## Ekonomis: Journal of Economics and Business, 5(2), September 2021, 385-391
Publisher: Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Batanghari Jambi Address: Jl. Slamet Ryadi, Broni-Jambi Kodepos: 36122 Website: http://ekonomis.unbari.ac.id, email: ekonomis.unbari@gmail.com ISSN 2597-8829 (Online), DOI 10.33087/ekonomis.v5i2.367

## Analisis Rasio Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Medan Tahun 2014-2018
Listya Devi Junaidi*, Malesa Anan Universitas Dharmawangsa, Medan *Correspondence e-mail: listyadevi@dharmawangsa.ac.id
Abstract.  It  is  very  important  to  measure  financial  performance  to  assess  the  accountability  of  local  governments  in  managing regional finances. Accountability is not  just  the ability to  show how public money is spent  but  includes the  ability to  show how public  money  is  spent  efficiently,  effectively  and  economically.  The  problem  that  is  currently  being  faced  by  the  Medan  City Government is the fluctuating percentage of PAD achievement of the Medan City Government from 2014 – 2018. This study aims to determine the financial performance of Medan City measured based on the Regional Financial Independence Ratio Analysis, PAD Effectiveness Ratio, PAD Efficiency Ratio, Ratio Degree of Fiscal Decentralization, Growth  Ratio and Harmony Ratio for the period 2014-2018. This study uses a quantitative descriptive method that is doing calculations on the financial data obtained to solve problems that occur by analyzing the ratio of regional financial independence, PAD effectiveness ratio, PAD efficiency ratio, fiscal decentralization degree ratio, growth ratio and compatibility ratio. The results of this study indicate that the financial performance of the Medan City Government is quite good from the aspect of independence with the "participatory" category, then from the aspect of the effectiveness ratio and efficiency ratio, it is still necessary to pay attention again because the average ratio results show the category of being less effective and less efficient. On the aspect of the degree of decentralization, the results show a  "medium"  category  where  the  amount  of  PAD  contributes  quite  well  to  regional  income  in  Pemko  Medan.  The  resulting compatibility  ratio  shows  that  the  percentage  of  the  use  of  APBD for  operational  expenditure  is  higher  at  76.7%  compared  to capital  expenditure,  which  is  23.2%.  The  results  of  the  regional  income  and  expenditure  growth  ratio  in  the  Medan  City Government have decreased and increased every year.

## Keywords : Financial Performance; Medan City Government

## Pendahuluan
Dalam  rangka  pelaksanaan  otonomi  daerah  dan  desentralisasi  fiskal,  pemerintah  daerah  dituntut  untuk memiliki  kemandirian  keuangan  daerah  yang  lebih  besar.  Dengan  tingkat  kemandirian  keuangan  yang  lebih  besar berarti  daerah  tidak  akan  lagi  sangat  tergantung  pada  bantuan  dari  pemerintah  pusat  dan  propinsi  melalui  dana perimbangan.  Namun  tidak  berarti  jika  kemandirian  keuangan  daerah  tinggi,  maka  daerah  sudah  tidak  perlu  lagi mendapatkan  dana  perimbangan.  Dana  perimbangan  masih  tetap  diperlukan  untuk  mempercepat  pembangunan  di daerah.  Menurut  Darwanis  dkk  (Darwanis.  Jalaluddin.  Julitawati,  2012),  berpendapat  bahwa  Pengelolaan  dan pertanggungjawab  keuangan  daerah  telah  ditetapkan  pada  PP  Pasal  4  No.105  Tahun  2000  (Peraturan  Pemerintah Republik  Indonesia.  Nomor  105  Tahun  2000,  2000)  yang  menegaskan  bahwa  pengelolaan  keuangan  daerah  harus dilakukan  secara  tertib,  taat  pada  peraturan  perundang-  undangan  yang  berlaku,  efisien,  efektif,  transparan,  dan bertanggungjawab  dengan  memperhatikan  atas  keadilan  dan  kepatuhan.  Apabila  kinerja  keuangan  daerah  dilakukan dengan baik, maka tentunya akan meningkatkan kinerja pemerintah itu sendiri.
Menurut  Kamus  Akuntansi  Manajemen,  Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Daerah  diartikan  sebagai  aktivitas terukur  dari  suatu  entitas  selama  periode  tertentu  sebagai  bagian  dari  ukuran  keberhasilan  pekerjaan.  Pengukuran Kinerja diartikan sebagai suatu sistem keuangan atau non- keuangan dari suatu pekerjaan yang dilaksanakan atau hasil yang dicapai dari suatu aktivitas, suatu proses atau suatu unit  organisasi. Sucipto (Sucipto, 2005) menyatakan bahwa definisi  “Kinerja  keuangan  pemerintah  daerah  adalah  tingkat  pencapaian  dari  suatu  hasil  kerja  di  bidang  keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan sistem keuangan yang ditetapkan melalui suatu  kebijakan  atau  ketentuan  perundang-undangan  selama  satu  periode  anggaran.  Pengukuran  kinerja  keuangan sangat  penting  dilakukan  untuk  menilai  akuntabilitas  pemerintah  daerah  dalam  melakukan  pengelolaan  keuangan daerah. akuntabilitas bukan hanya sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang public dibelanjakan, akan tetapi meliputi  kemampuan  yang  menunjukkan  bagaimana  uang  public  tersebut  dibelanjakan  secara  efisien,  efektif  dan ekonomis.  Salah  satu  cara  untuk  menganalisa  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah  dalam  pengelolaan  keuangannya adalah dengan melakukan analisis rasio terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. Permasalahan yang sedang  dihadapi  oleh  Pemerintah  Kota  Medan  saat  ini  yaitu  fluktuatifnya  presentase  pencapaian  PAD  Pemerintahan Kota Medan dari Tahun 2014 – 2018.

## Tabel 1.

## Presentase Pencapaian Pendapatan Asli Daerah Pemko Medan Tahun Anggaran 2014-2018
No Tahun Anggaran Realisasi Presentase 1 2014 Rp. 1.515.685.946.873,00 Rp. 1.300.000.000.000,00 85,76% 2 2015 Rp. 1.794.704.774.012,45 Rp. 1.411.775.146.897,36 78,66 % 3 2016 Rp. 1.827.196.828.389,00 Rp. 1.535.309.574.014,91 81,46% 4 2017 Rp. 1.973.780.338.563,00 Rp. 1.739.756.922.633,50 79,82% 5 2018 Rp. 2.112.663.069.116,00 Rp. 1.636.204.514.683,53 77,45%

## Sumber: data olahan
Berdasarkan  tabel  1,  terlihat  presentase  pencapaian  Pendapatan  Asli  Daerah  Kota  Medan  mengalami penurunaan di tahun 2015 dengan pencapaian sebesar 78,66% yang sebelumnya di tahun 2014 presentase pencapaian sebesar  85,76%.  Selanjutnya  di  tahun  2016  mengalami  peningkatan  dengan  pencapaian  sebesar  81,46%  dari  tahun 2015,  lalu  mengalami  sedikit  penurunan  lagi  di  tahun  2017  dengan  pencapaian  sebesar  79,82%  dan  menurun  lagi ditahun 2018 sebesar 77,45%. Tujuan enelitian ini adalah untuk melakukan penelitian di Pemerintahan Kota Medan.

## Metode
Penelitian  ini  termasuk  penelitian  empiris,  yaitu  penelitian  yang  dilakukan  dalam  pengumpulan  data  dengan menggunakan  alat  ukur  yang  jelas  dan  tervalidasi.  Data  yang  diperoleh  adalah  data  digital,  dan  digunakan  metode yang jelas dan sistematis untuk analisis kuantitatif dan kualitatif. Subjek riset adalah sesuatu yang menjadi pokok riset, yaitu  Riset  ini  dilakukan  di  pemerintah  daerah  kabupaten  serdang  bedagai.  Dengan  menjadi  tempat  peneliti  untuk mendapatkan  informasi  dan  data  yaitu  pada  Badan  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Pemerintahan  Kota  Medan. Sedangkan  yang  menjadi  objek  pada  riset  ini  adalah  Laporan  Realisasi  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  (APBD) Pemerintahan  Kota  Medan  Periode  Tahun  2014-2018.  Menurut  (Nazir,  2009),  Pengumpulan  Data  adalah  prosedur yang  sistematis  dan  standar  untuk  memerlukan  data  yang  diperlukan.  Metode  yang  digunakan  dalam  pengambilan pengumpulan  data  yaitu  Metode  dokumentasi  dan  Metode  Kepustakaan.  Riset  ini  menggunakan  metode  deskriptif kuantitatif  yaitu  melakukan  perhitungan-perhitungan  terhadap  data  keuangan  yang  diperoleh  untuk  memecahkan masalah yang ada sesuai dengan tujuan riset. Rasio yang digunakan dalam metode analisis ini adalah:
a. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
Menurut  (Mahmudi,  2016),  hubungan  daerah  yang  mandiri  secara  finansial  menunjukkan  bahwa  pemerintah daerah  memiliki  kemampuan  untuk  membiayai  sendiri  kegiatan  pemerintah,  pembangunan,  dan  pelayanan  bagi masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan di daerah.
Rasio Kemandirian  =

