Vol. 05, No. 1, Juni 2021

## RELASI PERMUKIMAN DAN MODA TRANSPORTASI DI KOTA PADANG
TAHUN 1957-2017
Settlement Relations and Transportation Modes in Padang City 1957-2017
Daumar Mike Pahutar 1 , Lindayanti 2 , Nopriyasman 3
123 Universitas Andalas daumar92mike@gmail.com
Naskah diterima: 27 Januari 2021; direvisi: 29 Mei 2021; disetujui: 2 Juni 2021

## ABSTRAK
Tulisan  ini  membahas  tentang  persebaran permukiman  dan  relasinya  dengan  moda transportasi di kota Padang dalam tahun 1957-2017. Menggunakan pendekatan historis dengan tahapan heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Hasil penelitian menggambarkan kota  Padang tahun  1957-1979 dimana terjadi invasi  kota, sebagai  akibat  pergolakan  daerah PRRI. Mobilitas  penduduk  meningkat,  permukiman  tersebar  disepanjang  pusat  pemerintahan maupun  fasilitas  umum  lainnya  yang  tersebar  di  3  kecamatan.  Permukiman  itu  dihubungkan dengan  moda  transportasi yang  telah  ada  sebelumnya  (Pelabuhan,  Kereta  Api,  Bus,  Bendi, Sepeda  Motor),  ditambah  Bemo  (1962), Oplet  (1976),  disusul  Angkot  (1979). Dalam  tahun 1980-2009  terjadi  perluasan  kota. Permukiman  tersebar  hingga  ke 11  kecamatan.Moda transportasi  yang  dioperasikan  bertambah  dengan  kehadiran  Mikrolet  (1982),  Taksi (1990).Pasca gempa 2009-2017 persebaran permukiman mengikuti kebijakan mitigasi bencana yang menyasar ke kawasan tinggi seperti koto tangah (pusat pemerintahan sekarang).Permukiman dihubungkan dengan tambahan moda transportasi masal Trans Padang (2014) dan moda transportasi berbasis online (Gojek) dalam tahun 2017.
Kata kunci : Permukiman, Transportasi, Manusia, Alam, Pemerintah.

## ABSTRACT
This text deals with the distribution of the settlement and transport modes in the Padang city of the 1957-2017. Using historical approaches with heuristic stages source criticism, interpretation, and  historiography.  Research  shows  the  Padang  city  of  1957-1979  that  the  city’s  invasion occured,  as  a  result  of  unrest  in  regional  PRRI.  Population  mobility  is  increasing,  settlements spread across the government center and other public facilities are scattered in 3 sub-districts. The  settlement  were  linked  with preexisting  transport  modes  (Port,  Train,  Bus,  Bendi, Motorcycle),  plus  Bemo  (1962),  Oplet  (1976),  followed  by  Angkot  (1979).  In  1980-2009  there was  an  expansion  of  the  city.  Settlement  dispersed  to  11  sub-districts.  Operated  mode  of transportation  increased  by  the  presence  of  Microlet  (1982),  Taxi  (1990).  After  the  2009-2017 earthquake  of  settlement  followed  a  disaster  mitigation  policy  aimed  at  high  region  like  Koto Tangah (current government center). Settlement were linked to additional Trans Padang (2014) mass transport modes and online (Gojek) transport modes in 2017.

## Keywords : Settlement, Transportation, Human, Nature, Government

## PENDAHULUAN
Padang  merupakan  sebuah  kota yang sekaligus menjadi ibukota provinsi Sumatera  Barat.  Kota  Padang  dengan berbagai  tampilan  yang  ditawarkan,
telah  tergolong  menjadi  suatu  kota. Ruang  yang  padat,  terutama  bangunan, penghuni (manusia) yang terus bertambah, dan keanekaragaman lainnya.Baik  ekonomi,  sistem  sosial,
Vol. 05, No. 1, Juni 2021
mata  pencaharian  dan  sebagainya.  Hal tersebut  bersesuaian  dengan  ciri  kota menurut  Sosiolog  Belanda  Grunfeld “Kot a merupakan  suatu  pemukiman dengan  kepadatan  penduduk  yang  lebih besar  daripada  kepadatan  wilayah nasional, dengan struktur mata pencaharian  nonagraris  dan  tataguna tanah  yang  beraneka  ragam,  dengan pergedungan yang berdirinya berdekatan (N. Daldjoeni, 1997: 46).
Kota merupakan wilayah  yang dinamis, sehingga dapat dipastikan terus mengalami  perubahan.  Di  negara  yang sedang berkembang seperti Asia, Afrika, dan Amerika Latin, termasuk di Asia  Tenggara  khususnya  lndonesia perubahan  kota  berlangsung  sangat cepat.  Berdasarkan  sensus  penduduk tahun 1971 dan 1980, dari 50 kota besar di  Indonesia    menunjukan  peningkatan jumlah penduduk selama satu dasawarsa,  salah  satunya  adalah  Kota Padang (Fitriana  Syahar  &  Yurni Susanti, 2010: 2).
Kedinamisan  kota  tersebut, dapat ditinjau  dari  bidang  garapan sejarah kota itu sendiri. Salah satu aspek yang  dimaksudkan  adalah  perubahan ekologi  sebuah  kota.  Dalam  melihat perubahan ekologi tersebut, paling tidak ada dua aspek yangmenonjol dan saling
berkaitan, yakni persebaran pemukiman dan moda transportasinya (Kuntowijoyo. 2003: 66).
Persebaran  pemukiman  kota
Padang,  di  atas  luas 694,96 km² berdasarkan hasil  pemekaran  tahun 1979, Kota  Padang  sudah  ditempati oleh 833.584 jiwa penduduk (BPS Kota Padang, 2010). Data tersebut meningkat ditahun 2014 yang jumlahnya 1.000.096 jiwa. Jumlah  penduduk  yang  demikian, bermukim  disebelas  kecamatan.  Mulai dari  kecamatan  Bungus  Teluk  Kabung, Koto Tangah, Kuranji, Lubuk Begalung,  Lubuk  Kilangan,  Nanggalo, Padang  Barat,  Padang  Selatan,  Padang Timur,  Padang  Utara,  dan  Pauh ( BPS Kota Padang, 2010  & 2014).
Sebelas  kecamatan  tersebut, dihubungkan  dengan  moda transportasi yang  beragam  jenisnya.  Terkhusus untuk  angkutan  dalam  kota  saja,  telah dilayani  mulai  dari  yang  kendaraan jenis mini bus, seperti mikrolet (angkot),  taksi,  hingga  bus-bus  dengan ukuran besar. Kemudian, pada penghujung tahun 2016 muncul armada baru  yang  dikenal  dengan  Trans Padang.Keberagaman tersebut berbanding  lurus  juga,  dengan  jumlah yang  dioperasikan. Transportasi jenis angkot  saja, pada tahun  2009  ada
Vol. 05, No. 1, Juni 2021
sebanyak  1.444  buah  dan  2.107  buah dalam  rilis  data  Dinas  Perhubungan Kota  Padang,  328  bus  kota,  dan  353 taksi.(David  Reev.  2017:  25). Jumlah transportasi tersebut, dipergunakan untuk  melayani  rute  masing-masing dalam upaya memenuhi hasrat mobilitas penduduk  yang  bermukim  di  kota Padang yang kian beragam tujuannya.
