INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 17570-17583 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Diplomasi Kolaboratif Anggota Asean dalam Sengketa Maritim di Kawasan Laut Cina Selatan
Dzikra Zhafira Putri 1 ✉ , Maulana Rifai 2 , Prilla Marsingga 3
Universitas Singaperbangsa Karawang Email: 2010631260028@student.unsika.ac.id 1 ✉

## Abstrak
Penelitian ini menggali dan menganalisis ketegangan yang berlangsung terus-menerus di Laut Cina Selatan serta kompleksitas konflik yang melibatkan negara-negara di kawasan tersebut. Fokus utamanya ditujukan pada peran ASEAN sebagai organisasi regional dalam menangani sengketa tersebut, dengan menekankan  tanggung  jawabnya  sebagai  mediator  dan  fasilitator  dialog.  Dampak  regional  dari ketegangan ini, khususnya bagi negara-negara Asia Tenggara, menjadi fokus utama artikel ini dengan penekanan  pada  upaya  ASEAN  dalam  menangani  situasi  tersebut.  Metodologi  penelitian  ini mengadopsi  pendekatan  kualitatif  dengan  analisis  literatur  dari  jurnal-jurnal  dan  artikel  ilmiah  yang relevan  dengan  sengketa  maritim,  klaim  wilayah,  dan  peran  ASEAN.  Penelitian  ini  tidak  melibatkan wawancara  langsung,  melainkan  mengandalkan  data  yang  diperoleh  melalui  analisis  literatur  yang komprehensif. Artikel juga menyoroti upaya diplomasi kolaboratif ASEAN dalam menyelesaikan konflik dengan menggunakan mekanisme seperti ASEAN Regional Forum (ARF), "ASEAN Way," dan " Treaty of Amity and Cooperation " (TAC).
Kata Kunci: : Diplomasi Kolaboratif, ASEAN, Laut Cina Selatan

## Abstract
This research delves into and analyzes the ongoing tensions in the South China Sea and the complexity of conflicts involving countries in the region. The primary focus is on the role of the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) as a regional organization in addressing these disputes, emphasizing its  responsibilities  as  a  mediator  and  facilitator  of  dialogue.  The  regional  impact  of  these  tensions, especially for Southeast Asian countries, is the main focus of this article with an emphasis on ASEAN's efforts  in  managing  the  situation.  The  research  methodology  adopts  a  qualitative  approach  with  a literature analysis from relevant journals and scholarly articles on maritime disputes, territorial claims, and the role of ASEAN. The study does not involve direct interviews but relies on data obtained through comprehensive literature analysis. The article also highlights ASEAN's collaborative diplomacy efforts in resolving the conflict, utilizing mechanisms such as the ASEAN Regional Forum (ARF), "ASEAN Way," and the " Treaty of Amity and Cooperation " (TAC).
Keywords: Collaborative Diplomacy, ASEAN, South China Sea

## PENDAHULUAN
Secara  prinsip,  interaksi  antarnegara  atau  antara  negara-negara  dalam  kerangka organisasi  internasional  tidak  selalu  berlangsung  secara  harmonis.  Timbulnya  konflik  di antara  pihak  yang  terlibat  menjadi  suatu  kenyataan  yang  tidak  dapat  dihindari  dalam dinamika hubungan internasional (Adi, 2020). Hingga saat ini, perselisihan terkait perolehan wilayah di salah satu daerah paling strategis di dunia masih terus menjadi sorotan utama. Daerah  yang dimaksud adalah Laut  Cina Selatan, yang dianggap  sebagai perairan kaya sumber daya alam. Keberadaan gas alam dan minyak bumi di dalamnya menjadikannya sebagai  jalur  vital  untuk  kegiatan  pelayaran,  perdagangan  internasional,  dan  pasokan minyak dunia (Djuyandi et al., 2021). Selain itu, Laut Cina Selatan adalah wilayah yang kaya sumber daya hidrokarbon. Survei Geologi Amerika Serikat (United States Geological Survey) memproyeksikan bahwa sekitar 60% dari sumber daya hidrokarbon, terutama gas alam, dapat ditemukan di wilayah tersebut (Ambarwati et al., 2023).
Konflik  tersebut  merupakan  hasil  dari  ketegangan  yang  timbul  akibat  klaim kepemilikan yang saling bertentangan antara negara-negara yang terlibat. Kawasan Laut Cina Selatan menjadi subjek perselisihan antara Cina, Malaysia, Vietnam, Filipina, Brunei, dan  Taiwan.  Kesemua  negara  tersebut  mengklaim  sebagian  atau  bahkan  keseluruhan wilayah Laut Cina Selatan (Sahrasad, 2015). Laut Cina Selatan adalah suatu wilayah perairan yang mencakup dua pulau besar, yaitu Spratly dan Paracel. Wilayah ini memiliki potensi ekonomi  yang  besar,  menjadi  koridor  laut  vital  dalam  perdagangan  dan  pelayaran internasional. Laut Cina Selatan merupakan jalur pelayaran sibuk di dunia, yang terdiri dari Sea Lines of Communication dan Sea Line Trades, menghubungkan Samudra Hindia dan
Samudra Pasifik (Rimapradesi et al., 2023). Peningkatan ketegangan konflik muncul ketika pemerintah Cina secara tegas menegaskan klaim kepemilikan terhadap Laut Cina Selatan melalui pembentukan "Nine Dash Line." Garis tersebut memberikan Cina kontrol maritim yang  luas  di  wilayah  laut  tersebut,  tanpa  memperhatikan  prinsip-prinsip  hukum internasional yang mengatur klaim wilayah. "Nine  Dash Line" pertama kali  muncul pada tahun 1947 dan terdiri dari sembilan titik atau garis putus-putus yang dijadikan dasar oleh Cina untuk mengklaim sebagian besar wilayah Laut Cina Selatan. Klaim ini  menciptakan ketidaksetujuan dan konflik dengan negara-negara tetangga di kawasan, seperti Vietnam, Filipina,  Malaysia,  dan  Brunei,  yang  juga  memiliki  klaim  wilayah  di  Laut  Cina  Selatan. Sengketa terkait kepemilikan wilayah laut tersebut menjadi salah satu fokus utama dalam dinamika  hubungan  internasional  di  kawasan  tersebut.  Kehadiran  "Nine  Dash  Line" mencerminkan sifat ambisius dan kontroversial dalam upaya Cina untuk menguasai sumber daya  alam,  jalur  perdagangan,  dan  keamanan  maritim  di  Laut  Cina  Selatan,  meskipun bertentangan  dengan  prinsip-prinsip  hukum  internasional  yang  mengatur  batas-batas wilayah laut antarnegara.  (Aulawi & Edwina, 2023).
Pentingnya  Kepulauan  Spartly  juga  disebabkan  oleh  keberadaan  30  pulau  yang membentang di area seluas 15.000 kilometer persegi. Keberagaman geografis ini mencakup sejumlah pulau, menggambarkan kompleksitas tata letak wilayah ini. Selain memberikan pengaruh pada aspek keamanan dan kebijakan militer, keberadaan pulau-pulau ini juga memiliki dampak langsung pada ekosistem laut di sekitarnya. Dengan demikian, kendali atas Kepulauan Spartly bukan hanya tentang kepentingan geopolitik dan ekonomi, tetapi juga tentang preservasi lingkungan laut yang kaya (Ambarwati et al., 2023). Dinamika di Laut  Cina  Selatan  mencerminkan  kompleksitas  tantangan  yang  dihadapi  oleh  negara- negara di kawasan  tersebut, baik dalam konteks keamanan maupun pelestarian sumber daya alam.Klaim yang dinyatakan oleh negara-negara yang berbatasan dengan Laut Cina Selatan seringkali melanggar prinsip-prinsip yang diakui dalam hukum laut internasional. Ketegangan yang melibatkan sejumlah negara tersebut seringkali berakhir dengan konflik, terutama terkait penentuan hak klaim atas pulau-pulau dan perairan di Laut Cina Selatan, yang  melibatkan  negara  Cina  dan  anggota-anggota  ASEAN.  Sebagai  contoh,  terjadi ketegangan  antara  Cina  dan  Filipina  pada  tahun  1997.  Konflik  perselisihan  semakin meningkat pada tahun 2014, khususnya pada bulan Mei, ketika kapal pengeboran minyak Cina,  yakni  HYSY  981, melakukan  operasi  di  dalam  wilayah  Zona  Ekonomi  Eksklusif  dan landasan kontinen Vietnam (Ambarwati et al., 2023). Pada tahun 2023 bahwa ketegangan antara penjaga pantai Cina dan Filipina di Laut Cina Selatan terus berulang di mana penjaga
dari Pantai Cina menembakkan meriap ai ke kapal-kapal yang dimiliki Filipina di jalur peraira yang disengketakan (DW, 2023).
Dampak  dari  ketegangan  yang  kerap  kali  terjadi  di  Laut  Cina  Selatan  memberikan konsekuensi yang cukup  besar bagi negara-negara di wilayah Asia Tenggara. Situasi ini seringkali  menimbulkan  pengaruh  dan  dampak  yang  dirasakan  oleh  negara-negara tetangga. Dalam konteks ini, ASEAN sebagai organisasi regional yang mewadahi negara- negara di Asia Tenggara memiliki tanggung jawab untuk menjadi perantara antara negara- negara anggotanya dan Cina guna menyelesaikan konflik yang berkembang di Laut Cina Selatan. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran bahwa konflik di Laut Cina Selatan dapat terus berlanjut dan tidak  dapat  terselesaikan, yang  pada gilirannya  dapat memunculkan ancaman  perluasan  konflik  di  wilayah  tersebut.  Meskipun  ASEAN  berfungsi  sebagai organisasi  regional  yang  bertujuan  untuk  menjamin  keamanan  dan  stabilitas  di  Asia Tenggara, kerjasama ekonomi dengan Cina juga menjadi aspek penting dalam dinamika regional. Dalam konteks ini, ASEAN memiliki peluang untuk menjadi pemain kunci dalam membentuk  kebijakan  regional  yang  mengarah  pada  perdamaian  dan  kerjasama  yang berkelanjutan. Dengan mengedepankan diplomasi, negosiasi, dan kerjasama ekonomi yang saling menguntungkan, diharapkan ASEAN dapat memberikan kontribusi signifikan untuk mengatasi konflik di Laut Cina Selatan dan menjaga stabilitas regional di Asia Tenggara. Oleh karena itu, penyelesaian konflik di Laut Cina Selatan perlu diupayakan melalui jalur diplomasi yang melibatkan kerjasama dan kolaborasi dari negara-negara anggota ASEAN. Pendekatan ini diharapkan dapat menciptakan solusi yang berkelanjutan, mempertahankan keamanan  regional,  dan  memfasilitasi  kerjasama  ekonomi  yang  saling  menguntungkan antara ASEAN dan Cina (Kusumah, 2018).
Adapun tujuan dari penulisan ilmiah ini bertujuan untuk menggali dan menganalisis ketegangan yang terus berlanjut di Laut Cina Selatan, menyoroti kompleksitas konflik yang melibatkan negara-negara di kawasan. Fokus utama ditujukan pada peran ASEAN sebagai organisasi  regional  dalam  menangani  sengketa  tersebut,  dengan  penekanan  pada tanggung jawabnya sebagai mediator dan fasilitator dialog. Artikel juga membahas dampak konflik terhadap stabilitas  regional,  khususnya terkait potensi sumber  daya alam di Laut Cina Selatan, seperti hidrokarbon dan kekayaan maritim. Dampak regional dari ketegangan ini,  terutama  bagi  negara-negara  di  Asia  Tenggara,  menjadi  fokus  artikel  ini  dengan penekanan pada upaya ASEAN dalam menangani situasi ini. Pembahasan mencakup upaya penyelesaian  melalui  diplomasi  kolaboratif,  dengan  menjelaskan  peran  ASEAN  dalam memfasilitasi  dialog  antara  pihak-pihak  yang  bersengketa.  Artikel  ini  juga  menyoroti pentingnya  diplomasi  dan  kerjasama  regional  untuk  mencapai  solusi  berkelanjutan  dan
mempertahankan  stabilitas  di  kawasan.  Terakhir,  penulisan  ini  berusaha  memberikan pemahaman mendalam tentang tren dan kejadian terkini dalam konflik, termasuk insiden- insiden baru, klaim wilayah terbaru, dan dinamika hubungan antara negara-negara yang terlibat.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif untuk memahami sengketa maritim di Laut  Cina  Selatan  dan  upaya  kolaboratif  ASEAN  dalam  menangani  konflik  tersebut. Pertama-tama, langkah awal melibatkan pemilihan sumber literatur dari jurnal-jurnal dan artikel ilmiah yang berkaitan dengan sengketa maritim, klaim wilayah, dan peran ASEAN. Pemilihan  sumber  didasarkan  pada  kredibilitas,  relevansi,  dan  kontribusi  terhadap pemahaman  konflik.  Selanjutnya,  analisis  mendalam  terhadap  literatur  dilakukan  untuk memahami  akar  konflik,  dinamika  hubungan  antarnegara,  dan  dampaknya  terhadap stabilitas  regional.  Fokus  utama  adalah  pada  konsep  diplomasi  kolaboratif  dan  peran ASEAN  dalam  menyelesaikan  sengketa.  Selanjutnya,  identifikasi  konsep-konsep  kunci seperti klaim wilayah, diplomasi kolaboratif, dan dampak ketegangan di Laut Cina Selatan dilakukan,  dengan  pembentukan  kerangka  konseptual  untuk  mendukung  analisis. Pengembangan  analisis  tematis  menjadi  langkah  berikutnya,  di  mana  pola  umum, hubungan sebab-akibat, dan peran ASEAN dalam menangani sengketa diidentifikasi secara mendalam.
Penelitian  ini  juga  menarik  kesimpulan  berdasarkan  temuan  dari  analisis  literatur, sekaligus  mengidentifikasi  implikasi  potensial  dari  upaya  kolaboratif  ASEAN  terhadap stabilitas  regional.  Perlu  ditekankan  bahwa  penelitian  ini  tidak  melibatkan  wawancara langsung,  melainkan  mengandalkan  data  yang  diperoleh  melalui  analisis  literatur  yang komprehensif. Dengan fokus pada literatur berkualitas tinggi, metodologi ini diharapkan dapat  menyajikan  analisis  kualitatif  yang  mendalam  dan  menyeluruh  terkait  dinamika sengketa maritim di Laut Cina Selatan dan peran ASEAN dalam menanggulanginya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dampak Konflik Laut Cina Selatan Terhadap Asia Tenggara
Laut Cina Selatan, sebagai salah satu wilayah perairan strategis di dunia, telah menjadi pusat  perhatian  global  karena  sengketa  maritim  yang  berkepanjangan  antara  negara- negara  di  kawasan  tersebut.  Konflik  terkait  klaim  wilayah  di  Laut  Cina  Selatan  memiliki dampak  yang  signifikan  terhadap  stabilitas  regional,  khususnya  di  Asia  Tenggara. Keberadaan Laut Cina Selatan sebagai jalur pelayaran vital dan kaya sumber daya alam
telah menjadikannya sebagai subjek perselisihan antara beberapa negara, termasuk Cina, Malaysia,  Vietnam,  Filipina,  Brunei,  dan  Taiwan.  Dampak  konflik  tersebut  tidak  hanya terbatas pada dimensi politik dan keamanan, tetapi juga merambah aspek ekonomi, sosial, dan  lingkungan.  Perkembangan  ketegangan  di  Laut  Cina  Selatan  telah  menciptakan ketidakpastian dalam dinamika hubungan internasional di Asia Tenggara. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bagaimana konflik di Laut Cina Selatan memengaruhi negara- negara di sekitarnya, terutama anggota ASEAN, yang memiliki peran kunci dalam menjaga stabilitas regional.
Dampak Konflik Laut Cina Selatan terhadap militer dan sipil di Asia Tenggara sangat kompleks.  Secara  militer,  ketegangan  tersebut  dapat  memicu  peningkatan  anggaran pertahanan untuk memperkuat kemampuan militer sebagai respons terhadap ketegangan di Laut Cina Selatan. Hal ini berpotensi mengakibatkan realokasi sumber daya dari sektor- sektor ekonomi dan sosial ke sektor pertahanan. Eskalasi konflik juga dapat mendorong peningkatan  kesiapsiagaan  militer,  termasuk  penempatan  pasukan  tambahan  dan peningkatan peralatan militer. Selain itu, konflik dapat memicu upaya untuk meningkatkan kerjasama  militer  regional  antara  negara-negara  di  Asia  Tenggara,  melibatkan  latihan bersama, pertukaran intelijen, dan pembentukan aliansi pertahanan.
Kerusakan infrastruktur sipil, seperti jembatan, pelabuhan, dan fasilitas umum lainnya, dapat terjadi akibat aksi militer dan ketegangan. Hal ini dapat menghambat akses terhadap layanan  dasar  dan  infrastruktur  vital,  sementara  gangguan  dalam  penyediaan  layanan publik  seperti  listrik,  air  bersih,  dan  transportasi  dapat  terjadi  sebagai  akibat  dari infrastruktur yang rusak. Selain dampak pada tingkat nasional, konflik di Laut Cina Selatan juga  menciptakan  ketidakstabilan  di  seluruh  kawasan  Asia  Tenggara.  Hal  ini  dapat menimbulkan reaksi dari negara-negara di luar kawasan dan memiliki dampak yang lebih luas pada dinamika geopolitik. Selain itu, ketegangan di kawasan tersebut juga berpotensi meningkatkan  risiko  ancaman  terhadap  keamanan  global,  terutama  jika  melibatkan kekuatan besar di luar wilayah tersebut. Warga sipil yang tinggal dekat dengan zona konflik Laut Cina Selatan juga merasakan dampaknya. Misalnya, nelayan yang beroperasi di dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dapat menghadapi ketegangan ketika berpapasan dengan patroli  militer  dari  negara-negara  yang  terlibat  dalam  konflik.  Situasi  ini  dapat menyebabkan zona tersebut menjadi daerah konflik, dengan konsekuensi berpotensi buruk seperti pengusiran penduduk setempat dari daerah tersebut (Djuyandi et al., 2021).
Sebagai suatu wilayah yang memiliki posisi strategis dalam perdagangan ekonomi, Laut Cina Selatan berperan sebagai gerbang utama bagi industri logistik dunia dan menjadi sub-wilayah ekonomi yang krusial di kawasan Indo-Pasifik. Dari segi militer, penguasaan
Laut Cina Selatan memberikan Tiongkok peluang untuk membangun dan mengembangkan pangkalan militer. Dampak konflik di Laut Cina Selatan terhadap negara-negara anggota ASEAN mencakup berbagai aspek ekonomi yang sangat penting. Spanjang  ketegangan dan pertikaian di kawasan tersebut,  kemungkinan terganggunya  jalur perdagangan laut dapat  merugikan  kegiatan  ekspor  dan  impor  negara-negara  ASEAN,  yang  sangat bergantung  pada  kelancaran  arus  perdagangan.  Selain  itu,  penurunan  kepercayaan investor asing dapat terjadi akibat ketidakpastian politik dan keamanan, yang berdampak pada aliran investasi dan pertumbuhan ekonomi di kawasan ini. Negara-negara ASEAN juga dapat dihadapkan pada peningkatan anggaran keamanan dan pertahanan sebagai respons terhadap  ketegangan,  yang  mungkin  mengakibatkan  realokasi  dana  dari  sektor-sektor pembangunan  ekonomi.  Ketidakpastian  ekonomi  yang  mempengaruhi  pasar  keuangan, fluktuasi mata uang, dan penghambatan proyek infrastruktur juga dapat menjadi dampak tambahan  yang  merugikan  bagi  perkembangan  ekonomi  di  kawasan.  Selain  itu,  konflik dapat  meningkatkan  harga  energi  karena  Laut  Cina  Selatan  memiliki  peranan  penting dalam perdagangan minyak dan gas global. Sektor pariwisata juga dapat terdampak karena ketidakpastian  keamanan  dapat  merugikan  industri  ini,  mengakibatkan  penurunan kunjungan wisatawan dan berdampak pada pendapatan serta lapangan pekerjaan terkait. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam terkait dampak ekonomi ini menjadi kunci penting  bagi  negara-negara  ASEAN  untuk  bekerja  sama  dalam  mencari  solusi  damai, meredakan  ketegangan,  dan  mempromosikan  stabilitas  guna  menjaga  pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan di kawasan tersebut (Sendow, 2023).
Konflik di Laut Cina Selatan tidak hanya berdampak pada sektor politik, militer, dan ekonomi, melainkan juga menimbulkan dampak serius pada lingkungan. Para pihak yang terlibat  dalam  persaingan  untuk  dominasi  regional  cenderung  mengorbankan keberlanjutan  lingkungan.  Eskalasi  konflik  tersebut  semakin  memperburuk  masalah lingkungan, terutama sejak tahun 2013, ketika lima negara saling tumpang tindih dalam klaim wilayah Laut Cina Selatan, dengan Tiongkok memimpin upaya untuk membangun pulau buatan guna mengukuhkan kedaulatannya. Sayangnya, proses yang digunakan oleh Tiongkok dinilai merugikan lingkungan. Konflik ini juga mendorong negara-negara yang terlibat  untuk  memperkuat  klaim  teritorial  mereka  dengan  meningkatkan  kegiatan penangkapan ikan, menyebabkan tekanan ekstra terhadap ekosistem laut. Militerisasi yang dilakukan  oleh  Cina  turut  berkontribusi  pada  polusi  udara  dan  air  di  wilayah  tersebut. Dampaknya  tidak  berhenti  di  situ,  karena  konflik  juga  mendorong  negara-negara  yang bersengketa  untuk  melakukan  pengeboran  hidrokarbon,  yang  dapat  memiliki  dampak serius pada ekosistem laut yang rapuh. Oleh karena itu, konflik di Laut Cina Selatan tidak
hanya  merugikan  hubungan  antarnegara  dan  ketahanan  ekonomi,  melainkan  juga mengancam  keberlanjutan  lingkungan,  menuntut  solusi  yang  holistik  dan  berkelanjutan (Georgetown, 2018).
Diplomasi Kolaboratif ASEAN dalam Penyelesaian Konflik
Dalam  dinamika  hubungan  internasional,  perselisihan  dan  konflik  antara  negara- negara  menjadi  suatu  kenyataan  yang  tak  terhindarkan.  Penyelesaiannya  dapat  melalui Diplomasi Diplomasi adalah suatu proses atau praktik yang melibatkan negosiasi, dialog, dan interaksi antara pihak-pihak yang mewakili entitas politik, seperti negara-negara atau organisasi  internasional.  Tujuan  dari  diplomasi  adalah  untuk  mencapai  kesepakatan, mempromosikan  kepentingan  nasional  atau  internasional,  mencegah  konflik,  dan membangun  hubungan  yang  baik  antara  berbagai  pihak.  Dalam  konteks  hubungan internasional, diplomasi dapat mencakup berbagai kegiatan, seperti pertemuan diplomatik, perundingan, penandatanganan perjanjian, dan penyampaian pesan resmi antara pihak- pihak  yang  terlibat.  Diplomasi  seringkali  merupakan  cara  damai  untuk  menyelesaikan perbedaan pendapat atau konflik, meskipun tidak selalu terbatas pada situasi konflik saja (Nurika, 2017).
Salah satu daerah yang menjadi pusat perhatian dalam konteks ini adalah Laut Cina Selatan. Kawasan tersebut, kaya akan sumber daya alam dan strategis dalam perdagangan internasional, telah menjadi saksi ketegangan dan perselisihan antara  beberapa negara, termasuk Cina, Malaysia, Vietnam, Filipina, Brunei, dan Taiwan. Ketegangan ini, khususnya terkait  klaim  wilayah  dan  kepemilikan,  membuka  peluang  bagi  diplomasi  kolaboratif sebagai  sarana  penyelesaian  konflik.  ASEAN,  sebagai  organisasi  regional  yang menghimpun  negara-negara  di  Asia  Tenggara,  memegang  peranan  kunci  dalam  upaya penyelesaian  konflik  di  Laut  Cina  Selatan.  Dengan  prinsip  dasar  ketidakcampuran  dan dialog,  ASEAN  memiliki  potensi  untuk  membentuk  landasan  kerjasama  antarnegara  di kawasan. Peningkatan ketegangan di Laut Cina Selatan memberikan tantangan signifikan bagi ASEAN untuk menjadi mediator yang efektif dan memainkan peran penting dalam meredakan konflik serta mempromosikan stabilitas regional. Melalui pendekatan diplomasi kolaboratif, ASEAN dapat memberikan kontribusi penting dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan, mempertahankan  perdamaian, dan mengembangkan  kerjasama ekonomi yang saling menguntungkan (Muhamad, 2020).
Dalam  upaya  menangani  konflik  di  Laut  Cina  Selatan,  ASEAN  telah  menerapkan berbagai  strategi  diplomasi,  salah  satunya  melalui  diskusi  dan  konsultasi.  Mekanisme diplomasi  yang  dijalankan  oleh  ASEAN  termasuk  pelaksanaan  ASEAN  Regional  Forum
(ARF),  sebuah  platform  yang  dimanfaatkan  untuk  berkomunikasi  dengan  Cina,  yang dianggap  kunci  dalam  penyelesaian  sengketa  tersebut.  ASEAN  Regional  Forum  (ARF) menjadi forum yang didirikan oleh nagara-negara ASEAN untuk menjaga keaman daripada kawasan serta mencegah terjadinya ketidakstabilan keaman di kawasan. ARF berkomitmen untuk ck  Diskusi dalam pertemuan awal ARF membahas isu-isu yang dianggap sensitif dalam sengketa tersebut, dengan harapan bahwa melalui ARF, Cina dapat turut serta dalam menciptakan saling kepercayaan. Tujuannya adalah agar masalah keamanan yang menjadi inti konflik dapat diatasi bersama. ARF sendiri merupakan bagian dari diplomasi jalur satu, di mana diskusi dan negosiasi formal dilakukan melibatkan negara-negara sebagai pemain utama.  Pendekatan  ini  mencerminkan  komitmen  ASEAN  untuk  mengatasi  ketegangan melalui dialog dan kerjasama aktif dengan Cina (Kusumah, 2018).
Diplomasi  Track  One  merujuk  pada  kegiatan  diplomasi  yang  dilakukan  oleh pemerintah atau pejabat resmi suatu negara secara langsung dalam rangka menyelesaikan konflik atau mencapai kesepakatan politik. Ini melibatkan perundingan dan dialog antara pejabat  pemerintah  atau  diplomat  tingkat  tinggi  dari  negara-negara  yang  terlibat. Diplomasi  Track  One  biasanya  terjadi  di  forum  resmi,  seperti  pertemuan  antara  kepala negara atau perundingan formal di tingkat tinggi (Mujiono & Alexandra, 2019).
ASEAN Regional Forum (ARF) memegang peranan krusial dalam upaya penyelesaian konflik  di  Laut  Cina  Selatan  melalui  sejumlah  mekanisme  dan  pendekatan  diplomasi. Sebagai forum regional, ARF berfungsi sebagai platform dialog dan kerjasama di antara negara-negara di kawasan Asia-Pasifik, termasuk pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa Laut Cina Selatan. ARF memiliki total  27 anggota yang  terdiri  dari  beberapa kelompok. Kelompok pertama terdiri dari 10 negara anggota ASEAN, yaitu Brunei, Kamboja, Indonesia, Laos,  Malaysia,  Myanmar,  Filipina,  Singapura,  Thailand,  dan  Vietnam.  Kelompok  kedua terdiri dari 10 mitra wicara ASEAN, yang melibatkan Australia, Kanada, Cina, Uni Eropa, India, Jepang, Selandia Baru, Republik Korea, Rusia, dan Amerika Serikat. Selain itu, terdapat lima anggota  tambahan,  yaitu  Bangladesh,  Republik  Demokratik  Rakyat  Korea,  Mongolia, Pakistan, Sri Lanka, dan Timor-Leste. Terakhir, terdapat satu pengamat ASEAN, yaitu Papua Nugini.  Dengan  anggota  yang  berasal  dari  berbagai  wilayah,  ARF  menciptakan  forum dialog yang inklusif dan luas untuk membahas isu-isu keamanan regional.
Dalam kerangka dialog dan konsultasi, ARF menyediakan wadah bagi negara-negara peserta, termasuk Cina, untuk saling berdialog dan berdiskusi, dengan tujuan mencapai pemahaman bersama serta membangun kepercayaan di antara mereka. Dalam proses ini, isu-isu sensitif terkait sengketa Laut Cina Selatan dapat diangkat dan diperdebatkan secara terbuka. ARF juga berusaha untuk mendorong partisipasi aktif Cina dalam mencari solusi
terhadap  konflik  tersebut.  Dengan  melibatkan  Cina  dalam  dialog  dan  kerjasama multilateral, ARF berharap dapat membujuk serta melibatkan negara tersebut dalam upaya bersama  penyelesaian  sengketa.  Selain  itu,  ARF  memfokuskan  pada  pembangunan kepercayaan di antara negara-negara  peserta. Melalui  pertemuan  dan  kegiatan lainnya, upaya  pembangunan  kepercayaan  dilakukan  untuk  meredakan  ketegangan  dan meningkatkan  saling  pengertian  di  antara  pihak-pihak  yang  terlibat.  ARF  menciptakan kesempatan untuk kolaborasi dalam keamanan regional, termasuk penanganan ancaman nontradisional  yang  dapat  mempengaruhi  stabilitas  kawasan.  Dengan  menciptakan lingkungan yang aman dan stabil, ARF berkontribusi pada penyelesaian konflik Laut Cina Selatan. Tak hanya itu, ARF juga memiliki peran dalam membentuk mekanisme pencegahan krisis dan manajemen konflik. Ini melibatkan perbincangan langkah-langkah konkret yang dapat diambil untuk mencegah eskalasi konflik di Laut Cina Selatan dan menanggapi cepat terhadap situasi krisis (Sitompul, 2022).
ASEAN  Way  menjaldi  salah  satu  mekanisme  penyelesaian  sengketa  yang  bersifat informal.  ASEAN  Way  adalah  pendekatan  yang  mendasari  dinamika  hubungan  antara anggota Asosiasi Negara-Negara Asia Tenggara (ASEAN). Konsep ini menekankan prinsip- prinsip seperti konsensus, non-intervensi, dialog, dan diplomasi sebagai landasan utama dalam menjalankan kerjasama di antara negara-negara anggota. Keputusan dalam ASEAN diambil melalui kesepakatan bersama, mencerminkan semangat solidaritas dan kesatuan di antara anggota. Prinsip non-intervensi menekankan penghormatan terhadap kedaulatan politik dan kebijakan dalam negeri masing-masing anggota tanpa campur tangan eksternal. Salah  satu  tujuan  utama  ASEAN  Way  adalah  mencegah  konfrontasi  dan  mengatasi ketidaksepahaman melalui dialog daripada konflik (Darmawan & Kuncoro, 2019).
Diplomasi ASEAN Way memainkan peran sentral dalam upaya penyelesaian konflik di Laut  Cina  Selatan.  Pendekatan  ini,  yang  diadopsi  oleh  Asosiasi  Negara-Negara  Asia Tenggara  (ASEAN),  menekankan  prinsip-prinsip  konsensus,  dialog,  dan  non-intervensi sebagai landasan bagi kerjasama antarnegara anggota. Salah satu ciri khas ASEAN Way adalah penekanan pada pembentukan konsensus di antara negara-negara anggota. Dalam konteks konflik Laut Cina Selatan, ASEAN menggunakan platform ini untuk memfasilitasi dialog  dan  negosiasi  antara  negara-negara  yang  terlibat,  termasuk  Cina.  Pencapaian kesepakatan  melalui  konsensus  memungkinkan  setiap  negara  memiliki  peran  dalam pembuatan  keputusan,  menciptakan  rasa  kepemilikan  bersama  terhadap  solusi  yang dihasilkan.  Prinsip  dialog  juga  menjadi  bagian  integral  dari  ASEAN  Way.  ASEAN menyelenggarakan pertemuan dan forum, seperti ASEAN Regional Forum (ARF), di mana negara-negara dapat berbicara secara terbuka dan saling memahami. Dialog ini bertujuan
untuk  membangun  kepercayaan  di  antara  pihak-pihak  yang  bersengketa,  menciptakan pemahaman yang lebih baik terkait kepentingan dan kekhawatiran masing-masing. Konsep non-intervensi  dalam  ASEAN  Way  menciptakan  lingkungan  di  mana  negara-negara anggota menghormati kedaulatan politik dan kebijakan dalam negeri masing-masing. Ini membantu  mengurangi  potensi  interferensi  eksternal  dalam  penyelesaian  konflik  dan memberikan  kebebasan  kepada  negara-negara  anggota  untuk  menjalankan  diplomasi sesuai dengan prinsip-prinsip ASEAN.  Dalam konteks konflik Laut Cina Selatan, di mana ketegangan  regional  melibatkan  negara-negara  dengan  kepentingan  yang  kompleks, ASEAN Way memberikan wadah untuk diplomasi yang berorientasi pada solusi bersama dan perdamaian jangka panjang. Pendekatan ini mewakili komitmen ASEAN untuk mencari penyelesaian  yang  adil,  berkelanjutan,  dan  dapat  diterima  oleh  semua  pihak  terlibat (Darmawan & Kuncoro, 2019).
Treaty of Amity and Cooperation (TAC) adalah perjanjian multilateral yang dirancang untuk  mempromosikan  hubungan  persahabatan,  kerjasama,  dan  perdamaian  antara negara-negara  di  kawasan  Asia  Tenggara.  Perjanjian  ini  pertama  kali  diusulkan  oleh Indonesia dan kemudian diadopsi oleh Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN pada tanggal 24 Februari 1976. TAC berfungsi sebagai kerangka kerja hukum untuk membentuk landasan hubungan  antar  negara-negara  ASEAN  dan  dengan  negara-negara  di  luar  kawasan. Beberapa  prinsip  kunci  yang  terkandung  dalam  TAC  melibatkan  penyelesaian  damai sengketa,  menghormati  kedaulatan  dan  integritas  wilayah,  serta  menghindari  campur tangan  dalam  urusan  dalam  negeri  negara  anggota.  Selain  itu,  TAC  juga  mencakup komitmen untuk saling membantu dalam semangat kebijaksanaan dan konsultasi dalam menyelesaikan  masalah-masalah  bersama.  Hal  ini  menciptakan  kerangka  kerja  untuk kerjasama regional yang lebih erat dalam berbagai bidang, seperti ekonomi, politik, sosial, dan budaya. TAC tidak hanya terbuka untuk negara-negara anggota ASEAN, tetapi juga untuk negara-negara di luar kawasan yang bersedia bergabung dan setuju untuk mematuhi prinsip-prinsip dan tujuan perjanjian ini. Oleh karena itu, TAC menjadi instrumen penting dalam membangun dan memelihara stabilitas di kawasan Asia Tenggara serta memperkuat kerjasama regional (Ariansah et al., 2023).
TAC memainkan peran krusial dalam menangani konflik di Laut Cina Selatan melalui prinsip-prinsip dan kerangka kerja yang terkandung dalam perjanjian ini. Salah satu poin utama  adalah  penekanan  pada  penyelesaian  damai  sengketa,  yang  dapat  membantu mengurangi ketegangan dan mendorong negara-negara yang terlibat untuk mencari solusi damai  tanpa  konfrontasi  militer.  TAC  juga  menekankan  pentingnya  menghormati kedaulatan  dan  integritas  wilayah  masing-masing  negara,  memberikan  dasar  untuk
mengatasi  perselisihan  terkait  kepemilikan  wilayah  di  Laut  Cina  Selatan.  Selain  itu, mekanisme  konsultasi  dan  semangat  kebijaksanaan  bersama  yang  disediakan  oleh  TAC memberikan  platform  untuk  dialog  terbuka  dan  konstruktif,  dengan  tujuan  mencapai pemahaman bersama dan menemukan solusi yang dapat diterima. Pada tingkat regional, TAC  menciptakan  kerangka  kerja  untuk  kerjasama  lintas  berbagai  bidang,  termasuk ekonomi, politik, sosial, dan budaya, yang dapat membantu mengurangi ketegangan dan membangun hubungan positif antara negara-negara di kawasan. Dengan memberdayakan negara-negara anggota melalui dukungan dan mekanisme konsultasi, TAC juga menjadi alat untuk menciptakan strategi bersama dan pendekatan koordinatif dalam menangani konflik  Laut  Cina  Selatan.  Meskipun  tidak  terlibat  secara  langsung  dalam  mediasi  TAC memberikan  landasan  yang  kuat  untuk  mempromosikan  dialog,  kerjasama,  dan penyelesaian damai dalam menangani konflik di Laut Cina Selatan (Kusumah, 2018).

## SIMPULAN
Kompleksitas  konflik  yang  berkepanjangan  di  Laut  Cina  Selatan,  terutama  terkait klaim wilayah dan sumber daya alam. Kawasan ini menjadi pusat perhatian internasional karena perselisihan antara Cina dan beberapa negara tetangga, seperti Malaysia, Vietnam, Filipina, Brunei, dan Taiwan. Konflik tersebut memiliki dampak yang signifikan, tidak hanya pada dimensi politik dan keamanan, tetapi juga melibatkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan  di  Asia  Tenggara.  Dampak  konflik  mencakup  peningkatan  anggaran pertahanan,  eskalasi  militer,  kerusakan  infrastruktur  sipil,  dan  ancaman  terhadap keamanan  global.  Selain  itu,  ekonomi  negara-negara  ASEAN  dapat  terpengaruh  oleh gangguan  jalur  perdagangan  laut,  penurunan  kepercayaan  investor,  dan  peningkatan anggaran keamanan. Ketidakpastian ekonomi juga dapat memengaruhi sektor pariwisata dan  harga  energi  di  kawasan.  Dalam  menghadapi  tantangan  ini,  ASEAN  memainkan peran penting melalui diplomasi kolaboratif. Melalui ASEAN Regional Forum (ARF) dan pendekatan  ASEAN  Way,  organisasi  ini  mencoba  menjalankan  dialog,  negosiasi,  dan kerjasama  untuk  meredakan  ketegangan.  Diplomasi  ini  mengandalkan  prinsip-prinsip konsensus, dialog, dan non-intervensi untuk mencapai pemahaman bersama dan solusi yang dapat diterima oleh semua pihak.
Treaty  of  Amity  and  Cooperation  (TAC)  menjadi  instrumen  penting  dalam membangun stabilitas  di kawasan  dengan menekankan penyelesaian damai  sengketa. Prinsip-prinsip  TAC,  seperti  menghormati  kedaulatan  dan  integritas  wilayah,  menjadi landasan  hubungan  antarnegara  di  Asia  Tenggara.  Penyelesaian  konflik  di  Laut  Cina Selatan memerlukan upaya kolaboratif yang melibatkan semua pihak terkait. Diplomasi,
dialog, dan konsultasi menjadi kunci untuk mencapai solusi yang adil, berkelanjutan, dan menjaga perdamaian serta stabilitas regional.

## DAFTAR PUSTAKA
Ambarwati, A., Putra, A. P., Aryadi, A. W., Nabila, N., Ramli, N., Najwa, A., & Sutriani, S.
(2023).  Pesona  Kekayaan  Alam :  Sumber  Konflik  di  Kawasan  Laut  China  Selatan.
JULIA: Jurnal Litigasi Amsir, 10(2), 345.
Ariansah, F., Malik, F. A., Saphira, M., Erviana, V., & Antoni, H. (2023). Konflik antara China dengan  Vietnam  atas  Laut  China  Selatan  Berdasarkan  Perspektif  Hukum  Laut Internasional. JUSTITIA  Jurnal  Ilmu  Hukum  Dan  Humaniora,  6(2),  518. https://doi.org/10.31604/justitia.v6i2.518-528
Aulawi, M. H., & Edwina, Y. A. (2023). Sengketa Laut China Selatan yang Bersinggungan Dengan  Zona  Ekonomi  Ekslusif  Indonesia  di  Utara  Kepulauan  Natuna,  Provinsi Kepulauan  Riau. Mimbar  Keadilan,  16(1),  1 – 14.  https://doi.org/10.30996/ mk.v16i1.6967
Darmawan,  A.  B.,  &  Kuncoro,  H.  R.  (2019).  Penggunaan  ASEAN  Way  dalam  Upaya Penyelesaian  Sengketa  Laut  Tiongkok  Selatan:  Sebuah  Catatan  Keberhasilan?
Andalas Journal of International Studies (AJIS), 8(1), 43.
https://doi.org/10.25077/ajis.8.1.43-61.2019
Djuyandi,  Y.,  Illahi,  A.  Q.,  &  Aurel,  A.  C.  H.  (2021).  Konflik  Laut  China  Selatan  Serta Dampaknya  Atas  Hubungan  Sipil  Militer  Di  Asia  Tenggara. Jurnal  Ilmiah Muqoddimah:  Jurnal  Ilmu  Sosial,  Politik  Dan  Hummanioramaniora,  5(1),  112. https://doi.org/10.31604/jim.v5i1.2021.112-124
DW.  (2023). Konfrontasi  Laut  Cina  Selatan  Picu  Konflik  Cina-Filipina. https://www.dw.com/id/konfrontasi-laut-cina-selatan-picu-konflik-hubungan-cina- filipina/a-66478540
Georgetown. (2018). Dampak Lingkungan dari Konflik Laut Cina Selatan: Bersaing untuk
Dominasi Regional dengan Mengorbankan
Lingkungan.
https://www.law.georgetown.edu/environmental-law-review/blog/environmental- ramifications-of-the-south-china-sea-conflict-vying-for-regional-dominance-at- the-environments-expense/
Kusumah, R. W. P. I. (2018). Jalan Damai Menuju Keamanan Regional: Pendekatan Asean Dalam Upaya Penyelesaian Konflik Laut China Selatan. FACTUM: Jurnal Sejarah Dan Pendidikan Sejarah, 7(2), 255 – 268. https://doi.org/10.17509/factum.v7i2.15610
Muhamad, S. V. (2020). Eskalasi Ketegangan di Laut China Selatan dan Sikap ASEAN. Info Singkat, 12(10), 7 – 12.
Mujiono,  D.  I.,  &  Alexandra,  S.  (2019). Multi  Track  Diplomacy:  Teori  Dan  Studi  Kasus. https://repository.unmul.ac.id/bitstream/handle/123456789/5247/Multy Track Diplomacy.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Nurika, R. R. (2017). Peran Globalisasi di Balik Munculnya Tantangan Baru Bagi Diplomasi di Era Kontemporer. Jurnal Sosial Politik, 3(1), 126. https://doi.org/10.22219/sospol. v3i1.4404
Rimapradesi,  Y.,  Nasution,  S.  N.,  Ahmad,  S.  T.  M.,  &  Fadel  Muhammad.  (2023).  Sikap Indonesia  Terhadap  Krisis  China  Dan  Amerika  Serikat  Di  Laut  China  Selatan. Neoclassical  Legal  Review:  Journal  of  Law  and  Contemporary  Issues,  2(1),  42 – 46. https://doi.org/10.32734/nlr.v2i1.11610
Sahrasad,  H.  (2015).  Konflik  Laut  China  Selatan:  Rivalitas  China-AS  dan  ASEAN. Jurnal Konfrontasi, 34 – 45.
Sendow, A. M. (2023). Dampak Hukum Konflik Laut Cina Selatan Terhadap Perdagangan Lintas  Batas  Menurut  Hukum  Laut  Internasional. Lex  Privatum,  3. https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/46868%0Ahttps ://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/46868/41828
Sitompul,  M.  A.  (2022).  Analisis  Peran  ASEAN  Regional  Forum  Dalam  Penyelesaian Sengketa Laut China Selatan. Publicio: Jurnal Ilmiah Politik, Kebijakan Dan Sosial, 4(1),
1 – 10. https://doi.org/10.51747/publicio.v4i1.695
Wahyu  Setyo  Adi,  D.  (2020).  Analisis  Penyelesaian  Sengketa  Laut  China  Selatan  Oleh Badan Arbitrase Internasional Analysis Of Settlement Of South China Sea Disputes By The International Arbitration Agency. Jurnal Hukum Lex Generalis, 1(3), 39 – 51.
https://jhlg.rewangrencang.com/