## JPAK: Jurnal Pendidikan Akuntansi dan Keuangan

## Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Di Kabupaten Bireuen
Rulfah M. Daud 1 , Aida Yulia 2 , Rifa Mauliza 3 1,2,3 Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala

## Abstract
The Covid-19 pandemic has spread throughout the world and had a significant impact on the public's economy. The government took the initiative to form a Village Fund Direct Assistance (BLT-DD) program to help the rural poor affected by Covid-19. The transparency in the planning, distribution, and reporting of this program is very much needed. In addition, accountability must  be carried out  clearly so as to  avoid  fraud or embezzlement  of funds. This study aims to analyze the effect of Transparency (X1) and Accountability (X2) on the Management of Village  Fund  Direct  Cash  Assistance  (Y).  The  data  used  is  primary  data  by  using  a  questionnaire  division technique. The sample in this study were 23 villages with 69 respondents who were village officials in Kota Juang District. Data collection techniques were carried out  by census, where all villages in Kota Juang District  was used as the research sample. This study is a quantitative study using  the Multiple Linear Regression method in data analysis, and using the t test and F test to prove the results of the hypothesis. The results of this study indicate that the transparency variable has a significant  and positive effect on the BLT-DD Management variable. The accountability  variable  also  has  a  significant  and  positive  effect  on  the  BLT-DD  Management  variable. Simultaneously,  transparency  and  accountability  affect  the  management  of  BLT-DD  with  a  coefficient  of determination of 31.9%.
Keywords. Transparency, Accountability, BLT-DD, Multiple Regression Linier.

## Abstrak
Pandemi  Covid-19  telah  menyebar  ke  seluruh  dunia  dan  berdampak  signifikan  terhadap  perekonomian masyarakat. Pemerintah berinisiatif membentuk program Bantuan Langsung Tunai - Dana Desa (BLT-DD) untuk membantu  masyarakat  miskin  pedesaan  yang  terdampak  Covid-19.  Transparansi  dalam  perencanaan, pendistribusian, dan pelaporan program ini sangat dibutuhkan. Selain itu, pertanggungjawaban harus dilakukan secara jelas agar tidak terjadi penyelewengan atau penggelapan dana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Transparansi (X1) dan Akuntabilitas (X2) terhadap Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai - Dana Desa (Y).  Data  yang  digunakan  adalah  data  primer  dengan  menggunakan  teknik  pembagian  angket.  Sampel  dalam penelitian  ini adalah 23 desa dengan 69 responden  yang  merupakan perangkat desa di Kecamatan Kota Juang. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara sensus, dimana seluruh desa di Kecamatan Kota Juang dijadikan sampel penelitian. Penelitian  ini  merupakan penelitian kuantitatif dengan  menggunakan  metode Regresi Linier Berganda dalam analisis datanya, serta  menggunakan uji t dan uji F untuk  membuktikan  hasil  hipotesis. Hasil penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  variabel  transparansi  berpengaruh  signifikan  dan  positif  terhadap  variabel Pengelolaan  BLT-DD.  Variabel  akuntabilitas  juga  berpengaruh  signifikan  dan  positif  terhadap  variabel Pengelolaan BLT-DD. Secara simultan transparansi dan akuntabilitas  berpengaruh terhadap pengelolaan  BLT- DD dengan koefisien determinasi sebesar 31,9%.
Kata kunci. Transparansi, Akuntabilitas, BLT-DD, Linier Regresi Berganda.
Corresponding author. aidayulia@unsyiah.ac.id
How to cite this article. Daud, R.M., Yulia, A. & Mauliza, R. (2022). Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Di Kabupaten Bireuen. Jurnal Pendidikan Akuntansi & Keuangan. 10 (2), 133-143.  Retrieved from https://ejournal.upi.edu/index.php/JPAK/article/view/39913
History of article. Received: October 2021, Revision: July 2022, Published: July 2022

## PENDAHULUAN
Dampak  pandemi  covid-19  yang  terjadi diseluruh dunia saat ini mempengaruhi perekonomian dan kebijakan pemerintah Indonesia.  Banyak  kebijakan  ataupun  program yang dibuat untuk menanggulangi permasalahan yang terjadi. Pemerintah dalam wewenangannya untuk  mengurangi  beban  masyarakat  kurang mampu  dengan  menyalurkan  Bantuan  Sosial (bansos), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bantuan  Pangan  Non  Tunai  (BPNT)  sebagai program  tahap  pertama  penanganan  pandemi covid-19.  Selanjutnya  program  kartu  prakerja dengan  mendanai  masyarakat  yang  belum memiliki pekerjaan untuk mendapatkan pembinaan dan pelatihan. Kemudian, pemerintah juga  memberikan  subsidi  listrik  juga  subsidi untuk  Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah (UMKM).  Pemerintah  juga  memberikan  salah satu bantuan yang bersumber dari dana desa yaitu Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) (KOMPAK, 2020).
Bantuan  Langsung  Tunai  Dana  Desa merupakan program jaminan perlindungan sosial dan bantuan keuangan terhadap masyarakat yang kurang  mampu  juga  kesulitan  dalam  memenuhi kehidupan  sehari-harinya  terutama  masyarakat yang  terkena  dampak  pandemi  covid-19  dan berdomisili  di  wilayah  tersebut.  Program  ini merupakan  bentuk  prioritas  yang  dianggarkan oleh  pemerintah  desa  yang  berupa  penyisihan dari  alokasi  dana  desa  pada  masing-masing wilayah. Penetapan data keluarga kurang mampu di desa diputuskan bersama dalam Musyawarah Desa  Khusus  (Musdesus).  Musdesus  dihadiri oleh  Badan  Permusawaratan  Desa,  Pemerintah Desa, Relawan gugus tugas covid-19 serta unsur masyarakat.  Musdesus  dapat  juga  membahas mengenai  target  sasaran  serta  jenis  program bantuan  sosial  yang  akan  diberikan  agar  tidak terjadi  tumpang  tindih  target  sasarannya.  Syarat penerimaan  bantuan  adalah  masyarakat  kurang mampu  yang  memenuhi  kriteria  serta  tidak menerima  Program  Keluarga  Harapan  (PKH), Bantuan  Pangan  Non-Tunai  (BPNT)  dan  Kartu Prakerja. Keluarga kurang mampu yang semakin banyak  memenuhi  kriteria  maka  akan  semakin
menjadi  prioritas  dari  calon  penerimaan  BLT- DD (KOMPAK, 2020).
Mengenai  ketentuan  dari  mekanisme pendapatan, penetapan data penerimaan manfaat hingga pelaksanaan pemberian BLT-DD dilakukan  sesuai  dengan  aturan  dari  Menteri Desa  Pembangunan  Daerah  Tertinggal  dan Transmigrasi  (PDTT).  Pihak  yang  bertanggung jawab  atas  pendataan  penerima  BLT-DD dilakukan  oleh  relawan  desa  dan/atau  gugus tugas Covid-19 yang dibentuk berdasarkan Surat Edaran  Menteri  desa  PDTT  Nomor  8  Tahun 2020, pendataan dilakukan berdasarkan RT, RW, dan  desanya.  Dana  BLT  ini  dianggarkan  dalam APB  Desa  dimana  metode  perhitungannya berdasarkan:  1)  Jika  desa  yang  menerima  dana desa kurang dari Rp 800  Juta maka pengalokasian  BLT-DD  maksimal  sebesar  25% dari  jumlah  dana  desa,  2)  Jika  desa  yang menerima dana desa sebesar Rp 800 Juta sampai dengan  Rp  1,2  Miliyar  maka  pengalokasian BLT-DD maksimal 30% dari jumlah dana desa, 3) Jika desa yang menerima dana desa lebih dari Rp  1,2  Miliyar  maka  pengalokasian  BLT-DD maksimal 35% dari jumlah dana desa, 4) Khusus desa yang jumlah masyarakat penerima BLT-DD lebih  banyak  dibandingkan  dengan  jumlah alokasi  anggaran  yang  telah  ditentukan  maka dapat menambah alokasi sesuai dengan persetujuan  dari  pemerintah  Kabupaten/Kota (Ombudsman.go.id).
Pengelolaan  dapat  diartikan  sebagai manajemen,  yang  merupakan  suatu  proses kegiatan  yang  dimulai  dari  perencanaan, pengorganisasian, pengarahan serta pengawasan dari  para  anggota  organisasi  dan  penggunaan sumber  daya  organisasi  lainnya  agar  mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan (Afifiddin, 2010:3). Pengelolaan BLT-DD dapat dikatakan  baik  apabila  pemerintah  desa  baik dalam  menjalankan  pemerintahannya  maupun dalam  mengelola  keuangan  yang  sesuai  dengan peraturan  yang  telah  ditentukan.  Pada  dasarnya pengelolaan  BLT-DD  harus  menganut  prinsip transparansi dan akuntabilitas dimana transparansi pemerintah desa menjadi kunci bagi masyarakat  untuk  mengetahui  mengenai  data keluarga penerima manfaat, besaran bantuan, dan
besaran alokasi bantuan. Sementara akuntabilitas pemerintah desa menjadi landasan penting untuk mengelola dana tersebut.
Penyaluran  BLT-DD  di  lapangan  banyak yang tidak tepat sasaran, warga yang seharusnya mendapatkan BLT-DD justru tidak mendaptkannya.  Seperti  kasus  yang  terjadi  di Aceh kepala Ombudsman Aceh yang merupakan lembaga  pengawasan  dalam  Penyelenggaraan pelayanan publik, Taqwaddin bersama pihaknya menyampaikan penelusuran terkait dana Bansos dan  BLT-DD  terlambat  dalam  penyalurannya serta  minimnya  informasi  terhadap  penerima bantuan hingga tidak tepat sasaran (www.kanalaceh.com). Sangat disayangkan dengan  peristiwa  ini,  yang  seharusnya  dengan adanya BLT-DD dapat memberi keringanan bagi masyarakat  akan  tetapi  yang  terjadi  justru mengandung polemik di tengah masyarakat.

## Transparansi
Transparansi merupakan keterbukaan dalam menyediakan informasi yang material dan relevan terkait aktivitas pengelolaan sumber daya publik  bagi  suatu  organisasi  untuk  pihak  yang membutuhkan  serta  sebagai  pemangku  juga pengelola  kepentingan  (Mahmudi,  2016:17). Transparansi  merupakan  prinsip  yang  memberi akses atau kebebasan bagi masyarakat luas untuk mendapatkan informasi berupa kebijakan proses pembuatan  dan  pelaksanaan  serta  hasil-hasil yang dicapai mengenai penyelenggaraan pemerintahan (Iznillah,dkk, 2018:29-41). Adapun  manfaat  trasparansi  adalah  sebagai berikut Nico Andrianto, (2007:21):
1)  Mencegah terjadinya tindakan korupsi;
2)  Mempermudah mengindentifikasikan kelemahan dan kekuatan kebijakan;
3)  Meningkatkan akuntabilitas sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengukur kinerja Lembaga;
4)  Meningkatkan kepercayaan terhadap komitmen  lembaga  dalam  memberikan keputusan kebijakan tertentu;
5)  Menguatnya  kohesi sosial  yang dikarnakan masyarakat  percaya  terhadap  lembaga tersebut; dan
6)  Meningkatkan  iklim  investasi  yang  baik serta meningkatkan kepastian usaha.
Keberhasilan yang dicapai untuk mengukur  transparansi  menurut  Sedarmayanti (2013) yaitu sebagai berikut:
1)  Ketika  terdapat  keleluasaan  masyarakat untuk  menyampaikan  aspirasi  tentang pelayanan;
2)  Mudah untuk mengakses informasi pelayanan;
3)  Terdapat prosedur pengaduan jika informasi tidak sampai ke publik.

## Akuntabilitas
Akuntabilitas merupakan
suatau pertanggung-jawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja yang harus diterapkan oleh seorang / pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak  yang  memiliki  hak  atau  yang  berwenang meminta  pertanggungjawaban.  Akuntabilitas akan  semakin  baik  jika  didukung  oleh  suatu sistem  akuntansi  yang  memberikan  informasi yang  akurat,  handal,  tepat  waktu,  dan  dapat dipertanggungjawabkan (Lestari,dkk, 2014).
Akuntabilitas  dalam  pemerintah  desa sebagaimana  diungkapkan  oleh  Astuty  (dalam Sumpeno;  2011:222)  melibatkan  kemampuan pemerintah desa sebagai bentuk pertanggungjawban  kegiatan  pelaksanaan  yang berkaitan  dengan  masalah  pembangunan  dan pemerintah  desa.  Permasalahan  yang  dimaksud merupakan  masalah  keuangan  dari  Anggarana Pendapatan  Belanja  Desa  (APBDes)  dengan Pendapatan  Asli  Desa  (PADes),  Alokasi  Dana Desa  (ADD),  dan  Dana  Desa  (DD)  termasuk komponen di dalamnya.
Prinsip  akuntabilitas  sangat  penting diterapkan sebagai tingkat kepuasan masyarakat, maka  dari  itu  diperlukan  pihak  pemegang  yang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban dalam  menyajikan  dan  memberikan  laporan terkait  keuangan desa kepada kelompok sasaran yaitu  masyarakat  luas.  Tingkat  akuntabilitas pengelolaan  BLT-DD  mengarahkan  agar  aparat desa  dapat  mengikuti  tahapan  sistematis  dalam pengelolaan BLT-DD, yang dimulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan,
pelaporan dan pertanggungjawaban.
Keberhasilan  yang  dicapai  untuk  mengukur akuntabilitas menurut Sedarmayanti (2013) yaitu sebagai berikut:
1)  Tanggung jawab atas kelalaian pelayanan;
2)  Menjalankan  prosedur  dan  mekanisme kinerja organisasi;
3)  Mendahulukan  memberi  layanan  sesuai kebutuhan masyarakat.

## Pengelolaan  Bantuan  Langsung  Tunai  Dana Desa
BLT-DD  merupakan  bantuan  keuangan yang  bersumber  dari  dana  desa  dan  disalurkan kepada  masyarakat  miskin  serta  rentan  yang kesulitan  dalam  memenuhi  kebutuhan  hidupnya sehari-hari terutama yang terkena dampak wabah covid-19  (KOMPAK,2020).  Pemerintah  desa wajib  menyelenggarakan  kegiatan  BLT-DD sebagai  salah  satu  cara  untuk  penanganan pandemic covid-19 (PMK No.40/PMK.07/2020).  Berdasarkan  Peraturan Bupati  no.3  tahun  2021  tentang  Tata  Cara Pembagian  dan  Penetapan  Rincian  Dana  Desa Untuk  Setiap  Gampong  dalam  Kabupaten Bireuen  dimana  masyarakat  miskin  serta  rentan yang  berhak  menerima  BLT-DD  berupa masyarakat  yang  berdomisili  di  desa  yang bersangkutan  dan  masyarakat  yang  tidak menerima bantuan lain seperti Program Keluarga Harapan  (PKH),  Bantuan  Pangan  Non-Tunai (BPNT),  kartu  sembako,  Bantuan  Sosial  Tunai (BST),  Kartu  Prakerja  dan  Bantuan  Sosial pemerintah lainnya.
Pengelolaan  BLT-DD  ini  sama  halnya seperti pengelolaan keuangan desa dapat diukur melalui beberapa indikator, menurut Fitriyani,dkk (2020:134) yaitu sebagai berikut:
a)     Perencanaan
b)     Pelaksanaan
c)     Penatausahaan d)     Pelaporan e)     Pertanggung jawaban
Apabila pemerintah desa tidak menyalurkan  BLT-DD  maka  desa  tersebut mendapatkan  sanksi  sesuai  dengan  ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 40 tahun
2020  tentang  Perubahan  Peraturan  Menteri Keuangan  No.  205/2019  tentang  Pengelolaan Dana Desa pasal 47A, Desa wajib melaksanakan BLT-DD. Sanksi tersebut berupa:
1)  Penyaluran  dana  desa  tahap-III  tahun berjalan akan dihentikan; dan
2)  Akan dikenakan sanksi berupa pemotongan sebesar  50%  dari  dana  desa  tahap-II  tahun anggaran  berjalan  bagi  pemerintah  desa yang berstatus Mandiri.

## METODE PENELITIAN

## Desain Penelitian
Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Metode  penelitian  kuantitatif  digunakan  untuk meneliti  populasi  atau  sampel.  Menggunakan pendekatan  kuantitatif  karena  data  yang  akan digunakan  untuk  menganalisis  hubungan  antar variabel  dinyatakan  dengan  angka  atau  skala numerik  (Kuncoro,  2013).  Tujuan  penelitian  ini yaitu  untuk  menguji  pengaruh  tansparansi  dan akuntabilitas  terhadap  pengelolaan  BLT-DD  di Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen.

## Populasi dan Sampel Penelitian
Populasi  merupakan  keseluruhan  wilayah yang  meliputi  subjek  maupun  objek  serta memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang telah  ditetapkan  oleh  peneliti  agar  dapat dipelajari  serta  dapat  disimpulkan  berdasarkan populasi tersebut (Sekaran & Bougie, 2017:53). Sampel  merupakan  bagian  dari  jumlah  dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi dimana jika jumlah populasinya besar maka peneliti tidak mungkin mempelajari seluruh populasi, dikarenakan  seperti  keterbatasan  dana,  tenaga dan  waktu,  maka  peneliti  dapat  menggunakan sampel  yang  diambil  dari  populasi  tersebut (Sugiyono, 2017:81).
Penelitian  ini  bersifat  sensus  dimana seluruh populasi merupakan sampel sebagai data penelitian.  Sasaran  populasi  pada  penelitian  ini merupakan seluruh desa yang ada di Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen sebanyak 23 desa dengan  sasaran  kuesioner  ditujukan  kepada  3
orang di setiap desa yaitu kepala desa, tuha 4 dan bendahara dengan total 69 orang.

## Sumber dan Teknik Pengumpulan Data
Penggunaan  data  pada  penelitian  ini menggunakan  data  primer.  Data  primer  yang dikumpulkan  dalam  penelitian  ini  berupa  hasil angket  dari  penyebaran  kuesioner  yang  telah dibagikan  kepada  responden  terkait  dengan pengelolaan BLT-DD di Kecamatan Kota Juang Kabupaten  Bireuen.  Teknik  pengumpulan  data pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan kuesioner (angket).

## Metode Analisis Data
Analisis regresi linear berganda dilakukaan dengan  tujuan  untuk melihat adakah pengaruh  lebih  dari  satu  variabel  independen (bebas)  terhadap  variabel  dependen  (terikat) (Ghozali,  2018:8).  Persamaan  regresi  linear berganda adalah sebagai berikut:
𝐘 = 𝛂 + 𝜷 𝟏 𝒙 𝟏 + 𝜷 𝟐 𝒙 𝟐 + 𝜺 Keterangan:
Y =  Pengelolaan  Bantuan  Langsung Tunai Dana Desa
α = Konstanta X 1 = Transparansi X 2
= Akuntabilitas 𝛽 1, 𝛽 2, = Koefesien regresi variabel X
𝜀 = Error

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Deskripsi Hasil Penelitian
Adapun  hasil  deskripsi  hasil  kuisioner penelitian  variabel  dependen  dan  variabel independen dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

## Tabel 1. Hasil Kuesioner Penelitian
Variabel
Item SS S RR TS STS Rata
Transparansi (X1) X 1.1 50 19 0 0 0 4,7
X 1.2 44 25 0 0 0 4,6
X 1.3 34 35 0 0 0 4,5 X 1.4 15 52 2 0 0 4,2
X 1.5 53 16 0 0 0 4,8
X 1.6
42 25 2 0 0 4,6
X 1.7 43 26 0 0 0 4,6
Rata-Rata 4,6 Akuntabilitas (X2) X 2.1 45 24 0 0 0 4,7 X 2.2 30 39 0 0 0 4,4 X 2.3 39 24 6 0 0 4,5 X 2.4 31 37 1 0 0 4,4 X 2.5 33 36 0 0 0 4,5 X 2.6 32 37 0 0 0 4,5 X 2.7 28 37 4 0 0 4,3 Rata-Rata 4,5 Pengelolaan BLT-DD (Y) Y 1 50 19 0 0 0 4,7 Y 2 46 23 0 0 0 4,7 Y 3 41 28 0 0 0 4,6 Y 4 33 36 0 0 0 4,5 Y 5 45 24 0 0 0 4,7 Y 6 39 30 0 0 0 4,6 Y 7 39 30 0 0 0 4,6 Rata-Rata 4,6 Sumber: Data Primer, 2021 (diolah)

## Uji Validitas dan Reliabilitas Kuisioner
Uji Validitas
Uji Validitas merupakan pengujian terhadap  kuesioner  yang  akan  digunakan  untuk mengumpulkan  data  penelitian  dengan  cara mengukur valid atau tidaknya kuesioner tersebut. Pengujian  dilakukan  dengan  membandingkan nilai  r  hitung  dengan  nilai  r  tabel  dimana  jika  r hitung  lebih  besar  daripada  r  tabel  dan berkorelasi  positif  maka  butir  pertanyaan tersebut  valid  (Sujarweni,  2015).  Adapun  hasil uji validitas dapat dilihat pada Tabel 4.2 dibawah ini:

## Tabel 2. Hasil Uji Validitas Setiap Item
Variabel Item Nilai r hitung Nilai r tabel Sig α Ket. Transparansi (X 1 )
X 1.1 0,314 0,2369
0,009
0,05 Valid X 1.2 0,652 0,000 Valid X 1.3 0,543 0,000 Valid X 1.4 0,428 0,000 Valid X 1.5 0,352 0,003 Valid X 1.6 0,619 0,000 Valid X 1.7 0,558 0,000 Valid Akuntabilitas (X 2 ) X 2.1 0,381 0,2369
0,001 0,05 Valid X 2.2 0,433 0,000 Valid X 2.3 0,751 0,000 Valid X 2.4 0,597 0,000 Valid X 2.5 0,416 0,000 Valid X 2.6 0,361 0,002 Valid X 2.7 0,557 0,000 Valid
Pengelolaan
BLT-DD (Y) Y 1 0,510 0,2369 0,000 0,05 Valid
Y 2 0,499 0,000 Valid Y 3 0,679 0,000 Valid Y 4 0,667 0,000 Valid Y 5 0,653 0,000 Valid Y 6 0,440 0,000 Valid Y7 0,590 0,000 Valid
Sumber: Data Primer, 2021 (diolah)
Uji Reliabilitas
Pengujian  reliabilitas  dilakukan  terhadap pernyataan-pernyataan  yang  sudah  valid  untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten  apabila  dilakukan  pengukuran  ulang pada kelompok yang sama dengan alat pengukur yang sama (Sugiyono, 2010).  Teknik statistik ini digunakan  untuk  pengujian  tersebut  dengan menggunakan  rumus Cronhach's  Alpha dengan bantuan  software  SPSS.  Adapun  hasil  uji reliabilitas dapat dilihat pada Tabel 4.3 dibawah ini:
Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas Variabel Cronbach’s Alpha Jumlah item Keterangan Transparansi (X 1 ) 0,504 7 Sedang Akuntabilitas (X 2 ) 0,525 7 Sedang Pengelolaan  BLT- DD (Y) 0,667 7 Tinggi
Sumber: Data Primer, 2021 (diolah)
Keseluruhan  variabel  mempunyai  derajat realibilitas  sedang,  sehingga  seluruh  item pernyataan yang digunakan dalam penelitian ini layak  untuk  digunakan  dalam  penelitian selanjutnya.

## Uji Asumsi Klasik
Uji Normalitas
Uji  normalitas  merupakan  pengujian dalam model regresi yang dikatakan baik apabila pada penelitian yang dilakukan peneliti mendapatkan  hasil  bahwa  model  tersebut berdistribusi normal (Ghozali, 2016).  Alat ukur yang  digunakan  adalah Kolmogorov-Smirnov , apabila data yang diuji berdistribusi normal maka hasilnya menunjukkan bahwa nilai signifikansi > 0,05,  sedangkan  jika  hasilnya  berbanding terbalik  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  data
tersebut berdistribusi tidak normal. Adapun hasil uji  normalitas  dapat  dilihat  pada  Tabel  4.4 dibawah ini:
Tabel 4. Hasil Uji Normalitas
Uji Statistik P-Value N 69 Kolmogorov-Smirnov 0,200 Sumber: Data Primer, 2021 (diolah) Uji Multikoleniaritas Pengujian ini bertujuan untuk membuktikan  keadaan  dimana  antara  dua variabel  independen  atau  lebih  pada  model regresi  terjadi  hubungan  linier  yang  sempuma atau mendekati sempuma. Untuk mendeteksi ada tidaknya  multikoleniaritas  dengan  melihat  nilai Tolerance dan Variance  Inflation  Factor (VIF). Dasar  pengambilan  keputusan  yaitu  jika  nilai Tolerance 1 atau > 0,1 dan VIF < 10 maka tidak ada  multikolonieritas  antar  variabel  independen dalam  model  regresi.  Adapun  hasil  uji multikoleniaritas  dapat  dilihat  pada  Tabel  4.5 dibawah ini:

## Tabel 5. Hasil Uji Multikolieritas
Variabel Collinearity Statistics VIF Tolerance Transparansi (X 1 ) 1,229 0,814 Akuntabilitas (X 2 ) 1,229 0,814
Sumber: Data Primer, 2021 (diolah)

## Uji Heteroskedastisitas
Model  regresi  yang  tidak  mengalami heteroskedastisitas  merupakan  model  regresi yang baik (Ghozali, 2016). Dalam pengujian ini menggunakan  Uji  Glejser,  pengujian  dilakukan dengan  cara  meregresikan  nilai  X  atau  variabel independen  terhadap  nilai  residualnya.  Apabila hasilnya menunjukkan signifikan > 0,05 dengan derajat kepercayaan 5% maka dapat disimpulkan tidak  terjadinya  heteroskedastisitas.  Adapun hasil  uji  multikoleniaritas  dapat  dilihat  pada Tabel 4.6 dibawah ini:
Tabel 6. Hasil Uji Heteroskedastisitas Variabel P-Value Transparansi (X 1 ) 0,623 Akuntabilitas (X 2 ) 0,761
Sumber: Data Primer, 2021 (diolah)

## Uji Hipotesis
Pengujian Hipotesis Secara Parsial
Semua  uji  asumsi  klasik  telah  terpenuhi, selanjutnya yaitu membangun persamaan model regresi linier berganda. Persamaan model regresi yang dibangun dapat digunakan untuk menganalisis pegaruh transparansi dan akuntabilitas  terhadap  pengelolaan  BLT-DD  di Kec.  Kota  Juang.  Koefisien  regresi  ditampilkan pada Tabel 4.7:
Tabel 7. Koefisien Regresi Linier Berganda
Model Unstandard ized Coefficient s Standar dized Coeffic ients t Sig. Collinearity Statistics
B Std.
Erro r
Beta Toleran ce VIF (Constan t) 9.99 2 4.19 2 2.38 4 .020 Transpar ansi .285 .131  .246 2.17 7 .033 .814 1.229 Akuntabi litas .419 .115  .411 3.64 1 .001 .814 1.229
Sumber: Data Primer, 2021 (diolah)
Persamaan  regresi  linier  berganda  yang dibangun  berdasarkan  koefisien  regresi  pada Tabel 4.7 adalah sebagai:

## 𝒀 =  𝟗, 𝟗𝟗𝟐 + 𝟎, 𝟐𝟖𝟓𝑿𝟏  + 𝟎, 𝟒𝟏𝟗𝑿𝟐 + 𝒆
Berdasarkan  persamaan  regresi  di  atas, dapat  dilihat  bahwa  nilai  koefisien  regresi  pada kedua variabel dependen yaitu Transparansi (X 1 ) dan  Akuntabilitas  (X 2 )  bernilai  positif  dengan nilai  konstanta  sebesar  9,992  menunjukkan bahwa  apabila  variabel  Transparansi  (X 1 )  dan Variabel  Akuntabilitas  (X 2 )  sama  dengan  nol, maka  Pengelolaan  BLT-DD  akan  meningkat sebesar 9,992.
Pengaruh Transparansi Terhadap BLT-DD
Variabel  Transparansi  (X 1 )  mempunyai nilai t hitung (2,177) > t table (1,997) dan nilai p-value (0,033) < α (0,05), maka dapat diputuskan jika H 0 ditolak.  Sehingga  dapat  disimpulkan  jika Transparansi (X 1 ) berpengaruh secara signifikan terhadap  Pengelolaan  BLT-DD  di  Kec.  Kota Juang (Y). Nilai Koefisien variabel Transparansi (X 1 )  sebesar  0,285  berarti  apabila  terjadi peningkatan  transparansi  sebesar  1%  dengan asumsi  variabel  lain  tetap,  maka  pengelolaan BLT-DD juga akan mengalami kenaikan sebesar 0,285.

## Pengaruh Akuntabilitas Terhadap BLT-DD
Variabel  Akuntabilitas  (X 2 )  mempunyai nilai t hitung (3,651) > t table (1,97) dan nilai p-value (0,001) < α (0,05), maka dapat diputuskan jika H 0 ditolak.  Sehingga  dapat  disimpulkan  jika Akuntabilitas (X 2 ) berpengaruh secara signifikan terhadap  Pengelolaan  BLT-DD  di  Kec.  Kota Juang (Y). Nilai Koefisien variabel Akuntabilitas (X 2 )  sebesar  0,419  berarti  apabila  terjadi peningkatan akuntabilitas atau rasa bertanggungjawab  sebesar  1%  dengan  asumsi variabel  lain  tetap,  maka  pengelolaan  BLT-DD juga akan mengalami kenaikan sebesar 0,419.
Pengujian Hipotesis Secara Simultan
Uji F digunakan untuk mengetahui adanya pengaruh yang signifikan dari variabel independen  secara  simultan  terhadap  variabel dependen. Adapun hasil uji F dapat dilihat pada Tabel 4.8 berikut:

## Tabel 8. Pengujian Simultan dengan Uji F
Model F-hitung P-value Regresi Linier Berganda 15,265 0,000
Sumber: Data Primer, 2021 (diolah)
Berdasarkan  tabel  diatas  dapat  dilihat hasil pengujian hipotesis secara simultan (uji F), menunjukkan nilai F hitung = 15,265 dan p-value = 0,000.  Nilai  F hitung (15,265)  >  F table (3,1359) dan nilai  p-value  (0,000)  <  α  (0,05),  maka  dapat diputuskan  jika  H 0 ditolak  dan  H 1 diterima. Sehingga  dapat  disimpulkan  jika  Transparansi (X 1 ) dan Akuntabilitas (X 2 ) secara bersama-sama
(simultan) berpengaruh secara signifikan terhadap  Pengelolaan  BLT-DD  di  Kec.  Kota Juang (Y).
Koefisien Determinasi (R 2 )
Koefisien  determinasi  adalah  nilai  yang digunakan  untuk  mengukur  seberapa  besar kemampuan variabel independen yang dimasukkan  kedalam  model  dapat  menjelaskan variasi dari variabel dependennya.
Tabel 10. Koefisien Determinasi Model R R 2 Adjusted R 2 Regrsi Linier Berganda 0,562 a 0,316 0,296
Sumber: Data Primer, 2021 (diolah)
Dari  tabel  diatas  menunjukkan  nilai koefisien determinasi (R 2 ) model regresi sebesar 0,316.  Hal  tersebut  mengindikasi  jika  variabel Transparansi dan Akuntabilitas dapat menjelaskan  Pengelolaan  BLT-DD  sebesar 31,6%.  Sedangkan  sisanya  dijelaskan  oleh variabel  lain  yang  tidak  dimasukkan  ke  dalam model yang dianalisis.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah dijabarkan pada bab sebelumnya, maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut:
1. Variabel  Transparansi  (X 1 )  berpengaruh secara  signifikan  dan  positif  terhadap
Pengelolaan  Bantuan  Langsung  Tunai Dana  Desa  (Y).  Sifat  perencanaan, penyaluran, dan pelaporan BLT-DD yang bersifat  transparan  penting  dan  telah dilakuakan  oleh  desa-desa  di  Kec.  Kota Juang  demi  menghindari  kecurangan dalam pengelolaan BLT-DD. Beberapa hal yang dilakukan yaitu melakukan musyawarah penentuan penerimaan BLT- DD  dan  pemanfaatan  media  papan informasi.
2. Variabel  Akuntabilitas  (X 2 )  berpengaruh secara  signifikan  dan  positif  terhadap Pengelolaan  Bantuan  Langsung  Tunai Dana  Desa  (Y).  Akuntabilitas  atau
pertanggungjawaban sangat penting
dilakukan,  salah  satu  bentuk  pelaksanaan akuntabilitas kepada masyarakat dilaksanakan dengan pemberitahuan realisasi anggaran di Balai Desa. 3. Variabel Transparansi (X 1 ) dan Akuntabilitas (X 2 ) secara simultan berpengaruh  secara  signifikan  terhadap Pengelolaan  Bantuan  Langsung  Tunai Dana Desa (Y).

## Saran
Adapun saran yang dapat diberikan dari hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan  adalah sebagai berikut:
1. Bagi pemerintah hendaknya terus meningkatkan  sifat  transparansi  dalam penyampaian informasi pengelolaan keuangan dan melakukan pertanggungjawaban  atau  akuntabilitas dengan jelas demi menghindari
kecurangan, baik dalam program BLT-DD maupun program lain yang akan dilakukan di masan depan.
2. Bagi  peneliti  selanjutnya,  variabel  dalam penelitian  ini  masih  sangat  terbatas, perluasan  dan  penambahan  variabel  lain yang  diperkirakan  berpengaruh  dalam pengelolaan  BLT-DD  perlu  dilakukan, sehingga  model  akan  semakin  baik  serta pengelolaan BLT-DD semakin baik.

## DAFTAR PUSTAKA
Afifiddin. (2010). Pengantar Administrasi Pembangunan. Bandung: Alvabeta.
Albugis,  Febriana  F.  (2016).  Penerapan  Sistem
Akuntansi  Keuangan  Daerah  Dalam Mewujudkan Transparansi Dan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah
Daerah  Provinsi  Sulawesi  Utara. Jurnal
EMBA , 3, 78-89.
Andrianto,  Nico.  (2007).  Transparansi  dan
Akuntabilitas Publik melalui E- Government. Malang: Bayumedia Publising.
Asmoro,  Wiwiek  K.  Setianingsih,  Novie  A.
(2019).  Akuntabilitas  dan  Transparansi

## JPAK: Jurnal Pendidikan Akuntansi dan Keuangan

## Pengelolaan  Dana  “Prodamas”  dalam
Mewujudkan Good Goverment Governance di Tingkat Kelurahan Pemerintah Kota Kediri. Riset dan Jurnal Akuntansi , 3(2), 270-277.
Assagaf, M. Ashari. (2016). Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan  Zakat  Terhadap  Minat Muzakki  Membayar  Zakat .  Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin.

## Skripsi
Bahtiar, D., & D. Ardiansyah. (2019). Pengaruh
Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan  Keuangan  Desa  Pada  Desa-
Desa Di Kecamatan Cugenang Kabupaten
Cianjur. Jurnal EMAk (Ekonomi, Manajemen, Akuntansi) , 5(1). BAPPENAS. (2020). Panduan Pendataan Bantuan  Langsung  Tunai–  Dana  Desa (BLT-Dana Desa). Diakses pada Juni 2020 <file:///D:/transparansi%
20akuntabilitas/Buku_Saku_Pendataan_B LT_Dana_Desa_FINAL.pdf>. Danirandi.  (2020). Ombudsman  Aceh  Temukan Banyak  Masalah  Penyaluran  Bansos  dan BLT.  Diakses  pada  20  Mei  2020 <https://www.kanalaceh .com/2020/05/20/ombudsman-aceh- temukan-banyak-masalah-penyaluran- bansos-dan-blt/>.
Dewi,  Ni  K.J.K,  T.A.  Anantawikrama,  &  T.H Nyoman.  (2015).  Analisis  Transparansi dan  Akuntabilitas  Pengelolaan  Keuangan di Tingkat Dadia (Studi Kasus pada Dadia Punduh  Sedahan  di  Desa  Pakraman  Bila Bajang). e-Journal  S1  Ak  Universitas
Pendidikan Ganesha , (1).
Firdaus,  A.,  Suharno  &  Sunarti.  (2019).
Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  Di  Desa Sidoharjo Kecamatan Sidoharjo Kabupaten  Sragen. Jurnal  Akuntansi  dan Sistem  Teknologi  Informasi, 15(3),  291- 300.
Fitriyani,  L.  Y.,  Marita,  Windiyastuti,  &  M. Absor. (2020). Analisis Pengaruh
Transparansi,  Akuntabilitas,  dan  Peran
Perangkat  Desa  terhadap  Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris pada Lima Desa di  Kecamatan  Kedewan,  Kabupaten Bojonegoro). Jurnal EKSOS, 2(2). Frost,  Jim.  (2019). Regression  Analysis:  An Intuitive Guide for Using and Interpreting Linear Models. Jakarta: Jim Publishing. Ghozali,  Imam.  (2016).  Aplikasi  Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS. Semarang:  Badan  Penerbit  Universitas Diponegoro.
Ghozali,  Imam.  (2018).  Aplikasi  Analisis
Multivariate  dengan  Program  IBM  SPSS 25. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang. Humas. (2020, Mei 9). Kemendes PDTT Bentuk Relawan  Desa  Lawan  Covid-19  dengan Semangat Gotong Royong <https://setkab.go.id/kemendes-pdtt- bentuk-relawan-desa-lawan-covid-19-
dengan-semangat-gotong- royong/>[21/1/2021].
Husin  Taqwaddin.  (2020,  April  21). Bantuan Langsung  Tunai  Dari  Dana  Desa <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel --bantuan-langsung-tunai-dari-dana- desa>[21/1/2021].
Idham  khalid.  (2020,  juni  19). BLT  Rp  600.000 Hanya  Dibagikan  Rp  150.000,  Warga Laporkan  Kepala  Desa  ke  Kejaksaan <https://regional.kompas.com/read/2020/ 06/19/08261781/blt-rp-600000-hanya- dibagikan-rp-150000-warga-laporkan- kepala-desa-ke?page=all>[21/1/2021]. Imam  Ghozali.  (2011).  Aplikasi  Analisis Multivariate  dengan  Program  SPSS. Semarang: Universitas Diponegoro.
Imawan, Wynandin. (2008). Pendataan Program Perlindungan Sosial PPLS 2008. Jakarta : Bappenas.
Imawan, Wynandin. (2008). Pendataan Program Perlindungan Sosial PPLS 2008. Jakarta : Bappenas.
Iznillah,  M.L.,  A.  Hasan,  &  Y.  Mutia.  (2018).
Analisis  Transparansi  Dan  Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan  Bengkalis. Jurnal  Akuntansi,
7.
Jaa,  Emilianus.  Sulistyo,  Supami  W.  (2019).
Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi  Masyarakat  pada  Pengelolaan Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  Terhadap Pembangunan Desa  (Studi Kasus di Desa
Gurung Turi Kabupaten Manggarai Timur). Jurnal Riset Mahasiswa
Akuntansi. 7(1), 1-9.
Kanisius  Ola  Mangu.  (2020). Akuntabilitas  dan Fleksibelitas Pelayanan Bansos Covid-19 <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel --akuntabilitas-dan-fleksibilitas pelayanan-bansos-covid-19>[21/1/2021]. Khairudin,  &  R.  Erlanda.  (2016).  Pengaruh transparansi  dan  akuntabilitas  laporan kuangan  pemerintah  daerah  (LKPD) terhadap  tingkat  korupsi  pemerintah daerah  (studi  pada  pemerintah  kota  se- sumatra). Jurnal  Akuntansi  &  Keuangan , 2, 137 – 140.
Khairudin. Tarmizi, Rosmiati, Soedarsa Herry G, Erlanda,  Rina.  (2016).  The  Influence  of Transparancy  and  Accountability  Local Goverment Financial Report on The Level of  Corruption  Local  Goverment  of Sumatera  Area. The  3rd  International Conference  on  Law,  Business  and Goverment  Universitas  Bandar  Lampung (UBL), Indonesia , 146 – 158. Proceedings. Kisnawati,  B.,  Y.  Astini,  &  R.N.  Oktaviani.
(2018).  Transparansi  Dan  Akuntabilitas
Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (Add) Di Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa Besar. Jurnal Ilmiah
VALID, 15.
Kumalasari,  D.,  &  I.B.  Riharjo.  (2016).
Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah  Desa  Dalam  Pengelolaan Alokasi Dana Desa. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, 5.
Lestari,  A.K.D.,  A.T.  Atmadja,  &  I.M.P.
Adiputra. 2014. Membedah  Akuntabilitas Praktik  Pengelolaan  Keuangan  Desa Pakraman  Kubutambahan,  Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, Provinsi    Bali    (Studi    Interpretif    pada Organisasi  Publik  Non  Pemerintah). e-
Journal  S1  Ak  Universitas  Pendidikan Ganesha , 1.
Mahmudi.  (2015).  Manajemen  Kinerja  Sektor Publik.  Edisi  Ketiga.  Yogyakarta:  UPP STIM YKPN.
Mahmudi.  (2016).  Analisis  Laporan  keuangan
Pemerintah  Daerah.  Yogyakarta:  UPP STIM YKPN.
Mardiasmo.  (2009).  Akuntansi  Sektor  Publik.
Yogyakarta: Penerbit ANDI.
Mardiasmo.(2002).  Akuntansi  Sektor  Publik.
Yogyakarta: Andi Offset.
Mas’ut  &  Saragih,  I.,  Alimuddin.  (2019).
Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan  Keuangan  Desa  Dalam Pembangunan Ekonomi Desa(Studi Kasus Desa  Situmba  Julu  Kecamatan  Sipirok Kabupaten  Tapanuli  Selatan). Tijarah: Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 2(18). Mashabi  Sania.  (2020). Upaya  Pemerintah
Tanggulangi Kemiskinan Akiban Pandemi Covid-19,  Dari  Bansos  Hingga  Subsidi
Bagi UMKM
<https://nasional.kompas.com/read/2020/ 09/01/19424371/upaya-pemerintah- tanggulangi-kemiskinan-akibat-pandemi- covid-19-dari-bansos>[21/1/2021].
Moksony, Ference. (1990). Small is Beatiful. The Used  and  Interpretation  of  R 2 in  Social Research. Szociologiai  Szamle,  Special Issue, 130 – 138.
Mudrajad, Kuncoro. (2013). Metode Riset untuk Bisnis  dan  Ekonomi  Edisi  4 .  Jakarta: Erlangga.
Muljo,  Hery  H.  Kurniawati,  Heni.  Pahala.
(2017).  Pengaruh Transparansi  Dan
Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan  Desa. Binus  Business  Revies, 5(2), 537 – 550.
Putra,  I  Made  Y  D.  Rasmini,  Ni  Ketut.  (2017). Pengaruh  Akuntabilitas  dan  Transparansi Terhadap  Pengelolaan  Anggaran. Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi, 6(11), 74 - 80 Putra,  P.A.,  K.Sinarwati,  &  M.A.Wahyuni.
(2017).  Akuntabilitas  dan  Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di
Desa Bubunan Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng. Jurnal Akuntansi, 8.
Republik  Indonesia.  Peraturan  Bupati  Bireuen No.3  Tahun  2021  Tentang  Tata  Cara Pembagian  Dan  Penetapan  Rincian  Dana
Desa  Untuk  Setiap  Gampong  Dalam Kabupaten  Bireuen  Tahun  Anggaran 2021. Republik Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.40/PMK.07/2020  Tentang  Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No.205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa.
Republik  Indonesia.  Undang-Undang  Republik Indonesia  No.  6  Tahun  2014  Tentang
Desa.
Rian.  (2020). Transparansi  Dana  Desa  Dalam
Penanganan Covid-19 <https://thecolumnist.id/artikel/transparan si-dana-desa-dalam-penanganan-covid19-
806#>[21/1/2021].
Ruseffendi,  E.T.  (2010).  Dasar-dasar  Penelitian Pendidikan  dan  Bidang  Noneksakta Lainnya. Bandung: Tarsito.
Sedarmayanti.  (2013).  Reformasi  Administrasi
Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan (Mewujudkan  Pelayanan  Prima  dan Kepemerintahan  yang  Baik).  Bandung:
PT. Refika Aditama Bandung.
Sekaran,  U.,  &  Bougie,  R.  (2017). Metode Penelitian  untuk  Bisnis:  Pendekatan Pengembangan-Keahlian. Jakarta
Selatan: Salemba Empat.
Simanjorang,  Christina  N.  (2018). Pengaruh
Akuntabilitas  Publik  Dan  Transparansi Terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan Daerah. Skripsi.  Bandung:  Universitas Pasundan Bandung.
Solekhan.  (2012).  Penyelenggaraan  Pemerintah
Desa. Malang: Setara Press
Sugiyono. (2010). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan  Kuantitatif,  kualitatif,  dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Sugiyono. (2011). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Afabeta. Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif,  dan  R&D. Bandung:  CV. Alfabeta.
Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif,  dan  R&D. Bandung:  CV. Alfabeta.
Sujarweni,  V.  Wiratna.  (2015). Metodologi Penelitian  Bisnis  ekonomi. Yogyakarta: Pustaka baru press
Sukmawati,  F.,  &  A.  Nurfitriani.  (2019).
Pengaruh Transparansi  Dan Akuntabilitas Terhadap  Pengelolaan  Keuangan  Desa (Studi pada Pemerintah Desa di Kabupaten Garut). Jurnal  Ilmiah  Bisnis,  Pasar Modal, dan UMKM, 2(1), 52-66.
Sumpeno,  Wahjudin.  (2011).  Perencanaan  Desa
Terpadu. Banda Aceh: Read Indonesia.
Syafi’i. (2019). Pengaruh Akuntabilitas
Pengelolaan  Keuangan  Alokasi  Desa, Kebijakan  Desa,  dan  Kelembagaan  Desa Terhadap  Pemberdayaan  Masyarakat (Studi Kasus  di Desa Pudungsari Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang) .  Malang:  Universitas  Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Skripsi . Waluyo.  (2009).  Manajemen  Publik  (Konsep,
Aplikasi,  Dan  Implementasinya  Dalam Pelaksanaan  Otonomi  Daerah).  Bandung: CV. Mandar Maju.
Widiyanti,  Arista.  (2017). Akuntabilitas  dan Transparansi  Pengelolaan  Alokasi  Dana Desa .  Malang:  Universitas  Islam  Negeri Maulana Malik Ibrahim. Skripsi .