## PROBLEMATIKA HUKUM ASAS LEX SPECIALIS
Syafril Moh Nur S. Molou 1 , Dian Ekawaty Ismail 2 , Suwitno Yutye Imran 3 1,2,3 Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo, Indonesia syafrilamadi05@gmail.com 1 , dian.ismail@ung.ac.id 2 , suwitno@ung.ac.id 3
Article Info Abstract Article History Received: November 20, 2023 Accepted: December 28, 2023 This  article  aims  to  determine  the  problems  of  implementing  article  44 paragraph (3) of the law on the elimination of domestic violence in criminal acts  of  domestic  violence  which  result  in  the  victim's  death.  This  research uses normative legal research methods. If you look at the severity of criminal cases, what often happens are cases of domestic violence in which the victim dies. The crime of domestic violence actually has a special law that regulates criminal  acts  within  the  household  locus,  namely  Law  number  23  of  2004 concerning the elimination of domestic violence. However, sometimes there are still similar cases which are decided by applying Article 338 of the Criminal Code (KUHP).
Keywords: legal problems, lex specialis, elimination of domestic violence.

## Abstrak
Artikel  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  problematika  penerapan  pasal  44  ayat  (3)  undang- undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah  tangga  yang  mengakibatkan  korban  meninggal  dunia.  Penelitian  ini  menggunakan metode  penelitian  hukum  normative.  Jika  melihat  banyaknya  kasus  tindak  pidana,  yang banyak  terjadi  juga  adalah  kasus  tindak  pidana  kekerasan  dalam  rumah  tangga  yang korbannya  meninggal  dunia.  Tindak  pidana  kekerasan  dalam  rumah  tangga  sebenarnya sudah  memiliki  Undang-undang  khusus  yang  mengatur  tindak  pidana  dalam  locus  rumah tangga yaitu Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah  tangga.  Namun  terkadang  masih  ada  saja  kasus  yang  serupa  diputus  dengan menerapkan pasal 338 kitab undang-undang hukum pidana (KUHP).
Kata  Kunci: Problematika  Hukum,  Lex  Specialis,  Penghapusan  Kekerasan  Dalam Rumah Tangga

## I. PENDAHULUAN
Undang-Undang Dasar yang menjadi titik tumpu dari aturan-aturan dibawahnya yang sudah mengalami beberapa amandemen karena menyesuaikan dengan problem sosial yang di  alami  oleh  masyarakat,  sehingga  hukum  harus  menyesuaikan  dengan  problem-problem baru.  Di  jaman  modern  saat  ini  banyak  tindak  pidana  yang  memakan  banyak  korban, termasuk tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.
Sejauh ini, seperti yang kita ketahui bahwa keberadaan Undang - Undang No. 23 Tahun 2004  tentang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  ini  masih  eksis  digunakan dalam menangani masalah atau kasus kekerasan yang terjadi dalam ruang lingkup keluarga atau rumah tangga. Eksisnya keberadaan Undang - Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini karena belum ada undang - undang yang menggantikan. Jika undang - undang ini masih eksis digunakan sampai dengan saat ini berarti undang - undang ini dirasa cukup  mampu  dan  mencakup  keseluruhan  permasalahan  terkait  kekerasan  dalam  rumah tangga, namun pada kenyataannya meskipun ada Undang-Undang penghapusan kekerasan
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 2, DESEMBER 2023
dalam rumah tangga masih saja ada tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang di putus menggunakan pasal-pasal yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, inilah keresahan yang menurut penulis adanya kesenjangan antara Das solen dan das sein.
Sebagai  negara  hukum,  melalui  Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2004  tentang Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  (UU  PKDRT),  harapan  besar diperjuangkannya  perlindungan  terhadap  korban  KDRT.  Setidaknya  itulah  yang  menjadi harapan  dari  aktifis  dan  pemerhati  perempuan  dari  peristiwa-peristiwa  KDRT  yang belakangan  marak  terjadi.  Pada  umumnya  korban  yang  mengalami  KDRT  biasanya berdampak pada aspek psikologi korban seperti perasaan tertekan, depresi, trauma terhadap pelaku.  Sedangkan  dari  dampak  fisik  yang  ditimbulkan  berupa,  memar,  luka  yang menyebabkan cacat fisik, atau yang lebih parah berujung pada pembunuhan.
Di UU No 23 Tahun 2004 sendiri mengatur tentang Tindakan preventif dan represif terhadap kasus KDRT, Perlindungan terhadap korban, dan upaya dalam mempertahankan hubungan dalam keluarga. Tujuan utama sesuai dengan deskripsi dalam undang-undang ini adalah mengurangi kasus pidana KDRT dan akhirnya terwujud harmonisasi antara anggota keluarga  melalui  rasa  hormat  terhadap  seluruh  anggota  keluarga  terlepas  dari  peran  dan posisinya.
Kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya dalam bentuk fisik, melainkan psikis dan seksual yang bisa saja terjadi secara terus-menerus. Ancaman dengan senjata dan kematian adalah risiko terbesar yang dapat muncul jika KDRT tidak dihentikan. Tanda akibat kekerasan fisik dalam rumah tangga dapat terlihat dengan mudah, misalnya berupa luka dan memar. Begitu pula dengan kekerasan psikologis yang dapat meninggalkan luka batin dan memicu beberapa  kondisi,  seperti stres dan depresi.  Ada  kalanya  korban  KDRT  bahkan  tidak  tahu bahwa dirinya sedang mengalami kekerasan dalam rumah tangga.
Gorontalo  sendiri  merupakan  provinsi  dengan  kasus  KDRT  tertinggi  nasional berdasarkan  data  Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  pada  2018.  Gorontalo  menempati  urutan pertama dengan rasio 81,1. Artinya, setiap 100.000 rumah tangga di Gorontalo terdapat 81 kasus  KDRT.    Tahun  2019  kasus  KDRT  ada  43  kasus.  Hal  ini  menunjukkan  adanya penurunan jumlah kasus dala kurun waktu satu tahun. Namun jumlah kasus Kekerasan Dalam Rumah  Tangga  (KDRT)  di  wilayah  Kabupaten  Gorontalo  sepanjang pandemi Covid-19 meningkat.  Sepanjang  tahun  2020,  jumlah  kasus  KDRT  mencapai  47  kasus.  Angka  ini meningkat  jika  di  bandingkan  dengan  tahun  2019.  Adapun  jumlah  total kasus KDRT di Provinsi Gorontalo pada tahun 2021 yang kembali turun adalah sebanyak 36. Akan tetapi kembali meningkat pada tahun 2022 menjadi 135 kasus.
Dalam  perkembangannnya  para  korban  kekerasan  dalam  rumah  tangga  sulit mengajukan  penderitaan  yang  dialaminya  kepada  penegak  hukum,  karena  kuatnya pandangan bahwa perlakuan kasar suami kepada istri merupakan bagian dari peristiwa privat (urusan rumah tangga) sehingga tidak bisa dilaporkan kepada aparat kepolisian. Sehingga penderitaan  korban  kekerasan  dalam  rumah  tangga  (istri)  berkepanjangan  tanpa perlindungan.
Kondisi korban kekerasan dalam rumah tangga yang sedemikian itu ternyata masih dilematis  pula  setelah  diundangkannya  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004  tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Karena jika istri yang mengalami kekerasan dalam  rumah  tangga  melaporkan  suaminya  kepada  kepolisian  dikhawatirkan  suami  akan semakin  berlaku  kasar  terhadap  dirinya  setelah  istri  kembali  ke  rumahnya  lantaran  tidak adanya perlindungan hukum dari kepolisian dan atau pengadilan. Bahkan ada sebagian istri yang  menjadi  korban  kekerasan  dalam  rumah  tangga  lebih  memilih  menahan  penderitaan kekerasan  yang  dialaminya  karena  merasa  kuatir  terhadap  masa  depannya  jika  suaminya berurusan dengan penegak hukum.
Yang menjadi problem dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga adalah masih  banyaknya  kasus-kasus  tindak  pidana  kekerasan  dalam  rumah  tangga  yang mengakibatkan  korban  meninggal  dunia  namun  oleh  majelis  hakim  di  putus  dengan menggunakan pasal 338 KUHP.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  menggunakan  penelitian  normatif  atau penelitian  hukum  doktriner  atau  disebut  juga  sebagai  penelitian  kepustakaan  atau studi  dokumen.  Disebut  sebagai  penelitian  hukum  doktriner,  karena  penelitian  ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan- bahan hukum lainnya.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Persoalan  kekerasan  dalam  rumah  tangga  sebagaimana  di  atur  dalam  pasal  44 Undang-undang  nomor  23  tahun  2004  tentang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah Tangga  adalah  “  Setiap  orang  yang  melakukan  perbuatan  kekerasan  fisik  dalam  lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
Meskipun ancaman pidana dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga ini terhitung cukup berat, namun perkara kekerasan dalam rumah tangga masih banyak terjadi dan tidak sedikit juga berujung pada pembunuhan, ketika terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang berujung  pembunuhan  akan  menimbulkan  pertanyaan  di  tengah  masyarakat  dalam  hal penegakan  hukum,  apakah  terdakwa  akan  dikenakan  ancaman  pidana  tentang  kekerasan dalam rumah tangga atau akan dikenakan sanksi pidana pembunuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP yang berbunyi “Barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, dihukum, karena makar mati, dengan hukuman penjara selama-lamanya 15 (lima belas) tahun.
Dalam menjalani kehidupan bermasayarakat, terkadang orang yang satu dengan orang lain sering terjadi perselisihan yang berujung pada konflik-konflik yag tergolong dalam ranah hukum pidana. Tidak sedikit juga perselisihan antara orang yang satu dengan yang lainnya terjadi  dalam  locus  rumah  tangga,  antara  orangtua  dan  anak,  bahkan  yang  paling  banyak terjadi adalah perselisihan yang melibatkan antara suami dan istri. Karena masalah ini sering terjadi lahirlah undang-undang khusus yang mengatur secara khusus perselisihan yang terjadi dalam locus rumah tangga.
Di  Kabupaten  Gorontalo  pernah  terjadi  satu  kasus  tindak  pidana  kekerasan  dalam rumah  tangga  yang  korbannya  meninggal  dunia,  Pada  Selasa,  28  September  2021  pukul 01.30  WITA  atau  setidak-tidaknya  pada  waktu  lain  dalam  tahun  2021,  bertempat  di  Desa Pentadio  Barat,  Kec.  Telaga  Biru,  Kab.  Gorontalo  atau  yang  masih  dalam  daerah  hukum Pengadilan  Negeri  Limboto  terdakwa  melakukan  tindak  pidana  yang  mengakibatkan hilangnya nyawa korban dengan cara antara lain sebagai berikut:
Terdakwa yang merupakan pedagang kue yang biasa menjual di area bawah menara pada malam hari bertemu dengan saksi 7 menanyakan soal chattingan antara saksi 7 dengan korban (istri terdakwa) karena sebelumnya pacar saksi 7 pernah bertemu dengan terdakwa dan memperlihatkan chattingan antara saksi 7 dengan korban yang mana korban cemburu, takut  kalau  saksi  7  ada  hubungan  dengan  saksi  8  (pacar  saksi  7  yang  diduga  sebagai selingkuhan  korban  oleh  terdakwa).  Kemudian  saksi  7  mengirim  screenshot  chat  antara dirinya  dan  korban  kepada  terdakwa.  Setelah  membaca  pesan  yang  dikirim  oleh  saksi  7 terdakwa sakit hati dan pulang ke rumah ingin menemui korban untuk menanyakan perihal chattingan tersebut, akan tetapi korban sedang tidak berada di rumah. Terdakwa menelpon untuk  menayakan  keberadaan  korban  kemudian  menjemputnya  dan  langsung  pulang  ke rumah. Saat sampai di rumah terdakwa langsung memperlihatkan isi chattingan yang saksi 7 kirimkan  kepada  terdakwa  tapi  korban  mengelak  dan  mengakui  bahwa  itu  bukan perbuatannya sehingga menyebabkan pertengkaran dan saling adu mulut.
Terdakwa meninggalkan korban di rumah dan pergi ke bawah menara untuk kembali berjualan kue. Karena sakit hati dan stress terdakwa lalu mengonsumsi minuman beralkohol dan pulang ke rumah lagi pada pukul 01.30, setiba di rumah ia kembali menanyakan masalah chattingan  tersebut  dan  jawaban  korban  tetap  sama.  Terdakwa  yang  emosi  langsung memukul korban secara berulang-ulang kali di seluruh tubuh selanjutnya karena tak merasa
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 2, DESEMBER 2023
puas  hanya  dengan  memukul  korban,  terdakwa  mengambil  pisau  di  dalam  kamar  yang terletak  di  bawah  kasur  dan  menyelipkan  pisau  tersebut  di  sarung  terdakwa.  Terdakwa menghampiri  korban  yang  masih  menahan  sakit  lalu  menikam  korban  di  bagian  dada sebanyak  1  (satu)  kali.  Korban  yang  kaget  dan  panik  langsung  berlari  keluar  rumah  dan terjatuh  di  selokan  air  depan  rumahnya  disusul  terdakwa  yang  langsung  menikam  korban secara  membabi  buta  dan  berulang-ulang  pada  bagian  dada,  lengan  dan  perut  korban. Setelah itu terdakwa meninggalkan korban yang sudah tak berdaya dan bersimbah darah. Saksi  1  (ayah  korban)  langsung  menghampiri  korban  dan  meminta  bantuan  warga  sekitar untuk membawa anaknya ke Rumah Sakit Dr. MM Dunda Limboto tetapi nyawa korban sudah tak tertolong ketika sampai di rumah sakit.
Dalam kasus di atas putusan hakim berdasarkan Nomor Perkara 6/Pid.B/2022/PN Lbo, menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan  dan  dijatuhi  pidana  penjara  selama  11  (sebelas)  tahun.  Problemnya  adalah masalah  di  atas  terjadi  dalam  locus  rumah  tangga,  dan  konflik  yang  terjadi  dalam  rumah tangga  secara  khusus  di  atur  dala  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004  tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, yang undang-undang tersebut bersifat khusus atau “lex specialis”
Asas lex specialis derogat legi generali (hukum khusus menyampingkan hukum umum) merupakan  salah  satu  asas  preferensi  yang  dikenal  dalam  ilmu  hukum.  Asas  preferensi adalah  asas  hukum  yang  menunjuk  hukum  mana  yang  lebih  didahulukan  (untuk diberlakukan), jika dalam suatu peristiwa (hukum) terkait atau terlanggar beberapa peraturan. Purnadi  Purbacaraka  dan  Soerjono  Soekantomengatakan  bahwa  :  “Maksud  dari  asas  ini adalah bahwa terhadap peristiwa khusus wajib diberlakukan undang-undang yang menyebut peristiwa  itu,  walaupun  untuk  peristiwa  khusus  tersebut  dapat  pula  diberlakukan  undang- undang  yang  menyebut  peristiwa  yang  lebih  luas  atau  lebih  umum  yang  dapat  mencakup peristiwa khusus tersebut.
Sementara itu , Eddy OS Hiari ej mengemukakan bahwa : “Dilihat dari perspektif politik hukum pidana (penal policy), eksistensi asas 'lex specialis derogat legi generali " sebenarnya merupakan asas hukum yang menentukan dalam tahap aplikasi. Tahap ini merupakan tahap penerapan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dilanggar terhadap peristiwa konkrit (ius operatum) melalui proses penegakan hukum. Oleh karena itu, asas “lex specialis” ini  menjadi  penting  bagi  aparat  penegak  hukum  ketika  akan  menerapkan  peraturan perundang-undangan pidana terhadap perkara pidana yang ditanganinya.
Dalam  bidang  hukum  pidana,  asas  lex  specialis  derogat  legi  generali  dinormakan dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP yang menentukan bahwa, “Jika suatu tindakan masuk dalam suatu ketentuan pidana umum, tetapi termasuk juga dalam ketentuan pidana khusus, maka hanya  yang  khusus  itu  yang  diterapkan”.  Artinya,  jika  terjadi  suatu  tindak  pidana  yang melanggar  dua  ketentuan  hukum  pidana  atau  lebih,  yang  salah  satunya  adalah  ketentuan hukum  pidana  umum,  dan  yang  lainnya  adalah  ketentuan  hukum  pidana  khusus,  maka ketentuan  hukum  pidana  khusus  itulah  yang  dikenakan  kepada  pelakunya.  Namun,  KUHP tidak menjelaskan dalam situasi seperti apa, terdapat peristiwa yang melanggar ketentuan pidana umum dan pidana khusus tersebut.
Dalam  perkara  nomor  6/Pid.B/2022/PN  Lbo  yang  menghukum  terdakwa  dengan menggunakan pasal 338 KUHP sangat beralasan. Dalam hukum pidana prinsipnya adalah “In criminalibus probantiones bedent esse luse clariores” dalam hukum pidana bukti-bukti harus lebih  terang  dari  pada  cahaya.  Sehingga  dalam  memutus  seseorang  bersalah  atau  tidak majelis hakim tidak hanya tunduk pasa ketentuan khusus dari satu undang-undang, namun hakim dalam menjatuhkan putusan berdasarkan hukum acara pidana yang di dalamnya ada pembuktian sebagaimana diatur dalam pasal 184 Kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP).
Menurut Yahya Harahap dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan Kuhap  Jilid  II,  pembuktian  merupakan  masalah  yang  memegang  peranan  penting  dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan Undang-Undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 2, DESEMBER 2023
terdakwa,  terdakwa  dibebaskan  dari  hukuman.  Karena  pembuktian  menjadi  inti  dari  suatu penyelesaian  perkara  Pidana  dalam  pengadilan.  Karenanya  Hakim  harus  hati-hati,  cermat dan  matang  menilai  dan  mempertimbangkan  masalah  pembuktian.  Kitab  Undang-Undang Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP)  dalam  Pasal  183  menyatakan  :  “Hakim  tidak  boleh menjatuhkan pidana kepada seorang, kecuali apabila dengan sekurangkurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.”
Dari rumusan kalimat tersebut, dinyatakan bahwa pembuktian harus didasarkan pada setidaknya pada dua alat bukti yang sah. Pengertian alat bukti dirumuskan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu : “Alat bukti yang sah ialah: (a) keterangan saksi; (b) keterangan ahli; (c) surat; (d) petunjuk; (e) keterangan terdakwa.” Dengan demikian hakim dalam mengadili perkara  harus  memiliki  keyakinan,  dimana  keyakinan  tersebut  didapat  dari  setidaknya  dua alat bukti yang sah yang dirumuskan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP tersebut.
Kasus-kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah salah satu contoh  kasus  yang  sukar  dalam  pembuktian  di  pengadilan  karena  sifat  tindakannya  yang seringkali  dilakukan  di  area  privat  dan  tertutup  sehingga  tidak  memungkinkan  untuk disaksikan oleh orang lain selain pelaku dan korban. Karena sulitnya pembuktian dalam kasus kekerasan  dalam  rumah  tangga  tersebut,  pembuktian  atas  terjadinya  KDRT  dapat menyimpang dari ketentuan minimum pembuktian seperti yang diatur dalam KUHAP tersebut di  atas.  Undang-Undang  Nomor  23  tahun  2004  tentang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), Pasal 55 menyatakan: “Sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan  seorang  saksi  korban  saja  sudah  cukup  untuk  membuktikan  bahwa  terdakwa bersalah, apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.”
Rumusan  pasal  tersebut  diasumsikan  dapat  mengatasi  kesulitan  terpenuhinya minimum pembuktian yang dapat meyakinkan hakim manakala mengadili kasus tindak pidana KDRT.  Sehingga  dengan  adanya  keterangan  dari  seorang  saksi  korban,  pembuktian dinyatakan cukup sepanjang disertai dengan alat bukti sah lain, seperti keterangan ahli atau surat (dalam hal ini keterangan dokter melalui visum et repertum) atau alat bukti petunjuk.
