## PENERAPAN AIONTANSI KEUAI\IGAN  DAERAH

## DALAMMENINGKATKANTRANSPARANSIDAhTAIoNTABILITAS

## LAPORAN IOUAXC,IX DI PROVINSI  JAWA  BARAT
Oleh:
Ikin Solikin
(Dosen program  studi  Ahmtonsi roitti Pendidikon Ekanomi & Bisnis UPI)
i$:ffih ini bertujuan tmtuk mengetahui Penerapan Akuntansi Keuangan Daeratr'
Transparansi  aan arcuntatilitu, l-upor* r*u"g; r"tu bagaimana  Penerapan Akuntansi
Keuangan  Daerah d.d  ;*inelatqn Trinsparansi  -aan Akuntabilitas Laporan
Keuangan ai prorirrJiui";;;;.?"relitianini menggunakan  metode  analisis deskriptif yaitu metode penelitian  yang tertujltl, n"o" n"-""rtii masalah-masalah yang ada  pada
masa sekarang. Dalam  penelitian ini_v*g iltugi popuSi adalah para personil  Biro
Keuangan SETDA  Provinsi lawa Barai f"tt'itt sampling yang digunakan adalah samplingproporsional.Untukmenunjangkeberhasilanpenelitianini,penyusun mengumpulkan data dengan  menyebarkan kri"rio.r"r, selain itujuga melakukan observasi
lapangan dan wawan"uiu d"ng* pegawai Biro Keuangu""khut"nya pada bagian
Akuntansi da, pefapo*. g"ti*arkir hasil penelitian diketahui bahwa Penerapan
Akuntansi feuanga,'';u"1u1, p"*"rintah Provinsi Jawa Barat menunjukkan  kondisi  yang sangat baik sedangkan-i*orp*:i d.rr Akuntabilitas  Laporan Keuangan Pemerintah provinsi Jawa Barat berada  pada f.ut"goii Uuift' 9ari. trasit  penelitian ini juga menunjukkan berbanding lurusnya "'*;;"*rapT.-$unlmsi keuangan  daerah yang sangat baik dengan baiknya  transparansl o* urtonLuilitas  laporan keuangan  Pemerintah
Provinsi Jawa Barat.
Kata kunci : Akuntansi Keuangan Daerah' Transparansi' Akuntabilitas'
r'atar T'fffir.la yang bak (good governance)  merupakan issue yang paling mengemuka  datam pffioUan aAriinisra-si publik 9"*ry,ini' Tuntutan  gencar yang dilalcukan oleh masyarakat  kepada p"*"ti"tut' untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintah* v-J'ilif "d;i"h . r.j;h  ;;"g"" meningkatnya tingkat pengetahuan masyarakat. fofa-pola  iama p"rry"t"ngg** pJmerintahan-tidak sesuai lagi bagi tatanan masyarakat v-g duh b"*tuu.'or"n k*; it , tuntut* itu merupakan hal yang  wajar dan sudah seharusnya direspon of"n p"*".i"t"t' d"'g* melakukan perubahan-perubahan yang terarah p"d";;tJ"r p"ny"l"ngg*aan pemerintahan yang baik'
pemerintah harus melakuk* ."diouri ke selunrh aspek kehidupal ylah satu
aspek  reformasi yang  dominan "gluh ffiO n"i"1'"ttn"i' Aspek  pemerintahan  yaitu aspek hubungan p"*E ir,^t pusal  dgnqan iaerun- puO" aspek ini isu yang mencuat  adalah adanya tuntutan .***i Vu:og lebih lr;t  A. nyata  yang harus diberikan pemerintah pusai  kepada pemerintah kabupaten  atau kota'
Tuntutan reformasi vang diourung oleh sebagian  besar  masyarakat  Indonesia dalam  menyikapi  berbagai permasalah#Ai Ou"*t' it'it-utt'it ini' membawa  dampak terhadap  peningkaUn rn:utu'petayao*..ptiiit' Huf .i"i dipicu  oleh pengalaman sistem pemerintahan yang lalq yang \urang lr",,pu.tu,iftu' kepentingan  masyarakag  tetapi cenderung  mengunrungkan pihak y*e-ilfrru* Okil"oif timUut berbagai masalatr
sosial  seperti  korupsi, kolusi, au" r"g.Jrr" ,^r* sulit diberantas,  belum  berjalannya proses p"rr"gut uri;h;, kualitas p*i"V** l"piOu masyarakat yang memburuk serta
Ikin Solikin
masalah primbangan keuangan antara  pemerintah  pusat  dan pemerintah daerah yang dinilai tidak adil. Oleh karena ittl sistem pengelolaan  keuangan  daerah yang baik diperlukan untuk mengelola dana  desentralisasi secara traospararL ekonomis, efisien, efektif dan akuntabel.
Pelaksanaan otonomi  daerah sistem  pengelolaan  keuangan daerah yang  baik difokuskan  untuk mengelola dana  secara desentralisasi  dengan mnsparan,  efisien, efektil dan dapat dipertanggungiawabkan kepada masyarakat luas- Penyusunan laporan keuangan dengan menggunakan sistem  akuntansi keuangan  daerah diharapkan mampu mewujudkan tercapainya  transparansi  dan akuntabilitas.
Upaya perbaikan di bidang pengelolaan  keuangan  daerah ini nampaknya belum dapat  dilaksanakan  sepenuhnya oleh pemerintah  daerah,  pada kenyataannya  banyak pemerintah  daerah yang belum  dapat menyusun  Laporan  Keuangan tersebu! terutama  hal ini disebabkan oleh berbagai hal yaitu  selain berupa  peraturan yang  saling bertentangan yang dikeluartan  oleh Departemen di tingkat nasional kesulitan juga berasal dari siklus keuangan  pemerintah daerah. Mulai dari pengesahan anggaran sampai ke penyusunan laporan keuangan, yang disebabkan oleh kompleksitas  peraturan, kurangnya  SDM, buruknya  koordinasi dan tidak memadainya teknologi yang  digunakan.  Selain itu masalah publikasi Laporan Keuangan oleh Pemerintah  Daerah (melalui surat kabar, internet, atau dengan cara lainnya) yang nampaknya belum menjadi hal yang  umum. Penyajian Lapo*n Keuangan  Pemerintah Provinsi Jawa  Barat  sebenarnya sudah dianggap mampu melaksanakanny4  hal ini terbukti dengan terbitnya  Laporan Keuangan Pemerintah Daerah  pada  tahun  anggaran 2006 dan 2007. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi  Jawa Barat TA 20A7  sudah mulai  menerapkan sistem pembukuan double entry disaJ*an sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman  Pengelolaan  Keuangan  Daerah, lalu bentuk dan susunan dikonversi sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).  Namun hasil Pemeriksaan  Laporan Keuangan  Pemerintah  Daerah  yang  diterbitkan  oleh BPK RI Perwakilan  Jawa Barat masih  menemukan  bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat masih belum mernahami sepenuhnya mengenai  sistem pencatatan  dengan double entry dur dasar pencatatan accruol basis.

## Rumusan Masalah
Berdasarkan  uraian  diatas mak4 nrmusan  masalah adalah  sebagai berikut: l. Bagaimana  penerapan  akuntansi  keuangan  daerah,
2- Bagaimana  Transparansi  dan Akuntabilitas Laporan  Keuangan
3. Bagaimana Penerapan Akuntansi Keuangan Daerah dalam rangka meningkatkan Transparansi  dan Akuntabilitas Laporan  Keuangan  Pemerintah Provinsi Jawa  Barat.

## Kerangka Pemikiran
Setelah hampir sepuluh  tahun  berlakunya otonomi daerah  harnpir belum ada kemajuan signifikan yang ditunjukan oleh pemerintah  daerah. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dalam tiga tahun terakhir secara umum  masih buruk (siaran pers, BPK RI,23 Juni  2008).
Laporan  keuangan pemerintah  daerah sebagai bentuk pertanggungiawaban pelaksanaan APBD harus  disusun  atau  dihasilkan dari sebuah sistem akuntansi pemerintah daerah yang handal, yang bisa dikerjakan secara  manual ataupun menggunakan aplikasi komputer.  Namun mengingat  sumber  daya  manusia  yang masih sangat minim yang berspesialisasi di bidang akuntansi  khususnya  akuntansi keuangan sektor publik maka akan  lebih tepat jika menggunakan  sistem  aplikasi  komputer yang komprehensif dan sudah teruji. Hal ini akan  dapat meminimalkan  kesalahan proses akuntansi  dan meningkatkan  kualitas laporan  keuangan yang dihasilkan.
Jurnal Akuntansi Riset, Prodi Akuntansi  UPL Vol.2.No.,2 420
Ikin Solikin
Pada hakekatnya di dalam  pemerintahan daerah belum dapat menyusun laporan keuangan dan betum  memahami  sistem akuntansi. Sedangkan berdasarkan peraturan Pemerintah No- 24 tahun 2005 tentang Standar  Akun--tansi psmsrinrahan  (SAp) menyatakan bahwa pemerintah men5rusun  sistem akuntansi pemerintahan yang mengacu pada SAP'  Sistem akuntansi pemerintahan pada tingkat pemerintah pusat diaLr dengan Peraturan Menteri Keuangan.  Sistem  akuntansi  pemerintahan  pada tingkat pemerintatr {aerah diatur  dengan peraturan  gubernur / bupai / walikot4 mengacu-pada peraturan ?*d tentang pengelolaan  keuangan daerah yang berpedoman pada perafuran Pemerintah.
Mardiasmo (2004: 35) mengatakan bahwa  untuk  dapat menghasilkan laporan keuangan yang  relevan,  handal dan dapat dipercayq pemerintah daerah harus memiliki sistem  akuntansi yang  handal. Sistem atcuntansi yang lemah  menyebabkan laporan J<euangan yang afrasiltan juga kurang  handal dan  kurang  relevan untuk pembuatan keputusan-  Saat ini sistem  akuntansi  yang dimiliki pemeriltah daerah rata-rata masih lemah.
Permendagri No. l3 tahun  2006  tentang Pedoman Pengelolaan  Keuangan  Daerah Pasal 232 mengatakan bahwa  sistem akuntansi pemerintahan daerah  adalah : "serangkaian  prosedur  mulai  dari proses pengumpulan data, pencatatan,  pengikhtisaran, t3l1ryi dengan Pelaporan  keuangan dalam rangka  pertanggungiawaban ftlukr**, APBD yang dapat dilakukan secara  manual  atau menggu"af.an'apfitasi komputer.,,
. Dalam  rangka pertanggungiawaban  pelaksanaan APBD; setiap SKpD men)rusun dan.melaporkan  pertanggungiawaban pelaksanaan APBD tersebut secara periodik  yang meliputi : Laporan  Realisasi  Anggaran sKpD, Neraca sKpD, catatan atas Laporan keuangan SKPD
Sistem  akuntansi  pemerintahan  daerah dilaksanakan oleh pejabat pengelola Keuangan  Daerah (l5Ol, sedangkan sistem  akuntansi Satuan Kerja ierang6t binas (SKPD) dilakukan  oleh pPK-SKpD. Pemerintah, baik  pusal maupun  daerah  harus bisa  menjadi subyek  pemberi informasi dalam  rangka  pemenuhan  hak-hak publik, yaitu hak untuli mengetahui (right  to know),  hak untuk diberi-informasi (risht'to be'informedl  dan hak untuk diO".rg* aspirasinya (right to be heord and to'be listened io). Hai ini semua pada akhirnya menuntut kemampuan  aparatur  pemerintah  daerah  dalam menghasilkan laporan  keuangan yang berkualitas.
Karakteristik_kualitatif laporan  keuangan menurut PP No. 24 tahun 2005  tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adatah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan  dalam informasi  akuntansi sehingga dapat memenuhi  tujuannya. r-""*put karakteristik berikut ini merupakan  prasyarat normatif yang diperl "X"" ig* Iaporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi  kualitas y*g i'L"tr"rrdaki yaiL Relevan, fndal, Dapat Dibandingkan dan Dapat  Dipahami. pereiitiai yang dilakukan oleh Erwin Danismaya (2009) dengan judul ';Pengaruh  Penerapan  Sistem Akuntansi Keuangan terhadap Akuntabilitas !upo.* Keuangan pada  Pusat  bengembangan dan pemberdayaan Pendidik  dan Tenaga Kependidikan  Bandung", ."nyutikun ter?apat truuog*lurg positif sebesat 52,8Yo antara  Sistem Akuntansikeu&ngan terhadap akuntabilitailaporan Keuangan.