Jika menelisik
jauh
kebelakang,  bahkan  sebelum  tahun 1957,  Padang  sesungguhnya di  atas luas33 km 2 bahkan  telah bertambah tiga kali  lipat  dari  sebelum proklamasi  atau revolusi  fisik  bahkan  di    awal  abad  ke- 20, mulai mengembangkan permukiman yang menyasar ke tiga kecamatan yakni Padang  Barat,  Padang  Timur,  dan Padang  Utara.  Permukiman  tersebut diperuntukkan bagi para pegawai pemerintahan  (Bappeda  Kota  Padang, 1979: 86).
Lebih  jauh  dari  abad  ke-20, Padang  sesungguhnya  hanyalah big village yang  berawa  dan  rawan  banjir, sehingga tidak begitu diminati.
Permukiman terbentuk di daerah pinggiran Selatan  atau  sebelah  kiri Batang  Arau  yang  sekarang  dikenal dengan nama Seberang (Mestika  Zed, 2009: 5). Permukiman kemudian menyasar  ke  utara,  didirikan  kampung
baru  seperti  Alang  Laweh,  Ranah,  Olo, Parak  Gadang  dan  Ganting.  Kelompok pemukiman  inilah  yang  menjadi  cikal bakal dari Kota Padang.
Moda transportasi yang dioperasikan  dalam  masa-masa  awal adalah  dengan  mengandalkan  aliran sungai  salah  satunya  Batang  Arau, disamping  berkembang  nanti  tatkala ditemukanya tambang batubara  di Sawahlunto, menarik  minat  pemerintah kolonial  untuk  membangun  jalur  kereta api.  Disamping  itu,  moda  transportasi lainnya telah ada izin operasi bus seperti NPM,  GON,  NV (1917),  Bendi  dan sepeda motor menjelang 1900-an.
Kota  Padang  pasca  reformasi dan  revolusi  fisik, atau  tepatnya memasuki  tahun  1957  “bak  ketiban durian  runtuh”.  Dalam  masa  dimana Sumatera  Barat  pada  umumnya  diterpa kegelisahan panjang sebagai  akibat pergolakan  PRRI  yang  berimbas  pada merantaunya  orang  Minangkabau ke berbagai daerah: Jakarta, Medan, Palembang,  dan  Pekanbaru (Muchtar Naim.  2013:  279).  Tak terkecuali  juga penduduk  kota  Padang  yang  sebagian besarnya merupakan orang Minangkabau.
Menjadi suatu hal yang menarik untuk ditelusuri. Kota ini justru
Vol. 05, No. 1, Juni 2021
mengalami imbas yang cukup menjanjikan baik pada bidang ekonomi, permukiman, bahkan transportasi sekalipun.  Dalam  pencatatan  GAS (Galeri  Arsib  Statis)  kota  Padang sesungguhnya rentang tahun 1961-1967 terdapat  perizinan  usaha  seperti:  usaha obat  nyamuk,  kecap,  keriting  rambut, pertukangan, las karbit, dobi, bofet, dan lain-lain.  Diamping  itu  terdapat  juga izin  dalam  tahun  1961-1970  terdapat izin membentuk  Organisasi  Pertahanan Sipil,  yang  kemudian  menjadi  Linmas (Pelindungan Masyarakat). Pusat pemerintahan yang semula di
Bukittinggi,  Pendidikan  di  berbagai tempat,  juga harus dipandah ke Padang.
Kondisi ini memberikan gambaran  bahwa  di  kota  Padang  justru terjadi mobilitas penduduk yang meningkat. Muaranya  terjadi  perluasan kota  pada  tahun  1980-an  menjadi 694,96 km².  Permukiman  kota  Padang terus mengisi ruang-ruang kosong kota.
Periode akhir bulan Sepetember  2009  kota  Padang  di hadapkan  pada  bencana  alam  berupa gempa  bumi,  yang  selain  menimbulkan korban jiwa, kerugian materi, tak sedikit juga  merusak  tatanan  kota.  Padang  tak laurut  dalam  kesedihan  mendalam  itu, mulai  berbenah  dengan  membangun
kotanya.  Pemulihan  kota  tersebut  baik dari tatanan permukiman, bahkan mengatur moda transportasi berbuahkan pada  perolehan  penghargaan  Piala Adipura kembali dalam tahun 2017.
Persebaran  permukiman  dan moda  transportasi  dalam  periode  1957- 2017 terhadap kota Padang sebagaimana yang  dibahas sekilas  di atas, menjadi dasar yang cukup menarik untuk didalami lebih mendalam, sehinggabersua  pada relasi  yang  kuat antara  persebaran permukiman dan moda transportasi kota Padang.

## METODE
Metode yang digunakan dalam penulisan  artikel  ini merujuk  pada prosedur resmi penelitian sejarah sebagai  konsensus  dari  para  sejarawan baik  dalam  maupun  luar  negeri. Istilah metode  sering  dihubungkan  dengan istilah  pendekatan,  strategi  dan  teknik. Adapun  tahapan  yang dilalui  dalam kajian  historis  dengan  empat  langkah yang  meliputi;  heuristik,  kritik  sumber, interpretasi,  dan  historiografi  (Louis Gottschalk, 1975: 17).
Tahapan Heuristik dimaksudkan dalam upaya
mdengumpulkan  data  atau sumber, kritik sumber dimaksudkan untuk
Vol. 05, No. 1, Juni 2021
menguji  keautentikan  atau  keabsahan
data, sementara
interpretasi dimaksudkan  dalam  upaya  memberikan tafsiran  terhadap  data  yang  telah diperoleh  dan  diuji  sebelumnya,  untuk kemudian  historiografi  atau  menulikan sebagai  tahapan  terakhir  dari  penelitian tersebut (Helius Syamsudin, 2007: 159).

## HASILDANPEMBAHASAN Padang Sebelum Tahun 1957
Wajah kota Padang dalam periode awal atau  sekitaran  abad  ke-7  hanyalah merupakan  daerah  rawa  yang  rawan banjir.  Perkembangan  kota  Padang sebagai  daerah  permukiman dimulai ketika berubahnya  orientasi  masyarakat darek (asal  orang  Minagkabau) yang umumnya  berasal  dari  daerah  dataran tinggi ke daerah pesisir  Barat Sumatera pada  pertengahan  abad  ke-14 (Gusti Asnan, 1992: 10). Permukiman
terbentuk di  daerah  pinggiran Selatan atau sebelah  kiri  Batang  Arau  yang sekarang dikenal dengan nama Seberang Padang.
Permukiman kemudian  menyasar  ke  utara,  didirikan kampung  baru  seperti  Alang  Laweh, Ranah, Olo, Parak Gadang dan Ganting. Kelompok  pemukiman  inilah  yang menjadi cikal bakal dari Kota Padang.
Aliran arus sungai Batang Arau yang  cukup potensial,  diperuntukkan
sebagai moda transportasi dengan mejadikannya sebagai pelabuhan barang maupun  jasa. Dalam masa  awal, pelabuhan  tersebut ditopang  dengan keberadaan pelabuhan di sebelah selatan Padang  yang dikenal dengan Pelabuhan Alam teluk Air Manis dengan memanfaatkan  fasilitas  alam, teluk dengan  kedalaman  memadai,  didukung juga  dengan  keadaan  air  yang  cukup tenang  untuk  memungkinkan  kapal berlabuh. Disamping itu, sekitar 3,5 mil arah selatan Padang diperbantukan juga sebuah pelabuhan yang cukup sederhana  tepatnya  di  Pulau  Pisang. (Falah, ddk. 2007: 21).
Memasuki  abad  ke-17  oleh VOC  kawasan  Muaro  Batang  Arau dilengkapi  secara  serius  sebagai  moda transportasi  dalam  jenis  pelabuhan. Pelabuhan  yang  mampu  menampung kapal dengan ukuran hingga 200 ton itu dilengkapi  dengan  fasilitas  seperti pergudangan,  kantor  syahbandar,  dan menara  suara. Disamping  itu  juga dibagun jalan raya yang menghubungkan ke kota dan pada masa kolonial  dihubungkan  dengan  jalur kereta  api. Pembukaan  jalur  kereta  api di  tahun  1892  tersebut, sebagai  upaya untuk mengangkut Batubara dari Sawahlunto.  Persebaran  pemukiman
Vol. 05, No. 1, Juni 2021
yang  semula  disekitaran  sungai  atau Muaro,  meluas  bahkan  berpindah  ke kawasan Utara tepatnya daerah Sawahan,  setelah  pembukaan  moda transportasi kereta api (Freek Colombijn, 2006: 288).
Pertengahan abad ke-19,
keadaan yang menunjukkan tanda-tanda peralihannya,
ketika terjadi pendangkalan,  karena  endapan  lumpur sungai  dari  daerah  hulu,  maka  hanya kapal  dengan  ukuran  kecil  yang  dapat melakukan aktivitas di pelabuhan (Gusti Asnan,  2009:  19). Dalam  upaya menjawab  kegelisahan  sebagai  akibat terbatasnya  daya  tampung  pelabuhan Muaro untuk  aktivitas bongkar  muat barang  dan turun  naiknya  penumpang, maka Pada  akhir  tahun  1880-an pemerintah membangun pelabuhan baru di  kota  Padang,  yakni  pelabuhan Emmahaven sekarang disbut  Teluk
Bayur (Telukbayurport.co.id.)
Dalam  masa  kolonial selain pelabuhan sebagai fasilitas moda transportasi air, kereta api sebagai moda transportasi  darat  juga  dioperasikan Bendi.Dalam  masa  kolonial,  Bendi merupakan  barang  mewah  yang  hanya golongan tertentu  saja  yang  memiliki, seperti  orang  kaya,  penguasa,  pejabat pemerintah  dan  tokoh  masyarakat,
sehingga  makna  kepemilikian  bendi dalam  masa  itu,  sebagai  kendaraan pribadi  yang  dapat  melambangkan kekuasaan,  kekuatan  dan  penguasa  dan status sosial (Ishakawi, 2010: 08)
Selain  pelabuhan,  kereta  api, bendi  sebagai moda  transportasi  untuk menghubungkan  permukiman  dengan fasilitas  umum,  dan  permukiman  satu dengan  permukiman  lainnya, dalam tahun  1917  pemerintah  kolonial  juga memberikan  izin  operasional  kepada bus-bus  swasta.  Izin  operasional  yang diberikan berasal dari sejumlah perusahaan  seperti  NPM,  GON,  NV, dan  Atom  untuk  melayani  kebutuhan transportasi  di  Sumatera (David  Reev, 2017: 25), termasuk juga Padang.
Wajah pemukiman dan transportasi  kota  Padang  hingga  awal abad ke 20 yang luas wilayahnya hanya 11.5 km 2 , bahkan hingga awal proklamasi agaknya tidak jauh berbeda. Barulah pada tahun  1950-an  atau  usai revolusi fisik kondisinya mulai berangsur-angsur berbeda. Pasca revolusi  fisik,  menjadi  langkah  awal bagi  negeri  ini,  untuk  merubah  seluruh tatanan  dari  masa  kolonial  menuju kondisi  yang  berdaulat.  Pembagunan demi  pembangunan  berangsur-angsur
Vol. 05, No. 1, Juni 2021
dipikirkan,  tidak  terkecuali  juga  kota Padang.
Memasuki  tahun 1950-an  di atas luas ± 33 km 2 yang telah bertambah tiga  kali  lipat  darisebelum  proklamasi atau revolusi fisik bahkan di  awal abad ke-20, mulai mengembangkan permukiman yang menyasar  ke  tiga kecamatan  yakni  Padang  Barat,  Padang Timur,  dan  Padang  Utara.  Permukiman tersebut diperuntukkan bagi para pegawai  pemerintahan  (Bappeda  Kota Padang, 1979: 86).
Perkembangan permukiman kota  berbanding  lurus  dengan  moda transportasi  sebagai  upaya  mendukung mobilitas  masyarakatnya.  Dalam  tahun 1950-an  di  kota  Padang  sudah  terdapat kenderaan  bermotor.  Disamping  itu, pasca  kemerdekaan,  terjadi  pergeseran makna terhadap moda transportasi jenis Bendir.  Dalam  masa  kolonial  yang bermakna sebagai kendaraan  pribadi yang  dapat melambangkan kekuasaan, kekuatan  dan  penguasa  dan  status sosial,  menjadi  kendaraaan  umum. Semula  merupakan  barang  mewah, menjadi biasa sebab dapat dimiliki oleh siapa saja lapisan masyarakat. Sehingga digunakan  untuk  menjadi  angkutan umum  untuk  menjangkau  sampai  ke jantungnya  permukiman  penduduk  dan
menjadi mata pencarian masyarakat(Ishakawi, 2010: 14).

## InvasiKota Tahun 1957-1979
Dalam  tahun  1957-1979  terjadi invasi kota  sebagai akibat  pergolakan  daerah
PRRI (Muchtar
Naim, 2013:
279).Buntut dari  pergolakan  daerah  itu, kota  Padang    dijadikan  sebagai  ibukota Provinsi  Daerah  Tingkat  I  Sumatera Barat  yang sebelumnya Bukittinggi (PP No.29  Tahun  1979). Pemindahan  itu berdampak pada  permukiman  di  kota Padang. Terjadi persebaran permukiman yang  menyasar  sekitaran  pendirian fasilitas umum  sebagai  penunjang ibukota provinsi. Permukiman berinvasi disekitaran vasilitas umum yang dibangun,  seperti  pusat pemerintahan, perkantoran, perumahan maupun fasilitas-fasilitas  lainnya, baik  ekonomi maupun pendidikan.
