## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 4 (Nov-Jan 2023) pp.1511-1520 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i4.295

## SIKAP MASYARAKAT TERHADAP POLITIK UANG PADA PEMILIHAN KEPALA DAEARAH SERENTAK TAHUN 2024 KABUPATEN MUNA BARAT
Muhammad Ishak Syahadat 1 , Iriyani Astuti Arief 2 , La Ode Efrianto 3
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Halu Oleo Correspondet author : ishaksyahadat@gmail.com Kendari, 93231, Sulawesi Tenggara, Indonesia

## Abstract
This  research  purpose  to  find  out  the  people’s  attitudes  about  money  politics  in  the simultaneous regional head elections of 2024, especially in the villages of Barangka, Lapolea, and  Sawerigadi  in  the  Barangka  Distict  of  the  West  Muna  Regency.  This  research  uses  the theory  of  money  politics  to  find  out  people’s  attitudes  in  the  selection  of  regional  head candidates,  whether  by  carrying  out  various  forms  mnoney  politics  such  as  ;  buying  votes, giving personal goods, service and events, giving group goods, and pork barrel projects. It’s interesting to know this because in the Barangka district, voters typically abstain from casting ballots,  if  the  receive  no  benefits.  The  data  collectiin  technique  used  by  distributing questionnaires,  literature  reviews,  and  documentation  with  data  analysis  techniques  which consist  of  three  stages,  they  are;  data  reduction,  data  presentation,  and  conclusion.  The research  results  found  that  a  significant  amount  of  people  were  received  money  or  other goods from candidates competing in the legislative and regional head elections in the 2024 elections. About thirty percent (30%) of the people in Barangka District receive money or gifts, if  given  by  the  candidates.  This  percentage  is  very  high  considering  that  the  people  in Barangka  District  are  traditional  voters  who  have  not  been  much  influenced  by technological and information advances. Money politics typically focuses on voters groups in the 25-30 age range and acts as a success team to distribute money from candidates to the public.
Keywords: Community Attitudes; Money Politics; Regional Head Elections

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana  sikap  masyarakat  terahdap  politik uang  pada  pemilihan  kepala  daerah  serentak  tahun  2024,  khususnya    di  desa  Barangka, Lapoela,  dan  Sawerigadi,  Kecamatan  Barangka  Kabupaten  Muna Barat.  Dalam  penelitian ini menggunakan teori politik uang untuk mengetahui sikap masyarakat dalam memilih calon kepala daerahnya, apakah dengan melakukan berbagai bentuk politik uang. Hal ini menarik untuk  diketahui,  karena  masyarakat  di  Kecamatan  Barangka  ini  cenderung  tidak memberikan  suaranya,  jika  tidak  mendapat  imbalan.  Sementara  itu,  teknik  pengumpulan data  yang  digunakan  adalah  dengan  menyebarkan  kuisoner,  studi  Pustaka  dan dokumentasi dengan Teknik analisis data yang terdiri dari tiga tahapan yakni; reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.  Hasil penelitian ditemukan bahwa  tidak sedikit masyarakat yang menerima uang atau barang lainnya dari kandidat yang bertarung dalam pemilihan  calon  legislatif  dan  pemilihan  kepala  daerah  pada  pemilu  2024  mendatang. Sekitar  tiga  puluh  persen  (30%)  masyarakat  di  Kecamatan  Barangka  menerima  uang ataupun  hadiah,  jika  diberikan  oleh  para  kandidat.  Persentasi  ini  sangat  besar  mengingat masyarakat  di  Kecamatan  Barangka  merupakan  pemilih  tradisional  yang  belum  banyak terpengaruh  oleh  perkembangan  teknologi  dan  informasi.  Biasanya  politik  uang  menyasar kelompok  pemilih  dengan  usia  25-30  tahun,  sekaligus  menjadi  tim  sukses  yang mendistribusikan uang dari kandidat kepada masyarakat.

## Kata Kunci: Politik Uang, Pemilihan Kepala Daerah; Sikap Masyarakat
Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index Journal Publicuho is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 6 Number 4 (Nov - Jan 2023), pp.1511-1520                                Muhammad Ishak Syahadat.et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i4.295 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022

## PENDAHULUAN
Poltik uang merupakan sebuah fenomena yang telah lama menjadi perhatian dalam dunia  politik.  Politik  uang  mengacu  pada  praktik  penggunaan  uang  atau  sumber  daya finansial  dalam  proses  pemilihan  umum,  kampanye  politik,  atau  dalam  upaya mempengaruhi  keputusan  politik.  Fenomena  ini  telah  menjadi  masalah  serius  di  banyak negara, termasuk Indonesia, dan memiliki dampak yang signifikan terhadap demokrasi, etika politik, dan keadilan sosial. Kajian mengenai politik uang memang bukanlah studi yang baru dalam ilmu politik. Pada perkembangannya, kajian ini mengalami banyak modifikasi dalam menjelaskan    fenomena  tertentu  yang  belum  banyak  dibahas  pada  kajian-kajian sebelumnya.
Kajian mengenai  politik uang telah banyak diteliti  oleh  para scholar di  beberapa negara termasuk Indonesia. Beberapa scholar tersebut diantaranya adalah Brusco, Valeria,
Nazareno dan Susan Stokes (2004),  Nichter  (2008),  Finan  dan  Schechter  (2011),  Schaffer dan    Shedler (2008),    Fitriyah  (2013),   Edward    Aspinal    dan    Mada    Sukmajati    (2016),    dan Burhanudin Muhtadi (2018). Kajian dari beberapa scholar tersebut memperlihatkan adanya perdebatan  ilmiah  mengenai  perbedaan    dan    persamaan    pandangan    mengenai fenomena    politik    uang.  Perdebatan    tersebut    diantaranya    adalah    pada    praktik pertukaran    keuntungan,    efektivitas  politik  uang  dalam  memobilisasi  dukungan,  bentuk maupun  tipe  politik  uang,  sasaran  politik  uang,    kegagalan    partai    politik    sebagai    salah satu    faktor    yang    menyebabkan    menguatnya  politik uang,  operasionalisasi    dan    praktik politik uang  dalam  pemilihan  umum  baik pada  pemilihan  anggota legislatif  maupun  pada pemilihan eksekutif di tingkat daerah.
Politik  uang  merupakan salah  satu praktik yang  dapat  menciptakan korupsi politik. Politik  uang  sebagai The  Mother  Of  Corruption adalah  persoalan  utama  dan  paling  sering terjadi  di  Indonesia  (Aspinall  &  Sukmajati,  2015).  Politik    uang    menjadi  corong  utama menciptakan  seorang  pemimpin  yang  pro  terhadap  kepentingan  pribadi    dan  kelompok. Politik    uang mengakibatkan biaya politik seorang pemimpin saat proses pemilihan menjadi mahal. Tentu  seorang   kandidat yang terpilih dengan proses suap menyuap,  akan berpikir bagaimana  modal  yang    dikeluarkan  kembali  dan  bukan  berpikiran  untuk  kepentingan rakyat.
Menurut Sarah Brich (2009) korupsi politik  dalam  pemilu  biasanya  dilakukan melalui praktik    politik    uang.  Hal    tersebut  akan    menghasilkan    orang    yang    ‘salah’  sebaga i pemenang.      Pemerintahan  yang  dihasilkan  pun  kurang  representatif  dan  akuntabel. Alasannya  karena    politisi    yang  terpilih  tidak  akan  mengutamakan  kepentingan  rakyat. Pada  sisi  lain,  kepercayaan    kepada    mereka  pun  rendah.  Selain  itu,  korupsi  politik  juga

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 4 (Nov-Jan 2023) pp.1511-1520 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i4.295
dapat mendorong korupsi di sektor-sektor lain. Proses  pemilihan  seorang  kandidat menjadi pejabat   publik merupakan   hal yang penting untuk diperhatikan bersama khususnya oleh masyarakat.  Masyarakat  harus  memiliki    pemahaman  yang  cukup  bahwa    korupsi    politik berbentuk  praktik politik uang  akan merugikan mereka. Hubungan  antara  pemimpin  dan rakyat  hanya  sebatas  hubungan    klientelistik  bukan good  citizen .  Maka      memberikan pendidikan        politik        kepada        masyarakat  saat  menjelang  pemilihan  umum  sangatlah penting, agar masyarakat memiliki pengetahuan politik yang cukup.
Kegiatan Money  Politic pada  pemilu  kini  sudah  menjadi  fenomena  yang  sering terjadi, dimana Money Politic menjadi tolak ukur dari seorang kandidat dalam meraih simpati dari  msyarakat  guna  memenagkan  Pemilu,  namun  tidak  semua  juga  kandidat  menempuh jalur Money  politic dalam  memenangkan  Pemilu,  walaupun  dalam  hal  tersebut kemungkinannya sangat kecil. Hal ini disebabkan, karena politik yang dipahami saat ini oleh masyarakat  yang  minim  terhadap  pendidikan  politik  itu  sendiri,  justru  hanya  mengartikan Pemilu sebagai sesuatu hal yang mendatangkan keuntungan bagi pemilih. Pendidikan dan kebiasaan  masyarakat  ketika  menjadi  pemilih  maupun  yang  dipilih  justru  saling menyempitkan pemikiran akan arti dari Pemilu, yang dimana kandidat hanya memfokuskan mengejar kekuasaan dari proses Pemilu. Sedangkan pemilih yang hanya menanti pemberian uang sebagai alat intervensi terhadap partisipasinya dalam Pemilu.
Berdasarkan  Survei  Perilaku  Anti  Korupsi  (SPAK) yang  dilakukan  Badan  Pusat  Statistik (BPS)  tahun  2022  salah  satunya  menilik  riwayat  pengalaman  politik  uang  yang  terjadi  di kehidupan masyarakat. Dalam survei SPAK 2022, praktik politik uang merujuk pada praktik di masa pelaksanaan Pilkades / Pilkada / Pemilu periode terakhir. Hasil SPAK 2022 menunjukkan bahwa  hanya  11,88%  di  antaranya  pernah  mendapat  tawaran  uang  /  barang  /  fasilitas untuk memilih kandidat tertentu dalam Pilkades / Pilkada / Pemilu terakhir, sedangkan 47,99% tidak  menghadapi  penawaran  tersebut.  Kabar  baiknya,  persentase  pengalaman  ini  terus menurun  dibanding  dengan  tahun  2020  (27,09%)  dan  2021  (16,70%).  Artinya,  praktik  politik uang  di  kalangan  masyarakat  terus  menurun  dari  tahun  ke  tahun.  Namun,  jika  meninjau praktik  politik  uang  yang  terjadi,  dari  11,88%  responden  tersebut  sebanyak  75,22%  di antaranya  masih  menerima  penawaran  yang  diberikan,  secara  sukarela  (56,82%)  maupun terpaksa (18,4%). Sekitar 24,78% sisa responden lainnya menolak penawaran yang diberikan, baik  secara  halus  maupun  tegas.  Meski  demikian,  dalam  hal  tanggapan  terhadap  politik uang, mayoritas responden sudah memiliki rasa tidak wajar akan ajakan berpartisipasi dalam kampanye  politik  demi  imbalan  (77,44%),  sikap  peserta  Pilkades  /  Pilkada  /  Pemilu  yang melakukan  politik  uang  (75,50%),  maupun  calon  pemilih  menerima  tawaran  politik  uang (65,52%).
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 6 Number 4 (Nov - Jan 2023), pp.1511-1520                                Muhammad Ishak Syahadat.et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i4.295 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
Maraknya politik uang pada saat Pemilu baik itu Pemilihan Kepala Daerah, Pemilihan Calon  Legislatif,  ataupun  Pemilihan  Kepala  Desa,  penulis  ingin  melihat  fenomena  sikap masyarakat  Kecamatan  Barangka,  Kabupaten  Muna  Barat  terhadap  potensi  politik  uang pada  saat  Pemilihan  Kepala  Daerah  serentak  pada  tahun  2024.  sejauh  mana  masyarakat akan  menyikapi  politik  uang  yang  akan  ditawarkan  oleh  kandidat  kepala  daerah  untuk mempengaruhi pilihan politiknya pada saat Pemilihan Kepala Daerah  berlangsung.
Penelitian ini menggunakan konsep politik uang ( Money Politic ), yang akan digunakan untuk mengetahui  potensi  politik  uang  yang  terjadi  pada  masyarakat  di  Kecamatan  Barangka dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun 2024 Sulawesi Tenggara.

## METODE
Penelitian ini menggunakan mix methods , yakni dengan menggabungkan penelitian kualitatif  dan  kuantitatif.  Pengumpulan  data  dengan  cara  menyebarkan  kuisoner,  kajian Pustaka,  dan  dokumentasi.  Kajian  pustaka  dimana  peneliti  mengumpulkan  data  dengan menggunakan  buku-buku,  jurnal online yang  mendukung  analisis  penelitian,  sehingga diperoleh  hasil  yang  valid.  Adapun  dokumentasi  dilakukan  dengan  cara  mengumpulkan data  di  lokasi  penelitian  yang  dilengkapi  dengan  dokumen-dokumen  resmi  dari  KPUD Kabupaten  Muna  Barat,  Lembaga  survei,  dan website resmi.  Analisis  data  yang menggunakan  konsep  politik  identitas,  ruang  publik  (digital),  dan  teori framing dilakukan setelah  keseluruhan  data  lengkap  dikumpulkan.  Teknik  analisis    data  yang  dimaksud  akan diagregasi,  diorganisir  lalu  diklarifikasikan  menjadi  bagian-bagian  yang  dapat  dianalisis. Adapun  perbaikan  data  dilakukan  untuk  menyempurnakan  dan  menguatkan  data  yang telah  dikumpulkan.  Setelah  itu,  informasi  dan  data  yang  telah  dikumpulkan  kemudian dianalisis  secara  rinci  dan  mendalam  dengan  menggunakan  kerangka  teori  yang  telah dijabarkan pada tinjauan pustaka. Analisis data dan informasi pada penelitian ini dilakukan melalui  3  tahapan  yakni  ;  reduksi  informasi,  penyajian,  dan  penarikan  kesimpulan.  Hasil analisis diharapkan dapat memberikan informasi serta temuan baru yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, terutama mengenai money politic .

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada  bagian  ini  memaparkan  hasil  penelitian  sekaligus  pembahasan  yang  dianalisis menggunakan  teori  politik  uang  ( money  politic ).  Dari  hasil  analisis  ditemukan  bahwa  tidak sedikit  masyarakat  di  Kabupaten  Muna  Barat,  khususnya  di  Kecamatan  Barangka  yang menerima uang atau barang dari calon legislatif maupun calon kepala daerah yang akan bertarung dalam pemilu tahun 2024 mendatang.

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 4 (Nov-Jan 2023) pp.1511-1520 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i4.295

## Prevelensi Politik Uang
Studi  politik  uang  di  Indonesia  sebelumnya  banyak  menggunakan  pendekatan kualitatif,  meskipun  studi  ini  berjasa  dalam  meningkatkan  pemahaman  kita  tentang  praktik klientelistik.  Pendekatan  kualitatif  belum  mampu  menjelaskan  secara  sempurna  tentang cakupan  politik  uang,  pola,  maupun  efeknya  terhadap  pilihan.  Selain  itu,  literatur  tentang politik  uang  di  Indonesia  banyak  mengandalkan  data  anecdotal  yang  kadang  berbau rumor dan  klaim  (Burhanuddin  Muhtadi, 2015).  Akibatnya,  sedikit yang  mengetahui  berapa sebenarnya  warga  yang  menerima  politik  uang?  Seberapa  besar  efek  electoral  politik uang?  Jikapun  ada,  studi  politik  uang  yang  menggunakan  metode  kuantitatif  dengan menggunakan metodologi dan pengukuran yang berbeda. Sehingga tidak dapat dijadikan sebagai rujukan untuk mengukur atau menilai secara komprehensif tentang cakupan politik uang terhadap pemilih.
Survei  yang  dilakukan  oleh  peneliti  di  akhir  tahun  2023  dan  menjelang  Pemilihan umum,  baik  itu  pemilihan  legislatif  (Pileg),  Pemilihan  Presiden  (Pilpres),  maupun  Pemilihan Kepala  Daerah  (Pilkada)  secara  serentak  tahun  2024,  yang  dilakukan  di  Kecamatan Barangka,  Kabupaten  Muna  Barat.  Survei  ini  di  desain  untuk  menjawab  secara  sistematik berapa  banyak  pemilih  di  Kecamatan  Barangka  yang  terpapar  politik  uang  dengan menggunakan metode kuantitatif.
Politik  uang  selalu  diasosiasikan  dengan  stigma  negatif,  maka  peneliti  mengikuti metode dengan cara memotret malpraktik tersebut melalui berbagai macam pengukuran. Pertama, Pertanyaan tanpa menyebut pemilihan legislatif ataupun Pemilihan Kepala daerah tahun 2019, seperti pertanyaan berikut : “Dalam menghadapi Pemilu, apakah a nda pernah mendengar  atau  melihat  adanya  pembagian  uang,  barang,  atau  hadiah  dari  pasangan calon, agar calon tersebut dipilih dalam Pemilu?” Jawaban responden dalam tiga skala (ya, tidak  pernah,  tidak  tahu/tidak  jawab).  Harapannya,  pertanyaan  ini  mampu  memotret seluruh  pengalaman  menerima  tawaran  politik  uang.  Total  mereka  yang  menjawab  “ya” sebesar  13,3  %,  sementara  persentase  yang  menjawab  “tidak  pernah,  tidak  tahu”  sebesar 86,6%.
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 6 Number 4 (Nov - Jan 2023), pp.1511-1520                                Muhammad Ishak Syahadat.et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i4.295 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022

## Sumber: data diolah 2023
Kedua,  pertanyaanya  dalam  lima  skala  yang  juga  tanpa  menyebut  eksplisit  pemilu legislative ataupun pemilihan kepala Daerah tahun 2019. Pertanyaanya adalah Bagaimana sikap ibu/bapak bila ada orang yang menawari uang, hadiah atau barang dari salah satu pasangan calon? Jawaban yang tersedia adalah Akan menerima dan memilih calon yang memberi uang, Akan menerima dan memilih calon yang memberi uang lebih banyak, Akan menerima tetapi tetap memilih calon sesuai hati nurani, Tidak menerima pemberian tersebut, Tidak  tahu.  Sebanyak  20%  akan  menerima  dan  memilih  calon  yang  memberi  uang,  10% akan  menerima  dan  memilih  calon  yang  memberi  uang  lebih  banyak,  sedangkan masyarakat  akan  menerima  tetapi  tetap  memilih  calon  sesuai  hati  nurani  sebanyak  6,7%, dan  tidak menerima  pemberian  tersebut  sebesar 56,7%,   dan  tidak tahu  sebesar 6,7%.  Dan lebih jelasnya bisa diliat dari table berikut ini,
Sumber: data diolah 2023
Ketiga, adalah pertanyaanya menggunakan tiga skala pengukuran. Pertanyaannya adalah  “berapa  kira -kira  jumlah  nominal  uang  yang  anda  inginkan  sehingga  anda  mau

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 4 (Nov-Jan 2023) pp.1511-1520 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i4.295
memilih calon tertentu”. Jawaban yang tersedia adalah, (Dibawah Rp. 100.000, Rp. 100.000 - Rp.  300.000,  Tidak  tahu).  Dan  responden  memberikan  jawaban,  mereka  akan    menerima uang  dengan  nominal  di  bawah  Rp.100.000  sebanyak  6,7%,  Rp.  100.000 – Rp.  300.000 sebanyak  3,3%,  sementara  yang  mengatakan  tidak  tahu  sebesar  36,7%.  Pengukuran  yang ketiga banyak responden yang tidak memberikan jawaban atas pertanyaan yang dilakukan oleh  peneliti,  sehingga  data  yang  ditemukan  dilapangan  mengalami Missing/ perbedaan persentase yang cukup signifikan. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat dari table berikut ini.

## Sumber: data diolah 2023
Dari  ketiga  pengukuran  diatas  mengenai  sikap  masyarakat  terhadap  politik  uang pada  pemilihan  umum  tahun  2024  mendatang,  penulis  melihat  beberapa  hipotesa, pertama, malpraktik yang berbentuk jual beli suara sudah menjadi sesuatu yang lazim dalam pemilu di Indonesia baik ditingkat nasional maupun tingkat local. Pemilih tidak segan-segan mengakui  meskipun  ditanya  secara  langsung  dalam  survey.  Ini  menunjukan  bahwa  politik uang tidaklah setabu yang dibayangkan  sebelumnya. Daulat uang menjadi praktik normal baru  yang  menentukan  irama  permainan  dalam  kompetisi  electoral  di  Indonesia,  ada adigium  yang  berkembang  dalam  masyarakat  menjelang  pemilihan  umum  baik  itu Pemilihan legislative maupun pemilihan kepala Daerah ” Nomer piro, Wani piro ” (Nomor urut berapa  caleg  dikertas  suara  dan  berapa  rupiah  dia  berani  membayar).  Intinya  pemilu  tak lagi  dilihat  pemilih  sebagai  mekanisme  demokrasi  untuk  memilih  pejabat  public  yang akuntabel, tapi dibaca sebagai Transaksi Normal antara politisi dan warga atau  meminjam istilah  Corstange  (2012:  483),  pemilu  sebagai  ‘panen  uang’.  Tidak  sedikit  responden  yang menganggap politik uang sebagai rutinitas dalam pemilu. Pemilu adalah kesempatan yang jarang orang biasa miliki untuk ‘menghukum’ d an mengambil kembali hak atau dana public yang dicuri oleh politisi (Kerkvliet, 1991: 231).
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 6 Number 4 (Nov - Jan 2023), pp.1511-1520                                Muhammad Ishak Syahadat.et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i4.295 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
Kedua,  masyarakat  yang  kurang  berdaya  secara  ekonomi  akan  rentan  menjadi korban  dari  politik  uang.  Mereka  mungkin  cenderung  memilih  calon  atau  partai  yang menawarkan  imbalan  segera,  tanpa  mempertimbangkan  dampak  jangka  panjang  atas kebijakan  yang  diusung.  Pemilih  yang  membutuhkan  bantuan  finansial  dapat  dengan mudah dimanipulasi oleh janji-janji dan pemberian materi dalam bentuk politik uang. Ketiga, Ketidakpercayaan  terhadap  janji  politik  kandidat  dapat  membuat  masyarakat  lebih cenderung  menerima  pemberian  uang  atau  barang  sebagai  bentuk  kepastian  bahwa kandidat  benar-benar  akan  memberikan  sesuatu,  dibanding  mereka  ketika  terpilih  baik  itu ditingkatan  legislatif  maupun  kepala  daerah,  jarang  untuk  memperhatikan  daerah pemilihannya.  Keempat,  adalah  Ketergantungan  pada  Patronase,  Beberapa  masyarakat mungkin  memiliki  pengalaman  historis  di  mana  penerimaan  pemberian  dari  kandidat menjadi  norma.  Ketergantungan  pada  sistem  patronase  dapat  menciptakan  budaya  di mana  masyarakat  mengharapkan  imbalan  langsung  sebagai  bagian  dari  proses  politik, akibatnya adalah tingkat penerimaan politik uang ditingkat masyarakat tetap tinggi karena sudah menjadi kebudayaan.

## Relevansi Sistem Pemilu Terbuka dengan Praktik Politik Uang
Intensitas  politik  uang  yang  meningkat  paska-penggunaan  sistem  proporsional terbuka  ini  dimungkinkan  karena  perubahan  strategi  caleg:  (1)  Dalam  sistem  proporsional terbuka,  caleg  dipaksa  bertarung  antar  sesama  caleg  dalam  satu  partai  dalam  rangka mengejar  personal  vote;  (2)  Karena  struktur  Partai  diperebutkan  antarcaleg  dalam  satu partai,  maka  mereka  mengandalkan  jaringan  personal  atau  timses  non-partai;  dan  (3) Karena  sistem  proporsional  terbuka  mengandaikan  kursi  yang  diperoleh  oleh  satu  Partai kepada  caleg  yang  suaranya  paling  banyak  dalam  partai  tersebut,  maka  mereka  hanya memerlukan  “sedikit”  suara  untuk  mengalahkan  rival  separtainya.  Politik  uang  merupakan mekanisme  diferensiasi  seorang  caleg  dalam  rangka  memberi  nilai  lebih  di  mata  pemilih dibanding  kompetitor  internal.  Kemudian  yang  penting  bagi  seorang  caleg  adalah memperoleh  suara  lebih  banyak  dibanding  caleg  separtai  karena  inilah  yang  akan mengantarkan lolos sebagai anggota DPR.
Dalam  studi  sebelumnya  (Muhtadi,  2018),  menunjukkan  bahwa  sistem  proporsional terbuka  menciptakan  insentif  kuat  untuk  memakai  taktik  politik  uang  karena  tiga  hal: Pertama,  meskipun  strategi  politik  uang  mengandung  banyak  kebocoran  karena  salah strategi  dan  rentan  terkena  malpraktik  timses,  dan  karenanya  efeknya  dalam  mengubah pilihan  “hanya”  10,2%,  dalam  kompetisi  elektoral  yang  sengit  sebagai  akibat  proporsional terbuka,  politik  uang  dapat  membuat  perbedaan  antara  caleg  yang  lolos  dan  gagal. Bahkan kalaupun benar efek elektoral hanya 10,2%, sistem proporsional terbuka menjadikan

