## MIRROR ON THE WALL;
Refleksivitas Keberpihakan Media Dalam Pemilihan Presiden Tahun 2014.

## Fiandy Mauliansyah
Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Teuku Umar Email: Fiandymauliansyah@gmail.com

## Abstract
This paper wants to examine how media bias in the political process in Indonesia especially in the context of the presidential election in 2014. The study found that in the present political news about the elections, the mass media over use to the theory of journalism, which is based on the values of fame ( prominency) or public figures (public figure) instead of human values (human interest) and public interest (signifcant). So the media often promote norm "zero-sum" in politics, as a part of the discipline of media coverage on the election. Media stuck to pit two or more presidential candidates by calculating their speed running after quantity of support, regardless  of  whether  the  support  is  achieved  by  means  of  political  mobilization  false  or adequate education.
Keywords: Bias Political. Balancing Media. Media Coverage

## 1. PENDAHULUAN
Proses pemilihan presiden memang menjadi momentum penting bagi rakyat Indonesia. Mengetahui informasi tentang calon presiden dan wakil presiden mendatang menjadi hal yang sangat  penting  untuk  menentukan  pilihan.  Media  massa  khususnya  televisi  merupakan  alat terpopuler  bagi  manusia  untuk  mengakses  kebutuhan  informasi  itu.  Karena  itu,  tidak  heran apabila  masyarakat  memilih  tayangan  di  televisi  untuk  mengakses  informasi  tentang  proses politik dalam Pilpres 2014. Besar harapan rakyat menaruh kepercayaan terhadap media untuk memberikan  informasi  yang  layak,  jujur,  netral,  dan  berimbang.  Namun,  apa  yang  terjadi ketika media tidak dapat memberikan informasi yang layak, jujur, netral, dan tidak berimbang? Di era politik modern, hampir sebagian besar proses politik sesungguhnya merupakan politik yang  termediakan.  Artinya,  perantara  antara  elite  dan  massa  tidak  lagi  dominan  dilakukan partai  maupun  kelompok  politik,  tetapi  makin  banyak  diambil  alih  oleh  media,  terutama televisi.  Abad  baru  politik  saat  ini  memunculkan  kelahiran  tipe  baru  politisi  dengan mengeksploitasi potensi  media,  terutama  media  yang  dapat  menampilkan  suara dan  gambar yaitu televisi.
Politisi  berada  dalam  bisnis  penciptaan  keahlian  dan  penampilan  personalitas  yang ditelevisikan. Media televisi memiliki peranan besar dalam membentuk opini publik tentang siapa  capres  pilihannya.  Sebab,  televisi  menyajikan  gambar  dan  suara.  Sehingga  efek  yang terbangun dari media televisi terhadap publik sangat besar berpengaruh dalam pembentukan opini publik. Sayangnya, saat ini Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) tengah membahas untuk memberikan sanksi kepada lima media televisi yang dinilai tidak netral, yaitu TV One, Metro TV, RCTI, MNC TV, dan Global TV. Dalam keteranganya Ketua KPI Judhariksawan menilai bahwa  kelima  media  tersebut  tidak  netral  menjelang  pemilihan  presiden,  yaitu  tidak  netral dalam menyiarkan kegiatan-kegiatan capres. Selain itu, porsi pemberitaan yang lebih banyak
memberikan  durasi  penyiaran  yang  lebih  panjang  untuk  pasangan  capres-cawapres  tertentu (Kompas, 2 Juni 2014). Dua stasiun televisi swasta yang konsen terhadap program berita, yaitu TV One dan Metro TV. Kedua televisi ini merupakan representasi produsen berita televisi di Indonesia. Kedua media televisi ini menjadi pilihan masyarakat dalam mengakses informasi tentang calon presiden dan proses demokratisasi di Tanah Air. Meskipun ketiga stasiun televisi tersebut menyiarkan program berita, namun program berita yang ditayangkan tidak sebanyak TV One dan Metro TV.
Dalam  hal  ini,  sebenarnya  pers  berperan  sangat  penting  dalam  menentukan berkembang atau tidaknya demokrasi. Itu sebabnya, Edmund Burke tak segan menyebut pers sebagai pilar keempat demokrasi setelah eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Hal itu merujuk pada empat peran ideal pers yang antara lain sebagai sumber informasi yang berimbang dan mendidik  masyarakat  (pendidikan  politik),  menjadi  pengawas  penguasa  (watchdog)  dalam menjalankan pemerintahan, sebagai penyambung lidah (mediator) publik dengan pemerintah, dan sebagai ruang advokasi publik.
Namun  di  sisi  lain,  keberadaan  pers  juga  tak  lekang  dari  kritik  tajam.  Hal  ini disebabkan  oleh (terkadang)  adanya  peran  ganda  yang  dimainkan.  Selain  melakukan  fungsi ideal  seperti  tertera  di  atas,  pers  kerap  kali  terjebak  dan  tak  kuasa  melawan  kungkungan kapitalisme  (baca  pemilik  modal).  Bahkan  dengan  sinis  McNair  Brian  (1995)  pernah mengatakan, “Media bukanlah ranah yang netral dimana berbagai kepentingan kelompok akan mendapatkan  perlakuan  yang  sama  dan  seimbang.  Media  justru  bisa  menjadi  subyek  yang mengkonstruksi  realitas  berdasarkan  penafsiran  dan  definisinya  sendiri  untuk  disebarkan kepada khalayak”.
Melihat  paradoks  ini,  tak  mengherankan  apabila  kemudian  Presiden  SBY  terus mengingatkan para pekerja pers agar tetap mawas diri. Menjelang Pemilu 2014, tentu kondisi politik nasional akan memanas. Itu sebabnya Presiden SBY sangat berharap pers bisa berlaku adil  dan  seimbang  dalam  memberikan  infomasi  kepada  masyarakat.  Pers  diharapkan  bisa memberikan pendidikan politik yang baik. Dalam konteks menghadapi Pilpres 2014, Presiden SBY  mewanti-wanti  kepada  para  awak  pers  agar  semua  kandidat  yang  akan  maju  menjadi capres  pada  pemilu  2014  bisa  mendapat  porsi  pemberitaan  yang  sama  di  hadapan  publik. Pertanyaanya, akan kah itu bisa terjadi?

## 2. KAJIAN TEORITIK

## Politik Media Saling Serang
Ada hal yang menarik yang perlu dikaji tentang kedua media televisi ini (Metro TV dan TV One) pasca-ditetapkannya koalisi partai dan penetapan calon wakil presiden. Politik saling serang melalui media dapat kita rasakan di mana kedua media ini saling menyerang dan membuat citra positif dalam memberitakan capres pilihannya. Bagaimana TV One menyerang capres  Jokowi  dan  sebaliknya  Metro  TV  menyerang  capres  Prabowo.  Misalkan  pemakaian tagline berita ketika TV One sedang memberitakan tentang Prabowo diberi judul “Presiden Pilihan Rakyat” sedangkan Metro TV dengan judul “Presiden Pilihan Kita”. Bayangkan dalam sehari publik  disuguhkan  program  berita  5-6  program  berita  dan  belum  lagi  setiap  satu jam kedua stasiun televisi ini menampilkan program softnews yaitu headline news dan breaking news selalu  menampilkan  citra  masing-masing  capres  pilihannya.  Sudah  menjadi  rahasia
umum siapa pemilik kedua televisi swasta ini. Aburizal Bakrie merupakan pemilik TV One yang juga notabene sebagai ketua umum Partai Golkar, dimana dalam hal ini Golkar berkoalisi dengan  Partai  Gerindra  yang  mendukung  capres  dan  cawapres  Prabowo-Hatta.  Sedangkan Metro TV dimiliki oleh Surya Paloh yang notabene juga adalah sebagai ketua Partai Nasdem yang  berkoalisi  dengan  PDIP  mendukung  Jokowi-Jusuf  Kalla.  Politik  saling  serang  kedua pasangan  capres  yang  difasilitasi  kedua  media  menunjukan  hal-hal  negatif  masing-masing capres  yang  dibahasakan  melalui  tim  suksesnya.  Hal  yang  subtansial  untuk  diinformasikan kepada publik tentang capres justru malah diabaikan. Jika demikian mak
Media justru lebih cenderung mengedepankan unsur konflik di antara kedua pasangan capres tersebut. Apa yang terjadi ketika kedua media televisi ini membangun frame masing- masing terhadap kedua pasangan capres-cawapres. Dalam konteks ini kita melihat bagaimana membangun mekanisme framing media . Seperti yang diungkapkan Agus Subdibyo, framing adalah  metode  penyajian  realitas  di  mana  kebenaran  tidak  diingkari  secara  total,  tetapi dibelokkan secara halus, dengan memberikan sorotan terhadap aspek-aspek tertentu, dengan menggunakan  istilah  yang  memiliki  konotasi  spesifik,  dengan  bantuan  foto,  karikatur, backsound, slow motion yang dilambatkan, dan beberapa ilustrasi lainya. Artinya, bagaimana framing dapat diartikan sebagai tindakan menyeleksi aspek realitas yang ada dalam visualisasi pada teks, kemudian membuat aspek realitas yang lebih menonjolkan dari aspek-aspek lain. Aspek  lain  ini  misalkan  gaya  bahasa  yang  digunakan,  variasi  lain  yang  digunakan  untuk menjabarkan  skema  interpretasinya  sendiri,  dan  cenderung  mendistribusikan  retorika  untuk meneguhkan  keberpihakan  atau  kecenderungan  tertentu.  Ketika  media  dikendalikan  oleh berbagai  kepentingan  ideologis  di  baliknya,  ketimbang  menjadi  cermin  realitas (mirror  of reality) ,  media  sering  dituduh  sebagai  perumus  realitas (definer  of  realit y)  sesuai  dengan ideologi yang melandasinya. Beroperasinya ideologi di balik media tidak dapat dipisahkan dari mekanisme  ketersembunyian (invisibility) dan  ketidaksadaran (unconsciousness) ,  yang merupakan kondisi dari keberhasilan sebuah ideologi (Yasraf A Pilian, 2004). Artinya, sebuah ideologi itu menyusup dan menanamkan pengaruhnya lewat media secara tersembunyi (tidak terlihat dan halus), dan ia merubah pandangan setiap orang secara tidak sadar.
Hiperealitas  media  menciptakan  model  komunikasi  (satu  arah),  yang  didalamnya terbentuk massa sebagai mayoritas yang diam (the silent majorities) , yaitu massa yang tidak mempunyai daya resistensi dan daya kritis terhadap tanda-tanda yang dikomunikasikan kepada mereka,  oleh  karena  telah  berbaurnya  realitas-simulakrum,  kebenaran-kepalsuan,  fakta- rekayasa. Persoalan ideologis pada media muncul ketika apa yang disampaikan media (dunia representasi), tatkala dikaitkan dengan kenyataan sosial (dunia nyata), memunculkan berbagai problematika  ideologis  di  dalam  kehidupan  sosial  dan  budaya.  Pertanyaan-pertanyaan ideologis  yang  sering  muncul  megenai  politik  media  adalah,  misalnya:  apakah  media merupakan cermin atau refleksi dari realitas? Atau, apakah ia sebaliknya menjadi cermin dari separuh  realitas  dan  menjadi  topeng  separuh  realitas  lainannya?  Apakah  media  melukiskan realitas atau sebaliknya mendistorsi realitas. Pada akhirnya wacana politik berkembang ke arah politik  citra (politic  of  image) atau  politik  simulakrum.  Di  dalam  politik  simulakrum,  opini publik  dibentuk  oleh  realitas  (kebenaran  dan  fakta)  yang  disuguhkan  oleh  media,  yang semuanya  sesungguhnya  tak  lebih  dari  realitas  artifisial,  yang  menyampaikan  separuh kebenaran  dan  menyembunyikan  separuh  kebenaran  lainnya.  Akan  tetapi,  massa  yang terperangkap  di  dalam  simulakrum  politik  menyerap  realitas-realitas  yang  disajikan  media secara tidak kritis dan logis, sehingga realitas-realitas yang disajikan media secara tidak kritis
dan logis, sehingga realitas-realitas melampaui tersebut kemudian membentuk opini dan sikap politik mereka, yang sesungguhnya telah terdistorsi oleh politik informasi. Pembentukan opini publik  yang  didapat  melalui  media  televisi  ini  berpengaruh  besar  terhadap  pilihan  presiden pada pemilu mendatang. Apabila bisa berimbang, mungkin publik bisa menilai secara objektif. Namun, bagaimana kalau kedua media tersebut tidak dapat berimbang memberikan informasi kepada  khalayak  tentang  track  record  capres—bagaimana  ideologi  yang  ditanamkan  media terhadap  khalayak  tidak  secara  langsung,  seperti  yang  diungkapkan  sebelumnya  ideologi melebur dalam tatanan publik yang tidak sadar ia masuk ke dalam pikiran kita yang menjadikan itu sebagai sebuah opini.
Akhirnya, masyarakat menjadi kurang kritis, bingung dan tidak mampu berpikir logis ketika ada campur tangan pihak tertentu dalam membentuk citra positif capres dan menyerang sisi negatif lawan capresnya. Media sebagai pilar keempat dalam demokrasi seharusnya dapat dengan tegas bisa memosisikan diri sebagai media yang tanpa intervensi. Media merupakan ruang publik dan sesuai dengan undang-undang frekuensi itu milik publik. Demi terciptanya persaingan media yang sehat sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002. Harapannya adalah media televisi perlu dengan tegas memproklamirkan” kembali siapa diri mereka,  untuk  apa  mereka  ada,  dan  apa  yang  harus  mereka  lakukan  untuk  mencerdaskan masyarakat. Mereka perlu menunjukkan kembali eksistensi diri mereka. Semua yang mereka lakukan  ini,  menurut jurnalisme,  berorientasi  pada  usaha  membangun  media  yang  utuh  dan mengajak masyarakat untuk  membangun sistem demokrasi yang sehat di republik yang kita cintai.

## Peran Media dalam Pemilu
Salah satu fungsi sentral media massa di ruang publik menurut Dennis McQuail (1994) adalah fungsi korelasi sosial (social correlation) . Melalui berita dan opini yang dimuat secara reguler, media memandu public menghubungkan berbagai realitas yang sebelumnya terpisah oleh  factor  geografi  dan  psikografi,  menjadi  satu  rangkaian  yang  bisa  diikuti  dan  dipahami secara mudah. Kekuatan rnedia dalam melakukan framing atas sebuah teks dan fakta memandu publik mengkorelasikannya ke dalam konteks ekonomi, sosial politik dan budaya pada kurun waktu tertentu (McQuail, 1994).
Saat  iklim  politik  transisional  yang  kini  melanda  Indonesia,  media  kerap  menjadi rujukan instan bagi pensikapan publik atas fenomena sosial tertentu akibat krisis komunikasi langsung mereka dengan pejabat publik. Media juga dapat menjadi subjek yang memanipulasi pernyataan atau peristiwa politik karena tekanan kepentingan ekonomi dan politik pemilik atau pengelolanya. Dalam iklim politik yang transisional, terdapat perilaku feodalistik media dalam bentuk  pemberian  ruang  ekspresi  lebih  pada  tokoh  publik (extra  ordinary  people) ,  opinion leader  ketimbang  kalangan  biasa  dalam  masyarakat.  Para  pemimpin  politik  ditempatkan sebagai  subyek  aktif  produsen  informasi  dan  isu-isu  yang  selalu  bisa  dikorelasikan  secara makro dan konstituennya sebagai obyek yang menerima begifu saja arus informasi yang top- down. Menurut Kepala Departemen Jurnalistik New York University Jay Rosen dalam tradisi jurnalisme politik, media adalah pemain (player) , subjek aktif di ruang publik bukan sekedar medium atau alat yang dikendalikan pihak diluar pengelola media itu (Rosen, 2004).
Sebagai pemain yang berpengaruh, menurut pemikir politik Thomas Meyer, ada tiga dimensi  relasi  antara  media  dan  polittk.  Pertama,  media  dapat  menjadi  ruang  publik  bagi
terjadinya  interaksi  politik,  ikut  mempengaruhi  pembentukan  sistem  komunikasi  politik  di kalangan public (pembentukan karakter dan agenda politik berlangsung secara terbuka. Kedua, media tidak hanya menjadi cermin dari kehidupan politi tetapi melakukan generalisasi realitas politik,  mengkonstruksi  realitas  politik  sebagai  sesuatu  yang  bersifat  kompleks  dan mengundang antusiasme respon publik. Ketiga, konstruksi realitas media atas dunia politik itu secara positif akan memperkuat komitmen pencapaian tujuan politik ideal dari partai politik atau politisi dan kontrol publik yang tajam atas proses itu (Meyer,2002). Sayangnya illustrasi relasi  media  dan  politik  versi  Meyer  ini  terlampau  ideal  dan  mengalami  banyak  kendala kultural dan struktural ketika diterapkan.
Pakar  jurnalisme  dan  Ketua Committee  of  Concerned  lournalists Bill  Kovach  saat peluncuran  buku  Sembilan  Elemen  Jurnalisme  (2003)  mengemukakan  jurnalisme  dan demokrasi tumbuh bersama-sama. Demokrasi tidak akan eksis tanpa jurnalisme politik yang baik.  Jurnalisme  gosip,  rumor,  jumalisme  yang  bercampur  dengan  hiburan,  atau  jurnalisme yang  menjadi propaganda politik akan meracuni demokrasi (Kovack, 2001). Dalam Pemilu, jurnalisme mesti menyajikan fakta-fakta dan informasi independen tentang peristiwa dan isu- isu yang akan jadi referensi bagi masyarakat dalam membuat keputusan. Kovach mengingatkan bahwa tujuan paling penting bagi jurnalisme adalah menyediakan informasi yang dibutuhkan warga  agar  mereka  bisa  hidup  merdeka  dan  mengatur  diri  sendiri.  Untuk  itu  independensi media sangatlah penting. Independen dari otoritas politik, otoritas sosial atau bisnis, dan tidak ada  bias  personal.  Loyalitas  jumalis  semestinya  bukan  loyalitas  pada  pemilik  media  tetapi loyalitas kepada warga negara.
