INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 4 Tahun 2023 Page 2600-2606 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Tinjauan Yuridis Peranan Pemerintah Terhadap Pencari Suaka Di Indonesia Dalam Melaksanakan Penegakan Hak Asasi Manusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
Yosua William Pandapotan Prodi Ilmu Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang Email: yosuawilliam39@gmail.com

## Abstrak
Kesulitan lainnya yang dialami para Pencari Suaka adalah bahwa pencari suaka harus menunggu waktu cukup lama hingga ditempatkan ke negara ketiga atau dipulangkan ke negara asalnya. Selama waktu pencari suaka singgah di negara transit seperti Indonesia tepatnya di Jakarta, Indonesia harus melindungi para pencari suaka tersebut untuk mendapatkan keadilan. Metode Penelitian ini dengan cara Tinjauan Yuridis Peranan Pemerintah Terhadap Pencari Suaka Di Indonesia Dalam Melaksanakan Penegakan Hak Asasi Manusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Tetapi United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) di Jakarta juga menjadi daya tarik tersendiri bagi pencari suaka. Mereka merasa aman memasuki wilayah Indonesia, karena setiap imigran gelap yang menyatakan  dirinya  sebagai  pencari  suaka  akan  langsung  dirujuk  kepada  United  Nations  High Commissioner for Refugees (UNHCR).
Kata Kunci : Pencari Suaka, Hak Asasi Manusia dan United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR).

## PENDAHULUAN
Indonesia merupakan negara kepulauan dengan letak strategis secara geografis. Hal ini menyebabkan  Indonesia  sering  dijadikan  sebagai  tempat  persinggahan  oleh  para  Imigran. Adapun  Imigran  sendiri  merupakan  warga  negara  asing  yang  datang  ke  Indonesia  atau sebaliknya.  Diera sekarang,  semakin  besarnya akses  lalu lintas antar negara, meningkat  pula perpindahan manusia antar satu negara ke negara lain. Hal ini kemudian menyebabkan masalah bagi tiap negara yang dijadikan tempat persinggahan para Imigran atau pencari suaka yang ingin mendapatkan perlindungan Hak Asasi Manusia.
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menegaskan Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung  tinggi  dan  dilindungi  oleh  negara,  hukum,  Pemerintah,  dan  setiap  orang  demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Adapun secara detailnya, hak para  pencari  suaka  diatur  pada  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi Manusia, tepatnya Pasal 28, yang menegaskan bahwa setiap orang berhak mencari suaka untuk memperoleh perlindungan politik dari negara lain. Hak sebagaimana dimaksud tidak berlaku bagi mereka yang melakukan kejahatan non politik atau perbuatan yang bertentangan dengan tujuan dan prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian adalah prosedur atau cara memperoleh pengetahuan yang benar atau kebenaran melalui lah-langkah yang sistematis. Dalam uraian ini dimuat dengan jelas metode penelitian yang digunakan peneliti, penggunaan metode berimplikasi pada teknik

## Abstract
Another difficulty experienced by asylum seekers is that asylum seekers must wait a long time before being placed in a third country or returned to their country of origin. During the time when asylum seekers stop in transit countries such as Indonesia in Jakarta to be precise, Indonesia must protect these asylum seekers to get justice. This research method is by means of a Juridical Review of the Role of the Government towards Asylum Seekers in Indonesia in Enforcing Human Rights Based on Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights, but the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) in Jakarta is also a special attraction for asylum seekers. They feel safe entering Indonesian territory, because any illegal immigrant who declares himself as an asylum seeker will be immediately referred to the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR).
Keywords: Asylum  Seekers,  Human  Rights  and  United  Nations  High  Commissioner  for  Refugees (UNHCR).
pengumpulan data dan analis data serta simpulan yang diambil. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :
1. Pendekatan Penelitian Adapun jenis penelitian yang akan digunakan oleh penulis, yaitu jenis penelitian hukum yuridis empiris. Empiris disini berarti nyata. Dengan demikian, pendekatan empiris dimaksudkan sebagai mendekati langsung permasalahan yang teliti dengan sifat hukum yang nyata dan sesuai dengan kenyataan yang ada di masyarakat, yakni penelitian hukum  mengenai  pemberlakuan  atau  implementasi  ketentuan  hukum  normatif  secara langsung disetiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Dan menurut Soerjono Soekanto pendekatan penelitian normatif adalah sifat dan ruang lingkup disiplin hukum yang biasanya mencakup disiplin analitis dan disiplin perspektif. Penelitian hukum empiris  memiliki  kecenderungan  dalam  memandang  hukum  sebagai  disiplin perspektif,yang mana hanya memandang hukum dari segi pandang norma normanya saja
2. Spesifikasi  Penelitian  Dalam  penelitian  ini  ruang  lingkup  yang  dimaksud  adalah  untuk membatasi pokok masalah yang akan dibahas. Adapun ruang lingkup yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah Tinjauan Yuridis Peranan Pemerintah Terhadap Pencari Suaka  di  Indonesia  Dalam  Melaksanakan  Penegakan  Hak  Asasi  Manusia  Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

