PROGRAM INOVASI DESA ;

## ANTARA PELUANG DAN TANTANGAN
Etih Henriyani, M.Si. henriyanietih@gmail.com FISIP Universitas Galuh Ciamis Jln. R.E.Martadinata No.150 Ciamis

## ABSTRAK
Dalam  rangka  optimalisasi  pembangunan  desa  melalui  dana  desa,  Kementerian  Desa  PDTT meluncurkan Program Inovasi Desa (PID). Program ini lahir karena banyak desa dianggap belum memiliki  kapasitas  SDM  terutama  kapasitas  aparatur  desa  yang  belum  mampu  mengelola  dana desa.  Hadirnya  Program  Inovasi  Desa  (PID),  diharapkan  memberi  banyak  manfaat  bagi pembangunan  desa,  antara  lain  :  Potensi  Sumber  Daya  Alam  dan  Sumber  Daya  Manusia  dapat digali,  Meningkatnya  kesejahteraan  masyarakat,  meningkatnya  Pendapatan  Asli  Desa.Namun realitasnya,  baru  sebagian  kecil  saja  desa  di  Indonesia  yang  mampu  melakukan  inovasi  dan merubah  statusnya  menjadi  desa  mandiri.Sehingga  perlu  adanya  penguatan  pada  pola pengembangan  SDM  aparatur  dan  pemberdayaan  masyarakat  desa  sehingga  mendorong percepatan pembangunan desa yang inovatif.Perluasan akses informasi melalui bursa inovasi juga dapat  terus  dilakukan  agar  desa  berlomba-lomba  meningkatkan  kreativitasnya  dalam menyelesaikan persoalan dan menggali serta mengembangkan potensi yang ada di desanya.
Kata Kunci : Program Inovasi Desa (PID)

## A. PENDAHULUAN
Berubahnya paradigma dunia yang mendudukkan desa sebagai bagian penting dalam globalisasi,  turut  mendorong  Indonesia  untuk segera  mengubah  sudut  pandangnya  akan  desa. Berkaitan  dengan  hal  itu  pula,  maka  Pemerintah memberikan  penegasan  untuk  memaksimalkan pembangunan desa dengan menerbitkan Undang- Undang  Nomor  6  Tahun  2014    tentang  Desa. Undang-Undang  ini  menjadi  pedoman  penting untuk menjelaskan  status dan bentuk desa secara riil dalam konstelasi penyelenggaraan pemerintahan.Apa  yang  diharapkan  di  kemudian hari yakni desa yang tidak hanya menjadi bagian dari  demokrasi  dalam  skala  kecil  ( shadow government ),  tetapi  juga  berkesempatan  menjadi pemeran utama dalam pembangunan nasional.
Undang-Undang
tentang
Desa
mengamanatkan  bahwa  hakikat  pembangunan desa  merupakan  upaya  peningkatan  kualitas hidup  dan  kehidupan  untuk  sebesar-besarnya kesejahteraan  masyarakat  desa.Oleh  karena  itu, pembangunan  desa  harus  melibatkan  masyarakat desa  dalam  pola  pemberdayaan  (Kumolo,  2017  : 215).
Pelaksanaan program-program pembangunan  desa  merupakan  upaya  perubahan sosial  yang  bertujuan  merubah  seluruh  aspek kehidupan  masyarakat  ke  arah  yang  lebih  baik dengan sasaran pokok menciptakan kesejahteraan masyarakat.  Hal  ini  sejalan  dengan  pendapat Banga ( 2018 : 138  - 139), bahwa “prinsip dasar pembangunan desa adalah menekankan
perubahan  dan  perkembangan  dalam  semua aspek  kehidupan  masyarakat,  baik  yang  sifatnya fisik  maupun  non  fisik  menuju  pemerataan pembangunan yang berkeadilan sosial”
Guna  mewujudkan  pembangunan  desa yang  merata,  dibutuhkan  kreativitas  dan  inovasi pada semua lini. Apalagi ketimpangan Pembangunan  baik  fisik  maupun  SDM  antara wilayah  perdesaan  dengan  perkotaan  masih tinggi.  Karena  keterbatasan  kapasitas  itulah, kebanyakan  desa  di  Indonesia  belum  mampu mengelola dana desa untuk menciptakan kesejahteraan  masyarakatnya.  Dengan  demikian, Program  Inovasi  Desa  (PID)  yang  diluncurkan Kementerian  Desa  PDTT  diharapkan  mampu mendorong  Pemerintah  Desa  menjadi  lebih kreatif  dan  inovatif  mengembangkan  potensi lokal  untuk  mempercepat  pembangunan  Desa dan penanggulangan kemiskinan.
Puluhan  triliun  dana  telah  dikeluarkan pemerintah  sebagai  wujud  dukungan  terhadap misi  pembangunan  desa.  Di  mana  target pemerintah  di  tahun  2019  setidaknya  mencapai 2.000  Desa  mandiri  serta  mengentaskan  5.000 Desa  tertinggal  menjadi  berkembang.  Dana  desa yang disalurkan juga terus mengalami peningkatan. Pada Tahun 2015 sebesar Rp. 20,67 Triliun,  kemudian  tahun  2016  sebesar  Rp.  46,98 Triliun,  tahun  2017  dan  2018  sebesar  Rp.  60 Triliun  serta  tahun  2019  dialokasikan  hingga Rp.73 Triliun.
Secara  bertahap  upaya  pemerintah  untuk mengangkat  desa  dari  ketertinggalan  mulai
menampakkan hasil.Hal itu terlihat dari perbaikan  beberapa  status  desa,  terutama perbaikan  dari  status  desa  tertinggal  menjadi berkembang yang semakin mendekati target.Namun  sayangnya,  tidak  demikian  untuk perubahan  status  desa  mandiri.  Yakni  dari  173
Desa  pada  tahun  2015,  baru  mencapai  313  desa mandiri pada tahun 2018
(htttps://new.detik.com/kolom, 26 september 2018).  Peningkatan  tersebut  masih  jauh  dari target  yang  diinginkan,  karena  sebagian  besar Desa-Desa  di  Indonesia  masih  menghadapi berbagai tantangan dan belum mampu menangkap  peluang  digulirkannya  program inovasi desa.

## B. KAJIAN TEORITIS
Pada  ketentuan  umum  Undang  –  Undang Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan Daerah  dijelaskan  bahwa  desa  adalah  desa  dan desa  adat  atau  yang  disebut  dengan  nama  lain, selanjutnya  disebut  desa,  adalah  kesatuan masyarakat  hukum  yang  memiliki  batas  wilayah yang  berwenang  untuk  mengatur  dan  mengurus urusan  pemerintahan,  kepentingan  masyarakat setempat  berdasarkan  prakarsa  masyarakat,  hak asal-usul,  dan/atau  hak  tradisional  yang  diakui dan  dihormati  dalam  sistem  Pemerintahan Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia,  yang diberikan  tempat  serta  pendelegasian  alokasi wewenang serta otonomi dalam penganggaran.
Kini desa berperan sebagai subjek pembangunan, bukan lagi sekedar objek pembangunan. Kewenangan Desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan  desa,  pembinaan  kemasyarakatan desa,  dan  pemberdayaan  masyarakat  desa berdasarkan  prakarsa  masyarakat,  hak  asal-usul dan adat istiadat desa.
Untuk  dapat  melaksanakan  kewenangan tersebut,  desa  harus  memiliki  anggaran  yang salah  satunya  adalah  Dana  Desa.Dana  desa  ini bersumber  dari  APBN  yang  diperuntukkan  bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota. Dalam Bab 3 Pasal 4 Peraturan Menteri  Desa  No.19  Tahun  2017 disebutkan  ada lima point prioritas dalam penggunaan dana desa, yaitu :
1. Priotitas  penggunaan  dana  desa  untuk membiayai  pelaksanaan  program  dan kegiatan  di  bidang  pembangunan  desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
2. Prioritas penggunaan dana desa diutamakan untuk membiayai
pelaksanaan  program  dan  kegiatan yang bersifat lintas bidang.
3. Program kegiatan sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (2)  antara  lain bidang kegiatan produk unggulan desa atau  kawasan  perdesaan,  BUM  Desa atau BUM Desa bersama, embung dan sarana  olahraga  desa  sesuai  dengan kewenangan desa.
4. Pembangunan  sarana  olahraga  desa sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3) merupakan  unit  usaha  yang  dikelola oleh  BUM  Desa  atau  BUM  Desa bersama.
5. Prioritas penggunaan dana desa sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) wajib  dipublikasikan  oleh  pemerintah desa  kepada  masyarakat  desa  di  ruang publik  yang  dapat  diakses  masyarakat desa.
Adapun kriteria keberhasilan Desa menurut Ndraha (1982 : 24-25), meliputi :
1. Masyarakat  telah  berpartisipasi  aktif dalam pembangunan;
2. Adanya rasa tanggungjawab
masyarakat terhadap pembangunan; 3. Kemampuan  masyarakat  desa  untuk berkembang telah dapat ditingkatkan/ditumbuhkan;
4. Jika prasarana fisik dan;
5. Lingkungan  hidup  yang  serasi  telah dapat dibangun dan dipelihara.
Dari  indikator  keberhasilan  pembangunan perdesaan  di  atas,  dapat  dipahami  bahwa dimensi-dimensi pembangunan perdesaan bersifat  multi  dimensi  yang  mencakup  seluruh bidang  pembangunan.Baik  yang  bersifat  sektoral maupun  lintas  sektoral  yang  kesemuanya  itu bermuara  di  daerah  perdesaan.Oleh  karena  itu, pemerintah desa dituntut untuk mampu berinovasi  dalam  menyelesaikan  permasalahan dan  menggali  serta  mengembangkan  potensi yang  ada  guna  mempercepat  terwujudnya kesejahteraan masyarakat.
Inovasi  diartikan  sebagai  sesuatu  yang baru,  dalam  arti  belum  pernah  dikenal  atau diterapkan pada sistem sosial penerima manfaatnya.Dimana inovasi tersebut dapat berupa  kearifan  lokal  ( local  wisdom ),  atau indigenous technology yang sudah lama ditinggalkan dan baru digali kembali. (Lionberger : 1982).
Inovasi juga dapat diperluas sebagai proses perubahan di dalam segala bentuk tata kehidupan masyarakat  sebagaimana  pendapat  Mardikanto (2015 : 218), yang mencakup :
Sesuatu  ide,  produk,  informasi  teknologi, kelembagaan,  perilaku,  nilai-nilai  dan praktik-praktik baru yang belum diketahui, diterima dan digunakan dan atau diterapkan/dilaksanakan oleh sebagian besar  warga  masyarakat  dalam  suatu lokalitas  tertentu,  yang  dapat  digunakan untuk  mendorong  terjadinya  perubahan- perubahan  di  segala  aspek  kehidupan masyarakat demi selalu terwujudnya perbaikan-perbaikan  mutu  hidup  setiap individu  dan  seluruh  warga  masyarakat yang bersangkutan.
Program  Inovasi  Desa  (PID)  dirancang untuk  mendorong  dan  memfasilitasi  penguatan kapasitas desa yang diorientasikan untuk memenuhi  pencapaian  target  RPJM  Kemendesa PDTT, melalui peningkatan produktivitas perdesaan yang bertumpu pada :
1. Pengembangan  kewirausahaan,  baik pada  ranah  pengembangan  usaha masyarakat, maupun usaha yang diprakarsai  desa  melalui  BUMDes, Badan  Usaha  Milik  Antar  Desa,
produk unggulan desa guna mendinamisasi perekonomian desa.
2. Peningkatan kualitas SDM Produktivitas  perdesaan  tidak  hanya dilihat  dari  aspek/strategi  peningkatan pendapatan saja, tetapi juga pengurangan beban biaya, dan hilangnya  potensi  di  masa  yang  akan datang.
Dalam  konteks  kualitas  SDM  ini, diharapkan untuk merangsang sensitivitas desa terhadap permasalahan krusial terkait pendidikan  dan  kesehatan  dasar  dalam penyelenggaraan pembangunan desa. 3. Pemenuhan dan peningkatan infrastruktur  perdesaan,  khususnya yang  secara  langsung  berpengaruh terhadap  perkembangan  perekonomian desa  dan  yang  memiliki  dampak menguat-rekatkan kohesi social masyarakat perdesaan. (http : //saungdesa.com/program-
inovasi-desa).
Hal  mendasar  dalam  rancang  bangun  PID adalah inovasi/kebaruan dalam praktik pembangunan
dan pertukaran pengetahuan.Inovasi ini dipetik dari realitas/hasil kerja  desa-desa  dalam  melaksanakan  kegiatan pembangunan  yang  didayagunakan  sebagai pengetahuan untuk ditularkan secara meluas.

## C. PEMBAHASAN
Kapasitas  Desa  dalam  menyelenggarakan pembangunan  dilihat  dari  perspektif  “Desa Membangun”, masih sangat terbatas.Dan keterbatasan  itu  tampak  dari  kualitas  tata  kelola desa,  maupun  sistem  pendukung  yang  berwujud melalui  regulasi  dan  kebijakan  pemerintah  yang terkait dengan desa.Sehingga kualitas perencanaan,  pelaksanaan,  pengendalian  dan pemanfaatan kegiatan pembangunan desa  kurang optimal  dan  kurang  memberikan  dampak terhadap  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat desa.
Berdasarkan pada kondisi tersebut,
hadirnya Program Inovasi Desa (PID), diharapkan  memberikan  banyak  manfaat  bagi pembangunan desa, antara lain :
1. Potensi Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia dapat digali Melalui PID, pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat  dapat  dilakukan  dengan  lebih terarah  dan  terstruktur  guna  meningkatkan pengetahuan  dan  keterampilan    dalam mengolah  kekayaan  alam  yang  ada  di desanya.
2. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat Sebuah inovasi tentu akan membawa kemajuan bagi pelakunya. Salah  satu diantara kemajuan tersebut adalah peningkatan pendapatan.Dengan penghasilan yang
meningkat,  maka  daya  beli  dan  kehidupan perekonomianpun meningkat. Di mana kebutuhan  akan  pangan,  sandang  dan  papan pada setiap keluarga bisa terpenuhi.
3. Meningkatnya Pendapatan Asli Desa Seiring  dengan  meningkatnya  perekonomian masyarakat,  maka  pelaksanaan  pembangunan di  desa  dapat  diwujudkan  dengan  gotong  - royong antara pemerintah dan masyarakat.Dan  dengan  partisipasi  tersebut, fokus  pembangunan  desa  dapat  diarahkan tidak  hanya  pada  pembangunan  infrastruktur, tetapi  juga  pada  pembangunan  bidang-bidang yang lainnya.
Namun  demikian,  sangat  disayangkan peluang  dari  Program  Inovasi  Desa  (PID)  ini masih  belum  dapat  direspon  oleh  seluruh  desa yang  ada  di  Indonesia.Hal  ini  terjadi  karena beberapa  faktor  baik  internal  maupun  eksternal yang  mempengaruhi  kesiapan  desa  untuk melakukan  inovasi.Berikut  penulis  sampaikan peluang  dan  tantangan  dalam  pelaksanaan Program  Inovasi  Desa  (PID),  sebagaimana tertuang dalam tabel 3.1.
Tabel 3.1. Peluang dan Tantangan Dalam pelaksanaan Program Inovasi Desa (PID) Peluang Tantangan - Perubahan status desa menjadi desa mandiri.
- Memajukan produk unggulan desa
- Menciptakan lapangan kerja baru. - Rendahnya kualitas SDM - Lemahnya penguasaan teknologi - Pemerintah Desa masih terfokus pada pembangunan fisik.
Lemahnya  SDM  aparatur  dan  masyarakat desa  menjadi  salah  satu  hambatan  dalam melaksanakan  program  inovasi  desa.  Pada kenyataannya  masih  banyak  aparatur  desa  yang kurang mampu mengelola bantuan dan merancang  program  guna  menyerap  anggaran dana  desa.  Keadaan  ini  diperparah  lagi  dengan SDM  masyarakat  yang  belum  memadai  untuk turut  berpartisipasi  mengelola,  mengawasi  dan memanfaatkan  dana  desa  karena  minimnya pengetahuan  dan  keterampilan  untuk  menggali serta mengembangkan potensi yang ada. Kemudian  rendahnya  pemanfaatan  teknologi menjadi  salah  satu  faktor  penyebab  kurang berkembangnya  industri  pertanian  atau  nelayan di  desa.Dimana  sebagian  besar  petani  atau nelayan  masih  mempercayakan  penjualan  atau pemasaran produknya kepada orang kedua.Sehingga
petani/nelayan hanya mendapatkan keuntungan kecil dibanding dengan tengkulak atau perantaranya.
Tantangan  berikutnya  dalam  program inovasi  desa  adalah  masih  fokusnya  pemerintah desa  pada  pembangunan  infrasturktur.  Selain memang  kebutuhan  akan  pembangunan  tersebut masih  cukup besar, juga karena anggapan bahwa pembangunan  infrastruktur  akan  menciptakan lapangan pekerjaan. Namun demikian, kedepannya diperlukan penguatan yang seimbang antara pembangunan fisik dan non fisik.
Adapun upaya pemerintah daerah setempat dalam menyikapi tantangan di atas, yakni dengan diadakannya bursa inovasi desa. Forum ini untuk menjembatani  kebutuhan  pemerintah  desa  akan solusi  bagi  penyelesaian  masalah,  serta  inisiatif atau alternatif kegiatan pembangunan desa dalam rangka  penggunaan  dana  desa  yang  lebih  efektif dan  inovatif.  Adapun  kegiatan-kegiatan  yang dipamerkan  dalam  Bursa  Inovasi  Desa  yakni kegiatan-kegiatan  yang  bernilai  inovatif  dalam
pembangunan  desa  yang  bukan  dalam  bentuk barang  tetapi  dalam  bentuk  ide-ide  kreatif  yang lahir dan berkembang di desa-desa.
Secara lebih rinci lagi, tujuan dari Bursa Inovasi Desa, adalah :
 Mendiseminasikan  informasi  pokok  terkait Program  Inovasi  Desa  (PID)  secara  umum, serta  Program  Pengelolaan  Pengetahuan  dan Inovasi Desa secara khusus.
 Menginformasikan  secara  singkat  pelaku- pelaku  program  di  tingkat  Kabupaten, Kecamatan dan Desa.
 Memperkenalkan inisiatif atau inovasi masyarakat  yang  berkembang  di  desa-desa dalam menyelesaikan masalah dan menjalankan kegiatan pembangunan.
 Membagi  kegiatan  inovasi  yang  telah  di dokumentasikan dalam bentuk video maupun tulisan.
 Membangun komitmen replikasi.
 Menjaring inovasi yang belum terdokumentasi.
 Membagi  informasi  Penyedia  Jasa  Layanan Teknis (PJLT).
Sebagai  contoh,  Inovasi  Desa  dalam  SDM salah  satunya  dilakukan  oleh  Desa  Sukaratu Kecamatan  Cikeusal  Kabupaten  Serang  Provinsi Banten,  yang  membuat  ruang  terbuka  publik berupa Taman Desa  yang diberi nama “Mahkota Ratu”.  Taman  tematik  dengan  konsep Agro- Culture tersebut  dibangun  secara  swadaya  dan pengelolaannya  oleh  BUMDes.  Hasil  dari pengelolaan  taman  tersebut,  pada  bulan  Juni 2018 memperoleh pendapatan sebesar 16.263.000,- Berikutnya inovasi Desa dalam Infrastruktur  yang  dilakukan  oleh  Desa  Celabai Kabupaten  Dompu  Nusa  Tenggara  Barat, berhasil melakukan konservasi biota laut.Terutama terumbu karang, dengan
mengembangkan diri menjadi desa wisata.Bahkan  dikukuhkan  dengan  Peraturan Desa  Nomor  4  Tahun  2013  tentang  konservasi terumbu  karang  dan  penetasan  penyu.Dengan kebijakan  ini,  desa  yang  dikenal  sebagai  desa pesisir  dengan  terumbu  karang  yang  indah  ini dapat  mengusung  misi  konservasi  sekaligus  misi pengembangan  ekonomi  bagi  warga  sekitar. Alhasil kekayaan terumbu karang dapat dilestarikan  dengan  baik  dari  segi  ekologis maupun  ekonomis,  serta  desa  pun  memperoleh tambahan Pendapatan Asli Desa.
Masih  inovasi  dalam  bidang  infrastrktur, Desa  Purwodadi  Kabupaten  Rejang  Lebong mampu memanfaatkan dana desa untuk membangun  sebuah  embung  yang  berfungsi mengatasi  kesulitan  air  di  desa  serta  digunakan
juga  sebagai  destinasi  wisata  olahraga  yang berhasil  mengundang  pengunjung  dari  berbagai wilayah sekitarnya. Upaya ini kemudian dikelola oleh  BUMDes  sehingga  ada  integrasi  antara pengelolaan infrastruktur dan usaha desa.Embung  yang  luasnya  2  Ha  tersebut memiliki  fungsi  utama  sebagai  irigasi  pertanian yang bisa mengairi sekitar 20 Ha lahan pertanian di  dua  desa.Fungsi  lainnya,  pinggir  embung dibuat  track  jalan  motocross  sehingga  embung desa  Purwodadi  ini  menjadi  salah  satu  destinasi wisata di Kabupaten Rejang Lebong.
Adapun  inovasi  desa  dalam  bidang ekonomi  diantaranya  Desa  Cibodas  Kecamatan Tanara  Kabupaten  Banten  yang  menyulap lombah  pisang  menjadi  produk  unggulan  Desa  : Peci atau Songkok. Kemudian pemanfaatan lahan tidur  dengan  pengembangan  komoditi  cabe  oleh Desa  Mulia  Jaya  Kabupaten  Kolaka  Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara.
Banyak  lagi  contoh-contoh  desa  lainnya yang  telah  melakukan  berbagai  inovasi,  yang tentu  dapat  diakses  dalam  bursa  inovasi  di Kabupatennya  masing-masing.  Semuanya  itu kembali  kepada  pemerintah  desa  dan  warga masyarakatnya untuk tanggap terhadap persoalan dan  potensi  yang  ada  di  wilayahnya,  kemudian melakukan  kerjasama  dan  bersungguh-sungguh membangun desa menjadi desa yang mandiri.

## D. PENUTUP
Undang-Undang tentang Desa
mengamanatkan  bahwa  hakikat  pembangunan desa  merupakan  upaya  peningkatan  kualitas hidup  dan  kehidupan  untuk  sebesar-besarnya kesejahteraan  masyarakat  desa.Di  mana  salah satu  komponen  utama  pendukung  pembangunan desa  adalah  Dana  Desa.  Kehadiran  dana  desa diharapkan  dapat  memicu  semangat  desa  untuk berinovasi.  Hanya  saja  peluang  tersebut  belum dapat  direspon  secara  cepat  oleh  desa-desa  yang ada di Indonesia.Sebagian kecil desa di Indonesia telah  mampu  berinovasi  dan  menjadi  desa  yang mandiri,  namun  sebagian  besarnya  lagi  masih terhambat  dengan  rendahnya  kualitas  SDM, lemahnya  penguasaan  teknologi  dan  kurangnya komitmen  pemerintah  desa  yang  masih  fokus dengan pembangunan infrastruktur.
Oleh  karena  itu,  perlu  adanya  pelatihan dan  bimbingan  teknis  secara  masif  bagi  aparatur
desa  dalam  mengelola  dana  desa.  Selain  itu  juga perlu  pemberian  pelatihan  dan  keterampilan kepada  masyarakat  menyangkut  pembangunan perdesaan (sektor pertanian, perindustrian, perdagangan/pemasaran, perkoperasian, keswadayaan,  partisipasi  masyarakat  dll).  Upaya penguatan  lainnya  berupa  pendampingan  dan transfer teknologi.
Dengan  penyebarluasan  akses  informasi melalui bursa inovasi juga diharapkan pemerintah  desa  lebih  respon  dan  terinspirasi untuk melakukan berbagai inovasi yang bermanfaat  bagi  kesejhateraan  masyarakatnya. Bukan  hanya  pada  peningkatan  pembangunan infrasturktur, namun dibarengi dengan peningkatan potensi dan kemampuan SDM  yang turut berdampak pada peningkatan perekonomian desa.

## DAFTAR PUSTAKA Buku-Buku
Banga.Wempy. 2018. Kajian Administrasi Publik Kontemporer.  Konsep,  Teori  dan  Aplikasi . Yogyakarta : Gava Media. Kumolo,  Tjahjo.  2017. Nawa  Cita  Untuk Kesejahteraan  Rakyat  Indonesia .  Jakarta  :
PT Kompas Media Nusantara.
Mardikanto  &  Soebiato.  2015. Pemberdayaan
Masyarakat  Dalam  Perspektif  Kebijakan Publik . Bandung : Alfabeta. Ndraha, Taliziduhu. 1982. Penelitian Pembangunan Desa . Jakarta : Bina Aksara.

## Dokumen
Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  Tentang Desa.
Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Peraturan  Menteri  Desa  Nomor  19  Tahun  2017 tentang  Prioritas  Penggunaan  Dana  Desa Tahun 2018.
Dokumen  Pembelajaran  Inovasi  Desa.  Bursa
Inovasi  Desa  2018.  Direktorat  Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
Sumber Lain :
htttps://new.detik.com/kolom/…/menengok-data- perkembangan-desa, 26 september 2018. http : //saungdesa.com/program-inovasi-desa.