## PAD
Pendapatan Transfer X 100%
b. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah
Rasio  efektifitas  menggambarkan  kemampuan  pemerintah  daerah  untuk  mencapai  pendapatan  PAD  yang direncanakan  dan  menetapkan  tujuan  berdasarkan  potensi  daerah  yang  sebenarnya  (Mahmudi,  2016).  Rasio efektivitas dapat diukur:
Rasio Efektifitas PAD = Realisasi Penerimaan PAD
Target Penerimaan PAD X 100%

## c. Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah
Rasio efisiensi adalah indeks yang menggambarkan perbandingan antara realisasi belanja daerah dengan realisasi pendapatan  daerah.  Semakin  rendah  indikatornya,  semakin  efektif,  dan  sebaliknya.  Rasio  Efisiensi  Keuangan Daerah dapat dihitung dengan rumus, sebagai berikut:
Rasio Efisiensi PAD = Realisasi Belanja Daerah Realisasi Pendapatan Daerah X 100%
d. Rasio Derajat Desentralisasi
Derajat desentralisasi dihitung dengan membandingkan total pendapatan daerah dengan total pendapatan daerah. Rasio ini menunjukkan sejauh mana kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah. Semakin besar kontribusi PAD maka semakin besar pula peluang bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan desentralisasi. Rasio derajat desentralisasi dapat dihitung dengan ,menggunakan rumus sebagai berikut:
Derajat Desentralisasi =

## PAD
Total Pendapatan Daerah X 100%
e. Rasio Keserasian
Rasio  Keserasian  menggambarkan  bagaimana  pemerintahan  daerah  memprioritaskan  alokasi  dananya  pada belanja  operasi  dan  belanja  modal  secara  optimal.  Secara  sederhana  rasio  keserasian  menurut  mahmudi  dapat diformulasikan sebagai berikut (Mahmudi, 2016).
Rasio BM terhadap Total BM = Realisasi Belanja Modal
Total Belanja Daerah X 100%
Rasio BO terhadap Total BO = Realisasi Belanja Operasi
Total Belanja Daerah X 100%
f. Rasio Pertumbuhan
Tingkat  pertumbuhan  mengukur  kemampuan  pemerintah  daerah  untuk  mempertahankan  dan  meningkatkan keberhasilan mereka dari satu periode ke periode berikutnya. Semakin tinggi komponen pendapatan dan belanja pribadi  maka  semakin  baik  pula  kemampuan  pemerintah  daerah  dalam  mempertahankan  dan  meningkatkan keberhasilan  pada  setiap  periodenya  (Halim,  2016).  Rasio  pertumbuhan  dapat  dihitung  dengan  menggunakan rumus sebagai berikut:

## Hasil

## Rasio Kemandirian
Tabel 2. Rasio Kemandirian APBD Pemko Medan Tahun Anggaran 2014-2018 Tahun PAD Pendapatan Transfer (%) Keterangan 2014 Rp 1.678.116.623.125 Rp 1.691.495.158.660 99,2 Delegatif (Tinggi) 2015 Rp 1.794.704.774.012                      Rp 3.243.256.160.750 55,3 Partisipatif (Sedang) 2016 Rp 1.884.851.580.563                      Rp 3.605.032.623.407 52,3 Partisipatif (Sedang) 2017 Rp 1.973.780.338.563                      Rp 2.236.515.051.000 88,3 Delegatif (Tinggi) 2018 Rp 2.112.663.059.116                      Rp 3.126.744.952.000 67,6 Partisipatif (Sedang)

## Sumber: data olahan
Berdasarkan  tabel  2  diatas  mengenai  perhitungan  rasio  kemandirian  keuangan  Pemerintah  Kota  Medan  di tahun 2014 jumlahnya sebesar 99,2% menurun di tahun 2015 dan tahun 2016 yang masing-masing sebesar 55,3% dan 52,3%.  Akan  tetapi  di  tahun  2017  mengalami  peningkatan  tingkat  kemandirian  dimana  jumlahnya  menjadi  sebesar 88,3%.  Kemudian  menurun  kembali  di  tahun  2018  sebesar  67,6%.  Secara  keseluruhan  dilihat  dari  persentasi kemandirian  keuangan  daerah  pola  hubungan  di  Pemerintah  Kota  Medan  adalah  pola  hubungan  delegatif  dan partisipatif. Pola hubungan delegatif artinya peranan Pemerintah pusat sudah tidak ada lagi karena daerah mampu dan mandiri  dalam  melaksanakan  urusan  otonomi  daerah,  pemerintah  pusat  akan  selalu  siap  dengan  keyakinan  penuh mendelegasikan otonomi keuangan kepada Pemerintah Kota Medan. Sedangkan pola hubungan partisipatif yaitu pola hubungan  dimana  peranan  pemerintah  pusat  semakin  berkurang  mengingat  kemandirian  daerah  otonom  yang bersangkutan telah mampu menyelesaikan urusan otonomi, peran pemberian konsultasi akan beralih peran partisipasi pemerintah  pusat.  Semakin  tinggi  rasio  kemandirian  memiliki  arti  bahwa  tingkat  ketergantungan  daerah  terhadap bantuan pihak ekstern (terutama pemerintah pusat dan propinsi) semakin rendah, begitupula sebaliknya. Berdasarkan hasil analisis diatas dapat ditunjukan bahwa tingkat kemandirian  Pemerintah Kota Medan tahun 2014 sampai dengan tahun  2018  masuk  ke  dalam  kategori  sedang  dengan  pola  hubungan  partisipatif.  Hal  tersebut  dibuktikan  dari persentase hasil perhitungan diatas meskipun sebagian besar mengalami penurunan, namun rata-rata rasio kemandirian secara keseluruhan diatas 50% yang artinya ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat semakin rendah.

## Rasio Efektivitas
Tabel 3. Rasio Efektifitas APBD Pemko Medan Tahun Anggaran 2014-2018 Tahun Realisasi PAD Anggaran PAD Rasio (%) Keterangan 2014 Rp    522.423.349.627 Rp  1.678.116.623.125 31,1  Tidak Efektif 2015 Rp 1.411.775.146.897 Rp  1.794.704.774.012 78,7  Kurang Efektif 2016 Rp 1.535.309.574.015 Rp  1.884.851.580.563 81,5  Kurang Efektif 2017 Rp 1.739.756.922.634 Rp  1.973.780.338.563 88,1  Kurang Efektif 2018 Rp 1.636.204.514.684 Rp  2.112.663.059.116 77,4  Kurang Efektif

## Sumber: data olahan
Tabel  3  menunjukkan  volume    rasio    efektifitas    Kota    Medan    yang    kurang  baik,    dengan    hasil    rata-rata 71,4%    selama    kurun    waktu    tahun    anggaran    2014-2018.    Pada    tahun    2014    rasio    efektifitas    sebesar    31,1% dimana    realisasi    penerimaan    jauh  lebih    rendah  dari  target    penerimaan    yang    ditetapkan.    Tahun    2015    rasio efektifitas    meningkat    menjadi    78,7%    dimana    realisasi    penerimaan    belum  mampu    melampaui  dari  target penerimaan yang ditetapkan. Tahun 2016,    terjadi peningkatan  kembali   terhadap  rasio  efektifitas  menjadi  81,5% namun    realisasi    penerimaan  masih  lebih  kecil  dari  target  yang  ditetapkan.  Tahun  2017  terjadi  peningkatan  rasio efektifitas menjadi 88,1% dimana realisasi penerimaan masih lebih kecil dari target penerimaan yang telah ditetapkan. Tahun 2018 terjadi penurunan rasio efektifitas menjadi 77,4% dimana realisasi penerimaan jauh lebih kecil dari target penerimaan  yang  ditetapkan.  Berdasarkan  keseluruhan,  hasil  rata-rata  rasio  efektifitas  yang  diperoleh  menunjukkan katagori Kurang Efektif, maka dari itu terjadinya penurunan realisasi penerimaan harus lebih ditingkatkan pada tahun- tahun  berikutnya,  khususnya    pada    upaya    optimalisasi    pemungutan    pajak    maupun    retribusi    daerah    yang merupakan sumber pendapatan asli daerah.

## Rasio Efisiensi
Tabel 4. Rasio Efisiensi APBD Pemko Medan Tahun  Anggaran 2014-2018 Tahun Realisasi Belanja Daerah Realisasi Pendapatan Daerah Rasio Efisiensi (%) Keterangan 2014 Rp1.523.890.221.227 Rp1.900.484.785.689 80,2 Cukup Efisien 2015 Rp4.316.645.669.628 Rp4.181.096.448.524 103,2 Tidak Efisien 2016 Rp4.523.672.134.655 Rp4.308.116.916.025 105,0 Tidak Efisien 2017 Rp4.394.045.824.265 Rp4.409.065.482.201 99,7 Kurang Efisien 2018 Rp4.213.480.509.726 Rp4.253.618.758.533 99,1 Kurang Efisien

## Sumber: data olahan
Tabel 4 menunjukan  rasio  efisiensi pada tahun 2014 sebesar  80,2%,  tahun  2015  sebesar  103,2%,  tahun 2016    sebesar    105%,  tahun  2017  sebesr  99,7%    dan    pada    tahun    2018    sebesar  99,1%.    Berdasarkan    hasil perhitungan  rasio  efisiensi  Pemerintah  Daerah  Kota Medan  tahun   anggaran  2014-2018  dikatagorikan   kurang efisien    dengan    tingkat    rata-rata    pencapaian    efisiensi    sebesar    97,4%.    Pencapaian    ini    menggambarkan  bahwa kinerja    pemerintah    dalam  pemungutan  PAD  kurang    efisien  yang    ditandai    dengan    trend    rasio    dibawah  100%. Artinya   untuk  menghasilkan   output   yang  optimal pemerintah   daerah  mengeluarkan    biaya   yang   cukup  besar. Penghematan  anggaran  serta  pengalokasian  pos-pos  anggaran  pembiayaan  sebaiknya  mempertimbangkan    skala prioritas  kebutuhan  daerah  untuk  mewujudkan  kinerja  keuangan daerah yang yang sesuai prinsip value for money yang ekonomis, efektif dan efisien.

## Rasio Derajat Desentralisasi
Tabel 5. Rasio Derajat Desentralisasi  Fiskal APBD  Pemko Medan Tahun  Anggaran 2014-2018 Tahun Pendapatan Asli Daerah (PAD) Total Pendapatan Daerah Rasio Derajat Desentralisasi (%) Ket 2014 Rp1.678.116.623.125 Rp4.560.412.529.544 36,8 Sedang 2015 Rp1.794.704.774.012 Rp5.046.111.839.162 35,6 Sedang 2016 Rp1.884.851.580.563 Rp5.490.162.683.365 34,3 Sedang 2017 Rp1.973.780.338.563 Rp5.264.198.010.129 37,5 Sedang 2018 Rp2.112.663.059.116 Rp5.239.408.011.116 40,3 Baik
Sumber: data olahan
Hasil dari perhitungan yang didapat menggunakan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal dapat dilihat pada Tabel 5. Pada Tabel 5 menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah Kota Medan dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 terjadi peningkatan. Karena terdapat penambahan Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari : Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan dan lainnya dari tahun sebelumnya. Pada saat tahun 2014 Pendapatan Asli Daerah Kota  Medan  yaitu  sebesar  Rp  1.678.116.623.125  atau  sebesar  36,8%  dari  total  pendapatan  daerah.  Lalu  pada  tahun 2015 terjadi kenaikan Pendapatan Asli Daerah dan dari tahun sebelumnya menjadi Rp 1.794.704.774.012, namun total pendapatan  di  tahun  ini  juga  mengalami  peningkatan  yang  cukup  signifikan  sehingga  menurunkan  rasio  derajat desentralisasi  menjadi  35,6%.  Kemudian  pada  tahun  2016  Pendapatan  Asli  Daerah  Kota  Medan  juga  mengalami peningkatan kembali dari tahun sebelumnya sebesar  Rp 1.884.851.580.563, namun total pendapatan juga mengalami peningkatan  lagi  sehingga  menurunka  derajat  desentralisasi  menjadi  34,3%.    Selanjutnya  di  tahun  2017  Pendapatan
Asli  Daerah  mengalami  peningkatan  dari  tahun  sebelumnya  menjadi  sebesar  Rp  1.973.780.338.563  atau  sebesar 37,5% dari total pendapatan daerah. Dan pada tahun 2018 mengalami peningkatan lagi dari tahun sebelumnya menjadi sebesar Rp 2.112.663.059.116 dari Total Pendapatan Daerah.

## Rasio Keserasian
Tabel 6. Rasio Keserasian Belanja Operasi Pemko Medan Tahun Anggaran 2014-2018 Tahun Total Belanja Operasi Total Belanja Daerah Rasio Belanja Operasi (%) 2014 Rp3.586.613.324.151 Rp4.625.169.924.881 77,5 2015 Rp4.111.280.501.953 Rp5.467.952.757.114 75,2 2016 Rp4.413.092.921.342 Rp5.735.922.591.995 76,9 2017 Rp4.140.665.154.022 Rp5.493.560.943.295 75,4 2018 Rp4.274.124.864.704 Rp5.449.562.922.528 78,4

## Sumber: data olahan
Hasil  dari  perhitungan  Rasio  Keserasian  dapat  dilihat  pada  Tabel  6.  Dari  hasil  perhitungan  pada  Tabel  6 diketahui  bahwa  realisasi  total  belanja  daerah  Kota  Medan  dari  tahun  2014  sampai  dengan  2016  terjadi  kenaikan. Karena  terdapat  penambahan  Belanja  Daerah  yang  terdiri  dari  :  Belanja  Operasi,  Belanja  Modal  dan  Belanja  Tidak Terduga  dari  tahun  sebelumnya.  Pada  tahun  2014  realisasi  belanja  daerah  Kota  Medan  yaitu  Rp  4.625.169.924.881, lalu pada tahun 2015 mengalami  kenaikan sebesar  Rp 5.467.952.757.114 dan pada tahun  2016 mengalami  kenaikan sebesar  Rp  5.735.922.591.995.  Kemudian,  pada  tahun  2017  terjadi  sedikit  penurunan  karena  berkurangnya  Belanja Pegawai,  Barang  dan  Jasa,  Hibah,  Bantuan  Sosial  dan  Bantuan  Keuangan  menjadi  Rp  5.493.560.943.295  dan  pada tahun 2018 mengalami penurunan lagi sebesar Rp 5.449.562.922.528. Berdasarkan hasil dari perhitungan pada tabel 6 diatas  diketahui  bahwa  kinerja  keuangan  Pemerintah  Kota  Medan  jika  dilihat  dari  belanja  operasi  pada  tahun  2014 yaitu  77,5%,  lalu  pada  tahun  2015  mengalami  penurunan  karena  berkurangnya  Belanja  Pegawai,  Barang  dan  Jasa, Hibah,  Bantuan  Sosial  dan  Bantuan  Keuangan  menjadi  75,2%.  Kemudian  pada  tahun  2016  kembali  mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya menjadi 76,9%. Selanjutnya pada tahun 2017 kembali mengalami penurunan dari tahun  sebelumnya  menjadi  75,4%  dan  pada  tahun  2018  mengalami  peningkatan  kembali  dari  tahun  sebelumnya menjadi 78,4%. Jadi rata-rata rasio belanja operasi Pemerintah Kota Medan selama 5 tahun periode sebesar 76,7%.
Tabel 7. Rasio Keserasian Belanja Modal Pemko Medan Tahun Anggaran 2014-2018 Tahun Total Belanja Modal Total Belanja Daerah Rasio Belanja Modal (%) 2014 Rp1.038.556.600.730 Rp4.625.169.924.881 22,5 2015 Rp1.349.672.255.161 Rp5.467.952.757.114 24,7 2016 Rp1.306.656.265.903 Rp5.735.922.591.995 22,8 2017 Rp1.352.895.789.273 Rp5.493.560.943.295 24,6 2018 Rp1.168.438.057.824 Rp5.449.562.922.528 21,4