Kovack  merekomendasikan  model watchdog  journalism atau  anjing  penjaga  yang secara sederhana menempatkan media dan jumalis sebagai the monitor of power bukan agent of  power .  Dalam  konteks  penerapan  jurnalisme  politik  pada  institusi  media  komersial, kredibilitas media dipengaruhi kemampuannya  mengimbangi pesan-pesan periklanan politik yang  diterimanya  dengan  muatan  jurnalisme  politik  yang  kritis  terhadap  kesalahan  yang dilakukan pemasang iklan itu. Hal itu dapat dilakukan, antara lain dengan poling rutin media untuk  menyiarkan  visi,  misi,  dan  program  partai/capres  d.an  cawapres  dengan  waktu/ruang yang  memadai  sehingga  dapat  membantu  pemlih  menseleksi  informasi  politik  yang dibutuhkan. Media massa baik cetak maupun elektronik idealnya tidak hanya "panen" iklan politik,  tetapi  marak  dengan  berita-berita  politik  yang  tajam.  Peran watchdog dalam  media secara sederhana adalah peran kritis membuat manajemen dan proses eksekusi kebijakan dari kekuasaan  berlangsung  transparan,  membuat  publik  mengetahui  persis  akibat  yang  akan mereka terima dari kebijakan penguasa itu.
Kenyataan membuktikan, bagian besar iklan politik, sebagaimana jtgu berita politik, ditujukan kepada khalayak di akar rumput. Keduanya seharusnya dibangun dan dikembangkan lebih informative dan etis. Hal itu penting karena segmen khalayak ini kurang memiliki akses informasi  sehingga  mereka  amat  rentan  terhadap  gencarnya  pesan-pesan  periklanan  sesat. Media  perlu  terus  diingatkan  akan  rumusan  pasal  6  UU  No.  40/1999  tentang  Pers  yang menyebutkan:  Pers  nasional  melaksanakan  peranannya:  a.  memenuhi  hak  masyarakat  untuk mengetahui;  b.  menegakkan  nilai-nilai  dasar  demokrasi,  mendorong  terwujudnya  supremasi hukum,  dan  Hak  Asasi  Manusia,  serta  menghormat  kebhinnekaan;  c.  mengembangkan pendapat  umum  berdasarkan  informasi  yang  tepat,  akurat  dan  benar;  d.  melakukan pengawasary  kritik,  koreksi,  dan  saran  terhadap  hal-hal  yang  berkaitan  dengan  kepentingan umum; e. memperjuangkan keadilan dan kebenaran.
Secara  normatif,  jumalis  Tim  Russerf  Jody  Wilgoren  and  Howard  Fineman  dalam Kovach (2001) menyarankan perlunya jurnalis yang berkecimpung dalam liputan politik untuk selalu bertanya: siapa saya? Di mana sekarang posisi saya dan'di mana posisi seharusnya? Apa saja yang telah dan akan saya kerjakan dalam lingkaran politik? Apa sikap politik saya terhadap suatu  peristiwa  atau  figr.  kandidat?  |awaban  yang  harus  selalu  keluar  dalam  ucapan  dan tindakan  adalah We're  professionals  who  haae  no  partisan role.  We  are  neutral tozoard  all parties, factions, candidates. We're on the public's side, We supply uital neurs, a context for understanding it, analysis and interpretation where needed.
Menurut  Russert  dalam  Kovach  (2001),  dua  tujuan  utama  jurnalisme  politik  adalah menempatkan kepentingan pihak yang berkuasa agar tetap berkorelasi dan bertanggungjawab kepada kepentingan publik (to hold powerful interests accountable to the public interest), dan menjelaskan  pada  pemilih  bagaimana  mengaitkan  harapan  ketika  menunaikan  hak  sebagai warga negara dengan apa yang harus dikerjakan oleh pemerintahnya (to explain to aoters how to connect how they aote with uthat their government should do) . Melalui jurnalisme, media dan jurnalis menjadi salah satu dari tiga aktor strategis.

## Keberpihakan Media
Jurnalisme politik (political journalism) , dalam perspektif ekonomi politik meminjam istilah  Noam  Chomsky  pada  awalnya  dikenal  sebagai  jurnalisme  propaganda,  yaitu  praktek jurnalisme  "siap  saji"  (fast  food)  mewadahi  kepentingan  dominan  yang  pada  umumnya dikontrol oleh uang dan kekuasaan pejabat negara (controlledby the moneyed and power elite). Dalam  buku  yang  ditulis  bersama  dengan  Edward  Herman,  Manufacturing  Consent:  The Political Economy of the Mass Media, Noam Chomsky menyebutkan bahwa the "Propaganda Model" of the power elite who control the media and use forms of censure to keep unzaanted ideas out of the popular consciousness. Model propaganda adalah model posisi media yang dikontrol  kekuatan  elit  dan  media  melakukan  sensor  internal  untuk  memproteksi  masuknya ide-ide  populis  yang  berbasis  kesadaran  publik.  Dalam  jurnalisme  propaganda,  media  tidak menganut  semangat  memberikan  pendidikan  politik  yang  sehat  (voters  and  electoral education). Media membiarkan diri menjadi political public relations para kandidat (Herman & Chomsky, 1991).
Menurut  Noam  Chomsky,  kecenderungan  media  menjadi  propaganda  terutama  di musim  kompetisi  pemilihan  presiden  merupakan  akibat  dari  beragam  aspek.  Pertama, terkonsentrasinya  pemilikan  media  pada  sekelompok  elit  kekuatan  ekonomi,  sejumlah konglomerat  yang  secara  keamanan  bisnis (business  safety) masih  sangat  tergantung  pada kekuatan  politik  yang  sedang  atau  akan  berkuasa (Chomsky,  1991).  Penguasaan  atas  media utama seperti televisi komersial oleh pengusaha bertipe demikian akan menempatkan media itu  sebagai  alat  tawar  politik  mereka  dengan  calon  penguasa  yang  dinilai  optimis memenangkan pertarungan politik. Imbalannya, media itu akan dijadikan ruang promosi dan pembentukan  opini  public  memenangkan  kandidat  yang  bersedia  memberi  kompensasi keamanan mengelola korporasi media mereka di masa mendatang. Baik di Indonesia maupun di sejumlah negara lain, pemilikan media (media ownership) terkonsentrasi pada sekelompok pengusaha  yang  tidak  independen  terhadap  pengaruh  politik  bahkan  kelahirannya  secara historis  diberi  gizi  oleh  rezim  otoriter  yang  berkuasa,  bukan  oleh  kehendak  publik.  Kedua, orientasi  komersial  yang  terlampau  berlebihan,  penggunaan  iklan  sebagai  sumber  utama
pendapatan (primary source of income) bisnis media. Musim pemilihan umum sebagaimana musim kompetisi sepak bola atau olah raga lainnya ibarat musim panen bagi
Media  massa  untuk  meraup  keuntungan  dari  iklan  politik  yang  dipasok  oleh  partai politik atau kandidat presiden-wakil presiden. Perputaran uang yang mencapai ratusan milyar rupiah jelas  menggiurkan,  apalagi  bagi  pengusaha  pemula  yang  masih  harus  berjuang  keras meraih  posisi  am:rn  dalam  bisnisnya.  Situasi  ini  didukung  oleh  regulasi  iklan  politik  yang longgar, yang membuka konspirasi pemilik media dengan para politisi dalam terorisasi publik melalui iklan-iklan yang pesan politiknya dangkal. Lembaga pengawas korupsi Transparansi Internasional memperkirakan dana politik yang dibelanjakan untuk memasang iklan di media satu bulan masa kampanye Pemilu di Indonesia (1 Maret-l April 2004) sebesar Rp 54 miliar total untuk 24 partai. Lebih separuhnya untuk televisi, disusul media cetak. Radio sekitar Rp 322 juta. Pengiklan terbesar adalah PDI-P Rp 50 miliar dan partai Golongan Karya 36 miliar (Luwarso, 2004). Menurut Robert McChesney, jurnalisme politik yang pro kekuatan kapitalis merupakan  anak  kandung  dari  jurnalisme  politik  partisan  di  masa-masa  sebelumnya.  ]ika jumalisme politik partisan secara terbuka mengungkapkan identitas keberpihakan politiknya kepada  politisi  atau  partai  politik  tertentu,  maka  jumalisme  politik  yang  pro  kapitalis  lebih halus  dalam  memainkan  keberpihakannya  kepada  kekuatan  politik  yang  menopang  rutinitas media sebagai institusi bisnis (McChesney, 1998).
Ketika jurnalisme telah diintervensi kepentingan komersial pemilik media, maka kita tidak  akan  pernah  menemukan  suatu  proses  pemberitaan  yang  benar-benar  bersifat  netral. Ideologi  di  balik  jurnalisme  profesional  tidak  lain  sebagai  bentuk  penghambaan  terhadap pemilik  modal  dan  pemasang  iklan  dalam  suatu  sistem  media.  Isi  bukan  ditujukan  bagi kepentingan  pembaca  atau  pemirsa,  tetapi  justru  lebih  diupayakan  bagi  kepuasan  kedua pemodal dan pemasang iklan yang notabene elit politik. "Obyektifitas" peliputan Pemilu 2004 adalah penerimaan secara terang-terangan terhadap keinginan politisi dan partai politik dalam upaya mengejar target politiknya. Jurnalisme profesional telah menjadi suatu aktifitas kering yang kehilangan semangat independensi. Ketiga, tradisi jurnalistik yang masih konvensional, menggantungkan  sumber  informasinya (sourcing  mass  media  news)  pada tiga lingkaran elit dalam masyarakat, yaitu kalangan bisnis, pemerintah dan pakar, akademis atau peneliti. Berita- berita yang digali berbasis sumber informasi dari kalangan lapisan bawah (grassroot people) jarang mendapat tempat yang layak sebagai pembuka perdebatan apalagi menjadi berita utama (headline) .  Mereka  kerapkali  ditempatkan  sebagai  pelengkap  dari  sebuah  laporan  melalui tayangan  gambar  yang  menyentuh,  penanggap  pernyataan  politisi  atau  pejabat  publik  yang dikutip  pendek,  sebagai  sumber  data  angka  atau  visual  untuk  memberi  kesan  kontras  pada kebijakan pembangunan.
Dalam  menyajikan  berita  politik  seputar  Pemilu,  media  massa  terlampau  banyak menganut  teori  jurnalistik  yang  bertumpu  pada  nilai-nilai  keterkenalan (prominency) atau tokoh publik (public figure) bukan nilai-nilai kemanusiaan (human interest) dan kepentingan publik (signifcant) . Keempat, mengedepankan norma "kalah menang" dalam politik, sebagai bagian dari disiplin peliputan media atas pelaksanaan Pemilu. Media terjebak untuk mengadu dua  atau  lebih  kandidat  presiden  dengan  menghitung  kecepatan  mereka  berlari  mengejar kuantitas dukungan, tanpa peduli apakah dukungan itu diraih dengan cara mobilisasi semu atau pendidikan  politik  yang  memadai.  Situasi  ini  mirip  ajang  pacuan  kuda (horserace) ketika media lebih fokus pada laporan siapa yang menang (who's leading) dan siapa yang kalah (who's losing out) . Perang wacana yang bersifat menyerang satu sama lain antarkandidat ditempatkan
sebagai  menu  utama,  ketimbang  pertarungan  gagasan  genial  untuk  mengatasi  masalah mendasar bangsa. Menjelang hari pemungutan suara, media lebih banyak menampilkan survei peringkat kandidaf prediksi siapa memang dan kalah, pidato atau pemyataan informal kandidat (candidate's  speeches) .  Media  mulai  mengurangi  sajiannya  seputar  kualifikasi  kandidat latarbelakang politik dan pandangan pemilih atas mereka.
Dalam  praktek  jurnalisme  politik  di  negara  berkembang  seperti  Indonesia,  jarang ditemukan  berita  dan  opini  yang  mendalam  atau  bersifat  analitis,  melibatkan  semua  sudut pandang  dalam  masyarakat.  Kebanyakan  realitas  media  lebih  tampak  sebagai  sebuah  sajian spekulasi-spekulasi, korelasi-korelasi instrumental, bukan korelasi substansial. Karena akses penguasaan informasi dan pengendalian jurnalis yang hanya lebih terpusat pada lingkaran elit sumber  di  masyarakat,  media  utama  (mainstereem)  kerapkali  lebih  berperan  sebagai  alat propaganda kelompok-kelompok kepentingan dominan dalam masyarakat seperti partai politik atau politisi yang berkuasa.
Sekarang  ini,  apa  yang  disajikan  dalam  beberapa  media  televise  di  Indonesia menjelang pilpres 2014 ini, bukanlah sebuah peristiwa unik. Para peneliti bidang media sudah lama membicarakan tentang bagaimana sebuah berita media dikonstruksi, dibingkai (Entman, 1993;  Norris  dkk,  2004;  Pan  &  Kosicki,  1993;  Reese,  2001;  Callaghan  &Schennel,  2005) dikemas dan dipabrikasi oleh media dan para pekerjanya (Koch, 1990; Herman & Chomsky, 2002). Disamping itu media juga bisa melakukan penonjolan suatu isu sehingga menjadi berita yang selalu muncul di ruang-ruang penting  media cetak atau diwaktu siaran utama televise. media menyeting agenda media (McComb and Show, 1993). Media memilih menyaring, dan menentukan berbagai informasi untuk kemudian disebarkan kepada public. Media melakukan proses penyaringan berita (Shoemaker, 1991), sehingga tidak semua realitas sosial, yang ada dalam  kenyataannya,  tidak  pernah  termuat  dalam  media  massa  atau  pers.  Dalam  proses gatekeeping  ini  ada  banyak  factor  yang  mempengaruhinya  .  Shoemaker  menyebut  ada sejumlah saringan ideology media, profesionalisme dan nilai-nilai wartawan dan sebagainya. Herman  dan  Chomsky  (2002)  mengungkapkan  media  massa  di  Amerika  dengan  gencar memberitakan  Perang  Vietnam,  sebaliknya  tidak  memberi  perhatian  memadai  terhadap peristiwa invasi Indonesia ke Timor-Timur.

## Media Sebagai Watchdog
Salah  satu  fungsi  penting  yang  dijalankan  oleh  pers  dalam  masyarakat  demokratis adalah pers sebagai lembaga yang menjalankan fungsi pengawasan terhadap berbagai lembaga yang memiliki kekuasaan besar dalam masyarakat. Pers atau media massa menjalankan fungsi sebagai anjing penjaga ( watchdog ) yang melakukan pengawasan terhadap berbagai lembaga sosial, politik maupun lembaga-lembaga ekonomis yang jika tidak diawasi dapat melakukan monopoli  kekuasaan  politik,  budaya  maupun  ekonomi.  Sebagai watchdog (anjing  penjaga), media  berfungsi untuk mengawasi mereka yang memiliki kekuasaan baik dalam bidang politik (pemerintah), organisasi nirlaba maupun dalam sektor swasta. Pengawasan terhadap mereka yang memiliki kekuasaan perlu dilakukan agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan ( abuse of power ).
Dalam kaitan ini, pers dianggap sebagai kekuatan keempat setelah legislatif, eksekutif dan yudikatif, yang dianggap sebagai salah satu kekuatan untuk menjamin adanya check and balances dari  berbagai  kekuasaan  yang  ada.  Dalam  peranan  yang  demikian  ini,  pers  harus
mampu melahirkan laporan-laporan investigatif untuk menampilkan berbagai penyelewengan kekuasaan  yang  berlangsung  dalam  berbagai  lembaga  yang  ada.  Pers  sebagai watchdog menjadi semakin penting, terutama di negara-negara yang sedang mengalami proses transisi menuju demokrasi, termasuk Indonesia.
Dalam  negara  yang  berada  dalam  massa  transisi,  terdapat  masalah-masalah  akut pembawaan pemerintahan otoriter seperti korupsi yang sistemik, pelanggaran HAM, lemahnya penegakan hukum, kolusi pengusaha dan penguasa, aparat pemerintahan yang tak becus dan berbagai  masalah  akut  lainnya.    Media  diharapkan  dapat  menjadi  bagian  dari  pengawasan terhadap  proses  transisi  ini  sehingga  mampu  mendorong  masyarakat  untuk  melihat  sistem politik yang demokratis adalah pilihan yang terbaik.
Konsep  anjing  penjaga  ini  berakar  pada  gagasan  liberal  klasik  tentang  hubungan kekuasaan  antara  pemerintah  dan  masyarakat  dalam  sebuah  negara  demokratis.  Lebih  jauh gagasan ini muncul berkaitan dengan gagasan tentang the fourth estate yang dikemukakan oleh Endmund  Burke  yang  menenmpatkan  pers  sebagai  kekuatan  keempat  di  samping  tiga  pilar penting demokrasi yakni legislatif, eksekutif dan yudikatif.
Sebagai kekuatan keempat media atau pers menjalankan peran sebagai forum untuk diskusi  dan melakukan penyelidikan dan pengawasan terhadap berbagai kekuasaan, terutama yang  cendrung  absolut  atau  menjadi  monopolitsik.  Jika  pada  awalnya,  pengawasan  yang dilakukan oleh media semata-mata tertuju kepada kekuasan politik, dalam perkembangannya, pengawasan  bisa  juga  dilakukan  terhadap  berbagai  bentuk  kekuasaan  dalam  masyarakat, termasuk  misalnya  kekuasan  bisnis  atau  ekonomis  atau  bahkan  terhadap  berbagai  kekuatan sosial  seperti  kelompok  keagamaan  yang  cenderung  melakukan  pemaksanaan  dengan menggunakan kekerasan dalam menyelesaikan berbagai masalah.
Untuk itu, para pekerja pers dituntut agar dapat melakukan peliputan bukan saja yang berupa  peristiwa-peristiwa  sesaat  dalam  berbagai  bidang  kehidupan  yang  seringkali  hanya menampilkan peristiwa-peristiwa yang bersifat permukaan, tetapi juga membuat laporan yang lebih mendalam tentang berbagai kehidupan para pemegang kekuasaan baik politik, ekonomi maupun kekuatan sosial budaya.
Peranan  pers  sebagai watchdog biasanya  dijalankan  melalui  peliputan  investigatif ( investigative reporting ) terhadap bagaimana sebuah kekuasaan dijalankan. Dengan demikian, pers  akan  mampu  memberi  informasi  yang  berbeda  dengan  informasi  yang  mungkin  sudah ‘dimanage’ oleh para pemegang kekuasaan untuk menjaga citra /image mereka.
Saat  ini,  kemajuan  dalam  bidang  kehumasan  dan  pemasaran  serta  munculnya konsultan politik pencitraan telah dimanfaatkan dengan sangat baik oleh pemegang kekuasaan untuk memanage setiap peristiwa sedemikian rupa sehingga  mereka selalu ‘tampak baik’ di dalam media massa. Jika laporan-laporan yang demikian menjadi isi media massa/pers, tentu pendidikan untuk khalayak oleh media massa sulit diharapkan terjadi. Yang terjadi justru usaha untuk  memperdaya  warga  negara  melalui  manipulasi  laporan  dalam  media.  Melalui  liputan investigatif  yang  dilakukan  media  massa  sebagai  pengejawantahan  peran  sebagai watchdog, media mampu mempengaruhi bagaimana sebuah kekuasaan bisa diarahkan untuk menjadi lebih baik, adil dan membawa kemaslahatan bagi masyarakat.  Protess dkk  (seperti dikutip Coronel dalam makalahnya The Media as Watchdog untuk  Workshop Harvard-World
Bank 29-30 Mei 2008, di Harvard Kennedy School of Government), mengindentifikasi tiga dampak yang dapat dihasilkan dari pelaksanaan peranan pers sebagai watchdog ini.
Pertama,    dampak  yang  dikategorikan  sebagai ‘deliberative’ yaitu  adanya  dampak pada  terbangunnya  kemauan  (terutama)  pemerintah  untuk  mendiskusikan  berbagai  masalah dan  solusinya.  Kedua,  dampak  individual,  yakni  ketika  para  individu  yang  melakukan kesalahan mendapat sanksi sampai pada tingkat pemecatan atau pemakzulan dari jabatan ketika ini  dilakukan  oleh  seorang  pejabat  bahkan  sampai  pada  level  Presiden,  semisal  Estrada  di Filipina. Ketiga, dampak substantif, ketika terjadi perubahan-perubahan kebijakan, peraturan, prosedur bahkan kelembagaan pemerintah sebagai hasil dari adanya investigatif reporting .
Persoalannya,  pers  sebagai  anjing  penjaga  saat  ini    justru    sedang  dibelit  banyak masalah dan kendala, sehingga perannya sebagai anjing penjaga menjadi  lemah. Meminjam ungkapan  James Curran, saat ini ada kecenderungan anjing penjaga di bawah peliharaan para pemodal cenderung tertidur lelap, private watchdogs sleep .’ Atau kalau diinterpretasi ulang, anjing  penjaga  yang  sudah  dipelihara  para  majikan  pemilik  modal  atau  para  juragan  sangat sulit untuk diharapkan dapat menjalankan fungsinya sebagai anjing pengawas yang selalu awas terhadap para penguasa dalam tiga dimensi kehidupan tadi.
Pers  sebagai watchdog dalam  kenyataan  sekarang  sudah  mulai  diikat  kakinya  dan dijinakkan gonggongannya. Betapapun, anjing biasanya sangat paham dengan tuannya. Dia tak akan menggonggong apalagi menggigit tuannya, walau mungkin tuannya melakukan tindakan yang mencurigakan. Dia hanya menggonggong orang asing yang tidak begitu dikenalnya.
Ibarat  anjing,  pers  juga  dapat  digunakan  oleh  para  pemilik  media  untuk  menjadi pengawas untuk lawan politik, lawan bisnis sehingga  ada media yang gencar mengolah suatu isu,  tetapi  membiarkan  isu  lain.  Ada  isu  yang  diblow-up  dan  ada  isu  yang  sengaja  tidak diberikan perhatian yang memadai. Pers akhirnya melupakan tugas yang lebih penting untuk menyalak pada setiap bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang ada. Ini terjadi mengingat dalam kehidupan  pers saat ini  sudah terjadi  tumpang  tindih  dalam  kepemilikan.    Pers sudah  mulai dimiliki oleh pengusaha yang juga sekaligus terjun sebagai politisi. Sebagian dari mereka sadar dengan  kekuatan  media  yang  dapat  dimanfaatkan  untuk  meraih  keuntungan  politis.  Dalam keadaan demikian, sangat sulit bisa diharap media massa dapat menjadi anjing penjaga yang galak terhadap kekuasaaan.
Saat ini banyak juga pers yang diharapkan berfungsi sebagai watchdog telah dipelihara oleh orang atau lembaga yang harus digonggongnya. Pada level kelembagaan, dapat disaksikan kecenderungan terjadinya pemusatan atau penguasaan media media oleh para pemilik modal yang  kemudian  juga  terjun  dalam  politik.  Ini  menyebabkan  pers  menjadi  serba  ragu  dalam melakukan pengawasan.
Pada level praktek jurnalistik, masih dijumpai wartawan-wartawan yang menggunakan kewartawanannya  untuk  melakukan  pemerasan  atau  hanya  mencari  pendapatan  besar  tanpa mampu menjalankan fungsi kewartawanan sebagaimana mestinya yakni mengungkap berbagai realitas sosial yang merugikan kehidupan masyarakat. Masih cukup banyak wartawan amplop atau bodrex yang justru dapat melemahkan peranan pers sebagai watchdog . Sebenarnya, jika pers  mampu  menjalankan  peranannya  sebagai  anjing  pengawas  dengan  baik,  banyak penyalahgunaan kekuasaan yang terjadi dapat dicegah dan kehidupan berbangsa dan bernegara
bisa lebih baik karena para pemilik kekuasaan dapat menjalankan kekuasaannya demi untuk kepentingan masyarakat.

## 3. KESIMPULAN
Untuk  membangun  demokrasi  di  Indonesia,  media  jangan  sampai  dipolitisasi, memelintir  kebenaran.  Mereka  bekerja  mengkonstruksi  peristiwa  di  masyarakat  untuk membentuk opini masyarakat yang sehat. Berbagai peristiwa itu dipotret untuk diletakkan pada frame dengan  aneka  sudut  pandang  dan  warna.  Namun,  media  menampilkan  realitas  yang diinginkan  dan  menyingkirkan  realitas  yang  tidak  disukai  atau  menyamarkannya.  Dari  situ terlihat untuk kepentingan siapa berita tersebut ditampilkan. Meski demikian, menurut survei Indo Barometer, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap media masih mencapai 77 persen dibanding kepercayaan kepada pemerintah yang hanya 47 persen.
Hal  itu  menunjukkan  besarnya  peran  pers  dalam  kehidupan  masyarakat.  Perilaku media  yang  menyimpang  dari  peran  sebagai  penjaga  kebenaran  dan  pengawal  demokrasi memang  memprihatinkan.  Banyak  pengalaman  dari  pihak  yang  mendapat  perlakuan  yang kurang baik dari media. Keberpihakan kepada salah satu golongan dan menyerang yang lain sesungguhnya sudah mencederai profesi awak media.Hal itu menunjukkan besarnya peran pers dalam kehidupan masyarakat. Perilaku media yang menyimpang dari peran sebagai penjaga kebenaran dan pengawal demokrasi memang memprihatinkan. Banyak pengalaman dari pihak yang  mendapat  perlakuan  yang  kurang  baik  dari  media.  Keberpihakan  kepada  salah  satu golongan dan menyerang yang lain sesungguhnya sudah mencederai profesi awak media.
Ketua  Dewan  Pers  Bagir  Manan  mengingatkan  bahwa  media  akan  terhormat  bila mampu  menjaga  kebebasannya  sebagai  pelayan  masyarakat  yang  dipercaya.  Media  harus berprinsip hukum, mengembangkan demokrasi, nilai-nilai kemanusiaan, serta berdisiplin dan berkode etik (konvensi media massa di Kupang, 2011). Namun, pelanggaran kode etik melalui keberpihakan akan semakin meningkat sejalan dengan semakin panasnya suhu politik.
Ada  dua  kelompok  politik  yang  menggunakan  media  sebagai  ajang  kampanye. Pertama, politisi yang harus membayar media untuk bisa menyampaikan pandangan politiknya kepada  khalayak  alias  transaksi  komersial  iklan.  Kedua,  politisi  yang  merangkap  sebagai pemilik media. Ada tren politisi yang berperan ganda sebagai pemilik media. Sebagai pemilik, tentu  saja  mereka  bisa  melakukan  apa  saja  sesuai  dengan  keinginan  mengunggulkan kelompoknya dan merendahkan kelompok lain.
Masyarakat bisa menjadi pengawas dan pemantau pers dengan jalan memantau serta melaporkan  analisis  mengenai  pelanggaran  hukum  dan  kekeliruan  teknis  pemberitaan  yang dilakukan melalui pers. Hal itu bisa dilakukan dengan membentuk lembaga pemantau media ( media  watch ). Media  watch tidak  bertujuan  untuk  menghambat  media,  tapi  justru menyelamatkan  dari  kehancuran  karena  ditinggal  khalayak.  Keberpihakan  politis  media memang bisa menguntungkan dan memabukkan, tapi hanya temporer. Masyarakat memiliki peran  strategis  untuk  menempatkan  media  pada  posisinya  sebagai  pembawa  kebenaran sekaligus mengawasinya. Lazimnya, media disebut anjing penjaga, watchdog .
Sebagai anjing penjaga, tuan sejatinya adalah masyarakat. Media harus menyalak keras bila menemukan hal yang tidak benar dan mengganggu masyarakat. Jadilah anjing bulldog atau
doberman yang galak dan menggigit siapa pun yang layak digigit. Jangan jadi anjing pudel yang lucu untuk dimain-mainkan.

## 4. DAFTAR PUSTAKA
Andersery Robin ed. (2000). Critical Studies in Media Commercialism. London:  Oxford University Press
Herman, Edward S. dan Noam Chomsky. (1992). Manufacturing Consent, The   Political
Economy of The Mass Media . New York: Pantheon Books.
Jurnalisme Propaganda dan Gosip Meracuni Demokrasi. Kompas Online, Kamis, Hal 1 Desember 2003
Kovack, Bill (2001). 9 Elements of lournalism. New York: The Rivers Press.
Luwarso,  Lukas,  ed.  (2004).  Media  dan  Pemilu  2004.  Jakarta:  Koalisi  Media  Untuk Pemilu Bebas   dan Adil
Macmanus, John H. (1994). Market Driaen lournalism. London: Sage Publications
Mariani,  Evi.  (2001).  'Harian  Rakjat  Mengecam  Resep  jumalisme  "orang  Menggigit Anjing."' Pantau II No. 15 ]uli 2009
Masduki.  (2004).  'Menyoal  Fatwa  Haram  Presiden  Perempuan.'  Newsletter  LP3Y, edisi 73 Mei.
McChesney,  Robert  (1998).  Konglomerasi  Media  Massa  dan  Ancaman  Terhadap Demokrasi. (terjemahan oleh Andi Achdian). Jakarta: Aliansi  Jurnalis Independen.
McChesney, Robert. (1999). Rich Media, Poor Democracy: Communication Politics in
Dubious Times . Illinois: University of Illinois Press.
McQuail,  Denis  (1994).  Mass  Communication  Theory,  Third  Edition.  London:  Sage Publications
Meyer, Thomas (2002). Media DemouaW, How The Media Colonizt Politics. London: Polity Press
Nelson,  Michael  (ed).  (2004). The  Elections  of  2004 .  Washington  DC:  Congressional Quarterly
Shoemaker, Pamela J. dan Reese, Stephen D. (1991)- Mediating the Message. Theories   of Influences on Mass Media Content. New York: Longman Publishing
Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers