## TULIP: Tulisan Ilmiah Pariwisata
E-ISSN: 2720-9873 Available Online at https://journal.umgo.ac.id/index.php/Tulip/index Vol. 6, No. 1 Juni 2023 DOI: http://dx.doi.org/10.31314/tulip.6.1.27-33.2023

## Strategi dan Tantangan Pengembangan Hotel Syariah di Kota Payakumbuh
Laras Annisa Ulfitri Nedi
Program Studi Manajemen, Universitas Islam Syekh-Yusuf, Indonesia Email; laras.annisaulfitri@gmail.com
Info Artikel Abstract:
One  of  the  potential  tourist  destinations  in  West  Sumatra  Province  is Payakumbuh.  In  order  for  halal  tourism  in  Payakumbuh  to  grow,  supporting components  such  as  sharia  hotels  need  to  be  developed.  This  study  aims  to explore and describe the potential of sharia hotels in Payakumbuh, and propose development  strategy  by  exploring  this  potential.  This  study  uses  qualitative method  to  define  problems  and  present  sharia  hotel  development  strategies. With the repeal of Permenparekraf number 2 of 2014, there is lack of legislation, especially related to sharia hotel regulations, so an active role of the government is  needed  in  socializing  the  concept  of  sharia  hotels  by  providing  training, education  and  technical  guidance  to  local  government  officials,  hoteliers, communities  and  related  parties  through  workshops,  professional education/training, focus group discussions and mock studies as well as required commitment from business actors in implementing the principles of sharia hotel management in accordance with the Fatwa of the National Sharia Council of the Indonesian  Ulama  Council  (DSN-MUI)  Number  108/DSN-MU/X/2016,  so  that Muslim tourists receive protection from the halal aspects of products, services and  hotel  business  management.  With  good  quality  and  standardized  sharia- based hotel services, a good hotel brand image will be created for Muslim tourists and will create a revisit intention.
Keywords: Payakumbuh; Halal Tourism; Sharia Hotel.
Diterima:
2023-03-25
Disetujui: 2023-05-15
Publish: 2023-06-06

## Abstrak:
Salah satu destinasi wisata yang potensial di Provinsi Sumatera Barat adalah Kota  Payakumbuh.  Agar  pariwisata  halal  di  Kota  Payakumbuh  dapat bertumbuh,  maka  komponen  pendukung  seperti  hotel  syariah  perlu dikembangkan. Penelitian ini bertujuan untuk menggali dan mendeskripsikan potensi  hotel  syariah  di  Kota  Payakumbuh,  dan  mengusulkan  strategi pengembangan  dengan  menggali  potensi  tersebut.  Penelitian  ini menggunakan  metode  kualitatif  untuk  mendefinisikan  masalah  dan menyajikan  strategi  pengembangan  hotel  syariah.  Dengan  dicabutnya Permenparekraf  nomor  2  Tahun  2014  maka  terjadi  kekosongan  hukum khususnya  terkait  pengaturan  usaha  hotel  syariah,  maka  diperlukan  peran aktif  pemerintah  dalam  sosialisasi  konsep  hotel  syariah  dengan  cara pemberian  pelatihan,  pendidikan  dan  bimbingan  teknis  pada  aparatur pemerintah  daerah,  pengusaha  hotel,  masyarakat  dan  pihak  terkait  melalui workshop , pendidikan/pelatihan profesional, focus group discussion dan studi tiru serta diperlukan komitmen dari pelaku usaha dalam mengimplementasikan  prinsip-prinsip  pengelolaan  hotel  syariah  sesuai dengan  Fatwa Dewan Syariah  Nasional  Majelis  Ulama Indonesia  (DSN-MUI)
Nomor  108/DSN-MU/X/2016,  sehingga  wisatawan  muslim  mendapat perlindungan dari kehalalan aspek produk, pelayanan dan pengelolaan usaha hotel.  Dengan  kualitas  pelayanan  hotel  berbasis  syariah  yang  baik  dan terstandarisasi  maka  akan  menciptakan brand  image hotel  yang  baik  bagi wisatawan muslim dan menciptakan revisit intention .
Kata Kunci: Kota Payakumbuh; Wisata Halal; Hotel Syariah
PENDAHULUAN Menurut World Tourism Organization (WTO),  definisi  pariwisata  adalah  kegiatan orang-orang  yang  bepergian  dan  tinggal  di tempat-tempat  di  luar  lingkungan  mereka selama  kurang  dari  satu  tahun  untuk bersantai,  berbisnis  atau  tujuan  lain.  Tujuan lain ini dapat merujuk pada berkunjung pada kerabat, keperluan pendidikan atau pelatihan profesional, perawatan medis, berbelanja atau memenuhi kebutuhan spiritual. Islam mengajarkan manusia untuk saling mengenal dan  membangun  rasa  persaudaraan  dan tujuan tersebut salah satunya dapat dipenuhi melalui  kegiatan  pariwisata,  sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Hujurat Ayat 13: “Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan  perempuan.  Kemudian,  Kami  menjadikan kamu  berbangsa-bangsa  dan  bersuku-suku agar  kamu  saling  mengenal.  Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah  orang  yang  paling  bertakwa. Sesungguhnya  Allah  Maha  Mengetahui  lagi Mahateliti” .  Dalam  agama  islam  dikenal terminologi halal, dalam buku The Lawful and Prohibited  in  Islam karya  Sheikh  Yusuf  Al- Qaradawi,  (Al-Qaradawi,  2013),  halal  di definisikan sebagai yang diizinkan, sehubungan  dengan  yang  tidak  ada pembatasan,  memberlakukan  hukum  Allah dan diperbolehkan. Menurut perspektif Islam, wisata halal mengacu pada setiap praktek atau kegiatan  pariwisata  yang  diperbolehkan menurut  hukum  islam  atau  syariah.  Wisata berbasis syariah atau wisata halal merupakan konsep  baru  dalam  industri  pariwisata, perkembangannya  pesat  dan  tidak  terbatas pada negara-negara mayoritas muslim tetapi juga secara global (Chookaew et al., 2015), hal ini  berkaitan  dengan  bertumbuhnya  jumlah wisatawan muslim di seluruh dunia, menurut Batour  dkk  (Battour  et  al.,  2014)  wisatawan muslim memiliki kecenderungan mempertimbangkan  aspek  halal  dalam
menentukan  destinasi  dan  akomodasi perjalanan  wisatanya,  berdasarkan  data Global Muslim Travel Index (GMTI) pada 2017 (Crescentrating, 2017) terdapat ± 20 juta turis muslim  asal  Arab  Saudi,  10  juta  dari  Iran,  9 juta dari Malaysia, 8,7 juta dari Turki, 7,8 juta dari Indonesia, 5,8 juta dari Mesir, 4,9 juta dari Aljazair,  3,4  juta  dari  India  dan  dari  negara- negara  lainnya.  Menurut State  of  The  Global Islamic  Economy  Report periode  2017/2018 (Thomson  Reuters,  2017)  lima  pasar  utama wisatawan  muslim  dunia  pada  peringkat pertama  yaitu  Arab  Saudi  pada  tahun  2016 total  belanjanya  mencapai  US$  20,4  milyar kemudian  peringkat  kedua  Uni  Emirat  Arab dengan  US$  15,8  milyar,  berikutnya  Qatar sebesar US$ 12,4 milyar dan Indonesia masuk pada peringkat keempat dengan total belanja US$ 9,7 milyar. Posisi kelima ditempati Kuwait dengan total belanja mencapai US$ 9,6 milyar. Data  tersebut  menunjukkan  potensi  pasar yang  cukup  besar  bagi  negara  atau  daerah destinasi wisata dunia yang memiliki layanan wisata  ramah  muslim  atau  wisata  halal. Wisata  halal  merupakan  layanan  tambahan bagi wisatawan muslim yang akan melakukan perjalanan wisata, dan layanan tersebut harus mudah  dan nyaman untuk kebutuhan harian mulai dari bandara, selama perjalanan, daerah destinasi wisata, dan hotel. Bagian fundamental  dalam  wisata  halal  adalah tersedianya komponen-komponen pendukung seperti transportasi halal, makanan halal, paket tur halal, keuangan halal dan  hotel  halal,  salah  satu  komponen terpenting  adalah  tersedianya  hotel  ramah muslim atau hotel syariah, hotel adalah suatu bentuk jasa berupa akomodasi, makanan dan minuman  bagi  wisatawan (Medlik  &  Ingram, 1999) ,  hotel  syariah  merupakan  salah  satu hotel  yang  memberikan  pelayanan  halal kepada wisatawan muslim, jenis hotel ini tidak terbatas  menyajikan  makanan  dan  minuman halal  tetapi  operasional  hotel  juga  dikelola berdasarkan  prinsip-prinsip  syariah  seperti
tidak  memperbolehkan  tamu  yang  bukan mahram  tinggal  dalam  satu  kamar,  pakaian yang  menutup  aurat  bagi  karyawan  wanita, menggunakan  layanan  keuangan  syariah, tersedianya  sajadah,  salinan  Al-Quran  dan tanda  kiblat  di  masing-masing  kamar  dan layanan selama ramadhan, seperti sahur dan berbuka  puasa.  Fasilitas  di  hotel  juga  harus disesuaikan dengan prinsip syariah, misalnya fasilitas  seperti  spa, gym dan  kolam  renang harus  dipisahkan  antara  pria  dan  Wanita (Zulkifli et al., 2011).
Sumatera  Barat  merupakan  salah  satu provinsi di Indonesia yang meraih
penghargaan “ World's Best Halal Destination " pada  kompetisi World  Halal  Tourism  Award (WHTA) 2016 di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab (UEA) pada Desember 2016,  Sumatera Barat telah mencanangkan pengembangan pariwisata  syariah  di  seluruh  destinasi wisatanya  dan  di  dukung  oleh  seluruh pemerintah  kabupaten  dan  kota  sebagai destinasi  wisata  halal  dunia.  Salah  satu destinasi  wisata  yang  potensial  di  Provinsi Sumatera  Barat  adalah  Kota  Payakumbuh, Kota  Payakumbuh  memiliki positioning yang baik  dalam  mempersiapkan  kedatangan wisatawan  dari  negara  dan  daerah  Muslim karena  budaya  Islam  telah  tertanam  dengan baik  dan  terintegrasi  dengan  falsafah  hidup masyarakat minang yaitu adat basandi sarak, sarak  basandi  kitabullah .    Agar  pariwisata halal di Kota Payakumbuh dapat bertumbuh, maka  komponen  pendukung  seperti  hotel syariah perlu dikembangkan. Prinsip pembangunan syariah sangat relevan dengan tujuan pembangunan
pariwisata berkelanjutan,  yaitu  pertumbuhan  dan peningkatan  lapangan  kerja,  pengentasan kemiskinan,  pelestarian  lingkungan,  tata pemerintahan  yang  baik,  partisipasi  lintas sektor  yang  terintegrasi,  partisipasi  lintas daerah,  dan  mendorong  kemitraan  sektor publik  dan  swasta.  Oleh  karena  itu, pengembangan hotel syariah harus mendapat dukungan  yang  luas  baik  dari  Pemerintah daerah  maupun  pelaku  usaha.  Pertanyaan yang perlu dijawab dalam penelitian ini adalah bagaimana  strategi  untuk  mengembangkan potensi  hotel  syariah  di  Kota  Payakumbuh. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menggali  dan mendeskripsikan potensi hotel syariah di Kota Payakumbuh,  dan  mengusulkan  strategi
pengembangan  dengan  menggali  potensi tersebut.

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  metode kualitatif  untuk  mendefinisikan  masalah  dan menyajikan  strategi  pengembangan  hotel syariah.  Gambaran  tentang  pendekatan potensial untuk hotel syariah diuraikan, serta persyaratan yang diperlukan untuk mendukung pengembangannya. Strategi diusulkan  berdasarkan  deskripsi  normatif dari  Al-Qur'an,  Hadits  dan  peraturan perundang-undangan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kota  Payakumbuh  adalah  salah  satu kota yang terletak di provinsi Sumatera Barat, memiliki  ciri  khas  dengan  ikon “ City  of Randang ”.  Kota  Payakumbuh  merupakan dataran  sedang  dengan  ketinggian  ±  514 meter  diatas  permukaan  laut  terletak  pada kaki gunung sago dan dilewati 3 anak sungai yaitu batang agam, batang lampasi dan batang sinama.  Suhu  udara  rata- rata  tercatat  26℃ dengan  kelembaban  45 – 50  %.  Secara astronomis Kota Payakumbuh terletak antara 000 10’ - 000 17’ Lintang Selatan dan antara 1000  35’−1000  45’  Bujur  Timur.  Kota Payakumbuh mempunyai luas 80,43 km 2 atau ± 19 % dari total luas provinsi Sumatera Barat.
Secara geografis Kota Payakumbuh berbatasan langsung dengan Kabupaten Lima Puluh Kota dan memiliki 5 kecamatan yaitu:
Tabel 1 . Luas Wilayah Kecamatan Kota Payakumbuh (Badan Pusat Statistik, 2022) Kecamatan Luas Wilayah (Km 2 ) Persentase Terhadap Luas Kecamatan (%) Payakumbuh Barat 19,06 23,71 Payakumbuh Selatan 14,68 18,25 Payakumbuh Timur 22,73 28,26 Payakumbuh Utara 14,53 18,06 Lamposi  Tigo Nagari 9,43 11,72 Jumlah 80,43 100
Kecamatan yang paling luas adalah Kecamatan Payakumbuh  Timur  dengan  luas  area  22,73 km 2 atau  28,36  %  dari  total  luas  Kota
Payakumbuh,  sementara  luas  kecamatan terkecil  adalah  Lamposi  Tigo  Nagari  dengan 9,43  km 2 atau  11,72  %.  Letak  Kota Payakumbuh cukup strategi, berada pada jalur lalu  lintas  yang  ramai  dan  menjadi  gerbang masuk ke kota-kota penting di Sumatera Barat dari  arah  Kota  Pekanbaru,  jarak  Kota Payakumbuh  dengan  Kota  Padang  sebagai ibukota  Provinsi  yaitu  sejauh  ±  124  km, dengan  Kota  Bukit  Tinggi  ±  33  km  dan  dari Kota Pekanbaru Tinggi ± 188 km.
Kota  Payakumbuh  memiliki  banyak alternatif destinasi wisata, terdiri dari wisata alam,  budaya,  religi  dan  kuliner,  terdapat setidaknya10  wisata  populer  di  Kota Payakumbuh seperti Panorama Ngalau Indah, Panorama Ampangan, Rumah Gadang Sungai Beringin, Bukit Kelinci, Masjid Koto Tuo  Nan Ampek, Kolam Berenang Batang Tabik, Bukit Batu  Manda,  Kapalo  Banda,  Puncak  Marajo, Jembatan  Ratapan  Ibu  dan  Wisata  Kuliner Malam.  Pada  Tahun  2022  perkembangan industri  pariwisata  di  Kota  Payakumbuh semakin membaik, menurut data Badan Pusat Statistik  (BPS)  terjadi  peningkatan  jumlah wisatawan pada tahun sebelumnya yaitu dari 34.643  orang  menjadi  38.485  orang  dan sebagai kota destinasi wisata, Kota Payakumbuh  tercatat  telah  memiliki  14 hotel/wisma  yang  tersebar  di  4  Kecamatan, yaitu kecamatan Payakumbuh Barat, Payakumbuh Selatan, Payakumbuh Timur dan
Payakumbuh  Utara,  14  hotel  tersebut menyediakan 282 kamar dengan 478 tempat tidur.
Tabel 2 . Jumlah Akomodasi/Hotel/Wisma di
Kota Payakumbuh Tahun 2021 (Badan Pusat Statistik, 2022) Nama Hotel/Wisma Jumlah Kamar Tempat Tidur Hotel Mangkuto 50 98 Hotel  Bundo Kanduang 50 96 Hotel Flamboyan 12 35 Hotel  Kolivera I 15 33 Hotel  Kolivera II 15 26 Hotel  Kolivera III 16 26 Hotel  Kolivera IV 12 14
Nama Hotel/Wisma Jumlah Kamar Tempat Tidur Hotel Sari/Radias 19 14 Hotel Candano 10 14 Hotel Farabi 15 33 Hotel Faradisa 16 32 Hotel  Hafana Inn 10 15 Hotel  Pondok Bambu 11 19 Hotel  Grand Narasaki 23 31 Jumlah 282 478
Menurut data dari aplikasi online pemesanan hotel,  mayoritas  hotel  tersebut  telah menggunakan  label syariah,  sedangkan  hotel agar bisa dikategorikan sebagai hotel syariah harus  memenuhi  aturan  atau  persyaratan tertentu.  Kendala  dari  pengembangan  hotel syariah  di  Indonesia  adalah  tidak  adanya perundangan  yang  mengatur  hotel  syariah secara  khusus,  Pemenparekraf  Nomor  2
Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan  Usaha  Hotel  Syariah (Peraturan  Menteri  Pariwisata  Dan  Ekonomi Kreatif  Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun 2014,  n.d.)  telah  dicabut  dan  digantikan oleh Permenparekraf  Nomor  11  Tahun  2016 (Peraturan  Menteri  Pariwisata  Republik Indonesia  Nomor  11  Tahun  2016,  n.d.) tentang  pencabutan  atas  Permenparekraf Nomor  2  Tahun  2014  dikarenakan  tidak sesuai lagi dengan tuntutan dan perkembangan  kepariwisataan  saat  ini.
Permenparekraf  Nomor  2  Tahun  2014 merupakan  amanat  dari Pasal  14  ayat (2) Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2009 tentang
Kepariwisataan (Undang-Undang
Republik  Indonesia  Nomor  10  Tahun  2009, n.d.), sebelum diubah dengan Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja (Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor 11  Tahun  2020,  n.d.).  Akan  tetapi  kemudian Permenparekraf  tersebut  dicabut  sehingga tidak  ada  lagi  peraturan  yang  khusus mengatur tentang usaha hotel syariah.  Maka, kegiatan  usaha  hotel  syariah  saat  ini  hanya berpedoman  pada Fatwa  Dewan  Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 108/DSN-MU/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata
Berdasarkan  Prinsip  Syariah (Fatwa  Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No:
108/DSN-MUI/X/2016, n.d.) yang di dalamnya  memuat  ketentuan  terkait  hotel syariah  dan  ketentuan  lain  yang  bersifat umum,  yaitu Peraturan  Gubernur  Nomor  19 Tahun  2022  Tentang  Peraturan  Pelaksanaan Perda No 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal di Sumatera Barat (Peraturan Gubernur
Sumatera Barat Nomor 19 Tahun 2022, n.d.). Sebagaimana  diketahui  bahwa  Fatwa  MUI adalah  keputusan  atau  pendapat  yang diberikan  oleh  MUI  tentang  suatu  masalah kehidupan  umat  Islam.  Merujuk  pada  jenis dan strata peraturan perundang-undangan di Indonesia  dalam Undang-Undang  Nomor  12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, maka kedudukan Fatwa DSN-MUI bukan merupakan suatu jenis peraturan
perundang-undangan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat. Fatwa MUI  hanya  mengikat  dan  ditaati  oleh  umat Islam  yang  merasa  mempunyai  ikatan terhadap  MUI  itu  sendiri.  Fatwa  MUI  tidak punya legalitas untuk memaksa harus ditaati oleh  seluruh  umat  Islam.  Oleh  karena  itu, dengan dicabutnya Permenparekraf Nomor 2 Tahun 2014 maka terjadi kekosongan hukum khususnya  terkait  pengaturan  usaha  hotel syariah.
Berdasarkan  pada  Fatwa  DSN-MUI 108/2016, yang dimaksud usaha hotel syariah adalah penyediaan akomodasi berupa kamar- kamar  di  dalam  suatu  bangunan  yang  dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum,  kegiatan  hiburan  dan/atau  fasilitas lainnya  secara  harian  dengan  tujuan memperoleh  keuntungan  yang  dijalankan sesuai  prinsip  syariah.  Sedangkan  syarat- syarat  yang  harus  dipenuhi  agar  hotel dikategorikan sebagai hotel syariah menurut Diktum  Kelima  Fatwa  DSN-MUI 108/2016  (Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional- Majelis  Ulama  Indonesia  No:  108/DSN-
MUI/X/2016, n.d.) adalah sebagai berikut:
1. Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila. 2. Hotel syariah tidak boleh menyediakan  fasilitas  hiburan  yang mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi, dan/atau tindak asusila. 3. Makanan dan minuman yang disediakan  hotel  syariah  wajib  telah mendapat sertifikat halal dari MUI. 4. Menyediakan  fasilitas,  peralatan,  dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah, termasuk fasilitas bersuci.
5. Pengelola  dan  karyawan/karyawati hotel wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah.
6. Hotel syariah wajib memiliki pedoman dan/atau panduan mengenai prosedur pelayanan  hotel  guna  menjamin terselenggaranya  pelayanan  hotel yang sesuai dengan prinsip syariah.
7. Hotel syariah wajib menggunakan jasa Lembaga  Keuangan  Syariah  dalam melakukan pelayanan.
Sedangkan  apabila  mengacu  pada Permenparekraf  Nomor  2  Tahun  2014  yang saat ini telah dicabut, persyaratan untuk dapat dikategorikan  sebagai  usaha  hotel  syariah jauh  lebih  detail.  Salah  satunya  adalah persyaratan  adanya  sertifikat  usaha  hotel syariah  yang  diberikan  oleh  DSN-MUI  yang merupakan  bukti  tertulis  bahwa  hotel tersebut telah memenuhi penilaian kesesuaian  kriteria  usaha  hotel  syariah.
Pemberian  sertifikat  usaha  hotel  syariah dilakukan  melalui  audit  untuk  menilai kesesuaian produk, pelayanan dan pengelolaan usaha hotel dengan kriteria usaha hotel syariah. Oleh karena itu, dengan belum adanya undang-undang yang mengatur usaha hotel  syariah,  maka  diperlukan  peran  aktif pemerintah  dalam  sosialisasi  konsep  hotel syariah  dengan  cara  pemberian  pelatihan, pendidikan  dan  bimbingan  teknis  pada aparatur pemerintah daerah, pengusaha hotel, masyarakat  dan  pihak  terkait  melalui workshop ,  pendidikan/pelatihan  profesional, focus  group  discussion dan  studi  tiru  serta diperlukan  komitmen  dari  pelaku  usaha dalam  mengimplementasikan  prinsip-prinsip pengelolaan  hotel  syariah  sesuai  dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia  (DSN-MUI)  Nomor  108/DSN- MU/X/2016,  sehingga  wisatawan  muslim mendapat perlindungan dari kehalalan aspek produk,  pelayanan  dan  pengelolaan  usaha hotel.  Dengan  kualitas  pelayanan  hotel berbasis syariah yang baik dan terstandarisasi maka akan menciptakan brand image (Kim  & Kim,  2005) hotel  yang  baik  bagi  wisatawan muslim dan menciptakan revisit intention , hal ini  sejalan  dengan  keterangan  dalam  hadits tentang  memuliakan  tamu  riwayat  HR.
Bukhari  dan  Muslim :"Barangsiapa  beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia  menyambung  tali  persahabatan;  dan Barangsiapa  beriman  kepada  Allah  dan  hari akhir  maka  hendaklah  ia  berkata  yang  baik- baik saja atau hendaklah dia diam saja" . Dalam perspektif hukum, dalam rangka melaksanakan  amanat  dari  Undang-Undang Kepariwisataan,  maka  pemerintah  harus segera  menerbitkan  peraturan  baru  tentang usaha hotel syariah yang tentunya disesuaikan dengan tuntutan dan perkembangan kepariwisataan saat ini.

## KESIMPULAN
Eksistensi  dari  masing-masing  objek wisata  dapat  tercapai  dengan  upaya meningkatkan  kunjungan  wisatawan  pada setiap  destinasi  wisata  dan  menciptakan adanya  niat  berkunjung  kembali,  dengan meningkatnya  kunjungan  wisatawan  maka berdampak  pada  tingginya  permintaan  hotel yang  merupakan  tempat  tinggal  sementara bagi  wisatawan (Lado-Sestayo  &  Fernández- Castro,  2019) ,  untuk  itu  diperlukan  adanya sertifikasi,  standarisasi  dan  peraturan  dalam pengelolaan  usaha  hotel  syariah  untuk menciptakan  kualitas  layanan  yang  baik (Kamarudin  &  Ismail,  2016) karena  kualitas layanan  hotel  berpengaruh  terhadap brand image dan  kepercayaan  konsumen  terhadap hotel  tersebut,  dengan  menggabungkan antara  kualitas  layanan  dan  wisata  halal, tercipta  hotel  dengan  nuansa  islami,  dimana hotel  menerapkan  prinsip-prinsip  syariah pada  pengelolaan  hotel  dan  wisatawan muslim  lebih  nyaman  untuk  tinggal  dan menikmati liburan.

## REFERENSI
Al-Qaradawi,  Y.  (2013). The  lawful  and  the prohibited in islam . The Other Press. Badan Pusat Statistik. (2022). Kota Payakumbuh Dalam Angka 2022 . Battour, M., Battor, M., & Bhatti, M. A. (2014). Islamic  attributes  of  destination: Construct development and measurement  validation,  and  their impact on tourist satisfaction. International  Journal  of  Tourism Research , 16 (6), 556 – 564.
https://doi.org/10.1002/jtr.1947
Chookaew,  S.,  chanin,  O.,  Charatarawat,  J., Sriprasert,  P.,  &  Nimpaya,  S.  (2015). Increasing  Halal  Tourism  Potential  at Andaman  Gulf  in  Thailand  for  Muslim Country. Journal of Economics, Business and  Management , 3 (7),  739 – 741. https://doi.org/10.7763/joebm.2015.v 3.277
Crescentrating,  M.  &.  (2017). Global  Muslim Travel Index 2017 . Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia  No:  108/DSN-MUI/X/2016. (n.d.). Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah .
Kamarudin,  L.,  &  Ismail,  H.  (2016,  April). Muslim Tourism: The Tendency of Islamic Traveling  Attributes  from  Malaysia Perspective .
Kim,  H.,  &  Kim,  W.  (2005).  The  relationship between  brand  equity  and  firms’ performance in luxury hotels and chain restaurants. Tourism  Management , 26 , 549 – 560. https://doi.org/10.1016/j.tourman.200
4.03.010
Lado-Sestayo,  R.,  &  Fernández-Castro,  Á.  S.
(2019).  The  impact  of tourist destination  on  hotel  efficiency:  A  data envelopment analysis approach. European  Journal  of  Operational Research , 272 (2), 674 – 686. https://doi.org/https://doi.org/10.101 6/j.ejor.2018.06.043
Medlik,  &  Ingram,  H.  (1999). The  Business  of Hotels  (4th  ed)  Medlik,S  &  Ingram,  H . Oxford Butterworth-Heinemann. http://library.lincoln.ac.uk/items/3729 6 Peraturan  Gubernur  Sumatera  Barat  Nomor 19  Tahun  2022.  (n.d.). Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah  Nomor  1  Tahun  2020  Tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal .

## Peraturan  Menteri  Pariwisata  Dan  Ekonomi
Kreatif  Republik  Indonesia  Nomor  2 Tahun  2014.  (n.d.). Tentang  Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah .
Peraturan  Menteri  Pariwisata  Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016. (n.d.). Tentang  Pencabutan  Atas  Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah .
Thomson Reuters. (2017). State of the Global Islamic Economy Report 2017/2018 .
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor 10  Tahun  2009.  (n.d.). Tentang Kepariwisataan .
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor 11  Tahun  2020.  (n.d.). Tentang  Cipta Kerja .
Zulkifli, W. F. W., Rahman, S. A., Awang, K. W., &  Man,  Y.  B.  C.  (2011). Developing  the framework  for Halal friendly tourism in Malaysia .