## JURNAL MORAL KEMASYARAKATAN
Vol. 9 No. 1 Juni 2024 | Hal. 98 – 106
https://doi.org/10.21067/jmk.v9i1.10347

## Problematika antara Internalisasi dan Indoktrinasi Nilai Pancasila dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan
Suprayogi a, 1* , Eni Rahmawati a, 2 , Hafidz Rafi’uddin a, 3 , Giri Harto Wiratomo a, 4 a Universitas Negeri Semarang, Indonesia
1 suprayogi@mail.unnes.ac.id* *korespondensi penulis
Informasi artikel
: ABSTRAK Received: 22 Juni 2024; Revised: 24 Juni 2024;
Accepted: 29 Juni 2024.
Internalisasi  nilai-nilai  Pancasila  dalam  pembelajaran  Pendidikan  Kewarganegaraan telah  diintegrasikan  secara  terpadu.  Proses  internalisasi  ini  sering  kali  dipandang sebagai  bentuk  indoktrinasi  yang  telah  berlangsung  sejak  zaman  Orde  Lama,  Orde Baru,  hingga  era  reformasi.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengeksplorasi  cara internalisasi nilai-nilai Pancasila melalui proses ideologisasi yang disosialisasikan dan diimplementasikan  dalam  pembelajaran  Pendidikan  Kewarganegaraan.  Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan literature review serta wawancara  dengan  pendidik  dan  pakar  Pendidikan  Kewarganegaraan.  Lokasi penelitian  dilakukan  di  Kota  Semarang,  Yogyakarta,  dan  Jakarta.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  nilai-nilai  Pancasila  dalam  pembelajaran  Pendidikan Kewarganegaraan merupakan bagian dari internalisasi dan sosialisasi nilai-nilai suatu bangsa.  Penelitian  ini  mengungkapkan  perubahan  signifikan  dalam  pendekatan  dan fokus internalisasi atau indoktrinasi Pancasila dari zaman ke zaman. Pada masa Orde Lama,  penanaman  nilai  Pancasila  cenderung  lebih  ketat  dan  menekankan  ketaatan terhadap  pemerintah  Orde  Lama.  Di  era  Orde  Baru,  ideologisasi  Pancasila  lebih berfokus  pada  penggunaannya  sebagai  alat  untuk  mengontrol  masyarakat  serta menekan keberagaman ideologi. Namun, selama periode reformasi, terjadi pergeseran paradigma yang lebih inklusif dan menghargai pluralitas dalam pengajaran nilai-nilai Pancasila.
Kata-kata kunci: Nilai Pancasila; Ideologisasi; Pendidikan
Kewarganegaraan.

## ABSTRACT
Keywords: Pancasila’s Values; Ideologization; Civics Education.
Problems  Between  Internalization  and  Indoctrination  of  Pancasila  Values  in Civic Education Learning. Internalization of Pancasila values is integrated into Civic Education  learning.  Internalization  of  Pancasila  values  is  considered  by  many  as  an indoctrination  carried  out  since  the  Old  Order,  New  Order,  and  Reformation  era.  The purpose of this study is to examine the internalization of Pancasila values  through the process  of  Pancasila  ideologization  which  is  socialized  and  implemented  in  Civic Education  learning.  The  research  method  used  is  qualitative  with  a  literature  review approach and interviews with educators and Civic Education experts. The research locus was conducted in the cities of Semarang, Yogyakarta, and Jakarta. The results of the study show that Pancasila values in Civic Education learning are part of the internalization and socialization  of  the  values  of  a  nation.  Based  on  the  results  of  this  study,  significant changes in the approach and focus of internalization or indoctrination of Pancasila from one  era  to  another  were  revealed.  During  the  Old  Order,  the  instillation  of  Pancasila values tended to be strict and emphasized more on aspects of obedience to the Old Order government.  During  the  New  Order,  the  ideologization  of  Pancasila  was  more instrumental and was used to control society and suppress ideological diversity. However, during  the  Reformation  era,  there  was  a  paradigm  shift  that  was  more  inclusive  and valued plurality in teaching Pancasila values.
Copyright © 2024 (Suprayogi, dkk). All Right Reserved
How to Cite : Suprayogi, S., Rahmawati, E., Rafi’uddin, H., & Wiratomo, G. H. (2024). Penanaman Nilai Pancasila Melalui Ideologisasi Pancasila Dalam Pendidikan Kewarganegaraan. Jurnal Moral Kemasyarakatan , 9 (1), 98 – 106. https://doi.org/10.21067/jmk.v9i1.10347

## Pendahuluan
Pancasila  dikenal  sebagai  fondasi  negara  Indonesia  yang  dirumuskan  sebelum Proklamasi Kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 melalui Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan  Kemerdekaan  Indonesia  (BPUPKI)  dan  Panitia  Persiapan  Kemerdekaan  Indonesia (PPKI)  (Hardinanto,  2017;  Isdiyanto,  2021).  Sejak  awal  perumusannya,  Pancasila  digunakan sebagai  landasan  falsafah  negara  oleh  para  pendiri  bangsa  (Unggul  et  al.,  2022).  Untuk mengajarkan nilai-nilai Pancasila ini, dibentuklah mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.  Perdana  (2018)  menjelaskan  bahwa  dalam  Pendidikan  Kewarganegaraan, Pancasila ditempatkan bukan hanya sebagai instrumen pendidikan politik tetapi juga sebagai alat  politik  kekuasaan.  Pancasila,  sebagai  ideologi  negara,  mengalami  berbagai  format  yang berubah seiring dengan perkembangan zaman (Sudrajat, 2016). Sebagai tambahan, Pendidikan Kewarganegaraan  dianggap  penting  dalam  membentuk  warga  negara  yang  cerdas  dan  baik ( smart  and  good  citizen ),  dengan  nilai-nilai  Pancasila  sebagai  bagian  integral  dari  materi pembelajarannya. Tujuan utama dari Pendidikan Kewarganegaraan adalah untuk mengenalkan serta menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada seluruh warga negara.
Implementasi  nilai-nilai  Pancasila  tersebut  melalui  ideologisasi  Pancasila  dalam kurikulum  dan  pembelajaran  Pendidikan  Kewarganegaraan.  Ideologisasi  berbeda  dengan indoktrinasi, meskipun di dalam ideologisasi terdapat indoktrinasi (Narmoatmojo, 2017). Lebih lanjut, Sukarno menjelaskan perbedaan antara weltanschauung yang identik dengan ideologi. Fadilah  (2019),  menjelaskan  ideologi  berintikan  serangkaian  nilai  (norma)  atau  sistem  nilai dasar  yang  bersifat  menyeluruh  dan  mendalam  yang  dimiliki  dan  dipegang  oleh  suatu masyarakat  atau  bangsa  sebagai  wawasan  atau  pandangan  hidup  mereka.  Pendapat Winataputra (2016) menjelaskan untuk mempelajari epistemologis Pendidikan Kewarganegaraan  perlu  dikaji  dengan  pendekatan  historis-epistemologis.  Pendidikan Kewarganegaraan  identik  dengan  pembentukan  karakter  warga  negara.  Pembinaan  karakter moral  Pancasila  melalui  Pendidikan  Kewarganegaraan  dari  masa  ke  masa  mengalami perubahan. Perubahan tersebut meliputi strategi penanaman nilai. Asyafiq (2016), menjelaskan strategi  pembelajaran  Pendidikan  Kewarganegaraan  sebagai  pendidikan  nilai  yaitu  belajar tuntas, belajar bebas, dan belajar saintifikasi.
Permasalahan bangsa Indonesia dapat berawal dari memudarnya karakter warga negara karena kurang mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Maftuh (2008) menjelaskan tantangan yang dihadapi dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila yaitu: (1) nilai-nilai Pancasila belum membumi, masih belum diamalkan secara baik oleh warga negara; (2) kehidupan warga negara yang  mendapat pengaruh  yang  kuat  dari  budaya  luar;  (3)  nasionalisme  mengalami  erosi;  (4) paham keagamaan yang tidak mengakomodasi negara kebangsaan; dan (5) peran pendidikan non  formal  dan  formal.  Pada  era  Orde  Lama,  pemerintah  mengeluarkan  kebijakan  tentang perlunya  kewarganegaraan.  Era  orde  baru  1966  membawa  kepada  implementasi  nilai-nilai Pancasila secara murni dan konsekuen. Pemerintahan Orde Baru runtuh kemudian digantikan era reformasi. Bergulirnya era reformasi 1998 membawa bangsa Indonesia ke iklim demokrasi yang  lebih  mengacu  kebebasan.  Winataputra  (2001)  menjelaskan  jati  diri  dari  Pendidikan Kewarganegaraan  adalah  untuk  pendidikan  demokrasi.  Beragam  permasalah  kebangsaan kemudian banyak sekali bermunculan seperti degradasi moral, radikalisme, fundamentalisme, terorisme,  disintegrasi  sosial,  dan  korupsi.  Sejak  era  reformasi,  mata  pelajaran  Pendidikan Kewarganegaraan berubah dari Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn).
Format  model  Pendidikan  Moral  Pancasila  dan  Kewarganegaraan  seperti  Pendidikan Moral  Pancasila  (PMP)  sangat  diinginkan  oleh  publik  di  era  reformasi  ini.  Mereka menginginkan  pembinaan  moral  Pancasila  dengan  model  baru  yang  lebih  akomodatif.  Sejak reformasi,  ideologi  Pancasila  ibarat  barang  usang,  meskipun  berisikan  norma-norma  moral yang berasal dari kearifan lokal (Malik, 2020). Pada saat Orde Baru, indoktrinasi moral Pancasila dirasakan  sebagian  pandangan  masyarakat  terkesan  monoton  dan  terlalu  ke  arah  hanya pembelajaran kognitif. Sementara sisi lain, Pendidikan Kewarganegaraan memiliki kematangan akademik  dalam  historis-epistemologisnya.  Berdasarkan  permasalahan  tersebut,  artikel  ini akan mengulas ideologisasi Pancasila dalam tiga zaman yaitu Orde Lama, Orde Baru, dan Era Reformasi (Handayani et al, 2023).
Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) dianggap sebagai indoktrinasi politik  dan  tafsir  tunggal  atas  Pancasila  saat  Orde  Baru.  Reformasi  1998  memunculkan  tiga kutub  pemikiran,  ada  yang  berupaya  menghilangkan  Pancasila  karena  dianggap  produk legitimasi Orde Baru, mengusulkan Pancasila versi Trisila, dan mengusulkan kembali ke Piagam Jakarta. Kemudian, kecenderungan tuduhan P4 dijadikan sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan  pada  masa  Orde  Baru.  Pertama,  P4  yang  masih  massif  menyebabkan  tidak  boleh mengulang menciptkan P4 sebagai sarana indoktrinasi politik dan monopoli negara atas tafsir Pancasila.  Kedua,  menyesuaikan  sistem  pembinaan  nilai-nilai  Pancasila  dalam  konteks kontemporer. Perbandingan dengan penelitian sebelumnya yang relevan dengan penanaman nilai  Pancasila  dalam  membentuk  karakter  warga  negara  Indonesia  melalui  Pendidikan Kewarganegaraan  yaitu  Haq  (2022)  dan  Firmansyah  (2021)  menyoroti  pentingnya  Pancasila sebagai  landasan  Pendidikan  Kewarganegaraan,  dan  Firmansyah  secara  khusus  mengatasi terkikisnya  nilai-nilai  Pancasila  dalam  menghadapi  globalisasi.  Juri  et  al  (2020)  dan  Asyafiq (2016)  lebih  mendalami  pemahaman  dan  penerapan  nilai-nilai  Pancasila  dalam  Pendidikan Kewarganegaraan, dengan Juri et al (2020) fokus pada pemahaman siswa dan Asyafiq membahas perlunya  pendekatan  yang  efektif  dalam  pembentukan  karakter  melalui  Pendidikan Kewarganegaraan.

## Metode
Metode penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif dengan pendekatan literature review dan wawancara dengan dua pakar Pendidikan Kewarganegaraan. Penelitian ini mengkaji internalisasi  nilai  Pancasila  dalam  Pendidikan  Kewarganegaraan  pada  3  era  yaitu  orde  baru, orde  lama,  dan  era  reformasi.  Kemudian  dalam  wawancara  menggunakan  informan  A  dan Informan B. Lokasi penelitian dilakukan di Kota Semarang, Yogyakarta, dan Jakarta. Uji validitas data/keabsahan  data  dengan  teknik  triangulasi.  Teknik  triangulasi  diartikan  sebagai  teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber  data  yang  telah  ada.  Penelitian  ini  akan  menggunakan  teknik  pengumpulan  dengan triangulasi metode dan triangulasi sumber dengan alur model interaktif Milles dan Huberman: pengumpulan  data,  penyajian  data,  reduksi,  dan  verifikasi  untuk  tiba  pada  penarikan kesimpulan.

## Hasil dan pembahasan
Internalisasi  nilai  Pancasila  melalui  ideologisasi  Pancasila  dalam  Pendidikan Kewarganegaraan  mencerminkan  dinamika  sosial,  politik,  dan  budaya  di  masyarakat  serta pergantian  rezim.  Perdana  (2018)  menjelaskan  kepentingan  politik  penguasa  terhadap Pendidikan  Kewarganegaraan  sangat  berpengaruh.  Perubahan  pendekatan  dari  zaman  ke
zaman mencerminkan perkembangan dan transformasi Indonesia sebagai negara demokratis. Berdasarkan  wawancara,  Informan  A  mengungkapkan  demikian,  ”seringkali  banyak  tokoh menyamakan antara internalisasi dengan indoktrinasi.” (Informan A, 2023,  Juni 19, Seni n, pukul 10.00  WIB).  Pengalaman  dari  masa  lampau  menunjukkan  bahwa  ideologisasi  Pancasila  yang otoriter dan represif tidak lagi sesuai dengan semangat reformasi dan tuntutan masyarakat yang semakin terbuka dan inklusif.
Pada  Orde  Lama  dibatasi  dari  tahun  1959  hingga  1966  yang  dipimpin  oleh  Soekarno. Periode ini dikenal dengan demokrasi terpimpin. Darmadi (2020) menjelaskan pada awal Orde Lama pendidikan memiliki kecenderungan politis. Ditambahkan, Maftuh (2008) menjelaskan upaya menginternalisasikan Pancasila telah dilakukan pada masa pemerintah Sukarno dalam kerangka nation and character building . Dengan adanya ideologisasi Pancasila tersebut melalui pendidikan akan meng-Indonesiakan orang Indonesia dengan cara Manipol/Usdek. Madiong et al  (2018)  menjelaskan  pada  tahun  1957  Pendidikan  Kewarganegaraan  saat  pemerintahan Sukarno  dikenal  dengan  istilah Civics yang  diperkenalkan  ke  sekolah-sekolah.  Kemudian diimplementasikan dalam kurikulum tahun 1961. Madiong et al (2018) menjelaskan pula pada tahun  1955  telah  terbit  buku  kewarganegaraan  berjudul  ”Inti  Pengetahuan  Warga  Negara”. Sementara  itu,  tujuan  pelajaran  tersebut  yaitu  untuk  membangkitkan  dan  memelihara keinsyafan dan kesadaran bahwa warga negara Indonesia memiliki tanggung jawab terhadap diri  sendiri,  masyarakat,  dan  negara  ( good  citizenship ).  Perdana  (2018),  tafsir  tentang  warga negara yang baik yaitu warga negara yang berjiwa revolusioner, anti imprealisme, kolonialisme, dan  neokolonialisme.  Materi  dalam  buku  tersebut  terdiri  atas  tanah  airku,  Indonesia  Raya, bendera  dan  lambang  negara,  warga  negara  beserta  hak  dan  kewajibannya,  ketatanegaraan, keuangan negara, pajak, dan perekonomian, termasuk koperasi.  Ideologisasi Pancasila dalam masa Orde Lama melalui pendekatan politik, pendidikan, dan sosial.
Pada  periode  Orde  Lama  yang  berlangsung  dari  tahun  1959  hingga  1966  di  bawah kepemimpinan Soekarno, dikenal dengan istilah demokrasi terpimpin, pendidikan memainkan peran krusial dalam proses ideologisasi Pancasila untuk membangun karakter dan kesadaran nasional.  Darmadi  (2020)  mengindikasikan  bahwa  pendidikan  pada  masa  ini  cenderung terpolitisasi,  dengan  upaya  yang  dilakukan  untuk  menginternalisasikan  Pancasila  dalam kerangka nation and character building , seperti yang dijelaskan oleh Maftuh (2008). Konsep ini, dikenal dengan Manipol/Usdek, bertujuan untuk meng-Indonesiakan warga negara Indonesia. Madiong  et  al.  (2018)  menyebutkan  bahwa  pada  tahun  1957,  pendidikan  kewarganegaraan diperkenalkan  sebagai Civics di  sekolah-sekolah,  yang  kemudian  diimplementasikan  dalam kurikulum  pada  tahun  1961.  Langkah  ini  bertujuan  untuk  membangkitkan  kesadaran  bahwa warga negara Indonesia memiliki tanggung jawab terhadap diri sendiri, masyarakat, dan negara ( good  citizenship ),  sebagaimana  yang  dijelaskan  dalam  buku  kewarganegaraan  Inti Pengetahuan  Warga  Negara  yang  diterbitkan  pada  tahun  1955.  Perdana  (2018)  memberikan tafsir bahwa warga negara yang baik pada masa itu adalah yang memiliki jiwa revolusioner, anti- imperialisme,  kolonialisme,  dan  neokolonialisme.  Materi  dalam  buku  kewarganegaraan tersebut mencakup isu-isu seperti tanah air, lambang negara, hak dan kewajiban warga negara, ketatanegaraan, keuangan negara, pajak, dan ekonomi termasuk koperasi. Dengan pendekatan politik,  pendidikan,  dan  sosial,  ideologisasi  Pancasila  dalam  masa  Orde  Lama  berupaya membangun fondasi moral dan nasionalisme yang kokoh di kalangan warga negara Indonesia.
Salah satu ciri khas ideologisasi Pancasila pada era Orde Lama adalah diperkenalkannya tafsir  Pancasila  melalui  persatuan  Nasionalisme,  Agama,  dan  Komunisme  (Nasakom)  oleh Soekarno.  Nasakom  bertujuan  untuk  menyatukan  tiga  kekuatan  besar  di  Indonesia,  yaitu
kelompok nasionalis, agamis, dan komunis, dalam upaya membangun negara yang kokoh dan merdeka. Madiong et al (2018) menjelaskan pada tahun 1961 istilah Kewarganegaraan diganti dengan  Kewargaaan  Negara  dengan  alasan  menyesuaikan  Pasal  26  Ayat  2  UUD  1945  yang menekankan  hak  dan  kewajiban  warga  negara.  Ideologisasi  Pancasila  dalam  era  Orde  Lama berperan  penting  dalam  pembentukan  identitas  nasional  Indonesia.  Nilai-nilai  Pancasila dianggap  sebagai  karakteristik  unik  yang  membedakan  Indonesia  dari  negara-negara  lain. Perdana  (2018),  pada  buku  Manusia  dan  Masyarakat  Baru  Indonesia  materinya  terdiri  atas Sejarah  pergerakan/perjuangan  rakyat  Indonesia,  Pancasila,  UUD  1945,  Demokrasi  dan Ekonomi  Terpimpin,  Konferensi  Asia  Afrika,  Kewajiban  dan  hak  warga  negara,  Manifesto Politik, Laksana Malaikat dan lampiran-lampiran tentang Dekrit Presiden, lahirnya Pancaisla, Pidato  Presiden  Sukarno, Declaration  of  Human  Rights dan  Panca  Wardhana  (lima perkembangan).
Dalam  semangat  nasionalisme  dan  Pancasila,  upaya  dibuat  untuk  mengintegrasikan berbagai  kelompok  etnis,  bahasa,  dan  budaya  yang  beragam  menjadi  satu  identitas  nasional yang  kokoh. Walaupun  Pancasila  menjadi  ideologi  negara,  pada  era  Orde  Lama  terjadi  juga tindakan  represif  terhadap  pihak-pihak  yang  dianggap  mengancam  keutuhan  Pancasila  dan ideologi  negara.  Beberapa  organisasi  politik  dan  kelompok  masyarakat  yang  berseberangan dengan pemerintah seringkali dianggap sebagai ancaman dan ditindak dengan keras. Madiong et  al  (2018)  menjelaskan  pada  tahun  1966  buku  karya  Supardo,  dkk  dilarang  digunakan  di sekolah dikarenakan mengandung tafsir Pancasila yang cenderung menguntungkan kelompok komunis.  Madiong  et  al  (2018), menjelaskan  mengisi  kekosongan  tersebut  digunakan materi Civics, yang materi terdiri atas Pancasila, UUD 1945, Ketetapan-Ketetapan MPR, Perserikatan Bangsa-Bangsa, Orde Baru, Sejarah Indonesia, dan Ilmu Bumi Indonesia.
Masa  Orde  Baru  berlangsung  mulai  tahun  1966  hingga  1998  di  bawah  kepemimpinan Soeharto. Pada periode ini, ideologisasi Pancasila  menjadi lebih terpusat dan diarahkan oleh pemerintah  untuk  memperkuat  Pancasila  secara  murni  dan  konsekuen.  Darmadi  (2020) menjelaskan Orde Baru ingin mengoreksi dan mengadakan introspeksi secara mendasar dan menyeluruh  atas  praktek  Pancasila  dan  UUD  1945.  Ditambahkan,  Madiong  et  al  (2018) menjelaskan  pada  tahun  1972  diselenggarakan  Seminar  Nasional  Pengajaran  dan  Pendidikan Civics di Tawangmangu, Surakarta. Pada masa Orde Baru, Pancasila ditegaskan sebagai satu- satunya ideologi resmi negara Indonesia melalui Penetapan MPRS No. XXV/MPRS/1966. Silvia (2019)  menjelaskan  pada  tanggal  12  April  1976,  Presiden  Suharto  mengemukakan  gagasan pedoman  untuk  menghayati  dan  mengamalkan  Pancasila,  yang  dikenal  dengan  Ekaprasetya Pancakarsa (P4). Pada tahun 1978 secara massif, pemerintah menyelenggarakan penataran P4 secara  menyeluruh  pada  semua  lapisan  masyarakat  melalui  Tap  MPR  Nomor  II/MPR/1978 tentang P4 dan Penegasan Pancasila Dasar Negara. Morfit (1981) menjelaskan untuk penataran P4 dilaksanakan kurang lebih selama dua minggu.
Ideologisasi  Pancasila  dalam  era  Orde  Baru  mengakibatkan  stabilitas  dalam pembangunan ekonomi dan politik. Perdana (2018) menjelaskan ideologisasi Pancasila melalui pendidikan  diarahkan  kepada  pembangunan.  Ditambahkan,  Darmadi  (2020)  menjelaskan setelah pemilu 1971, Orde Baru mengeluarkan pedoman umum pembangunan jangka panjang Tap  MPR  Nomor  IV  Tahun  1973  tentang  GBHN.  Pada  masa  Orde  Baru,  pendidikan  menjadi salah  satu  instrumen  penting  dalam  ideologisasi  Pancasila.  Kurikulum  pendidikan  diperkuat dengan pemahaman yang tunggal tentang Pancasila, seperti penggunaan asas tunggal. Darmadi (2020) menjelaskan sosialisasi Pancasila dimunculkan dalam mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP) berdasarkan Kurikulum 1975 dan 1984. Seluruh institusi pendidikan, mulai dari
sekolah  dasar  hingga  perguruan  tinggi,  harus  mengintegrasikan  nilai-nilai  Pancasila  dalam seluruh  kegiatan  belajar-mengajar.  Kebudayaan  (1976)  menjelaskan  tentang  Buku  II.B  yang berisi GBPP Kurikulum SD 1975 untuk bidang studi Pendidikan Moral Pancasila terdiri atas tiga bagian yaitu bagian pertama tentang tujuan kurikuler, tujuan instruksionil, dan pokok bahasan; bagian  kedua  tentang  pokok  bahasan  dan  sub  pokok  bahasan  menurut  tingkat/kelas,  dan bagian ketiga tentang bahan pengajaran.
Pemerintah  Orde  Baru  mendirikan  lembaga  dan  organisasi  kebudayaan  yang  disusun berdasarkan garis ideologis Pancasila. Hal ini bertujuan untuk memperkuat citra dan identitas nasional, serta menekankan keutuhan Pancasila sebagai perekat kesatuan bangsa. Ideologisasi Pancasila  pada  masa  Orde  Baru  mampu menciptakan  stabilitas politik  dan  keamanan  dalam jangka waktu tertentu. Morfit (1981) menjelaskan. dengan mengedepankan Pancasila sebagai pegangan  tunggal,  pemerintah  dapat  mengendalikan  opini  publik,  sehingga  mengurangi potensi  konflik  politik.  Maftuh  (2008)  menjelaskan  pengembang  penataran  P4  sudah menggunakan  berbagai  cara  dan  metode  yang  lebih  baik  dari  sekedar  indoktrinasi.  Namun, kritik  terhadap  ideologisasi  Pancasila  pada  masa  Orde  Baru  juga  cukup  besar.  Pembatasan kebebasan  berpendapat  dan  berorganisasi  mengakibatkan  munculnya  oposisi  politik  yang tertindas dan kurangnya ruang untuk perkembangan pluralisme politik. Penerapan ideologisasi yang  kaku  juga  menyebabkan  pembatasan  inovasi  dan  berkurangnya  ruang  bagi  pemikiran kritis, yang berdampak pada kemajuan intelektual masyarakat.
Masa reformasi di Indonesia dimulai pada tahun 1998. Pada awal reformasi penuh dengan kondisi  yang  kurang  kondusif  bagi  pelaksanaan  Pancasila.  Periode  ini  ditandai  dengan semangat perubahan politik, demokratisasi, dan upaya pemulihan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi  negara.  Berdasarkan  informan  A  menyampaikan,  ”dikarenakan  sebagai  pandangan publik masih menganggap Pancasila sebagai produk orde baru...” (Informan A, 2023 Juni 20, Selasa,  pukul  10.00  WIB).  Berdasarkan  Hartono  (2017),  menjelaskan  pada  era  reformasi, pendidikan nilai-nilai karakter bangsa diintegrasikan ke dalam semua mata pelajaran, kegiatan pengembangan  diri,  dan  budaya  sekolah.  Pendekatan  ini  bertujuan  untuk  membentuk  dan memperkuat  karakter  bangsa  secara  holistik,  menghindari  sekadar  pengetahuan  atau indoktrinasi.  Pendidikan  karakter  yang  efektif  harus  didasarkan  pada  nilai-nilai  budaya Indonesia  yang  mengakui  keberagaman  dalam  kesatuan,  seperti  yang  terwujud  dalam semboyan Bhinneka  Tunggal  Ika .  Nilai-nilai  tersebut  tidak  hanya  bersifat  lokal,  tetapi  juga universal, sehingga mampu membekali generasi muda Indonesia dengan landasan moral yang kuat dalam menghadapi tantangan zaman.
Darmadi  (2020)  menjelaskan  dalam  naskah  terakhir  kurikulum  Pendidikan Kewarganegaraan,  Pancasila  masih  merupakan  sumber  nilai-nilai  pembelajaran  Pendidikan Kewarganegaraan.  Pada  masa  Reformasi,  terjadi  perluasan  ruang  demokrasi  dan  kebebasan berpendapat.  Pemerintahan  Reformasi  memfasilitasi  kemunculan  beragam  media  massa  dan organisasi masyarakat sipil yang aktif berbicara tentang berbagai isu, termasuk yang berkaitan dengan  Pancasila  dan  ideologi  negara.  Setiawan  (2014)  perubahan  itu  juga  terjadi  dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dalam membentuk masyarakat sipil ( civil society ) dengan memberdayakan warga negara dalam sistem pemerintahan yang lebih demokratis. Hal ini mencerminkan semangat inklusivitas dalam proses ideologisasi dan memberi kesempatan pada berbagai pandangan untuk didengar dan didiskusikan secara terbuka.
