NOTARIUS, Volume 13 Nomor 1 (2020)                                                E-ISSN:2686-2425  ISSN: 2086-1702
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086
-
1702

## ANALISIS TENTANG HUKUM KEWARISAN ADAT CINA YANG TIDAK MEMBERIKAN HAK MEWARIS BAGI ANAK PEREMPUAN DI KOTA PALEMBANG
Hans Christian, Achmad Busro, Mujiono Hafidh Prasetyo Progtram Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Email : christianhanslie@gmail.com

## Abstract
This Journal Writing is using normative methods, wich sourced from library data and legislation in force,  in  addition  to  this  writing  is  also  supported  by  empirical  methods  wich  is  sourced  directly from data field and interview methods. As a result colonial political law, there was legal pluralism in  civil  law  field,  including  inheritance  law.  This  inheritance  law  only  applies  to  each  group  as referred  to  Subsection  131  and  163  IS.  Specifically  for  the  Chinese  Group  according  to  the provisions of the Law the Civil Code applies, except Family Law, applies its own Customary Law. According  to  Chinese  Customary  Law,  women  cannot  inherit,  this  is  contrary  to  Subsectio  28D paragraph (1) 1945 Constitution. On the basic, the author is interested in writing the provisions of this  Chinese  Customary  Law.  With  a  qualitative  descriptive  method,  the  author  examines  the relevant  rules,  books,  and  the  opinions  of  Chinese  Community  Leaders.  Finally,  the  author concludes the background of the Chinese Society which does not give inheritance rights to women, because  men  have  greater  responsibilities,  and  the  enactment  of  mandatory  wills  for  single daughters and the status of the entry into Chinese Customary Law for Chinese society in Indonesia, especially Palembang city.

## Keywords : inheritance; chinese group; human rights

## Abstrak
Dalam Penulisan Jurnal ini dengan menggunakan metode normatif yang bersumber dari data - data kepustakaan  serta  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku,  selain  itu  penulisan  ini  juga didukung  dengan  metode  empiris  yaitu  metode  yang  bersumber  langsung  dari  data-data  lapangan dengan  menggunakan  metode  wawancara.  Sebagai  akibat  dari  Politik  Hukum  Kolonial,  maka terjadilah Pluralisme Hukum  di  bidang Hukum Perdata termasuk di  dalamnya Hukum Kewarisan. Hukum waris ini hanya berlaku untuk golongan masing-masing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 dan 163 IS. Khusus bagi Golongan Cina menurut ketentuan Hukum diberlakukan KUHPerdata, kecuali mengenai Hukum Keluarga, berlaku Hukum Adatnya sendiri. Menurut Hukum Adat Cina, anak perempuan tidak dapat waris, hal ini bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang Undang Dasar  1945.  Atas  dasar  itulah  penulis  tertarik  menulis  ketentuan  Hukum  Adat  Cina  ini.  Dengan metode  deskriptif  kualitatif,  Penulis  mengkaji  aturan-aturan  yang  berkaitan,  buku-buku,  maupun pendapat  para  Tokoh  Masyarakat  Cina.  Akhirnya  Penulis  membuat  kesimpulan  bahwa  latar belakang  dari  Masyarakat  Golongan  Cina  yang  tidak  memberikan  hak  mewaris  kepada  anak perempuan, dikarenakan anak laki-laki memiliki tanggung jawab yang lebih besar, dan berlakunya wasiat  wajib  bagi  anak  perempuan  tunggal  dan  status  berlakunya  Hukum  Adat  Cina  bagi masyarakat Cina di Indonesia khususnya di Kota Palembang.

## Kata kunci : kewarisan; golongan cina; hak asasi manusia
NOTARIUS, Volume 13 Nomor 1 (2020)                                                E-ISSN:2686-2425  ISSN: 2086-1702
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702

## A. Pendahuluan

## Latar Belakang Permasalahan
Negara  Indonesia  terdiri  dari  beragam  suku  bangsa  dan  budaya.  Yang  dimaksud dengan  suku  bangsa  adalah  suatu  golongan  manusia  yang  terikat  dengan  kesadaran  dan identitas  akan  “kesatuan  kebudayaan”,  sedangkan  kesadaran  dan  identitas  tadi  seringkali (tetapi  tidak  selalu)  dikuatkan  oleh  kesatuan  bahasa  juga  (Koentjaraningrat,  2012). Kemudian  yang  dimaksud  dengan  budaya,  menurut  E.  B.  Tylor,  budaya  adalah  suatu keseluruhan  kompleks  yang  meliputi  pengetahuan,  kepercayaan,  kesenian,  moral, keilmuan,  hukum,  adat  istiadat,  dan  kemampuan  yang  lain  serta  kebiasaan  yang  didapat oleh manusia sebagai masyarakat (Setiadi, Elly, Malihah & Hakam, Kama, Abdul & Efendi, 2007).  Melestarikan  kebudayaan  yang  sudah  ada  dan  mempertahankannya,  manusia melakukan  perkawinan  dan  perkawinan  itu  diperuntukan  memperbanyak  keturunan  juga. Ketentuan  mengenai  perkawinan  diatur  dalam  Pasal  1  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 1974  Tentang  Perkawinan  yang  berbunyi(Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang Perkawinan) :
“Perkawinan  ialah  ikatan  lahir  batin  antara  seorang  pria  dengan  seorang  wanita sebagai  suami  isteri  dengan  tujuan  membentuk  keluarga  (rumah  tangga)  yang  bahagia  dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa”
Berlakunya  Hukum  Adat  di  dalam  masyarakat  semata-mata  karena  kemauan  dan paksaan  dari  masyarakat  sendiri,  agar  hak  dan  kewajiban  dalam  masyarakat  berjalan menurut  prinsip-prinsip  keadilan  yang  disetujui  berasama  (Subari,  A,  2004). Ketentuan mengenai  hukum  adat  diatur  dalam  Pasal  18  B  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945  yang berbunyi :
“Negara  mengakui  dan  menghormati  kesatuan-kesatuan  Masyarakat  Hukum  Adat beserta  hak-hak  tradisionalnya  sepanjang  masih  hidup  dan  sesuai  dengan perkembangan  masyarakat  dan  prinsip  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang”
Yang  dimaksud  dengan  hukum  adat  menurut  Dr.  Sukanto,  dalam  buku  beliau “Meninjau  hukum  Adat  Indonesia”  mengartikan  hukum  adat  sebagai  kompleks  adat-adat yang  kebanyakan  tidak  dikitabkan,  tidak  dikodifikasikan dan bersifat paksaan, mempunyai sanksi,  jadi  mempunyai  akibat  hukum  (Wingjodipoero,  1995).  Karena  berlakunya  hukum adat  di  Indonesia,  berlaku  pula  hukum  waris  di  Indonesia.  Yang  dimaksud  dengan  hukum
NOTARIUS, Volume 13 Nomor 1 (2020)                                                E-ISSN:2686-2425  ISSN: 2086-1702 -
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 -
1702
waris  adalah  hukum  harta  kekayaan  dalam  sebuah  keluarga,  yang  karena  wafatnya seseorang,  maka  terjadi  pemindahan  harta  kekayaan  yang  ditinggalkan  (Pide,  Andi, Suriyaman, 2014). Hukum waris  Indonesia menganut 3 (tiga)  Sistem Hukum,  yaitu Sistem Hukum Adat,  Sistem  Hukum Islam,  dan  Sistem Hukum Barat, sesudah  Indonesia merdeka ketiga  sistem  dimaksud,  menjadi  bahan  baku  dalam  pembentukan  sistem  Hukum  Nasional di  Indonesia  (Ali,  2006).  Pembahasan mengenai  Hukum  Waris  pada  dasarnya  menyangkut tiga hal pokok yaitu:  apa  yang merupakan objek pewarisan (harta  peninggalan), siapa yang berhak atas  itu  (ahli  waris), dan  aturan  tentang pembagiannya  (Salman,  1993).  Salah  satu suku  atau  masyarakat  yang  ada  di  Indonesia  adalah  masyarakat  Cina.  Masyarakat  Cina yang  dimaksud  di  sini  adalah  mereka  yang  masih  menganut  adat-istiadat  asli  mereka. Dalam  hal  mewaris,  Masyarakat  suku  Cina  juga  memiliki  objek  mewaris  yang  sama, yakni  tanah.  Dalam  mewaris  juga  Masyarakat  Cina  memiliki  hak  penguasaan  tanah, hal  ini  diatur  dalam  Pasal  4  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960  Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria:
“ Atas  dasar  hak  menguasai  dari  Negara  sebagai  yang  dimaksud  dalam  pasal  2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama- sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum”
Mengenai adanya objek waris berupa tanah,  maka objek waris yang menyerupai tanah tersebut dapat dikenakan bea cukai yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  111  Tahun  2000  Tentang  Pengenaan  Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Karena Waris dan Hibah Wasiat:
“Perolehan hak karena waris adalah perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan oleh ahli waris dari pewaris, yang berlaku setelah pewaris meninggal dunia”
Masyarakat  Cina  di  Indonesia  adalah  salah  satu  golongan  penduduk  yang  menurut Pasal  131  IS  berlaku  KUH  Perdata  namun  di  dalam  implementasi  tidak  semua  ketentuan- ketentuan  yang  diatur  di  dalam  KUH  Perdata  diikuti  dan  bahkan  ada  kalanya dikesampingkan. Meskipun sudah menjadi bagian dari masyarakat Indonesia, namun dalam hal  pembagian  harta  warisan  masih  menggunakan  adat  Tionghoa,  seperti  yang  diketahui pembagian  harta  warisan  dalam  adat  Tionghoa  kedudukan  anak  laki-laki  dan  anak perempuan  berbeda.(Andrisma,  2007)  Anak  laki-laki  memiliki  posisi  yang  lebih  tinggi dalam keluarga, sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pembagian waris
NOTARIUS, Volume 13 Nomor 1 (2020)                                                E-ISSN:2686-2425  ISSN: 2086-1702
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 -
1702
antara  anak  perempuan  dan  anak  laki-laki  adalah  sama.  Hal  ini  bertentangan  dengan ketentuan  dalam  KUH  Perdata  Pasal  852  berbunyi  (Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata.):
“Anak-anak atau sekalian keturunan mereka, biar dilahirkan dari lain-lain perkawinan sekali  pun,  mewaris  dari  kedua  orangtua,  kakek,  nenek  atau  semua  keluarga  sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, dengan tiada perbedaan antara laki atau perempuan dan tiada perbedaan berdasarkan kelahiran terlebih dahulu.”
Walaupun  KUH  Perdata  telah  memberlakukan  bahwa  kedudukan  anak  laki-laki  dan anak perempuan adalah sama, akan tetapi dalam prakteknya sebagian besar masyarakat Cina kadang  kala  lebih  memilih  pembagian  harta  warisan  secara  hukum  adat  ketimbang mengikuti ketentuan-ketentuan  yang diatur di dalam KUH Perdata. Dalam hal sistem waris, masyarakat Cina menganut sistem waris patrilineal. Sudah jelas dalam pembagian waris ini terdapat  unsur  diskriminatif  bagi  anak-anak  perempuan,  dimana  anak  laki-laki  lebih diprioritaskan  dibandingkan  anak  perempuan.  Padahal,  di  Indonesia  berlaku  Asas Persamaan Kedudukan di Depan Hukum atau biasa disebut juga Equality  Before  The  Law . Asas  Persamaan  Kedudukan  di  Depan  Hukum  menghendaki  setiap  orang  dianggap  sama perlakuannya di depan hukum. Yang dianggap adil ialah  apabila  setiap  orang  memperoleh hak    yang  sama,    setiap    orang    minta  diperlakukan  sama,  tidak  dibeda-bedakan (Panggabean, 2014a). Dengan  berlakunya  asas Equality  Before  The  Law di  Indonesia  asas dan  ini  bertentangan  dengan  ketentuan  hukum  waris  masyarakat  Cina  yang  lebih mengutamakan  anak  laki-laki  daripada  anak  perempuan.  Asas  ini  menimbulkan  kepastian hukum  dan  juga  status  mengenai  bagaimana  kedudukan  anak  perempuan  golongan  Cina dalam hal penerimaan waris.

