## Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular Sebagai Instrumen Peningkatan Peran Indonesia di Tingkat Global
Stanislaus Risadi Apresian Program Studi Ilmu Hubungan Internasional,Universitas Katolik Parahyangan
Email: risadiapresian@gmail.com

## Abstrak
Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST) bukanlah isu baru bagi Indonesia.Sejak Konperensi Asia Afrika  (KAA)  diselenggarakan  pada  tahun  1955  di  Bandung,  saat  itulah  Indonesia  sudah  memulai  kebijakan kerjasama  selatan-selatan.  Hingga  saat  ini  berarti  sudah  60  tahun  lebih  Indonesia  bergelut  dengan  kebijakan kerjasama  selatan-selatan  dan  triangular  ini.Meskipun  demikian,  masih  ada  banyak  masalah  dalam pengimplementasian  kebijakan  ini.  Tidak  semua  orang  Indonesia  memahami  isu  KSST  ini  atau  perlunya memberikan bantuan ke negara sedang berkembang yang lain sementara masih banyak permasalahan pembangunan di  dalam  negeri.  Tulisan  ini  bertujuan  untuk  menganalisa  mengapa  Indonesia  memberikan  bantuan  luar  negeri melalui skema KSST. Selain itu tujuan ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan dan tantangan Indonesia dalam  mengimplementasikan  KSST.  Tulisan  ini  akan  menggunakan  pendekatan  liberal-institusionalisme  untuk memahami  dan  menganalisa  isu  KSST  ini.  Keterlibatan  Indonesia  dalam  G20  akan  diangkat  sebagai  studi  kasus dalam  tulisan  ini  untuk  menemukan  jawabab  mengapa  Indonesia  mau  memberikan  bantuan  luar  negeri  melalui skema KSST, tentunya dengan menggunakan pandangan Liberalis-Institusionalisme. Argumen utama dari tulisan ini adalah  Indonesia  dapat  menciptakan  mutual  gain  melalui  skema  KSST  dan  memberikan  kontribusi  positif  dalam mewujudkan kepentingan kolektif dari anggota G20 untuk meningkatkan kesejahteraan global.
Kata  kunci :  kerjasama  selatan-selatan  dan  triangular  (KSST),  bantuan  luar  negeri,  indonesia,  liberal- institusionalisme, kepentingan kolektif

## Abstract
South-South  and  Triangluar  Cooperation  (SSTC)  is  not  a  new  issue  for  Indonesia.  Indonesia  has  begun south-south cooperation policy since Asia Africa Conference held in Bandung in 1955.It means that Indonesia has experienced in SSTC for 60 years. Nevertheless, there are still many problems in implementing this policy. Not every Indonesian understand about this issue or the need of giving aid to other developing countries while there are still many  development  problems  occurring  in  domestic  level.  This  study  is  aimed  to  analyze  why  Indonesia  giving overseas  development  aid  through  SSTC  scheme  and  to  identify  the  obstacle  and  challange  of  Indonesia  in implementing SSTC. This study will use liberal-institutionalism approach in order to understand and to analyze the issue.  Indonesia  involvement  in  G20  will  be  discussed  as  a  case  study  to  find  the  anwer  of  why  Indonesia  giving ODA through SSTC. The main argument of this study is that Indonesia will create mutual gain through SSTC and give positive contribution in realizing collective interest of G20 members to improve global prosperity.
Keywords :  south-south  and  triangular  cooperation  (SSTC),  overseas  development  aid  (ODA),  indonesia,  liberal institutionalism, and collective interest

## Pendahuluan
Kerjasama Selatan-Selatan dan
Triangular  bukanlah  isu  baru  bagi  Indonesia.
Sejak Konperensi Asia Afrika (KAA)
diselenggarakan  pada  tahun  1955  di  Bandung,
saat  itulah  Indonesia  sudah  memulai  kebijakan kerjasama selatan-selatan. Hingga saat ini berarti sudah 60 tahun lebih Indonesia bergelut dengan kebijakan kerjasama selatan-selatan dan triangular  ini.  Dengan  melakukan  kebijakan KSST  Indonesia  telah  memberikan  banyak
bantuan  kepada  negara-negara  selatan. Ternyata Indonesia  bukan  negara  yang  hanya  menerima bantuan  dari  lembaga  donor,  tetapi  Indonesia juga  mampu  menjadi  negara  donor.  Jangan dibayangkan  Indonesia  memberikan  bantuan dana dalam jumlah besar seperti yang dilakukan oleh  Amerika  Serikat,  Australia,  Inggris  atau Jepang.  Bantuan  yang  sering  diberikan  oleh Indonesia adalah bantuan dalam bentuk pengembangan  kapasitas  melalui  pelatihan. Meskipun  bantuan  yang  diberikan  bukan  dalam bentuk uang, tetapi bantuan tersebut tidak boleh dikesampingkan  begitu  saja  karena  bantuan tersebut  memiliki  arti  penting  bagi  peningkatan Kerjasama  Selatan-Selatan.  Selain  itu  bantuan luar  negeri  juga  memiliki  arti  penting  bagi peningkatan  citra  Indonesia  dalam  kancah internasional. Bantuan luar negeri dapat menjadi alat  untuk  melakukan  diplomasi  Indonesia  ke negara-negara selatan.
Menyadari  pentingnya  bantuan  luar negeri  sebagai  salah  satu  alat  untuk  melakukan diplomasi  bagi  Indonesia,  maka  seharusnya kebijakan  bantuan  luar  negeri  ini  menjadi  salah satu prioritas yang menjadi perhatian pemerintah Indonesia.  Pada  kenyataannya  isu  bantuan  luar negeri  ini  baru  mendapat  perhatian  khusus  dari pemerintah  pada  tahun  2010  yang  lalu  yaitu ketika  dibentuknya  Tim  Koordinasi  Nasional yang  khusus  menangani  KSST.  Jika  melihat sejarah  panjang  kerjasama  selatan-selatan  yang pernah  dilakukan  Indonesia  sejak  KAA,  maka langkah Indonesia ini tergolong sangat terlambat
karena  seharusnya  Tim  Koordinasi  Nasional  ini dibentuk  sejak  dulu  untuk  mengkoordinasikan dan mendokumentasikan bantuan-bantuan Indonesia ke luar negeri.
Bantuan  luar  negeri  dapat  menjadi  alat diplomasi  yang  efektif  namun  juga  seringkali menjadi kebijakan yang dapat memicu perdebatan  karena  tentunya  tidak  semua  pihak setuju  dengan  kebijakan  memberikan  bantuan untuk  negara  lain.  Permasalahan  pembangunan masih banyak ditemui oleh masyarakat Indonesia mulai dari kemiskinan, pengangguran, dan infrastruktur yang kurang memadai khususnya  di  wilayah  pedalaman  di  Indonesia. Selama  masih  ada  banyak  permasalahan pembangunan  yang  dialami  oleh  masyarakat Indonesia,  kebijakan  bantuan  luar  negeri  untuk melaksanakan  KSST  dapat  menemui  hambatan berupa  protes,  demonstrasi  atau  penolakan terkait kebijakan tersebut.
Tulisan  ini  akan  berpedoman  pada  satu pertanyaan  penelitan  untuk  membahas  isu mengenai Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular  ini.  Pertanyaan  tersebut  adalah Mengapa  Indonesia  perlu  untuk  memberikan bantuan luar negeri ke negara sedang berkembang dalam kerangka Kerjasama Selatan- Selatan dan Triangular? Apa saja hambatan dan tantangan  yang  dihadapi  Indonesia  dalam mengimplementasikan Kebijakan KSST? Tujuan dari penelitian ini adalah memberikan pandangan  baru  dalam  melihat  bantuan  luar negeri  dalam  skema  KSST  sebagai  instrumen
politik bagi pemerintah Indonesia untuk meningkatkan  perannya  dalam  kancah  politik global.

## Kerangka Pemikiran
Apa itu Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular?
Tidak ada definisi tunggal mengenai apa itu  Kerjasama  Selatan-Selatan.  Setiap  peneliti ataupun organisasi dalam publikasinya memiliki definisi  yang  berbeda-beda  terkait  Kerjasama Selatan-Selatan.  Secara  sederhana,  Kerjasama Selatan-Selatan dapat dipahami sebagai hubungan  yang  dilakukan  oleh  dua  atau  lebih negara-negara sedang berkembang dalam meningkatkan pembangunan. Kakonge menjelaskan  secara  singkat  Kerjasama  Selatan- Selatan  sebagai  hubungan  antara  dan  diantara negara  sedang  berkembang.  Secara  lebih  rinci Kakonge menjelaskan Kerjasama Selatan-
Selatan  sebagai  proses  dimana  dua  atau  lebih negara  sedang  berkembang  mengejar  tujuan pembangunan  individu  atau  kolektif  melalui kerjasama  berupa  pertukaran  pengetahuan, keterampilan,  sumberdaya,  dan  kecakapan teknis. 1 Definisi dari Kokange ini cukup lengkap untuk memberikan pemahaman apa itu Kerjasama  Selatan-Selatan  dan  dapat  dipakai sebagai acuan dalam memahami tulisan ini.
1 Kokange, J. O., 2014, The Evolution of South-South Cooperation: A Personal Reflection, Global Policy Essay, July, hlm. 1.
Berbeda  dengan  kerjasama  selatan-selatan, kerjasama triangular melibatkan tiga negara atau lebih  dengan  peran  atau  posisi  yang  berbeda- beda  di  masing-masing  pihak.  Kerjasama Triangular  melibatkan  tidak  hanya  negara- negara  selatan  atau  negara  sedang  berkembang tetapi  juga  melibatkan  negara-negara  utara  atau negara  maju  juga  institusi  multilateral  seperti lembaga  donor  atau  organisasi  internasional seperti PBB. Peran negara maju melalui lembaga donornya  dan  institusi  multilateral  seperti  PBB hanya sebagai pendukung saja, inisiatif kerjasama  tetap  harus  dilakukan  oleh  negara- negara selatan. Skema konfigurasi yang melibatkan  negara  selatan,  negara  maju,  dan institusi  multilateral  ini  kemudian  disebut sebagai kerjasama triangular. 2 Kerjasama
Selatan-Selatan dan Triangular dapat digambarkan melalui gambar di bawah ini.
Gambar 1. Konfigurasi Kerangka Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular
2 Kokange, 2014, hlm. 1.
Kerjasama  Selatan-Selatan  dan  Triangular
Dalam Kacamata Perspektif Liberal-

## Institusionalis
Perspektif
liberal-institusionalis tentunya  dilandasi  oleh  pemikiran-pemikiran liberal  yang  memandang  bahwa  sifat  manusia pada  dasarnya  adalah  baik  yaitu  cinta  damai, kooperatif,  kompetitif  namun  kompetisi  yang dilakukan  dengan  cara  yang  konstruktif,  dan melakukan  sesuatu  berdasarkan  suatu  alasan bukan  hanya  emosi. 3 Perspektif  ini  memandang manusia  secara  positif  dan  dalam  mencapai tujuan  individu  atau  kolektif  dapat  melakukan kerjasama.  Hal  ini  juga  diyakini  dalam  melihat negara  sebagai  entitas  yang  bisa  melakukan kerjasama. Dalam tulisannya, Mahbubani berpendapat  bahwa  dengan  kerja-sama    antar negara, zero  sum  game dapat  berubah  menjadi win-win  game . 4 Kurang  lebih  itu  adalah  ide dasar dari perspektif liberal-institusionalis
Dalam  merumuskan  kebijakan  luar negeri  tentunya  semua  negara  tetap  berdasar pada  kepentingan  nasional.  Perspektif  liberal- institusionalis sedikit berbeda dengan perspektif realis  dalam  memandang  konsep  kepentingan nasional ini. Perspektif realis melihat kepentingan  nasional  sebagai  pembagian  antara insiders dan outsiders ,  kepentingan  siapa  yang diakomdasi (negara) dan kepentingan mana yang
3 Balaam,  D.  N.  &  Veseth,  M.,  2005, Introduction  to International  Political  Economy  Third  Edition, Prentice Hall, New Jersey, hlm. 48.
4 Mahbubani,  K.,  2013, The  Great  Convergence, Public Affairs, New York, hlm. 145.
diabaikan (negara lain). 5 Anggapan semacam ini kemudian  menciptakan  kondisi zero  sum  game dalam dinamika hubungan internasional.
Perspektif  Liberal  Institusionalis  dalam  melihat dinamika  hubungan  internasional  menerima  ide bahwa  negara  memiliki  peran  penting  dalam kondisi sistem internasional yang anarki, namun penganut paham liberalis institusionalis berargumen  bahwa  prospek  untuk  melakukan kerjasama  antar  negara,  bahkan  dalam  dunia yang  anarki  tetap  ada.  Bagi  mereka  kondisi dunia  yang  anarki  dapat  diatasi  dengan pembentukan rezim dan kerjasama institusional. 6
Apabila  perspektif  ini  diaplikasikan dalam  memandang  fenomena  KSST,  keputusan Indonesia  untuk  memberikan  bantuan  kepada negara  sedang  berkembang  yang  lain  adalah keputusan yang tepat karena dengan memberikan bantuan, Indonesia telah melakukan mutual  gain .  Memberikan  bantuan  tidak  hanya memenuhi  kepentingan  nasional  Indonesia  saja tetapi  juga  memenuhi  kepentingan  kolektif institusi multilateral di mana Indonesia bergabung  sebagai  anggota  di  dalamnya. Memberikan bantuan adalah kepentingan kolektif  dari  PBB  juga  G20. 7 Tidak  hanya
5 Burchill, S., 2005, The National Interest in International Relations Theory, Palgrave Macmillan, New York, hlm. 27.
6 Burchill, 2005, hlm. 121.
7 Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular menjadi salah satu fokus PBB dan dilembagakan menjadi United Nations Office for South-South Cooperation (UNOSSC) sebagai entitas independen pada tahun 1975. Pada forum G20, KSST juga menjadi salah satu fokus dari G20 dan dibentuk Task Team on South-South Cooperation sebagai wadah khusus
negara  penerima  bantuan  yang  merasakan peningkatan  dalam  hal  pembangunan  tetapi Indonesia  sebagai  negara  yang  memberikan bantuan  juga  merasakan  keuntungan  dari memberikan bantuan.

## Dinamika  Kerjasama  Selatan-Selatan  dan Triangular Indonesia
Konferensi  Asia  Afrika  (KAA)  yang diselenggarakan pada 18 - 24 April 1955 adalah batu  pijakan  utama  terciptanya  Kerjasama Selatan-Selatan diantara negara-negara Asia dan Afrika.  Indonesia  berperan  sebagai  negara pemrakarsa terselenggaranya KAA yang melibatkan  29  negara. 8 Sejak  saat  itu  Indonesia berperan  aktif  dalam  memberikan  bantuan  ke negara-negara  sedang  berkembang  atau  sesama negara-negara  selatan.  Sebelum  dikenal  istilah Kerjasama  Selatan-Selatan  seperti  sekarang  ini, kerjasama negara-negara selatan ini dulu dikenal dengan  nama  Kerja  sama  Teknik  antar  Negara Berkembang  (KTNB).  Buenos  Aires  Plan  of Action  (BAPA)  adalah  hasil  dari  Konferensi PBB  di  Argentina  pada  tahun  1978,  dan  dari BAPA  ini  muncul  inisiatif  pelaksanaan  KTNB. Sejak  tahun  1981  Indonesia  bekerja  sama dengan Japan International Cooperation Agency (JICA) telah banyak memberikan bantuan teknik
untuk membahas isu-isu KSST. Indonesia menjadi Co-Chair dalam Task Force ini.
8 Museum Konperensi Asia-Afrika, 2016, Sejarah Konferensi Asia Afrika, diakses 6 Agustus 2016 , http://asianafricanmuseum.org/sejarah-konferensi- asia-afrika/
kepada  negara-negara  sedang  berkembang. 9
Istilah  Kerjasama  Selatan-Selatan  mulai  dikenal sejak  keluarnya  Resolusi  PBB  No.  58/220  pada tahun  2003  yang  berisi  mengenai High  Level Committee  on  South-South  Cooperation dan penetapan  tanggal  19  Desember  sebagai  Hari PBB untuk Kerjasama Selatan-Selatan. 10
Jenis bantuan luar negeri yang diberikan oleh  Indonesia  sebagian  besar  bukan  dalam bentuk  dana  tetapi  dalam  bentuk  pengiriman tenaga ahli, memberikan pelatihan pengembangan  kapasitas,  dan  bantuan  alat-alat. Negara-negara  yang  menjadi  target  penerima bantuan  adalah  negara-negara  Asia,  Afrika, Pasifik,  dan  Amerika  Latin.  Secara  khusus, Palestina  menjadi  negara  priortias  penerima bantuan  teknis  dari  Indonesia.  Palestina  adalah negara  yang  paling  banyak  mendapatkan bantuan dari Indonesia, sejak tahun 2006 sampai 2014  saja  sudah  1.061  warga  palestina mendapatkan  bantuan  kerjasama  Teknik  dari Direktorat  Kerjasama  Teknik. 11 Sampai  pada tahun  2016  ini  diperkirakan  sudah  ada  sekitar
9 Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2012, Kerjasama Teknik, diakses 5 Agustus 2016, http://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/isu- khusus/Pages/Kerjasama-Teknik.aspx 10 Center for East Asian Cooperation Studies (CEACoS), 2010, Studi Arah Kebijakan Indonesia dalam Kerjasama Selatan-Selatan, Center for East Asian Cooperation Studies (CEACoS), Jakarta. 11 Junida,  A.,  2014, Palestina  Prioritas  Penerima Bantuan  Teknik  Indonesia, diakses  18  Agustus 2016, http://www.antaranews.com/berita/437529/palestin a-prioritas-penerima-bantuan-teknik-indonesia
1.600  warga  Palestina  yang  menerima  manfaat dari  bantuan  teknis  yang  diberikan  oleh Indonesia. 12 Bantuan  teknis  yang  dimaksud antara  lain  adalah  pembangunan  Pusat  Jantung Indonesia  di  Rumah  Sakit  Al-Shifa,  Gaza,
Palestina. 13 Siti Mauludiah, Direktur Kerja Sama
Teknik  Direktorat  Jenderal  Informasi  dan Diplomasi  Publik  Kementerian  Luar  Negeri, menyatakan  bahwa  Palestina  adalah  negara prioritas penerima bantuan teknis dari Indonesia dalam  hal  pembangunan  kapasitas  karena kepentingan politisnya tinggi. 14 Beberapa bantuan pengembangan kapasitas yang dimaksud  antara  lain  pelatihan  kepada  pegawai negeri dan kepolisian negara tersebut. 15
Kepentingan  Politis  terhadap  Palestina tinggi bagi Indonesia dan hal ini Nampak dalam peringatan 60 tahun KAA yang diselenggarakan di  Indonesia  pada  tahun  2015.  Presiden  Jokowi mengusung  topik  kemerdekaan  Palestina  dalam pertemuan KAA waktu itu. 16 Hal ini juga sesuai
12 Ardianto,  R.,  2016, Jadikan  Indonesia  Negara
Donor, diakses 18 Agustus
2016, http://www.koran- sindo.com/news.php?r=0&n=10&date=2016-07- 03.
13 Detik Finance, 25 September 2013, Ini Bantuan Nyata RI Untuk Palestina, diakses 30 Agustus 2016, http://finance.detik.com/ekonomi-bisnis/2369206/ini- bantuan-nyata-ri-untuk-palestina
14 Junida, 2014.
15 Maulana, V, 3 November 2015, Palestina Tetap Jadi Prioritas Polugri Indonesia , diakses 30 Agustus 2016, http://international.sindonews.com/read/1058549/40/ palestina-tetap-jadi-prioritas-polugri-indonesia- 1446549195
16 Sudiaman, M., 2015, Antara KAA dan Palestina, diakses 18 Agustus 2016,
dengan UUD 1945 khususnya bagian pembukaan alinea pertama dan menjadi pedoman  dalam  melakukan  kebijakan  luar negeri Indonesia.
“Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas du- nia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri- kemanusiaan dan peri-keadilan.” 17
Isu kemerdekaan memang menjadi agenda penting yang sudah sejak lama diperjuangakan oleh Indonesia. Oleh karena itu Indonesia mendukung kemerdekaan bagi rakyat Palestina dan isu kemerdekaan Palestina menjadi kepentingan politis Indonesia.
Selain  Palestina,  beberapa  negara  yang menjadi prioritas bagi Indonesia adalah Afghanistan, Myanmar, dan Timor Leste. 18
http://www.republika.co.id/berita/kolom/resonansi/15 /04/24/nnb966-antara-kaa-dan-palestina 17 Negara Republik Indonesia, 1945, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
18 Ardianto, 2016.

## Tabel 1.Data Bantuan Indonesia ke Beberapa Kawasan atau Negara
Kawasan atau Negara Periode Pelaksanaan Bantuan Jumlah Bantuan Jumlah Peserta Kawasan Asia Tengah, Selatan, dan Barat 2006 - 2015 92 Program Pembangunan Kapasitas 576 peserta Kawasan ASEAN 2006 – 2015 76 Program Pembangunan Kapasitas Tidak ada data Kawasan Afrika 2006 - 2015 93 Program Pembangunan Kapasitas 680 peserta Palestina 2006 - 2015 46 Program Pembangunan Kapasitas 1.257 peserta Kawasan Pasifik 1999 - 2015 94 Program Pembangunan Kapasitas 540 Peserta Sumber data: Leaflet Indonesia SSTC Profile & Info dari Tim Koordinasi Nasional KSST 19
KSST  baru  mendapatkan  perhatian  khusus  dari pemerintah  sejak  dibentuknya  Tim  Koordinasi
19 National  Coordinatioan  Team  on  South-South Cooperation  and  Triangular  of  Indonesia,  2015, Indonesia  Profile  SSTC  &  Info, diakses  20 Agustus 2016, http://ssc.indonesia.org/ksst/indexca35.html?page
_id=1208
Nasional  pada  tahun  2010. 20 Tim  Koordinasi Nasional KSST  ini terdiri dari  empat  kaki  yaitu
BAPPENAS, Kementerian Luar Negeri,
Kementerian Keuangan, dan Kementerian Sekretariat  Negara.  Tugas  utama  dari  Tim Koordinasi  Nasional  ini  adalah  melakukan koordinasi  terkait  program  yang  KSST  dari Kementerian  atau  Lembaga,  menghubungkan dan  memformulasikan  kerjasama  dengan  mitra pembangunan,  dan  memonitor  pelaksanaan program KSST.
Dalam melaksanakan Kerjasama
Triangular, Indonesia telah bekerja sama dengan berbagai lembaga donor atau organisasi multilateral seperti United Nations Development Program (UNDP), World Bank, Japan International  Cooperation  Agency  (JICA),  the Australia Agency for International Development (AUSAID),  United  States  AID  (USAID),  dan Gesellschaft  fur  Internationale  Zusammenarbeit (GIZ)  (Direktorat  Kerjasama  Teknik,  2012). Dari  semua  lembaga  donor  dan  organisasi multilateral, JICA adalah mitra utama Indonesia dalam  melakukan  KSST.  JICA  sudah  berperan aktif  sejak  tahun  1990an  dalam  mendukung KSST  yang  pada  waktu  itu  namanya  masih KTNB. 21
20 National Coordination Team on South-South and Triangular Cooperation of Indonesia, 2015, About SSTC, diakses 25 Agustus 2016, http://ssc- indonesia.org/ksst/index88b6.html?page_id=1095
21 CEACOS, 2010, hlm. 87.

## KSST dan Kepentingan Indonesia
Kepentingan  Indonesia  di  sini  tidak dilihat  semata  hanya  kepentingan  nasional Indonesia  saja  yang  kemudian  membagi kepentingan menjadi dua yaitu insiders (kepentingan nasional) dan outsiders (kepentingan negara lain) yang dapat diabaikan. Pandangan  seperti  ini  dapat  menciptakan dinamika hubungan internasional yang mengarah  ke zero  sum  game. Kepentingan Indonesia  dapat  terpenuhi  dengan  melakukan kerjasama  dengan  negara-negara  lain  sehingga akan  tercipta win-win  game dalam  dinamika hubungan internasional. Dalam konteks
Kerjasama  Selatan-Selatan  dan  Triangular  tidak hanya  penerima  bantuan  yang  mendapatkan keuntungan  tetapi  Indonesia  sebagai  pemberi bentuan juga mendapatkan keuntungan.
Kerjasama  internasional  dalam  hal pembangunan  salah  satunya  terwadahi  dalam forum G20. Indonesia adalah salah satu anggota dari  G20,  sebuah  organisasi  multilateral  yang terdiri  dari  19  negara  dan  satu  organisasi regional  Uni  Eropa  yang  merupakan  forum utama  dalam  membahas  kerjasama  ekonomi internasional dan reformasi tata kelola pembangunan  global. 22 G20  ini  bukan  sekedar kelompok biasa karena keanggotaannya terbatas namun memiliki tujuan ambisius untuk
22 G20, 2015, About G20, diakses 30 Agustus 2016, http://www.g20.org/English/aboutg20/AboutG20/201 511/t20151127_1609.html
memberikan  dampak  secara  global. 23 G20
sebagai organisasi multilateral memiliki kepentingan  kolektif  bersama  dan  salah  satunya adalah  terkait Overseas  Development  Aids (ODA).  Isu  mengenai  ODA  ini  telah  menjadi perhatian  khusus  dari  anggota  G20  sejak    KTT G20  di  London.  Dalam  KTT  G20  tersebut anggota  G20  berkomitmen  untuk  memenuhi target Millenium  Development  Goals . 24 KSST kemudian  menjadi  fokus  dari  G20  dan  pada Konferensi  Tingkat  Tinggi  di  Seoul  pada  tahun 2010 meminta untuk dibentuknya Task Team on South-South  Cooperation  and  Triangular (TT- SSTC). 25
Adanya  kebijakan  memberikan  bantuan dan  salah  satunya  melalui  skema  KSST  ini kemudian menimbulkan pertanyaan, apa untungnya  bagi  Indonesia  dengan  memberikan bantuan kepada negara sedang berkembang yang lain?  Negara  yang  menerima  bantuan  dari Indonesia  tentunya  dapat  menerima  manfaat, lalu apa yang didapat oleh Indonesia?
23 Hermawan, Y. P., Sriyuliani, W., Hardjowijono, G. H. & Tanaga, S., 2010, The Role of Indonesia in the G-20: Background, Role, and Objectives of Indonesia's Membership, Friedrich Ebert Stiftung, DKI Jakarta, hlm. 1-2.
24 Hermawan, Y. P. & Kasim, S. I., 2013, Kemenkeu, diakses 30 Agustus 20116 http://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/Komit men%20Indonesia%20Untuk%20ODA_PKPPIM.pdf 25 UNOSSC, Paragraphs in the 2010 Seoul G20 Summit Document relevant to South-South cooperation (paragraph 51 (i) decision), diakses 30 Agustus 2016, http://ssc.undp.org/content/dam/ssc/documents/HLC %202012/6%202010%20Seoul%20G20%20Summit %20Document.pdf
Indonesia  sebagai  salah  satu  anggota G20 tentunya perlu untuk mengimplementasikan kepentingan  kolektif  dari  G20  terkait  isu pembangunan  tersebut.  Seperti  sudah  dibahas pada  bagian  sebelumnya  Indonesia  memang telah  aktif  dalam  memberikan  bantuan  kepada sesama  negara  sedang  berkembang  melalui skema  KSST.  Fordelone  menjelaskan  bahwa kerjasama  pembangunan  internasional  dewasa ini  semakin  meningkat  seiring  dengan  semakin meningkatnya peran negara-negara berpenghasilan  menengah  bukan  hanya  sebagai penerima  bantuan  lagi  tetapi  juga  sebagai pemberi  bantuan. 26 Status  Indonesia  sebagai negara  berpendapatan  menengah  memposisikan Indonesia  bukan  sebagai  negara  penerima bantuan  saja  tetapi  juga  sebagai  negara  yang memberikan bantuan.
Dengan  mengimplementasikan  bantuan pembangunan  dalam  skema  KSST  berarti Indonesia  sudah  turut  berperan  aktif  dalam mewujudkan  kepentingan  kolektif  forum  G20. Apalagi  Indonesia  dipercaya  sebagai Co-Chair dalam TT-STC. Berarti Indonesia berada di garis terdepan  dalam  menangani  isu  KSST  di  G20. 27
Selain  itu  Indonesia  juga  bisa  menunjukkan dirinya  sebagai  salah  satu middle  income countries dan menjadi kekuatan baru khususnya dalam  isu  pembangunan  dan  ODA.  Dalam
26 Fordelone, T. Y., 2009, Triangular Co-operation and Aid Effectiveness, OECD, hlm. 6.
27 IFAD, Desember 2014, South-South and Triangular Cooperation , diakses 25 Agustus 2016, http://ssc.undp.org/content/dam/ssc/documents/news/ 2014/sstc_web.pdf, hlm. 4.
mengimplementasikan  KSST  Indonesia  juga bekerjasama  dengan  kekuatan  ekonomi  besar lainnya  yang  tergabung  dalam  G20  misalnya Jepang  (JICA),  Australia  (AUSAID)  dan Amerika Serikat (USAID).
Jangan  dibayangkan  bahwa  Indonesia memberikan  bantuan  ke  luar  negeri  dalam bentuk  uang,  meskipun  ada  bantuan  dalam bentuk  uang  tetapi  bantuan  yang  diberikan sebagian besar bukan dalam bentuk uang. Dalam memberikan  bantuan  luar  negeri  dalam  skema KSST  Indonesia  bantuan  yang  diberikan sebagian besar adalah dalam  bentuk pengiriman tenaga ahli, memberikan pelatihan pengembangan  kapasitas,  dan  bantuan  alat-alat. Meskipun  bukan  dalam  bentuk  uang  namun bantuan semacam itu tetap dapat disebut sebagai bantuan  luar  negeri  karena  masing-masing bantuan  memiliki  nilai.  Misalnya  saja  tenaga ahli  tentu  saja  dalam  memberikan  transfer kapasitas  ada  biaya  yang  dikeluarkan.  Dengan memberikan  bantuan  tenaga  ahli  apabila pelatihan berhasil tentunya negara yang mendapat  bantuan  akan  menggunakan  jasa tenaga ahli lagi dari Indonesia.
Indonesia  juga  memberikan  bantuan berupa  alat-alat.  Salah  satu  alat  yang  pernah diberikan  oleh  Indonesia  adalah  bantuan  traktor tangan  yang  diberikan  ke  negara  Vanuatu. Tercatat  pada  tanggal  10  Februari  2014 Indonesia  memberikan  bantuan  traktor  tangan sejumlah  25  unit  kepada  Vanuatu  untuk
meningkatkan produktivitas pertanian. 28
Meskipun  memberikan  bantuan  alat  tetapi Indonesia  dapat  menerima  manfaat  untuk kedepannya.  Traktor  yang  diberikan  adalah traktor  buatan  dalam  negeri  sehingga  jika penggunaan  traktor  berhasil  dan  sesuai  untuk meningkatkan produktivitas pertanian di
Vanuatu  ada  kemungkinan  pemerintah  Vanuatu akan membeli traktor dari Indonesia. Memberikan  bantuan  juga  dapat  dimanfaatkan sebagai  sarana  untuk  memperkenalkan  produk dalam negeri ke luar negeri.
Melalui  bantuan  luar  negeri  Indonesia juga  dapat  menjalin  hubungan  baik  dengan negara  penerima  bantuan.  Sebagian  negara penerima  bantuan  adalah  pasar  non-tradisional Indonesia.  Maksud  dari  pasar  non-tradisional adalah  mitra  dagang  baru  yang  sebelumnya belum  menjadi  prioritas  bagi  perdagangan Indonesia  seperti  pasar  Eropa,  Amerika  Serikat, dan Jepang. Hubungan baik yang dibina melalui KSST  ini  dapat  juga  dimanfaatkan  untuk meningkatkan  hubungan  perdagangan  bilateral dengan  negara  penerima  bantuan  KSST.  Saat memberikan bantuan, mungkin kondisi perekonomian  negara  penerima  bantuan  dari Indonesia  seperti  negara-negara  di  Afrika misalnya belum  maju tetapi ada potensi negara- negara  Afrika  akan  maju  perekonomiannya.
28 Bhaskara, H., 2014, Indonesia Berikan Bantuan Traktor Tangan Untuk Vanuatu, diakses 28 Agustus 2016, http://internasional.kompas.com/read/2014/02/11/123 3030/Indonesia.Beri.Bantuan.Traktor.Tangan.untuk. Vanuatu
Menurut  Siti  Saat  ini  Afrika  sedang  menggeliat dalam  sektor  ekonomi. 29 Meskipun  ekspor Indonesia  ke  pasar  non-tradisional  seperti negara-negara  Afrika  Subsahara,  Amerika  Latin dan  Tengah  secara  volume  dan  nilanya  masih kecil namun grafiknya terus meningkat. 30
Dengan  KSST  ternyata  Indonesia  telah menciptakan mutual  gain bagi  negara  penerima bantuan juga bagi kepentingan Indonesia sendiri. Tidak  hanya  itu,  dengan  KSST  Indonesia  juga turut mendukung pencapaian kepentingan kolektif  dari  negara-negara  yang  bekerja  sama dan  tergabung  dalam  satu  institusi  multilateral dalam  contoh  kasus  yang  dibahas  dalam  tulisan ini adalah G20.

## Hambatan  dan  Tantangan  Implementasi Kebijakan KSST
Bantuan  luar  negeri  dalam  kerangka KSST  memang  bukan  isu  baru  bagi  Indonesia dan  memang  sudah  banyak  sekali  program bantuan  berupa  pembangunan  kapasitas  melalui rangkaian  pelatihan  sudah  dilakukan  Indonesia. Sayangnya  pengimplementasian  bantuan  luar negeri  dalam  kerangka  KSST  ini  masih  lemah dalam  pendokumentasian.  Sulit  sekali  mencari informasi  secara  lengkap  terkait  banyaknya
29 Ade, 2014, Sudah Untungkah Indonesia Beri Bantuan ke Afrika?, diakses 30 Agustus 2016, http://internasional.kompas.com/read/2014/02/11/123
3030/Indonesia.Beri.Bantuan.Traktor.Tangan.untuk.
Vanuatu 30 Tim Koordinasi Nasional KSST, 2016. Mendorong Pembentukan Pakta Perdagangan Selatan-Selatan, diakses 29 Agustus 2016, http://ssc- indonesia.org/ksst/indexfe02.html?news=mendorong- pembentukan-pakta-perdagangan-selatan-selatan
program bantuan yang telah diberikan Indonesia, dana  yang  dikeluarkan  oleh  Indonesia,  peserta yang  terlibat,  dan  kemana  saja  bantuan  tersebut didistribusikan. Pendokumentasian atau pendataan  yang  tidak  lengkap  dan  tersebar  di masing-masing  Kementerian  dan  Lembaga tentunya akan mempengaruhi kefektifan bantuan luar  negeri  yang  diberikan  oleh  Indonesia. Perumusan  arah  kebijakan  bantuan  luar  negeri Indonesia  bisa  menjadi  tidak  jelas  tanpa pendataan  yang  lengkap.  Data  yang  lengkap dapat  membantu  proses  evaluasi  bantuan  luar negeri  dan  dapat  menjadi  acuan  kedepan  dalam merumuskan  kebijakan  bantuan  luar  negeri dalam Kerangka KSST.
Saat  ini  sudah  ada  Tim  Koordinasi Nasional  yang  terdiri  dari  empat  kaki  yaitu Kementerian Luar Negeri, Kementerian Keuangan,  Sekretariat  Negara  dan  Bappenas yang dibentuk pada tahun 2014. Meskipun sudah ada Tim Koordinasi Nasional, ternyata pengumpulan  informasi  terkait  bantuan  luar negeri  dari  masing-masing  Kementerian  dan Lembaga  masih  sulit  dilakukan.  Sebagai contoh nyata  ketika  membuka  website  Tim  Koordinasi Nasional,  sampai  pada  tulisan  ini  dibuat  belum ada data yang terintegrasi secara rapih mengenai bantuan  luar  negeri  yang  sudah  diberikan Indonesia.  Apabila  melihat  kembali  Tabel  1. Maka  akan  nampak  bahwa  dalam  website  Tim Koordinasi Nasional tersebut hanya menyebutkan  bantuan  yang  sudah  diberikan  per kawasan, bukan per negara. Selain itu juga data
hanya ada dari tahun 2006 saja. Belum ada data dari  tahun-tahun  sebelumnya.  Informasi  terkait dana  yang  dikeluarkan  oleh  Indonesia  dalam memberikan  bantuan  ke  luar  negeri  juga  belum terintegrasikan dengan baik.
Hal yang menyebabkan sulitnya pengumpulan informasi melalui Tim Koordinasi Nasional  ini  adalah  kekuatan  hukum  yang melandasi  Tim  Koordinasi  Nasional  masih lemah.  Pembentukan  Tim  Koordinasi  Nasional ini  berdasarkan  Peraturan  Menteri  saja.  Oleh karena  itu  Tim  Koordinasi  Nasional  KSST kesulitan  untuk  memaksa  Kementerian  dan Lembaga  yang  melaksanakan  KSST  untuk mengumpulkan informasi. Perlu adanya Peraturan  yang  lebih  tinggi  sehingga  bisa memaksa Kementerian dan Lembaga untuk aktif mengumpulkan informasi terkait kegiatan KSST yang dilaksanakan.
Belum  ada single  agency yang  menjadi pusat  koordinasi  Kementerian  dan  Lembaga dalam  memberikan  bantuan  ke  luar  negeri.  Hal ini  mengakibatkan  tidak  adanya  koordinasi antara  Kementerian  dan  Lembaga  terkait sehingga  memungkinkan terjadinya overlapping dan  masing-masing-masing  Kementerian  dan Lembaga menjalankan kebijakan bantuan KSST sendiri-sendiri. Jika masing-masing Kementerian dan lembaga menjalankan bantuan KSST  sendiri-sendiri  maka  perlu  dipertanyakan lagi  apakah  ini  bantuan  dalam  kerangka  KSST ini  menjadi  instrumen  Kebijakan  Luar  Negeri
Indonesia  atau  instrument  kebijakan  masing- masing Kementerian dan Lembaga.
Tanggapan  masyarakat  tentunya  akan berbeda-beda  dalam  menanggapi  kebijakan bantuan  melalui  kerangka  KSST  ini.  Tidak semua masyarakat setuju Indonesia memberikan bantuan  ke  negara  lain  mengingat  kondisi perekonomian  di  dalam  negeri  masih  belum stabil  terlebih  masyarakat  di  daerah  pinggiran yang pembangunannya masih tertinggal. Ketimpangan pembangunan juga masih besar di Indonesia. Saat ini mungkin isu ini belum heboh dan  menjadi  perhatian  banyak  masyarakat karena  memang  informasi  mengenai  KSST  ini masih  sangat  terbatas.  Bila  Indonesia  sudah berkomitmen dengan kebijakan KSST, kedepannya  jumlah  bantuan  akan  semakin banyak  dan  dana  yang  akan  dikeluarkan  juga meningkat.  Oleh  karena  itu  perlu  ada  edukasi dan  sosialisasi  ke  masyarakat  tentang  KSST  ini supaya  kebijakan  ini  dapat  diterima  oleh masyarakat.  Edukasi  dan  sosialisasi  ini  penting agar masyarakat tahu bahwa kebijakan ini dapat memberikan  dampak  positif  bagi  Indonesia  dan tentunya masyarakat Indonesia.

## Kesimpulan dan Rekomendasi Kebijakan
Indonesia  perlu  untuk  memberikan bantuan luar negeri melalui skema KSST karena melalui  KSST  ini  Indonesia  telah  memberikan kontribusi  positif  bagi  pencapaian  kepentingan kolektif  terkait  isu  kesejahteraan  global.  Isu pembangunan  merupakan  isu  universal  dan
menjadi  perhatian  institusi  multilateral  seperti G20  dimana  Indonesia  tergabung  di  dalamnya. Peran aktif Indonesia akan memberikan keuntungan  politik  bagi  Indonesia  kedepannya karena kehadiran Indonesia di institusi multilateral  seperti  G20  akan  diperhitungkan. Selain  itu  dengan  melakukan  KSST,  Indonesia telah  menciptakan mutual  gain baik  untuk Indonesia sendiri atau negara penerima bantuan. Bagi  Indonesia  KSST  dapat  mempererat hubungan  dengan  negara  penerima  bantuan, hubungan  baik  dapat  dimanfaatkan  untuk meningkatkan kerjasama perdagangan.
Keuntungan  tidak  didapat  dalam  jangka  pendek tetapi  akan  didapat  dalam  jangka  panjang. Terkait  permasalahan  dan  tantangan,  dalam implementasi  KSST  yang  perlu  menjadi perhatian pemerintah dan pemangku kepentingan  terkait  adalah  isu  mengenai koordinasi,  pencatatan  bantuan,  dan  tanggapan kontra  masyarakat  terkait  pemberian  bantuan keluar negeri.
Rekomendasi kebijakan:
 Peningkatan koordinasi antar Kementerian dan Lembaga dapat ditingkatkan  dengan  membentuk Single Agency ,  sebuah  wacana  yang  memang sudah  sering  dibahas  dalam  seminar ataupun  diseminasi  hasil  penelitian terkait  KSST.  Wacana  tanpa  komitmen dan  dukungan  penuh  dari  pemerintah hanya  akan  membawa  isu  ini  jalan  di tempat.  Upaya  pembentukan single
agency merupakan tujuan jangka panjang,  tujuan  jangka  pendek  untuk meningkatkan koordinasi bisa
diupayakan  melalui  optimalisasi  Tim Koordinasi  Nasional  untuk  Kerjasama Selatan-Selatan.
 Data  mengenai  bantuan  luar  negeri masih tersebar di masing-masing Kementerian dan Lembaga terkait. Perlu ada  upaya  untuk  memulai  pencatatan bantuan luar negeri yang diberikan oleh Indonesia. Info ini perlu untuk menyusun kebijakan bantuan luar negeri kedepannya supaya tidak terjadi overlapping  antar  Kementerian  dalam memberikan  bantuan  luar  negeri.  Data juga penting untuk kepentingan penelitian guna
memberikan
rekomendasi kebijakan kedepannya.
 Pemerintah perlu secara intensif
memberikan  edukasi  atau  sosialisasi kepada masyarakat mengenai
pentingnya  Indonesia  aktif  memberikan bantuan  luar  negeri  melalui  skema KSST  ini.  Hal  ini  diperlukan  untuk meminimalisir tanggapan negatif
masyarakat  Indonesia  terkait  KSST. Perlu  ada  penjelasan  terkait  manfaat yang  didapat  oleh  Indonesai  dengan melakukan  KSST  ini.  Edukasi  dan sosialisasi bisa dilakukan melalui artikel di  media  massa,  televisi,  atau  seminar dan diseminasi hasil penelitian.
 Sebagai  Co-Chair  TT-SSTC  di  G20 Indonesia berada di garis terdepan untuk membahas  KSST.  Dengan  posisi  ini Indonesia  dapat  menjadi  jembatan  bagi negara-negara selatan dan negara-negara Utara  yang  tergabung  dalam  G20. Permasalahan  pembangunan  negara- negara  selatan  dapat  diangkat  dalam forum  diskusi  di  TT-SSTC  dimana banyak  negara  utara  atau  negara  maju ada  dalam  forum  G20  ini.  Negara- negara  maju  tentunya  memiliki  sumber daya  yang  dapat  dialirkan  ke  negara- negara selatan. Indonesia perlu menjaring  informasi  terkait  kebutuhan yang diperlukan di negara-negara selatan sehingga bantuan yang diberikan dalam  skema  KSST  tepat  sasaran  dan tepat guna.

## DAFTAR PUSTAKA
Ade,  2014, Sudah  Untungkah  Indonesia  Beri Bantuan ke Afrika?, diakses 30 Agustus
2016, http://internasional.kompas.com/read/20 14/02/11/1233030/Indonesia.Beri.Bantu an.Traktor.Tangan.untuk.Vanuatu
Ardianto,  R.,  2016, Jadikan  Indonesia  Negara
Donor, diakses  18  Agustus  2016, http://www.koran- sindo.com/news.php?r=0&n=10&date=2 016-07-03
Balaam, D. N. & Veseth, M., 2005, Introduction to  International  Political  Economy Third  Edition, Prentice  Hall,  New Jersey.
Bhaskara, H., 2014, Indonesia Berikan Bantuan
Traktor Tangan Untuk Vanuatu, diakses 28 Agustus 2016, http://internasional.kompas.com/read/20 14/02/11/1233030/Indonesia.Beri.Bantu an.Traktor.Tangan.untuk.Vanuatu
Burchill,  S.,  2005, The  National  Interest  in International Relations Theory, Palgrave Macmillan, New York
Center  for  East  Asian  Cooperation  Studies (CEACoS), 2010, Studi Arah Kebijakan Indonesia  dalam  Kerjasama  Selatan- Selatan, Center for East Asian Cooperation Studies (CEACoS), Jakarta. Detik Finance, 25 September 2013, Ini Bantuan Nyata  RI  Untuk  Palestina,  diakses  30 Agustus 2016, http://finance.detik.com/ekonomi- bisnis/2369206/ini-bantuan-nyata-ri- untuk-palestina
Direktorat  Kerjasama  Teknik,  2012, Indonesia Undang  Mitra  Pembangunan  Untuk Dukung Program Kerjasama Triangular, diakses  20  Agustus  2016, http://www.kemlu.go.id/id/berita/siaran- pers/Pages/Indonesia-Undang-Mitra- Pembangunan-Untuk-Dukung-Program- Kerjasama-Triangular.aspx
Fordelone,  T.  Y.,  2009, Triangular  Co- operation and Aid Effectiveness, OECD.
G20, 2015, About G20, diakses 30 Agustus 2016 http://www.g20.org/English/aboutg20/A boutG20/201511/t20151127_1609.html
Hermawan, Y. P., Sriyuliani, W., Hardjowijono, G.  H.  &  Tanaga,  S.,  2010, The  Role  of Indonesia  in  the  G-20:  Background,
Role,  and  Objectives  of  Indonesia's Membership, Friedrich  Ebert  Stiftung,
DKI Jakarta.
Hermawan,  Y.  P.  &  Kasim,  S.  I.,  2013,
Kemenkeu, diakses  30  Agustus  20116 http://www.kemenkeu.go.id/sites/default /files/Komitmen%20Indonesia%20Untu k%20ODA_PKPPIM.pdf
IFAD,  Desember  2014, South-South  and Triangular  Cooperation ,  diakses  25 Agustus 2016, http://ssc.undp.org/content/dam/ssc/doc uments/news/2014/sstc_web.pdf
Junida,  A.,  2014, Palestina  Prioritas  Penerima
Bantuan  Teknik  Indonesia, diakses  18 Agustus 2016, http://www.antaranews.com/berita/4375 29/palestina-prioritas-penerima-bantuan- teknik-indonesia
Kokange,  J.  O.,  2014,  The  Evolution  of  South-
South Cooperation: A Personal Reflection, Global Policy Essay,
July.pp. 1-6.
Kementerian  Luar  Negeri  Republik  Indonesia,
2012, Kerjasama  Teknik, diakses  5 Agustus 2016, http://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/isu -khusus/Pages/Kerjasama-Teknik.aspx
Mahbubani,  K.,  2013, The  Great  Convergence, Public Affairs, New York.
Maulana, V, 3 November 2015, Palestina Tetap
Jadi Prioritas Polugri Indonesia , diakses 30 Agustus 2016, http://international.sindonews.com/read/ 1058549/40/palestina-tetap-jadi- prioritas-polugri-indonesia-1446549195
Museum Konperensi Asia-Afrika, 2016, Sejarah Konferensi  Asia  Afrika, diakses  6
Agustus 2016 , http://asianafricanmuseum.org/sejarah- konferensi-asia-afrika/
National  Coordinatioan  Team  on  South-South
Cooperation and Triangular of Indonesia, 2015, Indonesia Profile SSTC
&  Info, diakses  20  Agustus  2016, http://ssc.indonesia.org/ksst/indexca35.h tml?page_id=1208
National  Coordination  Team  on  South-South
and Triangular Cooperation of Indonesia, 2015, About SSTC,
diakses  25  Agustus  2016,  http://ssc- indonesia.org/ksst/index88b6.html?page
_id=1095
Negara  Republik  Indonesia,  1945, Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sudiaman, M., 2015, Antara KAA dan Palestina, diakses 18 Agustus 2016, http://www.republika.co.id/berita/kolom /resonansi/15/04/24/nnb966-antara-kaa- dan-palestina Tim Koordinasi Nasional KSST, 2016. Mendorong Pembentukan Pakta Perdagangan  Selatan-Selatan, diakses 29 Agustus 2016,http://ssc- indonesia.org/ksst/indexfe02.html?news =mendorong-pembentukan-pakta- perdagangan-selatan-selatan
UNOSSC, Paragraphs  in  the  2010  Seoul  G20 Summit  Document  relevant  to  South- South  cooperation  (paragraph  51  (i) decision), diakses  30  Agustus  2016, http://ssc.undp.org/content/dam/ssc/doc uments/HLC%202012/6%202010%20S eoul%20G20%20Summit%20Document .pdf