## Hak Tolak Seorang Ahli Waris  Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata Dan Hukum Islam
( Beneficiary’s Rights of Rejection in the Perspective of Burgerlijk Wetboek and Islamic Law )
EMILDA KUSPRANINGRUM Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus Gunung Kelua Samarinda Kalimantan Timur Telp. 0541-7095092 – E-Mail: elda_kuspra@yahoo.com

## ABSTRACT
The inheritance process refers to a natural process in following after the death leaving a  wealth,  either  asset  or  liability,  to  the  beneficiary.  But  two  different  laws  of  inheritance remain  in  the  Indonesia  due  to  the  different  views  on  it.  The  most  prominent  relates  to  the Rights  of  Rejection  by  the  beneficiary.  Indonesian  positive  law  admits  the  rights  of  rejection by the beneficiary, but Islamic Law underlines the responsibility of the beneficiary toward the heir considering the matter of mundane and divinity.
Key words : hak tolak ( rejection rights ), waris ( inheritance ), pewaris ( heir ), ahli waris ( beneficiary ).

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah
Waris  mewaris  adalah proses  yang pasti  ditemui  dalam satu siklus  kehidupan  manusia,  seolah- olah  proses  mewaris  adalah  bagian  yang  tidak  terlepaskan  dalam  sisi  kehidupan  seseorang,  mengingat kenyataan-kenyataan  yang  ditemui  bahwa pasca terjadinya  peristiwa  kematian  pasti  akan diikuti  dengan proses  mewaris,  sekalipun  mewaris  bukanlah  suatu  keharusan  akan  tetapi  sepertinya  pengetahuan mengenai mewaris pasti muncul pasca kematian seseorang telah terdoktrin dalam pikiran masyarakat kita.
Dalam  hukum  perdata  kedudukan  anak  didalam  mewaris  mendapat  prioritas  utama,  artinya bahwa  kedudukan  ahli  waris  yang  lainnya  tidak  akan  mewaris  apabila  pewaris  memiliki  anak.  Dalam masyarakat kita keadaan mewaris identik dengan diperolehnya suatu keuntungan berupa harta benda atau harta  kekayaan  milik  pewaris  kepada  ahli  waris,  akan  tetapi  kondisi  sesungguhnya  tidaklah  selalu demikian karena pada kenyatannya warisan tidaklah selalu berupa harta kekayaan melainkan adakalanya seseorang  meninggal  dengan  meninggalkan  hutang  dan  beban  yang  mau  tidak  mau  diterima  sebagai warisan bagi keluarga yang ditinggalkan dan ada kewajiban untuk membayar hutang atau beban tersebut.
Seperti  halnya  pada  kasus  pengembalian  hutang  mantan  orang  nomor  satu  di  Indonesia  yang belum  jelas  bagaimana  akhir  dari  perkara  tersebut  apakah  hutang-hutang  Soeharto  dapat  dibebankan kepada  para  ahli  warisnya  ataukah  para  ahli  waris  tersebut  dapat  menggunakan  Hak  tolak  atas  warisan Soeharto, seperti yang dilakukan oleh Tommy Soeharto.
Hal tersebut perlu mendapatkan kajian khusus mengingat hukum waris yang ada di Indonesia ini bersifat  jamak  artinya  warga  negara  Indonesia  diberi  kebebasan  dalam  menentukan  hukum  waris  mana yang  akan  digunakan  dalam  proses  mewarisnya,  dalam  tulisan  ini  akan  dipaparkan  bagaimana  hukum waris Islam dan hukum waris perdata dalam menyikapi Hak Tolak dari seorang ahli waris.

## B. Perumusan Masalah
Tulisan ini akan mengerucutkan permasalahan  pada  bagaimana kedudukan hak tolak atas suatu warisan menurut perspektif hukum perdata dan hukum Islam?

## PEMBAHASAN
Hukum  waris  yang  ada  dan  berlaku  di  Indonesia  sampai  saat  ini  masih  belum  merupakan unifikasi  hukum,  mengingat  kemajemukan  hukum  waris  yang  ada  di  Indonesia,  akibatnya  sampai sekarang ini pengaturan masalah warisan di Indonesia masih belum terdapat keseragaman.
Mochtar  Kusumaatmadja  seperti  halnya  dikutip  dari  buku  hukum  waris  Indonesia  mengatakan bahwa “... bidang hukum waris dianggap salah satu bidang hukum yang berada diluar bidang-bidang yang bersifat  netral  seperti  hukum  perseroan,  hukum  kontrak,  dan  hukum  lalulintas  (darat,  air  dan  udara). Dengan  demikian  bidang  hukum  waris  menurut  kriteria  Mochtar  Kusumaatmadja,  termasuk  bidang
hukum yang mengandung terlalu banyak halangan, adanya kompilasi-kompilasi kultur. (Eman Supaman, 2007;7)
A. Hak Tolak Seorang Ahli Waris Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Dalam hukum  positif Indonesia pembahasan  mengenai  pewarisan tidak lepas  kaitannya  dengan persoalan perkawinan, karena pewarisan baru akan muncul jika syarat pewarisan terpenuhi, adapun syarat pewarisan adalah adanya  kematian  pewaris, ahli waris, dan harta warisan. Jika salah satu unsur tersebut tidak terpenuhi maka pewarisan tidak dapat dilaksanakan.
Sedangkan  syarat  mengenai  ahli  waris,  berkaitan  dengan  adanya  keturunan  dari  perkawinan yang  sah  atau  adanya  anak  yang  telah  terlebih  dahulu  disahkan.  Seorang  anak  yang  sah  adalah  orang- orang yang di utamakan dalam prosesi pembagian waris, hal ini dipertegas dalam Kitab Undang-undang Hukum  Perdata  Pasal  852  yang  menerangkan  bahwa  “anak-anak  atau  sekalian  keturunan  mereka,  biar dilahirkan  dari  lain-lain  perkawinan  sekalipun  mewaris  dari  kedua  orangtua,  kakek,  nenek,  atau  semua keluarga  sedarah  mereka  selanjutnya  dalam  garis  lurus  keatas,  dengan  tiada  perbedaan  antara  laki  atau perempuan dan tiada perbedaan berdasarkan kelahiran lebih dahulu”.
Jelas disini tampak  status  hukum keterkaitan antara perkawinan  yang selanjutnya  menjadi awal dari  adanya  peristiwa  waris  mewaris,  dengan  kata  lain  terjadinya  proses  waris  mewaris  karena  dimulai lebih  dahulu  dengan  adanya  peristiwa  perkawinan,  karena  dengan  adanya  perkawinan  sehingga  muncul keturunan sebagai ahli waris.
Hukum  waris  adalah  hukum  yang  mengatur  tentang  perpindahan  kekayaan  seseorang  yang meninggal dunia kepada satu atau beberapa orang lain. Peraturan--peraturan yang mengatur akibat-akibat hukum  dari  kematian  seseorang  terhadap  harta  kekayaan  yang  berwujud.  Perpindahan  kekayaan  si pewaris dan akibat hukum perpindahan tersebut bagi para ahli waris. (J. Satrio, 1992; 8)
Adapun  kekayaan  dikatakan  adalah  semua  hak-hak  dan  kewajiban  yang  dipunyai  orang. Sedangkan  pewaris  adalah  orang  yang  meningal  dunia,  dan  ahli  waris  adalah  mereka-mereka  yang menggantikan kedudukan si pewaris. (J Satrio, 1992; 9)
Dikatakan  bahwa  sebuah  pewarisan  baru  akan  terjadi  dengan  persyaratan    harus  adanya  orang yang  mati,    ada  harta  yang  ditinggalkan,  dan  ada  ahli  waris.  Jadi  tanpa  adanya  salah  satu  persyaratan tersebut diatas maka harta kekayaan seseorang tidak dapat terluang untuk dijadikan sebagai warisan.
Selanjutnya,  J  Satrio  menerangkan  bahwa  warisan  adalah  kekayaan  yang  berupa  kompleks aktiva,  dimana  dalam  aktiva  ini  berupa  keuntungan  dan  pasiva  si  pewaris  berupa  hutang-hutang,  yang berpindah kepada para ahli waris. Untuk menentukan bagian harta kekayaan milik pewaris tidaklah secara otomatis  dapat  diakui  harta  yang  ditinggalkan  tersebut  adalah  milik  almarhum,  melainkan  haruslah terlebih  dahulu  diketahui  status  hukum  perkawinannya  dan  hal-hal  lain  yang  membebani  harta  yang ditinggalkan  oleh  orang  yang  meninggal  dunia  tersebut  misal  almarhum  semasa  hidupnya  mengadakan perjanjian hutang piutang yang hingga kematiannya belum terlunasi atau misal almarhum masih memiliki hutang-hutang  pajak  yang  belum  terbayarkan,  dan  juga  biaya–biaya  yang  digunakan  untuk  keperluan pemakaman almarhum dan lain-lain.
Adapun  bentuk  status  hukum  sebuah  perkawinan  menurut  Kitab  Undang-undang  Hukum Perdata ada tiga yaitu pertama, bahwa antara suami istri yang bersangkutan tidak ada percampuran harta benda  atau  harta  kekayaan;  kedua,  perkawinan  yang  dilangsungkan  dengan  perjanjian  kawin  yang menerangkan  bahwa  diantara  suami  istri  ada  percampuran  harta  benda  atau  harta  kekayaan;  dan  yang ketiga adalah antara suami istri yang bersangkutan ada percampuran harta benda tetapi ada pengecualian. Dari  ketiga  bentuk  status  hukum  tersebut  artinya  tidak  semua  harta  yang  ditinggalkan  adalah  milik almarhum  melainkan  juga  milik  suami  atau  istri  yang  hidup  lebih  lama  seperti  yang  dituangkan  dalam Pasal  128  Kitab  undang-undang  Hukum  Perdata  dikatakan  bahwa  tatkala  persatuan  bubar  maka  harta kekayaan persatuan dibagi dua antara suami istri dengan tidak mempersoalkan dari pihak manakah harta kekayaan tersebut diperoleh.
Artinya  dengan  meninggalnya  seseorang  maka  serta  merta  akan  terjadinya  perpindahan  harta kekayaan milik pewaris kepada ahli warisnya. Namun dikatakan juga diatas bahwa harta kekayaan tidak hanya berupa segala sesuatu yang berbentuk aktiva saja atau dengan kata lain warisan tidak hanya sekedar berupa  peralihan  keuntungan-keuntungan  milik  pewaris  kepada  ahli  waris  melainkan  bisa  juga  terjadi peralihan-peralihan  berupa  pasiva  atau  kerugian-kerugian,  ataupun  hutang-hutang  yang  dimiliki  oleh pewaris semasa hidupnya.
Dalam hal seorang pewaris meninggal dunia dengan meninggalkan harta benda  yang berbentuk pasiva  semisal  kerugian-kerugian  atau  hutang-hutang,  menjadi  satu  hal  yang  tidak  terlalu  sering dibicarakan,  akan  tetapi  Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata  mengatur  persoalan  tersebut  dimana seorang  ahli  waris  berhak  menolak  warisan  yang  berupa  pasiva,  hal  tersebut  sesuai  dengan  Pasal  1057 Kitab Undang-undang Hukum Perdata bahwa penolakan terhadap warisan harus dinyatakan dengan tegas
dan harus  dilakukan dengan suatu pernyataan  yang dibuat di  kepaniteraan Pengadilan Negeri di wilayah hukum terbukanya harta warisan, penolakan tidak harus diberikan secara tertulis akan tetapi  pernyataan penolakan  tersebut  dicatat  dalam  register  Pengadilan  Negeri.  Dalam  Pasal  1062  Kitab  Undang-undang Hukum  Perdata  menerangkan  bahwa  sebuah  penolakan  waris  tidak  mengalami  kadaluarsa,  akan  tetapi menurut Pasal 1055 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang dapat mengalami kadaluarsa adalah hak menerima warisan. Selain  itu  penolakan  juga harus  dilakukan setelah  harta warisan terbuka atau  setelah terjadinya peristiwa kematian pewaris, hal tersebut didasarkan pada prinsip etika dan moral.
Diterangkan  oleh  Anisitus  Amanat  dalam  bukunya  Membagi  Waris  (2000;31)  menerangkan akibat dari ditolaknya warisan adalah :
1. Kedudukan sebagai ahli waris dianggap tidak pernah ada;
2. Bagiannya dalam harta warisan jatuh kepada harta warisan. Jadi bukan jatuh kepada kawan waris yang lain tidak mencakup bagian ahli waris yang menolak itu, melainkan jatuh kepada penerima testamen.
3. Keturunan dari ahli waris yang menolak tidak bisa mewaris karena pergantian tempat.
4. Jika ada testamen dari pewaris yang ditujukan atau diperuntukkan buat orang yang menolak, maka testamen tersebut tidak bisa dilaksanakan
5. Jika  orang  yang  menolak  pernah  menerima  hibah  dari  pewaris,  maka  hibah  tersebut  tidak wajib  dimasukkan  kembali  ( inbreng )  ke  dalam  harta  warisan  pewaris  (pemberi  hibah), kecuali hibah tersebut menyinggung atau melanggar hak mutlak ahli waris yang mempunyai hak itu; dan
6. Yang  ditolak  hanya  menyangkut  harta  warisan  atau  harta  peninggalan  pewaris  saja  dan penolakan itu harus ikhlas serta tidak diembeli dengan syarat-syarat lain.
Berkaitan dengan pesoalan penolakan warisan KUHPerdata juga mengatur persoalan penolakan yang  dilakukan  oleh  suami  atau  istri  yang  hidup  lebih  lama,  untuk  hal  ini  jika  seorang  suami  atau  istri yang hidup terlama menolak maka bagian warisan diberikan kepada ahli waris yang lainnya, akan tetapi suami  atau  istri  yang  hidup  lebih  lama  tetap  mendapatkan  setengah  bagian  dari  harta  bersama  mereka sepanjang perkawinan  (Anisitus Amanat, 2000,32).

## B. Hak Tolak Seorang Ahli Waris Dalam Perspektif Hukum Islam
Warisan  atau  harta peninggalan menurut  hukum  Islam sangat berbeda  dengan warisan  menurut hukum waris Barat sebagaimana diatur dalam KUHPerdata maupun menurut hukum waris adat.
Warisan  atau  harta  peninggalan  menurut  hukum  Islam  menurut  Wirjono  Prodjodikoro  seperti yang  dikutip  oleh  Eman  Suparman,  yaitu  “sejumlah  harta  benda  serta  segala  hak  dari  yang  meninggal dunia  dalam  keadaan  bersih”.  Artinya,  harta  peninggalan  yang  diwarisi  oleh  para  ahli  waris  adalah sejumlah harta benda serta segala hak, setelah dikurangi dengan pembayaran hutang-hutang pewaris dan pembayaran-pembayaran  lain  yang  diakibatkan  oleh  wafatnya  si  peninggal  waris  (Eman  Suparman, 2007;13).
Wujud  harta  peninggalan  menurut  hukum  perdata  barat  yang  tercantum  dalam  Kitab  Undang- undang Hukum Perdata meliputi “seluruh hak dan kewajiban dalam lapangan hukum harta kekayaan yang dapat  dinilai  dengan  uang”.  Jadi  harta  peninggalan  yang  akan  diwarisi  oleh  para  ahli  waris  tidak  hanya meliputi hal-hal yang bermanfaat berupa aktiva atau keuntungan, melainkan juga termasuk hutang-hutang si pewaris yang merupakan pasiva dari harta kekayaan yang ditinggalkan, sehingga kewajiban membayar hutang pada hakikatnya beralih juga kepada ahli waris.
Adapun sistem kewarisan menurut Hukum Islam seperti yang di terangkan oleh Hazairin dalam Bukunya  Hukum  Kewarisan  Bilateral,  Al  Quran  mengemukakan  bahwa  sistem  kewarisan  Islam  adalah sistem  individual  bilateral,  hal ini  didasari  pada  ayat-ayat  kewarisan  dalam  Al Quran antara lain  seperti yang tercantum masing-masing An-nissa (QS IV) ayat 7, 8, 11, 12, 33 dan ayat 176.
Dikatakan pula oleh Hazairin mengenai ciri atau spesifikasi sistem hukum waris Islam menurut Al  Quran,  yaitu  sebagai  berikut  :  a)  Anak-anak  si  pewaris  dapat  bersama-sama  dengan  orang  tua  si pewaris serentak sebagai ahli waris. Sedangkan dalam sistem hukum waris diluar Al Quran hal seperti ini tidak  mungkin  terjadi  sebab  orang  tua  baru  mungkin  menjadi  ahli  waris  jika  pewaris  meninggal  dunia tanpa  keturunan;  mati  punah,  artinya  disini  dalam  pewarisan  huku  perdata  terdapat  perbadaan  derajat antara seorang ahli waris berstatus anak dan ahli waris berstatus orang tua dari pewaris. b) Jika meninggal dunia tanpa keturunan maka ada kemungkinan saudara-saudara pewaris bertindak bersama-sama sebagai ahli  waris  dengan  orang  tuanya,  setidak-tidaknya  dengan  ibunya,  c)  Suami-Istri  saling  mewaris;  pihak yang hidup lebih lama menjadi ahli waris pihak yang lain. (Eman Suparman, 2007, 15)
Ahli Waris dalam Islam adalah seseorang atau beberapa orang yang berhak mendapatkan bagian dari  harta  peninggalan.  Secara  garis  besar  golongan  ahli  waris  dalam  Islam  dapat  dibedakan  dalam  3 (tiga) golongan, yaitu :
1. Ahli  waris  menurut  Al  Quran  atau  yang  sudah  ditentukan  didalam  Al  Quran  disebut dzul farra’idh . Yaitu ahli waris langsung yang mesti selalu mendapat bagian tetap tertentu yang tidak berubah-ubah.
2. Ahli Waris yang tertarik dari garis Ayah, disebut ashabah .
3. Ahli Waris menurut garis ibu, disebut dzul arhaam .
Dijelaskan oleh Eman Suparman (2007, 24) ada orang-orang  yang tidak patut dan tidak berhak mendapatkan warisan, yaitu antara lain mereka yang membunuh pewaris, orang yang murtad atau keluar dari agama islam, dan orang yang kafir. Jika diantara orang-orang yang disebutkan diatas apabila ternyata telah  berpura-pura  dan  menguasai  sebagian  atau  seluruh  peninggalan  pewaris,  maka  dia  berkewajiban mengembalikan seluruh harta yang dikuasainya.
Dari  uraian  mengenai  pembagian  warisan  menurut  hukum  Islam  dapat  disimpulkan  bahwa hukum  Waris  Islam  tidak  mengenal  hak  tolak  terhadap  pemberian  hak  waris,  dalam  Instruksi  Presiden Nomor  1  Tahun  1991  tentang  Penyebarluasan  Kompilasi  Hukum  Islam,  Buku  II  tentang  Hukum Kewarisan  Pasal  175  poin  b  dikatakan  bahwa  kewajiban  ahli  waris  terhadap  pewaris  adalah menyelesaikan  baik  utang-utang  berupa  pengobatan,  perawatan,  termasuk  kewajiban  pewaris  maupun menagih  piutang, artinya  dapat pula  diartikan bahwa  seorang ahli waris  tidak dapat  menolak hak  waris. Meskipun selanjutnya pada poin c ditegaskan pula bahwa tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris hanya sebatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya.

## PENUTUP
Terdapat perbedaan antara hukum perdata dan hukum Islam dalam persoalan penolakan sebuah waris,  dalam  hukum  perdata  seorang  ahli  waris  berhak  untuk  menolak  sebuah  waris  yang  ditujukan kepadanya  sebelum  waris  tersebut  dibagikan,  sedangkan  dalam  hukum  Islam  seorang  ahli  waris  tidak memiliki  hak  untuk  menolak  jatuhnya  sebuah  warisan  yang  ditujukan  kepadanya  karena  mengingat adanya sebuah aturan dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum  Islam  yang  menegaskan  bahwa  seorang  ahli  waris  memiliki  kewajiban  untuk  menyelesaikan urusan-urusan  pewaris  termasuk  melunasi  hutangnya-hutangnya,  sehingga  tidak  dimungkinkan  seorang ahli waris untuk menolak sebuah warisan.

## DAFTAR PUSTAKA
A. Literatur Amanat, Anisitus , 2000, Membagi Warisan, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. Satrio, J., 1992, Hukum Waris, Alumni, Bandung. Suparman, Eman , 2007, Hukum Waris Indonesia, Refika Aditama, Bandung.
B. Peraturan Perundang-undangan Kitab Undang-undang Hukum Perdata Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam