaban  yang benar.  Kuisioner  dibagi  dua  kali,  yaitu sebelum  dan  sesudah materi disampaikan. Tujuannya ialah untuk mengetahui peningkatan  pemahaman  peserta  pada  saat materi  sebelum  dan  sesudah  disampaikan. Pemahaman    mereka      dapat  dilihat  pada setiap  pertanyaan  kuesioner  sekaligus jawaban peserta.
Hasil rekapitulasi kuisioner sebelum materi  disampaikan,  pemahaman  dapat dilihat pada gambar berikut:

## Gambar 1
Rekapitulasi Jawaban Peserta Sebelum Penyuluhan
Gambar  1  menunjukkan  bahwa jawaban peserta sebelum diberikan penyuluhan  hukum  paling  tinggi  hanya  65 %  jawaban  yang  benar.  Bahkan  banyak kuisioner  yang  tidak  diisi  oleh  peserta. Mereka beralasan bahwa belum mengetahui jawaban yang benar dari kuisioner tersebut. Sebagian  beralasan  waktu  tidak  cukup untuk menjawab 9 pertanyaan yang ada. Berdasarkan  pada  hasil  evaluasi  di  atas,
Peningkatan Pemahaman Masyarakat Tentang Sewa-Menyewa (Ijarah) Berdasarkan Kompilasi Hukum  Ekonomi Syariah  (KHES)  di Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak (Muhammad Azani, Hasan Basri)
rekapitulasi  jawaban  peserta  dapat  dibaca pada gambar berikut:
Gambar 2 Rekapitulasi Jawaban Peserta Setelah penyuluhan hukum
Gambar 2 menunjukkan bahwa pemahaman  peserta  mencapai  di  atas  80  % dari kuisioner yang ada. Jawaban yang benar paling  tinggi  83  %  pada  kuisioner  6, sedangkan jawaban benar yang paling rendah 63  %  pada  kuisioner  9.  Kuisioner  9  tentang tanggung  jawab  dalam  ijarah.  Tampaknya peserta  kurang  memahami  dengan  baik materi pada kuisioner 9 tersebut.
Praktik objek sewa di masyarakat Kecamatan  Kerinci  Kanan  Kabupaten Siak
Masyarakat  di  Kecamatan  Kerinci Kanan Kabupaten Siak banyak yang memanfaatkan objek sewa karena kebanyakan  mereka  sebagai  pendatang. Berdasarkan  hukum  Islam,  pemanfaatan objek sewa oleh penyewa ditentukan menurut syarat  kontrak  atau  menurut  kebiasaan. Penyewa  juga  bertanggung  jawab  untuk menjaga  keutuhan  asset  yang  disewa  dan membayar  pembayaran  sewa  (Pasal  265 Kompilasi Hukum Ekonomi Islam).
Pada  prinsipnya  kontrak  sewa  harus menyatakan  siapa  yang  menanggung  biaya pemiliharaan  asset  objek  sewa  dengan  jelas. Jika  biaya  pemeliharaan  dimasukkan  dalam akad,    penyewa  berhak  mendapat  uang  ganti (reimbursement) atas  perbaikan  tersebut (Munrokhim  Misanan,  2008).  Hal  tersebut berlaku  harus  dengan  persetujuan  pemberi sewa.  Pekerjaan  yang  dilakukan  tanpa  izin pemberi  sewa,  tetapi  atas  inisiatif  penyewa,
pekerjaaan  pemeliharaan  aset  itu  dianggap sebuah  pemberian  dari  penyewa  dan  tidak berhak  mengklaim  untuk  penggantian  (M Fajar Hadiyanto, 2012).
Pemberian sewa juga harus memelihara  asset  barang  sewaan.    Jika pemberi sewa menolak pemeliharaan dengan  alasan  anggaran  yang  besar, penyewa  berhak  membatalkan  kembali, kecuali  ia  menyewa  dengan  syarat  harus memperbaiki kerusakan sendiri
(Munrokhim Misanan, 2008).
Tanggung jawab kerusakan atau kerugian  pada  objek  ijarah  dalam praktik  ijarah  di  Kecamatan  Kerinci Kanan Kabupaten Siak
Para  ahli  hukum  Islam  berpendapat bahwa asset yang disewa adalah amanah di tangan  penyewa.  Kerusakan  pada  asset yang  disewa  tersebut,  yang    disebabkan oleh  perbuatan  atau  kelalaian  penyewa, penyewa  tidak  bertanggung    jawab  atas kerusakan  tersebut,  kecuali  kerusakan tersebut  terjadi  atas  kelengahan  dan kecerobohan penyewa (Tarsidin, 2009).
Pada  dasarnya,  Penyewa  hanya merupakan  pihak  yang  mendapat  izin menikmati  manfaat  aset  tersebut,  tidak dapat dianggap sebagai penjamin dari asset yang  disewa  itu  (Munrokhim  Misanan, 2008).  Akad  Ijarah  yang  berupa  pekerjaan atau  jasa  manusia,  khususnya  yang  bersifat khusus  (khas),  para  ahli  hukum  Islam berpendapat  bahwa  apabila  objek  yang dikerjakannya itu rusak ditangannya, bukan karena  kelalaian  dan  kesengajaan  tidak boleh dituntut ganti rugi. Contohnya adalah sebuah piring terjatuh dari tangan pembantu rumah  tangga  ketika  mencucinya  (M  Fajar Hadiyanto, 2012).
Ijarah  berupa  pekerjaan  atau  jasa manusia  yang  bersifat  umum  (musytarik), apabila pekerjaan yang dilakukan menimbulkan  kerugian,  para  ahli  hukum Islam sepakat bahwa pekerja tersebut harus bertanggung jawab bila kerugian    tersebut disebabkan        oleh        kelalaian      dan kecerobohannya    (Munrokhim  Misanan,
(Muhammad Azani, Hasan Basri)
68
2008).    Perbedaan  pendapat  terjadi    bila kerugian tersebut bukan karena kelalaian dan kecerobohan.  Menurut  mazhab  Hanafi, Syaf’I  dan  Hambali,  penyewa  tidak  harus bertanggung  jawab  karena  akad  Ijarah bersifat  amanah,  sedangkan  menurut  Abu Yusuf  dan  Syaibani,  pekerja  tersebut  tetap harus  bertanggung  jawab  kecuali  kerugian tersebut disebabkan oleh bencana banjir atau kebakaran yang umumnya tidak  bisa dikendalikan (Syamsul Anwar, 2007).
Berakhirnya  akad  ijarah  dengan  paksaan dalam  praktik  ijarah  di  Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak
Praktik  ijarah  di  Kecamatan  Kerinci Kanan  Kabupaten  Siak,  sering  terjadi pemutusan  akad  ijarah  dengan  paksaan  oleh pemilik sewa. Pemilik sewa dapat membatalkan  objek  sewa  setalah  terjadi kesepakatan  para  pihak  (Keterangan  Tedi Firmansyah,  2016).    Praktik  seperti  ini  tentu bertentangan dengan hukum Islam.
Dalam  hukum  Islam,  berakhirnya    akad ijarah  menurut  para  ahli  hukum  Islam sebagai berikut:
a) Salah  satu  pihak  meniggal  dunia. Menurut    pandangan  mayoritas  ahli hukum  Islam,  akad  Ijarah  tidak  batal dengan  wafatnya  salah  seorang  yang berakad,  karena  manfaat  itu  boleh diwariskan  dan  Ijarah  sifatnya  mengikat para  pihak.
b) Terjadinya kerusakan pada barang sewaan,  seperti  rumah  terbakar  atau mobil hilang.
c) Tenggang  waktu  yang  disepakati  dalam akad Ijarah telah berakhir. Apabila yang disewakan adalah rumah maka rumah itu dikembalikan kepada pemiliknya  setelah sewa berakhir (Syamsul Anwar, 2007).