## Sumber: data olahan
Berdasarkan  dari  hasil  perhitungan  pada  Tabel  7  diketahui  bahwa  realisasi  total  belanja  daerah  Kota  Medan dari tahun 2014 sampai dengan 2016 terjadi kenaikan. Karena terdapat penambahan Belanja Daerah yang terdiri dari : Belanja Operasi, Belanja Modal dan Belanja Tidak Terduga dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2014 realisasi belanja daerah  Kota  Medan  yaitu  Rp  4.625.169.924.881,  lalu  pada  tahun  2015  mengalami  kenaikan  dari  tahun  sebelumnya realisasi  belanja  daerah  menjadi  sebesar  Rp5.467.952.757.114  dan  pada  tahun  2016  juga  mengalami  kenaikan  yang signifikan dari tahun sebelumnya manjadi Rp5.735.922.591.995. Kemudian, pada tahun 2017 dan 2018 terjadi sedikit penurunan karena berkurangnya Belanja Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan Belanja Tak Terduga masing-masing menjadi Rp5.493.560.943.295 dan Rp5.449.562.922.528. Total realisasi belanja Modal daerah yang terdiri dari belanja  tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja  gedung, belanja jalan, irigasi dan jaringan, serta belanja  aset tetap lainnya mengalami kenaikan dan penurunan ditahun tertentu. Pada tahun 2014 total realisasi belanja modal yaitu Rp1.038.556.600.730, lalu pada tahun 2015 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya menjadi  Rp1.349.672.255.161  dan  pada  tahun  2016  terjadi  penurunan  dari  tahun  sebelumnya  sebesar Rp1.306.656.265.903.  Sedangkan  pada  tahun  2017  total  belanja  modal  mengalami  kenaikan  dari  tahun-tahun sebelumnya  menjadi  Rp1.352.895.789.273  dan  pada  tahun  2018  justru  menurun  kembali  dari  tahun  sebelumnya menjadi  Rp1.168.438.057.824.  Berdasarkan  hasil  dari  perhitungan  pada  Tabel  7  diatas  diketahui  bahwa  kinerja keuangan Pemerintah Kota Medan jika dilihat dari belanja modal pada tahun 2014 yaitu 22,5%, lalu pada tahun 2015 mengalami  kenaikan  karena  bertambahnya  Belanja  Peralatan  dan  Mesin,  Gedung  dan  Bangunan,  Jalan,  Irigasi  dan Jaringan,  dan  Belanja  Tak  Terduga  menjadi  24,7%. Kemudian  pada  tahun  2016  kembali  mengalami  penurunan  dari
tahun  sebelumnya  karena  berkurangnya  Belanja  Peralatan  dan  Mesin,  Gedung  dan  Bangunan,  Jalan,  Irigasi  dan Jaringan, dan Belanja  Tak Terduga menjadi  22,8%. Selanjutnya pada tahun 2017 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya  menjadi  24,6%  dan  pada  tahun  2018  mengalami  penurunan  kembali  dari  tahun  sebelumnya  menjadi 21,4%.  Jadi rata-rata rasio belanja modal Pemerintah Kota Medan selama 5 tahun periode sebesar 23,2%.

## Rasio Pertumbuhan
Tabel 8. Rasio Pertumbuhan Pendapatan Daerah Pemko Medan Tahun Anggaran 2014-2018 Tahun Total Pendapatan Tahun t Total Pendapatan Tahun t-1 Pertumbuhan Rasio 2014 Rp1.900.484.785.689 Rp3.276.344.285.160 -Rp1.375.859.499.471 -41,99 2015 Rp4.181.096.448.524 Rp1.900.484.785.689 Rp2.280.611.662.836 120,00 2016 Rp4.308.116.916.025 Rp4.181.096.448.524 Rp127.020.467.501 3,04 2017 Rp4.409.065.482.201 Rp4.308.116.916.025 Rp100.948.566.176 2,34 2018 Rp4.253.618.758.533 Rp4.409.065.482.201 -Rp155.446.723.668 -3,53

## Sumber: data olahan
Pada  tabel  8  terlihat  bahwa  rasio  pertumbuhan  pendapatan  daerah  Pemko  Medan  Tahun  2014  mengalami penurunan  sebesar  41,99%  dari  tahun  sebelumnya  dimana  di  tahun  2014    Pemko  Medan  tidak  memperoleh pendapatan  lainnya  yang  sah  seperti  dana  bagi  hasil  pajak  dan  provinsi,  dana  penyesuaian  dan  otonomi  khusus  dan bantuan  keuangan    dari  provinsi  atau  dari  pemerintah  daerah  lainnya.  Tahun  2015  pertumbuhan  pendapatan mengalami peningkatan sebesar 120%, hal ini disebabkan adanya peningkatan pendapatan yang berasal dari PAD dan pendapatan transfer. Tahun 2016  pendapatan daerah Pemko Medan mengalami peningkatan 3,04%, tahun 2017 juga mengalami peningkatan sebesar 2,34% dan di tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 3,53% dari pendapatan tahun sebelumnya
Tabel 9. Rasio Pertumbuhan Belanja Daerah Pemko Medan Tahun Anggaran 2014-2018 Tahun Total Belanja Tahun t Total Belanja Tahun t-1 Pertumbuhan Rasio 2014 Rp1.523.890.221.227 Rp3.224.449.048.409 -Rp1.700.558.827.182 -52,74 2015 Rp4.316.645.669.628 Rp1.523.890.221.227 Rp2.792.755.448.401 183,26 2016 Rp4.523.672.134.655 Rp4.316.645.669.628 Rp207.026.465.027 4,80 2017 Rp4.394.045.824.265 Rp4.523.672.134.655 -Rp129.626.310.391 -2,87 2018 Rp4.213.480.509.726 Rp4.394.045.824.265 -Rp180.565.314.538 -4,11
Sumber: data olahan
Selanjutnya  berdasarkan  tabel  9,  rasio  pertumbuhan  belanja  daerah  Pemko  Medan  Tahun  2014    mengalami penurunan  sebesar  52%  dari  tahun  sebelumnya  yang  disebabkan    mnurunnya  jumlah  belanja  operasi,  belanja  modal dan  belanja  tidak  terduga.    Namun  tahun  2015,  rasio  pertumbuhan  belanja  daerah  Pemko  Medan  mengalami peningkatan  yang  sangat  signifikan  sebesar  183,26%  peningkatan  ini  digunakan  sebagai  upaya  untuk  peningkatan ketersediaan  dan  kualitas  infrastruktur  serta  utilitas  kota,  Peningkatan  akses  dan  kualitas  pendidikan  masyarakat, peningkatan  keterbukaan  dan  akuntabilitas  public,  Peningkatan  penataan  ruang  dan  kualitas  lingkungan  hidup, Peningkatan  penanaman  modal  daerah  serta  kemudahan  pelayanan  perizinan/non  perizinan  dan  Peningkatan kesempatan  kerja  dan  lapangan  kerja.  Tahun  2016  rasio  pertumbuhan  belanja  daerah  Pemko  Medan  mengalami peningkatan  4,80%,  kemudian  mengalami  penurunan  di  tahun  2017  sebesar  2,87%  dan  selanjutnya  mengalami penurunan kembali di tahun 2018 sebesar 4,11% dari tahun sebelumnya.

## Simpulan
Berdasarkan  analisis  dan  pembahasan  yang  dilakukan  sebelumnya,  maka  hasil  penelitian  ini  dapat disimpulkan sebagai berikut :
1. Kemandirian  Pemerintah  Daerah  Kota  Medan  Tahun  2014  -2018  dalam  memenuhi  kebutuhan  dana  untuk penyelenggara  kegiata  pemetintah,  pembangunan  dan  pelayanan  masyarakat    cukup  baik    hal  ini  ditunjukkan dengan nilai rata-rata rasio kemandirian sebesar 72,5% dengan pola  hubungan partisipatif.
2. Kinerja  keuangan  Pemerintah  Kota  Medan  untuk  tahun  2014  dan  2018  yang  masih  kurang  atau  perlu  menjadi perhatian adalah pada aspek efektifitas dan efisiensi.
3. Hasil derajat desentralisasi  keuangan Pemerintah Kota Medan Tahun 2014-2018 menunjukkan rasio cukup baik dengan  kategori  yang  diperoleh  yaitu  “sedang”.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  kotribusi  Pendapatan  Asli  Derah terhadap total pendapatan daerah cukup tinggi dengan nilai rata-rata rasio sebesar 36,9%.
4. Pada  rasio  Keserasian,  Pemko  Medan  dalam  menggunakan  dananya  masih  belum  berimbang,  karena  sebagian besar APBD masih digunakan untuk belanja operasional, yakni rata-rata tahun 2014-2018 sebesar 76,7%. Di lain pihak rasio belanja modal terhadap APBD Tahun 2014-2018 lebih endah yaitu sebesar 23,2%.
5. Hasil  rasio  pertumbuhan  pendapatan  dan  belanja  daerah  Pemerintah  Kota  Medan  Tahun  2014-2018  mengalami fluktuatif yang cukup signifikan.  Maka dari itu, hal ini  perlu menjadi perhatian yang serius  bagi  Pemerintahan Kota Medan.

## Daftar Pustaka
Darwanis.  Jalaluddin.  Julitawati.  (2012).  Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  dan  Dana  Perimbangan  terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala , 1(1), 15–29. Halim, A. (2016). Manajemen Keuangan Sektor Publik . Salemba Empat. Mahmudi.  (2016). Analisis  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah .  Unit  Penerbit  dan  Percetakan  Sekolah  Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
Nazir, M. (2009). Metode penelitian . Ghalia Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. Nomor 105 Tahun 2000, Pub. L. No. 105 (2000). Sucipto. (2005). Analisis Kinerja Keuangan. Jurnal Akuntansi Program Sarjana USU . Medan