JURNAL PREFERENSI HUKUM | ISSN: XXXX | E-ISSN: XXXX Vol. 1 No. 1 – Juli 2020 hal. 133-138| Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum

## PERAN PRANATA ADAT DALAM PENCEGAHAN KONFLIK ANTARA KELOMPOK MASYARAKAT ADAT
I Putu Agus Arya Dauh, I Ketut Sukadana, I Made Minggu Widyantara Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

## Abstrak
Tatanan adat menjadi aspek sosiologis dari peran kelembagaan tata cara dalam penanganan konflik merupakan kenyataan  yang  masih  ada  dalam  masyarakat  Indonesia.  Masyarakat  Indonesia  secara  garis  besar  masih menerapkan  nilai-nilai  adat  yang  sudah  diterapkan  sejak  dulu  sebagai  panutan  dalam  hidup  bermasyarakat. Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2012,  telah  mendorong  tatanan  adat  dalam  pengelola  beserta  menyelesaikan permasalahan di masyarakat. Permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah pengaturan penanganan konflik sosial di Indonesia menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 2012 dan peran pranata adat dalam penanganan konflik sosial dalam masyarakat heterogen Indonesia. Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum  normatif.  Pengkajian  ini  bisa  dikatakan  memakai  pendekatan  sosio  hukum.  Hasil  Penelitian  ini memperlihatkan bahwa pengaturan penanganan konflik sosial menurut Undang-Undang No. 7 tahun 2012 Pranata Adat memiliki peranan dalam upaya pencegahan konflik, penanganan konflik, dan penanganan pasca konflik antar masyarakat. Peran tatanan masyarakat adat dalam penanganan suatu konflik bagi kelompok masyarakat Indonesia meningkatkan atau menumbuhkan sikap toleransi dan saling menghormati kebebasan dalam menjalankan kegiatan bermasyarakat. Dengan tumbuhnya rasa toleransi, maka konflik antar masyarakat dapat dihindarkan.
Kata Kunci: Kelompok Masyarakat; Pencegahan Konflik; Pranata adat

## Abstract
Customary order becoming a sociological aspect of institutionalized procedures for handling conflicts is a reality that still exists in Indonesian society. Indonesian people in general still apply the traditional values that have been applied  for  a  long  time  as  role  models  in  social  life.  Law  Number  7  of  2012,  has  encouraged  customary arrangements in the management and solved problems in the community. The issue to be discussed in this paper were the regulation of handling social conflicts in Indonesia according to Law No. 7 of 2012? and the role of traditional institutions in handling social conflicts in Indonesia's heterogeneous society. In this study the authors used a normative legal research method. This study use the socio-legal approach. The results of this study showed that the regulation of handling social conflicts according to Law No. 7 of 2012 Customary Institutions have a role in  conflict  prevention,  conflict  management,  post-conflict  handling  between  communities.  The  role  of  the customary community order in handling a conflict for Indonesian community groups increases or fosters tolerance and  mutual  respect  for  freedom  in  carrying  out  community  activities.  With  the  growth  of  tolerance,  conflict between communities can be avoided.
Key Words: Community Groups, Conflict Prevention, Customary Institutions

## I. PENDAHULUAN
Masyarakat hukum adat merupakan sekelompok manusia yang memiliki tata susunan tetap, memiliki pengurus, harta benda dan bertindak sebagai satu kesatuan terhadap dunia luar yang mendiami suatu wilayah  (Soepomo,  2000).  Pranata  adat  mencakup  lembaga  dan  aturan  yang  dipergunakan  oleh masyarakat hukum adat dalam menciptakan tata kehidupan masyarakat yang tertib, aman dan teratur. Aturan ini terdapat dalam masyarakat hukum adat yang bentuknya tidak tertulis.
Pencegahan  konflik  merupakan  upaya  yang  dilakukan  dalam  mencegah  suatu  konflik  dengan meningkatkan  penerapan  UU  dan  penyesuaian  dengan  tatanan  adat.  Perselisihan  antar  masyarakat sedapat  mungkin  diselesaikan  dengan  segera,  sehingga  tidak  menimbulkan  keresahan  yang menimbulkan sengketa di masyarakat. Konflik bersifat fungsional secara positif dan negatif (Hussein &  Al-Mamary,  2019).  Umumnya  konflik  bersifat  negatif  yang  terjadi  di  masyarakat  adalah  dapat
merugikan  masyarakat  karena  mengganggu  keharmonisan  tata  kehidupan  masyarakat.  Sedangkan konflik  yang  bersifat  positif  adalah  konflik  yang  dapat  diselesaikan  dengan  baik  sehingga  dapat memperbaiki tata kehidupan masyarakat ke arah yang lebih baik dari kehidupan yang sebelumnya.
Penegakan hukum adat diatur dalam sistem peradilan adat yang dijalankan oleh Lembaga adat agar hukum adat berlaku efektif (Manarisip, 2012). Tatanan adat diatur dalam Pasal 40 UU No. 7 Tahun 2012, dimana merupakan peran kelembagaan tata cara dalam penanganan konflik sosial. Penyelesaian konfik  sosial  di  daerah  sebaiknya  dilakukan  dengan  mekanisme  melalui  Lembaga  adat.  Ketika mekanisme adat telah ditempuh, pemerintah dan semua pihak harus mengakui hasil dari penyelesian konflik dengan mekanisme pranata adat ini. Namun bila mekanisme yang dilakukan melalui Lembaga adat tidak berhasil, barulah ditempuh melalui mekanisme lainnya.
Pengakuan  kelembagaan  adat  dalam  UU  No.  7  Tahun  2012  belum  maksimal  karena  dalam peraturan ini hanya mengakui Lembaga adat yang masih ada, dan peraturan ini tidak mengamanatkan upaya untuk mengembangkan kearifan lokal dalam upaya penyelesaian konflik sosial. Namun dalam Undang- Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur ketentuan untuk memperkuat Lembaga adat dalam  melaksanakan  fungsi-fungsi  Lembaga  adat  termasuk  fungsi  penyelesaian  sengketa  (Samsul, 2014).
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas,  penelitian  ini  dilakukan  dengan  tujuan  mendeskripsikan pengaturan penanganan konflik sosial di Indonesia menurut Undang-Undang  No. 7 Tahun 2012 dan menguraikan  peran  pranata  adat  dalam  penanganan  konflik  sosial  dalam  masyarakat  heterogen Indonesia.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  didesain  dengan  menggunakan  tipe  penelitian  hukum  normatif.  Jenis  penelitian  ini menganalisis  dan  mengkaji  hukum  sebagai  pengaturan  dan  norma  sebagai  acuan  dalam  menyusun sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai kehidupan bermasyarakat (Soekanto & Mamuji, 1990).  Pendekatan  yang  digunakan  dalam  studi  ini  adalah  pendekatan  sosio  hukum  (socio-legal), pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Sumber data penelitian ini adalah bahan hukum primer dan sekunder. Sumber bahan hukum primer diperoleh dari perundang- undangan yakni UUD NKRI Tahun 1945 dan UU No. 7 Tahun 2012. Teknik pengumpulan sumber bahan hukum primer dan sekunder menggunakan teknik pencatatan, membaca buku-buku, peraturan perundang- undangan dan literatur lainnya yang ada kaitannya dengan permasalahan yang penulis bahas. Metode analisis yang digunakan dalam pengkajian ini adalah metode kualitatif. Dengan menggunakan analisis norma hukum positif tersebut, maka asas-asas hukum bisa ditemukan yang merupakan doktrin-doktrin serta asas-asas yang dijelaskan dalam norma-norma, sehingga simpulan dapat dibuat berdasarkan hasil analisis tersebut (Fajar & Ahmad, 2010).

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengaturan Penanganan Konflik Sosial di Indonesia Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 2012 Pranata adat adalah tingkatan pengetahuan mengenai kebenarannya, serta diawasi oleh pemimpin dalam membuat aturan (Armida, 2010). Pelaksanaan dan penerapan sanksi bagi masyarakat yang melanggar aturan  telah  disepakati  bersama  dalam  kelompok  masyarakat  tertentu.  Sekelompok  masyarakat  yang mempunyai  tiga  dimensi  sosial  disebut  dengan  masyarakat  adat.  Masyarakat  adat  merupakan sekelompok  masyarakat yang  memiliki sistem nilai, ideologi, ekonomi, politik, budaya, dan wilayah sendiri yang telah menetap secara turun temurun dalam satu wilayah geografis tertentu (Mulyadi, 2013).
Pranata adat memiliki prinsip yang berbeda-beda dalam menangani konflik, terutama pencegahan dan penghentian dalam kekerasan konflik. Hakikat ini harus sesuai dengan tiga dimensi sosial, namun dalam masyarakat adat satu dan lainnya memiliki diemensi sosial yang berbeda. Masyarakat adat dalam hukum Indonesia mengharuskan prinsip selaras dengan hukum yang berlaku (Manarisip, 2012). Banyak pelaksanaan antara prinsip dan hukum positif tidak berjalan selaras karena mempunyai konflik.
Dalam hukum positif fungsi tatanan adat kurang maksimalnya karena kewenangan pranata adat kurang diatur dalam menangani kasus konflik sosial antar anggota (Tamarasari, 2002). Oleh karena itu, peraturan  diperlukan  untuk  mengatur  secara  khusus  mengenai  fungsi  pranata  adat  yang  disesuaikan dengan sistem hukum Indonesia.
Banyaknya  konflik  sosial  yang  terjadi  di  masyarakat  menyebabkan  pemerintah  mengeluarkan Undang-Undang  No.  7  Tahun  2012  tentang  Penanganan  Konflik  yang  mengatur  tentang  upaya penanganan  konflik.  Peraturan  ini  lahir  atau  dibangun  kajian  penyelarasan  dan  pengharmonisasian dengan pengaturan lain berkaitan dengan Penanganan Konflik Sosial. Upaya melakukan penanganan konflik sosial sesuai Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial  yakni  dengan  menggunakan  sistem  penyelesaian  perselisihan  secara  damai,  meredam  potensi konflik,  menjaga  situasi  damai  dalam  masyarakat,  dan  memiliki  sistem  peringatan  dini  kepada masyarakat.  Sejak  cita-cita  kesejahteraan  negara  dilakukan,  pemerintah  bersungguh-sungguh melakukan campur tangan terhadap interaksi kemasyarakatan demi kepastian hidup yang didapat oleh masyarakat. Sebab itu, fungsi awal pemerintah yang bersifat represif mulai berubah sedikit demi sedikit dan bertambah dengan fungsi lainnya yang bersifat melayani (Prawirohardjo, 1993).

## Peran Pranata Adat dalam Penanganan Konflik Sosial dalam Masyarakat Heterogen Indonesia
Tatanan  adat  merupakan  kelembagaan  yang  dihormati  yang  lahir  dari  nilai  adat,  dipercaya  oleh masyarakat dalam melakukan penanganan konflik sosial antar kelompok masyarakat (Salim, 2016). Hal ini  diatur  dalam  Pasal  41  Undang-Undang  No.  7  Tahun  2012  yang  dimana  bahwa  Kelembagaan penyelesaian konflik terdiri atas Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pranata Adat dan/atau Pranata Sosial, serta Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial. Penyelesaian konflik melalui pranata adat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan aparatur daerah.
Pemberdayaan  pranata  adat  dikaitkan  dengan  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2012  tentang Penanganan Konflik Sosial dalam kasus Bali. Bahkan pada perda Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003 yang telah diganti dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Pasal 1 yang berbunyi Prajuru Desa Adat adalah Pengurus Desa adat yang mengatur peran Prajuru desa (Pengurus desa Adat) untuk  memiliki  tugas-tugas  dalam  mengusahakan  perdamaian  dan  penyelesaian  sengketa- sengketa/konflik  secara  adat.  Jadi,  sebelum  Undang-  Undang  Penanganan  Konflik  sosial  lahir,  Bali sudah  lebih  awal  memiliki  solusi  struktural  yang  memanfaatkan  potensi  kultural  (adat)  (Suardita  & Krisnawati, 2015).
Kelembagaan pemerintahan Desa Adat yakni Prajuru Desa Adat, Sabha Desa Adat, Kerta Desa Adat,  Banjar  Adat  /  Banjar  Suka  Duka,  hal ini tercantum  dalam  Pasal  28  ayat (2)  Peraturan  Daerah Provinsi Bali Nomer 4 Tahun 2019. Prajuru adat merupakan tokoh yang dihormati oleh masyarakat dan krama  desa  atau  anggota  desa  lebih  patuh  kepada  apa  yang  disampaikan  oleh  prajuru  desa  daripada pihak  kepolisian  yang  bertugas  meredam  konflik.  Penyelesaian  konflik  dalam  desa  adat  melalui kelembagaan  adat  dengan  mekanisme  awig-awig  (peraturan  desa)  umumnya  lebih  efektif  daripada mekanisme lain (Sudantra, 2009). Hal ini terjadi karena terdapat foktor-faktor yang menyebabkannya, yakni warga desa adat pada umumnya sangat patuh terhadap awig-awig (peraturan desa). Penyelesaian dengan  musyawarah  dan  mufakat  merupakan  ciri  penyelesaian  sengketa  adat,  sehingga  dapat mengakomodasikan  kepentingan-kepentingan  para  pihak  yang  dapat  dikatakan  hasilnya menguntungkan para pihak yang bersengketa.
Peraturan Prajuru Desa Adat bertugas menyusun rencana strategis dan program  pembangunan Desa Adat, menyusun rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Adat, melaksanakan program pembangunan Desa Adat, melaksanakan aturan dan/atau Pararem Desa Adat, menyelesaikan perkara adat/wicara yang terjadi dalam Wewidangan Desa Adat, mengatur penyelenggaraan kegiatan sosial dan keagamaan dalam Wewidangan Desa Adat sesuai dengan susastra agama dan tradisi masing-masing, dan  melaporkan  hasil  pelaksanaan  program  dalam  Paruman  (rapat)  Desa  Adat.  Selain  kelembagaan pranata adat yang telah disebutkan di atas,  menurut Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomer 4 Tahun 2019 Pacalang merupakan salah satu kelembagaan pranata adat yang memiliki andil dalam penanganan konflik dalam masyarakat.
Jadi, sistem dan struktur sosial kemasyarakatan dalam masyarakat Hindu di Bali diatur oleh awig- awig.  Aturan  Desa  Adat  bernama  Parahyangan,  Pawongan,  dan  Palemahan  Desa  Adat.  Pengaturan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (2) Perda Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat Bali berniat untuk memelihara kehidupan bersama di Desa Adat agar rukun, tertib, dan damai, serta  berdaya  guna  dan  berhasil  guna  sesuai  dengan  prinsip gilik  saguluk,  parasparo,  salunglung sabayantaka, sarpanaya .
Bermacam-macam konflik yang terjadi di Desa Adat, seperti konflik intern desa adat dan konflik antara desa adat dengan institusi lain di luar desa adat. Konflik intern yang sering terjadi adalah konflik antara desa adat dan warganya karena pelanggaran adat dengan norma yang terdapat dalam desa adat tersebut. Konflik ini sering disebut dengan konflik adat. Sedangkan konflik antar desa dengan institusi lain di luar desa yang sering terjadi soal perbatasan desa satu dengan desa lainnya, dan konflik antara desa adat dengan investor.
Permasalahan yang akan dikaji mengenai peran Pranata adat di Bali khususnya masyarakat adat lebih dikenal dengan desa adat atau banjar desa adat dalam menangani konflik. Pada hakikatnya pranata adat  di  Bali  menerapkan  prinsip  ajaran  agama  Hindu  dalam  menata  umatnya.  Alat  yang  digunakan dalam menata umat atau warganya berupa awig-awig (peraturan). Sumber daripada awig-awig adalah ajaran agama Hindu dan kesepakatan rapat atau hasil keputusan rapat desa.
Pranata  adat  dapat  membantu  pemerintah  pusat  dan  daerah  dalam  membangun  sistem penanganan  pertama  guna  mencegah  konflik  di  daerah  yang  diidentifikasi  sebagai  daerah  potensi konflik  atau  mencegah  perluasan  konflik  di  daerah  yang  sedang  terjadi  konflik.  Pranata  adat  bisa membentuk satuan tugas khusus untuk menjalankan sistem peringatan dini berupa pengumpulan dan penyampaian  informasi  mengenai  potensi  konflik  atau  terjadinya  konflik  di  daerah  tertentu  kepada masyarakat  untuk  bersama-sama  mencegahnya.  Pranata  adat  membangun  sistem  peringatan  dini bersama  pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah  dengan  cara  melakukan  penelitian  dan  pemetaan wilayah potensi konflik, penyampaian data dan informasi mengenai konflik secara cepat dan akurat, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, peningkatan dan pemanfaatan modal sosial, penguatan dan pemanfaatan  fungsi  intelijen  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  (Mualimin, 2014).
Pranata adat harus mendorong  media massa dan media sosial untuk bersama-sama  melakukan pencegahan. Pranata adat harus mendorong media massa untuk menggunakan jurnalisme damai dalam liputan-liputannya guna pencegahan konflik.
Bagi rakyat Indonesia yang heterogen ada beberapa yang masih menghargai keberadaan tradisi atau tradisi adat yang bersumber dari nilai-nilai budaya mereka. Secara langsung ataupun tidak langsung heterogenitas sosial dapat mendukung kontribusi positif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Pratikto, 2012). Di sisi lain, dalam kehidupan nasional misalkan terdapat ketimpangan pembangunan, ketidakadilan  dan  kesenjangan  sosial  dan  ekonomi,  serta  ketidakterkendalian  dinamika  kehidupan politik dapat berdampak buruk dalam heterogenitas sosial.
Pranata  adat  serta  setiap  orang  dalam  masyarakat  wajib  menjaga  keadaan  damai  untuk masyarakat dengan cara, yaitu sebagai berikut.
a. Mengedepankan  rasa  toleransi  dalam  menghargai  kebebasan  melaksanakan  kegiatan  beragama. Pengembangan  sikap  toleransi  ini  terutama  menjadi  tugas  pranata  adat  sosial  dan  tokoh-tokoh masyarakat setempat dan didukung oleh setiap warga masyarakat, dalam hal mencegah konflik antar pemeluk umat beragama. Di Indonesia konflik seperti ini banyak terjadi di berbagai tempat, dari konflik  skala  kecil  hingga  skala  besar.  Saling  percaya  dan  menghormati  antar  kelompok  agama menjadi  kunci  dalam  memelihara  kondisi  damai  dalam  hubungan  antar  umat  beragama. Terbentuknya  forum  komunikasi  antar  tokoh  umat  beragama  dalam  suatu  wilayah  terkecil merupakan  cara  efektif  untuk  mencegah  sebuah  potensi  konflik  muncul  dan  meluas.  Pemerintah pusat dan pemerintah daerah membentuk forum-forum semacam ini, namum alangkah lebih bagus jika inisiatif pembentukan forum muncul dari pranata sosial setempat.
