## PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA TANPA HAK MEMPUNYAI DALAM MILIK SESUATU BAHAN PELEDAK YANG DIGUNAKAN
UNTUK MENANGKAP IKAN
(Studi Putusan No:484/Pid.Sus/2022/PN.Tjk)
Oleh:
Baharudin Baharudin 1)
Suta Ramadhan 2)
Muhammad Rizki 3)
Universitas Bandar Lampung 1,2,3)
E-mail: m.rizki2312@gmail.com 3)

## ABSTRACT
Bombing fish itself can be interpreted as using explosives to cause an explosion resulting in a large  and  fast  force  in  the  fishing  area  to  kill  fish  as  a  result  of  making  it  easier  for  the perpetrators  of  the  bombing  to  catch  fish.  Decision  No.  484/Pid.Sus/2022/Pn.Tjk).  What  is the Accountability of Perpetrators of Criminal Actions Without the Right to Own Explosives Used  to  Catch  Fish  (Study  of  Decision  No  484/Pid.Sus/2022/Pn.Tjkz.  Catching  fish  The defendant  had  several  factors  in  the  crime  of  mastering  explosives  to  catch  fish,  including practical factors found, community factors, faster catching factors, and other factors a lack of  enlightenment  about  sea  waters.  The  responsibility  of  the  perpetrators  of  criminal  acts without  the  right  to  own  explosives  was  used  to  catch  fish,  namely  the  defendant  Sulaiman Bin  Asse  was  ultimately  and  convincingly  proven  guilty  of  committing  a  crime  without  the right  to  own  explosives,  as  well  as  in  an  effort  to  get  the  defendant  to  take  legal responsibility, because he was  sentenced 8 months in  prison according to Article I(1) of  an Emergency Law No.12 of 1951, against the defendant Sulaiman Bin Asse.
Keywords: Accountability: Crime; Possession of Explosives

## ABSTRAK
Pengeboman  ikan  sendiri  bisa  diartikan  dengan  memakai  bahan  peledak  untuk mengakibatkan ledakan mengakibatkan kekuatan besar serta cepat pada daerah penangkapan ikan  untuk  membunuh  ikan  sebagai  akibatnya  memudahkan  pelaku  pengeboman  untuk menangkap  ikan  adapun  permaslaha  penelitianini  adalah  Bagaimana  Faktor  Pelaku Melakukan Tindak Pidana Tanpa Hak Memiliki Bahan Peledak Digunakan Menangkap Ikan Putusan  No.484/Pid.Sus/2022/Pn.Tjk)  serta  Bagaimana  Pertanggungjawaban  Pelaku Tindakan  Pidana  Tanpa  Hak  Memiliki  Bahan  Peledak  Digunakan  Menangkap  Ikan  (Studi Putusan No.484/Pid.Sus/2022/Pn.Tjk). Adapun hasil penelitian Faktor Pelaku lakukan tindak pidana tanpa hak punya bahan peledak untuk menangkap ikan Terdakwa memiliki beberapa faktor  pada  tindak  pidana  menguasai  bahan  peledak  untuk  menangkap  ikan,  diantaranya faktor  praktis  ditemukan,  faktor  warga,  faktor  lebih  cepat  menangkap,  serta  faktor  lainnya kurangnya  pencerahan  akan  perairan  laut.  Pertanggungjawaban  pelaku  tindak  pidana  tanpa hak  mempunyai  bahan  peledak  dipergunakan  untuk  menangkap  ikan,  yaitu  terdakwa Sulaiman  Bin  Asse  akhirnya  serta  secara  meyakinkan  terbukti  salah  lakukan  tindak  pidana tanpa hak punya bahan  peledak dimilikinya, serta pada upaya untuk  terdakwa mendapatkan tanggung  jawab  hukum,  oleh  sebab  dihukum  8  bulan  penjara  sesuai  Pasal  1(1)  UU  Darurat No.12 Tahun 1951, pada terdakwa Sulaiman Bin Asse.
Kata Kunci: Pertanggungjawaban; Tindak Pidana; Milik Sesuatu Bahan Peledak

## 1. PENDAHULUAN
Negara  Indonesia  merupakan  NKRI, sebab  Indonesia  adalah  negara  daerah tropis memiliki anekaragaman hidup besar pada  darat  juga  pada  laut  terutama  pada daerah  pesisir,  maka  anekaragaman  hidip tinggi tak terlepaskan dari kondisi geofisika  serta  letak  geografis  perairan Indonesia. Pasal 33(3) berkata: Bumi serta air serta kekayaan alam ada pada dalamnya dikuasai oleh negara serta digunakan untuk sebanyaknya  kemakmuran  masyarakat, jelas  bahwa  segala  syarat  bisa  ditempuh baik  pada  darat  juga  pada  laut  serta  salah satu  kekayaan  alam.  Kekayaan  Indonesia merupakan penangkapan ikan pada perairan Indonesia.
Sesuai temuan
International
Convention  on  the  Law  of  the  Sea atau
“ United Nations Convention on the Law of the  Sea ”  (UNCLOS)  10  Desember  1982 pada  Montego  Bay,  Jamaika,  perluasan wilayah  laut  Indonesia  3.257.357  km². Menggunakan  batasan  laut  diukur  pada garis landas kontinen hingga menggunakan 12 mil dari garis pangkal pada bidang laut, dibutuhkan strategi baik pada pengembangan  serta  pengelolaan  sumber daya alam Indonesia. Tentunya menggunakan  luas  perairan  tadi,  banyak hal  bisa  menaikkan  tingkat  hidup  warga Indonesia,  termasuk  memancing  pada perairan Indonesia.
Penggunaan alat tangkap tak merusak  gunakan  sampan  serta  jaring tertentu seperti jaring insang, jaring cincin serta jaring angkat. Selain para nelayan tak boleh  tangkap  ikan  berlebihan  ataupun mengeksploitasi ikan. Sebab bisa mengurangi  jumlah  ikan,  serta  pula mempengaruhi kelestarian ekosistem habitat,  habitat  serta  pembenihan  ikan, penggunaan  bom  dilarang,  penggunaan alat  tangkapan  aman  bagi  nelayan,  ikan ditangkap  segar  ataupun  hidup, ikan  harus aman  untuk  dikonsumsi  ataupun  tak kandung  bahan  kimia  berbahaya,  alat tangkap  aman  untuk  konservasi  sumber daya  hayati,  tak  menangkap  spesies terlindungi  UU  ataupun  terancamkan kepunahan, tak bertentangan menggunakan budaya warga sekitar.
Tetapi kenyataannya, praktik penangkapan ikan pada negara berkembang  mengakibatkan  kerusakan ekosistem relatif besar, terutama pada Asia mirip  Filipina,  Thailand,  serta  Indonesia. Diketahui  asal  berbagai  penelitian  bila kondisi  terumbu  karang  pada  Indonesia cukup  bagus  kurang  lebih  20%  pada keseluruhan luas terumbu karang. Tangkapan  ikan  merusak  (bom,  sianida) serta  jenisnya  terjadi  secara  masif  serta telah diketahui akibatnya, yaitu berkurangnya sumber daya ikan memenuhi kebutuhan perindustrian ikan secara selanjutnya.
Pengeboman ikan sendiri bisa diartikan  dengan  memakai  bahan  peledak untuk mengakibatkan ledakan mengakibatkan  kekuatan  besar  serta  cepat pada  daerah  penangkapan  ikan  untuk membunuh ikan sebagai akibatnya memudahkan  pelaku  pengeboman  untuk menangkap  ikan.  Dari  P.  Joko  Subagyo, pada  melakukan  budidaya  ikan  perlu dihindarkan  pencemaran  bisa  merusak sumber  daya  ikan  serta  lingkungan, sebagai  akibatnya  penggunaan  alat  seperti bahan  peledak  atau  alat  bisa  merusak lingkungan  serta  kelestarian  sumber  daya ikan sangat dianjurkan tak diperbolehkan.
Tetapi masih banyak pelaku menangkap ikan pada laut dengan memakai  hal-hal  diharamkan,  seperti memakai  bahan  peledak  atau  bom, menggunakan  tujuan  supaya  lebih  cepat menerima  ikan  lebih  banyak,  seperti masalah pada atas dilakukan oleh terdakwa Sulaiman di Kamis Maret lalu. Tanggal 10 pukul  09.00  WIB,  terdakwa  serta  Hendra (DPO)  bertemu  serta  terdakwa  berbincang menanyakan  “ndra  ada  nggak  jual  obat?” serta  dijawabkan  Hendra  (DPO)  “yaudah ayok  saya  antar”.  Lalu  di  hari  Senin tanggal  14  Maret  2022,  terdakwa  kembali membeli  1  paket  bahan  peledak  serta terdakwa bertemu menggunakan seseorang pria  namanya  tak  diketahui  oleh  terdakwa untuk  membeli  satu  paket  bahan  peledak atau bom ikan. Terdakwa pribadi
mendatangi  rumah  saksi  Andri  Maulana adalah  anak  buah  kapal  atau  disingkat (ABK)  dituding  menjadi  Nakhoda  untuk menjemput  saksi  Andri  Maulana  menuju dermaga.
Lebih  kurang  pukul  17.40  WIB, terdakwa serta saksi Andri Maulana datang di  dermaga  serta  langsung  menaiki  taxi boat  untuk  menuju  Bagan  Congkel  atau kapal KM, namun di waktu terdakwa serta saksi  Andri  Maulana  ingin  naik  taxi  boat, terdakwa  didatangi  oleh  staf  Dit  Polairud Polda  Lampung.  Tetapi,  sebab  dikejutkan oleh  terdakwa  melemparkan  kantong plastik hitam besar berisi satu paket bahan peledak  atau  bom  ikan  ke  bahari,  anggota Dit  Polairud  Polda  Lampung  turun  ke bawah tanah untuk mencari serta mengamankan  satu  paket  bahan  peledak atau bom  ikan sehabis insiden tadi. Bahan peledak  atau  bom  ikan  tenggelam  pada laut, tersangka ditangkap.
Sesuai  hal  tadi,  penulis  tertarik mengkaji  judul: Pertanggungjawaban Pelaku  Tindak  Pidana  Tanpa  Hak Mempunyai  Pada  Milik  Sesuatu  Bahan Peledak Yang Digunakan Untuk
Menangkap Ikan (Studi Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2022/Pn, Tjk).

## 4. HASIL DAN PERMASALAHAN
1. Bagaimana  Faktor  Pelaku  Melakukan
Tindak  Pidana  Tanpa  Hak  Memiiliki Bahan Peledak Digunakan
Menangkap Ikan Putusan No.484/Pid.Sus/2022/Pn,Tjk) ? 2. Bagaimana Pertanggungjawaban Pelaku  Tindakan  Pidana  Tanpa  Hak
Memiiliki Bahan Peledak yang
Digunakan  Menangkap  Ikan  (Studi
Keputusan
No.484/Pid.Sus/2022/Pn,Tjk) ?

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian memakai jenis penelitian hukum  normatif  yaitu  melalui  penelaahan banyak  sekali  literatur  tanpa  mengenal waktu  serta  tempat,  serta  jajak  banyak sekali literatur berupa buku, hasil penelitian terdahulu serta peraturan perundang-undangan  cetak  serta  online terkait.  Pada  perjuangan  dikaji  untuk menjawab permasalahan terkandung, maka dipergunakan  tiga  pendekatan  penelitian pada  penelitiannya,  yaitu  pendekatan hukum, pendekatan konseptual serta pendekatan komparatif .
Jenis  serta  asal  sumber  hukum dipergunakan  pada  survey  dari  sumber hukum  primer,  sekunder  serta  tersier. Kumpulan sumber hukum lakukan menggunakan  cara  identifikasikan  serta inventarisasikan asas hukum positif, meneliti  bahan  pustaka  (buku,  jurnal ilmiah,  laporan  penelitian)  serta  sumber bahan hukum lain relevan sesuai permasalahan hukum diteliti. Bahan hukum terkumpulkan lalu
terklasifikasikan, diseleksi serta terpastikan  tak  saling  tentangan  untuk mudahkan penganalisisan serta konstruksi.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
a. Faktor  Pelaku  Melakukan  Tindak
Pidana Tanpa Hak Memiiliki Bahan Peledak Digunakan Menangkap Ikan (Studi Putusan No.484/Pid.Sus/2022/Pn,Tjk).
Setiap  tindak  pidana  tentunya  termasuk setiap  tindak  pidana  mempunyai  sebab atau faktor mengapa pelaku ingin melakukan  tindak  pidana  serta  pelaku tindak  pidana  mempunyai  bahan  peledak dipergunakan  untuk  menangkap  ikan  ada banyak sekali faktor mengakibatkan terjadinya suatu perbuatan. Terjadi kejahatan  menjadi  suatu  kenyataan  bahwa rakyat seringkali menyimpang dari norma, khususnya  norma  hukum,  pada  kehidupan sosialnya.  Menangkap  ikan  menggunakan bahan  peledak  acapkali  dilakukan  oleh para  nelayan  untuk  memanfaatkan  hasil tangkapan  sangat  besar  serta  sangat menguntungkan  serta  menerima  hasil banyak  tanpa  wajib  bersusah  payah menyelam  pada  bawah  dasar  laut  atau menangkap ikan. Penggunaan bahan peledak  pada  bidang  perikanan  wajib terhentikan demi keselamatan SDA bawah laut,  spesifikasinya  terumbu  karang  serta biota  laut, serta penggunaan  sanksi pidana berat  pada  hal  penangkapan  pelaku
pengeboman  harus  dilakukan  penertiban serta  penertiban.  Sesuai  menggunakan prinsip  pengelolaan  perikanan  sebagai akibatnya  pembangunan  perikanan  bisa berkelanjutan.
Sesuai wawancara penulis Bapak  Toni  Suherman  Penyidik  Polres Bandar Lampung berkata bahwa tersangka Sulaiman  Bin  Asse  diketahui  melakukan tindak pidana gunakan bahan peledak pada tangkapan  ikan,  tersangka  mengetahui menggunakan bahan peledak pada tangkapan ikan sangat berbahaya serta bisa membahayakan  keselamatan,  tetapi  hal tetap  dilakukan  sebab  terdapat  beberapa faktor yaitu:
1. Bahan Mudah Ditemukan
Mudah  untuk  menemukan  bahannya membuat  atau  merakit  bahan  peledak tentunya  membutuhkan  alat  serta  bahan khusus  dipergunakan  untuk  membuat bahan  peledak  untuk  menangkap  ikan secara  ilegal  serta  merusak  ekosistem bawah  laut.  Bahan  diperlukan  sangat mudah  dicari  serta  ditemukan,  serta  tak terdapat  izin  pembelian  serta  penggunaan bahan peledak tadi. Pada masalah tersangka membeli satu pak bahan peledak berisi  1  KG  Ampo  basah  bubuk,  15  botol minuman  M150,  20  detonator,  1  KG  gula pasir,  0,25  KG  bubuk  basah  abu,  ditinjau dari bahan pada atas terlihat bahwa Bahan
sangat praktis ditemukan, seperti memakai bahan peledak pada memancing.
2. Faktor Masyarakat
Faktor  warga  adalah  salah  satu  faktor terpenting  pada  suatu  tatanan  hukum berkaitan  menggunakan  pencerahan  diri rakyat untuk mematuhi hukum. Kepatuhan warga  terhadap  hukum  bisa  berhubungan menggunakan  salah  satu  aspek  indikator berfungsinya  hukum,  faktor  berhubungan dengan rakyat lemahnya  penindakan tindak  pidana  gunakan  bahan  ledakan, ditimbulkan banyak hal diantaranya: terjadinya  miskin,  kurangnya  pahaman pengetahuan,  tak  adanya  bentuk  usaha lain,  merupakan  norma  dilakukan  oleh kakek nenek mereka secara temurun.
Untuk  mencegah terjadinya  tindak pidana, selain  hukuman  tegas  terhadap  warga, warga  wajib  lebih  diinformasikan  perihal kesadaran hukum serta dampak penggunaan bahan peledak pada perikanan supaya hukum benar dilaksanakan sebagai akibatnya  kepercayaan  warga  terhadap hukum  aparat  penegak  hukum  pada penegakan hukum, khususnya pada penyalahgunaan bahan peledak.
3.    Tangkapan lebih cepat serta banyak Sesuai  wawancara  penulis  menggunakan Bapak  Toni  Suherman,  Kasat  Reskrim Polres  Bandar  Lampung  berkata  bahwa tersangka  memakai  bahan  peledak  ketika
mencari  ikan  pada  laut  dinilai  lebih  cepat serta lebih seringkali tertangkap dibandingkan dengan memakai alat standar biasanya  dipergunakan  oleh  nelayan  pada biasanya.  ,  tersangka  tak  memperdulikan sudah  dilakukan  di  waktu  memakai  bahan peledak untuk menangkap ikan, mentalitas serta  kepribadian  tersangka  lebih  senang menangkap  ikan  pada  saat  singkat  serta memakai tenaga sedikit untuk menghasilkan  ikan  pada  jumlah  besar tanpa memperdulikan dampak serta bahaya disebabkan  dari  penangkapan  ikan  tadi. Penggunaan bahan peledak untuk memancing  ekosistem  domestik  serta perairan.
Penggunaan bahan peledak pada  penangkapan  ikan  telah  menjadi  hal terkenal  pada  kalangan  rakyat  khususnya nelayan,  meskipun  sebenarnya  aktivitas adalah aktivitas melawan hukum.
Penggunaan bahan peledak untuk menangkap  ikan  tak  hanya  disebut  lebih cepat serta lebih banyak, namun pula lebih mudah,  dari  mana  Anda  bisa  melihat bahwa dibandingkan menggunakan menangkap  ikan  pada  biasanya,  awak kapal tak mengalami tekanan seperti jaring biasa.
4. Faktor Kurangnya Kesadaran Perairan Laut Pada  biasanya  kesadaran  terdapat  warga membentuk  beberapa  nilai  mendasari
perlindungan  baik  pada  darat  juga  pada laut,  diikuti  menggunakan  pencerahan hukum  berlaku,  nilai  perihal  disebut  baik serta  apa  disebut  baik  jelek.  Nilai  ada ditengah  warga  umumnya  adalah  rasio nilai  mencerminkan  kondisi  terdapat  yaitu faktor  pencerahan  air  laut  mempengaruhi kondisi  lebih  baik  lagi  bagi  kehidupan warga khususnya nelayan.
Pada  sebagai  wewenang  penuh pemerintah, sebagai akibatnya perlu dilakukan  perubahan  norma  warga  pada memanfaatkan  daerah  laut  supaya  bisa menunjang usaha penangkapan ikan secara memadai  serta  benar.  Sebagai  akibatnya pengelolaan  wilayah  perairan  laut  tetap bisa  dimanfaatkan  buat  penangkapan sampai batas saat tak bisa dipengaruhi.
Sesuai  analisis  faktor  penulis uraikan  pada  atas,  bisa  diketahui  bahwa tersangka melakukan tindak pidana membawa bahan peledak untuk menangkap ikan, diantaranya faktor bahan praktis  ditemukan,  faktor  warga,  serta faktor  penangkapan  lebih  cepat.  serta masih  kurangnya  kesadaran  akan  air  laut, tetapi  dari  analisa  penulis,  faktor  bahan praktis  ditemukan  sebagai  hal  utama melatarbelakangi  tersangka  melakukan tindak  pidana,  sebab  bahan  dipergunakan sangat  mudah  ditemukan  pada  daerah terdekat. Toko menggunakan harga terjangkau  serta  tak  terdapat  izin  untuk membeli bahan pembuatan bahan peledak.
b. Pertanggungjawaban Pelaku Tindak
Pidana Tanpa Hak Memiiliki Bahan Peledak  yang  Digunakan  Untuk Menangkap  Ikan  (Studi  Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2022/Pn, Tjk). Sesuai  hasil  wawancara  menggunakan Bapak  Tri  Joko,  Jaksa  Penuntut  Umum Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, terdakwa berkata terdakwa dijerat menggunakan  tindak  pidana  tanpa  hak mempunyai  bahan  peledak  dipergunakan untuk  menangkap  ikan,  menggunakan pidana penjara satu tahun. , lalu Bapak Tri Joko  selaku  Jaksa  Penuntut  Umum Kejaksaan Bandar Lampung berkata terdakwa  Sulaiman  bin  Asse  didakwa melakukan tindak pidana tanpa
mempunyai  hak  bahan  ledakan  Pasal  1(1) UU Darurat No.12 Tahun 1951. Menggunakan
perkiraan
pertanggungjawaban pidana sudah
diketahui  siapa  tersangkanya,  tersangka pelaku kejahatan memikul tanggung jawab,  pelaku  kejahatan  memikul  sifat pertanggungjawaban pidana saat kejahatan muncul  asal  perbuatan  dilakukan  oleh pelaku kejahatan melawan hukum.
Sesuai  wawancara  penulis  Bapak Hendri  Irawan,  Hakim  Pengadilan  Negeri Tanjung  Karang  berkata  bahwa  pada melaksanakan pertanggungjawaban pidana seseorang  pelaku  tindak  pidana  wajib melihat unsur pidana dihubungkan
menggunakan  kejahatan  dilakukan  oleh pelaku.  Pada  masalah  Putusan  Terdakwa
Sulaiman Bin Asse No.484/Pid .Sus/2022/Pn,Tjk) memuat unsur
mencakup:
1. Unsur Barang Siapa
Merupakan  barang  siapa  menjadi subjek hukum menjadi dukungan hak serta kewajiban,  dimana  perbuatannya  dapat dipertanggungjawabkan  serta  terdakwa pula bisa pada pengadilan menjawab setiap pertanyaan  dari  hakim,  warga  ,  penuntut umum menggunakan baik serta lancar, bisa mengingat serta mengklarifikasi keterangan sesuai menggunakan apa dilakukan terdakwa.
Maka  memberikan  bahwa  perbuatan terdakwa pada keadaan sehat jasmani serta rohani  baik  di  waktu  bersaksi  pada pengadilan  juga  ditemukan  pembenaran serta  atau  alasan  sebagai  akibatnya terdakwa bisa dimintai pertanggungjawaban atas kejahatan dilakukannya,  serta  saksi  membenarkan bahwa  tergugat  pada  perkara  merupakan tergugat  Sulaiman  Bin  Asse  unsurnya majelis  sesuai  pertimbangan  pada  atas berkesimpulan terpenuhinya unsur tadi.
2. Unsur “Tanpa hak untuk memasukkan, membentuk, peroleh, mencobakan perolehkan,  serahkan  ataupun  coba serahkan,  kuasai,  bawa  perbekalan
ataupun  berada  pada  penguasaannya Indonesia  punyai,  simpan,  angkut, sembunyikan,  pakai,  ataupun  ambil senjata  perapian,  amunisi  ataupun bahan meledak apapun dari Indonesia.
Sesuai  keterangan  informasi,  surat, keterangan terdakwa, petunjuk serta barang  bukti,  pada  persidangan  diketahui bahwa  terdakwa  ditangkap  oleh  petugas Ditpolairud  Polsek  di  hari  Senin  tanggal 14  Maret  2022  pukul  18.00  WIB  pada Dermaga TPI Rangai Kecamatan Katibung,  Kabupaten  Lampung  Selatan Propinsi  Lampung  di  posisi  koordinat  S  - 5°32'27”,  E  105°21'50”.  Bahwa  di  waktu penangkapan  ditemukan  barang  bukti berupa  satu  pak  bahan  peledak  atau  bom ikan berisi satu KG ampo basah, lima belas botol minuman M150, dua puluh KIP/detonator,  satu  KG  gula  pasir,  0,25 KG  abu  abu  basah  bubuk  berwarna  abu hendak  dipergunakan  oleh  terdakwa  buat menangkap  ikan  pada  perairan  Pulau Sebesi Provinsi Lampung.
Satu  paket  bahan  peledak  berisi  1 KG ampo basah, 15 botol minuman M150, 20  KIP/detonator,  1  KG  gula  pasir,  0,25 KG bubuk abu basah milik terdakwa dibeli oleh  terdakwa  menggunakan  seseorang pria dari terdakwa. Tak  serta terdakwa tak mengetahui  nama  terdakwa,  terdakwa membeli  bahan  peledak  atau  bom  ikan
seharga  Rp  500.000  secara  tunai  pada transaksi jual beli.
Bahwa  Senin  14  Maret  2022 bertempat
Dermaga Rangai
TPI Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan  Provinsi  Lampung  anggota  staf Ditjen  Polda  Polda  Lampung  mendatangi terdakwa  menggunakan  perahu  taxi,  kata terdakwa  dilemparkan  kantong  plastik hitam  ke  laut  berisi  sebungkus  bahan peledak  atau  bom  ikan  serta  bungkusan tenggelam  sekitar  sepuluh  kaki.  lalu anggota  Dit  Polairud  Polda  Lampung terjun  ke  laut  untuk  mengamankan  satu paket bahan peledak atau bom ikan berisi 1 KG ampo basah, 15 botol minuman M150, 20 KIP/detonator serta satu KG gula pasir, 0,25 KG bubuk abu basah dilempar ke laut kurang lebih pukul 17.50 WIB,  satu paket bahan peledak atau bom ikan tenggelam ke laut  berhasil  diamankan  personel  Dit Polairud  Polda  Lampung.  Perihal  unsur bahwa sesuai pertimbangan, Majelis berkesimpulan bahwa unsur tadi terpenuhi.
Sebab  terpenuhinya  seluruh  unsur Pasal 1(1) UU Darurat No.12 Tahun 1951, maka terdakwa wajib ternyatakan sah serta dibuktikan  menggunakan  sekuat  tenaga melakukan tindak pidana didakwakan pada surat  dakwaan  tunggal.  Pada  hal  terdakwa sudah ditangkap serta ditahan menggunakan  akibat  hukum,  sebagai
akibatnya  lamanya  penangkapan  serta penahanan wajib diperhitungkan seluruhnya terhadap pidana dijatuhkan.
Sebab  terdakwa  sudah  ditangkap serta  penangkapan  terdakwa  berdasarkan pada  alasan  cukup,  perlu  dicatat  bahwa terdakwa tetap pada tahanan, maka barang bukti  diajukan  pada  persidangan  utama dievaluasi sebagai  berikut: Barang bukti  1 KG ampul basah serbuk, 15 botol M.-150, 20  KIP/Detonator,  1  KG  gula  pasir,  0,25 KG bubuk abu basah, barang bukti di atas dipergunakan  buat  melakukan  tindak pidana serta dikhawatirkan akan dipergunakan  untuk  melakukan  tindak pidana. Pengulangan pelanggaran, merupakan lumrah serta adil Bila bertentangan  menggunakan  barang  bukti disita untuk dimusnahkan.
Bahwa pada penjatuhan  pidana  pada terdakwa butuh lebih dahulu mempertimbangkan  hal  beratkan  serta  hal ringankan  terdakwa,  beratkan,  termasuk prilaku  terdakwa  merusak  ekosistem  biota laut, serta hal meringankan terdakwa pada hadapan  Pengadilan  menggunakan  sopan, terdakwa  mengakui  serta  terbuka  pada prosesnya. Menggunakan memenuhi seluruh  peunsuran  Pasal  1(1)  UU  Darurat No.12 Tahun 1951, terdakwa wajib diakui serta  dibuktikan  menggunakan  sekuat tenaga  sudah  melakukan  tindak  pidana
didakwakan  pada  dakwaan  tunggal.  Pada hal penangkapan serta pemenjaraan terakhir terhadap terdakwa, lamanya penangkapan serta pemenjaraan dikurangkan seluruhnya dari pidana dijatuhkan.
Selain  dari  Bapak  Hendri  Irawan, selaku  Hakim  Pengadilan  Negeri  Tanjung Karang, menjatuhkan putusan terdakwa:

## MENGADILI
a. Berkata  Terdakwa  Sulaiman  Bin  Asse terbukti  sah  serta  yakinkan  bersalah lakukan  tindakan  pidana  “tanpa  hak punya  pada  miliknya,  sesuatu  bahan peledak”,  sebagaimana  pendakwaan Tunggal Penuntut Umum.
b. Pidana menghukum terdakwa Sulaiman  Bin  Asse  menggunakan pidana penjara 8 bulan.
c. Memilih  penjara  serta  ketika  penjara terjalani terdakwa kurangkan sepenuhnya pada pidana terjatuhkan.
d. Tetapkan bahwa terdakwa pada tahanan.
e. Barang  bukti:  -  1  KG  bubuk  ampo (basah),  15  botol  minuman  M-150,  20 lembar KIP/detonator, 1 KG gula pasir, ± 0,25 KG abu abu (basah) disita untuk dimusnahkan.
f. Menyatakan bahwa terdakwa dikenakan  biaya  perkara  sebanyak  Rp 2000.
Sesuai  hal  tadi  pada  atas  bisa  dianalisis bahwa  perbuatan  terdakwa  Sulaiman  bin Asse  jelas  melanggar  tindakan  pidana sebagaimana  dimaksud  pada  Putusan  No. 484/Pid.Sus/2022/Pn,Tjk, meskipun kejaksaan meminta tuntutan pidana penjara selama  satu  tahun,  tetapi  putusan  hakim berupa penjatuhan putusan selama delapan bulan  sudah  sempurna  dari  pemohon, sebab  tak  terdapat  kerusakan  diakibatkan oleh  bahan  peledak  dilakukan  oleh terdakwa  sebab  sebelumnya  terdakwa sudah  ditangkap  oleh  anggota  Ditpolairud Lampung  saat  membawa  bahan  peledak, apalagi  terdakwa  mengaku  serta  terbuka selama  persidangan  sebagai  akibatnya hukuman  penjara  delapan  bulan  artinya hukuman sempurna untuk dijatuhkan pada terdakwa.

## 5. SIMPULAN
1. Faktor Pelaku lakukan tindakan pidana  tak  ada  hak  punyai  bahan peledakan  untuk  menangkap  ikan terdakwa  memiliki  beberapa  faktor pada  tindak  pidana  menguasai  bahan peledak untuk menangkap ikan, diantaranya  faktor  praktis  ditemukan, faktor  warga  ,  faktor  lebih  cepat menangkap, serta faktor lainnya kurangnya  pencerahan  akan  perairan laut.
2. Pertanggungjawaban  pelaku  tindak pidana  tanpa  hak  mempunyai  bahan
peledak dipergunakan untuk menangkap  ikan,  yaitu  terdakwa Sulaiman  Bin  Asse  di  akhirnya  serta secara  meyakinkan  terbukti  salah lakukan  tindakan  pidana  tanpa  hak punyai  bahan  peledakan  dimilikinya, serta  pada  upaya  untuk  terdakwa mendapatkan  tanggung  jawab  hukum, oleh  sebab  dihukum  8  bulan  penjara sesuai  Pasal  1(1)  UU  Darurat  No.12 Tahun 1951, terhadap terdakwa Sulaiman Bin Asse.

## Saran
1. Polres Bandar Lampung sering melakukan razia pada perairan Provinsi Lampung  sebab  kejahatan  tadi  bisa merusak  ekosistem  bawah  laut.  Selain pula  bisa  menyampaikan  penyuluhan pada warga perihal implikasi penggunaan bahan peledak pada penangkapan  ikan,  kedepannya  serta menyampaikan informasi perihal hukuman  atau  sanksi  dikenakan  pada pelaku  Bila  tertangkap  melakukan tindakan pidana gunakan bahan peledakan pada tangkapan ikan.
2. Supaya  warga  lebih  mementingkan kelestarian bawah laut untuk membangun  ekosistem  baik  serta berhenti  memakai  bahan  peledak  pada penangkapan  ikan,  maka  penangkapan ikan  menggunakan  cara  tradisional lebih  baik  menjaga  kelestarian  biota alam  bawah  air  daripada  penangkapan
ikan  menggunakan  bahan  peledak sebab  bisa  merusak  ekosistem  bawah laut air.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
A. Buku
Adami  Chazawi.  2002. Pelajaran  Hukum Pidana  Bagian  I, Raja  Grafindo
Persada,  Jakarta.
Amir  Ilyas.  2012. Asas  Hukum  Pidana:
Pahami  Tindakan  Pidana  daserta Pertanggungjawaban Pidana Mebjadi Syarat Pemidanaan . Rangkang Education,
Yogyakarta.
Ahmat  Fauzi.  2005. Kebijakan  Perikanan serta  Kelautan,  Isu,  Sintesis  serta Gagasan, PT  Gramedia  Pustaka Utama, Jakarta.
E.Y  Kanters  serta  S.R  Siantturi.  2002.

## Asas  Hukum Pidana Indonesia serta
Terapannya , Alumni, Jakarta.
Eddi  O.S.  Hiarijs.  2014. Prinsip  Hukum Pidana .  Cahaya  Athma  Pustaka,
Yogyakarta.
Ida  Bagoes  Surya  Dharma  Jaya.  2015.
Hukum Pidana Materil serta Formil:
Pengantar Hukum Pidana ,
USAID-The Asia Foundations
Kemitraan Partnership,  Jakarta.
Lintjie Anna Marpaung. 2016. Revitalisasi
Hukum  Otonomi  Daerah  Prospektif
Kepentingan Daerah., Aura,
Bandar Lampung.
Made  Widnyana.  2010. Asas  Hukum Pidana , Fikahati Aneska, Jakarta.
Rahman  Syamsuddin.  2014 .  Merajut Hukum  Indonesia .  Wacana  Media, Jakarta.
Sahat  Maruli  T.  Situmeang.  2020. Buku Ajar  Kriminologi .  Rajawali  Buana Pusaka, Depok.
Sampuer  Donggan  Simamora  serta  Mega Fitri  Hertinni.  2015. Hukum  Pidana pada  Bagan .  FH  Untan  Press,
Pontianak.
Supriharyyono.  2009. Konvensi  Ekosistem Sumberdayamanusia, Pustaka
Pelajar,   Yogyakarta.
Tegguh  Prasetio.  2010. Hukum  Pidana .
Raja Grafindo Persada, Depok.
Wirrjono Prodjodikoro. 2009. Asas Hukum Pidana  Indonesia ,  Refika  Aditama, Bandung.

## B. Undang-Undang  serta  Peraturan

## Lain
Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen. Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951
Undang-Undang No.45 tahun 2009 perihal perubahan  Undang-Undang  No.31 Tahun 2004 perihal Perikanan.

## Undang-Undang No.32 tahun 2014 perihal
Kelautan.
Undang-Undang  No.2  tahun  2002  perihal
Kepolisian Negara Republik Indonesia. Undang-Undang  No.2  tahun  2008  perihal Pengawasan,  pengendalian,  serta pengamanan bahan peledak komersial.
Peraturan  Kepala  Kepolisian  Negara Republik  Indonesia  No.17  tahun
2017 perihal Pengawasan,
pengendalian, serta pengamanan bahan peledak   komersial.
Keputusan Menteri Kelautan serta Perikanan
Republik Indonesia
Nomor   KEP.06/MEN/2010.
Keputusan  Presiden  No.125  Tahun  1999 perihal Bahan Peledak

## C. Sumber Lain
Ayu  Widya  Ningrum.  2019. Upaya Kepolisian  Mencegah  Penggunaan Bahan  Peledak  pada  Tangkapan Ikan  Perairan  Sumatera  Utara ( Studi  di  Direktorat  Kepolisian
Perairan serta Udara Polda
Sumatera Utara ). Skripsi Universitas
Muhammadiyah Sumatra Utara,
Medan.
Herie  Saksono.  2013. The  Blue  Economy: An  Islands  Regional  Developments Solutionthe Cases Study on Anambas  Islands  Regencies .  Jurnal Bina Praja| Vol5  No1,  Badan Penelitian Serta Pengembangan Kementerian Dalam Negeri. Hendriawan.  2016. Tinjauan  Kriminologi Tindak Pidana Pencurian Kendaraan  Bermotor  Roda  Dua Dengan Kekerasan (Begal) Dilakukan  Pelajar ,  Jurnal  Hukum,
Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara.
Juril  Charly  Onthoni.  2010. Analisis Gunakan  Bom  Penangkapan  Ikan Kecamatan  Kao  Utara  Kabupaten
Halmahera Utara. Thesis Pascasarjana Institut Pertanian
Bogor, Bogor.
Annisa  Dian  Humaera.  2018. Tinjauan Yuridis Tindakan Pidana Tangkapan Ikan  Pakai  Bahan  Peledak  (Studi Putusan  Pengadilan  Negeri  Sinjai No.55/Pid.SUSLH/ 2016/PN.SNJ) .
Skripsi UIN Alauddin, Makassar.
Zulkiflli  Koho,  Skripsi.  2015. Penegakan Hukum  Tindakan  Pidana  Illegal
Fishing  Indonesia (Studi kasus salahgunakan
metodetangkapan bahan  peledak  wilayah  perairan
kabupaten alor) : UIN Sunan
Kalijaga, Yogyakarta.
Aditya  Ghulamsyah. 2017. Tinjauan Kriminologi Tindakan Pidana Pencurian Menggunakan Kekerasan  “Begal ”  (Studi  di  Polres Pasuruan). Universitas
Muhammadiyah Malang, Malang.
Jimly
Asshiddiqie,
http://jimlly.com/makalah/namafiles/ 56/Penegakan_Hukum.pdf
(diakses  tanggal  17  Desember
2022, Pukul 08.46 WIB)
https://www.kompas.com/skolas/reads/202
1/10/006/160000769/cara-nelayan- cari-ikan-supaya-lestari-ekosistem-
terjaga,  Diakses  Pada  Tanggal  18 Agustus 202
https://kbbi.lekture.id/bahan-peledak. diakses  pada  Tanggal  30  Oktober 2022