## ANALISIS PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP KEPUTUSAN PERSETUJUAN PEMBIAYAAN
MUSYARAKAH DI PT. BPR SYARIAH JABAL TSUR PANDAAN
Oleh: Muhammad Fahmul Iltiham Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Yudharta Pasuruan fahmul@yudharta.ac.id
Abtraksi: Di  tengah  kehidupan  masyarakat  modern  saat  ini masalah  investasi  mengalami  perkembangan  atas  aktivitas keuangan  (financial  asset)  sedemikian  pesat.  Belakangan  ini investasi syariah makin ramai diperbincangkan karena banyaknya minat masyarakat akan investasi berbasis syariah.
Ada  hubungan  yang  positif  antara  tingkat  investasi  dengan tingkat  keuntungan  yang  diharapkan.  Permintaan  investasi (investment  demand)  ditentukan  oleh  tingkat  keuntungan (expected profit).
Sedangkan tingkat keuntungan yang diharapkan tergantung pada
(1)  total  profit  yang  diharapkan  dari  kegiatan  firm (entrepreneurial)  (2)  Share  in  profit  yang  diklaim  oleh  pemilik dana.  Jadi,  para  investor  atau  penabung  Muslim  dapat  memilih diantara  tiga  alternative  untuk  memanfaatkan  dananya  (a) memegang  dananya  dalam  bentuk  tunai  (b)  memegang  dananya dalam  bentuk  aset-  aset  yang  tidak  menghasilkan  pendapatan (contoh:  deposito  bank,  pinjaman,  property,  perhiasan)  atau  (c) menginvestasikan  dananya  (menjadi  investor  dalam  proyek  yang dapat menambah persediaan modal negara).
Kata Kunci: Investasi, Ekonomi Syariah.
Abstraction: In the midst of modern society today the problem of investment  has  been  the  development  of  financial  activity (financial  asset)  so  rapidly.  Lately  sharia  investment  is increasingly crowded because of the public interest in sharia-based investment.
There is a positive relationship between the level of investment and the  expected  rate  of  return.  Investment  demand  (investment demand) is determined by the level of profit (expected profit). While  the  expected  profit  level  depends  on  (1)  the  total  expected profit  from  firm  activity  (entrepreneurial)  (2)  Share  in  profit claimed  by  the  owner  of  the  fund.  Thus,  Muslim  investors  or savers may choose between three alternatives to take advantage of their funds (a) hold cash in cash (b) hold funds in the form of non-
Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Yudharta Pasuruan
E-ISSN (Online)  : 2549-2578
revenue assets (eg bank deposits, loans, property, jewelery) or (C) investing  funds  (becoming  an  investor  in  a  project  that  can increase the state capital stock).
Keywords: Investment, Sharia Economics.

## Pendahuluan
Lembaga pembiayaan adalah salah satu bentuk usaha yang mempunyai peranan sangat penting dalam pembiayaan. Kegiatan lembaga pembiayaan ini dilakukan  dalam  bentuk  penyediaan  dana  atau  barang  modal  dengan  tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito, tabungan  dan  surat  sanggup  bayar.  Oleh  karena  itu,  lembaga  pembiayaan juga  berperan  sebagai  salah  satu  lembaga  sumber  pembiayaan  alternatife yang potensial untuk menunjang perekonomian nasional. 1
Salah  satu  pembiayaan  yang  akan  dibahas  peneliti  ialah  pembiayaan Musyarakah yang mana merupakan salah satu produk yang dikeluarkan oleh PT. BPR Syariah Jabal Tsur Pandaan yang memberikan bantuan dana kepada nasabah yang sedang menjalani sebuah usaha. Menurut Standar Operasional Prosedur  (SOP)  tentang  pembiayaan  komersial  menyatakan  bahwa pembiayaan Musyarakah merupakan  kerjasama  antara  nasabah  sebagai pelaksana usaha (objek Musyarakah ) dan juga berkontribusi modal atas  usaha yang dijalankan oleh PT. BPR Syariah Jabal Tsur Pandaan sebagai pihak yang berkontribusi  modal  dan  pengawasan,  nisbah  bagi  hasil  disepakati  dengan resiko kerugian berdasarkan kontribusi modal para pihak.
Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka penulis akan mengkaji lebih mendalam dengan judul penelitian Analisis penerapan Sistem Pengendalian  Internal  Terhadap  Keputusan  Persetujuan  Pembiayaan Musyarakah di PT. BPR Syariah Jabal Tsur Pandaan.

## Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian secara khusus berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat ialah sebagai berikut:
1. Mengetahui prosedur pengajuan pembiayaan Musyarakah di PT. BPR Jabal Tsur Pandaan.
2. Mengetahui  penerapan  sistem  pengendalian  internal  dalam  memberikan keputusan  persetujuan  pembiayaan Musyarakah di  PT.  BPR  Jabal  Tsur
Pandaan.
1 Abdulkadirmuhammad  dan  Rilda  Murniati, Segi  Hukum  Lembaga  Keuangan  dan  Pembiayaan , (Citra Aditya Bakti, 2000), h. 5

## Pengertian Bank Syariah
Bank Syariah terdiri atas dua kata, yaitu Bank dan Syariah. Suatu kata yang  bermakna  lembaga  keuangan  yang  menghimpun  dana  dan menyalurkan  dana  kepada  masyarakat  yang  berkelebihan  dana  dan kekurangan dana. Kata Syariah dalam versi bank Syariah di Indonesia adalah aturan perjanjian berdasarkan yang dilakukan oleh pihak bank dan pihak lain untuk  penyimpangan  dana  atau  pembiayaan  kegiatan  usaha  dan  kegiatan lainnya  sesuai  dengan  hukum  Islam.  Jadi  penggabungan  kedua  kata  bank Syariah  adalah  suatu  lembaga  keuangan  yang  berfungsi  sebagai  perantara bagi  pihak  yang  berkelebihan  dana  dengan  pihak  yang  kekurangan  dana untuk kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam. 2
Menurut UU Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998, tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan bahwa Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip  syariah  yang  dalam  kegiatannya  memberikan  jasa  dalam  lalu  lintas pembayaran.  Sedang  pengertian  prinsip  syariah  itu  sendiri  adalah  aturan berdasarkan hukum Islam. 3
Menurut  Karnaen  Purwaatmadja,  bank  Syariah  adalah  bank  yang beroperasi  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  Syariah,  yakni  bank  yang menggunakan  sistem  Syariah.  Salah  satu  unsur  yang  harus  dijauhi  dalam muamalah  adalah  praktik-praktik  yang  mengandung  riba  (Spekulasi  dan tipuan). 4

## Fungsi dan Peran Bank Syariah
Bank  Syariah  adalah  bank  yang  menjalankan  fungsi  intermediasinya berdasarkan  prinsip-prinsip  syariat  Islam.  Peran  dan  fungsi  bank  Syariah, diantaranya sebagai berikut: 5
1. Sebagai  tempat  menghimpun  dana  dari  masyarakat  atau  dunia  usaha dalam  bentuk  tabungan  ( Mudharabah ),  dan  Giro (Wadiah), serta menyalurkannya kepada sektor riil yang membutuhkan.
2 Zainuddin Ali, Hukum Perbankan Syariah , (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal 1
3 C.S.T  kamsil,  dkk, Pokok-pokok  Pengetahuan  Hukum  Dagang  Indonesia ,  (Jakarta:  Sinar  Grafika, 2002), cet. Ke-1, h. 311-313
4 Muhammad Firdaus NH, dkk, Konsep dan Implementasi  Bank Syariah , (Jakarta: Renaisan, 2005), hlm. 18
5 Imamul Arifin, Membuka Cakrawala Ekonomi , (Jakarta: Setia Purna Inves 2007), hlm. 4
2. Sebagai tempat investasi bagi dunia usaha (baik dana modal maupun dana rekening  investasi)  dengan  menggunakan  alat-alat  investasi  yang  sesuai dengan syariah.
3. Menawarkan  berbagai  jasa  keuangan  berdasarkan  upah  dalam  sebuah kontrak perwakilan atau penyewaan .
4. Memberikan jasa sosial seperti pinjaman kebajikan, zakat dan dana sosial lainnya yang sesuai dengan ajaran Islam.

## Tujuan Bank Syariah
Upaya  pencapaian  keuntungan  yang  setinggi-tingginya  ( profit maximization )  adalah  tujuan  yang  biasa  dicanangkan  oleh  bank  komersial, terutama bank konvensional. Berbeda dengan tujuan bank konvensional, bank Syariah berdiri untuk menggalakkan, memelihara dan mengembangkan jasa- jasa serta produk-produk perbankan yang berdasarkan prinsip-prinsip Syariat Islam.  bank  Syariah  juga  memiliki  kewajiban  untuk  mendukung  aktivitas investasi  dan  bisnis  yang  ada  di  lembaga  keuangan  sepanjang  aktifitas tersebut  tidak  dilarang  dalam  Islam.  Selain  itu,  bank  Syariah  harus  lebih menyentuh kepentingan masyarakat kecil.
Analisis Prosedur Pengajuan Pembiayaan Musyarakah di PT. BPR Syariah Jabal Tsur Pandaan
Bagi  hasil  adalah  instrument  keuangan  syariah  sebagai  alternative instrumen bunga dalam akad Musyarakah . Dengan akad Musyarakah pihak- pihak yang terlibat dalam lembaga keuangan akan mendapatkan keuntungan dengan  terbebas  dari  bunga  yang  diidentikan  dengan  riba  dalam  perspektif Islam  diharamkan.  Dalam Musyarakah pihak-pihak  terkait  akan  ikut menanggung kerugian apabila salah satu pihak mengalami kerugian. Dengan demikian, sebagaimana dalam Mudharabah, dalam Musyarakah pun berlaku prinsip profit and loss sharing (keuntungan dan kerugian ditanggung bersama) di antara pihak-pihak yang melakukan akad. 6
Dalam  lembaga  keuangan  Syariah  akad Musyarakah merupakan instrument  penting  yang  sangat  melekat,  selain  akad  Mudharabah sebagaimana  yang  telah  dikemukakan  pada  bab  sebelumnya.  Hal  ini mengandung  arti  bahwa  apabila  sebuah  lembaga  keuangan  Syariah  tanpa menggunakan akad Musyarakah sebagai instrument utamanya, maka lembaga tersebut  tidaklah  sempurna  dan  tidak  terkesan  kesyariahannya.  Namun
6 Yadi Janwari, Lembaga Keuangan Syariah , Bandung, Remaja Rosdakarya: 2015, h. 73-74
dalam  implementasi  akad Musyarakah di  lembaga  keuangan  Syariah  itu mengalami  modifikasi  yang  disesuaikan  dengan  karakteristik  dari  lembaga keuangan Syariah itu sendiri.
Dalam prosedur pengajuan pembiayaan Musyarakah di PT. BPR Syariah Jabal  Tsur  Pandaan  ini  sudah  sesuai  dengan  ketentuan-ketentuan  yang berlaku  serta  peraturan  yang  telah  ditetapkan  oleh  Otoritas  Jasa  Keuangan (OJK).  Hal  ini  tercermin  pada  aktifitas  prosedur  pengajuan  pembiayaan Musyarakah di  PT.  BPR  Syariah  Jabal  Tsur  Pandaan,  diantaranya  sebagai berikut: 7
1. Tahap  permohonan  dengan  melengkapi  administrasi  pendaftaran, meliputi:
a. Foto  copy  KTP Suami  Istri  (yang  sudah berkeluarga) masing-masing 2 lembar.
b. Foto  copy  KTP  orang  tua  (yang  belum  berkeluarga)  masing-masing  2 lembar.
c. Foto copy kartu keluarga (KK).
d. Anggota  dan  calon  anggota  yang  tidak  memiliki  KTP  yang  berlaku, harus  dilengkapi  dengan  surat  keterangan  bukti  diri  dari  pemerintah setempat.
e. Menyerahkan foto copy jaminan:
1) BPKB.
2) Surat Dasaran.
3) Sertifikat tanah.
f. Jaminan  bukan  atas  nama  sendiri  disertai  dengan  surat  kuasa bermaterai dan diketahui aparat setempat serta melampirkan foto copy KTP, KK pemilik jaminan.
g. Laporan keuangan.
h. Mengisi formulir pengajuan yang telah disediakan.
i. Melampirkan rekening listrik.
j. Melampirkan nomor telepon/hp pemohon dan nomor hp keluarga yang bisa dihubungi.
2. Kelengkapan administrasi (pengumpulan data)
Dalam  hal  ini Senior  Account  Officer (SAO)  mengumpulkan  data lengkap  yang  dimulai  dari  formulir  yang  telah  di  isi  oleh  nasabah  dan
7 Di ambil dari Brosur Pembiayaan PT. BPR Syariah Jabal Tsur Pandaan dan Standar Operasional Pembiayaan (SOP) PT. BPR Syariah Jabal Tsur Pandaan , tanggal 18 Mei 2017, pukul 13.30 WIB, di ruang operasional PT. BPR Syariah Jabal Tsur Pandaan.
ditanda  tangani  lengkap,  menetapkan  jenis  data  yang  di  ambil  dan  yang diperlukan. Apabila formulir dan tanda tangan sudah lengkap maka Senior Account Officer (SAO) sudah bisa melanjutkan proses selanjutnya.
Kelengkapan  formulir  dan  tanda  tangan  menjadi  acuan  awal berlanjutnya  proses  persetujuan  pembiayaan Musyarakah di  PT.  BPR Syariah Jabal Tsur Pandaan dengan tujuan mempermudah Senior Account Officer (SAO) memproses.
3. Analisis atau Survei Pembiayaan
Setelah  persyaratan  administrasi  pembiayaan  lengkap  oleh  bagian administrasi  pembiayaan,  maka  dilaksanakan  survei  pembiayaan  untuk mengetahui  hal-hal  terkait  dengan  anggota.  Dalam  hal  ini Senior  Account Officer (SAO)  mensurvei  terkait  beberapa  hal  yang  menyangkut  data pembiayaan yang diajukan oleh nasabah.
4. Verifikasi Data
Dalam tahap ini Senior Account Officer (SAO) menganalisis kelayakan usaha  nasabah  serta  didukung  pengalaman  usaha  dan  keahlian  yang cukup  di  bidang  tersebut  dengan  melakukan  pemeriksaan  internal maupun  eksternal  dengan  melakukan  verifikasi  data  barang  agunan kepada pihak berwenang, meminta informasi bank kepada Bank Indonesi (BI),  Bank  lain,  dan  lembaga  keuangan  lainnya  serta checking kepada pembeli, pemasok, pesaing maupun pihak ketiga lainnya.
5. Analisa Laporan Keuangan dan Aspek perusahaan lainnya. Dalam  tahap  ini Senior  Account  Officer (SAO)  melakukan  analisa laporan  keuangan  dan  aspek  perusahaan  lainnya  dengan  membuat Perangkat  Analisa  Pembiayaan  (PAP)  yang  terdiri  dari  membuat  berita acara  taksasi  agunan  (BATA),  membuat call  memo ,  membuat  analisa keuangan  dan rating , membuat Cash  Flow (CF), Checklist Kepatuhan  (CK), membuat  analisa  pembiayaan  besar  (MAPB)  dan  selanjutnya  memberi pendapat.
6. Penilaian Resiko
Dalam  penilaian  resiko  dilakukan  oleh Senior  Account  Officer (SAO) terhadap  pembiayaan  yang  diajukan  dan  diberikan  kepada  nasabah dengan  mengidentifikasi  resiko  tersebut,  dan  menilai  resiko  kedepannya terhadap pembiayaan dan penilaian resiko sebagai dasar asumsi proyeksi arus kas.
7. Analisa Proyeksi Keuangan
Dalam  tahap  ini Senior  Account  Officer (SAO)  menyusun  dan menyesuaikan  asumsi  dengan  mempertimbangkan  resiko  tertentu,
menghitung  margin,  nisbah  dan  ujroh,  menyusun  proyeksi  arus  kas  dan skenario  wajar,  proyeksi  laba  rugi  dan  neraca,  dan  selanjutnya menganalisis  proyeksi  arus  kas  tersebut  untuk  menentukan  jumlah  dan kapan  terjadinya  kekurangan  kas  untuk  menentukan  jenis  pembiayaan, agunan dan syarat-syarat pembiayaan.
8. Struktur Fasilitas Pembiayaan (Tahap Persetujuan)
Struktur  fasilitas  pembiayaan  sampai  dengan  tahap  persetujuan Senior  Account  Officer (SAO)  menetapkan  jenis,  jumlah  dan  kesepakatan jenis  pembiayaan  yang  akan  diberikan,  menetapkan  agunan  yang diperlukan dan kemungkinan pengikatan serta penutupannya asuransinya. menetapkan  agunan yang  diperlukan dan  kemungkinan  pengikatan  serta penutupan asuransinya, menetapkan syarat-syarat pembiayaan kemudian diteruskan  ke  SFH.  SFH  memberikan  usulan  (bukan  sebagai  anggota pejabat  pemutus  pembiayaan)  kemudian  diteruskan  ke Branch  Manager (BM).  BM  memberikan  pendapat  (sebagai  anggota  pejabat  pemutus pembiayaan/PPP) kemudian memberikan keputusan “Ya” untuk nasabah yang memenuhi syarat atau “Tidak” untuk nasabah yang tidak memenuhi syarat (sebagai PPP bisnis).
Dan apabila memenuhi syarat dan pembiayaan kurang dari 1 Milyar maka Branch  Manager (BM)  meneruskan  ke Senior  Account  Officer (SAO) untuk  segera  di  buatkan  Surat  Keputusan  Pembiayaan  (SKP).  Apabila memenuhi  syarat  dan  merupakan  pembiayaan  lebih  dari  1  Milyar  maka diteruskan kepada Commercial dan Small Division (CSD) untuk memperoleh keputusan  lebih  lanjut.  Akan  tetapi  jika  tidak  memenuhi  syarat  maka dikembalikan  ke Senior  Account  Officer (SAO)  untuk  dibuatkan  Surat Penolakan ke Nasabah atau pemohon.
Kemudian Commercial  dan  Small  Division (CSD)  memberikan pendapat atas pembiayaan lebih dari 1 Milyar (sebagai anggota PPP bisnis) kemudian diteruskan ke Financing Risk Management (FRM). Dan Financing Risk Management (FRM) memberikan pendapat sebagai anggota PPP resiko sekaligus  rekomendator,  apabila  merekomendasikan  “Iya”  maka  semua berkas permohonan pembiayaan nasabah dikembalikan ke Branch Manager (BM)  diteruskan  ke Senior  Account  Officer (SAO)  untuk  dibuatkan  SKP tetapi  jika  “Tidak”  maka  tetap  dikembalikan  ke Branch  Manager (BM) diteruskan  ke Senior  Account  Officer (SAO)  untuk  dibuatkan  Surat Penolakan  ke  Nasabah.  Dalam  hal  ini  pembuatan  surat  keputusan pembiayaan  ata9u  surat  penolakan  dicetak  rangkap  dua  yang  kemudian
diberikan  kepada  nasabah  dan  satunya  diteruskan  kepada Financing Support Assistant (FSA) untuk diproses ke tahap pencairan.
9. Pencairan
Dalam  tahap  ini Financing  Support  Assistant (FSA)  menerima  semua dokumen  persyaratan  pembiayaan  dari Senior  Account  Officer (SAO)  dan Financing  Support  Assistant (FSA)  membuat  Akad  Pembiayaan  (AP) rangkap  tiga  (1.  File  asli  untuk  Bank,  2.  File  kerja  untuk  Bank,  3.  Untuk nasabah)  kemudian  diteruskan  ke Operational  Head (OH).  Dan Operational Head (OH)  mereview  dokumen  persyaratan  sebelum  dimintakan  tanda tangan pada Akad Pembiayaan (AP) ke nasabah dengan didampingi oleh Senior Account Officer (SAO).
Selanjutnya Senior  Account  Officer (SAO)  membuat  memo  pencairan dan  diteruskan  ke Financing  Support  Assistant (FSA). Financing  Support Assistant (FSA)  memproses  pencairan  atas  dasar  memo  pencairan  dari Senior Account Officer (SAO) kemudian semua berkas pencairan diberikan ke Operational Head (OH). Operational Head (OH) mengecek syarat disposisi sudah memenuhi atau belum kemudian diteruskan ke OM. OM memutus memo  pencairan  kemudian  dikembalikan  ke Financing  Support  Assistant (FSA). Financing  Support  Assistant (FSA)  membuat  Nota  Pencairan  (uang dapat  dicairkan  melalui  rekening  nasabah)  setelah  itu Financing  Support Assistant (FSA)  melakukan filling document  atas  dokumen  persyaratan pencairan pembiayaan tersebut.
10. Monitoring
Dalam hal ini Senior Account Officer (SAO) melakukan kunjungan ke tempat  usaha  nasabah  atau  melalui  telepon  kemudian  membuat  laporan berupa call  memo atau site  visit jika  melakukan  kunjungan  langsung, dengan  ini  tujuannya  untuk  mengetahui  kondisi  usaha  nasabah  secara berkala.  Dan  laporan  monitoring  ini  oleh Senior  Account  Officer (SAO) diteruskan  kepada  SFH  dan  BM,  dan  kemudian  diserahkan  kepada  FSA untuk di arsip.
11. Pelunasan
Dalam  hal  pelunasan  ini,  nasabah  mengajukan  surat  permohonan pelunasan  kepada Senior  Account  Officer (SAO)  dan Senior  Account  Officer (SAO)  membuat  memo  pelunasan  kemudian  diteruskan  ke  SFH.  SFH mereview  surat  permohonan  pelunasan  dan  memo  pelunasan  kemudian diteruskan ke BM. BM mereview surat permohonan pelunasan dan memo pelunasan  setelah  itu  memutus  nominal  pelunasan  sebelum  jatuh  tempo kemudian dikembalikan lagi ke Senior Account Officer (SAO). Senior Account
Officer (SAO)  menyampaikan  nominal  pelunasan  kepada  nasabah  sesuai yang  diputus  oleh  BM.  Nasabah  menyetorkan  uang  tunai  angsuran  ke rekening  melalui  Teller  sesuai  nominal  yang  disampaikan  oleh Senior Account  Officer (SAO). Teller membuat  Bukti  Setoran  Rekening  (BSR) rangkap tiga, satu sebagai Arsip teller kemudian rangkap yang kedua dan ketiga dikembalikan ke nasabah untuk diteruskan ke Senior Account Officer (SAO).
Analisis  Penerapan  Sistem  Pengendalian  Internal  dalam  memberikan keputusan persetujuan pembiayaan Musyarakah di PT. BPR Syariah Jabal

## Tsur Pandaan
Dalam  pelaksanaan  setiap  lembaga  keuangan  berbeda-beda  baik lembaga keuangan syariah maupun konvensional. Sebuah lembaga keuangan yang baik mampu melayani nasabah dengan  baik dan amanah dalam setiap aktifitasnya, seperti halnya melayani nasabah yang membutuhkan dana atau pembiayaan dalam usahanya.
Dalam  pembahasan  ini  ada  beberapa  persyaratan  umum  maupun khusus  yang  ada  di  lembaga  keuangan  Syariah  dengan  tujuan  sebuah perusahaan  dapat  berjalan  dengan  baik  dan  benar.  Dengan  ini  sistem pengendalian  internal  di  PT.  BPR  Syariah  Jabal  Tsur  Pandaan  mempunyai beberapa  keputusan  dalam  menyetujui  pengajuan  pembiayaan Musyarakah , diantaranya yaitu:
1. Kelengkapan Administrasi Dengan kelengkapan administrasi dapat menjadi bahan pertimbangan persetujuan pembiayaan Musyarakah karena dengan hal ini dapat  memudahkan Senior  Account  Officer (SAO)  atau  pihak  PT.  BPR Syariah  Jabal  Tsur  dalam  menilai  kesungguhan  dan  usaha  baik  nasabah dalam  pengajuan  pembiayaannya  serta  dengan  kelengkapan  administrasi dapat  memudahkan Senior  Account  Officer (SAO)  dalam  menganalisis karakter  nasabah,  kelayakan  usaha  nasabah  dan  kemampuan  nasabah. Adapun administrasi yang harus dilengkapi adalah sebagai berikut:
a. KTP  Suami  dan  istri  bagi  yang  sudah  menikah,  dan  bagi  yang  belum menikah  mencantumkan  surat  keterangan  belum  menikah  dari  aparat setempat (RT).
b. Kartu Keluarga (KK).
c. Foto copy surat jaminan seperti BPKB, sertifikat tanah, foto copy surat dasaran  pasar  serta  surat  keterangan  dinas  pasar  bagi  jaminan  berupa kios pasar.
d. Foto copy surat nikah bagi yang sudah menikah.
e. Data  laporan  keuangan  calon  nasabah,  seperti  jumlah  penghasilan, jumlah kebutuhan, jumlah kewajiban, serta slip gaji bagi yang pegawai. Sebagaimana telah di jelaskan oleh manager marketing PT. BPR Syariah Jabal Tsur Pandaan, bahwa:
Apabila calon nasabah belum melengkapi salah satu administrasi yang  ditentukan  atau  kurang  lengkap,  maka  SAO  meminta kembali  untuk  melengkapinya  tetapi  jika  masih  belum  bisa melengkapi administrasinya atau tidak ditaati oleh nasabah maka sebagai  pengendali  internal  dalam  memutuskan  persetujuan pembiayaan,  SAO  tidak  memproses  pengajuan  pembiayaan Musyarakah tersebut.” 8
2. Jumlah  Nominal  pengajuan  pembiayaan Musyarakah dan  penggunaan Dana
Jumlah  nominal  atau  besar  kecilnya  pembiayaan Musyarakah yang diterima  oleh  nasabah  tergantung  oleh  keputusan  pihak  PT.  BPR  Syariah Jabal  Tsur  Pandaan,  sebelum  memutuskan  pencairan  dana  pembiayaan pada  nasabah  terlebih  dahulu  mempertimbangkan  jumlah  pembiayaan yang  diajukan  dengan  jumlah  pembiayaan  yang  dapat  diberikan  sesuai kemampuan nasabah. Dalam hal ini pihak PT. BPR Syariah Jabal Tsur yang berwenang  menangani  atau Senior  Account  Officer (SAO)  menghitung pendapatan  bersih  dari  usaha  nasabah  yang  didapat  dari  selisih pendapatan  dan  pengeluaran  nasabah,  kemudian  menghitung  berapa jumlah angsuran yang akan di bayar sesuai kemampuan nasabah, apabila jumlah pembiayaan yang diajukan nasabah jumlahnya sesuai dengan yang dapat  diberikan  maka Senior  Account  Officer (SAO)  melakukan  proses selanjutnya  yaitu  menghitung  nominal  jaminan  yang  diagunkan,  apabila sesuai  dan  layak  di  pertimbangkan  maka Senior  Account  Officer (SAO) melakukan  proses  selanjutnya.  Seperti  yang  disampaikan  oleh Senior Account Officer (SAO) PT. BPR Syariah Jabal Tsur Pandaan berikut ini:
Sebelum  pihak  PT.  BPR  Syariah  Jabal  Tsur  memutuskan  jumlah nominal yang akan dicairkan, SAO menghitung nominal jaminan yang diagunkan dan apabila sudah sesuai maka SAO melakukan proses selanjutnya. 9
8 Hasil wawancara dengan Manager Marketing PT. BPR Syariah Jabal Tsur Pandaan Ibu Atik tanggal  19  Mei  2017,  pukul  16.00  WIB,  di  ruang  Operasional  PT.  BPR  Syariah  Jabal  Tsur Pandaan
9 Hasil  wawancara  dengan  Senior  AO  PT.  BPR  Syariah  Jabal  Tsur  Pandaan  Bapak  Imron tanggal 19 Mei 2017, pukul 16.30 WIB, di ruang marketing PT. BPR Syariah Jabal Tsur Pandaan.

## 3. Penilaian  Karakter,  Kemauan,  dan  Kemampuan  nasabah  dalam mengangsur pinjaman
Seperti  yang  dijelaskan  oleh  salah  satu Senior  Account  Officer (SAO) Ibu Titik bahwasanya:
Salah  satu  pertimbangan  dalam  persetujuan  pembiayaan Musyarakah PT. BPR Syariah Jabal Tsur adalah karakter, kemauan dan kemampuan nasabah. 10
Apabila  ketiganya  baik  maka  dapat  meminimalisir  kendala pembiayaan yang kurang baik. Untuk mengetahui karakter, kemauan serta kemampuan nasabah calon pembiayaan Musyarakah , Senior Account Officer (SAO) PT. BPR Syariah Jabal Tsur menggunakan metode analisis tertentu yaitu dengan analisis 5C serta 5A metode ini diterapkan disaat survei atau sebelum menyetujui pembiayaan yang diajukan oleh nasabah.
a. Pendekatan 5C
Pendekatan  5C  adalah  pendekatan  yang  meliputi Character, Capacity,  Capital,  Collateral,  Condition, pendekatan  ini  mempermudah dalam menganalisis keadaan nasabah.
1) Pendekatan Karakter ( Character )
Aspek  yang  dinilai  dalam  pendekatan  karakter  yaitu penilaian  karakter  atau  kepribadian  calon  nasabah  untuk  dapat memperkirakan  kemungkinan  bahwa  peminjam  dapat  memenuhi kewajibannya,  dalam  hal  ini  yang  dapat  dijadikan  pertimbangan pada analisa pendekatan karakter antara lain:
a) Pemohon  bersifat  sopan,  kooperatif,  teliti,  mau  bertanya  dan mendengar.
b) Pemohon dikenal berkelakuan baik oleh lingkungan sekitar.
c) Pemohon  tepat  waktu  atau  disiplin  dalam  janji  bertemu  dan mampu  menyediakan data sebenarnya.
2) Pendekatan kemampuan pelunasan ( Capacity )
Dalam  aspek  ini  dinilai  pada  pendekatan  pelunasan  yaitu penilaian  tentang  kemampuan  calon  nasabah  pembiayaan  dalam melakukan  pembayaran.  Kemampuan  diukur  dengan  catatan prestasi peminjam dimasa lalu yang didukung dengan pengamatan atas  sarana  usahanya  serta  metode  usahanya.  Dalam  analisis kapasitas  kemampuan  hal  yang  menjadi  pertimbangan  PT.  BPR
10 Hasil wawancara dengan Senior AO PT. BPR Syariah Jabal Tsur Pandaan Ibu Titik tanggal 19 Mei 2017, pukul 17.00 WIB, di ruang marketing PT. BPR Syariah Jabal Tsur Pandaan.
Syariah Jabal Tsur dalam pengajuan pembiayaan Musyarakah adalah sebagai berikut:
a) Apabila pemohon adalah karyawan tetap masa kerja minimal 6 bulan.
b) Apabila  pemohon  memiliki  usaha  sendiri,  usaha  telah  berjalan selama minimal 6 bulan.
c) Dana untuk angsuran dibayarkan dari penghasilan sendiri.
d) Pemohon  tidak  pernah  ditolak  permohonannya  pada  bank  lain atau tidak pernah ada pembiayaan bermasalah dengan bank lain.
3) Pendekatan Kemampuan Modal ( Capital )
Dalam  analisis  kemampuan  modal  ini  diukur  dari  modal yang dimiliki calon nasabah pembiayaan dengan posisi perusahaan secara  keseluruhan  yang  ditujukan  oleh  rasio  financial (Perbandingan  keuangan)  dan  penekanan  pada  komposisi modalnya. Dalam hal ini yang menjadi bahan pertimbangan PT. BPR Syariah  Jabal  Tsur  Pandaan  dalam  menilai  modal  yang  dimiliki nasabah  antara  lain  rumah  yang  ditempati  pemohon  adalah  milik sendiri dan bersifat permanen.
4) Pendekatan Jaminan ( Collateral )
Dalam  hal  ini  adalah  jaminan  yang  dimiliki  calon  nasabah pembiayaan,  dengan  penilaian  ini  bertujuan  untuk  lebih meyakinkan  bahwa  jika  suatu  resiko  kegagalan  pembayaran  bisa terjadi,  maka  jaminan  dapat  dipakai  sebagai  pengganti  dari kewajiban, jaminan yang dapat dipertimbangkan antara lain:
a) Jaminan milik sendiri, istri atau anak.
b) Jaminan tidak dalam sengketa.
c) Nilai Jaminan lebih besar dari permohonannya.
5) Pendekatan Kondisi Nasabah ( Condition )
Dalam  analisis  ini  pihak  PT.  BPR  Syariah  Jabal  Tsur  melihat dari  kondisi  ekonomi  yang  terjadi  di  masyarakat,  melihat  adanya keterkaitan  dengan  jenis  usaha  yang  dilakukan  oleh  nasabah pembiayaan. Hal ini karena kondisi eksternal berperan besar dalam proses  berjalannya  usaha  calon  nasabah  pembiayaan,  analisis  pada pendekatan kondisi nasabah yaitu:
a) Pemohon berusia 21-55 Tahun.
b) Alamat rumah sesuai dengan KTP.
c) Usaha serta kemampuan nasabah dalam mengelola.

## b. Pendekatan 5 A
Dalam  pendekatan  ini  meliputi  aspek  yuridis,  aspek  pemasaran, aspek  teknis,  aspek  keuangan  dan  aspek  jaminan.  Seperti  yang dijelaskan sebagai berikut:
1) Aspek Yuridis
Sebelum  tahap  pencairan  dana  atau  persetujuan  pembiayaan, terlebih  dahulu  pihak  PT.  BPR  Syariah  Jabal  Tsur  melakukan  segi hukum dan perijinan usaha yang dijalankan nasabah, aspek tersebut meliputi kapasitas usaha nasabah untuk mengadakan perjanjian dan apakah  status  badan  usaha  nasabah  sudah  sesuai  dengan  hukum yang berlaku
2) Aspek Pemasaran
Pada  aspek  ini  yang  dianalisis  semua  komponen  yang  dapat mempengaruhi  kemajuan  usaha  nasabah.  Komponen  yang  dapat dinilai  antara  lain  siklus  hidup  produk,  produk  subtitusi, perusahaan  pesaing,  daya  beli  masyarakat,  program  promosi, daerah  pemasaran,  faktor  musim,  manajemen  pemasaran,  dan kontrak penjualan.
3) Aspek Teknis
Aspek  teknis  merupakan  aspek  yang  dapat  mempengaruhi seluruh  perkembangan  kegiatan  produksi  atau  usaha  nasabah, dalam  hal  ini  yang  dapat  dinilai  dalam  aspek  teknis  seperti  lokasi usaha, tempat usaha, proses produksi.
4) Aspek Keuangan
Dalam  aspek  keuangan  ini  sangat  sangat  berpengaruh  untuk dianalisis,  karena  aspek  inilah  yang  dapat  menentukan  calon nasabah dapat membayar angsurannya dengan tepat waktu, untuk itu  ketelitian  sangat  penting  dalam  menganalisis  hal  ini.  Hal  yang dapat  dianalisa  dalam  aspek  keuangan  ini  ialah  kemampuan nasabah  dalam  mengelola  dan  memperoleh  keuntungan  dalam usahanya, beban rutin nasabah diluar kegiatan, serta arus kas yang dimiliki nasabah.
5) Aspek Jaminan
Dalam  aspek  jaminan  ini  yang  dimaksud  adalah  jaminan terkait  ekonomi  dan  hukum  usaha  yang  dijalankan  nasabah pembiayaan.  Pihak  PT.  BPR  Syariah  Jabal  Tsur  akan  melakukan penilaian  mengenai  syarat  ekonomi  dan  syarat  yuridis  jaminan usaha yang dikelola oleh nasabah pembiayaan, maksud dari syarat
ekonomi  yaitu  usaha  yang  dijalankan  nasabah  memilik  prospek yang  bagus  di  masa  depan  dan  tidak  terpengaruh  oleh  perubahan ekonomi.  Sementara  yang  dimaksud  syarat  yuridis  yaitu  hal  yang berkaitan  dengan  bukti  jaminan  terkait  masalah  hukum  atau peraturan yang berlaku dan perijinan, yakni usaha yang dilakukan oleh nasabah merupakan usaha yang tidak melanggar hukum atau legal.
4. Nasabah Lulus Survei
Dalam hal ini merupakan hal yang sangat penting dalam pencairan dana  yang  diajukan  oleh  nasabah,  pihak  PT.  BPR  Syariah  Jabal  Tsur mendatangi calon nasabah pembiayaan secara langsung di tempat tinggal serta tempat kerja atau usaha calon nasabah, penggalian informasi terkait nasabah pembiayaan ini melalui wawancara terhadap orang sekitar tempat tinggal  nasabah  dan  tempat  tinggal  nasabah.  Hal  ini  dikarenakan  agar pihak  PT.  BPR  Syariah  Jabal  Tsur  dapat  membandingkan  serta memperoleh keyakinan lebih untuk menyetujui pembiayaan yang diajukan oleh  nasabah  pembiayaan.  Apabila  data  yang  diberikan  nasabah  tidak sesuai  dengan  data  yang  diperoleh  saat  survei  maka  pembiayaan  masih belum  direalisasikan.  Seperti  yang  dijelaskan  oleh  Kepala  Cabang bahwasanya:
Salah  satu  hal  yang  sangat  penting  dalam  keputusan  persetujuan pembiayaan Musyarakah adalah  nasabah  yang  telah  lulus  survei, hasil informasi terkait keadaan nasabah menentukan keputusan akhir dalam pencairan dana tersebut. 11

## 5. Jaminan yang lebih besar dari pengajuan
Untuk  mengantisipasi  pembiayaan  bermasalah  jaminan  dijadikan sebagai  bahan  pertimbangan,  namun  jaminan  yang  diagunkan  oleh nasabah  memiliki  beberapa  persyaratan  dan  ketentuan  tertentu,  salah satunya  yaitu  nilai  nominal  jaminan  harus  lebih  besar  dari  nilai pembiayaan  yang  diajukan.  Dalam  hal  ini  untuk  mengetahui  harga  dan nilai  dari  jaminan  pinjaman  PT.  BPR  Syariah  Jabal  Tsur  menggunakan pendekatan  konservatif,  dimana  agunan  dinilai  dengan  harga  terendah kemudian dikalikan angka 70%.
11 Hasil  wawancara  dengan  Kepala  Cabang  PT.  BPR  Syariah  Jabal  Tsur  Pandaan  Bapak  Eko tanggal 22 Mei 2017 pukul 08.00 di ruang tengah PT. BPR Syariah Jabal Tsur Pandaan
Contoh  sebuah  rumah  memiliki  nilai  pasaran  Rp.  500jt,  maka penilaian PT. BPR Syariah Jabal Tsur terhadap agunan tersebut ialah 70% x Rp 300jt =  Rp 210jt”. 12
Dalam  pengikatan  agunan  pada  PT.  BPR  Syariah  Jabal  Tsur  sesuai dengan  ketentuan  yang  berlaku  perundang-undangan  UU  No.  4  tahun 1996 tentang hak tanggung atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan.
Faktor  Pendukung  dan  Penghambat  Pelaksanaan  Sistem  Pengendalian Internal  dalam  Menyetujui  Pembiayaan Musyarakah di  PT.  BPR  Syariah Jabal Tsur Pandaan.
Prinsip  syariah  Islam  dalam  pengelolaan  harta  menekankan  pada keseimbangan  antara  kepentingan  individu  dan  masyarakat,  dimana  harta harus dimanfaatkan untuk hal-hal produktif terutama kegiatan investasi yang merupakan  landasan  aktivitas  ekonomi  dalam  masyarakat.  Dalam pelaksanaan  sistem  pengendalian  internal  ada  beberapa  faktor  pendukung dan faktor penghambat, diantaranya sebagai berikut:
1. Faktor Pendukung
Pelaksanaan  sistem  pengendalian  internal  dalam  menyetujui pembiayaan Senior Account Officer (SAO) Musyarakah ada beberapa faktor pendukung  sehingga  menjadikan  aktifitas  pengajuan  pembiayaan  calon nasabah berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, diantaranya:
a. Sinergi  antara  Direktur  dalam  memberikan  keputusan  dan Senior Account  Officer (SAO)  dalam  memproses  pengajuan  pembiayaan nasabah.
b. Sosialisasi  yang  intensif  pihak  PT.  BPR  Syariah  Jabal  Tsur  terhadap calon nasabah pembiayaan.
c. Antisipasi  nasabah  dalam  melengkapi  kelengkapan  yang  ditentukan oleh pihak PT. BPR Syariah Jabal Tsur Pandaan.
2. Faktor Penghambat Ada  beberapa  faktor  penghambat  pelaksanaan  sistem  pengendalian internal  dalam  menyetujui  pembiayaan Musyarakah di  PT.  BPR  Syariah Jabal Tsur Pandaan, diantaranya:
a. Kinerja Senior  Account  Officer (SAO)  belum  mempunyai  komitmen yang kuat dalam mensurvei nasabah
12 Hasil  wawancara  dengan  Senior  AO  PT.  BPR  Syariah  Jabal  Tsur  Pandaan  Bapak  Wempy tanggal 22 Mei 2017 pukul 10.30 WIB di ruang marketing PT. BPR Syariah Jabal Tsur Pandaan.
b. Saat terjadinya likuiditas, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) atau PT.
BPR Syariah Jabal Tsur tidak mempunyai cukup dana untuk pencairan dana yang nominalnya besar.
c. Nasabah  yang  belum  melengkapi  administrasi  bisa  menjadi penghambat proses pencairan dana tersebut.
Dari  analisis  diatas  dapat  diketahui  bahwa  penerapan  sistem pengendalian  internal  PT.  BPR  Syariah  Jabal  Tsur  Pandaan  dalam memberi  keputusan  persetujuan  pembiayaan Musyarakah sudah  sesuai dengan  ketentuan yang  berlaku  atau  sesuai  dengan Standar  Operasional Prosedur (SOP) Pembiayaan di PT. BPR Syariah Jabal Tsur.

## Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah diuraikan pada bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Dalam  sebuah  lembaga  keuangan  syariah  ada  beberapa  ketentuan  yang harus ditaati atau dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk tetap  bisa  berkomitmen  dalam  menjalankan  aktifitas  yang  ada.  Ada beberapa prosedur dalam pengajuan pembiayaan Musyarakah di PT. BPR Syariah  Jabal  Tsur  Pandaan,  diantaranya:  Permohonan  atau  melengkapi administrasi pendaftaran, Analisis atau Survei Pembiayaan.
2. Penerapan  sistem  pengendalian  internal  dalam  memberikan  keputusan persetujuan  pembiayaan Musyarakah di  PT.  BPR  Syariah  Jabal  Tsur Pandaan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pembiayaan di PT. BPR Syariah Jabal Tsur.  Dalam  penerapannya,  ada  beberapa  faktor  yang  menjadi penghambat  namun  hal  ini  tidak  mengurangi komitmen yang ada  di  PT. BPR  Syariah  Jabal  Tsur  khususnya  dalam  hal  pembiayaan.  Dalam menjalankan  aktifitas  khususnya  dalam  memberikan  keputusan persetujuan  pembiayaan Musyarakah pihak  PT.  BPR  Syariah  sudah mempertimbangkan resiko yang akan terjadi kedepannya dan memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Daftar Pustaka

## Al- Qur’an
Departemen  Agama.  2006. Al- Qur’an  Al  Karim  dan  Terjemah .  Kudus:  Menara Kudus
Buku
Abdul  Kadir,  Muhammad  dan  Murniati,  Rilda.  2000. Segi  hukum  lembaga keuangan dan Pembiayaan . Jakarta: Citra Aditya Bakti.
Ali, Zainuddin. Hukum perbankan syariah . Jakarta: Sinar Grafika. 2010. Antonio, M. Syafi’i. Bank syariah dari teori ke praktek . Jakarta: Gema Insani. 2001. Arifin,  Imamul. Membuka  cakrawala  ekonomi ,  Jakarta:  setia  purna  investasi.
2007.
Arikunto,  Suharismi. Prosedur  penelitian  suatu  pendekatan  praktek .  Jakarta: Rineka cipta. 2009.
Arintasari,  Wini. Analisis  sistem  pengendalian  internal  terhadap  persetujuan pembiayaan pada koperasi jasa keuangan syariah . Jakarta: Skripsi. 2004.
Bankir  Indonesia,  Ikatan. Memahami  Bisnis  Bank  Syariah .  Jakarta:  Gramedia Pustaka. 2014.
Djuwaini,  Dimyauddin. Pengantar  Fiqih  Muamalah .  Yogyakarta:  Pustaka Pelajar. 2010. Fatwa DSN-MUI, No: 08/DSN-MUI/IV/2000/ tentang pembiayaan musyarakah . Jakarta Frieyadie. Perancangan sistem informasi . Jurnal. 2007. Janwari, Yadi. Lembaga Keuangan Syariah . Bandung: Remaja Rosdakarya. 20150 Kamsil,  CST. Pokok-pokok  pengetahuan  hukum  dagang  Indonesia .  Jakarta:  Sinar grafika. 2002.
Krismiaji. Sistem informasi akuntansi . Yogyakarta: UPP. 2010. Mcleod. Management Sistem informasi . Jakarta: Renaisan. 2010. Mulyadi. Auditing I . Jakarta: Salemba Empat. 2002. Nazir, Muhammad. Metode Penelitian . Jakarta: halia Indonesia. 2003 NH, M, Firdaus. Konsep dan implementasi bank syariah . Jakarta: Renaisan. 2005. Rivai, Veitzhal. Islamic Banking . Jakarta: Grafika. 2010. Subagyo,  Joko. Metode  penelitian  memberi  dan  mengatur  kesuksesan  anda  dalam dunia penelitian . Surabaya: Cendekia. 2005
Sudarsono,  Heri. Bank  dan  lembaga  keuangan  syariah .  Yogyakarta:  Pustaka pelajar. 2003.
Sugiono. Metodologi penelitian kualitatif dan kuantitatif . Bandung: Alfabela. 2009. Sukardi. Metodologi Penelitian . Jakarta: Bumi Aksara. 2003.
Syah  Putra,  Norman. Analisis  penerapan  sistem  pengendalian  internal  dalam mencegah kredit macet di BJB Syariah . Skripsi: Univ. Pendidikan Indonesia.
2013.
Wahyudi, Amin. Produk-produk lembaga keuangan syariah . Modul. 2016 Widjaja tunggal, Amin. Dasar-dasar akuntansi bank syariah . Jakarta: PT. Rineka cipta. 1994.
William,  David. Metode  penelitian  kualitatif .  Bandung:  Remaja  Rosdakarya.
2006.