b. Menghargai  keragaman  suku  dan  budaya  di  lingkungan  sekitar.  Tugas  pranata  adat  dan  pranata sosial, serta setiap orang dalam masyarakat adalah mencegah terjadinya konflik antar suku dan etnis. Pranata adat, pranata sosial dan masyarakat luas harus berupaya sekuat tenaga agar konflik antar suku dan etnis tidak terjadi. Konflik antar suku dan etnis di Indonesia jamak terjadi. Oleh karena itu,  tugas  pranata  adat  dan  pranata  sosial  adalah  membentuk  forum-forum  hingga  ke  wilayah- wilayah paling kecil untuk selalu merekatkan hubungan antara suku dan etnik dan mencegah potensi konflik muncul.
c. Menghargai manusia sesuai dengan kepercayaannya.
d. Menghormati persamaan dan hak sebagai manusia.
e. Mengembangkan lebih dalam persatuan Indonesia atas dasar Kebhinneka Tunggal Ikaan.
f. Mengakui  kebebasan  dalam  berpendapat.  Kebebasan  kita  berhenti  ketika  menyentuh  kebebasan orang  lain.  Jadi,  tatanan  adat  serta  masyarakat  harus  mendorong  khalayak  untuk  menghargai kebebasan setiap orang.
Pranata  adat  memiliki  peranan  penting  dalam  upaya  penanganan  konflik  dalam  masyarakat heterogen  di  Indonesia  dengan  cara  meningkatkan  atau  menumbuhkan  rasa  kebersamaan  di  dalam kegiatan  bermasyarakat.  Tumbuhnya  rasa  toleransi  dalam  masyrakat  tersebut  akan  mengurangi terjadinya  konflik  dalam  masyarakat.  Jadi,  pranata  adat  memiliki  faktor  penting  dalam  penanganan konflik masyrakat pentingnya toleransi dalam kehidupan bermasyarakat.
IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Berdasarkan pembahasan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pengaturan  Penanganan Konflik Sosial di Indonesia menurut Undang- Undang No. 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, memiliki  peranan  penting  dalam  upaya  melakukan  pencegahan  konflik,  yaitu  menjaga  kenyamanan dimasyarakat dan mengembangkan upaya peredaman potensi konflik di masyarakat. Dalam penanganan konflik,  penghentian  kekerasan  fisik  diberikan,  status  keadaan  konflik  ditetapkan,  tindakan  darurat penyelamatan  dan  perlindungan  korban  dilakukan.  Penanganan  konflik  pada  pasca  konflik  memiliki peranan  dalam  upaya  mendamaikan  kelompok  masyarakat  yang  terlibat  konflik,  yaitu  rekonsiliasi, rehabilitasi, rekonstruksi. Tatanan Adat dalam permasalahan sosial di masyarakat, sebelum ditangani secara langsung oleh pemerintah dan pemerintah daerah, tatanan adat dalam UU penanganan konflik sosial adalah lembaga adat yang diprioritaskan dalam menangani konflik sosial sesuai Pasal 41 ayat (2) UU No. 7 tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial.

## 2. Saran
Pemerintah perlu mempelajari mengenai tatanan adat sesuai dengan yang tertera pada UU No. 7 Tahun 2012, pemerintah dan pemerintah daerah harus turun untuk lebih mengedukasi setiap elemen yang ada dalam  masyarakat  yang  disebut  pranata  adat  mengenai  apa  yang  menjadi  upaya  pemerintah  dalam mencegah konflik yang terjadi dalam masyarakat seperti yang tertuang dalam Undang- Undang No. 7 Tahun  2012.  Pranata  adat  merupakan  elemen  penting  dalam  mengatur  kehidupan  bermasyarakat, sehingga pranata adat tersebut harus tegas dalam memberlakukan Undang-Undang No.7 Tahun 2012 dan  aturan  yang  ada  di  daerah  seperti  awig-awig.  Sanksi  juga  harus  diberikan  terhadap  golongan masyarakat yang terindikasi memicu konflik antar kelompok masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Armida.  (2010).  Eksistensi  Lembaga  Adat:  Studi  Kasus  Lembaga  Adat  Melayu  Jambi  Tanah  Pilih Pasko Batuah Kota Jambi dan Tinjauan Kritis terhadap Perda No . 5 Tahun 2007. Kontekstualita , 25 (1), 113–136. Retrieved from https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/237/178 Fajar,  M.,  &  Ahmad,  Y.  (2010). Dualisme  Penelitian  Hukum  Normatif  dan  Hukum  Empiris . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Hussein,  A.  F.  F.,  &  Al-Mamary,  Y.  H.  S.  (2019).  Conflicts:  Their  Types,  and  Their  Negative  and Positive Effects on Organizations. International Journal of Scientific and Technology Research , 8 (8), 10–13.
Manarisip, M. (2012). Eksistensi Pidana Adat dalam Hukum Nasional. Lex Crimen , 1 (4), 39. Retrieved from  https://media.neliti.com/media/publications/3160-ID-eksistensi-pidana-adat-dalam-hukum- nasional.pdf
Mualimin.  (2014). Pedoman  Bagi  Pranata  Adat  dalam  Penanganan  Konflik  Sosial .  Jakarta  Selatan: Pohon Cahaya.
Mulyadi, M. (2013). Pemberdayaan Masyarakat Adat Dalam Pembangunan Kehutanan (Studi Kasus Komunitas  Battang  di  Kota  Palopo,  Sulawesi  Selatan). Jurnal  Penelitian  Sosial  Dan  Ekonomi Kehutanan , 10 (4),  224–234.  Retrieved  from  https://media.neliti.com/media/publications/29076- ID-pemberdayaan-masyarakat-adat-dalam-pembangunan-kehutanan.pdf
Pratikto, A. (2012). Pengaruh Budaya terhadap Kinerja Perekonomian. Buletin Studi Ekonomi , 17 (2),
98–115. Retrieved from https://ojs.unud.ac.id/index.php/bse/article/download/2172/1371
Prawirohardjo. (1993). Ilmu Pemerintahan . Jakarta: Karya Dharma.
Salim,  H.  M.  (2016).  Adat  Sebagai  Budaya  Kearifan  Lokal  untuk  Memperkuat  Eksistensi  Adat  ke Depan. Al  Daulah :  Jurnal  Hukum  Pidana  Dan  Ketatanegaraan , 5 (2),  244–255. https://doi.org/10.24252/ad.v5i2.4845
Samsul,  I.  (2014).  Penguatan  Lembaga  Adat  sebagai  Lembaga  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa.
Negara Hukum , 5 (2), 128–142. https://doi.org/10.21143/jhp.vol29.no4.564
Soekanto, S., & Mamuji, S. (1990). Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat . Jakarta: CV. Rajawali. Soepomo. (2000). Tentang Hukum Adat . Jakarta: Pradnya Paramita.
Suardita, I. K., & Krisnawati, I. G. A. A. A. (2015). Pencegahan dan Penanggulangan Konflik Sosial di Bali dari Perspektif Hukum . Retrieved from
https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_penelitian_1_dir/54e6489f1f3a5c00dda067bc27adaa00.pd f
Sudantra,  I.  K. (2009). Pemberdayaan  Desa  Adat  dalam  Penyelesaian  Perkara di  Luar  Pengadilan . Denpasar: Universitas Udayana.
Tamarasari,  D.  (2002).  Pendekatan  Hukum  Adat  dalam  Menyelesaikan  Konflik  Masyarakat  pada Daerah Otonom. Jurnal Kriminologi Indonesia , 2 (I), 37–47. Retrieved from https://www.neliti.com/publications/4219/pendekatan-hukum-adat-dalam-menyelesaikan- konflik-masyarakat-pada-daerah-otonom