TB Vol. 20, No. 1, Juli 2019, hal. 31-42
http://journal.stimykpn.ac.id/index.php/tb TELAAH BISNIS ISSN 1411-6375 (cetak) 2541-6790 (online)

## Membangun Kemandirian Ekonomi untuk Mengentaskan Kemiskinan dalam Program “Bela Beli Kulon Progo”

## Fitria Nurma Sari
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Airlangga Jalan Airlangga No.4, Surabaya 60286, Indonesia e-mail: fitria.nurma.sari-2018@pasca.unair.ac.id

## Abstract
Poverty is still a major problem in Indonesia. To overcome the problem of poverty, the government has tried to develop various programs that want to alleviate the poverty of its citizens. However, not infrequently these programs do not go according to plan and cannot reach the goal. In contrast to these problems, the Kulon Progo community has persistent leaders in fighting for the rights of their people. The integration of an independent economy was created, and only a few years of running programs can alleviate poverty. This study aims to explain one of the keys to the success of the poverty alleviation program implemented by the Regent of Kulon Progo by using descriptive qualitative studies. This study has found that one of the most important factors in the success of the "Bela Beli Kulon Progo" program is the optimal utilization of local resources in the Kulon Progo Regency area. The success of the program was proven by field data showing a decrease in the percentage of poverty and an increase in Gross Regional Income in the Kulon Progo Regency area.

## Keywords: poverty alleviation, independence, local resources

## Abstrak
Kemiskinan masih menjadi masalah utama yang ada di Indonesia. Pemerintah telah berusaha dengan membentuk berbagai program yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan warganya. Namun  tidak  jarang  program-program  tersebut  prosesnya  tidak  berjalan  sesuai  rencana  dan tidak dapat mencapai tujuan. Berbeda dengan kondisi kegagalan tersebut, masyarakat Kulon Progo memiliki pemimpin yang gigih dalam memperjuangkan hak-hak rakyatnya. Terciptalah integrasi  bidang  ekonomi  daerah  yang  mandiri,  dan  hanya  beberapa  tahun  program  yang dijalankan dapat mengentaskan kemiskinan. Studi ini bertujuan untuk memaparkan salah satu kunci kesuksesan program pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan oleh Bupati Kulon Progo dengan menggunakan studi kualitatif deskriptif. Penelitian ini memiliki temuan bahwa salah satu faktor terpenting dalam kesuksesan program “Bela Beli Kulon Progo” adalah pemanfaatan secara optimal sumber daya lokal di wilayah Kabupaten Kulon Progo. Kesuksesan program tersebut terbukti dengan data-data lapangan yang menunjukkan penurunan persentase kemiskinan dan peningkatan Pendapatan Daerah Regional Bruto di wilayah Kabupaten Kulon Progo.
Kata kunci: pengentasan kemiskinan, kemandirian, sumber daya lokal
Telaah Bisnis Volume 20, Nomor 1, Juli 2019

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Masyarakat  desa  secara  umum memiliki kelemahan untuk bisa mengembangkan potensinya secara mandiri. Kelemahan tersebut salah satunya disebabkan  oleh  keterbatasan  pengetahuan dan kemampuan akibat perkembangan ilmu pengetahuan  yang  terhambat.  Akibatnya masyarakat pedesaan mengalami kemiskinan dan ketidaksejahteraan. Oleh karena itu, diperlukan  pihak  lain  untuk  membantu mereka  dalam  mengembangkan  potensi yang  dimilikinya  agar  mampu  keluar  dari kemiskinan  dan  mencapai  kesejahteraan. Pihak tersebut bisa personal, LSM, maupun pemerintah (Gitosaputro dan Rangga, 2015).
Peran  pemerintah  sangatlah  penting dalam menangani kemiskinan dan menciptakan  kesejahteraan  karena  hal tersebut  merupakan  tugas  dan  salah  satu dari  tujuan  pemerintah  itu  sendiri.  Namun sebagai  pihak  luar,  pemerintah  dalam memberikan  bantuan  pada  masyarakat perlu  untuk  memperhatikan  potensi  yang dimiliki masyarakat. Potensi masyarakat salah  satunya  berupa  sumber  daya  lokal yang  bisa  dimanfaatkan  pemerintah  guna menyelesaikan masalah kemiskinan dan ketidaksejahteraan (Gitosaputro dan Rangga, 2015:92).
Manusia  sebagai  khalifah  fil  ‘ar ḍ (pemimpin di bumi) diberikan amanah oleh Allah  SWT  untuk  mengelola  bumi  beserta segala isinya untuk digunakan sebesar- besarnya  demi  kemaslahatan  umat.  seperti makna yang terkandung dalam Surah Al- A’raf ayat 69.
QS. Al A’raf (7) ayat 69 :

