## Kapasitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Medan Dalam Program Kelurahan Tangguh Bencana (KELTANA) Di Kelurahan Aur Kecamatan Medan Maimun
Khairunnisa Arifa 1) ; Rudi Kristian Manurung 2)
1) Student of Public Administration, Public Administration Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, University of North Sumatra
2) Lecturer of Public Administration, Public Administration Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, University of North Sumatra
Email: 1) khairunnisaarifa@gmail.com ; 2) rudimanurung@usu.ac.id

## PENDAHULUAN
Berdasarkan  indeks  resiko  bencana  Indonesia,  wilayah  Indonesia  terletak  pada  pertemuan  tiga lempeng,  yaitu  Lempeng  Eurasia,  Hindia-Australia,  dan  Pasifik.  Energi  yang  dihasilkan  dari  aktivitas pertemuan  ketiga  lempeng  tersebut  menyebabkan  tingginya  frekuensi  bencana  geologis  (gempa  bumi dan  tsunami).  Bencana  merupakan  suatu  rangkaian  peristiwa  yang  dapat  mengancam  di  dalam penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan faktor non alam maupun faktor manusia sehingga  mengakibatkan  timbulnya  korban  jiwa  manusia,  kerusakan  lingkungan,  kerugian  harta  benda, dan  dampak  psikologis  serta  sangat  berpengaruh  besar  terhadap  kesejahteraan  warga  negara.  Oleh karena  itu,  berbagai  pihak  telah  terlibat  serta  pemerintah  wajib  bertanggung  jawab  dalam penanggulanggan bencana.
Penulis  melihat  terdapat  pedoman  umum  Desa/Kelurahan  tangguh  bencana  yang  menyatakan bahwa  Badan  Nasional  Penanggulangan  Bencana  (BNPB)  telah  melaksanakan  dan  mengembangkan program Desa Tangguh Bencana (Destana). Program Destana dari tahun 2012 s/d 2015 mencapai 266 desa/kelurahan  di  seluruh  Indonesia.  Dalam  tahun  2016,  rencananya  BNPB  akan  mengembangkan Destana  ke  100  desa/kelurahan  lagi.  Desa/Kelurahan  Tangguh  Bencana  adalah  desa/kelurahan  yang

## ARTICLE HISTORY
Received [11 November 2022] Revised [30 November 2022] Accepted [15 Desember 2022]

## ABSTRAK
Program  Keltana  adalah  program  yang  menjadikan  kelurahan  memiliki  kemampuan mandiri  untuk  beradaptasi  dan  menghadapi  ancaman  bencana,  serta  memulihkan  diri dengan  segera  dari  dampak  bencana  yang  merugikan.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk mendeskripsikan  Kapasitas  Badan  Penanggulangan  Bencana  Daerah  (BPBD)  Kota Medan  dalam  Program  Kelurahan  Tangguh  Bencana  (KELTANA)  di  Kelurahan  Aur Kecamatan Medan Maimun. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan  pendekatan  kualitatif.  Teknik  pengumpulan  data  dilakukan  dengan  wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kapasitas BPBD Kota Medan dalam Program Keltana di Kelurahan Aur masih belum baik. Dari dimensi sumber daya  manusia  (SDM)  pelatihan  belum  berjalan  rutin.  Pada  dimensi  penguatan organisasi, pemanfaatan personil belum maksimal dikarenakan Relawan Kelurahan tidak memiliki  fasilitas  dan  peralatan  yang  memadai.  Pada  dimensi  reformasi  kelembagaan terkait  aturan main ekonomi dan politik  masih terdapat  banyak masyarakat miskin  yang tinggal  di  pinggiran  sungai  yang  masih  membuang  sampah  ke  sungai  dan  program Keltana belum mampu merubah kebiasaan Masyarakat Kelurahan Aur.

## ABSTRACT
The Keltana Program is  a program that  makes kelurahans self-sufficient in adapting to and dealing with disaster threats, as well as recovering quickly from the adverse effects of  disasters.  This  study  aims  to  describe  the  capacity  of  the  Medan  City  Regional Disaster  Management  Agency  (BPBD)  in  the  Disaster  Resilient  Village  Program (KELTANA)  in  Aur  Village,  Medan  Maimun  District.  The  research  method  used  is descriptive method with a qualitative approach. Data collection techniques were carried out  by  interviews,  observation,  and  documentation.  The  results  of  the  study  show  that the  capacity  of  the  Medan  City  BPBD  in  the  Keltana  Program  in  the  Aur  Village  is  still not  good.  From  the  dimension  of  human  resources  (HR),  the  training  has  not  been carried out routinely.  In the  dimension of organizational  strengthening, the utilization of personnel  has  not  been  maximized  because  Village  Volunteers  do  not  have  adequate facilities and equipment. In the dimension of institutional reform related to economic and political  rules,  there  are  still  many  poor  people  who  live  on  the  banks  of  the  river  who still throw garbage into the river and the Keltana program has not been able to change the habits of the Aur Kelurahan community.

## KEYWORDS
Capacity,  Program,  Resilience, Disaster Risk Reduction
This is an open access article under the CC –BY-SA license
memiliki kemampuan  mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi ancaman bencana, serta  memulihkan diri dengan segera dari dampak bencana yang merugikan, jika terkena bencana. Dengan demikian desa atau kelurahan tersebut yang memiliki kemampuan untuk mengenali ancaman di wilayahnya dan mampu mengorganisir  sumber  daya  masyarakat  untuk  mengurangi  kerentanan  dan  sekaligus  meningkatkan kapasitas demi mengurangi risiko bencana.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Medan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 pada tanggal 28 Maret 2011 yang tugas utamanya membantu Pemerintah Daerah dalam upaya penanggulangan bencana di Kota Medan. BPBD  mempunyai peran dan tanggung jawab  yang  sama  dengan  BNPB,  hanya  saja  lembaga  ini  dibentuk  untuk  mengurus  urusan penanggulangan bencana tingkat daerah. Untuk itu penting bagi BPBD Kota Medan selaku implementor dan  juga  fasilitator  program  Kelurahan  tangguh  bencana  untuk  memiliki  kapasitas  kelembagaan  yang baik dalam menjalankan program ini.
Penulis  melihat  bahwa  Indeks  Resiko  Bencana  Indonesia  (IRBI)  tahun  2019  indeks  resiko bencana  untuk  multi  ancaman  Kota  Medan  berada  pada  urutan  483  dari  514  dari  Kabupaten/Kota  di Indonesia  dengan skor 93.77 dan berada pada kelas resiko sedang. Tahun 2015 menurun di mana Kota Medan  memiliki  skor  155.20  dan  berada  pada  urutan  31  dari  33  Kabupaten/Kota  di  Seluruh  Sumatera Utara. Meskipun begitu indeks resiko bencana banjir Kota Medan cukup tinggi, yakni berada pada urutan 288 dari 397 Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia dengan skor 18.05 termasuk kelas resiko tinggi. Pada akhir  tahun  2020,  Kota  Medan  dilanda  banjir  besar  dan  termasuk  di  dalamnya  Kelurahan  Aur  sendiri kerap kali menjadi langganan banjir ketika hujan di gunung tiba.
Penulis juga melihat bahwa masyarakat miskin dan kaum marjinal yang tinggal di kawasan rawan akan  menjadi  pihak  yang  paling  dirugikan,  karena  jumlah  korban  terbesar  biasanya  berasal  dari kelompok  ini  dan  kemiskinan  yang  ditimbulkan  oleh  bencana  sebagian  besar  akan  menimpa  mereka. Pemerintah mengembangkan program pengurangan risiko bencana berbasis komunitas di kelurahan Aur. Kelurahan Aur sendiri memiliki masalah kesejahteran sosial di mana terdapat rumah dan kawasan kumuh sebanyak 225 unit di Kelurahan Aur, 458 orang yang tinggal di bantaran Sungai dan 10 Keluarga yang memiliki  masalah  sanitasi  dan  masih  membuang  air  besar  di  Sungai.  Masyarakat  yang  tinggal  di bantaran sungai ini akan memiliki kerentanan fisik, sosial dan ekonomi paling tinggi ketika bencana banjir terjadi. Untuk itulah dibentuk program Kelurahan Tangguh Bencana di Kelurahan Aur.
Teori yang penulis gunakan sebagai pemandu ialah teori kapasitas dari Grindle. Kapasitas dapat diartikan  sebagai  kemampuan  organisasi  publik  dalam  mencapai  tujuan  tertentu  baik  secara  mandiri maupun berkerja sama dengan organisasi lainnya, di mana kapasitas memiliki tiga dimensi yaitu human resource development (pengembangan sumber daya manusia), organizational strengthening (penguatan organisasi) dan institutional reform (reformasi institusion/birokrasi) Grindle (dalam Wahyudi, 2016:25). Terkait  dengan  Kapasitas  BPBD  Kota  Medan  dalam  Program  Keltana  di  Kelurahan  Aur Kecamatan Medan Maimun, penulis menemukakan permasalahan seperti peningkatan kapasitas sumber daya melalui pelatihan Relawan yang tidak dilakukan secara rutin. Peningkatan kapasitas para Relawan sangat  penting  dikarenakan  ketika  bencana  terjadi  sebelum  datang  petugas  BPBD,  tentu  Relawan Keltana  yang  akan  menjadi  penggerak  dalam  mengambil  tindakan  pertama  saat  bencana  terjadi,  dan setelah  Petugas  BPBD  datang  mereka  akan  berkoordinasi  dengan  stakeholder  lain  yang  terlibat  dalam penanganan bencana.
Penulis juga menemukan permasalahan lain yaitu terkait dengan pemanfaatan personil, di mana Relawan  Kelurahan  tidak  memiliki  fasilitas  dalam  menjalankan  tugasnya  ketika  bencana terjadi.  Seperti yang disampaikan oleh Bapak Ali selaku Co-Fasilitator program bahwasannya mereka sebagai Relawan kesulitan dalam membantu tugas evakuasi Masyarakat, hal ini disebabkan Relawan yang tidak dilengkapi alat  penyelamatan  yang  cukup.  Mereka  hanya  menggunakan  alat  seadanya.  Masalah lain  yang penulis temukan  adalah  permasalahan  yang  disebabkan  keadaan  sosial  dan  ekonomi  Masyarakat  Kelurahan Aur, di mana masih banyaknya kawasan kumuh dan rumah yang masih berada di sepanjang punggiran Sungai Deli dan Masyarakat yang bermukim  di pinggiran sungai tersebut masih  membuang sampah ke Sungai.  Meski  banyak  upaya  yang  telah  dilakukan  Pemerintah  Daerah  dan  BPBD  untuk  menangani Bencana  tersebut,  namun  masih  terdapat  permasalahan  terkait  kapasitas  BPBD  dalam  menjalankan Program Kelurahan Tangguh Bencana di Kelurahan Aur.

## LANDASAN TEORI
Menurut Milen (2004:12), kapasitas diartikan sebagai kemampuan individu, organisasi atau sistem untuk menjalankan fungsi sebagaimana mestinya secara efisien, efektif dan terus menerus.
Brinkerhoff  1995  (Milen,  2004:13)  memberi  definisi  kapasitas  sebagai  alat  seseorang,  organisasi, atau  sistem  untuk  mencapai  tujuan.  Sementara  itu  Grindle    (dalam  Ilato  2017:52 ): “Capacity building is intended to encompass a variety of strategies that have to do with increasing the efficiency, effectiveness, and  responsiveness  of  government  performance”.  Capacity  building  (pengembangan  kapasitas)  adalah upaya  yang  dibuat  untuk  mengembangkan  strategi  dalam  meningkatkan  efficiency,  effectiveness,  dan responsiveness kinerja pemerintah.
Grindle  (dalam  Irawan  2016:8)  mendefenisikan  capacitysebagai  “ability  of  public  organizations, either  single  or  cooperation  with  other  organizations, to  perform  aproriate  tasks”.  Dengan  begitu, kapasitas tersebut merupakan kemampuan organisasi publik dalam mencapai tujuan tertentu baik secara mandiri maupun berkerja sama dengan organisasi lainnya.
Berdasarkan  berbagai  pendapat  diatas  dapat  disimpulkan  kapasitas  adalah  suatu  kemampuan  yang dimiliki  oleh  individu,  suatu  organisasi  atau  suatu  sistem  dalam  melaksanakan  fungsi-fungsinya  secara efektif,  efisien  dan  berkelanjutan  sesuai  dengan  aturan  yang  berlaku  untuk  mencapai  tujuan  bersama dalam pembangunan .

## METODE PENELITIAN
Penulis menggunakan bentuk penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, di mana penelitian kualitatif  bermaksud  untuk  memahami  fenomena  tentang  apa  yang  dialami  oleh  subjek  penelitian misalnya  perilaku,  persepsi,  motivasi  tindakan,  dan  lain-lain,  secara  holistik  dan  dengan  cara  deskripsi dalam  bentuk  kata-kata  dan  bahasa,  pada  suatu  konteks  khusus  yang  alamiah  dan  dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2018:6). Dalam penelitian ini, penulis memilih lokasi penelitian  di  Kelurahan  Aur  Kecamatan  Medan  Maimun  Kota  Medan  dan  BPBD  Kota  Medan  sebagai implementor  program  kelurahan  tangguh  bencana  tersebut.  Adapun  untuk  teknik  pengumpulan  data, penulis menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sementara untuk informasi yang akurat, penulis menggunakan teknik purposive sampling dalam menentukan informan penelitian. Adapun kriteria  informan  penulis  ialah    BPBD  Kota  Medan,  pemangku  kepentingan  dan  Masyarakat  Kelurahan Aur.  Dengan  demikian,  penulis  memilih  Kabid  Pencegahan  dan  Kesiapsiagaan,  Komandan  Regu  Tim Reaksi  Cepat  BPBD  Kota  Medan,  Kepala  Sub  Bagian  Umum  BPBD  Kota  Medan,  Komandan  Regu Pusdalops BPBD Kota Medan, Ketua Relawan Keltana Kelurahan Aur, Kepling Kelurahan Aur (Relawan Keltana),  Lurah  Kelurahan  Aur,  dan  Masyarakat  Kelurahan  Aur  selaku  pihak  yang  paling  banyak dirugikan  dari  adanya  bencana.  Setelah  informasi  dikumpulkan,  maka  penulis  akan  melakukan  analisis data  dengan  cara  mengorganisasikan  data  ke  dalam  kategori,  menjabarkan  ke  dalam  unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat  kesimpulan  sehingga  mudah  dipahami  oleh  diri  sendiri  maupun  orang  lain.  Sementara  untuk teknik  keabsahan  data,  penulis  menggunakan  triangulasi  sumber  data,  dengan  membandingkan  data hasil  wawancara  dari  para  informan  yang  dituju,    selanjutnya  hasil  yang  diperoleh  dari  wawancara, kemudian dicek dengan observasi dan dokumen.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan wadah bagi pemerintah untuk menjalankan perannya  dalam  melindungi  Masyarakatnya  dan  menanggulangi  segala  bentuk  bencana  yang  ada  di Kota  Medan.  Sebelum  terbentuknya  BPBD,  kewenangan  dalam  pengelolaan  bencana  ada  pada  Dinas Sosial  Kota  Medan  dan  Badan  Kesatuan  Bangsa  dan  Perlindungan  Masyarakat  (KESBANGLINMAS) Kota Medan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) pada salah satu bidang di instansi tersebut. KESBANGLINMAS  Kota  Medan  saat  itu  bertugas  mengatasi  masalah  kesiapsiagaan  (tanggap  darurat, bertugas di lapangan menyediakan posko, dll).
Penulis melihat BPBD Kota Medan dibentuk pada tanggal 28 Maret 2011 berdasarkan Peraturan Daerah  Nomor  2  Tahun  2011.  Selanjutnya, dalam  penelitian ini  penulis  mengkaji  kapasitas  BPBD  Kota Medan  dalam  Program  Kelurahan  Tangguh  Bencana  (KELTANA)  di  Kelurahan  Aur  Kecamatan  Medan Maimun berdasarkan dimensi kapasitas yang dikemukakan oleh Grindle (dalam Wahyudi, 2016:25) yang terdiri  dari human  resource  development (pengembangan  sumber  daya  manusia), organizational strengthening (penguatan organisasi) dan institutional reform (reformasi institusion/birokrasi).
Human Resource Delopment (Pengembangan Sumber Daya Manusia)
Pada level mikro, fokus kapasitas pada level individu dan kelompok sebagai kumpulan individu, kapasitas  berfokus  pada  penyediaan  sumber  daya  profesional  dan  teknikal.  Grindle  (dalam  Irawan 2016:8)  menyebutkan  untuk  dimensi  sumber  daya  manusia  (SDM),  berfokus  pada  personil  yang profesional dan berkemampuan teknis, serta tipe kegiatan seperti training, praktek langsung, kondisi iklim kerja dan rekruitmen.

## Pelatihan Pegawai dan Relawan Kelurahan
Peningkatan  kapasitas  melalui  pelatihan  akan  meningkatkan  ketangguhan  baik  BPBD  ataupun Relawan Kelurahan Aur sendiri. Untuk meningkatkan kompetensi para pegawai TRC BPBD Kota Medan bidang  I  dari  kesiapsiagaan  dan  pencegahan,  maka  dilakukanlah  program  pelatihan  yang  berupa materi/pendidikan  kebencanaan  berupa  Bimtek.  Penulis  menemukan  bahwa  terdapat  Peraturan  Kepala Badan  Nasional  Penanggulangan  Bencana  Nomor  1  Tahun  2012  Pasal  1  Tentang  Pedoman  Umum Desa/Kelurahan  Tangguh  Bencana  menyatakan  pentingnya  Pengembangan  kapasitas  berupa  kegiatan pelatihan, pendidikan, dan penyebaran informasi kepada Masyarakat, khususnya kelompok Relawan dan para  pelaku  penanggulangan  bencana  agar  memiliki  kemampuan  dan  berperan  aktif  sebagai  pelaku utama dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan-kegiatan pengurangan risiko bencana.
Selanjutnya,  pelatihan  kepada  Pokja/Relawan  Kelurahan ini  dilalukan  oleh  Anggota TRC BPBD Kota Medan di Aula Kelurahan Aur, pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas Relawan ketika terjadi  bencana  di  wilayahnya.  Pelatihan  ini  terdiri  dari  materi  penggunaan  alat  keselamatan  diri, pemyelamatan  dan  evakuasi  korban  yang  terjebak  banjir  menggunakan  tali,  ban  ataupun  perahu, penyelamatan  pertama  korban  yang  tenggelam.  Penulis  juga  menemukan  bahwa  pelatihan  yang dilakukan  kepada  Relawan  dilaksanakan  tidak  setiap  tahun  sekali,  ini  juga  dilakukan  hanya  ketika  ada perintah  dari  BPBD.  Sementara,  menurut  Standar  Nasional  Indonesia  8357  (2017)  tentang Desa/Kelurahan  Tangguh  Bencana,  pelatihan  rutin  dan  keberlanjutan  yang  dilakukan  menunjukkan adanya  indikator  keberhasilan  desa  dalam  memiliki  keterampilan  dan  pengetahuan,  baik  dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dalam pengelolaan risiko bencana.
Adapun  kegiatan  pelatihan  yang  dilakukan  BPBD  Kota  Medan  kepada  Relawan  Kelurahan dilakukan  dengan  berbagai  bentuk  pelatihan  seperti  praktek  lapangan  dalam  menghadapi  situasi bencana,  pembuatan  dapur  umum,  pertolongan  dan  evakuasi  terhadap  korban  yang  terjebak  banjir. Dengan adanya pelatihan kemampuan ini juga Relawan dan Masyarakat sekitar merasa terbantu dengan pelatihan  yang  diberikan  BPBD  karena  Relawan  bisa  lebih  tanggap  lagi  dalam  membantu  masyarakat ketika bencana terjadi, selain itu juga dengan adanya latihan kebencanaan yang dilakukan BPBD dapat meningkatkan kemampuan Relawan dalam hal evakuasi korban bencana.

## Iklim Kerja Organisasi
Iklim  kerja  dalam  organisasi  menjadi  faktor  penting  bagi  kapasitas  pegawai,  di  mana  iklim organisasi  dapat  berpengaruh  bagi  pegawai  dalam  menjalankan  pekerjaannya.  Adapun  Steve  Kelneer (dalam  Tauhid,  2021:253)  menyebutkan  enam  dimensi  iklim  organisasi  yang  mempengarahi  kerja organisasi,  di  mana  salah  satunya  terdapat  dimensi flexibility  conformity yang  merupakan  kondisi organisasi  yang  untuk  memberikan  keleluasan  bertindak  bagi  karyawan  serta  melakukan  penyesuaian diri  terhadap  tugas-tugas  yang  diberikan.  Hal  ini  berkaitan  dengan  aturan  yang  ditetapkan  organisasi, kebijakan dan prosedur yang ada.
Penulis  juga  melihat  bahwa  BPBD  Kota  Medan  juga  memiliki standard  operating  procedural (SOP)  yang  telah  ditetapkan  berdasarkan  surat  keputusan  kepala  BPBD  Kota  Medan  Nomor
800/649/SK/BPBD/XI/2014 yang hingga hari ini masih berlaku. Meskipun telah memiliki SOP yang sudah ditetapkan standarnya dalam menjalalankan tugas, pada saat situasi bencana keadaan di lapangan tidak selalu  seperti  yang  dibayangkan  dan  akan  ada  variabel-variabel  lainnya  yang  dapat  menghambat Anggota TRC dalam melaksanakan fungsinya. Akan tetapi Anggota TRC akan sebisa mungkin mengikuti garis komando sesuai SOP yang berlaku dalam kegiatan kaji cepat ini.
Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, penulis menemukan bahwa ketika terjadi bencana setiap anggota Pokja Relawan Bencana sudah memiliki tugas masing-masing yang diatur secara formal dalam  SK  Pembentukan  Pokja  Kelurahan  Tangguh  Bencana,  ada  yang  membangun  dapur  umum,  ada yang memasak di dapur umum serta ada yang bertugas dalam bantuan evakuasi korban bencana banjir.

## Rekrutmen
Kelurahan Tangguh  Bencana  dilaksanakan  dengan  pendekatan  partisipatif,  di  mana  melibatkan seluruh komponen Masyarakat yang ada di Kelurahan. Perekrutan  Pokja ini juga menjadi pilihan strategi untuk memastikan keberlanjutan kegiatan-kegiatan di masa mendatang setelah program berakhir. Pokja yang  dibentuk  dapat  menjadi  agen-agen  perubahan  kesadaran  dan  pengetahuan  penanggulangan bencana  di  Masyarakat.  Perekrutan  pokja  Keltana  ini  merupakaan  bentuk  apasits  Kapasitas  non  fisik (sosial)  berupa  organisasi  atau  kelompok  penanggulangan  bencana  lokal  yang  dibentuk  atas  inisiatif masyarakat  atau  oleh  pemerintah  bekerja  sama  dengan  masyarakat  dikhususkan  untuk  penangganan bencana di tingkat desa.
Penulis  menemukan  bahwa  sebelum  melakukan  perekrutan  terhadap  Pokja  dan  Co-Fasilitator Kelurahan,  BPBD  bersama  BNPB  akan  lebih  dulu  merekrut  fasilitator  program.  Dalam  menjalankan program  keluraham  tangguh  bencana  ini  Fasilitator  merupakan  ujung  tombak  dalam  pelaksanaan program  yang  dilakukan  oleh  Badan  Nasional  Penanggulan  Bencana  (BNBP).  Sedangkan  untuk perekrutan Co-Fasilitator, Fasilitator dibantu Lurah dan Kepala Lingkungan mengidentifikasi warga yang cocok dan seusai dengan kualifikasi yang dibutuhkan. Ada 2 aspek penting yang mejadi pegangan dalam menyeleksi calon Co-Fasilitator yakni aspek intergritas dan kapabilitas.
Sedangkan  pemilihan  anggota  Pokja  Keltana  diserahkan  kepada  Kelurahan  dan  Masyarakat dengan di bimbing oleh Fasilitator, ini dilakukan agar pemilihan Relawan menjadi efektif, karena pejabat terbawahlah  yang  paling  tahu  dan  dekat  serta  mengenal  Relawan  sama  sekali  tidak  digaji  ketika menjalankan  tugasnya  dalam  Program  ini  jadi  harus  dipilih  orang  yang  benar-benar  berdedikasi  untuk melakukan tanggung jawabnya.
Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang penulis lakukan di BPBD Kota Medan  dalam  Program  Keltana  di  Kelurahan  Aur  masih  belum  baik,  hal  ini  dapat  dilihat  dari  kapasitas BPBD  dari  segi Human  Resource  Delopment (Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia)  masih  belum berjalan dengan rutin.

## Organizational Strengthening (Penguatan Organisasi)
Pada level meso yakni level organisasi, fokus pengembangan kapasitas pada sistem manajemen yang berusaha meningkatkan kinerja pada tugas dan fungsi yang spesifik, di mana Grindle (dalam Irawan 2016:8)  melihat  dimensi  penguatan  organisasi  dengan  fokus  tata  menejemen  untuk  meningkatkan keberhasilan  peran  dan  fungsi,  serta  tipe  kegiatan  seperti  sistem  intensif,  perlengkapan  personil, kepemimpinan, komunikasi dan struktur manajerial.

## Sistem Insentif
Upaya  PRB  yang  menempatkan  warga  Masyarakat  yang  tinggal  di  kawasan  rawan  bencana sebagai pelaku utama, sebagai subjek yang berpartisipasi dan bukan objek, akan lebih berkelanjutan dan berdaya  guna.  Penulis  juga  melihat  bahwa  berdasarkan  Peraturan  Kepala  Badan  Nasional Penanggulangan  Bencana  Nomor  1  Tahun  2012  Pasal  1  Tentang  Pedoman  Umum  Desa/Kelurahan Tangguh  Bencana  dalam  menjalankan  program  Kelurahan  tangguh  bencana  ini  memiliki  beberapa prinsip, diantaranya prinsip inklusi. Di mana program pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana menggunakan  prinsip  pelibatan  semua  pihak,  dengan  mengakomodasi  sumber-sumber  daya  dari berbagai  kelompok  di  dalam  maupun  di  luar  desa  sebagai  bagian  dari  jaringan  sosial  komunitas  desa yang berdasarkan solidaritas dan kerelawanan.
Namun, penulis melihat bahwa tidak ada insentif bagi setiap Relawan Kelurahan yang terlibat di dalam  program.  Mereka  terlibat di  dalam  program  dan  melalukan  tugasnya  berdasarkan solidaritas  dan prinsip  kerelawanan.  Berdasarkan  hasil  wawancara  dan  observasi  yang  penulis  lakukan,  tidak  ada insentif  yang  di  sediakan  untuk  Pokja/Relawan  Keltana  dalam  menjalankan  tugasnya  ketika  terjadi bencana,  mereka  yang  bekerja  di  Dapur  Umum  ataupun  Pokja  Evakuasi  bersama  anggota  TRC  BPBD tidak diberi gaji ataupun insentif khusus. Tapi mereka akan diberikan uang transport yang anggarannya berasal  dari  APBD  Kota  Medan,  uang  transport  ini  diberikan  kepada  seluruh  peserta  yang  hadir  di pelatihan  ataupun  sosialisasi  kebencanaan  yang  diselenggarakan  di  Hotel  ataupun  tempat  pelatihan  di luar Kelurahan.
Penulis  juga  melihat  bahwa  insentif  bukanlah  satu-satunya  alasan  Pokja/Relawan  Kelurahan terlibat  dalam  kegiatan  program  Kelurahan  tangguh  bencana  ini.  Mereka  yang  terlibat  dalam  kegiatan program ini rata-rata memiliki motivasi untuk terlibat dan aktif dalam kegiatan penanggulangan bencana di Kelurahan Aur karena memiliki sifat sosial yang tinggi dan memang ingin menolong sesama.

## Pemanfaatan Personil
Pemanfaatan  personil  merupakan  pemanfaatan  pegawai  dalam  pelaksanaan  tugas  pokok  dan fungsi  sesuai  dengan  bidang  keahliannya  dan  latar  belakang  pendidikannya.  Pendamping  PKH  yang melihat  langsung  kondisi  di lapangan,  serta  KPM  PKH  sebagai  penerima  manfaat.  Namun  hal  tersebut juga harus didukung oleh fasilitas yang sesuai kebutuhan, sehingga personil dapat melakukan tugasnya dengan  baik.  Dalam  menjalankan  tugas  evakuasi  dan  penyelamatan  korban  dibutuhkan  alat  yang memadai  untuk  menjamin  keselamatan  korban  bencana  maupun  anggota  TRC  dan  Relawan  sendiri. Adapun sarana yang digunakan oleh BPBD saat ini adalah sarana yang berasal dari BNPB Pusat yang telah dilengkapi berdasarkan APBD Kota Medan. Adapun data inventarisasi sarana yang digunakan oleh BPBD Kota Medan dalam penanggulangan bencana ada beberapa yang sudah rusak.
Berdasarkan  hasil  wawancara  yang  penulis  lakukan,  penulis  menemukan  bahwa  sarana  dan prasarana di Kelurahan Aur masih belum ada, baik dari anggaran Kelurahan maupun bantuan peralatan dari  BPBD  Kota  Medan,  serta  alat-alat  tersebut  masih  belum  cukup  untuk  melakukan  evakuasi  korban bencana  maupun  penanggulangan  bencana.  Seluruh  sarana  yang  dimiliki oleh  BPBD  Kota  Medan  saat ini digunakan ketika bencana terjadi ataupun dimanfaatkan dalam pelatihan anggota Relawan Kelurahan Tangguh  bencana  namun  ketersediaan  sarana  ini  juga  masih  belum  cukup  dari  segi  kuantitas  dan kualitas.
Berdasarkan  hasil  wawancara,  penulis  juga  menemukan  bahwa  Relawan  kesulitan  dalam membantu  tugas  evakuasi  masyarakat  disebabkan  Relawan  yang  tidak  dilengkapi  alat  penyelamatan yang  cukup.  Namun  BPBD  beraharap  Masyarakat  bisa  lebih  mandiri  dalam  pengadaan  fasilitas,  hal  ini dikarenakan  kurangnya  pendanaan  dari  pusat.  Program  Kelurahan  tangguh  bencana  dapat  dipadukan dalam  program-program  PRB  ke  dalam  perencanaan  di  kecamatan.  Tapi  sampai  saat  ini  pendanaan untuk  pengadaan  peralatan  program  Kelurahan  tangguh  bencana  masih  belum  dapat  dilakukan Kelurahan karena sampai saat kelurahan masih sibuk melakukan pembangunan fisik guna meningkatkan kapasitas wilayah dalam menghadapi banjir seperti revitalisasi dan pendalaman parit parit dan perbaikan jalan-jalan rusak di gang-gang kelurahan.
Penulis  juga  melihat  bahwa  terjadi  perbaikan  drainase  di  Kelurahan  Aur  Gang  Kolong, di mana perbaikan  drainase  ini  menggunakan  anggaran  kelurahan  yang  berasal  dari  APBD  Kota  Medan. Perbaikan  drainase  lebih  diutamakan  dikarenakan  jika  saat  terjadi  banjir  dan  parit  kelurahan  mampet ataupun  parit  tidak  mampu  menampung  kapasitas  air  dan  mengalirkan  air  akan  memperparah  kondisi banjir  di  Kelurahan  Aur.  Jadi  permasalahan  terkait  pemanfaatan  personil  pada  program  Kelurahan tangguh  bencana  di  Kelurahan  Aur  adalah  terkait  kurangnya  peralatan  yang  dimiliki  oleh  Relawan Kelurahan dan BPBD Kota Medan.

## Kepemimpinan Organisasi
Penguatan  organisasi  juga  tidak  lepas  dari peranan  pemimpin,  dengan  kata lain  bahwa  sukses tidaknya usaha pencapaian tujuan organisasi ditentukan oleh kualitas kepemimpin. Oleh sebab itu, Ketua Keltana  bersama  Relawan  Keltana  memiliki  kewajiban  untuk  melindungi  Masyarakat  yang  berada  di Kelurahan  Aur  dari  dampak  bencana  banjir.  Selain  dengan  ikut  terlibat  proses  evakuasi  ketika  terjadi
banjir  bersama  BPBD,  Ketua  Keltana  bersama  Relawan  juga  merasa  bertanggung  jawab  dalam mengurangi  dampak  resiko  banjir  sebelum  terjadi  bencana  dengan  mengajak  masyarakat  untuk mengubah  kebiasaan  yang  masih  suka  membuang  sampah  di  sungai,  karena  dengan tidak  membuang sampah di sungai juga akan dapat mengurangi ancaman banjir.
Penulis  menemukan  bahwa  terdapat  fungsi  penggerakan  melalui  upaya  persuasif    agar Masyarakat  Aur  tidak  membuang  sampah  di  sungai  yang  dapat  menyebabkan  banjir,  tapi    upaya  ini masih  belum  membuahkan  hasil  karena  budaya  masyarakat  yang  sudah  biasa  membuang  sampah  di sungai  dan  di  perparah  dengan  tidak  tersedianya  tempat  bagi  Masyarakat  untuk  membuang  sampah selain di sungai dikarenakan wilayah Kelurahan Aur adalah wilayah padat penduduk dengan gang-gang kecil,  selain  itu  juga  tidak  ada  Dinas  Kebersihan  yang  mengangkut  sampah  rumah  tangga  masyarakat yang  berada  di  dalam  gang,  pengangkutan  sampah  hanya  dilakukan  bagi  masyarakat  yang  berada  di jalan besar saja.
Penulis juga melihat bahwa gaya kepemimpinan yang di pergunakan adalah gaya demokratis, di mana  program  ini  merupakan  upaya  PRB  yang  menempatkan  warga  masyarakat  yang  tinggal  di kawasan  rawan  bencana  sebagai  pelaku  utama,  sebagai  subjek  yang  berpartisipasi  dan  bukan  objek, akan lebih berkelanjutan dan berdaya guna selain itu program ini juga dilakukan secara partisipatoris di mana  mendorong  pengakuan  atas  hak  dan  ruang  bagi  setiap  warga  untuk  menyampaikan  suaranya dalam proses program.

## Komunikasi
Komunikasi  organisasi  adalah  proses  menciptakan  dan  saling  menukar  pesan  dalam  satu jaringan  hubungan  yang  saling  tergantung  satu  sama  lain  untuk  mengatasi lingkungan  yang  tidak  pasti atau  yang  selalu  berubah-ubah.  Dalam  menjalankan  program  Keltana  di  Kelurahan  Aur,  hal  pertama yang dilakukan untuk mendukung sinergitas dan pemahaman yang sama tentang program Keltana yang pertama  adalah  kegiatan  komunikasi  berkaitan  koordinasi  awal  daerah  dan  pengumpulan  data  profil Kelurahan yang dilakukan fasilitator bencana dengan peserta PJOK BPBD, Kecamatan, Lurah dan Staf serta masyarakat di Kelurahan. yang dilaksanakan di kantor BPBD Kota Medan dan Kantor Lurah Aur.
Penulis melihat bahwa rapat koordinasi yang dilakukan pertama kali di Kantor BPBD Kota Medan yang  dihadiri  oleh  PJOK/Kabis  Kesiapsiagaan  beserta  jajarannya.  Agenda rapat ini  memfokuskan  pada kerangka  kerja  dan  dan  tugas  awal  penyusunan  profil  Kelurahan  Aur.  Beberapa  pertemuan  dan kunjungan ke lokasi kegiatan juga telah dilakukan di Kelurahan Aur. Kegiatan ini sekaligus  memberikan informasi  dan  sosialisasi  program  Keltana.  Selain  bertemu  dengan  Lurah,  Fasilitator  juga  melakukan koordinasi dengan Kepala Lingkungan, kader posyandu, kader puskemas, dan tokoh Masyarakat. Melalui kegiatan  ini,  Fasilitator  bersama  Lurah  dibantu  kader,  menyusun  kelompok  kerja  (POKJA)  Keltana  di Kelurahan  Belawan  Bahari  dan  Kelurahan  Aur.  Selain  itu,  juga  terdapat  sosialisasi  terkait  kegiatan pengembangan ketangguhan masyarakat Keltana di Kelurahan Aur. Rapat koordinasi ini dilakukan untuk memastikan pihak kelurahan mengerti dan memahami rangkaian kegiatan program Keltana.
Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan, ternyata BPBD juga  membangun sinerjitas dengan  kelompok,  komunitas  dan  NGO  yang  memiliki  perhatian  soal  kebencanaan  dan  pelestarian lingkungan  hidup.  Lembaga/komunitas  ini  adalah  kelompok-kelompok  Masyarakat  (Tokoh  Masyarakat, karang taruna, Komunitas PADI atau Peduli Sungai Deli), Babinsa (Bintara Pembina Desa). Dalam tahap mencegah  bencana,  BPBD  Kota  Medan  melalui  Pusdalops  selalu berkoordinasi  dengan berbagai  pihak diantaranya Relawan Kelurahan dan BMKG Kota Medan melalui media grup whattsap. Ini dilakukan agar komunikasi  lebih  mudah  dan  efisien,  karena  di  situasi  bencana  penyampaian  informasi  secara  cepat sangat dibutuhkan, bentuk komunikasi ini juga memudahkan komunikasi 2 arah yang lebih interkatif.
Berdasarkan  hasil  wawancara  penulis  menemukan  bahwa  masalah  komunikasi  hanya  terjadi pada  saat  terjadi  bencana  banjir,  disebabkan  Relawan  ataupun  Pokja  Keltana  kesulitan  berkomunikasi dengan  sesama  Relawan  ataupun  anggota  TRC  ketika  berkoordinasi  dalam  rangka  evakuasi dikarenakan mereka tidak dilengkapi alat komunikasi seperti handie talkie .
Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang penulis lakukan di BPBD  Kota Medan dalam Program  Keltana  di  Kelurahan  Aur  masih  belum  baik,  hal  ini  dapat  dilihat  dari  kapasitas  BPBD  pada dimensi Organizational  Strengthening (Penguatan  Organisasi)  dalam  pemanfaatan  personil  belum
maksimal  serta  komunikasi  saat  melakukan  kegiatan  evakuasi  juga  terkendala,  hal  ini  dikarenakan Relawan Kelurahan tidak memiliki fasilitas dan peralatan dalam menjalankan tugasnya.

## Reformation Institution (Reformasi Kelembagaan)
BPBD  Kota  Medan  sendiri  dibentuk pada tanggal  28  Maret  2011.  Sebelum  terbentuknya BPBD kewenangan  dalam  pengelolaan  bencana  ada  pada  Dinas  Sosial  Kota  Medan  dan  Badan  Kesatuan Bangsa  dan  Perlindungan  Masyarakat  (KESBANGLINMAS)  Kota  Medan.  Berdasarkan  tupoksi  pada salah  satu  bidang  di  instansi  tersebut,  KESBANGLINMAS  Kota  Medan  saat  itu  bertugas  mengatasi masalah  kesiapsiagaan  (tanggap  darurat,  bertugas  di  lapangan  menyediakan  posko,  dll).  Kemudian melalui  Peraturan  Daerah  Nomor  2  Tahun 2011  Badan  Penanggulangan  Bencana  Daerah  Kota  Medan dibentuk dan mengambil alih tupoksi dari KESBANGLINMAS tersebut. BPBD merupakan lembaga yang tersebar  dan  menaungi  tiap  daerah  atau  setara  tingkat  kabupaten,  adapun  lembaga  pusat  yang menaungi secara keseluruhan dinamakan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Penulis  melihat  bahwa  Lembaga  ini  menjalankan  tugas  mengkoordinasikan  perencanaan  dan pelaksanaan  kegiatan  penanganan  bencana  dan  kedaruratan  secara  terpadu,  serta  melaksanakan penanganan bencana dan kedaruratan mulai dari sebelum, pada saat, dan setelah terjadi bencana yang meliputi  pencegahan,  kesiapsiagaan,  penanganan  darurat,  dan  pemulihan.  Dengan  hadirnya  peraturan Undang-Undang No.24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Pemerintah No.21 Tahun  2008  tentang  Penyelenggaraan  Penanggulangan  Bencana.  Maka  dibentuklah  Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Medan berdasarkan Peraturan Daerah nomor 2 Tahun 2011  pada  tanggal  28  maret  2011  yang  tugas  utamanya  adalah  membantu  Pemerintah  Daerah  dalam upaya penanggulangan bencana di Kota Medan agar lebih andal dalam penanggulangan bencana.
Penulis  juga  menemukan  bahwa  saat  ini  BPBD  Kota  Medan  memiliki  paradigma  baru  dalam penanggulangan  bencana  yaitu  program  pengurangan  resiko  bencana  yang  berbasis  komunitas  seperti yang  disampaikan  oleh  Staf  BPBD  bidang  1  Pencegahan  dan  Kesiapsiagaan  Bencana.  Jadi  adanya perubahan kebijakan atau hadir-nya kebijakan baru berakibat terhadap munculnya organisasi yang baru dan lebih efektif dalam penanggulangan bencana

## Aturan Main Ekonomi dan Politik
Penulis  melihat  bahwa  terkait  lingkungan  sosial  Masyarakat  Aur  masih  memegang  teguh  nilai gotong-royong  dalam  bermasyarakat,  bahkan  kelurahan  sendiri  memiliki  berbagai  kegiatan  gotong- royong  untuk  menyelesaikan  persoalan  Keluarahan  Aur.  Semangat  kegotong  royongan  penduduk Kelurahan  Aur  cukup  baik,  ini  terbukti  dari  cukup  banyaknya  kegiatan  gotong-royong  di  Kelurahan. Kegiatan  gotong  royong  yang  sudah  menjadi  budaya  di  Masyarakat  setempat  tentu  dapat  semakin membantu berjalannya program Keltana.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dan  observasi  yang  penulis  lakukan,  bahwa  Kegiatan  gotong- royong ini juga dilakukan dalam rangka membersihkan daerah aliran sungai deli di Kelurahan Aur. Selain Relawan  dan  warga  sekitar  kegiatan  ini  juga  dihadiri  Pemerintah  Kelurahan  (Lurah  Aur,  Kepling,  PKK) dan kelompok-kelompok  masyarakat ( Tokoh Masyarakat, Karang Taruna, Komunitas PADI atau Peduli Sungai Deli), Babinsa (Bintara Pembina Desa), Buser (Buru Sergap) sampah dibawah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan.
Selain  itu,  penulis  juga  menemukan  bahwa  masyarakat  juga  memiliki  kesiapsiagaan  akan kerentanan  yang  dimilikinya,  di  mana  mereka  tinggal  di  kawasan  pinggiran  sungai  ketika  ada  sirine bahaya  dari  masjid  yang  dibunyikan  masyarakat  sudah  siap  sedia  untuk  di  evakuasi.  Mereka  sudah menyiapkan  barang-barang  apa  saja  untuk  dibawa  dan  bagi  warga  yang  memiliki  rumah  bertingkat ataupun gudang di atap akan memindahkan barangnya di tempat tinggi agar tidak terendam banjir.
Penulis  juga  menemukan  bahwa  terdapat  masalah  terkait  ekonomi  dan  lingkungan  sosial  yang dihadapi Kelurahan Aur yang menjadi alasan di selenggarakan program Keltana yaitu masih banyaknya kawasan kumuh dan rumah yang masih berada di sepanjang pinggiran Sungai Deli. Terdapat rumah dan kawasan  kumuh  sebanyak  225  unit  dengan  jumlah  penduduk  tinggal  dikawasan  padat  penduduk  dan kumuh  sebanyak  560  orang  yang  dapat  meningkatkan  kerentanan  dalam  menghadapi  resiko  bencana khususnya banjir.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dan  observasi  terkait  kapasitas  BPBD  di  Kelurahan  Aur  dari  segi Reformation  Institution (Reformasi  Kelembagaan)  masih  belum  baik,  hal  ini  dikarenakan  masih banyaknya  masyarakat  miskin  yang  bertempat  tinggal  di  pinggiran  sungai,  serta  masih  membuang sampah  di  pinggiran  sungai  tersebut  dan  program  Keltana  masih  belum  mampu  untuk  merubah kebiasaan Masyarakat Kelurahan Aur.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis di Kelurahan Aur Kecamatan Medan Maimun mengenai  Kapasitas  Badan  Penanggulangan  Bencana  Daerah  (BPBD)  Kota  Medan  dalam  Program Kelurahan  Tangguh  Bencana  (KELTANA)  di  Kelurahan  Aur  Kecamatan  Medan  Maimun  masih  belum baik dengan dimensi kapasitas yang harus dipenuhi. Alasannya yaitu, dari segi dimensi Human Resource Delopment (Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia)  masih  belum  berjalan  dengan  rutin.  Dari  segi dimensi Organizational  Strengthening (Penguatan  Organisasi)  dalam  pemanfaatan  personil  belum maksimal  serta  komunikasi  saat  melakukan  kegiatan  evakuasi  juga  terkendala,  hal  ini  dikarenakan Relawan Kelurahan tidak memiliki fasilitas dan peralatan dalam menjalankan tugasnya. Dari segi dimensi Reformation  Institution (Reformasi  Kelembagaan)  masih  belum  baik,  hal  ini  dikarenakan  masih banyaknya  masyarakat  miskin  yang  bertempat  tinggal  di  pinggiran  sungai,  serta  masih  membuang sampah  di  pinggiran  sungai  tersebut  dan  program  Keltana  masih  belum  mampu  untuk  merubah kebiasaan Masyarakat Kelurahan Aur.

## Saran
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis di Kelurahan Aur Kecamatan Medan Maimun mengenai  Kapasitas  Badan  Penanggulangan  Bencana  Daerah  (BPBD)  Kota  Medan  dalam  Program Kelurahan Tangguh Bencana (KELTANA) di Kelurahan Aur Kecamatan Medan Maimun saran yang dapat penulis  berikan  dari  segi  development  of  human  resource  (pengembangan  sumberdaya  manusia) Pelatihan terhadap Relawan harus lebih rutin diadakan BPBD Kota Medan, dikarenakan peran Relawan Kelurahan  yang  pertama  kali  terlibat  dalam  pertolongan  korban  bencana  sebelum  Tim  TRC  dari  BPBD tiba di lokasi bencana. Dari segi dimensi organizational strengthening (penguatan organisasi) sebaiknya Relawan  Kelurahan  dibekali  Fasilitas  yang  mumpuni  agar  fungsi  Relawan  Kelurahan  semakin  mandiri. Pengadaan fasilitas ini dapat dilakukan Relawan dengan bermitra dengan sektor Swasta yang sejauh ini masih  belum  menjalin  kerjasama  di  Program  Keltana  di  Kelurahan  Aur.  Dari  segi  dimensi  reformation institution (reformasi kelembagaan) permasalahan ekonomi dan sosial masyarakat Kelurahan Aur adalah masyarakat pinggiran sungai yang masih membuang sampah di Sungai. Masalah ini dapat diselesaikan dengan Relawan, Kelurahan dan BPBD dan dinas kebersihan harus berkoordinasi dalam menyelesaikan permasalahan  pengelolaan  sampah  masyarakat.  Masyarakat  harus  disediakan  akses  untuk  membuang sampahnya  tanpa  harus  dibuang  di  Sungai  dengan  disediakannya  tong  pembuangan  samapah  untuk selanjutnya dibuang oleh Dinas Kebersihan.

## DAFTAR PUSTAKA
Arifa,  Khairunnusa.  2022. Kapasitas  Badan  Penanggulangan  Bencana  Daerah  (BPBD)  Kota  Medan dalam  Program  Kelurahan  Tangguh  Bencana  (KELTANA)  di  Kelurahan  Aur  Kecamatan  Medan Maimun Kabupaten Simalungun . Medan: USU.
Ilato,  Rosman.  2017.  Capacity  Building  Pemerintah  Daerah  Menuju  Good  Governance:  Upaya Mewujudkan  Keseimbangan  Politik,  Akuntabilitas  Pemerintah,dan  Pertanggungjawaban Pemerintah Lokal. Gorontalo: Ideas Publishing.
Milen, Anneli. 2004. Pegangan Dasar Pengembangan Kapasitas. Yogyakarta: Pembaruan. Moleong, Lexy J. 2018. Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung: PT Rosdakarya.
Peraturan  Daerah  nomor  2  Tahun  2011Tentang  Pembentukan  Organisasi  Dan  Tata  Kerja  Perangkat Daerah Kota Medan.
Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana. Tauhid,  Suraya,  Kamaluddin,  Syamsuddin.  2021. Strategi  Cerdas  dalam  Pengembangan,  Inovasi,  dan Perubahan Organisasi . Bima: Lakeisha.
Undang-Undang No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana sebagai dasar dan landasan hukum yang kuat bagi penyelenggaraan penanggulangan bencana.
Wahyudi,  Andi.  Kusuningrum,  Mayahayati.  Wismono,  Fani  Heru.  Sartika  Dewi.  2016. Peningkatan Kapasitas Desa . Samarinda: PKP2A III  LAN.