SULTAN JURISPRUDENCE
Jurnal Riset Ilmu Hukum

## SULTAN JURISPRUDANCE: JURNAL RISET ILMU HUKUM
Volume 3 Nomor 2, Desember 2023, hlm. (194-204) Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang-Banten, Indonesia P-ISSN: 2798-5598 | e-ISSN: 2798-2130 https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/jurisprudence/index

## Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Antar
Waktu di Kabupaten Sumbawa

## Dianto
Fakultas Hukum, Universitas Teknologi Sumbawa Jl. Raya Olat Maras, Batu Alang, Moyo Hulu, Kab.Sumbawa, NTB. 84371 Email: diantosubiyanto@gmail.com
DOI: http://dx.doi.org/10.51825/sjp.v3i2.
Info Artikel |Submitted : 26 Oktober 2023 |Revised : 21 November 2023 |Accepted : 28 November 2023
How to cite: Dianto, “Analisa Yuridis Penyelesaian Sengleta Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu di Kabupaten Sumbawa“ , Sultan Jurisprudance: Jurnal Riset Ilmu Hukum , Vol. 3 No. 2, (Desember, 202 3)”, hlm. 1 94-204.

## ABSTRACT:
The  election  of  village  heads  is  a  form  of  popular  sovereignty.  However,  the  village  head  election process cannot be separated from disputes, so a dispute resolution scheme is needed that provides justice. This research is normative research with a conceptual approach, statutory approach and case approach. The case that is  the focus of  this  research is the case of the interim village head election in Labangka Satu Village, Labangka  District,  Sumbawa  Regency,  where  in  the  village  head  election  process  the  village  head  election supervisory committee was not appointed as the institution that resolves village head election disputes. In the absence of a supervisory committee for Village head elections, parties who object to the results of the Village head election report to the Regent, but regulations at the regional level do not regulate the Regent's authority to resolve disputes over Village head elections. The results of this research are (1) Settlement of interim village election disputes in Sumbawa Regency is the same as the mechanism for resolving village election disputes simultaneously  through  a  supervisory  committee  but  is  not  regulated  in  regional  regulations  or  other regulations regarding the Regent's obligation to resolve village election disputes as mandated in article 37 paragraph (6) of the Law. number 6 of 2014 concerning Villages. (2) The legal consequences if the Regent appoints an elected village head without first resolving the dispute is that the regent's decision is null and void because resolving the dispute is an obligation which is an absolute requirement in the village head election process. The conclusion of this research shows that legally there is no regulated scheme for resolving disputes over  interim village elections so that the legal  consequences if the Regent appoints an elected village head without first resolving the village election dispute is that the Sumbawa Regent's decision is null and void. This research suggests (1) the Regional Government of Sumbawa Regency needs to regulate the obligations of the Regent to resolve village head election disputes, (2) the Regent of Sumbawa can form a special team to resolve village election disputes to carry out its obligations to resolve village election disputes.
Keyword : Elections, Village Heads, Disputes.

## ABSTRAK
Pemilihan kepala desa merupakan wujud kedaulatan rakyat. Namun dalam proses pemilihan kepala desa tidak terlepas dari sengketa-sengketa sehingga diperlukan skema penyelesaian sengketa yang memberika keadilan. Penelitian ini adalah peneliitan normative dengan pendekatan konseptual, pendekatan perundang- undangan dan pendekatan kasus.  Kasus yang menjadi fokus peneliitan ini adalah kasus pimilihan kepala Desa antar  waktu  di  Desa  Labangka  Satu  Kecamatan  Labangka  Kabupaten  Sumbawa  yang  mana  dalam  proses pimilihan  kepala  Desa      tersebut  tidak  ditetapkannya  panitiwa  pengawas  pilkades  sebagai  Lembaga  yang menyelesaikan sengketa pimilihan kepala Desa  . Dengan tidak adanya panitia pengawas pimilihan kepala Desa , pihak yang keberatan atas hasil pimilihan kepala Desa   tersebut melaporkan ke Bupati namun dalam regulasi di  tingkat  daerah  tidak  diatur  kewenangan  Bupati  menyelesaikan  sengketa  pimilihan  kepala  Desa.  Hasil peneliitan ini  adalah (1)  Penyelesaian sengketa pilkades  antarwaktu di  Kabupaten  Sumbawa sama dengan mekanisme penyelesaian sengketa pilkades serentak melalui panitia pengawas namun tidak diatur dalam perda maupun  aturan  lainnya  mengenai  kewajiban  Bupati  menyelesaikan  sengketa  pilkades  sebagaimana diamanahkan dalam pasal 37 ayat (6) Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. (2) Konsekwensi hukum apabila Bupati melantik kades terpilih tanpa menyelesaikan sengketa terlebih dahulu maka keputusan bupati batal  demi  hukum  karena bupati menyelesaikan sengketa adalah  kewajiban yang merupakan syarat mutlak dalam proses pemilihan kepala desa. Kesimpulan penelitian ini menunjukan bahwa secara yuridis tidak diatur  skema  penyelesaian  sengketa  pilkades  antarwaktu  sehingga  konsekwensi  hukumnya  jika  Bupati melantik  kades  terpilih  tanpa  terlebih  dahulu  menyelesaikan  sengketa  pilkades  maka  keputusan  Bupati Sumbawa batal demi hukum. Peneliitan ini menyarankan (1) Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa perlu mengatur terkait kewajiban Bupati menyelesaikan sengketa pemilihan kepala desa, (2) Bupati sumbawa dapat membentuk  tim  khusus  yang  menyelesaikan  sengketa  pilkades  untuk  menjalankan  kewajibannya menyelesaikan sengketa pilkades.
