PENGARUH SIKAP PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 19 TAHUN 2001 TENTANG PENGATURAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DALAM WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SAMARINDA (STUDI KASUS PADA PEDAGANG KAKI LIMA DI KAWASAN JL. PRAMUKA KOTA SAMARINDA ).
Shorea Helminasari
Dosen Ilmu Administrasi Publik FISIP Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda e-mail: shorea@uwgm.ac.id

## Abstrak
Berdasarkan  studi  pendahuluan  di  kawasan  Jl.  Pramuka  Kota  Samarinda  dengan sasaran utamanya adalah para Pedagang Kaki Lima (PKL), kenyataannya walaupun telah ada  kebijakan  yang  mengatur  tentang  Pedagang  Kaki  Lima  tersebut  melalui  Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2001 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima belumlah terimplementasikan dengan baik. Sosialisasi  kepada para PKL masih dianggap belum  maksimal  dan belum ada upaya dari pihak pemerintah untuk  menyediakan sarana atau tempat untuk para PKL berdagang atau berjualan, sehingga menyebabkan para PKL tidak memperdulikan aturan yang ada. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh  sikap  PKL  di  kawasan  Jl.  Pramuka  Kota  Samarinda  Nomor  19  Tahun  2001 Tentang  Pengaturan  dan  Pembinaan  Pedagang  Kaki  Lima  Kota  Samarinda.  Kawasan  Jl. Pramuka  Kota  Samarinda  berada  di  dua  wilayah  kelurahan,  yaitu  Kelurahan  Gunung Kelua  dan  Kelurahan  Sempaja  Selatan.  Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah metode penelitian kuantitatif karena data yang digunakan berupa angka-angka dan analisisnya menggunakan statistik.
Dalam hal ini diperlukan keseriusan pemerintah dalam mengajak masyarakat untuk menjalankan  peraturan  tersebut.  Keberhasilan  implementasi  Peraturan  Daerah  tersebut tidak hanya tergantung pada aparatur pelaksanan tetapi juga memerlukan ketegasan sikap masyarakat terutama para PKL untuk tidak berjualan di tempat-tempat yang dilarang oleh pemerintah.
Kata Kunci: Implementasi Peraturan Daerah, Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima, Sikap Masyarakat

## Abstract
Based on preliminary study in Jl. Samarinda City scout with the  main target is the street vendors  (PKL),  in  fact  although  there  has  been  a  policy  regulating  the  street  traders through the Regional Regulation No. 19 of 2001 on the regulation and fostering of street vendors  has  not  been  implemented  properly.  Socialization  to  the  street  vendors  is  still considered  not  maximal  and  there  has  been  no  effort  from  the  government  to  provide  a means  or  place  for  street  vendors  to  trade  or  sell,  thus  causing  the  street  vendors  do  not care  about  the  existing  rules.  The  purpose  of  this  study  is  to  determine  the  influence  of attitudes street vendors in the area Jl. Scouting of Samarinda City Number 19 Year 2001 About Arrangement and Guidance  of Samarinda City Street Traders. Area Jl. Samarinda City  scouts  are  located  in  two  urban  villages,  Kelurahan  Gunung  Kelua  and  South Sempaja Village. The method used in this study is quantitative research methods because the data used in the form of numbers and analysis using statistics.
In  this  case  the  seriousness  of  the  government  is  needed  in  inviting  people  to  run  the regulation.  The  success  of  the  implementation  of  the  Regional  Regulation  is  not  only dependent  on  the  apparatus  but  also  requires  the  assertiveness  of  public  attitudes, especially the street vendors not to sell in places that are prohibited by the government.
Keywords:  Implementation  of  Local  Regulation,  Arrangement  and  Guidance  of  Street Traders, Public Attitudes

## 1. Pendahuluan
Istilah “Kaki Lima” sudah lama dikenal di Indonesia. Istilah ini berasal dari zaman antara  tahun  1811  sampai  1816,  saat  Napoleon  menguasai  Benua  Eropa  dan  daerah Koloni  Belanda  di  Asia  berada  dibawah  kekuasaan  administrasi  Inggris.  Saat  itu Gubernur  Jenderal  di  Indonesia,  Sir  Thomas  Stamford  Raffles  menginstruksikan  sistem lalu lintas di sebelah kiri di jalan-jalan raya sekaligus mengeluarkan aturan bahwa di tepi- tepi  jalan  harus  dibuat  trotoar  untuk  pejalan  kaki  yang  tingginya  harus  31  cm,  dan lebarnya sekitar 150 cm atau “Five Feet”. Dari Perkataan “Five Feet” inilah  maka para pedagang yang menjalankan usaha diatas trotoar mendapat julukan “kaki lima”.
Kota  Samarinda  sebagai  tempat  terjadinya  proses  ekonomi,  dimana  merupakan pusat  pertokoan  dan  terdapat  juga  pasar-pasar  sehingga  tidak  heran  jika  di  kota Samarinda  terdapat  banyak  pedagang  kaki  lima.  Keberadaan  pedagang  kaki  lima  dirasa sangat  mengganggu  karena  merusak  pemandangan  kota,  kondisi  wilayah  sekitar  area perdagangan  menjadi  sangat  tidak  enak  dipandang  oleh  mata  dan  lingkungan  di  daerah tersebut menjadi tidak bersih, belum lagi ditambah dengan semakin banyaknya pedagang kaki lima yang bermunculan sehingga menimbulkan kesan yang kumuh.
Untuk  mengatur  dan  memberikan  pembinaan  pedagang  kaki  lima  tidak  lagi mengganggu  ketertiban  dan  keindahan  kota  Samarinda,  maka  dibuat  peraturan  daerah, berdasarkan  pada  Peraturan  Daerah  Nomor  19  Tahun  2001  tentang  Pengaturan  dan Pembinaan  terhadap  Pedagang  Kaki  Lima,  yang  berbunyi  (1)  pengadaan,  pemindahan dan  penghapusan  lokasi  pedagang  kaki  lima  ditetapkan  oleh  Walikota,  (2)  lokasi  dan pengaturan  tempat-tempat  usaha  pedagang  kaki  lima  sebagaimana  dimaksud  ayat  (1) ditunjuk  dan  ditetapkan  oleh  Walikota,  (3)  penunjukkan  dan  atau  penetapan  tempat- tempat usaha pedagang kaki lima sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah lokasi milik dan atau yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah atau pihak lain.
Berdasarkan  studi  pendahuluan  di  kawasan  Jl.  Pramuka  Kota  Samarinda  yang berbatasan dengan Kecamatan Samarinda Utara dan Samarinda Ulu,  disekitarnya banyak terdapat  pedagang  kaki  lima  yang  menjajakan  dagangannya  tanpa  mengindahkan  aturan yang  ada,  padahal  diketahui  telah  ada  Peraturan  Daerah  Nomor  19  Tahun  2001  tentang Pengaturan  dan  Pembinaan  Terhadap  Pedagang  Kaki  Lima,  yang  seharusnya  para pedagang  kaki  lima  sudah  tertata  dengan  rapi  tanpa  mengganggu  aktivitas  di  sekitar daerah  tersebut.  Akan  tetapi  kenyataannya  walaupun  telah  ada  kebijakan  yang  mengatur pedagang kaki lima tersebut, dirasakan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2001 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima belum terimplementasikan dengan baik, hal ini dibuktikan dengan adanya upaya penertiban dan pembinaan PKL oleh Pemerintah Kota Samarinda pada bulan Maret 2017. Mungkin saja sosialisasi kepada para pedagang kaki  lima  itu  masih  belum  maksimal  dan  belum  adanya  sarana  atau  tempat  untuk pedagang  kaki  lima  itu  berdagang,  yang  menyebabkan  mereka  tidak  memperdulikan peraturan  yang  ada,  kiranya  pemerintah  perlu  menangani  permasalahan  pedagang  kaki lima ini secara lebih optimal lagi.
Penertiban dan pembinaan terhadap pedagang kaki lima di kawasan Jl. Pramuka itu sebaiknya  harus  sering  dilakukan  agar  para  pedagang  kaki  lima  di  kawasan  tersebut
menyadari bahwa di kawasan itu bukanlah tempat untuk mereka berdagang. Selain kotor dan  tidak  rapi,  kadang  mereka  juga  bisa  mengakibatkan  kemacetan.  Hal  ini  dikarenakan pedagang  kaki  lima  menggunakan  pinggiran  jalan  untuk  menggelar  dagangannya, padahal  pinggiran  jalan  itu  dibuat  untuk  para  pejalan  kaki.  Dikarenakan  dipakainya pinggiran  jalan  untuk  berjualan,  maka  pejalan  kaki  menggunakan  sebagian  jalan  raya untuk  berjalan,  hal  inilah  yang  mengakibatkan  kemacetan.  Selain  itu,  hal  lain  yang menyebabkan  kemacetan  adalah  akibat  dari  para  pembeli  yang  mampir  dan  parkir kendaraan di badan jalan kawasan Jl. Pramuka, memang diperlukan kerja yang ekstra dari Pemerintah  Kota  Samarinda  untuk  menertibkan  permasalahan  seperti  ini,  namun diperlukan  juga  sikap  kesadaran  dari  warga  untuk  saling  menjaga  agar  sesuai  dengan motto  kota  Samarinda  yaitu  “TEDUH,  RAPI,  INDAH,  AMAN,  dan  NYAMAN (TEPIAN)”.  Sikap  berkaitan  dengan  aspek  sikap  yang  terdiri  atas  Komponen  Kognitif (Perseptual),  Komponen  Afektif  (Emosional),  dan  Komponen  Konatif  (Perilaku).  Ketiga komponen  tersebut  wajib  dimiliki  oleh  masyarakat  agar  pengelolaan  dan  penertiban terhadap  pedagang  kaki  lima  di  Samarinda  khususnya  di  kawasan  Jl,  Pramuka  dapat berjalan maksimal.
