## JURNAL ILMIAH ILMU MANAJEMEN

## PERANAN BADAN USAHA MILIK DESA TERHADAP PENGELOLAAN POTENSI DESA BAGI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KAJIAN PADA BUMDES MALAR WALATRA, DESA SUBANG, KECAMATAN SUBANG, KABUPATEN KUNINGAN, JAWA BARAT
WILLFRIDUS DEMETRIUS SIGA *)
Email: willy_d@unpar.ac.id

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi potensi desa, kapasitas kelembagaan, dan sumber daya  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes).  Penelitian  ini  menggunakan  metodologi  Penelitian Berbasis  Masyarakat  dengan  pendekatan  studi  partisipatif,  yang  dilakukan  melalui  beberapa tahapan,  yaitu;  penilaian,  wawancara mendalam,  studi  kelompok,  dan  Diskusi  Kelompok  Fokus (FGD).  Seluruh  proses  melibatkan  semua  pemangku  kepentingan  resmi  termasuk  pemerintah desa,  manajemen  BUMDes,  pengawas  BUMDes,  Dewan  Pemerintahan  Desa,  tokoh masyarakat,  Lembaga  Komunitas  Desa,  Kerjasama  Antar  Desa,  dan  Organisasi  Pemuda. Metode  ini  diterapkan  selama  proses  penilaian,  pengumpulan  data  nyata,  konfirmasi  temuan, rekomendasi,  dan  tindak  lanjut.  Hasil  penelitian  dan  studi  menunjukkan  bahwa  BUMDes  Malar Walatra memiliki peran positif dalam mengembangkan potensi desa yang memberikan manfaat signifikan baik secara langsung maupun tidak langsung bagi masyarakat setempat. Peran Badan Usaha  Milik  Desa  (BUMDes)  dalam  pengembangan  pariwisata  telah  membawa  dampak signifikan  pada  peningkatan  pendapatan  warga  dan  Pendapatan  Asli  Desa  (PADes)  melalui peraturan internal BUMDes, menampung pekerja baru, memperluas lapangan kerja, dan jumlah orang  yang  secara  langsung  atau  tidak  langsung  terpapar  dengan  potensi  desa  yang dikembangkan  oleh  BUMDes.  Selain  pariwisata,  hasil  penelitian  dan  studi  temuan  juga merekomendasikan  kopi  dan  gula  aren  yang  dapat  dikembangkan  menjadi  produk  unggulan BUMDes Malar Walatra sebagai potensi desa.
Kata kunci : potensi desa, kapasitas, BUMDes, Penelitian Berbasis Masyarakat

## ABSTRACT
This  study  aims  to  explore  the  village  potential,  institutional  capacity,  and  resources  of  Village Owned Enterprises (BUMDes).This research uses the Community Based Research methodology with  a  participatory  study  approach,  which  is  conducted  through  several  stages,  they  are; assessment,  in-depth  interview,  group  study,  and  Focus  Group  Discussion  (FGD).  The  whole processes  involve  all  the  authorized  stakeholders  including  village  government,  BUMDes management,  BUMDes  supervisor,  Village  Government  Board,  community  leaders,  Village Community Institutions, Inter-Village Cooperation, and Youth Organization. This method is aplied during the assessment process, real data collection, findings confirmation, recommendations and follow-up. The results of research and studies show that BUMDes Malar Walatra has a positive role in developing village potentials that provide significant benefits both directly and indirectly for the  local  community.  The  role  of  Village  Owned  Enterprises  (BUMDes)  in  the  development  of tourism  has  brought  a  significant  impact  on  increasing  the  income  of  citizens  and  the  Original Village  Revenues  (PADes)  through  BUMDes  internal  regulations,  accommodating  new  workers, expanding  employment,  and  the  number of  people  who  are  directly  or  indirectly  exposed  to  the potential of villages developed by BUMDes. Besides tourism, the results of research and studies finding also recommend coffee and palm sugar which can be developed into superior products of BUMDes Malar Walatra as the potential of the villages.
Keywords: the village potential, capacity, BUMDes, Community Based Research *)  Dosen  Universitas  Katolik  Parahyangan

## JURNAL ILMIAH ILMU MANAJEMEN

## I.     PENDAHULUAN
Desa  (Sansekerta: dhesi )  adalah  bagian  terpenting  dari  suatu  masyarakat  yang dihuni oleh sejumlah keluarga  yang memiliki sistem pemerintahan sendiri dan dikepalai oleh seorang kepala desa (bdk. KBBI). Undang-undang No. 5 Tahun 1979 merumuskan desa  adalah  suatu  wilayah  yang  ditempati  oleh  sejumlah  penduduk  sebagai  kesatuan masyarakat  termasuk  di  dalamnya  hukum  yang  mempunyai  organisasi  pemerintahan terendah  langsung  di  bawah  camat  dan  berhak  menyelenggarakan  rumah  tangganya sendiri  dalam  ikatan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.  Kemudian  Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 menambahkan bahwa desa berada di bawah wewenang kabupaten. Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 mempertegas bahwa desa adalah kesatuan masyarakat  hukum  yang memiliki  batas  wilayah,  yang  berwenang  untuk  mengatur  dan mengurus  urusan  pemerintahan,  kepentingan  masyarakat  setempat  berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam  sistem  pemerintahan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  (NKRI).  Oleh  karena itu,  desa  perlu  didorong  untuk  mampu  mengembangan  potensi,  sumber  data  manusia, dan kesejahteraan warga desa.
Desa  memiliki  wewenang  untuk  mengatur  sumber  daya  dan  arah  pembangunan (PP  No.  47  Tahun  2015).  Hal  tersebut  membuka  peluang  desa  untuk  otonom  dalam pengelolaan  baik  kepemerintahan  maupun  sumber  daya  dan  potensi  ekonominya. Negara  memiliki  kewenangan  tidak  terbatas  termasuk  dalam  mengelola,  mendistribusi sumber  pendapatan  dan  sumber  daya  alam  yang  diperuntukkan  bagi  kesejahteraan rakyat (Luthfi, dkk., 2015: 18). Peran penting pemerintah mendorong warga desa untuk memperkuat  mata  pencaharian,  konservasi  ekologis,  dan  pengembangan  produk unggulan  desa  dan  sumber  daya  manusia  (bdk.  Rustiadi  dan  Pranoto,  2007:  23). Implementasi  pengembangan  ekonomi  desa  berfokus  pada  pengembangan  dan pengelolaan BUMDEs yang diharapkan mendorong perekonomian berbasis kolektivitas. Dengan demikian, ada beberapa hal yang menjadi fokus kajian dalam mengukur peran BUMDes  yaitu:  persoalan  diskoneksi  dan  disharmoni  kebijakan,  meningkatkan  taraf partisipasi  masyarakat,  peluang  dan  tantangan  dalam  pengembangan  ekonomi  kreatif, dan  optimalisasi  peluang  pengembangan  unit  usaha  desa  yang  memiliki  potensi ekonomis (Simarmata dan Zakaria, 2017: 21, 24).
Salah  satu  upaya  yang  bisa  dilakukan  adalah  dengan  mendorong  pertumbuhan ekonomi desa dengan mendorong potensi desa agar memiliki daya tarik kewirausahan dan  menjadi  penggerak  perekonomian  desa  menuju  kesejahteraan.  Dalam  rangka  ini, pemerintah  melalui  Undang-Undang  Desa  No.  6  Tahun  2014  pasal  1,  Badan  Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa (BUMDes), adalah badan usaha yang seluruh  atau  sebagian  besar  modalnya  dimiliki  oleh  desa  melalui  penyertaan  secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Sejalan dengan ini undang-undang desa di atas, Permendes No. 4 Tahun 2015 pasal 3 menetapkan  bahwa  pendirian  BUMDes  bertujuan  untuk  meningkatkan  perekonomian desa,  mengoptimalkan  aset  desa,  pengembangan  kerjasama  usaha  antara  desa/

## JURNAL ILMIAH ILMU MANAJEMEN
dengan  pihak  ketiga,  menciptakan  peluang  dan  jaringan  pasar,  membuka  lapangan kerja,  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  melalui  perbaikan  layanan  umum, meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa (PAD).
Setiap tahun pemerintah pusat telah menganggarkan dana desa dalam jumlah yang terus  meningkat.  Pada  tahun  2015,  Dana  desa  dianggarkan  sebesar  Rp  20,7  triliun, dengan  rata-rata  setiap  desa  mendapatkan  alokasi  sebesar  Rp280  juta.  Pada  tahun 2016,  Dana  Desa  meningkat  menjadi  Rp  46,98  triliun  dengan  rata-rata  setiap  desa sebesar  Rp  628 juta  dan di  tahun 2017 meningkat menjadi  Rp 60  Triliun  dengan  rata- rata  setiap  desa  sebesar  Rp  800  juta.  Tahun  2018,  alokasi  dana  desa  mencapai  60 triliun, naik 99,77% dari target APBN 2018, dan anggaran dana desa pada tahun 2019 mencapai  70  triliun.  Bahkan  untuk  lima  tahun  ke  depan  (2019-2024)  pemerintah mentargetkan dana desa sebesar 400 triliun
Dana  desa,  selain  dialokasikan  untuk  program  padat  karya  (pembangunan infrastruktur desa) juga digunakan untuk mengembangkan ekonomi masyarakat, melalui pelatihan  dan  pemasaran  kerajinan  masyarakat,  produksi  dan  penjualan  produk unggulan desa, pengembangan kawasan wisata, pengembangan usaha peternakan dan perikanan di bawah tanggung jawab BUMDes. Kunci sukses pembangunan desa tidak terlepas dari tata kelola, transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan penggunaan dana desa.
Desa  Subang,  Kecamatan  Subang,  Kabupaten  Kuningan,  terletak  di  sebelah selatan  Kabupaten  Kuningan  berbatasan  langsung  dengan  Kabupaten  Ciamis. Topografi  perbukitan  dengan  pemadangan  alam  yang  indah, memiliki  sumber mata  air panas,  air  terjun  dan  sungai  menjadi  daya  tarik  tersendiri.  Desa  Subang  memiliki  luas 1.337, 447 Ha dengan jumlah penduduk 1700 KK yang tersebar dalam 6 dusun. Motto desa  adalah Sugri  Walagri  Malar  Walatra (masyarakat  yang  sehat  untuk  menciptakan kesehatan lahir batin yang merata). Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Subang “Malar Walatra”  menjadi  salah  satu  BUMDes  yang  aktif  dalam  mendorong  potensi  dan perekonimian desa. Hal ini dapat dilihat melalui prestasi antara lain, mewakili BUMDes se-Kabupaten  Kuningan  (2018)  dalam  lomba  BUMDes  tingkat  Provinsi  Jawa  Barat, Juara  2  BUMDes  Pinunjul  Kabupaten  Kuningan  (2019),  dan  menjadi  salah  satu  desa dampingan  Program  Kampung  Berseri  Desa  Sejahtera  Astra  kerjasama  antara  PT. Astra Internatioanal Tbk, dengan Universitas Katolik Parahyangan (2019-2020).

## II.    TINJAUAN PUSTAKA
Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Resource Based View (RBV) dan Teori pemangku kepentingan (Stakeholder Theory) .

## A. Resource Based View
Resouce  Based  View (RBV)  berbasis  pada  sumber  daya  yang  membantu  proses manejerial secara lebih strategis. Dalam pengkajian potensi desa, RBV digunakan untuk menganalisis  potensi  dan  sumber  daya  desa.  Unit-unit  usaha  yang  bergerak  di  desa haruslah  memiliki  ciri  khas  dan  keunggulan  kompetitif  supaya  dapat  memberikan kontribusi  yang  signifikan  pada  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  desa.  Sumber