## Kerangka Teori
Teori  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  Teori  Keadilan  dan  Teori  Hak Milik.  Aristoteles    berpendapat    bahwa    keadilan    tidak    dapat    dipisahkan  dari  kebijakan. Dia  juga  membagi  teori  keadilan  menjadi  3  (tiga)  yaitu  :  Keadilan  Umum  dan  Khusus, Keadilan distributif dan korektif, Keadilan politik. Keadilan umum  adalah  keadilan   yang muncul    dalam    hubungan  sesama  manusia.  Keadilan  khusus  adalah  bagian  dari  keadilan umum  yang  lebih  mengkhususkan  bahwa  menjalin  hubungan  sesama  manusia  untuk menghindari  tindakan  saling  merugikan.  Keadilan  distributif  adalah  keadilan  yang ditentukan  oleh  pembuat  undang-undang,  distribusinya  memuat  jasa,  uang,  hak,  dan kebaikan bagi anggota-anggota masyarakat menurut prinsip kesamaan proposional. Keadilan
NOTARIUS, Volume 13 Nomor 1 (2020)                                                E-ISSN:2686-2425  ISSN: 2086-1702
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 -
1702
korektif    adalah    keadilan    yang    menjamin,    mengawasi,    dan  memelihara  distribusi  ini melawan  serangan-serangan  ilegal.  Keadilan  politik  lebih  berfokus  pada  konstitusi  dan aturan  keadilan. Konsep keadilan politik dirumuskan “pemerintahan di  bawah hukum  yang adil” (Panggabean, 2014b).
Selanjutnya  mengenai  Hak  Milik,  Hak  adalah  kepentingan  yang  dilindungi  oleh hukum.  Hak  adalah  kehendak  bebas  individu  untuk  menggunakan  atau  tidak  haknya. Artinya  pemegang  hak  dapat  berbuat  apa  saja  atas  haknya,  sehingga  menurut  teori kehendak,  bahwa  “diskresi”  (wewenang  bebas)  individu  sebagai  ciri  esensial  dari  konsep hak. Menurut  Roscoe  Pound,  ada  empat  tuntutan ekonomi manusia menguasai harta benda berkaitan  dengan  hak  milik,  yaitu:  Tuntutan  hidup  memotivasi  manusia  menguasai  harta benda, kekayaan alami; Tuntutan terhadap kebebasan industri dan kebebasan berkontrak atas hak  milik  perseorangan;  Tuntutan  terhadap  keuntungan  yang  dijanjikan  atas  usaha  yang bernila  keuangan  dalam    kaitan  dunia  usaha;  dan  Tuntutan  adanya  jaminan  perlindungan hukum  atas  hak  milik  terhadap  campurtangan  orang  lain  yang  mengganggu  hubungan perekonomian (Panggabean, 2014c).

## Permasalahan
Berdasarkan  uraian  singkat  pada  latar  belakang  di  atas  maka  dapat  dirumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan jurnal ini, yaitu :
1. Apa  yang  menjadi  latar  belakang  dari  Hukum  Adat  Cina  yang  tidak  memberi  hak waris terhadap anak perempuan?
2. Dapatkah ditetapkan hibah untuk anak perempuan?

## Kebaruan/Originalitas Hasil Penelitian
Artikel  ini  memiliki  perbedaan  dari  penelitian-penelitian  sebelumnya  seperti  halnya penelitian yang dilakukan oleh Melisa Ongkowijoyo , “ Pembagian Harta Warisan Bagi Ahli Waris  Keturunan  Tionghoa ”,  Jurnal  Hukum  Waris  Adat,  Vol.  IV,  No.  2,  September  2018 (Melisa  Ongkowijoyo,  2018)  yang  membahas  jurnal  mengenai  permasalahan  mengenai Hukum  Waris  berdasarkan  KUHPerdata  dan  Waris  Adat  Tionghoa.  Selanjutnya  salah  satu penelitian yang pernah dituliskan dalam bentuk jurnal adalah yang dilakukan oleh Shirley ,
“ Kedudukan Hukum Pewaris Dalam Hukum  Waris Adat Tionghoa  Di Kecamatan Tanjung Morawa ”, USU e-Journal, Vol. 2, No. 3, Tahun 2019 (Shirley, 2019). Dalam penelitian ini penulis  tersebut  melakukan  penelitian  dengan  permasalahan  mengenai  Kedudukan  Pewaris dalam  Hukum  Adat  Tionghoa  di  Kecamatan  Tanjung  Morawa.  Selain  dua  penelitian tersebut,  penulis  memberikan  salah  satu  contoh  jurnal  lain  sebagai  bentuk  orisinalitas
NOTARIUS, Volume 13 Nomor 1 (2020)                                                E-ISSN:2686-2425  ISSN: 2086-1702 -
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪
ISSN:2086
-
1702
penelitian  yang  dilakukan  oleh  penulis,  yaitu  penelitian  yang  dilakukan  oleh Fida Damayanti, Akhmad Khisni , “ Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Etnis Tionghoa Atas Harta Warisan Orang Tua Biologisnya Dalam Perspektif KUHPerdata Di Kota Pemalang ”, Jurnal UNISSULA, Vol. 4, No. 4, Tahun 2017 (Damayanti, Fida & Khisni, 2017). Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian yang mengamati proses pembagian waris bagi masyarakat  Tionghoa  di  Kota  Pemalang  yangmana  pada  hukum  manakah  masyarakat Tionghoa tunduk untuk menjalankan pewarisannya di Kota Pemalang.
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  penulis  adalah  penelitian  yang  ditulis  dalam  bentuk jurnal  dengan  judul  Analisis  Tentang  Hukum  Kewarisan  Adat  Cina  Yang  Tidak Memberikan Hak Mewaris Bagi Anak Perempuan Di Kota Palembang. Dalam penelitian ini penulis  membahas  permasalahan  sebagai  berikut:  Apa  yang  menjadi  latar  belakang  dari Hukum  Adat  Cina yang  tidak memberi hak waris terhadap anak perempuan dan penetapan hibahnya untuk anak perempuan.

## B. Metode Penelitian
Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  yuridis  empiris.  Yang  dimaksud dengan  penelitan  yuridis  empiris  adalah  kajian  yang  memandang  hukum  sebagai  kenyataan mencakup  kenyataan  sosial,  kenyataan  kultur  dan  lain-lain.  Kajian  ini  bersifat  deskriptif. Dengan perkataan lain kajian empiris mengkaji law in action . Kajian empiris dunianya adalah das sein (apa kenyataannya (Ali & Heryani, 2013). Aspek yuridis dalam  penelitian ini adalah peraturan-peraturan  atau  norma-norma  hukum  dan  buku-buku  atau  literatur-literatur  yang berhubungan  dengan  hukum  pewsarisan.  Metode  penelitian  hukum  empiris  adalah  suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Spesifikasi penelitian ini mengunakan spesifikasi  penelitian  secara  deskriptif  analitis.  Deskriptif  yaitu  penelitian  yang  bertujuan melukiskan  tentang  hal  di  daerah  tertentu  dan  pada  saat  tertentu  (Soemitro,  1990).  Analitis maksudnya  dikaitkan  dengan  teori-teori  hukum  yang  ada  dan/atau  peraturan  perundang- undangan  yang  berkaitan  dengan  objek  yang  diteliti.  Yaitu  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945,  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata,  Buku-buku tentang Hukum Waris dan Adat.

## C. Hasil Dan Pembahasan
1. Latar    Belakang  Hukum  Adat    Cina    Yang    Tidak    Memberikan  Waris Terhadap Anak Perempuan.
NOTARIUS, Volume 13 Nomor 1 (2020)                                                E-ISSN:2686-2425  ISSN: 2086-1702
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
Sejak  dahulu  orang-orang  Cina  di  negeri  leluhurnya  telah  hidup  secara  teratur, dibandingkan  dengan  suku-suku  bangsa  lainnya.  Mereka  telah  hidup  menetap  di  daerah lembah dan hidup dari pertanian. Mereka telah hidup suatu perkampungan serta telah dapat mencukupi  kebutuhan  sendiri,  sedangkan  suku-suku  lainnya  pada  masa  itu  masih  banyak yang  hidup  berkelana.  Perkampungan-perkampungan  itu  kemudian  menjadi  dasar pengelompokan sistem kekeluargaan patrilineal. Tiap komune mula-mula hanya terdiri dari keluarga keturunan dari  garis keturunan garis ayah. Keluarga ayah semuanya saudara laki- lakinya  dengan  keluarga  anak  laki-lakinya,  keluarga  kakek  dan  saudara  laki-lakinya (Hidajat, 1977a).
Masyarakat Cina di Indonesia merupakan sebagai salah satu suku bangsadi Indonesia. Hal  in  dinyatakan  oleh  Presiden  Republik  Indonesia,  Ir.  Soekarno  yang  menganggap masyarakat Cina sebagai salah satu terpadu dari bangsa Indonesia, sehubungan dengan fakta bahwa orang Cina lahir dan berada di wilayah Hindia Belanda. Hal ini disampaikan Beliau ketika  berpidato  di  Kongres  Badan  Permusyawaratan  Kewarganegaraan  Indonesia (Baperki)(Benni, 2015).
Masyarakat  Tionghoa  di  Indonesia,  seperti  yang  tinggal  di  kota-kota  lain  dibedakan antara  peranakan  dan  Totok,  yang  terdiri  dari  beberapa  suku  (etnik),  maupun  daerah  asal, yang  terdiri  dari  berbagai  She  (marga/klan)  yang  dimaksud  dengan  Tionghoa  peranakan adalah mereka yang lahir di Indonesia (khususnya Jawa), berdarah campuran dengan orang Indonesia,  cenderung  tidak  terpengaruh  dengan  budaya  leluhurnya,  sehari-hari  di  rumah memakai  bahasa  Indonesia  atau  bahasa  daerah,  dalam  konsep  lama  tidak  berorientasi  ke negeri Cina dan dalam perkembangan terakhir cenderung menganut agama samawi (Katolik, Protestan,  dan  Islam).  Sedangkan  yang  dimaksud  Tionghoa  Totok,  dalam  konsep  lama adalah  mereka  yang  lahir  di  negeri  asalnya,  berorientasi  ke  negeri  Cina,  menganut  agama dan budaya leluhurnya, tidak berdarah campuran dengan orang Indonesia asli, sehari hari di rumah menggunakan bahasa 83 Cina, kurang lancar dalam menggunakan bahasa Indonesia dan  bahasa  lokal.  Dalam  konsep  baru,  orang  melihat  Tionghoa  Totok  terutama  dalam penggunaan  bahasa  Indonesia  atau  bahasa  lokal  yang  tidak  lancar,  sehari-hari  di  rumah menggunakan  bahasa  Cina  dan  cenderung  menganut  ajaran-ajaran  leluhurnya  (Isti Ulistyorini, 2012).
Masyarakat  Cina  khususnya  di  Kota  Palembang  memiliki  struktur  atau  pelapisan sosial yang hampir mirip dengan masyarakat Batak yang terdiri dari beberapa marga. Dalam kehidupan  masyarakat  Cina  terdiri  dari beberapa suku  Berdasarkan  hasil  penelitian  dan wawancara    yang  penulis  lakukan  terhadap  pengurus  Paguyuban  Sosial  Marga  Tionghoa
NOTARIUS, Volume 13 Nomor 1 (2020)                                                E-ISSN:2686-2425  ISSN: 2086-1702
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪ ISSN:2086
-
1702
(PSMTI)  di Kota Palembang,  penulis  mendapatkan data  bahwa  jumlah  suku  yang terdapat di dalam masyarakat Cina sendiri adalah sebagai berikut :
a. Suku Hokkien
b. Suku Konghu
c. Suku Khek
d. Suku Tio Chiu
Masing-masing suku yang ada di golongan Cina di Kota Palembang memiliki bahasa yang  berbeda-beda.  Seperti  halnya  bahasa  Hokkien  untuk  suku  Hokkien,  bahasa  Kanton untuk  orang  Konghu.  Walaupun  terdapat  perbedaan  bahasa  namun  biasanya  bagi  yang mengerti  salah  satu  bahasa  dengan  baik  maka  biasanya  Ia  akan  dengan  mudah  menguasai bahasa  suku  yang  lain  sebab  diantara  bahasa-bahasa  yang  ada,  terdapat  kemiripan.  Dari keempat  suku  yang  disebutkan,  kemudian  dibagi  lagi  berdasarkan  marga  atau  yang  biasa disebut  dengan  FAM.  Dari  hasil  wawancara  yang  penulis  lakukan,  Jumlah  marga  yang terdapat  dalam  masyarakat  Cina  mencapai  536,  maka  daripada  itu  penulis  hanya  akan menyebutkan  beberapa  marga  yang  memiliki  anggota  terbanyak.  Antara  lain  :  a.  Marga Huang; b. Marga Li; c. Marga Chang; d. Marga Tan; e. Marga Lim; f. Marga Che; g. Marga Theng; h. Marga Yap; i. Marga Oei; j. Marga Cheng.
Masyarakat keturunan Cina melarang sebuah perkawinan satu (1) marga atau semarga. Hal  ini  tersebut  dianggap  perkawinan  satu  keluarga.  Namun  sekarang  ini,  perkawinan sesama marga lazim dilakukan, tetapi  pada  praktiknya masih terbatas diantara orang-orang yang  bukan  kerabat  dekat.  Adik  perempuan  maupun  laki-laki,  biasanya  jarang diperkenankan  mendahului  kakak  perempuan  untuk  kawin  terlebih  dahulu.  Seandainya larangan tersebut dilanggar, maka si adik harus memberi hadiah tertentu kepada kakaknya. Tetapi  jika  seorang  adik  perempuan,  ia  diperkenankan  mendahului  kakak  laki-lakinya menikah.
Perkawinan  pada  masyarakat  keturunan  Cina  memberikan  peran  dominan  kepada pihak  laki-laki.  Hal  ini  dikarenakan  sistem  yang  dianutnya  adalah  sistem  kekerabatan patrilineal. Hal tersebut tercermin dalam tata cara perkawinan, yang awalnya pihak laki-laki melamar ke pihak perempuan, dan upacara perkawinan dilakukan oleh pihak laki-laki, serta pihak  perempuan  setelah  resmi  menjadi  istri  harus  ikut  dan  tinggal  bersama  di  kediaman pihak laki-laki (Puspa, 1996).
Untuk  memperoleh  suatu  marga  atau  FAM,  pihak  lelaki  dapat  memperoleh  dengan cara  menggunakan    langsung    nama    marganya  karena  lelaki  sebagai  ahli  waris  dan  juga marga  itu  ditarik  garis  lurus  dari  pihak  laki-laki,  sedangkan  untuk  pihak  wanita,  pihak
NOTARIUS, Volume 13 Nomor 1 (2020)                                                E-ISSN:2686-2425  ISSN: 2086-1702 -
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 -
1702
wanita  telah  memiliki  marga  sebelumnya  yang  diperoleh  dari  ayahnya.  Maka  daripada  itu untuk  memperoleh  marga  selain  marga  keluarganya,  dilangsungkan  pernikahan  dengan pihak  laki-laki  guna  memperoleh  marga  untuk  berkeluarga.  Jadi  dengan  demikian  dapat memungkinkan jika satu  orang bias memiliki dua marga. Mengenai  kewarisan yang  dianut masyarakat  Cina,  tujuan  utama  dari  pewarisan  adalah  sebagai  faktor  pemersatu  dalam keluarga.  Masyarakat  Cina,  menganut  sistim  kewarisan  Individual  Parental  yaitu  sistem kekerabatan  yang  ditarik  dari  garis  ayah,  dimana  kedudukan  laki-laki  lebih  menonjol pengaruhnya  dari  kedudukan  anak  perempuan  di  dalam  keluarga.  Hal  ini  di  sebabkan karena  adanya  faktor  Gen dan  FAM. Faktor pewarisan masyarakat Cina yang memilih anak laki-laki  sebagai  penerus  tahta  dan  harta  waris  sudah  berlaku  sejak  zaman  dinasti  Qing Chao  di Tiongkok bagian Timur pada masa 1644 - 1911. Hal ini dikarenakan anak laki-laki terutama jika ia anak sulung, maka ia akan mendapatkan tanggung jawab yang besar untuk mengurusi keluarganya, baik  itu  keluarga  besar  maupun keluarga inti.  Apalagi  ketika pada zaman  dinasti  tentunya  kehidupan  masyarakat  tidak  jauh-jauh  dari  perebutan  kekuasaan, maka  dari  itu  apabila  si  pewaris  (ayah)  meninggal,  maka  yang  ditunjuk  sebagai  ahli  waris utama adalah anak laki-laki.
Dalam  keluarga  inti  yang  memegang  peranan  penting  dan  berkuasa  adalah  ayah  dan anak laki-lakinya. Semua keluarga inti setelah ayahnya meninggal, berada di pimpinan anak laki-laki  tertua.  Alasan  anak  laki-laki  lebih  istimewa  adalah  karena  anak  laki-laki  menjadi penerus marga untuk generasi berikutnya oleh karena itu memiliki anak laki-laki merupakan kebanggaan bagi masyarakat Cina, alasan untuk bagian warisan yang didapatkan lebih besar adalah karena anak laki-laki memiliki tanggung jawab menafkahi dalam keluarganya karena ia  memiliki  anak  dan  istri.  Sementara  anak  perempuan  telah  memiliki  suami  yang  akan bertanggung jawab dalam keluarganya(Yunus, 2017).
2. Penetapan Hibah Bagi Anak Perempuan Tunggal
Dalam  keluarga  inti  yang  memegang  peranan  penting  dan  berkuasa  adalah  ayah  dan anak laki-lakinya. Semua keluarga inti setelah ayahnya meninggal, berada di pimpinan anak laki-laki  tertua.  Anak  sulung  ini  akan  menerima  yang  paling  banyak  harta  warisan  orang tuanya,  dan  warisan  ini  hanya  diberikan  kepada  anak  laki-laki  saja,  sedangkan  anak-anak perempuan  tidak  diberi  apa-apa  (Hidajat,  1977b).  Dalam  perkawinan  kalau  sudah  resmi, orang  tua  laki-lakilah  yang  berkuasa.  Biasanya  mereka  tidak  kenal  kompromi  lagi.  Anak- anak  wanita  harus  tunduk  dan  menurut  secara  patuh  kepada  orang  tua,  oleh  karena  anak gadisnya  itu  harus  menjadi  calon  mempelai  yang  dapat  menarik  perhatian  suaminya, sehingga suaminya menjadi segan untuk meninggalkannya.
NOTARIUS, Volume 13 Nomor 1 (2020)                                                E-ISSN:2686-2425  ISSN: 2086-1702 -
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 -
1702
Adalah prinsip kehidupan orang Cina bahwa anak-anak harus patuh kepada orang tua baik  sebelum  maupun  sesudah  kawin,  harus  tetap  berbakti  kepada  orang  tua.  Setiap mempelai  laki-laki  tetap  harus  membantu  orang  tuanya,  seperti  biasanya  sebelum  kawin. Perbuatan  ini  merupakan  contoh  bagi  anak-anak  seterusnya,  bagaimana  seharusnya  sikap bakti mereka terhadap orang tuanya kelak dalam mengurusnya. Sedangkan mempelai wanita harus  lebih  tabah  karena  setelah  kawin  menjadi  anak  menantu  keluarga  suaminya,  ia  akan dituntut  harus  menurut  kepada  kedua  mertuanya.  Walaupun  suaminya  telah  meninggal,  ia tetap dianggap sebagai ganti anggota keluarga suaminya.
Pada umumnya para janda atau duda yang ditinggal mati  tidak kawin lagi.  Kalaupun kawin  lagi  yang  mengatur  dan  menentukan  adalah  orang  tua  dari  almarhum  suaminya. Perkawinan janda-janda ini tidak dibatasi, oleh karena menurut anggapan orang Cina dengan perkawinan janda-janda tadi akan menambah anggota baru dalam klannya. Seorang laki-laki bisa kawin lebih dari satu istri, dengan syarat kalau dari istri pertama tidak mempunyai anak, serta kalau keluarganya sanggup memberi biaya untuk menyelenggarakan perkawinan yang kedua itu (Hidajat, 1977c).
Dari  hasil  penelitian  yang  penulis  dapat,  dalam  masyarakat  Cina  dapat  diberlakukan hibah  bagi  anak  perempuan  tunggal  atau  anak  wanita  lebih  dari  1  orang  tetapi  dengan catatan, jika si ahli waris tidak memiliki saudara laki-laki. Jika tidak memiliki anak laki-laki dalam satu  keluarga, maka anak  perempuan dalam  suatu  keluarga  akan  mendapatkan harta warisan  dari  si  pewaris  secara  penuh,  tidak  ada  jalan  lain.  Akan  tetapi  jika  dalam  suatu keadaan  bilamana  si  pewaris  memiliki  usaha  bersama  dengan  saudara-saudaranya,  maka anak  si  pewaris  ini  hanya  mendapatkan  25%  dari  total  harta    yang  diwariskan,  dan sebagian  besar  harta  warisan  tersebut  dibagikan  kepada  saudara  dari  si  pewaris.  Seperti contohnya  adik-kakak dan  sepupu-sepupunya mendapatkan  warisan lebih banyak dari anak perempuan itu sendiri.

## D. Simpulan
Latar  belakang  dari  hukum  Adat  Cina  yang  tidak  memberi  hak  waris terhadap anak  perempuan  dikarenakan  Hukum  Adat  Cina  menganut  Sistem  Hukum  Adat  Patrilineal Individual  dimana  harta  warisan  lebih  terpusat  kepada  pihak  laki-laki.  Hal  ini  dikarenakan anak  laki-laki  memiliki  lebih  banyak  tanggung  jawab  dibandingkan  anak  perempuan.  Untuk anak perempuan tunggal bisa diberikan hibah dari si pewaris. Dengan demikian seluruh harta waris  si  pewaris  bisa  dimiliki  oleh  anak  perempuan,  terkecuali  dalam  suatu  kondisi  jika  si pewaris  memiliki  saudara  lainnya,  maka  anak  perempuan  si  pewaris  hanya  menerima  25%
NOTARIUS, Volume 13 Nomor 1 (2020)                                                E-ISSN:2686-2425  ISSN: 2086-1702 -
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086
-
1702
dari total seluruh kekayaan si pewaris, sedangkan sisa dari harta pewaris itu diberikan kepada saudara-saudara dari si pewaris.

## DAFTAR PUSTAKA

## BUKU
Ali,  Achmad  &  Heryani,  W.  (2013). Menjelajahi  Kajian  Empiris  terhadap  Hukum .  Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
Ali, Z. (2006). Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia . Jakarta: Sinar Grafika.
Hidajat, Z. . (1977a). Masyarakat dan Kebudayaan Cina Indonesia . Bandung: Tarsito.
Koentjaraningrat. (2012). Pengantar Ilmu Antropologi . Jakarta: Rineka Cipta.
Panggabean,  H.  P.  (2014a). Penerapan  Teori  Hukum  Dalam  Sistem  Peradilan  Indonesia (1st ed.). Bandung: P.T Alumni.
Pide,  Andi,  Suriyaman,  M.  (2014). Hukum  Adat  Dahulu,  Kini,  dan  Akan  Datang .  Jakarta: Prenadamedia Grup.
Puspa, V. (1996). Kebudayaan Orang Cina Indonesia . Jakarta: Djambatan.
Salman,  O.  (1993). Kesadaran  Hukum  Masyarakat  Terhadap  Hukum  Waris .  Bandung:  Tim Alumni.
Setiadi,  Elly,  Malihah  &  Hakam,  Kama,  Abdul  &  Efendi,  R.  (2007). Ilmu  Sosial  &  Budaya Dasar Edisi Kedua . Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
Soemitro, R. H. (1990). Metodelogi Penelitian Hukum (1st ed.). Jakarta: Ghalia Indonesia.
Subari, A, S. (2004). Pokok-Pokok Hukum Adat . Palembang: Percetakan Universitas Sriwijaya.
Wingjodipoero, S. (1995). Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat . Jakarta: Prenadamedia Group.

## ARTIKEL JURNAL
Astri Kardila, I. Y. (2017). Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Adat Pada Warga  Negara  Indonesia  Keturunan  Tionghoa  di  Kota  Banda  Aceh. Jurnal  Ilmiah Mahasiswa , 1 (2) , 5.
NOTARIUS, Volume 13 Nomor 1 (2020)                                                E-ISSN:2686-2425  ISSN: 2086-1702
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086
-
1702
Benni, B. (2015). Pewarisan Pada Etnis Tionghoa Dalam Pluralitas Hukum Waris di Indonesia. Jurnal Hukum , 44 , 1.
Damayanti,  Fida  &  Khisni,  A.  (2017).  Hak  dan  Kedudukan  Anak  Luar  Kawin  Etnis  Tionghoa Atas  Harta  Warisan  Orang  Tua  Biologisnya  Dalam  Perspektif  KUH  Perdata  di  Kota Pemalang. Jurnal Hukum , 04 .
Isti  Ulistyorini.  (2012).  Pewarisan  Bagi  Warga  Negara  Indonesia  Keturunan  Tionghoa  di  Kota Pekalongan. Jurnal Hukum , 1 , 6
Melisa Ongkowijoyo. (2018). Pembagian Harta Warisan Bagi Ahli Waris Keturunan Tionghoa.
Jurnal Hukum Waris Adat , iv .
Shirley.  (2019).  Keududukan  Hukum  Pewaris  Dalam  Hukum  Waris  Adat  Tionghoa  di Kecamatan Tanjung Morawa. E - Journal , 02 .

## THESIS
Andrisma,  W.  Y.  (2007). Pembagian  Harta  Waris  Dalam  Adat  Tionghoa  di  Kecamatan  Ilir Timur I Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan . Diponegoro.

## UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  111  Tahun  2000  Tentang  Pengenaan  Bea  Perolehan  Hak  Atas Tanah dan Bangunan Karena Waris dan Hibah Wasiat.