How to cite: Fery Singgih Ardianto, Parasian Simanungkalit, Anwar Sadat, (2023) Penegakkan Hukum Pidana terhadap Pelaku  Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga  terhadap  Perempuan  dan  Anak  di  Indonesia, (8)  9,
http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i6 E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e- ISSN: 2548-1398 Vol. 8, No. 9, September 2023

## PENEGAKKAN  HUKUM  PIDANA  TERHADAP  PELAKU  KEKERASAN DALAM  RUMAH  TANGGA  TERHADAP  PEREMPUAN  DAN  ANAK  DI INDONESIA
Fery Singgih Ardianto, Parasian Simanungkalit, Anwar Sadat Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM Email: Fery.singgih1508@gmail.com, parasian@iblam.ac.id, anwarsadat@iblam.ac.id

## Abstrak
Tindak kekerasan terhadap perempuan merupakan suatu tindak pidana yang banyak mendapat perhatian dari para ahli ilmu sosial pada tahun-tahun terakhir ini. dari data yang terkumpul belum diketahui secara pasti berapa banyak perempuan dalam hal ini  istri  yang  menjadi  korban  tindak  kekerasan  mulai  dari  keengganan  memberi nafkah  kepada  istri  sampai  kepada  kekerasan  seksualitas.  Maka  dari  itu  untuk mengatasi  masalah  kekerasan  terhadap  perempuan  di  lingkungan  rumah  tangga, perlu  adanya  tindakan  bersama  antar  semua  pihak,  baik  dari  masyarakat  sampai dengan  aparat  serta  perundang-undangan  yang  berfungsi  dengan  baik  sehingga masalah  kekerasan  di  Indonesia  seperti  masalah  kekerasan  dapat  diatasi  dengan baik. Dalam perkembangannya saat ini para korban kekerasan dalam rumah tangga sulit  mengajukan  penderitaan  yang  dialaminya  kepada  penegak  hukum,  karena kuatnya  pandangan  bahwa  perlakuan  kasar  suami  kepada istri  merupakan  bagian dari peristiwa privat (urusan rumah tangga) sehingga tidak bisa dilaporkan kepada aparat  kepolisian.  Sehingga  penderitaan  korban  kekerasan  dalam  rumah  tangga (istri) berkepanjangan tanpa perlindungan. Kondisi korban kekerasan dalam rumah tangga yang sedemikian itu ternyata masih dilematis pula setelah diundangkannya Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004  tentang  Penghapusan  Kekerasan  dalam Rumah Tangga. Karena jika istri yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga melaporkan suaminya kepada kepolisian dikuatirkan suami akan semakin berlaku kasar  terhadap  dirinya  setelah  istri  kembali  ke  rumahnya  lantaran  tidak  adanya perlindungan hukum dari kepolisian dan atau pengadilan. Bahkan ada sebagian istri yang  menjadi  korban  kekerasan  dalam  rumah  tangga  lebih  memilih  menahan penderitaan  kekerasan  yang  dialaminya  karena  merasa  kuatir  terhadap  masa depannya jika suaminya berurusan dengan penegak hukum.
Kata Kunci: Kekerasan, Rumah Tangga, Perempuan, Anak

## Abstract
Violence  against  women  is  a  crime  that  has  received  much  attention  from  social scientists in recent years. From the data collected, it is not known exactly how many women, in this case, wives are victims of violence, ranging from reluctance to provide for their wives to sexual violence. Therefore, to overcome the problem of violence against women in the household, there needs to be joint action between all parties,
both from the community to the apparatus and legislation that functions properly so that  the  problem  of  violence  in  Indonesia  such  as  the  problem  of  violence  can  be overcome properly. In its current development, victims of domestic violence find it difficult to submit their suffering to law enforcement, because of the strong view that the harsh treatment of husbands to wives is part of private events (domestic affairs) so that it cannot be reported to the police. So that the suffering of victims of domestic violence  (wives) is  prolonged  without  protection.  The condition  of victims  of  such domestic violence  is  still  dilemmatic  after  the  promulgation  of  Law  Number  23  of 2004  concerning  the  Elimination  of  Domestic  Violence.  Because  if  a  wife  who experiences domestic violence reports her husband to the police, it is feared that the husband will be more violent towards him after the wife returns home because there is no legal protection from the police and / or court. There are even some wives who are  victims  of  domestic  violence  who  prefer  to  endure  the  suffering  of  violence because  they  feel  worried  about  their  future  if  their  husbands  deal  with  law enforcement.

## Keywords: Violence, Household, Woman, Child

## Pendahuluan
Undang-Undang  RI  Nomor  23  Tahun  2004  Tentang  Penghapusan  Kekerasan Dalam  Rumah  Tangga  merupakan  prestasi  penting  Komisi  Nasional  Anti  Kekerasan Terhadap  Perempuan  (Komnas  Perempuan)  dan  gerakan  perempuan  di  Indonesia. Undang-Undang tersebut memperluas definisi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan potensi korban KDRT, mengkriminalisasi pelecehan seksual untuk pertama kalinya di Indonesia dan mengakui hak-hak korban.
Tindak  kekerasan  terhadap  perempuan  merupakan  suatu  tindak  pidana  yang banyak  mendapat  perhatian  dari  para  ahli  ilmu  sosial  pada  tahun-tahun  terakhir  ini (Amalia,  2014).  dari  data  yang  terkumpul  belum  diketahui  secara  pasti  berapa  banyak perempuan  dalam  hal  ini  istri  yang  menjadi  korban  tindak  kekerasan  mulai  dari keengganan memberi nafkah kepada istri sampai kepada kekerasan seksualitas.
Maka  dari  itu  untuk  mengatasi  masalah  kekerasan  terhadap  perempuan  di lingkungan rumah tangga, perlu adanya tindakan bersama antar semua pihak, baik dari masyarakat sampai dengan aparat serta perundang-undangan yang berfungsi dengan baik sehingga masalah kekerasan di Indonesia seperti masalah kekerasan dapat diatasi dengan baik (Adami, 2005).
Menurut  para  ahli  kriminologi,  “kekerasan”  yang  mengakibatkan  terjadinya kerusakan  fisik  adalah  kekerasan  yang  bertentangan  dengaN  hukum.  Oleh  karena  itu, kekerasan  merupakan  kejahatan.  Berdasarkan  pengertian  inilah  sehingga  kasus-kasus kekerasan  terhadap  perempuan  dalam  rumah  tangga  dijaring  dengan  pasal-pasal  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang kejahatan.
Terlebih lagi jika melihat definisi yang dikemukakan oleh Sanford Kadish dalam Encyclopedia  of  Criminal  Justice,  beliau  mengatakan  bahwa  kekerasan  adalah  semua jenis perilaku yang tidak sah menurut kadang-kadang, baik berupa suatu tindakan nyata
maupun  berupa  kecaman  yang  mengakibatkan  pembinasaan  atau  kerusakan  hak  milik (Fakih, 2008).
Pada  skala  nasional  realitas  sosial  Indonesia  hari  ini  memperlihatkan  bahwa kekerasan terhadap perempuan juga masih berlangsung di segala ruang; domestik (rumah tangga)  maupun  publik,  di  segala  waktu  dan  dilakukan  oleh  banyak  orang  dengan identitas  sosio-kultural  yang  beragam,  dari  yang  dianggap  sebagai  “orang  terhormat”, terpelajar dan dianggap “shaleh” sampai yang dianggap “orang rendahan” dan “manusia pinggiran”.
Pada  sisi  lain  kekerasan  terhadap  perempuan  dalam  kenyataannya  tidak  hanya dilakukan  secara  individual  melainkan  juga  oleh  institusi  sosial,  ekonomi,  politik  dan budaya (Hasbi, 2017). Kita juga boleh jadi kehilangan akal untuk dapat mengidentifikasi secara pasti identitas orang yang diharapkan dapat menjamin keamanan perempuan dari kemungkinan  menjadi  korban  kekerasan.  Orang-orang  yang  paling  dekat  dan  paling terpercaya  dengan  perempuan  sekalipun  seperti  ayah,  kakak,  adik,  paman,  dalam sejumlah    kasus  terbukti  juga  terlibat  dalam  aksi  kekerasan (Wahid,  Irfan,  &  Rasjidi, 2001).
Berkaitan dengan bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak, Sukerti mengatakan sebagai berikut: 1) Kekerasan fisik. Contoh: dipukul dengan tangan, dipukul dengan  sendok,  ditentang,  dicekik,  dijambak,  dicukur  paksa,  kepala  dibenturkan  ke tembok;  2)  Kekerasan  psikologis.  Contoh:  diancam,  disumpah,  pendapat  korban  tidak pernah dihargai, dilarang bergaul, tidak pernah diajak timabang pendapat, direndahkan dengan  mengucapkan  katakata  yang  sifatnya  merendahkan  posisi  Perempuan.  3) Kekerasan  ekonomi.  Contoh:  membebankan  biaya  rumah  tangga  sepenuhnya  kepada perempuan (perempuan yang bekerja secara formal) atau tidak memberikan pemenuhan finansial kepada perempuan, jadi menelantarkan rumah tangga .
Kekerasan  terhadap  perempuan,  biasanya  berbentuk  penyajian  isu,  berita  yang dibingkai menggunakan bahasa. Bahasa ternyata dipakai untuk memahami simbol-simbol yang  dapat  memberikan  kejelasan  mengenai  makna  opini  dan  sikap  atas  sesuatu  hal. Simbol  itu  dapat  berupa  tanda  tertulis,  lisan,  atau  gambar,  yang  divisualisasikan  baik dalam  kata-kata  maupun  gambar.  Kategori  bahwa  bahasa  mampu  melahirkan multiinterpretasi  dan  pemaknaan  bersifat  denotatif  maupun  konotatif  yang  dapat mempengaruhi perkembangan isu tertentu (Rakhmat, 2003).
Dalam  pasal  10  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004  mengenai  hak  korban ditegaskan  bahwa  korban  berhak  mendapatkan  perlindungan,  pelayanan  kesehatan, penanganan secara khusus. Namun dalam pelaksanaannya hak-hak ini masih terkadang belum didapatkan korban, karena mengenai hak-hak korban tentu harus ada pihak lain yang  bertugas  untuk  memenuhi  hak  tersebut  dan  dalam  pelaksanaannya  pihak  yang bertugas  untuk  memenuhi  hak-hak  korban  masih  kurang  tegas  untuk  memenuhi  hak tersebut.
Jika  isi  dalam  pasal  ini  bertujuan  untuk  memenuhi  hak-hak  korban,  dalam rumusannya  ditegaskan  bahwa  “berhak”  mendapatkan,  hal  ini  bermakna  relatif
seharusnya lebih ditegaskan dengan rumusan “wajib” memberikan, tentunnya kewajiban ini dilakukan oleh para aparat penegak hukum.
Kekerasan terhadap perempuan dapat terjadi tanpa membedakan latar belakang ekonomi, pendidikan, pekerjaan, etnis, usia, lama perkawinan, atau bentuk fisik korban (Manan,  2018).  Kekerasan  adalah  sebuah  fenomena  lintas  sektoral  dan  tidak  berdiri sendiri atau terjadi begitu saja. Secara prinsip ada akibat tentu ada penyebabnya.
Dalam kaitan itu Fathul Djannah mengemukakan beberapa faktornya yaitu Fathul, (2002): 1) Kemandirian ekonomi perempuan. Secara umum ketergantungan perempuan terhadap  laki-laki  dapat  menjadi  penyebab  terjadinya  kekerasan,  akan  tetapi  tidak sepenuhnya  demikian  karena  kemandirian  perempuan  juga  dapat  menyebabkan perempuan  menerima  kekerasan  oleh  laki-laki;  2)  Karena  pekerjaan  perempuan. Perempuan  bekerja  di  luar  rumah  dapat  menyebabkan  perempuan  menjadi  korban kekerasan; 3) Perselingkuhan laki-laki. Perselingkuhan laki-laki dengan perempuan lain atau  laki-laki  kawin  lagi  dapat  melakukan  kekerasan  terhadap  perempuan;  4)  Campur tangan pihak ketiga. Campur tangan anggota keluarga dari pihak laki-laki, terutama ibu mertua  dapat  menyebabkan  laki-laki  melakukan  kekerasan  terhadap  perempuan;  5) Pemahaman  yang  salah  terhadap  ajaran  agama.  Pemahaman  ajaran  agama  yang  salah dapat menyebabkan timbulnya kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga; 6) Karena kebiasaan laki-laki, di mana laki-laki melakukan kekerasan terhadap perempuan secara berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan.
Dalam perkembangannya saat ini para korban kekerasan dalam rumah tangga sulit mengajukan  penderitaan  yang  dialaminya  kepada  penegak  hukum,  karena  kuatnya pandangan bahwa perlakuan kasar suami kepada istri merupakan bagian dari peristiwa privat  (urusan  rumah  tangga) Mansyur (2007),  sehingga  tidak  bisa  dilaporkan  kepada aparat  kepolisian.  Sehingga  penderitaan  korban  kekerasan  dalam  rumah  tangga  (istri) berkepanjangan tanpa perlindungan.
Kondisi  korban  kekerasan  dalam  rumah  tangga  yang  sedemikian  itu  ternyata masih  dilematis  pula  setelah  diundangkannya  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Karena jika istri yang mengalami kekerasan  dalam  rumah  tangga  melaporkan  suaminya  kepada  kepolisian  dikuatirkan suami  akan  semakin  berlaku  kasar  terhadap  dirinya  setelah  istri  kembali  ke  rumahnya lantaran tidak adanya perlindungan hukum dari kepolisian dan atau pengadilan. Bahkan ada  sebagian  istri  yang  menjadi  korban  kekerasan  dalam  rumah  tangga  lebih  memilih menahan  penderitaan  kekerasan  yang  dialaminya  karena  merasa  kuatir  terhadap  masa depannya jika suaminya berurusan dengan penegak hukum.
Prinsip pengakuan dan perlindungan HAM di atas selaras dengan asas legalitas dalam  hukum  pidana,  bahwa  tidak  ada  perbuatan  yang  dilarang  dan  diancam  dengan hukuman  pidana  jika  tidak  ditentukan  terlebih  dahulu  di  dalam  perundang-undangan, yang dalam bahasa Latin dikenal dengan nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali (tak ada delik, tak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu) (Situngkir, 2018).
Dari pernyataan tersebut, bahwa setiap orang pada hakikatnya bebas dari tuntutan hukum.  Selaras  dengan  hal  ini  Osman  Abdel  Malek  al-Saleh  mengemukakan  asas
legalitas dalam Islam, bahwa ”no person can be accused of crime or suffer punishment except as specified by law” (Tidak seorangpun dapat didakwa atas suatu kejahatan atau dibebani hukuman kecuali ada ketentuan hukum yang mengaturnya).
Dalam  praktek  penegakkan  hukum  di  Indonesia,  aturan–aturan  hukum  yang digunakan dalam penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) tidak hanya terbatas  pada  ketentuan–ketentuan  yang  terdapat  dalam  Undang–Undang  Nomor  23 Tahun  2004  tentang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga,  tetapi  juga ketentuan  dalam  KUHP  dan  Undang–Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan  Anak,  karena  pada  dasarnya  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  (KDRT) tidak hanya terjadi terhadap istri, tetapi anak bahkan ada suami yang menjadi korban.
Secara umum kekerasan terhadap perempuan hanya diatur dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP), dibawah bab tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan. Misalnya pemerkosaan terhadap perempuan bukan istri diatur dalam pasal 285 KUHP, terhadap perempuan yang sedang pingsan Pasal 286 KUHP, perempuan dibawah umur pasal 287 KUHP dan perkosaan terhadap istri dibawah umur Pasal 288 KUHP, perbuatan cabul dan/atau pelecehan seksual Pasal 294 KUHP, perdagangan  perempuan Pasal 297 KUHP  dan  penganiayaan  istri  Pasal  356  KUHP.  Penempatan  pasal-pasal  tersebut dibawah  bab  tentang  kejahatan  terhadap  kesusilaan  (crime  against  ethics)  sendiri menimbulkan persoalan konseptual karena eksistensi perempuan direduksi menjadi nilai- nilai  kesusilaan  belaka  dan  bukan  dalam  rangka  melindungi  eksistensinya  sebagai manusia.
Dalam konteks perlindungan terhadap korban kejahatan, adanya upaya preventif dan  represif  yang  dilakukan,  baik  oleh  masyarakat  maupun  pemerintah  dalam  hal  ini melalui aparat penegak hukumnya, seperti pemberian perlindungan atau pengawasan dari berbagai ancaman yang dapat membahayakan nyawa korban, pemberian bantuan medis, maupun hukum secara memadai. Proses pemeriksaan dan peradilan yang adil terhadap pelaku kejahatan, pada dasarnya merupakan salah satu perwujudan dari perlindungan Hak Asasi Manusia serta instrumen penyeimbang (Suwito & Aribowo, 2019). Di sinilah dasar filosofis di balik pentingnya perlindungan terhadap korban kejahatan atau keluarganya.
Berdasarkan  uraian  di  atas  maka  rumusan  penelitian  ini  adalah  1)  Bagaimana Penegakkan  Hukum  Terhadap  Pelaku  Kekerasan  Seksual  Terhadap  Perempuan  Dan Anak Dalam Rumah Tangga? 2) Bagaimana Peran Serta Pemerintah Untuk Melindungi Perempuan Dan Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Masa Yang Akan Datang?

## Metode Penelitian
Metode  penelitian  berperan  penting  untuk  mendapatkan  data  yang  akurat  dan terpercaya. Metode penelitian ini juga digunakan sebagai alat atau cara untuk pedoman dalam melakukan penelitian. Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian hukum ini adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif.
Penelitian  hukum  normatif  merupakan  penelitian  yang  mengutamakan  data kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder tersebut dapat berupa
bahan  hukum  primer,  sekunder  maupun  tersier.  Penelitian  ini  meliputi  penelitian mengenai  ketentuan  hukum  positif  yang  berlaku  di  Indonesia  yang  berkaitan  dengan hukum  yang  mengatur  tentang  kekerasan  terhadap  perempuan  dan  anak  dalam  rumah tangga.

## Hasil dan Pembahasan

## A. Penegakkan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak di Indonesia
Perlindungan hukum untuk perempuan korban KDRT ada pada Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2004,  tujuan  dibentuknya  Undang-Undang  ini  adalah  untuk menyelamatkan para korban kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini tentu saja merupakan suatu kemajuan yang baik agar para korban dari kekerasan dalam rumah tangga ini dapat melakukan  penuntutan  serta  mereka  akan  merasa  lebih  aman  karena  dilindungi  oleh hukum.  Eksistensi  suatu  perundang-undangan  sangat  menentukan  terwujudnya  suatu keadaan tertib hukum, hal ini sangat diperlukan karena undang-undang merupakan suatu sumber hukum yang utama (Mansyur & Gultom, 2007).
Meskipun  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004  telah  dibentuk  namun  tetap saja masih banyak korban-korban yang tidak berani bahkan tidak mau untuk melaporkan atas  kekerasan  yang  telah  mereka  dapatkan,  hal  ini  dipengaruhi  oleh  beberapa  faktor sehingga mereka enggan untuk melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwenang, faktor-yang  menyebabkan  mereka  enggan  melaporkannya  antara  lain  yaitu  rasa  mau sebab merasa bahwa hal yang terjadi dalam lingkup rumah tangga merupakan aib yang harus  ditutupi,  kemudian  ketergantungan  ekonomi,  serta  kinerja  para  penegak  hukum juga  bisa  saja  menjadi  salah  satu  faktor  yang  mempengaruhi  hal  tersebut.  Kurangnya kepercayaan  dari  masyarakat  kepada  sistem  hukum  di  Indonesia  ini  disebabkan  fakta sebelum disahkannya undang-undang no 3 th 2004. Ada banyak sekali laporan mengenai kekerasan  dalam  rumah  tangga  tetapi  laporan  tersebut  tidak  dilanjutkan  ke  tahap penyidikan terhadap pelaku kekerasan (Irianto, 2006).
Peran Pemerintah, pihak kepolisian, dan pengadilan, medis, serta lembaga sosial tidak  berfungsi  sebagaimana  mestinya,  karena  paradigma  di  masyarakat  masih menganggap bahwa kasus kekerasan dalam rumah tangga khususnya kekerasan seksual yang  dilakukan  suami  terhadap  istri  merupakan  persoalan  privat.  Korban  juga  pada umumnya  melakukan  pengabaian  pada  kasusnya  karena  memiliki  rasa  takut  untuk melaporkan  kasusnya  kepada  polisi  karena  memiliki  kekhawatiran  kasusnya  akan “didamaikan”, memikirkan nasib ekonomi anak dan keluarganya, kekhawatiran terhadap pelaku akan masuk penjara, serta takut aib keluarganya diketahui oleh masyarakat.
Hal ini dapat dilihat dari minimnya kasus kekerasan seksual dalam rumah tangga (pemaksaan  hubungan  intim  suami  istri)  yang  diadili  oleh  pengadilan  dan  minimnya pengaduan dari para korban ke kepolisian (Rahardjo, 2009). Maka dalam kasus kekerasan seksual  khususnya  yang  dilakukan  oleh  suam  terhadap  istri  sangat  diperlukan  peran aparat  penegak  hukum,  masyarakat  serta  lembaga  masyarakat  untuk  dapat  melindungi hak-hak korban kekerasan seksual tersebut.
Penyelesaian kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kebanyakan dari korban  melaporkan  karena  sedang  sangat  emosi  pada  akhirnya  ketika  laporan  tengah diproses tiba–tiba pelapor atau korban mencabut laporannya, beralasan karena tidak tega terhadap suaminya. Ada beberapa kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang diselesaikan  melalui  jalur  pengadilan,  tapi  tidak  sedikit  juga  kasus  yang  demikian diselesaikan secara damai, kekeluargaan atau melalui jalur non penal.
Penyelesaian kasus secara kekeluargaan masih sangat kental dipakai di pedesaan atau  desa  terpencil,  karena  di  desa  terpencil  masih  banyak  memiliki  dan  menerapkan hukum  adat  yang  sangat  kuat.  Karena  pada  umumnya  masyarakat  adat  berpikiran komunal,  magis,  religius.  Sehingga  keputusan  yang  dihasilkan  dengan  menggunakan hukum adat tidak merupakan hasil olah pikir yang rasional oleh karena itu tidak memilih jalur hukum untuk menyelesaikan suatu permasalahan.
Hukum  adat  di  setiap  daerah  pasti  berbeda  tapi  pada  dasarnya  hukum  adat  di Indonesia  meliputi  asas  ketuhanan,  kemanusiaan,  persatuan,  kebersamaan,  kerakyatan, kesepakatan serta keadilan dan kesepakatan, itulah mengapa di pedesaan terpencil masih menggunakan  penyelesaian  secara  kekeluargaan  untuk  suatu  masalah  karena  memiliki asas tersebut dengan tujuan terciptanya kesepakatan dan keadilan untuk kedua pihak.
Dengan  adanya  beberapa  hal  yang  meliputi  asas  hukum  adat  tersebut,  maka dikatakan  bahwa  hukum  adat  di  Indonesia  sebagai  hukum  yang  berfalsafah  pancasila, oleh  karena  itu  hukum  adat  yang  berfalsafah  pancasila  perwujudannya  akan  menjadi berbeda–beda di setiap daerah karena meskipun berbeda–beda tetapi berlandasan dengan falsafah yang sama yaitu Pancasila (Mahmutarom, 2010).
Ketika korban memilih untuk menyelesaikan kasus ini melalui jalur pengadilan membuktikan  bahwa  korban  sudah  tidak  sanggup  jika  harus  bertahan  dengan  keadaan yang terus menerus harus merasakan tekanan dan kesakitan fisik, tetapi jika ada korban yang  memilih  untuk  menyelesaikan  kasus  ini  secara  kekeluargaan  itu  membuktikan bahwa  korban  bergantung  pada  suaminya,  hal  inilah  yang  menjadi  kebimbangan  atau dilema bagi para perempuan yang rentan menjadi korban kekerasan ketika memilih cerai tetapi  banyak  pertimbangan  seperti  anak  dan  terutama  ekonomi,  tetapi  jika  bertahan korban harus mengalami kekerasan yang terus berlanjut.
Tetapi dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 ini dapat menepis sedikit ketakutan para korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) karena Undang – Undang  Nomor  23  Tahun  2004  ini  juga  mengatur  perlindungan  terhadap  korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
Kekerasan  dalam  rumah  tangga  menurut UU  No.  23  Tahun  2004  adalah  setiap perbuatan  terhadap  seseorang  terutama  perempuan,  yang  berakibat  timbulnya kesengsaraan  atau  penderitaan  secara  fisik,  seksual,  psikologis  dan/atau  penelantaran rumah  tangga  termasuk  ancaman  untuk  melakukan  perbuatan,  pemaksaan,  atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.43 Pada kasus  kekerasan  dalam  rumah  tangga  memperlihatkan  suatu  pola  yang  menunjukkan siklus kekerasan diantara pasangan suami istri.
Siklus  ini  terdiri  dari  tiga  tahapan  (fase)  utama,  yaitu Fathul (2002):  a)  Fase ketegangan  atau  ketegangan  yang  meningkat  Pada  tahap  ini  pelaku  kekerasan  mulai menyalahkan  pasangannya  dan  menggunakan  penganiayaan  kecil  untuk  mengontrol pasangannya.  Sebaliknya  korban  (istri)  akan  mencoba  menyabarkan  diri  dan  timbul perasaan  dalam  dirinya  untuk  menyelamatkan  rumah  tangga.  b)  Fase  akut  atau penganiayaan akut Pada tahap kedua, ketegangan yang telah meningkat dapat meledak menjadi tindak penganiayaan.
Dalam hal ini suami bermaksud untuk memberi pelajaran kepada pasangan, maka timbullah perasaan takut pada istri dan istri mencoba melepaskan rasa marahnya dengan jalan  melawan.  c)  Keadaan  tenang  atau  fase  bulan  madu  Setelah  terjadi  penganiayaan pada istri, terkadang pelaku menyadari dan menyesali tindakannya yang telah melewati batas. Umumnya pelaku akan minta maaf dan berjanji tidak mengulangi penganiayaan lagi.  Permintaan  maaf  suami  tersebut  membuat  istri  merasa  bahagia  dan  mempunyai harapan lagi.
Untuk  mengurangi  beban  penderitaan  korban  kekerasan  dalam  rumah  tangga, Pasal  10  undang-undang  ini  memberikan  hak  kepada  korban  kekerasan  dalam  rumah tangga,  untuk  memperoleh Tamtiari (2005):  a)  Perlindungan  dari  pihak  keluarga, kepolisian,  kejaksaan,  pengadilan,  advokat,  lembaga  sosial,  atau  pihak  lainnya  baik sementara  maupun  berdasarkan  penetapan  perintah  perlindungan  dari  pengadilan;  b) Pelayanan  kesehatan  sesuai  dengan  kebutuhan  medis;  c)  Penanganan  secara  khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban.
Dengan  demikian  undang-undang  ini  mengatur  secara  khusus  (lex  specialis) mengenai perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga. Dalam kaitan ini proses perlindungan  korban  kekerasan  dalam  rumah  tangga  tahap  awal  berupa  perlindungan sementara.
Dengan  demikian,  perlindungan  sementara  merupakan  perlindungan  terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga (istri) yang diberikan langsung oleh kepolisian dan atau  lembaga  sosial,  atau  pihak  lain,  sebelum  dikeluarkannya  penetapan  perintah perlindungan  dari  pengadilan.  Perlindungan  sementara  sangat  penting  untuk  segera diberikan kepada istri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga karena jika korban  harus  menunggu  turunnya  penetapan  perintah  perlindungan  dari  pengadilan, dikuatirkan prosesnya lama, sedangkan korban membutuhkan perlindungan dalam waktu relatif  cepat.  Urgensi  perlindungan  sementara  ini  terutama  bagi  korban  yang  rentan memperoleh tindak kekerasan lanjutan dari suaminya setelah dia melaporkan kasusnya kepada pihak berwajib.
Realitasnya  ada  kemungkinan  pelaku  (suami)  akan  semakin  marah  dan melampiaskan kemarahannya kepada korban (istri) setelah diketahui korban melaporkan pelaku  kepada  kepolisian,  seperti  yang  dialami  IR  yang  mengaku  dipukul  suaminya sehingga dia harus dirawat di rumah sakit selama dua hari. Namun setelah satu hari di rumah sakit, sudah dipaksa suaminya agar pulang ke rumah (Fathul et al., 2002).
Sedangkan untuk kekerasan terhadap anak Pidana bagi pelaku kekerasan terhadap anak  dalam  KUHP  didapat  diatur  dalam  bentuk-bentuk  kekerasan  terhadap  anak,
pidananya  disebutkan  objeknya  adalah  anak.  Tindak  pidana  kekerasan  terhadap  anak adalah  salah  satu  bentuk  kekerasan  terhadap  anak  yang  merupakan  contoh  kerentanan posisi anak dan berimplikasi jauh pada kehidupan anak, sehingga dia terpaksa harus selalu menghadapi kekerasan, pemaksaan dan penyiksaan fisik serta psikis.
Perhatian dan perlindungan terhadap kepentingan korban tindak pidana kekerasan terhadap anak baik melalui proses peradilan pidana maupun melalui sarana kepedulian social tertentu merupakan bagian mutlak yang perlu dipertimbangkan dalam kebijakan hukum pidana dan kebijakan kebijakan sosial, baik oleh lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif maupun oleh lembaga-lembaga sosial yang ada.
Pada intinya kekerasan terhadap anak bermuara pada tindakan seseorang/kelompok  orang  yang  mengakibatkan  kesengsaraan  atau  penderitaan  secara fisik, seksual, psikologis, penelantaran anak dan rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan  perbuatan,  pemaksaan,  atau  perampasan  kemerdekaan  seseorang  secara melawan  hukum.  Dengan  demikian,dapat  dipahami  bahwa  tindak  kekerasan  akan menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan terhadap orang/anak yang menjadi korban.
Menurut UU No. 13 tahun 2006 yang dimaksud dengan korban adalah seseorang yang  mengalami  penderitaan  fisik,  mental  atau  kerugian  ekonomi  akibat  suatu  tindak pidana atau kejahatan. Dengan demikian, anak korban kekerasan adalah seseorang yang belum  berusia  18  tahun,  termasuk  anak  yang  masih  dalam  kandungan  yang  menjadi korban  akibat  perbuatan  pelanggaran  hukum  yang  dilakukan  oran  /kelompok orang/lembaga/negara.
Salah  satu  contoh  Penegakkan  Hukum  Pidana  Terhadap  Pelaku  Kekerasan Terhadap  Perempuan  Dan  Anak  Di  Indonesia  adalah  Kasus  Unggul  Nicanor  Siahaan yang  melakukan  Pemukulan  Terhadap  Istri  dan  Dihukum  selama  2  (dua)  Tahun. Terdakwa  Nicanor  melakukan  perbuatan  kekerasan  fisik  terhadap  isterinya  Riama Fransiska  Boru  Manik  hanya  karena  masalah  sepele.  Terdakwa  kehilangan  uang  Rp. 100.000,- dan menuduh istrinya yang mengambil. Merasa tidak pernah mengambil uang dimaksud, Istri membantah sehingga timbul pertengkaran.
Terdakwa merasa jengkel lalu memukul mata kiri dan pelipis sebelah kiri isteri, sehingga  ia  merintih  kesakitan.  Terdakwa  terus  mendesak  supaya  istri  mengaku,  yang memaksanya  mengeluarkan  kata-kata  menyakitkan  terdakwa:  ”Nggak  ada,  kalau  kau terus menuduh saya, besok saya ganti sama tanah perkuburanmu”. Mendengar kalimat tersebut, terdakwa melakukan aksi kekerasan berikutnya dengan cara menumbuk bagian lengan  tangan  sebelah  kiri  dan  kanan.  Perbuatan  itu  menyebabkan isteri  yang  menjadi saksi korban menderita kesakitan, karena pelipis, mata, dan lengan sebelah kiri bengkak, yang seluruhnya dinyatakan dalam visum et repertum oleh Dr. Donny Mega Surya dari RSU Sarah Medan.
Jaksa  Penuntut  Umum  menuntut  terdakwa  melakukan  pidana  kekerasan  dalam rumah  tangga  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  44  ayat  (1)  UU  No.23  tahun  2004  dan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 356 ke-1e KUHP. Atas dasar dakwaan tersebut,  terdakwa  dituntut  hukuman  pidana  2  (dua)  tahun  penjara  dan  dibebani  biaya perkara sebesar Rp. 1.000,-.
Pengadilan  Negeri  Medan  menyatakan  terdakwa  Unggul  Vicanor  Siahaan (Nicanor)  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  ”tindak  pidana penganiayaan” terhadap isterinya, dan menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua tahun).
Putusan  tersebut  dibatalkan  oleh  Pengadilan  Tinggi  Medan,  dan  menyatakan  terdakwa terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  melakukan  tindak  pidana”perbuatan  dengan kekerasan  terhadap  keluarganya”,  dan  oleh  karena  itu  menghukum  terdakwa  dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.
Hukuman  itu  diperberat  oleh  Pengadilan  Tinggi  Medan,  dengan  pertimbangan bahwa  penjatuhan  pidana  terhadap  terdakwa  dirasa  terlalu  ringan  dan  tidak  setimpal dengan  perbuatannya.  Selain  itu  terdakwa  terlalu  merendahkan  martabat  perempuan, yang  seharusnya  sebagai  suami  dapat  menjaga  dan  mengangkat  derajat  dan  martabat seorang perempuan selaku isterinya.
Dalam  memori  kasasinya  kepada  Mahkamah  Agung,  terdakwa  menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri tidak menerapkan hukum acara pidana, karena mengabaikan  hak-hak  terdakwa  untuk  didampingi  penasehat  hukum,  melarang menghadirkan saksi-saksi terdakwa, keterangan saksi saling bertentangan, fakta hukum di persidangan tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama.
Mengenai pertimbangan hakim tingkat banding, terdakwa menyatakan antara lain bahwa saksi korban (isteri)lah yang justeru melakukan penganiayaan terhadap terdakwa dengan  cara  menggigit  sebelah  kiri  dan  memukul  pakai  alu,  namun  terdakwa  tidak membuat pengaduan, sehingga kini masih berbekas di tangan terdakwa.
Tindakan saksi korban itu tidak terungkap di Pengadilan Negeri Medan, sehingga terdapat adanya manipulasi fakta. Putusan Pengadilan Tinggi Medan tidak sesuai dengan tuntutan  Jaksa  Penuntut  Umum  yang  hanya  menuntut  hukuman  2  (dua)  tahun  penjara, sehingga  putusan  tersebut  dianggap  tanpa  pertimbangan  dan  dasar  hukum  yang  jelas. Selain itu, terdakwa keberatan dengan pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi, karena terdakwa  melakukan  tindak  pidana  yang  merendahkan  wanita  tidak  dikuatkan  dengan bukti-bukti dan saksi-saksi, sehingga haruslah ditolak.
Mahkamah  Agung  berpendapat  bahwa  permohonan  kasasi  yang  diajukan pemohon  terdapat  cukup  alasan  untuk  dikabulkan,  sehingg  putusan  Pengadilan  Tinggi Medan  harus  dibatalkan.  Dengan  menguatkan  putusan  Pengadilan  Negeri  Medan  yang dianggap  sudah  tepat,  dan  pertimbangannya  diambil  alih  oleh  Mahkamah  Agung,  dan dengan mengadili sendiri Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi pemohon kasasi/terdakwa  dan  membatalkan  putusan  Pengadilan  Tinggi,  dengan  menyatakan terdakwa Unggul Vicanor Siahaan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap istrinya, dan menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.

## B. Peran Serta Pemerintah Untuk Melindungi Perempuan Dan Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Masa Yang Akan Datang
Pada  dasarnya  seseorang  telah  melakukan  suatu  tindak  pidana  dapat  dikenai sanksi  pidana  apabila  perbuatannya  tersebut  memenuhi  unsur-unsur  tindak  pidana.
Unsur-Unsur  tindak  pidana  yang  harus  dipenuhi  antara  lain  adalah  suatu  perbuatan memenuhi  rumusan  undang-undang  dan  bersifat  melawan  hukum  dilakukan  oleh seseorang atau sekelompok orang yang dianggap mampu bertanggungjawab.
Peran Pemerintah sebagai regulator merupakan hal yang paling penting. Regulasi ini yang akan menjadi payung hukum dalam pelaksanaan program maupun kegiatan suatu lembaga  pemerintah.  Peran  Pemerintah  sebagai  sebagai  regulator  menurut  Lembaga Administrasi  Negara  yaitu  menyiapkan  arah  untuk  menyeimbangkan  penyelenggaraan pembangunan  melalui  terbitan  aturan-aturan.  Kaitannya  dengan  penyelenggaraan perlindungan  dan  penanganan  kekerasan  dalam  rumah  tangga,  pemerintah  memegang tanggung jawab terbesar dari seluruh rangkaian kegiatan perlindungan dan penanganan kekerasan dalam rumah tangga.
Salah  satunya  yaitu  sebagai  regulator,  yang  dapat  melaksanakan  perlindungan korban  kekerasan  dengan  membentuk  berbagai  peraturan-peraturan  yang  melandasi kegiatan-kegiatan  yang  mendukung  upaya  perlindungan  dan  penanganan  kekerasan dalam  rumah  tangga.  Pemerintah  sebagai  regulator  tersebutlah  yang  membuat  acuan dasar kepada masyarakat sebagai instrumen untuk mengatur segala kegiatannya.
Berbagai tindak kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi merupakan masalah serius dan dapat ditemukan dimana-mana, baik itu di lingkungan keluarga, tempat kerja, masyarakat  dan  negara.  Dengan  bentuk  fisik,  psikis,  seksual  dan  penelantaran  rumah tangga dengan pelaku kekerasan baik oleh perorangan, keluarga atau kelompok yang ada dalam rumah tangga. Masalah kekerasan dalam rumah tangga perlu diatur secara khusus dalam sebuah Undang-Undang, mengingat konteks permasalahannya yang juga spesifik.
Karena  KUHP  sendiri  tidak  mengenal  istilah  kekerasan  dalam  rumah  tangga. Padahal istilah ini penting untuk dikemukakan mengingat ideologi harmonisasi keluarga yang selama ini ditanamkan dalam benak masyarakat maupun  aparat hukum, sehingga tidak menganggap serius adanya kekerasan dalam rumah tangga atau hanya menganggap masalah rumah tangga sebagai masalah privat.
Dengan  dibentuknya  Pusat  Pelayanan  Terpadu  Perlindungan  Perempuan  dan Anak juga mendukung sarana prasarana tersebut dengan adanya, program fasilitasi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dimana kegiatannya melakukan koordinasi dengan Lembaga Swadaya Masyarakat dan Organisasi Perangkat Daerah  (OPD)  terkait,  melakukan  validasi  data  dengan  lembaga  penerima  layanan lainnya seperti puskesmas, kepolisian, dan LSM.
Melakukan  sosialisasi  terkait  KDRT  dengan  tokoh  masyarakat,  organisasi kemasyarakatan  seperti  Pembinaan  Kesejahteraan  Keluarga  (PKK),  dengan  guru  Budi Pekerti  (BP),  dan  anak-anak.  Melakukan  Forum  Group  Discussion  (FGD)  dan membentuk  tim  khusus  perlindungan  perempuan  dan  anak.  Berbagai  sarana  dan prasarana  tersebut  dapat  mendukung  upaya  pencegahan  terhadap  tindak  kekerasan perempuan  dan anak.  Sosialisasi  yang  dilaksanakan  sebagai  bentuk  upaya  pencegahan terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga.
Peran  masyarakat juga  sangat  diperlukan  dalam  proses  perlindungan  kekerasan dalam rumah tangga tersebut. Mulai dari tahap pengaduan, dimana korban bisa melapor
atau  melakukan  pengaduan  melalui  perangkat  desa  seperti  Lurah,  RT/RW,  SATGAS KDRT  dan  Bhabinkamtibmas  yang  nantinya  Lurah,  RT/RW  dan  Bhabinkamtibmas tersebut yang membantu korban menyampaikan laporannya ke P2TP2A. Selain itu, dalam tahap proses penanganan juga sangat dibutuhkan peran dari perangkat desa. Oleh karena itu,  P2TP2A  berkoordinasi  dengan  perangkat  desa  seperti  RT/RW  dalam  melakukan pengawasan. Karena P2TP2A tidak mampu melakukan pengawasan secara langsung ke lapangan secara rutin, maka dibutuhkan peran dari perangkat desa tersebut.

## 1. Mekanisme penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Mekanisme penyelesaian tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) melalui dua jalur, yang pertama penyelesaian melalui jalur persidangan (pendekatan penal) yang kedua  penyelesaian  melalui  jalur  diluar  pengadilan  atau  penyelesaian  secara kekeluargaan (sistem non peradilan pidana/non penal).
Sistem peradilan merupakan suatu sistem yang dibuat untuk menangani masalah– masalah  yang  terjadi  dalam  ruang  lingkup  masyarakat,  yang  menyebabkan  terjadinya kejahatan  sehingga  membuat  kenyamanan  dari  masyarakat  itu  terganggu.  Sistem peradilan  pidana  sebagai  salah  satu  sistem  penegakan  hukum  tidak  hanya  difungsikan untuk memproses suatu perkara dengan cepat, biaya murah, serta transparan tetapi juga memikirkan hak – hak asasi manusia, hak asasi korban dan pelaku untuk dilindungi.
Proses penyelesaian yang dimaksudkan adalah melalui tahap-tahap berikut yakni: 1)  Tahap  penyelidikan/penyidikan  Tahap  yang  dilakukan  di  tingkat  kepolisian. Kepolisian,  dengan  tugas  utama  menerima  laporan  dari  pihak  –  pihak  yang  merasa dirugikan,  melakukan  penyelidikan  atau  penyidikan  terhadap  suatu  tindak  pidana, melakukan penyaringan terhadap kasus–kasus yang dapat dilimpahkan kepada kejaksaan, dan melaporkan hasil penyidikan. 2)  Tahap  Penuntutan  Kejaksaan  dengan  mengemban tugas utama, menyaring kasus–kasus yang dapat dilimpahkan ke kejaksaan, menyiapkan berkas  penuntutan,  melakukan  penuntutan,  dan  melaksanakan  putusan  pengadilan.  3) Tahap  Persidangan  Tahap  persidangan  yang  ditangani  oleh  lembaga  yang  berwenang yakni adalah Pengadilan. Pengadilan dengan mengemban kewajiban untuk menegakkan hukum, melindungi apa yang menjadi hak dan kewajiban dari terdakwa, saksi, maupun korban pada saat sidang sedang berjalan, memeriksa kasus dengan baik, cermat, dan teliti sehingga tidak akan ada kekeliruan, dan memberikan putusan yang dipandang adil untuk semua pihak yang terkait. 4)  Lembaga  Pemasyarakatan  Setelah  ada  putusan  dari pengadilan,  maka  selanjutnya  pelaku  dilimpahkan  ke  LAPAS  atau  Lembaga Pemasyarakatan yang memiliki fungsi untuk menjalankan putusan pengadilan terhadap pelaku  untuk  dilakukan  pemenjaraan  terhadap  narapidana,  melindungi  hak  –  hak narapidana,  menjaga  kondisi  LP  dengan  baik,  kemudian  mempersiapkan  narapidana untuk  kembali  berkecimpung  dalam  lingkungan  masyarakat,  ada  upaya–upaya  untuk memperbaiki  narapidana  dengan  harapan  semua  upaya  yang  diterapkan  kepada narapidana  selama  berada  dalam  lembaga  dapat  berfungsi  dan  narapidana  tidak melakukan  kesalahan  yang  melawan  hukum  lagi  ketika  berada  dalam  lingkungan masyarakat.
Hal  yang  dimaksud  di  atas  mengacu  pada  hukum  pidana  formil  pada  Kitab Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP),  Ketentuan  mengenai  tata  cara beracaranya  harus  mengacu  padaKUHAP.  Dasar  hukum  atas  penyelesaian  kasus kekerasan  dalam  rumah  tangga  (KDRT)  dalam  Pasal  102  KUHAP,  keharusan  bagi penyidik  untuk  segera  menangani  kasus  kekerasan  dalam  rumah tangga  (KDRT)  tidak hanya diatur dalam KUHAP, tetapi diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) Pasal 19.
Sedangkan  Penyelesaian  secara  kekeluargaan  menjadi  salah  satu  upaya  yang diberikan  kepada  kedua  belah  pihak  yang  sedang  bermasalah.  Sebelum  masalah dilanjutkan ke tahap pengadilan, maka kedua pihak diberikan pilihan untuk melakukan mediasi secara kekeluargaan. Adapun tahap – tahap dalam penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) melalui jalur non penal.
Adapun tahapan-tahapannya adalah sebagai berikut: 1) Sepakat untuk menempuh proses  mediasi;  2)  Memahami  masalah–masalah;  3)  Membangkitkan  pilihan–pilihan pemecahan masalah; 4) Mencapai kesepakatan; 5) Melaksanakan kesepakatan
Penyelesaian  kasus  kekerasan  dalam  rumah  tangga  (KDRT)  dengan  jalur  non penal  juga  memiliki  dasar  hukum (Kadri  Husin  &  Budi  Rizki  Husin,  2022).  Proses penyelesaian  perkara  kekerasan  dalam  rumah  tangga  (KDRT)  melalui  jalur  non  penal berdasarkan  pada  Surat  Kapolri  No.  Pol:  B./3022/XII/2009/  Sdeops  tgl.  14  Desember 2009  tentang  penanganan  kasus  melalui  ADR,  yaitu  terhadap  tindak  pidana,  dengan kerugian  kecil  dan  disepakati  oleh  para  pihak  yang  berperkara,  melalui  prinsip musyawarah  mufakat,  serta  menghormati  norma  hukum  sosial  dan/atau  adat  dan berasaskan keadilan bagi para pihak.
Penyelesaian  secara  kekeluargaan  juga  memiliki  banyak  manfaat  yakni masyarakat atau khususnya kedua pihak yang bersangkutan dapat secara langsung masuk dalam  penyelesaian  permasalahan,  kedua  pihak  dapat  mengetahui  secara  langsung  apa yang harus dilakukan, karena ada baiknya jika tidak terus menerus aparat hukum yang menyelesaikan permasalahan.
Tapi, ketika kedua pihak yang secara langsung menyelesaikan, tidak serta merta aparat  tidak  ikut  campur  dalam  hal  itu  dan  tidak  pula  korban tidak  mendapatkan hak– haknya, maka dari itu pada saat dilakukan mediasi atau penyelesaian secara kekeluargaan, korban  dapat  mengutarakan  apa  yang  menjadi  keganjilan,  apa  yang  diharapkan  dalam penyelesaian kasus ini, dan apa yang menjadi kerugian korban.
Pelaku juga dapat mengutarakan hal yang sama dihadapan para penegak hukum, namun penyelesaian secara kekeluargaan tetap memprioritaskan apa saja yang menjadi hak  –  hak  korban  dan  untuk  merealisasikan  harapan  –  harapan  pelaku  dan  khususnya korban disini harus dilaksanakan dengan adanya kewenangan dari diskresi kepolisian. Ini lah salah satu manfaat menyelesaikan masalah secara kekeluargaan bahwa permasalahan dapat dilaksanakan dengan cepat, keputusan yang diambil adalah merupakan keputusan yang telah dirundingkan oleh kedua pihak, yang oleh karena itu kedua belah pihak akan merasa adil.

## Kesimpulan
Secara umum kekerasan terhadap perempuan hanya diatur dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP), dibawah bab tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan. Misalnya pemerkosaan terhadap perempuan bukan istri  diatur dalam pasal 285 KUHP, terhadap perempuan yang sedang pingsan Pasal 286 KUHP, perempuan dibawah umur pasal 287 KUHP dan perkosaan terhadap istri dibawah umur Pasal 288 KUHP, perbuatan cabul dan/atau pelecehan seksual Pasal 294 KUHP, perdagangan perempuan Pasal 297 KUHP dan penganiayaan istri Pasal 356 KUHP.
Penempatan  pasal-pasal  tersebut  dibawah  bab  tentang  kejahatan  terhadap kesusilaan  (crime  against  ethics)  sendiri  menimbulkan  persoalan  konseptual  karena eksistensi  perempuan  direduksi  menjadi nilai-nilai  kesusilaan  belaka  dan  bukan  dalam rangka  melindungi  eksistensinya  sebagai  manusia  sedangkan  Tindak  pidana  bagi  para pelaku kekerasan terhadap anak dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) didapat beberapa pasal yang mengatur tentang bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak dan juga aturan pidananya baik yang secara langsung disebutkan objeknya adalah anak, maupun secara tidak langsung.
Beberapa pasal dalam KUHP yang mengaturnya adalah: tindak pidana (kejahatan) terhadap asal-usul dan perkawinan, yaitu melakukan pengakuan anak palsu (Pasal 278); Bab XVtentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan Pasal 285, 287, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 297, dan 305 KUHP. Para pelaku kekerasan terhadap anak secara khusus diatur dalam  Undang-Undang  Nomor  23  tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak  dibentuk. Mengenai pengaturan pidana kekerasan terhadap anak secara khusus telah diatur dalam Pasal 80 UU No. 23 Tahun 2002: (1).
Setiap  orang  yang  melakukan  kekejaman,  kekerasan  atau  ancaman  kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) Tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah), (2). Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) Tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), (3). Dalam hal anak mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) Tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), (4). Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1),  ayat  (2),  dan  ayat  (3)  apabila  yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya.
Penetapan  sanksi  pidana  kepada  pelaku  kekerasan  dalam  rumah  tangga  secara hukum  formil  harus  melalui  proses  penegakan  hukum.  Suami  tidak  bisa  serta  merta langsung dihukum (ditahan atau dipenjara) tanpa melalui proses hukum sesuai prosedur hukum  acara  pidana.  Dalam  kaitan  ini  Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2004 memberikan  aturan  langsung  mengenai  proses  penegakan  hukum  terhadap  pelaku kekerasan  dalamrumah  tangga  dan  Peran  serta  pemerintah  dalam  memberikan perlindungan  Sebagai  perlindungan  yang  bersifat  psikologis,  korban  membutuhkan pendampingan, baik yang berkaitan dengan pelayanan bersifat rohani dari pembimbing rohani, maupun advokasi dalam proses hukum. Untuk pelayanan yang bersifat rohani.
Berdasarkan Pasal 24 Undang-undang ini, pembimbing rohani diharuskan untuk memberikan penjelasan mengenai hak, kewajiban dan memberikan penguatan iman dan takwa kepada korban. Khusus untuk upaya pemulihan korban, pelayanan yang diberikan dapat  diperoleh  dari  tenaga  kesehatan,  pekerja  sosial,  relawan  pendamping  dan  atau pembimbing rohani.

## BIBLIOGRAFI
Adami,  Chazawi.  (2005).  Tindak  Pidana  mengenai  kesopanan. Jakarta:  PT  Raja Grafindo Persada .
Amalia, Mia. (2014). Kekerasan Perempuan dalam Perspektif Hukum dan Sosiokultural. Jurnal Wawasan Yuridika , 25 (2), 399–411.
Fakih, Mansour. (2008). Analisis gender dan transformasi sosial. (No Title) .
Fathul,  Djannah,  Nuraisah,  M.  S.,  &  Chuzaimah,  B.  (2002).  Kekerasan  terhadap  istri.
Yogyakara: LKIS .
Hasbi, Muhammad. (2017). kekerasan terhadap perempuan menurut tinjauan agama dan Sosiologi. AL-MAIYYAH:  Media  Transformasi  Gender  Dalam  Paradigma  Sosial Keagamaan , 10 (2), 263–277.
Irianto,  Sulistyowati.  (2006). Perempuan  di  persidangan:  pemantauan  peradilan berperspektif perempuan . Yayasan Obor Indonesia.
Kadri Husin, SHMH, & Budi Rizki Husin, SHMH. (2022). Sistem Peradilan Pidana di Indonesia . Sinar Grafika.
Mahmutarom,  H.  R.  (2010).  Rekonstruksi  Konsep  Keadilan. Badan  Penerbit  Undip. Semarang .
Manan,  Mohammad‘Azzam.  (2018).  Kekerasan  dalam  rumah  tangga  dalam  perspektif sosiologis. Jurnal Legislasi Indonesia , 5 (3), 9–34.
Mansyur, Dikdik M. Arief, & Gultom, Elisatris. (2007). Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita. Jakarta, Rajawali Pess, Hal , 177–178.
Rahardjo, Satjipto. (2009). Penegakan hukum: suatu tinjauan sosiologis .
Rakhmat, Jalaludin. (2003). Psikologi Komunikasi, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya .
Situngkir,  Danel  Aditia.  (2018).  Asas  Legalitas  Dalam  Hukum  Pidana  Nasional  Dan Hukum Pidana Internasional. Soumatera Law Review , 1 (1), 22–42.
Suwito,  Edy,  &  Aribowo,  Mulyadi.  (2019).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Dalam Peradilan Pidana. Mizan: Jurnal Ilmu Hukum , 8 (1), 27–31.
Tamtiari, Wini. (2005). Awig-awig: melindungi perempuan dari kekerasan dalam rumah tangga? Kerja  sama  Ford  Foundation  dengan  Pusat  Studi  Kependudukan  dan Kebijakan ….
Wahid, Abdul, Irfan, Muhammad, & Rasjidi, Lili. (2001). Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual: advokasi atas hak asasi perempuan. (No Title) .

## Copyright holder:
Fery Singgih Ardianto, Parasian Simanungkalit, Anwar Sadat (2023)
First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: