INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 6 Tahun 2023 Page 7231-7236 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Penerapan Mata Kuliah Pendidikan Anti Korupsi Di Perguruan Tinggi
Muhammad Iqbal 1 ✉ , Shilvirichiyanti 2 , Aprinelita 3 , Rika Ramadhanti 4 , Sarjan M 5
Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi
Email: mhd85iqbal@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Permasalahan bangsa Indonesia saat ini adalah masih banyak nya permasalahan yang berkaitan dengan hukum,  baik  dari  segi  kualitas  maupun  kuantitas.  Salah  satu  permasalahan  bangsa  Indonesia  yang berkaitan dengan hukum,salah satu nya adalah tindak pidana korupsi. Korupsi yang dari sejak berdiri nya Negara Indonesia ini telah mengerogoti sendi-sendi kehidupan bangsan dan Negara yang sangat berdampak  pada  kehidupan  sosial  dan  ekonomi,  baik  yang  berdampak  langsung  maupun  tidak langsung. Pemerintah Indonesia telah berusaha untuk memerangi korupsi dengan berbagai cara. Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga independen yang khusus menangani tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat pemerintah dan pihak-pihak lain melakukan upaya kuratif tindak pidana korupsi.  Upaya  membertantas  korupsi  yang  paling  murah  dan  efektif  adalah  dengan  tindakan pencegahan (Preventif), seperti pendidikan anti korupsi dan penanaman nilai-nilai integritas kepada anak-anak  sejak  dini.  Dalam  penerapan  pendidikan  anti  korupsi  ini  adanya  kendala  yaitu  faktor penghambatnya  dari  segi  sumber  daya  manusia  dan  beban  satuan  kredit  semester  dan  dalam pelaksanaan nya penerapan mata kuliah pendidikan anti korupsi ini harus adanya dasar hukum dari pimpinan  pendidikan  tinggi  untuk  terlaksana  nya  mata  kuliah  pendidikan  anti  korupsi,  serta  harus adanya Rencana Pembelajaran Semeseter yang di sesuaikan dengan ketentuan dari peraturan yang di keluarkan oleh intansi terkait.
Kata Kunci: Penerapan, Pendidikan Anti Korupsi, Perguruan Tinggi
Abstract
The current problem of the Indonesian nation is that there are still many problems related to law, both in terms of quality and quantity. One of the problems of the Indonesian nation related to law, one of which is criminal acts of corruption. Corruption, which since the founding of the Indonesian State, has undermined the life of the nation and the State, has had a major impact on social and economic life, both directly and indirectly. The Indonesian government has attempted to fight corruption in various ways. The Corruption Eradication Commission as an independent institution that specifically handles criminal acts of corruption committed by government officials and other parties carries out curative efforts for criminal acts of corruption. The cheapest and most effective effort to eradicate corruption is through preventive measures, such as anti-corruption education and instilling the values of integrity in children from an early age. In implementing this  anti-corruption education, there are obstacles, namely the inhibiting factors in terms of human resources and semester credit unit burden and in implementing this anti-corruption education course there must be a legal basis from higher education leaders  for  the  implementation  of  anti-corruption  education  courses,  as  well  as  There  must  be  a Semester Learning Plan that is adjusted to the provisions of the regulations issued by the relevant agency.
Keywords: Aplication, Contra Coruption Education, College

## PENDAHULUAN
Permasalahan bangsa Indonesia saat ini adalah masih banyak nya persamalahan yang berkaitan dengan hukum, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Salah satu permasalahan bangsa  Indonesia  yang  berkaitan  dengan  hukum,salah  satu  nya  adalah  tindak  pidana korupsi. Korupsi yang dari sejak berdiri nya Negara Indonesia ini telah mengerogoti sendi- sendi kehidupan bangsan dan Negara yang sangat berdampak pada kehidupan sosial dan ekonomi, baik yang berdampak langsung maupun tidak langsung.
Tindakan atau perilaku korupsi ini telah menyebabakan terjadinya permasalahan di dalam berbangsa, baik dari segi ekonomi, sosial, budaya dan hukum. Pencelaan masyarakat terhadap korupsi menurut konsepsi yuridis dimanifestasikan dalam rumusan hukum sebagai suatu tindak pidana. Di dalam politik hukum pidana Indonesia, korupsi itu bahkan dianggap sebagai suatu tindak pidana yang perlu didekati secara khusus, dan diancam dengan pidana yang cukup berat.
Untuk penangulangan dan memberikan efek jera korupsi maka di perlukan instrumen untuk pencegahan dan penindakan, pencegahan dapat dilakukan pada seminar, lokakarya dll yang melibatkan masyarakat, unsur akademisi. Pada unsur akademisi inilah dilakukan dengan memasukan kurikulum mata kuliah Pendidikan anti korupsi.
Sedangkan dalam hal penindakan dilakukan melalui instrument hukum, salah satu nya hukum pidana yang merupakan  hukum yang berisikan tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang, yang apabila di langgar akan dikenakan sanksi pidana. (ISHAQ,  PHI, hal 137)
Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bagian  dari hukum pidana khusus di samping  mempunyai  spesifikasi  tertentu  yang  berbeda  dengan  hukum  pidana  umum, seperti adanya penyimpangan hukum acara serta apabila di tinjau dari materi yang di atur. Karena  itu, tindak pidana korupsi secara langsung maupun tidak langsung dimaksudkan menekan seminimal mungkin terjadinga kebocoran dan penyimpangan terhadap keuangan Negara.
Penelusuran  terhadap  berbagai  literature  yang  menjadikan  korupsi  sebagai  objek kajian  dan  pembahasan,  telah  memberikan  suatu  gambaran  tentang  betapa  tidak mudahnya membuat suatu batasan konseptual untuk memahami makna korupsi. Ketidak mudahan itu disebabkan karena kemajemukan aspek terkandung di dalam perilaku korupsi itu sendiri, sehingga sulit menarik suatu pengertian yang serba mencakup.
Berdasarkan  indeks  persepsi  Korupsi  yang  dikeluarkan  oleh  Transparency Internasional,  Indonesia  pada  tahun  2017  memiliki  Indeks  sebesar  37  dari  100  dan menempati posisi 96 dari 180 negara yang disurvei. Sementara itu, World Economic Forum dalam The Global Competitiveness Report 2017-2018 menyampaikan bahwa faktor terbesar yang menghambat dalam melakukan bisnis di Indonesia adalah korupsi dengan nilai 15,4. Keadaan  tersebut  akan  mengakibatkan  investor  luar  negeri  ke  negara-negara  lain  yang dianggap memiliki iklim lebih baik. Kondisi seperti ini akhirnya memperburuk perekonomian dengan segala aspeknya di negara ini.
Pemerintah  Indonesia  telah  berusaha  keras  untuk  memerangi  korupsi  dengan berbagai  cara.  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  sebagai  lembaga  independen  yang secara khusus menangani tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat pemerintah dan  pihak-pihak  lain  melakukan  upaya  kuratif  tindak  korupsi.  Upaya  penindakan  ini membutuhkan  ongkos  yang  tidak  sedikit.  Belum  lagi  jika  dihitung  dari  dampak  yang ditimbulkan bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Upaya memberantas korupsi yang  paling  murah  dan  efektif  adalah  dengan  tindakan  pencegahan  (preventif),  seperti pendidikan antikorupsi dan penanaman nilai-nilai integritas kepada anak-anak sejak dini.
Dalam  memerangi  dan  meusnahkan  perilkau  korupsi  tidak  hanya  dilakukan Penindakan terhadap korupsi, tetapi lebih efektif dapat di lakukan pencegahan sejak dini dalam meminimalisri terjadinya korupsi kedepannya.
Dalam  sudut  terminologi,  istilah  terminologi,  istilah  korupsi  berasal  dari  kata “ corruptio ” dalam bahasa latin yang berarti kerusakan atau kebobrokan, dan dipakai pula untuk menunjuk suatu keadaan atau perbuatn yang busuk.
Maka berdasarkan hal di atas maka penulis sangat mendukung penerapan mata kuliah pendidikan  anati  korupsi  untuk  di  terapkan  pada  pendidikan  tinggi,  hal  ini  untuk membentengi generasi muda untuk terhindar atau melakukan praktek-praktek korupsi dan untuk memutus mata rantai berkembanganya serta memusnakan tindak pidana korupsi di Indonesia khususnya.

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan, karena menjadikan bahan kepustakaan sebagai tumpuan utama. Dalam penelitian hukum normatif ini penulis melakukan penelitian terhadap asas- asas  hukum  yang  bertitik  tolak  dari  bidang-bidang  tata  hukum  tertentu,  dengan  cara mengadakan  identifikasi  terlebih  dahulu  terhadap  kaidah-kaidah  hukum  yang  telah dirumuskan di dalam perundang-undangan tertentu.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Faktor-Faktor Penghambat Dalam Pembelajaran Mata Kuliah Pendidikan Anti Korupsi Di Perguruan Tinggi?
Dalam  setiap  penerapan  mata  kuliah  terbaru  atau  penambahan  mata  kuliah  tentu terdapat berbagai faktor penghambat, diantara nya :
1. Sumber daya manusia.
Untuk meningkat daya sumber daya manusisa mahasiswa/I tentu nya perlu adanya tenaga pengajar atau  dosen  yang  berkompen  yang  berkaitan  dengan mata  kuliah  yang diajarkan.  Dalam  mata  kuliah  pendidikan  anti  korupsi  pada  dasarnya  berkaitan  dengan materi hukum, khususnya hukum pidana. Karena dalam  materi pembelajaran di mata kuliah pendidikan anti korupsi ini, akan banyak berkaitan dengan pencegahan dan penindakan terkait tindak pidana korupsi. Khusus untuk materi yang berkaitan dengan penindakan, hal ini lebih banyak di kuasai oleh pengajar atau dosen yang berkaitan dengan ilmu hukum, khusus nya hukum pidana.
2. Mata Kuliah atau Satuan Kredit Semester.
Dengan  adanya  perubahan  kurikulum  atau  adanya  penambahan  mata  kuliah  juga merupakan  salah  satu  permasalahan  yang  bisa  d  bilang  rumit.  Oleh  karena  itu  perlu
diadakan revisi kurikulum untuk mengakomodir mata kuliah baru baik dari internal maupun eksternal.
Beban Satuan Kredit Semester atau SKS yang ideal nya 150 atau 160 untuk tingkat Strata  Satu  (S1),  jika  di  tambah  dengan  penambahan  mata  kuliah  dan  Satuan  Kredit Semester  maka  akan  menjadi  hal  memberatkan  bagi  mahasiswa  maupun  dosen  yang mengajar mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi.
Bagaimana Penerapan Mata Kuliah Pendidikan Anti Korupsi Pada Perguruan Tinggi?
Penerapan  pendidikan  anti  korupsi  pada  perguruan  tinggi  pada  awal  nya  disusun berdasarkan  dengan  dasar  hukum  atau  dasar  apa  di  berlakukan  nya  sesuatu  kebijakan pemberlakuan kurikulum yang berkaitan dengan mata kuliah. Penerapan mata kuliah anti kroupsi di perguruan tinggi berdasarkan berdasarkan Peraturan Mentri Riset teknologi dan pendidikan tinggi nomor 33 Tahun 2019 tentang penyelengaraan pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi.
Dengan  adanya  payung  hukum  tentang  pelaksanaan  atau  penerapan  Mata  kuliah Pendidikan  anti  korupsi  pada  perguruan  tinggi,  maka  perguruan  tinggi  sudah  bisa melaksanakan  dan  menerapkan  mata  kuliah  pendidikan  anti  korupsi  pada  universitas, Fakultas dan Program studi.
Pimpinan  pada  perguruan  tinggi,  baik  itu  Rektor,  Direktur  atau  lainnya  maka  akan menerbitkan  suatu  peraturan  terkait  dengan  penerapan  mata  kuliah  pendidikan  anti korupsi, dengan adanya dasar hukum ini, maka fakultas dan program studi dapat merevisi kurikulum.
Setelah  ada  nya  dasar  hukum  atau  aturanyang  menaungi  untuk  penerapan  mata kuliah pendidikan anti korupsi ini, maka dosen pengampu mata kuliah akan melaksanakan pembuatan  Rencana  Pembelajaran  Semester  (RPS)  untuk  di  jadikan  acuan  untuk melaksanakan perkuliahan.
Dalam Rencana Pembelajaran Semester Materi yang di muat adalah :
1. Pengertian Korupsi
2. strategi pencegahan korupsi
3. jenis korupsi dan faktor penyebab korupsi
4. mengaktualisasikan nilai dan prinsip anti korupsi
5. teori konsep korupsi
6. karakter anti korupsi
7. tindak pidana korupsi dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia,
8. kerjasama internasional dalam memberantas korupsi
9. tentang isu-isu korupsi masa kini, dan berfikir kreatif, serta inovatif
10. peran mahasiswa dalam pemberantasan korupsi
11. penindakan dalam tindak pidana korupsi.
Tujuan  mahasiswa  mempelajari  pendidikan  korupsi  ini  adalah  agar  terciptanya kehidupan yang tentram dan adanya keadilan bagi masyarakat, bagi secara sosial, ekonomi dan hukum untuk kemajuan bangsa dan negara.

## SIMPULAN
Dalam  penerapan  mata  kuliah  pendidikan  anti  korupsi  pada  perguruan  tinggi terdapat dua permasalahan atau kendala :
1. Dalam hal fakto-faktor penghambat dapat di simpulkan bahwa kurang tersedianya Sumber  Daya  manusia  yang  berkaitan  dengan  Pendidikan  anti  korupsi,  diantara tersedia  nya  dosen  dengan  kompetensi  hukum  dan  telah  banyak  beban  Satuan Kredit Semester.
2. Dalam  hal  penerapan  adanya  dasar  hukum  atau  payung  hukum  yang  harus  di terbitkan  oleh  Pimpinan  Perguruan  tinggi,  agar  dapat  dilakukan  penerapan Pendidikan Anti Korupsi pada Tingkat Fakultas dan Program Studi.

## DAFTAR PUSTAKA
Adami  Chazawi,  2022,Edisi  Revisi  Hukum  Pembukian  Tindak  Pidana  Korupsi”.,  MNC
Publisihing,
_________  Hukum Pidana Korupsi di Indonesia (Edisi Revisi), 2019, Jakarta, Raja Grafindo Perkasa
Elwi Danil, Korupsi 2011“ Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannay”. Jakarta, Raja Grafindo Perkasa,.
Ishaq, Pengantar Hukum Indonesia, 2022, Jakarta, Raja Grafindo Perkasa.
Rodliyah dan salim HS,2017 Hukum Pidana Khsusus, Unsur dan Sanksi Pidana nya, Rajawali Pers, Depok,
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahum 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Peraturan  Kementrian  Riset,  Teknologi  dan  Pendidikan  Tinggi  Nomor  33  Tahun  2019
Tentang Penyelengaraan Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi