Perencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender di Kabupaten Gresik, Tahun 2015 (Koesriwulandari)

## PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER DI KABUPATEN GRESIK
Koesriwulandari koesriwulandari@uwks.ac.id Dosen pada Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

## ABSTRAK
Penelitian  ini  dengan  judul  Perencanaan  dan  Penganggaran  yang Responsif  Gender  di  Kabupaten  Gresik.  Bertujuan  untuk  mewujudkan pembangunan  yang  menjamin  kesetaraan  bagi  perempuan  dan  laki-laki  dalam aspek akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pem-bangunan di Kabupaten Gresik.
Dalam pelaksanaan penelitian ini metode yang digunakan yaitu dilakukan pengumpulan  data  di  wilayah  administrasi  Kabupaten  Gresik  dengan menggunakan  subyek  data  yang  paling  dapat  dipercaya  ( valid )  dan  terbarukan ( update ) yang dimiliki daerah bersangkutan.
Hasil  Penelitian  ini  menyimpulkan  Kabupaten  Gresik  dalam  pencapaian seluruh  indikator  pada  goals  ini  (terdapat  10  indikator)  menunjukkan  prestasi sebesar 63,33%. Dengan perincian status capaian: 4 indikator (40%) menunjukkan status  capaian  “telah  mencapai  target”;  3  indikator  (30%)  menunjukkan  status “menuju  arah  pencapaian  target”;  dan  2  indikator  (20%)  dengan  status  capaian “masih jauh dari arah pencapaian target”; sedangkan 1 indikator belum diketahui status capaiannya karena sampai laporan ini disusun belum tersedia data untuk itu; Hal  ini  menjadi  “pekerjaan  rumah”  untuk  segera  menyelenggarakan  bimbingan teknis,  mengingat  Kabupaten  Gresik  telah  mengesahkan  perda  tentang  pengarus utamaan  gender,  terlebih  lagi,  berdasarkan  penelurusan  (dari  hasil  wawancara  dan isian  kuesioner)  di  Kabupaten  Gresik  terdapat  beberapa  pejabat  (eselon  III)  yang telah mengikuti ToT ( Training of Trainer ) fasilitasi PPRG. Demikian kesimpulan penutup  yang  dapat  disajikan  pada  penelitian  tentang  (kesiapan)  penyusunan dokumen  perencanaan  pembangunan  yang  resposif  gender  di  Kabupaten  Gresik. Sangat disadari akan kekurangan hasil kajian kali ini, dari 25 SKPD yang menjadi target  (sampel)  penye-baran  kuesioner  tentang  pemahaman  aparatur  pemerintah, hanya 11 SKPD dengan total responden sebanyak 82 orang (pejabat eselon III dan IV). Dan dari 20 SKPD yang menjadi sampel penyebaran kuesioner tantang kajian kebijakan,  program  dan  kegiatan  dalam  pelaksanaan  PUG  dan  PPRG,  hanya  6 SKPD yang mengembalikan dan mengisi kuesioner dimaksud.
Kata kunci : Responsif Gender, Kesetaraan, Pengarusutamaan Gender.

## PENDAHULUAN
Latar Belakang.
Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, telah terjadi perubahan paradigma dalam pemerintahan daerah, yang semula  lebih  ber-orientasi  sentralistik  menjadi  desentralistik  dan  menjalankan otonomi  seluas-luasnya.  Salah  satu  aspek  penting  kebijakan  otonomi  daerah  dan
Perencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender di Kabupaten Gresik, Tahun 2015 (Koesriwulandari)
desentralisasi  adalah  peningkatan  pelayanan  umum  dalam  rangka  mewujudkan kesejahteraan masyarakat, dan meningkatkan daya saing daerah.
Implementasi Undang-Undang tersebut tentunya sejalan dengan komitmen Pemerintah Indonesia yang pada bulan September 2000 bersama-sama 149 negara yang  lain  ikut  menandatangani  dokumen  deklarasi  hasil  Konperensi  Tingkat Tinggi Millennium di New York yang diselenggarakan oleh PBB untuk mencapai 8 tujuan pembangunan millennium pada Tahun 2015. Delapan tujuan pembangunan millennium  atau  biasa  disebut  dengan  MDGs  ( Millenium  Development  Goals ) tersebut merupakan kerangka kerja untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam  Peraturan  Presiden  Nomor  2  Tahun  2015  tentang  Rencana
Pembangunan  Jangka  Menengah  Nasional  (RPJMN)  Tahun  2015-2019, menetapkan  arah  kebijakan  dan  strategi  pembangunan  yang  salah  satunya  adalah meningkatkan upaya keberlanjutan pembangunan sosial, melalui strategi peningkatan kesetaraan  gender  untuk  akses/  kesempatan  pendidikan,  kegiatan  ekonomi  dan keterwakilan perempuan dalam organisasi.
Memperhatikan  kesetaraan  Gender  dalam  perencanaan  pembangunan  dan penganggaran  bukanlah  suatu  proses  yang  terpisah  dari  sistem  perencanaan  dan penganggaran  yang  ada,  tetapi  lebih  merupakan  pelengkap  dalam  menyusun dokumen perencanaan strategis dan dokumen rencana kerja dan anggaran di daerah. Hal  penting  pada  penyusunan  dokumen  perencanaan  pembangunan  daerah  adalah mewajibkan untuk menggunakan analisis gender dalam menyusun kebijakan strategis dan kebijakan operasional.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  8  Tahun  2008  tentang  Tahapan,  Tata-cara Penyusunan,  Pengendalian,  dan  Evaluasi  Pelaksanaan  Rencana  Pembangunan menjelaskan  bahwa  perencanaan  pembangunan  daerah  harus  dirumuskan  secara responsif  dan  berkeadilan  dengan  prinsip  keseimbangan  gender.  Dan  Pasal  33 ayat 3 menjelaskan bahwa dalam rangka menyusun kerangka studi dan instrumen analisis  harus  mempertimbangkan  analisis  biaya  dan  manfaat,  analisis kemiskinan, dan analisis gender.
Selain peraturan itu, Permendagri Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan  Pengarusutamaan  Gender  di  Daerah,  pada  pasal  4  ayat  1 menyebutkan  bahwa  Pemerintah  Daerah  berkewajiban  menyusun  kebijakan, program,  dan  kegiatan  pembangunan  ber-perspektif  gender.  Penyusunan  itu dilakukan  melalui  proses  peren-canaan  pembangunan  yang  menggunakan perspektif gender dan dituangkan dalam RPJMD, Rencana Strategis  dan Renja . Secara  jelas  pasal  4  Ayat  2  Permendagri  ini  juga  menyebutkan  pe-nyusunan kebijakan, program, dan kegiatan harus dilakukan melalui analisis gender.
Walaupun  kedua  peraturan  tersebut  di  atas  telah  menegaskan  pentingnya analisis  gender  dalam  menyusun  dokumen  perencanaan  pembangunan  daerah, namun permasalahannya adalah apakah perencana telah memahami secara teknis cara  menyusun  dokumen  perencanaan  dan  penganggaran  yang  responsif  gender. Berangkat  dari  pertanyaan  tersebut,  Pemerintah  Kabupaten  Gresik  yang bermaksud  untuk  segera  mengimplementasikan  perencanaan  dan  penganggaran yang responsif gender, mengawal nya dengan melakukan identifikasi serta analisa kondisi  dan  permasalahan  terkait  rencana  pelaksanaan  perencanaan  dan penganggaran yang responsif gender di Kabupaten Gresik.
Perencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender di Kabupaten Gresik, Tahun 2015 (Koesriwulandari)

## Maksud dan Tujuan.
Kegiatan  penyusunan  Dokumen  perencanaan  pembangunan  res-ponsif gender  Kabupaten  Gresik  dimaksudkan  untuk  mewujudkan  pembangunan  yang menjamin kesetaraan bagi perempuan dan laki-laki dalam aspek akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pem-bangunan di Kabupaten Gresik. Adapun tujuan penyusunan dokumen ini adalah:
1) memberikan gambaran pentingnya pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender di Kabupaten Gresik;
2) memberikan identifikasi kondisi dan permasalahan terkait dengan pemahaman aparatur pemerintah di Kabupaten Gresik tentang gender dan pengarusutamaan gender serta sistem perencanaan dan penganggaran yang responsif gender;
3) melakukan  identifikasi  permasalahan  terkait  rencana  pelaksanaan  Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) di Kabupaten Gresik;
4) menjadi  acuan  bagi  pelaksanaan  pengarusutamaan  gender  di  Kabupaten Gresik.

## Metodologi
Lokasi  penyusunan  dokumen  perencanaan  pembangunan  responsif  gender Kabupaten Gresik dilakukan di wilayah administrasi Pemerintah  Kabupaten  Gresik dengan  menggunakan  subyek  data  yang  paling  dapat  dipercaya  ( valid )  dan terbarukan ( update ) yang dimiliki daerah bersangkutan.
Sasaran  kegiatan  penyusunan  dokumen  perencanaan  pembangunan responsif gender Kabupaten Gresik adalah:
1) pemahaman aparatur Pemerintah Kabupaten Gresik terhadap Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG); dan
2) Kajian  kebijakan,  program,  dan  kegiatan  dalam  mewujudkan  kesetaraan gender,  pengarusutamaan  gender,  dan  perencanaan  dan  penganggaran  yang responsif gender.

## Tahapan Proses Penyusunan Dokumen.
Penyusunan  dokumen  perencanaan  pembangunan  responsif  gender Kabupaten Gresik dilakukan dengan tahapan sebagaimana berikut:
Gambar 1, Alur/Tahapan Proses
Perencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender di Kabupaten Gresik, Tahun 2015 (Koesriwulandari)

## TINJAUAN PUSTAKA
Dalam  penyusunan  dokumen  perencanaan  pembangunan  responsif  gender Kabupaten Gresik, mengacu pada kerangka acuan sebagaimana diuraikan berikut ini.

## Konsep Gender dan Pengarusutamaan Gender.
Konsep  gender  dan  jenis  kelamin  ( sex )  merupakan  dua  konsep  yang berbeda namun sama-sama menjelaskan perbedaan antara perempuan  dan  laki-laki. Pengertian jenis kelamin ( sex ) merujuk pada perbedaan atribut fisik laki-laki dan perempuan  seperti  perbedaan  kromosom,  alat  kelamin,  dan  reproduksi,  hamil, melahirkan,  menyusui,  menstruasi  serta  perbedaan  karakteristik  fisik  sekunder seperti rambut, pertum-buhan buah dada, perubahan suara, dan seterusnya.
Konsep  jenis  kelamin  menjelaskan  mengenai  kodrat  Tuhan  yang  telah memberi-kan ciri fisik yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Kodrat fisik tersebut tidak dapat dipertukarkan dan dimiliki sama oleh laki-laki dan perempuan di seluruh tempat dan budaya, serta dimiliki sejak lahir hingga meninggal dunia.
Perbedaan jenis kelamin ( sex ) dalam masyarakat memberikan konsekuensi makna  sosial  yang  berbeda  antara  laki-laki  dan  perempuan.  Sedangkan  konsep gender  merupakan  hasil  konstruksi  sosial  yang  diciptakan  oleh  manusia,  yang sifatnya  tidak  tetap,  berubah-ubah,  serta  dapat  dialihkan  dan  dipertukarkan  dari satu  jenis  kelamin  ke  jenis  kelamin  lainnya  menurut  waktu,  tempat  dan  budaya setempat.  Konsep  gender  diciptakan  oleh  keluarga  dan  atau  masyarakat,  yang dipengaruhi oleh budaya, interpretasi pemuka agama, dan diturunkan secara turun temurun dari generasi ke generasi. Perbedaan peran yang dijalankan oleh laki-laki dan  perempuan  menghasilkan  perbedaan  gender.  Peran  gender  mempengaruhi pola relasi antara perempuan dan laki-laki yang disebut sebagai relasi gender. Perbedaan  antara  konsep  gender  dan  jenis  kelamin  dapat  dilihat  dalam  tabel  1 berikut:
Tabel 1: Perbedaan Jenis Kelamin dan Gender Jenis Kelamin Gender Menyangkut  perbedaan  organ biologis laki-laki dan perempuan,  khususnya  pada bagian-bagian alat reproduksi.
Menyangkut pembedaan peran, fungsi,
tanggung  jawab  laki-laki  dan  perempuan sebagai hasil kesepakatan atau hasil konstruksi (bentukan) masyarakat Peran  reproduksi  tidak  dapat berubah: Sekali  menjadi  perempuan  dan mempunyai rahim, maka selamanya akan menjadi perempuan dan sebaliknya. Peran sosial dapat berubah: Peran perempuan sebagai ibu rumah tangga dapat berubah menjadi peran pencari nafkah Peran  reproduksi  tidak  dapat dipertukarkan: Tidak mungkin laki-laki melahirkan dan perempuan membuahi. Peran sosial dapat dipertukarkan: Untuk saat-saat tertentu, bisa saja suami tidak memiliki pekerjaan sehingga tinggal di rumah mengurus  rumah  tangga,  semen-tara  istri bertukar peran untuk bekerja men-cari nafkah bahkan sampai ke luar negeri.
Perencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender di Kabupaten Gresik, Tahun 2015 (Koesriwulandari)
Jenis Kelamin Gender Peran reproduksi berlaku sepanjang masa Peran  sosial  bergantung  pada  masa  dan keadaan Peran  reproduksi  berlaku  di mana saja. Peran sosial bergantung pada budaya masyarakat tertentu. Peran  reproduksi  berlaku  bagi semua kelas/strata sosial. Peran  sosial  berbeda  antara  satu  kelas/strata sosial dengan kelas/strata sosial lainnya. Peran  reproduksi  berasal  dari Tuhan atau bersifat kodrati. Peran sosial merupakan hasil buatan manusia, dan tidak bersifat kodrati

## Pengarusutamaan Gender.
Pengarusutamaan  Gender  (PUG)  adalah  strategi  yang  dibangun  untuk mengintegrasikan  gender  menjadi  satu  dimensi  integral  dari  perencanaan, penyusunan,  pelaksanaan,  pemantauan,  dan  evaluasi  atas  kebijakan  dan  program pembangunan  nasional.  PUG  ditujukan  untuk  mencapai  keadilan  dan  kesetaraan gender  yang  merupakan  upaya  untuk  menegakkan  hak-hak  perempuan  dan  laki- laki  atas  kesempatan  yang  sama,  pengakuan  yang  sama  dan  penghargaan  yang sama  dalam  bernegara,  berbangsa,  dan  bermasyarakat.  Pelaksanaan  PUG  dalam pembangunan  merupakan  strategi  untuk  memastikan  perempuan  dan  laki-laki mempunyai  akses  yang  sama  terhadap  sumber  daya,  dapat  berpartisipasi  dalam proses  pengambilan  keputusan,  memiliki  kesempatan  dan  peluang  yang  sama dalam  melakukan  kontrol,  serta  memperoleh  manfaat  yang  sama  terhadap pembangunan.

## Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender.
Perencanaan  dan  Penganggaran  Responsif  Gender  (PPRG)  merupakan serangkaian  cara  dan  pendekatan  untuk  mengintegrasikan  perspektif  gender  di dalam  proses  perencanaan  dan  penganggaran.  Perencanaan  yang  responsif  gender adalah  perencanaan  untuk  mencapai  kesetaraan  dan  keadilan  gender,  yang dilakukan  melalui  pengintegrasian pengalaman,  aspirasi,  kebutuhan,  potensi,  dan penyelesaian  per-masalahan  perempuan  dan  laki-laki.  Sedangkan  Anggaran Responsif  Gender  (ARG)  adalah  anggaran  yang  mengakomodasi  keadilan  bagi perempuan  dan  laki-laki  dalam  memperoleh  akses,  manfaat,  partisipasi, pengambilan  keputusan,  dan  mengontrol  sumber-sumber  daya  serta  kesetaraan terhadap kesempatan dan peluang dalam menikmati hasil pembangunan. Penyusunan PPRG mempunyai tujuan, yaitu:
 meningkatkan  kesadaran  dan  pemahaman  para  pengambil  keputusan  tentang pentingnya  isu  gender  dalam  kebijakan  pembangunan  dan  mempercepat terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender.
 memberikan  manfaat  yang  adil  bagi  kesejahteraan  laki-laki  dan  perempuan, termasuk anak laki-laki dan anak perempuan dari penggunaan belanja/pengeluaran pembangunan.
 meningkatkan eﬁsiensi dan efektivitas penggunaan anggaran, serta membangun transparansi anggaran dan akuntabilitas pemerintah daerah.
 membantu  mengurangi  kesenjangan  gender  dan  menghapuskan  diskriminasi terhadap perempuan dalam pembangunan.
Perencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender di Kabupaten Gresik, Tahun 2015 (Koesriwulandari)
 meningkatkan  partisipasi  masyarakat,  baik  laki-laki  dan  perempuan  dalam penyusunan perencanaan anggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi.
 menjamin  agar  kebutuhan  dan  aspirasi  laki-laki  dan  perempuan  dari  berbagai kelompok sosial (berdasarkan jenis kelamin, usia, ras, suku, dan lokasi) dapat diakomodasikan ke dalam belanja/ pengeluaran.
Penganggaran yang responsif gender menganut prinsip-prinsip:
 ARG  pada  penganggaran  dilepaskan  pada  output  kegiatan.  Relevansinya adalah komponen input,  dan output  kegiatan yang  akan  dihasilkan harus  jelas dan terukur.
 kriteria kegiatan dan output yang menjadi fokus ARG.
 ARG  yang  diterapkan  untuk  menghasilkan  output  kegiatan,  yaitu:  (i) Penugasan prioritas  pembangunan  nasional  dan daerah,  (ii)  Pelayanan  kepada masyarakat  (service  delivery),  dan/atau  (iii)  Pelembagaan  Pengarusutamaan Gender (PUG) yang di dalamnya termasuk capacity building, advokasi gender, kajian sosialisasi, desiminasi, dan/atau pengumpulan data terpilah.
 ARG merupakan penyusunan anggaran guna menjawab secara adil kebutuhan setiap  warga  negara,  baik  laki-laki  maupun  perempuan  sebagai  upaya mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender.
 ARG  bukan  fokus  pada  penyediaan  anggaran  dengan  jumlah  tertentu  untuk PUG,  tetapi  lebih  luas  lagi,  bagaimana  anggaran  keseluruhan  dapat memberikan manfaat yang adil untuk laki-laki dan perempuan.
Berdasarkan  hal  tersebut,  maka  anggaran  responsif  gender  dibagi  atas  3 kategori, yaitu:
(a) Anggaran khusus target gender, adalah alokasi anggaran yang diperuntukkan guna  memenuhi  kebutuhan  dasar  khusus  perempuan  atau  kebutuhan  dasar khusus laki-laki berdasarkan hasil analisis gender.
(b) Anggaran  kesetaraan  gender,  adalah  alokasi  anggaran  untuk  mengatasi masalah  kesenjangan  gender.  Berdasarkan  analisis  gender  dapat  diketahui adanya kesenjangan dalam relasi antara laki- laki dan perempuan dalam akses terhadap sumber daya, partisipasi, dan kontrol dalam pengambilan keputusan, serta manfaat dari semua bidang pembangunan.
(c) Anggaran  pelembagaan  kesetaraan  gender,  adalah  alokasi  anggaran  untuk penguatan  kelembagaan  PUG,  baik  dalam  hal  pendataan  maupun  capacity building.
Indikator responsif gender atau Gender-sensitive indicator mempunyai fungsi yang  spesiﬁk  untuk  menunjukkan  perubahan-perubahan  yang  berkaitan  dengan gender  dalam  pembangunan.  Indikator-indikator  ini  harus  mampu  menunjukkan perubahan-perubahan  status  dan  peranan  perempuan  dan  laki-  laki.  Dengan menggunakan  indikator  responsif  gender  dalam  suatu  program  akan  membantu membuat perencanaan yang lebih efektif, sehingga dapat menciptakan pelayanan yang  semakin  baik.  Indikator  responsif  gender  atau  indikator  sensitif  gender mampu  menangkap  perubahan  yang  terkait  dengan  gender  sepanjang  waktu tertentu.  Indikator  responsif  gender  ini  menyajikan  suatu  keadaan  yang memisahkan  antara  laki-laki  dan  perempuan  dan  menunjukkan  hubungan  gender yang tidak setara. Indikator responsif gender tidak berarti membuat indikator yang baru,  tetapi  hanya  menjelaskan  lebih  rinci  siapa  penerima  manfaat  program  dan kegiatan bagi laki-laki maupun perempuan. Pada bagian lampiran 8 dan lampiran
Perencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender di Kabupaten Gresik, Tahun 2015 (Koesriwulandari)
9  dicantumkan  contoh  data  terpilah  menurut  jenis  kelamin,  cara  merumuskan indikator  output  dan  tolok  ukur  kinerja  yang  responsif  gender  menurut  urusan wajib dan pilihan.
Kerangka  perencanaan  dan  penganggaran  responsif  gender  merupakan bagian subsystem dari  pendekatan  manajemen  berbasis  kinerja.  Kerangka  kerja PPRG dalam siklus anggaran kinerja diuraikan melalui gambar berikut.
Gambar 2:
Kerangka PPRG Dalam Proses Penyusunan Anggaran Kinerja Anak Republik Indonesia, 2010.
Sumber:
Pedoman  Perencanaan  dan  Penganggaran  Responsif  Gender Generik, Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan

## Kajian Kebijakan Pemerintah Kabupaten Gresik Dalam Pelaksanaan PPRG
Dengan diterbitkannya Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Gresik nomor 4  tahun  2012  tentang  Pengarusutamaan  Gender,  telah  mengikat  SKPD-SKPD  di Kabupaten Gresik yang memiliki keterkaitan dengan permasa-lahan gender untuk merumuskan  kebijakan,  program,  dan  kegiatan  yang  responsif  gender sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah tersebut.
Selanjutnya  untuk  menganalisa  kebijakan  program  pembangunan  yang disusun  oleh  SKPD-SKPD  yang  memiliki  keterkaitan  dengan  isu-isu  gender  di Kabupaten Gresik, digunakan instrument berupa kuesioner (form 4, sebagaimana lampiran) yang di  adaptasi  dari  modul  IV  - Diklat  Teknis  Penyadaran Gender  di Era  Desentralisasi  ( Gender  Awareness  in  Decent  ralization  Era )  –  yang diterbitkan  pada  tahun  2010  oleh  Departemen  Dalam  Negeri  dan  Lembaga Administrasi Negara.
Dari  26  SKPD  (pada  tabel  1  berjumlah  28,  2  SKPD  menyatakan  tidak memiliki  keterkaitan  langsung  dengan  permasalahan  gender),  dipilih  secara  acak 20  SKPD  untuk  diminta  kesediaannya  mengisi  “kuesioner  Kajian  terhadap Kebijakan, Program, dan Kegiatan Dalam Mewujudkan  Kesetaraan gender, PuG dan  PPRG”  (form  4).  Sampai  dengan  disusunnya  laporan  ini,  hanya  6  SKPD  (1 Badan,  3  Dinas,  dan  2  Kantor)  yang  bersedia  mengembalikan  dan  mengisi kuesioner.
IDENTIFIKASI POTENSI & KEBUTUHAN PELAKSANAAN PROGRAM PERENCANAAN PROGRAM MONITORING & EVALUASI
PROGRAM
Analisis situasi/ analisis gender Formulasi tujuan dengan memperhatikan dimensi gender Berbagai indikator sensitif gender program/kegiatan
Partisipasi laki-laki & perempuan sesuai kemauan, kemampuan, kebutuhan, pengalaman dan aspirasinya
Perencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender di Kabupaten Gresik, Tahun 2015 (Koesriwulandari)
Tabel  berikut  memberikan  gambaran  hasil  penilaiam  kebijakan,  program dan  kegiatan  pembangunan  yang  disusun  oleh  SKPD-SKPD  (yang  mengisi kuesioner)  berdasarkan  kelompok  SKPD  dan  kelompok  pertanyaan  pada kuesioner.

## Tabel 2.
Hasil Analisa Kebijakan Program Pembangunan Berdasarkan Kelompok SKPD.
Kelom- pok SKPD
SK P D yg ber - sedi a m engi si kuesi oner
Jumlah SKPD dengan kategori hasil analisa terhadap Kebijakan Program Kegiatan Kelemba- gaan Total Penerapan PPRG A  B  C  D  A  B  C  D  A  B  C  D  A  B  C  D  A  B  C  D Badan 1 1 1 1 1 1 Dinas 3 2 1 2 1  1 2 3 1  1 1 Kantor 2 1 1 1  1 1 1  2 1  1 Rata2 di Kab. 6 1 1 1 1 1 Sumber: data primer
Keterangan:
1 = buta gender ...... (bila ≤25% dari item pertanyaan dijawab“ya”) 2 = bias gender ..... (bila 25-50% dari item pertanyaan di jawab“ya”) 3 = netral gender (bila 50-75% dari item pertanyaan di jawab“ya”) 4 = sensitif gender (bila ≥75% dari item pertanyaan di jawab“ya”)
Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa:
1) Dalam  hal  kebijakan,  dari  6  (enam)  SKPD  yang  mengisi  kuesioner,  50%  (3 SKPD) menunjukkan kategori sensitif gender, dengan kondisi ini maka secara umum  (rata-rata)  kondisi  Kabupaten  Gresik  berada  pada  kategori  netral gender;
2) Dalam  hal  (perencanaan)  program;  2  SKPD  yang  menunjukkan  status  sensitif gender,  dan  masih  sama  halnya  dengan  kebijakan,  status  program  di  tingkat Kabupaten juga berada pada kategori netral gender;
3) Untuk  (pelaksanaam)  kegiatan,  dari  hasil  penilaian  terhadap  peng-isian kuesioner  hanya  terdapat  1  SKPD  yang  menunjukkan  hasil  sebagai  SKPD yang  sensitif  gender.  Meskipun  demikian,  karena  3  SKPD  lainnya  berada pada  status  netral  gender,  maka  rata-rata  hasil  di  tingkat  Kabupaten menghasilkan status netral gender;
4) Terkait  dengan  kelembagaan  gender,  baik  ditingkat  Kabupaten  maupun SKPD,  dari  hasil  isian  kuesioner  menyatakan  hasil  bahea  tidak  ada  satupun SKPD  yang  menunjukkan  status  sensitif  gender,  maupun  netral  gender. Sehingga  kondisi  status  rata-rata  di  tingkat  Kabupaten  menghasilkan  status sebagai buta gender dalam hal kelembagaan;
5) Hasil  keseluruhan  penilaian  terhadap  kuesioner  (kebijakan,  pro-gram, kegiatan  dan  kelembagaan)  yang  di  isi  oleh  6  SKPD,  menun-jukkan  bahwa hanya  terdapat  1  SKPD  yang  menghasilkan  penilaian  dengan  status  sensitif
Perencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender di Kabupaten Gresik, Tahun 2015 (Koesriwulandari)
gender  dan  2  SKPD  yang  netral  gender.  Dengan  kondisi  demikian  maka status  bahwa  selama  ini  di  tingkat  Kabupaten,  pelaksanaan  PPRG (Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender) masih berada dalam status netral gender.

## KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
1) Pemerintah  Kabupaten  Gresik  telah  memiliki  peraturan  daerah  Kabupaten Gresik  nomor  4  tahun  2012  tentang  Pengarusutamaan  Gender.  Meskipun telah  dilakukan  sosialisasi,  akan  tetapi  sebagian  besar  SKPD  masih  belum mengetahui keberadaan perda ini;
2) Tujuan  pembangunan  millenium  ( millenium  development  goals/ MDG’s) yang  berakhir  pada  tahun  2015  ini,  mencantumkan  per-masalahan  gender pada  salah  tujuannya  yaitu  tujuan/goals  ke-3:  “Menghilangkan  ketimpangan gender  di  tingkat  pendidikan  dasar  dan  lanjutan  pada  tahun  2005,  dan  di semua  jenjang  pendidikan  tidak  lebih  dari  tahun  2015”.  Kabupaten  Gresik dalam  pencapaian  seluruh  indikator  pada  goals  ini  (terdapat  10  indikator) menunjukkan  prestasi  sebesar  63,33%.  Dengan  perincian  status  capaian:  4 indikator  (40%)  menunjukkan  status  capaian  “telah  mencapai  target”;  3 indikator (30%) menun-jukkan status “menuju arah pencapaian target”; dan 2 indikator  (20%)  dengan  status  capaian  “masih  jauh  dari  arah  pencapaian target”;  sedangkan  1  indikator  belum  diketahui  status  capaiannya  karena sampai laporan ini disusun belum tersedia data untuk itu;
3) Implementasi  PPRG  (Perencanaan  dan  Penganggaran  Responsif  Gender) selain  membutuhkan  dukungan  perundang-undangan,  juga  kesiapan khususnya pemahaman para aparatur pemerintah. Berdasarkan hasil kuesioner tentang  pemahaman  aparatur  peme-rintah  Kabupaten  Gresik,  menunjukkan hasil  bahwa  hanya  48,54%  pejabat  eselon  III  dan  IV  yang  memiliki pemahaman  tentang:  konsep  gender;  gender  equality;  pengarusutamaan gender/PuG;  gender  focal  point  (GFP);  dan  perencanaan  penganggaran respon-sif  gender  (PPRG).  Bahkan  bila  dilihat  khusus  terhadap  pemahaman PPRG, hanya terdapat sekitar 36,59% saja.
4) Dengan  diberlakukannya  peraturan  daerah  Kabupaten  Gresik  nomor  4  tahun 2012  tentang  pengarusutamaan  gender,  tentu  mengikat  SKPD-SKPD  di Kabupaten Gresik untuk mengimplementasikannya dalam setiap perencanaan dan  penganggaran  program/kegiatan.  Berdasarkan  hasil  isian  kuesioner tentang  kajian  kebijakan  dalam  pelaksanaan  PuG  dan  PPRG,  menghasilkan rata-rata capaian di  tingkat  Kabupaten Gresik  sebesar 54,34%.  Dengan hasil capaian sebesar itu, Pemerintah Kabupaten Gresik secara umum berada pada kondisi  “netral  gender”  dalam  hal  perencanaan  dan  pengang-garan  yang responsif gender;
Perencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender di Kabupaten Gresik, Tahun 2015 (Koesriwulandari)

## DAFTAR PUSTAKA
Kementrian  Pemberdayaan  Perempuan  dan  perlindungan  Anak,  2010,  Pedoman Teknis  Perencanaan  dan  Penganggaran  Responsif  Gender  bagi Daerah, Jakarta.
Kementrian  Pemberdayaan  Perempuan  dan  perlindungan  Anak,  2012,  Petunjuk Pelaksanaan  Perencanaan  dan  Penganggaran  yang  Responsif  Gender untuk Pemerintah Daerah, Jakarta.
Kementrian  Pemberdayaan  Perempuan  dan  perlindungan  Anak,  2012, Pembangunan Manusia berbasis Gender, Jakarta.
Badan  Pusat  Statistik  Provinsi  Jawa  Timur,  2014,  Perempuan  dan  Laki-Laki  di Jawa Timur 2014, Surabaya.
Australia Indonesia Partnership for Decentralization (AIPD), 2014, Pedoman Teknis Penyusunan  dan  Analisis  Data  Terpilah  untuk  Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender di Daerah, Jakarta.
Australia Indonesia Partnership for Decentralization (AIPD), 2014, Pedoman Teknis Penyusunan  Gender  Analysis  Pathway  (GAP)  dan  Gender  Budget Statement (GBS).
Departemen Dalam Negeri dan Lembaga Administrasi negara, 2007, (Modul-Modul Diklat),  Teknis  Penyadaran  Gender  di  Era  Desentralisasi  ( Gender Awareness in Decentralization Era ), Jakarta.