Kata Kunci : Pemilihan, Kepala Desa, Sengketa

## Pendahuluan
Indonesia sebagai Negara Demokrasi  memberikan  ruang  pada setiap  rakyatnya  untuk  dipilih  dan memilih  sebagak  wujud  kedaulatan rakyat.  Perwujudan  kedaulatan  rakyat dilakukan  melalui  pemilihan  umum, pemilihan  kepala  Daerah  dan  termasuk Pemilihan  Kepala  Desa  baik  pemilihan kepala  desa  secara  serentak  maupun pemilihan  kepala  desa  antar  waktu. Kedaulatan  rakyat  yang  diwejantahkan melalui  pemilihan  sering  terjadi  varian dinamika
seperti kecurangan, pelanggaran  seperti  yang  terjadi  pada pemilihan  kepala  desa  selama  ini  masih diwarnai dengan
kecurangan- kecurangan 1 .
Dinamika  tersebut  seperti  yang terjadi  pada  pemilihan  Antar  Waktu  di Desa  Labangka  Satu  (1)  Kecamatan Labangka  Kabupaten  Sumbawa,  Nusa Tenggara  Barat  dengan  muasyawarah Desa  (MUSDES)  melalui  pemungutan Suara yang dilaksanakan Pada tanggal 10 Oktober  2023.  Berdasarkan  berita  acara panitia pemilihan kepala Desa tanggal 11 Oktober  2023,  hasil  pemungutan  suara pilkades  tersebut  menetapkan  Bapak Jumaidi  nomor  urut  3  sebagai  Kepala Desa terpilih dengan perolehan suara 73 Suara,  Bapak  Abdul  Jihar  nomor  01 dengan  perolehan  suara  61  suara  dan Bapak  Muhammad  Nasri  dengan perolehan  Suara  15  dan  dua  suara  yang tidak  sah.  Hasil  pilkades  tersebut  tidak diterima  oleh  Abdul  Jihar  yang merupakan salah satu calon kepala Desa dengan perolehan suara urutan tertinggi kedua  karena  dinilai  telah  terjadi pelanggaran  dalam  proses  pilkades tersebut seperti adanya masa
perpanjangan  masa  waktu  pendaftaran bakal calon kepala Desa yang seharusnya dapat dilakukan karena telah ada lima (5)
1 Huda,  N.  2015.  Hukum  Pemerintahan Desa. Malang: Setara Press.
2 Alpiyah,  Analisis  Yuridis  Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor
calon kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan  sebagai  calon  kepala  Desa, pelanggaran  lainnya  seperti  tidak  ada surat  pengunduran  diri    dari  pengurus partai  politik  yang  dibuat  diatas  kertas segel atau bermatereai cukup  oleh salah satu calon kepala desa dan tidak adanya panitia  pengawas  dalam  pilkades tersebut  sehingga  kesulitan  bagi  calon maupun tim untuk melaporkan pelanggaran yang terjadi. Sengketa  pemilihan  kepala  desa juga dapat disebabkan karena penggelembungan atau manipulasi suara,  kesalahan perhitungan suara, atau hal  lain  yang  mempengaruhi  hasil perhitungan  suara 2 .  Tanpa  adanya panitia  pengawas  sebagai  badan  yang menyelesaikan  sengketa  dalam  kasus pilkades Labangka Satu, Sumbawa, NTB membuat  bingung  pihak-pihak  yang keberatan  atas  hasil  pilkades  tersebut, mau dilaporkan kemana temuan-temuan dalam  pilkades  tersebut.  Kasus  pilkades di  Desa  Labangka  ini  menarik  untuk diteliti  karena  tidak  ada  ruang  yang diberikan  kepada  pihak  yang  keberatan atas  hasil  pilkades  karena  panitia pengawas pilkades tidak ditetapkan dan Bupati juga tidak diatur kewenangannya dalam  produk  hukum  daerah  untuk menyelesaikan sengketa pilkades meskipun dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diatur kewajiban bupati
menyelesaikan sengketa  pilkades.  Dengan  melihat kondisi  tersebut,  menarik  peneliti  untuk menganalisis    dengan  dua  fokus  kajian yaitu  (1)  bagaimana  penyelesaian sengketa  pemilihan  kepala  Desa  antar waktu  di  Kabupaten  Sumbawa  (2) bagaimana  konsekwensi  hukum  apabila Bupati  Melantik  Kepala  Desa  tanpa terlebih dahulu menyelesaikan sengketa?
435/K/TUN/2014  Tentang  Sengketa  Pemilihan Kepala  Desa  (Desa  Dukuh  Kecamatan  Cikupa Kabupaten  Tanggerang),  IAIN  Sultan  Maulana Hasanuddin Banten, 2017  hal. 57

## Metode Penelitian
Metode  penelitian  dalam  artikel ini  menggunakan  penelitian  hukum normative.  Soerjono  Soekanto,  bahwa “penelitian  hukum  normatif,  yang mencakup  penelitian  terhadap  asas-asas hukum,  penelitian  terhadap  sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi  hukum,  penelitian  sejarah hukum,  dan  penelitian  perbandingan hukum” . 3 Pendekatan  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan konseptual,  pendekatan  perundang- undangan  dan  pendekatan  kasus  yaitu kasus  pilkades  antar  waktu  di  Desa labangka  Satu  Kecamatan  Labangka, Sumbawa,  NTB  pada  yang  terjadi  pada tanggal 10 Oktober 2023.

## Kerangka Teori dan Konseptual
1. Otonomi Desa
Otonomi  desa  menurut Widjaja 4 merupakan otonomi asli, bulat,  dan  utuh  serta  bukan merupakan pemberian dari
pemerintah.
Juliantara 5 menerangkan bahwa  otonomi  desa  bukanlah sebuah  kedaulatan  melainkan pengakuan  adanya  hak  untuk mengatur urusan rumah tangganya  sendiri  dengan  dasar prakarsa dari masyarakat. 2. Teori Beschikking Hukum Tata Negara sangat berkaitan dengan kekuasaan dan penguasa sebagaimana  disampaikan  oleh
3 Fajar, M., & Achmad, Y. (2007). Dualisme Penelitian  Hukum.  Yogyakarta:  Fakultas  Hukum UMY..
4 Wijaya,  HAW,  (2004).  Otonomi  desa merupakan otonomi yang asli Ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 1 Huruf (o) Undang-Undang Nomor  22  Tahun  1999  Tentang  Pemerintahan Daerah  Kutai,  Lembaga  Ilmu  Pengetahuan, Kabupaten Kutai Kalimantan Timur, 2000. Hal.165 5 Dadang  Juliantara,  Pembaharuan  Desa, Bertumpu  Pada  Angka  Terbawah  (Yogyakarta  : Lappera Pustaka Utama, 2003) hlm 116
Ridwan bahwa ‘ administrative law deal with one aspect of the problem of power 6 .
Menurut W.F Prins
Beschikking  merupakan  suatu tindakan  hukum  sepihak  dalam lapangan  pemerintahan  yang dilakukan oleh alat pemerintahan berdasarkan wewenang yang ada pada alat atau organ itu.
Berdasarkan pasal 87 undang-undang tentang adminisrasi pemerintahan, beberapa unsur beschikking antara lain 7 : a. Penetapannya merupakan penetapan  tertulis  yang  juga mencakup tindakan faktual.
b. Keputusan  Badan  dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya. c. Berdasarkan ketentuan perundangundangan dan Asas-Asas Umum
Pemerintahan yang Baik.
d. Bersifat final dalam arti luas.
e. Keputusan  yang  berpotensi menimbulkan akibat hukum.
f. Keputusan  yang  berlaku  bagi Warga Masyarakat.
3. Pemilihan Kepala Desa
Menurut  Sartono 8 bahwa Keyakinan  sebagian  kalangan terhadap  pemilihan  kepala  desa mampu  membangun  demokrasi
6 Ridwan  HR,  Hukum  Administrasi Negara,  RajaGrafindo  Persada,  Jakarta:  2011,  hlm 23
7 Anita  Marlin  Restu  Prahastapa,  Lapon Tukan  Leonard  dkk,  2017,  Friksi  Kewenangan PTUN Dalam Berlakunya Undang-undang Nomor 30  Tahun  2014  dan  Undang-undang  Nomor  5 Tahun 1986 Berkaitan Dengan Objek Sengketa Tata Usaha Negara, Diponegoro Law Journal, Volume 6 Nomor 2 Tahun 2017, hlm 9
8 Sartono Sahlan, 2012, Nasib Demokrasi Lokal  di  Negeri  Barbar,  Thafa  Media, Yogyakarta.Hal. 71
lokal bahkan tanpa alasan, karena
pada hakekatnya instrumen pemilihan langsung sebagaimana dalam  pemilihan  umum  banyak terkandung  nilai-nilai  kebebasan, persamaan, dan kedaulatan rakyat  yang  menjadi  prinsip demokrasi.  Peraturan  Menteri Dalam  Negeri  Nomor  112  Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Pemilihan  Kepala  Desa  Secara Serentak  yang  dimana  Pemilihan kepala  desa  adalah  pelaksanaan kedaulatan  rakyat  di  desa  dalam rangka  memilih  kepala  desa secara  langsung,  umum,  bebas, rahasia, jujur dan adil. Pemilihan kepala  desa  dilakukan  secara serentak  satu  kali  atau  dapat bergelombang dilaksanakan pada hari  yang  sama  diseluruh  desa pada  wilayah  Kabupaten/Kota dan  secara  bergelombang  dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan waktu berakhirnya  masa  jabatan  kepala desa,  kemampuan  keuangan daerah serta ketersediaan PNS di lingkungan Kabupaten/Kota yang  memenuhi  persyaratan sebagai  penjabat  kepala  desa. Dalam peraturan Bupati Sumbawa  Nomor  12  Tahun  2016 Tentang  Pemilihan  Kepala  Desa mengatur  jenis  pemilihan  kepala desa yaitu pemilihan kepala desa secara  serentak  dan  pemilihan kepala desa antar waktu.
4. Sengketa
Konflik 9 atau  sengketa adalah sesuatu yang
9 Sabri  Guntur,  Problematika  Hukum Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Di Desa  Kasumewuho  Kec.Wawotob,  Varia  Hukum Vol. 3, No. 1, Januari 2021 hal. 76 10 John  G.  Merrills,  1991,  Internasional
Dispute settement, Cambridge University Presshal. Hal. 1 11 Ninik  Y.  Yuningsih  dan  Valina  S. Subekti, Demokrasi dalam Pemilihan Kepala Desa? Studi  Kasus  Desa  Dengan  Tipologi  Tradisional,
menyebabkan perbedaan pendapat  antara  dua  pihak  atau lebih  yang  berselisih  perkara dalam pengadilan. Menurut John G. Merrils 10 memahami persengketaan  sebagai  terjadinya perbedaan  pemahaman  akan suatu  keadaan  atau  obyek  yang diikuti  oleh  pengklaim  oleh  satu pihak  dan  penolakan  di  pihak lain. Karena itu, sengketa internasional  adalah  perselisihan yang  tidak  secara  eksklusif melibatkan  negara,  dan  memiliki konsekuensi pada lingkup internasional. Pembahasan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu di Kabupaten Sumbawa Pilkades merupakan wujud
bahwa  masyarakat  di  tingkat  desa melakukan  praktik  berpolitik  secara langsung. 11 Pilkades  tersebut  baik pilkades serentak maupun pilkades antar waktu.
Dalam peraturan Bupati Sumbawa Nomor 12  Tahun 2016 Tentang Pedoman  Pemilihan  Kepala  Desa  telah diatur  jenis  pemilihan  kepala  desa  yaitu Pilkades  Serentak  dan  pilkades  antar waktu.
Pemilihan kepala desa merupakan ruang pergantian kekuasaan di  tingkat  desa 12 .  Namun  pilkades  tak selamanya berjalan dengan mulus, sering terjadi dinamika-dinamika yang merupakan  pelanggaran  dalam  pilkades seperti  yang  terjadi  di  pilkades  antar waktu  di  Desa  Labangka  pada  oktober tahun  2023.    Pelanggaran  yang  paling vatal  dalam  pilkades  tersebut  adalah
Transional,  dan  Modern  di  Provinsi  Jawa  Barat Tahun  2008-2013.  Jurnal  Politik  Vol.  1.,  No.  1.,  . 2016  Hal. 233
12 Randy  dan  Sarpin,  Telaah  Kritis Pilkades  Serentak  (Membaca  Ulang  Praktik Demokratisasi  pada  Suksesi  Tahapan  Pilkades Serentak  Bangka  Selatan  dalam  Mewujudkan Kedaulatan  Rakyat  Tingkat  Desa),  Jurnal  Majelis, Edisi 4, April 2019.Hal. 64
tidak adanya  panitia  pengawas  pilkades yang  ditetapkan  sehingga  calon  yang keberatan dengan hasil pilkades tidak tau kemana
pelanggaran-pelanggaran
tersebut  dilaporkan.    Alasan-alasan dilaporkannya  pelanggaran  pilkades tersebut antara lain 13 :
1. Masa  perpanjangan  pendaftaran bakal    calon  Kepala  Desa  Labangka Satu  (1)    dalam  proses  pemilihan Calon Kepala Desa Labangka Satu (1) Tahun 2023 yang merupakan pemilihan  kepala  Desa  antar  waktu adalah tidak  sah karena    pada  masa pendaftaran bakal calon kepala Desa pada tanggal 22 Agustus 2023 s/d 11 September  2023  sudah  ada  5  (lima) calon  yang  memenuhi  persyaratan sebagai  calon  kepala  Desa  seperti disampaikan dan dibenarkan oleh panitia pemilihan kepala Desa.
Nama-nama calon kepala  Desa pada tanggal 22 Agustus 2023 s/d 11 September  2023  adalah  Muhamad Nasri  yang  mendaftar  pada  tanggal 25  Agustus  2023,  Muhammad Nurhayadin  yang  telah  mendaftar pada  pada  tanggal  25  Agustus  2023 ,
Abdul  Jihar  yang  telah  mendaftar pada tanggal 05 September 2023, Halif Supianto  yang  telah  mendaftar  pada tanggal  08  September  2023,  dan Hanan  yang  telah  mendaftar  pada tanggal 08 September 2023
Dengan demikian, Masa perpanjangan  pendaftaran  bakal calon Kepala Desa Labangka Satu (1) dalam proses pemilihan Calon Kepala Desa  Labangka  Satu  (1)  Tahun  2023 yang  merupakan  pemilihan  kepala Desa  antar  waktu  adalah tidak  sah .
Alasan  hukum  tidak  sahnya  masa perpanjangan  calon  kepala  Desa tersebut  karena  seharusnya  masa perpanjangan  pendaftaran  bakal calon  kepala  Desa  dilakukan  apabila kurang  dari  2  (dua)    calon  Kepala
13 Surat Penolakan dan penetapan Kepala Desa  Terpilih  oleh  Abdul  Jihar  yang  didampingi
Desa  yang  memenuhi  persyaratan sebagai  diatur  dalam Peraturan Bupati  Sumbawa  Nomor  5  Tahun2 018 Tentang Perubahan Atas Peraturan    Bupati  Sumbawa  Nomor 12  Tahun  2016  Tentang  Pedoman
Pelaksanaan  Pemilihan Kepala Desa pasal  45  ayat (8b)  yang  berbunyi “Dalam  hal  calon  yang  memenuhi persyaratan  kurang  dari  2  (dua)  orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari”.
2. Tidak  sahnya  masa  perpanjangan masa pendaftaran bakal calon  kepala Desa  Labangka  Satu  (1)  Tahun  2023 sebagaimana  diuraikan  di  point  1  di atas maka  secara  otomatis  tidak  sahnya Kepala  Desa  Labangka  Satu  (1)  terpilih pada pemilihan tanggal 10 Oktober 2023 atas nama Jumadi karena saudara Jumadi mendaftar sebagai bakal calon kepala Desa pada  masa  perpanjangan  pendaftaran bakal  calon  kepala  Desa    yaitu  pada tanggal 18 September 2023.
3. Kepala  Desa  Labangka  Satu  (1) terpilih  pada  pemilihan  tanggal  10 Oktober 2023 atas nama Jumadi tidak memenuhi persyaratan sebagai calon Kepala  Desa  karena  masih  aktif sebagai  pengurus  partai  politik karena  yang  bersangkutan tidak menyerahkan  surat  penyataan  tidak menjadi pengurus partai politik kepada panitia  pemilihan  kepala  Desa Labangka 1 (satu).
Adapun  surat  penyataan  yang dilampirkan  adalah surat  pernyataan dari  partai  politik Nomor:  309/DPC- 28.04/01/VII/2023  tertanggal  24  Juli 2023 yang menyatakan yang bersangkutan ‘..dinyatakan bukan sebagai anggota  dan  atau  pengurus  partai Kebangkitan  Bangsa  pada  semua tingkatan’.
Surat  pernyataan  dari  partai  politik tersebut  ditandatangani  oleh  Ketua dan  Sekretaris    PKB  Kabupaten Sumbawa bukan dibuat atau
oleh  Lembaga  Bantuan  Hukum  Olat  Maras Universitas Teknologi Sumbawa, 16 Oktober 2023
ditandatangai oleh yang bersangkutan.  Surat  pernyataan  dari partai  politik  Nomor:  309/DPC- 28.04/01/VII/2023  tertanggal  24  Juli 2023  dinilai  sebagai  surat  penyataan pengunduran diri yang bersangkutan dari  pengurus  partai  politik  oleh panitia  pemilikan  kepala  Desa padahal surat tersebut bukan merupakan surat penyataan tidak menjadi pengurus partai  politik  yang  dibuat  oleh  yang bersangkutan  di  atas  kertas  segel  atau bermaterai  cukup sebagaimana  syarat yang  harus  dilampirkan  sebagai syarat calon kepala desa.
Hal  tersebut dibenarkan  oleh panitia  pemilihan  kepala  Desa bahwa saudara  Jumaidi  menyerahkan  surat pernyataan  pengunduran  diri  dari parpol  tidak  menggunakan    kertas segel  atau  bermaterai    Selain  itu, Kepala  Desa  Labangka  Satu  (1) terpilih  pada  pemilihan  tanggal  10 Oktober 2023 atas nama Jumadi masih tercantum  namanya  dalam  SIPOL KPU  pada tanggal 5  September 2023 yang mana pada tanggal 4 September 2023  telah  ditetapkan  calon  kepala Desa  oleh  panitia  pemilihan  kepala Desa Labangka Satu. Dengan demikian,    Kepala  Desa  Labangka Satu  (1)  terpilih  pada  pemilihan tanggal  10  Oktober  2023  atas  nama Jumadi  adalah tidak  memenuhi persyaratan  sebagai  calon  kepala  Desa karena  salah  satu  syarat  menjadi calon  kepala  Desa  adalah  tidak menjadi  pengurus  partai  politik sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati  Sumbawa  Nomor  5  Tahun2 018 Tentang Perubahan Atas Peraturan    Bupati  Sumbawa  Nomor 12  Tahun  2016  Tentang  Pedoman
Pelaksanaan  Pemilihan Kepala Desa pasal  24  ayat  (1)  huruf  n  bahwa penduduk  desa  yang  mendaftar sebagai  calon  kepala  Desa  harus memenuhi  persyaratan  yang  salah satunya ‘tidak  menjadi  pengurus  partai politik’ yang diperkuat dengan ayat (2)
huruf  l  bahwa  persyaratan  yang dimaksud harus  dibuktikan dengan ‘surat pernyataan tidak menjadi pengurus partai politik yang dibuat oleh yang  bersangkutan  di  atas  kertas  segel atau bermatterai cukup.
4. Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dengan Musyawarah Desa (Musdes) Desa Labangka yang telah diselenggarakan  pada tanggal  10 Oktober  2023 melalui  pemungutan Suara tidak memenuhi syarat dilakukan Musdes dengan  pemungutan  Suara karena  tidak  ditetapkannya  panitia pengawas  pemilihan  kepala  Desa Labangka  satu    dalam  pemungutan suara  tersebut    Hal  tersebut dibenarkan  oleh  panitian  pemilihan kepala desa
Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu  dengan  Musyawarah  Desa (Musdes) diharuskan ditetapkannya panitia  pemilihan  kepala  desa karena Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu  merupakan  salah  satu  jenis pemilihan kepala Desa sebagaimana diatur dalam BAB Pasal 2 Peraturan Bupati  Sumbawa  Nomor  12  Tahun 2016 Tentang  Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa bahwa Jenis pemilihan  Kepala  Desa  meliputi  a. Pemilihan  Kepala  Desa  Serentak.  b Pemilihan  Kepala  Desa  Antar Waktu.
Secara  mutantis  mutandis panitia  pengawas  pemilihan  kepala desa  antar  waktu  harus  ditetapkan sebagai  salah  satu  instrumen pemilihan  kepala  desa  terutama sebagai pengawas sekaligus sebagai tempat penyelesaian sengketa pemilihan kepala Desa sebagaimana diatur dalam BAB VII Pasal 40 Ayat (1)  Peraturan  Bupati  Sumbawa Nomor  12  Tahun  2016  Tentang Pedoman  Pelaksanaan  Pemilihan Kepala  Desa    bahwa ‘Untuk melakukan pengawasan pemilihan Kepala Desa, dibentuk Panitia Pengawas’.
Dugaan  pelanggaran  tersebut  tidak tau  kemana  akan  dilaporkan  oleh  tim yang keberatan karena panitia pengawas pilkades  tidak  dibentuk.  Tugas  dan wewenang  panitia  pengawas  pilkades telah  diatur  dalam  pasal  89  ayat  (1) Peraturan  Daerah  Kabupaten  Sumbawa Nomor  1  Tahun  2015  Tentang    Kepala Desa  bahwa:
a. mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa;
b. menerima  laporan  pelanggaran pemilihan  Kepala  Desa  dari masyarakat; dan
c. menyelesaikan sengketa yang timbul  dalam  penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa; bagaimana penyelesaikan
sengketa pilkades antar waktu yang tidak ada  panitia  pengawas  pilkadesnya? Merujuk pada Undang-Undang nomor 6 Tahun  2014  Tentang  Desa  Pasal  37  ayat (6)  yang  berbunyi:“  dalam  hal  terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikota  wajib  menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (5 )” Dalam  ayat  (5)  mengatur  terkait  jangka waktu yang dimaksud yaitu paling lama 30  (tiga  puluh)  hari  sejak  tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa. Ketentuan mengenai tekhnis penyelesaian  sengketa  pilkades  oleh Bupati  atau  walikota  tidak  diatur  secara lebih  tekhnis,  hanya  saja  diberikan kewajiban  kepada  Bupati  atau  walikota untuk  menyelesaikan  sengketa  pilkades dan  aturan  tekhnisnya  diatur  dengan peraturan  di  tingkat  Daerah  seperti  di Kabupaten  Sumbawa  Barat,  Bupati membentuk  tim  independen  yang berwenang menyelesaikan sengketa hasil pilkades.  Mencermati  aturan  tekhnis penyelesaian  sengketa  pilkades  oleh Bupati  di  Kabupaten  Sumbawa  baik dalam  Peraturan  Daerah  Kabupaten
Sumbawa Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Kepala  Desa    maupun  dalam  Peraturan Bupati  Sumbawa  nomor  12  Tahun  2016 tentang pedoman pemilihan kepala Desa baik  perubahan  pertama  dan  kedua peraturan Bupati tersebut tidak mengatur tekhnis  penyelesaian  sengketa  pilkades oleh Bupati meskipun diamanahkan oleh oleh  Undang-Undang  Desa  sebagai kewajiban Bupati menyelesaikan sengketa  pilkades  termasuk  pilkades antar waktu. Peraturan daerah kabupaten Sumbawa  Nomor  1  tahun  2015  Tentang Kepala  desa  Pasal  66  Ayat  (7)  Jo. Peraturan  Bupati  Sumbawa  Nomor  12 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pemilihan Kepala  Desa  memuat  terkait  tekhnis penyelesaian  sengketa  pilkades  yang bunyinya ‘ Apabila terjadi proses hukum berkaitan  dengan  adanya  keberatan terhadap  penetapan  hasil  pemilihan sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  65, maka Bupati  atau pejabat  yang  ditunjuk atas  nama  Bupati  tetap  melantik  Kepala Desa terpilih, kecuali ditetapkan lain oleh pengadilan ’.
Perda  dan  Perbup  tersebut  tidak mengatur mengenai kewenangan Bupati menyelesaikan sengketa pilkades sebagaimana  amanat  Undang-Undang Desa  sehingga  apabila  ada  pihak  yang keberatan  atas  hasil  pilkades  selama  30 hari  sebelum  penetapan  maka  pihak tersebut melakukan gugatan ke pengadilan  dan  Bupati  akan  tidak menetapkan kepala Desa terpilih ditetapkan lain oleh Pengadilan.
Penyelesaian  sengketa  pilkades  Desa labangka  satu  Kabupaten  Sumbawa  jika dibentukpun  panitia  pengawas  yang seyogyanya  menyelesaikan  sengketa namun  apabila  tidak  bisa  diselesaikan maka  para  pihak  diminta  menempuh proses hukum tanpa diatur dalam Perda atau  Perbup  terkait  kewajiban  dan
mekanisme Bupati menyelesaikan sengketa 14 .
Konsekwensi  Hukum  apabila  Bupati Melantik  Kepala  Desa  tanpa  Terlebih Dahulu Menyelesaikan Sengketa Negara hukum demokrasi
memiliki  prinsip  sebagai  paradigama dalam  ketatanegaraan.  Prinsip  tersebut diantaranya  adanya  perlindungan  hak asasi  manusia,  pemisahan  kekuasaan, legalitas  pemerintahan  dan  peradilan yang bebas. 15 Miriam Budiardjo berpandangan  bahwa  tujuan  negara mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya dan
menegakkan  keadilan  melalui  badan- badan  pengadilan. 16 Pencapaian  tujuan Negara  dalam  konteks  demokrasi  Lokal dihadapkan  oleh  varian  dinamika  yang sering disebut sebagai bumbu demokrasi. Indonesia  sebagai  Negara  hukum memberikan  ruang  penyelesaian  atas dinamika-dinamika  yang  terjadi  sebagai upaya penegakkan keadilan bagi semua.
Indonesia  sebagai  Negara  yang besar  dan  majemuk  dengan  cita-citanya menjadi  Negara  kesejahteraan  ( welfare state )  dan  mewujudkan  keadilan  sosial ( social  justice )  namun  tidak  semua pemerintah  daerah  sebagai  bagian  dari Negara mampu menerjemahkan cita-cita tersebut  seperti  halnya  masih  banyak daerah-daerah  yang  tidak  menyediakan ruang keadilan bagi rakyatnya sebagaimana  dalam  kasus  pilkades labangka satu Kabupaten Sumbawa yang tidak  menetapkan  panitia  pengawas sebagai  badan  yang  menyelesaikaan sengketa bahkan juga pemerintah daerah Kabupaten  Sumbawa  tidak  mengatur
14 Lihat pasal 89 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten  Sumbawa  Nomor  1  Tahun  2015 Tentang    Kepala  Desa  bahwa  Dalam  hal penyelesaian  sengketa  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (1)  huruf  c,  tidak  dapat  diselesaikan,
Panitia Pengawas
merekomendasikan penyelesaian  sengketa  yang  timbul  dalam penyelenggaraan  pemilihan  Kepala  Desa  melalui proses hukum.
kewenangan Bupati dalam menyelesaikan  sengketa  pilkades  yang mana  hal  tersebut  merupakan  amanah dari  undang-undang  Desa  pasal  37  ayat (6)  yang  berbunyi:“  dalam  hal  terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikota  wajib  menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) ’. Ketentuan  ayat  (5)  tersebut mengatur  terkait  jangka  waktu  yang dimaksud  yaitu  paling  lama  30  (tiga puluh)  hari  sejak  tanggal  diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa. Tanpa diaturnya terkait  kewenangan  Bupati  dalam menyelesaikan  sengketa  pilkades  di kabupaten Sumbawa memiliki konsekwensi  hukum.  Secara  teoritis keputusan tata usaha negara dimungkinkan  batal  dengan  kategori “dapat  dibatalkan”  atau  “batal  demi hukum” . 17 Menelaah  pasal  37  ayat  (6) undang-undang  Desa  yang  berbunyi “dalam  hal  terjadi  perselisihan  hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikota wajib  menyelesaikan  perselisihan  dalam jangka  waktu  sebagaimana  dimaksud dalam ayat (5)’ merupakan syarat mutlak (wajib) sebagai tahapan dalam pemilihan kepala  desa  sehingga  dengan  tidak diaturnya tahapan bupati menyelesaikan sengketa  paling  lama  30  hari  sebelum penetapan  kades  terpilih  berimplikasi hukum  ‘batal  demi  hukum’  apabila Bupati  menetapkan  kades  terpilih  tanpa terlebih  dahulu  menyelesaikan  sengketa pemilihan  kepala  desa.  Menurut  I Komang  Darman, 18 apabila  suatu perbuatan  pemerintah  tidak  memenuhi
15 Handoyo,  B.  H.  (2015).  Hukum  Tata Negara  Indonesia.  Yogyakarta:  Universitas Atmajaya Yogyakarta (Handoyo
16 Miriam  Budiardjo,  2005,  Dasar-  Dasar Ilmu  Politik,  Gramedia  Pustaka  Tama,  Jakarta, hlm. 46.
17 I  Komang  Darman,  Makalah  Akibat Hukum Perbuatan Aparat Pemerintah yang Tidak Sah Dalam melaksanakan Pemerintahan.
syarat  mutlak  maka  akibat  hukumnya ‘batal  seluruhnya’  ( absolute  nietig )  atau “batal  demi  hukum”  ( nietig  van  rechts wege) dan apabila tidak memenuhi syarat relatif maka suatu perbuatan pemerintah ‘dapat  dibatalkan’ .  Di  samping  itu,  ada keputusan  negara  yang  tidak  berwujud namun dapat digugat.
19 Perda dan Perbub Sumbawa tidak mengatur kewajiban Bupati menyelesaikan sengketa pilkades
memiliki  konsekwensi  hukum  ‘batal demi  hukum’ apabila  ada  pihak  yang keberatan terhadap hasil pilkades namun bupati  tidak  menyelesaikan  terlebih dahulu  karena  bupati  menyelesaikan sengketa  merupakan  kewajiban  yang merupakan  syarat  mutlak  dalam  proses pemilihan  kepala  desa.    Dalam pandangan
lain keterlibatan
Bupati/walikota  dalam  penyelesaian sengketa pilkades mengurangi esensi dari otonomi asli dari desa. 20 Meskipun tidak diaturnya  dalam  Perda  maupun  perbub
Sumbawa  namun  Bupati  Sumbawa memiliki kebijaksanaan dengan membentuk tim khusus untuk
menyelesaikan  sengketa  pilkades  maka dikatakan  bagian  dari  penyelesaian sengketa  pilkades  oleh  Bupati  sehingga apabila  ada  yang  keberatan  atas  hasil penyelesaian sengketa yang diselesaikan oleh  Bupati  maka  pihak  tersebut  dapat menempuh proses hukum.

## Kesimpulan
Penyelesaian  sengketa  pilkades antarwaktu  di  Kabupaten  Sumbawa sama  dengan  mekanisme  penyelesaian sengketa  pilkades  serentak  melalui panitia  pengawas  namun  tidak  diatur dalam  perda  maupun  aturan  lainnya mengenai kewajiban Bupati menyelesaikan sengketa pilkades
sebagaimana  diamanahkan  dalam  pasal
19 Budiamin  Rodding,  “Keputusan  Fiktif
Negatif  dan  Fiktif  Positif  Dalam  Peningkatan Kualitas  Pelayanan  Publik”,  Tanjungpura  Law Journal, Vol 1, Issue 1, January 2017, hlm. 30
37  ayat  (6)  Undang-Undang  nomor  6 Tahun  2014  Tentang Desa. Konsekwensi hukum  apabila  Bupati  melantik  kades terpilih  tanpa  menyelesaikan  sengketa terlebih  dahulu  maka  keputusan  bupati batal  demi  hukum  karena  bupati menyelesaikan sengketa adalah kewajiban  yang  merupakan  syarat mutlak  dalam  proses  pemilihan  kepala desa.

## Saran
Pemerintah  Daerah  Kabupaten Sumbawa perlu mengatur terkait kewajiban  dan  mekanisme  Bupati menyelesaikan sengketa pemilihan kepala  desa . Bupati  sumbawa  dapat membentuk tim khusus yang menyelesaikan  sengketa  pilkades  untuk menjalankan kewajibannya menyelesaikan sengketa pilkades
sebelum  ada  pengaturan  dalam  Perda maupun Perbub.

## Daftar Pustaka
Budiamin  Rodding,  “Keputusan  Fiktif Negatif  dan  Fiktif  Positif  Dalam Peningkatan  Kualitas  Pelayanan Publik”,
Tanjungpura Law Journal,  Vol  1,  Issue  1,  January 2017, hlm. 30
John  G.  Merrills,  1991,  Internasional Dispute  settement,  Cambridge University Press Fajar, M., & Achmad, Y. (2007). Dualisme Penelitian  Hukum.  Yogyakarta:
Fakultas Hukum UMY.
Handoyo,  B.  H.  (2015).  Hukum  Tata
Negara  Indonesia.  Yogyakarta: Universitas Atmajaya Yogyakarta I  Komang  Darman,  Makalah  Akibat Hukum Perbuatan Aparat
Pemerintah  yang  Tidak  Sah
20 Ahmad Marjuki, “ Perkembangan Penyelesaian Sengketa Pilkades,” Al Qisthas: Jurnal Hukum Dan Politik, Vol. 6 No. 2, Juli- Desember 2015, hlm. 207
Dalam melaksanakan Pemerintahan Marlin  Anita,  Restu  Prahastapa,  Lapon Tukan Leonard dkk, 2017, Friksi Kewenangan PTUN Dalam Berlakunya Undang-undang Nomor  30  Tahun  2014  dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986  Berkaitan  Dengan  Objek Sengketa  Tata  Usaha  Negara, Diponegoro Law Journal, Volume 6 Nomor 2 Tahun 2017 Miriam  Budiardjo,  2005,  Dasar-  Dasar Ilmu  Politik,  Gramedia  Pustaka
Tama, Jakarta,
Marjuki  Ahmad,  “  Perkembangan Penyelesaian Sengketa Pilkades,” Al  Qisthas:  Jurnal  Hukum  Dan Politik,  Vol.  6  No.  2,  Juli- Desember 2015,
Ninik Y. Yuningsih dan Valina S. Subekti, Demokrasi  dalam  Pemilihan Kepala  Desa?  Studi  Kasus  De Dengan  Tipologi  Tradisional, Transional,  dan  Modern  di Provinsi Jawa Barat Tahun 2008- 2013. Jurnal Politik Vol. 1., No. 1.,
. 2016 Randy dan Sarpin, Telaah Kritis Pilkades Serentak (Membaca Ulang Praktik  Demokratisasi  pada Suksesi Tahapan Pilkades Serentak  Bangka  Selatan  dalam Mewujudkan Kedaulatan Rakyat
Tingkat  Desa),  Jurnal  Majelis, Edisi 4, April 2019 Sartono  Sahlan,  2012,  Nasib  Demokrasi Lokal  di  Negeri  Barbar,  Thafa Media, Yogyakarta.
Sabri  Guntur,  Problematika  Hukum Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Di Desa Kasumewuho Kec.Wawotob, Varia  Hukum  Vol.  3,  No.  1, Januari 2021
.