## JURNAL ILMIAH ILMU MANAJEMEN
daya harus memiliki nila, langkah/metode, tidak disubstitusi, dan tidak diimitasi (Barney, 1991:  99-120).  Perusahaan  dapat  mencapai  profitabilitas  yang  lebih  tinggi  melalui kinerja pasar (Spanos & Lioukas, 2001: 907-934). Lebih lanjut, Drnevich & Kriauciunas (2011:  254-279)  menyarankan  bahwa  kemampuan  yang  heterogen  dapat  menjadi sumber  keunggulan  kompetitif  dan  meningkatkan  kinerja,  karena  sumber  daya  seperti itu sulit untuk ditiru.
David Pearce, et al., (2006: 48) tentang analisis biaya manfaat sosial, “benefit are defines  as  increases  in  human  well-being  (utility),  cost  are  defined  as  reductions  in human-well  being,  and  a  project  or  policy  to  qualify  on  cost-benefit  grounds,  its  social benefits  must  exceed  its  social  cost.” Manfaat  jika  dipotret  dalam  konteks  BUMDes harus  mendorong  peningkatan  kesejahteraan  manusia  (utilitas),  artinya  bukan  hanya manfaat  finansial  saja  tetapi  juga  non-finansial.  Manfaat  sosial  harus  melebihi  biaya sosialnya.  Barney  (1991)  mengklasifikasikan  sumber  daya  perusahaan  menjadi  tiga kategori:  Pertama,  sumber  daya  modal  fisik:  adalah  apa  yang  dimiliki  perusahaan  dan penggunaan  teknologi  fisik,  fasilitas  produksi,  peralatan  serta  lokasi  geografis  dan aksesibilitasnya ke bahan baku. Kedua, sumber daya modal manusia: termasuk sumber daya  tak  berwujud  seperti  pelatihan,  pengalaman  orang,  penilaian,  kecerdasan,  relasi, dan  wawasan  manajerial  dan  pekerja  perusahaan.  Ketiga,  sumber  daya  modal organisasi: adalah sifat dari struktur formal dalam perusahaan, perencanaan formal dan informal  perusahaan,  mengendalikan,  dan  mengkoordinasikan  sistem  dan  hubungan informal  di  antara  kelompok-kelompok  karyawan  dalam  suatu  perusahaan  dan lingkungan  sekitarnya.  Berdasarkan  beberapa  teori  di  atas,  maka  desa  harus  memiliki potensi  sumber  daya  yang  unggul,  kompetitif,  yang  didukung  oleh  modal  fisik,  modal organisasi,  dan modal  manusia  yang  dapat  dipercaya dan  bertanggung jawab  (Barney and Clark, 2007: 25).

## B.    Teori Stakeholder
Istilah stakeholder (France: partie  prenante )  merupakan  istilah  umum  yang ditunjukkan  bagi  siapapun  yang  mengambil  bagian  dalam  kehidupan  publik  (warga negara). Secara harafiah, pemangku kepentingan berarti dia yang memiliki kepentingan terhadap  sesuatu,  pihak  yang  tertarik,  pemegang  hak.  Secara  lebih  luas,  berarti seseorang yang berpartisipasi atau "mengambil bagian" dalam sesuatu. Dalam Bahasa Inggris,  istilah stakeholder menunjuk  mereka  yang  berbagi  keuntungan,  sebagai pemegang  saham,  memiliki  hak  berpendapat,  kepentingannya  terakomodir,  dan berpartisipasi langsung dalam proses pengambilan keputusan (Bonnafous-Boucher dan Rendtorffh, 2016: 1)
Para  pemangku  kepentingan  belum  tentu  individu.  Mereka  dapat  berupa  kelompok, organisasi,  lembaga,  asosiasi,  atau  benda,  misalnya  aspek  lingkungan  alam.  Pemangku kepentingan fokus pada manajemen strategis yaitu mengidentifikasi pihak ketiga terkait dan memutuskan  bagaimana  bekerja  dengan  pihak-pihak  tersebut.  Artinya,  konteks  strategis tidak  lagi  hanya  soal  keunggulan  kompetitif  melainkan  juga  membangun  kerjasama  dan kolaborasi.

## JURNAL ILMIAH ILMU MANAJEMEN
Gambar 1: Framework for stakeholder engagement Sumber: R. Edward Freeman, Johanna Kujala and Sybille Sach (Ed.). 2017. Stakeholder Engagement: Clinical Research Cases. Switzerland, Springer, p. 4.
Klasifikasi  pemangku  kepentingan  didasarkan  pada  tiga  pertanyaan  mendasar:  Apa kekuatan nyata atau potensial yang dimiliki pemangku kepentingan dalam masyarakat? Apa legitimasi yang mereka miliki? seberapa mendesaknya sebuah organisasi harus merespons tuntutan  mereka?  Jika  kepentingan  para  pemangku  tidak  menyatu  dengan  kepentingan korporasi  atau  pemangku  kepentingan  lainnya,  maka  para  pihak  berkewajiban  untuk bernegosiasi.  Kelompok-kelompok  yang  memiliki  tiga  kualitas  yakni  kekuasaan,  legitimasi, dan  urgensi.  Bisnis  adalah  tentang  bagaimana  pelanggan,  pemasok,  karyawan,  pemodal (pemegang saham, pemegang obligasi, bank, dll.), Komunitas, dan manajer berinteraksi dan menciptakan  nilai.  (Freeman  et.  al.,  2010:  24).  Keterlibatan  pemangku  kepentingan mendukung keberlanjutan sosial dan lingkungan dan meningkatkan inovasi .
Gambar 2: Creating value for stakeholders
Sumber: R. Edward Freeman, Jeffrey S. Harrison, and Andrew C. Wicks 2007. Managing for Stakeholders: Survival, Reputation, and Success. New Haven: Yale University Press. Originally from a conversation with Robert Phillips (disadur dari, Maria Bonnafous-Boucher dan Jacob Dahl Rendtorff. 2016. Stakeholder Theory A Model for Strategic Management. Switzerland, Springer, p. 29).

## III.   METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode Community  Based  Research dengan pendekatan Kajian  Partisipatif yang  dilakukan  secara  kualitatif.  Pendekatan  tersebut digunakan  untuk  menggali  pemahaman  yang  luas  mengenai  potensi  desa  secara keseluruhan,  serta  mengkaji  arah  dan  motivasi  pengembangan  ekonomi  pedesaan menggunakan  pola  analisis  pohon  masalah,  tabulasi  elemen  masalah,  analisis kerentanan,  kalender  musim,  dan  kalender  penghasilan,  kajian  kapasitas,  konsolidasi
hasil kajian, dan rencana tindak lanjut. Tahapan pengkajian dapat diringkas dalam tiga unit kegiatan (lih. gambar 3).

## Gambar 3: Tahapan Kajian Potensi dan Kapasitas
Untuk  memperoleh  data  dan  informasi  yang  tepat,  pengumpulan  data  dilakukan dengan  cara:  observasi  dan  assesmen  keadaan  desa  secara  langsung  maupun mempelajari  dokumen-dokumen  milik  desa  yang  menjadi  data  sekunder, Personal interview terhadap key  stakeholder pemerintahan  desa, Focus  Group  Discussion dilakukan  bersama  kelompok-kelompok  masyarakat  yang  berpengaruh  seperti pengurus/pengelola  dan  pengawas  BUMDes,  BPD,  tim  penggerak  PKK,  gapoktan, pengelola  BUMDes,  karang  taruna,  kelompok  usaha  bersama  (KUB), focus  group discussion dilakukan  bersama perwakilan masing-masing anggota kelompok masyarakat dan lembaga desa sebagai upaya crosscheck atas informasi yang diperoleh dari langkah- langkah pengumpulan data sebelumnya.

## IV.   HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
BUMDes  Malar  Walatra,  dirintis  sejak  tahun  2012  dan  resmi  berdiri  sejak  2014. BUMDes  memulai  usaha  kolam  pemandian  air  panas  yang  terletak  di  Dusun  Cikadu, yang dibangun dari Proyek Dana Desa Peradaban dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kajian  partisipatif  didasarkan  pada    delapan  tujuan  BUMDes  yang  tertuang  dalam Permendes  PDTT  No.  4  Pasal  3  meliputi  tujuan  finanasial  dan  non-finansial,  mengkaji lima poin utama pengembangan potensi dan kapasitas BUMDes yaitu: 1) pemandian air panas  “CIPANAS”,  2)  produk  unggulan  kopi  robusta,  3)  varian  produk  gula  aren,  4) pengembangan  kapasitas  manejerial  dan  sumber  daya  pengelola  BUMDEs,  dan  5) dukungan  pasar dan modal finansial pihak ketiga.

## 1. Pemandian air panas “CIPANAS”
Obyek  Wisata  Pemandian  Air  Panas  alami  ini  mempunyai  4  kolam,1  kolam  untuk terapi dengan suhu alami. Wisata pemandian air panas ini menjadi daya pikat tersendiri untuk  menarik  wisatawan  di  Kuningan  maupun  beberapa  kabupaten  di  luar  Kuningan bahkan hampir 70% pengunjung berasal dari luar wilayah Kecamatan Subang. Potensi pariwisata ini kemudian dianggap sebagai faktor utama untuk meningkatkan pendapatan desa  dan  peningkatan  pendapatan  per  kapita  warga  desa  seperti  warung  makan, warung kopi, toko oleh-oleh, dan usaha jasa pengelolaan parkir.
Akses  jalan  yang  belum  memadai,  layanan  internet,  promosi,  kelengkapan  fasilitas seperti  toilet  dan  tempat  sampah,  ketersediaan  transportasi  umum,  loker  penitipan barang,  ruang  transit  untuk  yang  sakit  atau  kecelakaan,  ketersediaan  alat-alat keselamatan,  dan  ketersediaan  tenaga  yang  memiliki  kapasitas  untuk  melakukan pertolongan  pertama  gawat  darurat  perlu  mendapat  perhatian  lebih  untuk

## JURNAL ILMIAH ILMU MANAJEMEN
pengembangan  lebih  lanjut.  Persoalan  ini  berdampak  pada  menurunnya  kunjungan wisatawan dan perputaran penghasilan dari penjualan tiket masuk yang fluktuatif setiap bulan.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  jumlah  penjualan  tiket  selama  3  tahun  terakhir.  Pada tahun 2017 tiket terjual mencapai 28.734 lembar, tahun 2018 terjual 31.980 lembat, dan tahun  2019  tiket  terjual  31.679  lembar.  Rata-rata pengunjung perhari  tahun 2017-2019 mencapai 84 orang dan rata-rata pengunjung per tahun adalah 30.797 orang. Penjualan tiket yang fluktuatif ikut mempengaruhi pendapat BUMDEs setiap tahunnya. Tahun 2017 pendapatan dari pengelolaan wisata mencapai Rp 143.670.000, Tahun 2018 mencapai Rp 319.800.000, dan tahun 2019 pendapatan BUMDEs sebesar Rp 316.679.000. Total pendapat  mencapai  Rp  780.149.00  dengan  rata-rata  per  tahun  Rp  260.049.666. Penjualan  tiket  yang  fluktuatif  juga  berdampak  pada  pendapatan  masyarakat  yang mengelola warung di sekitar tempat wisata. Keterbatasan lahan di sekitar tempat wisata, dan  sulitnya  negosiasi  untuk  membangun  kemitraan  dengan  pemilik  lahan  sekitar pemandian  juga  menjadi  tantangan  tersendiri  dalam  perluasan  dan  pengembangan wahana rekreasi.

## 2.  Produk Unggulan Kopi Robusta
Para Petani kopi di Desa Subang masih memetik dan mengolah kopi dengan cara tradisional. Kendala lain, selama ini kopi dijual kepada tengkulak yang berasal dari luar Subang  dengan  harga  yang  sudah  ditentukan.  Mayoritas  yang  merasakan  hasil  kopi bukan warga Subang. Varietas kopi yang ditanam yaitu robusta, lahan yang digunakan kebanyakan lahan pribadi, dan luas lahan yang digunakan kebanyakan kurang dari satu hektar.  Kendala  ini  disadari  sangat  berpengaruh  terhadap  ketersediaan  dan  distribusi kopi. Jika mendapat pendampingan secara profesional, BUMDes mampu memproduksi olahan  kopi  berkualitas,  meningkatkan  penghasilan  BUMDes  dan  warga  desa  serta menyerap  tenaga  kerja.  Minat  masyarakat  terutama  dalam  proses  penanaman  sampai pengolahan kopi membuka banyak peluang usaha terutama usia produktif. Berdasarkan hasil kajian di atas, maka yang perlu dikembangkan dari unit usaha kopi ini antara lain: penambahan  pohon  pelindung  kopi,  pengetahuan  tentang  perawatan  tanaman  kopi, menambah tenaga pendamping (penyuluh) kopi, jaringan kerja (pasar dan modal), yang masih  terbatas,  dan  belum  berkontribusi  banyak  terhadap  Pendapatan  Asli  Desa. Ketersediaan kopi di Desa Subang dirasa cukup memenuhi kebutuhan pasar nantinya, karena bisa dipasok dari dua desa tetangga (Gununggaci dan Situgede).

## 3. Varian Produk Gula Aren.
Gula aren memiliki persoalan mulai dari  pohon aren yang semakin terbatas, minat usaha  produksi  gula  aren  yang  rendah  (kaum muda),  olahan  gula  yang  kurang variatif (lonjor),  bahan  baku  yang  masih  dipasok  dari  desa  lain,  dan  pemasarannya  langsung kepada tengkulak menjadi temuan selama proses kajian. Persoalan ini belum ditambah lagi  dengan  luas  lahan  yang  digunakan  kurang  dari  satu  hektar,  pemanfaatan  pohon aren sebagai bahan baku tepung kanji, penyuluh soal aren yang hampir tidak tersedia, teknik  pengolahan  yang  masih  tradisional,  dan  dianggap  belum  berkontribusi  bagi Pendapatan Asli Daerah. Hasil kajian di lapangan menyimpulkan bahwa kebutuhan gula

## JURNAL ILMIAH ILMU MANAJEMEN
aren  cukup  tinggi  karena  dianggap  lebih  memiliki  khasiat  secara  kesehatan  ketimbang gula putih.

## 4. Pengembangan Kapasitas  Manajerial dan Sumber Daya Pengelola BUMDes
Pengelola  BUMDes  yang  menjadi  partisipan  selama  proses  kajian  mengatakan bahwa perlu perhatian serius terhadap peningkatan kapasitas dan kualitas Sumber daya Manusia  para  pengelola  BUMDes.  Konkretnya  adalah melalui  pelatihan  atau workshop terkait  perencanaan  bisnis  dan digital  marketing .  Perencanaan  bisnis  meliputi; pemasaran  produk,  sumber  daya  manusia,  strategi,  komitmen  dan  konsistensi  para pengelola BUMDes, mengingat hampir semua pengelola memiliki pekerjaan lain  di  luar BUMDes.  Perencanaan  bisnis  menjadi  kebutuhan  mendesak,  karena  selama  kurang lebih  6  tahun  berjalan,  BUMDes  belum  memiliki  pedoman  perencanaan  bisnis  yang mengkaji  semua  aspek  dalam  hal  ini;  potensi,  sumber  daya  dan stakeholder .  Para pengelola  BUMDes  harus  mampu  menjaga  keseimbangan  relasi  dan  tidak  bias kepentingan  dalam  mengambill  keputusan  bersama  Pemerintah  Desa  melalui musyawarah.

## 5. Dukungan Pasar dan Modal Finansial Pihak Ketiga
Merujuk  pada  hasil  kajian  yang  diperoleh  di  lapangan  dari  para  partisipan,  unit usaha  yang  sedang  dikelola  seperti  pemandian  air  panas  “CIPANAS”  dan  sedang disiapkan untuk dikelola seperti kopi dan gula aren sangat membutuhkan jaringan kerja dalam hal ini pasar dan modal (finansial). BUMDes mengakui bahwa program kerjasama antara  Universitas  Katolik  Parahyangan  dan  PT.  Astra  International,  Tbk  melalui Program  Kampung  Berseri  Desa  Sejahtera  Astra  sangat  membantu  dalam  proses pemetaan  potensi,  kajian  kapasitas,  dan  pemberian  alat  produksi  diakui  menjadi suntikan  motivasi  untuk  meningkatkan  kualitas  tata  kelola  dan  kapasitas  sumber  daya manusia para pengelola BUMDes.

## V.  KESIMPULAN DAN SARAN

## A.  Kesimpulan
Merujuk  pada  landasan  teori,  Undang-Undang  dan  tujuan  terbentuknya  BUMDes yang  meliputi  peningkatan  finansial  dan  non-finansial,  maka  penulis  menyimpulkan sebagai berikut :
1.  Pengelola  BUMDES  harus  meningkatkan  kualitas  pelayanan  dan  meningkatkan kemampuan tata kelola organisasi sehingga dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan  desa,  meningkatkan  usaha  masyarakat  dalam  pengelolaan  potensi ekonomi desa, menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan  umum  warga,  meningkatkan  pertumbuhan  dan  pemerataan  ekonomi  desa, dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan Pendapatan Asli Desa.
2.  Keseluruhan  proses  kajian  BUMDes  Malar  Walatra,  telah  menghasilkan  sejumlah rekomendasi antara lain: pelatihan atau lokakarya Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) bagi staf di kolam pemandian, pelatihan Pertolongan Pertama Gawat Darurat (PPGD) bagi para staf Pemandian Air Panas, pendampingan petani kopi dalam hal perawatan tanaman

## JURNAL ILMIAH ILMU MANAJEMEN
kopi,  modal  usaha  jual  beli  kopi,  pemanfaatan  alat  pengupas  kopi  sebagai  alat  produksi, pembibitan  dan  penanaman  pohon  aren,  dan  peningkatan  kapasitas  bagi  produsen  gula aren. Sejumlah rekomendasi ini kemudian dikerucutkan melalui rencana tindak lanjut jangka pendek  (4-6  bulan)  yang  dinilai  menjadi  prioritas  dalam  pengembangan  potensi  dan kapasitas tata kelola BUMDes, yaitu: Pertama, pendampingan bagi para petani kopi. Kedua, pembuatan profil dan peta potensi desa. Ketiga, pembuatan rencana bisnis (bussines plan) yang memiliki daya tawar dan daya jual guna menarik pasar dan modal dari pihak ketiga atau pemerintah.

## B.  Saran
1.  Perlu dilakukan kajian secara konprehensif tentang pemberdayaan masyarakat guna menyusun sebuah perencanaan bisnis dan pemasaran yang efisien dan efektif serta didukung  oleh  mentalitas  positif  dan  kesadaran  baru  tentang  semangat entrepreneurship desa.
2.  Bentuk  usaha  dalam  program  pemerdesaan  perlu  mengacu  pada  penghidupan  dan etos kerja masyarakat setempat.
3. Para  pengelola  BUMDes  dan  masyarakat  desa  disarankan  menjadi  subjek  dari pembangunan itu sendiri dan bukan sebagai pelengkap. luar pembelajaran, di dalam kelas maupun di luar kelas.

## DAFTAR PUSTAKA
Barney,  J.  B.  &  Clark,    D.  N.  Clark.  2007. Resource-Based  Theory  Creating  and Sustaining Competitive Advantage. New York: Oxford University Press.
Bonnafous-Boucher,  M.  &  Rendtorff,  J.  D.  2016. Stakeholder  Theory  A  Model  for Strategic Management. Switzerland: Springer.
Drnevich,  P.  L.  &  Kriauciunas,  A.  P.  2011.  Clarifying  the  Conditions  and  Limits  of  The Contributions  of  Ordinary  and  Dynamic  Capabilities  to  Relative  Firm Performance. Strategic Management Journal, Vol. 32.
Freeman,  R.  E.,  Kujala,  J.  &  Sach,  S.  (Ed).  2017. Stakeholder  Engagement:  Clinical Research Cases. Switzerland: Springer.
Freeman, R. E., Harrison, J. S., Wicks, A. C., Parmar, B., de Colle, S. 2010. Stakeholder Theory The State of the Art. UK: Cambridge University Press.
Kurniawan, Luthfi J., Sukmana, Oman., Abdussalam., Masduki. 2015. Negara Sejahtera dan Pelayanan Sosial. Malang: Intrans Publishing.
Pearce,  David,  dkk.  2006. Cost-Benefit  Analysis  and  the  Enviroment. Paris:  OECD Publishing.
Rustiadi,  E.  &  Pranoto,  S. Agropolitan  Membangun  Ekonomi  Perdesaan .  Crestpent Press. Bogor, 2007.
Simarmata, R. & Zakaria, R. Y. 2017. Perspektif Inklusi Sosial dalam UU nomor 6 Tahun 2014  tentang  Desa:  Kebijakan  dan  Tantangan  Implementasi. Jurnal  Wacana, Yogyakarta: Insist Press.
Spanos,  Y.  E.,  &  Lioukas,  S.  2001. An  Examination  into  the  Causal  Logic  of  Rent Generation:  Contrasting  Porters  Competitive  Strategy  Framework  and  The Resource - Based Perspective. Strategic Management Journal, Vol. 22 (10).
Sunarsi,  D.,  Kustini,  E.,  Lutfi,  A.  M.,  Fauzi,  R.  D.,  &  Noryani,  N.  (2019).  Penyuluhan Wirausaha Home Industry Untuk Meningkatkan Ekonomi Keluarga Dengan Daur Ulang  Barang  Bekas.  BAKTIMAS:  Jurnal  Pengabdian  pada  Masyarakat,  1(4), 188-193
Wahyuni, S. (2012). Qualitative Research Method: Theory and Practice (Vol. 1) . Jakarta:
Penerbit Salemba Empat.
Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2015. Permendes PDTT No. 4 Tahun 2015. Undang-undang No. 5 Tahun 1979. Undang-undang No. 22 Tahun 1999. Undang-undang No. 32 Tahun 2004. Undang-undang Desa No. 6 Tahun 2014.