Situasi politik
dan pertumbuhan ekonomi daerah Sumatera Barat  umumnya  yang  kurang  baik, beberapa kegiatan  pembangunan  kota Padang  yang  dapat  dicatatkan  juga diantaranya ketika terjadinya peningkatan  sektor  transportasi  darat pengganti kereta api, dilakukan perluasan jalan-jalan utama.
Vol. 05, No. 1, Juni 2021
Disamping  itu,  berlangsung juga  pembangunan  dalam  skala  mega proyek,  seperti;  (1)  Pembangunan mesjid  Nurul  Iman pada  tahun  1958 hingga  dapat difungsikan  pada  tahun 1965 (Freek  Colombijn,  1993:  86); (2) Fasilitas  penunjang  kesehatan  bagi masyarakat  tahun 1953  dengan  nama RSU  Megawati  atau  sekarang RSUP Dr.  M  Djamil  Padang (SK  Menkes  RI
No.134  tahun  1978) dibangun  di
Burung Kutilan Jalan Perintis Kemerdekaan (rsdjamil.co.id); (3) Renovasi  stadion  Imam  Bonjol  kota Padang (Lapangan Imam Bonjol sekarang)  walaupun  pembangunannya telah  dilakukan  akhir  abad  ke-19  atau awal abat ke-20;(4) Pembangunan pusat pemerintahan (julukan Rumah Begonjong) masa pemerintahan Gubernur  Kaharuddin  Dt  Rangkayo Basa  (1958-1965)  tepatnya  pada  tahun 1961  di  jalan  Soekarno  (sekarang  jalan Sudirman)  dan  dilahan  yang  sama (samping) dibangun (5) kantor Komdak (sekarang  Polda)  dan  Kodim  (Freek Colombijn, 1994: 137).
Persebaran
permukiman berinvasi ke berbagai pusat-pusat layanan publik tersebut di atas. Sebagai upaya  menghubungkan  satu  tempat dengan  tempat  lainnya, dioperasikan
moda  transportasi  yang  keberadaannya telah ada  dari masa  kolonial seperti kereta api, bus antar kota, sepeda motor, dan  bendi.  Dalam  masa  ini  kenderaan yang paling populer digunakan masyarakat  adalah  bendi.  Dimana dalam masa kolonial kenderaan jenis ini hanya  dimiliki  oleh  kalangan  tertentu yang  menjadi  simbol  kekuasaan  dan status sosial. Memasuki era kemerdekaan  moda  ini  diperuntukkan bagi masyarakat biasa untuk dipergunakan  sebagai  angkutan  umum dan  angkutan  ekonomi  dengan  bertarif (Rini Dwi Vivindra, dkk, 2015: 73-74).
Suatu hal yang tidak luput juga dalam  pencatatan,  antara  tahun  1957- 1979, perguruan tinggi  sebagai  salah satu diantara penyumbang terbesar bagi migrasi  penduduk  ke  suatu  kota,  ikut dipindahkan  ke  Padang.  Perguruan tinggi  yang  telah  ada  diberbagai kab/kota  di  Sumatera  Barat  seperti; BPTH  (1951)  di  Padang,  PTPG  (1954) di  Batusangkar,  Perguruan  Tinggi Pertanian  (1954)  di  Payakumbuh,  dan Fakultas kedokteran atau FIPIA 1955 di Bukittinggi,  dalam  tahun  1961 harus dipindah  ke Padang, tepatnya sekitaran Jati sekarang (Rektor Unand, 2018: 02).
Suatu keniscayaan yang diterima  oleh  kota  Padang,  terjadi
Vol. 05, No. 1, Juni 2021
persebaran  permukiman  penduduk  ke arah  Jati,  Air  Tawar  dan  pusat pengembangan  perguruan  tinggi  lainya. Disamping tentunya perumahan- perumahan yang dibangun dalam upaya menyiapkan tempat tinggal bagi pegawai  baik  permerintahan  maupun swasta.  Sebagai  upaya  mengcover mobilitas penduduk dengan kemunculan fasilitas publik dalam bentuk perguruan tinggi,  disamping  moda  transportasi yang  telah  ada,  dioperasikanBemo dalam tahun 1962.
Kehadiran Bemo sebagai moda transportasi ini disambut dengan gembira terutama masyarakat menengah kebawah seperti warga kampus (kalangan mahasiswa). Disamping mampu  menjangkau  gang-gang  kecil, juga  tarif  yang  ditetapkan  lebih  murah dari pada Bendi pada saat itu. Semenjak kehadirannya  bahkan  hingga  akhir tahun  1979-an  mengalami  peningkatan, baik  dari  pengguna  maupun  jumlah jumlah  armada  dan  hingga  pengaturan tarif  oleh  pemerintah  dalam  hal  ini Dishub (Rahmiati, 2014: 4-7).
Memasuki  tahun  1965  terjadi tragedi nasional, selain  mengguncang politik, tentunya berdampak  dalam bidang ekonomi.  Kota  Padang  dilirikan masyarakat  baik  sebagai  tempat  untuk
tinggal,  basis  pendidikan,  maupun untuk  berusaha  (ekonomi),  dekade 1961-1970  banyaknya  pengajuan  izin untuk berusaha,seperti:usahaObatNyamuk,Ke cap,Keriting  Rambut,  Pertukangan,  Las Karbit,  Dobi,  Bofet,  dan  lain-lain. Terdapat  juga  izin  pembembentukan Organisasi  Pertahanan  Sipil,  yang kemudian
menjadi Linmas (Pelindungan  Masyarakat).  Pengajuan izin  tersebut  berarti  terjadi  kenaikan taraf ekonomi masyarakat dan permukiman menunjukkan kearah perkembangan sehingga diperlukan hansip  untuk  menciptakan  situasi  yang aman dan damai ditengah-tengah semakin melonjaknya jumlah penduduk yang  bermukim (Galeri Arsip  Statis) Kota Padang). Sebagaimana dalam data rilis BPS terdapat 52.054 jiwa penduduk  kota  Padang  di  tahun  1930 dan  meningkat  menjadi  195.912  jiwa pada  tahun  1971  (Pemerintahan  Kota Padang. 2010).
Dalam upaya mengcover lonjakan  penduduk dalam  tahun  1970- an  sebagaimana di  atas,  dilakukan pembangunan kota secara lebih terencana. Usaha untukmengurangi kepadatan di pusat kota lama dilakukan dengan  cara  mendistribusikannya  ke
Vol. 05, No. 1, Juni 2021
kawasan timur dan utara. Terjadi invasi permukiman seperti  ke  arah Utara sampai di Ulak Karang. Kemudian arah Timur,  terbatas  hingga  jembatan  Siti Siteba,  dan  Andaleh.  Kearah Selatan, sampai  ke  Mata  Air  dan  Bukit  Gunung Padang.  Bahkan  merambat  luas  dari batas  kota,  seperti  lokasi  kampus  UNP, Unand,  Bandar  Udara  Tabing,  Tunggul Hitam,  Nanggalo,  Teluk  Bayur,  dan Bungus  Teluk  Kabung  yang notabene telah  masuk  dalam  wilayah  Padang Pariaman  atau  diistilahkan  dengan enclave dalam  wilayah  kabupaten
Padang Pariaman. Disamping itu dilakukan pemindahan pusat
perdagangan  dari  kawasan  pelabuhan lama (Pasar Gadang) ke  kawasan Utara kota  dan  pembangunan perumahan skala besar seperti Wisma lndah di Ulak Karang dan Perumnas di Air Tawar.
