## Trend Kebijakan Pembangunan Pagar Pembatas Perbatasan di Negara-Negara Eropa Timur
Daffa Satria Mulyadi 1 , Nuraeni 2
1 Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Padjadjaran Jl. Raya Bandung Sumedang KM.21, Hegarmanah, Kec. Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45363
2 Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Padjadjaran Jl. Raya Bandung Sumedang KM.21, Hegarmanah, Kec. Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45363
e-mail: * 1 daffasatriam@gmail.com , 2 nuraeni@unpad.ac.id

## Abstract
The  refugee  crisis  that  took  place  within  the  European  Union  in  2015  has  caused  a  lot  of pressure on the bordering countries of the European Union due to the Dublin Regulation policy and the principle of sharing responsibilities that must be carried out by all EU countries. Unfortunately the countries that feel most disadvantaged are increasingly leaving the existing forms of policy, one of which is by choosing a policy of building the border fences in their border areas where refugees and asylum  seekers  usually  pass.  This  article  will  look  at  how  Eastern  European  countries  such  as Greece, Hungary and Bulgaria are carrying out a policy of building border fences at their borders in response to their disappointment with the European Union and to kee the  refugees and asylum out from  entering  their  territories.  This  article  will  give  a  description  of  how  the  policy  was  taken  and illustrate  the  existence  of  the  supporting  factors  behind  the  decision  such  as  populist  governement factors, geographical factors, and historical factors. Finally, this article is also considered important to see how a policy can become a trend towards other countries due to the momentum, even though the policy may not be the best.
Keywords— Border fence, Eastern Europe, Refugee and Asylum Seeker.

## Abstrak
Krisis  pengungsi  yang  berlangsung  di  Uni  Eropa  tahun  2015  lalu  telah  menimbulkan  banyak tekanan  terhadap  negara-negara  perbatasan  Uni  Eropa  akibat  adanya  kebijakan  Regulasi  Dublin dan  prinsip  sharing  responsibilities  yang  harus  dijalankan  oleh  seluruh  negara  Uni  Eropa. Sayangnya  negara-negara  yang  merasa  paling  dirugikan  semakin  meninggalkan  bentuk  kebijakan yang ada, salah satunya ialah dengan memilih kebijakan pembangunan pagar pembatas di wilayah perbatasan  mereka  dimana  pengungsi  dan  pencari  suaka  biasa  lewati.  Artikel  ini  akan  melihat bagaimana  negara-negara  Eropa  Timur  seperti  Yunani,  Hungaria,  dan  Bulgaria  yang  melakukan kebijakan pembangunan pagar pembatas di perbatasannya sebagai aksi respon atas kekecewaannya terhadap Uni Eropa dan untuk menghalau pengungsi dan pencari suaka untuk masuk ke wilayahnya. Artikel ini akan memberikan deskrispsi bagaimana kebijakan tersebut diambil dan menggambarkan keberadaan faktor pendukung yang melatarbelakangi pengambilan keputusan tersebut seperti faktor pemerintahan  yang  populis,  faktor  geografis,  dan  faktor  historis.  Terakhir  artikel  ini  juga  dirasa penting  untuk  melihat  bagaimana  suatu  kebijakan  dapat  menjadi  tren  terhadap  negara-negara  lain akibat momentum yang ada, walaupun kebijakan tersebut mungkin bukanlah yang terbaik.
Kata kunci —Eropa Timur, Pagar Pembatas, Pengungsi dan Pencari Suaka

## 1. Pendahuluan

## 1.1 Latar Belakang
Fenomena  krisis  pengungsi  di  Uni  Eropa yang  berlangsung  sepanjang  tahun  2015  lalu, telah  memunculkan  banyak  kekhawatiran  dan mengungkap fakta-fakta baru mengenai berbagai permasalahan dalam alur penyelesaian penerimaan  suaka  bagi  pengungsi  dan  pencari suaka  di  negara-negara  kawasan  Uni  Eropa. Walaupun  di  dalam  Uni  Eropa  sendiri  telah terdapat  sistem  regulasi  yang  jelas  dan terstruktur  untuk  dapat  dijalankan  oleh  seluruh negara  anggotanya  terkait  tatacara  penerimaan suaka,  nyatanya  beberapa  negara  semakin condong  memilih  sistem  regulasi  sesuai preferensinya masing-masing dalam menjalankan kebijakan luar negerinya mengenai sistem regulasi penerimaan imigrannya,  termasuk  terhadap  pengungsi maupun  pencari  suaka  terutama  pasca terjadinya peristiwa krisis pengungsi 2015. (The Washington Post, 2015)
Selama  tahun  2015,  UNHCR  melaporkan jumlah  individu  di  lingkup  global  yang  harus melakukan perpindahan secara paksa mencapai jumlah  rekor  sebanyak  65,3  juta  jiwa,  yang terbagi  atas  21,3  juta  jiwa  pengungsi,  3,2  juta jiwa  pencari  suaka,  dan  40,8  juta  jiwa pengungsi internal ( internally displaced persons) (UNHCR, 2016, hal. 2) Menurut laporan statistik Eurostat, mengenai  jumlah  aplikan  pencari  suaka  yang masuk ke kawasan Uni Eropa, sepanjang tahun 2015,  terdapat  1.255.600  jiwa  aplikan  yang mengajukan  penerimaan  suaka  untuk  pertama kali  ke  negara-    negara  anggota  Uni  Eropa, dengan  3  negara  yang  mendominasi  ialah pencari  suaka  yang  berasal  dari  Irak, Afganistan,  dan  Syiria.  Jumlah  total  tersebut bahkan  mencapai  lebih  dari  dua  kali  lipat  dari jumlah  di  tahun  sebelumnya  yakni  yang  hanya sebesar 562.680 jiwa (Eurostat, 2016, hal. 1)
Selain  permasalahan  lonjakan  jumlah pencari  suaka,  isu  yang  menjadi  sorotan
utama ialah adanya ketidakmeraataan jumlah negara  yang  menjadi  tujuan  para  pencari suaka  Statistik  menunjukkan  bahwa,  lebih dari  75% pengungsi  dan  pencari  suaka  yang masuk  ke  kawasan  Uni  Eropa  selama  tahun 2015,  hanya  terpusat  di  6  negara  saja,  yakni Jerman,  Hungaria,  Swedia,  Austria,  Italia, dan  Prancis.  Dimana  Jerman  sendiri mencakup  35%  jumlah  aplikan  yang  masuk. (Eurostat,
2016, hal. 1). Dengan
ketidakmerataannya  jumlah  pengungsi  yang ada  di  sejumlah  kecil  negara  saja,  maka tentunya terjadi penumpukan pengungsi yang menjadikan  kondisi  pengungsi  yang  ada menjadi  terluntang-lantung,  bahkan  diyakini menjadi  sasaran  objek  kekerasan  sosial, korban  kelaparan,  maupun  berbagai  bentuk pelanggaran HAM lainnya.
Perrmasalahan tersebut ditengarai disebabkan  oleh  berbagai  kekurangan  baik secara regulasi maupun dalam pengimplementasiannya  yang  dimiliki  oleh Common  European  Asylum  System atau CEAS, yang mana merupakan bentuk sistem regulasi  yang  berlaku  bagi  pemberian  suaka di  negara  anggota  Uni  Eropa. Common European Asylum System yang dibentuk pada Mei  1999  melalui  Perjanjian  Amsterdam sendiri  merupakan  seperangkat  kebijakan yang  berisi  mengenai  standar-standar  umum perlindungan  intenasional  dengan  tujuan untuk  menyeleraskan  interpretasi  terhadap penerimaan  hukum  penerimaan  suaka  sesuai konsep  dan  kriteria  umum  yang  berlaku diantara  negara-negara  anggota  Uni  Eropa yang dilaksanakan  dengan prinsip solidaritas dan  pembagian  tanggung  jawab  “ sharing responsibilities” (European  Asylum  Support Office, 2016, hal. 13,22)
Kegagalan  CEAS  dalam  mengantisipasi fenomena  krisis  pengungsi  tahun  2015  lalu tersebut,  menimbulkan  polarisasi  diantara negara-negara  anggota  Uni  Eropa  dalam menyikapi  kedatangan  dan  pemberian  suaka terhadap  bentuk  migran  seperti  pengungsi dan  pencari  suaka.  Negara-negara  yang
terbukti  kewalahan  dalam  menghadapi lonjakan  pengungsi  pada  tahun  2015  lalu, mulai  menerapkan  pembatasan  atau  bahkan menutup  negaranya  dengan  berbagai  cara untuk menghindari kedatangan pencari suaka yang  masuk  ke  negaranya.  Langkah  negara- negara tersebut yang berubah haluan menjadi menjalankan  kebijakan  imigrasi  tertutup tersebut nyatanya menghasilkan efek domino diantara  negara-negara  Uni  Eropa  (The Washington Post, 2015)

## 2. Kajian Pustaka
2.1 Pengungsi dan Pencari Suaka
Menurut The  1951  Refugee  Convention yang  telah  diamandemen  dalam Protocol Relating  to  the  Status  of  Refugees 1967, dalam  artikel  1  butir  A  (2),  pengungsi didefinisikan sebagai;
“ A  person  who  owing  to  well-founded  fear  of  being persecuted  for  reasons  of  race,  religion,  nationality, membership  of  a  particular  social  group  or  political opinion, is outside the country of his nationality and is unable  or,  owing  to  such  fear,  is  unwilling  to  avail himself  of  the  protection  of  that  country;  or  who,  not having  a  nationality  and  being  outside  the  country  of his  former  habitual  residence  as  a  result  of  such events, is unable or, owing to such fear, is unwilling to return to it.” (United Nations High Commissioner for Refugees, 2010, p. 14)
Dari  definisi  diatas,  maka  dapat  ditarik kesimpulan  bahwa  untuk  seseorang  dapat diakui statusnya sebagai pengungsi, seseorang  harus  memiliki well-founded  fear, terhadap persekusi apabila dirinya kembali ke negara  ataupun  tempat  tinggal  asalnya. Bentuk well-founded  fear tersebut,  haruslah berhubungan/beralasan  terhadap  satu  atau lebih penyebab yang diantaranya ialah faktor ras, agama, kebangsaan ( nationality ), keanggotaan  terhadap  kelompok  sosial tertentu, maupun pendapat politik.
Secara  konseptual,  pengungsi  dianggap sebagai suatu konsep yang terlalu
digeneralisasi  maknanya  oleh  berbagai kalangan.  Dalam  bukunya The  Refugee  in
International Society , Emma Haddad mengajukan  definisi  baru  yang  mencoba melihat  bahwa  tiap  individu  dengan  status pengungsi memiliki  bentuk  pengalaman  dan sejarah  yang  berbeda  satu  sama  lainnya. “A ‘refugee’  is  an  individual  who  has  been forced,  in  significant  degree,  outside  the domestic  political  community  indefinitely. (Haddad, 2008, hal. 42)
Definisi  diatas  dianggap  lebih  sesuai menunjukkan  konsep  pengungsi  yang  ada, dimana  didalamnya  terkandung  tiga  elemen utama,  yang  diantaranya  ialah (Haddad, 2008, hal. 42-43)
a) Menunjukkan  “tingkat”  paksaan  yang ada  dalam  pembentukkan  pengungsi. Elemen  ini  memiliki  makna  bahwa individu tidak memiliki opsi lain selain menjadi  pengungsi,  dimana  apabila hubungan  individu  dan  negara  asalnya berjalan  dengan  baik,  individu  tidak akan terpaksa untuk melakukan perpindahan.
b) Menunjukkan  elemen  “sementara”, dimana  secara  teoritis,  bentuk  migran selain  pengungsi  akan  mampu  untuk kembali  ke  negara  asalnya  kapanpun dia  inginkan,  namun  dalam  kasus pengungsi,  selama  kondisi  di  tempat asal  masih  mencegah  mereka  untuk kembali,  pengungsi  belum  mampu untuk kembali ke negara asalnya.
c) Menunjukkan bahwa konsep pengungsi pada  dasarnya  bersifat  politis,  dimana isu  pengungsi  merupakan  bentuk  isu politik  baik  dalam  agenda  nasional maupun internasional, bagi negara asal, negara  penerima,  maupun  komunitas internasional secara keseluruhan.
Hal  penting  lainnya  dalam  memahami konsep  pengungsi  terutama  pergerakan mereka  ialah  aktor-aktor  yang  terlibat didalamnya,  yakni  dalam  bentuk  negara  asal (home  country ),  individu  terlantar  ( displaced
individual ),  dan  negara  penerima  ( host country ).  Aktor  lainnya  seperti  pelaku persekusi  ataupun  NGOs  yang  memainkan peran  pelindung,  sifatnya  tidak  mutlak, sehingga  aktor  utama  yang  dimiliki  tetap ketiga  jenis  aktor  diatas  (Haddad,  2008,  hal. 5).
Keberadaan  pengungsi  juga  bukanlah sebuah  konsekuensi  dari  kelemahan  sistem internasional,  namun  merupakan  sebuah fenomena  yang  tidak  bisa  dihindari  dari keberadaan masyarakat internasional. Selama negara  masih  berdiri  dengan  perbatasan politik  yang  dimilikinya,  konsep insider dan outsider akan  tetap  ada,  dimana  eksistensi pengungsi  juga  akan  selalu  menyertainya (Haddad, 2008, hal. 7)
Kepemilikan  status  “ outsider ”  yang  erat dengan  pengungsi  inilah  yang  membedakan mengapa pengungsi dianggap banyak menimbulkan  masalah  di  negara  penerima dibandingkan  jenis  migran  lainnya.  Perlu digarisbawahi
bahwa pergerakan transnasional  yang  dilakukan  migran  dan imigran  merupakan  atas  dasar  pilihan sehingga  mereka  telah  sadar  akan  kompromi yang  akan  dibuat  untuk  memposisikan identitas  mereka  terhadap  lingkungan  baru mereka.  Sementara  bagi  pengungsi,  hak untuk  menentukan  pilihan  untuk  melakukan pergerakan  telah  hilang,  dimana  mereka secara  mutlak  harus  melakukan  pergerakan. Hal  inilah  yang  menjadi  dasar  dimana pengungsi  lebih  cenderung  mempertahankan identitas  asalnya  secara  kuat  dengan  alasan memastikan budaya dan identitas asal mereka tidak  hilang  dan  kurang  berkeinginan  untuk mengadopsi  identitas  baru  yang  sesuai dengan negara asal (Haddad, 2008, hal. 7-8).

## 2.2 Perbatasan di Era Globalisasi
Konsep mengenai perbatasan yang sering kali  dikenal  dalam  istilah border atau borderland , merujuk pada area yang melekat
disekitar  garis  batas  negara  dan  membentuk bagian terluar dari wilayah sebuah negara.
“The  terms  border  and  borderland  are  synonyms. They  are  both  zones  of  indeterminate  width  that  form the outermost parts of a country, that are bounded on one side by the national boundary. (Prescott & Triggs, 2008, p. 12)
Sementara  itu,  garis  perbatasan  atau boundaries sendiri didefinisikan sebagai garis batas pemisah kontak fisik antar negara yang dapat membentuk peluang kerjasama ataupun perselisihan  antar  pihak.  (Prescott  &  Triggs, 2008, p. 5)
Pasca berakhirnya perang dingin,
gagasan  mengenai  globalisasi  muncul semakin  kuat,  dengan  dibentuknya  berbagai organisasi  perdagangan  seperti  NAFTA  dan Uni  Eropa,  semakin  menegaskan  adanya pergeseran  tatanan  sistem  internasional kedalam  bentuk borderless  world (Ohmae, 1990  dalam    Jones,  2012,  hal.  5).  Menurut Warwick  J.  McKibbin  (McKibbin,  2000), globalisasi sendiri merupakan proses meningkatnya  bentuk  saling  ketergantungan dalam integrasi aktivitas ekonomi, sosial, dan politik yang melewati batas-batas negara. Sejalan  dengan  perubahan  situasi  dunia internasional,  tujuan  dari  pembentukan border antar  negara  juga  turut  berevolusi. Tujuan  yang  dianggap  paling  tua  dan tradisional  ialah  sebagi  bentuk  pertahanan militer  antara  kedua  belah  pihak  yang  masih berlawanan, contohnya ialah zona demiliterisasi  di  semenanjung  Korea  (Jones, 2012,  hal.  9).Sementara  untuk  tujuan  yang lebih  umum  dan  kontemporer, border tidak lagi  bertujuan  sebagai  bentuk  pertahanan militer  suatu  negara,  melainkan  sebagai bentuk kesepakatan bersama yang memisahkan suatu bentuk rezim
pemerintahan  dan  kedaulatan  dari  sistem administrasi dan hukum yang berbeda, yakni
batas  satu  negara  dengan  negara  lainnya. (Jones, 2012, hal. 10).
Pergeseran  konsep border yang  terakhir setelah  sebagai  bentuk  pertahanan,  dan pengakuan kedaulatan masing-masing negara ialah  sebagai  bentuk  pencegahan  dari pergerakan individu dalam konteks memerangi  migran  illegal,  terrorisme  dan keamanan nasional. “In this era, the purpose of borders has shifted again to become a site where privilege is protected and undesirable movements  are  prevented” (ROSIÈRE  & JONES, 2012, hal. 221) .
Selain  itu,  contoh  kasus  yang  dapat menunjukkan perubahan lansekap internasional  dan  pengaruhnya  terhadap pergeseran  konsep  border  ialah  dengan adanya  peristiwa  serangan  terorisme  di  AS pada  11  September  2001.  Dengan  adanya peristiwa  tersebut,  lansekap  dalam  isu perbatasan negara juga turut terkena dampak yang  signifikan,  dimana  sifat    negara  yang pada  awalnya  di  dalam  tahap  yang  semakin terbuka dalam konteks perbatasannya (“opening”  of  borders”) beralih  menjadi lebih  tertutup  (“ hardening”  of  borders ) (ROSIÈRE & JONES, 2012, hal. 232).

## 2.3. Pagar dan Tembok Perbatasan
Melihat  dari  sejarah,  gagasan  mengenai dibangunnya  kontruksi  tembok  perbatasan untuk  menjaga  seseorang  untuk  tetap  berada di  masing-masing  wilayahnya  (sisi  luar  dan dalam  tembok)  bukanlah  bentuk  fenomena baru,  dimana  bukti  paling  awal  dapat  dilihat dalam keberadaan Tembok Besar China yang dibangun 2500-500 tahun lalu dan Hadrian’s Wall  di  utara  Inggris  yang  dibangun  oleh Kekaisaran  Romawi  pada  tahun  122  Masehi yang  berfungsi  untuk  memberi  tanda  bagi batas  wilayahnya  dan  juga  mencegah pergerakan  para  kriminal.  Pembangunan tembok  maupun  benteng  di  era  kuno  dan pertengahan  tersebut  mayoritas  bertujuan untuk  melindungi  masyarakat  dan  sumber
daya yang mereka miliki dari berbagai bentuk serangan (Jones, 2012, hal. 9)
Selain itu, menurut Sack, keberadaan  tembok pemisah  juga  dianggap  sebagai  bentuk  dari penegasan  kepemilikan  teritorial  secara politik baik oleh individu maupun kelompok; “  The  attempt  by  an  individual  or  group  to affect influence or control people, phenomena  and  relationships  by  delimiting and  asserting  control  over  a  geographical area (Sack, 1986, p. 19)
Ada perbedaan mendasar antara
penggunaan  istilah  pagar  ( fence )  dan tembok/dinding  ( wall )  sebagai  pilihan  utama dalam  pembangunan barrier di  wilayah perbatasan.  Dalam  level  teknis  dan  material, perbedaan  antara  pagar  dan  tembok  dapat menunjukkan  perbedaan  dari  sisi,  biaya, tujuan  utama,  dan  efektifitas.  Istilah  pagar, diidentikan  sebagai  konsep  yang  bersifat sementara  atau  non  permanen,  dimana pembangunan  pagar  lebih  cepat  dilakukan, lebih  murah  dan  tidak  sepenuhnya  menutupi penglihatan  pihak  lain  terhadap  sisi  yang berseberangan.  Sementara  itu,  dinding diidentikan  dengan  konsep  yang  lebih matang,  dimana  dengan  tembok,  penglihatan antar  pihak  sepenuhnya  terhalangi,  lebih tahan  dari  bentuk  serangan  bersenjata,  dan juga  biaya  konstruksi  yang  lebih  mahal. Pagar  juga  lebih  populer  di  antara  negara- negara  miskin  dan  berkembang,  sementara pilihan  penggunaan  tembok  lebih  populer  di negara  yang  lebih  maju  (Jones,  2012,  hal. 225).
3. Metode Penelitian (jika artikel merupakan hasil riset) Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan  metode  penelitian  kualitatf yang
berpedoman pada pemikiran Christopher  Lamont  dalam  buku Research Methods in International Relations dan Case Study  Research  and  Applications karya
Robert  K.  Yin.  Peneliti  memilih  metode  ini karena  kesesuaian  sifat  metode  penelitian kualitatif  yakni  memberikan  pemahaman mendalam  baik  dalam  konteks  suatu fenomena,  wilayah,  negara,  organisasi, ataupun individu (Lamont, 2015, hal. 78).
Metode  penelitian  kualitatif  juga  dipilih karena  dianggap  mampu  menjawab  suatu rumusan masalah yang membutuhkan bentuk pemahaman makna dan penjelasan dari suatu proses  sosial  yang  kompleks  secara mendalam  bagi  peneliti,  melalui  analisa beragam  instrumen  dan  sumber  penelitian yang didapatkan, secara interpretatif (Lamont, 2015, hal. 78).

## 4. Hasil dan Pembahasan

## 4.1  Isu Pengungsi dan Pencari Suaka di Uni Eropa
Dengan  adanya  tren  peningkatan  jumlah pengungsi dan pencari suaka yang mengajukan  penerimaan  suaka  di  kawasan Uni  Eropa  dari  tahun  2013-2016  (Eurostat, 2019)  menunjukkan  bahwa  banyak pull factors yang  menjadikan  Uni  Eropa  sebagai kawasan  favorit  yang  menjadi  tujuan pengungsi  dan  pencari  suaka. Pull  factors umum  seperti    ketersediaannya  banyak lapangan kerja, serta peluang yang lebih baik dalam  mendapatkan  penghidupan  yang  lebih layak  menjadikan  Uni  Eropa  terutama kawasan  Eropa  Barat  menjadi  tujuan  banyak pengungsi dan pencari suaka.
Mengutip  pernyataan  dari  Eugenio  Lilli, salah satu tenaga ahli dari department of war studies King's College London , menyebutkan bahwa
“ People  fleeing  armed  conflict  in  the  Middle  East migrate to Europe because they see Europe as a place of  peace  and  wealth  compared  to  the  violence  and despair  that  characterise  their  home  countries .” (King's College London, 2015)
Pernyataan  tersebut  menekankan  bahwa mayoritas  pengungsi  yang  berasal  dari  area Konflik  Timur  Tengah  memiliki  motivasi tertentu untuk mencari suaka ke kawasan Uni Eropa.
Selain  faktor-faktor  tersebut,  terdapat pull  factors lain  yang  berperan  dalam pergerakan  individu  dalam  mencari  suaka, yakni peran geografis (Kugiel, 2016, hal. 48). Pada  awalnya  pengungsi  di  negara-negara konflik  akan  cenderung  untuk  memilih negara-negara tetangga yang mampu menyediakan tempat aman, salah satu negara tetangga populer bagi pengungsi dan pencari suaka  ialah  Jordania  dan  Lebanon,  namun dengan  jumlah  pengungsi  yang  tidak sebanding  dengan  kemampuan  negara tersebut  dari  segi  demografi  dan  juga infrasturktur, serta keengganan negara Timur Tengah yang lebih mampu dari segi ekonomi untuk  terbuka  terhadap  pengungsi  dan pencari  suaka  seperti  Arab  Saudi  dan  Uni Emirat  Arab  (King's  College  London,  2015) menjadikan  Uni  Eropa  terutama  negara- negara  Eropa  Barat  menjadi  tujuan  utama para pengungsi dan pencari suaka.
Sejalan  dengan  kondisi  tekanan  yang semakin  tinggi  tersebut,  negara-negara  garis terluar  Uni  Eropa  mulai  menerapkan kebijakan  baru  dalam  menangani  lonjakan pengungsi  dan  imigran  illegal,  salah  satunya ialah dengan melakukan pembangunan pagar pembatas  di  perbatasan  negaranya  yang populer  dijadikan  rute  pergerakan  pengungsi dan  pencari  suaka.  Berikut  adalah  beberapa kasus  contoh  pembangunan  pagar  pembatas oleh  negara-negara  di  Eropa  Timur  terkait dengan fenomena krisis pengungsi Eropa.

## 3.2 Kasus Pagar Pembatas Yunani-Turki
Sebagai  negara  dengan  letak  geografis yang  sangat  strategis  bagi  jalur  migrasi pengungsi dan pencari suaka yang masuk ke kawasan Uni Eropa, Yunani sudah sejak lama memiliki  permasalahan  terhadap  isu  terkait
dengan  arus  migrasi  dan  penegakan  “ border control ”  terhadap  tingginya  jumlah  imigran yang  masuk  ke  negaranya.  Perlu  diketahui bahwa  pengungsi  dan  pencari  suaka  dapat memasuki  Yunani  melalui  dua  jalur kedatangan, yakni melalui jalur laut dan jalur darat.  Rute  kedatangan  melalui  jalur  laut, terbagi lagi atas dua rute yang berbeda, yakni melalui  Laut  Mediterania  yang  memisahkan Yunani  dengan  Mesir  dan  kawasan  Afrika Utara,  dan  melalui  Laut  Aegea  yang memisahkan
Yunani dengan Turki. Sementara  dengan  rute  kedatangan  melalui jalur  darat,  rute  yang  ada  ialah  dengan memasuki Yunani melalui perbatasan daratnya dengan Turki.
Gambar 1. Rute kedatangan pengungsi dan pencari suaka menuju Uni Eropa melalui jalur laut

## Sumber: (UNHCR, 2015, hal. 3)
Perbatasan darat antara Yunani dan Turki tersebut,  terbentang  sepanjang  120  mil  atau sekitar  193  km,  dimana  mayoritas  dari perbatasan  tersebut  dipisahkan  oleh  aliran Sungai  Evros  yang  terkenal  memiliki  arus yang  deras  dan  berbahaya  untuk  diseberangi (Reuteurs, 2016).
Namun terdapat pengecualian  dengan  keberadaan  bentangan daratan  yang  menjorok  dari  aliran  sungai yang  menjadikan  terdapat  perbatasan  negara sepanjang  12km  yang  bukan  merupakan aliran sungai namun berupa daratan yakni di daerah  dekat  kota  Orestiada,  daerah  Timur- Utara  Yunani.Wilayah  tersebut  merupakan
satu-satunya  jalan  bagi  pengungsi  untuk mencapai  Yunani,  sehingga  cukup  banyak pengungsi  yang  menyebrang  di  wilayah  ini. Daerah sungai tersebut sendiri dapat dilintasi dengan  perahu  kecil  di  musim  dingin,  atau dilalui  dengan  berjalan  kaki  di  musim  panas ketika  kondisinya  kering  (Global  Security, 2017)
Pada 1 Januari 2011, Menteri Perlindungan Warga Negara Yunani, “ Minister  for  Citizen  Protection ”  Christos Papoutsis,  dibawah  pemerintahan  Perdana Menteri  saat  itu  yakni  George  Papandreou dari  partai Panhellenic  Socialist  Movement (PASOK),  partai  sayap  kiri  berbasis  sosio- demokratis  (Nordsieck,  2019)  menyatakan bahwa  Yunani  akan  mulai  melaksanakan pembangunan pagar pembatas di satu-satunya perbatasan  yang  dipisahkan  langsung  oleh daratan  antara  Yunani  dan  Turki  tersebut. Pagar  kawat  berduri  yang  dibangun  setinggi 13  kaki  (sekitar  4  meter)  diperkirakan  akan membutuhkan waktu kurang lebih satu tahun pengerjaan  dengan  total  biaya  sebesar  tiga juta euro (Public Radio International, 2012).
Pada  akhirnya,  pembangunan  konstruksi pagar  pembatas  tersebut  dimulai  pada Oktober  2011  dan  rampung  pada  Desember 2012.  Konstruksi  tersebut  memakan  total biaya  3.3  juta  dolar  AS  dan  dilengkapi dengan  kamera  sensor  panas  “ thermal camera ” (Huffington Post,
2015).
Pembangunan  pagar  tersebut  pada  akhirnya terbukti  efektif  dalam  mengurangi  jumlah imigran  yang  masuk  di  area  tersebut,  namun hal tersebut tidak sepenuhnya menghilangkan pengungsi  dan  pencari  suaka  yang  ada, dampak  yang  paling  dirasakan  ialah  adanya perubahan  arus  pergerakan  pengungsi,  baik itu  pengungsi  yang  memilih  menggunakan jalur  laut,  ataupun  jalur  Balkan  melalui perbatasan Turki-Bulgaria.
Dengan masih tingginya tingkat kedatangan  pengungsi  dan  pencari  suaka  ke Yunani  melalui  jalur  laut,  menjadikan pembangunan  pagar  pembatas  yang  ada
kurang  terlihat  keefektifitasannya  dalam menekan  jumlah  kedatangan  pengungsi  dan penari suaka yang masuk ke Yunani, sebagai contoh,  pada  tahun  2012  jumlah  aplikan pencari  suaka  di  Yunani  berjumlah  9575 jiwa,  sementara  pasca  pembangunan  pagar pembatas  rampung  pada  Desember  2012,  di tahun selanjutnya Yunani mengalami penurunan jumlah aplikan yakni 7860 jiwa di tahun  2013,  dan  7485  jiwa  di  tahun  2014 (Eurostat,  2019)hal  tersebut  dilihat  sebagai pencapaian yang luar biasa mengingat negara lain  mengalami  peningkatan  jumlah  aplikan pencari  suaka  dalam  periode  yang  sama. Namun,  dalam  tahun-tahun  selanjutnya, jumlah aplikan pencari suaka di Yunani tetap mengalami  peningkatan  yang  tinggi  yakni dengan jumlah berturut-turut sebesar 11.370, 49.875,  dan  56.940  jiwa  pada  tahun  2015- 2017 (Eurostat, 2019).

## 4.2  Pagar  Pembatas  Hungaria-Serbia  & Kroasia
Negara  Eropa  Timur  lain  yang  memilih kebijakan  pagar  pembatas  di  perbatasan negaranya  sebagai  langkah  untuk  mengatasi permasalahan  pengungsi  dan  pencari  suaka pasca terjadinya krisis pengungsi Eropa 2015 ialah  Hungaria.  Hungaria  merupakan  negara transit  populer  bagi  pengungsi  dan  pencari suaka  yang  melewati  Rute  Balkan  Barat, dengan  jalur  Serbia-  Hungaria-  Austria. Kondisi  tersebut  menjadikan  Hungaria mendapatkan tekanan dari perbatasan mereka dengan  Serbia  di  wilayah  selatan.  Dengan kondisi  yang  dianggap  semakin  mengancam bidang  pertahanan  negara  mereka.  Pada  17 Juni  2015,  pemerintah  Hungaria  yang dipimpin oleh Perdana Menteri Viktor Orban yang  merupakan  bagian  aliran  populis  sayap kanan  dari  partai  Fidesz  atau Hungarian Civic  Alliance dimana  dirinya  sangat  vokal menyuarakan wacana anti migran, memerintahkan  untuk  menutup  perbatasan
selatan  mereka  dengan  Serbia  dan  Kroasia (S4C, 2018)
Gambar 4.2 Peta arus kedatangan pengungsi dan pagar pembatas di Eropa Timur
Sumber: Migration  Policy  Institute (Migration  Policy Institute, 2017)
Walaupun  secara  geografis  Hungaria bukan  merupakan  negara  yang  berbatasan langsung dengan sumber kedatangan pengungsi  seperti  Italia,  Yunani,  dan  Turki, kondisi  yang  dibatasi  langsung  oleh  Serbia yang  bukan  merupakan  anggota  Uni  Eropa, menjadikan kerugian tersendiri bagi Hungaria.  Kondisi  tersebut  menjadikan seluruh  pengungsi  dan  pencari  yang  datang dari  Serbia,  merupakan  tanggung  jawab Hungaria untuk diproses aplikasi permohonan  suakanya,  dimana  hal  tersebut sesuai  dengan  Regulasi  Dublin  Uni  Eropa yang  menjadikan  negara  Uni  Eropa  pertama yang  didatangi  oleh  pengungsi  dan  pencari suaka  bertanggung  jawab  dalam  menangani aplikasi permohonan suaka.
Kondisi  tersebutlah  yang  menjadikan Hungaria  sebagai  negara  kedua  dibelakang Jerman  dalam  jumlah  pencari  suaka  yang masuk,  dimana  sepanjang  tahun  2015, Hungaria  didatangi  174.435  jiwa  pengungsi dan pencari suaka (Eurostat, 2016, hal. 1) Hal tersebut diperparah dengan kondisi Hungaria yang  tidak  memiliki  kemampuan  yang setingkat  dengan  negara  Eropa  Barat  dalam menangani  krisis  yang  ada,  sebagai  contoh,
rendahnya  populasi  yang  dimiliki  Hungaria dibandingkan  negara  lain,  menjadikan  dari tiap  1  juta  penduduk  Hungaria,  terdapat beban  17.699  pengungsi  dan  pencari  suaka yang  perlu  ditanggung  negara,  jumlah persentase  aplikan  pencari  suaka  terhadap populasi  negara  ( applicants  relative  to  the population )    tersebut    merupakan  yang tertinggi  dibandingkan  negara  Uni  Eropa lainnya  (Eurostat,  2016,  hal.  2).  Tingginya beban  yang  ada,  disertai  rasa  kekecewaan Hungaria terhadap langkah Uni Eropa dalam menangani  krisis  yang  dianggap  “lamban”, serta  kritik  terhadap  Regulasi  Dublin  dan CEAS  yang  mengatur  penerimaan  suaka  di Uni  Eropa,  merupakan  sekian  alasan  yang melandasi keputusan Hungaria dalam membangun  pagar  pembatas  yang  ada (Nolan, 2015).
Konstruksi  pagar  kawar  berduri  setinggi 4  meter  yang  dilengkapi  dengan  pasukan penjagaan  militer  tersebut  dibangun  oleh Pasukan  Pertahanan  Hungaria Hungarian Defence  Forces ,  konstruksi  yang  ada  di sepanjang  wilayah  perbatasan  Hungaria- Serbia  terbentang  sepanjang  sekitar  170  km, selesai    dibangun  pada  17  September  2015. Sementara  di  wilayah  perbatasan  Hungaria- Kroasia,  konstruksi  pagar  sepanjang  175 kilometer  selesai  sesuai  rencana  awal  yakni pada 21 Oktober 2015 (BESENY Ő , 2017).
Pasca  pembangunan  pagar  pembatas  di perbatasannya  dengan  Serbia  dan  Kroasia rampung  diakhir  tahun  2015,  Hungaria langsung  merasakan  dampak  yang  ada  dari pembangunan  pagar  tersebut.  Menururt  data Eurostat, sepanjang tahun 2015 dimana krisis pengungsi  tengah  berlangsung  di  Uni  Eropa, Hungaria  mengalami  jumlah  lonjakan pengungsi dan pencari suaka dari 41.215 jiwa ditahun  2014  menjadi  174.435  jiwa sepanjang 2015. Namun dengan adanya pagar pembatas  yang  membatasi  pergerakan pengungsi  ke  Hungaria  melalui  jalur  Balkan Barat,  jumlah  tersebut  menurun  drastis menjadi  28.215  jiwa  pada  tahun  2016  dan
hanya  3.115  jiwa  di  sepanjang  tahun  2017 (Eurostat, 2019).

## 4.3 Pagar Pembatas Bulgaria-Turki
Jauh  sebelum  Bulgaria  mengumumkan rencana  pembangunan  pagar  pembatas  di perbatasannya  dengan  Turki  di  tahun  2014, Bulgaria  pada  dasarnya  telah  melakukan kebijakan  serupa  di  tahun  1980an,  ketika Bulgaria  masih  menjadi  negara  komunis  dan bagian  dari  Blok  Timur  Uni  Soviet  (Kiri ş ci, 2019).  Namun,  kedua  bentuk  kebijakan  dari keberadaan  pagar  di  perbatasan  Bulgaria- Turki  tersebut  memiliki  perbedaan  yang cukup signifikan. Perbedaan tersebut terletak dari  kegunaan  pagar  tersebut,  dimana  tujuan utama  pagar  yang  dibangun  oleh  Komunis Bulgaria  ialah  untuk  menghalau  pergerakan manusia  untuk  keluar  dari  negaranya,  bukan sebaliknya.
Status Bulgaria sebagai negara penganut komunis  dan  bagian  dari  Blok  Timur,  di  era Perang Dingin saat itu pastinya tidak terlepas dari  keberadaan  individu-individu  maupun lawan  politik  di  dalam  lingkup  domestik negaranya yang berpandangan kontra terhadap rezim yang sedang berkuasa. Di saat yang  sama,  Bulgaria  berbatasan  langsung dengan  Rumania,  Yugoslavia,  Yunani  dan Turki  dimana  Rumania  dan  Yugoslavia  juga memiliki  basis  komunis,  sementara  untuk Yunani  dan  Turki  kedua  negara  tersebut merupakan  negara  non-komunis  atau  negara kapitalis  yang  sering  dijadikan  tempat pelarian individu-individu yang tidak memiliki  paham  yang  sama  dengan  rezim komunis  yang  berkuasa.  Dengan  kondisi perbatasan  Bulgaria-Yunani  yang  ekstrim untuk  dilalui  dengan  medan  pegunungan, perbatasan  Bulgaria-Turki  menjadi  satu- satunya rute yang dapat ditempuh simpatisan pemberontak  untuk  kabur  dari  Bulgaria (Savova, 2020).
Melihat  kondisi  yang  ada,  perbatasan tersebut  menjadi  kawasan  yang  dijaga  ketat
oleh pemerintahan
Bulgaria, dimana pengawasan bahkan sudah dimulai 40km dari garis perbatasan kedua negara. Area tersebut akhirnya  dikenal  dengan  “ no  go  zone ”  dan “ no  man’s  land ”  area,  akibat  lapangnya  area tersebut tanpa adanya vegetasi dan pepohonan,  menjadikan  individu-individu yang akan melewati perbatasan dapat terlihat dengan mudah. Selain bentuk penjagaan oleh angkatan  bersenjata,  di  garis  perbatasan antara Bulgaria-Turki sendiri sudah dilengkapi  dengan  “ triple  border  fence ” sebagai  bentuk  pertahanan  terakhir.  Sulitnya situasi  tersebut  juga  diperparah  dengan keberadaan  pasukan  penembak,  yang  tidak segan  untuk  menembak  mati  individu  yang tertangkap  tangan  sedang  berusaha  untuk melewati perbatasan Bulgaria-Turki. Dimana pada  akhirnya  tidak  sedikit  individu  yang harus  meregang  nyawa  di  area  perbatasan tersebut (Savova, 2020)
Dalam kasus modern Bulgaria, keputusan dalam membangun pagar
pembatas  dilatarbelakangi  oleh  kondisi lonjakan  pengungsi  dengan  jumlah  yang sebelumnya  tidak  pernah  dihadapi  oleh Bulgaria yang dimulai sejak tahun 2013 lalu. menjadikan  pemerintah  Bulgaria  kewalahan dalam  menangani  permasalahan  yang  ada. Bentuk  ketidakmampuan  pihak  berwenang dapat terlihat mulai dari adanya permasalahan menegnai  waktu  pengajuan  klaim  dan pendaftaran aplikasi suaka, hingga pemeriksaan  aplikasi  yang  memakan  waktu yang  dianggap  terlalu  lama,  bahkan  dalam banyak  kasus  aplikasi  pelamar  suaka dinyatakan  hilang  (Doitchev,  2016,  hal.  57). Permasalahan-permasalahan  tersebut  yang menjadikan  penumpukan  jumlah  pelamar suaka, dimana  kondisi pengungsi dan pencari suaka di pusat penerimaan yang ada menjadi sangat  padat.  Kondisi  yang  tidak  memadai tersebut  dan  juga  adanya  laporan  terjadinya peanggaran  HAM  terhadap  pengungsi, menjadikan  Bulgaria  dinilai  telah  gagal dalam  menangani  kasus  yang  ada,  baik  oleh
pihak  internal  domestik  maupun  pihak internasional.
Terkait  dengan  permasalahan  yang  ada, pada 24 Oktober melalui menteri Pertahanan Bulgaria Angel Naydenov dibawah
pemerintahan  Perdana  Menteri  Plamen Oresharski,  Bulgaria  resmi  mengumumkan rencana  pembangunan  pagar  pembatas  di perbatasan  bagian  selatan  dan  timur negaranya  dengan  Turki  sepanjang  30  km untuk  memerangi  tekanan  jumlah  pengungsi dan pencari suaka yang masuk ke Bulgaria.
Pada  2  Januari  2014,  UNHCR  dalam laporannya  yakni Bulgaria  as  a  Country  of Asylum:  UNHCR        Situation  of  Asylum  in Bulgaria memutuskan  untuk  menghentikan sementara  sistem  Regulasi  Dublin,  sebagai sistem penerimaan suaka yang berlaku di Uni Eropa  (UNHCR,  2014).  Padahal  sebagai anggota  Uni  Eropa,  pada  saat  itu  sistem penerimaan  pengungsi  di  Bulgaria  masih berpedoman  terhadap  CEAS  dan  Regulasi Dublin.
Dalam laporannya, UNHCR
menggambarkan kondisi yang harus dihadapi oleh  para  pengungsi  dalam  pemrosesan penerimaan  suaka  sangatlah  menyedihkan “ deplorable ” dan tidak sesuai dengan hak dan martabat  manusia  maupun  privasi  mereka. UNHCR  juga  menyebutkan  bahwa  terjadi bentuk  penahanan  yang  sewenang-wenang serta  durasi  yang  tidak  jelas  akibat  tidak adanya  regulasi  dasar  dalam  proses penahanan pengungsi dan pencari suaka yang diatur  dalam  hukum  Bulgaria.  Selain  itu, tidak  adanya  sistem  penerimaan  aplikasi suaka yang dirasa adil dan efektif menjadikan pengungsi dan pencari suaka yang ada sangat rentan untuk dikembalikan ke negara asalnya ( refoulement ).
Kritik  yang  dikeluarkan  oleh  UNHCR juga didukung oleh ECRE European Council on  Refugees  and  Exiles ,  yang  mana  pada  8 Januari 2014 mengeluarkan pernytaan berupa kritikan  terkait  dengan  RUU  baru  Bulgaria terkait  sistem  penerimaan  suaka  yang
memperbolehkan  adanya  bentuk  penahanan (detensi)  secara  lebih  luas  (terhadap  anak- anak yang tidak didampingi), yang mana hal tersebut  sangatlah  bertentangan  terhadap norma  internasional  Uni  Eropa.  ECRE  juga mendukung  pernyataan  UNHCR  terkait dengan  pemberhentian  sementara  Regulasi Dublin  di  Bulgaria  dan  merekomendasikan bantuan  Uni  Eropa  dalam  manajemen  krisis yang  ada  (European  Database  of  Asylum Law, 2014) .
Adanya kelonggaran waktu bagi pemerintah  Bulgaria  pasca  pemberhentian sementara  Regulasi  Dublin  untuk  dijalankan di  Bugaria  menjadikan  pemerintah  Bulgaria resmi memulai pembangunan pagar pemabatas yang sebelumnya sudah direncanakan.  Konstruksi  pagar  kawat berduri  pembatas  tersebut  memakan  biaya awal  sebesar  85juta  euro,  dan  dilakukan selama  dua  tahapan  yakni,  sepanjang  30  km di  bawah  pimpinan  Plamen  Oresharski  dan penutupan  dalam  bentuk  yang  lebih  ekstrem ketika  PM  Boyko  Borisov  memimpin  dan membangun pagar lanjutan yang membentang sepanjang 236 km di perbatasan Bulgaria  dan  Turki.  Konstruksi  dan  resmi rampung  pada  Oktober  2017  (Global Detention Project, 2019).
4.4 Perbandingan kebijakan Yunani, Hungaria, dan Bulgaria. Perbandingan disini dibuat untuk membandingkan kebijakan yang diambil oleh Yunani,  Hungaria.    dan  Bulgaria  terkait dengan kesamaan pemilihan kebijakan dalam menghadapi isu pengungsi dan pencari suaka yakni  melalui  diantara  ketiga  negara. Ketiganya  pada  dasarnya  berbagi  beberapa karakteristik  yang  serupa  dimana  kesamaan karakteristik  tersebut  dapat  berkontribusi dalam  berlangsungnya  tren  pembangunan pagar  pembatas  perbatasan  di  negara-negara Eropa  Timur.  Pertama  ialah  kondisi  Yunani, Hungaria,  dan  Bulgaria  yang  merupakan negara-negara  batas  terluar  Uni  Eropa (eksternal border ).
Kondisi  tersebut  menjadikan  negara- negara  tersebut  lebih  rentan  untuk  menerima lonjakan  arus  pengungsi  dan  pencari  suaka mengingat posisi geografis mereka, dan juga bagaimana  sistem  sharing  responsibilities Regulasi  Dublin  Uni  Eropa  bekerja.  Yang kedua,  ketiga  negara  tersebut  bukanlah menjadi tujuan utama pengungsi dan pencari suaka,  namun  merupakan  negara  transit populer  bagi  pengungsi  dan  pencari  suaka menuju  kawasan  Eropa  Barat.  Yang  ketiga, masih  berbicara  letak  geografis,  letak  ketiga negara  berada  di  persilangan  rute  migrasi pengungsi,  yakni  jalur  darat  melalui  rute Balkan  dan  rute  Balkan  Barat  dan  melalui rute  laut  Mediterania  dan  Aegea  khusus untuk  Yunani.  Yang  keempat,  momentum pembangunan  pagar  pembatas  oleh  ketiga negara dibarengi dengan krisis ekonomi yang melanda  Eropa,  ditambah  dengan  belum stabilnya perekonomian Bulgaria dan Hungaria  secara  umum  jika  dibandingkan dengan negara Eropa lainnya.
Masuk  kedalam  perbandingan  pertama yakni  Bulgaria  dan  Hungaria  terkait kebijakan  mereka  yang  identik,  keduanya lebih  jauh  lagi  memiliki  persamaan  dalam beberapa  sisi.  Bulgaria  dan  Hungaria  relatif belum  terlalu  lama  menjadi  bagian  Uni Eropa,  dimana  Hungaria  masuk  pada  tahun 2003,  sementara  Bulgaria  pada  tahun  2007 (European  Union,  2020).  Rentang  waktu yang  masih  singkat  tersebut  menjadikan kedua  negara  masih  menyesuaikan  berbagai bentuk  kebijakan  maupun interest sebagai bagian  dari  kawasan  Uni  Eropa,  dimana dalam  beberapa  kondisi  bentuk  penyesuaian seperti  penggunaan  Regulasi  Dublin  dalam memproses  aplikasi  pencari  suaka  di  saat krisis  pengungsi  sedang  berlangsung,  dapat menyulitkan  dan  memberatkan  negara tersebut,  terutama  dengan  latar  belakang historis yang tertutup terhadap imigran.
Selain itu, kedua negara juga merupakan negara eks komunis yang masih menjalankan transisi menjadi negara demokrasi, dalam hal
ini nilai-nilai komunis yang hidup sebelumnya masih berakar cukup kuat baik di tingkat  masyarakat  maupun  pemerintahan, sehingga  praktik-praktik  dari  nilai-nilai komunisme masih sering dijumpai. Selain itu, pemerintahan kedua negara ketika memutuskan  pembangunan  pagar  pembatas di  perbatasan  mereka  juga  sedang  dipimpin oleh  seorang  penganut  populisme  sayap kanan.
Viktor Orban Perdana Menteri Hungaria dan Boyko Borisov Perdana Menteri Bulgaria juga merupakan salah satu yang paling vokal dalam menyuarakan kampanye anti migrannya  terhadap  Uni  Eropa,  sebagai bentuk  afiliasi Eurosceptic yang  semakin umum  di  negara-negara  Eropa.  Sebagai contoh, Orban secara terang-terangan menentang  dilusi  "nilai-nilai  Kristen"  Eropa oleh  keberadaan  imigran  multikultural . “There  is  no  way  back  from  a  multicultural Europe. Neither to a Christian Europe, nor to a  world  of  national  cultures,”  he  said  in June.  “If  we  make  a  mistake  now,  it  will  be forever.” (The Irish Times, 2015)
Eurosceptic  merupakan  suatu  bentuk konsep  yang  muncul  pertama  kali  di pertengahan  tahun  80an  di  Inggris  Raya dengan  definisi  sederhana  ialah  mengacu pada  seseorang/  kelompok  yang  menentang bentuk  kekuasaan  (kebijakan)  di  Uni  Eropa (Brack  &  Sartin,  2015,  hal.  239). Kemunculan  wacana  ini  pertama  kali ditengarai  akibat  adanya  dugaan  mengenai “ democratic  deficit ”  di  Uni  Eropa  secara kelembagaan (Torreblanca & Leonard, 2013, hal. 1).
Sementara democratic  deficit sendiri mengacu  kepada  pendapat  yang  dilontarkan terhadap Uni Eropa dan lembaga- lembaganya,  serta  prosedur  pengambilan keputusan  kebijakan  didalamnya  yang  dirasa kurang  demokratis,  dimana  tidak  ada  akses dari  warga  sipil  untuk  menghasilkan keputusan yang demokratis akibat
kompleksitas yang ada di Uni Eropa tersebut (EUR-LEX).
Kedua  negara  juga  merupakan  negara eks komunis yang masih menjalankan transisi menjadi  negara  demokrasi,  dalam  hal  ini nilai-nilai  komunis  yang  hidup  sebelumnya masih  berakar  cukup  kuat  baik  di  tingkat masyarakat  maupun  pemerintahan,  sehingga praktik-praktik  dari  nilai-nilai  komunisme masih  sering  dijumpai.  Selain  memiliki pandangan Eurosceptic ,  pemerintahan  kedua negara  yang  memiliki  latar  belakang  populis sayap  kanan  juga  memainkan  peran  yang signifikan  dalam  bentuk  kebijakan  yang diambil terkait dengan penanganan pengungsi dan pencari suaka.
Pemimpin yang memiliki dasar populism akan  cenderung  menolak  segala  bentuk legitimasi  oposisi  dan  juga  masyarakat pendukungnya  memiliki  bentuk  konsekuensi tersendiri apabila tidak mendukung pemerintahan  populism  yang  berkuasa, Populis melihat
bahwa penyatuanindividu” unification  of  people ” merupakan  kunci  utama  (Muller,  2018,  hal. 71). Mereka juga menilai bahwa orang-orang yang  berbeda  “haluan”  tidaklah  penting, sehingga  kelompok  tersebut  akan  menjadi pengecualian  “ excluded” dalam  tiap  narasi yang diangkat.
Hal tersebut pulalah yang dapat dilihat di Bulgaria,  dimana  partai-partai  kecil  berbasis liberal  sangat  kesulitan  untuk  mendobrak dominasi  Boyko  Borisov,  sehingga  iapun dapat terpilih dalam tiga periode jabatan, hal tersebut  juga  tentunya  disebabkan  oleh rendahnya  pendukung  partai-partai  tersebut dari  masyarakat  secara  keseluruhan  (Savova, 2020).  Tentunya  kemungkinan  adanya tekanan  yang  dirasakan  oleh  masyarakat sendiri  untuk  menjadi  oposisi  juga  dapat digarisbawahi, mengingat kuatnya manipulasi media yang dilakukan pemerintahan Bulgaria dalam menjaga orang-orang untuk terus dapat mem-vote dirinya.
Adanya  kemiripan  antara  faktor  historis yang  dimiliki  oleh  Bulgaria  dan  Hungaria, kesamaan  dalam  posisi  geografis  serta kemiripan  posisi  politik  dan  pandangan  anti- migran  kedua  pemimpin  negara,  didukung oleh  kuatnya  relasi  antara  kedua  individu, dapat  menunjukkan  faktor  pendukung  dari contoh  kecil  adanya    tendensi  negara-negara Eropa untuk memilih menutup perbatasannya dari  kedatangan  imigran  seperti  pengungsi dan  pencari  suaka  melalui  pembangunan pagar pembatas.
Sementara  itu  dalam  kasus  Yunani, dimana  merupakan  salah  satu  negara  yang paling  awal  dalam  mengambil  kebijakan pembangunan  pagar  pembatas  di  antara negara-negara  Uni  Eropa,  kondisi  yang  ada cukup  unik  apabila  dibandingkan  dengan pagar  pembatas  yang  ada  di  Bulgaria  dan Hungaria.  Ketika  kebijakan  mengenai pembangunan  pagar-pembatas  di  perbatasan masing-masing negara, Bulgaria dan Hungaria  tengah  dipimpin  oleh  sosok penguasa dominan populis dayap kanan, yang telah  memiliki  sejarah  memimpin  negara dalam  waktu  yang  cukup  lama  dalm  diri Boyko Borisov dan Viktor Orban.
Namun  dalam  kasus  Yunani,  pada periode tersebut Yunani tengah dipimpin oleh George  Papandreou  dari  partai  Panhellenic Socialist  Movement  (PASOK)  yang  mana merupakan  partai  berbasi  sosio-demokratis sayap kiri. Perbedaan tersebut cukup menarik karena  wacana  anti-migran  sudah  menjadi ciri  dari  kelompok  populisme  sayap  kanan saat  itu,  namun  nilai  tersebut  cukup bertentangan  dengan  apabila  dilihat  secara garis  besar  kasat  mata  latar  belakang pemerintahan Yunani. Sosok George
Papandreou  juga  hanya  bertahan  selama  2 tahun  sebagai  Perdana  Menteri  Bulgaria sebelum  akhirnya  digulingkan  akibat  krisis ekonomi  yang  sedang  melanda  Yunani sepanjang tahun 2011 tersebut.

## 5. Kesimpulan dan Rekomendasi

## 5.1 Kesimpulan
Berlangsungnya  krisis  pengungsi  di  Uni Eropa  2015  lalu,  menimbulkan  banyak bentuk  pergeseran  kekuatan  di  Uni  Eropa sendiri.  Secara  kelembagaan,  Uni  Eropa dinilai semakin lemah dan banyak mendapatkan  kritikan,  menjadikan  semakin banyak  pihak  dari  internal  maupun  eksternal yang  berpandangan  eurosceptic.  Nyatanya fenomena tersebut dijadikan momentum oleh kelompok  populis,  konservatif  dan  sayap kanan yang semakin populer akhir-akhir ini.
Dimulai dari negara-negara Eropa Timur seperti  Bulgaria,  Hungaria,  dan  Yunani nyatanya  sangat  terbantu  dengan  fenomena krisis pengungsi dan pencari suaka di Eropa, permasalahan  tersebut  dibarengi  dengan depresi  ekonomi  di  Eropa  menciptakan lingkungan  yang  mendukung  bagi  para kelompok  sayap  kanan  untuk  menyuarakan agenda politiknya, yang mana pada akhirnya kelompok populis sayap kanan beserta partai mereka mendapatkan momentum dan konstituensi  merekapun  mulai  mendapatkan kursi  di  Parlemen  negaranya  hingga  bahkan masuk kedalam taraf  parlemen Uni Eropa.
Fenomena tersebutlah yang menciptakan merembetnya  wacana  anti-migran  dan terhadap  negara-negara  demokrasi  di  Eropa Barat  dan  Utara.  Dan  semakin  dipilihnya kebijakan pembangunan pagar perbatasan.

## 5.2 Rekomendasi
Terkait  dengan  topik  yang  penulis angkat  dalam  artikel  ini,  diperlukan  analisis yang  lebih  komprehensif  terkait  dengan fenomena  kebijakan  pembangunan  pagar pembatas  di  negara-negara  Uni  Eropa. Analisis  dapat  dilihat  dalam  konteks kebijakan  luar  negeri  dan  motif  tiap  negara agar  dapat  ditemukan  benang  merah  dalam tiap kasus yang ditemukan.

## Daftar Pustaka
BESENY Ő ,  J.  (2017).  Fences  and  Border Protection: The Question of Establishing Technical Barriers. AARMS Vol. 16, No. 1 , 83.
Brack, N., & Sartin, N. (2015). Introduction:
Euroscepticism,  from  the  margins  to  the mainstream. International Political Science Review Vol. 36(3) , 239-249.
Doitchev,  M.  (2016). Fortification  of European  Borders.  The  Balkan  Route. Copenhagen:  Global  Refugee  Studies, Aalborg University. EUR-LEX.  (n.d.). Glossary  of  summaries: Democratic  Deficit .  Dipetik  Maret  5, 2020,  dari  EUR-LEX:  https://eur- lex.europa.eu/summary/glossary/democr atic_deficit.html European Asylum Support Office. (2016). An Introduction  to  the  Common  European Asylum System for Courts and Tribunals. Valletta:  European  Asylum  Support Office.
European  Database  of  Asylum  Law.  (2014, Februari  2). UNHCR  calls  for  the suspension  of  Dublin  transfers  to
Bulgaria .  Dipetik  Desember  4,  2019,
dari Asylumelawdatabase: https://www.asylumlawdatabase.eu/en/co ntent/unhcr-calls-suspension-dublin- transfers-bulgaria European  Union.  (2020). Countries .  Dipetik Maret  6,  2020,  dari  Europa.eu: europa.eu/european-union/about- eu/countries_en#tab-0-1 Eurostat.  (2016). Record  number  of  over  1.2 million  first  time  asylum  seekers registered in 2015. Luxembourg:
Eurostat News Release.
Eurostat.  (2019,  April  24). Asylum  statistics . Dipetik Januari 20, 2020, dari Europa.eu: ec.europa.eu/eurostat/statistics- explained/index.php/Asylum_statistics Global Detention Project. (2019). IMMIGRATION DETENTION IN
BULGARIA:  FEWER  MIGRANTS  AND REFUGEES,  MORE  FENCES. Jenewa: Global Detention Project. Global Security. (2017, Februari 17). Greece -  Turkish  Border  Fence .  Dipetik Desember  22,  2019,  dari  Global Security: https://www.globalsecurity.org/military/
world/europe/gr-turkey-fence.htm
Haddad,  E.  (2008). The  Refugee  in International Society. Cambridge: Cambridge University Press.
Huffington Post. (2015, September 24). Why Greece  Shut  The  Shortest,  Safest  Route For  Migrants  And  Refugees .  Retrieved Desember  23,  2019,  from  Huffington Post: https://www.huffpost.com/entry/greece- turkey-border- fence_n_55f9ab73e4b0d6492d63ec12 Jones, R. (2012). Border Walls Security And The War On Terror In The United States, India, And Israel. London: Zed Books. King's College London. (2015, September 4).
Why  do  refugees  and  migrants  come  to Europe,  and  what  must  be  done  to  ease the  crisis? Retrieved  Januari  20,  2020, from The Telegraph: https://www.telegraph.co.uk/news/world news/europe/11845205/Why-do- refugees-and-migrants-come-to-Europe- and-what-must-be-done-to-ease-the- crisis.html Kiri ş ci,  K.  (2019,  November  5). Beyond  the Berlin  Wall:  The  forgotten  collapse  of Bulgaria’s  ‘wall’ .  Dipetik  Maret  10, 2020, dari Brooking.edu: https://www.brookings.edu/blog/order- from-chaos/2019/11/05/beyond-the- berlin-wall-the-forgotten-collapse-of- bulgarias-wall/
Kugiel,  P.  (2016).  The  Refugee  Crisis  in Europe:  True  Causes,  False  Solutions. The  Polish  Quarterly  of  International Affairs, no. 4 , 41-59.
Lamont,  C.  K.  (2015). Research  Methods  in International Relations. New York: Sage Publishing. McKibbin, W. J. (2000). Globalization: What does  it  mean  ? Melbourne:  Australian National  University  and  The  The Brookings Institution Washington DC. Migration  Policy  Institute.  (2017,  Agustus
17). Outsourcing Migration Management:  The  Role  of  the  Western Balkans in the European Refugee Crisis . Retrieved  Januari  22,  2020,  from Migration Policy Institute: https://www.migrationpolicy.org/article/ outsourcing-migration-management- western-balkans-europes-refugee-crisis
Muller,  J.-W.  (2018).  The  Rise  and  Rise  of
Populism? Dalam BBVAOpenMind, The Age  of  Perlexity:  Rethinking  the  World We  Know (hal.  68-87).  Bilbao:  Open Mind.
Nolan,  D.  (2015,  Juni  17). Hungary  orders
100-mile Serbia border fence to keep out migrants .  Dipetik  Januari  22,  2020,  dari The Telegraph: https://www.telegraph.co.uk/news/world news/europe/hungary/11680840/Hungar y-orders-100-mile-Serbia-border-fence- to-keep-out-migrants.html Nordsieck,  W.  (2019). Greece .  Retrieved Maret  6,  2019,  from  Parties  and Elections  in  Europe:  http://www.parties- and-elections.eu/greece.html
Prescott,  V.,  &  Triggs,  G.  D.  (2008). International  Frontiers  and  Boundaries. Leiden: Martinus Nijhoff Publishers.
Public  Radio  International.  (2012,  Desember 17). Greece  completes  border  wall  to keep  out  immigrants .  Dipetik  Desember 22, 2019, dari PRI.org: https://www.pri.org/stories/2012-12-
17/greece-completes-border-wall-keep- out-immigrants Reuteurs.  (2016,  April  4). How  Europe  built fences  to  keep  people  out .  Retrieved
Desember  22,  2019,  from  Reuteurs: https://www.reuters.com/article/us- europe-migrants-fences-insight/how- europe-built-fences-to-keep-people-out- idUSKCN0X10U7
ROSIÈRE,  S.,  &  JONES,  R.  (2012).
Teichopolitics:
Re-considering Globalisation Through the Role of Walls and Fences. Geopolitics , 217-234. S4C.  (2018,  November  2). FACT  CHECK: DID  HUNGARY  REDUCE  ILLEGAL MIGRATION BY 99% WITH A BORDER WALL? Retrieved  Maret  10,  2020,  from
S4C News: https://en.s4c.news/2018/11/02/__trashed
-3/
Sack,  R.  (1986). Human  Territoriality:  Its Theory  and  Practice. Cambridge:
Cambridge University Press.
Savova,  I.  (2020,  Februari  21).  Director  of Refugee and Migrant Porgram, Bulgarian Helsinki  Committee.  (D.  S.  Mulyadi, Interviewer) The Irish Times. (2015, Agustus 28). Eastern Europe  slams  doors  on  refugees  from
Middle  East .  Retrieved  Maret  8,  2020, from The Irish Times: https://www.irishtimes.com/news/world/
europe/eastern-europe-slams-doors-on- refugees-from-middle-east-1.2332326 The Washington Post. (2015, December 30).
Even Europe’s humanitarian superpower is  turning  its  back  on  refugees .  Dipetik June  29,  2019,  dari  The  Washington Post: https://www.washingtonpost.com/world/ europe/even-sweden-is-turning-its-back- on-refugees/2015/12/30/6d7e8454-a405- 11e5-8318- bd8caed8c588_story.html?utm_term=.48 0a99bda28
Torreblanca,  J.  I.,  &  Leonard,  M.  (2013). THE  CONTINENT-WIDE  RISE  OF EUROSCEPTICISM. London:  European Council on Foreign Relations.
UNHCR.  (2015). The  sea  route  to  Europe: The Mediterranean passage in the age of refugees. Geneva: UNHCR. UNHCR.  (2016). Global  Trends  Forced Displacement in 2015. Geneva: UNHCR.
United  Nations  High  Commissioner  for Refugees.  (2010). Convention  and Protocol  Relating  to  the  Status  of Refugees. Geneva: UNHCR.