Oleh sebab itu, Pancasila dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan memiliki porsi  yang  sedikit.  Meskipun  ada  pertimbangan  bahwa  Pendidikan  Kewarganegaraan  adalah pendidikan demokrasi. Pemunculan kembali hari lahir Pancasila 1 Juni 1945. Pembentukan UKP
yang  kemudian  diubah  menjadi  BPIP.  Mata  pelajaran  PPKn  diubah  menjadi  Pendidikan Pancasila  melalui  Kurikulum  Merdeka.  Dilanjutkan  dengan  pembuatan  buku  Pancasila  yang baru  untuk  menggantikan  buku  pelajaran  PPKn.  Pendidikan  kewarganegaraan  pada  masa Reformasi berusaha lebih kritis dalam mengajarkan nilai-nilai Pancasila. Ideologisasi Pancasila melalui  pembahasan  Rancangan  Undang-Undang  Haluan  Ideologi  Pancasila  dilakukan  oleh DPR  banyak  ditentang  karena  multitafsir.  Daeli  &  Asbari  (2022)  menjelaskan  Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila berbahaya karena menghilangkan ruh ketuhanan dalam sila pertama. Selain itu, Darmadi (2020) ideologisasi Pancasila lebih dari sekadar hanya menghafal  sila-sila  Pancasila,  melalui  Pendidikan  Kewarganegaraan  mencoba  untuk mendorong  warga  negara  muda  untuk  memahami  makna  dan  relevansi  nilai-nilai  tersebut dalam  kehidupan  sehari-hari,  serta  mengaitkannya  dengan  isu-isu  sosial  dan  politik  yang dihadapi bangsa.
Setelah  hampir  10  tahun  sejak  reformasi  1998  dirasakan  nilai-nilai  Pancasila  semakin ditinggalkan oleh masyarakat. Pancasila dipinggirkan dalam pembahasan publik. Pada akhirnya dibentuk  Badan  Pembinaan  Ideologi  Pancasila  (BPIP)  sebagai  wadah  pembinaan  ideologi Pancasila.  Ideologisasi  Pancasila  di  era  ini  mencakup  pemahaman  bahwa  bangsa  Indonesia terhadap toleransi dan pluralitas, seperti terdiri atas beragam suku, agama, dan budaya, dan pentingnya menjaga keharmonisan dan kerukunan antarwarganegara yang berbeda. Dalam hal ini,  Pancasila  berperan  sebagai  penghubung  dalam  upaya  mengatasi  potensi  konflik  dan memperkuat persatuan bangsa. Nanggala & Suryadi (2020) menjelaskan pendekatan baru yang digunakan  Pendidikan  Kewarganegaraan  dalam  program  kampus  merdeka  yaitu  pertukaran pelajar,  asistensi  mengajar  pada  satuan  pendidikan,  dan  penelitian.  Kemudian  bentuk pembelajaran  yang  berfokus  pada  kegiatan  wirausaha,  proyek  kemanusiaan,  proyek independen,  dan  KKN  tematik  atau  membangun  desa  sejalan  dengan  pembangunan  sosio- kultural ideologisasi Pancasila.
Pada  masa  Reformasi,  Indonesia  juga  dihadapkan  pada  berbagai  tantangan  dan perubahan dalam konteks global. Nurgiansah (2019) menjelaskan Pendidikan Kewarganegaraan harus mengikuti perkembangan zaman dengan pemutakhiran kurikulum. Globalisasi, teknologi informasi, dan pergantian pola pikir masyarakat membawa dampak pada ideologisasi Pancasila. Pemerintah dan masyarakat harus secara terus-menerus beradaptasi untuk menjaga relevansi nilai-nilai  Pancasila  dalam  menghadapi  dinamika  global  yang  terus  berkembang.  Rachman, Nurgiansyah  &  Kabatiah  (2021)  menjelaskan  profil  Pendidikan  Kewarganegaraan  dalam Kurikulum  2013  menggunakan  istilah  PPKn.  Mata  pelajaran  ini  menggunakan  pendekatan pendekatan education for citizenship dengan kontinum maksimal dan diajarkan secara tematik terpadu dengan penguatan warga negara muda yang pancasilais, partisipatif, demokratis, dan bertanggung  jawab  dalam  kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa,  dan  bernegara.  Hidayah  & Hastangka (2023) menjelaskan wacana ideologisasi Pancasila sejak reformasi adalah pengakuan kehadiran dan imajinasi Pancasila warga negara muda yang lahir setelah 1998 yang nampaknya cukup  berbeda  dengan  warga  negara  sebelumnya.  Berdasarkan  informan  A  menyatakan, ”Pendidikan Kewarganegaraan menjadi mata pelajaran yang dipereb utkan untuk memasukan berbagai program pemerintah... ” (Informan A, 2023, Juni 20, Selasa, pukul 10.00 WIB).
Lebih lanjut berdasarkan Informan B,  menyampaikan demikian,
”...  pada  Kurikulum  Merdeka,  pendidikan  karakter  menggunakan  istilah  Profil  Pelajar Pancasila  (P5)  yang  terdiri  atas  6  dimensi  dan  elemen  nilai  yaitu  berakhlak  mulia, berkebhinekaan global, mandiri, gotong royong, bernalar kritis, dan kreatif.” (Informan B, 2023, Juni 26, Senin, pukul 14.00 WIB).
Hal ini kemudian, diperkuat kembali pada tahun 2024, Informan B menyatakan telah dilakukan  perubahan  nama  mata  pelajaran  PPKn  menjadi  Pendidikan  Pancasila  melalui ”Permendikbudristek  Nomor  12  Tahun  2024  tentang  Kurikulum  pada  Pendidikan  Anak  Usia Dini, Jen jang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah” ... (Informan B, 2023, Juli 24, Senin, pukul 10.00 WIB).

## Simpulan
Penelitian  ini  telah  menggambarkan  pasang  surut  ideologisasi  Pancasila  dalam Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia selama tiga zaman yang berbeda yaitu Orde Lama (1959-1966),  Orde  Baru  (1966-1998),  dan  Era  Reformasi  (1998-sekarang).  Internalisasi  nilai Pancasila melalui Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peran penting bagian dari ideologisasi Pancasila.  Dalam  perkembangannya,  penanaman  nilai  Pancasila  dalam  Pendidikan kewarganegaraan harus mampu menyesuaikan diri dengan tuntutan zaman dan menghadirkan format metode pembelajaran yang relevan untuk mengajarkan dan menanamkan nilai Pancasila secara  mendalam  kepada  warga  negara.  Kesadaran  nilai  warga  negara  dapat  berubah-ubah sesuai  perkembangan  zaman.  Pembelajaran  Pendidikan  Kewarganegaraan  di  sekolah  yang berubah  menjadi  Pendidikan  Pancasila  di  era  reformasi  perlu  ditekankan  pada  pemahaman yang  mendalam  tentang  nilai-nilai  Pancasila,  sambil  menghargai  keberagaman  ideologi  dan keyakinan  dalam  masyarakat.  Guru  dan  kurikulum  Pendidikan  Kewarganegaraan  harus mendukung diskusi terbuka dan kritis, memperkuat kesadaran kewarganegaraan tentang nilai Pancasila, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam membangun negara yang lebih baik.

## References
Asyafiq,  S.  (2016). Berbagai  Pendekatan  Dalam  Pendidikan  Nilai  Dan  Pendidikan Kewarganegaraan . Jurnal  Dimensi  Pendidikan  dan  Pembelajaran , Vol  4  No  1 , litabmas.umpo.ac.id, http://litabmas.umpo.ac.id/index.php/dimensi/article/view/56 . http://dx.doi.org/10.24269/dpp.v4i1.56 . Daeli,  SI,  &  Asbari,  M.  (2022). Bahaya  Pancasila  Menjadi  Trisila  dan  Ekasila:  Telaah  Singkat Pemikiran  Refly  Harun . Jurnal  Pendidikan  Transformatif ,  Vol    1  No  1.  jupetra.org, http://jupetra.org/index.php/jpt/article/view/44 . https://doi.org/10.9000/jupetra.v1i1.44 . Darmadi, H. (2020). Pembelajaran Pendidikan Moral Pancasila Dan Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan  (PPKn):  Konsep  Dasar  Strategi  Memahami  Ideologi  Pancasila  … ., books.google.com.
Fadilah, N. (2019). Tantangan dan Penguatan Ideologi Pancasila dalam Menghadapi Era Revolusi Industri  4.0 .  Journal  of  Digital  Education,  Communication,  and … , Vol  2  No  02 . jurnal.polibatam.ac.id, https://jurnal.polibatam.ac.id/index.php/DECA/article/downloa d/1546/895 . https://doi.org/10.30871/deca.v2i02.1546 . Firmansyah,  MC.  (2021). Pembelajaran  Pendidikan  Kewarganegaraan  Untuk  Membangun Karakter Bangsa Sesuai Nilai Pancasila Di Era Globalisasi . Jurnal Pendidikan Dasar dan Humaniora, Vol 9 No 1 . https://doi.org/10.24815/PEAR.V9I1.20607 . Handayani,  P  et  al.  (2023). Pancasila  Dalam  Lintasan  Sejarah .  Didaktik:  Jurnal  Ilmiah … , journal.stkipsubang.ac.id, Vol 8 No 2. http://journal.stkipsubang.ac.id/index.php/didaktik/article/view/2155 . https://doi.org/1
0.36989/didaktik.v8i2.567 . Haq,  R.  (2022). Pancasila  sebagai  Ideologi  dan  Karakteristik  Pendidikan  Kewarganegaraan  di Indonesia .  Didactica:  Jurnal  Kajian  Pendidikan  dan  Pembelajaran,  Vol  2  No  2. https://doi.org/10.56393/didactica.v2i2.1149 . Hardinanto,  A.  (2017). Autentisitas  Sumber  Sejarah  Pancasila  Dalam  Masa  Sidang  Pertama Badan  Untuk  Menyelidiki  Usaha-Usaha  Persiapan Kemerdekaan  Tanggal  29  Mei-1  Juni 1945 . Veritas et Justitia, journal.unpar.ac.id, https://journal.unpar.ac.id/index.php/veritas/article/view/2524 . https://doi.org/10.25123/vej.v3i1.2524 . Hartono, Y. (2017). Model Pembelajaran Nilai-Nilai Karakter Bangsa Di Indonesia Dari Masa Ke Masa. Jurnal Agastya, Vol 7 No 01, https://doi.org/10.25273/AJSP.V7I01.1059 .
Hidayah,  Y  &  Hastangka,  H.  (2023). Analisis  Bibliometrik  Tren  Penelitian  tentang  Pancasila Pasca Terbentuknya BPIP (2019-2023): Suatu Pendekatan Pendidikan . Pancasila: Jurnal … , ejurnalpancasila.bpip.go.id, https://ejurnalpancasila.bpip.go.id/index.php/PJK/article/v iew/152 . Isdiyanto, IY. (2021). Dekonstruksi pemahaman Pancasila: Menggali jati diri hukum Indonesia ., books.google.com.
Juri et al. (2020). Analisis Pemahaman Siswa Terhadap Nilai-Nilai Pancasila Pada Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Kelas XI Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Ketungau Tengah Tahun Pelajaran 2019/2020 . 10.31932/jpk.v5i1.707.
Kebudayaan,  DP.  (1976). Kurikulum  Sekolah  Dasar  1975  GBPP  Buku  II.  B  Pendidikan  Moral Pancasila ., repositori.kemdikbud.go.id, https://repositori.kemdikbud.go.id/9254/ . Madiong, SH Baso, Mustapa, D Zainuddin, & Chakti, AGR. (2018). Pendidikan Kewarganegaraan: Civic Education ., books.google.com. Maftuh,  B.  (2008). Internalisasi  Nilai-Nilai  Pancasila  Dan  Nasionalisme  Melalui  Pendidikan Kewarganegaraan. Jurnal Educationist, file.upi.edu. Malik, A. (2020). Membumikan Ideologi Pancasila Melalui Pendidikan Pancasila Sebagai Upaya Membangkitkan Nasionalisme . EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial, Vol 6 No 1 . jurnal.umsu.ac.id, https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/edutech/article/view/4401 . https://doi.org/10.30596/edutech.v6i1.4401 . Morfit,  M.  (1981). Pancasila:  The  Indonesian  State  Ideology  According  To  The  New  Order Government . Asian Survey , JSTOR, https://www.jstor.org/stable/2643886 . https://doi.org/10.2307/2643886 . Nanggala, A, & Suryadi, K. (2020). Analisis Konsep Kampus Merdeka dalam Perspektif Pendidikan Kewarganegaraan .  Jurnal  Kajian  Pendidikan  Kewarganegaraan,  V ol  9  No  2. ejurnal.unisri.ac.id, http://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/glbctz/article/view/4545 . https://doi.org/10.33061/jgz.v9i2.4545 . Narmoatmojo, Winarno. (2017). Implementasi Pancasila Melalui Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia . Surakarta: FKIP UNS. Nurgiansah, T. (2019). Pemutakhiran  Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan di Era Revolusi Industri 4.0 . Konsep Kewarganegaraan Indonesia ” , digilib.unimed.ac.id, http://digilib.unimed.ac.id/id/eprint/37502 . Perdana, RY. (2018). Mengenal Sejarah Pancasila ., osf.io,
https://osf.io/preprints/inarxiv/dmbpc/download . Rachman, F, Nurgiansyah, TH, & Kabatiah, M. (2021). Profilisasi Pendidikan Kewarganegaraan dalam Kurikulum Pendidikan Indonesia . … : Jurnal Ilmu Pendidikan, edukatif.org, Vol 3 No
5. https://edukatif.org/index.php/edukatif/article/view/1052 . https://doi.org/10.31004/edukatif.v3i5.1052 .
Salma, Badriyatus et al. (2022). Studi Tentang Dinamika Pancasila Dari Masa Ke Masa . Jurnal Ekonomi,  Sosial  &  Humaniora ,  Vol 4 No  03,  130-136.  Retrieved  from https://www.jurnalintelektiva.com/index.php/jurnal/article/view/877 . Setiawan,  D.  (2014). Pendidikan  Kewarganegaraan  Berbasis  Karakter  melalui  Penerapan Pendekatan  Pembelajaran  Aktif,  Kreatif,  Efektif  dan  Menyenangkan .  JUPIIS:  Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial, jurnal.unimed.ac.id, https://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/jupiis/article/view/2285 . https://doi.org/10. 24114/jupiis.v6i2.2285 .
Silvia, B. (2019). Dari Pendidikan Kewargaan Negara ke Pendidikan Moral Pancasila: Perubahan Muatan  Materi  Nilai- nilai  Pancasila  Dalam  Sistem  Pendidikan  di  Indonesia  Tahun  … ., eprints2.undip.ac.id, https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/4189/ . Sudrajat, A. (2016). Demokrasi Pancasila dalam Perspektif Sejarah . Mozaik: Kajian Ilmu Sejarah, Vol 8 No 1. journal.uny.ac.id, http://journal.uny.ac.id/index.php/mozaik/article/view/10763 . http://dx.doi.org/10.2183 1/moz.v8i1.10763 . Unggul  et  al.  (2022). Pancasila  Sebagai  Dasar  Negara . …  Ekonomi,  Sosial  &  … , jurnalintelektiva.com, https://www.jurnalintelektiva.com/index.php/jurnal/article/vie w/895 .
Winataputra,  US.  (2001). Jatidiri  Pendidikan  Kewarganegaraan  sebagai  Wahana  Sistemik Pendidikan  Demokrasi:  Suatu  Kajian  Konseptual  dalam  Konteks  Pendidikan  IPS . Universitas Pendidikan Indonesia. Winataputra,  US.  (2016). Posisi  Akademik  Pendidikan  Kewarganegaraan  (PKn)  Dan Muatan/Mata  Pelajaran  Pendidikan  Pancasila  dan  Kewarganegaraan  (PPKn)  Dalam Konteks  Sistem  Pendidikan  Nasional .  Jurrnal  Moral  Kemasyarakatan, Vol  1  No  1 . ejournal.unikama.ac.id, https://ejournal.unikama.ac.id/index.php/JMK/article/view/118
4 . https://doi.org/10.21067/jmk.v1i1.1184 .