1.1. Permasalahan
Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yakni apa pengaruh sikap pedagang kaki lima terhadap implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 19 Tahun  2001  Tentang  Pengaturan  dan  Pembinaan  Pedagang  Kaki  Lima  Kota  Samarinda, dan sejauh  mana keberhasilan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 19 Tahun 2001 tentang  Pengaturan  dan  Pembinaan  Pedagang  Kaki  Lima  di  kawasan  Jl.  Pramuka  Kota Samarinda?
1.2. Tujuan
Adapun  yang  menjadi  tujuan  dalam  penelitian  ini  untuk  mengetahui  hubungan variabel  antara  sikap  pedagang  kaki  lima  terhadap  implementasi  Peraturan  Daerah  Kota Samarinda  Nomor  19  Tahun  2001  Tentang  Pengaturan  dan  Pembinaan  Pedagang  Kaki Lima Kota Samarinda, serta mengetahui sejauh mana keberhasilan Peraturan Daerah Kota Samarinda  Nomor  19  Tahun  2001  tentang  Pengaturan  dan  Pembinaan  Pedagang  Kaki Lima di kawasan Jl. Pramuka Kota Samarinda.
2. Kerangka Teori
2.1. Sikap
Menurut  Baron  dan  Byrne  (dalam  Walgito,  2003:126)  berpendapat  bahwa  “sikap sebagai  ketahanan  yang  relatif  terhadap  klaster  perasaan,  keyakinan,  dan  kecenderungan perilaku diarahkan kepada orang-orang tertentu, ide, objek, atau kelompok”.
Menurut  Rokeach  (dalam  Walgito,  2003:126)  mengemukakan  bahwa  “sikap  telah terkandung  komponen  kognitif  dan  juga  komponen  konatif,  yaitu  sikap  merupakan predisposing  untuk  merespons,  untuk  berperilaku.  Ini  berarti  bahwa  sikap  berkaitan dengan perilaku, sikap merupakan predispose untuk berbuat atau berperilaku”.
Menurut  Myers  (dalam  Walgito,  2003:127)  berpendapat  bahwa  “sikap  telah mengandung  komponen  kognitif (Beliefs) ,  komponen  afektif (Feelings) ,  dan  komponen konatif (Behavior Tendencies) .
Menurut  Walgito  (2003:127)  berpendapat  bahwa  “sikap  merupakan  organisasi pendapat,  keyakinan  seseorang  mengenai  objek  atau  situasi  yang  relative  ajeg,  yang disertai  adanya  perasaan  tertentu,  dalam  memberikan  dasar  kepada  orang  tersebut  untuk membuat respon atau berperilaku dalam cara tertentu yang dipilihnya”.
Menurut  Gerungan  (dalam  Walgito,  2003:127)  berpendapat  bahwa  “pengertian sikap  itu  dapat  kita  terjemahkan  dengan  kata  sikap  terhadap  objek  tertentu,  yang  dapat
merupakan  sikap  pandangan  atau  sikap  perasaan,  tetapi  sikap  mana  disertai  oleh kecenderungan  bertindak  sesuai  dengan  sikap  terhadap  objek  tadi.  Jadi  sikap  itu  lebih dapat diterjemahkan sebagai sikap dan kesedihan bereaksi terhadap sesuatu hal”.
Menurut  Katz  (dalam  Walgito,  2003:128)  mengatakan  sikap  itu  mempunyai  4 (empat) fungsi, yaitu :
a. Fungsi Instrumental, atau fungsi penyesuaian, atau fungsi manfaat.
b. Fungsi Pertahanan Ego.
c. Fungsi Ekspresi Nilai.
d. Fungsi Pengetahuan.
Menurut  Walgito  (2003:130)  mengatakan  sikap  itu  dipengaruhi  oleh  beberapa faktor penting, yaitu :
a. Faktor Fisiologis.
b. Faktor Pengalaman Langsung Terhadap Objek Sikap.
c. Faktor Kerangka Acuan.
d. Faktor Komunikasi Sosial.
Dalam hal ciri-ciri sikap, Walgito (2003:131-132) menjelaskan sebagai berikut:
a. Sikap itu tidak dibawa sejak lahir.
b. Sikap itu selalu berhubungan dengan objek sikap.
c. Sikap  dapat  tertuju  pada  suatu  objek  saja,  tetapi  juga  dapat  tertuju  pada sekumpulan objek-objek.
d. Sikap itu dapat berlangsung lama atau sebentar.
e. Sikap itu mengandung faktor perasaan dan motivasi.
Ini  berarti  bahwa  sikap  terhadap  sesuatu  objek  tertentu  akan  selalu  diikuti  oleh perasaan  tertentu  yang  dapat  bersifat  positif  (yang  menyenangkan)  tetapi  juga  dapat bersifat negatif (yang tidak menyenangkan) terhadap objek tersebut. Disamping itu sikap juga  mengandung  motivasi,  ini  berarti  bahwa  sikap  itu  mempunyai  daya  dorong  bagi individu untuk berperilaku secara tertentu terhadap objek yang dihadapinya.
2.2. Kebijakan
Menurut  Mustopadidjaja  (2007),  “Kebijakan  adalah  keputusan  suatu  organisasi yang  dimaksudkan untuk  mengatasi permasalahan tertentu  sebagai  keputusan atau untuk mencapai  tujuan  tertentu,  berisikan  ketentuan-ketentuan  yang  dapat  dijadikan  pedoman perilaku dalam pengambilan keputusan lebih lanjut yang harus dilakukan baik kelompok sasaran  ataupun  (unit)  organisasi  pelaksana  kebijakan,  penerapan  atau  pelaksanaan  dari suatu  kebijakan  yang  telah  ditetapkan  baik  dalam  hubungan  (unit)  organisasi  pelaksana maupun dengan kelompok sasaran yang dimaksudkan”.
Menurut  Carter  V.  Good  (1959)  memberikan  pengertian  kebijakan  pendidikan (educational  policy) dalam  buku  karya  Ali  Imron  yang  berjudul  Kebijaksanaan Pendidikan di Indonesia (2012), “Kebijakan adalah sebuah pertimbangan yang didasarkan atas  suatu  nilai  dan  beberapa  penilaian  terhadap  faktor-faktor  yang  bersifat  situasional, untuk  mengoperasikan  perencanaan  yang  bersifat  umum  dan  memberikan  bimbingan dalam pengambilan keputusan demi tercapainya tujuan”.
Menurut  Carl  J.  Federick  sebagaimana  dikutip  Agustino  (2008:7)  mendefinisikan kebijakan  sebagai  serangkaian  tindakan/kegiatan  yang  diusulkan  seseorang,  kelompok
atau  pemerintah  dalam  suatu  lingkungan  tertentu  dimana  terdapat  hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.
Solichin  Abdul  Wahab  mengemukakan  bahwa  istilah  kebijakan  sendiri  masih terjadi  silang  pendapat  dan  merupakan  ajang  perdebatan  para  ahli.  Maka  untuk memahami istilah kebijakan, Solichin Abdul Wahab (2008: 40-50) memberikan beberapa pedoman sebagai berikut :
a. Kebijakan harus dibedakan dari keputusan
b. Kebijakan tidak serta merta dapat dibedakan dari administrasi
c. Kebijakan mencakup perilaku dan harapan-harapan
d. Kebijakan mencakup ketiadaan tindakan ataupun adanya tindakan
e. Kebijakan biasanya mencakup hasil akhir yang akan dicapai
f. Setiap  kebijakan  memiliki  tujuan  atau  sasaran  tertentu  baik  eksplisit  maupun implicit
g. Kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang waktu
h. Kebijakan  meliputi  hubungan-hubungan  yang  bersifat  antar  organisasi  dan yang bersifat intra organisasi
i. Kebijakan itu dirumuskan atau didefinisikan secara subyektif.
Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan  adalah  tindakan-tindakan  atau  kegiatan  yang  sengaja  dilakukan  atau  tidak dilakukan  oleh  seseorang,  suatu  kelompok  atau  pemerintah  yang  di  dalamnya  terdapat unsur  keputusan  berupa  upaya  pemilihan  diantara  berbagai  alternatif  yang  ada  guna mencapai maksud dan tujuan tertentu.

## 2.3. Kebijakan Publik
Lingkup dari studi kebijakan publik sangat luas karena mencakup berbagai bidang dan  sektor  seperti  ekonomi,  politik,  sosial,  budaya,  hukum,  dan  sebagainya.  Disamping itu dilihat dari hirarkirnya kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional maupun lokal seperti  Undang-Undang,  Peraturan  Pemerintah,  Peraturan  Presiden,  Peraturan  Menteri, Peraturan  Pemerintah  Daerah/Provinsi,  Keputusan  Gubernur,  Peraturan  Daerah Kabupaten/Kota, dan Keputusan Bupati/Walikota.
Secara terminologi pengertian kebijakan publik (public policy) itu ternyata banyak sekali,  tergantung  dari  sudut  mana  kita  mengartikannya.  Easton  memberikan  definisi kebijakan publik sebagai the authoritative allocation of values for the whole society atau sebagai  pengalokasian  nilai-nilai  secara  paksa  kepada  seluruh  anggota  masyarakat. Laswell  dan  Kaplan  juga  mengartikan  kebijakan  publik  sebagai a  projected  program  of goal,  value,  and  practice atau  sesuatu  program  pencapaian  tujuan,  nilai-nilai  dalam praktek-praktek yang terarah.
Menurut  Werf  (2004)  yang  dimaksud  dengan  kebijakan  publik  mempunyai pengertian  baku,  yaitu  suatu  keputusan  yang  dibuat  secara  sistematik  oleh  pemerintah dengan  maksud  dan  tujuan  tertentu  yang  menyangkut  kepentingan  umum  sesuai  dengan sistem administrasi negara Republik Indonesia.
Menurut  Dunn  yang  dikutip  Syafiie  (2006:106)  kebijakan  publik  adalah  suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintah.
Thomas  R  Dye  sebagaimana  dikutip  Islamy  (2009:  19)  mendefinisikan  kebijakan publik  sebagai “  is  whatever  government  choose  to  do  or  not  to  do” (  apapaun  yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan). Definisi ini menekankan bahwa  kebijakan  publik  adalah  mengenai  perwujudan “tindakan”  dan  bukan  merupakan pernyataan  keinginan  pemerintah  atau  pejabat  publik  semata.  Di  samping  itu  pilihan pemerintah  untuk  tidak  melakukan  sesuatu  juga  merupakan  kebijakan  publik  karena mempunyai  pengaruh  (dampak  yang  sama  dengan  pilihan  pemerintah  untuk  melakukan sesuatu).
Berdasarkan  pendapat  berbagai  ahli  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang  berorientasi  pada  tujuan  tertentu  guna  memecahkan  masalah-masalah  publik  atau demi  kepentingan  publik.  Kebijakan  untuk  melakukan  sesuatu  biasanya  tertuang  dalam ketentuanketentuan atau peraturan perundang-undangan yang dibuat pemerintah sehingga memiliki sifat yang mengikat dan memaksa.
2.4. Peraturan Daerah
Salah  satu  kewenangan  yang  sangat  penting  dari  suatu  daerah  yang mengatur  dan  mengurus  rumah  tangganya  sendiri  ialah  kewenangan  untuk menetapkan peraturan daerah.
Sebagaimana  didefinisikan  oleh  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2004 tentang  Pembentukan  Peraturan  Daerah  adalah  peraturan  perundang-undangan yang  dibentuk  oleh  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah    (DPRD)  dengan persetujuan  bersama  kepala  daerah.  Keberadaan  Perda  dalam  penyelenggaraan pemerintahan  daerah  tidak  lepas  dari  prinsip  desentralisasi  yang  dilakukan  oleh pemerintah  pusat.  Materi  muatan  perda  juga  terdapat  dalam  136  ayat  6  sampai dengan  ayat  8  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan Daerah,  yaitu  ayat  6  disebutkan  Perda  dibentuk  dalam  rangka  penyelenggaraan otonomi daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan tugas pembantuan.
Disamping dikenal adanya istilah peraturan, dikenal juga istilah perundang- undangan, untuk itu M. Solly Lubis memberikan pengertian perundang-undangan. Pengertian  perundang-undangan  ialah  proses  pembuatan  peraturan  Negara. Dengan  dengan  kata  lain  tata  cara  mulai  perencanaan  (rancangan),  pembahasan, pengesahan atau penetapan ahirnya pengundangan peraturan yang bersangkutan.
K. Wantjik Saleh memberikan pengertian yang berbeda tentang perundang- undangan,  perundang-undangan  adalah  “Undang-undang  dalam  arti  luas”  atau yang  dalam  ilmu  hukum  disebut  “Undang-undang  dalam  arti  materiil”  yaitu segala  peraturan  yang  tertulis  yang  di  buat  oleh  penguasa  (baik  pusat  maupun daerah)  yang  mengikat  dan  berlaku  umum,  termasuk  dalamnya  undang-undang darurat,  peraturan  pemerintah  pemerintah  penggati  undang-undang,  peraturan pemerintah,  penetapan  presiden,  peraturan  profinsi,  peraturan  kotamadya,  dan lain-lain.
3.5.   Pedagang Kaki Lima
Menurut  Lili  N.  Schock  dalam  bukunya  menyebutkan  istilah  “kaki  lima”  sudah lama dikenal  di tepi jalan.  Istilah ini berasal dari zaman antara tahun 1811 sampai 1816,
saat  Napoleon  menguasai  Benua  Eropa  dan  daerah  Koloni  Belanda  di  Asia  berada dibawah  kekuasaan  administrasi  Inggris.  Saat  itu  Gubernur  Jenderal  di  Indonesia,  Sir Thomas Stamford Raffles menginstruksikan sistem lalu lintas di sebelah kiri di jalan-jalan raya  sekaligus  mengeluarkan  aturan  bahwa  di  tepi-tepi  jalan  harus  dibuat  trotoar  untuk pejalan kaki yang tingginya harus 31 cm, dan lebarnya sekitar 150 cm atau “Five Feet”. Dari  Perkataan “Five  Feet” inilah  maka  para  pedagang  yang  menjalankan  usaha  diatas trotoar mendapat julukan “kaki lima”.
Pemahaman pedagang kaki lima saat ini telah berkembang dan dilihat dari berbagai sudut  pandang.  Dalam  pandangan  pemerintah  disebutkan  bahwa  pedagang  kaki  lima adalah  pelaku  usaha  yang  melakukan  usaha  perdagangan  dengan  menggunakan  sarana usaha  bergerak  maupun  tidak  bergerak,  menggunakan  prasarana  kota,  fasilitas  sosial, fasilitas  umum,  lahan  dan  bangunan  milik  pemerintah  dan/atau  swasta  yang  bersifat sementara/tidak menetap (Permendagri Nomor 41/2012 Pasal 1).
Menurut  An-nat  (2001:30),  “Pedagang  kaki  lima  adalah  suatu  usaha  yang memerlukan  modal  relatif  sedikit,  berusaha  dalam  bidang  produksi  dan  penjualan  untuk memenuhi  kebutuhan  kelompok  konsumen  tertentu”.  Usahanya  dilaksanakan  pada tempat-tempat yang dianggap strategis dalam lingkungan yang informal.
Sebagaimana dikemukakan oleh Wignjosoebroto (2008:91), bahwa “Para pedagang kaki  lima  yang  menjajakan  barang  dagangannya  di  berbagai  sudut  kota  sesungguhnya adalah  kelompok  masyarakat  yang  tergolong  marginal,  dan  tidak  berdaya”.  Dikatakan margianal sebab mereka rata-rata tersisih dari arus kehidupan kota dan bahkan terkurung oleh  kemajuan  kota  itu  sendiri.  Sedangkan  dikatakan  tidak  berdaya  karena  mereka biasanya  tidak  terjangkau  dan  tidak  terlindungi  oleh  hukum,  posisi  bargaining  (tawar menawar)  lemah,  dan  sering  kali  menjadi  objek  penertiban  dan  penataan  kota  yang  tak jarang bersifat represif.
Oleh  sebab  itu,  pedagang  kaki  lima  dapat  dianggap  sebagai  kegiatan  ekonomi masyarakat  bawah.  Memang  secara defacto pedagang  kaki  lima  adalah  sebagai  pelaku ekonomi  di  pinggiran  jalan.  Pedagang  kaki  lima  dalam  melakukan  aktivitasnya  dimana barang  dagangannya  diangkut  dengan  gerobak  dorong,  bersifat  sementara,  dengan  alas tikar  dan/atau  tanpa  meja  serta  memakai  atau  tanpa  tempat  gantungan  untuk  memajang barang-barang jualannya, dan/atau tanpa tenda, dan kebanyakan jarak tempat usaha antara mereka  tidak  dibatasi  oleh  batas-batas  yang  jelas.  Para  pedagang  kaki  lima  ini  tidak mempunyai kepastian hak atas tempat usahanya.
Penyebab  menjamurnya pedagang  kaki lima seiring dengan adanya krisis  moneter yang sudah begitu akut, adalah ciri-ciri yang khas dari sektor informal, yaitu :
a. Mudah dimasuki
b. Fleksibel (waktu dan tempat beroperasinya)
c. Bergantung pada sumber daya lokal
d. Skala operasinya yang kecil

## 3. Metode
Berdasarkan permasalahan dan tujuan penelitian, maka peneliti menggunakan skala Likert  yang  berjenjang  3  (1,2,3)  dalam  menggunakan  nilai  atau  skor.  Untuk  keperluan analisis  kuantitatif.  Untuk  menganalisis  data  yang  dipergunakan  atau  yang  dihasilkan dalam  variabel sikap pedagang  kaki lima yaitu  menggunakan alat analisis data distribusi frekuensi  Frekuensi  tersebut  juga  dapat  dilihat  penyebaran  presentasenya,  yang  oleh
kebanyakan orang dikenal dengan frekuensi relatif. Untuk menghitung besaran presentase dari frekuensi tersebut, dapat digunakan rumus :
N = 𝑓𝑥 𝑁 x 100%
Keterangan :
N =  Jumlah Kejadian Fx = Frekuensi Individu
Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan kepada populasi sebesar 50 (lima  puluh)  PKL,  dan  pengambilan  sampel  menggunakan  teknik Simple  Random Sampling.

## 4. Fokus
Penelitian  ini  difokuskan  pada  pengukuran  variabel  sikap  pedagang  kaki  lima meliputi :
a. Kognitif (Perseptual)
Pandangan  dan  pengetahuan  pedagang  kaki  lima  terhadap  implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 19 Tahun 2001 tentang Pengaturan dan Pembinaan PKL.
b. Afektif (Emosional)
Perasaan  senang  atau tidak  senang  terhadap  penerapan  kebijakan  publik  melalui implementasi  Peraturan  Daerah  Kota  Samarinda  Nomor  19  Tahun  2001  tentang Pengaturan dan Pembinaan PKL.
c. Konatif (Perilaku)
Sikap atau perilaku PKL dalam hal ketertiban dan ketepatan berjualan di sepanjang jalan Pramuka Kota Samarinda.

## 5. Hasil
1) Perhitungan  data  yang  telah  diperoleh  dari  indikator  kognitif  (perseptual)  dengan diukur  dari  item-item  pertanyaan  per  indikator  kognitif,  maka  perhitungan rekapitulasi untuk indikator kognitif dapat diketahui bahwa para PKL di sepanjang jalan  Pramuka  Kota  Samarinda  tidak  mengetahui  adanya  Peraturan  Daerah  Kota Samarinda  Nomor  19  Tahun  2001  Tentang  Pengaturan  dan  Pembinaan  PKL, dimana  sebagian  responden  berpendapat  bahwa  responden  tidak  mengetahui tentang kebijakan pengaturan dan pembinaan PKL.
2) Perhitungan  data  yang  telah  diperoleh  dari  indikator  afektif  (emosional)  dengan diukur  dari  item-item  pertanyaan  per  indikator  afektif,  maka  perhitungan rekapitulasi  untuk  indikator  afektif  dapat  diketahui  bahwa  para PKL  di  sepanjang jalan  Pramuka  Kota  Samarinda  merasa  terganggu  dengan  adanya  penertiban  PKL dan  penerapan  Peraturan  Daerah  Kota  Samarinda  Nomor  19 Tahun  2001 Tentang Pengaturan dan Pembinaan PKL , dimana sebagian responden berpendapat bahwa responden merasa terganggu dengan adanya penertiban PKL.
3) Perhitungan  data  yang  telah  diperoleh  dari  indikator  konatif  (perilaku)  dengan diukur  dari  item-item  pertanyaan  per  indikator  konatif  maka  perhitungan rekapitulasi untuk  indikator konatif  dapat diketahui bahwa para PKL di sepanjang jalan  Pramuka  Kota  Samarinda  berperilaku  tidak  sesuai  dengan  aturan  yang ditetapkan  oleh  pemerintah  melalui  kebijakan  daerah  Peraturan  Daerah  Kota
Samarinda  Nomor  19  Tahun  2001  Tentang  Pengaturan  dan  Pembinaan  PKL, dimana  masih  ada  PKL  yang  tetap  berjualan  diatas  trotoar  di  sepanjang  jalan Pramuka Kota Samarinda.

## 6. Daftar Pustaka
Abdul  Wahab,  Solichin.  2008. Analisis  Kebijakan  Dari  Formulasi  Ke  Implementasi Kebijaksanaan Negara . Edisi Kedua . Jakarta: PT. Bumi Aksara. Agustino, Leo. 2008. Dasar-dasar Kebijakan Publik . Bandung : Alfabeta.
AG, Subarsono. 2010. Analisis Kebijakan Publik Konsep Teori dan Aplikasi. Yogyakarta Pustaka Pelajar.
AR,  Mustopadidjaja.  2007. Manajemen  Proses  Kebijakan  Publik  (Formulasi, Implementasi Dan Evaluasi Kinerja). LAN RI Jakarta: Duta Pertiwi Foundation. Arikunto,  Suharsimi.(2002). Prosedur  Penelitian  Kebijakan  Negara. Jakarta  Rineka Cipta
Arikunto,  Suharsimi.(2010). Prosedur  Penelitian,  Suatu  Pendekatan  praktik. Jakarta  : Asdi Mahasatya. Azwar S. 2009. Sikap Manusia (Edisi Revisi). Yogyakarta : Pustaka pelajar. Damsar. 2001. Sosiologi Ekonomi . Bielefeld: PT Raja Grafindo Persada.
Dwiyanto, Indiahono. 2009. Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy
Analisys. Yogyakarta: Gava Media. Effendi,  Sofyan,  2001, Implementasi  Kebijakan  Publik ,  Gadjah  Mada  University  Press: Yogyakarta.
Gaffar, Afan. 2009. Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
HR, Ridwan. 2006. Hukum Administrasi Negara . Jakarta : PT Raja Grafindo. Imron,  Ali.  2012. Kebijaksanaan  Pendidikan  di  Indonesia:  Proses,  Produk  dan  Masa Depanny. Bandung: Bumi Aksara. Islamy, M. Irfan. 2009. Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara . Jakarta: Bumi Aksara.
Inu Kencana Syafiie. 2006. Ilmu Administrasi Publik . Edisi Revisi. Jakarta: Rineka Cipta. Ivancevich,  John,  M,  dkk.  2008. Perilaku  dan  Manajemen  Organisasi ,  jilid  1  dan  2 Jakarta : Erlangga.
Kurniadi, Tri dan Tangkilisan, Hesel Nogi S. 2010, Ketertiban Umum dan Pedagang Kali Lima Di DKI Jakarta. Yogyakarta: YPAPI Laswell,  Harold  D.  Kaplan,  Abraham.  1970. Power  and  Society, New  Haven:  Yale University Press.
Lubis, M. Solly. 1979. Pembahasan Undang-undang Dasar 1945 , Alumni, Bandung. Martono,  Lydia  Harlina.  2006.  Belajar Hidup  Bertanggung  Jawab,  Menangkal  Narkoba dan Kekerasan. Jakarta: Balai Pustaka. Mathis,  dan  Jackson,  2002. Manajemen  Sumber  Daya  Manusia ,  Edisi  pertama,  Cetakan Pertama, Yogyakarta : Salemba Empat
Mathis, Robert. L dan Jackson, Jhon.H.  2009. Human Resource Management. Jakarta : Salemba Empat
Mardika  Alam,  Suluh .  Implementasi  Kebijakan  Penataan  pedagang  Kali  Lima  Di Kabupaten  Sumenep .  Jurnal  Pelopor  Pendidikan.  Vol.  8.  No.1.  Bulan  Januari Tahun 2016.
Noer Effendi (1985) Definisi Pedagang Kaki Lima. Jakarta : Ui Press. Nugroho, Riant. 2014. Public Policy . Jakarta: PT. Elex Media Komputindo. Pasolong, Harbani. 2010. Teori Administrasi Publik . Bandung: Alfabeta
Pasolong, Harbani. 2012. Metode Penelitian Administrasi Publik . Bandung: Alfabeta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.
Poerwadarminta  W.J.S.  1976.  Kamus  Umum  Bahasa  Indonesia.  PN  Balai  Pustaka, Jakarta.
Ramadani,  Agus. Pengaturan  Dan  Pembinaan  Pedagang  Kali  Lima  Dalam  Wilayah Kotamadya Samarinda. E-Journal Ilmu Pemerintahan FISIP UNMUL.Vol.5. No. 1. Tahun 2017.
Saleh, K. Wantjik. 1982. Hukum Perkawinan Indonesia , Jakarta: Ghalia Indonesia. Sethurahman (2004) Istilah Pedagang Kaki Lima : Airlangga Univercity Press. Sugiyono, 2009, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Bandung : Alfabeta Suandi,  I  Wayan. Eksistensi  Kebijakan  Publik  dan  Hukum  Dalam  Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah . Jurnal Ilmiah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Vol. 1. No. 1 Tahun 2010
Syaukani,  dkk.  2003. Otonomi  Daerah  dalam  Negara  Kesatuan .  Yogyakarta:  Pustaka Pelajar.
Tangkilisan,  Hesel  Nogi.  2003. Kebijakan  Publik  Yang  Membumi .  Yogyakarta:  Lukman Offset YPAPI.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Daerah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Usman, Nurdin. 2002. Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum . Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada. Walgito, Bimo. 2003. Pengantar Psikologi Umum. Yogyakarta: Andi. Winarno, Budi. 2007. Kebijakan Publik Teori dan Proses . Jakarta: Media Pressindo. Wirosardjono (1998) Pengertian Umum Pedagang Kaki Lima : Bumi Aksara Jakarta.