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 4 (Nov-Jan 2023) pp.1511-1520 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i4.295
pemilu  sebagai  padang  kurusetra  bagi  para  caleg.  Penulis  menemukan  rata-rata  selisih kemenangan ( winning margins ) yang membedakan seorang calon yang lolos dengan yang tidak hanya 1,65%. Inilah yang menyebabkan para caleg berlomba-lomba memakai politik uang  karena  mereka  mengejar  margin  kemenangan  yang  kecil.  Jadi  efek  politik  uang sebesar 10,2% dari total pemilih dianggap lebih dari cukup untuk mengantarkan para caleg lolos dengan mengalahkan rival separtainya.
Selain  teori  selisih  kemenangan  di  atas,  sistem  proporsional  terbuka  juga  memicu  eskalasi politik  uang  karena  persaingan  yang  sengit  membuat  para  caleg  terperangkap  dalam dilema  tahanan  ( prisoner’s  dilemma ).  Dalam  konteks  ini,  semua  caleg  beruntung  jika  tidak ada satupun diantara mereka yang melakukan pembelian suara. Tapi, kalau ada satu saja caleg saja yang memakai strategi politik uang, maka caleg-caleg lain yang tidak melakukan taktik serupa potensial mengalami kekalahan (Muhtadi, 2015). Memang strategi elektoral ini tidak  menjamin  kemenangan,  tapi  jika  tidak  membeli  suara  hampir  pasti  menuju  pintu gerbang  kekalahan.  Oleh  karena  itu,  Aspinall  dan  kawan-kawan  (2015)  menyebut  politik uang  sebagai  “ entry  ticket ”  atau  tiket  masuk  dalam  gelanggang  elektoral dimana  setiap peserta  kompetisi  yang  ketat diharuskan  mengikuti  persyaratan  (baca:  membeli suara)  jika ingin kans keterpilihannya tetap terjaga.

## KESIMPULAN
Dari  hasil  penelitian  diatas,  penulis  mendapatkan  bahwa  tidak  sedikit  masyarakat  akan menerima uang atau barang lainnya yang ditawarkan oleh kandidat yang bertarung pada pemilihan  calon  legislatif  dan  calon  kepala  daerah  Muna  Barat  pada  saat  pemilu  2024 mendatang.  Ada  sekitar  30  %  masyarakat  akan  menerima  uang  ataupun  hadiah  jika diberikan  oleh  para  kandidat.  Persentasi ini  sangat  besar mengingat  Kecamatan Barangka adalah  mayoritas  pemilihnya  adalah  pemilih  tradisional  yang  belum  banyak  terpapar  oleh perkembangan  informasi  yang  cepat.  Biasanya  politik  uang  menyasar  kelompok  pemilih dengan usia 25-30 tahun dan sekaligus menjadi tim sukses yang mendistribusikan uang dari kandidat kepada masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Aspinall E & Sukmajati M, 2015. Politik Uang di Indonesia: Patronase dan Klientalisme pada Pemilu Legislative 2014 . Yogyakarta: PolGov UGM
Corstange, D. (2012). “Vote Trafficking in Lebanon.” International  Journal Middle East Studies 44 (2012): 483 – 505.
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 6 Number 4 (Nov - Jan 2023), pp.1511-1520                                Muhammad Ishak Syahadat.et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i4.295 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
Hicken, A. (2007a). “How Do Rules and Institutions Encourage Vote Buying?” Dalam F.C. Schaffer (ed) Elections for Sale: The Causes and Consequences of Vote Buying. Colorado: Lynne Rienner Publisher, Inc
Ismawan, Indra. 1999. Money Politics Pengaruh Uang dalam Pemilu . Yogyakarta: Media Presindo.
Kerkvliet, B.J. (1991). “Understanding Politics in a Nueva Ecija Rural Community.” Dalam B. Kerkvliet and R. Mojares (eds) From Marcos to Aquino: Local Perspectives on Political
Muhtadi,  B.  (2015).  “Money  Politics  and  the  Prisoner’s  Dilemma.”  New  Mandala.  19 November.
Muhtadi Burhanuddin. 2020. Kuasa Uang: Politik Uang Dalam Pemilu Pasca Orde Baru. Jakarta: KPG
Muhtadi  Burhanuddin.  2019.  Politik  Uang  dan  New  Normal  dalam  Pemilu  Paska-Orde  Baru. Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS, 5 (1), 55-74. https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas/article/download/413/72/1313
https://data.goodstats.id/statistic/gammashafina/praktik-dan-persepsi- masyarakat-perihal-politik-uang-tLJ7Z , diakses tanggal 1 Oktober 2023