Dalam tindak pidana kekerasan dalam tangga di atas, alat bukti yang juga menjadi pegangan  dari  majelis  hukum  untuk  memutus  perkara  KDRT  adalah  Visum  et  Repertum Nomor:  Ver:045.2/VER/RSUD-BP/X/2021  tanggal  01  Oktober  2021  yang  dibuat  dan ditandatangani oleh Dokter ahli forensik dan Medikolegal yang terlampir dalam berkas perkara dengan  kesimpulan  hasil  pemeriksaan;  penyebab  kematian  langsung  (Ia):  kegagalan sirkulasi, penyebab kematian antara (Ib): pendarahan di rongga dada, penyebab kematian antara (Ic): robekan pembuluh besar di jantung (aorta), penyebab yang mendasari kematian (Id): luka tusuk, faktor yang berkontribusi (II): pendarahan di rongga dada yang menekan paru- paru.  Tusukan  yang  mengguanakan  pisau  oleh  terdakwa  ke  bagian  depan  dan  belakang korban menyebabkan kegagalan sirkulasi pada peredaran di rongga dada karena robeknya pembuluh  besar  di  jantung,  karena  dengan  luka  tusuk  tersebut  menyebabkan  pendarahan sehingga menyebabkan kematian. Dalam dakwaannya Jaksa Penuntut Umum menggunakan dakwaan sebagai berikut:
a.  Dakwaan  alternatif  1: Pidana  Pasal  340  KUHP  tentang  Moord/Pembunuhan Berencana, yang berbunyi “ Barangsiapa sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 (dua puluh) tahun ”. Hal ini berdasarkan pernyataan terdakwa bahwa terdakwa sengaja  menyimpan  pisau  di  dalam  kamar  tepatnya  di  bawah  kasur  yang  kemudian diselipkan  di  sarung  terdakwa  dan  dipakai  untuk  menikam  korban  di  bagian  dada sebanyak  1(satu)  kali  sesaat  setelah  terdakwa  memukuli  korban  berkali-kali  sehingga menyebabkan korban meninggal dunia.
b.  Dakwaan alternatif 2: Pidana Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan , yang berbunyi “ Barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, dihukum, karena makar mati,  dengan  hukuman  penjara  selama-lamanya  15  (lima  belas)  tahun”.  Berdasarkan
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 2, DESEMBER 2023
pengakuan  terdakwa,  terdakwa  menikam  korban  memang  bertujuan  untuk  membunuh korban dan bukan hanya untuk mengancam atau menakuti korban agar dapat mengakui perbuatan korban berupa perselingkuhan. Hal ini dikuatkan dengan keterangan dari saksi 1 bahwa menurut cerita sepupu saksi sebelumnya terdakwa sudah sering mengancam- ancam korban dengan pisau, sampai kursi di rumah pun ada yang robek akibat sering ditancapkan pisau oleh terdakwa.
c. Dakwaan  alternatif  3: Pidana  Pasal  44  ayat  (3)  UU  RI  No.  23  Tahun  2004  tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga , yang berbunyi “ Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dan mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda  paling  banyak  Rp45.000.000,00  (empat  puluh  lima  juta  rupiah)”.  B erdasarkan kronologi kejadian sebelum terjadinya pembunuhan terdakwa mengaku memukuli korban berkali-kali dan telah dibuktikan dalam Visum et Repertum Nomor: Ver:045.2/VER/RSUD-BP/X/2021 tanggal 01 Oktober 2021 bahwa pada tubuh jenazah tampak lebam mayat dibelakang kepala, bagian punggung, bokong dan betis Jenazah. Serta dua buah luka memar pada lengan kanan jenazah.
Kalau mengacu pada bukti Visum et Repertum Nomor: Ver:045.2/VER/RSUD-BP/X/2021 tanggal  01  Oktober  2021  yang  dibuat  dan  ditandatangani  oleh  Dokter  ahli  forensik  dan Medikolegal yang menyatakan bahwa kematian korban adalah penyebab kematian langsung akibat dari tusukan-tusukan yang dilakukan oleh terdakwa maka pasal yang paling mungkin diterapkan adalah pasal 338 KUHP, yang berbunyi “ barangsiapa sengaja merampas nyawa orang  lain,  diancam,  karena  pembunuhan,  dengan  pidana  penjara  paling  lama  lima  belas tahun .” Dimana unsure-unsure dari pasal 338 KUHP adalah : 1.  Barang siapa;
Yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai pendukung hak dan kewajiban  yang  dapat  mempertanggung  jawabkan  perbuatannya,  dalam  perkara  ini orang  itu  adalah  terdakwa  yakni  orang  yang  telah  didakwa  melakukan  tindak  pidana berdasarkan surat dakwaan register perkaraa nomor: PDM-142/Limbo/06/2021 tanggal 15 Desember 2021. Keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri telah mengakui bahwa terdakwa  yang  hadir  dan  diperiksa  dipersidangan  ini  adalah  benar  terdakwa  yang identitasnya  sesuai  dengan  identitas  yang  termuat  dalam  surat  dakwaan  Penuntut Umum.  Oleh  karena  itu,  dalam  perkara  ini  tidak  terdapat  kesalahan  orang  ( error  in persona ), artinya unsur pertama telah terpenuhi.
2.  Dengan sengaja merampas nyawa orang lain; Terkait  dengan  unsur  merampas  nyawa  orang  lain  (matinya  seseorang)  tersebut diatas dan berdasarkan fakta hukum, untuk mencari sebab yang mengakibatkan matinya korban,  Majelis  Hakim  mempertibangkan  ajaran  hukum  tentang  “sebab  akibat (causalieteits)” telebih dahulu dengan tujuan untuk menentukan hubungan antara sebab dan akibat atau menilai dan menyimpulkan bagaimana suatu akibat dapat ditentukan dari hal-hal  yang  sebelumnya  terjadi  (sebab).  ajaran  tentang  sebab-akibat  tersebut  sangat penting  diterapkan  terhadap  delik  materiil  sebagaimana  yang  didakwakan  kepada terdakwa, karena delik materiil dinyatakan sah apabila sesuai dengan adanya akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh Undang-undang. Dari kronologi kejadian dan hasil otopsi yang telah dijelaskan sebelumnya Majelis Hakim berpendapat bahwa rangkaian- rangkaian  tindakan  dan  alasan  terdakwa  melakukan  perbuatannya  kepada  kepada korban pada waktu dan tempat tersebut keseluruhannya dilakukan dalam keadaan sadar atau diinsafinya, terdakwa dengan jelas menerangkan maksud dirinya menusuk/menikam korban adalah untuk membunuhnya.
Sementara  dalam  Undang-undang  nomor  23  tahun  2004  tentang  penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan kematian tidak bisa menjangkau tindak pidana yang korbannya meninggal dunia.
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 2, DESEMBER 2023
Pasal  5  UU -PKDRT  juga  menegaskan  bahwa  “Setiap  orang  dilarang  melakukan kekerasan  dalam  rumah  tangga  terhadap  orang  dalam  lingkup  rumah  tangganya,  dengan cara:  a.)  kekerasan  fisik;  b.)  kekerasan  psikis;  c.)  kekerasan  seksual;  atau  penelantaran rumah tangga.”
Pasal 44 Ayat (1) “Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling  lama  5  (lima)  tahun  atau  denda  paling  banyak  Rp  15.000.000,00  (lima  belas  juta rupiah)”.  Pasal  44  ayat  (2)  “Dalam  hal  perbuatan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)”.  Pasal  44  Ayat  (3)  “Dalam  hal  perbuatan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah)”.
Jika  melihat  rumusan  pasal  yang  ada  dalam  Undang-undang  nomor  23  tahun  2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dalam pasal 5 yang menyebut bahwa setiap  orang  dilarang  melakukan  kekerasan  a).  kekerasan  fisik,  b).  kekerasan  psikis,  c). kekerasan  seksual;  atau  penelantaran  rumah  tangga.  Yang  kemudian  rumusan  mengenai larangan  untuk  melakukan  kekerasan  fisik  di  atur  dalam  pasal  44  ayat  1,2  dan  3.  Namun dalam  hanya  dalam  ayat  3  UU  PKDRT  yang  mengatur  tentang  mengakibatkan  korban meninggal dunia, jika dilihat dari rumusan pasal di atas maka ini tidak bisa menjerat pelaku tindak pidana yang melakukan tindakan pembunuhan dilakukan dengan niat untuk membunuh korban sama seperti conotoh kasus di atas.
Jika  menggunakan  toeri  kesengejaan (opzet) yang  dikemukakan  oleh  Jonkers  dalam Hadboek  van  het  Nederlandsc-Indische menunjukan  bahwa  hukum  pidana  mengenakan  3 (tiga) gradasi opzet yaitu :
1. Opzet als ogmerk , yaitu kesengajaan yang memang ditujukan terhadap orang yang dimaksud;
2. Opzet bij noodzakelijkheid of zekerbewustzjin , yaitu kesengajaan yang secara pasti diketahui oleh pelakunya bahwa kesengajaan itu mempunyai akibat sampingan; dan
3. Opzet bij mogelijkheidsbewustzijn atau voorwardelijk opzet , yaitu kesengajaan yang mungkin menyebabkan akibat samping atau kesengajaan bersyarat (Pratama, 2023). Dan  pasal  44  ayat  (3)  tidak  mengandung  unsur  kesengajaan  menghilangkan  nyawa orang lain sebagaimana pasal 338 KUHP. Ini yang menjadi problem masih adanya pelaku kasus  tindak  pidana  kekerasan  dalam  rumah  tangga  yang  mengakibatkan  matinya  korban tidak di hukum menggunakan pasal 44 ayat (3) Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga

## KESIMPULAN
Problem penerapan pasal dalam kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang  masih  menerapkan  pasal  338  KUHP  yang  berlaku  umum  harus  segera  di  atasi  oleh pemerhati hukum. Karena mengingat bahwa dengan adanya Undang-undang nomor 23 tahun 2004  tentang  penghapusan  kekerasan  dalam  rumah  tangga  seharusnya  problem-problem yang masih dalam ruang lingkup UU PKDRT di selesaikan juga menggunakan UU PKDRT tidak  menggunakan  pasal  338  KUHP.  Menginat  bahwa  UU  PKDRT  merupakan  undang- undang khusus atau “lex specialis”.
Asas  lex  specialis  derogat  legi  generali  (hukum  khusus  menyampingkan  hukum umum) adalah asas yang kenal dalam ilmu hukum. Asas ini merupakan asas yang menunjuk hukum mana yang lebih didahulukan (untuk diberlakukan), jika dalam suatu peristiwa (hukum) terkait atau terlanggar beberapa peraturan.

## REFERENSI
Crespo  Kahiking, “Polda-Polres  Menunggak  1.139  Kasus,  Kapolda  Perintahkan  Penyidik 2023  Cuci  Gudang” ,  ( https://gorontalopost.id/2022/12/29/polda-polres-menunggak-1-
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 2, DESEMBER 2023
139-kasus-kapolda-perintahkan-penyidik-2023-cuci-gudang/ , diakses pada 20 Januari 2023) dr.  Sienny  Agustin,  artikel “Kenali  Bentuk  Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga  dan  Cara Menyikapinya” , ( https://www.alodokter.com/melindungi-diri-dari-kekerasan-dalam- rumah-tangga , diakses pada tanggal 09 Januari 2023) Fandiyanto Pou, “KDRT di Gorontalo Meningkat Selama Pandemi” , ( https://dulohupa.id/kdrt- di-kabupaten-gorontalo-meningkat-selama-pandemi/ , diakses pada 20 Januari 2023) Luthfan  Dimas  Pratama, https://www.hukumonline.com/klinik/a/kdrt-hingga-meninggal-- penganiayaan-atau-pembunuhan-lt602efcc14f6c0 , diakses pada tanggal 06 Desember 2023.
Masita rahma Ajilahu , “Angka Kasus KDRT Kota Gorontalo Tertinggi Nasional: Tak Cukup Hanya  Speak  Up” , (https://gorontalo.tribunnews.com/2022/10/12/angka-kasus-kdrt- kota-gorontalo-tertinggi-nasional-tak-cukup-hanya-speak-up,  diakses  pada  20  Januari 2023)
Mohamad  Sukron  Mahmun, “Waduh!  Ini  Daerah  dengan  Kasus  Kekerasan  Dalam  Rumah Tangga
KDRT Tertinggi
di Provinsi
Gorontalo:
No 1 yaitu..”
( https://www.jatimnetwork.com/ragam/pr-436223881/waduh-ini-daerah-dengan-kasus- kekerasan-dalam-rumah-tangga-kdrt-tertinggi-di-provinsi-gorontalo-no-1-yaitu ,  diakses pada 20 Januari 2023)
Niken Savitri. PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK. Jurnal Bina Mulia Hukum. Volume 4, No. 2, Maret 2020 Pasal 338 Kitab Undang-undang hukum Pidana Tentang Kejahatan Terhadap Nyawa Pasal 340 KUHP tentang Moord/Pembunuhan Berencana.
Pasal 44 Ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
Pasal 44, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
Shinta  Agustina, IMPLEMENTASI  ASAS  LEX  SPECIALIS  DEROGAT  LEGI  GENERALI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA. MMH, Jilid 44 No. 4, Oktober 2015.
Suratman, Philips Dillah. Metode Penelitian Hukum. (Bandung : Alfabeta, 2013).