## DAMPAK ANEKSASI ISRAEL TERHADAP EKSISTENSI NEGARA PALESTINA
(TINJAUAN GEOGRAFI POLITIK)
Kaslam
Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Email : etos.kaslam@uin-alauddin.ac.id

## ABSTRAK
Aneksasi wilayah Palestina oleh Israel terus menerus terjadi. hingga saat ini. Diawali sejak masuknya yahudi dari  eropa  ke  tanah  Palestina  dan  hendak  mendirikan  negara  Israel.  Wilayah  Palestina  terus  susut  dan pemukiman – pemukiman yahudi secara ilegal terus meluas. Peristiwa ini tentunya menjadi ancaman nyata akan eksistensi negara Palestina yang hingga saat ini masih terus berjuang untuk menjadi negara berdaulat. Tulisan  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  latar  belakang  sejarah  terbentuknya  negara  Israel  di  wilayah Palestina, bagaimana kronologi aneksasi wilayah yang dilakukan oleh Israel dan bagaimana dampak yang ditimbulkan bagi eksistensi negara Palestina kedepannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sedari awal Israel memiliki keinginan untuk mendirikan Negara di wilayah Palestina atas klaim agama. Tanah Palestina diklaim sebagai tanah yang dijanjikan Tuhan bagi yahudi. Oleh karena itu, berbagai skenario dilakukan demi mewujudkan berdirinya negara Israel. Mulai dari eksodus besar-besaran hingga perang yang dilakukan untuk menguasai wilayah dan Israel berhasil menang. Atas kemenangan ini, dampaknya sangat parah bagi semua aspek kehidupan warga Palestina. Warga Palestina mengalami penderitaan yang berkepanjangan hingga saat ini, karena seluruh infrastuktur kehidupan dikuasai dan dibatasi oleh Israel. Dengan demikian, Israel leluasa menganeksasi dan mengontrol wilayah yang pada akhirnya akan mengancam eksistensi terbentuknya Negara Palestina yang berdaulat.
Kata kunci: Aneksasi Wilayah, Palestina, Israel, Geografi Politik

## ABSTRACT
Israel's annexation of the Palestinian territories continues to this day. It started with the entry of the Jews from Europe into Palestine and wanted to establish the state of Israel. Palestinian territories continue to shrink and illegal  Jewish  settlements  continue  to  expand.  This  incident  is  certainly  a  real  threat  to  the  existence  of  a Palestinian state which is still struggling to become a sovereign state. This paper aims to find out the historical background  of  the  formation of  the  state  of  Israel  in  the  Palestinian  territories,  how  the  chronology of  the annexation of territories carried out by Israel and how the impact on the existence of a Palestinian state in the future. The results showed that from the beginning Israel had a desire to establish a state in the Palestinian territories based on religious claims. The land of Palestine is claimed as the land promised by God to the Jews. Therefore,  various  scenarios  were  carried  out  in  order  to  realize  the  establishment  of  the  state  of  Israel. Starting from a massive exodus to a war carried out for control of the territory and Israel managed to win. This victory had a very severe impact on all aspects of Palestinian life. Palestinians suffer prolonged suffering to this day, because all the infrastructure of life is controlled and limited by Israel. Thus, Israel is free to annex and control the territory which will ultimately threaten the existence of a sovereign Palestinian State.
Keywords: Territory Annexation, Palestine, Israel, Political Geography

