## PEMANFAATAN SERTIPIKAT TANAH
HASIL PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP UNTUK PENINGKATAN MODAL USAHA DI KABUPATEN MADIUN
Andy Kurniawan Sudibyanung Theresia Supriyanti Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional
Abstract: Land  certificate  as  a  result  of  Complete  Systematic  Land  Registration  Program  (PTSL) provides  an  opportunity  for  the  society,  especially  small  and  micro  businesses  to  utilize  it  as assurance  obtaining  business  capital.  Sidorejo  Village  is  one  of  the  villages  that  became  PTSL location  in  Madiun  Regency  in  2017  with  total  of  1,088  land  parcels  that  had  been  certified.  This study  purpose  to  determine  the  utilization  of  business  people  who  received  PTSL  certificates  in order  to  increase  business  capital.  This  research  is  limited  to  30  informants,  using  descriptive qualitative research methods to obtain an in-depth knowledge of the utilization of these business people then to know various obstacles encountered in obtaining loan funds. The results obtained are 16 business people who have used land certificates to obtain capital loans, but only 4 of these business people who have prospects of increasing business capital. While 14 other business people have not used it for any purpose on the grounds they still have enough capital and are afraid of not being able to pay installments every month.
Keywords: Utilization of Certificates, Business Actors, Capital Increase.
Intisari: Sertipikat  tanah  hasil  program  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  (PTSL),  memberi peluang  kepada  masyarakat  khususnya  pelaku  usaha  mikro  dan  kecil  untuk  memanfaatkannya sebagai jaminan dalam memperoleh modal usaha. Desa Sidorejo merupakan salah satu desa yang menjadi lokasi pelaksanaan PTSL di Kabupaten Madiun tahun 2017, dengan jumlah bidang tanah yang  telah  disertipikatkan  sebanyak  1.088  bidang.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui pemanfaatan  yang  dilakukan  pelaku  usaha  penerima  sertipikat  program  PTSL  dalam  rangka meningkatkan  modal  usaha.  Penelitian  ini  dibatasi  untuk  30  orang  informan,  dengan menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  deskriptif  untuk  memperoleh  pemahaman  yang mendalam  tentang  pemanfaatan  yang  dilakukan  oleh  pelaku  usaha  tersebut  serta  mengetahui berbagai kendala yang dihadapi dalam memperoleh  dana pinjaman. Hasil yang diperoleh adalah terdapat  16  orang  pelaku  usaha  yang  telah  memanfaatkan  sertipikat  tanah  untuk  memperoleh pinjaman  modal,  namun  hanya  4  orang  diantara  pelaku  usaha  tersebut  yang  memiliki  prospek terhadap  peningkatan  modal  usaha.  Sementara  14  pelaku  usaha  lainnya  belum  memanfaatkan untuk  keperluan  apa  pun  dengan  alasan  masih  memiliki  cukup  modal  serta  khawatir  tidak  bisa membayar angsuran setiap bulannya.
Kata Kunci: Pemanfaatan Sertipikat, Pelaku Usaha, Peningkatan Modal.

## A. Pendahuluan
Berdasarkan  amanat  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan Dasar  Pokok-Pokok  Agraria  Pasal  19  ayat  (3)  menyatakan  bahwa  kegiatan  pendaftaran tanah selain menjamin kepastian hukum juga bertujuan untuk keperluan lalu lintas sosial ekonomi. Menurut Sumardjono (2018, 219), tanah merupakan salah satu faktor ekonomi
Pemanfaatan Sertipikat Tanah Hasil Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Untuk  Peningkatan … 95
penting  serta  mempunyai  nilai  strategis  dari  berbagai  sudut  pandang,  baik  dari  segi sosial,  politik  atau budaya  yang  tidak  dapat  dipisahkan  dengan  kehidupan  masyarakat dari  dulu  sampai  sekarang  dan  tanah  juga  dijadikan  sebagai  sumber  daya  yang  langka diperlukan  untuk  memenuhi  kegiatan  industri,  perdagangan,  jasa,  serta  kegiatan- kegiatan lain.
Sebagai  komitmen  mewujudkan  tanah  untuk  keadilan  ruang  hidup  bagi  rakyat yang  merupakan  implementasi  dari  Nawa  Cita,  Kementerian  Agraria  dan  Tata Ruang/Badan  Pertanahan  Nasional  (Kementerian  ATR/BPN)  menerbitkan  Peraturan Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  25  Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional  Tahun  2015-2019,  dengan  dirumuskan  sasaran  strategis  diantaranya  untuk meningkatnya  kesejahteraan  masyarakat  melalui  pemanfaatan  agraria  yang  adil  dan berkelanjutan. Salah satu proyek strategis nasional yang dilaksanakan oleh Kementerian ATR/BPN adalah Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
Sesuai  penjelasan  pada  Pasal  1  butir  (2)  Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  6  Tahun  2018  tentang  Pendaftaran Tanah  Sistematis  Lengkap,  program  ini  merupakan  kegiatan  Pendaftaran  Tanah  untuk pertama  kali  yang  dilakukan  secara  serentak  bagi  semua  objek  pendaftaran  tanah  di seluruh  wilayah  Republik  Indonesia  dalam  satu  wilayah  desa/kelurahan  yang  meliputi pengumpulan data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek Pendaftaran Tanah untuk keperluan pendaftarannya. Salah satu tujuan diselenggarakannya program PTSL  adalah  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  dan  kemakmuran  masyarakat  dan ekonomi negara.
Masyarakat yang telah mendapatkan sertipikat tanah dapat menjadikannya sebagai finansial  inclusion  atau  modal  pendampingan  usaha  yang  berdaya  dan  berhasil,  guna meningkatkan  kesejahteraan  hidupnya  (Humas  ATR/BPN  2018).  Sertipikat  Hak  Milik (SHM)  merupakan  salah  satu  jaminan  yang  dapat  diterima  bank  karena  dianggap memenuhi  persyaratan  yuridis  maupun  ekonomis  (Istikomah  2013).  Oleh  karena  itu, dengan  adanya  program  sertipikasi  tanah  ini  diharapkan  mampu  meningkatkan pertumbuhan  ekonomi,  baik  dari  kegiatan  jual  beli,  sewa  menyewa,  pemberian  Hak Tanggungan  dan  lain-lain,  sehingga  dapat memberikan sumbangsih  dalam  pemenuhan kebutuhan berusaha (Samudra 2017).
Usaha  mikro  dan  kecil  merupakan  usaha  yang  bersifat  produktif  untuk dikembangkan  dalam  mendukung  perkembangan  ekonomi  secara  makro  dan  mikro  di Indonesia  serta  memberikan  pengaruh  terhadap  sektor-sektor  yang  lain  untuk  bisa

## 96 Andy Kurniawan, Sudibyanung, Theresia Supriyanti
berkembang,  salah  satunya  di  sektor  jasa  perbankan  dikarenakan  hampir  30%  UMK menggunakan modal operasional dari perbankan (Suci 2017). Desa Sidorejo adalah salah satu  objek  lokasi  pelaksanaan  PTSL  tahun  2017  yang  terletak  di  Kecamatan  Wungu dengan  jumlah  bidang  yang  disertipikasi  yaitu  1.088  bidang  tanah.  Jumlah  tersebut merupakan  jumlah  bidang  terbanyak  dari  seluruh  lokasi  objek  PTSL  tahun  2017. Berdasarkan  data  dari  Dinas  Perdagangan,  Koperasi  dan  Usaha  Mikro  Tahun  2019, jumlah usaha mikro dan kecil di Desa Sidorejo yaitu 573 usaha.
Program  PTSL  yang  diselenggarakan  oleh  Kementerian  ATR/BPN,  memberi peluang  kepada  pelaku  usaha  di  Desa  Sidorejo  untuk  memanfaatkan  sertipikat  sebagai akses  permodalan,  sehingga  sertipikat  tidak  hanya  dijadikan  sebagai  tanda  bukti  hak, melainkan juga dapat digunakan oleh masyarakat khususnya pelaku usaha sebagai salah satu syarat utama untuk mengakses modal dengan mengajukan pinjaman kredit ke bank (Nurrokhman  2014).  Dengan  memiliki  sertipikat,  pelaku  usaha  akan  memperoleh kemudahan akses untuk memperoleh pinjaman dari lembaga keuangan, sehingga fungsi dan  manfaat  sertipikat  sebagai  jaminan  kredit  diharapkan  dapat  meningkatkan  nilai tambah  bagi  wirausaha  di  masyarakat  dalam  jangka  panjang  dan  tentu  ke  depan  akan melahirkan kesejahteraan (Sudibyanung, Iswahyuni & Prasetyo 2019).
Peran  aktif  dari  pemerintah  juga  sangat  penting  terhadap  keberlangsungan kegiatan  usaha  yang  dimiliki,  dalam  hal  ini  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Madiun, Dinas  Perdagangan,  Koperasi  dan  Usaha  Mikro,  Pemerintah  Desa  Sidorejo  serta  Bank BRI  sebagai  salah  satu  lembaga  keuangan  perlu  melakukan  pemberdayaan  hak  atas tanah  terhadap  pelaku  usaha  mikro  dan  kecil.  Hal  ini  bertujuan  untuk  memberi pengetahuan,  wawasan  dan  pemahaman  kepada  pelaku  usaha  untuk  meningkatkan modal serta mengembangkan usaha yang dimiliki. Sertipikat tanah hasil program PTSL, dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha jika suatu saat mereka membutuhkannya untuk dijadikan agunan guna mendapatkan tambahan modal usaha (Manik 2016).
Untuk  mengetahui  hal  tersebut,  diperlukan  penelitian  secara  langsung  terhadap pemanfaatan  sertipikat  hasil  program  PTSL  sebagai  akses  peningkatan  modal  yang dilakukan  pelaku  usaha  serta  kendala  yang  dihadapi  dalam  memanfaatkan  sertipikat tanah  tersebut.  Pada  penelitian  ini  peneliti  juga  ingin  mengetahui  pemberdayaan  hak atas  tanah  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  kepada  masyarakat  pelaku  usaha  dalam memberikan  pengetahuan,  wawasan,  dan  pemahaman  terkait  usaha  yang  dimiliki. Penelitian  ini  dilakukan  dengan  metode  kualitatif  melalui  pendekatan  deskriptif. Pengumpulan  data  dilakukan  melalui  wawancara  langsung  kepada  pelaku  usaha  di Desa  Sidorejo.  Wawancara  dilakukan  kepada  30  orang  pelaku  usaha  di  Desa  Sidorejo
Pemanfaatan Sertipikat Tanah Hasil Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Untuk  Peningkatan … 97
untuk  mengetahui  pemanfaatan  yang  telah  dilakukan.  Penentuan  sumber  data  pada orang  yang  diwawancarai  dilakukan  secara  purposive  yaitu  dipilih  dengan pertimbangan dan tujuan tertentu (Sugiyono 2015, 216).

## B. Pemanfaatan Sertipikat Tanah dalam Rangka Meningkatkan Modal Usaha

## 1. Dinamika Pemanfaatan Sertipikat Tanah Oleh Pelaku Usaha
Sutedi  (2011,  58)  menyatakan  bahwa  sertipikat  sebagai  produk  akhir  dari pendaftaran  tanah  mempunyai  banyak  fungsi  bagi  pemiliknya  yang  tidak  tergantikan oleh benda lain.  Salah satunya yaitu memberikan kepercayaan bagi pihak bank/kreditor untuk  memberikan  pinjaman  uang  kepada  pemiliknya.  Sertipikat  memberi  kemudahan kepada pemegangnya untuk melakukan pinjaman kepada bank dalam mengembangkan usahanya.
Program  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  (PTSL)  merupakan  kegiatan pendaftaran tanah pertama kali bagi seluruh objek pendaftaran tanah di Indonesia dalam satu  wilayah  desa/kelurahan  dengan  salah  satu  tujuannya  yaitu  meningkatkan kesejahteraan  dan  kemakmuran  masyarakat.  Kegiatan  PTSL  berbeda  dari  program sebelumnya  yang  telah  diselenggarakan  oleh  Kementerian  ATR/BPN.  Hal  ini  dapat dilihat dari target bidang tanah yang jumlahnya mencapai 5 juta bidang tanah pada saat awal  pelaksanaan  di  tahun  2017  dan  terus  meningkat  sampai  tahun  2020  yaitu  dengan target 10 juta bidang tanah.
Kabupaten Madiun merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang ikut melaksanakan kegiatan PTSL. Pada tahun 2017, jumlah target PTSL yang diperoleh sejumlah  20.780  bidang  dengan  realisasi  30.980  bidang.  Kriteria  yang  memenuhi  syarat diterbitkan sertipikat hak atas tanah atau dikenal dengan Kluster 1 (K1) berjumlah 16.658 bidang.  Berdasarkan  hasil  wawancara  yang  telah  dilakukan,  ada  beberapa  alasan  atau tujuan dari informan mengikuti kegiatan PTSL, diantaranya adalah sebagai berikut:

## a. Biaya Pengurusan Sertifikat yang Murah
Biaya  PTSL  sudah  diatur  dalam  Keputusan  Bersama  Menteri  Agraria  dan  Tata Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional,  Menteri  Dalam  Negeri,  Menteri  Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor: 25/SKB/V/2017, Nomor: 590- 3167A  Tahun  2017,  Nomor:  34  Tahun  2017,  tentang  Pembiayaan Persiapan  Pendaftaran Tanah Sistematis. Anggaran yang dibebankan kepada masyarakat adalah anggaran resmi sebesar Rp. 300.000,00. Jumlah ini merupakan hasil dari musyawarah bersama. Biaya ini dapat  dipertimbangkan  dengan  mengacu  pada  kondisi  perekonomian  dari  masing-
masing peserta. Jika masyarakat masuk dalam kategori tidak mampu, maka masyarakat tidak akan dibebankan biaya.

## b. Proses Pengurusan Sertifikat yang Mudah
Dalam proses sertipikasi PTSL ini, berkas persyaratan yang harus dilengkapi cukup mudah.  Masyarakat  diwajibkan  untuk  mengumpulkan  dokumen  persyaratan  yang dibutuhkan untuk pengurusan sertipikat tanah, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP),  Kartu  Keluarga  (KK),  Surat  Pemberitahuan  Pajak  Terhutang  Pajak  Bumi Bangunan  (SPPT-PBB),  surat  tanah  yang  saat  ini  dimiliki  dan  tanda  batas  wajib  sudah terpasang.  Berkas  persyaratan  tersebut  kemudian  diserahkan  kepada  pokmas  untuk dilakukan proses verifikasi.

## c. Waktu Pengurusan yang Lebih Singkat
Berkas  persyaratan  PTSL  cukup  diserahkan  kepada  Pokmas.  Sebagai  tindak lanjutnya  Pokmas  beserta  petugas  lapangan  berkoordinasi  untuk  menentukan  jadwal pengukuran  bidang  tanah,  sehingga  masyarakat  cukup  menunggu  petugas  lapangan hadir  ke  lokasi  untuk  melakukan  pengukuran  bidang  tanah.  Sebelum  melaksanakan pengukuran,  pokmas  akan  memberikan  informasi  kepada  masyarakat  sehingga  bisa dihadiri oleh peserta atau pemilik tanah yang bersangkutan.

## d. Kepemilikan  Sertifikat  yang  Potensial  untuk  Dijadikan  sebagai  Modal Usaha
Menurut beberapa pelaku usaha, dengan memiliki sertipikat tanah bisa digunakan sebagai  jaminan  untuk  memperoleh  pinjaman  modal  usaha  dengan  harapan  mampu meningkatkan  pendapatan  dan  mengembangkan  usaha  yang  telah  dimiliki.  Sebelum adanya  sertipikat,  mayoritas  jaminan  yang  digunakan  adalah  Buku  Pemilik  Kendaraan Bermotor  (BPKB).  Penilaian  utama  pihak  bank  dalam  memberikan  pinjaman  adalah dengan melihat kemampuan dan kelayakan dari usaha yang saat ini dimiliki.

## e. Keinginan Memiliki Surat Tanda Bukti Hak Kepemilikan
Mayoritas surat tanah yang dimiliki oleh masyarakat Desa Sidorejo berupa Letter c. Hal  ini  disebabkan  surat  ini  hanya  terdaftar  di  desa,  yang  dalam  penggunaannya bertujuan untuk penarikan pajak. Surat tanah serupa ini aspek legalitasnya tidak cukup kuat jika dibandingkan dengan sertipikat tanah yang merupakan bukti kepemilikan yang sah.
f. Keinginan Memperoleh Rasa Aman (Menghindari Sengketa Tanah)
Dengan  adanya  program  PTSL  ini,  masyarakat  menginginkan  adanya  rasa  aman terhadap  tanah  yang  dijadikan  sebagai  tempat  tinggal,  bahkan  ada  yang  digunakan untuk tempat usaha. Dengan memiliki sertipikat tanah diharapkan mampu menghindari
Pemanfaatan Sertipikat Tanah Hasil Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Untuk  Peningkatan … 99
permasalahan  atau  sengketa  tanah  di  kemudian  hari,  baik  yang  melibatkan  tetangga batas maupun dengan para ahli waris.
Penelitian  ini  dilakukan  di  Desa  Sidorejo  Kecamatan  Wungu.  Desa  Wungu memiliki objek K1 terbanyak pada tahun 2017 yaitu 1.088 bidang tanah. Pada tahap awal penelitian,  peneliti  melakukan  koordinasi  dengan  pihak  Kantor  Pertanahan  Kabupaten Madiun  untuk  mencari  data  mengenai  daftar  nama  peserta  K1  dan  peta  pendaftaran PTSL di Desa Sidorejo. Setelah memperoleh data tersebut, peneliti melakukan koordinasi dengan Pemerintah Desa Sidorejo untuk memperoleh informasi mengenai pemanfaatan sertipikat tanah pasca sertipikasi PTSL. Berikut adalah daftar informan penelitian beserta usaha yang dimiliki.
Tabel 1. Daftar Nama Pelaku Usaha di Desa Sidorejo
No. Nama Alamat Umur (Tahun) Luas Tanah (M2) Jenis Usaha 1 Ratna Sari Ningtyas Dusun Sogaten 31 118 Penjual Ayam Potong 2 Syaifullah Efendi Dusun Bantengan 55 245 Penggilingan Padi 3 Dwi Susilowati Dusun Balong 38 226 Material Bahan Bangunan 4 Suyanto Dusun Sogaten 61 150 Rumah Makan Soto 5 Deni Agung Drajat Nugroho Dusun Sogaten 35 133 Warung, SPBU Mini, Jasa Cuci Pakaian 6 Suparni Dusun Sogaten 73 184 Warung 7 Susilo Dusun Sogaten 36 74 Warung 8 Parno Dusun Sogaten 66 241 Pedagang sayur dan buah-buahan 9 Kosni Dusun Balong 57 337 Pedagang Sayur 10 Hari Murti Dusun Balong 56 145 Warung 11 Agus Supriyanto Dusun Sogaten 43 266 Warung 12 Yunarto Dusun Sogaten 55 102 Warung 13 Moch. Nur Dusun Sogaten 52 35 Warung 14 Yulinda Widyawardani Dusun Balong 27 593 Warung 15 Umi Chalsun Dusun Bantengan 45 184 Warung 16 Mariani Dusun Balong 57 300 Percetakan 17 Isminatin Dusun Sogaten 44 289 Warung 18 Sartini Dusun Sogaten 63 301 Warung 19 Royan Tri Wibowo Dusun Bantengan 39 270 Warung 20 Siti Nurohini Dusun Ceper 44 293 Warung Bersambung …
100 Andy Kurniawan, Sudibyanung, Theresia Supriyanti
No. Nama Alamat Umur (Tahun) Luas Tanah (M2) Jenis Usaha 21 Munir Dusun Ceper 70 330 Sate Kambing 22 Suyati Dusun Ceper 39 174 Bengkel Motor 23 Slamet Supriyanto Dusun Balong 57 228 Warung 24 Mudjiono Dusun Balong 60 957 Warung 25 Tim Tiono Dusun Balong 55 118 Warung 26 Umi Robiyah Dusun Bantengan 55 455 Warung 27 Nur Yati Dusun Bantengan 43 321 Jasa Cuci Pakaian 28 Heri Sutamto Dusun Balong 46 352 Pembuatan Kotak Bandeng 29 Sri Porwati Dusun Ceper 53 215 Warung 30 Toini Dusun Bantengan 55 203 Bengkel Las
Sumber: Pengolahan Data Primer Tahun 2020
Berdasarkan  Tabel  1,  dapat  dilihat  bahwa  lokasi  pelaku  usaha  tersebar  di  empat dusun yaitu Sogaten, Balong, Bantengan dan Ceper. Mayoritas informan atau sekitar 18 orang  memiliki  usaha  warung,  sedangkan  12  orang  lainnya  memiliki  berbagai  macam usaha.  Keberadaan  usaha  warung  di  Desa  Sidorejo  memang  cukup  banyak,  hal  ini dikarenakan  modal  yang  dibutuhkan  untuk  membuka  usaha  ini  dapat  disesuaikan dengan kemampuan modal yang dimiliki oleh pelaku usaha.
Jumlah penduduk Desa Sidorejo yang menempati urutan kedua terbanyak dari 14 desa/kelurahan  di  Kecamatan  Wungu  yaitu  5.809  jiwa  (BPS  Madiun  2019),  membuat peluang  untuk  memperoleh  pendapatan  dari  usaha  warung  cukup  menjanjikan. Banyaknya  masyarakat  membuka  usaha  warung,  berdampak  pada  pendapatan  yang diperoleh.  Hal  ini  dikarenakan,  bagi  pelaku  usaha  yang  memiliki  modal  besar, persediaan  barang  kebutuhan  usaha  juga  lebih  banyak  dan  beraneka  ragam  sehingga menarik  minat  para  konsumen  untuk  membeli.  Berdasarkan  penelitian  yang  telah dilakukan,  diperoleh  beberapa  alasan  pemanfaatan  sertipikat  tanah  bagi  pelaku  usaha seperti dapat dilihat dalam Tabel 2.
Tabel 2. Alasan Pemanfaatan Sertipikat Tanah
No. Alasan Pemanfaatan Sertipikat Jumlah Informan (Orang) 1 Dimanfaatkan sebagai jaminan kredit untuk meningkatkan modal usaha 2 2 Dimanfaatkan sebagai jaminan kredit untuk meningkatkan modal usaha dan keperluan lain 2 Bersambung …
No. Alasan Pemanfaatan Sertipikat Jumlah Informan (Orang) 3 Dimanfaatkan sebagai jaminan kredit untuk operasional usaha 2 4 Dimanfaatkan sebagai jaminan kredit untuk persediaan modal usaha 1 5 Dimanfaatkan sebagai jaminan kredit untuk persediaan modal usaha dan keperluan lain 6 6 Dimanfaatkan sebagai jaminan untuk keperluan lain 3 7 Belum dimanfaatkan sebagai jaminan kredit 14 Jumlah 30 Sumber: Pengolahan Data Primer Tahun 2020
Berdasarkan  data  pada  Tabel  2,  16  pelaku  usaha  atau  53,33%  dari  jumlah keseluruhan  pelaku  usaha  telah  memanfaatkan  sertipikat  tanah  hasil  program  PTSL. Sertipikat tanah digunakan sebagai jaminan untuk permodalan, persediaan modal usaha, opersional  usaha  maupun  untuk  keperluan  yang  lain,  seperti  memenuhi  kebutuhan sehari-hari  dan  sebagai  tabungan.  Sementara  itu  pelaku  usaha  yang  belum memanfaatkan sertipikat tanah berjumlah 14 orang atau 45,67% dari jumlah keseluruhan pelaku usaha dalam penelitian ini.

## 2. Pelaku Usaha Yang Sudah Memanfaatkan Sertipikat Tanah
Penyelenggaran  sertipikasi  PTSL  memberi  banyak  kemudahan  bagi  masyarakat untuk  memperoleh  pinjaman  khususnya  bagi  pelaku  usaha  di  Desa  Sidorejo. Berdasarkan  informasi  yang  diperoleh,  16  pelaku  usaha  telah  memanfaatkan  sertipikat tanah  untuk  pinjaman  ke  bank.  Namun  tidak  seluruhnya  bertujuan  untuk mengembangkan  usaha  yang  dimiliki.  Terdapat  kebutuhan  lain  yang  dianggap  lebih penting  sehingga  dana  pinjaman  belum  digunakan  untuk  modal  usaha.  Dalam memberikan  dana  pinjaman  kepada  pelaku  usaha,  pihak  bank  terlebih  dahulu melakukan  penilaian  terhadap  kelayakan  usaha  dan  kemampuan  debitor  untuk membayar  angsuran.  Hal  ini  bertujuan  untuk  menghindari  kemungkinan  terjadinya kerugian  pada  pihak  bank,  seperti  wanprestasi  yang  dilakukan  debitor.  Peranan perbankan  dalam  permodalan  UMK  sangat  dirasakan  manfaatnya  karena  dukungan dana  dari  bank  dapat  membantu  pelaku  UMK  mengembangkan  usahanya  dalam jaminan kredit (Siswandari, Ismono dan Santoso 2013).
Penjelasan  pada  Tabel  2,  menunjukkan  bahwa  alasan  yang  disampaikan  oleh informan terkait pemanfaatan sertipikat beragam, ada yang menggunakan seluruh dana pinjaman  untuk  menambah  modal  usaha,  dan  ada  pula  yang  menggunakannya  untuk

## 102 Andy Kurniawan, Sudibyanung, Theresia Supriyanti
kebutuhan  sehari-hari.  Mayoritas  pinjaman  yang  diperoleh  berasal  dari  bank  salah satunya  adalah  Bank  BRI,  hal  tersebut  karena  adanya  kebijakan  dari  pemerintah mengenai  pinjaman  Kredit  Usaha  Rakyat  (KUR)  dengan  jumlah  pinjaman  yang bervariasi  serta  bunga  pinjaman  yang  diberikan  cukup  ringan.  Jumlah  pinjaman  yang diperoleh pelaku usaha bervariasi, mulai dari Rp.10.000.000,00 sampai Rp.120.000.000,00 sesuai dengan kebutuhan masing-masing pelaku usaha. Untuk penjelasan lebih lengkap, berikut  adalah  daftar  pinjaman  yang  dilakukan  oleh  pelaku  usaha  dengan  jaminan berupa sertipikat tanah hasil dari penelitian yang dilakukan terhadap beberapa informan di Desa Sidorejo.
Tabel 3. Daftar Jumlah Pinjaman Pelaku Usaha di Desa Sidorejo
No Nama Jenis Usaha Lembaga Keuangan Plafon (Rp) Angsuran (Rp) Hak Tanggungan Jangka Waktu 1 Ratna Sari Ningtyas Penjual Ayam Potong Permodalan Nasional Madani 61.000.000   2.000.000 Dibebani Hak Tanggungan 3 Tahun (sudah berjalan 1 tahun) 2 Syaifullah Efendi Penggilingan Padi Bank Mandiri 110.000.000   2.500.000 Dibebani Hak Tanggungan 4 tahun (sudah berjalan 1 tahun) 3 Dwi Susilowati Material Bahan Bangunan Bank Rakyat Indonesia 100.000.000   3.000.000 Dibebani Hak Tanggungan 3 Tahun (sudah berjalan 1 tahun) 4 Deni Agung Drajat Nugroho Warung, SPBU Mini, Jasa Cuci Pakaian Bank Rakyat Indonesia 35.000.000   1.500.000 Tidak Dibebani Hak Tanggungan 2 tahun (sudah berjalan 1 tahun) 5 Susilo Warung Bank Rakyat Indonesia 15.000.000 465.000 Tidak Dibebani Hak Tanggungan 3 tahun (Sudah berjalan 2 tahun) 6 Parno Pedagang Sayur dan Buah-Buahan Bank Rakyat Indonesia 25.000.000 850.000 Tidak Dibebani Hak Tanggungan 3 tahun (Sudah berjalan 2 tahun) 7 Hari Murti Warung Bank Rakyat Indonesia 25.000.000 900.000 Tidak Dibebani Hak Tanggungan 3 tahun (Sudah berjalan 1 tahun)
Bersambung …
No Nama Jenis Usaha Lembaga Keuangan Plafon (Rp) Angsuran (Rp) Hak Tanggungan Jangka Waktu 8 Agus Supriyanto Warung Bank Rakyat Indonesia 120.000.000 2.800.000 Dibebani Hak Tanggungan 4 tahun (sudah berjalan 2 tahun) 9 Mariani Percetakan Bank Rakyat Indonesia 50.000.000 1.980.000 Tidak Dibebani Hak Tanggungan 3 tahun (sudah berjalan 2,5 tahun) 10 Isminatin Warung Bank Rakyat Indonesia 45.000.000 1.200.000 Tidak Dibebani Hak Tanggungan 3 tahun (sudah berjalan 6 bulan) 11 Royan Tri Wibowo Warung Bank Rakyat Indonesia 60.000.000 3.000.000 Tidak Dibebani Hak Tanggungan 2 tahun (sudah berjalan 6 bulan) 12 Suyati Bengkel Bank Rakyat Indonesia 25.000.000 800.000 Tidak Dibebani Hak Tanggungan 3 tahun (sudah berjalan 1 tahun) 13 Slamet Supriyanto Warung Bank Rakyat Indonesia 18.000.000 815.000 Tidak Dibebani Hak Tanggungan 2 tahun (sudah berjalan 1 tahun) 14 Mudjiono Warung Bank Rakyat Indonesia 10.000.000 870.000 Tidak Dibebani Hak Tanggungan 1 tahun (sudah lunas) 15 Nur Yati Jasa Cuci Pakaian Bank Rakyat Indonesia 40.000.000   1.612.000 Tidak Dibebani Hak Tanggungan 3 tahun (sudah berjalan 1 tahun) 16 Toini Bengkel Las Bank Rakyat Indonesia 50.000.000   1.600.000 Tidak Dibebani Hak Tanggungan 3 tahun (sudah berjalan 2 tahun)
Sumber: Pengolahan Data Primer Tahun 2020
Berdasarkan  data  Tabel  3,  pelaku  usaha  mengajukan  pinjaman  ke  tiga  lembaga keuangan,  yaitu  Permodalan  Nasional  Madani,  Bank  Mandiri,  dan  Bank  Rakyat Indonesia (BRI) dengan mayoritas 14 orang pelaku usaha melakukan pinjaman di  Bank BRI,  sementara  2  orang  lainnya  di  Permodalan  Nasional  Madani  dan  Bank  Mandiri. Berdasarkan  hasil  wawancara  yang  dilakukan,  pertimbangan  pelaku  usaha  lebih

## 104 Andy Kurniawan, Sudibyanung, Theresia Supriyanti
memilih  melakukan  pinjaman  di  BRI.  Hal  ini  dikarenakan  proses  pencairan  dana  lebih mudah  dan  cepat.  Sekitar  satu  sampai  tiga  hari,  dana  pinjaman  sudah  cair  terutama untuk pinjaman di bawah Rp.50.000.000,00. Selain itu dari segi lokasi, Bank BRI memiliki kantor unit yang berada di setiap wilayah kecamatan, sehingga lebih mudah dijangkau dan masyarakat tidak perlu menuju ke wilayah perkotaan untuk memperoleh pinjaman dari bank.
Berdasarkan  wawancara  yang  telah  dilakukan  oleh  peneliti,  diperoleh  16  orang pelaku  usaha  yang  memiliki  tujuan  yang  berbeda.  Beberapa  alasan  dari  para  pelaku usaha mengenai pemanfaatan sertipikat tanah diantaranya: untuk meningkatkan modal usaha, untuk  meningkatkan  modal usaha  dan  keperluan lain, untuk  operasional usaha, untuk persediaan modal usaha, untuk persediaan modal usaha dan keperluan lain, dan untuk untuk keperluan lain. Hasil dari wawancara terhadap 16 pelaku usaha, diperoleh informasi  bahwa  dana  pinjaman  yang  diperoleh,  tidak  seluruhnya  dialokasikan  untuk modal usaha, melainkan ada beberapa pelaku usaha yang membagi dana tersebut untuk kebutuhan  sehari-hari  atau  sebagai  konsumsi  dan  tabungan  sebagaimana  dapat  dilihat dalam Tabel 4.
Tabel 4. Daftar Alokasi Pinjaman Pelaku Usaha di Desa Sidorejo
No. Nama Jenis Usaha Lama Usaha Jumlah Alokasi Pinjaman Pemanfaatan Sertipikat Tanah Modal Usaha (Rp) Konsumsi dan Tabungan (Rp) 1 Ratna Sari Ningtyas Penjual Ayam Potong 4 tahun 10.000.000 51.000.000 Dimanfaatkan sebagai jaminan kredit untuk meningkatkan modal usaha dan keperluan lain 2 Syaifullah Efendi Penggilingan Padi 6 tahun 0 110.000.000 Dimanfaatkan sebagai jaminan untuk keperluan lain 3 Dwi Susilowati Material Bahan Bangunan 10 tahun 100.000.000 0 Dimanfaatkan sebagai jaminan kredit untuk meningkatkan modal usaha 4 Deni Agung Drajat Nugroho Warung, SPBU Mini, Jasa Cuci Pakaian 7 tahun 35.000.000 0 Dimanfaatkan sebagai jaminan kredit untuk meningkatkan modal usaha 5 Susilo Warung 2 tahun 7.000.000 8.000.000 Dimanfaatkan sebagai jaminan kredit untuk persediaan modal usaha dan keperluan lain
Bersambung …
No. Nama Jenis Usaha Lama Usaha Jumlah Alokasi Pinjaman Pemanfaatan Sertipikat Tanah Modal Usaha (Rp) Konsumsi dan Tabungan (Rp) 6 Parno Pedagang Sayur dan Buah-Buahan 28 tahun 5.000.000 20.000.000 Dimanfaatkan sebagai jaminan kredit untuk persediaan modal usaha dan keperluan lain 7 Hari Murti   Warung 32 tahun 5.000.000 20.000.000 Dimanfaatkan sebagai jaminan kredit untuk persediaan modal usaha dan keperluan lain 8 Agus Supriyanto Warung 7 tahun 50.000.000 70.000.000 Dimanfaatkan sebagai jaminan kredit untuk persediaan modal usaha dan keperluan lain 9 Mariani Percetakan 14 tahun 50.000.000 0 Dimanfaatkan sebagai jaminan kredit untuk operasional usaha 10 Isminatin Warung 14 tahun 20.000.000 25.000.000 Dimanfaatkan sebagai jaminan kredit untuk persediaan modal usaha dan keperluan lain 11 Royan Tri Wibowo Warung 5 bulan 0 60.000.000 Dimanfaatkan sebagai jaminan untuk keperluan lain 12 Suyati Bengkel 10 tahun 0 25.000.000 Dimanfaatkan sebagai jaminan untuk keperluan lain 13 Slamet Supriyanto Warung 6 tahun 5.000.000 13.000.000 Dimanfaatkan sebagai jaminan kredit untuk persediaan modal usaha dan keperluan lain 14 Mudjiono Warung 3 tahun 5.000.000 5.000.000 Dimanfaatkan sebagai jaminan kredit untuk meningkatkan modal usaha dan keperluan lain 15 Nur Yati Jasa Cuci Pakaian 4 tahun 38.000.000 0 Dimanfaatkan sebagai jaminan kredit untuk operasional usaha 16 Toini Bengkel Las 10 tahun 50.000.000 0 Dimanfaatkan sebagai jaminan kredit untuk persediaan modal usaha
Sumber: Pengolahan Data Primer Tahun 2020

## 106 Andy Kurniawan, Sudibyanung, Theresia Supriyanti
Berdasarkan  tabel  4,  dari  16  orang  pelaku  usaha  yang  memanfaatkan  sertipikat tanah hasil program PTSL, tidak seluruhnya digunakan untuk peningkatan modal. Ada 2 orang  pelaku  usaha  yang  memanfaatkan  seluruh  dana  pinjaman  sebagai  permodalan. Selain  itu  ada  2  orang  yang  memanfaatkan  pinjaman  untuk  usaha  dan  keperluan  lain seperti  untuk  konsumsi  dan  tabungan.  Selanjutnya,  terdapat  pula  2  pelaku  usaha  yang menggunakan  seluruh  pinjaman  untuk  membeli  barang  kebutuhan  operasional,  agar dapat mempermudah dan mempercepat proses penyelesaian pekerjaan.
Pada saat melakukan penelitian di lapangan, peneliti menemukan 1 orang pelaku usaha yang menggunakan seluruh dana pinjamannya hanya sebagai dana simpanan atau persediaan  modal.  Hal  ini  dimaksudkan,  jika  ada  keperluan  mendesak  yang membutuhkan dana atau modal yang besar maka pelaku usaha tidak kesulitan mencari dana tambahan karena sudah memiliki dana persediaan tersebut. Selain itu diperoleh 6 orang pelaku usaha yang memanfaatkan dana pinjaman untuk persediaan modal usaha dan  keperluan  lainnya.  Maksud  dari  pemanfaatan  ini  adalah  jumlah  pinjaman  tersebut dialokasikan  untuk  persediaan  modal  usaha  dengan  maksud  hanya  sebagai  dana persediaan usaha dan bisa digunakan kapan saja sesuai dengan kebutuhan, dan sebagian digunakan  untuk  keperluan  lain  seperti  konsumsi  dan  tabungan.  Tiga  orang  pelaku usaha lainnya, menggunakan dana pinjaman untuk untuk membangun rumah dan biaya pendidikan anak.

## 3. Tanggapan Pelaku Usaha Yang Belum Memanfaatkan Sertipikat Tanah
Pasca  memperoleh  sertipikat  tanah  hasil  PTSL,  diperoleh  14  orang  pelaku  usaha yang  belum  memanfaatkan  sertipikat  tanah  untuk  memperoleh  modal  usaha.  Hal  ini dikarenakan ada beberapa alasan untuk belum memanfaatkan sertipikat tanah pada saat ini, sehingga belum terlihat adanya prospek peningkatan terhadap usaha yang dimiliki. Berikut  adalah  daftar  pelaku  usaha  yang  belum  memanfaatkan  tanah  sebagai  dana sebagai jaminan untuk memperoleh pinjaman.
Tabel 5. Daftar Pelaku Usaha Yang Belum Memanfaatkan Sertipikat Tanah di Desa Sidorejo
No. Nama Jenis Usaha Luas Tanah (M2) Lama Usaha Alasan Belum Memanfaatkan Sertipikat Tanah 1 Suyanto Rumah Makan Soto 150 27 tahun 1. Khawatir tidak bisa membayar angsuran pinjaman 2. Masih memiliki cukup modal
No. Nama Jenis Usaha Luas Tanah (M2) Lama Usaha Alasan Belum Memanfaatkan Sertipikat Tanah 2 Suparmi Warung 184 1 Bulan 1. Khawatir tidak bisa membayar angsuran pinjaman 2. Penghasilan dari warung cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari- hari 3 Kosni Pedagang Sayur 337 10 tahun   Masih memiliki cukup modal 4 Yunarto Warung 102 6 tahun 1. Modal untuk pembelian persediaan toko masih cukup 2. Khawatir tidak bisa membayar angsuran pinjaman 5 Moch. Nur Warung 35 10 tahun 1. Pendapatan dari usaha warung tidak menentu 2. Khawatir tidak bisa membayar angsuran pinjaman 6 Yulinda Widyawardani Warung 593 5 tahun 1. Masih memiliki cukup modal 2. Khawatir tidak bisa membayar angsuran pinjaman 7 Umi Chalsun Warung 184 10 tahun 1. Masih memiliki modal yang cukup 2. Khawatir tidak bisa membayar angsuran pinjaman 8 Sartini Warung 301 1 tahun   Masih memiliki cukup modal 9 Siti Nurohini Warung 293 17 tahun   Masih memiliki cukup modal 10 Munir Sate Kambing 330 9 tahun   Masih memiliki cukup modal 11 Tim Tiono Warung 118 15 tahun   Masih memiliki cukup modal 12 Umi Robiyah Warung 455 10 tahun Khawatir tidak bisa membayar angsuran pinjaman 13 Heri Sutamto Pembuatan Kotak Bandeng 352 16 tahun 1. Masih memiliki cukup modal 2. Khawatir tidak bisa membayar angsuran pinjaman 14 Sri Porwati Warung 215 15 tahun 1. Masih memiliki cukup modal 2. Khawatir tidak bisa membayar angsuran pinjaman
Sumber: Pengolahan Data Primer Tahun 2020

## 108 Andy Kurniawan, Sudibyanung, Theresia Supriyanti
Berdasarkan Tabel 5 tersebut, dapat diketahui bahwa 14 orang pelaku usaha belum memanfaatkan  sertipikat  tanah  sebagai  pinjaman  untuk  modal  usaha.  Beberapa  alasan yang disampaikan adalah timbulnya rasa kekhawatiran dari pelaku usaha jika tidak bisa membayar  angsuran  setiap  bulannya.  Hal  ini  disebabkan  pendapatan  yang  diperoleh setiap bulannya tidak menentu, sehingga pelaku usaha lebih  cenderung memilih untuk memperoleh  pendapatan  stabil  atau  cukup  daripada  bermasalah  dengan  pihak  bank karena  tidak  bisa  melaksanakan  kewajiban  dari  pinjaman  yang  diperoleh,  yang  bisa berakibat hilangnya aset berupa tanah yang dimiliki saat ini.
Selanjutnya,  ada  beberapa  pelaku  usaha  yang  belum  memanfaatkan  sertipikat tanah sebagai jaminan untuk permodalan. Hal ini disebabkan masih memiliki persediaan dana  untuk  memenuhi  kebutuhan  usaha  sehari-hari.  Jika  dilihat  dari  lama  usaha,  rata- rata usaha sudah berjalan lebih dari 5 tahun. Dari 14 orang pelaku usaha, hanya 2 orang yang usahanya berjalan di bawah 5 tahun. Hal ini bisa menjadi salah satu faktor alasan, belum dimanfaatkannya sertipikat tanah, karena pendapatan yang diperoleh dari usaha sudah  tercukupi,  sehingga  sertipikat  tanah  hanya  disimpan  dan  belum  dimanfaatkan untuk keperluan apapun.

## 4. Prospek  Meningkatnya  Modal  Pelaku  Usaha  Dalam  Memanfaatkan  Sertipikat Tanah
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  terdapat  4  orang  pelaku  usaha  yang  sudah memanfaatkan  sertipikat  untuk  penambahan  modal  usaha.  Data  yang  diperoleh menunjukkan  bahwa  ada  prospek  bagi  pelaku  usaha  untuk  meningkatnya  modal usahanya  sehingga  diharapkan  mampu  berdampak  positif  terhadap  peningkatan pendapatan.  Pra  pelaku  usaha  saat  ini  rata-rata  masih  memiliki  tanggungan  berupa kredit pinjaman modal di bank, sehingga belum bisa dilakukan perhitungan peningkatan modal usaha.  Tabel 6 menunjukkan pelaku usaha yang memanfaatkan sertipikat tanah untuk memperoleh pinjaman modal usaha.
Tabel 6. Prospek Permodalan Pelaku Usaha di Desa Sidorejo
No. Nama Jenis Usaha Luas Tanah (M2) Prospek Peningkatan Permodalan Sebelum Pensertipikatan Sesudah Pensertipikatan Modal (Rp) Penghasilan /bulan (Rp) Modal (Rp) Penghasilan /bulan (Rp) 1 Ratna Sari Ningtyas Penjual Ayam Potong 118   10.500.000 3.000.000   31.500.000 9.000.000
No. Nama Jenis Usaha Luas Tanah (M2) Prospek Peningkatan Permodalan Sebelum Pensertipikatan Sesudah Pensertipikatan Modal (Rp) Penghasilan /bulan (Rp) Modal (Rp) Penghasilan /bulan (Rp) 2 Dwi Susilowati Material Bahan Bangunan 226   10.000.000 2.000.000   25.000.000 5.000.000 3 Deni Agung Drajat Nugroho Warung, SPBU Mini, Jasa Cuci Pakaian 133   25.000.000 4.500.000   37.500.000 9.000.000 4 Mudjiono   Warung 957 5.000.000 2.500.000   10.000.000 3.500.000
Sumber: Pengolahan Data Primer Tahun 2020
Tabel  6  menunjukkan  bahwa  ada  prospek  pertambahan  jumlah  modal  yang dimiliki oleh pelaku usaha dari memanfaatkan sertipikat tanah. Salah satu contoh dapat dilihat  dari  Ratna  Sari  Ningtyas  yang  memperoleh  pinjaman  modal  berjumlah Rp.61.000.000,00. Dana tersebut dialokasikan untuk usaha dan konsumsi serta tabungan. Dana  yang  dialokasikan  untuk  modal  usaha  berjumlah  Rp.10.000.000,00  dan  sisa  dana lainnya digunakan untuk konsumsi dan tabungan. Modal yang digunakan untuk usaha ayam  potong  setiap  bulan  sekitar  Rp.10.500.000,00.  Melalui  dana  pinjaman  tersebut diperoleh penambahan jumlah modal sebesar Rp.31.500.000,00 untuk setiap bulannya.
Contoh  lain  dapat  dilihat  dari  usaha  yang  dimiliki  Dwi  Susilowati.  Usahanya adalah  penyediaan  material  bahan  bangunan.  Sebelum  memanfaatkan  sertipikat  tanah modal  yang  digunakan  untuk  membeli  bahan  adalah  Rp.10.000.000,00.  Setelah memanfaatkan  dana  pinjaman  dari  bank,  modal  tersebut  bertambah  menjadi Rp.25.000.000,00  untuk  setiap  bulannya.  Dana  pinjaman  yang  diperoleh  dari  bank berjumlah  Rp.100.000.000,00  digunakan  seluruhnya  untuk  membeli  satu  unit  truk dengan  tujuan  untuk  menambah  angkutan  bahan  material  serta  mempercepat  proses distribusi bahan material kepada konsumen.
Sementara  itu  usaha  lain  juga  dapat  dilihat  dari  warung  bahan  kebutuhan  pokok dan  makanan  ringan  yang  dimiliki  oleh  Deni  Agung  Drajat  Nugroho.  Setelah memperoleh  dana  pinjaman  berjumlah  Rp.35.000.000,00  seluruh  dana  tersebut digunakan  untuk  menambah  jenis  usaha  seperti  membeli  SPBU  mini  dan  membuka usaha  laundry.  Adapun  penambahan  modal  yang  saat  ini  diperoleh  sebesar Rp.37.500.000,00 dari modal sebelumnya sejumlah Rp.25.000.000,00 setiap bulannya.

## 110 Andy Kurniawan, Sudibyanung, Theresia Supriyanti
Contoh  terakhir  dapat  dilihat  dari  usaha  warung  milik  Mudjiono.  Sebelum memperoleh  pinjaman,  setiap  bulan  Mudjiono  harus  mengeluarkan  dana  sekitar Rp.5.000.000,00 untuk belanja kebutuhan usaha warung. Setelah memperoleh pinjaman, Mudjiono  mengeluarkan  uang  belanja  kebutuhan  usaha  sebesar  Rp.10.000.000,00. Sebagian  dari  pinjaman  tersebut  dialokasikan  untuk  modal  usaha  sebesar Rp.5.000.000,00.  Kemudian  dari  alokasi  dana  untuk  usaha  tersebut,  diperoleh penambahan modal untuk belanja kebutuhan setiap bulannya berjumlah Rp.10.000.000,00.

## 5. Kendala Dalam Memperoleh Pinjaman Modal
Secara  umum,  tidak  ada  permasalahan  atau  kendala  yang  dihadapi  oleh  pelaku usaha  dalam  proses  pemanfaatan  sertipikat.  Mengenai  jaminan  kredit  yang  digunakan, pihak bank lebih mengutamakan jaminan berupa sertipikat tanah, karena dari segi nilai jual  dan  legalitasnya  sertipikat  tanah  lebih  unggul  jika  dibandingkan  dengan  jaminan lainnya.  Jika  suatu  saat  debitor  melakukan  wanprestasi,  maka  kreditor  bisa  dilakukan penyitaan terhadap aset yang dimiliki untuk dijual melalui pelelangan umum.
Untuk  mengajukan  pinjaman  ke  bank,  pelaku  usaha  harus  melengkapi  beberapa dokumen  persyaratan  seperti  Surat  Keterangan  Usaha  (SKU),  yang  dikeluarkan  oleh Pemerintah Desa Sidorejo, fotokopi KTP suami istri, kartu keluarga serta jaminan berupa sertipikat  tanah.  Proses  pencairan  dana  membutuhkan  waktu  sekitar  dua  sampai  tujuh hari,  tergantung  jumlah  pinjaman  yang  diajukan  serta  kelengkapan  berkas  persyaratan yang  diajukan.  Pada  penelitian  ini,  peneliti  melakukan  wawancara  dengan  pihak  BRI dengan  pertimbangan  87,5%  pelaku  usaha  mengajukan  pinjaman  modal  ke  bank tersebut. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Kepala Unit BRI Wungu, mayoritas debitor mengajukan pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) karena plafon pinjaman yang ditawarkan bervariasi dan bunga yang ditawarkan cukup ringan yaitu 6% per tahun.
Berkaitan  dengan  pemanfaatannya,  dana  pinjaman  yang  diperoleh  pelaku  usaha tidak  digunakan  sebagai  keperluan  usaha,  melainkan  untuk  kebutuhan  lain  yang dianggap lebih penting bagi pelaku usaha. Hal ini sudah di luar pengawasan pihak bank. Jika dana tersebut telah diterima, maka sudah menjadi hak debitor untuk memanfaatkan dana  tersebut.  Selama  kewajiban  untuk  membayar  angsuran  setiap  bulan  tidak mengalami kendala, tidak menjadi suatu permasalahan bagi pihak bank.

## 6. Peran Pemerintah Dalam Membantu Akses Permodalan Pelaku Usaha
Peran  dan  kerjasama  antar  instansi  pemerintah  sangat  penting  dilakukan  untuk memberikan  sosialisasi  maupun  pemberdayaan  kepada  masyarakat  pasca  perolehan
Pemanfaatan Sertipikat Tanah Hasil Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Untuk  Peningkatan … 111
sertipikat  tanah.  Kegiatan  ini  bertujuan  agar  masyarakat  bisa  memanfaatkan  sertipikat tanah dengan bijak dan benar untuk digunakan sebagai modal dalam mengembangkan usaha.  Pemerintah  selaku  pemangku  kebijakan,  hendaknya  berperan  aktif  dalam memberikan  pemahaman  kepada  masyarakat,  mengenai  cara  memperoleh  pinjaman yang  menggunakan  sertipikat  tanah  sebagai  jaminan.  Setelah  memperoleh  pinjaman tersebut,  ada  kewajiban  yang  harus  dibayar  yaitu  berupa  angsuran  kredit  setiap bulannya.  Jika  tidak  dilakukan  perhitungan  terhadap  kondisi  keuangan  yang  dimiliki oleh  pelaku  usaha,  dikhawatirkan  akan  terjadi  wanprestasi  atau  tidak  mampu mengembalikan  pinjaman  yang  berakibat  dilakukan  penyitaan  terhadap  aset  yang dimiliki.
Pada  tahun  2017,  diterbitkan  suatu  Nota  Kesepahaman  yang  melibatkan  lima kementerian  diantaranya  Kementerian  Agraria  dan  Tata  Ruang/Badan  Pertanahan Nasional  dengan  Kementerian  Dalam  Negeri,  Kementerian  Koperasi  dan  Usaha  Kecil Menengah,  Kementerian  Pertanian  dan  Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan  tentang Pemberdayaan Hak Atas Tanah Masyarakat Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil, Petani, Nelayan  dan  Pembudi  Daya  Ikan  yang  bertujuan  untuk  melakukan  kerjasama  dan mendukung  pemberdayaan  hak  atas  tanah  bagi  pelaku  usaha  mikro  dan  kecil,  petani, nelayan  dan  pembudi  daya  ikan.  Pada  penelitian  ini,  peneliti  melakukan  wawancara dengan  beberapa  instansi  pemerintah  mengenai  tindak  lanjut  pelaksanaan  nota kesepahaman yang telah dilakukan, diantaranya Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun, Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, dan Pemerintah Desa Sidorejo.

## a. Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun
Sebagai  instansi  yang  berwenang  melakukan  pelayanan  di  bidang  pertanahan, Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Madiun  turut  melaksanakan  program  sertipikasi  tanah PTSL sejak tahun 2017 yang dilakukan secara serentak terhadap seluruh bidang tanah di wilayah  Kabupaten  Madiun.  Berkaitan  dengan  sertipikasi  tanah  pelaku  usaha,  belum dilakukan  secara  khusus  dalam  penentuan  objek  atau  kriteria  tersebut.  Hal  ini dikarenakan  belum  adanya  kerjasama  yang  dilakukan  kantor  pertanahan  dengan  dinas terkait, sehingga pelaksanaan program PTSL untuk pelaku usaha dilakukan sama seperti pelaksanaan PTSL pada umumnya.
Pasca sertipikasi program PTSL, belum dilaksanakan pemberdayaan hak atas tanah terhadap  pelaku  usaha  di  wilayah  Kabupaten  Madiun.  Berdasarkan  hasil  wawancara yang dilakukan dengan Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan, setelah dilakukan Nota  Kesepahaman  antar  lima  kementerian  tahun  2017  tentang  kerjasama  dan pemberdayaan  hak atas tanah  masyarakat  bagi pelaku usaha,  pihak  Kantor  Pertanahan

## 112 Andy Kurniawan, Sudibyanung, Theresia Supriyanti
Kabupaten  Madiun  telah  melakukan  koordinasi  untuk  menindaklanjuti  kegiatan  ini. Sementara  itu,  dari  pihak  dinas  belum  bisa  melakukan  tindak  lanjut  atas  nota kesepahaman tersebut, dikarenakan belum tersedianya anggaran untuk pelaksanaannya.
Meskipun  kegiatan  pemberdayaan  hak  atas  tanah  belum  terlaksana,  kantor pertanahan  tetap  memberikan  pelayanan  kepada  pelaku  usaha  yang  ingin  mengajukan pinjaman  yaitu  dengan  memberikan  pelayanan  pertanahan  berupa  hak  tanggungan. Menurut penjelasan Undang-undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah  Beserta  Benda-Benda  Yang  Berkaitan  Dengan  Tanah  pada  Pasal  1  butir  (1),  hak tanggungan  merupakan  hak  jaminan  atas  tanah  untuk  pelunasan  utang  tertentu,  yang memberikan  kedudukan  diutamakan  kepada  kreditor  tertentu  terhadap  kreditor- kreditor  lain.  Hal  ini  dimaksudkan,  jika  debitor  melakukan  wanprestasi  maka  kreditor berhak  menjual  aset  tersebut  melalui  pelelangan  umum  tanah.  Pelayanan  hak tanggungan ini, mayoritas diberikan kepada debitor yang mengajukan pinjaman di atas Rp.50.000.000,00.
Pasca  penyerahan  sertipikat  tanah  kepada  masyarakat,  kantor  pertanahan  telah memberikan  sosialisasi  kepada  masyarakat  dengan  menjalin  kerjasama  dengan pemerintah  desa.  Sosialisasi  yang  diberikan  adalah  memberikan  informasi  kepada masyarakat  bahwa  sertipikat  tanah  yang  sudah  diterima  untuk  disimpan  dan  dijaga dengan baik supaya tidak timbul permasalahan di kemudian hari.
b. Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Madiun
Berkaitan  nota  kesepahaman  yang  telah  dilakukan  oleh  lima  kementerian mengenai  pemberdayaan  masyarakat  hak  atas  tanah  pelaku  usaha  mikro  dan  kecil, sampai saat ini belum ada tindak lanjut terhadap kegiatan tersebut. Hal ini dikarenakan, belum tersedianya alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan sejak dilaksanakannya PTSL  tahun  2017  sampai  tahun  2019.  Sertipikasi  tanah  pelaku  usaha,  selama  ini  tetap berjalan secara mandiri atau dilakukan oleh masing-masing pelaku usaha tanpa adanya sosialisasi dan pendampingan dari dinas.
Mayoritas  pelaku  usaha  di  Kabupaten  Madiun  masih  belum  memiliki  izin  usaha. Banyak  yang  masih  beranggapan  bahwa  hal  ini  tidak  begitu  penting.  Namun  justru sebaliknya,  jika  pelaku usaha sudah  memiliki  izin  maka usaha  tersebut terdaftar  secara resmi  dan  legal  untuk  melakukan  aktifitas.  Pelaku  usaha  yang  belum  memiliki  izin usaha,  bisa  mengajukan  permohonan  tersebut  ke  Dinas  Penanaman  Modal  dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Adapun dokumen yang akan diperoleh setelah mengurus izin usaha tersebut adalah Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) tergantung dari jenis usaha yang dimiliki.
Pemanfaatan Sertipikat Tanah Hasil Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Untuk  Peningkatan … 113
Berkaitan dengan kepemilikan izin tersebut, kelebihan yang didapat pelaku usaha adalah  memperoleh  legalitas  terhadap  usaha  yang  dimiliki  karena  sudah  terdaftar  dan diakui  oleh  pemerintah,  sehingga  usaha  yang  dijalankan  mendapatkan  perlindungan hukum. Perlindungan ini bertujuan agar usaha tersebut terbebas dari penertiban liar. Jika dikemudian  hari  terjadi  sengketa,  maka  izin  tersebut  dapat  dijadikan  sebagai  bukti legalitasnya.  Keuntungan  lain  jika  pelaku  usaha  memiliki  izin  adalah  memperoleh kemudahan  dalam  mengajukan  pinjaman  untuk  permodalan,  karena  hal  ini  menjadi salah satu syarat bagi pelaku usaha untuk memperoleh pinjaman.

## c. Pemerintah Desa Sidorejo
Desa Sidorejo merupakan salah satu desa yang menjadi objek program PTSL pada tahun  2017  dengan  jumlah  sertipikasi  bidang  tanah  terbanyak  yaitu  1.088  bidang.  Pada pelaksanaannya,  Pemerintah  Desa  Sidorejo  bersama  dengan  seluruh  unsur  masyarakat membentuk  Kelompok  Masyarakat  (Pokmas)  dengan  tujuan  untuk  membantu  pihak desa  dan  masyarakat  dalam  pelaksanaan  PTSL  baik  dari  proses  penyiapan  dokumen, pemasangan  patok  dan  lain  sebagainya.  Dibentuknya  pokmas,  memberi  kemudahan untuk  berkomunikasi  serta  berkoordinasi  dengan  Pemerintah  Desa  Sidorejo,  sehingga jika  terjadi  permasalahan  terkait  pelaksanaan  program  PTSL,  pokmas  bisa  segera melaporkannya  kepada  perangkat  desa.  Sementara  peran  Pemerintah  Desa  Sidorejo dalam  kegiatan  PTSL  ini  adalah  membantu  dari  segi  administrasi  seperti  memberikan informasi mengenai dokumen Letter c yang tidak semua orang bisa mengetahuinya.
Antusias  masyarakat  dalam  mengikuti  program  PTSL  ini  sangat  tinggi, dikarenakan  biaya  pengurusannya  lebih  murah  dibandingkan  mendaftarkan  tanah secara  mandiri  (sporadik),  serta  persyaratan  untuk  mengikuti  PTSL  yang  mudah  serta menghemat  waktu  karena  masyarakat  tidak  perlu  mengurusnya  ke  kantor  pertanahan, cukup  dikoordinasikan  oleh  pokmas.  Berkaitan  dengan  biaya,  pokmas  dan  masyarakat telah  bersepakat  bahwa  untuk  kegiatan  PTSL  ini  dibebankan  biaya  kepada  masyarakat dengan jumlah Rp.300.000,00.
Pasca kegiatan PTSL tahun 2017, belum ada pelaksanaan kerjasama secara khusus antara  kantor  pertanahan  maupun  dinas  terkait  serta  bank  dengan  Pemerintah  Desa Sidorejo terkait kegiatan pemberdayaan hak atas tanah kepada pelaku usaha mikro dan kecil.  Pihak  kantor  pertanahan  dan  pemerintah  desa  hanya  sebatas  memberikan sosialisasi kepada masyarakat pada saat penyerahan sertipikat, supaya masyarakat  bisa menjaga dan menyimpan sertipikat tanah dengan baik.
Kondisi  perekonomian  masyarakat  Desa  Sidorejo  pasca  program  PTSL  belum terlihat  adanya  perubahan  yang  begitu  besar.  Mayoritas  masyarakat  yang  sudah

## 114 Andy Kurniawan, Sudibyanung, Theresia Supriyanti
mendapatkan  sertipikat  tanah,  menyimpannya  sebagai  surat  tanda  bukti  hak kepemilikan  tanah.  Hanya  sebagian  kecil  pelaku  usaha  yang  sudah  memanfaatkannya untuk pinjaman modal. Berkaitan dengan pinjaman tersebut, peran dari pemerintah desa adalah  memfasilitasi  atau  membantu  dalam  segi  administrasi  dengan  mengeluarkan Surat  Keterangan  Usaha  yang  ditandatangani  oleh  kepada  desa  sebagai  persyaratan untuk  mengajukan  pinjaman  ke  lembaga  keuangan.  Berkaitan  dengan  SKU  tersebut, pihak desa belum memiliki data mengenai jumlah surat yang telah diterbitkan sehingga tidak diketahui jumlah yang diterbitkan setiap tahunnya.

## 7. Peran Lembaga Keuangan Dalam Menyediakan Akses Permodalan
BRI  Cabang  Madiun  merupakan  kantor  pusat  yang  membawahi  27  BRI  unit  di wilayah kecamatan Kota dan Kabupaten Madiun, salah satunya diantaranya adalah BRI Unit  Wungu.  Wilayah  kerja  bank  ini  membawahi  10  desa  yang  berada  di  Kecamatan Wungu.  Berkaitan  dengan  kegiatan  sertipikasi  program  PTSL,  menurut  pihak  bank belum  ada  kerjasama  yang  dilakukan  antara  pihak  bank  dengan  dinas  terkait  maupun kantor  pertanahan.  Belum  ada  data  khusus  mengenai  jumlah  pelaku  usaha  yang menggunakan sertipikat PTSL untuk digunakan sebagai jaminan perolehan modal.
Pertimbangan  peneliti  memilih  BRI  sebagai  data  pendukung  penelitian  adalah bank  ini  telah  menyalurkan  plafon  dan  memiliki  jumlah  debitor  KUR  terbanyak  sejak tahun  2016  (Kementerian  Koordinator  Bidang  Perekonomian  2020),  yang  tentunya relevan  dengan  pinjaman  yang  diajukan  oleh  pelaku  usaha  mikro  dan  kecil.  Selain  itu, pelaku usaha yang dijadikan sebagai informan hampir seluruhnya melakukan pinjaman di BRI. Menurut informasi yang diperoleh dari masyarakat bahwa proses pencairan dana di  BRI  lebih  mudah  dan  cepat.  Hal  tersebut  dibenarkan  oleh  Kepala  BRI  Unit  Wungu bahwa proses pencairan dana bahkan hanya membutuhkan waktu satu sampai dua hari, tentu dengan dokumen persyaratan yang sudah lengkap.
Bentuk  jaminan  yang  digunakan  oleh  debitor  mayoritas  menggunakan  sertipikat tanah,  namun  ada  juga  yang  menggunakan  BPKB.  Dalam  pemberian  pinjaman  kepada debitor,  faktor  penilaian  yang  paling  utama  adalah  kelayakan  dan  kemampuan  calon debitor  dari  usaha  maupun  pendapatan  yang  dimiliki.  Hal  ini  bertujuan  untuk mengantisipasi  adanya  wanprestasi  yang  dilakukan  oleh  debitor.  Adapun  beberapa persyaratan untuk pengajuan pinjaman KUR diantaranya: 1) Individu (perorangan) yang melakukan usaha produktif dan layak; 2) Telah melakukan usaha secara aktif minimal 6 bulan;    3)  Identitas  berupa  KTP,  Kartu  Keluarga  (KK),  dan  surat  ijin  usaha/surat keterangan  usaha  dari  desa/kelurahan;  4)  Jaminan  berupa  sertipikat  tanah/BPKB/surat
Pemanfaatan Sertipikat Tanah Hasil Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Untuk  Peningkatan … 115
Letter c; 5) Untuk pinjaman dibawah Rp50.000.000,00 tidak diwajibkan memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP), sedangkan pinjaman diatas Rp50.000.000,00 wajib memiliki NPWP, 6) Usia minimal 21 tahun, cakap hukum atau sudah menikah
Mengenai  jumlah  pinjaman,  pihak  kreditor  telah  menetapkan  kebijakan  untuk pinjaman dengan nilai diatas Rp.50.000.000,00 wajib diberikan Hak Tanggungan sebagai hak  jaminan  atas  tanah  terhadap  kreditor  jika  terjadi  debitor  melakukan  perbuatan wanprestasi.  Sedangkan  untuk  pinjaman  dengan  nilai  di  bawah  Rp.50.000.000,00  tidak diberikan hak tanggungan. Apabila terjadi wanprestasi oleh debitor maka ada beberapa tahapan  untuk  menyelesaikan  permasalahan  tersebut,  diantaranya  melakukan restrukturisasi kredit atau upaya perbaikan yang dilakukan dalam kegiatan perkreditan terhadap  debitor  yang  berpotensi  mengalami  kesulitan  untuk  memenuhi  kewajibannya seperti penurunan suku bunga, perpanjangan waktu kredit dan lain sebagainya. Apabila kebijakan  yang  telah  diberikan  ini  belum  dipenuhi  oleh  debitor,  maka  akan  diberikan surat  peringatan  pertama.  Jika  sampai  surat  peringatan  ketiga  debitor  masih  belum memenuhi  kewajibannya,  maka  akan  dilakukan  penyelesaian  gugatan  sederhana  yaitu persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai kerugian materil paling banyak Rp. 200.000.000,00 (Pramesti 2016).

## 8. Pemberdayaan Hak Atas Tanah Terhadap Pelaku Usaha di Desa Sidorejo
Sejak  pelaksanaan  PTSL  tahun  2017  sampai  tahun  2019,  belum  dilakukan pendampingan  atau  pemberdayaan  hak  atas  tanah  terhadap  pelaku  usaha  mikro  dan kecil.  Pemberdayaan  ini  belum  bisa  dilaksanakan  karena  dari  dinas  terkait  belum memiliki anggaran untuk pelaksanaannya.
Mengenai  pemanfaatan  sertipikat  program  PTSL,  beberapa  pelaku  usaha  sudah memanfaatkannya  sebagai  jaminan  untuk  memperoleh  modal  usaha.  Namun  pada kenyataannya, dana tersebut justru digunakan untuk keperluan konsumsi dan tabungan, sehingga  tidak  menimbulkan  dampak  positif  terhadap  usaha  yang  dimiliki.  Prospek peningkatan  modal  usaha,  akan  terwujud  jika  adanya  peran  aktif  dari  pemerintah  dan lembaga  keuangan  untuk  bersama  melakukan  kerjasama  dalam  memberikan pendampingan serta pemberdayaan hak atas tanah kepada pelaku usaha.
Harapan  dari  kegiatan  pemberdayaan  hak  atas  tanah  adalah  masyarakat memperoleh pengetahuan, wawasan, dan pemahaman dalam upaya membangun usaha yang  dimiliki  saat  ini  serta  tidak  lagi  menimbulkan  kekhawatiran  bagi  pelaku  usaha setelah  memperoleh  dana  pinjaman  untuk  mengembalikan  dana  angsuran  setiap bulannya.
116 Andy Kurniawan, Sudibyanung, Theresia Supriyanti

## C. Kesimpulan dan Saran

## 1. Kesimpulan
a. Pemanfaatan  sertipikat  hak  atas  tanah  program  PTSL  tahun  2017,  belum seluruhnya  digunakan  untuk  meningkatkan  modal  bagi  pelaku  usaha.  Penelitian terhadap  30  pelaku  usaha,  diperoleh  16  orang  sudah  memanfaatkan  sertipikat untuk memperoleh dana pinjaman dengan berbagai tujuan dan kebutuhan masing- masing.  Namun  hanya  4  orang  diantaranya  yang  memiliki  prospek  terhadap peningkatan  modal  usaha.  Sementara  14  orang  lainnya  belum  memanfaatkan sertipikat tanah tersebut untuk keperluan apapun.
b. Secara  umum  tidak  ada  kendala  yang  dihadapi  oleh  pelaku  usaha  dalam memanfaatkan  sertipikat  tanah  sebagai  jaminan  untuk  memperoleh  pinjaman. Dalam  proses  pengajuannya,  pelaku  usaha  harus  menyertakan  izin  berupa  surat keterangan  usaha  yang  dibuat  oleh  Pemerintah  Desa  Sidorejo  untuk  menyatakan bahwa calon debitor tersebut memiliki usaha. Jika persyaratan ini tidak dilengkapi, maka  permohonan  pengajuan  pinjaman  akan  ditolak  oleh  pihak  bank.  Dalam pemanfaatannya,  tidak  seluruh  dana  pinjaman  digunakan  untuk  modal  usaha melainkan juga untuk keperluan lain seperti konsumsi dan tabungan.
c. Kegiatan  pemberdayaan  hak  atas  tanah  terhadap  pelaku  usaha  mikro  dan  kecil pasca  program  PTSL  tahun  2017  belum  terlaksana.  Hal  ini  dikarenakan,  Dinas Perdagangan,  Koperasi  dan  Usaha  Mikro  Kabupaten  Madiun  belum  memiliki anggaran  dana  untuk  melaksanakan  kegiatan  tersebut.  Sehingga,  belum  adanya kerjasama  antara  Dinas  Perdagangan,  Koperasi  dan  Usaha  Mikro  Kabupaten Madiun dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun, Pemerintah Desa Sidorejo serta  BRI  untuk  melaksanakan  pemberdayaan  hak  atas  tanah  terhadap  pelaku usaha mikro dan kecil.

## 2. Saran
a. Perlu  dilakukan  pendampingan  dan  pemberdayaan  dari  Dinas  Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro bersama dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun pasca  penyelenggaraan  program  sertipikasi  PTSL.  Hal  ini  bertujuan  untuk memberikan pengetahuan, wawasan, dan pemahaman kepada pelaku usaha dalam memanfaatkan  sertipikat  tanah  sebagai  jaminan  untuk  memperoleh  pinjaman dalam  rangka  membangun  dan  meningkatkan  usaha.  Hasil  dari  kegiatan diharapkan  mampu  mewujudkan  kesejahteraan  dan  adanya  prospek  peningkatan modal pelaku usaha.
Pemanfaatan Sertipikat Tanah Hasil Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Untuk  Peningkatan … 117
b. Pada persyaratan pengajuan pinjaman, secara rinci harus dijelaskan bahwa alokasi dana akan digunakan untuk usaha atau keperluan lain yang dituangkan di dalam Surat  Keterangan  yang  dikeluarkan  oleh  pihak  bank.  Hal  ini  dilakukan  sebagai salah satu upaya untuk mengetahui dana pinjaman tersebut akan digunakan untuk modal  usaha  atau  tidak,  sehingga  kreditor  bisa  melakukan  penilaian  terhadap kelayakan  dan  kemampuan  dalam  memberikan  pinjaman  modal  kepada  debitor sekaligus untuk menghindari terjadi wanprestasi.
c. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama antar lembaga pemerintah dalam kegiatan pemberdayaan hak atas tanah terhadap pelaku usaha mikro dan kecil diantaranya Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Madiun,  Dinas  Perdagangan,  Koperasi  dan  Usaha Mikro,  Pemerintah  Desa  Sidorejo  serta  BRI  Unit  Wungu.  Hal  ini  bertujuan  untuk memberikan  pengetahuan,  wawasan,  dan  pemahaman  kepada  pelaku  usaha sebagai upaya mewujudkan peningkatan pendapatan dan mengembangkan usaha yang dimiliki.

## DAFTAR PUSTAKA
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat 2018, Program PTSL Pastikan Penyelesaian
Sertipikasi   Tanah  Akan   Sesuai  Target, dilihat  pada 13 Januari 2020,
https://www.atrbpn.go.id/Berita/Narasi-Tunggal/program-ptslpastikan- penyelesaian-sertipikasi-tanah-akan-sesuai-target-75155
Badan  Pusat  Statistik  Kabupaten  Madiun  2019,  Kecamatan  Wungu  Dalam  Angka  2019, katalog no. 1102001.3519050, BPS, Madiun
Istikomah  2013,  ‘Pengar uh  program  sertifikasi  tanah  terhadap  akses  permodalan  bagi usaha mikro dan kecil studi kasus program sertifikasi tahun 2008 di Kabupaten Kul on Progo’, Jurnal Kawistara, vol. 3, no. 1, hlm. 26 -40.
Kementerian  Koordinator  Bidang  Perekonomian  2020,  Realisasi  Kredit  Usaha  Rakyat:
2020, dilihat pada 1 Juni 2020, https://kur.ekon.go.id/realisasi_kur
Keputusan  Bersama  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan Nasional,  Menteri  Dalam  Negeri,  Menteri  Desa,  Pembangunan  Daerah Tertinggal  dan  Transmigrasi  Nomor:  25/SKB/V/2017,  Nomor:  590-3167A  Tahun 2017, Nomor: 34 Tahun 2017, tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis
118 Andy Kurniawan, Sudibyanung, Theresia Supriyanti
Manik, H  2016,  ‘Sertipikasi  hak  atas  tanah  ukm  untuk  peningkatan  akses  permodalan’,
Jurnal Ilmu Hukum, vol. 7, no. 1, hal. 106-121.
Nota  Kesepahaman  Antara  Kementerian  Agraria  dan  Tata  Ruang/Badan  Pertanahan Nasional dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil  Menengah,  Kementerian  Pertanian  dan  Kementerian  Kelautan  dan Perikanan Nomor: 37/SKB/XII/2017,
Nomor:
593/9395/SJ, Nomor:
14/KB/M.KUKM/XI/2017,  Nomor:  07/Mou/HK.220/M/12/2017,  Nomor:  16/MEN- KP/KB/XII/2017,  tentang  Pemberdayaan  Hak  Atas  Tanah  Masyarakat  Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil, Petani, Nelayan dan Pembudi Daya Ikan Nurrokhman, A 2019 , ‘Nilai tambah sertipikat tanah’, INA -Rxiv Papers, hal. 1-5.
Pramesti,  TJA  2016,  ‘Seluk  beluk  gugatan  sederhana’,  Hukumonline.com,  1  Februari,
dilihat pada 24 Juli 2020, https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt56a9cc2d21ea9/seluk- belukgugatan-sederhana/#_ftn1
Samudra,  T 2017,  ‘Manfaat  "Mensertipik atkan" Hak Atas  Tanah  dari Perspektif Hukum dan  Ekonomi’,  Kompas,  12  Desember,  dilihat  pada  30  Januari  2020, https://www.kompasiana.com/tun/5a2f5946f133445e8b5e5b52/manfaatmensertip ikatkan-hak-atas-tanah-dari-perspektif-hukum-dan-ekonomi?page=all.
Siswandar i, GA, Ismono, H, Santoso, H 2013, ‘Pengaruh sertifikasi tanah UKM terhadap pendapatan rumah tangga peternak penggemukan sapi di Desa Rajabasa Lama 1  Kecamatan  Labuhan  Ratu  Kabup aten  Lampung  Timur’, Jurnal  Ilmu-Ilmu Agribisnis, vol. 1, no. 4, hal. 319-325
Suci, YR 2017, ‘Perkembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) di Indonesia’,
Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos, vol. 6, no. 1, hal. 51-58.
Sudibyanung,  Iswahyuni,  D  &  Prasetyo, PK  2019,  ‘Sertipikat tanah  dan  produktivitas modal usaha di Kabupaten Sukoharj o’, Jurnal Pertanahan, vol. 9, no. 1, hlm. 33 - 49.
Sugiyono  2015,  Metode  Penelitian  Pendidikan  Pendekatan  Kuantitatif,  Kualitatif,  dan
R&D, Alfabeta, Bandung.
Sumardjono,  MSW  2008,  Tanah  Dalam  Perspektif  Hak  Ekonomi  Sosial  dan  Budaya,
Kompas, Jakarta.
Sutedi, A 2011, Sertipikat Hak Atas Tanah, Sinar Grafika, Jakarta.

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
Pemanfaatan Sertipikat Tanah Hasil Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Untuk  Peningkatan … 119
Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1996  Tentang  Hak  Tanggungan  Atas  Tanah  Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah
Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor 25  Tahun  2015  tentang  Rencana  Strategis  Kementerian  Agraria  dan  Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2015-2019
Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6
Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap