Analisis  Akuisisi  Lembaga  Keuangan  Syariah  dalam  Keputusan Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Studi di KSPPS BMT Assyafi’iyah Berkah Nasiona l)
Agus Setiawan 1 , Nurhalimatus Sadiah 1 , Didik Kusnoaji Nugroho 1
1 Institut Agama Islam Ma’arif NU (IAIMNU) Metro Lampung, Indonesia

## isnaini123wsm@gmail.com

## Abstrak
BMT  Assyafi’iyah  Kc .  Simpang  Agung    melakukan  Akuisisi  dengan  BMT  lain,  Yaitu  BMT Mentari.  Dalam  Akuisisi  ini  mengakibatkan  semua  Aset  ,  Badan  Hukum  maupun  properti yang dimiliki BMT Mentari menjadi milik BMT Assyafi’iyah. Alasan kedua lembaga tersebut melakukan  penggabungan  adalah  BMT  Mentari  terdapat  sebuah  permasalahan,  yang mengakibatkan  BMT  Mentari  sulit  menjalankan  kegiatan  Operasionalnya.  sehingga  BMT Mentari mengajukan permohonan penggabungan kepada BMT Assyafi’iyah Berkah Nasional. Dalam  penelitian  ini  penulis  merumuskan  masalah  Bagaimana  Proses  Akuisisi  Lembaga Keuangan Syariah  di BMT Assyafi’iyah Kc. Simpang Agung? dan Bagaimana Peristiwa yang terjadi  ketika  Pengakuisisian  Lembaga  Keuangan  syariah  di  BMT  Assyafi’iyah  Kc.  Simpang Agung.  Adapun  jenis  penelitian  ini  merupakan  penelitian  lapangan  yang  menggunakan metode kualitatif. Sedangkan tehnik pengumpulan data yang dilakukan adalah menggunakan observasi,  wawancara,  dan  dokumentasi.  Analisis  yang  digunakan  menggunakan  metode induktif yaitu metode yang menekankan pada pengamatan dahulu, lalu menarik kesimpulan berdasarkan pengamatan tersebut. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Tujuan akuisisi  BMT  Assyafi’iyah  Simpang  Agung  terhadap  BMT  Mentari  yaitu  dalam  rangka menciptakan sistem perbankan yang sehat, efisien, tangguh dan mampu bersaing dalam era globalisasi dan perdagangan bebas sehingga BMT perlu didorong untuk memperkuat dirinya antara  lain  dengan  akuisisi  ini.  Akuisisi  yang  dilakukan  Bmt  Assyafiiyah  terhadap  Bmt Mentari dilakukan atas inisiatif Bmt Mentari yang bersangkutan, dan Bmt Assyafi’iyah juga menyetujuinya  dalam  rangka  membantu  keadaan  lembaga  sebelumnya  yang  sedang mengalami  kesulitan.  Bmt  Assyafiiyah  hanya  mengambil  alih  pembiaayaan  dikarenakan pihak  Assyafiiyah  meminimalisir  kerugian  yang  akan  diterima  kedepannya.  Akuisisi  yang dilakukan    BMT  Assyafiiyah  Kc.  Simpang  Agung  Terhadap  BMT  Mentari  pada  tahun  2020 sudah  sesuai  dengan  keputusan  Undang-Undang  No  4  Tahun  2007  Tentang  Perseroan Terbatas.
Kata Kunci : Akuisisi Lembaga Keuangan Syariah, Undang-Undang No 40 Tahun 2007, BMT
Published by Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar Website https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/ This is an open access article under the CC BY SA license https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

## PENDAHULUAN
Dengan  diundangkanya  undang-undang  No  40  tahun  2007  tentang  perseroan terbatas,  merupakan  langkah  yang  sangat  mendasar  dalam  upaya  mempersiapkan koperasi  menjadi  lebih  kuat  dan  mandiri  sehingga  mampu  menghadapi  era  global ( Rachmadi  Usman,  2022 ).  Undang-undang  ini  memberikan  kerangka  hukum  yang  jelas dan  modern  untuk  mengelola  koperasi,  memfasilitasi  pertumbuhan,  dan  meningkatkan daya  saingnya  di  tingkat  nasional  dan  internasional  ( Karina  &  Taun,  2022 ).  Dengan adanya regulasi ini, koperasi dapat melakukan restrukturisasi dan peningkatan manajerial guna  meningkatkan  efisiensi  operasional,  memperluas  jaringan  bisnis,  serta  menarik

## Jurnal Tana Mana
Vol. 2, No. 2, December 2021 https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/
investasi yang mendukung pertumbuhan jangka Panjang ( Suardana et al., 2022 ). Sebagai dasar  hukum  yang  komprehensif,  Undang-Undang  tersebut  juga  menciptakan  landasan yang  kokoh  bagi  koperasi  untuk  beradaptasi  dengan  perubahan  ekonomi  dan menciptakan  lingkungan  yang  kondusif  bagi  inovasi  serta  pengembangan  usaha  yang berkelanjutan ( Nur & Nina Dwi, 2021 ).
Undang-undang  No  40  tahun  2007  tentang  perseroan  terbatas  telah  menetapkan bahwa,  koperasi  adalah  badan  usaha  dan  sekaligus  sebagai  gerakan  ekonomi  rakyat ( Kader, 2018 ), oleh karena itu koperasi sebagai badan usaha dituntut untuk sepenuhnya dapat melaksanakan prinsip ekonomi dan kaidah bisnis yang berlaku ( Irawan, 2019 ), agar koperasi  benar-benar  tumbuh  dan  berkembang  menjadi  badan  usaha  yang  memiliki keuatan  dan  ketahanan  hidup  jangka  panjang  atau  viability  yang  tinggi,  baik  dalam produktivitas dan efisiensi usaha maupun kelayakan usahanya ( Idrus, 2011 ). Sebagaimana halnya  dengan  pelaku  ekonomi  lainnya  untuk  dapat  memberikan  dampak  berkoperasi yang  baik  kepada  anggotanya  perlu  ditempuh  upaya  penggabungan  dan  peleburan koperasi ( Pramesthi & Ariyantiningsih, 2023 ), sebagai salah satu langkah penting dalam upaya  meningkatkan  produktivitas  dan  efisiensi  usaha  agar  disatu  pihak  dapat memberikan  pelayanan  terbaik  bagi  anggotanya  dan  dilain  pihak  mampu  bersaing  di pasar bebas.
BMT Assyafi’iyah  Kc.Simpang  Agung    melakukan  Akuisisi  dengan  BMT  lain,  Yaitu BMT  Mentari  Muamalat  Mandiri.  Dalam  Akuisisi  ini  mengakibatkan  semua  Aset  ,Badan Hukum  maupun  properti  yang  dimiliki  BMT  Mentari  menjadi  milik  BMT  Assyafi’iyah. Alasan kedua lembaga tersebut melakukan penggabungan adalah BMT Mentari terdapat sebuah  permasalahan,  yang  mengakibatkan  BMT  Mentari  sulit  menjalankan  kegiatan Operasionalnya.sehingga  BMT  Mentari  mengajukan  permohonan  penggabungan  kepada BMT Assyafi’iyah Berkah Nasional.

## Kajian Teori
Dalam merger ketentuan umum UU Perbankan syari’ah terdapat dua istilah penting yaitu  penggabungan  dan  peleburan  ( Sumiyati  &  Alit,  2021 ).  Penggabungan  merupakan perbuatan hukum yang yang dilakukan oleh satu bank atau lebih untuk menggabungkan diri dengan bank lain yang telah ada dan mengakibatkan aktiva dan pasiva dari bank yang menggabungkan diri beralih ( Elwardah et al., 2022 ), karena hukum bank yang menerima penggabungan  dan  selanjutnya  status  badan  hukum  bank  yang  menggabungkan  diri berakhir karena badan hukum (pasal 1 angka 29 UU perbankan syariah).
Akuisisi  pada  Perseroan  Terbatas  mempunyai  dampak  yang  signifikan  terhadap Perusahaan tersebut. Peningkatan akan terjadi pada besarnya pendapatan, pengurangan biaya, penurunan atau pengecualian pengenaan pajak, dan pengurangan biaya modal kerja ( Djufri,  2022 ).  Dengan  kata  lain  akuisisi  menjadi  pilihan  yang  lebih  memiliki  prospek disbanding dengan pola penyelamatan lainnya.  Terdapat empat Peraturan Bapepam yang harus  diperhatikan  apabila  akan  melakukan  akuisisi  sebuah  perusahaan  terbuka,  yakni ( Febrina, 2014 ):
1. Peraturan Bapepam No. IX.E.1 tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu
2. Peraturan Bapepam NO. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama
3. Peraturan Bapepam No.IX.H.1 tentang Pengambil Alihan Perusahaan Terbuka
4. Peraturan  Bapepam  NO.X.K.1  tentang  Informasi  Yang  Harus  Segera  Diumumkan Kepada Publik.
Sementara  regulasi  yang  menjadi  dasar  hokum  untuk  akuisisi  suatu  perusahaan Terbuaka  selain  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1995  tentang  pasar  modal  antara  lain ( Nainggolan,  2016 ):  (1)  Keputusan  Ketua  BAPEPAM  Npmpr  5/PM/2000  (Peraturan Nomor IX.E.2) tentang Transaksi Material Utama dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama b. Keputusan  Ketua  BAPEPAM  Nomor  12/PM/1997  (Peraturan  Nomor  IX.E.I)  tentang
transaksi  Berbenturan  Kepentingan  c.  Keputusan  Ketua  BAPEPAM  Nomor  04/PM/2000 (Peraturan  Nomor  IX.H.I)  tentang  Pengambilalihan  Perusahaan  Terbuka  d.  Keputusan Ketua  BAPEPAM  Nomor  10/PM/1997  (Peraturan  Nomor  XI.F.I)  tentang  Penawaran Tender  (2)  Akuisisi  pada  Perseroan Terbuka  diatur  pada  Peraturan  Bapepam  No.  IX.E.2 tentang Transaksi Material & Perubahan Kegiatan Usaha Utama dan Peraturan Bapepam No.  IX.H.1  tentang  Pengambilalihan  Perusahaan  Terbuka.  Dalam  akuisisi  ini,  ada  istilah yang  bernama  Transaksi  Material.  Transaksi  material  berdasarkan  pasal  1  butir  1 Perturan Bapepam No. IX.E.2 adalah setiap pembelian, penjualan atau penyertaan saham, dan/atau  pembelian,  penjualan,  pengalihan,  tukar  menukar  aktiva  atau  segmen  usaha, yang  nilainya  sama  atau  lebih  besar  dari  salah  satu  hal  berikut:  10%  dari  pendapatan perusahaan;  atau  20%  dari  ekuitas  (modal).  Pengertian  akuisisi  berdasarkan  peraturan Bapepam  No.  IX.H.1.  angka  1  huruf  d  adalah  tindakan  yang  mengakibatkan  perubahan pengendali. Dimana pengertian pengendali adalah pihak yang memiliki saham perusahaan dengan jumlah lebih dari 50% dari seluruh saham perusahaan (Angka 1 huruf c Peraturan Bapepam No. IX.H.1). Perbedaan prosedur akusisi pada Perseroan Tertutup dan Perseroan Terbuka  terletak  pada  tahapan  tambahan  untuk  Perseroan  terbuka  setelah  terjadinya akuisisi, yaitu: Pernyataan kepada Bapepam (max. 1 hari kerja setelah terjadinya akuisisi), pengumuman  telah  terjadinya  akuissi  dalam  2  surat  kabar  (max.  1  hari  kerja  setelah terjadinya  akuisisi)  dan  yang  terpenting  adalah  melakukan  penawaran  tender  wajib. Penawaran  tender  wajib  adalah  penawaran  sisa  saham  oleh  pengendali  baru  agar pengendali  tersebut  hanya  memiliki  paling  banyak  80%  dari  jumlah  saham  Perusahaan (anka  1  huruf  e  Peraturan  Bapepam  No.  IX.H.1).  Pelaksanaannya  adalah  dengan  cara pengumuman  keterbukaan  Informasi,  Pelaksanaan  dan  Penyelesaian,  dan  Harga pembelian saham dalam penawaran Tender wajib.
Proses pengambil alihan dapat dibagi menjadi 2 yaitu, (1) Proses Pengambilalihan melalui direksi Perseroan. Menurut pasal 125 ayat (1) UUPT, pengambilalihan dilakukan dengan  cara  pengambilalihan  saham  yang  telah  dikeluarkan  dan/atau  akan  dikeluarkan oleh Perseroan melalui Direksi Perseroan atau langsung berupa badan hukum atau orang perseorangan.  Pengambilalihan  saham  yang  dimaksud  pasal  125  ayat  (1)  adalah pengambilalihan  yang  mengakibatkan  beralihnya  pengendalian  terhadap  Perseroan nantinya  seperti  yang  dimasuk  dalam  pasal  7  angka  11  UUPT.    Adapun  proses pengambilalihan melaui direksi perseroan  adalah sebagai berikut ( Febrina, 2014 ):
1) Keputusan RUPS
2) Pemberitahuan kepada direksi Perseroan
3) Penyusunan Rancangan Pengambilihan
4) Pengambilalihan Ringkasan Rancangan
5) Pengajuan Keberatan Kreditor
6) Pembuatan Akta Pengambialihan di hadapan Notaris
7) Pemberitahuan kepada Menteri
8) Pengumuman Hasil Pengambilalihan
Proses  Pengambilalihan  Secara  Langsung  Dari  Pemegang  Saham,  Adapun  proses pengambilalihan  saham  secara  langsung  dari  Pemegang  saham  dimana  prosedurnya dilakukan  lebih  sederhana  yaitu  Prosedur  pengambilalihan  (akuisisi)  saham  perseroan terbatas wajib tunduk pada ketentuan tentang akuisisi saham sebagaimana diatur dalam Undang-undang  No.  40  Tahun  2007  tentang  Perseroan  Terbatas,  yang  antara  lain mengatur.
Akuisisi saham wajib memperhatikan ketentuan pemindahan hak atas saham dalam Anggaran Dasar, serta mendapat persetujuan rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). RUPS wajib dilakukan paling lambat 30 tiga puluh) hari setelah pengumuman, (Pasal 126 ayat (6) dan (7) UUPT).
Direksi  perseroan  yang  akan  melakukan  akuisisi  wajib  mengumumkan  ringkasan rancangan  paling  sedikit  dalam  1  (satu)  surat  kabar  dan  mengumumkan  secara  tertulis
kepada  karyawan  dari  perseroan  dalam  waktu  paling  lambat  30  hari  sebelum pemanggilan RUPS, (Pasal 127 ayat (8) UUPT).
Kreditor dapat mengajukan keberatan kepada perseroan dalam waktu paling lambat 14  hari  setelah  pengumuman  mengenai  akuisisi  sesuai  dengan  rancangan  dimaksud ( Sinaga, 2019 ). Apabila kreditor tidak mengajukan keberatan dlm jangka waktu tersebut maka  kreditor  dianggap  mneyetujui  akuisisi.  dalam  hal  kebeartan  dari  kreditor  sampai dengan tanggal diselenggarakannya RUPS tidak dapat diselesaikan oleh Direksi perseroan maka  keberatan  tersebut  harus  disampaikan  dalam  RUPS  guna  mendapat  penyelesaian. Sebelum  keberatan  ini  diselesaikan  maka  akuisisi  tidak  dapat  dilaksanakan  (Pasal  127 ayat (2) (3) (5) (6) dan (7) UUPT.
Akta pemindahan hak atas saham wajib dinyatakan dengan akta notaris dan dalam bahasa  Indonesia  (pasal  128  ayat  (2)  UUPT).  Salinan  dari  kata  pemindahan  hak  atas saham wajib dilampirkan pada penyampaian pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak  Asasi  Manusia  tentang  perubahan  Struktur  Pemegang  Saham  Perseroan  (Pasal  131 ayat (2) UUPT) ( Salsa, 2022 ).
Direksi  perseroan  wajib  mengumumkan  hasil  akuisisi  dalam  1  surat  kabar  atau lebih  dalam  jangka  waktu  paling  lambat  30  hari  sejak  tanggal  pemberitahuan  kepada Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  ataus  ejak  tanggal  persetujuan  perubahan Anggaran Dasar oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Pasal 133 ayat (2) UUPT).
Proses akuisisi hanya mengubah status pemilik saham yaitu beralih dari pemegang saham perseroan terakuisisi kepada pemegang saham pengakuisisi. Jadi perubahan yang timbul  bukan  pada  status  perseroan  tetapi  pada  pemegang  saham  pengkuisisi  dan perusahaan terakuisisi tetap berdiri dan menjalankan semua kegiatan perseroan tersebut secara mandiri.
Proses  akuisisi  merupakan  faktor  utama  yang  penting    karena  berkaitan  dengan pembelian  suatu  unit  bisnis  dan  berhubungan  dengan  jumlah  uang  yang  relative  besar serta  memerlukan  waktu  nyang  relative  sama.  Perusahaan  pengambilalihan  harus memenuhi secara jelas prospek dan sasaran yang akan dicapai.
Pelaksanaan  akuisisi  dapat  dilakukan  perseroan  atau  langsung  dari  pemegang saham.  Akuisisi  saham  dilakukan  atas  seluruh  atau  sebagian  besar  saham  yang mengakibatkan  beralihnya  pengendalaian  terhadap  perseroan  tersebut.  UUPT  No.  40 tahun  2007  mensyaratkan  perlindungan  perlindungan  terhadap  pihak  perlindungan terhadap  pihak  karyawan,  disamping  perlindungan  pihak-pihak  lainnya,  dalam  hal terjadinya merger, akuisisi dan konsolidasi.

## METODE
Jenis  penelitian  ini  merupakan  penelitian  lapangan  yang  menggunakan  metode kualitatif.  Sedangkan  tehnik  pengumpulan  data  yang  dilakukan  adalah  menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis yang digunakan menggunakan metode induktif  yaitu  metode  yang  menekankan  pada  pengamatan  dahulu,  lalu  menarik kesimpulan berdasarkan pengamatan tersebut. Penelitian ini bersifat penelitian lapangan yang  mengadopsi  pendekatan  kualitatif,  sebuah  metode  yang  memungkinkan penyelidikan  mendalam  mengenai  fenomena  tertentu  ( Merliyana  et  al.,  2022 ).  Dalam mengumpulkan  data,  penelitian  ini  menggunakan  berbagai  teknik,  termasuk  observasi untuk  mendapatkan  wawasan  langsung  dari  situasi  yang  diamati,  wawancara  untuk mendapatkan  pandangan  dan  pengalaman  dari  responden  terkait,  serta  dokumentasi untuk mendapatkan data sekunder yang relevan. Metode analisis yang diterapkan adalah metode  induktif,  di  mana  peneliti  mengutamakan  pengamatan  terlebih  dahulu  sebelum menarik  kesimpulan.  Pendekatan  ini  memungkinkan  pemahaman  yang  lebih  mendalam terhadap  konteks  dan  fenomena  yang  diteliti,  memperkaya  interpretasi  data,  dan memberikan  kontribusi  pada  pemahaman  holistik  terhadap  subjek  penelitian.  Dengan kombinasi  teknik  pengumpulan  data  dan metode  analisis  yang  komprehensif,  penelitian
ini  diharapkan  dapat  memberikan  kontribusi  yang  signifikan  terhadap  pemahaman  dan wawasan terkait topik yang diselidiki.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Terdapat  empat  Peraturan  Bapepam  yang  harus  diperhatikan  apabila  akan melakukan akuisisi sebuah perusahaan terbuka, yakni :
1. Peraturan Bapepam No. IX.E.1 tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu
2. Peraturan Bapepam NO. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama
3. Peraturan Bapepam No.IX.H.1 tentang Pengambil Alihan Perusahaan Terbuka
4. Peraturan  Bapepam  NO.X.K.1  tentang  Informasi  Yang  Harus  Segera  Diumumkan Kepada Publik.
Sementara  regulasi  yang  menjadi  dasar  hokum  untuk  akuisisi  suatu  perusahaan Terbuaka selain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal.
Keputusan Ketua BAPEPAM Npmpr 5/PM/2000 (Peraturan Nomor IX.E.2) tentang Transaksi  Material  Utama  dan  Perubahan  Kegiatan  Usaha  Utama  b.  Keputusan  Ketua BAPEPAM Nomor 12/PM/1997 (Peraturan Nomor IX.E.I) tentang transaksi Berbenturan Kepentingan c. Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor 04/PM/2000 (Peraturan Nomor IX.H.I) tentang  Pengambilalihan  Perusahaan  Terbuka  d.  Keputusan  Ketua  BAPEPAM  Nomor 10/PM/1997 (Peraturan Nomor XI.F.I) tentang Penawaran Tender.
Akuisisi pada Perseroan Terbuka diatur pada Peraturan Bapepam No. IX.E.2 tentang Transaksi Material & Perubahan Kegiatan Usaha Utama dan Peraturan Bapepam No. IX.H.1 tentang  Pengambilalihan  Perusahaan  Terbuka.  Dalam  akuisisi  ini,  ada  istilah  yang bernama  Transaksi  Material.  Transaksi  material  berdasarkan  pasal  1  butir  1  Perturan Bapepam No. IX.E.2 adalah setiap pembelian, penjualan atau penyertaan saham, dan/atau pembelian, penjualan, pengalihan, tukar menukar aktiva atau segmen usaha, yang nilainya sama atau lebih besar dari salah satu hal berikut: 10% dari pendapatan perusahaan; atau 20% dari ekuitas (modal). Pengertian akuisisi berdasarkan peraturan Bapepam No. IX.H.1. angka  1  huruf  d  adalah  tindakan  yang  mengakibatkan  perubahan  pengendali.  Dimana pengertian  pengendali  adalah  pihak  yang  memiliki  saham  perusahaan  dengan  jumlah lebih dari 50% dari seluruh saham perusahaan (Angka 1 huruf c Peraturan Bapepam No. IX.H.1).  Perbedaan  prosedur  akusisi  pada  Perseroan  Tertutup  dan  Perseroan  Terbuka terletak  pada  tahapan  tambahan  untuk  Perseroan  terbuka  setelah  terjadinya  akuisisi, yaitu:  Pernyataan  kepada  Bapepam  (max.  1  hari  kerja  setelah  terjadinya  akuisisi), pengumuman  telah  terjadinya  akuissi  dalam  2  surat  kabar  (max.  1  hari  kerja  setelah terjadinya  akuisisi)  dan  yang  terpenting  adalah  melakukan  penawaran  tender  wajib. Penawaran  tender  wajib  adalah  penawaran  sisa  saham  oleh  pengendali  baru  agar pengendali  tersebut  hanya  memiliki  paling  banyak  80%  dari  jumlah  saham  Perusahaan (anka  1  huruf  e  Peraturan  Bapepam  No.  IX.H.1).  Pelaksanaannya  adalah  dengan  cara pengumuman  keterbukaan  Informasi,  Pelaksanaan  dan  Penyelesaian,  dan  Harga pembelian saham dalam penawaran Tender wajib.
BMT  Assyafiiyah  melakukan  Akuisisi  terhadap  lembaga  sebelumnya  atau  Bmt Mentari pada tahun 2020. Tujuan akuisisi BMT Assyafi’iyah Simpang Agung terhadap BMT Mentari yaitu  dalam rangka menciptakan sistem perbankan  yang  sehat,  efisien,  tangguh dan mampu  bersaing dalam era globalisasi dan perdagangan bebas sehingga BMT  perlu didorong  untuk  memperkuat  dirinya  antara  lain  dengan  akuisisi  ini.  Akuisisi yang dilakukan  Bmt  Assyafiiyah  terhadap  Bmt  Mentari dilakukan  atas  inisiatif Bmt  Mentari yang  bersangkutan,  dan Bmt  Assyafi’iyah  juga  menyetujuinya dalam  rangka  membantu keadaan lembaga sebelumnya yang sedang mengalami kesulitan. Dengan demikian dalam hal akuisisi ini dilakukan atas inisiatif lembaga sebelumnya, maka terlebih dahulu harus ada  izin  dari  pimpinan  Lembaga  Keuangan  Syariah  Bmt  Assyafiiyah. Bmt  Assyafiiyah hanya  mengambil  alih  pembiaayaan  dikarenakan  pihak  Assyafiiyah  meminimalisir
kerugian yang akan diterima kedepannya. Proses Akuisisi yang dilakukan Bmt Assyafiiyah terhadap  lembaga  keuangan  sebelumnya  yaitu  dengan  melakukan  berbagai  hal  seperti melakukan  verifikasi Aset  yang  dimiliki  lembaga  keuangan  sebelumnya,    verifikasi  data pembiayaan,  verifikasi  berkas  akad  pembiayaan,  verifikasi  agunan  pembiayaan,  dan melakukan akad ulang pembiayaan sesuai dengan akad yang ada pada BMT Assyafi’iyah Simpang Agung.
Akuisisi  yang  dilakukan    BMT  Assyafiiyah  Kc.  Simpang  Agung  Terhadap BMT Mentari  pada  tahun  2020  sudah  sesuai  dengan  keputusan  Undang-Undang  No  4  Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. karena akuisisi yang dilakukan bmt Assyafiiyah telah disetujui  kedua  belah  pihak(  pengurus  dan  pemegang  saham  dari  bmt  Assyafiiyah  dan lembaga  sebelumnya)  pada  pasal  126  ayat  6  dan  7  UUPT,  dengan  perjanjian  tertulis, tentang  hal  atas  pemindahan  semua  asset  yang  ada  di  lembaga  sebelumnya  termasuk membatasi  jumlah  perusahaan,  karena  hanya  beberapa  kantor  di  lembaga  sebelumnya yang dapat di Akusisi.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  penelitian  mengenai  "Analisis  Akuisisi  Lembaga  Keuangan  Syariah Dalam Keputusan Undang-Undang No 4 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (studi di KSPPS  BMT  Assyafiiyah  Kc.  Simpang  Agung),"  dapat  disimpulkan  bahwa  tujuan  akuisisi BMT  Assyafiiyah  terhadap  BMT  Mentari  pada  tahun  2020  adalah  untuk  menciptakan sistem  perbankan  yang  sehat  dan  efisien,  dengan  mengambil  alih  pembayaran pembiayaan  dari  lembaga  sebelumnya  yang  mengalami  kesulitan.  Proses  akuisisi  ini melibatkan verifikasi aset, data pembiayaan, dan akad ulang sesuai prinsip syariah. Selain itu,  kesimpulan  dari  regulasi  Bapepam  menyoroti  empat  peraturan  yang  harus diperhatikan dalam akuisisi perusahaan terbuka. Akuisisi ini juga sesuai dengan Undang- Undang  No  4  Tahun  2007  dan  melibatkan  persetujuan  kedua  belah  pihak  serta keterbukaan  informasi,  termasuk  penawaran  tender  wajib  jika  pengendali  baru  ingin memiliki lebih dari 80% saham.

## REFERENCES
Djufri, D. (2022). Dampak Pengenaan Ppn 11% Terhadap Pelaku Dunia Usaha Sesuai Uu No.7 Thn 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Di Indonesia. Journal of Social Research , 1 (5), 391-404. https://doi.org/10.55324/josr.v1i5.106 Elwardah, K., Asnaini, A., Septiyana, Y., & Utari, K. K. (2022). Efisiensi Keputusan Merger Tiga  Bank  Syariah  di  Indonesia  pada  Masa  Pandemi  Covid-19  (Studi  di  BSI  Kc Bengkulu  Panorama). EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah  Ekonomi dan Bisnis , 10 (S1), 311-324. https://doi.org/10.37676/ekombis.v10iS1.1922 Febrina,  R.  (2014).  Proses  Akuisisi  Perusahaan  Berdasarkan  Undang-  Undang  No  40 Tahun  2007  Tentang  Perseroan  Terbatas. Jurnal  Ilmu  Hukum , 5 (1). https://doi.org/10.30652/jih.v4i1.2090
Idrus, S. A. (2011). Strategi Pengembangan Koperasi Indonesia Menuju Koperasi Mandiri. Iqtishoduna , 2 (1). https://doi.org/10.18860/iq.v2i1.215 Irawan,  D.  (2019).  Pengembangan  Kemitraan  Koperasi,  Usaha  Mikro  Dan  Kecil  (KUMK) Dengan Usaha Menengah/Besar Untuk Komoditi Unggulan Lokal. Coopetition : Jurnal Ilmiah Manajemen , 9 (1), 53-66. https://doi.org/10.32670/coopetition.v9i1.52 Kader, M. A. (2018). Peran Ukm Dan Koperasi Dalam Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan Di
Indonesia. JURISMA : Jurnal Riset Bisnis & Manajemen , 8 (1). https://doi.org/10.34010/jurisma.v8i1.995
Karina,  K.  L.  P.,  &  Taun,  T.  (2022).  Implementasi  dan  Peran  Dinas  Koperasi  UKM Kabupaten  Karawang  Dalam  Pengembangan  Koperasi  Modern  dan  UMKM Berdasarkan  Peraturan  Daerah  No.  7  Tahun  2022  Tentang  Pelindungan  dan
Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro. Jurnal Panorama Hukum , 7 (2), 122-137. https://doi.org/10.21067/jph.v7i2.7551
Merliyana,  S.  J.,  Chotimah,  O.,  Yulinda,  S.,  Dinda,  A.  H.,  &  Adlini,  M.  N.  (2022).  Metode Penelitian  Kualitatif  Studi  Pustaka. Edumaspul:  Jurnal  Pendidikan , 6 (1),  974-980. https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394
Nainggolan, A. (2016). Prinsip Keterbukaan Informasi (Disclosure) Dalam Kegiatan Pasar Modal  Menurut  Uu  Ri  No.8  Tahun  1995  Tentang  Pasar  Modal:  Suatu  Tinjauan Yuridis. to-ra , 2 (1). https://doi.org/10.33541/tora.v2i1.1128 Nur, A., & Nina Dwi, S. (2021). Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Melalui Koperasi Syariah: Pendekatan Participatory Action Research. Khidmatuna: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat , 2 (1), 124-143. https://doi.org/10.51339/khidmatuna.v2i1.199 Pramesthi,  R.  A.,  &  Ariyantiningsih,  F.  (2023).  Pelatihan  Manajemen  Koperasi  Dalam Rangka Mengembangkan Fungsi-Fungsi Koperasi Sebagai Soko Guru Perekonomian Dalam  Lingkup  Mahasiswa  Kopma  Fakultas  Ekonomi  Dan  Bisnis  Univeristas Abdurachman  Saleh  Situbondo. MIMBAR  INTEGRITAS  :  Jurnal  Pengabdian , 2 (2). https://doi.org/10.36841/mimbarintegritas.v2i2.3294 Rachmadi Usman, S. H. (2022). Hukum persaingan usaha di Indonesia . Sinar Grafika.
Salsa,  E.  A.  (2022).  Kewajiban  Hukum  Atas  Pelaporan  Akuisisi  Saham  Perusahaan Transportasi  Online  Terhadap  Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha. Jurnal  Meta- Yuridis , 5 (1), 83-93. https://doi.org/10.26877/m-y.v5i1.8960 Sinaga,  H.  D.  (2019).  Analisis  Hukum  Terhadap  Keterlambatan  Pemberitahuan Pengambilalihan  Saham  (Akuisisi)  Pt.  Citra  Asri  Property  Oleh  Pt.  Plaza  Indonesia
Realty, Tbk. JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) , 3 (3). https://doi.org/10.58258/jisip.v3i3.835
Suardana, I. K. G., Budiartha, I. N. P., & Ni Made Puspasutari, U. (2022). Penyelesaian Kredit
Bermasalah  dengan  Metode  Restrukturisasi  Pada  Koperasi  Simpan  Pinjam  Merta Sari di Denpasar Utara. Jurnal Interpretasi Hukum , 3 (1), 1-7. https://doi.org/10.22225/juinhum.3.1.4629.1-7
Sumiyati,  Y.,  &  Alit,  C.  M.  (2021).  Relevansi  Pengecualian  Praktik  Monopoli  Terhadap Perusahaan Bumn Dalam Merger Tiga Bank Syariah Bumn. Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi , 13 (1), 33-46. https://doi.org/10.28932/di.v13i1.3618
Copyright Holder :
© Agus Setiawan, et al., (2021).
First Publication Right :
© Jurnal Tana Mana
This article is under: