OTONOMI DAN PEMBERDAYAAN:

## REFLEKSI PENDIDIKAN BAGI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
M. Syukri 1
Abstrak: Perubahan-perubahan perilaku perempuan dimediasi  oleh  akuisisi  mereka  terhadap  “otonomi”
(kemandirian). Sementara  otonomi-diri  atau  keberdayaan perempuan  pada  umumnya  dikondisikan  oleh  stratifikasi gender  dan  otoritas  patriarkal  mayarakat  di  mana  mereka tinggal,  ternyata  pendidikan  juga  dapat  meningkatkan kemandirian/keberdayaan  perempuan. Jejeebhoy (l996) menandaskan bahwa ada lima aspek kemandirian perempuan yang  saling  bergantung  antara  satu  dengan  yang  lainnya, khususnya yang dipengaruhi oleh pendidikan, yaitu: otonomi pengetahuan,  otonomi  dalam  membuat-keputusan,  otonomi fisik,  otonomi  emosional,  otonomi  ekonomi  dan  sosial  dan percaya-diri.  Meskipun  teori-teori  belajar  sosial  dapat membantu  menjelaskan  hubungan  antara  persekolahan  dan perubahan  perilaku,  namun  sekolah  bukanlah  satu-satunya lingkungan  ( setting )  dimana  individu  dapat  mengamati perilaku-perilaku  baru  dan  memdapatkan  “sense  of  self- efficacy”  yang  dibutuhkan  untuk  mengadopsi  perilaku- perilaku baru tersebut.
Kata-kata Kunci: autonomy (keberdayaan), empowering (pemberdayaan)

## Pendahuluan
Pada  awalnya  tidak  satupun  penelitian  para  ahli  kependudukan  yang menyinggung  tentang  konten  atau  mutu  pendidikan  yang  diselenggarakan institusi  pendidikan  formal  (persekolahan).  Eksplanasi  paling  sederhana tentang  mengapa  para  wanita  terdidik  memiliki  lebih  sedikit  jumlah  anak dan  lebih  baik  dalam  mengasuh/merawat  anak,  karena  sebelumnya  ketika mereka  bersekolah  telah  diajarkan  pengetahuan  ( knowledge )  dan keterampilan  ( skills )  dibutuhkan  dalam  mempraktekkan  perencanaan keluarga  ( family  planning ),  termasuk  pengasuhan/perawatan  anak. Sebaliknya,  seiring  dengan  semakin  memasyarakatnya  penyelenggaraan sekolah  dasar  di  negara-negara  sedang  berkembang  ternyata  memunculkan
1 M. Syukri adalah dosen Jurusan Ilmu Pendidikan FKIP-UNTAN Pontianak
pertanyaan  baru  yang  tidak  bisa  direspon  dengan  eksplanasi  sederhana tersebut.
Dalam dekade 1970-an, sekolah dasar umumnya tidak mengajarkan tentang kesehatan reproduktif atau kesehatan keluarga, namun pertanyaan mendasar adalah:  Bagaimana  pendidikan  mempengaruhi  perubahan  perilaku khususnya  dalam  hal  perencanaan  keluarga  yang  lebih  baik?  Untuk merespon  pertanyaan  ini,  maka  perlu  dielaborasi  bagaimana  pengaruh pendidikan  terhadap  perubahan  perilaku  dan  kemandirian.  Bahkan berdasarkan  temuan  studi,  otonomi  merupakan  jalan  tengah  antara persekolahan dan perubahan perilaku peserta didik atau warga belajar.

## Permasalahan
Berangkat  dari  postulat  bahwa  seorang  person  (perempuan)  yang mengadopsi  suatu  perilaku  baru  mesti  tidak  hanya  menjadi  menyadari ( aware ) perilku tersebut, tetapi juga memperoleh suatu perasaan kemampun diri atau sense of self-efficacy – keyakinan bahwa dirinya dapat melakukan perilaku  secara  efektif  dan  karenanya  dapat  mencapai  hasil  sesuai  dengan yang  diharapkan. Keberdayaan  (otonomi)  perempuan  dipengaruhi  oleh pendidikan  yang  diharapkan  merubah  prilaku  yang  dikondisikan  oleh stratifikasi gender dan otoritas patriakal masyarakat dimana mereka tinggal. Pada  sisi  lain,  belum  dijumpai  bukti-bukti  dari  hasil  penelitian  tentang pencapaian  tujuan  pendidikan  yang  menggunakan  indikator-indikator pengukuran  dari  teori-teori  belajar  sosial  untuk  pemberdayaan  perempuan yang  dapat  menumbuhkan  kesadaran  baru,  pengetahuan  baru,  dan meningkatkan  sense  of  self-efficacy  (pemberdayaan)  perempuan  sebagai peserta belajar.
Berangkat  dari  pemikiran  tersebut,  masalah-masalah  yang akan dibahas  dalam  kajian  ini  berkisar  pada    pertanyaan-pertanyaan:  apa kemandirian  dan  pemberdayaan  ?;    bagaimana  teori-teori  belajar  sosial menjelaskan  perubahan  prilaku  yang  disebut  pemberdayaan  (perempuan)?; dan aspek-aspek otonomi apa saja yang dipengaruhi oleh pendidikan ?

## Metode Kajian
Permasalahan  kemandirian  dan  pemberdayaan  perempuan  dam konteks pendidikan dalam pembahasan ini dilakukan melalui kajian literatur, baik  dari  teori-teori  belajar  yang  terkait  dengan  konsep-konsep pemberdayaan  dan  perubahan  sosial.  Metode  ini  digunakan  untuk memahami  secara  konprehensif  terhadap  aspek-aspek  otonomi  atau keberdayaan  perempuan  yang  dikondisikan  oleh  stratifikasi  gender  dan otoritas patriarkal masyarakat dipengaruhi oleh pendidikan.
Teori Belajar Sosial, Otonomi dan Pemberdayaan
Teori-teori belajar sosial membuka  gerbang untuk pengalaman lain yang  menawarkan  kesadaraan  baru,  pengetahuan  baru,  dan  juga meningkatkan sense  of  self-efficacy peserta  belajar.  Dalam  literatur pendidikan  nonformal),  tipe  pengalaman  demikian  sering  disebut  dengan istilah  “pemberdayaan”  ( empowerment ).  Teori-teori  belajar  sosial (khususnya  yang  diangkat  dalam  studi  Bandura)  lebih  jauh  digunakan sebagai  dasar  pemikiran  untuk  mengkaji  pemberdayaan  dan  indikator- indikator  pengukurannya,  khususnya  untuk  meningkatkan  otonomi  atau keberdayaan peserta belajar, khususnya perempuan, seperti yang  disponsori oleh badan A.S. untuk untuk pembangunan internasional (USAID) di Nepal dan Bangladesh.
Jejeebhoy  pada  tahun  1996  mengkompilasi  bukti-bukti  empiris untuk  konfirmasi  pandangan  bahwa  perubahan-perubahan  perilaku perempuan  dimediasi  oleh  akuisisi  mereka  terhadap  “otonomi” (kemandirian). Sementara otonomi perempuan umumnya dikondisikan oleh stratifikasi gender dan otoritas patriarkal mayarakat di mana mereka tinggal, ternyata  pendidikan  dapat  juga  meningkatkan  otonomi  atau  kemandirian perempuan. Jejeebhoy (l996) menyarankan lima aspek otonomi yang saling bergantung satu sama lain yang dipengaruhi oleh pendidikan:
1. Otonomi  pengetahuan :  Wanita  terdidik  memiliki  pandangan  dunia yang  lebih  luas,  perasaan  yang  lebih  kuat  pada  gaya-gaya  hidup alternatif, dan pertanyaan lebih dalam tentang otoritas.
2. Otonomi  dalam  membuat-keputusan :  Pendidikan  memperkuat  apa yang  dikatakan  perempuan  dalam  keputusan  keluarga  dan  keputusan- keputusan yang terkait dengan kehidupannya sendiri dan umat manusia.
Hal  ini  berarti  bahwa  seorang  wanita  terdidik  lebih  percaya  pada kemampuannya  sendiri  dalam  membuat  keputusan  atau  menyuarakan suatu  opini,  dan  memiliki  partisipai  yang  lebih  tinggi  dalam  dikusi- dikusi keluarga.
3. Otonomi  fisik :  Wanita  terdidik  memiliki  lebih  banyak  kontak  dengan dunia  luar.  Wanita  yang  pernah  bersekolah  memiliki  lebih  banyak kebebasan bergerak dan lebih percaya-diri dalam menggunakan layanan- layann yang tersedia.
4. Otonomi  emosional :  Wanita  terdidik  mengalami  pergeseran  loyalitas dari  kekerabatan  keluarga-luas  ( etended  family )  ke  arah  keluarga  yang didaari  hubungan  perkawinan  ( conjugal  family ).  Dalam  konteks conjugal family tersebut, terdapat sutu hubungan yang lebih  egalitarian
antar-pasangan (suami-isteri), ikatan atau intimasi yang lebih kuat antar- pasangan  dan antara  orang tua  dan anak-anak,  dan  wanita-wanita  yang demikian  memiliki  nilai-diri  yang  lebih  tinggi  dan  penyangkalan-diri yang lebih rendah.
5. Otonomi  ekonomi  dan  sosial  dan  percaya-diri :  Pendidikan meningkatkan  rasa  percaya-diri  perempuan  dalam  urusan-urusan ekonomi,  dan  rasa  percaya-diri  ini  merupakan  dasar  yang  kuat  bagi penerimaan  dan  status  sosial;  pendidikan  meningkatkan  kemandirian ekonomi perempuan, dan memperbaiki akses pada dan kontrol terhadap sumber-sumber    ekonomi    dan    juga    kemampuan  untuk    lebih mengandalkan  pada  dirinya-sendiri,  jika  dibandingkan  dengan  anak- anak  dan  suaminya,  untuk  mendapatkan  status  atau  penerimaan  sosial. Apa yang terjadi di sekolah sehingga membuat warga belajar perempuan menjadi lebih mandiri?
Teori Caldwell berbeda dengan teori-teori yang mendasaari penelitian sosiologi  selama  awal  periode  1960  hingga  memasuki  modernitas  tahun 1980-an.  Berdasarkan  pemikiran  McClelland,  dkk.,  Inkeles  (l974) menggunakan  suatu  konsep  modernitas  yang  umumnya  berorientasi    pada sikap ( attitudinal ), yakni  dengan  menggunakan  suatu   konstruksi  “skala modernitas.”  Proyek  raksasa  penelitian  Inkeles,  dkk.  tersebut  dilakukan  di enam  negara,  pemikiran  yang  mendasarinya  adalah  pandangan  hanya terhadap  peranan  pria  dalam  kehidupan  sosial,  dan  ruang  lingkupnya  pun jauh  lebih  luas  daripada  pandangan  terhadap  pendidikan.  Namun,  definisi persekolahan  dibelokkan  sedemikian  rupa  sehingga  menjadi  memiliki konotasi  bahwa  sekolah  memiliki  hubungan  kuat  dengan  modernitas.
Inkeles  menyatakan  bahwa  perubahan-perubahan  dalam  sikap  pria yang  telah  bersekolah  terletak  dalam  “hakikat  sekolah  sebagai  suatu organisasi  sosial.”  Sekolah  mengajarkan  nilai-nilai,  sikap-sikap,  dan  cara- cara  bertindak,  selain  mengjarkan  pengetahuan  dan  keterampilan,  serta pengalaman  dalam  mendapatkan  ganjaran  dan  hukuman  ( areward  and punishment ),  modeling,  dan  kemampuan  untuk  menggeneralisasikan keterampilan-keterampilan  belajar  ( ability  to  generalize  learning  skills ). Mekanisme-mekanisme  ini  menuntun  siswa  masuk  ke  dalam  suatu  cara berpikir,  meyakini,  dan  berbuat/bertindak  “modern.”  Berdasarkan  temuan- temuan  penelitiannya,  Inkeles  menyimpulkan  bagaimana  pengaruh persekolahan  pada  kemandirian  siswa  seperti  disajikan  dalam  kutipan  di bawah ini:
Siswa mendapatkan skills dan pengetahuan baru selama usia sekolah dasar, dan sebaliknya selama masa tersebut anak berada dalam suatu keadaan  peralihan  “membuat/menjadi  cukup  atau  kurang  aktif” melakukan  kegiatan-kegiatan  belajar  (learning  lull)  antara perkembangan pesat pada masa kanak-kanak awal dan masa remaja. Di  sekolah,  anak  belajar  membac,  menulis,  dan  berhitung,  membuat rencana  dan  mengikuti  jadwal  yang  telah  ditetapkan.  Ia mendengarkan  guru,  sehingga  ia  menjadi  serius  mengikuti  kemauan orang-orang dewasa di luar keluarganya. Jika tidak, sekolah menjadi tidak efektif dan tanpa harapan, ia mengalami keadilan distributif dan mendapat  ganjaran  karena  ia  telah  mengekspresikan  ide-ide  baru (Inkeles, 1974).
Dreeben  (1968)  membantah  bahwa  ketika  anak  masuk  sekolah, mereka  memasuki  suatu  lingkungan  sosial  ( social  setting )  yang  sangat berbeda  dengan  lingkungan  keluarganya  – suatu  lingkungan  yang mempersiapkan  mereka  berpartisipasi  dalam  kehidupan  institusi-institusi, antara  lain,  pekerjaan  dan  masyarakat  madani,  di  luar  institusi  keluarga. “Tatanan  struktural dan  pola-pola  perilaku  guru  memberikan  pengalaman- pengalaman  tertentu  pada  siswa  yang  pada  umumnya  tidak  tersedia  dalam lingkungan-lingkungan sosial lainnya, dan pengalaman-pengalaman tersebut sesuai  dengan  karakteristik-karakteristiknya,  merepresentasikan  kondisi- kondisi  yang  kondusif  untuk  pemerolehan  norma-norma.”  Persekolahan mensosialisasikan  siswa  dengn  mengajarkan  kepada  mereka  norma-norma kebebasan,  prestasi,  universlisme,  dan  spesifisitas  (mereka  belajar memandang  diri  mereka  sendiri  sebagai  anggota  kelompok  atau  kategori warga masyarakat yang berbeda dengan kelompok lainnya, dan mereka pun mengkui keunikan-keunikannya).
Esensi  teori-teori  Caldwell,  Inkeles,  dan  Dreeben  adalah  bahwa sekolah  mempersiapkan  siswa  dengan  suatu  lingkungan  institusional  yang terstruktur  dimana  mereka  belajar  memahami  dunia.  Pelajaran  ini  berasal dari  karakteristik-karakteristik  organisasional  sekolah  - yang  bertolak belakang  dengan  yang  diberikan/dipersiapkn  keluarga  – selain  dari kurikulum  dan  buku-buku  pelajaran.  Dalam  konteks  sekolah  menunjukkan nilai-nilai  dan  mekanisme-mekanisme  yang  berbeda  dengan  nilai-nilai  dan mekanisme-mekanisme  dalam  keluarga  anak,  anak  dipaksa  untuk  membut nilai-nilai dan mekanisme-mekanisme tersebut sebagai bagian dari konstruk realitanya sendiri. Karena anak laki-laki  memiliki banyak kesemptan untuk terbuka (exposure) pada dunia selain pada keluarga,  sementara hal itu  tidak dapat  dilakukan  anak-anak perempuan,  maka    pengaruh  persekolahan pada
anak-anak  perempuan  menjadi  lebih  dalam  dibandingkan  dengan pengaruhnya  pada  anak  laki-laki  (Jejeebhoy,  1996). Akhirnya  dapat ditemukan  eksplanasi  terakhir  bagaimana  sekolah  mempengaruhi  perilaku siswa-siswa perempuan, yakni eksplanasi yang didasarkan pada teori belajar. Teori  belajar  sosial  menjelaskan  inkuiri  lebih  baik  daripada  teori-teori kognitif.  Teori  belajar  sosial  (Bandura,  l986)  merumuskan  postulat  bahwa seorang  person  yang  mengadopsi  suatu  perilaku  baru  mesti  tidak  hanya menjadi  menyadari  ( aware )  perilku  tersebut, tetapi  juga  memperoleh  suatu perasaan  kemampun  diri  atau sense  of  self-efficacy – keyakinan  bahwa dirinya  dapat  melakukan  perilaku  secara  efektif  dan  karenanya  dapat mencapai  hasil  sesuai  dengan  yang  diharapkan.  Individu-individu mendapatkan perasaan ( sense ) semacam itu dengan mengamati orang-orang lain  dengan  siapa  mereka  dapat  mengidentifikasi  dirinya,  melakukan perilaku  dan  berinteraksi  dengan  orang  lain  sedemikian  rupa  sehingga mereka  mendapatkan rewards untuk  mengadopsi  perilaku  tersebut.  Anak- anak  di  sekolah  mendapat  suatu  rentangan  panjang  perilaku-perilaku  baru dengan  cara  mengdopsinya  dari  guru-guru  dan  teman-teman  sebaya, termasuk  dari  kegiatan-kegiatan  pembelajaran  membaca  dan  berhitung, merencankan penggunaan waktu, dan mengikuti prosedur-prosedur kegiatan sekolah yang telah ditetapkan sebelumnya.
Meskipun  teori-teori  belajar  sosial  dapat  membantu  menjelaskan hubungan  antara  persekolahan  dan  perubahan  perilaku,  namun  sekolah bukanlah  satu-satunya  lingkungan  ( setting )  dimana  individu  dapat mengamati  perilaku-perilaku baru  dan  mendapatkan sense  of  self-efficacy yang  dibutuhkan  untuk  mengadopsi  perilaku-perilaku  baru  tersebut.  Teori- teori  belajar  sosial  membuka  gerbang  untuk  pengalaman-pengalaman  lain yang menawarkan kesadaraan baru, pengetahuan-pengetahuan baru, dan juga meningkatkan sense  of  self-efficacy . Dalam literatur  pendidikan nonformal, tipe pengalaman demikian dikenal sebagai  dengan istilah “pemberdayaan” ( empowerment ).

## Pembahasan
Sesuai dengan uraian-uraian di atas, dapat ditegaskan esensi kajian terhadap konsep  pemberdayaan  dan  konsep  otonomi  individu.  Secara  konseptual- etimologis,  istilah  ‘pemberdayaan’  berasal  dari  akar  kata power ,  artinya kekuasaan  atau  keberdayaan.    Oleh  karena  itu,  ide  utama  yang  paling mendasari  pemberdayaan  selalu  berkenaan  dengan  konsep  mengenai kekuasaan.  Kekuasaan  seringkali  dikaitkan  dengan  kemampuan  untuk membuat  pihak  atau  orang  lain  melakukan  apa  yang  diinginkan  oleh pemegang kekuasaan. Namun, harus dipahami pula bahwa kekuasaan tidak
vakum  dan  terisolasi.  Dengan  demikian,  dapat dipahami  bahwa  kekuasaan tercipta  dalam relasi  sosial,  dan  kekuasaan  senantiasa  hadir  dalam konteks relasi sosial antarmanusia. Dalam konteks ini,  pemberdayaan  sebagai suatu proses perubahan menjadi memiliki konsep yang bermakna.
Pemberdayaan  menunjuk  pada  kemampuan  orang,  khususnya kelompok  rentan  dan  lemah  sehingga  mereka  menjadi  memiliki  kekuatan atau  kemampuan,  antara  lain  dalam  pemenuhan  kebutuhan  dasar  agar memiliki  kebebasan,  misalnya,  dari  kelaparan  kebodohan,  dan  penyakit; menjangkau sumber-sumber produktif  untuk  meningkatkan  pendapatannya; dan  berpartisipasi  dalam  proses  pembangunan  dan  keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka dalam kehidupan masyarakat. Meskipun  pada  mulanya  digunakan  pakar-pakar  yang  berbeda  dalam  latar belakang dan  fokus penelitiannya, namun dapat  dipahami  bahwa  keduanya memiliki  esensi  yang sama. Dengan kata  lain, pemberdayaan sama  dengan otonomi.  Impliksi  program  pemberdayaan  atau  peningkatan  otonomi  diri sama-sama  untuk  meningkatkan  kemampuan  warga  masyarakat  sebagai peserta belajar dalam program pendidikan nonformal atau PLS. Jejeebhoy menyatakan otonomi sebagai suatu hubungan kritis antara persekolahan dan perubahan demografik. Dalam definisinya terhadap “otonomi” sama dengan konsep “pemberdayaan” ( empowerment ) dalam literatur PLS. Literatur PLS tentang  pemberdayaan  sering  ditelusuri  hingga  tahun  1970-an  dan  karya Paolo Freire dengan masyarakat tertindas di Brazil. Freire sangat peduli pada pemberdayaan kelompok-kelompok pria agar dapat memperoleh akses pada lingkungan sosial-politik. Berbeda dengan Freire tentang otonomi individual atau  kemandirian  individu,  Jejeebhoy  memandang  pentingnya  tumbuhnya terlebih dahulu rasa mampu ( sense of efficacy ) sebelum memahami tindakan secara  bersama-sama.    Meskipun  esensi  ajarannya  adalah  literasi  yang menuntut  prestasi  individual,  namun  kelompok  tidak  akan  dapat diberdayakan hingga anggota-anggota individual kelompok itu memperoleh sene of efficacy dan memahami untuk bertindak secara bersama-sama. Sesuai  dengan  pengaruh  pemikiran  Freire,  Kindervatter  (1979) dalam  studinya  tentang  pendidikan  nonformal  sebagai  suatu  proses pemberdayaan,  mendefinisikan  pemberdayaan  sebagai  “upaya  untuk mendapat  pengertian  dan  kontrol  terhadap  kekuatan-kekuatan  soial, ekonomi, dan/atau politik dalam rangka memperbaiki pengertian [seseorang] dalam kehidupan masyarakat.”  Definisi ini sama dengan definisi Jejeebhoy terhadap konsep otonomi, yakni “kemampuan untuk mendapatkan informai dan  menggunakannya  sebagai  dasar  untuk  membuat  keputusan-keputusan tentang  apa  yang  menjadi  concerns  pribadi  seseorang.”  Sebagai  bahan perbandingan,  jika  dilihat  dari  dimensi  tujuan,  proses,  dan  cara-cara
pemberdayaan,  di  bawah  ini  disajikan  empat  definisi  pemberdayaan  yang dikutip Suharto (2005) berturut-turut dari Ife (1995), Parsons, et al. (1994), Swift dan Levin (1987), dan Rappaport (1984):
- Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung (Ife, 1995).
- Pemberdayaan adalah  sebuah  proses dengan  mana  orang  menjadi cukup  kuat  untuk  berpartisipasi  dalam,  berbagi  pengontrolan  atas,  dan mempengaruhi terhadap kejadian-kejadian  serta lembaga-lembaga  yang mempengaruhi  kehidupannya.  Pemberdayaan  ini  menekankan  bahwa orang  memperoleh  keterampilan,  pengetahuan,  dan  kekuasaan  yang cukup  untuk  mempengaruhi    kehidupannya  dan  kehidupan  orng  lain yang menjadi perhatiannya (Parsons et al., 1995).
- Pemberdayaan menunjuk  pada  usaha  pengalokasian  kembali kekuasaanmelalui pengubahan struktur sosial (Swift dan Levin, 1987).
- Pemberdayaan adalah suatu cara dengan mana rakyat, organisasi, dan komunitas  diarahkan  agar  mampu  menguasai  atau  berkuasa  atas kehidupannya (Rappaport, 1984).
Senada  dengan  definisi  otonomi  individual  Jejeebhoy  (1996)  yang diuraikan  di  atas, Ife  (1995)  menandaskan  bahwa  pemberdayaan  memiliki dua pengertian kunci, yakni kekuasaan dan kelompok lemah. Dalam konteks ini,  kekuasaan  diartikan  bukan  hanya  kekuasaan  politik  dalam  arti  sempit, melainkan  kekuasaan  atau  penguasaan  klien  atas:  (1)  pilihan-pilihan personal  dan  peluang-peluang  hidup;  (2)  pendefinisian  kebutuhan;  (3) ekspresi ide atau gagasan; (4) lembaga-lembaga (pranata-pranata sosial); (5) sumber-sumber; (6) aktivitas ekonomi; dan (7) reproduksi.
Setiap  definisi  sebenarnya  mencakup  suatu  pengertian  dan  kontrol yang  lebih  baik  terhadap  situasi  yang  dialami  seseorang.  Dalam perkembangan yang lebih mutakhir, para peneliti telah merumuskan definisi- definisi  empiris  pemberdayaan  dengan  tujuan  untuk  pengukurannya.  Di Nepal,  agency  A.S.  untuk  pembangunan  internaisonal  (USAID)  mensurvei wanita-wanita desa bagaimana mereka mendapatkan pemahaman yang lebih baik,  bagaimana  mereka  memandang  pemberdayaan,  dan  dalam  hal  apa mereka merasa diberdayakan. Mereka memberi respon yang
mengindikasikan pengertian mereka terhadap  konsep pemberdayaan seperti diuraikan di bawah ini:
1) melek  atau  memiliki  kemampuan  baca-tulis-hitung  sederhana,  memiliki pengetahuan,  mengerti  isu-isu,  dan sharing pengetahuan  dengan  orang lain;
2) mampu  berdiri  di  ata  kaki  sendiri,  mendukung  diri-sendiri,  memiliki pekerjaan, dan menentukan pilihan;
3) mampu  menolong,  mengajari,  memotivasi  orang  lain,  dan  mampu memberikan bantuan untuk memajukan pembangunan di
desa/kampungnya;
4) tidak mentolerir dominasi, khususnya terhadap perempuan;
5) dapat bergerak ecara bebas dalam lingkungannya.
6) Merasa  percaya  diri,  mampu  berbicara  dengan  jelas,  dapat  tampil berbicara di depan umum dan dengan pejabat pemerintahan; dan
7) Menjadi seorang pemimpin, dapat bekerja ama dengan orang-orang lain dalam  uatu  kelompok,  dan  mampu  mempertahankan  hubungan  baik dengan desa (USAID/Nepal, 1996).
Para  peneliti  tentang  partisipasi  perempuan  dalam  program pembangunaan  masyarakat  desa  dan  kredit  perbankan  di  Bangladesh  juga secara empirik mengembangkan indikator-indikator pemberdayaan (Hahemi, Schuler, dan Riley, 1996). Definisi pemberdayaan menurut mereka meliputi:
1) Mobilitas  (izin  dan  kemauan  melakukan  bisnis  dan  sosialisasi  ke  luar rumah);
2) Sekuritas  ekonomi  (memiliki  rumah,  tabungan,  dan  menggunakan  uang tunai);
3) Kemampuan untuk melakukan pembelian barang-barang kebutuhan;
4) Keterlibatan  dengan  suami  dalam  pembuatan  keputusan-keputusan penting;
5) Relatif bebas dari dominasi oleh keluarga;
6) Kesadaran politik dan hukum; dan
7) Partisipasi dalam protes publik dan kampanye politik.
Untuk  mengetahui  tujuan  dan  fokus  pemberdayaan  secara operasional,  maka  perlu  diketahui  indikator-indikator  keberdayaan  yang mengindikasikan  bahwa  seseorang  atau  sekelompok  warga  tertentu  dalam masyarakat  berdaya  atau  tidak.  Dengan  demikian,  jika  akan menyelenggarakan  program  pemberdayaan  masyarakat,  misalnya,  melalui program pelatihan peningkatan ekonomi keluarga masyarakat desa, segenap upaya  dapat  dikonsentrasikan  pada  aspek-aspek  perubahan  (misalnya, kelompok ibu-ibu dari keluarga miskin) yang perlu dioptimalkan.
Dalam kaitan dengan pengembangan indikator-indikator keberdayaan,    Schuler,  Hashemi  dan  Riley  dalam  Suharto  (2005:  63-66) mengembangkan  delapan  indikator  pemberdayaan  yang  mereka  sebut sebagai empowerment  index (indeks  keberdayaan).  Dengan  demikian, keberhasilan  pemberdayaan  masyarakat  dapat  dilihat  dari  tingkat
keberdayaan  warga  masyarakat  yang  bersangkutan  yang  meliputi:  (1) kemampuan  ekonomi,  (2)  kemampuan  mengakses  manfaat  kesejahteraan, dan (3) kemampuan budaya dan politik.
Selanjutnya  ketiga  aspek  indikator  keberdayaan  tersebut  dikaitkan dengan empat dimensi kekuasaan atau pemberdayaan, yaitu:  (1) kekuasaan di  dalam  ( power  within )  – meningkatkan  kesadaran  dan  keinginan  untuk berubah;  (2)  kekuasaan  untuk  ( power  to )  – meningkatkan  kemampuan individu untuk berubah, dan menningkatkan kesempatan untuk memperoleh akses;  (3)  kekuasaan  atas  ( power  over )  – perubahan  pada  hambatan- hambatan sumber dan kekuasaan pada tingkat rumahtangga, masyarakat dan mokro,  kekuasaan  atau  tindakan  individu  untuk  menghadapi  hambatan- hambatan tersebut; dan (4) kekuasaan dengan ( power with ) – meningkatnya solidaritas  atau  tindakan  bersama  dengan  orang  lain  untuk  menghadapi hambatan-hambatan  sumber  dan  dan  kekuasaan  pada  tingkat  rumahtangga, masyarakat dan mokro.
Meskipun  dinyatakan  dalam  istilah-istilah  yang  berbeda,  untuk maksud-maksud  yang berbeda,  dan dari perspektif-perspektif  yang berbeda pula, namun kedua kategori karakteristik pemberdayan tersebut – autonomy (kemandirian)  dan empowering (pemberdayaan)  - menunjukkan  keadaan yang saling tumpang-tindih. Dalam konteks ini, hal ini sangat penting untuk dipertimbangkan  adalah  perbedaannya  sesuai  dengan  karakteristik- karakteristiknya. Dalam tabel di bahwa ini diilustrasiskan konsistensi ketiga definisi  otonomi-diri  (Jejeebhoy,  USAID/Nepal,  dan  Hashemi  et  al.) tersebut.
Jejeebhoy USAID/Nepal Hashemi et al. Otonomi Pengetahuan Menjadi melek, memiliki pengetahauan,dan mengertian Kesadaran politik dan hukum Otonomi dalam pembuatan-keputuan Membuat-pilihan, merasa yakin, jelas berbicara Terlibat dalam pembuatan- keputusan Otonomi fisik - Mobilitas Otonomi emoional Tidak toleran pada dominasi Bebas dari dominasi kelurga Otonomi dan reliansi- diri dlm kehidupan ekonomi dan sosial Mendukung diri-sendiri Memiliki pekerjaan Sekuritas ekonomi Mampu melakukan pembelian - Mampu menolong orang lain; menjadi pemimpin; Dapat bekerajasma Partisipsi dalam aktivitas politik
Baik  USID/Nepal  dan  Hashemi,  et  al.,  sama-sama  mencakup karakteristik-karakteristik pemberdayaan yang berhubungan dengan kegiatan di luar keluarga (menolong orang lain, menjadi pemimpin, dan berpartisipasi dalam kegiatan-kegitan politik). Sementara itu, karakteristik-karakteristik ini tidak  tercakup  dalam  kerangka  yang  diajukan  Jejeebhoy  karena kepentingannya terbatas pada perencanaan keluarga.
Fenomena “pemberdayaan” atau “otonomi”  ini merupakan variabel mediasi umum antara  (1) pendidikan – formal dan nonformal (PNF/PLS) – dan  (2)  perubahan  demografik.  Oleh  karena  itu,  untuk  mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif, maka perlu dilengkapi dengan kajian tentang  hubungan  antara  PNF/PLS  dengan  variabel-variabel  yang  terkait dengan  perubahan  demografik  (pertumbahuan  penduduk  dan  dampak- dampaknya).
Dalam  proses  pembangunan  belakangan  ini  di  berbagai  negara  di dunia,  tidak  terkecuali  di  Indonesia,  pemberdayaan  dan  partisipasi masyarakat  menjadi  hal  yang  menjadi  pusat  perhatian..  Tujuannya  selain untuk  meningkatkan  kemampuan  warga  masyarakat,  juga  untuk mempercepat  pencapaian  tujuan-tujuan  pembangunan  nasional.  Upaya  ini tentu  saja  sebagai  respon  terhadap  tuntutan-tuntutan  kehidupan  globalisasi. Dalam  kaitan  ini,  Clarke  dalam  Syukri  (2005:  64)  menyatakan  bahwa partisipasi  masyarakat  melalui  LSM  merupakan  kunci  efektivitas  untuk mengatasi  masalah  kemiskinan.  Dengan  cara  ini,  masyarakat kecil  atau kelompok  warga  masyarakat  ‘akar  rumput’  (grassroots)  dapat  memperoleh keadilan, hak asasi manusia, dan demokrasi dalam kehidupan nyata.
Pemberdayaan  dan  partisipasi  merupakan  strategi  yang  sangat potensial  dalam  rangka  meningkatkan  ekonomi,  sosial,  dan  transformasi budaya.  Proses  ini,  pada  akhirnya,  akan  dapat  menciptakan  pembangunan yang  lebih  berpusat  pada  rakyat.  Bank  Paul  (1987)  yang  dikutip  Hikmat (2006 4)Dunia sebagai salah satu agen pembangunan internasional misalnya, yakin  bahwa  partisipasi  masyarakat  di  negara-negara  Dunia  Ketiga merupakan  sarana  efektif  yang  mampu  menjangkau  kelompok  warga masyarakat  paling  miskin  melalui  upaya  pembangkitan  semangat  hidup untuk  dapat  menolong  diri  sendiri.  Selain  itu,  partisipasi  masyarakat  juga merupakan  strategi  efektif  untuk  menekan  dampak-dampak  negatif urbanisasi dan industrialisasi. Oleh karena itu, tidak heran jika Bank Dunia menempatkan  tema  pemberdayaan  sebagai  salah  satu  objek  utama  dalam partisipasi masyarakat.

## Kesimpulan
Berdasarkan pemikirn-pemikiran seperti diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa  pemberdayaan  adalah  sebuah  proses  dan  tujuan.    Pengertian pemberdayaan  sebagai  tujuan  seringkali  dijadikan  sebagai  indikator keberhasilan  pemberdayaan  sebagai  suatu  proses.  Sebagai  proses, pemberdayaan  adalah  serangkaian  kegiatan  untuk  memperkuat  kekuasaan atau  keberdayaan  kelompok  lemah  dalam  masyarakat,  termasuk  kelompok individu-individu  dan  kelompok  perempuan  yang  mengalami  kemiskinan.
Sebagai  tujuan,  pemberdayaan  menunjuk  pada  keadaan  atau  hasil yang ingin dicapai melalui perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki  kekuasaan,  atau  mempunyai  pengetahuan  dan  kemampuan  dalam memenuhi  kebutuhan  hidupnya,  baik  yang  bersifat  fisik,  ekonomi,  mupun sosial,  seperti  memiliki  kepercayaan-diri,  mampu  menyampaikan  aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Sesuai dengan pemikiran di atas, akhirnya dapat disimpulkan juga bahwa cara terbaik untuk mengatasi  masalah  pembangunan  adalah  dengan  membiarkan  semangat wiraswasta tumbuh dalam kehidupan masyarakat. Sikap-sikap yang melekat dengan semangat ini, antara lain, berani mengambil resiko, berani bersaing, menumbuhkan  semangat  untuk  bersaing,  dan  menemukan  hal-hal  baru (inovasi)  melalui  partisipasi  masyarakat.  Strategi  pemberdayaan  itu  sendiri meletakkan  partisipasi  aktif  masyarakat  ke dalam efektivitas,  efisiensi,  dan sikap kemandirian.

## Daftar Pustaka
Hikmat, Harry. (2006). Strategi pemberdayaan masyarakat . Kata pengantar:
Kusnaka Adimihardja. Bandung: Humaniora.
Ife, Jim. (1995). Community development: Creating community alternatives, visions, analysis and prctice . Australia: Longman.
Freire,  P.  (1970). Pedagogy  of  the  Oppressed .  New  York:  Herder  and
Herder. Paul,  S.  (1987). Community  participation  in  development  project .  New York: World Bank.
Rappaport,  J.  (1984). Studies  in  empowerment:  Introduction  to  the  issue, prevention in human issue . New York.
Suharto,  E.  (2005). Membangun masyarakat,  memberdayakan  rakyat: Kajian  strategis  pembangunan  kesejahteraan  sosial  dan  pekerjaan sosial . Bandung: Refika Aditama.
Swift, C. dan G. Levin. (1987). Empowerment: An emerging mental health technology . Journal of primary prevention. New York.
Syukri, M. (2005). Model pelatihan keterampilan terpadu untuk peningkatan dan  diversifikasi  sumber  pendapatn  masyarakat  pedesaan:  Studi pemberdayaan  masyarakat  petani  berskala  rumahtangga  di  desa pesisir,  Kabupaten  Pontianak .  (Disertasi,  tidak  diterbitkan). Bandung: PPs UPI. Zastrow,  C. (1992). The practice of  social  work .  California:  A  Division of Wadsworth, Inc. Jejeebhoy  (l996) http://www.aed.org/publications/  crosscutting/formal nonformal .