## KEBIJAKAN PERLINDUNGAN ANAK BINAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DI MASA PANDEMI COVID-19
1) Rini Fathonah, 2) Niko Alexander, 3) Nikmah Rosidah, 4) Mashuril Anwar
1) Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Lampung Email: rinifathonah@gmail.com
2) Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Lampung Email: nikoalexander@gmail.com
3) Fakultas Hukum, Universitas Lampung
Email: nikmahrosidah01@gmail.com
4) Fakultas Hukum, Universitas Lampung Email: mashurilanwar97@gmail.com

## ABSTRACT
Based  on  humanitarian  considerations  and  human  rights  enforcement,  the  Indonesian government through the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia has issued  a  policy  to  protect  children  in  prisons  during  the  Covid-19  pandemic.  This  policy  is not far from the pros and cons of various circles. On the one hand, the policy is welcomed to reduce the spread of Covid-19, on the other hand, the policy is considered to disturb public security. Therefore, the  policies of  the Ministry of  Law  and Human Rights, especially those related  to  child  protection  during  the  Covid-19  pandemic,  are  important  to  be  further reviewed in this article. This research is normative legal research / doctrinal research. The approach  used  in  this  research  is  the  statutory  approach  (statute  approach),  analytical approach  (analytical  approach),  conceptual  approach  (conceptual  approach),  and  the  case approach (case approach). The increasingly massive spread of Covid-19 poses its challenges in  protecting  children  as  a  vulnerable  group.  Responding  to  this  condition,  the  central government  issued  several  policies  to  protect  children  during  a  pandemic.  These  policies include  Regulation  of  the  Minister  of  Law  and  Human  Rights  of  the  Republic  of  Indonesia Number 10 of  2020  concerning Terms of  Providing  Assimilation  and Integration  Rights  for Prisoners and Children in the Context of Preventing and Combating the Spread of Covid-19, as  well  as  Decree  of  the  Ministry  of  Law  and  Human  Rights  Number  M.HH-19.  .PK  / 01.04.04 concerning the Release and Release of Prisoners and Children through Assimilation and Integration in the Context of Preventing and Combating the Spread of Covid-19.
Keywords: Covid-19, Child Protection, Policy

## ABSTRAK
Berdasarkan  pertimbangan  kemanusiaan  dan  penegakan  hak  asasi  manusia,  pemerintah Indonesia  melalui  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  telah mengeluarkan  kebijakan  untuk  melindungi  anak-anak  di  lembaga  pemasyarakatan  selama pandemi Covid-19. Kebijakan ini tak jauh dari pro dan kontra berbagai kalangan. Di satu sisi kebijakan tersebut disambut baik untuk menekan penyebaran Covid-19, di sisi lain kebijakan
tersebut dinilai mengganggu keamanan masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan Kementerian Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  khususnya  terkait  perlindungan  anak  di  masa  pandemi Covid-19  menjadi  penting  untuk  diulas  lebih  lanjut  dalam  artikel  ini.  Penelitian  ini merupakan  penelitian  hukum  normatif/penelitian  doktrinal.  Pendekatan  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  undang-undang  (statute  approach),  pendekatan analitis (analytical approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus  (case  approach).  Penyebaran  Covid-19  yang  semakin  masif  menimbulkan  tantangan tersendiri dalam melindungi anak-anak sebagai kelompok rentan. Menyikapi kondisi tersebut, pemerintah pusat mengeluarkan beberapa kebijakan untuk melindungi anak di masa pandemi. Kebijakan  tersebut  antara  lain  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Ketentuan Pemberian Hak Asimilasi dan Integrasi Bagi  Narapidana  dan  Anak  Dalam  Rangka  Pencegahan  dan  Penanggulangan  Penyebaran Covid-19,  serta  Keputusan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Nomor  M.HH-19. .PK/01.04.04 tentang Pembebasan dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.
Kata kunci: Covid-19, Perlindungan Anak, Kebijakan

## PENDAHULUAN
Kemunculan Corona  virus  Disease (Covid-19)  mengawali  tahun  2020  yang menimbulkan  kekhawatiran  semua  bangsa  di  dunia. 1 Covid-19  adalah  keluarga  besar  virus yang menyebabkan penyakit mulai dari gejala ringan sampai berat. 2 Ada setidaknya dua jenis coronavirus  yang  diketahui  menyebabkan  penyakit  yang  dapat  menimbulkan  gejala  berat seperti Middle East Respiratory Syndrome (MERS) dan Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). Coronavirus  Disease 2019  (Covid-19)  adalah  penyakit  jenis  baru  yang  belum pernah  diidentifikasi  sebelumnya  pada  manusia. 3 Virus  penyebab  Covid-19  ini  dinamakan Sars-CoV-2. 4 Virus  corona  adalah zoonosis (ditularkan  antara  hewan  dan  manusia). Penelitian  menyebutkan  bahwa  SARS  ditransmisikan  dari  kucing  luwak  ( civet  cats )  ke manusia dan MERS dari unta ke manusia. 5 Adapun, hewan yang menjadi sumber penularan Covid-19  ini  masih  belum  diketahui. 6 Tanda  dan  gejala  umum  infeksi  Covid-19  antara  lain gejala gangguan pernapasan akut seperti demam, batuk dan sesak napas. Masa inkubasi rata- rata  5-6  hari  dengan  masa  inkubasi  terpanjang  14  hari. 7 Pada  kasus  Covid-19  yang  berat dapat  menyebabkan  pneumonia,  sindrom  pernapasan  akut,  gagal  ginjal,  dan  bahkan
1 Hasniar Basri dkk, Polemik Covid-19 dan Perubahan Sosial, IAIN Parepare Nusantara Press, Parepare, 2020, hlm. 63.
2 Ni  Komang  Suni  Astini,  (2020),  Pemanfaatan  Teknologi  Informasi  dalam  Pembelajaran  Tingkat Sekolah  Dasar  pada  Masa  Pandemi  Covid-19, Jurnal  Lampuhyang, 11  (2):  13-25,  hlm.  16, https://doi.org/10.47730/jurnallampuhyang.v11i2.194.
3 Wahyu Aji Fatma Dewi, (2020), Dampak COVID-19terhadap Implementasi Pembelajaran Daring di Sekolah Dasar, Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan, 2 (1): 55-61, hlm. 56, https://doi.org/10.31004/edukatif.v2i1.89.
4 Anika  Prastyowati,  (2020),  Mengenal  Karakteristik  Virus  SARS-CoV-2  Penyebab  Penyakit  COVID- 19Sebagai Dasar Upaya Untuk Pengembangan Obat Antivirus Dan Vaksin, Bio Trends, 11 (1): 1-10, hlm. 1.
5 Lora  Ekana  Nainggolan,  dkk, Belajar  Dari  Covid-19:  Perspektif  Ekonomi  Dan  Kesehatan, Yayasan Kita Menulis, Medan, 2020, hlm. 155.
6 Barto  Mansyah,  (2020),  Pandemi  Covid-19Terhadap  Kesehatan  Mental  dan  Psikososial, Mahakam Nursing Journal, 2 (8): 353-362, hlm. 353, http://dx.doi.org/10.35963/mnj.v2i7.180.
7 Sayyidatul  Khoiridah  dkk, Merdeka  Berpikir  “Catatan  Harian  Pandemi  Covid-19, Unitomo  Press, Surabaya, 2020, hlm. 73.
kematian. 8 Tanda-tanda dan  gejala klinis  yang dilaporkan pada sebagian besar kasus  adalah demam,  dengan  beberapa  kasus  mengalami  kesulitan  bernapas,  dan  hasil  rontgen menunjukkan infiltrat pneumonia luas di kedua paru. 9 Ketika virus melawan sistem imunitas, jaringan paru-paru rusak dan membengkak sehingga kesulitan memasok oksigen. 10
Pada  31  Desember  2019,  WHO China  Country  Office melaporkan  kasus pneumonia yang  tidak  diketahui  etiologinya  di  Kota  Wuhan,  Provinsi  Hubei,  Cina. 11 Pada  tanggal  7 Januari  2020,  Cina  mengidentifikasi  pneumonia  yang  tidak  diketahui  etiologinya  tersebut sebagai  jenis  baru.  Pada  tanggal  30  Januari  2020  WHO  telah  menetapkan  sebagai Kedaruratan  Kesehatan  Masyarakat  Yang  Meresahkan  Dunia/ Public  Health  Emergency  of International  Concern (KKMMD/PHEIC). 12 Penambahan  jumlah  kasus  Covid-19 berlangsung cukup cepat dan sudah terjadi penyebaran antar negara. 13 Sampai dengan tanggal 25  Maret  2020,  dilaporkan  total  kasus  konfirmasi  414.179  dengan  18.440  kematian  (CFR 4,4%)  dimana  kasus  dilaporkan  di  192  negara/wilayah.  Diantara  kasus  tersebut,  sudah  ada beberapa petugas kesehatan yang dilaporkan terinfeksi. Pada tanggal 2 Maret 2020, Indonesia melaporkan kasus konfirmasi Covid-19 sebanyak 2 kasus. Sampai dengan tanggal 25 Maret 2020,  Indonesia  sudah  melaporkan  790  kasus  konfirmasi  Covid-19  dari  24  Provinsi  yaitu: Bali, Banten, DIY, DKI Jakarta, Jambi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat,  Kalimantan  Timur,  Kalimantan  Tengah,  Kalimantan  Selatan,  Kep.  Riau,  Nusa Tenggara  Barat,  Sumatera  Selatan,  Sumatera  Utara,  Sulawesi  Utara,  Sulawesi  Tenggara, Sulawesi  Selatan,  Lampung,  Riau,  Maluku  Utara,  Maluku  dan  Papua.  Wilayah  dengan transmisi lokal di Indonesia adalah DKI Jakarta, Banten (Kab. Tangerang, Kota Tangerang), Jawa Barat (Kota Bandung, Kab. Bekasi, Kota Bekasi, Kota Depok, Kab. Bogor, Kab. Bogor, Kab.  Karawang),  Jawa  Timur  (kab.  Malang,  Kab.  Magetan  dan  Kota  Surabaya)  dan  Jawa Tengah (Kota Surakarta). 14 Berdasarkan bukti ilmiah, Covid-19 dapat menular dari manusia ke manusia melalui percikan batuk/bersin ( droplet ), tidak melalui udara.  Orang  yang paling berisiko tertular penyakit ini adalah orang yang kontak erat dengan pasien Covid-19 termasuk yang  merawat  pasien  Covid-19.  Rekomendasi  standar  untuk  mencegah  penyebaran  infeksi adalah  melalui  cuci  tangan  secara  teratur  menggunakan  sabun  dan  air  bersih,  menerapkan etika  batuk  dan  bersin,  menghindari  kontak  secara  langsung  dengan  ternak  dan  hewan  liar serta  menghindari  kontak  dekat  dengan  siapapun  yang  menunjukkan  gejala  penyakit
8 Laylatul  Hasanah,  Sri  Sumarni,  dan  Eko  Mulyadi,  (2020),  Pendampingan  Pencegahan  Penyebaran Covid-19di  Desa  Errabu  Kecamatan  Bluto  Kabupaten  Sumenep, Jurnal  Abdimas  Bina  Bangsa, 1  (1):  71-77, hlm. 72, https://doi.org/10.46306/jabb.v1i1.11.
9 I  Ketut  Sudarsana  dkk, Covid-19:  Perspektif  Agama  dan  Kesehatan, Yayasan  Kita  Menulis,  Medan, 2020, hlm. 16.
10 Sigit Priatmoko dan Faatihatul Ghaybiyyah, Menalar Covid-19: Ragam Gagasan Menyikapi Pandemi, Batari Pustaka, 2020, hlm. 125.
11 I  Ketut  Wiargitha,  (2020),  Modifikasi  Pembelajaran  PPDS-1  Ilmu  Bedah  Fakultas  Kedokteran Universitas  Udayana  dalam  Masa  Pandemi  COVID-19, Jurnal  Perspective, 4  (1):  1-10,  hlm.  5, https://doi.org/10.24843/JBN.2020.v04.is01.p02.
12 Ika  Purnamasari  dan  Anisa  Ell  Raharyani,  (2020),  Tingkat  Pengetahuan  dan  Perilaku  Masyarakat Kabupaten Wonosobo Tentang Covid-19, Jurnal Ilmiah Kesehatan, 10 (1): 33-42, hlm. 34.
13 Ririn  Noviyanti  Putri,  (2020),  Indonesia  dalam  Menghadapi  Pandemi  Covid-19, Jurnal  Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 20 (2): 705-709, hlm. 705, http://dx.doi.org/10.33087/jiubj.v20i2.1010.
14 Aminuddin Ilmar, Memahami Kebijakan Pemerintah Dalam Menangani Covid-19, Phinatama Media, Makasar, 2020, hlm. 18.
pernapasan  seperti  batuk  dan  bersin.  Selain  itu,  menerapkan  Pencegahan  dan  Pengendalian Infeksi (PPI) saat berada di fasilitas kesehatan terutama unit gawat darurat. 15
Seluruh  dunia  sedang  menghadapi  berbagai  macam  tantangan  terkait  dengan  pandemi Covid-19, 16 tetapi risiko terkait keselamatan dan kesejahtaraan anak-anak sebagai salah satu kelompok  yang  paling  rentan  menjadi  jauh  lebih  tinggi  dan  intensif  dalam  keadaan  darurat kesehatan.  Meskipun  isu-isu  kesehatan  umum  tetap  menjadi  salah  satu  risiko  utama  untuk anak-anak,  tantangan  yang  lain  terkait  perlindungan  anak  dapat  diperburuk  oleh  krisis tersebut,  dan  setiap  keputusan  yang  diambil  oleh  pemerintah  memiliki  potensi  untuk menambahkan  risiko  dan  dampak  pada  anak-anak.  Statistik  dan  temuan-temuan  dari  negara lain  seperti  Tiongkok,  Amerika  Serikat,  Australia  dan  Brasil  mencerminkan  kekhawatiran- kekhawatiran  dari  pelaksana  perlindungan  anak,  dan  menyoroti  beberapa  hal  yang memerlukan perhatian yang signifikan untuk anak-anak Indonesia.
Fenomena  yang  berskala  besar,  ditambah  dengan  rasa  takut  terhadap  hal-hal  yang berkaitan serta kondisi penuh ketidakpastian, dapat berdampak buruk pada lingkungan  yang ramah  anak-anak,  dimana  anak-anak  sendiri  maupun  orang-orang  di  sekitar  mereka menghadapi  perubahan  yang  cukup  signifikan  dalam  kehidupan  sehari-hari.  Konteks  ini dapat meningkatkan kasus kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual dan pelecehan (fisik  dan  non-fisik),  dan  juga  dapat  meningkatkan  potensi  dampak  buruk  pada  kesehatan psikososial  anak.  Para  orang  tua  dan  pengasuh  yang  terjangkit  virus  dan  dikarantina menyebabkan  lebih  banyak  anak-anak  tinggal  diluar  pengawasan  orang  tua,  sementara  bagi yang  tinggal  di  lembaga  pengasuhan  alternatif  dan  dalam  penahanan  juga  dihadapkan  pada risiko  intensif  terhadap  keamanan.  Peningkatan  kemiskinan  dan  pengurangan  akses pendidikan  juga bisa mempunyai  dampak negatif jangka panjang bagi  anak-anak  Indonesia, sementara  akses  umum  terhadap  kesehatan  dan  sanitasi  secara  signifikan  memberikan tantangan terhadap kesehatan anak di tengah situasi pandemi. 17
Penularan  Covid-19  juga  mengancam  anak  binaan  lembaga  pemasyarakatan.  Sebagai Negara yang meratifikasi perjanjian internasional hak asasi manusia ( International Covenant of  Economi  Social  Cultural  Rights ),  Indonesia  berkomitmen  mewujudkan  pemenuhan  hak asasi  manusia  termasuk  anak  binaan. 18 Atas  pertimbangan  kemanusiaan  dan  penegakan HAM, pemerintah Indonesiaa melalui Kementerian Hukum dan HAM RI telah menerbitkan kebijakan  guna  melindungi  anak  binaan  lembaga  pemasyarakatan  selama  masa  pandemi Covid-19. Kebijakan tersebut tidak jauh dari pro dan kontra di berbagai kalangan. Di satu sisi kebijakan  tersebut  disambut  baik  untuk  mengurangi  penularan  Covid-19,  di  sisi  lain kebijakan  tersebut  dinilai  mengganggu  keamanan  masyarakat. 19 Oleh  karenanya  kebijakan Kementerian Hukum dan HAM tersebut khusunya yang berkaitan dengan perlindungan anak di masa pandemi Covid-19 penting untuk diulas lebih lanjut dalam artikel ini.
15 https://bphn.jdihn.go.id/pencarian/nzk1njc=/qnvrdsbdt1zjrcaxosatielryxrhbibqdxn0ywthd2fuieluzg9uzx npyv9jb21wcmvzc2vklnbkzg==/6/download
16 Teuku  Amnar Saputra, (2020),  Bentuk Kecemasan Dan Resiliensi Mahasiswa Pascasarjana  Aceh- Yogyakarta Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19, Jurnal Bimbingan dan Konseling Ar-Rahman, 6 (1): 55- 61, hlm. 55, http://dx.doi.org/10.31602/jbkr.v6i1.2941.
17 unicef.org/Indonesia.
18 Jamaludin  dkk, Belajar  Dari  Covid-19:  Perspektif  Sosiologi,  Budaya,  Hukum,  Kebijakan  & Pendidikan, Yayasan Kita Menulis, Medan, 2020, hlm. 45.
19 Tim Politala Press, Di Balik Wabah Covid-19 Sumbangan Pemikiran dan Perspektif Akadmisi, Politala Press, Tanah Laut, 2020, hlm. 91.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  normatif/ doctrinal  research . Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  pendekatan  perundang-undangan ( statute  approach ),  pendekatan  analitis  ( analytical  approach) ,  pendekatan  konseptual ( conceptual  approach ),  dan  pendekatan  kasus (case  approach). Sebagaimana  penelitian normativf,  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  sekunder  yang  bersumber dari  teori,  norma,  kaidah,  putusan  pengadilan,  dan  pendapat  ahli  hukum  (doktrin) 20 terkait dengan sistem hukum perlindungan anak yang berkonflik dengan hukum. Pengumpulan data dalam  penelitian  ini  dilakukan  dengan  inventarisasi  dan  analisis  dokumen  melalui  studi literatur berupa buku, artikel jurnal, peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan yang relevan dengan permasalahan yang dibahas. Selanjutnya data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif analitik.

## PEMBAHASAN
A. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun  2020  Tentang  Syarat  Pemberian  Asimilasi  Dan  Hak  Integrasi  Bagi Narapidana  Dan  Anak  Dalam  Rangka  Pencegahan  Dan  Penanggulangan Penyebaran Covid-19
Covid-19 datang dengan fenomena berbeda dan membawa persoalan kompleks di berbagai  bidang. 21 Penjara  jadi  tempat  yang  berisiko  di  tengah  pandemi  Covid-19. 22 Persoalannya,  banyak  penjara    yang  tak  layak  huni  lantaran  kelebihan  kapasitas. Kebijakan  jaga  jarak  atau social  distancing mustahil  diterapkan.  Perserikatan  Bangsa- Bangsa  (PBB)  telah  mendesak    pemerintah  di  berbagai  negara  di  dunia  untuk membebaskan  narapidana  berisiko  rendah. United  Nations  News akhir  Maret  lalu memberitakan  bahwa  Komisioner  PBB  di  bidang  hak  asasi  manusia  Michelle  Bachelet mendesak  pemerintah  Negara  di  dunia  untuk  segera  mengambil  kebijakan  terhadap narapidana terkait dengan Covid-19 ini. 23
Di  Indonesia,  kebijakan  pembebasan  narapidana  dalam  upaya  menekan  laju penyebaran  Covid  19  merupakan  kewenangan  pemerintah,  dalam  hal  ini  Kementerian hukum dan Hak Asasi Manusia. Seperti disampaikan oleh Kacamata Dwikarya bahwa di dasarkan  atas  kekhawatiran  pemerintah  akan  penyebaran  virus  corona  di  dalam  lapas. Overcrowded  atau  kelebihan  kapasitas  dalam  Lapas24  memperlihatkan  kekhawatiran tersebut  bukan  hal  yang  main-main.  Jumlah  lapas  dan  rutan  yang  ada  di  Indonesia mencapai  528  dengan  kapasitas  sebanyak  130.512  orang.  Sedangkan  jumlah  penghuni lapas  mencapai  269.846  orang,  hal  tersebut  mengakibatkan  overcrowded  mencapai
20 I  Made  Pasek  Diantha, Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif  Dalam  Justifikasi  Teori  Hukum, Prenada Media Group, Jakarta, 2017, hlm. 178.
21 Akademisi UNHAS, Merajut Asa Di Tengan Pandemi Covid-19, Deepublish, Sleman, 2020, hlm. 2.
22 Ikhsan  Lintang  Ramadhan,  (2020),  Strategi  Pencegahan  Penyebaran  Covid-19di  Lembaga Pemasyarakatan, Justitia, 7 (3): 518-522, hlm. 518, 10.31604/justitia.v7i3.518-522.
23 Niyan  Ati  Trisnawati,  (2020),  Pemberian  Asimilasi  Dan  Integrasi  Terhadap  Narapidana  Dan  Anak Dalam  Rangka  Pencegahan  Dan  Penanggulangan  Penyebaran  Covid-19  (Studi  Di  Lembaga  Pemasyarakatan Perempuan Kelas Iia Malang), Dinamika Jurnal Ilmiah Hukum, 26 (14): 1765-1774, hlm. 1766.
24 Maulana dan Sukendra Martha, (2019), Pertimbangan Lokasi Geografis dalam Membangun Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Koruptor di Pulau Terluar, Jurnal Kajian Lemhanas RI, 7 (1): 56-71, hlm. 62.
107%.25  Bahkan  dibandingkan  dengan  occupancy  rate  23  negara  di  Benua  Asia  pada tahun 2014-2017 menunjukkan bahwa Indonesia merupakan salah satu dari 8 negara yang mengalami  extreme  overcrowding  bersama-sama  dengan  negara  Afghanistan, Bangladesh, Kamboja, Iran, Nepal, Pakistan dan Filipina.26
Pada  30  Maret  2020,  MENKUMHAM  Yasonna  meneken  Peraturan  Menteri Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  (Permenkum  HAM)  Nomor  10  Tahun  2020  tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Pelaksanaannya diatur di dalam Keputusan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  (Kemenkum  HAM)  Nomor M.HH.19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak  melalui  Asimilasi  dan  Integrasi  dalam  Rangka  Pencegahan  dan  Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Permenkum HAM setebal 13 halaman tersebut, mengatur asimilasi proses  pembinaan  narapidana  dan  anak  yang  dilaksanakan  dengan  membaurkan  mereka dalam masyarakat bagi mereka yang sudah menjalani setengah masa hukuman penjara.27 Sedangkan untuk anak, diterapkan bagi mereka yang sudah menjalani masa pidana paling sedikit tiga bulan.
Asimilasi  Narapidana  dilaksanakan  di  rumah  dengan  pembimbingan  dan pengawasan Bapas.28 Narapidana yang dapat diberikan Asimilasi harus memenuhi syarat yakni  berkelakuan  baik  dibuktikan  dengan  tidak  sedang  menjalani  hukuman  disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, aktif mengikuti program pembinaan dengan baik,  dan  telah  menjalani  ½  (satu  per  dua)  masa  pidana.29  Syarat  pemberian  Asimilasi dibuktikan dengan melampirkan dokumen:
a) fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;
b) bukti  telah  membayar  lunas  denda  dan  uang  pengganti  sesuai  dengan  putusan pengadilan atau melaksanakan subsidaer pengganti denda dijalankan di rumah dalam pengawasan oleh Kejaksaan dan Balai Pemasyarakatan;
c) laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Lapas;
d) salinan register F dari Kepala Lapas;
e) salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas; dan
f) surat  pernyataan  dari  Narapidana  tidak  akan  melarikan  diri  dan  tidak  melakukan perbuatan melanggar hukum. 30
Selanjutnya  Pembebasan  Bersyarat  dan  Cuti  Menjelang  Bebas  dapat  diberikan kepada Narapidana yang telah memenuhi syarat:
a) telah  menjalani  masa  pidana  paling  singkat  2/3  (dua  per  tiga),  dengan  ketentuan  2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan;
25 Kuswandi  Kuswandi,  Henny  Nuraeny,  Cucu  Solihah,  (2020), Sanksi  Pidana  Diyat  Sebagai Alternartif Meminimalisir Permasalahan Overcrowding Penjara Di Indonesia, Jurnal Ius Kajian Hukum dan Keadilan, 8 (1): 39-48, hlm. 44, http://dx.doi.org/10.29303/ius.v8i1.682.
26 M. Zuhri dalamlampung.kemenkumham.go.id, Diakses pada 19 Agustus 2020 Pukul 23:04 WIB.
27 Abdul Rasyid Hendarto dkk, Kapita Selekta Pemasyarakatan, Ide Publishing, 2020, hlm. 72.
28 N. Hernawanti, (2020), Pengawasan Pembimbing Kemasyarakatan Terhadap Klien Pemasyarakatan, Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Pembelajaran , 2 (2): 16-23, hlm. 16.
29 Lihat Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkum HAM) Nomor 10 Tahun 2020.
30 Lihat Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkum HAM) Nomor 10 Tahun 2020.
b) berkelakuan  baik  selama  menjalani  masa  pidana  paling  singkat  9  (sembilan)  bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana;
c) telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat; dan
d) masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan Narapidana.
Pemberian  Cuti  Bersyarat  dapat  diberikan  kepada  Narapidana  yang  telah memenuhi syarat:
a) telah  menjalani  masa  pidana  paling  singkat  2/3  (dua  per  tiga),  dengan  ketentuan  2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 6 (enam) bulan;
b) berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 6 (enam) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana;
c) telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat; dan
d) masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan Narapidana.
Pembebasan Bersyarat dapat diberikan kepada Anak yang sedang menjalani pidana penjara di LPKA yang telah memenuhi syarat:
a) telah menjalani masa pidana paling sedikit 1/2 (satu per dua) masa pidana; dan
b) berkelakuan  baik  selama  menjalani  masa  pidana  paling  singkat  3  (tiga)  bulan  terakhir dihitung sebelum tanggal 1/2 (satu per dua) masa pidana.
Syarat  pemberian  Pembebasan  Bersyarat,  Cuti  Menjelang  Bebas,  dan  Cuti
Bersyarat  dibuktikan dengan kelengkapan dokumen:
a) fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;
b) laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Lapas/LPKA;
c) salinan register F dari Kepala Lapas/LPKA;
d) salinan daftar perubahan dari Lapas/LPKA; dan
e) surat  pernyataan  dari  Narapidana/Anak  tidak  akan  melakukan  perbuatan  melanggar hukum.
Sebenarnya  program  asimilasi  dan  reintegrasi  bukanlah  sesuatu  yang  baru melainkan  program  yang  sudah  berjalan  lama  sebelum  permasalahan  Covid-19  terjadi  di negara  Indonesia.  Dapat  kita  lihat  bersama  pada  Permenkumham  Nomor  3  Tahun  2018 tentang Syarat  dan Tata  Cata Pemberian Remisi,  Asimilasi,  Cuti Mengunjungi  Keluarga, Pembebasan  Bersyarat,  Cuti  Menjelang  Bebas,  Dan  Cuti  Bersyarat  mengenai  syarat pemberian  asimilasi  tidak  berbeda  dengan  yang  ada  pada  Permenkumham  Nomor  10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberiaan Asimilasi Dan Hak Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Perbedaan yang  mendasar  sebenarnya  hanya  pada  pelaksanaan  program  Asimilasi  tersebut  yang dimana  berdasarkan  Permenkumham  Nomor  10  Tahun  2020  program  asimilasi dilaksanakan di  rumah,  hal  ini selaras dengan kebijakan pemerintah untuk melaksanakan sosial  distancing. Tidak  hanya itu, pelaksanaan program  asimilasi  pun turut  diawasi  oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang dimana memiliki tugas untuk melakukan pengawasan dan pembimbingan.
Kebijakan  tersebut  tidak  akan  berpengaruh  terhadap  tujuan  akhir  dari  program asimilasi  yaitu  setiap  warga  binaan  pemasyarakatan  dapat  berbaur  kembali  dengan
masyarakat  dan  memiliki  keterampilan. 31 Walaupun  ada  kasus  dimana  narapidana  yang mendapatkan  program  asimilasi  dirumah  melakukan  tindak  pidana  baru  ataupun mengulangi  tindak  pidana  yang  sama. 32 Namun  dari  begitu  banyak  yang  mendapatkan program  hanya  beberapa  narapidana  saja  yang  melakukan  dan  hal  ini  tidak  bisa  menjadi indikator  bahwa  Permenkumham  Nomor  10  Tahun  2020  keliru  atau  gagal.  Tentang Permenkumham  Nomor  10  Tahun  2020  banyak  yang  beranggapan  dikeluarkan  hanya untuk  mengatasi  permasalahan  yang  selama  ini  menjadi  polemik  di  Pemasyarakatan tentang  Over  kapasitas  dengan  memanfaatkan  permasalahan  Covid-19.  Dalam  Sistem database Pemasyarakatan , narapidana dan tahanan saat ini berjumlah 237.983 per tanggal 9 April 2020 sedangkan kapasitas lapas dan rutan di Indonesia hanya 132.107. Dari angka tersebut  jumlah  narapidana  ada  174.080  sedangkan  narapidana  yang  telah  mendapatkan program asimilasi dan reintegrasi sebanyak 35.676 per 8 April 2020. 33
Melihat data tersebut maka tidak dapat dikatakan bahwa kebijakan ini dikeluarkan untuk  mengatasi  permasalahan  overkapasitas  semata.  Berbicara  tentang  permasalahan overkapasitas yang terjadi di pemasyarakatan harus dicari akar permasalahannya dan harus menekankan  pada  prasyarat  keadilan.34  Hal  ini  tentu  dapat  kita  lihat  dari  bagaimana sistem peradilan pidana di negara Indonesia baik dari segi aturan, aparat penegak hukum hingga  hingga  dukungan  dari  pemerintah  daerah  dan  masyarakat  dikarenakan pemasyarakatan  merupakan  bagian  akhir  dari  sistem  tersebut.  Dalam  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  penjara  masih  menjadi  pidana  pokok.  Hal  ini menyebabkan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa yang diatur dalam KUHP maka ia akan mendapatkan hukuman penjara. Walaupun ada beberapa aturan khusus yang memberikan  hukuman  alternatif  lain,  namun  hal  ini  tidak  terlalu  terasa  dampaknya positifnya  untuk  mengurangi  permasalahan  overkapasitas.  Berbeda  dengan  Rancangan KUHP yang sampai saat ini masih belum bisa disahkan, padahal dalam rancangan tersebut telah  diterapkan  pidana  pokok  secara  alternatif  dan  pidana  penjara  merupakan  upaya terakhir yang diberikan.35
Selanjutnya dari segi aparat penegak hukum yaitu polisi, jaksa, hakim dan petugas pemasyarakatan  memiliki  peran  masing-masing  didalam  sistem  peradilan  pidana  di Indonesia.  Dimulai  dari  penyelidikan,  penyidikan,  penuntutan,  putusan  hingga pemasyarakatan. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal  1  angka  1  menyebutkan  bahwa  yang  dimaksud  dengan  pemasyarakatan  adalah kegiatan  untuk  melakukan  pembinaan  warga  asarkan  sistem,  kelembagaan  dan  cara pembinaan  yang  merupakan  bagian  akhir  dari  sistem  pemidanaan  dalam  tata  peradilan pidana.  Sangat  jelas  dalam  undang-undang  tersebut,  bahwa  pemasyarakatan  merupakan akhir dari sistem pemidanaan, sehingga permasalahan over kapasitas tidak bisa dikatakan
31 Penny  Naluria  Utami,  (2017),  Justice  for  Convicts  at  the  Correctionl  Institutions, Jurnal  Penelitian Hukum De Jure, 17 (3), hlm. 387.
32 Masrul dkk, Pandemik Covid-19: Persoalan dan Refleksi di Indonesia, Yayasan Kita Menulis, Medan, 2020, hlm. 83.
33 https://www.republika.id/posts/5829/napi-bebas-lampaui-target, Diakses pada 21 Agustus 2020 Pukul 05:09 WIB.
34 Ahmad Erani Yustika dkk, Pandemi Corona: Virus Deglobalisasi Masa Depan Perekonomian Global Dan Nasional , Penerbit IPB Press, Bogor, 2020, hlm. 268.
35 Lidya Suryani Widayati, (2016), Pidana Mati Dalam Ruu Kuhp: Perlukah Diatur Sebagai Pidana Yang Bersifat Khusus?, Jurnal Negara Hukum, 7 (2): 167-194, hlm. 168, https://doi.org/10.22212/jnh.v7i2.930.
hanya  permasalahan  di  lembaga  pemasyarakatan,  namun  ini  merupakan  permasalahan yang  terjadi  akibat  sistem  peradilan  pidana  di  Indonesia.  Tugas  pemasyarakatan  hanya melakukan pembinaan dan pembimbingan dengan harapan warga binaan menjadi manusia seutuhnya,  menyadari  kesalahan,  memperbaiki  diri  dan  tidak  mengulangi  tindak  pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan  dan  dapat  hidup  secara  wajar  sebagai  warga  yang  baik  dan  bertanggung jawab.  Pemasyarakatan  tidak  melakukan  penyidikan,  penuntutan  dan  tidak  memutus hukuman.
Dengan  dikeluarkannya  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  HAM  Nomor  10  Tahun 2020  dalam  rangka  pencegahan  dan  penanggulagan  penyebaran  Covid-19  dan  juga Kepmenkumham  No.  M.HH-19.PK.01.04.04  Tahun  2020  yang  mengatur  pelaksanaan tentang  pengeluaran  dan  pembebasan  narapidana  dan  anak  melalui  asimilasi  dan intergrasi,  maka  dititik  ini  program  pembimbingan  diharapkan  dapat  dijalankan  oleh warga  binaan  yang  mendapatkan  program  asimilasi  dan  reintegrasi  setelah  melalui prosedur-prosedur  yang  telah  ditetapkan.  Mekanisme  pengawasan  pun  dilakukan  secara intensif  oleh  pembimbing  kemasyarakatan  dengan  menggunakan  cara-cara  pengawasan yang  kekinian  melalui  media  daring.  Program  pembinaan  dan  pembimbingan  tidak  akan berjalan  dengan  optimal  tanpa  dukungan  dari  semua  pihak  termasuk  pemerintah  daerah dan masyarakat. Pemerintah daerah dapat turut mengawasi dari pejabat yang paling dekat dengan  masyarakat  yaitu  RT  dan  mendorong  agar  warga  binaan  pemasyarakatan  yang sedang menjalani program asimilasi dan klien pemasyarakatan yang menjalani re-integrasi dapat berkontribusi dalam memajukan pembangunan daerah. Masyarakat pun diharapakan dapat  memberikan  kepercayaan  serta  dukungan  moral  agar  meraka  dapat  kembali bermasyarakat.
B. Keputusan  Kementerian  Hukum  dan  Ham  Nomor  M.HH-19.PK/01.04.04  tentang Pengeluaran  dan  Pembebasan  Narapidana  dan  Anak  Melalui  Asimilasi  dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19
Fenomena  Covid-19  sebagai  bencana  global  menimbulkan  dampak  yang  begitu luar  biasa  bagi  seluruh  aspek  kehidupan  yang  berlangsung  dimuka  bumi.    Covid-19 sendiri  adalah  virus  jenis  baru  yang  belum  pernah  diidentifikasi  sebelumnya  pada manusia yang menyebabkan ketidak seimbangan terjadi saat ini berlangsung dalam kurun waktu yang relatif begitu cepat, menyebabkan seluruh aktivitas dunia menjadi tidak pada jalur  yang  semestinya.  Ekonomi  yang  amat  sangat  kacau  terjadi,  kondisi  politik  yang tidak  beraturan  adalah  dampak  dari  efek  domino  dari  virus  corona  yang  sedang  terjadi. Tak  terkecuali  di  Indonesia,  semenjak  pemerintah  menyatakan  ini  sebagai  bencana nasional, berbagai langkah yang dilakukan oleh pemerintah sebagai salah satu opsi untuk menanggulangi  dan  mengurangi  dampak  dari  Covid-19  ini.  Pada  saat  ini  banyak  sudah kasus  penularan  Covid-19  yang  terjadi  di  Indonesia,  dengan  penggambaran  situasi  pada infografis sebagai berikut:
Gambar 1. Infografis Covid-19 di Indonesia 25 Oktober 2020
Sumber: https://covid19.go.id/
Kasus  penularan  virus  corona  di  Indonesia  semakin  hari  semakin  meningkat, yang dimana pada kenyataan ini tentu pemerintah masih fokus untuk melakukan berbagai langkah pencegahan untuk menanggulangi penyebaran virus Covid 19. Berbagai institusi pemerintah  sama-sama  bersinergi  untuk  memerangi  bencana  nasional  ini,  tak  terkecuali pada Kementerian Hukum dan Ham Republik Indonesia, mengikuti jejak berbagai negara lain  dalam  menangani  Covid-19  dengan  membebaskan  narapidana  demi  mencegah mereka dari pandemi yang sedang terjadi, karena Warga binaan pun menjadi korban dari dampak  penyebaran  virus  ini.  Dengan  situasi  umum  yang  dihadapi,  bahwa  mereka memiliki  ruang  gerak  dan  ruang  akses  informasi  yang  sangat  terbatas.  Beberapa  waktu lalu  Yasonna  Laoly  selaku  Menkumham  juga  membuat  suatu  kebijakan  publik  pada bidang  pemasyarakatan  dengan  membuat  kebijakan  melalui  Keputusan  Menteri  Hukum dan  Ham  No  M.HH-19.PK.01.04.04  Tahun  2020  tentang  pengeluaran  dan  pembebasan narapidana  dan  anak  melalui  asimilasi  dan  penanggulangan  penyebaran  Covid-19. Kebijakan  ini  merupakan  isu  yang  berkembang  sejak  awal  2020.    Dalam Kepmenkumham  tersebut  merupakan  salah  satu  upaya  pencegahan  dan  penyelamatan narapidana  dan  anak  yang  berada  di  dalam  Lembaga  Pemasyarakatan  dan  Rutan  dalam pencegahan  dari  Covid-19.    Pengeluaran  ini  dilakukan  dan  diberikan  kepada  seluruh narapidana  yang  ada  di  seluruh  Indonesia  dengan  krieria  dan  ketentuan  tertentu. Pembebasan  bersyarat  dan  pengeluaran  yang  dilakukan  melalui  asimilasi  dilakukan secara  serentak  dengan  melalui  Permenkumham  No  10  tahun  2020  tentang  syarat pemberian  asimilasi  dan  hak  integrasi  bagi  narapidana  dan  anak  dalam  rangka pencegahan  dan  penanggulangan  penyebaran  Covid-19.  Dalam  kepmen  itu  dijelaskan bahwa sejumlah ketentuan bagi narapidana dan anak  yang dibebaskan melalui asimilasi. Pertama, narapidana yang dua pertiga masa pidananya jatuh sampai dengan 31 Desember 2020, dan anak yang setengah masa pidananya jatuh sampai dengan 31 Desember 2020. Narapidana  dan  anak  yang  tidak  terkait  dengan  Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  99
Tahun  2012  tentang  Syarat  dan  Tata  Cara  Pelaksanaan  Hak  Warga  Binaan Pemasyarakatan, tidak sedang menjalani subsider, dan bukan warga negara asing. Melihat dari  dikeluarkannya  kebijakan  ini  maka  secara  tidak  langsung  juga  mengurangi  jumlah Narapidana yang saat ini menghuni Lapas di Indonesia.
Tabel 1. Jumlah keseluruhan Narapidana dan Narapidana yang mendapatkan hak
Jumlah Keseluruhan Narapidana Jumlah Narapidana dan Anak Yang Diberikan Pembebasan Jumlah Narapidana Saat Ini 236.754 Orang 39.193 Orang 197.552 Orang

## Sumber: ditjenpas.go.id
Tujuan  sistem  pemasyarakatan  yakni  membentuk  warga  binaan  pemasyarakatan  agar menjadi  manusia  seutuhnya,  menyadari  kesalahan,  memperbaiki  diri,  dan  tidak  mengulangi tindak  pidana  sehingga  dapat  diterima  oleh  lingkungan  masyarakat,  dapat  aktif  berperan dalam  pembangunan,  dapat  hidup  secara  wajar  sebagai  warga  negara  yang  baik  dan bertanggung  jawab. 3637 Salah  satu  realisasi  pengintegrasian  narapidana  dengan  masyarakat adalah  melalui  pemberian  Asimilasi,  yang  merupakan  bagian  dari  program  pembinaan  di Lembaga Pemasyarakatan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan telah  mencantumkan  pasal  yang  mengatur  tentang  hak-hak  narapidana,  yaitu  Pasal  14  ayat (1), Pasal  22 ayat  (1) dan Pasal  29 ayat  (1). Dalam  pasal-pasal  tersebut  hak-hak narapidana dan anak pidana diatur dan dijamin, sebagai bukti adanya pengakuan hak asasi manusia yang mengharuskan  mereka  diperlakukan  sebagai  subyek  dengan  kedudukan  sejajar  dengan manusia  lain.  Asimilasi  juga  merupakan  bagian  dari  hak  Warga  Binaan  Pemasyarakatan (WBP) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara  Pelaksanaan  Hak  Warga  binaan  Pemasyarakatan  dan  Peraturan  Menteri  Hukum  dan Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  (HAM  RI)  Nomor  03  Tahun  2018  Tentang  Syarat dan  Tata  Cara  Pemberian  Remisi,  Asimilasi,  Cuti  mengunjungi  Keluarga,  Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat. 38
Lembaga  Pemasyarakatan,  Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak,  dan  Rumah  Tahanan Negara  merupakan  sebuah  institusi  tertutup  yang  memiliki  tingkat  hunian  tinggi,  sangat rentan  terhadap  penyebaran  dan  penularan  Covid-19.  Covid-19  telah  ditetapkan  sebagai bencana nasional non alam, maka perlu dilakukan langkah cepat sebagai upaya penyelamatan terhadap  Tahanan  dan  Warga  Binaan  Pemasyarakatan  yang  berada  di  Lembaga Pemasyarakatan,  Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak,  dan  Rumah  Tahanan  Negara.  Untuk melakukan  upaya  penyelamatan  terhadap  narapidana  dan  Anak  yang  berada  di  Lembaga Pemasyarakatan,  Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak,  dan  Rumah  Tahanan  Negara,  maka perlu  dilakukan  pengeluaran  dan  pembebasan  melalui  asimilasi  dan  integrasi  dalam  rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19.
Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB)  telah  mendesak  pemerintah  di  berbagai  negara  di dunia untuk membebaskan narapidana berisiko rendah. United Nations News akhir Maret lalu
36 Hamja, Pemberdayaan  Lembaga  Pemasyarakatan  Terbuka  Sebagai  Wujud  Pelaksanaan  Community Based Corrections di dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, Deepublish, Yogyakarta, 2015, hlm. 164.
37 Wahyu Saefudin, Psikologi Pemasyarakatan, Kencana, Jakarta, 2020, hlm. 91.
38 Niyan Ati Trisnawati, Op Cit., hlm. 1765-1766.
memberitakan  bahwa  Komisioner  PBB  di  bidang  hak  asasi  manusia  Michelle  Bachelet mendesak  pemerintah  Negara  di  dunia  untuk  segera  mengambil  kebijakan  terhadap narapidana terkait dengan coronavirus ini.
“She encouraged authorities to examine ways to release those particularly vulnerable to Covid-19– older detainees and those who are sick, among them – as well as low-risk offenders.  They  should  also  continue  to  provide  for  the  specific  health-care requirements of women prisoners, inmates with disabilities and juvenile detainees.” Dia mendorong Otoritas untuk mengkaji cara membebaskan mereka yang paling rentan terhadap  Covid-19,  di  antara  mereka  tahanan  berusia  lanjut  dan  mereka  yang  sakit,  begitu juga  para  pelanggar  berisiko  rendah.  Mereka  (pemerintah)  juga  harus  terus  memenuhi persyaratan  perawatan  kesehatan  khusus  bagi  narapidana  wanita,  narapidana  penyandang cacat  dan  tahanan  remaja.2  Di  Indonesia,  pemerintah  menerapkan  pembebasan  narapidana melalui  program  asimilasi  dan  integrasi  terkait  Covid-19  mulai  31  Maret  lalu.  Asimilasi  ini dapat  dipahami  sebagai  usaha  membaurkan  narapidana  ke  dalam  masyarakat  guna mengembalikan  fungsi  sosial  narapidana  menjadi  bagian  dari  masyarakat  seutuhnya. Kebijakan pembebasan ini mengacu pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik  Indonesia  (Menkumham  RI)  Nomor  10  Tahun  2020  tentang  Syarat  Pemberian Asimilasi  dan  Hak  Integrasi  Bagi  Narapidana  dan  Anak  Dalam  Rangka  Pencegahan  dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Pelaksanaan pembebasan narapidana ini diatur lebih lanjut dalam Keputusan Menkumham RI Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran  dan  Pembebasan  Narapidana  dan  Anak  Melalui  Asimilasi  dan  Integrasi  Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.