Para  ahli  hukum  Islam  berpendapat bahwa  uzur  yang  boleh  membatalkan  akad Ijarah itu hanyalah apabila objeknya mengandung  cacat  atau  manfaat  yang  dituju dalam akad itu hilang, seperti kebakaran atau dilanda banjir. Menurut ahli hukum Hanafiyah  apabila  ada  uzur  dari  salah  satu pihak,  seperti  rumah  yang  disewakan  disita
Negara  karena  terkait  hutang  yang  banyak, akad Ijarah menjadi batal (Syamsul Anwar, 2007).

## SIMPULAN
Berdasarkan
uraian dalam
pembahasan  di  atas,  artikel  ini  dapat menyimpulkan kegiatan pengabdian
sebagai berikut:
1) Hasil  evaluasi  kegiatan  menunjukkan bahwa masyarakat di Kecamatan
Kerinci  Kanan  Kabupaten  Siak  dapat memahami  materi  yang  disampaikan oleh tim pengabdian. Indikator pemahaman  mereka  tercantum  dalam hasil  kuisioner  yang  diberikan  pada saat kegiatan. Mereka memilih jawaban dalam  kuisoner  terdiri  atas  pilihan jawaban  yang  benar  dan  jawaban  yang salah.    Pemahaman  mereka  rata-rata meningkat  hingga  83  %  setelah diberikan  penyuluhan  hukum  tentang ijarah.
2) Praktik  objek  sewa  yang  terjadi  di Kecamatan  Kerinci  Kanan  Kabupaten Siak  ternyata  menjadi  praktik  yang tidak sehat. Pengakuan peserta kegiatan,  mereka  pada  umunya  warga pendatang  yang  menyewa  rumah, menyewa  tempat  usaha,  dan  lain-lain. Pemilik objek sewa dapat membatalkan sepihak atas objek sewa yang disepakati  dengan  penyewa  karena  ada tawaran yang lebih tinggi dari pihak ke tiga.
Padahal pembatalan ini bertentangan dengan hukum Islam.
3) Praktik  objek  sewa  terkait  dengan berakhirnya  objek  sewa  secara  sepihak pada  saat  objek  sewa  belum  berakhir. Alasan  pemilik  sewa  akan  ditempati oleh keluarga, sehingga penyewa harus segera  mengakhiri  akad  sewa  yang telah  disepakati  di  awal  akad.  Padahal menurut  pengakuan  peserta  kegiatan, alasan  tersebut  biasanya  sebenarnya hanya  sebagai  cara  untuk  menaikkan biaya sewa.
(Muhammad Azani, Hasan Basri)

## DAFTAR RUJUKAN
Anwar,  Syamsul,  2007, Studi  Hukum  Islam Kontemporer, Yogyakarta, UIN
Sunan Kalijaga Press.
Dimyati,  Ahmad,  2007, Ekonomi  Etis: Paradigma  Baru  Ekonomi  Islam, Riba: Jurnal Ekonomi Islam,  Vol. I, Nomor 2.
Hadiyanto, M. Fajar, 2008, Praktek Riba dan Kesenjangan Sosial, Jurnal
Ekonomi  Islam,  Vol.  II,  Nomor  2,
Desember.
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Bab II tentang Akad.
Marabona Munthe,  2012, Peran Pemerintah dalam Mendukung Penerapan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Syariah, Jurnal  Ekonomi  Islam  al- Amwal: Ekonomi Islam Membangun Ekonomi Dunia, Volum I, Nomor 1.
Misanam,  Munrokhim,  dkk.    2008, Ekonomi Islam ,  Jakarta,    PT    Raja  Grafindo Persada.
Muhammad.  2002, Kebijakan  Fiskal  dan Moneter  dalam  Ekonomi  Islami, Yogyakarta,  Salemba Empat.
Peraturan Mahkamah Agung (M.A.)
Republik  Indonesia  Nomor  02
Tahun  2008  tentang  Kompilasi
Hukum Ekonomi Syariah (KHES).
Tarsidin,    2010, Bagi  Hasil,  Konsep  dan Analisis ,    Jakarta,    Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi.