Korespondensi: Ilmu Politik, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Jl. Kertamukti No. 3, Tangerang Selatan, 15419 Email: khoirun.nisa@uinjkt.ac.id

## Simbol Mayoritas di Ruang Publik Masyarakat Plural: Simbolisasi Islam di Kota Tangerang
Khoirun Nisa 1
1 Jurusan Ilmu Politik, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

## JURNAL TRANSFORMATIVE
Vol. 6 No. 1 Tahun 2020
DOI: 10.21776/ub.transformative.2020.006.01.5
Abstract. This paper discusses the interaction of the majority identity symbol which placed in the public sphere of plural society after regional autonomy regulation. The case study used was the symbolization  of  Islam  in  Tangerang  City  public  spaces  in  2010.  This  paper  describes  the interpretation of Tangerang City government and its society towards the existence of the majority identity  symbol.  The  research  method  used  was  descriptive  qualitative,  while  data  collection techniques got through in-depth interviews with 34 respondents, observations, field notes, and documentation.  The  results  of  this  study  indicated  the  objective  of  the  symbol  was  well understood by society, but unfortunately, the use of the majority language covered the goal of the  government  to  educate  society.  Tangerang  City  government  assumed  applying  majority language in the symbol was reasonable, whereas the respondents evaluated the government was exclusive.  The  policy  of  Islamic  symbolization  in  Tangerang  City  did  not  involve  public participation,  so  its  policy  considered    a  failure  to  answer  the  community's  needs.  The phenomenon  of  Islamic  symbolization  in  Tangerang  City  created  a  space  of  interaction  and communication between the government and its people as well as criticism in the democratic society context. Islamic symbolization caused inequality of minority groups in the public sphere. The concept research used was multiculturalism. The implication of this study showed that the politics of equality recognition could be an alternative in answering the imbalance of identity as a consequence of Islamic symbolization in the public sphere.
Keywords: Islamic symbolization; public sphere; multiculturalism.
Abstrak. Tulisan ini bermaksud menjelaskan interaksi simbol identitas mayoritas yang diletakkan di  ruang  publik  masyarakat  plural  pasca regulasi  otonomi  daerah.  Studi  kasus  yang  digunakan adalah simbolisasi Islam di ruang publik Kota Tangerang pada tahun 2010. Tulisan ini memaparkan interpretasi pemerintah dan masyarakat terhadap kehadiran simbol identitas mayoritas. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam  kepada  34  responden,  observasi,  catatan  lapangan  dan  dokumentasi.  Temuan penelitian menunjukkan bahwa maksud dan tujuan pemerintah meletakkan simbol pada ruang publik  dipahami  dengan  baik  oleh  responden  namun  bahasa  mayoritas  menutupi  maksud kebaikan pemerintah untuk mengedukasi masyarakat. Pemerintah Kota Tangerang menganggap penggunaan bahasa mayoritas pada simbol merupakan sesuatu yang wajar, namun responden menilai pemerintah bersikap eksklusif. Kebijakan simbolisasi Islam di ruang publik Kota Tangerang tidak melibatkan partisipasi publik, sehingga responden menganggap kebijakan tersebut gagal menjawab kebutuhan masyarakat. Fenomena simbolisasi Islam yang terjadi di Kota Tangerang menciptakan ruang interaksi dan komunikasi  antara pemerintah dan masyarakat Kota Tangerang, sekaligus  kritik  dalam  konteks  masyarakat  demokratis.  Simbolisasi  Islam  menyebabkan ketimpangan kesetaraan kelompok minoritas di ruang publik. Implikasi dari kajian ini adalah politik Pengakuan kesetaraan dapat dijadikan alternatif jawaban dalam melihat ketimpangan identitas akibat penerapan simbolisasi identitas mayoritas di ruang publik.
Kata Kunci: simbol islam; ruang publik; multikulturalisme.
Received: 03/02/2020
Revised: 14/02/2020 Accepted: 27/02/2020

## PENDAHULUAN
eformasi  membuka  jalan  bagi  demokrasi  dan  ruang  kebebasan  publik sekaligus.  Salah  satunya  dengan  kehadiran  otonomisasi  daerah  melalui UU No.22 Tahun 1999, UU No.25 Tahun 1999 dan UU No.32 Tahun 2004. Otonomi  daerah  merupakan  langkah  pemerintah  untuk  memperbaharui  sistem percepatan kemajuan daerah, dari ketimpangan sistem sentralisasi pada masa Orde Baru  menuju  kemandirian  dan  kebebasan  daerah  untuk  mengurus  dan  mengatur urusan pemerintahannya sendiri. Otonomi daerah memberikan kewenangan penuh kepada pemerintah daerah untuk membuat peraturan daerah (Perda) dan peraturan kepala  daerah  (Setiawan,  2018:  10).  Salah  satu  trend  yang  dihasilkan  dari  adanya kebijakan  ini  adalah  kebangkitan  politik  lokal  pasca  tumbangnya  orde  baru. Diperkirakan sejak tahun 1999 hingga 2013, tercatat sekitar 422 kebijakan peraturan berbasis identitas mayoritas. Kebijakan tersebut dikeluarkan dalam beberapa bentuk, 358  buah  dalam  bentuk  peraturan  daerah  dan  64  lainnya  merupakan  Peraturan Kepala Daerah, Instruksi Kepala Daerah dan Surat Edaran Kepala Daerah (Muhtada, 2014:  2-3).  Tak  hanya  berbentuk  peraturan,  sejumlah  simbol  agama  mayoritas  pun mewarnai ruang publik sejumlah daerah di Indonesia. Misalnya saja di Provinsi Banten -Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Serang, dan lainnya-, jajaran kaligrafi lafaz Asmaul  Husna  bahkan  tulisan  ayat  al- Qur’an  dan  hadist  dapat  ditemukan  di  ruang publik kota.
Fenomena kebangkitan politik identitas pasca otonomi daerah penting dikaji, karena kajian ini menunjukkan sejauhmana proses perkembangan implementasi nilai- nilai  demokrasi  di  Indonesia  pasca  reformasi.  Sejumlah  tulisan  dan  hasil  penelitian menemukan  bahwa  penerapan  perda  berbasis  identitas  mayoritas – perda  syariah dan perda injil- bersifat diskriminatif terhadap kelompok minoritas dan perempuan (Fauzia et al., 2011)(Muhtada, 2014)(Saputra, 2017). Walaupun di beberapa tulisan lain menunjukkan bahwa praktek populisme seperti ini tidak menjadi ancaman terhadap perkembangan demokrasi dan pluralisme di Indonesia (Ma’arif, 2012) (Fauzia et al., 2011).  Namun,  dari  sejumlah  penelitian  yang  telah  dilakukan,  mayoritas  fokus penelitian  tertuju  pada  implementasi  peraturan  berbasis  agama.  Kajian  mengenai sejauh  mana  interaksi  pemerintah  dan  masyarakat  terhadap  kehadiran  simbol
R
mayoritas  di  ruang  publik  yang  juga  muncul  bersamaan  dengan  peraturan  agama belum banyak dibahas.
Tulisan  ini  bermaksud  membahas  kehadiran  simbol-simbol  agama  yang  hadir mewarnai  ruang  publik  masyarakat  plural  di  Kota  Tangerang.  Fokus  tulisan  ini mengkaji beragam interpretasi yang berasal dari subjek dan objek simbol -pemerintah dan  masyarakat  Kota  Tangerang-  terhadap  kehadiran  simbol-simbol  Islam  berupa jajaran  kaligrafi  lafaz  Asmaul  Husna  di  ruang  publik  Kota  Tangerang  pada  masa periode Wahidin Halim, walikota kedua Kota Tangerang yang menjabat selama dua periode (2003-2013). Kajian ini menggunakan pendekatan interaksi simbolik. Interaksi simbol menjadi penting untuk dibahas karena simbol berperan sebagai objek sosial yang  digunakan  pelaku  untuk  merepsentasikan  dan  mengkomunikasikan  sesuatu (Redmond,  2015:  2).  Simbol-simbol  Islam  yang  diletakkan  pemerintah  dalam  ruang publik  Kota  Tangerang  dapat  diposisikan  sebagai  komunikasi  simbolik,  karena dilakukan secara sengaja dan memiliki makna dan tujuan tertentu. Simbol memiliki peran penting. Tidak hanya berarti dan berguna bagi yang meletakkannya, tetapi juga bagi  mereka  yang  menerima  simbol.  Interpretasi  simbol  diproduksi  dan  diperluas berdasarkan  interaksi  yang  terjadi  di  masyarakat.  Simbol  tidak  hanya  memberikan makna  kepada  masyarakat,  tetapi  secara  sengaja  melibatkan  interpretasi  dan tindakan  yang  akan  dilakukan  selanjutnya  (Redmond,  2015:  6).  Selain  itu,  Kota Tangerang  memiliki  karakter  multikultural,  karena  beragam  identitas  dapat ditemukan di kota ini. Kota Tangerang merupakan daerah penyangga ibu kota yang menjadi incaran para pendatang untuk mendapatkan pekerjaan di kota metropolitan. Islam merupakan identitas agama mayoritas, namun kota ini memiliki komunitas khas bernama  Cina  Benteng.  Mereka  adalah  komunitas  Tionghoa  yang  dahulunya didatangkan oleh kolonial Belanda pada abad 18 dan 19 sebagai buruh dan petani. Komunitas  Cina  Benteng  telah  berasimilasi  dengan  masyarakat  pribumi  Kota Tangerang yang salah satunya dapat dilihat dari fisik mereka yang memiliki kulit sawo matang  dan  kebanyakan  mereka  tidak  sipit.  Hal  ini  dikarenakan  hasil  pernikahan komunitas Cina Benteng dengan pribumi (Iqbal, 2019)(Tangerang, 2019). Fenomena simbolisasi Islam menjadi menarik untuk dikaji, karena Islam bukan hanya identitas
yang  mendiami  Kota  Tangerang,  namun  terdapat  identitas  lain  yang  sudah  lama menjadi bagian kehidupan multikultural di kota ini.
Tulisan ini merujuk pada konsep multikulturalisme yang membicarakan tentang peran negara bertindak dalam masyarakat plural. Interpretasi masyarakat plural Kota Tangerang dianalisa melalui perspektif multikulturalisme yang diartikan berbeda oleh kelompok multikulturalis dan liberalis. Pertanyaan yang akan dijawab dalam tulisan ini  adalah  bagaimana  simbolisasi  identitas  mayoritas  ketika  berinteraksi  dengan ruang  publik  msyarakat  plural?.  Pada  akhirnya,  tulisan  ini  diharapkan  memperkaya diskusus politik identitas pada tingkat lokal, memberikan masukan kebijakan untuk pemerintah  dan  menunjukkan  bagaimana  kelompok  minoritas  ingin  diperlakukan setara dalam ruang publik. Dominasi pemerintah ketika menggunakan ruang publik hanya untuk identitas mayoritas mengakibatkan ketimpangan pada kelompok yang tidak diuntungkan.

## Konsep Multikulturalisme
Multikulturalisme memperbincangkan bagaimana politik pengakuan persamaan  yang  ideal  diterapkan  dalam  sebuah  masyarakat  multikultural. Setidaknya, terdapat dua kelompok akademisi yang berbeda pandangan mengenai hal  tersebut.  Sebut  saja,  kelompok  multikulturalis  dan  liberalis,  mereka  memiliki metode  masing-masing  dan  alasan  yang  cukup  meyakinkan  dalam  menawarkan kebijakan  yang  ramah  terhadap  pluralitas.  Kelompok  multikulturalis  yang  salah satunya  diwakili  oleh  Charles  Taylor  dalam  tulisannya The  Politics  of  Recognition menekankan pentingnya pemerintah memberlakukan politik pengakuan kesetaraan dalam  ruang  publik.  Konsep  ini  berdasarkan  asumsi  bahwa  pengakuan  kesetaraan identitas  merupakan  kebutuhan  universal  manusia  dan  dapat  terpenuhi  melalui dialog antar identitas. Ruang publik merupakan media untuk mempelajari budaya lain dengan  didasari  anggapan  ( presumption )  bahwa  semua  budaya  memiliki  nilai berharga  yang  sama  (Taylor,  1994:  37).  Konsep  politik  pengakuan  memberikan kewenangan  negara  berperan  sebagai  penanggung  jawab  dan  penjamin  terhadap pengakuan dan pertahananan kelompok identitas masyarakatnya – ras, suku bangsa, agama,  bahasa-.  Politik  semacam  ini  harus  diiringi  dengan  kemampuan  negara melindungi  bahwa  hak-hak  dasar  individu  masyarakat.  Bagi  Taylor,  negara
merupakan  agen  sentral  yang  dapat  memberikan  perlindungan  total  terhadap eksistensi identitas seluruh masyarakatnya (Taylor, 1994: 72).
Bhikhu  Parekh  pun  memberikan  penekanan  yang  sama  bagaimana  peran negara terhadap keberagaman. Multikulturalisme merujuk kepada konteks kebijakan politik  dan  bukan  hanya  sebatas  doktrin  politik.  Masyarakat  modern  memerlukan pengakuan  dan  apresiasi  yang  sensitif  terhadap  perbedaan.  Artinya,  pemerintah dituntut  mampu  menerapkan  kebijakan  politik  yang  sensitif  budaya  yang  merujuk pada  kesetaraan  dalam  perbedaan  yang  dimiliki  masing-masing  identitas.  Keadaan semacam ini perlu diintegrasikan melalui lembaga politik dan ekonomi negara untuk mendorong terciptanya suasana saling mempengaruhi secara kreatif antara visi yang berbeda  mengenai  kehidupan  baik,  sehingga  pemahaman  publik  berorientasi multikultural  dan  tidak  netral  (Parekh,  2006:  340-341).  Dalam  hal  ini,  dialog  dalam sebuah  ruang  publik  yang  menekankan  kesetaraan  menjadi  prasyarat  untuk menjembatani  beragam  perbedaan  masyarakat.  Dialog  menumbuhkan  rasa  saling menghormati, memahami, rasa percaya antar kelompok kultural,  dan  memperluas cakrawala  kebaikan  (Parekh,  2006:  337).  Multikulturalisme  merujuk  pada  suatu keadaan yang saling mempengaruhi secara kreatif yang berasal dari tiga wawasan yang  bersifat  komplementer,  yaitu:  keterlekatan  budaya,  rasa  keingintahuan terhadap keanekaragaman budaya yang berujung pada dialog, dan pengakuan atas keberagaman dan perbedaan (Parekh, 2006: 340-341).
Lebih jauh, Will Kymlicka menegaskan bahwa multikulturalisme adalah sebuah kebijakan  negara  yang  memberikan  pengakuan  dan  perhatian  khusus  kepada kelompok-kelompok  minoritas  untuk  dapat  mengakomodasi  kebutuhan  kultural kelompok  tersebut.  Ketidakmampuan  kelompok  minoritas  berkompetisi  dengan kelompok  mayoritas  harus  dibantu  oleh  pemerintah  dengan  memberikan perlindungan dan kebebasan kepada kelompok minoritas untuk menjalankan praktek kulturalnya dalam ruang publik yang setara (Kymlicka, 1996: 28-32). Kendati Kymlicka merupakan  seorang  liberalis  kontemporer,  tapi  ia  meyakini  bahwa  kenetralan bukanlah sesuatu yang tepat dalam merespon pluralitas. Baginya, nilai persamaan di antara kelompok kultural, sekaligus kebebasan dan kesetaraan yang terjalin di dalam
sebuah kelompok kultural sejatinya merupakan aplikasi dari  teori besar liberalisme (Kymlicka, 1996: 124).
Kelompok  liberalis  menawarkan  konsep  multikulturalisme  yang  berbeda dengan kelompok sebelumnya. Titik kritik liberalis pada konsep multikulturalis adalah pengabaian terhadap permasalahan yang kerap terjadi  di dalam  sebuah kelompok identitas.  Individu  bukan  menjadi  fokus  perhatian  dalam  konsep  ini.  Tetapi  lebih kepada  eksistensi  kelompok  identitas  (Ayelet  Scachar,  2004:  28-30).    Bahkan multikulturalisme  merujuk  kepada  kebutaan  epistemologis  dan  mengabaikan perubahan  dan  berujung  kepada  kekerasan  individu  (Barrera  &  Azeez,  2015).  Bagi liberalis, konsep multikulturalisme diartikan dengan mengusung nilai kesetaraan dan keadilan  tanpa  melihat  keterlekatan  individu  dan  budaya  yang  dimilikinya.  Jika diletakkan dalam konteks negara, liberalis merujuk pada kenetralan ruang publik dari praktek-praktek  budaya  dengan  asumsi  bahwa  negara  dan  masyarakat  harus mengintrepretasikan kembali doktrin-doktrin yang sudah mapan dalam masyarakat dari sudut keadilan (John Rawls, 2000). Asumsi ini diperkuat oleh Steven C. Rockfeller bahwa  politik  pengakuan  persamaan  ( politic  of  equality  recognition )  memiliki keterkaitan  dengan  tiga  nilai. Pertama ,  demokrasi  liberal  merupakan  wadah  untuk membuka diri bagi  komunitas kultural dan  memberikan kebebasan individu secara utuh  dalam  menjalankan  kehidupan.  Rockfeller  mengusung  konsep  prosedural liberalisme yang menitikberatkan pemisahan negara dengan proyek-proyek budaya serta mempersilahkan individu untuk menanggalkan dari praktek dan nilai-nilai moral dalam budaya mereka yang tidak sejalan dengan konsep kebebasan, persamaan dam kesetaraan. Kedua , ketidakseimbangan posisi dan penghargaan dalam keberagaman dapat  diwujudkan  melalui  perlakuan  setara  dan  bebas  dari  ekspresi  budaya  yang mengekang  individu. Ketiga ,  pondasi  pengakuan  persamaan  tidak  terikat  pada identitas  kultural, melainkan pengakuan publik didasarkan pada identitas universal manusia,  yaitu  sebagai  individu  seutuhnya  yang  membutuhkan  penghormatan, persamaan  dan  kesempatan  yang  sama  tanpa  terikat  oleh  identitas  kultural  yang dimilikinya.  Kelompok  budaya  ( cultural  group )  mengikat  individu  terlalu  ketat, sehingga individu hanya memiliki kontrol yang sedikit atas dirinya (Rockefeller, 1994: 90-97).  Dengan  demikian,  pengakuan  kesetaraan  ruang  publik  yang  netral  dapat
menghadirkan  suasana  demokrasi  kondusif  yang  tidak  berdasarkan  kelas,  jenis kelamin,  ras,  agama,  tetapi  lebih  berdasarkan  kepada  kebebasan  persamaan, kesempatan dan tanggung jawab atas individu masing-masing (Walzer, 1994: 100-103) (Appiah, 1994: 128-148).
Dari  pemaparan  perspektif  kedua  kelompok  di  atas,  terlihat  perbedaan  jelas bagaimana  mereka  mendefinisikan  politik  pengakuan.  Multikulturalis  mengkonsepsikan pengakuan  identitas  tidak  bisa  hanya  berada  pada  wilayah  privat  saja,  melainkan  sudah waktunya  masuk  pada  ranah  publik.  Negara  merupakan  fasilitator  utama  dalam mengakomodasi  hak-hak  kultural  masyarakatnya.  Dengan  adanya  pengakuan  identitas secara  publik,  maka kebutuhan  dasar  seorang  individu  sekaligus  kelompok  kultural  secara otomatis akan terpenuhi, karena identitas kultural memiliki peran sentral dalam mewujudkan kehidupan  yang  lebih  baik  bagi  masyarakat.  Sedangkan  multikulturalisme  versi  liberalis menegaskan kenetralan negara terhadap segala bentuk proyek kultural masyarakat. Negara tidak  berhak  ikut  campur  dalam  keterkaitan  seseorang  dengan  identitas  kultural  yang melekat  pada  masyarakat.  Identitas  kultural  adalah  wilayah  privat  yang  harus  dipisahkan sepenuhnya  dengan  ruang  publik.  Politik  pengakuan  harus  didasarkan  pada  kerangka pemikiran bahwa manusia adalah makhluk yang setara dan bebas.

## METODE PENELITIAN
Penggalian data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan wawancara  mendalam  ( in  depth  interview ),  observasi,  catatan  lapangan  dan dokumentasi. Tahap awal penentuan responden dilakukan melalui teknik purposive atau criteria-based  selection ,  dan  penentuan  responden  selanjutnya  menggunakan teknik snowball . Data penelitian ini  merupakan data yang diambil pada tahun 2010 dimana pada masa itu fenomena simbolisasi Islam menjadi trend di banyak daerah di Indonesia.
Sumber  primer  penelitian  ini  berasal  dari  34  narasumber.  Mereka  adalah beberapa komunitas penting yang ada di Kota Tangerang yang dapat dilihat sebagai representasi  pemerintah  dan  masyarakat.  Komunitas  tersebut  dianggap  mampu menjawab dan memahami  fenomena simbolisasi  Islam pada ruang publik. Sumber primer  penelitian  dapat  dikategorikan  menjadi  dua  kelompok. Pertama ,  aktor pemerintah  sebagai  peletak  utama  simbol.  Penggalian  data  dilakukan  terhadap  4 narasumber, di antaranya Walikota Tangerang, Asisten Ekonomi Pembangunan dan
Kesejahteraan  Masyarakat  Pemerintah  Kota  Tangerang  (ASDA  II),  dan  serta  2 anggota DPRD dari PKS dan Golkar. Kedua , masyarakat plural Kota Tangerang sebagai objek simbol. Mereka terdiri dari 30 responden, yang terdiri dari 6 pemuka agama – Islam, Kristen Protestan, Katholik, Hindu, Budha dan Konghucu-, 18 aktifis laki-laki dan perempuan  yang  berasal  dari  organisasi  keagamaan  tiap  agama  (masing-masing organisasi  terdiri  dari  3  orang),  3  mahasiswa  Muslim  dan  non  Muslim,  3  pegawai pemerintah Kota Tangerang baik Muslim dan Non Muslim.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Ruang  publik  pasca  otonomi  daerah  menjadi  ruang  kontestasi  agama mayoritas. Sebagaimana yang terjadi di Kota Tangerang, kaligrafi lafaz Asmaul Husna dan Allah yang berbentuk neon box dan monumen terjajar rapi di beberapa jalan inti Kota Tangerang, yaitu Jl. MH. Thamrin, Jl. Sudirman, pertengahan Jl. Mochammad Yamin dan Jl. Taruna. Lafaz-lafaz tersebut ditulis menggunakan bahasa Arab beserta terjemahannya  dalam  bahasa  Indonesia.  Simbol  tersebut  juga  dilengkapi  dengan tulisan “ Kota Tangerang Akhlaqul Karimah ” yang tertulis rapi di bawah lafaz. Hal ini menunjukkan  bahwa  simbol  lafaz  Allah  dan asmaul  husna memiliki  keterkaitan dengan  implementasi  konsep akhlaqul  karimah yang  digalakkan  pemerintah  Kota Tangerang. Akhlaqul karimah merupakan konsep pembangunan yang tertuang dalam visi  Kota  Tangerang,  yaitu Membangun  Peradaban  Baru  di  Tengah  Kota  Industri, Perdagangan  dan  Jasa,  Permukiman  serta  Pendidikan  yang  Akhlaqul  Karimah (Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 1 Tahun 2009, 2009).
Keberadaan  lafaz  Allah  dan asmaul  husna di  ruang  publik  Kota  Tangerang diketahui  secara  baik  oleh  responden.  Seluruh  responden  menyatakan  melihat langsung  simbol-simbol  tersebut  karena  berada  di  jalan  strategis  Kota  Tangerang. Kaligrafi  lafaz  Allah  dan asmaul  husna dipublikasikan  pemerintah  melalui neon  box yang terjajar rapi dengan memiliki warna terang. Pada malam hari, lafaz tersebut akan menyala  dan  menghiasi  ruang  publik  Kota  Tangerang  (Hasil  Wawancara  dengan Responden, 4 April - 28 Juni 2010). Faktor inilah yang menjadikan responden dapat dengan  mudah  melihat  simbol  Islam  tersebut.  Namun,  salah  satu  responden menyayangkan  posisi  simbol  yang  banyak  tertutup  pohon  dan  reklame  sehingga tidak dapat dibaca dengan jelas. Keberadaan simbol pada beberapa ruas jalan juga
dianggap sebagai sesuatu yang mengganggu, karena berdampak pada konsentrasi dan  keselamatan  supir  ketika  mengendarai  kendaraan  (Hasil  Wawancara  dengan Pemuka  Agama  Budha).  Sebagaimana  dideskripsikan  oleh  Schuler  dan  Day,  ruang publik  mengacu  kepada  tiga  ranah  penting.  1)  arena  sebagai  basis  komunikasi masyarakat.  2)  publik  itu  sendiri  sebagai  aktor  demokrasi.  3)  agen  atau  alat  untuk menyampaikan  aspirasi  dari  level  bawah  (Schuler  &  Day,  2004:  4-6).  Pengetahuan responden terhadap kehadiran simbol menunjukkan ruang publik merupakan media komunikasi sekaligus kritik masyarakat terhadap pemerintah.
Islam  sebagai  agama  mayoritas  dijadikan  rujukan  kebijakan  untuk  merespon permasalahan  moral  masyarakat.  Menurut  Wahidin  Halim,  Islam  sebagai  agama mayoritas sudah sepatutnya menjadi jati diri Kota Tangerang. Oleh karena itu, kata akhlaqul karimah yang berasal dari bahasa Arab dan bernafaskan nilai Islam dianggap dapat  mewakili  keinginan  pemerintah  untuk  menekankan  pembenahan  akhlak masyarakat.  Islam  diyakini  memiliki  ajaran  universal  yang  mampu  menyelesaikan berbagai  persoalan  kehidupan.  Simbol  lafaz  Allah  dan asmaul  husna dipilih pemerintah  menunjukkan  representasi  Kota  Tangerang  yang  ber akhlaqul  karimah (Hasil Wawancara dengan Wahidin Halim, Walikota Tangerang, 27 Juli 2010). Bahkan pemerintah  akan  terus  mengupayakan  pemasangan  simbol-simbol  Islam  yang bertuliskan  lafaz-lafaz  Allah  lebih  banyak  lagi  di  beberapa  ruas  jalan  inti  Kota Tangerang  lainnya  sebagai  upaya  mempertegas  Kota  Tangerang  yang  ber akhlaqul karimah (Hasil Wawancara dengan Aulia E. Kembara, Anggota DPRD Kota Tangerang Partai  Keadilan  Sejarah,  29  Juni  2010).  Anggapan  Islam  sebagai  penuntas permasalahan  kehidupan  kerap  digunakan  oleh  para  pengambil  kebijakan  praktek politik semacam ini (Azra, 2016). Menilik ke belakang, sejarah tarik menarik Islam dan negara di Indonesia pun telah terjadi semenjak perdebatan Pancasila menjadi dasar negara. Kemunculan fenomena seperti ini bukan sesuatu hal yang mengejutkan pada perjalanan politik Islam di Indonesia.
Dalam  perspektif  pemerintah,  Islam  sebagai  identitas  mayoritas  diangkat  ke tengah publik untuk dapat merepresentasikan gambaran kota religius. Penggunaan bahasa mayoritas sebagai bentuk komunikasi publik mengenai visi kota merupakan konsekuensi  sebuah  masyarakat.  Menghadirkan  dan  menginternalisasi  nilai-nilai
Islam  pada  ruang  publik  masyarakat  adalah  hal  yang  wajar  dan  biasa.  (Hasil Wawancara dengan Wahidin Halim; M. Luthfi, ASDA II, 29 Juni 2010; Hapipi, Anggota DPRD  Partai  Golkar,  10  Juli  2010).  Ide  menggunakan  bahasa  identitas  sebagai komunikasi  politik  pada  dasarnya  dibenarkan  oleh  multikulturalis.  Namun,  konsep multikulturalisme  dalam  perspektif  multikulturalis  ataupun  liberalis  menginginkan ruang  publik  yang  terbuka  tanpa  adanya  dominasi  salah  satu  identitas.  Tidak dibenarkan hanya satu identitas yang mendominasi ruang publik. Bagi Parekh, study of  other dan  dialog  merupakan  sesuatu  yang  menguntungkan  dalam  menciptakan keharmonisan masyarakat plural dan pada dasarnya setiap kebudayaan memerlukan kebudayaan lain untuk memahami dirinya lebih baik dan mendapatkan kebaikan dari identitas  lain  (Parekh,  2006:  337).  Terlebih  bagi  kelompok  liberalis,  ruang  publik berorientasi  kepada  kebebasan  persamaan,  kesempatan  dan  tanggung  jawab individu (Appiah, 1994) (Walzer, 1994). Praktek politik dengan hanya menghadirkan satu identitas mayoritas di ruang publik menunjukkan sikap eksklusif, menutup ruang dialog dan pelanggaran nilai persamaan dan kesempatan.
Pada  dasarnya,  pemerintah  beritikad  baik  ingin  mengedukasi  masyarakat dengan kehadiran sifat-sifat Tuhan dalam simbol. Sebagaimana dituturkan oleh M. Luthfi selaku Asisten Daerah II:
“Asmaul  husna  merupakan  lafaz  yang  paling  mudah  dibaca  dan  diingat  oleh masyarakat.  Lafaz  beserta  makna  agung  yang  terkandung  dalam  simbol-simbol tersebut diharapkan menjadi doa, perekat, pengikat serta pengingat masyarakat terhadap sebuah makna kebaikan dan menjadi sumber inspirasi bagi siapa saja yang membacanya khususnya masyarakat Kota Tangerang” (Hasil Wawancara dengan M. Luthfi).
Dalam konteks ini, pemerintah telah membuka ruang dialog identitas dengan kehadiran simbol. Seluruh responden -terlepas dari perbedaan latar belakang agama yang  dimiliki-  sepakat  bahwa  lafaz  Allah  dan asmaul  husna merupakan  sifat-sifat agung dan kebesaran Tuhan. Bagi responden Muslim, al-asmaul husna dikenal dengan 99  nama  kebaikan  yang  dimiliki  Allah.  Begitu  pun,  8  dari  30  responden mengemukakan bahwa kehadiran simbol lafaz Allah dan asmaul  husna pada ruang publik  Kota  Tangerang  menjadi  pengingat  masyarakat  terhadap  Tuhan.  Kehadiran simbol  berpengaruh  terhadap  peningkatan  keinginan  sebagian  responden  untuk
berzikir  (Hasil  Wawancara  dengan  pegawai  Muslim  pemerintah  Kota  Tangerang, pemuka agama dan aktifis ormas keagamaan Islam, pemuka agama dan aktifis ormas keagamaan Budha, aktifis perempuan ormas keagamaan Konghucu). Sementara itu, 2 dari  30 responden menyatakan bahwa simbol lafaz Allah dan asmaul  husna pada ruang  publik  Kota  Tangerang  merupakan  salah  satu  bentuk  implementasi  dan sosialisasi  konsep akhlaqul  karimah di  tengah  masyarakat  Kota  Tangerang  (Hasil Wawancara  dengan  pegawai  Muslim  pemerintah  Kota  Tangerang).  Beragam interpretasi  yang  dilontarkan  para  responden  di  atas  menunjukkan  pesan  simbol tersampaikan dengan baik kepada objek kebijakan.
Pemasangan  simbol-simbol  Allah  dan asmaul  husna merupakan  kebijakan Walikota  Tangerang  tanpa  adanya  surat  keputusan  pemerintah.  Walikota  secara spontan  menginstruksikan  kepada  Dinas  Tata  Kota  dan  Dinas  Pertamanan  dan Kebersihan  Pemerintah  Kota  Tangerang  untuk  memasang  simbol-simbol  tersebut pada ruas jalan inti Kota Tangerang (Hasil wawancara dengan Wahidin Halim). Simbol merujuk pada persetujuan publik (Redmond, 2015: 8) dan partipasi masyarakat dalam sebuah  kebijakan  politik  di  negara  demokrasi  merupakan  hal  yang  utama.  Filosofi sebuah  kebijakan  publik  merujuk  pada  pilihan  terpenting  untuk  mempererat kehidupan  dan  tidak  berpihak  pada  kepentingan  kelompok  (Anggara,  2014:  14). Ruang publik yang didesain seperti ini menunjukkan tidak terakomodirnya kebutuhan masyarakat sesungguhnya.
Tak  heran,  sikap  skeptis  pun  ditunjukkan  dari  kalangan  responden  Kristen Katholik dan Protestan. Mereka menilai keberadaan simbol Allah dan asmaul husna di ruang publik Kota Tangerang merupakan sesuatu yang bukan substansif dan hanya membuang-buang biaya APBD. Bagi mereka, bentuk edukasi masyarakat sebaiknya lebih  diarahkan  terhadap  kebijakan  yang  mengacu  kepada  kebutuhan  dan kepentingan  masyarakat.  seperti  peningkatan  perekonomian,  pengurangan pengangguran dan sebagainya. Bahkan mereka menegaskan bahwa masyarakat Kota Tangerang  saat  ini  belum  membutuhkan  simbolisasi  ajaran  sebuah  agama. Pengajaran nilai-nilai agama telah dibebankan kepada institusi masing-masing agama. Kritik  lainnya  terhadap  kehadiran  simbolisasi  Islam  pun  terletak  pada  penggunaan bahasa  dan  tulisan  Arab  dalam  simbol.  Responden  menginterpretasikan  simbol
sebagai bentuk eksklusifisme pemerintah terhadap sebuah agama mayoritas (Hasil Wawancara dengan pegawai Muslim dan non Muslim pemerintah Kota Tangerang, pemuka agama dan aktifis ormas keagamaan Kristen Katholik, pemuka agama dan aktifis ormas keagamaan Kristen Protestan, pemuka agama Budha). Sikap eksklusif yang  ditunjukkan  pemerintah  menyebabkan  diskriminasi  dan  resistensi  terhadap kelompok agama lainnya. Tulisan dan kata yang berasal dari bahasa Arab merupakan sesuatu yang asing bagi mereka. Hal ini memperlihatkan kemampuan pemahaman kelompok minoritas tidak begitu diperhitungkan. Kalangan ini lebih setuju jika bahasa dalam  simbol  menggunakan  bahasa  Indonesia.  Penggunaan  bahasa  Arab  dalam simbol  kota  dijadikan  alat  dominasi  kelompok  identitas  tertentu.  Seperti  apa  yang kemukakan  oleh  Piere  Bourdieu  dalam  Richard  Jenkins  bahwa  kata-kata  dalam sebuah  bahasa  memiliki  kekuatan.  Kekuatan  bahasa  untuk  melakukan  banyak  hal merupakan  fungsi  dari  otoritas  dan  merupakan  bagian  dari  kekerasan  simbolis (Jenkins, 2010: 240).
Di sisi lain, beberapa responden menyatakan penggunaan bahasa Arab dalam simbol kota memberikan atmosfer religiutas atau Islami (Hasil Wawancara dengan pegawai Muslim pemerintah Kota Tangerang, pemuka agama Islam, mahasiswa non Muslim). Kecenderungan ini  kerap  terjadi,  dimana  bahasa  Arab  diidentikkan  dengan  Islam.  Sampai  di  sini,  itikad pemerintah memberikan nuansa Islami pada ruang publik Kota Tangerang pun dipahami oleh responden. Bahkan sebagian responden non Muslim yang berasal dari Budha dan Hindu pun menyatakan  bahwa  penggunaan  bahasa  Arab  dalam  simbol  kota  tidak  begitu dipermasalahkan  karena  tidak  mengganggu  keyakinan  beragama  mereka.  Bagi  mereka, perbedaan  pendapat  seputar  penggunaan  bahasa  mayoritas  bukan  hanya  tidak  produktif, tetapi juga dapat mengesampingkan  substansi  simbol. Sifat kebesaran  Tuhan  pada  simbol kota  merupakan  ajaran  universal  yang  diajarkan  dalam  agama  apapun.  Pernyataan  ini mendasarkan  penolakan  mereka  terhadap  pengkategorian  simbol  Tuhan  sebagai  bagian Islamisasi.
Jika diletakkan dalam dua teori multikulturalisme, kecenderungan teori liberalis dapat dilihat melalui interpretasi sebagian responden yang menyatakan bahwa praktek simbolisasi Islam  pada  ruang  publik  berdampak  diskriminatif  dan  eksklusif  terhadap  kelompok mayoritas.  Pada  titik  ini,  kenetralan  dapat  menjadi  jawaban  terhadap  sikap  arogansi pemerintah.  Sebagaimana  keinginan  responden  bahwa  penggunaan  bahasa  netral  lebih dapat  diterima  pada  diskursus  komunikasi  simbol.  Sedangkan  kecenderungan  teori
multikulturalis  dapat  dilihat  melalui  kehadiran  simbolisasi  Islam  bersifat  edukatif  dan memberi makna kebaikan bagi responden sehingga ruang publik dapat menjadi media dialog dalam  memperbincangkan  makna  kebaikan  identitas  dan  mengekspresikan  kebebasan kultural. Dua pola interpretasi yang dilontarkan responden menunjukkan bahwa kedua teori merupakan jawaban terhadap praktek simbolisasi Islam pada ruang publik Kota Tangerang. Politik kesetaraan dapat dilihat melalui bingkai kenetralan atau internalisasi praktek budaya pada ruang publik tanpa adanya  dominasi  salah  satu  identitas. Dengan  demikian, terdapat dua  alternatif  yang  dapat  dilakukan  pemerintah  pada  ruang  publik  masyarakat  plural. Pertama ,  membuat  sebuah  simbol  dengan  bahasa  Indonesia  sebagai  bahasa  kesatuan. Kedua ,  menampilkan  simbol  semua  identitas – dalam  hal  ini  simbol  agama-  yang  hidup bersama. Alternatif ini dapat dilakukan melalui dialog dan negosiasi antara pemerintah dan perwakilan kelompok identitas.

## KESIMPULAN
Tulisan  ini  menjawab  pertanyaan  mengenai  bagaimana  interaksi  simbol identitas mayoritas di tengah masyarakat plural Kota Tangerang. Temuan penelitian menunjukkan bahwa maksud dan tujuan pemerintah meletakkan simbol pada ruang publik  pun  dipahami  dengan  baik  namun  bahasa  mayoritas  menutupi  maksud kebaikan  pemerintah  untuk  mengedukasi  masyarakat.  Sikap  eksklusif  pemerintah ditunjukkan  dengan  menganggap  penggunaan  bahasa  mayoritas  sebagai  sesuatu yang wajar. Padahal di sisi lain, responden mengharapkan pemerintah menggunakan bahasa  netral  yang  dipahami  oleh  seluruh  identitas.  Kebijakan  simbolisasi  Islam  di ruang publik Kota Tangerang tidak melibatkan partisipasi publik, sehingga responden menganggap  kebijakan  tersebut  gagal  menjawab  kebutuhan  publik.  Fenomena simbolisasi Islam yang terjadi di Kota Tangerang menyebabkan ruang interaksi antara pemerintah dan masyarakat Kota Tangerang. Ruang publik menjadi arena komunikasi sekaligus kritik masyarakat demokratis. Simbolisasi Islam menyebabkan ketimpangan kesetaraan kelompok minoritas di ruang publik.
Implikasi  dari  kajian  ini  adalah  politik  pengakuan  kesetaraan  dapat  dijadikan alternatif  jawaban  dalam  melihat  ketimpangan  identitas  akibat  penerapan simbolisasi  identitas mayoritas  di ruang publik. Terdapat dua alternatif yang dapat dilakukan  pemerintah  pada  ruang  publik  masyarakat  plural  berdasarkan  rujukan konsep  multikulturalisme. Pertama ,  membuat  sebuah  simbol  dengan  bahasa
Indonesia sebagai bahasa kesatuan. Kedua , menampilkan simbol semua identitas – dalam  hal  ini  simbol  agama-  yang  hidup  bersama.  Alternatif  ini  dapat  dilakukan melalui dialog dan negosiasi antara pemerintah dan perwakilan kelompok identitas.

## DAFTAR PUSTAKA
Anggara, S. (2014). Kebijakan Publik . Pustaka Setia.
Ayelet Scachar. (2004). Multicultural Jurisdiction . Cambridge University Press.
Azra, A. (2016). Transformasi  Politik Islam:  Radikalisme,  Khilafatisme dan  Demokrasi . Prenadamedia Group.
Barrera,  A.  G.,  &  Azeez,  G.  K.  (2015).  Epistemological  Blindness  or  Violnce:  Liberal Multiculturalism  and  the  Indigenous  Quest  for  Autonomy. Journal  of
Intercultural Studies Volume , 36 (3 March 2015), 184 – 201. https://doi.org/https://doi.org/10.1080/07256868.2015.1008435
Fauzia, A., Prihatna, A. A., Abubakar, I., Muchtadlirin, & Al_makassary, R. (2011). Islam di  Ruang  Publik:  Politik  Identitas  dan  Masa  Depan  Demokrasi  di  Indonesia (I.  A. Noorhaidi Hasan (ed.)). CSRC UIN Jakarta.
Iqbal, M. (2019). Cina Benteng dan Kisah Tjen Tji Lung tang Melegenda di Tangerang . Retrieved  from https://www.idntimes.com/news/indonesia/muhammad-iqbal- 15/cina-benteng-dan-kisah-tjen-tji-lung-bersama-9-gadis-yang-terdampar- nasional
Jenkins, R. (2010). Membaca Pikiran Pierre Bordieu . Kreasi Wacana.
John Rawls. (2000). A Theory of Justice . Harvard University Press.
K. Anthony Appiah. (1994). Identity, Aunthenticity, Survival: Multicultural Socities and Social  Reproduction.  In  Amy  Gutmann  (Ed.), Multiculturalism,  Examining  The Politics of Recognition (pp. 128 – 148). Princeton University Press.
Kymlicka, W. (1996). Multicultural Citizenship . Oxford University Press.
Ma’arif, A. S. (2012). Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Kita. (S. R. P. Ihsan Ali- Fauzi (ed.)). Yayasan Abad Demokrasi.
Muhtada,  D.  (2014). Perda  Syariah  di  Indonesia:  Penyebaran,  Problem,  dan Tantangannya.
Parekh, B. (2006). Rethinking Multiculturalism: Cultural Diversity and Political Theory . Red Globe Press.
Redmond, M. V. (2015). Symbolic Interactionism . Retrivied from https://lib.dr.iastate.edu/engl_reports/4/
Rockefeller,  S.  C.  (1994).  “Comment.”  In  Amy  Gutmann  (Ed.), Multiculturalism,
Examining The Politics of Recognition (pp. 90 – 97). Princeton University Press.
Saputra,  M.  A.  (2017).  Menguatnya  Politik  Identitas  dan  Problem  Kerukunan Beragama di Manokwari. MIMIKRI , 3 No. 1 .
Schuler, D., & Day, P. (2004). Shaping the Network Society: The New Role of Civil Society in Cyberspace . MIT Press.
Setiawan, I. (2018). Handbook Pemerintah Daerah . Wahana Resolusi.
Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 1 Tahun 2009, (2009). Tangerang,  P.  K.  (2019). Demografi  Kota  Tangerang .  Retrivied  from https://www.tangerangkota.go.id/demografi-kota-tangerang
Taylor, C. (1994). The Politics of Recognition. In Amy Gutmann (Ed.), Multiculturalism, Examining The Politics of Recognition (pp. 37, 72). Princeton University Press. Walzer, M. (1994). “Comment.” In Amy Gutmann (Ed.), Multiculturalism, Examining The Politics of Recognition (pp. 100 – 103). Princeton University Press.

## Wawancara
Aktifis Organisasi Keagamaan Islam, pada 11 dan 30 Juni 2010.
Aktifis Organisasi Keagamaan Kristen Protestan, pada 21 April 2010.
Aktifis Organisasi Keagamaan Kristen Katholik, pada 4 Juni 2010.
Aktifis Organisasi Keagamaan Budha, pada 29 April 2010 dan 18 Mei 2010.
Aktifis Organisasi Keagamaan Hindu, pada 6 Juni 2010.
Aktifis Organisasi Keagamaan Konghucu, pada 5 dan 22 Juni 2010.
Aulia E. Kembara, Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Tangerang (2009-2013) pada tanggal
29 Juni 2010.
Hapipi, Anggota DPRD fraksi Golkar (2009-2013) pada 10 Juli 2010.
Mahasiswa, 18 April dan 25 Mei 2010.
Muhammad Luthfi, ASDA II Kota Tangerang pada 29 Juni 2010.
Pemuka Agama Islam, pada 18 Mei 2010.
Pemuka Agama Kristen Protestan, pada 8 April 2010.
Pemuka Agama Kristen Katholik, pada 4 Juni 2010.
Pemuka Agama Budha, pada 25 Juni 2010.
Pemuka Agama Hindu, pada 6 Juni 2010.
Pemuka Agama Konghucu, pada 5 Juni 2010.
Pegawai Pemerintah Kota Tangerang, pada 16 Maret, 4 April dan 23 Mei 2010. Wahidin Halim, Walikota Tangerang, pada 27 Juli 2010.