Syarat  pemberian  Asimilasi  dan  Integrasi  terkait  Covid-19  sesuai  Peraturan  Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia adalah:
a. Asimilasi  Narapidana  dan  Anak  dilaksanakan  di  rumah  dengan  bimbingan  dan pengawasan Bapas;
b. Narapidana dapat diberikan Asimilasi dengan syarat:
1) berkelakuan baik dan tidak menjalani hukuman disiplin dalam waktu  6  (enam) bulan terakhir;
2) aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
3) telah menjalani ½ masa pidana.
c. Anak dapat diberikan Asimilasi dengan syarat:
1) berkelakuan  baik  dan  tidak  menjalani  hukuman  disiplin  dalam  waktu  3  (tiga)  bulan terakhir;
2) aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
3) telah menjalani masa pidana paling singkat 3 (tiga) bulan. 39
Selain  itu  Keputusan  Menteri  Hukum  dan  HAM  Republik  Indonesia  menambahkan syarat sebagai berikut:
a. Pengeluaran Narapidana dan Anak melalui asimilasi dengan ketentuan:
1) Narapidana yang 2/3 masa pidananya jatuh sampai dengan tanggal 31 Desember 2020;
2) Anak yang 1/2 masa pidananya jatuh sampai dengan tanggal 31 Desember 2020;
39 Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19.
3) Narapidana dan Anak yang tidak terkait Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, yang tidak sedang menjalani subsidair dan bukan warga Negara asing;
4) Asimilasi dilaksanakan di Rumah;
5) Surat Keputusan Asimilasi diterbitkan oleh Kepala LAPAS, Kepala LPKA dan Kepala Rutan.
b. Pembebasan  Narapidana  dan  Anak  melalui  integrasi  (Pembebasan  Bersyarat,  Cuti Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas) dengan ketentuan:
1) Narapidana yang telah menjalani 2/3 masa pidana;
2) Anak yang telah menjalani ½ masa pidana;
3) Narapidana dan Anak yang tidak terkait Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, yang tidak sedang menjalani subsidair dan bukan warga Negara asing;
4) Usulan dilakukan melalui sistem database pemasyarakatan;
5) Surat Keputusan Integrasi diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan. 40
Pada  situasi  pasca  dikeluarkannya  Kebijakan  oleh  Menteri  Hukum  dan  Ham  berupa Keputusan  Menteri  Hukum  dan  Ham  No  M.HH-19.PK.01.04.04  Tahun  2020,  dan  juga Permenkumham  No  10  Tahun  2020,  setidaknya  berdampak  positif  bagi  keberlangsungan kegiatan  pemasyarakatan  yang  di  selenggarakan  di  berbagai  UPT  Pemasyarakatan. Penurunan angka overcrowded di Indonesia, yang menjadi angin segar bagi terselenggara nya sistem  pemasyarakatan,  selanjutnya  juga  di  dapatkan  bahwa  Negara  berhasil  menghemat miliaran  uang  negara  dikarenakan  narapidana  yang  dikeluarkan  dan  di  bebaskan,  dan  dari kebijakan  itu  pula  kesempatan  untuk  memaksimalkan  pembinaan  narapidana  untuk  menjadi lebih produktif dikarenakan keluwesan yang terjad didalam lapas juga bisa dilakukan dengan menghasilkan berbagai  keuntungan didalamnya,  dan melihat dari situasi  dan kondisi  seperti ini,  Pemerintah  dalam  hal  ini  Kementerian  Hukum  dan  Ham  dirasa  sudah  melakukan  hal yang tepat untuk membantu pemerintah pusat dalam menangani dan menanggulangi pandemi Covid-19 yang sedang terjadi di Indonesia saat ini.
Overcrowded pada  Lapas  dan  Rutan  di  Indonesia  seolah  menjadi  masalah  yang  tiada habisnya,  permasalahan  ini  juga  seolah  belum  menemui  jalan  keluar  yang  bisa  di  jadikan sebagai  langkah  untuk  pemecehannya,  jumlah  pelaku  tindak  pidana  yang  masuk  ke  dalam lapas,  semakin  tahun  semakin  meningkat,  terutama  pada  narapidana  dengan  kasus  narkoba, yang  selalu  meningkat  di  setiap  tahunnya.  Lembaga  pemasyarakatan  terkadang  juga  sudah tidak bisa untuk menampung perpindahan tahanan yang dilakukan oleh Rutan karena jumlah yang  relatif  banyak  penghuni  yang  mendiami  Lapas  yang  akan  dituju,  dan  hal  ini  yang menjadikan  Rutan  sebagai  UPT  yang  melaksanakan  tugas  ganda,  yaitu  Tugas  perawatan tahanan dan juga sebagai pembinaan narapidana. Permasalahan overcrowded juga selama ini selalu menjadi prioritas yang diutamakan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, berbagai cara  juga  sudah  dilakukan,,  ini  dimaksudnya  untuk  menciptakan  suasana  aman  dan manusiawi  bagi  narapidana  yang  menjalanni  hukumannya  didalam  Lapas,  sehingga  dapat melakukan  pembinaan  dan  pelayanan  kepada  narapidana  dengan  baik,  dengan  situasi  dan kondisi  yang  nyaman  bagi  narapidana  dan  petugas  untuk  menjalankan  tugas  dari  sistem pemasyarakatan.  Dengan  adanya  Kebijakan  pembebasan  narapidana  melalui  program
40 Keputusan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  Nomor:  M.HH- 19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19.
asimilasi  dan  integrasi  di  tengah  pandemi  Covid-19  yang  dikeluarkan  oleh  Menkumham Yasonna,  telah  berhasil  untuk  menekan  angka  kondisi  kelebihan  penghuni  ( overcrowding ) hingga  30  persen  di  Lembaga  Pemasyarakatan  (Lapas).  Ini  tentu  saja  seolah  menjadi  salah satu  angin  segar  dan  juga  solusi  yang  dihadirkan  pemerintah  untuk  menekan  angka  over crowded, bagaimana tidak, dari jumlah keseluruhan narapidana yang pada saat ini menghuni Lapas dan Rutan diseluruh Indonesia, yang mencapai angka 106%, pada saat telah dilakukan nya pengurangan jumlah penghuni Lapas yang berjumlah 39.193 Orang atau jika dipresentasi kurang lebih 17%. 41
Overcrowded penghuni lembaga pemasyarakatan merupakan masalah yang rumit untuk diselesaikan  di  Indonesia. 42 Namun  penurunan  jumlah  narapidana  yang  signifikan,  menjadi salah  satu  angin  segar  dan  menjadi  solusi  bagi  permaslahan overcrowded yang  terjadi  pada pemasyarakatan  di  Indonesia.  Di  sisi  lain  juga  pada  penurunan  jumlah overcrowded ini berdampak  untuk  mengurangi  hal  negatif  yang  disebabkan  karena  terjadinya overcrowded . Banyak sekali dampak negatif yang ditimbulkan oleh overcrowded didalam Lapas atau Rutan ini, yang mana mulanya hanya bermasalah pada permasalahan ini saja, namun seiring waktu berjalan,  terdapat  dampakdampak  yang  di  timbulkan  sebagai  akibat  dari overcrowded ini. Misalnya,  permasalahan  kesehatan  dari  Tahanan  dan  Narapidana  itu  sendiri,  karena  situasi dan  kondisi  yang  sudah  terjadi  sekarang,  maka  pelayanan  kesehatan  yang  diberikan  kepada narapidana  bisa  sedikit  teratasi,  para  petugas  kesehatan  yang  bertugas  di  Lapas  dan  Rutan bisa melakukan tugasnya dengan baik, semua narapidana  yang bermasalah kesehatanya bisa diberikan  pengobatan  dan  tanggapan  secara  langsung  dan  maksimal,  dikarenakan  mereka sudah  tidak  perlu  menunggu  karena  yang  memerlukan  pelayanan  kesehatan  berada  pada jumlah yang banyak, selanjutnya narapidana yang di menjalankan hukumannya dilapas, akan merasa  sedikit  lega  dan  manusiawi  ketika  mereka  berada  di  blok  tahanan,  yang  awalya  di karenakan  kondisi  ruangan  tahanan  yang  sangat  tidak  manusiawi  yang  harusnya  kamar tahanan yang hanya berkapasitas 7 orang diisi dengan jumlah 2 (dua) kali lipat bahkan lebih sehingga menyebabkan kurangnya rasa nyaman yang mereka rasakan, selanjutnya dilihat dari segi  klinis  kesehatan,  sungguh  tidak  layak  untuk  ditempati  secara  berhimpitan  diruangan tersebut, kurangnya udara yang baik dan sanitasi kesehatan yang kurang klinis.
Selanjutnya timbulnya penyakit menular yang sangat rentan sekali untuk menyebar dari satu  orang ke orang lain, 43 dikarenakan kondisi  yang sangat  rentan dan memudah kan virus penyakit  untuk  menyebar  secara  luas.  Selanjutnya  program  pembinaan  yang  sudah direncakan  di  Lapas  tidak  bisa  terselenggara  dengan  baik,  banyak  sekali  narapidana  yang tidak  dapat  merasakan  program  pembinaan  ini  karena  banyak  nya  narapidana  yang  ada. Selanjutnya keadaan Lapas overcrowding akan berdampak pada perbuatan negatif yang bisa dilakukan oleh narapidana. Keadaan yang bisa membuat mereka berfikir untuk mencari solusi dan jalan keluar dari situasi tersebut, secara naluri tidak mereka senangi, dan keadaan ini juga yang  dimanfaatkan  dari  berbagai  oknum-oknum  petugas  yang  tidak  bertanggung  jawab  dan
41 Bayu  Rizky,  (2020),  Dampak  Positif  Kebijakan  Asimilasi  Dan  Integrasi  Bagi  Narapidana  Dalam Pencegahan  Dan  Penaggulangan  Covid-19, JUSTITIA  :  Jurnal  Ilmu  Hukum  dan  Humaniora, 7  (3):  655-665, hlm. 659, 10.31604/justitia.v7i3.655-665.
42 Insan  Firdaus,  (2019),  The  Role  Of  Correctional  Adviser  In  Overcrowded  Handling  Efforts  in Correctional Institutions, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 13 (3), hlm. 339.
43 Muhammad Abdul Ghoffar, Menyikapi Tingkah Laku Suami: Solusi Islami Buat Para Isteri, Almahira, Jakarta, 2006, hlm. 312.
menjadikan mereka sebagai  “target” dari apa  yang mereka sebut  dengan ”wewenang”  yang disalah  gunakan,  yang  bermuara  pada  kemungkinan  akan  terjadinya  aktivitas  tidak  terpuji antara  narapidana  dan  petugas  Lapas  yaitu  terjadinya  transaksi  jual  beli  fasilitas  kamar hunian, kegiatan tidak terpuji ini bisa saja terjadi di dalam Lapas dikarenakan adanya peluang yang  telah  diamati  lalu  di  manfaatkan  baik  itu  dari  narapidana  petugas  yang  tidak menjalankan  tugasnya  secara  sungguh-sungguh,  dengan  segala  macam  kelebihan  yang dipunyai  dari narapidana terutama dalam hal  finansial, mereka memberikan tawaran kepada oknum-oknum  petugas  dengan  berbagai  macam  hal  yang  dijadikan  jaminan  sebagai  bentuk penawaran  agar  mereka  mendapatkan  fasilitas  dan  situasi  kondisi  kamar  yang  mereka inginkan,  yang  dimana  juga  keadaan  tersebut  berbanding  lurus  dengan  kebutuhan  dari  pada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.
Jika dilihat dari berbagai dampak negatif yang diakibatkan dari over crowded tersebut, bisa  dibilang  bahwa  pemerintah  sudah  melakukan  suatu  langkah  yang  tepat  dengan mengeluarkan  dan  membebaskan  narapidana  pada  saat  pandemi  Covid-19  yang  sedang berlansung saat ini, setidaknya pemerintah sudah membendung berbagai kemungkinan  yang akan  terjadi  apabila  fenomena  ini  berlanjut  terus-menerus.  Namun  pada  pelaksanaan  dari kebijkan  ini,  narapidana  juga  diwajibkan  untuk  mengikuti  protokol  kesehatan  yang  sudah ditetapkan  oleh  BNPB  selaku  ketua  gugus  tugas  dalam  menangani  kasus  pandemi  virus corona ini di Indonesia, sehingga mereka para narapidana yang mendapatkan kesempatan ini, bisa  bebas  dengan  baik  dan  terhindar  dari  bahaya  Covid-19,  dengan  harapan  mereka  bisa melakukan  hal-hal  positif  yang  bisa  mendukung  pemerintah  dalam  pencegahan  Covid-19, agar  prediksi  masyarakat  tentang  akan  adanya  peningkatan  angka  residivis,  dan  akan menciptakan  citra  positif  bagi  pemasyarakatan  karena  dianggap  telah  berhasil  melakukan pembinaan  kepada  mereka  selama  mereka  menjalankan  hukumannya  di  dalam  Lapas. Penghematan  Anggaran  Negara  dampak  dari  Kebijakan  yang  berlangsung  Dengan berkurangnya jumlah narapidana  yang berada di  dalam  Lapas, berakibat  pada berkurangnya anggaran  negara  yang  di  peruntukkan  untuk  pelaksanaan  pembinaan  narapidana  selama mereka  di  dalam  lapas,  menurut  Direktur  Pembinaan  narpidana  dan  latihan  kerja  produksi (BINAPILATKERPRO)  Yunaedi,  bahwa  untuk  biaya  hidup  narapidana  perhari  yang didalamnya,  satu  orang  narapidana  menghabiskan  Rp.  32.269  untuk  biaya  makan,  biaya kesehatan  dan  biaya  pembinaan  mereka  selama  mereka  berada  didalam  Lapas  untuk menjalankan  hukumannya.  Jika  dilihat  dari  kritetria  dari  narapidana  yang  berhak  untuk  di keluarkan  dan  di  bebaskan  dari  kebijakan  untuk  menanggulangi  covid  ini  sesuai  dengan ketentuan  yang  dimuat  oleh  menteri  pada  Permenkumham  No  10  tahun  2020,  yang  apabila dihiitung  dari  April  2020  mendapatkan  angka  kurang  lebih  270  hari,  maka  jika  di  total dengan jumlah napi yang bebas dan di keluarkan maka di dapatkan angka sebagai berikut:
Tabel. 2 Kalkulasi anggaran pembebesan Napi dan Anak Binaan di Masa Pandemi
Jumlah Narapidana yang Dikeluarkan/Dibebaskan Besaran Biaya Hidup Narapidana Perhari di Lapas Total Biaya yang Dihemat 39.193 Orang Rp.32.269 (x270 hari) Rp. 341.474.107.590
Dilihat dari tabel diatas, bahwa selain mengurangi dampak overcrowded dampak postif lain  yang  didapatkan  dari  dikeluarkan  kebijakan  ini  ialah  negara  bisa  menghemat  anggaran negara  sebesar  Rp  341  Miliar,  yang  dimana  anggaran  sebesar  ini  yang  awalnya  dilakukan untuk biaya pembinaan narapidana di dalam lapas, bisa di alihkan pemerintah kebidang yang
lain, terutama untuk penganggulangan dan pencegahan Covid-19 yang meman membutuhkan banyak  biaya  untuk  melengkapi  segala  macam  saraa  dan  prasana  kesehatan  juga  kebutuhan medis  untuk  megurangi  dampak  penyebaran  Covid-19  ini,  Kebutuhan  akan  perlengkapan medis  yang  besar,  baik  itu  berupa  alat  Rapid  Test  untuk  mengetahui  adajja  gejala  virus corona  pada  seseorang,  kebutuhan  akomodasi  yang  di  perlukan  untuuk  penyaluran  alat-alat medis  ke  berbagai  daerah,  yang  dirasa  memang  memerlukan  banyak  sekali  biaya  atau menggunakan  anggaran  yang  ekstra.  Karena  melihat  situasinya  saat  ini,  pandemi  Covid-19 yang  melanda  Indonesia  adalah  salah  satu  hal  yang  perlu  ditangani  secara  serius  dan komitmen  yang  kuat  dari  pemerintah  dengan  berbagai  aspek  pendukungnya,  yan  saat  ini saling  bahu  membahu  dalam  menangani  situasi  dan  kondisi  yang  seperti  demi  tercipta  nya kondisi  yang  kondusif  seperti  sedia  kala,  dimana  ekonomi  harus  segera  di  stabilkan, kebutuhan masyarakat yang tinggi akan terhadap kebutuhan sandang pangan dan papan.

## PENUTUP
Merespon  kondisi  ini,  pemerintah  pusat  menerbtikan  beberapa  kebijakan  guna melindungi anak di masa pandemi. Kebijakan tersebut antara lain Peraturan Menteri Hukum Dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  Nomor  10  Tahun  2020  Tentang  Syarat Pemberian  Asimilasi  Dan  Hak  Integrasi  Bagi  Narapidana  Dan  Anak  Dalam  Rangka Pencegahan  Dan  Penanggulangan  Penyebaran  Covid-19,  Keputusan  Kementerian  Hukum dan  Ham  Nomor  M.HH-19.PK/01.04.04  tentang  Pengeluaran  dan  Pembebasan  Narapidana dan  Anak  Melalui  Asimilasi  dan  Integrasi  dalam  Rangka  Pencegahan  dan  Penanggulangan Penyebaran  Covid-19,  dan  Protokol  Penanganan  Anak  Korban  Tindak  Pidana  Kekerasan Dalam  Situasi  Pandemi  Covid-19.  Peraturan  Menteri  Hukum  Dan  Hak  Asasi  Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 mengatur asimilasi proses pembinaan narapidana dan  anak  yang  dilaksanakan  dengan  membaurkan  mereka  dalam  masyarakat  bagi  mereka yang  sudah  menjalani  setengah  masa  hukuman  bui.  Sedangkan  untuk  anak,  diterapkan  bagi mereka  yang  sudah  menjalani  masa  pidana  paling  sedikit  tiga  bulan.  Selanutnya  Keputusan Kementerian  Hukum  dan  HAM  Nomor  M.HH-19.PK/01.04.04  Dalam  Kepmenkumham tersebut  merupakan  salah  satu  upaya  pencegahan  dan  penyelamatan  narapidana  dan  anak yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan Rutan dalam pencegahan dari Covid-19. Pengeluaran  ini  dilakukan  dan  diberikan  kepada  seluruh  narapidana  yang  ada  di  seluruh Indonesia  dengan  krieria  dan  ketentuan  tertentu.  Sedangkan  Protokol  Penanganan  Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Situasi Pandemi  Covid-19 secara umum bertujuan untuk menjadi acuan bagi penanggung jawab dan pelaksana perlindungan khusus anak dalam menangani kasus anak korban tindak kekerasan selama situasi pandemi Covid-19.

## REFERENSI
Buku Teks: Aghni, Rara. (2020). Mantan Narapidana. Cirebon: LovRinz Publishing.
Akademisi  UNHAS.  (2020).  Merajut  Asa  Di  Tengan  Pandemi  Covid-19.  Sleman:
Deepublish.
Basri,  Hasniar  dkk.  (2020).  Polemik  Covid-19  dan  Perubahan  Sosial.  Parepare:  IAIN
Parepare Nusantara Press.
Diantha,  I  Made  Pasek.  (2017).  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif  Dalam  Justifikasi Teori Hukum. Jakarta: Prenada Media Group.
Fitri NCD, Mirna. (2020). Ide Yang Bersarang Di Kepala. Ide Publishing.
Ghoffar,  Muhammad  Abdul.  (2006).  Menyikapi  Tingkah  Laku  Suami:  Solusi  Islami  Buat
Para Isteri. Jakarta: Almahira.
Hamja.  (2020).  Pemberdayaan  Lembaga  Pemasyarakatan  Terbuka  Sebagai  Wujud Pelaksanaan  Community  Based  Corrections  di  dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  di Indonesia. Yogyakarta: Deepublish.
Hendarto, Abdul Rasyid dkk. (2020). Kapita Selekta Pemasyarakatan. Ide Publishing.
Ilmar,  Aminuddin.  (2020).  Memahami  Kebijakan  Pemerintah  Dalam  Menangani  Covid-19.
Makasar: Phinatama Media.
Jamaludin  dkk.  (2020).  Belajar  Dari  Covid-19:  Perspektif  Sosiologi,  Budaya,  Hukum,
Kebijakan & Pendidikan. Medan: Yayasan Kita Menulis.
Khoiridah,  Sayyidatul  dkk.  (2020).  Merdeka  Berpikir  “Catatan  Harian  Pandemi  Covid-19. Surabaya: Unitomo Press.
Masrul  dkk.  (2020).  Pandemik  Covid-19:  Persoalan  dan  Refleksi  di  Indonesia.  Medan: Yayasan Kita Menulis.
Nainggolan,  Lora  Ekana  dkk.  (2020).  Belajar  Dari  Covid-19:  Perspektif  Ekonomi  Dan Kesehatan. Medan: Yayasan Kita Menulis.
Priatmoko,  Sigit  dan  Faatihatul  Ghaybiyyah.  (2020).  Menalar  Covid-19:  Ragam  Gagasan Menyikapi Pandemi. Batari Pustaka.
Saefudin, Wahyu. (2020). Psikologi Pemasyarakatan. Jakarta: Kencana. Somawati, A. Veronika dkk. (2020). Bali VS Covid-19. Bali: Nilacakra. Sudarsana,  I  Ketut  dkk.  (2020).  Covid-19:  Perspektif  Agama  dan  Kesehatan.  Medan:
Yayasan Kita Menulis.
Sutriyanti, Ni Komang.  (2020). Menyemai  Benih  Dharma Perspektif Multidisiplin.  Takalar: Yayasan Ahmar Cendikia Indonesia.
Tim Politala Press. (2020). Di Balik Wabah Covid-19 Sumbangan Pemikiran dan Perspektif Akadmisi. Tanah laut: Politala Press.
Yustika,  Ahmad  Erani  dkk.  (2020).  Pandemi  Corona:  Virus  Deglobalisasi  Masa  Depan Perekonomian Global Dan Nasional. Bogor: Penerbit IPB Press.

## Pustaka Primer (Jurnal):
Astini,  Ni  Komang  Suni.  (2020).  Pemanfaatan  Teknologi  Informasi  dalam  Pembelajaran Tingkat  Sekolah  Dasar  pada  Masa  Pandemi  Covid-19.  Jurnal  Lampuhyang.  11  (2): 13-25. https://doi.org/10.47730/jurnallampuhyang.v11i2.194.
Dewi,  Wahyu  Aji  Fatma.  (2020).  Dampak  COVID-19terhadap  Implementasi  Pembelajaran Daring  di  Sekolah  Dasar.  Edukatif:  Jurnal  Ilmu  Pendidikan.  2  (1):  55-61. https://doi.org/10.31004/edukatif.v2i1.89.
Firdaus, Insan. (2019). The Role Of Correctional  Adviser In Overcrowded Handling Efforts in Correctional Institutions. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum. 13 (3).
Hasanah,  Laylatul,  Sri  Sumarni,  dan  Eko  Mulyadi.  (2020).  Pendampingan  Pencegahan Penyebaran  Covid-19di  Desa  Errabu  Kecamatan  Bluto  Kabupaten  Sumenep,  Jurnal Abdimas Bina Bangsa. 1 (1): 71-77. https://doi.org/10.46306/jabb.v1i1.11.
Hernawanti,  N.  (2020).  Pengawasan  Pembimbing  Kemasyarakatan  Terhadap  Klien Pemasyarakatan. Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Pembelajaran. 2 (2): 16-23.
Kuswandi,  Henny  Nuraeny,  Cucu  Solihah.  (2020).  Sanksi  Pidana  Diyat  Sebagai  Alternartif Meminimalisir  Permasalahan  Overcrowding  Penjara  Di  Indonesia.  Jurnal  Ius  Kajian Hukum dan Keadilan. 8 (1): 39-48. http://dx.doi.org/10.29303/ius.v8i1.682.
Mansyah,  Barto.  (2020).  Pandemi  Covid-19Terhadap  Kesehatan  Mental  dan  Psikososial.
Mahakam Nursing Journal. 2 (8): 353-362. http://dx.doi.org/10.35963/mnj.v2i7.180.
Maulana  dan  Sukendra  Martha.  (2019).  Pertimbangan  Lokasi  Geografis  dalam  Membangun Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Koruptor di Pulau Terluar. Jurnal Kajian Lemhanas RI. 7 (1): 56-71.
Prastyowati, Anika. (2020). Mengenal Karakteristik Virus SARS-CoV-2 Penyebab Penyakit COVID-19Sebagai  Dasar  Upaya  Untuk  Pengembangan  Obat  Antivirus  Dan  Vaksin, Bio Trends. 11 (1): 1-10.
Purnamasari,  Ika  dan  Anisa  Ell  Raharyani.  (2020).  Tingkat  Pengetahuan  dan  Perilaku Masyarakat  Kabupaten  Wonosobo  Tentang  Covid-19.  Jurnal  Ilmiah  Kesehatan.  10 (1): 33-42.
Putri,  Ririn  Noviyanti.  (2020).  Indonesia  dalam  Menghadapi  Pandemi  Covid-19.  Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi. 20 (2): 705-709.
http://dx.doi.org/10.33087/jiubj.v20i2.1010.
Ramadhan,  Ikhsan  Lintang.  (2020).  Strategi  Pencegahan  Penyebaran  Covid-19di  Lembaga Pemasyarakatan. Justitia. 7 (3): 518-522. 10.31604/justitia.v7i3.518-522.
Rizky,  Bayu.  (2020).  Dampak  Positif  Kebijakan  Asimilasi  Dan  Integrasi  Bagi  Narapidana Dalam  Pencegahan  Dan  Penaggulangan  Covid-19.  JUSTITIA  :  Jurnal  Ilmu  Hukum dan Humaniora. 7 (3): 655-665. 10.31604/justitia.v7i3.655-665.
Saputra,  Teuku Amnar.  (2020).  Bentuk  Kecemasan Dan Resiliensi Mahasiswa Pascasarjana Aceh-Yogyakarta  Dalam  Menghadapi  Pandemi  Covid-19,  Jurnal  Bimbingan  dan Konseling Ar-Rahman. 6 (1): 55-61. http://dx.doi.org/10.31602/jbkr.v6i1.2941.
Trisnawati, Niyan Ati. (2020). Pemberian Asimilasi Dan Integrasi Terhadap Narapidana Dan Anak  Dalam  Rangka  Pencegahan  Dan  Penanggulangan  Penyebaran  Covid-19  (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas Iia Malang). Dinamika Jurnal  Ilmiah Hukum. 26 (14): 1765-1774.
Utami,  Penny  Naluria.  (2017).  Justice  for  Convicts  at  the  Correctionl  Institutions.  Jurnal Penelitian Hukum De Jure.17 (3).
Wiargitha,  I  Ketut.  (2020).  Modifikasi  Pembelajaran  PPDS-1  Ilmu  Bedah  Fakultas Kedokteran  Universitas  Udayana  dalam  Masa  Pandemi  COVID-19.  Jurnal Perspective. 4 (1): 1-10. https://doi.org/10.24843/JBN.2020.v04.is01.p02.
Widayati,  Lidya  Suryani.  (2016).  Pidana  Mati  Dalam  Ruu  Kuhp:  Perlukah  Diatur  Sebagai Pidana  Yang  Bersifat  Khusus?.  Jurnal  Negara  Hukum.  7  (2):  167-194. https://doi.org/10.22212/jnh.v7i2.930.

## Peraturan Perundang-Undangan:
Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  Nomor  10  Tahun 2020  tentang  Syarat  Pemberian  Asimilasi  dan  Hak  Integrasi  Bagi  Narapidana  dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19.
Keputusan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  Nomor:  M.HH- 19.PK.01.04.04  Tahun  2020  tentang  Pengeluaran  dan  Pembebasan  Narapidana  dan Anak  Melalui  Asimilasi  dan  Integrasi  Dalam  Rangka  Pencegahan  dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19.