Pada kawasan kota lama, lahan kosong  di  belakang  jalan-jalan  utama kota mulai dipadati perumahan penduduk,  seperti  yang  terjadi  di kawasan  Ranah,  Palinggam,  Alang Lawasan, Purus, Damar, Parak Kerambir,  Ujung  Padang  dan  Berok. Kawasan  kota  seluas  lebih  kurang  33 km 2 mulai  semakin  padat  dan  mulai rnengisi  struktur  kota  yang  terbentuk
sejak  pertengahan  abad  ke-19  (Eko Alvares Zaidulfar, 2002: 64).
Pemadatan struktur kota membuat kebutuhan akan moda transportasi  yang  semakin  meningkat pula. Disamping semakin tidak populernya moda transportasi sebelumnya  seperti  kereta  api  dan transportasi  lainya,  walau  kendaraan bermotor  semakin  diminati.  Namun, untuk  menjangkau  rute  yang  lebih  jauh dengan  kapasistas  angkut  yang  cukup besar, dioperasikanlah Oplet pada tahun 1976. Omplet  yang  beroperasi  dalam tahun-tahun  awal  dengan  jenis  Dansun mengangkut  penumpang dalam  jumlah yang  lebih  besar  dari  angkutan  yang telah  ada  seperti  Bendi  maupun  Bemo Moda  transportasi  ini  beroperasi  dalam jarak  yang  lebih jauh  juga,  seperti dari Tabing ke Air Tawar, Air Tawar ke Jati maupun ke Indarung dan seterusnya.
Dua  tahun  kemudian  tepatnya tahun 1979 dioperasikan moda transportasi  jenis  baru  yang  dikenal dengan nama Angkot. Lonjakan penduduk yang kian meningkat menjadikan  permintaan  pada  moda trasnportasi  yang  beragam  jenisnya. Angkot dijadikan sebagai moda transportasi dalam kota (angkutan kota). Angkot  tahun  1979  sebagai  moda
Vol. 05, No. 1, Juni 2021
transportasi  dalam  kota. Angkor  yang dioperasikan bagi warga di kota Padang memiliki  ciri  khas  tersendiri.  Ciri  ini meliputi  warna  yang  dibedakan  atau dijadikan pembeda untuk rute-rute yang dilaluinya.  Disamping  itu tentunya postur angkot yang dimodifikasi sedemikan  rupa dengan  penambahan asesoris,  full  music,  bentuk  body  yang diceperkan,  dan  lain-lain.  Hal  tersebut dilakukan dalam  upaya  menarik  minat penumpang yang  didominasi  oleh kalangan  muda  walaupun  tidak  dapat dipungkiri secara umum untuk beragam kalangan.

## Perluasan Kota Tahun 1980-2009
Kota  Padang  dalam  tahun  1980-an terjadi  perluasan  kota  sebagai  jawaban atas  migrasi  penduduk  yang  kian meningkat. Terjadi persebaran permukiman  di  atas  luas ±694,96  km² yang menyasar hingga ke 11 kecamatan. Perluasan tersebut mengakibatkan perlunya dilakukan restrukturisasi kembali  pusat-pusat  kegiatan  kota. Kawasan  kota  lama  dijadikan  sebagai pusat  pelayanan  utama  kota,  dan ditambah dengan tiga subpusat pelayanan  utama  kota  yang  diletakkan di  wilayah  perluasan  yaitu  di  Lubuk Buaya,  Lubuk  Begalung  dan  Bungus
(Rencana  Induk  Kota  Padang  1983- 2003).
Menjelang tahun 2000-an mengacu  pada  RTRW  kota  Padang tahun 2004-2013,
persebaran permukiman kota menyasar pada kebijakan skala besar di atas 3 Ha (real estat, perumahan, kompleks)
pengembangannya diarahkan ke wilayah bagian Utara (Kecamatan Koto Tangah),  wilayah Timur (Kecamatan Kuranji, Pauh dan Lubuk Kilangan) dan wilayah  bagian Selatan (Kecamatan Lubuk Begalung). Kemudian, di Padang Sarai  sepanjang  pantai  kawasan  pusat kota (Purus dan Ulak Karang) dijadikan sebagai  kawasan  pemukiman  kembali (resettlement)  bagi  nelayan  (Rencana Tata  Ruang  Wilayah    Kota    Padang Tahun  2004-2013: 26).
Formasi  kota  yang  terbentuk akibat  perluasan  wilayah  menjadi  lebih beragam  dan  lebih  tersebar  ke  kawasan pinggir  kota.  Penyebaran  fungsi-fungsi itu  mengakibatkan  struktur  dan  bentuk kota berubah secara drastis jika dibandingkan dengan kondisi sebelumnya.  Kota  semakin  mekar dengan  distribusi  aktivitas  kota  dan penempatan permukiman ke arah pinggir  kota,  mengakibatkan  jarak tempuh  di  dalam  kota  semakin  besar
Vol. 05, No. 1, Juni 2021
dan beban sirkulasi dalam kota menjadi meningkat  (Eko  Alvares  Zaidulfar, 2002: 63).
Dalam  upaya  menjawab  jarak tempuh  di  dalam  kota  yang  semakin meningkan disamping telah beroperasinya moda transportasi
sebelumnya  seperti  Oplet  dan  Angkot dalam tahun 1982 dioperasikan Mikrolet. Dismping itu didukung dengan pembangunan
prasaranan penunjang  lainnya.  Dalam  tahun  1990- an  dibangun  jalan  lingkar  (jalan  by- pass) dengan maksud untuk
memperlancar  mobilitas  transportasi yang berkembang. Selain itu, dimaksudkan  juga  sebagai  alternatif mendistribusikan  pelayanan  kota  ke arah  perluasan,  serta  yang  tidak  kalah pentingnya  sebagai  jalan  arteri  primer yang menghubungkan pelabuhan laut di selatan  dan  rencana  pelabuhan  udara  di utara.  Pembangunan  jalan  lingkar  ini diikuti  dengan  munculnya  pusat-pusat pembangunan  baru  dengan  fungsi tunggal  seperti  Padang  Industrial  Park, Terminal  Reglonal,  perumahan  baru skala  besar,  dan  beberapa  kampus perguruan tinggi (Eko Alvares Zaidulfar, 2002: 63).
Dalam  tahun  1990  muncul moda  transportasi  baru  dengan  nama
Taxi. Moda ini dimaksudkan lebih pada pemenuhan kebutuhan mobilitas penduduk  menengah  ke  atas  yang mengutamakan kenyamanan dan terbatas. Kemunculan  jenis  transportasi alat angkutan bermesin yang menjamur, mempersempit lahan bagi moda transportasi  yang  telah  ada  sebelumnya seperti  Bendi  (sebagai  alat  angkutan tradisional).  Jalur-jalur  dan  tempat menunggu  penumpang  telah  menjadi tempat  parkir  kendaraan  bermesin. Peralihan  pengguna Bendi kepada  alat angkutan modren (bermesin) yang lebih praktis  berbuntut  pada  izin  operasi tahun 1992  dicabut  pemerintah  dalam hal  ini  Dishub  (Ishakawi, 2010: 14).Keadaan yang sama dialami kemudian  oleh  moda  transportasi  jenis Bemo  yang  mulai  tidak  populer  lagi bahkah hingga tahun 2000-an.

## Mitigasi Bencana Tahun 2009-2017
Akhir  September  2009  terjadi  bencana Alam  Gempa  Bumi  yang  meinggalkan duka  mendalam  bagi  kota  Padang umumnya.  Menjadi  hal  yang  menarik untuk  di  dalami  bersama  dalam  kajian lain  tentunya, kota  Padang  tidak  ingin larut  dalam  duka,  mulai berbenah dengan menyusun  RTRW  kotanya kembali. Rencana yang
Vol. 05, No. 1, Juni 2021
mempertimbangkan dari berbagai aspek seperti;  jalur  evakuasi,  pemisahan pusat-pusat  kegiatan,  dan  konstruksi bangunan dalam upaya untuk meminimalkan  kerugian  yang  terjadi apabila  terjadi  bencana  alam  kembali (berbasis metigasi bencana).
Permukiman sepanjang  garis pantai kota Padang, mulai berpindah ke arah  Timur  yaitu  kawasan  Simpang Haru,  Andalas,  Lubuk  Lintah,  Limau Manis,  Air  Pacah,  dan  seterusnya  ke arah  By  Pass  yang  diperkirakan  zona aman  tsunami.  Kawasan  yang pada mulanya  tidak  terlalu  dilirik,  kemudian menjadi  kawasan  yang  diminati  untuk dijadikan kawasan permukiman. Komplek-komplek
perumahan dibangun secara signifikan oleh pemerintah  maupaun  swasta.  Harga tanah  melonjak  tinggi  dan  akses transportasi  umum  juga menjadi  padat. Wilayah-wilayah yang diperkirakan zona aman tsunami menjadi pilihan bagi masyarakat.
Kawasan permukiman dan perumahan dalam upaya metigasi
bencana oleh Pemko Padang menyediakan lahan untuk pengembangan hunian dengan
kepadatan  yang  bervarias seperti; (1) Kawasan  pemukiman  dan  perumahan
dengan  kepadatan  tinggi  diarahkan  ke kecamatan  Padang  Utara, kecamatan Padang Barat, kecamatan Padang Timur, ecamatan Padang Selatan, kecamatan  Nanggalo;  (2)  Kawasan pemukiman  dan  perumahan  dengan kepadatan  sedang  berada  di  kawasan kecamatan Koto  Tangah, Kecamatan Kuranji;  (3) Kawasan  pemukiman  dan perumahan  dengan  kepadatan  rendah berada  di  sekitarankawasan  lindung  di Kecamatan  Pauh,  kecamatan  Lubuk Kilangan,  kecamatan  Bungus  Teluk Kabung,  kecamatan  Koto  Tangah, kecamatan  Kuranji,  kawasan  yang ditetapkan  sebagai  kawasan  rawan bencana tsunami; (4) Kawasan pemukiman  dan  perumahan  dengan peruntukan  bagi  nelayan  berada  di sekitaran kawasan Sungai Pisang Kecamatan  Bungus  Teluk  Kabung, Koto  Tangah  (Rencana  Tata  Ruang Wilayah    Kota    Padang  Tahun    2010- 2030).
Dalam upaya mengcover mobilitas  penduduk  yang  berbasis metigasi  bencana,  kawasan  jalan  by pass diperlebar  oleh  pemerintah.  Jalan yang dahulu dua arah sekarang dijadikan satu arah, sehingga lalu lintas menjadi  lancar  dan  lebih  cepat.Moda transportasi sebelumnya bersifat
Vol. 05, No. 1, Juni 2021
dinamis  dengan  terus  menyesuaikan jalur  atau  rutenya  masing-masing. Walau  tak  dapat  dipungkiri  pasca gempa terjadi penurunan animo masyarakat  terhadap  kenderaan  jenis Bemo yang berdampak pada
berkurangnya jumlah armadanya. Memasuki tahun 2014 disamping Angkot yang semakin menjamur demikian juga dengan sepeda motor  dan mobil  sebagai  kenderaan pribadi, muncul  moda  transportasi massal yang dikenal dengan nama Trans Padang. Kemunculan moda transportasi ini sebagai  jawaban  atas keluhan masyarakat terhadap pelayanan transportasi umum di kota Padang, yang belum  memenuhi  standar  kenyamanan layanan  publik.  Disamping  tentunya sebagai  upaya  peremajaan  transportasi publik  massal  yang  ramah.  Keberadaan trayek 14A atau  yang biasa dilalui oleh Mikrolet atau  Angkotan  Kota mulai digantikan Trans Padang (KabarPadang.com). Dengan  jumlah  35  unit  bus
Trans Padang melayani mobilitas penduduk  dari  suatu  permukiman  ke Permukiman  lain  maupun  ke  fasilitas publik  lainnya. Permukiman  penduduk yang dijangkau oleh bus ini meliputi VI koridor  yang  telah  di  rencanakan  oleh
pemerintah  kota.  Dimana  koridor  I  dari pusat  kota  (Jalan  Bgd.  Azizkhan,  terus Khatib Sulaiman dan sampai batas Kota Padang  di  Lubuk  Buaya), Koridor  II melayani  trayek  dari  Bungus  Teluk Kabung  menuju  pusat  kota,  koridor  III melayani  trayek  dari  Air  Pacah  menuju pusat  kota,  Koridor  IV  melayani  trayek dari  Indarung  ke  pusat  kota,  Koridor  V dari  Lubuk  Buaya  menuju  teluk  Bayur dan  koridor  VI  melayani  trayek  dari Universitas  Andalas  menuju  pusat  kota (sumbar.antaranews.com). Walaupun tidak  dapat  dipungkiri semua  koridor yang direncanakan  pemerintah  kota (dishub) tersebut,  belum  semuanya terealisasi.
Era  globalisasi  yang  serba teknologi  berdampak  pada  pelayanan mobilitas penduduk yang  bermukim  di berbagai  kawasan  kota  di  Indonesia, termasuk  kota Padang. Akhir  tahun 2017  muncul fenomena  baru  dalam moda transportasi yang  berbasisonline, baik  roda  dua  maupun roda. Beberapa transportasi online yang  cukup  cepat berkembang  di  antaranya  ialah Gojek, GoCar dan Grab (Fery Andrianus. 2019 Journals usm. ac. Id).
Moda transportasi berbasis online tumbuh  bah  jamur  di  musim hujan  disebabkan  nilai  praktif  yang  di
Vol. 05, No. 1, Juni 2021
tawarkan,
disamping itu juga ketersediaan akses internet yang digandrungi umunya oleh kaum milenial. Kehadiran  Gojek  di  kota Padang,  memberikan  kemudahan  akses transportasi online yang mampu menjangkau  ke  setiap  lini  permukiman penduduk,  bahkan  hingga  ke  depan rumah penumpang.

## Buah Relasi Persebaran Permukiman dan Moda Transportasi
Relasi  persebaran  permukiman  dan moda  transportasi  kota  Padang  dari tahun 1957-2017 sesungguhnya berbuah manis.  Hal  tersebut  dapat  dilihat  kala keberhasilan  pemerintah  kota  bersama warganya  bahu-membahu  menata  kota. Keberhasilan  tata  kelola  yang  ditelisik dari  berbagai  aspek,  diantaranya tata kelola permukiman penduduk dan moda transportasi
sebagai media penghubungnya.  Keberhasilan  tersebut disimbolkan  dengan  penganugrahan Pila Adipura (Peraturan Menteri Lingkungan  Hidup  No.  07  tahun 2017). Kota  Padangsejak  tahun  1986 sampai  tahun  2017  telah tercatat sebanyak 17 kali mendapatkan penghargaan  Adipura. Walaupun  tak dapat  dipungkiri  di  tahun  2010  atau pasca  gempa2009  sempat  terhenti
( Nopriadi,  Nizwardi  Azkha,  dan  Emy Leonita, 2018: 579).
Pada  tahun  2017  yang  lalu kota  Padang    menerima  kembali penghargaan  piala  Adipura  untuk kategori  kota  besar.  Perolehan  tersebut menambah  catatan  panjang  bagi  kota Padang dan menghantarkannya
menjadi yang paling banyak memperoleh penghargaan se-
Indonesiat. Hal  tersebut  sekali  lagi merupakan keberhasilan bersama pemerintah  kota  dan  warganya  yang bahu-membahu dalam membangun perlindungan dan tata kelola lingkungan hidup yang diantaranya tata kelola  permukiman  penduduk  dan  tata kolola moda transportasi sebagai media mobilitas penduduknya ( Nopriadi, Nizwardi  Azkha,  dan  Emy  Leonita, 2018: 580.

## SIMPULAN
Padang sebagai  sebuah  kota yang sekaligus ibukotaProvinsi Sumatera Barat, sejak tahun 1957 bagai memperoleh  durian  runtuh.  Kota  dalam situasi politik daerah  yang sulit sebagai akibar  pergolakan  PRRI,  ditetapkan sebagai  basisnya  pemerintahan  daerah. Dengan kondisi demikian menghantarkan perubahan yang berbeda dari kota-kota di daerah Sumatera Barat
Vol. 05, No. 1, Juni 2021
umumnya.  Migrasi  penduduk  tiap tahunnya  mengalami  peningkatan  yang berbanding  lurus  dengan  persebaran permukiman  sebagai  upaya  mengcover tempat tinggal mereka.
Persebaran  permukiman  yang dilakukan di  kota  Padang  dalam  tahun- tahun 1950-an hingga 1970-an menyasar pada pembangunan kota yang terfokus pada
pusat-pusat pemerintahan,  militer,  perdagangan, pendidikan  tinggi  dan  fasilitas  umum lainnya.  Di  atas  luas ±  33  km 2 persebaran  permukiman  meluas  pada tiga  kecamatan  yakni  Padang  Barat, Padang  Timur,  dan  Padang  Utara. Dalam upaya menghubungkan permukiman  yang  satu  dengan  yang lain,  dibutuhkan  moda  transportasi. Moda  tansportasi selain  kereta  api,  bus dan  Bendi  yang    telah  beroperasi  sejak masa  kolonial, telah  ditemukan  juga sepeda motor sebagai moda
transportasinya. Kota Padang sebagai jantungnya  Pemda  Sumatera  Barat menjadikannya surplus penduduk.
Banyak  migrasi  penduduk  bahkan  dari pedalaman sekalipun, baik untuk bersekolah  ataupun  mengadu  nasib dengan bekerja  maupun  berusaha. Kondisi  ini  kemudian  menghantarkan
kota  Padang,  terjadi  apa  yang  disebut pemadatan  struktur  kota.  Kebijakan persebaran  permukiman  disasar  untuk mengisi  ruang-ruang  kosong  dari  kota ini. Sejalan  imbas  pergolakan  daerah yang  juga  disusul  dengan  tragedi nasional 1965  yang  berdampak  pada ekonomi. Persebaran permukiman terbatas  pada  sekitaran  pembangunan kota  yang  juga  terbatas,  seperti  masjid Nurul Iman, RSUP M.Djamil,
Lapangan Imam Bonjol, kantor
Gubernur dan Komdak. Moda transportasi selain  yang  telah  ada sebelumnya, muncul Bemo tahun 1962. Memasuki  ahir  tahun  70-an  terjadi pemadatan  struktur  kota  seiring  dengan migrasi  penduduk  yang  meningkat  ke kota  Padang.  Persebaran  permukiman mengisi  ruang-ruang  kosong  kota. Dalam upaya menghubungkan permukiman  tersebut,  selain  moda transportasi yang telah ada sebelumnya, dioperasikannya Oplet pada tahun 1976, disusul Angkot pada tahun 1979.
Bonus demokrafi terus diterima  oleh  kota  Padang  bahkan hingga tahun 1980-an. Keadaan tersebut dipandang  perlu  untuk  melakukan perluasan.  Luas  kota  menjadi ± 694,96 km²  yang  menyasar  hingga  ke  11 kecamatan. Kebijakan pemerataan
Vol. 05, No. 1, Juni 2021
persebaran  pemukiman  terus  diuapayak di  kota  yang  baru  dimekarkan.    Moda transportasi,  selain  yang  sudah  ada, muncul  Mikrolet  tahun  1982 yang disusul  dengan  Taxi  tahun  1990  diikuti dengan  mulai  tidak  populernya  moda lama seperti Bendi maupun Bemo.
Pasca  gempa  bumi  2009, Padang  tidak  ingin  larut  dalam  duka, mereka mulai berbenah dengan merancang  dan  menyusun  kembali RTRW kotanya. Rancangan yang berangkat  dari  kejadian  yang  telah terjadi,  dan  upaya  melakukan  metigasi. Persebaran  pemukiman  bahkan  hingga tahun  2017  menyesuaikan  dengan kebijakan metigasi bencana yang menyasar  pada  kawasan  tinggi,  seperti kearah  Utara  dan  Timur  dari  kota  tua, tepatnya  ke  arah  pusat  kota  sekarang (Koto  Tangah)  dan  lain-lain.  Moda sebelumnya  bersifat  dinamis  dengan terus  menyesuaikan  jalur  atau  rutenya masing-masing, muncul moda transportasi  massal  Trans Padang  tahun 2014,  disusul  juga  dengan fenomena baru  kemunculan  moda  transportasi berbasis online baik  roda  dua  maupun roda empat menjelang akhir 2017.
Dapat dipahami bahwa perjalanan panjang kota Padang dengan melihat  dari  persebaran  permukiman
sesunggunya  tidak  dapat dipisahkan dari moda transportasinya. Sebab penduduk yang bermukim sudah menjadi kodrat baginya untuk melakukan  mobilitas,  baik  dari  suatu permukiman  ke  permukiman  lain, maupun  ke  tempat  ia  beraktivitas. Menjadi  hal  yang  tidak  asing lagi,  bila permukiman yang menyebar dan terbentuk  dimanapun  keberadaanya, pada akhirnya transportasi akan membuka  jalur  atau  moda  transportasi akan  muncul  ke  arah  tersebut  dengan menyesuaikan kebutuhannya.

## DAFTAR PUSTAKA
Alvares, Eko Zaidulfar. 2002. Morfologi Kota Padang.Yogyakarta: Universitas Gajah Mada. Andrianus, Fery. 2019. Analisis kesejahteraan driver Go-Jek di Kota Padang. Padang. Dinamika Sosial Budaya Journals usm. ac. id. Asnan, Gusti. 1992. Padang Akhir Abad XIX dan Awal Abad XX: Profil Kota Kolonial.  Padang.  Pusat Penelitian Universitas Andalas. ----------------. 2009. Pelabuhan- Pelabuhan Kota Padang Tempo Doeloe. Jurnal: Amaghapasa  Edisi  13/Tahun XV/Juni 2009.
Bappeda  Kota  Padang.  1979.  “Profil Daerah  Kota  Padang  Tahun 1979”.  Padang:  Bapped a  Kota Padang.
Vol. 05, No. 1, Juni 2021
BPS Kota Padang. 2010.Padang Dalam Angka.  Padang:  BPS  Kota Padang. ---------------------- . 2014. Padang
Dalam  Angka.  Padang:  BPS
Kota Padang.
Colombijn, Freek. 1993. “ The Power of Symbols  in  the  Urban  Arena- The  Case  of  Padang  (West Sumatera)  Urban  Syimbolism- Studi in Human Society.
----------------. 2006. Paco-Paco  (Kota)
Padang:  Sejarah  Sebuah  Kota di  Indonesia  pada  Abad  ke-20 dan  Penggunaan  Ruang  Kota. Yogyakarta: Ombak.
Daldjoeni,  N. 1997. Seluk  Beluk
Masyarakat Kota (Pusparagam Sosiologi  Kota  dan  Ekologi Sosial). Bandung: Alumni. Dwi, Riri Vivindra, dkk. 2015.
Eksistensi Bendi Dalam Perspektif  Budaya  Di  Kota Padang,  Provinsi  Sumatera Barat.  Jurnal.Vol.  XIV  No.1
Th. 2015. Padang: FIS UNP. Falah,  ddk.2007. Menyingkap  Riwayat dan Pesona Kota Padang Yang Tersisa. Sumatera Barat: Dinas
Pariwisata Seni dan Budaya.
Gottschalk, Louis.  1975. Mengerti Sejarah.  Jakarta:  Universitas Indonesia.
http://www.rsdjamil.co.id/pages/profil.
Diakses  kembali  pada  tanggal 15 Desember 2020.
Ishakawi. 2010. Ranah Seni. Jurnal Seni dan Desain, Vol 03 edisi 02.
KabarPadang.com.
2014.Diresmikan- Masyarakat-Bisa-Nikmati-Bus- Trans-Padang. Padang. 13 Februari  2014.  Diakses  pada tanggal 10 Maret 2020. Kuntowijoyo. 2003. Metodologi Sejarah (Edisi Kedua). Yogyakarta:  PT  Tiara  Wacana Yogyakarta.
Naim, Muchtar.  2013. Merantau:  Pola
Migrasi  Suku  Minangkabau Edisi  Ketiga.Jakarta:  PT  Raja Grafindo Persada. Nopriadi, dkk. 2018. Evaluasi Pelaksanaan Program. Adipura  Kota Padang  Tahun 2018.Jurnal Kesehatan Lingkungan dan Sanitasi Lingkungan.Departemen Kesehatan  dan  Keselamatan Kerja dan Kesehatan Lingkungan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas  Andalas  &  Stikes Hangtua. Peraturan  Menteri  Lingkungan  Hidup No.  07  tahun  2017  tentang pedoman pelaksanaan pemantauan adipura. Peraturan  Pemerintah  (PP)  No.  29 Tahun 1979 tentang Pemindahan  Ibukota  Provinsi Daerah  Tingkat  I  Sumatera Barat  Dari  Bukittinggi  Ke
Padang.
Pemerintahan Kota Padang. 2010. Buku Data Status Lingkungan Hidup Daerah.  Kota  Padang  tahun 2010. Kota Padang.
Pemda  Tk  II  Padang.  1982. Rencana Induk  Kota (RIK) Padang 1983-2003. Pemko  Padang.  2005. Perda  Kota Padang  No.  10  Tahun  2005 Tentang  Rencana  Tata  Ruang Wilayah    Kota    Padang Tahun 2004-2013. ----------------. 2012. Perda Kota Padang  No.  4  Tahun  2012 Tentang  Rencana  Tata  Ruang Wilayah    Kota    Padang Tahun
2010-2030.
----------------. 2020. GAS (Galeri Arsib
Statis) Kota Padang.
Rektor  Unand.  2018.  “Rencana  Bisnis dan Anggaran Universitas Andalas  Tahun  Aggaran 2018:
Vol. 05, No. 1, Juni 2021
Andalas University The Leader Character Building And Interpreneurship ” . Rahmiati. 2014. “ Dinamika Keberadaan Transportasi Bemo Di Kota Padang”.
(Jurnal).Padang. Reev, David. 2017. Angkot Minagkabau &  Bus  Minangkabau:  Budaya Pop  &  Nilai-Nilai  Budaya Pop/Popular Culture & Populer Values”. Jakarta: Komunitas Bambu. Syahar, Fitriana & Yurni Suasti.2010.Analisis Perkembangan  Kota  Padang
Menggunakan  Citra  Satelit.
(Laporan  Penelitian  DIPA).
Jurusan Geografi FIS UNP. Syamsudin,  Helius.  2007. Metodologi Sejarah. Yogyakarta: Ombak. Sumbar.Antaranews.Com. 2014. Pemkot-Padang-Operasikan- Bus-Trans-Padang. 13 Februari  2014. Diakses  pada tanggal 10 Maret 2020. Telukbayurport.co.id.Diakses  kembali
pada 09 Desember 2020. www.sumbarprov.go.id . Diakses kembali pada 15 Oktober 2020.
Zed, Mestika.  2009.  “ Kota  Padang Tempo Doeloe (Zaman Kolonial) ”.  Padang:  PKSBE FIS UNP.