## HASIL PEMBAHASAN

## A. Keamanan Nasional
Alih-alih  menggunakan  model  tradisional,  arus  pengungsi  ke  wilayah  Indonesia melalui perdagangan. Sebelum meminta perubahan status permanen bagi pencari suaka dan  UNHCR,  mereka  menggunakan  dokumen  otentik  untuk  masuk  dan  menyelesaikan pemrosesan  imigrasi.  Keadaan  ini  sering  digunakan  untuk  tujuan  yang  dimaksudkan. Mereka membela diri di mata hukum suatu negara termasuk kejahatan di Indonesia. Adanya pengungsi  ialah fenomena  sosial di politik  luar negeri, dan Indonesia terus  memberikan perlindungan bagi mereka yang akan masuk dan keluar wilayah udara. Dalam situasi ini, terdapat komitmen yang kuat untuk menegakkan, melindungi, dan menanamkan hak asasi manusia bagi seluruh warga negara Indonesia (Syahrin,2014).
Pencari  suaka  umumnya  ditangkap  oleh  polisi  TNI-AL,  ataupun  ditemui  oleh masyarakat setempat serta setelah itu diserahkan ke imigrasi. Namun, sebab tidak seluruh wilayah di Indonesia mempunyai kantor imigrasi, sehingga warga yang mengenali kehadiran orang asing hendak melapor ke polisi, yang setelah itu hendak melapor langsung ke kantor imigrasi. Mereka setelah itu diserahkan ke UNHCR guna tanya jawab serta tes setelah itu ditempatkan di tempatnya selaku tahap dini. Untuk imigran hitam, polisi serta penguasa
wilayah berkoordinasi dengan imigrasi guna sedangkan menaruh mereka di rumah arestasi imigrasi guna  pendataan serta pengecekan lebih lanjut bersumber pada corak ekonomi ialah  guna  mencari  kehidupan  yang  lebih  bagus  tanpa  bahaya  serta  perasaan  khawatir begitu juga yang dipunyai oleh seseorang pencari suaka serta pengungsi, sehingga pihak Imigrasi hendak membagikan aksi pemulangan bersumber pada pasal 75 undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 13 dengan adanya koordinasi dengan IOM (Wardah, 2017).
Pengawasan keimigrasian dilakukan pada saat pengungsi terdeteksi, keluar masuk shelter,  berangkat  ke  negara  tujuan,  pemulangan  sukarela  dan  deportasi.  Pengawasan keimigrasian  di  tempat  penampungan  adalah  dengan  memeriksa  kembali  identitas  dan dokumen  pengungsi  serta  pengambilan  foto  dan  sidik  jari,  serta  memberikan  surat pendataan atau KTP khusus pengungsi yang dikeluarkan oleh kepala Rutan setempat yang telah lulus 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang setiap tahun (Peraturan Presiden no 125 tahun 2016 pasal 33-35). Badan yang mengurus dan menerima pengungsi serta menangani pengungsi  asing  yaitu  UNHCR,  Keimigrasian  terlibat  dalam  menangani  pengungsi  dan pencari  suaka,  dikarenakan  melihat  pengungsi  dan  pencari  suaka  asing  dari  segi administrasi  dan pengawasan  dan sisi  keamanan dimana telah sesuai dengan ketentuan kebijakan keimigrasian. Berdasarkan kebijakan selektif menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia, diatur masuknya orang asing ke dalam wilayah Indonesia, dan orang asing yang telah memperoleh izin tinggal diperbolehkan masuk ke wilayah Indonesia. Pada prinsipnya teori kebijakan ini mensyaratkan:
1. Hanya orang asing yang berguna yang boleh masuk ke wilayah Indonesia;
2. Hanya orang asing yang tidak membahayakan keselamatan dan ketertiban umum yang boleh masuk ke wilayah Indonesia;
3. Orang asing harus tunduk pada hukum Indonesia;
4. Orang asing yang masuk dan tinggal di Indonesia harus sesuai dengan maksud dan tujuannya (Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian)
Pada hakekatnya permasalahan yang ditimbulkan oleh pengungsi dan pencari suaka selain masalah kemanusiaan juga merupakan masalah hubungan antar beberapa negara, dan bentuk penanganan masalah ini sespesifik mungkin dengan masalah pengungsi dan pencari  suaka.  Berdasarkan  Pasal  27(2)  Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  1999  tentang Hubungan  Luar  Negeri,  dalam  menangani  pengungsi  dan  pencari  suaka,  Pemerintah Indonesia  melalui  Kementerian  Luar  Negeri  akan  berkoordinasi  dengan  organisasi internasional terkait, dalam hal ini UNHCR dan IOM (M. Almudawar, 2021).

## B. Pengaruh Para Pencari Suaka Di Indonesia
Belakangan ini sedang marak-maraknya warga negara asing yang berdatangan ke Indonesia. Sebenarnya tidak menjadi  persoalan jika warga negara asing yang datang ke negeri ini telah memenuhi prosedur yang telah ditetapkan secara legal. Masalahnya adalah mereka  berdatangan  ke  Indonesia  tanpa  memenuhi  persyaratan  dan  prosedur  yang berlaku.  Banyaknya  warga  negara  asing  yang  datang  secara  ilegal  ke  Indonesia  tentu melanggar aturan dan ketentuan Undang-undang. Motif kedatangan mereka kebanyakan adalah untuk mencari penghidupan yang lebih baik di Indonesia. Kedatangan pencari suaka ke dalam negeri tentu akan menimbulkan dampak secara keamanan negara, sosial, budaya, dan perekonomian. Misalnya terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh para pencari suaka , contoh lainnya adanya kultur dan budaya baru yang dibawa oleh  para pencari suaka ke Indonesia. Budaya tersebut  bisa saja  memiliki kesesuaian terhadap budaya  bangsa, atau malah sebaliknya yang sangat bertok-belakang dengan kultur budaya lokal di Indonesia. Masalah imigran gelap sebagai salah satu bentuk kejahatan lintas negara (transnasional) memperoleh perhatian serius oleh DPR sebagai pusat legislasi nasional. Ini dapat dilihat dari disusun  dan  dibahasnya  sejak  tahun  2008  Rancangan  Undang-Undang  tentang Keimigrasian  dan  perundang-undangan  tentang  pengesahan  protokol  untuk  mencegah dan menghukum perdagangan orang terutama perempuan dan anak (Suplemen Konvensi PBB Melawan Transnational Organized Crimes).

## C. Kebijakan Hukum Di Indonesia Terhadap Pencari Suaka
Presiden RI menyatakan perlu adanya solusi praktis terhadap Pengungsi Rohingya yang  datang  pada  tahun  2009.  Pada  tingkat  nasional  Pemerintah  RI  telah  bekerjasama dengan  IOM  dan  UNHCR  untuk  melakukan  verifikasi  dan  penentuan  Status  Pengungsi terhadap etnis Rohingya yang terdampar  di  Aceh. Fokus upaya  pemerintahan RI adalah melakukan  pemulangan  terhadap  para  pengungsi  Rohingya  yang  telah  menyatakan kesediaannya untuk direpatriasi secara sukarela (voluntary repatriation). Kasus pengungsi Rohingya yang 19 terdampar di Aceh  tahun 2009, merupakan salah satu masalah illegal immigration yang terjadi  di Indonesia. Karena masalah tersebut termasuk masalah yang kompleks, sehingga membutuhkan penanganan yang dilakukan secara paralel pada tingkat domestik, bilateral, maupun regional. Pemerintah RI telah melakukan langkah-langkah yang diperlukan, baik pada tataran nasional maupun melalui kerjasama bilateral dan regional.

## SIMPULAN
Posisi Negara Indonesia yang sangat strategis menjadikan Negara Indonesia sebagai tempat favorit perpindahan dan juga tempat transit bagi pengungsi asing dan pencari suaka khususnya yang berasal dari benua Asia. Indonesia belum menandatangani Konvensi 1951 dan  Protokol  1967,  sehingga  Pemerintah  Indonesia  tidak  dapat  memberikan  Status Pengungsi  serta  menangani  sendiri  para  pengungsi  asing  dan  pencari  suaka.  Indonesia mengizinkan  UNHCR  dan  IOM  menangani  permasalahan  pengungsi  asing  dan  pencari suaka.  Peraturan  Presiden  No.  125  Tahun  2016  Tentang  Penanganan  Pengungsi  secara khusus  membahas  serta  mengatur  para  pengungsi  dan  pencari  suaka  yang  ada  di Indonesia.  Sebelum  diterbitkannya  peraturan  tersebut  pihak  keimigrasian  hanya berpedoman terhadap UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, juga pada UU No. 37 Tahun  1999  tentang  Hubungan  Luar  Negeri  yang  menyinggung  tentang  penanganan pengungsi asing.
Meskipun  Indonesia  belum  meratifikasi  Konvensi  1951  dan  Protokol  1967  namun sebagai  negara  yang  menjunjung  tinggi  HAM,  Indonesia  turun  tangan  langsung  dalam memberikan bantuan kepada para pengungsi asing dan pencari suaka, seperti memberikan tempat  penampungan  sementara  apabila  RUDENIM  sudah  tidak  dapat  menampung mereka lagi dikarenakan RUDENIM telah mengalami over capacity, kemudian memberikan mereka pakaian yang layak, makanan, obat-obatan juga bantuan medis apabila ada dari mereka  yang  membutuhkan  perawatan  medis  dan  hingga  bantuan  bagi  mereka  yang melanjutkan studi mereka di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Andrew Clapham, Human Rights Obligation of Non State Actor, Oxford University Press, NewYork, 2006.
Budiyanto, Dasar-dasar Ilmu Tata Negara, Erlangga, Jakarta, 2000.
JRS. (2013). Pengungsi dan Pencari Suaka di Indonesia, Jesuit Refugee Service, Yogyakarta.
Moeljatno, Asas Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2008. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2001.
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2012.
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, UI Press, Jakarta, 2007. Kneebone, Susan ; Stevens, Dallal, and Baldassar, L. (2014). Refugee Protection and the Role of Law : Conflicting Identities. New York: Routdledge.
Sakharina, I. K. (2013). Pengungsi dan  HAM. Jurnal Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2(1)
Ajat Sudrajat Havid, Protecting RefugeeS Field Guide for NGOs; Pengungsi dalam Kerangka Kebijakan Keimigrasian Kini dan Yang Akan Datang. Tanpa Tahun dan halaman.
Apriadi, A., & Yuliantoro, N. R. (2018). Perlindungan Hak Asasi Manusia Pengungsi Lintas Batas  Di  Rumah  Detensi  Imigrasi  (Rudenim)  Indonesia  (Studi  Kasus:  Rudenim Surabaya). TRANSBORDERS: International Relations Journal, 2(1), 26-43.
Betts, A. & Loescher, G. (2011). Refugees in International Relations, Oxford University Press, New York.
Endri, Implementasi Pengaturan Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia, Jurnal Selat, Oktober 2014, Vol. 2 No. 1.
Fathiya 2017, Indonesia Berkomitmen Urus Pengungsi Asing, 25 Juli, dilihat September 2018. Pelangi, I. (2017). Perlindungan Terhadap Para Pencari Suaka Berdasarkan Undang-Undang Nomor  39  Tahun  1999  Tentang  Hak  Asasi  Manusia. PADJADJARAN  Jurnal  Ilmu Hukum (Journal of Law), 4(1), 143-160.