## PENDAHULUAN
Konflik Palestina – Israel memasuki babak baru. Israel secara mengejutkan digadang-gadang akan melakukan upaya aneksasi wilayah Palestina di Tepi Barat pada 1 Juli 2020. Rencana ini  tentunya  mendapat  kecaman  yang  sangat  keras  baik  di  internal  penduduk  Palestina
maupun  berbagai  pihak  luar  seperti  Lembaga  internasional,  regional  dan  sebagian  besar negara – negara sebagai entitas yang menginginkan perdamaian di Timur Tengah. Aneksasi wilayah tidak dibenarkan karena melanggar hukum internasional. Alasan pihak Israel adalah karena adanya kesepakatan abadi (deal of the century) yang digagas oleh Presiden Amerika Serikat,  Donald  Trump  sebagai  negara  adikuasa.  Dengan  demikian,  pihak  Israel  terus mengupayakan pembangunan pemukiman yahudi di Tepi Barat.
Warga  Israel  yang  mayoritas  beragama  yahudi  meyakini  bahwa  wilayah  Palestina merupakan  tanah  yang  dijanjikan  Tuhan  bagi  mereka.  Keyakinan  tersebut  menjadikan eksodus besar-besaran warga yahudi dari penjuru dunia untuk ke Palestina sejak terjadinya perang Arab-Israel tahun 1967. Mereka secara perlahan menggusur warga Palestina secara halus  maupun  menggunakan  kekerasan  dan  mulai  membangun  pemukiman  sedikit  demi sedikit.  Selama  beberapa  decade,  pemukiman  yahudi  terus  bertambah  dan  berlipat  ganda karena  keamanan,  pasokan  listrik,  air  bersih  serta  kebutuhan  dasar  lainnya  dijamin  oleh pemerintah Israel.
Pemukiman-pemukiman yahudi  tersebar di  seluruh wilayah Palestina. Pemukiman tersebut  dijaga  ketat  oleh  tentara  Israel.  Mayoritas  para  pemukim  merupakan  yahudi ultraortodoks yang berasal dari keluarga dengan anggota kerabatnya besar dan miskin. Hal tersebut  menjadikan  mereka  bergairah  untuk  hidup  di  pemukiman  -pemukiman  karena  di iming – imingi oleh bantuan subsidi rumah murah dan bantuan – bantuan sosial lainnya yang jumlahnya sangat besar. Dengan alasan tersebut, mereka bisa meningkatkan taraf kualitas hidupnya. Palestina saat ini hanya menyisakan Tepi Barat dan Jalur Gaza. Kedua wilayah tersebut  terpisah,  sehingga  jalur  transportasi  dan  pembangunan  infrastruktur  sangat  sulit dilakukan oleh Pemerintah Palestina.
Konflik Palestina - Israel yang berkepanjangan dan rumit ini sangat sulit menemui titik  tengahnya.  Palestina  yang  terancam  kedaulatan  negaranya  sulit  untuk  keluar  dari masalah yang dihadapinya. Kedaulatan negara yang sangat rapuh, karena hak teritorialnya telah dirampas dan diduduki oleh Israel secara sepihak. Sedangkan warga asli Arab-Palestina harus  terusir  dan  menyingkir  dari  tanah  kelahirannya.  Penduduk  Arab-Palestina  adalah pemilik  tanah  yang  sah  atas  negara  palestina  dan  menjadi  warga  mayoritas  di  negara  itu. Namun,  pada  tahun  1948,  Israel  membentuk  sebuah  negara  Yahudi  di  tanah  Palestina. Negara  yang  didukung  penuh  oleh  Amerika  Serikat  ini,  sudah  lama  dicita-citakan  untuk terwujud.
Sejak  Israel  terbentuk,  maka  aneksasi  wilayah  Palestina  terus  dilakukan.  Israel dengan  kekuatannya  yang  penuh  ambisius  menghapus  segala  hak-hak  kaum  mayoritas. Israel terus membangun pemukiman-pemukiman baru dan membuat kaum Yahudi menjadi mayoritas  melalui  imigrasi.  Israel  dengan  kejamnya  juga  berusaha  mengurangi  jumlah penduduk Arab di Palestina melalui cara pembersihan etnis dengan jalan kekerasan. Tentara militer yang tersebar di segala penjuru wilayah siap mengeksekusi penduduk Palestina yang dicurigai akan memberontak atau melakukan perlawanan.
Gerakan Zionis Israel menempuh berbagai macam cara untuk mencapai tujuannya dalam menganeksasi  wilayah Palestina. Cara tersebut  antara lain dengan melalui imigrasi orang  Yahudi  secara  besar-besaran  dari  berbagai  belahan  dunia,  khususnya  Eropa  dan Amerika  dengan  tujuan  membangun  masyarakat  Yahudi  sebagai  mayoritas;  merekayasa petani dan buruh dari kalangan penduduk Palestina dengan menutup kesempatan kerjanya, sehingga memaksa orang Arab-Palestina bermigrasi meninggalkan tanah kelahirannya; dan cara yang lainnya adalah Israel berupaya keras mendapatkan dukungan dunia internasional seperti  Amerika  Serikat  dan  negara-negara  di  Eropa  lainnya,  agar  diberi  legitimasi  untuk mengklaim wilayah Palestina sebagai pemilik sah.
Berkenaan  dengan  masalah  ini,  dalam  konteks  Islam  juga  dijelaskan  bahwa pentingnya  negara  –  negara  muslim  untuk  bersiap  siaga  menjaga  perbatasan  negeri- negerinya. Dalam Al Qur’an, Surah Ali Imran ayat 200, Allah Swt, berfirman :
ࣖ َن ْوُحِلْفُت ْمُكَّلَعَل َ هاللّٰ اوُقَّتا َو ۗا ْوُطِبا َر َو ا ْوُرِباَص َو ا ْوُرِبْصا اوُنَمٰا َنْيِذَّلا اَهُّيَآٰٰي Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu, kuatkanlah kesabaranmu, tetaplah bersiap siaga di perbatasan (negerimu), dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung .
Menurut  pendapat  ulama,  yang  dimaksud  dengan  kata murabatah dalam  ayat  ini adalah  pentingnya  bersiap  siaga  di  perbatasan  negeri  terhadap  ancaman  musuh,  menjaga tapal  batas  negeri-negeri  Islam,  dan  melindunginya  dari  segala  macam  bentuk  serangan musuh  yang  hendak  menjarah  tanah  serta  harta  kekayaan  kaum  Islam  (Dimasyqi,  2000). Oleh karena itu, pemerintah islam pada zaman dahulu sangat menegaskan dan mengetahui dengan jelas batas wilayahnya. Penentuan batas ini sangat penting karena terkait penguasaan di berbagai bidang seperti ekonomi, sosial dan politik. Dengan demikian penguasa muslim
dapat  mengetahui  seberapa  banyak  luas  kekuasaannya  dan  jumlah  pajak  yang  harus dikumpulkan, eksplorasi sumber daya alam, perdagangan dan sebagainya  (Brauer, 2006). Namun, hal ini tidak terjadi pada Palestina. Wilayahnya yang sangat luas harus jatuh dan dikuasai  oleh  Israel  karena  berbagai  macam  faktor.  Tulisan  ini  bermaksud  untuk menganalisis  bagaimana  sejarah  awal  mula  masuknya  yahudi  dan  mendirikan  negara  di Palestina, kronologi aneksasi wilayah yang dilakukan oleh Israel, upaya-upaya perdamaian dari konflik akibat perebutan wilayah hingga dampak yang terjadi akibat aneksasi wilayah terhadap eksistensi negara Palestina.

## KERANGKA ANALISIS
Aneksasi  wilayah  merupakan  salah  satu  konsep  yang  dibahas  dalam  geografi  politik.
Geografi  politik  sangat  erat  kaitannya  dengan  kekuasaan  suatu  wilayah.  Aneksasi  adalah bentuk pelanggaran hukum internasional dengan cara sebuah negara menggabungkan atau mencaplok  negara  lain  dengan  memasukkan  suatu  wilayah  ke  dalam  unit  politiknya. Sejumlah  negara  ingin  memperluas  wilayahnya  dengan  jalan  aneksasi  historis,  meskipun tindakan ini dianggap illegal oleh PBB sebagai alat politik yang sah. Aneksasi merupakan tindakan  yang  dilakukan  secara  sepihak  disertai  dengan  paksaan  yang  dilegatimasi  untuk mendapatkan  pengakuan  umum.  Aneksasi  tidak  dibenarkan  karena  penyerahan  wilayah yang sepihak dan tidak melalui perjanjian (cession) yang sah.
Menurut  Geograf  Jerman  Friedrich  Ratzel  dalam  bukunya  Politische  Geographie (1897),  menjelaskan  konsep  Lebensraum  (ruang  hidup).  Konsep  ini  berhubungan  dengan perluasan  wilayah,  dimana  sebuah  bangsa  yang  memiliki  wilayah  akan  cenderung  terus memiliki keinginan untuk menguasai wilayah bangsa lain. Berawal dari teori Darwin yang mengatakan  bahwa ‘survival  for  the  fittest’ (yang  kuatlah  yang  dapat  bertahan  hidup). Impelementasinya adalah bangsa yang kuat akan menguasai bangsa lain yang lemah melalui peperangan  atau  penaklukkan  suatu  wilayah.  Wilayah  yang  ditaklukkan  akan  diklaim sebagai bagian dari teritorialnya yang baru untuk memperluas kekuasaannya.
Beberapa alasan mendasar sebuah negara melakukan klaim territorial yaitu (1) klaim strategis, dimana wilayah yang ditaklukkan memiliki letak yang sangat strategis; (2) klaim ekonomi, karena daerah yang ditaklukkan memiliki sumber daya alam yang melimpah; (3) klaim perluasan teritoral, yang terjadi di wilayah-wilayah perbatasan; (4) klaim geografis, menuntut daerah yang ditaklukkan merupakan satu kesatuan dan tidak bisa dipisahkan; (5) klaim atas dasar etnis, wilayah yang ditaklukkan memiliki etnis yang sama; (6) klaim atas
dasar agama, wilayah yang ditaklukkan memiliki agama yang sama; dan (7) klaim atas dasar faktor sejarah, wilayah yang ditaklukkan memiliki sejarah masa lampau (Prasetya, 2014).
Adapun cara yang ditempuh dalam melakukan klaim wilayah negara lain yaitu (a) dengan  taktik,  yaitu  berusaha  mempengaruhi  dengan  halus;  (b)  dengan  jual-beli,  wilayah yang  diklaim  karena  telah  dibeli;  (c)  penemuan  dan  pendudukan  daerah  baru;  (d) pembentukan  negara-negara  satelit;  (e)  pembentukan  pemerintahan  tandingan;  (f) peperangan perebutan wilayah; dan (g) pelaksanaan konfrontasi (Prasetya, 2014).

## METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  deskriptif  analisis.  Sebuah  jenis penelitian  yang  berusaha  menganalisis  suatu  objek  dengan  memaparkan  masalah  dan situasinya untuk memperoleh gambaran yang jelas dan apa adanya. Aneksasi wilayah yang dilakukan  oleh  Israel  terhadap  Palestina  akan  dijelaskan  secara  deskriptif  dan  dilakukan analisis  secara  mendalam.  Pendekatan  yang  digunakan  adalah  menggunakan  pendekatan sejarah. Pendekatan ini bermaksud untuk melihat fakta – fakta di masa lampau yang menjadi dasar  terjadinya  suatu  fenomena  saat  ini.  Didalam  penelitian  ini  akan  dibahas  bagaimana kronologi masuknya Israel sehingga dapat menguasai wilayah Palestina.
Sumber data yang digunakan adalah data sekunder terdiri atas buku-buku referensi sejarah  terkait  konflik  Palestina  -  Israel,  artikel-artikel  ilmiah  yang  terbaru  yang  relevan dengan  isu  Palestina  –  Israel,  dan  berita-berita  online  yang  kredibel  dan  terpercaya  yang meliput  konflik  wilayah  Palestina  -  Israel.    Data-data  tersebut  dikumpulkan  dengan memanfaatkan  media  internet  dengan  mengunjungi  website  resmi  penerbit  buku,  artikel ilmiah dan portal berita internasional media-media online.
Teknik  analisis  data  dilakukan  dalam  empat  tahap,  yaitu  tahap  pertama  memilah sumber-sumber data yang telah dikumpulkan. Pada tahap ini akan dilakukan analisis data yang relevan dengan tema penelitian. Data yang relevan akan dikumpulkan dalam satu folder sedangkan data yang tidak relevan akan dibuang. Selanjutnya yang kedua yaitu tahap kritik. Data  relevan  yang  telah  terkumpul  sebelumnya,  dilakukan  pengujian  isi  kandungan  yang terdapat  didalamnya.  Hal  ini  untuk  memastikan  keaslian,  otentik,  turunan  atau  palsunya sumber  data  tersebut.  Tahap  ketiga  yaitu  penafsiran  data.  Fakta  -fakta  sejarah  akan dihubungkan  dengan  masalah  penelitian.  Kemudian  dilakukan  analisis  secara  mendalam untuk  melihat  keterkaitannya  dengan  topik  pembahasan.  Selanjutnya  tahap  yang  terakhir yaitu penyajian hasil laporan penelitian dalam bentuk historiografi. Dalam penyusunannya,
penulis selalu menghubungkan aspek kronologi sejarah dengan menghubungkan peristiwa yang satu dengan lainnya, sehingga akan terbentuk rangkaian fakta sejarah yang utuh dan menyeluruh, tahap ini merupakan akhir dalam analisis data.

## PEMBAHASAN Profil Negara Palestina
Palestina merupakan salah satu Negara di Timur Tengah yang terletak di antara Laut Tengah dan  Sungai  Jordan.  Keberadaannya  masih  dalam  perdebatan  karena  hanya  diakui  oleh beberapa negara yang tergabung dalam Organisasi Liga Arab, OKI, ASEAN dan Gerakan Non-Blok.  Saat  ini,  wilayah  Palestina  terbelah  menjadi  dua  entitas  politik,  yaitu  wilayah yang diduduki oleh Israel dan wilayah Otoritas Palestina.
Otoritas  Nasional  Palestina  atau  Negara  Palestina  mengumumkan  berdirinya  pada tanggal 15 November 1988 di Aljiria, ibu kota Aljazair. Negara ini kemudian memilih sistem pemerintahan  berbentuk  Republik  Parlementer.  Jika  kebanyakan  negara  di  dunia mengumumkan  kemerdekaannya  setelah  memperoleh  Konsesi  Politik  dari  negara  yang menjajahnya, Palestina mengumumkan eksistensinya dengan mengikat empat juta kelompok etnis  dalam  satu  wadah,  yaitu  negara  Palestina.  Dalam  pengumuman  itu  ditetapkan  pula bahwa Yerusalem Timur (akan) dijadikan ibu kota negara.
Secara de  jure ,  saat  ini  kepala  negara  yang  berkuasa  masih  dalam  persengketaan antara  Presiden  Mahmoud  Abbas  dari  Faksi  Fatah  dan  Ketua  Dewan  Legislatif  Palestina Aziz Duwaik. Akan tetapi, secara de facto , otoritas Palestina di bawah pimpinan Presiden Mahmoud  Abbas  hanya  menguasai  wilayah  Tepi  Barat  dan  Wilayah  Gaza  dikuasai  oleh Hamas  di  bawah  pimpinan  mantan  Perdana  Menteri  Ismail  Haniyeh.  Hamas  merebut wilayah ini dari otoritas Palestina pada tahun 2007. Dewan Nasional Palestina, yang identik dengan Parlemen Palestina, beranggotakan 500 orang yang terdiri  dari  Komite Eksekutif, Kesatuan Lembaga Penerangan, Lembaga Kemiliteran Palestina, Pusat Riset Palestina dan Pusat Tata Perencanaan Palestina. Komite Eksekutif membawahi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Penerangan, Pendanaan Nasional Palestina, Organisasi Massa, Tanah Air yang  Diduduki,  Perwakilan  PLO,  Masalah  Politik,  Masalah  Administrasi  dan  Masalah Kemiliteran.
Sumber  pemasukan  negara  untuk  membiayai  jalannya  pemerintahan  berasal  dari donatur  negara-negara  Timur  Tengah,  Lembaga  Islam  serta  tokoh  perseorangan  yang bersimpati  dengan  perjuangan  negara  ini.  Palestina  juga  pernah  mendapatkan  sumber
pemasukan  dari  Israel  yang  memungut  hasil  pajak.  Akan  tetapi  terhenti,  atas  persetujuan Amerika  Serikat  sejak  Hamas  menjadi  pemenang  pemilu.  Mereka  khawatir  hasil  pajak tersebut  nantinya  justru  dijadikan  sebagai  pendanaan  untuk  melakukan  agresi  terhadap Israel.
Palestina  berdiri  sebagai  sebuah  negara  karena  didorong  oleh  keinginan  untuk menyatukan  penduduk  Palestina  yang  terdiri  dari  beraneka  ragam  etnis.  Proklamasi kemerdekaan  negara  ini  dilakukan  oleh  Ketua  Organisasi  Pembebasan  Palestina  (PLO), Yasser  Arafat  yang  kemudian  menjadi  Presiden  Palestina.  Pengumuman  kemerdekaan dilakukan  di  pengasingan,  di  Aljiria,  Aljazair.  Dari  segi  hukum  interansional,  eksistensi negara  ini  rapuh  karena  wilayah  geografi  yang  masih  belum  jelas  dan  tidak  mendapat pengakuan sebagian negara anggota Dewan Keamanan PBB.
Akan  tetapi,  beberapa  lembaga  internasional  turut  memberi  dukungan  kepada Palestina. Sekretaris Jenderal PBB sidang di New York pada Desember 1988, mengundang Yasser  Arafat  untuk  menyampaikan  pidatonya  akan  tetapi  Pemerintah  Amerika  Serikat menolak memberikan visa masuk kepada Arafat, sehingga tempat sidang pun dipindahkan ke  Jenewa.  Dalam  pidatonya,  Arafat  menegaskan  bahwa  PLO  ingin  menjalin  kontak langsung dengan Amerika. Namun karena lobi Yahudi Amerika yang kuat, Palestina gagal memperoleh pengakuan dari Amerika.
Wilayah  Palestina  yang  telah  dirampas  secara  paksa  oleh  Israel  kemudian menginisiasi  Gerakan  intifadah.  Gerakan  ini  adalah  bentuk  perlawanan  rakyat  Palestina terhadap Israel untuk memperjuangkan tanah yang telah dijadikan bagian dari negara Yahudi Israel,  sejak  tahun  1987.  Para  pejuang  Intifadah  adalah  warga  sipil  yang  tinggal  di pengungsian.  Mereka  diusir  dari  tanah  dan  rumah  mereka  untuk  dijadikan  pemukiman- pemukiman  bagi  warga  Israel.  Di  dalam  pengungsian  itulah  terdorong  keinginan  untuk merebut  kembali  rumah  dan  tanah  yang  dulu  mereka  tempati  turun-temurun.  Mereka mengobarkan  Intifadah  untuk  melawan  tirani  dan  penindasan.  Dalam  pandangan  media barat,  intifadah  sering  kali  disalah-artikan  sebagai  bentuk  mengobarkan  kebencian  dan permusuhan kepada pemerintahan Israel dan bangsa Yahudi dalam bentuk apapun dan tanpa sebab yang jelas, padahal faktanya perlawanan ini timbul karena adanya rasa tertindas akibat pengusiran paksa dan trauma atas kehilangan tanah dan sanak famili mereka.

## Kronologi Aneksasi Wilayah Palestina Oleh Israel

## 1. Deklarasi Balfour
Pada tahun 1914, Kabinet Perang Inggis memaklumkan perang terhadap Kesultanan Utsmaniyyah.  Berselang  dua  bulan  kemudian,  seorang  anasir  zionis  di  kabinet  Inggris bernama Herbert Henry Asquith membentuk panitia khusus untuk merumuskan kebijakan khusus  terkait  wilayah  Kesultanan  Utsmaniyyah,  termasuk  Palestina.  Lanjutan  dari pembahasan kebijakan tersebut menghendaki agar negara Kesultanan Utsmaniyyah dipecah -pecah.  Negosiasi  Pemerintah  Inggris  dan  kaum  zionis  pun  terus  berlangsung,  termasuk dalam  sebuah  konferensi  yang  membahas  rancangan  deklarasi  dukungan  untuk  diajukan pada sidang kabinet Inggris.
Pada  tahun  1917  di  masa  Perang  Dunia  I,  Pemerintah  Inggris  lewat  Menteri  Luar Negeri Arthur Balfour menulis surat kepada Lord Rothschild (pemimpin komunitas Yahudi di  Inggris) yang berisi  tentang dukungan pembentukan “kediaman nasional” bagi  bangsa Yahudi  di  Palestina.  Pada  saat  itu  Palestina  yang  masih  menjadi  wilayah  Kesultanan Utsmaniyyah  dan  kala  itu  warga  Yahudi  masih  menjadi  kaum  minoritas.  Surat  tersebut menjadi  cikal  bakal  munculnya  istilah  Deklarasi  Balfour  1917  yang  diambil  dari  nama Menteri  Luar  Negeri  Inggris  tersebut.  Deklarasi  Balfour  merupakan  ungkapan  dukungan terbuka  yang  pertama  dari  sebuah  kekuatan  politik  dunia  bagi  Zionis  Yahudi  untuk menguasai dan mendirikan negara baru di Palestina.
Deklarasi  Balfour  ini  juga  menjadi  unsur  pokok  dalam  memorandum  Penyerahan mandat Palestina kepada Inggris, yaitu sebuah dokumen yang menjadi dasar pembentukan Wilayah  Mandat  Palestina  untuk  menentukan  batas  Israel  dan  Palestina  saat  ini.  Lewat deklarasi  inilah  konflik  Israel  dan  Palestina  tidak  kunjung  usai  dan  menjadi  konflik terpanjang di muka bumi karena didalam isinya masih banyak perdebatan.
Wilayah Mandat untuk Palestina terdiri atas wilayah masa kini dari Yordania, Israel, Otoritas Palestina. Sebelumnya, wilayah ini merupakan Wilayah Kesultanan Utsmaniyyah yang dipercayakan oleh Liga Bangsa-Bangsa kepada Inggris untuk di administrasikan pada masa  Perang  Dunia  I.  Wilayah  ini  berbatasan  dengan  wilayah  Mandat  Inggris  atas Mesopotamia, wilayah Mandat Perancis atas Lebanon, wilayah Mandat Perancis atas Suriah disebelah utara, Kerajaan Arab Saudi di sebelah timur, Kerajaan Mesir di sebelah barat daya dan Laut Tengah disebelah baratnya.
Pada  tahun  1922,  sensus  penduduk  pertama  di  wilayah  Mandat  untuk  Palestina kemudian dilakukan. Hasilnya terdiri atas 589.177 muslim, 83.790 Yahudi, 71.464 Kristen
dan sisanya 7.617 beragama lain, sehingga total jumlah penduduk sebanyak 752.048 orang. Sensus penduduk kedua dilakukan 10 tahun kemudian, hasilnya terdapat 761.922 muslim, 175.138 Yahudi, 89.134 Kristen dan sisanya 10.145 beragama lain, sehingga total jumlah penduduk  berjumlah  1.036.339  orang.  Setelah  itu,  statistik  penduduk  kemudian dipertahankan  dengan  mencatat  jumlah  kelahiran,  kematian,  dan  migrasi  serta  perkiraan imigrasi illegal.

## 2. Perang Pertama Arab – Israel 1948
Pada  tahun  1947,  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  melakukan  pembagian  wilayah mandat Britania Atas Palestina. Pembagian yang didasarkan atas Yahudi dan Arab itu sangat tidak adil, dimana Yahudi diberi wilayah sebanyak 55% dari luas total padahal penduduk yahudi  waktu  itu  hanya  30%.  Adapun  selebihnya  wilayah  untuk  Arab  Palestina  yang merupakan  penduduk  mayoritas.  Yerusalem  sebagai  wilayah  yang  dianggap  suci  oleh penduduk Muslim, Kristen maupun Yahudi dijadikan sebagai kota internasional. Pembagian ini pun ditentang keras oleh negara – negara timur tengah dan juga banyak negeri – negeri mayoritas muslim di dunia.
Pada  akhirnya  perseteruan-perseteruan  pun  terjadi.  Puncaknya  saat  Israel memproklamasikan  diri  menjadi  sebuah  negara  pada  tanggal  14  Mei  1948.  Keesokan harinya Israel diserang oleh negara – negara arab seperti Lebanon, Mesir, Suriah, Yordania, Irak dan negara Arab lainnya  Peristiwa ini merupakan konflik senjata pertama antara Israel dan negara tetangga. Perang ini, dimenangkan oleh Israel dan mengokohkan eksistensinya dengan  menganeksasi  wilayah  Palestina  menjadi  70%  sehingga  menyebabkan  penduduk Palestina mengungsi secara besar – besaran keluar dari tanah kelahirannya atau yang di kenal dengan nama peristiwa Nakbah..

## 3. Perang Enam Hari Tahun 1967
Setelah  kemenangan  pada  perang  1948,  kaum  yahudi  semakin  percaya  diri  untuk menguasai wilayah Palestina. Eksodus besar-besaran kaum yahudi dari penjuru dunia mulai masuk  ke  Palestina.  Mereka  kemudian  menguasai  dan  mengambil  tanah,  harta  kekayaan penduduk Palestina yang terpaksa ditinggalkan. Adapun penduduk Palestina mengungsi ke berbagai  wilayah  perbatasan  seperti  Semenanjung  Sinai  yang  berbatasan  dengan  Mesir, Dataran Tinggi Golan yang berbatas dengan Suriah, dan Tepi Barat yang berbatasan dengan Yordania.
Pada  tahun  1956,  Israel  kembali  melakukan  invasi  ke  Semenanjung  Sinai,  Mesir. Tujuannya adalah supaya dibukakan jalan bagi pelayaran kapal-kapal Israel menuju Eropa. Tentu saja Mesir tidak setuju. Puncaknya terjadi perang di tahun 1967, Israel menyerang dan melumpuhkan kekuatan militer Mesir. Presiden Mesir waktu itu Gamal Abdul Nasir tidak bisa  berbuat  banyak,  karena  kekuatan  pertahanan  Mesir  juga  sangat  rapuh,kemudian meminta  bantuan  Suriah  dan  Yordania.  Namun  perang  yang  terjadi  selama  6  hari  itu, kembali dimenangkan oleh Israel yang berhasil menewaskan sekitar 20.000 serdadu militer di pihak lawan.
Kemenangan  ini  membuat  Israel  semakin  terpandang  di  mata  dunia.  Israel  lebih leluasa lagi menguasai wilayah-wilayah Palestina untuk dijadikan pemukim yahudi dari luar. Setelah  beberapa  bulan  dari  perang  1967,  Israel  kemudian  membangun  permukiman pertama,  bernama  Kfar  Etzion,  yang  dibangun  di  Tepi  Barat.  Permukiman  ini  awalnya dibangun  di  wilayah  strategis  utama  dengan  alasan  sebagai  pangkalan  militer  dan berpenduduk  jarang.  Orang-orang  Yahudi  percaya  bahwa  tanah  yang  dulu  menduduki permukiman  itu  adalah  Tanah  Israel  sebagai  tanah  yang  dijanjikan  oleh  Tuhan  untuk kaumnya. Ini sebagai alibi untuk menjajah Palestina. Hingga akhirnya konflik terus terjadi karena Israel terus membangun pemukiman dengan merampas secara paksa tanah penduduk Palestina. Perdamaian terus diupayakan, namun tidak kunjung membaik hingga saat ini.

## 4. Perjanjian Oslo 1993
Perjanjian  Oslo  merupakan  salah  satu  upaya  menghadirkan  perdamaian  di  Timur Tengah. Dalam perjanjian ini, kesepakatan ditandatangani oleh perwakilan pemerintah Israel dan  Palestina,  yang  diwakili  oleh  pemimpin  Organisasi  Pembebasan  Palestina  (PLO). Dilansir oleh History, Perjanjian Oslo ini terbagi menjadi dua, yaitu pada 1993 (Oslo I) yang diratifikasi di Washington DC dan pada 1995 (Oslo II) diratifikasi di Taba, Mesir. Isi dan ketentuan  yang  disusun  dari  perjanjian  ini  tetap  berlaku  hingga  saat  ini,  tetapi  hubungan antara kedua belah pihak tetap tidak menuju kedamaian karena konflik berkepanjangan.
Perjanjian  Oslo  I  (1993)  terdiri  atas  7  pasal.  Intinya  PLO  setuju  mengakui  negara Israel  secara  resmi.  Kemudian  disisi  yang  lain,  Israel  mengizinkan  Palestina  untuk membentuk pemerintahan sendiri secara terbatas di Wilayah Gaza dan Tepi Barat. Perjanjian ini diharapkan menjadi  cikal bakal  menuju ratifikasi  perjanjian damai  secara formal  pada kedua belah pihak demi perdamaian dan pemutusan konflik yang terjadi selama beberapa dekade. Akan tetapi, faktanya, hingga saat ini, belum menunjukkan perjanjian damai yang abadi dari perjanjian ini. Isi perjanjian masih diperdebatkan.
Perjanjian Oslo I ini diawali dengan negosiasi oleh Israel dan PLO yang dilakukan secara  rahasia  di  Oslo,  Norwegia  pada  1993.  Kedua  belah  pihak  tidak  ada  yang  secara terbuka  mengakui  kehadirannya  pada  pertemuan  tersebut,  karena  takut  menimbulkan kontroversi.  Hal  ini  disebabkan  karena  banyak  orang  Israel  memandang  PLO  sebagai organisasi  teroris,  sehingga  melakukan  pertemuan  dengan  PLO  dianggapnya  melanggar larangan negara untuk bernegosiasi dengan teroris. Sementara itu, PLO, memang dari awal belum  secara  resmi  mengakui  eksistensi  Israel  sebagai  sebuah  negara,  sehingga  para pendukungnya akan menganggap pengakuan formal bagi negara Israel bukan tujuan yang diharapkan dari pertemuan ini.
Saat  perwakilan  dari  PLO  dan  pemerintah  Israel  tiba  di  Norwegia.  Camp  David Accords digunakan sebagai model dan titik awal untuk negosiasi terbaru saat itu. Tujuannya adalah agar lebih mudah nantinya membangun kerangka kerja untuk pembentukan negara Palestina yang independen. Delegasi yang hadir dalam pertemuan penting ini adalah Yassir Arafat  (Ketua  PLO),  Shimon  Peres  (mantan  Perdana  Menteri  Israel),  dan  Yitzhak  Rabin (Perdana  Menteri  Israel),  serta  Jan  Egeland  (Wakil  Menteri  Luar  Negeri  Norwegia). Perwakilan  dari  Norwegia  dalam  hal  ini  bertindak  sebagai  mediator  antara  kedua  belah pihak,  Palestina  dan  Israel.  Sebelum  keduanya  memulai  pembicaraan,  ada  masalah  yang diketahui  bersama,  yaitu  kedua  belah  pihak  saling  mengakui  kekuasaan  masing-masing. Memang, hanya beberapa hari sebelum penandatanganan resmi Oslo I, kedua belah pihak menandatangani "Letter of Mutual Recognition" , dimana PLO setuju untuk mengakui negara Israel.
Sebelum  kesepakatan,  memang  diketahui  bahwa  PLO  memandang  sejak pembentukannya  pada  1948,  Israel  telah  melanggar  beberapa  hukum  internasional. Sementara berdasarkan kesepakatan, Israel mengakui peran PLO sebagai "perwakilan rakyat Palestina". Selain "Surat Pengakuan Bersama," Oslo I juga menetapkan "Deklarasi Prinsip tentang Pengaturan Pemerintahan Sendiri Sementara", dengan membentuk Dewan Legislatif Palestina,  dan  menetapkan  parameter  untuk  penarikan  bertahap  Pasukan  Israel  dari  Gaza selama periode 5 tahun.
Kesepakatan tindak lanjut yang diatur dalam agenda Oslo I kemdian lahir perjanjian Oslo II. Pembahasannya mencakup tata kelola kota Yerusalem pada masa yang akan datang. Selain itu, dibahas juga mengenai masalah di Tepi Barat terkait perbatasan, keamanan, dan hak  dari  pemukim  yahudi.  Sedangkan  masalah  Palestina  yang  dibahas  yaitu  protokol
pemilihan  bebas  untuk  kepemimpinannya.  Perjanjian  Oslo  II  kemudian  ditandatangani setelah dua tahun kemudian. Israel lalu memberi Otoritas kepada Palestina untuk mengawasi Gaza dan Tepi Barat dan kendali terbatas atas sebagian wilayah. Sementara itu, Israel diberi izin untuk mencaplok sebagian besar Tepi Barat lalu menetapkan parameter untuk kerjasama ekonomi dan politik pada kedua pihak. Pada bagian dari perjanjian, juga terdapat peraturan yang  mengatur  bahwa  kedua  belah  pihak  melarang  melakukan  kekerasan  atau  konflik terhadap  satu  sama  lain.  Israel  juga  berhak  memungut  pajak  dari  warga  Palestina  yang bekerja di wilayahnya walaupun tinggal di Wilayah Pendudukan lalu memberikan sebagian pendapatannya ke Otoritas Palestina. Israel juga berhak mengawasi lalu lintas perdagangan barang dan jasa yang keluar masuk dari kedua wilayah Otoritas Palestina, Gaza dan Tepi Barat.
Perjanjian  Oslo  ini  tidak  berlangsung  lama.  Pada  tahun  1998,  pejabat  Palestina merasa  Israel  melanggar  isi  perjanjian  karena  tidak  segera  melakukan  penarikan  pasukan dari  Gaza  dan  Hebron  seperti  yang  telah  disepakati.  Walaupun  memang  awalnya  Israel memperlambat pembangunan permukiman Yahudi di Tepi Barat atas permintaan Amerika Serikat, akan tetapi pembangunan perumahan baru di wilayah tersebut dimulai lagi secara besar-besaran pada awal tahun 2000. Kemudian, di pihak Israel menuduh kekuasaan Otoritas Palestina  yang  meningkat  menyebabkan  terjadinya  kekerasan  terhadap  warganya  juga meningkat.  Sehingga  dianggap  bahwa  Otoritas  Palestina  telah  gagal  dalam  melakukan pengawasan secara memadai, mengidentifikasi serta menuntut tersangka teroris di Gaza dan Tepi Barat. Ketidaksesuaian praktik di lapangan ini menjadi penyebab para negosiator dari kedua  belah  pihak  untuk  berkumpul  kembali  di  Camp  David,  dengan  harapan  untuk mengevaluasi Kesepakatan Oslo dengan perjanjian damai yang komprehensif.
Akan tetapi, sebagai pemegang kunci dalam negosiasi, Amerika Serikat memainkan peran dalam pembicaraan yang justru memperumit keadaan. Apalagi pada masa itu terjadi suksesi kepemimpinan Amerika, masa jabatan kedua Presiden Bill Clinton segera berakhir, dan  digantikan  oleh  George  W.  Bush  pada  Januari  2001.  Ditambah  lagi  pada  September 2000, militan Palestina mendeklarasikan "Intifada Kedua," yang menyerukan peningkatan perlawanan  terhadap  orang  Israel  setelah  Sharon,  sebagai  perdana  menteri  mengunjungi Temple Mount, sebuah situs yang dikeramatkan baik bagi orang Yahudi. Periode konflik di kedua belah pihak tidak bisa dihindarkan, sehingga memupuskan harapan untuk perdamaian abadi antara Israel dan Palestina. Hingga akhirnya, kedua belah pihak tidak lagi melakukan negosiasi yang substantif sejak saat itu. Meskipun beberapa dari ketentuan Kesepakatan Oslo
tetap berlaku, seperti peran Otoritas Palestina dalam pemerintahan di Gaza dan Tepi Barat, namun lebih banyak ketentuan lainnya yang telah lama ditinggalkan.
5. Perjanjian Camp David
Pada  September  1978,  atas  inisiatif  Amerika  Serikat  dan  kekuatan  dunia  lainnya, meminta  Mesir  dan  Israel  untuk  melakukan  terobosan  baru  dengan  melakukan  perjanjian damai  abadi.  Kemudian  keduanya  membangun  komunikasi  untuk  melakukan  sebuah perjanjian yang disebut Perjanjian Camp David. Perjanjian ini dilakukan di Norwegia, yang ditandatangani  oleh masing-masing perwakilan,  Anwar Sadat  sebagai  Presiden Mesir dan Menachem Begin sebagai Perdana Menteri Israel. Perjanjian Camp David ini menyepakati untuk  membentuk  "Kerangka  Kerja  untuk  Perdamaian  di  Timur  Tengah"  dan  sekaligus mengakhiri konflik yang terus terjadi antara Mesir dan Israel. Selain itu, Perjanjian Camp David juga menyerukan untuk pembentukan Negara Palestina di wilayah Gaza dan di Tepi Barat. Akan tetapi, karena Palestina tidak dilibatkan dalam pertemuan ini, maka kesepakatan yang dihasilkan tidak secara resmi diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Peta berikut ini memperlihatkan wilayah Palestina dari tahun ke tahun yang semakin menyusut. Sementara itu, wilayah Israel semakin meluas. Pada tahun 1947, Palestina masih menguasai 95% dari total wilayah, namun pada tahun yang sama berkurang drastis menjadi 55%, dua tahun kemudian hanya menyisakan Gaza, Yerusalem dan Tepi Barat, tahun 1967 sampai sekarang ketiga wilayah tersebut semakin berkurang, karena aneksasi wilayah sedikit demi  sedikit,  terus  dilakukan  oleh  Israel  dengan  membangun  pemukiman  –  pemukiman illegal.
Gambar 1. Peta Perubahan Wilayah Palestina
Sumber: https://www.islampos.com/palestina-dari-masa-ke-masa-34632/

## Dampak Aneksasi Wilayah

## 1. Wilayah Palestina tersisa Gaza dan tepi Barat
Sejak Israel menyatakan kemerdekaanya pada 14 Mei 1948, perluasaan wilayah terus dilakukan. Setelah menang perang  atas beberapa negara tetangganya,  Israel  tampil secara meyakinkan untuk merebut wilayah Palestina dan hanya menyisakan Gaza dan Tepi Barat. Gaza  membentang  sekitar  41  km  dengan  lebar  6  –  12  km2  dengan  total  luas  365  km2. Sedangkan luas wilayah Tepi Barat 5.880 km2, sehingga total wilayah Palestina yaitu  6.245 km2. Kedua wilayah ini terpisah satu sama lain dan menjadi ujung tombak eksistensi Negara Palestina ke depannya. Dengan demikian, Palestina harus mempertahankan kedua wilayah ini agar bisa tetap eksis.
Setelah  Israel  berhasil  menaklukkan  wilayah  Palestina,  pemukiman  –  pemukiman yahudi  kemudian  dibangun.  Hingga  saat  ini  wilayah  Israel  dibagi  menjadi  6  distrik  besar yaitu, (1) Distrik Utara; (2) Haifa; (3) Distrik Tengah; (4) Tel Aviv; (5) Yerusalem; dan (6) Distrik Selatan. Kemudian masing – masing distrik dibagi-bagi lagi menjadi sub distrik yang lebih kecil. Total wilayah Israel adalah 22.145 km2.

## 2. Konflik yang terus menerus terjadi
Tindakan  sewenang-wenang  yang  dilakukan  oleh  Israel  kepada  warga  Palestina menimbulkan  perlawanan.  Perlawanan  warga  sipil  yang  dikenal  sebagai  intifadah,  terus dilakukan  dan  menyebabkan  korban  jiwa.  Intifadah  dilakukan  sebagai  upaya  untuk mempertahankan tanah, rumah dan harta kekayaan dari Israel. Pemerintah Israel tidak segan- segan  dalam  menindak  warga  Palestina  terutama  di  wilayah  Tepi  Barat,  secara  tiba-tiba tanpa  alasan  yang  jelas,  seperti  menggusur  rumah  warga,  melarang  aktivitas  ibadah  di Masjid Al Aqsha dan sebagainya. Dengan demikian, konflik terus terjadi  hingga saat  ini. Berbagai  upaya perdamaian telah diupayakan, namun  berakhir dengan kegagalan. Hal  ini disebabkan  karena  pihak  Israel  terus  melanggar  apa  yang  telah  disepakati  sebelumnya. Karena  setiap  tindakan  yang  dilakukannya,  diambil  berdasarkan  perspektif  dan  kebijakan pemerintah  Israel  yang  dianggap  menguntungkannya.  Tindakan  represif  juga  ditunjukkan pada momentum politik seperti saat menjelang pemilihan umum. Hal ini dilakukan sebagai upaya meraih simpati warga Israel untuk kepentingan kandidat tertentu.

## 3. Penguasaan Infrastruktur dan fasilitas umum
Selain korban jiwa, infrastruktur dan fasilitas umum juga menjadi rusak parah akibat penyerangan yang terus terjadi. Fasilitas utama standar kehidupan seperti perumahan, jalan,
rumah sakit dan sekolah mengalami kerusakan setiap terjadi penyerangan dari pihak Israel. Hal  ini  memperparah  kondisi  warga  Palestina  dari  berbagai  aspek  kehidupan.  Akses terhadap  pelayanan  kesehatan,  peluang  ekonomi  dan  aktivitas  sosial  menjadi  susah  dan memprihatinkan.
Salah satu upaya yang harus dilakukan oleh pihak Palestina dalam mempertahankan tanahnya  dari  aneksasi  Israel  adalah  membangun  kembali  infrastruktur  yang  rusak  serta berusaha mempercepat pembangunan wilayah-wilayah yang masih kosong dan rentan untuk dikuasai secara sepihak oleh Israel. Wilayah yang sangat rentan dikuasai adalah infrastruktur pertanian, energi dan air baik di wilayah Gaza maupun di Tepi Barat. Dampak terburuk dari penguasaan infrastruktur ini akan menyebabkan degradasi perekonomian yang parah. Warga Palestina akan kehilangan pekerjaan dan harus berfikir untuk mencari penghidupan kemana lagi.
4. Palestina menjadi penjara terbuka terbesar di dunia
Palestina bagaikan penjara terbesar didunia. Wilayah Gaza dan Tepi Barat dikelilingi oleh tembok tinggi yang dibangun oleh Israel. Tembok tersebut memiliki tinggi 7- 8 meter dengan  bagian  atasnya  dipasangi  aliran  litrik  dan  CCTV,  sehingga  pergerakan  warga Palestina akan terkontrol. Selain itu, Israel juga menempatkan tentara penjaga di pintu masuk perbatasan.  Layaknya  penjara,  setiap  orang  yang  ingin  melitas,  harus  memiliki  izin  dan tentunya akan sangat sulit.

## KESIMPULAN
Aneksasi  wilayah  yang  dilakukan  oleh  Israel  telah  menyebabkan  penderitaan berkepanjangan  bagi  warga  Palestina.  Wilayahnya  terus  menerus  susut  akibat  tindakan sewenang-wenang  Israel  yang  melakukan  pembangunan  pemukiman  illegal  dengan  cara merampas  tanah  warga  Palestina.  Krisis  multidimensi  menimpa  warga  Palestina  karena infrastruktur yang mendukung kehidupan rusak dan sangat terbatas, seperti listrik, air bersih, fasilitas ekonomi, dan kesehatan. Saat ini Palestina yang menyisakan dua wilayah terpisah Gaza  dan  Tepi  Barat  menjadi  ujung  tombak  dalam  menjaga  eksistensi  Palestina.  Kedua wilayah  tersebut  harus  dilakukan  pembangunan  infrastruktur  secara  berkelanjutan  agar Palestina segera bangkit dari keterpurukan dan bisa menjadi negara yang berdaulat.

## DAFTAR PUSTAKA
Abukhater, A. (2019). Palestine - Peace by Piece : Transformative Conflict Resolution for Land and Trans-boundary Water Resources . Colorado: Springer Publishing. Biger, G. (2004). The Boundaries of Modern Palestine , 1840–1947. New York: Routledge Curzon.
Islamiyah, N. (2016). Aspek Historis Peranan PBB dalam Penyelesaian Konflik Palestina - Israel 1967-1995. Avatara: e-Journal Pendidikan Sejarah, Vol. 3(No. 4) , 902 - 916.
Junardi.  (2005).  Konflik  Palestina  -  Israel:  Perspektif  Komunikasi. Jurnal  Mediator,  Vol. 6(No. 1) , 17-26.
Kapahese, I. V., Anis, H., & Sinaga, T. B. (2021). Tinjauan Tentang Penyelesaian Sengketa Batas  Wilayah  Antar  Negara  Menurut  Perspektif  Hukum  Internasional. Jurnal  Lex Administratum, Vo. IX(No. 3) , 154-164. Karsh,  E.  (2002). The  Arab  -  Israeli  Conflict  :  The  Palestine  War  1948 .  Oxford:  Osprey Publishing.
Kartini,  I.  (2014).  Aneksasi  Rusia  di  Krimea  dan  Konsekuensi  bagi  Ukraina. Jurnal Penelitian Politik, Vol. 11(No. 2) , 27-41. doi:10.14203/jpp.v11i2.199
Kistiyanto,  M.  S.  (2011).  Wilayah  dan  Penerapannya  dalam  Studi  Geografi. Jurnal Pendidikan Geografi, Vol. 16(No. 1) , 15-32. doi:10.17977/pg.v16i1.5541 Mardiana,  V.  (2020).  Krisis  Doklam  dan  Kepentingan  Nasional  India. Jurnal  Review  of International Relations, Vol. 2(No. 2) , 91-102.
Muchsin,  M.  A. (2015). Palestina dan Israel: Sejarah, Konflik dan Masa  Depan. MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman, Vol. 39(No. 2) , 390-406.
Mudore,  S.  B.  (2019).  Peran  Diplomasi  Indonesia  dalam  Konflik  Israel-Palestina. Jurnal CMES, Volume XII(Nomor 2) , 170-181. Nurjaman, J. A. (2021). Trump’s Peace To Prosperity Plan: Kesepakatan untuk Mewujudkan Perdamaian  Israel-Palestina. Jurnal  Dharmasisya,  Vol.  1(No.  2) ,  789-804.  Retrieved from https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol1/iss2/16
Tumanggor, F. A., & Arifin, A. (2019). Dampak Kebijakan Embargo Negara Arab Terhadap Ekonomi. Politeia:  Jurnal  Ilmu  Politik,  Vol.  11(No.  2) ,  58-65.  Retrieved  from https://talenta.usu.ac.id/politeia
Wirajaya, A. C., Nainggolan, M. G., & Aguw, Y. O. (2020). Penyelesaian Sengketa Palestina dan Israel Menurut Hukum Internasional (Study Kasus Perampasan Wilayah Palestina di Israel). Jurnal Lex Et Societatis, Vol. VIII(No. 4) , 45-52.