## Artinya:
Apakah kalian (tidak percaya) dan heran bahwa datang kepada kalian peringatan dari Tuhan kalian yang dibawa oleh seorang laki-laki di antara kalian untuk memberi peringatan kepada kalian? Dan ingatlah oleh kamu sekalian di waktu Allah menjadikan kamu sebagai pengganti-pengganti (yang berkuasa) sesudah lenyapnya kaum Nuh, dan Tuhan telah melebihkan kekuatan tubuh dan perawakan kalian (daripada kaum Nuh itu). Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah supaya kalian mendapat keberuntungan.
Quraish  Shihab  menafsirkan  bahwa makna  dari  “menjadikan  kamu  pengganti- pengganti  (yang  berkuasa)”  dalam  ayat tersebut  adalah  pengganti-pengganti  yang berkuasa dan yang bertugas memakmurkan bumi  (Lisnawati  dkk,  2015:53).  Salah  satu cara  dalam  memakmurkan  bumi  adalah melakukan  pengelolaan  sumber  daya  yang ada di bumi untuk menciptakan kemaslahatan umat.
Sudah seharusnya manusia memanfaat- kan sumber daya yang dimilikinya secara arif dan bijak dalam usaha pemenuhan kebutuhan hidupnya  agar  tercipta  kehidupan  yang sejahtera.  Begitupun  pemerintah,  sebagai pemimpin  dari  masyarakat  yang  diberikan wewenang  untuk  mengelola  segala  sumber daya yang dimiliki masyarakat seharusnya berusaha memanfaatkan segala sumber daya yang dimiliki untuk bisa memberikan kesejahteraan kepada masyarakat.
Pada  umumnya,  pemerintah  dalam kebijakan  program  pengembangan  masya-
Membangun Kemandirian Ekonomi untuk Mengentaskan Kemiskinan... ( Fitria Nurma Sari)
rakatnya, sering mengabaikan sumber daya lokal. Pemerintah tidak melihat sumber daya lokal tersebut sebagai sesuatu yang bisa  mendukung  program  pengentasan kemiskinan.  Mustangin  (2017)  menyatakan bahwa Indonesia memiliki beragam potensi, baik  alam  maupun  budaya  yang  bisa dimanfaatkan,  namun  potensi  tersebut  tidak banyak dimanfaatkan. Seharusnya sebagai pihak  luar  yang  ingin  mengembangkan masyarakat, pemerintah perlu memperhatikan potensi internal dari masyarakatnya. Pemanfaatan sumber daya lokal dalam melakukan penyejahteraan masyarakat justru akan  meningkatkan  efektifitas  dan  efisiensi kebijakan  program  tersebut  karena  sumber daya tersebut sudah tersedia di masyarakat dan mudah dijangkau sehingga lebih mudah pemanfaatannya bagi masyarakat.
Masyarakat di Kabupaten Kulon Progo merupakan masyarakat dengan karakteristik pedesaan karena sebagian besar dari mereka bekerja  di  sektor  pertanian  (agraris).  Hal tersebut dapat terlihat dari Produk Domestik Regional  Bruto  (PDRB)  Kabupaten  Kulon Progo  pada  tahun  2013  yang  menunjukkan bahwa kontribusi terbesar berasal dari sektor pertanian  yang  mencapai  23,87  persen. Struktur perekonomian di Kabupaten Kulon Progo  juga  menunjukkan  bahwa  sektor pertanian  termasuk  dalam  3  sektor  teratas yang mendominasi diikuti dengan sektor perdagangan kemudian sektor jasa, hotel, dan restoran (Pemkab Kulon Progo, 2014:58).
Seperti  karakteristik  masyarakat  desa pada  umumnya,  masyarakat  di  Kabupaten Kulon Progo juga memiliki kelemahan dalam mengembangkan potensi yang mereka miliki sehingga mereka tidak mampu memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya dengan baik. Keberadaan  sumber  daya  lokal  berupa sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber  daya  sosial  yang  ada  di  Kabupaten Kulon Progo tidak bisa dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakatnya sendiri. Padahal sebagai daerah pedesaan, Kabupaten Kulon Progo memiliki sumber daya yang melimpah. Ketidakmampuan memanfaatkan sumber daya tersebut menimbulkan masalah kemiskinan dan ketidaksejahteraan di  masyarakat  Kabupaten  Kulon  Progo. Terbukti dengan tingginya angka kemiskinan di  Kabupaten  Kulon  Progo  (Kristianto, 2015:20).  Berdasarkan  data  Badan  Pusat Statistik  (BPS)  hingga  tahun  2012, persentase  kemiskinan  di  Kabupaten  Kulon Progo paling tinggi diantara wilayah lainnya di  Provinsi  DIY,  yaitu  sekitar  24  persen (Susilo & Rijanta, 2017:2). Melihat kondisi tersebut, pemerintah Kabupaten Kulon Progo berusaha menanggulangi kemiskinan, salah satu  caranya  dengan  mengadakan  Program Bela  Beli  Kulon  Progo  yang  diluncurkan secara  resmi  pada  tanggal  25  Maret  2013 oleh Bupati Kulon Progo di Alun-alun Wates (Kristianto, 2015:20).

## Tabel 1. Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2011-2018
Kab/Kota 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 D.I. Yogyakarta 12,13 13,02 13,34 14,91 14,55 15,03 15,88 16,14 Kulonprogo 18,30 20,03 20,30 21,40 20,64 21,39 23,32 23,62 Bantul 13,43 14,07 14,55 16,33 15,89 16,48 16,97 17,28 Gunungkidul 17,12 18,65 19,34 21,73 20,83 21,70 22,72 23,03 Sleman 7,65 8,13 8,21 9,46 9,50 9,68 10,44 10,61 Yogyakarta 6,98 7,64 7,70 8,75 8,67 8,82 9,38 9,62
Sumber: BPS Provinsi DIY, 2020

## Telaah Bisnis Volume 20, Nomor 1, Juli 2019
Tabel  1  menunjukkan  perbandingan persentase  kemiskinan  di  kabupaten/kota  di DIY  yang  menunjukkan  bahwa  Kabupaten Kulon Progo memiliki persentase kemiskinan yang  paling  tinggi  di  antara  kabupaten/kota lainnya di DIY.

## Program Bela Beli Kulon
Progo  merupakan  salah  satu  program pengembangan  masyarakat  dari  Pemerintah Kabupaten Kulon Progo yang memanfaatkan sumber daya lokal. Program ini menjadi salah  satu  program  pembangunan  yang dilakukan  Pemerintah  Kabupaten  Kulon Progo  karena  dalam  Perubahan  Rencana Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah (RPJMD)  Kabupaten  Kulon  Progo  tahun 2011-2016  tertulis  bahwa  “sebagai  upaya untuk  akselerasi  pembangunan  daerah  juga dilakukan dengan optimalisasi potensi lokal dengan  penguatan  usaha  dan  pemasaran produk  lokal  lebih  intensif  terutama  untuk masyarakat Kulon Progo”.
Program ini menghendaki agar masyarakat di Kabupaten Kulon Progo dapat mandiri secara ekonomi dengan cara menjadi produsen  maupun  konsumen  dari  produk- produk lokal, sehingga diharapkan nantinya masyarakat  Kabupaten  Kulon  Progo  itu sendiri yang menguasai pasar lokal (Susilo & Rijanta, 2017:4). Ide pengadaan program ini tidaklah datang secara tiba-tiba. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo melalui Bupati Hasto Wardoyo  mencetuskan  program  ini  karena terinspirasi  oleh  gerakan  Beli  Indonesia yang  digagas  oleh  Heppy  Trenggono  yang merupakan  ketua  dari  Indonesian  Islamic Business  Forum  (IIBF)  (Susilo  &  Rijanta, 2017:4).
Telah  banyak  program  pengentasan kemiskinan yang dijalankan oleh pemerintah Kabupaten  Kulon  Progo.  Namun,  Program Bela  Beli  Kulon  Progo  merupakan  salah satu  program  yang  berpengaruh  signifikan terhadap  penurunan  angka  kemiskinan  dan peningkatan pendapatan daerah. Berdasarkan
data Badan Perencanaan dan Pengembangan Daerah  (Bappeda)  dan  BPS  Kabupaten Kulon  Progo,  terjadi  penurunan  persentase kemiskinan  dan  peningkatan  Produk Domestik  Regional  Bruto.  Pada  tahun 2011,  persentase  kemiskinan  di  Kabupaten Kulon  Progo  sebesar  23,62  persen.  Setelah dijalankannya Program Bela Beli Kulon Progo,  persentase  kemiskinan  di  tahun 2013  turun  menjadi  sebesar  23,32  persen. Persentase  tersebut  terus  menurun  pada tahun-tahun  berikutnya  selama  pelaksanaan Program Bela Beli Kulon Progo, yaitu pada tahun  2014  sebesar  20,64  persen  dan  pada tahun  2018  sebesar  18,3  persen.  PDRB Kulon Progo pada tahun 2011 sebesar 13,97 juta  rupiah  meningkat  menjadi  18,74  juta rupiah di tahun 2015.
Oleh karena itu, menjadi menarik untuk membahas pengembangan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo melalui pemanfaatan sumber daya lokal. Sebab jarang sekali pemerintah  dalam  mengadakan  program yang  mempertimbangkan  potensi  lokal masyarakatnya  dan  mampu  mencapai keberhasilan  yang  cukup  signifikan  dalam penurunan  angka  kemiskinan.  Pemanfaatan sumber daya lokal ini juga sesuai dengan prinsip  di  dalam  ayat  Al-Qur’an  bahwa manusia  sebagai  khalifah  fil  ‘ar ḍ diberikan amanah  oleh  Allah  SWT  untuk  mengelola segala  sumber  daya  yang  ada  secara  arif dan bijak yang ditujukan pada kemaslahatan umat. Selain itu, penelitian ini sangat penting untuk dilakukan mengingat bahwa Indonesia masih memiliki angka kemiskinan yang tinggi, untuk mengatasinya dibutuhkan ide- ide tentang program pengentasan kemiskinan yang efektif, dan salah satu idenya adalah dari Program Bela Beli Kulon Progo yang mengajarkan arti kemandirian bangsa.

## Identifikasi Masalah
Penelitian ini meneliti sumber daya lokal yang digunakan dalam Program Bela
Membangun Kemandirian Ekonomi untuk Mengentaskan Kemiskinan... ( Fitria Nurma Sari)
Beli Kulon Progo. Sumber daya lokal dalam penelitian  ini  dibatasi  pada  sumber  daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya sosial. Ketiga jenis sumber daya tersebut telah teridentifikasi digunakan oleh Pemerintah  Kabupaten  Kulon  Progo  dalam Program Bela Beli Kulon Progo. Selain itu, pembatasan  pada  tiga  sumber  daya  tersebut dikarenakan  ketiganya  merupakan  sumber daya yang secara umum dimiliki oleh setiap masyarakat dan sering dimanfaatkan untuk melakukan pengembangan masyarakat.
Program Bela Beli Kulon Progo baru  dilaksanakan  pada  bulan  Maret  2013. Penelitian  ini  dibatasi  pada  Program  Bela Beli Kulon Progo selama kurun waktu tahun 2013-2017 karena data paling banyak tersedia merupakan  data  hasil  penelitian  pada  tahun tersebut. Tahun 2013 adalah tahun permulaan program  dijalankan,  sedangkan  pada  tahun 2017  merupakan  data  terakhir  yang  dapat ditemukan terkait dengan Program Bela Beli Kulon Progo.
Selain itu, peneliti mengamati bahwa  peningkatan  kesejahteraan  ekonomi masyarakat  merupakan  tujuan  dari  Program Bela  Beli  Kulon  Progo.  Hal  tersebut dikarenakan  tujuan  Pemerintah  Kabupaten Kulon  Progo  yang  mengharapkan  program ini  dapat  dapat  mengurangi  angka kemiskinan dan meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, yang diteliti adalah terkait dengan kegiatan dalam Program Bela Beli Kulon Progo yang mampu meningkatkan  perekonomian  masyarakat. Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk mengetahui  dan  mendeskripsikan  cara- cara  Pemerintah  Kabupaten  Kulon  Progo memanfaatkan sumber daya lokal yang dimiliki masyarakatnya dalam Program Bela Beli Kulon Progo pada tahun 2013-2017.

## Pengembangan Masyarakat
Menurut  Gitosaputro  dan  Rangga (2015) pengembangan masyarakat merupakan
program yang terorganisir untuk memperbaiki kehidupan  masyarakat  melalui  kemandirian dan  asas  koperatif  yang  didukung  dengan adanya  bantuan  dari  pihak  lain  seperti pemerintah,  swasta,  dan  LSM.  Kemudian, pengembangan masyarakat merupakan metode dalam mengikutsertakan sekelompok orang  di  pedesaan  untuk  memperbaiki kondisi sosial ekonominya, sehingga menjadi  kelompok  yang  dapat  bekerja secara  mandiri  dalam  mengembangkan kapasitas dan sumber daya yang dimilikinya. Prosesnya,  pengembangan  masyarakat  bisa dilakukan  melalui  intervensi  dari  pihak eksternal maupun dilakukan melalui inisiatif masyarakatnya  (Gitosaputro  &  Rangga, 2015).

## Sumber Daya Lokal
Sumber daya merupakan segala sesuatu yang  diperlukan  dalam  proses  kegiatan (Theresia  dkk,  2014).  Sumber  daya  sering dikaitkan  dengan  potensi,  ataupun  aset. Komunitas di tingkat lokal dalam perjalanan waktu  telah  mengembangkan  suatu  aset yang  menjadi  sumber  daya  ataupun  potensi bagi  komunitas  tersebut  guna  menghadapi perubahan  yang  terjadi  (Adi,  2013:237). Sumber daya lokal adalah sumber daya yang berasal,  tersedia,  atau  digali  dari  wilayah setempat yang masih termasuk dalam batasan geografis komunitas (Theresia dkk, 2014).
Sumber  daya  lokal  yang  merupakan milik masyarakat sendiri, membuat mereka  mampu  menyediakan  sumber  daya tersebut  secara  mandiri  dengan  biaya  yang murah. Pemanfaatan sumber daya lokal pada  prinsipnya  adalah  bagaimana  cara kita dalam mengubah sumber daya yang bersifat  potensial  menjadi  bersifat  faktual (Gitosaputro & Rangga, 2015:92).
Klasifikasi sumber daya lokal menjadi 3  jenis  yaitu  sumber  daya  manusia,  sumber daya alam, dan sumber daya sosial. Unsur dalam  sumber  daya  dirincikan  menjadi  (1)

## Telaah Bisnis Volume 20, Nomor 1, Juli 2019
Sumber  daya  Alam  meliputi  ekosistem alam,  flora,  fauna;  (2)  Sumber  daya manusia  meliputi  perilaku,  sikap  mental, pengetahuan, keterampilan, karakter, pendidikan, kesehatan; dan (3) sumber daya sosial  meliputi  kelembagaan,  modal  sosial, kearifan lokal, orientasi nilai budaya, serta sentimen komuniti (Santosa, 2014).

## Pengembangan Masyarakat Berbasis Sumber Daya Lokal
Pengembangan masyarakat berbasis sumber  daya  lokal  adalah  usaha  dari  pihak tertentu, baik yang berasal dari internal atau eksternal masyarakat, dalam memberikan bantuan  kepada  masyarakat  (terutama masyarakat pedesaan) yang caranya dilakukan  melalui  pemanfaatan  sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri  dengan  tujuan  untuk  memperbaiki kehidupan  masyarakat  agar  bisa  mencapai kesejahteraan (Santosa, 2014). Kesejahteraan yang dimaksud di sini lebih ditekankan pada kesejahteraan  ekonomi,  yaitu  terpenuhinya kebutuhan  dasar  berupa  pangan,  sandang, dan papan.

## Pemanfaatan Sumber Daya Lokal
Pemanfaatan  merupakan  aktivitas memanfaatkan, yaitu suatu kegiatan atau aktivitas yang menjadikan sesuatu memiliki manfaat  atau  nilai  guna.  Prinsip  dari pemanfaatan sumber daya adalah mengubah sumber  daya  yang  bersifat  potensial menjadi sumber daya yang bersifat faktual (Gitosaputro  &  Rangga,  2015:92).  Oleh Karena  itu,  aktivitas  pemanfaatan  sumber daya lokal yang dilakukan oleh subyek pengembangan masyarakat merupakan aktivitas penggalian seluruh potensi yang ada pada sumber daya yang dimiliki masyarakat untuk kemudian digunakan sesuai dengan kebutuhan, sehingga manfaatnya bisa dirasakan  secara  nyata  oleh  masyarakat  di daerah tersebut.
Contohnya adalah pemanfaatan pengetahuan lokal yang potensial mendukung  pengembangan  masyarakat di  Jawa.  Masyarakat  Jawa  memiliki indegeneous knowledge (pengetahuan lokal) berupa  Almanak  Pranoto  Mongso,  yaitu pengetahuan  lokal  berupa  kalender  yang mengatur tentang tata cara mengelola usaha pertanian  sesuai  dengan  siklus  pergantian musim dan perubahan kondisi alam lainnya. Pengetahuan  tersebut  dapat  dijadikan landasan  dalam  pengambilan  keputusan terkait  bidang  pertanian  sehingga  bisa membantu masyarakat dalam mengelola pertaniannya (Santosa, 2014:120).

## METODE PENELITIAN
Pendekatan penelitian yang digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan deskriptif  kualitatif.  Penelitian  kualitatif merupakan  penelitian  yang  bertujuan  untuk memahami fenomena yang terjadi dalam konteks  khusus  pada  subyek  penelitian guna  memahami  fenomena  tersebut  secara menyeluruh dengan menggunakan metode alamiah yang kemudian hasilnya disajikan melalui  deskripsi  berupa  kata-kata  dan bahasa (Moleong, 2012:6).
Penelitian ini berusaha memahami fenomena  pemanfaatan  sumber  daya  lokal oleh  pemerintah  Kabupaten  Kulon  Progo pada  program  Bela  Beli  Kulon  Progo yang  merupakan  program  pembangunan masyarakat. Oleh karena itu, hasil dari penelitian ini nantinya akan berupa deskripsi dari  cara-cara  pemanfaatan  yang  dilakukan oleh  pemerintah  Kabupaten  Kulon  Progo dalam  program  pengembangan  masyarakat Bela Beli Kulon Progo.
Membangun Kemandirian Ekonomi untuk Mengentaskan Kemiskinan... ( Fitria Nurma Sari)

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Gambaran Umum Potensi Daerah Kabu- paten Kulon Progo
Kabupaten  Kulon  Progo  merupakan salah satu kabupaten yang terletak di bagian barat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kecamatan Wates menjadi pusat dari daerah Kabupaten Kulon Progo. Wilayah Kabupaten Kulon  Progo  secara  administratif  terdiri atas  12  Kecamatan,  87  Desa,  1  Kelurahan, 918  Pedukuhan,  1.825  RW  (Rukun  Warga) dan  4.469  RT  (Rukun  Tetangga)  dengan luas  wilayah  Kabupaten  Kulon  Progo secara  keseluruhan  adalah  586.627,512 ha  (RJPMD,  2011-2016:17).  Dengan  luas wilayah  tersebut,  tentunya  menjadi  potensi bagi pemerintah untuk bisa mengembangkan masyarakat Kabupaten Kulon Progo.
Kondisi  fisik  wilayah  Kabupaten Kulon  Progo  secara  umum  terbagi  menjadi tiga  jenis  kawasan,  yaitu  kawasan  pesisir, kawasan dataran, dan kawasan pegunungan. Dataran  tinggi  atau  kawasan  pegunungan yang  ada  di  Kabupaten  Kulon  Progo merupakan  perbukitan  Manoreh  (RJPMD, 2011-2016:18-19).
Kabupaten  Kulon  Progo  merupakan daerah  yang  memiliki  potensi  alam  yang cukup  melimpah.  Sebagai  daerah  agraris, sebagian  besar  penduduk  Kabupaten Kulon  Progo  sebanyak  44,14%  bekerja  di sektor  pertanian.  Luas  lahan  pertanian  dan perkebunan  di  wilayah  Kabupaten  Kulon Progo juga mendominasi penggunaan lahan yang  ada.  Bahkan  bisa  dikatakan  hampir seluruh wilayah yang ada di Kabupaten Kulon Progo,  kecuali  kecamatan  Kokap,  memiliki potensi  untuk  dikembangkan  menjadi  lahan pertanian,  khususnya  pertanian  lahan  basah (persawahan) (RJPMD, 2011-2016:27-33).
Pertanian  Kabupaten  Kulon  Progo termasuk  pertanian  yang  subur  karena  bisa mencapai  surplus  beras.  Dikatakan  surplus karena konsumsi beras rata-rata masyarakat Kabupaten  Kulon  Progo  hanya  sebesar
38.805  ton  yang  lebih  kecil  dibandingkan hasil  produksi  beras  yang  rata-rata  sekitar 72.837  ton.  Sementara  itu,  pada  sektor perkebunan  di  Kabupaten  Kulon  Progo terdapat perkebunan kopi, kakao, kelapa dan sebagainya (RJPMD, 2011-2016:34).
Kabupaten  Kulon  Progo  memiliki potensi sumber mata air yang cukup melimpah karena  memiliki  wilayah  dataran  tinggi. Terdapat  beberapa  sumber  mata  air  dan  air tanah yang tersedia dan belum semuanya dimanfaatkan  (RJPMD,  2011-2016:24). Sebagian besar pemanfaatan sumber mata air tersebut dilakukan oleh PDAM.
Selain  potensi  alam,  terdapat  juga potensi kebudayaan di masyarakat Kabupaten Kulon  Progo.  Contohnya  seperti  makanan khas  masyarakat  Kabupaten  Kulon  Progo yang salah satunya adalah gebleg renteng yang  merupakan  makanan  olahan  yang terbuat dari tepung tapioka.

## Program Bela Beli Kulon Progo
Program Bela Beli Kulon Progo merupakan salah satu program pengembangan masyarakat dari pemerintah Kabupaten Kulon Progo yang memanfaatkan sumber daya lokal. Program ini menjadi salah satu program pembangunan  yang  dilakukan  pemerintah Kabupaten  Kulon  Progo  karena  dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Kulon Progo tahun  2011-2016  tertulis  bahwa  “sebagai upaya untuk akselerasi pembangunan daerah juga  dilakukan  dengan  optimalisasi  potensi lokal dengan penguatan usaha dan pemasaran produk  lokal  lebih  intensif  terutama  untuk masyarakat  Kulon  Progo.  Tujuan  program ini untuk membangun kemandirian daerah dan pengentasan kemiskinan”.
Beberapa produk lokal yang didukung oleh Program Bela Beli Kulon Progo yakni Beras  Daerah  (Rasda),  Beras  Menor,  Batik Gebleg Renteng, AirKU, batu andesit, Gula semut, jam kayu, teh, kopi, kecap, kerajinan serat  alam,  serta  produk-produk  lain  khas

## Telaah Bisnis Volume 20, Nomor 1, Juli 2019
Kulon  Progo.  Saat  ini  produk-produk  lokal tersebut  menjadi  produk  unggulan  yang dipasarkan  di  mayoritas  minimarket  yang ada di Kabupaten Kulon Progo.

## Pemanfaatan Sumber Daya dalam Bela Beli Kulon Progo
Program Bela Beli Kulon Progo merupakan program pengembangan masyarakat yang memanfaatkan sumber daya  lokal  Kabupaten  Kulon  Progo.  Pada pengembangan  masyarakat  berbasis  sumber daya  lokal,  terdapat  tiga  jenis  sumber  daya yang  dimanfaatkan  yakni  yang  pertama adalah sumber daya alam atau modal lingkungan  adalah  berupa  alam  lingkungan sekitar yang belum diolah dan bernilai ekonomi tinggi yang dalam pengelolaannya tersebut berdampak untuk membantu upaya pelestarian  alam  yang  dapat  menciptakan kehidupan  nyaman  bagi  manusia  maupun makhluk hidup lainnya (Adi, 2013:246).
Pemerintah  Kabupaten  Kulon  Progo mengetahui  bahwa  Kulon  Progo  memiliki potensi  alam  berupa  air  dan  pertanian.  Hal tersebut  dapat  terlihat  pada  program  Rasda dan AirKU yang memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia di Kabupaten Kulon Progo.
Pemerintah mengetahui kondisi pertanian  di  Kulon  Progo  yang  mengalami surplus  beras  namun  kurang  dimanfaatkan. Hal  tersebut  diketahui  dari  perbandingan antara jumlah produksi beras dengan jumlah konsumsi beras masyarakat dalam setahun. Hasil  panen  para  petani  bisa  dimanfaatkan untuk  memenuhi  kebutuhan  pangan  daerah dengan  adanya  program  Rasda.  Pemerintah membantu para petani mengembangkan hasil panennya dengan memberikan pendampingan dan penyuluhan dalam pengolahan padi agar bisa menghasilkan beras yang layak dijual di pasaran  sesuai  standar  yang  berlaku.  Selain itu,  pemerintah  juga  memberikan  kepastian pasar kepada para petani dengan menghimbau
para  Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS)  untuk membeli  beras  dari  Gabungan  Kelompok Tani  (Gapoktan)  yang  menjual  beras  hasil panen  petani  Kulon  Progo.  Gapoktan merupakan  lembaga  yang  kedudukannya penting  karena  menjadi  penadah  gabah hasil produksi petani Kulon Progo sehingga para  petani  tersebut  tidak  perlu  menjual gabah ke tengkulak yang justru menyulitkan mereka. Kedudukan Gapoktan mirip seperti koperasi  namun  dalam  pertanian,  tugasnya mengumpulkan gabah hasil panen dari para petani kemudian disetor ke Bulog.
Saat  ini  pemerintah  juga  menjadikan beras hasil produksi petani yang diserahkan kepada  Gapoktan  sebagai  sumber  Beras Miskin (Raskin) yakni beras yang dikhususkan untuk  bantuan  kepada  masyarakat  miskin. Dengan  demikian,  Raskin  yang  diterima oleh masyarakat miskin di Kabupaten Kulon Progo berasal dari petani yang ada di Kulon Progo  itu  sendiri.  Melalui  program  Rasda tersebut, rantai distribusi beras dari produsen ke konsumen menjadi lebih singkat sehingga harga beras juga menjadi lebih murah.
Pemerintah juga mengetahui adanya potensi  sumber  mata  air  yang  bisa  diolah menjadi  Air  Minum  Dalam  Kemasan (AMDK). Sumber mata air di Clereng yang sebelumnya  oleh  PDAM  Tirta  Binangun hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan air  untuk  MCK,  bisa  dioptimalkan  menjadi sumber air minum bagi masyarakat di Kabupaten  Kulon  Progo  melalui  AMDK AirKU.  Dengan  program  pengadaan AMDK  ini,  diharapkan  kebutuhan  air minum masyarakat Kulon Progo tidak lagi  mengandalkan  produk  dari  luar,  tetapi bisa  memperolehnya  dari  hasil  produksi dalam daerahnya sendiri. Keuntungan dari penjualan air AMDK AirKU ini nantinya juga akan  dinikmati  oleh  Masyarakat  Kabupaten Kulon  Progo  sendiri  karena  penjual  dari AirKU  adalah  PDAM  Tirta  Binangun yang  merupakan  Badan  Usaha  Milik  Desa (BUMD)  Kabupaten  Kulon  Progo.  Hasil
Membangun Kemandirian Ekonomi untuk Mengentaskan Kemiskinan... ( Fitria Nurma Sari)
penjualan akan masuk ke pendapatan daerah dan  bisa  digunakan  pemerintah  daerah untuk mengadakan program-program menyejahterakan masyarakat.
Kekayaan  alam  di  Kabupaten  Kulon Progo  tidak  hanya  dimanfaatkan  secara langsung,  tetapi  juga  dimanfaatkan  secara tidak  langsung  melalui  motif  batik  Gebleg Renteng. Sumber daya alam yang melimpah di  Kabupaten  Kulon  Progo  dimanfaatkan menjadi motif batik yang khas karena bisa mencerminkan  identitas  Kabupaten  Kulon Progo dengan keindahan alamnya.
Sumber daya alam kedua yang dimanfaatkan yakni sumber daya manusia. Sumber daya manusia atau modal manusia adalah  tenaga,  pengetahuan,  keterampilan dan  kemampuan  mengendalikan  teknologi yang dimiliki oleh manusia (Adi, 2013:254). Dengan  demikian,  dapat  dikatakan  bahwa sumber daya manusia adalah segala sesuatu yang berasal dari diri manusia itu sendiri. Pada  pelaksanaan  Rasda  dan  Beras  PNS, banyak  SDM  yang  terlibat,  terutama  para petani. Petani sebagai produsen beras sangat berperan  penting  untuk  terlaksananya program  tersebut.  Oleh  karena  itu, pemerintah  berusaha  memberikan  bantuan sosialisasi,  penyuluhan,  dan  pendampingan agar  para  petani  tersebut  bisa  berkembang kemampuannya  dalam  memproduksi  beras yang kualitasnya bagus dan layak jual di pasaran. Pemerintah juga telah memberikan fasilitas  alat  produksi  seperti  traktor  untuk menanam padi dan mesin untuk penggilingan padi.
Pemerintah dalam program Beras PNS juga  menggerakkan  para  PNS  agar  menjadi konsumen yang aktif mengkonsumsi beras dari para petani Kulon Progo. Caranya dengan memberikan himbauan pada para PNS untuk membeli  beras  petani  Kulon  Progo  melalui Gapoktan yang ada. Hal ini membuat surplus beras  dari  petani  Kulon  Progo  menjadi termanfaatkan secara maksimal karena selalu habis di pasaran.
Pada  produksi  batik  motif  Gebleg Renteng, pemerintah memanfaatkan sumber daya dari para pengrajin batik yang memang sudah memiliki keahlian membatik dan bisa memproduksi  batik  dalam  jumlah  banyak. Para  pengrajin  tersebut  dikumpulkan  dalam Asosiasi Batik Kulon Progo agar menjaga keaslian  batik.  Penyerapan  tenaga  kerja dikatakan maksimal dalam industri batik motif Gebleg Renteng ini karena pemerintah memiliki kebijakan yang mengatur produksi batik,  bahwa  tenaga  kerja  produksi  hanya dilakukan  oleh  masyarakat  asli  Kabupaten Kulon  Progo.  Hal  ini  membuat  banyak terserapnya  banyak  pembatik  asli  Kulon Progo. Sebelumnya mereka ini banyak bekerja di Yogyakarta kemudian kembali ke Kulon Progo untuk menjadi pembatik motif Gebleg Renteng.
Terakhir  yakni  sumber  daya  sosial. Sumber daya sosial atau modal sosial merupakan  norma  dan  aturan  yang  bersifat mengikat  dan  mengatur  pola  perilaku masyarakat, unsur kepercayaan, serta jaringan antar  warga  masyarakat  (Adi,  2013:258). Program  pemerintah  banyak  melakukan kerjasama dengan berbagai lembaga serta melakukan  koordinasi  terhadap  Satuan Kerja  Perangkat  Daerah  (SKPD)  terkait. Pemerintah memanfaatkan dinas-dinas terkait yang dimilikinya untuk menjalankan program Rasda, Batik Motif Gebleg Renteng, dan  AirKU.  Pelaksanaan  ketiga  program tersebut juga dilakukan melalui kerjasama dengan pihak swasta maupun pihak lainnya yang  memang  dibutuhkan  dalam  proses pelaksanaan program.
Pada  program  Rasda,  pemerintah bekerjasama dengan Badan Urusan Logistik (Bulog)  Drive  DIY  untuk  mendistribusikan beras  hasil  produksi  petani  Kulon  Progo menjadi  Raskin  kepada  masyarakat  miskin yang ada di Kabupaten Kulon Progo. Pihak swasta  juga  dilibatkan  sebagai  investor program  yang  memberikan  bantuan  modal atau bahan produksi seperti benih dan pupuk.

## Telaah Bisnis Volume 20, Nomor 1, Juli 2019
Sedangkan  dinas-dinas  terkait,  seperti Dinas  Pertanian  Kabupaten  Kulon  Progo, dimanfaatkan untuk memberikan sosialisasi, penyuluhan, dan pendampingan kepada para petani agar bisa mengembangkan kemampuan bertani yang mereka miliki. Dinas pertanian juga  dimanfaatkan  kemampuannya  dalam mengembangkan varietas benih unggul, yaitu benih padi menor.
Pada  program  AirKU,  pemerintah Kulon Progo memanfaatkan BUMD setempat sebagai  produsen  karena  memang  sudah memiliki wewenang untuk mengembangkan sumber  mata  air  yang  ada  menjadi  produk air minum dalam kemasan yang mencukupi kebutuhan  masyarakat.  BUMD  tersebut adalah  PDAM  Tirta  Binangun.  Semenatra itu,  pada  program  motif  batik  Gebleg Renteng, pemerintah memanfaatkan kelompok  pengrajin  batik  yakni  UMKM yang  memiliki  industri  skala  kecil  untuk memproduksi  motif  batik  tersebut.  Mereka kemudian diberikan sosialisasi terkait motif batik Gebleg Renteng.

## SIMPULAN DAN SARAN
Hasil  dari  penelitian  ini  disimpulkan bahwa  pemerintah  Kabupaten  Kulon  Progo dalam pemanfaatan sumber daya lokal yang ada  di  Kabupaten  Kulon  Progo  dilakukan dengan  cara  sebagai  berikut.  Pertama, melakukan  identifikasi  potensi  yang  ada di  Kabupaten  Kulon  Progo  untuk  bisa menentukan  program  yang  sesuai  dengan potensi  yang  dimiliki.  Kedua,  membuat program  yang  memanfaatkan  sumber  daya lokal sehingga sumber daya tersebut bisa teroptimalkan  kegunaannya.  Sumber  daya yang  dimanfaatkan  meliputi  sumber  daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya sosial.
Pemerintah memanfaatkan aspek sumber  daya  manusia  pada  Program  Bela Beli  Kulon  Progo  yakni  berupa  tenaga,
keterampilan,  pengetahuan,  dan  ide  dari masyarakat  untuk  melaksanakan  program pengembangan masyarakat seperti pelatihan kompetensi.  Pada  sumber  daya  alam, pemerintah  memanfaatkan  sumber  daya alam  baik  yang  hayati  maupun  non-hayati. Sumber daya alam hayati yang dimanfaatkan adalah  tanaman  padi  penghasil  beras. Sedangkan sumber daya alam non-hayati yang dimanfaatkan adalah air. Pada sumber daya  sosial,  pemerintah  memanfaatkan lembaga-lembaga  yang  dimilikinya  seperti dinas-dinas  terkait  ataupun  BUMD,  Bulog Drive  DIY,  pembentukan  Gapoktan,  dan pemerintah  memberikan  anjuran  kepada PNS  untuk  membeli  produk  beras  dari petani Kulon Progo yang merupakan esensi kesuksesan  dari  pelaksanaan  Program  Bela Beli Kulon Progo.

## REFERENSI
Adi,  Isbandi  Rukminto.  (2013). Intervensi Komunitas dan Pengembangan Masyarakat: Sebagai Upaya pemberdayaan Masyarakat. Jakarta: Rajawali.
Gitosaputro,  S.,  &  Rangga,  K.  K.  (2015). Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat: Konsep, Teori, dan Aplikasinya di Era Otonomi Daerah, Yogyakarta: Graha Ilmu.
Kristianto,  Felix  Arberd  Nur.  (2015). Partisipasi  Masyarakat  Kecamatan Kalibawang  dalam  Gerakan  “Bela Beli Kulon Progo. SOCIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial, 12 (1), 19-28.
Lisnawati, Y., Abdussalam, A., & Wibisana,
W. (2015). Konsep Khalīfah dalam Al-Qur Ᾱ n  dan  Implikasinya terhadap  Tujuan  Pendidikan  Islam (Studi  Maudu’I  terhadap  Konsep Khalīfah  dalam  Tafsir  Al-Misbah). TARBAWY: Indonesian Journal of Islamic Education, 2 (1), 47-57.
Membangun Kemandirian Ekonomi untuk Mengentaskan Kemiskinan... ( Fitria Nurma Sari)
Moleong,  Lexy  J.  (2012). Metodologi Penelitian Kualitatif .  Edisi  Revisi. Bandung: Remaja Rosdakarya.
Mustangin. (2017). Pemberdayaan Masyarakat  Berbasis  Potensi  Lokal melalui  Program  Desa  Wisata  di Desa  Bumiaji.  SOSIOGLOBAL: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi, 2 (1).
Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. (2014). Perubahan  Rencana  Pembangunan Jangka  Menengah  Daerah  (RJPMD) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011- 2016.
Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. (2016). Proposal Inovasi Daerah: Mengganti Beras Miskin (Raskin) menjadi Beras Daerah (Rasda) di Kabupaten Kulon Progo.
Susilo, E. G. B., & Rijanta, R. (2017). Kajian Implementasi “Bela-beli Kulon Progo” (Kasus: Air-ku, Batik Geblek Renteng,  dan  Tomira). Jurnal Bumi Indonesia, 6 (3).
Santosa,  Imam.  (2014). Pengembangan Masyarakat Berbasis Sumber daya Lokal . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Badan  Perencanaan  Nasional  (Bappenas). (2017). Prakarsa Pemerintah Daerah  dalam  Upaya  Pengurangan
Kesenjangan Wilayah dan
Pembangunan Daerah.
Theresia,  A.,  Andini,  K.  S.,  Nugraha, P.  G.,  &  Mardikanto,  T.  (2014). Pembangunan berbasis masyarakat: acuan bagi praktisi, akademisi, dan pemerhati pengembangan masyarakat. Bandung: Alfabeta.
Telaah Bisnis Volume 20, Nomor 1, Juli 2019