## PERAN POSBAKUM DI PENGADILAN AGAMA METRO MASA NEW NORMAL
Nyimas Lidya Putri Pertiwi, Firmansyah nyimasnunul@gmail.com , firmansipmh@gmail.com Institut Agama Islam Negeri Metro
Received: 10/03/2021 Revised: 27/03/2021 Aproved: 18/05/2021

## Abstract
This article aims to describe the efforts of Posbakum in providing services at the Metro Religious Courts during the new normal period. Posbakum is an institution that provides legal assistance services for people seeking justice who are economically unable to pay for advocate services facilitated by the state in every Religious Court/Shari'ah Court. During the Covid-19 pandemic, Posbakum continued to provide services online or offline by implementing health protocols, namely: Implementing physical distancing, Requiring wearing masks, Encouraging to wash hands, Installing transparent hijabs, Restricting service hours. So that the judicial process and services to the justice- seeking community can still run according to procedure.
Keywords: Posbakum, Religious Court, New Normal

## Abstrak
Artikel ini bertujuan untuk mendiskripsikan tentang upaya posbakum dalam melakukan pelayanan di Pengadilan Agama Metro masa new normal. Posbakum merupakan lembaga pemberi layanan bantuan jasa hukum bagi masyarakat pencari keadilan secara ekonomis tidak mampu membayar jasa advokat yang difasilitasi oleh negara di setiap Pengadilan Agama/Mahkamah Syari’ah. Disaat masa pandemic Covid-19 Posbakum tetap melakukan pelayanan melalui online ataupun offline dengan menerapkan protocol kesehatan, yaitu: Menerapkan physical distancing, Mewajibkan memakai masker, Menghimbau untuk mencuci tangan, Memasang hijab trasnparan, Pembatasan jam pelayanan. Sehingga proses peradilan dan pelayanan terhadap masyarakat pencari keadilan tetap dapat berjalan sesuai prosedur.
Kata Kunci: Posbakum, Pengadilan Agama, New Normal

## A.   Pendahuluan
Negara Indonesia adalah negara hukum, yang  mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu termasuk hak atas bantuan hukum. Pemberian bantuan hukum untuk warga negara adalah bentuk upaya  memenuhi serta sebagai aplikasi dari negara hukum yang mengakui dan melindungi juga untuk menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan ( acces to justice ) dan kesamaan dihadapan hukum ( equality before the law ). 1 Dimana pada Pancasila sila ke-5 yang berbunyi: “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.” Selain itu dalam UUD RI pada Pasal 27 Ayat (1) yang menyatakan “Segala warga Negara bersamaan kedudukaannya dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.
Kenyataannya masih banyak warga yang tidak memahami akan hukum dan pada umumnya mereka tidak mengetahui bagaimana menyelesaikan perkara di Pengadilan. Aturan dan bahasa hukum yang baku dan prosedural. Baik dalam tahapan litigasi maupun non litigasi, dimanan  itu semua  dilakukan sesuai dengan aturan hukum itu sendiri atau jika tidak maka segala bentuk permohonan atau gugatan yang akan diajukan akan tidak diterima oleh pengadilan padahal bisa jadi hanya karena tidak memenuhi aspek prosedural hukum yang bersifat baku.
Masyarakat yang tidak mengerti dan memahami hukum akan mengalami permasalahan dalam menyelesaikan perkara dan oleh karena itu dibutuhkanya Pos Bantuan Hukum di setiap Pengadilan. Lembaga Bantuan Hukum merupakan suatu wadah/tempat/lembaga yang memberikan tenaga, pikiran hukum, karya hukum yang digunakan dalam membantu para pihak yang terperkara. 2
Menurut Peraturan Undang-Undang  Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum memiliki tujuan untuk menjamin dan memenuhi hak bagi penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses Keadilan, mewujudkan Hak
1 Yusuf Saefudin, “Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Bagi Rakyat Miskin di Jawa Tengah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum,” Jurnal Idea Hukum 1, no. 1 (2015): 66.
2 Ari Wibowo, “Peran Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA Berdasarkan Peraturan Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014,” 2017, 198.
Konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum, menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata diseluruh wilayah Negara Republik Indonesia dan mewujudkan peradilan yang efektif,  efesien, dan dapat dipertanggungjawabkan. 3 Diharapkan dengan  adanya    Lembaga Bantuan Hukum akan dapat serta mampu mengawal pemberlakuan hukum.

## B. Pembahasan
1. Pengertian Posbakum
Pos Bantuan Hukum (Posbakum) merupakan beberapa  lembaga pemberi layanan jasa hukum bagi masyarakat pencari keadilan secara ekonomis tidak mampu membayar jasa advokat yang difasilitasi oleh negara di  46 Pengadilan Agama/Mahkamah Syari’ah sejak maret 2011. Program ini merupakan amanat SEMA No. 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Bantuan Hukum Lampiran B, serta keputusan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama dan Sekretaris MA RI No. 04/TUADA-AG/II/2011, dan Nomor 020/SEK/SK/II/2011.  Tentang petunjuk pelaksanaan, dengan maksud untuk mendukung program nasional Justice for the poor .  Secara umum program Posbakum di Pengadilan Agama keberadaannya didasarkan adanya MoU perjanjian kerja dengan jasa layanan hukum, LBH, LSM, Perguruan Tinggi. Pada tahun 2011 telah dioperasionalkan 46 lokasi Posbakum yang bertempat di Ibu kota provinsi seluruh Indonesia dengan jumlah layanan 35.009 orang yang tidak mampu, yang target semula 11.553 orang. 4
Pos bantuan hukum yang kemudian dikenal dengan (Posbakum) merupakan suatu lembaga yang di bentuk berdasarkan Peraturan  Nomor  49 Tahun 2009 mengenai Kekuasaan Kehakiman dan diatur lebih lanjut dengan Surat Edaran MA Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum. Namun Surat Edaran MA ini dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi dikarenakan lahirnya Peraturan  MA  Nomor 1 Tahun 2014 tentang “Pedoman Pemberian
3 Fachrizal Afandi, “Implementasi Pengabdian Masyarakat Berbasis Access to Justice Pada Lembaga Bantuan Hukum Kampus Negeri Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Bantuan Hukum,” Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional 2, no. 1 (2013): 31–45.
4 H Jaenal Aripin, Jejak Langkah Peradilan Agama di Indonesia (Prenada Media, 2009),
252–53.
Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan yang berfungsi untuk memberikan layanan hukum secara gratis  kepada tersangka dan terdakwa yang tidak memiliki kuasa atau penasehat hukum saat berperkara di pengadilan secara cuma-cuma”. 5
Menurut bunyi  Pasal 1 ayat (6) Perma No. 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, “Posbakum Pengadilan adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap Pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman, Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara. 6
Dengan ini posbakum merupakan  salah satu dari  keadilan bagi semua masyarakat Indonesia  bertujuan memberikan pelayanan dalam pemberian nasihat hukum, konseling dan pembuatan gugatan bagi mereka yang tidak tahu mengenai masalah hukum, dengan adanya Undang-Undang ini membuat masyarakat  lebih terjamin  untuk mendapatkan layanan bantuan hukum dan masyarakat yang selama ini mengalami masalah dalam hal menyelesaikan perkara di Pengadilan Agama akan mendapatkan kemudahan dengan datang ke posbakum di Pengadilan Agama.

## 2. Aturan Posbakum
Dasar hukum Pedoman pelaksanaan  Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama diantaranya :
a. UUD 1945 Amademen Keempat Undang-Undang Dasar 1945;
b. UU No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No. 14 Tahun 1985 tentang MA;
c. UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
5 todiman Rajagukguk dan Mexsasai Indra, “Efektifitas Pos Bantuan Hukum Pengadilan Sebagai Pemberi Layanan Bantuan Hukum Cuma-cuma Pada Perkara Pidana Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru,” t.t., 2.
6 Mahkamah Agung, “Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.” (t.t.), a. 1 (6).
d. UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No. 7 Tahun 1989 tentang PA;
e. HIR ( Hezien Inlandsch Reglement ) Staatsblad 1941 Nomor 44 / RBG
( Reglement Tot Regeling Van Het Rechswezen in De Gewesten Buiten Java en Madura Staatsblad 1927- 227);
f. UU No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. 7

## 3. Tujuan Pelayanan Posbakum
Tujuan ini termuat pada Pasal 3 Perma RI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan :
a. Meringankan beban biaya yang ditanggung oleh masyarakat  tidak mampu secara ekonomi;
b. Meningkatkan akses terhadap keadilan bagi masyarakat yang sulit atau tidak mampu menjangkau gedung Pengadilan akibat keterbatasan biaya, fisik atau geografis;
c. Memberikan kesempatan masyarakat    tidak mampu dalam mengakses konsultasi hukum untuk memperoleh informasi, konsultasi, advis, dan pembuatan dokumen dalam menjalani proses hukum di Pengadilan;
d. Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang hukum melalui penghargaan, pemenuhan dan perlindungan terhadap hak dan kewajibannya; dan
e. Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan. 8

## 4. Jenis Perkara Posbakum
Adapun  jenis-jenis perkara pada pelayanan Posbakum  di PA  dalam melayani masyarakat pencari keadilan sebagai berikut :
7 Mahkamah Agung, “Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 10 tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama.” (t.t.), a. Lampiran B.
8 Mahkamah Agung, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan., a. 3.
a. Permohonan istbat nikah/ pengesahan nikah
b. Pengajuan permohonan cerai talak/ gugatan cerai
c. Pengajuan dispensasi kawin
d. izin poligami
e. Perkara Ekonomi Syariah
f. Ghaib
g. Pengajuan permohonan wali adhol
h. Pengajuan permohonan penetapan ahli waris

## 5. Pembiayaan Perkara Posbakum
Pada pasal 6 Ayat 1 Perma  Nomor 1 Tahun 2014: Seluruh biaya untuk melaksanakan layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan dibebankan pada negara melalui anggaran MA RI. 9 Pada Pasal 35  Perma Nomor 1 tahun 2014 :
a. Untuk kepentingan perencanaan, setiap Pengadilan menentukan anggaran Posbakum Pengadilan berdasarkan perkiraan satuan biaya, perkiraan kebutuhan sarana dan prasarana, perkiraan waktu layanan Posbakum Pengadilan dan jumlah Petugas Posbakum Pengadilan yang diperlukan.
b. Untuk kepentingan pelaksanaan, setiap Pengadilan dapat menggunakan anggaran Posbakum Pengadilan selama tidak kurang dari target waktu layanan Posbakum Pengadilan dan tidak melewati jumlah keseluruhan dari anggaran Posbakum Pengadilan yang tersedia pada Anggaran Satuan Pengadilan dan  ketentuan- ketentuannya.
c. Panitera/Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran, berdasarkan surat penagihan dan capaian kerja Petugas Posbakum Pengadilan dan/atau Lembaga Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan sesuai kesepakatan dalam perjanjian kerjasama, membuat Surat Keputusan bahwa imbalan jasa tersebut dibebankan kepada Anggaran Satuan
9 Mahkamah Agung, a. 6 (1).
Pengadilan dan selanjutnya menyerahkan Surat Keputusan tersebut kepada Bendahara Pengeluaran sebagai dasar pembayaran.
d. Bendahara pengeluaran membayar imbalan jasa kepada Petugas
Posbakum Pengadilan dan/atau Lembaga Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan dengan persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran. 10
Adapun DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) yang diserahkan ke Pengadilan adalah biaya untuk melaksanakan layanan hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan yang dibebankan kepada Negara melalui MA RI, dan setelah itu diserahkan dana tersebut kepada Direktorat Jendral Peradilan Agama. Pemberian layanan bebas biaya ini adalah Prodeo merupakan Perkara yang diajukan tanpa membayar biaya administrasi bagi Masyarakat Miskin yang tidak mampu, melalui Anggaran dana Pengadilan Agama yang ditanggung Oleh Negara.

## Metode Penelitian
Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif.,Dikutip oleh Lexy J. Moleong, Menurut Bogdan dan Taylor Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata- kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan prilaku yang dapat diamati. 11 Subyek penelitian ini adalah Petugas Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM),  Panitera Pengadilan Agama  Metro, dan Masyarakat Pencari Keadilan. Kemudian teknik pengumpulan datanya melalui wawancara dan observasi.  Selanjutnya data-data yang diperoleh digunakan untuk menganalisis tentang Peran Posbakum di Pengadilan Agama Metro Massa New Normal.
10 Mahkamah Agung, a. 35.
11 Lexy.J.Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000),
h.3.

## Hasil Penelitian
A. Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu

## 1. Pengertian Masyarakat Tidak Mampu atau Miskin
Masyarakat tidak mampu atau miskin adalah orang perseorangan/sekelompok orang yang secara ekonomis tidak mampu yang memerlukan jasa hukum untuk mengatasi  masalah hukumnya termasuk orang kurang mampu ini seperti orang-orang yang mempunyai penghasilan yang sangat kecil, sehingga penghasilannya tidak cukup untuk membiayai perkaranya di Pengadilan.  Keadaan  tidak mampu    biasanya ditentukan oleh Ketua Pengadilan berdasarkan Keterangan Kades atau Lurah daerah tempat dari Masyarakat pencari Keadilan tersebut . 12
Miskin merupakan Kata dasar dari kemiskinan atau sering disebut secara harfiahnya dengan sebutan tersebut. Yaitu tidak berharta-benda, dalam pengertian luasnya, kemiskinan dapat dikonotasikan sebagai suatu kondisi ketidakmampuan baik secara individu,  keluarga, maupun kelompok sehingga kondisi ini rentan terhadap timbulnya permasalahan sosial yang lain.
Hidup miskin tidak   berarti hidup di dalam kondisi kekurangan sandang pangan, dan papan. Kemiskinan berarti akses yang rendah dalam sumber daya dan produktif  dalam memperoleh kebutuhan hidup, antara lain: ilmu pengetahuan, informasi, teknologi, dan modal. Sehingga dengan kenyataan seperti itu membuat tidak berdaya. Oleh karena itu perlu adanya sistem jaminan sosial termasuk hukum dalam rangka melindungi hak-hak dan kepentinganya secara ekonomi, hukum, budaya dan lain sebagainya. 13
Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945, dikatakan bahwa: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Sementara itu fakir miskin merupakan tanggung jawab negara yang diatur dalam Pasal 34
12 Sean Faddillah, “Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Bagi Terdakwa Yang Tidak Mampu di Pengadilan Negeri Surakarta,” RECHTSTAAT 8, no. 2 (2013): 4.
13 Diding Rahmat, “Implementasi Kebijakan Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Kabupaten Kuningan,” UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum 4, no. 1 (2017): 35–42.
UUD 1945, yang berbunyi: “Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh Negara”.

## 2. Batasan Masyarakat Tidak Mampu
Menurut Pasal 22 Ayat 1 Perma Nomor 1 Tahun 2014 : Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang memerlukan layanan berupa pemberian informasi, konsultasi, advis hukum, atau dokumen hukum yang dibutuhkan, dapat menerima layanan pada Posbakum pengadilan.” 14
Menurut SE MA No 10 Tahun 2010 pasal 19 yang berhak menerima jasa dari Posbakum adalah orang yang tidak dapat  membayar jasa advokat terutama untuk  perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas sesuai Peraturan yang berlaku, baik mereka sebagai Penggugat atau Pemohon maupun sebagai Tergugat atau termohon. 15
Jadi dimaksudkan disini Posbakum melayani Masyarakat dalam mencari keadilan yang kurang mampu secara ekonomi, yang terdiri dari perorangan atau sekelompok orang yang tidak mampu dalam membayar biaya panjar (biaya mengajukan gugatan) atau memiliki kriteria miskin. Masyarakat yang secara obyektif membutuhkan bantuan hukum, maka Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama menyediakan jasa secara cuma-cuma atau gratis atau biasa disebut Prodeo, dengan biaya yang dibebankan kepada Negara Posbakum Peradilan Agama.
3. Kelengkapan Berkas Bantuan Hukum Masyarakat Tidak Mampu
Menurut Frans Hendra Winarta menyatakan bahwa, Jasa hukum yang khusus diberikan kepada Fakir Miskin yang memerlukan pembelaan secara cuma- cuma, baik di luar maupun di dalam Pengadilan, secara Pidana, Perdata, Tata Usaha Negara, dari seseorang yang mengerti  mengenai seluk beluk pembelaan hukum serta asas-asas dan kaidah hukum disebut sebagai Bantuan Hukum. 16
14 Mahkamah Agung, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan., a. 22 (1). 15 Mahkamah Agung, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 10  tahun  2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama., Lampiran B.
16 Suyogi Imam Fauzi dan Inge Puspita Ningtyas, “Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Access To Law And Justice Bagi Rakyat Miskin,” Jurnal Konstitusi 15,
Pada Pasal 22 Ayat 2 Tidak Mampu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibuktikan dengan melampirkan :
a. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala wilayah setingkat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau
b. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data  terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu, atau
c. Surat pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon layanan Posbakum Pengadilan dan disetujui oleh Petugas Posbakum Pengadilan, apabila Pemohon layanan Posbakum Pengadilan tidak memiliki dokumen sebagaimana disebut dalam huruf a atau b. 17

## B. Peran Posbakum di Pengadilan Agama Metro Massa New Normal
Virus Corona Disease (Covid-19) di Indonesia sekitar bulan Maret 2020 telah banyak mempengaruhi beberapa kebiasaan hidup masyarakat. Masyarakat yang sebelumnya tidak terbatas aktifitasnya dengan kasus  covid-19 ini menjadi terbatas. Kegiatan perkantoran pemerintah dan swasta terkadang dilakukan dengan bekerja di rumah (WFH) karena tidak  sepenuhnya bisa bekerja di kantor (WFO).
Kegiatan pembelajaran dilaksanakan secara daring (online) antara guru dengan murid, sebagian rumah ibadah dan pabrik ditutup demi mencegah penyebaran virus corona. Dalam konteks peradilan, wabah covid-19 juga memberikan dampak yang serius. Business proses pada Mahkamah Agung dan lembaga peradilan di
no. 1 (2018): 50–72.
17 Mahkamah Agung, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan., a. 22 (2).
bawahnya juga disesuaikan dengan protokol kesehatan yang diterbitkan Pemerintah. Kegiatan peradilan yang selama ini berjalan rutin harus dibatasi demi keselamatan pegawai pengadilan dan para pencari keadilan. Hal ini sesuai dengan asas Salus Populi Suprema Lex Esto (keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi). 18
PP  Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 telah menyatakan bahwa PSBB dilakukan salah satunya dengan meliburkan tempat kerja, sekolah, tempat wisata dan obyek umum lainnya. Namun, tidak mungkin selamanya dilakukan pembatasan, roda  perekonomian harus tetap berjalan, libur dalam jangka waktu yang lama dinilai bisa mengakibatkan ekonomi terhenti. 19
Pelaksanaan  New Normal di Indonesia yang diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Tempat Kerja Perkantoran Pemerintahan dan Swasta dalam usaha mendukung keberlangsungan pada situasi pandemi yang melanda dunia termasuk Indonesia. New Normal adalah suatu cara hidup baru atau cara baru dalam menjalankan aktivitas hidup ditengah pandemi covid-19 yang belum selesai. 20 Himbauan dari pemerintah ini menganjurkan agar kita bisa hidup “berdampingan” dengan virus.
Situasi Indonesia yang mengkhawatirkan saat ini akibat adanya pandemi Covid-19 menjadi serba tidak pasti, selain mempengaruhi stabilitas ekonomi dan sosial, juga berpengaruh terhadap sistem peradilan di Indonesia. Salah satunya Pengadilan Agama yang menjadi dampak adanya pandemi covid-19 yang akibatnya penundaan persidangan dan menerima layanan pendaftaran secara e-court .
Berdasarkan SE MA RI Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas SE MA RI Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa
18 Muhammad Syarifuddin, “Transformasi Gigital Persidangan di Era New Normal: melayani Pencari Keadilan di masa Pandemi Covid-19,” 2020, 5.
19 ahmad Rosidi Dan Edy Nurcahyo Rosidi, “Penerapan New Normal (Kenormalan Baru) Dalam Penanganan Covid-19 Sebagai Pandemi  dalam Hukum Positif,” Journal Ilmiah Rinjani: Media Informasi Ilmiah Universitas Gunung Rinjani 8, no. 2 (2020): 193–97.
20 Andrian Habibi, “Normal Baru Pasca Covid-19. Adalah,” Buletin Hukum dan Keadilan 4, no. 1 (2020).
Pencegahan Penyebaran Covid-19 Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya maka PA  melakukan langkah-langkah antisipasif untuk mencegah penularan virus Covid-19. Salah satunya pada Layanan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) di Pengadilan Agama pun menyesuaikan dengan peraturan yang ada yaitu :
1. Menerapkan physical  distancing bagi seluruh pegawai dan pencari keadilan, salah satu hal yang dilakukan adalah merekayasa tempat duduk supaya tidak terlalu berdekatan dengan jarak minimal 1 meter.
2. Mewajibkan kepada seluruh pegawai dan para pencari keadilan untuk selalu memakai masker di area kantor Pengadilan Agama dan di anjurkan untuk memakai sarung tangan
3. Selalu menghimbau untuk rajin cuci tangan dan Pengadilan Agama, khususnya kantor Pos Bantuan Hukum telah menyediakan fasilitas tersebut diantaranya dengan menyediakan tempat cuci tangan dan menyediakan Hand Sanitizer .
4. Pemasangan hijab transparan di bagian pelayanan PTSP, Posbakum dan Pojok e-court agar petugas dan masyarakat tidak kontak langsung.
5. Pembatasan  jam operasionalnya  dan pelayanan kepada masyarakat pelayanan dilaksanakan 3 hari dalam satu minggu dan waktu pelayanan dilakukan 2 jam dalam sehari
Itulah langkah-langkah yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Metro demi mendukung upaya pemerintah dalam pencegahan penyebaran covid-19 di lingkungan peradilan dan masyarakat. Serta kegiatan pemberian pelayanan untuk masyarakat pencari keadilan tetap dapat berjalan dengan sebaik mungkin di lingkungan Pengadilan Agama.

## C. Kesimpulan
Berdasarkan uraian data yang ada maka dapat dipahami bahwa Pos Bantuan Hukum (Posbakum) merupakan bagian penting di dalam lingkup Pengadilan Agama, karena Posbakum  memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan khususnya masyarakat tidak mampu yang dalam menghadapai
persidangan masih belum paham tentang proses berperkara di Pengadilan Agama Metro. Posbakum membantu masyarakat tidak mampu mulai dari membuat surat gugatan hingga pendampingan hukum saat persidangan. Posbakum dalam massa new normal tetap menjalankan kegiatannya berdasarkan peraturan yang tertera pada SEMA  RI Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas SEMA  RI Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Covid-19 Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya. Dengan melakukan pelayanan secara maksimal baik melalui online ataupun offline dengan menerapkan protocol kesehatan  bagi pegawai dan masyarakat pencari keadilan,  dengan cara menjaga jarak, selalu memakai masker, memasang hijab pembatas, menyediakan tempat cuci tangan dan hand sanitizer, agar masyarakat pencari keadilan merasa nyaman serta mendapatkan haknya sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Afandi, Fachrizal. “Implementasi Pengabdian Masyarakat Berbasis Access to Justice Pada Lembaga Bantuan Hukum Kampus Negeri Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Bantuan Hukum.” Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional 2, no. 1 (2013): 31–45.
Aripin, H Jaenal. Jejak Langkah Peradilan Agama di Indonesia . Prenada Media, 2009.
Faddillah, Sean. “Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Bagi Terdakwa Yang Tidak Mampu Di Pengadilan Negeri Surakarta.” RECHTSTAAT 8, no. 2 (2013).
Fauzi, Suyogi Imam, dan Inge Puspita Ningtyas. “Optimalisasi pemberian bantuan hukum demi terwujudnya access to law and justice bagi rakyat miskin.” Jurnal Konstitusi 15, no. 1 (2018): 50–72.
Habibi, Andrian. “Normal Baru Pasca Covid-19. Adalah.” Buletin Hukum dan Keadilan 4, no. 1 (2020).
Lexy.J.Moleong. Metode Penelitian Kualitatif . Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.
Mahkamah Agung. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan. (t.t.).
———. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 10  tahun  2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum Di Lingkungan Peradilan Agama. (t.t.).
Rahmat, Diding. “Implementasi Kebijakan Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Kabupaten Kuningan.” UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum 4, no. 1 (2017): 35–42.
Rajagukguk, Todiman, dan Mexsasai Indra. “Efektifitas Pos Bantuan Hukum Pengadilan Sebagai Pemberi Layanan Bantuan Hukum Cuma-cuma Pada Perkara Pidana Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru,” t.t.
Rosidi, Ahmad, dan Edy Nurcahyo ROSIDI. “Penerapan New Normal (Kenormalan Baru) dalam Penanganan Covid-19 Sebagai Pandemi Dalam Hukum Positif.” Journal Ilmiah Rinjani: Media Informasi Ilmiah Universitas Gunung Rinjani 8, no. 2 (2020): 193–97.
Saefudin, Yusuf. “Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Bagi Rakyat Miskin Di Jawa Tengah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011
Tentang Bantuan Hukum.” Jurnal Idea Hukum 1, no. 1 (2015).
Syarifuddin, Muhammad. “Transformasi Gigital Persidangan di Era New Normal: melayani Pencari Keadilan di masa Pandemi Covid-19,” 2020.
Wibowo, Ari. “Peran Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA Berdasarkan Peraturan Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014,” 2017.