________________________________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 4 No.1Januari-Juni 2021
Ari Wahyudi
Eksekutorial Putusan PTUN..
|121

## EKSEKUTORIAL PUTUSAN PTUN SEBAGAI LEMBAGA YUDIKATIF

## ARY WAHYUDI
UNIVERSITAS ISLAM AL - AZHAR Aryw3274@gmail.com
________________________________________________________________________

## Abstrak
Lahirnya  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  dapat  disimpulkan  merupakan tuntutan masyarakat Indonesia yang merasa haknya sebagai warga negara dilanggar  oleh  pemerintah,  selain  itu  untuk  mencegah  terjadinya maladministrasi,  serta  segala  bentuk  penyalahgunaan  wewenang  oleh pemerintah.  Namun  dalam  perkembangan  dibentuknya  Peradilan  Tata Usaha  Negara  di  Indonesia,  lemahnya  kekuatan  hukum  Putusan  PTUN membuat  masyarakat  cemas  akan  kekuatan  hukum  dari  putusan  PTUN yang membawa angin kedamaian bagi masyarakat yang dilanggar haknya oleh  pemerintah.  Masyarakat  menjadi  ragu  akan  kekuatan  hukum  yang dimiliki oleh lembaga peradilan ini dalam menegakkan keadilan manakala terjadi  penyalahgunaan  wewenang  oleh  pemerintah.  Lemahnya  kekuatan hukum  putusan  PTUN  ini  disebabkan  beberapa  kendala  yaitu:  Tidak adanya  lembaga  eksekutorial  khusus  atau  lembaga  sanksi  yang  berfungsi untuk  melaksanakan  putusan,  rendahnya  tingkat  kesadaran  pejabat  Tata Usaha  Negara  dalam  menaati  putusan  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara, serta  tidak  adanya  pengaturan  yang  lebih  tegas  mengenai  pelaksanaan putusan  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara.  Untuk  memperjelas  hal  ditas maka  dalam  tulisan  ini  diajukan  tiga  rumusan  masalah  utama  yakni Bagiamanakah bentuk putusan sela dalam dalam peradilan, bagaimanakah mekanisme  pelaksanaan  putusan  (eksekutorial)  PTUN,  dan  bagaimana kekuatan    eksekutorial  putusan  PTUN.  Yang  dianalisis  dengan  metode Yuridis Normatif.
Kata  Kunci  : Putusan  Sela,  Kekuatan  Eksekutorial,  Mekanisme  PTUN, Hambatan dan Upaya.
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
122| Ari Wahyudi Eksekutorial Putusan PTUN..
POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 4 No.1Januari – Juni 2021

## A. PENDAHULUAN
Problema  eksekusi  putusan  lembaga  Peradilan  Tata  Usaha  Negara (PTUN)  merupakan  suatu  fenomena  hukum  yang  bersifat  umum  yang selama  ini  sering  terjadi,  dan  salah  satu  yang  terus  mengemuka  dan problematik,  adalah  terkait  lembaga  eksekutorial  yang  berfungsi  sebagai tindak lanjut atas putusan pengadilan ( gerechtelijke tenuitvoerlegging atau execution force) serta bertujuan untuk mengefektifkan pelaksanaan suatu putusan  yang  isinya  membebankan  kewajiban  (prestasi)  bagi  pihak  yang dikalahkan  di  pengadilan. 1 Dari  norma  hukum  positif  dan  praktek  yang berlangsung  hingga  saat  ini,  permasalahan  eksekusi  terus  mengemuka, bahkan menjadi perdebatan antara para pihak yang berperkara dan diskusi yang tiada henti di kalangan akademisi maupun praktisi hukum. Terutama apabila yang dimohonkan untuk patuh terhadap isi putusan pengadilan itu adalah Pemerintah yang kalah dalam proses persidangan.
Padahal jika ditelisik lebih jauh, prinsip adanya PTUN, adalah untuk menempatkan kontrol yudisial dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik  supaya  tidak  menjadi  bias  dalam  sistem  ketatanegaraan  Indonesia. Bila suatu putusan PTUN tidak memiliki kekuatan eksekutorial, bagaimana mungkin  hukum  dan  masyarakat  dapat  mengawasi  jalannya  pemerintah yang  dilaksanakan  oleh  pejabat-pejabat  PTUN.  Imbasnya  masalah ketidakpatuhan  Badan  atau  Pejabat  Tata  Usaha  Negara  dalam melaksanakan  putusan  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  sering  kita  lihat terjadi  akhir-akhir  ini.  Sebagaimana  hal  ini  dikemukakan  oleh  Supandi dalam  penelitian  disertasinya  yang  menyebutkan  masih  sering  terjadi putusan  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  yang  tidak  dilaksanakan/dipatuhi oleh  Pejabat  Tata  Usaha  Negara  yang  bersangkutan,  sehingga  dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan  Disamping  ketidakpatuhan  Pejabat,  Supandi  juga  melihat dari sisi lemahnya  sistem eksekusi yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor  5  Tahun  1986  tentang  Peradilan  TUN  menyebabkan  masyarakat
1 Simon  Butt, The  Eksekusi  of  the  Negara  Hukum  :  Implementing  Judicial Decision in Indonesia , dalam Timothy Lindsey (Editor), Indoneisa : Law and Society , (The Federation Press, Melbourne, 1999), hlm. 250.
________________________________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 4 No.1Januari-Juni 2021
Ari Wahyudi
Eksekutorial Putusan PTUN..
|123
masih  pesimistis  terhadap  eksistensi  lembaga  Peradilan  Tata  Usaha Negara. 2
Jika  ditelisik  lebih  jauh  dengan  berbagai  penyebab  diatas,  secara general  kita  akan  menemukan  beberapa  faktor  yang  menyebabkan lemahnya  eksekusi  putusan  PTUN  yang  telah  berkekuatan  hukum  tetap, yaitu: Pertama, ketiadaan aturan hukum yang memaksa bagi Pejabat TUN untuk  melaksanakan  putusan  Pengadilan  yang  telah  berekuatan  hukum tetap.  Kedua,  faktor  amar  putusan  hakim  yang  tidak  berani mencantumkan  pembayaran  uang  paksa  apabila  pejabat  TUN  yang bersangkutan tidak melaksanakan putusan Pengadilan, dan Ketiga, adalah faktor  kepatuhan  Pejabat  TUN  dalam  menjalankan  putusan  Pengadilan yang  telah  berkekuatan  hukum  tetap.  Permasalahan  eksekusi  putusan PTUN  ini  juga  dapat  timbul  terkait  dengan  diberlakukannya  otonomi daerah,  karena  dengan  adanya  otonomi  daerah  seluruh  pejabat  kepala daerah  di  kabupaten/kota  memiliki  kewenangan  yang  luas  dalam mengelola  daerahnya  dan  hal  tersebut  pasti  menggunakan  metode keputusan-keputusan administrative. 3
Kondisi  diatas  seolah  mengkonfirmasi  masih  jauhnya  penerapan dari  Fungsi  dibentuknya  PTUN  itu  sendiri  yang  seharusnya  dapat mendorong  terwujudnya  pemerintah  yang  bersih  dan  berwibawa  yaitu terciptanya suasana sikap tidak dari unsur Negara yang bersifat penegakan dari  persoalan  yang  cacat  hukum.  Hal  itu  disebabkan    sekali  lagi  oleh putusan  PTUN  yang  pertimbangan  hukum  beserta  diktumnya  berisi pernyataan  tidak  sahnya  suatu  KTUN  yang  dinilai  melanggar  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  dan  /  atau  asas-asas  umum pemerintahan  yang  baik  (AAUPB),  seharusnya  dapat  memberikan dorongan  bagi  pemerintah  yaitu  badan  atau  pejabat  tata  usaha  Negara untuk memperbaiki sistem dan kinerjanya dalam menyelenggarakan fungsi
2 Supandi,  “ Kepatuhan  Pejabat  Dalam  Menaati  Putusan  Pengadilan  Tata  Usaha Negara ”,  (Disertasi  Program  Pascasarjana  Universitas  Sumatera  Utara;  Medan),  2005, hlm. 266.
3 Jimly  Assiddiqie, Sengketa  Kewenangan  Antar  Lembaga  Negara ,  (Konstitusi Press, Jakarta), 2006, 45.
________________________________________________________________________________________
124| Ari Wahyudi Eksekutorial Putusan PTUN..
POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 4 No.1Januari – Juni 2021
pemerintah  guna  mewujudkan  pemerintah  yang  bersih  dan  berwibawa ( clean and strong government). 4
Bahkan  lebih  jauh,  dalam  penelitian  Adriaan  Bedner  mengenai PTUN  di  Indonesia,  ditemukan  permasalahan  mengenai  eksekusi. Menurutnya,  pengaturan  eksekusi  dalam  Undang-Undang  PTUN menimbulkan kesalahpahaman mengenai kemandirian lembaga peradilan, yaitu  agar  dilaksanakan  isi  putusan  PTUN  harus  meminta  kepada  atasan pejabat  eksekutif  yang  dijadikan  tergugat  agar  dipatuhi  isi  putusannya tersebut,  karena  atasan  pejabat  eksekutiflah  yang  dianggap  memiliki  hak veto.  Pengaturan  prosedur  ini  karena  penyusun  undang-undang  sadar bahwa  pejabat-pejabat  di  Indonesia  enggan  mematuhi  perintah pengadilan. 5
Selain  itu,  ada  beberapa  kasus  yang  menurut  atasan  pejabat  yang dijadikan tergugat tidak berkenan melaksanakan isi putusan karena bersifat sensitif yang diasumsikan dapat membahayakan stabilitas masyarakat dan politik.  Dalam  banyak  kasus  akan  tetapi  sulit  pembuktiannya,  bahwa pejabat  mencoba  menekan  hakim,  namun  tidak  diragukan  lagi  bahwa pertimbangan  politik  telah  mempengaruhi  sejumlah  putusan. 6 Atas  dasar itu tampaknya permasalahan utama dalam penegakan hukum administrasi oleh  PTUN  adalah  terkait  pelaksanaan  isi  putusan  PTUN  (eksekutorial). Banyak  putusan  PTUN  tidak  dilaksanakan  oleh  badan  dan/atau  pejabat pemerintahan  (baik  yang  duduk  sebagai  tergugat  maupun  atasan  pihak tergugat  itu  sendiri),  tanpa  ada  alasan  hukum  yang  jelas.  Keadaan  yang demikian  tentunya  selain  merugikan  para  pencari  keadilan,  juga menghambat tegaknya negara hukum di Indonesia.
Sehingga  Dalam  tulisan  ini,  akan  diuraikan  secara  general  terkait PTUN  dan  langkah  eksekusi  di  lembaga  Peradilan  Tata  Usaha  Negara
4 Arifin Marpaung, “ Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Melalui Upaya  Paksa ”,  (Disertasi  Program  Pascasarjana  Universitas  Airlangga  Surabaya,  2010), hlm. 7. 5 Adrian  Bedner, Administrative  Courts  in  Indonesia  :  A  Socio-Legal  Study (Terjemahan) , (London, The Hague: Kluwer International, 2003), hlm. 151 dan 252.
6 Adrian  Bedner, Administrative  Courts  in  Indonesia  :  A  Socio-Legal  Study (Terjemahan) , (London, The Hague: Kluwer International, 2003), hlm. 151 dan 252.
________________________________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 4 No.1Januari-Juni 2021
Ari Wahyudi
Eksekutorial Putusan PTUN.. |125
(PTUN). Sebagai imbas daru Undang-undang yang mengatur hukum formil PTUN,  belum  secara  tegas  dan  rinci  mengatur  pelaksanaan  eksekusi  di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

## B. Rumusan penelitian
Mengacu  pada  pembahasan  pendahuluan  diatas  serta  untuk mempertegas beberapa aspek yang dibahas dalam tulisan ini, dirumuskan tiga pertanyaan seperti dibawah ini:
1. Bagaimana Bentuk putusan sela dalam dalam peradilan?
2. Seperti apa mekanisme pelaksanaan putusan (eksekutorial) PTUN?
3. Bagaimana Kekuatan eksekutorial putusan PTUN?

## C. METODE PENELITIAN
Dalam Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis Normatif, yaitu penelitian yang fokus terhadap kajian penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma  hukum  positif  yang  berlaku. 7 Penelitian  yuridis  normatif dilakukan  dengan  cara  mengkaji  bermacam  macam  aturan  hukum  yang bersifat  formal  seperti  peraturan  perundang-undangan,  referensi  konsep teoritis  yang  dihubungkan  dangan  permasalahan  yang  menjadi  topik pembahasan. 8
Pendekatan  yang  digunakan  adalah  pendekatan  undang-undang (statute  approach)  dan  pendekatan  konseptual  (conceptual  approach). Pendekatan perundang-undangan (statute approach) dilaksanakan dengan menggunakan  telaahan  terhadap  seluruh  undang-undang  dan  regulasi yang  terkait  dengan  isu  hukum  yang  sedang  dibahas.  Pendekatan konseptual (conceptual  approach)  adalah  pendekatan  yang  dilakukan dengan cara mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin ilmu hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang menjadi topik permasalahan. 9
Metode  yang  digunakan  adalah  Metode  pengumpulan  data  yang diperoleh melalui penelitian kepustakan (library research) terhadap bahan
7 Johny  Ibrahim, Teori  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif (Malang:  Banyu Media, 2008) hlm. 295
8 Peter  Mahmud  Marzuki, Penelitian  Hukum (Jakarta:  Kencana  Prenada  Media Group, 2010). hlm. 29
9 Peter  Mahmud  Marzuki ,  Penelitian  Hukum (Jakarta:  Kencana  Prenada  Media Group, 2010). hlm. 136.
________________________________________________________________________________________
126| Ari Wahyudi Eksekutorial Putusan PTUN..
POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 4 No.1Januari – Juni 2021
hukum  primer  seperti  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945, Undang-undang Nomor 51  Tahun 2009  tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Indonesia, Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan  Kedua  Atas  Undang-undang  Nomor  5  Tahun  1986  tentang Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014  tentang  Administrasi  Pemerintahan,  bahan  hukum  sekunder bersumber.

## D. PEMBAHASAN

## A. Macam-Macam Putusan PTUN
Putusan  Hakim  atau  biasa  disebut  dengan  Putusan  Pengadilan merupakan  sesuatu  yang  sangat  diinginkan  atau  dinantikan  oleh  pihak- pihak  yang  berperkara  guna  menyelesaikan  sengketa  mereka  dengan sebaik-baiknya.  Sebab  dengan  putusan  hakim  tersebut  pihakpihak  yang besengketa  mengharapkan  adanya  kepastian  hukum  dan  keadilan  dalam perkara yang mereka hadapi. Putusan Hakim merupakan suatu pernyataan oleh  hakim  sebagai  pejabat  yang  diberi  wewenang  untuk  itu,  diucapkan dipersidangan  dan  bertujuan  untuk  mengakhiri  atau  menyelesaikan  suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Adapun macam-macam putusan hakim atau putusan pengadilan terdiri dari Putusan yang belum mengakhiri sengketa  yang  dinamakan  putusan  sela  dan  Putusan  akhir.  Selain  itu dalam  Hukum  acara  PTUN  ada  juga  yang  dikenal  dengan  Putusan Dismissal. 10
Adapun macam-macam putusan PTUN itu adalah sebagai berikut : 1. Putusan Dismissal; 2. Putusan Sela; dan 3. Putusan Akhir. 11

## 1. Putusan Dismissal
Putusan  Dismissal  merupakan  putusan  yang  dikeluarkan  oleh  PTUN dalam proses dismissal, Proses dismissal merupakan proses penyaringan
10 Jimly  Asshiddiqie, Negara  Hukum  Indonesia ,  Ceramah  Umum  dalam  rangka Pelantikan Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Alumni Universitas Jayabaya, di Jakarta, Sabtu, 23 Januari 2010.
11 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Kostitusionalisme Indonesia , (Jakarata : Sinar Grafika, 2010), 76.
________________________________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 4 No.1Januari-Juni 2021
Ari Wahyudi
Eksekutorial Putusan PTUN..
|127
untuk menghindari asal gugat karena pemerintahan yang baik memerlukan kepastian  hukum.  Proses  ini  yang  membedakan  dengan  beracara  di lingkungan  peradilan  lainnya,  sehingga  perkaraperkara  yang  lolos  proses dismissal  diharapkan  betul-betul  perkara  yang  menjadi  wewenang  PTUN untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya. 12
Ketua  PTUN  memutuskan  dengan  suatu  Penetapan  yang  dilengkapi Dengan  pertimbangan-pertimbangan  bahwa  gugatan  yang  di  Diajukan dinyatakan  tidak  diterima  atau  tidak  berdasar  sesuai  yang  ditentukan dalam Pasal 62 Undang- Undang tentang PTUN dalam hal ini :
a. Pokok  gugatan  nyata-nyata  tidak  termasuk  dalam  wewenang pengadilan;
b. Syarat-syarat  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  56  UU  Peraturan tidak  terpenuhi  oleh  Penggugat  meskipun  ia  telah  diberitahu  dan diperingatkan,
c. Gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan yang layak.
d. Apa  yang  dituntut  dalam  gugatan  sebenarnya  sudah  terpenuhi  oleh keputusan TUN yang digugat.
e. Gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya.
Terhadap  penetapan  Ketua  PTUN  tersebut  dapat  diajukan  gugatan perlawanan  dalam  tenggang  waktu  14  hari  setelah  diucapkan.  Perkara perlawanan  diperiksa  oleh  Majelis  Hakim  dengan  acara  singkat pemeriksaan dalam  acara  singkat memang tidak diatur didalam  Undang- Undang  Peraturan,  akan  tetapi  didalam  praktek  pemeriksaan  dilakukan tidak dengan persidangan karena tidak sampai kepada materi gugatannya, akan  tetapi  hanya  memeriksa  apakah  pertimbangan  di  dalam  penetapan Ketua  PTUN  yang  pada  pokoknya  menyatakan  gugatan  tidak  lolos dismissal  apakah  sudah  sesuai  dengan  Pasal  62  Undang-Undang
12 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Kostitusionalisme Indonesia , (Jakarata : Sinar Grafika, 2010), 77.
________________________________________________________________________________________
128| Ari Wahyudi
Eksekutorial Putusan PTUN.. POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 4 No.1Januari – Juni 2021
Peraturan ataukah tidak. 13 Meskipun perkara perlawanan diperiksa dengan cara  singkat,  akan  tetapi  Putusan  diucapkan  dalam  sidang  yang  terbuka untuk umum. Dalam hal perlawanan tersebut dibenarkan oleh Pengadilan, maka penetapan Ketua PTUN gugur demi hukum dan pokok gugatan akan diperiksa  dengan  acara  biasa.  Terhadap  Putusan  mengenai  gugatan perlawanan,  tidak  dapat  digunakan  upaya  hukum,  yang  artinya  sudah berkekuatan hukum tetap.
2. Putusan Sela
Putusan  sela  adalah  putusan  yang  dijatuhkan  sebelum  putusan  akhir yang  diadakan  dengan  tujuan  untuk  memungkinkan  atau  mempermudah kelanjutan  pemeriksaan  perkara.  Dalam  Konteks  hukum  acara  Peradilan Tata  Usaha  Negara,  putusan  sela  adalah  putusan  yang  dijatuhkan  oleh hakim  sebelum  pemeriksaan  sengketa  Tata  Usaha  Negara  dinyatakan selesai. 14
Dalam Hukum Acara Tata Usaha Negara, yang termasuk putusan yang bukan putusan akhir contohnya adalah :
a. putusan hakim yang memerintahkan kepada penggugat atau tergugat untuk datang menghadap      sendiri kepemeriksaan siding pengadilan meskipun sudah diwakili oleh seorang kuasa.
b. putusan  Hakim  Ketua  sidang  yang  mengangkat  seseorang  ahli  alih bahasa  atau  seorang  yang  pandai  bergaul  dengan  penggugat  atau saksi sebagai juru bahasa.
c. Putusan hakim ketua sidang yang menunjuk seseorang atau beberapa ahli  atas  permintaan  penguggat  dan  tergugat  atau  penggugat  atau tergugat karena jabatannya.
d. Putusan hakim mengenai beban pembuktian.
13 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Kostitusionalisme Indonesia , (Jakarata : Sinar Grafika, 2010), 77.
14 Jimly  Assiddiqie, Sengketa  Kewenangan  Antar  Lembaga  Negara,  ( Konstitusi Press. Jakarta, 2006), 53.
________________________________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 4 No.1Januari-Juni 2021
Ari Wahyudi
Eksekutorial Putusan PTUN..
|129

## 3. Putusan Akhir
Putusan  Akhir  adalah  putusan  yang  dijatuhkan  oleh  hakim  setelah pemeriksaan  sengketa  Tata  Usaha  Negara  selesai  yang  mengakhiri sengketa  tersebut  pada  tingkat  pengadilan  tertentu.  Putusan  akhir menurut sifat amarnya dapat dibedakan atas tiga macam yaitu: 15
1. Putusan Condemnatoir yaitu putusan yang bersifat menghukum pihak yang  dikalahkan  untuk  memenuhi  prestasi  (to  het  verrichten  van  een pretatie)
2. Putusan  Declaratoir  yaitu  putusan  hakim  yang  menyatakan  apa  yang menjadi  hukum.  putusan  hakim  yang  menyatakan  permohonan  atau gugatan ditolak merupakan suatu putusan yang bersifat declaratoir.
3. putusan constitutief adalah putusan yang meniadakan suatu keadaan hukum atau menciptakan suatu keadaan hukum yang baru.
4. Putusan  Pengadilan  tata  Usaha  Negara  menurut  Pasal  97  ayat  (7)
Undang-Undang  No.5  Tahun  1986  Tentang  Pengadilan  tata  Usaha Negara terdiri dari :

## 1. Gugatan ditolak
Putusan  yang  berupa  gugatan  ditolak  adalah  putusan  yang menyatakan  bahwa  keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang menimbulkan  sengketa  Tata  Usaha  Negara  adalah  Keputusan  Tata Usaha Negara yang tidak dinyatakan batal atau sah.

## 2. Gugatan dikabulkan
Putusan  yang  berupa  gugatan  dikabulkan  adalah  putusan yang  menyatakan  bahwa  keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang
15 Jimly  Assiddiqie, Sengketa  Kewenangan  Antar  Lembaga  Negara,  ( Konstitusi Press. Jakarta, 2006), 54.
________________________________________________________________________________________
130| Ari Wahyudi Eksekutorial Putusan PTUN..
POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 4 No.1Januari – Juni 2021
menimbulkan  sengketa  Tata  Usaha  Negara  adalah  Keputusan  Tata Usaha Negara yang dinyatakan batal atau tidak sah.
Oleh karena gugatan Pasal 97 ayat (8) Undang-undang No.5 Tahun  1986  Tentang  Pengadilan  tata  usaha  negara  ditentukan bahwa dalam hal gugatan dikabulkan maka dalam putusan tersebut dapat ditetapkan kewajiban yang harus ditentukan dalam pasai 97 ayat (9) Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan tata Usaha Negara yang berupa: 16
a. pencabutan  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  bersangkutan; atau
b. pencabutan  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  bersangkutan dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru; atau
c. penerbitan  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  dalam  hal  gugatan didasarkan pada Pasal 3.
3. Gugatan tidak diterima
Putusan yang berupa gugatan tidak diterima adalah putusan yang  menyatakan  bahwa  syarat-syarat  yang  telah  ditentukan  tidak dipenuhi oleh gugatan yang diajukan oleh penggugat.

## 4. Gugatan Gugur
Putusan  yang  berupa  gugatan  gugur  adaiah  putusan  yang dijatuhkan hakim karena penggugat tidak hadir dalambeberapa kali sidang  meskipun  telah  dipanggil  dengan  patut  atau  penggugat meninggal dunia.
Dengan melihat amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram  dengan  nomor  31/G/2010/PTUN-MTR  telah  memiliki kekuatan hukum tetap(in kracht van gewijsde), yang menyatakan: a. Mengabulkan  gugatan  Pengugat  sebagian,  b.  Menyatakan
16 Jimly  Assiddiqie, Sengketa  Kewenangan  Antar  Lembaga  Negara, (K onstitusi Press. Jakarta, 2006), 64
________________________________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 4 No.1Januari-Juni 2021
Ari Wahyudi Eksekutorial Putusan PTUN.. |131
Keputusan  KPUD  Lombok  Tengah  No.27  Tahun  2010.  c.  entang Penetapan  Pasangan  Calon  Kepala  Daerah  Dan  Wakil  Kepala Daerah menjadi peserta pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010 Atas Nama H.Moh Suhaili FT.SH dan Drs.HL. Normal Suzana melanggar Asas- Asas  Umum  Pemerintahan  yang  baik  yaitu  asas  kepastian  hukum, asas  kecermatan  asas  persamaan  dan  asas  larangan  bertindak sewenang-wenang.  d.  Menyatakan  batai  Keputusan  Tata  Usaha Negara  berupa  Keputusan.  e.  Komisi  Pemiihan  Umum  Daerah Lombok  Tengah  No.27  Tahun  2010  Tentang  Penetapan  Pasangan Calon  Kepala  Daerah  Dan  Wakil  Kepala  Daerah  menjadi  peserta pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010 Atas Nama H.Moh Suhaili FT.SH Dan Drs.HL.  Normal  Suzana.  f.  Mewajibkan  tergugat  untuk  mencabut Keputusan  tata Usaha Negara berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum  Daerah  Kabupaten  Lombok  Tengah  No.27  Tahun  2010 Tentang  Penetapan  Pasangan  Calon  Kepala  Daerah  Dan  Wakil Kepala Daerah menjadi peserta pemilihan umum kepala daerah dan wakil  kepala  daerah  Kabupaten  Lombok  Tengah  Tahun  2010  Atas Nama  H.Moh  Suhaili  FT.SH  Dan  Drs.HL.  Normal  Suzana.  g. Menolak  gugatan  pengugat  selain  dan  selebihnya.  h.  Menghukum Tergugat  membayar  biaya  perkara  sebesar  Rp.370.000  (tiga  Ratus tujuh puluh ribu rupiah). 17
Maka  sifat  dari  Putusan  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara tersebut adalah constitultief dan Condemnatoir, hai ini dikarenakan bahwa  salah  amar  putusan  tersebut  Menyatakan  batal  Keputusan Tata Usaha Negara Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah No. 27 Tahun 2010 Tentang Penetapan Pasangan Caion  Kepala  Daerah  Dan  Wakil  kepala  Daerah  menjadi  peserta pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010 Atas Nama H.Moh Suhaill FT.SH Dan
17 https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaebc8c90a40d7fe890830393 1383535.html/ https://ptun-mataram.go.id/layanan-publik/transparansi/laporan-tahunan
________________________________________________________________________________________
132| Ari Wahyudi Eksekutorial Putusan PTUN..
POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 4 No.1Januari – Juni 2021
Drs.HL. Normal Suzana. Ini artinya Putusan Pengadian Tata Usaha Negara  Mataram  yang  meniadakan  Keadaan  hukum,  dengan dibatalkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Lombok Tengah  No.27  Tahun  2010  tersebut  putusan  Komisi  Pemiihan Umum  Daerah  Kalombok  Tengah  No.27  Tahun  2010  tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga sifatnya constitutief. 18
Selain  itu  amar  putusan  tersebut  menyatakan  Mewajibkan tergugat  untuk  mencabut  Keputusan  tata  Usaha  Negara  berupa Keputusan  Komisi  Pemiihan  Umum  Daerah  Kabupaten  Lombok Tengah  No.27  Tahun  2010  Tentang  Penetapan  Pasangan  Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah menjadi peserta pemilihan umum  kepala  daerah  dan  wakil  kepala  daerah  Kabupaten  Lombok Tengah Tahun 2010 Atas Nama H.Moh Suhaili FT.SH Dan Drs.HL. Normal  Suzana,  ini  artinya,  dimana  amar  tersebut  berisi penghukuman  yaitu  Mewajibkan  tergugat  untuk  mencabut Keputusan  tata Usaha Negara berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum  Kabupaten  Lombok  Tengah  No.  27  Tahun  2010,  sehingga sifatnya  Condemnatoir.  Akibat  dari  suatu  putusan  Condemnatoir adalah  diberikannya  hak  kepada  penggugat  untuk  meminta tindakan eksekutorial terhadap tergugat. 19

## B. Pengertian dan Tata Cara Pelaksanaan Eksekusi
Eksekusi  adalah  hal  menjalankan  putusan  Pengadilan  yang  sudah berkekuatan  hukum  tetap.  Selain  itu  menurut  supomo  eksekusi  diartikan sebagai aturan tentang cara dan syarat-syarat yang dipakai oleh  alat-alat negara,  guna  membantu  pihak  yang  berkepentingan  untuk  menjalankan putusan  hakim  apabila  pihak  yang  kalah  tidak  bersedia  mematuhi substansi  putusan  dalam  waktu  yang  ditentukan.  Pendapat  Supomo  di atas  menunjukkan  adanya  fungsi  pembantuan  dari  aparat  negara,  untuk
18 https://ptun-mataram.go.id/layanan-publik/transparansi/laporan-tahunan
19 https://ptun-mataram.go.id/layanan-publik/transparansi/laporan-tahunan
________________________________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 4 No.1Januari-Juni 2021
Ari Wahyudi
Eksekutorial Putusan PTUN.. |133
melaksanakan  isi  putusan  tersebut  manakala  terjadinya  pembangkangan pihak terhukum atas isi putusan. 20
Salah  satu  yang  menjadi  kekuatan  hukum  dari  Putusan  Pengadilan adalah  kekuatan  eksekutorial,  yang  dimaksud  dengan  kekuatan  hukum eksekutoriai  dari  putusan  hakim  adalah  kekuatan  hukum  yang  diberikan kepada suatu putusan hakim bahwa putusan hakim dapat dilaksanakan.
Sebagai  syarat  bahwa  suatu  putusan  hakim  memperoleh  kekuatan eksekutorial  adaiah  dicantumkannya  irah-irah  "DEMI  KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" Selain itu hanya putusan yang  bersifat  condemnatoir  yang  mempunyai  kekuatan  eksekutorial sedangkan  putusan  Pengadilan  yang  bersifat  deklaratoir  dan  constitutif tidak mempunyai kekuatan eksekusi.
Pada  hakikatnya  eksekusi  tidak  lain  ialah  realisasi  daripada  kewajiban pihak yang kaiah untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalam putusan Pengadilan  tersebut.  Pihak  yang  menang  dapat memohon  eksekusi  pada Pengadilan yang memutus perkara  tersebut untuk melaksanakan putusan tersebut secara paksa (execution force).
Dalam  pelaksanaan  eksekusi  dikenal  beberapa  asas  yang  harus dipegangi oleh pihak Pengadilan, yakni sebagai berikut:
a. Putusan Pengadilan harus sudah berkekuatan hukum tetap.
b. Putusan tidak dijalankan secara sukarela.
c. Putusan mengandung amar Condemnatoir.
d. Eksekusi di bawah pimpinan Ketua Pengadilan.
Tata  cara  eksekusi  dalam  hukum  acara  peradilan  tata  usaha  negara diatur  dalam  Pasal  115  sampai  dengan  Pasal  119  Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang 9 Tahun  2004  Jo.Undang-Undang  No.51  Tahun  2009  Tentang  Perubahan
20 115-116  UU  Nomor  5  Tahun  1986  jo  UU  No.  9  Tahun  2004  jo  UU  No.  51 Tahun 2009.
________________________________________________________________________________________
134| Ari Wahyudi Eksekutorial Putusan PTUN..
POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 4 No.1Januari – Juni 2021
kedua  atas  Undang-Undang  No.5  Tahun  1986  Tentang  Pengadilan  Tata usaha negara.
Pasal  115  menyebutkan  hanya  putusan  pengadilan  yang  telah memperoleh  kekuatan  hukum  tetap  yang  dapat  dilaksanakan  Sebelum putusan  itu  dilaksanakan  terlebih  dahulu  pengadilan  yang  telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikirimkan kepada para pihak dengan surat  tercatat  oleh  panitera  pengadilan  setempat  atas  perintah  ketua pengadilan yang mengadilinya dalam tingkat pertama selambat lambatnya dalam  waktu  14  (empat  belas)  hari  kerja  sebagaimana  yang  disebutkan dalam Pasal 116 ayat(1).
Apabila  setelah  60  (enam  puluh)  hari  kerja  putusan  pengadilan  yang telah  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap  diterima,  tergugat  tidak melaksanakan  kewajibannya  untuk  mencabut  Keputusan  Tata  Usaha Negara  yang  bersangkutan  maka  keputusan  tata  usaha  negara  yang disengketakan  itu  tidak  mempunyai  kekuatan  hukum  lagi  sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 116 ayat(2). 21
Dalam  hal  tergugat  ditetapkan  harus  melaksanakan  kewajiban  Untuk mencabut  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  bersangkutan  dan menerbitkan  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  baru  atau  penerbitan Keputusan Tata usaha Negara daiam hal gugatan didasarkan pada Pasai 3, kemudian  setelah  90  (sembilan  puluh)  hari  kerja  ternyata  kewajiban tersebut  tidak  dilaksanakan,  maka  penggugat  mengajukan  permohonan kepada  ketua  pengadilan  agar  pengadilan  memerintahkan  tergugat melaksanakan putusan pengadilan tersebut. sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 116 ayat(3) 22
Dalam  hal  tergugat  tidak  bersedia  melaksanakan  putusan  pengadilan yang  telah  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap,  terhadap  pejabat  yang bersangkutan  dikenakan  upaya  paksa  berupa  pembayaran  sejumlah  uang paksa dan/atau sanksi administratif. sebagaimana yang disebutkan dalam
21 115-116  UU  Nomor  5  Tahun  1986  jo  UU  No.  9  Tahun  2004  jo  UU  No.  51 Tahun 2009.
22 115-116  UU  Nomor  5  Tahun  1986  jo  UU  No.  9  Tahun  2004  jo  UU  No.  51 Tahun 2009.
________________________________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 4 No.1Januari-Juni 2021
Ari Wahyudi
Eksekutorial Putusan PTUN.. |135
Pasal  116  ayat  (4)  Pejabat  yang  tidak  melaksanakan  putusan  pengadilan diumumkan pada media massa cetak setempat oleh panitera sejak tidak terpenuhinya
Untuk  mencabut  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  bersangkutan dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru atau penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara dalam hal gugatan didasarkan pada Pasal 3 sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 116 ayat (5) 23
Di  samping  diumumkan  pada  media  massa  cetak  setempat,  ketua pengadilan harus mengajukan hal ini kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan  pemerintah  tertinggi  untuk  memerintahkan  pejabat  tersebut melaksanakan putusan pengadilan, dan kepada lembaga perwakilan rakyat untuk  menjalankan  fungsi  pengawasan.  sebagaimana  yang  disebutkan dalam Pasal 116 ayat(6) 24
Ketentuan  mengenai  besaran  uang  paksa,  jenis  sanksi  administratif, dan  tata  cara  pelaksanaan  pembayaran  uang  paksa  dan/atau  sanksi administratif diatur dengan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana yang  disebutkan  dalam  Pasal  116  ayat(7)  berdasarkan  ketentuan  Pasai 116 tersebut diatas, sesungguhnya ada dua jenis eksekusi yang kita kenal di peradilan tata usaha Negara. 25
1. Eksekusi  terhadap  putusan  pengadilan  yang  berisi  kewajiban sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  97  ayat  (9)  huruf  a,  yaitu kewajiban berupa pencabutan KTUN yang bersangkutan.
2. Eksekusi  terhadap  putusan  pengadilan  yang  berisi  kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal  97 (9) huruf b dan huruf c, yaitu
:  Huruf  b  :  pencabutan  kTUN  yang  bersangkutan  dan  menerbitkan
23 115-116  UU  Nomor  5  Tahun  1986  jo  UU  No.  9  Tahun  2004  jo  UU  No.  51 Tahun 2009.
24 115-116  UU  Nomor  5  Tahun  1986  jo  UU  No.  9  Tahun  2004  jo  UU  No.  51 Tahun 2009.
25 115-116  UU  Nomor  5  Tahun  1986  jo  UU  No.  9  Tahun  2004  jo  UU  No.  51 Tahun 2009.
________________________________________________________________________________________
136| Ari Wahyudi Eksekutorial Putusan PTUN..
POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 4 No.1Januari – Juni 2021
KTUN yang baru; atau Huruf c : penerbitan KTUN dalam hal gugatan didasarkan pada Pasal 3.
Apabila  terdapat  adanya  eksekusi  jenis  pertama,  tergugat  tidak melaksanakan kewajibannya dalam waktu 60 (enam puluh) hari, maka keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  disengketakan  itu  tidak mempunyai  kekuatan  hukum  lagi.  Dengan  demikian  tidak  perlu  lagi ada  tindakan-tindakan  ataupun  upaya-upaya  lain  dari  pengadilan, misalnya  surat  peringatan  dan  sebagainya.  Sebab  Keputusan  Tata Usaha Negara itu dengan sendirinya akan hilang kekuatan hukumnya. Cara eksekusi seperti ini disebut dengan eksekusi otomatis.
Sebaliknya  apabila  terdapat  adanya  eksekusi  jenis  kedua,  dan tidak ditaati dalam waktu 90 (sembilan puluh), terhadap pejabat yang bersangkutan  dikenakan  upaya  paksa  berupa  pembayaran  sejumlah uang paksa dan/atau sanksi administratif dan diumumkan pada media massa cetak setempat oleh panitera.
Agar  Putusan  Pengadilan  dapat  dieksekusi  dengan  uang  paksa, maka diperlukan beberapa syarat sebagai berikut: 26
1. Pembebanan  uang  paksa  harus  dicantumkan  dalam  amar  putusan pengadilan yang mengabulkan gugatan
2. Uang paksa ditetapkan oleh hakim karena jabatannya
3. Uang  paksa  dapat  dilaksanakan  pembebanannya  kepada  tergugat yang  tidak  bersedia  melaksanakan  putusan  pengadilan  yang berupa kewjiban sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9)  huruf  b  dan  c,  jika  putusan  pengadilan  tersebut  telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
Penerapan  Uang  paksa  (dwangsom)  tidak  dapat  dapat  diterapkan pada  semua  putusan  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara.  Penerapan dwangsom hanya dapat dibebankan pada putusan Pengadilan Tata Usaha
26 115-116 UU Nomor 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004 jo UU No. 51 Tahun 2009.
________________________________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 4 No.1Januari-Juni 2021
Ari Wahyudi Eksekutorial Putusan PTUN.. |137
Negara yang bersifat penghukuman (putusan condemnatoir). Pejabat Tata Usaha  Negara  yang  sedang  menjalankan  tugasnya  dalam  kedinasan  dan kemudian  menimbulkan  suatu  kerugian  bagi  masyarakat,  namun  tugas tersebut  dilaksanakan  sesuai  dengan  hukum  maka  kerugian  yang  dialami masyarakat  haruslah  dibebankan  kepada  negara.  Karena  merupakan kesalahan teknis dalam menjalankan dinas.
Lain  halnya  jika  pada  saat  pejabat  Tata  Usaha  Negara  tidak  patuh untuk melaksanakan putusan PTUN maka pada saat tersebut pejabat TUN tidak  sedang  melaksanakan  peran  negara.  Apabila  terjadi  hal  demikian maka pertanggung jawabannya dibebankan secara pribadi kepada pejabat Tata  Usaha  Negara  yang  bersangkutan.  Hal  ini  sesuai  dengan  teori kesalahan  yang  dikembangkan  dari  Yurisprudensi  Counsil  d'Etat  yang membedakan  kesalahan  dinas  (Faute  de  serve)  dan  kesalahan  pribadi (Faute de personelle). 27
Dalam  hal  pelaksanaan  kewajiban  Tergugat,  untuk  membayar  ganti rugi  sebagaimana  yang  disebutkan  dalam  Pasal  97  ayat(  10)  Undang- Undang  No.5  Tahun  1986  Tentang  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara,  hal tersebut  diatur  dalam  Peraturan  pemerintah  No  43  tahun  1991  tentang Ganti  rugi  dan  Tata  Cara  Pelaksanaannya  pada  Pengadilan  Tata  Usaha Negara.
Proses ganti rugi sebagai pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara,  dimulai  dengan  dikirim  kannya  salinan  putusan  oleh  Pengadilan Tata  Usaha  Negara  yang  menetapkan  putusan  tersebut  ,  paling  lama  3 (tiga) hari setelah putusan tersebut ditetapkan. Apabila putusan ganti rugi tersebut  ditetapkan  oleh  Pengadilan  Tinggi  Tata  Usaha  Negara  atau Mahkamah  Agung,  maka  putusan  tersebut  harus  dikirimkan  pula  kepada Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  di  tingkat  pertama.  Tergugat  atau termohon  atau  badan  tata  usaha  negara,  yang  dihukum  membayar  ganti rugi,  setelah  menerima  permohonan  atau  pengajuan  ganti  rugi  dari
27 Jimly  Asshieddiqie, Pengantar  Iimu  Hukum  Tata  Negara ,  Sekretariat  Jendral  dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi RI Jakarta, 2006, 38.
________________________________________________________________________________________
138| Ari Wahyudi Eksekutorial Putusan PTUN..
POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 4 No.1Januari – Juni 2021
pencari  keadilan/  penggugat  tersebut,  selanjutnya  memberi  tahukan kepada pencari keadilan bahwa permohonannya telah diterima. 28
Pemberitahuan dari badan tata usaha negara atau termohon eksekusi atau  tergugat  tersebut,  harus  sudah  di  lakukan  dengan  surat  tercatat paling  lambat  30  (tiga  puluh)  hari  sejak  tanggal  penerimaan  surat permohonan dari pencari keadilan.
Adapun  tata  cara  pembayaran  ganti  rugi  yang  menjadi  beban  APBN, berdasarkan  Keputusan  Menteri  Keuangan  RI  No  1129/KM.01/1991 tentang  Tata  Cara  Pembayaran  Ganti  Rugi  Pelaksanaan  Putusan Pengadilan  Tata  Usaha  Negara,  prosedurnya  dimuiai  dengan  pengajuan permohonan  Ketua  PTUN  atas  permohonan  Penggugat  kepada  Menteri cq.  Sekretaris  Jenderal  atau  Ketua  Lembaga  yang  bersangkutan  yang dikenakan  ganti  rugi,  dilampiri  putusan  Pengadilan.  Atas  permohonan Ketua  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  tersebut,  maka  Menteri  atau Sekretaris  Jenderal  atau  Ketua  Lembaga  yang  dikenai  ganti  rugi, mengajukan  permohonan  Surat  Kuasa  Otorisasi  (SKO)  kepada  Menteri Keuangan  cq  Direktur  Jenderal  Anggaran.  Menteri  Keuangan  cq  Direktur Jenderal  Anggaran  memeriksa  permohonan  berkas  permohonan  SKO tersebut.  Apabila  tidak  ada  keberatan  atau  kekurangan  berkas,  Menteri keuangan  Ri  cq  Direktur  Jenderal  Anggaran  menerbitkan  SKO  atas  beban Bagian Pembiayaan dan Perhitungan Anggaran Belanja Negara Rutin. SKO Asli disampaikan kepada yang berhak. 29
Berdasarkan SKO maka Penggugat mengajukan permohonan ganti rugi ke  Kantor  Perbendaharaan  dan  Kas  Negara  (KPKN)  melalui  badan  tata usaha negara setempat (perwakilan BTUN yang dikenai ganti rugi) dengan melampir kan : a. Surat Keputusan Otorisasi
b.  Asli  dan  salinan  petikan  Putusan  Pengadilan  yang  sudah berkekuatan hukum tetap.
28 Jimly  Asshieddiqie, Perkembangan  dan  Konsolidasi  Negara  Pasca  Reformasi , Sekretariat Jendral dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi RI Jakarta, 2006, 38.
29 Jimly  Asshieddiqie, Perkembangan  dan  Konsolidasi  Negara  Pasca  Reformasi , Sekretariat Jendral dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi RI Jakarta, 2006, 39.
________________________________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 4 No.1Januari-Juni 2021
Ari Wahyudi
Eksekutorial Putusan PTUN..
|139
Badan  Tata  Usaha  Negara  setempat  mengajukan  Surat  Perintah Pembayaran  Langsung  (SPLS)  kepada  KPKN  pembayar.  KPKN  kemudian menerbitkan  Surat  Perintah  Membayar  Langsung  (SPMLS)  kepada  yang berhak,  serta  melakukan  pembayaran.  Terhadap  putusan  yang  telah dibayarkan gantirugi, maka diberikan cap (stempel) bahwa telah dilakukan pembayaran ganti rugi .
Dalam  hal  termohon  atau  badan  tata  usaha  negara/tergugat,  belum dapat  melakukan  kewajiban  pembayaran  ganti  rugi  pada  tahun  anggaran yang  sedang  ber  jalan,  maka  pembayaran  ganti  rugi  ini  harus  dibayarkan atau  dilaksanakan  pada  tahun  anggaran  berikutnya.  Sebagaimana  diatur dalam Pasal 8 PP No 43 tahun 1991 sebagai berikut:
Apabila  pembayaran  gantirugi  tidak  dapat  dilaksanakan  oleh  Badan tata  usaha  negara  dalam  tahun  anggaran  yang  sedang  berjalan,maka pembayaran  gantirugi  dimasukkan  dan  dilaksanakan  dalam  tahun anggaran berikutnya berdasarkan ketentuan Pasal 8 PP No 43 tahun 1991 berarti  jika  pada  tahun  berikutnya  pembayaran  gantirugi  belum  bisa dilakukan,  maka  dapat  dilakukan  pada  tahun  berikutnya  lagi,  dan  begitu seterusnya  tanpa  ada batasan waktu yang jelas. Dari ketentuan tersebut, tergambar  bagaimana  pola  yang  ditawarkan  oleh  Pengadilan  Tata  Usaha Negara  untuk  melaksanakan  putusannya.  Pada  tahap  awal,  dilakukan dengan  mendasarkan  kepada  kesadaran  tergugat  melaksanakannya  ,dan kemudian menggunakan upaya paksa yang besifat administratif.
Kemudian dalam hal Sanksi Administrasi maka ketua pengadilan harus mengajukan  hal  ini  kepada  Presiden  sebagai  pemegang  kekuasaan pemerintah tertinggi untuk memerintahkan pejabat tersebut melaksanakan putusan  pengadilan,  dan  kepada  lembaga  perwakilan  rakyat  untuk menjalankan  fungsi  pengawasan.  Apabila  melihat  hal  tersebut,  Presiden diposisikan sebagai pemegang pemerintahan tertinggi namun kewenangan Presiden  dalam  pasal  116  ayat  (6)  tersebut  hanya  menyangkut  pada  hal (peristiwa)  Pejabat  Tata  Usaha  Negara  yang tidak  melaksanakan  putusan Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  yang  berkekuatan  hukum  tetap  hanya
________________________________________________________________________________________
140| Ari Wahyudi Eksekutorial Putusan PTUN..
POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 4 No.1Januari – Juni 2021
disebutkan dengan menggunakan kata "memerintahkan", yang sama sekali tidak memiliki unsur sanksi. 30
Penegasan kewenangan Presiden secara Implisit dalam pasal 116 ayat (6)  demi  memberi  perlindungan  hukum  Penggugat,  maka  terlihat penegakan  hukum  lebih  dikembalikan  kepada  pemerintah  sendiri  dalam haI  ini  pejabat  atasannya.  Cara  eksekusi  seperti  ini  disebut  dengan eksekusi hierarkis.

## C. Kekuatan Eksekutorial Putusan PTUN
Keberadaan  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  diadakan  dalam  rangka memberikan  perlindungan  kepada  rakyat  pencari  keadilan,  yang merasakan  dirinya  dirugikan  akibat  suatu  Keputusan  Tata  Usaha  Negara. Pada  dasarnya  setiap  putusan  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  yang amarnya bersifat condemnatoir mempunyai kekuatan eksekutorial setelah putusan  tersebut  memiliki  kekuatan  hukum  tetap,  hal  ini  dikarenakan putusan  tersebut  berisi  penghukuman  bagi  para  tergugat,  sehingga diperlukan  adanya  kekuatan  memaksa  bagi  para  tergugat  yang  tidak melaksanakan  putusan  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara. 31 Pada  awalnya mekanisme  eksekusi  Peradilan  Tata  Usaha  Negara,  yang  lebih mengandalkan  adanya  keterjalinan  hubungan  hierarkhi  struktural administrasi  "atas  bawah"  seperti  yang  ada  pada  desain  sistem  berdasar Pasal  115  dan  116  UU  5  tahun  1986,  jelas  didasarkan  kepada  kondisi yang  ada  pada  saat  undang  undang  tersebut  dibuat.  Di  mana  praktek kenegaraan saat itu (era Presiden Suharto), sangat bertumpu pada ujung kekuasaan  yang sangat  kuat,  sehingga  diharapkan  pada  ujung  kekuasaan yang akan menimbulkan rasa "patuh atau takut" bagi bawahan yang tidak mau melaksanakan.
Sementara  kondisi  saat  ini,  dimana  hubungan  pemerintah  pusat daerah  diatur  menurut  UU  No  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintah Daerah,  lebih  menekankan  kepada  demokratisasi  dan  otonomisasi
30 Atmosudirdjo  Prajudi, Masalah  Organisasi  Peradilan  Administrasi  Negara , Simposium PTUN, BPHN-Binacipta, Bandung. 1977.
31 Jimly  Asshieddiqie, Perkembangan  dan  Konsolidasi  Negara  Pasca  Reformasi ,
Sekretariat Jendral dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi RI Jakarta, 2006, 40.
________________________________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 4 No.1Januari-Juni 2021
Ari Wahyudi
Eksekutorial Putusan PTUN..
|141
kekuasaan,  tentu  merupakan  prakondisi  yang  sudah  tidak  sesuai  lagi dengan sistem yang ada.
Adanya  perubahan  Pasal  116  Undang-undang  no  5  tahun  1986 menjadi Undang-Undang No 9 tahun 2004, merubah sistem pelaksanaan putusan.  dari  menyandarkan  diri  kepada  struktural  birokrasi  atas  bawah, menjadi  sistem  yang  menyandarkan  kepada  pola  upaya  paksa,  melalui massa  media  dan  uang  paksa  serta  sanksi  administrasi.''  Dari  ketentuan Pasal 116 Undang-Undang No.51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No.5 Tahun Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara mengatur mengenai unsur paksaan administratif seperti: 32
1. Uang Paksa
2. Sanksi administrative
3. Diumumkan di media massa.
Walaupun  ketentuan  dalam  Undang-Undang  Pengadilan  Tata  Usaha Negara  telah  memuat  ketentuan  mengenai  unsur  paksaan  akan  tetapi dalam pelaksanaannya terkadang putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak  mempunyai  kekuatan  eksekusi,  sehingga  tidak  dapat  memberikan perlindungan  perlindungan  kepada  rakyat  pencari  keadilan,  yang  merasa dirinya  dirugikan  akibat  suatu  Keputusan  Tata  Usaha  Negara,  hal  ini dkarenakan  tidak  ada  aparat  atau  badan  yang  bersifat  memaksa  untuk melakukan eksekusi agar tergugat melaksanakan putusan Pengadilan Tata Negara  seperti  halnya  putusan  yang  bersifat  condemnatoir  dalam peradilan perdata maupun pidana. 33
Kondisi  demikian  menunjukkan  bahwa  keberhasilan  dari  laksanaan putusan,  harus  mendapatkan  dukungan  dari  aparat  determinant  factor sehinggapenekanannya  lebih  ke  pertanggung  jawaban  hukum  Hal  ini mengandung  arti  ,hukum  dengan  segenap  instrumen  pemaksanya,yang akan  memaksa  seseeorang  untuk  melakukan  isi  putusan  tersebut  .
32 115-116 UU Nomor 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004 jo UU No. 51 Tahun 2009.
33 Amirudin  Ibramsyan, Kedudukan  KPU  Daiam  Struktur  Ketatanegaraan  Republik Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945 , Jakarta: Laksbang Mediatama,  2008, 76.
________________________________________________________________________________________
142| Ari Wahyudi Eksekutorial Putusan PTUN..
POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 4 No.1Januari – Juni 2021
penegakan  putusan  pengadilan  Tata  Usaha    Negara  diletakan  kepada kesadaran  hukum  dari  penjabat  Tata  Usaha  Negara  tidak  ada  instrumen yang  dapat  memaksa  tergugat  untuk  mematuhi  dan  melaksanakan keputusan  .  pelaksanaan  putusan  PTUN  ,sangat  begantung  kepada kesadaran  hukum  dari  tergugat.  Meskipun  dimungkinkan  adanya  upaya paksa  ,  tetapi  upaya  paksa  yang  ditawarkanpun  juga  tetap  tidak  mampu menjawab  permasalahan.  Permasalahan  tersebut  semakin  bertambah  , dengan  kenyataan  ,  tanggungjawab  terhadap perkara  tata uasaha  negara bukanlah  tanggungjawab  yang  bersifat  personal  atau  pribadi.  Didalam perkara  tata  usaha  negara  ,  kedudukan  tanggung  jawab  hanya  kepada jabatan  saja,  sehingga  beban  moral  yang  dipikul  tergugat  tidak  terlalu besar 34 .
Sementara  di  sisi  yang  sama,  tidak  dimungkinkan  dilakukannya penjaminan,  seperti    paya  sita  terhadap  harta  benda  milik  tergugat  yang berguna  untuk  terjaminnya  pelaksanaan  PTUN  (  hal  ini  karena  berdasar ketentuan hukum keuangan negara maupun perbendaharaan negara tidak dimungkinkan  dilakukan  sita conservatoir  ataupun  eksekutorial  atas inventaris  atas  investaris  milik  negara.  Selain  itu  adanya  asas  hukum administrasi yang diraksakan menghambat  pelaksanaan eksekusi  putusan pengadilan tata Usaha Negara.

## E. Kesimpulan
Berdasarkan  uraian  pembahasan  di  atas  dapat  diperoleh kesimpulan  sebagai  berikut  :  pertama;  Mekanisme  eksekusi  terhadap putusan  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  yang  berlaku  sekarang berdasarkan  ketentuan  Undang-Undang  No.  51  Tahun  2009  Tentang Peradilan  Tata  Usaha  Negara  yaitu  :  Putusan  Pengadilan  yang  telah inkracht,  dikirimkan  kepada  para  pihak  dengan  surat  oleh  panitera pengadilan  setempat  atas  perintah  Ketua  Pengadilan  yang  mengadi  linya dalam  tingkat  pertama  selambat-lambatnya  dalam  waktu  14  hari  kerja, Apabila  setelah  60  hari  kerja  putusan  yang  telah  memperoleh  kekuatan hukum  tetap  yang  diterima  tergugat  tidak  me  laksanakan  kewajibannya
34 Amirudin  Ibramsyan, Kedudukan  KPU  Daiam  Struktur  Ketatanegaraan  Republik Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945 , Jakarta: Laksbang Mediatama,  2008, 76.
________________________________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 4 No.1Januari-Juni 2021
Ari Wahyudi
Eksekutorial Putusan PTUN.. |143
maka  keputusan  tata  usaha  Negara  yang  disengketakan  itu  tidak mempunyai  kekuatan  hukum  lagi,  Tergugat  ditetapkan  harus melaksanakan  kewajiban  setelah  90  (sembilan  puluh)  hari  kerja  ternyata kewajiban tersebut tidak dilaksana kan, maka penggugat mengajukan per mohonan  kepada  Ketua  Pengadilan  agar  Pengadilan  me  merintahkan tergugat  melak  sana  kan  putusan  peng  adilan  tersebut,  Tergugat  tidak bersedia  melaksanakan  putusan  Pengadilan  yang  telah  memperoleh  ke kuatan  hukum  tetap,  terhadap  pejabat  bersangkutan  dikenakan  upaya paksa  berupa  pembayaran  sejumlah  uang  paksa  dan  atau  sanksi adminsitratif,  Pejabat  TUN  yang  tidak  melaksanakan  putusan  pengadilan maka diumumkan pada media massa cetak setempat oleh panitera sejak tidak terpenuhinya.
Secara  keseluruhan  peraturan  mengenai  sanksi  disiplin  terhadap para  pejabat  yang  tidak  melaksanakan  putusan  TUN  telah  diatur  dengan jelas dalam Undang undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan  dan  Peraturan Peemrintah  Nomor  48  Tahun  2016  tentang Tata  Cara  Pengenaan  Sanksi  Administratif  Kepada Pejabat  Pemerintahan, akan tetapi dalam pelaksanaannya masih banyak yang tidak melaksanakan aturan  tersebut,  oleh  karena  itu,  ini  merupakan  tugas  pejabat  pembinan kepegawaian selaku atasan untuk lebih responsive terhadap permasalahan tersebut,  karena  apabila  tidak  dilakukan  maka  tentunya  yang  akan dirugikan adalah masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Atmosudirdjo Prajudi, Masalah Organisasi Peradilan Administrasi Negara, Simposium PTUN, BPHN-Binacipta, Bandung. 1977.
________________________________________________________________________________________
144| Ari Wahyudi Eksekutorial Putusan PTUN..
POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 4 No.1Januari – Juni 2021
Amirudin  Ibramsyan, Kedudukan  KPU  Daiam  Struktur  Ketatanegaraan Republik  Indonesia  Pasca  Amandemen  UUD  1945,  Jakarta:
Laksbang Mediatama,  2008.
Arifin  Marpaung,  “ Pelaksanaan  Putusan  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara Melalui  Upaya  Paksa”,  Disertasi  Program  Pascasarjana  Universitas Airlangga Surabaya, 2010.
Adrian  Bedner, Administrative  Courts  in  Indonesia  :  A  Socio-Legal  Study (Terjemahan), London, The Hague: Kluwer International, 2003.
Assiddiqie,  Jimly. Sengketa  Kewenangan  Antar  Lembaga  Negara, Konstitusi Press, Jakarta, 2006.
Assiddiqie,  Jimly. Negara  Hukum  Indonesia,  Ceramah  Umum  dalam rangka Pelantikan Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Alumni Universitas Jayabaya, di Jakarta, Sabtu, 23 Januari 2010.
Assiddiqie, Jimly. Perkembangan dan Konsolidasi Negara Pasca Reformasi, Sekretariat Jendral dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi RI Jakarta, 2006.
Assiddiqie,  Jimly. Konstitusi  dan  Kostitusionalisme  Indonesia,  Sinar Grafika, Jakarata, 2010, 76.
Assiddiqie,  Jimly. Sengketa  Kewenangan  Antar  Lembaga  Negara, Konstitusi Press. Jakarta, 2006.
Assiddiqie, Jimly. Pengantar Iimu Hukum Tata Negara, Sekretariat Jendral dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi RI Jakarta, 2006.
Assiddiqie, Jimly. Perkembangan dan Konsolidasi Negara Pasca Reformasi, Sekretariat Jendral dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi RI Jakarta, 2006.
Assiddiqie, Jimly. Perkembangan dan Konsolidasi Negara Pasca Reformasi, Sekretariat Jendral dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi RI Jakarta,
2006.
Ibrahim,  Johny. Teori  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif.  Malang: Banyu Media, 2008.
Simon  Butt, The  Eksekusi  of  the  Negara  Hukum  :  Implementing  Judicial Decision in Indonesia, dalam Timothy Lindsey (Editor), Indoneisa : Law and Society, The Federation Press, Melbourne, 1999.
Supandi,  “ Kepatuhan  Pejabat  Dalam  Menaati  Putusan  Pengadilan  Tata Usaha  Negara”,  (Disertasi  Program  Pascasarjana  Universitas Sumatera Utara; Medan), 2005.
________________________________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 4 No.1Januari-Juni 2021
Ari Wahyudi
Eksekutorial Putusan PTUN..
|145
Mahmud  Marzuki,  Peter. Penelitian  Hukum.  Jakarta:  Kencana  Prenada Media Group, 2010 https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaebc8c90a40d 7fe8908303931383535.html/  https://ptun-mataram.go.id/layanan- publik/transparansi/laporan-tahunan https://ptun-mataram.go.id/layanan-publik/transparansi/laporan-tahunan. 115-116 UU Nomor 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004 jo UU No. 51 Tahun 2009.