Dari pernaparan di atas berpijak  pada teori-teori yang ada bahwa pemerintah daerah  men)rusun si{em- akuntansi yung -"og*cu pada SAi guna menghasilkan laporan keuangan  pemerintah  daerah sesuai aenguo SAp dan julu o"ngu, adanya sistem akuntansi yang  handal  akan menghasilkan kualitas laporan  t "ri"g*.
Metode Penelitian
Pada penelitian  yang penulis  lakukan  ini, metode yang digunakan adalah  metode deskriptif analitilq yaitu suatu metode yang menggamuart<an rcaaaan  yang sebenamya Jumal  Akuntansi Riset, Prodi Akuntansi Up[ Vol.2.JrIo.,2 4Zl
berdasarkan  data yang ada, kemudian  data yang diperoleh  selama penelitian diolah, dianalisis dan diprosei  lebih  lanjut berdasarkan teori-teori  yang telah dipelajari, dan dijadikan sebaga-i bahan  pembahasan gntuk menentukan  hubungan,  pengaruh, sefia keterkaitan antara variabel-variabel yang diteliti.
Dalam  penelitian ini, teknik  pengumpulan data dilalrukan dengan  menggunakan data  primer, y"itu data yang diperoleh secnra langsung yang memiliki hubungan yang relevan dengan penelitian  yang AiUmUn. Data  tersebut diperoleh dari  hasil penyebaran kuesioner  kepada responden.
Alat ukur yang digunakan untuk  mengumpulkan data  dalam penelitian  ini adalah skala Likert dengan  rn-enfgunakan variabel berukuran interval, karena kuesioner berupa pilihan krganda=derg* ti*u alternatif  jawaban  yang  bertujuan  untuk mengukur sikap, pendapat  maupun  persepsi seseorang.

## Hasil  Penelitian
Penerapan Akuntansi Keuangan Daerah Pengumpulan  data rntuk rariubel X diperoleh  dari penyebaran  angket  kepada  57 responden yang terdiri dari 14 pertanyaan dan dibagi ke dalam indikator' Untuk mengetahui-gu*bu.un mengenai variabel X, berikut ini disajikan tanggapan  responden terhadap  pertanyaan yang diuraikan per indikator.
Secara umum,  gambaran  variabel X secara keseluruhan  pada Biro Keuangan SETDA Pemerintah  provinsi  Jawa  Barat dapat dilihat pada tabel rekapitulasi rata-rata jawaban  untuk masing-masing indikator {i bawah ini :
Rekapitulasi  Reta-Rata  Jawaban
Sumber:  Data primer  yang telah diolah
Untuk  mengetahui besarnya  rala-ratapersentase dari penerapan  akuntansi  keuangan daerah  seluruhnya  maka dapat dicari dengan menggunakan  rumus:
; =Z*, -l'1660/o  =g3.2gyo n14
Berdasarkan  perhitungan di atas diperoleh rata-rata  untuk variabel  X yaitu sebesar
83,28yo. Hal berarti Penerapan Akuntansi  Keuangan  Daerah  terrnasuk  dalam ktiteia sangat baikyaitu berkisar antara 8l%'100%.
Variabel Akuntrnsi No. Peneraoan Akuntansi Keuangan Daerah Persentrse  {7o) I tndikator Adanya KetsDatan Waktu 86,3 2. Indikator Adanva Peniumalan 75.4 3_ I"dikat* Dok rnen dan Catatan/Sukti  Tertulis pada saat Pernakaian Fasilitas 85,9 4. Indikator Adanva  Metode Pencatalan Mempermudah Kinerja 88.7 5. Indikator  Adanya Pemisahan  Pencatatan u.2 6. Indtkator Ada"f Posttng (e Buku Besar rsuai dengan Nomor  Perkiraan/Kodp- KodE Akun 85,9 7. Indikator  Perlunya  Buku Pembantu pada ryolStrlencatata! 73-6 8. Indikator  Adanya Periode  Penyusunan Laporan Keuangan 84.9 9. tnaitator Aoanya Laporan  Keuangan Yang Dihasilkan terdiri  dari Laporan Realisasi  Anggaran,  Laporan  Neraca,  Laporan  Arus Kas, Catatan Atas  Laporan
Keuanqan
95,0 10.
Indikator  Adanva  Ketepatan Waktu  Laporan yaog dibuat 7t.9 l1 Indikator Adanva  Keakuralan  Laporan Keuangan 8l.7 12 tndikator Laooran  yans  dibuat  Membaotu  Penganbilan (qytolCq-- 82.1 l3 Indikator Adanra Perbandinpan antara Periode Be.jtql 4qqlqbelunlyg 90-l t4 tndikaor Adanya  Evaluasi Terhadap Akuntansi Keuangan Daerah 80,3 Jumlah 1.165
Ikin Solikin
ISSN : 2086 -2563
Berdasarkan hasil pengumpulan data dan penilaian responden menunjukkan bahwa pemahaman tentang Akuntansi Keuangan Daerah dari para personil Biro Keuangan SEDA Provinsi Jawa  Barat, secara umum  mengetahui  tentang  Akuntansi Keuangan  Daerah,  akan tetapi masih  terlihat beberapa yang belum memahami dengan benar  mengenai Akuntansi  Keuangan  Daerah. Penilaian responden  terhadap Akuntansi Keuangan  Daerah  pada Biro  Keuangan SETDA Provinsi Jawa Barat nilai yang diperoleh adalah sebesar 83,28yo yang termasuk ke dalam kategori sangat baik. Dengan demikian maka dapat dikatakan tingkat pemahaman  para personil  Biro Keuangan SETDA Frovinsi Jawa Barat  sudah  sangat baik. Hal ini dapat dilihat dari  beberapa indikator :
a) Biro Keuangan SETDA  Provinsi Jawa Barat sudah dapat menyelenggarakan akuntansi sesuai dengan peraturan yang  berlaku berdasarkan Permendagri No. 59 Tahun 2007  tentang  Pedoman Pengelolaan Keuangan  Daerah  dan sebagian  besar sudah  sesuai dengan  Peraturan  Pemerintah No. 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). b) Sudah menggunakan  aturan-aturan  akuntansi yang sudah ditetapkan  dalam  peraturan pemerintah  seperti  menggunakan  sistem pencatatan double entry dan  penggunaan metode accrual bssis dalarn pengakuan harta,  utang,  modal dan cash basis dalam pengakuan pendapatan  dan  biaya.
c) Kegiatan  penyelenggaraan  akuntansi (siklus akuntansi) sudah  dikatakan lengkap karena semua sudah dilakukan mulai dari kegiatan pengumpulan  bukti-bukti transaksi,  pencatatan atau menjurnal,  kemudian posting ke buku besar sampai kepada pembuatan laporan keuangan yang sesuai  dengan prinsip-prinsip akuntansi secara umum. Periode  pelaporan yang disusun oleh Biro Keuangan SETDA Provinsi Jawa Barat sudah  sangat  sesuai dengan Peraturan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), minimal  sekali  dalam setahun laporan tersebut selalu disajikan  tepat  waktu- Ketepatan waktu selalu diperhatikan  dalam setrap pelaporannyq kalaupun terjadi keterlambatan itu disebabkan oleh  SKPD yang terlambat  melaporkan  kepada Biro Keuangan SETDA Provinsi Jawa  Barat. Untuk meningkatkan kualitas  pengelolaan  keuangan  daerah dan pemahaman pegawainya dalam bidang  akuntansi, Pemerintah Provinsi Jawa Barat masih  menghadapi beberapa kendala  dalam pelaksanaany4 diantaranya  adalah :
a) Sebagian besar Sumber Daya  Manusia (SDM) yang ad4 dan para pegawai penata pelaksana  keuangannya  banyak yang tidak mempunyai basic bidang akuntansi sehingga dalam  pelaksanaan  banyak yang kurang bisa menyerap  dengan cepat materi pelatihan  yang  penuh  dengan teknik-teknik  ilmu akuntansi.
b) Banyak staf sub bagian keuangan yang tidak berkeinginan untuk sungguh-sungguh memahami beftagai peraturan tentang  pengelolaan keuangan  daerah, atau melaksanakannya  dengan  terpaksa- Alasannya karena  peraturan-peraturan yang ada pada pemerintahan itu penuh  dengan ilmu akuntansi yang sangat sulit dipahami  oleh mereka-
c) Banyaknya perangkat hukum atas  peraturan yang dikeluarkan  oleh pemerintah pusat yang tidak sinkron dan tumpang tindih antara satu peraturan dergan peraturan lainnya.  Selain itu ketika satu  peraturan  baru juga dilaksanakan tetapi temyata sudah dinyatakan tidak berlaku lagi da" kemudian digantikan oleh peraturan yang lain. Kondisi  yang seperti ini sering kali membingungkan Pemerintah  Daerah-
Transparansi  dan Akuntabilitas  Laporan Keuangan Sama halnya dengan variabel X, pngumpulan  data untuk variabel Y pun diperoleh dari penyebaran angket  kepada 57 responden yang terdiri  dari 15 pertanyaan dan dibagi ke dalam  10 indikator. Berikut ini disajikan tanggapan responden terhadap pertanyaan  terhadap variabel Y yang diuraikan  per indikator.
Jurnal AkuntBnsi Riset, Prodi Akuntansi IIPI, Vol. 2.,t{o.,2
Ikin Solikin
Secara umum, gambaran variabel Y secara  keseluruhan SETDA Pemerintah  Provinsi Jawa  Barat  dapat dilihat pada tabel jawaban  untuk masing-masing indikator  di bawah ini :
ISSN : 2A86 -2563
pada Biro Keuangan rekapitulasi rata-rata
Rata-Reta  Jawaban Untuk Variabel Y
Sumber:  Data primer yang  telah diolah
Untuk mengetahui  besarnya rata-rata persentase dari penerapan akuntansi  keuangan daerah seluruhnya  maka dapat dicari dengan  menggunakan  rumus:
x= 753,8yo = 75,38o/o 10 ZL n
Berdasarkan  perhitungan di atas diperoleh  rata-rata untuk variabel Y adalah sebesar 75,38yo, termasuk  dalam kriteria  baik yaitu berkisar antara 6l%'80%. Berdnsarkan hasil pengumpulan data dan penilaian  responden  menunjukkan bahwa  para  p€rsonil Biro Keuangan SETDA  Provinsi  Jawa Barat s@ara  umum mengetahui  tentang  Transparansi dan  Akuntabilitas  Laporan Keuangan  dan nilai yang diperoleh adatah  sebesar  75,38yo  yang termasuk  ke dalam kategori tingkatan baik'
Adapun beberapa hasil perhitungan dan wawancara untuk pelaksanaan transparansi  dan  akuntabilitas  laporan keuangan adalah pertama kejelasan tugas  pokok dan wewenang.  Da/- jawaban  rcsponden dihasilkan skor 76,1%o berada  pada tin$at kategori baik- Kondisi  tersebut menggambarkan bahwa sudah  ada  pelaksanaan prinsip prinsip transparansi dan akuntabilitas pada laporan keuangan pemerintah  Provinsi Jawa Barat walaupun tidak sangat baik.
Pertama  pembagian  tugas  dan wewenang dilakukan dengan baik sehingga fungsi dan wewenang dengan posisi jabatan yang diemban sudah terlaksana  dengan baik.  Begitu pula dengan garis komando yang  berlaku dalam struktur  organisasi sudah dapat berjalan dengan baik sehingga alur birokrasi berjalan  lancar.
Kedua yaitu ketersediaan  sistem informasi bagi publik.  Hasil perhitungan terhadap jawaban responden  sebesar 77,5yo. Nilai tersebut  masuk ke dalam tingkat kategori baik atau kuat. Dalam pelaksanaannya instansi-instansi  pemerintah khususnya Biro Keuangan SETDA memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses infonnasi,  namun karena adzrrya keterbatasan media  inforrnasi yang digunakan menjadikan setiap  laporan  ataupun informasi yang tenaji bersifat  ekslusif atau hanya bisa diakses oleh golongan tertentu saja-
Tabel l2 No. Penerapan  Akuntansi  Keuangan Daerah Persentese  (7o) I Indftat r Adanya Ketersediaan Informasi Bag Publik Mengenai Kepemerintahan 77,5 2. Indikator Adanya  Laporan Pertanggunglawaban Unit Kerja Secara Periodik 79,6 3. tnokator aaanya Kejelasan Tugas Dan Wewenang Dalam struktur  organisasi Kepemerintahan 76,1 4. Indikator  Adanya Sistem Anggaran  Yang Terbuka 67.3 5. Indikator Adanya lembaga  independen yang mengawasi seluruh proses kenemerintahan 72,0
6. lndikator  Adanva PenzunkaDan l,aporan Keuangan  Secara Jelas 78,0 7. 81,0 8. Indikator Melaporkan  Seluruh  Kegiatan  Administrasi  Kepada  Masyarakat
Secara Periodik
- 68.7
9. lndikaror  Adanya Pertanggungiawaban Pimpinan Terhadap Unit Kerja 73-6 10. Indikalor  Adanva  Kesiaoan Memberikan  Laporan  Unit Kerja Jika Diperlukan 80 Jumlah 753,8
Jurnal Akuntansi Rise!  Prodi Akuntansi  UPI, Vol. 2.,}'Io-,2 424
Ikin Solikin
ISSN : 2086 -2563
Ketiga berupa  sistem  anggaran yang terbuka bagi masyarakat.  Sistem  anggaran yang  terbuka merupakan  salah satu  indikator  dari  transparansi dan  akuntabilitas.  Dari hasil perhitungan jawaban responden di dapat skor 67,3Yo.  Skor  tersebut  masuk  ke dalam kategori  kuat. Hal ini menggambarkan bahwa sistem anggarun  sudah bersifat terbuka. Keterbukaan anggaran ini meliputi penganggaran yang diketahui dengan baik  oleh setiap personil. Selain ifu p€laksanaen 4ngg&r?njuga  sesuai  dengan  peraturan  perundangan yang berlaku termasuk  dalam  hal keterbukaan kepada publik di mana pelaksanaan  anggaran selalu dilaporkan kepada publik. Keempat yaitu adanya  lembaga independen yang mengawasi  jalannya pemerintahan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat memiliki lembaga independen  yang berfungsi mengawasi jalannya pemerintahan. Lembaga tersebut yaitu DPRD,  Bawasd4 dan BPK. Berdasarkan  hasil jawaban responden didapat skor 72,0Yo, berada pada tingkat kategori kuat- Dengan demikian, maka  keberadaan  lembaga tersebut  sudah  melaksanakan tuBasnya  sebagai  pengawas dengan baik.

## Simpulan
1. Penerapan Akuntansi Keuangan  Daerah  pada  Pemerintah Provinsi Jawa Barat berada dalam rentang  kategori sangat baik. Hal ini terbukti  dengan diperolehnya  skor dari responden  berupa  persentase  sebesar 83,28Yo yaitu termasuk rentang kategori sangat baik.
2. Transparansi dan  Akuntabilitas  Laporan  Keuangan  Pemerintah Provinsi  Jawa Barat berada dalam  rentang  kategori baik. Hal ini terbukti dengan diperolehnya skor dari responden  berupa persentase  sebesar  75,38yo.
3. Penerapan Akuntansi Keuangan Daerah (AKD) yang diterapkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat sangat baik. Hal ini terbukti berdasarkan hasil perhitungan, penilaian  responden  terhadap Akuntansi Keuangan Daerah pada Biro Keuangan SETDA Provinsi Jawa Barat nilai yang diperoleh  adalah  sebesar  83,28Yo yang termasuk ke dalam kategori sangat baik. Maka hal ini akan sesuai dan berbanding lurus dengan baiknya Tingkat Transparansi dan Akuntabilitas  Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat  yang  berada  pada  rentang  kategori baik. Hal ini terbukti dengan diperolehnya  skor dari responden  berupa  persentase sebesar  75,38yo. Maka  Transparansi dan Akuntabilitas  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Provinsi Jawa Barat  tersebut terrnasuk  dalam kriteria kuat yaitu berkisar  antara 610/o - 8}o/o.

## Saran
1. Sebaiknya  Pemerintah Provinsi  Jawa Barat lebih memberikan  kemudahan bagi masyarakat yang ingin mengakses  atau  membuUrhkan data keuangan seperti laporan ftsrrangan ataupun  data4ata lainnya. Dengan lebih serius lagi mengelola website milik Pemprov Jabar sehingga  semua  data laporan ksuangan bisa dimasukan ke dalam website  tersebut.
2. Berkaitan  dengan ketepatan waktu dalam  pen)rusunan laporan  ataupun penyajian laporan,  ternyata persentase yang didapat dari  jawaban  responden cukup  rendah  di bawah  70%. Disini dapat dilihat bahwa sering ada keterlambatan  dalam penyusunan Iaporan. Oleh  karena itu Pemerintahan Provinsi  Jawa Barat diharapkan kedepannya untuk lebih meningkatkan  dan memperhatikan  ketepatan waktu dalam penyusunan dan penyajian laporan.
3. Dalam pelaksanaan  mnsparansi dan akuntabilitas  diperlukan  adanya peningkatan dalam  segi  pemakaian  media publikasi. Media  yang digunakan  selama ini masih kurang dan hanya sebatas pada media-media  tertentu saja, yang tentu  masih dirasa sangat kurang untuk memberikan informasi  yang jelas dan  terbaru- Informasi  yang tersaji  hendaknya meliputi semua aktifitas  instansi mulai dari profil sampai dengan
Jurnal  Akuntansi  Riset, Prodi Akuntansi  UPI, Vol. 2.No.,2
Ikin Solikin
laporan  keuangannya minimal setahun sekali  pada  media  cetak seperti surat  kabar,  dan taporan  pertanggungiawaban  pelaksanaan atas anggaran  yang telah  ditetapkan.

## DaftarPustaka
Abdul  Halim. (2001).  Bunga  Rampai Manajemen  Keuangan Daerah. Yogfakarta:  UPP
AMP YKPN.
AMul Hahm. (2007). Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan  Daerah-  Jakarta:
Salemba Empat.
Alamsyah. (lgg7). "Mekanisme  Pengawasan APBD di Kabupaten Sleman"' Tesis'
Yogyakarta:  MAP Universitas Gajah  Mada.
Erwin, Gtrnawan.  Q11Q.'oPenerapan  SAP No. 02 Laporan  Realisasi Anggaran  Dalam Mewuj udkan  Akuntabifitas dan Transparansi Pengelolaan  Keuangan  Daerah. Skripsi. Bandung : Fakuttas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas
Pendidikan lndonesia.
Iman, Bastari. (2004). Makalah Penerapan Sistem Akuntansi  Keuangan  Daerah dan Standar  Akuntansi  Pemerintah  sebagai Wujud Reformasi Manajemen Keuangan  Daerah. Juli. Jakarta-
Mardiasmo. Q0A4)."  Otonomi dan Manajemen  Keuangan  Daerah". Yoryakarta: Andi'
Nurlan, Darise. Q}lT-Pengelolaan Keuangan  pada sKPD. Jakarta: lndeks'
Laporan Pemeriksaan  Keuangan BPK RI Perwakilan  Jawa  Barat mengenai Laporan
Kenangan  Pemerintah  Daerah Provinsi Jawa Barat  Tahun Anggaran 2007.
PP Nomor  24 Tahun  2005 tentang Standar Akuntansi  Pemerintahan (SAP)- Permendagri Nomor 13 Tahun 20A6  tentang  Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah.
Permendagri Nomor  59 Tahun 2007 tentarrg Perubahan atas Pennendagri Nomor 13
Tahun  2006  tentang  Pedoman Pengelolaan  Keuangan  Daerah' Riduwan dan Akdon. (2007). R.r*,r. dan Data  dalam Aplikasi Statistika untuk Penelitian-
Bandung:  Alfabeta. Tanjung, AMul Hafiz (2008). Akuntansi Pemerintahan  Daerah.  Bandung: Alfabeta.